## Kolaborasi dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Babakan Ciparay
1 I rsyad Haniif Isakh, 2 Jessica Claudia Rossa, 3 Kaysea Safadristi Narendragharini,
4 Khairunnisa Sultan Putri
1 Universitas Padjadjaran, Indonesia; irsyad.haniif9a@gmail.com
2 Universitas Padjadjaran, Indonesia; jessica2504claudia@gmail.com
3 Universitas Padjadjaran, Indonesia; kayseasafa@gmail.com
4 Universitas Padjadjaran, Indonesia; khairunnisasultan17@gmail.com

## Abstract
The  implementation  of  mental  revolution  in  Indonesia  is  in  line  with  transformation  of  the governance.  One  of  the  government  actions  to  realize  mental  revolution  is  collaboration.  This research  was  conducted  to  study  a  collaboration  in  Program  Inovasi  Pembangunan  dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) at Kelurahan Babakan Ciparay that involves RW, LPM, PKK and  Karang  Taruna.  The  research  method  that  used  in  this  paper  is  qualitative  approach.  This research refers to the collaboration framework from Linden. The result of this research shows that the collaboration of all stakeholders and society in PIPPK at Kelurahan Babakan Ciparay went well. This can be seen from the basic collaboration that was in place, the relationship between stakeholder went well, the high stakes that was formed, the constituency for collaboration that provided by the stakeholder  in  the  form  of  engagement,  and  the  collaborative  leadership  that  showed  by  Lurah Kelurahan Babakan Ciparay. The successful collaboration in PIPPK at Kelurahan Babakan Ciparay supported by characteristic of the community that still in togetherness. However, there are a lot of aspect that must be improved in collaboration at Kelurahan Babakan Ciparay, such as increase social media platform as a toolsof communication and increase innovation in PIPPK’s program.
Keywords : Collaborative Governance, Public Policy, Local Government, Development Innovation, Mental Revolution

## Pendahuluan
Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan transisi demografi yang akan memberikan Indonesia  peluang  untuk  menikmati  bonus  demografi  (Mulyati,  2015).  Puncak  bonus demografi di Indonesia diprediksi akan terjadi dalam dua gelombang, yaitu pada tahun 2017 hingga 2019 dan tahun 2030 hingga tahun 2040 (Jati, 2015). United Nation Fund for Population Activities (UNFPA), menyatakan bahwa bonus demografi ( demographic divined ) merupakan suatu periode yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dilihat dari pergeseran pada struktur umur penduduk ketika populasi usia produktif (15-64 tahun) lebih besar daripada usia non-produktif (14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik,  jumlah  penduduk  di  Indonesia  hingga  tahun  2018  sejumlah  264.105,3  juta  jiwa dengan  penduduk  usia  produktif  sebesar  131.005.641  jiwa.  Dengan  angka  pertumbuhan penduduk sebesar 1,07 – 1,08% maka dalam periode 2025-2030 diperkirakan penduduk usia produktif  di  Indonesia  mencapai  70%  dari  total  jumlah  penduduk  Indonesia.  Transisi demografi yang terjadi di Indonesia saat ini belum disertai dengan persebaran penduduk yang merata.
Hal ini dapat dilihat dari data jumlah penduduk di Indonesia yang dikutip dari Statistik Indonesia 2019 yang menyatakan bahwa sekitar 46,4% penduduk Indonesia terdapat di Pulau Jawa dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk terpadat, yaitu sebanyak 48.037,6 ribu  jiwa.  Besarnya  jumlah  penduduk  di  Indonesia  tentu  menjadi  tantangan  sendiri  bagi Pemerintah Indonesia, terutama dalam mengelola penduduknya agar memiliki kualitas yang
unggul. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia ialah dengan melakukan revolusi mental. Pelaksanaan revolusi mental di Indonesia didasari oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Di dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa nilai yang ingin dicapai  dari  pelaksanaan  revolusi  mental  ialah  integritas,  etos  kerja,  dan  gotong  royong. Terdapat lima program yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Gerakan revolusi mental, yaitu  program  gerakan  Indonesia  melayani,  program  gerakan  Indonesia  bersih,  program gerakan Indonesia tertib, program gerakan Indonesia mandiri dan program gerakan Indonesia Bersatu.
Istilah  revolusi  mental  yang  digaungkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  dimaksudkan untuk  membentuk  profesionalitas  ASN  dan  membentuk  institusi  manajemen  ASN  yang universal, egaliter, impersonal, netral, imparsial, dan akuntabel (Averrouce & Syarien, 2019). Selain  itu,  pelaksanaan  revolusi  mental  di  Indonesia  searah  dengan  pergeseran  konsep  tata kelola  pemerintah  saat  ini,  yaitu  konsep  pemerintahan  terbuka  ( open  government ).  Konsep Open Government dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat (OECD, 2016). Terdapat tiga  tindakan  yang  menjadi  pilar  dalam  pelaksanaan Open  Government ,  yaitu  transparansi, partisipasi,  dan  kolaborasi  (Wirtz  &  Birkmeyer,  2015).  Kolaborasi  dapat  bertindak  untuk mengurangi  konflik,  menciptakan  situasi win-win  solution ,  meminimalkan  kegagalan pengembangan  perencanaan,  menciptakan  strategi  yang  memenuhi  kebutuhan  semua  pihak yang terlibat dan menghasilkan solusi jangka panjang (Bertaina, et al., 2006).
Sebagai  respon  perubahan  yang  terjadi  dalam  konsep  tata  kelola  pemerintah, Pemerintah Kota Bandung menciptakan program yang mampu meningkatkan kolaborasi antara pemerintah  dan  masyarakat  melalui  Program  Inovasi  Pembangunan  Pemberdayaan Kewilayahan  (PIPPK)  yang  merupakan  salah  satu  program  unggulan  kota  Bandung. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 107 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas  Peraturan  Wali  Kota  Bandung  Nomor  281  Tahun  2015  tentang  Pelaksanaan  Program Inovasi  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Kewilayahan  Kota  Bandung  dijelaskan  bahwa PIPPK  merupakan  program  yang  dilimpahkan  kepada  satuan  kerja  perangkat  daerah kewilayahan, yang didasari oleh konsep pemberdayaan masyarakat. Program ini merupakan aktualisasi konsep desentralisasi dimana kekuatan pembangunan disebarkan secara merata ke seluruh wilayah.
Program  Inovasi  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Kewilayahan  (PIPPK)  di  Kota Bandung dapat dikatakan salah satu program yang behasil, hal ini dapat dilihat dari pernyataan Sekretaris  Daerah  Kota  Bandung  pada  tahun  2017.  Keberhasilan  program  ini  dapat  dilihat melalui realisasi penyerapan anggaran sebesar 95,66% dari total anggaran sejumlah Rp. 189 miliar,  dimana  anggaraan  tersebut  digunakan  untuk  pemberdayaan  masyarakat,  seperti perbaikan  gapura,  pembangunan  saluran  air  bersih  sebanyak  4.092  m 2 ,  pembuatan vertical garden sebanyak 3.542 unit, perbaikan jalan 79.476 m 2 (Hartono, 2017). Penelitian terdahulu menjadi  hal  yang  penting  untuk  menambah  wawasan  penulis  dalam  melakukan  penelitian. Untuk lebih memahami fokus dan lokus penelitian, penulis mengggunakan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal dan skripsi dengan judul terkait Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung sebagai referensi.
Kolaborasi  pada  umumnya  merupakan  salah  satu  bentuk  kerjasama  yang  dilakukan untuk  mencapai  tujuan.  Linden  dalam  bukunya Working  Across  Boundaries ,  menjelaskan bahwa kolaborasi merupakan hubungan yang terjadi antar organisasi pemeritah (government to government cooperation ) serta antar organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah ( public private sector coordination ). Selain itu, menurut Traus (2002:5) kolaborasi merupakan
suatu proses kerjasama baik itu dalam bentuk grup, organisasi, maupun bentuk komuniti untuk menciptakan, menyelesaikan masalah serta membuat suatu keputusan.  Kolaborasi umumnya terjadi pada berbagai kesepakatan baik formal maupun informal yang merujuk pada tindakan kooperatif seperti partnership, coalition, network, join venture dan alliance yang merujuk pada berbagai  jenis  organisasi  maupun  mekanisme  yang  memungkinkan  terjadinya  kolaborasi (Council, Studies, Resources, Resilience, & Committee, 2011). Sehingga, bentuk kerjasama pada kolaborasi bersifat lebih kompleks. Dapat disimpulkan bahwa kolaborasi dapat terjadi ketika  berbagai  organisasi  dengan  kepentingan  yang  berbeda  berusaha  untuk  memenuhi kepentingannya dengan cara bekerjasama dalam perumusan kebijakan melalui sumber daya yang  ada,  sehingga  menghasilkan  suatu  keputusan  bersama  dengan  kepemilikan  hasil  akhir bersama baik berbentuk produk maupun jasa yang dihasilkan.
Adanya kolaborasi antar organisasi sangat menguntungkan pihak yang melakukannya. Kolaborasi  dapat  menjawab  tantangan  yang  dihadapi  suatu  organisasi  terutama  dalam pencapaian tujuan, karena setiap organisasi akan berupaya untuk mengalokasikan sumber daya yang  mereka  miliki  secara  maksimal  sehingga  tujuan  akan  lebih  mudah  dicapai.  Suatu kolaborasi dikatakan berhasil jika dalam pelaksanaanya sesuai dengan kerangka kolaborasi. Kerangka  kolaborasi  digunakan  sebagai  alat  ukur  keberhasilan  suatu  kolaborasi  yang dilaksanakan. Linden (2002) memaparkan kerangka kolaborasi menjadi sebagai berikut (1) the basic are in place , (2) the principles have open, trusting relationship with one another , (3) the stakes  are  high ,  (4) the  pariticipants  include  a  constituency  for  collaboration ,  dan  (5) the leadership follows collaborative principles.
Pertama, Dasar Kolaborasi ( the basic in place ), yaitu aturan dasar merupakan dasar dari proses dan pelaksanaan kolaborasi itu sendiri. Linden mengemukakan 5 (lima) langkah yang menjadi  dasar  pendukung  kolaborasi.  Ciri  pertama  dalam  sebuah  kolaborasi  adalah  para anggota saling mengetahui tujuan dalam melakukan kolaborasi; kedua, kolaborasi dijadikan sebagai upaya dalam menemukan solusi; ketiga, keterlibatan orang dalam sebuah kolaborasi tentunya  harus  tepat  agar  tujuan  dapat  tercapai;  keempat,  kolaborasi  yang  dilakukan  harus terbuka dalam proses dan pelaksanaanya; dan kelima, diperlukan seorang yang dijadikan role model yang mampu menjadi penarik dalam melakukan kolaborasi. Kedua, Relasi/ Hubungan ( Relationship ), yaitu hubungan yang kuat antar anggota menjadi salah satu kunci suksesnya kolaborasi.  Hubungan  yang  kuat  dapat  membangun  kepercayaan  sehingga  kolaborasi  dapat berjalan dengan baik. Ketiga, Komitmen ( the stakes are high ), dimana Linden memaparkan 4 (empat)  langkah  dalam  mewujudkan  komitmen  (Linden,  2002),  yaitu;  Orang  yang  terlibat dalam kolaborasi harus mampu melihat hubungan antara apa yang mereka kerjakan dengan tujuan dan dampak yang lebih besar terhadap orang lain.; Membuat prioritas melalui target kerja untuk memotivasi diri dalam menyelesaikan pekerjaan dan mencapai tujuan.; Membuat ukuran  kinerja  yang  jelas  ;  dan  merumuskan  tujuan  yang  lebih  besar  Dukungan.  Keempat, Dukungan  ( Constituency  for  Collaboration )  Linden  mengemukakan  bahwa  dukungan merupakan pengaruh atau strategi politik untuk mendorong para stakeholder agar terus berada dalam proses kolaborasi. Kelima, Kepemimpinan Kolaboratif ( Collaborative Leadership ) , dimana Linden memaparkan 4 langkah dalam collaborative leadership (Linden, 2002), yaitu; tegas dan mampu mendorong bawahannya untuk berkolaborasi; bisa mengendalikan egonya; pemimpin  dalam  kolaborasi  dapat  memberikan  ruang  dan  waktu  kepada  para  anggota  agar memutuskan untuk terlibat dalam kolaborasi atas kemauannya sendiri; dan seorang pemimpin dalam  melakukan  kolaborasi  harus  mampu  berfikir  jauh  ke  depan  dengan  melihat kemungkinan terhubungnya pekerjaan dengan sesuatu yang lebih besar.
Untuk mengetahui kolaborasi yang dilakukan, maka peneliti harus mengetahui tentang bagaimana mereka memahami dasar kolaborasi, bagaimana kondisi hubungan relasi diantara mereka, apakah mereka memiliki komitmen, bagaimanakah dukungan yang diberikan kepada
mereka,  dan  bagaimanakah  kepemimpinan  kolaboratif  pemimpin  lembaga  tersebut  saat bekerja.  Berikut  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  menjadi  referensi  penulis  dalam melakukan penelitian ini Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Idil Akbar pada tahun 2018 dengan judul “ Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Lokal: Studi di Kota Bandung ”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perencanaan partisipatif Kota Bandung dalam program PIPPK. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perencanaan partisipatif dalam program PIPPK mulai  berjalan  efektif  pada  tahun  pelaksanaan  yang  ketiga,  yaitu  tahun  2017.  Hal  ini  dapat dilihat melalui upaya yang melibatkan masyarakat dalam menyusun kegiatan di tingkat RW melalui  rembug  warga  yang  difasilitasi  oleh  Ketua  RW.  Selanjutnya,  pada  tahun  2018 keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan di tingkat RW berjalan lebih sistematis, karena dalam perencanaan kegiatan di tingkat RW pemerintah telah menyediakan sarana “ e- musrenbang ” yang memungkinkan RW untuk langsung memasukkan perencanaan kegiatan ke dalam aplikasi. Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh  Idil  Akbar  memiliki  fokus  dalam  perencanaan  partisipatif  dalam  pembangunan  lokal, sedangkan fokus yang diteliti oleh penulis yaitu kolaborasi dalam Program PIPPK.
Kedua,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nova  Suryani,  Bagus  Sugiharto,  dan  Dita Anggraeni pada tahun 2019 dengan judul “ Peran Kecamatan Bandung Wetan dalam Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK)” . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kecamatan dalam pelaksanaan program PIPPK. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Bandung Wetan, seperti  kurangnya  pemahaman,  pengetahuan,  dan  kemampuan  lintas  sektor/lintas  program. Selain itu, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Bandung Wetan ialah adanya penyerapan anggaran yang kurang optimal, sehingga diperlukan sosialisai terkait program PIPPK kepada masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan. Perbedaan yang terdapat dalam  penelitian  ini  dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  ialah  dalam  fokus penelitiannya.  Penelitian  ini  membahas  program  PIPPK  dengan  focus  pemberdayaan masyarakat.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agi Koswara pada tahun 2018 dengan judul “ Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Di Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying  Kidul  Kota  Bandung  (Studi  Pelaksanaan  Program  Inovasi  Pembangunan  Dan Pemberdayaan  Kewilayahan) ” . Penelitian  ini  mengemukakan  bahwa  pelaksanaan  program PIPPK  di  Kelurahan  Cicadas  masih  ditemukan  beberapa  hambatan,  seperti  kurang tersentuhnya  kegiatan  dalam  ruang  lingkup  pembangunan  ekonomi  yang  disebabkan  oleh kurangnya  kemampuan  para  pelaksana  program  PIPPK.  Akan  tetapi,  pelaksanaan  program PIPPK jika ditinjau dari aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi sudah  baik.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  pemberian  diklat  mengenai  pengelolaan  keuangan daerah secara periodik bagi para pelaksana Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) khususnya Pejabat Pelaksana Teknis. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah fokus penelitian, lokus penelitian, dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini membahas pelaksanaan program PIPPK di Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung dengan fokus penelitian pada  pengukuran  kinerja  pelaksana  program  PIPPK.  Penelitian  ini  juga  dilakukan  dengan metode kuantitatif.
Sebagai salah satu perangkat kerja daerah kewilayahan di Kota Bandung, Kelurahan Babakan Ciparay turut melaksanakan program unggulan Kota Bandung ini. Melalui program PIPPK,  Kelurahan  Babakan  Ciparay  mampu  untuk  memperbaiki  infrastruktur  untuk menunjang  kegiatan  masyarakatnya,  seperti  pembangunan septic  tank komunal,  perbaikan saluran gorong-gorong, perbaikan jalan menggunakan paving block , dan perbaikan penerangan jalan.  Selain  perbaikan  infrastruktur,  manfaat  yang  diterima  oleh  Lembaga  dan  masyarakat
yang berada di Kelurahan Babakan Ciparay ialah adanya pelatihan kemampuan ( skill ) yang diselenggarankan  melalui  pengadaan  kelas  keahlian,  kegiatan  perlombaan,  dan  sosialisasi. Kelurahan  Babakan  Ciparay  juga  dianugerahi  sebagai  kelurahan  terbaik  dalam  pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di tingkat Jawa Barat pada Tahun 2019. Menurut  Kepala  Bidang  Sosial  Budaya  Ekonomi  Masyarakat  DP3APM  Kota  Bandung, penghargaan ini dapat dicapai oleh Kelurahan Babakan Ciparay dikarenakan adanya partisipasi aktif  masyarakat  dan  kolaborasi  yang  baik  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  di  Kelurahan Babakan Ciparay.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dan juga penelitian terdahulu yang menjadi  referensi  penulis  terkait  Program  Inovasi  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung, penulis menyadari bahwa belum banyak penelitian yang membahas Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota  Bandung  dalam  aspek  kolaborasi  yang  dilakukan  oleh  para stakeholder terkait.  Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai bagaimana proses kolaborasi yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan  Program  Inovasi  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung. Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Babakan Ciparay, karena Kelurahan Babakan Ciparay menunjukkan proses kolaborasi yang baik yang dapat dilihat melalui prestasi yang diraih sebagai Juara I BBGRM Tingkat Provinsi Jawa  Barat  pada  tahun  2019.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  proses kolaborasi  yang  dilakukan  dalam  Program  Inovasi  Pembangunan  dan  Pemberdayaan Kewilayahan  (PIPPK)  di  Kota  Bandung  dengan  studi  di  Kelurahan  Babakan  Ciparay. Penelitian  ini  menggunakan  teori  kolaborasi  Russel  M.  Linden  sebagai  teori  pedoman penelitian.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  pendekatan kualitatif.  Metode  kualitatif  digunakan  untuk  memahami  sebuah  fenomena  pemberdayaan berdasarkan  gambaran  secara  menyeluruh  yang  menjelaskan  tentang  padangan  narasumber secara terperinci. Guna memperoleh informasi yang diharapkan dan sesuai dari penelitian ini, maka peneliti memilih narasumber yang mengetahui secara langsung ataupun terlibat dalam penelitian  ini,  yaitu  Pelaksana  Seksi  Ekonomi  Pembangunan,  Ketua  PKK,  Ketua  Karang Taruna, dan Ketua RW Kelurahan Babakan Ciparay.  Metode ini relevan dan sesuai dengan penelitian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  Kolaborasi  antara  pemerintah  kota  dan  daerah Kota  Bandung  dalam  implementasi  Program  Inovasi  dan  Pemberdayaan  Kewilayahan (PIPPK). Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Babakan Ciparay Kota Bandung. Sumber data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Peneliti menggunakan teknik Triangulasi Data untuk pengumpulan data melalui studi pustaka, studi lapangan  berupa  observasi  partisipan,  wawancara  mendalam,  serta  dokumentasi.  Adapun teknik  analisis  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan.

## Hasil Dan Pembahasan
a. Dasar Kolaborasi
Pada  dasarnya  PIPPK  dimulai  dari  sebuah  pemikiran  bahwa  perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di masyarakat dapat diwujudkan secara optimal melalui partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi dari setiap stakeholder . Kolaborasi menjadi sangat penting dalam PIPPK  untuk  pengambilan  keputusan  yang  tepat  akan  berbagai  masalah  yang  terjadi  di
masyarakat terutama dalam hal pembangunan. Maka dari itu, peran daripada setiap stakeholder sangatlah penting baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
PIPPK  dalam  pelaksanaan  dan  pengelolaannya  melibatkan  beberapa stakeholder dimulai dari Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan, Kelurahan, RW, PKK, Karang Taruna dan  LPM.  Setiap stakeholder tersebut  memiliki  peran  dan  kedudukannya  masing-masing dalam melaksanakan PIPPK dari mulai tahap perencanaan sampai evaluasi. Pemerintah Kota Bandung  yang  memiliki  kedudukan  tertinggi  berperan  dalam  hal  pengawasan  dalam pelaksanaan PIPPK. Begitu pula dengan Kecamatan yang berperan sebagai pengguna anggaran dan penanggungjawab program. Sedangkan, pelaksanaan teknis sepenuhnya dilakukan pada tingkat kelurahan dimulai dari RW, PKK, Karang Taruna dan LPM.
Sebagai  pelaksana  teknis  PIPPK  pada  tingkat  kelurahan  khususnya  pada  Kelurahan Babakan  Ciparay,  RW,  PKK,  Karang  Taruna  dan  LPM  memiliki  tugasnya  masing-masing. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan Lembaga  yang  dibentuk  melalui  musyawarah  pengurus  RT  di  wilayah  kerjanya  yang ditetapkan oleh Lurah. Peran RW dalam PIPPK sangatlah penting terutama dalam menampung aspirasi  mengenai  kebutuhan  tentang  wilayahnya  juga  sebagai  pelaksana  yang  bergerak maupun  mengawasi  langsung  jalannya  PIPPK.  Selanjutnya  Karang  Taruna,  yaitu  Lembaga Kemasyarakatan  yang  merupakan  wadah  pengembangan  generasi  muda  yang  tumbuh  dan berkembang  atas  dasar  kesadaran  dan  rasa  tanggung  jawab  sosial  dari,  oleh  dan  untuk masyarakat terutama generasi muda di Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak  dibidang  usaha  kesejahteraan  sosial,  yang  secara  fungsional  dibina  dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.
Selain  RW  dan  Karang  Taruna  terdapat  Tim  Penggerak  Pembinaan  Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang  merupakan  mitra  kerja  pemerintah,  dan  organisasi  kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya. Terakhir yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra  pemerintah  Kelurahan  dalam  menampung  dan  mewujudkan  aspirasi  serta  kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh stakeholder pada tingkat  Kelurahan  terutama  pada  Kelurahan  Babakan  Ciparay  memiliki  fokus  dan  program tersendiri dalam menjalankan PIPPK. RW pada Kelurahan Babakan Ciparay lebih berfokus pada  bidang  infrastruktur,  program  yang  dilakukan  lebih  kepada  perbaikan  jalan,  gorong- gorong dan saluran pembuangan. Selanjutnya ada PKK di Kelurahan Babakan Ciparay yang berfokus  pada  keluarga,  program  yang  dilakukan  lebih  banyak  pada  pelatihan-pelatihan mengenai keluarga. Selain itu Karang Taruna di Kelurahan Babakan Ciparay yang berfokus pada kegiatan kepemudaan dan LPM di Kelurahan Babakan Ciparay yang berfokus dalam hal pembangunan.  Namun,  meskipun  setiap stakeholder memiliki  fokus  dan  program  kerjanya masing-masing  tapi  pada  pelaksanaanya  semua  saling  berkolaborasi  dalam  melaksanakan programnya. Bentuk kolaborasi nyata di Kelurahan Babakan Ciparay dapat dilihat yaitu pada program Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
Program BBGRM merupakan kegiatan gotong royong masyarakat yang dilaksanakan setiap tahunnya. Program ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun  2005  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Bulan  Bhakti  Gotong  Royong  Masyarakat. Program  ini  adalah  akumulasi  kegiatan  gotong  royong  selama  sebelas  bulan  yang diselenggarakan selama satu bulan pada setiap bulan mei di setiap tahunnya. Penyelenggaraan BBGRM ini menjadi salah satu bentuk program kolaborasi karena melibatkan seluruh elemen
masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan yaitu PKK, Karang Taruna, RT/RW dan LPM. Bentuk kegiatan pada program BBGRM ini terdiri dari beberapa bidang yaitu kemsyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama serta lingkungan. Setiap elemen yang terlibat pada BBGRM memiliki perannya masing-masing seperti pada bidang kemasyarakatan dan  ekonomi  yang  merupakan  ranah  dari  LPM  maupun  RT/RW.  Selain  itu,  bidang  sosial budaya dan agama serta lingkungan menjadi ranah PKK dan Karang Taruna. Namun, pada pelaksanaannya semua elemen saling berkolaborasi dalam menjalankan setiap programnya.
Program-program  yang  dilakukan  oleh  setiap  Lembaga  masyarakat  tentunya  akan berjalan  baik  dengan  kehadiran  seorang  pemimpin  di  dalamnya.  Peran  seorang  pemimpin dalam  PIPPK  sangatlah  penting  dalam  mempengaruhi  warganya  untuk  berpartisipasi  aktif dalam setiap program. Pada Kelurahan Babakan Ciparay ini, peran pemimpin yang baik sudah ditunjukkan  oleh  Lurah,  Ketua  Pelaksana  PIPPK  dan  Ketua  dari  masing-masing  Lembaga masyarakat. Kepemimpinan yang ada di Kelurahan Babakan Ciparay dibuktikan dengan para pemimpin yang turun langsung untuk melihat kondisi saat perencanaan, maupun mengawasi ketika pelaksanaan program yang berjalan. Selain itu, sosok pemimpin di Kelurahan Babakan Ciparay mampu menampung aspirasi masyarakatnya melalui Rembug warga dan Musrembang serta dapat mempengaruhi warga untuk ikut serta ketika ada program yang sedang berjalan. Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  penempatan stakeholder sebagai dasar kolaborasi dalam PIPPK di Kelurahan Babakan Ciparay telah sesuai dengan kompetensi masing-masing stakeholder. Selain itu, dasar kolaborasi didukung oleh peran pemimpin yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

## b. Hubungan Kolaborasi Dalam Praktik
Kolaborasi  dalam  Program  Inovasi  Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Kewilayahan (PIPPK)  pada  dasarnya  membutuhkan  suatu  relasi  atau  hubungan  antara  pihak-pihak  yang terlibat. Di mana relasi atau hubungan adalah sebuah perekat dalam proses kolaborasi, karena tanpa  adanya  hubungan  yang  kuat  maka  tidak  ada  kepercayaan,  dan  begitupun  sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Babakan Ciparay untuk menjaga  relasi  atau  hubungan  tersebut  adalah  dengan  menyelenggarakan  pertemuan  yang dilakukan pada seluruh tahapan kegiatan PIPPK secara formal maupun informal.
Pertemuan  formal  antar stakeholder di  Kelurahan  Babakan  Ciparay  dalam  PIPPK dimulai  ketika  Kelurahan  Babakan  Ciparay  memberikan  surat  kepada  seluruh  ketua  Rukun Warga (RW), untuk mengadakan Rembug Warga. Rembug warga dilaksanakan setiap bulan Desember  dengan  tujuan  menampung  segala  bentuk  aspirasi  masyarakat.  Rembug  Warga dilaksanakan di masing-masing Rukun Warga (RW) dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Babakan Ciparay seperti, perwakilan pihak kelurahan, ketua Rukun Warga (RW) beserta perangkatnya, Ketua Rukun Tetangga (RT) beserta perangkatnya, perwakilan pihak PKK, LPM, Karang Taruna, ketua DKM, dan tokoh masyarakat. Setiap pihak berhak untuk memberikan pendapat mengenai program atau kegiatan yang akan dilakukan di tahun selanjutnya. Selain itu, rembug warga berfungsi untuk menyesuakian kegiatan yang akan dilaksanakan dengan anggaran, visi dan misi Wali Kota Bandung, dan dokumen RPJMD Kota Bandung.  Program  PIPPK  yang  dilaksanakan  di  Kelurahan  Babakan  Ciparay,  disesuaikan dengan  kebutuhan stakeholder dan  masyarakat  seperti  kegiatan  PIPPK  Tahun  2019  yang memliki fokus terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

## Gambar 4

## Kegiatan Rembug Warga di RW 06

## Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019
Hasil  rembug  warga  yang  berisikan  daftar  kebutuhan  masyarakat  secara  fisik  dan nonfisik, kemudian dituangkan ke dalam berita acara yang kemudian akan disampaikan pada saat  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  (Musrenbang)  tingkat  Kelurahan.  Pada  kegiatan Musrenbang di tingkat kelurahan, seluruh pihak yang terkait dan masyarakat akan mengkaji lebih lanjut terkait usulan program yang sebelumnya telah disusun dalam rembug warga dan rapat Lembaga (PKK, LPM, dan Karang Taruna) untuk melihat apakah program atau kegiatan yang diusulkan itu memiliki relevansi dengan yang digariskan pada visi dan misi Wali Kota Bandung dan RPJMD Kota Bandung. Sehingga kegiatan ini akan menghasilkan suatu output berupa  skala  prioritas  program  yang  akan  dilaksanakan  di  tahun-tahun  mendatang.  Adapun aktor-aktor yang terlibat langsung dalam program ini diantaranya adalah Kelurahan, Ketua RW beserta perangkatnya, Ketua RT beserta perangkatnya, Lembaga Kelurahan (LPM, PKK, dan Karang Taruna) dan tokoh masyarakat. Pada akhirnya hasil Musrenbang tingkat kelurahan ini dituangkan  dalam  bentuk  rencana  kerja  kelurahan  yang  menjadi  dasar  dalam  penyusunan Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA)  Kelurahan  Babakan  Ciparay  yang  meliputi pemberdayaan  lingkup  RW,  pemberdayaan  lingkup  LPM,  pemberdayaan  lingkup  PKK  dan pemberdayaan lingkup Karang Taruna.
Selain  mengadakan  pertemuan  secara  formal  antara  pihak-pihak  terkait  dalam Kelurahan  Babakan  Ciparay pelaksanaan  PIPPK,  pihak  Kelurahan  Babakan  Ciparay  juga menjalin hubungan dengan seluruh pihak yang terlibat dan masyarakat secara informal, seperti menggunakan media social facebook dan whatsapp. Berdasarkan   penjelasan  diatas,  peneliti menyimpulkan  bahwa  dengan diselenggarakannya  rembug  warga,  musrenbang  di  tingkat kelurahan, seluruh pihak musrenbang, dan penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi, maka hubungan antara seluruh pihak terkait dan masyarakat dalam program PIPPK di Kelurahan Babakan Ciparay sudah terjalin.

## c. Pentingnya Menjaga Komitmen Antar Aktor
Komitmen  menjadi  salah  satu  hal  yang  penting  dalam  proses  kolaborasi  yang dilakukan. Setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi harus mampu melihat hubungan antara apa yang mereka kerjakan dengan tujuan yang lebih besar atau dampaknya terhadap orang lain. Berdasarkan  hasil  wawancara,  pemahaman  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  PIPPK  di
Kelurahan Babakan Ciparay akan keterkaitan hal yang mereka kerjakan dengan dampaknya terhadap lingkup yang lebih luas dapat dilihat melalui pelaksanaan PIPPK yang sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 034 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota  Nomor  015  Tahun  2019  Tentag  Pedoman  Teknis  Pelaksanaan  Program  Inovasi Pembangunan  dan  Pemberdayaan  Kewilayahan,  meliputi:  infrastruktur,  sosial kemasyarakatan,    penguatan  kelembagaan  lingkup  RW,  fasilitasi  pelaksanaan  keindahan lingkup RW, dan pemberdayaan, inovasi dan potensi ekonomi masyarakat lingkup RW.
Kelurahan Babakan Ciparay memiliki target kerja yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder di  tingkat  kelurahan  seperti  RW,  PKK,  LPM  dan  Karang  Taruna.  Kelurahan Babakan  Ciparay  memfokuskan  program  PIPPK  pada  infrastruktur,  hal  ini  dikarenakan Kelurahan  Babakan  Ciparay  mendapatkan  SK  penduduk  terpadat  di  Kota  Bandung,  yaitu sebanyak  33.646  penduduk  dan  mendapatkan  SK  sebagai  kelurahan  terkumuh  di  Kota Bandung.  Selain  itu,  Kelurahan  Babakan  Ciparay  menjadi  urutan  ke-2  sebagai  kelurahan dengan Open  Defecation  Free (ODF).  Hal  ini  dikarenakan  masih  banyak  masyarakat  di Kelurahan  Babakan  Ciparay  yang  tidak  memiliki septic  tank .  Oleh  karena  itu,  Kelurahan Babakan Ciparay memfokuskan kegiatan PIPPK menjadi pembangunan infrastuktur, seperti pembangunan biopori, perbaikan jalan ( paving block ), dan pembuatan septic tank komunal. Selain  pembangunan  infrastruktur,  fokus  PIPPK  di  Kelurahan  Babakan  Ciparay  ialah pemberdayaan manusia, karena tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Babakan Ciparay tergolong  rendah.  Selanjutnya,  LPM  di  Kelurahan  Babakan  Ciparay  memfokuskan kegiatannya  terhadap  sosialisasi  tentang  program  pemerintah,  kebijakan  pemerintah  dan peraturan-peraturan  baru,  sedangkan  karang  taruna  di  Kelurahan  Babakan  Ciparay memfokuskan kegiatan PIPPK ke dalam kegiatan sosialisasi tanggap bencana, kemaslumatan jenazah,  dan  kegiatan  pemberdayaan  pemuda  pemudi  lainnya.  PKK  di  Kelurahan  Babakan Ciparay melaksanakan PIPPK dengan menyelenggarakan sosialisasi tentang kesehatan (gizi anak, ODF, bahaya HIV/AIDS, human traficking , dan kekerasan rumah tangga), mengadakan pelatihan  limbah  plastik/daur  ulang,  pengajian  rutin,  pelatihan  dasa  wisma  dan  sebagainya. Berdasarkan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  di  Kelurahan  Babakan  Ciparay,  dapat dilihat bahwa seluruh stakeholder dalam pelaksanaan PIPPK di kelurahan Babakan Ciparay telah memahami tugas pokok fungsi dan target kerja masing – masing lembaga untuk mencapai tujuan bersama.
Komitmen yang terbentuk dalam pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Babakan Ciparay juga dapat dilihat melalui capaian ukuran kinerja. Pertama ialah memenuhi kaidah perencanaan partisipasi masyarakat yang menjadi prioritas di kewilayahan, dalam hal ini kelurahan Babakan Ciparay  melakukan  perencanaan  kegiatan  PIPPK  dengan  melibatkan  masyarakat  untuk langsung memberikan aspirasinya di dalam rembug warga dan musrenbang yang dilakukan rutin. Kedua, menghadirkan kegiatan yang bersifat inovatif. Hingga saat ini, kegiatan PIPPK yang  dilaksanakan  oleh  Kelurahan  Babakan  Ciparay  masih  difokuskan  pada  perbaikan infrastruktur  dan  fasilitas  kelurahan,  seperti  perbaikan  jalan,  perbaikan  gorong-gorong,  dan perbaikan  penerangan  jalan.  Sehingga,  dapat  dikatakan  bahwa  kegiatan  PIPPK  yang dilaksanakan  oleh  Kelurahan  Babakan  Ciparay  belum  menciptakan  suatu  kegiatan  yang bersifat inovatif.
Ketiga,  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dan  swadaya  masyarakat  dalam pembangunan.  Meningkatnya  partsisipasi  masyarakat  melalui  program  PIPPK  dapat  dilihat melalui terciptanya keaktifan pengurus RW dan Lembaga lainnya dalam menyelenggarakan berbagai  forum  pertemuan  dan  kegiatan.  Keempat,  manfaatnya  dapat  dirasakan  secara langsung oleh masyarakat. Keadaan jalan dan gorong-gorong di kelurahan Babakan Ciparay sangat  buruk,  selain  itu  banyak  terjadi  pencurian  motor  dan  perkelahian.  Namun,  setelah kegiatan  PIPPK  dilaksanakan,  masyarakat  yang  menggunakan  kendaraan  dan  pejalan  kaki
sangat  nyaman  karena  banyak  jalan  dan  goronggorong  yang  telah  diperbaiki.  Selain  itu ketertiban dan keamanan masyarakat juga meningkat karena adanya peningkatan fasilitas dan kapasitas  linmas  di  lingkup  RW.  Kelima,  pelaksanaannya  sesuai  dengan  Dokumen Perencanaan. Dokumen perencanaan ini berasal dari hasil rembug warga dan musrenbang yang dilaksanakan.  Dengan berjalannya Lembaga yang sesuai dengan fungsi pokoknya serta adanya ukuran kinerja dalam pelaksanaan PIPPK, terlihat bahwa komitmen stakeholder dalam PIPPK telah terbentuk demi tercapainya tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang akan dicapai.
d. Faktor Pendukung
Kolaborasi  memerlukan  dukungan  yang  kuat  untuk  menghindari  terjadinya  konflik yang  disebabkan  oleh  benturan  kepentingan  kelompok.  Berdasarkan  hasil  wawancara, kolaborasi dalam pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Babakan Ciparay dapat dilihat dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, hingga tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan, masyarakat dilibatkan dalam forum rembug warga yang berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan sebagai sarana untuk menyusun rencana kerja PIPPK di tingkat RW.  Forum  diskusi  juga  dilaksanakan  oleh  Lembaga  masyarakat  tingkat  kelurahan,  seperti PKK, Karang Taruna, dan LPM untuk menyusun rencana kerja terkait pelaksanaan PIPPK di Kelurahan Babakan Ciparay. Setelah terlaksananya rapat kerja dan rembug warga di tingkat RW,  masyarakat  dan  seluruh  pihak  yang  terkait  akan  dilibatkan  dalam  musrenbang  tingkat kelurahan untuk menyesuaikan rencana kerja yang telah disusun dengan kebutuhan masyarakat dan stakeholder di lapangan.
Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, stakeholder dan masyarakat akan terlibat dalam berbagai program PIPPK, seperti dalam kelas public speaking , beauty class , dan pelayanan lima meja yang diselenggarakan oleh PKK, kegiatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Karang Taruna, dan dalam kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang merupakan  kolaborasi  PKK,  Karang  Taruna,  LPM,  dan  masyarakat  di  Kelurahan  Babakan Ciparay. Untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan PIPPK di Kelurahan Babakan Ciparay, pihak Kelurahan Babakan Ciparay akan melakukan evaluasi kegiatan per triwulan. Dalam triwulan 1 dan 2, pihak kelurahan akan melakukan pemeriksaan penyerapan anggaran. Sedangkan pada triwulan  3,  kelurahan  akan  melakukan  pemeriksaan  lapangan  untuk  memastikan  program PIPPK berjalan sesuai dengan rencana kerja yang diajukan.
Pada  tahap  evaluasi,  masyarakat  dan stakeholder akan  dilibatkan  dalam  forum musrenbang di tingkat kecamatan. Dalam kegiatan evaluasi ini masyarakat dilibatkan secara langsung  agar  masyarakat  dapat  menyampaikan  evaluasi  terkait  pelaksanaan  PIPPK  di lapangan, sehingga kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan PIPPK di tahun berjalan dapat dihindari  di  pelaksanaan  PIPPK  di  tahun  berikutnya.  Strategi  lainnya  yang  dilakukan  oleh pihak  kelurahan  untuk  menciptakan  dukungan  dalam  pelaksanaan  PIPPK  di  Kelurahan Babakan  Ciparay  ialah  dengan  menunjukkan  keberhasilan  program  dan  pemberian  sanksi. Untuk  menunjukkan  keberhasilan,  pihak  Kelurahan  Babakan  Ciparay  menyematkan  simbol yang menunjukkan kolaborasi dalam pelaksanaan PIPPK di berbagai fasilitas yang dibangun atas  dasar  PIPPK  di  Kelurahan  Babakan  Ciparay,  seperti  pada vertical  garden Kantor Kelurahan Babakan Ciparay.
Untuk  menjaga  dukungan  masyarakat  dan stakeholder serta  meningkatkan  kinerja PIPPK  di  Kelurahan  Babakan  Ciparay,  pihak  Kelurahan  Babakan  Ciparay  memberlakukan sanksi ( punishment ) bagi Lembaga yang memiliki kinerja buruk dalam pelaksanaan PIPPK di wilayah  Kelurahan  Babakan  Ciparay.  Bentuk  hukuman  yang  diberikan  ialah  pengalihan penggunaan  anggaran  untuk  meningkatkan  efektifitas  anggaran.  Berdasarkan  upaya  yang dilakukan oleh Kelurahan Babakan Ciparay untuk menunjukkan keberhasilan program PIPPK, memberlakukan  sistem punishment bagi  Lembaga  yang  berkinerja  rendah,  menyesuaikan
tujuan program PIPPK dengan kebutuhan stakeholder dan masyarakat, serta terlibatnya seluruh stakeholder dan  masyarakat  dalam  seluruh  tahapan  program  PIPPK,  maka  peneliti  menilai bahwa dukungan dalam program PIPPK di Kelurahan Babakan Ciparay sudah terbentuk.
e. Kepemimpinan Kolaboratif
Pemimpin yang kolaboratif diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh unsur dalam proses kolaborasi dapat bekerja dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, Lurah Babakan Ciparay melakukan beberapa pendekatan untuk menjaga agar proses kolaborasi yang terjalin dapat berjalan dengan baik. Salah satunya ialah dengan melaksanakan forum tatap muka yang diselenggarakan  sebanyak  satu  kali  dalam  satu  bulan.  Forum  ini  bertujuan  untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan PIPPK oleh para stakeholder dan juga sebagai bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Kelurahan Babakan Ciparay kepada RW dan RT agar pelaksanaan program PIPPK di lapangan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pihak kelurahan.  Selain  itu,  di  dalam  forum  tersebut  pihak  kelurahan  akan  mengidentifikasi  dan membahas  permasalahan  yang  terjadi  di  lapangan  terkait  program  PIPPK.  Sehingga, permasalahan  tersebut  dapat  diselesaikan  dan  indikasi  masalah  yang  akan  terjadi  dalam pelaksanaa program PIPPK dapat dihindari.
Strategi  lainnya  yang  dilakukan  oleh  Lurah  di  Kelurahan  Babakan  Ciparay  untuk menjaga kolaborasi yang terjalin dalam program PIPPK di Kelurahan Babakan Ciparay ialah dengan menggunakan “ Pull Rather Than Push ”. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Pull Rather  Than  Push ialah  kemampuan  pemimpin  untuk  menggerakkan  anggotanya  dengan memenuhi kebutuhan internal atau memberikan motivasi. Kelurahan Babakan Ciparay selalu berusaha  menciptakan  suatu  suasana  yang  baru  dalam  kegiatan  pembinaan  untuk  Lembaga yang  berada  di  wilayah  Kelurahan  Babakan  Ciparay,  seperti  kegiatan  pembinaan  yang dilaksanakan  dalam  bentuk fun  games dan character  building .    Selain  itu,  bentuk kepemimpinan Pull Rather Than Push yang diciptakan oleh Kelurahan Babakan Ciparay ialah dengan melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat dalam setiap tahapan program PIPPK. Dengan  menciptakan  suasana  baru  dalam  setiap  kegiatan  pembinaan  serta  dilibatkannya stakeholder dan  masyarakat  dalam  setiap  tahapan  program  PIPPK  di  Kelurahan  Babakan Ciparay  membuat  masyarakat  dan stakeholder merasa  dirangkul  oleh  pihak  kelurahan  dan merasa dihargai.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi yang dilakukan  oleh  seluruh stakeholder dan  masyarakat  dalam  program  PIPPK  di  Kelurahan Babakan  Ciparay  telah  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  beberapa  aspek. Pertama, dilihat dari posisi stakeholders dalam program PIPPK di Kelurahan Babakan Ciparay yang  telah  mengetahui  tugas  dan  fungsinya  masing-masing  dan  ditempatkan  sesuai  dengan kompetensinya.  Kedua,  melalui  hubungan  yang  dapat  terjalin  melalui  berbagai  forum  yang diselenggarakan, seperti rembug warga, rapat kerja, dan musrenbang. Ketiga, stakeholders dan masyarakat telah menunjukkan komitmennya dalam program PIPPK di Kelurahan Babakan Ciparay.  Keempat,  adanya  pelibatan  seluruh stakeholder dan  masyarakat  dalam  seluruh tahapan program PIPPK, menunjukkan keberhasilan program, dan pemberian sanksi. Terakhir, kepemimpinan yang kolaboratif dapat ditunjukkan melalui gaya kepemimpinan Pull Rather Than Push . Selain itu, keberhasilan kolaborasi ini juga didukung oleh karakteristik masyarakat Kelurahan Babakan Ciparay yang masih bersifat guyub. Walaupun begitu, masih ada beberapa kekurangan yang harus ditingkatkan seperti menambah platform media sosial sebagai sarana komunikasi massa dan peningkatan inovasi dalam kegiatan PIPPK.

## Referensi
Akbar,  I.  (2018). Perencanaan  Partisipatif  Dalam  Pembangunan  Lokal:  Studi  Di  Kota Bandung . Jurnal Reformasi Administrasi, 101-108.
Andhika, L. R. (2017). Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, Dan Open Government . Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 87-102.
Averrouce, M., & Syarien, M. I. (2019, November 29). Aktualisasi Revolusi Mental sebagai Upaya  Pencarian  Makna  “Profesionalitas”  bagi  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara . Indonesia.
Bertaina, S., Boetsch, A., Kelly, E., Krane, E., Mitchell, J., Spalding, L., Vankat, D. (2006).
Collaborative Planning on State Trust Lands. Ann Arbor: University of Michigan.
BPS. (2018). Statistik Indonesia 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
Council,  N.  R.  (2011). Building  Community  Disaster  Resilience  Through  Private-Public Collaboration. Washington, D.C: The National Academic Press.
Hartono,  B.  (2017,  Februari  12). Ridwan  Kamil:  Partisipasi  Pembangunan  Semakin  Tinggi Lewat PIPPK . Bandung, Jawa Barat, Indonesia.
Jati, W.R. (2015). Bonus Demografi Sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi: Jendela Peluang Atau Jendela Bencana Di Indonesia ? Populasi , 1-19.
Koswara, A. (2018). Pengaruh  Kompetensi  Pegawai  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Di Kelurahan Cicadas Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung (Studi Pelaksanaan Program  Inovasi  Pembangunan  Dan  Pemberdayaan  Kewilayahan). Bandung: Universitas Pasundan.
Linden,  R.  M.  (2002). Working  Across  Boundaries:  Making  Collaboration  Work  in Government and Nonprofit Organizations. San Fransisco: JosseyBass.
Maulana, R. Y. (2018). Desain Kolaborasi Penyediaan Layanan Pemerintahan Berbasis Open Government . FISIP-UNJANI, 71-82.
Mulyati, S. (2015). Dinamika Pengangguran Terdidik: Tantangan Menuju Bonus Demografi di  Indonesia .  Economica:  Jurnal  Program  Studi  Pendidikan  Ekonomi  STKIP  PGRI Sumatera Barat, 124-136.
OECD. (2016). OECD Kajian Open Government Indonesia Highlights. Jakarta: OECD.
Suryani, N., Sugiharto, B., & Anggraeni, D. (2019). Peran Kecamatan Bandung Wetan Dalam Program  Inovasi  Pemberdayaan  Pembangunan  Kewilayahan  (PIPPK). Jurnal Agregasi, 75-85.
Wirtz,  B.  W.,  &  Birkmeyer,  S.  (2015). Open  Government:  Origin,  Development,  and Conceptual Perspectives . International Journal of Public Administration, 1–16.