## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XVI/2018 TENTANG PEMBATALAN PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN
Yohanes Nafta Irawan, Retno Saraswati, Esmi Warassih Pujirahayu Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro yohanes_nafta@yahoo.com

## Abstract
This  research  analyzes  the  Constitutional  Court  Decision  Number  16/PUU-XVI/2018  that  has been canceled Article 122 letter l and Article 245 section (1) from the  Law Number 2 of 2018. Article 122 letter l is related to legal steps or other steps that can be taken by The Council Honor Court in the event that there is individuals, groups of people, or legal entities who criticize the House of Representatives or members of the House of Representatives, while Article 245 section (1) relates to the consideration given by the Council Honor Court in the event of a summons or request  for  investigation  into  members  of  the  House  of  Representatives.  Both  articles  are considered  unconstitutional  and  contain  an  extension  of  the  authority  of  the  Council  Honor Court.  The  appearance  of  the  two  articles  was  influenced  by  the  political  configuration  of  the authoritarian  House  of  Representatives  and  the  naming  of  the  Council  Honor  Court  which deemed inappropriate.
Keywords: The  Council  Honor  Court;  The  Constitutional  Court  Decision;  Expansion  of Authority

## Abstrak
Penelitian  ini  menganalisis  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  16/PUU-XVI/2018  yang membatalkan  Pasal  122  huruf  l  dan  Pasal  245  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2018. Pasal  122  huruf  l  terkait  dengan  langkah  hukum  atau  langkah  lain  yang  dapat  diambil  oleh Mahkamah  Kehormatan  Dewan  dalam  hal  ada  orang  perseorangan,  sekelompok  orang,  atau badan  hukum  yang  merendahkan  kehormatan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  atau  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,  sedangkan  Pasal  245  ayat  (1)  terkait  dengan  pertimbangan  yang  diberikan oleh  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  dalam  hal  terjadi  pemanggilan  atau  permintaan pemeriksaan  terhadap  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Kedua  pasal  tersebut  dianggap inkonstitusional  dan  mengandung  perluasan  kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan. Kemunculan  kedua  pasal  tersebut  dipengaruhi  oleh  konfigurasi  politik  Dewan  Perwakilan Rakyat yang otoriter dan penamaan Mahkamah Kehormatan Dewan yang dinilai kurang tepat.
Kata  Kunci: Mahkamah  Kehormatan  Dewan;  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi;  Perluasan Kewenangan
A. Pendahuluan
Pembentukan hukum dalam arti undang-undang merupakan aktivitas penting dalam  negara  hukum.  Proses  pembuatan undang-undang didefinisikan sebagai rentetan kejadian yang bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan,
pengesahan  dan  pengundangan  (Setyowati 2010). Norma hukum yang hendak dituangkan  dalam  rancangan  peraturan perundang-undangan, benar-benar telah disusun berdasarkan pemikiran yang matang dan  perenungan  yang  memang  mendalam, semata-mata  untuk  kepentingan  umum ( public  interest ),  bukan  kepentingan  pribadi
atau golongan (Asshiddiqie 2006).
Kekuasaan  atau  pembentukan  hukum  saat ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  yang  berkedudukan  sebagai  lembaga legislatif  sebagaimana  telah  diamanatkan oleh  Pasal  20  ayat  (1)  UUD  NRI  1945.  Hal ini terkait dengan fungsi legislasi DPR.
Rapat  Paripurna  DPR  pada  14  Februari 2018  telah  mengesahkan  Undang-undang Nomor  2  Tahun  2018  Tentang  Perubahan Kedua  atas  Undang-undang  Nomor  17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah.  Undang-undang  ini  kemudian mendapat sorotan yang besar dari masyarakat  terkait  dengan  beberapa  pasal yang  dinilai  kontroversial  yang  diantaranya bermuara  pada  penambahan  kewenangan baru oleh DPR kepada Mahkamah Kehormatan  Dewan  (MKD)  sebagaimana tercantum dalam Pasal 122 huruf l dan Pasal 245  ayat  (1).  Berdasarkan  pada  Pasal  122 huruf  l,  MKD  dapat  mengambil  langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan,  kelompok  orang,  atau  badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan  anggota  DPR.  Hal  ini  tentu  menuai kontroversi karena seakan-akan menampilkan  parlemen  yang  antikritik  dan dikhawatirkan  akan  membatasi  kebebasan pers  dengan  menjerat  kemerdekaan  pers dalam pemberitaan tentang DPR. Sedangkan Pasal  245  ayat  (1)  menyatakan  bahwa pemangggilan  atau  permintaan  pemeriksaan oleh  para  penegak  hukum  terhadap  anggota DPR harus mendapatkan persetujuan tertulis dari  Presiden  yang  sebelumnya  harus mendapat  pertimbangan  dari  MKD  terlebih dahulu. Pasal ini juga dianggap kontroversial,  karena  anggota  MKD  berasal dari internal DPR, sehingga muncul kekhawatiran masyarakat bahwa MKD akan berusaha  melindungi  anggota  DPR  dengan menghalang-halangi pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para penegak hukum. Kedua pasal tersebut dinilai mengandung perluasan kewenangan MKD karena kewenangan baru yang diberikan melalui kedua pasal tersebut,
tidak  sesuai  dengan  kedudukan  MKD sebagai  lembaga  etik  DPR.  Akhirnya, melalui  Putusan  MK  Nomor  16/PUU- XVI/2018,  kedua  pasal  tersebut  dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat lagi.
Menurut  M.  Guntur  Hamzah  perluasan kewenangan dapat dimaknai sebagai penambahan kewenangan pada suatu peraturan yang disebabkan adanya perluasan atau  perubahan  batasan  konsep  yang  telah diatur oleh  peraturan sebelumnya. (Hamzah n.d.)
DPR  dalam  melaksanakan  tugas  dan kewenangannya  perlu  memperhatikan  atau berpedoman  pada  Teori  Mandat  dan  Teori Perwakilan.  Teori  Mandat    menyatakan bahwa cara melaksanakan kekuasaan negara ialah  senantiasa  mengingat  kehendak  dan keinginan  rakyat.  Jadi,  tiap  tindakan  dalam melaksanakan kekuasaan negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat, bahwa sedapat mungkin berusaha memenuhi segala keinginan rakyat. (Kansil  2003)  Sedangkan  Teori  Perwakilan menyatakan  bahwa  hubungan  penguasa (wakil) dan rakyat (terwakil) harus harmonis serta  harus  memiliki  tanggungjawab  penuh kepada seluruh masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan, guna terciptanya keseimbangan dalam menjalankan roda
pemerintahannya.
(Kantaparwira 2007)
MKD  merupakan  lembaga  etik  DPR yang bertujuan untuk menjaga serta menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran martabat  DPR.  Sebelum  diresmikan sebagai alat  kelengkapan  DPR  yang  bersifat  tetap, lembaga  ini  bernama  Dewan  Kehormatan (DK)  yang  pembentukannya  hanya  bersifat sementara  ( adhoc ).  Kemudian  DK  berganti nama  menjadi  Badan  Kehormatan  (BK) pada  tahun  2003  dan  terakhir  diubah menjadi  Mahkamah  Kehormatan  Dewan (MKD)  seperti  saat  ini  (Habibi  2014)  pada tahun  2014  atau  sejak  diterbitkannya Undang-undang  No.  17  Tahun  2014  (UU MD3).  Lembaga  etik  ini  dibentuk  untuk menjawab  tanggapan  atas  sorotan  publik
terhadap  kinerja  buruk  sebagian  anggota DPR  dan  beberapa  kasus  pelanggaran  kode etik  oleh  anggota  DPR  (Ardi  2017). Kehadiran  MKD  sebagai  penegak  etik adalah salah satu living ethics (Imani 2016). Teori-teori hukum yang menguatkan keberadaan  badan  pengawas  etika  dalam lembaga  perwakilan,  antara  lain  Teori Organisasi  Negara,  Teori  etika,  dan  Teori Sanksi (Habibi 2014).
Dilihat  dari  teori  organisasi  negara, Jimly Asshiddiqie (Habibi 2014)
berpendapat  bahwa  ide  pembaharuan  yang menyertai  pembentukan  lembaga  baru  itu pada  umumnya  didasarkan  atas  dorongan untuk  mewujudkan  kinerja  yang  cepat, disamping  adanya  momentum  politik  yang memberikan
kesempatan untuk dilakukannya demokratisasi di segala bidang.  Berdasarkan  teori  etika,  unsur  etika sangat  menyatu  dalam  sebuah  norma hukum, jika kedua unsur ini dilanggar, tentu sanksi  akan  ditegakkannya.  MKD  bekerja berdasarkan  beberapa  undang-undang,  surat keputusan  dan  tata  tertib  DPR-RI,  yang memberlakukan  sanksi  sebagai  tindakan yang  tepat  dalam  mengawasi  etika  anggota Dewan bila melakukan pelanggaran terhadap  kode  etik  dan  tata  tertib  DPR-RI atau  hal-hal  yang  berhubungan  dengan penyalahgunaan  kekuasaan  ( a  buse  of power ).  Sedangkan  menurut  teori  sanksi yang  dipelopori  oleh  Emile  Durkheim (1858-1917)  (Habibi  2014),  norma  hukum harus dipatuhi, kalau dilanggar ada sanksinya,  begitu  pula  norma  moral  wajib dipatuhi; suara hati manusia menegaskan itu.
Berdasarkan pemaparan di atas, Penulis sangat  tertarik  melakukan  penelitian  untuk menganalisis  perkembangan  lembaga  etik DPR-RI sejak awal pembentukannya hingga saat  ini,  serta  menganalisis  Pertimbangan Putusan  MK  Nomor  16/PUU-XVI/2018 dalam  membatalkan  perluasan  kewenangan MKD  yang  terkandung  dalam  Pasal  122 huruf  l  dan  Pasal  245  ayat  (1)  Undang- undang  No.  2  Tahun  2018.  Hal  ini  sangat penting  untuk  kemudian  dibahas  mengingat banyaknya  tanggapan  yang  memperlihatkan ketakutan  dan  kekhawatiran  masyarakat
dengan adanya perluasan kewenangan MKD dan  minimnya  pengetahuan  masyarakat awam  terhadap  kedudukan  dan  peranan MKD.  Rumusan  masalah  dalam  penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana perkembangan lembaga etik DPR-R  sejak  awal  pembentukannya hingga saat ini?
2. Bagaimana  pertimbangan  Putusan  MK
Nomor 16/PUU-XVI/2018 dalam membatalkan  perluasan  kewenangan MKD?

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normatif.  Pendekatan  yuridis  adalah suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  peraturan perundang-undangan yang mengandung norma-norma tertulis. Sedangkan
pendekatan teks-teks normatif adalah pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  atau  bahan  hukum terhadap asas-asas hukum yang penerapannya yakni dengan mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan  yang  terkait  dengan masalah-masalah  yang  akan  diteliti.  Metode pendekatan  ini  juga  dilakukan  dengan menggunakan  metode  komparatif  atau metode perbandingan.
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Preskriptif  Analisis,  yaitu  mempelajari tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan,  validitas aturan  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan norma-norma  hukum  (Marzuki  2010)  untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian  yang  dilakukan.  Bahan-bahan hukum  yang digunakan  dalam penelitian ini yakni  bahan hukum  primer  yang terdiri  dari undang-undang, peraturan DPR, dan Putusan  MK  serta  bahan  hukum  sekunder yang  terdiri  dari  buku,  pendapat  para sarjana, jurnal dan artikel. Setelah dikumpulkan,  bahan  hukum  selanjutnya dianalisis  dengan  metode  kualitatif  yakni dengan dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian
tertentu  yang  kemudian  disajikan  dalam bentuk  uraian-uraian  yang  disusun  secara sistematis,  sehingga  secara  keseluruhan merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh  sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Perkembangan  Lembaga  Etik  DPR- RI  sejak  Awal  Pembentukan  hingga Saat Ini
a. Periode 1999-2002
Lembaga  etik  DPR  pada  periode  ini dikenal  dengan sebutan  Dewan Kehormatan (DK) dan hanya bersifat sementara ( adhoc). Ada  3  (tiga)  peraturan  yang  mengatur keberadaan  DK  pada  periode  ini,  yakni Undang-undang  No.  4  Tahun  1999  (Susduk MPR,  DPR  &  DPRD),  Keputusan  DPR-RI No. 16/DPR RI/I/1999-2000 Tentang peraturan  Tata  Tertib  DPR  dan  Keputusan DPR-RI  No.  03A/DPR  RI/I/2001-2002 Tentang Peraturan Tata  Tertib  DPR-RI. DK memiliki  tugas  untuk  melakukan  penelitian terhadap  laporan  pengaduan  atas  dugaan pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anggota DPR, memberikan laporan mengenai perkembangan  penelitian  dan  laporan  akhir berupa  rekomendasi  kepada  pimpinan  DPR dan  selanjutnya  pimpinan  DPR-lah  yang akan  menetapkan  sanksi  bagi  anggota  DPR yang  bersangkutan.  Tugas  DK  diangggap selesai  setelah  menyampaikan  rekomendasi kepada  pimpinan  DPR.  DK  memiliki wewenang  untuk  memanggil  anggota  DPR yang  bersangkutan,  pelapor,  saksi,  atau pihak-pihak lain.
b. Periode 2003-2013
Lembaga Etik DPR mengalami perkembangan  yang  cukup  signifikan  pada periode  ini  dengan  berganti  nama  menjadi Badan Kehormatan (BK) dan pembentukannya bersifat tetap. Ada
beberapa peraturan yang mengatur keberadaan  BK  pada  periode  ini,  yakni Undang-undang  No.  22  Tahun  2003, Keputusan DPR-RI No. 08/DPR RI/I/2005.2006  Tentang  Peraturan  Tata
Tertib  DPR-RI,  Undang-undang  No.  27 Tahun  2009  (UU  MD3  Tahun  2009),  dan Peraturan  DPR  No.  2  Tahun  2011  Tentang
Tata  Beracara  BK.  Pada  Periode  ini,  BK tidak hanya bertugas melakukan penyelidikan  dan  verifikasi  atas  adanya pengaduan saja, melainkan juga penanganan terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan  pengaduan.  Pada  Periode  ini, BK  juga  mendapatkan  penambahan  tugas untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik  DPR.  BK  memiliki  wewenang  untuk memanggil  para  pihak  yang  terkait  dan melakukan  kerjasama  dengan  lembaga  lain. Selanjutnya,  penetapan  rehabilitasi  atau sanksi terhadap anggota DPR yang dilaporkan,  tidak  lagi  menjadi  kewenangan Pimpinan DPR, melainkan kewenangan BK.
c. Periode 2014 – Sekarang
Lembaga  etik  DPR  kembali  mengalami pergantian nama menjadi Mahkamah
Kehormatan  Dewan  (MKD).  Ada  3  (tiga) peraturan  yang  mengatur  kedudukan  MKD pada periode ini,  yakni  Undang-undang No. 17  Tahun  2014  (UU  MD3),  Peraturan  DPR No.  2  Tahun  2015  (Tata  Beracara  MKD), dan  Undang-undang  No.  2  Tahun  2018. MKD  bertujuan  untuk  menjaga  serta menegakkan  kehormatan  dan  keluhuran martabat  DPR  sebagai  lembaga  perwakilan rakyat.  MKD  bertugas  untuk  melakukan penanganan atas adanya pengaduan terhadap anggota DPR dan juga terhadap pelanggaran yang  tidak  memerlukan  pengaduan.  MKD berwenang  untuk  memanggil  pihak  yang terkait  dan  melakukan  kerjasama  dengan lembaga lain. Melalui Undang-undang No. 2 Tahun  2018,  MKD  tidak  hanya  memiliki fungsi  penindakan  saja,  melainkan  juga fungsi pencegahan dan pengawasan, sehingga, MKD menerima beberapa penambahan  tugas  dan  wewenang  terkait dengan lahirnya fungsi tersebut. Namun, ada beberapa  penambahan  kewenangan  yang kemudian menjadi sorotan masyarakat yakni terkait  dengan  Pasal  122  huruf  l  dan  Pasal 245  ayat  (1)  Undang-undang  No.  2  Tahun 2018  karena  diduga  mengandung  perluasan kewenangan.
2. Pertimbangan  Mahkamah  Konstitusi dalam Membatalkan Perluasan Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan MKD  mendapatkan  banyak  sorotan dari masyarakat pasca disahkannya Undang-undang  No.  2  Tahun  2018.  Di dalam  undang-undang  tersebut  terdapat  2 (dua)  pasal  yang  diduga  mengandung perluasan  kewenangan  MKD  dan  dinilai inkonstitusional,  yakni  Pasal  122  huruf  l dan Pasal 245 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2018.
Pasal 122 huruf l, yang menyatakan: “ mengambil  langkah  hukum  dan/atau langkah lain terhadap
orang perseorangan;  kelompok  orang,  atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR ”.
Pasal 245 ayat (1), yang menyatakan : “ Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan  dengan  terjadinya  tindak pidana  yang tidak sehubugan  dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  224  harus mendapatkan  persetujuan  tertulis  dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan ”. Namun,  akhirnya  pada  tanggal  28  Juni 2018,  MK  mengeluarkan  Putusan  MK Nomor 16/PUU-XVI/2018
yang membatalkan  kedua  pasal  tersebut.  Dalam membatalkan  kedua  pasal  tersebut,  MK memiliki  pandangan  tersendiri.  Terkait dengan  Pasal  122  huruf  l,  MK  memiliki pandangan bahwa :
1) MKD  bukanlah  alat  kelengkapan  yang dimaksudkan  sebagai  tameng  untuk mengambil  langkah  terhadap  orang perorangan yang dinilai telah
merendahkan martabat DPR atau anggota  DPR  dan  penambahan  tugas MKD yang demikian dapat menimbulkan rasa takut bagi
masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam turut serta mencegah terjadinya
pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan oleh anggota DPR.
2) Pasal  122  huruf  l  UU  MD,  khususnya frasa  “merendahkan  kehormatan  DPR dan  anggota  DPR”  dirumuskan  dengan norma  yang  sangat  umum,  tidak  jelas dan multitafsir.
3) Terkait  dengan  frasa  “mengambil langkah hukum” dalam Pasal 122 huruf l secara normatif tidak terdapat penjelasan  yang  pasti.  Apakah  frasa tersebut  berarti  MKD  akan  melakukan langkah hukum dengan menindaklanjuti sendiri  semua  tindakan  atau  ucapan masyarakat  yang  dinilai  merendahkan martabat  anggota  DPR  dan  institusi DPR,  atau  MKD  akan  melaporkan kepada institusi penegak hukum.
4) Perubahan  Pasal  122  UU  MD3  ini juga telah    menggeser  peran  MKD  dari awalnya  sebagai  lembaga  penegak  etik internal  menjadi  juga  mencakup  pihak eksternal.  Selain  itu,  pasal  ini  telah menyebabkan bergesernya subjek utama yang diatur sebagai pihak yang bertindak  sebagai  pelanggar  etik  DPR yang  menyebabkan  kehormatan  DPR menjadi  berkurang,  yaitu  anggota- anggota DPR.

## Komentar :
Dalam  hal  ini,  Penulis  setuju  dan memiliki  pendapat  yang  berbanding  lurus sekaligus  mendukung  pertimbangan  MK dalam  membatalkan  Pasal  122  huruf  l. Penulis berpendapat bahwa Pasal 122 huruf l mengandung perluasan kewenangan MKD.
Terkait  dengan  Pasal  122  huruf  l, Putusan  MK  Nomor  013-022/PUU-VI/2006 mengenai  penghinaan  terhadap  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  dan  Putusan  MK
Nomor 31/PUU-XIII/2015 mengenai penghinaan terhadap pejabat telah menyatakan bahwa penghinaan dan pencemaran  terhadap  jabatan  sudah  tidak ada  sebab  bertentangan  dengan  prinsip persamaan  kedudukan  di  hadapan  hukum. Ketentuan  atau  ukuran  terhadap  penghinaan telah  dikembalikan  pada  pengaturan  di dalam  KUHP  sebagai  delik  aduan  dan menjadi  hak  perorangan  (personalisasi), sehingga  MKD  sebagai  lembaga  etik  DPR
tentu tidak dapat mewakili 560 anggota DPR dalam hal terjadi tindakan yang merendahkan kehormatan DPR atau anggota DPR.  Pengaduannya  harus  diajukan  secara individu  oleh  pihak  yang  merasa  dihina kehormatannya.  Dalam  KUHP,  pencemaran nama  baik  diatur  pada  Bab  XVI  tentang Penghinaan  yang  termuat  dalam  Pasal  310 s.d  321  KUHP.  Melihat  pada  penjelasan  R. Soesilo  dalam  Pasal  310  KUHP,  dapat  kita lihat  bahwa  KUHP  membagi  enam  macam penghinaan, yakni(R. Soesilo 1991) penistaan,  penistaan  dengan  surat,  fitnah, penghinaan  ringan,  pengaduan  palsu  atau pengaduan fitnah, dan perbuatan fitnah.
Jika  mengacu  pada  Pasal  121  huruf  A Undang-undang  No.  2  Tahun  2018,  MKD memiliki kewenangan melakukan pencegahan,  pengawasan  dan  penindakan. Tentu  saja  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal 121 huruf A ditujukan kepada anggota DPR RI  yang  melanggar  kode  etik  atau  norma hukum, artinya berlaku dilingkungan internal lembaga DPR RI. Dengan demikian,
ketika
MKD melakukan langkah hukum/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, menjadi sangat rancu dan bertentangan dengan hakikat pasal 121 huruf A.(Sofian  2018)  Berdasarkan  pemaparan  di atas, Penulis berpendapat bahwa penambahan kewenangan MKD  ini tidaklah relevan  dengan  tugas,  kewenangan,  dan fungsi MKD sebagai lembaga pengawas etik DPR,  sehingga  termasuk  dalam  perluasan kewenangan.
Selanjutnya,  terkait  dengan  Pasal  245 ayat  (1),  MK  berpendapat  bahwa  pasal tersebut  bertentangan  dengan  UUD  NRI Tahun  1945  karena  kontradiktif  dengan filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas anggota  DPR  yang  secara  konteskstual seharusnya  menjadi  dasar  pemikiran  atau latar  belakang  pembentukan  MKD.  Syarat adanya  pertimbangan  MKD  bertentangan dengan  Putusan  MK  Nomor  76/PUU- XII/2014.

## Komentar :
Dalam  hal  ini,  Penulis  juga  pun  setuju dan  memiliki  pendapat  yang  berbanding lurus  sekaligus  mendukung  pertimbangan MKD  dalam  membatalkan  Pasal  245  ayat (1).  Penulis  berpendapat  bahwa  pasal tersebut juga mengandung perluasan kewenangan MKD.
Terkait  dengan  kewenangan  MKD dalam  Pasal  245  ayat  (1),  Penulis  menilai bahwa  proses  pemanggilan  dan  permintaan keterangan  termasuk  dalam  suatu  rangkaian proses  hukum  yang  menjadi  kewenangan para  penegak  hukum.  Sehingga  pemberian pertimbangan oleh MKD tersebut merupakan  suatu  bentuk  intervensi  yang dilakukan  oleh  MKD  sebagai  lembaga  etik terhadap ranah kewenangan lembaga yuridis atau  lembaga  penegak  hukum.  Terkait dengan ranah kewenangan lembaga etik dan lembaga  yuridis,  di  dalam  kehidupan bermasyarakat  dikenal  4  jenis  norma,  yakni norma  agama,  norma  kesusilaan,  norma kesopanan, dan norma hukum.(Ziyadi 2017) Norma  hukum  yang  kedudukannya  lebih tinggi memiliki lembaga penegaknya sendiri, yakni para penegak hukum. Sedangkan norma yang tingkatannya berada di  bawah  norma  hukum  dan  belum  menjadi hukum inilah yang disebut etika atau disiplin yang menjadi ranah lembaga etik. Berdasarkan  pada  pemaparan  di  atas, Penulis  berpendapat  bahwa  penambahan wewenang  MKD  dalam  Pasal  245  ayat  (1), telah  keluar  dari  konsep  MKD  sebagai lembaga etik DPR sehingga dapat dikatakan sebagai  perluasan  kewenangan.  Pemberian pertimbangan  oleh  MKD  dalam  hal  terjadi pemanggilan atau pemeriksaan anggota DPR dikhawatirkan  akan  menghambat  jalannya proses  hukum  dan  dapat  menjadi  sarana perlindungan  anggota  DPR  dari  para penegak  hukum  mengingat  bahwa  anggota MKD berasal dari internal DPR.
Pasal ini juga dianggap inkonstitusional karena  bertentangan  dengan  Putusan  MK Nomor 76/PUU XII/2014 yang
membatalkan  Pasal  245  ayat  (1)  Undang- undang  No.  17  Tahun  2014.  Awalnya, berdasarkan pasal  tersebut  pemanggilan dan
permintaan  keterangan  untuk  penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan  tindak  pidana  harus  mendapat persetujuan tertulis dari MKD. Ketentuan ini kemudian dinyatakan oleh MK
inkonstitusional  bersyarat  sepanjang  frase \"persetujuan tertulis dari Mahkamah
Kehormatan Dewan\" tidak dimaknai \"persetujuan tertulis dari Presiden\".
Pertimbangan  dari  MKD  dinilai  rawan terjadinya  konflik  kepentingan.  Cukup banyak  pendapat  dikalangan  masyarakat bahwa  etika  anggota  DPR  sulit  ditegakkan, anggota  DPR  kerap  melanggar  kode  etik, namun  selalu  bebas  tanpa  sanksi.  Dari  data yang  diliput  media,  BK  DPR  telah menerima  68  pengaduan  terkait  berbagai dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh anggota  DPR  dalam  periode  2009-2014. Dari 68 pengaduan  yang diterima, BK  DPR hanya  mendindak  45  kasus  pelanggaran kode  etik.  Dari  68  pengaduan  tersebut,  23 pengaduan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi  persayaratan  administrasi  dan bukan  merupakan  pelanggaran  kode  etik, serta alamat fiktif sehingga sulit ditindaklanjuti  karena  tidak  bisa  dihubungi. (Susilo 2012)
Penulis selanjutnya berpandangan bahwa Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2018 yang mengandung  perluasan  kewenangan  MKD merupakan
produk hukum ortodoks/konservatif  yang  lahir  karena pengaruh  konfigurasi  politik  DPR-RI  yang otoriter.  Sebab,  menurut  Mahfud  MD, konfigurasi  politik  yang  demokratis  akan melahirkan  produk  hukum  yang  otonom, sedangkan  konfigurasi  politik  yang  otoriter akan  menghasilkan  produk  hukum  yang ortodoks/konservatif. (MD 1999)
Konfigurasi  politik  otoriter  adalah konfigurasi  yang  menempatkan  pemerintah pada  posisi  yang  sangat  dominan  dengan sifat  yang  intervensionis  dalam  penentuan dan  pelaksanaan  kebijakan  negara  sehingga potensi  dan  aspirasi  masyarakat  tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional,  dan  pers  tidak  memiliki kebebasan  dan  senantiasa  dibawah  kontrol
pemerintah dan bayang-bayang pembreidelan.  (MD  1999)  Produk  hukum konservatif/ortodoks  adalah  produk  hukum yang karakternya mencerminkan visi politik pemegang
kekuasaan, sehingga pembuatannya tidak mengundang partisipasi dan  aspirasi  masyarakat  secara  sungguh- sungguh. Rumusan materi hukumnya biasanya bersifat pokok-pokok saja sehingga dapat diinterpretasi pemerintah menurut visi dan  kehendaknya  sendiri  dengan  berbagai peraturan pelaksanaan. (MD 1999)
Konfigurasi  politik  DPR-RI  termasuk dalam  jenis  konfigurasi  politik  otoriter. Sebab,  sikap  partai-partai  di  DPR  dalam membentuk  Undang-undang  No.  2  Tahun 2018, bertentangan dengan sikap demokratis,  prinsip  kedaulatan  rakyat  dan prinsip  perwakilan.  DPR  dalam  membentuk undang-undang  ini  juga  terkesan  sangat intervensionis  dan  lebih  mengedepankan kepentingan  individu  atau  golongan  semata daripada  kepentingan  rakyat.  Hal  ini  tentu bertentangan  dengan  AD/ART  masing- masing  partai,  teori  Mandat  dan  teori Perwakilan yang seharusnya menjadi pedoman anggota DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Pasal  122  huruf  l  dan  Pasal  245  adalah produk  hukum  yang  ortodoks/konservatif karena  dapat  mengancam  kebebasan  pers dan sangat terbuka untuk dapat diinterpretasikan  berdasarkan  kehendak  dan visi DPR sendiri.
Penulis juga berpendapat bahwa pemberian nama pada lembaga etik DPR-RI akan  berpengaruh  terhadap  kewenangan- kewenangan  yang akan diterima. Pemberian nama  “Mahkamah  Kehormatan  Dewan” pada  lembaga  etik  DPR-RI  saat  ini  dirasa kurang  tepat.  Sebab,  MKD  merupakan lembaga etik DPR-RI yang ruang lingkupnya  hanya  berlaku  di  internal  DPR, yakni  memeriksa,  memutus,  dan  mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan  oleh  anggota  DPR,  bukannya memutus sengketa hukum.
MKD tentu berbeda dengan  Mahkamah Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi  yang memiliki  kedudukan  sebagai  pemegang
kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia  yang memiliki  tugas  untuk  menguji  peraturan perundang-undangan dibawah undang- undang terhadap undang-undang dan menguji  undang-undang  terhadap  undang- undang  dasar.  Penamaan  yang  kurang  tepat dapat  berpotensi  menimbulkan  terjadinya perluasan kewenangan ataupun ketimpangan wewenang  dengan  lembaga-lembaga  lain, sehingga  sangat  penting  untuk  diperhatikan dan dipertimbangkan.

## D. Simpulan dan Saran
1. Simpulan
a. Kewenangan  Lembaga  Etik  DPR Sejak  Awal  Pembentukannya  hingga Saat ini. Sejak  awal  pembentukannya  yakni
pada  tahun  1999  hingga  saat  ini,  MKD terus berevolusi dan mengalami perkembangan. Tidak hanya mengalami pergantian nama, tetapi juga  perubahan sifat  pembentukannya.  MKD  juga mengalami penambahan wewenang bahkan perluasan kewenangan.
b. Pertimbangan
MK dalam Membatalkan Perluasan Kewenangan MKD Melalui Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018,  MK  membatalkan
Pasal  122  huruf  l  karena  dirumuskan dengan norma yang sangat umum, tidak jelas  dan  multitafsir  dan  menimbukan rasa  takut  ditengah  masyarakat.  Pasal ini  juga  telah  menggeser  peran  MKD menjadi  lembaga  etik  yang  mencakup pihak  eksternal.  Putusan  ini  juga membatalkan  Pasal  245  ayat  (1)  karena kontradiktif dengan filosofi  dan hakikat pemberian  hak  imunitas  anggota  DPR. Kedua pasal tersebut dinilai
mengandung  perluasan  kewenangan, sebab  tidak  sesuai  dengan  kedudukan MKD sebagai lembaga etik DPR-RI.
Konfigurasi  politik  DPR-RI  yang otoriter  dan  penamaan  “Mahkamah Kehormatan  Dewan”  yang  dinilai kurang  tepat  menjadi  faktor  pendorong lahirnya Pasal 122 huruf l dan Pasal 245 ayat (1).
2. Saran Berdasarkan hasil pembahasan
penelitian  dan  kesimpulan  di  atas  maka Penulis  memberikan  saran-saran  sebagai berikut :
a. DPR dan Presiden harus segera melakukan perubahan terhadap undang- undang  No.  2  Tahun  sebagai  upaya tindaklanjut  dari  adanya  Putusan  MK Nomor 16/PUU-XVI/2018.
b. Penambahan  tugas  dan  kewenangan MKD harus disesuaikan dengan kedudukan  dan  hakikat  MKD  sebagai suatu lembaga etik DPR untuk menghindari  terjadinya  percampuran atau intervensi terhadap lembaga- lembaga lainnya.
c. Komposisi keanggotaan MKD sebaiknya  tidak  hanya  berasal  dari unsur internal DPR saja, melainkan juga melibatkan  unsur-unsur  eksternal  DPR di dalamnya.
d. Penelitian  dan  pengembangan  lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis akibat hukum dan penegakan  hukum  yang  ditimbulkan dari  bentuk  konfigurasi  politik  DPR yang otoriter serta menganalisis penamaan  yang  tepat  untuk  lembaga etik DPR-RI.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardi, R.A.; H.A.; U.S.H., 2017. Pelaksanaan Tugas  dan  Wewenang  Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Penegakkan Kode  Etik  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia. Jurnal  Masalah- Masalah Hukum, , 6(2), p.5. Asshiddiqie,  J.,  2006. Perihal  Undang- Undang di Indonesia , Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia.
Habibi, N., 2014. Praktik Pengawasan Etika Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia. Jurnal  Cita  Hukum ,  II(1),
p.47. Hamzah, M.G., Paradigma Baru
Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Undang-undang Administrasi  Pemerintahan  (Kaitannya dengan  Perkembangan  Hukum  Acara Peratun) ,
Imani,  D.,  2016.  Penegakkan  Kode  Etik
Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Jurnal Masalah-masalah
Hukum , 5(3), p.11.
Kansil, C.S.T.K.; C.S.T., 2003. Hukum Tata Negara  Republik  Indonesia  2 ,  Jakarta: Rineka Cipta.
Kantaparwira,  R.,  2007. Perihal  Ilmu Politik , Yogyakarta: Graha Ilmu.
Marzuki,  P.M.,  2010. Penelitian  Hukum ,
Jakarta: Kencana.
MD,  M.M.,  1999. Hukum  dan  Pilar-pilar Demokrasi , Yogyakarta: Gama Media.
R.  Soesilo,  1991. Kitab  Undang-undang Hukum Pidana (KUHP serta Komentar- komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi Pasal , Bogor: Politea. Setyowati,  E.,  2010. Bagaimana  Undang- undang Dibuat , Jakarta: PSHK.
Sofian,  A.,  2018.  Tafsir  Pasal  122  huruf  l UU  MD3:  Kriminalisasi  “Rakyat”, dalam  -kriminalisasi-rakyat.  Available at: http://business- law.binus.ac.id/2018/06/30/tafsir-pasal- 122-huruf-l-uu-md3. Susilo,  Y.,  2012. Penegakkan  Kode  Etik Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  Periode  2009-2014 ,  Jakarta:
Universitas Indonesia.
Ziyadi,  A.,  2017.  Pentingnya  Pengenalan
Pelajaran Norma melalui Strategi
Pembelajaran  Menyenangkan  dengan Humor.  In Prosiding  Seminar  Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017 .
Medan:  Universitas  Negeri  Medan,  pp. 1–3.