## MEDIASI PENAL SEBAGAI BENTUK DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK BERBASIS KEADILAN RESTORATIF

## Beniharmoni Harefa
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Email : beni_harefa@yahoo.com
ABSTRAK
Menyelesaian perkara pidana anak melalui jalur peradilan pidana formal, dapat merusak masa depan anak. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  Indonesia  mengenal  diversi.  Diversi merupakan  pengalihan  penyelesaian  perkara  pidana  anak  dari  peradilan pidana  formal  menuju  peradilan  pidana  non  formal.  Salah  satu  bentuk alternatif  penyelesaian  perkara  melalui  jalur  peradilan  non  formal,  yakni mediasi  penal.  Melihat  kesamaan  antara  konsep  mediasi  penal  dan  diversi itu,  maka  tulisan  ini  hendak  mengkaji  perihal  kesamaan  mediasi  penal  dan diversi.  Sehingga  kesamaan  tersebut,  diharapkan  menjadi  landasaan  untuk dapat  menggunakan  mediasi  penal  sebagai  bentuk  diversi  (pengalihan) dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  anak  (pelaku).  Mediasi  penal  juga merupakan  penyelesaian  perkara  yang  berbasis  pada  keadilan  restoratif. Keadilan restoratif menjadi pendekatan yang wajib digunakan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
Kata  Kunci  : Mediasi Penal,  Diversi,  Peradilan  Pidana  Anak,  Keadilan Restoratif

## ABSTRACT
Settlement  of  juvenile  delinquency  cases  through  the  formal  criminal justice,  can  damage  the  child's  future.  Based  on  Law  No.  11  of  2012  on  the Juvenile  Justice  System,  Indonesia  recognize  diversion.  Diversion  is  the completion  of  the  transfer  of  juvenile  delinquency  cases  from  the  formal juvenile  justice  towards  non-formal  juvenile  justice.  One  of  the  alternative forms of settling disputes through non-formal justice, namely penal mediation. See the similarity between the concept of penal mediation and diversion of it, then  this  paper  want  to  study  the  subject  in  common  penal  mediation  and diversion. So the similarities, are expected to be based on to be able to use penal mediation  as  a  form  of  diversion  in  resolving  juvenile  delinquency  cases children  (offender).  Mediation  is  also  a  penal  settlement  of  cases  based  on restorative  justice.  Restorative  justice  approach  that  must  be  used  in  the juvenile justice system in Indonesia.
Keywords : Penal Mediation, Diversion, Juvenile Justice, Restorative Justice
Pendahuluan Menempatkan anak didalam sistem  peradilan  pidana,  layaknya penjahat dewasa, merupakan hal yang kurang  tepat.  Mengingat  kondisi kejiwaan, mental, pola pikir dari anak, masih berada pada masa perkembangan.  Menyelesaian  perkara pidana  anak  dengan  jalur  peradilan pidana  formal,  dapat  merusak  masa depan anak. Proses  peradilan  pidana    formal, cenderung  menciptakan  pelabelan (stigmatisasi)  terhadap  anak,  bahkan menjadi faktor kriminogen terulangnya delinquency anak  (Paulus Hadisuprapto, 2006:5). Di  Indonesia  melalui  UU  No  11 Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak,  penyelesaian  perkara pidana anak, dimungkinkan diselesaikan  dengan  upaya  diversi (pengalihan) (Setya Wahyudi, 2011:4).
Artinya,  bahwa  penyelesaian  perkara pidana  anak  berusaha  dialihkan keluar  jalur  peradilan  pidana  formal menuju peradilan non formal.
Salah  satu  bentuk  alternatif penyelesaian  perkara  melalui  jalur peradilan  non  formal,  yakni  “mediasi penal”. Mediasi penal berarti penyelesaian  perkara  pidana  melalui musyawarah dengan bantuan mediator  yang  netral,  dihadiri  korban dan pelaku serta perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi  korban,  pelaku  dan  lingkungan masyarakat  (DS.  Dewi  dan  Fatahillah
A. Syukur, 2011:86).
Melihat  kesamaan  antara  konsep mediasi  penal  dan  diversi  itu,  maka tulisan  ini  hendak  mengkaji  perihal kesamaan  mediasi  penal  dengan diversi.  Sehingga  kesamaan  tersebut,
diharapkan  menjadi  landasaan bahwa  mediasi  penal  dapat digunakan sebagai bentuk diversi  (pengalihan)  khususnya dalam  menyelesaikan  perkara pidana anak.
Adapun  rumusan  masalah yang  harus  dijawab,  sebagai batasan  pembahasan  dalam tulisan ini, yakni :
1. Apakah  mediasi  penal  dapat digunakan  sebagai  bentuk implementasi  diversi  dalam menyelesaikan perkara pidana anak di Indonesia ? 2. Bagaimana  mediasi  penal dalam  penyelesaian  perkara pidana anak, disebut penyelesaian  perkara  menuju keadilan restoratif ( restorative justice ) ?
Mediasi Penal dan Diversi
Secara terminologinya mediasi  penal berarti mediation in  criminal  cases , mediation  in penal  matters , victim  offenders mediation , offender victim arrangement (Inggris), strafbemiddeling (Belanda), der AuBergerichtliche  Tatausgleich (Jerman), de  mediation  penale (Perancis) (Lilik Mulyadi, 2011:1). Mediasi  penal  merupakan salah  satu  bentuk  alternatif penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  yang  biasa  dikenal dengan istilah ADR atau Alternative  Dispute  Resolution , adapula yang menyebutnya
Aproriate  Dispute  Resolution (Barda Nawawi, 2007:2).
ADR  pada  umumnya  digunakan  di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk  kasus-kasus  pidana  ( Ibid ).  Oleh karena  itu,  praktek  penyelesaian perkara  pidana  di  luar  pengadilan selama  ini, tidak  ada  landasan  hukum formalnya.  Termasuk  menggunakan mediasi  penal  sebagai  alternatif penyelesaian perkara pidana.
Sejalan  dengan  mediasi  penal, diversi  juga  dikenal  sebagai  proses penyelesaian  perkara  pidana  melalui jalur non formal. Sejak berlakunya UU No 11 Tahun 2012  tentang Peradilan Pidana  Anak,  diversi  secara  tegas diatur  dalam  Bab  II  UU  No  11  Tahun 2012.
Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana mulai  dari  penyidikan,  penuntutan, sidang  pengadilan  wajib  diupayakan diversi. Diversi difasilitasi oleh aparat di  setiap  tingkatan  yakni  kepolisian, penuntut umum, dan hakim.
Menurut  Jack  E.  Bynum  dalam bukunya Delinquency  a  sociological approach ,  memberikan  pengertian diversi  yaitu diversion  is  an  attermpt to  divert  or  channel  out,  youthful offenders  from  the  juvenile  justice system (diversi adalah sebuah tindakan  atau  perlakuan  untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan) (Marlina, 2013:1).
Dalam  Black’s  Law  Dictionary, divertion didefenisikan  sebagai a turning  a  side  or  altering  the  natural course  or  route  of  a  thing.  The  term  is chiefly  applied  to  the  an  authorized change  or  alteration  of  the  water course  to  the  prejudice  of  a  lower riparian, or the authorized use of funds ( Henry Campbell  Black, 1990:477).
Mediasi  Penal  Sebagai  Bentuk Diversi Dalam menganalisis dan membahas mediasi penal sebagai  bentuk  diversi,  maka perlu  mengelaborasi  ide  dan prinsip  kerja  ( working principle ) mediasi penal.
Adapun  ide  dan  prinsip  kerja mediasi  penal  (Barda  Nawawi Arief,  2008:5-6),  sebagai  berikut :
a. Penanganan  konflik  ( Conflict Handling/
Konflikbearbeitung ).
b. Berorientasi  pada  proses ( Process Orientation; Prozessorientierung ).
c. Proses  Informal  ( Informal Proceeding – Informalitat ).
d. Ada  partisipasi  aktif  dan otonom  para  pihak  ( Active and Autonomous Participation – Parteiautonomie/Subjektivier ung ). Pertama, mediasi penal sebagai penanganan konflik yang mengupayakan para pihak (penegak hukum, pelaku, korban,  masyarakat)  melupakan kerangka  hukum  formal  (sistem peradilan pidana formal). Mediasi  penal  mendorong  para pihak  terlibat  dalam  proses komunikasi.
Menangani  konflik  dengan komunikasi,  tidak  selalu  harus dengan jalur pemidanaan, hal ini sangat  relevan  dengan  konsep diversi (pengalihan). Diversi  (pengalihan)  yang berupaya  untuk  menyelesaikan perkara  pidana  anak  dengan mengupayakan para pihak
melupakan  kerangka  hukum  formal yang  ada,  sangat  sesuai  dengan  ide dan prinsip kerja mediasi penal.
Dalam  suatu  perkara  pidana  yang pelakunya  adalah  anak,  maka  dalam rangka  mengalihkan  anak  dari  proses peradilan  pidana  formal,  diupayakan komunikasi  antara  anak  (pelaku), orangtua/wali  anak,  dengan  korban dan masyarakat.
Komunikasi  ini  diharapkan  dapat menjadi  wadah  untuk  mencapai  titik temu  dalam  penyelesaian  perkara pidana,  sehingga  perkara  pidana tersebut  tidak  mesti  dibawa  pada proses peradilan pidana formal.
Penanganan  konflik  dengan  jalur komunikasi sebagai ide/ prinsip kerja mediasi  penal,  sangat  sesuai  dengan konsep  diversi  pada  penyelesaian perkara  pidana  anak.  Oleh  sebab  itu, mediasi  penal  dapat  digunakan sebagai  implementasi  bentuk  diversi dalam  penyelesaian  perkara  pidana anak.
Kedua , mediasi penal yang berorientasi  pada  proses,  yang  dapat digunakan  sebagai  bentuk  diversi. Mediasi  penal  lebih  berorientasi  pada kualitas  proses  daripada  hasil,  yaitu menyadarkan  pelaku  tindak  pidana akan kesalahannya, kebutuhan- kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut. Hal  ini  sangat  relevan  dengan konsep  diversi  (pengalihan).  Diversi berupaya untuk menyelesaikan perkara pidana anak dengan mengupayakan anak (pelaku) menyadari kesalahannya dan bertanggungjawab  atas  perbuatan salah yang dilakukan tersebut. Diversi    bertujuan  menyelesaikan perkara pidana anak, dengan memberikan  ketenangan  bagi  korban.
Menempatkan
anak dalam proses  peradilan  pidana  formal, belum  tentu  akan  memberikan ketenangan bagi korban.
Namun  dengan  mediasi  yang mempertemukan pelaku, korban dan  perwakilan  masyarakat, setidaknya  dapat  menciptakan kedamaian  antara  pelaku  dan korban.  Oleh  sebab  itu,  mediasi penal  dapat  digunakan  sebagai implementasi  bentuk  diversi dalam  penyelesaian  perkara pidana anak.
Ketiga ,  mediasi  penal  sebagai proses  informal,  yang  dapat digunakan sebagai bentuk diversi. Mediasi penal merupakan  suatu  proses  yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat. Hal  tersebut  sangat  relevan dengan  konsep  diversi.  Konsep diversi  menghindari  anak  agar tidak berhadapan secara langsung dengan proses peradilan yang bersifat birokratis. Sistem  peradilan  pidana  yang terdiri dari 4 (empat) komponen, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan (MardjonoReksodiputro, 2007:85),  cenderung  bersifat birokratis. Sistem  peradilan  pidana  yang diimplementasikan  dalam  4 (empat)  sub  sistem  yakni kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/ menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/
pelaksanaan  pidana,  (Barda  Nawawi
Arief,  2007:9)  sangat  birokratis, prosedural dan ketat. Diversi menghindari hal ini. Penyelesaian  perkara  anak  (pelaku) sedapat  mungkin  dihindari  dari  sifat birokratis,  prosedural  dan  ketat  ini, karena akan berdampak pada perkembangan anak. Mediasi  penal  dapat  digunakan sebagai bentuk diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak. Keempat ,  mediasi  penal  yang memberi kesempatan adanya partisipasi  aktif  dan  otonom  para pihak,  yang  dapat  digunakan  sebagai bentuk diversi.
Di dalam mediasi penal, para pihak (pelaku  dan  korban)  tidak  dilihat sebagai  objek  dari  prosedur  hukum pidana.  Akan  tetapi  para  pihak,  lebih dipandang  sebagai  subjek  yang memiliki  tanggungjawab  pribadi  dan kemampuan  untuk  berbuat.  Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.
Hal tersebut sangat relevan dengan konsep diversi. Diversi yang berupaya untuk  menyelesaikan  perkara  pidana anak, bermaksud memberi kesempatan  bagi  para  pihak  (pelaku, korban  dan  masyarakat)  untuk berkomunikasi  dalam  menyelesaikan perkaranya. Dalam  diversi  perkara  anak,  para pihak  yang  difasilitasi  oleh  penegak hukum dipertemukan dengan disaksikan  perwakilan  masyarakat dan  pihak  terkait  lainnya  bertujuan untuk  bermusyawarah  dan  mencapai kata  sepakat  sehingga  menghindari peradilan pidana formal.
Sejalan  dengan  ide  dan  prinsip kerja  mediasi  penal,  diversi  memberi kesempatan  adanya  partisipasi  aktif
dan  otonom  dari  para  pihak. Oleh  sebab  itu,  mediasi  penal dapat digunakan sebagai implementasi  bentuk  diversi dalam  penyelesaian  perkara pidana anak. Mediasi penal dapat digunakan sebagai bentuk diversi  (pengalihan)  perkara pidana anak, semakin ditegaskan dengan  menelaah  substansi  UU
No  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Dalam UU ini diversi diupayakan melalui musyawarah.
Musyawarah  yang  dimaksud tentunya  tidak  jauh  berbeda dengan  mediasi  penal,  yakni bermaksud mempertemukan para  pihak  (pelaku,  korban  dan masyarakat)  guna  mencapai kesepakatan. Di beberapa negara, pengaturan mediasi penal, ditempatkan sebagai bagian dari Undang-Undang  Peradilan  Anak ( The Juvenile Justice Act ), yaitu di Austria,  Jerman,  Finlandia,  dan Polandia  (Barda  Nawawi  Arief, Op.Cit ).

## Mediasi  Penal  sebagai  Bentuk
Diversi  Berbasis  Keadilan Restoratif
Ide  dan  prinsip  kerja  mediasi penal, yang mengutamakan penyelesaian  perkara  dengan cara musyawarah relevan dengan bentuk diversi. Ide  dan  prinsip  kerja  mediasi penal dalam penyelesaian perkara  pidana  anak  dengan jalur  musyawarah  tersebut,  juga sejalan  penyelesaian  perkara
berbasis keadilan restoratif ( restorative justice ). Dalam penyelesaian perkara berbasis  keadilan  restoratif,  aparat penegak hukum memfasilitasi bertemunya  tersangka  dan  korban serta  masyarakat.  Pertemuan  itu, bertujuan  untuk  merumuskan  skema penyelesaian yang terbaik dan dianggap  adil  oleh  pihak-pihak  yang bersengketa  (Marcus  P  Gunarto, 2013:17). Penyelesaian  perkara  pidana  anak
(pelaku),  menggunakan  diversi,  maka diselesaikan  dengan  mempertemukan orangtua/wali  anak  dan  korban  serta masyarakat . Pertemuan itu difasilitasi oleh  aparat  penegak  hukum  untuk melakukan musyawarah.
Musyawarah  ini  layaknya  mediasi penal  yang  juga  mempertemukan pelaku,  korban  dan  masyarakat difasilitasi  oleh  pihak  ketiga  (yang tidak terlibat dengan perkara/ netral). Paradigma yang selama ini berkembang  dalam  peradilan  pidana khususnya di Indonesia lebih cenderung pada pemidanaan (retributif). Paradigma tersebut digeser  dengan  hadirnya restorative justice . Keadilan restoratif memandang  bahwa  pelaku  harus dipulihkan  tanpa  harus  memidana mereka. Keadilan restoratif (r estorative  justice) merupakan  upaya pencarian alternatif
pemidanaan
(selain  penjara)  (Barda  N  Arief, 2000:169). Pada saat anak (pelaku) melakukan tindak  pidana,  maka  pada  saat  yang sama  dapat  merusak  keseimbangan tatanan  masyarakat.  Keseimbangan tatanan  masyarakat  yang  terganggu haruslah  dipulihkan  ke  keadaan semula  ( restitutio  in  integrum )  atau
kembali  ke  keadaan  semula (Sudikno Mertokusumo, 1999:3).
Ide keadilan restoratif bermaksud  membangun  suatu keadaan yang bersifat memulihkan atau menyembuhkan  dari  keadaan yang sempat terganggu tersebut. Keadian  restoratif  menghendaki pemulihan pelaku (anak) dengan korban dan masyarakat sehingga tatanan  masyarakat  kembali seimbang.
Menurut  Muladi,  keadilan restoratif,  mempunyai  beberapa karakteristik (Muladi, 1995:127- 129) sebagai berikut:
a. Kejahatan dirumuskan sebagai  pelanggaran  seorang terhadap  orang  lain  dan diakui sebagai konflik; b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan; c. Sifat  normatif  dibangun  atas dasar dialog dan negosiasi;
d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi  dan  restorasi sebagai tujuan utama; e. Keadilan  dirumuskan  sebagai hubungan-hubungan hak,
dinilai atas dasar hasil; f. Sasaran perbaikan pada
perbaikan kerugian sosial; g. Masyarakat
merupakan fasilitator  di  dalam  proses restoratif; h. Peran  korban  dan  pelaku tindak  pidana  diakui,  baik dalam masalah maupun dalam  penyelesaian  hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana
didorong untuk bertanggungjawab;
i. Pertanggungjawaban  si  pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman  terhadap  perbuatan dan  untuk  membantu memutuskan yang terbaik;
j. Tindak  pidana  dipahami  dalam konteks  menyeluruh,  moral,  sosial dan ekonomis; dan
k. Stigma  dapat  dihapus  melalui tindakan restoratif. Dari beberapa karakteristik di atas, terlihat jelas bahwa model penyelesaian perkara dengan pendekatan  restoratif  merupakan penerjemahan  dari  konsep  mediasi penal. Mediasi  penal  khususnya  yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana  anak, dapat dikatakan sebagai  penyelesaian  perkara  menuju pada  keadilan  restoratif  (r estorative
justice )
Berdasarkan  inti  dalam  proses restorative  justice yakni  membangun partisipasi  bersama  antara  pelaku, korban dan masyarakat menyelesaikan  suatu  peristiwa  atau tindak pidana. Menempatkan  pelaku,  korban  dan masyarakat  sebagai  “ stakeholders ” yang  bekerjasama  dan  langsung berusaha  menemukan  penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak ( win-win  solutions )  (Bagir  Manan, 2008:4).
Dalam penyelesaian perkara pidana anak,  menempatkan  pelaku  (anak), korban  dan  masyarakat  untuk  duduk bersama dalam menyelesaian perkara pidana  anak,  merupakan  suatu  hal yang sangat tepat.
Mengingat  perbuatan  nakal  yang dilakukan  anak,  tidak  sama  dengan kejahatan yang dilakukan oleh
penjahat  dewasa.  Anak  tetaplah anak, dengan segala kenakalannya, maka penyelesaian  perkara  pidana yang  melibatkannya,  kiranya tepat  dengan  upaya  mediasi penal.
Aspek lainnya yang dimaksud seperti  aspek  moral,  sosial, ekonomi,  agama  dan  adat istiadat  lokal  serta  berbagai pertimbangan  lain.  Utamanya pertimbangan kepentingan terbaik  bagi  anak  ( the  best interest of the child ). Hal  ini  senada  dengan  tujuan keadilan  dengan  pendekatan restoratif.  r estorative  justice merupakan  sebuah  penanganan tindak  pidana,  yang  tidak  hanya dilihat  dari  kacamata  hukum semata.
Akan  tetapi  juga  dikaitkan dengan  aspek  moral,  sosial, ekonomi,  agama  dan  adat istiadat  lokal  serta  berbagai pertimbangan  lain  (Jeff  Cristian, tt:1).
Penyelesaian  perkara  pidana anak  dengan  mediasi  penal sangat  berperan  penting  guna mencapai  keadilan  restoratif, yang  tidak  hanya  memandang sisi hukum saja, namun mempertimbangkan aspek lainnya. Kesimpulan Berdasarkan  uraian  di  atas dapat disimpulkan  beberapa  hal terkait  mediasi  penal  sebagai bentuk diversi dalam penyelesaian  perkara  pidana anak berbasis keadilan restoratif.
Pertama ,  mediasi  penal  sebagai bentuk  diversi  (pengalihan)  dalam penyelesaian  perkara  pidana  anak  di Indonesia.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari ide  dan  prinsip  kerja  mediasi  penal, yang  sangat  sesuai  dengan  tujuan diversi (pengalihan) perkara anak dari proses peradilan pidana.
Kedua ,  mediasi  penal  sebagai bentuk  penyelesaian  perkara  pidana pidana anak, sejalan dengan pendekatan  menggunakan  keadilan restoratif ( restorative justice ).
Restorative  justice yang  berupaya menggeser  paradigma  selama  ini bahwa  penyelesaian  perkara  pidana harus  dengan  pemidaan,  sesuai dengan  ide  dan  prinsip  kerja  mediasi penal  yang  lebih  mengutamakan musyawarah.
Daftar Pustaka Barda  Nawawi  Arief,  2008, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan , Pustaka Magister, Semarang Barda  Nawawi  Arief,  2007, Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa  di  Luar  Pengadilan , Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi  dalam  Konteks  Good Corporate  Governance ,  27  Maret 2007, Continental Hotel, Jakarta. Barda  Nawawi  Arief,  2007, Kapita Selekta  Hukum  Pidana  Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu ( Integrated Criminal Justice System ), Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Bagir Manan, 2008, Restorative Justice
(Suatu  Perkenalan)  :  Refleksi Dinamika  Hukum  Rangkaian Pemikiran  Dalam  Dekade Terakhir , Perum Percetakan  Negara  R.I. Jakarta. DS.  Dewi  dan  Fatahillah  A. Syukur, 2011, Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan  Anak  Indonesia , Indie-Publishing, Depok.
Henry  Campbell    Black,  1990,
Black’s  Law  Dictionary (Sixth  Edition),  St.  Paul Minn West Publishing Co.
Jeff  Cristian, Juvenile  Justice  : Keadilan  Yang  Memulihkan Bagi Anak , Makalah disampaikan pada Lokakarya Konsultatif Restorative Justice, Kerjasama KPAI- Pemerintah Swedia, Jakarta. Lilik  Mulyadi, Mediasi  Penal Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Pengkajian  Asas, Norma, dan Praktik, Makalah  Seminar  hasil penelitian  tentang  Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan  Badan  Litbang Diklat  Kumdil  Mahkamah Agung  RI,  pada  tanggal  26
Oktober  2011,  di  Hotel Alila  Pecenongan,  Jakarta
Pusat.
Marlina, Konsep  Diversi  dan Restorative  Justice  Dalam
UU  No  11  Tahun  2012 tentang  Sistem  Peradilan
Pidana Anak , makalah disampaikan  pada  workshop tentang Restorative Justice dalam  Perspektif  UU  Sistem
Peradilan  Anak  dan  Kearifan Lokal  Masyarakat  Nias,  Hotel
Nasional,  Gunungsitoli,  21  Mei 2013. Mardjono  Reksodiputro,  2007, Hak
Asasi  Manusia  Dalam  Sistem Peradilan Pidana , Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian  Hukum  Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta. Marcus  Priyo  Gunarto, Restrukturisasi Peradilan  Pidana  Sebagai  Upaya Mencegah  Kelebihan  Kapasitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan , Pidato Pengukuhan  Guru  Besar,  pada Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah  Mada,  Yogyakarta,  pada tanggal 24 Desember 2013. Muladi,  1995, Kapita  Selekta  Hukum Pidana , Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Paulus Hadisuprapto, Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia  Masa  Datang ,  Pidato
Pengukuhan  Guru  Besar  dalam Bidang  Kriminologi,  Fakultas Hukum  Universitas  Diponegoro, Semarang, 18 Februari 2006. Setya  Wahyudi,  2011, Implementasi Ide  Diversi  Dalam  Pembaruan Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia ,  Genta  Publishing, Yogyakarta.