Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
Mahadi Bahtera (1) , Herizal (2)
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Jabal Ghafur e-mail: mahadi@unigha.ac.id, herizal@unigha.ac.id

## ABSTRAK
Kajian ini mengevaluasi peran pemangku kepentingan dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (RIDP) dan menganalisis intensitas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dengan  kesediaan  membayar.  Selain  itu,  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pemberdayaan  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  campuran  sekuensial  dengan statistik  deskriptif,  Context  Input-Output and  Outcome  Process  (CIPOO),  Analytical  Hierarchy Process (AHP) dan Willingness to Pay (WTP). Hasil analisis menunjukkan bahwa aktor utama dalam  pemberdayaan  masyarakat.  program  tersebut  adalah  masyarakat  yang  diikuti  oleh pemerintah  daerah,  akademisi,  dan  pelaku  usaha.  WTP  komunitas  adalah  Rp  5.100,  yang membantu  mereka  untuk  mempertahankan  keberlanjutan  dan  memelihara  proyek-proyek  yang dibangun oleh pemerintah secara aktif. Proses pemberdayaan merupakan faktor terpenting diikuti oleh  konteks  dan  input  sebagai  prioritas  kedua,  sedangkan  output  dan  hasil  menjadi  prioritas ketiga.
Kata Kunci : pemberdayaan masyarakat, infrastruktur pedesaan

## Pendahuluan
Prioritas  pembangunan  di  Indonesia saat  ini  adalah  mendorong  pertumbuhan ekonomi  dan  mewujudkan  pembangunan yang  merata  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Kesenjangan  kesejahteraan  ditandai  salah satunya  dengan  perbedaan  kemiskinan perkotaan  dan  pedesaan.  Laporan  BPS (2017)  menyebutkan  jumlah  penduduk miskin pada Maret 2016 sebanyak 28,01 juta jiwa  atau  10,86  persen  dari  total  penduduk Indonesia.  BPS  menemukan  kesenjangan antara proporsi penduduk miskin di perkotaan  dan  perdesaan.  Pada  Maret  2015, proporsi  di  perdesaan  mencapai  17,94% sedangkan  di  perkotaan  proporsinya  lebih rendah,  10,65%.  Angka  tersebut  sedikit menurun  pada  Maret  2016,  masing-masing menjadi 17,67% dan 10,34% (https://www.bps.gHai.Indo/).
Perbedaan angka kemiskinan yang tinggi terjadi karena
kesenjangan  pembangunan  infrastruktur  di perkotaan dan perdesaan.
Infrastruktur saat ini menjadi kebutuhan  utama  dalam  pembangunan pedesaan.  Ketersediaan  infrastruktur  baik gedung  maupun  jalan  akan  memberikan kemudahan akses bagi perkembangan ekonomi  lokal.  Infrastruktur  penting  untuk mempercepat kemajuan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Infrastruktur adalah barang dan jasa publik yang masuk ke dalam proses  produksi  sebagai  input  pelengkap faktor  produksi  tradisional  seperti  modal, tenaga  kerja,  dan  kewirausahaan.  Mereka membantu  meningkatkan  laba  atas  investasi dengan  mengurangi  biaya  produksi  dan meningkatkan efisiensi transisi. Ketersediaan infrastruktur dan efisiensi layanan menentukan  keberhasilan  proses  produksi lainnya. Investasi dalam infrastruktur seperti energi,  air,  transportasi,  dan  teknologi
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
komunikasi mendorong pertumbuhan ekonomi,  mengurangi  kemiskinan,  dan meningkatkan  kondisi  kehidupan  di  negara berkembang.  Infrastruktur  masa  depan  dan pertumbuhan  ekonomi  memiliki  hubungan yang cukup kompleks. Pembangunan infrastruktur  penting  dan  diperlukan  untuk lepas  landas  industri  dan  pertumbuhan ekonomi,  tetapi  peningkatan  jumlah  dan infrastruktur berteknologi tinggi tidak menjamin  pertumbuhan  ekonomi  (De  Haan, Romp,  &  Sturm,  2007).  Di  sisi  lain, pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur  berskala  besar,  mengalami dilema  karena  akan  berdampak  lingkungan yang  merupakan  tantangan  jangka  panjang dan dikhawatirkan berdampak pada perubahan iklim. Pembangunan infrastruktur yang paling menonjol terjadi di Asia Timur, terutama Cina dan Vietnam.
Keterlibatan masyarakat di tingkat akar rumput  mulai  dari  perencanaan  hingga pelaksanaan proyek menjadi sebuah keniscayaan. Proyek yang dijalankan masyarakat  dapat  dikelola  dan  dipelihara dengan lebih baik. Masyarakat dapat bekerja dengan  pengembang  proyek  dan  menangani beberapa  aspek  proyek.  Pemberdayaan adalah  masalah  yang  kompleks  dan  dapat dilihat pada tingkat individu, organisasi atau komunitas  dan  terkait  erat.  Di  tingkat masyarakat dan organisasi, hasil pemberdayaan  tergantung  pada  tingkat keberdayaan  anggotanya.  Pemberdayaan masyarakat  didefinisikan  sebagai  proses dimana  orang  dapat  mengambil  kekuasaan untuk  bertindak  secara  efektif  untuk mengubah kehidupan dan lingkungan mereka.  Proses  pemberdayaan  masyarakat mendorong partisipasi,
memecahkan masalah lokal, meningkatkan kontrol individu dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup dan keadilan sosial. Sejauh ini, belum  ada  konsensus  tentang  metode  atau tindakan  yang  diterima  secara  universal
untuk  mengevaluasi  proses  pemberdayaan masyarakat (Kasmel & Andersen, 2011).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,
Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan  (RIDP)  yang  bertujuan  untuk menciptakan  dan  meningkatkan  kualitas kehidupan  masyarakat,  baik  secara  individu maupun kelompok, sehingga dapat menyelesaikan  berbagai  permasalahan  yang berkaitan dengan kemiskinan dan keterbelakangan di Indonesia. daerah pedesaan. RIDP merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis pembangunan  infrastruktur  pedesaan  yang terdiri  dari  1)  masyarakat  pemberdayaan, dimana  seluruh  proses  kegiatan  mulai  dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pemeliharaan melibatkan  peran  aktif  masyarakat;  2) keberpihakan  kepada  masyarakat  miskin,  di mana  hasil  dari  kegiatan  proses  dan pemanfaatan  diupayakan  untuk  berdampak langsung  kepada  masyarakat  miskin;  3) otonomi dan desentralisasi, di  mana pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung  jawab  penuh  atas  pelaksanaan program  dan  keberlanjutan  infrastruktur;  4) partisipatif,  dimana  masyarakat  terlibat secara aktif dalam setiap proses kegiatan, dan masyarakat miskin, perempuan dan minoritas memiliki kesempatan untuk berperan aktif; 5) kemandirian;  6)  program  pembangunan terpadu,  artinya  program-program  tersebut terintegrasi  dengan  program  pembangunan pedesaan  lainnya;  7)  penguatan  kapasitas kelembagaan; dan 8) kesetaraan dan keadilan gender.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi  peran  pemangku  kepentingan dalam  Program  Pembangunan  Infrastruktur Perdesaan  (RIDP)  di  Kabupaten  Pidie  dan menganalisis intensitas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan RIDP dengan kesediaan  membayar.  Penelitian  ini  juga
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat.
Penataan infrastruktur secara langsung dan tidak langsung akan mengubah lingkungan  pedesaan  menjadi  lebih  tertata (Laah,  Adefila,  &  Yusof,  2014).  Negara- negara berkembang telah mengalami
pertumbuhan dalam pembangunan infrastruktur meskipun masih banyak kekurangan  dalam  jumlah,  kualitas,  dan aksesibilitas  bagi  masyarakat,  khususnya masyarakat  pedesaan.  Kekurangan  tersebut akan mempengaruhi daya saing melambatnya kinerja sektor ekonomi, kesehatan,  dan  pendidikan  yang  merugikan masyarakat  miskin  di  pedesaan.  Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur  di  daerah  akan  menciptakan kesadaran,  mobilisasi,  dan  potensi  kreatif termasuk  bakat,  keterampilan,  sumber  daya manusia,  dan  keuangan.  Hasil  penelitian  di negara-negara  Afrika  di  2010  menunjukkan bahwa  investasi  infrastruktur  yang  cukup besar hingga 15% dari PDB seringkali tidak efisien  karena  manajemen  publik  yang lemah.  Sektor  swasta  telah  memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan akses tetapi belum menjadi  alternatif  untuk  keterlibatan  dan pembiayaan  publik.  Kelemahan  lain  dalam pembangunan infrastruktur yang tidak efisien adalah tidak adanya pemantauan pengeluaran infrastruktur  dan  kondisi  (Marianne  Fay  & Toman,  2010).  Kebutuhan  masyarakat  yang terlibat  dalam  pembangunan  infrastruktur pedesaan
melalui
pemberdayaan menunjukkan pergeseran implementasi yang spesifik.  Kebijakan  dan  strategi  diarahkan terutama pada pengendalian alam, pertimbangan  teknologi,  struktur  ekonomi, dan kondisi demografi
dengan mempertimbangkan  nilai,  adat  istiadat, struktur  sosial  dan  partisipasi  politik  (Khan, 2005).

## Metode
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat  keberdayaan  masyarakat  dianalisis dengan Context, Input, Process, Output, dan Outcome  (CIPOO).  Konteks  meliputi  aspek kelembagaan,  sistem  manajemen,  kinerja organisasi, dan penguasaan materi; masukan meliputi aspek internal dan eksternal; proses terdiri dari pendekatan untuk pengembangan kapasitas,  manajemen  publik  baru,  kinerja, dan  substansial  seperti  pengetahuan,  sikap, dan praktik; Keluaran; dan Hasil (Maciulskytė, 2014). Penelitian ini
menggunakan  metode  campuran  sekuensial dengan  statistik  deskriptif,  Context  Input- Output  and  Outcome  Process  (CIPOO), Analytical  Hierarchy  Process  (AHP)  dan Willingness to Pay (WTP) (Saaty, 2008).
Tahapan dalam analisis metode penilaian kontingen (CVM) dalam penelitian ini  adalah  a)  Menciptakan  Pasar  Hipotetis untuk  merumuskan  alasan  mengapa  orang perlu membayar barang atau jasa lingkungan; b)  Responden  menerima  penawaran  nilai WTP  (Mendapatkan  penawaran)  dengan Bidding  Game,  Closed-ended  Referendum, Payment  Card,  dan  Open-ended  Question. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah  Bidding  Game  karena  penelitian  ini ingin  mengetahui  derajat  publik  partisipasi dalam  memberikan  kontribusi  terhadap keberhasilan  PPIP  dilihat  dari  nilai  WTP yang paling rendah.
Penelitian  ini  menggunakan 125 responden  dan  sepuluh  informan  kunci. Responden  akan  diwawancarai  dengan kuesioner terstruktur untuk analisis kuantitatif. Informan kunci akan diwawancarai secara mendalam untuk mendapatkan masukan dalam analisis kualitatif. Responden dipilih dengan metode aksidental, sedangkan informan kunci merupakan  tokoh  utama  dalam  pelaksanaan PPIP
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12

## Hasil dan Pembahasan
Tujuan  pertama  dari  penelitian  ini adalah untuk mengevaluasi peran pemangku kepentingan dalam kegiatan PPIP.
Stakeholder  terdiri  dari  empat  aktor  yaitu akademisi,  pemerintah,  dunia  usaha,  dan masyarakat,  sedangkan  tahapan  kegiatan dibagi menjadi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Nilai evaluasi berkisar antara 1 sampai  10  yang  tergolong  sangat  kurang, kurang  baik,  cukup,  baik  dan  sangat  baik. Responden  diminta  untuk  memberikan penilaian  terhadap  kinerja  masing-masing pemangku  kepentingan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  rata-rata  masyarakat memperoleh  nilai  tertinggi  sebesar  7,71 untuk  semua  tahapan  kegiatan,  disusul  oleh pemerintah  dengan  nilai  rata-rata  6,30  atau cukup. Peran ketiga adalah akademisi dengan nilai  6,10,  sedangkan  dunia  usaha  memiliki nilai  terendah  dalam  penerapan  PPIP  ini, yaitu 4,48 atau kurang.
Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk  menghitung  nilai  sumber  daya keuangan yang akan dan mampu dibayar oleh masyarakat  dengan  kemauan  membayar (WTP).  Metode  yang  digunakan  untuk menghitung  WTP  adalah  metode  valuasi kontingen (CVM). Estimasi WTP yang valid akan  digunakan  untuk  mengembangkan strategi penetapan harga yang optimal.
Tujuan  ketiga  penelitian  ini  adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi  pemberdayaan  masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur.
Strategi  pemberdayaan  masyarakat  yang digunakan
adalah pengorganisasian masyarakat, pengembangan berbasis masyarakat, dan pemberian layanan berbasis masyarakat.  Faktor  makroekonomi  dan struktur  sosial  dapat  mendorong  atau menghambat mobilisasi akar rumput. Diskusi ini  menekankan  pentingnya  pengembangan kepemimpinan,  perencanaan  strategis,  dan pembangunan  jaringan  (lintas  lingkungan,
kota,  dan  wilayah)  dengan  memobilisasi orang untuk memecahkan masalah bersama. Kendala  utama  dalam  pengorganisasian masyarakat  adalah  kurangnya  pelatihan pengembangan kepemimpinan dan peningkatan  kapasitas  organisasi  (Kellly,
2010).  Penelitian  ini  menggunakan  CIPOO (Context,  Input,  Process,  Output,  dan Outcome) yang akan diolah dengan Analytical Hierarchy Process (AHP).

## Gambar 1.Hirarki masalah
Gambar  1  menunjukkan  hierarki masalah pemberdayaan masyarakat. Masalah pemberdayaan  dibagi  menjadi  tiga:  konteks dan  input,  proses,  dan  output  dan  hasil. Konteks  dan  input  dibagi  menjadi  empat variabel: legalitas, pemerintah daerah, kepemimpinan lokal, dan pendidikan, sedangkan prosesnya dibagi menjadi pelatihan,  pendampingan,  permodalan,  dan manajemen.

## Simpulan dan Saran
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa peran  utama  dalam  proses  pemberdayaan masyarakat berbasis PPIP adalah masyarakat diikuti  oleh  pemerintah  daerah,  akademisi, dan dunia usaha. Berdasarkan tujuan pertama
Jurnal Sains Riset (JSR) p -ISSN 2088-0952, e -ISSN 2714-531X http://journal.unigha.ac.id/index.php/JSR DOI. 10.47647/jsr.v10i12
ini,  direkomendasikan  agar  pemerintah memberikan  kesempatan  yang  lebih  besar kepada  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya RIDP. Hasil kedua  ditemukan  bahwa  WTP  masyarakat sebesar  Rp  5.100,  artinya  dalam  menjaga keberlanjutan dan pemeliharaan proyek yang dibangun oleh pemerintah, masyarakat dapat berpartisipasi  aktif  dengan  nilai  WTP tersebut.  Hasil  ketiga  menunjukkan  bahwa dalam  pemberdayaan,  proses  merupakan faktor terpenting dan prioritas utama dengan pelatihan dan pendampingan sebagai variabel turunannya.  Sementara  itu,  konteks  &  input menjadi  prioritas  kedua,  dan  output  &  hasil menjadi  prioritas  ketiga.  Disarankan  agar pemerintah  selalu  memantau  pelaksanaan atau  proses  pemberdayaan  masyarakat  agar masyarakat  berdaya  dan  mandiri.  Penelitian ini  akan  memberikan  kontribusi  bagi keilmuan,  khususnya  teori  institusional  dan teori  ekonomi  regional  berbasis  partisipasi masyarakat.

## Daftar Pustaka
Amirnejad,  H.,  &  Aminravan,  M.  (2013).
Penerapan metode penilaian kontingen untuk  memperkirakan  nilai  rekreasi Hutan  Sari.  Jurnal  Internasional  Ilmu Pertanian dan Tanaman, 5 (10), 8-11.
Breidert,  C.,  Hahsler,  M.,  &  Reutterer,  T.
(2006). Sebuah tinjauan metode untuk mengukur kesediaan-untuk-membayar. Pemasaran Inovatif, 1-32.
https://doi.org/10.3111/13696998.2011.6444 08
De  Haan,  J.,  Kejar-kejaran,  W.,  & Sturm,  J.  (2007).  Modal  publik  dan pertumbuhan  ekonomi:  isu-isu  kunci  untuk Eropa.  Seminar  Internasional  IMF  tentang Penguatan Investasi Publik dan Pengelolaan Risiko  Fiskal  dari  Kemitraan  Pemerintah- Swasta.
Fernández-Moral, MJ, Vidueira, P., Díaz-Puente, JM, & Nicolás, VL De. (2015).
Evaluasi  pemberdayaan  di  Spanyol: Peran  teman  yang  penting  dalam bekerja  dengan  masyarakat  pedesaan.
Procedia  -  Ilmu  Sosial  dan  Perilaku, 191, 984-989. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.0 4.483
Kasmel,  A.,  &  Andersen,  PT  (2011).
Pengukuran pemberdayaan masyarakat dalam tiga program komunitas di Rapla (Estonia). Jurnal Internasional Penelitian  Lingkungan  dan  Kesehatan Masyarakat, 8(3), 799–817. https://doi.org/10.3390/ijerph8030799
Kelly, P. (2010). Kemiskinan di Skotlandia:
Tiga  tantangan  untuk  pengembangan masyarakat.
Masyarakat Pemberdayaan:  Perspektif  Kritis  dari Skotlandia. Glasgow. Laah,  ED,  Adefila,  J.,  &  Yusof,  R.  (2014). Partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan  infrastruktur  pedesaan yang  berkelanjutan  di  Riyom  Area, Plateau  State  of  Nigeria.  Jurnal Ekonomi dan Berkelanjutan Perkembangan, 5(4), 49–57.
Marianne  Fay,  &  Toman,  M.  (2010).
Infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. 1. Busan Korea Selatan. https://doi.org/10.1080/155683106010
91957
Saaty,  TL  (2008).  Pengambilan  keputusan dengan  proses  hierarki  analitik.  Jurnal Layanan Internasional Ilmu Pengetahuan, 1(1), 83. https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.0 17590