## SINERGI POTENSI, PROGRAM, DAN ANGGARAN: SUATU UPAYA AKSELERASI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
(The Synergy of Potency, Program, and Budget: an Acceleration Initiative of Reducing Poverty and Unemployement)

## Ika Rahutami dan Rini Hastuti

## UNIKA Soegijapranata Semarang

## ABSTRACT
Regional  development  needs  economic  potential,  program  and  budget  synergy. Based on theory and best practice from other regions, stated that the synergy of economic potential,  program  and  budget  are  important  to  reduce  poverty  and  unemployment.  This research is purposed to (i) analyze priority sector based on actual economic potential and condition;  (ii)  Analyze  the  gap  between  actual  economic  potential  and  condition  with mentioned program in RKPD; (iii) analyze budget performance; and (iv) Evaluate the gap between  programs  and  budgeting.  This  research  was  conducted  in  Semarang  and Wonosobo  regencies.  Qualitative  and  quantitative  analysis  were  used  to  test  budget performance  by  using  value  for  money  concept  or  triple  E  (economic,  effective  and efficient).  The  analyzed  data  for  Semarang  indicated  that  the  dominant  sectors  are agriculture,  industry  and  trade.  General  evaluation  of  budgeting  program  showed  that there  was  unsynchronized  data  in  poverty  measurement.  This  condition  caused  the budgeting  process  related  to  the  reduction  of  poverty  and  unemployment  became  difficult. The  positive  finding  was  most  of  the  analyzed  activity  programs  were  economic  and efficient.  Unfortunately,  there  was  less  available  data  related  to  the  outcome.  The  data  of Wonosobo showed that agriculture is the dominant sector. The budget performance showed that there weren’t plenty idea about option for the poor and unemployment. Fragmentation in  the  inception  of  budgeting  also  caused  activities  being  intended  for  poverty  and unemployment  reduction  became  very  limited.  It  was  found  that  Wonosobo  was  good evaluated with triple E aspect.
Keywords: Synergy, potency, program, budgeting

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  yang  baik dan  kestabilan  harga  di    Jawa  Tengah tidak  dapat  serta  merta  memberikan indikasi adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di segala aspek. Salah satu indikator  yang  paling  sederhana  dari kondisi  masyarakat  adalah  pendapatan per kapita masyarakat, terciptanya lapangan  kerja  dan  menurunnya  jumlah penduduk  miskin.  Berikut  adalah  data jumlah penduduk miskin dan pengangguran  di  Jawa  Tenga  periode 2003-2007.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin dan Pengangguran di Jawa Tengah 2003-2007
Jumlah Prosentase Tahun Miskin Penganggur Miskin Penganggur 2003 6,980,000 912,513 21.78 5.66 2004 6,843,800 1,299,220 21.11 7.72 2005 6,533,500 1,446,404 20.49 8.51 2006 7,100,600 1,356,909 22.19 8.20 2007 6,557,200 1,360,219 20.43 7.77 2008 6,189,600 1,227,308 19.23 7.35 2009* 7,281,800 1,121,820 17.72 6.42
Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah (2010)
Pembangunan daerah membutuhkan  sinergi  potensi,  program, dan  anggaran.  Selama  ini  pemerintah daerah cenderung untuk tidak memperhatikan  sinergi  antara  potensi ekonomi,  program,  dan  penganggaran. Berdasarkan  teori  dan best  practice dari wilayah  yang  lain  keterkaitan  ketiga  hal tersebut  menjadi  hal  yang  sangat  penting dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu,
permasalahan utama  yang terjadi di Jawa Tengah  adalah  kurang  adanya  sinergi antara  potensi,  program,  dan  anggaran.
Dengan menurunkan dari rumusan permasalahan  tersebut,  penelitian  ini bertujuan  untuk  (i)  melakukan  analisis sektor  prioritas  berdasarkan  potensi  dan kondisi ekonomi aktual di kabupaten/kota terpilih,  (ii)  menganalisis  kesenjangan antara potensi dan kondisi ekonomi aktual dengan  program  terkait  pengurangan kemiskinan  dan  pengangguran  dalam RKPD,  (iii)  melakukan  analisis  terhadap kinerja  anggaran  atas  program  atau kegiatan  indikatif  dengan  konsep value for  money dan  (iv)  melakukan  evaluasi kesenjangan antara program terkait pengurangan
kemiskinan dan pengangguran dengan anggaran.

## BAHAN DAN METODE
Mengingat  keterbatasan  waktu dan  dana,  maka  tidak  seluruh  program
terkait  pengurangan  kemiskinan  dan pengangguran di semua kabupaten/kota di Jateng  akan  dievaluasi.  Program  terkait pengurangan kemiskinan dan pengangguran  yang  akan  dievaluasi adalah:  Kesehatan,  sosial,  tenaga  kerja, koperasi dan UKM, Pemberdayaan masyarakat dan desa.
Pemilihan obyek penelitian selanjutnya  ditentukan  berdasarkan  hasil penelitian  Rizki  dan  Saleh  (2007)  yang menggolongkan  tipologi  kemiskinan  dan pendapatan  perkapita  di  Jawa  Tengah. Kemudian dipilih dengan kriteria sebagai berikut:
a) Pendapatan  perkapita  di  atas  rata-rata dan  kemiskinan  di  bawah  rata-rata: Karanganyar,  Kudus,  Kota  Surakarta, Kota Salatiga, Kab. Semarang. Kabupaten  yang  akan  dipilih  adalah Kabupaten Semarang karena kedekatan  akses  dan  mewakili  sektor industri.
b) Pendapatan  perkapita  di  bawah  rata- rata  dan  kemiskinan  di  atas  rata-rata: Blora,  Grobogan,  Sragen,  Wonogiri, Kebumen,  Banyumas,  Purbalingga, Banjarnegara,  Purworejo,  Wonosobo, Rembang, Demak,
Pekalongan,
Pemalang,  Tegal.    Kabupaten  yang dipilih  adalah  Kabupaten  Wonosobo karena mewakili sektor pertanian.
Data  sekunder  yang  dikumpulkan melalui  Metode  Dokumentasi  dan Focus
Group  Discussion yang  digunakan dalam penelitian, meliputi:
a) Kondisi  Ekonomi  PDRB  sektoral  di masing-masing kabupaten/kota, komposisi  sektoral  di  masing-masing kabupaten, investasi, arus
perdagangan,  jumlah  sekolah,  jumlah rumah  sakit,  panjang  jalan,  angka kemiskinan, angka pengangguran,
b) Dokumen  terkait  penyusunan  dan realisasi APBD, yaitu RKPD, Rencana  Kerja  Anggaran  Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran  SKPD  (DPA  SKPD), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran  SKPD  (DPPA  SKPD), APBD,  Perubahan  APBD,  Realisasi APBD,  dan  Laporan  Akuntabilitas dan Kinerja (LAKIP) pemda Kabupaten  Semarang  dan  Kabupaten Wonosobo.
Analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan  beberapa  metode  analisis, yaitu:
1. Studi  Eksplorasi:  dilakukan  untuk menggali  potensi  daerah  kabupaten. Indikator  ekonomi  yang  diharapkan muncul dari studi ini adalah besarnya PDRB, Pendapatan per kapita, indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan,  tingkat  pengangguran, indeks  gini,  indeks  pemberdayaan gender, indeks pembangunan gender, tingkat  melek  huruf,  dan  tingkat kematian ibu hamil. Indikator kinerja pembangunan  yang  akan  digunakan terdiri  dari  indikator  ekonomi  dan sosial  yang  dijabarkan  dalam  13 indikator  dan  bermuara  pada  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Gap Analysis : dilakukan untuk menganalisis  kesesuaian  dan/atau sinergi program dalam RKPD,
terhadap  program  yang  ditetapkan oleh masing-masing SKPD.
3. Analisis kualitatif terhadap:
a) Program/ kegiatan, untuk
mengevaluasi  ketepatan  program/ kegiatan  atas  kondisi  riil  atau potensi masing-masing daerah.
b) Anggaran,  untuk  mengevaluasi ketepatan  pengalokasian  anggaran untuk  program-program  terkait pengurangan kemiskinan dan pengangguran. 4. Analisis kuantitatif terhadap anggaran,  untuk  menguji  kinerja anggaran  daerah  dengan  konsep value  for  money ,  dimana  ukuran keberhasilan program yang tercermin dalam anggaran akan dinilai berdasarkan  faktor  ekonomis  (rupiah realisasi  terhadap  rupiah  anggaran), efisien  ( output kegiatan  terhadap input kegiatan), dan efektif ( outcome kegiatan terhadap output kegiatan) .

## HASIL
Secara  ringkas,  hasil  penelitian untuk masing-masing Kabupaten, digambarkan  dalam  tabel  2  dan  tabel  3 pada  halaman  lampiran.  Tabel  tersebut menginformasikan bahwa Kabupaten Semarang  memiliki  keunggulan  di  sektor industri,  perdagangan,  rumah  makan  dan jasa  komunikasi,  dan  pertanian.  Terkait program yang dijalankan dengan menggunakan  dana  APBD  sehubungan dengan  pengurangan  kemiskinan  dan pengangguran Kabupaten Semarang hanya  mengalokasikan  dana  yang  kecil, dan bahkan kegiatan yang dilakukan juga tidak  selalu  sinergis  atau  sesuai  dengan potensi  yang  dimiliki.  Evaluasi  3E  atas anggaran yang dilakukan memperlihatkan anggaran yang digunakan adalah ekonomis  dan  efisien.  Dimana  rata-rata realisasi  sama  dengan  yang  dianggarkan. Tidak  ada  data  pendukung  yang  dapat dikumpulkan  terkait  outcome  kegiatan,
sehingga tingkat efektifitas kegiatan tidak dapat diketahui.
Hasil olah data kabupaten Wonosobo  menunjukkan  bahwa  potensi yang  dimiliki  daerah  terletak  pada pertanian,  restoran,  dan  jasa-jasa.  Namun sayangnya program-program
yang dilaksanakan terkait pengentasan kemiskinan  dan  pengangguran  tidak sesuai  dengan  potensi  yang  dimilikinya tersebut, misalnya program yang dilaksanakan justru terkait dengan kewirausahaan,  modal  kerja  bagi  buruh gendong,  kuli,  padat  karya  produktif, teknologi  tepat  guna.  Evaluasi  anggaran dengan  3E  menunjukkan  bahwa  kinerja anggaran  adalah  bagus,  dalam  arti  semua yang  direalisasikan  sama  dengan  yang direncanakan berdasarkan aspek ekonomis, efisien, dan efektif.

## PEMBAHASAN
Hasil  analisis  data  di  Kabupaten Semarang
menunjukkan bahwa berdasarkan  lapangan  kerja,  industri pengolahan menjadi lapangan usaha yang menyerap paling banyak tenaga kerja per tahunnya, kemudian diikuti dengan pertanian dan perdagangan, rumah makan dan  hotel.    Perekonomian  di  Kabupaten Semarang didominasi oleh sektor pertanian,  industri,  dan  perdagangan, rumah makan dan jasa komunikasi. Krisis finansial  pada  tahun  2008  tidak  langsung membuat  mereka  mengurangi  jumlah tenaga  kerja  yang  mereka  gunakan. Malahan pada tahun 2008 hanya terdapat 20  kasus  PHK  dengan  jumlah  tenaga kerja  yang  diberhentikan  kerja  berjumlah 44  orang.  Satu  tahun  kemudian  barulah keputusan untuk memberhentikan sejumlah  tenaga  kerja  di  lakukan. Sebanyak 4.847 orang kehilangan pekerjaan. Uniknya lagi jumlah itu hanya berasal dari 23 kasus saja. Bila dibandingkan  dengan  data  pada  tahun 2008 hal ini sangat diluar perkiraan.
Evaluasi  umum  terhadap  proses penganggaran program terkait pengurangan kemiskinan dan pengangguran menunjukkan bahwa permasalahan  utama  terkait  berjalannya program  pengentasan  kemiskinan  dan pengangguran  yang terjadi adalah adanya ketidaksinkronan  data  dalam  pengukuran kemiskinan. kegiatan-kegiatan  yang tidak bersinggungan  dan  berdampak  langsung dengan  kemiskinan  dan  pengangguran justru  memiliki  alokasi  yang  lebih  besar dari  pada  kegiatan  yang  murni  untuk masyarakat  miskin  dan    pengangguran. Namun demikian, berdasarkan hasil FGD yang dilakukan,
Pemerintah Kab.
Semarang memiliki upaya untuk mensinergikan data kemiskinan. Pelibatan pihak  swasta  melalui  CSR  dapat  menjadi salah  satu  cara  untuk  memperbaiki kondisi di Kab. Semarang.
Hal positif yang ditemukan adalah sebagian  besar  kegiatan  yang  dianalisis mempunyai tingkat ekonomis 100%, yang berarti  realisasi  anggaran  sama  dengan yang  dianggarkan.  Semua  kegiatan  yang dianalisis  menghasilkan  keluaran  seperti yang  telah  dianggarkan  (angka  efisien realisasi  selalu  sama  dengan    angka efisien  anggaran),  namun  sebagian  besar kegiatan  tidak  menyediakan  data  yang cukup  terkait  hasil  ( outcome )  yang dicapat. Sehingga sangat sedikit kemudian  yang  bisa  dianalisis  tingkat efisiensinya. Hasil analisis
Kabupaten Wonosobo  menunjukkan  bahwa  jumlah penduduk  yang  miskin  dari  tahun  ke tahun  mengalami  penurunan.  Penurunan terbesar  terjadi  di  tahun  2009  sebanyak 40,76%    penduduk  berada  di  garis kemiskinan.  Jumlah  ini  lebih  sedikit  bila dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya yang  berjumlah  43,75%.  Menurunnya kemiskinan tidak menyudahi permasalahan  sosial.  Kasus  PHK  yang terjadi  di  Kabupaten  Wonosobo  tidak
mengalami  peningkatan  di  tahun  2009 hanya  saja  dari  4  kasus  PHK  ada  178 orang  yang  kehilangan  pekerjaan.  Angka ini  lebih  banyak  dari  tahun  sebelumnya yaitu meningkat 87,07% dari tahun 2008. Dari  sisi  penawaran,  PDRB  tahun  2009 mengalami  perkembangan  yang  baik. Secara keseluruhan PDRB tumbuh sebesar  7,03%.  Sektor  pertanian  menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar  terhadap  PDRB  yakni  sebesar 47,42%, sektor yang memberikan kontribusi terkecil ialah sektor pertambangan  dan  penggalian  sebesar 0,59%.
Hasil  analisis  kinerja  anggaran Kabupaten  Wonosobo  ditemukan  bahwa tidak    cukup  banyak  gagasan  mengenai keberpihakan  terhadap  kemiskinan  dan pengangguran menjadi roh dalam penyusunan  anggaran.  Fragmentasi  di awal penyusunan anggaran juga menyebabkan  anggaran  yang  bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran menjadi sangat  kecil.  Fragmentasi  dari  awal  tidak memungkinan  menjadikan  kemiskinan sebagai prioritas anggaran karena masing- masing  anggaran  telah  dipatok  dengan prosentase tertentu. Terlihat juga kecenderungan  bahwa  program  yang diusulkan  dari  bawah  lebih  banyak berwujud  fisik,  bukan  kegiatan  yang bersifat kegiatan yang mendorong naiknya  kualitas  SDM  seperti:  sekolah, pelatihan,  pendidikan  dan  lain-lain.    Hal yang  tampak  jelas,  di  Kab.  Wonosobo yang memiliki sektor potensial pertanian, justru tidak terdapat SMK yang memberikan konsentrasi pertanian. Alasan  SMK  untuk  tidak  membuka  jalur pertanian  karena  sedikitnya  peminat. Padahal  disadari  kalau  Kab.  Wonosobo akan  berkembang  di  sektor  pertanian, maka  dibutuhkan  tenaga  kerja  terampil yang mampu menangani pertanian secara baik.  Dari  sisi  kinerja  ekonomis,  efektif
dan  efisien,  penganggaran  di  Kabupaten Wonosobo telah cukup baik.

## PENUTUP
Hasil  analisis  data  di  Kabupaten Semarang menunjukkan bahwa berdasarkan  industri  pengolahan  menjadi lapangan  usaha  yang  menyerap  paling banyak  tenaga  kerja  per  tahunnya, kemudian  diikuti  dengan  pertanian  dan perdagangan,  rumah  makan  dan  hotel. Perekonomian  di  Kabupaten  Semarang didominasi oleh sektor pertanian, industri, dan  perdagangan,  rumah  makan  dan  jasa komunikasi.
Evaluasi  umum  terhadap  proses penganggaran program terkait pengurangan kemiskinan dan
pengangguran menunjukkan bahwa permasalahan  utama  terkait  berjalannya program  pengentasan  kemiskinan  dan pengangguran  yang terjadi adalah adanya ketidaksinkronan  data  dalam  pengukuran kemiskinan. kegiatan-kegiatan  yang tidak bersinggungan  dan  berdampak  langsung dengan  kemiskinan  dan  pengangguran justru  memiliki  alokasi  yang  lebih  besar dari  pada  kegiatan  yang  murni  untuk masyarakat  miskin  dan    pengangguran. Namun demikian, berdasarkan hasil FGD yang dilakukan,
Pemerintah Kab.
Semarang memiliki upaya untuk mensinergikan data kemiskinan. Pelibatan pihak  swasta  melalui  CSR  dapat  menjadi salah  satu  cara  untuk  memperbaiki kondisi di Kab. Semarang.
Hasil analisis Kabupaten Wonosobo menunjukkan Sektor pertanian menjadi sektor yang memberikan kontribusi  terbesar  terhadap  PDRB  yakni sebesar 47,42%, sektor yang memberikan kontribusi terkecil ialah sektor pertambangan  dan  penggalian  sebesar 0,59%. Analisis kinerja anggaran Kabupaten  Wonosobo  ditemukan  bahwa tidak    cukup  banyak  gagasan  mengenai keberpihakan  terhadap  kemiskinan  dan
pengangguran menjadi roh dalam penyusunan  anggaran.  Fragmentasi  di awal penyusunan anggaran juga menyebabkan  anggaran  yang  bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran menjadi sangat  kecil.  Fragmentasi  dari  awal  tidak memungkinan  menjadikan  kemiskinan sebagai prioritas anggaran karena masing-
masing  anggaran  telah  dipatok  dengan prosentase tertentu. Terlihat juga kecenderungan  bahwa  program  yang diusulkan  dari  bawah  lebih  banyak berwujud  fisik,  bukan  kegiatan  yang bersifat kegiatan yang mendorong naiknya  kualitas  SDM  seperti:  sekolah, pelatihan, pendidikan dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastian,  Indra.  2006.  Akuntansi  Sektor
Publik  Suatu  Pengantar.  Erlangga Jakarta.
Gau,  Sukardi.  2001.  Kemiskinan  dan
Otonomi Daerah, www.kaltimpostonline Insukendro, (November 2001, download), Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan  Di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  1984-1987  , www. psi.ut.ac.id Loehr, William, Manasan, Rosario, Briefing  Note  For  Consulting Assistance  on  Economic  Reform II  Discussion  Paper  No.  38  Fiscal Decentralization  and  Economic Efficiency: Measurement and
Evaluation, www.hiid.harvard.edu
Mahsun, Mohamad, dkk. 2006. Akuntansi Sektor Publik. BPFE Yogyakarta. Mardiasmo.  2004.  Akuntansi  Sektor
Publik. Andi Yogyakarta. Nugraha,  Eva  Putra.  2009.  Audit  Sektor Publik. 13 Juli 2009 http://evaputranugraha.wordpress. com/2009/07/13/audit-sektor-
publik/  diunduh  tanggal  30  Juli 2010.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman
Engelolaan Keuangan Daerah. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Poister,  Theodore  H.  2003. Measuring
Performance in Public and
Nonprofot  Organization .  Jossey- Bass A Willey Imprint. Sumodiningrat, Gunawan. 2001. Responsi  Pemerintah  Terhadap Kesenjangan  Ekonomi,  Per  Pod, Jakarta Suryahadi,  Asep,  Sudarno  Sumarto, (November 2001, download). Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia, www.smeru.or.id
Todaro,  Michael  P.,  Smith,  Stephen  C., 2003, Economic  Development, (Eighth edition) Addison Wesley www.elsppat.or.id, didownload pada Maret 2010 _________,  Kabupaten  Wonosobo  dalam Angka, Badan Pusat Statistik
_________,  Jawa  Tengah  dalam  Angka, Badan Pusat Statistik
_________,  Kabupaten  Semarang  dalam Angka, Badan Pusat Statistik _________,  Konsep  dan  pengertian  desa siaga,  diunduh  pada  31  Juni  2010
dari http://www.slideshare.net/BJSGS DP/konsep-amp-pengertian-desa- siaga
Lampiran:

## Tabel 2. Ringkasan Analisis Kabupaten Semarang
KONDISI URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN KEKUATAN
KELEMAHAN
SARAN
Sosial • Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masy
• Pendidikan, Pelatihan, konseling bagi gakin, anak terlantar, penyandang cacat, eks trauma
• Terwujudnya sarana dan prasarana sumber air bersih pedesaan yg memadahi • Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha, network
• Pelibatan masyarakat sasaran secara tepat • Tingkat ekonomis
< 100% tahun 2007: 5 dari 8 kegiatan; tahun
2008: 2 dari 6 kegiatan • Tingkat efisiensi realisasi sama dengan yang dianggarkan Masih belum dapat diukur efektifitasnya. Tidak tersedia data terkait hasil (outcome) yang dapat diukur baik dari yang dianggarkan maupun yang direalisasikan. Perlu  dilakukan  pemberdayaan  network dengan  dunia  usaha  melalui  kegiatan produktif yang melibatkan masyarakat miskin Ketenagakerjaan • info bursa tenaga  kerja
• Pendidikan & pelatihan ketrampilan, dan kewirausahaan
• Penyusunan data base tenaga kerja daerah
• Pengembangan, pengendalian, pembinaan, pemantauan lembaga
• Standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja
• Fasilitasi perselisihan hubungan industrial
• Fasilitasi dan pengawasan: perlindungan dan penegakan
hukum, serta jaminan sosial ketenagakerjaan • Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan ttg ketenagakerjaan Pelibatan masyarakat sasaran (pihak-pihak yang  terkibat)  secara tepat • realisasi anggaran untuk kegiatan bagi lembaga penyalur, industri, dan para pekerja > realisasi kegiatan bagi pencari kerja.
• Dunia industri di kab semarang sendiri justru lebih banyak merekrut angkatan kerja dari luar kabupaten • Terdapat tiga kegiatan indikatif yang berjalan tidak cukup efisien • Penyerapan realisasi dana terbesar ada pada kegiatan yang justru tidak bersinggungan dan berkepentingan langsung dengan pencari kerja.
• Belum tertanganinya pengangguran musiman.
• Perlu adanya tindak lanjut setelah kegiatan pendidikan dan pelatihan,
misalnya dengan penyaluran tenaga kerja.
• Perlu studi banding ke Batam untuk mengetahui karakteristik kebutuhan secara lebih detail kebutuhan tenaga kerja • Kegiatan pelatihan bagi pencari kerja sehingga mencapai standar rekruitmen industri • Perlu diadakan kegiatan untuk menangani pengangguran musiman.
Sektor Unggulan:
1. Industri 2. Perdagangan, Rumah Makan
dan Jasa Komunikasi 3. Pertanian Komoditas Unggulan:
1. Madu 2. Minuman Kesehatan 3. Eceng Gondok 4. Kerajinan Keset
Hal-hal baik di Semarang: 1. Jumlah penduduk miskin menurun 2. PDRB menunjukkan peningkatan 3. Tingkat inflasi menurun 4. Produksi Tabama meningkat Hal-hal  lemah  di
Semarang:
1. Tingkat pengangguran masih tinggi 2. Mayoritas penduduk berpendidikan rendah Koperasi & UMKM • Perencanaan, koordinasi, fasilitasi, pembinaan bagi pengembangan Usaha Kecil Menengah • Sosialisasi kebijakan ttg Usaha Kecil Menengah • Pelatihan manajemen koperasi, • meski bersifat tidak langsung, urusan ini tetap menyelenggarakan kegiatan terkait pengurangan • Sebagian besar kegiatan tidak menyentuh langsung pada masyarakat miskin • Realisasi dana terbesar untuk kegiatan pelatihan bagi pengurus koperasi • SKPD terkait sebaiknya memiliki fokus untuk pengembangan komoditas unggulan yaitu adu, minuman kesehatan, enceng gondok, dan kerajinan keset.
• Pengembangan koperasi dan UMKM
KONDISI URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN KEKUATAN KELEMAHAN SARAN kewirausahaan kemiskinan dan pengangguran yang bergerak di bidang komoditas unggulan sebaiknya diberi fasilitas mulai dari pelatihan tentang manajemen, pengembangan produk, pemasaran, akses finansial. 3. Kasus PHK meningkat 4. Belum ada
penyuluhan bagi UMKM 5. Rata-rata biaya kebutuhan hidup minimum menunjukkan peningkatan Kesehatan
• Peningkatan pemerataan dan keterjangkauan obat • Pembekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin • Pemberian tambahan makanan dan vitamin. • Perawatan berkala bagi ibu hamil dan keluarga kurang mampu. • 2 kegiatan tingkat ekonomis < 100%
• kegiatan berlangsung efisien • sebagian besar kegiatan lebih berorientasi pada masyarakat luas dan bersifat perbaikan sarana dan prasarana
• hanya 4 dari 356 kegiatan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat miskin • terdapat 2 kegiatan yang tidak efektif • kegiatan yang berjalan ekonomis justru mengurangi porsi anggaran pada tahun berikutnya. • total realisasi anggaran untuk kegiatan indikatif pada tahun 2008 < 2007
• terdapat kegiatan yang tidak efektif • Bantuan pengobatan untuk masyarakat miskin sebaiknya terus dilakukan karena mengingat biaya kesehatan yang semakin mahal • Pemberdayaan puskesmas sebagai rujukan pengobatan utama masyarakat miskin
Sumber: Data diolah

## Tabel 2. Ringkasan Analisis Kabupaten Wonosobo
KONDISI URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN KEKUATAN KELEMAHAN SARAN Pemberdayaan masyarakat • pemugaran rumah miskin • Fasilitasi Tim Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan (TKPK ) • PNPM • Kegiatan indikatif terdukung dengan program PNPM dari pusat
• 3 dari 5 kegiatan mempunyai tingkat ekonomis < 100%.
• Semua kegiatan indikatif: efisien dan efektif
• Cost sharing dengan APBN dan
APBD I membuat kegiatan ini tidak membebani anggaran belanja daerah. • Tidak mempunyai data penduduk miskin riil • Pemetaan penduduk miskin riil • Keseimbangan kegiatan indikatif bersifat fisik dan non fisik
• Bangun dan pemberdayaan networking dengan pihak swasta
• Pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian: SDM, fasilitas/ sarana sehingga sektor pertanian menjadi hal menarik untuk dikemb\angkan bagi semua pihak
ketenagakerjaan • pelatihan dan peningkatan keterampilan pencari kerja (termasuk AKAD) • perluasan pengembangan kesempatan kerja melalui : padat karya produktif dan tek. Tpt guna
• peningkatan pelayanan transmigrasi
• penanggulangan dan penyelesaian kasus TKI bermasalah
• adanya transfer tenaga kerja antar daerah • pelatihan peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja
• penyedia tenaga kerja baik untuk luar negri, luar propinsi, maupun luar kabupaten yang sebagian besar tidak bermasalah
• Tahun 2007 bisa menekan anggaran
• Mencapai tingkat efisien dan efektif seperti yang dianggarkan
• Kegiatan pelatihan, dan penyiapan pencari kerja sudah terselenggara
• masih mempunyai kasus TKI bermasalah • tingkat efektif di tahun 2008 tidak tercapai untuk kegiatan padat karya.
• tidak ada data tentang seberapa banyak pencari kerja yang ada bisa tersalurkan ke dunia kerja
• Mencari data spesifikasi kebutuhan tenaga kerja dari sumber penerima angkatan kerja daerah • Adanya tindak lanjut setelah kegiatan pelatihan bagi pencari kerja sehingga efektifitas kegiatan lebih bisa terukur
Sektor unggulan
1. Pertanian 2. Restoran 3. Jasa-Jasa Komoditas Unggulan: 1. Gula Kelapa 2. Pandebesi/ Alsinta 3. Kayu Olahan 4. Keripik Jamur Hal-hal baik di Wonosobo: 1. Sektor pertanian berkembang dengan baik
2. Jumlah penduduk miskin menurun
3. Tingkat inflasi menurun 4. PDRB menunjukkan peningkatan 5. PMA sudah masuk di Kabupaten Wonosobo Hal-hal  lemah    di  Kab. Wonosobo: 1. Penduduk mayoritas berpendidikan rendah 2. Penduduk rawan sosial makin banyak
3. Tenaga kerja yang
terkena PHK meningkat 4. Belum ada penyuluhan bagi UMKM 5. Belum ada PMDN di Kabupaten Wonosobo 6. Luas lahan reboisasi menurun 7. Jumlah pengangguran bertambah Koperasi dan UMKM • Penyelenggaraan Pelatihan  kewirausahaan • Fasilitas modal kerja dan pemantauan dana utk ekonomi Produktif, buruh gendong, kuli panggul, LKM KSM, KUB, UMKM
• Pemberdayaan, pengembangan (promosi), dan pembinaan KUKM, industri RT, industri kecil, dan industri menengah • Penunjang Pendampingan program prospek mandiri • Semua kegiatan mencapai tingkat ekonomis, efisien, dan efektif sama seperti yang telah dianggarkan
• Melakukan kegiatan untuk kelompok indikatif meski bersifat tidak langsung
• Mempunyai kegiatan pengembangan kewirausahaan dan memfasilitasinya • pelatihan dan fasilitasi pengembangan kewirausahaan dengan komoditas unggulan
• Diadakan kegiatan fisik dan non fisik untuk masyarakat miskin
KONDISI URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN KEKUATAN KELEMAHAN SARAN Kesehatan • Program desa siaga: pelatihan, stimulan, pembinaan, pengembangan desa siaga • pelayanan kesehatan, penyediaan dana pendamping, mitra obat untuk masyarakat miskin, • Pemberdayaan puskesmas: rawat inap, • pembinaan keluarga rawan, resiko tinggi • pelatihan kader • penjaringan dan penanganan gizi buruk, PMT • pengadaan bibit ternak utk anak terlantar, lansia
• bantuan utk panti asuhan, orsos penyandang cacat, ex- rehabilitasi, anak nakal, anjal, anak terlantar.
Lansia • pemberdayaan puskesmas sebagai rujukan utama pengobatan bagi masyarakat miskin
• kegiatan banyak berhubungan/ pemberdayaan puskesmas, yang biasanya menjadi rujukan pertama masyarakat miskin.
•
Dengan asumsi seluruh masyarakat tidak mampu mendapat pengobatan yang semestinya, maka jika realisasi kegiatan pengobatan masyarakat tidak mampu hanya sebesar 73% mengindikasikan masyarakat miskin dalam kondisi yang sehat.
• kegiatan yang bersifat bantuan terbukti tidak berjalan efektif (hasil/ outcome) realisasi sangat lebih kecil dari yang dianggarkan.
• Berlakunya konsep desa siaga yang nenberdayakan dan memandirikan masyarakat
• Terdapat kegiatan jamkesmas yang membantu masyarakat miskin melakukan pengobatan
• kegiatan indikatif hanya berjumlah 24, dari 407 kegiatan yang diselenggarakan terkait urusan kesehatan • masih banya kegiatan yang bersifat pembangunan fisik • Tidak tersedia data masyarakat miskin yang pasti, sehingga realisasi anggaran Obat bagi keluarga tidak mampu hanya 73% saja • terdapat kegiatan yang semestinya bukan menjadi urusannya (bantuan ternak)
• tidak melakukan kegiatan yang bukan urusannya
• semakin menjangkau masyarakat miskin untuk kegiatan bantuan pengobatan,misal jamkesmas.
• pemberdayaan/ fasilitasi puskesmas sebagai rujukan utama masyarkat miskin • Kegiatan bantuan lebih bersifat kegiatan produktif. Sosial • Pembinaan Organisasi Sosial dan panti asuhan • penertiban tuna sosial • Mempunyai tingkat ekonomis, efisien, dan efektif seperti yang telah dianggarkan • hanya ada 2 kegiatan indikatif • kegiatan pembinaan, pelatihan, pengembangan SDM baik pengelola maupun masyarakat sasaran