## Abstract
Hospital is an institution that provides health services both preventive, promotive, curative and rehabilitation to the public at large. In addition, the hospital is a solid institution of capital, technology and human resources, thus potentially causing problems both internally and externally. Hospitals were previously regarded as social institutions that provide medical assistance to the wider community, but at the present time the position of hospitals has undergone a change, formerly in the form of social institutions becoming corporate institutions that lead to the dominant health services seeking economic benefits. Problems that arise in the present moment, when a medical error occurs by a doctor or health care provider, the patient only demands a criminal doctor and never asks for corporate criminal responsibility. With this issue that makes the author to interested in assessing whether the hospital can be held accountable corporate criminal. So in the study of the authors obtained a conclusion that the hospital can be asked for criminal responsibility because the hospital as a corporation is a legal subject that has rights and duties as well as humans. In addition the legal doctrine of Vicaroius Liability and Strict Liability clarifies that the employer / employer who hires a worker / employee can be responsible as long as his / her relationship with the relationship in a hospital / corporation.

## TANGGUNG JAWAB PIDANA KORUPSI RUMAH SAKIT

## Hasrul Buamona
HB & Parners Attorney At Law Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Email: hasrulbuamona@gmail.com
Rumah Sakit ialah intititusi yang memberikan pelayanan kesehatan baik preventif, promotif, kuratif dan rehabilitasi kepada masyarakat secara luas. Selain itu juga rumah sakit merupakan institusi yang padat akan modal, teknologi serta sumber daya manusia, sehingga berpotensi menimbulkan masalah baik secara internal dan eksternal. Rumah sakit sebelumnya dianggap sebagai institusi sosial yang memberikan bantuan medis kepada masyarakat luas, namun pada saat sekarang kedudukan rumah sakit telah mengalami perubahan, yang tadinya berbentuk intitusi sosial menjadi institusi yang berbentuk korporasi yang mengarah pada jasa kesehatan yang dominan mencari keuntungan ekonomi. Persoalan yang bermunculan pada saat sekarang, ketika terjadi kasus kesalahan medis yang dilakukan dokter atau tenaga kesehatan terhadap pasien, pasien hanya menuntut dokter secara pidana dan tidak pernah meminta tanggungjawab pidana korporasi. Dengan persoalan inilah yang membuat penulis untuk tertarik mengkaji terkait apakah rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi. Sehingga dalam kajian penulis didapatkan sebuah kesimpulan bahwa rumah sakit dapat dimintai tanggungjawab pidana dikarenakan rumah sakit sebagai korporasi ialah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sama halnya dengan manusia. Selain itu doktrin hukum Vicaroius Liability dan Strict Liability menjelaskan bahwa majikan/pimpinan yang mempekerjakan seseorang buruh/pegawai dapat bertanggung jawab sepanjang kaitanya dengan hubungan kerja dalam sebuah rumah sakit/korporasi tersebut.
Kata Kunci : Tanggung Jawab Pidana, Korporasi, Rumah Sakit.

## A. Pendahuluan
Persoalan perbaikan kesehatan pasien secara keseluruhan dikelola oleh Rumah Sakit, baik perbaikan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal ini juga berkaitan dengan asas dan tujuan hadirnya rumah sakit, yang harus diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Tata kelola pelayanan kesehatan demi terpenuhinya kesembuhan pasien
yang paripurna tidak hanya berada di tangan dokter ataupun dokter gigi, sebagai tenaga kesehatan yang dalam tindakan kedokterannya terhadap pasien di rumah sakit, tidak bisa lepas dari kesalahan tindakan kedokteran.
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1 Pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia. 2
Telah diketahui bahwa rumah sakit merupakan salah satu tempat yang padat akan modal, teknologi serta sumber daya manusia, sehingga sering terjadi tumpang tindih aturan baik internal ataupun eksternal, sehingga dalam kegiatan pemberian pelayanan kesehatan akan banyak masalah yang bermunculan mulai dari aspek pelayanan secara administrasi, etika, disiplin, bahkan sampai pada dugaan tindakan kedokteran yang salah. Kebutuhan perbaikan kesehatan terhadap pasien, juga diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Selain itu, kebutuhan perbaikan kesehatan pasien juga memiliki kaitan dengan hak atas perawatan kesehatan ( the right to health care) yang merupakan bagian penting dari hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam The Universal Declaration of Human Right tahun 1948. Rumah sakit adalah
1 Lihat Konsiderans Menimbang UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
2 Lihat Konsiderans menimbang UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang mempunyai tanggung jawab atas setiap pelayanan kesehatan yang diselenggarakannya. Tanggung jawab tersebut yaitu, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (health receiver), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi- tingginya 3 . Sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, bahwa rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (termasuk dokter/dokter gigi) di rumah sakit.
Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari aspek etika profesi, disiplin dan secara khusus hukum pidana, terkait dengan tindakan kedokteran yang diduga terjadi kesalahan medis ataupun pelayanan medis lain yang tidak dilaksanakan oleh segenap unsur pelayanan kesehatan dengan baik. Perlu diketahui kedudukan rumah sakit secara hukum, pada saat sekarang berbeda jauh dengan kedudukannya terdahulu, yang dimana rumah sakit tidak bisa dimintai tanggung jawab hukum khususnya hukum pidana, dikarenakan rumah sakit masih dianggap sebagai lembaga sosial ( doctrin of charitable immunity) yang apabila diminta tanggung jawab hukum pidana, maka akan mengurangi kemampuan menolong pasien. Selain itu juga, sebagaimana yang telah diajarkan dalam pengantar ilmu hukum bahwa subjek hukum terdiri dari orang/manusia ( naturlijke persoon) dan badan hukum/korporasi ( recht persoon). Perlu diketahui dalam perkambannya, korporasi ternyata tidak hanya bergerak dibidang kegiatan ekonomi, akan tetapi sekarang ini ruang lingkupnya sudah mulai luas karena dapat mencakup bidang pendidikan, kesehatan, riset, pemerintahan, sosial, budaya, dan agama 4 . Karena perkembangan dan pertumbuhan korporasi dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari subjek hukum biasa menjadi subjek hukum pidana. 5
3 Syahrul Mahmud, Penegakkan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.
61.
4 The Encylopedia Americana.Vol 8. New York. Americana Corporation, 1974.
5 C.H.J. Enchede dan A.Heidjer, Beginselen van Starftrecht, derde druk, alih bahasa
R.Achamd Soema di Pradja (Bandung.Alumni.1982), hlm. 271.
Dalam persoalan tersebut, khususnya dokter ataupun dokter gigi, selalu dihadapkan dengan permasalahan hukum khususnya hukum pidana, dimana dalam kasus tersebut dokter sering beranggapan bahwa tanggung jawab akibat dari kesalahan tindakan kedokteran tersebut, harus ditanggung secara pribadi artinya rumah sakit sebagai korporasi yang merupakan tempat dokter bekerja memberi pelayanan kesehatan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam persoalan yang lain, pasien juga punya anggapan bahwa dalam tindakan kedokteran yang diduga salah tersebut, hanya menjadi tanggung jawab hukum pidana dokter, dikarenakan dokter ataupun dokter gigi yang secara langsung bersentuhan dengan pasien dikarenakan pola hubungan terapeutik. Sehingga dampaknya dalam beberapa tahun terakhir, semenjak UU Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Rumah Sakit di sahkan jarang sekali masyarakat, dalam hal ini pasien melakukan upayakan hukum pidana, untuk meminta pertanggung jawaban pidana rumah sakit dalam proses hukum pidana ( criminal justice system) sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Maka dengan ini penulis hendak mengajukan pertanyaan sederhana apakah Rumah Sakit sebagai korporasi dapat dimintai tanggung jawab hukum pidana, tujuannya esensialnya untuk menjawab persoalan, serta memberi sumbangsi keilmuan baik terhadap akademisi, praktisi, penegak hukum sampai kepada masyarakat luas.

## B. Ruang Lingkup Hukum Pidana, Tanggug Jawab Pidana Korporasi dan Rumah Sakit.
1.  Ruang Lingkup Pidana
Istilah kesalahan berasal dari kata “ schuld”, yang sampai saat ini sekarang belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti, namun sudah sering dipergunakan dalam penulisan- penulisan. Pengertian kesalahan menurut Pompe, ialah kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela ( verwijtbaarheid) yang pada hakekatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum ( der wederrechtelijke gedraging). Kemudian dijelaskan pula hukum didalam permusan hukum positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan ( opzet en onachtzaamheid), dan kemampuan bertanggung jawab
( toerekenbaarheid). 6 Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa perbuatan yang diatur dalam rumusan pidana selalu dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Untuk memenuhi syarat tersebut, maka dalam unsurnya perbuatan tersebut harus mempunyai sifat melawan hukum dan dapat dicela dan dapat pertanggungjawabkan. Perbuatan manusia, bukan mempunyai keyakinan atau niat, melainkan hanya melakukan atau tidak melakukan dapat dipidana. Yang juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi. Bersifat melawan hukum, suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh tentara dalam perang. Dapat dicela suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dicela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidana perbuatan sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. 7
Kesalahan dalam arti luas meliputi kesengajaan, kelalaian dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas ke dalam pengertian delik ( strafbaar feit) sebagai unsur subyektif delik, ditambahkan pula, bahwa tiadanya alasan pemaaf merupakan pula bagian ke empat dari kesalahan. Pompe dan Jonkers, memasukkan juga “melawan hukum” sebagai kesalahan dalam arti luas disamping “sengaja” atau “kesalahan” ( schuld) dan dapat dipertanggungjawabkan ( toerekeningsvatbaar heid) atau istilah Pompe toerekenbaar. Tetapi kata Pompe, melawan hukum (wederrechtelijkheid) terletak diluar pelanggaran hukum sedangkan sengaja, kelalaian ( onachtzaamleid) dan dapat dipertanggung jawabkan terletak didalam pelanggaran hukum. Lalu sengaja dan kelalaian ( onachtzaamleid) itu harus dilakukan secara melawan hukum supaya memenuhi unsur “kesalahan” dalam arti luas. Sejak tahun 1930 dikenalkanlah asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (Jerman: Keine Straf ohne Schuld), hanya orang yang bersalah
6 Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, .1982), hlm 135.
7 D.Schaffmeister et al., Hukum Pidana (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 25-26.
atau perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada pembuat yang dapat dipidana. 8 Adakalanya isi kesalahan tersebut diatas dapat disimpulkan mempunyai tiga bagian, yaitu: 9
1)  tentang kemampuan bertanggung jawab ( toerekeningsvatbaarheid) orang yang melakukan perbuatan;
2)  tentang hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan ( dolus  atau culpa);
3)  tentang tidak adanya alasan penghapus kesalahan/pemaaf ( schuld ontbreekt).
Dalam Hukum Pidana Kesalahan dibagi dalam dua bentuk yakni Kesengajaan dan Kealpaan. Pertama, kesengajaan itu secara alternatif, dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana. Wujud kesengajaan terhadap perbuatan atau yang dikenal dengan opzet yang formel tidak menimbulkan persoalan diantara para ahli hukum. Akan tetapi wujud kesengajaan terhadap akibat dan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana yang dikenal dengan opzet yang materill, disitu akan timbul pertentangan yang tajam antara dua aliran dari teori kehendak ( de wilstheori) dan teori pengetahuan/dapat membayangkan ( de voorstellingstheorie). Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan keterangannya tentang “ Die Grenze von Vorztatz und Fahrlassingkeit” menerangkan sengaja adalah kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan tertentu, tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akbat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai. Selain itu, Teori pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank (Jerman) dengan karangannya tentang “ Vorstellung und Wille in der Modernen Doluslehre” 1980 dan “ Ueber den Aufbau des Schulsbegriffs” 1907, menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu dapat
8 Andi Hamzah, Asas–Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta,
2008), hlm 111-112.
9 Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, hlm. 138.
dikehendaki, dengan kata lain perbuatannya memang dikehendaki akan tetapi terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai 10. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat ;
-  terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik,
-  sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul risikonya 11 .
Kedua,  undang-undang tidak memberi defenisi apakah kealpaan/ kelalaian itu. Hanya memori penjelasan ( Memori van Toelichting) mengatakan, bahwa kelalaian ( culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimanapun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik culpa  itu merupakan delik semu (quasidelict) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel-Suringa dikenal pula dinegara-negara Anglo-Saxon yang disebut per infortuninum the killing occured accidently. Dalam memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan. Terkait dengan culpa, Van Hamel membagi culpa atas dua jenis yakni kurang melihat kedepan yang perlu dan kurang hati-hati yang perlu. 12
Kealpaan/kelalaian sebagai terjemahan dari negligence  dalam arti umum, adalah bukan merupakan kejahatan. Seseorang dikatakan lalai apabila ia bersikap tak acuh, tak peduli, tidak memperhatinkan kepentingan orang lain sebagaimana lazimnnya dalam pergaulan masyarakat. Selama akibat dari kealpaan tidak sampai membawa kerugian kepada orang lain dan yang tidak menerimanya, maka tidak ada akibat hukum apa-apa. Prinsip ini berdasarkan adagium “ De minimis non curat
10 Ibid., hlm 156. 11 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.
190.
12 Andi Hamzah, Asas–Asas Hukum Pidana, hlm. 133.
lex” yang artinya hukum tidak mencampuri hal-hal sepele. Selain itu, Jonkers menyebut unsur-unsur kesalahan (kealpaan) dalam hukum pidana yakni, bertentangan dengan hukum, akibat sebenarnya dapat dibayangkan dan perbuatannya dapat dipersalahkan. 13 Dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Dengan mengatakan kealpaan suatu bentuk kesalahan, maka dikatakan pula bahwa sikap batin yang demikian itu, adalah berwarna. Artinya selalu kita hubungkan dengan sikap batin terhadap perbuatan yang dipandang dari sudut hukum adalah keliru. Sama saja dengan kesengajaan, bahkan lebih dari itu, lebih berwarna dari pada kesengajaan, kalau masih mungkin mengatakan “dengan sengaja berbuat baik”atau “dengan sengaja berbuat jahat” pada hemat saya tidaklah mungkin mengatakan “ karena kealpaannya berbuat baik”. Sebabnya tidak mungkin menyatakan demikian ialah karena dalam istilah kealpaan itu sendiri sudah terkandung makna kekeliruan. Kealpaan adalah struktur yang sangat gecompliceerd. Mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri. Selanjutnya dikatakan, jika dimengertikan demikian, maka culpa mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan merupakan kesengajaan. Beda kesengajaan dari pada kealpaan ialah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif, yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari dari pada bagian-bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan, sedang sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan. Oleh karena itu dapatlah dimengerti, bahwa dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan dalam arti yang sempit, meskipun tidak praktis 14 .Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, serta tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum. 15
13 Moh. Hatta, Hukum Kesehatan & Sengketa Medik (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 186.
14 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, hlm. 216-217.
15 Ibid., hlm. 217.

## 2.  Tanggung Jawab Pidana Korporasi
Membahas persoalan tanggung jawab pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang monoistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan strafbaar feit sebagai “Eene starfbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een torekeningvatbaar persoon”, artinya: suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Sedangkan menurut aliran monoisme, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, ataupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan subjektif. Maka dari itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat di pidana. 16
Menurut A.Z.Abidin, menjelaskan bahwa aliran monistis terhadap strafbaar feit penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian strafbaar feit. Misalnya Ch.J.E Enschede dan Heidjer melukiskan strafbaar feit sebagai  een daaddader-complex. Adapun J.M van Bemmelen tidak memberikan defenisi teoritis, namun menyatakan bahwa harus dibedakan antara bestanddelen dan elemen strafbaar feit. 17
Terkait dengan masalah tanggung jawab pidana, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa untuk adanya tanggung jawab pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkuta. Namun dalam kenyataannya memastikan siapa pembuat ialah tidak mudah. Barda Nawawi Arief juga menyatakan bahwa setelah pembuat ditentukan, bagaimana selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana? masalah pertanggungjawaban pidana ini merupakan segi lain
16 Muladi, Pertanggunjawaban Pidana Korporasi (Jakarta: Kencana, 2010), .hlm.
63.
17 A.Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 44-45.
dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah pembuat tindak pidana. Artinya, pengertian subjek pembuat pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat pidana) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian. Masalah ini tergantung juga pada cara, atau sistem perumusan pertanggungjawaban yang ditempuh oleh pembuat undang-undang. 18
Sebagaimana yang dijelaskan diatas, Muladi menjelaskan pula bagaimana kalau yang melakukan tindak pidana ialah korporasi atau badan hukum ( recht persoon) tanpa spesifikasi yang jelas atau identitas yang jelas, maka masalah kesusilaan siapa pembuatnya akan selalu timbul, dan masalah ini membawa suatu konsekuensi tentang masalah pertanggungjawaban pidana korporasi. Terkait model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana terdapat beberapa undang-undang, yang selanjutnya akan dibahas di bawah ini. Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut 19 :
-  pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab
-  korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab
-  korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.
Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat pidana, dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam pidana. Sehingga dalam sistem ini terdapat alasan yang menghapus pidana. Adapun dasar pemikirannya ialah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan di pidana. 20 Terkait
18 Barda Nawawi Arief, “Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-Delik Khusu dalam Masyarakat Modern”, disampaikan dalam Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi, BPHN-FH UNAIR Surabaya 25 Februari 1980.
19 Muladi, Pertanggunjawaban Pidana Korporasi, hlm. 85.
20 Roslan Saleh, Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana (Jakarta: BPHN, 1984), hlm. 50-51
dengan pertanggungjawaban korporasi tersebut tedapat dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 169, Pasal 398, dan Pasal 399 KUHP. Sebagai salah satu contoh yakni Pasal 169 mengatur:
1)  turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2)  turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
3)  terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga 21 .
Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korprasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab;yang dipandang dilakukan oleh korporasi ialah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu, sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. 22
Apabila dikaitkan dengan doktrin Vicarious Liability sebagai doktrin tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana, bahwa tanggung jawab dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain ( the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another). Doktrin ini berlaku pada perbuatan yang dilakukan orang lain dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan, yang tentunya memiliki hubungan hukum dalam pekerjaan tersebut. Dalam doktrin ini juga walaupun setiap ( naturlijke persoon atau recht persoon) tidak melakukan sendiri tindak pidana, dan tidak punya kesalahan pidana dapat dimintai tanggung jawab pidana korporasi. Doktrin ini hanya berlaku dalam perbuatan pidana yang mensyaratkan adanya hubungan terapeutik antara buruh dalam hal ini dokter, dan
21 Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
22 Roeslan Saleh, Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana.
direktur rumah sakit. 23
Pemidanaan korporasi biasanya menganut apa yang dinamakan “ bipunishment provisions” artinya baik pelaku ataupun korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana. Dalam rancangan KUHP 2004-2005, Pasal 38 ayat (2) menyatakan bahwa “ dalam hal ditentukan oleh undang-undang setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang lain”. 24 Bagaimanakah cara meminta pertanggungjawaban pidana korporasi? menjawab pertanyaan ini, maka akan menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menganut bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung. Salah satu ketentuan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu Pasal 15 ayat (2) UU No 7 Drt Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi yang mengatur bahwa “ suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan itu tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama-sama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut” 25 .
Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dalam hukum positif telah diakui bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, dan dapat dijatuhkan pidana. Di negara Belnada, untuk menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan pada Arrest “ Kleuterschool Babbel”, yang menjelaskan bahwa perbuatan dari perorangan dapat dibebankan pada badan hukum/korporasi, apabila perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan dari badan hukum. 26 Korporasi di negara Anglo Saxon pada prinsipnya dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi berdasarkan
23 Hasrul Buamona, “Tanggung Jawab Pidana Korporasi. Medical Law”, Majalah Dental dan Dental Kedokteran. Gigi, Edisi Maret-April 2015. Doktrin Vicarious Liability Penulis kutip dari buku Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta, (Jakarta: YLBHI, 1989), .hlm. 93.
24 Muladi, Pertanggunjawaban Pidana Korporasi.
25 Ibid.
26 Andi  Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indoenesia (Jakarta: Ghalia Indoenesia, 1984), hlm. 263.
asas indentifikasi, akan tetapi ada beberapa pengecualian, seperti yang dikemukakan Barda Nawawi Arif, yaitu 27 :
-  dalam perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi, misalnya bigami, perkosaan dan sumpah palsu.
-  dalam perkara satu-satunya pidana dapat kenakan kepada koporasi, misalnya pidana penjara atau pidana mati.
Senada yang hampir sama tentang delik-delik yang tidak dapat dilakukan korporasi, maka Sudarto menyatakan, dalam sistem hukum Inggris korporasi bisa dipertanggungjawabkan secara umum. Secara teori korporasi bisa melakukan delik apa saja, akan tetapi ada pembatasnya. Delik-delik yang tidak dapat dilakukan oleh korporasi ialah delik-delik:
-  yang satu-satunya ancaman pidannya hanya bisa dikenakan kepada orang biasa, misalnya pembunuhan ( murder, manslaughter);
-  yang hanya bisa dilakukan oleh orang biasa, misalnya bigami dan perkosaan 28 .
Berdasarkan hal tersebut, maka Muladi setuju bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh macam delik seperti di negara Belanda, namun harus ada pembatasan, yaitu delik-delik yang bersifat personal, yang menurut kodratnya bisa dilakukan oleh manusia seperti perkosaan, bigami, pembunuhan, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. 29 Tanggung jawab pidana korporasi sangat erat kaitannya dengan doktrin “ strict liability”, selain doktrin vicarious liability yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana strict liability menjelaskan bahwa seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan ( mens rea). Secara singkat, strict liability diartikan sebagai “ liability without fault” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan). 30
Pemahaman diatas dimasukan ke dalam ketentuan Pasal 51 Sr. yang
27 Barda Nawawi Arif, “Perbandingan Hukum Pidana”, Bahan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, 1988, .hlm. 40.
28 Sudarto, “Pemidanaan, Pidana dan Tindakan” dalam Masalah-masalah Hukum, .Semarang. FH UNDIP.1987, hlm 27. 29 Muladi, Pertanggunjawaban Pidana Korporasi, .hlm 101..
30 Barda Nawawi Arif, Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I (Semarang: FH UNDIP, 1984), .hlm. 68.
kemudian memuat isi yang jauh berbeda dan berbunyi 31 :
1) tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan ataupun oleh korporasi;
2) jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penentuan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana ataupun tindakan ( maatregelen) yang disediakan dalam perundang-undangan sepanjang berkenan dengan korporasi dapat dijatuhkan. Dalam hal ini, pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap korporasi sendiri, atau mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana.
Pengertian korporasi ditemukan dalam hukum perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas “ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya 32 ”.
Von Gierke mengemukakan bahwa dalam perseroan terdapat orang yang terdiri atas pemegang saham dan pengurus. Pemegang saham dan pengurus bukanlah fiksi, , melainkan orang yang sesungguhnya yang memiliki kecakapan untuk berbuat serta juga mempunyai kehendak sendiri. Ketika membentuk dan memformulasikan kehendak tersebut, mereka bertindak sebagi organ perseroan. Dengan demikian, kehendak tersebut merupakan kehendak dari perseroan sebagai badan hukum. 33
Terkait dengan tanggung jawab pidana korporasi merupakan pengembangan dari kajian hukum perdata Belanda yang kemudian dibawah ke Indonesia melalui kodifikasi BW sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata/BW bahwa “ Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang ditertibkan oleh pelayan-pelayanan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk nama orang-orang itu dipakainya”. Pasal ini sekiranya memiliki kaitan dengan
31 Jan Remmelink, Hukum Pidana (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), .hlm. 102.
32 Lihat Undang-Undang UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
33 Fahmi, Pergeseran Tanggung Jawab Sosial: Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), hlm. 81.
doktrin vicarious liability dan strict liability yang dijelaskan pada bagian sebelumnya.
Selain itu menurut Subekti, bahwa ketika manusia sebagai subjek hukum, maka badan hukum juga merupakan subjek hukum, yaitu memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Badan hukum dapat menjadi subjek hukum dengan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut 34 :
-  jika badan hukum tersebut memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang perorangan yang bertindak dalam badan hukum itu;
-  jika badan hukum tersebut mempunyai kepentingan yang sama dengan kepentingan orang perorangan yaitu kepentingan sekelompok orang dengan perantara pengurusnya.
Pemidanaan terhadap korporasi, sekalipun sering dikaitkan dengan masalahan finansial, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh hal ini terungkap dari pandangan Friedman 35 di bawah ini:
“ The main effect and usefulnes of a criminal conviction imposed upon a corporation be see either in any personal injury or, in most cases, in the financial detriment, but in the public opprobrium and stigma that attaches to a criminal conviction” 36 .
Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif kebijakan kriminal dan kebijakan pidana, tidak lepas dari tahap formulasi yang didalamnya menyangkut tentang definisi korporasi, latar belakang tahap perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana, perkembangan teori-teori pertanggung jawaban pidana dan model pengaturan jenis sanksi pidana untuk korporasi juga merupakan hal yang penting, karena apabila terdapat kelemahan perumusan dapat menghambat penegakkan hukum dalam rangka pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana 37 .
34 Subketi, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1989), .hlm. 21.
35 Muladi, Pertanggung jawaban Hukum Korporasi, .hlm. 148 36 Wolfgang Friedman.Law In Changing Society, dikutip dalam Muladi, Pelaksanaan Pemidanaan di Bidang Hukum Ekonomi (Jakarta: FH UNKRI, 1989), .hlm. 8 37 Ibid., hlm. 220

## 3.  Rumah Sakit
Ketika membahas Rumah Sakit sebagai institusi layanan kesehatan kapada masyarakat luas, maka kita harus diajak menelaah konsiderans rumah sakit yang dimuat dalam UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Dimana Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 38 .
Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 44 Tahun 2009 dengan jelas mengatur pengertian rumah sakit yakni “ Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatanperorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat”. Menurut Amir Ilyas, 39 rumah sakit bukan lagi menjadi sekedar wadah, sarana tempat dilakukannya pelayanan kesehatan, namun juga sebagai subjek hukum, sebagai subjek hukum maka rumah sakit mempunyai hak dan kewajiban. Sebagaimana Pasal 4 UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, tugas rumah sakit ialah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
Hermien Hadiati Koeswadji 40 menyatakan bahwa dalam lalu lintas hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu sistem sosial, dengan demikian rumah sakit merupakan organ yang mempunyai kemandirian untuk melakukan perbuatan hukum ( rechtshandeling). Rumah sakit bukan manusia dalam arti persoon yang dapat berbuat dalam lalu lintas hukum dalam masyarakat sebagai manusia ( naturlijkepersoon) dan karenanya rumah sakit merupakan rechts persoon. Hukum yang telah menjadikan rumah sakit sebagai rechts persoon dan oleh karena itu rumah sakit juga dibebani dengan hak dan kewajiban menurut hukum atas tindakan yang dilakukannya.
Terhadap rumah sakit swasta, Dirjen Pelayanan Medik telah mengeluarkan Keputusan Nomor YM.02.04.4.5.02270 Tahun 2005
38 Lihat Konsiderans UU No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
39 Amir  Ilyas, Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik di Rumah Sakit (Yogyakarta: Republic Institute, 2014), hlm. 10.
40 Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2010), hlm. 107.
Tentang Pedoman, Tugas Pokok, Peran dan Fungsi antara Pemilik, Dewan Penyantun, dan Pengelola pada rumah sakit swasta, telah menentukan hal-hal sebagai berikut 41 :
1)  Pemilik adalah badan hukum yang memiliki rumah sakit.
2)  Pengelola adalah direktur rumah sakit dan jajaranya.
3)  Dewan penyantun adalah kelompok pengarah/penasihat yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur pemilik rumah sakit, unsur pemerintah, unsur profesional dan tokoh masyarakat.
Menurut penulis, apabila kembali melihat aturan pokok yang terdapat dalam rumah sakit, sebagai aturan yang mengatur segala pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan khususnya direktur/pimpinan rumah sakit, pemilik serta dokter ataupun dokter gigi, maka dapat merujuk pada hospital bylaws, serta Standar Operasional Prosedur sebagai aturan pelaksana. Hospital Bylaws secara tegas mengatur terkait hubungan antara direktur/pimpinan dan pemilik rumah sakit dengan dokter ataupun dokter gigi terkait dengan tindakan kedokteran, dimana hospital bylaws juga menjadi konstitusi bagi dokter dengan direktur/ pimpinan rumah sakit, pemilik, untuk menyelesaikan konflik dan memberi perlindungan hukum khususnya bagi dokter dan dokter gigi sebagai tenaga medis.
Sebagaimana diatur dalam Medical Staff Bylaws bahwa direktur/ pemilik, pimpinan rumah sakit beserta dokter dan dokter gigi merupakan tritunggal yang bersama-sama secara fungsional memimpin rumah sakit dan bertanggungjawab bersama terkait pelayanan medis kepada masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan secara ringkas, terkait dengan hospital bylaws dan medical staff bylaws, maka hukum pidana sebagai hukum publik, bisa meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, tidak hanya terbatas pada dokter ataupun dokter gigi, namun juga pada rumah sakit sebagai korporasi yang bertanggungjawab atas segala tindakan kedokteran yang salah, yang dilakukan oleh dokter ataupun dokter gigi kepada pasien.

## C. Penutup
Apabila melihat subjek hukum yang terdiri dari orang ( naturlijke persoon) dan badan hukum/korporasi (rechts persoon) sebagimana dalam ajaran hukum pidana yang menyandang hak dan kewajiban, serta
41 Amir Ilyas, . Pertanggungjawaban Pidana Dokter ..., hlm. 23.
juga melihat doktrin strict liability dan vicarious liability. Dalam hal ini, walaupun korporasi tidak sebagai pembuat pidana secara langsung, terkait dengan kesalahan tindakan kedokteran dokter, ataupun tenaga kesehatan lainnya terhadap pasien, namun dapat dimintai tanggungjawab pidana korporasi. Hal ini dikarenakan setiap dokter ataupun tenaga kesehatan memiliki hubungan hukum (lalu lintas kerja) dengan rumah sakit dalam hal pekerjaan sebagai pegawai dan pimpinan. Selai itu diperkuat lagi dengan Pasal 46 UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, yang mengatur bahwa “ rumah sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (termasuk dokter/dokter gigi) di rumah sakit”. Perlu diketahui juga bahwa kategori rumah sakit dapat diminta tanggung jawab pidana korporasi, ketika unsur kesalahan pidana, melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dapat terpenuhi secara hukum pidana materiil dan hukum pidana formiil.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, A.Z., Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983
Arif, Barda Nawawi, “Perbandingan Hukum Pidana, Bahan Penyediaan Bahan Kuliah, FH UNDIP.1988.
_______, “Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan
Delik-Delik Khusu dalam Masyarakat Modern” disampaikan dalam Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi, BPHN-FH UNAIR Surabaya 25 Februari 1980.
_______, Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I, Semarang: FH UNDIP,
1984
Atmasasmita, Romli, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta:
YLBHI, 1989.
Buamona, Hasrul, “Tanggung Jawab Pidana Korporasi. Medical Law”, dalam Majalah Dental dan Dental Kedokteran. Gigi, Edisi Maret- April 2015.
Enchede, C.H.J., dan A. Heidjer, Beginselen van Starftrecht, derde druk, alih bahasa R. Achamd Soema di Pradja, Bandung: Alumni, 1982.
Fahmi, Pergeseran Tanggung Jawab Sosial: Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum, Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
Hamzah, Andi, Asas–Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
_______, Pengantar Hukum Acara Pidana Indoenesia, .Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984
Hatta, Moh., Hukum Kesehatan & Sengketa Medik, Yogyakarta: Liberty,
2013.
Ilyas, Amir, Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Malpraktik di Rumah Sakit, Yogyakarta: Republic Institute, 2014.
Koeswadji, Hermien Hadiati, Hukum Kedokteran, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
Mahmud, Syahrul, Penegakkan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktik, Bandung: Mandar Maju, 2012.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Muladi, Pelaksanaan Pemidanaan di Bidang Hukum Ekonomi, Jakarta: FH UNKRI, 1989.
_______, Pertanggunjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Kencana, 2010.
Paptianingsih, Sri, Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Poernomo, Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
Remmelink, Jan, Hukum Pidana, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2003.
Saleh, Roslan, Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta: BPHN, 1984.
Schaffmeister, D., et al., Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2011.
Sudarto, “Pemidanaan, Pidana dan Tindakan”, dalam Masalah-masalah Hukum, Semarang: FH UNDIP, 1987.
Subketi, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1989.
The Encylopedia Americana. Vol 8. New York. Americana Corporation, 1974.

## Undang-Undang:
UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
Undang-Undang UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.