IMPLIKASI HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Dadin E. Saputra Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin e-Mail: delawfirm30@gmail.com

## Afif Khalid
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari Banjarmasin
Abstrak: Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Baik  dari  jumlah  kasus  yang  terjadi  maupun  jumlah  kerugian  keuangan  negara. Kualitas  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  juga  semakin  sistematis  dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik  melakukan  penelitian  ini  dengan  rumusan  masalah  yaitu  bagaimana pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  25/PUU-XIV/2016  dan  implikasi  hukum  apa  yang dapat  timbul  terkait  dengan  proses  penegakan  hukum  dan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah pertama ,  untuk  mengetahui pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  25/PUU-XIV/2016. Kedua ,  untuk  mengetahui implikasi hukum terkait dengan proses penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis  normatif,  dengan  metode  pendekatan  yuridis.  Penelitian  ini  menggunakan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analitis. Adapun hasil dari penelitian ini  yaitu:  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  25/PUU-XIV/2016  melahirkan ketidakpastian hukum yakni berkaitan dengan rumusan delik tindak pidana korupsi, dimana  awalnya  rumusan  tindak  pidana  korupsi  adalah  delik  formil  menjadi  delik materiil,  sehingga  penegak  hukum  harus  dapat  membuktikan  berapa  nilai  kerugian keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  secara  riil  atau  nyata  ( actual  loss )  bukan pada sudut pandang potensi nilai kerugian yang akan dialami ( potential loss ). Frasa kata “ dapat ” merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  antara  pendekatan pidana  sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  dengan pendekatan  administratif  sebagaimana  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 adalah 2 hal yang berbeda dan tidak mempunyai hubungan hukum.
Kata Kunci : Implikasi Hukum, Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, Pemberantasan, Tindak Pidana Korupsi
Abstract: There is an increase in corruption level in Indonesia, both in the total number of cases and  in  the  total  amount  of  financial  losses  suffered  by  the  state.  There  are  even  more  systematic corruption which present in all aspect of social life.The main problem formulation would be focusing on  the  consideration  upon  the  decision  of  the  panel  of  judges  of  the  Constitutional  Court  in  its decision Number 25/PUU-XIV/2016 and its legal implication towards law enforcement process and  corruption  eradication.  The  objective  of  this  research  is,  first,  to  understand  the  legal
consideration  of  the  panel  of  judges  of  constitutional  court  in  the  decision  Number  25/PUU- XIV/2016.  As  for  the  second  objective,  the  researcher  would  like  to  be  cognizant  of  the  legal implication related with the law enforcement and corruption eradication process. In conducting the research, the researcher is using normative judicial research, with juridical approach as the method. This  research  is  using  qualitative  method  and  in  analytical-descriptive  analysis.  This  research resulted  in  number  of  conclusions,  per  se,  Constitutional  Court  decision  Number  25/PUU- XIV/2016 has created legal uncertainty related to the formulation of corruption; as corruption was material offense, whereof in the beginning was formal offense. Such circumstance obliges law enforcer to establish the ground on how much actual financial loss the state has suffered, not on  potential financial loss. There is different, legally unrelated perspective in defining “ could ” as in “ could inflict state  financial  loss  or  harm  state  economy ” under  criminal  approach  of  Law  on  Corruption Eradication and under administrative approach of Law Number 30 Year 2004.
Keywords: Legal Implication, Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016, Eradication, Corruption.

## Pendahuluan
Korupsi  di  Indonesia  terus menunjukkan  peningkatan  dari  tahun ke  tahun.  Baik  dari  jumlah  kasus  yang terjadi  maupun  jumlah  kerugian keuangan  negara.  Kualitas  tindak pidana  korupsi  yang  dilakukan  juga semakin  sistematis  dengan  lingkup
yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut  menjadi  salah  satu  faktor utama  penghambat  keberhasilan  untuk mewujudkan  masyarakat  Indonesia yang  adil  dan  makmur  sebagaimana diamanatkan  oleh  Undang-Undang dalam  memberantas  korupsi.  Korupsi juga  semakin  memperburuk  citra pemerintah  di  mata  masyarakat  yang tercermin dalam bentuk
ketidakpercayaan  dan  ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, bila  tidak ada  perbaikan  yang  berarti,  maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa. 1
Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis  multidimensional  serta  ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak  dari  kejahatan  ini.  Maka, tindak pidana korupsi dapat dikategorikan  sebagai  permasalahan nasional  yang  harus  dihadapi  secara sungguh-sungguh  melalui  berbagai keseimbangan  langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi
1 Andi  Hamzah,  1991, Korupsi  Di  Indonesia Masalah  dan  Pemecahannya ,  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, hlm.2.
yang  ada  dalam  masyarakat  khususnya pemerintah  dan  aparat  penegak hukum. 2
Putusan  Mahkamah  Konstitusi
Nomor  25/PUU-XIV/2016  telah menimbulkan berbagai macam
pendapat  baik  yang  pro  maupun kontra,  berkaitan  dengan  penanganan masalah  pemberantasan  tindak  pidana korupsi. Permohonan atas judicial review ini diajukan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang  frasa “ dapat  merugikan  keuangan negara ” dan  frasa “ atau  orang  lain  atau suatu korporasi ”.
Objek  permohonan  sebagaimana yang telah dimaksudkan diatas berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  UU
Nomor  20  Tahun  2001  tentang
2 Evi  Hartanti,  2005, Tindak  Pidana  Korupsi , Jakarta:  Sinar  Grafika,  hlm.5.  lihat  juga Anwar  Hafidzi, “ Eksistensi  Advokat  Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem  Negara  Hukum  Di  Indonesia, ” Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 13, no. 1 (2015).
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: 3
Setiap orang yang secara melawan  hukum  melakukan  perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan  penjara  seumur  hidup  atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp. 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah) dan  paling  banyak  Rp.  1000.000,00 (satu milyar rupiah).
Selanjutnya,  ketentuan Pasal  3  UU  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi menyebutkan bahwa: 4
Setiap  orang  yang  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri atau orang  lain atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan  atau  sarana,  yang  ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan  keuangan negara  atau  perekonomian  negara, dipidana  dengan  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00
3 Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
4 Ibid.
(lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu milyar rupiah).
Mahkamah  Kostitusi  dalam amar putusannya
menyebutkan,
mengadili:
1. Mengabulkan  permohonan  para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan  kata “ dapat ” dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  31  tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2001 Nomor  134,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4150) bertentangan  dengan  Undang -
Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat . 3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan  pemuatan  Putusan ini  dalam  Berita  Negara  Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian ini menitikberatkan  terhadap  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU - XIV/2016  terkait  dengan proses  penegakkan  hukum  dan pemberantasan  tindak  pidana  korupsi serta  implikasi  yang  mungkin  dapat ditimbulkan.  Rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU - XIV/2016  dan  implikasi hukum  apa  yang  dapat  timbul  terkait dengan  proses  penegakan  hukum  dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

## Tujuan Penelitian
1. Mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah  Konstitusi  dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, dan 2. Mengetahui  Implikasi  hukum apa  yang  dapat  timbul  terkait dengan proses penegakan hukum  dan  pemberantasan tindak pidana korupsi.
Metode Penelitian Metode penelitian yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang dalam  pengkajiannya  dengan  mengacu dan  mendasarkan  pada  norma-norma dan  kaidah-kaidah  hukum,  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, teori-teori dan doktrin hukum,
yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan  lainnya  yang  relevan dengan topik penelitian.
Pengumpulan  bahan  hukum dilakukan  dengan  studi  pustaka  yakni melalui  pengkajian  terhadap,  UUD NRI  Tahun  1945,  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  2014  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang  Perubahan  Kedua  Atas
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun
2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi,
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  Undang-Undang  Nomor  8 tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU - XIV/2016,
Yurisprudensi Mahkamah  Konstitusi,  serta  berbagai pustaka  yang  relevan  dengan  objek penelitian.
Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yakni menganalisis permasalahan  tentang  pertimbangan hukum  Majelis  Hakim  Mahkamah Konstitusi  dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dan  implikasi  hukum  apa  yang  dapat timbul terkait dengan proses penegakan  hukum  dan  pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil Dan Pembahasan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016 Permohonan  perkara  Nomor
25/PUU - XIV/2016  yang  sebagaimana dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah diajukan oleh:
1. Firdaus,  S.T.,  M.T  (selanjutnya disebut sebagai Pemohon I );
2. Drs. H. Yulius Nawawi (selanjutnya disebut sebagai Pemohon II );
3. Ir.  H.  Imam  Mardi  Nugroho (selanjutnya disebut sebagai Pemohon III );
4. Ir.  H.  A.  Hasdullah,  M.Si (selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV );
5. H.  Sudarno  Eddi,  S.H.,  M.H.
(selanjutnya disebut sebagai
Pemohon V );
6. Jamaludin Masuku, S.H.
(selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI );
Mahkamah memeriksa dengan
seksama  permohonan  dan  bukti-bukti surat/tulisan  yang  diajukan  oleh  para Pemohon,  keterangan  ahli  dari  para
Pemohon, keterangan
Presiden, keterangan  tertulis  Dewan  Perwakilan
Rakyat,  keterangan  dan  bukti-bukti surat/tulisan  Pihak  terkait  Dr.  Drs.
Yesaya  Buiney,  M.M,  dan  kesimpulan tertulis para Pemohon, yang
selengkapnya  termuat  dalam  duduk perkara,  selanjutnya  Mahkamah  yang
pada  intinya  berpendapat  sebagai berikut:
[3.10.4] Bahwa dengan keberadaan UU Administrasi  Pemerintahan  dikaitkan dengan kata “ dapat ” dalam Pasal 2 ayat (1)  dan  ayat  (3)  UU  Tipikor  menurut Mahkamah  menyebabkan  terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan  keuangan  negara  dalam tindak  pidana  korupsi.  Selama  ini,
berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 003/PUU-IV/2006 pemahaman kata “ dapat ” dalam Pasal 2 ayat  (1)  dan  Pasal  3  UU  Tipikor menyebabkan  perbuatan  yang  akan dituntut  di  depan  pengadilan  bukan saja karena perbuatan tersebut “ merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara  secara  nyata ” akan tetapi hanya “ dapat ” menimbulkan  kerugian  saja  pun sebagai  kemungkinan  atau potential  loss , jika  unsur  perbuatan  tindak  pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Dalam perkembangannya dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan maka kerugian  negara  karena  kesalahan administratif  bukan  merupakan  unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara
menjadi  unsur  tindak  pidana  korupsi jika  terdapat  unsur  melawan  hukum dan  penyalahgunaan  kewenangan. Dalam  hal  adanya  penyalahgunaan kewenangan,  suatu  perbuatan  baru dapat  diklasifikasikan  sebagai  tindak pidana  korupsi  apabila  berimplikasi terhadap  kerugian  negara  (kecuali untuk  tindak  pidana  korupsi  suap, gratifikasi  atau  pemerasan),  pelaku diuntungkan  secara  melawan  hukum,
masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Dengan demikian bila dikaitkan  dengan  Pasal  2  ayat  (1)  dan Pasal  3  UU  Tipikor,  maka  penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser  dengan  menitikberatkan  pada adanya  akibat,  tidak  lagi  hanya perbuatan.  Dengan  perkataan  lain kerugian  negara  merupakan  implikasi dari  :  1)  adanya  perbuatan  melawan hukum  yang  menguntungkan  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu
korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dan
2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang  lain  atau  suatu  korporasi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3
UU  Tipikor.  Berdasarkan  hal  tersebut menurut  Mahkamah  unsur  merugikan keuangan  negara  tidak  lagi  dipahami sebagai  perkiraan  ( potential  los s)  namun harus  dipahami  benar-benar  sudah terjadi  atau  nyata  ( actual  loss )  untuk dapat  diterapkan  dalam  tindak  pidana korupsi.
[3.10.5]  Bahwa  pencantuman  kata “ dapat ” dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan Pasal  3  UU  Tipikor  membuat  delik dalam  kedua  pasal  tersebut  menjadi delik  formil.  Hal  itu  menurut Mahkamah  dalam  praktik  seringkali disalahgunakan  untuk  menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan  keuangan  negara,  termasuk terhadap  kebijakan  atau  keputusan diskresi  atau  pelaksanaan  asas freies Ermessen yang diambil bersifat mendesak  dan  belum  ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali  terjadi  kriminalisasi  dengan dugaan  terjadinya  penyalahgunaan wewenang.  Demikian  juga  terhadap kebijakan  yang  terkait  dengn  bisnis namun  dipandang  dapat  merugikan keuangan negara maka dengan pemahaman  kedua  pasal  tersebut sebagai delik formil seringkali
dikenakan  tindak  pidana  korupsi.
Kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan  pejabat  publik  takut mengambil  suatu  kebijakan  atau khawatir  kebijakan  yang  diambil  akan dikenakan  tindak  pidana  korupsi, sehingga di  antaranya akan berdampak pada  stagnasi  proses  penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan  investasi.  Kriminalisasi kebijakan  terjadi  karena  terdapat perbedaan  pemaknaan  kata “ dapat ” dalam  unsur  merugikan  keuangan negara  dalam  tindak  pidana  korupsi oleh  aparat  penegak  hukum,  sehingga seringkali  menimbulkan  persoalan mulai dari perhitungan jumlah kerugian negara  yang  sesungguhnya  sampai kepada lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian negara.  Oleh  karena  dipraktikkan secara berbeda-beda menurut
Mahkamah  pencantuman  kata “ dapat ” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor  menimbulkan  ketidakpastian hukum  dan  telah  secara  nyata bertentangan  dengan  jaminan  bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan  dari  ancaman  ketakutan
sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal 28G  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945. Selain  itu,  menurut  Mahkamah  kata “ dapat ” dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan Pasal  3  UU  Tipikor  juga  bertentangan dengan  prinsip  perumusan  tindak pidana  yang  harus  memenuhi  prinsip hukum harus tertulis ( lex scripta ), harus ditafsirkan  seperti  yang  dibaca  ( lex stricta ),  dan  tidak  multitafsir  ( lex  certa ), oleh  karenanya  bertentangan  dengan prinsip  negara  hukum  sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.
Didalam  Putusan  Mahkamah  dalam perkara a  quo ,  terdapat dissenting  opinion (beda  pendapat)  yaitu  oleh  I  Dewa Gede  Palguna,  Suhartoyo,  Aswanto, Maria  Farida  Indrati. Dissenting  opinion (beda  pendapat)  tersebut  yang  pada intinya adalah:
Keberadaan frasa kata “ dapat ” dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan  Pasal  3 Undang-Undang
Tipikor tidak
bertentangan  dengan  kepastian  hukum sebagaimana didalilkan para Pemohon. Berkenaan  dengan  kata “ dapat ” tersebut  dalam  Penjelasan  Pasal  2  ayat (1) Undang-Undang Tipikor dikatakan, antara  lain, “... Dalam  ketentuan  ini,
kata “ dapat ” sebelum frasa “ merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara ” menunjukkan  bahwa  tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu  adanya  tindak  pidana  korupsi cukup  dengan  dipenuhinya  unsur- unsur perbuatan yang sudah dirumuskan  bukan  dengan  timbulnya akibat ”. Sementara
itu, dalam Penjelasan  Pasal  3  Undang-Undang
Tipikor  dikatakan,  kata “ dapat ” dalam ketentuan  ini  diartikan  sama  dengan Penjelasan  Pasal 2”. Dengan  demikian menghilangkan  kata “ dapat ” dari rumusan  kedua  norma  pasal  tersebut akan  mengubah  secara  mendasar kualifikasi  delik  dari  tindak  pidana korupsi,  dari  formil  menjadi  delik materiil.  Konsekuensiny,  jika  akibat yang  dilarang,  yaitu “ merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara ” belum  atau  tidak  terjadi meskipun  unsur “ secara  melawan hukum ” dan  unsur “ memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu korporasi ” telah  terpenuhi,  maka berarti  belum  terjadi  tindak  pidana korupsi.
Hingga saat ini, tidak terdapat perubahan mendasar dalam pandangan
akademik  berkenaan  dengan nature perbuatan  korupsi  yang  apabila dibiarkan  mengakar  kuat  dalam  skala besar  sesungguhnya  ia  bukan  hanya telah bermetamorfosis menjadi kejahatan luar  biasa  ( extraordinary  crime ) melainkan  juga  dapat  diposisikan sebagai hostis  humani  generis ,  musuh bersama  umat  manusia,  mengingat proliferasinya  yang  idak  memandang negara,  baik  negara  maju  maupun negara berkembang, dan daya rusaknya terhadap  mentalitas  manusia  serta terhadap  kemampuan  negara  dalam menunaikan
kewajiban konstitusionalnya  bagi  pemenuhan hak-hak  ekonomi  dan  sosial  warganya. Dengan demikian meskipun berdasarkan kaidah penafsiran
teleologis  atau  sosiologis  dalam penafsiran hukum  pada  umumnya dan penafsiran  konstitusi  pada  khususnya tersedia  justifikasi  bagi  Mahkamah untuk  mengubah  pendiriannya,  kami berpendapat dalam konteks persoalan a quo tidak  terdapat  alasan  mendasar dalam  kondisi  empirik-sosiologis  yang secara rasional dapat digunakan sebagai alasan  kuat  bagi  Mahkamah  sehingga perlu meninggalkan pendiriannya
sebagaimana dinyatakan dalam Putusan diatas.
Berkaitan  dengan  Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) kekhawatiran  bahwa  adanya  frasa  kata
“ dapat ” dalam  Pasal  2  ayat  (1)  dan Pasal  3  UU  Tipikor  berpotensi menjadikan seorang pejabat pemerintah,  termasuk  para  Pemohon dapat  dijatuhi  pidana  tanpa  adanya
kesalahan yang berupa kerugian negara,
menurut  Hakim dissenting  opinion tidaklah  beralasan.  UU  Administrasi Pemerintahan telah memberikan perlindungan terhadap pejabat pemerintah  apabila  yang  bersangkutan diduga  melakukan  penyalahgunaan
wewenang  yang  merugikan  keuangan negara.  Sebab,  menurut  Undang- Undang a quo terhadap  adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan mekanisme pengujian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang yang diduga  menimbulkan  kerugian  negara, hal tersebut akan diputuskan berdasarkan  hasil  pengawasan  aparat intern  pemerintah  [vide  Pasal  19  dan Pasal 20 UU Administrasi Pemerintahan].  Ketentuan  demikian jelas  merupakan  penegasan  akan adanya  bentuk  perlindungan  terhadap pejabat  pemerintah  karena  dengan adanya  mekanisme  tersebut  aparat penegak hukum tidak serta merta dapat mendalilkan  adanya  penyalahgunaan wewenang  oleh  pejabat  pemerintah, termasuk  ada  atau  tidaknya  kerugian negara.
Implikasi  Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu - XIV/2016  Terkait  dengan Proses  Penegakan  Hukum  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi di Indonesia
Pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-
XIV/2016  dimana  menyatakan  bahwa frasa  kata “ dapat ” dalam  rumusan Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang tentang  Tindak  Pidana  Korupsi bertentangan dengan konstitusi sehingga “ tidak  mengikatnya ” kata “ dapat ” menjadikan  ketentuan  Pasal  2 dan  Pasal  3  Undang-Undang  tentang Tindak  Pidana  Korupsi  menjadi  delik
materiil, dimana sebelumnya ketentuan Pasal tersebut adalah delik formil.
P.A.F Lamintang memberikan
pengertian bahwa: 5
1. Tindak  pidana  materiil  adalah tindak  pidana  yang  dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya  akibat  yang dilarang  dan  diancam  dengan hukuman oleh undang-undang;
2. Tindak  pidana  formil  adalah tindak  pidana  yang  dianggap telah  selesai  dengan  hukuman oleh undang-undang.
Adapun  menurut  Sudarto memberikan pengertian: 6
a. Tindak  pidana  materiil  adalah tindak pidana yang perumusannya  dititikberatkan pada akibat yang tidak diketahui (dilarang),  tindak  pidana  ini baru  dianggap  selesai  apabila akibat  yang  tidak  dikehendaki (dilarang)  tersebut  benar-benar terjadi;
5 P.A.F  Lamintang,  1997, Dasar-dasar  Hukum Pidana  Indonesia ,  Bandung:  PT  Citra  Aditya Bhakti.
6 Sudarto, 1989, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni.
b. Tindak  pidana  formil  adalah merupakan  tindak  pidana  yang perumusannya  dititik  beratkan pada  perbuatan  yang  dilarang, tindak  pidana  tersebut  selesai dengan  dilakukannya  perbuatan yang  telah  dirumuskan  tanpa melihat akibatnya.
Memahami  konstruksi  dasar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi maka secara gramatikal kedua  Pasal  tersebut  menganut  delik formil  yang  membawa  konsekuensi bahwa  seseorang  dianggap  sebagai tersangka  apabila  sudah  menyelesaikan rangkaian perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan  dalam  ketentuan  Pasal  2 ayat  (1)  dan  Pasal  3  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga frasa kata “ dapat ” memberikan  arti  bahwa akibat “ merugikan negara atau perekonomian  negara ” tidak  harus benar-benar  terjadi,  yang  penting (rangkaian)  perbuatan  pelaku  sudah sesuai dengan rumusan  delik ditambah dengan  perbuatan  tersebut  memiliki peluang  merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara.
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi  mengandung  makna  bahwa pembentuk  Undang-Undang  Tindak Pidana  Korupsi  berpendapat  tindak pidana  korupsi  cukup  dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang
dirumuskan,  bukan  pada  akibat  yang ditimbulkannya  sehingga  tidak  perlu adanya  pembuktian  dengan  adanya kerugian negara secara riil ( actual loss ).
Merujuk  pada  apa  yang  telah diuraikan  diatas  maka  dapat  dimaknai bahwa perumusan delik pada ketentuan Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-Undang tentang  Tindak  Pidana  Korupsi mengalami  perubahan  yang  cukup signifikan  dimana  perbuatan  tindak pidana  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-
XIV/2016  korupsi  haruslah  dapat dihitung  secara  pasti  dan  nyata  berapa nilai  kerugian  negara  ( actual  loss ), bukanlah  nilai  kerugian  yang  hanya berdasarkan  kecurigaan,  perkiraan  dan potensi ( potential loss ). Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penggunaan  konsepsi actual  loss lebih memberikan  kepastian  hukum  yang berdasarkan  pada  nilai-nilai  keadilan serta  juga  bersesuaian  dengan  upaya
sinkronisasi  dan  harmonisasi  antar instrumen  hukum  dan  peraturan perundang-undangan  yang  lain  yaitu dengan  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Administrasi Pemerintahan.
Berkaitan  dengan  sinkronisasi hukum  nasional,  Putusan  Mahkamah
Konstitusi Nomor: 25/ PUU-
XIV/2016  ini  juga  akan  mengubah sistem  penegakan  hukum  tentang tindak  pidana  korupsi  yang  selama  ini dilakukan  oleh aparat  penegak  hukum. Frasa  kata “ dapat ” yang  harus dibuktikan  dengan  nilai  kerugian negara atau perekonomian negara yang secara  nyata  ( actual  loss )  akan berdampak  pada  lambatnya  jalan penegakan  hukum,  mengingat  pula bahwa  kewenangan  lembaga  negara yang  bisa  membuktian  nilai  kerugian negara yang riil ini pun masih terdapat tumpang  tindih.  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor:  31/PUU-X/2012 menyebutkan  bahwa  penyidik  korupsi berhak  melakukan  koordinasi  dengan lembaga  apa  pun,  termasuk  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK),  Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan  (BPKP),  atau  lembaga
lain yang punya kemampuan menentukan nilai kerugian negara. Namun, hal berbeda sebagaimana  dalam  Surat  Edaran
Mahkamah  Agung  Nomor  4  tahun 2016  tentang  Pemberlakuan  Rumusan Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  MA  tahun 2016,  dimana  dijelaskan  bahwa  pada bagian huruf A angka 6 bahwa instansi yang  berwenang  untuk  menilai, menyatakan ada tidaknya nilai kerugian negara  adalah  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK)  yang  memiliki kewenangan  konstitusional.  Artinya bahwa badan-badan audit selain Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  tidak berwenang  untuk  menyatakan  ada tidaknya kerugian negara.
Dasar  yang  menjadi  alasan Pemohon  dalam  perkara a  quo bahwa kriminalisasi  tercipta  karena  aparat penegak  hukum  banyak  mendakwa
Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  karena dianggap mengeluarkan kebijakan yang merugikan keuangan negara. Pemaknaan  dari  hal  tersebut  haruslah dapat dibedakan antara tindakan murni penegakan hukum dengan
penyalahgunaan  wewenang.  Tindakan penegakan  hukum  terhadap  ASN
merupakan  tindakan  murni  penegakan hukum  yang  dilakukan  semata-mata untuk kemajuan lembaga/instansi demi menjaga tidak terjadinya penyimpangan keuangan  negara  dimana  hal  ini menjadi  tanggung  jawabnya  untuk mengelola.
Indra  Prawira 7 berpendapat bahwa penyalahgunaan  wewenang  bisa terjadi karena 3 (tiga) hal yaitu sumber wewenang,  substansi  wewenang,  dan asas kebebasan bertindak ( freis ermessen ). Apabila  berkaitan  adanya  kesalahan administratif karena sumber wewenang dan  substansi  wewenangnya  dalam mengeluarkan  suatu  kebijakan  maka dapat menggunakan pendekatan administratif  sebagaimana  yang  telah tertuang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang nantinya akan dibatalkan  atau  tidaknya oleh  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara (PTUN) dimana ini
7 Lihat  Fathudin,  2015, Tindak  Pidana  Korupsi (Dugaan  Penyalahgunaan  Wewenang)  Pejabat Publik  (Perspektif  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan) , Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 1, Juni 2015, hlm.126.  Dalam  Fatkhurohman  dan  Nalom Kurniawan, Pergeseran  Delik  Korupsi  dalam Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  25/PUU- XIV/2016 The Shifting of The Corruption Offense on  Constitutional  Court  Decision  Number 25/PUU - XIV/2016 , Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 15.
berdasarkan  asas  legalitas  (peraturan perundang-undangan). Sementara untuk  kebebasan  bertindak  ( freiss ermessen )  merupakan  keistimewaan  dari pengambil  kebijakan  jika  suatu  norma hukum  ternyata  belum  mengatur  atau tidak  jelasnya  aturan,  sehingga  boleh mengeluarkan  suatu  kebijakan  atau disebut  juga  wewenang  bebas  atau diskresi. 8
Beranjak  dari  hal  tersebut maka perlu dipahami tentang perbuatan  melawan  hukum  dan penyalahgunaan wewenang. Sebagaimana  yang  telah  disebutkan dalam  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  dan Pasal  3  dengan  Pasal  20  ayat  (4) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 70 ayat (3) Undang-
Undang  Administrasi  Pemerintahan, yaitu pertama, aspek niat ( mens rea) yang tentu  saja  berbeda  antara  keduanya. Perbuatan  melawan  hukum  dapat dipastikan  terdapat  unsur  kesalahan dalam  diri  seseorang  yang  memang memiliki  niat  untuk  memperkaya  diri sendiri  atau  orang  lain  atau  korporasi untuk  merugikan  keuangan  negara. Sementara dalam penyalahgunaan
8 Ibid .
wewenang,  secara  umum  cenderung bisa saja terdapat unsur kesalahan atau bisa  juga  tidak.  Kalaupun  terdapat kesalahan,  belum  tentu  ada  niat  untuk memperkaya  dirinya  atau  orang  lain atau  suatu  korporasi  untuk  merugikan keuangan negara.
Kedua ,  unsur  akibat  dari perbuatan  ( actus  reus )  .  Perbuatan melawan hukum memiliki kecenderungan terdapat akibat kerugian bagi pihak lain, dalam konteks ini  terjadinya  kerugian  keuangan negara.  Sementara  penyalahgunaan wewenang, cenderung mengarah kepada kerugian yang bersifat personal dengan  kategori  pelanggaran  yang bersifat  administratif.  Sehingga  frasa kata “ dapat ” dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sungguh tidak tepat jika materi muatannya  dimasukkan  penafsirannya ke dalam Undang-Undang Administrasi  Pemerintah.  Konstruksi pemikiran  dari  unsur  filosofis,  yuridis, dan sosiologis antara keduanya mempunyai  makna  yang  berbeda sehingga  di  antara  keduanya  tidak memiliki  hubungan  karena  antara
keduanya berangkat dari prinsip hukum yang tidak sama.
Catatan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Wakil  Ketua  KPK  Basaria  Panjaitan bahwa  selama  2017  lembaganya  telah melakukan  114  kegiatan  penyelidikan kasus korupsi, kemudian 118 penyidikan  kasus  dan  94  kegiatan penuntutan  perkara  korupsi,  selain  itu melakukan  eksekusi  terhadap  76 putusan pengadilan yang telah berkekuatan  hukum  tetap. 9 Catatan akhir  tahun  2017  yang  dirilis  KPK menyimpulkan  kasus  suap  tetap mendominasi  perkara  korupsi  yang ditangani. Tercatat, ada 93 perkara suap yang  ditangani  KPK  di  tahun  2017, dimana  jumlah  ini  meningkat  dari  79 kasus di tahun 2016. 10
Terkait  dengan  data  diatas dimana dominasi perkara tindak pidana korupsi  masih  dipegang  oleh  kasus suap.  Sehingga  penanganan  tindak pidana  korupsi  oleh  KPK  sejak keluarnya Putusan Mahkamah 9 https://www.kpk.go.id/id/...kpk.../4140- kpk-lakukan-19-kali -ott-sepanjang-tahun-
2017. Diakses pada tanggal 03 Maret 2018.
10 https://tirto.id. Diakses tanggal 03 Maret
2018.
Konstitusi Nomor: 25/PUU-
XIV/2016  banyak  dinilai  baik  dari kalangan  publik,  akademisi  hingga kalangan  praktisi  akan  mengalami kesulitan  dalam  perjalanannya.  Hal  ini disebabkan  karena  dalam  prakteknya sering  kali  jumlah  kerugian  negara dapat  terus  bertambah  seiring  dengan pengembangan  kasus.  Dalam  hal  ini penegak  hukum  akan  dapat  dipastikan mengalami kesulitan untuk menjadikan seseorang  menjadi  tersangka  jika kerugian  negara  tidak  boleh  lagi bersifat  potensi  ( potential  loss )  atau taksiran  keuangan  negara  yang  belum riil ( actual loss ).

## Penutup dan Simpulan
Adanya  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 melahirkan ketidakpastian hukum yaitu berkaitan dengan rumusan delik tindak pidana  korupsi,  dimana  awalnya rumusan  tindak  pidana  korupsi  adalah delik formil menjadi delik materiil. Hal ini  akan  dapat  menyebabkan  adanya perubahan  dalam  penegakan  hukum, yaitu  penegak  hukum  harus  dapat membuktikan  berapa  nilai  kerugian keuangan  negara  atau  perekonomian negara secara riil atau nyata ( actual loss )
bukan  pada  sudut  pandang  potensi nilai  kerugian  yang  akan  dialami ( potential loss ). Dampak dari hal tersebut maka  dalam  upaya  pemberantasan hukum akan memunculkan disharmonisasi antara hukum pemberantasan korupsi untuk menentukan lembaga yang mempunyai kewenangan  menilai  kerugian  negara atau perekonomian negara.
Frasa  kata “ dapat ” merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara  antara  pendekatan  pidana sebagaimana  dalam  Undang-Undang Tindak  Pidana  Korupsi  dengan pendekatan  administratif  sebagaimana dalam  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2004 adalah 2 hal yang berbeda dan  tidak  mempunyai  hubungan hukum.  Merujuk  pada  hal  mendasar dari perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang dalam kesalahan  administrasi,  merumuskan adanya  sebab  atau  niat  batin  ( mens  rea ) dan  akibat  atau  hasil  perbuatan  ( actus reus ) yang berbeda. Begitu pula dengan upaya kriminalisasi terhadap ASN yang menjadikan dasar atau alasan pemohon dalam  perkara a  quo ,  dimana  hal  ini tidak  mempunyai  implikasi  hukum
terhadap pemaknaan frasa kata “ dapat ” merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara.
Karena kebijakan hukum diskresi ( freiss ermessen ) dapat digunakan selama itu tidak keluar dari  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan Yang  Baik  (AUPB).  Penyalahgunaan wewenang  dapat  tercipta  tergantung pada  sudut  pandang  niat  batin  ( mens rea ) untuk berbuat jahat sehingga dapat memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain atau korporasi.
Berdasarkan  pada  penjelasan diatas  maka  Peneliti  berpendapat bahwa  perlu  adanya  ketegasan  dalam menentukan  rumusan  delik  dalam
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi  demi  terlaksananya  dan tegaknya  Hukum  Acara  Pidana  dan Administrasi  sehingga  para  aparat penegak hukum akan mampu mengambil  langkah  dalam  upaya penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana korupsi. Merekonstruksi kembali  peraturan  perudang-undangan yang  berkaitan  dengan  lembaga- lembaga yang mempunyai kewenangan untuk  menilai  kerugian  negara  atau perekonomian  negara  agar  supaya tercipta  sinkronisasi  dan  harmonisasi
antar  peraturan  perundang-undangan. Kemudian  membentuk  aturan  baru tentang alur penanganan tindak pidana korupsi  agar  supaya  terlihat  jelas pemisahan  antara  pendekatan  secara administratif  dengan  rumusan  pidana. Sehingga  tidak  ada  lagi  pemikiran
tentang upaya-upaya kriminalisasi terhadap ASN, dan yang paling penting adalah  supaya  pemberantasan  tindak pidana dapat berjalan secara maksimal.

## Daftar Pustaka
Buku
Fetterman, David M. 1998. Ethnography Step by Step , London: Sage Publishing.
Hafidzi, Anwar. “ Eksistensi Advokat Sebagai Profesi Terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia. ” Khazanah:
Jurnal Studi Islam dan
Humaniora 13, no. 1 (2015). Hamzah,  Andi.  1991. Korupsi  Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hanitijo,  Soemitro  Ronny.  1988. Metodologi  Penelitian  Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia
Indonesia.
-----------------------------------. 1991. Metodologi  Penelitian  Hukum
dan Jurimetri , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Hartanti,  Evi.  2005. Tindak  Pidana Korupsi , Jakarta: Sinar Grafika.
Lamintang,  P.A.F.  1997. Dasar-dasar Hukum  Pidana  Indonesia , Bandung:  PT  Citra  Aditya Bhakti.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2011 . Penelitian  Hukum ,  Cetakan Ketujuh, Jakarta: Kencana.
Prasetyo,  Teguh  dan  Abdul  Hakim Barkatullah.  2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan  Kriminalisasai  dan Deskriminalisasi , Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Prinst,  Darwan.  2002. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji.
2009. Penelitian  Hukum Normatif   Suatu  Tinjauan
Singkat, Cetakan  ke-11, Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
Sudarto. 1989. Hukum dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni.
Sutendi, Adrian. 2010. Hukum Keuangan Negara , Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang dan Putusan
Mahkamah Konstitusi
Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945 Dalam  Satu  Naskah,  2006, Jakarta: PT. Citra Umbara.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2013 tentang  Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU - XIV/2016. Makalah
Fathudin,  2015, Tindak  Pidana  Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang)  Pejabat  Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ,  Jurnal  Cita Hukum. Vol. II No. 1, Juni
2015.

## Fatkhurohman dan Nalom Kurniawan,
Pergeseran  Delik  Korupsi dalam  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  25/PUU-
XIV/2016  The  Shifting  of The  Corruption  Offense  on Constitutional  Court  Decision Number 25/PUU- XIV/2016 , Jurnal Konstitusi,  Volume  14, Nomor 1, Maret 2017. Hanitijo, Ronny Soemitro, 2001, Suplemen  Bahan  Kuliah Metodologi  Penelitian  Hukum , Bahan  Kuliah  Metodologi Penelitian  Hukum  pada Program  Pasca  Sarjana Magister  Ilmu  Hukum
UNDIP.
Mahendra,  Yusril  Ihza,  1995, Dekrit Presiden  5  Juli  1959  dan Implikasinya terhadap Perumusan  Politik  Hukum Nasional , makalah disampaikan  pada  seminar sehari  Menyongsong  Hari
Kemerdekaan  RI  ke  50, tanggal  5  Agustus  1995 yang  diselenggarakan  oleh ICMI Korwil DKI Jakarta.

## Website
https://www.kpk.go.id/id/...kpk.../41 40 - kpk - lakukan - 19 - kali - ott-sepanjang-tahun-2017.
https://tirto.id.