## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5 No. 4 November 2021 Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020) e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2393/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Perbandingan Pengaturan Dan Konsep Bentuk Hukum Partnership Di Negara Brunei Darussalam Dengan Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Perdata
Dewi Mega Victoria Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received 05 Oktober 2021 Publish 06 November 2021 This study aims to find out and analyze the comparative legal form of the Partnership in Indonesia as stipulated in the Indonesian Civil Code Book with the State of Brunei Darussalam as stipulated in the Laws of Brunei,  Chapter  106  Contracts.  There  are  5  points  that  can  be examined  from  the  rules  in  2  countries  relating  to  the  Partnership, namely:  Status  of  Legal  Entity,  Establishment  of  Partnership,  Organ Partnership, Responsibility and Disbanding the Partnership. This is a reference  to  renew  the  Partnership  regulations  in  Indonesia  in  the future with reference to the state regulation of Brunei Darussalam. This research  is  a  normative  legal  research,  which  is  research  which prioritizes  library  research  to  obtain  secondary  data.  The  approach used in this study is the statutory approach.
Keywords: Brunei Darussalam, Civil Law, Common Law, Legal Entity,
Partnership Info Artikel ABSTRACT Article history: Diterima 05 Oktober 2021 Publis 06 November 2021
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  terkait perbandingan  hukum bentuk Partnership di Indonesia sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata   dengan   Negara Brunei  Darussalam  sebagaimana      diatur      didalam Laws  of  Bru nei, Chapter 106 Contracts. Ada  5  poin  yang  bisa  di  kaji  dari  aturan- aturan  yang  ada  di  2  negara tersebut  berkaitan  dengan Pertnership , yaitu:  Status  Badan  Hukum,  Pendirian Partnership ,  Organ Partnership ,  Tanggung  Jawab  dan  Pembubaran Partnership .  Hal tersebut  merupakan  sebagai  referensi  untuk  memperbaharui  regulasi Partnership di    Indonesia    dimasa    yang    akan    datang    dengan mengacu  terhadap regulasi  negara Brunei Darussalam. Penelitian   ini merupakan   penelitian   hukum   normatif,   yaitu   penelitian   yang mengutamakan    penelitian    kepustakaan    untuk    memperoleh    data sekunder.    Pendekatan    yang    digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan perundang-undangan ( statute approach ). This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Dewi Mega Victoria Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: dewisemsat@ymail.com

## 1. PENDAHULUAN
Konsep Persekutuan dalam hukum Perdata terdapat dalam sistem hukum negara Common Law  maupun  Civil  Law.  Dalam  istilah  bahasa  Belanda  biasa  disebut  sebagai maattschap atau vennootschap , sedangkan dalam bahasa inggris dikenal sebagai partnerhsip . Bentuk-bentuk ini
biasa digunakan dalam kegiatan bisnis di suatu negara. Negara Common Law yang dianut oleh negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Brunei Darussalam menganut sistem hukum  yang  menitikberatkan  pada  keadilan  yang  didasarkan  pada  yurisprudensi  dan menggunakan Advesary System dalam proses peradilannya. Sedangkan negara Civil  Law  yang dianut oleh negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Perancis, Italia, Jerman termasuk Indonesia sendiri  menitikberatkan  pada  peraturan  perundang-undangan  dalam  sistem  hukumnya  sistem peradilan yang bersifat inkuisitorial.
Definisi kemitraan merujuk pada hukum Inggris yang menganut sistem hukum Common Law  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1  Partnership  Act  1890,  yaitu  hubungan  antara  orang  yang menjalankan  kegiatan  bisnis  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Di  Belanda  yang merupakan  negara  dengan  sistem  hukum  Civil  Law  memberikan  istilah  Persekutuan  dikenal dengan  nama  Vennotschapsretchts  yang  lebih  sederhana  sekedar  terbatas  pada  NV,  Firma  dan CV yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sedangkan Perserikatan Perdata (maatschap)  yang  dianggap  sebagai  induknya  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata.
Dalam  sistem  hukum  Common  Law,  kemitraan  ialah  suatu  perkumpulan  yang  terdiri pemilik dan pengurus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang mempunyai tanggung jawab  penuh  dalam  menjalankannya.  Kemitraan  biasanya  pada    praktiknya  adalah  suatu perkumpulan yang tidak bisa dipisahkan secara hukum di mana para mitranya diberi hak sama untuk mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut. Kemitraan memiliki bentuk yang berbeda yaitu  bentuk  khusus  dari  kemitraan  didasarkan  atas  bentuk-bentuk  bisnis  dalam  sistem  hukum Cicil Law. Sedangkan kemitraan terbatas lebih banyak ditemukan di Negara Common Law.
Jika dilihat dari pengertian secar umum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan atau  persekutuan  perdata  baik  di  negara  Comman  Law  atau  Civil  Law  memiliki  kesamaan. Adapun kesamaannya dapat dilihat pada hubungan para mitra yang didasarkan pada perjanjian. Hal  ini  menjadikan  kemitraan  ketentuannya  tunduk  pada  hukum  perjanjian.  Melihat  hal  itu, kemitraan pada dasarnya suatu kegiatan bisnis yang didasarkan pada perjanjian oleh para mitra dalam rangka untuk memperoleh keuntungan. Karena lebih didominasi oleh hukum perjanjian, maka  dalam  kemitraan  tidak  ada  pemisahan  kekayaan  antara  kemitraan  dengan  mitra. Konsekuensinya  terdapat  pada  tanggung  jawab  para  mitra  tidak  terbatas.  Hal  inilah  yang membedakan  bahwa  kemitraan  bukan  merupakan  badan  hukum.  Namun  demikian,  kemitraan dipahami sebagai suatu wadah yang sengaja dibentuk untuk menjalankan kegiatan bisnis  yang bersifat komersial dan profesi (non komersial) semisal akuntan, advokat, kontraktor, dan lainnya. Dalam perkembangannya justru kemitraan non komersial yang berkembang pesat, yaitu kegiatan menjalankan profesi.
Selanjutnya jika dikaitkan dengan negara  Indonesia  yang menganut sistem hukum Civil Law  dan  Brunei  Darussalam  yang  menganut  sistem  hukum  Common  Law  dimana  negara  ini merupakan negara yang berada di satu kawasan Asia Tenggara. Hubungan diplomatik Indonesia- Brunei Darussalam dimulai pada 1 Januari 1984. Sejak saat itu, kerja sama bilateral kedua negara berjalan dengan sangat baik pada berbagai bidang dan tingkatan. Eratnya kerja sama di bidang politik telah menjadi landasan kuat bagi penguatan kerja sama di bidang lainnya seperti ekonomi, perdagangan, serta ketenagakerjaan.
Dalam rangka memberikan wadah bagi komunikasi bilateral secara rutin, Indonesia dan Brunei  Darussalam  sepakat  membentuk  forum  Joint  Commission  for  Bilateral  Cooperation (JCBC) pada tahun 2003. Melalui forum ini, kedua negara dapat membahas berbagai isu bilateral, mengupayakan penyelesaian pending matters serta menyepakati arahan-arahan guna peningkatan hubungan  bilateral  di  masa  mendatang.  Dalam  perkembangannya,  JCBC  sempat  terhenti  pada 2003 dan mulai diaktifkan kembali pada tahun 2011. Hingga saat ini JCBC telah diselenggarakan tiga kali, terakhir di Bandar Seri Begawan pada tanggal 11 April 2013.
Dari  segi  ekonomi,  berdasarkan  data Asian  Development  Outlook  2019 yang dipublikasikan  oleh Asian  Development  Bank (ADB)  memproyeksikan  pertumbuhan  ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) di 10 negara di Asia Tenggara akan berada di level 4,9 persen
pada  2019,  kemudian  sedikit  meningkat  menjadi  5,0  persen  pada  2020.  Indonesia  sendiri merupakan  negara  dengan  total  PDB  terbesar  di  ASEAN.  Merujuk  data  World  Bank,  PDB Indonesia pada 2018 yakni mencapai US$ 1,04 triliun sedangkan Brunei Darussalam memiliki total PDB terendah yakni US$ 13,57 miliar.
Dari  segi  hukum,  sistem  hukum  di  Brunei  Darussalam  sedikit  berbeda  dengan  sistem hukum di Indonesia. Jika sistem hukum di Indonesia berbentuk negara presidensil sedangkan di Brunei  sistem  hukumnya  berdasarkan  sistem  hukum  Inggris  dengan  perpaduan  sistem  Syariah untuk kaum muslim. Pada 2014, Brunei menjadi negara pertama yang mengadopsi hukum islam ketat,  baik  untuk  para  warga  muslim  maupun  non-muslim,  dengan  berlakunya  hukum  pidana syariah  2013. Hukum  di  Brunei  terdiri  dari  konstitusi,  statuta  dan  legislasi  tambahan,  hukum islam, hukum perkara/ preseden yudisial dan hukum Inggris. Sejak 1962 Brunei telah diperintah di bawah keadaan darurat. Sultan memiliki kekuatan legislatif yang besar, dan selama keadaan darurat, Sultan dapat meloloskan undang-undang yang dianggapnya oleh Perintah Darurat. Tidak ada judicial review atas tindakannya.
Dilihat  dari  aspek  hukum  ekonomi,  pada  prinsipnya  sebagian  besar  negara-negara mengenal 3 (tiga) bentuk organisasi usaha atau perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan ( sole proprietorship or sole trader ), perusahaan persekutuan ( partnership ), dan perusahaan perseroan ( company or corporation ). Persekutuan (partnership) yang  merupakan  bentuk  dari  perseroan memiliki hubungan dengan struktur perusahaan dan berkembang sepanjang dalam persekutuan tersebut terdapat struktur perusahaan.
Berangkat dari uraian di atas, dalam penulisan ini penulis akan mengkaji perbedaan konsep dan  regulasi Partnership antara  Indonesia  dengan  Brunei  Darussalam  dengan  menggunakan metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  metode  perbandingan  hukum,  yaitu suatu metode studi dan penelitian dimana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara yaitu Brunei Darussalam dan Indonesia. Pokok permasalahan pada penulisan ini adalah bagaiman perbedaan konsep Partnership di Brunei Darussalam yang menurapakn negara dengan sistem hukum Common Law dengan Indonesia yang menganut sistem Civil Law . Penelitian ini bersifat atau berbentuk penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini akan didasarkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian hukum ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau  data  sekunder  sebagai  patokan  dalam  melakukan  analisis,  sehingga  penelitian  hukum  ini digolongkan dalam penelitian hukum yuridis normatif.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Bentuk Hukum Partnership Di Indonesia Dan Brunei Darussalam
1) Pengaturan Partnership di Negara Indonesia
Bentuk  perusahaan  persekutuan  di  Indonesia  dibagi  menjadi  tiga  yaitu  terdiri  dari Persekutuan Perdata ( maatschap ), Persekutuan dengan Firma ( vennootschap onder firma ) atau disingkat dengan “FA”, dan Persekutuan Komanditer ( commanditaire vennootschap ) atau  yang  disingkat  dengan  “CV”. Bentuk-bentuk  perusahaan  ini  diatur  di  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut  "KUHPer")  dan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Dagang  (selanjutnya  disebut  “KUHD”). Bentuk  Persekutuan  Perdata ( maatschap ) sama dengan bentuk ” Civil Partnership ”. Persekutuan dengan Firma di mana para  sekutu  bertanggung  penuh,  sama  dengan  ” General  Partnership ”. Sedangkan, Persekutuan Komanditer yang memiliki sekutu yang hanya memasukkan modal dan tidak ikut  mengurus  perusahaan  dan  bertanggung  jawab  terbatas  sama  dengan  ” Limited Partnership ” di negara dengan sistem Common Law .  Untuk membedakan lebih jelas maka akan diuraikan didalam tabel dibawah ini:
Table 1 Karakteristik Persekutuan Perdata Firma CV Dasar Hukum Pasal 1618-1652 KUHPerdata Pasal 16-35 KUHD Pasal 19-21 KUHD Pengertian Suatu  persetujuan  dimana  dua orang  atau  lebih  mengikatkan diri untuk Persekutuan  perdata  yang didirikan  untuk  menjalankan Persekutuan Komanditer adalah  Persekutuan  Firma dengan ditambah satu
memasukkan sesuatu kedalam persekutuan,  dengan  maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. perusahaan  dengan  nama bersama. orang  atau  lebih  sebagai sekutu pelepas uang (Geldschieter),  kebendaan, dan tenaga atau keahliannya. Tanggung Jawab Merupakan  kewajiban  untuk mengganti kerugian apabila perikatan  yang  sudah  dijanjikan tidak  dilaksanakan,  sehingga jika  perikatan  itu  benar-benar tidak  dilaksanakan  maka  sekutu yang  bertanggung  jawab  dapat diganggu gugat untuk memenuhi prestasinya.
1.  sekutu  melakukan  hubungan hukum  dengan  pihak  ketiga, maka  sekutu  tersebut  harus bertanggung jawab penuh walaupun dengan alasan hubungan hukum tersebut dilakukan  untuk  kepentingan persekutuan. 2.  perbuatan  hukum  menjadi mengikat  sekutu  lain  jika  ada surat  kuasa  dari  sekutu  lain, keuntungan  yang didapat nyata- nyata dinikmati oleh persekutuan. 3.  beberapa  sekutu  mengadakan hubungan  hukum  dengan  pihak ketiga, maka para sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng meskipun inbren g  tidak  sama  kecuali  telah diperjanjikan sebelumnya bahwa ada erimbangan  inbreng dengan pertanggungjawaban
4. apabila seorang sekutu melakukan  hubungan  hukum dengan  pihak  ketiga  atas  nama persekutuan,  maka  persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu. Sekutu  yang  ditunjuk  atau diberi kuasa untuk menjalankan  tugas  pengurus ditentukan  dalam  AD  (akta pendirian) firma. Jika belum, ditentukan, pengurus  harus  ditentukan dalam  akta  tersendiri  dan didaftarkan  ke  Kepaniteraan PN setempat dan diumumkan dalam  BNRI  (supaya   pihak ketiga  mengetahui siapa saja yang menjadi pengurus yang berhubungan dengannya. Semua  anggota  dianggap dapat dan dibolehkan bertindak  keluar  atas  nama firma, seorang anggota dapat mengikat  anggota  lainnya,
semua anggota dianggap
berhak  untuk  menerima  dan mengeluarkan uang atas nama dan untuk kepentingan firma.
Tanggung jawab intern: Sekutu komanditer: Tanggung  jawab  terbatas pada inbreng yang disetor. Sekutu biasa:
Tanggung  jawab  secara pribadi untuk keseluruhan , meskipun  sekutu  tersebut merupakan  sekutu  yang menurut AD tidak diperkenankan berhubungan dengan pihak ketiga. Tanggung jawab ekstern : Sekutu komplementer yang bertanggungjawab atas hubungan  dengan  pihak ketiga. Unsur Persekutuan  Perdata  merupakan perjanjian (kontrak). Prestasi  para  pihak  dengan memasukkan  sesuatu  ke  dalam persekutuan. Tujuan untuk membagi keuntungan Persekutuan perdata, Menjalankan perusahaan Menggunakan nama bersama, Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan. Adanya sekutu komanditer Jenis dan Macam Persekutuan perdata umum/penuh  :  dimana  para sekutu  memasukkan  seluruh hartanya  atau  bagian  yang sepadan dengannya tanpa adanya suatu perincian apapun. Persekutuan  perdata  Khusus  : dimana para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya. Menggunakan nama bersama (nama sekutu yang dijadikan menjadi nama perusahaan). CV diam-diam : persekutuan komanditer yang  belum  menyatakan secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. CV terang-terangan: persekutuan komanditer yang telah menyatakan diri
sebagai  CV  kepada  pihak ketiga. CV dengan saham: persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri atas saham-saham Cara mendirikan Konsensual atau dengan Akte Notaris  :   dimaksudkan untuk menghindari dari persengketaan atau perselisihan di kemudian hari mengenai tanggung jawab, pembagian hal dan kewajiban masing-masing pihak. Firma harus didirikan dengan akta  otentik,  akan  tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. Akta  pendirian  firma  harus didaftarkan  di  Kepaniteraan PN setempat. Setelah didaftarkan,  akta  pendirian diumumkan dalam . CV merupakan Firma dalam bentuk khusus, maka ketentuan  pendirian  firma dapat diberlakukan. Berakhirnya Persekutuan perdata dapat berakhir karena: 1. Lewatnya  waktu  untuk mana  persekutuan  telah diadakan. 2. Musnahnya  barang  atau diselesaikannya perbuatan  yang  menjadi pokok persekutuan. 3. Kehendak  semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu. 4. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah. Salah seorang sekutu meningga, diletakkan di bawah pengampuan  atau  dinyatakan pailit. Firma berakhir karena: 1. Lampaunya  waktu  yang diperjanjikan. 2. Pengakhiran oleh seorang sekutu.
3. Kematian  salah  seorang sekutu.
4. Adanya kepailitan.
5. Menjalankan usaha  yang tidak  sesuai  dengan  akta pendirian, melanggar kesusilaan atau ketertiban umum berdasarkan dengan putusan hakim. Setiap  pembubaran  firma memerlukan pemberesan, dimana  firma  yang  bubar dianggap  masih  tetap  ada apabila  masih  ada  hak  dan kewajiban yang belum diselesaikan. Pemberesan  dilakukan  oleh pemberes mereka yang ditetapkan di AD. Jika dalam AD tidak ditentukan  ,maka  pemberes adalah  sekutu  pengurus  atau dapat  juga  menunjuk  sekutu bukan pengurus dengan suara terbanyak. Apabila suara terbanyak tidak tercapai, maka pemberes  ditetapkan  oleh Pengadila Negeri. Tugas pemberes adalah menyelesaikan  semua  utang firma  dengan  menggunakan uang kas firma. CV berakhir karena: Lampaunya  waktu  yang diperjanjikan,  Pengakhiran oleh  salah  seorang  sekutu, Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah, Selesainya suatu perbuatan, Musnahnya  benda  yang menjadi objek persekutuan, Kematian  salah  seorang sekutu, Adanya pengampuan atau kepailitan.

## 2) Pengaturan Partnership di Negara Brunei Darussalam

## Gambar 1
Bentuk  perusahaan  di  Brunei  Darussalam  dibedakan  menjadi  3  yaitu, Sole- Proprietorship, Partnership, dan Company .

## Gambar 2
Selanjutnya berdasarkan informasi yang diberikan oleh Ministry of Finance of Brunei Darussalam dari website resminya dijelaskan bahwa Partnership ataupun disebut sebagai Perkongsian bukan merupakan badan hukum.
Aturan  mengenai Partnership di  negara  Brunei  Darussalam  diatur  secara khusus  di  dalam Chapter  106  Laws  of  Brunei "Contract" Part  XI.  Di  dalam  Pasal  192, menyebutkan “ Partnership ” and “ firm ”, Selanjutnya dalam ayat 192 menjelaskan bahwa:
“Partnership” is the relation which subsists between persons who have agreed   to combine their property, labour or skill in some business and to share the  profits thereof between them."  Persons who have entered into partnership with  one another are called collectively a “firm”.
Sedangkan di dalam Chapter 92, Section 1, Pasal 2 dituliskan juga bahwa: "firm"  means  an  unincorporated  body  of  two  or  more  individuals,  or  one  or more  individuals  and  one  or  more  corporations,  or  two  or  more  corporations, who or which have entered into partnership with one another.
Sehingga dalam hal ini Brunei mengenal konsep Persekutuan dan juga Firma. Berdasarkan  ketentuan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Firma  merupakan  istilah  atas Persekutuan yang terjadi antara satu dengan yang lainnya. Mengenai nama Firma sendiri juga diatur dalam Pasal 4 Chapter 92, dimana nama Firma tidak boleh menggunakan nama lengkap  para  sekutunya.  Selanjutnya  dalam  hal  ini  regulasi  Brunei  tersebut  juga memberikan ilustrasi yaitu:
a) A and B buy 100 bales of cotton, which they agree to sell for their joint account, A and B are partners in respect of such cotton.
b) A and B buy 100 bales of cotton, agreeing to share it between them. A and B  are  not partners.
c) A agrees with B, a goldsmith, to buy and furnish gold to B to be worked up by him and sold and that they shall share in the resulting profit or loss. A and   B are partners.
d) A and B agree to work together as carpenters but that A shall receive all   profits and shall pay wages to B. A and B are not partners.
e) A and B are joint owners of a ship. This circumstance does not make them  partners. Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk Partnership di Brunei adalah  hubungan  yang  antara  orang-orang  yang  telah  setuju  untuk  menggabungkan properti mereka, tenaga kerja atau keterampilan dalam beberapa bisnis dan untuk berbagi keuntungan daripadanya di antara mereka. Orang yang telah masuk ke dalam persekutuan dengan satu sama lain disebut secara kolektif sebagai “Firma”.
Mengenai tanggungjawab sekutu diatur didalam Pasal 198, yang menyatakan, "A person who has, by words spoken or written, or by his conduct, led another to believe that he is a partner in a particular firm, is responsible to him as a partner in such firm."
Dapat diartikan bahwa pihak yang dipercaya sebagai sekutu Persekutuan adalah orang yang  disepakati  baik  secara  omongan  maupun  tertulis  dengan  tindakannya  membuat percaya bahwa ia adalah bagian dari persekutuan tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 199, dituliskan bahwa, "Anyone consenting to allow himself to be represented as a partner is liable, as such, to third persons who, on the faith thereof, give credit to the partnership." Pasal ini mengatur bahwa sekutu dalam Persekutuan yang menyetujui dirinya sebagai  perwakilan  dari  Persekutuan  bertanggungjawab  kepada  pihak  ketiga  yang memberikan  kepercayaan  kepada  Partnership.  Partnership  di  Brunei  juga  mengatur mengenai tanggung jawab dari sekutu yang di bawah umur yaitu diatur didalam Pasal 200, yaitu:
200. A person who is under the age of majority according to the law to which  he is subject may be admitted to the benefits of partnership, but cannot be made personally liable for any obligation of the firm; but the share of such   minor  in  the  property  of the firm is liable for the obligations of the firm.
Dari  aturan  di  atas  dijelaskan  bahwa  setip  orang  yang  dibawah  umur  dewasa berdasarkan aturan Brunei, hanya bertanggungjawab sebatas porsi yang dia berikan kepada Persekutuan,  dan  tidak  bisa  bertanggungjawab  secara  pribadi  atas  kewajiban  dari persekutuan. Namun selanjutnya dalam Pasal 201, dituliskam bahwa:
201. A person who has been admitted to the benefits of partnership under the age of majority becomes, on attaining that age, liable for all obligations   incurred  by  the partnership  since  he  was  so  admitted,  unless  he  gives  public  notice,  within  a reasonable time, of his repudiation of the partnership.
Pasal tersebut dmenjelaskan bahwa sekutu yang di bawah umur telah mencapai umur dewasa  maka  bertanggung  jawab  atas  setiap  kewajiban  Persekutuan  atas  tindakan  yang terjadi  sejak  orang  tersebut  diakui,  kecuali  orang  tersebut  memberikan  pemberitahuan kepada  publik  selama  jangka  waktu  yang  rasional  bahwa  dia  menolak  atas  Persekutuan tersebut.  Mengenai  tanggungjawab  atas  hutang-piutang  diatur  dalam  Pasal  202,  yang berbunyi:
202. Every partner is liable for all debts and obligations incurred while he is a partner in the usual course of business by or on behalf of the partnership; but
a  person who is admitted as a partner into an existing firm does not thereby  become  liable  to the creditors of such firm for anything done before he became a partner."
Diartikan bahwa setiap sekutu bertanggungjawab atas semua hutang dan kewajiban selama dia menjadi sekutu, namun orang yang menjadi sekutu setelah Persekutuan sudah dibentuk  tidak  serta  merta  bertanggungjawab  atas  hutang  tersebut  yang  telah  terjadi sebelum ia menjadi sekutu. Selanjutnya ddalam Pasal 203, diatur bahwa "Every partner is liable to make compensation to third persons in respect of loss or damage arising from the neglect or fraud of any partner in the management of the business of the firm." Dengan adanya Pasal ini maka semua sekutu bertanggungjawab atas kerugian pihak ketiga  yang  dilakukan  oleh  sekutu  yang  melakukan  penipuan  maupun  kerusakan.
Selanjutnya  Chapter  106  ini  juga  mengatur  mengenai  hal-hal  dalam  Partnership  yang dituangkan dalam Pasal 206, yaitu:
206. In the absence of any contract to the contrary, the relations of partners to  each other are determined by the following rules:
a. all partners are joint owners of all property originally brought into the partnership stock, or bought with money belonging to the partnership, or acquired for purposes of  the  partnership  business.  All  such  property  is  called  partnership  property.  The share  of  each  partner  in  the  partnership  property  is  the  value  of  his  original contribution, increased or diminished by his share of profit or loss;
b. all partners are entitled to share equally the profits of the partnership business and must contribute equally towards the losses sustained by the partnership;
c. each partner has a right to take part in the management of the partnership business;
d. each partner is bound to attend diligently to the business of the partnership  and is not entitled to any remuneration for acting in such business;
e. when differences arise as to ordinary matters connected with the  partnership business,  the  decision  shall  be  according  to  the  opinion  of  the  majority  of  the partners; but no change in the nature of the business of the partnership can be made, except with the consent of all the partners;
f. no  person  can  introduce  a  new  partner  into  a  firm  without  the  consent  of  all  the partners;
g. if, from any cause whatsoever, any member of a partnership ceases to be  so, the partnership is dissolved as between all the other members;
h. unless  the  partnership  has  been  entered  into  for  a  fixed  term,  any  partner may retire from it at any time;
i. where a partnership has been entered into for a fixed term, no partner can,  during such term, retire, except with the consent of all the partners, nor can he be expelled by his partners for any cause whatever, except by order of court;
j. partnerships, whether entered into for a fixed term or not, are dissolved by the death of any partner.
Aturan diatas dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada Perjanjian yang mengatur hal khusus  yang  bertentangan  atas  Pasal  itu,  maka  Persekutuan  di  Brunei  memiliki  aturan yaitu:
i. Semua sekutu adalah pemilik gabungan atas semua properti atau modal yang dibawa kedalam  Persekutuan,  dan  semua  aset  tersebut  disebut  sebagai  aset  Persekutuan. Bagian  dari  setiap  sekutu  adalah  nilai  awal  kontribusi  yang  naik  atau  turun  atas kerugian ataupun keuntungan dari Persekutuan;
ii. Semua sekutu membagi secara rata atas keuntungan maupun kerugian yang terjadi atas Persekutuan;
iii. Setiap sekutu memiliki hak untuk mengambi bagian dalam management persekutuan; iv. Setiap  sekutu  wajib  untuk  hadir  dalam  hal  yang  berkaitan  atas  jalannya  bisnis  dari Persekutuan,  dan  tidak  berhak  atas  remunasi  dalam  tindakan  yang  berkaitan  atas jalannya bisnis Persekutuan;
v. Jika  terjadi  perselisihan  yang  berkaitan  dengan  jalannya  bisnis  Persekutuan  maka keputusan  diambil  berdasarkan  opini  terbanyak  dari  anggota  sekutu  dalam Persekutuan;
vi. Setiap sekutu yang membawa orang lain sebagai sekutu baru maka harus mendapatkan persetujuan dari semua anggota Persekutuan;
vii. Jika tidak ada jangka waktu mengenai Partnership, maka setiap sekutu dapat pensiun di waktu kapan pun; dan
Jika Persekutuan mengatur mengenai jangka waktu maka setiap anggota tidak dapat pensiun kecuali adanya persetujuan dari semua sekutu.
Selanjutnya dalam Pasal 216 dan 217 Chapter 106 Brunei mengatur:
216.  After  a  dissolution  of  partnership,  the  rights  and  obligations  of  the  partners continue in all things necessary for winding-up the business of the partnership. 217.  Persons  dealing  with  a  firm  will  not  be  affected  by  a  dissolution  of  which  no public notice has been given, unless they themselves had notice of such dissolution. Kedua Pasal tersebut mengatu bahwa hak dan tanggung jawab sekutu tetap berlanjut walaupun  Persekutuan  telah  dibubarkan,  untuk  mengakhiri  bisnis  dari  Persekutuan. Selanjutnya pihak ketiga tidak terdampak atas pembubaran Perseroan kecuali pembubaran tersebut telah diumumkan kepada publik atau telah diberitahukan langsung kepada pihak ketiga tersebut.
Selain diatur dalam Chapter 106, Partnership di Brunei juga diatur didalam Chapter 39 Companies Act, Laws Of Brunei. Regulasi tersebut mengatur mengenai jumlah sekutu dari  Persekutuan  yaitu  didalam Section  XI ,  yang  menyatakan  bahwa  " Prohibition  of partnerships with more than twenty members". Dapat dilihat dari aturan  tersebut bahwa untuk  jumlah  sekutu  dalam  Perseutuan  tidak  boleh  lebih  dari  20  anggota.  Selanjutnya mengenai  peraturan  pajak  Persekutuan  diatur  di  dalam    berdasarkan Section  III  of  the Income Tax Act (Chapter 35 ), mengatur bahwa Partnership dibebaskan dari pembayaran tax resident .
Selain  mengatur Partneship, Brunei  juga  mengenal  konsep Limited  Liability Partnerships yang  diatur  didalam  turunan Article  83(3)  of  the  Constitution  of  Brunei Darussalam dengan judul Limited Liability Partnerships Order, 2010 , di dalam Section 5 Pasal 1 yaitu, "A limited liability partnership is a body corporate which is formed by being registered  under  this  Order  and  which  has  legal  personality  separate  from  that  of  its partners."
Berdasarkan  aturan  diatas  dapat  diketahui  bahwa Limited  Liability  Partnerships merupakan  suatu  badan  perusahaan  yang  berbadan  hukum  dan  merupakan  entitas  yang berbeda dengan para sekutunya. Selanjutnya di dalam Pasal 21 diatur juga bahwa:
a. A  firm  may  convert  to  a  limited  liability  partnership  by  complying  with  the requirements set out in the Second Schedule.
b. Upon  such  conversion,  the  partners  of  the  firm,  the  limited  liability  partnership  to which the firm has converted and the partners of that lil)1ited liability partnership shall be bound by the provisions of the Second Schedule.
c. The Minister may, with the approval of His Majesty the Sultan and Yang   Di-ertuan and by order published in the Gazette amend the Second Schedule.
d. In  this  section,  "convert",  in  relation  to  a  firm  converting  to  a  limited  liability partnership,  means  a  transfer  of  the  property,  assets,  interests,  rights,  privileges, liabilities,  obligations  and  the  undertaking  of  the  firm  to  the  limited  liability partnership in accordance with the Second Schedule.
Sedangkan di dalam Section 8 dijelaskan bahwa sekutu tidak bertanggungjawab atas tindakan " wrongful act "  yang dilakukan oleh sekutu lainnya.  Hal ini  yang membedakan konsep Partnership yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu didalam Chapter 106 Laws of Brunei ,  dimana  pada  aturan  tersebut  para  sekutu  bertanggungjawab  atas  kelalaian  yang dilakukan salah satu sekutunya.
3) Perbandingan Pengaturan Partnership di Negara Indonesia denga Brunei Darussalam
Konsep Partnership antara  Indonesia  dengan  Brunei  memiliki  beberapa  persamaan dan  perbedaan.  Persamaan  pertama  adalah  di  kedua  negara  ini  sama-sama  membagi Partnership menjadi  3  bentuk  perusahaan  yaitu Partnership atau  Persekutuan  Perdata, Firma,  dan Limited  Partnership (Di  Indonesia  disebut  dengan  CV  atau  Perusahaan Komanditer sedangkan di Filipina disebut sebagai Limited Liability Partnership ). Namun yang membedakan, jika di Indonesia ketiga bentuk perusahaan tersebut merupakan tidak berbadan hukum sedangkan di Brunei untuk perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah
Partnership dan Firm ,  namun  untuk Limited    Liability  Partnership merupakan  badan hukum yang memiliki tanggung jawab terpisah.
Persamaan kedua yaitu Firma di Indonesia dan Firma di Brunei memiliki konsep yang sama  dimana  Firma  merupakan  pengembangan  dari  Persekutuan  yang  memiliki  nama bersama (Di Indonesia diatur didalam Pasal 16 KUHD sedangkan di Brunei diatur didalam Pasal 4 Chapter 92), namun yang membedakan adalah jika di Indonesia tidak melarang menggunakan kumpulan nama para sekutunya sebagai nama Firma, sedangkan di Brunei adanya larangan menggunakan nama lengkap semua sekutu sebagai nama Firma.
Selanjutnya  persamaan  ketiga  adalah  pertanggungjawaban  sekutu  atas  Persekutuan Firma di Indonesia dan Firma di Brunei sama-sama tanggung renteng. 1 Yang membedakan adalah  jika  Firma  di  Indonesia,  perjanjian  hanya  mengikat  peserta  perjanjian  yang mengadakan perjanjian tersebut, dan tidak mengikat peserta lainnya kecuali telah memberi kuasa kepada peserta tersebut untuk melakukan perjanjian.  Sedangkan di Brunei, setiap sekutu memiliki kewenangan untuk mewakili Persekutuan atau Firma tanpa adanya kuasa, dan para sekutu juga bertanggungjawa jika adanya kelalian yang dilakukan oleh salah satu sekutu dalam Persekutuan tersebut.
Persamaan keempat adalah perlunya mendapat persetujuan dari para sekutu lain jika mau  memasukkan  anggota  sekutu  baru  ke  dalam  perseroan.  Namun  terdapat  perbedaan yaitu  dimana  di  Brunei  telah  mengatur  bahwa  jumlah  anggota  Persekutuan  tidak  boleh lebih dari 20 sekutu, sedangkan di Indonesia aturan tersebut tidak ada.
Persamaan  kelima  adalah  bubarnya Partnership jika  salah  satu  sekutu  meninggal dunia hal ini diatur didalam Pasal 1646 KUHPer (Untuk Indonesia) dan Chapter 106, Laws os  Brunei ,  Pasal  206  ayat  (j)  (Untuk  Brunei  Darussalam).  Selanjutnya  mengenai pembubaran,  adanya  perbedaan  dengan  di  Indonesia  dimana  jika  di  Brunei  ketika Partnership mau  dibubarkan  dengan  alasan:  bisnis Partnership terlihat  akan  adanya kerugian, adanya sekutu bersalah atas sengketa dalam Partnership terhadap sekutu lainnya, adanya sekutu yang memiliki pikiran tidak sehat, adanya sekutu yang mengalami bangkrut berdasarkan  hukum  setempat,  dan  adanya  sekutu  yang  sudah  tidak  bisa  melaksanakan kewajiban  sesuai  perjanjian Partnership ,  maka  pembubaran  tersebut  harus  berdasarkan putusan Pengadilan yang dimohonkan oleh salah satu sekutu Persekutuan.

## 3. KESIMPULAN
Perbedaan  mendasar  adalah  bahwa  Indoensia  membagi  Partnership  menjadi  3  bagian yaitu  Persekutuan  Perdata,  Firma,  dan  Perusahaan  Komanditer.  Dimana  ketiga  bentuk  ini memiliki  konsep  perbedaan  yang  cukup  jelas  dari  segi  regulasinya  dan  batasan-batasan  yang membedakan  ketiga  bentuk  itu.  Sedangkan  di  Brunei  Darussalam,  Firma  adalah  istilah  yang digunakan  atas  persekutuan  yang  diadakan  oleh  sekutunya.  Ketentuan  Firma  juga  diatus  sama dengan  ketentuan  didalam  regulasi Partnership ,  yang  mengakibatkan  tidak  adanya  perbedaan batasan  regulasi  yang  digunakan  didalam  Persekutuan  Perdata  maupun  Firma  di  Brunei Darussalam . Persekutuan Perdata dan Firma di Indonesia maupun di Brunei Darussalam sama- sama bukan berbadan hukum.
Konsep Liability  Partnership di  Indonesia  yang  juga  disebut  sebagai  Persekutuan Komanditer merupakan perkembangan dari bentuk Firma yang hanya ditambah satu atau lebih sekutu komanditer yang hanya memasukkan uang. Bentuk dari Persekutuan Komanditer ini juga bukan  berbadan  hukum.  Sedangkan  di  Brunesi  Darussalam  dikenal  dengan  bentuk Limited Liability Partnership namun bentuk perusahaan ini merupakan badan hukum.

## 4. Daftar Pustaka
Buku Dewi, Yetty Komalasari, Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV):   Studi
Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda , Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Ichsan, Achmad, Dunia Usaha Indonesia . Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986. Wicaksana, Arief, Hukum Dagang, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti,
2010.

## Jurnal
Julius Caesar Transon Simorangkir, "Tanggung Jawab Sekutu Maatschap Terhadap   Pihak  Ke 3 Dalam Suatu Perjanjian Konsorsium Terkait Bubarnya Maatschap Atas Kehendak Para Sekutu (Kasus Perjanjian Konsorsium Antara Pt Agro Bintang Dharma Nusantara Dengan Pemerintah Daerah Balikpapan, Bontang, Kutim  Dan  Paser)",  Fiat
Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 2, April-
Juni.

## Peraturan Perundang-Undangan
Constitution Of Brunei Darussalam ( Order Made Under Article 83(3), Limited Liability
Partnerships Order , 2010. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [ Burgerlijk van Koophandel ], diterjemahkan  oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgerlijk Wetboek ], diterjemahkan oleh R.  Subekti dan R. Tjitrosudibio,. Jakarta: Pradnya Paramita.
Laws of Bru nei, Chapter 106 Contracts, Revised Edition 2015 . Laws Of Brun ei, Chapter 39 Companies Act, Revised Edition 2015 .
Laws  of  Brunei,  Chapter 92 Business  Names  Agreemment  Of  Section,  Revised  Edition
1984. Pranalar Luar Asian Development Bank, "GDP growth (%)",
https://www.adb.org/search?keywords=gdp%20bruney&page=1&facet_query=sm_fi eld_countries%24name%3AIndonesia%2BBrunei%20Darussalam , diakses 22 November 2019 pukul 20.00 WIB.
Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia,  "Profil  Negara  Brunei  Darussalam  Informasi  Dasar", https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei-darussalam/1191/etc-menu, diakses 22 November 2019 pukul 20.00 WIB.
Ministry of Finance ,  'Registry of Companies & Business Names", Ministry of Finance Brunei Darussalam, http://www.dare.gov.bn/Presentation/ROCBN%20Presentation%20 %2019042017.pdf, diakses 22 November 2019 pukul 20.00 WIB.
Putri, Cantika Adinda, CNBC Indonesia, "Seberapa Kuat ASEAN Terbitkan Mata Uang Sendiri?", https://www.cnbcindonesia.com/news/20191017073347-4-  107647/seberapa- kuat-asean-terbitkan-mata-uang-sendiri, diakses 22
November  2019,  pukul  20.00
WIB.