## INSOLVENSI DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA
(Studi Putusan No.48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst Antara

## PT. Telekomunikasi Selular Vs PT. Primajaya Informatika)
Hervana Wahyu Prihatmaka Fakultas Hukum Universitas Riau Sunarmi Fakultas Hukum Universitas Riau Rahmad Hendra Fakultas Hukum Universitas Riau

## abstract
Amendments  to  the  Bankruptcy  Law  is  dominant  protect  the  interests  of creditors,  because  it  should  be  a  provision  which  requires  that  the  debtor should have to go bankrupt. This is contrary to the philosophy of universal bankruptcy.  This  study  aims  to  determine  the  bankruptcy  provisions  in  the bankruptcy  law  in  Indonesia  and  analyze  the  determination  of  bankruptcy within the bankruptcy decision No. 48/Bankrupt/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. This research is a normative law with normative juridical approach. The data used in this research is secondary data. This study uses literature study with qualitative  analysis  methods.  The  authors  conclude,  first,  the  provisions  of bankruptcy in Indonesia is based on article 2, paragraph (1), which is when the debtor does not repay the debt that will be the bankruptcy estate will go into phase bankruptcy with two possibilities, namely (i) after being declared bankrupt  (ii)  Through  PKPU.  Secondly,  Award  Bankrupt  Assets  not  yet  in the  stage  of  bankruptcy  because  of  the  Supreme  Court  overturned  the decision of the Commercial Court Decision Number 48/Bankrupt/2012/PN.NIAGA.JKT.PST through decision Number
704K/Pdt.Sus/2012, which ended before the bankruptcy Telkomsel Meeting Debt  Verification  completed.  Advice,  first  there  should  be  amendments  to the  Law  No.  37  of  2004  specifically  test  the  concept  of  insolvency  and bankruptcy.  The  authors  are  aware  that  this  study  is  not  perfect,  so  the authors hope that further research is done, to continue and resolve the issues raised in this study.
Keywords: Bankruptcy, Insolvency, the Rule of Law

## abstrak
Perubahan terhadap UU Kepailitan sangat dominan melindungi kepentingan kreditur,  karena  itu  harus  ada  ketentuan  yang  harus  menyaratkan  bahwa
debitur  harus  bangkrut.  Hal  ini  bertentangan  dengan  filosofi  universal kebangkrutan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menentukan  ketentuan kepailitan dalam hukum kepailitan di Indonesia dan menganalisis penentuan kebangkrutan dalam putusan pailit No. 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan yuridis  normatif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan metode analisis kualitatif. Para penulis menyimpulkan, pertama, ketentuan kepailitan di  Indonesia  didasarkan  pada  pasal  2  ayat  (1),  yang  ketika  debitur  tidak melunasi  utangnya  yang  akan  menjadi  harta  pailit  akan  masuk  ke  fase kebangkrutan  dengan  dua  kemungkinan,  yaitu  (i)  setelah  dinyatakan bangkrut  (ii)  Melalui  PKPU.  Kedua,  Aset  Bangkrut  Penghargaan  belum dalam  tahap  kebangkrutan  karena  Mahkamah  Agung  membatalkan  putusan Pengadilan  Niaga  Keputusan  No.  48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST melalui  keputusan  No.  704K/Pdt.Sus/2012  yang  berakhir  sebelum kebangkrutan  Telkomsel  Rapat  Verifikasi  Utang  selesai.  Saran,  pertama harus  ada  amandemen  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  khususnya konsep  insolvensi  dan  uji  kepailitan.  Penulis  sadar  bahwa  studi  ini  tidak sempurna,  sehingga  penulis  berharap  bahwa  penelitian  lebih  lanjut dilakukan,  untuk  melanjutkan  dan  menyelesaikan  masalah  yang  diangkat dalam penelitian ini.
Kata Kunci: Kepailitan, Insolvensi, Aturan Hukum

## A. Pendahuluan
Perkembangan  perekonomian  global  membawa  pengaruh  terhadap perkembangan  hukum  terutama  hukum  ekonomi.  Erman  Radjagukguk menyebutkan,  bahwa  globalisasi  hukum  akan  menyebabkan  peraturan- peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa- jasa,  dan  bidang-bidang  ekonomi  lainnya  mendekati  negara-negara  maju ( Convergency ). 1 Persamaan  ketentuan  hukum  berbagai  negara  bisa  juga terjadi  karena suatu  negara  mengikuti  model  negara maju  berkaitan dengan institusi-institusi  hukum  untuk  mendapatkan  modal.  Undang-Undang Perseroan  Terbatas  berbagai  negara  dari  “ Civil  Law ”  maupun  “ Common Law ” berisikan substansi yang serupa. 2 Begitu juga dengan peraturan Pasar Modal,  di  mana  saja  tidak  banyak  berbeda,  satu  dan  yang  lain  karena  dana
1 Erman  Radjagukguk, Peranan Hukum  Dalam  Pembangunan  Pada Era  Globalisasi ,  pidato pemgukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997, hlm. 8.
2 Ibid ,  dalam  Erman  Radjagukguk,  David  Goddard, Gonvergence  in  Corporations  Law- Towards A Facilititave Model , VUWLR vol. 26 (1996), hlm. 197-204. hlm. 7.
yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan  batas-batas  negara. Tuntutan  keterbukaan  ( transparency )  yang  semakin besar, berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian uang ( money laundering ), dan “ insider trading ” mendorong kerjasama internasional. 3
Pengaruh  gejolak  moneter  yang  terjadi  di  beberapa  negara  termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, telah menimbulkan kesulitan yang sangat  besar  terhadap  perekonomian  nasional,  terutama  kemampuan  dunia usaha dalam mengembangkan usahanya dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Lebih jauh lagi, gejolak tersebut juga telah memberikan  pengaruh  yang  besar  terhadap  kemampuan  dunia  usaha,  untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada kreditor. 4
Melalui  Perpu  No.  1  Tahun  1998  yang  kemudian  dikuatkan  menjadi UU No. 4 Tahun 1998 pemerintah telah melakukan perubahan, penambahan, dan  penyempurnaan  pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  Faillisement Verordening  Stb.  1905  No.  217  Jo.Stb.1906  No.  348.  Eksistensi  Peraturan Perpu  tersebut  lahir  akibat  desakan International  Monetary  Fund (IMF) sebagai  prasyarat  mendapatkan  pinjaman  dana  untuk  memulihkan  kondisi perekonomian Indonesia. 5
Kepailitan  adalah  suatu  proses  dimana  seorang  debitor  yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh  pengadilan  niaga,  karena  debitor  tersebut  tidak  dapat  membayar
3 Ibid , dalam Erman Radjagukguk, Bary A.K. Rider, Global Trends in Securities Regulation; The  Changing  Legal  Climate ,  (Spring:  Dickinson  Journal  of  International  Law  13,  1995), hlm. 514.
4 Harian  Umum  Suara  Merdeka, Pengumuman  Kepailitan  Koperasi  Sumber  Artha  Mandiri , Tanggal  4  April  2008,  hlm.  5  dalam  Kristiyani,  “Kajian  Yuridis  atas  Putusan  Kepailitan Koperasi  di  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  :  01/PAILIT/2008/PENGADILAN NIAGA  SEMARANG”,  Tesis,  (Semarang:  Program  Studi  Pasca  Sarjana  Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 7.
5 Hikmahanto  Juwana, Solusi  Pasca  pemailitan  PT  DI ,  http://www.kompas.com/kompas cetak/070/ 18/opini/3836688.htm, 18 September 2007. Letter of Intent of the Government of Indonesia  to  IMF (31  Oktober  1997)  terdapat  dalam  http://img.org/  np/loi/103197.htm,  2 Agustus 2003. Lihat  juga.  Arief  T.  Surowidjojo, Kepailitan:  Sebuah  Jalan  Keluar?  Tempo No.12/XXXII/19- 25 Mei 2003, dalam
http://www.transpara nsi.or.id/berita/beritamei2003/berita_250503.html, lihat  pula  http://kompas.com/kompas-cetak/0306/27/utama/395991.htm,  “IMF  Setujui Pencairan 486 Juta Dollar AS,” 27 Juni 2003. Sebagai perbandingan, di Argentina IMF juga menetapkan  persyaratan  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Kepailitan  sebagai  syarat perpanjangan  pembayaran  bunga  utang  obligasi  sebesar  US$95.000.000.000,00  pada Desember  2001.  http://www.vo  anews.com/indonesian/archive/2002-05/a-2002-05-17-6- 1.cfm?renderforprint=1&textonly=1&&TEXTMODE=1&CFID=152842199&CFTO KEN=36393862,  “IMF  Setujui  Perpanjangan  Kedua  Jadwal  Pembayaran  Hutang Argentina,”17  Mei  2002.  Dalam  Siti  Anisah, Studi  Komparasi  terhadap  Perlindungan Kepentingan  Kreditor  dan  Debitor  dalam  Hukum  Kepailitan,  Jurnal  Hukum No.  Edisi
Khusus Vol. 16 Oktober 2009, hlm. 43
utangnya. 6 Hikmahanto  Juwana  berpendapat  bahwa  amandemen  atas  UUK sangat  dominan  melindungi  kepentingan  kreditor.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari syarat  untuk  dinyatakan  pailit  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  1  angka (1)  UUK,  yaitu  adanya  dua  atau  lebih  utang  dan  salah  satunya  telah  jatuh tempo.  Namun,  dalam  amandemen  UUK  tersebut  tidak  ada  satu ketentuanpun  yang  menyaratkan  bahwa  debitor  harus  dalam  keadaan  tidak mampu  membayar  ( insolvency ).  Tentunya  hal  ini  bertentangan  dengan filosofi  universal  kepailitan  dari  UUK  yaitu  memberikan  jalan  keluar  bagi debitor  dan  kreditor  bilamana  debitor  sudah  dalam  keadaan  tidak  lagi mampu  membayar  utangnya. 7 Demikian  juga  disampaikan  Siti  Anisah bahwa  tujuan  pembaruan  Undang-Undang  Kepailitan  Indonesia  belum sejalan  dengan  pembaruan  Undang-Undang  Kepailitan  di  banyak  negara  di dunia. Misalnya, Undang-Undang Kepailitan Indonesia belum mengakomodasi  perlindungan  terhadap  kepentingan  kreditor,  debitor,  dan stakeholders ;  tidak  berdasarkan  kepada  filosofi  yang  melindungi kepentingan  debitor  solven;  tidak  membedakan  kepailitan  bagi  perusahaan dan  individual  meskipun  tujuan  keduanya  berbeda,  serta  belum memperkenankan discharge untuk kepailitan individual. 8
Tujuan  Undang-Undang  Kepailitan  yang  berkembang  di  banyak negara  di  dunia  adalah  melindungi  debitor  yang  jujur  dengan  cara membebaskan utang-utangnya ( discharge ). Pada perkembangan selanjutnya, tujuan hukum kepailitan juga untuk melindungi kepentingan stakeholders . 9
Perubahan  peraturan  Kepailitan  di  Indonesia  belum  dilandasi  dengan suatu filosofi yang seharusnya ada dalam Undang-Undang Kepailitan. 10
Filosofi  tersebut  adalah  debitor  yang  mempunyai  utang  lebih  besar dari  hartanya,  sehingga  hartanya  harus  dibagi  secara  proporsional  kepada para  kreditor,  lebih  baik  dinyatakan  pailit.  Agar  kreditor  memperoleh pengembalian  piutangnya  secara  maksimal,  maka  pemberesan  harta  pailit
6 J.  Djohansah, Pengadilan  Niaga di  dalam  Rudi  Lontoh (Ed), Penyelesaian  Utang  melalui Pailit  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  (  Bandung:  Alumni,  2001),  hlm.  23, lihat juga Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1998.
7 Hikmahanto Juwana, Hukum sebagai Instrumen Politik : Intervensi atas kedaulatan dalam proses  Legislasi  di  Indonesia, disampaikan  dalam  Orasi  Ilmiah  Dies  Natalis  fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara ke-50, Medan, 12 Januari 2004, hlm. 12.
8 Siti Anisah, Op.Cit , hlm. 45.
9 Ibid, Donald  R.  Korobkin, Rehabilitating  Values:  A  Jurisprudence  of  Bankruptcy,  91 Colum.  L.  Rev. 717  (1991),  hlm.  763–765;  David  G.  Carlson, Bankruptcy  Theory  and  the Creditors’ Bargain, 61 U. Cin. L. Rev. 453, (1992),  hlm.  475-478;  Elizabeth  Warren,  The Untenable  Case  for  Repeal  of  Chapter  11,  102  Yale  L.  J.  437  (1992);  Elizabeth  Warren, Bankruptcy Policy, Op. Cit ., hlm. 788., dalam Siti Anisah (Ed), hlm. 35.
10 Ibid ,  Hikmahanto  Juwana, Hikmah  dari  Putusan  Pailit  AJMI, http://www.sinarha rapan.co.id/berita/0207/ 22/opi01.html, 22 Juli 2002, dalam Siti Anisah (Ed), hlm. 36.
harus dilakukan secara efisien. 11 Berdasarkan filosofi tersebut, debitor yang dapat  dinyatakan  pailit  seharusnya  adalah  debitor  yang  tidak  mampu ( insolvent )  keuangannya,  artinya  lebih  besar  utang  daripada  aset. 12 Bagi debitor  perusahaan  yang  asetnya  lebih  kecil  dari  utangnya,  tetapi  masih mempunyai  harapan  untuk  membayar  utangnya  di  masa  depan,  maka  ia diberi  kesempatan  untuk  melakukan  reorganisasi. 13 Dalam  konteks  hukum kepailitan  negara-negara common  law  system ,  keadaan  insolvensi  debitor biasanya dibuktikan melalui insolvencytest dengan menggunakan pendekatan cash flow test atau practical insolvency . 14
Pada  14  September  2012  majelis  hakim  Pengadilan  Niaga  Jakarta Pusat  mengabulkan  permohonan  PT  Prima  Jaya  Informatika  dan menjatuhkan  putusan  pailit  kepada  PT  Telekomunikasi  Indonesia. 15 Ini bukan  pertama  kalinya  perusahaan  yang  berada  dalam  keadaan  keuangan yang sangat sehat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Sebut saja pada kasus PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) dan PT. Prudential Life Assurance.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  penulis  merumuskan  beberapa permasalahan  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  ketentuan  insolvensi  dalam hukum  kepailitan  di  Indonesia?;  dan  2)  Bagaimana  penentuan  insolvensi dalam putusan pailit NOMOR: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST?
11 Ibid , Elizabeth Warren, Bankruptcy Policymaking in an Imperfect World, 92 Mich. L. Rev.
336 (1993),  hlm.  350;  Ali  M.M.  Mojdehi  &  Janet  Dean  Gertz, The  Implicit  Good  Faith Requirement in Chapter 11 Liquidations: A Rule in Search of a Rationale? 14 Am. Bankr. Inst. L. Rev. 143 (2006), hlm. 155–156, dalam Siti Anisah (Ed), hlm. 36.
12 Ibid , Hikmahanto Juwana, Hikmah..., Loc. Cit.; Hikmahanto Juwana, “ Reform of Economic Laws and Its Effects on the Post-Crisis Indonesian Economy,” The Developing Economies, XLIII- 1, 72-90 (Maret 2005), hlm. 77, dalam Siti Anisah (Ed), hlm. 36.
13 Ibid ,  Lynn  M.  LoPucki,  “ A  Team  Production  Theory  of  Bankruptcy  Reorganization,”  57 Vand.  L.  Rev.  741 (April,  2004),  hlm.  743;  Intan  Eow,  “ The  Door  to  Reorganisation: Strategic  Behaviour  or  Abuse  of  Voluntary  Administration?”  30  Melb.  U.  L.  Rev.  300
(Agustus 2006), hlm. 302 – 303. Dalam Siti Anisah (Ed), hlm. 36.
14 Andrew  R  Keay, Insolvency:  Personal  and  Corporate  Law  and  Practice,  LawBook Company  Service ,  Sydney,  1994,  hlm.  3.  Dalam  Sunarmi, Prinsip  Keseimbangan  Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia Edisi II “A critical review on bankcruptcylaw: towards the bankcruptcy  laws  that  protect  creditors  and  debitors  interest ,  (Medan:  Sofmedia,  2008), hlm. 381.
15 http://www.jurnal hukum.com/2-hal-yang-mengakibatkan-telkomsel-pailit/, diakses tanggal
03 Januari 2013

## B.  Pembahasan

## 1.  Ketentuan Insolvensi dalam Hukum Kepailitan di Indonesia a.  Kelemahan-Kelemahan Hukum Kepailitan
Pembahasan  mengenai  konsep  insolvensi  dalam  hukum  kepailitan  di Indonesia berangkat dari serangkaian koreksi tentang kelemahan-kelemahan hukum kepailitan. Kelemahan-kelemahan yang dimaksud sebagai berikut :

## 1)  Kelemahan Faillissmentsverodening
Pertama,  proses  pemeriksaan  kepailitan  memakan  waktu  yang  lama. Faillissmentsverodening tidak  ada  menentukan  berapa  lama  batasan  waktu untuk  menyelesaikan  perkara  kepailitan.  Henry  Lie  A  Weng  menyebutkan bahwa  peraturan-peraturan  tersebut  tidak  praktis,  rumit,  dan  berlangsung terlalu lama dan memakan biaya yang tidak murah. 16
Kedua, Pemeriksaan pembukuan debitor jarang dilaksanakan. Setelah kemerdekaan,  hakim  tidak  melakukan  pemeriksaan  atas  pembukuan debitor. 17
Ketiga,  Gijzeling  ditiadakan.  Meskipun Faillissmentsverodening mengatur  tentang  lembaga  paksa  badan,  namun  dalam  prakteknya  hal  ini tidak dilaksanakan oleh pengadilan.
2)  Kelemahan UU No. 4 Tahun 1998
Pertama,  Pengertian  utang  tidak  Komprehensif.  Hal  ini  terlihat  pada kecenderungan dunia usaha mengonstruksikan sengketa-sengketa niaga yang berkaitan  niaga  yang  berkaitan  dengan  kepailitan  dan  PKPU,  bukan  lagi sebagai  wanprestasi  atau  perbuatan  melawan  hukum,  melainkan  dipaksa mendalilkannya  dengan  utang  yang  telah  tempo  dan  dapat  ditagih,  yang kemudian diajukan proses pailit. 18
Kedua,  Pembuktian  sederhana.  Pasal  1  ayat  (1)  jo.  Pasal  6  ayat  (3) mensyaratkan  pembuktian  sederhana  dalam  menentukan  dikabulkan  atau tidaknya  suatu  permohonan  kepailitan.  Namun  UUK  tidak  memberikan penjelasan  yang  rinci  mengenai  bagaimana  pembuktian  sederhana  ini dilakukan  dalam  memeriksa  permohonan  pailit,  kecuali  menyatakan  bahwa pembuktian sumir pada umumnya.
Ketiga,  Pemeriksaan  yang  terlalu  cepat  dan  efisien.  Putusan  atas permohonan  pernyataan  pailit  harus  ditetapkan  dalam  jangka  waktu  paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
16 Henry  Lie  Aweng, Tinjauan Pasal demi Pasal Fv (FaillissmentsverodeningS 1905No 217 jo s 1906 No. 348 Jts Perpu No. 1 Tahun 1998 dan UU no 4 Tahun 1998 , Medan, hlm. 14 Dalam Sunarmi, Prinsip Keseimbangan ..., Op.Cit. hlm. 179.
17 Ibid . 18 Ibid, hlm. 291.
Keempat, Tidak adanya perbedaan antara debitor insolven dan solven. UUK  tidak  mencantumkan  keadaan  insolven  asal  syarat  pailit  sebagaimana Pasal 1  ayat  (1) Jo.  Pasal 6  ayat  (3)  UUK  terpenuhi,  maka  debitor  tersebut dinyatakan pailit.
3)  Kelemahan UU No. 37 tahun 2004
Pertama, Tidak adanya jumlah minimal utang. UUK dan PKPU tidak memberikan  batasan  jumlah  minimal  utang  yang  didalilkan  oleh  pemohon pailit  dan  termohon  pailit,  hal  ini  akan  menimbulkan  celah  hukum  untuk mengajukan permohonan pailit.
Kedua,  Tidak  adanya  insolvensi  tes.  Debitor  yang  masih  memiliki kekayaan  yang  cukup  untuk  membayar  utang-utangnya  dapat  dinyatakan pailit  oleh  pengadilan  karena  tidak  membayar  utang  dengan  memenuhi ketentuan  pasal  2  ayat  (1)  UUK  dan  PKPU.  Hal  ini  tentu  saja  merugikan perusahaan  yang  masih  solven.  Akibatnya,  banyak  investor  tidak  percaya lagi untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

## b.  Pengertian Insolvensi
Insolvensi (insolvency) dalam  kamus  bahasa  Inggris  berarti:  ketidak mampuan  membayar  utang. 19 Pengertian  insolvensi  ( insolvency )  menurut Fridmen, Jack P dalam Munir Fuady adalah: 20
“Ketidak  sanggupan  untuk  memenuhi  kewajiban  finansial  ketika jatuh  waktu  seperti  layaknya  dalam  bisnis,  atau  kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu tertentu”. Berikut adalah beberapa pengertian insolvensi.
1)  Menurut Faillissmentsverodening
Dasar  insolvensi  menurut Faillissmentsverodening diartikan  sebagai keadaan  “berhenti  membayar”,  terdapat  pada  Pasal  1  ayat  (1).  Tidak  ada pertimbangan  oleh  hakim  bahwa  debitor  baru  sekali  atau  dua  kali  tidak membayar  utangnya  yang  telah  jatuh  temponya  dapat  dijatuhkan  pailit. Sedangkan  menurut  Tirtaatmidjaja,  bahwa  debitor  yang  baru  sekali  saja menolak  pembayaran  maka  hal  itu  belumlah  merupakan  suatu  keadaan berhenti membayar. 21

## 2)  Menurut UU No. 4 Tahun 1998
19 Peter  Salim, Slim’s  Ninth  Collegiate  English  –  Indonesian  Dictionary ,  (Jakarta:  Modern English Press, 2000), hlm. 754.
20 Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 135.
21 M.  H.  Tirtaarmadjaja, Pokok-pokok  Hukum  Perniagaan, (Jakarta:  Djambatan,  1970),  hlm 128.
Dasar  insolvensi  menurut  UU  No.  4  Tahun  1998  diartikan  sebagai keadaan  “tidak  membayar”,  tertuang  dalam  Pasal  1  angka  (1).  Dasar insolvensi  diartikan  sebagai  “tidak  membayar”,  Prajoto  mengartikan sebagai 22 : menolak untuk membayar; cidera janji atau wanprestasi; keadaan tidak  membayar  tidak  sama  dengan  keadaan  kekayaan  debitor  tidak  cukup untuk  melunasi  seluruh  utangnya;  tidak  diharuskan  debitor  memiliki kemampuan untuk membayar ( onvermogen ) dan memikul seluruh utangnya; atau  istilah  tidak  membayar  harus  diartikan  sebagai naar  de  letter ,  yaitu debitor  pada  saat  diajukan  permohonan  pernyataan  pailit  telah  sama  sekali berhenti membayar utangnya.
3)  Menurut UU No. 37 Tahun 2004
Dasar  insolvensi  menurut  UU  No.  37  Tahun  2004  diartikan  sebagai keadaan “tidak membayar lunas”, tertuang dalam Pasal 2 ayat (1). Keadaan tidak  membayar  lunas  diartikan  sebagai  sudah  membayar  sekali,  dua  kali, dan  seterusnya  tetapi  tidak  seluruhnya,  atau  debitor  sudah  membayar pokoknya tetapi belum membayar bunganya.

## c.  Tahap Fase Insolvensi
Untuk masuk ke dalam tahap insolvensi ada dua kemungkinan yaitu :
1)  setelah  dinyatakan  pailit.  Keadaan  insolvensi  terjadi  dengan  sendirinya tanpa  putusan  hakim  apabila  dalam  rapat  pencocokan  utang  tidak ditawarkan accord ,  atau  ada accord tetapi  tidak  disetujui  oleh  rapat verifikasi,  atau  ada accord yang  sudah  disetujui  tetapi  tidak  mendapat homologasi  dari  hakim  pemitus  kepailitan,  atau  ada accord yang  sudah dihomologasi, tetapi ditolak oleh hakim banding; dan
2)  melalui  PKPU.  Apabila,  dalam  waktu  270  hari  setelah  putusan pembayaran  sementara  diucapkan  rencana  perdamaian  tersebut  tidak diterima oleh para kreditor, atau perdamaian tersebut tidak disahkan oleh pengadilan  niaga,  atau  tidak  ada  persetujuan  apapun  yang  telah  dicapai, hakim pengawas akan memberitahukan pengadilan niaga kemudian harus menyatakan  debitor  pailit.  Dalam  keadaan  inilah  debitor  masuk  fase insolvensi.

## d.  Permasalahan Terkait Konsep Insolvensi di Indonesia
1)  Terhambatnya iklim Investasi di Indonesia.
Bagi  negara  berkembang,  untuk  bisa  mendatangkan  investor  setidak- tidaknya  dibutuhkan  tiga  syarat  yaitu;  pertama,  ada economic  opportunity
22 Pradjoto,  “ RUU  Kepailitan  ditinjau  dari  aspek  Perbankan ”,  Makalah  yang  disampaikan dalam  Seminar  Sosialisasi  RUU  tentang  Kepailitan  oleh  BPHN  dan  ELLIPS  PROJECT, Jakarta, 27-2 Juli 1999, hlm. 5.
(investasi  mampu  memberikan  keuntungan  secara  ekonomis  bagi  investor); kedua, political  stability (investasi  akan  sangat  dipengaruhi  stabilitas politik); dan ketiga, legal certainty atau kepastian hukum.
Regulasi  di  Indonesia  dinilai  sangat  lemah  dan  ini  nyaris  mencakup semua aspek. Regulasi yang lemah menyebabkan ketidak pastian hukum dan dalam  ketidak  pastian  hukum,  pungutan  liar  dan  berbagai  tindak  korupsi merajalela sehingga arus investasi Indonesia menjadi tidak kondusif. Hal ini dibuktikan  hasil  beberapa  lembaga  penelitian  Pemeringkat  Daya  Saing seperti 23 : International  Institute  for  Management  Development (IMD), Political  and  Economic  Risk  Consultancy (PERC), Japan  Bank    for International  Cooperation (JBIC), World  Investment  Report  2002,  World Bank, AC Nielsen , dan UNDP ( The United Nations Development Programs ) yang  secara  kompak  menyatakan  Indonesia  dalam  kelompok  negara  yang paling  tidak  diminati  dalam  investasi.  Sebagai  contoh  masalah ketidakpastian  hukum,  tahun  2004,  PT  Prudential  Life  Assurance (Prudential),  perusahaan  asuransi  dari  Inggris  ini  harus  jatuh  bangun menghadapi  serangkaian  gugatan  dan  permohonan  pailit.  Ketidak  pastian hukum  dalam  perkara  ini  disebabkan  tidak  jelasnya  pengaturan  tentang konsep insolvensi dan tidak adanya insolvensi tes, sehingga sulit dibedakan peristiwa  berhenti  membayar  karena  tidak  mampu  membayar  dan  berhenti membayar  karena  tidak  mau  membayar.  Peristiwa  ini  sebenarnya  lebih mengarah pada perbuatan cidera janji yang semestinya diselesaikan melalui gugatan perdata biasa. 24
2)   Tidak tercapainya perlindungan kreditor, debitor, dan stakeholder secara seimbang.
Undang-undang  Kepailitan  harus  memberikan  perlindungan  yang seimbang  antara  kreditor,  debitor,  dan stakeholder .  Undang-undang kepailitan  mulanya  bertujuan  untuk  melindungi  para  kreditor  dengan memberikan  jalan  yang  jelas  dan  pasti  untuk  menyelesaikan  utang  yang tidak dapat dibayar. 25 Namun, di sisi lain hukum kepailitan seharusnya juga dapat  melindungi  debitor  yang  beritikad  baik  untuk  membayar  utangnya. Perlindungan terhadap stakeholders mempunyai suatu tujuan imperatif, yaitu bisnis  harus  dijalankan  sedemikian  rupa  agar  hak  dan  kepentingan
23 Budiman  Ginting,  “Kepastian  Hukum  Dan  Implikasinya  Terhadap  Pertumbuhan  Investasi di  Indonesia,  makalah  yang  disampaikan  dalam  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Tetap, Universitas Sumatera Utara, medan, 20 September 2008, hlm. 14-16
24 http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000019-hukum-transaksi-bisnis- internasional/hk_607_slide_kepastian_hukum_dalam_transaksi_bisnis_internasional_dan_i mplikasinya_terhadap_kegiatan_investasi_di_indonesia.pdf.
25 Erman  Radjagukuguk. Latar  Belakang  dan  Ruang  Lingkup  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1998  tentang  Kepailitan ,  di  dalam  Ruddhy  Lontoh  (Ed.),  Penyelesaian  Utang..., Op.Cit. hlm. 181.
stakeholders dijamin, diperhatikan, dan dihargai dalam suatu kegiatan bisnis. Sebabnya,  berbagai  pihak  tersebut  dipengaruhi  dan  dapat  mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. 26
3)  Beresiko mengancam stabilitas pembangunan ekonomi Indonesia.
Berbagai  studi  tentang  hubungan  hukum  dan  pembangunan  ekonomi menunjukan  bahwa  pembangunan  ekonomi  tidak  akan  berhasil  tanpa pembaruan  hukum. 27 Stabilitas  pembangunan  perekonomian  adalah prasyarat  dasar  untuk  tercapainya  peningkatan  kesejahteraan rakyat  melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. 28 Dengan terhambatnya  investasi  sebagai  akibat  dari  tidak  adanya  kepastian  hukum dan  tidak  adanya  perlindungan  yang  seimbang  antara  debitor,  kreditor,  dan pihak  yang  berkepentingan  akan  mengancam  stabilitas  pembagunan perekonomian secara keseluruhan.
2.  Penentuan Insolvensi dalam Putusan Pailit Nomor:
48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst
a.  Duduk Perkara
Permasalahan  yang  terdapat  dalam  putusan  ini  adalah  permohonan pailit  yang  diajukan  oleh  PT.  Prima  Jaya  Informatika  terhadap  PT. Telekomunikasi  Selular  atas  utang  yang  jatuh  tempo  terhadap Puchase Order PO/PJI-AK/VI/2012/00000027  tertanggal  20  Juni  2012  dan  No. PO/PJI-AK/VI/2012/00000028  tertanggal  21 Juni  2012  senilai total tagihan Rp    5.260.000.000,00  (lima  miliar    dua  ratus  enam  puluh  juta  Rupiah). Dalam perjanjian kerjasama disepakati Termohon pailit berkewajiban untuk menyediakan voucher isi  ulang  bertema  khusus  olahraga  dalam  jumlah sedikit-dikitnya  Rp    120.000.000,00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  yang terdiri  dari voucher isi  ulang  Rp    25.000,00  (dua  puluuh  lima  ribu  rupiah) dan voucher isi  ulang  Rp    50.000,00  (lima  puluh  ribu  rupiah)  dan  kartu prabayar  bertema  khusus  olahraga  dalam  jumlah  sedikitnya  10.000.000 (sepuluh juta) setiap tahun untuk dijual oleh PT. Prima Jaya Informatika.
Namun  atas  dua Puchase  Order tersebut,  Telkomsel  memutuskan untuk  menghentikan  sementara  alokasi  produk  Prima.  Dalam  eksepsi,
26 Lihat  A  Sony  Keraf, Etika  Bisnis  Tuntutan  dan  Relevansinya ,  (Yogyakarta:  Kanisius,
1998), hlm. 89, dalam Siti Anisah (Ed), Op.cit , hlm. 35.
27 Erman  Rajagukguk, Peranan  Hukum  Di  Indonesia:  Menjaga  Persatuan  Bangsa, Memulihkan  Ekonomi  Dan  Memperluas  Kesejahteraan  Sosial ∗ ) Disampaikan  Dalam Rangka  Dies  Natalis  Dan  Peringatan  Tahun  Emas  Universitas  Indonesia  (1950-2000), Kampus Ui-Depok, 5 Februari 2000.
28 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tjyj3m0VnpAJ:www.bappe nas.go.id/getfileserver/node/169/+faktor+yang+mempengaruhi+stabilitas+ekonomi+pdf&cd =3&hl=en&ct=clnk, diakses tanggal 9 Juni 2013.
Telkomsel  menyatakan  bahwa  pengadilan  niaga  pada  pengadilan  negeri jakarta  pusat  tidak  berwenang  memeriksa  dan  mengadili  perkara a  quo , permohonan  pernyataan  pailit  kabur  ( exceptio  obscurum  libelum ),  dan pemohon  pailit  tidak  memiliki  alasan  hak  untuk  mengajukan  permohonan pernyataan  pailit,  karena  tidak  ada  utang  yang  jatuh  tempo  ( exeptio onrechtmatige  of  ongegrond ).  Selain  itu,  juga  disampaikan  wanprestasi Prima Jaya atas Perjanjian Kerjasama, yaitu: Prima Jaya  gagal  membangun komunitas  Prima  dengan  jumlah  anggota  10  juta  dalam  setahun  perjanjian atau  hingga  juni  2012,  Gagal  menjual  produk  Telkomsel  tersebut  hanya  di komunitas  Prima,  karena  ternyata  menjual  di  luar  komunitas  Prima.  Gagal membayar purchase order NO. PO/PJI-AK/V/2012/00000026 tangal 9  Mei 2012 yang mengakibatkan kerugian bagi Telkomsel.
Telkomsel juga mempunyai utang kepada PT. Extent Media Indonesia atas  pelaksanaan  kerja  sama  layanan Mobile  Data  Content ,  senilai  total tagihan  tersebut  sebesar  Rp    40.326.213.794,00  (empat  puluh  miliar    tiga ratus  dua  puluh  enam  juta  dua  ratus  tiga  belas  ribu  tujuh  ratus  sembilan puluh empat rupiah).

## b.  Pertimbangan Hakim
Mengenai adanya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengertian  utang  dalam  UUK  merupakan  pengertian  utang  dalam  arti  luas, dengan demikian, dengan mengacu pada ketentuan pasal 1458 KUH Perdata dalil  bantahan  Termohon  Pailit  yang  menyatakan  bahwa Purchase  Order Pemohon  Pailit  yang  ditolak  oleh  Termohon  Pailit  bukan  merupakan  utang yang  jatuh tempo  dan  dapat  ditagih  sehingga  permohonan  pernyataan pailit yang diajukan tidak ada dasar hukumnya dan tidak memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan pailit harus dinyatakan ditolak.
Mengenai  adanya  dua  kreditor  atau  lebih.  Menimbang  pasal  1888 KUH  Perdata,  Termohon  tidak  dapat  membuktikan  telah  melakukan pembayaran atas tagihan PT. Extent Media Indonesia periode bulan Agustus sampai  dengan  Oktober  2011  dan  karenanya  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bahwa  Termohon  Pailit  memiliki  kewajiban  kepada  kreditor lainnya  selain  Termohon  Pailit.  (vide  Putusan  MARI  No:  3609/K/Pdt/1985 tertanggal 4 Desember 1987).
Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon Pailit  dapat  membuktikan  terdapatnya  fakta  atau  keadaan  yang  terbukti secara  sederhana  bahwa  persyaratan  untuk  dinyatakan  pailit  sebagaimana dimaklsud  dalam  pasal  2  ayat  (1)  UUK  telah  terpenuhi  sehingga permohonan  pernyataan  pailit  beralasan  hukum  dan  karenanya  harus dikabulkan pasal ayat (4) UUK. c.  Putusan Pengadilan Niaga
Hakim  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  pada  tanggal  14  September 2012  memutuskan  dalam  eksepsi  untuk  menolak  eksepsi  Termohon  Pailit untuk  seluruhnya.  Dalam  pokok  perkara  mengabulkan  Permohonan Penyataan  Pailit  dari  Pemohon  Pailit  terhadap  Termohon  Pailit  untuk seluruhnya  dan  menyatakan  Termohon,  Pailit  dengan  segala  akibat hukumnya.

## d.  Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/Pdt.Sus/2012
Pada  tanggal  21  November  2012  Majelis  Hakim  memutuskan  kasasi yang diajukan Tekomsel. Putusan ini mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon  Kasasi,  membatalkan  putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat Nomor: 48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst.

## e.  Analisa Kasus
1)  Tentang Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit.
Mengenai  adanya  kreditor  lain,  penulis  berpendapat  bahwa pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa Extent media sebagai kreditor lain adalah tidak tepat dan cenderung inkonsisten karena bukti-bukti tentang kreditor lainnya yang hanya diajukan photocopy dapat disetujui oleh pengadilan niaga, sementara bukti tentang pelunasan utang terhadap kreditor lainnya tersebut dengan begitu saja ditolak dengan menyatakan photocopy . Di sini, hakim melanggar asas imparsialitas dan asas audi et alteram partem . Mengenai  adanya  utang,  penulis  berpendapat  bahwa  adanya  utang dalam  kasus  kepailitan  ini  tidak  dapat  dibuktikan  secara  sederhana. Telkomsel  membantah  adanya  utang  dengan  alasan exceptio  nonadipleti contractus ,  yaitu  karena didahului  dengan  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh pemohon  pailit.  Sehingga  tidak  ada  utang  yang  dapat  dijadikan  syarat permohonan pernyataan pailit atau setidak-tidaknya permohonan pailit harus ditolak  karena  eksistensi  utang  yang  dijadikan  pokok  perkara  ini  sangat rumit sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri.
Mengenai  syarat  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih,  penulis  berpendapat bahwa  jatuh  tempo  utang  yang  dimaksudkan  dalam  perkara  ini  tidak  dapat ditentukan  karena  utang  yang  dimaksud  tidak  dapat  dibuktikan  secara sederhana dan harus dibuktikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri.
2)  Tentang Prosedur Permohonan Pailit.
Penulis  berpendapat  bahwa  prosedur  permohonan  pernyataan  pailit yang  diajukan  oleh  Prima  Jaya  telah  sesuai  dengan  ketentuan  prosedur permohonan  pernyataan  pailit  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.
3)  Tentang Penentuan Insolvensi.
Penulis mendasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat (1) menurut UU No. 37  Tahun  2004.  Insolvensi  diartikan  sebagai  “tidak  membayar  lunas” utangnya.  Insolvensi  muncul  ketika  Telkomsel  menolak  menerbitkan Purchase  Order No.  PO/PJI-AK/VI/2012/00000027,  dan  Purchase  Order No.  PO/PJI-AK/VI/2012/00000028.  Berhentinya  penerbitan  alokasi  produk oleh  Telkomsel  adalah  suatu  keadaan  tidak  membayar  lunas  atas  utang dalam  arti  luas  yaitu  prestasi  Telkomsel  sebagaimana  dimaksud  dalam perjanjian kerjasama, sehingga menjadi dasar insolvensi. Menurut pasal 144 UUK,  debitor  yang  telah  dinyatakan  pailit  berhak  untuk  menawarkan perdamaian  kepada  semua  kreditor.  Telkomsel  secara  resmi  mengajukan proposal  perdamaian  untuk  menyelesaikan  utang-utangnya  kepada  kreditor. Dalam  proposal  perdamaian  yang  diajukan  pada  hari  Senin,  22  Oktober 2012, Telkomsel mengaku siap menyelesaikan seluruh kewajibannya. Untuk menyelesaikan semua utang-utangnya tersebut. 29
Pencocokan  piutang  dilakukan  dalam  rapat  kreditor,  setelah  putusan pailit dibacakan sesuai dengan pasal 113 ayat (1) UUKPKPU. Hingga Rapat Pencocokan  Piutang  yang  digelar  31  Oktober  2012,  tercatat  ada  176  pihak yang  mengajukan  tagihan  kepada  tim  kurator  Telkomsel,  dengan  nilai tagihan mencapai Rp 14 triliun. 30 Namun, hanya 46 pihak yang diakui oleh Telkomsel  sebagai  kreditornya  dengan  nilai  tagihan  Rp  3,15  triliun  (atau 81,9  juta  dollar  AS). 31 Rapat  verifikasi  atau  pencocokan  utang Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), ditunda hingga tiga pekan dari tanggal 31  oktober  2012,  karena  debitor  belum  siap  karena  masih  banyak  hal  yang perlu diselesaikan berkaitan dengan tagihan kreditor dalam rapat kreditor. 32
Secara kronologis, 16 juli 2012 Primajaya mengajukan gugatan pailit. 14 September 2012, Hakim Pengadilan Niaga memutuskan Telkomsel Pailit. 21  September  2012,  Telkomsel  mengajukan  kasasi.  22  Oktober  2012 Telkomsel  mengajukan  proposal  perdamaian.  31  Oktober  2012,  Rapat kreditor  pertama,  namun  karena  ada  beberapa  permasalahan  yang  harus diselesaikan  Telkomsel  meminta  Rapat  Kreditor  Diundur  3  (tiga)  minggu kemudian untuk mempersiapkan diri. 21 November 2012, Mahkamah Agung membatalkan  putusan  Pengadilan  Niaga  sekaligus  berarti  Telkomsel  batal Pailit.  29  Januari  2013 33 ,  Primajaya  mengajukan  Peninjauan.  Berdasarkan
29 http://nasional.kontan.co.id/news/telkomsel-ajukan-proposal-perdamaian,  diakses  tang-gal
9 Juni 2013.
30 http://tekno.kompas.com/read/2012/11/02/16472299/Kurator.Siap.Pertemukan.Telk omsel. dengan.Prima.Jaya, diakses tanggal 9 Juni 2013.
31 Ibid . diakses tanggal 9 Juni 2013.
32 http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/10/31/pailit-telkomsel-debitur-belum-siap- verifikasi-utang-ditunda/, diakses tanggal 9 Juni 2013.
33 http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2013/02/prima-jaya-ajukan-peninjauan- kembali- telkomsel-masih-teran cam-pailit/, diakses tanggal 9 Juni 2013.
pada  kronologi  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa harta pailit belum sampai pada fase insolvensi.

## C. Penutup

## 1.  Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  yang  disampaikan  penulis  menyimpulkan bahwa:
a.  Ketentuan insolvensi di indonesia di dasarkan pada pasal 2 ayat (1) yaitu ketika debitor “tidak membayar lunas” utangnya. Harta pailit akan masuk ke  dalam  fase  insolvensi  dengan  dua  kemungkinan  yaitu  setelah dinyatakan  pailit  dan  melalui  PKPU.  Ketentuan  insolvensi  dan  hukum kepailitan  di  Indonesia  masih  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  yang menimbulkan  permasalahan-permasalahan  yang  berkaitan  dengan pembangunan  ekonomi  Indonesia,  yaitu  terhambatnya  iklim  investasi  di Indonesia,  tidak  tercapainya  perlindungan  kreditor,  debitor,  dan stakeholder secara  seimbang,  dan  beresiko  mengancam  stabilitas pembangunan ekonomi Indonesia.
b.  Syarat-syarat  pernyataan  pailit  dalam  Putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor
48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst  tidak  dipertimbangkan  dengan  tepat  oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, khususnya tentang adanya kreditor lain dan  adanya  utang  yang  menjadi  pokok  sengketa.  Harta  pailit  dalam Putusan  Pengadilan  Niaga  Nomor  48/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst  belum sampai dalam fase insolvensi.

## 2.  Saran
Untuk  menyelesaikan  masalah-masalah  yang  ditimbulkan  akibat ketidakpastian  hukum  karena  konsep  insolvensi  yang  tidak  jelas  dan  tidak adanya insolvency  test penulis  mengharapkan  adanya  pembaruan  hukum  di bidang kepailitan, khususnya amandemen Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU, sehingga konsep insolvensi menjadi jelas dan selaras  dengan  perkembangan  pengaturan  kepailitan  di  banyak  negara  di dunia.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Fuady, Munir, 1999. Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Lontoh,  Rudhy  A,  et.al.,  2001. Penyelesaian  Utang  Piutang  Melalui Kepalitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , Bandung: Alumni. Sunarmi,  2008. Prinsip  Keseimbangan  Dalam  Hukum  Kepailitan  di IndonesiaEdisi II “A critical review on bankcruptcylaw: towards the bankcruptcy laws that protect creditors and debitors interest , Medan: Sofmedia. Tirtaarmadjaja,  M.  H.,  1970. Pokok-pokok  Hukum  Perniagaan ,  Jakarta: Djambatan.

## B. Jurnal/Kamus/Makalah
Ginting,  Budiman,  2008, Kepastian  Hukum  Dan  Implikasinya  Terhadap Pertumbuhan  Investasi  di  Indonesia, makalah  yang  disampaikan dalam  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Tetap,  Universitas  Sumatera Utara, Medan, 20 September.
Juwana,  Hikmahanto,  2004,  “ Hukum  sebagai  Instrumen  Politik:  Intervensi atas  kedaulatan  dalam  proses  Legislasi  di  Indonesia ”,  disampaikan dalam Orasi Ilmiah Dies Natalis fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara ke-50, Medan, 12 Januari.
Kristiyani,  2008,  “ Kajian  Yuridis  atas  Putusan  KepailitanKoperasi  di
Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor:01/PAILIT/2008/PENGADILAN NIAGA SEMARANG ”,
Tesis,Program  Studi  Pasca  Sarjana  Universitas  Diponegoro, Semarang,  Peter  Salim,  2000,  Slim’s  Ninth  Collegiate  English- Indonesian Dictionary, Modern English Press, Jakarta. Pradjoto,  1999, RUU  Kepailitan  ditinjau  dari  aspek  Perbankan ,  Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sosialisasi RUU tentang Kepailitan oleh BPHN dan ELLIPS PROJECT, Jakarta, 27-28 Juli. Radjagukguk,  Erman,  1997,  ” Peranan  Hukum  Dalam  Pembangunan  Pada Era  Globalisasi ”,  pidato  pemgukuhan  diucapkan  pada  upacara penerimaan  jabatan  Guru  Besar  dalam  bidang  hukum  pada  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari. ___________,  2000,  “ Peranan  Hukum  Di  Indonesia  :  Menjaga  Persatuan Bangsa,  Memulihkan  Ekonomi  Dan  Memperluas  Kesejahteraan Sosial ”,  Disampaikan  Dalam  Rangka  Dies  Natalis  Dan  Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus Ui-Depok, 5 Februari.
Siti  Anisah,  2009, Studi  Komparasi  terhadap  Perlindungan  Kepentingan Kreditor  dan  Debitor  dalam  Hukum  Kepailitan, Jurnal  Hukum  No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan R. Subekti. Tjitrosudibio.  1999.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Pranadya
Paramita, Jakarta.
Faillisement Verordening Staatsblad. 1905 Noor 217 Jo. Staatsblad.1906No.
348.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1998 tentang Perubahan AtasUndang-Undang tentang Kepailitan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1998  Nomor  87,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3761.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1998  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  tentang Kepailitan  Menjadi  Undang-Undang  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1998  Nomor  135  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3778.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37.  Tahun  2004  tentang
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran  Utang  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor  131,  Tambahan  Lembaran  Negara  RepublikIndonesia  Nomor 4443.

## D. Website
http://www.jurnalhukum.com/2-hal-yang-mengakibatkan-telkomsel-  pailit/, diakses tanggal 03 Januari 2013 http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000019-hukum-transaksi- bisnis- internasional/hk_607_slide_kepastian_hukum_dalam_transaksi_ bisnis_internasional_dan_implikasinya_terhadap_kegiatan_inve stasi_di_indonesia.pdf., diakses tanggal 9 Juni 2013 http://nasional.kontan.co.id/news/telkomsel-ajukan-proposal-perdamaian, diakseas tanggal 9 Juni 2013. http://tekno.kompas.com/read/2012/11/02/16472299/Kurator.Siap.Perte mukan.Telkomsel.dengan.Prima.Jaya, diakses tanggal 9 Juni2013.
http://www.bisnis-jatim.com/index.php/2012/10/31/pailit-telkomsel- debitur- belum-siap-verifikasi-utang-ditunda/, diakses tanggal 9Juni 2013.
http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2013/02/prima-jaya-ajukan- peninjauan-kembali-telkomsel-masih-terancam-pailit/,diakses  tanggal 9 Juni 2013.