## PENGAYAAN SENJATA NUKLIR SEBAGAI MODAL EKONOMI KOREA UTARA
Darynaufal Mulyaman 1 , Theofilus Jose Setiawan 2 ,
Jain T.A. Komboy 3 , Maria A.F.G Sukmaniara 4
1 darynaufal.mulyaman@uki.ac.id, 2 theosetiawan07@gmail.com,
3 komboyjain@gmail.com, 4 mariasukmaniara@gmail.com Universitas Kristen Indonesia, Jakarta-Indonesia

## Abstract
The purpose of the paper is to analyze North Korea's efforts to obtain economic capital through the enrichment of nuclear weapons amid the various sanctions imposed on it. This paper uses a constructivism approach in accordance in term of give arguments regarding North Korea's struggle to gain economic capital is an  all-out  struggle.  Since  the  communist  regime  took  control  of  North  Korea, North and South Korea have continued to conflict to this day. Supported by the Soviet Union and aided by China during the Cold War era, North Korea  was still able to survive. However, after the collapse of the Soviet Union and China's lack initiatives from helping North Korea, the North Korean economy worsened. In  this  paper,  we  found  that  North  Korea  used  its  nuclear  capability  as  a bargaining chip to get what it wanted, especially for economic reasons.

## Keywords: Constructivism, Political Economy, Capital, North Korea, Nuclear

## PENDAHULUAN
Korea Utara adalah negara yang penuh dengan keunikan. Korea Utara merupakan sebuah negara di Asia Timur yang mengisolasi dirinya dari dunia luar sehingga mendapat sebutan sebagai The Hermit Kingdom (Schorn, 2006). Sembari  menutup  diri  dari  dunia  luar,  dalam  sepanjang  hidupnya  Korea Utara  mengalami  berbagai  masalah,  salah  satu  masalah  utamanya  adalah masalah  ekonomi.  Korea  Utara  mengalami  masalah  ekonomi  setelah keruntuhan Uni Soviet pada dekade 90-an. Sejak jatuhnya Uni Soviet, Korea Utara tidak lagi mendapatkan bantuan dari negara baru yang dibentuk, yaitu Rusia.  Tiongkok  juga  tidak  banyak  membantu  Korea  Utara  sejak  jatuhnya Uni  Soviet.  Hal  ini  berdampak  pada  penurunan  pendapatan  negara  yang dirasakan oleh Korea Utara seperti kekurangan pangan, kelaparan, kematian akibat  kelaparan,  dan  masalah-masalah  lain.  Selain  itu,  menurut  French
(2014)  Korea  Utara  juga  mengalami  keruntuhan  industri,  kebijakan pertanian  yang  gagal,  kelaparan  (famine),  dan  ketidakseimbangan  tingkat pengeluaran  militer  yang  terlalu  tinggi.  Pemerintah  Korea  Utara  hanya mengandalkan  ideologi  Juche  (self-reliance  atau  kemandirian)  untuk  dapat membangun dirinya sendiri melalui “jalan lain”, yaitu memproduksi senjata nuklir.
Wacana Korea Utara untuk memiliki senjata nuklir tidak terjadi setelah berakhirnya  Perang  Dingin,  tetapi  sebelumnya.  Hsieh  dan  Hu  (2007) menyatakan bahwa keinginan memperoleh senjata nuklir dibuktikan dengan maraknya  wacana  pemerintah  Korea  Utara  pada  tahun  1980-an  yang membahas  pembangunan  reaktor  nuklir  di  Yongbyon.  Reaktor  nuklir  ini diyakini  memiliki  kemampuan  untuk  membuat  senjata  nuklir.  Hal  ini tentunya  menyebabkan  negara-negara  di  sekitar  Korea  Utara  yaitu  Korea Selatan, Jepang, Rusia, Tiongkok, bahkan Amerika Serikat menjadi waspada. Namun, pada tahun 1994 telah terjadi kesepakatan bahwa Korea Utara akan berhenti membangun reaktor nuklir. Hsieh dan Hu (2007) juga menyatakan bahwa  perjanjian  ini  ditandatangani  oleh  Korea  Utara  dengan  Amerika Serikat dalam Perjanjian ‘1994 Agreed Framework’.
Hsieh  dan  Hu  (2007)  turut  menjelaskan  bahwa  sebagai  pengganti penutupan  reaktor  nuklir  yang  sedang  dibangun,  Amerika  Serikat menyediakan 500.000 ton minyak per tahun kepada Korea Utara. Namun, kesepakatan  ini  tidak  berlangsung  lama.  Pada  tahun  2002,  Korea  Utara mengakui  bahwa  mereka  diam-diam  mengembangkan  program  senjata nuklir. Kemudian pada 9 Oktober 2006, sesuai laporan BBC (2017), Korea Utara melakukan uji coba ledak senjata nuklir bawah tanah di provinsi Utara Hamgyong, tepatnya di pusat uji coba nuklir Punggyeri. Uji coba nuklir ini kemudian dikecam oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB)  dengan  dikeluarkannya  Resolusi  1718.  DK  PBB  meminta  agar  Korea Utara segera kembali ke pembicaraan multilateral untuk mengakhiri uji coba nuklir  (United  Nations,  2006).  Kecaman  PBB  tidak  menghentikan  Korea Utara untuk melakukan uji coba nuklir lagi. Hal ini dibuktikan dengan uji coba  peledakan  senjata  nuklir  bawah  tanah  kedua  pada  25  April  2009.
Menurut Nuclear Threat Initiatives (NTI) (2021) setidaknya, Korea Utara telah melakukan 6 kali uji coba senjata nuklir dari tahun 2006 hingga 2021.
Melihat  adanya  kecenderungan  Korea  Utara  untuk  memperkaya dirinya dengan senjata nuklir dan juga kecenderungannya untuk melakukan uji  coba  senjata  nuklir,  membuat  Korea  Utara  dikenakan  berbagai  sanksi. Global Policy Forum (2020) menyatakan bahwa sanksi datang dari Uni Eropa, Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, Rusia, Jepang dan  Korea  Selatan.  Kendati  demikian,  sanksi-sanksi  tersebut  tidak menyurutkan niat rezim Korea Utara untuk menghentikan rekayasa senjata nuklir,  sehingga  pertanyaan  “Mengapa  Korea  Utara  terus  memproduksi senjata  nuklir  dan  melakukan  uji  coba  senjata  nuklir  sementara mendapat sanksi terus-menerus dari negara-negara lain?” sangat relevan untuk dibahas.

## Landasan Teori Konstruktivisme dalam Ekonomi Politik
Menurut  Theys  (2017)  Konstruktivisme  melihat  bahwa  dunia  tempat kita hidup saat ini adalah hasil dari konstruksi sosial. Konstruksi sosial telah menciptakan kondisi bagi masyarakat internasional. Interaksi antara negara dengan  perwakilan  negara  yaitu  para  pemimpin  negara  tentunya  akan menimbulkan  berbagai  macam  pandangan  yang  berbeda  terhadap  negara lainnya.  Sesuai  dengan  pemikiran  Friedrich  Kratochwil  (1989),  adanya unsur-unsur  lain  seperti  norma,  identitas,  niat,  dan  bahasa  merupakan bagian penting dari proses historis hubungan antar subjek. Oleh karena itu, Konstruktivisme melihat 'proses' dari sebuah "definisi". Menurut Kratochwil (1989) adanya ide, norma, identitas, niat, bahasa, media adalah hal-hal yang dapat  mengkonstruksi  pandangan.  Selain  itu,  menurut  Kratochwil  (1989), dunia  internasional  lahir  dari  proses  yang  tidak  hanya  terjadi  secara  tiba- tiba,  tetapi  didukung  oleh  identitas,  kepentingan,  nilai,  dan  niat.  Menurut logika ini, setiap negara pada akhirnya membentuk pola-pola tertentu hingga akhirnya  suatu  negara  dapat  dianggap  sebagai  teman  dan  musuh. Konstruktivisme turut mendapatkan dukungan dari pemikiran Nicolas Onuf.
Onuf  (1989)  percaya  bahwa  dunia  adalah  sesuatu  yang  kita  buat sendiri yang diproses melalui simbol-simbol linguistik (bahasa), speech act,
dan media. Ketakutan akan ancaman nyata dari senjata nuklir tidak muncul begitu  saja  secara  tiba-tiba,  tetapi  melalui  berbagai  proses  sehingga  dapat dikatakan  bahwa  ‘senjata  nuklir  adalah  senjata  yang  berbahaya’.  Dalam setiap  variabel  Konstruktivisme  terdapat  turunan,  seperti  simbol-simbol kebahasaan (linguistic symbol) yang menyatakan bahwa pembicaraan setiap representasi negara (aktor) yang dibicarakan dapat ditangkap oleh aktor lain dengan makna yang berbeda dan percakapan setiap aktor dapat membentuk dunia.  Speech  act,  menurut  Onuf  (1989)  adalah  media  konstruksi  sosial sehingga  simbol-simbol  kebahasaan  digunakan  oleh  aktor.  Selain  itu, penggunaan media adalah untuk mentransformasikan berbagai hal yang ada untuk dapat menguasai dan mendistribusikan informasi.
Konstruktivisme turut mendapat dukungan dari pemikiran Alexander Wendt. Wendt (1999) menyatakan bahwa dalam mendefinisikan suatu negara sebagai  lawan  atau  teman  dapat  melalui  tiga  variabel,  yaitu  saling ketergantungan,  nasib  bersama,  dan  homogenitas.  Menurut  Wendt  (1999), jika  suatu  negara  tidak  memiliki  ketiga  variabel  tersebut,  maka  negara tersebut  akan  menjadi  saingan  bagi  negara  lain.  Hal  ini  disebabkan  tidak adanya konstruksi komunikasi yang lancar, kurangnya intensitas dari satu negara ke negara lain, dan kurangnya koherensi niat.
Pada  analisis  dasar  konstruktivisme  dan  ekonomi  politik  menurut Balaam  dan  Dillman  (2013)  setidaknya  terdapat  empat  hal  yang  harus diperhatikan. Pertama, gagasan, nilai, norma, identitas individu, kelompok, dan negara yang hadir dikarenakan adanya konstruksi secara sosial. Kedua, gagasan dan nilai merupakan kekuatan sosial yang sama pentingnya dengan faktor militer atau ekonomi. Ketiga, konflik dan kerja sama adalah hasil dari nilai  dan  keyakinan.  Keempat,  beberapa  perubahan  dalam  politik internasional didorong oleh perubahan nilai dan keyakinan aktor dari waktu ke waktu.

## PEMBAHASAN

## Pembangunan Ketakutan akan Senjata Nuklir
Muller  et  al.  (2013)  menyatakan  bahwa  kepemilikan  senjata  nuklir, bersama dengan senjata biologi dan senjata kimia, adalah beberapa senjata yang  akhirnya  membuat  PBB  untuk  menamakannya  "senjata  pemusnah massal"  atau  Weapon  of  Mass  Destruction  (WMD).  Selama  Perang  Dingin, pengembangan  senjata  nuklir  digunakan  sebagai  instrumen  penyeimbang (deterrent) atau penangkal kekuatan militer. Amerika Serikat dan Uni Soviet memproduksi senjata nuklir, tetapi kedua negara ini tidak menggunakannya dalam perang terbuka. Jika kedua negara ini menggunakannya, maka hanya akan  mencapai  Mutually  Assured  Destruction  (MAD).  Meskipun  bom  nuklir tidak digunakan selama Perang Dingin, keberadaan bom nuklir di beberapa negara  dapat  memengaruhi  berbagai  aspek,  seperti  kebijakan  nasional, keamanan regional, keamanan internasional, kerja sama internasional, dan lain-lainnya.  Negara-negara  pemilik  senjata  nuklir  kemudian  dipandang sebagai negara yang kuat karena memiliki pengaruh yang besar, baik kepada negara di dalam dan di luar kawasannya. Hal ini dikarenakan senjata nuklir dapat memengaruhi dan menunjukkan kekuatan negara.
Tidak diketahui secara tepat berapa jumlah senjata nuklir yang dimiliki oleh  Korea  Utara.  Namun,  menurut  Arms  Control  Association  (2020) diperkirakan Korea Utara memiliki sekitar 30 hingga 40 senjata nuklir. Korea Utara  telah  menunjukkan  sifat  agresifnya  terhadap  tetangganya  dengan melakukan  uji  coba  peledakan  senjata  nuklir  dan  peluncuran  rudal berkapabilitas  nuklir.  Clapper  (2014)  menjelaskan  bahwa  program  senjata nuklir  dan  misil  Korea  Utara  dapat  menimbulkan  ancaman  serius  bagi Amerika  Serikat  dan  lingkungan  keamanan  di  Asia  Timur,  kawasan  yang memiliki populasi besar, militer, dan ekonomi terbesar di dunia.  Tentu saja, senjata  nuklir  Korea  Utara  akan  menjadi  sumber  ketegangan  yang  dapat terus  bertumbuh  akibat  didorong  oleh  faktor  politik  dan  militer  di  Korea Utara yang terus mengagungkan senjata nuklir.
Produksi  senjata  nuklir  dan  uji  coba  rudal  terus  menimbulkan kekhawatiran  di  kawasan  Asia  Timur.  Namun,  produksi  nuklir  yang dilakukan oleh Korea Utara bukan hanya untuk kepentingan keamanannya saja, melainkan senjata nuklir dapat menjadi cara bagi Korea Utara untuk
mendapatkan  apa  yang  ia  perlukan  agar  rezimnya  dapat  bertahan  hidup. Senjata  nuklir  pun  turut  dipakai  oleh  Korea  Utara  untuk  berdiplomasi dengan  negara  tetangga.  Hal  inilah  yang  menjadikan  Korea  Utara meninggalkan  berbagai  perjanjian  tentang  pembatasan  produksi  senjata nuklir dan pengujian ICBM, seperti Agreed Framework 1994 dengan Amerika Serikat dan perjanjian Non-Proliferation Treaty pada 2003.
Menurut Cordesman et al. (2016), Korea Utara percaya bahwa dengan memiliki  senjata  pemusnah  massal  dan  senjata  nuklir,  akan  memberikan dirinya  jalan  untuk  mencapai  tujuannya  menjadi  'negara  yang  kuat  dan makmur' (Kangsongdaeguk) tanpa menyerah pada apa yang mereka anggap sebagai  ‘pengaruh  asing’.  Dengan  keyakinan  Kangsongdaeguk  ditambah dengan  Juche,  Korea  Utara  akan  terus  mengekstraksi  uranium  untuk mendapatkan  bahan  utama  senjata  nuklir  untuk  mencapai  negara  yang kuat,  makmur,  dan  mempertahankan  kekuasaannya  melalui  demonstrasi kekuatan nuklir di Asia Timur dan dunia. Meskipun Korea Utara mengalami pelemahan  ekonomi,  Korea  Utara  tetap  memperkuat  persenjataan  mereka. Hal ini pun tidak dapat dilihat sebelah mata saja. Jika Korea Utara, menurut Mikheev  (2013),  benar-benar  memiliki  keinginan  untuk  menggunakan senjata nuklir untuk melawan musuhnya, maka serangan dari Korea Utara tidak dapat diabaikan.

## Ekonomi Korea Utara
Sistem  ekonomi  yang  terpusat  dan  berbagai  sanksi  yang  dijatuhkan kepada Korea Utara telah melemahkan ekonominya. Pada tahun 1995, dalam artikel  Wolf  dan  Akrimov  (2005),  Kantor  Statistik  Korea  Selatan memperkirakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Korea Selatan berkisar 22  kali  lebih  tinggi  dari  pada  Korea  Utara.  Dari  tahun  1996  hingga  2002, muncul perkiraan bahwa PDB Korea Selatan adalah 25 hingga 27 kali lebih tinggi  dari  pada  Korea  Utara.  Wolf  dan  Akrimov  (2005)  turut  menjelaskan bahwa  Korea  Utara  memiliki  tiga  sumber  ekonomi,  yang  pertama  adalah sektor  primer  (pertanian,  pertambangan,  dan  pabrik  negara),  sektor pertahanan, dan court economy.
Pada  sektor  primer  seperti  pertanian,  Korea  Utara  diyakini  memiliki kekuatan  untuk  membudidayakan  beberapa  ternak,  salah  satunya  dalam bidang  perikanan.  The  Fish  Site  (2019)  menyatakan  bahwa  Korea  Utara memiliki tingkat pertumbuhan yang stabil bagi perkembangan ternak ikan, seperti ikan salmon, ikan pollock, ikan mas, dan ikan lele. Perikanan sendiri, sesuai  yang  dijelaskan  oleh  Berlinger  (2020),  merupakan  salah  satu komoditas  yang  penting,  bahkan  diperkirakan  bahwa  ekspor  ikan  Korea Utara  ke  RRT  membawa  keuntungan  bagi  Korea  Utara  sebesar  $300  juta. Menurut  Sang-Hun (2020)  salah  satu  produk  yang  paling menguntungkan Korea  Utara  adalah  ekspor  cumi-cumi.  Selain  dari  pertanian,  Korea  Utara juga mendapatkan pemasukan dari industri pariwisata.
Sebagai  negara  yang  mengisolasi  diri,  Korea  Utara  membawa  rasa keingintahuan  bagi  masyarakat  dunia  luar.  Yi  et  al.  (2017)  menjelaskan bahwa  wisatawan  dari  Tiongkok  merupakan  penyumbang  terbesar  bagi industri pariwisata Korea Utara. Korea Utara menjadi destinasi bagi 230,000 wisatawan Tiongkok dan destinasi terpopuler pada peringkat ke 24. Untuk mengembangkan  industri  pariwisata,  Yi  et  al.  (2017)  turut  menjelaskan bahwa  pemerintah  Korea  Utara  memperbolehkan  adanya  investasi  asing. Selain pertanian dan pariwisata, Korea Utara memiliki berbagai cara untuk mendapatkan  pemasukan,  salah  satunya  adalah  pemasukan  melalui  court economy yang merupakan sektor ketiga dari sumber ekonomi Korea Utara.
Lebih  lanjut  lagi,  court  economy,  menurut  Oh  dan  Hassig  (2000) dikatakan  sebagai  salah  satu  sumber  yang  dapat  mengamankan  sumber daya negara yang perdagangannya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dicatat kepada birokrasi ekonomi. Sistem court economy adalah sistem yang  mencari  keuntungan  melalui  berbagai  "pintu  belakang"  yang  hanya diberikan  kepada  para  elite,  militer,  dan  pejabat  elite  partai  yang menyediakan  sumber  daya  penting  dan  tidak  tercatat  dalam  birokrasi ekonomi. Wolf dan Akrimov (2005) turut menjelaskan bahwa sumber daya ini kemudian digunakan untuk mempertahankan kontrol dan loyalitas kepada kepemimpinan  sehingga  rezim  Korea  Utara  dapat  bertahan.  Meskipun
memiliki tiga sumber utama bagi pendapatan, Korea Utara tetap mengalami masalah terutama dalam bidang ekspor dan impornya akibat dari sanksi.
Kemudian, menurut Silberstein (2019) meski terkena sanksi ekonomi, pengembangan  nuklir,  dan  ICBM,  setidaknya  perekonomian  Korea  Utara tidak  sepenuhnya  dalam  keadaan  menuju  bencana.  Namun,  akibat  dari berbagai  sanksi,  Korea  Utara  tidak  mampu  menjual  barang  ekspor terpentingnya,  yaitu  batu  bara,  bijih  besi,  dan  sumber  daya  alam  lainnya yang  merupakan  hasil  dari  sumber  ekonomi  kedua,  yaitu  pabrik  negara. Adanya  sanksi  ekonomi  juga  mengakibatkan  Korea  Utara  tidak  dapat berdagang  dengan  Tiongkok.  BBC  (2017)  menyatakan  bahwa  hal  ini berdampak  besar  pada  perekonomian  Korea  Utara  karena  Tiongkok merupakan  penyumbang  utama  lebih  dari  90%  perdagangan  internasional Korea  Utara.  BBC  (2017)  turut  menjelaskan  bahwa  perdagangan  dengan Tiongkok turun pada tahun 2018 karena Korea Utara dikenai sanksi pada tahun  2017  akibat  uji  coba  rudalnya.  Bahkan,  Tiongkok  pun  turut memberikan  sanksi  kepada  Korea  Utara  setelah  Korea  Utara  melakukan berbagai  uji  coba  senjata  nuklir.  Menurut  Miryanti  dan  Pridarita  (2020), pemberian sanksi yang ditujukan kepada Korea Utara dari Tiongkok dengan pembatasan  pasokan  gas  alam  cair  dan  bahan  bakar  minyak,  telah menunjukkan adanya ketidaksetujuan program nuklir Korea Utara oleh RRT. Hal  ini  turut  memberikan  jarak  panjang  bagi  hubungan  Korea  Utara  dan Tiongkok.  Sanksi-sanksi  ini  telah  disetujui  oleh  PBB  dan  negara-negara tetangga Korea Utara sehingga merugikan Korea Utara sekitar $1 miliar USD. Namun, Korea Utara juga dapat mendapatkan uang dengan cara lain, yaitu dengan perilaku rent seeking-nya.
Lalu,  Wolf  dan  Akrimov  (2005)  menjelaskan  bahwa  Korea  Utara memfokuskan dirinya dan bergantung pada keuntungan perjanjian dengan negara  lain.  Sikap  rent-seeking  ini  tidak  hanya  menjadi  sumber  produktif, tetapi  juga  dapat  dimanfaatkan  oleh  Korea  Utara  dalam  melaksanakan kebijakan,  ancaman,  dan  negosiasinya  dengan  negara  lain.  Sikap  rent- seeking ini digunakan Korea Utara sebagai “janji” kepada dunia untuk tidak mengembangkan  sikap  agresif,  seperti  memperkaya  senjata  nuklir,
membangun  ICBM,  menjual  senjata  nuklir,  atau  WMD  lainnya.  Wolf  dan Akrimov (2005) turut menjelaskan bahwa dengan cara ini, negara lain dapat membayar  sikap  rent-seeking  Korea  Utara  dengan  bantuan  finansial, bantuan asing, makanan, bahan bakar, atau bahkan pinjaman.

## Asal Usul, Kegunaan, dan Ekonomi Politik dari Senjata Nuklir
Keinginan Korea Utara untuk memiliki senjata nuklir dapat dilihat dari berakhirnya  Perang  Korea  dengan  perjanjian  gencatan  senjata  di Panmunjom.  Song  (1991)  menjelaskan  bahwa  jika  kesepakatan  gencatan senjata  tidak  berakhir  dengan  baik,  Presiden  Eisenhower  menyatakan  ia akan  menggunakan  senjata  nuklir  untuk  mendapatkan  kesepakatan  yang lebih baik. Dalam konteks Perang Dingin, Korea Utara mau tidak mau harus hidup  dengan  ancaman  pembalasan  senjata  nuklir  jika  perang  terbuka dengan  Korea  Selatan  terjadi  lagi.  Terlepas  dari  sentimen  ketakutan  akan perang, Song (1991) juga menjelaskan bahwa keinginan Korea Selatan untuk mengembangkan  teknologi  nuklir  bagi  kebutuhan  komersial  turut  menjadi salah  satu  pendorong  bagi  Korea  Utara  untuk  mengembangkan  program nuklir. Pada 1978, Korea Selatan mulai mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir pertamanya di Kori. Jika Korea Utara ingin membangun pusat nuklir,  maka  Korea  Utara  harus  mengeluarkan  uang  yang  banyak  karena pembangunan pusat nuklir merupakan proyek yang mahal. Maka itu, Korea Utara mengandalkan bantuan ekonomi dari China dan Uni Soviet. Akibat dari mengandalkan  bantuan  Uni  Soviet  dan  Tiongkok,  Korea  Utara  mengalami kemerosotan  ekonomi  setelah  keruntuhan  Uni  Soviet  dan  penarikan  diri Tiongkok.  Meskipun  begitu,  Korea  Utara  tetap  mengembangkan  senjata nuklir.
Kepemilikan  senjata  nuklir  dapat  menjadi  instrumen  untuk mendapatkan kesepakatan dengan cepat tetapi penuh dengan risiko. Song (1991) turut menjelaskan bahwa dengan memiliki senjata nuklir, Korea Utara akan lebih mudah untuk melakukan tawar-menawar dan berdialog dengan cepat dengan Korea Selatan atau negara-negara Barat. Senjata nuklir dapat digunakan oleh Korea Utara sebagai instrumen strategis bagi dirinya sendiri ketika mereka mengalami keterpurukan ekonomi. Korea Utara yang sedang
mengalami pelemahan ekonomi akibat sanksi yang dijatuhkan oleh negara- negara  Barat,  ditambah  dengan  isolasi  diri  selama  bertahun-tahun,  tetapi memiliki  senjata  nuklir,  akan  menciptakan  kecenderungan  untuk menggunakan senjata nuklir untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Menurut Hsieh dan Hu (2007) strategi ini merupakan hasil perhitungan yang digunakan  oleh  para  pemikir  strategis  dan  pemimpin  Korea  Utara  yang dengan  cermat  menghitung  keuntungan  dan  kerugian  sebelum  bertindak dengan cara tertentu mengingat bahwa AS juga hadir di Semenanjung Korea. Adanya  campur  tangan  Amerika  Serikat  di  Semenanjung  Korea  akan membawa  beberapa  "keuntungan"  bagi  Korea  Utara  jika  Korea  Utara bertindak  strategis  dengan  menggunakan  senjata  nuklir.  Dengan  memiliki senjata  nuklir,  Korea  Utara  dapat  memanggil  negara  tetangganya  dan Amerika Serikat untuk dapat mengadakan pembicaraan tingkat tinggi yang membahas denuklirisasi.
Oleh karena itu, sejalan dengan apa yang dijelaskan sebelumnya, Avery dan  Rinehart  (2014)  juga  menjelaskan  bahwa  telah  terdapat  beberapa pembicaraan  tingkat  tinggi  yang  diadakan  oleh  Korea  Utara  dan  beberapa negara  tetangganya.  Salah  satu  pembicaraan  tingkat  tinggi  diadakan  pada tahun 1990-an di bawah Presiden Bill Clinton. Pembicaraan yang dilakukan antara Kim Jong-il dan Presiden Clinton tetap berlanjut hingga tahun 2000- an.  Terjadi  beberapa  perubahan  pembicaraan  yang  dikarenakan  adanya perkembangan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Korea Utara di bawah pemerintahan Bush. Menurut Snyder (2007) pemerintahan Bush memutuskan  di  awal  krisis  nuklir  Korea  Utara  untuk  mengejar  format negosiasi  multilateral  yang  melibatkan  enam  negara  berdasarkan persepsinya sendiri melalui pengalaman pertemuan yang dilakukan di bawah pemerintahan  Clinton.  Avery  dan  Rinehart  (2014)  kembali  menjelaskan bahwa pembicaraan yang beralih dari format bilateral ke format multilateral membawa  negara-negara  tetangga  Korea  Utara  turut  bergabung  dalam pembahasan denuklirisasi Korea Utara.
Pembicaraan ini dinamakan Six-Party Talks yang terdiri dari Tiongkok, Jepang, Rusia, Korea Utara, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Beberapa
negosiasi mencapai kesepakatan kunci yang menetapkan kesepakatan untuk memberikan  bantuan  kepada  Korea  Utara,  salah  satunya  adalah  bantuan keuangan. Avery dan Rinehart (2014) menjelaskan bahwa Korea Utara telah menjadi  penerima  lebih  dari  $1  miliar  bantuan  AS  hingga  tahun  2009. Prospek negosiasi meredup setelah peluncuran rudal pada Desember 2012 dan uji coba nuklir ketiga pada Februari 2013 di bawah kepemimpinan Kim Jong-un. Avery dan Rinehart (2014) turut menjelaskan bahwa Korea Utara melakukan uji coba ini dikarenakan adanya sanksi baru dari PBB dan Korea Utara  menanggapinya  secara  tajam  dengan  meningkatkan  retorikanya menggunakan senjata nuklir dan mengambil sejumlah langkah provokatif.
Korea  Utara  tidak  memiliki  solusi  yang  mudah  untuk  masalah- masalahnya.  Hsieh  dan  Hu  (2007)  menyatakan  bahwa  rakyat  Korea  Utara akan dihadapkan pada situasi nyata negara lain dan akan sadar akan kondisi negaranya yang mengerikan di mana pemerintah Korea Utara lebih "peduli" dengan kekuatan militer atas dasar kebijakan songun, juga dengan senjata nuklir yang terus diagungkan, dibandingkan dengan warga yang kelaparan jika  pemerintah  Korea  Utara  membuka  pintu  negaranya,  meningkatkan perekonomian  dan  negara,  serta  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  menjadi dilema bagi pemerintah Korea Utara karena jika mereka membuka negaranya dan  rakyatnya  mengetahui  situasi  di  dunia  luar,  Korea  Utara  akan kehilangan  legitimasi  rakyatnya  sendiri.  Apalagi  salah  satu  cara  untuk mendapatkan  apa  yang  diinginkan  Korea  Utara  dari  negara  lain  adalah melalui  senjata  nuklir  yang  memiliki  potensi  serta  kemampuan  untuk menghancurkan  negara  lain  sebagai  alat  tawar-menawar.  Park  (2012) menyatakan bahwa senjata nuklir adalah satu-satunya strategi bagi Korea Utara untuk mencapai apa yang diinginkannya dan merupakan strategi yang telah tersedia bagi Korea Utara.

## Ekonomi Politik dari Sanksi
Penangguhan  program  nuklir  Korea  Utara  dapat  dilakukan  melalui pengenaan  sanksi.  Sanksi  dapat  digunakan  sebagai  instrumen  untuk memaksa perubahan perilaku Korea Utara. Frank (2006) menjelaskan bahwa secara historis Presiden AS, Woodrow Wilson, menyarankan agar penerapan
sanksi  dapat  digunakan  oleh  Liga  Bangsa-Bangsa  untuk  menjaga perdamaian dunia. Lalu, Gordon (1999) menyatakan bahwa Presiden Wilson menjelaskan bahwa sanksi adalah obat damai, diam, dan mematikan. Frank (2006)  turut  menjelaskan  bahwa  sanksi  multilateral,  komprehensif  atau selektif,  militer,  ekonomi  atau  non-ekonomi  adalah  beberapa  dari  banyak bentuk sanksi.
Pada konteks masalah nuklir, sanksi ekonomi merupakan sanksi yang sering diarahkan untuk dapat mengubah perilaku Korea Utara. Frank (2006) turut menjelaskan bahwa sanksi tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal, seperti tindakan yang dilakukan oleh negara (pengirim) terhadap negara lain (sasaran).  Frank  (2006)  menjelaskan  bahwa  terdapat  tiga  tujuan  dari pengenaan  sanksi  dan  ketiga  tujuan  tersebut  antara  lain  untuk  tujuan keamanan nasional, tujuan kebijakan luar negeri, dan penyelesaian sengketa perdagangan  dan  investasi  internasional.  Negara  pengirim  sanksi  adalah Amerika  Serikat,  negara-negara  tetangga,  DK  PBB,  dan  organisasi supranasional, sedangkan negara sasarannya adalah Korea Utara.
Sejak  percobaan  peledakan  nuklir  bawah  tanah,  Korea  Utara  telah menerima  sanksi  berulang  kali  dari  negara-negara  Barat  dan  Asia-Pasifik. Salah  satu  sanksi  tersebut  adalah  sanksi  ekonomi.  Pengenaan  larangan ekspor  barang,  teknologi  dan  jasa  yang  berkaitan  dengan  senjata,  serta barang  mewah  skala  besar,  telah  berlaku  sejak  Dewan  Keamanan  PBB mengadopsi  Resolusi  1718  (UN,  2006).  Sanksi  ekonomi  ini  menyebabkan larangan impor dan ekspor produk tertentu ke Korea Utara. Noland (2009) menjelaskan  bahwa  ketegangan  nuklir  yang  sengaja  diciptakan  oleh  Korea Utara saat uji coba senjata nuklir 2006 dan pengenaan sanksi kepadanya, diperkirakan  akan  meningkatkan  risiko  interaksi  ekonomi  dengan  Korea Utara sehingga negara-negara yang berinteraksi dengan Korea Utara dapat menekan (hingga menghentikan) perdagangan.
Jika sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Korea Utara  bertujuan untuk  menumbangkan  rezim  Korea  Utara,  maka  keinginan  agar  rezim tersebut  jatuh  akan  kecil.  Hal  ini  juga  tidak  menutup  kemungkinan  atau membuat  Korea  Utara  semakin  sulit  untuk  mendapatkan  pendanaan  bagi
pengayaan  senjata  nuklirnya.  Frank  (2006)  menjelaskan  bahwa  negara- negara  yang  telah  menerima  berbagai  macam  sanksi  dapat  beradaptasi dengan  sanksi-sanksi  yang  telah  diberikan  oleh  negara  lain.  Bukti  dari berhasilnya  Korea  Utara  untuk  beradaptasi  adalah  bahwa  ia  masih  dapat memproduksi senjata nuklir, dan juga dengan dilakukannya berbagai parade militer  yang  menunjukkan  adanya  persenjataan  baru  dan  uji  coba  rudal balistik. Menurut Shin dan Smith (2021) Korea Utara terus mengembangkan sistem senjatanya di tengah kebuntuan pembicaraan yang bertujuan untuk membongkar  persenjataan  nuklir  dan  rudal  balistiknya  dengan  imbalan keringanan sanksi AS. Hal ini dibuktikan dengan peluncuran rudal balistik pada 15 September 2021.
Selanjutnya,  Frank  (2006)  menjelaskan  bahwa  Korea  Utara  telah menerima  sanksi  lain  karena  tujuan  negara-negara  lain  yang  bertujuan untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di Korea Utara, memastikan perdamaian yang stabil di Semenanjung Korea, mencegah proliferasi senjata nuklir,  dan  mempersiapkan  proses  unifikasi  yang  lancar  di  masa  depan. Bossuyt  (2000)  menjelaskan  bahwa  semua  pihak  yang  berperan  dalam menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara tentu memiliki tujuannya masing- masing.  Sanksi  dapat  dikatakan  sebagai  jalan  tengah  dalam  politik internasional.
Hal  ini  dapat  digambarkan  seperti  ‘menjatuhkan  sanksi  kepada pemerintah  tetapi  di  saat  yang  bersamaan  “melukai”  orang  yang  tidak bersalah’. Frank (2006) menyatakan bahwa rasa sakit akibat sanksi terhadap Korea  Utara  dapat  membuat  rakyat  melakukan  perlawanan  terhadap pemimpin  mereka.  Namun,  karena  adanya  kontrol  yang  ketat  dari pemerintah  pusat  yang  berada  di  bawah  kepemimpinan  tiga  pemimpin dinasti Kim dan pengkultusan pemimpin dan juga ideologi Juche, membuat masyarakat  Korea  Utara  tidak  berani  melakukan  perubahan  bagi pemerintahannya. Lebih lanjut lagi, dibalik ketatnya kontrol pemerintah di Korea  Utara,  menurut  Mulyaman  (2020)  Korea  Utara  sebenarnya  berada pada situasi yang di ujung tombak, karena Covid-19, mahalnya nuklir, dan kelaparan.

## KESIMPULAN
Pengembangan senjata nuklir Korea Utara merupakan salah satu cara untuk  mendapatkan  apa  yang  diinginkannya.  Jika  diperhatikan  dengan tingkah  Korea  Utara  melalui  beberapa  kali  menguji  coba  senjata  nuklir hingga akhirnya diadakan pembicaraan tingkat tinggi, maka senjata nuklir adalah alat diplomasi bagi Korea Utara untuk melakukan hubungan dengan dunia  luar.  Jika  Korea  Utara  menggunakan  senjata  nuklirnya  untuk menyerang Korea Selatan, maka ini adalah jalan bunuh diri bagi Korea Utara. Korea  Utara  memang  “secara  diam-diam”  mengembangkan  senjata  nuklir yang  digunakan  untuk  menakut-nakuti  negara  lain  dengan  menggunakan strategi psikologis. Senjata nuklir pun juga telah menjadi cara Korea Utara untuk mendapatkan bantuan uang. Kekurangan hard currencies, pengenaan sanksi-sanksi  dari  negara-negara  Barat  dan  beberapa  negara  Asia-Pasifik, larangan berdagang, dan lain-lain, telah membuat Korea Utara menggunakan senjata  nuklir  dan  uji  peledakan  nuklir  atau  peluncuran  rudal  menjadi strategi bagi Korea Utara untuk mendapatkan uang.
Senjata  nuklir  telah  digunakan  sebagai  alat  diplomasi  untuk mendapatkan modal ekonomi. Hal ini dapat dilihat sewaktu pembangunan pusat  nuklir  masih  menjadi  wacana  dan  ancaman  dari  Korea  Utara  pada tahun 1993 untuk membangun pusat nuklir telah memaksa Presiden Clinton membuka pembicaraan tingkat tinggi dengan Kim Il-sung. Pembicaraan ini kemudian  berlanjut  menjadi  Six-Party  Talks  yang  berisikan  Tiongkok, Jepang, Rusia, Korea Utara, Korea Selatan, dan Amerika Serikat pada tahun 2000.  Meskipun  pembicaraan  ini  mencapai  beberapa  kesepakatan  seperti bantuan  kepada  Korea  Utara  sebagai  imbalan  atas  denuklirisasi,  masalah besar  masih  hadir.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  melakukan  uji  coba  senjata nuklir dan uji coba nuklir ketiga pada Februari 2013 oleh Korea Utara.
Korea  Utara  harus  menggunakan  metode  lain  untuk  mendapatkan uang. Oleh karena itu, Korea Utara cenderung menciptakan perilaku mencari ketegangan  melalui  peledakan  nuklir  atau  peluncuran  ICBM.  Dengan banyaknya  sanksi  yang  telah  dijatuhkan,  kebijakan  songun,  pengeluaran belanja militer yang besar, dan produksi nuklir atau ICBM yang tidak murah,
membuat Korea Utara berjuang mempertahankan kekuasaannya. Ancaman nuklir Korea Utara semakin menjadi-jadi dari tahun ke tahun. Pembangunan kekuatan senjata nuklir oleh Korea Utara harus ditanggapi secara strategis oleh  pemimpin-pemimpin  dunia,  terutama  pemimpin-pemimpin  negara- negara  di  Asia  Timur.  Hal  ini  dikarenakan  senjata  nuklir  dapat  menjadi ancaman  pasti  jika  Korea  Utara  menggunakan  senjata  nuklirnya  untuk menyerang negara lain.
Adanya ancaman untuk menggunakan senjata nuklir pada tahun 1953 jika AS tidak mendapatkan perjanjian yang tepat, keinginan Korea Selatan untuk memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir bagi penggunaan komersial, hilangnya  Uni  Soviet  dan  mundurnya  Tiongkok,  ketakutan  dari  negara- negara Barat terutama balas dendam akibat Perang Korea, ketakutan Kim Il- sung agar dua Korea tidak bersatu di luar ideologi Juche, kebutuhan akan hard  currencies,  tekanan  sanksi-sanksi  yang  didapatkan  dari  berbagai negara, dan berbagai masalah yang ia alami, merupakan berbagai hal yang telah  mengonstruksi  dan  memproses  akhirnya  mengapa  Korea  Utara memperkaya  senjata  nuklir  sebagai  modal  ekonomi.  Keadaan  Korea  Utara dan senjata nuklirnya seperti permainan catur, di mana pemainnya adalah negara-negara besar yang memiliki kekuatan militer yang kuat dan jika salah langkah,  keberadaan  kawasan  Asia  Timur  akan  terancam  dari  peta  politik internasional  walaupun  Korea  Utara  paham  dengan  situasi  pelik  yang dimilikinya, terlebih pada masa pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahn,  M.  2011.  “What  Is  the  Root  Cause  of  the  North  Korean  Nuclear Program?”  Asian  Affairs,  38(4),  175-187.  Diakses  pada  1  Juni  2021. https://www.jstor.org/stable/23526518
Arms  Control  Association.  2020.  “Nuclear  Weapons:  Who  Has  What  at  a
Glance.” Diakses pada 4 Juni 2021.
https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswha t
Avery,  Emma  Chanlett  dan  Ian  E.  Reinhart.  2014.  “North  Korea:  U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situations.” Diakses pada
10 Juni 2021.
https://www.everycrsreport.com/files/20141205_R41259_6c1df0294 d1bf2865348bede886b9b051218608a.pdf
Balaam,  David  N.,    Dillman,  Bradford.  2013.  Introduction  to  International Political Economy. United Kingdom: Routledge.
BBC.  2017.  “China  imposes  import  bans  on  North  Korean  iron,  coal  and seafood.” Diakes pada 9 Juni. https://www.bbc.com/news/business- 40932427
BBC. 2017. “North Korea nuclear tests: What did they achieve?” Diakses pada 1 Juni 2021. https://www.bbc.com/news/world-asia-17823706
Berlinger,  Joshua.  2020.  “North  Korea  ‘ghost  ships’  washed  up  in  Japan because of China’s ‘dark’ fishing fleet, NGO says.” Diakses pada 9 Juni 2021. https://edition.cnn.com/2020/07/23/asia/north-korea-ghost- ships-intl-hnk/index.html
Bossuyt, Marc J. 2000. “The adverse consequences of economic sanctions on the  enjoyment  of  human  rights.”  Diakses  pada  8  Juni  2021. https://digitallibrary.un.org/record/419880
Clapper, James R. 2014. “Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community. Senate Select Committee on Intelligence.” Diakses pada 4 Juni 2021.
https://www.dni.gov/files/documents/Intelligence%20Reports/2014 %20WWTA%20%20SFR_SSCI_29_Jan.pdf
Cordesman, A., Ayers, C.,  Lin, A. 2016. “North Korean Nuclear Forces and the Threat of Weapons of Mass Destruction in Northeast Asia.” Diakses pada  4  Juni  2021. https://www.csis.org/analysis/north-korean- nuclear-forces-and-threat-weapons-mass-destruction-northeast-asia
Frank,  R.  2006.  “THE  POLITICAL  ECONOMY  OF  SANCTIONS  AGAINST NORTH KOREA.” Asian Perspective, 30(3), 5-36. Diakses pada 8 Juni 2021. https://www.jstor.org/stable/42704552
French, Paul. 2014. North Korea State of Paranoia. New York: Zed Books.
Global Policy Forum. 2020. Sanctions Against North Korea. Diakses pada 1 Juni 2021. https://archive.globalpolicy.org/security-council/index-of- countries-on-the-security-council-agenda/north-korea.html
Gordon, J. 1999. “Economic Sanctions, Just War Doctrine, and the "Fearful Spectacle of the Civilian Dead". CrossCurrents, 49(3), 387-400. Diakses pada 8 Juni 2021. http://www.jstor.org/stable/24460472
Hsieh,  J.  F.,    Hu,  X.  2007.  “The  North  Korean  Nuclear  Crisis:  An Introduction.” Journal of Asian and African Studies, 42(3-4), 227-232.
Diakses pada 1 Juni 2021.
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0021909607076700
Kim,  S.  1993.  “Recent  Economic  Policies  of  North  Korea:  Analysis  and Recommendations.” Asian Survey, 33(9), 864-878. Diakses pada 9 Juni 2021. https://www.jstor.org/stable/i325260
Kratochwil, Friedrich V. 1989. Rules, Norms, and Decisions: On the Conditions of practical and Legal Reasoning in International Relations and Domestic Affairs. Cambridge: Cambridge University Press.
Mikheev, V. 2013. “The North Korean Nuclear Issue and The Northeast Asia Situation: Retrospect and Prospect.” The Journal of East Asian Affairs, 27(1),
75-98. Diakses pada 17 Juni 2021. https://www.jstor.org/stable/23595530
Miryanti,  Renny,  dan  Gita  Pridarita.  2020.  “PERUBAHAN  RESPON TIONGKOK  TERHADAP  UJI  COBA  NUKLIR  KOREA  UTARA  (2013- 2018)”. Jurnal Dinamika Global 5 (02),
189-218.
https://doi.org/10.36859/jdg.v5i02.196
Mulyaman, Darynaufal. 2020. A Peculiar Case of North Korean Succession: What  Should  We  Expect?.  Diakses  pada  4  Juni  2021. http://www.inadis.org/blog/2020/5/11/a-peculiar-case-of-north- korean-succession-what-should-we-expect
Müller,  Harald.,  Aviv  Melamud.,  and  Anna  Peczeli.  2013.  “From  Nuclear Weapons to WMD: The Development and Added Value of the WMD-Free Zone
Concept.” Diakses pada 4 Juni 2021.
https://www.sipri.org/publications/2013/eu-non-proliferation- papers/nuclear-weapons-wmd-development-and-added-value-wmd- free-zone-concept
Noland, M. 2009. “The (Non-) Impact of UN Sanctions on North Korea.” Asia Policy, (7), 61-88. Diakses pada 8 Juni 2021. https://www.jstor.org/stable/24904901
NTI.  2021.  North  Korea:  Overview.  Diakses  pada  1  Juni  2021. https://www.nti.org/learn/countries/north-korea/
Oh, K., Hassig, R. 2000. North Korea through the Looking Glass. Washington,
D.C.: Brookings Institution Press.
Onuf, Nicholas. 1989. World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and  International  Relations.  Columbia:  University  of  South  Carolina Press.
Park, Hans S. 2012. North Korea Demystified. Cambria Press
Sang-Hun, Choe. 2020. “Defying U.N. Ban, Chinese Ships Pay North Korea to Fish in Its Waters.”
Diakses pada 9 Juni 2021. https://www.nytimes.com/2020/07/22/world/asia/north-korea- squid-sanctions-china.html
Schorn, Daniel. 2006. “North Korea: The Hermit Kingdom.” Diakses pada 1 Juni 2021. https://www.cbsnews.com/news/north-korea-the-hermit- kingdom/
Shin,  Hyonhee,  dan  Josh  Smith.  2021.  “North  and  South  Korea  conduct missile tests as arms race heats up.” Diakses pada 16 September 2021. https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/nkorea-fired- unidentified-projectile-yonhap-citing-skorea-military-2021-09-15/
Silberstein,  Benjamin  Katzeff.  2019.  “The  true  impact  of  North  Korean Sanctions.”
Diakses pada 9 Juni 2021.
https://www.eastasiaforum.org/2019/07/03/the-true-impact-of- north-korean-sanctions/
Snyder,  Scott.  2007.  “U.S.-North  Korean  Negotiating  Behavior  and  the  Six- Party Talks.” Dalam North Korea’s Second Nuclear Crisis and Northeast Asian  Security,  diedit  oleh  Seung-Ho  Joo  dan  Tae-Hwan  Kwak. Hampshire: Ashgate.
Song,  Y.S.  1991.  “North  Korea's  nuclear  issue.”  Journal  of  Northeast  Asian Studies 10, 61-81. Diakses pada 10 Juni 2021. https://link.springer.com/article/10.1007/BF03025074
The  Fish  Site.  2019.  “North  Korea:  salmon  farming’s  next  superpower?”. Diakses  pada  9  Juni  2021. https://thefishsite.com/articles/could- north-korea-be-salmon-farmings-next-superpower
Theys, Sarina. 2017. “Constructivism.” Dalam International Relations Theory, diedit  oleh  McGlonchey,  S.,  Walters,  R.,    Scheinpflug,  C,  36--41. Bristol: E-International Relations Publishing.
United  Nations.  2006.  “Security  Council  Condemns  Nuclear  Test  by Democratic  People’s  Republic  of  Korea,  Unanimously  Adopting Resolution 1718.”
Diakses pada 1 Juni 2021. https://www.un.org/press/en/2006/sc8853.doc.htm
Wendt, A. 1999. Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Wolf,  C.,    Akrimov,  K.  2005.  “Size,  Growth,  and  Structure  of  the  North Korean  Economy.”  Dalam  North  Korean  Paradoxes:  Circumstances,
Costs,  and  Consequences  of  Korean  Unification,  9-20.  Santa  Monica: RAND Corporation.
Yi, Sangchoul., Chang-mo Ma., dan InJoo Yoon. 2017. "A new paradigm for tourism  development  in  North  Korea".  Travel  and  Tourism  Research Association:
Advancing
Tourism Research Globally 12.
https://scholarworks.umass.edu/ttra/2017/Academic_Papers_Visual
/