## Strategi Mengelola Pemilih Pemula Secara Profesional Guna Mewujudkan Pilkada 2020 Secara Berkualitas di Kabupaten Sukoharjo

## P. Andi CH, M.H
Dosen PPKn, FKIP, Univet bantara Sukoharjo, Email: Andhi_63@yahoo.com
Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi mengelola pemilih pemula secara professional guna mewujudkan Pilkada 2020 secara berkualitas di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Subjek penelitiannya: para pemilih pemula di 5 dapil yang diambil secara acak tiap dapil 10 pemilih pemula sehingga totalnya ada 50 pemilih pemula, dan obyeknya adalah Pemilih Pemilu serta Pilkada berkualitas. Metode pengumpulan data menggunakan: observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan trianggulasi sumber dan metode. Teknik analisis menggunakan teknik analisis kualitatif terdiri dari 4 tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang dilakukan diperoleh informasi bahwa pada saat Pilkades pemilih pemula: banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya, pemilih pemula kurang peduli dengan pilkades, pemilih pemula tidak melakukan ajakan golput, pemilih pemula selalu hadir jika ada sosialisasi pilkades di rumah calon maupun di rumah tim sukses, pemilih pemula kurang peduli dengan peraga para calon , pemilih pemula merusak peraga. Hasil wawancara dengan 50 pemilih pemula diperoleh informasi: pemilih pemula kurang paham tentang Pilkades maupun Pilkada, pemilih pemula kurang paham profile para calon, pemilih pemula tidak tertarik dengan calon karena trade rekordnya tidak baik, pemilih pemula hanya memilih calom jika di beri uang, pemilih pemula memilih calon hanya ikut- ikutan temannya, pemilih pemula memilih calon karena disuruh orang tuanya, pemilih pemula memilih calon karena di suruh pacarnya, pemilih pemula memilih calan karena diancam, pemilih pemula memilih calon karena terpaksa, pemilih pemula memilih calon karena masih ada ikatan saudara, program-program para calon tidak sesuai dengan keinginan pemilih pemula, pemilih pemula belum dewasa secara politik, pemilih pemula ragu ragu dengan para calon. Simpulannya bahwa pemilih pemula sangat perlu dikelola secara professional agar tercipta Pilkada 2020 secara berkualitas.
Kata-kata Kunci : pemilih Pemula dan Pilkada Berkualitas.

## Strategy to Manage Beginning of Professional Beginners to Make The 2020 Pilkada Quality In Sukoharjo Regency

## P. Andi CH, M.H
PPKn lecturer, FKIP, Sukoharjo Bantara University Univet, Email: Andhi_63@yahoo.com
Abstract : The purpose of this study is to describe the strategy for managing professional voter beginners in order to realize a qualified 2020 regional head Pilkada in Sukoharjo Regency. This research is a qualitative research. Subjects of the study: Novice voters in 5 electoral districts were taken randomly every 10 electoral district voters so that in total there were 50 novice voters, and the object was quality Pilkada Voters and electoral PILKADA. Data collection methods use: observation, interview and documentation. Data validity is done by triangulating sources and methods. The analysis technique uses qualitative analysis techniques consisting of 4 stages: data collection, data reduction, data display and data verification. The results of the study, based on observations in the field, were obtained information that when Pilkades were beginner voters: many did not exercise their voting rights, novice voters were
less concerned with the pilkades, novice voters did not invoke abstentions, novice voters were always present if there were socialization of pilkades at home candidates and at home the success team, novice voters are less concerned with the display of the candidates, novice voters damage the visual aids ,. The results of interviews with 50 novice voters obtained information: novice voters lack understanding of Pilkades or Pilkada, novice voters do not understand the profile of candidates, novice voters are not interested in candidates because the trade record is not good, novice voters only choose candidates if given money, novice voters choosing a candidate only goes along with his friend, the novice voter chooses the candidate because his parents told him, the novice voter chooses the candidate because his girlfriend tells him, the novice voter chooses calan because he is threatened, the novice voter chooses the candidate because he is forced, the novice voter chooses the candidate because there is still a bond of siblings, the programs of the candidates are not in accordance with the wishes of novice voters, novice voters are politically immature, novice voters are hesitant about candidates. The conclusion is that first-time voters really need to be managed professionally to create a qualified 2020 regional head Pilkada.
Keywords : Beginner voters and qualified Pilkada.

## Pendahuluan
PILKADA merupakan salah satu bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan negara yang demokratis, meskipun masih banyak bentuk-bentuk lainnya seperti Pilkades, pemilu , rembug desa dan sebagainya. Dinamika PILKADA di Indonesia sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan Pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR-RI yang terdiri Fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 55 orang, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 44 orang, dan Fraksi Partai Gerindra berjumlah 32 orang.
Keputusan ini telah menyebabkan beberapa pihak kecewa. Keputusan ini dinilai sebagai langkah mundur di bidang "pembangunan" demokrasi, sehingga masih dicarikan cara untuk menggagalkan keputusan itu melalui uji materi ke MK. Bagi sebagian pihak yang lain, Pemilukada tidak langsung atau langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal prinsip yang harus digarisbawahi (walaupun dalam pelaksanaan Pemilukada tidak langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat) adalah: Pertama, Pemilukada tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Kedua, Pemilukada tidak langsung menyebabkan
P. Andi CH, M.H, Strategi Mengelola Pemilih Pemula Secara Profesional Guna..... 317 anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus, yakni hak pilih dan hak legislasi. Padahal jika Pemilukada secara langsung, tidak menyebabkan hak pilih anggota DPRD (sebagai warga negara) hak pilihnya tetap ada.Pelaksanaan PILKADA merupakan salah satu bentuk konkrit pelaksanaan pemerintahan demokrasi, yaitu dimana demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dansalingmengontrolberdasarkan prinsipchecksandbalances. Tulisaninisecaraurutakan dijelaskan terlebih dahulu apa itu pemerintahan demokrasi dan bagaimana memberdayakan perempuan di alam demokrasi khususnya PILKADA serentak tahun 2015. Dinamika peraturan PILKADA terus berjalan dengan munculnya UU RI nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI nomor 1 tahun 2014 tentang PILGUB, PILBUP DAN PILKOT., Finalnya Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 5 Agustus 2019 menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Peraturan KPU 15 tahun 2019 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Kita semua menyadari peraturan PILKADA sebaik apapun dalam pelaksanaannya pasti menimbulkan konflik hanya saja volume dan potensi konflik dari setiap pilkada sangat dirasakan mengalamipasangsurutnya. Hasilanalisisparapakarpolitikditemukanbahwa potensiterjadinya konflik ada pada para pemilih pemula. Tentu disadari bahwa pemilih pemula yang jumlahnya sangat signifikan ini secara psikis masih labil dan idealismenya sangat tinggi. Karena itu keberadaannya dalam PILKADA sangat perlu diperhitungkan. Dalam makalah ini difokuskan pada pemilih pemula dalam PILKADA di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020. Tentu semua warga masyarkat Sukoharjo menginginkan pelaksanaan PILKADA tahun 2020 sehat dan kondosif. Upaya untuk itu sangat perlu pengelolaan pemilih pemula secara intensif dan profesionalisme. Berdasarkan uraian di atas pokok masalah makalah ini dirumuskan Bagaimanakah cara mengelola pemilih pemula secara professional agar PILKADA di KabupatenSukoharjo tahun2020 berkualitas?
Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada atau pemilihan kepala daerah diselenggarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota. Adapun khusus untuk daerah Aceh, pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh). Pemilihan kepala daerah ini dilakukan satu paket bersama dengan pemilihan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut terdiri atas: Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi. Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten. Wali kota dan wakil wali kota
untuk kota. Selain itu, pilkada juga dapat diartikan sebagai Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Undang- Undang yang mengatur tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan PILKADA adalah sebagai berikut. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 17 tentang Perubahan atas Peraturam Pemerintah nomor 6 tahun 2005tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. PP Pengganti UU Nomor: 3 tentang PERPU NO 3 TAHUN 2005. Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga bisa berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pilkada yang dilaksanakan secara langsung memiliki makna sebagai berikut: Perspektif Tujuan. Pilkada dimaksudkan sebagai pemindahan konflik. Pemindahan dari masyarakat kepada perwakilan politik dengan tujuan menjamin integrasi masyarakat. Perspektif Tingkat Perkembangan Negara. Pilkada diadakan sebagai alat untuk membenarkan rezim yang berkuasa. Perspektif Demokrasi Liberal. Pilkada merupakan upaya meyakinkan serta melibatkan individu dalam setiap proses politik. Berdasarkan 3 makna tersebut PILKADA memiliki tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Selain itu, pilkada juga bertujuan untuk kuat dan memperoleh dukungan rakyat guna mewujudkan tujuan nasional yang tertera pada UUD 1945. Manfaat Pilkada yaituL Pilkada ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Serta menunjukan demokrasi terletak di tangan rakyat. Sehingga rakyat dapat menentukan wakil rakyat yang akan mengatur jalannya pemerintahan. Pilkada dijadikan sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Sehingga rakyat dapat memilih wakil yang bisa dipercaya. Serta bisa mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilihnya. Sehingga semakin tinggi kualitas pemilu akan semakin baik juga kualitas para wakil rakyatnya. Pilkada dijadikan sebagai sarana guna melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pilkada diadakan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pilkada, pemerintahan yang aspiratif dapat memperoleh kepercayaan rakyat untuk memimpin kembali. Atau sebaliknya, apabila rakyat tidak percaya maka pemerintahan akan berakhir dan diganti. Pilkada sebagai sarana pemimpin politik dalam memperoleh legitimasi. Pada dasarnya, pemberian suara adalah mandat yang diberikan rakyat kepada pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin yang terpilih akan mendapatkan legitimasi (keabsahan) dari rakyat. Pemilu dijadikan sarana partisipasi politik masyarakat. Rakyat mampu secara langsung menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya. Selanjutnya pemimpin yang terpilih harus merealisasikan janji-janjinya.
Sistem pilkada di Indonesia dibedakan mejadi 3 macam. Setiap sistem memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Dibawah ini merupakan sistem pilkada di Indonesia. Sistem distrik merupakan sistem wilayah dengan memilih satu wakil tunggalnya.
P. Andi CH, M.H, Strategi Mengelola Pemilih Pemula Secara Profesional Guna..... 319
Pemilihan ini di pilih berdasarkan suara terbanyak. Suara lawan yang kalah suara akan dianggap gugur atau hilang.
Sistem ini memiliki keuntungan berupa kecenderungan untuk membuat partai dapat dibendung dan mendorong penyederhanaan partai tanpa paksaan. Selain itu, dengan menggunakan sistem ini, wakil akan lebih dekat dengan rakyat pemilihnya serta lebih aspiratif dan dapat memperjuangkan rakyat pemilihnya. Sistem ini memiliki kelemahan berupa partai yang kalah dalam pemilu akan kehilangan suaranya. Sistem distrik lebih memperjuangkan kepentingan distrik. Selain itu, hal ini juga akan memudahkan munculnya pengkotakan etnis dan agama dan mendorong terjadinya dis-integrasi.
Sistem Proposional memilih beberapa wakil dalam satu wilayah. Jumlahnya akan ditentukan berdasarkan rasionya. Misalnya 1:500.000 ini memiliki arti 1 wakil dipilih oleh 500.000 pemilih. Sistem proporsional lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan distrik. Keuntungan penggunana sistem ini adalah lebih demokratis, sebab menggunakan asas one man one vote. Suara pemilih tidak akan hilang, sistem ini berbeda dengan sistem sebelumnya.Selain itu, keuntungan lainnya adalah kualitas wakil rakyat bisa terpantau dan dapat terseleksi dengan baik melalui sistem daftar calon.
Kelemahan penggunaan sistem proporsional adalah sistem yang satu ini kurang mendorong partai-partai untuk bekerjasama, cenderung mempertajam perbedaan antarpartai, wakil yang dipilih juga tidak mewakili rakyat pemilihnya, dan kekuatan partai sangat bergantung pada pemimpin partainya.
Sistem campuran adalah sistem yang menggabungkan sistem distrik dan proporsional. Setengah dari anggota parlemen akan dipilih melalui sistem distrik dan setengahnya lagi akan dipilih melalui proporsional. Hal ini akan memunculkan keterwakilan sekaligus dalam kesatuan geografis. Asas PILKADA yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. Langsung, rakyat yang berperan sebagai pemilih mempunyai hak yakni memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati serta tidak memakai perantara. Umum, asas umum membuat semua warga berhak mengikuti PILKADA Warga yang berhak mengikuti pemilu harus sudah memenuhi perdyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam pemilu, tidak ada diskriminasi seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, status sosial dan lain-lain. Bebas, rakyat bebas dalam menentukan pilihannya. Tidak ada paksaan dari siapapun, setiap warga negara akan dijamin keamanannya. Rahasia, suara dari pemilih akan dijamin kerahasiannya. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, Baik penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu pemilu dilaksanakan secara jujur sesuai dengan peraturan perundang-undang. Adil. Setiap pemilu dan orang yang di pilih mendapatkan peralatan yang sama dan pasti terbebas dari kecurangan pihak manapun. Pemilih pemula merupakan pengkategorian terhadap kelompok muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Sebenarnya di Indonesia, anggota TNI/Polri yang baru saja pensiun dan mendapatkan hak pilihnya sebagai warga negara juga dikategorikan sebagai pemilih pemula. Namun hal tersebut sangatlah terbatas dan tidak mencakup pengertian pemilih pemula secara umum dikarenakan mereka baru mendapatkan hak pilih karena kondisi tertentu. Pada umumnya pemilih pemula adalah para pelajar, mahasiswa semester awal dan kelompok muda lainnya yang menurut undang- undang telah memenuhi syarat untuk memilih dalam pemilihan umum.
Pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17-21 tahun, dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam PILKADA Pemilih pemula belum mempunyai pengalaman memilih dalam pemilu (pemilihan umum), pemilih pemula
perlu mengetahui dan memahami berbagai hal yang terkait dengan PILKADA Misalnya untuk apa pemilu diselenggarakan, apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang boleh ikut serta dalam pemilu, bagaimana menggunakan hak pilih dalam pemilu dan sebagainya. Sedangkan pemilih pemula menurut Undang-Undang No 10 Tahun 2008 dalam Bab IV Pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang PILKADA Menurut M. Rusli Karim kaum muda adalah kaum yang sulit didikte, bahkan ada dugaan generasi muda merupakan suatu kelompok yang sulit didikte oleh partai ataupun kontestan PILKADA Pada umumnya pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai. Pemilih pemula menurutnya memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat sebenarnya menetapkan pemilih pemula sebaga swing voters yang sesungguhnya. Pemisahan kelompok muda tersebut menjadi pemilih pemula memiliki alasan tersendiri. Pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda dengan pemilih lain pada umumnya. Karakter khas pemuda seperti kritis, ingin mencoba/penasaran dengan hal-hal baru, independen, pro perubahan dan karakter- karakter lainnya yang tidak lagi ditemukan pada orang dewasa yang telah mapan dan biasanya telah memiliki pilihan menjadi nilai tersendiri bagi pemilih pemula. Karakter- karakter tersebut cukup mumpuni untuk membangun komunitas generasi pemilih cerdas. Hal ini disebabkan karakter yang ada menyebabkan pemuda memiliki pertimbangan rasionalitas yang lebih terhadap kondisi kekinian. Namun dikarenakan belum adanya pengalaman memilih didalam pemilu, pemilih pemula perlu mengetahui dan memahami terlebih dahulu berbagai hal yang terkait dengan PILKADA Seperti misalnya apa itu pemilu, mengapa perlu adanya pemilu, bagaimana tahapan-tahapan dan cara berpartisipasi dalam pemilu, siapa saja yang berhak menjadi peserta pemilu dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pemilu seperti partai politik sebagai peserta PILKADA Pertanyaan- pertanyaan itu penting untuk diajukan agar pemilih pemula menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihannya dalam PILKADA. Diperkirakan dalam setiap pemilu, jumlah pemilih pemula sekitar 20-30% dari keseluruhan jumlah pemilih dalam PILKADA Dalam pemilu, satu suara sangat mempengaruhi kemenangan politik, apalagi jumlahnya mencapai jutaan seperti pemilih pemula. Maka dalam setiap pemilu, pemilih pemula selalu menjadi rebutan oleh berbagai kekuatan politik. menjelang pemilu biasanya partai politik dan peserta pemilu lainnya membuat program dan propaganda yang ditujukan untuk menarik minat pemilih pemula. Berbagai kegiatan hingga membentuk sebuah komunitas dikalangan muda agar mereka mau memberikan dukungan dan suara kepada kandidat serta partai tertentu. Tujuannya tidak lain adalah agar mereka mendapatkan jumlah suara yang signifikan untuk memenangkan PILKADA. Pihak manapun yang mendapatkan dukungan dari kalangan pemilih pemula akan merasakan keuntungan yang tidak sedikit. Dukungan yang ada secara tidak langsung akan melahirkan pencitraan positif bagi partai maupun kandidat peserta pemilu lainnya. Setidaknya proses regenerasi kader politik yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, dapat teratasi dengan dirangkulnya kalangan pemilih pemula. Apabila tidak adanya dukungan dari pemilih pemula, maka akan sangat merugikan sebenarnya bagi keberlangsungan proses yang ada dalam sebuah partai maupun dampak langsung dalam pemilu, kehilangan sumber suara potensial dengan jumlah yang signifikan. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki
P. Andi CH, M.H, Strategi Mengelola Pemilih Pemula Secara Profesional Guna..... 321 seseorang untuk dapat menjadi pemilih adalah: (1). Warga Negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. (2). Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya. (3). Terdaftar sebagai pemilih. (4). Bukan anggota TNI/Polri. (5). Tidak sedang dicabut hak pilihnya. (6). Terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). (7). Khusus untuk pemilukada calon pemilih harus berdomisili sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan Adapun empat alasan mendasar yang menyebabkan pemilih pemula mempunyai kedudukan dan makna strategis dalam pemilihan umum adalah: (a). Alasan kuantitatif, yaitu bahwa pemilih pemula merupakan kelompok pemilih yang mempunyai jumlah secara kuantitatif relative banyak dari setiap pemilihan umum. (b). Pemilih pemula adalah suatu segmen pemilih yang mempunyai pola perilaku sendiri dan sulit untuk diatur dan diprediksi. (c). Kekhawatiran bahwa pemilih pemula akan akan lebih condong menjadi golput dikarenakan kebingungan banyakanya pilihan partai politik yang muncul akhirnya menjadikan mereka tidak memilih. (d). Masing-masing organisasi sosial politik mengklaim sebagai organisasi yang sangat cocok menjadi penyalur aspirasi bagi pemilih pemula yang akhirnya muncul strategi dari setiap partai politik untuk mempengaruhi politik pemilih pemula. Kelompok pemilih pemula biasanya mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (pemilu legislatif, pilpres, dll) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ketingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik. Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh negara, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang ”. Juga diatur secara jelas dalam UU No. 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, yaitu poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum merupakan salah satu contoh partisipasi politik di Indonesia yang mencerminkan nilai kebebasan, yaitu masyarakat diberi kebebasan penuh untuk memilih dan mendukung calon yang diinginkan. Secara psikologis, pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang-orang tua pada umumnya. Misalnya kritis, mandiri, independen, anti status quo atau tidak puas dengan kemapanan, pro perubahan dan sebagainya. Karakteristik itu cukup kondusif untuk membangun komunitas pemilih cerdas dalam pemilu yakni pemilih yang memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya. Misalnya karena integritasnya, track record -nya atau program kerja yang ditawarkan. Karena belum punya pengalaman memilih dalam pemilu, pemilih pemula perlu mengetahui dan memahami berbagai hal yang terkait dengan PILKADA Misalnya untuk apa pemilu diselenggarakan, apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang boleh ikut serta dalam pemilu, bagaimana tatacara menggunakan hak pilih dalam pemilu dan sebagainya. Pertanyaan itu penting diajukan agar pemilih pemula cerdas dalam menentukan pilihan politiknya di setiap PILKADA Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020
Pasal 4
1. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
1. perencanaan program dan anggaran;
2. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
3. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
4. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
5. pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
6. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
7. penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
8. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
2. Tahapan perencanaan program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
1. penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan 2. pengelolaan program dan anggaran.
3. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
4. Tahapan perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk:
1. sosialisasi kepada masyarakat; dan
2. penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
5. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk:
1. masa kerja PPK, PPS, dan KPPS; dan
2. pembentukan dan masa kerja PPDP.
6. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk:
1. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
2. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat. Pasal 5
1. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi: 1. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
2. pendaftaran Pasangan Calon;
3. penelitian persyaratan calon;
4. penetapan Pasangan Calon;
5. pelaksanaan kampanye;
6. pelaksanaan pemungutan suara;
7. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
8. penetapan calon terpilih;
9. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan 10. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
3. Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
P. Andi CH, M.H, Strategi Mengelola Pemilih Pemula Secara Profesional Guna..... 323
4. Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi tahapan:
1. masa kampanye; dan
2. laporan dan audit dana kampanye.
5. Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
6. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
7. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
8. Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.
Berikut adalah isi Lampiran Peraturan KPU 15/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020:

## Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis epnelitian kualitatif. Penelitian kualitaif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitaif (Saryono, 2010: 1). Sugiyono (2011:15), menyimpulkan bahwa metode penelitian kulitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme , digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitaif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami ( to understand ) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel- variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda. Ada delapan jenis penelitian kualitatif, yakni etnografi ( ethnography ), studi kasus ( case studies ), studi dokumen/teks ( document studies ), observasi alami ( natural observation ), wawancara terpusat ( focused interviews) , fenomenologi ( phenomenology ), grounded theory , studi sejarah ( historical research ). Subjek penelitiannya adalah pemilih pemula di 5 daerah pemilihan se kabupaten sukoharjo . setia dapil diamvil secara acak 10 pemilih pemula sehingga ada 50 pemilih pemula, dan objeknya adalah pemilih pemula dan PILKADA berkualitas. Metode pengumpulan data menggunakan : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan trianggulasi sumber dan metode. Validitas data dilakukan dengan trianggulasi sumber dan metode. Teknik analisis menggunakan teknik analisis kualitatif terdiri dari 4 tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data dan verifikasi data.

## Hasil Penelitian
. Hasil penelitian, berdasarkan hasil pengamatan di lapangan yang dilakukan diperoleh informasi bahwa pada saat PILKADES pemilih pemula: banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya, pemilih pemula kurang peduli dengan pilkades, pemilih pemula tidak melakukan ajakan golput, pemilih pemula selalu hadir jika ada sosialisasi pilkades di rumah calon maupun di rumah tim sukses, pemilih pemula kurang peduli dengan peraga para calon , pemilih pemula merusak peraga . Hasil wawancara dengan 50 pemilih pemula diperoleh informasi: pemilih pemula kurang paham tentang PILKADES maupun PILKADA, pemilih pemula kurang paham profile para calon, pemilih pemula tidak tertarik dengan calon karena trade rekordnya tidak baik, pemilih pemula hanya memilih calom jika di beri uang, pemilih pemula memilih calon hanya ikut-ikutan temannya, pemilih pemula memilih calon karena disuruh orang tuanya, pemilih pemula memilih calon karena di suruh pacarnya, pemilih pemula memilih calan
P. Andi CH, M.H, Strategi Mengelola Pemilih Pemula Secara Profesional Guna..... 325 karena diancam, pemilih pemula memilih calon karena terpaksa, pemilih pemula memilih calon karena masih ada ikatan saudara, program-program para calon tidak sesuai dengan keinginan pemilih pemula, pemilih pemula belum dewasa secara politik, pemilih pemula ragu ragu dengan para calon. Simpulannya bahwa pemilih pemula sangat perlu dikelola secara professional agar tercipta PILKADA 2020 secara berkualitas

## Pembahasan
Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut terdapat 2 (dua) asas pokok demokrasi, yaitu: Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jurdil; dan Pengakuan hakikat dan martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama. Implementasi demokrasi pancasila terlihat pada pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali. Dengan diadakannya Pemilihan Umum dan PILKADA baik legislatif , presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah terutama di era reformasi ini,aspirasi rakyat dan hak-hak politik rakyat dapat disalurkan secara langsungdan benar serta kedaulatan rakyat yang selama ini hanya ada dalam angan-angan akhirnya dapat terwujud. Indonesia sebagai negara demokrasi memenuhi Ciri Ciri Pemerintahan Demokratis yaitu: (1) Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). (2) Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. (3) Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara., dan ( 4) Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Sebagai negara demokrasi dalam menjalankan pemerintahanyapun didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi Setiap prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam suatu konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip- prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi." Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah: Kedaulatan rakyat; Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; Kekuasaan mayoritas; Hak-hak minoritas; Jaminan hak asasi manusia; Pemilihan yang bebas dan jujur; Persamaan di depan hukum; Proses hukum yang wajar; Pembatasan pemerintah secara konstitusional; Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; Nilai nilai tolerensi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat. Sebagai negara demokrasi pancasila memiliki fungsi Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara contohnya : Ikut menyukseskan Pemilu, Ikut menyukseskan pembangunan, Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan, Menjamin tetap tegaknya negara RI, Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional, Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila, Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara, Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.
Sakah satu gokus dari aspek pemilih adalah pemilih pemula. ciri-ciri pemilih pemula yaitu : Warga negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 1 7 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. Baru mengikuti pilkada (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu y a ng diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Mempunyai hak memilih dal a m penye!enggaraan pilkada
201 5 . P e rilaku pemilih pemula m e rupakan tin g kah l a ku seseo ra n g dal a m men e ntuk a n pilih a nn ya y a n g dira sa paling disukai a tau p a ling c oc ok.Terdapat beber a pa daerah / wil a y a h yang m e rup a kan kumpul a n komunit as m a s ya r a k at ya n g ter be ntuk atas d a s ar si s tim keker a ba ta n cl a n p ag u y ub a n berd a sark a n keturun a nd a n ya n g m enj a di p e muka ma s yarak a t t e rseb u t berasal d a ri kelu a rg a a tau k eraba t as li k et urunan d a ri oran g y ang di pa nda n g terkemuka d a ri seg i s o si a l e k o nomi atau terkemuka k a rena k e tok o h a nn y a , S e hin gga w arg a m asy arak a t sering k ali meny a ndark a n diri dan sikapn y a t er h a d a p pemuk a/ t o koh m asy arak a t t erse but. Sik a p ini mencerminka n ad a ny a d o min a si ketokohan y a n g b e rp era n u n tuk menentukan s ik a p d a n p e ril a ku serta ori e nt as i wa rg a b e r g antun g pa da p emuk a tersebut. K ece nd e ru nga n untuk melakuk a n p erub a han sik a p d a n p e ril a ku m asya rak at dalam b e r baga i kehidup a n sosia l e k o n o mi , sos i a l p o litik mau p un sosial bud a y a , terb a ta s p ada a dan ya s i ste m id e ata u g agas an da ri pem u k a ma syara k at untuk m e m o difika s i si s t e m sosial d an sistem bud aya ya n g sud a h m a p a n d a lam kehidup a n m asyara kat di s esu a i ka n d e n ga n k o ndisi d a n din a m i k a mas yar ak a t. F aktor ini menj a di ken da l a b a gi k a ndi dat ata u ca lon le g islatif u n tuk menerobos masuk ke d a l a m komunita s m a s ya rakat tersebut da l arn ra n g k a s os i a li sas i a ta u se k eda r s il a turahmi . Jik a ca l o n le g i s l a tif berh a sil m as uk k e d a l a m k o munit as ma s ya rak a t ter s ebut, ha ny a se b a t as et ik a p erga ulan m asya r a kat y a itu men e rim a s eti a p tamu ya n g b e r s il a tu ra hmi , t e t a pi tid a k akan mengikuti apa ya ng diin g ink a n o l e h k a ndid at/c a l on l eg islati fya n g b ersa n g ku ta n. K omunita s m a s y a r a k a t y a n g heter ogen ce nd e run g l e bih b e r s i fa t r a sion a l , p ra g m a tis , tid a k m ud a h u ntu k dipe n g a ruhi , t e r k a d a n g m e miliki s i k a p amb i vale ti , b e r o ri enta s i k e m at e ri. Sik a p d a n p a nd a n g an un tu k m e mil i h a t au t i dak m e milih da l am pro s e s poli t ik l e bih b e s a r, se hin gga tin g kat ke s a d aran d an partisipasi politiknya ditentukan o\eh sikap dan pandangan individu yang bersangkutan, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh tokoh atau ikatan primordialisme tertentu. Dengan memahami karakteristik pemilih pemula maka cara – cara yang harus dilakukan untuk mengelola pemilih pemula supaya maksimal berpartisipasi politik serta berperilaku politik yang baik dalam PILKADA tahun 2020 adalah sebagai berikut: (1). Gunakan pendekatan humanis terhadap para pemilih pemula. (2). Pendewasaan berpolitik yakni kesadaran untuk berpolitik dalam menggunakan hak pilihnya. (3). Penawaran program program yang realistic sesuai keinginan para pemilih pemula. (4). Jangan banyak mengobral janji akan tetapi berikan prokram program yang sinkron dengan keinginan para pemilih pemula dan terukur. (5). Hindari benturan kepentingan dengan para pemilih pemula. (6). Berdayakan dalam penyelenggaraan PILKADA. (7).Hindari konflik konflik internal anta relit pemilih pemula. (8). Buat suasana yang sehat dan kondosif. Jika cara –cara tersebut dapat diwujudkan insya alloh penyelenggaraan PILKADA tahun 2020 sukses tanpa ekses negative.

## Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwea pengelolaan pemilih pemula secara professional sangat mendukung terwujudnya PILKADA Di Kabupaten Sukoharjo. Cara cara yang dilakukan mengelola pemilih pemula diantaranya: memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula, sosialisasi PILKADA secra intensif pada pemilih pemula baik melalui media social
P. Andi CH, M.H, Strategi Mengelola Pemilih Pemula Secara Profesional Guna..... 327 maupun secara manual, menciptakan suasana proses PILKADA yang sehart dan kondosif, memberikan tanggung jawab pada pemilih pemula dalam proses PILKADAS, tidak membuat intrik intrik yang menimbulkan konflik bagi pemilih pemula.

## Daftar Rujukan
Almond, Gabriel Adan Verba, Sidney. (1984). Budaya Politik T i ngkah Laku Polit ik da n De m o k r asi d i L i ma Ne gara . Jakarta: Bina Aksara. Anonim. (2004). Statistik Gender dan Analisis Kabupaten Banyumas . Banyumas: Pemerintah Kabupaten Banyumas Kantor Pemberdayaan Masyarakat. Azra, Azumardi. (2002). Paradigma Baru Pendidikan Nasional .Jakarta:
Almawardi, Imam. (2015). Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, Jakarta: Qisthi Press.
Brannen, Julia. (2005). Memadu Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Budiarjo, Mirriam. (1997). Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka. Depdiknas. (2005). Penyadaran Gender Bagi Pendidik . Semarang: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
Daniel S. S a lossa , Mek a nisme . (2005). P e rsyaratan dan tata c ara P e milukada l a ngs ung , Y o g ya k arta : M ed i a P r es in d o. Fakih, Mansour. (1996). Analisis Gender Dan Tranformasi Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Faturohman, Deden. (2002). Pengantar Ilmu Politik, Malang: UMM Press. Israil, Idris. (2005). Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan .Malang : Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Kusumanegara, Solahudin. (2003). “Demokratisasi di Tingkat Lokal (Studi Kasus: Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banyumas”, dalam Jurnal Swara Politika Vol.3.No.2 Okotober 2003.
Lansford, Tom (2007). Democracy: Political Systems of the World . Marshall Cavendish. ISBN 9780761426295
Rosyada, Dede. (2004). Paradigma Pendidikan Demokratis .Jakarta: Prenada Media Kamil, Sukron. (2013). Pemikiran Politik Hukum Islam Tematik , Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
Kusnardi, Muhammad. (1995). Hukum Tata Negara, Jakarta: Sinar Bakti. Lexy, J. Moleong. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya. Mukarom, Zaenal. (2016). Komunikasi Politik, Bandung: CV Pustaka Setia.
Nelson, Huntington. (1984). Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta: Sangkala Pulsar.
Nanang Martono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada
Purwanto. (2008). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sudjiono, Sastroadmojo. (1995). Partisipasi Politik. Semarang: IKIP Semarang Press. Sudjiono, Sastroadmojo. ( 1 9 9 5 ) . Perilaku Politik, Semarang: IKIP Semarang Press. Syarbaini, Syahrial. (2002). Sosiologi dam Politik. Jakarta: Ghalia Indonesia. Sharma, P. (2004). Sistem Demokrasi Yang Hakiki .Jakarta : Yayasan Menara Ilmu.
Jurnal Pendidikan by http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Suparno, Paul. (2004). Guru Demokratis di Era Reformasi . Jakarta: Gramedia Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: AL FABETA. Sukmadinata, Nana Syaodih. (2013). Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA. Syamsuddin dan Vismaia S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan Bahasa Bandung: PT Remaja Rosdakarya Widodo. (1998). Pendidikan Pancasila dan Filsafat Pancasila . Malang: Universitas Wisnuwardana.
.