## EVALUASI  KESESUAIAN  LAHAN  UNTUK  KAWASAN  PERMUKIMAN DENGAN METODE MULTI CRITERIA EVALUATION DI KOTA PADANG
Evaluation for Suitability Land of Settletment Area by Using Multi Criteria Evaluation Method in Padang
Iswandi Umar a , Widiatmaka b , Bambang Pramudya c , dan Baba Barus d
a Program Studi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial UNP, Kampus Airtawar, Padang 25214 – iswandi_u@yahoo.com b Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB,  Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680 c Departemen Mekanisasi Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian IPB, Kampus IPB Dramaga , Bogor 16680
d Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB, Kampus IPB, Dramaga Bogor 16680
Abstract. Population growthis linear tothe requrement of settlement area, while the area of the earth is limited. It was caused inappropriate use of the land. This study aims to identify, analyze, and describe dynamics and suitability of land for settlements in Padang. Determination of land suitablity for settlementis using Multi Criteria Evaluation (MCE) method. The indicators used in determining  the  suitability  of  land  for  settlement  is  the  slope,  the  frequency  of  flooding,  drainage,  distrubusi  gravel,  rock distribution and effective depth. Weighting in the analysis of land suitability based on the opinions of experts from various fi elds related to as many as 15 experts. Analysis result for land suitability of settlements in the area show that: there were 12.543 ha (18%)  very  suitable  for  settlement;  52.390  ha  (75,4%)  were  suitable  for  settletment;  4.279  ha  (6,2%) .were  compatible  with marginal for settlement; and 285 ha (0,8%) were unsuitable for settlement. The area is very suitable for residential areas is very limited, so expect optimal utilization.
Keywords : evaluation, land, MCE, suitablity, settlement areas.
(Diterima: 03-02-2017; Disetujui: 28-03-2017

## 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar belakang
Pembangunan  berkelanjutan  merupakan  proses pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dengan menyeimbangkan ketersediaan  sumberdaya alam dan kebutuhan  manusia  saat  ini  tanpa  mengabaikan kebutuhan  generasi  yang  akan  datang  dalam pembangunan  (WCED,  1987;  Muta’ali,  2012). Pembangunan  berkelanjutan  memiliki  tiga  makna yakni pemanfaatan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan  generasi  sekarang  tanpa  mengabaikan kebutuhan  generasi  dimasa  yang  akan  datang, pemanfaatan  sumberdaya  alam  tidak  melebihi  daya dukung lingkungan, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam. Baja (2012) menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  penduduk  yang tinggi  merupakan  salah  satu  masalah  dalam pembagunan  berkelanjutan,  karena  pertumbuhan penduduk  yang  tidak  terkendali  akan  menurunkan daya dukung lingkungan.
Pertumbuhan penduduk yang pesat akan mendorong  perubahan  penggunaan  lahan  antara  lain untuk tempat tinggal dan fasilitas pembangunan. Luas daratan  permukaan  bumi  relatif  tetap  sedangkan kebutuhan  manusia  akan  ruang  tempat  tinggal  terus meningkat  seiring  dengan  peningkatan  jumlah penduduk.  Kodoatie  (2013)  jumlah  penduduk  dunia saat  ini  sekitar  7,045  milyar  dan  sekitar  6  % diantaranya  merupakan  penduduk  Indonesia.  Angka
pertumbuhan penduduk  Indonesia periode 1950-2010 yakni  sekitar  1,4  –  2,6  %  per  tahun.  Peningkatan pertumbuhan  penduduk  dari  waktu  ke  waktu berdampak  terhadap  peningkatan  pembangunan (Yunus,  2008).  Pembangunan  yang  pesat  telah menyebabkan  perubahan  pola  penggunaan  lahan. Fenomena  tersebut  umumnya  terjadi  pada  wilayah perkotaan,  dimana  perubahan  penggunaan  lahan berlangsung  dengan  sangat  dinamis  (Pribadi et  al., 2006).  Kondatie  (2013)  menjelaskan  perubahan penggunaan lahan akibat pengembangan permukiman yang tidak terkendali berdampak terhadap menurunya kualitas lingkungan.
Dinamika  perubahan  penggunaan  lahan  untuk permukiman  dipengaruhi  oleh  pergerakan  manusia dalam  membangun  permukiman  serta  pindahnya fungsi-fungsi  wilayah,  seperti  pendidikan,  industri, perdagangan, dan lain sebagainya (Kaur et al., 2004). Selanjutnya  Pribadi et  al. (2006)  menjelaskan bahwa dengan  pesatnya  pembangunan  akan  menyebabkan perubahan  pola  penggunaan  lahan,  dimana  ruang terbangun  semakin  mendominasi  dan  mendesak ruang-ruang  alami  untuk  berubah  fungsi.  Hermon (2012) menjelaskan bahwa antara  periode 1988-2014 di  Kota  Padang  telah  terjadi  perluasan  lahan  lahan terbangun (permukiman) seluas 13.351 ha.
Pengembangan  kawasan  permukiman  yang  tidak sesuai  dengan  penggunaanya  akan  berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan dan mengakibatkan bencana alam. Penelitian Umar (2016) di wilayah penelitian  menunjukkan sekitar 13 persen
merupakan  kawasan  rawan  banjir,  dan  sebesar  54 persen  kawasan  permukiman  berkembang  pada kawasan tersebut. Sedangkan, berdasarkan UU No 26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  menyatakan bahwa  dalam  penyusunan  rencana  tata  ruang, terutama untuk kawasan permukiman, harus memperhatikan  dan  menghidari  kawasan  rawan bencana.

## 1.2. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  uraian  yang  telah  disebutkan  maka dapat  dirumuskan  tujuan  penelitian  ini  untuk mengidentifikasi,  menganalisis  dan  mengambarkan kesesuaian  lahan  untuk  permukiman  menggunakan metode Multi  Criteria  Evaluation (MCE)  di  Kota Padang.

## 2. Metode

## 2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  ialah  Kota  Padang,  Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis, wilayah penelitian terdapat  pada  bajur  100º05’05’–100º34’09’’  BT  dan lintang 00º44’00’’-01º08’35’’ LS. Wilayah penelitian memiliki  luas  69.496  ha.  Lokasi  penelitian  dapat dilihat pada Gambar 1. Penelitian ini dilakukan selama enam bulan, periode penelitian ini antara bulan April 2015 sampai dengan bulan September 2015.

## 2.2. Prosedur Penelitian
Metode Multi Criteria Evaluation (MCE) merupakan  salah  metode  yang  digunakan  dalam
analisis  kesesuaian  lahan  dengan  beberapa  kriteria, penentuan  nilai  bobot  dari  kriteria  disepakati  secara bersama.  Yang et  al. (2011)  dan  Umar  (2016) menggunakan  metode  AHP  dalam  penentuan  nilai bobot dan harkat untuk kriteria.  Penggunaan metode MCE  dalam  penentuan  bobot  kesesuaian  lahan didasarkan  ketidaksesuian  parameter  yang  telah  ada dengan  karakteristik  wilayah  penelitian.  Dengan melibatkan pakar dalam penentuan bobot diasumsikan akan  menghasilkan  parameter  yang  lebih  sesuai, karena pakar lebih banyak tahun tentang karakteristik wilayah penelitian.
Kesesuaian  lahan  untuk  kawasan  permukiman berdasarkan  USDA  (1971),  Hardjowigeno    dan Widiatmaka (2007), Muataáli (2012), Hermon (2012), Umar  (2016)  yaitu:    lereng,    banjir,  drainase,  batuan kerikil, tekstur, dan kedalaman efektif. Sitorus (2004) kelas  kesesuaian  lahan  untuk  permukiman  dapat dibedakan  atas  empat  kategori,  yaitu:  sangat  sesuai (S1), sesuai (S2), sesuai marjinal (S3), dan tidak sesuai (N).  Untuk  mendapatkan  peta  satuan  lahan  pada wilayah  penelitian  dihasilkan  dari overlay beberapa peta tematik, yaitu: peta lereng, peta jenis tanah, peta bentuk  lahan.  Peta  lereng  dihasilkan  dari Digital Elevation  Model  (DEM) menggunakan  citra Shuttle Radar  Topography  Mission  (SRTM) 1 Arc  Second dengan skala 1 : 25.000. Peta jenis tanah  diturunkan dari Peta Jenis Tanah (PPT) (1990) skala  1 : 250.000 yang  diperbesar  menjadi  skala    1  :  25.000.  Peta bentuklahan  dihasilkan  dari land  system skala  1  : 250.000 yang dibuat oleh Regional Physical Planning Program  for  Transmigration (1990)  diperbesar menjadi  skala  1  :  25.000.  Hasil overlay ketiga  peta tematik tersebut menunjukkan pada wilayah penelitian terdapat 24 unit satuan lahan.
Penentuan  bobot  indikator  kesesuaian  untuk permukiman  ditentukan  berdasarkan  pendapat  pakar dengan  menggunakan  metode  AHP  ( Analytical Hierarchy Process ). Pakar akan menentukan penilaian yang  berdasarkan  skala  1  sampai  9  secara perbandingan    berpasangan (pairwise  comparision). Menurut  Saaty  (1983),  Marimin    dan  Maghfiroh (2010)  skala  1  sampai  9.  Nilai  dan  definisi  pendapat pakar dalam skala perbandingan ada  pada Tabel 1.
Tabel 1. Kriteria penilaian dalam AHP
Nilai Keterangan 1 A sama penting dengan B 3 A sedikit lebih penting dari B 5 A jelas lebih penting dari B 7 A sangat jelas lebih penting dari B 9 A mutlak lebih penting dari B 2, 4, 6, 8
Apabila  ragu-ragu  antara  dua  nilai  yang berdekatan
Sumber: Saaty (1983), Marimin  dan Maghfiroh (2010)
Pakar yang digunakan untuk penentuan bobot pada analisis kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman berasal dari Perguruan Tinggi, Dinas Tata Ruang Kota Padang,  Bapedalda  Kota  Padang,  Dinas  Pekerjaan Umum Kota Padang, dan BPBD Kota Padang. Jumlah pakar  yang  digunakan  untuk  penentuan  bobok kesesuaian  lahan  sebanyak  15  orang  pakar.  Untuk
menentukan zonasi kesesuaian lahan untuk permukiman digunakan persamaan 1 , yaitu:
Keterangan
I  = besar jarak interval kelas c = jumlah skor tertinggi b = jumlah skor terendah
k = jumlah kelas yang diinginkan

## 3. Hasil dan Pembahasan
Hasil  penilaian  pakar  dalam  penentuan  bobot terhadap kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman    (Gambar  2)  menunjukkan  bahwa  nilai bobot  tertinggi  adalah  drainase  (31,1%),  sedangkan yang terendah yaitu batuan kerikil (8,2%). Konsistensi penilaian pakar dalam penentuan bobot sebesar  96% . Marimin    dan    Maghfiroh  (2010)  nilai inconsistency ratio yang  dapat  diterima  adalah  kurang  dari  0,1, dalam  penelitian  ini  penilaian    pakar  memiliki inconsistncy sebesar  0,04.  Artinya  pakar  cukup konsisten dalam melakukan penilaian.
Gambar  2.  Hasil penilaian pakar terhadap bobot kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman
Gambar  2  menunjukkan  bahwa  nilai  drainase merupakan penilaian bobot tertinggi untuk penentuan kesesnuaian  lahan  untuk  kawasan  permukiman  di Kota  Padang.  Tingginya  nilai  bobot  drainase berdasarkan  pendapat  pakar  didasarkan  kepada karakteristik  wilayah  penelitian,  sebagian  besar  yang diperuntukkan sebagai kawasan permukiman berdasarkan  pola  ruang  periode  2010-2028  memiliki morfologi  relative  datar  (0-8  persen).  Hal  ini  berarti dengan  perbaikan  drainase  akan  menurunkan  banjir dan  genangan  saat  musim  penghujan.  Karena  Kota Padang  sekitar  13  persen  merupakan  kawasan  rawan banjir.
Tabel  2  merupakan  kriteria  yang  digunakan  untuk kesesuaian  kawasan  permukiman.  Indikator  yang digunakan  untuk  menentukan  kesesuaian  lahan kawasan  permukiman  yaitu:  lereng,  banjir,  drainase, batuan  kerikil,  tekstur,  dan  kedalaman  efektif.  Hasil perkalian  antara  bobot  dengan  harkat  akan  diperoleh skor  masing-masing  indikator.  Untuk  menentukan zonasi kesesuaian lahan untuk permukiman digunakan persamaan  1.  Hasil  analisis  diperoleh  total  skor tertinggi sebesar 323,5 dan total skor terendah sebesar 100  maka  dengan  empat  kelompok  kelas  diperoleh interval sebesar 55.  Tabel 3 merupakan kelas interval kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman.
k b c I  
Tabel 2. Kriteria kesesuaian lahan untuk permukiman Indikator/Bobot Sub Indikator Harkat Skor Lereng (%)(15,5) 0-8 4 62 8–16 3 46,5 16-27 2 31 >27 1 15,5 Banjir (25,4) Tanpa 3 76,2 Jarang 2 50,8 Sering 1 25.4 Drainase  (32,1) Baik sampai sangat baik 3 96,3 Sedang 2 64,2 Agak buruk sampai terhambat 1 32,1 Batuan Kerikil (8,2) Sedikit 3 32,6 Sedang 2 16,4 Banyak 1 8,2 Tekstur/besar butir (8,6) Agak Kasar (lempung berpasir, pasir berlempung, pasir) 3 25,8 Agak  Halus  (liat  berpasir,  lempung  liat  berdebu, lempung berliat, lempung liat berpasir) 2 17,2 Halus (liat berdebu, liat) 1 8,6 Kedalaman Efekti f(10,2) Dangkal (<50c m) 3 30,6 Sedang (50-90 cm) 2 20,4 Dalam (>90 cm) 1 10,2
Sumber : USDA (1971) ,  Muta'ali (2012), Hermon (2012a) dan Umar (2016)
Tabel 3. Kelas interval kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman Kelas Kesesuaian Kelas Interval Indeks Kesesuaian untuk Kawasan Permukikan Sangat sesuai (S1) 266-324 Zona permukiman sangat sesuai Sesuai (S2) 211-265 Zona permukiman sesuai Sesuai marginal (S3) 156-210 Zona permukiman sesuai marginal Tidak sesuai (N) 100-155 Zona permukiman tidak sesuai
Hasil analisis kesesuaian  lahan untuk permukiman di  Kota Padang  menunjukkan  bahwa terdapat sekitar 12.543 ha (18%) zona lahan yang sangat sesuai (S1); terdapat  seluas  52.390  ha  (75,4%)  luas  zona  lahan yang sesuai (S2); seluas 4.279 ha (6,2%)  zona lahan yang sesuai marjinal (S3); dan sebesar 285 ha (0,8%) zona  tidak  sesuai  (N)  untuk  permukiman.  Distribusi zona kesesuaian lahan untuk permukiman dapat dilihat pada Gambar 3.
Pertumbuhan  penduduk  dan  ekonomi  pada  suatu wilayah  akan  mendorong  peningkatan  pemanfaatan lahan untuk kawasan permukiman, sebagai akibatnya banyak kawasan permukiman berkembang pada zona yang tidak sesuai dengan penggunaannya (Burhanuddin,  2010).  Penggunaan  lahan  yang  tidak sesuai  dengan  penggunaannya  dapat  menimbulkan
kerusakan lahan (Kumajas, 2006; Zakaria dan Hartono et  al. ,  2015).  Penggunaan  lahan  yang  tidak  sesuai dengan  penggunnaanya  tidak  hanya  berdampak  pada kerusakan  lahan,  namun  juga  akan  meninbulkan bencana alam dan degradasi lingkungan (Sumadikum 2007, Rachmat et al. , 2014 ).
Kota  Padang  berdasarkan  kemiringan  lereng sebagian  besar  (60%)  merupakan  wilayah  dengan morfologi  berbukit  dan  lereng  yang  sangat  curam, hanya  sebesar  30%  yang  layak  untuk  dimanfaatkan sebagai  kawasan  permukiman.  Selain  itu,  tutupan lahan  Kota  Padang  dibedakan  atas  enam  jenis  yaitu: (1)  lahan  terbangun/permukiman  (16,5%);  (2)  sawah (9%); (3) kebun campuran (3,4%); (4) semak (0,6%); (5)  lahan  kosong  (0,6%);  dan  (6)  hutan  (70%). Selanjutnya,  jenis  tanah  berdasarkan  PPT  (1990) diklasifikasikan  atas  enam  kategori,  yaitu:  (1)  tanah Aluvial (13,8%); (2) tanah Andosol (39,9%); (3) tanah Latosol  (25,5%);  (4)  tanah  Regosol  (9%);  (5)  tanah Organosol (0,3%); dan (6) tanah  Kompleks Podsolik Merah  Kuning  (11,5%).  Kota  Padang  berdasarkan penunjukan kawasan hutan dibedakan atas tiga, antara lain:  (1)  kawasan  areal  peruntukan  lain/APL  (30%); (2) kawasan hutan lindung (24,5%); dan (3) kawasan suaka  alam  (45,5%).  Berdasarkan  karakteristik  Kota Padang,  maka  lahan  yang  dapat  dimanfaatkan  dan dikembangkan  sebagai  kawasan  permukiman  sekitar 30% dari luas wilayah.

## Gambar 3. Zona kesesuaian lahan untuk permukiman di wilayah penelitian
Kota  Padang  antara  periode  2000-2014  memiliki tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,4 persen/tahun,  sebagai  akibatnya  bertambahnya  luas lahan terbangun sebesar 16,5% dari luas wilayah Kota Padang.  Hasil  evaluasi  kesesuaian  penggunaan  lahan permukiman tahun 2014 menunjukkan seluas 3.824 ha (33,3%)  merupakan  zona  sangat  sesuai  (S1),  sebesar 6.617  ha  (57,7%)  kategori  zona  sesuai  (S2),  sesuai marjinal (S3) seluas 1.005 ha (8,8%), dan tidak sesuai (N) seluas 21 ha (0,2%). Hasil overlay peta kesesuaian lahan  untuk  permukiman  dengan  penggunaan  lahan tahun 2014 disajikan pada Gambar 4.
Sadyohutomo  (2008)  mengungkapkan  bahwa peningkatan  jumlah  penduduk  akan  mendorong
peningkatan kebutuhan akan penggunaan lahan. Luas lahan  yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung kehidupan  relatif  tetap  dan  bersifat terbatas.  Sebagai akibatnya,  akan  terjadi    persaingan  penggunan  lahan dan pada akhirnya akan terjadi konflik antar pengguna serta  penurunan  kualitas  lahan.  Menurut  Muta’ali (2012)  bahwa  pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi akan menyebabkan manusia memanfaatkan sumberdaya  alam  tanpa  memperhatikan  kemampuan dan  daya  dukung  lingkungan.  Sebagai  akibatnya, terjadi  penurunan  kualitas  lingkungan  dan  bencana alam.
Gambar 4. Overlay kesesuaian lahan untuk permukiman dengan permukiman 2014

## 4. Kesimpulan
Kota Padang  memiliki  sekitar 30 persen kawasan yang  dapat  dikembangkan  sebagai  pengembangan kawasan  permukiman.  Kawasan  pengembangan permukiman sebagai besar memiliki morfologi relatif datar, sehingga pada musim penghujan menimbulkan genangan  dan  banjir.  Hasil  penilaian  pakar  dalam penentuan  bobot,  nilai  tertinggi  yaitu  drainase.  Kota Padang  berdasarkan  evaluasi  kesesuaian  lahan  untuk permukiman  dengan  menggunakan  metode  MCE menunjukkan  bahwa  seluas  12.543  ha  (18%)  zona lahan yang sangat sesuai (S1). Selain itu, hasil overlay kesesuaian  lahan  dengan  penggunaan  lahan  tahun 2014 terdapat sebesar 0,2 persen kawasan permukiman tidak sesuai (N) dengan penggunaannya. Kawasan  tidak  sesuai  karena  memiliki  kemiringan lereng lebi dari 27 persen.
Kepada  pemerintah  Kota  Padang  disarankan  agar Dinas  Tata  Kota  lebih  selektif  dalam  mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, kepada Polisi  Pamong  Praja  agar  lebih  tegas  dalam penindakan  bangunan  yang  tidak  sesuai  dengan penggunaannya.

## Daftar Pustaka
[1] [Perda]  Peraturan  Daerah  Kota  Padang  .(2012). Rencana Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Padang  2008-2028. Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2012.  Walikota  Padang. Padang
[2] [PPT] Pusat Penelitian Tanah Bogor, 1990. Peta Jenis Tanah .
[3] [RePPProT]  Regional  Physical  Planning  Program  for Transmigration, 1990. Land System.
[4] [RI]  Republik  Indonesia,  2007.  Undang-Undang  No  26 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang.  Lembaran  Negara  RI Tahun 2007, No 68. Sekretariat Negara. Jakarta.
[5] [USDA]  United  States  Department  of    Agriculture,  1971. Guide for Interpreting Engineering Uses of Soils. US. Dept. of Agriculture. Washington DC.
[6] [WCED]  World  Commission  on  Environment  and Development,  1987. Our  Common  Future. United  Nation World  Commission  on  Environment  and  Development. Oxford University Pr. London.
[7] Baja,  S.,  2012. Perencanaan  Tata  Guna  Lahan  dalam Pengembangan Wilayah . Penerbit ANDI. Yogyakarta.
[8] Burhanuddin,  2010.  Karakteristik  Teritorialitas  Ruang  pada Permukiman Padat Diperkotaan. Jurnal Ruang, 2 (1): 39-46.
[9] Hardjowigeno,  S.,  dan  Widiatmaka.  2007. Evaluasi Kesesuaian    Lahan  dan  Perencanaan  Tataguna  Lahan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
[10] Hartono,  Anggoro,  S.,  dan  Buchori,  I.,  2015.  Evaluasi Kesesuaian  Lahan Permukiman Perum Bukit Persada Indah Kelurahan  Purwoyoso  Semarang.  Jurnal  Teknis  10(1),  pp. 22-23.
[11] Hermon, D., 2012. Mitigasi Bencana Hidrometeorlogi. UNP Press. Padang.
[12] Kaur,  E.,  Palang,  H.,  dan  Soovali,  H.,  2004.  Landscapes  in Change-Opposing Attitudes in Saaremaa, Estonia. Landscape and Urban Planning 67(2), pp. 109-120.
[13] Kodoatie,  R.,  2013. Rekayasa  dan  Banjir  Kota. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
[14] Kumajas,  M.,  2006.  Inventarisasi  dan  Pemetaan  Rawan Longsor  Kota  Manado  Sulawesi  Utara. Forum  Geografi 20(2), pp. 190-197.
[15] Marimin,  dan  Maghfiroh,  N.,  2010. Aplikasi  Teknik Pengambil Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok. IPB Press. Bogor.
[16] Muta'ali,  L.,  2012. Daya  Dukung  Lingkungan  untuk Perencanaan  Pengembangan  Wilayah. Badan  Penerbit Fakultas  Geografi  (BPFG)  Universitas  Gadjah  Mada. Yogyakarta.
[17] Mutaáli,  L.,    2013. Penataan  Ruang  Wilayah  dan  Kota.
Badan  Penerbit  Fakultas  Geografi  (BPFG)  Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
[18] Pribadi,  D.,  Shiddiq,  D.,  dan  Ermyanila,  M.,  2006.  Model Perubahan  Tutupan  Lahan  dan  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhinya.  Jurnal  Teknologi  Lingkungan.  Pusat
Pengkajian dan Penerapan Teknologi  Lingkungan 3 (1), pp.
77-91.
[19] Rachmat,  AR.,  dan  Pamungkas,  A.,  2014.  Faktor-faktor Kerentanan  yang  Berpengaruh  terhadap  Bencana  Banjir  Di
Kecamatan  Manggala  Kota  Makasar.  Jurnal  Teknik  Pomits 3(2), pp. 178-184.
[20] Sadyohutomo,  M.  (2008). Manajemen  Kota  dan  Wilayah Realitas dan Tantangan. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
[21] Sitorus,  S.R.P.,  2004. Evaluasi  Sumberdaya  Lahan. Edisi Ketiga. Penerbit Tarsito. Bandung.
[22] Sumadikum,  B.P.,  2007.  Dampak  Pertimbangan  Ekonomi terhadap  Tata  Ruang  Kota  Jakarta  dan  Bopunjur.  Jurnal Presipitasi 2(1), pp. 34-38.
[23] Umar,  I.,  2016. Mitigasi  Bencana  Banjir  pada  Kawasan Permukiman  Di  Kota  Padang  Provinsi  Sumatera  Barat. (Disertasi). Sekolah Pascasarjana IPB. Bogor.
[24] Yunus,  S.H.,  2008. Dinamika  Wilayah  Peri  Urban Determinasi Masa Depan Kota. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
[25] Yang, M., Qian, X., Zhang, Y., Sheng, J., Shen, D., dan Ge, Y., 2011. Spatian  Multicriteria Dicision Analysis  of Flood Risks  in  Aging  Dam  Management  in  China.  International Journal  of  Enviromental  Research  and  Public  Health 8(5), pp.1368-1387.
[26] Zakaria,  Z.,  2009. Analisis  Kestabilan  Lereng  Tanah. Laboratorium  Geologi Fakultas  Teknik  Geologi Universitas Padjadjaran. Bandung.