## ANALISIS PENGAKUAN DAN PENGUKURAN PIUTANG PENDAPATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALOPO

## Perawati Ganing
Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palopo perawatiganing@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Pengakuan  dan  Pengukuran  Piutang  Pendapatan  pada  Badan Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kota  Palopo.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  yaitu dengan  mendeskripsikan  Akuntansi  Piutang  Pendapatan  yang  terjadi  di  Pemerintah  Kota  Palopo  dengan kesesuaian pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran piutang pendapatan  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kota  Palopo  telah  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dimana Piutang Pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum  diterima  direkening  kas  umum  daerah  sedangkan  Piutang  Pendapatan  diukur  sebesar  nilai  nominal piutang  yang belum  dilunasi.  Adapun  penyajian akuntansi  piutang pada  Pemerintah  Kota  Palopo  telah  sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  dimana  piutang  yang berasal dari peraturan undang-undang disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.
Kata Kunci: Pengakuan Piutang, Pengukuran Piutang, Penyajian Piutang, Pendapatan Daerah.

## ABSTRACT
This study aims to determine the Recognition and Measurement of Receivables at the Regional Revenue Agency (BAPENDA)  of  Palopo  City.  This  study  uses  a  descriptive  qualitative  method  that  is  by  describing  the Accounting for Receivable Income that occurs in the City of Palopo with the conformity of the implementation of Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards so that conclusions can be drawn. The results of this study indicate that the recognition and measurement of income receivables at the Regional  Revenue  Agency  (BAPENDA)  of  Palopo  City  are  under  Government  Regulation  Number  71  of  2010 concerning  Government  Accounting  Standards  where  Revenue  Receivables  are  recognized  when  the  right  to obtain  income  has  been  fulfilled.  The  regional  general  cash  account  has  not  yet  received  cash  or  cash equivalents  on  the  revenue,  while  the  Receivables  are  measured  at  the  nominal  value  of  the  outstanding receivables.  The  presentation  of  accounts  receivable  accounting  at  Palopo  City  Government  is  following Government  Regulation  No.  71  2010  concerning  Government  Accounting  Standards,  where  receivables originating from the laws and regulations are presented on the balance sheet as Current Assets.
Keywords:  Recognition  of  Receivables,  Measurement  of  Receivables,  Presentation  of  Receivables,  Regional Revenues.

## PENDAHULUAN
Lembaga  Pemerintah  dalam  menjalankan  roda  pemerintahannya  juga  mengelola  keuangan Negara.  Dalam  Undang-Undang  Nomor.  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara, khususnya  pasal  1  ayat  1  dinyatakan  bahwa  pengertian  keuangan  negara  adalah  semua  hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut . (Agus, 2012).
UU  No.  17  Tahun  2003,  pasal    8,  salah  satu  ayatnya    menyebutkan  bahwa  dalam  rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai melaksanakan  fungsi  bendahara  umum  negara  dan  menyusun  laporan  keuangan  yang
merupakan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan    Belanja  Negara (APBN).  Untuk  melaksanakan  salah  satu  tugas  tersebut  yaitu  guna  meningkatkan  mutu pengawasan,  pembinaan,  dan  pengelolaan  keuangan  Negara  pemerintah  menggunakan akuntansi pemerintahan.
Pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada  peraturan  perundang-  undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  dan  transparan,  dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa tahun terakhir  ini  pemerintah  mencoba  untuk  mencari  basis  akuntansi  yang  tepat  agar  dapat diterapkan  dalam  akuntansi  pemerintahan.  Sifat  pemerintah  yang  unik,  menjadikan  basis akuntansi yang akan diterapkan menjadi kendala tersendiri. (Agus, 2012).
Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  merupakan    unsur  penunjang  urusan  Pemerintah  di Bidang  Keuangan  yang  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Badan  yang  berkedudukan  di  bawah dan  bertanggungjawab  kepada  Wali  Kota  melalui  Sekretaris  Daerah.  Berdasarkan  Undang- undang  Nomor  22  Tahun  2004  yang  merupakan  pembaruan  dari  Undang-undang  Nomor  25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat – Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah maka dibentuklah Badan Pendapatan Daerah.
Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  selaku    Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  yang bertanggungjawab  atas  pengelolaan  daerah  berupaya  mengelola  pendapatan  daerah  secara optimal  dan  menatausahakan  pendapatan  tersebut  dalam  laporan  operasional  sesuai  dengan Standar  Akuntansi    Pemerintah(SAP)  yang  diatur  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun 2010.
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  dalam bentuk laporan keuangan. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak akan terlepas  dari  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  Hal  ini  dimaksudkan  untuk menyediakan  suatu  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  daerah  yang  akurat,  dapat dipercaya,  dan  tepat  waktu  serta  menciptakan  pemerintah  yang  bersih,  berwibawa  dan bertanggung jawab.
Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  menganut  basis  kas  untuk  pengakuan  dan  pengukuran pendapatan, serta basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis  kas  digunakan  untuk  dapat  menyusun  laporan  realisasi  anggaran  dan  basis  akrual
digunakan untuk dapat menyusun  neraca.
Pendapatan memiliki kaitan erat dengan akun kas, piutang, dan komponen pendapatan dalam Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  pada  SAP  Berbasis  Kas  dan  SAP  Akrual,  maupun Laporan  Operasional  (LO)  pada  SAP  Akrual.  Piutang  sebagai  salah  satu  komponen  dalam SAP  Akrual  memegang  peranan  dalam  pengendalian  internal  sebagai  kontrol  atas  realisasi pendapatan pajak daerah dalam kaitannya dengan piutang pendapatan pajak.
Pengakuan  pendapatan,  Saat  pengakuan  pendapatan  pada  basis  akrual  adalah  pada  saat pemerintah  mempunyai  hak  untuk  melakukan  penagihan  dari  hasil  kegiatan  pemerintah. Dalam  konsep  basis  akrual,  mengenai  kapan  kas  benar-benar  diterima  menjadi  hal  yang kurang  penting.  Oleh  karena  itu,  dalam  basis  akrual  kemudian  muncul  estimasi  piutang  tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.
Salah satu pos yang penting di Neraca adalah piutang, dimana pada tanggal laporan keuangan, apabila  terdapat  hak  pemerintah  untuk  menagih,  harus  dicatat  sebagai  penambahan  aset pemerintah berupa piutang.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  yang berbasis akrual, mengatur bahwa pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut  atau  ada  aliran  masuk  sumber  daya  ekonomi  dan  beban  diakui  pada  saat  timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa  sedangkan  belanja  diakui  berdasarkan  terjadinya  pengeluaran  dari  rekening  Kas  Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.
Banyak  peristiwa  yang  menyebabkan  timbulnya  piutang,  yang  merupakan  salah  satu  aset penambah kekayaan bersih pemerintah. Hak pemerintah ini tidak hanya terbatas pada piutang pajak dan bukan pajak, tetapi juga sumber daya ekonomi lain akibat peristiwa-peristiwa masa lalu  yang  menimbulkan  hak  pemerintah,  yang  akan  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  Buletin teknis ini.
Peristiwa-peristiwa atau transaksi  lain  yang  menimbulkan  hak  pemerintah  untuk  menagih, antara lain timbul dari perikatan misalnya transaksi pemberian pinjaman oleh pemerintah, jual beli  atau  pertukaran,  kemitraan,  dan  pemberian  jasa-jasa  yang  telah  dilakukan  pemerintah. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, misalnya kewajiban Pemerintah  Pusat  dalam  hubungannya  dengan  perimbangan  keuangan,  juga  akan menimbulkan utang-piutang antara Pemerintah Pusat  dan pemerintah daerah. Demikian pula kemungkinan timbulnya piutang akibat dari hubungan antar pemerintahan. Peristiwa lainnya
adalah berkaitan dengan timbulnya hak tagih dalam hal terjadi kerugian negara.
Selanjutnya  juga  perlu  diberikan  pedoman  terhadap  pengakuan  timbulnya  hak  tagih  atas perjanjian  jual  beli,  transaksi  kemitraan,  dan  transaksi  pemberian  jasa.  Selama  ini  dikenal pengakuan  dan  pencatatan  piutang  berdasarkan  nilai  nominal  saja,  tanpa  memperhitungkan kolektibilitas  sesuai  dengan  sifat  dan  karakteristik  debitur.  Hal  tersebut  akan  menimbulkan moral  hazard (kerugian  moril  bagi  bangsa  dan  negara)  yang  tinggi  atas  akuntansi  piutang, karena dapat menimbulkan adanya hak pemerintah untuk menagih, yang tidak dilaporkan atau yang disalahgunakan.
Memperhatikan  kondisi  akuntansi  piutang  yang  sangat  luas  cakupan,  macam,dan karakteristiknya, maka dirasakan perlunya Buletin Teknis tentang Piutang, untuk memberikan panduan agar terdapat  kesamaan pemahaman  tentang  caramengindentifikasi,  mengukur, dan menyajikan  pos  piutang,  baik  oleh  penyusunlaporan,  pengguna  laporan,  dan  institusi  yang melakukan audit atas Laporan Keuangan pemerintah.
Timbulnya  piutang  di  lingkungan  pemerintahan  pada  umumnya  terjadi  karena  adanya tunggakan  pungutan  pendapatan  dan  pemberian  pinjaman  serta  transaksi  lainnya  yang menimbulkan  hak  tagih  dalam  rangka  pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan.  Pendapatan Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi  Pendapatan  Pajak,  Pendapatan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP),  dan  Pendapatan  Hibah.  Pendapatan  pemerintah  daerah  terdiri  dari Pendapatan  Asli  Daerah,  Pendapatan  Transfer,  dan  Lain-lain  Pendapatan  Asli  Daerah  yang sah, dimana dalam komponen Pendapatan Asli Daerah terdapat Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daera

## KAJIAN PUSTAKA

## Akuntansi Piutang
Piutang  merupakan  salah  satu  pos  yang  penting  di  Neraca,  dimana  apabila  pada  tanggal laporan  keuangan  masih  terdapat  hak  pemerintah  untuk  menagih,  maka  hak  tagih  tersebut harus dicatat sebagai penambahan aset pemerintah berupa piutang.
Piutang  didefinisikan  sebagai  hak  tagih  pemerintah  kepada  pihak  lain  yang  belum  diterima pembayarannya.  Hak  tagih  tersebut  bisa  berasal  dari  kewenangan  pemda  misalnya  untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain.
1. Pengakuan Piutang
Piutang  diakui  saat  timbul  klaim/hak  untuk  menagih  uang  atau  manfaat  ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:
a. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan
c. Belum dilaksanakan samapai dengan periode pelaporan.

## 2. Pengukuran Piutang
a. Disajikan  sebesar  nilai  yang  belum  dilunasi  sampai  tanggal  pelaporan  dari setiap  tagihan  yang  ditetapkan  berdasarkan  surat  ketetapan  kurang  bayar  yang diterbitan; atau
b. Disajikan  sebesar  nilai  belum  dilunasi  sampai  dengan  tanggal  pelaporan  dari setiap  tagihan  yang  telah  ditetapkan  terutama  oleh  pengadilan  pajak  untuk wajib pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
c. Disajikan sebesar nilai  yang belum dilunasi  sampai  dengan tanggal  pelaporan dari  setiap  tagihan  yang  masih  proses  banding  atas  keberatan  dan  belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

## 3. Pencatatan Piutang
Contoh pencatatan jurnal di buku jurnal finansial saat timbulnya hak tagih (piutang):
Tabel. 2.2
Piutang Pajak Daerah Xxx Pendapatan Pajak...- LO Xxx

## 4. Bagian Lancar dan Penyisihan Piutang
Terkait pencatatan piutang, minimal terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan pada akhir periode  pelaporan  oleh  fungsi  akuntansi  di  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) maupun di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yaitu :
a. Berapa  nilai  dari  Tagihan  Pinjaman  Jangka  Panjang,  Tagihan  Penjualan
Angsuran  (TPA),  dan  Tuntutan  Ganti  Kerugian  Daerah  (TP/TGR)  yang  akan jatuh tempo dalam 12 bulan kedepan.
b. Berapa  nilai  penyisihan  piutang  Nilai  dari  kedua  hal  tersebut  perlu  diketahui dan  dicatat  dalam  jurnal  penyesuaian  akhir  periode  agar  tersaji  nilai  bagian lancar dari tagihan/piutang jangka panjang serta nilai penyisihan piutang dalam Necara.  Untuk  menunjang  hal  tersebut,  dibutuhkan  penatausahaan  yang  baik atas  pengadministrasian  piutang  yang  ada  di  OPD  maupun  PPKD.  Bagian Lancar atas tagihan jangka panjang dan Penyisihan dan Penghapusan Piutang
5. Penyajian Piutang
a. Disajikan  sebagai  aset  lancar  di  Neraca  sebesar  nilai  bersih  yang  dapat direalisasikan (net realizable value ) dan disertai dengan penyisihannya.
b. Disajikan sebagai  aset  lancar di  Neraca sebesar nilai  yang jatuh tempo dalam tahun  berjalan  dan  yang  akan  ditagih  dalam  12  bulan  ke  depan  berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
c. Disajikan  sebagai  aset  lainnya  terhadap  nilai  yang  akan  dilunasi  di  atas  12 bulan berikutnya.
d. Aset Lancar diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## Akuntansi Pendapatan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  mendefinisikan  pendapatan  daerah  meliputi semua  penerimaan  uang  melalui  rekening  kas  umum  daerah  yang  menambah  ekuitas  dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  dan  Peraturan  Menteri  Nomor  13  Tahun  2006 menyebutkan:  “Pendapatan  Daerah  adalah  hak  pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai penambah nilai kekayaan bersih”.
Para  ahli  pendapatan  daerah  dapat  diartikan  sebagai  berikut:  Deddi  Nordiawan  dan Ayuningtyas  Hertianti  (2011,  74)  dalam  buku  Akuntansi  Sektor  Publik  Edisi  2,  Pendapatan adalah  kenaikan  kekayaan  bersih  sebagai  akibat  dari  adanya  transaksi.  Bagi  pemerintah, secara  umum,  terdapat  empat  sumber  utama  pendapatan,  yaitu  pajak  dan  kewajiban  yang dipaksakan oleh pemerintah, property income yang muncul dari kepemilikan aset, penjualan
barang dan jasa, serta sumbangan  sukarela yang diterima dari unit lain.
Sehubungan  dengan    hal  tersebut,  pendapatan  daerah  yang  dianggarkan  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  perkiraan  yang  terukur  secara  rasional yang  dapat  dicapai  untuk  setiap  sumber  pendapatan.Seluruh  pendapatan  daerah  yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan  yang  dianggarkan  tidak  boleh  dikurangi  dengan  belanja  yang  digunakan  dalam rangka  menghasilkan  pendapatan  tersebut  dan/atau  dikurangi  dengan  bagian  pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
Definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam satu periode pelaporan yang terjadi dari adanya transaksi.
Sesuai  amanah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  disamping  pemda  diwajibkan untuk  menyusun  laporan  keuangan  berbasis  akrual  (Laporan  Operasional(LO),  Neraca, Laporan  Perubahan  Ekuitas  (LPE),  dan  Laporan  Arus  Kas  (LAK)),  Pemerintah  Daerah (PEMDA)  juga  diwajibkan  menyusun  laporan  keuangan  berbasis  kas  (Laporan  Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)). Untuk itu, setiap terjadi  transaksi  yang  menyebabkan  penerimaan  kas,  perlu  tercipta  dua  akun  pendapatan, yaitu  akun  pendapatan  yang  akan  disajikan  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran  atau  disebut dengan  Pendapatan-LRA  dan  akun  pendapatan  yang  akan  disajikan  dalam  Laporan Operasional atau disebut Pendapatan-LO.
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah  atau  oleh  entitas  pemerintah  lainnya  yang  menambah  Saldo  Anggaran  Lebih  dalam periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  yang  menjadi  hak  pemerintah,  dan  tidak  perlu dibayar  kembali  oleh  pemerintah.  Sedangkan  definisi  Pendapatan-LO  adalah  semua  hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
a. Klasifikasi Pendapatan
Klasifikasi pendapatan menurut PP No 71 tahun 2010 dan Permendagri 64 tahun 2013 yaitu:
1) Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD):  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, danLain-lain PAD yang Sah
2) Pendapatan  Transfer:  Pendapatan  Transfer  Pemerintah  Pusat,  Pendapatan Transfer  Pemerintah  Lainnya,  Pendapatan  Transfer,  Pemerintah  Daerah Lainnya, danBantuan Keuangan
3) Lain-lain Pendapatan  Daerah yang sah: Pendapatan Hibah,  Dana  Darurat, dan Pendapatan Lainnya
b. Pengakuan Pendapatan
Pengakuan Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005: “Pendapatan  menurut  basis  kas  diakui  pada  saat  diterima  di  Rekening  Kas  Umum Negara/Daerah  atau  oleh  entitas  pelaporan.  Pendapatan  menurut  basis  akrual  diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut”.
Abdul  Halim  (2008,  100)  dalam  buku  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Edisi  3: Pendapatan yang dihitung menurut basis kas diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan yang dihitung menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.
Indra  Bastian  (2007,  147)dalam  buku  Sistem  Akuntansi  Sektor  Publik  Edisi  2: “Pendapatan  diakui  ketika  kenaikan  manfaat  ekonomi  di  masa  depan  yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi”.
Dari  definisi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pendapatan  menurut  basis  kas mengakui  transaksi  pada  saat  kas  diterima.Pendapatan  menurut  basis  akrual  diakui pada saat terjadinya suatu transaksi, tidak semata – mata ketika kas diterima.
c. Pengukuran Pendapatan
Abdul  Halim  (2008,  100)  dalam  buku  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Edisi  3: “Pengukuran pendapatan dilakukan menggunakan mata uang rupiah. Pendapatan yang diukur  dengan  mata  uang  asing  harus  dikonversi  ke  mata  uang  rupiah  berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi”.
Akuntansi  pendapatan  dilaksanakan  berdasarkan  azas  bruto  yaitu  dengan membukukan  penerimaan  bruto,  dan  tidak  mencatat  jumlah  netonya  (jumlah  setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Transaksi  pendapatan-LO  dalam  bentuk  barang/jasa  harus  dilaporkan  dalam  Laporan Operasional  dengan  cara  menaksir  nilai  wajar  barang/jasa  tersebut  pada  tanggal
transaksi.
d. Pencatatan Pendapatan
Pencatatan Pendapatan- LRA dalam Buku Jurnal dibuat dalam konteks pemda sebagai entitas  akuntansi  anggaran,  sedangkan  pencatatan  Pendapatan-LO  dibuat  dalam konteks pemda sebagai entitas akuntansi keuangan.
Perlu  dicatat  bahwa  ketika  ada  transaksi  terkait  pendapatan,  maka  kemungkinannya adalah  tunai  atau  kredit.  Semua  pendapatan  selalu  dicatat  di  buku  jurnal  finansial untuk  menghasilkan  Laporan  Operasional  (LO)  dengan  menggunakan  akun Pendapatan-LO  (Kode  akun  diawali  angka  “8“),  sedangkan  hanya  yang  menyangkut pendapatan  tunai  yang  juga  dicatat  di  buku  jurnal  realisasi  anggaran  dengan menggunakan akun Pendapatan-LRA (Kode  akun diawali dengan angka “4”).
Khusus untuk akun Pendapatan-LO, disamping untuk mencatat transaksi dalam bentuk uang  (Cash)  baik  transaksi  tunai  maupun  kredit,  juga  digunakan  untuk  mencatat transaksi non-cash seperti hibah barang/aset.

## Jurnal Finansial dan Anggaran
a. Pendapatan  yang  diterima  akan  diakui  sebagai  pendapatan  ketika  kas  sudah  diterima  – pajak, retribusi, transfer, pendapatan lain.
b. Pada akhir tahun akan dilakukan penyesuaian jika ada pajak yang belum dibayar   akan diakui sebagai piutang. Contoh :
Pada  tanggal  1  Juni  20X2  diterima  pendapatan  pajak  sebesar  300.000.000.  Pada  31 Desember masih ada pajak yang belum dibayar 50.000.000
Tabel. 2.7 Tanggal Finansial 2 Juni 20X0 Kas Pendapatan-LO 300.000.000 300.000.000 31 Des Piutang Pajak 20.000.000
Pendapatan-LO 20.000.000 Tanggal Finansial
2 Juni 20X0 Estimasi Perubahan SAL Pendapatan-LRA 300.000.000 300.000.000 31 Des Tidak dicatat
Penyajian Pendapatan
Pendapatan LRA disajikan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan Pendapatan LO disajikan di Laporan Operasional (LO).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian yang digunakan untuk  meneliti menggunakan data deskriptif yaitu dua jenis penelitian  yang  bertujuan  untuk  menjelaskan  sesuatu  melelui  sebuah  penelitian  (Menurut Ulum dan Juanda (2016:78))
Sugiono  (2012:13)  penelitian  deskriptif  yaitu,  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui nilai  variabel  mandiri,  bak  satu  variabel  atau  lebih  (independen)  tanpa  membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel lain.

## Sumber Data
a. Data primer
Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari responden di lapangan.
b. Data Sekunder
Data  Sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  atau  dikumpulkan  peneliti  dari  berbagai  sumber yang  ada.  Data  sekunder  diperoleh  dari  berbagai  sumber  seperti,  buku,  laporan,  jurnal,  dan lain-lain.

## Teknik Pengumpulan Data
Untuk  mendapatkan  data-data  tersebut  maka  penulis  akan  menggunakan  instrument  sebagai berikut :
a. Observasi
Penulis  akan  melakukan  pengamatan  dilokasi  penelitian  untukmendapatkan  gambaran  yang tepat mengenai subjek dan objek kajian.

## b. Wawancara
Wawancara  merupakan  suatau  cara  untuk  mengumpulkan  data  dengan  cara  mengajukan beberapa  pertanyaan  kepada  subjek.  Wawancara  akan  dilakukan  secara  terbuka,  dan melibatkan beberapa pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Palopo.

## Teknik Analisa Data
Analisa  yang  digunakan  adalah  analisa  deskrptif  yaitu  mengungkapkan  kejadian  atau  fakta, fenomena  dan  keadaan  yang  sebenarnya  saat  penelitian  berlangsung  dengan  menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.
Penelitian  ini  membandingkan  data  yang  ada  yaitu  data  Laporan  Keuangan  Pendapatan Laporan Operasional dan Laporan Keuangan Pendapatan Laporan Reaslisasi Anggaran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keungan  yang mengacu pada Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  dan  Permendagri  Nomor  64  tahun  2013  yakni  Standar Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  di  mana  Pendapatan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  menerapkan Basis Kas dan Pendapatan Laporan Operasional (LO) menrapkan Basis Akrual.

## Pengakuan  Piutang  Pendapatan  Pada  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kota Palopo
Piutang  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  diakui  pada  saat  hak  untuk  memperoleh pendapatan  telah  terpenuhi  dan  kas  atau  setara  kas  atas  pendapatan  tersebut  belum  diterima direkening kas umum daerah.
Pengakuan  piutang  jangka  pendek  dibedakan  atas  peristiwa  yang  mendasarinya.  Piutang berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  harus  didahului  dengan  pengakuan  terhadap pendapatan  yang  terkait.  Misalnya  piutang  pajak  daerah  oleh  sebab  itu  pengakuan  piutang pajak  daerah  harus  dengan  menendidahului  dengan  pangakuan  terhadap  pendapatan  pajak daerah. Piutang dapat diakui, maka harus dipenuhi kriteria dua kriteria sebagai berikut :
a. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan / atau
b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
Piutang  berdasarkan  perikatan  dapat  diakui  sebagai  piutang,  apabila  memenuhi  kriteria sebagai berikut :
a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
b. Jumlah piutang dapat diukur;
c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
d. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
Pengakuan  piutang  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  yang  pembayarannya  yang melampaui  12  bulan  dilakukan  pada  saat  pelaporan  per  tanggal  neraca,  dengan  menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan atau surat ketetapan piutang.

## Pengukuran Piutang Pendapatan
Piutang  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  diukur  dan  dicatat  sebsar  nilai  nominal piutang  yang  belum  dilunasi.  Pengukuran  piutang  yang  timbul  karena  peraturan  peundang- undangan, dicatat sesuai Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 35 Tahun 2014.

## Penyajian dan Pengungkapan Piutang Pendapatan

## 1. Akuntansi Piutang
Ilustrasi  pencatatan  yang  diperlukan  dalam  membukakan  piutang  yang  muncul berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
a. Piutang pajak ditetapkan sebagaimana dituangkan  dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Pemberitahuan  Kekurangan  Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM), atau surat ketetapan yan sejenis;
Tabel 4.1
b. Piutang  Retribusi  ditetapkan  berdasarkan  surat  tagihan  terutang  yang ditetapkan oleh  Pemerintah Daerah Kota Palopo yang bersangkutan;

## Tabel 4.2
No.  Kode Akun  Uraian Debet  Kredit Pengakuan Piutang Retribusi XXX Piutang Retribusi XXX XXX
EDL Cadangan piutang XXX
Jurnal  penerimaan  kas  atas  pajak  dan  langsung  disetor  ke  kas  daerah  di  buku jurnal finansial:
Tabel 4.3 Tgl. Kode Akun  Uraian Debet Kredit 31/12/18 3.1.3.01.01  RK PPKD 6.000. 000,00 8.1.4.08.15  Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO 6.000.000,00

## 2. Penyajian Piutang di Neraca
Penyajian  piutang  sesuai  dengan  peraturan  perundang-  undangan  merupakan  tagihan yang  harus  dilunasi  oleh  para  wajib    pajak  pada  periode  berjalan  tahun  berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini melampaui satu periode berikutnyan. Piutang yang berasal dari peraturan perundang- undangan disajikan di  neraca sebagai Aset  Lancar, penyajiannya di neraca.

## NERACA
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  SAP  dalam  menganalisis  hubungan antara akun-akun dalam neraca Pemerintah Kota Palopo tahun 2018:
Terhadap  Neraca  BAPENDA  Kota  Palopo  tada  beberapa  hal  yang  dapat  diperoleh  melalui analisis vertikal terhadap neraca dan hubungan antar akun-akun dalam neraca.
a. Total  aset  sama dengan  total  Kewajiban di  tambah Ekuitas;  Yakni  tahun 2017 total  Rp.
12.320.591.357,13  =  Rp.  454.751.916,05  +  Rp.  11.865.839.441,08.  Dan  untuk  Tahun 2018 Total Aset Rp.  15.979.317.479,13= Rp. 1.111.301.242,05 + Rp. 14.868.298.967,08.
b. Ekuitas menunjukkan jumlah aset bersih pemerintah daerah, oleh karena itu, total ekuitas harus sama dengan selisish antara total aset dan kewajiban.
Pertumbuhan aset terlihan bahwa pada tahun 2018, terjadi pertumbuhan aset yang cukup besar jika  dibanding  tahun,  sebelumnya,  yakni  sebesar  Rp.  3.658.726.122,00  atau  mencapai  30% pertumbuhan ini terjadi karena adanya peningkatan pada aktiva lancar Rp. 9.742.490,00 dan kenaikan  aktiva  tetap  sebesar  Rp.  3.648.983.200,00  serta  aset  lainnya  dari  tahun  2017  tidak mengalami kenaikan dan tidak mengalami pengurangan sebesar Rp.7.500.000,00.

## Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2017
Analisis Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah Badan Pendapatan Kota Palopo Tahun 2017 saldo piutang  per  31  Desember  2016,  yakni  sebesar  Rp.  3.930.935.738,33  dari  mutasi  tahun  2017 piutang  pajak  mengalami  penambahan  sebesar  Rp.  2.137.279.562,00  dan  telah  mengalami pengurangan  sebesar  Rp.  1.247.424.039,00  sehingga  saldo  piutang  per  31  Desember  2017 sebesar  Rp.  4.820.791.261,33.  Dapat  kita  lihat  bahwa  saldo  piutang  pajak  pada  tahun  2016 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 889.855.523,00.

## Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2018
Analisis Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah Badan Pendapatan Kota Palopo Tahun 2018 saldo piutang  per  31  Desember  2017,  yakni  sebesar  Rp.  4.820.791.261,33  dari  mutasi  tahun  2018 pitang  pajak  mengalami  penambahan  sebesar  Rp.  2.152.887.532,00  dan  telah  mengalami pengurangan  1.847.932.755,00  sehingga  saldo  piutang  pajak  2018  sebesar  Rp. 5.125.746.038,33.  Dapat  kita  lihat  bahwa  saldo  piutang  pajak  pada  tahun  2017  2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 304.954.777,00.

## Rekapitulasi Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2017
Analisis Rekapitulasi Piutang Retribusi daerah Daerah Badan Pendapatan Kota  Palopo Tahun 2017  saldo  piutang      per  31  Desember  2016,  yakni  sebesar  Rp.  820.268.268,00  dari  mutasi tahun  2017  piutang  retribusi  mengalami  penambahan  sebesar  Rp.  346.527.000,00  dan  telah mengalami  pengurangan  sebesar  Rp.  49.532.500,000    sehingga    saldo    piutang    per  31 Desember 2017 sebesar Rp. 1.117.262.768,00. Dapat kita lihat bahwa saldo piutang retribusi pada tahun 2016 - 2017   mengalami   peningkatan    sebesar Rp. 296.994.500,00.
Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2017
Analisis Rekapitulasi Piutang Retribusi daerah Daerah Badan Pendapatan Kota  Palopo Tahun 2018 saldo piutang    per 31 Desember 2017, yakni sebesar Rp. 1.117.262.768,00 dari mutasi tahun  2018  piutang  retribusi  mengalami  penambahan  sebesar  Rp.  62.052.500,00  dan  telah mengalami  pengurangan  sebesar  Rp.  406.681.718,00    sehingga    saldo    piutang    per  31 Desember  2017  sebesar  Rp.  772.633.550,00.  Dapat  kita  lihat  bahwa  saldo  piutang  retribusi pada tahun 2017 - 2018 mengalami  penurunan  sebesar Rp. 344.629.218,00.
Analisis  Rekapitulasi  Piutang  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah,  Pemerintah  Kota  Palopo  tahun 2017-2018  dapat  dilihat  bahwa  kondisi  saldo  piutang  pada  Badan  Pendapatan  Daerah (BAPENDA)  total  Piutang  Pajak  Daerah  ditambah  dengan  total  piutang  retribusi  daerah sehingga saldo piutang tahun 2017 sebesar Rp. 5.983.054.029,33 sedangkan tahun 2018 saldo piutang sebesar Rp. 5.898379.588,33.

## Pengakuan dan Pengukuran Piutang Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah
Penelitian  ini  berusaha  untuk  memperoleh  gambaran  mengenai  Analisis  Pengakuan  dan Pengukuran  Piutang Pendapatan  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kota  Palopo. Setelah  dianalisis  maka  ditemukan  bahwa  pengakuan  dan  pengukuran  piutang  pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palpo telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  temuan  ini dibuktikan dengan analisis data menggunakan metode penelitian yang telah ditentukan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Indra Mustika Sari (2016), menunjukkan bahwa pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan.  Pendapatan-LO  dilakukan  ketika timbul hak dan kewajiban pemerintah daerah. Pengukuran pendapatan dilakukan dengan azas bruto.  Penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  Yuri  Pratiwi  dan  Bambang  Pamungkas  (2013), bahwa  dimana  pengakuan  pendapatan  menggunakan  basis  kas  yaitu  pendapatan  diakui  pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan yang dilakukan San Rudiyanto dan Mirza Dyah Aryanti (2018), bahawa penelitian ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi pendapatan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Penelitian ini juga tidak sejalalan dengan Betsi Karolin Korowoeyeng, Jenny Morasa, dan Dhullo Afandi (2015),  menunjukkan  bahwa  pengakuan  terhadap  transaksi  pendapatan  atas  pajak  daerah, penelitian ini masih menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  analisis  yang  telah  dilakukan  dalam  Pengakuan  dan Pngukuran Piutang Pendapatan dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Neraca  dan  Rekapitulasi  Piutang  Daerah  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kota Palopo Tahun 2017 dan 2018, dalam penelitian ini menemukan :
1. Laporan Neraca pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Tahun 2017 dan 2018 secara umum telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar  Akuntansi  Pemerintah,  hal  ini  didukung  oleh  hasil  analisis  data  yang diperoleh.
2. Rekapitulasi  Piutang  Pajak  Dan  Retribusi  Daerah  Pemerintah  Kota  Palopo  Tahun 2018  mengalami  peningkatan  dan  efektif  walaupun    belum  maksimal  dalam pengumpulan piutang, dapat kita lihat bahwa kondisi piutang mengalami pengurangan sebesar Rp. 84.674.441,00 atau mencapai 1%, hal ini didukung oleh hasil analisis data dan dari hasil wawancara yang diperoleh.

## SARAN
Setelah  mengadakan  penelitian  di  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA)  Kota  Palopo tentang Pengakuan dan Pengukuran Piutang Pendapatan.
1. Hendaknya  piutang  dikendalikan  dan  dikelola  dengan  sebaik  mungkin  agar  tingkat perputaran  piutang  menjadi  lebih  baik,  sehingga  presentase  penagihan  dapat  terus meningkat dan sebaiknya mengurangi jumlah piutang yang tak tertagih.
2. Sebelum  diterbitkan  surat  penagihan  sebaiknya  pihak  wajib  pajak  diberitahu  terlebih dahulu  mengenai  sanksi  dan  denda  yang  dikenakan  apabila  terjadi  keterlambatan pembayaran surat penagihan dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.
3. Saran  untuk  peneliti  selanjutnya  di  harapkan  untuk  lebih  memperhatikan  indikator- indikator lain yang belum di cantumkan oleh penulis dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Halim. 2011. Analisis Investasi . Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.
Amrie  Firmasyah,  Marmah  Hadi.  2015. Modul  Kerjasama  Peningkatan  Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah . Jakarta.
Betsi  Karolin  Korowocyeng,  Jenny  Morasa,  dan  Dhullo  Afandi.  2015 .  Analisis  Perlakukan Akuntansi Pajak Daerah Di Kota Tomohon . Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 05 Tahun 2015.
Bastian, Indra. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik . Edisi 2, Salemba Empat. Jakarta.
Halim, Abdul.2008. Akuntansi Keuangan Daerah . Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta. Halim, Abdul.2008. Akuntansi Keuangan Daerah . Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
Hariyanto,  Agus.  2012. Penggunaan  Basis  Akrual  Dalam  Akuntansi  Pemerintahan  Di Indonesia . Dharma Ekonomi. No. 36 / Th. XIX / Oktober 2012.
Indra Mustika Sari. 2016. Perlakuan Akuntansi Pendapatan-LO dan Beban pada Pemerintah Kabupaten  Kediri  Berdasarkan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 .  Skripsi,  Malang:  Jurusan  Akuntansi  Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN).
Natalia  Rawung.  2016.  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Pencatatannya  Pada  Dinas Pendapatan Kota Manado. Jurnal EMBA Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 496-502
Nordiawan,  Dedi  dan  Ayuningtyas  Hertianty.  2011. Akuntansi  Sektor  Publik .  Edisi  2, Salemba, Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nommor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64  Tahun  2013  tentang Penerapan Standar. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintah.
Republik  Indonesia.  2005.  Peraturan  Pemerintah  No  58  Tahun  2005 tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah . Jakarta: Legalitas.
Republik  Indonesia.  2006.  Permendagri  No  13  Tahun  2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah . Jakarta: Legalitas.
San  Rudiyanto  dan  Mirza  Dyah  Ariyanti.  2018. Analisis  Implementasi  Kebijakan  Akuntansi Pendapatan pada Pemerintah Kota Malang . Malang.
Yuri  Pratiwi,  Bambang  Pamungkas.  2013. Analisis  Pengakuan  Pendapatan,  Belanja,  Dan Pembiayaan  Daerah    Pada    Pemerintah  Daerah  Kota  Bogor .  Jurnal  Ilmiah Akuntansi  Kesatuan  Vol.  2  No.  1,  2014  pg.  59  –  72  STIE  Kesatuan  ISSN  2337  – 7852
2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.