Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 4 No. 1 Page 001-124 May 2022 ISSN 1684-9992

## Daftar Isi (Table of Content)
1-11 Konflik Partai Gerindra dan PKS dalam Proses Pengisian Kekosongan Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Dinda Mutia Khaerun Nisa, Sri Budi Eko Wardani 12-21 Reproduksi Kuasa: Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar) Asfar Mutaaly Barelly, Gustiana A Kambo, Muhammad 22-32 Politik Pencalonan Pasangan Suami-Istri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupaten Lamongan Anang Fajrul Ukhwaluddin, Valina Singka Subekti 33 – 46 Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara  Melalui Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Ali Ikhwan, Sri Budi Eko Wardani 47 – 54 Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Era New Normal Sadar 56 – 69 The Constraining Dynamics to Promote the Inclusive Village Governance in an Autocratic Leadership Setting Muhammad Taufiq, Rahmad Hidayat 70 – 84 Sinergitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816 Sidoarjo Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Dewi Kurniasih, Aulia Zharifah 85 – 102 Collective Action Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Percepatan Pariwisata Desa Labuan Kertasari untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ilham Zitri 103 – 117 Mengukur Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Rifaid, M. Ulfatul Akbar Jafar, M. Taufik Rachman, Johan Natirius 118 – 124 Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Tradisi Lisan Iko-Iko Suku Bajau Di Sulawesi Tenggara Abdul Hakim

## Reproduksi Kuasa: Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar
Asfar Mutaaly Barelly 1 , Gustiana A Kambo 2 , Muhammad 3
1,2,3 Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245 Corresponding Author: mutaaly7@gmail.com

## Keyword:
Reproduction of Power; Politic of Ethnic Thionghoa; Legislative of Makassar.
Kata Kunci: Reproduksi Kuasa; Politik Etnis Tionghoa; Legislatif Kota Makassar.
Abstract: This  study  was  conducted  to  demonstrate  understanding  the  quasi- relationship of the quasi-political reproduction mechanism of ethnic Tionghoa in the 2019 legislative elections in Makassar. The interaction of community groups and ethnic Chinese actors to gain political power through legislative representation in Makassar  has  not  been  thoroughly  studied.  The  research  method  used  in  this research  is  qualitative-explorative  with  a  case  study  approach,  where  this exploratory study seeks to examine the power relations of the ethnic Tionghoa in the Makassar  City  legislature.  The  theory  used  in  this  research  is  "reproduction  of power" from Pierre Bourdieu. The results of this study proved that the ethnic Chinese in Makassar City were able to establish power relations effectively. It is proven by the existence of political figures from ethnic Tionghoa who have strategic places in various fields, especially in the Makassar City legislature.
Abstrak: Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menunjukkan  memahami  relasi  kuasi pada mekanisme reproduksi kuasi politik etnis Tionghoa pada pemilu legislatif 2019 di Makassar. Interaksi kelompok masyarakat dan aktor etnis tionghoa untuk mendapatkan kekuasaan politik melalui perwakilan legislatif di Makassar belum mendapatkan  telah  yang  mendalam.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah kualitatif-ekploratif dengan pendekatan studi kasus, dimana studi  eksploratif  ini  berusaha  untuk  melihat  relasi  kuasa  etnis  Tionghoa  di legislative  Kota  Makassar.  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu “reproduksi kekuasaan” dari Pierre Bourdieu. Hasil penelitian ini terbukti etnis Tionghoa di Kota Makassar mampu menjalin relasi kuasa secara efektif. Terbukti dengan  adanya  tokoh  politik  dari  etnis  Tionghoa  mendapat  tempat  startegis diberbagai bidang khususnya dalam lembaga legislatif Kota Makassar.

## PENDAHULUAN
Perjalanan sejarah yang panjang diskriminasi minoritas etnis Cina Tionghoa di Indonesia (Purbasari  &  Suharno,  2019;  Haboddin,  2012)  memberi  dampak  terhadap  perilaku  interaksi sosial khususnya kota makassar (Waty, 2016). Kehadiran etnis Tionghoa dalam arena politik kota makassar bukan hal yang baru. Pasca reformasi dengan sistem demokrasi  meninggalkan sistem yang  sentralistik  menuju  disentralisasi  dalam  bentuk  otonomi  daerah  (Suryadinata,  1984; Rahardjo,  2005;  Lukmantoro,  2008;  Haboddin,  2012;  Rusnaedy,  2020).  Demokrasi  dicirikan dengan sistem pemilu terbuka dengan mengedepankan kesetaraan dan menjunjung tinggi hak- hak  seluruh  masyarakat.  Efek  dari  otonomi  daerah  tentunya  ikut  merubah  kebijakan  (Pye  & Verba, 2015).
Semenjak reformasi, iklim demokrasi secara nasional telah membuka ruang bagi warga keturunan  Tionghoa  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  hal  ini  menggunakan  hak  pilihnya  dan terjun  langsung  dibidang  politik,  walaupun  terkesan  pelan  dan  lambat.  Dengan  ikut  memilih dalam  setiap  kontestasi  politik  dan  terlibat  dipanggung  politik  menjadikan  etnis  tionghoa merupakan etnis khusus yang mendapat perhatian dari pihak pemerintah (Suryadinata, 1984; Susetyo,  2002;  Trinugraha,  2013).  Misalnya  dalam  pemilihan  umum,  untuk  memilih  kepala daerah  (Walikota/Bupati)  dan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD).  Hal  ini memberikan peluang pada etnis Cina Tionghoa untuk bisa mengambil peran yang lebih besar
untuk terlibat melalui pemilihan terbuka pada Pilkada. Kehadiran Etnis Tionghoa dalam arena politik Kota Makassar bukan hal yang baru (Suryadinata, 1984; Susetyo, 2002; Trinugraha, 2013; Warnaen,  2002).  Catatan  dari  pemilu  legislatif  2019  Selalu  menampilkan  wakil  dari  etnis Tionghoa yang akhirnya terpilih untuk duduk di kursi legislatif (Gatara & Said, 2007; Trinugraha, 2013; Warnaen, 2002).
Pada  konteks  legislatif  makassar  pemilih  dapil  1  dan  dapil  2  kota  Makassar  sebagian penduduknya berasal dari identitas tionghoa (Hakim, 2019; Fitriani, 2018). Representasi calon dari etnis tionghoa selalu muncul, salah satunya pada pemilu 2019 kehadiran Andre Tanta yang terpilih menjadi angota DPRD provinsi di daerah pemilihan kota makassar yang menjadi symbol dari  kehadiran  politik  identitas  tionghoa  di  kota  Makassar  yang  maju  melalui  Partai Nasdem(Fitriani,  2018).  Politik  identitas  secara  teoritis  adalah  politik  yang  didasari  atas kesamaan etnik keberagaman bentuk gerakan sosial dalam masyarakat. Melalui politik identitas, konsolidasi  identitas  terbangun  dan  dibangun  (Swartz,  2012;  Rothschild,  1981;  Pye  &  Verba, 2015 ). Bagaimana peran kelompok masyarakat dan aktor etnis memaksimalkan kekuasaan dan relasi  dapat  dijalankan  hingga  konsolidasi  politik  identitas  itu  terjadi.  Saluran  apa  yang digunakan dalam membangun politik identitas di arena pemilihan legislatif kota makassar.

## Gambar 1. Identifikasi dan analisis isu penelitian Sumber: Diolah dari tools VosViewer, 2021
Melihat pada gambar 1 di atas penelusuran penelitian melalui VosViewer interval waktu tahun  2000-2020  menidentifikasi  bahwa  kecendrungan  kasus  politik  identitas  lokal  lebih mengarah  pada  praktek  ekspresi  kelompok,  pertengkaran  kelas  maupun  agama,  sampai  pada dampak  dari  globalisasi  politik  global.  Pembangunan  politik  identitas  tersebut,  menjadi konsentrasi dari penelitian ini sebagai reproduksi kekuasaan (Bourdieu, 1989). Ada perspektif yang  berbeda  sebagai  peneliti  dalam  membaca  intraksi  sosial  yang  terjadi  dalam  sebuah kontestasi pemilu yang terlahir dalam sistem Demokrasi, bahwa tindakan konsolidasi tak terlahir begitu saja (Clark, 2018 ;Swartz, 2012; Bourdieu, 1989). Politik identitas awalnya berangkat dari adanya persamaan, seperti persamaan nasib, territorial dan agama (Barelly et a., 2021). Dinamika politik  di  Kota  Makassar,  apakah  para  calon  hanya  memiliki  kekuatan  finansial  serta  ruang kebebasan berpolitik yang ditawarakan oleh pemerintah menjadi faktor pemicu yang dianggap sebagai momentum kebangkitan etnis Tionghoa. Apakah keterlibatan mereka secara jauh dalam politik praktis tanpa di didahului peristiwa masa lalu yang mengakibatkan etnis Tionghoa mau
tak  mau  melakukan  konsolidasi  politik  jangka  Panjang  (Hakim,  2019).  Melalui  penelitian  ini perlunya  dijelaskan  secara  fakta  bahwa  konsolidasi  politik  etnik  bisa  berkembang  dan berdampak sosial di kemudian hari.
Untuk lebih mudah memahami analisis reporduksi kekuasaan untuk menjelaskan relasi kuasa  etnis  Tionghoa  pada  Pemilu  Legislatif  2019  di  Kota  Makassar.  Bourideu    menyebutnya habitus dalam tiga ciri khas habitus Bourdieu yaitu: (1) habitus mencakup dimensi kognitif dan efektif yang terjawantahkan dalam sistem disposisi; (2) habitus merupakan “struktur -struktur yang  di  bentuk”  ( structured  structure )  dan  “struktur - struktur  yang  membentuk”  ( structuring structure ); (3) habitus dilihat sebagai produk sejarah (Hapsa & Purnomo, 2016). Dalam  penelitian  ini  menggunakan  teori  dari  Bourdieu  (1989)  tentang  reproduksi kekuasaan sebagai pisau analisis dalam menjelaskan fenomena relasi kuasa pada etnis Tionghoa dalam  kontestasi  Pemilu  Legislatif  di  Kota  Makassar  2019.  Dimana  pada  artikel  ini mengeksplorasi  relasi  dari  perilaku  mekanisme  reporuksi  kuasi  yang  melekat  pada  politik identitas etnis Tionghoa terhadap ranah di dalam posisi lembaga legislative.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif-eksploratif  dengan  pendekatan fenomenologi  (Creswell  &  Poth,  2016)  sebagai  ekplorasi  fenomena  politik  identitas  etnis Tionghoa dalam mekanisme reproduksi kuasa di legislatif Kota Makassar. Data dan fakta yang digunakan  didapat  melalui  studi  pustaka,  dengan  menelaah,    membaca  jurnal  dan  dokumen- dokumen yang relevan sehingga menghasilkan penelitian yang mempuni. Setelah didapat, data- data  kemudian  dianalisis  dan  diinterpretasikan  sebagaimana  yang  dikembangkan  oleh  Miles, Huberman, & Saldana (2014) dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan  verifikasi  data,  hingga  menghasilkan  kesimpulan  berupa  temuan-temuan  baru  yang  akan berguna bagi pembaca. Kemudian dibantu dengan tools penelitian kualitatif Nvivo 12 Pro (Woolf &  Silver,  2017)  untuk  mengeksplorasi  lebih  dalam  masalah  yang  terjadi  dan  mendapatkan kesimpulan terbaik.

## HASIL DAN DISKUSI

## Habitus Dalam Membentuk Relasi Kuasa Etnis Tionghoa di Legislatif
Relasi kekuasaan diandaikan terbentuk dalam sebuah topografi ruang sosial, maka ruang sosial terdiri dari berbagai ranah yang berbeda dan saling terkait. Perwujudan kekuasaan yang dominan  memerlukan  perangkat-perangkat  simbolik  untuk  melegitimasi  kekuasaan  tersebut. Artinya dominasi kekuasaan tidak akan bisa terbentuk tanpa adanya akumulasi modal (modal ekonomi,  sosial,  kultural,  maupun  simbolik).  Semakin  besar  volume  modal  yang  dimiliki seseorang  atau  instansi,  semakin  besar  pula  kekusaaan  yang  diwujudkan.Dengan  demikian kekuasaan,  sangat  dipengaruhi  oleh  konsepsi  ranah  (field),  persepsi  (habitus),  kapital,  dan praktek social (Fashri, 2007; Fashri, 2014).
Terkait dengan relasi kekuasaan terhadap anggota DPRD Kota Makassar dengan politik identitas  yang  dimiliki,  Pierre  Bourdieu  (1989)  menyebutkan  kerangka  investigatif  dan terminologi seperti modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik, serta konsep habitus, ranah (field) atau lokasi, dan kekerasan simbolik untuk mengungkapkan dinamika relasi kuasa dalam kehidupan  sosial.  Mekanisme  membangun  reproduksi  kekuasaan  menurut  Sjaf  (2014) beranggapan dalam membangun jaringan kekuaasaan, realitas etnik memiliki pengaruh dimana etnisitas merupakan sejarah yang tidak dapat dipungkiri dan memberikan sumbangan terhadap habitus  aktor.  Hal  ini  dapat divisulasisaikan  pada  gambar  2  dibawah  ini  bagaimana  ekplorasi fenomena politik identitas etnis Tionghoa dalam mekanisme reproduksi kuasa di legislatif Kota Makassar.

## Gambar 2. Studi isu & Masalah Penelitian Sumber: Diolah dari Nvivo 12 Pro, 2021
Dari hasil observasi langsung dan penyesuaian dengan data, Etnis tionghoa yang ada di Makassar cukup adaptif terhadap dinamika politik yang berkembang. Dilihat dengan banyaknya partisipasi  etnis  tionghoa  yang  mendaftarkan  diri  pada  partai  politik  dan  ikut  serta  dalam kontestasi pemilu legislatif. Gambaran berkembangnya partisipasi politik oleh etnis tionghoa di kota Makassar salah satu yang melatar belakangingi adalah bertahannya perolehan kursi etnis tionghoa  pada  kontestasi  legislatif  2009  hingga  2019,  perkembangan  itu  dapat  pula  di  potret pada legislatif 2019 yang dimana bertambahnya jumlah kursi provinsi di wilayah pemilihan kota Makassar yaitu Dapil 1 dan Dapil 2 (Putri, 2013; Juliastutik, 2010).

## Tabel 1. Daftar Anggota Legislatif Kota Makassar Etnis Tionghoa/Ada Keturunan
Tionghoa No. Nama Dapil DPRD 1 Romi Arfandi Tandiari (Hanura) Dapi Makassar I Kota Makassar 2 Yohanna Massie (PDIP) Dapi Makassar I Kota Makassar 3 Alfon Romio Limbunan (PKB) Dapi Makassar I Kota Makassar 5 Edwar Horas (Gerindra) Dapil Makassar I Kota Makassar 6 Hendriyk Hodiono (Demokrat) Dapil Makassar II Kota Makassar 7 William Laurin (PDIP) Dapil Makassar II Kota Makassar 8 Melani Simon (NASDEM) Dapil Makassar II Kota Makassar 9 Adi Mulyadi (PAN) Dapil Makassar III Kota Makassar 10 Ariella Hana Sinjaya (NASDEM) Dapil Makassar V Kota Makassar

## Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2021
Pada  tabel  1  di  atas  menunjukkan  bahwa  pada  pemilihan  umum  (pemilu)  2019 mendatang, seiring beberapa orang Tionghoa yang diusung sebagai calon legislatif akan semakin semarak.  Pembagiannya  mulai  merata,  bukan  satu  partai,  tapi  hampir  semua  partai.  Juga  di tingkat parlemen, tidak hanya DPRD Makassar, tetapi juga DPRD provinsi dan DPR RI. Untuk DPR RI ada Raymond Arfandi. Orang-orang yang berprofesi sebagai pengusaha mencari kursi di DPR melalui  Partai  Nasdem  di  Kabupaten  I  Sulawesi  Selatan.  Selain  itu,  Esai  Kristoforus  berjuang
melalui  Perindo  dan  Irwan  Sutanto  melalui  PDI-P.  Daerah  pemilihannya  meliputi  enam kabupaten, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Yeneponto, Banten dan Selaya. Selain itu, untuk DPRD Sulsel juga ada nama James Kairupan (James Kairupan) yang berjuang di daerah pemilihan kedua Sulsel (Gowa dan Takalar) melalui partai Hanura. Ada juga calon Edwar Horas saat ini yang berjuang di Dapil Makassar melalui partai Gerindra. DPRD Makassar punya calon lebih banyak. Hampir di semua dapil. Misalnya, di daerah pemilihan pertama, Partai Kebangkitan Bangsa  memiliki  petahana  Erick  Horas  (Gerindra),  Romi  Arfandi  Tandiari  (Hanura),  Yohanna Massie (PDIP) dan Alfon Romio Limbunan (PKB) (Fitriani, 2018; ANTARANEWS, 2019). Muchlis, 2018).

## Dimensi Kongitif dan Efektif Dalam Keseharian Etnis Tionghoa di Kota Makassar 1. Struktural Yang Dibentuk dan Yang Membentuk Pada Habitus Etnis Tionghoa
Proses  adaptasi  masyarakat  Tionghoa  di  Kota  Makassar  merupakan  proses  adaptasi dengan melalui interaksi sosial dengan masyarakat dan lahirnya pola tingkah laku etnis Tionghoa yang mengikat norma sosial, cara masyarakat etnis Tionghoa mempertahankan kebudayaan di kota Makassar yakni melakukan event-event tentang Tionghoa dan melaksankan kegiatan tang berhubungan  dengan  tradisi  orang-orang Tionghoa,  akulturasi  budaya  etnis  Tionghoa  dengan budaya  Makassar  perkawinan  antara  etnis  Tinghoa  dengan  etnis  Makassar  dan  makanan tradisional. Inilah yang menjadikan masyarkat etnis Tionghoa tetap eksis di kota Makassar dan mempertahankan kebudayaanya (Darwis, 2013).
Sehingga dari bentuk-bentuk nilai tersebut yang mengakar dikehidupan etnis Tionghoa, mampu menciptakan prinsip penggerak dan pengatur praktik-praktik hidup dan representatisi- representasi,  yang  dapat  disesuaikan  dengan  tujuan-tujuan  tanpa  mengabaikan  pengarahan secara sadar dan penguasaan secara sengaja untuk pencapaiai-pencapaian tertentu dalam sebuah arena  sosial.  Etnis  Tionghoa  mampu  membentuk  struktur  yang  kuat  terhadap  disposisi masyarakat umum atau etnis lain. Kota Makassar sendiri yang memiliki masyarakat beragam dan majemuk,  dimana  etnis  Bugis  menghadirkan  habitus  yang  berupa  hasil  keterampilan  dan tindakan  praktis  yang  kemudian  diterjemahkan  menjadi  sebuah  kemampuan  yang  kelihatan melekat  pada  etnis  Tionghoa  tersebut.  Dengan  adanya  Edwar  Horas  di  Legislatif  DPRD  Kota Makassar,  menunjukkan  bahwa  posisi  Etnis  Tionghoa  ada  pencapaian-pencapian  eksistensi sosial di lingkungan masyarakat Kota Makassar, yang saat ini tidak bisa terbantahkan.

## 2. Kemunduran Nilai-Nilai Terhadap Struktur Yang Dibentuk
Degradasi  dan  perubahan-perubahan  yang  terjadi  pada  tatanan  sosial  tidak  dapat dihindari.  Perkembangan  zaman,  kemajuan  IPTEK  serta  keadaan  lingkungan  serta  perubahan kondisi alam mengakibatkan bergesernya pula nilai-nilai budaya yang selama ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Tionghoa yang berdomisili di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Beberapa generasi sekarang ini mengalami kemunduran dalam pemahaman moril, karakter dan tingkah laku serta daya kreatifitas. Terbukti dengan maraknya berbagai kasus yang terjadi, salah satu pergeseran nilai yang dominan terjadi pada kalangan etnis Tionghoa di Makassar yaitu menurut Waty (2019) berjalannya waktu dari masa ke masa pergeseran nilai diskriminasi yang melekat pada  Etnis tionghoa menjadi motivasi orentasi etnis di Kota Makassar.
Selanjutnya, penurunan nilai tersebut juga bisa dicermati dari pola hidup etnis Tionghoa di Makassar dengan melihat kelas sosialnya, dimana tidak jarang dijumpai orang Tionghoa yang hanya cenderung individua-inklusif dengan etnis yang ada di Kota Makassar sehingga berdampak kepada diskiminasi dan termerjinalkan. Menurut Darwis (2013) Konflik sosial etnik Tionghoa di Kota  Makassar  tersebut  mengakibatkan  kerusakan  properti  milik  etnik  Tionghoa.  Tulisan  ini mengetengahkan padangan tentang perilaku sosial budaya etnik Tionghoa yang rentan memicu konflik.  Dengan  demikian,  beberapa  perilaku  tersebutpatut  dicermati  untuk  mendorong terciptanya integrasi budaya etnik Tionghoa dengan etnik pribumi di Kota Makassar.
Masalah interkasi warga keturunan Tionghoa dengan warga pribumi di Kota Makassar yang  berlangusng  saat  ini  merupakan  salah  satu  aspek  yang  tidak  berjalan  sebagaimana mestinya.  Hal  ini  disebabkan  karena  ketidakjelasan  tujuan  dan  motif  hubungan  yang  tercipta antara dua etnis tersebut. Maka Motif atau tujuan ini tidak perlu dikemukkan secara sadar, jadi
tidak  perlu  interksi  sosial  tidak  perlu  di  paksakan  secara  kewajiab  sosial  dalam  lingkungan masyarakat Kota Makassar (Darwis, 2013).
Ada  juga  kebiasaan  orang  kaya  seperti  cairnya  dinamika  politik  yang  terjadi  di  kota Makassar juga di sebabkan oleh tingginya pembicaraan akan politik uang di tingkat RT /RW hal ini  terkonfirmasi  pada  lembaga  survei  LIPI  pada  kontestasi  pemilu  legislatif  2019  yang disampaikan  media  Kompas,  Djayadi  Hanan  yang  merupakan  Direktur  Eksekutif    yang menyatakan uang menjadi suatu yang tidak menjadi masalah bagi masyarakat pada pamilihan calon legislatif, di situasi berbeda  Proses kandidasi parpol yang cenderung sentralistik tentunya menjadi tantangan pada internal rekrutment di tubuh partai (Wirawan, 2019).  Money politik yang menjadi hal yang dianggab bukan masalah dalam kontestasi pemilu menjadi celah untuk merebut suara sebanyak-banyaknya melalui pembelian suara pada tingkat menengah kebawah dalam masyarakat (Muhtadi, 2013).

## 3. Ranah dalam Relasi Kuasa Identitas Etnis di Lembaga Legislatif
Inklusivitas budaya etnis Tionghoa ditandai dengan adanya kecendrugnan masyarakat Tionghoa  untuk  menciptakan  lingkungannya  sendiri.  Hidup  secara  eksluksif  dan  tetap mempertahankan  adat  kebiasaan  (Kebudayaan)  dari  terdisi  leluhurnya.  Karena  adanya perbedaan tersebut maka terciptanya jarak atau pembatas yang menyebabkan tidak terjadinya hubungan sosial yang harmonis dan menyebakan putusanya hubungan komunikasi dengan etnis lainnya yang bermukim bersama di Kota Makassar (Darwis, 2013).
Menurut  Darwis  (2013)  masalah  ini  perlu  di  selesakan  dengan  komunikasi  yang  baik karena  adanya  komunikasi  yang  baik  dan  langusng  maupun  tidak  langsung  akan  dapat menciptakan suatu saling mengerti antara etnis juga dapat menjauhkan kedua etnis dari berbagai masalah/bencana yang dapat menimbukan kesalahpahaman.
Ranah  yang  merupakan  arena  kekuatan  yang  didalmnya  terdapat  upaya-upaya  dan strategi  untuk  memperebutkan  modal  sosial,  yaitu  kedudukan  sebagai  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Serta upaya untuk memperoleh serta mempertahankan akses dengan hirarki kekuasaan di Kota Makassar (Prianto et  al.,  2021).  Ranah  yang  merupakan  arena  perebutan  kekuasaan,  mempertahankan  atau mengubah konfigurasi kekuasaan yang ada di Makassar menuju keuntungan kelas sosial yang akan diperoleh. Struktur ranah yang ada baik ranah dalam kedudukan (posision), ranah sebagai arena kekuatan (Forces), dan ranah strategi dimiliki oleh etnis Tionghoa yang akan menentukan pencapaian-pencapaian tersebut baik individu maupun kelompok etnis Tionghoa. Sehingga etnis Tionghoa mau tidak mau melakukan interasi social-ekonomi politik dengan masyarakat bugis di Kota Makassar secara damai dan bersahabat.
Habitus  yang  mendasari  terbentuknya  ranah,  pengakuan  terhadap  fenomena  kolektif yang  ada  pada  kelompok  etnis  Bugis  di  Kota  Makassar  dalam  berinteraksi  dalam  memahami dunia sosial untuk melangsungkan perannya sebagai makhluk sosial yang memiliki nilai-nilai dan karakter  budaya  khas.  Dimana  karkter  yang  melekat  pada  masyarakat  etnis  Tionghoa  yang disepakati yaitu Karakter dengan pribadi yang cendrung tahan banting, pekerja keras, etos kerja yang tinggi serta memiliki kedudukan kelas sosial diatas rata-rata, yang mampu menguasai pasar kebutuhan  bangunan  dan  elektronik  di  Kota  Makassar.  Perilaku  ini  Sehingga  memperoleh kesepakatan  bersama  terhadap  karakter  atau  habitus  yang  tidak  lepas  dari  pengaruh epistemologi sejarah dalam arti mengungkap relevansi parktis pada dinamika zamannya.
Saat  ini  ranah  yang  dihadapi  pada  kelompok  etnis  Tionghoa  di  Kota  Makassar  yang fokusnya  pada  masyarakat  Bugis  yang  terlibat  dan  pelaku  dalam  memperoleh  posisi-posisi didalam  lembaga  legislatif  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Makassar  membangun hubungan saling menguntungkan, Ini menghadirkan berbagai macam potensi yang ada, baik oleh individu maupun kelompok sesuai porsinya masing-masing (Muchlis, 2018; Fitriani, 2018).
Bentuk  &  Dampak  Relasi  Sosial  Etnis  Tionghoa  dalam  Lingkungan  Sosial  Saat  Pemilu Legislatif di Kota Makassar
Kekuatan  ekonomi  etnik  Tionghoa  merupakan  ujung  tombak  keberhasilan  aktor politiknya melanggengkan kuasa dalam kontestasi pemilihan legislatif, tercatat dari pemilihan legislative 2014 dan 2019 memiliki beberapa legislative etnik tionghoa di DPRD Kota Makassar yang  Incamben  seberpti  adanya  Edwar  Horas  di  Legislatif  DPRD  Kota  Makassar.    Dalam Kontektasi Politik menjadi rahasia umum dalam eksploitasi sumber daya untuk mendapatkan kursi DPRD salah satunya adalah pemanfaatan pegawai pada unit usaha yang dimiliki untuk di manfaatkan  dan  merupakan  alternatif  yang  di  anggab  produktif  dalam  memobilisasi  produk- produk  kepentingan  dalam  meraup  suara  pada  saat  kampaye-kampanye  kemasyarakat. Keterikatan sebagai pegawai di perusahaan Etnis menjadi dilematis terhadap situasi lapangan pekerjaan yang di miliki.  Secara rasional populasi etnis cina tionghoa setiap daerah pemilihan (dapil)  di  kota  Makassar  jumlahnya  berbeda  beda,  tentunya  tidak  cukup  hanya  dengan mengkampanyekan program sesame Etnis .
Pada  bagian  ini  untuk  melihat  bentuk  relasi  sosial  yang  di  lakukan  etnis  Tionghoa  di lingkungan sosial di Kota Makassar sebagai gerakan politik pemilu legislative di Kota Makassar dapat  kita  lihat  melalu  4  pendekatan  (Idi,  2018;  Prianto  et  al.,  2021)  berupa  kerjasama (cooperation),  persaingan  ( competition ),  akomodasi  ( accommodation )  dan  asimilasi ( assimilation ). Sebagaimana berikut ini:
Tabel 2. Interaksi Sosial Etnis Tionghoa di Lingkungan Sosial sebagai gerakan politik
pada Pemilu Legislatif Kota Makassar No. Pendekatan Bentuk Interaksi Sosial 1 Kerjasama ( cooperation ) etnik Tionghoa di Kota Makassar Kerja  Bakti  dengan  ikut  turun  langsung kerjasama,  menyalurkan  bantuan  berupa makanan dan air dos, pada tiap kerja bakti yang  di  lakukan  di  tiap  RT,  Kelurahan  di Lingkungan Kota Makasssar.
2 Persaingan ( competition ) etnik Tionghoa di Kota Makassar Bentuk  persaingan  yaitu  Persaingan ekonomi,  seperti  sebagian  toko-toko bengkel yang ada di Kota Makassar di Miliki oleh Etnis Tionghoa. 3 Akomondasi ( accommodation ) etnik Tionghoa di Kota Makassar Menjaga Silaturahim dengan etnis-etnis lain yang  ada  di  Kota  Makassar.  dalam  bentuk silaturahim  pada  acara  acara  hari  raya seperti lebaran dan Imlek. 4 Asimilasi ( assimilation ) etnik Tionghoa di Kota Makassar Warga Tionghoa yang ada di Kota Makassar sebagia  besar  sudah  mengertai  dan  paham dengan Bahasa Makassar.

## Sumber: Diolah dari berbagai Sumber, 2021
Pada table 2 di atas bisa dikatakan bahwa streotipe di akan kepemilikan kapital yang di miliki para aktor etnis menjadi sebuah paradigma di masyarakat bahwa alasan keberanian maju aktor etnis dalam kontestasi pemilu, salah satu aktor etnis tionghoa Erik Horas yang memliliki banyak bisnis yang di miliki keluarganya hal ini memberikan perspektif yang menarik untuk di telaah terkait alasan maju menjadi anggota DPRD Kota Makassar yang dimana dilakukan bersama saudaranya  yang  maju  juga  dalam  kontestasi  Pileg(pemilu  legislatif)  provinsi  (Pattisahusiwa, 2019). Selain mencoba membangun relasi sosial  sepert: (1) Melakukan Kerja Bakti dengan ikut turun langsung kerjasama, menyalurkan bantuan berupa makanan dan air dos, pada tiap kerja
bakti yang di lakukan di tiap RT, Kelurahan di Lingkungan Kota Makasssar; dan (2) Menjelain Silaturahim dengan etnis-etnis lain yang ada di Kota Makassar. Dalam bentuk silaturahim pada acara acara hari raya seperti lebaran dan Imlek. Memanfaatkan Sumber daya uang dan jaringan etnis  Tionghoa  yang  di  miliki  menjadi  faktor  penting  aktor  politik  etnis  Tionghoa  dalam memenangkan Pemilihan Legislatif di Kota Makassar.
Dalam penelitian ini kami menyimpulan bahwa Politik Etnis Tionghoa di Kota Makassar mampu  menjalin  relasi  kuasa  secara  efektif.  Terbukti  dengan  adanya  tokoh  politik  dari  etnis Tionghoa mendapat tempat startegis diberbagai bidang khususnya dalam lembaga legislatif Kota Makassar.

## KESIMPULAN
Dalam penelitian ini secara sederhana kami menyimpulkan bahwa politik etnis Tionghoa di Kota Makassar mampu menjalin relasi kuasa dengan secara efektif. Terbukti dengan adanya tokoh politik dari etnis tionghoa mendapat tempat startegis diberbagai bidang khususnya dalam lembaga  legislatif  Kota  Makassar.  Relasi  kuasa  identitas  etnis  pada  lembaga  legislatif  Kota Makasar sangat sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Pierre Bourdieu dalam mekanisme reproduksi kekuasaan. Prinsip habitus dalam membentuk relasi-relasi membuat etnis Tionghoa mampu memiliki kuasa dalam lembaga legislatif terbukti dengan kedudukan dan perannya dalam kursi legislatif pada 2019-2024 sebesar 28,89% (13 kursi). Habitus yang terikat dalam ruang dan waktu serta kondisi material yang mengelilinginya, proses akumulasi prilaku yang terjadi tidak terlepas  dari  awal  kedatangan  periode  pertama  pada  abad  ke17,  yang  dilakukan  oleh  leluhur masyarakat etnis Tionghoa.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Kami berterimakasih kepada tim Right Indonesia telah membantu penulis menyelesaikan artikel  ini,  baik  membantu  penulis  dalam  menyediakan  data  penelitin  sampai  diskusi  dalam mengeksplor teori dan menganalisis masalah penelitian ini.

## REFERENSI
ANTARANEWS.  (2019).  Wajah  Baru  Dominasi  Anggota  DPRD  Makassar  Terpilih.  Available  at https://www.antaranews.com/berita/872726/wajah-baru-dominasi-anggota-dprd- makassar-terpilih#mobile-src accessed on November 2021 Bourdieu,  P.  (1989).  Social  space  and  symbolic  power. Sociological  theory , 7 (1),  14-25. https://doi.org/10.2307/202060
Clark, T. N. (2018). The New Political Culture . Routledge.
Barelly,  A.  M.,  Muhammad,  M.,  Kambo,  G.  A.,  &  Abdillah,  A.  (2021).  The  Political  Identity  of Ethnicity in the Local Election of Makassar City 2018. Journal of Governance , 6 (2), 272-284 http://dx.doi.org/10.31506/jog.v6i2.12719
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches . Sage Publications.
Darwis, H. D. (2013). Budaya Tionghoa Di Makassar, Cross Culture Yang Belum Tuntas. SOCIUS: Jurnal Sosiologi , 13 (1),
39-43. https://journal.unhas.ac.id/index.php/socius/article/view/395
Fashri,  F.  (2007).  Penyingkapan  Kuasa  Simbol:  Apropriasi  Reflektif  Pemikiran  Pierre Bourdieu. Yogyakarta: Juxtapose .
Fashri, F. (2014). Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol. Yogyakarta: Jalasutra . Fitriani,  S.  (2018).  Pemilu  2019,  Tokoh  Tionghoa  Ramai  Perebutkan  Kursi  Legislatif.  [online] available at https://fajar.co.id/2018/10/20/pemilu-2019-tokoh-tionghoa-ramai- perebutkan-kursi-legislatif/ accessed on October 2021
Fitriani, S. (2018). Pemilu 2019, Tokoh Tionghoa Ramai Perebutkan Kursi Legislatif. Available at https://fajar.co.id/2018/10/20/pemilu-2019-tokoh-tionghoa-ramai-perebutkan-kursi- legislatif/ accessed on November 2021
Gatara,  S.,  &  Said,  M.  D.  (2007).  Sosiologi  Politik:  Konsep  Dan  Dinamika  Perkembangan Kajian. Bandung: Pustaka Setia .
Haboddin,  M.  (2012).  Menguatnya  politik  identitas  di  ranah  lokal. Jurnal  Studi Pemerintahan , 3 (1). http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2012.0007
Hakim, E. (2019). Harapan Pedagang Etnis Tionghoa Makassar di Pemilu 2019. [online] available at https://www.liputan6.com/regional/read/3935978/harapan-pedagang-etnis- tionghoa-makassar-di-pemilu-2019 accessed on October 2021
Hapsa,  H.,  &  Purnomo,  E.  P.  (2016).  Relasi  Kuasa  Identitas  Etnis  Dilembaga  Legislatif  Periode 2014-2019 (Studi Kasus Anggota DPRD Etnis Bugis Dikabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau). Journal of Governance and Public Policy , 3 (1).
http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2016.0053
Idi, A. (2018). Konflik etno religius di Asia Tenggara . LKIS PELANGI AKSARA. Irianto,  A.  M.  (2013).  Integrasi  Nasional  Sebagai  Penangkal  Etnosentrisme  Di Indonesia. Humanika , 18 (2). https://doi.org/10.14710/humanika.18.2. Irwan, I. (2018). Masyarakat Tionghoa Di  Era Modernisme Kota Makassar. Jurnal Ilmiah Pena: Sains dan Ilmu Pendidikan , 10 (2), 29-36. http://ojs.stkippi.ac.id/index.php/jip/article/view/149
Juliastutik, J. (2010). Perilaku Elit Politik Etnis Tionghoa Pasca Reformasi. Jurnal Humanity , 6 (1), 11537.  https://www.neliti.com/publications/11537/perilaku-elit-politik-etnis-tionghoa- pasca-reformasi
Lukmantoro, T. (2008). Kematian Politik Ruang. Jakarta: Kompas .
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014).  Qualitative  Data  Analysis:  A  Methods Sourcebook.
Muchlis,  A.  (2018).  Hanya  Di  Partai  Ini  Warga  Tionghoa  Maccaleg  di  Sulsel  Dan  Makassar. Available  at https://makassar.tribunnews.com/2018/07/19/hanya-di-pertai-ini-warga- tionghoa-maccaleg-di-sulsel-dan-makassar accessed on November 2021
Muhtadi,  B.  (2013).  Politik  uang  dan  dinamika  elektoral  di  Indonesia:  Sebuah  kajian  awal interaksi  antara  “Party - ID”  dan  Patron -Klien. Jurnal  Penelitian  Politik , 10 (1),  17. https://doi.org/10.14203/jpp.v10i1.217
Pattisahusiwa, D. (2019). Menegenal Sosok Erick Horas Wakil Ketua DPRD Makassar. [online] available  at http://www.inspirasimakassar.com/mengenal-sosok-erick-horas-wakil- ketua-dprd-makassar/ accessed on November 2021 Prianto, A. L., Malik, I., Rusnaedy, Z., Khaerah, N., Abdillah, A., Lestari, D., & Angraini, A. (2021). Demokrasi  Lokal  Dan  Pemilihan  Kepala  Daerah  Pasangan  Calon  Tunggal. Makassar: Subaltern Inti Media .
Purbasari,  V.  A.,  &  Suharno,  S.  (2019).  Interaksi  Sosial  Etnis  Cina-Jawa  Kota  Surakarta. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya , 21 (1), 1-9. https://doi.org/10.25077/jantro.v21.n1.p1- 9.2019
PUTRI, R. H. S. (2013). Partisipasi Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilukada Tahun 2009 (studi Kasus Desa Kragan Kec. Kragan Kab. Rembang). Paradigma , 1 (1). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1696
Pye, L. W., & Verba, S. (2015). Political Culture And Political Development . Princeton University Press.
Rahardjo,  T.  (2005).  Kebijakan  Pemerintah  Tentang  Etnis  Cina. Dialogue  Jiakp , 2 (2),  780-802. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi/oai Rothschild, J. (1981). Ethnopolitics . Columbia University Press. Rusnaedy, Z. (2020). Dinasti Politik di Aras Lokal. Penerbit Deepublish. Sjaf, S. (2014). Politik Etnik: Dinamika Lokal di Kendari . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Sugiarti, L. R. (1999). Interaksi Antar Etnis Ditinjau Dari Sikap Mahasiswa Etnis Jawa Terhadap Etnis  Cina  Pada  Mahasiswa  Etnis  Jawa (Doctoral  Dissertation,  Prodi  Psikologi  Unika Soegijapranata).
Sunarto, K. (2005). Pengantar sosiologi . Universitas Indonesia Publishing. Suryadinata, L. (1984). Dilema Minoritas Tionghoa . Grafitipers.
Susetyo,  D.  B.  (2002).  Krisis  Identitas  Etnis  Cina  Di  Indonesia. Psikodimensia-Kajian  Ilmiah Psikologo , 2 , 61-71. https://www.researchgate.net/profile/D-P-
Susetyo/publication/328980214_Krisis_Identitas_Etnis_Cina_di_Indonesia/links/5bee55
714585150b2bba1b67/Krisis-Identitas-Etnis-Cina-di-Indonesia.pdf
Swartz,  D.  (2012). Culture  and  power:  The  sociology  of  Pierre  Bourdieu .  University  of  Chicago Press.
Trinugraha, Y. H. (2013). Politik Identitas Anak Muda Minoritas: Ekspresi Identitas Anak Muda Tionghoa  Melalui  Dua  Organisasi  Anak  Muda  Tionghoa  Di  Surakarta  Pasca  Orde Baru. Jurnal Studi Pemuda , 2 (2), 172-186.
https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.32046 Warnaen, S. (2002). Stereotip Etnis Dalam Masyarakat Multietnis . Matabangsa. Waty, E. G. M. (2016). Orientasi Politik Etnis Tionghoa Di Kota Makassar. Universitas Hasanuddin . Wirawan, J. (2019). Pemilu 2019: Pileg Dibayangi Pilpres, ‘kami tenggelam’. [online] available at https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47688451 accessed on November 2021 Woolf, N. H., & Silver, C. (2017). Qualitative Analysis Using Nvivo: The Five-Level Qda® Method . Routledge.
Waty, E. G. M. (2016). Orientasi Politik Etnis Tionghoa Di Kota Makassar. Universitas Hasanuddin .