## HUKUM MENGINVESTASIKAN ZAKAT DAN URGENSINYA SEBAGAI INSTRUMEN DISTRIBUSI KESEJAHTERAAN
Jamaludin Acmad Kholik*
Abstract Zakat is a worship related to treasure which socially has important position in Islam. So far, zakat collected by zakat institution is only divided to mustaḥiq as consumption so that it is just exhausted. A new thought is needed to make zakat has a greater role in empowering Muslim economy. This article aims at digging a law of zakat investment and its role in increasing communities’ welfare, investigating maqashid (purposes) of zakat obligation. The data sources are books about zakat, written both classic and contemporary ulama (scholars). The data analysis used is qualitative descriptive. One of new thought that can be applied is by investing zakat treasure  with  the  purpose  that  the  zakat  treasure  continuously  increases,  and  the  benefit  can  be  used  by mustaḥiq. Therefore, the optimization of zakat obligation can be realized so that it has great implication in increasing Muslim communities’ welfare. Un-optimization of zakat obligation can causes high level of poverty and unemployment of Muslim community.
Keywords: investment, zakat, optimalization maqāṣid, welfare.
Abstrak
Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang bersifat sosial yang mempunyai kedudukan sangat penting dalam Islam. Selama ini, zakat yang dikumpulkan kebanyakan lembaga zakat hanya dibagikan kepada para mustaḥiq sebagai konsumsi, sehingga habis begitu saja. perlu pemikiran baru agar zakat bisa mempunyai peran yang lebih besar dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Tulisan ini bertujuan untuk menggali hukum menginvestasikan zakat dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim, serta mengungkap maqāṣid (tujuan-tujuan) disyari’atkannya zakat. Sumber data tulisan adalah buku-buku tentang zakat, baik yang ditulis oleh ulama klasik maupun kontemporer. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Salah satu pemikiran baru yang bisa diterapkan adalah dengan menginvestasikan harta zakat, dengan harapan harta zakat terus berkembang dan bisa dirasakan keberlangsungan manfaatnya oleh para mustaḥiq . Dengan demikian optimalisasi pelaksanaan zakat dapat kita realisasikan. Dan pelaksanaan zakat secara optimal mempunyai implikasi yang luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim. Kurang optimalnya pelaksanaan zakat bisa mengakibatkan besarnya angka kemiskinan dan pengangguran pada masyarakat Islam.
Kata kunci: investasi, zakat , optimalisasi maqāṣid, kesejahteraan.
* Dosen STAIN Kediri.

## A.  Pendahuluan
Maha Suci Allah Swt. yang telah menurunkan syari’at kepada ummat Islam, sebuah syari’at universal yang memiliki sistem yang sangat komprehensif. Ibarat sebuah apotik yang menyediakan seluruh obat bagi berbagai macam penyakit, Konsep zakat merupakan salah satu sistem yang dapat mengobati problem yang dihadapi masyarakat Islam dalam bidang sosial maupun ekonomi.
Sejarah menuturkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz kesulitan mencari orang-orang fakir miskin yang berhak menerima zakat, karena tingkat kemiskinan tidak terdapat lagi dalam negara Islam saat itu. Barangkali menyebarnya kemiskinan dan kesenjangan sosial di negara- negara Islam sekarang ini, tidak lain karena zakat belum ditunaikan oleh mayoritas orang yang berkewajiban mengeluarkannya.
Apalagi melihat potensi zakat di Indonesia yang sangat besar, yaitu sekitar 217 triliun rupiah, namun baru terserap sekitar 3% dari
potensi yang ada. Oleh karena itu, sudah seyogyanya kita menggunakan berbagai sarana untuk menyadarkan masyarakat Islam akan urgensi zakat, agar kewajiban ini dapat dilaksanaan secara optimal. Di samping itu perlu ada pengelolaan dan pemberdayaan harta zakat yang dilakukan secara profesional dan menggunakan strategi yang inovatif, efektif dan efisien.
Di antara inovasi yang bisa kita tawarkan adalah dengan menginvestasikan harta zakat, yaitu sebelum dibagikan kepada mustaḥiq , harta zakat yang terkumpul diinvestasikan terlebih dahulu, sehingga berkembang lebih banyak. Keuntungan yang didapat dari investasi itu dibagikan kepada mustaḥiq , dengan demikian diharapkan manfaat zakat itu bisa dirasakan oleh mustaḥiq yang lebih banyak dan berkelanjutan. Hanya saja kita harus mengkaji dulu hukum menginvestasikan harta zakat ini, agar kita dapatkan dasar yang kuat dari sumber- sumber syari’ah. Hal ini melihat sebagian ulama menolak penginvestasian harta zakat. Kemudian kita perlu mengkaji lebih dalam tentang urgensi zakat sebagai instrument distribusi kesejahteraan, agar memberikan motivasi kepada para muzakkī untuk menunaikan zakat. Dengan harapan bisa mengulang kembali kemakmuran umat Islam di era moderen ini, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Karenanya, tulisan ini berpretensi menjawab problem pandangan para fuqaha tentang kewajiban menyegerakan pembayaran zakat, hukum menginvestasikan zakat dalam fiqih  Islam,  serta  urgensi  zakat  sebagai instrument distribusi kesejahteraan.

## B.  Makna, Hukum dan Kedudukan Zakat dalam Islam
Zakat mempunyai arti mengeluarkan kadar tertentu dari harta yang telah diwajibkan oleh Allah kepada para mustaḥiqqin 1 (orang-orang yang berhak menerima zakat). Hukum zakat adalah wajib bagi pemilik harta yang telah
1 Al-Qarḍāwi, Yusuf. Fiqh al-Zakat , (Beirut: Muassasah al- Risālah, cet. ke-23 1417 H/ 1996 M.), hlm. 1:37-38
mencapai niṣab dan memenuhi syarat-syarat wajib lainnya. Wajibnya zakat ini didasarkan kepada Al Qur’an, sunnah, dan ijma’ ulama. Di antara ayat yang menunjukkan wajibnya menunaikan zakat adalah firman Allah:
2 ”َةاَكَّهزلا ْاوُتآَو َةَلاَّهصلا ْاوُميِقَأَو“ “Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat”
Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain, bahkan dalam Al Qur’an kata-kata zakat (yang berarti kewajiban membayar zakat) disebut sebanyak 30 kali, dan 27 kali disebut bersamaan dengan sholat dalam satu ayat. Dan pada satu tempat lagi, zakat disebutkan dalam satu alur dengan sholat meski tidak dalam satu ayat 3 . Ini menunjukkan betapa pentingnya kewajiban zakat, yang tidak kalah penting dengan kewajiban sholat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Ini menjadi bukti bahwa Islam sangat memperhatikan kaum dhu’afa , sangat membenci sifat-sifat egoisme yang acuh tak acuh terhadap kondisi orang lain, dan tidak membenarkan kondisi «yang kaya semakin kaya sedang yang miskin semakin miskin».
Sedangkan dalil wajibnya zakat dalam sunnah Nabi Muhammad Saw. banyak sekali, di antaranya adalah hadits terkenal yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA:
الل لاإ هلإ لا نأ ةداهش :سمخ ىلع ملاسلإا ينب« ,ةاكزلا ءاتيإو ,ةلاصلا ماقإو ,الل لوسر ادمحم نأو هيلإ  عاطتسا  نمل  تيبلا  جحو  ,ناضمر  موصو
4 »لايبس “Islam didirikan di atas lima perkara: menyaksikan bahwa tiada tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadhan, dan haji ke baitillah bagi yang mampu menempuhnya”
2 QS. Al-Baqaraḥ: 110
3 Qaḥṭāni, Sa’īd bin Ali bin Waḥf, al-Zakātu fî al-Islām fî ḍaui al-Kitāb  wa  al-Sunnah ,  (Qaṣf:  Markāz  al-Da’wah  wa  al-Irshād, cet. Ke-3, 1431 H/2010 M). hlm. 15.
4 HR. Bukhari, Shahīh Bukhāri , Kitāb al-Imān, Bāb al-Imān, Hadith  nomer:  8,  1:12.  HR.  Muslim,  Shahīh  Muslim, Kitāb al-Imān ,  Bāb  Arkān  al-Islām  wa  Da’āimuhū  al-‘Iẓām,  Hadits Nomer: 16, 1:45
Adapun hikmah zakat, hal itu didasarkan pada sumsi bahwa seluruh hukum dan norma yang diturunkan kepada manusia, semua demi kemashlahatan manusia. Dalam kewajiban menunaikan zakat terdapat hikmah yang sangat mulia, baik bagi orang yang menunaikan, bagi harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi orang-orang yang menerima zakat tersebut.
Bagi orang yang mengeluarkannya, akan tersucikan jiwanya dari penyakit-penyakit kikir, kecintaan yang berlebihan terhadap harta, dan penyakit-penyakit hati lainnya. Bagi orang yang menerima, dapat membantu mengatasi kesulitan hidupnya, di samping itu dapat membersihkan hatinya dari penyakit- penyakit hati, seperti hasad (iri), dengki, dan rasa rendah diri, akibat tetangganya yang berlimpah harta, sedang dia tidak memiliki apa-apa, dan tidak bisa merasakan sedikitpun kemilauan harta yang dia lihat. 5 Sedang hikmah untuk harta yang dizakati, akan menjadi harta yang berkah dan tersucikan seperti yang dituturkan oleh ayat Allah dalam Surat Taubah, bahkan pada hakekatnya harta yang dizakati tidak berkurang, seperti sabda Rasul Saw;
»ةقدص نم لام صقن ام“
“Harta tidak akan berkurang karena sedekah» Dengan zakat, rasa solidaritas antar sesama muslim akan terjaga, yang kuat dapat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, sehingga sabda Nabi Saw. yang menggambarkan persaudaraan antar sesama muslim seperti halnya satu jasad dapat termanifestasikan. Kalau kewajiban zakat ini ditunaikan oleh umat Islam, maka tidak akan kita lihat dalam masyarakat muslim kelaparan, kebodohan, keterbelakangan dan penyakit- penyakit sosial lainnya.
Zakat yang dikelola dengan baik mempunyai manfaat yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi, karena zakat bisa mendorong kaum muslimin untuk memiliki
5 Qaḥṭāni, Sa’īd bin Ali bin Waḥf, al-Zakātu fî al-Islām fî ḍaui al-Kitāb wa al-Sunnah , hlm. 29.
etos kerja dan usaha yang tinggi, agar memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya, bisa juga membantu orang yang berhak menerimanya. Sehingga zakat punya peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat muslim. Konsep kesejahteraan dalam Islam sangat konperehensif, berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi kapitalis maupun sosialis yang hanya memberikan penekanan pada kesejahteraan material dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Kesejahteraan dalam Islam mencakup seluruh dimensi, sedangkan kesejahteraan ekonomi hanya merupakan bagian dari itu. Bahkan, kesejahteraan dalam Islam meliputi kesejahteraan kehidupan di dunia dan akhirat ( falaḥ ). Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan ( maṣlaḥah ) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan  dasar  syariat  (maqāṣid  al-sharī’ah): 1. agama ( dīn ), 2. jiwa ( nafs ), 3. keluarga atau keturunan ( nasl ), 4. harta atau kekayaan ( māl ), 5. akal (‘aql) 6 . Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial, yang meliputi: kebutuhan pokok ( ẓarūryyāt ), kesenangan dan kenyamanan ( ḥājiyyāt ), dan kemewahan ( taḥsīniyyāt ). Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar di atas terletak pada penyediaan tingkatan pertama, seperti kebutuhan makanan pakaian, dan perumahan. Namun demikian, Al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar demikian cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat. Kelompok kebutuhan kedua “terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup.” Kelompok ketiga “mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekadar kenyamanan saja, meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi dan menghiasi hidup.”
6 Adiwarman Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 283-284.

## C.  Pandangan Para Fuqaha tentang Zakat
Sebelum berbicara tentang hukum menginvestasikan harta zakat, kita perlu membahas terlebih dahulu tentang hukum menyegerakan pembayaran zakat. Hal ini karena boleh dan tidaknya menginvestasikan harta zakat tergantung pada boleh dan tidaknya mengakhirkan pembayaran zakat, khususnya investasi zakat yang dilakukan oleh pemilik harta yang akan dizakati.
Wajibnya zakat mempunyai batas waktu sesuai dengan jenis harta yang dizakati, ada kalanya yang wajib dizakati kalau sudah melewati satu tahun seperti zakat peternakan, perdagangan dan zakat uang, ada kalanya yang wajib dizakati pada saat mendapatkan harta tersebut, seperti zakat pertanian, buah-buahan, zakat mustaghallāt (pendapatan) dan mustafād (harta yang didapat tanpa diusahakan). 7
Hanya saja para ulama berbeda pendapat terkait hukum menyegerakan pengeluaran zakat. Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan dengan segera. Di antara ulama yang sepakat dengan pendapat ini  adalah  ulama  Madzhab  Hanafi  dalam pendapat  yang  kuat,  Madzhab  Maliki,  shafi’i dan  Hanbali.  Sebagian  Madzhab  Hanafi, seperti yang dikuatkan oleh Abu Bakr al-Jaṣṣaṣ berpendapat bahwa pembayaran zakat tidak harus disegerakan, sehingga boleh diakhirkan. Al-Kasani menyebutkan: “Al Jaṣṣaṣ menyatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan dalam waktu yang boleh ditunda”.
Sebab terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, seperti yang disebutkan Al-Kasani, adalah bahwa perintah yang mutlaq (tidak ditentukan waktunya) apakah wajib dikerjakan dengan segera atau bisa ditunda, seperti perintah mengganti puasa Ramaḍan,  perintah  menunaikan  kafarat  dan nadhar yang muṭlaq . Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat.
7 Muhammad Abdul Halim Umar, “Al-Tanẓīm al-Fannī li al-Zakah”, dalam buku Daur al-Zakāh wa al-Waqf fi al-Takhfīf min Hiddati al-Faqr ”, (Kairo: Markāz al-Ṣālih al-Kāmil li al-Iqtiṣād al-Islāmi, cet 2005), hlm. 18
1.  Dalil jumhur ulama yang mewajibkan penyegeraan pembayaran zakat
Jumhur ulama berargumentasi tentang wajibnya menyegerakan pembayaran zakat dengan dasar sebagai berikut:
8 . َنيِعِكاَّهرلا َعَم اوُعَكْراَو َةاَكَّهزلا اوُتآَو َة َلاَّهصلا اوُميِقَأَو  .a “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’ 9 ” 10 .ِهِداَصَح َمْوَي ُهَّهقَح اوُتآَو  .b “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)”
Wajḥ  al-dilālah dari kedua ayat tersebut adalah perintah yang muṭlaq punya konsekwensi harus segera dilaksanakan, karena itu orang yang mengakhirkannya akan mendapatkan siksa. Sebagai contoh, ketika iblis tidak melaksanakan perintah untuk sujud terhadap Adam as. Allah mengeluarkannya dari surga dan dimurkai, demikian juga ketika seseorang memerintahkan budaknya untuk memberi tuannya minum, tapi budak tersebut tidak segera melaksanakannya, maka dia berhak mendapat sanksi. Demikian juga bolehnya mengakhirkan pelaksanaan perintah dan menafikan wajibnya, karena kewajiban punya konsekwensi bahwa orang yang meninggalkan akan diberi sanksi, seandainya boleh diakhirkan, maka berarti boleh tanpa ada batasnya, tentu ini bertentangan dengan sanksi bagi orang yang meninggalkan kewajiban. 11 c.  Diriwayatkan dari ‘Uqbah bin al Harits berkata: Nabi saw. shalat ashar dengan kami, kemudian bergegas masuk rumah, tidak lama kemudian keluar, aku bertanya atau ada yang bertanya kepada beliau, Nabi menjawab: “Aku meninggalkan di rumah emas dari zakat, aku tidak mau bermalam
8 QS. Al-Baqaraḥ: 43
9 Yang dimaksud ialah shalat berjamaah dan dapat pula diartikan tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama- sama orang-orang yang tunduk.
10 QS. Al-An’am: 141
11 Ibnu Qudamah, “al Mughni”, 2/289,290.
dengan emas itu, maka aku bagikan emas tersebut”. 12 Wajḥ al-dilālah dari hadits ini menunjukkan keharusan bersegera membayarkan zakat. Ibnu Bathal berkata bahwa kebaikan hendaknya segera dilaksanakan, karena musibah bisa datang, rintangan bisa menghalangi, kematian tidak bisa dihindarkan, dan penundaan merupakan hal yang tidak terpuji. Ulama lain menambahkan bahwa bersegera membayarkan zakat lebih terbebas dari beban dan lebih bersih untuk memenuhi kebutuhan, jauh dari penundaan yang tercela, lebih membawa kepada keridhaan Allah, dan membersihkan dosa. d. Mereka berargumentasi juga bahwa kebutuhan para mustaḥiq harus segera dipenuhi. 13 e.  Karena zakat merupakan ibadah yang berulang-ulang, maka tidak boleh diakhirkan pelaksanaannya agar tidak bertemu lagi dengan waktu wajibnya di tahun berikutnya, sebagaimana sholat dan puasa tidak boleh diakhirkan.
2.  Dalil pendapat yang membolehkan pengakhiran pembayaran zakat Pendukung pendapat ini berargumentasi dengan dalil-dalil sebagai berikut; a.  Perintah yang tidak dibatasi dengan waktu mempunyai konsekwensi bahwa pekerjaan tersebut wajib dilaksanakan, tapi boleh diakhirkan. Kalau suatu kewajiban boleh diakhirkan, maka ketika pelaksanaannya diakhirkan dari waktu imkan (memungkinkan untuk dikerjakan) tidak disebut lalai, sehingga tidak harus menggantinya.
b. Imam  al-Jaṣṣaṣ  berargumentasi  bahwa orang yang wajib zakat jika niṣab zakatnya rusak setelah sempurna haulnya (masa satu tahun) dan memungkinkan untuk mengeluarkan zakat, ia tidak wajib menggantinya. Seandainya zakat wajib
12 Bukhāri, Ṣahīh Bukhāri , Hadits nomer: 1363, 2/519.
13 Sharbini,  Al-Khaṭib. Mughni  al-Muhtāj ,  (Beirut:  Dār  al- Fikr, tanpa tahun).
dikeluarkan dengan segera, niscaya ia wajib menggantinya, sebagaimana orang yang mengakhirkan puasa Ramadhan dari waktunya, ia wajib menggantinya. 14 3.  Analisa terhadap dalil-dalil a.  Pernyataan yang mengatakan bahwa perintah yang muṭlaq menuntut untuk segera dilaksanakan atau pendapat yang mengatakan tidak menuntut segera dilaksanakan, keduanya dapat dibantah bahwa pendapat yang kuat dalam uṣūl  fiqh  menyatakan  perintah  yang muṭlaq tidak menunjukkan keharusan menyegerakan pelaksanaannya dan juga tidak menunjukkan bolehnya ditunda. Namun hanya menunjukkan tuntutan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan, sedangkan tuntutan menyegerakan pekerjaan itu bisa dipahami kalau ada indikator yang mengharuskan disegerakan pekerjaan tersebut.
b. Pendapat al-Jaṣṣaṣ yang mengatakan tidak harus menanggung jika terjadi rusaknya harta yang sudah mencapai niṣab setelah waktu wajib zakat; bisa dibantah bahwa masalah ini merupakan masalah khilafiyah, yang didasarkan pada permasalahan apakah perintah yang muṭlaq menuntut segera dilaksanakan, atau tidak ada tuntutan tersebut. Maka menurut orang yang mengatakan wajib segera dikeluarkan zakat berarti ia wajib menanggung, sedangkan menurut orang yang mengatakan boleh ditunda orang tersebut tidak wajib menanggung kerusakan ini. Karena masih diperselisihkan, maka tidak bisa dijadikan dasar bagi masalah lain. 15
4.  Pendapat yang Rājih Setelah memperhatikan dalil-dalil kedua pendapat dan menganalisanya, dapat kita simpulkan bahwa pendapat jumhur ulama
14 al-Kasani, Badāi’ al-Shanāi’ , (Beirut: Darul Kitab al-‘Arabi, cet. II, 1982).
15 al-Kasani, Badāi’  al-Shanāi’ , 2/3. Shabir , Muhammad ‘Utsman. Ithtismāru Amwāl al-Zakat Ru’yah fiqhiyyah mu’āshirah , dalam buku “Abhāth Fiqhiyyah Mu’āshirah fi Qaḍāya al-Zakat al -Mu’āshirah ”, (‘Aman: Dar al-Nafāis, cet. III tahun 1424 H./2004 M.) 2/510-511.
lebih kuat, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa zakat wajib ditunaikan dengan segera, dengan alasan-alasan sebagai berikut; a.  Kuatnya dalil-dalil yang mengatakan wajibnya menunaikan zakat dengan segera, dan lemahnya dalil-dalil yang mengatakan wajibnya dengan tempo, seperti dalam analisa dalil-dalil di atas.
b.  Banyaknya indikator yang mewajibkan bersegera, seperti dalam hadits-hadits yang disebutkan oleh jumhur ulama. Demikian  juga  banyak  teks-teks  shāri’ah yang mewajibkan bersegera dalam melaksanakan  ketaatan,  seperti  firman Allah:
16 ۚ ِتاَرْيَخْلا اوُقِبَتْساَف “Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan”
اَهُضْرَع  ٍةَّهنَجَو  ْمُكِّبَر   ْنِم  ٍةَرِفْغَم   ٰىَلِإ  اوُعِراَسَو 17 َنيِقَّهتُمْلِل  ْتَّهدِعُأ ُضْرَ ْلأاَو ُتاَواَمَّهسلا “Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang- orang yang bertakwa”.
c.  Ada catatan bahwa madzhab yang mewajibkan pembayaran zakat dengan segera mereka menyatakan boleh mengakhirkan pembayarannya kepada para mustaḥiq, jika ada alasan yang menghalangi pembagian zakat tersebut.

## D.  Hukum Menginvestasikan Harta Zakat
1.  Hukum Menginvestasikan Harta Zakat oleh Para Muṣtaḥiq
Tidak ada perbedaan pendapat antar ulama tentang bolehnya menginvestasikan zakat dari para mustaḥiq setelah diterima, baik para mustaḥiq yang menerima zakat secara permanen, yaitu para fakir miskin dan ‘amilīn (panitia pengelola zakat), ataupun mustaḥiq lainnya, yaitu bagian untuk memerdekakan budak, orang-orang yang banyak hutang, sabīlillah dan ibnu sabil. Hal ini karena harta
16 QS. Al-Maidah: 48.
zakat setelah diberikan kepada para mustaḥiq , menjadi milik mereka dengan kepemilikan yang sempurna. Mereka bebas menggunakan harta tersebut, untuk dihibahkan, dijual, atau diinvestasikan pada proyek tertentu.
Imam  Shairāzi  menyatakan:  “Allah  Swt. Menyandarkan shadaqah (zakat) kepada mereka (para mustaḥiq ) dengan lam kepemilikan dan wawu tashrik, ini menunjukkan bahwa zakat menjadi milik mereka bersama”. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, al-Majmu’: “Ulama kita (Madzhab Shāfi’i)  mengatakan,  jika  kebiasaannya membuat kerajinan tangan, maka diberi uang yang dipakai untuk membeli bahan kerajinan tangannya atau alat-alatnya, harganya murah atau mahal, yang diperkirakan keuntungannya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, hal itu berbeda sesuai dengan kerajinan, daerah, waktu dan individu”.
Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hukum menginvestasikan zakat yang dilakukan oleh para mustaḥiq setelah mereka terima adalah boleh, tanpa ada perbedaan pendapat antar ulama. Bahkan ini menjadi tujuan disyariatkan zakat, bahwa para mustaḥiq setelah menerima zakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan hanya saat menerima zakat saja, namun berlanjut setelah itu. Tujuan ini akan tercapai, jika para mustaḥiq menginvestasikan harta zakat yang diperolehnya.

## 2.  Hukum Menginvestasikan Harta Zakat oleh Muzakkī
Hukum menginvestasikan harta zakat yang dilakukan oleh muzakkī bertolak dari hukum mengakhirkan zakat dari waktunya, yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Di mana para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, dan setelah kita kaji, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan dengan segera, sebagaimana pendapat jumhur ulama.
Berdasarkan pendapat ini, maka tidak boleh muzakkī mengakhirkan pembayaran zakat hartanya dari waktunya tanpa ada halangan yang dibenarkan, seperti orang yang hartanya sudah mencapai satu tahun sebelum datangnya
petugas penarik zakat dan dikhawatirkan jika dia keluarkan sendiri, petugas itu akan memintanya lagi, maka ia boleh mengakhirkannya, demikian juga jika khawatir terjadinya marabahaya terhadap diri atau hartanya yang lain, ia boleh mengakhirkannya, berdasarkan sabda Nabi Saw. “ رارض لاو ررض لا ” 18 “Tidak boleh ada kemaḍaratan secara muṭlaq dan juga kemaḍaratan sebagai balasan terhadap kemaḍaratan yang dilakukan oleh orang lain”. Dengan demikian, muzakkī tidak boleh menginvestasikan harta zakat, karena akan mengakibatkan pengakhiran pengeluaran zakat yang bertentangan dengan wajibnya segera mengeluarkan zakat. Hal ini karena investasi zakat memerlukan waktu yang lama untuk memutar modal, sehingga tidak bisa dilakukan penyegeraan mengeluarkan zakat, yang tidak dibolehkan secara shar’i.
Dari kajian ini, dapat kita simpulkan bahwa hukum investasi zakat yang dilakukan oleh pemilik harta zakat adalah tidak boleh, karena bertentangan dengan wajibnya bersegera mengeluarkan zakat seperti yang kita jelaskan di atas.

## 3.  Hukum Investasi Harta Zakat oleh
Pemerintah atau Yang Mewakilinya Jika harta zakat sudah sampai ke tangan pemerintah atau yang mewakilinya (atau lembaga-lembaga zakat yang disahkan oleh pemerintah), apakah boleh diinvestasikan? Masalah ini termasuk masalah kontemporer, karena belum mendapat perhatian dari pembahasan para ulama dahulu. Oleh karena itu, untuk mengetahui hukumnya perlu kajian yang mendalam dari para ulama kontemporer. Para ulama kontemporer berbeda pendapat dalam masalah ini yang bisa diklasifikasikan ke dalam dua pendapat, sebagai berikut:
a.  Pendapat yang membolehkan Banyak ulama kontemporer membolehkan pemerintah atau wakilnya menginvestasikan harta zakat, baik harta zakat itu berlebih atau tidak. Di antara yang berpendapat seperti ini
18 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah , Hadits Nomer: 2340, 2/784.
adalah  Sheikh  Dr.  Yusuf  al-Qarḍawi,  Sheikh Musṭafa  al-Zarqa,  Sheikh  Abdul  Fatah  Abu Ghuddah, Dr. Abdul Aziz al-Khayyaṭ, Dr. Abdus Salam  al-Ubadi,  Dr.  Muhammad  Ṣalih  al- Farfur, Dr. Hasan Abdullah al-Amin, dan Dr. Muhammad Faruq al-Nabhan 19 . Pendapat ini dipilih juga oleh Majma’ Fiqh al-Islāmi di bawah OKI pada pertemuan ketiga, seminar ketiga tentang zakat kontemporer yang dilaksanakan atas kerja sama antara Bait al-zakat Kuwait, Bait al-Tamwīl al Kuwaiti , Dewan shari’ah Bait al-Zakat Kuwait, dan Lajnah fatwa di Kementerian Wakaf Kuwait.
b.  Pendapat yang tidak membolehkan Sebagian ulama kontemporer tidak membolehkan investasi harta zakat yang dilakukan oleh pemerintah atau yang mewakilinya. Pendapat ini didukung oleh Dr. Waḥbah  al-Zuhaili,  Dr.  Abdullah  ‘Ulwan,  Dr. Muhammad ‘Aṭā al-Sayyid, Sheikh Taqyuddin al-‘Uthmani, dan Sheikh Muhammad bin ‘Uthaimin. Pendapat ini juga dipilih Majma’ al-Fiqh al-Islāmi di bawah OKI pada pertemuan yang ke-15, Majma’  al-Fiqh  al-Islāmi di Kota Laknow India pada seminar ke-13, dan lajnah tetap untuk riset dan fatwa di Kerajaan Saudi Arabia. 20
Adapun dalil masing-masing pendapat sebagai berikut; a.  Dalil yang membolehkan investasi 1) Bahwa  Nabi  Saw.  dan  para  khulafā’  al- rāshidīn menginvestasikan harta zakat dari onta, sapi dan kambing. Binatang-binatang ternak itu memiliki tempat-tempat khusus untuk menjaga, menggembala, memerah dan mengembang-biakkan, sebagaimana ada penggembala dan yang merawatnya. 2)  Hadits riwayat Anas bin Malik ra. Dari Anas bin Malik ra. Berkata: “bahwa seorang laki-laki dari Anshar datang kepada Nabi Saw. meminta sesuatu kepadanya,
19 Shabir , Muhammad ‘Utsman. Ithtismāru Amwāl al-Zakat Ru’yah  fiqhiyyah  mu’āshirah , dalam buku “Abhāth  Fiqhiyyah Mu’āshirah fi Qaḍāya al-Zakat al -Mu’āshirah ”, II:516 20 Shabir , Muhammad ‘Utsman. Ithtismāru Amwāl al-Zakat Ru’yah  fiqhiyyah  mu’āshirah , dalam buku “Abhāth  Fiqhiyyah Mu’āshirah fi Qaḍāya al-Zakat al -Mu’āshirah ”,
maka Beliau bersabda: “apakah ada sesuatu di rumahmu?”, dia menjawab: ia ada kain, kami pakai sebagian dan sebagian lagi kami hamparkan, dan cangkir yang kami pakai untuk minum, Nabi Saw. bersabda: “bawa keduanya kemari”, maka keduanya didatangkan dan diambil oleh Nabi saw. dengan kedua tangannya, beliau bersabda: “siapa yang mau membeli keduanya?”, seorang laki-laki menjawab: saya beli dengan satu dirham, Nabi Saw. bersabda: “siapa yang mau menambah dari satu dirham dua atau tiga kali lipat?” seorang laki-laki menjawab: “saya beli dengan dua dirham”, maka Nabi Saw. memberikan kepadanya, kemudian mengambil dua dirham dan diberikan kepada seorang anshar tersebut, dan mengatakan kepadanya: “beli dengan satu dirham makanan untuk keluargamu, dan beli dengan satu dirham lagi kapak dan bawa kepadaku”. Akhirnya laki- laki itu membawa kapak itu kepada Nabi Saw, kemudian dipasang kayu oleh Nabi Saw. dan bersabda kepadanya: “Pergilah mencari kayu dan jual kayu itu, dan jangan sampai saya melihatmu sebelum lima belas hari”. Laki-laki itu pergi mencari kayu dan menjualnya, kemudian datang dengan memperoleh sepuluh dirham, dipakai sebagian untuk membeli baju, dan sebagian untuk membeli makanan, maka Rasulullah saw. bersabda: “ini lebih baik bagimu daripada meminta-minta yang membuat satu titik di wajahmu nanti pada hari kiamat, sesungguhnya minta-minta tidak dilayak dilakukan kecuali oleh tiga orang: seorang sangat faqir atau orang yang dililit hutang atau orang yang sedang menanggung pembayaran diyat yang berat”. 21 Istiḍlal dari hadits tersebut bahwa Rasulullah saw. menginvestasikan harta yang dimiliki oleh orang yang meminta- minta dengan menjualnya dan mengambil manfaat dari keuntungannya, kalau dibolehkan menginvestasikan harta
21 Hadith ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam, Kitab al-Zakat , Hadits Nomer: 1641, 2:120.
orang fakir yang sedang digunakan untuk kebutuhan pokoknya, maka boleh bagi seorang penguasa untuk menginvestasikan harta zakat untuk kepentingan para mustaḥiq sebelum digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. 22
3)  Diqiyaskan dengan bolehnya para mustaḥiq menginvestasikan zakat setelah diterima. Jika mustaḥiq boleh menginvestasikan harta zakat yang sudah diterima dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, maka boleh juga investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga zakat yang disahkan oleh pemerintah dengan tujuan memperbanyak harta zakat yang akan diberikan kepada para mustaḥiq , dan menjaga keberlangsungan untuk memenuhi kebutuhan mereka. 23
4)  Investasi harta zakat yang dilakukan oleh penguasa atau yang mewakilinya diqiyaskan dengan investasi harta anak- anak yatim yang dilakukan oleh para pengasuhnya, para ulama telah sepakat akan bolehnya menginvestasikan harta anak yatim, karena termasuk salah satu penjagaan terhadap hartanya dari kerusakan dan kebinasaan, dengan catatan adanya keamanaan dan untuk kemaslahatan, sebagaimana firman Allah:
َغُلْبَي  ٰىَّهتَح ُنَسْحَأ َيِه يِتَّهلاِب  َّهلاِإ ِميِتَيْلا َلاَم اوُبَرْقَت  َلاَو 24 .ُهَّهدُشَأ “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat)  sampai  ia  dewasa  dan  penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”.
Kalau menginvestasikan harta anak yatim diperbolehkan, di mana harta ini menjadi milik mereka, maka boleh
22 Shabir , Muhammad ‘Utsman. Ithtismāru Amwāl al-Zakat Ru’yah  fiqhiyyah  mu’āshirah , dalam buku “Abhāth  Fiqhiyyah Mu’āshirah fi Qaḍāya al-Zakat al -Mu’āshirah ”, 2:521.
23 Shabir , Muhammad ‘Utsman. Ithtismāru Amwāl al-Zakat Ru’yah  fiqhiyyah  mu’āshirah , dalam buku “Abhāth  Fiqhiyyah Mu’āshirah fi Qaḍāya al-Zakat al -Mu’āshirah ”, 2:521.
24 QS. Al-Isra’: 34
menginvestasikan harta zakat sebelum diserahkan kepada para mustaḥiq untuk mewujudkan kemanfaatan bagi mereka, karena harta zakat ini tidak lebih terhormat dari harta anak-anak yatim. 25 5)  Ulil  Amri memiliki wewenang dalam merealisasikan  maqāṣid  sharī’ah,  di antaranya dengan usaha yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan orang-orang lemah di masyarakat, dia juga punya wewenang untuk mengembangkan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan orang-orang lemah, dan mewujudkan keadilan sosial. Untuk merealisasikan hal tersebut, perlu menambah kuantitas harta zakat dengan jalan menginvestasikannya. Ini merupakan tuntutan kemaslahatan umum, karena tindakan penguasa itu berdasarkan tuntutan kemaslahatan sebagaimana yang ditetapkan oleh para fuqaha, 26 maka hendaknya kita tidak menutup pintu ijtihad seorang penguasa dalam masalah ini.
b.  Dalil yang tidak membolehkan investasi 1)  Firman Allah dalam surat al-Taubah:
اَهْيَلَع   َنيِلِماَعْلاَو  ِنيِكاَسَمْلاَو  ِءاَرَقُفْلِل  ُتاَقَدَّهصلا  اَمَّهن ِليِبَس يِفَو َنيِمِراَغْلاَو ِباَقِّرلا يِفَو ْمُهُبوُلُق ِةَفَّهلَؤُمْلاَو 27 ٌميِكَح ٌميِلَع ُ َّهاللَو ۗ ِ َّهالل  َنِم ًةَضيِرَف ۖ ِليِبَّهسلا ِنْباَو ِ َّهالل “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus- pengurus zakat, Para mu’allaf yang dibujuk hatinya,  untuk  (memerdekakan)  budak,  orang- orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
Ayat ini membatasi delapan aṣnaf yang berhak menerima zakat, dan tidak ada penerima yang kesembilan, sehingga investasi zakat menyalahi ayat ini. 28
25 Majalah Majma’ al-Fiqhi (Zarqa’), Edisi 3, (3:404).
26 Suyūṭī, al-Ashbah wa al-Naẓāir, (Beirut: Dār al-Kutūb al- ‘Ilmiyah, 1403), I:121.
27 QS Al-Taubah: 60
28 Hasan  al-Amīn  al-Sheikh  Abu  Zaid, Majalah Majma’ al- Fiqh al-Islāmi , edisi 3, I:366,418.
2)  Investasi harta zakat pada proyek-proyek industri, pertanian, atau perniagaan akan mengakibatkan terlambatnya penyampaian zakat kepada para mustaḥiq , karena harus diputar terlebih dahulu agar mendapatkan keuntungan, dan ini bertentangan dengan pendapat jumhur ulama yang mewajibkan penyegeraan pembayaran zakat.
3)  Investasi harta zakat akan mengakibatkan terjadinya kerugian dan habisnya harta zakat, karena dalam investasi dan perniagaan bisa terjadi untung dan rugi, maka bisa jadi harta yang diinvestasikan rugi, sehingga para mustaḥiq dirugikan dengan hilangnya harta zakat tersebut 29 . c.  Pendapat yang rājih Setelah mengkaji dalil kedua pendapat, dapat kita simpulkan bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang membolehkan investasi harta zakat oleh pemerintah atau lembaga zakat yang disahkan oleh pemerintah jika ada kebutuhan yang menuntut dilakukan investasi, dengan terpenuhinya syarat-syarat dan batasan-batasan tertentu yang akan kita bahas pada pembahasan berikutnya.

## 4.  Batasan-batasan dalam menginvestasikan harta zakat
Ada beberapa batasan yang harus dipenuhi dalam menginvestasikan zakat, yaitu: a.  Tidak bertentangan dengan hukum-hukum shāri’at b.  Merealisasikan kepentingan para mustaḥiq c.  Merealisasikan kepentingan umum
Tiga batasan itu merupakan keharusan dalam menginvestasikan harta zakat yang akan kita jabarkan masing-masing seperti di bawah ini.
a.  Tidak bertentangan dengan hukum-hukum shāri’at
Batasan ini meliputi dua hal:
1)  Investasi harta zakat harus sesuai dengan sistem investasi yang ada dalam fiqih Islam secara umum.
29 Al-Sheikh  Adam  Sheikh  Abdullah,  “Tauẓīfu  Amwāl  al- Zakah”, Majalah Majma’ al-Fiqh al-Islāmi , edisi 3, I:354.
Di antaranya seorang muslim harus berpegang teguh dengan nilai aqidah, sehingga dalam aktivitas investasinya tidak boleh bertentangan dengan kaidah halal haram dalam agama. Dengan demikian, seseorang yang menginvestasikan harta zakat hendaknya berpegang teguh dengan ajaran-ajaran Islam, misalnya: tidak berinteraksi dengan riba, menginvestasikan harta zakat pada bidang-bidang yang diperbolehkan, baik dalam perdagangan, industri, ataupun pertanian dan semacamnya. Tidak boleh diinvestasikan dalam bidang yang diharamkan, seperti penjualan khamr, patung, alat-alat yang melalaikan, atau disewakan untuk tujuan-tujuan yang diharamkan. 30 2)  Tidak bertentangan dengan hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan zakat. Dalam menginvestasikan zakat, disyaratkan memperhatikan syarat-syarat wajibnya zakat, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan harta zakat, di samping memperhatikan maṣārif zakat pada saat melakukan investasi. Perlu dilakukan tindakan-tindakan yang menjamin tetapnya harta tersebut sebagai harta zakat, di mana hasilnya tidak dibagikan kecuali kepada para mustaḥiq , jikalau perlu menjual aset pokoknya di masa yang akan datang, hasil penjualannya harus dikembalikan kepada para mustaḥiq zakat. 31
b.  Merealisasikan kepentingan para mustaḥiq Ketentuan ini meliputi tiga hal:
1)  Memperhatikan kebutuhan riil para mustaḥiq zakat
Disyaratkan dalam menginvestasikan harta zakat untuk memperhatikan kebutuhan riil para mustaḥiq . Kemaslahatan ini merupakan tujuan diinvestasikan harta
30 Shabir , Muhammad ‘Utsman. Ithtismāru Amwāl al-Zakat Ru’yah  fiqhiyyah  mu’āshirah , dalam buku “Abhāth  Fiqhiyyah Mu’āshirah fi Qaḍāya al-Zakat al -Mu’āshirah ”, 2/533.
31 Shabir , Muhammad ‘Utsman. Ithtismāru Amwāl al-Zakat Ru’yah  fiqhiyyah  mu’āshirah , dalam buku “Abhāth  Fiqhiyyah Mu’āshirah fi Qaḍāya al-Zakat al -Mu’āshirah ”, 2/534.
zakat, tidak boleh diabaikan ketika menginvestasikan harta zakat. Dengan memperhatikan hal ini, di mana tidak ada lagi kebutuhan pokok mendesak yang menuntut dibagikannya harta zakat secara langsung saat itu. Jika ada kebutuhan tersebut, maka harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum harta zakat diinvestasikan. Sebagaimana yang ditetapkan dalam majlis fikih  Islam  yang  berafiliasi  kepada  OKI pada muktamar ketiga di Yordania. 32
Untuk merealisasikan ketentuan ini, maka bisa menginvestasikan sebagian kecil harta zakat pada mulanya, dan membagikan sebagian besarnya kepada para mustaḥiq untuk memenuhi kebutuhannya. Secara berangsur harta zakat akan bertambah dan bisa diinvestasikan pada proyek-proyek yang produktif, sehingga kebutuhan para mustaḥiq yang akan datang bisa dipenuhi.
2)  Merealisasikan kepentingan hakiki bagi para mustaḥiq
Investasi harta zakat harus prospektif dapat mewujudkan kemaslahatan yang nyata bagi para mustaḥiq , agar bisa menjadi sumber yang berkelanjutan untuk kehidupan yang layak bagi mereka. 33 Proses ini perlu kerja keras dalam melakukan studi kelayakan proyek yang akan diperuntukkan investasi harta zakat. Kemungkinan untungnya diperkirakan lebih besar dari kerugiannya, meskipun dengan asumsi. Maka tidak boleh menginvestasikan harta zakat pada proyek yang asumsi untungnya sama dengan ruginya, apalagi yang asumsi ruginya lebih besar. 34
Dewan  Fatwa  dan  Pengawas  Shāri’ah Bait al-Tamwil al-Kuwaiti akan bolehnya menginvestasikan zakat yang terkumpul pada lembaga zakat internasional, dengan
32 Majlis Fikih Islam OKI pada Muktamar ke-3, di Amman Yordania, pada tanggal 8-13 shafar 1407 H/11-16 Oktober 1986 M, dengan keputusan nomer 3 (d). Abdul Fattah Muhammad Farah, hlm. 5.
33 Shabir , Muhammad ‘Utsman. Ithtismāru Amwāl al-Zakat Ru’yah  fiqhiyyah  mu’āshirah , dalam buku “Abhāth  Fiqhiyyah Mu’āshirah fi Qaḍāya al-Zakat al -Mu’āshirah ”, hlm. 533.
34 Muhammad Farfur, Majallah fiqih Islam , edisi 3 1/358.
syarat ada kerja keras dari lembaga tersebut untuk menginvestasikan pada bidang yang biasanya terjamin keuntungannya. Jika terjadi kerugian setelah itu tidak ada yang dituntut untuk menanggungnya, kalau sudah diusahakan secara maksimal untuk menghindari kerugian, namun kalau ada pihak yang menjamin bisa lebih hati-hati. 3)  Dilakukan usaha-usaha untuk menjamin terjaganya harta dan keuntungannya bagi para mustaḥiq . Hendaknya dilakukan usaha-usaha yang menjamin bahwa harta yang diinvestasikan tetap menjadi harta zakat, di mana tidak dipergunakan hasil keuntungannya kecuali kepada para mustaḥiq . Jika perlu menjual aset tetapnya di masa yang akan datang, hasil penjualannya harus dikembalikan kepada para mustaḥiq. 35 Tidak kalah pentingnya juga, investasi ini pengelolaan dan manajemennya harus diserahkan kepada orang yang berkompeten, berpengalaman dan dapat dipercaya. Hal ini untuk menjamin agar terhindar dari penghianatan para pengelola investasi harta zakat, karena pengelolaan harta secara langsung rawan terjadi penghianatan kalau dilakukan oleh orang- orang yang lemah imannya. Kemampuan mengelola dan pengalaman diharapkan dapat merealisasikan keuntungan, sedang amanah untuk menjaga keamanan harta dari penyimpangan. Dua hal ini ibaratnya dua sayap burung, yang tidak bisa diabaikan keduanya, sebagaimana Allah Swt. berfirman:
َتْرَجْأَتْسا ِنَم َرْيَخ َّهنِإ ۖ ُهْرِجْأَتْسا ِتَبَأ اَي اَمُهاَدْحِإ  ْتَلاَق 36 ُنيِمَ ْلأا ُّيِوَقْلا Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada  kita),  karena  Sesungguhnya  orang  yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.
35 Shabir , Muhammad ‘Utsman. Ithtismāru Amwāl al-Zakat Ru’yah  fiqhiyyah  mu’āshirah , dalam buku “Abhāth  Fiqhiyyah Mu’āshirah fi Qaḍāya al-Zakat al -Mu’āshirah ”, hlm. 534.
Kemudian perlu dibentuk tim pengawas yang meliputi para ulama shar’i dan para pakar ekonomi, untuk mengawasi proses investasi dan terpenuhinya ketentuan- ketentuan yang harus dilaksanakan.
c.  Merealisasikan kemaslahatan umum Investasi harta zakat harus bisa merealisasikan kemaslahatan umum yang faidahnya antara lain;
1)  Berkontribusi dalam membangun masyarakat melalui perindustrian, sebagai pengganti impor dari luar negeri yang bisa membebani negara dengan uang yang tidak sedikit.
2)  Membuka lapangan kerja bagi orang- orang yang membutuhkan, karena proyek- proyek investasi ini memerlukan tenaga kerja, bisa jadi tenaga kerja ini adalah para mustaḥiq sendiri. Mereka bekerja dengan imbalan upah atau gaji, selain hak yang mereka dapatkan dari zakat. Bisa juga yang bekerja selain para mustaḥiq sendiri, sehingga proyek-proyek investasi ini memberikan peluang kerja bagi mereka semua.
3)  Yang melebihi kebutuhan para mustaḥiq zakat, seperti barang-barang komoditi dan jasa-jasa produktif pada proyek investasi ini dijual kepada orang lain (selain mustaḥiq ) dengan harga pasar, sehingga perolehan harta zakat bisa bertambah dan berkembang, dan ini lebih baik bagi para fakir miskin.
4)  Kalau melebihi kebutuhan masyarakat bisa diekspor ke luar negeri, sehingga membantu menciptakan keseimbangan dalam perdagangan, dengan demikian permintaan terhadap mata uang meningkat, sehingga nilai mata uang negara bisa meningkat.

## E. Urgensi Zakat sebagai Instrumen Distribusi Kesejahteraan
Zakat adalah ‘ ibādah māliyah  ijtimā’iyyah , ibadah dengan harta yang memiliki posisi sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat jika dikelola dengan baik. Bahkan
tujuan zakat tidak hanya terbatas pada pemberantasan kemiskinan dengan bantuan zakat secara rutin, namun di antara tujuannya adalah pendistribusian kemakmuran, memperbanyak para pemilik kekayaan dan merubah orang-orang fakir menjadi kaya dan memiliki harta yang mencukupi kebutuhan sepanjang hidupnya.
Ini merupakan salah satu tujuan ekonomi Islam secara umum seperti yang disebutkan dalam surat al Hasyr ayat 7:
”مكنم ءاينغلأا نيب ةلود نوكي لا يك“
“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang- orang kaya saja di antara kamu.”
Zakat yang dikelola dengan baik mempunyai manfaat yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi, karena zakat bisa mendorong kaum muslimin untuk memiliki etos kerja dan usaha yang tinggi, agar memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya bisa juga membantu orang yang berhak menerimanya.
Dengan zakat, berarti orang yang memiliki daya beli akan bertambah, dengan demikian permintaan terhadap barang akan bertambah. Kalau permintaan terhadap barang bertambah, produksi akan bertambah. Selanjutnya, dengan bertambahnya produksi barang- barang, berarti pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat meningkat juga. Ada beberapa peran penting zakat dalam distribusi kesejahteraan masyarakat muslim, di antara peran-peran tersebut adalah; 1.  Peran zakat dalam memerangi kemiskinan Permasalahan krusial yang dihadapi oleh banyak negara sekarang adalah permasalahan kemiskinan, bukan saja pada negara-negara tertinggal secara ekonomi, namun dihadapi juga oleh negara-negara maju. Prosentase angka kemiskinan dari jumlah penduduk dunia yang mencapai sekitar 6 miliar, yang hidup pada lebih dari 200 negara, mencapai sekitar tiga miliar, atau 50% dari seluruh penduduk dunia.
Sedangkan dalam lingkup negara-negara Islam, ada 20 negara Islam termasuk negara dengan income rendah, 12 negara dengan income sedang, dan 18 negara termasuk negara yang penduduknya kurang dari satu juta, atau tidak memiliki data statistik yang lengkap. Dengan demikian, negara-negara Islam yang termasuk dalam kategori negara miskin adalah 50 negara dari 60 jumlah negara Islam, atau 86%. dan hanya 10 negara atau 14% yang termasuk kategori negara kaya. Negara-negara kaya ini seperti negara-negara teluk, yang jumlah penduduknya kalau digabung semuanya tidak lebih dari 50 juta jiwa, sementara jumlah penduduk dunia Islam semua sekitar 1.258 juta jiwa, artinya persentase angka kemiskinan di dunia Islam sangat tinggi. 37
Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan solusi terpenting dalam menyelesaikan problem ini, di mana ketika zakat diterapkan secara total pada masa- masa silam, umat Islam berhasil mengatasi permasalahan kemiskinan, dan merealisasikan keadilan sosial dan kesetiakawanan sosial secara gemilang, berhasil mencabut kedengkian orang-orang fakir terhadap orang- orang kaya, dan meminimalisir kriminalitas moral, yaitu dengan menghapuskan sebab- sebabnya, Yang utama adalah kemiskinan, mengembalikan orang-orang mukmin untuk derma, dan menyediakan lapangan kerja bagi yang mampu. Kondisi ini seperti yang terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz, di mana ia menawarkan harta sedekah, namun tidak menemukan orang yang menerima shadaqah tersebut 38 .
2.  Peran zakat dalam redistribusi kesejahteraan secara adil Dari sisi para mustaḥiq , zakat berperan dalam redistribusi kesejahteraan bagi orang- orang fakir miskin, dengan membantu mereka
37 Umar, Muhammad Abdul Halim. “Al-Tanẓīm al-Fannī li al-Zakah”, dalam buku Daur al-Zakāh wa al-Waqf fi al-Takhfīf min Hiddati al-Faqr ”, hlm. 13-14. 38 Ibu Hajar al-‘Asqalāni, Fathu al-Bāri, tahqiq: Muhammad Fuad  Abdul  Bāqi  dan  Muhibbudin  al-Khātib  (Beirut:  Dār  al- Ma’rifah, 1379), hlm. 13:87.
berpartisipasi dalam kegiatan produksi, dan menambah biaya konsumsi mereka. Dengan demikian akan menambah permintaan terhadap barang-barang komoditi dan menyegarkan perekonomian, sebagaimana zakat mendorong para mustaḥiq untuk melakukan aktivitas investasi. 39 Peran zakat ini seperti yang ditetapkan oleh para fuqaha’ bahwa orang yang mampu bekerja dengan keahliannya, diberi dari harta zakat yang memungkinkannya untuk melanjutkan pekerjaannya. Dalam hal ini Imam Nawawi mengungkapkan: “seorang penjahit, tukang kayu, tukang cukur, penjual minuman dari tebu atau lainnya, mereka diberi dari harta zakat untuk membeli alat-alat yang mereka pergunakan. Jika seorang pekerja kasar, maka bisa diberi dari harta zakat untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan secara  kontinyu.  Ulama  madzhab  Shafi’i mengatakan: “jika tidak mempunyai keahlian sama sekali, dan tidak bisa berbisnis atau tidak bisa bekerja sama sekali, maka ia diberi harta yang mencukupi kebutuhan hidupnya seumur hidup, tidak hanya kebutuhannya setahun”. 40 Dengan demikian, zakat dapat melindungi masyarakat dari bahayanya efek penerapan kapitalisme, monopoli, riba, dan dikuasainya harta oleh segelintir orang yang bisa mengendalikan kehidupan perekonomian, yang selanjutnya bisa menguasai pranata sosial dan perpolitikan. 41
3.  Peran zakat dalam memerangi pengangguran Lembaga zakat tidak hanya memberikan bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun menyisihkan sebagian harta zakat untuk dikembangkan pada proyek- proyek investasi yang bersifat sosial maupun
39 Abdul  Hamid  Ghazalī, Haula  al-Manha  al-Islāmī  fî  al- Tanmiyah al-Iqtiṣādiyyah , (Manṣūrah: Dâr al-Wafa’, 1409 H/1989 M.), hlm. 72, 73.
40 Nawāwī,  al-Majmû’  Sharh  al-Muhaẓab  li  Shairāzī, tahqiq:  Muhammad  Najib  al-Muṭi’i  (Jeddah:  Maktabah  al- Irsyād), hlm. 6:181.
41 Mushtashar Uthman Husain Abdullah, al-Zakāh  al- Ḍamān al-Ijtimā’i al-Islāmi , (Mansūrah: Dār al-Wafâ’ li al-Ṭibā’ah wa al-Nashr wa al-Tauzī’, 1409 H./1989 M.), hlm. 147.
ekonomi, yang bisa membantu merealisasikan rencana pembangunan negara, membantu memberantas pengangguran, sekaligus menambah harta zakat dari hasil investasi.
Zakat mempunyai peran penting dalam mengatasi problem pengangguran secara langsung dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi para fakir miskin yang memiliki keahlian, dan secara tidak langsung melalui dorongan melakukan investasi dan menambah proyek-proyek investasi yang dapat menyerap banyak tenaga pengangguran, dan juga melalui redistribusi income dan kekayaan yang bisa menambah permintaan terhadap barang komoditi dan menyegarkan perekonomian, serta membukan lapangan kerja baru. 42

## F. Kesimpulan
1.  Setelah memperhatikan dalil dan menganalisanya, dapat kita simpulkan bahwa pendapat jumhur ulama lebih kuat, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa zakat wajib ditunaikan dengan segera. Ada catatan bahwa madzhab yang mewajibkan pembayaran zakat dengan segera menyatakan boleh mengakhirkan pembayarannya kepada para mustaḥiq, jika ada alasan yang menghalangi pembagian zakat tersebut.
2.  Tidak ada perbedaan pendapat antar ulama tentang bolehnya menginvestasikan zakat dari para mustaḥiq setelah diterima.
Hal ini karena harta zakat setelah diberikan kepada para mustaḥiq , menjadi milik mereka dengan kepemilikan yang sempurna.
3.  Hukum menginvestasikan harta zakat yang dilakukan oleh muzakkī bertolak dari hukum mengakhirkan zakat dari waktunya, di mana para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, dan setalah kita kaji, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa zakat wajib
42 Majīdah Ahmad Shalabī, Daur al-zakāh fî al-Taufīr haddi al-Kifāyah wa Tahqīqi al-Tanmiyah , dalam buku kumpulan paper seminar  al-Taṭbīq  al-Mu’āshir  li  al-Zakāh,  (Kairo:  Markaz Shâlih Kâmil li al-iqtishâd al-Islâmi, 1998), 4:65.
dikeluarkan dengan segera, sebagaimana pendapat jumhur ulama.
4.  Ada dua pendapat ulama dalam menginvestasikan harta zakat yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga zakat yang disahkan oleh pemerintah. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang membolehkan investasi harta zakat oleh pemerintah atau lembaga zakat yang disahkan oleh pemerintah jika ada kebutuhan yang menuntut dilakukan investasi, dengan terpenuhinya syarat- syarat dan batasan-batasan tertentu.

## REFERENSI
Abdullah,  Al-Sheikh  Adam  Sheikh.  “Tauẓīfu Amwāl al-Zakah”, Majalah Majma’ al-Fiqh al- Islāmi , edisi 3.
Abdullah, Mushtashar Uthman Husain. al-Zakāh al-Ḍamān  al-Ijtimā’i  al-Islāmi ,  (Mansūrah:
Dār  al-Wafâ’  li  al-Ṭibā’ah  wa  al-Nashr  wa al-Tauzī’, 1409 H./1989 M.) al-‘Asqalāni,  Ibu  Hajar. Fathu  al-Bāri, tahqiq: Muhammad  Fuad  Abdul  Bāqi  dan Muhibbudin  al-Khātib  (Beirut:  Dār  al- Ma’rifah, 1379).
al-Dardir, al-Sharh al-Kabīr , (Beirut: Dār al-Fikr, tahqiq Muhammad Ulaisy, tanpa tahun).
al-Fanjari,  Muhammad  Shauqī, Al-Zakat bilughati al-‘Ashr , (Kairo: al-Sharq al-Ausāṭ li al- Thaqāfah wa al-I’lām)
Ghazalī, Abdul Hamid. Haula al-Manha al-Islāmī fî  al-Tanmiyah  al-Iqtiṣādiyyah ,  (Manṣūrah: Dâr al-Wafa’, 1409 H/1989 M.)
Hafiduddin,  Didin  dan  Muhammad  Syafi’i
Antonio. Manajemen Zakat dan Lembaga Keuangan Shari’ah di Indonesia . (Kairo: PPMI, Cet. I tahun 1426 H/ 2005 M.)
Karim, Adiwarman Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
al-Kasani, Badāi’ al-Shanāi’ , (Beirut: Darul Kitab al-‘Arabi, cet. II, 1982).
Kahf, Monzer (ed.). Mawārid al-Daulah al-Maliyah Fi al-Mujtama’ al-Hadith min Wijhāt al-Naẓār al-Islāmiyah (Jeddah: Islamic Development Bank, 2000).
Masdūr,  Faris.  Ithrātijiatu  Istithmār  Amwāli al-Zakāt,  Jamī’ah  al-Balīdah  bi  al-Jazāir ‘ala  Mauqi’  Wazāra  al-Shu’ūn  al-Dīniyyah wa  al-Auqāf  bi  al-Jazāir  ‘alâ  al-Internet, Majallah Risālatu al-Masjid (www.marwkf- dz.org/Majaletmasjeed)
Majlis Fikih Islam OKI pada Muktamar ke-3, di Amman Yordania, pada tanggal 8-13 shafar 1407 H/11-16 Oktober 1986 M, dengan keputusan nomer 3 (d). Abdul Fattah Muhammad Farah.
al-Maqdīsi, Mūsa bin Ahmad bin Salim. Zad al- Mustanqā , (Makah: tahqiq Ali Muhammad Abdul Aziz al Hindi, tanpa tahun).
Mashhūr, Ni’māt Abdul Latif. al-Zakāt al-Usūs al- Shar’iyyah wa al-Daur al-Inma’i wa al-Tauzi’i , IIT, (Beirut: Muassasah al-Jamī’iyyah li al- Dirāsat wa al-Nashr wa al-Tauzi’, cet I 1413 H/ 1993 M.)
Nawāwī, al-Majmû’ Sharh al-Muhaẓab li Shairāzī, tahqiq: Muhammad Najib al-Muṭi’i (Jeddah: Maktabah al-Irsyād)
Shalabī,  Majīdah  Ahmad. Daur  al-zakāh  fî al-Taufīr  haddi  al-Kifāyah  wa  Tahqīqi  al- Tanmiyah , dalam buku kumpulan paper seminar al-Taṭbīq al-Mu’āshir li al-Zakāh, (Kairo: Markaz Shâlih Kâmil li al-iqtishâd al-Islâmi, 1998)
Sharbini, Al-Khaṭib. Mughni al-Muhtāj , (Beirut: Dār al-Fikr, tanpa tahun).
Shabir , Muhammad ‘Utsman. Ithtismāru Amwāl al-Zakat Ru’yah fiqhiyyah mu’āshirah , dalam buku “Abhāth Fiqhiyyah Mu’āshirah fi Qaḍāya al-Zakat  al  -Mu’āshirah ”, (‘Aman: Dar al- Nafāis, cet. III tahun 1424 H./2004 M.)
Shahaṭah, Husen At-Taṭbiq al-Mu’āṣir li al-Zakat “kaifa  taḥsibu  zakāta  mālika?” ,  (Mesir:  Dār al-Nashr li al-Jāmi’āt)
Suyūṭī, al-Ashbah wa al-Naẓāir, (Beirut: Dār al- Kutūb al-‘Ilmiyah, 1403)
Ṭalkhan, Ahmad Abd al-Hādi. Māliyah al-Daulah al-Islāmiyah  al-Mu’āsirah (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992)
Umar,  Muhammad  Abdul  Halim.  “Al-Tanẓīm al-Fannī li al-Zakah”, dalam buku Daur al- Zakāh  wa  al-Waqf  fi  al-Takhfīf  min  Hiddati al-Faqr ”, (Kairo: Markāz al-Ṣālih al-Kāmil li al-Iqtiṣād al-Islāmi, cet 2005) al-Qarḍāwi,  Yusuf. Fiqh al-Zakat , (Beirut: Muassasah  al-Risālah,  cet.  ke-23  1417  H/
1996 M.)
-----------------------. Daur  al-Zakat  fi  ‘Ilāji  al- Mushkilah  al-Iqtiṣādiyyah  wa  Shurūṭu Najāhihā , (Kairo: Dār al-Shurūq, cet. I 1422 H/ 2001 M)
Qaḥṭāni, Sa’īd bin Ali bin Waḥf, al-Zakātu fî al- Islām  fî  ḍaui  al-Kitāb  wa  al-Sunnah ,  (Qaṣf: Markāz al-Da’wah wa al-Irshād, cet. Ke-3, 1431 H/2010 M).
Zaid,  Hasan  al-Amīn  al-Sheikh  Abu. Majalah Majma’ al-Fiqh al-Islāmi , edisi 3, al-Zuhailī,  Wahbah. Al-Fiqh  al-Islāmī  wa Adillātuhū , (Damaskus: Dār al-Fikr, cet. Ke- 12)