## PEMBERITAAN DALAM MEDIA MASSA TELEVISI TERKAIT PEMILIHAN PRESIDEN 2014

## Rendy H. Abraham
Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP Angkatan VI Email: kk_rendo@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Television is  the most influential mass media  is  important  today to  portray a person  or public  figure  to  the  public.  Television  today  is  just  a  tool  for  personal  gain,  regardless  of  the actual roles and functions to the public. With the theory of the political economy of the media as well  as  to  consider  ethics  in  the  mass  media,  through  this  article  tries  to  analyze  the  Content Content  Coverage  in  Mass  Media  Television  Related  to  the  Presidential  Election  of  2014.  The mass media only as an instrument for the ruling class to control the contents of the news content for  personal  gain.  The  mass  media  are  considered  not  to  provide  impartial  news  and  in accordance  with  the  facts,  so  that  people  who  should  get  the  news  and  understanding  of  the actual figure of the presidential candidates can not be obtained. The mass media should look at what is needed community real and must be concerned with the interests of society as a means of gain  accurate  information  and  have  a  good  understanding  and  correct  knowledge  will  be  a political democracy in the country, so that the role and function of the media as an agent of a conduit of information and knowledge in educating people can run well.
Keywords : the content, the mass mediatelevision, 2014 presidentialelection

## PENDAHULUAN
Di  era  teknologi  komunikasi  dan informasi  seperti  sekarang  ini,  media  massa sangat  berperan  untuk  mendukung  jalannya perputaran  informasi  kepada  masyarakat informasi.  Media  massa  sendiri  berperan langsung  untuk  menyampaikan  informasi ataupun  berita  kepada  audiens.  Seperti  telah kita  kenal,  media  massa  terdiri  dari  media massa cetak dan elektronik. Media elektronik contohnya  televisi  dan  radio.  Sedangkan media  cetak  contohnya  seperti  surat  kabar, majalah, tabloid, dan lain-lain.
Informasi  yang  diangkat  oleh  media massa  sangat  beragam.  Media  mengangkat berbagai  hal  dan  permasalahan  dalam kehidupan  manusia,  seperti  permasalahan sosial,  budaya,  ekonomi,  politik,  gender,  dan
masih banyak lainnya yang menyangkut aspek kehidupan  manusia.  Pada  dasarnya,  media seharusnya  merupakan  cermin  dan  refleksi dari kondisi  sosial  budaya masyarakat.  Harus diakui,  sulit  bagi  sebuah  media  massa  untuk bersikap seobjektif mungkin. Setiap wartawan maupun  medianya  selalu  memiliki  latar belakang  dan  berbagai  faktor  lainnya  yang mempengaruhi  cara  berpikir,  bertindak,  dan memilih  informasi  untuk  dilaporkan  dan ditulis.
Media massa secara subjektif memproduksi  nilai-nilai,  ideologi,  maupun pengetahuan.  Dalam  pemberitaannya  dapa  t memunculkan  suatu  keberpihakan.  Hal  ini tentunya  dipengaruhi  oleh  baik  kepentingan media  tersebut,  rutinitasnya  dan  juga  faktor- faktor  eksternal,  seperti:  sumber  berita,
sumber  ekonominya,  hubungannya  dengan pemerintah (independensi), dan lain-lain.
Sementara  itu  media  massa,  seperti disebutkan  oleh  Ansolabehere,dkk  (1993: 139) dianggap sebagai perwakilan (agent) atas „kepentingan‟  masyarakat.  Media  merupakan sumber  informasi,  pengetahuan,  dan  solusi atas  permasalahan  sosial  yang  dihadapi masyarakat.  Media  massa  berperan  dalam menentukan perkembangan pemikiran masyarakat.  Melalui  pembentukan  opini publik  misalnya,  media  memungkinkan khalayak  untuk  terus  mengingat  ( learning ) apa yang terjadi di sekitar mereka.
Berita harus memenuhi beberapa unsur yang  nantinya  akan  membuat  suatu  berita tersebut  layak  untuk  dipublish.  Berita  harus cepat dan cermat, dalam bahasa jurnalistiknya harus  akurat  selain  akurat  berita  harus berimbang tidak boleh memihak. Berita harus objektif, Karena berita memiliki power untuk menciptakan  opini  public,  jadi  sesuatu  yang ditulis  oleh  media  harus  memenuhi  unsur- unsur  diatas  agar  tidak  ada  pihak  yang dirugikan (Kusumaningrat, 2006:47)
Persoalannya, media massa tidak dapat menyampaikan  suatu  fakta  secara  utuh.  Agar dapat  memberikan  informasi  yang  benar  dan cepat  terhadap  masyarakat  maka  media  atau pers  dituntut  untuk  dapat  bisa  menambah pengetahuan pembacanya dengan menyajikan informasi  atau  berita  yang  berdasarkan  fakta dari suatu peristiwa.
Sebagai  pilar  keempat  demokrasi setelah  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  di Indonesia,  seharusnya  media  massa  berada dalam sikap netral dan berimbang, khususnya di  pemilihan  presiden  (Pilpres)  2014  ini. Dalam  peristiwa  yang  terjadi  akhir  ini menyangkut pemilihan presiden 2014 oktober lalu sejumlah media massa televisi menampilkan pemberitaan yang tidak berimbang dan tidak sesuai dengan fakta yang
ada,  media  massa  lebih  menyudutkan  dan memihak  terhadap  kandidat  tertentu  dan memberikan pemberitaan yang terlalu berlebihan  untuk  seorang  kandidat  presiden, sesuai  dengan  pernyataan “Presiden  Susilo Bambang  Yudhoyono  (SBY)  mengkritisi pemberitaan  media  massa  saat  ini  terkait pemilu  yang  disebutnya  tidak  berimbang  dan tendensius.  Bahkan  Presiden  secara  eksplisit menyebut dua stasiun televisi nasional, Metro TV dan TV One, sebagai contoh ketidakberimbangan  itu.Presiden  berharap agar  pers  dan  media  massa  bisa  melakukan pemberitaan  yang  akurat  dan  konstruktif. Menurut  dia,  hal  itu  memang  mudah  untuk diucapkan, tetapi sangat sulit dilakukan para pemilik  media."Saya  harus  gunakan  kalimat terang.Sungguh  pun  agar  pers  di  samping faktual,  juga  fair  dan  berimbang.  Ini  juga susah.  Hakikatnya, saya ingatkan pada insan pers  dan  media  massa,  media  massa  milik publik  dan  untuk  kepentingan  publik,  bukan hanya pemilik modal," kata Presiden. (http://riauone.com/news/detail/1721 /sby-pilpres-2014-pers-kita-terbelah- pemberitaan-media-massa-terkait-pemilu- tidak-berimbang.html)
Hal  serupa  juga  dikatakan  oleh pengamat  media  menyebutkan  penetapan jokowi sebagai calon presiden tidak lepas dari peran media massa selama ini, ia mengatakan "Media  memiliki  andil  besar  menjadikan Jokowi  sebagai  calon  Presiden.  Melalui berbagai  berita,  media  telah  menjadikan Jokowi  sebagai  sosok  yang  populer,"  kata Iswandi,
Senin (24/3/2014).Iswandi
menjelaskan,  seharusnya  media  tidak  boleh larut  dalam  suasana  euforia  Jokowi.Semakin populer  Jokowi  seharusnya  media  semakin bersikap  kritis.Sikap  kritis  media  ini diperlukan  untuk  meningkatkan  kualitas media dalam sebuah sistem
demokrasi.Iswandi  yang  juga  penulis  buku
"Rezim
Media" ini mengungkapkan kekecewaannya  pada  media  yang  tidak mampu  bersikap  kritis  pada  Jokowi.Dalam sistem  demokrasi  seperti  saat  ini,  media memiliki  fungsi  memberikan  pendidikan politik  pada  publik.Kalau  ingin  publik terdidik  dan  cerdas  menggunakan  hak politiknya,  mereka  harus  diberi  informasi yang  seimbang,"  lanjutnya.  Menurut  Iswandi sikap  kritis  media  terhadap  Jokowi  bisa dilakukan  dengan  cara  menyampaikan berbagai kelemahan
Jokowi. (http://www.tribunnews.com/pemilu- 2014/2014/03/24/media-harus-berimbang- soal-jokowi). Media  dinilai  tidak  dapat memberikan pemberitaan yang berimbang dan sesuai  dengan  fakta,  sehingga  masyarakat yang  seharusnya  memperoleh  berita  dan pemahaman  mengenai  sosok  calon  presiden yang sesungguhnya tidak bisa didapat.
Selain  itu  sejumlah  media  massa dinilai  telah  gagal  mengemban  tugas  utama mencerdaskan  bangsa.  Malahan  media tertentu  menjerumuskan,  menyesatkan,  dan membodohi  masyarakat.Kepentingan  politik yang  dipaksakan  pemilik  media  membuat awak  pers  tidak  berkutik  untuk  mengikuti arahan,  kehendak,  dan  misi  pemodal.Itulah yang  terjadi  pada  media  tertentu  selama perjalanan  sebelum,  selama,  dan  setelah Pemilihan  Presiden  2014.Ada  media  yang terang-terangan  melawan  arus  hasil  hitung cepat  dari  sejumlah  lembaga  yang  kredibel dan  malahan  menampilkan  hasil  hitungan lembaga  yang  dinilai  terkooptasi  sehingga metodologi dan hasilnya sangat diragukan.
Beberapa  kasus  mengenai  isi  dan pemberitaan  media  massa  tersebut  media seharusnya  melihat  apa  yang  dibutuhkan masayarakat sesungguhnya dan harus mementingkan kepentingan masyarakat sebagai suatu sarana mendapat informasi yang akurat  dan  memperoleh  pemahaman  yang
baik  dan  benar  tentang  pengetahuan  akan demokrasi  politik  di  negara  Indonesia, sehingga peran dan fungsi media sebagai agen pemberi  nformasi  dan  pengetahuan  dalam mendidik  masyarakat  dapat  berjalan  dengan baik.
Teori  Tanggung  Jawab  Sosial  Media ( The  four  theories  of  press )  dikategorikan sebagai  teori  normatif,  karena  teori-teori  ini mendeskripsikan norma, sesuatu yang seharusnya,  atau  kondisi  ideal  yang  terjadi. Teori normatif memberikan gagasan mengenai  bagaimana  media  harus  dikelola dan  bertujuan  untuk  melayani  kebutuhan masyarakat dan berkontribusi terhadap sistem politik  secara  luas  dimana  teori  pers  itu berlaku (Littlejohn, 2009: 574).
Teori tanggung jawab sosial melibatkan  pandangan  tentang  kepemilikan media  sebagai  bentuk  kepercayaan  dan pengawasan publik, alih-alih sebagai waralaba swasta  yang  tidak  terbatas.  William  Hocking (1974:  169)  menyatakan:  hak  pers  untuk bebas tidak terpisahkan dari hak rakyat untuk memiliki  pers  yang  bebas.  Akan  tetapi, kepentingan  publik  melampaui  titik  tersebut; saat  ini  merupakan  hak  untuk  memiliki pers yang  layak ,  dan  dari  dua  hak  tersebut,  ia menambahkan:  hak  bagi  publik  sekarang untuk mengambil preseden. Hal ini merupakan  dasar  bagi  tuntutan  untuk tanggung jawab.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas  jelas  bahwa  media  massa  televisi  saat ini  tidak  lagi  mementingkan  kepentingan publik  melainkan  kepentingan  politik  para pemilik  media,  dimana  pemberitaan  tersebut terkait  pilpres  2014  sangat  tidak  berimbang dengan  memihak  pada  salah  calon  tertentu dan menyudutkan calon pasangan lain.
Sebagai peran dan fungsinya seharusnya media bisa memberikan informasi yang  baik  dan  benar  mengenai  sosok  calon pasangan  presiden  kepada  masyarakat  bukan memihak pada calon tertentu yang mengakibatkan  pemberitaan  tidak  sesuai dengan  fakta  yang  terjadi.Selain  itu,  media juga  harus  jujur  dan  terbuka  dalam penyampaian informasi baik peristiwa maupun  latar  belakang  calon  presiden  yang benar  sehingga  masayarakat  bisa  lebih memahami  sosok  calon  dan  dapat  memilih dengan  benar  bukan  dengan  adanya pemberitaan  yang  terlalu  berlebihan  dan menonjolkan  pasangan  tertentu  dengan menutupi kelemahan yang dimiliki. Berdasarkan  fakta  tersebut  “Bagaimanakah institusi  media  dapat  memberikan  isi  dan pemberitaan yang wajar dan berimbang dalam memberikan pengetahuan bagi masyarakat”

## PEMBAHASAN
Pembahasan  mengenai  Isi  Konten Pemberitaan  Dalam  Media  Massa  Televisi Terkait  Pemilihan  Presiden  2014  dapat menggunakan  teori  ekonomi  politik  media yang merupakan pendekatan kritik sosial yang berfokus  pada  hubungan  antara  struktur ekonomi  dan  dinamika  industri  media  dan konten ideologi media (McQuail, 2011: 105). Yang  artinya  bahwa,  kekuasaan  mengenai  isi media  massa  di  kontrol  oleh  pemilik  media demi mendapat keuntungan dengan mengabaikan  tanggung  jawab  media  kepada masyarakat  dalam  memberikan  informasi yang seharusnya.
Media  massa  adalah  ruang  publik ( public  sphere ).  Dalam  buku The  Structural Transformation  of  The  Public  Sphere, Habermas  menyatakan  secara  umum  bahwa “ public sphere ” adalah ruang untuk membangun
diskursus publik demi terbentuknya  masyarakat  kritis  yang  mampu
mengontrol  kebijakan  negara.  Ruang  publik harus  bersifat  bebas,  terbuka,  transparan  dan tidak ada intervensi pemerintah, kaum pemilik modal,  kelompok  kepentingan,  maupun pemasang  iklan  didalamnya  (McQuail,  2005: 181).Media seharusnya adil dalam memberitakan  suatu  berita  terkait  dengan Pemilihan  Presiden  2014  yang  dinilai  kurang terbuka  dalam  menyampaikan  informasi politik, sehingga masyarakat tidak mendapatkan  haknya  dalam  menerima informasi yang benar.
Media  membawa  sejumlah  tugas penting  dan  pokok  dalam  masyarakat kontemporer dan menjadi  kepentingan umum agar  tugas-tugas  tersebut  dijalankan  dengan baik.Hal  ini  juga  menyiratkan  bahwa  kita harus memiliki sistem media  yang beroperasi menurut  prinsip  pemerintahan  yang  juga mengatur masyarakat, terutama yang berkaitan  dengan  keadilan,  kebenaran, demokrasi,  dan  gagasan  yang  mengatur  nilai sosial  dan  budaya  yang  diinginkan.Secara jelas  menurut  kepentingan  publik  bahwa media  tidak  menyebabkan  masalah  sosial maupun  serangan  ekstrim  (McQuail,  2011: 180).
Pemberitaan  dalam  media  massa televisi  terkait  pemilihan  Presiden  2014 televisi  sebagai  media  massa  menampilkan pemberitaan  yang  tidak  berimbang  dan  tidak sesuai  dengan  fakta  yang  ada,  media  massa lebih  menyudutkan  dan  memihak  terhadap kandidat tertentu dan memberikan pemberitaan  yang  terlalu  berlebihan  untuk seorang kandidat presiden. Secara jelas bahwa media  menimbulkan  permasalahan  dalam sosial masyarakat, media seharusnya memberikan  pendidikan  serta  pemahaman politik  pada  masyarakat  yang  berimbang, bukan  hanya  untuk  kepentingan  pemilik modal.
Dalam  masyarakat  yang  demokratis, masyarakatlah  yang  memerintah,  media  yang demokratis  harus  mendengarkan  suara masyarakat dan bukan hanya suara para pakar. Menurut  Theodore  Peterson  (dalam  Siebert, Peterson,  &  Schramm,  1996:  74),  perbedaan esensial  media  dalam  konsep  atau  teori tanggung  jawab  sosial  adalah,  “ media  must assume obligation of social responsibilty; and if  they  do  not,  someone  must  see  they  do ”.
Media  dalam  teori  ini  dipandang  memiliki kewajiban  kepada  masyarakat,  media  harus bebas  nilai  namun  mampu  mengukur  dirinya sendiri,  pemberitaan  harus  akurat,  jujur,  dan obyektif, dan mematuhi kode etik.
Teori  Tanggung  Jawab  Sosial  ( Social Responsibility Theory )
Teori  Tanggung  Jawab  Sosial  Media ( The  four  theories  of  press )  dikategorikan sebagai  teori  normatif,  karena  teori-teori  ini mendeskripsikan norma, sesuatu yang seharusnya,  atau  kondisi  ideal  yang  terjadi. Teori normatif memberikan gagasan mengenai  bagaimana  media  harus  dikelola dan  bertujuan  untuk  melayani  kebutuhan masyarakat dan berkontribusi terhadap sistem politik  secara  luas  dimana  teori  pers  itu berlaku (Littlejohn, 2009: 574).
Teori  tanggung  jawab  sosial  berasal dari Commission  on  Freedom  of  the  Press (Hutchins,  1974)  sebagai  reaksi  atas interpretasi dan pelaksanaan model libertarian yang  ada.  Komisi  tersebut  merumuskan beberapa persyaratan pers sebagai berikut: a. Memberitakan peristiwa-peristiwa sehari- hari dengan benar, lengkap dan berpekerti dalam konteks yang mengandung makna.
b. Memberikan  pelayanan  sebagai  forum untuk saling tukar komentar dan kritik.
c. Memproyeksikan gambaran yang mewakili semua lapisan masyarakat
d. Bertanggung  jawab  atas  penyajian disertai  penjelasan  mengenai  tujuan  dan nilai-nilai masyarakat.
e. Mengabdi sistem politik yang menyajikan
informasi, diskusi dan perdebatan mengenai permasalahan-permasalahan umum. f. Memberikan penerangan kepada masyarakat  sehingga  turut  berpartisipasi untuk pemerintahan sendiri.
g. Mengabdi  sistem  ekonomi  terutama mengenai  para  penjual  dan  pembeli barang dan jasa melalui periklanan.
h. Menyajikan hiburan.
Teori tanggung jawab sosial
melibatkan  pandangan  tentang  kepemilikan media  sebagai  bentuk  kepercayaan  dan pengawasan publik, alih-alih sebagai waralaba swasta  yang  tidak  terbatas.  William  Hocking (1974:  169)  menyatakan:  hak  pers  untuk bebas tidak terpisahkan dari hak rakyat untuk memiliki  pers  yang  bebas.  Akan  tetapi, kepentingan  publik  melampaui  titik  tersebut; saat  ini  merupakan  hak  untuk  memiliki pers yang  layak ,  dan  dari  dua  hak  tersebut,  ia menambahkan:  hak  bagi  publik  sekarang untuk mengambil preseden. Hal ini merupakan  dasar  bagi  tuntutan  untuk tanggung  jawab.Media  seharusnya  lebih mengutamakan  kepentingan  publik  untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang benar,  bukan  sebaliknya  menciptakan  realitas palsu,  tidak  sesuai  dengan  kebenaran  dan hanya berfokus pada kepentingan pribadi.
Perlunya Etika Komunikasi: Etika dalam Menyampaikan Informasi Kini

## Telah Pudar
Etika  tidak  hanya  dibutuhkan  dalam kehidupan  bersosialisasi  terhadap  lingkungan kita.Etika  dibutuhkan  di  berbagai  aspek kehidupan, termasuk dalam dunia komunikasi. Hal ini pun telah dibentuk dalam
berbagai  kode  etik  profesi  yang  berkaitan dengan  komunikasi  di  Indonesia.  Fungsinya tak  lain  adalah  sebagai  pedoman  dalam memberikan  informasi  kepada  masyarakat, khususnya  oleh  media,  untuk  menjaga  agar hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar  dapat  terpenuhi.  Namun  sangat disayangkan,  media  yang  ada  sekarang  ini justru  lebih  mengarahkan  usahanya  sebagai komoditas  di  dalam  dunia  bisnis.Akibatnya, etika  kerap  kali  terbengkalai  dan  terkalahkan oleh  pertarungan  kepentingan  dalam  hal politik, ekonomi, atau budaya.
Informasi hanya dianggap sebagai alat untuk  meraih  keuntungan  sebesar  mungkin, bahkan  media  terkadang  mengorbankan profesionalismenya demi menampilkan
sesuatu yang lebih sensasional atau spektakuler  agar  dapat  meningkatkan  nilai jualnya.  Akibatnya,  kerja  wartawan  yang berada  di  dalam  media  tersebut  pun  kini seakan hanya terbatas pada mempublikasikan kehidupan  selebritis  dan  orang-orang  penting yang  laku  dipasaran.  Hal  ini  menunjukkan betapa  kejamnya  dunia  bisnis  terhadap kelangsungan  hidup  komunikasi  melalui media  yang  sesungguhnya.  Bahkan  banyak pimpinan media datang dari dunia perusahaan bukan dari dunia jurnalisme, dan harus diakui bahwa  mereka  tidak  peka  terhadap  tuntutan informasi yang sesungguhnya.
Pudarnya  etika  dalam  tubuh  media menyebabkan  fenomena  yang  tampak  seperti logika  simulasi,  dimana  orang  tidak  akan dapat  mencapai  kebenaran  karena  antara realitas, representasi, hiperrealitas, atau tipuan tidak  dapat  dibedakan  lagi  (Haryatmoko, 2007:  22).Yang  dimaksud  dengan  etika  di dalam  pembahasan  ini  tidak  hanya  terbatas pada  apa  yang  disampaikan  kepada  publik. Jelas  bahwa  kebenaran  dan  keakuratan  isi berita  merupakan  hal  utama  yang  harus diperhatikan  dalam  proses  penyampaian
informasi  tersebut.  Namun  perlu  diingat bahwa bahasa yang dipergunakan, fakta-fakta kejadian-kejadian  yang  difokuskan  dalam pemberitaan  juga  perlu  dipertimbangkan kembali sebelum digunakan untuk membentuk  berita  tersebut.  Frekuensi  dan sudut  pandang  pemberitaan  pun  perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan permasalahan  baru.  Hal  ini  bukan  dilakukan bukan  hanya  demi  pandangan  masyarakat tentang  media  itu  sendiri,  melainkan  juga untuk menjaga narasumber itu sendiri.
Contoh  kasus  dari  pemberitaan  media yang  dapat  kita  ambil  tentang  bagaimana akibatnya jika etika dalam bisnis media tidak dipedulikan adalah pemberitaan yang dilakukan oleh MetroTV dan beberapa stasiun televisi  lain  terkait  Pilpres  2014,  dalam pemberitaan  tersebut  MetroTV  secara  terus menerus  selalu  menampilkan  konten  yang menayangkan  profil  dan  kelebihan  Jokowi dengan  menutupi  segala  kelemahan  dan kekurangan  sebagai  seorang  calon  dan  ada yang  menyudutkan  calon  pasangan  lain.  Hal tersebut jelas bahwa selain konten media yang tidak  benar  dan  berimbang  juga  dipengaruhi oleh  pemilik  media  tersebut  yang  lebih mementingkan  kepentingan  politik  dari  pada kepentingan  publik  yang  perlu  mengetahui informasi  yang  benar  sebagaimana  mestinya fungsi media dalam mneyampaikan infromasi kepada publik.Selain itu ada juga media yang memberikan informasi hasil perhitungan cepat pilpres  dengan  membingungkan  masyarakat sehingga hasil  yang sangat  diragukan.  Dalam peristiwa  Pilpres  lalu  yang  menggembirakan karena  meningkatkan  antusiasme  masyarakat datang  ke  tempat  pemungutan  suara  di  satu sisi,  namun  di  bagian  lain,  telah  melahirkan media  yang  tidak  adil,  berat  sebelah,  dan mendekati  penipuan  informasi.  Banyak informasi  yang  disajikan  media  massa  tidak objektif, menyimpang, dan terdistorsi.
Terkait  dengan  penjelasan  diatas  jelas bahwa  perkembangan  ini  sebagai  bentuk tanggung  jawab  warga  yang  menuntut informasi  mencerdaskan  terhadap  eksistensi media  massa  dan  sangat  tidak  profesional media  massa  yang  mengelabui  masyarakat dan  melawan  kodratnya  sebagai  pencerdas. Media  yang  tidak  mencerdaskan  apalagi malah menyesatkan, bukan hanya mengingkari  kodrat  eksistensinya,  tetapi  juga tengah memasang jerat yang akan menelikung diri  sendiri  ditinggalkan  audiens/masyarakat. Hal  juga  tentunya  akan  merugikan  media sendiri  Jika  sampai  ditinggalkan  pembaca, pendengar,  atau  pemirsa,  itu  berarti  sebuah upaya  bunuh  diri  bagi   media  massa.  Tidak ada gunanya modal besar tanpa audiens.Pelan- pelan masyarakat menilai media tertentu biasa mendistorsi  isi  berita,  membengkokkan  nilai- nilai.Hanya tinggal menghitung hari media ini untuk  mati.  Maka,  jika  masih  ingin  dihargai, dihormati,  dan  dipercaya,  media  massa  yang selama  pilpres  telah  merasa  membodohi masyarakat dengan informasi-informasi menyimpangnya,  segeralah  bertobat  dan kembali ke jalan benar. Ini berarti dia kembali bersikap profesional, integral, dan objektif.

## PENUTUP
Peran media massa dalam komunikasi massa  adalah  sangat  besar  dan  saling keterkaitan  dan  tak  dapat  dipisahkan.  Media massa dewasa ini sangat berperan besar dalam menentukan opini ataupun pemikiran masyarakat baik itu sosial, budaya dan politik, jadi  sudah  selayaknya  jika  media  massa memberitakan sesuatu yang sekiranya bermanfaat  dan  bersifat  mendidik.  Fungsi komunikasi massa memang banyak, seyogyanya  jika  apa  yang  disampaikan memenuhi  salah  satu  dari  fungsi-fungsi tersebut.  Alangkah  lebih  baik  media menyajikan  sesuatu  yang  lebih  cerdas  dan
berguna  bagi  masyarakat.Bukan  sebaliknya, memberikan isi konten yang tidak faktual dan tidak  berimbang,  yang  dapat  merugikan masyarakat sendiri sebagai khalayak media.
Media  massa  seharusnya  bisa  ikut meramaikan pesta demokrasi dengan menyampaikan  informasi  tentang  politik  atau pemilu dengan baik dan mendidik masyarakat. Penyampaian  informasi  atau  berita  dengan fakta  yang  obyektifdan  berimbang  selain  itu media  juga  seharusnya  tidak  memihak  pada salah  satu  capres,  apalagi  memihak  dengan cara  menyampaikan  rekayasa  berita  yang menyudutkan  atau  membunuh  karakter sehingga  tanggung  jawab  terhadap  sosial masyarakat  dan  prinsip  etika  komunikasi dalam  penyampaian  informasi  melalui  media massa tidak terabaikan.

## DAFTAR PUSTAKA
DR. A. Sonny Keraf.(2006). Etika Bisnis.Yogyakarta : Kanisius.
Johanes, Richard L. (1996). Ethics in Human
Communication  (Third  Edition),  Etika Komunikasi .  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya. Littlejohn, Stephen W. and Karen Foss.(2009). Encyclopedia of Communication Theories USA: SAGE Publication McQuail,  Dennis.  (2000). McQuail’s  Mass Communication  Theory,  4th  Edition . New Delhi: SAGE publications Ltd. McQuail,  Denis.  (2012)Teori  Komunikasi Massa.Jakarta : Salemba Humanika Turner,  Lynn  H  and  Richard  West.(2008).
Pengantar  Teori  Komunikasi: Analisis dan Aplikasi New York: McGraw-Hill Siebert,  Fred.  S;  Theodore  Peterson,  and Wilbur  Schramm.  (1963). Four Theories of The Press: The Authotarian, Libertarian, Social Responsibilty,  and  Soviet  Communist
Concept  of  What  the  Press  Should  Be and  Do. Chicago:  University  of Illinois Press. Internet : http://riauone.com/news/detail/1721/sby- pilpres-2014-pers-kita-terbelah- pemberitaan-media-massa-terkait- pemilu-tidak-berimbang.html. http://www.tribunnews.com/pemilu- 2014/2014/03/24/media-harus-berimbang- soal-jokowi