## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEGAGALAN USAHA PERUSAHAAN DI INDONESIA
Oleh :
Edi Wahjuningati Email: ediwahjuningati30@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  ialah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  faktor  penyebab kegagalan  usaha  perusahaan  dan  menganalisis  perlindungan  hukum  bagi  perusahaan untuk  meminimalisir  kegagalan  usaha  perusahaan.  Metode  penelitian  hukum  dilakukan melalui  penelitian  hukum  normatif,  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan konseptual.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  faktor  penyebab  kegagalan  usaha perusahaan antara lain para pihak tidak melaksanakan isi perjanjian yang di buat secara sah,  ketidakstabilan  mutu  produk,  keliru  dalam  memilih  lapangan  usaha,  kurang ketekunan,  ketelitian  dan  pengawasan,  anggaran  yang  melampaui  batas,  target  yang diharapkan  tidak  tercapai.  Perlindungan  hukum  bagi  perusahaan  untuk  meminimalisir kegagalan usaha antara lain perjanjian yang di buat harus sah dan dilaksanakan dengan itikad  baik,  perusahaan  memiliki  legalitas,  atas  dasar  Pasal  6  ayat  1  Kitab  Undang - Undang Hukum Dagang dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/ 1994.
Kata kunci: Kegagalan Usaha, Perusahaan

## Abstract
This  study  resulted  in  a  formulation  of  the  problem  including  the  factors  causing  company business  failures  and  legal  protection  for  companies  to  minimize  business  failures.  The purpose of this research is to find out and analyze the factors that cause company business failures  and  to  know  and  analyze  legal  protection  for  companies  to  minimize  business failures.  Legal  research  methods  are  carried  out  through  normative  legal  research,  with statutory and conceptual approaches. The results showed that the factors causing the failure of the company's business included the parties not carrying out the contents of the agreement that  was  made  legally,  product  quality  instability,  wrong  choice  of  business  field,  lack  of diligence, accuracy, and supervision, the budget that exceeded the limit, the expected target was  not  achieved.  Legal  protection  for  companies  to  minimize  business  failures,  including agreements  made  must  be  valid  and  implemented  in  good  faith,  the  company  has  legality, based  on  Article  6  paragraph  1  of  the  Indonesian  Commercial  Code  and  Decree  of  the Minister of Finance Number 316/KMK.016/1994.
Keywords: Business Failure, Company

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Kekurangan  dana  menjadi  masalah bagi  perusahaan  besar  dan  menengah maupun  permodalan  perusahaan  kecil  dan koperasi, sedangkan untuk mengatasi
kesulitan  dana  tersebut  maka  dikeluarkan Keppres  Nomor  61  Tahun  1988  tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan “Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang  melakukan  kegiatan  pembiayaan dalam bentuk  penyediaan  dana  atau  barang
modal  dengan  tidak  menarik  dana  secara langsung dari masyarakat.” 1
Perkembangan  lahirnya  perusahaan- perusahaan  Pembiayaan  pada  tahun  1988 yang  pesat  sehingga  mendorongpemerintah untuk  membuat  kebijakan  melalui  Ke- putusan  Presiden  Nomor  61  Tahun  1988 pada  tanggal  20  Desember  1988  tentang Lembaga  Pembiayaan  dan  ditindaklanjuti dengan  Keputusan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  1251/KMK. 013/1988  tanggal  20  Desember  1988  ten- tang  Ketentuan  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, bidang usaha Perusahaan  Pembiayaan  semakin  diperluas yakni  selain  melakukan  kegiatan  usaha leasing, Perusahaan Pembiayaan juga dapat melakukan  kegiatan  usaha  Modal  Ventura, Perdagangan Surat Berharga, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan  Konsumen.  Namun  demikian Perusahaan  Pembayaan  tidak  diperkenan- kan  menarik  dana  secara  lang-sung  dari masyarakat. 2
Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, Lembaga keuangan diwajibkan menerapkan
1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988
2 Ramadhan,  S.,  Poesoko,  H.  .,  &  Fahamsyah  ,  E.  . (2020).  Karakteristik  Perjanjian  Pembiayaan  oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna. JURNAL RECHTENS , 9 (2), hlm.110-111. https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.789 https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.11 34310316?search_mode=content&search_text=jur nal%20rechtens&search_type=kws&search_field=f ull_search&and_facet_source_title=jour.1406386
prinsip kehati-hatian atau Prudential Banking Principles . Hal ini didasarkan pada adanya  resiko  yang  sangat  tinggi  dalam melakukan  pemberian  kredit  sebagai  usaha utama  Lembaga  perbankan.  Selain  itu kegagalan  dalam  kredit  dapat  berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha  Lembaga keuangan itu sendiri. 3
Pasal  1  ayat  1  Peraturan  Presiden Nomor  9  Tahun  2009  menyatakan,” Lembaga  Pembiayaan  adalah  badan  usaha yang  melakukan  kegiatan  pembiayaan dalam bentuk  penyediaan  dana  atau  barang modal”. 4 Pasal  2  Keputusan  Menteri  Ke- uangan  Nomor  1251/KMK.013/1988  ten- tang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga  Pembiayaan  menyatakan“  Lem- baga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi bidang usaha : Sewa Guna Usaha; Modal  Ventura;  Perdagangan  Surat  Ber- harga;  Anjak  Piutang,  Usaha  Kartu  Kredit dan Pembiayaan Konsumen” 5
Pasal  2  Peraturan  Presiden  Nomor  2 Tahun  2009  menyatakan,”Lembaga  Pem- biayaan  meliputi:  Perusahaan  pembiayaan
3 Tri  Budiman,  N.,  &  Supianto,  S.  (2021). Penyelesaian  Sengketa  Kredit  Tanpa  Agunan  Di Kelurahan  Patrang  Kecamatan  Patrang  Kabupaten Jember. JURNAL RECHTENS , 10 (2), 215. https://doi.org/10.56013/rechtens.v10i2.1143 https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.11 48574133?search_mode=content&search_text=jur nal%20rechtens&search_type=kws&search_field=f ull_search&and_facet_source_title=jour.1406386
4 Pasal  1  ayat  1  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009
5 Pasal  2  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988
dan  Perusahaan  Modal  Ventura”. 6 Se- lanjutnya  Pasal  3  menyatakan,”  kegiatan usaha  perusahaan  pembiayaan  meliputi  : Sewa  Guna  Usaha,  Anjak  Piutang,  Usaha Kartu Kredit, dan/atau Pembiayaan Konsumen” 7
Pasal  9  menyatakan,  ”Lembaga  Pem- biayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  dilarang  menarik  dana  secara  langsung dari  masyarakat  dalam  bentuk  :  Giro, Deposito  dan  Tabungan”. 8 Pasal  16 Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 1251/KMK.013/1988,  “Perusahaan  pem- biayaan  dilarang  menarik  dana  secara langsung  dari  masyarakat  dalam  bentuk giro,  deposito,  tabungan  dan  surat  sanggup bayar  (Promissory  Note)”. 9 Pasal  13
Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 468/KMK.017/1995,  untuk  memperoleh izin  usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  10  ayat  (1),  perusahaan  pembiayaan yang  melakukan  kegiatan  di  bidang  sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit atau pembiayaan  kosumen  mengajukan  per- mohonan kepada Menteri Keuangan, dengan melampirkan :
6 Pasal  2  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 9 Tahun 2009
7 Pasal  3  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 9 Tahun 2009
8 Pasal  9  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 9 Tahun 2009
9 Pasal  16  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988
a. Akte  pendirian  yang  sudah  disahkan sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan
b. Bukti  pelunasan  di  setor  dalam  bentuk deposito  berjangka  pada  bank umum  di Indonesia
c. Contoh  perjanjian  pembiayaan  yang akan digunakan
d. Daftar  nama  direksi,  dewan  komisaris, dan  pemegang  saham,  serta  identitas, riwayat hidup, bukti pengalaman operasional,  tidak  tercatat  sebagai debitur macet
e. NPWP perusahaan
f. Neraca pembukuan perusahaan
g. Perjanjian  usaha  patungan  pihak  asing dan Indonesia
h. Surat pernyataan tidak keberatan sebagai pemegang saham perusahaan
i. Penjelasan  terkait  kesiapan  operasional oleh direksi perusahaan. 10
Berdasarkan ketentuan Pasal 9
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006  menjelakan,  permoho- nan  izin  usaha  diajukan  kepada  Menteri sesuai  dengan  format  dan  wajib  dilampiri dengan :
1. Akta  pendirian  badan  hukum  dan anggaran  dasar  yang  sudah  disahkan oleh instansi  yang berwenang,  memuat : nama,  tempat  kedudukan,  jenis  kegiatan usaha, permodalan, kepemilikan,
10 Pasal  13  Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995
wewenang, tanggung jawab, masa jabatan dari direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas.
2. Data  direksi  dan  dewan  komisaris  atau pengurus  dan  pengawas  yang  meliputi: fotokopi KTP atau Paspor, daftar riwayat hidup, surat pernyataan tentang : a) tidak tercatat  dalam  daftar  kredit  macet  pada perbankan,  b)  tidak  tercantum  dalam DTL  di  sektor  perbankan,  c)  tidak pernah  di  pidana,  d)  tidak  pernah  di- nyatakan  pailit  atau  dinyatakan  me- ngakibatkan suatu perseroan/ perusahaan pailit berdasarkan keputusan pengadilan, e)  tidak  merangkap  jabatan  bagi  direksi pada  lembaga  pembiayaan  lain,  f)  tidak merangkap  jabatan  bagi  komisaris  pada lebih dari 3 perusahaan pembiayaan. 3. Bukti berpengalaman operasional minimal  2  tahun  di  bidang  perusahaan pembiayaan  atau  perbankan  bagi  salah satu direksi atau pengurus 4. fotokopi  KIMS  dan  fotokopi  surat  izin bekerja  dari  instansi  bagi  direksi  atau bagi pengurus yang berkewarganegaraan asing
5. data  pemegang  saham  atau  anggota tentang:  bila  perorangan,  wajib  me- lampirkan  dokumen  yang  disebutkan pada huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3  serta  surat  pernyataan  setoran  modal tidak berasal dari pinjaman dan pencucian uang. Sedangkan badan hukum,  wajib  melampirkan  :  a)  akta
pendirian  badan  hukum  dan  anggaran dasar dengan perubahan-perubahan yang mendapat  pengesahan  dari  instansi  yang berwenang  termasuk  juga  bagi  badan usaha  asing  sesuai  dengan  ketentuan negaranya,  b)  laporan  keuangan  yang sudah  diaudit  oleh  akuntan  public  dan laporan  keuangan  terakhir,  c)  dokumen yang disebutkan huruf b angka1, angka 2 dan  angka  3  bagi  pemegang  saham  dan direksi atau pengurus.
6. sistem  dan  prosedur  kerja,  struktur organisasi, dan juga personalia.
7. fotokopi  bukti  pelunasan  modal  di  setor dalam bentuk deposito berjangka
8. rencana  kerja  untuk  2  tahun  pertama yang  berisi  :  rencana  pembiayaan  dan langkah-langkah untuk mewujudkan dan proyeksi  arus  kas,  neraca  dan  per- hitungan laba/rugi bulanan  yang dimulai sejak melakukan kegiatan operasional.
9. bukti kesiapan operasional berupa: daftar aktiva  tetap  dan  inventaris;  bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa  menyewa  gedung  kantor;  contoh perjanjian  pembiayaan;  NPWP;  per- janjian  usaha  patungan  bagi  perusahaan patungan;  pedoman  pelaksanaan  pe- nerapan prinsip mengenal nasabah. 11
Tujuan  pembiayaan  adalah  membantu perusahaan  kecil  dan  menengah  atau perusahaan  yang  sedang  dalam  taraf
11 Pasal  9  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006
pembangunan  yang  memenuhi  kesulitan meminjam  dana  pada  lembaga  keuangan bank  karena  persyaratan  kredit  dengan jaminan  sehingga  kehadiran  perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan sewa guna  usaha,  anjak  piutang  dan  lain-lain sangat  dibutuhkan  oleh  perusahaan  kecil dan menengah, dengan mengajukan rencana kerja  dan  besar  modal  investasi  yang dibutuhkan, hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dengan perusahaan kecil  dan  menengah  didasarkan  pada perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak akan  mengikat  para  pihak  seperti  undang- undang dan para pihak harus melaksanakan perjanjian  tersebut  dengan  itikad  baik.  Hal ini  diperkuat  dengan  pasal  1338  ayat  (1) KUH Perdata menyatakan “semua perjanjian  yang  di  buat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya” 12 Berdasakan  Pasal  1320 KUH  Perdata,”supaya  terjadi  perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat :
1. kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan dirinya.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. suatu pokok persoalan tertentu.
4. suatu sebab yang tidak terlarang.” 13
Pasal  1313  KUH  Perdata  menyatakan “Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan
12 Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata
13 Pasal 1320 KUH Perdata
dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau lebih” 14 .  Menurut  Sudikno  Mertokusumo, “perjanjian  merupakan  suatu  hubungan hukum  antara  dua  pihak  atau  lebih  ber- dasarkan  kata  sepakat  untuk  menimbulkan akibat  hukum” 15 .  Akibat  hukum  bagi perusahaan  kecil  dan  menengah,  terbuka kemungkinan  mengalami  kegagalan  usaha dikarenakan perusahaan pembiayaan dengan  perusahaan  kecil  dan  menengah tidak  melaksanakan  isi  perjanjian  yang  di buat  secara  sah,  sehingga  para  pihak  yang tidak  memenuhi  dan  melaksanakan  isi perjanjian telah melakukan wanprestasi.
Menurut Subekti, “wanprestasi (kelalaian  atau  kealpaan)  dapat  berupa empat macam:
a. Tidak  melakukan  apa  yang  disanggupi akan dilakukannya
b. Melaksanakan  apa  yang  dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
c. Melakukan  apa  yang  dijanjikannya tetapi terlambat
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan” 16
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas maka  peneliti  mengambil  judul  Tinjauan Yuridis Terhadap Kegagalan Usaha Perusahaan Di Indonesia.
14 Pasal 1313 KUH Perdata
15 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum , Terbitan Kesatu, Liberty, Yogyakarta, 1988, h.97
16 Subekti, Hukum Perjanjian , Terbitan Ketigabelas, PT. Intermasa, Jakarta,1991, h.45

## 1.2. Rumusan Masalah
1. Apakah  faktor-faktor  yang  menjadi penyebab  terjadinya  kegagalan  usaha dalam suatu perusahaan?
2. Bagaimanakah  bentuk  perlindungan hukum bagi perusahaan untuk meminimalisir kegagalan usaha?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  hukum  dilakukan melalui penelitian Hukum Normatif dengan menggunakan  metode  pendekatan  yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual.  Sumber  bahan  hukum  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  bahan hukum  primer  dalam  penelitian  ini  antara lain :
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
c) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
d) Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga
Pembiayaan
e) Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  1251/KMK.013/1988 tentang  Ketentuan  Dan  Tata  Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
f) Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  316/KMK.016/1994 tentang  Pedoman  Pembinaan  Usaha kecil  dan  Koperasi  Melalui  Pemanfaa-
tan  Dana  Dari  Bagian  Laba  Badan Usaha Milik Negara
g) Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  468/KMK.017/1995 tentang  Perubahan  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor  1251/KMK.013/1988 tentang  Ketentuan  Dan  Tata  Cara
Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 1256/KMK.00/1989
h) Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
Sedangkan  bahan  hukum  sekunder terdiri  dari  buku  teks  dan  pendapat  para pakar.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum tersebut diinventarisasi kemudian diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang  dibahas,  teknik  analisa  bahan  hukum yaitu  dengan  bahan  hukum  yang  telah dikumpulkan  untuk  menjawab  rumusan masalah, sedangkan analisis terhadap bahan hukum digunakan deskriptif analisis.

## PEMBAHASAN

## A. Faktor  Penyebab  Kegagalan  Usaha Perusahaan
Hamid  Shahab  mengatakan  jenis kegagalan  meliputi:  pada  bidang  usaha yaitu  syarat-syarat  yang  tidak  terpenuhi, organisasi  yang  tidak  efektif,  biaya  yang
melampaui  batas  anggaran,  target  yang tidak tercapai dan lain-lain. 17
Menurut  Liedholm  (1987)  sebagai- mana dikutip oleh Isono Sadoko dkk bahwa karakteristik  yang  menjadi  ciri  khas  usaha kecil antara lain :
1. Memiliki skala usaha yang relatif kecil.
2. Berlokasi di wilayah yang kecil, seperti pedesaan atau kota kecil.
3. Status  usaha  merupakan  milik  pribadi atau keluarga.
4. Sumber  tenaga  kerja  berasal  dari lingkungan sosial budaya.
5. Pola  bekerja  umumnya  sebagai  usaha sampingan.
6. Kemampuan terbatas dalam hal teknologi.
7. Permodalan  bergantung  pada  fixed assets
8. Seringkali tidak memiliki izin usaha dan tidak memenuhi syarat resmi
9. Strategi perusahaan dipengaruhi kondisi lingkungan. 18
Singgih  Wibowo  dkk  mengatakan  , ciri-ciri  lain  sebagai  ukuran  apakah  suatu usaha tergolong kecil adalah :
a. Usaha bebas (bukan badan hukum)
b. Tidak  menunjukkan  keunggulan  yang mencolok
c. Dikelola satu orang
17 Hamid  Shahab, Langkah  Memperkecil  Risiko Dalam  Pembangunan ,  Djambatan,  Jakarta,  1996,
h.2
18 Isono  Sadoko  dkk, Pengembangan  Usaha  Kecil Pemihakan  Setengah  Hati ,  Terbitan  Kesatu, Yayasan AKATIGA, Bandung, 1995, h.36-37
d. Tidak mempunyai karyawan
e. Modal pribadi
f. Wilayah pasar bersifat lokal
Sedangkan,  batasan  perusahaan  kecil adalah:  Perusahaan  bidang  perdagangan memiliki  modal  tidak  melebihi  Rp  80  juta dan  Perusahaan  bidang  usaha  produksi memiliki  modal  tidak  melebihi  Rp  200 juta. 19 Singgih  Wibowo  dkk  mengatakan, “akan halnya Indonesia sendiri, usaha kecil telah  mendapat  perhatian  yang  menggem- birakan  dari  pemerintah  dan  masyarakat. Berbagai keringanan dan kemudahan disediakan  pemerintah  Indonesia  untuk merangsang  dan  membina  usaha  kecil. Keringanan pajak, kemudahan dalam perizinan,  dan  kemudahan  mendapatkan kredit khusus telah disediakan pemerintah.” 20
Kelemahan  usaha  kecil  sebagai  salah satu  faktor  yang  menyebabkan  kegagalan usaha,  disamping  faktor-faktor  lain  yang terjadi  di  luar  kemampuan  manusia. Menurut  Isono  Sadoko  dkk,  kelemahan- kelemahan usaha kecil adalah :
1. Perubahan usaha sering terjadi
2. Ketidakstabilan akan mutu produk serta sifat  untuk  mencari  keuntungan  jangka pendek
3. Belum  tercatatnya  manajemen  ke- uangan dengan baik
19 Singgih  Wibowo  dkk, Petunjuk  Mendirikan Perusahaan  Kecil ,  Cetakan  VII,  PT.  Penebar Swadaya Anggota IKAPI, Jakarta, 1995, h.3
20 Ibid., h.2
4. Tingginya keterkaitan kekerabatan
5. Persaingan yang terbatas karena adanya rasa kebersamaan
6. Usaha  kecil  merupakan  usaha  yang digunakan untuk mempertahankan hidup dan bukan usaha yang produktif. 21
Isono Sadoko dkk mengatakan, ciri-ciri kelemahan  kebijakan  usaha  kecil  yaitu  : lebih terlihat sebagai suatu kompensasi atau respon  terhadap  kesenjangan  perhatian, usaha  yang  lebih  besar  diperhatikan  di- bandingkan usaha kecil. Hal ini menyebabkan  program  tenggelam  dalam kompleksitas  birokrasi.  Kedua,  berdampak melemahkan  badan  pelayanan  kreatif, menyebabkan ketergantungan terhadap sumber  dana  pemerintah  serta  tidak  mem- bentuk suatu pola pelayanan yang professional.  Ketiga,  program  pengemba- ngan  baru  diciptakan  dan  diimplementasi- kan berupa pilot proyek. Dalam waktu yang singkat  pilot  proyek  itu  ditingkatkan menjadi  program  nasional,  sedangkan kemampuan  kelembagaan  belum  memadai, keempat, ketidakjelasan fungsi agen pembangunan lembaga perbankan pemerintah.  Mereka  juga  ditugaskan  untuk memperkuat fungsi ekonomi dan kesejahteraan  anggota  KUD,  akibatnya tidak  dianggapnya  KUD  sebagai  lembaga yang berakar pada rakyat, kelima,
21 Isono Sadoko dkk, op. cit., h.37
kurangnya  fokus  dan  mendalami  pada  akar permasalahan dari usaha kecil, dan keenam, terlalu  fokus  pada  sisi  pengadaan  di- bandingkan sisi pemasaran. 22
Hamid Shahab mengatakan “kegagalan merupakan  satu  kata  yang  mengungkapkan fakta  tidak  menyenangkan  dan  tidak  sesuai dengan harapan, atau tidak mencapai target yang  ditetapkan” 23 .  Hal  ini  diperkuat dengan  pendapat  dari  Art  Mortell  bahwa “kegagalan  itu  sendiri  dapat  diartikan sebagai suatu proses pendewasaan” 24 .
Menurut  Ek.  Alex  S.  Nitisemito, sebab-sebab  kegagalan  usaha  perusahaan dapat  dibagi  menjadi  dua  hal  yaitu kegagalan dapat dihindarkan dan kegagalan yang  tidak  dapat  dihindarkan“ 25 Selanjut- nya  Ek.  Alex  S.  Nitisemito  menyatakan sebab-sebab  kegagalan  perusahaan  sebagai berikut :
1. Kurang  bertahan  bila  ada  kesulitan  dan lekas putus asa
2. Kurang ketekunan dan ketelitian
3. Kurangnya inisiatif dan kreatif
4. Tidak jujur dan tidak tepat
5. Adanya  kekeliruan  memilih  lapangan usaha
6. Memulai usaha secara besar-besaran
22 Ibid., h.21
23 Hamid Shahab, op. cit., h.1
24 Art  Mortell, Berani  Menghadapi  Kegagalan, Terbitan Kesatu , Mitra Usaha, Jakarta, 1995, h.16
25 Ek.  Alex  S.  Nitisemito, Sebab-sebab  Kegagalan Perusahaan ,  Terbitan  Keempat,  Ghalia  Indonesia, Jakarta Pusat, 1980, h.7
7. Memulai  usaha  dengan  tidak  adanya pengalaman modal pinjaman yang dapat menyebabkan  timbulnya  kesulitan  dan risiko yang besar
8. Mengambil  pinjaman  tanpa  pertim- bangan  yang  matang,  sehingga  me- nyebabkan kesulitan dalam membayar
9. Kurang menyesuaikan selera konsumen, sehingga  menyebabkan  kesulitan  dalam menjual barang/jasanya
10. Pelayanan yang kurang baik
11. Terdapat  banyak  piutang  ragu-ragu, yang  dapat  menimbulkan  kerugian  dan menurunnya kualitas
12. Terdapat  banyak  pemborosan  dan penyelewengan yang menyebabkan kerugian
13. Kekeliruan  dalam  penghitungan  harga pokok.
14. Menyamakan perusahaan dengan badan social.
15. Tidak ada pemisahan harta, antara harta pribadi dengan harta perusahaan.
16. Sering terjadi kemacetan yang menimbulkan kerugian.
17. Kurang adanya pengawasan yang
mengakibatkan  kerugian,  kemacetan, dan hilangnya pemasaran. 26
B. Perlindungan Hukum Bagi

## Perusahaan  Untuk  Meminimalisir Kegagalan Usaha
Sudikno  Mertokusumo  menyatakan, “hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan kepentingan  manusia.  Agar  kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.  Pelaksanaan  hukum  dapat berlangsung  secara  normal,  damai,  tetapi dapat  terjadi  juga  karena  pelanggaran hukum”. 27
Holengraaff memberi pengertian perusahaan sebagaimana dikutip oleh H.N.N  Purwosutjipto,  “perusahaan  adalah keseluruhan  perbuatan  yang  dilakukan secara  terus-menerus,  bertindak  keluar, untuk  mendapatkan  penghasilan,  dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan  perjanjian-perjanjian  perdaga- ngan” 28 Menurut Wasis sebagaimana dikutip oleh Ali Ridho, “perusahaan adalah suatu  bentuk  organisasi  yang  bertujuan mencari  laba  dengan  mempergunakan faktor-faktor produksi menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan masyarakat”. 29
BN  Marbun  mengatakan,  “perusahaan kecil  ialah perusahaan yang belum dikelola
27 Sudikno Mertokusumo, op. cit., h.1
28 H.N.N.  Purwosutjipto,  Pengertian  Pokok  Hukum Dagang  Indonesia,  Terbitan  Ketujuh,  Djambatan, Jakarta, 1988, h.15
29 Ali  Ridho, Hukum  Dagang  Tentang  Prinsip  dan Fungsi  Asuransi  Dalam  Lembaga  Keuangan, Pasar  Modal,  Lembaga  Pembiayaan  Modal Ventura,  Dan  Asuransi  Haji ,  Terbitan  Kesatu, Alumni, Bandung, 1992, h.289
secara  atau  lewat  manajemen  modern dengan  tenaga-tenaga  profesional.  Adapun jumlah  karyawan  dan  omset  pertahun terkadang  tidak  begitu  jelas,  karena  sering tergantung situasi dan kondisi”. 30
Pasal  6  ayat  1  Kitab  Undang-Undang Hukum  Dagang  mengatakan,  “setiap  orang yang  menyelenggarakan  suatu  perusahaan, iapun  tentang  keadaan  kekayaannya  dan tentang  segala  sesuatu  berkenaan  dengan perusahaan  itu  diwajibkan,  sesuai  dengan kebutuhan  perusahaan,  membuat  catatan- catatan  dengan  cara  demikian,  sehingga sewaktu-waktu  dari  catatan-catatan  itu dapat  diketahui  segala  hak  dan  ke- wajibannya”. 31
Kewajiban  perusahaan  antara  lain kewajiban  membayar  pajak,  kewajiban kepada  karyawan  dan  kewajiban  kepada lingkungan,  selanjutnya  Singgih  Wibowo dkk  mengatakan,  kewajiban  membayar pajak  berupa  kewajiban  daftar  perusahaan, perizinan  dan  membayar  pajak  sedangkan perusahaan  industri,  perdagangan  dan  jasa komersial  dikenakan  pajak  penghasilan, pajak penghasilan final dan pajak pertambahan  nilai 1984.  Kewajiban kepada karyawan tentang hubungan kerja, upah dan gaji,  jam  ker  dan  cuti,  keselamatan  kerja dan tunjangan-tunjangan, sedangkan
30 BN  Marbun,  Kekuatan  &  kelemahan  Perusahaan Kecil,  Terbitan  Kedua,  PT.  Pustaka  Binawan Pressindo, Jakarta, 1993, h.2
31 Pasal  6  ayat  1  Kitab  Undang-Undang  Hukum Dagang
kewajiban  kepada  lingkungan  berkaitan dengan  pengaruh  perusahaan  terhadap lingkungan,  dan  faktor-faktor  yang  harus dipertimbangkan antara lain :
1) Jumlah manusia yang terkena dampak
2) Wilayah  penyebaran  pengaruh  dari perusahaan
3) Besar dan kecilnya pengaruh
4) Sifat kumulatif
5) Sifat reversibel dan irreversibel. 32
Hubungan  hukum  antara  perusahaan pembiayaan dengan perusahaan kecil didasarkan  pada  perjanjian,  dan  para  pihak harus  melaksanakan  perjanjian  tersebut dengan  itikad  baik.  J.  Satrio  menyatakan, “itikad  baik  adalah  suatu  pengertian  yang abstrak  dan  kalaupun  pada  akhirnya  orang mengerti  apa  yang  dinamakan  itikad  baik, orang  masih  sulit  merumuskannya,  karena- nya  lebih  baik  kita  melihat  bagaimana orang  menafsirkan  itikad  baik  di  dalam praktek  peradilan”. 33 Perjanjian  yang  di buat  secara  sah  dan  dilaksanakan  dengan itikad baik oleh para pihak merupakan salah satu  perlindungan  hukum  bagi  perusahaan untuk  meminimalisir  kegagalan  usaha disamping perlindungan hukum lain. Adapun  perlindungan  hukum  lain  bagi perusahaan  untuk  meminimalisir  kegagalan usaha  sebagaimana  menurut  Ali  Ridho
32 Singgih Wibowo dkk, op., cit., h. 61-69
33 J. Satrio, Hukum Perjanjian , Terbitan Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h.365
bahwa  perusahaan  itu  harus  memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
a. Melakukan perbuatan yang terus- menerus
b. Perbuatan  dilakukan  secara  terang- terangan
c. Memiliki suatu legalitas atau kedudukan tertentu
d. Memiliki tujuan untuk mencari laba. 34
B.N.  Marbun  mengatakan, untuk  men- capai  keberhasilan  tersebut  perusahaan kecil harus:
a. Mengadakan perencanaan dan menentu- kan sasaran usaha.
b. Menentukan  dan  mempraktikkan  ren- cana kerja tahunan, baik   menyangkut omset, biaya operasional,  jumlah produksi,   dan bentuk promosinya
c. Menentukan  biaya  pembaharuan,  biaya perluasan,  biaya  asuransi,  biaya  guna pengembangan  karyawan,  serta  kebija- kan diversifikasi.
d. Memahami serta mampu  membuat  ren- cana peminjaman  modal pada bank guna memperluas serta mengem- bangkan usahanya.
e. Merencanakan laba yang dapat   dicapai demi perluasan usaha.
f. Mampu menjadi besar dan mempersiap- kan generasi penerus.
Ek.  Alex  S.  Nitisemito  mengatakan, mental  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap
34 Ali Ridho, Loc. Cit.
pengusaha antara lain, “ulet/tak lekas putus asa,  tekun/teliti,  penuh  inisiatif  dan  kreatif, jujur  dan  tepat  janji”. 35 Selanjutnya menurut  Ek.  Alex  S.  Nitisemito  bahwa,  “ memilih  lapangan  usaha  tidak  sampai mengalami  kesalahan,  maka  harus  mem- perhatikan  pedoman-pedoman:  faktor  ke- mungkinan  masa  depan,  faktor  pemasaran dan  persaingan,  faktor  keuntungan,  faktor modal,  faktor  tenaga  kerja,  faktor  bahan mentah, faktor resiko, faktor fasilitas, faktor psikologis, faktor penguasaan teknis”. 36
B.N.  Marbun  menyatakan,  perusahaan kecil  sebagai  salah  satu  sendi  kehidupan ekonomi Indonesia karena :
1. Perusahaan  kecil  menjadi  lapangan pekerjaan bagi banyak rakyat Indonesia
2. Perusahaan  kecil  juga  ikut  membayar pajak
3. Perusahaan  kecil  merupakan  ujung tombak industri nasional
4. Perusahaan  kecil  menjadi  pedagang perantara  serta  pengumpul  hasil  panen dari petani
5. Perusahaan  kecil  memproduksi  banyak kebutuhan pokok masyarakat. 37
Hal  tersebut  diperkuat  oleh  Isono Sadoko  dkk  yang  menyatakan,  fungsi penting usaha kecil di dalam perekonomian Indonesia  antara  lain  :  Usaha  kecil  tidak hanya  menyediakan  barang  dan  jasa  bagi
35 Ek. Alex S. Nitisemito, op. cit., h.8
36 Ibid., h.10-11
37 B.N. Marbun, op. cit., h.3
konsumen  berdaya  beli  rendah  tetapi  juga bagi konsumen dengan daya beli yang lebih tinggi,  selain  usaha  kecil  juga  menjual bahan  baku  bagi  usaha  menengah  besar. Usaha kecil mampu menyediakan kesempatan  kerja  dan  pendapatan  yang besar  bagi  rakyat  Indonesia,  yaitu  sebesar 30  juta  orang  dari  189  juta  penduduk Indonesia. Usaha kecil memberikan kontribusi  yang  tinggi  pada  perkembangan ekonomi  Indonesia  dalam  sektor  per- dagangan, transportasi, dan industry. Usaha kecil  memiliki  peran  penting  dalam menghasilkan  devisa  Negara.  Usaha  kecil memiliki peran yang strategis yang mengantarai  kebijakan  pemerintah  untuk perkembangan  industri  dengan  teknologi canggih dan kebijakan pengentasan kemiskinan. 38
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Ke- uangan Nomor 316/KMK.016/1994, “usaha kecil  adalah  perorangan  atau  badan  usaha yang  telah  melakukan  kegiatan/usaha  yang mempunyai penjualan/omzet pertahun setinggi-tingginya Rp  600  juta  atau asset/aktiva  setinggi-tingginya  Rp  600  juta (diluar  tanah  dan  bangunan  yang  di- tempati)”. 39
Berkaitan dengan legalitas perusahaan, maka  pemilihan  bentuk  usaha  sangat penting  untuk  meminimalisir  kegagalan
38 Isono Sadoko dkk, Op. Cit., h.4
39 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 316/KMK.016/1994
usaha  perusahaan.  Singgih  Wibowo  dkk mengatakan  empat  faktor  dalam  memilih bentuk  usaha  yaitu  risiko,  sukar  atau mudahnya  mendapat  pinjaman  modal, mudah  atau  sukarnya  mendapat  bantuan teknis  dan  konsekuensi  apabila  usaha dihentikan selain faktor lain yaitu pengumpulan  modal,  kelangsungan  hidup, tanggung  jawab  anggota,  besar  pajak,  dan kemudahan  mendirikan  bentuk  usaha,  oleh sebab itu untuk menentukan bentuk usaha : mengetahui kelemahan, kebaikan dan syarat mendirikan  bentuk  usaha  dan  menyeleksi bentuk usaha yang cocok. 40

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan,  bahwa  faktor  penyebab  ke- gagalan  usaha  perusahaan  antara  lain  para pihak  tidak  melaksanakan  isi  perjanjian yang  di  buat  secara  sah,  ketidakstabilan mutu  produk,  keliru  dalam  memilih lapangan usaha, kurang ketekunan, ketelitian  dan  pengawasan,  anggaran  yang melampaui batas dan target yang diharapkan  tidak  tercapai,  oleh  sebab  itu perlindungan  hukum  bagi  perusahaan untuk  meminimalisir  kegagalan  usaha antara  lain  perjanjian  yang  di  buat  harus sah  dan  dilaksanakan  dengan  itikad  baik, perusahaan  memiliki  legalitas,  atas  dasar Pasal  6  ayat  1  Kitab  Undang-Undang
Hukum  Dagang  dan  Keputusan  Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Marbun,  B.N., Kekuatan  &  Kelemahan Perusahaan  Kecil ,  Terbitan  Kedua,
PT  Pustaka  Binaman  Pressindo, Jakarta, 1993
Mertokusumo,  Sudikno, Mengenal  Hukum , Terbitan Kesatu, Liberty, Yogyakarta, 1988
Mertokusumo,  Sudikno, Bab-Bab  Tentang Penemuan Hukum , Terbitan Kesatu,
PT.  Citra  Aditya  Bhakti  Bekerja Sama  Dengan:  Konsorsium  Ilmu Hukum,  Departemen  Pendidikan dan  Kebudayaan  dan  The  Asia Foundation, Yogyakarta, 1993
Mortell,
Art, Berani
Menghadapi
Kegagalan ,  Terbitan  Kesatu,  Mitra
Usaha, Jakarta, 1995
Nitisemito,  Alex  S,  Ek, Sebab-sebab
Kegagalan  Perusahaan ,  Terbitan Keempat,  Ghalia  Indonesia,Jakarta,
1980
Purwosutjipto,  H.N.N., Pengertian  Pokok Hukum  Dagang  Indonesia ,  Terbitan Ketujuh, Djambatan, Jakarta, 1988
Ramadhan,  S.,  Poesoko,  H.,  & Fahamsyah,
E.  (2020).  Karakteristik  Perjanjian Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna. JURNAL
RECHTENS , 9 (2), hlm.110-111. https://doi.org/10.36835/rechtens.v9 i2.789 https://app.dimensions.ai/ details/publication/pub.1134310316
?search_mode=content&search_text =jurnal%20rechtens&search_type=k ws&search_field=full_search&and_ facet_source_title=jour.1406386
Ridho,  Ali, Hukum  Dagang  Tentang
Prinsip Dan Fungsi Asuransi Dalam Lembaga  Keuangan,  Pasar  Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura, Dan Asuransi Haji , Terbitan  Kesatu,  Alumni,  Bandung, 1992
Subekti, Hukum Perjanjian , Terbitan Ketigabelas,  PT.  Intermasa,  Jakarta,
1991
Shahab,  Hamid, Langkah  Memperkecil Risiko Dalam Pembangunan , Djambatan, Jakarta, 1996
Sadoko  dkk,  Isono, Pengembangan  Usaha Kecil  Pemihakan  Setengah  Hati , Terbitan Kesatu, Yayasan AKATIGA, Bandung, 1995
Satrio,  J. Hukum  Perjanjian ,  Terbitan Kesatu,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 1992
Tri  Budiman,  N.,  &  Supianto,  S.  (2021).
Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan  Di  Kelurahan  Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. JURNAL RECHTENS , 10 (2), 215. https://doi.org/10.56013/ rechtens.v10i2.1143 https://app. dimensions.ai/details/publication/pu b.1148574133?search_mode=conten t&search_text=jurnal%20rechtens& search_type=kws&search_field=full _search&and_facet_source_title=jou r.1406386
Wibowo dkk, Singgih, Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil ,
Cetakan  VII,  PT.  Penebar Swadaya, Jakarta, 1995
Peraturan Perundang-undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  61  Tahun  1988  tentang Lembaga Pembiayaan
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  9  Tahun  2009  tentang Lembaga Pembiayaan
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik
Indonesia  Nomor  1251/KMK.013/ 1988  tentang  Ketentuan  Dan  Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  316/KMK.016/ 1994  tentang  Pedoman  Pembinaan Usaha  kecil  dan  Koperasi  Melalui Pemanfaatan  Dana  Dari  Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara
Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  468/KMK.017/
1995  tentang  Perubahan  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan  Lembaga  Pembiayaan Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Edi  Wahjuningati adalah  Dosen  di Program  Studi  S1  Ilmu  Hukum  Fakultas
Hukum
Universitas Bhayangkara Surabaya  sejak  tahun  2010.  Memperoleh Gelar  Sarjana  Hukum  di  Universitas  17 Agustus  1945  Surabaya  tahun  1993  dan memperoleh Gelar Magister Humaniora di Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta tahun  1998  dan  memperoleh  Gelar Magister  Kenotariatan  di  Universitas Airlangga tahun 2013