Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3280-3288 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3592

## Pendampingan dan Pelatihan Pengajuan Sertifikat Halal Produk Pelaku Usaha Kecil di Kota Mataram
1) Anggreni*, 2) Nani Sulistianingsih, 3) Muhammad Imam Dinata
1,2,3) Sistem dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Mataram Email Corresponding: anggreni@ummat.ac.id *

## I. PENDAHULUAN
Sektor  wisata  memiliki  peran  penting  dalam  ekonomi  global  karena  dianggap  sebagai  salah  satu konstributor urama dalam penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi negara(Satriana & Faridah, 2018).    Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  menjadi  salah  satu  yang  berperan  penting  dalam pertumbuhan  ekonomi  negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Hal  ini  berdasarkan  World  Economic  Forum, laporan pertumbuhan dan Pembangunan inklusif 2017 ditempati oleh Indonesia pada urutan ke-22(Kristiana

## INFORMASI ARTIKEL A B S T R A K
Kata Kunci: Sertifikasi halal Halal produk
Indonesia  Muslim  Travel  Index  (IMTI)  2023  menunjukkan  Nusa  Tenggara  Barat  sebagai tujuan wisata Halal nomor 1 Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat jumlah penduduk Muslim sebesar 96,80% dari 5,320,092 jiwa, tentu hal ini memiliki peluang besar untuk mendukung program pemerintah daerah dalam mewujudkan NTB tetap berada dalam urutan pertam destinasi halal di tahun-tahun berikutnya. Langkah yang penting dalam mewujudkan pariwisata halal adalah dengan memastikan bahwa produk baik itu makanan,  minuman,  fasilitas  serta  layanan  yang  digunakan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip kehalalan.  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  ini  bertujuan  meningkatkan  pemahaman dan kemampuan pelaku usaha di Kota Mataram dalam memperoleh sertifikasi halal. Metode yang  digunakan  dalam  program  ini  meliputi  pendekatan  partisipatif  dan  edukatif.  Kegiatan diawali  dengan  sosialisasi  mengenai  pentingnya  sertifikasi  halal,  diikuti  dengan  pelatihan intensif  yang  mencakup  aspek-aspek  teknis  dan  administratif  dalam  proses  sertifikasi  halal. Hasil  dari  program  PKM  ini  menunjukkan  peningkatan  terkait  dengan  pemahaman  dan kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  sertifikasi  halal.  Peserta  yang  mengikuti pelatihan  ini  berhasil  Menyusun  dokumen  sertifikasi  dengan  lebih  baik  dan  beberapa  di antaranya  telah  mengajukan  permohonan  sertifikasi  halal  ke  aplikasi  “SIHALAL”.  Hal  ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, pelaku usaha di Kota Mataram dapat lebih siap bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

## A B S T R A C T
Keywords: Halal Certification Halal Products The  Indonesia  Muslim  Travel  Index  (IMTI)  2023  shows  West  Nusa  Tenggara  (NTB)  as Indonesia's leading halal tourist destination. Based on Central Statistics Agency (BPS) data of West Nusa Tenggara (NTB) the Muslim population is currently around 96.80% amounting to 5,320,092 people, it shows a big opportunity to support the provincial government's programs in making West Nusa Tenggara (NTB) as the leading halal destinations in the following years. One of the important steps in developing halal tourism is ensuring that the food, beverages, and other services offered have halal certification. This activity aims to increase the understanding and ability of business owners in obtaining halal certification. The methods used in this program are  participatory  and  educational  approaches.  The  activity  includes  education  regarding  the importance of halal certification and intensive training in technical and administrative aspects of  the  halal  certification  process.  The  result  shows  that  the  business  owner  has  a  better understanding of halal certification. Participants who took part in this program succeeded in preparing certification documents and some of them have submitted halal certification requests to the "SIHALAL" application. This shows that with the right approach, business owners in Mataram can compete in an increasingly competitive market.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3280-3288 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3592
et al., 2020). Salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang mana aspeknya melibatkan UMKM merupakan bagian dari strategi program pemerintah di sektor industri makanan dan minuman bersertifikasi halal.  Mayoritas  negara Indonesia adalah beragama Islam, sehingga permintaan terhadap  produk  halal  di  Indonesia  sangat  besar.  Hal  ini  terlihat  dari  menjamurnya  produk-produk baik  itu makan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Namun, kenyataanya tidak semua produk yang dijual di pasaran sudah memiliki label halal. Hal ini yang mendorong pemerintah Indonesia, khusunya di berbagai daerah terus mendorong  para  UMKM  untuk  mendapatkan  sertifikasi  halal  produknya(Kustanti  Moerad  et  al.,  2023). Sejalan dengan hal tersebut masyarakat muslim berharap agar produk-produk tersebut memiliki label hal. Di dalam  Undang-Undang  No.33  tahun  2014  terkait  dengan  Jaminan  Produk  Halal  dapat  memberikan perlindungan bagi pengguna produk makanan dan minuman yang di produksi dalam ataupun luar negeri bisa dijamin  oleh  produsen  dengan  cara  menerapkan  Sistem  Jaminan  Halal.  Artinya  bahwa  produsen  wajib memastikan produk yang dimiliki sudah bersertifikasi halal(Al-Baarri & Nurjannah, 2020; Hartati, 2019).
Pada tahun 2023 Indonesia berhasil meraih predikat Top Muslim Friendly Destination of The Year dalam Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) di Singapura(Hendriyani, 2023). Global Muslim  Travel  Index adalah  Lembaga  yang  berfokus  pada  pengembangan  wisata  halal  dunia  yang  mana berfokus  pada  prinsip-prinsip  keislaman  yang  bertujuan  memberikan  fasilitas  serta  layanan  yang  ramah terhadap  wisatawan  baik  yang  Muslim  maupun  Non-Muslim  (Subarkah,  2018).  Hal  ini  berarti  pemerintah wajib  melarang  pelaku  pariwisata  untuk  menawarkan  minuman  yang  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip Islam, serta menyediakan fasilitas ibadah, layanan maupun fasilitas saat bulan Ramadhan dan menyediakan fasilitas  terpisah  bagi  pria  dan  wanita  yang  bukan  mahram  (Awalia,  2017).  Pada  tahun  yang  sama  Nusa Tenggara  Barat  (NTB)  mendapatkan  predikat  yang  sama  yaitu  sebagai  tujuan  wisata  halal  nomor  1  di Indonesia.  Salah  satu  pulau  di  Provinsi  NTB  yaitu  pulau  Lombok  yang  tidak  hanya  dikenal  dengan  wisata alamnya yang luar biasa indah namun juga dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid yang memudahkan wisatan mulism untuk berwisata sekaligus beribadah(Nararya & Pranggono, 2016). Hal ini tentu memberikan peluang besar bagi NTB untuk terus mempertahankan dan meningkatkan peluang sebagai provinsi dengan destinasi wisata halal di Indonesia.
Penelitiannya  tahun  2017  oleh  Adrian  Adi  Hamzana  tentang  pariwisata  halal  di  NTB.  Penelitian  ini menunjukkan bahwa standarisasi pariwisata halal di NTB dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan  menyediakan  fasilitas  umum  yang  mana  sudah  sesuai  dengan  standar  pariwisata  halal.  Selain  itu Lembaga  yang  berwenang  mengeluarkan  sertifikasi  halal  adalah  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata,  Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, serta MUI provinsi NTB. Sertifikasi halal sektor industri mengalami  peningkatan  pada  tahun  2012  hingga  2016.  Pelaksanaan  standarisasi  sertifikasi  halal  tersebut dikeluarkan oleh MUI provinsi NTB(Hamzana, 2017). Pariwisata halal belum berjalan secara optimal di NTB. Hal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator, salah satunya adalah standar pariwisata halal yang masih belum jelas, sehingga banyak orang yang belum memahami standar tersebut(Zitri et al., 2023).
Dalam rangka memperkuat struktur ekonomi di Indonesia, perlu dilakukan usaha peningkatan daya saing UMKM  dengan  melakukan  sertifikasi  halal.  Dampak  dari  usaha  yang  sudah  bersertifikasi  halal  adalah memperluas area pemasaran di skala nasional(Wahyuni et al., 2023). Pengurusan sertifikasi halal produk dapat menajdi  salah  satu  upaya  promosi  yang  merupakan  strategi  pengembangan  usaha  selain  tenaga  kerja  dan permodalan(Hartono & Hartomo, 2014).Munculnya persaingan bisnis UMKM baik dari dalam negeri atau luar negeri  apabila  tidak  diatasai  dikhawatirkan  membuat  UMKM  kalah  bersaing  dan  tidak  dapat mempertahannkan konsumennya (Rokhmah & Yahya, 2020). Pertumbuhan bisnis wisata halal di masa depan terlihat sangat menjanjikan. Hal ini disebabkan karena gaya hidup halal tidak hanya terkait dengan kebutuhan religius, tetapi juga akan menjadikan bagian dari gaya hidup(Astuti, 2020; Warto & Samsuri, 2020) .
Diperlukan kesadaran bersama dalam mewujudkan wisata halal di NTB khususnya pulau Lombok. Salah satu persyaratan wisata hahal adalah adanya sertifikasi halal, terutama dalam aspek wisata kuliner. Oleh karena itu,  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  ini  bertujuan  membantu  serta  mendapampingi masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya dalam proses pengajuan sertifikasi halal produk yang mereka miliki. Pelatihan dan pendampingan ini memanfaatkan aplikasi “SIHALAL” milik Kementerian Agama RI yang mana masyarakat  akan  dipandu  untuk  bisa  menggunakan  aplikasi  mulai  dari  pendaftaran  hingga  sertifikat  terbit. Melalui  kegiatan  pengabdian  ini  diharapkan masyarakat  dapat  secara  mandiri  untuk  mengajukan  sertifikasi halal produk mereka kedepannya serta meningkatkan pemahaman masyarakat secara lebih jauh terkait dengan pentingnya  sertifikasi  halal  pada  produk  yang  dimiliki.  Harapan  lainnya  terhadap  pengabdian  ini  dengan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3280-3288 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3592
adanya sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen yang berimbas pada terbukanya peluang pasar yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Mataram.

## II. MASALAH
Berdasarkan wawancara dengan pihak mitra, maka permasalahan yang ditemukan adalah :
1. Para  pelaku  usaha  kurang menyadari  teknologi  atau  tidak  memiliki  pengetahuan yang  terbatas  tentang penggunaan  aplikasi  digital  “SIHALAL”  untuk  pengajuan  sertifikasi  halal  yang  disediakan  oleh pemerintah.
2. Keinginan  untuk  memperluas  pasar  ke  supermarket  modern  terhambat  oleh  persyaratan  yang mengharuskan adanya sertifikasi halal.
Gambar 1. Lokasi Pendampingan Sertifikasi Halal Produk

## III. METODE
Metode  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  dalam  bentuk  pendampingan  dan  pelatihan pengajuan sertifikasi halal produk bagi pelaku usaha atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Mataram. Adapun metode pelaksanaan pendampingan dapat dilihat pada gambar 2.

## Gambar 2. Alur Metode Pelaksanaan
Berikut adalah penjelasan dari metode pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pelatihan sertifikasi halal prodi UMKM di Kota Mataram :
a. Studi Lapangan : Studi lapangan dilakukan untuk memahami konsidi dan kebutuhan pelaku usaha di Kota  Mataram  terkait  sertifikasi  halal.  Kegiatan  ini  melibatkan  obervasi  langsung,  wawancara  dengan pelaku  usaha  dan  pengumpulan  data  melalui  kuisioner.  Tim  pengabdian  mendatangi  Lokasi  usaha, berbicara dengan pemilik dan karyawan, serta mencatat kendala yang mereka hadapi dalam memperoleh sertifikasi halal.
b. Identifikasi  Masalah  : Selanjutnya  adalah  identifikasi  masalah,  hal  ini  dilakukan  untuk mendapatkan dan  menganalisis  persoalan  yang  sedang  dihadapi  oleh  mitra. Dari  hasil  wawancara  bersama  mitra diperoleh  informasi  bahwa  mitra  masih  kesulitan  dalam  memahami  dan  menggunakan  aplikasi “SIHALAL”  yang  disediakan  oleh  pemerintah.  Selain  itu  kurangnya  pemahaman  tentang  prosedur sertifikasi halal, kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
c. Pendampingan  dan  Pelatihan :  Berdasarkan  hasil  identifikasi  masalah,  program  pendampingan  dan pelatihan dirancang dan dilaksanakan. Pelatihan ini meliputi sesi edukatif tentang pentingnya sertifikasi halal,  prosedur  pengajuan  sertifikasi,  dan  Langkah-langkah  untuk  memenuhi  persayaratan  halal. Pendampingan diberikan secara langsung oleh tim pengabdian secara langsung yang membantu pelaku usaha dalam proses penyusunan dokumen, pengenalan aplikasi “SIHALAL”, dan pemenuhan persyaratan lainnya.
Studi Lapangan Identifikasi Masalah Pendampingan dan Pelatihan Hasil Pendampingan dan Pelatihan Halal Produk
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3280-3288 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3592
d. Hasil Pendampingan dan Pelatihan : Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pendampingan dan pelatihan  yang  telah  dilaksanakan.  Hasil  pendampingan  diukur  berdasarkan  kemmpuan  peserta  dalam Menyusun dokumen sertifikasi halal, tingkat pemahaman mereka tentang persyaratan halal, dan jumlah pelaku  usaha  yang  berhasil  mengajukan  permohonan  seertifikasi.  Evaluasi  dilakukan  melalui  survei kepuasan peserta, wawancara, dan peninjauan langsung terhadap dokumen yang telah disusun. Hasil dari evaluasi  ini  digunakan  untuk  Menyusun  laporan  akhir  dan  memberikan  rekomendasi  untuk  program serupa di masa mendatang.
Dengan  metode  pelaksanaan  yang  sistematis  dan  terstruktur  ini,  program  pengabdian  kepada masyarakat  diharapka  dapat  memberikan  dampak  positif  yang  signifikan  bagi  pelaku  usaha  di  Kota Mataram dalam memperoleh sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing produk mereka.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  pendampingan  dan pelatihan  sertifikasi  halal  produk  ini  dimulai  dengan  tahapan wawancara pelaku usaha di kota Mataram. Pelaku usaha yang terlibat dalam pendampingan dan pelatihan ini adalah pelaku usaha yang bergerak di industri kuliner yaitu makanan dan minuman. Pre-test diberikan kapada pelaku usaha untuk mengetahui pemahaman dasar mengenai aplikasi “SIHALAL”.
Gambar 3. Proses Pendampingan dan Pelatihan Sertifikasi Halal
Tabel 1. Pelaku Usaha yang Mengikuti Pendampingan dan Pelatihan Sertifikasi Halal
No Nama Usaha Jenis Usaha Alamat 1. Meetos Food Minuman Kekalik Jaya 2. Tabriiz Food Makanan Gang Pogot 3. Dapur Wiwit Makanan Karang Pule 4. Thayuta Kitchen Makanan Perumnas 5. Happy Food Makanan Tanjung Karang 6. Kue Bun-d Makanan Jalan Lestari 7. Pawon Inaq Uyok Makanan Jalan Lestari 8. Bakulan Wiwit Makanan Karang Pule 9. Dapur Mak Des Minuman Karang Baru 10. Dapur Papin Makanan Karang Taliwang
Berikut grafik tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap penggunaan aplikasi “SIHALAL”.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3280-3288 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3592
Gambar 4. Grafik pemahaman pelaku usaha terhadap penggunaan aplikasi “SIHALAL”
Dari  grafik  gambar  3  dapat  disimpulkan  70%  pelaku  usaha  pernah  menggunakan  aplikasi  online  lain namun  belum  pernah  mengakses  aplikasi  “SIHALAL”.  Sehingga  dapat  disimpulkan  permasalahan  yang dihadapi oleh pelaku usaha adalah kesulitas dalam memahami permintaan dalam aplikasi, serta keterbatasan waktu  dalam  memahami  aplikasi  “SIHALAL”.  Selanjutnya  menganalisis  permasalahan  yang  ada  dan memberikan solusi berupa pendampingan dan pelatihan pengajuan sertifikasi halal produk bagi para pelaku usaha. Sehingga pengajuan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya.

## Gambar 5. Tampilan Halaman depan aplikasi “SIHALAL” (Kementerian, 2024)
Gambar  4  menunjukkan  halaman  login  bagi  pelaku  usaha  ketika  hendak  mengajukan  sertifikasi  halal, diwajibkan kepada pelaku usaha  memiliki  email  yang  aktif.  Pelaku usaha  wajib  membuatkan  akun  terlebih dahulu jika belum memliki akun sebelumnya.
Gambar 6. Tampilan Halaman Menu Pelaku Usaha

## Penggunaan Aplikasi Online
1 2
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3280-3288 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3592
Menu pelaku usaha diisi dengan data-data pelaku usaha berdasarkan KTP. Kemudian identifikasi jenis usaha  terkoneksi  dengan  data  dari  Nomor  Induk  Berusaha.  Untuk  pengajuan  sertifikasi  halal  gratis  pelaku usaha dapat memilih menu Self Declare .
Gambar 7. Tampilan Pilihan Jenis Pengajuan Sertifikasi Halal
Pemilihan  dilakukan  pelaku  usaha  berdasarkan  skala  usahanya.  Untuk  UMKM  difasilitasi  pemerintah sertifikasi halal gratis. Maka dapat dipilh menu pengajuan Self Declare.

## Gambar 8. Tampilan Menu isian Produk
Menu  pada  gambar  7  adalah  inti  dari  pengajuan  produk  halal.  Dimana  pelaku  usaha  harus  menginput identitas  pabrik  dan  outlet,  input  data-data  secara  detail  dari  produknya,  kemudian  menjelaskan  proses pembuatan produk. Menu ini diakhiri dengan pernyataan dari pelaku usaha bahwa apa yang diisi adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Peserta diharapkan memiliki kemampuan dasar seperti menggunakan dan memanfaatkan aplikasi online “SIHALAL”. Setelah pendampingan dan pelatihan pengajuan sertifikasi halal dilakukan peserta mengerjakan post-test yang salah satunya berisi daftar pertanyaan berikut :
1. Apakah Anda mengetahui cara pengisian form pada aplikasi “SIHALAL”?
2. Apakah anda berhasil menyelesaikan pengajuan sertifikasi hala produk Anda?
Hasil dari pengerjaan post-test dapa dilihat pada gambar 8.
Tabel 2. Evaluasi Pre-test No Nama Usaha Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 1 Meetos Food/Minuman Ya Tidak
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3280-3288 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3592
2 Tabriiz Food/Makanan Tidak Tidak 3 Dapur Wiwit/Kue Ya Tidak 4 Thayuta Kitchen/Kue Tidak Tidak 5 Happy Food/Makanan Tidak Tidak 6 Kue Bun-d/Kue Tidak Tidak 7 Pawon Inaq Uyok/Makanan Tidak Tidak 8 Bakulan Wiwit/Kue Tidak Tidak 9 Dapur Mak Des Tidak Tidak 10 Dapur Papin Tidak Tidak
Tabel  2  menunjukkan  beberapa  pelaku  usaha  yang  mengerti  terkait  pengisian  form  di  aplikasi “SIHALAL”  namun  belum  berhasil  mengajukan  dan  mendapatkan  sertifikasi  halal.  Selain  itu  table  2 menunjukkan semua pelaku usaha belum berhasil mengajukan sertifikasi halal produk mereka melalui aplikasi “SIHALAL”.

## Gambar 9. Jawaban pelaku usaha untuk pertanyaan 1 post-test
Gambar  8  menunjukkan  bahwa  80%  dari  pelaku  usaha  memahami  cara  mengisi  menu  di  aplikasi “SIHALAL”,  sementara  20%  lainnya  masih  belum  sepenuhnya  memahami  cara  menggunakan  fitur-fitur aplikasi tersebut.
Gambar 10. Jawaban pelaku usaha untuk pertanyaan 2 post-test
Tabel 3. Evaluasi Post-Test No Pelaku Usaha Pertanyaan 1 Pertanyaan 2 1 Meetos Food/Minuman Ya Ya

## Apakah Anda mengetahui cara pengisian form pada
aplikasi “SIHALAL”?
1 2
Apakah anda berhasil menyelesaikan pengajuan sertifikasi hala produk Anda?
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3280-3288 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3592
2 Tabriiz Food/Makanan Ya Ya 3 Dapur Wiwit/Kue Ya Ya 4 Thayuta Kitchen/Kue Ya Ya 5 Happy Food/Makanan Ya Ya 6 Kue Bun-d/Kue Ya Ya 7 Pawon Inaq Uyok/Makanan Tidak Tidak 8 Bakulan Wiwit/Kue Ya Ya 9 Dapur Mak Des Ya Tidak 10 Dapur Papin Tidak Tidak
Terlihat pada gambar 9 dan table 3 bahwa 70% pelaku usaha berhasil mengirimkan pengajuan sertifikasi halalnya  secara  online.  Sedangkan 30%  dari  pelaku  usaha  belum  sukses  ketika  mengajukan  sertifikat  halal produknya.

## V. KESIMPULAN
Program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal di Kota Mataram menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Melalui pendekatan yang sistematis, program ini  berhasil  meningkatkan  pemahaman  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah  dalam  memenuhi  persyaratan sertifikasi halal. Pelatihan yang intensif dan pendampingan langsung terbukti efektif dalam membantu peserta menyusun  dokumen  sertifikasi  halal  dengan  benar  dan  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan  lembaga sertifikasi.  Evaluasi  menunjukkan  70%  dari  pelaku  usaha  yang  mengikuti  pendampingan  memiliki  tingkat pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  proses  sertifikasi  halal  dan  telah  berhasil  mengajukan  permohonan sertifikasi.  Program  ini  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu  dukungan  untuk  mewujudkan  provinsi  NTB sebagai destinasi wisata halal.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Baarri,  A.,  &  Nurjannah,  R.  (2020). PENDAMPINGAN  SERTIFIKASI  HALAL  PADA  UMKM  HANUM  FOOD (HALAL CERTIFICATION SUPPORT IN UMKM HANUM FOOD) . Astuti,  M.  (2020).  Pengembangan  Produk  Halal  Dalam  Memenuhi  Gaya  Hidup  Halal  (Halal  Lifestyle).  In IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum (Vol. 1, Issue 1).
Awalia,  H.  (2017).  Komodifikasi  Pariwisata  Halal  NTB  dalam  Promosi  Destinasi  Wisata  Islami  di  Indonesia.  In JURNAL STUDI KOMUNIKASI (Vol. 1, Issue 1). www.disbudparntb.com Hamzana, A. A. (2017). Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat (Vol. 17, Issue 2). http://www.antaranews.com/berita/
Hartati, R. (2019). PERAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL . http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/10/13/mulai-2019-sertifikasi-produk-halal-jadi-
Hartono,  &  Hartomo,  D.  D.  (2014). FAKTOR-FAKTOR  YANG  MEMPENGARUHI  PERKEMBANGAN  UMKM  DI SURAKARTA . Hendriyani, I. G. A. D. (2023, June 2). Siaran Pers: Indonesia Raih Peringkat Pertama Global Muslim Travel Index . Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Kementerian, A. (2024). SIHALAL . Https://Ptsp.Halal.Go.Id/.
Kristiana, B. V., Indrasari, A., & Giyanti, I. (2020). Halal Supply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan
Sertifikasi Halal UMKM. Performa: Media Ilmiah Teknik Industri , 19 (2). https://doi.org/10.20961/performa.19.2.46379
Kustanti Moerad, S., Pingit Wulandari, S., Salamah Chamid, M., Dian Savitri, E., Gusti Made Rai, N., & Susilowati, E.
(2023). Sosialisasi  Serta  Pendampingan  Sertifikasi  Halal  UMKM  di  Kabupaten  Sidoarjo . 7 (1),  2023. https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.118
Nararya,  G.,  &  Pranggono,  B.  (2016).  Strategi  Pengembangan  Wisata  Syariah  Jalur  Wisata  Pantai  Senggigi,  Pulau Lombok  Nusa Tenggara Barat  The Development  Strategy of Syariah Tourism  on Tourism  Routes  of Senggigi Beach, Lombok Island Nusa Tenggara Barat 1 Arina. Prosiding Perencanaan Wilayah Dan Kota . Rokhmah, B. E., & Yahya, I. (2020). TANTANGAN, KENDALA, DAN KESIAPAN PEMASARAN ONLINE UMKM DI  DESA  NGLEBAK,  KECAMATAN  TAWANGMANGU,  KABUPATEN  SUKOHARJO.  In Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf (Vol. 1, Issue 1).
Satriani, E. D., & Faridah, H. D. (2018). WISATA HALAL PERKEMBANGAN, PELUANG, DAN TANTANGAN. Journal of Halal Product and Research (JHPR) , 01 (02).
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 3, 2024 |pp: 3280-3288 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i3.3592
Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). In Jurnal Sospol (Vol. 4, Issue 2).
Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi  Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM.
To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat , 6 (1), 17. https://doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271 Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking , 2 (1), 98. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803
Zitri, I., Gushadi, A., Amil, Darmansyah, & Subandi, A. (2023). Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat: Implementasi dalam  Kawasan  Ekonomi  Khusus  Mandalika. Journal  of  Social  and  Policy  Issues ,  113–120. https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.107