## Legalitas
Era Reformasi: Implementasi Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia
Beno Bahari 1 dan Gusliana HB 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Riau. Pekanbaru Riau
2 Fakultas Hukum, Universitas Riau. Pekanbaru Riau Correspondence email: benobahari@gmail.com
Abstract: The history of the Indonesian constitution can be said to have gone through various stages of development. Each stage gives  rise  to  a  unique  constitutional  model.  After  the  New  Order  and  the  1998  events,  Indonesia  began  a  new  chapter  in  the reform era which saw several government era changes. Each government has its own characteristics in running its government. The aim of writing this article is to understand the implementation of the rule of law and democracy in reform. This research is qualitative research that is bibliographic in nature (library research) to examine the concept of the legal state as the main object in this research. The research results show that a constitutionally based rule of law in a country has characteristics that are each adapted to the nation's philosophy and legal ideals. Therefore, in a democratic rule of law, it is the people who are considered to determine  the  enactment  of  a  constitution.  The  embodiment  of  democratization  in  Indonesia  is  the  existence  of  the  concept  of government decentralization since the reform era as an anti-thesis to the concept of centralization implemented by the New Order. The  implication  is  that  there  is  a  shift  in  the  locus  of  power  from  the  center  to  the  regions.  With  the  spirit  of  decentralization, regions increasingly have broader autonomous authority.
Keywords: democracy, rule of law, reform
Abstrak :  Sejarah  konstitusi  Indonesia  dapat  dikatakan  telah  melewati  berbagai  tahap  perkembangan.  Tiap  tahap  memunculkan model ketatanegaraan yang khas. Setelah Orde Baru dan Peristiwa 1998, Indonesia mengawali babak baru di era reformasi yang beberapa  kali  era  pemerintahan  berganti.  Setiap  pemerintahan  mempunyai  karakteristik  tersendiri  dalam  menjalankan pemerintahannya  tujuan  penulisan  artikel  ini  yaitu  mengetahui  implementasi  negara  hukum  dan  demokrasi  pada  reformasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan ( library research ) untuk mengkaji konsep negara hokum sebagai objek utama dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan negara hukum yang berdasarkan konstitusi dalam sebuah negara  memiliki  karakteristik  yang  masing-masing  disesuaikan  dengan  falsafah  bangsa  dan  cita  hukumnya.  Oleh  karena  itu, dinegara hukum yang demokratis, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi. Perwujudan demokratisasi di Indonesia  adalah  keberadaan  konsep  desentralisasi  pemerintahan  sejak  era  reformasi  sebagai  anti  tesis  dari  konsep  sentralisasi yang  diterapkan  Orde  Baru.  Implikasinya,  terjadi  pergeseran  lokus  kekuasaan  dari  pusat  ke  daerah.  Dengan  semangat desentralisasi, daerah semakin memiliki kewenangan berotonomi yang semakin luas.
Kata kunci : demokrasi, negara hukum, reformasi

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  merdeka  pada  tahun  1945,  pada  awal  kemerdekaan  setiap  negara  akan menetapkan bentuk pemerintahannya sebagai negara hukum. Dalam hal ini, Indonesia mengadopsi konsep bernegara hukum  sesuai  prinsip  konstitusionalisme.  Istilah  negara  hukum  atau  negara  berdasar  atas  hukum  dalam  konstitusi Indonesia  dapat  dijumpai  dalam  penjelasan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945.  Dalam memahami  konsep  negara  hukum  Indonesia,  pembahasan  tidak  terlepas  dari  konsep  atau  pemikiran  negara  hukum yang telah berkembang sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia.
Hasil    Amandemen  II  UUD  1945  menyatakan  bahwa  Indonesia  merupakan    negara  hukum    yang  mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat (demokrasi). Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut UUD” dan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Berdasar pasal tersebut, maka jelas Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang berkuasa. Jadi, Indonesia adalah negara hokum yang demokratis, bukan negara hukum yang otoriter.
Sejak Indonesia merdeka hingga kini, sudah terhitung 78 tahun negara Indonesia merdeka ada berbagai bentuk sistem pemerintahan  yang telah dijalankan. Pada awal kemerdekaan, dimulai dengan sistem kabinet parlementer oleh presiden  Soekarno  pada  awal  masa  kemerdekaan  RI  hingga  sampai  dengan  saat  ini  telah  beberapa  kali  indonesia mengalami pergantian sistem kepresidenan serta pergantian jabatan pada sistem pemerintahan Indonesia (Sarmiasih & Pratama, 2020).
Sejarah  konstitusi  Indonesia  dapat  dikatakan  telah  melewati  berbagai  tahap  perkembangan.  Tiap  tahap memunculkan model ketatanegaraan yang khas, sampai karena trauma masa lalu terutama akibat praktik politik Orde Baru  yang  menyalahgunakan  konstitusi  untuk  tujuan  kekuasaannya  yang  sentralistik  dan  otoriter,  memunculkan  ide untuk  mengamandemen UUD 1945. Setelah Orde Baru dan Peristiwa 1998, Indonesia  mengawali babak baru di era Reformasi.  Pada  era  reformasi,  tercatat  telah  beberapa  kali  era  pemerintahan  berganti.  Setiap  pemerintahan
mempunyai karakteristik tersendiri dalam menjalankan pemerintahannya tujuan penulisan artikel ini yaitu mengetahui implementasi negara hukum dan demokrasi pada reformasi

## Konsep Negara Hukum
Negara hukum adalah bentuk produk dari sejarah, karena rumusan negara hukum terus berkembang mengikuti sejarah  perkembangan  umat  manusia.  Pemikiran  tentang  negara  hukum  merupakan  gagasan  modern  yang  multi- perspektif dan selalu aktual. Ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran filsafat hukum dan kenegaraan gagasan  mengenai  negara  hukum  sudah  berkembang  semenjak  1800  Sebelum  Masehi.  Akar  terjauh  mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani kuno (Asshiddiqie, 1994).
Konsepsi dan gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia mengintroduksi konsep Nomoi , sebagai karya tulis ketiga yang dibuatnya. Dalam Nomoi , Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik  ialah  yang  didasarkan  pada  pengaturan  (hukum)  yang  baik.  Gagasan  Plato  didukung  oleh  Aristoteles  yag menyatakan  suatu  negara  yang  baik  ialah  negara  yang  diperintah  dengan  konstitusi  dan  kedaulatan  hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu:
1. Pemerintahan yang dilaksanakan oleh kepentingan umum.
2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.
3. Pemerintahan yang berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang dilaksanakan secara despotik. (Kusumahamidjojo , 2004).
Menurut Mahfud (1999), didalam bukunya ada tiga benyuk negara hokum yaitu:
1. Negara Hukum Formal
Gagasan tentang cara membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi baik yang tertulis dan tidak  tertulis  dengan  tujuan  pembatasan  pemerintah  dan  jaminan  atas  hak-hak  politik  rakyat.  Gagasan  ini kemudian  dinamakan  Konstitusionalisme  dalam  sistem  ketatanegaraan.  Salah  satu  cirinya  adalah  sifat pemerintahan yang pasif, artinya pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen. Peranan negara lebih kecil daripada peranan rakyat karena pemerintah hanya menjadi pelaksana keinginan rakyat yang diperjuangkan secara liberal.
2. Negara Hukum Material
Konsep negara hukum formal mulai digugat menjelang abad ke-20 yakni pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan warga negara baik dibidang sosial dan ekonomi (pemerintah hanya penjaga malam) bergeser kearah gagasan baru bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Untuk itu pemerintah harus aktif  melaksanakan  upaya-upaya  untuk  membangun  kesejahteraan  masyarakatnya  dengan  cara  mengatur kehidupan  ekonomi  dan  sosial.  Gagasan  baru  ini  disebut Welfare  State atau  Negara  Hukum  Material  (dinamis). Konsep  negara  hukum  material,  pemerintah  diberikan Freis  Ermessen atau Pouvoir  discretionnaire yaitu kemerdekaan  yang  dimiliki  pemerintah  untuk  turut  serta  dalam  kehidupan  sosial  dan  keleluasaan  untuk  selalu terikat pada produk legislasi parlemen (Mahfud, 1999) 3. Negara Hukum Pancasila
Konsep  Negara  Hukum  Pancasila  merupakan  paham  negara  hukum  yang  digunakan  di  Indonesia  dengan menambah  atribut  Pancasila.  Dalam  penjelasan  UUD  1945  dikatakan,  Pancasila  merupakan  cita  hukum  atau rechtsidee .  Sebagai  cita  hukum,  Pancasila  berada  pada  posisi  yang  memayungi  hukum  dasar  yang  berlaku. Pancasila  sebagai  norma  tertinggi  yang  menentukan  dasar  keabsahan  ( ligitimacy )  suatu  norma  hukum  dalam sistem norma hukum Republik Indonesia (Arinanto, 2009).

## Konsep Demokrasi
Konsep demokrasi adalah menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, yang  pada  implementasinya  terjadi  perbedaan  antara  negara  yang  satu  dengan  negara  yang  lain.  Berbagai  bentuk implementasi  demokrasi  dikenal  beberapa  istilah  demokrasi  yaitu  demokrasi  konstitusional,  demokrasi  parlementer, demokrasi  terpimpin,  demokrasi  Pancasila,  demokrasi  rakyat,  demokrasi  soviet,  demokrasi  nasional,  dan  lain sebagainya (Koesardi & Saragih, 1988).
Gaffar  (2005)  menyatakan  demokrasi  sebagai  suatu  gagasan  politik  merupakan  paham  yang  universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:
1) Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2) Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3) Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4) Rotasi  kekuasaan  dari  seseorang  atau  kelompok  ke  orang  atau  kelompok  yang  lainnya,  dalam  demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
5) Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
6) Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.
Koesardi  &  Saragih  (1988)  menyatakan  bahwa  ada  beberapa  lembaga  yang  perlu  disediakan  untuk mengimplementasikan kriteria, prinsip, nilai, dan elemen-elemen demokrasi yaitu:
1) Pemerintahan yang bertanggung jawab;
2) Suatu  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang  mewakili  golongan-golongan  dan  kepentingan-kepentingan  dalam masyarakat  yang dipilih dengan pemilihan umum  yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurangkurangnya dua  calon  untuk  setiap  kursi.  Dewan/perwakilan  ini  mengadakan  pengawasan  (kontrol)  memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara kontinyu;
3) Suatu  organisasi  politik  yang  mencakup  satu  atau  lebih  partai  politik.  Partai-partai  menyelenggarakan hubungan yang kontinyu antara masyarakat umum dan pemimpin-pemimpinnya;
4) Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat; dan
5) Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

## Era Reformasi
Reformasi  merupakan  perubahan  terhadap  suatu  sistem  yang  telah  ada  pada  suatu  masa.  Di  Indonesia,  kata Reformasi umumnya  merujuk  kepada  gerakan  mahasiswa  pada  tahun  1998  yang  menjatuhkan  kekuasaan  presiden Soeharto  atau  era  setelah  Orde  Baru.  Kendati  demikian,  kata  Reformasi  sendiri  pertama-tama  muncul  dari  gerakan pembaruan  di  kalangan  Gereja  Kristen  di  Eropa  Barat  pada  abad  ke-16,  yang  dipimpin  oleh  Martin  Luther,  Ulrich Zwingli,  Yohanes  Calvin,  dll.  Era  Reformasi  di  Indonesia  dimulai  pada  pertengahan  1998,  tepatnya  saat  Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil presiden BJ Habibie.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  bersifat  kepustakaan  ( library  research ) dengan  menghasilkan  informasi  berupa  catatan  dan  data  deskriptif  serta  mengkaji  konsep  negara  hukum  dengan literasi-literasi lainnya sebagai objek utama dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia Era Reformasi
Salah satu prinsip dasar  yang  mendapatkan penegasan dalam UUD 1945 Amandemen adalah prinsip negara hukum,  sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1  Ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah  negara hukum”.  UUD  Tahun  1945  merupakan  hukum  dasar  ( droit  constitutionil )  yang  memiliki  kedudukan  tertinggi ( supreme )  dalam  penyelenggaraan  kekuasaan  di  Negara  Indonesia  di  mana  UUD  Tahun  1945  berfungsi  membatasi kekuasaan  dalam  penyelenggaraan  negara  di  Indonesia  itu  sendiri.  Dan  salah  satu  perwujudan  demokratisasi  di Indonesia  adalah  keberadaan  konsep  desentralisasi  pemerintahan  sejak  era  reformasi  sebagai  anti  tesis  dari  konsep sentralisasi  yang  diterapkan  Orde  Baru.  Implikasinya,  terjadi  pergeseran  lokus  kekuasaan  dari  pusat  ke  daerah. Dengan semangat desentralisasi, daerah semakin memiliki kewenangan berotonomi yang semakin luas.
Pasca  runtuhnya  Orde  Baru  terdapat  beberapa  Presiden  yang  melanjutkan  penyelenggaraan  pemerintahan  di era reformasi. Presiden Habibie yang mengawalinya disebut sebagai Presiden masa transisi, karena Presiden Habibie lah  yang  berhasil  membuat  UU  yang  demokratis  yaitu  muncul  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  HAM,  UU  No.  2 Tahun  1999  tentang  Partai  Politik,  UU  No.  3  Tahun  1999  tentang  Pemilu,  UU  No.  4  Tahun  1999  tentang  Susunan Kedudukan DPR/MPR, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU  No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Perjuangan  meneruskan cita-cita Reformasi berlanjut dilaksanakan oleh Presiden berikutnya yaitu Presiden Abdurahman Wahid (Gusdur), Megawati hanya melanjutkan karena Presiden Abdurahman Wahid berhenti di tengah masa jabatan. Dalam Pemilu Presiden tahun 2004 berhasil dimenangkan oleh Susilo  Bambang  Yudoyono.  Presiden  yang  menjabat  selama  dua  periode  yang  fokus  pada  pemberantasan  korupsi, maka  lahirlah  lembaga  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sampai  sekarang  masih  melakukan  pemberantasan korupsi. Presiden berikutnya oleh Presiden Joko Widodo selama dua periode dan sekarang masuk periode kedua.
Perjalanan mewujudkan cita-cita reformasi tidak berjalan mulus namun tertatih-tatih baik oleh perkembangan kedewasaan  dalam  produk  regulasi  yaitu  UU  organik  sebagai  pelaksana  UUD,  dan  dinamika  politik  partai  yang dilakukan oleh para elit politik yang lebih agresif dalam berpolitik praktis dari pada berjuang sebagai negarawan, Di masa Presiden Joko Widodo periode yang kedua ini terdapat sesuatu yang berbeda. Diawali dengan pencabutan ribuan Perda-Perda  yang  dianggap  mengganggu  investasi,  pengangkatan  pejabat  publik  yang  kontroversional,  pemaksaan penyusunan UU  model Omnibuslaw  yang sama sekali tidak ada landasan hukumnya. Berdasarkan hal tesebut sudah
menunjukkan  Presiden  salah  mempersepsikan  cita-cita  reformasi.  Permasalahan  berlanjut  dengan  para  mentri membuat  kebijakan  yang  saling  berseberangan,  terjadi  penyimpangan  ketidak  sesuaian  antara  jenis  peraturan  dan materi muatan. Para Menteri berlomba-lomba membuat peraturan dan pemerintah bisa dikatakan sebagai single peran, karena  DPR  “dianggap”  tidak  ada.  Pemerintah  terlalu  percaya  diri  dengan  lebih  dari  80%  dukungan  dari  koalisi Pemerintah,  sehingga  tidak  perlu  heran  bila  beberapa  UU  yang  disahkan  digugat  di  Mahkamah  Konstitusi  (MK) karena banyak yang tidak sesuai dengan cita-cita reformasi dan keinginan rakyat.
Sistem  pemerintahan  diindonesia  itu  sendiri  yang  dinyatakan  dalam  konstitusi  ialah  sistem  pemerintahan presidensial,  dimana  Presiden  memiliki  dua  jabatan  tinggi  sekaligus  ialah  sebagai  kepala  negara  dan  juga  sebagai kepala pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai salah satu unsur pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah  secara  struktural  menjadi  mitra  kerja  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun antara pemerintah dan lembaga legislatif masing-masing memiliki tugas, wewenang, hak dan kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terhitung  indonesia  telah  melewati  4  masa  pergantian  demokrasi  dimulai  dari  masaa  demokrasi  awal kemerdekaan  pada  tahun  1945-1959.  lalu  masa  demokrasi  terpimpin  pada  tahun  1959-1965.  Masa  demokrasi pancasila pada era tahun 1965-1998. hingga saat ini era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 sampai dengan saat ini. Perjalanan reformasi di indonesia masih berjalan sampai saat ini. Perubahan sistem ketatanegaraan indonesia telah mengubah  struktur  ketatanegaraan  indonesia.  Majelis  permusyawaratan  rakyat  yang  awalnya  menjadi  lembaga tertinggi negara berubah statusnya sebagai lembaga tinggi negara. Kedudukan MPR saat ini sejajar dengan lembaga tinggi  yang  lain  seperti  BPK,  Presiden,  DPR.  DPD,  MA,  dan  MK.  Perubahan  juga  terjadi  di  lingkungan  yudikatif. Kekuasaan  yudikatif  bersifat  mandiri  dan  independen  tidak  berada  dibawah  eksekutif.  Bahkan  lembaga  yudikatif memiliki peradilan baru yang disebut mahkamah konstitusi. Tugasnya sebagai penjaga konstitusi dan ketatanegaraan indonesia.  Perubahan  yang  paling  mendasar  terjadi  di  lingkungan  esksekutif.  Presiden  dan  wakil  presiden  sebagai pelaksana  undang-undang.  Masa  jabatan  presiden  dan  wakil  presiden  pun  dibatasi  maksimal  dua  periode.  (Suryana. 2019).

## SIMPULAN
Negara hukum yang berdasarkan konstitusi dalam sebuah negara memiliki karakteristik yang masing-masing disesuaikan dengan falsafah bangsa dan cita hukumnya. Oleh karena itu, dinegara hukum yang demokratis, rakyatlah yang  dianggap  menentukan  berlakunya  suatu  konstitusi.  Perwujudan  demokratisasi  di  Indonesia  adalah  keberadaan konsep desentralisasi pemerintahan sejak era reformasi sebagai anti tesis dari konsep sentralisasi yang diterapkan Orde Baru. Implikasinya, terjadi pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Dengan semangat desentralisasi, daerah semakin memiliki kewenangan berotonomi yang semakin luas.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly (1994). Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelaksanaannya di Indonesia . Ichtiar Baru Van Hoove : Jakarta. Arinanto, Satya (2009). Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila , dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Jakarta: Sekretarit Jenderal Mahkamah Konstitusi. Gaffar, Affan (2005). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi , Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Koesnardi, Mohd dan Bintan R. Saragih (1988). Ilmu Negara , Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama: Jakarta. Kusumahamidjojo, Budiono (2004). Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil, Jakarta: Grasindo. Mahfud (1999). Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi . Yogyakarta: Gama Media. Sarmiasih,  M.,  &  Pratama,  P.  Y.  (2020). Dukungan  Kolektif  Civil  Society  Dalam  Pengarusutamaan  Gerakan  Anti Korupsi Di Indonesia . The Journalish: Social and Government, 1(1), 1–11. Suryana (2019). Demokrasi di Indonesia dalam lintasan waktu. Klaten : Penerbit cempaka putih.