## LANDASAN KONSTITUSIONAL PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Oleh : Evi Noviawati, S.H., M.H. * )

## Abstract
Establishment  of  good  legislation  should  meet  the  constitutional  formal foundations and constitutional material foundations. Formal constitutional foundation is intended to provide procedural legitimacy to the formation of laws and regulations, while  the  constitutional  material  basis  is  intended  to  give  a  sign  that  the  legislation that is formed is the elaboration of the articles of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia.
Keywords: Constitutional formal basis, constitutional material foundation.

## Abstrak
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik  harus  memenuhi landasan formal konstitusional dan landasan materiil konstitusional. Landasan formal konstitusional  dimaksudkan  untuk  memberikan  legitimasi  prosedural  terhadap pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  sedangkan  landasan  materiil konstitusional  dimaksudkan  untuk  memberikan  tanda  bahwa  peraturan  perundang- undangan  yang  dibentuk  merupakan  penjabaran  dari  pasal-pasal  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kata Kunci : Landasan formal konstitusional, landasan materiil konstitusional.

## I.  Pendahuluan
Pengertian  peraturan  perundang-undangan  menurut  Pasal  1  angka  2 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis  yang  memuat norma hukum  yang mengikat  secara  umum  dan  dibentuk  atau  ditetapkan  oleh  lembaga  negara  atau pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan Perundang-undangan.
Sedangkan  Van  Der  Tak  mendefinisikan  Peraturan  Perundang-undangan sebagai  kaidah  hukum  tertulis  yang  dibuat  oleh  pejabat  yang  berwenang,  berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat umum.
* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
Menurut  A.  Hamid  Attamimi  bahwa  dalam  konteks  pembentukan  Hukum Nasional, terdapat 3 (tiga) fungsi utama Ilmu Perundang-undangan, yaitu :
1.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang senantiasa berkembang;
2.  Untuk  menjebatani  lingkup  hukum  adat  dengan  hukum  yang  tidak  tertulis lainnya; atau
3.  Untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis bagi masyarakat.
Ada  3  landasan  yang  harus  dipenuhi  dalam  pembentukan  perundang- undangan, yaitu :
1. Landasan Filosofis :
Yaitu dasar filsafat, pandangan atau ide yang menjadi dasar cita hukum sewaktu  menuangkan  keinginan  ke  dalam  suatu  rancangan  peraturan perundang-undangan. Ide yang menjadi dasar cita hukum tersebut merupakan sistim  nilai  yang  tumbuh  dalam  masyarakat  mengenai  hal-hal  yang  baik  dan buruk  sebagai  pedoman  dan  tutunan  berperilaku  dalam  kehidupannya.  Di Indonesia  yang  menjadi landasan filosofis pembentukan  peraturan perundang- undangan adalah Pancasila.

## 2.  Landasan Politis/Sosiologis
Landasan Politis adalah Garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi pembentukan peraturan peraturan perundang-undangan.
Landasan  sosiologis adalah  landasan  yang  mencerminkan  kenyataan yang  hidup  dalam  masyarakat,  kenyataan  itu  dapat  berupa  kebutuhan  atau tuntutan  atau  masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Landasan sosiologis  ini  diharapkan  peraturan  perundang-undangan  yang  di  buat  akan diterima oleh masyarakat secara wajar, bahkan spontan.
3. Landasan Yuridis
Bahwa setiap peraturan perundang-undangan maka harus merujuk pada peraturan  yang  lebih  tinggi  secara  hierarki  agar  tidak  bertentangan  antar  satu dengan yang lainnya sebagai satu sistem kesatuan.
Landasan yuridis dibedakan menjadi 2 yaitu  :
a.  Landasan Yuridis Formal :
Landasan  yuridis  yang  memberi  kewenangan  bagi  instansi  tertentu untuk   membuat peraturan perundang-undangan;

## b.  Landasan Yuridis Materil :
Landasan yuridis dari segi isi suatu peraturan hukum untuk diatur lebih lanjut ke dalam peraturan perundang-undangan tertentu.

## II. Pembahasan
Dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  ada  beberapa  aspek yang harus ditempuh, yaitu aspek formil dan aspek materiil. Yang dimaksud aspek formil  atau  aspek  prosedural  menyangkut  landasan  formal  konstitusional pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  aspek  materiil menyangkut  materi  muatan  yang  harus  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan sesuai dengan jenis dan tingkatannya (hierarki sesuai dengan apa yang diperintahkan  baik  secara  tegas  maupun  secara  tersirat  dalam  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  /  atau  berdasarkan  asas konstitusionalisme  serta  asas  negara  hukum (rule  of  law) yang  terdiri  atas supremasi,  ekualiti,  hukum  dasar  bersumber  pada  Hak  Azasi  Manusia  atau negara  berdasar  hukum (rechtstaat) yang  terdiri  atas  pengakuan  Hak  Azasi Manusia,  pemisahan  kekuasaan, wetmatige  bestuur, dan  peradilan  Tata  Usaha Negara.
Untuk  memberikan  legitimasi  prosedural  terhadap  pembentukan  peraturan perundang-undangan, terdapat  pasal-pasal  yang menjadi landasan konstitusional yaitu :
1. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah Pasal 3 jo Pasal 37 UUD Negara RI Tahun 1945;
2. Undang-Undang  adalah  Pasal  5  ayat  (1),  Pasal  20,  Pasal  21,  dan  Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  landasan formal  konstitusionalnya  adalah  Pasal  22  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Peraturan  Pemerintah,  landasan  formal  konstitusionalnya  adalah  Pasal  5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Peraturan  Presiden,  landasan  formal  konstitusionalnya  adalah  Pasal  4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Peraturan  Daerah,  landasan  formalnya  adalah  Pasal  18  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  khsusnya  Pasal  18  ayat
(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal-pasal  tersebut  di  atas  secara  teknis  dapat  dicantumkan  pada  dasar hukum  “mengingat”  Peraturan  Perundang-undangan,  sesuai  dengan  jenis Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk tersebut. Apabila pencantumannya salah  maka  kemungkinan  akan  dijadikan  dasar  dalam  pengujian  secara  formil  di Mahkamah  Konstitusi  apabila  pengujiannya  terhadap  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dan  di  Mahkamah  Agung  apabila berbentuk  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Sedangkan  landasan  materiil  konstitusional  diperlukan  untuk  memberikan tanda  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  merupakan penjabaran  dari  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945  yang  juga  dicantumkan  dalam  dasar  hukum  “mengingat”  suatu peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk,  ada  yang  disebut  dengan. Pencantuman  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  tersebut  disesuaikan  dengan  materi  muatan  yang  akan  dijabarkan dalam  batang  tubuh  peraturan  perundang-undangan  tersebut.  Misalnya  akan dibentuk  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  tentang  Partai  Politik,  maka landasan  materiil  konstitusionalnya  adalah  Pasal  28  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pasal ini  memuat hak-hak dasar manusia (dalam hal ini warga negara) untuk menyatakan ekspresinya dalam suatu kegiatan  politik  atau  membentuk  organisasi  partai  politik.  Pencantuman  Pasal  33 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun    dalam  dasar  hukum “mengingat”  suatu  Rancangan  Undang-Undang  memberikan  indikasi  bahwa landasan materiil konstitusional Rancanga Undang-Undang adalah yang berkaitan dengan kesejahteraan atau kegiatan di bidang ekonomi dan kekayaan alam (SDA) yang  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  batang  tubuh  Rancangan  Undang-Undang /Undang-Undang tersebut.
Substansi  suatu  Rancangan  Undang-Undang/  Undang-Undang  yang dijabarkan  sejak  konsiderans  “menimbang”,  penjabaran  dalam  batang  tubuh sampai  dengan  penjelasan  Rancangan  Undang-Undang/  Undang-Undang  tidak boleh  bertentangan  dengan  landasan  materiil  konstitusional,  artinya  apabila  kita mencantumkan  Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1945  sebagai  landasan  materiil  konstitusional  suatu  Rancangan  Undang- Undang/  Undang-Undang ,  maka  penjabarannya  dalam  “menimbang”,  batang tubuh, sampai dengan penjelasan Rancangan Undang-Undang / Undang-Undang tersebut  tidak  boleh  bertentangan  dengan  esensi  dari  Pasal  33  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara mutatis  mutadis uraian  di atas berlaku juga untuk pembentukan suatu peraturan daerah.
Untuk  menghasilkan  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  baik diperlukan  teknik  perancangan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan, yaitu  :

## 1.  Tujuan pembentukan
Tujuan  pembentukan  harus  jelas  atau  produk  Undang-Undang  tersebut ada  sasarannya  yang  akan  dicapai/dapat  mengatur  masyarakat  yang  tidak beraturan menjadi masyarakat yang beraturan.
2. Fungsi pembentukan
Bentuk  suatu  peraturan  peraturan  perundang-undangan  agar  memenuhi fungsinya  sebagai  sumber  pengenal  (kenvorm),  dibagi  atas  4  bagian  besar yaitu  :
a. penamaan;
b. pembukaan;
c.  batang  tubuh,  yang  terdiri  dari:  1)  ketentuan  umum;  2)  ketentuan materi;  3)  ketentuan  pidana;  4)  ketentuan  peralihan;  5)  ketentuan penutup
d. penutup.
3. Mengetahui, menguasai materi yang diatur : a. menguasai :
Materi  harus  dikuasai  benar  oleh  pembuat  undang-undang  sehingga menghasilkan  produk  Undang-Undang  yang  benar  dan  dapat  mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan
b.  mengetahui :
Maksud pengetahuan pengetahuan tersebut meliputi  :
1)  Apakah materi tersebut pernah diatur sebelumnya atau tidak;
2)  Tujuan dari materi yang diatur;
3) Bentuk  peraturan  perundang-undangan  mana  yang  tepat  untuk mengaturnya;
4) Pandangan jauh kedepan.
Bagirmanan  memberikan  pandangan  bagaimana  teknik  perancangan peruaturan perundang-undangan yang baik, yaitu :
1.  Perumusan tersusun secara sistematis, sederhana dan baku;
2.  Sebagai  kaidah  mampu  mencapai  daya  guna  dan  hasil  guna  yang maksimal baik dalam wujud ketertiban maupun keadilan;
3.  Sebagai  gejala  sosial  merupakan  perwujudan  pandangan  hidup kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat;
4.  Sebagai  sistim  hukum  harus  mencerminkan  suatu  rangkaian  sistim yang teratur dari keseluruhan sistim hukum yang ada

## 4.  Konsiderans “Menimbang”
Dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  butir  18 dinyatakan  bahwa  : “Konsiderans  memuat  uraian  singkat  mengenai  pokok pikiran  yang  menjadi  pertimbangan  dan  alasan  pembentukan  Peraturan Perundang –undangan”. Sedangkan  di  dalam  butir    19  dinyatakan  bahwa  : “Pokok  pikiran  pada  konsiderans  Undang–Undang,  Peraturan  Daerah Provinsi,  atau  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  memuat  unsur  filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya  yang  penulisannya  ditempatkan  secara  berurutan  dari filosofis, sosiologis, dan yuridis”.
Rumusan pada butir 18 dan 19 yang dimuat dalam Lampiran Undang- Undang  Pembentukan  Peraturan  Perundangundangan  harus  mencerminkan landasan  konstitusional  baik  secara  formal  maupun  secara  materiil  yang kemudian dituangkan dalam konsideranns “menimbang”. Unsur-unsur filosofis yang  termuat  dalam  latar  belakang  pembuatan  suatu  undang-undang merupakan  inti  dari  landasan  formal  dan  materiil  konstitusional.  Unsur-unsur filosofis  ini  terkandung  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tersurat  maupun  tersirat  dalam aturan/norma  dasar  dalam  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945    dan  tersebar  dalam  kehidupan  masyarakat yang secara prinsip telah “dirangkum” dan “dimuat” dalam nilai-nilai yang ada pada setiap sila dari Pancasila.
Dalam  pembukaan  dan  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  termuat  berbagai  hak  dasar  manusia  (HAM) yang  harus  diperhatikan  secara  sungguh-sungguh  dalam  setiap  pembuatan peraturan  perundang-undangan.  Misalnya  kita  akan  membuat  suatu Rancangan  Undang-Undang  /Undang-Undang  yang  berkaitan  dengan pemilihan  umum,  maka  dalam  “menimbang”  harus  diuraikan  secara  filosofis apa  itu  pemilihan  umum  dan  bagaimana  cara  pemilihannnya,  dalam  suatu uraian kalimat  yang singkat, padat, dan dikaitkan dengan asa  demokrasi dari sila ke-4 Pancasila.
Merumuskan  landasan  filosofis  dikaitkan  dengan  landasan  materiil konstitusional tidaklah semudah mengatakannya. Dalam berbagai pengalaman, pembuatan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama Orde Baru, patok an secara runtut “menimbang” suatu undang-undang dimulai  dengan  Pancasila,  kemudian    Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dan  nilai-nilai  lain  yang  berlaku  di masyarakat dikaitkan dengan substansi undang-undang yang dibentuk.
Latar  bel akang  sosiologis  dalam  “menimbang’  suatu  undang-undang dirumuskan  dalam  kalimat  yang  isinya  memberikan  indikasi  fakta-fakta  yang terjadi  dalam  masyarakat.  Apabila  secara  filosofis  kaitannya  adalah  nila-nilai misalmya  “kebenaran”,  “keburukan”,”keadilan”,  maka  dalam  latar  belakang sosiologis yang dimuat dalam “menimbang” adalah fakta atau keadaaan nyata dalam  masyarakat.  Misalnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017, latar belakang sosiologisnya adalah adanya ...
Latar  belakang  yuridis  dalam  “menimbang”  suatu  undang-undang dirumuskan dalam kalimat yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu undang- undang atau peraturan perundang-undangan baik yang menjadi dasar hukum “mengingat  maupun  yang  berkaitan  secara  langsung  dengan  substansi Rancangan Undang-Undang/Undang-Undang tersebut.
Semua latar belakang filosofis, sosiologis maupun yuridis sebagaimana  diuraikan  di  atas  akan  bermuara  pada  butir  akhir  dari  suatu “menimbang’ yang juga merupakan latar belakang yuridis pembentukan suatu peraturan perundang-undangan.
Conto h “menimbang” (dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) :
a. bahwa  untuk  menjamin  tercapainya  cita-cita  dan  tujuan  nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  perlu  diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Presiden  dan Wakil  Presiden, dan  untuk  memilih  anggota  Dewan  perwakilan  Rakyat  Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyrat untuk menghasilkan wakil  rakyat  dan pemerintahan  negara yang demokratis berdasarkan  pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa. diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
c. bahwa  pemilihan  umum  wajib  menjamin  tersalurkannya  suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
d. bahwa  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan Umum  Presiden  dan  Wakil  presiden,  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun  2011  tentang  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum,  dan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  .2012  tentang  Pemilihan  Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan  menjadi  satu  undang-undang  sebagai  landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak;
e. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud    dalam huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  dan  huruf  d,  perlu  membentuk  Undang- Undang tentang Pemilihan Umum.
Dari  rumusan  kalimat  “menimbang”  di  atas,  terlihat  dengan  nyata bahwa  pada  huruf  a,  jelas  merupakan  latar  belakang  filosofis  tujuan penyelenggaraan  pemilihan  umum  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  1945  beserta  asas-asasnya,  yaitu  untuk  memilih anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah, Presiden  dan Wakil  Presiden,  dan  untuk  memilih  anggota  Dewan  perwakilan
Rakyat  Daerah    sebagai  sarana  perwujudan  kedaulatan  rakyrat  untuk menghasilkan  wakil  rakyat  dan  pemerintahan  negara  yang  demokratis berdasarkan  pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Sedangkan pada huruf b mengandung latar belakang sosiologis yaitu untuk  mewujudkan  sistem  ketatanegaraan  yang  demokratis  dan  berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.
Huruf  c  mengandung  latar  belakang  yuridis  (  Undang-Undang  yang lama  sudah  tidak  sesuai)  yang  bermuara  pada  aspek  yuridis  pula  dengan perlunya membentuk Undang-Undang yang baru.

## 5. Dasar Hukum “Mengingat”
Dalam  Lampiran  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang pembentukan  peruaturan  perundang-undangan  butir  28  dinyatakan  bahwa dasar  hukum  diawali  dengan  kata  “mengingat”  yang  memuat  dasar kewenangan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan  dalam  butir  28  tersebut  di  atas  berisi  landasan  formal  dan materiil  konstitusional,  apabila  menyangkut    Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sedangkan  apabila  menyangkut  peraturan perundang-undangan  lain  di  bawah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  Ketetapan  MPR  disebut  landasan  formal  dan materiil  yuridis  (yuridis  formal/materiil)  pembentukan  peraturan  perundang- undangan.  Misalnya landasan  formal  dan  materiil  konstitusional pembentukan  UU  RI  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum sebagaimana dikutipkan dari aslinya adalah :
a.  Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (materiil);
b. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (formal);
c.  Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (materiil);
d. Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(materiil);
e. Pasal l8 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (materiil);
f.  Pasal 19 ayat (1)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (materiil);
g. Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (materiil);
h. Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (materiil);
i.  Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (materiil);
Jadi  ada  9  pasal  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  yang  merupakan  landasan  formal  dan  materiil konstitusional  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang pemilihan umum.
Sedangkan Landasan  yuridis  formal  dan  materiil atau  yang merupakan sumber hukum (dalam bentuk Undang-Undang) dari pembentukan Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 7 Tahun 2017 yang dicantumkan dalam  dasar  hukum  “mengingat”    memang  tidak  ada,  akan  tetapi  dapat diambil  contoh  lain  dari  sumber  hukum  pembentukan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota ,  bahwa  dasar  hukum  “mengingat”    adalah  :  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Republik  Indonesai  Nomor 1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  menjadi Undang-Undang.  Undang-Undang  tersebut  merupakan  sumber  hukum pembentukan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  Nomor  10  Tahun 2016  karena  substansi  yang  dimuat  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016  sangat  erat  kaitannya  atau  bersumber  dari undang-undang tersebut.

## III.  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas dapat  disimpulkan bahwa untuk membentuk peraturan  perundang-undangan  yang  baik  harus  memenuhi  landasan konstitusional,  baik  landasan  formil  konstitusional  maupun  landasan  materiil konstitusional.  Landasan  formal  konstitusional  dimaksudkan  untuk  memberikan legitimasi  procedural  terhadap  pembentukan  peraturan  perundang-undangan, sedangkan  landasan  materiil  konstitusional  dimaksudkan  untuk  memberikan tanda  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  merupakan penjabaran  dari  pasal-pasal  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  juga  dicantumkan  dalam  dasar  hokum  “mengingat”  suatu peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku :
Maria Farida, 1996, Ilmu Perundang-undangan (Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Bagian  Pertama  dari  Ilmu  Pengetahuan  Perundang-undangan), Jakarta,
Sekretaraiat Konsorsium Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
HAS  Natabaya,  2006, Sistem  Peraturan  Perundang-undangan  Indonesia, Jakarta, Konpress.

## Peraturan Perundang-undangan :

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016  Tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota,
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum