## ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN TERHADAP PENUMPANG BUS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Rabiah Z. Harahap
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara E-mail: rabiahharahap@yahoo.com

## Abstract
Bus is the one of transportation which is often used by society. Society as passenger of bus righteously gains protection. Many of accident happens in public transportation especially bus that rises a question the important of protection for people as the accicent victim. This question is worthy to be solved because many of  public  transportation  company  ignores  the  passenger’s  right.  Based  on  this, government  shall  take  control  with  presentation  of  new  regulation  that  aims protection people as consument that uses bus as public transportation.

## Kata Kunci: Aspek Hukum, Perlindungan, Penumpang, Bus

## A. Latar Belakang
Pengangkutan darat  dengan kendaraan umum diadakan dengan perjanjian antara  perusahaan  angkutan  umum  dan  penumpang  atau  pemilik  barang.  Karcis penumpang  dan  surat  pengangkutan  barang  merupakan  tanda  bukti  telah  terjadi perjanjian  pengangkutan  dan  pembayaran  biaya  pengangkutan.  Pada  sisi  yang sama  karcis  penumpang  diterbitkan  atas  nama  ( on  name ),  artinya  tidak  dapat dialihkan  dengan  menyerahkan  karcis  penumpang  kepada  pihak  lain.  Surat pengangkutan  barang  juga  diterbitkan  atas  nama  ( on  name ),  artinya  tidak  dapat dialihkan kepada pihak lain.
Salah satu alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat adalah bus. Penumpang bus sebagai konsumen sering dirugikan dengan adanya beberapa masalah  yang  terjadi  misalnya  keterlambatan  jadwal  keberangkatan,  kondisi  bus yang  tidak  layak  jalan,  terjadi  kecelakaan  bus.  Pada  kondisi  seperti  ini,  maka penumpang  tentu  saja  memerlukan  perlindungan  hukum  untuk  memastikan  hak- nya  dapat  terpenuhi.  Penumpang  sebagai  konsumen  jika  terjadi  kecelakaan  yang dialami oleh bus, hanya mendapat asuransi dari perusahaan asuransi yang diambil
dari  uang  tiket  penumpang,  tapi  dari  pihak  perusahaan  bus  tidak  mendapat  apa- apa  kecuali  hanya  permohonan  maaf.  Tentu  saja  banyak  konsumen  yang  merasa hak-haknya  diabaikan  oleh  pihak  perusahaan  bus,  padahal  konsumen  berhak untuk  mendapatkan  lebih  dari  sekedar  asuransi  kecelakaan,  karena  telah  mem- bayar ongkos sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan bus.
Perlindungan  konsumen  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum,  sehingga perlindungan konsumen pasti mengandung aspek hukum. Materi yang mendapat- kan  perlindungan  itu  bukan  sekedar  fisik  saja  melainkan  kepada  hak-  hak  yang bersifat abstrak. Jadi perlindungan konsumen sangat identik dengan perlindungan yang  diberikan  hukum  terhadap  hak-hak  konsumen.  Artinya  pihak  perusahaan pengangkutan harus turut bertanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh penumpangnya.
Penerbitan  dokumen  pengangkutan  atas  nama,  ada  kaitannya  dengan perlindungan  asuransi  terhadap  pemegang  dalam  hal  terjadi  musibah.  Pemegang dokumen  pengangkutan  adalah  orang  yang  berhak  memperoleh  santunan  atau ganti kerugian dari pihak asuransi. Asuransi ini sendiri bertujuan untuk memberi- kan  perlindungan  hukum  kepada  penumpang  dalam  hal  terjadinya  kecelakaan, sedangkan  kecelakaan  adalah  suatu  kejadian  tak  diduga  dan  tidak  dikehendaki yang  mengacaukan  proses  aktivitas  yang  telah  diatur.  Kecelakaan  terjadi  tanpa disangka-sangka  dalam  sekejap  mata,  dan  setiap  kejadian  terdapat  empat  faktor bergerak  dalam  satu  kesatuan  berantai,  yakni:  lingkungan,  bahaya,  peralatan  dan manusia.  Kecelakaan  dapat  terjadi  setiap  saat  dan  dimana  saja.  Kecelakaan  bisa terjadi di darat, laut, dan udara tetapi umumnya terjadi pada alat transportasi atau lalu lintas dalam bentuk kecelakaan lalu lintas.
Terkait dengan masalah pengangkutan, maka menurut Muhammad (2008:
1) ada 3 (tiga) konsep pengangkutan yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. Pengangkutan sebagai usaha ( business) ;
2. Pengangkutan sebagai perjanjian ( agreement ); dan
3. Pengangkutan sebagai proses penerapan ( applying process ).
Selain  itu,  ada  asas  hukum  pengangkutan  yang  merupakan  landasan  filosofis sebagai  dasar  ketentuan-ketentuan  pengangkutan  yang  menyatakan  kebenaran,
keadilan, dan kepatutan yang diterima oleh semua pihak, kebenaran, keadilan, dan kepatutan juga menjadi tujuan yang diharapkan oleh pihak-pihak, terutama adalah pihak pengguna pengangkutan.
Sebenarnya aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan  itu  sendiri,  yang  secara  yuridis  diatur  dalam  Buku  Ketiga  KUH Perdata  dan  Buku  Kedua  KUH  Dagang.  Selain  itu,  pemerintah  telah  mengeluar- kan kebijakan di  bidang  transportasi  darat  yaitu dengan dikeluarkannya Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009) sebagai  pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (PP No. 41 Tahun 1993) yang masih tetap berlaku, walaupun merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992.
Berdasarkan  Pasal  2  UU  No.  22  Tahun  2009,  disebutkan  bahwa  asas penyelenggaraan  lalu  lintas,  terdiri  dari:  (1)  asas  transparan;  (2)  asas  akuntabel; (3)  asas  berkelanjutan;  (4)  asas  partisipatif;  (5)  asas  bermanfaat;  (6)  asas  efisien dan efektif; (7) asas seimbang; (8) asas terpadu; dan (9) asas mandiri. Selanjutnya dalam  Pasal  3  UU  No.  22  Tahun  2009,  disebutkan  pula  bahwa  tujuan  dari  lalu lintas dan angkutan jalan, adalah:
1. terwujudnya  pelayanan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  aman,  selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk  mendorong per- ekonomian  nasional,  memajukan  kesejahteraan  umum,  memperkukuh  per- satuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
UU  No.  22  Tahun  2009  diharapkan  dapat  membantu  mewujudkan kepastian  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  jasa angkutan,  baik  itu  pengusaha  angkutan,  pekerja  (sopir/pengemudi),  serta penumpang.  Secara  operasional  kegiatan  penyelenggaraan  pengangkutan  dilaku- kan  oleh  pengemudi  atau  sopir  angkutan  dimana  pengemudi  merupakan  pihak yang  mengikatkan  diri  untuk  menjalankan  kegiatan  pengangkutan  atas  perintah pengusaha  angkutan  atau  pengangkut.  Pengemudi  dalam  menjalankan  tugasnya
mempunyai  tanggung  jawab  untuk  dapat  melaksanakan  kewajibannya  yaitu mengangkut penumpang sampai pada tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat,  artinya  dalam  proses  pemindahan  tersebut  dari  satu  tempat  ke  tempat tujuan  dapat  berlangsung  tanpa  hambatan  dan  penumpang  dalam  keadaan  sehat, tidak  mengalami  bahaya,  luka,  sakit  maupun  meninggal  dunia.  Sehingga  tujuan pengangkutan  dapat  terlaksana  dengan  lancar  dan  sesuai  dengan  nilai  guna masyarakat.
Kenyataannya  masih  sering  pengemudi  angkutan  melakukan  tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara  nyata  dialami  oleh  penumpang  (kerugian  materil),  maupun  kerugian  yang secara  immateril,  seperti  kekecewaan  dan  ketidaknyamanan  yang  dirasakan  oleh penumpang.  Misalnya  saja  tindakan  pengemudi  yang  mengemudi  secara  tidak wajar,  dalam  arti  saat  menjalani  tugasnya  pengemudi  dipengaruhi  oleh  keadaan sakit, lelah, meminum sesuatu yang dapat mempengaruhi kemampuannya menge- mudikan  kendaraan  secara  ugal-ugalan,  sehingga  dapat  menyebabkan  terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban.
Kenyataan seperti ini tentunya sangat merugikan para penumpang sebagai konsumen  dari  jasa  pengangkutan.  Oleh  sebab  itu,  para  pemilik  (penyelenggara) jasa  pengangkutan  sudah  seharusnya  memperhatikan  perlindungan  hukum  bagi para konsumen pengguna jasa pengangkutan, dan hal ini menjadi alasan menarik untuk  diteliti  lebih  lanjut,  yang  tujuannya  untuk  mengetahui  aspek-aspek  hukum perlindungan terhadap para penumpang bus (konsumen) dalam mewujudkan per- lindungan konsumen.

## B. Metode Penelitian
Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif,  yang  dimaksudkan  untuk  memberi- kan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala lainnya.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder,  baik  berupa  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier, oleh sebab itu dapat disebut  penelitian hukum  normatif atau penelitian hukum  kepustakaan (Soerjono Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2003:  14).  Data  dikumpulkan  dengan  menggunakan
metode  studi  dokumen,  sedangkan  analisis  terhadap  data  yang  telah  terkumpul dilakukan  secara  yuridis  kualitatif,  yang  hanya  difokuskan  pada  aspek  hukum perlindungan  terhadap  para  penumpang  bus  dalam  mewujudkan  perlindungan konsumen.

## C. Hasil Penelitian dan Analisis

## 1. Aspek hukum perlindungan konsumen
Salah  satu  cara  untuk  menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat  adalah memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan  ekonomi. Adanya  hubungan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen  sering  terdapat ketidaksetaraan di antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah,  sehingga  sering  terjadi  ketidakseimbangan  antara  pelaku  usaha  yang merasa mempunyai posisi yang lebih kuat daripada konsumen.
Istilah  perlindungan  konsumen  berkaitan  dengan  perlindungan  hukum, oleh  karena  itu  perlindungan  konsumen  mengandung  aspek  hukum.  Materi  yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak- haknya bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik  dengan  perlindungan  yang  diberikan  hukum  terhadap  hak-hak  konsumen (Siregar 2009: 324).
Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen  dalam  usahanya  untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri (Sidabalok  2006:  9).  Berbicara  perlindungan  konsumen  berarti  mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.
Perlunya  jaminan  atau  kepastian  hukum  terhadap  hak-hak  konsumen, karena  didasarkan  pada  posisi  konsumen  yang  lebih  lemah,  sehingga  ada kecenderungan  dari  pelaku  usaha  yang  melecehkan  hak-hak  konsumen.  Menurut David  Oughton  dan  John  Lowry,  sebagaimana  dikutip  Abdul  Halim  Barkatullah (2004: 45), dikatakan bahwa posisi konsumen yang lemah ini didasarkan beberapa argumentasi, yaitu:
a. Dalam masyarakat modern, menawarkan berbagai jenis produk baru dari hasil kemajuan tekhnologi dan manajemen. Barang-barang diproduksi secara masal;
b. Terdapat  perubahan-perubahan  mendasar  dalam  pasar  konsumen,  dimana konsumen sering tidak mendapat posisi tawar untuk melakukan evaluasi yang memadai  terhadap  produk  barang  dan  jasa  yang  diterimanya.  Konsumen hampir-hampir  tidak  dapat  diharapkan  memahami  sepenuhnya  penggunaan produk-produk canggih yang tersedia;
c. Metode  pengiklanan  modern  melakukan  disinformasi  kepada  konsumen  dari pada memberikan informasi secara objektif;
d. Pada  dasarnya  konsumen  berada  dalam  posisi  tawar  yang  tidak  seimbang, karena kesulitan dalam memperoleh informasi yang memadai; dan
e. Gagasan paternalism melatar belakangi lahirnya undang-undang perlindungan hukum  bagi  konsumen,  dimana  terdapat  rasa  tidak  percaya  terhadap  kemam- puan  konsumen  melindungi  diri  sendiri  akibat  resiko  keuangan  yang  dapat diperkirakan atau resiko kerugian fisik.
Menurut Troelstrup sebagaimana dikutip Abdul Halim Barkatullah (2004: 98),  dikatakan  pula  bahwa,  posisi  tawar  menawar  yang  lemah  bagi  konsumen disebabkan oleh:
a. Terdapat lebih banyak produk, merk, dan cara penjualannya;
b. Daya beli konsumen semakin meningkat;
c. Lebih banyak merk yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui oleh semua orang;
d. Model-model produk lebih cepat berubah;
e. Kemudahan transportasi dan komunikasi sehingga membuka akses yang lebih besar kepada bermacam-macam;
f. Iklan yang menyesatkan; dan
g. Wanprestasi oleh pelaku usaha.
Dilatarbelakangi lemahnya posisi tawar menawar dari konsumen, tentunya menyebabkan  hukum  perlindungan  konsumen  menjadi  penting,  dan  sebagai bentuk  perlindungan  bagi  konsumen,  maka  diberlakukanlah  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Perlunya  peraturan  ini,  karena  perlindungan  konsumen  merupakan  masalah  bagi semua bangsa di dunia. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan  berbagai  dimensi  yang  satu  sama  lain  mempunyai  keterikatan  dan saling ketergantungan antara konsumen, dan pemerintah (Wahyu Sasongko 2007: 176).
Selain  UU  No.  8  Tahun  1999,  maka  yang  dapat  dijadikan  dasar  hukum bagi perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia, adalah:
a. Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.
b. Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesian Sengketa.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
d. Surat  Edaran  Dirjen  Perdagangan  Dalam  Negeri  Nomor:  235/DJPDN/VII/ 2001 tentang Penangan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada Seluruh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi/Kabupaten/Kota.
e. Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Perdagangan  Dalam  Negeri  Nomor:  795/ DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen. Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  UU  No.  8  Tahun  1999,  disebutkan  bahwa:
“Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen ( consumer  protection )  merupakan  salah  satu  sisi  dari  korelasi  antara  lapangan perekonomian  dengan  lapangan  etika.  Dalam  kegiatan  bisnis  terdapat  hubungan yang  saling  membutuhkan  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen.  Kepentingan pelaku  usaha  adalah  memperoleh  laba  ( profit )  dari  transaksi  dengan  konsumen, sedangkan  kepentingan  konsumen  adalah  memperoleh  kepuasan  melalui pemenuhan  kebutuhannya  terhadap  produk  tertentu.  Dalam  hubungan  yang demikian  seringkali  terdapat  ketidaksetaraan  antara  keduanya.  Konsumen  biasa- nya  berada  dalam  posisi  yang  lemah  dan  karenanya  dapat  menjadi  sasaran eksploitasi  dari  pelaku  usaha  yang  secara  sosial  dan  ekonomi  mempunyai  posisi yang  kuat  (Rachman .  www.gustinkartikarachman.blogspot.com. diakses  pada tanggal 12 Maret 2016).
Selanjutnya dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999, ditentukan bahwa: “per- lindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”, dan dalam penjelasan Pasal 2 UU No.  8  Tahun  1999,  disebutkan  bahwa  perlindungan  konsumen  diselenggarakan sebagai  usaha  berdasarkan  5  (lima)  asas  yang  relevan  dalam  pembangunan nasional, yaitu:
a. Asas  manfaat  dimaksudkan  utnuk  menagamanatkan  bahwa  segala  upaya dalam  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen  harus  memberi  manfaat sebesar-besarnya  bagi  kepentingan  konsumen  dan  pelaku  usaha  secara keseluruhan.
b. Asas  keadilan dimaksudkan agar  partisipasi  seluruh rakyat  dapat  diwujudkan secara  maksimal  dan  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  dan  pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
c. Asas  keseimbangan  dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan  antar kepentingan  konsumen,  pelaku  usaha  dan  pemerintah  dalam  arti  materiil maupun spiritual.
d. Asas  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  dimaksudkan  untuk  memberikan jaminan  atas  keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen  dalam  peng- gunaan,  pemakaian,  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi atau digunakan.
e. Asas  kepastian  hukum  dimaksudkan  agar  baik  pelaku  usaha  maupun konsumen  menaati  hukum  dan  memperoleh  keadilan  dalam  penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Tujuan  perlindungan  konsumen  sebagaimana  yang  diamanatkan  Pasal  3 UU No. 8 Tahun 1999, adalah:
a. Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan,  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi diri.
b. Mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
c. Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan,  dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d. Menciptakan  sistem  perlindungan  konsumen  yang  mengandung  unsur kepastian  hukum  dan  keterbukaan  informasi  serta  akses  untuk  mendapatkan informasi.
e. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan  bertanggungjawab  dalam berusaha.
f. Meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan. keamanan, dan keselamatan konsumen.
Perlindungan  konsumen  diberikan  karena  didasarkan  pada  4  (empat) alasan, yaitu:
a. Melindungi  konsumen  sama  artinya  dengan  melindungi  seluruh  bangsa sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  tujuan  pembangunan  nasional  menurut pembukaan Undang Undang Dasar 1945.
b. Melindungi  konsumen  perlu  untuk  melahirkan  manusia-manusia  yang  sehat rohani  dan  jasmani  sebagai  pelaku-pelaku  pembangunan,  yang  berarti  juga untuk kesinambungan pembangunan nasional.
c. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat.
2. Hak-hak dan kewajiban konsumen
Kata konsumen berasal  dari bahasa  Inggris  yakni consumer ,  yang  artinya pemakai (Echols dan Shadily 1996: 142) atau dalam bahasa Belanda “ consument ”, artinya  juga  konsumen.  Konsumen  secara  bahasa  artinya  pemakai  barang  hasil produksi,  seperti  bahan  pakaian  dan  makanan  (Tim  Redaksi  2008:  728). Konsumen  secara  harfiah  adalah  orang  yang  memerlukan,  membelanjakan  atau menggunakan; pemakai atau pembutuh (Siahaan 2005: 23).
Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang  untuk  dipakai  dan  tidak  untuk  diperdagangkan  atau  diperjualbelikan  lagi. (Siahaan  2005:  172).  Pengertian  konsumen  dalam  arti  umum  adalah  pemakai, pengguna  dan  atau  jasa  untuk  tujuan  tertentu  (Ningrum. www.repository.undip. ac.id , diakses pada tanggal 12 Maret 2016).
Berdasarkan  Pasal  1  angka  2  UU  No.  8  Tahun  1999,  disebutkan  bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan.  Dalam  penjelasan  Pasal  1 angka  2  tersebut  disebutkan  bahwa  konsumen  yang  dimaksud  adalah  konsumen
akhir  yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikata- kan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang  dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara atau merawat harta bendanya.
Menurut  Az.  Nasution,  sebagaimana  dikutip  Trias  Palupi  Kurnianingrum ( www.repository.undip.ac.id .  diakses  pada  tanggal  12  Maret  2016),  dikatakan bahwa  orang  yang  dimaksud  di  atas  adalah  orang  alami  bukan  badan  hukum, sebab yang memakai, menggunakan dan atau memanfaatkan barang dan atau jasa untuk  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain  maupun  makhluk  hidup  lain dan tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia. Perlindungan konsumen  pada  dasarnya  untuk  melihat  terpenuhi  atau  tidaknya  hak-hak konsumen.  Hak  adalah  sesuatu  yang  benar,  kepunyaan,  milik,  kekuasaan  untuk melakukan  sesuatu  karena  telah  ditentukan  oleh  undang-undang  atau  peraturan lain,  kekuasaan  yang  benar  untuk  menuntut  sesuatu  atau  kekuasaan  yang  benar atas sesuatu (Sudarsono 2012: 154).
Menurut  Shidarta  (2004:  16),  dikatakan  bahwa  secara  umum  dikenal adanya  4  (empat)  hak  dasar  konsumen  yaitu:  “hak  untuk  mendapatkan  kemanan ( the right to safety ), hak untuk mendapatkan informasi ( the right to be informed ), hak  unuk  memilih  ( the  right  to  choose ),  dan  akhirnya  hak  untuk  didengar  ( the right to be heard ). Berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999, disebutkan bahwa hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu:
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamtan  dalam  mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak  untuk  memilih  barang  dan/atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan;
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Memperhatikan 9 (sembilan) butir hak konsumen  yang diuraikan  di atas,  terlihat bahwa  masalah  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  konsumen  merupakan hal  yang  paling  pokok  dan  utama  dalam  perlindungan  konsumen.  Hak-hak konsumen tersebut merupakan penjabaran dari pasal-pasal yang bercirikan Negara Kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain  hak-hak  konsumen,  maka  dalam  Pasal  5  UU  No.  8  Tahun  1999 diatur pula tentang kewajiban konsumen, yaitu:
a. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. Mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen secara patut.
Penjabaran  Pasal  5  UU  No.  8  Tahun  1999  tersebut  di  atas,  sebenarnya dimaksudkan  agar  konsumen  sendiri  dapat  memperoleh  hasil  yang  optimal  atas perlindungan  dan/atau  kepastian  hukum  bagi  dirinya,  karena  perlindungan konsumen  bertujuan  untuk  melindungi  konsumen  dan  hak-haknya  secara  hukum dari  pelanggaran-pelanggaran  dan  penyalahgunaan  hak.  Dalam  hal  ini,  perlin- dungan  konsumen  mempunyai  bentuk  dan  format  khusus  dan  tersendiri.  Bentuk ini  berasal  dari  bentuk  perlindungan  konsumen  secara  umum  yang  menjadi landasannya untuk semua bidang hukum konsumen, karena pada dasarnya semua transaksi  itu  sama,  ada  produsen  ada  pula  konsumen,  yang  membedakannya hanyalah dalam bidang hukum konsumen apa transaksi tersebut berlangsung.
Perlindungan  konsumen  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  kegiatan bisnis  yang  sehat.  Dalam  kegiatan  bisnis  yang  sehat  terdapat  keseimbangan perlindungan  hukum  antara  konsumen  dengan  produsen.  Tidak  adanya  perlin- dungan  yang  seimbang  menyebabkan  konsumen  berada  pada  posisi  yang  lemah. Lebih-lebih  jika  produk  yang  dihasilkan  oleh  produsen  merupakan  jenis  produk yang  terbatas,  produsen  dapat  menyalahgunakan  posisinya  yang  monopolistis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen (Miru 2011: 1).

## 3. Perlindungan hukum terhadap penumpang akibat terjadinya kecelakaan bus
Konsep  hukum  sangat  dibutuhkan  apabila  mempelajari  hukum.  Konsep hukum  pada  dasarnya  adalah  batasan  tentang  suatu  istilah  tertentu.  Tiap  istilah ditetapkan  arti  dan  batasan  maknanya  setajam  dan  sejelas  mungkin  yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis ( legal  concept ), yaitu  konsep  konstruktif  dan  sistematis  yang  digunakan  untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.
Menurut  Subekti  sebagaimana  dikutip  oleh  C.S.T.  Kansil  (2002:  14) mengatakan  bahwa  hukum  itu  mengabdi  pada  tujuan  negara,  yang  dalam pokoknya  ialah  mendatangkan  kemakmuran  dan  kebahagiaan  pada  rakyatnya. Tujuan  negara  tersebut  dengan  menyelenggarakan  “keadilan”  dan  “ketertiban”, syarat-syarat  yang  pokok  untuk  mendatangkan  kemakmuran  dan  kebahagiaan. Salah  satu  tujuan  hukum  adalah  mewujudkan  keadilan  sebagai  syarat  untuk mendatangkan  kemakmuran  dan  kebahagiaan  bagi  masyarakat.  Berawal  dari statemen  ini,  maka  pandangan  awal  tentang  terwujudnya  tujuan  hukum  adalah penegakan hukum.
Menurut  Fitzgerald,  sebagaimana  dikutip  Rahardjo  (2000:  53),  dikatakan bahwa  hukum  bertujuan  mengintegrasikan  dam  mengkoordinasikan  berbagai kepentingan  dalam  masyrakat  karena  dalam  suatu  lalu  lintas  kepentingan, perlindungan  terhadap  kepentingan  tertentu  dapat  dilakukan  dengan  cara  mem- batasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurusi hak  dan  kepentingan  manusia,  sehingga  hukum  memiliki  otoritas  tertinggi  untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.
Perlindungan  hukum  harus  melihat  tahapan  yakni  perlindungan  hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupkan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur  hubungan  prilaku  antara  angota-anggota  masyarakat  dan  antara  per- seorangan  dengan  pemerintah  yang  dianggap  mewakili  kepentingan  masyarakat. Menurut  Satjipto  Rahardjo  (2000:  54),  perlindungan  hukum  ialah  memberikan pengayoman  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat  agar dapat  menikmati  semua hak- hak yang diberikan oleh hukum. Frasa perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “legal  protection ”  dalam  bahasa  Belanda  “ rechtsbecherming ”.  Kedua istilah  tersebut juga  mengandung  konsep  atau  pengertian  hukum  yang  berbeda untuk memberi  makna  sesungguhnya  dari  “Perlindungan  Hukum”,  sedangkan Menurut Salim HS dan Erlies Setiana Nurbani perlindungan hukum adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal- hal yang menjadi objek yang dilindungi (Salim dan Nurbani 2013: 262).
Pendapat lain menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip Darwis ( www. irwankaimoto.blogspot.com .  diakses  pada  tanggal  12  Maret  2016),  perlindungan hukum  dimaknai  sebagai  daya  upaya  yang  dilakukan  secara  sadar  oleh  setiap orang  maupun  lembaga  pemerintah,  swasta  yang  bertujuan  mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak- hak  asasi  yang  ada.  Makna  tersebut  tidak  terlepas  dari  fungsi  hukum  itu  sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain hukum memberi- kan  perlindungan  kepada  manusia  dalam  memenuhi  berbagai  macam  kepen- tingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain.
Menurut Philipus M. Hadjon ( www.statushukum.com . diakses pada tanggal 12  Maret  2016),  dikatakan  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  meliputi  2 (dua) hal, yakni:
a. Perlindungan  hukum  preventif,  yakni  bentuk  perlindungan  hukum  dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat- nya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; dan
b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesian sengketa.
Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan  keberatan  ( inspraak )  atas  pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan pemerintahan  mendapat  bentuk  definitif.  Perlindungan  hukum  preventif  ini bertujuan  untuk  mencegah    terjadinya  sengketa  dan  sangat  besar  artinya  bagi tindak  pemerintah  yang  didasarkan  pada  kebebasan  bertindak.  Adanya  perlin- dungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil  keputusan  yang  berkaitan  dengan  asas freies  ermessen ,  dan  rakyat dapat  mengajukan  keberatan  atau  dimintai  pendapatnya  mengenai  rencana keputusan tersebut (Salim dan Nurbani 2013: 264).
Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani  perlindungan  hukum  bagi  rakyat,  yang  dikelompokkan  menjadi  2 (dua) badan, yaitu (Salim dan Nurbani 2013: 262):
1. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum; dan
2. Institusi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.
Terkait dengan konsep perlindungan hukum  yang diuraikan di atas, maka penumpang bus sebagai konsumen tetap memiliki hak-hak yang mesti dilindungi oleh  negara  dan  pihak  perusahaan  pengangkutan.  Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (25) UU No. 22 Tahun 2009, yang disebut penumpang adalah setiap orang yang berada di  kendaraan  selain  pengemudi  dan  awak  kenderaan.  Dengan  mengikatkan  diri setelah  membayar  uang  atau  tiket  angkutan  umum  sebagai  kontraprestasi  dalam perjanjian  pengangkutan  maka  seseorang  telah  sah  sebagai  penumpang  alat angkutan  penumpang  umum  yang  apabila  mengalami  kecelakaan  diri,  yang diakibatkan  oleh  penggunaan  alat  angkutan  umum,  selama  penumpang  yang bersangkutan  berada  dalam  angkutan  tersebut,  yaitu  saat  naik  dari  tempat  pem- berangkatan sampai turun di  tempat  tujuan. Tiket penumpang adalah tanda bukti bahwa  seseorang  telah  membayar  uang  angkutan  dan  akibatnya  berhak  naik angkutan  sebagai  penumpang.  Tiket  penumpang  juga  menjadi  tanda  bukti  telah
ditutupnya  perjanjian  angkutan  antara  pengangkut  dan  penumpang,  sehingga penumpang adalah salah satu pihak.
Berlakunya  UU  No.  22  Tahun  2009  diharapkan  dapat  membantu mewujudkan  kepastian  hukum  bagi  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  penyeleng- garaan  jasa  angkutan,  baik  itu  pengusaha  angkutan,  pekerja  (sopir/pengemudi) serta  penumpang.  Secara  operasional  kegiatan  penyelenggaraan  pengangkutan dilakukan  oleh  pengemudi  atau  sopir  angkutan  dimana  pengemudi  merupakan pihak  yang  mengikatkan  diri  untuk  menjalankan  kegiatan  pengangkutan  atas perintah  pengusaha  angkutan  atau  pengangkut.  Pengemudi  dalam  menjalankan tugasnya  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  dapat  melaksanakan  kewajibannya yaitu  mengangkut  penumpang  sampai  pada  tempat  tujuan  yang  telah  disepakati dengan  selamat,  artinya  dalam  proses  pemindahan  tersebut  dari  satu  tempat  ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat,  tidak  mengalami  bahaya,  luka,  sakit  maupun  meninggal  dunia.  Sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.
Dalam  UU  No.  22  Tahun  2009  penumpang  dikenal  dengan  istilah pengguna  jasa,  yang  di  dalam  Pasal  1  angka  21,  disebutkan  bahwa  perusahaan angkutan  umum  adalah  badan  hukum  yang  menggunakan  jasa  perusahaan angkutan  umum.  Dengan    mengikatkan  diri  setelah  membayar  uang  atau  tiket angkutan  umum  sebagai  kontraprestasi  dalam  perjanjian  pengangkutan  maka seseorang  telah  sah  sebagai  penumpang  alat  angkutan  penumpang  umum  yang apabila  mengalami  kecelakaan  diri,  yang  diakibatkan  oleh  penggunaan  alat angkutan  umum,  selama  penumpang  yang  bersangkutan  berada  dalam  angkutan tersebut,  yaitu  saat  naik  dari  tempat  pemberangkatan  sampai  turun  di  tempat tujuan.  Tiket  penumpang  adalah  tanda  bukti  bahwa  seseorang  telah  membayar uang angkutan dan akibatnya berhak naik pesawat udara sebagai penumpang.
Perlindungan  hukum  bagi  penumpang  angkutan  umum  di  darat  telah  di atur  dalam  UU  No.  22  Tahun  2009.  Peraturan  ini  yang  menjadi  pedoman  untuk melindungi  kepentingan  penumpang  jika  haknya  ada  yang  dilanggar  oleh penyedia  jasa  angkutan  umum.  Seperti  yang  diatur  pada  Pasal  234  ayat  (1)  UU
No.  22  Tahun  2009,  yang  secara  garis  besar  menjelaskan  bahwa  pihak  penyedia jasa  angkutan  umum  wajib  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  dialami  oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi.
Pasal 234 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009, tersebut mengisyarakan kepada pihak penyedia angkutan umum tidak hanya menyediakan layanan yang nyaman, aman berupa fasilitas  yang layak bagi penumpang sebagai konsumen, tetapi juga harus  memberikan  edukasi  terhadap  para  supirnya  agar  berperilaku  baik  dalam menjakankan tugas yaitu mengantar penumpang sampai ke tujuan dengan selamat. Pemilik jasa angkutan umum tidak hanya mementingkan keuntungan semata yang diperoleh  dari  tiket  penumpang  tapi  juga  harus  memikirkan  keselamatan penumpang.  Berdasarkan  hal  itu  para  supir  yang  terdidik  dengan  disiplin  kerja yang baik serta mengetahui regulasi tentang aturan hukum selama di jalan, mutlak harus ada dalam setiap jasa angkutan umum.
Perlindungan  hukum  bagi  penumpang  adalah  suatu  masalah  yang  besar dengan  persaingan  global  yang  terus  berkembang  sehingga  perlindungan  hukum sangat dibutuhkan dalam persaingan global. Pasal 192 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009  menjelaskan  bahwa  perusahaan  angkutan  umum  bertanggung  jawab  atas kerugian  yang  diderita  oleh  penumpang  yang  meninggal  dunia  atau  luka  akibat penyelenggaraan  angkutan,  kecuali  disebabkan  oleh  suatu  kejadian  yang  tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.
Dilihat  dari  aspek  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  jasa  angkutan, keadaan demikian sangat tidak ideal dan dalam praktik merugikan bagi konsumen, karena  pada  tiap  kecelakaan  alat  angkutan  darat  tidak  penah  terdengar dipermasalahkannya  tanggung  jawab  pengusaha  kendaraan  angkutan  umum. Pihak perusahaan angkutan umum wajib bertanggungjawab memberikan hak-hak kepada konsumen jika terjadi hal-hal yang merugikan konsumen tersebut.
Tanggung  jawab  pada  hakikatnya  terdiri  dari  dua  aspek,  yaitu  tanggung jawab  yang  bersifat  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  sebaik-baiknya ( responsibility ), yaitu tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang dan  tanggung  jawab  ganti  rugi  ( liability ),  yaitu  terkait  dengan program  asuransi  kecelakaan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  merupakan  suatu  hal
yang  tidak  boleh  ditawar-tawar.  Essensi  program  asuransi  tersebut  sebagai  suatu asuransi wajib/sosial dan asuransi tanggung jawab (Nasution. www.portalgaruda. org . diakses pada tanggal 12 Maret 2016).
Perusahaan  pengangkutan  umum  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang diderita  oleh  penumpang,  pengirim  atau  pihak  ketiga  karena  kelalaiannya  dalam melaksanakan  pelayanan  pengangkutan.  Selama  pelaksanaan  pengangkutan, keselamatan penumpang atau barang  yang diangkut  pada dasarnya berada dalam tanggung  jawab  perusahaan  pengangkutan  umum.  Oleh  karena  itu,  sudah sepatutnya apabila kepada perusahaan pengangkutan umum dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim, yang timbul  karena  pengangkutan  yang  dilakukannya  (Pasal  234  UU  No.  22  Tahun 2009).  Pengemudi  Kendaraan  Bermotor  Umum  dapat  menurunkan  penumpang dan/atau  barang  yang  diangkut  pada  tempat  pemberhentian  terdekat  jika Penumpang  dan/atau  barang  yang  diangkut  dapat  membahayakan  keamanan  dan keselamatan angkutan (Pasal 190 UU No. 22 Tahun 2009).
Penyelenggaraan  angkutan  penumpang  bus  umum  yang  aman,  selamat, dan  tertib,  juga  merupakan  bagian  penting  dan  menjadi  salah  satu  tujuan  utama dalam  suatu  penyelenggaraan  angkutan.  Untuk  memenuhi  tujuan  utama tersebut, maka  setiap  penyelenggaraan  angkutan  penumpang  bus  umum  wajib  memenuhi standar  pelayanan  minimal  yang  meliputi:  (a)  keamanan;  (b)  keselamatan;  (c) kenyamanan; (d) keterjangkauan; (e) kesetaraan; dan (f) keteraturan, seperti yang ditentukan  dalam  Pasal  141  ayat  (1)  UU  No.  22  Tahun  2009,  dan  hal  ini  adalah sebagai  hak  penumpang.  Perlindungan  hukum  bagi  penumpang  angkutan  umum di darat telah di atur dalam UU No. 22 Tahun 2009, yang menjadi pedoman untuk melindungi  kepentingan  penumpang  jika  haknya  ada  yang  dilanggar  oleh penyedia jasa angkutan umum. Seperti pada Pasal 234 ayat (1) menentukan bahwa pihak penyedia jasa angkutan umum wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang yang diakibatkan oleh kelalaian pengemudi.
Tiket penumpang merupakan syarat dalam perjanjian pengangkutan darat, tetapi bukan merupakan syarat mutlak, sebab tidak adanya tiket penumpang tidak berarti  tidak  adanya  perjanjian  pengangkutan.  Penumpang  angkutan  umum  yang
tidak mendapatkan tiket, tetap harus mendapat jaminan hukum atas keselamatan- nya,  jika  pengangkut  tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya  dalam  peng- angkutan orang yakni membawa atau mengangkut penumpang tersebut sampai di tempat tujuan dengan selamat.
Menurut  Purwosutjipto,  sebagaimana  dikutip  Apbisma  ( www.apbisma. blogspot.com . diakses pada tanggal 12 Maret 2016), dikatakan bahwa kewajiban- kewajiban dari pihak pengangkut adalah:
a. Menyediakan alat pengangkut yang akan digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan.
b. Menjaga keselamatan orang (penumpang) dan/ atau barang yang diangkutnya. Dengan demikian maka sejak pengangkut menguasai orang (penumpang) dan/ atau  barang  yang  akan  diangkut,  maka  sejak  saat  itulah  pihak  pengangkut mulai bertanggung jawab (Pasal 1235 KUHPerdata).
c. Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 KUHD yang meliputi:
1) Mengusahakan pemeliharaan, perlengkapan atau peranakbuahan alat peng- angkutnya;
2) Mengusahakan  kesanggupan  alat  pengangkut  itu  untuk  dipakai  menye- lenggarakan pengangkutan menurut persetujuan;
3) Memperlakukan dengan baik dan melakukan penjagaan atas muatan yang diangkut; dan
4) Menyerahkan  muatan  ditempat  tujuan  sesuai  dengan  waktu  yang  telah ditetapkan dalam perjanjian.
Perlindungan  hukum  bagi  penumpang  adalah masalah  yang besar dengan persaingan  global  yang  terus  berkembang  sehingga  perlindungan  hukum  sangat dibutuhkan  dalam  persaingan  global,  dan  perlindungan  hukum  bagi  para penumpang  dapat  dilakukan  dengan  cara  membuat  peraturan  yang  diperlukan, oleh  sebab  itu  peraturan  perundang-undangan  yang  telah  dibuat  tersebut  harus ditegakkan  ( by  the  law  enforcement ),  baik  bersifat  preventif,  represif,  maupun curatif.
Mengingat  peranan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  menguasai  hajat hidup  orang  banyak,  maka  penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  perlu
diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan, agar lebih luas daya  jangkau  dan  pelayanannya  kepada  masyarakat  lebih  optimal  dengan  tetap mengutamakan keselamatan para penggunanya. Transportasi jalan yang diseleng- garakan harus bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat,  aman,  cepat,  lancer,  tertib  dan  teratur,  nyaman  dan  efesien,  mampu memadukan  moda  transportasi  lainnya,  menjangkau  seluruh  pelosok  wilayah daratan  untuk  menunjang  pemerataan  penggerak  dan  penunjang  pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.
Konsumen angkutan umum bus memiliki hak untuk dilayani secara benar dan  layak  oleh  pelaku  usaha.  Konsumen  juga  berhak  atas  keselamatan  dan kenyamanan atas jasa angkutan umum bus yang digunakan, dan untuk menjamin adanya  keselamatan  tersebut,  maka  pelayanan  harus  dengan  standar  mutu  yang baik,  maka  pelaku  usaha  harus  menggunakan  kendaraan  yang  benar-benar  laik jalan  untuk  mengangkut  penumpang.  Konsumen  juga  secara  tegas  memiliki  hak untuk  menuntut  ganti  rugi  kepada  pelaku  usaha  jika  penumpang  atau  konsumen, jika  penumpang  misalnya  kerugian  akibat  kecelakaan  lalu  lintas  atau  kerugian lainnya.  Konsumen  juga  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  jika  ia mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya.
Pelayanan seperti tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU No. 8  Tahun  1999,  yang  melarang  pelaku  usaha  yang  memproduksi  atau  memper- dagangkan  barang  dan  atau  jasa  yang  tidak  memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan standar  yang  diisyaratkan  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Oleh sebab  itu,  dalam  mengoperasikan  kendaraan  sebagai  angkutan  umum  harus  laik jalan.  Selain  itu,  berdasarkan  Pasal  15  UU  No.  8  Tahun  1999,  ditentukan  pula bahwa  dalam  menawarkan  barang  atau  jasanya  pelaku  usaha  juga  tidak  dibenar- kan atau dilarang untuk:  (a) tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian  sesuai  dengan  yang  dijanjikan;  dan  (b)  tidak  menepati  janji  atas suatu pelayanan dan atau prestasi.
Selain itu, jika diperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 188 dan Pasal 234 UU No. 22 Tahun 2009, maka Perusahaan angkutan umum wajib meng- ganti  kerugian  yang  diderita  oleh  penumpang  atau  pengirim  barang  karena  lalai
dalam  melaksanakan  pelayanan  angkutan.  Pengemudi,  pemilik  kendaraan  ber- motor, dan/atau perusahaan angkutan umum juga bertanggungjawab atas kerugian yang  diderita  oleh  penumpang  dan/atau  pihak  ketiga  karena  kelalaian  pihak pengemudi.

## D. Simpulan dan Saran

## 1. Simpulan
Perlindungan  hukum  terhadap  penumpang  akibat  terjadinya  kecelakaan bus  telah  di  atur  dalam  UU  No.  22  tahun  2009,  dan  peraturan  ini  menjadi pedoman  untuk  melindungi  kepentingan  penumpang  jika  haknya  dilanggar  oleh penyedia jasa angkutan umum. Atas dasar ketentuan yang terdapat dalam UU No. 22  Tahun  2009  dan  UU  No.  8  Tahun  1999,  maka  pelaku  usaha  harus bertanggungjawab  memberikan  ganti  rugi  yang  mungkin  diderita  konsumen akibat  ketidakselamatan  penumpang  ketika  ia  menggunakan  jasa  tersebut,  dapat berupa  ganti  rugi  yang  dapat  berupa  pengembalian  uang  dan  atau  penggantian barang.

## 2. Saran
Penumpang  selaku  konsumen  jasa  angkutan  transportasi  darat  hendaknya lebih  pro  aktif  dalam  memperhatikan  hak-haknya  sebagai  konsumen,  selain  itu pemerintah  diharapkan  dapat  meningkatkan  pengawasannya  terhadap  penyeleng- garaan pengangkutan transportasi darat sehingga terjadi keselarasan akan hak dan kewajiban  antara  penumpang  dan  perusahaan  penyedia  jasaangkutan  transportasi darat  demi  terciptanya  hubungan  yang  baik  antara  penumpang  dan  pelaku  usaha sebagai penyediajasa angkutan serta pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdul  Halim  Barkatullah.  2004. Hukum  Pengangkutan  Darat  dan  Udara .
Bandung: Sinar Grafika.
Abdulkadir Muhammad. 2008. Hukum Pengangkutan Niaga . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Ahmadi  Miru.  2011. Prinsip-prinisp  Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  di Indonesia . Cetakan Kesatu. Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1996. Kamus Inggris Indonesia An English- Indonesian Dictionary . Cetakan Keduapuluhtiga. Jakarta: PT Gramedia. Janus  Sidabalok.  2006. Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia ,  Bandung: Citra Aditya Bakti.
Kansil, C.S.T. 2002., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . Cetakan Keduabelas. Jakarta: Balai Pustaka.
Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbani.  2013. Penerapan  Teori  Hukum  pada Penelitian Tesis dan Disertasi . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Shidarta. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen . Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo. Siahaan,N.H.T. 2005. Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk . Jakarta: Panta Rei.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji.  2003. Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan Singkat . Cetakan Keenam. Jakarta: RadaGrafindo Persada. Sudarsono. 2012. Kamus Hukum. Cetakan Keenam. Jakarta: Rineka Cipta.
Tim  Redaksi  Pusat  Bahasa.  2008. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia. Cetakan Kesatu. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Wahyu  Sasongko.  2007. Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Perlindungan  Konsumen . Bandar Lampung: UNILA.

## Jurnal:
Syahminul  Siregar.  2009.  “Peranan  Pemerintah  dalam  Melindungi  Hak-hak Konsumen  Menurut  UU  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen”. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial . Volume 10. Nomor 3 Oktober 2009.
Internet:
Anonim. “Perlindungan Hukum”. www.statushukum.com . diakses pada tanggal 12 Maret 2016.
Anonim. “Perlindungan Hukum”. www.statushukum.com . diakses pada tanggal 12 Maret 2016.
Apbisma.  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Penumpang  Angkutan  Umum Pengangkutan  Darat”. www.apbisma.blogspot.com .  diakses  pada  tanggal 12 Maret 2016.
Gustin Kartika Rachman.  “Hukum Perlindungan  Konsumen”. www.gustinkartika rachman. blogspot.com . diakses pada tanggal 12 Maret 2016.
Irwan  Darwis.  “Perlindungan  dan  Penegakan  Hukum”. www.irwankaimoto. blogspot.com . diakses pada tanggal 12 Maret 2016.
Krisnadi  Nasution.  “Perlindungan  Hukum  terhadap  Penumpang  Bus  Umum”. www.portalgaruda.org. diakses pada tanggal 12 Maret 2016.
Trias  Palupi  Kurnianingrum.  “Perlindungan  Nasabah  Kartu  Kredit  Ditinjau  Dari Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen”. repository.undip.ac.id . diakses pada tanggal 12 Maret 2016.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## BIODATA PENULIS
Nama :  Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H Pekerjaan :  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara Jabatan :  Asisten Ahli Nomor HP :  082304106436 E-mail :  rabiahharahap@yahoo.com
Alamat Kantor  :  Jl. Muchtar Basri No. 3 Medan