## EFEKTIVITAS BERACARA SECARA E-LITIGASISAAT PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG
1 Samsul Bahri, 2 Sadiani, 3 Elvi Soeradji , 4 Ardi Akbar Tanjung
1-3 Pascasarjana IAIN Palangkaraya
4 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

## ABSTRAK
Tersedianya  layanan  beracara  secara  elektronik  di  Pengadilan  Agama  Tamiang  Layang  bertujuan  untuk  memberikan layanan yang mudah, cepat dan biaya ringan serta sebagai solusi dalam pelayanan saat pandemi Covid 19. Berkenaan itu, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: (1) Bagaimana beracara secara e-Litigasi e-litigasi saat pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Tamiang Layang? (2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk beracara secara e-Litigasi saat Pandemi Covid 19 agar berjalan efektif?
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan  ( field  research )  yang  bersifat  deskriptif.  Sedangkan  pedekatan dilakukan secara yuridis empiris dengan metode pengolahan data secara kualitatif dengan cara melakukan observasi dan wawancara  kepada  informan  para  aparatur  Pengadilan  Agama  Tamiang  Layang  sebanyak  3  orang,  yang  terdiri  dari Hakim  dan  pejabat  kepaniteraan.  Data  yang  diperoleh    kemudian  diverifikasi  dan  dianalisis  dengan  teori  efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto untuk mengetahui tingkat efektivitas beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang.
Hasil penelitian ini: (1) Layanan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang saat Pandemi Covid 19 belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan hanya faktor hukum, faktor aparatur, dan faktor sarana saja yang bisa  dikatakan  efektif,  sedangkan  faktor  masyarakat  dan  faktor  budaya  belum  berjalan  secara  efektif.  (2)  Upaya Pengadilan  Agama  Tamiang  Layang  dalam  memberikan  layanan  beracara  secara  elektronik  melalui  mempersiapkan aparatur  yang  profesional,  pemenuhan  sarana  dan  prasarana  dan  melakukan  sosialisasi  secara  terus-menerus  kepada masyarakat.  Dari  hasil  penelitian  berkesimpulan  bahwa:  (1)  Perlu  adanya  perubahan  terhadap  Hukum  Acara  di Indonesia (KUHPerdata) agar bisa mengakomodir persidangan secara elektronik, (2) Adanya bimbingan teknik kepada aparatur  peradilan  terkait  persidangan  secara  elektronik,  dan  (3)  Sosialisasi  yang  dilakukan  secara  masif  dan  terukur tentang  E-Court  dan  E-Litigasi  agar  masyarakat  bisa  menerima  hingga  menjadi  sebuah  budaya  hukum  yang  baru  di Indonesia.

## ABSTRACT
The availability of electronic litigation services at the Tamiang Layang Religious Court aims to provide easy, fast and low-cost  services  as  well  as  a  solution  in  services  during  the  Covid  19  pandemic.  In  this  regard,  this  research  was conducted to find out: (1) How to conduct e-litigation proceedings e-litigation during the Covid 19 pandemic at the Tamiang Layang Religious Court? (2) How are the efforts made by the Tamiang Layang Religious Court to conduct e- Litigation proceedings during the Covid 19 Pandemic to run effectively?
This research is a descriptive field research. While the approach is carried out in an empirical juridical manner with qualitative data processing methods by conducting observations and interviews with informants of the Tamiang Layang Religious Court apparatus as many as 3 people, consisting of judges and clerks. The data obtained were then verified and  analyzed  with  the  theory  of  legal  effectiveness  proposed  by  Soerjono  Soekanto  to  determine  the  level  of effectiveness of electronic proceedings at the Tamiang Layang Religious Court.
The  results  of  this  study:  (1)  Electronic  legal  services  at  the  Tamiang  Layang  Religious  Court  during  the  Covid  19 Pandemic have not been effective. This is because only legal factors, apparatus factors, and facilities factors can be said to be effective, while community factors and cultural factors have not run effectively. (2) The efforts of the Tamiang Layang  Religious  Court  in  providing  legal  services  electronically  through  preparing  professional  apparatus,  fulfilling facilities  and  infrastructure  and  conducting  continuous  socialization  to  the  community.  From  the  results  of  the research, it is concluded that: (1) There is a need for changes to the Procedural Law in Indonesia (KUHPerdata) so that it can accommodate electronic trials, (2) There is technical guidance to judicial officials regarding electronic trials, and (3) Mass socialization is carried out and measurable about E-Court and E-Litigation so that the public can accept it so that it becomes a new legal culture in Indonesia.
Samsul  Bahri,  Sadiani,  Elvi  Soeradji,  Ardi  Akbar  Tanjung,  2022,  Efektivitas  Beracara  Secara  E-Litigasisaat  Pandemi  Covid-19  di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

## A. PENDAHULUAN
Memasuki  era  revolusi  industri  4.0  sangat berpengaruh  pesat  terhadap  perkembangan  kehidupan manusia yang menekankan pada pola digital economy, artificial intelligience, big data, robootic, dan lain sebagainya. Fenomena ini  lebih  dikenal  dengan  sebutan disruptive  innovation. Menghadapi fenomena tersebut, dunia hukum juga dituntut untuk  melakukan  perubahan-perubahan  yang  signifikan dalam melakukan tindakan hukum.
Mahkamah Agung selaku Lembaga yang melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  sekaligus  yang membawahi  semua  peradilan  di  Indonesia  (termasuk peradilan  agama)  memiliki  kewenangan  untuk  membuat regulasi  baik  yang  bersifat  hukum  formil  maupun  materiil sebagai upaya untuk menjamin berjalannya pelayanan hukum sekaligus  untuk  menjawab  semua  permasalahan  dan perkembangan teknologi dalam menjamin tetap terlaksananya  tugas  lembaga  yudikatif  di  Indonesia  dengan tetap  harus  menjalankan  asas contantie  justitie atau  asas peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk menjawab kebutuhan layanan  hukum  berbasis  teknologi,  Mahkamah  Agung  (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung  (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menggantikan PERMA Nomr  3  Tahun  2018  tentang  Administrasi  Perkara  di Pengadilan  Secara  Elektronik.  Layanan  yang  dimuat  dalam PERMA ini berupa e-Court dan e-Litigasi .
Hadirnya e-Court dan e-Litigasi dianggap  sebagai inovasi  sekaligus  komitmen  Mahkamah  Agung  dalam mewujudkan  reformasi  di  dunia  peradilan  Indonesia  ( Justice Reform ) yang mengsinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara ( IT fot Judiciary ). Peraturan  Mahkamah Agung tersebut menjadi acuan penyelenggaraan administrasi dan  berperkara  di  pengadilan  melalui  sistem  elektronik untuk  merealisasikan  terciptanya  sistem  berperkara  yang lebih  tertib,  lebih  mudah  dan  sesuai  dengan  kebutuhan zaman.  Dengan  demikian  maka  kahadiran e-Court bisa dikatakan sebagai awal dari revolusi administrasi perkara di pengadilan  Indonesia.  Melalui  layanan e-Court dan  e-Litigasi mengatur  dua  unsur  yakni  administrasi  perkara  dan administrasi  persidangan.  Sistem  e-Court  adalah  aplikasi terpadu yang terpusat dengan data center Mahkamah Agung dan  terhubung  dengan  aplikasi  SIPP  (Sistem  Informasi Penelusuran  Perkara)  yang  sudah  lebih  dulu  ada  di  seluruh peradilan.
Melalui  layanan E-Court permasalahan  saat pendaftaran  perkara,  pembayaran,  pemanggilan  hingga persidangan  bisa  dilakukan  secara  online.  Dalam  hal pendaftaran  perkara  secara online  (e-filing), taksiran  panjar biaya  perkara  secara  elektronik  (e- payment ),  pembayaran panjar  biaya  perkara  secara  elektronik (e-summons)  dan persidangan  secara online  (e-litigation). Yang  sudah  tersedia
disemua  badan  peradilan  di  Indonesia.  Dengan  sistem  ini para pencari keadilan tidak perlu lagi untuk datang berulang- ulang  ke  Pengadilan  Agama.  Melalui  aplikasi e-Court diharapkan  mampu  meningkatkan  pelayanan  untuk penghematan waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat.
Saat pandemi Covid 19 melanda Indonesia  di awal tahun  2020,  pelayanan  kepada  masyarakat  wajib  memenuhi standar  protokol  kesehatan  yang  telah  ditetapkan pemerintah. Hadirnya layanan beracara secara elektronik di Pengadilan  Agama  bisa  dipandang  sebagai  solusi  bagi masyarakat  pencari  keadilan.  Melului  e-litigasi  Pengadilan Agama  bisa  menyelesaikan  berbagai  perkara  dengan memberikan  batasan  tatap  muka  dengan  para  pihak  di persidangan.  Maka  dengan  kondisi  nasional  yang  tidak memungkinkan  penegak  hukum  bertemu  langsung  dengan para pihak yang berperkara, namun perkara tersebut masih dapat  berlangsung  tanpa  adanya  penundaan,  sehingga  cita- cita  Mahkamah  Agung  untuk  menciptakan  pelayanan  yang baik  dan  efisien  dapat  terwujud.  Tingkat  efektivitas penerapan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2019 menarik untuk untuk dilakukan penelitian. Dari faktor masyarakat,  pemahaman  tentang  sistem  beracara  secara elektronik  tidak  serta  merta  mempermudah  masyarakat dalam  mengakses  sistem  beracara  secara  elektronik.  Di samping itu, ketersediaan jaringan internet di seluruh daerah di  Indonesia  juga  menjadi  faktor  penentu  bagi  layanan beracara secara elektronik. Demikian pula dari kemampuan aparatur  Pengadilan  Agama  yang  memberikan  layanan kepada masyarakat.
Penulis  mencoba  melakukan  observasi  ke Pengadilan  Agama  Tamiang  Layang  bagaimana  pelayanan yang  diberikan  kepada  masyarakat  saat  pandemi  Covid  19 dari  data  SIPP  Pengadilan  Agama  Tamiang  Layang,  pada tahun  2019  jumlah  perkara  yang  menggunakan  layanan  e- court  hanya  berjumlah  1  (satu)  perkara  saja.  Akan  tetapi kondisi  berbeda  terlihat  di  tahun  2020,  dimana  hampir semua  perkara  yang  diterima  Pengadilan  Agama  Tamiang Layang  telah  terdaftar  menggunakan  layanan e-Court. Masyarakat  yang  datang  ke  Pengadilan  Agama  Tamiang Layang  akan  diarahkan  dan  dibantu  oleh  petugas  Meja e- Court untuk  bersedia  menggunakan  layanan e-Court dan e- Litigasi .
Biasanya para calon pihak beperkara yang datang ke Pengadilan Agama Tamiang Layang masih belum mengetahui tentang  adanya  layanan  administrasi  perkara  dan persidangan  secara  elektronik.  Hal  yang  biasanya  dilakukan oleh  petugas  PTSP  bagian  meja e-Court Pengadilan  Agama Tamiang  Layang  adalah  memberikan  penjelasan  kepada mereka  tentang  keuntungan  menggunakan  layaanan  secara elektronik,  seperti  mengurangi  panjar  biaya  perkara, mengurangi kehadiran di Pengadilan Agama saat persidangan dan  membantu  aparatur  pengadilan  untuk  selalu  menjaga integritas.
Meskipun  saat  pandemi  Covid  19  hampir  semua perkara di Pengadilan Agama Tamiang Layang telah terdaftar
secara  elektronik,  namun  perkara  yang  menggunakan layanan  persidangan  secara e-litigasi masih  relatif  kecil dibandingkan layanan persidangan secara manual (konpensional).    Danu  Aprilioanto  mengungkapkan  kondisi tersebut  disebabkan  diantaranya  banyak  perkara  yang diputus  secara verstek .  Sementara  persidangan  secara  e- litigasi  dapat  dilaksanakan  jika  kedua  belah  pihak  yang berperkara  setuju  untuk  mengikuti  persidangan  secara  e- litigasi.  Disamping  itu,  keengganan  masyarakat  untuk mengikuti  persidangan  secara  elektronik  disebabkan  masih belum  terbiasanya  masyarakat  dengan  pola  administrasi secara  elektronik.  Banyak  masyarakat  menolak  untuk bersidang  secara  e-litigasi  karena  merasa  takut  tidak  bisa menggunakan layanan tersebut hingga muncul kekhawatiran proses akan memakan waktu yang lama.
Di sisi lain kendala kurangnya SDM dan sarana juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Tamiang  Layang  dalam  upaya  memberikan  layanan administrasi  perkara  dan  persidangan  secara  elektronik. Sebagai badan peradilan yang masih baru, Pengadilan Agama Tamiang  Layang  tentu  memiliki  banyak  kekurangan  baik jumlah aparatur hingga  dari kelengkapan sarana dan fasilitas. Menanggapi  kondisi  diatas  menarik  bagi  penulis  untuk melihat  tingkat  efektivitas  pelakanaan  beracara  secara  e- litigasi saat pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Diantaranya Bagaimana beracara secara e-Litigasi e- litigasi saat pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Tamiang Layang kemudian apa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tamiang Layang untuk beracara secara e-Litigasi saat Pandemi Covid 19 agar berjalan efektif.

## B. METODE
Dalam  Jenis  Penelitian  proses  penelitian,  peneliti menggunakan  penelitian  empiris,  karena  objek  yang  diteliti berada  di  lapangan  dan  fungsi  daripada  penelitian  empiris untuk  menganalisis  hukum  yang  dilihat  sebagai  prilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu  berinteraksi  dan  berhubungan  dalam  aspek kemasyarakatan  (Bambang  Sunggono).  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  selanjutnya  disebat  sebagai  penelitian  hukum sosiologis  ( socio  legal  research ).  Penelitian  ini  bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara  rinci  dan  tuntas,  serta  pengumpulan  data  dari  latar alami  dengan  memanfaatkan  diri  peneliti  sebagai  instrumen kunci  sebagai  pengupas  dari  permasalahan  yang  diteliti. Pendekatan  kualitatif  adalah  suatu  proses  penelitian  dan pemahaman  yang  berdasarkan  pada  metodelogi  yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, pada pendekatan  ini,  laporan  menggunakan  prosedur  secara  terinci dari kata-kata tertulis maupun lisan dari pandangan responden, dan  melakukan  studi  pada  situasi  yang dialami  (Iskandar: 2009).  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mendiskripsikan  tentang proses  beracara  secara  e-litigasi  saat  pandemi  Covid  19  di Pengadilan Agama Tamiang Layang.
Adapun  lokasi Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di Pengadilan  Agama  Tamiang  Layang.  Karena  di  Pengadilan Agama Tamuang Layang telah tersedia layanan perkara secara elektronik  (e-court  dan  e-litigasi).  Hal  ini menarik untuk  diteliti apakah  telah  efektif  proses  layanan  tersbut  dilakukan  oleh pengadilan Agama Tamiang Layang.
Teknik pengumpulan  data  merupakan  langkah  yang paling  utama dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama  dari penelitian  adalah  mendapatkan data  tanpa  mengetahui  teknik pengumpulan  data,  maka  peneliti  tidak  akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam hal ini  peneliti  bertindak  sebagai  pengamat  non partisipan. Observasi  dilakukan  dengan  cara  mengamati  lingkungan pengadilan.  Penggunaan  metode  observasi  ini  dengan  alasan peneliti dapat  lebih  mengenal  dunia  sosial  dan  prilaku  yang menjadi  fokus penelitian  ini.  Peneliti  sewaktu-waktu  berbaur dengan  subjek penelitian  ketika  proses  penelitian  dilakukan. Pada  tahap  ini  penulis  juga  melakukan  catatan-catatan lapangan yang memuat kegiatan Proses layanan perkara secara elektronik serta persidanganya yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tamiang Layang.
Wawancara ( interview ) digunakan untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari informan dengan cara  bertanya  secara langsung.  Melalui  wawancara  ini,  peneliti mencari  data  dengan berkomunikasi  secara  langsung  dan melakukan  tanya  jawab  dengan para  informan  yang berhubungan  langsung  dengan  materi  yang  penulis kaji. Dokumentasi Untuk  lebih  menyempurnakan  penelitian  ini, peneliti  juga melakukan  telaah  dokumen  melalui  teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu dengan cara memperoleh data,  dengan  membaca dan  mempelajari  dokumen  yang  ada hubungannya dengan pokok permasalahan, antara lain catatan, buku, dan peraturan perundangundangan yang berkaitan secara langsung.  Kaitannya  dengan penelitian  ini,  peneliti mengumpulkan data dan dokumen tentang e-court dan e-litigasi di  pengadilan  secara  umum  serta  yang  ada  di  Pengadilan Agama Tamiang Layang secara khusus.
Teknik  Analisis  Data Untuk  menjawab  rumusan masalah  peneliti  menggunakan  analisis deskriptif  komparatif, yaitu  memaparkan  data-data  yang  telah  diperoleh dalam penelitian,  kemudian  membandingkannya.  Serta  menggunakan pola pikir  deduktif,  yaitu  menggambarkan  hasil  penelitian  teori yang bersifat umum kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat  khusus.  Lebih jelasnya,  dalam  penelitian  ini,  peneliti akan  mengemukakan  teori berdasarkan  PERMA  Nomor  3 Tahun  2018  dan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019,  kemudian mendiskripsikan bagaimana  pelaksanaan  layanan  perkara secara  elektronik  di  Pengadilan Agama  Tamiang  Layang,  serta apa  saja  faktor-faktor  yang  pendukung  dan penghambat pelaksanaan layanan tersebut.

## C. DESKRIPSI TEORI
Sebelum  membahas  permasalahan  dari  kajian  ini, terlebih  dulu  penulis  sampaikan  definisi  kata  “efektivitas”.
Samsul  Bahri,  Sadiani,  Elvi  Soeradji,  Ardi  Akbar  Tanjung,  2022,  Efektivitas  Beracara  Secara  E-Litigasisaat  Pandemi  Covid-19  di Pengadilan Agama Tamiang Layang.
Secara  etimologi,  kata  efektivitas  berasal  dari  kata  efektif dalam  bahasa  inggris effective ,  dalam  kamus  Jhon M.  Echols dan  Hassan  Shadily  artinya  adalah  berhasil  dan  ditaati  (. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha dan tindakan. Dapat pula berarti “sudah berlaku” tentang undang-undang dan  peraturan  Istilah  efektivitas  merupakan  istilah  yang menunjukkan  kemampuan  dalam  menentukan  sasaran  dan tujuan yang sesuai dan mencapainya. Maka, istilah efektivitas sangat berkaitan antara sebuah hasil yang akan didapat atau tujuan yang ingin  dicapai dengan maksud  atau  sesuatu yang telah disepakati dalam sebuah persetujuan di dalam rencana dan hasil yang diinginkan. Suatu manajemen dapat dikatakan efektiv  apabila  hasil  yang  diperoleh  dari  apa  yang direncanakan  di  awal  dapat  memenuhi  tujuan  yang diinginkan. (Jhon M. Echols dan Hassan Shadily: 1996).
Menurut  Soerjono  Soekanto  yang  dikutip  oleh Nurul  Hakim  menjelaskan  tentang  derajat  efektivitas  suatu hukum  ditentukan  antara  lain  oleh  taraf  kepatuhan  warga masyarakat  terhadap  hukum,  termasuk  para  penegak hukumnya. Dalam hal ini dikenal seatu asumsi, bahwa:
“Taraf  kepatuhan  hukum  yang  tinggi  merupakan suatu  indikator  berfungsinya  suatu  sistem  hukum.  Dan berfungsinya  hukum  merupakan  pertanda  bahwa  hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dari pergaulan hidup”.
Berdasarkan  teori  efektivitas  hukum  yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum  ditentukan  oleh  5  (lima)  faktor.  aktor-faktor  ini mempunyai  arti  netral,  sehingga  dampak  positif  atau negatifnya  terletak  pada  isi  faktor-faktor  tersebut.  Faktor- faktor tersebut adalah sebagai berikut :
1.  Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis?
a. Apakah  peraturan-peraturan  yang  ada  mengenai bidang-bidang  kehidupan  tertentu  cukup  sinkron, artinya:
1) Apakah secara hierarkis tidak ada pertentangan- pertentangan?
2) Apakah secara horizontal tidak ada pertentangan?
b. Apakah  secara  kuantitatif  atau  kualitatif  peraturan bidang  kehidupan  tertentu  sudah  cukup  atau belum?
c. Apakah  penerbitan  peraturan  tersebut  adalah sesuai dengan persyaratan yuridis?
Hal-hal tersebut di atas merupakan cara atau jalan untuk menguji dan mengetahu sebuah peraturan berjalan efektif atau tidak.
2.  Faktor penegak hukum. Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luar  sekali,  oleh  karena  mencakup  mereka  yang  secara
langsung dan secara tidak langsung bergelut dalam bidang penegakan hukum.
3.   Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Ketersedian sarana  atau fasilitas merupakan faktor yang  juga  menentukan  terhadap  efektivitasnya  sebuah hukum. Tanpa adanya sarana yang cukup dan baik, maka tidak  mungkin  penegakan  hukum  akan  berjalan  dengan lancar.
4.  Faktor masyarakat Masyarakat  pada  lingkungan  dimana  hukum tersebut  berlaku  menjadi  hal  penting  dalam  proses penegakan hukum. Kepatuhan hukum masyarakat sangat dipengaruhi  oleh  tiga  faktor  sebelumnya,  yaitu  hukum, penegak hukum dan sarana atau fasilitas.
5.  Faktor Kebudayaan Faktor  kebudayaan  yang  sebenarnya  bersatu  padu dengan  faktor  masyarakat  sengaja  dibedakan,  karena  di dalam  pembahasannya  diketengahkan  masalah  sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spritual dan material.
Adapun  pengertian  dari e-Litigasi sendiri  tertera dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam Pasal 1 ayat (7) di  Bab  Ketentuan  Umum,  yaitu:  persidangan  secara elektronik  adalah  serangkaian  proses  memeriksa  dan mengadili  perkara  oleh  pengadilan  yang  dilakukan  dengan dukunagn teknologi informasi dan komunikasi (PERMA No. 1  Tahun  2019).  Sedangkan  bagian  yang  bisa  masuk  dalam proses e-Litigasi dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa persidangan secara elektronik dalam pereturan ini berlaku untuk proses dengan cara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan  atau intervensi/beserta  perubahannya,  jawaban,  replik,  duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.
Proses  e-Litigasi  berkaitan  dengan  3  (tiga)  proses yang lain, yaitu e-Filling , e-Payment dan e-Summons. Ini berarti proses e-Litigasi baru  dapat  dilakukan  setelah  pengguna layanan melakukan pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara dan pemanggilan melalui aplikasi e-Court . Saat melakukan  pendaftaran  perkara  melaui  e-Court,  maka pengguna  layanan  diminta  persetujuannya  untuk  melakukan proses persidangan secara elektronik.
Yang  menjadi  pertimbangan  Mahkamah  Agung membuat layana e-Court dan e-Litigasi adalah:
1. Pengadilan  berusaha  mengatasi  segala  hambatan  dan rintangan  untuk  dapat  tercapainya  peradilan  yang sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  sebagaimana  Pasal  4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
2. Tuntutan  pencari  keadilan  dan  perkembangan  zaman yang mana mengharuskan pelayanan administrasi perkara di pengadilan berbasis teknologi informasi;
3. Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut  hal-hal yang  diperlukan  bagi  kelancaran  penyelenggaraan peradilan; dan
4. Tuntutan Suvei Kemudahan Berusaha
Adapun  prosedur  atau  tata  cara  menggunakan layanan  e-Litigasi  di  Pengadilan  Agama  dijelaskan  dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada Bab kelima (5) tentang Persidangann  Secara  Elektronik.  Persidangan  secara elektronik  menghendaki  proses  persidangan  dilakukan secara  lebih  sederhana,  sepat  dan  biaya  ringan.  Seperti hanlnya transaksi bisnis yang tidak memerlukan tatap muka dan  dipertemukan  dalam  dunia  mata,  persidangan  secara elektronik mendekati proses-proses yang terjadi pada dunia maya.  Namun  demikian,  meskipun  nomenklaturnya dikatakan  sebagai  persidangan  elektronik,  tetapi  senyatanya terdapat  titik  acara  tertentu  yang  secara  hukum  harus dihadiri langsung para pihak beperkara.
Secara  bahasa court  calender adalah  kalender peradilan.  Dalam  proses  manual, court  calender sering diposisikan  sebagai  catatan  Hakim  terhadap  penerimaan perkara. C ourt calender ditulis sesuai dengan nomor perkara yang diterima oleh Hakim, di dalamnya merekam segala proses dan  jadwal  persidangan  yang  akan  datang.  Dalam  SIPP  juga terdapat  fitur court  calender, fasilitas  ini  dapat  digunakan sebagai  pengingat  ataupun  jadwal  dan  agenda  persidangan perkara  tersebut.  Dalam  sistem  persidangan  elektronik, court calender lebih  dimaknai  sebagai  jadwal  dan  agenda persidangan.  Ketua  Majelis  akan  membuat  dan  membacakan court calender di hadapan para pihak  beperkara.  Para pihak memperhatikan  terhadap court  calender tersebut  yang kemudian  menyampaikan  persetujuannya,  persetujuan  tersebut dituangkan  dalam  bentuk  kesepakatan court  calender. Memang  pembuatan  kesepakatan  ini  tidaklah  diatur  di  dalam PERMA,  namun  kesepakatan court  calender yang  secara formal  telah  disetujui  pihak-pihak  beperkara  akan  membantu kelancaran persidangan.
Dalam  tahap  jawab-jinawab  di  mana  persidangan dilakukan  secara  elektronik,  persidangan  tidak  dihadiri  oleh pihak  beperkara.  Walaupun  para  pihak  tidak  menghadiri persidangan,  Majelis  Hakim  tetap  menjalankan  persidangan sebagaimana  mestinya  di  ruang  sidang  yang  telah  disediakan. Pada  persidangan,  setelah  penetapan  Ketua  Majelis  tentang court  calender dibacakan,  langkah  selanjutnya  adalah pembacaan  gugatan  Penggugat.  Kemudian  Ketua  Majelis menunda  persidangan  sampai  dengan  sidang  jawaban  dari pihak  Tergugat  (kecuali  pada  sidang  tersebut  Tergugat  telah siap dengan jawabannya, maka sidang berikutnya adalah replik Penggugat).
Kehadiran  para  pihak  juga  diperlukan  saat pemeriksaan  sidang  saksi.  Ketua  Majelis  akan  memberikan kesempatan  kepada  para  pihak  untuk  bertanya  kepada  saksi melalui  Majelis.  Kesempatan  ini  tidak  akan  didapatkan  jika pihak  beperkara  tidak  hadir.  Berkenaan  dengan  pemeriksaan saksi,  jika  saksi  tersebut  berada  di  luar  wilayah  hukum pengadilan pemeriksa, maka pemeriksaan saksi tersebut dapat dilakukan  melalui teleconterence .  Untuk  melakukan pemeriksaan  saksi  melalui teleconterence, Ketua  Pengadilan
harus  meminta  bantuan  pada  Ketua  Pengadilan  yang mewilayahi  tempat  tinggal  saksi,  agar  menunjuk  hakim  dan panitera.  Kemudian  pengadilan  yang  mewilayahi  saksi  tersebut harus  menunjuk  hakim  dan  panitera  yang  akan  mengangkat sumpah  dan  melihat  langsung  pada  tempat  dimana  dilakukan teleconterence.
Sistem e-Court tidak  mengubah  dan  tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga hal-hal yang tidak diatur  dalam e-Court berjalan  sesuai  dengan  hukum  acara. Demikian  halnya  dengan  proses  musyawarah  dan  pembacaan putusan. Tahapan musyawarah dan pembacaan putusan harus menjadi bagian dari perjalanan persidangan e-Court. Pada hari yang  telah  ditetapkan  untuk  menjatuhkan  putusan,  Majelis Hakim bersidan dan membuka jalannya persidangan. Kemudian membacakan  putusan  seperti  biasanya.  Ketua  Majelis mempunyai  tanggung  jawab  untuk  mengupload  putusan tersebut  pada  data  SIPP,  kemudian  Panitera  Pengganti mempunyai  tugas  mencetak  salinan  putusan  untuk ditandatangani  oleh  Panitera,  kemudian  salinan  putusan tersebut  diupload  ke e-Court dan  selanjutnya  salinan  putusan dikirimkan  dalam  bentuk  pdf  kepada  para  pihak  beperkara, sesuai alamat domisili elektroniknya.
Menyikapi situasi pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia,  Mahkamah  Agung  selaku  lembaga  tertinggi  yang membawahi  seluruh  peradilan  di  Indonesia  berupaya  tetap menjalankan  tugas  pelayanan  kepada  masyarakat.  Bentuk nyata  dari  usaha  tersebut,  Mahkamah  Agung  telah mengeluarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Covid 19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Berkenaan  dengan  pelayanan  perkara  dan persidangan  di  pengadilan,  dalam  SEMA  Nomor  1  Tahun 2020 dinyatakan dalam angka 2 huruf (d):
Dalam  hal  terdapat  perkara-perkara  yang  tetap harus disidangkan, maka:
1. Penundaan  persidangan  dan  pembatasan  pengunjung sidang  merupakan  kewenangan  Majelis  Hakim  untuk menentukan.
2. Majelis  Hakim  dapat  membatasi  jumlah  dan  jarak  aman antara pengunjung sidang.
3. Majelis  Hakim  dapat  memerintahkan  pendektisian  suhu badan  serta  melarang  kontak  fisik  seperti  bersalaman bagi  pihak-pihak  yang  akan  hadir  ataupun  dihadirkan  di persidangan.
4. Majelis  Hakim  maupun  pihak-pihak  dalam  persidangan dapat  menggunakan  alat  pelindung  berupa  masker  dan sarung  tangan  medis  sesuai  dengan  kondisi  dan  situasi persidangan.
5. Pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan aplikasi e-litigastion untuk  persidangan  perkara  perdata,  perdata agama dan tata usaha negara.
Samsul  Bahri,  Sadiani,  Elvi  Soeradji,  Ardi  Akbar  Tanjung,  2022,  Efektivitas  Beracara  Secara  E-Litigasisaat  Pandemi  Covid-19  di Pengadilan Agama Tamiang Layang.
Dengan  dikeluarkannya  SEMA  Nomor  1  Tahun 2020,  maka  pola  pelayanan  pendaftaran  perkara  dan persidangan  mengalami  perubahan,  Dimana  semula masyarakat  bisa  bebas  untuk  mendaftarkan  perkaranya  ke Kantor  Pengadilan  Agama  dengan  cara  mendaftar  secara manual maupun secara elektronik melalui sistem perkara e- Court,  demikian  pula  dengan  persidangan  bisa  dilakukan secara  biasa  maupun  secara e-litigasi, maka  setelah  adanya SEMA  ini  semua  perkara  yang  ada  di  Pengadilan  Agama dianjurkan untuk dilakukan secara elektronik. SEMA Nomor 1  Tahun  2020  bertujuan  untuk  menjaga  dan  melindungi aparatur  pengadilan  yang  bekerja  dan  untuk  melindungi masyarakat  yang  terpaksa  harus  ke  pengadilan,  sekaligus sebagai  bentuk  dukungan  kepada  pemerintah  dalam  upaya penanggulangan wabah virus Covid 19.
Sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Pasal  2  ayat  4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Dalam  penjelasannya, yang  dimaksud  dengan  sederhana  adalah  pemeriksaan  dan penyelesaian  perkara  dilakukan  secara  efisien  dan  efektif. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  biaya  ringan  adalah  biaya yang  dapat  dijangkau  oleh  masyarakat.  Meskipun  demikian, dalam  hal  pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  di pengadilan  harus  tetap  teliti  dan  cermat  dalam  mencari kebenaran dan keadilan. Dalam standar pelayanan peradilan disebutkan  bahwa  pengadilan  wajib  menyelenggarakan pemeriksaan  perkara  dan  diselesaikan  dalam  jangka  waktu selambat-lambatnya 6 bulan semenjak perkara didaftarkan.
Yang  dimaksud  dengan  asas  sederhana,  cepat  dan biaya  ringan  adalah  dalam  proses  acara  persidangan  yang jelas,  mudah  dipahami  dan  tidak  berbelit-belit,  tidak  terlalu banyak  formalitas  yang  merupakan  hambatan  bagi  jalannya peradilan,  sehingga  penyelesaian  perkara  tidak  memakan waktu  yang  lama  dan  tidak  dibutuhkan  biaya  lain  kecuali benar-benar  diperlukan  secara  riil  untuk  penyelesaian perkara ( Mukti  Arto:  2001).  Biaya  harus  ada  tarif yang  jelas  dan  seringan-ringannya.  Segala  pembayaran  di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.  Namun  jika  ditelaah  lebih  jauh  lagi  mengenai  asas tersebut,  tidak  hanya  seputar  persidangan  saja,  namun mencakup  keseluruhan  proses  berperkara  sehingga  dalam pelayanan dapat berjalan dengan maksimal.
Asas  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan  memberikan  banyak  inspirasi  bagi  Mahkamah  Agung untuk  melakukan  berbagai  regulasi  berkenaan  dengan proses  perkara.  Salah  satu  mewujudkan  asas  tersebut lahirnya  regulasi    tentang  peradilan  elektronik  melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang diubah dengan PERMA Nomor  1  Tahun  2019.  Sistem  peradilan  secara  elektronik telah  membawa  perubahan  terhadap  sistem  peradilan  di Indonesia terutama dari sisi proses perkara baik dari sudut pandang efesiensi waktu maupun penghematan biaya.

## D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

## 1. Upaya Pengadilan Agama Tamiang Layang dalam E- Litigasi
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  Pengadilan Agama  Tamiang  Layang  dengan  cara  melakukan wawancara  secara  mendalam  kepada  narasumber, ditemukan beberapa hal yang termasuk dari upaya yang dilakukan  Pengadilan  Agama  Tamiang  Layang  untuk meningkatkan  jalannya  persidangan  secara  elektronik (e-litigasi) sebagaimana yang diamanatkan dalam PERMA Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi  Perkara dan  Persidangan  Secara  Elektronik,  yaitu  sebagai berikut:
a. Mempersiapkan  aparatur  yang  handal  dan profesional
Penerapan  persidangan  secara  elektronik sangat  ditentukan  dari  kesiapan  aparatur  penegak hukum  yang  memahami  dengan  baik  prosedur beracara  secara  elektronik  di  Pengadilan  Agama. Dalam  hal  beracara  secara  elektronik  tentu berbicara tentang para Hakim di Pengadilan Agama Tamiang Layang yang menjadi memimpin para pihak di persidangan. Profesional hakim dalam menjalankan  peran  dan  kewajibannya  diukur  dari segi  kecepatannya  dalam  menjalankan  fungsi  dan mengacu kepada prosedur yang telah disederhanakan  dengan  menggunakan  aplikasi  e- Court  yang  terus  dibenahi  dan  diperbaharui.  Dari pendapat ini, maka dapat disimpulkan bahwa konsep profesionalisme  dalam  diri  hakim  selaku  pelaksana dan  penegak  hukum  di  Pengadilan  Agama  dapat dilihat dari segi kreatifitas, inovasi dan responsifitasnya  dalam  menjalankan  persidangan secara elektronik.
b. Sosialisasi secara berkala Sejak  terbitnya  PERMA  Nomor  1  Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara  Elektronik  oleh  Mahkamah  Agung, Pengadilan Agama Tamiang Layang secara masif dan berkala  memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat berkaitan  dengan  kelebihan  dan  keuntungan  yang bisa  didapat  dengan  beracara  secera  e-litigasi  di Pengadilan  Agama  Tamiang  Layang.  Sosialisasi  yang dilakukan Pengadilan Agama Tamiang Layang dengan cara  membuat  brosur,  banner,  tamplet  yang disebarluaskan melalui media sosial, seperti website, facebook dan instagram Pengadilan Agama Tamiang Layang  serta  melalui  para  petugas  PTSP  saat  ada masyarakat  yang  datang  untuk  mendaftarkan perkaranya.
c. Pemenuhan Fasilitas e-Litigasi Untuk  memastikan  persidangan  secara elektronik  bisa  berjalan  dengan  efektif,  Pengadilan Agama  Tamiang  Layang  secara  berkesinambungan berupaya memenuhi semua sarana yang dibutuhkan
dalam  penerapan  e-litigasi.  Upaya  tersebut  terlihat dari  dibuatnya  pojok  E-Court  beserta  petugasnya yang  dilengkapi  dengan  perangkat  komputer  yang telah tersedia di dalamnya aplikasi e-Court, printer, koneksi internet dengan kafasitas besar, brosur dan formulir-formulir  untuk  para  pihak.  Demikian  pula di ruang sidang, telah disediakan komputer yang juga telah  terinstal  aplikasi  e-Court,  sound  system  dan perangkat  untuk  telekomference.  Tersedianya fasilitas  e-litigasi  di  Pengadilan  Agama  Tamiang Layang  merupakan  bentuk  komitmen  dalam  upaya agar  pelaksanaan  e-litigasi  bisa  berjalan  secara efektif.
d. Melakukan Evaluasi dan Monitoring secara berkala Evaluasi  dan  Monitoring  yang  dilakukan adalah  melaui  dua  cara,  yaitu  secara  update otomatis melalui sistem aplikasi e-court dan laporan bulanan.  Publik  bisa  mengakses  keadaan  perkara  di Pengadilan seluruh Indonesia dengan cara membuka peta  e-court  yang  bisa  diakses  setiap  saat dimanapun berada. Sementara laporan bulanan yang dibuat  oleh  Pengadilan  Agama  sebagai  validasi keakuratan data yang sudah ada. Dari hasil evaluasi dan  monitoring  yang  diterima  Mahkamah  Agung dijadikan  dasar  untuk  melakukan  pembaharuan  dan penyempurnaan  layanan  perkara  secara  elektronik. Saat  ini  pembaharuan  yang  sudah  dilakukan  adalah dengan  diluncurkannya  layanan  perkara  secara elektronik  untuk  tingkat  Banding  yang  sebelumnya belum ada.
e. Bekerjasama dengan POSBAKUM Kerjasama  antara  Pengadilan  Agama Tamiang Layang dengan POSBAKUM merupakan hal yang sangat penting dalam pelayanan perkara secara elektronik.  POSBAKUM  menjadi  pintu  masuk  dari pelayanan  secara  elektronik.  Oleh  karenanya, petugas  di  POSBAKUM  juga  harus  bersinergi dengan  Pengadilan  Agama  dalam  memberikan informasi  layanan  perkara  secara  elektrnik. Pemahaman  dan  penguasaan  tentang  prosedur beracara  secara  elektronik  menjadi  hal  yang  wajib dimiliki  oleh  petugas  POSBAKUM  agar  bisa membantu  masyarakat  untuk  menggunakan  layanan tersebut.
2. Manfaat beracara secara Elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang
Beracara secara elektronik merupakan sebuah terobosan  yang  dinilai  sesuai  dengan  perkembangan zaman  serta  upaya  mewujudkan  asas  persidangan  yang sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Di  samping  itu, melalui  persidangan  secara  elektronik  bisa  lebih menjaga  aparatur  dan  masyarakat  dari  penyebaran wabah  Covid  19  yang  masih  belum  reda.  Beracara
secara  elektronik  memberikan  kemudahan  para  pihak untuk tidak lagi harus datang bolak-balik ke pengadilan tempat  disidangkannya  perkara.  Para  pihak  cukup menguploud dokumen-dokumen yang diperlukan secala online  tanpa  harus  datang  ke  pengadilan  darimanapun posisi  para  pihak  berada.  Demikian  pula  terhadap pemeriksaan  saksi-saksi  yang  jauh,  bisa  dilakukan dengan media telekonference dengan Pengadilan Agama yang mewilayahi tampat tinggal para saksi, tanpa  harus hadir  secara  fisik  ke  Pengadilan  Agama  yang menyidangkan perkara tersebut. Proses ini menunjukkan  bahwa  beracara  secara  elektronik memiliki manfaat yang lebih mudah dan sederhana.
Saat persidangan dilaksanakan secara elektronik,  maka  proses  persidangan  juga  akan  bisa lebih  cepat,  karena  jadwal  dan  agenda  persidangan sudah  bisa  dibuai  oleh  hakim  bersama  para  pihak. Upaya  ini  diharapkan  agar  proses  beracara  secara elektronik  bisa  menyelesaikan  perkara  lebih  cepat. Persidangan  secara  elektronik  memiliki  manfaat  yang besar,  terutama  dari  segi  biaya  yang  harus  dikeluarkan para  pihak  saat  beracara  di  Pengadilan  Agama.  Saat beracara  secara  elektronik,  para  pihak  tidak  akan dikenakan  biaya  panggilan  sidang  yang  mana  biaya tersebut  wajib  dibayar  jika  beracara  secara  manual. Dengan  hilangnya  biaya  panggilan,  maka  jelas masyarakat  akan  membayar  jauh  lebih  murah  jika memilih  beracara  secara  elektronik  di  Pengadilan Agama  Tamiang  Layang.  Asas  persidangan  yang sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  bisa  lebih  dirasakan oleh  masyarakat  yang  memanfaatkan  layanan  beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang. Selain itu, melalui beracara secara elektronik juga usaha untuk  menghindari  kerumunan  masyarakat  di  kantor Pengadilan Agama saat pandemi Covid 19.
3. Problematika yang dihadapi Dalam Beracara Secara Elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang
Dari  hasil  penelitin  yang  dilakukan,  ditemukan permasalahan-permasalahan,  baik  yang  bersifat  teknis maupun  yang  sifatnya  subtantif.  Permasalahan- permasalahan tersebut, adalah:
a. Rendahnya  pemahaman  masyarakat  terhadap prosedur beracara secara elektronik.
Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1  Tahun  2019  dijelaskan  bahwa  proses  beracara secara  elektronik  merupakan  prosedur  berbasis online  dengan  pemanfaatan  teknologi.  Hal  ini memerlukan pemahaman dan kemampuan yang baik dalam  menggunakan  perangkat  teknologi.  Secara umum  masyarakat  di  kabupaten  Barito  Timur  yang datang ke Pengadilan Agama Tamiang Layang belum memiliki  kemampuan  dan  pemahaman  yang  baik
Samsul  Bahri,  Sadiani,  Elvi  Soeradji,  Ardi  Akbar  Tanjung,  2022,  Efektivitas  Beracara  Secara  E-Litigasisaat  Pandemi  Covid-19  di Pengadilan Agama Tamiang Layang.
untuk  bisa  menggunakan  layanan  beracara  secara elektronik.  Karena  pemahaman  yang  masih  belum baik  tersebut,  maka  dalam  pemikiran  masyarakat justru  beracara  secara  elektronik  membuat  proses menjadi rumit dan sulit dan beracara secara manual, sehingga meskipun perkara telah didaftarkan secara elektronik,  namun  saat  persidangan,  masyarakat cenderung  tetap  memilih  untuk  bersidang  secara manual  dengan  cara  hadir  langsung  ke  pengadilan. Jika  dikaitkan  dengan  situasi  pandemi  Covid  19, pilahan  untuk  melakukan  persidangan  tatap  muka, jelas  memiliki  ancaman  yang  tinggi  terhadap penularan virus Covid 19.
Di  samping  itu,  masyarakat  masih  belum menyadari  dengan  baik  manfaat  dan  keuntungan yang  bisa  didapat  dengan  memilih  beracara  secara elektronik, mulai dari hemat  biaya, waktu, dan juga tentu lebih aman dari penyebaran virus Covid 19.
b. Jaringan Internet Permasalahan  teknis  yang  juga  menjadi kendala  dalam  penerapan  layanan  beracara  secara elektronik  adalah  ketersediaan  layanan  internet yang  baik.  Persidangan  secara  elektronik  bisa dilaksanakan  dengan  baik  ditentukan  dengan tersedianya  jaringan  internet  yang  cukup,  baik  di kantor Pengadilan Agama, maupun di daerah tempat tinggal  para  pihak.  di  Pengadilan  Agama  Tamiang Layang, diketahui bahwa di Kabupaten Barito Timur yang  merupakan  yurisdiksi  dari  Pengadilan  Agama Tamiang  Layang  ternyata  masih  banyak  daerah  dan desa-desa  yang  tidak  tersedua  jaringan  internet (blank  spot).  Kondisi  ini  tentu  menjadikan masyarakat  mengalami  kesulitan  untuk  bisa menggunakan layanan beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tamiang Layang.
c. Persetujuan Pihak Proses  beracara  secara  elektronik  di pengadilan  mewajibkan  adanya  persetujuan  para pihak.  Ketentuan  ini  tertuang  dalam  Pasal  20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Ini artinya beracara secara elektronik tidak bersifat mendatory.  Dengan  adanya  kewajiban  persetujuan para  pihak,  maka  meskipun  Penggugat  sudah memiliki keinginan untuk beracara secara elektronik dengna  cara  mendaftarkan  perkaranya  melalui aplikasi  e-Court,  namun  jika  pihak  Tergugat  tidak bersedia  untuk  bersidang  secara  elektronik,  maka Hakim  tidak  boleh  melaksanakan  persidangan elektronik.
d. Pemanggilan para Pihak Persidangan  secara  elektronik  memiliki perbedaan  dalam  pelaksanaan  pemanggilan  para pihak.  Dalam  proses  beracara  secara  elektronik pemanggilan diistilahkan dengan e-Summons, dimana pemanggilan  dilakukan  secara  online  melalui  akun
para  pihak  yang  sudah  terdaftar  dalam  aplikasi  e- Court.  Ketentuan  pemanggilan  tersebut  tertuang dalam  Pasal  15-18  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 2019.
e. Sifat Persidangan Secara Elektronik Pada  dasarnya  persidangan  di  pengadilan harus  dilakukan  secara  terbuka  untuk  umum, kecuali  untuk  hal-hal  yang  telah  diatur  dalam ketentuan  perundang-undangan  saja  baru  bisa dilakukan  secara  tertutup.  Dalam  persidangan secara  elektronik,  sifat  persidangan  yang  terbuka untuk umum menjadi sumir. Hal ini disebabkan yang bisa  masuk  dalam  persidangan  secara  elektronik hanya  orang-orang  tertentu  seperti  hakim,  para pihak  dan  kuasa  hukum  yang  memiliki  akun  dalam perkara yang dipersidangkan.
4. Efektifitas Beracara Secara E-Litigasi di Pengadilan Agama Tamiang Layang
Mahkamah  Agung  RI  dalam  menerbitkan Paraturan  Mahkamah  Agung  dilatarbekangi  suatu kondisi  tertentu  yang  memerlukan  solusi  cepat  untuk pedoman badan peradilan menyelesaikan permasalahan terkait  teknis  hukum  acara  yang  terus  berkembang setiap  saat.  Jawaban  yang  cepat  dan  pasti  sangat diperlukan  demi  menjamin  kepastian  hukum  di Indonesia.  Dalam  konteks  ini,  jika  melihat  lamanya proses  pembuatan  suatu  peraturan  perundang- undangan  di  Indonesia  serta  panjangnya  jalan  untuk disahkannya sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU), maka  akan  kecil  kemungkinan  untuk  menjawab tantangan  yang  ada  harus  selalu  menunggu  terbitnya undang-undang.
Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman  tentu  berada  dalam  kondisi  yang  sangat dilematis  dengan  kondisi  dan  situasi  yang  demikian,  di satu  sisi  Mahkamah  Agung  dituntut  untuk  segera memiliki  peradilan  yang  berbasis  teknologi  sebagai risiko yang harus ditanggung  dari kemajuan zaman dan syarat  untuk  sebuah  menuju  lembaga  peradilan  yang modern.  Peradilan  modern  harus  bisa  memberikan pelayanan  publik  yang  sesuai  dengan  kemajuan teknologi saat ini. Namun di sisi lain Mahkamah Agung ketika  membuat  suatu  kebijakan  yang  inovatif  seperti persidangan  elektronik  terbentur  dengan  regulasi  lama seperti HIR dan R.Bg.
Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1  Tahun  2019  tidak  sederajat  dengan  HIR  dan  R.Bg, namun  kehadirannya  sebagai  solusi  dari  permasalahan teknis  di  peradilan  yang  tidak  bisa  menghindari  dari kebutuhan  layanan  berbasis  teknologi.  Penulis berpendapat bahwa kebijakan Mahkamah Agung dengan menerbitkan  Paraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2019  merupakan  hal  yang  dapat  diterima  dan bisa  dijadikan  landasar  yuridis  pengganti  Undang-
Undang  yang  belum  bisa  mengakomodir  persidangan secara elektronik.
Sebagai aparat penegak hukum yang berada di bawah  Mahkamah  Agung,  hakim  tentu  berkewajiban untuk mengawal dan melaksanakan arah kebijakan yang ditetapkan  Mahkamah  Agung  dan  Badan  Peradilan  di bawahnya,  termasuk  di  era  digital  4.0  dimana Mahkamah  Agung  bercita-cita  mewujudkan  badan peradilan yang modern dan agung, salah satunya dengan menerbitkan  teknis  persidangan  secara  elektronik.  Hal inilah  yang  juga  menjadi  tugas  hakim  di  Pengadilan Agama  Tamiang  Layang,  dimana  mereka  juga  dituntut untuk  bisa  dan  memahami  seluruh  prosedur persidangan secara elektronik. Selain keberadaan hakim yang  memiliki  kemampuan  dalam  menajalankan  semua prosedur  persidangan  elektronik,  sebelum  perkara sampai  kepada  proses  persidangan  terlebih  dahulu harus melewati proses administrasi perkara, mulai dari pendaftaran, pembayaran hingga pemanggilan.
Efektivitas persidangan elektronik bisa terwujud  jika  hakim  dan  seluruh  aparatur  yang  ada  di peradilan  memahami  tanggung  jawab  serta  kewajiban untuk  membantu  dan  mensupport  tercapainya modernisasi  sistem  peradilan  di  Indonesia  melalui peningkatan  kemampuan  dan  profesionalitas  yang terlihat  dari  kreatifitas,  inovasi  dan  responsifitas terhadap semua pembaharuan yang ada.
Berkenaan  dengan  efektivitas  persidangan secara  elektronik,  maka  fasilitas  yang  dimaksud  adalah segala  hal  yang  berkaitan  dengan  sistem  operasional elektronik  di  Pengadilan  Agama.  Jika  memahami persidangan  secara  elektronik  yang  dimaksud  dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2019, maka  sarana  yang  diperlukan  bisa  dibagi  kepada  dua bagian,  yaitu  sarana  untuk  administrasi  perkara  secara elektronik  dan  sarana  persidangan  secara  elektronik. Sarana  administrasi  perkara  secara  elektronik  berupa tersedianya  perangkat  komputer  yang  terinstal  aplikasi e-court,  printer,  meja  dan  kursi,  jaringan  internet  dan brosur  serta  formulir-formulir  bagi  para  pihak. Sedangkan sarana persidangan secara elektronik terdiri dari  kelengkapa  ruang  sidang  yang  tersedia  perangkat komputer  yang  terinstal  aplikasi  e-court,  perangkat telekonference, sound system.
Masyarakat menjadi indikator dalam mengukur tingkat  efektivitas  suatu  hukum.  Dalam  konteks  ini, terletak  pada  tingkat  kesadaran  dan  kepatuhan masyarakat  secara  umum  terhadap  suatu  hukum  yang terapkan.  Suatu  peraturan  akan  efektif  jika  maksud dibuatnya  peraturan  tersebut  dan  implementasinya dapat mencegah aktivitas yang tidak diinginkan dan bisa menghapus sebuah kekacauan

## E. PENUTUP
Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh penulis,  dalam  hal  ini  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Beracara  Secara  E-Litigasi  di  Pengadilan  Agama  Tamiang Layang  layanan  e  court  di  akhir  tahun  2019  sebagaimana yang  diamanatkan  dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019 tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  Secara Elektronik,  Namun  Saat  Pandemi  Covid  19  masih  dalam tahap percobaan sekaligus sosialisasi baik kepada masyarkat maupun untuk Hakim dan aparatur internal. Sosialisasi yang dilakukan  Pengadilan  Agama  Tamiang  Layang  dengan  cara membuat  brosur,  banner,  tamplet  yang  disebarluaskan melalui  media  sosial,  seperti  website,  facebook  dan instagram Pengadilan Agama Tamiang Layang serta melalui para petugas PTSP saat ada masyarakat yang datang untuk mendaftarkan perkaranya.
Pada  saat  memasuki  tahun  2020  layanan  sudah mulai  berjalan  efektif  dan  konsisten  di  berikan  kepada masyarakat  dibandingkan dengan sebelum adanya covid-19 yang  masih  relatif  kecil  dibandingkan  dengan  pelayanan persidangan  secara  manual  (konpensional).  Untuk memastikan  persidangan  secara  elektronik  bisa  berjalan dengan  efektif,  Pengadilan  Agama  Tamiang  Layang  secara berkesinambungan berupaya memenuhi semua sarana yang dibutuhkan  dalam  penerapan  e-litigasi.  Upaya  tersebut terlihat  dari  dibuatnya  pojok  E-Court  beserta  petugasnya yang  dilengkapi  dengan  perangkat  komputer  yang  telah tersedia  di  dalamnya  aplikasi  e-Court,  printer,  koneksi internet  dengan  kafasitas  besar,  brosur  dan  formulir- formulir untuk para pihak. Demikian pula di ruang sidang, telah disediakan komputer yang juga telah terinstal aplikasi e-Court, sound system dan perangkat untuk telekomference.
Kerjasama  antara  Pengadilan  Agama  Tamiang Layang  dengan  POSBAKUM  merupakan  hal  yang  sangat penting  dalam  pelayanan  perkara  secara  elektronik. Beracara  secara  elektronik  memberikan  kemudahan  para pihak  untuk  tidak  lagi  harus  datang  bolak-balik  ke pengadilan  tempat  disidangkannya  perkara.  Para  pihak cukup  menguploud  dokumen-dokumen  yang  diperlukan secala  online  tanpa  harus  datang  ke  pengadilan darimanapun  posisi  para  pihak  berada.  Saat  persidangan dilaksanakan  secara  elektronik,  maka  proses  persidangan juga  akan  bisa  lebih  cepat,  karena  jadwal  dan  agenda persidangan  sudah  bisa  dibuai  oleh  hakim  bersama  para pihak  dan  Asas  persidangan  yang  sederhana,  cepat  dan biaya  ringan  bisa  lebih  dirasakan  oleh  masyarakat  yang memanfaatkan  layanan  beracara  secara  elektronik  di Pengadilan Agama Tamiang Layang.
Dari  hasil  penelitin  yang  dilakukan,  ditemukan permasalahan-permasalahan seperti Rendahnya pemahaman  masyarakat  terhadap  prosedur  beracara secara  elektronik,  Persidangan  secara  elektronik  bisa dilaksanakan  dengan  baik  ditentukan  dengan  tersedianya jaringan  internet  yang  cukup,  baik  di  kantor  Pengadilan
Samsul  Bahri,  Sadiani,  Elvi  Soeradji,  Ardi  Akbar  Tanjung,  2022,  Efektivitas  Beracara  Secara  E-Litigasisaat  Pandemi  Covid-19  di Pengadilan Agama Tamiang Layang.
Agama,  maupun  di  daerah  tempat  tinggal  para  pihak, Sarana  atau  fasilitas  juga  menjadi  indikator  dari  efektivitas hukum.  Ketersediaan  sarana  sama  pentingnya  dengan indikator  yang  lain,  seperti  hukum  dan  aparat  penegak hukum  serta  dalam  hal  ini  sarana  untuk  administrasi perkara  secara  elektronik  dan  sarana  persidangan  secara elektronik.  Salah  satu  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh Mahkamah  Agung  dengan  menerapkan  persidangan  secara elektronik  adalah  untuk  membatasi  aparatur  peradilan dengan para pihak berperkara agar putusan yang dihasilkan bisa  memberikan  kesan  bebas  dari  segala  kepentingan siapapun.  Karena  subyek  dari  budaya  adalah  masyarakat, tentu kondisi yang telah diuraikan dalam faktor masyarakat juga  berbanding  lurus  dengan  budaya  yang  ada  di Pengadilan  Agama  Tamiang  Layang.  Antusias  masyarakat yang  masih  rendah  terhadap  layanan  persidangan  secara elektronik  menjadikan  terciptanya  budaya  hukum  juga masih jauh dari kata sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran  dan  Terjemahannya ,  Kementerian  Agama  RI , (Jakarta: Lentera Abadi), Thn 2010.
Amran  Suadi, “Pembaharuan  Hukum  Acara  Perdata  di Indonesia,  Menakar  Beracara  di  Pengadilan  Secara Elektronik” , (Jakarta, Kencana, 2020)
Ahmad  Padli,  Ketua  Pengadilan  Agama  Tamiang  Layang (2018-2021),  wawancara  dilakukan  secara  tertulis, 6 Desember 2021.
Ahmad  Rifau, “Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim” ,  (Jakarta, Sinar Grafika, 2010),
A.  Mukti  Arto, Mencari  Keadilan ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2001
Aco  Nur  dan  Amam  Fakhrur, Hukum  Acara  Elektronik  Di Pengadilan  Agama ,  (Sidoarjo:Nizamia  Learning Center, November 2019) Abdul  Kahar  Syarifuddin, “Efektivitas  Mediasi  Dalam  Perkara Perceraian  di  Pengadilan  Agama  Baubau, Tesis, Pascasarjana UIN Alaudin, Makassar, 2015.
Ariyadi,  Ariyadi.  "Metodologi  Istinbath  Hukum  Prof.  Dr.
Wahbah  Az  Zuhaili." Jurnal  Hadratul  Madaniyah 4.1 (2017): 32-39.
Bambang  Sunggono, Metedologi  Penelitian  Hukum ,  Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003
Bryan A. Garner, (ed.), Black’s Law Dictionary ,( 8Thed. USA: West, 2004) Bagir  Manan, “Hukum  Positif  di  Indonesia” ,  (Jogjakarta,  UII Press, 2004) Cik  Hasan  Bisri,  model  penelitian  fiqih  jilid  1: Paradigma Penelitian  Fiqih  dan  Fiqih  Penelitian, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Perseda,2004)
Danu  Aprilianto,  Panitera  Muda  Hukum  Pengadilan  Agama Tamiang  Layang,  wawancara  dilakukan  secara tertulis, 8 Desember 2021.
Ellya  Rosana, “Kepatutan  Hukum  Sebagai  Wujud  Kesadaran Hukum Masyarakat Dewasa Ini” , Jurnal TAPIs
E.K.Poerwandari, Pendekatan  kualitatif  untuk  penelitian perilaku manusia . (Jakarta : LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia,2007)
H.R.Otje  Salman  dan  Anthon  F  Susanto, Teori Hukum;mengingat,  mengumpulkan,  dan  Membuka  Kembali, Bandung:Refrika Aditama, 2013
Masri  Singarimbun  dan  Sofyan  Efendi, Metode  Penelitian Survey , (Jakarta: Pustaka LPES,1998) Iskandar. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  (Jakarta  :  Gaung Persada Prees, 2009) Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia , cet. XXIII, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1996)
M.Basthomi Firdaus, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang,  wawancara  dilakukan  secara  tertulis,  15 Desember 2021.
Moh.  Nazir, Metodologi  Penelitian ,  Jakarta,  Ghalia  Indonesia, 2003
M.  Hatta  Ali, Peradilan  Sederhana , Cepat  &  Biaya  Ringan Menuju  Keadilan  Restoratif ,  PT.  Alumni,  Bandung, 2012, hal. 229.
Muhamad  Erwin, Filsafat  Hukum:  Refleksi  Kritis  Terhadap Hukum , PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012 Moleong J Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif ,…..
Nurul  Hakim ,  Efektivitas  Pelaksanaan  Sistem  Arbitrase  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan  Lembaga  Peradilan .  Artikel  diakses  pada tanggal 4 Juni 2021.
Norcahyono,  N.,  &  Ariyadi,  A.  (2019).  Pandangan  Majlis Tarjih Muhammadiyah Kalimantan Tengah Tentang Tindakan  Euthanasia  Dalam  Pendidikan  Waris Islam. Tunas:  Jurnal  Pendidikan  Guru  Sekolah Dasar , 5 (1), 50-61.
Pengadilan  Agama  Tamiang  Layang, “Laporan  Pelaksana Kegiatan  Pengadilan  Agama  Tamiang  Layang  Kelas  II Tahun 2020” ,
Rr.  Irene  Wijayanti,  dkk, “Pedoman  Format  Penyusunan Kebijakan  Mahkamah  Agung” ,  (Jakarta,  Mahkamah Agung RI, 2016)
Rianto  R, “Modul  I,  Sejarah  dan  Asas-Asas  Hukum  Acara Perdata” , (Jakarta, Universitas Terbuka, 2019) Soerjono  Soekanto, “Efektivitas  Hukum  dan  Peranan  Saksi” , (Bandung, Remaja Karya, 1985)
Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi Penegakan Hukum , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
Soerjono  soekonto, pengantar  penelitian  hukum (cet,Ke- 3,Jakarta:UI Press,1986)
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2020 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Selama  Masa Pencegahan  Covid  19  di  Lingkungan  Mahkamah Agung  dan  Badan  Peradilan  di  Bawahnya  Surat Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung,  Nomor 026/KMA/SK/II/2012
Syamsul  Ma’arif, Sosialisasi  PERMA  No.  1  Tahun  2019- Microsoft Power Point , (Hakim
Agung  dan  Wakil  Ketua  kelompok  kerja kemudahan berusaha MA RI, 2019
Syaikhu,  Syaikhu,  Ariyadi  Ariyadi,  and  Norwili  Norwili. "Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika
Kontemporer." (2020).
Satjipto  Rahardjo, Sosiologi  Hukum:  Perkembangan  Metode dan  Pilihan  Masalah ,  cet.II,  (Yogyakarta:  Genta Publishing, 2010) Soerjo  Soekamto  mengemukakan  bahwa  terdapat  dua macam  penelitian  hukum  ditinjau  dari  tujuan penelitian,  yaitu  penelitian  hukum  nermatif  dan penelitian  hukum  sosiologis  atau  empiris.  Lihat Soejono  Soekamto, Pengantar  Penelitian  Hukum , Jakarta, UI Press, 1986 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia Edisi Ketiga , (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet.Ke-2
Wahdini,  Muhammad,  Ariyadi  Ariyadi,  and  Muhammad Torieq  Abdillah.  "Pandemi  Covid-19  dan  Ekspresi Beragama: Studi Pelaksanaan Majelis Taklim di Kota Banjarmasin." The Sociology of Islam 1.2 (2021): 102- 120.
Wawancara  dengan  Bapak  M.  Busthomi  Firdaus,  S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang), ..... Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: Sinar Grafika,2009)