Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4825/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pendekatan Teori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter
1 Margaretta Silvia Yolanda, 2 Renny Rosalita, 3 Aris Prio Agus Santoso
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Article Info Abstract Article history: Received : 7 February 2023 Publish : 02 March 2023 Article 29 of Law no. 36/2009 on Health mandates mediation in cases of medical negligence. Even so, in its implementation, dispute resolution through the non-litigation route also did not find a bright spot so that this continued on the litigation route. The formulation of the problem in this study is to find out how the legal effectiveness theory approach is related to the  settlement  of  suspected  malpractice  cases  committed  by  doctors.  The  research  method used is a normative juridical approach with secondary data collection which focuses on the conceptual approach. The results of further research were analyzed qualitatively. Based on the concept of legal effectiveness, in principle the law is effective or not is determined by 5 factors.  In  fact, these  factors  cannot be  implemented optimally  in solving  cases  of  alleged malpractice by doctors. So that it can be said that the settlement of disputes currently carried out by law enforcement officials is not in accordance with the principles of the theory of legal effectiveness. Like the example; Article 29 of Law no. 36/2009 which is often forgotten by law enforcement officials , law enforcement officers often just catch them as soon as they receive a report without being investigated first, there is no special court for the medical profession, the  community  does  not  (in  this  case  the  victim/family)  understand  Article  29  of  Law  no. 36/2009  and  the  community  is  more  inclined  to  bring  this  case  to  litigation,  a  culture  of forgiveness  and  sincerity  which  seems  so  difficult  to  do  if  it  is  not  balanced  with compensation.
Keywords:
Theory of Effectiveness Malpractice Doctor
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima : 7 Februari 2023 Publis : 02 Maret 2023 Pasal 29 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan mengamanahkan adanya mediasi dalam kasus kelalaian medis. Meskipun demikian pada implementasinya, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi itu juga tidak menemukan titik terang sehingga hal ini tetap berlanjut pada jalur litigasi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendekatan  teori  efektivitas  hukum  jika  dikaitkan  dengan  penyelesaian  kasus  dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data sekunder yang menitikberatkan pada conceptual approach. Hasil  penelitian  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif.  Berdasarkan  konsep efektifitas hukum, pada prinsipnya hukum itu efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Kenyataaanya faktor-faktor ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dalam  penyelesaian  kasus  dugaan  malpraktik  yang  dilakukan  oleh  dokter.  Sehingga  dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa yang saat ini dilakukan oleh aparat penegak hukum belum  sesuai  dengan  kaidah  teori  efektifitas  hukum.  Seperti  contohnya;  Pasal  29  UU  No. 36/2009 yang seringkali terlupakan oleh aparat penegak hukum, aparat penegak hukum sering langsung  main  tangkap  saja  begitu  dapat  laporan  tanpa  diselidiki  terlebih  dahulu,  belum adanya  pengadilan  khusus  profesi  kedokteran,  maysarakat  belum  (dalam  hal  ini korban/keluarga)  memahami  Pasal  29  UU  No.  36/2009  dan  masyarakat  lebih  cenderung membawa kasus ini ke jalur litigasi, budaya memaafkan dan ikhlas yang sepertinya begitu sulit dilakukan jika tidak diimbangi dengan penggantian rugi.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-Berbagi Serupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Margaretta Silvia Yolanda Fakultas Hukum Dan Komunikasi silvia.surge@ymail.com

## 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan  negara  sesuai  dengan  cita-cita  bangsa  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam Pancasila dan Pembukaan UUD (1945). Sebagai cita-cita UUD 1945 tersebut bahwa setiap kegiatan  dalam  upaya  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat
yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan  dan  daya  saing  bangsa  bagi  pembangunan  nasional.  Kegiatan  tersebut  harus dilakukan  secara  rata  dan  menyeluruh  oleh  profesi  kedokteran  maupun  tenaga  kesehatan lainya. Dokter merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkat oleh konstitusi tersebut.
Seiring berkembangnya zaman, perkembangan dunia kedokteran juga ikut berkembang, baik  secara  teknologi  maupun  secara  teknik  dokter  dalam  menangani  pasien  pasiennya. Semakin  banyak  juga  obat–obat  baru  yang  ditemukan  untuk  mengatasi  segala  penyakit, namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  dokter  hanyalah  seorang  manusia  biasa  yang  dapat melakukan kesalahan. Tidak sedikit kesalahan-kesalahan dokter ini yang membuat pasiennya lebih menderita bahkan dapat menyebabkan kematian atau mungkin lebih parah yakni cacat seumur  hidup.  Meningkatnya  kesadaran  masyarakat  akan  hak-haknya  ini  memberikan  sisi negatif  pada  dunia  kedokteran,  yang  paling  utama  adalah  makin  meningkatnya  pengaduan pengaduan kasus malpraktek dari tahun ketahun.
Sebagaimana  yang  baru-baru  ini  viral  di  media  sosial,  pasien  Bernama  Evarida Simamora menjadi korban malpraktik oleh Dokter Orthopedi di RS Murni Teguh Memorial Medan.  Sampai  saat  ini  Polda  Sumatera  Utara  memeriksa  3  (tiga)  Dokter  di  Rumah  Sakit tersebut.
Ketika  suatu  peristiwa  malpraktik  muncul  ke  permukaan,  lahir  pula  opini  pelaku malpraktik harus digugat atau dipidana. Hal ini menciptakan suatu proposisi dengan konsep gebyah  uyah  (dipukul  rata)  tanpa  melihat  dan  menyelidiki  konteks  peristiwanya  terlebih dahulu  secara  benar  bahwa  malpraktik  terjadi  dan  dokter  harus  dipidana  dikarenakan kealpaannya pasien meninggal atau yang diajukan oleh Jaksa Penutut Umum (JPU). Setidak- tidaknya  dokter  dapat  dituntut  perbuatan  melanggar  hukum (onrechtmatige  daad) menurut civil law system atau dikenal dengan unlawful act dalam tort law menurut common law system dalam lapangan perdata karena pasien menderita kerugian atau bahkan cacat untuk dijadikan alasan mengajukan gugatan ke pengadilan.
Dahulu  hubungan  dokter  dengan  pasiennya  bersifat  paternalistik.  Pasien  umumnya hanya dapat menerima saja segala sesuatu yang dikatakan dokter tanpa dapat bertanya apapun. Dengan  kata  lain,  semua  keputusan  sepenuhnya  berada  di  tangan  dokter.  Hubungan  antara dokter  dan  pasien  terhadap  upaya  penyembuhan  yang  dilakukan  oleh  dokter  adalah  antara kemungkinan dan ketidak pastian karena tubuh  manusia bersifat  kompleks dan tidak dapat dimengerti sepenuhnya. Belum diperhitungkan variasi yang terdapat pada setiap pasien; usia, tingkat  penyakit, sifat  penyakit, komplikasi dan hal-hal  lain yang bisa mempengaruhi hasil yang  baik  diberikan  oleh  dokter,  oleh  karena  sifat  kemungkinan  dan  ketidakpastian  dari pengobatan  itulah  maka  dokter  yang  kurang  berhati-hati  dan  tidak  kompeten  di  bidangnya bisa menjadi berbahaya bagi pasien. Untuk melindungi masyarakat dari praktek pengoobatan yang kurang bermutu inilah diperlukan adanya hukum.
Layanan  kedokteran  adalah  suatu  sistem  yang  kompleks  dan  rentan  akan  terjadinya kecelakaan,  sehingga  harus  dilakukan  dengan  penuh  hati-hati  oleh  orang-orang  yang kompeten dan memiliki kewenangan khusus untuk itu. Upaya meminimalkan tuntutan hukum terhadap rumah sakit beserta stafnya pada dasarnya merupakan upaya mencegah terjadinya preventable adverse events yang disebabkan oleh medical errors , atau berarti seluruh upaya mengelola  risiko  dengan  berorientasikan  kepada  keselamatan  pasien.  Berbicara  mengenai tindakan  medik  yang  dilakukan  oleh  dokter,  pada  dasarnya  selalu  mengakibatkan  dua kemungkinan  yaitu  berhasil  dan  tidak  berhasil.  Ketidak  berhasilan  seorang  dokter  dalam melakukan tindakan medik disebabkan oleh dua hal, pertama yang disebabkan oleh overmacht (keadaan memaksa), kedua yang disebabkan karena dokter melakukan tindakan medik yang tidak sesuai dengan standar profesi medik.
Malpraktek  medis  secara  umum  mencakup  mengenai  kesalahan  dan  kelalaian  dokter dalam  melakukan  tindakan  medis.  Pengaturan  mengenai  tindakan  dokter  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktek  Kedokteran.  Undang-Undang tersebut mengatur mengenai segala tindakan yang wajib dilakukan dokter dalam melakukan tindakan medis. Dokter atau tenaga medis lainnya dalam menjalankan tindakan medis tidak menutup  kemungkinan  terjadi  suatu  kesalahan  ataupun  kelalaian.  Kesalahan  atau  kelalaian dalam  dunia  medis  disebut  juga  dengan  malpraktek  medis.  Malpraktek  medis  yang  terjadi dapat merugikan beberapa pihak, baik pihak dokter maupun pihak pasien. Pasien yang merasa dirugikan  oleh  dokter  dapat  mengadukan  serta  memintakan  pertanggungjawaban  kepada dokter  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  keselamatan  pasien  menjadi  komponen  penting  dan  vital dalam pelayanan kedokteran yang berkualitas. Hal  ini menjadi  penting karena keselamatan pasien  merupakan  suatu  langkah  untuk  memperbaiki  mutu  pelayanan  dalam  praktik kedokteran di rumah sakit.
Sejak 2006 hingga 2012, tercatat ada 193 kasus kelalaian medik atau bahasa awamnya malpraktek  yang  terbukti  dilakukan  dokter  di  seluruh  Indonesia.  Malpraktek  ini  terbukti dilakukan  dokter  setelah  melalui  sidang  yang  dilakukan  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Dari jumlah itu, 34 dokter diberi sanksi tertulis, 6 dokter diwajibkan ikut program pendidikan kembali, dan, yang terberat, 27 dokter dicabut surat tanda registrasinya yang otomatis membuat surat izin prakteknya tidak berlaku.
Kasus-kasus mengenai malpraktek medis memang banyak terjadi disekitar masyarakat, namun sulit untuk membuktikannya karena ketidakterbukaan dokter dan tenaga medis lainnya terhadap  masyarakat  umum,  selain  itu  perkembangan  saat  ini  banyak  pasien  mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dalil kelalaian untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi, atau juga dalam beberapa kasus menjadi tanggungjawab perusahaan asuransi dikabulkan oleh pengadilan.
Untuk menyelesaikan sengketa malpraktek medik di Indonesia, dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi (peradilan) dan atau jalur non litigasi (di luar peradilan), tetapi biasanya  perkara-perkara  tuntutan  malpraktek  medik  melalui  jalur  litigasi  selalu  kandas ditengah  jalan  karena  kendalanya  adalah  pembuktiannya  yang  sukar  diberikan  oleh  pihak pasien / pengacaranya. Oleh karena itu sebagian besar kasus malpraktek medik diselesaikan secara damai yang dilakukan di luar jalur litigasi karena dokter tidak menghendaki reputasinya rusak bila dipublikasikan negatif.
Pada  prinsipnya  penyelesaian  suatu  perkara  malpraktek  medik  melalui  jalur  litigasi dimaksudkan  untuk  meminta  pertanggung  jawaban  dokter  sehingga  dokter  dapat  dikenai sanksi pidana, perdata, atau administrasi, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 29 UU No. 36/2009  tentang  Kesehatan  yang  berbunyi  bahwa:  “Dalam  hal  tenaga  kesehatan  diduga melakukan  kelalaian  dalam  menjalankan  profesinya,  kelalaian  tersebut  harus  diselesaikan terlebih  dahulu  melalui  mediasi”.  Selain  itu  juga  telah  dijabarkan  dalam  Pasal  1239  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  mengemukakan  bahwa  Tiap-tiap  perikatan  berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan  penyelesainanya  dalam  kewajiban  memberikan  penggantian  biaya,  rugi  dan bunga.  Meskipun demikian terkadang penyelesaian sengketa melalui jalur  non litigasi  juga tidak menemukan titik terang sehingga hal ini tetap berlanjut pada jalur litigasi.

## 1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah bagaiman konsep pendekatan teori efektivitas dalam penyelesaian kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Teori Efektifitas
Teori  efektivitas  yang  merupakan  unsusr  pokok  untuk  mencapai  tujuan  atau  sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program.
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil, atau sesuatu yang  dilakukan  berhasil  dengan  baik.  Kamus  ilmiah  popular  mendefinisikan  efektivitas sebagai  ketepatan  penggunaan,  hasil  guna  atau  menunjang  tujuan.  Robbins  memberikan definisi  efektivitas  sebagai  tingkat  pencapaian  organisasi  dalam  jangka  pendek  dan  jangka panjang.  Efektivitas  organisasi  adalah  konsep  tentang  efektif  dimana  sebuah  organisasi bertujuan  untuk  menghasilkan.  Efektivitas  dapat  didefinisikan  dengan  empat  hal  yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu:
a. Mengerjakan  hal-hal  yang  benar,  dimana  sesuai  dengan  yang  seharusnya  diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
b. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
c. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
d. Menangani  tantangan  masa  depan  efektivitas  pada  dasarnya  mengacu  pada  sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan.
Steers  mengemukakan  bahwa:  “Efektivitas  adalah  jangkauan  usaha  suatu  program sebagai  suatu  sistem  dengan  sumber  daya  dan  sarana  tertentu  untuk  memenuhi  tujuan  dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Adapun Martoyo memberikan definisi sebagai berikut: “Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan  yang  hendak  dicapai  dan  sarana  yang  digunakan,  serta  kemampuan  yang  dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”. Menurut  Hans  Kelsen,  Jika  Berbicara  tentang  efektifitas  hukum,  dibicarakan  pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh normanorma hukum., bahwa orang  harus  mematuhi  dan  menerapkan  norma-norma  hukum.  Efektifitas  hukum  berarti bahwa  orang  benar-benar  berbuat  sesuai  dengan  normanorma  hukum  sebagaimana  mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benarbenar diterapkan dan dipatuhi.
Teori Efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga  menimbulkan  jalan  pikiran  yang  dogmatis.  Di  lain  pihak  ada  yang  memandang hukum  sebagai  sikap  tindak  atau  perilaku  yang  teratur.  Metode  berpikir  yang  digunakan adalah  induktif-empiris,  sehingga  hukum  itu  dilihatnya  sebagai  tindak  yang  diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

## 2.2 Penyelesaian Sengketa
Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang  kemudian  pihak  tersebut  menyampaikan  ketidakpuasan  ini  kepada  pihak  kedua.  Jika situasi  menunjukkan  perbedaan  pendapat,  maka  terjadi  lah  apa  yang  dinamakan  dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah  perselisihan  yang  terjadi  antara  para  pihak  karena  adanya  pelanggaran  terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Terjadinya sengketa biasanya ditandai dengan tahapan sebagai berikut:
a. Tahap pra-konflik atau tahap keluhan, yang mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan- alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat  bersifat  nyata  atau  imajinasi  saja.  Yang  terpenting  pihak  itu  merasakan  haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah.
b. Tahap  Konflik (conflict), ditandai  dengan  keadaan  dimana  pihak  yang  merasa  haknya dilanggar  memilih  jalan  konfrontasi,  melemparkan  tuduhan  kepada  pihak  pelanggar
haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antar mereka.
c. Tahap  Sengketa (dispute), dapat  terjadi  karena  konflik  mengalami  eskalasi  berhubung karena adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi  hal  yang  memasuki  bidang  publik.  Hal  ini  dilakukan  secara  sengaja  dan  aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.
Menurut Pruitt dan Rubin, terdapat lima cara penyelesaian sengketa, yaitu:
a. Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
b. Yielding (mengalah),  yaitu  menurunkan  aspirasi  sendiri  dan  bersedia  menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
c. Problem  solving (pemecahan  masalah),  yaitu  mencari  alternatif  yang  memuaskan  dari kedua belah pihak.
d. With  drawing (menarik  diri),  yaitu  memilih  meninggalkan  situasi  sengketa,  baik  secara fisik maupun psikologis.
e. In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.
Sedangkan menurut Nader dan Todd Jr, terdapat tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:
a. Lumpingit (membiarkan  saja),  oleh  pihak  yang  merasakan  perlakuan  tidak  adil,  gagal dalam  mengupayakan  tuntutannya.  Dia  mengambil  keputusan  untuk  mengabaikan  saja masalahnya atau isu-isu  yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan- hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.
b. Avoidance (mengelak),  yaitu  pihak  yang  merasa  dirugikan,  memilih  untuk  mengurangi hubungan-hubungan  dengan  pihak  yang  merugikannya  atau  untuk  sama  sekali menghentikan  hubungan  tersebut,  misalkan  dalam  hubungan  bisnis  hal  serupa  bisa  saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja.
c. Coercion (paksaan),  pihak  yang  satu  memaksakan  pemecahan  kepada  pihak  lain,  ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
d. Negotiation (perundingan),  kedua  belah  pihak  yang  berhadapan  merupakan  para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
e. Mediation (mediasi),  pihak  ketiga  yang  membantu  kedua  belah  pihak  yang  berselisih pendapat  untuk  menemukan  kesepakatan.  Pihak  ketiga  ini  dapat  ditentukan  oleh  kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.
f. Arbitration (Arbitrase),  yaitu  dua  belah  pihak  yang  bersengketa  sepakat  untuk  meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
g. Adjudication (peradilan),  yaitu  pihak  ketiga  yang  mempunyai  wewenang  untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak  membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.

## 2.3 Malpraktik
Pengertian  malpraktek  medik  di  dalam Black’s  Law  Dictionary: “Malpraktek  adalah setiap  sikap  tindak  yang  salah,  kekurangan  keterampilan  dalam  ukuran  tingkat  yang  tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap tindak dari para dokter, pengacara, dan  akuntan.  Kegagalan  untuk  memberikan  pelayanan  professional  dan  melakukan  pada ukuran tingkat keterampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman
sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima  pelayanan  tersebut  yang  cenderung  menaruh  kepercayaan  terhadap  mereka  itu. Termasuk di dalamnya setiap sikap- tindak profesional yang salah, kekurangan keterampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau kewajiban hukum, praktek buruk, atau illegal atau sikap immoral”.
Pengertian  malpraktek  menurut  Veronica  adalah:  “Kesalahan  profesional  di  bidang medis (medical malpractice ) adalah  kesalahan  dalam  menjalankan  profesi  medis  sesuai dengan standar profesi medis; atau tidak melakukan tindakan medis menurut ukuran tertentu yang  didasarkan  pada  ilmu  pengetahuan  medis  dan  pengalaman  yang  rata-rata  dimiliki seorang dokter menurut situasi dan kondisi di mana tindakan medis itu dilakukan”.
Dengan  demikian  ada  3  (tiga)  aspek  hukum  yang  dapat  dipakai  untuk  menentukan malpraktek, yaitu:
a. Penyimpangan dari standar profesi medis.
b. Kesalahan yang dilakukan dokter, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian.
c. Akibat  yang  terjadi  disebabkan  oleh  tindakan  medis  yang  menimbulkan  kerugian  baik materiil maupun non materiil, atau fisik (luka atau kematian) atau mental.
2.4 Tanggungjawab Dokter
Tanggung  jawab  dalam  kamus  Bahasa  Indonesia  memiliki  arti  yaitu  keadaan  wajib menanggung  segala  sesuatunya  (kalau  terjadi  apa-apa  boleh  dituntut,  dipersalahkan, diperkirakan,  dan  sebagainya).  Burhanudin  mengatakan  bahwa  tanggungjawab  adalah kesanggupan  untuk  menetapkan  sikap  terhadap  suatu  perbuatan  yang  diemban  dan kesanggupan untuk memikul risiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan. Sedangkan WJS. Poerwodarwinto,  mengatakan  bahwa  tanggung  jawab  sesuatu  yang  menjadi  kewajiban (keharusan) untuk  dilaksanakan, dibalas,  dan sebagainya. Manusia yang  bertanggungjawab adalah  manusia  yang  dapat  menyatakan  diri  sendiri  bahwa  tindakanya  itu  baik  dalam  arti menurut  norma  umum.  Berbeda  dengan  tangggung  jawab,  pertanggungjawaban  adalah  hal ikhawal  melekat  pada  jabatan,  yang  secara  yuridis  dilekati  dengan  kewenangan.  Dalam perpektif hukum publik, kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban. Ditinjau dari hubungan hukumnya, maka ada dua bentuk tanggung jawab dokter yang pokok, yaitu:
a. Tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan wanprestasi Wanprestasi  maksudnya  apabila  si  debitur  tidak  melakukan  apa  yang  diperjanjikannya. Wujud dari wanprestasi itu ada tiga macam, yaitu:
1) Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
2) Debitur terlambat memenuhi perikatan;
3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.
Berkaitan  dengan  hubungan  hukum  antara  dokter  dengan  pasien,  maka  tuntutan  pasien untuk meminta pertanggungjawaban dokter karena menurut pendapat pasien telah terdapat “wanprestasi”  di  dalam  pelayanan  medik  yang  dilakukan  oleh  dokter  terhadap  pasien, dokter dapat dituntut berdasarkan wanprestasi dalam tiga hal, yaitu:
1) Apabila  dokter  tidak  memenuhi  prestasi  sama  sekali,  artinya  bahwa  dokter  tidak melakukan  tindakan  medik  apapun  (diagnosa  atau  terapi),  sehingga  menimbulkan kerugian bagi pasien;
2) Dokter terlambat memenuhi perikatan artinya bahwa dokter melakukan tindakan medik, tetapi terlambat sehingga menimbulkan kerugian bagi si pasien;
3) Dokter keliru dalam melakukan tindakan medik. Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi) ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti kerugian atas ongkos, rugi, dan bunga yang dideritanya.
Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut:
“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai  diwajibkan,  apabila  si  berutang,  setelah  dinyatakan  lalai  memenuhi perikatannya,  tetap  melalaikannya  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau
dibuatnya,  hanya  dapat  diberikan  atau  dibuat  dalam  tenggang  waktu  yang  telah dilampaukannya”.
Dengan demikian apabila seorang dokter melakukan wanprestasi seperti yang diuraikan di atas, maka ia harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian kepada pasien.
b. Tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan melawan hukum Pasal 1365, berbunyi sebagai berikut:
“Tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain, mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian tersebut”.
Secara luas perbuatan melawan hukum dapat diartikan:
“Berbuat  atau  tidak  berbuat  yang  berlawanan  dengan  undang-undang  atau  dengan kesusilaan atau berlawanan dengan hak subjektif orang lain atau berlawanan dengan kewajiban hak diri sendiri atau berlawanan dengan sikap berhati-hati yang sepatutnya ada dalam pergaulan bermasyarakat terhadap diri maupun benda orang lain”.
Syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan melawan hukum itu ada atau tidak, ialah:
1) Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini, baik  yang  bersifat  positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2) Perbuatan itu harus melawan hukum;
3) Ada kerugian;
4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5) Ada kesalahan (schuld).
Sampai  saat  ini  secara  umum,  hukum  tentang  tanggung  jawab  keperdataan  di  negara Indonesia masih berlaku prinsip tanggung jawab yang didasarkan atas kesalahan yang lebih dikenal dengan istilah “perbuatan melawan hukum”, ketentuan ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian setiap orang yang menderita kerugian akibat perbuatan orang lain dapat menuntut santunan atau ganti kerugian (kompensasi) dari orang yang menyebabkan kerugian  tersebut,  jadi  dalam  prinsip  tangggung  jawab  atas  dasar  kesalahan  ini,  beban pembuktian ada pada pihak yang menderita kerugian (burden of proof on the shoulder of the plaintiff). Apabila  orang  yang  menderita  kerugian  (penggugat)  tidak  dapat  membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak yang merugikan (tergugat), maka orang yang menderita kerugian tersebut tidak dapat memperoleh santunan atau kompensasi.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  dilakukan berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  pengumpulan  data  dari  data sekunder. Data  sekunder  ini  dikenal  pula  dengan  pendekatan  kepustakaan,  yakni  dengan mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan dengan penelitian ini. Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini prescriptif design adalah yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan  untuk  mengatasi  masalah-masalah  tertentu.  Dalam  penelitian  ini  adalah  mengetahui konsep  yang  ingin  dikaji  tentang  teori  efektivitas  dalam  penyelesaian  kasus  dugaan  malpraktik yang dilakukan oleh dokter. Hasil penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualtitatif. Penelitian kualitatif  tidak  terlepas  dari  kritik  sehingga  data-data  yang  diperoleh  melalui  metode  kualitatif tidak memiliki standar yang baku dalam hal  perhitungan. Pendekatan penelitian kualitatif ialah untuk  memahami  atau  memperoleh  pemahaman  mengenai  fenomena  atau  gejala  yang  diangkat untuk  diteliti  secara  mendalam.  Peneliti  lebih  tertarik  dengan  analisis  data  kualitatif  karena menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian. Selain itu juga keterbatasan waktu, dan biaya yang mempengaruhi peneliti lebih tertarik mengambil conceptual approach dalam pendekatan normatif ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Di dunia ini manusia selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman dan untuk itu hukum juga  harus  menyesuaikan  dengan  perubahan  itu  dengan  cara  pengembangan  hukum.  Sehingga hukum sangat dipengaruhi oleh ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tidak hanya sekedar kemauan pemerintah saja.
Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh  karena  sikap  merupakan  suatu  kesiapan  mental  sehingga  seseorang  mempunyai kecendurangan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.
Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang  efektifnya  suatu  perundang-undangan,  banyak  tergantung  pada  beberapa  faktor  yaitu pengetahuan  tentang  substansi  perundang-undangan,  cara  untuk  memperoleh  pengetahuan tersebut,  institusi  yang  terkait  dengan  ruang  lingkup  perundang-undangan  di  dalam masyarakatnya, dan bagaimana proses lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.
Achmad Ali bependapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “ sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati ”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi  efektifitas  suatu  perundang-undangan  adalah  profesional  dan  optimal pelaksanaan  peran,  wewenang  dan  fungsi  dari  para  penegak  hukum ,  baik  di  dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang- undangan tersebut.
Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:
a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak  ada pertentangan, sudah mencukupi,  dan penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan  tugasnya  dengan  baik.  Kehandalan  dalam  kaitannya  disini  adalah  meliputi keterampilan profesional dan mempunyai metal yang baik.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum Tersedianya  fasilitas  yang  berwujud  sarana  dan  prasarana  bagi  aparat  pelaksana  di  dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan  sebagai  alat  untuk  mencapai  efektifitas  hukum.  Sehubungan  dengan  sarana  dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan Memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini  adalah  melalui  motivasi  yang  ditanamkan  secara  individual.  hal  ini,  derajat  kepatuhan hukum  masyarakat  menjadi  salah satu  parameter  tentang efektifitas atau tidaknya hukum  itu diberlakukan  sedangkan  kepatuhan  masyarakat  tersebut  dapat  dimotivasi  oleh  berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.
e. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Faktor  kebudayaan  sebernarnya  bersatu  padu  dengan  faktor  masyarakat  sengaja  dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan  spiritual  atau  non  material.  Hal  ini  dibedakan  sebab  sebagai  suatu  sistem  (atau
subsistem  dari  sistem  kemasyarakatan),  maka  hukum  menyangkup,  struktur,  subtansi  dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup  tatanan  lembaga-lembaga  hukum  formal,  hukum  antara  lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya.
Jika pendekatan teori hukum di atas dikaitkan dengan penyelesaian kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter, diperoleh penjabaran sebagai berikut:
Tabel. 1 Penjabaran Teori Efektifitas Hukum pada Penyelesaian Kasus Dugaan Malpraktik Faktor Peraturan Perundang-Undangan
Pasal 29 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan yang berbunyi  bahwa:  “Dalam  hal  tenaga  kesehatan diduga  melakukan  kelalaian  dalam  menjalankan profesinya,  kelalaian  tersebut  harus  diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”, maka seharusnya aparat  penegak  hukum  tidak  melulu  membawa kasus  dugaan  malpraktik  ke  jalur  litigasi.  Sebab, ini  merupakan  amanah  Undang-Undang  yang harus dijalankan. Sehingga aparat penegak hukum tidak boleh asal main tangkap saja. Faktor Penegak Hukum Pada  implementasinya,  aparat  penegak  hukum sering  langsung  main  tangkap  saja  begitu  dapat laporan. Padahal jika dicermati, profesi kedokteran merupakan  profesi  khusus  yang  dinauingi  oleh MKDKI,  maka  seharusnya  dugaan  malpraktik medis  ini  dilimpakan  ke  MKDKI  terlebih  dahulu untuk diproses, sedangkan aparat penegak hukum hanya perlu mendampingi jalanya proses
persidangan  MKDKI  tersebut.  Jika  di  dalam malpraktik  tersebut  ada  unsur  kejahatan,  maka MKDKI  akan  melimpahkanya  ke  Pengadilan
Negeri. Yang perlu di ingat bahwa doktrin res ipsa loquitur berlaku  pula  dalam  ranah  hukum  pidana yang  menitikberatkan  pada  perbuatan  melawan hukum (wederrechterlijke  daad), dalam  bentuk kesengajaan (culpa). Tes  terhadap  doktrin  ini dengan  metode  untuk  menentukan  terdakwa (dokter)  sebelumnya  tidak  mengadakan  atau  di luar  persiapan (has  beyond  preparation) dan sebenarnya  telah  sengaja  berkomitmen  untuk melakukan  suatu  usaha  berdasarkan  apakah perbuatan terdakwa sendiri telah akan mengindikasikan  untuk  suatu  pengamatan  dan apakah  terdakwa  bermaksud  melakukan  hal  itu (defendant intended to do). Faktor Sarana dan Prasarana Meskipun  belum  memiliki  pengadilan  khusus profesi,  di  dalam  Profesi  Kedokteran  telah memiliki MKDKI yang merupakan legalisas yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan  yang  dilakukan  dokter  dan  dokter  gigi dalam  penerapan  disiplin  ilmu  kedokteran  dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi. MKDKI sendiri  memiliki  ruang  sidang  tempat  sidang Sidang  ditepatkan  di  Dinkes  Propinsi  atau Kab/Kota  di  tempat  kejadian  perkara  pengaduan terjadi kecuali yang kejadiannya di Jakarta, maka persidangan di MKDKI. Dengan adanya MKDKI maka  terkait  sarana  dan  prasarana  dalam penyelesaian  kasus  dugaan  malpraktik  yang dilakukan oleh dokter dapat efektif dijalankan. Faktor Masyarakat Pada implementasinya, masyarakat (dalam hal ini korban/keluarga) lebih cenderung membawa kasus
ini ke jalur litigasi, sebab banyak masyarakat tidak menyadari akan pentingnya arti Pasal  29 UU No. 36/2009  tentang  Kesehatan.  Sehingga,  efektifitas dalam penyelesaian kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter ini akan diperoleh dan bisa tercapai  apabila  masyarakat  memahami  perlunya menjalankan  amanah  dari  Pasal  29  UU  No. 36/2009  tersebut.  Dari  sini,  diketahui  bahwa sangat perlunya Pendidikan hukum bagi keluarga/korban  yang  dilaksanakan  oleh  aparat penegak  hukum.  Kenyataanya,  tidak  ada  edukasi tentang hukum di masyarakat. Faktor Kebudayaan Dalam budaya Jawa diajarkan bahwa orang Jawa dianggap sopan jika dapat menghindari keterusterangan yang serampangan. Dalam situasi seperti  ini,  orang-orang  harus  mengelola  emosi negatif yang ada di dalam dirinya. Ketika disimpan dalam hati ada dua kemungkinan. Pertama , orang segera membebaskannya atau memaafkannya. Ini dimiliki oleh orang yang bijak dan orang yang taat kepada agama dan budayanya. Mereka lebih baik nrimo  dan  ikhlas.  Sikap  nrimo  dan  ikhlas  akan membantu  individu  memaafkan  perlakuan  tidak mehyenangkan atau perlakuan tidak adil dari orang lain. Kedua ,  ofang  terjebak  menyimpan  emosi
1182egative sehingga emosi 1182egative semakin hari  semakin  membesar  karena  hanya  disimpan tanpa diungkapkan. Keterbukaan dalam mengungkapkan  diri  lebih  membantu  individu untuk  memaafkan.  Budaya  ini  haruslah  dijaga dalam sistem penegakkan hukum pidana meskipun proses  hukum  akan  tetap  berlanjut.  Setidaknya,
dalam penyelesaian kasus dugaan malpraktik yang dilakukan  oleh  dokter,  memperoleh  maaf  dari korban  atau  keluarga  dapat  meringankan  sanksi hukuman atau bahkan mencabut pengaduan.
Untuk memperkuat hasil dan pembahasan tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam isi tabel, maka aparat penegak hukum perlu dapat memahami perbedaan malpraktik medik dengan risiko  medik,  sehingga  aparat  hukum  lebih  handal  dan  professional  dalam  menangani  perkara dugaan malpraktik medik.
Gambar. 1 Perbandingan Risiko Medik dan Malpraktik Medik

## 5. PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan
Sebagaimana  yang  telah  dinarasikan  di  atas,  adapun  kesimpulan  yang  dapat  ditarik  adalah bahwa berdasarkan konsep efektifitas hukum, pada prinsipnya hukum itu efektif atau tidaknya suatu  hukum  ditentukan  oleh  5  (lima)  faktor.  Kenyataaanya  faktor-faktor  ini  tidak  dapat dilaksanakan secara maksimal dalam penyelesaian kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyelesaian sengketa yang saat ini dilakukan oleh  aparat  penegak  hukum  belum  sesuai  dengan  kaidah  teori  efektifitas  hukum.  Seperti contohnya; Pasal 29 UU No. 36/2009 yang seringkali terlupakan oleh aparat penegak hukum, aparat penegak hukum sering langsung main tangkap saja begitu dapat laporan tanpa diselidiki terlebih  dahulu,  belum  adanya  pengadilan  khusus  profesi  kedokteran,  maysarakat  belum (dalam hal ini korban/keluarga) memahami Pasal 29 UU No. 36/2009 dan masyarakat lebih cenderung membawa kasus ini ke jalur litigasi, budaya memaafkan dan ikhlas yang sepertinya begitu sulit dilakukan jika tidak diimbangi dengan penggantian rugi.

## 5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang bisa diberikan dalam penelitian ini antara lain:
a. Mahkamah Agung perlu mengatur tentang adanya pengadilan khusus profesi Kesehatan.
b. Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten perlu memberikan sosialisasi tentang amanah dari Pasal 29 UU No. 36/2009 kepada Aparat Penegak Hukum.
c. Aparat penegak hukum perlu memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.
d. Rumah Sakit perlu meningkatkan upaya patient safety .

## 6. DAFTAR PUSTAKA BUKU
Abdul Manan, 2006, Aspek-aspek Pengubah Hukum , Jakarta: Kencana. Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1 ,  Jakarta: Kencana.
----------,  dan  Wiwie  Heryani,  2012, Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum, Jakarta: Kencana.
Anny  Isfandyarie,  2005, Malpraktek  dan  Resiko  Medik  dalam  Kajian  Hukum  Pidana ,  Jakarta: Prestasi Pustaka.
Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2021, Pendekatan Teori Hukum, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
----------, 2021, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
----------, 2021, Alternatif Penyelesaian Sengketa , Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
----------, 2021, Hukum Kesehatan, Jakarta: Trans Info Media.
----------, 2020, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers. Breen,  J,  K  et.al,  2010, Good  Medical  Practice  Professionalism,  Ethics  And  Law ,  New  York: Cambridge University Press.
D. Veronica Komalawati, 1989, Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Faure,  G,  M,  2006, Accident  Compensation,  dalam  Elgar  Encyclopedia  of  Comparative  law, Edited by Jan M. Smits, Cheltenham , UK: Edward Elgar Publishing Limited. Isharyanto, 2018, Teori Hukum (Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik), Yogyakarta: CV Writing Revolution.
Martoyo 1998, Manajemen Sumber Daya Manusia , Yogyakarta: BPFE.
Muhammad  Reza  Fadly,  2018, Proses  Penyelesaian  Pelanggaran  Etik  yang  Dilakukan  Dokter Atas  Tindakan  Malpraktek  (Studi  di  Ikatan  Dokter  Indonesia  Cabang  Medan), Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Nandiwardhana  Dharmmesta,  2016, Penyelesaian  dan  Pertanggungjawaban  Dokter  Terhadap Pasien  dalam  Perkara  Administratif  Malpraktek  (Studi  Kasus  Terhadap Putusan  Nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY), Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Nyoman Satyayudha Dananjaya, dkk, 2017, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Richo  Handoko  Putra,  2011, Proses  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Dugaan  Malpraktek  yang Dilakukan Oleh Dokter, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sirajuddin Saleh, 2017, Analsisi Data Kualitatif, Bandung: Pustaka Ramadhan. Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.
----------, 2008, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## JURNAL
Ahmad Rijali, “ Analisis Data Kualitatif ”, Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33, 2018. Aris  Prio  Agus  Santoso,  dkk,  “ Kewenangan  Perawat  dalam  Tindakan  Tens-Ems  Secara Homevisite dan Penerapan Keselamatan Pasien pada Tindakan TENS-EMS ”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 15, No. 2, 2022.
---------, “ Kajian Yuridis Tindakan Circumsisi Oleh Perawat Pada Praktik Keperawatan Mandiri (Studi Kabupaten Sidoarjo)”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 2, 2022. ---------,“ Analisis  Yuridis  Pemberian  Upah  di  Bawah  UMK  Bagi  Tenaga  Kesehatan  di  Rumah Sakit ”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 3, 2021.
----------,  “ Pertanggungjawaban  Hukum  Perawat  Dalam  Tindakan  Keperawatan  Ditinjau  dari Konsep Sosiological Yurisprudence ”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 4, 2022.
----------,  “ Employment  Termination  in  the  Middle  of  Covid-19  Pandemic:  Labor  Law  Point  of View ”, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, No. 1, 2021.
----------, “Analisis Yuridis Tindakan Invasif Oleh Perawat Pada Praktik Keperawatan Mandiri”, Jurnal Delima Harapan, Vol. 9, No. 1, 2022.
----------, “ Relasi Filsafat Ilmu, Hukum, Agama dan Teknologi ”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7, No. 1, 2023.
Gerardus  Gegen,  dan  Aris  Prio  Agus  Santoso,  “ Analisis  Yuridis  Kewenangan  Perawat  Dalam Pengobatan Bekam Pada Praktik Keperawatan Mandiri ”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 3, 2021.
----------, “ Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 ”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 14, No. 2, 2021.
Ilham Junaid, “ Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian Pariwisata ”, Jurnal Kepariwisataan, Vol.
10, No. 01, 2016.
Riska Andi Fitriono, dkk, “ Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal ”, Yustisia. Vol.5, No.1, 2016.
Singgih Purnomo, dkk, “ Klausula Baku Dalam Perspektif Perjanjian Dagang ”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 4, 2021.
Sri  Ratna  Suminar,  “ Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Antara  Dokter  dengan  Pasien  dalam Malpraktek ”, Syiar Hukum, Vol. 8, No.3, 2006. Sukendar, dkk, “ Juridical Review of Nurse's Legal Responsibility for Patient Safety in Self Nursing Practice ”, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No.2, 2021.
----------,  “ Kebebasan  Berdagang  di  Tengah  PPKM  Darurat  Ditinjau  dari  Sudut  Pandang Sosiological  Jurisprudence  dan  Konsep  Keadilan ”,  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 3, 2021.
Yulia Emma Sigalingging, dan Aris Prio Agus Santoso, “ Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Bagi Penolak  Vaksinasi  Covid-19 ”,  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Pendidikan  (JISIP),  Vol.  5,  No.  3, 2021.

## INTERNET
Jaringan  Kebijakan  Kesehatan  Indonesia,  2019, Ketua  MKDKI:  Kami  Tak  Mengenal  Istilah Malpraktek ,  diakses  pada: https://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/167- ketua-mkdki-kami-tak-mengenal-istilah-malpraktek (Tanggal 4 Februari 2023). Kompas.com, 2023, Kasus Dugaan Salah Operasi Kaki, Dokter RS Tak Hadiri Panggilan Polda Sumut, diakses pada: https://medan.kompas.com/read/2023/01/11/112753778/kasus- dugaan-salah-operasi-kaki-dokter-dan-rs-tak-hadiri-panggilan-polda-sumut (Tanggal 4 Februari 2023).
Tempo.co,  2013, Sampai  Akhir  2012,  Terjadi  193  Kasus  Malpraktik ,  diakses  pada: https://nasional.tempo.co/read/469172/sampai-akhir-2012-terjadi-182-kasus-malpraktek (Tanggal 4 Februari 2023).