## Legalitas

## Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri)
di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Klas IIB Jambi
* Ruslan Abdul Gani, Ibrahim, dan Wulan Sari Safitri Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122
* Correspondence email: ruslan.abdul.gani@unbari.ac.id
Abstract. Jambi Class IIB Women's Penitentiary, which is a special prison for women, during training, one prisoner was found  to  have  attempted  suicide,  this  is  a  high  risk  prisoner.  The  aim  of  this  research  is  to  understand  and  analyze  the implementation of coaching, obstacles and efforts towards high risk convicts (attempting suicide) at the Class IIB Women's Penitentiary in Jambi. The research method uses sociological juridical. Implementation of Guidance for High Risk Prisoners (Suicide Attempts) at the Class IIB Jambi Women's Penitentiary undergoes the same coaching program as other inmates, but the coaching is carried out with extra monitoring, especially on the use of tools so that they are prohibited from taking part in gardening activities and are further directed towards dancing activities. , singing, vocal processing which leads to healing and mental development of the prisoner. Obstacles encountered in the Implementation of Guidance for High Risk Prisoners  (Suicide  Attempts)  at  the  Class  IIB  Jambi  Women's  Penitentiary,  namely  the  legal  factor  itself  (changes  in correctional  law  thereby  changing  policies  in  the  guidance  of  prisoners),  law  enforcement  factors  (the  absence  of psychologists and the absence of specifically for mental training coaches), infrastructure factors (the absence of special infrastructure  for  these  prisoners),  community  factors  (the  family's  indifference  in  healing  the  mental  health  of  these prisoners) and cultural factors (society's stigma towards former prisoners in society. Efforts made in Overcoming obstacles in the Implementation of Guidance for High Risk Prisoners (Suicide Attempts) at the Jambi Class IIB Women's Penitentiary, namely making policy adjustments, socializing the existence of correctional institutions to prisoners, collaborating with the community, prisoners' families in healing the mental health of these high risk prisoners. Suggestions put forward are the need for the existence of a trainer with psychologist education at the Class IIB Jambi Women's Correctional Institution, increasing  the  socialization  of  the  existence  of  the  correctional  institution  in  providing  guidance  for  prisoners  to  form independence, personality and skills to return to society and collaboration with mental hospitals in developing prisoners' mental health.
Keywords: High Risk Prisoners, Development, Correctional Institutions
Abstrak. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi merupakan narapidana khusus perempuan dalam melakukan pembinaan  ditemukan  satu  orang  narapidana  melakukan  percobaan  bunuh  diri,  hal  ini  narapidana  resiko  tinggi.  Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan pembinaan, kendala dan upaya terhadap Narapidana resiko tinggi (percobaan bunuh diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi. Metode Penelitian menggunakan yuridis  sosiologis.  Pelaksanaan  Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Resiko  Tinggi  (Percobaan  Bunuh  Diri)  di  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Klas  IIB  Jambi  menjalani  program  pembinaan  yang  sama  dengan  narapidana  lain,  namun pembinaanya  lebih  dilakukan  pemantauan  ekstra  terutama  terhadap  penggunaan  alat-alat  sehingga  dilarang  mengikuti kegiatan berkebun selanjutnya lebih diarahkan kepada kegiatan menari, menyanyi, pengolahan vocal yang mengarah kepada penyembuhan  dan  pembinaan  mental  narapidana  tersebut.  Kendala  –  kendala  ditemui  dalam  Pelaksanaan  Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi yaitu faktor  hukumnya  sendiri  (perubahan  undang  undang  pemasyarakatan  sehingga  merubah  kebijakan  dalam  pembinaan terhadap narapidana), faktor penegak hukum (tidak adanya psikolog dan belum adanya khusus Pembina pelatihan mental), faktor sarana prasarana (tidak adanya sarana prasarana khusus  bagi  narapidana ini), faktor masyarakat (ketidak  pedulian keluarga dalam penyembuhan mental narapidana ini) dan faktor budaya (stigma masyarakat terhadap mantan narapidana di masyarakat). Upaya – upaya  yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko  Tinggi  (Percobaan  Bunuh  Diri)  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Klas  IIB  Jambi  yaitu  melakukan penyesuaian kebijakan, sosialisasi keberadaan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana, kerjasama dengan masyarakat, keluarga narapidana dalam penyembuhan mental narapidana resiko tinggi ini. Saran yang dikemukakan perlunya keberadaan seorang petugas yang berpendidikan psikolog di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, peningkatan tentang sosialisasi  eksistensi  lembaga  pemasyarakatan  dalam  memberikan  pembinaan  narapidana  membentuk  kemandiri, kepribadian  dan  keterampilan kembali ke masyarakat dan kerjasama dengan rumah sakit jiwa dalam pembinaan mental narapidana.
Kata Kunci: Narapidana Resiko Tinggi, Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan

## PENDAHULUAN
Pemasyarakatan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  sistem  peradilan  pidana  terpadu  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  sebagai  bagian  dari  proses  penegakan  hukum  dalam  rangka  pelayanan  serta pembinaan  dan  pembimbingan  untuk  reintegrasi  sosial.  Sehingga  dilakukan  revisi  terhadap  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 ke Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan  yang menjelaskan bahwa  keberadaan    Pemasyarakatan  berdasarkan  Pasal  1  Angka  1  bahwa  Pemasyarakatan  adalah  subsistem peradilan  pidana  yang  mcnyelenggarakan  penegakan  hukum  di  bidang  perlakuan  terhadap  tahanan,  anak,  dan warga binaan.
Pelaksanaan proses pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan memiliki aturan tentang tata cara  pelaksanaan  dinamakan  Sistem  Pemasyarakatan  yang  tertuang  dalam  Undang  Undang  Nomor  22  Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 2, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mcngenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Negara Indonesia memiliki Dasar Negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. 1 Lebih jelasnya sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari  pengadilan untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. 2 Narapidana  yang  menjalani  masa  hukuman  berdasarkan  keputusan  Pengadilan  di  Lembaga Pemasyarakatan  maka  secara  otomatis  mendapatkan  hak-hak  narapidana.  Adapun  hak-hak  narapidana berdasarkan Pasal 14 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :
1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Pembinaan merupakan suatu rangkaian yang dilakukan secara formal maupun nonformal dalam rangka mendayagunakan  semua  sumber,  baik  berupa  unsur  manusiawi  maupun  non  manusiawi  dimana  dalam  proses kegiatannya  berlangsung  upaya  membantu,  membimbing  dan  mengembangkan  pengetahuan  dan  kecakapan sesuai dengan kemampuan yang ada sehingga pada akhirnya tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Hamja, pembinaan merupakan cara yang tepat memperbaiki narapidana agar dapat kembali  ke  masyarakat,  karena  pembinaan  adalah  tiang  kegiatan  sistem  pemasyarakatan,  pembinaan menjuruskan para narapidana dan anak didik kepada kesanggupan untuk berpikir baik, berucap baik, dan berbuat baik. 3
Narapidana  harus  diberikan  pendidikan  agama  dan  diberi  kesempatan  dan  bimbingan  untuk melaksanakan  ibadahnya,  kepada  narapidana  harus  ditanamkan  jiwa  kegotong  royongan,  jiwa  toleransi,  jiwa kekeluargaan  juga  kekeluargaan  antara  bangsa.  Kepada  narapidana  harus  ditanamkan  rasa  persatuan,  rasa kebangsaan Indonesia. Menurut Laurensius “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yaitu warga  binaan  pemasyarakatan  harus  berada  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  untuk  jangka  waktu  tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya”. Selama di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata
1 Doddy Syukma R, Abdul Bari Azed, dan Bunyamin Alamsyah. Implikasi Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Terhadap Pemenuhan Hak Remisi dan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/378/260
2 Victorio H. Situmorang, Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum, Jakarta, 2008, hal. 86.
3 Hamja, Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia , Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal.128.
Ruslan  Abdul  Gani,  Ibrahim,  dan  Wulan  Sari  Safitri. Pelaksanaan  Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Resiko  Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Klas IIB Jambi
lain  hak  perdatanya  tetap  di  lindungi  seperti  hak  memperoleh  perawatan  kesehatan,  makan,  minum,  pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi. 4
Sistem pemasyarakatan yang berasaskan Pancasila dari semangat pengayoman.oleh karena itu di bawah pohon  beringin  pengayoman,  maka  tujuan  hukum  pidana  ialah,  mengayomi  masyarakat  terhadap  perbuatan- perbuatan yang mengganggu tertib masyarakat. Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan sistem kepenjaraan yang  bercirikan  balas  dendam,  penjeraan  dan  institusi  rumah  penjara,  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  alam kemerdekaan  yang  berlandaskan  Pancasila  dengan  suatu  sistem  perlakuan  narapidana  yaitu  sistem pemasyarakatan yang bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif dan integratif.
Seorang  narapidana  walaupun  telah  hilang  kemerdekaannya  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  akan tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh negara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indoonesia 1945 Pasal 28G ayat (1) bahwa:
Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:
Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan seorang narapidana dapat kembali ke dalam masyarakat dan berperan dalam kehidupan sosialnya. Pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana  harus  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya  dan  sesuai  dengan  tujuan  dari  pemerintah  dalam perlindungan  hak  asasi  manusia  karena  pada  dasarnya  seorang  narapidana  bukan  hanya  sebagai  objek pembinaan akan tetapi juga sebagai subjek pembinaan untuk dikembalikan kepada masyarakat.
Selain  hak-hak  yang  di  atur  dalam  sistem  pemasyarakatan,  narapidana  juga  memiliki  kewajiban diantaranya untuk mentaati tata tertib yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan setiap narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
Ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentunya di awasi oleh satuan pengamanan yang terdapat di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan,  berjalannya  tata  tertib  yang  harus  di  patuhi  oleh  narapidana  dan  tahanan tidak lepas dari kompetensi kehandalan dan kewenangan dari petugas keamanan yang professional menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk menghadapi warga binaan.
Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun  2015  tentang  Pengamanan  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  dan  Rumah  Tahanan  Negara  menjelaskan bahwa: Dalam menyelenggarakan pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan dapat dibentuk satuan tugas keamanan dan ketertiban dengan klasifikasi pengamanan didasarkan pada pola bangunan dan pengawasan. Pelaksanaan pengamanan meliputi kegiatan pencegahan, penindakan, dan  pemulihan.
Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan.. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan  telah  diatur  berbagai  ketentuan  mengenai  bagaimana  cara  memperlakukan  narapidana  serta tugas  dan  wewenang  petugas  pemasyarakatan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  pembina narapidana.
Peran  adalah  suatu  sistem  kaidah-    kaidah  yang  berisikan  patokan-patokan  kelakuan,  pada  kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana yang dapat dimiliki pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya  pemegang  peranan  tersebut,  dapat  sesuai  atau  mungkin  berlawanan  dengan  apa  yang  ditentukan dalam kaidah-kaidah.
Peran  Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  lembaga  pembinaan,  dan  posisinya  dalam  konteks  sistem peradilan pidana, lembaga ini sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan.
Sebagaimana proses pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi yang special warganya  perempuan.  Adapun    jumlah  narapidana  status  sebagai  warga  binaan  yang  mengalami  peningkatan yaitu pada tahun 2021 berjumlah 174 orang dan sampai update bulan April 2023 jumlah warga binaan berjumlah 181 orang, tahanan titipan kejaksaan berjumlah 7 orang, tahanan titipan pengadilan negeri berjumlah 18 orang,
4 Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 94.
Ruslan  Abdul  Gani,  Ibrahim,  dan  Wulan  Sari  Safitri. Pelaksanaan  Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Resiko  Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Klas IIB Jambi
dan  tahanan  titipan  mahkamah  angung  berjumlah  3  orang.  (Sumber  :  registrasi  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi)
Dalam proses pengamanan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi terdapat 1 orang warga binaan inisial DW, Usia 32 Tahun, Narapidana Narkotika Pasal 112 ayat 1, Vonis 7 Tahun terhitung mulai Mei 2019 telah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali seperti membenturkan kepala ke dinding, dan terakhir pada bulan Desember 2022 melakukan perbuatan memotong urat nadi di tangannya.
Perbuatan  memotong  urat  nadi  yang  dilakukan  oleh    DW  apabila  tidak  dilakukan  cepat  tanggap  oleh satuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas II  B maka akan berakibat DW meninggal dunia dikarenakan bahwa Urat nadi atau pembuluh darah nadi adalah pembuluh darah yang letaknya lebih di dalam dan berfungsi mengalirkan oksigen dan nutrisi ke berbagai organ tubuh. Manusia memiliki banyak nadi di dalam tubuhnya. Memotong salah satu nadi dapat menyebabkan keluarnya darah dalam jumlah banyak. jika perdarahan dibiarkan,  seseorang  tersebut  dapat  meninggal.  Upaya  percobaan  bunuh  diri  oleh  DW  dikategorikan  sebagai Narapidana dengan resiko tinggi yang harus diperhatikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi  agar tidak  menular ke  warga  binaan  lain.  Jika  percobaan  bunuh  diri  warga  binaan  meningkat  di  dalam suatu  Lembaga  Pemasyarakatan  maka  tujuan  pemasyarakatan  tidak  tercapai  sebagaimana  diatur di  dalam  UU Nomor  22  Tahun  2022  tentang  Pemasyarakatan  salah  satunya  yaitu  meningkatkan  kualitas  kepribadian  dan kemandirian Warga Binaan agar mcnyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.
Pentingnya  peranan  Pemasyarakatan  dalam  penegakan  hukum  pidana  Indonesia  dalam  membentuk kepribadian    dan  kemandirian  mantan  narapidana  untuk  kembali  ke  masyarakat  sebagaimana  uraianan  diatas, maka wajib menjadi perhatian serius terhadap narapidana yang melakukan percobaan tindakan bunuh diri dalam proses pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyakatan dan apabila dibiarkan atau menjadi bertambah kasus maka akan merusak citra pemasyarakatan sebagai penegak hukum pidana di Indonesia.
Tindakan  bunuh  diri  merupakan  sebuah  keadaan  dimana  individu  bertindak  melakukan  sesuatu  yang bertujuan  menyakiti  dirinya  sendiri  bahkan  tindakan  tersebut  dapat  mengancam  nyawanya  sendiri.  Perilaku destruktif ini dimaksudkan untuk mengakhiri kehidupannya di dunia dan dilakukan dengan waktu yang singkat dan  disengaja  bahkan  individu  tersebut  tahu  akibat  dari  perilakunya.  Tindakan  ini  merupakan  salah  satu  cara untuk mengekspresikan stres yang dialaminya 5 . Sehubungan dengan narapidana / warga binaan yang melakukan percobaan bunuh diri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menyatakan setiap Narapidana dan Tahanan wajib mematuhi tata tertib Lembaga Pemasyarakatan atau Rutan telah melanggar tata tertib.
Dengan  demikian  perlu  dicari  upaya  yang  paling  ideal,  efektif  dan  aplikatif  serta  realistik  dalam pembinaan  terhadap  narapidana  kategori  resiko  tinggi  (percobaan  bunuh  diri)    ini  dengan  melibatkan  semua potensi dari segala unsur, utamanya perlu peningkatan Sumber Daya Manusia petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas II B Jambi dan stakeholder terkait.
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi ”.

## METODE
Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. 6 Yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum  sosiologis  dan  dapat  disebut  pula  dengan  penelitian  lapangan,  yaitu  mengkaji  ketentuan  hukum  yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan  data  yang  dibutuhkan,  setelah  data  yang  dibutuhkan  terkumpul  kemudian  menuju  kepada  identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah 7 .
5 Azizah, Lilik Ma'rifatul, dkk. Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa . Yogyakarta: Indomedia Pustaka. 2016, hal. 12
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2001, hal. 10
7 ibid , hal 11

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Resiko  Tinggi  (Percobaan  Bunuh  Diri)  di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi
Pembinaan  Yang  Dilakukan  Bagi  Narapidana  yang  melakukan  percobaan  bunuh  diri  di    Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Klas  IIB  Jambi  tetaplah  sebagai  warga  binaan  yang  mendapatkan  pembinaan sebagaimana  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2022  Tentang  Pemasyarakatan  (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan).
Oleh karena itu agar dapat melakukan analisis secara komprehensif, kiranya perlu dikemukakan terlebih dahulu keberadaan Undang-Undang Pemasyarakatan dan beberapa hal penting yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan  dan  pemasyarakatan  narapidana.  Undang-Undang  Pemasyarakatan,  yang  disahkan  di  Jakarta  pada tanggal  30  Desember 1995   dan  ditempatkan Ditempatkan  pada Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 1995 Nomor 77 ini, merupakan tonggak penting perubahan pemikiran baru tentang hakekat pemidanaan yang tidak lagi sekedar perjeraan terhadap pelaku kejahatan.
Pemikiran baru tersebut dilandasi oleh kesadaran bahwa penjatuhan pidana pada satu sisi harus mampu melindungi  masyarakat  dari  tindak  pidana    dan  pelakunya,  disisi  lain  harus  pula  dapat  memulihkan  dan menyadarkan  pelaku  tindak  pidana  agar  kembali  menjadi  manusia  yang  bertanggungjawab,  sadar  hukum  dan bermartabat.
Pemikiran baru tersebut telah mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap pembinaan  narapidana  dari  Sistem  Kepenjaraan  yang  dijiwai  oleh  aliran  retributif  dimana  penjatuhan  pidana dianggap sebagai  pengenaan penderitaan, penjeraan dan balas dendam terhadap pelaku kejahatan menuju sebuah sistem baru bernama Sistem Pemasyarakatan yang bersumber dari aliran integratif yang memandang pengenaan pidana tidak sekedar upaya penjeraan tetapi lebih sebagai upaya penyadaran dan pemulihan pelaku tindak pidana agar menjadi insan yang patuh pada hukum.
Sebagaimana  pemikiran  baru  tentang  Sistem  Pemasyarakatan  tersebut  mengemuka  sebagai  dasar pertimbangan  lahirnya  Undang-Undang  Pemasyarakatan,  sebagaimana  termaktub  dalam  Penjelasan  Undang- Undang Pemasyarakatan, yang selengkapnya menyatakan bahwa :
1. Bagi  Negara  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila,  pemikiran-pemikiran  baru  mengenai  fungsi pemidanaan  yang  tidak  lagi  sekedar  penjeraan  tetapi  juga  merupakan  suatu  usaha  rehabilitasi  dan reintegrasi  sosial  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  telah  melahirkan  suatu  sistem  pembinaan  yang  sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem Pemasyarakatan.
2. Walaupun  telah  diadakan  berbagai  perbaikan  mengenai  tatanan  (stelsel)  pemidanaan  seperti  pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP, dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak  dari  asas  dan  sistem  pemenjaraan.  Sistem  pemenjaraan  sangat  menekankan  pada  unsur  balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan Negara baik anak yang bersalah.
3. Sistem  pemenjaraan  yang  sangat  menekankan  pada  unsur  balas  dendam  dan  penjaraan  yang  disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara  berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang  tidak  sejalan  dengan  konsep  rehabilitas  dan  reintegrasi  sosial,  agar  Narapidana  menyadari kesalahannya,  tidak  lagi  berkehendaki  untuk  melakukan  tindak  pidana  dan  kembali  menjadi  warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.
Dengan berlakunya Sistem Pemasyarakatan, maka terjadilah perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap pembinaan narapidana.  Adapun tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan ditegaskan di dalam Pasal 2 Undang-undang Pemasyarakatan, yang selengkapnya menggariskan bahwa :

## Pasal 2
Sistem  Pemasyarakatan  diselenggarakan  dalam  rangka    membentuk  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  agar menjadi  manusia seutuhnya,  menyadari kesalahan  memperbaiki diri,  dan tidak  mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut dinyatakan bahwa:
Yang dimaksud dengan “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.
Ruslan  Abdul  Gani,  Ibrahim,  dan  Wulan  Sari  Safitri. Pelaksanaan  Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Resiko  Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Klas IIB Jambi
Selanjutnya,  untuk  menjamin  agar  tujuan  pembinaan  berdasarkan  Sistem  Pemasyarakatan  tersebut  dapat tercapai secara efektif, maka ditetapkan asas-asas pembinaan,  sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang- undang Pemasyarakatan beserta penjelasannya, yang selengkapnya menyatakan bahwa Pasal 5 Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas : a. Pengayoman:
Perlakuan  terhadap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dalam  rangka  melindungi  masyarakat  dari kemungkinan  diulanginya  tindak  pidana  oleh  Warga  Binaan  Pemasyarakatan,  juga  memberikan  bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. b. Persamaan perlakuan dan pelayanan:
Pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda- bedakan orang.
c. Pendidikan dan Pembimbingan
Penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
d. Penghormatan harkat dan martabat manusia:
Sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.
e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan:
Warga  Binaan  Pemasyarakatan  harus  berada  dalam  LAPAS  untuk  jangka  waktu  tertentu,  sehingga mempunyai  kesempatan  penuh  untuk  memperbaikinya.  Selama  di  LAPAS  (Warga  Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya  tetap  dilindungi  seperti  hak  memperoleh  perawatan  kesehatan,  makan,  minum,  pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi
f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu:
Walaupun warga binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan  masyarakat  dan  tidak  boleh  diasingkan  dari  masyarakat,  antara  lain  berhubungan  dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.
Selanjutnya  ketentuan  mengenai  pola  pembinaan  sebagaimana  diamanatkan  Undang-undang Pemasyarakatan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31  Tahun  1999  Tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Dalam  Peraturan Pemerintah dimaksud, ketentuan mengenai pembinaan diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang selengkapnya menyatakan bahwa:
Pasal 2
(1) Pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
(2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
(3) Program pembimbingan diperuntukkan bagi klien.
Pasal 3
Pembinaan  dan  pembimbingan  kepribadian  dan  kemandirian,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :
1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.  Kesadaran berbangsa dan bernegara;
1) Intelektual;
2) Sikap dan perilaku;
3) Kesehatan jasmani dan rohani;
4) Kesadaran hukum;
5) Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
6) Keterampilan kerja; dan
7) Latihan kerja dan produksi
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Pemasyarakatan  dan  Peraturan Pemerintah  yang  mengatur  mengenai  pembinaan  narapidana  yang  dikemukakan  di  atas,  kiranya  dapat  dapat dilihat dengan jelas bahwa terdapat komitmen negara yang kuat untuk membina para narapidana sedemikian rupa
Ruslan  Abdul  Gani,  Ibrahim,  dan  Wulan  Sari  Safitri. Pelaksanaan  Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Resiko  Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Klas IIB Jambi
sehingga  setelah  menjalani  pidana,  narapidana  tersebut  dapat  kembali  ke  tengah  masyarakat  sebagai  warga negara yang taat hukum, berkualitas dan bermartabat.
Disamping  itu,  kiranya  juga  dapat  ditarik  pengertian  bahwa  program  pembinaan  yang  diatur  di  dalam Undang-Undang  Pemasyarakatan  dan  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah program pembinaan yang berlaku secara umum bagi seluruh narapidana, baik untuk anak didik pemasyarakatan, narapidana dewasa maupun  narapidana lansia.
Narapidana melakukan percobaan bunuh diri di Lembaga Pemasyarakatan inisial DW, setelah dilakukan investigasi menyatakan bahwa melakukan percobaan  disebabkan oleh tekanan mental telah mendapatkan label sebagai narapidana, keluarga yang tidak peduli, dan ketidaksiapan untuk kembali ke masyarakat sebagai mantan narapidana,  sehingga  menimbulkan  suatu  mental  rasa  putus  asa  merupakan  salah  satu  indikator  paling  akurat untuk risiko bunuh diri dalam jangka panjang 8 .
Penggolongan  narapidana  resiko  tinggi  disebabkan  narapidana  DW  secara  mengalami  depresi  dan akibatnya  melakukan  bunuh  diri  sebagaimana  Pasien  psikiatri  yang  termasuk  kelompok  dengan  risiko  tinggi melakukan  bunuh  diri  adalah  depresi  (dalam  segala  bentuk),  gangguan  kepribadian  (antisosial  dan  borderline disertai sifat impulsif, agresif dan perubahan mood yang frekuen, alkoholik (dengan / atau penyalahgunaan zat pada remaja), skizofrenia, gangguan mental organik, gangguan mental lain 9
Keinginan  bunuh  diri akibat depresi  yang  dialami oleh narapidana  resiko tinggi  wajib  diwaspadai dan diawasi  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Klas  IIB  Jambi  karena  akan  merusak  citra  lembaga pemasyarakatan  sebagai  tempat  pembinaan  sebagaimana  diamanahkan  di  dalam  Undang  Undang Pemasyarakatan.
Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi melalui Pencegahan sekunder  adalah  suatu  upaya  pencegahan  dengan  cara  menemukan  sedini  mungkin  krisis  bunuh  diri  dan melakukan tindakan agar tidak berlanjut menjadi bunuh diri. Sedangkan pencegahan tersier adalah tindakan yang ditujukan untuk menyelamatkan sesorang yang melakukan bunuh diri, mengurangi gejala psikiatris dan penyakit sosial pada kelompok risiko 10 .
Upaya yang dilakukan diatas maka pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana resiko tinggi, yang merupakan narapidana maka keberadaan pembinaan sama dengan narapidana lainnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang  Pemasyarakatan  dan  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga Binaan Pemasyarakatan tetaplah sama. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :
Pada  prinsipnya  pembinaan  terhadap  semua  narapidana  baik  anak  didik  pemasyarakatan,  narapidana resiko  tinggi  dengan  narapidana  pertama  kali  adalah  sama,  karena  mengacu  pada  program  pembinaan yang  diatur  di  dalam  Undang-Undang  Pemasyarakatan  dan  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Artinya, semua narapidana harus mengikuti program pembinaan kepribadian seperti program kerohanian Islam berupa shalat wajib berjamaah,  pelatihan baca tulis al Quran, pesantren kilat, ceramah dan konsultasi agama. Demikian juga olahraga seperti senam dan olahraga permainan. Hal yang sama juga terjadi pada pembinaan kemandirian semua narapidana harus mengikuti  program  pelatihan  kerja  yang  sesuai  dengan  bakat  dan  minatnya.  Namun  dilakukan pemantauan yang ekstra terhadap narapidana ini dalam beraktifitas terutama menggunakan alat-alat yang memiliki resiko timbulnya rencana bunuh diri. 11
Penjelasan  dari  Kalapas  ini  sesuai  dengan  fakta  dilapangan,  bahwa  narapidana  resiko  tinggi  diberikan kesempatan yang sama dalam hal pembinaan kepribadian dan kemandirian. Sejalan dengan amanah  Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 pasal 2 dan 3,  narapidana resiko tinggi ini  selalu sholat berjamaah, mengikuti ceramah pengajian setiap hari jumat, mengikuti kegiatan senam pagi seminggu sekali (dibuktikan dengan absensi kegiatan dari registrasi).
Terikait pencegahan sekunder dan tersier yang dijelaskan diatas maka diperjelas oleh Ria Rachmawati, sebagai Kasi Binadik dan Giat JA di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi bahwa : Bentuk-bentuk  program  pembinaan  ketrampilan,  kemandirian  dan  kesadaran  hukum    dalam  mempersiapkan kembali  kepada masyarakat oleh Narapidana di “Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan Klas IIB Jambi maka berdasarkan keterampilan dan membentuk kemandirian antara lain Tata Boga, Membatik, Menjahit, Berkebun, Salon  dan  SPA.  Namun  pihak  pembinaan  dan  pendidikan  untuk  Narapidana  ini  dilakukan  pemilahan  bidang keterampilan  berbeda  yang  menghindari  penggunaan  senjata  tajam  seperti  berkebun,  tataboga  dan  kami mengalihkan  ke  seni  seperti  menari,  melukis,  dan  bernyayi  seperti  pengolahan  vocal,  yang  mengarah
8 Triana Agustin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, 22 Juli 2023.
9 Dalyono. Psikologi Pendidikan . Jakarta: Rineka Cipta. 2015, hal 35
10 Wawancara dengan Triana Agustin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, 22 Juli 2023
11 Wawancara dengan Triana Agustin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, 22 Juli 2023.
Ruslan  Abdul  Gani,  Ibrahim,  dan  Wulan  Sari  Safitri. Pelaksanaan  Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Resiko  Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Klas IIB Jambi
kegembiraan  jiwa  untuk  menghindari  rasa  tertekan  akibat  mental  dengan  terus  berkonsultasi  dengan  psikolog yang  disediakan  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Saat  kembali  ke  masyarakat  dengan  mental  yang  sehat  dan dibekali oleh keterampilan. Untuk kesadaran hukum dilakukan sosialisasi, advokasi kepada warga binaan dengan mendatangkan narasumber dari dalam dan  luar lembaga pemasyarakatan ” 12
Selain  memilih  pembinaan  kemandirian  yang  jauh  dari  senjata  tajam,  narapidana  ini  pun  diberikan pembinaan yang tempatnya mudah terpantau, sehingga meminimalisasi kejadian yang tidak diharapkan. Karena itu, sebagian besar kegiatan pembinaan narapidana ini dilakukan di dalam blok.
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB dalam menunjang program pembinaan telah disediakan sarana-sarana tersebut masih dalam kondisi bagus misalnya kamar sel, kamar mandi, sarana olah raga,  sarana ibadah, sarana keterampilan kerja, sarana pendidikan, ruang kunjungan dan sarana keagamaan. 13
Pertama, masalah makanan para Narapidana, pihak Lembaga  Pemasyarakatan memberikan keterangan bahwa  Narapidana memperoleh makanan yang sangat baik  yang diberikan 3 (tiga) kali dalam sehari dengan kalori rata-rata 2250 kalori, cukup bergizi dengan menu yang selalu berganti.. 14
Kedua,  Mengenai  kunjungan  keluarga  atau  pihak-pihak  yang  ingin  bertemu  dengan    Narapidana  ini diberikan kesempatan untuk menerima kunjungan pada hari senin sampai kamis dan sabtu dari pukul 09.00 Wib sampai  dengan  pukul  14.00  Wib,  dan  untuk  menerima  kunjungan  tersebut  disediakan  ruangan  khusus  untuk kunjungan  dan  diberi  advokasi  kepada  keluarga  yang  berkunjung  tentang  keadaan  narapidana  tersebut  dan memberikan semangat kepada narapidana tersebut. 15
Meskipun  sudah  mendapatkan  menu  3  kali  sehari,  tidak  jarang  narapidana  di  dalam  lembaga pemasyarakatan termasuk juga DW menginginkan menu yang lain yang bisa didapatkan  dengan cara membeli dari kantin lapas. Hal ini tentunya  membutuhkan sejumlah  uang yang  harus dibayarkan, sedangkan  uang bisa mereka  dapatkan  dari  kiriman  keluarga  di  luar  atau  premi  hasil  dari  kegiatan  kerja  mereka.  Tetapi  pada kenyataannya, narapidana DW ini termasuk narapidana yang jarang mendapatkan kiriman atau kunjungan dari keluarganya.
Ketiga, Untuk keperluan pengobatan dan menjaga kesehatan  Narapidana ini, Lembaga Pemasyarakatan menyediakan klinik  kesehatan  yang  dilayani oleh 2 (dua) dokter umum, 3 (tiga) orang  paramedis  dan 2 (dua) orang tenaga administrasi yang selalu siap sedia memberikan pelayanan kenyamanan dan cepat tanggap dalam penanganan  terhadap  adanya  narapidana  seperti  luka  yang  diderita.  Dan  apabila  terjadi  rujukan    Narapidana tersebut  untuk  di  rawat  inap  akan  dirujuk  ke  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  untuk  mendapatkan  perawatan kesehatan hingga dinyatakan sembuh. 16
Untuk  hal  rujukan  ke  rumah  sakit ini,  terkadang  petugas  menemui  kesulitan  karena  narapidana  belum mempunyai  BPJS.  Dan  apabila  sudah  dibantu  dibuatkan,  petugas  terkendala  lagi  masalah  pembayaran  iuran bulanannya.
Keempat,  Untuk  menghilangkan  kejenuhan,  membangun  mentalitas  dan  menjaga  kondisi  fisik  serta kesehatan    Narapidana  ini,  maka  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Klas  IIB  Jambi  disediakan  berbagai fasilitas olah raga seperti lapangan tenis meja, lapangan bola volley dan lapangan bulu tangkis, senam pagi setiap hari jumat.
kelima  Untuk  meningkatkan  rasa  kebersamaan,  pada  hari-hari  besar  tertentu  seperti  merayakan  hari kemerdekaan  setiap  tanggal  17  Agustus  diadakan  perlombaan  olah  raga  yang  melibatkan  warga  Lembaga Pemasyarakatan. 17
12 Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, 27 Juli 2023
13 Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, 27 Juli 2023.
14 Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, 27 Juli 2023
15 Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, 27 Juli 2023.
16 Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, 27 Juli 2023 .
17 Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, 27 Juli 2023.
Ruslan  Abdul  Gani,  Ibrahim,  dan  Wulan  Sari  Safitri. Pelaksanaan  Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Resiko  Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Klas IIB Jambi
keenam,  disediakan  sarana  hiburan  dan  rekreasi  bagi  para    Narapidana  yaitu  adanya  fasilitas  untuk bermusik  seperti  gitar  dan  karaoke,  sehingga  para    Narapidana  dapat  mengekspresikan  bakat  bermusiknya  , menari dan kalau ada acara dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan mereka selalu tampil mengisi acara. 18 Untuk pembinaan intelektual dan kesadaran hukum, pihak Lembaga Pemasyarakatan juga mengadakan kegiatan  berupa  penyuluhan  hukum  dan  ceramah  umum  kepada  para    Narapidana,  selain  itu  juga  diberikan pengetahuan  umum  lainnya  melalui  cara  belajar    yang  diberikan  oleh  petugas,  selain  itu  juga    Narapidana diperbolehkan  untuk  menonton  televisi  dan  membaca  media  cetak  yang  disediakan  oleh  Lembaga Pemasyarakatan. 19
Mengacu  pada  penjelasan  Kasi  Binadik  Giat  Ja  diatas  yang  bertanggungjawab  terhadap  keberhasilan penyelenggaraan program pembinaan terutama narapidana resiko tinggi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi tersebut  tercapainya asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum,  maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah pemidanaan berupa penjatuhan pidana penjara bagi terpidana tersebut mampu memenuhi tujuan hukum yakni terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dari penjatuhan pidana dimaksud, baik bagi korban, masyarakat,  maupun bagi terpidana itu sendiri.
Berdasarkan  uraian  diatas,  dalam  pembinaan  terhadap  narapidana  resiko  tinggi    pola  pemikiran  pencegahan bunuh  diri  wajib  dipersiapkan  yang  dipersiapkan  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Klas  IIB  Jambi  sebagai berikut   :
a. membentuk status mental terbaru dari si pelaku
b. menghentikan rencana bunuh diri terbaru,
c. Sikap aksi cepat tim pengaman dan pembinaan
d. Sistem pendukung seperti sarana prasarana 20
Sehingga  dalam  pelaksanaan  pembinaan  terhadap  narapidana  resiko  tinggi  ditemukan  kendala-kendala  yang didasarkan kepada faktor-faktor  sebagai berikut:
Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
Adanya perubahan Undang Undang pemasyarakatan dari Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,  berubah  ke  Undang  Undag  Nomor  22  Tahun  2022,  maka  banyak  terjadi  kebijakan  di  dalam pelaksanaan pembinaan .  sehingga mempengaruhi hasil pembinaan dan pelayanan khusus terhadap narapidana ini hal ini dikarenakan tumpang tindih pelaksanaannya dengan Undang- Pemasyarakatan 21 .
Selain hal tersebut, sesuai amanat Undang Undang Pemasyarakatan yang telah berubah dari UU No 12 Tahun 1995 menjadi UU No 22 Tahun 2022, setiap narapidana memiliki haknya masing-masing. Adapun dari ke-13 hak narapidana yang terkandung di dalam Undang-Undang terdapat hak yang tidak atau kurang optimal didapatkan narapidana resiko tinggi ini. Hal tersebut yaitu hak menerima kunjungan keluarga. Dari pihak lapas sendiri tidak pernah melarang kunjungan ataupun hal-hal yang bersifat interaktif dengan pihak luar. Akan tetapi, terkadang ada hal-hal yang membuat narapidana kesulitan untuk berinteraksi dengan kehidupan di luar. Seperti disaat masa pandemi Covid-19 yang memunculkan beberapa aturan-aturan baru sehingga terbatasinya interaksi secara  langsung  melalui  kunjungan  keluarga  atau  pihak  luar.  Serta  dikarenakan  narapidana  tersebut  tidak memiliki  cukup  uang  untuk  membeli  voucher  telepon,  dikarenakan  narapidana  tersebut  tidak  mendapatkan kiriman uang dari keluarganya.

## Faktor penegak hukum.
Faktor penegak hukum ini merupakan faktor penting yang kedua dalam pelaksanaan penegakan hukum yaitu dalam hal sumber daya manusia yang melakukan pembinaan bagi narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Klas  IIB  Jambi.  Saat  ini  sumber  daya  manusia  yang  terdapat  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Klas  IIB  Jambi  untuk  melakukan  pembinaan  masih  terdapat  jumlah  yang  tidak seimbang dengan yang dibina.
Saat  ini  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Klas  IIB  Jambi.tidak  memiliki  petugas  khusus  untuk narapidana  yang  telah  melakukan  percobaan  bunuh  diri  seperti  psikolog  khusus  atau  yang  memiliki  sertifikat khusus  dalam  pengolahan  mental  walaupun  para  Pembina  ini  telah  dibekali  sebagai  penjaga  dan  pembina  , misalnya sampai saat ini petugas yang ada berdasarkan pendidikan yang dimiliki Jika dilihat dari sumber daya
18 Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, 27 Juli 2023 .
19 Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, 27 Juli 2023.
20 Wawancara dengan Triana Agustin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, 22 Juli 2023
21 Wawancara dengan Triana Agustin, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, 22 Juli 2023
Ruslan  Abdul  Gani,  Ibrahim,  dan  Wulan  Sari  Safitri. Pelaksanaan  Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Resiko  Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Klas IIB Jambi
manusia yang dimiliki, maka penegakan hukum yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang baik pula.
Salah  satu  sumber  daya  organisasi  yang  memiliki  peran  penting  dalam  mencapai  tujuannya  adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu pentingnya peran manusia dalam pencapaian tujuan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan berjalan dengan baik apabila sumber dayanya memadai, begitu juga dengan efektivitas  pembinaan  narapidana.  Sumber  daya  manusia  dalam  hal  ini  merupakan  pegawai  Lembaga Pemasyarakatan dan pembina yang berasal dari luar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi 22 . Faktor sarana dan prasarana.
Sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan untuk mewujudkan  tujuan  yang  akan  dicapai.  Dengan  adanya  sarana  dan  prasarana  yang  lengkap,  maka  diharapkan para pembina narapidana bisa melakukan pembinaan dengan maksimal agar tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai 23 .  Penanganan  terhadap    narapidana  resiko  tinggi  memerlukan  pencegahan  yang  khusus  sehingga memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung seperti alat alat kesehatan yang dimiliki seperti rumah sakit jiwa, obat-obatan tertentu dalam tahap awal pencegahan sedangkan di lapas perempuan penggunaan obat-obat tersebut tidak boleh sembarangan dan wajib mendapatkan ijin dari Dokter Spesialis Jiwa sehingga hal ini akan berdampak kepada pola pencegahan ditempat dan jika dampaknya membawa resiko tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit daerah terdekat yaitu Rumah Sakit Umum Ahmad Ripin Kabupaten Muaro Jambi 24 .

## Faktor masyarakat.
Faktor  masyarakat  yakni  lingkungan  dimana  hukum  tersebut  berlaku  atau  diterapkan.  Oleh  karenanya faktor  ini  juga  mempunyai  pengaruh  dalam  melakukan  pemidanaan.  Masyarakat  turut  serta  melakukan pembinaan narapidana karena akhir dari pemidanaan adalah kembali ketengah masyarakat. Masyarakat ini juga termasuk  orang  tua  dan  keluarga  dapat  dijadikan  sebagai  pendampingan  yang  memberikan  semangat  kepada narapidana  bahwa  proses  pembinaan  di  lembaga  pemasyarakatan  untuk  kembali  ke  masyarakat  .  sehingga  di dalam  penyembuhan  mental  terhadap  narapidana  percobaan  bunuh  diri,  peranan  keluarga  seperti  orang  tua, kakak,  adik  ataupun  anak-anaknya  tidak  dapat  diputuskan  namun  wajib  dirangkul,  kenyataan  di  lapangan narapidana  ini  dihubungi  oleh  pihak  lembaga  pemasyarakatan  tidak  perduli  sehingga  dampak  buruk    bagi kejiwaan nya 25 .

## Faktor kebudayaan.
Faktor  kebudayaan  ini  berada  di  tengah  masyarakat,  dimana  masih  adanya  budaya  masyarakat  yang beranggapan  narapidana  yang  selesai  menjalani  pidananya  sebagai  pelaku  kejahatan.  Bahkan  mengucilkan mereka dalam pergaulannya di dalam masyarakat 26 .
Kendala dan masalah yang dihadapi dalam pembinaan terhadap narapidana resiko tinggi ini di lembaga pemasyarakatan  perempuan  klas  IIB  Jambi  diperlukan  upaya  mengatasinya.  Adapun  upaya-  upaya  yang dilakukan sebagai berikut :
1) Melakukan segera  kebijakan penyesuaian dalam pembinaan narapidana dalam rangka mencegah narapidana melakukan bunuh diri dan pembinaan optimal terhadap narapidana yang sudah melakukan percobaan bunuh diri seperti sosialisasi kebijakan peraturan kementrian hukum dan ham melalui Dirjen PAS kepada narapida di lembaga pemasyarakatan.
2) Melakukan rekomendasi penambahan Pembina narapidana khususnya psikolog dan pelatihan khusus dalam rangka  penguatan  mental  psikologis  bagi  narapidana  agar  mampu  bertahan  dan  menjadi  seorang  yang memiliki keterampilan kemandirian untuk kembali ke masyarakat melakukan kerjasama dengan rumah sakit seperti  rumah  sakit  Jiwa,  ataupun  psikolog  bersama  keluarga  dalam  membangun  kemandirian  psikis  dan mental narapidana yang melakukan percobaan bunuh diri.
22 Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, 27 Juli 2023
23 Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, 27 Juli 2023
24 Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, 27 Juli 2023
25 Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, 27 Juli 2023
26 Wawancara dengan Ria Rachmawati, Kasi Binadik dan GiatJA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi, 27 Juli 2023
Ruslan  Abdul  Gani,  Ibrahim,  dan  Wulan  Sari  Safitri. Pelaksanaan  Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Resiko  Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Klas IIB Jambi
3) Melakukan peningkatan sarana prasarana dalam pembinaan narapidana dengan mengajukan anggaran dan peralatan dalam proses pembinaan terhadap narapidana, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang eksistensi lembaga pemasyarakatan dalam membentuk narapidana yang siap terampil, mandiri kembali ke masyarakat .

## SIMPULAN
Pelaksanaan  Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Resiko  Tinggi  (Percobaan  Bunuh  Diri)  di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi menjalani program pembinaan yang sama dengan narapidana lain, namun  pembinaanya  lebih  dilakukan  pemantauan  ekstra  terutama  terhadap  penggunaan  alat-alat  sehingga dilarang  mengikuti  kegiatan  berkebun  selanjutnya  lebih  diarahkan  kepada  kegiatan  menari,  menyanyi, pengolahan vocal yang mengarah kepada penyembuhan dan pembinaan mental narapidana tersebut Kendala – kendala ditemui dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi yaitu faktor hukumnya sendiri (perubahan undang undang pemasyarakatan  sehingga  merubah  kebijakan  dalam  pembinaan  terhadap  narapidana),  faktor  penegak  hukum (tidakadanya  psikolog  dan  belum  adanya  khusus  Pembina  pelatihan  mental),  faktor  sarana  prasarana  (tidak adanya  sarana  prasarana  khusus  bagi  narapidana  ini),  faktor  masyarakat  (ketidak  pedulian  keluarga  dalam penyembuhan  mental  narapidana  ini)  dan  faktor  budaya  (stigma  masyarakat  terhadap  mantan  narapidana  di masyarakat Upaya – upaya  yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Resiko Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIB Jambi yaitu melakukan  penyesuaian  kebijakan,  sosialisasi  keberadaan  lembaga  pemasyarakatan  terhadap  narapidana, kerjasama dengan masyarakat, keluarga narapidana dalam penyembuhan mental narapidana resiko tinggi ini.

## DAFTAR PUSTAKA
A  Josias  Simon  R-Thomas  Sunaryo, Studi  Kebudayaan  Lembaga  Pemasyarakatan  Di  Indonesia ,Penerbit  Lubuk Agung, Jakarta, 2011
Adi Sujatno, Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri,  Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta, 2004
Azizah, Lilik Ma'rifatul, dkk.  Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa. Yogyakarta: Indomedia Pustaka. 2016 Andi Hamzah, Sistem PIdana dan  Pemidanaan di Indonesia , Pradnya  Paramita, Jakarta, 1993 Budi Anna Keliat, Keperawatan Kesehatan jiwa Komunitas, Kedokteran EGC, Jakarta: 2016-*/ C. Harsono, Sistem  Baru Pemidanaan Narapidana, Djambatan, Jakarta,  1995 Dadang Sunendar, Kamus Besar Bahasa Inonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, 2016 Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1998 Didin  Sudirman , . Reposisi  dan  Revitalisasi  Pemasyarakatan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta , 2007 Diktat Pelatihan HAM, Pemenuhan HAM  Bagi Tahanan dan Narapaidana ,  Dirjend Perlindungan HAM RI, Jakarta, 2006 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan , Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2013, Dirjen PAS, Jakarta , 2013 Gultom Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan ,bandung: PT refika aditama, 2012 Hamja, Pemberdayaan  Lembaga  Pemasyarakatan  Terbuka  Sebagai  Wujud  Pelaksana  Community  Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan
Pidana Di Indonesia , Deepublish, Yogyakarta, 2015 Harum  Pujianto, Analisa  terhadap  Prisonisasi  dan  Strategi  Pemasyarakatan  di  Indonesia Universitas  Atma  Jaya  , Jakarta , 2004 Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Lintas Media, Jombang, 2000 Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2006 Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat, Deepublish, Yogyakarta, 2015 Muladi, Kapita selecta Sistem Peradilan Pidana , UNDIP, Semarang, 1995 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta,  Jakarta, 2002 Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat  Pelayanan  Keadulan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h  Lembaga  Kriminologi),  Universitas  Indonesia, Jakarta, 2007
Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Modern English Press, Jakarta, 2005, Peter Bachr dkk, (ed) Instrumen Internasional Pokok – pokok Hak Asasi Manusia, Yayasan  Obor Indonesia, Jakarta, 1997
Ruslan  Abdul  Gani,  Ibrahim,  dan  Wulan  Sari  Safitri. Pelaksanaan  Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Resiko  Tinggi (Percobaan Bunuh Diri) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Klas IIB Jambi
Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung, 1996.
Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1996 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2001 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 2005 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1993 Soerjono Soekanto, Sosiologi hukum dalam masyarakat, Remaja Karya, Bandung, 1996 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta, 2006 Sudarsono , Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2009 Simon R, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Cv Lubuk Agung, Bandung : 2011 Sugeng Pujileksono, M.Si, Sosiologi Penjara, Intrans Publishing, Malang: 2017 Sri  Zumaeriyah,  Nasirudin,  Hastria  Dwi  Restusari, Modul  III  Prosedur  dan  Mekanisme  Pelaksanaan  Tugas Pembimbing kemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2012 Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Cet. Kedua,Universitas Muhammadiyah, Malang,  2004Jurnal RechtsVinding (Media Pembinaan Hukum Nasional), Vol. 6 No. 1, April 2017, hal. 135–157.
Victorio H. Situmorang, Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum, Jakarta, 2008 Vivi  Sylvani  Biafri,  Rion  Gustaf  dan  Ade  Agustina, Modul  II  Dasar-dasar  Pembimbingan direktorat  Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta,  2012 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Palu, 2009