## Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Terhadap Musikus Berdasarkan Standar Keamanan Panggung

## Madelleina Anindita Eriesta Elen
elenmadelleina@yahoo.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Musikus adalah orang yang mencipta, memimpin, atau menampilkan musik; pencipta atau pemain musik. Musikus merupakan pekerja yang berhak atas keamanan dan keselamatan di tempat kerja. Keamanan dan keselamatan di tempat kerja merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut musikus, manajemen, dan penyelenggara acara. Penyelenggara acara adalah pihak yang wajib bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan kerja karena hubungan hukum yang terjadi adalah musikus dengan manajemen dan manajemen dengan penyelenggara acara. Manajemen adalah pihak yang memiliki legal standing menggugat penyelenggara acara jika terjadi kecelakaan kerja. Contoh kasus musikus mengalami kecelakaan kerja adalah Band Seventeen yang tertimpa bencana tsunami saat tampil di Pantai Tanjung Lesung, Banten. Dalam hal musikus merasa keselamatannya terancam maka dapat mengajukan keberatan kepada manajemen, selanjutnya oleh manajemen akan diampaikan pada penyelenggara acara. Intervensi pemerintah turut serta dalam hal memberikan izin keramaian dan pengamanan saat acara diselenggarakan. Isu tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yakni penyelenggara acara adalah pihak yang wajib memberikan keamanan dan keselamatan kerja terhadap musikus dan perlindungan hukum preventif yakni keberatan yang diajukan musikus kemudian perlindungan hukum represif yakni penyelesaian sengketa. Kata Kunci : Musikus; Manajemen; Penyelenggara Acara; Keamanan dan Keselamatan Kerja; Band Seventeen..

## Pendahuluan
Pekerja berhak atas mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam menjalankan pekerjaannya, selain itu orang lain yang berada di tempat kerja harus terjamin atas keselamatannya. Guna mewujudkan keselamatan kerja atas pekerja
445

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 2, Maret 2020
How to cite: Madelleina Anindita Eriesta Elen, ‘Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Terhadap Musikus Berdasarkan Standar Keamanan Panggung’ (2020) Vol. 3 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 7 Februari 2020; Diterima 21 Februari 2020; Diterbitkan 1 Maret 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i2.18197

## Madelleina Anindita: Perlindungan Hukum Keselamatan
maka perlu upaya mengoptimalkan keselamatan dan kesehatan kerja. 1 Keamanan kerja sejatinya adalah untuk melindungi keselamatan kerja dan mewujudkan produktivitas yang optimal. Upaya keselamatan kerja harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keselamatan kerja adalah hal-hal yang berkaitan dengan mesin ( machinery ), pesawat alat kerja ( working mechanic ), bahan dan proses pengelolaannya, landasan tempat kerja ( working platform ), lingkungan ( working environment ), dan langkah-langkah melakukan pekerjaan ( working procedure ). 2 Target keselamatan kerja disini adalah mencakup tempat kerja yang terdapat di darat, air, udara, bahkan luar angkasa sekalipun mengingat perkembangan teknologi yang semakin maju. Teknologi yang semakin maju menimbulkan akibat yakni tentang risiko dan bahaya yang memungkinkan terjadi. Upaya untuk melindungi buruh dari bahaya yang timbul akibat pekerjaan maka peraturan keselamatn kerja atau peraturan keamanan kerja merupakan salah satu bentuk ikhtiar yang baik agar dapat terciptanya kondisi yang aman bagi pekerja.
Pekerja dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Pekerja dalam melakukan pekerjaannya tidak luput atas perjanjian kerja yang mana dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha/pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja dibuat berdasar kesepakatan kedua belah pihak, mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Perjanjian kerja pun terbagi atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan Outsourcing . Perjanjian Kerja Waktu tertentu menurut Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja
1 Koesparmono Irsan dan Armansyah, Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar (Erlangga 2014).[178].
2 ibid .[179].
dan Transmigrasi Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya akan disebut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.  Jika  definisi  PKWT  menurut  keputusan  menteri  dan  Undang-Undang Ketenagakerjaan ditarik kesimpulan maka PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu menjadi:
1.  Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2.  Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama (paling lama 3 tahun);
3.  Pekerjan yang bersifat musiman;
4.  Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
5.  Perjanjian kerja harian atau lepas, kurang dari 21 hari dalam sebulan (Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Ketentuan Pelaksa- naan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). 3
Selanjutnya PKWTT menurut Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Musikus adalah orang yang mencipta, memimpin, atau menampilkan musik; pencipta atau pemain musik. 4
Dalam konteks ini musikus yang dimaksud yakni musikus yang berada di bawah naungan manajemen artis. Musikus merupakan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu karena dalam musikus tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maupun dalam Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan maka atas hal tersebut musikus merupakan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
3 Ike Farida, Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsorcing (Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia 2008).[66].
4 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Kedua (Balai Pustaka 1994).[676].

## 448 Madelleina Anindita: Perlindungan Hukum Keselamatan
Salah satu hak pekerja yakni keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang perlu diprioritaskan dan tidak boleh sekalipun dianggap remeh karena menyangkut nyawa seseorang dan tidak hanya akan berdampak pada pekerja tersebut namun orang yang berada di sekitar lingkungan pekerja. Selain itu juga dapat berdampak pada orang-orang yang berada di tempat kerja terlepas orang tersebut merupakan pekerja lain atau bukan.
Karena musikus berhak atas keselamatan dan keaman tersebut, sebaliknya penyelenggara acara wajib memenuhi standar keamanan dan keselamatan selama acara berlangsung.  Dalam perjanjian harus dicantumkan hal tersebut dan musikus serta pihak manajemen harus mengatahui dan memahami dengan baik isi perjanjian tersebut dengan pihak penyelenggara. Pun dari sisi administrasi apakah acara yang diselenggarakan telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang, apakah pihak penyelenggara telah mengikuti segala prosedur perizinan karena terkait dengan pertanggungjawaban jika ada hal-hal yang kemudian terjadi. Jika terjadi force majeur ataupun keadaan yang terjadi diluar kendali pihak penyelenggara acara siapa yang wajib untuk bertanggung jawab dan perlindungan hukum apa bagi musikus. Maka dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh permasalahan tentang perlindungan hukum musikus dengan cara melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat lewat tulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Terhadap Musikus Berdasarkan Standar Keamanan Panggung”.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penulisan Doctrinal research . 5 Pengertian Doctrinal research adalah suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dalam hal ini mengenai hukum pajak dan kepailitan, menganalisis hubungan
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2008).[32].
antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit, dan diharapkan juga memberikan prediksi mengenai perkembangan norma hukum di masa depan.

## Kewajiban Penyelenggara Acara Menyediakan Keamanan dan Keselamatan Kerja Terhadap Musikus
Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Kodrati yang dimaksud adalah alami, alami melekat pada diri manusia. Universal yang berarti berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Maka setiap manusia secara alami semenjak dalam kandungan ibunya hingga ia lahir dan sepanjang hidupnya hingga ia mati melekat pada dirinya. Hak asasi manusia harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh manusia yang lain dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh manusia lainnya, komunitas, ataupun lembaga yang diluar darinya.
Pekerja dalam tulisan ini yakni musikus yang berada di bawah suatu manajemen artis bukan merupakan musikus yang berdasar atas swadaya. Memiliki kontrak dalam jangka waktu tertentu. Manajemen disini merupakan pemberi kerja atau pengusaha, dalam bentuk perusahaan maupun badan hukum lainnya.
Setiap hubungan hukum yang lahir dari perikatan maupun peraturan perundang-undangan selalu mempunyai aspek hak dan kewajiban. Tidak ada hak yang lahir sendiri maupun sebaliknya. Dalam hal ini termasuk perjanjian kerja antara musikus dan pengusaha tersebut tersemat hak dan kewajiban. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Hak memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya. Kewajiban merupakan norma hukum positif yang memerintahkan perilaku individu dengan menetapkan sanksi atas perilaku yang sebaliknya. Konsep kewajiban hukum pada dasarnya terkait dengan konsep sanksi sebagai konsekuensinya. 6
6 Ikhwan Fahrojih, Hukum Perburuhan: Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional (Setara Press 2016).[35].

## 450 Madelleina Anindita: Perlindungan Hukum Keselamatan
Musikus yang berada di bawah naungan manajemen tidak melakukan pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya melainkan keberlanjutan. Pekerjaan yang waktu penyelesaiannya bisa lebih dari tiga tahun. Tidak melakukan pekerjaan yang bersifat musiman namun bisa dilakukan sepanjang waktu. Bukan merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Maka atas hal tersebut musikus merupakan PKWTT.
Manajemen musikus merupakan suatu organisasi yang mengatur atau merancang segala rencana yang berhubungan dengan suatu musikus. Manajemen disini memiliki beberapa fungsi yakni:
1. Merancang jadwal pementasan dan latihan agar tidak berbenturan dengan jadwal pribadi musikus.
2. Memastikan fasilitas dan akomodasi musikus untuk pementasan, mulai dari keberangkatan hingga alat-alat di atas panggung.
3. Menyusun kontrak kerja dengan pihak ketiga yang ingin mengundang musikus tersebut.
4. Mengatur pendapatan atau keuangan dan pembagian kompensasi.
5. Menyusun laporan keuangan tentang pendapatan dan pengeluaran musikus. Musikus terikat kontrak dengan manajemen tersebut, musikus tidak dapat serta-merta mendapat job di luar manajemen. Jika ingin mengundang musikus untuk tampil di suatu acara maka harus melalui manajemen tersebut. Manajemen yang akan mengatur semua yang berhubungan dengan job tersebut. Manajemen akan menyiapkan latihan sebelum acara diselenggarakan, memberikan jadwal dan tempat acara diselenggarakan, menyiapkan segala keperluan seperti alat-alat musik, menyiapkan akomodasi seperti penginapan, transportasi saat keberangkatan, dan memastikan keamanan dan keselamatan kerja di tempat acara.
Jika akhirnya kecelakaan terjadi seperti pada kasus Seventeen maka pihak yang memiliki legal standing yakni manajemen untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Pandeglang yang mana merupakan pengadilan tempat diselenggarakannya acara. Karena hubungan hukum yang terjadi adalah musikus dan manajemen, manajemen harus bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang menimpa musikus tersebut. Musikus tidak bisa menggugat pihak ketiga yakni
Event Organizer karena tidak ada hubungan hukum di antara keduanya. Hubungan hukum terjadi antara manajemen dan Event Organizer . Manajemen menggugat pihak penyelenggara acara selaku yang bertanggung jawab atas terselenggaranya acara.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman bagi pekerjaannya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Di samping itu Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan upaya mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat berakibat pada kecelakaan. Jadi Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus menciptakan kondisi yang sehat dan aman terutama untuk para pekerja sebagai ‘pemeran’ utama dalam melakukan pekerjaan, bagaimana agar keselamatan dan kesehatan mereka terjamin dalam melakukan pekerjaan karena hal tersebut merupakan mutlak hak yang harus mereka dapatkan. Terlepas dari hak keselamatan dan kesehatan akan berdampak pada kinerja pekerja dalam melaksanakan kewajibannya. Kinerja pekerja akan sangat berdampak pada kondisi perusahaan. Lemahnya kinerja maka penurunan berdampak pada perusahaan, kuatnya kinerja maka peningkatan pada perusahaan. Tempat pekerja dalam melakukan pekerjaan akan mempengaruhi masyarakat sekitar yang bermukim di tempat tersebut. Hal tersebut harus diperhatikan karena kita terbatasi oleh hak orang lain. Sebagai contoh pabrik yang berhubungan dengan kimia ataupun pabrik makanan maka pabrik tersebut harus memerhatikan dalam pengolahan limbah agar tidak mencemari dan menimbulkan penyakit bagi masyarakat sekitar pabrik, pun asap yang dikeluarkan oleh pabrik tersebut sudah seharusnya tidak menjadi polusi udara. Betapa suatu perusahaan memiliki kewajiban atas pekerja itu sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Kerusakan yang ditimbulkan akan berakibat buruk pada tiga hal tersebut. Namun di balik itu semua bahwa kerusakan akan kembali pada perusahaan sendiri seperti kehilangan tenaga kerja atau bahkan kehilangan izin atas usahanya.
Awal keberadaan peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja adalah adanya kewenangan majikan terhadap buruh sehingga kondisi fisik maupun mental buruh dapat terganggu. Musikus wajib diberikan hak atas kondisi fisik dan mental

## 452 Madelleina Anindita: Perlindungan Hukum Keselamatan
yang prima oleh pengusaha dalam hal ini manajemen artis yang menaunginya. Dengan kesehatan kerja ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja agar tenaganya tidak diperas oleh majikan, misalnya dalam rangka menekan cost perusahaan lalu mencari tenaga kerja yang murah, mempekerjakan budak, pekerja rodi, anak dan wanita untuk melakukan pekerjaan yang berat dan tidak terbatasnya waktu. Perundang- undangan pertama kali yang diadakan di Indonesia adalah untuk meringankan pekerjaan yang dilakukan budak dan pekerja rodi. Di samping itu kesehatan kerja dilakukan agar pekerja melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya ditujukan pada majikan yang hendak memeras tenaga namun untuk pekerja itu sendiri agar tidak memforsir dirinya sendiri. 7
Faktor fisik merupakan peran terbesar dalam terjadinya kecelakaan kerja pada musikus. Terlebih lagi jika musikus mengisi acara yang berada di luar ruangan, yang lebih potensial terjadi karena terdapat kontak langsung pada dunia luar. Kondisi cuaca salah satunya, setiap orang tidak dapat memprediksi cuaca yang akan terjadi.
Meski telah melihat perkiraan cuaca, ternyata yang terjadi bertolak belakang dengan apa yang seharusnya. Kemungkinan terjadi longsor jika acara tersebut diadakan di kaki gunung atau kemungkinan terjadi banjir jika intensitas hujan terlalu tinggi dan air dapat mempengaruhi hubungan arus listrik yang berakibat korsleting listrik. Kemudian faktor mental-psikologis pun ikut berperan penting.
Bagaimana pengusaha beserta crew yang bertugas dalam menyiapkan sebuah acara mengindahkan keselamatan dan kesehatan pekerja. Seperti contoh tata letak panggung yang terlalu dekat dengan bahaya di garis pantai atau di kaki gunung yang dewasa ini sangat digemari oleh masyarakat pun penyelenggara acara untuk menyelenggarakan acaranya. Sementara tempat-tempat tersebut sangat berbahaya.
Salah satu upaya keselamatan dan kesehatan kerja ialah pencegahan kecelakaan. Jika upaya tersebut dilakukan oleh pengusaha secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan maka kecelakaan kerja dapat diminimalisasi bahkan memungkinkan untuk dihindari.

## Perlindungan Hukum Kecelakaan Kerja
Perlindungan hukum bagi rakyat dibedakam menjadi dua yakni preventif dan represif. Untuk bentuk yang preventif diberian kepada rakyat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat suatu bentuk yang definitif dan mencegah terjadinya sengketa. Sementara represif menyelesaikan sengketa. 8
Sebelum dilaksanakannya acara musikus akan datang lebih awal untuk mengecek segala keperluan saat menampilkan musik. Mulai dari alat musik yang digunakan, musikus akan melakukan sound check apakah alat-alat yang dibutuhkan telah sesuai seperti apa yang diinginkan. Kemanan panggung merupakan tempat untuk berpijak nantinya apakah telah aman dan sesuai standar terlebih lagi jika tempat yang dipakai adalah tempat yang berada di luar ruangan dimana tempat tersebut merupakan tempat yang berpotensi mendatangkan bahaya seperti tanah yang labil untuk mendirikan panggung, bukan berarti tempat yang berada di dalam ruangan tidak berisiko. Di dalam ruangan risiko yang terjadi sangat minim karena tidak bersentuhan dengan dunia luar secara langsung dimana faktor keamanan dan keselamatan kerja yang paling signifikan adalah faktor fisik meliputi cuaca, kelembaban udara, dan kecepatan angin. Selanjutnya letak panggung yang berada sangat dekat dengan tempat berbahaya seperti gunung dan laut. Gunung berpotensi untuk terjadi tanah longsor dan laut berpotensi tsunami. Instalasi listrik dengan banyaknya kabel yang menjuntai perlu menjadi perhatian keamanannya agar nanti tidak membahayakan musikus saat tampil seperti tersengat aliran listrik.
Musikus dilindungi dalam hal dia merasa keamanan dan keselamatan kerjanya terancam dengan salah satunya sarana perlindungan hukum preventif yakni mengajukan keberatan 9 terhadap pihak manajemen yang menaunginya. Sebelum akhirnya ditetapkan alat apa yang digunakan, instalasi listrik, dan dimana posisi
8 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi ten- tang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi (Peradaban 2007).[2].
9 Philipus M. Hadjon, Op.Cit. [3].

## 454 Madelleina Anindita: Perlindungan Hukum Keselamatan
panggung berada. Keberatan musikus sangat diakui keberadaannya berkaitan dengan dia merupakan pekerja yang keamanan dan keselamatannya terjamin. Dalam hal ini hubungan musikus adalah kepada manajemen yang menaunginya. Sementara yang menyediakan alat musik, lokasi acara, dan yang mendirikan panggung adalah Event Organizer yang merupakan pihak ketiga dan hanya memiliki hubungan hukum kepada manajemen maka selanjutnya manajemen akan menyampaikan keberatan musikus atas fasilitas yang disediakan karena membahayakan bagi musikus.
Kecelakaan kerja yang selanjutnya menjadikan musikus sebagai korban seperti mengakibatkan luka ringan maupun berat, cacat, atau hinga menyebabkan kematian maka dapat menggugat ganti kerugian atas apa yang dialaminya kepada manajemen. Gugat ganti kerugian ditujukan kepada manajemen karena manajemen yang memiliki hubungan hukum dengan musikus dan manajemen turut bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan kerja musikus. Musikus tidak serta merta dapat menggugat Event Organizer karena tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga tersebut. Manajemen yang memberikan musikus pekerjaan saat ada Event Organizer yang menghubunginya. Manajemen ikut memastikan apakah tempat kerja musikus akan tampil telah memenuhi standar keamanan dan keselamatan kerja. Untuk menggugat Event Organizer yang memiliki legal standing adalah manajemen untuk menggugat pihak ketiga karena Event Organizer saat ingin mengundang musikus tidak secara langsung menghubungi musikus, namun melalui manajemen yang menaunginya.
Kejadian bencana tsunami merupakan kejadian yang diluar kehendak, namun ada hal-hal yang tetap harus diteliti lebih lanjut mengenai keamanan dan keselamatan kerja sebagai upaya preventif. Dalam menyelenggarakan acara harus mengantongi Surat Izin dari Pejabat Polri Yang Berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya dilaksanakan. Permohonan izin setidak-tidaknya memuat tujuan dan sifat kegiatan, tempat dan waktu penyelenggaraan, jumlah peserta atau undangan, dan penanggung jawab kegiatan. Setelah permohonan izin diberikan selanjutnya Pejabat Polri yang Berwenang melakukan koordinasi dengan instansi
terkait dan pihak lainnya. Dalam hal ini pihak tersebut yakni penyelenggara acara. Penyelenggara acara harus menyampaikan secara benar substansi dari permohonan izin begitupun sebaliknya pejabat polri yang berwenang harus secara baik melakukan pemeriksaan administratif.
Selanjutnya merupakan penjabaran tentang posisi panggung yang berada tepat membelakangi pantai. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai telah diatur bahwa pemerintah daerah provinsi maupun kota yang mempunyai sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan pantainya dalam perda tentang rencana tata ruang wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam pasal 2 disebutkan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan kondisi fisik dan bentuk pantai, minimal seratus meter dari titik pasang tertinggi ke arah barat.
Salah satu ketetuan penghitungan batas sempadan pantai adalah perlindungan terhadap gempa atau tsunami. Pentingnya menetapkan batas sempadan pantai karena hasilnya merupakan perlindungan. Panggung Seventeen yang terletak tepat membelakangi laut tersebut telah melanggar ketentuan yang berada dalam perpres tersebut yakni batas sempadan pantai dengan minimal seratus meter dari titik pasang tertinggi ke arah barat.
Kejadian yang menimpa Seventeen merupakan kejadian yang tidak diharapkan dan diluar kehendak kita. Namun jika pihak kepolisian memberikan izin dengan melakukan pemeriksaan administratif yang baik dan penyelenggara acara memerhatikan keamanan dan keselematan di tempat kerja serta menyatakan secara benar substansi dari permohonan izin maka hal-hal tersebut masih dapat dihindari. Jika posisi panggung tidak tepat membelakangi pantai setidaknya orang yang berada di tempat kejadian masih bisa melihat gelombang tinggi yang mendekat dan menyelamatkan diri sehingga korban dapat diminimalisasi. Jika kesalahan terdapat pada penyelenggara acara maka mendapat sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, atau pencabutan izin. Penyelenggara acara juga dapat

## 456 Madelleina Anindita: Perlindungan Hukum Keselamatan
dikenai ganti kerugian atas korban terdampak atas korban yang mengalami luka, cacat, hingga kematian.
Pemerintah dalam hal ini polisi yang memberikan izin keramaian tidak bisa serta merta untuk melepas tanggung jawab. Polisi turut hadir untuk memberikan pengamanan terhadap musikus, crew yang bekerja, dan masyarakat sekitar termasuk penonton dimulai saat mempersiapkan acara. Mulai dari menyiapkan alat-alat, pemasangan instalasi arus listrik di atas panggung, dan mendirikan panggung.
Pengamanan yang diberikan polisi sembari untuk mengecek substansi surat permohonan izin keramaian yang dimohonkan oleh Event Organizer apakah telah sesuai dengan apa yang terjadi di lokasi acara. Apakah alat-alat yang disediakan sudah memenuhi standar keamanan, pemasangan instalasi arus listrik tidak membahayakan, dan mendirikan panggung di tanah yang stabil dan tidak dekat dengan bahaya.
Jika ditemukan saat menyelenggarakan acara terdapat beberapa hal yang mengancam keamanan dan keselamatan maka polisi memberikan teguran terhadap Event Organizer untuk segera memperbaiki hal tersebut agar menjadi aman. Karena polisi bertanggung jawab atas hal tersebut sebagai pemberi izin keramaian.
Sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dan warga yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga yakni kekuasan peradilan, tetapi dapat dilaksanakan secara langsung oleh administrasi itu sendiri.
Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah administrasi ditujukan pada perbuatan, prosedurnya dilakukan secara langsung oleh pejabat Tata Usaha Negara tanpa melalui peradilan. Sementara sanksi pidana ditujukan pada pelaku dan harus melalui proses pengadilan.
Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya dibagi menjadi 3 yakni:
a.  Sanksi reparatoir , sanksi yang diterapkan atas pelanggaran norma, tujuannya untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadi pelanggaran. Con- toh: bestuursdwang atau dwangsom .
b.  Sanksi punitif , sanksi ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang.
Contoh: denda.
c.  Sanksi regresif , sanksi yang diterapkan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ada pada ketetapan yang diterbitkan.
Pelanggaran terhadap tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan mengakibatkan diberikannya sanksi administrasi yang terdiri:
a.  Teguran;
b.  Peringatan tertulis;
c.  Pembatasan kegiatan usaha;
d.  Pembekuan kegiatan usaha;
e.  Pembatalan pendaftaran;
f.  Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;
g.  Pencabutan ijin.
Perbedaan uang paksa dan denda administratif adalah uang paksa tujuannya untuk mendapatkan situasi konkret sesuai norma namun denda administrasi tidak lebih dari reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk menambah hukuman pasti. Ganti kerugian menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung dengan Hubungan Kerja.
Besarnya uang tunjangan ditentukan dari kondisi setelah terjadinya kecelakaan kerja. Besaran uang tunjangan jika meninggal dunia:
a.  30% dari upah sehari-hari bagi janda laki-laki maupun perempuan;
b.  15% dari upah sehari-hari bagi anak yang berumur di bawah 16 tahun. Jika anak tersebut yatim piatu maka ditambah 20%;
c.  Paling banyak 30% bagi bapak dan ibu. Jika tidak memiliki bapak ibu maka kakek dan nenek;
d.  Paling banyak 20% untuk cucu yang tidak memiliki orang tua;
e.  Paling banyak 30% untuk mertua laki-laki dan perempuan.
Pengusaha atau majikan akan dibebaskan dari ganti kerugian jika:
a.  Kecelakaan yang terjadi disengaja olehnya;
b.  Buruh menolak untuk diperiksa atau diobati oleh dokter dengan alasan yang tidak sah;
c.  Sembuh lalu menolak pertolongan untuk diperiksa atau diobati oleh dokter den- gan alasan yang tidak sah;
d.  Buruh pergi ke tempat lain sehingga dokter tidak dapat memberikan pertolongan.

## 458 Madelleina Anindita: Perlindungan Hukum Keselamatan

## Kesimpulan
Penyelenggara acara atau event organizer wajib menyediakan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja bagi pekerja di tempat kerja untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan meminimalisasi risiko kecelakaan kerja di tempat kerja. Karena tempat kerja musikus tak hanya berada di dalam ruang namun juga berada diluar ruang yang berpotensi mendatangkan bahaya. Selain itu keamanan dan keselamatan kerja di tempat kerja merupakan hak pekerja sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Diterapkannya keamanan dan keselamatan kerja tidak hanya merupakan bentuk perlindungan terhadap musikus, namun mencakup crew yang bekerja dan penonton yang berada di tempat tersebut.
Perlindungan hukum keamanan dan keselamatan kerja atas kecelakaan kerja terbagi menjadi preventif dan represif. Preventif adalah pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan represif adalah bagaimana perlindungan hukum setelah kecelakaan kerja. Preventif dapat dicegah melalui cara keberatan yang diajukan musikus terhadap manajemen. Jika kecelakaan kerja telah terjadi bentuk perlindungan hukum secara represif adalah melakukan perjanjian kontrak kembali, pembatalan kontrak, atau gugat ganti kerugian.

## Daftar Bacaan

## Buku
Koesparmono Irsan dan Armansyah, Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar (Erlangga 2014).
Ike Farida, Perjanjian Perburuhan: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Outsorcing (Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia 2008).
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, K amus Besar Bahasa Indonesia : Edisi Kedua (Balai Pustaka 1994).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2008).
Ikhwan Fahrojih, Hukum Perburuhan: Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional (Setara Press 2016).
Lanny Ramli, Hukum Ketenagakerjaan (Airlangga University Press 2008).
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi (Peradaban 2007).
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--