## STUDI LITERATURE REVIEW IT RISK MANAGEMENT DI INSTANSI PEMERINTAHAN
Moh Bayu Bagus Sutigar, Vishnu Arya Bhisma, Adrian Noval Firmansyah, Anita Wulansari Sistem Informasi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
22082010204@student.upnjatim.ac.id

## ABSTRAK
Dalam  era  digital,  pemerintahan  semakin  menggantungkan  diri  pada  teknologi  informasi  untuk meningkatkan  efisiensi  operasional  dan  menyediakan  layanan  publik  yang  lebih  baik.  Meskipun  manfaatnya besar,  risiko  yang  dihadapi  juga  signifikan,  termasuk  ancaman  terhadap  keamanan  data,  kerentanan  sistem, kegagalan  teknologi,  dan  dampak  negatif  terhadap  integritas  informasi.  Manajemen  risiko  teknologi  informasi menjadi  sangat  penting  di  lingkup  pemerintahan,  di  mana  tanggung  jawab  atas  data  yang  sangat  penting  dan sensitif, seperti informasi keuangan dan kebijakan publik, memerlukan perlindungan yang cermat. Manajemen risiko teknologi informasi dalam lingkungan pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dan solusi yang telah diusulkan dan diterapkan. Permasalahan utama terfokus pada identifikasi risiko kritis  dalam  pengelolaan  teknologi  informasi  di  sektor  pemerintahan.  Aspek  lainnya  yang  dibahas  mencakup evaluasi dampak risiko, strategi, dan kerangka kerja untuk mengelola dan mengurangi risiko. Tujuannya adalah untuk  menyajikan  wawasan  mengenai  tantangan  yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  teknologi  informasi pemerintahan, dengan fokus pada identifikasi risiko kritis. Selain itu, juga bertujuan untuk menggambarkan upaya evaluasi  dampak  risiko,  serta  menyajikan  strategi  dan  kerangka  kerja  yang  diterapkan  untuk  mengelola  dan mengurangi  risiko  tersebut.  Studi  literature  Review  digunakan  peneliti  untuk  melakukan  tinjauan  literatur terhadap permasalahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga membuahkan hasil bahwa Manajemen risiko teknologi  informasi  (TI)  mempunyai  peran  yang  penting  yang  dapat  memberikan  keuntungan  dalam memanajemen  keamanan,  mengoptimalkan  penggunaan  teknologi,  serta  dapat  mengurangi  risiko-risiko  yang dapat terjadi sehingga dapat menunjang penggunaan teknologi pada instansi pemerintah dengan lebih aman dan maksimal.
Kata kunci: SLR, Manajemen Risiko, TI

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  era  digital,  pemerintahan  semakin bergantung  pada  teknologi  informasi  dalam meningkatkan efisiensi operasional serta memberikan  layanan  publik  yang  lebih  baik. Meskipun manfaat teknologi informasi sangat besar, tidak dapat diabaikan bahwa hal ini juga membawa risiko  yang  signifikan.  Risiko  ini  mencakup ancaman  terhadap  keamanan  data,  kerentanan sistem,  kegagalan  teknologi,  dan  dampak  negatif terhadap  integritas  informasi,  kerahasiaan,  dan ketersediaan data.
Manajemen risiko teknologi informasi menjadi sangat  penting  dalam  konteks  pemerintahan, mengingat  pemerintah  bertanggung  jawab  atas berbagai  data  yang  sangat  penting  dan  sensitif, termasuk informasi keuangan, kesejahteraan masyarakat, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, studi literatur mengenai manajemen risiko teknologi informasi dalam lingkungan pemerintahan menjadi relevan  untuk  memahami  tantangan  yang  dihadapi hingga solusi yang telah diusulkan dan diterapkan.
Beberapa aspek yang akan dibahas dalam studi literatur  ini  melibatkan  identifikasi  risiko  kritis dalam  pengelolaan  teknologi  informasi  di  sektor pemerintahan,  evaluasi  dampak  dari  risiko-risiko tersebut, serta strategi dan kerangka kerja yang telah dikembangkan  untuk  mengelola  dan  mengurangi
risiko-risiko tersebut. Selain itu, tinjauan literatur ini juga akan menyoroti tren terbaru dan inovasi dalam manajemen  risiko  teknologi  informasi,  dengan fokus pada penerapan praktik terbaik dalam konteks pemerintahan.
Dengan  mendalamnya  pemahaman  terhadap literatur  yang  ada,  penelitian  ini  bertujuan  untuk memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku  kepentingan  di  tingkat  pemerintahan, termasuk  pada  pengambilan  keputusan,  praktisi teknologi informasi, dan peneliti yang tertarik dalam memperkuat  dan  meningkatkan  manajemen  risiko teknologi  informasi  di  sektor  pemerintahan. Diharapkan  pada  penelitian  ini  dapat  memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan,  praktik,  dan  penelitian  di  bidang manajemen  risiko  teknologi  informasi  dalam konteks pemerintahan.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Studi Literature Review Studi  literature  review  (SLR)  merupakan proses  penelitian  yang  tersusun  dan  menyeluruh terhadap  literatur  yang  relevan  dalam  salah  satu bidang pengetahuan. Menurut penelitian oleh D. D. Dang dan S. Pekkola untuk memilih hasil pencarian maka  dilakukan  dengan  cara  menyaring  hasil
pencarian  tersebut  berdasarkan  kriteria  Inclusion dan Exclusion  yang telah ditetapkan [1].
Tujuan  utama  dari  sebuah  Tinjauan  Literatur Sistematis (SLR) adalah untuk mengenali, menilai, dan mensintesakan penelitian yang telah dilakukan oleh  para  ahli  sebelumnya  dalam  suatu  bidang kajian. Dalam melakukan SLR, peneliti menjalankan  proses  pencarian,  pembacaan,  dan analisis terhadap semua sumber informasi terpercaya  seperti  artikel  ilmiah,  buku,  tesis, makalah, konferensi, dan penerbit lain yang relevan dengan  tema  yang  sedang  dipelajari.  Peneliti kemudian  mengumpulkan  dan  mengevaluasi  data dari  literatur-literatur  tersebut,  termasuk  temuan penelitian,  metodologi  yang  digunakan,  dan kesimpulan yang dihasilkan [2].

## 2.2. IT Risk Management
IT  Risk  Management  adalah  penerapan prinsip-prinsip  manajemen  risiko  pada  perusahaan dengan  menggunakan  teknologi  informasi  untuk mengelola segala risiko yang terkait dengan operasi perusahaan  tersebut.  Menurut  Gibson),  IT  Risk Management  adalah  praktik  yang  melibatkan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pengurangan  risiko  [3].  Dalam  konteks  pemilihan proyek  dan  alokasi  sumber  daya,  perlu  dilakukan tinjauan  dan  penyesuaian  secara  berkala  guna mengurangi  biaya  proyek,  mengatasi  risiko  yang mungkin timbul, dan mengoptimalkan manfaat dari pelaksanaan proyek [1].

## 2.3. Pemerintahan
Pemerintahan merujuk pada suatu proses yang bertujuan  untuk  memenuhi  dan  melindungi kebutuhan serta kepentingan manusia dan organisasi.  Ini  merupakan  suatu  sistem  yang berfungsi  untuk  memenuhi  serta  melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan individu [3].  Sistem  pemerintahan  mencakup  pembagian kekuasaan dan hubungan antar lembaga pemerintahan  yang  beroperasi  secara  efisien  dan transparan,  dengan  tujuan  untuk  memperbaiki administrasi  pemerintahan  sebagai  bagian  dari upaya  percepatan  Reformasi  Birokrasi  [4].  Fungsi pemerintahan terdiri dari penyediaan layanan, yang mencakup  pelayanan  publik  yang  independen  dan layanan birokrasi. Selain itu, terdapat fungsi regulasi yang  melibatkan  pengaturan  kebijakan  secara langsung  untuk  memastikan  tingkat  ketahanan ekonomi negara dan aspek lainnya.

## 3. METODE PENELITIAN
Studi literature review atau yang disebut (SLR) merupakan sebuah istilah mengidentifikasi, mengevaluasi,  dan  menafsirkan  semua  penelitian yang ada berkaitan dengan penelitian tertentu dalam suatu sistem. Proses dalam SLR adalah mengidentifikasi  penelitian  literatur  yang  relevan, menilai  kualitas  penelitian,  dan  menganalisis
temuan  yang  ditemukan  dalam  literatur  tersebut. tujuan  dari  SLR  adalah  untuk  membantu  pembaca untuk  memahami  perkembangan  literatur  terkini yang  dapat  dijadikan  landasan  untuk  penelitian kedepannya.
Gambar 2. Alur Metode Penelitian Studi literature review

## 3.1. Planning
Tujuan dari studi Studi literature review (SLR) ini  adalah  untuk  menemukan  strategi  yang  dapat membantu  mengatasi  masalah  yang  dihadapi, mengidentifikasi  berbagai  perspektif  yang  relevan dengan  masalah  yang  diteliti,  dan  mengklarifikasi teori yang relevan dengan penelitian ini. dalam hal ini,  peneliti  telah  menentukan  apa  saja  pertanyaan yang akan diajukan, Berikut ini merupakan research question:
● RQ 1 : Apa saja dampak manajemen risiko IT  yang terjadi pada pemerintahan?
● RQ 2 : Bagaimana kebijakan mempengaruhi  pengelolaan  risiko  TI  di pemerintahan?
● RQ  3  : bagaimana  mereka mempengaruhi strategi manajemen risiko?
● RQ  4  :  Apa  saja  dampak  risiko  IT  yang terjadi di pemerintahan?

## 3.2. Conducting
Dalam  tahap  ini,  berdasarkan  dari  Research Question  yang  telah  ditentukan,  peneliti  akan melakukan  penelusuran  artikel  dengan  mengambil kata  kunci  dari  RQ,  dalam  pencarian  peneliti menggunakan Google  Scholar untuk  melakukan pencarian artikel. Berikut merupakan kata kunci dari pencarian artikel berikut:
1. “Manajemen Risiko IT” AND “Pemerintahan” 2. “Pengelolaan Risiko IT “AND “Pemerintahan” 3. “Strategi Manajemen IT” AND
“Pemerintahan”
4. “Dampak Risiko IT” AND “Pemerintahan"
Setelah  melakukan  pencarian  menggunakan kata  kunci,  kriteria  Inclusion  dan  Exclusion digunakan  sebagai  pemilihan  artikel  yang  akan dimasukkan  dalam  analisis.  Berikut  kriteria Inclusion dan Exclusion dalam SLR.
Tabel 1. Kriteria Inclusion Dan Exclusion Inclusion Exclusion Tahun terbit 2018-2023 Bukan merupakan artikel literatur review Jenis Full Paper Tidak termasuk ke dalam topik lain Bahasan spesifik tentang IT RISK MANAGEMENT Bahasan tentang SI atau Ilmu Komputer Bahasan spesifik tentang IT RISK MANAGEMENT Bahasan tentang SI atau
Ilmu Komputer

## 3.3. Penilaian Artikel
Lalu  pada  tahap  ini  juga  dilakukan  penilaian kualitas artikel  dengan pemberian nilai  bobot pada setiap artikel. Jika artikel tidak memenuhi nilai yang telah ditentukan sebelumnya, maka akan dikeluarkan  dari  referensi,  penilaian  tersebut dilakukan  dengan  membaca  abstrak  dari  artikel tersebut, berikut adalah pertanyaan untuk melakukan penilaian terhadap artikel:
Tabel 2. Tabel pertanyaan penilaian artikel
No Pertanyaan 1. Apakah persyaratan artikel untuk inclusion dan exclusion tercantum dan sesuai? 2. Apakah semua penelitian yang relevan tercantum dalam artikel?
3. Apakah artikel menerangkan dengan jelas pada penelitian tersebut?
4. Apakah artikel memenuhi Research Question yang telah ditentukan peneliti?
Pada  penelitian  ini  kami  memberikan  sistem penilaian sebagai berikut:
● Apabila  memenuhi,  skor  yang  di  dapat adalah 1.
● Apabila  sebagian,  skor  yang  di  dapat adalah 0,5.
● Apabila  tidak  memenuhi,  skor  yang  di dapat adalah 0.

## 3.4. Reporting
Tahap  akhir  dari  metode  SLR  adalah penyusunan  hasil  dari  Artikel  yang  telah  direview dan  dipilih.  Hasil  ini  digunakan  untuk  memeriksa solusi untuk rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil Review Artikel
Hasil  data  penelitian  yang  dimasukkan  dalam  kajian  studi  literatur  review  ini  merupakan  analisis  dan rangkuman dari artikel yang telah peneliti dokumentasikan terkait IT Risk Manajemen Di Instansi Pemerintah, Terdapat 6 artikel  yang telah peneliti analisis. Berikut daftar artikel  terkait pembahasan tentang Analisis IT Risk Manajemen Di Instansi Pemerintah.
Tabel 3. Hasil Studi literature review Study Ref Tahun Judul Artikel Hasil Penelitian Quality Total Score [5] 2018 “ANALISIS SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI MENGGUNAKAN SNI ISO/IEC 27001:2013 PADA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SUKABUMI (STUDI KASUS: DI DISKOMINFO KOTA SUKABUMI)” Hasilnya mencakup informasi tentang ruang lingkup SMKI di DISKOMINFO, profil risiko, operasi atau pelaksanaan SMKI, tinjauan SMKI, dan rekomendasi perbaikan atau pengendalian pada gangguan infrastruktur TI yang sempat mengalami masalah keamanan pada informasi yang menyebabkan peretasan di DISKOMINFO Kota Sukabumi. 3 [6] 2018 “MANAJEMEN RISIKO KEAMANAN INFORMASI PADA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KEMENTERIAN KEUANGAN” Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam penerapan manajemen risiko pada aplikasi SAKTI memiliki suatu peran yang terbilang sangat penting dalam pengelolaannya sebagai aplikasi pengelolaan keuangan pada tingkat instansi kementerian. 3 [7] 2019 “Manajemen Risiko, Internal Kontrol, Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Keuangan BUMN dengan Maturity Level Departemen Audit Internal sebagai Pemoderasi” Penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola terhadap kinerja keuangan harus dilakukan. Penelitian ini juga dapat menunjukkan tingkat kematangan departemen audit internal sebagai pemoderasi hubungan antara manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola pada kinerja  keuangan. 2,5 [8] 2020 “Analisa Manajemen Risiko pada Sistem Informasi Tata Naskah Dinas Elektronik dengan Kerangka Kerja Bahwa terdapat banyak rekomendasi yang sesuai dengan bidang manajemen, baik dalam teknis maupun operasional, seperti  kontrol keamanan 2,5
Study Ref Tahun Judul Artikel Hasil Penelitian Quality Total Score NIST 800-30 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur” dan pembagian tugas, tanggung jawab, dan akses registrasi untuk setiap komputer di bagian pencegahan; melakukan tinjauan pada kontrol keamanan secara teratur dan terorganisir untuk memastikan bahwa kontrol yang ada di bagian deteksi berfungsi dengan baik; dan menyediakan bantuan. [9] 2022 “Manajemen Risiko Aset Teknologi Informasi: Studi kasus Implementasi Manajemen Risiko SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Balikpapan” Ditemukan 261 resiko yang bisa saja dikaitkan dengan resiko SPBE. Dari 261 aset yang diidentifikasi, masih ada aset yang belum dapat diidentifikasi dikarenakan keterbatasan dari penelitian in.  Oleh sebab itu, budaya atau praktik manajemen risiko harus kita tingkatkan dan dioptimalkan, terutama di bidang komunikasi. 2,5 [10] 2022 “Analisis Manajemen Risiko pada Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Menggunakan IEC/ISO 31010: 2019” Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 17 risiko yang mungkin terjadi pada menu perencanaan pembangunan daerah aplikasi SIPD.
Dari 17 risiko tersebut, tiga berada di tingkat tinggi, yaitu kegagalan transaksi finansial,
kebocoran data, dan penyalahgunaan akun dalam sistem database. Dua resiko berada di tingkat sedang, yaitu data dan informasi yang tidak
konsisten, dan kurangnya dokumentasi pada penggunaan aplikasi. Tiga belas resiko berada di tingkat rendah, yaitu data dan informasi yang tidak konsisten, 3,5

## 4.2. IT Risk Management Di Instansi Pemerintahan: Prinsip dan Konsep Dasar
Manajemen  risiko  teknologi  informasi  (IT) adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan  mengelola  risiko  yang  terkait  dengan penggunaan  teknologi  informasi  dalam  suatu organisasi  di  pemerintahan.  Risiko  IT  ini  dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis dan menyebabkan  dampak  negatif  seperti  kehilangan data,  sistem,  atau  keterkaitan.  Oleh  karena  itu, manajemen risiko IT menjadi penting bagi instansi pemerintahan untuk memastikan keberlangsungan.
Manajemen  risiko  IT  juga  bertujuan  untuk memberikan keuntungan potensial dengan mengoptimalkan  penggunaan  teknologi  informasi dan  mengurangi  dampak  negatif  yang  mungkin terjadi  Selain  itu,  manajemen  risiko  IT  juga membantu  perusahaan  atau  instansi  pemerintahan untuk memastikan kompliansi dengan regulasi dan standar keamanan informasi yang berlaku.
Manajemen  risiko  IT  sangat  penting  di perusahaan atau di instansi pemerintahan dikarenakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu sistem, tanpa adanya manajemen risiko  yang  terbilang  tepat,  sistem  informasi  di instansi  pemerintahan  akan  mengalami  beberapa konsekuensi yaitu kegagalan dari segi biaya, waktu, sumber daya, DLL.
4.3. Faktor Keberhasilan Implementasi IT Risk Management Di Instansi Pemerintahan Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, instansi pemerintahan dapat meningkatkan
efektivitas  manajemen  risiko  TI  mereka,  sehingga dapat mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan  manfaat  dari  penggunaan  TI. Implementasi  manajemen  risiko  TI  di  instansi pemerintahan dapat berhasil dengan memperhatikan beberapa faktor kunci, yaitu:
1. Pengetahuan Manajemen Risiko (Risk
Management  Knowledge):  Entitas  di  dalam instansi pemerintahan harus memiliki pengetahuan yang kuat dalam manajemen risiko, termasuk  pemahaman  akan  risiko-risiko  yang spesifik terkait dengan TI.
2. Komitmen  Manajemen  dan  Kepemimpinan (Management  Commitment  &  Leadership): Dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi pemerintahan dalam menerapkan strategi manajemen  risiko  TI  menjadi  faktor  kunci keberhasilan.
3. Pendokumentasian  dan  Pelaporan  Risiko  (Risk Documentation and Reporting): Proses pendokumentasian dan pelaporan risiko TI yang baik  juga  menjadi  faktor  penting  dalam menunjang keberhasilan manajemen risiko TI di instansi pemerintahan.
4. Sumber  Daya  Manusia  (Human  Resources): Ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang memiliki  kompetensi  dalam  manajemen  risiko TI dan mampu menciptakan budaya manajemen risiko yang terintegrasi.
5. Komitmen Organisasi (Organizational
Commitment):  Adanya  komitmen  organisasi dalam  mengelola  risiko  TI  dan  memastikan keberhasilan implementasi manajemen risiko TI.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Setelah  melakukan  penelitian  menggunakan Studi  literature  review  (SLR)  dapat  disimpulkan bahwa IT Risk Management mempunyai peran yang sangat  penting  pada  instansi  pemerintah,  mereka mempunyai  peran  untuk  memberikan  keuntungan dalam  memanajemen  keamanan,  mengoptimalkan penggunaan  teknologi,  serta  dapat  mengurangi risiko-risiko  yang  dapat  terjadi  sehingga  dapat menunjang  penggunaan  teknologi  pada  instansi pemerintah dengan lebih aman dan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Sari,  R.,  &  Susanto,  T.  D.,  2018.  Model Prioritisasi  untuk  Manajemen  Portofolio Proyek  Aplikasi  di  E-Government:  Literatur Review. Jurnal Nasional Teknologi dan Sistem Informasi , 4 (3), pp.123-129.
[2] Budianto,  E.W.H.,  Saputra,  H.M.G.A.  and Dewi, N.D.T., 2022. Pemetaan Topik
Penelitian  Seputar  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah  (KJKS):  Studi  Bibliometrik  VOS viewer dan Literature Review. EL MUDHORIB:  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan Perbankan Syariah , 3 (2), pp.131-148.
[3] Supristiowadi,  E.,  &  Sucahyo,  Y.  G.,  2018. Manajemen Risiko Keamanan Informasi Pada Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi (SAKTI)  Kementerian  Keuangan. Indonesian Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik , 3 (1), pp.23-33.
[4] Darmawan,  A.  K.,  &  Dwiharto,  A.,  2019. Pengukuran Capability Level Kualitas Layanan E-Government Kabupaten Pamekasan Menggunakan Framework COBIT
5.0. INTENSIF:  Jurnal  Ilmiah  Penelitian dan Penerapan  Teknologi  Sistem  Informasi , 3 (2), pp.93-103.
[5] Winda  A,  Ashwin  S.,  2018.  ANALISIS SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN
INFORMASI MENGGUNAKAN SNI ISO/IEC 27001:2013 PADA PEMERINTAHAN DAERAH KOTA SUKABUMI (STUDI KASUS: DI
DISKOMINFO  KOTA  SUKABUMI).  Jurnal Ilmiah SANTIKA Volume 8 No. 1.
[6] Supristiowadi,  E.  and  Sucahyo,  Y.,  2018. Manajemen Risiko Keamanan Informasi pada Sistem  Aplikasi  Keuangan  Tingkat  Instansi (SAKTI)  Kementerian  Keuangan.  Indonesian Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 3(1), pp. 23-33.
[7] Monang  Nixon  Haposan  Tampubolon.,  2019. Manajemen  Risiko,  Internal  Kontrol,  Tata Kelola  Perusahaan  dan  Kinerja  Keuangan BUMN  dengan  Maturity  Level  Departemen Audit  Internal  sebagai  Pemoderasi.  Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 6(02), pp. 69-80.
[8] Nugraha,  B.  A.,  Perdanakusuma,  A.  R.  dan Rachmadi,  A.,  2020.  Analisa  Manajemen Risiko  pada  Sistem  Informasi  Tata  Naskah Dinas  Elektronik  dengan  Kerangka  Kerja NIST  800-30  pada  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Provinsi  Jawa  Timur,  Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 4(1), pp. 223–231.
[9] Rahadian  B.,  2022.  Manajemen  Risiko  Aset
Teknologi Informasi: Studi kasus Implementasi Manajemen Risiko SPBE Dinas
Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Balikpapan.  Journal  Information  Engineering and  Educational  Technology,  Volume  06 Nomor 02.
[10] Sine,  M.  and  Maria,  E.  2022.  Analisis Manajemen  Risiko  pada  Penerapan  Sistem Informasi  Pembangunan  Daerah  (SIPD) Menggunakan IEC/ISO 31010:2019, Building of  Informatics,  Technology  and  Science (BITS), 4(1), p. 96−105.