Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dalam Sektor Industri Hiburan
Agus Riwanto 1 , Satryo Sasono 2, Andina Elok Puri Maharani 3
Airlangga Suryanegara 4 , Adriana G.Firaussy 5
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Indonesia
Email: agusriwanto@staff.uns.ac.id 1 , s4tryosasono@gmail.com 2 , andinaelok@staff.uns.ac.id 3 airlanggasuryanagara@staff.uns.ac.id 4 , adriana.grahani@staff.uns.ac.id 5 Artikel info

## Artikel history
Diterima : 01-11-2022 Direvisi : 10-11-2022 Disetujui : 12-11-2022 Kata  Kunci: Perlindungan Hukum; Pekerja Anak; Industri Hiburan .
Keywords : Legal  Protection; Child  Labor;  Entertainment Industry.

## Abstrak
Pekerja anak merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi khususnya di Indonesia yang menimbulkan berbagai macam persoalan besar. Dalam hal ini  industri  hiburan  merupakan  sektor  industri  yang  sangat  rawan  terjadi eksploitasi  anak  baik  secara  fisik,  sosial,  seksual,  dan  ekonomi.  Hal  ini dikarenakan  anak  direkrut  dan  dipekerjakan  berdasarkan  penampilan, bekerja  secara  berlebihan  hingga  menyita  bermain  dan  belajar  anak  demi keuntungan  materi  orang  tuanya,  dan  terkadang  dijerumuskan  pada pekerjaan  terburuk  mengakibatkan  eksploitasi  seksual  akibat  pelibatan dalam  kegiatan  prostitusi.  Namun  demikian,  ada  banyak  faktor  yang membuat seorang anak terpaksa bekerja. Pekerja anak erat kaitannya dengan eksploitasi,  pekerjaan  yang  sangat  berbahaya,  dan  menghambat  pendidikan serta  menghambat  perkembangan  fisik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis bagaimana bentuk pengaturan perlindungan hukum yang dapat membuat  pekerja  anak  terhindar  dari  tindakan  eksploitasi,  apakah  yang menjadi faktor-faktor penyebab industri hiburan rawan eksploitasi anak, dan bagaimana  upaya  pemerintah  dalam  menanggulangi  pekerja  anak  dalam sektor  industri  hiburan  dari  tindakan  eksploitasi.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  hukum  normatif  atau  melalui  pendekatan  perundang undangan  dengan  menelaah  semua  regulasi  dan  undang-undang  yang berhubungan  dan  terkait  dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti.  Hasil  dari penulisan  ini  menyatakan  bahwa  meskipun  terdapat  sejumlah  aturan perlindungan pekerja anak, tetapi kecenderungan permasalahan pekerja anak terutama  dalam  sektor  industri  hiburan  ini  telah  berkembang  secara kompleks  menuju  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  yang  eksploitatif. Disharmonisasi peraturan dan upaya pemerintah lain terkait penanggulangan pekerja  anak  di  bawah  umur  juga  menjadi  pengaruh.  Oleh  karena  itu, berbagai  cara  telah  diupayakan  oleh  pemerintah  dalam  mengatasi permasalahan  ini,  namun  nyatanya  masih  belum  sesuai  dengan  apa  yang diharapkan.

## Abstract
In  this  case,  the  entertainment  industry  is  an  industrial  sector  that  is  very prone  to  the  exploitation  of  children  physically,  socially,  sexually,  and economically.  This  is  because  children  are  recruited  and  employed  on  the basis of appearance, work excessively to the point of confiscating children's playing  and  learning  for  the  material  gain  of  their  parents,  and  sometimes being  put  in  the  worst  jobs  resulting  in  sexual  exploitation  due  to involvement  in prostitution activities. However, there are  many  factors that make  a  child  forced  to  work.  Child  labor  is  closely  related  to  exploitation, very  dangerous  work,  and  hinders  education  and  hinders  physical development.  This  study  aims  to  analyze  how  forms  of  legal  protection arrangements  can  make  child  laborers  avoid  acts  of  exploitation,  what  are the  factors  that  cause  the  entertainment  industry  to  be  prone  to  child exploitation, and how the government's efforts in tackling child labor in the
entertainment  industry  sector are from acts of exploitation. This study uses the  normative  legal  method  or  a  statutory  approach  by  reviewing  all regulations and  laws related to and related to the  legal  issue  being studied. The results of this paper state that although there are a number of regulations protecting child labor, the tendency of child labor problems, especially in the entertainment  industry  sector,  has  developed  in  a  complex  manner  towards the  worst  forms  of  exploitative  work.  Disharmonization  of  regulations  and other  government  efforts  related  to  the  handling  of  child  labor  is  also  an influence. Therefore, various ways have been attempted by the government in  overcoming  this  problem,  but  in  fact,  it  is  still  not  in  accordance  with what is expected.
Koresponden author: Agus Riwanto
Email: agusriwanto@staff.uns.ac.id
artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Indonesia adalah  negara hukum berdasarkan  Pancasila dan UUD Tahun 1945. Pancasila dan UUD  1945  merupakan  pedoman  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  yang  di  dalamnya  terdapat  hak  dan kewajiban  bangsa  Indonesia  sebagai  warga  negara.  Sebagai  akibat  dari  negara  kesejahteraan  yang diperkenalkan  oleh  Indonesia,  negara  harus  menjamin  hak  asasi  dan  kewajiban  warga  negara  dan rakyatnya  dalam  konstitusi  negara.  Hal  ini  dilakukan  dengan  mencantumkan  hak  dan  kewajiban warga  negara  dalam  konstitusi,  yang  membawa  konsekuensi  bagi  negara  untuk  mengakui, menghormati,  dan  menjunjung  tinggi  hak  warga  negara  dan  warganya,  termasuk  pemenuhan  hak tersebut  dalam  kehidupan  nyata  ( Picauly ,  2022a).  Salah  satu  dari  hak  tersebut  adalah  hak  untuk bekerja  dan  memperoleh  pekerjaan  yang  harus  diakui,  dipenuhi,  dan  dijamin  oleh  negara  karena merupakan hak asasi manusia di bidang pekerjaan. Hak atas pekerjaan dan bekerja adalah hak setiap orang,  baik  secara  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama,  untuk  menduduki  kedudukan  yang  sama tanpa  membedakan  jenis  kelamin,  suku,  agama,  ras,  dan  golongan.  Salah  satu  masalah ketenagakerjaan  yang  perlu  mendapat  perhatian  khusus  adalah  perlindungan  hukum  terhadap eksploitasi pekerja anak.
Berkaitan  dengan  tenaga  kerja  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  dan  dari  mereka  telah  banyak  pekerja  yang  justru  anak  dibawah  umur terpaksa bekerja sebagian besar karena latar belakang ekonomi sehingga menjadikan mereka menjadi tumpuan  keluarga  untuk  menyambung  hidup.  Namun,  ada  juga  dari  mereka  yang  sengaja dipekerjakan  secara  berlebihan  pada  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  bahkan  mengarah  pada eksploitasi  bahkan  eksploitasi  seksual  demi  keuntungan  materi  orang  tuanya  yang  mana  dalam  hal banyak terjadi dalam sektor industri hiburan. Pengertian eksploitasi berdasarkan pasal 1 bunyi ketujuh dari  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang  menyatakan  bahwa  eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  yang meliputi  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secar a melawan  hukum  memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau memanfaatkan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh  pihak  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan baik materiil maupun immaterial.Bappenas RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  2007.  Sedangkan,  Pasal  1  bunyi kedelapan  dari  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  menyatakan  bahwa  eksploitasi  seksual  adalah  segala  bentuk  pemanfaatan  organ
tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan ( BAPPENAS RI , 2012).
Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa sehingga  mereka  harus  dipersiapkan  dan  diarahkan  sejak  dini.  Tujuan  dari  perlindungan  anak  yaitu untuk  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  agar  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera ( Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 , 2002).  Anak di dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  menyebutkan  bahwa  anak  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari keberlangsungan  hidup  manusia  dan  keberlangsungan  sebuah  bangsa  dan  negara.  Dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  juga  mengamanatkan perlindungan  anak  dalam  Pasal  28  B  ayat  (2)  yang  menyatakan  bahwa:  “Setiap  anak  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  kembang,  serta  berhak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi” ( Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia , 1945).
Saat  ini  fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat  adalah  terjadinya  eksploitasi  terhadap  anak, yang disebabkan oleh faktor tekanan ekonomi atau untuk memenuhi kebutuhan hidup ( Sugeri , 2019). Anak  yang  bekerja  adalah  contoh  betapa  rumit  dan  kompleksnya  masalah  anak.  Pekerja  anak merupakan  bentuk  pengabaian  hak  asasi  anak  karena  pada  saat  yang  sama  hak    yang  harus  mereka terima  terabaikan.  Seperti  hak  atas  pendidikan,  bermain,  akses  kesehatan,  dan  lain-lain,  situasi  ini mengubah pekerja anak menjadi kategori yang membutuhkan perlindungan khusus yang memerlukan perlakuan serius oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan kelompok terkait, serta pemerintah sebagai pengambil  kebijakan.  Anak  yang  bekerja  tidak  hanya  melanggar  hak-hak  anak,  pekerjaan  juga berdampak  negatif  bagi  anak,  baik  secara  fisik  maupun  psikis.  Selain  itu,  pekerjaan  tersebut dikhawatirkan  akan  mempengaruhi  masa  depan  anak  untuk  mencapai  kehidupan  yang  lebih  baik. Anak-anak  yang  bekerja  di  usia  muda,  biasanya  dari  latar  belakang  miskin,  berpendidikan  rendah, memang  akan  melanggengkan  kemiskinan  karena  anak-anak  yang  bekerja  tumbuh  menjadi  orang dewasa yang melakukan pekerjaan sederhana dan mendapatkan upah yang sangat rendah.
Sejatinya anak memiliki hak khusus atau perlindungan khusus sehingga orang tua dan pelaku industri  hiburan kerap  kali tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan  suatu bentuk  eksploitasi terhadap anak. Perlindungan khusus terhadap anak tersebut yakni menurut undang-undang yang diatur dalam  Pasal  59  ayat  (2)  Pasal  66  dan  Pasal  67  Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:
Pasal 59 ayat (2) yang berbunyi : “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat;
b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f. Anak yang menjadi korban pornografi;
g. Anak dengan HIV/AIDS;
h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
j. Anak korban kejahatan seksual;
k. Anak korban jaringan terorisme;
l. Anak Penyandang Disabilitas;
m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
o.  Anak  yang  menjadi  korban  stigmatisasi  dari  pelabelan  terkait  dengan  kondisi  Orang Tuanya.”
Pasal 66 berbunyi :
“Perlindungan  Khusus  bagi  Anak  yang  dieksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
a.  Penyebarluasan  dan/atau  sosialisasi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
c.  Pelibatan  berbagai  perusahaan,  serikat  pekerja,  lembaga  swadaya  masyarakat,  dan  masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”
Pasal  76I  yang  berbunyi  “Setiap  Orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan, menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual terhadap Anak.”
Pasal  88  yang  berbunyi  “Setiap  Orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  76I,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp, 200.000.000,00“ ( Kemensesneg , 2014).
Anak  di  dalam  Penjelasan  atas  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  menyebutkan  bahwa  anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah  bangsa  dan  negara.  Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  NRI  1945)  juga  mengamanatkan  perlindungan  anak  dalam  Pasal  28  B  ayat  (2)  yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” ( BAPPENAS RI , 2012).
Akan tetapi di Indonesia masih banyak kasus eksploitasi anak, baik  di dalam negeri maupun di  luar  negeri.  Anak  yang  dijadikan  objek  eksploitasi  menguntungkan  pelaku  tetapi  menimbulkan penderitaan bagi  anak. Anak yang  menjadi korban eksploitasi anak harus mendapat perhatian khusus karena anak masih memiliki masa depan yang panjang untuk melanjutkan hidup seperti anak lain pada umumnya.  Oleh  karena  itu,  hak-hak  anak  harus  tetap  dilindungi,  namun  bentuk  perlindungannya berbeda-beda tergantung dari penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban eksploitasi pekerja anak.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penulis  melakukan  penelitian  untuk  melakukan  analisis mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak dalam Sektor Industri Hiburan” Beberapa  pokok  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan  ini  yaitu  bentuk  pengaturan perlindungan  hukum  yang  dapat  membuat  pekerja  anak  terhindar  dari  tindakan  eksploitasi,  faktor- faktor penyebab industri hiburan rawan eksploitasi anak, dan upaya pemerintah dalam menanggulangi pekerja  anak  dalam  sektor  industri  hiburan  dari  tindakan  eksploitasi . Pekerja  anak  merupakan  salah satu  masalah  laten  yang  dihadapi  Indonesia  saat  ini,  sehingga  penelitian  ini  berusaha  memberikan gambaran  terkait  diskursus  yang  memberikan  rumusan  terkait  perubahan  Undang-Undang Perlindungan  Anak  dapat  memberikan  preskripsi  baru  tentang  perlindungan  bagi  anak  yang menghadapi masalah ini.

## Metode Penelitian
Dalam  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  yang  berimplikasi  pada  teknik pengumpulan  serta  analisis  data  dan  juga  simpulan  yang  dapat  diambil.  Dalam  penelitian  ini merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  analitis  yang  mana  berarti  bahwa  menggambarkan  peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku  serta  dikaitkan  dengan  adanya  teori  hukum  serta  pelaksanaanya yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  yakni  mengenai  eksploitasi  anak  dengan mempekerjakan  pada  dunia  hiburan  malam.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  normatif  yang  memiliki  arti  bahwa  penelitian  ini  menekankan  dengan  adanya  ilmu  hukum dengan menelaah adanya kaidah-kaidah hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.( Aguspiani , 2002)
Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdapat sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Pada sumber dan jenis bahan hukum primer ini memiliki otoritas dan juga bersifat autortif yang  mana  terdiri  diantaranya  terdapat    Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang eksploitasi anak, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Presiden RI No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention Right  Of  The  Child  (Konvensi  Tentang  Hak-hak  Anak).  Sumber  dan  jenis  bahan  hukum  sekunder dalam penelitian ini berasal dari Rancangan Undang-Undang, buku-buku hukum, jurnal, tesis hingga skripsi.  Sedangkan  sumber  dan  jenis  bahan  hukum  tersier  terdiri  dari  kamus,  ensiklopedia  dan sebagainya.
Teknik  pengumpulan  pada  penelitian  ini  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan kepustakaan atau library research yang biasanya disebut dengan teknik pengumpulan studi dokumen yang  mana  di  antaranya  terdapat  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier.  Studi  kepustakaan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menelusuri,  menganalisa  dan  juga mempelajari secara sistematis bahan yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
1. Bentuk  Pengaturan  Perlindungan  Hukum  yang  Dapat  Membuat  Anak  Terhindar  dari Tindakan Eksploitasi Pekerja Anak
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian tentang  pekerja  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  bahwa  Pekerja/buruh  adalah  setiap  orang yang  bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain.  Pekerja  dalam  kategori  ini merupakan pekerja yang berumur diatas 18 tahun. Sedangkan pekerja anak umumnya adalah anak- anak  yang  berusia  dibawah  18  tahun  yang  bekerja  dalam  berbagai  bidang  pekerjaan  dengan memfokuskan  seluruh  aktivitasnya  untuk  bekerja,  sehingga  meninggalkan  masa-masa  tumbuh kembangnya  sebagai  seorang  anak  normal.  Hal  ini  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  yang menyebabkan  timbulnya  permasalahan  seorang  anak  bekerja.  Sehingga,  pekerja  anak  yaitu  anak yang berumur dibawah 18 tahun tidak dilegalkan secara hukum yang  ada karena 18 tahun adalah usia  minimum  yang  diperbolehkan  pemerintah  untuk  bekerja.  Oleh  sebab  itu,  perlunya  suatu perlindungan hukum bagi pekerja anak.
Masalah  terkait  pekerja  anak  merupakan  masalah  lintas  sektoral,  yang  meliputi  aspek ekonomi, (anak bekerja dalam upaya pemenuhan kebutuhan keluarga), aspek budaya (anak bekerja merupakan  suatu  “keharusan”  dalam  budaya  masyarakat  tertentu),  aspek  politik,  aspek  hukum (anak  bekerja  merupakan  bentuk  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  sebagai  subyek  dalam  hukum), serta aspek sosial (anak yang bekerja dianggap sebagai anak yang berbakti dan dapat mengangkat harkat dan martabat orang tua). Sehingga berpijak dari berbagai macam aspek dalam masalah anak yang  bekerja  tersebut,  menuntut  adanya  suatu  regulasi  dan  pengaturan  yang  komprehensif  dalam bentuk  peraturan  perundangan  yang  seharusnya  dibentuk  oleh  pemerintah  baik  oleh  eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat pusat maupun di tingkatan daerah.
Dalam  UU  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  terdapat  dalam  pasal  59 menyatakan  bahwa,  pemerintah  dan  lembaga  negara  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk memberikan  perlindungan  khusus  kepada  anak  dalam  situasi  darurat,  anak  yang  berhadapan
dengan hukum, anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi  dan  atau  seksual  serta  yang  diperdagangkan.  Secara  yuridis,  Indonesia  juga  telah mengatur  dengan  seperangkat  peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan  perlindungan hukum serta menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain: (Hidayat & Mahyani , 2017)
a. UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945
b. Meratifikasi konvensi Hak Anak 1989 melalui Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990.
c. Ratifikasi Konvensi  ILO Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja
d. Ratifikasi  Konvensi  ILO  Nomor  182  menjadi  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2000  tentang Pelanggaran  dan  Tindakan  Segera  Penghapusan  Bentuk-Bentuk  Pekerjaan  Terburuk  untuk Anak
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
g. Keppres  Nomor  59  Tahun  2002  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan  Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berfokus terkait perlindungan pekerja anak dalam pengaplikasiannya  masih  terjadi  ketidakefektifan  hukum  sehingga  masih  banyak  terjadi  pelanggaran dan  manipulasi  hukum.  Isu  terkait  anak  telah  meluas  tidak  hanya  berdasar  pada  alasan  anak  bekerja dan pemenuhan  upah. Namun isu tersebut menyebar dengan adanya persoalan eksploitasi, pekerjaan anak yang berbahaya, terhambatnya akses pendidikan serta menghambat pertumbuhan perkembangan fisik,  psikis  dan  sosial  anak. United  Nations  International  Children’s  Emergency  Fund (UNICEF) telah  menetapkan  beberapa  kriteria  eksploitasi  terhadap  anak  yang  bekerja,  yaitu: (Iryani  & Priyarsono , 2013)
a. Kerja penuh waktu (full time) pada umur yang terlalu dini;
b. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja;
c. Pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tak patut terjadi;
d. Upah yang tidak mencukupi;
e. Tanggung jawab yang terlalu banyak;
f. Pekerjaan yang menghambat akses pada pendidikan;
g. Pekerjaan  yang  mengurangi  martabat  dan  harga  diri  anak  seperti:  perbudakan  atau  pekerjaan kontrak paksa dan eksploitasi seksual;
h. Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta psikologis yang penuh
Dalam beberapa kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang  bekerja  dalam  situasi  yang  paling  tidak  bisa  ditolerir (the  intolerable  form  of  child  labor). Terkait  hal  tersebut,  maka,  telah  diatur  dengan  adanya  Konvensi  ILO  Nomor  182  mengenai Pelarangan  dan  Tindakan  Segera  Penghapusan  Bentuk-bentuk  Pekerjaan  Terburuk  untuk  Anak (BPTA).  Dalam  Konvensi  tersebut  Negara  dituntut  untuk  mengambil  ketetapan  terhadap  pelarangan dan  penghapusan  bentuk-bentuk  pekerjaan  terburuk  untuk  anak.  Istilah  “bentuk-bentuk  pekerjaan terburuk untuk anak” dalam konvensi tersebut diartikan dalam pasal 3 yaitu:( ILO , n.d.)
a) Segala  bentuk  perbudakan  atau  praktik-praktik  sejenis  perbudakan,  seperti  penjualan  dan perdagangan anak-anak, kerja ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
b) Pemanfaatan,  penyediaan  atau  penawaran  anak  untuk  pelacuran,  untuk  produksi  pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
c) Pemanfaatan,  penyediaan  atau  penawaran  anak  untuk  kegiatan  haram,  khususnya  untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
d) Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu  dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.
e) Sebagai  pelaksanaan  Ratifikasi  ILO  Nomor  182  tersebut,  akhirnya  Pemerintah  menyusun Rencana  Aksi  Nasional  Penghapusan  BPTA  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  59  Tahun 2002  yang  secara  khusus  memunculkan  beberapa  contoh  Bentuk  Pekerjaan  Terburuk  untuk Anak, seperti:
1) Anak-anak yang dilacurkan.
2) Anak-anak yang bekerja di pertambangan.
3) Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.
4) Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi.
5) Anak-anak yang bekerja di jermal.
6) Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
7) Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.
8) Anak-anak yang bekerja di jalan.
9) Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
10) Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga.
11) Anak-anak yang bekerja di sektor perkebunan.
12) Anak-anak  yang  bekerja  pada  industri  dan  kegiatan  yang  menggunakan  bahan  kimia berbahaya.
Berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  59 Tahun  2002  juga  disebutkan  bahwa  dalam  upaya untuk  menerapkan  Aksi  Penghapusan  Bentuk-bentuk  Pekerjaan  Terburuk,  terdapat  beberapa tantangan dalam program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu:
1. Belum  tersedianya  data  serta  informasi  yang  akurat,  dan  terkini  tentang  pekerja  anak  baik tentang  besaran  (jumlah  pekerja  anak),  lokasi,  jenis  pekerjaan,  kondisi  pekerjaan,  dan dampaknya bagi anak.
2. Belum tersedianya informasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
3. Terbatasnya kapasitas dan pengalaman Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai pihak lainnya dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
4. Lemahnya  koordinasi  berbagai  pihak  yang  terkait  dengan  penghapusan  bentuk-bentuk pekerjaan  terburuk  untuk  anak  baik  di  tingkat  Pusat  maupun  Daerah  (Provinsi  dan Kabupaten/Kota).
5. Rendahnya  pengetahuan,  kesadaran,  dan  kepedulian  masyarakat  dalam  penghapusan  bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
6. Belum  memadainya  perangkat  hukum  dan  penegakannya  yang  diperlukan  dalam  aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
7. Belum  adanya  kebijakan  yang  terpadu  dan  menyeluruh  dalam  rangka  penghapusan  bentuk- bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
Dalam  mengatasi  masalah  pekerja  anak  terdapat  tiga  pendekatan  yang  dapat  digunakan,  yaitu dengan  pendekatan  penghapusan (abolition) ,  perlindungan (protection) ,  dan  pemberdayaan (empowerment) .  Pendekatan  abolisi  mengartikan  bahwa  setiap  anak  tidak  diperkenankan  untuk bekerja  dalam  kondisi  apapun,  karena  anak  memiliki  hak  dalam  memperoleh  pendidikan  dan pengembangan  diri.  Sementara  pendekatan  perlindungan (protection) diartikan  bahwa  atas  jaminan terhadap hak sipil, maka sebagai warga negara setiap anak punya hak untuk bekerja. Serta pendekatan
pemberdayaan (empowerment) yaitu  dengan  mengupayakan  pemberdayaan  terhadap  pekerja  anak agar mereka dapat memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya. Berdasarkan macam-macam pendekatan  tersebut,  saat  ini  yang  menjadi  upaya  pemerintah  dan  didukung  oleh  ILO  adalah  dalam mengupayakan  pendekatan  abolisi  atau  penghapusan  terhadap  segala  bentuk  pekerja  anak  karena setiap anak memiliki hak dalam memperoleh pendidikan dan pengembangan diri.

## 2. Faktor-Faktor Penyebab Industri Hiburan Rawan Eksploitasi Anak
Di  era  globalisasi  dan  digitalisasi  yang  masif  seperti  pada  saat  ini,  media  massa  dan  media sosial  menjadi  ujung  tombak  perusahaan  untuk  mengembangkan  industrinya.( Arviani ,  2013)  Begitu pula  dengan  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  konten  kreatif  atau  hiburan  seperti  industri perfilman, sinema elektronik, periklanan, dan berbagai bidang seni lainnya. Perusahaan dituntut untuk dapat  menggaet  sebanyak-banyaknya  konsumen  yang  mereka  targetkan.  Di  industri  perfilman  atau sinema  elektronik  (sinetron)  misalnya,  jumlah  penonton  akan  berpengaruh  pada  pemasukkan  yang didapatkan  oleh  pembuat  film  atau  sinetron  tersebut.  Akibatnya,  industri  hiburan  tanah  air  terkesan hanya  mengejar  jumlah  target  penonton,  bukan  kualitas  dari  apa  yang  dihasilkan.  Belum  lagi permasalahan dengan keterlibatan anak di dalam industri hiburan tersebut.
Industri  hiburan  adalah  dunia  yang  selalu  diimpikan  oleh  kebanyakan  orang  bahkan  hampir semua  orang.  Menjadi  bintang  sinetron,  penyanyi,  dan  kemudian  terkenal  dengan  pesonanya  yang mewah.  Menyaksikan  bintang  cilik  memainkan  bakatnya  di  atas  panggung  dan  di  layar  kaca, menjadikan mereka idola dari semua lapisan masyarakat adalah salah satu daya tarik utama memasuki industri  hiburan.  Acara  TV  anak-anak  sering  tampil  dengan  riasan  tebal,  berpakaian  seperti  orang dewasa, dan menyanyikan lagu-lagu dewasa yang ditentukan produser.
Tindakan  eksploitasi  anak  atau  mempekerjakan  mereka  untuk  mendapatkan  keuntungan termasuk salah satu tindakan tidak terpuji karena menghilangkan hak hak anak yaitu hak untuk  hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Unsur eksploitasi anak yaitu penggunaan  fisik  dan  mencakup  unsur-unsur  penggunaan  energi  atau  kapasitas  pihak  lain  untuk mendapatkan  manfaat  yang  berwujud  atau  tidak  berwujud.  Masyarakat  dan  negara  membantu mencegah  eksploitasi  anak  dalam  industri  hiburan.  Budaya  dan  masyarakat  Indonesia  yang mendukung anak untuk bekerja menjadi pembenaran bagi orang tua  untuk mempekerjakan anaknya. Namun,  membawa  orang  tua  ke  ranah  hukum  dianggap  tidak  pantas  dan  tidak  menyelesaikan masalah.  Mempidanakan  pengusaha  industri  jauh  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  menjaga akuntabilitas dampak eksploitasi terhadap anak. Keterlibatan masyarakat dan negara tetap diperlukan untuk  mencegah  eksploitasi  terhadap  anak.  Anak  bisa  menjadi  korban  ataupun  pelaku  eksploitasi dengan  3  (tiga)  locus  kekerasan,  yaitu  di  lingkungan  keluarga,  di  lingkungan  sekolah  dan  di lingkungan masyarakat.
Anak,  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyebut, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Keterlibatan  anak  di  dalam  industri  penyiaran  nasional  sebenarnya  telah  diatur  di  dalam  Peraturan Komisi  Penyiaran  Indonesia  Nomor  01/P/KPI/03/2012  tentang  Pedoman  Perilaku  Penyiaran.  Pada Pasal 29 Peraturan KPI tentang Pedoman Perilaku Penyiaran tersebut, mengatur bahwa anak di bawah 18  tahun  dilarang  diwawancarai  mengenai  hal-hal  di  luar  kapasitas  mereka  untuk  menjawabnya. Lebih jauh, program siaran yang menggunakan anak-anak dilarang untuk melanggar norma dan nilai masyarakat Indonesia seperti berpakaian tidak sopan, berperilaku kasar, maupun melakukan perbuatan tidak  terpuji  seperti  minum  minuman  keras  dan  hal-hal  yang  bersifat  dewasa  lainnya.  Hal  itu  juga telah  diperjelas  dengan  Peraturan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Nomor  02/P/KPI/03/2012  tentang Standar  Program  Siaran  Terhadap  peraturan  tersebut  di  atas  sudah  terjadi  pelanggaran  di  dalam pelaksanaannya. Program  Indonesia Lawyers Club (ILC) di TVOne menampilkan anak  yang berusia
15  tahun  sebagai  narasumber  mengenai  tema  kekerasan  pada  anak  dan  dimintai  keterangan  terkait kasus pembunuhan anak dengan inisial NF di Jakarta pada Oktober 2015 lalu.
Pekerja  anak  di  dalam  Pasal  68  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  pada  dasarnya  dilarang  melibatkan  anak  di  dalam  sebuah  pekerjaan.  Namun,  pada ketentuan  di  dalam  Pasal  69  ayat  (1)  UU  Ketenagakerjaan  mengecualikan  Pasal  68  bagi  anak  yang berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu  perkembangan  dan  kesehatan  fisik,  mental,  dan  sosial.  Terdapat  setidaknya  tiga ketentuan mengenai anak yang bekerja tersebut yaitu[2] ada di bawah penilikan dan penjagaan orang tua atau wali, maksimal bekerja adalah tiga jam per hari, dan tidak mengganggu kondisi fisik, mental, sosial, serta waktu sekolah. Sayangnya, di Indonesia saat ini, anak-anak tidak lagi digunakan sebagai pemeran pendukung, tetapi sebagai pemeran utama ( Lintang Ratri Rahmiaji , 2016). Hal ini tentu akan menyita  waktu  anak  untuk  bertumbuh  kembang  dan  menyita  waktu  sekolahnya.  Lintang  Ratri Rahmiaji, di dalam penelitiannya menyebut bahwa produksi sinetron kejar tayang dilakukan lebih dari tiga jam per  hari dengan  waktu selesai syuting hingga lewat pukul enam  sore bahkan hingga  tengah malam. Parahnya, hal tersebut dilakukan penuh selama tujuh hari di dalam satu minggu.
Keterlibatan anak-anak di dalam industri hiburan memunculkan istilah baru. Istilah “artis cilik” melekat  pada  anak-anak  yang  berada  di  dalam  industri  hiburan  tanah  air.  Artis  cilik  bukan  hanya melekat pada diri anak-anak yang memainkan sebuah peranan di dalam perfilman atau sinetron saja, melainkan juga industri musik. Isu mengenai pekerja anak di Indonesia biasanya hanya terpusat pada hal-hal diluar bidang seni, seperti  anak-anak  yang menjadi buruh pabrik, asisten rumah  tangga, kuli, dan  pekerja  kasar  lainnya.  Sedangkan  untuk  isu  artis  cilik  sendiri,  kurang  menjadi  perhatian masyarakat.  Hal  tersebut  terjadi  karena  artis  cilik  dianggap  sebagai  figur  publik  yang  sedang menyalurkan  bakatnya  alih-alih  sebagai  seorang  yang  sedang  bekerja.(ILO,  n.d.)  Dengan  adanya persepsi yang demikian, terjadilah sikap yang tidak mempedulikan kepentingan utama anak. Padahal, di era perkembangan industri seni yang semakin pesat seperti saat ini, keterlibatan anak-anak di dalam industri  hiburan  terbuka  lebar  dan  secepatnya  diperlukan  langkah  tegas  serta  kesadaran  seluruh elemen dan pihak yang bergerak di bidang industri kreatif untuk menjaga, melindungi, dan membantu tumbuh kembang anak-anak juga hak-hak anak.
Berikut  merupakan  Faktor  yang  diidentifikasi  mempengaruhi  terjadinya  eksploitasi  anak  di  industri hiburan antara lain:
1.  Tuntutan target penonton
Tujuan  utama  sebuah  perusahaan  didirikan  pasti  adalah  untuk  mencari  keuntungan.  Pada bidang  ilmu  ekonomi,  pasti  tidak  asing  dengan  prinsip  mencari  keuntungan  sebesar-besarnya dengan modal serendah mungkin. Hal ini lah yang membuat pengusaha industri hiburan hanya mencari  orang-orang  atau  pekerja  yang  bisa  dipekerjakan  secara  maksimal  tanpa memperhatikan kualitas hasil juga tidak memperhatikan bagaimana hak-hak pekerja dilindungi terutama dalam kasus artis cilik.
2.  Anak-anak sebagai tokoh atau pemeran utama
Menjadikan  anak  sebagai  tokoh  utama  di  dalam  sebuah  film  utamanya  sinetron  bukanlah hal  yang  salah  atau  tidak  diperbolehkan.  Hal  tersebut  akan  menjadi  masalah  bila  sang  anak dipaksa  untuk  terus  melakukan  proses  pengambilan  gambar  yang  berulang-ulang,  adanya tekanan,  dan  tidak  memperhatikan  waktu  bekerja.  Akan  menjadi  perkara  yang  berbeda  bila anak-anak hanya dijadikan sebagai tokoh pendukung saja, anak akan bekerja tidak terlalu berat dan  masih  ada  waktu  untuk  bermain,  belajar,  dan  yang  terpenting  ada  waktu  untuk  mereka dapat  beristirahat.  Proses  untuk  menciptakan  sebuah  film  atau  sinetron  bukanlah  waktu  yang
singkat  ( Arrighi,  G.  &  Emeljanow ,  2014).  Dengan  proses  kerja  yang  terus  menerus  akan membatasi  hak  anak  untuk  mendapat  kasih  sayang  keluarga,  hak  anak  untuk  menempuh pendidikan, serta hak anak untuk memanfaatkan waktu luang.
3. Perspektif bahwa artis cilik adalah figur publik bukan pekerja
Satu  hal  yang  perlu  diberi  garis  bawah  ialah  bahwa  keterlibatan  anak  di  dalam  industri hiburan  apalagi  ia  diberi  upah  atau  imbalan,  maka  anak  tersebut  sudah  digolongkan  menjadi pekerja.  Hal  ini  sesuai  dengan  definisi  pekerja  menurut  Undang-Undang  Ketenagakerjaan. Artinya,  apabila  anak  dipekerjakan  untuk  dunia  hiburan,  diperlukan  pula  kesadaran  untuk menjaga  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  anak  tersebut.  Bila  di  masyarakat  kita  sudah  terlanjur menganggap  bahwa  artis  cilik  adalah  bintang  atau  figur  publik,  diperlukan  pula  upaya  untuk meningkatkan kesadaran bahwa artis cilik juga merupakan pekerja yang  wajib menerima  hak- hak dirinya sebagai orang yang bekerja juga sebagai anak-anak dalam masa pertumbuhan.
Selain ketiga faktor di atas, terdapat faktor penunjang terjadinya eksploitasi anak, yaitu:
1. Faktor ekonomi
Eksploitasi  secara  ekonomi.  Kehidupan  ekonomi  adalah  fondasi  dari  segalanya  struktur sosial dan budaya, sehingga menentukan semua  urusan struktur tersebut struktur. Kondisi  dan perubahan  ekonomi  berdampak  signifikan  terhadap  terjadinya  kejahatan,  dikarenakan  situasi keuangan  individu  atau  keluarga  yang  tidak  mendukung  dan  kurangnya  lapangan  pekerjaan. Pada  dasarnya  anak-anak  melakukannya  berdasarkan  kondisi  ekonomi  karena  faktor  ekonomi menjadi  dasar  utama  peningkatan  jumlah  tenaga  kerja  anak-anak.  Gagasan  untuk mengendurkan  ekonomi  keluarga,  memiliki  penghasilan  sendiri,  belajar  bertanggung  jawab, dan  menjadi  dewasa  adalah  beberapa  faktor  yang  memberi  ruang  bagi  anak-anak  untuk bergerak  di  dunia  kerja.  Pemikiran  memberi  ruang  bagi  anak-anak  untuk  berkecimpung  di industri  hiburan  sangat  berkaitan  dengan  tumbuh  kembang  anak  yang  memiliki  efek  negatif contohnya  berpengaruh  terhadap  sikap,  fisik,  dan  mental  anak.  Upaya  yang  dapat  dilakukan pemerintah  untuk  mengatasi  masalah  pekerja  anak  dalam  industri  hiburan,  yang  perlu diperhatikan  ialah  upaya  terhadap  penegakan  hukum  yang  sudah  ada,  yang  menjadi  dasar  di dalam  penanggulangannya.  Secara  umum,  permasalahan  mengenai  pekerja  anak  di  Indonesia dapat diatasi dengan kerja sama berbagai lembaga negara.
2. Faktor keluarga
Selain  ekonomi,  keluarga  juga  menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  eksploitasi.  Keluarga memiliki  peran  sangat  penting  bagi  anak.  Didikan  orang  tua  sangat  mempengaruhi  karakter pada  anaknya,  ditambah  lagi  di  zaman  sekarang  banyak  orang  tua  yang  kurang  baik  dalam berkomunikasi dengan anak mereka. Orang tua yang lebih temperamental mungkin akan tidak sabar  akan  perubahan  sifat  dan  sikap  anaknya.  Tentunya  orang  tua  yang  memiliki  banyak informasi  mengenai  parenting  akan  lebih  terbuka  untuk  bereksperimen  dengan  pola  parenting baru  selain  parenting  dari  orang  tua  mereka.  Kekerasan  dalam  keluarga  dengan  contoh melakukan  tindak  kekerasan  fisik  dan  emosional  umumnya  berlangsung  dalam  konteks penyalahgunaan dan berdampak pada psikologis anak. (Kadir & Handayaningsih , 2020).

## 3. Faktor pendidikan
Kurangnya  lembaga  pendidikan,  rendahnya  kualitas  pendidikan  dasar,  kesadaran  umum akan  pentingnya  pendidikan  dan  kurikulum  yang  berhubungan  dengan  masa  depan,  karena tingginya  biaya  pendidikan.  Kondisi  anak  yang  kurang  memperhatikan  pendidikan mendorong  mereka  untuk  memasuki  dunia  kerja.  Beberapa  hasil  penelitian  Menunjukkan bahwa  sebagian  besar  anak  yang  bekerja  hampir  berpendidikan  yang  rendah.  Terbatasnya
pendidikan  anak  yang berarti bahwa mereka  kurang memiliki  keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia industri/kerja dan mudah menerima pekerjaan yang tidak memerlukan prasyarat pendidikan.  Dengan  godaan  penghasilan  besar,  mereka  menjebak  anak-anak  dalam  praktek kerja industri hiburan ( Bhattacharjee, 2014).

## 3. Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Pekerja Anak dalam Sektor Industri Hiburan dari Tindakan Eksploitasi
Upaya  penanggulangan  pekerja  anak  harus  dilakukan  secara  terpadu,  lintas  sektoral  di  tingkat pusat  dan  daerah.  Penanggulangan  pekerja  anak  adalah  sebuah  kedilemaan.  Pemerintah  ingin melarang pekerja anak dan berharap semua anak  usia sekolah dapat mengembangkan kecerdasannya di sekolah untuk mendapatkan masa depan yang berkualitas. Di samping  itu, pemerintah  tidak dapat mengabaikan  fakta  bahwa  masih  banyak  keluarga  miskin  yang  terpaksa  membiarkan  anak  bekerja. Pada  intinya,  penanggulangan  pekerja  anak  diupayakan  dari  akarnya  atau  sentralnya,  yaitu  dari  sisi keluarga  dalam  hal  ini  adalah  keluarga  miskin,  bagi  anak-anak  tersebut  yang  terpaksa  menambah penghasilan keluarga karena alasan sosial ekonomi.
Perlindungan dari sisi penawaran dilaksanakan melalui program lintas sektor yang dimaksudkan untuk  membatasi  pekerja  anak  dari  sumber  atau  institusi  yang  melahirkan  pekerja  anak  dengan melalui  tindakan  preventif.  Program-program  aksi  antara  lain  Gerakan  Pembangunan  Keluarga Sejahtera,  Komunikasi,  Informasi,  dan  Edukasi  (KIE),  Tabungan  Keluarga  Sejahtera,  Kredit  Usaha Keluarga Sejahtera, Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif, Kemitraan Dalam Berusaha, Gerakan Wajib  Belajar,  Gerakan  Nasional  Orangtua  Asuh.  Dari  sisi  permintaan,  upaya  penanggulangan pekerja anak dilakukan melalui industri atau perusahaan yang mempekerjakan anak. Ditengarai masih ada  perusahaan  yang  mempekerjakan  anak  karena  beberapa  hal  antara  lain  upah  yang  lebih  murah, biaya  produksi  lebih  sedikit,  usia  mereka  relatif  muda  sehingga  sangat  mudah  diatur,  tidak  banyak menuntut seperti pekerja dewasa.
Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi terkait permasalahan eksploitasi dengan mempekerjakan  pekerja  di  bawah  umur  pada  sektor  dunia  hiburan  malam,  yakni  dengan menggunakan  beberapa  kebijakan  tertentu  diantaranya  pemerintah  setempat  dengan  dibantu  pihak- pihak  terkait  dengan  menerbitkan  dan  melaksanakan  konferensi  pemberantasan  eksploitasi mempekerjakan  anak  pada  dunia  hiburan  malam  perempuan  dan  anak  yang  mana  menghasilkan sebuah  aksi  daerah,  kemudian  dapat  juga  melakukan  pembentukan  Satuan  Tugas  Anti  Eksploitasi Perempuan  dan  Anak,  kemudian  juga  terdapat  pelatihan  dalam  pendampingan  korban  dari  kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan lain sebagainya.( Putri et al ., 2020)
Peran pemerintah dalam upaya mengatasi kasus eksploitasi dalam mempekerjakan anak di bawah umur  dalam  hiburan  malam  tersebut  selaras  dengan  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang diaturnya  dalam  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  terhadap  Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  mengenai  Perlindungan  Anak.  Pada  peraturan perundang-undangan  tersebut  sangat  diharapkan  dapat  menjadi  sebuah  terobosan  dalam  upaya pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  atau  payung  hukum  pada  anak  dalam  segala  aspek begitu  juga  dalam  pemenuhan  hak-hak  yang  seharusnya  didapatkan  oleh  seorang  anak  anak  agar terwujudnya  masa  depan  yang  positif.  Secara  garis  besar  dalam  memberikan  perlindungan  dengan adanya perubahan pada peraturan perundang undangan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terhadap  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  mengenai  Perlindungan Anak  terlihat  pada  keterlibatan  pemerintah  daerah  dalam  mengatasi  kasus  tersebut  dengan memberikan  sarana  dan  prasarana  dalam  pemeliharaan,  perlindungan  serta  kesejahteraan  bagi  sang anak.  Eksploitasi  pada  anak  juga  sangat  bertentangan  pada  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979 mengenai kesejahteraan anak.( Aisyiyah , 2018)
Bila  membicarakan  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mengatasi  masalah  pekerja  anak
dalam  industri  hiburan,  yang  perlu  diperhatikan  ialah  upaya  terhadap  penegakan  hukum  yang  sudah ada, yang menjadi dasar di dalam penanggulangannya. Secara umum, permasalahan mengenai pekerja anak di Indonesia dapat diatasi dengan kerja sama berbagai lembaga negara. Mulai dari kementerian, maupun lembaga khusus di bawah naungan presiden atau menteri itu sendiri. Misalnya, kementerian ketenagakerjaan,  kementerian  sosial,  kementerian  pendidikan,  dan/atau  Komisi  Penyiaran  Indonesia, Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia.  Sebenarnya,  pengaturan  mengenai  pedoman  penyiaran  sudah tertuang  pada  Peraturan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Nomor  01/P/KPI/03/2012  tentang  Pedoman Perilaku  Penyiaran  dan  Peraturan  Komisi  Penyiaran  Indonesia  Nomor  02/P/KPI/03/2012  tentang Standar Program Siaran.
Sejalan  dengan  teori  Lawrence  M  Friedman,( Tarmizi ,  2020)  substansi  hukum,  struktur  hukum, dan  budaya  hukum  merupakan  elemen-elemen  yang  saling  terkait  dan  terikat  satu  sama  lain  untuk memaksimalkan  sistem  dan  upaya  hukum  kaitannya  dengan  mengatasi  eksploitasi  anak.  Substansi hukum  adalah  dengan  menetapkan  berbagai  dasar  hukum  melalui  undang-undang  maupun  peraturan lain  yang  dibuat  oleh  lembaga  pemerintah.  Struktur  hukum  adalah  dengan  memaksimalkan  kinerja lembaga-lembaga  penegak  hukum  dan  memberikan  kepercayaan  serta  keleluasaan  bagi  struktur penegak  norma-norma  hukum  di  dalam  upayanya  mengatasi  eksploitasi  anak.  Selain  dua  elemen tersebut, yang juga paling penting adalah menciptakan budaya hukum yang baik. Artinya, pemerintah perlu  melakukan  upaya  serius  untuk  menciptakan,  menghidupkan,  dan  melakukan  proses pelembagaan  budaya  tertib  hukum  baik  di  lingkungan  pemerintahan  itu  sendiri,  di  lingkungan pengusaha-pengusaha industri hiburan, dan di masyarakat.
Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah,  dalam  materi  pidatonya  pada  End  Child  labour  virtual race  2021”  oleh  Organisasi  Buruh  Internasional  atau  ILO  pada  Peringatan  Hari  Dunia  Menentang Pekerja  Anak  atau  World  Day  Against  Labour  2021,  Sabtu,  12  Juni  2021,  mengatakan  sejumlah upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  setidaknya  hingga  pada  tahun  2021.  Upaya-upaya  tersebut adalah  meningkatkan  upaya  masyarakat,  memusatkan  kembali  perhatian  terhadap  pendidikan  anak, memberi  pelatihan  pada  pekerja  anak,  memberi  bantuan  kepada  keluarga  miskin  agar  masalah ekonomi  tidak  menjadi  alasan  anak-anak  dilibatkan  di  dalam  sebuah  pekerjaan,  melakukan pemeriksaan dan memberi sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan eksploitasi anak, serta melakukan upaya memasyarakatkan kepada berbagai pihak tentang norma kerja anak.
Upaya-upaya  lain  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat,  terlihat  di  dalam  tiga  Keputusan  Presiden (Keppres) di bawah ini, yaitu:
1. Keputusan  Presiden  (KEPPRES)  No.  12  Tahun  2001  tentang  Komite  Aksi  Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
2. Keputusan  Presiden  (KEPPRES)  No.  59  Tahun  2002  tentang  Rencana  Aksi  Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
3. Keputusan  Presiden  (KEPPRES)  No.  87  Tahun  2002  tentang  Rencana  Aksi  Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
Dengan  dasar  hukum  yang  sudah  komprehensif  tersebut,  seyogyanya,  upaya  penanggulangan dalam  rangka  mengatasi  eksploitasi  anak  di  industri  hiburan  dapat  dilakukan  secara  maksimal  demi keberlangsungan kehidupan anak yang baik.

## Kesimpulan
Masalah  ketenagakerjaan  masih  perlu  mendapat  perhatian  khususnya  masalah  perlindungan hukum  terhadap  eksploitasi  pekerja  anak.  Oleh  karena  itu  dibutuhkan  adanya  pemahaman  mengenai beberapa  hal  penting  seperti  pembahasan  diatas,  yaitu  diantaranya  :  bagaimana  bentuk  pengaturan perlindungan  hukum  yang  dapat  membuat  pekerja  anak  terhindar  dari  tindakan  eksploitasi,  apa sajakah  faktor-faktor  penyebab  industri  hiburan  rawan  eksploitasi  anak,  dan  bagaimana  upaya pemerintah  dalam  menanggulangi  pekerja  anak  dalam  sektor  industri  hiburan  dari  tindakan
eksploitasi.
Pertama,  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  anak  agar  terhindar  dari  tindakan  eksploitasi. Tenaga  kerja  anak  sendiri  apabila  menurut  Undang-Undang  No  13  Tahun  2003  Tentang KetenagaKerjaan  adalah  anak-anak  yang  berusia  dibawah  18  tahun  yang  bekerja  dalam  berbagai bidang  pekerjaan  dengan  memfokuskan  seluruh  aktivitasnya  untuk  bekerja,  sehingga  meninggalkan masa-masa tumbuh kembangnya sebagai seorang anak normal. khususnya di industri hiburan sendiri, banyak  sekali  anak-anak  yang  harus  meninggalkan  kegiatan  belajarnya  di    sekolah  maupun  waktu bermainnya  karena  tuntutan  dalam  dunia  hiburan  yang  jadwalnya  sangat  padat.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan  penanggulangan  secara  yuridis  terhadap  permasalahan  tersebut.  ditambah  lagi,  masalah terkait pekerja anak ini merupakan masalah lintas sektoral. namun, Banyaknya peraturan  perundang- undangan  yang  berfokus  terkait  perlindungan  pekerja  anak  dalam  pengaplikasiannya  masih  terjadi ketidakefektifan  hukum  sehingga  masih  banyak  terjadi  pelanggaran  dan  manipulasi  hukum.  dengan demikian, dibutuhkan beberapa pendekatan khusus dalam mengatasi masalah pekerja anak. Terdapat tiga  pendekatan  yang  dapat  digunakan,  yaitu  dengan  pendekatan  penghapusan (abolition), yaitu bahwa setiap anak tidak diperkenankan untuk bekerja dalam kondisi apapun, kemudian perlindungan (protection) , yaitu  ada  jaminan terhadap hak sipil, maka sebagai warga negara setiap anak punya hak untuk  bekerja,  dan  pemberdayaan (empowerment) ,  yaitu  mengupayakan  pemberdayaan  terhadap pekerja anak agar mereka dapat memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya.
Kedua,  kita  harus  memahami  apa  saja  faktor-faktor  penyebab  industri  hiburan  rawan  akan adanya  eksploitasi  anak.  Faktor-faktor  utamanya  diantaranya,  yaitu  adanya  tuntutan  target  karena dalam  industri  hiburan  tentunya  memiliki  target  tertentu  untuk  mendapatkan  keuntungan  sebanyak- banyaknya hal itu lah yang menyebabkan anak-anak banyak yang dipekerjakan secara maksimal tanpa memperhatikan  bagaimana  hak-hak  pekerja  dilindungi  terutama  dalam  kasus  artis  cilik,  bahkan kurang  memperhatikan  hasil  produksinya  sendiri,  selanjutnya  menjadikan  anak  sebagai  tokoh  utama di  dalam  sebuah  film  utamanya  sinetron  bukanlah  hal  yang  salah  atau  tidak  diperbolehkan.  Hal tersebut  akan  menjadi  masalah  bila  sang  anak  dipaksa  untuk  terus  melakukan  proses  pengambilan gambar  yang  berulang-ulang,  adanya  tekanan,  dan  tidak  memperhatikan  waktu  bekerja  hal  yang paling  dasar  dan  dekat  dengan  anak,  yaitu  keluarga  juga  sangat  mempengaruhi.  dan  faktor  ketiga adalah  perspektif  bahwa  artis  cilik  sebagai  publik  figur  bukan  pekerja  apabila  anak  dipekerjakan untuk  dunia  hiburan,  diperlukan  pula  kesadaran  untuk  menjaga  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  anak tersebut.  Bila  di  masyarakat  kita  sudah  terlanjur  menganggap  bahwa  artis  cilik  adalah  bintang  atau figur publik, diperlukan pula upaya untuk meningkatkan kesadaran bahwa artis cilik juga merupakan pekerja  yang  wajib  menerima  hak-haknya.  kemudian  ada  juga  faktor-faktor  yang  sifatnya  internal, seperti faktor orang tua yang lebih temperamental mungkin akan tidak sabar akan perubahan sifat dan sikap  anaknya.  sehingga  dalam  hal  ini  parenting  orang  tua  sangat  dibutuhkan,    kemudian  faktor ekonomi  yang  seringkali  mendesak  anak-anak  untuk  akhirnya  bekerja  keras  memenuhi  kebutuhan keluarga, dan yang terakhir faktor pendidikan, yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan membuat banyak anak akhirnya memutuskan meninggalkan bangku sekolah dan berfokus pada karier nya di usia dini.
Ketiga,    upaya  pemerintah  dalam  menanggulangi  pekerja  anak  dalam  sektor  industri  hiburan dari tindakan eksploitasi.  permasalahan ketenagakerjaan anak ini pada dasarnya adalah permasalahan lintas sektoral. penanggulangan pekerja anak harus diupayakan dari akarnya atau sentralnya, yaitu dari sisi keluarga dalam hal ini adalah keluarga miskin, bagi anak-anak tersebut yang terpaksa menambah penghasilan  keluarga  karena  alasan  sosial  ekonomi.  karena  kemungkinan  besar  apabila  tidak  ada permasalahan  ekonomi,  anak  tidak  akan  bekerja  secara  keras  atau  tereksploitasi  demi  memenuhi kebutuhan keluarga. adapun ekspolitasi anak di sektor dunia hiburan malam pemerintah meanggulangi menggunakan  beberapa  kebijakan  tertentu  diantaranya  pemerintah  setempat  dengan  dibantu  pihak- pihak  terkait  dengan  menerbitkan  dan  melaksanakan  konferensi  pemberantasan  eksploitasi
mempekerjakan  anak  pada  dunia  hiburan  malam  perempuan  dan  anak  yang  mana  menghasilkan sebuah  aksi  daerah,  kemudian  dapat  juga  melakukan  pembentukan  Satuan  Tugas  Anti  Eksploitasi Perempuan  dan  Anak.  Peran  pemerintah  dalam  upaya  mengatasi  kasus  eksploitasi  dalam mempekerjakan anak di bawah umur dalam hiburan malam tersebut selaras dengan adanya peraturan perundang-undangan  yang  diaturnya  dalam  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 terhadap  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  mengenai  Perlindungan Anak.
Dengan melihat permasalahan eksploitasi anak ini, harus adanya upaya lebih dari pemerintah dalam  menganggulanginya,  ditambah  lagi  eksploitasi  anak  merupakan  permasalahan  lintas  sektoral yang harus ditangani dari akarnya. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pekerja anak dalam industri hiburan, yang perlu diperhatikan ialah upaya terhadap penegakan hukum yang  sudah  ada,  yang  menjadi  dasar  di  dalam  penanggulangannya.  Secara  umum,  permasalahan mengenai pekerja anak di Indonesia dapat diatasi dengan kerja sama berbagai lembaga negara.

## Blibiografi
Aguspiani,  J.  (2002).  Kejahatan  Mengeksploitasi  Anak  Sebagai  Pekerja  Di  Tempat  Hiburan  Malam Di  Kota  Depok  Dikaitkan  Dengan  Undang-Undang  No.35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan Anak. Academy Of Management Journal , 5 (3), 1–13.
Aisyiyah,  S.  S.  (2018).  Tindak  Pidana  Eksploitasi  Pekerja  Anak  Di  Bawah  Umur  Di  Wilayah Tangerang;  Kajian  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam.  In Salam:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya Syar-I (Vol. 5, Issue 4). Https://Doi.Org/10.15408/Sjsbs.V5i4.21437
Arrighi,  G.  &  Emeljanow,  V.  (2014).  Entertaining  Children  „The  Participation  Of  Youth  In  The Entertainment Industry. Australia: Palgrave Macmillan .
Arviani,  H.  (2013).  Budaya  Global  Dalam  Industri  Budaya:  Tinjauan  Madzhab  Frankfurt  Terhadap Iklan, Pop Culture, Dan Industri Hiburan. Global And Policy Journal Of International Relations ,
1 (2), 130–141.
BAPPENAS RI . (2012).
Bhattacharjee,  S.  (2014).  Sophisticated  Work  Done  By  Children  Is  Child  Labour:  An  Overview  Of Children  Working  In  Industries. International  Journal  Of  Research  In  Humanities,  Arts  And Literature , 2 (6), 45–52.
Hidayat,  S.,  &  Mahyani,  A.  (2017). Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Korban  Eksploitasi  Sebagai Artis . 229–238. Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.1155000.Kompas
Ilo.  (N.D.). Pelanggaran  Dan  Tindakan  Segera  Penghapusan  Bentuk-Bentuk  Pekerjaan  Terburuk Untuk Anak .
Iryani,  B.  S.,  &  Priyarsono,  D.  S.  (2013).  Eksploitasi  Terhadap  Anak  Yang  Bekerja  Di  Indonesia Exploitation Of Working Children In Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia , 13 (2), 177–195.
Kadir, A., & Handayaningsih, A. (2020). Kekerasan Anak Dalam Keluarga. Wacana , 12 (2), 133–145. Https://Doi.Org/10.13057/Wacana.V12i2.172
Kemensesneg,  R.  (2014).  Uu  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Anak.  In Uu Perlindungan Anak .
Lintang  Ratri  Rahmiaji.  (2016).  Komodifikasi  Pekerja  Anak  Di  Industri  Sinetron  Indonesia (Naturalisasi  Eksploitasi  Pekerja  Anak  Di  Sinetron  Raden  Kian  Santang.  In Jurnal  Geografi . Universitas Indonesia.
Pasal 28b Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia . (1945).
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 . (2002).
Picauly,  B.  C.  (2022a).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak. Pamali:  Pattimura  Magister
Law Review , 2 (1), 86–95. File:///C:/Users/User/Downloads/818-2471-1-Pb.Pdf
Picauly,  B.  C.  (2022b).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Anak  Ada  .  Lapangan  Kerja  Yang Sempit Mengakibatkan Tenaga Kerja Berlomba-Lomba Untuk. Pamali: Pattimura Magisterlaw Review , 2 (1), 86–95.
Putri,  S.  Y.  E.,  Assa,  W.,  &  Sondakh,  M.  T.  (2020).  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang  Menurut  Undangundang  Nomor  21  Tahun  2007 Di  Sulawesi  Utara1. Quarterly  Journal Of Health Psychology , 8 (32), 73–92.
Sugeri. (2019). Analisis Keberadaan Pekerja Anak Pada Sektor Industri (Studi Kasus Pada Pabrik Cv. Toba Nauli Di Kawasan Industri Medan). Medan : Usu , 2.
Tarmizi,  T.  (2020).  The  Principle  Of  Consensualism  And  Freedom  Of  Contract  As  A  Reflection  Of Morality  And  Legal  Certainty  Of  Contract  Laws  In  Indonesia. Webology , 17 (2),  336–347. Https://Doi.Org/10.14704/Web/V17i2/Web17036