Realita : Jurnal Penelitiandan Kebudayaan Islam ISSN: (P-ISSN: 1829-9571, E-ISSN: 2502-860X)
Vol. 20 No. 02 (Juli-Desember 2022); 145. 171
Submitted: Revised: Accepted Published: 15 November 2022 16 Desember 2022 26 Desember 2022 30 Desember 2022
Copyright © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditionsof the Creative Commons Attribution (CC BY SA)

## Pendekatan Sosiologis terhadap Peraturan Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Perspektif Feminisme Kontemporer

## Abd Hannan
Institut Agama Islam Negeri Madura - Jl . Raya Panglegur, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
E-mail Correspondent: hannan.taufiqi@gmail.com

## Abstract:
This  article  aims  to  examine  the  dynamics  of  sexual  violence  in Indonesia  and  the  application  of  regulations  to  prevent  sexual violence  in  universities.  Methodologically,  this  research  was conducted based on a qualitative approach. There are two types and sources of data used, primary data and secondary data. Based on the analysis  of  field  data  through  the  perspective  of  contemporary feminist  theory,  this  study  found  two  important  findings; First, sexual  crimes  with  motives  for  harassment  and  violence  against students are currently becoming a crucial issue. This situation was triggered by weak regulatory mechanisms, unequal distribution of power, and the rootedness of a social hierarchical system that places women as a lower social group, so they tend to be treated arbitrarily. Second, efforts  to  deal  with  sexual  crimes  in  the  campus environment  can  be  carried  out  through  two  approaches,  cultural and  structural.  At  the  cultural  level,  there  needs  to  be  a transformation of values in the cultural sector, especially in cultural systems  that  are  biased  toward  patriarchal  values.  As  for  the structural level, efforts to deal with sexual crimes can be carried out by  strengthening  the  law,  both  at  the  enforcement  and  protection levels. In the context of the dynamics of sexual violence on campus, a  concrete  form  of  structural  effort  is  the  implementation  of Permendikbud  No  30  of  2021,  which  contains  the  agenda  for  the
Prevention  and  Handling  of  Sexual  Violence  (PPKS)  in  tertiary institutions.
Keywords: Sexual  violence,  higher  education,  sociological  approaches, contemporary feminism

## Abstrak:
Artikel  ini  bertujuan  mengkaji  dinamika  kejahatan  seksual  di Indonesia  dan  diterapkannya  peraturan  pencegehan  kekerasan seksual  di  lingkungan  perguruan  tinggi.  Secara  metodologi, penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  pendekatan  kualitatif.  Jenis dan  sumber  data  yang  digunakan  ada  dua,  data  primer  dan  data sekunder.  Berdasarkan  analisa  data  lapangan  melalui  perspektif teori  feminisme  kontemporer,  studi  ini  mendapati  dua  temuan penting; Pertama ,  bahwa  tindak  kejahatan  seksual  bermotif pelecehan  dan  kekerasan  terhadap  mahasiswa  saat  ini  tengah menjadi  persoalan  krusial.  Situsi  tersebut  dipicu  oleh  lemahnya mekanisme  perundangan,  distribusi  kekuasaan  yang  tidak berimbang,  serta  mengakarnya  sistem  hierarki  sosial  yang menempatkan perempuan sebagai kelompok sosial bawah, sehingga cenderung diperlakukan sewenang-wenang. Kedua , upaya penanganan kejahatan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat dilakukan  melalui  dua  pendekatan,  kultural  dan  struktural.  Pada level kultural, perlu adanya transformasi nilai di sektor kebudayaan, terkhusus sistem kebudayaan yang bias niai-nilai patriarki. Adapun pada  level  struktural,  upaya  penanganan  kejahatan  seksual  dapat dilakukan  melalui  penguatan  hukum,  baik  di  level  penindakan maupun perlindungan. Dalam konteks dinamika kekerasan seksual di  perguruan  tinggi,  bentuk  nyata  upaya  struktural  adalah diterapkannya Permendikbud No 30 Tahun 2021, yang di dalamnya memuat  agenda  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi.
Kata kunci: Kekerasan seksual,  perguruan tinggi,  pendekatan sosiologi,

## feminisme kontemporer

## PENDAHULUAN
Dalam konteks Indonesia, isu seputar kejahatan seksual merupakan persoalan klasik yang  kerap  kali  mengundang  perdebatan  dari  waktu  ke  waktu.  Hanya  menariknya  meski keberadaannya terbilang klasik, pada kenyataannya problem tersebut sampai saat ini belum sepenuhnya dapat tertangani. Ironisnya, bercermin pada beberapa kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, mereka yang menjadi target dan korban perundungan bukan saja berasal dari kalangan dewasa, namun juga dari kalangan remaja yang notabene masih aktif di dunia pendidikan. 1 Itu artinya, tindak kejahatan seksual terhadap perempuan saat ini tidak saja beroperasi di tempat-tempat umum semisal transportasi dan lokasi jalanan, namun telah
1 Ika  Dewi  Sartika  Saimima  and  I  Wayan  Arif  Yudistira,  ‘Kekerasan  Seksual  di  Lembaga  Pendidikan Berdasarkan  Permendikbud  No.  30  tahun  2021  dan  UU  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  Tahun  2022’, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1, no. 1 (2022): 8.
bergeser  dan  meluas  ke  banyak  tempat  lain.  Tidak  terkecuali  di  lembaga  sekolah  atau pendidikan, terkhusus lembaga pendidikan perguruan tinggi atau kampus. 2
Sudah  bukan  rahasia  umum  lagi  jika  kehidupan  perguruan  tinggi  saat  ini  dinilai sudah  tidak  cukup  ramah  terhadap  keberadaan  perempuan.  Bahkan  merujuk  pada  hasil penelitian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), diperoleh temuan bahwasanya lembaga perguruan tinggi menempati urutan ketiga sebagai tempat latagori rentan kejahatan seksual. Posisi ini hanya dua tingkat di bawah transportasi dan jalanan umum, yang masing-masing menempati urutan pertama dan kedua sebagai lokasi paling rawan terjadiknya praktik perundungan bermotif kejahatan dan  pelecehan  seksual. 3 Fakta  bahwa  perguruan  tinggi  sekarang  sudah  menjadi  ‘sarang’ aligator  seksual  tentu  merupakan  pukulan  telak,  mengingat  selama  ini  perguruan  tinggi memiliki historis sebagai simbol menara tegaknya peradaban, tempat di mana para insan terpelajar dan kaum akademisi berkumpul.
Menyikapi problem dan permasalahan tersebut, pemerintah pun mengambil sikap sigap dan tegas, dalam hal ini adalah Kemendikbudristek sebagai lembaga eksekutif yang membawahi keberadaan perguruan tinggi di Indonesia. Pemerintah melalui Kemendikbudristek  mengeluarkan  Peraturan  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Riset  dan  Teknologi  (Permendikbudristek)  No  30  Tahun  2021  tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini diteken langsung oleh Menteri Nadien Makarim, dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 3 September 2021. 4 Pada batasan tertentu, dikeluarkannya peraturan tersebut menjadi angin segar bagi agenda penanganan dan pencegahan kejahatan seksual di dunia perguruan  tinggi,  yang  sebelumnya  cenderung  berjalan  setengah  hati  dan  abu-bu  karena belum memiliki perangkat regulasi yang jelas dan tegas.
Terkait kajian seputar dinamika kejahatan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia  kontemporer,  diskusi  akademik  tentangnya  sesungguhnya  sudah  pernah
2 Tria  Dianti,  ‘Kekerasan  Seksual  di  Kampus  Menjamur,  Regulasi  Dinilai  Tak  Cukup’,  DW.COM,  2021, https://www.dw.com/id/kekerasan-seksual-di-kampus/a-59838953.
3 kumparan.com,  ‘Survei:  Kampus  Masuk  Tiga  Besar  Lokasi  Terjadinya  Kekerasan  Seksual’,  kumparan, Desember 2021, https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/survei-kampus-masuk-tiga-besar-lokasi- terjadinya-kekerasan-seksual-1x4lWrote7j.
4 voa.id  voa.id,  ‘Minister  Nadiem  Makarim:  Permendikbudristek  Number  30/2021  Details  The  Forms  and Sanctions of Sexual Violence’, VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan, 2021, https://voi.id/en/news/103699/minister-nadiem-makarim-permendikbudristek-number-302021-details-the- forms-and-sanctions-of-sexual-violence.
disinggung oleh beberapa studi sebelumnya. Secara umum, beberapa studi tersebut dapat dibagi ke dalam dua klaster; pertama, bahwa maraknya aksi kejahatan bermotif seksual di lingkungan  perguruan  tinggi  disebabkan  oleh  lemahnya  regulasi  yang  di  dalamnya menjelaskan  batasan-batasan  dan  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan. 5 Karenanya, dalam  rangka  meminimalisir  dan  menangkal  kejahatan  tersebut  diperlukan  suatu mekanisme khusus berupa sistem hukum dan kelembagaan yang di dalamnya memuat aspek pencegahan  dan  penindakan.  Studi  yang  dilakukan  Nikmatullah  mendapati  temuan bahwasanya  di  era  serba  teknologi  seperti  saat  ini,  instrumen  hukum  dan  kelembagaan merupakan fasilitas paling memungkinkan guna melakukan perlindungan terhadap hak dan kehidupan kaum perempuan di semua sektor, baik sektor publik maupun sektor domestik. 6 Kedua , dalam rangka memastikan hak dan kewajiban tersebut betul-betul dapat diakses dan dinikmati  oleh  setiap  masyarakat,  khususnya  kaum  perempuan,  maka  perlu  adanya penguatan atau perbaikan kualitas sumber daya manusia. Terkait ini, (Sindiana et al. 2019) dalam penelitiannya mendapati simpulan bahwasanya kualitas sumber daya manusia yang baik  berperan  penting  dalam  menciptakan lingkungan  dan  budaya  perguruan  tinggi  yang ramah gender, bebas dari segala bentuk tindakan dan perilaku kekerasan berlatar seksual. 7
Hanya  saja,  meski  kajian  seputar  fenomena  kejahatan  seksual  di  lingkungan perguruan  tinggi  sudah  pernah  dilakukan,  sebagaimana  telah  diuraikan  singkat  pada  tiga studi  terdahulu  di  muka,  sayangnya,  sampai  detik  ini  belum  ada  studi  yang  secara  fokus melakukan kajian tentang isu-isu kontemporer yang berkaitan langsung dengan fenomena pelecehan  seksual  di  dunia  akademik.  Isu  kontemporer  yang  dimaksud  adalah diterapkannya  Permendikbudristek  No.  30  tahun  2021,  yang  di  dalamnya  menyinggung praktik pencegahan dan penindakan kekerasan seksual. 8 Dalam rangka mengisi kekosongan tersebut, penelitian ini memiliki kepentingan khusus melakukan kajian mendalam tentang eksistensi dan masa depan penanganan kejahatan seksual di lingkungan perguruan, terutama sejak  dikeluarkannya  Permendikbudristek  No.  30  tahun  2021.  Dalam  rangka  membuat
5 Putri Rosmalia Octaviyani, ‘Proses Hukum Kejahatan Seksual Lemah’, mediaindonesia.com, 14 May 2016, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum.
6 Nikmatullah Nikmatullah, ‘Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus’, Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming 14, no. 2 (2020).
7 Esa Laili Sindiana et al., ‘Persepsi dan Pilihan Tindakan Guru dalam Menangani Korban Kejatahatan Seksual pada Anak di Lingkungan Sekolah’, Psychopolytan : Jurnal Psikologi 3, no. 1 (28 November 2019): 31–42, https://doi.org/10.36341/psi.v3i1.1014.
8 Markus Wisnu Murti, ‘Nadiem Makarim Deems Sexual Violence Cases at Campus Pandemic’, Tempo, 12 November 2021, https://en.tempo.co/read/1527820/nadiem-makarim-deems-sexual-violence-cases-at- campus-pandemic.
kajian  ini  menjadi  terfokus,  maka  analisa  dalam  penelitian  ini  akan  diarahkan  untuk menjawab  dua  pertanyaan (research  question) ;  bagaimana  penerapan  peraturan penindankan dan pencegahan seksual di perguruan tinggi ditinjau dari perspektif sosiologi, khususnya teori feminisme kontemporer? Bagaimana masa depan penanganan, pencegahan, dan  penidakan  kejahatan  seksual  di  perguruan  tinggi  pasca  diterapkannya Permendikbudristek No. 30 tahun 2021?
Secara  umum,  studi  ini  mendapati  temuan  bahwasanya  maraknya  tindak  kejahatan seksual  di  perguruan  tinggi  di  Indonesia,  itu  dipengaruhi  oleh  belum  adanya  kepastian hukum  terhadap  pelaku  maupun  kepada  korban.  Dalam  kaitan  inilah,  kajian  ini berkesimpulan bahwa diterapkannya Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penindakan pelecahan dan kekerasan seksual di universitas sesungguhnya memuat nilai penting  dan  strategis.  Penting  karena  di  dalam  peraturan  tersebut  berisi  ketentuan  cukup jelas  dan  tegas  terkait  penindakan  bagi  para  aligator  seksual  serta  perlindungan  terhadap korban. Melelaui penerapan peraturan tersebut, ada harapan praktik dan tindak kejahatan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat ditekan seminim dan serendah mungkin.

## Metode Penulisan
Adapun  untuk  metodologinya,  studi  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini ada dua, data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  terdiri  dari  informasi  lapangan  yang  diperoleh langsung  dari  berbagai  media  atau  surat  kabar  pada  priode  2017-2022.  Sedangkan  data sekunder berisi data statistikal berupa tentang grafik angka kekerasan seksual di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi, yang diperoleh dari sejumlah lembaga terkait semisal badan pusat statistik nasional dan sejenisnya. Selain itu, masuk juga dalam katagori data sekunder di  sini  adalah  data  atau  informasi  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian-penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk jurnal, skripsi, artikel, disertasi, dan sejenisnya. Sementara itu,  untuk  perspektif  teoritisnya,  kajian  ini  menggunakan  perspetif  sosiologi,  khususnya teori femenisme kultural-institusional.
Adapun untuk analisa data, kajian ini menggunakan analisa data model Miles and Heberman, 9 yang  meliputi  tiga  tahap; Pertama, reduksi  data,  pada  tahap  ini  data  atau informasi  penelitian  diringkas,  dipilih,  dan  disaring  berdasarkan  isu  utama  penelitian.
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D, Cet. XV (Bandung: ALFABETA, 2010).
Dalam konteks penelitian ini, isu utama penelitian meliputi fenomena kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, diterapkannya perundangan Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penindakan pelecahan dan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kedua, penyajian  data,  yakni  mendeskripsikan  data  dalam  bentuk  narasi  atau  uraian, sehingga dapat menggambarkan dan menampilkan setting alamiah permasalahan penelitian secara  detail  dan  mendalam.  Tahap  terakhir  adalah  simpulan,  yaitu  uraian  pokok  berupa statmen atau pernyataan ilmiah yang diperoleh berdasarkan analisa teoritik atas informasi yang didapat  oleh  peneliti selama  melakukan penggalian data penelitian. 10 Dalam hal ini adalah  dinamika  kejahatan  seksual  di  lingkungan  perguruan  tinggi,  diterapkannya perundangan Permendikbud No 30 Tahun 2021 dan korelasinya terhadap penanganan kasus seksual di perguruan tinggi.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Angka Kejahatan Seksual di Perguruan Tinggi di Indonesia
Sejauah ini, berdasarkan penelusuran data lapangan, belum ada satu pun lembaga di Indonesia  yang  secara  resmi  memiliki  data  pasti  terkait  jumlah  tindak  kejahatan  seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Ada banyak faktor mengapa data tersebut  sulit  ditemukan,  selain  karena  sikap  lembaga  perguruan  tinggi  yang  terkesan menutup-nutupi  dan  menjaga  jarak,  faktor  lainnya  adalah  adanya  paradigma  berpikir  di masyarakat (perguruan tinggi)  yang menilai  jika kejahatan seksual  adalah aib  lembaga. 11 Apabila  dibuka  ke  muka  umum  tentunya  dapat  mencoreng  nama  baik  dan  nama  besar perguruan  tinggi,  yang  notabene  dikenal  publik  sebagai  tempat  bersemayamnya  insan terpelajar, akademisi, dan pemikir idealis. Karenanya, wajar jika saat ini akses data ke sana sulit diperoleh, kalaupun ada, data tentangnya lebih banyak muncul dalam bentuk dan pola yang bersifat sporadis.
Lazimnya,  data  kejahatan  seksual  di  lembaga  perguruan  tinggi  lebih  banyak berbentuk testimoni  yang dilakukan secara tertutup dengan melibatkan sejumlah media pers dan organisasi sosial yang tidak memiliki afiliasi khusus ke pihak pemerintah. Salah satu data  testimoni  muncul  dari  media  berbasis online, Tirto,  yang  pada  patahu  tahun  2019
10 Bagong Suyanto, Metode Penelitian Sosial (Jakarta: Kencana, 2005).
11 Jihad Javier Jaafar, ‘Nama Baik Kampus: Mencegah Kekerasan Seksual dalam Universitas’, kumparan, 15 June 2021, https://kumparan.com/javier-jaafar/nama-baik-kampus-mencegah-kekerasan-seksual-dalam- universitas-1vuoDpPHelM.
melakukan  testimoni  kepada  sedikitnya  207  mahasiswa  di  seuruh  mahasiswa.  Testimoni tersebut  dilakukan  pada  periode  13  Februari  sampai  28  Maret.  Hasilnya  cukup mencengangkan, karena sebanyak 174 mahasiswa menjawab pernah mengalami kejahatan seksual  selama  dirinya ngampus .  Berdasarkan  peta  penyabarannya,  kasus  tersebut ditemukan  di  79  perguruan  tinggi  dan  berasal  dari  29  wilayah  di  Idnonesia.  Mirisnya, sebanyak  88  persen  kekerasan  seksual  terjadi  di  perguruan  tinggi  di  Pulau  Jawa  yang dotabene  dikenal  sebagai  daerah  dengan  tingkat  pembangunan  pendidikan  sudah  cukup maju dan berkembang. 12
Data  statistikal  lainnya  datang  dari  lembaga  Komnas  Perempuan  Indonesia. Berdasarkan studinya, Komnas Perempuan mendapati temuan bahwasanya dari total kasus pada tahun 2020, dari jumlah 2.389 kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk ke Komnas  Perempuan  sepanjang  tahun  2015-2020,  sebanyak  53  persen  merupakan  tindak kekerasan  dan  pelecahan  berlatar  seksual.  Celakanya,  berdasarkan  kelembagaannya,  27 persen  kasus  kekerasan  seksual  terjadi  di  lingkungan  perguruan  tinggi. 13 Bahkan  pada laporan penelitian yang sama, Komnas Perempuan juga mendapati temuan, di antara semua jenjang pendidikan di Indonesia, perguruan tinggi menempati urutan teratas sebagai jenjang pendidikan rawan kejahatan seksual. Sejalan dengan sejumlah temuan Komnas Perempuan di  atas,  Survei  Ditjen  Diktiristek  2020  menemukan  fakta  sebanyak  77  persen  dosen mengaku tindak dan perilaku kekerasan berlatar seksual pernah terjadi di perguruan tinggi. Adapun  berdasarkan  objek  atau  korbannya,  lembaga  Kanal  Aduan  Eksternal  (2019) mendapati temuan bahwa dari total 174 testimoni dari 79 perguruan tinggi di 29 kota, ada 89 persen perempuan dan 4 persen laki-laki menjadi korbannya. 14
Dengan demikian, merujuk paparan data  di atas terlihat jelas bahwasanya kehidupan perguruan  tinggi  di  Indonesia  saat  ini  sesungguhnya  tengah  dalam  keadaan  tidak  ramah, khususnya  terhadap  kalangan perempuan  selaku objek  yang rentan mengalami perlakuan kekerasan  dan  pelecehan  seksual.  Situasi  ini  tentu  merupakan  pukulan  cukup  telak  dan
12 Wan Ulfa Nur Zuhra, ‘Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota’, tirto.id, 2019, https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW.
13 Komnas Perempuan, ‘CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta Dan Poin Kunci (5 Maret 2021)’, Komnas Perempuan, 5 March 2021, https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas- perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021.
14 Pininta Kasih ayun, ‘Nadiem: 77 Persen Dosen Akui Kekerasan Seksual Terjadi Di Kampus Halaman All - Kompas.Com’, KOMPAS.com, 11 December 2021,
https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/12/175145171/nadiem-77-persen-dosen-akui-kekerasan- seksual-terjadi-di-kampus?page=all.
menyakitkan  bagi  semua  pihak,  mengingat  selama  ini  perguruan  tinggi  menjadi  bagian fundamental sistem dan aktivitas pendidikan di Indonesia. Perguruan tinggi adalah simbol idealisme,  tempat  bersemayamnya  para  intelektual  dan  akademisi.  Fakta  bahwa  dunia perguruan  tinggi  telah  berhasil  disusupi  para  aligator  seksual,  itu  menjadi  penegas bahwasanya problem kekerasan seksual di Indonesia saat ini bukan sekadar sudah berada di level akut dan kronis, namun juga memiliki akar permasalahan cukup kompleks dan pelik. 15 Dan, bercermin pada situasi yang terjadi saat ini, bukan tidak mungkin paraktik atau tindak kejahatan bermotif seksual di lingkungan perguruan tinggi pada masa-masa mendatang akan bertambah semakin meluas. kekhawatiran ke sana amat logis dan cukup rasional mengingat pada banyak kasus pecelahan dan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dalam beberapa  tahun  terakhir,  mereka  yang  berstatus  sebagai  pelaku  bukan  saja  berasal  dari kelompok biasa semisal mahasiswa, namun lebih dari itu, juga berasal dari kalangan tenaga pengajar  (dosen),  karywan,  bahkan  hingga  jajaran  pimpinan  perguruan  tinggi  di  level fakultas (dekanat) dan universitas (rektorat). Terkait keterlibatan nama-nama tersebut dalam rentetan  kasus  kejahatan  seksual  di  perguruan  tinggi,  akan  dipaparkan  secara  rinci  pada subpembahasan selanjutnya.

## Perguruan Tinggi dan Problem Kejahatan Bermotif Seksual; sebuah Deskripsi
Isu  kejahatan  seksual  di  lingkungan  perguruan  tinggi  di  Indonesia  bukan  sebatas isapan  jempol.  Meski  data  tentangnya  selama  ini  terkesan  sporadis  atau  bahkan  ditutup- tutupi  karena  alasan  nama  baik  kelembagaan  dan  faktor  hegemoni  kekuasaan,  namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwasanya kasus ini telah menjadi konsumsi umum dan menyebar luas ke khalayak, sehingga tidak bisa lagi disembunyikan, apalagi ditiadakn begitu saja. Ibarat bangkai, bau busuk kejahatan seksual di perguruan tinggi saat ini sudah terendus  dan  tercium  luas  di  publik.  Ironisnya,  berdasarkan  penelusuran  data  lapangan, praktik amoral tersebut tidak saja terjadi di perguruan tinggi umum di bawah pengawasan Kemenbudristek saja, lebih dari itu, juga terjadi  di perguruan tinggi berplatform keagamaan di  bawah  kementerian  agama,  sebagaimana  terungkap  pada  kasus  pelecehan  seksual  di Institut Agama Islam Negeri Kediri. 16
15 Nikmatullah, ‘Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus’, 37–40.
16 CNN  Indonesia,  ‘Dosen  IAIN  Kediri  Dilaporkan  Mahasiswi  Soal  Dugaan  Pelecehan’, https://www.cnnindonesia.com/, 24 August 2021, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210824090448- 20-684416/dosen-iain-kediri-dilaporkan-mahasiswi-soal-dugaan-pelecehan.
Pada  kasus  di  atas,  tindak  pidana  kejahatan  seksual  melibatkan  tenaga  pengajar (dosen)  dan  seorang  mahasiswa  yang  kebetulan  berada  jurusan  sama.  Sebagaimana terungkap  pada  akun  Twitter  @KBPenyintas,  tindakan  pelecehan  dialami  korban  secara berulang. Tepatnya ketika korban tengah duduk di semester lima dan kemudian berlanjut ketika  korban  memasuki  semester  akhir.  Perlakuan  pelecehan  seksual  terhadap  korban berbentuk kata-kata tidak senonoh yang disampaikan pelaku (dosen) melalui aplikasi pesan pribadi.  Kata-kata  tersebut  berisi  ajakan  berbuat  intim  hingga  ajakan  menikah.  Selang beberapa semester setelahnya, tepatnya ketika korban tengah melakukan bimbingan tugas akhir,  yang  kebetulan  pelaku  adalah  dosen  pembimbingnya,  korban  kembali  mengalami perlakuan tidak senonoh. Kali ini bukan lagi berbentuk verbal, namun sudah mengarah ke fisik. Pelaku menarik badan korban hingga laptopnya terjatuh, di mana pristiwa ini terjadi ketika korban melakukan bimbingan skripsi. Berdasarkan penggalian data lapangan, pelaku diketahui  menjabat  sebagai  ketua  program  studi,  dan  saat  ini  telah  memperoleh  sanksi akademik dari pihak pimpinan perguruan tinggi setempat. 17
Kasus dugaan kejahatan seksual lainnya datang dari kampus Institut Agama Islam Negeri  Ambon.  Kasus  ini  mulai  mencuat  ke  permukaan  publik  ketika  Lembaga  Pers Mahasiswa (LPM) Lintas memuat laporan berbentuk majalah terkait dugaan tindak pidana kekerasan  seksual  di  internal  perguruan  tinggi,  dengan  tajuk  majalah, IAIN  Rawan Pelecehan  Seksual .  Investigasi  ini  disebut  dilakukan  sejak  2017  dengan  melibatkan  32 narasumber yang mengaku sebagai korban kekerasan seksual (25 perempuan dan tujuh laki- laki). Seluruh nama narasumber disamarkan dalam liputan ini. Menariknya, dalam laporan tersebut, LPM Lintas menuduh pelaku kejahatan seksual didominasi oleh kalangan sivitas perguruan tinggi, terutama dosen dan pegawai perguruan tinggi. Laporan ini menuai kritik dan perlawanan dari pihak kampyu, karena dinilai penuh rekayasa dan telah dimainkan oleh pihak  atau  orang  tertentu.  Dalam  perkembangan  selanjutnya,  pihak  perguruan  tinggi membekukan kepengurusan LPM Lintas, mengganti kepengurusannya karena dinilai tidak sesuai dengan visi-misi kelembagaan, menodai dan mencemarkan nama baik institusi. 18
Berikutnya  datang  dari  kampus  Universita  Riau,  kasus  ini  ini  mulai  terungkap ketika  pada  awal  november  2021,  sebuah  akun  instagram  milik  Korps  Mahasiswa
17 Irwan Syambudi, ‘Merunut Pelecehan Seksual IAIN Kediri: Korban Berharap Keadilan’, tirto.id, accessed 10 January 2022, https://tirto.id/merunut-pelecehan-seksual-iain-kediri-korban-berharap-keadilan-gi5V.
18 Ya’cob Billiocta, ‘Lipsus Kasus Pelecehan Seksual Di IAIN Ambon Berujung Pembekuan Pers Kampus’, merdeka.com,  18  March  2022,  https://www.merdeka.com/peristiwa/lipsus-kasus-pelecehan-seksual-di-iain- ambon-berujung-pembekuan-pers-kampus.html.
Hubungan Internasional Universitas Riau (Komahi Unri) mengunggah sebuah video yang di  dalamnya  berisi  pengakuan  seoarang  mahasiswi  FISIP  yang  mendapat  tindakan pelecehan  seksual  dari  Dekannya.  Dalam  pengakuannya,  tindakan  pelecehan  seksual tersebut bermula ketika korban tengah melakukan bimbingan tugas akhir (skripsi). 19 Pada saat itu, pelaku diduga berbuat tidak senonoh terhadap korban, memaksa mencium pipi sampai  keningnya.  Bahkan  sempat  menyasar  bagian  lain  yang  lebih  intim,  dengan menyasar bagian bibir namun mahasiswi tersebut menolak dan melawannya. 20 Bedasarkan penelusuran  data  lapangan,  kasus  kejahatan  seksual  ini  sudah  masuk  ke  ranah  hukum setelah korban melaporkan yang bersangkutan. Dan setelah melalui proses penyelidikan, keterangan  sejumlah  saksi  dan  penelusuran  barang  bukti,  pelaku  yang  juga  mer upakan dosen  pembimbing  korban  saat  ini  dinyatakan  sebagai  tersangka.  Sayangnya,  di  meja pengadilan tersangka divonis bebas, dan sekadar dikenakan sanksi administratif .
Kasus  serupa  juga  muncul  dari  lembaga  kampus  IAIN  Cerebon.  Motifnya  sama, yakni  pelecehan  seksual  terhadap  mahasiswa  dan  melibatkan  sivitas  akademik  kampus sebagai pelakunya, mulai dari kalangan mahasiswa hingga oknum pengajar (dosen). Pada kasus  pelecahan  seksual  yang  melibatkan  dosen  tersebut,  ironisnya,  berdasarkan penelusuran data lapangan, pelaku diketahui merupakan salah satu jajaran pimimpinan di tingkat  fakultas.  Dalam  rangka  memperjelas  kasus  tersebut,  pihak  perguruan  tinggi kemudian  membawa  kasus  tersebut  ke  dewan  etik  internal  lembaga.  Sidang  etik berlangsung sebanyak empat kali, terhitung dari tanggal 4, 6, 11, dan 14 April 2022, yang berakhir  dengan  pemberian  sanksi  administratif  kepada  pelaku  (dosen),  yakni  berupa pencopotan dari jabatannya. Sanksi tersebut diberikan karena pelaku dinilai telah melanggar kode etik ASN berupa perbuatan tidak menyenangkan terhadap mahasiswi. 21
Penyebab Kejahatan Seksual di Perguruan tinggi; dari Struktural hingga Kultural
19 Banda  Haruddin  Tanjung,  ‘Kasus  Dugaan  Pelecehan  Mahasiswi,  Polisi  Segera  Periksa  Dekan  Unsri’, iNews.ID,  7  November  2021,  https://regional.inews.id/berita/kasus-dugaan-pelecehan-seksual-polresta- pekanbaru-segera-periksa-dekan-unri.
20 Lena Nurita, ‘Mahasiswa UNSRI Korban Pelecehan Dosen Mendadak Dicoret dari Daftar Yudisium, BEM Menduga  Ada  Intervensi  -  Seputar  Tangsel’,  https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/,  Desember  2021, https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143155078/mahasiswa-unsri-korban-pelecehan-dosen- mendadak-dicoret-dari-daftar-yudisium-bem-menduga-ada-intervensi.
21 Ony  Syahroni,  ‘12 Apr 2022  Baca artikel detikjabar, “Mahasiswi IAIN Cirebon Jadi Korban Kekerasan Seksual  Dosen”  selengkapnya  https://www.detik.com/jabar/berita/d-6028188/mahasiswi-iain-cirebon-jadi- korban-kekerasan-seksual-dosen.  Download  Apps  Detikcom  Sekarang  https://apps.detik.com/detik/’, detikjabar,  12  April  2022,  https://www.detik.com/jabar/berita/d-6028188/mahasiswi-iain-cirebon-jadi- korban-kekerasan-seksual-dosen.
Dari sekian kasus kejahatan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dalam beberapa tahun  terakhir,  sebagaimana  terungkap  pada  beberapa  kasus  di  atas,  muncul  sejumlah pertanyaan  menarik  yang  penting  diungkap  dalam  kajian  ini,  mengapa  kasus  pelecahan seksual begitu marak terjadi di perguruan tinggi, bahkan di beberapa perguruan tinggi yang berplatform  keagamaan  sekalipun?  Faktor  apa  saja  yang  menyebabkan  tingginya  kasus pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia saat ini? dua pertanyaan ini penting  dijawab,  dalam  rangka  mencari  tahu  dan  merumusakan  akar  permasalahan sebenarnya di balik massifnya tindak kejahatan bermotif seksual di Indonesia, yang saat ini tengah  mengundang  kekhawatiran  dan  kegelisan  cukup  besar  dari  para  sivitas  perguruan tinggi.
Jika  bercermin  pada  beberapa  kasus  seksual  yang  terjadi  di  berbagai  perguruan tinggi di Indonesia, mereka yang bertindak sebagai pelaku atau aktor kejahatan mayoritas adalah  pihak  atau  orang  dekat  korban  yang  sudah  saling  kenal,  bahkan  tinggal  dalam lingkungan sama. Beberapa pelaku merupakan teman satu perguruan tinggi, namun paling dominan  adalah  dosen  dan  pimpinan  perguruan  tinggi. 22 Fakta  bahwa  mayoritas  pelaku adalah  orang  dekat  korban  memunculkan  tanda  tanya  besar,  mengingat  selama  ini  aktor kejahatan seksual yang banyak terjadi di zona-zona rawan semisal transportasi dan jalanan umum, mayoritas adalah orang asing yang tidak dikenal oleh korban. Itu artinya, terjadinya kejahatan seksual yang terjadi di perguruan tinggi sesungguhnya bukan semata persoalan memenuhi  hasrat  biologis,  namun    di  luar  itu  terdapat  unsur  atau  motif  lain  berbentuk jejaring kekuasaan yang cukup kompleks dan beragam. Dan, ini sekaligus mengisyaratkan bahwa problem kasus kejahatan seksual di perguruan tinggi memiliki variabel tidak tunggal, melainkan cukup bervarian dan beragam. Dalam konteks kajian ini, ragam faktor kekerasan seksual yang selama ini terjadi di perguruan tinggi dapat bagi ke dalam dua kelompok besar, yakni faktor kulural dan faktor strukral.

## a) Faktor Struktural
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah struktural memiliki arti segala sesuatu yang  berhubungan  dengan  struktur,  bangunan  dan/atau  susunan. 23 Umumnya,  istilah struktural ditujukan untuk menggambarkan rangkaian sistem yang memiliki sifat normatif,
22 dw, ‘Kekerasan Seksual Di Kampus Menjamur, Regulasi Dinilai Tak Cukup’, Tempo, 17 November 2021, http://www.tempo.co/dw/6038/kekerasan-seksual-di-kampus-menjamur-regulasi-dinilai-tak-cukup.
23 ‘Arti  Kata  Struktur  -  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Online’,  accessed  17  November  2022, https://kbbi.web.id/struktur.
kaku,  dan  rigid  semisal  birokrasi,  pemerintahan,  dan  komposisi  kepengurusan  suatu organisasi atau lembaga tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, makna sistem dan struktur di sini bisa dalam bentuk norma, peraturan, perundangan, dan hukum positif secara umum. Fungsinya  tidak  lain  adalah  melakukan  perlindungan  terhadap  korban  serta  memberi penindakan  terhadap  pelaku  dalam  bentuk  hukuman  efek  jera  bagi  setiap  subjek  yang terbukti  melakukan.  Jika  merujuk  pada  uraian  definisi,  fungsi,  dan  tujuan  di  atas,  dapat disimpulkan bahwasanya makna struktural dalam kedudukannya sebagai faktor penyebab maraknya  pelecehan  dan  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi,  itu  mengisyaratkan terhadap  lemahnya  sistem  hukum  yang  berorientasi  terhadap  adanya  perlindungan keberadaan  dan  hak  kaum  perempuan  (mahasiswi)  di  lingkungan  perguruan  tinggi. Konkritnya,  dalam  perspektif  ini,  faktor  massifnya  tindak  pidana  kejahatan  seksual  di perguruan tinggi, baik dalam bentuk pelecahan maupun kekerasan, kejahatan fisik mapun verbal, itu semua disebabkan oleh sistem hukum.
Dalam  konteks  di  Indonesia,  korelasi  antara  problem  struktural  dengan  aksi maraknya perilaku menyimpang seksual di perguruan tinggi dalam beberapa tahun terakhir, itu tegambar jelas pada banyak temuan data lapangan. 24 Berdasarkan survei terhadap 547 responden  korban  kekerasan  seksual,  sebanyak  14,3  persen  responden  mengaku  jika penyebab  maraknya  kasus  kekerasan  seksual  lebih  karena  faktor  hukum  semisal  tidak adanya  kepastian  dan  kejelasan  perundang-undangan,  serta  lemahnya  sistem  penindakan terhadap pelaku dan belum maksimalnya mekanisme perlindungan bagi korban. Karenanya dalam kacamata hukum, solusi ideal penanganan kasus seksual tidak lain dan tidak bukan adalah  memperjelas  dan  memperkuat  sistem  hukum  sendiri,  baik  di  aspek  penindakan, pencegahan maupun perlindungan. Dalam perspektif inilah, diterapkannya Permendikbud No  30  Tahun  2021  oleh  Kemenbudristek  sesungguhnya  menemui  ruang  kebenarannya dalam rangka menekan tindak kejahatan bermotif seksual di Indonesia, dan di lingkungan perguruan tinggi secara khusus.
Di  Indonesia  kosntruksi  hukum  pencegahan  dan  penindakan  sejauh  ini  masih cenderung  parsial.  Pola  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  umumnya  lebih  banyak berorientasi  pada  tuntutan  pemenuhan  bukti  dan  saksi.  Pola  seperti  ini  sesungguhnya
24 Nurhadi Sucahyo, ‘Stereotipe dan Lemahnya Perlindungan Membuat Posisi Perempuan Korban Kekerasan Semakin Lemah di Mata Hukum’, VOA Indonesia, 9 September 2022,
https://www.voaindonesia.com/a/stereotipe-dan-lemahnya-perlindungan-membuat-posisi-perempuan- korban-kekerasan-semakin-lemah-di-mata-hukum-/6737796.html.
menguntungkan  bagi  pelaku,  dan  sebaliknya  merugikan  bagi  pihak  korban.  Demikian karena  tidak  semua  korban  memiliki  kesempatan  dan  kemampuan  diri  mengumpulkan keduanya,  terlebih  jika  korban  adalah  perempuan  yang  notabene  lebih  lemah  dan  tidak cukup  mampu  melawan  pelaku.  Pada  banyak  kasus,  lazimnya  kejahatan  seksual  terjadi secara sembunyi, hanya melibatkan pelaku dan korban. Di situasi seperti ini, mutlak pelaku mempunyai kesempatan besar menyembunyikan bukti dan jejaknya, sedangkan korban jelas tidak berdaya. Alih-alih memikirkan bukti, yang ada dalam pikirannya adalah rasa cemas, rasa  takut,  dan  rasa  sedih  cukup  mendalam  karena  merasa  telah  ternodai  dan  hilang kehormatannya.  Dalam  perspektif  inilah  sesungguhnya  reformasi  terhadap  hukum penangan kejahatan bermotif seksual harus dilakukan. Mekanisme penangannya harus lebih menyeluruh  dan  menyentuh  semua  aspek.  Tudak  saja  berorientasi  pada  penindakan  dan pencegahan,  namun  juga  harus  memuat  aspek  perlindungan  yang  dapat  mengakomodir kepentingan dan hak korban.
Selain  itu,  termasuk  dalam  faktor  struktural  lainnya  adalah  minimnya  struktur kelembagaan  di  lingkungan  perguruan  tinggi  yang  fokus  bergerak  menangani  isu-isu kejahatan  seksual,  menyampaikan  informasi  dan  menyediakan  perlindungan  bagi  setiap warga  perguruan  tinggi  yang  mengalami  perlakuan  seksual  tidak  mengenakkan. 25 Sayangnya, jika mengamati perkembangan dan keberadaan struktur organisasi tata kerja di institusi  perguruan  tinggi  saat  ini,  lembaga  khusus  penanganan  isu-isu  kejahatan  seksual masih  terbilang  minim.  Faktanya,  pada  banyak  kasus  yang  telah  terungkap,  lazimnya informasi  tentang  kejahatan  seksual  di  perguruan  tinggi  muncul  secara  sporadis  melalui laporan lembaga atau organisasi di luarnya. Padahal perguruan tinggi adalah institusi besar, ada puluhan ribu dan ratusan karyawan yang setiap harinya hilir mudik melakukan aktivitas, menjalin  interaksi,  dan  mengadakan  berbagai  macam  kegiatan.  Tentu  dengan  postur organisasi yang besar serta kegiatan yang beraneka ragam tersebut, tindak dan perilaku bias seksual  sangat  mungkin  terjadi  dan  menimpa.  Terlebih  sejauh  ini  kultur  kehidupan perguruan tinggi di Indonesia masih kental nilai-nilai feodalis, menempatkan mahasiswa—
25 Bintang  Pradewo,  ‘Kampus  Diminta  Bangun  Lembaga  Konseling  Bagi  Korban  Kekerasan  Seksual’, www.jawapos.com, 30 November 2021, https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/30/11/2021/kampus- diminta-bangun-lembaga-konseling-bagi-korban-kekerasan-seksual/.
khususnya dari kalangan perempuan—sebagai kelas sosial nomor dua di bawah sivitas yang lain. 26

## b) Faktor Kultural
Selanjutnya,  unsur  lain  penyebab  maraknya  aksi  kejahatan  bermotif  seksual  di perguruan  tinggi  adalah  faktor  kultural.  Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  istilah kultural identik  dengan kebudayaan, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi  kebiasaan dan  berlaku  umum  di  tengah  masyarakat  karena  telah  tertanam  lama  melalui  warisan- warisan terdahulu. 27 Pada tataran praktinya, lazimnya kebiasaan tersebut berbentuk sikap, perilaku, tindak, dan cara berpikir yang dijadikan pedoman atau cerminan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam banyak kesempatan, khususnya di kalangan masyarakat yang memiliki kecenderungan  berpegang  teguh  pada  nilai-nilai  lokalitas  semisal  Indonesia,  dimensi kultural memiliki pengaruh lebih kuat dan besar. Nilai kultural sering kali disandingakan oleh  masyarakat  dengan  unsur-unsur  mistis,  kesakralan,  dan  keagungan.  Karenanya,  hal wajar  manakala  masyarakat  senantiasa  menjadikan  konstruksi  kultural  atau  kebudayaan sebagai  standar  khusus  dalam  menjalankan  kativitas  sosial  sehari-hari,  tidak  terkecuali dalam membangun interaksi dan pergaulan dalam kehidupan di perguruan tinggi.
Pertanyaan besarnya sekarang, di aspek manakah dimensi kultural itu menjadi faktor penyebab maraknya tindakan kejahatan seksual di perguruan tinggi? Pada kajian ini, istilah kultural ditujukan untuk memotret segala bentuk kebudayaan yang memicu atau mendorong lahirnya praktik kekerasan (seksual) terhadap kalangan perempuan. Satu di antaranya yang paling  krusial  adalah  kultur  patriarki.  Secara  etimologi,  patriarki  memiliki  arti  sebagai sistem pengelompokan sosial yang sangat mengedepankan garis keturunan pihak laki-laki (Bapak) daripada perempuan. 28 Bressler (dalam Nurliati Nurliati et.al, 2021) mendefiniskan patriarki sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mendominasi peran dalam kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Dalam sejarahnya, nilai patriarki  terwujud dalam sistem sosial,
26 Saiful  Mahdi,  ‘Tulisan  Saiful  Mahdi  Sebelum  Masuk  Penjara:  Feodalisme  Dan  Kebebasan  Akademik’, Tempo,  6  September  2021,  https://kolom.tempo.co/read/1502740/tulisan-saiful-mahdi-sebelum-masuk- penjara-feodalisme-dan-kebebasan-akademik.
27 ‘Arti  Kata  Kultural  -  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Online’,  accessed  17  November  2022, https://kbbi.web.id/kultural.
28 Abd  Hannan,  ‘Gender  dan  Fenomena  Patriarki  dalam  Sosial  Pendidikan  Pesantren;  Studi  Tentang Hegemeoni Kiai Pesantren Terhadap Sosial Pendidikan Bias Gender’, LPPM Universitas Trunojoyo Madura , 2016, 6; Ade Irma Sakina and Dessy Hasanah Siti A., ‘Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia’, Share : Social Work Journal 7, no. 1 (30 July 2017): 71, https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820.
hukum,  ekonomi,  bahkan  di  sistem  dan  struktur  pendidikan  sekalipun. 29 Mengakarnya budaya  patriarkal  menjadi  semacam  legitimasi  sosial,  bahkan  celakanya,  dalam  banyak tempat  dan  kesempatan,  masyarakat  dengan  mudah  menerima  dan  mengkonsumsinya sebagai bagian dari sistem kehidupan sehari-hari.
Dalam  konteks  kehidupan  dunia  perguruan  tinggi,  maraknya  aksi  kejahatan bernuansa  seksual  yang  belakangan  menimpa  mahasiswa,  itu  juga  dapat  dibaca  sebagai dampak kultural mengakarnya nilai-nilai patriarki dalam kehidupan perguruan tinggi. Tesis ini  dapat  dilacak  dari  tidak  seimbangnya  relasi  kuasa  internal  perguruan  tinggi  antara mahasiswa—yang selama ini kerap menjadi objek kekerasan seksual di perguruan tinggi— dengan sivitas akademik di luar dirinya, terkhusus kalangan dosen, karyawan, dan jajaran pimpinan. 30 Ironisnya, jejaring kekuasaan patriarki yang terbentuk di lingkungan perguruan tinggi memiliki pola dan bentuk cukup kompleks, dirinya tidak terpusat pada satu aktor atau kelompok tertentu. Ibarat jaring laba-laba, jejaring kekuasaan di perguruan tinggi memiliki banyak simpul, di mana setiap simpul memiliki kemampuan menularkan pengaruh sehingga memudahkan dirinya melakukan penundukan terhadap setiap objek (korban) yang ada di sekitarnya.
Pada kasus kejahatan seksual di lingkungan perguruan tinggi, simpulan kekuasaan yang dimaksud ada pada struktur dan atmosfir kehidupan perguruan tinggi yang cenderung menempatkan dan memosisikan mahasiswa, terkhusus kalangan perempuan, sebagai kelas sosial kedua. Karenanya, cukup logis kiranya jika pada banyak kejadian pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi, mereka yang menjadi korban rata-rata adalah perempuan. Menariknya, para aktor atau pelaku mayoritas adalah orang dekat yang notebene dikenali korban  dan  berada  di  lembaga  sama.  Terkait  ini,  Komnas  Perempuan  mencatat,  pelaku kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di lembaga pendidikan pada periode tahun 2015-2021 berjumlah 67 pelaku, dengan rincian sebanyak 28 orang adalah guru, dosen 15
29 Nurliati Nurliati, Rosmiati Rosmiati, and Adi Prautomo, ‘The Patriarchy System as the Trigger of Sexual Coercion in The Novel Moxie By Jennifer Mathieu’, Prologue: Journal on Language and Literature 6, no. 1 (18 March 2021): 14–27, https://doi.org/10.36277/jurnalprologue.v6i1.53.
30 Tsarina Maharani, ‘Tentang Relasi Kuasa dalam Kekerasan Seksual yang Diatur Permendikbud 30/2021’, KOMPAS.com, accessed 17 November 2022, https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/07220921/tentang-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual- yang-diatur-permendikbud-30.
orang,  peserta  didik  10  orang,  kepala  sekolah  9  orang,  pelatih  2  orang,  dan  sebanyak  3 pelaku merupakan orang asing atau tidak dikenal. 31

## Permendikbudristek PPKS dan Agenda Pencegahan Kejahatan Seksual di Perguruan tinggi
Semakin tingginya angka kejahatan berlatar seksual di lingkungan perguruan tinggi di  Indonesia  pada  akhirnya  mengundang  perhatian  khusus  dari  banyak  pihak,  terutama lembaga  atau  organisasi  sosial  yang  sekama  ini  dikenal  aktif  melakukan  kampanye antikekerasan terhadap perempuan, tidak terkecuali lembaga Komnas Perempuan. Dalam rangka memperkuat mekanisme hukum bagi pelaku dan korban seksual di perguruan tinggi, lembaga Komnas Perempuan menjalin nota kesapahaman dengan pemerintah, dalam hal ini kementerian  pendidikan  dan  kebudayaan.  Nota  kesepahaman  tersebut  tertuang  dalam Nomor  010/KNAKTP/MoU/VI/2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan Berbasis Gender. 32 Sejalan dengan nota kesepahaman tersebut, pemerintah melalui menteri Kemendikbudristek,  Nadie  Makarim,  kemudian  mengerluarkan  Peraturan  Menteri  No  30 Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan Perguruan  Tinggi.  Hal  ini  sebagai  bukti  respon  positif  mereka  untuk  memastikan  dan menjamin rasa nyaman, aman, dan hak warga negara secara menyeluruh tanpa terkecuali. 33
Dalam perundangan ini, selain memuat  aturan ancaman sanksi  bagi  si  aktor, juga memuat  aturan  kewajiban  perlindungan  bagi  si  korban.  Bagi  pelaku,  sanksi  bisa  dalam bentuk  administratif  hingga  berupa  pemecatan.  Adapun  bagi  si  korban,  perundangan tersebut  memuat  adanya  kewajiban  melakukan  perlindungan,  pemulihan  hingga  proses pembinaan terhadap dirinya. 34 Jika selama ini kasus tindak kekerasan di perguruan tinggi tergolong samar-samar dan menjadi suatu yang tabu dibicarakan dan diungkap ke publik, maka melalui perundangan ini, korban menjadi lebih leluasa dan bebas dapat melaporkan ke  pihak-pihak  terkait tanpa  merasa  khawatir  atau  takut  mengalami  intervensi  dari pihak
31 Juli Hantoro, ‘Kekerasan Seksual Di Kampus Rawan Terjadi Saat Bimbingan Skripsi’, Tempo, 3 November 2022,  https://nasional.tempo.co/read/1652565/kekerasan-seksual-di-kampus-rawan-terjadi-saat-bimbingan- skripsi.
32 Laila  Afifa,  ‘Komnas  Perempuan  to  Hold  16-Day  Campaign  of  Anti-Violence  Against  Women’,  News en.tempo.co,  2021,  https://en.tempo.co/read/1532137/komnas-perempuan-to-hold-16-day-campaign-of-anti- violence-against-women.
33 Murti, ‘Nadiem Makarim Deems Sexual Violence Cases at Campus Pandemic’.
34 Grahanusa Mediatama, ‘Tuai Pro-Kontra, Ini Poin-Poin Penting Permendikbud Ristek No.30 Tahun 2021’, kontan.co.id,  20  November  2021,  https://nasional.kontan.co.id/news/tuai-pro-kontra-ini-poin-poin-penting- permendikbud-ristek-no30-tahun-2021-1.
manapun. Perundangan ini juga secara tidak langsung menjawab kegelisahan para korban kejahatan seksual di perguruan tinggi, yang selama ini enggan atau tidak berani melaporkan kasusnya  karena  alasan  tekanan  atau  takut. 35 Di  luar  respon  positif  tersebut,  juga  ada pandangan  kontradiktif  dari  sejumlah  kalangan  yang  menilai  jika  perundangan  tersebut masih menyisakan kecacatan materi. Salah satu bentuk kecatatan materinya adalah adanya frase “tanpa persetujuan korban”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5. Frase tersebut secara tidak  langsung  mengandung  arti  legalisasi  seks  bebas  di  lingkungan  perguruan  tinggi, sehingga berpotensi besar mengancam nilai etik dan moralitas kehidupan sivitas perguruan tinggi.
Terlepas dari perdebatan dan pro kontra di atas, harus diakusi jika Permendikbud ini telah  membuat  agenda  pecegahan  dan  penindakan  kekerasan  seks  di  kalangan  sivitas perguruan tinggi semakin jelas dan tegas, terstruktur dan sistematis. Melalui praturan ini, setiap perguruan tinggi diwajibkan memberi pelayanan sigap dan cepat dalam merespons setiap  tindak  kejahatan  seksual  yang  terjadi  di  lingkungannya.  Sanksi,  penindakan, pembinaan, dan pemulihan wajib diberikan oleh setiap perguruan tinggi kepada siapa saja yang terlibat di dalamnya tanpa pandang bulu, apakah dirinya berstatus sebagai jajaran ketua di level fakultas atau prodi, dosen, pegawai, mahasiswa, atau bahkan pimpinan di tingkat perguruan  tinggi  sekalipun. 36 Dalam  rangka  menindaklanjuti  amanah  peraturan  tersebut, setiap  perguruan  tinggi  diwajibkan  mendirikan  Satuan  Tugas  khusus  di  bawah  komando langsung  pimpinan  perguruan  tinggi  yang  memiliki  peran  dan  fungsi  melakukan pencegahan  dan  penindakan  kekerasan  seksual  di  lingkungannya. 37 Satuan  tugas  yang dimaksud  harus  memuat  seluruh  elemen  sivitas  akademika,  mulai  dari  unsur  pendidik, tenaga  pendidikan,  dan  mahasiswa  yang  berjumlah  minimal  lima  orang.  Satuan  tugas khusus tersebut harus dapat memastikan semua elemen di perguruan tinggi terlibat pro aktif
35 Laila  Afifa,  ‘Nadiem  Makarim  to  Issue  Rules  on  Sexual  Violence  Prevention  on  Campus’,  Tempo,  27 August 2021, https://en.tempo.co/read/1499318/nadiem-makarim-to-issue-rules-on-sexual-violence- prevention-on-campus.
36 Dio  Suhenda,  ‘Ministerial  Decree  Against  Sexual  Violence  Faces  Pushback  from  Islamic  Groups’,  The Jakarta Post, 2021, https://www.thejakartapost.com/indonesia/2021/11/11/ministerial-decree-against-sexual- violence-faces-pushback-from-islamic-groups.html.
37 Merdeka, ‘Nadiem Targetkan Tahun Depan Semua Kampus Miliki Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual’, merdeka.com,  10  December  2021,  https://www.merdeka.com/peristiwa/nadiem-targetkan-tahun-depan- semua-kampus-miliki-satgas-pencegahan-kekerasan-seksual.html.
dalam  mengampanyekan  agenda  pemberantasan  tindak  kejahatan  seksual  di  perguruan tinggi, baik yang bermotif kekerasan maupun pelecehan. 38
Berdasarkan  fungsi  dan  kewajibannya,  Satuan  Tugas  Khusus  di  perguruan  tinggi wajib  melakukan  empat  hal  jika  nantinya  ada  laporan  kasus  seksual  di  perguruan  tinggi bersangkutan;1)  Memberi  pendampingan  berupa  konseling,  advokasi,  dan  segala  sesuatu yang  berorientasi  terhadap  upaya  pemberian  bantuan  hukum;  2)  Memberi  perlindungan terhadap  korban,  terutama  terkait  keberlanjutan  pendidikan  dan  pekerjaan;  3)  Pemulihan korban,  bantuan  terapi  psikologi,  tenaga  medis,  dan  megupayakan  agar  selama  masa pemulihan,  hak  kepegawan  dan  pembelajaran  korban  tidak  dikurangi;  4)  Mengenakan sanksi  administratif  terhadap  pelaku  yang  diberikan  oleh  pihak  perguruan  tinggi. 39 Jika memperhatikan  keempat  tupoksi  Satuan  Tugas  Khusus  di  atas,  jelas  terlihat  bahwasanya keberadaan  perundangan  ini  tidak  saja  diperuntunkan  memberi  ketegasan  hukum  atau sanksi bagi aktor atau pelaku. Namun lebih dari itu, juga dimaksudkan untuk memberi ruang legitimasi terhadap pemenuhan hak-hak korban yang belum dijangkau dan diakomodir oleh perundangan  atau  peraturan  sebelumnya.  Hak-hak  tersebut  meliputi  perlindungan, penanganan, dan pemulihan mentalitas diri.
Selama  ini wajah  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  di  Indonesia, termasuk  di lingkungan perguruan tinggi, umumnya lebih banyak pada tuntutan pemenuhan bukti dan saksi.  Hal  ini  tentu  sangat  merugikan  bagi  korban,  karena  tidak  semua  korban  memiliki kesempatan dan kemampuan diri mengumpulkan keduanya. Lebih-lebih jika kasus seksual yang menimpanya dilakukan secara sembunyi, hanya melibatkan pelaku dan korban. Dalam konteks penanganan kekerasan seksual, selain memberi ketegasan sanksi, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah memastikan adanya perlindungan bagi si korban. Di banyak kasus, korban  kekerasan  seksual  mayoritas  menderita  gangguan  psikologis  dan  tekanan  mental semisal depresi dan panik. Tak sedikit di antara mereka merasa hidupnya penuh kesiaan, panik, merasa tidak berarti, tidak lagi memiliki kehormatan sehingga yang muncul dalam benaknya  adalah  keputusasaan  dan  merasa  diri  hina.  Bahkan  mereka  (korban)  yang mengalami  tekanan  berat  akibat  kejahatan  seksual  yang  menimpanya,  tidak  jarang  juga
38 Arga  sumantri,  ‘Cegah  Pelecehan  Seksual,  Kampus  Diminta  Bentuk  Satgas  Khusus’,  Medcom.id,  8 November 2021, https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/3NO9DYyk-cegah-pelecehan- seksual-kampus-diminta-bentuk-satgas-khusus.
39 Aditya Budiman, ‘Nadiem Minta Kampus Segera Bentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual’, Tempo, 12  November  2021,  https://nasional.tempo.co/read/1527839/nadiem-minta-kampus-segera-bentuk-satgas- penanganan-kekerasan-seksual.
mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, sebagaimana kasus bunuh diri Novia Widyasari, salah satu korban pelecehan seksual yang sempat membuat masyarakat gempar atas kasus kejahatan seksual yang menimpanya. 40 Terkait problem psikologis ini, berdasarkan temuan data National Violence Against Women Prevention Research Center Medical University Of South Carolina di 2020, hampir sepertiga korban pemerkosaan mengalami gangguan stres pascatrauma  (PTSD)  selama  hidup  mereka.  Ironisnya,  sekitar  1  dari  10  korban  masih mengalami PTSD hingga kini. 41
Selain diwajibkan mendirikan Satuan Tugas pecegahan dan penindakan kekerasan, pihak  perguruan  tinggi  juga  diwajibkan  membuat  mekanisme  khusus  manajemen penanganan  kekerasan  seksual  di  perguruan  tingginya  masing-masing.  Mekanisme  atau manajemen  penanganan  tersebut  meliputi  penerimaan  laporan,  pemeriksaan,  dan penyususan  kesimpulan  dan  rekomendasi  terkait  penanganan  dan  pencegahan  tindak kekerasan seksual per tahunnya. Untuk memaksimalkan mekanisme penanganan ini, setiap pimpinan perguruan tinggi diwajibkan melakukan pemantauan dan evaluasi bersama satgas pimpinannya. Hasil pemantauan dan evalusi tersebut kemudian dilaporkan secara rutin ke pihak  kementerian.  Jika  nantinya  terdapat  perguruan  tinggi  yang  tidak  dapat  memenuhi amanah peraturan di atas, dirinya dapat dikenakan sanksi administratif berupa penurunan akreditasi dan lain sejenisnya. Melalui mekanisme dan peraturan tersebut, perguruan tinggi diharapkan menjadi ramah terhadap perempuan, sehingga tren tindak kejahatan seksual di perguruan dari, baik dalam bentuk pelecahan maupun kekerasan, semuanya dapat ditekan seminim dan serendah mungkin.

## Pendekatan  Sosiologis  terhadap  Permendikbudristek  PPKS  Perspektif  Feminisme Kontemporer
Terapat  satu  pertanyaan  kunci  yang  harus  diajukan  ketika  melakukan  kajian sosiologis  tentang  eksistensi  dan  peran  perempuan  di  lingkungan  perguruan  tinggi menggunakan  perspektif  teori  feminisme  kontemporer,  bagaiman  peran  dan  kedudukan perempuan dalam dinamika kehidupan perguruan tinggi? Dengan memunculkan pertanyaan
40 Mutingatu Solichah, ‘Asesment Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) pada Perempuan Korban Perkosaan (Acquaintance  Rape)’, HUMANITAS:  Indonesian  Psychological  Journal 10,  no.  1  (29  January  2013):  87, https://doi.org/10.26555/humanitas.v10i1.331.
41 Rahel  Narda  Chaterine,  ‘Hasil  Pemeriksaan  di  LPSK,  Korban  Pelecehan  di  KPI  Mengalami  PTSD’, KOMPAS.com, 6 October 2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/10/06/15181041/hasil-pemeriksaan- di-lpsk-korban-pelecehan-di-kpi-mengalami-ptsd.
dasar ini, setidaknya ada tiga kemungkinan situasi yang dialami perempuan, yaitu adanya perbedaan peran sosial, ketimpangan peran sosial, dan terakhir adalah penindasan atas nama gender. Ketiga situasi tersebut mempunyai klasifikasi teori atau perspektif berlainan, mulai dari  teori  feminisme  kultural,  feminisme  liberal,  dan  feminisme  radikal. 42 Pertanyaan besarnya sekarang, dari ketiga situasi dan klasifikasi teori tersebut, situasi dan perspektif teori  manakah  paling  tepat  digunakan  untuk  menganalisa  fenomena  kejahatan  seksual  di lingkungan perguruan tinggi? Dalam rangka menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu akan dijelaskan definisi dan asumsi dasar masing-masing ketiga teori di atas.
Pada  feminisme  kultural,  asumsi  dasar  teori  ini  berakar  dari  pandangan  bahwa situasi  dan  pengalaman  perempuan  di  kebanyakan  tempat  atau  sistuasi  berbeda  dengan kedudukan dan pengalaman kelompok laki-laki. Bahwa ada perbedaan sistem dan nilai di dalam  masyarakat  mengenai  peran  laki-laki  dan  perempuan  sehingga  memengaruhi kesempatan  perempuan  terkait  pendidikan,  profesi,  dan  akses  terhadap  infrastruktur. 43 Perbedaan  ini  didorong  oleh  unsur-unsur  kultural  semisal  konstruksi  budaya,  adat,  dan tradisi yang sudah berlaku lama secara turun temurun dan telah ada secara mapan di tengah masyarakat.  Pada  feminisme  kultural,  kemungkinan  terjadinya  kekerasan  tergolong prematur.  Hanya  saja,  terkotaknya  eksistensi  perempuan  pada  peran  dan  kedudukan tertentu,  itu  membuat  mereka  mengalami  kesulitan  mengakses  sejumlah  fasilitas  yang mereka perlukan. Di situasi inilah sesungguhnya praktik marginalisasi itu muncul, karena idealnya  setiap  orang  memiliki  hak  dan  kesempatan  sama  untuk  mendapatkan  setiap fasilitas, tidak terkecuali fasilitas rasa aman dan nyaman.
Dengan demikian, jika mengacu pada deskripsi di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwasanya  problem  gender  di  lingkungan  perguruan  tinggi  dinilai terjadi  karena  unsur- unsur  kultural  yang  kerap  kali  membedakan  peran  sosial  laki-laki  dan  perempuan,  baik peran sosial di level domestik maupun ruang publik. Masuk dalam katagori unsur kultural adalah  budaya  patriarki  beserta  turunannya  yang  cenderung  menempatkan  laki-laki  dan perempuan secara berjenjang. Ironisnya, budaya patriarkal di sini tidak saja bergentayangan dalam kehidupan domestik atau rumah tangga, namun juga menyasar luas ke ruang publik,
42 Myra Ferree, ‘Handbook of the Sociology of Gender by Janet Saltzman Chafetz:Handbook of the Sociology of  Gender’, American  Journal  of  Sociology  -  AMER  J  SOCIOL 105  (1  March  2000):  1484–85, https://doi.org/10.1086/210444.
43 Sunyoto Usman, Sosiologi; Sejarah, Dan Metodologi (Yogyakarta: CIRed, 2004).
tempat kerja hingga ke ranah lembaga pendidikan. 44 Dalam konteks di Indonesia, budaya patriarki tergolong pemandangan lazim, bahkan telah menjadi pembenaran umum yang sulit ditangkal. Terlebih dalam banyak situasi, kultur patriarki di kalangan masyarakat Indonesia telah  berdampingan  dengan  teks-teks  keagamaan.  Karenanya,  ketika  muncul  diskursus sosial berisi perlawanan atau kritik terhadapnya, maka itu akan dinilai sebagai kritik dan perlawanan terhadap teks agama.
Berbeda daripada feminisme kultural, feminisme liberal mendasarkan pandangannya  pada  asumsi  bahwasanya  praktik  kejahatan  seksual  di  perguruan  tinggi bukan  karena  adanya  perbedaan  dan  pengalaman  di  level  peran  sosial,  namun  lebih disebabkan  oleh  adanya  ketidaksetaraan,  sehingga  menyebabkan  distribusi  sumber  daya tidak  merata  dan  seimbang. 45 Artinya  ada  semacam  pembagian  dan  penguasaan  sumber daya  tidak  berimbang  di  level  sosial  antara  laki-laki  dan  perempuan,  baik  sumber  daya tersebut dalam bentuk kekuasaan maupun otoritas. Ketidakseimbangan penguasaan sumber daya memicu lahirnya hierarki  atau kelas sosial, pihak yang memiliki sumber daya lebih besar berada di posisi atas, sedangkan pihak yang memiliki sumber daya lebih rendah berada di  bawahnya.  Situasi  ini  pada  akhirnya  berakibat  pada  tidak  stabilnya  hubungan antarkeduanya, di mana kelompok sosial di atas mendominasi kelompok sosial di bawah. Bentuk  dominasinya  bervarian,  mulai  dari  ekonomi,  kebijakan,  kekuasaan,  dan  lain sebagainya.  Dengan  demikian  merujuk  pada  penjelasan  ini,  boleh  dibilang  bahwasanya tindak  kekerasan  dan  pelecahan  seksual  yang  menimpa  kalangan  perempuan,  itu  terjadi bukan karena faktor peran berbeda antara laki-laki dan perempuan, namun disebabkan oleh distribusi kekuasaan di level kelembagaan yang tidak berkeseimbangan dan berkeadilan. 46 Dalam  tradisi  kehidupan  di  lembaga  perguruan  tinggi,  ketidakseimbangan  distribusi kekuasaan dan otoritas tercermin jelas dalam pola relasi kekuasaan yang terbangun antara mahasiswa  dengan  sivitas  akademika  perguruan  tinggi.  Khususnya  dengan  jajaran  dosen yang sejauh ini memegangi peran dan fungsi sentral kegiatan tri dharma perguruan tinggi, mulai dari kegiatan pendidikan, penelitian hingga pengabdian.
44 Nurliati, Rosmiati, and Prautomo, ‘The Patriarchy System as the Trigger of Sexual Coercion in The Novel Moxie By Jennifer Mathieu’.
45 Robi‟ul  Afif  Nurul  Aini,  ‘Analisa  Kritis  Teori  Feminisme  Liberal  Dalam  Konstruksi  Pendidikan  Islam Prespektif Kesetaraan Gender’, At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah 6, no. 1 (2018).
46 Ferree, ‘Handbook of the Sociology of Gender by Janet Saltzman Chafetz:Handbook of the Sociology of Gender’.
Jika feminisme kultural lebih menekankan pada perbedaan, feminisme liberal lebih kepada  adanya  ketidaksetaraan,  maka  lain  halnya  dengan  feminisme  radikal  yang  lebih menitikberatkan  kajiannya  terhadap  adanya  praktik  penindasan.  Teori  ini  beranggapan bahwa  perempuan  bukan  saja  karena  berbeda  atau  tidak  setara,  namun  juga  secara  aktif mengalami  perlakuan  kasar,  keras,  dan  pengekangan.  Perempuan  diposisikan  sebagai kelompok  subordinasi  sehingga  kerap  kali  diperlakuan  sewenang-wenang. 47 Dari  ketiga teori feminsime kontemporer di atas, barangkali teori inilah paling relevan dijadikan pisau analisa untuk mengkaji problem kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi dalam beberapa tahun  terakhir.  Bahwa  segala  bentuk  perlakuan  kejahatan  seksual  yang  menimpa  para korban,  itu  merupakan  satu  dari  sekian  bentuk  tindakan  keseweng-wenangan  terhadap perempuan.  Tindakan  negatif  tersebut  muncul  sebagai  konsekuensi  logis  mengakarnya paradigma  berpikir  di  tengah  masyarakat  perguruan  tinggi  yang  menempatkan  posisi, kedudukan, dan pengalaman hidup perempuan tidak saja berbeda dengan kelompok laki- laki, namun lebih dari itu juga tidak setara atau tidak seimbang. Sistem dan struktur sosial sengaja  didesain  secara  hierarki  atau  berjenjang,  menempatkan  perempuan  sebagai  kelas sosial  kedua  sehingga  menjadikan  merekasebagau  objek  atau  sasaran  dari  ragam  praktik kejahatan seksual, baik dalam bentuk pelecahan, kekerasan, dan sejenisnya.
Berlandaskan  pembacaan  tiga  perspektif  teori  di  atas,  kiranya  dapat  diambil  satu simpulan bahwasanya problem seksual di lingkungan perguruan tinggi, baik yang bermotif kekerasan maupun pelecehan, itu menyimpan kompleksitas problem. Karenanya, penangan terhadapnya tidak akan bisa selesai sekadar mengandalkan pendekatan struktural  semisal perundangan,  atau  akan  jauh  tidak  efektif  jika  menggunakan  pendekaan  kultural. Permasalahan  seksual  di  dunia  perguruan  tinggi  hanya  akan  dapat  ditekan  dan  ditangani manakala dalam penanganannya menggunakan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan kultural  melalui  penguatan  sumber  daya  manusia,  baik  dalam  bentuk  penguatan  di  level wawasan, pengetahuan maupun di level mentalitas. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah melakukan penguatan di level struktural berupa kepastian hukum.
Dalam kerangka pikir inilah sesungguhnya penerapan Permendikbud No 30 Tahun 2021  tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  (PPKS)  di Lingkungan Perguruan  Tinggi,  memuat  fungsi  dan  peran  signifikan  dalam  mengisi  dua
47 Atun  Wardatun,  ‘Pornografi  Dan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Kajian  Kritis  Pandangan  Feminisme Radikal)’, Ulumuna 10, no. 2 (30 December 2006): 215–36, https://doi.org/10.20414/ujis.v10i2.452.
kekosongan  di  atas,  kultural  dan  struktural.  Dalam  perspektif  feminisme  kontemporer, penerapan peraturan PPKS dalam kehidupan dunia perguruan tinggi, itu tidak saja berfungsi sebagai ruang legitimasi agar diri mereka dapat terhindar dari tindak pidana pelecehan dan kekerasan. Nemun lebih dari itu, di dalamnya juga mengandung fungsi khusus mengangkat posisi atau status sosial diri perempuan, sehingga kedudukan mereka menjadi lebih setara dengan kelompok di luar mereka. Melalui perundangan tersebut, perempuan (mahasiswi) dapat  menjalani  kegiatan  belajar  di  lingkungan  perguruan  tinggi  dengan  rasa  aman  dan nyaman.  Lebih  subtansial  dari  itu,  melalui  peraturan  tersebut  praktis  mereka    akan  lebih leluasa  memperoleh  hak  dan  kewajiban  diri,  karena  sudah  ada  mekanisme  hukum  yang secara tegas dan jelas mengatur upaya pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap mereka  dari  ragam  kejahatan  seksual,  baik  bermotif  pelecehan  maupun  kekerasan,  fisik maupun nonfisik.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembacaan  di  atas,  terdapat  dua  poin  pokok  yang  menjadi  simpulan kajian  ini: pertama, problem  tindak  pidana  kejahatan  seksual  yang  menimpa  kalangan perempuan di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia memiliki faktor cukup kompleks. Dalam  perspektif  teori  feminisme  kontemporer,  setidaknya  terdapat  tiga  fakor  dominan, yaitu adanya konstruksi berpikir di tengah masyarakat yang memosisikan peran sosial laki- laki  dan  perempuan  secara  berbeda;  distribusi  kekuasaan  atau  wewenang  yang  tidak seimbang  atau  lebih  parah  dari  itu  berupa  monopoli  kekuasaan,  dan  terakhir  adalah mengakarnya  paradigma  patriarki  di  lingkungan  perguruan  tinggi  yang  menempatkan perempuan  dengan  realitas  di  luar  dirinya  secara  hierarki  atau  berjenjang,  di  mana  pada kondisi ini kelompok perempuan sering kali diposisikan sebagai kelas subordinatif sehingga cenderung  memperoleh  perlakuan  kasar,  keras,  dan  pelecehan. Kedua, dalam  rangka menjawab  ketiga  persoalan  di  atas,  problem  kejahatan  seksual  di  lingkungan  perguruan tinggi di Indonesia dapat diselesaikan dengan melakukan dua pendekatan, yakni pendekatan kultural dan struktural. Pada pendekatan kultural, penanganan tindak kekerasan seksual di perguruan  tinggi  dapat  dilakukan  melalui  transformasi  nilai  di  level  kebudayaan.  Salah satunya adalah dengan melepaskan masyarakat dari konstruksi berpikir yang bias terhadap ketidakadilan gender dan patriarki. Pada tataran praktinya, upaya transformasi kebudayaan di  sini  dapat  dilakukan  dengan  cara  menanamkan  pengetahuan  atau  pendidikan  yang
berorientasi  pada  pengarusutamaan  gender.  Adapun  pada  pendekatan  struktural,  upaya penanganan kejahatan seksual di perguruan tinggi dapat dilakukan dengan cara memperkuat mekanisme hukum. Supaya mekanisme hukum ini berjalan maksimal, maka regulasi terkait penanganan  kejahatan  seksual  di  perguruan  tinggi  harus  dibuat  seuniversal  mungkin, menekankan pada asas keadilan. Tidak saja berorientasi pada penindakan terhadap subjek atau pelaku, namun juga memuat perlindungan terhadap objek atau korban. Dalam konteks di Indonesia, upaya struktural penanganan kejahatan seksual di perguruan tinggi tercremin jelas  dalam  penerapan  Permendikbud  No  30  Tahun  2021  tentang  Pencegahan  dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi.

## DAFTAR RUJUKAN
Afif  Nurul  Aini,  Robi‟ul.  ‘Analisa  Kritis  Teori  Feminisme  Liberal  Dalam  Konstruksi Pendidikan Islam Prespektif Kesetaraan Gender’. At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah 6, no. 1 (2018).
Afifa,  Laila.  ‘Komnas  Perempuan  to  Hold  16-Day  Campaign  of  Anti-Violence  Against Women’.  News  en.tempo.co,  2021.  https://en.tempo.co/read/1532137/komnas- perempuan-to-hold-16-day-campaign-of-anti-violence-against-women.
———.  ‘Nadiem  Makarim  to  Issue  Rules  on  Sexual  Violence  Prevention  on  Campus’. Tempo,  27  August  2021.  https://en.tempo.co/read/1499318/nadiem-makarim-to- issue-rules-on-sexual-violence-prevention-on-campus.
‘Arti  Kata  Kultural  -  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Online’.  Accessed  17 November 2022. https://kbbi.web.id/kultural.
‘Arti  Kata  Struktur  -  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Online’.  Accessed  17 November 2022. https://kbbi.web.id/struktur.
ayun,  Pininta  Kasih.  ‘Nadiem:  77  Persen  Dosen  Akui  Kekerasan  Seksual  Terjadi  Di Kampus  Halaman  All  -  Kompas.Com’.  KOMPAS.com,  11  December  2021. https://www.kompas.com/edu/read/2021/11/12/175145171/nadiem-77-persen- dosen-akui-kekerasan-seksual-terjadi-di-kampus?page=all.
Billiocta, Ya’cob. ‘Lipsus Kasus Pelecehan Seksual Di IAIN Ambon Berujung Pembekuan Pers Kampus’. merdeka.com, 18 March 2022. https://www.merdeka.com/peristiwa/lipsus-kasus-pelecehan-seksual-di-iain-ambon- berujung-pembekuan-pers-kampus.html. Budiman, Aditya. ‘Nadiem Minta Kampus Segera Bentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual’. Tempo, 12 November 2021. https://nasional.tempo.co/read/1527839/nadiem-minta-kampus-segera-bentuk- satgas-penanganan-kekerasan-seksual. CNN  Indonesia.  ‘Dosen  IAIN  Kediri  Dilaporkan  Mahasiswi  Soal  Dugaan  Pelecehan’. https://www.cnnindonesia.com/, 24 August 2021.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210824090448-20-684416/dosen-iain- kediri-dilaporkan-mahasiswi-soal-dugaan-pelecehan.
Dianti,  Tria.  ‘Kekerasan  Seksual  di  Kampus  Menjamur,  Regulasi  Dinilai  Tak  Cukup’.
DW.COM, 2021. https://www.dw.com/id/kekerasan-seksual-di-kampus/a-59838953.
dw. ‘Kekerasan Seksual Di Kampus Menjamur, Regulasi Dinilai Tak Cukup’. Tempo, 17
November 2021. http://www.tempo.co/dw/6038/kekerasan-seksual-di-kampus- menjamur-regulasi-dinilai-tak-cukup.
Ferree, Myra. ‘Handbook of the Sociology of Gender by Janet Saltzman Chafetz:Handbook of the Sociology of Gender’. American Journal of Sociology - AMER J SOCIOL 105 (1 March 2000): 1484–85. https://doi.org/10.1086/210444.
Hannan, Abd. ‘Gender dan Fenomena Patriarki dalam Sosial Pendidikan Pesantren; Studi Tentang Hegemeoni Kiai Pesantren Terhadap Sosial Pendidikan Bias Gender’. LPPM Universitas Trunojoyo Madura , 2016, 6.
Hantoro,  Juli.  ‘Kekerasan  Seksual  Di  Kampus  Rawan  Terjadi  Saat  Bimbingan  Skripsi’. Tempo,  3  November  2022.  https://nasional.tempo.co/read/1652565/kekerasan- seksual-di-kampus-rawan-terjadi-saat-bimbingan-skripsi.
Haruddin  Tanjung,  Banda.  ‘Kasus  Dugaan  Pelecehan  Mahasiswi,  Polisi  Segera  Periksa Dekan  Unsri’.  iNews.ID,  7  November  2021.  https://regional.inews.id/berita/kasus- dugaan-pelecehan-seksual-polresta-pekanbaru-segera-periksa-dekan-unri.
Javier  Jaafar,  Jihad.  ‘Nama  Baik  Kampus:  Mencegah  Kekerasan  Seksual  dalam Universitas’.  kumparan,  15  June  2021.  https://kumparan.com/javier-jaafar/nama- baik-kampus-mencegah-kekerasan-seksual-dalam-universitas-1vuoDpPHelM.
Komnas Perempuan. ‘CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta Dan Poin Kunci
(5 Maret 2021)’. Komnas Perempuan, 5 March 2021.
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan- lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021.
kumparan.com. ‘Survei: Kampus Masuk Tiga Besar Lokasi Terjadinya Kekerasan Seksual’.
kumparan, Desember 2021. https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/survei- kampus-masuk-tiga-besar-lokasi-terjadinya-kekerasan-seksual-1x4lWrote7j.
Maharani,  Tsarina.  ‘Tentang  Relasi  Kuasa  dalam  Kekerasan  Seksual  yang  Diatur Permendikbud  30/2021’.  KOMPAS.com.  Accessed  17  November  2022. https://nasional.kompas.com/read/2021/11/12/07220921/tentang-relasi-kuasa-dalam- kekerasan-seksual-yang-diatur-permendikbud-30.
Mahdi, Saiful. ‘Tulisan Saiful Mahdi Sebelum Masuk Penjara: Feodalisme Dan Kebebasan Akademik’. Tempo, 6 September 2021. https://kolom.tempo.co/read/1502740/tulisan-saiful-mahdi-sebelum-masuk-penjara- feodalisme-dan-kebebasan-akademik. Mediatama,  Grahanusa.  ‘Tuai  Pro-Kontra,  Ini  Poin-Poin  Penting  Permendikbud  Ristek No.30 Tahun 2021’. kontan.co.id, 20 November 2021. https://nasional.kontan.co.id/news/tuai-pro-kontra-ini-poin-poin-penting- permendikbud-ristek-no30-tahun-2021-1. Merdeka.  ‘Nadiem  Targetkan  Tahun  Depan  Semua  Kampus  Miliki  Satgas  Pencegahan Kekerasan Seksual’. merdeka.com, 10 December 2021.
https://www.merdeka.com/peristiwa/nadiem-targetkan-tahun-depan-semua-kampus- miliki-satgas-pencegahan-kekerasan-seksual.html.
Murti,  Markus  Wisnu.  ‘Nadiem  Makarim  Deems  Sexual  Violence  Cases  at  Campus Pandemic’.  Tempo,  12  November  2021.  https://en.tempo.co/read/1527820/nadiem- makarim-deems-sexual-violence-cases-at-campus-pandemic.
Narda Chaterine, Rahel. ‘Hasil Pemeriksaan di LPSK, Korban Pelecehan di KPI Mengalami PTSD’. KOMPAS.com, 6 October 2021.
https://nasional.kompas.com/read/2021/10/06/15181041/hasil-pemeriksaan-di-lpsk- korban-pelecehan-di-kpi-mengalami-ptsd.
Nikmatullah,  Nikmatullah.  ‘Demi  Nama  Baik  Kampus  VS  Perlindungan  Korban:  Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus’. Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming 14, no. 2 (2020).
Nurita, Lena. ‘Mahasiswa UNSRI Korban Pelecehan Dosen Mendadak Dicoret dari Daftar Yudisium,
BEM Menduga Ada Intervensi - Seputar Tangsel’. https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/, Desember 2021.
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-143155078/mahasiswa-unsri- korban-pelecehan-dosen-mendadak-dicoret-dari-daftar-yudisium-bem-menduga- ada-intervensi.
Nurliati,  Nurliati,  Rosmiati  Rosmiati,  and  Adi  Prautomo.  ‘The  Patriarchy  System  as  the Trigger  of  Sexual  Coercion  in  The  Novel  Moxie  By  Jennifer  Mathieu’. Prologue: Journal  on  Language  and  Literature 6,  no.  1  (18  March  2021):  14–27. https://doi.org/10.36277/jurnalprologue.v6i1.53.
Pradewo, Bintang. ‘Kampus Diminta Bangun Lembaga Konseling Bagi Korban Kekerasan Seksual’. www.jawapos.com, 30 November 2021. https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/30/11/2021/kampus-diminta-bangun- lembaga-konseling-bagi-korban-kekerasan-seksual/.
Rosmalia Octaviyani, Putri.  ‘Proses  Hukum  Kejahatan  Seksual  Lemah’. mediaindonesia.com, 14 May 2016. https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum. Saimima, Ika Dewi Sartika, and I Wayan Arif Yudistira. ‘Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan  Berdasarkan  Permendikbud  No.  30  tahun  2021  dan  UU  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  Tahun  2022’. Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat 1,  no.  1 (2022): 8.
Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah Siti A. ‘Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia’.
Share : Social Work Journal 7, no. 1 (30 July 2017): 71.
https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820.
Sindiana, Esa Laili, Qurrotul Aini, Faizatul Ummah, Aprodita Lesmana Putri, Nurul Amalia Syahrullah, and Fathul Lubabin Nuqul. ‘Persepsi dan Pilihan Tindakan Guru dalam Menangani  Korban  Kejatahatan  Seksual  pada  Anak  di  Lingkungan  Sekolah’. Psychopolytan :  Jurnal  Psikologi 3,  no.  1  (28  November  2019):  31–42. https://doi.org/10.36341/psi.v3i1.1014.
Solichah, Mutingatu. ‘Asesment Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) pada Perempuan Korban  Perkosaan  (Acquaintance  Rape)’. HUMANITAS:  Indonesian  Psychological Journal 10, no. 1 (29 January 2013): 87.
https://doi.org/10.26555/humanitas.v10i1.331.
Sucahyo,  Nurhadi.  ‘Stereotipe  dan  Lemahnya  Perlindungan  Membuat  Posisi  Perempuan Korban Kekerasan Semakin Lemah di Mata Hukum’. VOA Indonesia, 9 September 2022. https://www.voaindonesia.com/a/stereotipe-dan-lemahnya-perlindungan- membuat-posisi-perempuan-korban-kekerasan-semakin-lemah-di-mata-hukum- /6737796.html.
Sugiyono. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Dan  Kualitatif  Dan  R  &  D,  Cet.  XV .  Bandung:
ALFABETA, 2010. Suhenda, Dio. ‘Ministerial Decree Against Sexual Violence Faces Pushback from Islamic Groups’. The Jakarta Post, 2021. https://www.thejakartapost.com/indonesia/2021/11/11/ministerial-decree-against- sexual-violence-faces-pushback-from-islamic-groups.html.
sumantri,  Arga.  ‘Cegah  Pelecehan  Seksual,  Kampus  Diminta  Bentuk  Satgas  Khusus’.
Medcom.id, 8 November 2021. https://www.medcom.id/pendidikan/news-
pendidikan/3NO9DYyk-cegah-pelecehan-seksual-kampus-diminta-bentuk-satgas- khusus.
Suyanto, Bagong. Metode Penelitian Sosial . (Jakarta: Kencana, 2005.
Syahroni,  Ony.  ‘12  Apr  2022  Baca  artikel  detikjabar,  “Mahasiswi  IAIN  Cirebon  Jadi Korban Kekerasan Seksual Dosen” selengkapnya https://www.detik.com/jabar/berita/d-6028188/mahasiswi-iain-cirebon-jadi-korban- kekerasan-seksual-dosen. Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/’. detikjabar, 12 April 2022.
https://www.detik.com/jabar/berita/d-6028188/mahasiswi-iain-cirebon-jadi-korban- kekerasan-seksual-dosen.
Syambudi, Irwan. ‘Merunut Pelecehan Seksual IAIN Kediri: Korban Berharap Keadilan’. tirto.id.  Accessed  10  January  2022.  https://tirto.id/merunut-pelecehan-seksual-iain- kediri-korban-berharap-keadilan-gi5V.
Usman, Sunyoto. Sosiologi; Sejarah, Dan Metodologi . Yogyakarta: CIRed, 2004. voa.id, voa.id. ‘Minister Nadiem Makarim: Permendikbudristek Number 30/2021 Details The  Forms  and  Sanctions  of  Sexual  Violence’.  VOI  -  Waktunya  Merevolusi Pemberitaan, 2021. https://voi.id/en/news/103699/minister-nadiem-makarim- permendikbudristek-number-302021-details-the-forms-and-sanctions-of-sexual- violence.
Wardatun,  Atun.  ‘Pornografi  Dan  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Kajian  Kritis Pandangan Feminisme Radikal)’. Ulumuna 10, no. 2 (30 December 2006): 215–36. https://doi.org/10.20414/ujis.v10i2.452.
Zuhra, Wan Ulfa Nur. ‘Testimoni Kekerasan Seksual: 174 Penyintas, 79 Kampus, 29 Kota’. tirto.id, 2019. https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus- 29-kota-dmTW.