## TANTANGAN DAN PELUANG PEREMPUAN DI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014

## Nurhamidah Gajah
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Jl.St.Mohd.Arief No.32 Padangsidimpuan Email : m_nurhamidah@yahoo.co.id

## Abstrak
Penulisan  jurnal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tantangan  dan  peluang  perempuan  pada  pemilihan umum  legislatif  tahun  2014  di  Kota  Padangsidimpuan.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  kualitatif. Informan  penelitiannya  yaitu  calon  legislatif  perempuan  yang  duduk  dan  yang  gagal  menjadi  anggota legislatif pada tahun 2014. Tantangan perempuan dalam pemilihan umum legislatif adalah masih adanya budaya  bahwa  perempuan  itu  hanya  di  dapur,  mengurus  anak  dan  melayani  suami,  sehingga  banyak perempuan  yang tidak terjun ke dunia politik, serta adanya  anggapan bahwa politik itu kejam. Undang- undang  yang  memberikan  peluang  keterwakilan  perempuan  di  legislatif  sebesar  30%  merupakan peluang  besar  bagi  perempuan  untuk  terjun  ke  dunia  politik,  dan  juga  adanya  contoh  beberapa perempuan  yang  berhasil  menjadi  anggota  legislatif  bahkan  menjadi  ketua  DPRD,  serta  pendidikan perempuan  yang  semakin  tinggi  sudah  mulai  menjadikan  perempuan  lebih  mampu  bersaing  di  dunia politik.

## Kata kunci : Pemilu, tantangan dan peluang, perempuan
Latar Belakang Masalah Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung merupakan salah satu  wujud  demokrasi.  Jika  demokrasi dapat  diartikan  sebagai  pemerintahan  dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan  itu  dilakukan  melalui  pemilu. Pemilu  dipandang  sebagai  bentuk  paling nyata serta wujud paling konkret partisipasi rakyat  dalam  penyelenggaran  negara. Dalam  demokrasi  modern,  pemilu  selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi perwakilan  atau  demokrasi  tidak  langsung, yang  berarti  keikutsertaan  rakyat  di  dalam pemerintahan  dilakukan  oleh  wakil-wakil rakyat  yang  dipilih  sendiri  oleh  rakyat secara langsung dan bebas, sehingga hasil pemilu  haruslah  mencerminkan  konfigurasi aliran-aliran  dan  aspirasi  politik  yang  hidup di  tengah-tegah  masyarakyat.  Konsep  dan pemahaman  yang  seperti  itulah  yang mendasari penyelenggaraan
pemilu
disepanjang  sejarah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. (Gaffar, 2012: 14) Di  era  reformasi  pada  tahun  1998 banyak bermunculan aspirasi-aspirasi masyarakat  dan  gugatan kuat  agar  pemilu sebagai sarana paling nyata bagi pelaksanaan demokrasi harus diselenggarakan  secara  langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada pemilu tahun  1999  kita  boleh  bergembira  karena berhasil menyelenggarakannya secara relatif fair dan bersih. (Gaffar, 2012: 16) Tahun  2009  bangsa  Indonesia  telah berhasil menyelenggarakan perhelatan akbar dalam kehidupan berdemokrasi yaitu pemilihan  umum.  Meskipun  ditemukan sejumlah  masalah,  namun  tahap  demi tahap  penyelenggaraan  pemilu  2009  dapat dilalui secara  damai  dan  berkeadaban. Kekurangan dan kelemahan tersebut menjadi  bahan  evaluasi  untuk  perbaikan penyelenggaraan pemilu dimasa mendatang (Gaffar, 2012: 22 )

## MUQODDIMAH

## TANTANGAN DAN PELUANG PEREMPUAN
DI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014

## Nurhamidah Gajah
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Jl.St.Mohd.Arief No.32 Padangsidimpuan Email : m_nurhamidah@yahoo.co.id

## Abstrak
Penulisan  jurnal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tantangan  dan  peluang  perempuan  pada  pemilihan umum  legislatif  tahun  2014  di  Kota  Padangsidimpuan.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  kualitatif. Informan  penelitiannya  yaitu  calon  legislatif  perempuan  yang  duduk  dan  yang  gagal  menjadi  anggota legislatif pada tahun 2014. Tantangan perempuan dalam pemilihan umum legislatif adalah masih adanya budaya  bahwa  perempuan  itu  hanya  di  dapur,  mengurus  anak  dan  melayani  suami,  sehingga  banyak perempuan  yang tidak terjun ke dunia politik, serta adanya  anggapan bahwa politik itu kejam. Undang- undang  yang  memberikan  peluang  keterwakilan  perempuan  di  legislatif  sebesar  30%  merupakan peluang  besar  bagi  perempuan  untuk  terjun  ke  dunia  politik,  dan  juga  adanya  contoh  beberapa perempuan  yang  berhasil  menjadi  anggota  legislatif  bahkan  menjadi  ketua  DPRD,  serta  pendidikan perempuan  yang  semakin  tinggi  sudah  mulai  menjadikan  perempuan  lebih  mampu  bersaing  di  dunia politik.
Kata kunci : Pemilu, tantangan dan peluang, perempuan
Latar Belakang Masalah Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung merupakan salah satu  wujud  demokrasi.  Jika  demokrasi dapat  diartikan  sebagai  pemerintahan  dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan  itu  dilakukan  melalui  pemilu. Pemilu  dipandang  sebagai  bentuk  paling nyata serta wujud paling konkret partisipasi rakyat  dalam  penyelenggaran  negara. Dalam  demokrasi  modern,  pemilu  selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi perwakilan  atau  demokrasi  tidak  langsung, yang  berarti  keikutsertaan  rakyat  di  dalam pemerintahan  dilakukan  oleh  wakil-wakil rakyat  yang  dipilih  sendiri  oleh  rakyat secara langsung dan bebas, sehingga hasil pemilu  haruslah  mencerminkan  konfigurasi aliran-aliran  dan  aspirasi  politik  yang  hidup di  tengah-tegah  masyarakyat.  Konsep  dan pemahaman  yang  seperti  itulah  yang mendasari penyelenggaraan pemilu
disepanjang  sejarah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. (Gaffar, 2012: 14) Di  era  reformasi  pada  tahun  1998 banyak bermunculan aspirasi-aspirasi masyarakat  dan  gugatan kuat  agar  pemilu sebagai sarana paling nyata bagi pelaksanaan demokrasi harus
diselenggarakan  secara  langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada pemilu tahun  1999  kita  boleh  bergembira  karena berhasil menyelenggarakannya secara relatif fair dan bersih. (Gaffar, 2012: 16)
Tahun  2009  bangsa  Indonesia  telah berhasil menyelenggarakan perhelatan akbar dalam kehidupan berdemokrasi yaitu pemilihan  umum.  Meskipun  ditemukan sejumlah  masalah,  namun  tahap  demi tahap  penyelenggaraan  pemilu  2009  dapat dilalui secara  damai  dan  berkeadaban. Kekurangan dan kelemahan tersebut menjadi  bahan  evaluasi  untuk  perbaikan penyelenggaraan pemilu
dimasa mendatang (Gaffar, 2012: 22 )

## MUQODDIMAH

## TANTANGAN DAN PELUANG PEREMPUAN
DI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014

## Nurhamidah Gajah
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Jl.St.Mohd.Arief No.32 Padangsidimpuan Email : m_nurhamidah@yahoo.co.id

## Abstrak
Penulisan  jurnal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tantangan  dan  peluang  perempuan  pada  pemilihan umum  legislatif  tahun  2014  di  Kota  Padangsidimpuan.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  kualitatif. Informan  penelitiannya  yaitu  calon  legislatif  perempuan  yang  duduk  dan  yang  gagal  menjadi  anggota legislatif pada tahun 2014. Tantangan perempuan dalam pemilihan umum legislatif adalah masih adanya budaya  bahwa  perempuan  itu  hanya  di  dapur,  mengurus  anak  dan  melayani  suami,  sehingga  banyak perempuan  yang tidak terjun ke dunia politik, serta adanya  anggapan bahwa politik itu kejam. Undang- undang  yang  memberikan  peluang  keterwakilan  perempuan  di  legislatif  sebesar  30%  merupakan peluang  besar  bagi  perempuan  untuk  terjun  ke  dunia  politik,  dan  juga  adanya  contoh  beberapa perempuan  yang  berhasil  menjadi  anggota  legislatif  bahkan  menjadi  ketua  DPRD,  serta  pendidikan perempuan  yang  semakin  tinggi  sudah  mulai  menjadikan  perempuan  lebih  mampu  bersaing  di  dunia politik.
Kata kunci : Pemilu, tantangan dan peluang, perempuan

## Latar Belakang Masalah
Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung merupakan salah satu  wujud  demokrasi.  Jika  demokrasi dapat  diartikan  sebagai  pemerintahan  dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan  itu  dilakukan  melalui  pemilu. Pemilu  dipandang  sebagai  bentuk  paling nyata serta wujud paling konkret partisipasi rakyat  dalam  penyelenggaran  negara.
Dalam  demokrasi  modern,  pemilu  selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi perwakilan  atau  demokrasi  tidak  langsung, yang  berarti  keikutsertaan  rakyat  di  dalam pemerintahan  dilakukan  oleh  wakil-wakil rakyat  yang  dipilih  sendiri  oleh  rakyat secara langsung dan bebas, sehingga hasil pemilu  haruslah  mencerminkan  konfigurasi aliran-aliran  dan  aspirasi  politik  yang  hidup di  tengah-tegah  masyarakyat.  Konsep  dan pemahaman  yang  seperti  itulah  yang mendasari penyelenggaraan pemilu
disepanjang  sejarah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. (Gaffar, 2012: 14)
Di  era  reformasi  pada  tahun  1998
banyak bermunculan aspirasi-aspirasi masyarakat  dan  gugatan kuat  agar  pemilu sebagai sarana paling nyata bagi pelaksanaan demokrasi harus diselenggarakan  secara  langsung,  umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada pemilu tahun  1999  kita  boleh  bergembira  karena berhasil menyelenggarakannya secara relatif fair dan bersih. (Gaffar, 2012: 16)
Tahun  2009  bangsa  Indonesia  telah berhasil menyelenggarakan perhelatan akbar dalam kehidupan berdemokrasi yaitu pemilihan  umum.  Meskipun  ditemukan sejumlah  masalah,  namun  tahap  demi tahap  penyelenggaraan  pemilu  2009  dapat dilalui secara  damai  dan  berkeadaban. Kekurangan dan kelemahan tersebut menjadi  bahan  evaluasi  untuk  perbaikan penyelenggaraan pemilu dimasa mendatang (Gaffar, 2012: 22 )
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2012  Tentang    Pemilihan  Umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  pada  pasal  8  ayat  2 tercantum  bahwa  salah  satu  kekurangan dan  perbaikan  yang  harus  dilakukan  oleh beberapa  partai  politik  (parpol)  adalah “Menyertakan  sekurang-kurangnya  30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan  pada  kepengurusan  partai politik tingkat pusat, jadi setiap partai politik harus  memenuhi  keterwakilan  perempuan sesuai ketentuan tersebut.
Tantangan perempuan di dunia politik sangat  banyak,  disamping  perempuan bekerja  di  sektor  formal  maupun  informal sebagai  fungsi  eksternal,  juga  seorang perempuan tidak dapat begitu saja melepaskan  diri  dari  tanggung  jawabnya sebagai seorang istri dan ibu yang menjadi fungsi internal.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  peluang  perempuan  dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota Padangsidimpuan? 2. Bagaimana tantangan perempuan dalam  pemilihan  umum  legislatif  tahun 2014 di Kota Padangsidimpuan? Tujuan penelitian Setiap penelitian yang dilakukan,jelas  mempunyai  tujuan.  Adapun yang  menjadi  tujuan  dalam penelitian  ini adalah: 1. Untuk  mengetahui  peluang  perempuan dalam  pemilihan  umum  legislatif  tahun
2014 di Kota Padangsidimpuan. 2. Untuk mengetahui tantangan perempuan  dalam  pemilihan  umum legislatif  tahun  2014  pada  di  Kota Padangsidimpuan.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Peluang dan Tantangan
Peluang  adalah  sebuah  kesempatan yang sudah pasti yang bisa didapatkan oleh seseorang  dengan  cara  mengandalkan suatu  potensi  dan  keahlian  yang  telah dimiliki  oleh  orang  tersebut  dengan  cara
memanfaatkan  waktu  dan  kondisi  yang ada.
Tantangan  adalah  sesuatu  yang memacu otak untuk  berpikir,  dan  bertindak dengan  cara  yang  keluar  dari  kebiasaan membentuk  suatu  strategi,  atau  kebiasaan baru.  Saat  kondisi  ini  tercapai,  maka tantangan  boleh  disebut  telah  berlalu, kenikmatan  pun  usai. Tantangan  adalah suatu  dorongan  pada  diri  sendiri  untuk mencapai  target  yang  telah  ditetapkan dengan hasil
semaksimal mungkin.Tantangan  akan  menggairahkan, memberi  arah,  dan  membangkitkan  yang terbaik dalam diri.

## Partai Politik
Partai  politik  pertama  kali  lahir  di negara-negara  Eropa  Barat  yaitu  Inggris dan  Prancis.  Dengan  gagasan  bahwa rakyat  merupakan  faktor  yang  begitu penting untuk diperhitungkan dan diikutsertakan  dalam  proses  politik,  maka partai politik lahir dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah yang sedang berkuasa.
Secara umum dapat dikatakan bahwa partai  politik  adalah  “suatu  kelompok manusia  (orang-orang)  yang  terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama (Budiardjo, 2000:160). selanjutnya Roger F. Soltan  mengatakan  bahwa  partai  politik  itu adalah  sekelompok  warga  negara  yang terorganisir    yang  bertindak  sebagai  satu kesatuan  politik  dengan  memanfaatkan kekuasaannya  untuk  memilih,  bertujuan menguasai  pemerintahan  dan  melakukan kebijakan mereka sendiri (Antonius, 2012:188). Pendapat lain juga disampaikan  oleh  Inu  Kencana,  dimana menurut  beliau  partai  politik  merupakan sebuah kelompok manusia yang terorganisir  yang  stabil  dengan  tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan  pemerintahan  bagi  pimpinan partai  dan  berdasarkan  penguasaan  ini akan  memberikan  manfaat  bagi  anggota partainya (Kencana, 2009 : 316).
Partai  politik  merupakan  suatu  pilar dari demokrasi yang harus ada dalam suatu negara modern.Adapun tujuan utama Partai Politik  adalah  merebut  kekuasaan  atau

## MUQODDIMAH
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2012  Tentang    Pemilihan  Umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  pada  pasal  8  ayat  2 tercantum  bahwa  salah  satu  kekurangan dan  perbaikan  yang  harus  dilakukan  oleh beberapa  partai  politik  (parpol)  adalah “Menyertakan  sekurang-kurangnya  30% (tiga puluh persen)
keterwakilan perempuan  pada  kepengurusan  partai politik tingkat pusat, jadi setiap partai politik harus  memenuhi  keterwakilan  perempuan sesuai ketentuan tersebut.
Tantangan perempuan di dunia politik sangat  banyak,  disamping  perempuan bekerja  di  sektor  formal  maupun  informal sebagai  fungsi  eksternal,  juga  seorang perempuan tidak dapat begitu saja melepaskan  diri  dari  tanggung  jawabnya sebagai seorang istri dan ibu yang menjadi fungsi internal.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  peluang  perempuan  dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota Padangsidimpuan? 2. Bagaimana tantangan perempuan dalam  pemilihan  umum  legislatif  tahun 2014 di Kota Padangsidimpuan? Tujuan penelitian Setiap penelitian yang dilakukan,jelas  mempunyai  tujuan.  Adapun yang  menjadi  tujuan  dalam penelitian  ini adalah: 1. Untuk  mengetahui  peluang  perempuan dalam  pemilihan  umum  legislatif  tahun
2014 di Kota Padangsidimpuan. 2. Untuk mengetahui tantangan perempuan  dalam  pemilihan  umum legislatif  tahun  2014  pada  di  Kota Padangsidimpuan.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Peluang dan Tantangan
Peluang  adalah  sebuah  kesempatan yang sudah pasti yang bisa didapatkan oleh seseorang  dengan  cara  mengandalkan suatu  potensi  dan  keahlian  yang  telah dimiliki  oleh  orang  tersebut  dengan  cara
memanfaatkan  waktu  dan  kondisi  yang ada.
Tantangan  adalah  sesuatu  yang memacu otak untuk  berpikir,  dan  bertindak dengan  cara  yang  keluar  dari  kebiasaan membentuk  suatu  strategi,  atau  kebiasaan baru.  Saat  kondisi  ini  tercapai,  maka tantangan  boleh  disebut  telah  berlalu, kenikmatan  pun  usai. Tantangan  adalah suatu  dorongan  pada  diri  sendiri  untuk mencapai  target  yang  telah  ditetapkan dengan hasil
semaksimal mungkin.Tantangan  akan  menggairahkan, memberi  arah,  dan  membangkitkan  yang terbaik dalam diri.

## Partai Politik
Partai  politik  pertama  kali  lahir  di negara-negara  Eropa  Barat  yaitu  Inggris dan  Prancis.  Dengan  gagasan  bahwa rakyat  merupakan  faktor  yang  begitu penting untuk diperhitungkan dan diikutsertakan  dalam  proses  politik,  maka partai politik lahir dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah yang sedang berkuasa.
Secara umum dapat dikatakan bahwa partai  politik  adalah  “suatu  kelompok manusia  (orang-orang)  yang  terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama (Budiardjo, 2000:160). selanjutnya Roger F. Soltan  mengatakan  bahwa  partai  politik  itu adalah  sekelompok  warga  negara  yang terorganisir    yang  bertindak  sebagai  satu kesatuan  politik  dengan  memanfaatkan kekuasaannya  untuk  memilih,  bertujuan menguasai  pemerintahan  dan  melakukan kebijakan mereka sendiri (Antonius, 2012:188). Pendapat lain juga disampaikan  oleh  Inu  Kencana,  dimana menurut  beliau  partai  politik  merupakan sebuah kelompok manusia yang terorganisir  yang  stabil  dengan  tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan  pemerintahan  bagi  pimpinan partai  dan  berdasarkan  penguasaan  ini akan  memberikan  manfaat  bagi  anggota partainya (Kencana, 2009 : 316).
Partai  politik  merupakan  suatu  pilar dari demokrasi yang harus ada dalam suatu negara modern.Adapun tujuan utama Partai Politik  adalah  merebut  kekuasaan  atau

## Jurnal Ilmiah

## MUQODDIMAH
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2012  Tentang    Pemilihan  Umum  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan  Daerah  dan  Dewan  Perwakilan
Rakyat  Daerah  pada  pasal  8  ayat  2 tercantum  bahwa  salah  satu  kekurangan dan  perbaikan  yang  harus  dilakukan  oleh beberapa  partai  politik  (parpol)  adalah “Menyertakan  sekurang-kurangnya  30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan  pada  kepengurusan  partai politik tingkat pusat, jadi setiap partai politik harus  memenuhi  keterwakilan  perempuan sesuai ketentuan tersebut.
Tantangan perempuan di dunia politik sangat  banyak,  disamping  perempuan bekerja  di  sektor  formal  maupun  informal sebagai  fungsi  eksternal,  juga  seorang perempuan tidak dapat begitu saja melepaskan  diri  dari  tanggung  jawabnya sebagai seorang istri dan ibu yang menjadi fungsi internal.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana  peluang  perempuan  dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 di
Kota Padangsidimpuan?
2. Bagaimana tantangan perempuan dalam  pemilihan  umum  legislatif  tahun 2014 di Kota Padangsidimpuan? Tujuan penelitian Setiap penelitian yang dilakukan,jelas  mempunyai  tujuan.  Adapun yang  menjadi  tujuan  dalam penelitian  ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  peluang  perempuan dalam  pemilihan  umum  legislatif  tahun
2014 di Kota Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui tantangan perempuan  dalam  pemilihan  umum legislatif  tahun  2014  pada  di  Kota Padangsidimpuan.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Peluang dan Tantangan
Peluang  adalah  sebuah  kesempatan yang sudah pasti yang bisa didapatkan oleh seseorang  dengan  cara  mengandalkan suatu  potensi  dan  keahlian  yang  telah dimiliki  oleh  orang  tersebut  dengan  cara
memanfaatkan  waktu  dan  kondisi  yang ada.
Tantangan  adalah  sesuatu  yang memacu otak untuk  berpikir,  dan  bertindak dengan  cara  yang  keluar  dari  kebiasaan membentuk  suatu  strategi,  atau  kebiasaan baru.  Saat  kondisi  ini  tercapai,  maka tantangan  boleh  disebut  telah  berlalu, kenikmatan  pun  usai. Tantangan  adalah suatu  dorongan  pada  diri  sendiri  untuk mencapai  target  yang  telah  ditetapkan dengan hasil
semaksimal mungkin.Tantangan  akan  menggairahkan, memberi  arah,  dan  membangkitkan  yang terbaik dalam diri.

## Partai Politik
Partai  politik  pertama  kali  lahir  di negara-negara  Eropa  Barat  yaitu  Inggris dan  Prancis.  Dengan  gagasan  bahwa rakyat  merupakan  faktor  yang  begitu penting untuk diperhitungkan dan diikutsertakan  dalam  proses  politik,  maka partai politik lahir dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah yang sedang berkuasa.
Secara umum dapat dikatakan bahwa partai  politik  adalah  “suatu  kelompok manusia  (orang-orang)  yang  terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama (Budiardjo, 2000:160). selanjutnya Roger F. Soltan  mengatakan  bahwa  partai  politik  itu adalah  sekelompok  warga  negara  yang terorganisir    yang  bertindak  sebagai  satu kesatuan  politik  dengan  memanfaatkan kekuasaannya  untuk  memilih,  bertujuan menguasai  pemerintahan  dan  melakukan kebijakan mereka sendiri (Antonius, 2012:188). Pendapat lain juga disampaikan  oleh  Inu  Kencana,  dimana menurut  beliau  partai  politik  merupakan sebuah kelompok manusia yang terorganisir  yang  stabil  dengan  tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan  pemerintahan  bagi  pimpinan partai  dan  berdasarkan  penguasaan  ini akan  memberikan  manfaat  bagi  anggota partainya (Kencana, 2009 : 316).
Partai  politik  merupakan  suatu  pilar dari demokrasi yang harus ada dalam suatu negara modern.Adapun tujuan utama Partai Politik  adalah  merebut  kekuasaan  atau
ambil  bagian  dalam  perebut  kekuasaan. Suatu  partai  politik  itu  di  bentuk  tidak  ada lain  kecuali  untuk  berfungsi  menjalankan kekuasaan politik (Thoha, 2007 : 95).
Partai  politik  dalam  sistem negara demokrasi  menyelenggarakan  beberapa fungsi:
1. Partai sebagai sarana komunikasi politik
2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik
3. Partai politik sebagai sarana recruitment politik
4. Partai  politik  sebagai  sarana  pengatur konflik (Budiardjo, 2000 : 163) Fungsi  utama  partai  politik  menurut Ramlan  Surbakti  adalah  mencari  dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu (Surbakti,  2010  :  149).  Sementara  tujuan partai politik dalam sistem negara demokrasi tercantum dalam Undang Undang  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang Partai Politik.

## Pengertian Pemilihan Umum
Pemilihan  Umum  selanjutnya  disebut dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.Secara global, Pemilu diakui sebagai sebuah arena untuk  membentuk  demokrasi  perwakilan serta  menggelar  pergantian  pemerintah secara berkala. Menurut Joseph Schumpeter (Schumpeterian)  bahwa  pemilu  merupakan sebuah  arena  yang  mewadahi  kompetisi
(kontestasi)  antara  aktor-aktor  politik  yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk  menentukan  pilihan  serta  liberalisasi hak-hak  sipil  dan  politik  warga  negara (Antonius,  2012:177).  Dalam  hubungan  ini, Partai  Politik  merupakan  aktor  utama  yang berkompetisi  untuk  memperoleh  dukungan massa  dan  meraih  kekuasaan  eksekutif dan legislatif.
Pemilihan  umum  dapat  di  artikan sebagai  suatu  kumpulan  metode  ataucara
warganegara  atau  masyarakat  memilih para  wakil  mereka  (Antonius,  2012:188).
Dalam penjelasan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD)  dan  Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah,  di  jelaskan Partai  Politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah  memenuhi persyaratan:
a. Berstatus  badan  hukum  sesuai  dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. Memiliki  kepengurusan  di    75%  (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
d. Memiliki  kepengurusan  di  50%  (lima puluh  persen)  jumlah  Kecamatan  di kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. Menyertakan  sekurang-kurangnya  30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepenguruf.
f. Memiliki  anggota  sekurang-kurangnya 1.000  (seribu)  orang  atau  1/1.000  (satu perseribu)  dari  jumlah  penduduk  pada kepengurusan partai politik sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  c yang  dibuktikan  dengan  kepemilikan kartu tanda anggota;
g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan  pada  tingkatan  pusat, provinsi,  dan  kabupaten/kota  sampai tahapan terakhir Pemilu;
h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
i. menyerahkan  nomor  rekening  dana Kampanye  Pemilu  atas  nama  partai politik kepada KPU.
Pemilihan  umum  merupakan  suatu kegiatan dimana rakyat memilih orang atau sekelompok orang menjadi menjadi pemimpin  rakyat,  pemimpin  negara  atau pemimpin pemerintahan dengan
mekanisme  politik.  Penyelenggaran  pemilu berpedoman  pada  asas  mandiri,  jujur,  adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan, umum. Pemilu juga di artikan sebagai saran dimana prefensi rakyat diagregasikan untuk memilih  pemimpin,  baik  legislatif  (DPR, DPD  dan  DPRD)  maupun  eksekutif(

## MUQODDIMAH
ambil  bagian  dalam  perebut  kekuasaan. Suatu  partai  politik  itu  di  bentuk  tidak  ada lain  kecuali  untuk  berfungsi  menjalankan kekuasaan politik (Thoha, 2007 : 95).
Partai  politik  dalam  sistem negara demokrasi  menyelenggarakan  beberapa fungsi:
1. Partai sebagai sarana komunikasi politik
2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik
3. Partai politik sebagai sarana recruitment politik
4. Partai  politik  sebagai  sarana  pengatur konflik (Budiardjo, 2000 : 163) Fungsi  utama  partai  politik  menurut Ramlan  Surbakti  adalah  mencari  dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu (Surbakti,  2010  :  149).  Sementara  tujuan partai politik dalam sistem negara demokrasi tercantum dalam Undang Undang  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang Partai Politik.

## Pengertian Pemilihan Umum
Pemilihan  Umum  selanjutnya  disebut dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.Secara global, Pemilu diakui sebagai sebuah arena untuk  membentuk  demokrasi  perwakilan serta  menggelar  pergantian  pemerintah secara berkala. Menurut Joseph Schumpeter (Schumpeterian)  bahwa  pemilu  merupakan sebuah  arena  yang  mewadahi  kompetisi (kontestasi)  antara  aktor-aktor  politik  yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk  menentukan  pilihan  serta  liberalisasi hak-hak  sipil  dan  politik  warga  negara (Antonius,  2012:177).  Dalam  hubungan  ini, Partai  Politik  merupakan  aktor  utama  yang berkompetisi  untuk  memperoleh  dukungan massa  dan  meraih  kekuasaan  eksekutif dan legislatif.
Pemilihan  umum  dapat  di  artikan sebagai  suatu  kumpulan  metode  ataucara
warganegara  atau  masyarakat  memilih para  wakil  mereka  (Antonius,  2012:188).
Dalam penjelasan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD)  dan  Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah,  di  jelaskan Partai  Politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah  memenuhi persyaratan:
a. Berstatus  badan  hukum  sesuai  dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. Memiliki  kepengurusan  di    75%  (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
d. Memiliki  kepengurusan  di  50%  (lima puluh  persen)  jumlah  Kecamatan  di kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. Menyertakan  sekurang-kurangnya  30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepenguruf.
f. Memiliki  anggota  sekurang-kurangnya 1.000  (seribu)  orang  atau  1/1.000  (satu perseribu)  dari  jumlah  penduduk  pada kepengurusan partai politik sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  c yang  dibuktikan  dengan  kepemilikan kartu tanda anggota;
g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan  pada  tingkatan  pusat, provinsi,  dan  kabupaten/kota  sampai tahapan terakhir Pemilu;
h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
i. menyerahkan  nomor  rekening  dana Kampanye  Pemilu  atas  nama  partai politik kepada KPU.
Pemilihan  umum  merupakan  suatu kegiatan dimana rakyat memilih orang atau sekelompok orang menjadi menjadi pemimpin  rakyat,  pemimpin  negara  atau pemimpin pemerintahan dengan
mekanisme  politik.  Penyelenggaran  pemilu berpedoman  pada  asas  mandiri,  jujur,  adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan, umum. Pemilu juga di artikan sebagai saran dimana prefensi rakyat diagregasikan untuk memilih  pemimpin,  baik  legislatif  (DPR, DPD  dan  DPRD)  maupun  eksekutif(

## MUQODDIMAH
ambil  bagian  dalam  perebut  kekuasaan. Suatu  partai  politik  itu  di  bentuk  tidak  ada lain  kecuali  untuk  berfungsi  menjalankan kekuasaan politik (Thoha, 2007 : 95).
Partai  politik  dalam  sistem negara demokrasi  menyelenggarakan  beberapa fungsi:
1. Partai sebagai sarana komunikasi politik
2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik
3. Partai politik sebagai sarana recruitment politik
4. Partai  politik  sebagai  sarana  pengatur konflik (Budiardjo, 2000 : 163)
Fungsi  utama  partai  politik  menurut Ramlan  Surbakti  adalah  mencari  dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu (Surbakti,  2010  :  149).  Sementara  tujuan partai politik dalam sistem negara demokrasi tercantum dalam Undang
Undang  Nomor  2  Tahun  2011  Tentang Partai Politik.

## Pengertian Pemilihan Umum
Pemilihan  Umum  selanjutnya  disebut dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.Secara global, Pemilu diakui sebagai sebuah arena untuk  membentuk  demokrasi  perwakilan serta  menggelar  pergantian  pemerintah secara berkala.
Menurut Joseph Schumpeter
(Schumpeterian)  bahwa  pemilu  merupakan sebuah  arena  yang  mewadahi  kompetisi (kontestasi)  antara  aktor-aktor  politik  yang meraih kekuasaan partisipasi politik rakyat untuk  menentukan  pilihan  serta  liberalisasi hak-hak  sipil  dan  politik  warga  negara (Antonius,  2012:177).  Dalam  hubungan  ini, Partai  Politik  merupakan  aktor  utama  yang berkompetisi  untuk  memperoleh  dukungan massa  dan  meraih  kekuasaan  eksekutif dan legislatif.
Pemilihan  umum  dapat  di  artikan sebagai  suatu  kumpulan  metode  ataucara
warganegara  atau  masyarakat  memilih para  wakil  mereka  (Antonius,  2012:188).
Dalam penjelasan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2012 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD)  dan  Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah,  di  jelaskan Partai  Politik dapat menjadi peserta Pemilu setelah  memenuhi persyaratan:
a. Berstatus  badan  hukum  sesuai  dengan
Undang-Undang tentang Partai Politik;
b. Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. Memiliki  kepengurusan  di    75%  (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
d. Memiliki  kepengurusan  di  50%  (lima puluh  persen)  jumlah  Kecamatan  di kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. Menyertakan  sekurang-kurangnya  30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepenguruf.
f. Memiliki  anggota  sekurang-kurangnya 1.000  (seribu)  orang  atau  1/1.000  (satu perseribu)  dari  jumlah  penduduk  pada kepengurusan partai politik sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  c yang  dibuktikan  dengan  kepemilikan kartu tanda anggota;
g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan  pada  tingkatan  pusat, provinsi,  dan  kabupaten/kota  sampai tahapan terakhir Pemilu;
h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
i. menyerahkan  nomor  rekening  dana Kampanye  Pemilu  atas  nama  partai politik kepada KPU.
Pemilihan  umum  merupakan  suatu kegiatan dimana rakyat memilih orang atau sekelompok orang menjadi menjadi pemimpin  rakyat,  pemimpin  negara  atau pemimpin pemerintahan dengan
mekanisme  politik.  Penyelenggaran  pemilu berpedoman  pada  asas  mandiri,  jujur,  adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan, umum. Pemilu juga di artikan sebagai saran dimana prefensi rakyat diagregasikan untuk memilih  pemimpin,  baik  legislatif  (DPR, DPD  dan  DPRD)  maupun  eksekutif(
Presiden-wakil presiden dan kepala daerah). Umumnya  ada  dua  sistem  pemilihan umum yang dipakai, yaitu: 1. Sistem Distrik yaitu sistem ini merupakan  sistem  pemilihan  umum yang  paling  tua,  sistem  distrik  ini diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan dengan tidak membedakan  jumlah  penduduk,  tetapi tempat  yang  sudah  ditentukan.  Dalam sistem distrik, satu distrik menjadi bagian dai  suatu  wilayah,  satu  distrik  hanya berhak  atas  satu  kursi,  dan  konstentan yang  memperoleh  suara  terbanyak menjadi pemenang tunggal.
2. Sistem  Proporsional  dimana  sistem proporsional,  satu  wilayah  dianggap sebagi kesatuan,  dan  wilayah  itu  jumlah kursi  dibagai  sesuai  jumlah  suara  yang diperoleh  oleh  para  kontestan,  secara nasional  tanpa  menghiraukan  distribusi suara itu (Kencana, 2006 : 406).
Pada tahun 1955, Indonesia melakukan pemilihan umum yang pertama, ada  28  partai  politik  yang  ikut  dalam pemilihan umum ini dan ini menjadi sejarah awal pemilihan umum di Indonesia. Fungsi pemilu  dapat  di  kelompokkan dalam tiga jenis yaitu: 1. Fungsi Keterwakilan Fungsi keterwakilan dalam arti kelompok-kelompok masyarakat memiliki  perwakilan  ditinjau  dari  aspek goegrafis, fungsional dan deskriptif. 2. Fungsi Integrasi
Fungsi  Integrasi  dalam  arti terciptanya penerimaan  partai    terhadap  partai  lain dan masyarakat terhadap partai
3. Fungsi Mayoritas Fungsi  Mayoritas  yang  cukup  besar untuk  menjamin  stabilitas  pemerintah dan  kemampuanya  untuk memerintahan (Goris, 2013 : 147).

## Sistem Pemilihan Umum Indonesia
Demokrasi  pada  umumnya  ditandai oleh  adanya  tiga  prasyarat  yaitu  “(1) kompetisi  di  dalam  memperebutkan  dan mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat,  dan  (3)  adanya  jamina  hak-
hak  sipil  dan  politik  (Antonius,  2012:179.
Dalam  hal  ini,  sistem  pemilihan  umum merupakan salah satu instrumen kelembagaan yang penting di dalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga prasyarat tersebut. Sejak  kemerdekaan  hingga  tahun 2004 “bangsa Indonesia telah menyelenggarakan  sembilan  kali  pemilihan umum.  Semua  pemilihan  umum  itu  tidak diselenggarakan dalam situasi yang vacuum, melainkan  berlangsung  di  dalam lingkungan  yang  turut  menentukan  hasil pemilihan  umum  itu  sendiri  (Budiarjdo, 2008 : 473).
Ada  tiga  tugas  utama  dari  suatu sistem pemilihan umum yaitu:
1. Menerjemahkan suara-suara yang dipungut  dari voters untuk menjadi kursi yang dimenangkan dalam badan legislatif. 2. Bertindak sebagai saluran yang memungkinkan rakyat meminta pertanggungjawaban  pada  wakil-wakil mereka.
3. Memberikan  intensif  kepada  mereka yang  memperebutkan  kekuasaan  untuk menyusun imbauan kepada para pemilih dengan cara yang berbeda-beda
(Agustino, 2007 : 120).
Sistem pemilihan umum adalah metode yang mengatur dan memungkinkan warga  negara  memilih  para  wakil  rakyat diantara mereka sendiri. Pemilu merupakan sarana untuk  melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional dan pemilu juga  sebagai  saran  bagi  rakyat  untuk berpartisipasi dalam proses politik.

## Kepemimpinan Perempuan
Menjadi  perempuan  pemimpin  tentu membutuhkan kualifikasi, syarat-syarat dan kewajiban  yang  diembannya.  Memimpin berarti  menentukan  hal-hal  yang  tepat untuk  dikerjakan,  menciptakan  dinamika organisasi  yang  dikehendaki  agar  semua memberikan  komitmen,  bekerja  dengan semangat  dan  antusias  untuk  mewujudkan hal-hal  yang  telah ditetapkan  bersama. Memimpin juga berarti mengkomunikasi visi dan  prinsip  organisasi  kepada  seluruh anggota  organisasi.  Kegiatan  memimpin

## MUQODDIMAH
Presiden-wakil presiden dan kepala daerah). Umumnya  ada  dua  sistem  pemilihan umum yang dipakai, yaitu: 1. Sistem Distrik yaitu sistem ini merupakan  sistem  pemilihan  umum yang  paling  tua,  sistem  distrik  ini diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan dengan tidak membedakan  jumlah  penduduk,  tetapi tempat  yang  sudah  ditentukan.  Dalam sistem distrik, satu distrik menjadi bagian dai  suatu  wilayah,  satu  distrik  hanya berhak  atas  satu  kursi,  dan  konstentan yang  memperoleh  suara  terbanyak menjadi pemenang tunggal.
2. Sistem  Proporsional  dimana  sistem proporsional,  satu  wilayah  dianggap sebagi kesatuan,  dan  wilayah  itu  jumlah kursi  dibagai  sesuai  jumlah  suara  yang diperoleh  oleh  para  kontestan,  secara nasional  tanpa  menghiraukan  distribusi suara itu (Kencana, 2006 : 406).
Pada tahun 1955, Indonesia melakukan pemilihan umum yang pertama, ada  28  partai  politik  yang  ikut  dalam pemilihan umum ini dan ini menjadi sejarah awal pemilihan umum di Indonesia.
Fungsi pemilu  dapat  di  kelompokkan dalam tiga jenis yaitu: 1. Fungsi Keterwakilan Fungsi keterwakilan dalam arti kelompok-kelompok masyarakat memiliki  perwakilan  ditinjau  dari  aspek goegrafis, fungsional dan deskriptif. 2. Fungsi Integrasi
Fungsi  Integrasi  dalam  arti terciptanya penerimaan  partai    terhadap  partai  lain dan masyarakat terhadap partai
3. Fungsi Mayoritas Fungsi  Mayoritas  yang  cukup  besar untuk  menjamin  stabilitas  pemerintah dan  kemampuanya  untuk memerintahan (Goris, 2013 : 147).

## Sistem Pemilihan Umum Indonesia
Demokrasi  pada  umumnya  ditandai oleh  adanya  tiga  prasyarat  yaitu  “(1) kompetisi  di  dalam  memperebutkan  dan mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat,  dan  (3)  adanya  jamina  hak-
hak  sipil  dan  politik  (Antonius,  2012:179. Dalam  hal  ini,  sistem  pemilihan  umum merupakan salah satu instrumen kelembagaan yang penting di dalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga prasyarat tersebut. Sejak  kemerdekaan  hingga  tahun 2004 “bangsa Indonesia telah menyelenggarakan  sembilan  kali  pemilihan umum.  Semua  pemilihan  umum  itu  tidak diselenggarakan dalam situasi yang vacuum, melainkan  berlangsung  di  dalam lingkungan  yang  turut  menentukan  hasil pemilihan  umum  itu  sendiri  (Budiarjdo, 2008 : 473).
Ada  tiga  tugas  utama  dari  suatu sistem pemilihan umum yaitu:
1. Menerjemahkan suara-suara yang dipungut  dari voters untuk menjadi kursi yang dimenangkan dalam badan legislatif. 2. Bertindak sebagai saluran yang memungkinkan rakyat meminta pertanggungjawaban  pada  wakil-wakil mereka.
3. Memberikan  intensif  kepada  mereka yang  memperebutkan  kekuasaan  untuk menyusun imbauan kepada para pemilih dengan cara yang berbeda-beda
(Agustino, 2007 : 120).
Sistem pemilihan umum adalah metode yang mengatur dan memungkinkan warga  negara  memilih  para  wakil  rakyat diantara mereka sendiri. Pemilu merupakan sarana untuk  melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional dan pemilu juga  sebagai  saran  bagi  rakyat  untuk berpartisipasi dalam proses politik.

## Kepemimpinan Perempuan
Menjadi  perempuan  pemimpin  tentu membutuhkan kualifikasi, syarat-syarat dan kewajiban  yang  diembannya.  Memimpin berarti  menentukan  hal-hal  yang  tepat untuk  dikerjakan,  menciptakan  dinamika organisasi  yang  dikehendaki  agar  semua memberikan  komitmen,  bekerja  dengan semangat  dan  antusias  untuk  mewujudkan hal-hal  yang  telah ditetapkan  bersama. Memimpin juga berarti mengkomunikasi visi dan  prinsip  organisasi  kepada  seluruh anggota  organisasi.  Kegiatan  memimpin

## Jurnal Ilmiah

## MUQODDIMAH
Presiden-wakil presiden dan kepala daerah). Umumnya  ada  dua  sistem  pemilihan umum yang dipakai, yaitu: 1. Sistem Distrik yaitu sistem ini
merupakan  sistem  pemilihan  umum yang  paling  tua,  sistem  distrik  ini diselenggarakan berdasarkan lokasi
daerah pemilihan dengan tidak membedakan  jumlah  penduduk,  tetapi tempat  yang  sudah  ditentukan.  Dalam sistem distrik, satu distrik menjadi bagian dai  suatu  wilayah,  satu  distrik  hanya berhak  atas  satu  kursi,  dan  konstentan yang  memperoleh  suara  terbanyak menjadi pemenang tunggal.
2. Sistem  Proporsional  dimana  sistem proporsional,  satu  wilayah  dianggap sebagi kesatuan,  dan  wilayah  itu  jumlah kursi  dibagai  sesuai  jumlah  suara  yang diperoleh  oleh  para  kontestan,  secara nasional  tanpa  menghiraukan  distribusi suara itu (Kencana, 2006 : 406).
Pada tahun 1955, Indonesia melakukan pemilihan umum yang pertama, ada  28  partai  politik  yang  ikut  dalam pemilihan umum ini dan ini menjadi sejarah awal pemilihan umum di Indonesia.
Fungsi pemilu  dapat  di  kelompokkan dalam tiga jenis yaitu:
1. Fungsi Keterwakilan Fungsi keterwakilan dalam arti kelompok-kelompok masyarakat memiliki  perwakilan  ditinjau  dari  aspek goegrafis, fungsional dan deskriptif.
2. Fungsi Integrasi Fungsi  Integrasi  dalam  arti terciptanya penerimaan  partai    terhadap  partai  lain dan masyarakat terhadap partai
3. Fungsi Mayoritas Fungsi  Mayoritas  yang  cukup  besar untuk  menjamin  stabilitas  pemerintah dan  kemampuanya  untuk memerintahan (Goris, 2013 : 147).

## Sistem Pemilihan Umum Indonesia
Demokrasi  pada  umumnya  ditandai oleh  adanya  tiga  prasyarat  yaitu  “(1) kompetisi  di  dalam  memperebutkan  dan mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat,  dan  (3)  adanya  jamina  hak-
hak  sipil  dan  politik  (Antonius,  2012:179. Dalam  hal  ini,  sistem  pemilihan  umum merupakan salah satu instrumen kelembagaan yang penting di dalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga prasyarat tersebut. Sejak  kemerdekaan  hingga  tahun 2004 “bangsa Indonesia telah menyelenggarakan  sembilan  kali  pemilihan umum.  Semua  pemilihan  umum  itu  tidak diselenggarakan dalam situasi yang vacuum, melainkan  berlangsung  di  dalam lingkungan  yang  turut  menentukan  hasil pemilihan  umum  itu  sendiri  (Budiarjdo, 2008 : 473).
Ada  tiga  tugas  utama  dari  suatu sistem pemilihan umum yaitu:
1. Menerjemahkan suara-suara yang dipungut  dari voters untuk menjadi kursi yang dimenangkan dalam badan legislatif. 2. Bertindak sebagai saluran yang memungkinkan rakyat meminta pertanggungjawaban  pada  wakil-wakil mereka.
3. Memberikan  intensif  kepada  mereka yang  memperebutkan  kekuasaan  untuk menyusun imbauan kepada para pemilih dengan cara yang berbeda-beda (Agustino, 2007 : 120).
Sistem pemilihan umum adalah metode yang mengatur dan memungkinkan warga  negara  memilih  para  wakil  rakyat diantara mereka sendiri. Pemilu merupakan sarana untuk  melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional dan pemilu juga  sebagai  saran  bagi  rakyat  untuk berpartisipasi dalam proses politik.

## Kepemimpinan Perempuan
Menjadi  perempuan  pemimpin  tentu membutuhkan kualifikasi, syarat-syarat dan kewajiban  yang  diembannya.  Memimpin berarti  menentukan  hal-hal  yang  tepat untuk  dikerjakan,  menciptakan  dinamika organisasi  yang  dikehendaki  agar  semua memberikan  komitmen,  bekerja  dengan semangat  dan  antusias  untuk  mewujudkan hal-hal  yang  telah ditetapkan  bersama. Memimpin juga berarti mengkomunikasi visi dan  prinsip  organisasi  kepada  seluruh anggota  organisasi.  Kegiatan  memimpin
termasuk menciptakan budaya kultur positif dan  iklim  yang  harmonis  dalam  lingkungan organisasi  serta  menciptakan  tanggujawab dan pemberian wewenang dalam pencapaian tujuan bersama. Kepemipimpinan  menuntut  kualifikasi keahlian,  keterampilan,  dan  prestasi  dari pemimpin. Kepemimpinan perempuan sama  halnya  dengan  kepemimpinan  laki- laki  hanya  saja,  ada  beberapa  perbedaan yang ada  pada  perempuan  dan  laki-laki baik dari segi fisik dan psikologis. Dari segi fisik umumnya perempuan lebih lemah dari pada laki-laki sedangkan dari segi
psikologis,  perempuan  berwatak  lebi  halus sedangkan laki-laki kasar. Akan tetapi tidak ada larangan secara pasti bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia publik.

## Keterwakilan Perempuan di Parlemen
Tingkat  keterwakilan  perempuan  baik sebagai  anggota  partai  politik  maupun anggota  parlemen  serta  instutisi  formal politik  lainnya  ditingkat  pusat  maupun daerah  belum  memberikan  harapan  yang baik bagi keterwakilan perempuan di dalam politik formal Indonesia. Jumlah perempuan yang terlibat politik dari tahun ke tahun bisa dilihat pada data berikut: 1. Pada tahun 1992- 1997, jumlah perempuan yang terlibat dalam parlemen di Indonesia ada 63 perempuan  anggota  DPR  atau  sekitar
12,3  persen  dari  keseluruhan  jumlah anggota DPR pada masa itu.
2. Pada  tahun  1997-1999,  pada  masa Reformasi  dari  pemerintahan  Orde Baru Soeharto ada 57 orang perempuan yang menjadi  anggota  parlemen  atau  11,5 persen  yang  menduduki  kursi  dari keseluruhan anggota DPR masa ini. 3. Pada tahun 1999-2004, jumlah perempuan anggota parlemen mengalami penurunan menjadi 45 orang atau 9 persen (Subiakto dkk, 2012 : 156- 157). Tingkat Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif. Tingkat representasi perempuan Indonesia  pada  saat  ini  mencapai  18,3% dari  total  jumlah  wakil  rakyat  di  DPR-RI. Tingkat  keterwakilan  ini  merupakan  tingkat yang  tertinggi  sejak  pemilu  1987.  Lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut:

## Tabel 2.1. Tingkat Representasi Perempuan di DPR-RI
Periode Perempuan Laki-laki 1950 – 1955 9 (3,8%) 236 (96,2%) 1955 – 1960 17 (6,3%) 272 (93,7%) Konstituante 1956 – 1959 25 (5,1%) 488 (94,9%) 1971 -1977 36 (7,8%) 460 (92,2%) 1977 – 1982 29 (6,3%) 460 (93,7%) 1982 – 1987 39 (8,5%) 460 (91,5%) 1987 – 1992 65 (13%) 500 (87%) 1992 – 1997 62 (12,5%) 500 (87,5%) 1997 – 1999 54 (10,8%) 500 (89,2%) 1999 – 2004 46 (9%) 500 (91%) 2004 – 2009 61 (11,09%) 489 (88,9%) 2009 – 2014 101 (18,03%) 459 (81,97%) Sumber: KPU Kota Padangsidimpuan Angka keterwakilan perempuan parlemen  tidak sama  di setiap  daerah,  ada daerah  yang  tinggi  dan juga  redah.  Hal  ini terlihat  dari  sebaran  anggota  legislatif perempuan di DPR RI jika dipilah berdasarkanasal  provinsinya.  Situasi  yang terburuk adalah terdapat enam provinsi yang tidak memiliki  keterwakilan  perempuan  di  DPR  RI, diantaranya  Sulawesi Barat,  Bali, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Nanggroe  Aceh  Darussalam. Terdapat diantaranya  17  provinsi  yang  memiliki keterwakilan  perempuan  di  bawah  angka rata-rata  keterwakilan  perempuan  di  DPR RI. Artinya, lebih 50% provinsi di Indonesia tidak memenuhi angka rata-rata

## MUQODDIMAH
termasuk menciptakan budaya kultur positif dan  iklim  yang  harmonis  dalam  lingkungan organisasi  serta  menciptakan  tanggujawab dan pemberian wewenang dalam pencapaian tujuan bersama. Kepemipimpinan  menuntut  kualifikasi keahlian,  keterampilan,  dan  prestasi  dari pemimpin. Kepemimpinan perempuan sama  halnya  dengan  kepemimpinan  laki- laki  hanya  saja,  ada  beberapa  perbedaan yang ada  pada  perempuan  dan  laki-laki baik dari segi fisik dan psikologis. Dari segi fisik umumnya perempuan lebih lemah dari pada laki-laki sedangkan dari segi
psikologis,  perempuan  berwatak  lebi  halus sedangkan laki-laki kasar. Akan tetapi tidak ada larangan secara pasti bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia publik.

## Keterwakilan Perempuan di Parlemen
Tingkat  keterwakilan  perempuan  baik sebagai  anggota  partai  politik  maupun anggota  parlemen  serta  instutisi  formal politik  lainnya  ditingkat  pusat  maupun daerah  belum  memberikan  harapan  yang baik bagi keterwakilan perempuan di dalam politik formal Indonesia. Jumlah perempuan yang terlibat politik dari tahun ke tahun bisa dilihat pada data berikut: 1. Pada tahun 1992- 1997, jumlah perempuan yang terlibat dalam parlemen di Indonesia ada 63 perempuan  anggota  DPR  atau  sekitar 12,3  persen  dari  keseluruhan  jumlah anggota DPR pada masa itu.
2. Pada  tahun  1997-1999,  pada  masa Reformasi  dari  pemerintahan  Orde Baru Soeharto ada 57 orang perempuan yang menjadi  anggota  parlemen  atau  11,5 persen  yang  menduduki  kursi  dari keseluruhan anggota DPR masa ini. 3. Pada tahun 1999-2004, jumlah perempuan anggota parlemen mengalami penurunan menjadi 45 orang atau 9 persen (Subiakto dkk, 2012 : 156- 157). Tingkat Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif. Tingkat representasi perempuan Indonesia  pada  saat  ini  mencapai  18,3% dari  total  jumlah  wakil  rakyat  di  DPR-RI. Tingkat  keterwakilan  ini  merupakan  tingkat yang  tertinggi  sejak  pemilu  1987.  Lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut:

## Tabel 2.1. Tingkat Representasi Perempuan di DPR-RI
Periode Perempuan Laki-laki 1950 – 1955 9 (3,8%) 236 (96,2%) 1955 – 1960 17 (6,3%) 272 (93,7%) Konstituante 1956 – 1959 25 (5,1%) 488 (94,9%) 1971 -1977 36 (7,8%) 460 (92,2%) 1977 – 1982 29 (6,3%) 460 (93,7%) 1982 – 1987 39 (8,5%) 460 (91,5%) 1987 – 1992 65 (13%) 500 (87%) 1992 – 1997 62 (12,5%) 500 (87,5%) 1997 – 1999 54 (10,8%) 500 (89,2%) 1999 – 2004 46 (9%) 500 (91%) 2004 – 2009 61 (11,09%) 489 (88,9%) 2009 – 2014 101 (18,03%) 459 (81,97%) Sumber: KPU Kota Padangsidimpuan Angka keterwakilan perempuan parlemen  tidak sama  di setiap  daerah,  ada daerah  yang  tinggi  dan juga  redah.  Hal  ini terlihat  dari  sebaran  anggota  legislatif perempuan di DPR RI jika dipilah berdasarkanasal  provinsinya.  Situasi  yang terburuk adalah terdapat enam provinsi yang tidak memiliki  keterwakilan  perempuan  di  DPR  RI, diantaranya  Sulawesi Barat,  Bali, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Nanggroe  Aceh  Darussalam. Terdapat diantaranya  17  provinsi  yang  memiliki keterwakilan  perempuan  di  bawah  angka rata-rata  keterwakilan  perempuan  di  DPR RI. Artinya, lebih 50% provinsi di Indonesia tidak memenuhi
angka rata-rata

## MUQODDIMAH
termasuk menciptakan budaya kultur positif dan  iklim  yang  harmonis  dalam  lingkungan organisasi  serta  menciptakan  tanggujawab dan pemberian wewenang dalam pencapaian tujuan bersama. Kepemipimpinan  menuntut  kualifikasi keahlian,  keterampilan,  dan  prestasi  dari pemimpin. Kepemimpinan perempuan sama  halnya  dengan  kepemimpinan  laki- laki  hanya  saja,  ada  beberapa  perbedaan yang ada  pada  perempuan  dan  laki-laki baik dari segi fisik dan psikologis. Dari segi fisik umumnya perempuan lebih lemah dari pada laki-laki sedangkan dari segi psikologis,  perempuan  berwatak  lebi  halus sedangkan laki-laki kasar. Akan tetapi tidak ada larangan secara pasti bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia publik.

## Keterwakilan Perempuan di Parlemen
Tingkat  keterwakilan  perempuan  baik sebagai  anggota  partai  politik  maupun anggota  parlemen  serta  instutisi  formal politik  lainnya  ditingkat  pusat  maupun daerah  belum  memberikan  harapan  yang baik bagi keterwakilan perempuan di dalam politik formal Indonesia. Jumlah perempuan yang terlibat politik dari tahun ke tahun bisa dilihat pada data berikut:
1. Pada tahun 1992- 1997, jumlah perempuan yang terlibat dalam parlemen di Indonesia ada 63 perempuan  anggota  DPR  atau  sekitar 12,3  persen  dari  keseluruhan  jumlah anggota DPR pada masa itu.
2. Pada  tahun  1997-1999,  pada  masa Reformasi  dari  pemerintahan  Orde Baru Soeharto ada 57 orang perempuan yang menjadi  anggota  parlemen  atau  11,5
persen  yang  menduduki  kursi  dari keseluruhan anggota DPR masa ini. 3. Pada tahun 1999-2004, jumlah perempuan anggota parlemen mengalami penurunan menjadi 45 orang atau 9 persen (Subiakto dkk, 2012 : 156- 157). Tingkat Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif. Tingkat representasi perempuan
Indonesia  pada  saat  ini  mencapai  18,3% dari  total  jumlah  wakil  rakyat  di  DPR-RI. Tingkat  keterwakilan  ini  merupakan  tingkat yang  tertinggi  sejak  pemilu  1987.  Lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut:

## Tabel 2.1. Tingkat Representasi Perempuan di DPR-RI
Periode Perempuan Laki-laki 1950 – 1955 9 (3,8%) 236 (96,2%) 1955 – 1960 17 (6,3%) 272 (93,7%) Konstituante 1956 – 1959 25 (5,1%) 488 (94,9%) 1971 -1977 36 (7,8%) 460 (92,2%) 1977 – 1982 29 (6,3%) 460 (93,7%) 1982 – 1987 39 (8,5%) 460 (91,5%) 1987 – 1992 65 (13%) 500 (87%) 1992 – 1997 62 (12,5%) 500 (87,5%) 1997 – 1999 54 (10,8%) 500 (89,2%) 1999 – 2004 46 (9%) 500 (91%) 2004 – 2009 61 (11,09%) 489 (88,9%) 2009 – 2014 101 (18,03%) 459 (81,97%) Sumber: KPU Kota Padangsidimpuan Angka keterwakilan perempuan parlemen  tidak sama  di setiap  daerah,  ada daerah  yang  tinggi  dan juga  redah.  Hal  ini terlihat  dari  sebaran  anggota  legislatif perempuan di DPR RI jika dipilah berdasarkanasal  provinsinya.  Situasi  yang terburuk adalah terdapat enam provinsi yang tidak memiliki  keterwakilan  perempuan  di  DPR  RI, diantaranya  Sulawesi Barat,  Bali, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan dan Nanggroe  Aceh  Darussalam. Terdapat diantaranya  17  provinsi  yang  memiliki keterwakilan  perempuan  di  bawah  angka rata-rata  keterwakilan  perempuan  di  DPR RI. Artinya, lebih 50% provinsi di Indonesia tidak memenuhi angka rata-rata
keterwakilan 18%. 16 provinsi lainnya telah memiliki  lebih  dari  20%  keterwakilan perempuan  di  parlemen  dengan  tujuh diantaranya sudah lebih dari 30% representasianggota legislatif (caleg) perempuan. Penurunan  keterwakilan  perempuan dalam arena politik formal, dimana kebikajakan nasional yang akan mempengaruhi kehidupan  seluruh  bangsa ini  ditentukan,  terjadi  secara  bertahap dalam  pemilu  tahun  2004.  Tabel  di  atas memperhatikan tahapan
penurunan tersebut:  dari  13%  pada  pemilu  1987 menjadi  12%  pada  pemilu  1992,  menjadi 10,8%  pada  pemilu  1997,  turun  lagi  9% pada  pemilu  1999.  Pada  tahun  2009 keterwakilan perempuan ini mulai meningkat  mencapai  11,09%  dan  pemilu tahun  2014  makin  meningkat  mencapai 18,03% . Tingkat keterwakilan ini menunjukkan ada peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis kualitatif  karena  yang  diteliti  yaitu  peluang dan  tantangan  calon  legislatif  perempuan pada  Pemilihan  Umum  Legislatif  tahun 2014  di  kota  Padangsidimpuan.  Informan penelitiannya yaitu calon legislatif perempuan  yang  duduk  dan  yang  gagal menjadi anggota pada tahun 2014.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kepustakaan (Library Research), Observasi (Pengamatan lapangan) dan wawancara. Pembahasan Menjadi perempuan sebagai pemimpin  tentu  membutuhkan  kualifikasi, syarat-syarat dan kewajiban yang diembannya. Memimpin berarti menentukan  hal-hal  yang  tepat  untuk dikerjakan, menciptakan
dinamika organisasi  yang  dikehendaki  agar  semua
memberikan  komitmen,  bekerja  dengan semangat  dan  antusias  untuk  mewujudkan hal-hal  yang  telah  ditetapkan  bersama. Memimpin juga berarti mengkomunikasi visi dan  prinsip  organisasi  kepada  seluruh anggota  organisasi.  Kegiatan  memimpin termasuk menciptakan budaya kultur positif dan  iklim  yang  harmonis  dalam  lingkungan organisasi  serta  menciptakan  tanggujawab dan pemberian wewenang dalam pencapaian tujuan bersama. Kepemipimpinan  menuntut  kualifikasi keahlian,  keterampilan,  dan  prestasi  dari pemimpin. Kepemimpinan perempuan sama  halnya  dengan  kepemimpinan  laki- laki  hanya  saja,  ada  beberapa  perbedaan yang  ada  pada  perempuan  dan  laki-laki baik dari segi fisik dan psikologis. Dari segi fisik umumnya perempuan lebih lemah dari pada laki-laki sedangkan dari segi psikologis,  perempuan  berwatak  lebi  halus sedangkan laki-laki kasar. Akan tetapi tidak ada larangan secara pasti bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia publik.
Politik sangat identik dengan laki-laki. Mitos  yang  berkembang  di  masyarakat, perempuan  tidak  boleh  bermain  dan berkiprah  di  ranah  politik.  Akibatnya menjadi  semakin  sulit  bagi  perempuan untuk mengonsolidasikan posisi dan kedudukannya dalam dunia politik.
Sedikitnya proporsi keberadaan perempuan berperan dan berpartisipasi aktif di institusi- institusi  politik,  semakin  mempersempit ruang  gerak,  sekligus  suara  perempuan yang  terwakili.  Hal  ini  merupakan  masalah dan  tantangan  bagi  perempuan,  tidak  saja bagi eksistensi dan keterlibatan perempuan  di  arena  politik  negara,  tatapi juga tidak optimalnya politik dan kepentingan  perempuan,  begitu  hal  yang disampaikan oleh salah satu calon legislatif yang  gagal  duduk  sebagai  anggota  pada Pemilu Legislatif tahun 2014.
Sejak  pemilu  2004,  dukungan  untuk mengisi  30  persen  kuota  perempuan  di parlemen  diundangkan.  Maka  porsi  kursi perempuan di parlemen diharapkan menjadi  lebih  banyak,  ini  merupakan peluang yang sangat bagus bagi perempuan  yang  ingin  terjun  ke  dunia politik. Perkembangannya  rata-rata  kuota ini  terpenuhi  tidak  hanya  di  pusat  tetapi  di daerah-daerah  juga.  Bahkan  di  Kota

## MUQODDIMAH
keterwakilan 18%. 16 provinsi lainnya telah memiliki  lebih  dari  20%  keterwakilan perempuan  di  parlemen  dengan  tujuh diantaranya sudah lebih dari 30% representasianggota legislatif (caleg) perempuan. Penurunan  keterwakilan  perempuan dalam arena politik formal, dimana kebikajakan nasional yang akan mempengaruhi kehidupan  seluruh  bangsa ini  ditentukan,  terjadi  secara  bertahap dalam  pemilu  tahun  2004.  Tabel  di  atas memperhatikan tahapan
penurunan tersebut:  dari  13%  pada  pemilu  1987 menjadi  12%  pada  pemilu  1992,  menjadi 10,8%  pada  pemilu  1997,  turun  lagi  9% pada  pemilu  1999.  Pada  tahun  2009 keterwakilan perempuan ini mulai meningkat  mencapai  11,09%  dan  pemilu tahun  2014  makin  meningkat  mencapai 18,03% . Tingkat keterwakilan ini menunjukkan ada peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis kualitatif  karena  yang  diteliti  yaitu  peluang dan  tantangan  calon  legislatif  perempuan pada  Pemilihan  Umum  Legislatif  tahun 2014  di  kota  Padangsidimpuan.  Informan penelitiannya yaitu calon legislatif perempuan  yang  duduk  dan  yang  gagal menjadi anggota pada tahun 2014.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kepustakaan (Library Research), Observasi (Pengamatan lapangan) dan wawancara. Pembahasan Menjadi perempuan sebagai pemimpin  tentu  membutuhkan  kualifikasi, syarat-syarat dan kewajiban yang diembannya. Memimpin berarti menentukan  hal-hal  yang  tepat  untuk dikerjakan, menciptakan dinamika organisasi  yang  dikehendaki  agar  semua
memberikan  komitmen,  bekerja  dengan semangat  dan  antusias  untuk  mewujudkan hal-hal  yang  telah  ditetapkan  bersama. Memimpin juga berarti mengkomunikasi visi dan  prinsip  organisasi  kepada  seluruh anggota  organisasi.  Kegiatan  memimpin termasuk menciptakan budaya kultur positif dan  iklim  yang  harmonis  dalam  lingkungan organisasi  serta  menciptakan  tanggujawab dan pemberian wewenang dalam pencapaian tujuan bersama. Kepemipimpinan  menuntut  kualifikasi keahlian,  keterampilan,  dan  prestasi  dari pemimpin. Kepemimpinan perempuan sama  halnya  dengan  kepemimpinan  laki- laki  hanya  saja,  ada  beberapa  perbedaan yang  ada  pada  perempuan  dan  laki-laki baik dari segi fisik dan psikologis. Dari segi fisik umumnya perempuan lebih lemah dari pada laki-laki sedangkan dari segi psikologis,  perempuan  berwatak  lebi  halus sedangkan laki-laki kasar. Akan tetapi tidak ada larangan secara pasti bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia publik.
Politik sangat identik dengan laki-laki.
Mitos  yang  berkembang  di  masyarakat, perempuan  tidak  boleh  bermain  dan berkiprah  di  ranah  politik.  Akibatnya menjadi  semakin  sulit  bagi  perempuan untuk mengonsolidasikan posisi dan kedudukannya dalam dunia politik.
Sedikitnya proporsi keberadaan perempuan berperan dan berpartisipasi aktif di institusi- institusi  politik,  semakin  mempersempit ruang  gerak,  sekligus  suara  perempuan yang  terwakili.  Hal  ini  merupakan  masalah dan  tantangan  bagi  perempuan,  tidak  saja bagi eksistensi dan keterlibatan perempuan  di  arena  politik  negara,  tatapi juga tidak optimalnya politik dan kepentingan  perempuan,  begitu  hal  yang disampaikan oleh salah satu calon legislatif yang  gagal  duduk  sebagai  anggota  pada Pemilu Legislatif tahun 2014.
Sejak  pemilu  2004,  dukungan  untuk mengisi  30  persen  kuota  perempuan  di parlemen  diundangkan.  Maka  porsi  kursi perempuan di parlemen diharapkan menjadi  lebih  banyak,  ini  merupakan peluang yang sangat bagus bagi perempuan  yang  ingin  terjun  ke  dunia politik. Perkembangannya  rata-rata  kuota ini  terpenuhi  tidak  hanya  di  pusat  tetapi  di daerah-daerah  juga.  Bahkan  di  Kota

## MUQODDIMAH
keterwakilan 18%. 16 provinsi lainnya telah memiliki  lebih  dari  20%  keterwakilan perempuan  di  parlemen  dengan  tujuh diantaranya sudah lebih dari 30% representasianggota legislatif (caleg) perempuan. Penurunan  keterwakilan  perempuan dalam arena politik formal, dimana kebikajakan nasional yang akan mempengaruhi kehidupan  seluruh  bangsa ini  ditentukan,  terjadi  secara  bertahap dalam  pemilu  tahun  2004.  Tabel  di  atas memperhatikan tahapan penurunan tersebut:  dari  13%  pada  pemilu  1987 menjadi  12%  pada  pemilu  1992,  menjadi 10,8%  pada  pemilu  1997,  turun  lagi  9% pada  pemilu  1999.  Pada  tahun  2009 keterwakilan perempuan ini mulai meningkat  mencapai  11,09%  dan  pemilu tahun  2014  makin  meningkat  mencapai 18,03% . Tingkat keterwakilan ini menunjukkan ada peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga
Legislatif.

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis kualitatif  karena  yang  diteliti  yaitu  peluang dan  tantangan  calon  legislatif  perempuan pada  Pemilihan  Umum  Legislatif  tahun 2014  di  kota  Padangsidimpuan.  Informan penelitiannya yaitu calon legislatif perempuan  yang  duduk  dan  yang  gagal menjadi anggota pada tahun 2014.
Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kepustakaan (Library Research), Observasi (Pengamatan lapangan) dan wawancara. Pembahasan Menjadi perempuan sebagai pemimpin  tentu  membutuhkan  kualifikasi, syarat-syarat dan kewajiban yang diembannya. Memimpin berarti menentukan  hal-hal  yang  tepat  untuk dikerjakan,
menciptakan dinamika organisasi  yang  dikehendaki  agar  semua
memberikan  komitmen,  bekerja  dengan semangat  dan  antusias  untuk  mewujudkan hal-hal  yang  telah  ditetapkan  bersama. Memimpin juga berarti mengkomunikasi visi dan  prinsip  organisasi  kepada  seluruh anggota  organisasi.  Kegiatan  memimpin termasuk menciptakan budaya kultur positif dan  iklim  yang  harmonis  dalam  lingkungan organisasi  serta  menciptakan  tanggujawab dan pemberian wewenang dalam pencapaian tujuan bersama. Kepemipimpinan  menuntut  kualifikasi keahlian,  keterampilan,  dan  prestasi  dari pemimpin. Kepemimpinan perempuan sama  halnya  dengan  kepemimpinan  laki- laki  hanya  saja,  ada  beberapa  perbedaan yang  ada  pada  perempuan  dan  laki-laki baik dari segi fisik dan psikologis. Dari segi fisik umumnya perempuan lebih lemah dari pada laki-laki sedangkan dari segi psikologis,  perempuan  berwatak  lebi  halus sedangkan laki-laki kasar. Akan tetapi tidak ada larangan secara pasti bagi perempuan untuk berkiprah dalam dunia publik.
Politik sangat identik dengan laki-laki. Mitos  yang  berkembang  di  masyarakat, perempuan  tidak  boleh  bermain  dan berkiprah  di  ranah  politik.  Akibatnya menjadi  semakin  sulit  bagi  perempuan untuk mengonsolidasikan posisi dan kedudukannya dalam dunia politik.
Sedikitnya proporsi keberadaan perempuan berperan dan berpartisipasi aktif di institusi- institusi  politik,  semakin  mempersempit ruang  gerak,  sekligus  suara  perempuan yang  terwakili.  Hal  ini  merupakan  masalah dan  tantangan  bagi  perempuan,  tidak  saja bagi eksistensi dan keterlibatan perempuan  di  arena  politik  negara,  tatapi juga tidak optimalnya politik dan kepentingan  perempuan,  begitu  hal  yang disampaikan oleh salah satu calon legislatif yang  gagal  duduk  sebagai  anggota  pada Pemilu Legislatif tahun 2014.
Sejak  pemilu  2004,  dukungan  untuk mengisi  30  persen  kuota  perempuan  di parlemen  diundangkan.  Maka  porsi  kursi perempuan di parlemen diharapkan menjadi  lebih  banyak,  ini  merupakan peluang yang sangat bagus bagi perempuan  yang  ingin  terjun  ke  dunia politik. Perkembangannya  rata-rata  kuota ini  terpenuhi  tidak  hanya  di  pusat  tetapi  di daerah-daerah  juga.  Bahkan  di  Kota

## Padangsidimpuan  yang  menjadi  Ketua
DPRD nya adalah perempuan.

## Penutup
Tantangan perempuan dalam pemilihan  umum  legislatif  adalah  masih adanya budaya  bahwa  perempuan  itu hanya  di  dapur,  mengurus  anak  dan melayani suami, sehingga banyak perempuan  yang  tidak  terjun  ke  dunia politik,  serta  adanya  anggapan  bahwa politik itu kejam. Undang-undang  yang  memberikan
peluang keterwakilan perempuan di legislatif  sebesar  30%  merupakan  peluang besar  bagi  perempuan  untuk  terjun  ke dunia  politik,  dan  juga  adanya  contoh beberapa perempuan yang berhasil
menjadi  anggota  legislatif  bahkan  menjadi ketua  DPRD,  serta  pendidikan  perempuan yang semakin tinggi sudah mulai
menjadikan perempuan lebih mampu bersaing di dunia politik.

## MUQODDIMAH

## Padangsidimpuan  yang  menjadi  Ketua
DPRD nya adalah perempuan.

## Penutup
Tantangan perempuan dalam pemilihan  umum  legislatif  adalah  masih adanya budaya  bahwa  perempuan  itu hanya  di  dapur,  mengurus  anak  dan melayani suami, sehingga banyak perempuan  yang  tidak  terjun  ke  dunia politik,  serta  adanya  anggapan  bahwa politik itu kejam. Undang-undang  yang  memberikan
peluang keterwakilan perempuan di legislatif  sebesar  30%  merupakan  peluang besar  bagi  perempuan  untuk  terjun  ke dunia  politik,  dan  juga  adanya  contoh beberapa perempuan yang berhasil
menjadi  anggota  legislatif  bahkan  menjadi ketua  DPRD,  serta  pendidikan  perempuan yang semakin tinggi sudah mulai
menjadikan perempuan lebih mampu bersaing di dunia politik.

## MUQODDIMAH
Padangsidimpuan  yang  menjadi  Ketua DPRD nya adalah perempuan.

## Penutup
Tantangan
perempuan dalam
pemilihan  umum  legislatif  adalah  masih adanya budaya  bahwa  perempuan  itu
hanya  di  dapur,  mengurus  anak  dan melayani suami, sehingga banyak perempuan  yang  tidak  terjun  ke  dunia politik,  serta  adanya  anggapan  bahwa politik itu kejam.
Undang-undang  yang  memberikan peluang keterwakilan perempuan di legislatif  sebesar  30%  merupakan  peluang besar  bagi  perempuan  untuk  terjun  ke dunia  politik,  dan  juga  adanya  contoh beberapa perempuan yang berhasil menjadi  anggota  legislatif  bahkan  menjadi ketua  DPRD,  serta  pendidikan  perempuan yang semakin tinggi sudah mulai menjadikan perempuan lebih mampu bersaing di dunia politik.

## Daftar Pustaka
Agustino,  Leo,  2007  :  Perihal  Ilmu  Politik,
Yogyakarta, Graha Ilmu Budiardjo, Miriam, 2012 : Dasar-dasar Ilmu
Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka
Utama
Gaffar,  M,  Janedjri,  2012  :  Politik  Hukum Pemilu, Jakarta, Konstitusi Press. Seran,  Gotfridus  Goris,  2013  :  Kamus Pemilu Popular, Yogyakarta, Graha Ilmu Sitepu,  P,  Anthonius,  2012  :  Studi  Ilmu Politik, Yogyakarta, Graha Ilmu Subiakto,  Henry  dan  Rahman  Ida,  2012  : Komunikasi  Politik,  Media  dan
Demokrasi, Kencana Jakarta
Surbakti,  Ramlan,  2010  :  Memahami  Ilmu Politik, Gramedia Jakarta
Syafei,  Kencana,  Inu,  2009  : Pengantar Ilmu  Politik,  Pustaka  Reka  Cipta Bandung Thoha,  Mittah,  2007  :  Birokrasi  Politik  di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada Jakarta Undang  Undang  No.  2  Tahun  2011
Tentang Partai Politik Undang  Undang  No.  8  Tahun  2012 Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## MUQODDIMAH

## Daftar Pustaka
Agustino,  Leo,  2007  :  Perihal  Ilmu  Politik,
Yogyakarta, Graha Ilmu Budiardjo, Miriam, 2012 : Dasar-dasar Ilmu
Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka
Utama
Gaffar,  M,  Janedjri,  2012  :  Politik  Hukum Pemilu, Jakarta, Konstitusi Press. Seran,  Gotfridus  Goris,  2013  :  Kamus Pemilu Popular, Yogyakarta, Graha Ilmu Sitepu,  P,  Anthonius,  2012  :  Studi  Ilmu Politik, Yogyakarta, Graha Ilmu Subiakto,  Henry  dan  Rahman  Ida,  2012  : Komunikasi  Politik,  Media  dan
Demokrasi, Kencana Jakarta
Surbakti,  Ramlan,  2010  :  Memahami  Ilmu Politik, Gramedia Jakarta Syafei,  Kencana,  Inu,  2009  : Pengantar
Ilmu  Politik,  Pustaka  Reka  Cipta Bandung Thoha,  Mittah,  2007  :  Birokrasi  Politik  di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada Jakarta Undang  Undang  No.  2  Tahun  2011
Tentang Partai Politik Undang  Undang  No.  8  Tahun  2012 Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

## MUQODDIMAH

## Daftar Pustaka
Agustino,  Leo,  2007  :  Perihal  Ilmu  Politik, Yogyakarta, Graha Ilmu Budiardjo, Miriam, 2012 : Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
Gaffar,  M,  Janedjri,  2012  :  Politik  Hukum Pemilu, Jakarta, Konstitusi Press. Seran,  Gotfridus  Goris,  2013  :  Kamus Pemilu Popular, Yogyakarta, Graha Ilmu Sitepu,  P,  Anthonius,  2012  :  Studi  Ilmu Politik, Yogyakarta, Graha Ilmu Subiakto,  Henry  dan  Rahman  Ida,  2012  : Komunikasi  Politik,  Media  dan
Demokrasi, Kencana Jakarta
Surbakti,  Ramlan,  2010  :  Memahami  Ilmu Politik, Gramedia Jakarta
Syafei,  Kencana,  Inu,  2009  : Pengantar Ilmu  Politik,  Pustaka  Reka  Cipta Bandung Thoha,  Mittah,  2007  :  Birokrasi  Politik  di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada Jakarta Undang  Undang  No.  2  Tahun  2011
Tentang Partai Politik Undang  Undang  No.  8  Tahun  2012 Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah