## PEMENUHAN HAK ATAS AIR BERSIH TERHADAP MASYARAKAT
KABUPATEN GRESIK
Mochammad mochammad-2016@pasca.unair.ac.id Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana UNAIR Jln. Airlangga No.4-6 Surabaya

## Abstract
As an unimportant one that is needed by humans and important for other purposes, the discussion of this thesis related to  aid  and the use  of  air  is  an important problem in life. Water that  was  once felt  abundant and  can be  used together. More  and  more  populations  are  increasing.  Water  needs  for  the Gresik Regency community in 2018 have only been served by PDAM Giri Tirta in Gresik Regency totaling 11 Districts out of a total of 18 Districts in Gresik Regency. The fulfillment of the right to clean water for  the people of Gresik Regency must always be pursued in line with the increase in population and development of industrial areas. However, related to the completion of clean water for the community, the need  for investment  funds  is not small  for the  construction  of  SPAM  supporting infrastructure.  Related  to  what is stated in article 2 paragraph (1) of the Covenant on Ecosob rights. The policy of fulfilling the right to clean water for the people of Gresik Regency is implemented by increasing production capacity. The need for investment funds that are not small  to  build  SPAM  infrastructure  and  limited  government  funds  has  implications  for  the  implementation  of Cooperation between the Government and the Private Sector (KPS). carried out by PDAM Giri Tirta of Gresik Regency as the executor of  the provision of  SPAM  with Business Entities using a system of Cooperation to Build, Operate and Transfer  (BOT).  Regulation  of  the  Minister  of  Public  Works  and  Public  Housing  Number  19  /  PRT  /  M  /  2016 concerning  Provision  of  Support  by  Regional  Governments in Collaborating in the Implementation of Drinking Water Supply Systems.
Keywords: corporate social responsibility; local government; company

## Abstract
Sebagai  salah  satu  unsur  alam  yang  sangat  dibutuhkan  manusia  dan  penting  untuk  makhluk  hidup  lainnya  maka pembahasan  tesis  ini  terkait  ketersediaan  dan  pemanfaatan air  menjadi isu hukum  penting  dalam  kehidupan.  Air  yang dulunya  dirasa  melimpah  dan  dapat  dimanfaatkan  secara  bersama-sama  mulai  diatur    keterbatasannya.  Hal    ini dikarenakan    semakin  banyaknya  populasi  penduduk.  Kebutuhan air  bagi masyarakat  Kabupaten  Gresik  pada  tahun 2018 baru   terlayani   oleh   PDAM   Giri   Tirta   Kabupaten   Gresik   sebanyak   11 Kecamatan dari total 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gresik. Pemenuhan hak atas air bersih bagi masyarakat Kabupaten Gresik harus selalu diupayakan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan pengembangan wilayah industri. Namun permasalahan yang dihadapi dalam  mewujudkan  pemenuhan  air  bersih  bagi  masyarakat  yaitu  Perlunya  dana  investasi  yang  tidak  sedikit  untuk pembangunan infrastruktur pendukung SPAM. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Konvenan Hak-Hak Ekosob. Kebijakan pemenuhan hak atas air bersih untuk masyarakat Kabupaten Gresik diimplementasikan dengan cara menambah kapasitas produksi. Kebutuhan dana investasi yang tidak sedikit untuk membangun infrastruktur SPAM dan terbatasnya  dana  Pemerintah  berimplikasi  pada  dilaksanakannya  Kerjasama  antara  Pemerintah  dengan  Swasta  (KPS). dilakukan  oleh  PDAM  Giri  Tirta  Kabupaten  Gresik  selaku  pelaksana  penyediaan  SPAM  dengan  Badan  Usaha menggunakan  Kerjasama  sistem Build,  Operate,  and  Transfer (BOT).  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  Nomor  19/PRT/M/2016  tentang  Pemberian  Dukungan  oleh  Pemerintah  Daerah  Dalam  Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
Kata Kunci : Kebijakan Pemerintahan, Pemenuhan Hak, Air Bersih
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286 Telp. : (031) 5041566, 5041536 Email : adj@journal.unair.ac.id Website : https://e-journal.unair.ac.id/ADJ

## A. Pendahuluan
Air  merupakan  salah  satu  komponen  penting  bagi  kehidupan  manusia  dan  makhluk  hidup lainnya.  Air  sangat  diperlukan  dalam  kehidupan  manusia  untuk  berbagai  kebutuhan,  terutama  air bersih untuk rumah tangga, industri, dan tempat-tempat umum. Air merupakan sumber daya utama kehidupan manusia.  Apabila  aset  berharga  ini  berkurang  bahkan  habis,  maka  dapat dipastikan manusia  tidak  dapat  melangsungkan  kehidupannya.  Peningkatan  kebutuhan  air  bersih  mendorong manusia untuk berusaha menyediakan air bersih dengan standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.
Gresik  merupakan  kota  industri  dan  sebagai  muara  tiga  sungai  besar
sebagaimana  yang  disampaikan  Bupati  Gresik,  Sambari  Halim  Radianto:  “  Gresik sebagai lintasan tiga sungai besar yaitu Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas, dan Sungai Kali Lamong.” Meskipun sebagai muara tiga sungai besar, Gresik tidak memiliki sumber air baku yang cukup memadai untuk memenuhi  kebutuhan  seluruh  penduduknya.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Kabupaten  Gresik,  jumlah  penduduk  Kabupaten  Gresik  pada  tahun  2016  sebanyak  1.310.439  jiwa yang tersebar di 18 kecamatan 1 .
Pemenuhan  kebutuhan  akan  air  bersih  merupakan  hak  dasar  dan  hak  sosial  ekonomi masyarakat  yang  harus disediakan  oleh  pemerintah pusat dan  pemerintah daerah. Untuk memenuhi tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air bersih dan akses terhadap air bersih,  Pemerintah  Pusat  melalui  Pemerintah  Daerah  menyerahkan  pengelolaan  air  bersih  kepada Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dalam  hal  ini  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM).    PDAM merupakan  salah      satu  unit  usaha  milik  daerah  yang  memberikan  jasa  pelayanan  dan menyelenggarakan  kemanfaatan  di  bidang  air  bersih.  Aktivitas PDAM  antara lain  mengumpulkan, mengolah,  dan  menjernihkan      sampai      mendistribusikan      air      kepada      masyarakat      atau pelanggan. PDAM terdapat di setiap provinsi, kabupaten, dan kotamadya di seluruh Indonesia.
PDAM     Giri    Tirta     Kabupaten    Gresik     merupakan    institusi     yang  bertanggung  jawab terhadap penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kabupaten Gresik. PDAM Giri Tirta memperoleh sumber air baku yang berasal dari Kali Surabaya yang mengalir di wilayah Kabupaten Gresik mulai dari  Desa  Kedunganyar,  Kecamatan  Wringinanom  sampai  ke  Desa  Bambe,  Kecamatan  Driyorejo. Sedangkan  sumber  air  bawah  tanah  diperoleh  dari  tiga  buah  sumur  dalam  dengan  total  kapasitas sebesar 37 liter per detik dan terletak di lokasi perumahan yang ada di tengah wilayah kota Gresik .2
Sampai  dengan  tahun  2018,  kapasitas  terpasang  PDAM  Giri  Tirta sebesar 1.327 liter per detik yang terdiri dari tujuh instalasi   terpasang termasuk sumur air bawah tanah dan air curah hasil
kerjasama dengan pihak ketiga. Jumlah pelanggan PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik masih sangat berpotensi  mengalami  peningkatan  sejalan  bertambahnya  penduduk  yang  tentu  memerlukan  air bersih  untuk  menopang  kehidupannya.  Peningkatan  kebutuhan  air      bersih      masyarakat      tentu harus    diimbangi    dengan ketersediaan   air   baku. Tingginya tingkat pencemaran limbah domestik ke  sungai  membuat  ketersediaan  sumber  air  baku  yang  layak  semakin  menurun.  Perlu  adanya alternatif lain yang dapat digunakan sebagai sumber air baku dan SPAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Gresik.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang  menjadi  perhatian dan  akan  dibahas  dalam  penelitian  tesis  ini  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut:  1)  Kebijakan pemenuhan hak atas air bersih yang sesuai  untuk  masyarakat  Gresik;  dan  2)  Regulasi   pemenuhan hak  atas  air bersih untuk masyarakat Kabupaten Gresik.

## B.  Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis  empiris adalah  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif secara  in  action  pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat. 3 Penelitian yuridis  empiris  merupakan  penelitian  lapangan  (penelitian  terhadap  data  primer)  yaitu  suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan prilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 4

## C.  Pembahasan
1.    Kebijakan Pemenuhan Hak Atas air Bersih bagi Masyarakat

## Kabupaten Gresik
1.1    Kebijakan  Pemenuhan  Hak  Atas  Air  Bersih  Bagi  Masyarakat  Kabupaten  Gresik Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Air Bersih
Sebagai    sumber    daya   utama    yang   diperlukan    untuk memenuhi  hajat  hidup  orang  banyak,  pengelolaan  air  dikuasai  oleh  negara  sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945  Pasal 33
Ayat  (3).  Tidak  hanya  di  Indonesia,  pengelolaan  air  juga  menjadi  perhatian  dunia.  Tahun 1977  Konferensi  International  PBB  yang  pertama  tentang  air  diselenggarakan  di  Mar  del Plata,  Argentina.  Konferensi  tersebut  mengeluarkan  sebuah  resolusi  yang  salah  satunya berbunyi:5
“ All  peoples,  whatever  their  stage  of  development  and  their  social  and  economic conditions, have the right to have access to drinking water  in  quantities  and  of  a  quality equal  to  their  basic  needs”.
(United Nations Water Conference , 1977).
Sebagai  salah  satu  negara  yang  telah  meratifikasi  Kovenan  Ekonomi,  Sosial,  dan Budaya dan  menyetujui  Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak atas Air, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah  yang dapat
3 Abdulkadir  Muhammad.  (2004).  Hukum  dan  Penelitian  Hukum.  Bandung:  Citra Aditya Bakti. h. 134
4 Via Media. (2008). “Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya dengan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2002  Tentang  Hak  Cipta”. Tesis .  Program Pasca  Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang. h. 66.
5 Arinto Nurcahyono, dkk. Op. Cit , h. 393
memastikan bahwa setiap warga negara  Indonesia dapat memiliki akses terhadap air bersih dan  sanitasi.  Dalam  kerangka  pemenuhan hak  atas  air  dalam  Komentar  Umum  Nomor  15 (2002), disebutkan adanya kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas air yakni:6
1.  Untuk  menjamin  akses  kepada  jumlah  air  minimal,  yang  memadai  dan  aman  bagi penggunaan personal dan domestik untuk mencegah penyakit;
2.  Untuk menjamin bahwa hak atas akses kepada air dan fasilitas dan layanan  pengairan  tidak diskriminatif,  terutama  untuk  kelompok yang kurang beruntung atau termarjinalisasi;
3.  Untuk menjamin akses fisik kepada fasilitas dan layanan pengairan yang   memberikan   air yang   memadai,   aman   dan   rutin;   yang mempunyai jumlah outlet air yang cukup untuk menghindari  waktu  tunggu  yang  terlalu  lama;  dan  yang  berjarak  cukup  dekat  dari  rumah tangga;
4.  Untuk  menjamin  bahwa  keamanan  personal  tidak terganggu  ketika  melakukan  akses  fisik kepada  air;  untuk  menjamin  distribusi  yang  adil  dari  semua  fasilitas  dan  layanan pengairan; dan
5.  Untuk   menetapkan   dan   mengimplementasikan   suatu   strategi pengairan nasional dan suatu rencana aksi  yang ditujukan  bagi seluruh populasi. Strategi dan rencana aksi tersebut harus direncanakan dengan baik, dan ditinjau secara periodik, dengan landasan proses yang partisipatif  dan  transparan,  hal  tersebut  harus  termasuk  metode-metode,  seperti  hak  atas indikator  dan  tolok  ukur  pengairan,  yang  dengannya  kemajuan  bisa  dipantau  dengan cermat.
Kewajiban  negara  terhadap  hak  asasi  manusia  adalah  negara  harus  menghormati  ( to respect ),  melindungi  ( to  protect ),  dan  memenuhinya( to  fulfill ).  Salah  satu  bentuk  perlindungan negara  terhadap  hak  asasi  manusia  adalah  dengan  adanya  regulasi  yang  mengatur  hak  asasi manusia  yaitu  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Namun  hak atas air  tidak  diatur tersendiri    dalam    UU    tersebut.    Meskipun    demikian,   hak   atas    air adalah bagian  dari  terpenuhi  dan  terlindunginya  hak  untuk  hidup,  sebab  air  adalah  komponen  terpenting untuk  memenuhi  dan  melindungi  hak  untuk  hidup  yang  merupakan  hak  mutlak  dan  tidak  bisa dikurangi ( non derogable right ). Hal tersebut juga telah ditegaskan       dalam       Undang-Undang Dasar 1945Pasal       28A yaitu:“setiap   orang   berhak   untuk   hidup   dan   mempertahankan
6 Arinto Nurcahyono, dkk. Op. Cit , h. 393
hidupnya.” 7 Kemudian  Pasal  28H  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa:“setiap  orang  berhak sejahtera lahir dan batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.” 8
1.2  Tantangan  yang  Dihadapi  Dalam  Pelaksanaan  Kebijakan  Pemenuhan  Hak  Atas  Air Bersih Bagi Masyarakat Kabupaten Gresik
Tantangan  yang  dihadapi  dalam  pemenuhan  Hak  atas  air bersih bagi masyarakat gresik adalah :
a.    Pertambahan jumlah penduduk
b.    Keterlambatan Infrastruktur PDAM
c.    Investasi PDAM Gresik

## 2.   Regulasi Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Untuk Masyarakat
Kabupaten gresik

## 2.1   Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Untuk Masyarakat Kabupaten Gresik Seharusnya Diimplementasikan
Pembangunan  infrastruktur SPAM  mutlak dilakukan demi  memenuhi  hak  atas  air  bersih bagi  masyarakat,  namun  pada  perkembangannya  pemerintah  tidak  berperan  secara  optimal dalam  menyediakan  dan  membangun  infrastruktur  SPAM  karena  keterbatasan  dana.  Terdapat tiga alasan yang mendasari dilakukannya kerjasama pemerintah swasta. 9 Pertama, kuantitas dan kualitas  infrastruktur  yang  tersedia  sudah  tidak  memadai  untuk  mendukung  akselerasi pembangunan.  Kedua,  kemampuan  keuangan  negara  untuk  membangun  dan  memperbaiki infrastruktur  sangat  terbatas.  Ketiga,  berbeda  dengan  pemerintah,  sektor  swasta  memiliki keahlian dan profesionalisme yang lebih baik untuk membangun infrastruktur secara efektif dan efisien.
Pelaksanaan  kerjasama  Pemerintah  Daerah  dengan  Pihak  Ketiga  dimungkinkan  untuk dilakukan.  Hal  ini  telah  dijamin  dalam  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  dalam
Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut: 10
7 Pasal 28A UUD 1945
8 Pasal 28H UUD 1945
9 Latif  Adam, Bab  3  Public  Private  Partnership  :  Sebuah  Alternatif  Pemenuhan  Kebutuhan  Pembangunan  Infrastruktur  di Indonesia dalam Analisis  Model  Kebijakan  Kerja  Sama  Pemerintah-Swasta  dalam  Pembangunan  Infrastruktur, Pusat  Penelitian Ekonomi LIPI, Jakarta, 2014, h. 35-36
10 Pasal  363  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.
(1) Dalam  rangka  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat,  Daerahdapat mengadakan kerja sama yang didasarkan  padapertimbangan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  publikserta  saling menguntungkan
a. Daerah lain;
b. Pihak ketiga; dan/atau
c.   lembaga atau pemerintah daerah di luar  negeri sesuaidengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Jenis  infrastruktur yang dapat  dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha disebutkan  dalam  Pasal  5  Ayat  (2)  Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun  2015  tentang Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  dalam  Penyediaan  Infrastruktur mencakup   salah satunya  huruf  d  infrastruktur  air  minum. 11 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama  Pemerintah  dengan  Badan  Usaha  dalam  Penyediaan  Infrastruktur  (selanjutnya disebut  PERPRES  KPBU)  merupakan  suatu  regulasi  yang  mengatur  kerjasam a  Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur agar kerjasama tersebut dapat dilakukan secara luas, cepat, efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan.
Keterlibatan  pihak  swasta  dalam  penyediaan  infrastruktur  pelayanan  air  bersih  dapat diterapkan melalui kerjasama antara BUMD
atau  PDAM  dengan  swasta.  Kerjasama  ini  dapat  dilakukan  melalui  dua  skema, yang pertama adalah skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)  dengan model skema Business to Business ( B to  B ). 12 Namun  dalam  kerja  sama  ini  pemerintah  daerah  sebagai  penguji  kelayakan  usaha atau feseability study yang dibantu oleh BPPSPAM dan IUWASH dengan dasar hukum MoU. Pihak  swasta  yang  bekerja  sama  baik  dalam  skema  KPS  maupun  skema B  to  B haruslah membentuk  suatu  badan  khusus  untuk  pengelolaan  SPAM.  Pihak  swasta  dapat  berasal  dari dalam negeri  maupun  luar negeri, namun apabila pihak swasta tersebut berasal dari luar negeri haruslah  menggandeng  pihak  swasta  dalam  negeri  dan  kepemilikannya  maksimal  hanya 95 persen dalam  badan khusus yang dibentuk untuk pengelolaan SPAM. 13
11 Pasal  5  Ayat  (2)  Peraturan  Presiden  Nomor  38  Tahun  2015  tentang  Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
12 Pasal 7 Ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat   Nomor 19/PRT/M/2016  tentang  Pemberian  Dukungan  oleh  Pemerintah  Daerah  Dalam  Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
13 Hanantyo Sri Nugroho, , h. 3.

## 2.2 Dasar    Hukum    Dalam    Pengimplementasian    Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Air Bersih Untuk Masyarakat Kabupaten Gresik
Istilah   perjanjian   atau   kontrak   dalam   praktiknya   seringkali dipahami   berbeda oleh    banyak    pelaku    bisnis. Burgerlijk    Wetboek (selanjutnya  disingkat  BW) menggunakan istilah overeenkomst dan contract untuk pengertian yang sama. Hal ini secara jelas dapat disimak dari  judul Buku III titel  Kedua tentang  “Perikatan-Perikatan yang Lahir dari  Kontrak  atau  Perjanjian”  yang  dalam  bahasa  aslinya  (bahasa  Belanda),  yaitu:  “ Van verbintenissen die uit contract of overeenkomstgeborenworden ”. 14
Dasar hukum dalam pengimplementasian :
a.    Pasal 1313 Burgerlijk Weetbook
b.    Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air c.    Undang- undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
d.    Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang   Pemerintahan Daerah
e.    Peraturan   Pemerintahan   Nomor   122   tahun   2015   tentang   system  Penyediaan  Air Minum
f.        Peraturan    Presiden    Nomor    38    Tahun    2015    tentang    Kerjasama  Pemerintah dengan  Badan  Usaha  dalam  Penyediaan  Infrastruktur
(PERPRES KPBU)

## 2.3    Bentuk  Kerjasama  Pemenuhan  Kebutuhan  Hak  atas  air  Bersih  Masyarakat Kabupaten Gresik
Dalam  penyelenggaraan  kerjasama  khususnya  dalam  bidang  usaha  penyediaan  air minum  diperlukan  adanya  pemahaman  tentang  bentuk-  bentuk  kerjasama  yang  ada  dengan segala macam konsekuensinya. Pada     dasarnya     bentuk-bentuk     kerjasama  yang     ada dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) yaitu:
a.    Kontrak Pelayanan (Service Contract)
Kontrak  Pelayanan  (Service  Contract),  merupakan  bentuk  kerjasama  dalam penyelenggaraan  penyediaan air  minum  dengan  mitra   swasta   dimana    mitra   swasta diberi   tanggung   jawab
melaksanakan  pelayanan  jasa  untuk  suatu  jenis  pelayanan  tertentu  dalam  jangka  waktu tertentu. Kontrak pelayanan ini merupakan bentuk kerjasama yang paling sederhana.
14 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial , Prenadamedia Grup, Jakarta, 2010, h. 13.

## b.    Kontrak Kelola (Management Contract)
Kontrak  Kelola  (Management  Contract),  merupakan  bentuk  kerjasama  antara  Pihak  I (Pemilik  Proyek)  dengan  mitra  swasta  dimana  mitra  swasta  diberi  tanggung  jawab menyediakan  jasa pengelolaan atas sebagian dan atau seluruh sistem prasarana dan sarana infrastruktur  dalam  jangka  waktu  tertentu,  termasuk  pengoperasian  dan  pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya.
c.    Kontrak Sewa (Lease Contract)
Kontrak  Sewa (Lease  Contract), merupakan  bentuk  kerjasama  antara  Pihak  I  (Pemilik Proyek) dengan mitra swasta dimana mitra swasta menyewa dari Pihak I (Pemilik Proyek) suatu  fasilitas  prasarana  dan    sarana/infrastruktur    tertentu    dalam  suatu  jangka  waktu tertentu,  untuk  kemudian  dioperasikan  dan  dipelihara.  Dalam  hal  ini  mitra  swasta  akan mengoperasikan  sebagian  dan  atau  seluruh  sistem  dalam  penyediaan  air  minum  untuk memberikan  layanan  kepada  masyarakat secara  profesional untuk  jangka waktu tertentu. Pihak  swasta  menyediakan  modal  kerjanya  untuk  pengoperasian  dan  pemeliharaan termasuk penggantian bagian-bagian tertentu dalam sistem penyediaan air minum.
d.    Kontrak Bangun/Rehabilitasi
Kontrak  Bangun  (Build  Contract),  merupakan  bentuk  kerjasama antara  Pihak  I  (Pemilik Proyek) dengan mitra swasta yang sangat banyak variasinya yaitu antara lain :
-    Bangun Kelola Alih Milik (Build Operate and Transfer/BOT)
-    Bangun Alih Milik (Build and Transfer)
-    Bangun Alih Milik, Kelola (Build Transfer and Operate)
-    Bangun Sewa Alih Milik (Build Lease and Transfer)
-    Bangun, Milik dan Kelola (Build Own and Operate /BOO)

## e.    Kontrak Konsesi (Consession Contract)
Kontrak Konsesi/Concession Contract (CC)  merupakan bentuk kerjasama  antara  Pihak  I (Pemilik Proyek) dengan  mitra  swasta,
dimana  mitra  swasta  sebagai  pemegang  hak  konsesi  (concessionaire)  akan  melakukan pembangunan,  rehabilitasi  suatu  fasilitas  prasarana  dan  sarana/infrastruktur  tertentu termasuk pembiayaannya  yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaannya beserta penagihan rekening dari para pelanggan dan pengeloaannya untuk suatu jangka waktu tertentu.

## 2.4   Pemberlakuan tariff Hasil Kerjasama
Tarif  pembelian  air  curah  kerjasama  BOT  tergantung  dari  perhitungan  tarip  dengan memperhitungkan  nilai  investasi,  Beban  keuangan,  Biaya  operasional  dan  Pemeliharaan, jangka waktu kerjama serta kapasitas air yang akan dialirkan sehingga tarif yang ditawarkan setiap  kerjasama  berfaritif.  Tarif  kerjasama  BOT  dari  Pemanfaatan  air  Benggawan  Solo kapasitas  1.000  liter  per  detik  pada  tahun  pertama  sebesar  Rp.  2.962  per  M3,  tahun  kedua sebesar                                        Rp.  3.376  per  M3  selanjutnya  naik  sebesar  6%  setiap  tahun,  tarif permbelian air kerjasama dapat digambarkan pada grafik 5.
Grafik 5
Tarif Pembelian air kerjasama BOT Pemanfaatan Air Bengawan Solo kapsitas 1000 liter per detik Tarip  (Rp./M3)
14.000 12.895 12.000 10.000 8.000 5.704 7.633 10.214 6.000 2.962 3.376               3.579 3.793        4.021      4.262 2.000 -
2020             2021             2022             2023             2024             2025             2030             2035             2040             2044
Sumber: Laporan PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2018
Permberlakuan tarif air yang dialirkan ke masyarakat tidak serta merta sesuai dengan tarif  air  kerjasama,  namun  yang  berlaku  adalah tarif  PDAM  Giri Tirta yang  berlaku  saat  ini dengan  dasar  perhitungan  tarip  air  PDAM  Giri  Tirta  Kabupaten  Gresik  mengacu  pada Peraturan Menteri  Dalam Negeri  nomor  71  Tahun 2016  tentang Perhitungan  dan Penetapan Tarif  Air  Minum.  Tarif  yang  berlaku  di  PDAM  Giri  Tirta  Kabupaten  Gresik     berdasarkan Peraturan  Bupati  Gresik  nomor  01    Tahun    2018    tentang  Tarif    Air  pada  Perusahaan Daerah  Air  Minum  Giri  Tirta  Kabupaten  Gresik.  Tarif  untuk  pemenuhan  dasar  air  sebesar 10  M3  untuk  tarif  Rumah  Tangga  1dan  2  untuk  10  M3      sebesar  Rp.  1.500,-  per  M3, sedangkan  tariff  Rumah Tangga 3 untuk 10 M3 sebesar Rp. 1.600,- masih dibawah rata-  rata biaya per M3 air pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.759,- per M3.
Tarif yang berlaku di PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik pada Tabel 6
Tabel 6

## Tarip PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik berdasarkan
Peraturan Bupati nomor 1 Tahun 2018
NO GOLONGAN PELANGGAN KODE TARIF BLOK
KONSUMSI PEMAKAIAN PROGRESIF (M3)
TARIF
PROGRESIF (Rp)
Ke lompok  I
1.000 1.200 2.300 1.000 1.150 1 a. Sos ial Umum S-U I 0 - 10 II > 10 - 20 III > 20 2 b. Sos ial Khusus
b.1 Sos ial Khus us  (1) S - 1 I 0 - 10 II > 10 - 20 III >  20 2.300 1.000 1.300
3 b.2 Sos ial Khus us   (2) S - 2 I 0 - 10 II > 10 - 20
III >  20 2.600 Ke lompok II a. Rumah Tangga 4 a.1 Rumah Tangga (1) R - 1 I 0 - 10 1.500 II > 10 - 20 2.350 III > 20 - 30
3.750 IV > 30 4.250 5 a.2 Rumah Tangga (2) R - 2 I 0 - 10 1.500 II > 10 - 20
3.850
III > 20 - 30
4.450 IV > 30 4.650 6 a.3 Rumah Tangga (3) R - 3 I 0 - 10 1.600 II > 10 - 20 4.350 III > 20 - 30
4.800
IV > 30 5.750 7 b. Ins tans i Pemerintah IP I 0 - 10 5.000 II > 10 - 20 5.500 III > 20 - 30
6.000 IV > 30 6.500 Ke lompok III A
8 - Niaga Kecil
NK I 0 - 10 5.000 II > 10 - 20
5.500 III >  20 7.400
9 - Indus tri Kecil IK I 0 - 10 5.000 II > 10 - 20
6.000 III >  20 7.400 Ke lompok III B 10 - Niaga Besar
NB I 0 - 10 7.500 II > 10 - 20
8.500 III >  20 9.500 11 - Indus tri Besar
IB I 0 - 10 13.000 II > 10 - 20
14.000 III >  20 16.000
Ke lompok III C 12 Pelabuhan K-1 I 0 - 10 13.000 II > 10 - 20
15.000 III >  20
17.000 Ke lompok  Khusus 13 Khus us (kawasan) K-2 I 0 - 10 Sesuai Kesepakatan II > 10 - 20 III
>  20
Penegasan dalam merefleksikan tiga aspek penting sebagai elemen dasar HAM atas air,  yakni  ketersediaan  (availability),  kualitas  (quality),  dan  mudah  dicapai  (accessibility), termasuk  di  dalamnya  (1)  mudah  dicapai  secara  fisik  (physical  accessibility);  (2)  mudah dicapai  secara   ekonomis (affordability)  (or economic  accessibility); (3) non- diskriminasi (non-discrimination);  dan  (4)  kemudahan  informasi  (information  accessibility).  Refleksi dari  aspek  penting  elemen  dasar  bahwa  dengan  bekerjasama  ketersediaan  air    bersih dapat  dipenuhi  dengan  kualitas  sesuai  Permenkes  492  Tahun  2010  tentang  persyaratan kualitas  air  minum  dan  kemudahan  mendapatkan  layanan  serta  tarif  yang  diberlakukan kepada masyarakat masih rendah dibawah rata-rata biaya per M3 air PDAM.
Penegasan  ini  menunjukkan    bahwa  PDAM  sebagai  operator air  bersih  di wilayah di  Indonesia,  menjadikannya  sebagai  bagian  penting  dari  tanggung  jawab  negara  guna memastikan perlindungan dan pemenuhan HAM atas air.
Kerjasama  dengan  mekanisme  BOT  belum  ada  bandingannya  dengan  bentuk mekanisme lainnya, sehingga dapat dipastikan kalau mekanise yang dipilih tidak melanggar hak Ekosob dan Prinsip Progresive raalization.

## D.   Kesimpulan
1.     Kebutuhan  air  bagi  masyarakat  Kabupaten  Gresik  pada  tahun  2018  baru  terlayani  oleh PDAM  Giri  Tirta  Kabupaten  Gresik  sebanyak  11Kecamatan dari total 18 Kecamatan yang ada di  Kabupaten  Gresik.  Pemenuhan  hak  atas  air  bersih  bagi  masyarakat  Kabupaten  Gresik  harus selalu  diupayakan  seiring  dengan  peningkatan  jumlah  penduduk  dan  pengembangan  wilayah industri.  Namun  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  mewujudkan  pemenuhan  air  bersih  bagi masyarakat yaitu :
2.   kebutuhan   pencarian   sumber   air   baru   yang   nantinya   akan dimanfaatkan   untuk memenuhi   kebutuhan   air   bersih   bagi masyarakat Kabupaten Gresik dan;
3.  Perlunya  dana  investasi  yang  tidak  sedikit  untuk  pembangunan  infrastruktur pendukung SPAM.
Sebagaimana  yang  tertuang  dalam  pasal  2  ayat  (1)  Konvenan  Hak-
Hak Ekosob yang menyatakan bahwa:
“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji mengambil langkah- langkah, baik sendiri maupun  melalui  bantuan  dan  kerjasama  internasional,    terutama    bantuan    teknik    dan ekonomi    dan    sejauh  dimungkinkan  sumber  daya  yang  ada,  guna  mencapai  secara progresif  realisasi  sepenuhnya  hak-hak  yang  diakui  dalam  Kovenan  ini  dengan
menggunakan  semua  upaya-upaya  yang  memadai,  termasuk  pembentukkan  langkah- langkah legislatif.”
Unsur-unsur  penting  dari  pelaksanaan  ‘Kewajiban  Negara’  berdasar  Pasal 2  ayat (1) Kovenan tersebut di atas adalah digunakannya istilah- istilah:
berjanji mengambil langkah-langkah;
dimungkinkan oleh sumber daya yang ada; mencapai secara progresif; dan
dengan   menggunakan   semua   upaya-upaya   yang   memadai, termasuk pembentukan langkah-langkah legislatif.
2.    Kebijakan pemenuhan hak atas air bersih untuk masyarakat Kabupaten
Gresik  diimplementasikan  dengan  cara  menambah  kapasitas  produksi. Kebutuhan  dana  investasi  yang  tidak  sedikit  untuk  membangun  infrastruktur SPAM  dan  terbatasnya  dana  Pemerintah  berimplikasi  pada  dilaksanakannya Kerjasama  antara  Pemerintah  dengan  Swasta  (KPS).  Investasi  SPAM  yang dilakukan  yaitu  Pemanfaatan  Mata  Air  Umbulan  dan  Pemanfaatan  Air  Baku Sungai Bengawan Solo  di Bendung Gerak Sembayat dengan kapasitas 1.000 liter per detik  untuk  Pelayanan Gresik  Wilayah  Kota  (Kecamatan  Manyar,  Kebomas dan    Gresik)  dan  Gresik  Wilayah  Utara  (Kecamatan  Bungah).  Pelaksanaan kerjasama  Pemerintah  Daerah  dengan  Pihak  Ketiga  dimungkinkan  untuk dilakukan.  KPS  akan  dilakukan  oleh  PDAM  Giri  Tirta Kabupaten Gresik  selaku pelaksana  penyediaan  SPAM  dengan  Badan  Usaha  menggunakan  Kerjasama sistem Build,  Operate,  and  Transfer (BOT).  Regulasi  yang  mendukung dilakukannya Kerjasama Pemerintah dengan Swasta yaitu:
a)    Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang   Pemerintahan
Daerah dalam Pasal 363 ayat (1) dan ayat (2);
b)   Peraturan   Pemerintahan   Nomor   122   tahun   2015   tentang   sistem Penyediaan Air Minum;
c)    Peraturan   Presiden   Nomor   38   Tahun   2015   tentang   Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
d)   Peraturan Menteri Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Nomor
19/PRT/M/2016  tentang  Pemberian  Dukungan  oleh  Pemerintah  Daerah  Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

## Bibliography

## Buku
Adam,  Latif. Bab  3  Public  Private  Partnership  :  Sebuah  Alternatif  Pemenuhan  Kebutuhan Pembangunan  Infrastruktur  di  Indonesia dalam Analisis  Model  Kebijakan  Kerja  Sama Pemerintah-Swasta  dalam  Pembangunan  Infrastruktur, Pusat  Penelitian  Ekonomi  LIPI, Jakarta,
2014.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Gresik, Gresik  Dalam  Angka  Gresik  in Figures 2017 . Hernoko,  Agus  Yudha. Hukum  Perjanjian  Asas  Proporsionalitas  Dalam Kontrak Komersial , Prenadamedia Grup, Jakarta, 2010.
Media,  Via.  (2008).  “Indikator  Pelanggaran  Karya  Arsitektur  dan  Korelasinya  dengan  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”. Tesis .  Program  Pasca  Sarjana  Program Studi  Magister  Kenotariatan
Universitas Diponegoro, Semarang.
Muhammad, Abdulkadir. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Nurcahyono, Arinto, dkk. Op. Cit .
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gresik, Business Plan PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2015-2019 .