## Analisis Kekuatan Hukum dan Politik Chevron dalam Kasus Tuduhan Perusakan Lingkungan di Ekuador
Devita Prinanda 1
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia devita.prinanda@umm.ac.id

## ABSTRAK
Kekuatan  sebuah  korporasi  menjadi  dilema  bagi  negara  tempat  dimana  perusahaan  tersebut  beroperasi. Tendensi  hadirnya  korporasi  selain  mencari  keuntungan  juga  untuk  meraih  kepentingan  politik.  Meningkatkan keuntungan  merupakan  aktivitas  internal  perusahaan,  di  samping  itu  aktivitas  eksternalnya  cenderung  mencari kekuatan  hukum.  Aktivitas  korporasi  yang  kompleks  melibatkan  negara  dan  masyarakat  sebagai  pengawas beroperasinya  perusahaan.  Apabila  terjadi  penyimpangan  yang  dilakukan  korporasi  maka  akan  ada  upaya  untuk menyelesaikannya melalui hukum negara penerima. Namun, kekuatan korporasi melalui tiga aspek yaitu komite aksi politik,  lobi,  dan  kuasa  hukum  akan  berjuang  mempertahankan  kerajaan  bisnis  dari  halangan  negara host .  Kisah Chevron  di  Ekuador  pada  tahun  2009  hingga  2013  menjelaskan  gugatan  pengadilan  Ekuador  agar  perusahaan  ini mengganti rugi akibat kerusakan lingkungan di sungai dan hutan Amazon. Namun, gugatan tersebut tidak membuat korporasi  asal  Amerika  Serikat  tesebut  tunduk  tetapi  malah  melakukan  gugatan  balik  melalui  pengadilan  di  New York dan pengadilan intenasional. Dengan indikator kekuatan korporasi yang digagas oleh Ted Nace, penelitian ini menjelaskan  upaya  Chevron  menghadapi  politik  dan  hukum  Ekuador  dalam  kasus  limbah  di  sungai  dan  hutan Amazon.  Penulis  beragumen  bahwa  kekuatan  Chevron  untuk  mempertahankan  kekuasaannya  di  Ekuador  mampu memanfaatkan hak  konstitusinya  untuk  mendapat  perlindungan  atas  kasus  yang  dihadapi  di host  country sehingga mampu  memberikan  serangan  balik  bagi  negara  yang  menuntut.  Hak  konstitusi  merupakan  aspek  signifikan  yang menaungi perusahaan sehingga mempunyai legitimasi untuk menuntut negara.
Kata kunci: Korporasi, Chevron, Ekuador, kerusakan lingkungan, hukum, politik

## ABSTRACT
Corporate power could be a dilemma for a state where the company operates. Corporation has tendency to create  wealth  as  well  as  gain  political  interest.  Increasing  profit  is  a  natural  activity  of  an  internal  firm,  besides company seeks for external power such as legal strength. The complexity of corporate activities invited states and associety as a controller.If there is a deviation committed by corporation, there will be an effort to resolve it through law  of  the  host  country.  However,  corporation  has  three  power  to  face  the  allegation.  There  are  political  action committee,  lobbying,  and  attorney.  Corporation  will  defend  their  business  empire  from  any  barrier  from  host country. The story of Chevron in Ecuador from 2009 to 2013 explained the lawsuit in Ecuadorian court. Chevron was  compensated  for damages  due  to environmental  effect in Amazon  river  and  forest.  However, Chevron did  not comply with Ecuadorian Judge and sued back through New York Court and International Court. Using the indicator of the power of corporation by Ted Nace, this study explains the effort of Chevron in facing Ecuadorian Politics and law.  I  argue  that  Chevron  had  power  to  maintain  their  grasp  in  Ecuador  by  utilizing  its  constitutional  rights. Constitutional right is the prominent aspect of corporation to legitimate its power over state.
Keywords : Corporation, Chevron, Ecuador, Environmental Degradation, Law, Politics

## Latar Belakang Masalah
Sejarah korporasi mendapatkan legitimasi  ketika  banyak  perusahaan  Amerika melakukan  akuisisi  dengan  membeli  banyak perusahaan  nasional.  Kegiatan  ekspansi  ini didukung dengan terbentuknya General Agreement on Tariff and Trade (GATT). Bentuk perjanjian  GATT  yang  kemudian  diikuti  oleh banyak perjanjian regional seperti North American  Free  Trade  Agreement (NAFTA) merupakan  bentuk  kekuatan  yang  mendukung hak  dari  korporasi  secara  global.  World  Trade Organization  (WTO)  kemudian  menjadikan bagaimana  hak  korporasi  di  bawah  pemerintah satu  dapat  berbeda  dengan  negara  lain  dan  bisa menjadi  tantangan  bagi  negara  dan  perusahaan. WTO  membiarkan  negara  dapat  menuntut perusahaan  dari  negara  lain  apabila  tidak  sesuai dengan  hukum  di  negara  tersebut.  WTO kemudian  memberikan  justifikasi  secara  global bahwa  baik  negara  ataupun  korporasi  memiliki hukum yang sama di bidang perdagangan.
Hadirnya International  Monetary  Fund (IMF)  dan  Bank  Dunia  membawa structural adjustment program (SAP). Program ini kemudian  menuntut  kebijakan  privatisasi  bagi negara berkembang yang menerima bantuan dari institusi  tersebut.  Dengan  ini, foreign  direct investment (FDI)  dan  perusahaan  multinasional banyak  beroperasi  di  negara  berkembang  dan memperluas operasi mereka. Kekuatan perusahaan  semakin  besar  didukung  dengan program tersebut. Bagaimanapun, negara kemudian  menerima  kehadiran  korporasi  karena beberapa  keuntungan  yang  dipaparkan  dalam SAP.  Korporasi  memiliki  legalitas  hukum  yang kuat  karena  SAP  masuk  dalam  undang-undang di banyak negara. 1
Legitimasi yang diberikan kepada perusahaan menjadikan perusahaan memiliki hak hukum  yang  sama  dengan  individu.  Korporasi
1 Ted Nace, Gangs of America, The Riseof Corporate Power  and  The  Disabling  of  Democracy. Berkeley: Berrett-Koehler Publishers. 2003.
memiliki hak hukum sebagai pondasi melakukan kegiatan  bisnis.  Berdasarkan  hak  hukum  yang dimiliki  dan  didasari  dengan  kekuatan  pengaruh ekonomi  yang  besar  pada  selanjutnya  korporasi memiliki kekuatan politik yang berpengaruh bagi negara host .
Salah satu korporasi yang bergerak pada industri  minyak  bumi  yaitu  Chevron  melakukan ekspansi perusahan ke Ekuador pada tahun 2000. Pada  operasi  Chevron  di  Ekuador,  Chevron mengalami  tuduhan  berupa  pencemaran  Sungai Amazon  oleh  masyarakat  dan  pemerintah Ekuador. Chevron menganggap bahwa perusahaannya  tidak melakukan kerusakan tersebut  dan  sudah  beroperasi  seusai  dengan keberlanjutan  lingkungan.  Selain  itu,  Chevron mengklaim  bahwa  yang  melakukan  pencemaran pada  sungai  Amazon  adalah  perusahan  Texaco yaitu  perusahaan  produsen  minyak  bumi  yang diakuisisi oleh Chevron.
Texaco  beroperasi  di  Ekuador  sejak 1964.  Perusahaan  ini  beroperasi  di  bidang produksi  minyak.  Texaco  merupakan  salah  satu perusahaan besar di Amerika Latin. Di Ekuador, perusahaan  ini  mulai  melakukan  pengeboran terhadap sumber daya Ekuador pada 1972-1992. Setelah  Texaco  meninggalkan  Ekuador  di  1992, perusahaan  ini  meninggalkan  1000  pit  terbuka. Di wilayah sungai Amazon, masyarakat melakukan  aktivitas  dengan  memanfaatkan  air tersebut.  Kenyataan  bahwa  air  tersebut  tercemar menjadikan  permasalahan  sendiri  bagi  warga setempat.  Akses  air  digunakan  untuk  mandi, masak,  dan  kehidupan  sehari-hari.  Akibat pencemaran  tersebut  selain  penyakit  kanker, kulit,  gangguan  saraf,  dan  reproduksi  yang menjadikan  beberapa  suku  seperti  Tetetes  dan Cofanes  juga  memberikan  biaya  besar  untuk pemulihan  hutan.  Estimasi  pemulihan  bisa sampai  berpuluh-puluh  tahun  dan  memakan biaya hingga 6 miliar dolar.
Pada  tahun  2000,  Chevron  resmi melakukan  akuisisi  terhadap  perusahaan  Texaco senilai  100  miliar  dolar.  Perusahaan  tersebut
kemudian menjadi Chevron Texaco Corporation. Tujuan  dari  kerjasama  bisnis  ini  adalah  untuk mengembangkan perusahaan minyak asal Amerika  Serikat  untuk  memperluas  wilayah operasinya.  Hal  tersebut  dilakukan  dikarenakan kepentingan  pemegang  saham  keduanya  yang menginginkan  peningkatan  kekuatan,  efisiensi biaya  produksi,  peningkatan  teknologi,  dan sebagainya. 2
Pada  tahun  2011  Ekuador  menuntut Chevron  dan  mengajukan  gugatan.  Akibat kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  di  Ekuador, Pengadilan  di  Lago  Agrio  Ekuador  meminta Chevron  untuk  membayar  denda  sebesar  8,6 Miliar  Dolar  dan  bisa  bertambah  sesuai  dengan aturan yang berlaku. Hukuman tersebut dikatakan  Pengadilan  di  Lago  Agrio  sebagai ganti rugi  moral  karena sudah banyak penduduk yang  meninggal  akibat  air  yang  tercemar  dan tidak  bisa  terselamatkan  lagi.  Racun  yang terkandung di dalam sungai Amazon mengandung  karsinogen  seperti  kromium  dan menyebabkan banyak yang terkena kanker. 3
Sedangkan  Chevron  sudah  memberikan tanggung  jawab  lingkungan  saat  Chevron  mulai memasuki  wilayah  Ekuador.  Dalam  kasus Chevron,  otoritas  korporasi  diuji  melalui  isu kerusakan lingkungan. Sehingga Chevron melakukan  pembelaan  di  pengadilan  Ekuador, pengadilan  di  Amerika  Serikat,  dan  pengadilan internasional di bawah pengawasan Den Haag.
Penelitian  ini  mengkaji  lebih  dalam terkait upaya Chevron dalam proses hukum yang diajukan oleh Ekuador melalui beberapa pembelaan  dan  tuntutan.  Melalui  proses  hukum tersebut,  maka  diharapkan  penelitian  ini  dapat menjelaskan  bagaimana  kekuatan  korporasi secara  hukum  dan  politik  dalam  melawan
2 Chevron Press Release. Chevron and Texaco Agree to  $100  Billion  Merger.  S an  Fransisco:  Chevron. 2000.
3 Detik (2012, 4 Januari) Chevron di Ekuador Diminta Bayar Denda.
Disandur  dari    https://news.detik.com/bbc-world/d- 1806795/chevron-di-ekuador-diminta-bayar-denda
gugatan  negara.  Apakah  kekuasaan  negara  tetap bisa mempertahankan kedaulatan dan kepentingan  nasionalnya  atas  beroperasinya perusahaan  asing  ataukah  perusahaan  tersebut yang  memiliki  kekuatan  yang  lebih  besar  dalam proses hukum dan politik.

## Tinjauan Pustaka
Penelitian  ini  melanjutkan  penelitian terdahulu yang berjudul Winning Public Trust in Multi-Actor  Bargaining  A  Case  Study  of  PT SMART  Strategy  in  Facing  Allegation  of Environmental  Destruction  through  RSPO. Penelitian  tersebut  ditulis  sendiri  oleh  penulis untuk melihat bagaimana kemampuan perusahaan  dalam  melakukan  tawar-menawar pada  tatanan  global  yang  baru.  Kasus  yang diangkat  dalam  penelitian  tersebut  yaitu  kasus perusakan  lingkungan  yang  dituduhkan  kepada PT.  SMART  Tbk  dalam  kegiatan  produksi minyak  kelapa sawit  di  Indonesia. Proses tawar- menawar  yang  dilakukan  PT.  SMART  Tbk untuk  memulihkan  citra  perusahaan  dilakukan dengan  memenuhi  karakteristik  dari multi-actor bargaining .  Konsep  yang  digunakan  dalam penelitian  tersebut  adalah Multi-stakeholder initiative dan public trust . 4
Selanjutnya penelitian tersebut dijadikan acuan untuk melihat kasus pada aktor bisnis lain dalam menangani kasus serupa yaitu lingkungan. Yang membedakan dengan penulisan sebelumnya  adalah,  penulis  ingin  melihat kekuatan  korporasi  dari  pada  proses  tawar- menawar.  Kerangka  konseptual  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  konsep  tentang korporasi global, hukum perdagangan internasional,  dan  alat  analisis  menggunakan indikator kekuatan korporasi.
4 Devita  Prinanda  dan  Vinsensio  Dugis, Winning Public  Trust  in Multi-Actor BargainingA  Case  Study of  PT  SMART  Strategy  in  Facing  Allegation  of Environmental  Destruction  through  RSPO. Atlantis Press. 2017.

## Korporasi Global
Konsep korporasi lebih mengarah kepada  konteks  ekonomi  yang  menekan  pada pasar.  Berdasarkan  pemahaman  teori  ekonomi klasik,  pasar  dan  segala  bentuk  keputusan  di dalamnya  dikendalikan  oleh  individu  dan perusahaan. Aktor-aktor tersebut mengedepankan  keuntungan  dengan  berbagai upaya yang keputusannya didasari oleh pertimbangan pasar, harga, dan faktor eksternal. 5 Perilaku  korporasi  dalam  pasar  yang menekankan keuntungan yang maksimal. Berusaha  untuk  meminimalisir  biaya  produksi, menghindari  pajak,  meminimalkan  upah  buruh, mengabaikan persoalan lingkungan, dan aktivitas pendukung lainnya. Kegiatan korpoasi dilakukan dalam  teritori  negara  yang  membuat  dilema negara dalam menjaga kepentingan investasi dan keamanan serta kesejahteraan.
Secara  rasional,  korporasi  melakukan kegiatan  operasional  dengan  memprioritaskan opportunity  cost .  Keputusan  dalam  bisnis  hanya menjawab  tentang  untung  dan  rugi.  Tidak  ada permasalahan moral, lingkungan, dan sebagainya.  Hal  tersebut  yang  mendukung terjadinya  kejahatan  korporasi  di  dalam  batas teritori  negara. 6 Di  sisi  lain,  negara  memiliki wewenang  untuk  mengatur  sistem  ekonomi nasional.  Namun,  pada  prakteknya,  aktivitas korporasi  berkembang  pesat  dan  memiliki keuntungan yang lebih besar.
Berkembangnya  korporasi  membentuk konsep  kekuatan  yang  dimiliki  oleh  aktor tersebut.  Kekuatan  korporasi  yang  pertama adalah  dapat  melakukan  kontrol  terhadap  aset negara. Kedua, dasar kegiatan ekonomi (produksi,  distribusi,  dan  konsumsi),  korporasi memiliki peran yang signifikan. Ketiga, korporasi  berperan  besar  kepada  ekonomi  dan
5 Robert  Gilpin, Global  Political  Economy .  New Jersey: Princeton University Press. 2001.
6 Arief Amrullah, Perkembangan Kejahatan Korporasi. Jakarta: Rajawali Pers. 2018.
pertumbuhan  global.  Korporasi  mendukung adanya  perkembangan  teknologi  dan  inovasi yang berdampak positif pada sektor industri dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara.
Di samping itu, dalam kajian negara dan pasar,  negara  memiiki  peran  khusus  dalam hubungannya  dengan  korporasi.  Pertama,  aturan di  tingkat  multilateral  mengenai  perdagangan internasional  diselenggarakan  dan  diratifikasi oleh  aktor  negara.  Ketetapan  global  tersebut kemudian  dijadikan  dasar  bagaimana  korporasi bertindak.  Kedua,  korporasi  memerlukan  negara untuk melegitimasi aktivitas bisnisnya. Dukungan  dari  negara  berupa  ijin,  akses terhadap  sumber  daya,  indrastruktur,  dan  aspek lainnya  merupakan  kebutuhan  sebuah  korporasi yang  didapat  dari  negara.  Hal  ini  membuar korporasi harus melakukan lobi dengan pemerintah domestik untuk mendapatkan keputusan  yang menguntungkan.  Terakhir, negara  memiliki  kemampuan  untuk  mengatur kompetisi asing melalui kebijakan entry barriers .  Korporasi  memerlukan  peran  negara agar  terhindar  dari foreign  supplier yang merupakan kompetitor. 7
Dalam  penelitian  ini  korporasi  global digunakan untuk menjelaskan bagaimana aktivitas  Chevron  di  Ekuador  dengan  konteks negara dan pasar. Chevron  merupakan  korporasi global  asal  Amerika  Serikat  yang  memiliki kekuatan  dalam  kegiatan produksi  dan  distribusi minyak  bumi.  Sedangkan  Ekuador  merupakan aktor  negara  yang  memiliki  kekuasaan  untuk menjaga  dan  melindungi  negara  dan  rakyatnya dari aktivitas korporasi yang hanya mengedepankan profit.

## Hukum Perdagangan Internasional
Transaksi yang dilakukan dalam perdagangan  merupakan  kebebasan  fundamental
7 Dewi  Senorita  Setepu  dan  Silvia  Dian  Aggraini, Fenomena Korporasi dalam Konstelasi Internasional – Tinjauan Teoritis (pp. 83-107). Global & Strategi.. 2007.
dimana kebebasan berdagang tidak terbatasi oleh perbedaan-perbedaan  seperti  agama,  suku,  ras, politik,  dan  lain-lain.  Hal  ini  menjadikan  dasar bahwa setiap negara berhak melakukan perdagangan internasional. 8
Hukum  perdagangan  sendiri  menurut Schmitthoff  adalah  aturan  yang  mengatur hubungan  komersial  yang  didasari  oleh  bentuk transaksi.  Hukum  perdagangan  internasional yang  berlaku  adalah  yang  disepakati  secara internasional melalui GATT ( General
Agreement  on  Tariff  and  Trade )    ataupun kesepakatan di tingkat regional. Dalam kesepakatannya  mencakup  aturan,  prinsip,  dan norma.  Hal  ini  dapat  dikatakan  sebagai regulatory regime .
Hukum perdagangan internasional terbagi  menjadi public  international  trade  law dan private  international  trade  law . Public international  trade  low adalah  hukum  publik yang  mengarah  kepada  perdagangan  antar negara.  Sedangkan private  international  trade law mengatur  hubungan  dagang  antara  individu dan  perusahaan.  Pada  implementasinya,  antara hukum  publik  dan  privat  sulit  untuk  dibatasi karena  pada  praktiknya  yang  sering  tumpang- tindih.
Aleksander  Goldstajn  mengemukakan tiga prinsip dasar hukum perdagangan internasional.  Pertama,  prinsip  dasar  kebebasan melakukan  kontrak.  Prinsip  ini  menjelaskan keleluasaan untuk menyepakati kontrak perdagangan. Kedua, prinsip pacta sunt servanda .  Prinsip  ini  menjelaskan  bahwa  pihak- pihak dalam kontrak perdagangan harus menghormati  dan  melaksanakan  kontrak  dengan sebaik-baiknya. Ketiga, prinsip dasar penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase.  Prinsip ini mengkerangkai penyelesaian sengketa
8 Emmy  Latifah. Eksistensi  Prinsip-prinsip  Keadilan dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional (pp. 64-86). Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. 2015.
dagang  melalui  jalur  hukum.  Terutama  ketika terdapat kontrak-kontrak yang dilanggar. 9
Pada  penelitian  ini,  hukum  perdagangan internasional  digunakan  untuk  menjelaskan bagaimana  upaya  hukum yang ditempuh Chevron  dalam  menghadapi  Ekuador.  Lembaga hukum  nasional  dan  internasional  terlibat  dalam perseteruan  dan  kegiatan  tersebut  melibatkan aturan-aturan perdagangan internasional.

## Kekuatan Korporasi
Setiap perusahaan multinasional beroperasi  di  negara lain  maka akan diikuti  oleh hukum  yang  berlaku  dan  beberapa  isu.  Isu-isu fundamental  dalam  operasional  perusahaan multinasional  antara  lain  lingkungan,  hak  asasi manusia, kesetaraan dan sosial. Selain perusahaan  harus  berhadapan  dengan  hukum  di negara  tempat  ia  beroperasi,  mereka  juga  harus berhadapan  dengan  standar-standar  serta  hukum adat  yang  diberlakukan  oleh  masyarakat. Perusahaan multinasional tidak hanya berhadapan dengan negara dan regulasi tapi juga berhadapan  dengan  organisasi  non-pemerintah dan  kelompok  kepentingan  lainnya  di  negara tujuan. 10
Korporasi memiliki kekuatan politik dan hukum.  Kekuatan  bisa  meliputi  pengaruh terhadap kebijakan dan politik suatu negara. Ted Nace  menjelaskan  survei  dari business  weeks pada  tahun  2000 menyatakan  bahwa  kekuatan korporasi  berasal  dari  komite  aksi  politik, kemampuan bernegosiasi, kuasa hukum perusahaan,  dan  kemampuan  mereka  dalam mengontrol lapangan pekerjaan. Untuk memperkuat  pengaruh  politik,  perusahaan  juga dapat  melakukan  kontrol  terhadap  media . Hal tersebut  yang  membuat  Nace  memaparkan bukunya  tentang  bagaimana  korporasi  bisa
9 Adolf,  Huala. Hukum  Perdagangan  Internasional . Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
10 Don  Mayerdan  Ruth  Jebe. The  Legal  and  Ethical Environment  for  Multinational  Corporations.  Good Business (Routledge, 2010).
mendapatkan  kekuatan,  mengapa  negara  takut dengan perusahaan multinasional, dan bagaimana  korporasi  bisa  mendapatkan  hak-hak hukum. 11
Ted  Nace  juga  melakukan  personifikasi terhadap  korporasi.  Seperti  halnya  manusia, korporasi memiliki hak-hak seperti proteksi, hak hukum  dan  proses  hukum  terkait  kriminal,  hak- hak  politik,  dan  sebagainya.  Implikasi  dari personifikasi pada institusi bisnis adalah konsekuensi  kepada  polarisasi  kekayaan  yang diciptakan  dam ketidakmampuan negara  untuk mengatasi kekuatan perusahaan.
Penyebab  korporasi  memiliki  kekuatan untuk  mempengaruhi  aktivitas  politik  adalah mereka  memiliki  hak  konstitusi.  Korporasi memiliki  kemampuan  melobi,  kampanye  di masyarakat,  dan  mengoperasikan  perusahaannya di  luar  negeri.  Kekuatan  politik  perusahaan melalui  proses lobbying .  Proses  melobi  yang dilakukan  perusahaan  di  negara host bertujuan untuk mendapatkan pengaruh dari pihak eksternal. 12 Hak  konsitusional  perusahaan  dapat diartikan sebagai kekuatan politik. Hak konstitusional bisa membuat perusahaan menantang  undang-undang  dan  hukum  karena haknya atas kepemilikan kuasa hukum.
Sebagai  subjek  hukum,  perusahaan  bisa dikatakan  sebagai  manusia  karena  memiliki  hak yang  setara  di  bawah  yurisdiksi.  Ted  Nace nengatakan  bahwa  korporasi  memiliki quasi rights yang  kuat  bukan  memiliki  hak  konstitusi yang  dikatakan  sebelumnya.  Kedua,  perusahaan memiliki  sebelas  hak  konsitusi  dari  serangkaian keputusan  mahkamah  agung.  Ketiga,  korporasi dapat  mengesampingkan  otoritas  negara  yang berdaulat.  Korporasi  mendapatkan  serangkaian hak  tersebut  melalui  sejarah  panjang.  Adapun indikator  dari  masing-masing  hak  yang  dimiliki oleh perusahaan adalah sebagai berikut:
11 Nace, Ted, op. cit.
12 Christoph  Dörrenbächer  &  Mike  Geppert.  Politics and  Power  in  the  Multinational  Corporation (Cambridge University, 2011)
Tabel 1. Tabel Perkembangan Hak Korporasi menurut Ted Nace Quasi Rights Constitutional Rights Global Rights Limited Liability for shareholders Equal Protection Minimum standard of treatment Perpetual existence Due Process (State Legislation) National treatment Virtual location Due Process Federal Legislation) Compensation  for  regulatory takings Indefinite  entity  or  “shape shifting” Freedom  from  unreasonable searches Protection from law suites Jury trial in a criminal case Compensation for government takings Freedom from double jeopardy Jury trial in a civil case Commercial Speech Political Speech Negative Speech
Korporasi  diklasifikasikan  ke  dalam  dua  versi yaitu classic corporation dan modern corporation . Classic corporation adalah korporasi  pada  era  sebelum  1860  dimana korporasi  ditentukan  batas  operasinya  oleh negara.  Kegiatannya  ditentukan  oleh home country dimana  aktivitas  dan  fugsi-fungsi perusahaan  memiliki  batasan  tertentu.  Korporasi dibatasi waktunya untuk beroperasi kurang lebih 20-30  tahun.  Sedangkan modern  corporation adalah  korporasi  yang  beroperasi  di  atas  tahun 1900 dan  memiliki sedikit batasan dibandingkan classic corporation . Modern corporation memiliki  kewenangan  untuk  mengembangkan
bisnis  dan  tidak  memiliki  batasan  waktu  untuk beroperasi.
Secara  universal,  korporasi  mendapatkan  hak konstitusi  pertama  kali  pada  1866.  Namun,  di Inggris  status  hukum  korporasi  sudah  ada  sejak 1819.  Di  tahun  1900,  Hakim  Amerika  Serikat memutuskan  korporasi  memiliki  hak  untuk mengajukan keberatan kepada badan legislatif. 13 Dalam  kasus  lingkungan,  ketika  korporasi mendapatkan  persoalan  yang  dibawa  dalam pengadilan maka mereka dapat mempertahankan perusahaannya. Pada pembahasan akan dijelaskan bagaimana Chevron melakukan
proses lobbying dan  kampanye  sebagai  strategi politik untuk mengatasi tuduhan dan mempertahankan  perusahaan.  Sedangkan  secara hukum, Chevron  melakukan perlawanan  melalui badan hukum untuk memenangkan gugatan yang dilakukan oleh Ekuador.

## Metode Penelitian
Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif  dengan  jenis  penelitian Content Analysis . Penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai  tinjauan  politik  dan  hukum  dalam memandang  fenomena  kekuatan  korporasi  yaitu Chevron dalam menghadapi gugatan Ekuador.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dimana dalam teknik pengumpulan  ini  adalah  data  sekunder.  Dimana sumber  daya  tersebut  memiliki  keterkaitan dengan  tema  kekuatan  korporasi  dalam  tuduhan lingkungan,  yang  diperoleh  melalui  literatur cetak  maupun  elektronik  yang  berupa  dokumen lembaga,  buku,  artikel,  majalah,  jurnal,  koran, serta laporan dari sumber yang kredibel.
Teknik  analisa  data  yang  digunakan adalah teknik analisa  deduktif,  dimana  data-data diperoleh  melalui  dalil  umum,  postulat,  dan paradigma  tertentu  yang  kemudian  dihubungkan dengan  data-data  empiris  yang  menjadi  titik pengambilan  kesimpulan  dari  data  tersebut. Beberapa  data  yang  berkenaan  dengan  angka, akan  diterjemahkan  ke  dalam  bentuk  verbal. Penelitian  kualitatif  dalam  studi  llmu  Hubungan Internasional  adalah  melakukan  pengumpulan data  dan  melakukan  analisis  pada  data  non- numerik.  Dalam  penelitian  ini  metode  yang digunakan adalah content analysis . 14
Dalam  penelitian  ini,  data-data  yang berkaitan  dengan  variabel  dalam  kekuatan hukum  dan  politik  korporasi  direduksi  dan
14 Bakry,  Umar  Suryadi. Metode  Penelitian Hubungan Internasional . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
dipilah  kembali  untuk  dicari  kesesuaian  dengan kebutuhan  data  sebagai  pendukung  untuk menjawab  pertanyaan  penelitian  terkait  dengan kekuatan  korporasi  dalam  kasus  tuduhan Ekuador terhadap Chevron.

## Pembahasan
Ekuador  memiliki  sumber  daya  minyak bumi  yang  besar.  Sehingga  operasi  Texaco menjadi  perhatian  bagi  pemerintah  Ekuador. Namun  pada  era  Texaco  beroperasi,  perusahaan ini  bukan  perusahan  dominan  di  Ekuador. Petroecuador  merupakan  perusahaan  negara yang  menguasai  produksi  negara  tersebut. Namun,  untuk  komoditas  ekspor  di  wilayah Amerika  Latin,  Texaco  yang  memegang  kuasa. Texaco dan Petroecuador menjalankan kerjasama,  namun  lebih  banyak  keputusan dikuasai  oleh  perusahaan  nasional.  Petroecuador mendominasi akibat maraknya kebijakan nasionalisasi  di  negara-negara  Amerika  Latin. Dengan  ini,  Texaco  menjadikan  Texpet  salah satu  cabang  perusahaan  untuk  bekerjasama dengan Petroecuador. 15
Perjanjian antara Texaco dan Petroecuador  diatur  oleh  pemerintah  Ecuador. Pemerintah  yang  menentukan  harga  minyak yang  diproduksi  oleh  Texaco.  Texaco  tidak  bisa menjual  minyak  untuk  keuntungan  perusahaan selain  dengan  ijin  pemerintah.  Perjanjian  ini disepakati  pada  tahun  1973  hingga  1992. Tujuannya  adalah  agar  kebutuhan  nasional Ekuador  bisa  dipenuhi  dengan  adanya  investasi dari  perusahaan  dari  Amerika  Serikat  tersebut. Di tahun 1992, Texaco tidak ingin memperpanjang  perjanjian  tersebut  sehingga Texaco memberhentikan operasinya di Ekuador. 16
15 Black,  Elizabeth  C.  “Litigation  As  A  Tool  For Development:  The  Environment,  Human  Right,  and The  Case  of  Texaco  in  Ecuador,” Journal  of  Public and International Affairs 15, 142-164. (2004) 16 Ejolt. The  Texaco-Chevron  Case  in  Ecuador. s.l.:Environmental  Justice  Organisations,  Liabilities, and Trade. (2015).
Pada  tahun  1993  komunitas  Amazon mengklaim  bahwa  daerah  mereka  mengalami kerusakan sejak beroperasinya perusahaan minyak  Texaco.  Kerusakan  itu  terjadi  pada kurun  waktu 1964 dan 1990. Texaco  melakukan pembuangan  gas  beracun  ke  dalam  sungai amazon  dengan  jumlah  miliaran  galon.  Dampak dari  tercemarnya  sungai  Amazon  adalah  gagal panen, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat  di  sekitar  Amazon  akibat  kasus kanker,  dan  banyaknya  hewan  yang  mati. Masyarakat  yang  melaporkan  kepada  lembaga swadaya  masyarakat  setempat  yang  kemudian dilanjutkan pada pengadilan.
Secara  detail,  Texaco  memiliki  metode pengeboran  yang  merusak  lingkungan  dan kesehatan. Prosedur yang dimiliki Texaco sangat jauh  dari  keamanan  lingkungan.  Hal  ini dikarenakan  Texaco  menggunakan  metode  yang murah  dan  berpolusi.  Limbah  yang  dibuang Texaco  ke  Sungai  Amazon  mengandung  unsur kimia  seperti  benzen,  arsenik,  air  raksa,  dan  zat berbahaya  lainnya.  Untuk  membayar  kerusakan dan  kerugian  tersebut,  Texaco  mengadakan perjanjian  dengan  pemerintah  untuk  mengganti rugi  sejumlah  40  juta  dolar. 17 Perjanjian  antara Texaco dan Ekuador terkait penemuhan tanggung  jawab  lingkungan  ditandatangani  pada tahun  1995.  Dan  pada  1998,  Texaco  telah menyelesaikan  perbaikan  lingkungan. 18 Program tersebut  mengoperasikan  perkongsian  atas  hasil audit yang dilakukan antara pemerintah Ekuador dan  pihak  Texaco.  Sehingga  kemudian  muncul kesepakatan  tanggung  jawab  lingkungan  sesuai hasil perjanjian. 19
Namun,  di  tahun  2011  Ekuador  tetap menuntut  Chevron  dan  mengajukan  gugatan.
17 Black, Elizabeth C. op. cit.
18 Prigau. The Texaco-Chevron case in Ecuador: Law and justice in the age of Globalization. RCDA. Vol 5. No. 1. (2014)
19 Chevron. Texaco  Petrolium,  Ecuador,  and  The Lawsuit  Against  Chevron. (San  Ramon:  Chevron Corporation, 2011)
Akibat  kerusakan  lingkungan  yang  terjadi  di Ekuador,  Pengadilan  di  Lago  Agrio  Ekuador meminta  Chevron  untuk  membayar  denda sebesar  8,6  miliar  dolar  dan  bisa  bertambah sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku.  Hukuman tersebut  dikatakan  Pengadilan  di  Lago  Agrio sebagai  ganti  rugi  moral  karena  sudah  banyak penduduk  yang  meninggal  akibat  air  yang tercemar  dan  tidak  bisa  terselamatkan  lagi. Racun yang terkandung di dalam sungai Amazon mengandung  karsinogen  seperti  kromium  dan menyebabkan  banyak  yang  terkena  kanker. (Detik News, 2012).
Chevron menyatakan tidak terima dengan  gugatan  Pengadilan  Negeri  Ekuador. Perusahaan  ini  mengklaim  beberapa  pembelaan atas perusahaannya dan tidak mengakui konstitusi  Ekuador  terkait  kasus  ini.  Pembelaan pertama, Chevron tidak seharusnya bertanggung- jawab  atas  kegiatan  Texaco  di  tahun  sebelum Chevron  melakukan  akuisisi,  kedua,  Texaco telah  menyelesaikan  perbaikan  lingkungan  yang disepakati  tahun  1998.  Ketiga,  operasional terbesar  di  masa  Texaco  adalah  Petroecuador yang seharusnya memberikan kontribusi pencemaran  lingkungan  yang  lebih  besar. Keempat, bahwa bukti yang diajukan masyarakat Ekuador terhadap Chevron tidak sah dan banyak dilakukan  manipulasi  secara  sains.  Di  samping itu,  Chevron  juga  mengumumkan  adanya  kasus suap terhadap hakim agar Chevron membayarkan  ganti  rugi.  Chevron  mengunggah video  secara online untuk  membuktikan  adanya ketimpangan  birokrasi  di  balik  kasus  yang melibatkan  Chevron. 20 Selanjutnya,  Chevron melakukan  banding  atas  keputusan  Pengadilan Ekuador. Banding dilakukan dengan serangkaian alasan  yang  telah  disebutkan  sebelumnya. Kecurangan  dalam  proses  peradilan  yang
20 Detik  Finance  (2011,  15  Februari)  Cemari Lingkungan, Chevron Didenda Rp 72 Triliun . Disandur dari https://finance.detik.com/energi/d- 1571377/cemari-lingkungan-chevron-didenda-rp-72- triliun
diwarnai  dengan  tindakan  korupsi  dijadikan sebagai  landasan  kuat  untuk  mengajukan banding. 21
Di  sisi  lain,  Chevron  merasa  sudah memberikan kontribusi untuk keselamatan lingkungan  di  sekitar  Amazon  pada  1990an melalui  perusahaan  pendahulunya  yaitu  Texaco. Pada  waktu  tersebut  dana  sebesar  40  juta  dolar digunakan  untuk  membersihkan  area  Amazon. Kemudian  antara    Chevron  (  Texaco)  dan Pemerintah  Ekuador  sudah  sepakat  pada  tahun 1998  bahwa  Chevron  bebas  dari  tanggungan terkait lingkungan ke depannya. 22
Texaco  ataupun  Chevron  bukanlah penyumbang  utama  perusakan  lingkungan  di wilayah tersebut. Operasi Petroecuador memiliki kontribusi  besar  terkait  dengan  limbah  yang dihasilkan. Pemerintah Ekuador dianggap mengalihkan tuduhan terhadap perusahaan  milik negara  dengan  tidak  memberikan  bukti  bahwa Petroecuador  gagal  memberikan  perhatian  pada sanitasi dan kesehatan. 23
Untuk membuat legitimasi bahwa Chevron tidak terbukti mengabaikan lingkungan, perusahaan  tersebut  mengambil  1472  sampel  air dan  tanah  dari  45  area  berbeda  untuk  diuji  di World Health Organization (WHO) dan laboratorium  terakreditasi  di  Amerika  Serikat seperti US  Environmental  Protection  Agency (USEPA).  Hasil  uji  laboratorium  membuktikan bahwa  98%  Texaco  atau  Chevron  tidak memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan dan gangguan kesehatan. Pada tahun 2008,  tim  investigasi  dari  hakim  menghasilkan
21 BBC Indonesia (2011, 13 Maret). Chevron Banding Putusan  Denda  US$9,5  Miliar . Disandur  dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/03/11031 3_chevronecuador 22 BBC  Indonesia  (2012,  4  Januari).  Chevron  di Ekuador  Diminta  Bayar  Denda.  Disandur  dari https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/01/12010 4_ekuadorchevron
23 Chevron. Texaco  Petrolium,  Ecuador,  and  The Lawsuit  Against  Chevron. (San  Ramon:  Chevron Corporation, 2011)
laporan  bahwa  80%  sudah  dibersihkan  dari kontaminasi dari 44% sampel air yang diambil. 24
Selain  itu  terdapat  video  yang  sengaja diunggah  Chevron  untuk  membuktikan  bahwa terdapat  area  yang  tidak  terkontaminasi  limbah. Video  tersebut  memaparkan  beberapa  pegawai Chevron  meninjau  keadaan  di  sekitar  sungai Amazon.  Dalam  video  tersebut  juga  terdapat wawancara pegawai Chevron dengan masyarakat yang  tinggal  di  sekitar  sungai  tersebut. Dikatakan  oleh  warga  bahwa  memang  terdapat perusahaan minyak asal Amerika yang melakukan perusakan sekitar 20 tahun  yang  lalu hingga  menyebabkan  sapi-sapi  mati.  Namun, salah  satu  warga  mengatakan  perusahaan tersebut  sudah  membersihkan  dan  bertanggung jawab  atas  limbah  tersebut.  Chevron  juga melakukan  semacam  penjelasan  kontra  terhadap tokoh  masyarakat  yang  menuntut  Chevron dengan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak  bersalah.  Video  rahasia  ini  digunakan Chevron  untuk  mengelak  dari  pembayaran terhadap Ekuador. 25
Chevron  melakukan  gugatan  terhadap pengadilan internasional dan Pengadilan Amerika Serikat agar tidak  membayarkan  denda yang  dituntut  Pengadilan  Ekuador.    Chevron menganggap  tuntutan  Pengadilan  di  Lago  Agrio merupakan bentuk politisasi. Hasil dari pengadilan Amerika Serikat adalah membatalkan keputusan  Pengadilan  Ekuador  terkait  dengan pembayaran denda.
Chevron  melakukan  gugatan  melalui pengadilan  di  New  York.  Penolakan  Chevron terhadap  pembayaran  ganti  rugi  ditekankan dalam  pengajuan  banding  melalui  pengadilan  di
24 Prigau, op. cit.
25 Amazon  Watch  (2015,  8  April) Chevron's  Secret Videos  Show  Company  Technicians  Finding  and Mocking  Extensive  Oil  Contamination  in  Ecuador Rainforest. Disandur dari https://amazonwatch.org/news/2015/0408-chevrons- secret-videos-show-company-technicians-finding- and-mocking-extensive-oil-contamination
negara  asal  perusahaan.  Mereka  menolak gugatan aktivis lingkungan Amazon karena tidak memiliki aset di Ekuador dengan jumlah banyak sehingga  tidak  dapat  membayar.  Selain  itu, perjanjian tidak ada lagi tanggung jawab di masa mendatang  yang  sudah  disepakati  oleh  Texpet dan  Ekuador  merupakan  bukti  kuat  agar  tidak perlu  lagi  mempertanggungjawabkan  kerusakan yang dituduhkan pada Texaco. 26
Pada  tahun  2010,  pengadilan  di  New York mengabulkan untuk Chevron agar mendapatkan perlindungan hukum internasional. Sedangkan pada tahun 2011, Chevron mengajukan  pengaduan  ke  Den  Haag  atas pelanggaran  regulasi  dari  Perserikatan  Bangsa- bangsa  (PBB)  tentang  pelanggaran  terhadap kegiatan  investasi.  Pada  tahun  2012,  Chevron mengajukan pembebasan bersyarat namun ditolak oleh Pengadilan Ekuador.
Chevron  melihat  probabilitas  besar bahwa  Pemerintah  Ekuador  memeras  uang  dari perusahaan  asing  untuk  membayar  sejumlah hutang  luar  negeri.  Di  samping  korupsi,  melalui gugatan ini pemerintah juga melibatkan masyarakat  agar  Petroecuador  bebas  dari tanggung jawab lingkungan. Ekuador melakukan penyimpangan hukum dengan melakukan korupsi  dan  terdapat  kepentingan  politik  yang bisa  menguntungkan  beberapa  pihak  seperti pemerintah dan tokoh masyarakat.
Analisa penyebab bagaimana perusahaan mampu  memberikan bargaining yang  lebih  kuat dibandingkan  negara  disebabkan  oleh  beberapa hal.  Di  satu  sisi,  negara  memiliki  kelemahan birokrasi  dan  undang-undang  dan  di  sisi  lain korporasi  memiliki  kekuatan yang tidak dimiliki oleh negara untuk mempertahankan eksistensinya.  Baik  negara  dan  korporasi memiliki kekuatan untuk memperkuat kepentingannya.  Analisa  penulisan  ini  akan memaparkan  dilema  masyarakat  apakah  harus mempercayai  perusahaan  atau  negara  dalam kasus Chevron dan Ekuador.
26 Ejolt, op. cit.
Kelemahan  dari  negara host tersebut, kemudian menjadikan korporasi memiliki kemampuan  untuk  memberikan  pengaruh  secara politik.  Dalam  kasus  ini,  Chevron  melakukan lobi melalui bukti-bukti hasil uji laboratorium di tingkat  organisasi  internasional.  Chevron  juga melakukan kampanye untuk membela perusahaannya  melalui  video  yag  diunggah seperti yang dijelaskan sebelumnya.
Ekuador  sebagai  negara  yang  dirugikan akibat  masuknya  perusahaan  minyak  yang melakukan  eksploitasi  untuk  sumber  daya minyak  bumi  di  negara  tersebut.  Ditambah  lagi, Ekuador harus mendapatkan kerugian lingkungan akibat pengolahan sumber daya alam tersebut.  Ekuador  memiliki  yurisdiksi  yang  kuat untuk  menghukum  korporasi  yang  berada  di wilayahnya.  Menurut  Nace  dalam  bukunya Gangs of America The Rise of Corporate Power and  The  Disabling  of  Democracy yang diterbitkan pada tahun 2003 menjelaskan sejarah hukum  mengenai  perusahaan  multinasional kembali  pada  kebijakan  domestik  masing- masing negara. Institusi global hanya memberikan  pernyataan  umum  bahwa  operasi perusahaan  memiliki  hak  untuk  beroperasi  di luar batas negara.
Texaco  menawarkan  kemampuan  untuk mengakses  sumber  daya  dengan  teknologi  yang dimiliki.  Sempat  terjadi  nasionalisasi  di  wilayah Amerika Latin sehingga Texpet menjadi terdominasi  oleh  Petroecuador.  Namun,  Texaco tetap  menjadi  perusahaan  multinasional  yang berbadan  hukum.  Chevron  masuk  di  2011 sebagai korporasi dari Amerika Serikat menggantikan  Texpet.  Serangkaian  gugatan sejak  1993  yang  dilayangkan  kepada  Texpet kembali  menjadi  isu  di  tahun  2011  ketika Chevron memegang kendali.
Chevron merupakan salah satu perusahaan  besar  di  pengelolaan  minyak  bumi. Ketika  memasuki  wilayah  Ekuador,  terindikasi bahwa  negara  tersebut  ingin  mendapatkan keuntungan  besar  dari  masuknya  perusahaan
tersebut.  Sehingga  melalui  isu  lingkungan, Ekuador  meminta  imbalan  berupa  dana  untuk perbaikan.  Negara  memiliki  kekuatan  untuk memberikan  regulasi  terhadap  perusahaan  di negara  tersebut.  Melalui  kekuatan  hukum  yang dimiliki  tuntutan  tersebut  diberikan  kepada Chevron.  Kembali  pada  konsep  negara  sebagai aktor  yang  berdaulat  sebagai  insitusi  yang memiliki otoritas penuh atas teritorinya. Perkembangan  konsep  kedaulatan  mengikuti tatanan  dunia  baru  yang  memiliki  pergeseran. Globalisasi  menghadirkan  pergeseran  makna pada  kedaulatan  dengan  kekuatan  aktor  non- negara pada tatanan global. 27
Bukan merupakan hal baru jika beroperasinya  perusahaan  multinasional  akan memberikan kerugian pada negara host . Kerugian  bisa  merupakan  eksploitasi  sumber daya  alam,  perusakan  lingkungan,  ataupun penyebab  konflik  sosial  dengan  masyarakat. Dalah  hal  ini,  Texpet  telah  menyebabkan kerusakan lingkungan dan menyebabkan kematian pada banyak warga di beberapa suku di wilayah  Oriente.  Sehingga  terjadi  protes  oleh kelompok  masyarakat  lokal  akibat  pencemaran air  yang  merugikan  kesehatan.  Yang  dilupakan oleh  korporasi  adalah,  mereka  beroperasi  di wilayah  hukum  negara  lain,  sehingga  harus mempertanggung  jawabkan  kesalahannya  sesuai dengan  hukum  yang  berlaku.  Perusahaan  juga mengesampingkan  kekuatan  masyarakat  untuk mendorong negara melakukan tuntutan.
Di  samping  itu,  negara  melupakan bahwa  korporasi  juga  memiliki  sejumlah kekuatan seperti  yang dijelaskan  oleh Ted Nace. Chevron  juga  memiliki quasi  rights dan kemampuan melobi hukum dan politik. Chevron memiliki  hak  konstitusi  untuk  mengajukan banding  dan  menahan  untuk  tidak  membayar denda.  Pengadilan  dari  negara home bisa
27 Walter  Carlsnaes,Thomas  Risse,  &  Beth  A. Simmons. Handbook Hubungan Internasional (Bandung: Nusa Media, 2013)
menjadikan  Chevron  memiliki  kekuatan  hukum untuk membalikkan tuntutan.
Chevron  punya  kekuatan  yang  relatif dalam melobi gugatan  tersebut.  Chevron menyerang kembali dengan bukti kuat mengenai kecurangan  dalam  peradilan  meliputi  korupsi dan pemalsuan data. Ted Nace juga menjelaskan perusahaan memiliki kemampuan untuk mengontrol  media.  Hak  tersebut  dilakukan Chevron  untuk  mengontrol  pemberitaan  melalui video yang diunggah bahwa tokoh masyarakat di Amazon  melanggar  hukum  dalam  kasus  ini. Hasil  laboratorium  dijadikan  alat  untuk  melobi putusan  bahwa  Chevron  tidak  terlibat  apapun atas  kerusakan  yang  dilakukan  oleh  Texpet. Terlebih  lagi  perjanjian  Ekuador  dan  Texaco sebelumnya bahwa dengan biaya perbaikan yang sudah diberikan Texaco maka tidak akan lagi ada tanggung  jawab  di  masa  mendatang.  Chevron menganggap bahwa sudah tidak ada lagi masalah dan Ekuador hanya ingin mendapatkan uang dari Chevron.  Setelah  hengkangnya  Texaco  di  1992, Petroecuador  yang  melanjutkan  mengeksploitasi sumber  daya  alam  di  wilayah  tersebut.  Hal tersebut  dijadikan  ketidakadilan  jika  tuntutan diberikan pada Chevron.
Melalui kasus  tersebut,  bagaimana masyarakat harus berpihak? Apakah negara yang memiliki  kerugian  akibat  hadirnya  korporasi ataukah  korporasi  yang  dirugikan  oleh  tindakan korupsi  dan  politisasi  dari  negara?  Dengan  ini dapat dipelajari bahwa survei mengenai korporasi  oleh business  weeks bahwa  kekuatan perusahaan multinasional dapat melebihi kekuatan negara. Chevron  membuktikan  mampu mengalahkan legitimasi hukum negara. 28
Bukti  selanjutnya  yang  menyatakan Chevron mampu menjadi aktor yang sangat kuat dengan  pengajuan  gugatan  Chevron  di  Belanda tehadap  Ekuador.  Hasil  keputusan  pengadilan lokal  Belanda  adalah  Ekuador  harus  membayar kepada  Chevron  sebesar  106  juta  dolar. Walaupun  Chevron  tetap  membayar  kepada
28 Nace, Ted, op. cit.
pengadilan  Ekuador  (yang  sebelumnya  sempat tertahan  oleh  putusan  banding  pengadilan  New York),  tapi  perusahaan  ini  mampu  menuntut negara untuk juga membayar ganti rugi. 29
Baik  Texaco  ataupun  Chevron  memang berkontribusi  besar  terhadap  pencemaran  air  di Amazon  melalui  proses  pengolahan  minyak. Namun,  kelemahan  negara  bisa  dimanfaatkan perusahaan  untuk  menuntut  balik  melalui  celah- celah hukum yang dapat digunakan Chevron.

## Kesimpulan
Korporasi  memiliki  kekuatan  politik  dengan melakukan bargaining dengan  masyarakat  dan pemerintah  di host  country .  Kekuatan  politik tersebut berimplikasi kepada perubahan kebijakan negara. Quasi rights adalah persamaan hak yang dimiliki oleh perusahaan yang bergerak melampaui  batas  negara.  Dengan  hak  istimewa tersebut  menjadikan  perusahaan  memiliki  hak hukum  yang  kuat  dan  setara  dengan  negara  dan manusia.  Serangan  balik  Chevron  di  Ekuador merupakan  bukti  bahwa  ternyata  hak  konstitusi yang  dimiliki  perusahaan  mampu  merugikan negara. Ekuador mengalami kerusakan lingkungan  dan  juga  kerugian  karena  harus membayar gugatan Chevron. Pengadilan internasional merupakan
institusi yang mendukung  bagaimana  hak  perusahaan  tersebut bisa  dimanfaatkan  perusahaan  multinasional untuk  melawan  negara  melalui  hukum  dan politik.

## Referensi
Buku Adolf, H., 2009. Hukum Perdagangan
Internasional. Jakarta: Rajawali Pers.
29 Chang, Mayu. CORPWATCH (2014, 13 Oktober). Chevron  Wins  Ecuador  Arbitration  But  Money  May Go  To  Amazon  Communities. Disandur  dari http://www.corpwatch.org/article.php?id=15978
Amrullah,  A.,  2018. Perkembangan  Kejahatan Korporasi. Jakarta: Prenamedia Group.
Bakry, U.  S.,  2015. Metode  Penelitian Hubungan  Internasional. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Christoph  Dörrenbächer  &  Mike  Geppert,  2011. Politics  and  Power  in  the  Multinational Corporation. Cambridge:  Cambridge  University Press.
Don  Mayer  &  Ruth  Jebe,  2010.  The  Legal  and
Ethical
Environment for Multinational Corporations.  In: Good  Business. s.l.:Routledge, pp. 159-171.
Gilpin,  R.,  2001. Global  Political  Economy. New Jersey: Princeton University Press.
Nace,  T.,  2003. Gangs  of  America,  The  Rise  of Corporate  Power  and  The  Disabling  of Democracy. Berkeley: s.n.
Walter  Carlsnaes,Thomas  Risse,  &  Beth  A.
Simmons, 2013. Handbook Hubungan
Internasional. Bandung: Nusa Media.

## Jurnal & Proceeding
Black,  E.  C.,  2004.  Litigation  As  A  Tool  For Development:  The  Environment,  Human  Right, and  The  Case  of  Texaco  in  Ecuador. Journal  of Public and International Affairs , pp. Vol. 15 pp 142-164.
Devita  Prinanda  &  Vinsensio  Dugis,  2017.
Winning Public Trust in Multi-Actor BargainingA Case Study of PT SMART Strategy in Facing Allegation of Environmental Destruction through RSPO. s.l., Atlantis Press.
Dewi  Sinorita  Setepu  &  Silvia  Dian  Aggraini, 2007.  Fenomena  Korporasi  dalam  Konstelasi Internasional  (Tinjauan  Teoritis). Global  & Strategis, pp. 83-107.
Latifah,  E.,  2015.  Eksistensi  Prinsip-Prinsip Keadilan  dalam  Sistem  Hukum  Perdagangan Internasional. Padjajaran  Jurnal  Ilmu  Hukum, pp. 64-86.
Prigau,  A.,  2014.  The  Texaco-Chevron  case  in Ecuador:  Law  and  justice  in  the  age  of Globalization. RCDA, p. Vol 5. No. 1.

## Laporan
Chevron  Press  Release,  2000. Chevron  and Texaco  Aree  to  $100  Billion  Merger, San Fransisco: Chevron.
Chevron, 2011. Texaco Petrolium, Ecuador, and The  Lawsuit  Against  Chevron, San  Ramon: Chevron Corporation.
Ejolt,  2015. The  Texaco-Chevron  Case  in
Ecuador. s.l.:Environmental Justice
Organisations, Liabilities, and Trade.

## Berita
BBC Indonesia, 2011. Chevron Banding Putusan
Denda US$9,5 Miliar. Disandur
dari
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/03/1
10313_chevronecuador
BBC  Indonesia,  2012. Chevron  di  Ekuador Diminta Bayar Denda. Disandur dari
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/01/1
20104_ekuadorchevron
Detik  Finance,  2011. Cemari  Lingkungan, Chevron  Didenda  Rp  72  Triliun. Disandur  dari https://finance.detik.com/energi/d- 1571377/cemari-lingkungan-chevron-didenda- rp-72-triliun
Detik, 2012. Chevron di Ekuador Diminta Bayar Denda.
Disandur dari
https://news.detik.com/bbc-world/d-
1806795/chevron-di-ekuador-diminta-bayar-
denda

## Website
Amazon  Watch,  2015. Chevron's  Secret  Videos
Show  Company  Technicians  Finding  and Mocking  Extensive  Oil  Contamination  in Ecuador Rainforest. [Online] Available at: http://amazonwatch.org/news/2015/0408-
chevrons-secret-videos-show-company- technicians-finding-and-mocking-extensive-oil- contamination
Chang,  M.,  2014. Chevron  Wins  Ecuador
Arbitration  But  Money  May  Go  To  Amazon Communities. [Online] Available at: http://www.corpwatch.org/article.php?id=15978