## PELAYANAN BAGI ANAK DENGAN KECACATAN DI KOTA CIMAHI
Oleh: Nurliana C. Apsari, S.Sos., MSW.

## Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad
Email: nurliana.apsari@gmail.com

## ABSTRAK
Anak dengan kecacatan beresiko mendapatkan perlakuan salah dari masyarakat sebagi akibat dari  ketidaksadaran  dan  ketidaktahuan  masyarakat  mengenai  kondisi  anak  dengan  kecacatan  dan ketersediaan layanan bagi mereka. Kondisi ini membuat pihak berwenang harus lebih terlibat dalam beragam layanan untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Penelitian  ini  dilaksanakan  untuk  mengidentifikasi  layanan-layanan  yang  diberikan  baik oleh  pemerintah  maupun  oleh  lembaga-lembaga  swasta  bagi  anak-anak  dengan  kecacatan  dan keluarganya.  Selain  untuk  mengidentifikasi,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  melihat kemudahan  keluarga  untuk  mengakses  layanan-layanan  yang  telah  ada.  Metode  yang  digunakan dalam  penelitian  adalah  kualitatif  dan  data  dikumpulkan  dengan  menggunakan  FGD  dan wawancara  mendalam  dengan  para  informan  terpilih.  Penelitian  dilakukan  di  Kota  Cimahi Provinsi Jawa Barat, Indonesia.
Penelitian  menemukan  bahwa  data  mengenai  anak  dengan  kecacatan  dan  tipe  kecacatan masih terbatas. Untuk layanan pendidikan di Kota Cimahi, ada 8 sekolah luar biasa tersedia bagi anak-anak dengan kecacatan di Kota Cimahi. Sementara itu, untuk layanan kesehatan bagi anak dengan  kecacatan,  jaminan  sosial  di  bidang  kesehatan  mudah  diakses  dan  didapatkan  oleh keluarga  dan  informasi  mengenai  layanan  juga  tersedia  bagi  keluarga  anak  dengan  kecacatan. Penelitian  juga  menemukan  tantangan  bagi  keluarga  untuk  mengakses  layanan  adalah  pada persyaratan  akademis.  Dapat  disimpulkan  bahwa  layanan  bagi  anak  dengan  kecacatan  masih sangat terbatas, dan tidak ada layanan yang dirancang oleh orang tua yang memiliki anak dengan kecacatan.
Penelitian  merekomendasikan  pihak  berwenang  dan  penyedia  layanan  untuk  memusatkan perhatian  pada  perencanaan  dan  pengembangan  layanan  sehingga  mereka  dapat  turut  serta  secara aktif memutuskan beragam layanan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dengan kecacatan.
Kata kunci: layanan sosial, anak dengan kecacatan

## 1. Pendahuluan
Anak  dengan  kecacatan  termasuk dalam kategori populasi yang rawan mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  sesuai dengan  haknya.  Negara  Indonesia  yang  telah meratifikasi  Konvensi  Hak  Anak  tentunya memiliki  kewajiban  sebagai  “Duty  Bearer”
untuk memenuhi hak  anak tersebut, terutama hak  anak  dengan  kecacatan.  Konvensi  hak anak  terdiri  dari  4  domain  utama  menurut Protacio-De  Castro, et.al .  (2005)  yaitu Keberlangsungan  hidup,  Pengembangan  diri, Perlindungan dan Partisipasi.
Bagi anak dengan kecacatan,
pemenuhan  hak  tersebut  menjadi  sangat penting  agar  dapat  tumbuh  dan  berkembang menjadi individu yang mandiri. Anak dengan kecacatan dan keluarganya harus mendapatkan  kesempatan  dan  akses  kepada layanan  yang  dapat  mendukung  kemandirian anak  tersebut.  Masa  anak-anak  dan  masa remaja  bagi  yang  normal  dan  berada  dalam situasi  terbaik  dalam  kehidupan  mereka sendiri  saja  sudah  merupakan  masa  yang penuh  tantangan,  apalagi  dengan  anak  dan remaja  yang  mengalami  kecacatan,  baik  itu karena  kecelakaan  maupun  bawaan  semenjak lahir atau genetika.
Penyandang cacat, sesuai dengan UU No. 4 tahun 1997 didefinisikan sebagai setiap orang  yang  memiliki  kelainan  fisik  dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan  rintangan  dan  hambatan  baginya untuk  melakukan  aktifitas  secara  selayaknya, yang  terdiri  dari  penyandang  cacat  fisik, penyandang  cacat  mental  dan  penyandang cacat fisik dan mental.
Menteri  Sosial  Republik  Indonesia menyatakan sebagaimana dikutip oleh Antaranews.com bahwa  terdapat  2,8  juta orang penyandang cacat dari jumlah penduduk Indonesia dan anggaran pemerintah untuk  penyandang  cacat  masih  minim (http://www.antaranews.com/berita/399334/p enyandang-cacat-di-indonesia- mencapai-28-juta,
25 Maret 2014).
Sementara  itu,  untuk  data  anak  penyandang cacat  dengan  rentang  usia  0-21  tahun, menurut  Jenis  Cacat  (dalam  ribuan)  yang diolah  berdasarkan  hasil  Susenas,  2003  dan 2005 adalah sebagai berikut:
Sumber: YKAI.net dan hasil modifikasi
peneliti
Berkaitan dengan minimnya anggaran pemerintah pusat tersebut, membuat pemerintah daerah harus mencari cara sendiri untuk dapat membantu para penyandang cacat sehingga mereka dapat membantu diri mereka sendiri.
Penelitian ini dilakukan untuk melihat  pelayanan  yang  tersedia  bagi  anak dengan  kecacatan  di  Kota  Cimahi,  karena Kota  Cimahi  adalah  kota yang  area pelayananannya  relative  lebih  kecil,  yang terdiri dari 3 Kecamatan sehingga memungkinkan  bagi  masyarakat  warga  Kota Cimahi  untuk  mengetahui  dan  mengakses pelayanan  yang  tersedia  bagi  anak  dengan kecacatan di Kota Cimahi tersebut.

## 2. Pelayanan bagi anak dengan kecacatan
Orang  tua  selalu  mengharapkan anaknya  dapat  terlahir  dengan  sempurna  dan berharap  anak  menjadi  sumber  kebahagiaan bagi  mereka.  Namun  tidak  semua  anak terlahir  sempurna  atau  sepanjang  perjalanan hidupnya,  anak  tersebut  selalu  berada  dalam
Tabel 1
Jumlah Anak Cacat
Jenis Cacat 2000 2003 Tuli 37,8 23,5 Bisu 49,8 73,1 Tuli dan Bisu 11,8 42,7 Cacat tubuh 114,5 156,9 Cacat mental 38,4 118,1 Gangguan jiwa 16,6 26,7
kondisi  sempurna.  Anak  dengan  kecacatan mengalami kondisi yang berbeda dengan anak yang  normal.  Keadaan  tersebut  tentunya memunculkan konsekuensi kebutuhan- kebutuhan  akan  layanan  dalam  pemenuhan hak-haknya.
Anak dengan kecacatan yang tinggal dengan  keluarga  di  lingkungan  masyarakat tentunya  memerlukan  layanan  yang  sesuai dengan kebutuhan mereka. Rothman (1994:6) menyebut bahwa “ the chronically mentally ill, frail  elderly,  and  physically  disabled  are  in circumstances  of  profound  hardship ”.  Ini menunjukkan  individu  dengan  kecacatan berada  dalam  kondisi  yang  sulit,  sehingga wajib  bagi  pemerintah  untuk  menyediakan layanan  bagi  mereka  baik  itu  layanan  yang dikelola  sendiri  oleh  pemerintah  maupun layanan  yang dikelola swasta dengan fasilitas pemerintah.  Sayangnya,  layanan  yang  ada maupun  yang  sedang  dalam  perencanaan seringkali  bersifat  parsial  dan  tidak  saling berhubungan  diantara  lembaga  pemerintah maupun non pemerintah.
Anderson  (2000:484)  mengklaim bahwa  “ disperate  definition  and  eligibility criteria  that  are  used  to  identify  these disabilities  have  prevented  agencies  from collaborating  or  even  communicating  about the  children  with  whom  they  work,  resulting in  a  pervasive  lack  of  coordination  among service providers ”. Ungkapan tersebut menunjukkan  bahwa  layanan-layanan  yang tersedia  seringkali  tidak  terkordinasi  dengan baik  karena  tidak  adanya  kesamaan  definisi dan  kriteria  yang  sama  dari  setiap  penyedia layanan.  Dukmak  (2009)  mengklaim  bahwa “ there  is  a  major  and  growing  need  for coordination  of  services,  resources,  program sharing, new pattern of interagency collaboration  and  cooperative  services ”.  Ini menunjukkan  bahwa  pentingnya  koordinasi
antara  lembaga  penyedia  layanan  bagi  anak dengan  kecacatan  dan  keluarga  dipengaruhi oleh adanya kolaborasi dan komunikasi  yang terbuka  diantara  penyedia  layanan,  sehingga layanan bisa tepat sasaran, berkesinambungan dan berkelanjutan.
Keterlibatan  orang  tua  menjadi sangat  penting,  karena  seringkali  orang  tua tidak mengetahui layanan apa yang sebenarnya tersedia bagi mereka sebagaimana yang dikemukakan oleh Dukmak  (2009:1)  “ parents  of  children  with disability  often  have  difficulty  obtaining necessary  rehabilitation  services  from  the community ”.  Ini  menunjukkan  bahwa  orang tua  sebagai  orang  terdekat  anak  dengan kecacatan  memainkan  peran  penting  untuk didengar  dan  diajak  serta  dalam  merancang pelayanan  yang diperlukan oleh anak dengan kecacatan.  Lebih  lanjut,  Anderson  (2000) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada beberapa prinsip dalam menyediakan layanan bagi  anak  dengan  kecacatan  dan  keluarga, yaitu  pelibatan  orang  tua  baik  sebagai pengidentifikasi  layanan  yang  dibutuhkan dan  pendesain  rencana  pelayanan  bagi  anak- anak dan system dan penyedia layanan harus memiliki kompetensi budaya. Prinsip tersebut didukung  pula  oleh  Freedman  &  Fes  (1996) dalam Dukmak (2009)
yang  menyebutkan  bahwa  “ both  the providers  of  rehabilitation  services  and policy  planners  appreciate  the  value  of including  parents  in  the  rehabilitation process ”.  Dengan  adanya  keterlibatan orang tua dalam merancang dan merencanakan pelayanan bagi anak dengan kecacatan  akan  meminimalisir  efek  dari ketidaktahuan orang tua mengenai layanan yang  ada  bagi  mereka  sehingga  tidak  ada lagi  alasan  bagi  mereka  untuk  tidak
mengetahui  dan  tidak  memiliki  akses untuk pemenuhan kebutuhan anak mereka.

## 3. Metodologi
Study  ini  dilaksanakan  dengan menggunakan  desain  kualitatif  untuk mengetahui  kondisi  di  lapangan  saat pengumpulan  data.  Pengumpulan  data akan dilakukan dengan metode wawancara individual  terhadap  pihak-pihak  yang bersinggungan  dengan  pelayanan  yang diberikan  kepada  anak  dengan  kecacatan dan  keluarganya.  Observasi  dan  studi  data sekunder  dilakukan  untuk  melengkapi hasil wawancara individual.
Informan diidentifikasi dengan menggunakan  teknik purposive ,  sesuai dengan  kebutuhan  penelitian.  Wawancara individual  dilakukan  kepada  beberapa informan  untuk  mendapatkan  data  lebih lengkap  mengenai  database,  layanan,  dan aksesibilitas  terhadap  layanan  bagi  anak dengan kecacatan dan keluarganya.
Wawancara  individual  dilakukan  kepada Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD) Pendidikan,  UPTD  Kesehatan.  Triangulasi isi  dilakukan  dengan  cara  mewawancarai Kepala  Sekolah  SLB  dan  Guru-guru  SLB di  Kota  Cimahi  mengenai  layanan  yang tersedia dan aksesibilitas mereka terhadap layanan  tersebut.  Studi  ini  meneliti ketersediaan database anak dengan disabilitas  di  Kota  Cimahi,  pemahaman para informan mengenai disabilitas, pengetahuan para informan tentang pelayanan yang tersedia bagi anak dengan kecacatan dan keluarganya serta pengetahuan para informan mengenai cara anak  dan  keluarga  dengan  kecacatan mengakses pelayanan yang tersedia.

## 4. Hasil dan pembahasan
Kota  Cimahi  terletak  diantara 107°30’30” BT – 107°34’30” dan 6°50’00”-  6°56’00”  Lintang  Selatan.  Luas wilayah  Kota  Cimahi  yang  sebesar  40,2 Km 2 menurut  UU  No.  9  Tahun  2001 dengan  batas-batas  administratif  sebagai berikut:
Sebelah  Utara:  Kecamatan  Parongpong, Kecamatan  Cisarua  dan  Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
Sebelah Timur: Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo dan Kec. Andir Kota Bandung
Sebelah Selatan: Kecamatan Marga Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat dan Bandung Kulon Kota.
Sebelah Barat : Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
Kota  Cimahi  termasuk  ke  dalam wilayah  Propinsi  Jawa  Barat  dan  meliputi 3  Kecamatan  yang  terdiri  dari  15 Kelurahan,  yaitu  :  Kecamatan  Cimahi Utara  terdiri  dari  4  Kelurahan,  Kecamatan Cimahi  Tengah  terdiri  dari  6  Kelurahan dan Kecamatan Cimahi Selatan terdiri dari 5  Kelurahan.  Secara  geografis  wilayah  ini merupakan lembah cekungan yang melandai ke arah selatan, dengan ketinggian  di  bagian  utara  ±  1,040  meter dpl  (  Kelurahan  Cipageran  Kecamatan Cimahi  Utara),  yang  merupakan  lereng Gunung Burangrang dan Gunung
Tangkuban  Perahu  serta  ketinggian  di bagian  selatan  sekitar  ±  685  meter  dpl (Kelurahan  Melong  Kecamatan  Cimahi
Selatan)  yang  mengarah  ke  Sungai Citarum.  Sungai  yang  melalui  Kota Cimahi  adalah  Sungai  Cimahi  dengan debit  air  rata-rata  3.830  l/dt,  dengan  anak sungainya  ada  lima  yaitu  Kali  Cibodas, Ciputri,  Cimindi,  Cibeureum  (masing- masing  di  bawah  200  l/dt)  dan  Kali Cisangkan  (496  l/dt),  sementara  itu  mata air  yang  terdapat  di  Kota  Cimahi  adalah mata air Cikuda dengan debit air 4 l/dt dan mata air Cisintok (93l/dt).
Dengan  luas  wilayah  tersebut, jumlah  penduduk  Kota  Cimahi  mencapai angka  600  ribu  jiwa,  yang  tersebar  di  3 kecamatan di Kota Cimahi. Berikut adalah tabel  jumlah  penduduk  Kota  Cimahi berdasarkan  jenis  kelamin.  Sementara  itu, berdasarkan kelompok umur, Kota Cimahi memiliki  potensi  sumber  daya  manusia produktif yang menjanjikan, dengan jumlah  tertinggi  penduduk  berdasarkan kelompok  umur  jatuh  kepada  kelompok umur  30-34  tahun.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  Kota  Cimahi  mempunyai  potensi tenaga  kerja  yang  dapat  menyumbangkan pendapatan  daerah.  Tabel  berikut  ini  akan menggambarkan pembagian penduduk Kota Cimahi berdasarkan kelompok umur.

## Tabel 3.2. Penduduk Kota Cimahi Berdasarkan Kelompok Umur
Sumber: Database Kependudukan Kota
Cimahi. 2012.
Berdasarkan  penelitian,  belum  ada kategori  anak  dengan  kecacatan  atau  orang dengan  kecacatan  dalam  sensus  penduduk yang  dilakukan  di  Kota  Cimahi  ini. Penelitian  ini  diawali  dengan  melihat database  mengenai  anak  dengan  kecacatan baik  di  Indonesia  maupun  di  Cimahi, kemudian  melihat  pelayanan  yang  tersedia bagi  anak  dengan  kecacatan  baik  itu  di bidang  pendidikan  dan  kesehatan.  Penelitian dilakukan di bidang pendidikan dan kesehatan  karena  berdasar  pada  asumsi bahwa  pelayanan  yang  dapat  dirasakan langsung  oleh  anak  dengan  kecacatan  dan keluarganya  adalah  layanan  di  bidang pendidikan dan di bidang kesehatan.
Hasil  penelitian  menemukan  bahwa di Cimahi Utara sejauh ini, pihak kecamatan baru  melakukan  assessment  dan  pendataan terhadap  anak  dengan  kecacatan  sehingga mereka  belum  memiliki  database  mengenai
No.  Klpk
Umur L P Jumla h % 1 75+ 2940 4543 7,483 1.22 2 70-74 3375 3435 6,810 1.11 3 65-69 5052 5484 10,536  1.72 4 60-64 6428 6604 13,032  2.13 5 55-59 10831 10071 20,902  3.41 6 50-54 14929  13633 28,562  4.67 7 45-49 18612  18351 36,963  6.04 8 40-44 24484  22905  47,389  7.74 9 35-39 29846  28903  58,749  9.60 10 30-34 33785  33498  67,283  10.99 11 25-29 30756  32434  63,190  10.32 12 20-24 25280  24711  49,991  8.17 13 15-19 24784  23971  48,755  7.96 14 10-14 27962  26492  54,454  8.90 15 5-9 29997  28362  58,359  9.53 16 0-4 20491  19219  39,710  6.49
kecacatan  tersebut,  sedangkan  di  Cimahi Selatan  di  setiap  kelurahan  ada  data penyandang  cacat  dan  yang  bertugas melakukan  pendataan  tersebut  adalah  PSM (Pekerja  Sosial  Masyarakat)  di  setiap kelurahan.  Kegiatan  pendataan  dilakukan sesuai  dengan  kebutuhan  data,  misalnya ketika  Dinas  membutuhkan  data  mengenai anak  dengan  kecacatan  atau  orang  dengan kecacatan  untuk  digunakan  sebagai  acuan ketika  ada  program  atau  bantuan.  Dengan adanya  database  kecacatan,  maka  dapat terlihat  jenis  dan  berapa  orang  dengan kecacatan  atau  anak  dengan  kecacatan sehingga  dari  data  tersebut  memudahkan ketika  ada  bantuan  atau  program  dan bantuan  yang  diberikan  dapat  disesuaikan dengan  jenis  kecacatan  yang  ada.  Kegiatan pemutakhiran data individu dengan kecacatan  dilakukan  setiap  1  tahun  sekali. Di  Cimahi  Tengah,  database  individu dengan  kecacatan  dulunya  merupakan  data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).  Data  tersebut  kegunaannya  adalah untuk  pelatihan.  Data  individu  dengan kecacatan seharusnya ada di setiap kecamatan yang digunakan untuk keperluan pemberian bantuan.
Data tersebut dikumpulkan melalui RT-RWKec-Dinas.
Gambaran  hasil  tersebut  berarti menunjukkan bahwa bahkan untuk kepentingan database, tidak ada keseragaman cara dan alat yang digunakan  untuk  melakukan  pedataan terhadap  individu  dengan  kecacatan, termasuk anak dengan kecacatan.
Keberadaan database akan sangat mempengaruhi  ketersediaan  layanan  bagi individu  yang  memerlukan,  sehingga layanan  akan  menjadi  lebih  efektif  dan efisien.
Sementara itu, untuk hasil penelitian mengenai  layanan  yang  tersedia  bagi  anak dengan  kecacatan  untuk  di  Cimahi  Utara mayoritas adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Peran pemerintah kecamatan  dalam  menangani  isu  disabilitas selama  ini,  pemerintah  telah  memberikan berbagai  macam  pelatihan  terkait  dengan keberadaan  anak  dengan  kecacatan  di lingkungan kecamatan, yaitu:
a. Pelatihan  bagi  anggota  RBM  serta bantuan alat dari Dinas Sosial khususnya  kursi  roda  yang  dapat dipinjam oleh anak dengan kecacatan
b. Pelatihan yang diberikan kepada orang tua  anak  dengan  kecacatan,  tetapi pelatihan  yang  diberikan  tersebut belum  memadai  karena  banyaknya jenis kecacatan
c. Pelatihan  terapi  bagi  orang  tua  anak dengan  kecacatan  sehingga  dapat mengadakan terapi sendiri bagi anaknya
d. Pelatihan yang diberikan belum sesuai dengan kecacatan yang disandangnya.
Sementara itu di Kecamatan Cimahi  Tengah  layanan  yang  tersedia  bagi anak  dengan  kecacatan  dibagi  menjadi beberapa  sektor  yaitu  ada  peran  pemerintah kecamatan  dalam  menangani  isu  disabilitas yang  masih  fokus  di  bidang  pendidikan, kesehatan  dan  ekonomi.  Pemerintah  juga melakukan  sosialisasi  melalui  kader.  Selain itu,  Dinas  Sosial  juga  memberikan  bantuan dalam  bentuk  alat  bantu  seperti  kaki  palsu. Selain  pemerintah  di  Kecamatan  Cimahi Tengah  ada  juga  peran  Relawan  di masyarakat  untuk  menangani  isu  disabilitas dan  bantuan  yang  berasal  dari  masyarakat kepada  anak  dengan  disabilitas  lebih  sering berupa  bantuan  pribadi,  walau  ada  juga bantuan  yang  berasal  dari  organisasi pelayanan  sosial,  seperti  Yayasan  Pambudi
di  Kelurahan  Setiamanah  dan  Yayasan Mizan  Amanah  yang  memberikan  bantuan kepada  anak  dengan  disabilitas  berbentuk alat  bantu  sesuai  dengan  kebutuhannya. Selain itu juga ada peran NGO internasional (Save  the  Children)  yang  memfasilitas masyarakat  dalam  pembentukan  forum keluarga anak dengan kecacatan. Sementara itu  untuk  di  Kecamatan  Cimahi  Selatan, Peran pemerintah kecamatan dalam menangani  isu  disabilitas  adalah  dalam memberikan  bantuan  modal  untuk  usaha bersama  bagi  orang  dengan  kecacatan, datanya  diambil  dari  data  disabilitas  yang dilakukan oleh PSM . Sementara itu, bantuan yang  diberikan  dari  warga  yang  mampu ataupun  pabrik  dan  perusahaan  hanya berupa  bantuan  sembako,  itupun  sifatnya pada  saat-saat  tertentu  seperti  ketika  hari raya Idul Fitri. Sementara itu, peran PSM di setiap kelurahan bertugas melakukan pendataan di setiap RT/RW mengenai orang dengan disabilitas dan kemudian melaporkannya  ke  pihak  kecamatan  lalu  ke Pemerintahan Kota.
Kondisi layanan-layanan yang telah diberikan  kepada  anak  dengan  kecacatan  di Kecamatan  Cimahi  Selatan  adalah  adanya informasi  awal  bagi  orang  tua  anak  dengan kecacatan didapatkan dari pelayanan Posyandu.  Dari  pelayanan  Posyandu  lah orang  tua  mengetahui  bahwa  anaknya mengalami  kelainan.  Selain  itu,  keluarga anak dengan kecacatan merasa mudah untuk mendapatkan layanan tersebut terutama dari segi  informasi  dirasa  cepat  dan  dari  segi administratif dirasa mudah ketika berhubungan  dengan  pihak  kelurahan  dan kecamatan.  Selain  itu,  aksesibilitas  layanan asuransi sosial yang berasal dari pemerintah untuk  kesehatan,  sudah  terakses  dan  dirasa mudah  untuk  didapatkan,  begitupula  dari sisi  informasi  mudah  untuk  diakses.  Tetapi,
dari  sisi  administratif  dirasa  masih  ada kendala.
Hasil  penelitian  mengenai  layanan tersebut  menunjukkan  bahwa  layanan  yang ada  masih  bersifat  bantuan  dan  seringkali tidak terintegrasi antara layanan dari sector pemerintah maupun non pemerintah. Selain itu,  persyaratan  administrative  cenderung membatasi  akses  anak  dengan  kecacatan dan keluarganya untuk mendapatkan layanan yang mereka perlukan. Hal tersebut mengakibatkan  semakin  terpinggirkannya pemenuhan  hak  anak  dengan  kecacatan baik itu dengan disengaja maupun tidak.

## 5. Simpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan  uraian  sebelumnya, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  layanan  di Kota  Cimahi  untuk  anak  dengan  kecacatan dan  keluarganya  masih  sangat  terbatas,  dan belum  ada  pelayanan  yang  dirancang  oleh orang  tua  anak  dengan  kecacatan  sehingga layanan  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien. Keberadaan  kelompok  rehabilitasi  berbasis masyarakat dan forum keluarga anak dengan kecacatan  belum  dirasa  manfaatnya  karena masih  baru  terbentuk.  Meski  begitu, rehabilitasi  berbasis  masyarakat  dirasa relevan  dengan  kebutuhan  anak  dengan kecacatan  dan  keluarganya  karena  mereka tinggal  di  masyarakat  dan  masyarakat berperan  menjadi  sumber  penyedia  layanan bagi anak dengan kecacatan dengan difasilitasi oleh pemerintah.
Rekomendasi  yang  dihasilkan  dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah Kota Cimahi  sebaiknya  memfokuskan  rencana dan  desain  pelayanan  dengan  bekerja bersama  RBM  dan  Forum  keluarga  anak dengan kecacatan, sehingga orang tua dapat
berperan  aktif  dalam  menentukan  layanan apa  yang  diperlukan  oleh  mereka  untuk memenuhi kebutuhan anaknya.
-------------------------------------

## Daftar Pustaka
Anderson, J.A. 2000. The Need for Interagency Collaboration for Children with
Emotional and Behavioral Disabilities and Their Families . Families in
Society, Sept/Oct, 81, 5,
pp. 484.
Dukmak, S. 2009. Rehabilitation Services in the United Arab Emirates as Perceived by Parents of Children with Disability .
Journal of Rehabilitation, Oct- Dec 2009; 75, 4.
Protacio-De  Castro,  E.,  Camacho,A.Z.V., Balanon,  F.A.G.,  Yacat,  J.A., Galang,  M.T.,  Ong,  M.G.  2005. Handbook  for  Social  Workers  on Basic  BioPychosocial  Help  for Children  in  Need  of  Special
Protection . Filipina: UNICEF. Rothman,  J.  1994. Practice  with  highly vulnerable clients: Case management and Community- Based services . New Jersey: Prentice Hall.
Antaranews,
(http://www.antaranews.com/berita/399334/ penyandang-cacat-di-
indonesia-mencapai-28-juta, diakses
25 Maret 2014). UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR  4  TAHUN  1997
TENTANG  PENYANDANG
CACAT