## PANDANGAN ISLAM TERHADAP FORCE MAJEUR DALAM RELAKSASI KREDIT DI MASA PANDEMI COVID-19
Rizka 1 , M. Junaidi 2 , Sudaryono 3 , Masithoh 4 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 4 Magister Hukum Ekonomi Syariah Email: 1 rizka@ums.ac.id, 2 mj122@ums.ac.id, 3 sud242@ums.ac.id
Abstrak :Permasalahan  yang  terdapat  karya  ilmiah  ini  adalah  mengenai  bagaimana parameter suatu keadaan dapat disebut sebagai Force Majure dalam pandangan Islam, serta apakah pandemi Covid-19 dapat dijadikan dasar sebagai Force Majure, serta bagaimana padangan Islam terhadap  relaksasi kredit di tengah tengah pandemic covid 19    .  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis-normatif  yang  sumber data utamanya adalah data sekunder yakni berupa bahan-bahan tertulis tentang hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bertujuan menghasilkan data deskriptif analitis. Dari penelitian ini diperoleh bahwa parameter suatu keadaan dapat disebut sebagai force majure dapat dibagi menjadi dua yaitu force majure absolute dan force majure relatif, force majure absolut adalah keadaan yang sudah tidak bisa dilaksanakan lagi sedangkan force majure relatif adalah keadaan yang sebenarnya bisa dilakukan namun karena ada suatu hal maka tidak mungkin melaksanakan kehendaknya dan jika dilakukan maka pengaruhnya besar. Pandemi Covid-19 secara umum tidak dapat dikatakan sebagai keadaan force majure, namun karena Pemerintah telah mengeluarkan Keppres Nomor 12 tahun 2020 yang menyatakan covid-19 merupakan bencana non-alam dan merupakan bencana nasional serta pembatasan melakukan suatu kegiatan, maka hal demikian dapat berpotensi sebagai force majure sehingga kemudian dengan adanya suatu pembatasan kegiatan, negara harus hadir dalam memberikan stimulus perekonomian nasional yakni salah satunya pemberian relaksasi kredit. Pemberian relaksasi kredit merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara sebagai upaya agar para pelaku usaha masih dapat melanjutkan kegiatan usahanya di tengah pandemi dan tentunya dapat kembali menunjang perekonomian negara, namun dalam praktiknya pemberian relaksasi kredit oleh lembaga jasa keuangan belum optimal
Kata Kunci: Force Majeure, Kaidah fiqh, Relaksasi Kredit, Covid-19
PENDAHULUAN Pada 31 Desember 2019, World Health  Organization  (WHO) China Country  Office melaporkan  kasus  virus yang berada di kota Wuhan Provinsi Hubai, Cina. Tanggal 7 Januari 2020 Cina  mengidentifikasi  virus  ini  sebagai virus jenis baru yaitu Coronavirus Disease , Covid-19  (WHO-Covid)  30  Januari 2020  WHO  telah  menetapkan  sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia/ public health emergency of international concern (KKMD/PHIC).
Dengan meningkatkan jumlah kasus Covid-19, yang berlangsung cukup cepat dan  ditambah  lagi  penyebaran  antar negara  sampai  dengan  tanggal  3  Maret 2020 secara global dapat dilaporkan 90.870 kasus  konfirmasi  di  72  negara  dengan 3.112  kematian.  Berdasarkan  penelitian ilmiah, Covid-19 menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan lingkungan sekitar yang tercemar oleh virus. Orang yang paling berisiko tertular penyakit  ini  adalah  kontak  erat  dengan pasien Covid-19 (Pita Permatasari,2021).
Presiden Joko Widodo telah menetapkan  Covid-19  sebagai  bencana nonalam  melalui  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  (Keppres)  Nomor 12  Tahun  2020  tanggal  13  April  2020 tentang  Penetapan  Bencana  Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional. Hal ini mengguncang berbagai kalangan masyarakat di Indonesia karena kedatangan Covid-19 yang mendadak ini (Pita  Permatasari,2021)  WHO  mencatat bahwa  Indonesia  hingga  tanggal  15 Februari  2021  terdapat  1.  243.646  orang terkonfirmasi  positif  dan  33.788  telah meninggal dunia akibat Covid 19 (WHO- Covid 19).
Bahwa  dengan  munculnya  Keppres No. 12 tahun 2020, hal ini kemudian diikuti dengan diterapkannya Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  yang merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memutus dan mencegah penyebaran dari virus Covid-19 yang  semakin  meluas  di  Indonesia. Dalam Pasal 1 Peraturan Kementrian Kesehatan  (Permenkes)  No.  9  tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar  menjelaskan  bahwa  pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian  rupa  untuk  mencegah kemungkinan  penyebaran  Covid-19. Hal demikian berakibat dilakukannya kegiatan secara work form home dan social distancing sehingga mempengaruhi penurunan pendapatan yang berdampak pula  pada  ekonomi  nasional  bagi  para pengusaha. (Bondan Seno Aji et al,2021).
Penyebaran pandemi Covid-19 sebagai  suatu  pandemi  global  telah menyebabkan  beragam  permasalahan baru  di  berbagai  sektor  di  Indonesia, bahkan  dunia.  Tidak  hanya  persoalan kesehatan  semata,  penyebaran  wabah Covid-19 tersebut telah menyebabkan krisis multidimensi. Senada dengan hal tersebut,  Direktur  Jendral  WHO,  Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan “ini
bukan hanya krisis kesehatan masyarakat, ini  krisis  yang  akan  berdampak  pada setiap sektor”. (Liputan 6 2021) Kesulitan yang dialami oleh dunia usaha  salah  satunya  yaitu  berdampak pada  dunia  perbankan  dimana  banyak debitur mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar kreditnya, sehingga menyebabkan debitur tidak  dapat  menyelesaikan  prestasinya kepada  kreditur  berupa  pemenuhan kewajiban  pembayaran  kredit  tersebut karena  terdapat  hal-hal  yang  terjadi  di luar  kendali  seseorang  seperti  Covid-19 yang mengakibatkan kerugian secara tidak terduga.
Keadaan yang terjadi di luar kendali manusia tersebut lazim disebut dengan keadaan memaksa atau force majeure . Force majeure adalah suatu keadaan  dimana  debitur  tidak  dapat melaksanakan prestasinya karena terjadinya  keadaan/peristiwa  yang  tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak atau perjanjian. Keadaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur , sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Force majeure juga dapat dijadikan sebagai suatu alasan agar debitur dapat dibebaskan dari kewajiban ganti atas wanprestasi yang dikemukakan oleh kreditur (E. Aghta, A. Novera,2021). Selain itu, melihat perekonomian negara yang  kian  terputuk  dan  banyak  bidang usaha  yang  terdampak  utamanya  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM), maka  Pemerintah  melalui  Otoritas  Jasa Keuangan  telah  menerbitkan  POJK No.  11/POJK.03/2020  tentang  Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan Countercylical  dampak  penyebaran Covid-19 dan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang kebijakan Countercylical dampak penyebaran  Covid-19  bagi  lembaga  jasa keuangan Nonbank.  Sehingga kemudian yang  menjadi  permasalahan  di  atas adalah  1)  Bagaimana  parameter  suatu keadaan  disebut  sebagai  Force  Majeure?
2)  Apakah  Pandemi  Covid-19  dapat dijadikan  dasar  sebagai  Force  Majeure? 3) Apakah kebijakan relaksasi kredit telah mampu  untuk  mengatasi  permasalahan ekonomi Indonesia?
Islam  sebagai  agama  yang  tidak saja mengurusi urusan antara seorang hamba dan tuhannya, namun juga mengurusi urusan sesama hambanya. Sehingga Islam perlu menyikapi masalah pandemic covid 19 sekaligus memberikan solusi bagaimana menghadapi pandemic covid  19  dalam  hal  perjanjian  kredit. Di  Indonesia,  periode  legislasi  (taqnin) ditandai dengan masuknya hukum Islam ke dalam beberapa peraturan perundang- undangan. Dari sudut pandang kebangsaan, peraturan perundang- undangan  hukum  Islam  yang  berlaku khusus  bagi  umat  Islam  menimbulkan permasalahan  terkait  dengan  unifikasi hukum. Di satu sisi, legislasi dilakukan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan  hukum  umat  Islam  (Siti Rohmah,2021).
Sehingga  tujuan  dari  penelitian  ini adalah yang pertama ,  Mendeskripsikan bagaimana  pandangan  islam  terhadap parameter suatu keadaan disebut sebagai force majeure; kedua , Mengetahui apakah pandemi  Covid-19  dapat  dijadikan dasar sebagai force majeure, dan ketiga , mengetahui  apakah  kebijakan  relaksasi kredit  telah  mampu  untuk  mengatasi permasalahan ekonomi Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan nash  alqurán  dan  hadist  serta  kaidah kaidah  fiqh    atau  menggunakan data  sekunder.  Untuk  mendukung penelitiannya  ini  selain  menggunakan al  qurán  dan  hadist,  juga  menggunakan peraturan perundangan sebagai pendukung.  Jenis  penelitian  ini  dapat juga disebut penelitian deskriptif analitis
dalam  arti  bahwa  hasil  penelitian  ini disajikan  secara  deskriptif  analitis,  Jani jenis  penelitian  ini  dipilih  sebagai  cara penyajian dan bukan pokok penelitian itu sendiri. Dalam  penggunaan  data,  terdapat  2 jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data  yang  diperoleh  dari  bahan-bahan tertulis  antara  lain  mencakup  dokumen- dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian  yang  berwujud  laporan, buku  harian,  dan  lain-lain  (  Soerjono Soekanto,2014).
Sebagaimana penelitian hukum pada umumnya, penelitian ini lebih bertumpu pada  data  sekunder  yakni  bahan-bahan tertulis  tentang  hukum.  Berdasarkan hal tersebut maka jenis data di dalam penelitian ini terdiri dari: data sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang tersebar dalam berbagai tulisan yang dibedakan atas: (Soerjono & Sri,2001)
1.  Bahan  hukum  primer,  yang  terdiri dari peraturan perundang-undangan dan  peraturan  peraturan  lainnya yang terkait mengenai force majeure dan relaksasi kredit
2.  Bahan  hukum  sekunder,  yakni bahan-bahan hukum berupa tulisan- tulisan hukum yang berbentuk buku, makalah, artikel
3.  Bahan  hukum  tersier,  yakni  bahan- bahan hukum yang berisi penjelasan arti tentang berbagai istilah yang terkait  dengan  objek  penelitian seperti kamus bahasa, kamus hukum, kamus politik, dan ensiklopedia
Jenis-jenis data yang disebutkan di  atas  dikumpulkan  melalui  cara dengan  studi  kepustakaan,  yakni studi atas berbagai data sekunder atau dokumen,  baik  terhadap  bahan  hukum primer,  sekunder  yang  diklasifikasikan berdasarkan materinya masing-masing.
HASIL DAN PEMBAHASAN Parameter Suatu Keadaan Disebut Sebagai Force Majeure
Ketentuan dalam
KUPerdata mengenai ketentuan umum force majeure terdapat  pada  Pasal  1244  dan  1245 KUHPerdata,  pada  dasarnya  ketentuan tersebut hanya mengatur masalah force majeure dalam hubungan dengan pergantian  biaya  rugi  dan  bunga  saja. Force majeure dalam hukum perdata diatur dalam buku II B.W dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.
Pasal  1244  KUHPerdata  berbunyi “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bungan apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa  hal  tidak  atau  tidak  pada  waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun  tak  dapat  dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya” Pasal  1245  KUHPerdata  berbunyi “Tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya,  apabila  lantaran  keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan,  atau  lantaran  hal-hal  yang sama  telah  melakukan  perbuatan  yang terlarang”
Force majeure merupakan  salah satu  konsep  dalam  hukum  perdata  dan diterima  sebagai  prinsip  dalam  hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa force majeure atau vis major dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tindak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya  objek  atau  tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik  dan  hukum,  bukan  dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban.  Mieke  Komar  Kantaatmadja memberikan  pandangan  senada  yaitu:  ( Harry Purwanto,2011)
a)  Perubahan  suatu  keadaan  tidak
terdapat  pada  waktu  pembentukan perjanjian
b)  Perubahan  tersebut  perihal  suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut
c)  Perubahan  tersebut  tidak  dapat diperkirakan  sebelumnya  oleh  para pihak
d)  Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup  kewajiban  yang  harus dilakukan menurut perjanjian itu.
e)  Penggunaan  asas  tersebut  tidak dapat  diterapkan  pada  perjanjian perbatasan  dan  juga  terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pihak yang mengajukan tuntutan.
Dalam menentukan keadaan memaksa atau force majeure berdasarkan ajaran hukum kontrak setidaknya didasarkan faktor-faktor sebagai berikut: ( Daryl John Rasuh,2016). a)  Ketidakmungkinan ( Impossibility ) Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontaknya karena kejadian diluar tanggung jawabnya b)  Ketidakpraktisan ( impracticability )
Sementara itu, terdapat juga apa yang disebut  dengan  “ketidakpraktisan” dalam melaksanakan kontrak. Maksudnya adalah terjadinya peristiwa  juga  tanpa  kesalahan dari  para  pihak,  peristiwa  tersebut sedemikian  rupa,  dimana  dengan peristiwa  para  pihak  sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis  terjadi  sedemikian  rupa, sehingga  kalaupun  dilaksanakan prestasi  dalam  kontrak  tersebut, akan  memerlukan  pengorbanan yang  besar  dari  segi  biaya,  waktu dan  pengorbanan  lainnya.  Dengan demikian, berbeda dengan
ketidakmungkinan menjalankan kontrak, dimana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada  ketidakpraktisan  pelaksanaan kontrak ini, kontrak ini masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi  tidak  praktis  jika  terus dipaksakan
c)  Frustasi (Frustation) Yang dimaksud dengan frustasi disini  adalah  frustasi  terhadap maksud dari kontrak. Yakni, dalam hal  ini  terjadi  peristiwa  yang  tidak dipertanggungjawabkan kepada salah  satu  pihak,  kejadian  mana mengakibatkan tidak mungkin lagi  dicapainya  tujuan  dibuatnya kontrak  tersebut,  sungguh  pun sebenarnya  para  pihak  masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi, sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustasi.
Dalam  hukum  Islam  istilah  force majeure disebut dengan keadaan yang memberatkan (Al-masyaqqah). Al- masyaqqah menurut bahasa adalah kepayahan,  kelelahan,  kesulitan  dan kesukaran. Maksud dari keadaan yang memberatkan  adalah  suatu  peristiwa luar biasa yang diluar kemampuan para pihak dan yang terjadi secara tidak dapat diduga sebelumnya, serta menyebabkan pelaksanaan  isi  perjanjian  yang  sangat memberatkan  salah  satu  pihak  dan menimbulkan kerugian (Syamsul Anwar,2010).
Pengertian force majeure sendiri juga telah  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 40 dengan menggunakan istilah keadaan memaksa atau darurat ialah keadaan dimana salah  satu  pihak  yang  mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya  (anonymous,2008)  Dasar hukum  dari  konsep  keadaan  yang
memberatkan ini terdapat dalam kaidah fikih  Islam  yang  berbunyi      Bahaya  itu harus dihilangkan (A.Djazuli,2016) dan kaidah Kesulitan mendatangkan kemudahan.
Makna kedua kaidah hukum Islam  diatas  mengenai  keadaan  yang memberatkan  (force  majeure),  maka penulis  dapat  simpulkan  bahwa  segala bentuk  kerugian  dalam  perjanjian maka harus dihilangkan dan dalam pelaksanaan perjanjian apabila salah satu pihak mengalami kesulitan maka hukum Islam  memberikan  kemudahan  dalam melaksanakannya Force majeure merupakan  salah  satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian,  dikatakan  salah  satu  klausa karena kedudukan force majeure dalam suatu perjanjian berada dalam perjanjian pokok,  tidak  terpisah  sebagai  perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian accesoir . Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalan untuk  melaksanakan  prestasinya  karena keadaan  atau  peristiwa  yang  tidak terduga saat dibuatnya kontrak, keadaan atau  peristiwa  tersebut  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan bertitikad buruk. Adapun macam-macam  keadaan  memaksa  yaitu: keadaan  memaksa  yang  absolut  ( absolut onmogelijkheid )  dan  keadaan  memaksa yang relatif ( relative onmogelijkheid ). Keadaan memaksa yang absolut merupakan  suatu  keadaan  dimana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya  kepada  kreditur,  oleh karena  adanya  gempa  bumi,  banjir bandang, dan adanya lahar. Sedangkan keadaan memaksa yang relatif, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan debitur  mungkin  dapat  melaksanakan prestasinya, namun jika prestasi tersebut dilakukan  akan  memberikan  dampak
buruk yang besar yang tidak seimbang dimana  hal  demikian  merupakan  diluar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa  bahaya  kerugian  yang  besar (Otto Hasibuan,2021).
Disamping adanya perbedaan antara keadaan memaksa yang absolut dan keadaan  memaksa  yang  relatif  perlu kiranya  dipertanyakan  apakah  dalam keadaan memaksa yang menimbulkan keadaan  memaksa  dalam  pelaksanaan perbuatan  perjanjian  terdapat  peranan kelalaian  pada  diri  debitur.  Jika  ada kelalaian  pada  diri  debitur,  rintangan yang tejadi bukan semata-mata karena keadaan memaksa. Alasan keadaan memaksa  tidak  memadai  melepaskan debitur  dari  kewajiban  membayar  ganti rugi. Karena keadaan memaksa yang didalamnya bercampur dengan kelalaian tidak  dapat  meniadakan  kesalahan sesuai dengan teori kesalahan. Jadi baik dalam keadaan memaksa yang absolut  maupun  keadaan  memaksa yang  relatif,  jika  didalamnya  terdapat unsur kelalaian, keadaan memaksa yang ditimbulkan tidak memadai dijadikan alasan yang menghindari diri debitur dari kewajiban pembayaran ganti rugi (Yahya Harahap,1986).
Dalam  menjawab  kadar  rintangan suatu hal dikatakan keadaan memaksa disamping kembali melihat teori keadaan memaksa yang absolut maupun keadaan memaksa yang relatif, kita juga harus melihat  intensitas/halangan  itu  benar- benar secara logika akal sehat tidak mungkin jika prestasi tersebut dilakukan. Hanya saja logika keadaan memaksa itu bukan semata-mata ditinjau dari sudut subjektif  si  debitur  maupun  si  kreditur. Kelogisan intensitas rintangan itu harus dilihat dari kecamata objektif sesuai dengan  pengalaman  dan  pengetahuan yang umum dalam masyarakat. Jadi peristiwa  atau  rintangan  tersebut  kadar intensitasnya ditentukan oleh ukuran objektif yang benar-benar selaras memadai
untuk  dapat  dikatakan  menghalangi debitur  untuk  melakukan  prestasi berdasar  pengetahuan  dan  pengalaman pada umumnya (Yahya Harahap,2016).
Tentang  keadaan  atau  peristiwa yang  dapat  merintangi/menghalangi diri  pribadi  debitur  melaksanakan pemenuhan  prestasi  dapat  kita  sebut antara lain (Yahya Harahap,1986)
a)  Jatuh  miskin,  jatuh  miskin  adalah rintangan  yang  menimpa  diri pribadi  debitur,  akan  tetapi  bukan “sebab  luar”  yang  mengenai langsung  terhadap  prestasi.  Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan undang-undang jatuh miskin tidak dapat dipergunakan menjadi alasan keadaan memaksa. Memang benar jatuh miskin adalah keadaan tiba- tiba di luar kesalahan debitur, dan hal itu  tidak  dapat  diperhitungkannya. Oleh  karena  itu  jatuh  miskin  tidak dapat  dipergunakan  sebagai  dasar alasan  keadaan  memaksa,  tetapi sebagai anjuran lebih bijaksana melihatnya kasus per kasus.
b)  Jatuh  sakit,  jatuh  sakit  adalah keadaan yang menyangkut diri pribadi  debitur.  Dengan  sakitnya debitur bisa saja hal itu menjadi penghalangan  yang  sangat  tidak memungkinkan dia melaksanakan perjanjian.  Secara  umum  keadaan sakit  tidak  dapat  dianggap  alasan yang  menghalangi  pemenuhan perjanjian,  bahkan  dalam  keadaan sakit  seseorang  mampu  dan berwenang mengangkat kuasa yang menwakili dia melaksanakan urusan hak, kewajiban dan tanggung jawab. Namun  jika  sifat  perjanjian  harus dilaksanakan secara sendiri in person oleh  debitur  misalnya  perjanjian membuat  lukisan  dan  pekerjaan ini  tidak  bisa  diwakilkan  si  peluki kepada seorang kuasa. Maka dalam hal seperti ini bahwa keadaan jatuh sakit jangan dijenalisir sebagai suatu
keadaan yang tidak menghalangi seorang  melakukan  prestasi.  Hal demikian harus melihatnya kasus per kasus
c)  Keadaan  yang  Membahayakan Keselamatan Jiwa, Kesehatan, Kemerdekaan dan Kehormatan Martabat, Semua keadaan-keadaan ini  jelas  merupakan  keadaan  yang berada dan menyangkut diri pribadi, bukan keadaan yang menyangkut langsung  terhadap  prestasi.  Oleh karena itu keadaan-keadaan ini pada umumnya dapat dipergunakan dasar alasan keadaan memaksa, tanpa menghilangkan kemungkinan melihatnya dalam kenyataan secara kasus per kasus. Sebab kita percaya tidak selamanya keadaan-keadaan yang mengancam keselamatan jiwa,  kesehatan,  kemerdekaan  dan kehormatan seseorang sungguh- sungguh sudah “abnormal”
Dapat tidaknya Pandemi Covid-19 Dijadikan Dasar Sebagai Force Majeure Bahwa  dengan  munculnya  Keppres No. 12 tahun 2020 yang menjelaskan Covid-19  merupakan  bencana  nasional dan  menetapkan  bencana  ini  bencana nonalam, maka jika dilihat secara teori dan aturan force majeure bahwa pandemi Covid-19  tidak  dapat  dijadikan  dasar sebagai force majeure , karena meskipun ada wabah masyarakat pun dapat melakukan kegiatan.  Suatu  keadaan  dapat  dikatan force  majeure  apabila  terjadi  bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, banjir bandang.
Namun ketika dikeluarkannya Permenkes No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Covid-19  yang  menjelaskan  bahwa adanya  pembatasan  kegiatan  tertentu penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa  untuk  mencegah  kemungkinan
penyebaran Covid-19 (Pasal 1). Maka hal demikian  dapatlah  berpotensi  dikatakan sebagai force majeure, karena jelas di  dalam  peraturan  Menteri  tersebut menjelaskan dilarang melakukan suatu kegiatan,  dilarang  berkumpul,  dan melaksanakan kegiatan usaha sehingga orang  tidak  bisa  melaksanakan  apa yang dikehendaki karena adanya suatu  peraturan  maka  dapat  dikatakan sebagai force majeure. Dengan demikian Peraturan yang membatasi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan tidak serta  merta  mengatakan  bahwa  hal  ini merupakan  force  majeure,  harus  diliat situasi kondisi dan sesuai dengan jenis atau  karakter  daripada  perjanjian  yang dibuat antara kedua belah pihak.
Terhadap  hal  ini,  menarik  untuk mencermati pendapat yang disampaikan Refly  Harun,  yang  menyatakan  “dalam konteks  Covid-19,  para  pihak  maupun objek  perjanjiannya  tidak  serta  merta hilang,  seperti  halnya  yang  terjadi dengan bencana alam. Atas dasar itu, pandemi  Covid-19  tidak  bisa  dijadikan alasan force majeure untuk membatalkan kontrak”. (Setyo Aji,2021) .Hampir sama apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD  yang  menyatakan  bahwa  anggapan Keppres No. 12 tahun 2020 sebagai dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan,  terutama  kontrak-kontrak bisnis  merupakan  kekeliruan.  Status Covid-19 sebagai bencana nonalam tidak bisa langsung dijadikan alasan pembatalan  kontrak  dengan  alasan force  majeure.  (  Mahfud  MD-Hukum Online,2021) Apabila  diliat  dari  sifatnya  maka hal  ini  merupakan force majeure /keadaan memaksa relatif, karena suatu keadaan yang menyebabkan debitur mungkin dapat melaksanakan prestasinya, namun jika  prestasi  tersebut  dilakukan  akan memberikan  dampak  buruk  yang  besar yang tidak seimbang dimana hal demikian merupakan  diluar  kemampuan  manusia
atau  kemungkinan  tertimpa  bahaya kerugian yang besar. Dengan kata lain, orang tersebut bisa melakukan kegiatan/ usaha  tersebut,  tetapi  karena  adanya suatu aturan yang melarang orang untuk berkumpul,  mengadakan  suatu  kegiatan yang mana orang tersebut menyebabkan tidak mungkin melaksanakannya dan jika  melaksanakannya  perngorbanannya besar.
Apabila melihat konsepsi dari adanya force majeure yaitu yang pertama , suatu hal yang tidak dapat terduga dimana terdapat peristiwa yang  tidak dapat  diperkirakan dan  juga  tidak  dapat  diantisipasi sebelumnya sehingga bagi debitur dan kreditur  memang  sejak  awal  melakukan perjanjian  tidak  dapat  menduga  akan datangnya  penyakit  Covid-19  dan barujung  dengan  munculnya  beberapa aturan yang menjelaskan jika tidak boleh melaksanakan  kegiatan  yang  berpotensi terjadinya kerumunan. Kemudian yang kedua , dalam hal keadaan memaksa dimana  diluar  kemampuan  untuk dikendalikan;  adanya  peristiwa  yang tidak mungkin dihindari; tidak ada itikad buruk,  adanya  peristiwa  yang  menjadi penghalang/terlarang sehingga kewajiban tidak  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan perjanjian.  Dalam  konsepsi  yang  kedua ini menjelaskan bahwa seseorang tersebut memang sejak awal beritikad baik untuk melaksanakan kewajiban apa yang sudah diperjanjikan,  namun  karena  ada  suatu hal  peristiwa  yang  dapat  merintangi/ menghalangi  diri  pribadi  debitur melaksanakan pemenuhan prestasi yakni keadaan yang membahayakan keselamatan  jiwa  dan  kesehatan  maka hal demikian dikatakan sebagai keadaan memaksa.
Dalam  hukum  perdata, force majeure ini  kaitannya  dengan  wanprestasi. Menurut  kamus  hukum,  wanprestasi berarti  kelalaian,  kealpaan,  tidak menepati janji, tidak memenuhi kontrak. Jadi  wanprestasi  adalah  suatu  keadaan
dalam  mana  seorang  debitur  (berutang) tidak  melaksanakan  prestasi  yang diwajibkan  dalam  suatu  kontrak,  yang dapat  timbul  karena  kesengajaan  atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan  memaksa  (M.Syaifuddin,2012). Sedangkan berdasarkan doktrin, wanprestasi  (kelalaian  atau  kealpaan) seorang debitur itu dapat berupa 4 macam yakni: (Subekti,2002)
a)  Tidak  melaksanakan  apa  yang diperjanjikan; b)  Melaksanakan apa yang dijanjikannya,  tetapi  tidak  sesuai dengan apa yang dijanjikan; c)  Melaksanakan apa yang diperjanjikan namun terlambat;
d)  Melakukan  sesuatu  apa  yang menurut  perjanjian  tidak  boleh dilakukan.
Sehingga konsekuensi hukum yang  ditimbulkan  akibat  wanprestasi diantaranya adalah berikut:
a)  Harus  mengganti  kerugian  yang diderita  oleh  kreditur  atau  pihak lain yang memiliki hak untuk menerima  prestasi  tersebut.  (Pasal 1243 KUHPerdata)
b)  Pemutusan  kontrak  yang  dibarengi dengan  pembayaran  ganti  kerugian (Pasal 1267 KUHPerdata)
c)  Harus  menerima  peralihan  risiko sejak  wanprestasi  tersebut  terjadi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata)
d)  Harus  menanggung  biaya  perkara jika  perkara  tersebut  dibawa pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR)
Dengan demikian dapatlah dipahami apabila  salah  satu  alasan  yang  dapat mengugurkan seorang debitur untuk dinyatakan telah melakukan wanprestasi adalah karena adanya keadaan memaksa ( force majeure ).  Dengan  adanya  keadaan memaksa ini debitur terbebas dari kewajiban  ganti  rugi.  Peristiwa  yang dikategorikan sebagai force majeure
yang  dimikian  itu  membawa  implikasi, konsekuensi atau akibat hukum bagi kreditur,  dimana  tidak  dapat  menuntur pemenuhan  prestasi  sesuai  waktu  yang diperjanjikan dan debitur juga tidak wajib membayar ganti rugi. Sehingga butuh dalam hal ini negara lewat kebijakannya memberikan angin segar dalam bentuk relaksasi  kredit  bagi  para  debitur untuk melunasi hutangnya agar tidak mengalami kesulitan.
Pandangan Islam terhadap Kebijakan Relaksasi Kredit untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi di tengah tengah pandemic Covid 19 Kendala  ekonomi  pada  masa pandemi  Covid-19  pada  perusahaan, UMKM dan usaha perorangan umumnya memiliki kondisi ekonomi atau keuangan yang  berbeda-beda  karena  terdampak oleh bencana non alam yang diakibatkan oleh menyebarknya virus Covid-19. Bagi  industri  kesehatan,  industri telekomunikasi yang sangat dibutuhkan masyarakat saat pandemi mungkin tidak berdampak  bagi  kemampuan  ekonomi mereka,  tapi  ada  sektor  industri  yang sangat  berdampak  pada  kemampuan ekonomi  akibat  pandemi  Covid-19. Namun  pada  masyarakat  perseorangan seperti  PNS,  Pegawai  BUMN  tidak begitu  berdampak  bagi  kemampuan ekonomi  mereka,  akan  tetapi  bagi masyarakat perorangan yang kehilangan pekerjaan  akibat  pengurangan  pegawai/ PHK, masyarakat yang bekerja disektor informasl  mengalami  penurunan  omset yang  sangat  drastis  akibat  pandemi Covid-19  seperti  UMKM,  Sopir  online akan sangat berdampak pada kemampuan ekonomi mereka. (Bondan Seno Aji,2021).
Menurut  hukum  Islam  terkait dengan  penyelesaian  force  majeure pada  pandemic  Covid  19  upaya pertama  yang  dilakukan  ialah  upaya penyelamatan  berupa  restrukturisasi pembiayaan  diantaranya  penjadwalan
kembali  (rescheduling),  persyaratan kembali  (reconditioning)  dan  penataan kembali (restructuring). Keringanan yang didapatkan debitur seperti hal hal di atas pada  masa  pandemic  19  sejalan  dengan kaidah  fiqh  kesulitan  mendatangkan kemudahan.
Kesulitan pada musibah pandemic 19 meskipun bukan merupakan bencana non alam  seperti  banjir  besar  atau  tsunami, tetap  dipandang  sebagai  force  majeur sehingga kesulian tersebut mendatangkan kemudahan dalam bentuk relaksasi. Pandemic  covid  19  merupakan  wabah menular yang telah banyak memakan korban, sehingga menimbulkan rasa was was bagi banyak orang dalam berusaha. Rasa  was  was  ini  mendorong  seseorang untuk sementara tidak berusaha dan berdiam di rumah. Sikap ini merupakan bagian dari menghindari bahaya, yang menurut kaidah fiqh adalah bahaya harus dihilangkan.
Kedua kaidah di atas menjadi alasan dalam islam untuk memberikan keringanan  berupa  relaksasi  dalam bentuk  dari  penjadwalan  ulang  hingga penghapusan  hutang  sesuai  dengan surat  Al  baqarah    : “ Dan  jika  (orang yang  berutang)  dalam  kesulitan,  maka berilah  tenggang  waktu  sampai  dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”  (al Baqarah 280) Selain al-Qurán pada suatu kesempatan  Rasulullah  bersabda : Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:  Barangsiapa  yang  memberi tempo (kelonggaran waktu) pembayaran utang kepada orang yang kesulitan atau membebaskannya, maka Allah akan menempatkannya  dibawah  naungan arsy-Nya  pada  hari  kiamat  nanti,  hari yang tidak ada naungan kecuali naungan- Nya. Tentang force majeur juga diakomodasi oleh fatwa DSN dan KHES seperti berikut:
a.  Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia  nomor  48/DSNMUI/ II/2005 tentang Penjadualan Kembali Tagihan  Murabahah  Menetapkan: Fatwa Tentang Penjadualan Kembali

## Tagihan Murabahah
Pertama  :  Ketentuan  Penyelesaian LKS  boleh  melakukan  penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya  sesuai  jumlah  dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:  1)  Tidak  menambah jumlah  tagihan  yang  tersisa  2) Pembebanan  biaya  dalam  proses penjadwalan kembali adalah biaya  riil  3)  Perpanjangan  masa pembayaran  harus  berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
b.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan mengenai keadaan  memaksa  (force  majeur) yakni  pada  pasal  40-43.  Dalam pasal  40  dijelaskan  bahwa  keadaan memaksa adalah keadaan dimana salah  satu  pihak  yang  mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya  (Kompilasi  Hukum Ekonomi Syariah). Kemudian dalam pasal 41 dijelaskan mengenai syarat- syarat  peristiwa  yang  termasuk keadaan memaksa yakni peristiwa tersebut haruslah peristiwa  yang  tidak  dapat  diduga sebelumnya,  peristiwa  tersebut tidak harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang harus memenuhhi prestasi,  peristiwa  terjadi  di  luar kesalahan  si  pihak  yang  harus memenuhi prestasi dan yang terakhir pihak yang harus memenuhi prestasi tersebut tidak beritikad buruk (KHES) . Selanjutnya terkait resiko dijelaskan  pada  pasal  42  yakni, kewajiban  memikul  kerugian  yang tidak disebabkan oleh kesalahan salah  satu  pihak  disebut  sebagai
resiko . Kemudian  dalam  pasal  43 dijelaskan lebih lanjut mengenai resiko tersebut yakni, kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar  salah  satu  pihak  dalam  akad perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjam,  sedangkan  kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar  salah  satu  pihak  dalam  akad perjanjian timbale balik dipikul oleh pihak yang meminjamkan (KHES).
Kemudian  Otoritas  Jasa  Keuangan memperkuat  dan  menjelas  secara detail  dengan  menerbitkan  POJK  No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercylical dampak Penyebaran Covid-19  dan  POJK  No.14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran  Covid-19  bagi  Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Peraturan ini membuat  memberikan  kewenangan kepada  bank  untuk  membuat  kebijakan untuk medukung stimulus pertumbuhan ekonomi dengan:
a)  Kebijakan  penetapan  kualitas  aset;
dan
b)  Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
Peraturan ini memberikan kewenangan kepada lembaga keuangan  perbankan  atau  lembaga pembiayaan  untuk  memberikan “relaksasi  kredit”,  yang  mana relaksasi kredit itu sendiri merupakan  pemberian  kelonggaran terkait dengan pembayaran
kredit. Kebijakan ini dikeluarkan dengan tujuan untuk menstimulus perekonomian negara.( E.Aghta ).
Dalam  surat  edaran  Bank  Indonesia No.23/12/BPPP  tahun  1991,  dijelaskan beberapa kebijakan dalam hal penyelamatan kredit macet antara lain:
a) Rescheduling ,  yaitu  suatu  upaya untuk melakukan perubahan
beberapa  syarat  perjanjian  kredit yang  berkenaan  dengan  jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk masa tenggang dan perubahan jumlah angsuran
b) Reconditioning , yaitu melakukan perubahan  atas  sebagian  atau seluruh  syarat-syarat  perjanjian, tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal  angsuran  dan/atau  jangka waktu kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan c) Restructuring ,  yaitu  upaya  berupa perubahan  syarat-syarat  perjanjian kredit  berupa  pemberian  tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi equity perusahaan, tanpa rescheduling dan/atau reconditioning
POJK 11/2020 menjelaskan mengenai kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi melalui dua cara, yaitu:
a)  Kebijakan  penetapan  kualitas  aset; dan
b)  Kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan
Kebijakan restrukturisasi tersebut dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan  yang  diberikan  sebelum maupun setelah debitur terkena dampak Covid-19,  termasuk  debitur  UMKM. Selain  itu,  bank  juga  dapat  memberikan kredit atau pembiayaan yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk UMKM. Bab  I  Pasal  1  POJK  11/2020  hanya menyebutkan lembaga perbankan, tidak  termasuk  perusahaan/Lembaga Pembiayaan non Bank seperti Multifinance (Leasing). Oleh sebab itu, Pemerintah juga menerbitkan  POJK  No.  14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Covid-19 meliputi:
a)  Batas  waktu  penyampaian  laporan berkala;
b)  Pelaksanaan  penilaian  kemampuan dan kepatutan;
c)  Penetapan  kualitas  aset  berupa pembiayaan  dan  restrukturisasi pembiayaan;
d)  Perhitungan  tingkat  solvabilitas perusahaan  asuransi,  perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
e)  Perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun  yang  menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti;
f)  Pelaksanaan  ketentuan  pengelolaan aset  sesuai  usia  kelompok  peserta (life  cycle  fund)  bagi  dana  pensiun yang  menyelenggarakan  program pensiun iuran pasti;dan
g)  Kebijakan  lainnya  yang  ditetapkan oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan melalui  Kepala  Eksekutif  Pengawas Perasuransian, dana pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
Lembaga  Jasa  Keuangan  Non  Bank (LJKNB) dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan  terhadap  debitur  yang terkena  dampak  pandemi  Covid-19. Selain itu, LJKNB juga dapat memberikan pembiayaan  baru  kepada  debitur  yang terkena  dampak  covid-19  yang  mana harus dilakukan berdasarkan analisis pembiayaan  yang  memadai  sehingga dapat memberikan keyakinan atas itikad baik,  kemampuan,  dan  kesanggupan debitur  untuk  melunasi  pembiayaan sesuai dengan perjanjian.
Namun secara realitanya meski Presiden Joko Widodo telah menertbitkan kebijakan mengenai relaksasi kredit hasilnya menimbulkan masalah, sehingga hasilnya tidak optimal dan tepat sasaran . Pertama, Kebijakan tersebut hanya sebatas mengakomodir layanan jasa
keuangan  perbankan.  Seperti  Bank Umum  Konvensional  (BUK),  Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (USS),  Bank  Pengkreditan  Rakyat  (BPR), dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS). Padahal, penurunan kemampuan membayar kredit masyarakat yang cukup drastis tak hanya dialami nasabah perbankan,  tapi  juga  pengguna  layanan jasa  keuangan  lain  seperti  perusahaan leasing dan pinjaman online. Pemerintah semestinya mengevaluasi aturan tersebut. Kedua, sebagian bank hanya menyetujui relaksasi kredit debitur yang menjadi  pasien  dalam  pemantauan  atau pasien positif Covid-19. Terdapat banyak masyarakat  yang  mengalami  penolakan relaksasi kredit dengan alasan tidak terdampak  Covid-19  secara  langsung. Padahal,  pekerjaan  dan  usahanya mengalami  penurunan  pendapatan  dan diambang  kembangkrutan.  Dampak pandemi Covid-19 menghantam perekonomian  siapapun  tanpa  pandang bulu  sekalipun  bukan  orang  yang berstatus PDP atau Pasien Covid-19. Hal ini  tidak  sejalan  dengan  pertimbangan pada  POJK  11/2020  huruf  a  yang berbunyi  “perkembangan  penyebaran Covid-19  secara  global  telah  terdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap  kinerja  dan  kapasitas  debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan.
Ketiga, relaksasi kredit ternyata hanya dapat  dilakukan  jika  BUK,  BUS,  UUS, BPR, BPRS memaknai kebijakan ini hanya sebagai  “saran”,  bukan  “kewajiban” yang harus ditaati. Akibatnya, kebijakan tersebut menjadi kepentingan pengusaha dan investor, bukan utuk melindungi kepentingan masyarakat yang mengalami dampak ekonomi akibat wabah Covid-19.
Keempat , tidak adanya mekanisme pengawasan  yang  dibuat  OJK  apabila relaksasi  kredit  ditolak,  sekalipun sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur  dalam  POJK,  debitur  yang  dapat
mengajukan relaksasi kredit harus memenuhi syarat. Pertama, debitur UMKM dengan plafor Rp 10M dan kualitas kerdit  yang  lancar  sejak  pemberlakuan kesepakatan restrukturisasi. Bila memenuhi syarat tersebut sudah seharusnya  permohonan  relaksasi  kredit disetujui  oleh  perusahaan  layanan  jasa keuangan. Namun, sayangnya dalam praktiknya,  beberapa  BUK,  BUS,  UUS, BPR,  dan  BPRS  menetapkan  syarat tambahan yang ujungnya menjadi alasan penolakan relaksasi kredit. POJK 11/2020 tidak  menegaskan  fungsi  OJK  sebagai lebmbaga yang seharusnya melakukan pengawasan  agar  penolakan-penolakan relaksasi kredit ini tidak terjadi.
KESIMPULAN Dalam  Islam force majeure suatu keadaan  yang  memberatkan  para  pihak (debitur dan kreditur) untuk melaksanakan prestasi. Maksud dari keadaan memberatkan  adalah  suatu  peristiwa luar  biasa  yang  diluar  kemampuan para  pihak  dan  yang  terjadi  secara tidak  dapat  diduga  sebelumnya,  serta menyebabkan  pelaksanaan  isi  perjanjian yang sangat memberatkan salah satu pihak  dan  menimbulkan  kerugian. Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalan untuk  melaksanakan  prestasinya  karena keadaan  atau  peristiwa  yang  tidak terduga saat dibuatnya kontrak, keadaan atau  peristiwa  tersebut  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  kepada  debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan bertitikad buruk. Adapun macam-macam  keadaan  memaksa  yaitu: keadaan  memaksa  yang  absolut  ( absolut onmogelijkheid ) dan keadaan memaksa yang relatif  ( relative onmogelijkheid ).  Dikatakan force majeure pada masa pandemic covid 19  karena  berpotensi  mendatangkan bahaya  dalam  hal  ini  keselamatan  jiwa. Apalagi  menjaga  keselamatan  jiwa
dalam  hal  ini  merupakan  salah  satu tujuan  dari  maqsidu  Asy  syariáh.  Pada prinsip  dalam  muámallah  khususnya pada  perikatan,  setiap  para  pihak  harus menunaikan  kewajibannya.  Namun  ada kondisi tertentu seperti kondisi memaksa sehingga  para  pihak  dapat  melepaskan tanggung  jawabnya.  Baik  melepas seluruhnya  seperti  pada  kondisi  kondisi memaksa  mutlak  atau  tidak  melapas seluruhnya  jika  pada  kondisi  memaksa relative.  Oleh  karena  itu  diperlukan adanya kebijakan relaksasi dalam hal ini kebijakan relaksasi kredit. Karena dalam Islam  ,  Allah  tidak  membebani  seorang hamba  diluar  kemampuannya.  Sehingga dalam  kondisi  memaksa  tentu  Islam memberi  keringanan  seperti  kaidah  fiqh kesulitan mendatangkan kemudahan . Dari kaidah tersebut , kondisi memaksa dapat  mendatang  kemudahan  relaksasi kredit  dari  yang  berupa Rescheduling,
reconditioning hingga penghapusan. Hal  ini  sejalan  dengan  alqurán  surat al  Baqarah  ayat  280.  Pandangan  Islam di  atas,  juga  sejalan  dengan  putusan pemerintah  melalui  surat  edaran  Bank Indonesia  No.23/12/BPPP  tahun  1991 dalam  hal  penyelamatan  kredit  macet. Namun sayangnya Kebijakan relaksasi Kredit yang diberikan oleh Pemerintah dalam  praktiknya  terdapat  berbagai macam persoalan antara lain: 1) Kebijakan tersebut hanya sebatas mengakomodir layanan  jasa  keuangan  perbankan;  2) sebagian bank hanya menyetujui relaksasi kredit debitur yang menjadi pasien dalam pemantauan atau pasien positif Covid-19; 3)  relaksasi  kredit  ternyata  hanya  dapat dilakukan  jika  BUK,  BUS,  UUS,  BPR, BPRS  memaknai  kebijakan  ini  hanya sebagai “saran”, bukan “kewajiban” yang harus ditaati

## DAFTAR PUSTAKA
Aji, Bondan Seno, Made Warka dan Evi, Kongres,(2021) “Penerapan Klausulua Force Majeure dalam Perjanjian Kredit di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Akrab Juara , 2021 ; 6(1)
Aghta, E., A. Novera,(2020) “Keadaan Kahar Akibat Covid-19 dan Penerapannya Dalam Perjanjian Kredit”, Seminar Nasional AvoER XII 2020 .
Anwar,Syamsul ,(2010) Hukum Perjanjian Syariah , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Djazuli, Ahmad,( 2016) Kaidah-Kaidah Fikih , Jakarta: Prenadamedia Group. Harahap, M. Yahya, (1986) Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Alumni
Permatasari, Pita, (2021) “Klausul Force Majeure Akibat Covid-19 dalam Perjanjian Kredit Bank, Iblam Law Review , 2021; 1(1)
Purwanto,  Harry,(2011)  “Keberadaan  Asas  Rebus  Sic  Stantibus  dalam  Perjanjian Intenasional, Jurnal Mimbar Hukum , Edisi Khusus, November 2011
Rasuh,  Daryl  John  dkk,(2016)  “Kajian  Hukum  Keadaan  Memaksa  (Force  Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Lex Privatum , 2016; 4(2)
Rohmah, Siti ,(2021) ”The Pattern of Absorption Of Islamic Law Into National Law: Study of The Halal Product Guarantee Law in The Perspective of Maqashid Shari’ah”, Jurnal Jurisdictie UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  Vol 12, No 1 (2021) : 20-47 https://doi.org/10.18860/j.v12i1.10521
Soekanto,  Soerjono,(2014) Pengantar  Penelitian  Hukum ,  cet.  3,  Jakarta:Universitas Indonesia.
Subekti, Hukum Perjanjian , (2002) Jakarta: PT Intermasa.
Syaifudin. Muhammad, (2012) Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Segi Pengayaan Hukum Perikatan) , Bandung: CV Mandar Maju,
Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, (2001) Penelitian Hukum Normative: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, Cet. V , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sastradinata,  Dhevi  Nayasari  dan  Bambang  Eko  Muljono,(2020)  “Analisis  Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  11/POJK.03/2020, Jurnal Sains Sosio Humaniora , 2020; 4(2)
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II bagian kelima
World  Health  Organization,  “Naming  The  Coronavirus  Disease  (covid-19)  and  The Virus That Cause It”, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, https://www.who.int/ home/search?indexCatalogue=genericsearchindex1&searchQuery=Naming%20 t h e % 2 0 C o r o n a v i r u s % 2 0 D i s e a s e % 2 0 ( C O V I D - 1 9 ) % 2 0 a n d % 2 0 t h e % 2 0 V i r u s % 2 0 t h a t % 2 0 C a u s e s % 2 0 I t & - wordsMode=AnyWord&healthtopic=undefined&country=undefined
Arnani,Mela, “Timeline Wabah Virus corona, Terdeteksi pada Desember 2019 Hingga jadi Pandemi Global, Kompas.com diakses pada tanggal 20 Februari 2021, https:// www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/113008565/timeline-wabah-virus-corona- terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi
World Health Organization, “WHO Situation Report 17 Feb 2021”, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, https://www.who.int/indonesia
Trimutia Hatta, Raden “Alasan WHO Tetapkan Virus Corona”, Liputan 6,diakses pada tanggal 21 Februari 2021, https://www.liputan6.com/global/read/4200134/alasan- who-tetapkan-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi
NusantaraTV,  “Wawancara  Prof.  Dr.  Otto  Hasibuan  tentang  Force  Majeure  terkait Wabah  Covid-19,  diakses  pada  tanggal  21  Fberuari  2021,  https://www.youtube. com/watch?v=OyQly7XkRY0
Harjanto,  Setyo  Aji,  Bisnis.com,  “Pandemi  Covid-19  Bukan  Force  Majeure,  Simak Penjelasan Pakar Hukum”, diakses pada tanggal 21 Februari 2021, https://kabar24. bisnis.com/read/20200415/15/1227419/pandemi-covid-19-bukan-force-majeure- simak-penjelasan-pakar-hukum
Hukum  Online.com,  “Penjelasan  Prof  Mahfud  Soal  Force  Majeure  Akibat  Pandemi Corona”  diakses  pada  tanggal  21  Februari  2021,  https://www.hukumonline. com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i- akibat-pandemi-corona/
Hukum  Online.com,  “Empat  Persoalan  dalam  Kebijakan  Relaksasi  Kredit”,  diakses pada tanggal 21
Februari  2021,  https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eccbd99e77ef/empat- persoalan-   dalam-kebijakan-relaksasi-kredit