Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS,
Amri Panahatan Sihotang
e-ISSN : 2621-4105

## KEWENANGAN POLRI DALAM MENGURANGI KECELAKAAN LALU LINTAS  DI JALAN TOL
Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS, Amri Panahatan Sihotang
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang iwa399@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisa  kewenangan Polri  dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang, untuk memahami dan menganalisa kendala dan  solusi  atas  kewenangan  Polri  dalam  mengurangi  angka  kecelakaan  lalu lintas  dan  angkutan  jalan  di  tol  wilayah  hukum  Polres  Semarang . Metode dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : Kewenangan Polri  dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol yaitu  sebagai  berikut  :  memasang  rambu-rambu  lalu  lintas,  menindak  para pelanggar  lalu  lintas  di  jalan  tol,  jangan  sampai  pelanggaran  lalau  lintas mengakibatkan  kecelakaan  lalu  lintas,  memberikan  himbauan  kepada  semua pengendara untuk selalu mengecek kondisi ban, memberikan himbauan kepada pengendara  untuk  mematuhi  kecepatan  yang  telah  ditentukan  di  jalan  tol, memberikan  himbauan,  apabila  ngantuk  diharapkan  untuk  beristirahat  di tempat  yang  telah  disediakan.  Adapun  kendala-kendala  itu  dapat  berupa  : Rendahnya  tingkat  kesadaran  mayarakat  pemakai  jalan  untuk  mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan, khususnya di jalan tol, adanya kebiasaan para pengemudi kendaraan bermotor yang hanya mau mematuhi rambu-rambu lalu lintas bila ada petugas, adanya sebagian masyarakat pemakai jalan yang masih kurang  mengerti  terhadap  rambu-rambu  lalu  lintas  jalan  raya,  kondisi  jalan maupun kendaraan yang tidak layak jalan juga dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas.
Kata kunci : Kewenangan; Polri;  Kecelakaan; Jalan Tol.
e-ISSN : 2621-4105
Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas  Di Jalan Tol Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS,
Amri Panahatan Sihotang

## POLICE'S AUTHORITY TO REDUCE TRAFFIC ACCIDENT ON TOLL ROAD

## Abstract
The purpose of this study is to understand and analyze the authority of the National Police in  reducing  the  number  of  traffic  accidents  and  road  transportation  on  the  toll  road jurisdiction  of  the  Semarang  Police,  to  understand  and  analyze  the  obstacles  and solutions  to  the  authority  of  the  National  Police  in  reducing  the  number  of  traffic accidents and road transportation on the toll road jurisdiction of the Police. Semarang. The method in this study used a qualitative descriptive research method with a normative juridical approach. The results of this study are: The authority of the National Police in reducing  the  number  of  traffic  accidents  and  road  transportation  on  toll  roads  is  as follows: installing traffic signs, taking action against traffic offenders on toll roads, not allowing traffic violations to result in traffic accidents, giving an appeal to all riders to always check the condition of the tires, give an appeal to the rider to comply with the predetermined speed on the toll road, give an appeal, if sleepy, it is expected to rest in the space provided. The obstacles can be in the form of: Low level of awareness of road users to obey traffic signs on the road, especially on toll roads, the habit of motorized vehicle drivers who only want to obey traffic signs when there are officers, there are some the public who use roads who still do not understand road traffic signs, road conditions or vehicles that are not roadworthy can also lead to traffic violations.
Keywords: Authority; Polri; Accident; Toll Roads.
e-ISSN : 2621-4105
Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS,
Amri Panahatan Sihotang

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  jalan  tol  merupakan  salah  satu  bentuk  usaha  pemerintah  dalam memudahkan masyarakat di Indonesia untuk bisa melakukan mobilitas mereka baik dalam  hal  ekonomi  maupun  sosial  dengan  baik  dan  cepat  serta  mengatasi  masalah kemacetan  yang  ada  perkotaan.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  15  Tahun  2005 tentang  Jalan  Tol,  pengertian  jalan  tol adalah  “jalan  umum  yang  merupakan  bagian sistem  jaringan  jalan  dan  sebagai  jalan  nasional  yang  penggunanya  diwajibkan membayar”. 1 Menurut  Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004  Tentang  Jalan, memberikan pengertian tentang jalan tol yaitu  jalan umum yang merupakan bagian dari sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang pengendaranya diwajibkan untuk membayar tol. 2
Pembangunan  infrastruktur  jalan  tol  di  Indonesia  sangat  dibutuhkan  karena dapat  mengurangi  infisiensi  akibat  kemacetan  pada  ruas  utama,  serta  untuk meningkatkan pelayanan sistem distribusi barang dan jasa terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya, serta dapat mengembangkan wilayah tersebut menjadi  sentra  perekonomian.  Petugas  yang  berhubungan  di  jalan  tol  dan  yang menangani apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan tol yaitu Satuan Lalu Lintas, Dinas Perhubungan dan PT Jasa Raharja. Ketiga Instansi yang terkait di jalan tol saling bekerja  sama  apabila  ada  suatu  kecelakaan,  sehingga  diharapkan  bisa  cepat  dalam menangani korban kecelakaan.
Kecelakaan  lalu  lintas  adalah  “suatu  peristiwa  di  jalan  yang  tidak  disangka- sangka dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya,  mengakibatkan  korban  manusia  atau  kerugian  harta  benda”  (Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1993 Pasal 93). Kecelakaan lalu lintas pada umumnya terjadi karena  berbagai  faktor  penyebab  secara  bersama-sama  seperti  pelanggaran  atau tindakan kurang hati-hati para pengguna jalan (pengemudi dan pejalan kaki), kondisi jalan,  kondisi  kendaraan,  cuaca  atau  pandangan  terhalang.  Secara  umum  bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor manusia itu sendiri ( human
1 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
e-ISSN : 2621-4105
Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas  Di Jalan Tol Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS,
Amri Panahatan Sihotang
error ). 3 Selain  faktor  manusia  yang  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas  ada  juga factor  lain  yaitu    faktor  lingkungan,  dan  faktor  kendaraan.  Ketiga  faktor  itu  yaitu manusia,  lingkungan  dan  jalan    yang  berhubungan  dengan  risiko  kecelakaan  lalu lintas. 4 Maraknya berbagai kejadian kecelakaan belakangan ini yang melibatkan moda transportasi darat telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Fakta membuktikan kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di Indonesia. 5 Angka  kecelakaan  di  ruas  tol  Jawa  Tengah  mencapai  322  kejadian  sepanjang Januari hingga September tahun ini. Direktur Utama PT Jasamarga Jawa Tengah Ari Wibowo  mengatakan,  angka  kecelakaan  di  wilayah  Jawa  Tengah,  mencapai  322 kejadian sepanjang tahun ini. Ada beberapa penyebab seperti kelelahan, mengantuk di jalan,  kurang  antisipasi  hingga  pecah  ban.  Rata-rata  memang  melaju  di  atas  batas ketentuan. Padahal batas minimal kendaraan melintas 60 kilometer per jam. Sementara batas maksimal adalah 80-100 kilometer per jam. Mengimbau sejumlah pengguna tol, pihaknya berharap bisa memberikan perhatian kepada pengemudi truk dan bus yang melintas di ruas tol. Di sisi lainnya, pihaknya juga memaksimalkan sejumlah fasilitas untuk  pengamanan  dari  kecelakaan  lalu  lintas.  Misalnya  dengan  mengoptimalkan mobil patroli hingga memaksimalkan sejumlah rest area setempat. 6
Penelitian tentang faktor penyebab kecelakaan lalu lintas telah dilakukan Kevin Rezananta Purnomo dan Berto Mulia Wibawa (2020) yang berjudul “Analisis Tingkat Kepuasan  Pengguna  Jalan  Tol  di  Wilayah  Unit  Jatim  02  Terhadap  Layanan  Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Jatim”. Dalam penelitiannya tersebut menganalisis atribut yang mempengaruhi kepuasan sekaligus mengukur tingkat kepuasan pengguna jalan tol terhadap pelayanan personel satuan PJR Ditlantas Polda Jatim. Penelitian ini lebih  fokus  meneliti  tentang  kepuasan  masyarakat  terhadap  kinerja  Polri  menjadi instrumen  penting  sebagai  indikator  penentu  keberhasilan  polri.  Baik  buruknya penilaian masyarakat terhadap Polri dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kesenjangan
3 Dina Lusiana Setyowati, Ade Rahmat Firdaus, Nur Rohmah, “ Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada  Siswa  Sekolah  Menengah  Atas  di  Kota  Samarinda ”, The  Indonesian Journal  of Occupational Safety  and Health 7 (3),  2018, hal 329-338. http://dx.doi.org/10.20473/ijosh.v7i3.2018.329-338
4 Dea  Putrisna  Djawa  Gigy,  Agus  Setyobudi,  Deviarbi  Sakke  Tira,  “ Faktor-faktor  yang  Berhubungan dengan Risiko Kecelakaan Lalu lintas pada Siswa SMA di Kota Kupang Tahun 2019 (Studi Kasus pada SMAN 3, SMAN 7, SMKN 2 Kota Kupang)” , Jurnal Lontar 1 (4), 2019, hal 140-146. DOI: https://doi.org/10.35508/ljch.v1i4.2179
5 Dendy Wicaksono, Rizky Akbar  Fathurochman, Bambang Riyanto , “Analisis Kecelakaan  Lalu Lintas (Studi Kasus Jalan Raya Ungaran-Bawen)” , Jurnal Karya Teknik Sipil 3 (2), 2014, hal 345-355.
6 https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/10/10/160054/jumlah-kecelakaan-di-tol-jateng-tembus-322- kasus , diunduh tanggal 20 Nopember 2020
e-ISSN : 2621-4105
Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas  Di Jalan Tol Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS,
Amri Panahatan Sihotang
antara  harapan  masyarakat  dengan  kenyataan  layanan  kepolisian  yang  diterimanya. Harapan pengguna jalan pada kualitas layanan personel satuan PJR adalah bagian dari pembangunan  hubungan  yang  saling  mendukung  antara  tugas  pokok  satuan  PJR dengan keselamatan masyarakat di jalan tol. 7
Penelitian  yang  dilakukan  Megawati  Barthos  (2018),  yang  berjudul  tentang “Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peran  Polres  Jakarta  pusat  dalam  meningkatkan  kesadaran  hukum  bagi  pengendara sepeda berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian yang dilakukan lebih menekankan peran Kepolisian dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengendara berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. 8
Sedangkan  penelitian  oleh  Umi  Enggarsasi,  Nur  Khalimatus  Sa'diyah  (2017) tentang  “Kajian Terhadap  Faktor-Faktor   Penyebab Kecelakaan  Lalu  Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas”, lebih fokus membahas tentang faktor    penyebab  kecelakaan  dan  upaya  pencegahan.  Penelitian  ini  tidak  mengkaji secara  khusus  tentang  mengurangi  angka  kecelakaan  di  jalan  tol.  Penelitian  hanya fokus  meneliti  tentang  kajian  faktor-faktor  penyebab  kecelakaan  lalu  lintas    dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas. 9
Penelitian  ini  melengkapi  penelitian  sebelumnya  yang  banyak  membahas tentang  penyebab  kecelakaan  lalu  lintas  dan  meningkatkan  kesadaran  hukum pengendara  sepeda  motor. Perbedaan  penelitian  ini  dari  penelitian  sebelumnya adalah bagaimana dalam penelitian ini meneliti tentang Penanganan Polri di Bidang Lalu Lintas Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Tol Wilayah Hukum
Polres Semarang. Dari hal tersebut dapat menjelaskan
7 Kevin Rezananta Purnomo dan Berto Mulia Wibawa ,“Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Jalan Tol di Wilayah Unit Jatim 02 Terhadap Layanan Satuan Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Jatim” .  Jurnal Sains dan Seni 9 (2), 2020, hal 256-261. DOI: 10.12962/j23373520.v9i2.55514
8 Megawati  Barthos,  “ Peran  Polisi  Lalu  Lintas  Dalam  Meningkatkan  Kesadaran  Hukum  Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ”, Jurnal Lex Librum 4 (2), 2018  hal 739-757. DOI: http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v4i2.115
9 Umi Enggarsasi, Nur Khalimatus Sa'diyah , “ Kajian Terhadap Faktor-Faktor  Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas” , Jurnal Perspektif 22 (3), 2017 hal 238-248. DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.
e-ISSN : 2621-4105
Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS,
Amri Panahatan Sihotang
bahwa  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengkaji  bagaimana  kewenangan  Polri  dalam  mengurangi  angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang dan mengkaji  kendala  dan  solusi  atas  kewenangan  Polri  dalam  mengurangi  angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang tersebut , maka perumusan masalah dalam artikel ini adalah : Bagaimana kewenangan Polri  dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang? Bagaimana kendala dan solusi  atas  kewenangan  Polri  dalam  mengurangi  angka  kecelakaan  lalu  lintas  dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang?

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai  yaitu  yuridis  normatif.  Menurut  Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti 10
Sifat  penelitian  ini  disesuaikan  dengan  masalah  yang  dipergunakan  penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu “menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti”. Analitis artinya “data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”. Hal utama yang ingin didiskripsikan adalah penanganan Polri di bidang lalu lintas dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas di jalan tol wilayah hukum Polres Semarang.
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Sumber data utama, yaitu data sekunder, dimana data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan  dan  didukung  atau  dilengkapi  dengan  data-data  yang  diperoleh  dari penelitian lapangan.
2. Sumber  data  pendukung  adalah  data  primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari penelitian lapangan.
10 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat ),  Rajawali Pers, Jakarta,2001, hlm 13.
e-ISSN : 2621-4105
Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas  Di Jalan Tol Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS,
Amri Panahatan Sihotang

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kewenangan Polri   Dalam Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas  Dan Angkutan Jalan Di Tol Wilayah Hukum Polres Semarang
Tingkat    kesadaran    hukum    masyarakat    sebagai pemakai  jalan  dapat diukur  dari  kemampuan  dan daya serap  individu,  serta  bagaimana  penerapannya di  jalan raya.  Manusia  sebagai  pemakai  jalan  sangat  menentukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran        lalu       lintas       yang  menimbulkan    kecelakaan    lalu lintas. 10
Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didefinisikan sebagai “gerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Sedang yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan merupakan prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
Secara  normatif tugas  serta  kewenangan  polisi  dalam  proses  peradilan  lalu lintas  meliputi  pembinaan  lalu  lintas,  penyidikan  tindak  pidana  lalu  lintas  dan angkutan jalan. Kepolisian juga kewenangan melakukan proses pemeriksaan atas kebenaran  keterangan  berkenaan    dengan    pemenuhan    persyaratan    teknis    dan layak  jalan  kendaraan  bermotor. Dalam  melaksanakan  tugas  penegakan  hukum pidana   lalu    lintas   ini,   aparat    Kepolisian  tunduk    pada   aturan-aturan    khusus untuk  melakukan  tindakan  hukum. 10
Ada 3 (tiga) komponen penting yang saling terkait dalam berlalu lintas, yakni sebagai berikut :
a) Manusia sebagai pengguna
Manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda  (waktu  reaksi,  konsentrasi).  Perbedaan-perbedaan  masih dipegaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin.
b) Kendaraan
10 Yusuf Istanto, “ Pelaksanaan Restorative Justiceterhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas(Studi Pelaksanaan  Restorative  Justicedi  Polres  Kudus)”, Jurnal  Panorama  Hukum  2  (1),  2017,  hal  117-130. DOI: https://doi.org/10.21067/jph.v2i1.1759 10 Marliany dkk,  “ Peranan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Dalam Ekspektasi Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas  Di  Wilayah  Polres  Kabupaten  Barru”, Jurnal    Paradigma  Administrasi  Negara    3(1),  2020,  hal  1-6. DOI: https://doi.org/10.35965/jpan.v3i1.395
e-ISSN : 2621-4105
Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS,
Amri Panahatan Sihotang
Kendaraan  yang dimaksud adalah  “kendaraan yang digunakan untuk oleh pengemudi  di  jalan  raya”.  Kendaraan  ini  mempunyai  karakteristik  yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimendi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas
c) Jalan
Yang  dimaksud  jalan  adalah  “lintasan  yang  direncanakan  untuk  dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki”. Jalan tersebut direncanakan  untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar  dan  mampu  mendukung  beban  muatan  sumbu  kendaraan  serta  aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu lintas.
Polisi  Lalu  Lintas  dalam  menangani  berbagai  bentuk  kecelakaan  selalu mengacu  pada  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  Raya  serta  berusaha  untuk  melakukan  yang  terbaik  bagi pengguna  jalan.  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  dan  peraturan pemerintah  sebagai  peraturan  pelaksanaanya  bertujuan  untuk  menertibkan seluruh  pemakai  jalan  termasuk  juga  para  pengendara  kendaraan  bermotor. Menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  yang  dimaksud  dengan kendaraan bermotor adalah  “kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu”. Dalam Pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 22  Tahun  2009  bahwa  “pembinaan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  diarahkan untuk  meningkatkan  penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dalam keseluruhan  moda  transportasi  secara  terpadu  dengan  memperhatikan  seluruh aspek kehidupan masyarakat untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan  selamat,  aman,  cepat,  lancar,  tertib  dan  teratur,nyaman  dan  efesien, mampu  memadukan  moda  transportasi  lainnya,  menjangkau  seluruh  pelosok daratan”.
Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  disebutkan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pemakai jalan wajib di lengkapi dengan :
a. Rambu jalan
e-ISSN : 2621-4105
Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas  Di Jalan Tol Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS,
Amri Panahatan Sihotang
b. Marka jalan
c. Alat Pemberi isyarat lalu lintas
d. Alat pengendali dan alat pengamanan pemakai jalan
e. Alat pengawasan dan pengamanan jalan
f. Fasilitas  pendukung  kegiatan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  berada  di jalan dan di luar jalan.
Keselamatan,  keamanan,  dan  ketertiban  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan dapat terwujud  menurut Pasal 60 juncto Pasal 206 Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  dapat  dilakukan  pemeriksaan  kendaraan  bermotor  di  jalan,  yang mana pemeriksaan kendaraan bermotor tersebut meliputi persyaratan teknis dan layak  jalan,  serta  pemeriksaan  tanda  bukti  lulus  uji,  surat-surat  yang berhubungan  dengan  pengemudi  dan  kendaraan  bermotor.  Di  dalam melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya menurut Pasal 2 PP Nomor 42 Tahun 1993 dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Surat Izin Mengemudi,  Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda  Coba  Kendaraan  Bermotor,    Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor,  dan Tanda  Coba  Kendaraan  Bermotor,  merupakan    persyaratan  admisniatrasi pengemudi, seperti yang tertuang dalam  Pasal 3 Peraturan  Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993.
Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan berdasarkan  Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993  yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi  pemeriksaan  persyaratan  teknis  dan  laik  jalan  yang  terdiri  dari pemeriksaan tanda bukti lulus uji, bagi kendaraan bermotor yang wajib uji dan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
Kewenangan  Polri    dalam  mengurangi  angka  kecelakaan  lalu  lintas  dan angkutan jalan di tol wilayah hukum Polres Semarang yaitu sebagai berikut :
1. Memasang rambu-rambu lalu lintas
2. Menindak para pelanggar lalu lintas di jalan tol,jangan sampai pelanggaran lalau lintas mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Memberikan  himbauan  kepada  semua  pengendara  untuk  selalu  mengecek kondisi ban
e-ISSN : 2621-4105
Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas  Di Jalan Tol Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS,
Amri Panahatan Sihotang
4. Memberikan himbauan kepada pengendara untuk mematuhi kecepatan yang telah ditentukan di jalan tol
5. Memberikan  himbauan,  apabila  ngantuk  diharapkan  untuk  beristirahat  di tempat yang telah disediakan
Apabila  terjadi  kecelakaan  di  jalan  tol,  maka  penanganan  harus  segera sehingga bisa diminimkan korban yang meninggal. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu  lintas,  petugas  kepolisian  lalu  lintas  wajib  melakukan  penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara (Pasal 27 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
Apabila  terjadi  kecelakaan,  maka  korban  bisa  klaim  asuransi  PT  Jasa Raharja.  Proses  pengajuan  santunan  korban  kecelakaan  lalu  lintas  yang  diatur oleh  keputusan  bersama  antara  Kepolisian  dan  PT.  Jasa  Raharja  kepada korban/ahli waris korban kecelakaan dengan mempercepat proses penyelesaian satunannya
2.  Kendala  Dan  Solusi  Atas  Kewenangan  Polri  Dalam  Mengurangi  Angka Kecelakaan  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  Di  Tol  Wilayah  Hukum Polres Semarang
Di  samping  melaksanakan  penindakan  terhadap  pengemudi  kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas  di jalan tol, polisi lalu lintas juga berkewajiban untuk mencegah sedini mungkin terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya khususnya di jalan tol.    Upaya-upaya  pencegahan  tersebut  antara  lain  dengan  memberikan penerangan atau penyuluhan kepada waga masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik, selain itu juga dengan menempatkan petugas di tempat-tempat di  jalan  tol  yang  sering  terjadi  pelanggaran  lalu  lintas  sehingga  keberadaan petugas  tersebut  diharapkan  dapat  membuat  pengemudi  kendaraan  bermotor mengurungkan niatnya untuk melanggar.
Dari peneltitian  Fatur Rochman menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang  mempengaruhi  efektivitas  fungsi  kepolisian  dalam  penegakan  hukum tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas  di  wilayah  hukum  Polrestabes  Makassar adalah  faktor  substansi  hukum,  struktur  hukum,  saran  dan  prasarana  serta kesadaran  hukum  masyarakat.  Faktor  tersebut  menjadi  hal  utama  dalam
e-ISSN : 2621-4105
Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas  Di Jalan Tol Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS,
teralisasinya suatu efektivitas fungsi Kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana lalu lintas. 10
Upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut diatas tidaklah mudah karena masih adanya beberapa kendala-kendala. Adapun kendala-kendala itu dapat berupa :
- Rendahnya  tingkat  kesadaran  mayarakat  pemakai  jalan  untuk  mematuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan, khususnya di jalan tol
- Adanya  kebiasaan  para  pengemudi  kendaraan  bermotor  yang  hanya  mau mematuhi rambu-rambu lalu lintas bila ada petugas
- Adanya  sebagian  masyarakat  pemakai  jalan  yang  masih  kurang  mengerti terhadap rambu-rambu lalu lintas jalan raya
- Kondisi  jalan  maupun  kendaraan  yang  tidak  layak  jalan  juga  dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas
Di  samping  kendala-kendala  tersebut  diatas  adakalanya  dari  petugas sendiri yang kadang-kadang belum menguasai gerakan-gerakan pengaturan lalu lintas  sehingga  seringkali  membuat  bingung  para  pemakai  jalan  dan  hal  ini disamping  dapat  mengakibatkan  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  juga  dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas di jalan tol.
Solusi  atas  kewenangan  Polri  dalam  mengurangi  angka  kecelakaan  lalu lintas dan angkutan jalan di tol yaitu antara lain : metode pre-emtif (penangkalan) dan  metode preventif (pencegahan).  Adapun  metode  pre-emtif  meliputi pengaturan  lalu  lintas,penjagaan  lalu  lintas,  sosialisasi  atau  kampanye  untuk mematuhi  peraturan  lalu  lintas , Polmas  atau  Perpolisian  Masyarakat, peningkatan  giat  rekayasa  lalu  lintas.  Sedangkan  metode  preventif  meliputi tilang, penyitaan dan teguran.

## E. PENUTUP
Kewenangan Polri  dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan  di  tol  yaitu  memasang  rambu-rambu  lalu  lintas,menindak  para  pelanggar  lalu lintas di jalan tol, jangan sampai pelanggaran lalau lintas mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,memberikan  himbauan  kepada semua  pengendara  untuk  selalu mengecek kondisi  ban,memberikan  himbauan  kepada  pengendara  untuk  mematuhi  kecepatan yang telah ditentukan di jalan tol, memberikan himbauan, apabila ngantuk diharapkan
10 Fatur Rochman, La Ode Husen, Hardianto Djanggi, “ Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas ”,  Indonesia  Journal  Of  Criminal  Law  2  (2),  2020,  hal  71-92. DOI:https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.299
e-ISSN : 2621-4105
Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas  Di Jalan Tol Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS,
Amri Panahatan Sihotang
untuk beristirahat di tempat yang telah disediakan. Adapun kendala-kendala itu dapat berupa rendahnya tingkat kesadaran mayarakat pemakai jalan untuk mematuhi rambu- rambu lalu lintas di jalan, khususnya di jalan tol, adanya kebiasaan para pengemudi kendaraan  bermotor  yang  hanya  mau  mematuhi  rambu-rambu  lalu  lintas  bila  ada petugas,adanya  sebagian  masyarakat  pemakai  jalan  yang  masih  kurang  mengerti terhadap rambu-rambu lalu lintas jalan raya dan kondisi jalan maupun kendaraan yang tidak layak jalan juga dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Solusi atas kewenangan Polri dalam mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan  di  tol  wilayah  hukum  Polres  Semarang  yaitu  antara  lain  Metode pre-emtif (penangkalan) dan Metode preventif (pencegahan)

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Leden Marpaung,  “ Asas–Teori–Praktik Hukum Pidana” , Sinar Grafika, Jakarta, 2014. Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji,    “ Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat )”, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

## Jurnal
Dea  Putrisna  Djawa  Gigy,  Agus  Setyobudi,  Deviarbi  Sakke  Tira,  “ Faktor-faktor  yang Berhubungan  dengan  Risiko  Kecelakaan  Lalu  lintas  pada  Siswa  SMA  di  Kota Kupang  Tahun  2019  (Studi  Kasus  pada  SMAN  3,  SMAN  7,  SMKN  2  Kota Kupang)” , Jurnal Lontar 1 (4), 2019.
DOI: https://doi.org/10.35508/ljch.v1i4.2179
Dendy  Wicaksono,  Rizky  Akbar  Fathurochman,  Bambang  Riyanto ,  “Analisis Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Jalan Raya Ungaran-Bawen)” , Jurnal Karya Teknik Sipil 3 (2), 2014,.
Dina  Lusiana  Setyowati,  Ade  Rahmat  Firdaus,  Nur  Rohmah,  “ Faktor  Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Samarinda ”, The  Indonesian  Journal  of  Occupational  Safety  and  Health  7  (3),
2018. http://dx.doi.org/10.20473/ijosh.v7i3.2018.329-338
Fatur  Rochman,  La  Ode  Husen,  Hardianto  Djanggi,  “ Efektivitas  Fungsi  Kepolisian Dalam  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Kecelakaan  Lalu  Lintas ”,  Indonesia Journal Of Criminal Law 2 (2), 2020.   DOI:https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.299 Kevin  Rezananta  Purnomo  dan  Berto  Mulia  Wibawa,  “ Analisis  Tingkat  Kepuasan Pengguna Jalan Tol di Wilayah Unit Jatim 02 Terhadap Layanan Satuan Patroli Jalan  Raya  Ditlantas  Polda  Jatim” .    Jurnal  Sains  dan  Seni  9  (2),  2020. DOI: 10.12962/j23373520.v9i2.55514
Kiki Riski Aprilia,  “ Peranan Polantas Dalam Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berpotensi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Padang” , Jurnal Penelitian, 2014.
e-ISSN : 2621-4105
Kewenangan Polri Dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas  Di Jalan Tol Ikhwan Listiyanto, Soegianto Soegianto, Diah Sulistyani RS,
Amri Panahatan Sihotang
Marliany dkk,  “ Peranan  Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas)  Dalam  Ekspektasi  Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Polres Kabupaten Barru”, Jurnal  Paradigma Administrasi Negara  3(1), 2020.
DOI: https://doi.org/10.35965/jpan.v3i1.395 Megawati Barthos, “ Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang- Undang No 22 Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ”, Jurnal Lex Librum 4 (2), 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v4i2.115 Umi Enggarsasi, Nur Khalimatus Sa'diyah , “Kajian Terhadap Faktor-Faktor  Penyebab Kecelakaan  Lalu  Lintas  Dalam  Upaya  Perbaikan  Pencegahan  Kecelakaan  Lalu Lintas” , Jurnal Perspektif 22 (3), 2017.
DOI: http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v22i3. Yusuf  Istanto,  “ Pelaksanaan  Restorative  Justiceterhadap  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana Lalu  Lintas(Studi  Pelaksanaan  Restorative  Justicedi  Polres  Kudus)”, Jurnal Panorama Hukum 2 (1), 2017.
DOI: https://doi.org/10.21067/jph.v2i1.1759

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol Perkap No 15 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

## Internet
https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m https://radarsolo.jawapos.com/read/2019/10/10/160054/jumlah-kecelakaan-di-tol- jateng-tembus-322-kasus
http://satlantasmlw.blogspot.com/p/blog-page_27.html ,  diunduh  pada  tanggal  4 Nopember 2020