## Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi E-Commerce pada Platform Marketplace
Posma Leonardo 1 , Christine Tjen 2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 2

## Abstract
This  study  is  based  on  the  problem  of  the  development  of  e-commerce  transactions  that  do  not necessarily boost state revenues from the taxation sector. This study aims to analyze the application of SE-62 / PJ / 2013 dated 27 December 2013 concerning Affirmation of Taxation Terms on E-Commerce Transactions at PT Bukalapak.com and provide recommendations to PT Bukalapak.com related to the taxation aspect of e-commerce transactions. This study uses a mixed-method approach. The object of the research is PT Bukalapak.com with the Tax Division as a unit of analysis. The conclusion of the study  is  that  PT  Bukalapak.com  does  not  implement  or  apply  specific  provisions  for  users  of  the Bukalapak  application,  this  refers  to  the  taxation  system  carried  out  in  Indonesia,  namely  self assessment.  Lack  of  tax  knowledge  on  taxation  obligations  causes  less  success  in  maximizing  tax payments on e-commerce transactions.
Keywords. e-commerce, taxation

## Abstrak
Studi  ini  didasarkan  pada  masalah  perkembangan  transaksi  e-commerce  yang  tidak  serta  merta meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SE-62 / PJ / 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi  E-Commerce  di  PT  Bukalapak.com  dan  memberikan  rekomendasi  kepada  PT Bukalapak.com  terkait  dengan  aspek  perpajakan  dari  e-  transaksi  perdagangan.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan metode campuran. Objek penelitian adalah PT Bukalapak.com dengan Divisi Pajak  sebagai  unit  analisis.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa  PT  Bukalapak.com  tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan khusus untuk pengguna aplikasi Bukalapak, ini mengacu pada sistem perpajakan yang dilakukan di Indonesia, yaitu penilaian mandiri. Kurangnya pengetahuan pajak tentang kewajiban perpajakan menyebabkan kurang berhasil dalam memaksimalkan pembayaran pajak pada transaksi e-commerce.
Kata kunci. e-commerce, perpajakan
Corresponding author. posmaleonardo@gmail.com
How to cite this article. Wattimena, K. T., & Irmansyah. (2020). Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi E-Commerce pada Platform Marketplace. Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan, 8 (1), 45–54. Retrieved from https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/17248
History of article. Received: Agustus 2019, Revision: November 2019, Published: Januari 2020

## PENDAHULUAN
Teknologi  informasi  telah  berhasil mengembangkan  proses  bisnis.  Salah  satu perkembangan dalam proses transaksi ketika calon pembeli  tidak perlu lagi datang ke toko untuk  membeli  produk,  hanya  dengan
menggunakan smartphone mereka  sudah dapat  membeli  produk  yang  diinginkan. Kegiatan  tersebut  dikenal  dengan  istilah perdagangan secara daring atau e-commerce . Bisnis/perdagangan secara daring merupakan kegiatan bisnis yang
Posma Leonardo 1 , Christine Tjen 2 / Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi E-Commerce pada Platform Marketplace
menggunakan internet dan teknologi informasi.
E-commerce dapat membantu perusahaan untuk  memperluas  pangsa pasar pada  tingkat  nasional  serta  memperluas bisnis  hingga  lintas  negara.  Bisnis  daring memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan  konvensional,  penggunaan teknologi  dalam  bisnis  daring  memudahkan untuk  para  calon entrepreneur untuk memulai usahanya (Testa, 2017). Surat kabar daring Kompas.com memaparkan  beberapa keunggulan  dalam  bisnis  daring.  Pertama, nilai investasi relatif rendah; investasi utama hanya untuk barang  yang dijual, tidak perlu biaya besar untuk membangun toko ataupun sewa  lapak  tahunan.   Kedua,  modal  kerja utama hanyalah sambungan internet, komputer,  serta  barang  dan  jasa  yang ditawarkan.  Ketiga,  resiko  investasi  bisnis daring  pun  rendah,  pemilik  bisnis  bebas berimprovisasi  untuk  menemukan  produk yang  paling  pas  dan  cara  terbaik  untuk memasarkan  bisnisnya.  Keempat:  potensi pelanggan  mencapai  jutaan  orang.   Kelima, biaya  pendirian  "toko"  rendah,  bahkan  ada platform e-commerce yang sama sekali tidak membebankan  biaya  registrasi  ataupun pendirian  toko  (Dini,  2011).  Dengan meningkatnya transaksi e-commerce memiliki dampak positif bagi perekonomian negara.  Hal  tersebut  dinyatakan  oleh Gubernur  Bank  Indonesia  (BI)  Agus Martowardojo menyatakan bahwa peningkatan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi mampu mendorong pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi nasional (Nababan, 2017). Pemerintah melalui Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  telah melakukan penegasan berkaitan e-commerce dengan mengeluarkan
SE-62/PJ/2013
tanggal 27 Desember 2013 tentang Penegasan  Ketentuan  Perpajakan  Atas Transaksi  E-Commerce,  yang  menyatakan tidak  ada  pajak  baru  dalam  transaksi e- commerce .  Oleh  karena  itu  penjual  atau pembeli  dapat  dikenakan  pajak  sesuai ketentuan  perundang-undangan  perpajakan
yang  berlaku.  Adapun  potensi  perpajakan yang muncul dari transaksi online dapat dari jenis  pajak  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN) dan  Pajak  Penghasilan  (PPh).  Pajak  atas transaksi e-commerce bertujuan  untuk menerapkan keadilan bagi semua wajib pajak baik  konvensional  maupun e-commerce . Dengan demikian maka peningkatan transaksi e-commerce maka  sewajarnya sebanding  dengan  peningkatan  pajak  dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan  (PPh).  Berdasarkan  laporan  e- Conomy  SEA  2018  yang  dikeluarkan  oleh Google Temasek, bahwa e-commerce merupakan  sektor  aktivitas  ekonomi  digital yang  mengalami  pertumbuhan  paling  cepat. Selama  tahun  2018  atas  aktivitas  ekonomi digital di Indonesia mencapai US$ 27 miliar dan  akan  terus  bertumbuh  hingga  US$  100 miliar  pada  tahun  2025  (Google  & TEMASEK,  2018).  Direktur  Eksekutif Center  for  Indonesia  Taxation  Analysis (CITA), Yustinus Prastowo jika Ditjen Pajak tidak  mampu  mengumpulkan  pajak  dari sektor  ini,  maka  negara  kehilangan  potensi pajak  hingga  10%  dari  transaksi  tersebut (Setyowati, 2017). Sehingga timbul permasalahan belum terdapat ketentuan yang cukup  berhasil  memaksimalkan  pajak  atas transaksi e-commerce .
Penelitian  ini  dilakukan  peneliti  untuk mempelajari dan menjawab rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  penerapan  SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce yang terjadi pada PT Bukalapak.com.
2. Mengapa  SE-62/PJ/2013  belum  cukup berhasil  memaksimalkan  pajak  atas transaksi e-commerce.
3. Bagaimana Penjual menerapkan ketentuan  perpajakan  berdasarkan  SE- 62/PJ/2013 atas transaksi e-commerce di platform marketplace.
4. Bagaimana  pengawasan  transaksi  e- commerce  di  PT  Bukalapak.com  yang direkomendasikan  oleh  peneliti  yang
dapat memberikan
kontribusi penerimaan pajak.
Penelitian ini bertujuan untuk:
1. Menganalisa  bagaimana  penerapan  SE- 62/PJ/2013  tanggal  27  Desember  2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas  Transaksi  E-Commerce  di  PT Bukalapak.com.
2. Memberikan  rekomendasi  kepada  PT Bukalapak.com berkaitan aspek perpajakan atas transaksi e-commerce.

## KAJIAN PUSTAKA
Studi  terdahulu  telah  dilakukan  oleh peneliti-peneliti sebelumnya terkait penerapan  aspek  perpajakan  pada  transaksi e-commerce . Pajak atas penjualan umumnya terjadi saat penjual dan pembeli berada pada negara  yang  sama,  serta  penjual  dapat menjadi  perpanjangan  pemerintah  dalam melakukan  pemungutan  pajak  (Barsade  & Elyashiv,  2009).  Kebijakan  perpajakan berdasarkan wilayah dan yurisdiksi mengalami kendala dalam melakukan penetapan  perpajakan  dalam  transaksi e- commerce ,  karena  sulit  dalam  menentukan lokasi  penjual  dan  pembeli  pada  transaksi yang  dilakukan  melalui  internet  sehingga disimpulkan bahwa transaksi pembelian dan penjualan  melalui  internet  tanpa  dilakukan pembatasan  dapat  memunculkan  masalah dalam  pemajakannya  (Yapar,  Bayrakdar,  & Yapar,  2015).  Karena  kesulitan  tersebut kesulitan  dalam  pemajakan  transaksi e- commerce maka  diperlukan  aturan  khusus yang  mengatur  transaksi e-commerce untuk meningkatkan  penerimaan  pajak  dari  sektor tersebut (Sari, 2018). Transaksi e-commerce menjadi tantangan dalam kebijakan perpajakan,  karena  dapat  menimbulkan perdebatan dalam otoritas perpajakan maupun pajak berganda, hingga Organisation for Economic Co-operation and Development  (OECD)  mengaturnya  dalam Tax  Treaty (Cockfield,  2006).  Perpajakan dalam e-commerce merupakan suatu tantangan  global  bagi  pemerintah  maupun pelaku  bisnis  sehingga  diperlukan tax framework untuk  mengikuti  perkembangan bisnis e-commerce (Naicker, 2003). Di India
penerapan Good and Service Tax meningkatkan  kerangka  kerja  dari tax assessment yang  berdampak  pada e- commerce di  negara  tersebut  (Anand  & Bhraguram,  2017).  Penelitian  dengan  judul “Perlakuan  PPN  Atas  Transaksi E- Commerce ”,penelitian  ini  bertujuan  untuk melakukan analisa perlakuan Pajak Pertambahan  Nilai  (PPN)  atas  transaksi e- commerce .  Penelitian  tersebut  menyatakan bahwa  transaksi online termasuk  kedalam kategori e-commerce karena setiap tahapnya baik  itu  proses  pembelian  dan  penjualan produk  atau  jasa  yang  dilakukan  secara elektronik  dengan  memanfaatkan  teknologi internet.  Penelitian  tersebut  menyatakan bahwa e-commerce dapat  dikategorikan sebagai  penyebaran  atau  pemasaran  jasa melalui  sistem  elektronik  seperti  internet atau jaringan komputer lainnya. E-commerce juga  melibatkan  transfer  dana  elektronik, sistem  manajemen  inventory  dan  sistem pengumpulan  data  yang  terotomatisasi. Penelitian tersebut mengaitkan Pajak Pertambahan  Nilai  dikarenakan  pajak  yang timbul  atas  setiap  pertambahan  nilai  atas faktor  yang  terjadi  mulai  dari  menyiapkan hingga  penjualan  barang  atau  jasa  kepada pembeli. Hasil penelitian menyatakan bahwa transaksi e-commerce tidak  ada  perbedaan dengan  transaksi  konvensional,  sehingga tetap memiliki kewajiban Pajak Pertambahan Nilai  (Lomanto  &  Mangoting,  2013).  Pada penelitian  yang  berjudul  “Transaksi E- Commerce Sebagai  Potensi  Penerimaan Pajak  di  Indonesia”  yang  dipublikasi  oleh Jurnal  Pajak  Indonesia,  bertujuan  untuk mengetahui  potensi  penerimaan  pajak  dari transaksi e-commerce di  Indonesia.  Dalam penelitian  tersebut  peneliti  memaparkan bahwa di Indonesia, karena masih belum ada regulasi  yang  tepat  atas  transaksi e- commerce sehingga  dapat  menimbulkan hilangnya  potensi  penerimaan  pajak.  Hasil dari  penelitian  tersebut  memberikan  saran agar  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  untuk melakukan  kerjasama  dengan  pihak  terkait seperti  APJII  dan  Kementerian  Komunikasi dan  Informatika  untuk  mempertimbangkan regulasi  perpajakan  atas  transaksi e-
Posma Leonardo 1 , Christine Tjen 2 / Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi E-Commerce pada Platform Marketplace
commerce , memperhatikan sistem pemungutan  pajak  yang  efektif  serta melakukan  konvergensi  dengan  standar internasional  dalam  menghindari  terjadinya pajak berganda (Utomo, 2017). Pada tanggal 31  Desember  2018,  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  menetapkan  Peraturan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia nomor 210 /PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi
Perdagangan  melalui  Sistem  Elektronik (e- Commerce) yang mulai berlaku pada tanggal 1  April  2019.  PMK  tersebut  mengatur kewajiban  penjual  barang  atau  jasa  di platform marketplace dan penyedia platform marketplace .  Namun  sebelum  berlakunya PMK-210/PMK.010/2018,  pada  tanggal  29 Maret 2019,
Menteri Keuangan
mengumumkan penarikan ketentuan tersebut (Pramesti, 2019).
Teori  Atribusi  menyajikan  sebuah framework yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana setiap  individu  menilai  perilakunya  sendiri dan  perilaku  orang  lain.  Teori  atribusi menyatakan bahwa individu mencari penjelasan  tentang  peristiwa  yang  terjadi pada  mereka  dan  orang-orang  di  sekitarnya (Schisler  &  Galbreath,  2015).  Kajian berkaitan  teori  tersebut  pertama  kali dilakukan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Heider  (1958)  dalam  Sukarma  (2016) menyatakan  bahwa  setiap  individu  adalah seorang  ilmuwan  yang  berusaha  untuk memahami dan mengerti perilaku orang lain melalui  pengumpulan  informasi  hingga dapat  memperoleh  penjelasan  yang  masuk akal  mengenai  sebab-akibat  perilaku  orang lain  tersebut  (Sukarma  &  Wirama,  2016). Hite  (1987)  dalam  Schisler  dan  Galbreath (2015)  menyatakan  sejalan  dengan  teori atribusi menemukan bahwa terdapat hubungan  perilaku  penghindaran  pajak dengan  faktor  eksternal  ketika  melakukan pengamatan  penghindaran  wajib  pajak dengan  faktor  pribadi  wajib  pajak  (Schisler &  Galbreath,  2015).  Dalam  perkembangan teori  Atribusi,  Weiner  menggabungkan
faktor-faktor yang dikemukakan Heider dan Rotter yaitu faktor internal (kemampuan dan usaha)  dan  faktor  eksternal  (kesulitan  dan keberuntungan)  (Weiner,  2012).  Penelitian ini  menggunakan  teori  atribusi  ( Attribution Theory ),  karena  kemauan  masyarakat  atau Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan terkait dengan persepsi  terhadap pajak itu sendiri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method  (metode  campuran).  Metode campuran dapat digunakan dalam penelitian ketika  dalam  proses  peneliti  menggunakan data  kuantitatif  dan  kualitatif,  di  mana penggunaan  tipe  data  tersebut  dapat memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik tentang permasalahan penelitian (Kurniasih, 2015).  Mixed  research  digunakan  ketika peneliti  melihat  bahwa  penggunaan  metode kuantitatif dan kualitatif akan sangat berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada  (Shauki,  2018b).  Data  yang  digunakan menggunakan data primer. Data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak PT Bukalapak.com, serta hasil kuesioner terhadap  penjual  yang  melakukan  transaksi penjualan menggunakan platform marketplace  dan  kuesioner  kepada  penjual yang  bertransaksi  menggunakan    platform marketplace.  Penelitian  ini  dalam  data analisis  menggunakan  pendekatan  Content Analysis. Menurut Wilkinson dan Birmingham  (2003)  dalam  Shauki  (2018), content  analysis  dapat  digunakan  dalam kedua  pendekatan  baik  kuantitatif  dan kualitatif untuk melakukan analisis (Shauki, 2018a).  Studi  kasus  dalam  penelitian  ini adalah  single  case  study.  Sedangkan  obyek penelitian  yang  dilakukan  adalah  PT Bukalapak.com,  perusahaan  start  up  yang menyediakan  “market”  untuk  transaksi secara  online  baik  melalui  website  maupun aplikasi  yang  bisa  diperoleh  di  Appstore maupun  Google  Play.  Aplikasi  Bukalapak merupakan salah satu startup e-commerce di Indonesia yang berhasil memperoleh
predikat  unicorn.  Serta  penjual  e-commerce yang  bertransaksi  menggunakan  platform marketplace.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan studi kasus. Pada penelitian ini dalam analisis data menggunakan  pendekatan content  analysis , dengan memperhatikan kata tiap kata dengan memperhatikan  topik  utama  yang  diusung. Data  yang  digunakan  menggunakan  data primer,  dengan  menggunakan  instrumen penelitian berupa wawancara dan kuesioner. Dalam pengolahan data peneliti
menggunakan software Nvivo  12  dengan menggunakan tools words frequency. Peneliti  menggunakan  metode Content Analysis dengan  menggunakan  software Nvivo 12 berdasarkan word frequency maka diperolehlah  kata-kata  yang  sering  muncul dalam  data wawancara tersebut,  serta menggunakan cluster  analysis pada  hasil kuesioner.
Berdasarkan word  frequency result terdapat  1.019 kata, peneliti menghilangkan kata-kata  yang  tidak  memiliki  makna  dan tidak  berhubungan  dengan  topik.  Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  responden menekankan dan memberi hal penting untuk hal  tersebut.  Gambar  1  menunjukkan tampilan  dalam word  cloud menggunakan Nvivo  12  atas  hasil  wawancara,  responden melakukan  penekanan  dalam  hal  pajak, transaksi, platform ,  sosialisasi,  penjual ecommerce , marketplace .
Gambar 1 Word Cloud Wawancara Hasil  kuesioner  dilakukan  analisis dengan content analysis , dengan menggunakan  Nvivo  dengan  melihat word frequency atas jawaban responden. Atas hasil query dengan menggunakan tampilan cluster analysis. Hal  tersebut  terlihat  pada  Gambar 2.
Gambar 2 Hasil Cluster Analysis
Pada  bagian  ini  akan  membahas  hasil temuan,  yang  diperoleh  atas  analisis  hasil wawancara dan kuesioner, terhadap pertanyaan penelitian.
Bagaimana  penerapan  SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce yang terjadi pada PT Bukalapak.com?
Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian ini  peneliti  melakukan  wawancara  dengan
Posma Leonardo 1 , Christine Tjen 2 / Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi E-Commerce pada Platform Marketplace
pihak  PT  Bukalapak.com  melalui  hasil wawancara  dengan  pihak  Divisi  Pajak  PT Bukalapak.com diketahui bahwa perusahaan tidak  melakukan  penerapan  atau  ketentuan khusus  bagi  pengguna  aplikasi  Bukalapak, hal tersebut mengacu pada sistem perpajakan yang  dilakukan  di  Indonesia  yaitu self assessment .  Dalam  sistem  tersebut  wajib pajak  diberi  wewenang  oleh  otoritas  pajak untuk  menghitung,  membayar  dan  melapor sendiri  atas  kewajiban  perpajakannya.  Pada SE-62/PJ/2013  juga  menyatakan  penerapan ketentuan  perpajakan  atas  transaksi e- commerce sama dengan ketentuan perpajakan  umumnya.  Oleh  karena  itu  PT Bukalapak.com tidak memberikan ketentuan atau syarat khusus, termasuk terhadap Warga Negara Asing yang berjualan dalam aplikasi Bukalapak.
PT Bukalapak.com memiliki pandangan bahwa  kewajiban  perpajakan  merupakan kewajiban  individu  setiap  wajib  pajak, sehingga tidak menerapkan ketentuan khusus hal  tersebut  juga  dilakukan  dalam  semua platform  marketplace dalam  asosiasi.  Maka berdasarkan  teori  Atribusi  hal  tersebut berkaitan  dengan  nilai  Konsensus,  dimana orang lain menunjukkan perilaku yang sama. Dalam hal ini PT Bukalapak.com melakukan hal yang sama dengan anggota asosiasinya.
Mengapa  SE-62/PJ/2013  belum  cukup berhasil  memaksimalkan  pajak  atas transaksi e-commerce?
Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian ini  peneliti  melakukan  wawancara  dengan pihak  PT  Bukalapak.com  serta  hasil kuesioner terhadap penjual  yang melakukan transaksi e-commerce . Menurut PT Bukalapak.com kurangnya pengetahuan perpajakan  atas  kewajiban  perpajakannya menyebabkan kurang berhasil dalam memaksimalkan  pembayaran  pajak  atas transaksi e-commerce .  Berdasarkan  hasil kuesioner  sebesar  29,31%  responden  yang tidak  sepakat  terhadap  SE-62/PJ/2013  serta tidak  mengetahui  akan  ketentuan  tersebut,
serta  26,56%  responden  yang  berusaha melalui online tidak memiliki NPWP.
Belum cukup berhasil ketentuan tersebut dalam  memaksimalkan  pajak  jika  dikaitkan dengan  teori  atribusi,  maka  dalam  teori tersebut  menyatakan  bahwa  setiap  individu adalah  seorang  ilmuwan  yang  berusaha untuk  memahami  dan  mengerti  perilaku orang  lain  melalui  pengumpulan  informasi hingga  dapat  memperoleh  penjelasan  yang masuk  akal  mengenai  sebab-akibat  perilaku orang lain tersebut. Dengan demikian bahwa kurangnya informasi perpajakan yang diterima oleh masyarakat dapat menyebabkan kurangnya kesadaran terhadap kewajibannya.
Bagaimana Penjual
menerapkan ketentuan  perpajakan  berdasarkan  SE- 62/PJ/2013  atas  transaksi  e-commerce  di platform marketplace?
Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian ini  diperoleh  dari  hasil  kuesioner  terhadap para penjual e-commerce pada marketplace. Berdasarkan hasil kuesioner 26,56% responden  yang  berusaha  melalui online tidak  memiliki  NPWP,  pada  pertanyaan nomor 10 dalam kuesioner peneliti menanyakan penerapan SE-62/PJ/2013 sebanyak  51,51%  menyatakan  sentimen negatif  dengan  menyatakan  belum  pernah melakukan,  tidak  paham  ataupun  tidak mengerti,  30,30%  menyatakan  sentimen positif dengan menyatakan melakukan sesuai dengan PP 23/46 atau menjalankan ketentuan dan  16,67%  tidak  menjawab  pertanyaan tersebut.
Kemauan  masyarakat  atau  Wajib  Pajak dalam  melaksanakan  ketentuan  perpajakan terkait  dengan  persepsi  terhadap  pajak  itu sendiri, sentimen negatif yang terdapat dalam hasil  kuesioner  menunjukkan  persepsi masyarakat  terhadap  perpajakan.  Ketika masyarakat  belum  memiliki  pemahaman yang  benar  karena  kurangnya  informasi, mengakibatkan rendahnya kesadaran terhadap perpajakan. Hal tersebut merupakan
sebab-akibat  yang  terdapat  dalam  “ causal attribution ”.
Bagaimana  pengawasan  transaksi  e- commerce  di  PT  Bukalapak.com  yang direkomendasikan  oleh  peneliti  yang dapat memberikan kontribusi penerimaan pajak?
Untuk menjawab pertanyaan ini penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan  PT  Bukalapak.com,  berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi jika PT Bukalapak.com  memiliki  inisiatif  untuk menjadi  mitra  otoritas  perpajakan  dengan mengajukan  diri  sebagai  ASP,  sehingga pelaporan pajak dan pembayaran pajak dapat dilakukan  melalui  aplikasi  Bukalapak. Ketika  dapat  dilakukan  dalam  aplikasinya maka  Bukalapak  dapat  mendorong  para penjual dalam aplikasinya untuk melakukan pelaporan  dan  pembayaran  pajak  mereka. Sehingga  membantu  otoritas  perpajakan dalam  Sosialisasi  kepatuhan  perpajakan kepada Wajib Pajak.
PT  Bukalapak.com  menawarkan  diri dalam  sosialisasi  terhadap  para  pengguna aplikasi  Bukalapak  juga  mengajukan  diri untuk  dapat  menjadi  ASP  agar  dapat melaporkan  dan  membayarkan  perpajakan melalui  aplikasi  Bukalapak.  Dalam  teori atribusi hal yang mendorong PT Bukalapak.com  dalam  melakukan  tingkah laku tersebut dapat didorong oleh kewajiban (perasaaan  harus  melakukan  sesuatu)  dan diperkenankan  (diperbolehkan  melakukan sesuatu).

## KESIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  penerapan  SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce yang terjadi pada PT Bukalapak.com.
2. Mengapa  SE-62/PJ/2013  belum  cukup berhasil  memaksimalkan  pajak  atas transaksi e-commerce
3. Bagaimana Penjual menerapkan ketentuan  perpajakan  berdasarkan  SE-
62/PJ/2013 atas transaksi e-commerce di platform marketplace.
4. Bagaimana  pengawasan  transaksi  e- commerce  di  PT  Bukalapak.com  yang direkomendasikan  oleh  peneliti  yang dapat memberikan
kontribusi penerimaan pajak.
Untuk  menjawab  rumusan  masalah  (1) peneliti melakukan wawancara dengan pihak PT Bukalapak.com melalui hasil wawancara dengan pihak Divisi Pajak PT Bukalapak.com diketahui bahwa perusahaan tidak  melakukan  penerapan  atau  ketentuan khusus  bagi  pengguna  aplikasi  Bukalapak, hal tersebut mengacu pada sistem perpajakan yang  dilakukan  di  Indonesia  yaitu  self assessment.  Dalam  sistem  tersebut  wajib pajak  diberi  wewenang  oleh  otoritas  pajak untuk  menghitung,  membayar  dan  melapor sendiri  atas  kewajiban  perpajakannya.  Pada SE-62/PJ/2013  juga  menyatakan  penerapan ketentuan  perpajakan  atas  transaksi  e- commerce sama dengan ketentuan perpajakan  umumnya.  Oleh  karena  itu  PT Bukalapak.com tidak memberikan ketentuan atau syarat khusus, termasuk terhadap Warga Negara Asing yang berjualan dalam aplikasi Bukalapak.
Untuk  menjawab  rumusan  masalah  (2) peneliti melakukan wawancara dengan pihak PT  Bukalapak.com  serta  hasil  kuesioner terhadap  penjual  yang  melakukan  transaksi e-commerce.  Menurut  PT  Bukalapak.com kurangnya  pengetahuan  perpajakan  atas kewajiban perpajakannya menyebabkan kurang  berhasil  dalam  memaksimalkan pembayaran pajak atas transaksi e- commerce.  Berdasarkan  hasil  kuesioner sebesar  29,31%  responden  yang  tidak sepakat  terhadap  SE-62/PJ/2013  serta  tidak mengetahui  akan  ketentuan  tersebut,  serta 26,56%  responden  yang  berusaha  melalui online tidak memiliki NPWP.
Untuk  menjawab  rumusan  masalah  (3) penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil  kuesioner terhadap  para  penjual  e-commerce  pada marketplace.  Berdasarkan  hasil  kuesioner 26,56%  responden  yang  berusaha  melalui online tidak memiliki NPWP, pada pertanyaan  nomor  10  dalam  kuesioner
Posma Leonardo 1 , Christine Tjen 2 / Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi E-Commerce pada Platform Marketplace
peneliti menanyakan penerapan SE- 62/PJ/2013  sebanyak  51,51%  menyatakan sentimen negatif dengan menyatakan belum pernah  melakukan,  tidak  paham  ataupun tidak mengerti, 30,30% menyatakan sentimen positif dengan menyatakan melakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor  23  tahun  2018  atau menjalankan  ketentuan  dan  16,67%  tidak menjawab pertanyaan tersebut.
Untuk  menjawab  rumusan  masalah  (4) dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil wawancara  dengan  PT  Bukalapak.com, berdasarkan  hasil  wawancara  diperoleh informasi  jika  PT  Bukalapak.com  memiliki inisiatif  untuk  menjadi  mitra  otoritas perpajakan dengan mengajukan diri  sebagai ASP, sehingga pelaporan pajak dan pembayaran  pajak  dapat  dilakukan  melalui aplikasi  Bukalapak.  Ketika  dapat  dilakukan dalam  aplikasinya  maka  Bukalapak  dapat mendorong  para  penjual  dalam  aplikasinya untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak  mereka.  Sehingga  membantu  otoritas perpajakan  dalam  Sosialisasi  kepatuhan perpajakan kepada Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Anand,  P.,  &  Bhraguram,  T.  M.  (2017).
Goods and Service Tax ( GST ) Impact of  E-Commerce  in  Indian  Economy. EPH  -  International  Journal  of Business & Management Science, (5),
9–20.
Barsade, J., & Elyashiv, T. (2009). Integrated e-commerce sales & use tax exchange system and method.
Cockfield, A. J. (2006). THE RISE OF THE OECD  AS  INFORMAL  “WORLD TAXORGANIZATION”  THROUGH
NATIONAL  RESPONSES  TO  E-
COMMERCE  TAX  CHALLENGES. Yale  Journal  of  Law  &  Technology, 24(1), 81–102.
Dini. (2011). Bisnis Online: Modal Minimal, Keuntungan Maksimal - Kompas.com. Retrieved  April  2, 2019,  from https://lifestyle.kompas.com/read/201
1/11/01/16170771/bisnis.online.modal
.minimal.keuntungan.maksimal Google  &  TEMASEK.  (2018).  e-Conomy SEA 2018. Kurniasih, N. (2015). METODE CAMPURAN (MIXED METHODS) | nurafni  retno  kurniasih.  Retrieved February 26, 2019,
from http://retnoafni.blogspot.com/2015/11/
metode-campuran-mixed-
methods.html
Lomanto,  C.  N.,  &  Mangoting,  Y.  (2013).
Perlakuan  PPN  atas  Transaksi  E- Commerce. Tax & Accouting Review, 3(2).
Nababan,  C.  N.  (2017).  Belanja  Online Masyarakat  Indonesia  Tembus  Rp75 Triliun.  CNN  Indonesia.  Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/ekono mi/20170809151902-78- 233513/belanja-online-masyarakat- indonesia-tembus-rp75-triliun Naicker,  K.  (2003).  the  Taxation  of  E- Commerce :  an  Examination  of  the Impact  and  Challenges  Posed  By Electronic  Commerce  on  the  Existing Tax Regime By Pietermaritzburg.
Pramesti,  I.  A.  (2019).  Pengumuman:  Sri Mulyani  Tarik  Aturan  E-Commerce, Batal Semua! Retrieved April 4, 2019, from https://www.cnbcindonesia.com/fintec h/20190329160155-37- 63738/pengumuman-sri-mulyani- tarik-aturan-e-commerce-batal-semua Sari, R. P. (2018). Kebijakan perpajakan atas
transaksi e-commerce. Akuntabel, 15(1),
67. https://doi.org/10.29264/jakt.v0i0.288 9
Schisler,  D.  L.,  &  Galbreath,  S.  C.  (2015). “Responsibility for tax return outcomes: An attribution theory approach”  In  Advances  in  Taxation. Emerald. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/ S1058-7497(00)12019-8
Setyowati,  D.  (2017).  Belanja  Online  Naik,
Potensi Pajak Hilang Rp 20 Triliun per Tahun  |  Katadata  News.  Retrieved
February 20, 2019, from
https://katadata.co.id/berita/2017/08/0 3/belanja-online-naik-potensi-pajak-
hilang-rp-20-triliun-per-tahun
Shauki, E.R. (2018). “Research Instruments
in  Case  Study  and  the  Role  of Researcher”,
Handout,
CASE
WRITING  AND  METHODOLOGY, ECAM 809303, (Elvia T. Shauki, Phd) University  of  Indonesia.  April  2018, Print. Shauki, Elvia R. (2018). ENHANCING THE OUTCOME  OF  DATA  ANALYSIS by USING MIXED-METHOD
RESEARCH.
Sukarma,  D.  A.,  &  Wirama,  D.  G.  (2016). Locus Of Control Sebagai Pemoderasi Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  dan Sanksi  Perpajakan  pada  Kepatuhan
Wajib  Pajak.  E-Jurnal  Ekonomi  Dan
Bisnis Universitas Udayana.
Testa,  M.  G.  (2017).  VAT  treatment  of  E- commerce  intermediaries  Table  of
Contents.
Utomo, R. U. (2017). Tantangan pengawasan ppn atas transaksi konten digital. Jurnal
Pajak Indonesia, 1–6.
Weiner, B. (2012). Handbook of Theories of
Social  Psychology :  Volume  1  An
Attribution  Theory  of  Motivation.  (P. Van  Lange,  A.  Kruglanski,  &  E. Higgins,  Eds.)  (Vol.  1).  London: SAGE. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.413
5/9781446249215.n8
Yapar,  B.  K.,  Bayrakdar,  S.,  &  Yapar,  M. (2015). The Role of Taxation Problems on  the  Development  of  E-Commerce. Procedia  -  Social  and  Behavioral Sciences, 195, 642–648.
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015. 06.145
Posma Leonardo 1 , Christine Tjen 2 / Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi E-Commerce pada Platform Marketplace
54 | Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan DOI:10.17509/jpak.v8i1.17248 | http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK