## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA DI DESA PEGADUNGAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG
Oleh : Putu Mastika Dana 1 dan I Nyoman Suprapta 2

## Abstraksi
Dana  Desa  diharapkan  dapat  memberi  tambahan  energi  bagi  Desa  dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan  mandiri.  Begitu  penting  dan  strategisnya  Dana  Desa,  sehingga  wajar  apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang  relatif  besar.  Sementara  banyak  pihak  yang  merasa  waswas  terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut.
Berdasarkan  hal  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  penelitian  ini merumuskan  beberapa  permasalahan,  yaitu:  1).  Bagaimanakah  Implementasi Kebijakan  Dana  Desa  Dalam  Pengelolaan  Potensi  Desa  di  Desa  Pegadungan Kecamatan  Sukasada  Kabupaten  Buleleng?  2).  Apa  Sajakah  Faktor-faktor Pendukung  dan  Penghambat  Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  Dalam Pengelolaan  Potensi  Desa  di  Desa  Pegadungan  Kecamatan  Sukasada  Kabupaten Buleleng?
Dari  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa:  1).  Implementasi  kebijakan  dana desa  dalam  pengelolaan  Desa  Pegadungan  Kecamatan  Sukasada  Kabupaten Buleleng,  secara  umum  gambarkan  bahwa  implementasi  Dana  Desa  berhasil  dan berjalan  sesuai  tujuan  dan  tepat  sasaran.  Mulai  dari  tahap  perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan  dan  evaluasi  implemetasi  Dana  Desa  berjalan  dengan baik.  2).  Faktor-faktor  pendukung  dan  pnghambat  implementasi  kebijakan  dana desa  dalam  pengelolaan  potensi  Desa  Pegadungan  Kecamatan  Sukasada Kabupaten Buleleng kualitas dan kuantitas SDM perangkat desa, kerjasama antar perangkat  desa,  dan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  pengguna  layanan. Tingkat  pendidikan  yang  rata-rata  setingkat  SMU,  menjadi  faktor  pendukung implementasi  kebijakan  di  desa  Pegadungan.  Juga  adanya  kerjasama  yang  baik yang  terjalin  lewat  seringnya  bertemu  dan  adanya  tujuan  yang  sama  dalam implementasi  kebijakan  DD  menjadi  faktor  pendukung  lainnya.  Sedangkan kondisi  sosial,  menjadi  faktor  penghambat,  di  samping  kondidi  sosial  ekonomi masyarakat desa Pegadungan  yang sebagian besar bekerja sebagai buruh tani dan karyawan swasta, ikut menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan DD.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Dana Desa ,Potensi Desa
1 Staf Desa Dinas Pegadungan Kecamatan Sukasada
2 Staf Pengajar FISIP UNIPAS

## 1. Pendahuluan
Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menempatkan Pemerintahan desa sebagai  tingkat  pemerintahan    paling  bawah  (  Ujung  Tombak  pemerintahan  ).  Di dalam sistem Pemerintahan di Pemerintah Desa  sangat di dukung oleh Perbekel , Perangkat Desa dan Badan Perwakilan Desa ( BPD ) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  (  LPM  ),  reformasi  otonomi  daerah  adalah  harapan  baru  bagi Pemerintah  dan  masyarakat    desa  untuk  membangun  desanya  sesuai  dengan kebutuhan    dan  aspirasi  masyarakatnya  .Dalam  Undang  –undang  Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  ,  Desa  dapat  didefinisikan  sebagai kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk mengatur dan urusan Pemerintahan, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah  kabupaten  Buleleng  mengalokasikan    penganggaran  Pemerintah  Desa salah satunya melalui Dana transper sebagaimana diamanatkan  pada Permendagri 20  tahun  2018  tentang  Pengelolahan  Keuangan  Desa.  Keuangan  Desa  adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dinilai  dengan  uang  yang  termasuk  didalamnya  segala  bentuk  kekayaan    yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.  Sebagaimana menurut UU No 6 tahun  2014  tentang  Desa  pasal  72  menyatakan  bahwa  Dana  Desa  merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara  terhadap hak asal usul  Desa dan Kewenangan Lokal Desa.
Dana  Desa  di  harapakan  memberikan    tambahan  energi  bagi  Desa  dalam melakukan  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Desa,  menuju  Desa  yang  kuat,maju dan mandiri. Di dalam pengelolahan dana Desa di perlukan  prinsip – prinsip  yang tidak  terpisahkan  dari  pengelolahan  dalam  Anggaran  APBDes  mulai  dari perencanaan , dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka yang melibatkan seluruh unsur  masyarakat  yang  ada  di  Desa  mulai  dari  pertanggungjawaban  secara adminitrasi  teknis  dan  hukum  dan  mengunakan  prinsip  hemat,  terarah  dan
terkendali.  Dalam  Permendagri  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolahan  Keuangan Desa menjelaskan tentang tujuan dari pada Dana Desa yaitu  untuk menanggulangi kemiskinan ,kesenjangan, meningkatkan perencanan dan penganggaran Pembangunan  di  tingkat  Desa,  meningkatkan  Pembangunan  infrastruktur  Desa, meningkatkan  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat  ,meningkatkan  pendapatan asli  desa  melalui  BUMDES    dan  meningkatan  pelayanan  Masyarakat  dalam pengembangan kegiatan  sosial.  Oleh karena itu sangatlah tepat  apabila inti pokok sasaran  pembangunan  berkisar  pada  pemberantasan  kemiskinan,  penciptaan lapangan  pekerjaan,  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  dan  mewujudkan pembagian  pendapatan  secara  adil  dan  merata  dalam  berbagai  golongan masyarakat ( Suprapta, 2019).
Dana  yang masuk ke APBDes di tahun Anggaran 2018  yakni Pendapatan Asli  Desa,  sebesar  Rp.  6.000.000,-  Dana  Bagi  Hasil  Pajak  Daerah    sebesar Rp.101.807.227,64,-    ,Bagi  Hasil  Retribusi  Daerah    sebesar  Rp.14.458.910,33,-, Alokasi  dana  Desa  (  ADD  )  sebesar    Rp.  629.349.429,60  ,  BKK  (  Bantuan Keuangan  Khusus  )  Rp.1.075.000.000    dan    DD  (  Dana  Desa  )  sebesar Rp.801.859.191,65,-      jadi  keselurahan  Dana  yang  di  kelola  di  APBDesa Pegadungan  berjumlah      Rp.2.628.474.809,22  ,-  (  Dua    Meliyar    Enam      Ratus Dua  Puluh  Delapan  Juta  Empat  Ratus  Tujuh  Puluh  Empat  Ribu  Delapan  Ratus Sembilan Rupiah Dua Puluh Dua Sen  ) dimana saya dapat   lihat/ teliti  dari data Alokasi Dana Transper  yang diperoleh oleh  Desa Pegadungan cukup besar namun yang menjadi  menarik untuk diteliti  adalah Dana yang di peroleh dari Pemerintah Pusat  yakni  Dana  Desa  (  DD)    yang  berjumlah  Rp.801.859.191,65,-      (  Delapan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Enam Puluh Lima Sen ).
Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:
1. Bagaimanakah  Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  Dalam  Pengelolaan Potensi Desa di Desa Pegadungan kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng ?
2. Faktor-faktor  apa  sajakah  Pendukung  dan  Penghambat  Implementasi Kebijakan  Dana  Desa  Dalam  Pengelolaan  Potensi  Desa  di  Desa  Pegadungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng ?

## 2. Metode Penelitian
Pada  dasarnya  sebuah  penelitian  sosial  dilakukan  untuk  memahami berbagai  hal  berkaikan  dengan  dinamika  kehidupan  sosial  masyarakat,  Penelitian deskriptif  adalah  suatu  bentuk  penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendeskripstikan fenomena - fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.  Fenomena  itu  bisa  berupa  bentuk,  aktifitas,  karakteristik,  perubahan, kesamaan,  dan  perbedaan  antara  fenomena  yang  satu  dengan  fenomena  lainnya (Sukamadinata, 2006:72). Informan dalam  penelitian ini terutama adalah Perbekel, Perangkat  Desa,  BPD,  LPM  dan anggota masyarakat  Desa  Pegadungan.  Informan tersebut  ditentukan  secara purposive dengan  mempertimbangkan  pengetahuan mereka  yang  memahami  tentang  masalah  dan  mereka  yang  berada  didalam lingkungan  tersebut  yang  dipandang  mampu  memberikan  informasi  yang  akurat tentang masalah tersebut
Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :
1.Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  Dalam  Pengelolaan  Potensi  Desa Pegadungan, yang meliputi : 1) Komunikasi; 2) Sumberdaya; 3) Disposisi; dan 4) Struktur Birokrasi.
2.  Faktor-faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa Dalam Pengelolaan Potensi Desa Pegadungan,meliputi : 1) Faktor Pendukung : a. Kualitas  dan  kuantitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Perangkat  Desa; b.Kerjasama  perangkat  desa;  dan  c.  Sikap  dan  komitmen  pelaksanaan.  2)  faktor Penghambat : Kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pegadungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dengan tujuan untuk mengetahui pengelolaan kebijakan dana desa dalam pengembangan potensi desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam  penelitian  ini  yaitu  :  observasi,  wawancara  dan  pemanfaatan  dokumen. Analisis  data  mengikuti  apa  yang  disampaikan  oleh  Miles  dan  Huberman  ( Sugiyono,  2013  )  yakni  dengan  empat  tahapan  analisis  data  yaitu  :  pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 3.1  Sejarah Singkat Desa  Pegadungan.
Sekitar abad XVII Desa Pegadungan di bawah kekuasaan seorang raja yang bernama  Anak  Agung  Ngurah  Paketan,  yang  pada  saat  itu  yang  bernama  Karang Beret.  Pada  masa  pemerintahan  raja  tersebut  terjadilah  persengketaan  yang menjurus  pada  peperangan  dengan  desa  tetangganya  yang  bernama  Desa  Sudaji yang  terletak  di  sebelah  desa  ini.Bagian  tenggara  daerah  ini  merupakan  daerah perbukitan yang berbatu sehingga padamasa itu daerah ini sudah dijadikan benteng pertahanan.  Kemudian  setelah  perangusai  daerah  ini  dinamakan  Batu  Dinding, Karena  daerahnya  yang  sangat  luas  maka  dipecah  menjadi  2  banjar  ,banjar  Batu Dinding  dan  Banjar  Pasut  Katiasa.  Setelah  perang  yang  dimenangkan  oleh  raja Anak  Agung  Ngurah  Paketan,  maka  seluruh  pasukan  menarik  diri  menuju  arah utara untuk beristirahat dan sekaligus berpesta merayakan kemenangannya. Namun pada  saat  itu  persediaan  makanan  sangatlah  kurang  (Long/Lepeng).  Maka  daerah tersebut dinamakan Longsegahe (Persediaan makanan yang habis\kurang).
Pesta  kemenangan  sudah  usai  kemudian  raja  beserta  pengikutnya  menuju arah  selatan  untuk  membangun  pusat  pemerintahan.  Yang  pada  saat  itu  daerah tersebut bernama Banjar Sekar Melilit. Keamanan dan ketertiban desa pada saat itu masih  terganggu  dari  desa  desa  tetangganya  yang  bertujuan  untuk  mengancurkan pemerintahan Raja Anak Agung Ngurah Paketan.Gangguan tersebut akhirnya dapat diatasi  berkat  kekuatan  yang  tangguh  dan  yang  teguh  yang  berdasarkan  atas persatuan dan kesatuan dan atas dasar peristiwa tersebut lahirlah Desa Pegadungan yang  berasal  dari  kata  ADUNG  yang  artinya  bersatu  (kebersamaan  ).  Desa Pegadungan merupakan desa pemekaran desa Padang Bulia pada tahun 1967  yang
dipimpin  oleh  prebekel  dan  dibagi  atas  4  wilayah  banjar  yaitu  Banjar  Dinas Longsegeha,  Banjar  Dinas  Pegadungan  Banjar  Dinas  Batudingding  dan  Banjar Dinas Pasut Katiasa.

## 3.2  Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pengelolaan Potensi Desa
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004,  otonomi  daerah  secara  tegas  memberikan kewenangan  kepada  kabupaten  dan  desa  dalam  mengatur  dan  mengurus  rumah tangganya  sendiri.  Untuk  itu  diperlukan  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah secara  baik,  benar,  transparan  dan  akuntable.  Berdasarkan  hal  tersebut,  daerah memiliki kewenangan untuk mengurus kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam  hal  memberikan  pelayanan,  peningkatan  peran  serta  masyarakat  dan keswadayaan,  prakarsa,  inovasi  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah  perundang-undangan  yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa, permendagri  Nomor  37  tahun  2014  tentang  pedoman  penyusunan  APBDes  tahun 2015 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 13 Tahun 2013. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat.
Keuangan  Desa  merupakan  semua  hak  dan  kewajiban  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa  tersebut.    Pengelolaan  keuangan  desa  merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang meliputi  perencanaan,  penganggaran,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggung jawaban  dan  pengawasan  keuangan  desa,  menganalisis  implementasi  dana  desa penulis membedahnya sesuai dengan Teori Edward III: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. ( Widodo, 2011 :96-110 )
1. Komunikasi.
Komunikasi  adalah  elemen  penting  untuk  menilai  suatu  kebijakan  apakah berhasil  atau  tidak  dalam  pelaksanaannya.  Karena  komunikasi  akan  berpengaruh terhadap  penerimaan  dari  pelaksana.  Bagian  dari  komunikasi  ini  ada  3  yaitu penyaluran (transmisi), adanya  kejelasan yang diterima oleh pelaksana agar dalam pelaksanaannya  tidak  membingungkan  dan  adanya  konsistensi  dalam  pelaksanaan kebijakan.  Pada  dasarnya  komunikasi  merupakan  proses  bertukar  pikiran  dan informasi yang dibutuhkan oleh satu pihak dengan pihak yang lainnya sehubungan dengan  implementasi  kebijakan  alokasi  dana  desa  faktor  komunikasi  di  dalam pelaksanaan  kebijakan  pengalokasian  DD  memiliki  peran  penting  di  dalam perencanaan pembangunan desa khususnya di Desa Pegadungan
Dari semua wawancara tersebut  dapat  gambarkan komunikasi  baik  tertulis atau  pun  tidak  tertulis  dalam  implementasi  DD  di  Desa  Pegadungan  konsisten. Dikatakan  konsisten  karena  walaupun  ada  beberapa  perubahan  yang  terjadi  pada teknis pelaporan secara administrasi itu merupakan langkah untuk penyempurnaan laporan  APBDesa  yang  terkait  Dana  Desa.  Keberhasilan  implementasi  kebijakan mensyaratkan  agar  implementor  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan.  Apa  yang menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada  kelompok sasaran  sehingga  akan  mengurangi  distorsi  implementasi.  Apabila  tujuan  dan sasaran  suatu  kebijakan  tidak  jelas  atau  bahkan  tidak  diketahui  sama  sekali  oleh kelompok  sasaran,  maka  kemungkinan  akan  terjadi  resistensi  dari  kelompok sasaran.
Dari  hasil  Penelitian  dapat  digambarkan  komunikasi  dalam    implementasi kebijakan  mencakup  beberapa  dimensi  penting  yaitu  tranformasi  informasi ( transimisi ),  kejelasan  informasi  ( clarity )  dan  konsistensi  informasi  ( consistency ). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana  kebijakan  tetapi  juga  kepada  kelompok  sasaran  dan  pihak  yang  terkait. Dimensi  kejelasan  menghendaki  agar  informasi  yang  jelas  dan  mudah  dipahami, selain  itu  untuk  menghindari  kesalahan  interpretasi  dari  pelaksana  kebijakan, kelompok  sasaran  maupun  pihak  yang  terkait  dalam  implementasi  kebijakan.
Sedangkan  dimensi  konsistensi  menghendaki  agar  informasi  yang  disampaikan harus  konsisten  sehingga  tidak  menimbulkan  kebingungan  pelaksana  kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.
2. Sumber Daya Manusia
Variabel  lainnya  untuk  menentukan  keberhasilan  implementasi  Dana  Desa  adalah sumber  daya  yang  dibagi  menjadi  beberapa  elemen  didalamnya  yaitu:  staf  yang merupakan  sumber  daya  utama  dalam  implementasi.  Staf  yang  bertugas  sebagai pelaksana  dalam  implementasi  kebijakan  Dana  Desa  adalah  orang  yang berkompeten  di  bidangnya.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  terdahulu,  yang menyebutkan  bahwa  dalam  implementasi  kebijakan  harus  memiliki  sumberdaya manusia  dan  lingkungan  yang  memadai,  “sumber  daya  alam  atau  sumber  daya lingkungan dan sumber daya manusia yang memadai (Yasa & Sandiasa, 2018: 2)
3. Disposisi atau Sikap
Disposisi dalah variabel ketiga yang mempengaruhi implementasi adalah sikap dari pelaksana  yang  disebut  juga  disposisi.  Disposisi  adalah  faktor  penting  dalam pendekatan  mengenai  pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik.  Pelaksana  harus mengetahui  apa  yang  akan  dilakukan  dan  juga  memiliki  kemampuan melaksanakannya
Seperti apa yang disampaikan oleh Edward III (Widodo, 2011) komunikasi dalam    implementasi  kebijakan  mencakup  beberapa  dimensi  penting  yaitu tranformasi  informasi  ( transimisi ),  kejelasan  informasi  ( clarity )  dan  konsistensi informasi  ( consistency ).  Seperti  yang  disampaikan  Rohman,  (2009:  147) menyatakan,  bahwa  faktor  yang  yang  dapat  menentukan  kegagalan  dan keberhasilan  dalam  implementasi  kebijakan  yaitu  Faktor  yang  terletak  pada personil  pelaksana,  yakni  yang  menyangkut  tingkat  pendidikan,  pengalaman, motivasi,  komitmen,  kesetiaan,  kinerja,  kepercayaan  diri,  kebiasaan-kebiasaan, serta  kemampuan  kerjasama  dari  para  pelaku  pelaksana  kebijakan.  Termasuk dalam  personil  pelaksana  adalah    latar  belakang  budaya,  bahasa,  serta  ideologi
kepartaian masing-masing.semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan.
4. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  kebijakan  yang  begitu  kompleks  menuntut  adanya kerjasama  banyak  orang,  ketika  struktur  birokrasi  tidak  kondusif  pada  kebijakan yang  tersedia,  maka  akan  menghambat  jalannya  kebijakan.  Birokrasi  sebagai pelaksana  sebuah  kebijakan  harus  dapat  mendukung  kebijakan  yang  telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi yang baik. Berbagai faktor berpenagruh  dalam  Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  Dalam  Pengelolaan Potensi Desa Pegadungan
Dalam  sebuah  kebijakan  membutuhkan  dukungan  yang  maksimal  dari berbagai  sisi.  Berhasil  tidaknya  sebuah  kebijakan  sangat  tergantung  adanya berbagai  faktor  yang  mendukung  kebijakan  tersebut.  Dan  sebaliknya,  gagalnya suatu  kebijakan  sangat  tergantung  pada  adanya  faktor-faktor  penghambat  yang mengganggu kebijakan tersebut. Sehubungan dengan implementasi kebijakan dana Desa  dalam  pengelolaan  potensi  Desa  Pegadungan  Kecamatan  Sukasada Kabupaten  Buleleng  maka  yang  menjadi  faktor  pendukung  dan  penghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

## 3.1 Faktor Pendukung dan Penghambat  Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Pengelolaan Potensi Desa Pegadungan
Dalam  sebuah  kebijakan  membutuhkan  dukungan  yang  maksimal  dari berbagai  sisi.  Berhasil  tidaknya  sebuah  kebijakan  sangat  tergantung  adanya berbagai  faktor  yang  mendukung  kebijakan  tersebut.  Dan  sebaliknya,  gagalnya suatu  kebijakan  sangat  tergantung  pada  adanya  faktor-faktor  penghambat  yang mengganggu kebijakan tersebut.

## 1) Faktor Pendukung
Secara  kualitas  khususnya  dari  segi  pendidikannya,  maka  perangkat  Desa Pegadungan  yang  berjumlah  12  (Dua  Belas  )  orang  yang  berpendidikan  tamatan
SMA/sederajat.  Untuk  perangkat    Desa,  memiliki  tingkat  pendidikan  setingkat SMA  memang  sudah  cukup.  Jika  ditambah  lagi  dengan  pengalaman  yang dimilikinya dalam berhubungan dengan masyarakat, maka kualitas seseorang yang hanya  tamatan  SMA  tersebut  sudah  dirasa  mampu  untuk  memberikan  pelayanan kepada masyarakat.
Dari hasil wawancara dengan beberapa orang informan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan yang memadai menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan alokasi dana desa dalam pengelolaan potensi desa di Desa Pegadungan. Sedangkan  dari  segi  jumlah  perangkat  desa  yang  ada,  dirasa  sudah  cukup  untuk mengimplementasikan  sebuah  kebijakan.  Faktor  pendukung  lainnya  untuk implementasi  kebijakan  dana  desa  dalam  pengelolaan  potensi  desa  di  Desa Pegadungan adalah karena adanya kerjasama yang terjalin baik selama ini. Hal ini terjadi  karena  mereka  sama-sama  mengabdi  untuk  kepentingan  masyarakat  Desa Pegadungan.  Mereka  sudah  bekerja  bersama-sama  sebagai  perangkat  desa Pegadungan  dalam  waktu  yang  cukup  lama,  sehingga  diantara  mereka  telah tumbuh rasa persaudaraan, tidak hanya terbatas sebagai rekan kerja.
Implementasi kebijakan dana desa dalam pengelolaan potensi desa di Desa Pegadungan  dapat  berjalan  baik  dan  lancar  jika  terjalin  hubungan  yang  baik  dan tumbuhnya  kerjasama  yang  harmonis  diantara  perangkat  desa  tersebut.  Karena tugas  melayani  masyarakat  merupakan  tugas  yang  berat  tetapi  mulia.  Seberat apapun  suatu  pekerjaan  klau  dikerjakan  secara  bersama-sama  maka  akan  menjadi ringan dan mudah untuk diselesaikan.
Seperti  yang  disampaikan  Tangkilisan  (  2009  )  yang  menyatakan,  bahwa faktor  yang  dapat  menentukan  kegagalan  atau  keberhasilan  dalam  implementasi kebijakan  yaitu  faktor  yang  terletak  pada  personil  pelaksana,  yakni  yang menyangkut  tingkat  pendidikan,  pengelaman,  motivasi,  komitmen,  kesetiaan, kinerja,  kepercayaan  diri,  kebiasaan-kebiasaan,  serta  kemempuan  kerjasama  dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam  personil  pelaksana  adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing, semua itu akan
sangat  mempengaruhi  cara  kerja  mereka  secara  kolektif  dalm  menjalankan  misi implementasi kebijakan.

## 2) Faktor Penghambat
Dari jumlah KK miskin yang ada di wilayah Desa Pegadungan juga masih tergolong  tinggi,  yakni  sebesar  13,09  %  dari  jumlah  KK  yang  ada  di  desa Pegadungan.    Data  menunjukan  bahwa  jumlah  Rumah  Tangga  Miskin  (RTM)  di Desa  Pegadungan  sampai  Juni  2018  tercatat  ada  sebanyak  200  KK  miskin,  atau sebesar 13.09 % dari jumlah KK sebanyak 3.206. Keadaan tersebut menjadi faktor penghambat implementasi kebijakan dana Desa.
Dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  orang  informan,  didukung  dengan hasil observasi ke lokasi penelitian, dapat diketahui bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat  Desa  Pegadungan  yang  sebagian  besar  bermata  pencaharian  sebagai buruh  tani  dan  karyawan  swasta,  berdampak  pada  proses  implementasi  kebijakan dana desa dalam pengelolaan potensi desa. Dengan menggantungkan hidup sebagai buruh  tani  dan  karyawan  swasta,  yang  tentunya  berpenghasilan  tidak  menentu, menjadikan  secara  sosial  ekonomi  masyarakat  Desa  Pegadungan  belum  bisa dikatakan sejahtera. Belum lagi pekerjaan sebagai buruh tani dan karyawan swasta menguras waktu dan tenaga untuk melakoni pekerjaan tersebut.
Implementasi kebijakan mempunyai berbagai hambatan yang mempengaruhi  pelaksanaan  suatu  kebijakan  publik.  Pendapat  ahli  kebijakan  yang didefinisikan  oleh  Gow  dan  Morss  dalam  Winarno  (2012),  mengungkapkan hambatan-hambatan  tersebut  antara  lain:  1.Hambatan  politik,  ekonomi  dan lingkungan,  2.  Kelemahan  institusi,  3.Ketidakmampuan  SDM  dibidang  teknis  dan administratif, 4.Kekurangan dalam bantuan teknis, 5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi,  6.  Pengaturan  waktu  ( timing )  7.  Sistem  informasi  yang  kurang mendukung.  8.  Perbedaan  agenda  tujuan  antar  aktor;  dan  9.Dukungan  yang berkesinambungan.  Semua  hambatan  ini  dapat  dengan  mudah  dibedakan  atas hambatan  dari  dalam  (faktor  internal)  dan  dari  luar  (faktor  eksternal).  Hambatan dari dalam ( faktor internal ) dapat dilihat dari ketrsediaan dan kualitas input yang
digunakan  seperti  sumber  daya  manusia,  dana,  struktur  organisasi,  informasi, sarana  dan  failitas  yang  dimiliki,  serta  aturan-aturan,  sistem  dan  prosedur  yang harus  digunakan.  Sedangkan  hambatan  dari  luar  (  faktor  eksternal  )  dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung kepada proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.

## 4. Simpulan dan Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :
1.  Implementasi  kebijakan  dana  desa  dalam  pengelolaan  Desa  Pegadungan Kecamatan  Sukasada  Kabupaten  Buleleng,  secara  umum  gambarkan  bahwa implementasi Dana Desa berhasil dan berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Mulai  dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan  dan  evaluasi implemetasi Dana Desa berjalan dengan baik.
2.    Faktor-faktor  pendukung  dan  penghambat  implementasi  kebijakan  dana  desa dalam pengelolaan potensi  Desa Pegadungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng  kualitas  dan  kuantitas  SDM  perangkat  desa,  kerjasama  antar perangkat  desa,  dan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  pengguna  layanan. Tingkat  pendidikan  yang  rata-rata  setingkat  SMU,  menjadi  faktor  pendukung implementasi kebijakan di desa Pegadungan.
Berdasarkan  kesimpulan  yang  diperoleh,  maka  disarankan  hal-hal  sebagai berikut:
Dalam  upaya  meningkatkan  disposisi  atau  sikap  pengelola  sebagai implementasi  kebijakan  pengelolaan  DD,  maka  pengelola  hendaknya membuat  sistematika pelaporan pertanggungjawaban  yang baik  dan  Upaya peningkatan  kualitas  sumber  daya  pada  pengelolaan  DD  dapat  dilakukan dengan penentuan kegiatan yang dilaksanakan secara tepat.

## Daftar Pustaka
Hendarso,  Emy  Susanti.  2007. Penelitian  Kualitatif:  Sebuah  Pengantar ,  dalam Metode  Penelitian  Sosial, Ed  Bagong  Suyanto  dan  Sutinah,  cet  II, Kencana Prenada Madia Group. Jakarta.
Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. CV. Alfabeta. Bandung.
Sukamadinata. 2006. Metode penelitian pendidikan. Rosadakarya. Bandung.
Suprapta,I Nyoman, 2019, Pengelolaan Program Bedah Rumah di Desa Jagaraga Kecamatan  Sawan  Kabupaten  Buleleng, Locus  Majalah  Ilmiah  FISIP Vol.11 No.1 Februari 2019 : FISIP UNIPAS Singaraja
Tangkilisan,  Hessel,  2009, Implementasi  Kebijakan  Publik ,  Lukman  Offset  : Yogyakarta
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik . Bayumedia. Malang.
Winarno,  Budi.  2012.  Kebijakan  Publik  Teori,  Proses,  dan  Studi  Kasus. Yogyakarta: CAPS.
Yasa,  I  Gede  Dana  &  Gede  Sandiasa,  2018.  “Implementasi  Kebijakan Desa Pakraman dalam Pemberdayaan Masyarakat”. Dalam  LOCUS
MAJALAH  ILMIAH  FISIP-UNIPAS,  Volume  9  No.1-  Pebruari    2018. https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/LOCUS/article/view