## Pengaruh Fungsi Pengayom Pada Induk Koperasi Syariah BMT Terhadap Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah (Studi kasus pada INKOPSYAH BMT)
The effect of Service Function (APEX) on the Central of Sharia Cooperation on the level of Primary Cooperative Health
Muhammad Irwan* 1 , Musa Hubeis 2 , dan Suryahadi 3
1 Program Magister Pengembangan IKM, Sekolah Pascasarjana IPB
2 Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Jl. Kamper Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680
3 Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan IPB Jl. Agatis Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680

## ABSTRAK
Induk Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil (Inkopsyah BMT) yang berperan sebagai APEX (Pengayom)  BMT  mempunyai  fungsi  utama  yakni  sebagai  lembaga  resmi  dalam  menangani  sistem likuiditas  para  anggotanya  (BMT)  dan  mempermudah  segala  urusan  transaksi  antar  lembaga  BMT maupun  antar  anggota  BMT  yang  berlainan,  serta  membantu  setiap  anggota  agar  memiliki  tingkat kepastian  dan  kenyamanan  bagi  setiap  penggunanya.  Fungsi  tersebut  sebagai  berikut:  (1)  Melakukan fungsi  penghimpunan  simpanan  wajib  minimum  (SWM)  atau  pooling  of  funds  dan  dana  padanan (commited  facility  line),  (2)  Melakukan  fungsi  dukungan  pendanaan  (financial  assistance),  (3)  Melakukan fungsi  dukungan  teknis  (technical  assistance),  (4)  Melakukan  fungsi  pelaporan  (reporting)  terhadap koperasi  primer  syariahnya,  serta  (5)  Melakukan  fungsi  pengukuran  dan  pemeringkatan  cepat  (quick rating). Berdasarkan fungsi tersebut peran Inkopsyah BMT sebagai APEX BMT sangat diperlukan, karena keberhasilan  anggota  primernya  menjadi  koperasi  yang  berkualitas  secara  tidak  langsung  memerlukan peran  Inkopsyah  BMT  sebagai  pembimbing  dan  pengayom.  Metode  penelitian  melalui  (1)  Angket,  (2) Interview  dan  (3)  Observasi,  serta  (4)  Dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  fungsi pengayom  Inkopsyah  BMT  belum  memberikan  pengaruh  pada  tingkat  kesehatan  anggota  primer syariah,  perlu  dukungan  terhadap  sistem  jaringan  nasional  yang  difasilitasi  oleh  pemerintah  berupa dibangunnya  insfrastruktur  sistem  informasi  atas  penilaian  Kesehatan  koperasi  primer,  sehingga mempercepat  proses  update  informasi  dari  Inkopsyah  BMT  menjadi  lebih  mampu  dalam  melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap para anggotanya.
Kata kunci: BMT, Pengayom, Tingkat Kesehatan, Koperasi Primer Syariah

## ABSTRACT
Inkopsyah  BMT  has  main  function,  namely  as  an  official  institution  in  handling  the  liquidity system  of  its  members  (BMT)  and  facilitating  all  transactions  between  BMT  institutions  and  between different BMT members, as well as helping each member to have a level of certainty and comfort for each. its  users.  These  functions  can  be  described  as  follows:  (1)  Performing  the  function  of  collecting  the minimum  mandatory  deposit  (SWM)  (pooling  of  funds)  and  equivalent  funds  (committed  facility  line), (2)  Performing  the  function  of  funding  support  (financial  assistance),  (3)  Performing  technical  support functions  (technical  assistance),  (4)  Performing  reporting  functions  (reporting)  on  primary  sharia cooperatives,  and  (5)  Performing  quick  rating  and  measurement  functions.  Based  on  this  function,  the role  of  Inkopsyah  BMT  as  APEX  BMT  is  very  necessary  because  the  success  of  its  primary  members becoming a quality cooperative indirectly requires the role of Inkopsyah BMT as a guide and protector. Based on analysis test using the normality test and the significance and linearity test of the sample taken
with the methods used in the study through (1) Questionnaire, (2) Interview and (3) Observation, and (4) Documentation. The results of the study shows that the protecting the parent BMT Syariah Cooperative has not had an influence on the health level of primary members of the sharia. There is a need for support for  a  national  network  system  facilitated  by  the  government  in  the  form  of  building  an  information system  infrastructure for primary cooperative health assessments so that it is  hoped that the process of updating information will accelerate and the BMT Inkopsyah will be more capable of supervising and controlling its members.
Key words: BMT, Protection, Health Level, Sharia Primary Cooperative

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  yang penduduk  muslimnya  terbesar  di  dunia,  yakni 227.226.405  jiwa  atau  sama  dengan  87,2%  dari total  populasi  260.580.739  jiwa  (CIA,  2017). Ditinjau  dari  aspek  filosofis,  keberadaan  dan peran lembaga keuangan yang berprinsip syariah sangat  strategis  untuk  mewujudkan  kemandirian ekonomi umat Islam dalam menghindari riba dan mendukung  tercapainya  kemandirian  ekonomi nasional (Kemenperin, 2015).
Lembaga  keuangan  koperasi  menjadi  salah satu  leading  sektor  yang  cukup  berperan, khususnya  di  bidang  mikro  syariah  dalam membangun  perekonomian  di  Indonesia.  Tahun 2020  jumlah  koperasi  aktif  di  Indonesia mengalami  peningkatan  menjadi  127.124  atau meningkat 4.076 dari tahun 2019 yang sebelumnya berjumlah 123.048 koperasi (data BPS tahun  2020).  Berdasarkan  data  dukung  rakornas Kementerian  Koperasi  dan  UKM  (Kemenkop UKM) tahun 2019 jumlah koperasi simpan pinjam pembiayaan  syariah  (KSPPS)  sekunder  periode tahun  2016-2018,  terdapat  tiga  koperasi  sekunder di  tingkat  nasional,  20  koperasi  sekunder  di tingkat  provinsi  dan  enam  koperasi  sekunder  di tingkat kabupaten/kota di Indonesia.
Induk  Koperasi  Syariah  Baitul  Maal  wa Tamwil  (Inkopsyah  BMT)  adalah  salah  satu koperasi sekunder tingkat nasional yang didirikan oleh  gabungan  primer  koperasi  dengan  kegiatan usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah.  Koperasi ini  lahir  pada  tahun  1998  sebagai  mitra  strategis dari  para  lembaga  keuangan  mikro  syariah (LKMS)  yang  berwujud  BMT  dan  sebagai  fasili- tator  perubahan  perekonomian  rumah  tangga rakyat khususnya untuk umat Islam menjadi lebih baik  dan  sejahtera.  Sampai  dengan  tahun  2019, anggota  aktif  dari  Inkopsyah  BMT  berjumlah  354 anggota yang tersebar di 27 provinsi.
Misi  didirikannya  Inkopsyah  BMT  adalah: (1)  Membangun  sistem  organisasi  yang  tangguh dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah,  serta
memiliki  tata  kelola  usaha  yang  baik;  (2)  Mem- bangun  kerjasama antar anggota melalui  jaringan yang  terpadu  dan  kokoh;  (3)  Memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anggota melalui akses  pemodalan  dan  pelayanan  pembiayaan yang  efektif,  aman  dan  memberikan  manfaat bersama. Visi  yang dicanangkan adalah “menjadi lembaga sehat, mandiri dan bermartabat”.
Inkopsyah  BMT  yang  berperan  sebagai koperasi  sekunder,  harus  memberikan  motivasi agar  anggotanya  menjadi  lembaga  yang  kuat, kredibel  dan  mampu  memberikan  pelayanan terbaik,  sehingga  dapat  bersaing  secara  sehat. Koperasi  syariah  harus  bersatu  membentuk  dan membangun kekuatan  bersama  serta  ber- komitmen  menjaga  dan  meningkatkan  pelayanan menjadi  lebih  baik,  melalui  jaringan  kerjasama usaha  antar  koperasi  syariah  (JKUK).  Melalui JKUK,  Inkopsyah  BMT  menjadi  pengayom (APEX) bagi para anggotanya agar lebih solid dan terarah, sehingga diharapkan mampu menyelesai- kan  permasalahan  yang  terjadi.  Terminologi APEX  dalam  bahasa  Yunani  berarti  “pengayom”, yaitu  memberikan  amanat  kepada  lembaga  yang ditunjuk  sebagai  APEX  menjadi  pengayom  bagi anggotanya.  Pengayom  KSPPS  merupakan  self regulated  organization  atau  organisasi  yang membuat aturan sendiri dan mengikat bagi setiap anggotanya. Organisasi ini bukan sekedar asosiasi ataupun  perhimpunan  sebagai  pressure  group untuk  memperjuangkan  nasib  KSPPS,  tetapi untuk  membangun  komitmen  agar  KSPPS  dapat maju  bersama  dan  mendapatkan  kepercayaan dari masyarakat luas.
Pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam memberikan  penyuluhan,  pendidikan  maupun pengembangan  berupa  penelitian  terkait  per- masalahan  koperasi,  termasuk  di  dalamnya melakukan pengawasan dan perlindungan, mem- berikan fasilitas permodalan, serta pengembangan kerja  sama.  Memberdayakan  koperasi  sekunder sebagai  kepanjangan  tangan  dari  pemerintah
dapat  berfungsi  untuk  melihat  dan  memantau operasional  koperasi  syariah  yang  ada  di  seluruh Indonesia.
Sebagai  lembaga  keuangan,  pengelolaan KSPPS  dituntut  harus  profesional.  Selain  wajib memiliki  visi  dan  misi,  koperasi  wajib  memiliki standar  operasional  prosedur  (SOP)  dan  standar operasional manajemen (SOM), serta sumber daya manusia  (SDM)  yang  bermutu.  Semua  ini bertujuan  untuk  demi  terwujudnya  pengelolaan koperasi  yang  sehat,  pelayanan  yang  prima, menjaga  dan  meningkatkan  citra,  kredibilitas kegiatan  usaha  simpan  pinjam  dan  pembiayaan syariah  kepada  anggota  dan  masyarakat  sesuai ketentuan  dan  peraturan  perundang-undangan. Selain  itu  terjaminnya  aset,  meningkatnya transparansi  dan  akuntabilitas,  serta  meningkat- nya  manfaat  ekonomi  anggota  dalam  kegiatan usaha  simpan  pinjam  dan  pembiayaan  syariah oleh koperasi .
Melalui  peraturan  deputi  bidang  penga- wasan  Kemenkop  UKM  Nomor  07/Per/Dep.6/ IV/2016  tentang  pedoman  penilaian  kesehatan koperasi  simpan  pinjam  pembiayaan  syariah (KSPPS)  dan  unit  simpan  pinjam  pembiayaan syariah  (USPPS),  ruang  lingkup  penilaian kesehatan  KSPPS  dan  USPPS  dilakukan  terhadap aspek: (1) permodalan, (2) mutu aktiva produktif, (3)  manajemen,  (4)  efisiensi,  (5)  likuiditas,  (6) kemandirian  dan  pertumbuhan,  (7)  jati  diri koperasi  serta  (8)  prinsip  syariah.  KSPPS  dan USPPS  yang  masih  aktif  menjalankan  kegiatan usahanya,  harus  dinilai  kesehatannya  berdasar- kan  peraturan  tersebut  secara  periodik  atau minimal  satu  tahun  sekali  demi  menjaga  akses kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  dan  stakeholder lainnya.
Dalam  mewujudkan  penilaian  kesehatan tersebut,  Inkopsyah  BMT  yang  berperan  sebagai APEX  BMT  mempunyai  fungsi  utama,  yakni sebagai  lembaga  resmi  dalam  menangani  sistem likuiditas  para  anggotanya  (BMT)  dan  memper- mudah  segala  urusan  transaksi  antar  lembaga BMT maupun antar anggota BMT yang berlainan, serta  membantu  setiap  anggota  agar  memiliki tingkat  kepastian  dan  kenyamanan  bagi  setiap penggunanya.  Fungsi  tersebut  dapat  diuraikan sebagai  berikut:  (1)  Melakukan  fungsi  penghim- punan  simpanan  wajib  minimum  (SWM)  (pooling of funds) dan dana padanan (commited facility line); (2)  Melakukan  fungsi  dukungan  pendanaan (financial  assistance);  (3)  Melakukan  fungsi
dukungan teknis (technical assistance); (4) Melakukan fungsi pelaporan (reporting) terhadap koperasi  primer  syariahnya;  serta  (5)  Melakukan fungsi  pengukuran  dan  pemeringkatan  cepat (quick  rating)  (Kemenkop  UKM,  2017).  Berdasar- kan fungsi tersebut peran Inkopsyah BMT sebagai APEX  BMT  sangat  diperlukan  karena  keberhasil- an  anggota  primernya  menjadi  koperasi  bermutu yang  secara  tidak  langsung  memerlukan  peran Inkopsyah  BMT  sebagai  pembimbing  dan pengayom.

## METODE PENELITIAN
Jenis  dan  sumber  data  dalam  penelitian  ini terdiri  dari  data  primer  dan  sekunder.  Data primer  diperoleh  dari  Direktur  Utama  Inkopsyah BMT  dengan  teknik  wawancara  langsung  dan pengamatan (observasi) langsung di kantor.
Sugiyono (2017) menjelaskan data sekunder adalah  sumber  data  yang  tidak  langsung memberikan  data  kepada  pengumpul  data  dan data  yang  sifatnya  mendukung  keperluan  data primer  seperti  buku-buku,  literatur  dan  bacaan yang  berkaitan  dan  menunjang  penelitian  ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen Inkopsyah  BMT  dan  koperasi  primer,  dokumen- dokumen  Kementerian  Koperasi  dan  UKM, perusahaan  serta  literatur  yang  relevan  dengan peneliti  berupa  buku-buku,  hasil  penelitian terdahulu,  dan  publikasi  elektronik  (internet ). Data  yang  telah  tersedia  di  Inkopsyah  dianalisis dan interpretasi sesuai dengan tujuan penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah:
a. Studi Kepustakaan
Studi  kepustakaan,  yaitu  memperoleh  teori- teori  yang  mendukung  penelitian  ini  dengan cara  mempelajari,  meneliti,  mengkaji,  serta menelaah  literatur-literatur  berupa  buku, makalah,  dan  jurnal  yang  berhubungan dengan topik penelitian.
b. Dokumentasi
Hal  ini  langkah  pengumpulan  data  yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis  dokumen-dokumen  yang  ber- hubungan dengan masalah dalam penelitian.
Populasi  merupakan  wilayah  generalisasi yang  terdiri  atas  obyek  atau  subyek  yang mempunyai  kuantitas  dan  karakteristik  tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik  kesimpulannya  (Sugiyono, 2001).  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah
seluruh  anggota  koperasi  primer  dari  Inkopsyah BMT.  Dari  data  Laporan  Pertanggungjawaban Usaha  Inkopsyah  BMT  Tahun  Buku  2019, diperoleh  informasi  bahwa  total  seluruh  anggota adalah  354  KSPPS  atau  Koperasi  yang  memiliki USPPS.
Sampel  seluruh  anggota  adalah  koperasi syariah  primer  yang  termasuk  dalam  kriteria koperasi sesuai peraturan terbaru dari Kementerian  Koperasi  dan  UKM  RI  No. 10/Per/M.UMKM/IX/2015  tentang  kelembagaan dan  sebagaimana  yang  telah  diubah  menjadi  No. 9  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  dan Pembinaan  Perkoperasian  masih  berjalan,  dan Peraturan  No.11/Per/M.KUMKM/IX/2017  anggota yang  sudah  melampaui  tiga  tahun  berturut-turut atau  mencapai  aset  paling  sedikit  Rp5  milyar dapat  berubah  menjadi  KSPPS,  sehingga  dapat dikategorikan  koperasi  yang  memiliki  secara kelembagaan,  perubahan  anggaran  dasar,  Nomor Induk  Koperasi  (NIK)  dan  surat  ijin  operasional khususnya  Surat  Ijin  Simpan  Pinjam  (SIUPSP), Dewan  Pengawas  (bersertifikat  DSN  MUI),  serta memiliki  unit  kerja  sosial  masih  berlaku  efektif; Kriteria  selanjutnya adalah Koperasi yang berada di  wilayah  Jawa  Tengah  dan  sekitarnya  yang merupakan  wilayah  dengan  sebaran  anggota tertinggi.
Peubah  yang  digunakan  dalam  penelitian ini dibagi atas:
a. Peubah  terikat  (dependent),  yaitu  peubah  yang nilainya  dipengaruhi  oleh  peubah  bebas. Dalam penelitian yang menjadi peubah terikat adalah peubah yang nilainya dipengaruhi oleh peubah bebas, yaitu tingkat kesehatan anggota primer.
b. Peubah  bebas  (independent)  meliputi  lima peubah berikut; fungsi penghimpunan simpanan  wajib  minimum  dan  dana  padanan (X1), fungsi dukungan pendanaan (X2), fungsi dukungan  teknis  (X3),  fungsi  pelaporan  (X4), fungsi  pengukuran  dan  pemeringkatan  cepat (X5).  Instrumen  yang  digunakan  dalam peelitian  adalah  kuesioner  dengan  34  butir pertanyaan,  dimana  6  pertanyaan inti. Kuesioner  yang  ada  didesain  berdasarkan model  skala  Likert  yang  merujuk  pada  lima alternatif  jawaban,  berikut:  Sangat  setuju  =  5, Setuju  =  4,  Ragu-ragu  =  3,  Kurang  setuju  =  2, Tidak setuju = 1.
Tahap  berikutnya  dilakukan  pengujian instrumen  yang  meliputi  uji  validitas  dan reliabilitas.  Untuk  mempermudah  dalam  perhi- tungan  uji  korelasi  dan  regresi  non  parametris, digunakan  program  Statistical  Package  for  Social Sciences  (SPSS)  dengan  menggunakan  korelasi Spearman  dan  Metode  Kuadrat  Terkecil  (2-Stage Least  Squares). Teknik  analisis  data  untuk pengujian hipotesis adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  untuk  ilustrasi  ini  diambil  dari  Induk Koperasi  Syariah  BMT  tentang  nilai  kesehatan KSPPS  dan  peran  inkopsyah  BMT  pada  masing- masing  fungsi  dari  sembilan  anggota  koperasi primer syariah sebagai sampel. Data diasumsikan tidak berdistribusi normal pada α = 0.05. Variabel yang  akan  dicari  korelasinya,  didefinisikan sebagai berikut:
Y Y: Nilai Kesehatan KSPPS X1: Inkopsyah BMT sebagai fungsi penghimpun simpanan dan dana padanan wajib X2: Inkopsyah BMT sebagai fungsi dukungan pendanaan X3: Inkopsyah BMT sebagai fungsi dukungan teknis X4: Inkopsyah BMT sebagai fungsi pelaporan X5: Inkopsyah BMT sebagai fungsi pengukuran dan

## pemeringkatan cepat
X6:  Inkopsyah  BMT  sebagai  fungsi  melakukan

## penilaian tingkat kesehatan anggota primer
Hasil uji hipotesis sebagai berikut (Tabel 1):
a. Pengaruh  fungsi  penghimpun  simpanan dan  dana  padanan  wajib  terhadap  Tingkat Kesehatan  KSPPS  tidak  berarti  dan  tidak linear  (tidak  diperoleh  angka  deviation  of linearity)  sehingga  untuk  variabel  ini  tidak dapat dilakukan analisis regresi.
b. Pengaruh  fungsi  dukungan  pendanaan, fungsi  dukungan  teknis,  fungsi  pelaporan, fungsi  pengukuran  dan  pemeringkatan cepat,  serta  fungsi  melakukan  penilaian atas  kesehatan  anggota  terhadap  Tingkat kesehatan  KSPPS  tidak  berarti  dan  linear, sehingga  masih  dapat  dilakukan  analisis regresi.

## Hipotesis Pertama
Dari  hasil  analisis  laporan  keuangan didapatkan fungsi dukungan pendanaan Inkopsyah  BMT  belum  memiliki  pengaruh
signifikan  terhadap  tingkat  kesehatan  KSPPS dikarenakan  modal  kerja  yang  terbatas.  Hal  ini berkaitan  dengan  laba  yang  semakin  menurun, sehingga berpengaruh terhadap kinerja.

## Hipotesis Kedua
Dari  hasil  analisis  laporan  keuangan  yang dilakukan  bahwa  fungsi  dukungan  pendanaan Inkopsyah  BMT  belum  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  tingkat  kesehatan  KSPPS dikarenakan  modal  kerja  yang  terbatas.  Hal  ini berkaitan  dengan  laba  yang  semakin  menurun, sehingga berpengaruh terhadap kinerja.

## Hipotesis Ketiga
Dari hasil analisis yang dilakukan, didapatkan  fungsi  dukungan  teknis  Inkopsyah BMT  belum  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap  tingkat  kesehatan  KSPPS,  dikarenakan belum  terukurnya  hasil  pelatihan  yang  diberikan sebagai manfaat bagi KSPPS.

## Hipotesis Keempat
Inkopsyah  BMT  sendiri  masih  melakukan koneksi secara manual. Dari hasil analisis tersebut didapatkan  fungsi  pelaporan  Inkopsyah  BMT belum  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap tingkat  kesehatan  KSPPS,  dikarenakan  secara sistem jaringan belum didukung maksimal. Untuk itu  anggota  Inkopsyah  BMT  yang  tersebar  di seluruh  Indonesia  harus  memiliki  jaringan terkoneksi secara digital.

## Hipotesis Kelima
Pengawasan  dan  pengendalian  terhadap Koperasi harus dilakukan secara visit (fisik) on the spot.  Dengan  adanya  kondisi  fisik  anggota  yang tersebar  di  seluruh  Indonesia  telah  membuat Inkopsyah BMT harus memperhitungkan pendanaan  secara  maksimal  termasuk  dengan belum  dilakukan  dukungan  sistem  terkoneksi dengan jaringan.
Tabel 1. Hasil uji hipotesis
Hipotesis Z hitung Z tabel Kesimpulan Terdapat pengaruh signifikan fungsi dukungan pendanaan Inkopsyah BMT terhadap tingkat kesehatan KSPPS -0.3535 1,96 Hipotesis tidak diterima Terdapat pengaruh signifikan fungsi dukungan teknis Inkopsyah BMT terhadap tingkat kesehatan KSPPS -0,1414 1,96 Hipotesis tidak diterima Terdapat pengaruh signifikan fungsi pelaporan Inkopsyah BMT terhadap tingkat kesehatan KSPPS -0,3535 1,96 Hipotesis tidak diterima Terdapat pengaruh signifikan fungsi pengukuran dan pemeringkatan cepat Inkopsyah BMT terhadap tingkat kesehatan KSPPS 0,5487 1,96 Hipotesis tidak diterima Terdapat pengaruh signifikan fungsi pengayom Inkopsyah BMT terhadap tingkat kesehatan KSPPS 1,442 1,96 Hipotesis tidak diterima

## Hipotesis Keenam
Dari  kelima  hipotesis,  masing-masing fungsi  belum  terkoordinasi  secara  maksimal, karena  hipotesis  ditolak.  Sumber  daya  manusia yang ada kurang dimaksimalkan untuk melakukan pengawasan  dan pengendalian  secara menyeluruh.  Dalam  hal  ini  sistem  informasi  (SI) yang  belum  terkoneksi  dengan  jaringan  juga menjadi  salah  satu  hambatan  cukup  berarti. Ditambah  dengan  kondisi  keuangan  Inkopsyah BMT yang semakin lama semakin menurun, maka hal  ini  membuat  kinerja  semakin  tidak  efektif. Dengan  demikian,  fungsi  pengayom  Inkopsyah BMT  belum  berpengaruh  signifikan  terhadap tingkat kesehatan anggota primer syariah,  karena masing-masing  fungsi  tersebut  belum  dapat terkoordinasi secara maksimal.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan fungsi pengayom  Induk  Koperasi  Syariah  BMT  belum memberikan  pengaruh  signifikan  pada  tingkat kesehatan  anggota  primer  syariah  sesuai  dengan fungsi  Inkopsyah  BMT  sebagai  APEX.  Hal  ini secara keseluruhan dijelaskan sebagai berikut:
Kendala teknis Sistem  jaringan  yang  terkoneksi  kepada  jaringan internet  masih  baru  sebatas  jaringan  intranet  (di dalam)  KSPPS  itu  sendiri,  atau  belum  adanya jaringan menyeluruh yang  mencakup  WAN, sehingga semakin menghambat kinerja pengawas- an dan pengendalian.

## Kendala keuangan
Kondisi  keuangan  Inkopsyah  BMT  yang  semakin menurun  membuat  Koperasi  harus  mempertim- bangkan  secara  matang  rencana  pengeluaran, seperti  pengawasan  langsung  kepada  anggota primer yang ada di seluruh Indonesia.

## Manajemen
Pelatihan  yang  sudah dilakukan Inkopsyah  BMT secara  berkala  masih  belum  memaksimalkan peran  yang  harus  dilakukan  Inkopsyah  BMT sebagai pengayom utama, karena belum
maksimalnya pengawasan langsung yang
dilakukan Inkopsyah BMT. hal tersebut berpengaruh terhadap proses pemenuhan kebutuhan  informasi  atas  masalah  yang  terjadi pada  setiap  anggota  yang  nantinya  dapat mempercepat proses pengambilan keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, P. 2014. Analisis Kinerja Keuangan untuk Mengukur  Kesehatan  Keuangan  Koperasi KSU  BMT  Arafah  Kecamatan  Bancak Kabupaten  Semarang,  Jawa  Tengah.  Dosen Tetap STIE AMA Salatiga, Jawa Tengah.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.
Masterplan  Arsitektur  Keuangan  Syariah Indonesia. 2019. Bappenas. Jakarta (ID)
Badan  Pusat  Statistik.  Jumlah  Koperasi  Aktif menurut Provinsi.
https://www.bps.go.id/dynamictable/2019/0 7/22/1643/jumlah-koperasi-aktif-menurut- provinsi-2006-  2017.html . Diakses pada tanggal  11  Oktober  2020  pukul  10:15  WIB 2019.
(CIA)  Central    Intelligence    Agency.    2017.    The Wold  Factbook. Diakses 11 Oktober 2020. Eidrias,  T.D.,  D.F.  Azizah.  2016.  Analisa  Tingkat
Kesehatan  Koperasi  Simpan  Pinjam  Ber- dasarkan  Peraturan  Nomor:  06/Per/Dep.6/ IV/2016(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Bahagia Kota Kediri). Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang
Hasanah, A.M. 2018. Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi  Simpan  Pinjam  di  KPRI  Mu’awa- nah  pada  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Banyumas.  Skripsi  Jurusan EKonomi  Syariah  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
https://www.bps.go.id/subject/11/produk- domestik-bruto-- lapangan-usaha-.html . 16 November 2019. Badan Pusat Statistik. http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/ 1566783293 _Data%20Koperasi%20Tahun%202018.pdf . 16 November 2019. Kementerian Koperasi dan UKM
[Kemenkop  UKM]  Kementerian  Koperasi  dan UKM  Republik  Indonesia.  2016.  Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop dan UKM  No  07/Per/Dep.6/IV/2016  tentang Pedoman  Penilaian  Kesehatan  KSPPS  dan USPPS
[Kemenperin]  Kementerian  Perindustrian.  2015.
Menperin: Lembaga Pembiayaan dapat Meningkatkan  Daya  Saing  Industri.  Siaran Pers 5 Mei 2015. Tersedia pada http://www.kemenperin.go.id/artikel/11881 /Memperin-Lembaga-Pembiaayan-Dapat- Meningkatkan-Daya-Saing-Industri . Diunduh pada 2020 11 Oktober 2020.
Lubis, M., Z. Mubarak. 2019. Penilaian Kesehatan BMT  At  Taqwa  Muhammadiyah  Sumatera Barat.  Universitas  Islam  Negeri  Imam Bonjol Padang. Sumatera Barat
Mardiana.  2013.  Analisis  Tingkat  Kesehatan Pelaporan  Keuangan  pada  Koperasi  Unit Desa  Sejahtera  Kecamatan  Babat  Toman. Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu.
Mustakim.  2014.  Analisa  Penilaian  Kesehatan
Koperasi pada KPRI Jujur Pemkab Bintan di Tanjungpinang.Jurusan  Akuntansi  Fakultas Ekonomi  Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji (UMRAH) Tanjungpinang.
Putri,  K.D.  2017.  Analisis  Tingkat  Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus pada Koperasi  Simpan  Pinjam  Wisuda  Guna Raharja,  Lombok).  Program  Studi  Manaje- men Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sanatadarma. Yogyakarta
Riwajanti,  N.I.  2017  Bagaimana  Meningkatkan keberlanjutan  Baitul  Maal  wat  Tamwil (BMT).  Politeknik  Negeri  Malang.  Malang, Jawa Timur.
Rustendi, T. 2015. Pengaruh Tingkat Penghimpun- an dan Penyaluran Dana Terhadap
Rentabilitas  (Studi  pada  Bank  Perkreditan Rakyat  Siliwangi  Tasikmalaya).  Fakultas Ekonomi,  Universitas  Siliwangi.  Jurnal Magister  Manajemen  ISSN:2085-7055  Vol  8 No 1 Maret 2015.
Sudarma,  I.W.  2013  Faktor-faktor  yang  mempe-
ngaruhi Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan  Pinjam  di  Kabupaten  Gianyar. Fakultas  Ekonomi  Universitas  Udayana (Unud), Bali.
Sukmana,  A.A.,  S.  Muyati.  2017.  Penilaian Kesehatan  KJKS  BMT  Binamas.  KAP Heliantono  dan  Program  Studi  Akuntansi Syariah  Sekolah  Tinggi  Ekonomi  Islam SEBI. Depok, Jawa Barat.
Syofyan,  A.,  Ervina.  2014.  Analisis  Tingkat Kesehatan  Koperasi  jasa  Keuangan  Syariah Baitul  Maal  Wat  Tamwil  dengan  Metode CAMEL.  Universitas  Islam  Negeri  Imam Bonjol  Padang  dan  Institut  Agama  Islam Negeri Batusangkar.