## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 06 | Nomor 02 | Desember 2022 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## Implementasi Maqashid Syariah dalam Operasional Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah

## Abdul Wahab
Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin │ 11abd.wahab@gmail.com

## Abstrak
Seiring dengan semakin meningkatnya lembaga keuangan syariah di Indonesia dan dimulainya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah, tentunya juga menjadi  peluang  bagi  berkembangnya  audit  syariah  dan  merupakan  salah  satu cara untuk menjaga dan memastikan integritas lembaga keuangan syariah dalam menerapkan  prinsip  syariah. Maqashid  syariah menempati  posisi  yang  sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan audit syariah. Tujuan penulisan karya ilmiah ini  adalah  untuk  menganalisis  beberapa  konsep  penting,  yaitu  kerangka  audit syariah, maqashid  syariah teori  awal,  audit  syariah  pada  lembaga  keuangan syariah  tinjauan  filosofis,  dan  implementasi maqashid  syariah dalam  audit syariah. Maqashid syariah sangat relevan untuk dijadikan dasar pengembangan sistem,  praktik,  bahkan  sistem  audit  syariah  di  era  multidimensi  ini,  dalam menjawab  persoalan  kontemporer  yang  dinamis,  karena  berlandaskan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka  yang  mengacu  pada  penelitian-penelitian  sebelumnya  dan  diakhiri dengan analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah dalam  operasi  audit  syariah  pada  lembaga  keuangan  syariah  yang diberikan kepada nasabah dapat memberikan manfaat yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunannya.
Kata Kunci: Audit Syariah, Lembaga Keuangan Syariah dan Maqashid Syariah .

## Implementation of Maqashid Sharia in Sharia Audit Operations at Sharia
Financial Institutions

## Abstract
As  sharia  financial  institutions  continue  to  increase  in  Indonesia  and  public awareness of the sharia economy will naturally become an opportunity also in the development of shari'ah audits and become one of the ways to maintain and ensure  the  integrity  of  sharia  financial  institutions  in  carrying  out  sharia principles.  Maqashid  Syariah  occupies  a  very  important  position  in  the implementation of sharia audit activities. The purpose of writing this scientific paper  is  to  analyze  several  important  concepts,  namely  the  sharia  audit framework, sharia maqashid an initial theory, sharia auditing on sharia financial institutions reviewing  its  philosophy,  and implementation  of  shariah  maqashid on shariah auditing. Maqashid Shari'ah is very relevant to be used as a basis for developing  systems,  practices,  and  even  sharia  audit  systems  in  this multidimensional  era,  in  responding  to  dynamic  contemporary  problems, because they are based on the benefit and welfare of the community. The study is conducted with a literature study referring to previous studies and ending with a critical  analysis.  The  results  showed  that  the  implementation  of  maqashid shari'ah  in  the  operation  of  the  Shariah  audit  of  sharia  financial  institutions provided  to  customers  can  provide  benefits,  namely  maintained  religion,  soul, mind, wealth, and offspring.
Keywords: Sharia Audit, Sharia Financial Institutions and Maqashid Sharia

## PENDAHULUAN
Perkembangan  lembaga  keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa baik di dalam maupun di luar  negeri.  (Nasuka  2017)  Seiring dengan semakin meningkatnya lembaga keuangan  syariah  di  Indonesia  dan dimulainya kesadaran masyarakat terhadap  ekonomi  syariah,  tentunya terbuka pula peluang
dalam pengembangan  audit  syariah,  karena setiap  lembaga  keuangan  syariah  yang beroperasi tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. prinsip syariah dan tata kelola yang baik sesuai dengan aturan  yang  telah  ditetapkan,  baik  dari peraturan  Bank  Indonesia,  OJK,  DSN- MUI  dan  fatwa  AAOIFI  dan  lain-lain terkait  kode  etik  yang  diatur  oleh
International Federation of Accountants Code (IFAC) . Sedangkan audit syariah merupakan  salah  satu  cara  untuk memastikan  dan  menjamin  integritas lembaga  keuangan  syariah  dalam menerapkan  prinsip  syariah.  Audit syariah dapat lebih meyakinkan pemangku  kepentingan  dan  sangat dibutuhkan  untuk  merespon  pesatnya perkembangan industri keuangan syariah. Sehingga apabila terjadi kegagalan  dalam  audit  syariah  maka akan berdampak buruk bahkan berujung pada  kegagalan  dalam  pemenuhan prinsip  syariah  itu  sendiri.  (Fauzi  and Supandi 2019)
Tujuan  utama  audit  syariah  pada LKS  adalah  untuk  memberikan  opini atas  laporan  keuangan  dalam  semua

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
aspek  material  yang  sesuai  dengan hukum  dan  prinsip  syariah,  AAOIFI (Organisasi Akuntansi dan Audit
Lembaga  Keuangan  Syariah),  dan standar akuntansi nasional LKS. negara yang  bersangkutan.  (Rusdiana  and
Saptaji  2018)  Yang  dimaksud  dengan audit syariah adalah
proses pengumpulan  dan  evaluasi  bukti  untuk menentukan  dan  melaporkan  tingkat kesesuaian  antara  informasi  dengan kriteria  yang  ditetapkan  untuk  tujuan Kepatuhan  Syariah.  (Rusdiana  and Saptaji 2018)
Dengan  demikian,  tanpa  maqashid syariah,  semua  pemahaman  tentang ekonomi,  keuangan,  dan  perbankan syariah akan menjadi sempit dan kaku. Tanpa maqashid  syariah ,  seorang  ahli dan  praktisi  ekonomi  syariah  akan selalu salah dalam memahami ekonomi syariah.  Tanpa maqashid  syariah , produk  keuangan  dan  perbankan, regulasi,  fatwa,  kebijakan  fiskal  dan moneter,  akan  kehilangan  substansi syariahnya.  Tanpa maqashid  syariah , fiqh  muamalah  yang  dikembangkan serta  regulasi  perbankan  dan  keuangan yang  akan  dirumuskan  akan  kaku  dan statis, akibatnya perbankan dan lembaga keuangan syariah akan sulit dan lambat berkembang.
Tanpa pemahaman maqashid syariah , mudah bagi pengawas dari regulator untuk menyalahkan yang benar ketika mengaudit bank syariah. Tanpa
maqashid syariah , regulator (pengawas) akan  dengan  mudah  menolak  produk- produk  inovatif  yang  sesuai  syariah. Tanpa  pemahaman maqashid  syariah ,
peraturan dan ketentuan tentang PSAK syariah akan menjadi ambigu, kaku, dan mengalami  kesalahan  fatal.  (Sahroni and Karim 2017)
Dalam  perkembangannya,  pangsa pasar  lembaga  keuangan  syariah  yang diwakili  bank  syariah  saat  ini  masih berada  di  angka  6,01%  per  Oktober 2019  menurut  data  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  dari  pangsa  pasar Nasional.  (Mediatama  2019)  Hal  ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat secara umum masih rendah terhadap  LKS,  termasuk  kepatuhan syariah  terhadap  LKS.  Kepatuhan syariah  merupakan  pilar  utama  dan membedakan  LKS  dengan  lembaga keuangan konvensional. (Mardian 2015) Namun, masih ada keraguan masyarakat tentang  kepatuhan  syariah  di  bank syariah. (Mardiyah and Mardiyah 2015) Dalam  penelitian  tentang  perilaku nasabah  Bank  Syariah  di  Bahrain, ditemukan  bahwa  keputusan  nasabah untuk  memilih  bank  syariah  lebih banyak  didorong  oleh  faktor  agama terkait  kepatuhan  perbankan  terhadap prinsip syariah. (Metawa and Almossawi 1998) Hasil penelitian Bank
Indonesia menyebutkan bahwa nasabah yang  menggunakan  jasa  bank  syariah ada  yang  memiliki  kecenderungan untuk  berhenti  menjadi  nasabah  antara lain karena keraguan terhadap konsistensi  penerapan  prinsip  syariah. (Wardayati 2011) Dengan demikian, pemenuhan prinsip  syariah  oleh  pengelola  bank syariah sangat diperlukan untuk menumbuhkan  kepercayaan  seluruh
pemangku  kepentingan.  Kebutuhan akan  kepastian  kepatuhan  syariah mendorong  munculnya  fungsi  audit baru yaitu audit syariah. Dalam hal ini, auditor  syariah  memainkan  peran penting dalam
memastikan akuntabilitas  laporan  keuangan  dan kepatuhan  terhadap  aspek  syariah. Sehingga  para  pemangku  kepentingan merasa  aman  untuk  menginvestasikan dana  yang  dimiliki  LKS  dan  dapat dipastikan  telah  dikelola  dengan  baik dan benar sesuai syariat Islam. (Hidayah Fitriyani 2019) Sehingga perlu dibentuk badan  pengawas  yang  mengawasi praktik audit syariah, standar kualifikasi dan  persyaratan  kompetensi  auditor syariah,  serta  konten  laporan  audit syariah  yang  komprehensif.  (Mulyany and Ibrahim 2016)
Audit  syariah  memiliki  peran penting dalam meningkatkan kesadaran di  semua  lembaga  Islam  yang  terus dituntut  untuk  berkontribusi  pada kesejahteraan manusia yang merupakan tujuan  hukum  Islam  atau  yang  biasa disebut maqashid syariah dalam rangka meningkatkan  dan  melindungi  kondisi manusia dari segala ukuran.
Pesatnya  perkembangan  Islamic Finance  Institutions  (IFI)  di  beberapa negara  Islam  memunculkan  konsep audit  syariah  sebagai  upaya  untuk membentuk tata kelola perusahaan yang baik  dan  teratur.  Menurut  Syed  Alwi, konsep  audit  syariah,  pemahaman,  dan ruang  lingkup  kerja  perlu  diperluas sehingga  kegiatan  yang  terkait  dengan sistem,  produk,  karyawan,  lingkungan
dan masyarakat menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Kebutuhan untuk  mengembangkan kerangka  audit  syariah  dapat  berguna untuk  meningkatkan  efektivitas  tujuan kepatuhan  syariah  di  LKI  yang  pada gilirannya dapat memberikan kontribusi positif  bagi  umat  (masyarakat)  secara umum.  Audit  dalam  kerangka  Islam akan memiliki cakupan yang lebih luas daripada  audit  konvensional.  Dalam praktik
kontemporer, auditor bertanggung  jawab  langsung  hanya untuk  klien,  yaitu  pemilik  bisnis  yang diaudit. Dia tidak dipandu oleh prinsip- prinsip  agama,  kualitas  keputusan manajerial juga tidak menjadi perhatiannya. Islam mengajarkan secara jelas  praktik  atau  kinerja  audit  bagi umat  Islam,  yaitu  auditor  juga  harus bertanggung  jawab  kepada  investor, harus mampu menilai praktik manajemen, dan melaporkan kepatuhan syariah  (misalnya  pemenuhan  kontrak, kejujuran,  menghindari  monopoli  dan pemborosan). (Saadah 2016)
Para akademisi dan praktisi lembaga  keuangan  dan  perbankan syariah, tidak cukup hanya mengetahui fiqh  muamalah  dan  aplikasinya,  tetapi yang  lebih  penting  adalah  memahami ilmu ushul fiqh. Tema terpenting dalam ushul  fiqh  adalah  maqashid  syariah. Maqashid  syariah merupakan  jantung dari  ilmu  ushul  fiqh,  karena  itu maqashid  syariah  menempati  posisi yang sangat penting dalam merumuskan ekonomi syariah dan keuangan syariah. Para  ulama  ushul  fiqh  sepakat  bahwa ilmu maqashid  syariah merupakan

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
syarat  utama  dalam  ijtihad  untuk menjawab
berbagai persoalan
kehidupan ekonomi dan keuangan yang terus  berkembang,  termasuk  kegiatan operasional  perbankan  syariah.  (Mufid 2018)
Artikel  ini  dimaksudkan  untuk menganalisis  beberapa  konsep  penting yaitu, kerangka audit syariah, teori awal yang  dikelola  syariah,  audit  syariah  di lembaga  keuangan  syariah  tinjauan filosofis,  dan  penerapan maqashid syariah dalam  audit  syariah.  Maka  hal ini  akan  membantu  mahasiswa  dan praktisi  untuk  memiliki  pengetahuan tentang  audit  syariah  dan  praktik  di lembaga  keuangan  syariah  dengan tinjauan maqashid syariah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  studi  kepustakaan  dengan menggunakan  pendekatan  kepustakaan dengan fokus kajian terhadap kerangka audit  syariah,  teori  awal  yang  dikelola syariah,  audit  syariah  pada  lembaga keuangan syariah tinjauan filosofis, dan penerapan maqashid  syariah dalam audit syariah.
Sumber  data  primer  diperoleh dengan  menggunakan  metode  literatur untuk menjawab kerangka audit syariah, teori  awal  yang  dikelola  syariah,  audit syariah pada lembaga keuangan syariah dengan tinjauan filosofis, dan penerapan maqashid  syariah dalam  audit  syariah. Sumber data sekunder diperoleh dengan melakukan  survei  terhadap  literatur dokumenter,  seperti  buku,  jurnal, publikasi  internet.  Oleh  karena  itu, penelitian  dilakukan  dengan  studi
pustaka yang mengacu pada penelitian- penelitian  sebelumnya  dan  diakhiri dengan analisis kritis penerapan maqashid  syariah dalam  operasi  audit syariah di lembaga keuangan syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kerangka Audit Syariah
Auditing merupakan faktor penting untuk memastikan akuntabilitas perusahaan, untuk mengeksplorasi audit Syariah yang selanjutnya memungkinkan  praktisi  dan  pengguna untuk  menggunakan  pengetahuan  yang diperoleh baik dalam audit konvensional maupun perspektif Islam. (Uddin et al. 2013) Pengertian  umum  dari  Audit
Syariah  adalah  untuk  melihat  dan mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan  transaksi,  menurut  aturan dan  hukum  Islam  yang  bermanfaat, laporan yang benar, tepat waktu dan adil untuk  pengambilan  keputusan.  Bukan tugas  yang  mudah  untuk  melakukan audit  syariah  dalam  sistem  keuangan konvensional  yang  kapitalistik  dan kompetitif. Masalah ini semakin diperparah  dengan  merosotnya  nilai- nilai moral, sosial dan ekonomi Islam di negara-negara Muslim
termasuk Malaysia  dan  Indonesia,  di  bawah tekanan  progresif  kolonialisme  dan dominasi  budaya  dunia  barat  selama beberapa  abad  terakhir.  Hal ini menyebabkan  diabaikannya  nilai-nilai sosial  ekonomi  Islam  oleh  sebagian kalangan Lembaga Keuangan Islam.
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Auditor syariah menghadapi tantangan besar dari pembuat kebijakan dan manajemen puncak yang merupakan  pemikir  progresif  dari beragam agama dan praktik. Selain itu, kurangnya kerangka audit syariah yang komprehensif  dan  kurangnya  keahlian. (Kasim et al. 2013)
Audit Syariah adalah proses sistematis  untuk  memperoleh  bukti yang cukup dan relevan untuk membentuk opini tentang apakah subjek yaitu personel, proses, kinerja keuangan dan  non-keuangan  konsisten  dengan aturan  dan  prinsip  Syariah  yang diterima  secara  luas  oleh  komunitas Islam dan dilaporkan kepada pengguna. (Shafii, Ali, and Kasim 2014) Penilaian independen  dan  jaminan  obyektif dirancang  untuk  menambah  nilai  dan meningkatkan tingkat kepatuhan lembaga keuangan Islam, dengan tujuan utama memastikan sistem pengendalian internal  yang  efektif  dan  kepatuhan syariah.
Audit dari perspektif Islam mengandung filosofi berikut:
a. Hal  ini didasarkan pada keyakinan bahwa  Allah  adalah  satu-satunya pemilik  segala  sesuatu,  percaya pada hari setelah pertanggungjawaban  di  hadapan Allah. b. Hal  ini  didasarkan  pada  moral: Seperti; takut kepada Allah, kejujuran, amanah, janji, kerjasama, dan  pengampunan.  Dalam  konteks ini, Allah berfirman: “ Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) untuk
berlaku  adil  dan  berbuat  baik, memberi pertolongan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, perbuatan  jahat,  dan  permusuhan. Dia  mengajarimu  agar  kamu  bisa ambil pelajaran ". (Al-Nahl: 90).
c. Prinsip-prinsip  audit  dalam  Islam dilakukan dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Prinsip-prinsip ini sempurna, permanen, dan menyeluruh.
d. Audit dalam Islam hanya berurusan dengan  transaksi  yang  sah,  dan menghindari  transaksi  berbahaya dan melanggar hukum.
e. Audit  dalam  Islam  tidak  melilit pada  aspek  perilaku  orang  yang bekerja di perusahaan dan memotivasi  dan  mendorongnya  ke jalan  yang  lurus  menurut  hukum Islam.
f. Kerangka  audit  dalam  Islam  lebih luas,  artinya  aspek  spiritual  dan material,  berlaku  untuk  semua kehidupan. (Uddin et al. 2013) Adapun hal-hal yang menyebabkan mengapa perusahaan dalam menjalankan usahanya perlu diaudit: a. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan. Dalam pencatatan dapat terjadi  kesalahan,  baik  yang  tidak disengaja  maupun  yang  disengaja. Jika  disengaja,  ini  merupakan indikasi penipuan dari perusahaan. b. Perusahaan dalam membuat
laporan  keuangan  sesuai  dengan kepentingannya  sehingga  seolah- olah  memiliki  banyak  aset  dan keuntungan  yang  besar  sehingga

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
dapat  menarik  investor  untuk memberikan dananya untuk dikelola oleh perusahaan.
c. Ada  perusahaan  yang  menaikkan biaya agar keuntungan terlihat kecil, hal ini untuk mengurangi pajak dan zakat.
d. Adanya ketidakpercayaan masyarakat  terhadap  perusahaan sehingga diperlukan auditor sebagai  pihak  ketiga  di  luar lingkungan perusahaan yang independen  yang  dapat  menilai kewajaran perusahaan. (D’Consulting 2018)
Maqashid Syariah Sebuah Teori Awal
Konsep Maqashid  Syariah adalah teori  perumusan  ( istinbaṭ )  hukum dengan  menjadikan  tujuan  penetapan hukum syara sebagai referensinya, yang dalam  hal  ini  tema  utamanya  adalah maṣlaḥah .    Menurut  Abdul  Wahab Khalaf, mengerti dan memahami tentang maqashid  al-syariah dapat dijadikan  sebagai  alat  bantu  dalam memahami redaksi Alquran dan Sunnah, membantu  menyelesaikan  dalil  yang saling bertentangan ( ta’aruḍ al-adillah ), dan  yang  sangat  penting  lagi  adalah untuk  menetapkan  suatu  hukum  dalam sebuah kasus yang ketentuan hukumnya tidak  tercantum  dalam  al  Qur’an  dan Sunnah  jika  menggunakan  kajian semantik (kebahasaan). Syaṭibi mengatakan bahwa tujuan pokok pembuat undang-undang (Syari’) adalah taḥqiq maṣalih al-khalq (merealisasikan kemaslahatan  makhluk),  dan  bahwa kewajiban-kewajiban syari’at
dimaksudkan untuk memelihara maqashid syariah.
Maqashid merupakan bentuk plural
(jama’)  dari maqṣud .  Sedangkan    akar katanya berasal dari kata verbal qaṣada , yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan. Sementara itu, kata maqashid , menurut al-Afriqi, dapat diartikan sebagai tujuan atau  beberapa  tujuan,  sedangkan asy- syariah adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Oleh karenanya,  secara  terminologis, al- maqashid  asy-syariah dapat  diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat  juga  dipahami  sebagai  tujuan- tujuan  pembuat  syariah  (Allah)  dalam menggariskan ajaran Islam.
Teori Maqashid tidak dapat dipisahkan  dari  pembahasan  tentang maslaḥah .  Hal  ini  karena  sebenarnya dari  segi  substansi,  wujud almaqashid asy-syariah adalah kemaslahatan. Dalam  pandangan  Asy  Syaṭibi,  Allah menurunkan  syariat  (aturan  hukum) bertujuan untuk menciptakan
kemaslahatan  manusia  baik  di  dunia maupun  di  akhirat.  Tujuan  utama ketentuan  syariat  ( maqashid  syariah ) adalah  tercermin  dalam  pemeliharaan pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, sebagaimana dikemukakan Asy-Syaṭibi yang  mencakup  lima  kemaslahatan dengan memberikan perlindungan terhada terjaga:  (1) agamanya ( hifẓ  ad- din ),  misalnya  membaca  dua  kalimat syahadat,  melaksanakan  sholat,  zakat, puasa,  haji;  (2)  jiwanya  ( hifẓ  annafs) dan  (3)  akal  pikirannya  ( hifẓ  al-‘aql ). misalnya  makanan,  minuman,  pakaian,
tempat  tinggal;  (4)keturunannya  ( hifẓ an-nasl ) dan (5) harta bendanya ( hifẓ al- mal ),  misalnya  bermuamalah.  (Nasuka
2017)
Prinsip dasar syariat Islam menurut Ibn  al-Qayyim  adalah  hikmah  dan kemaslahatan  umat  manusia  di  dunia dan di akhirat. Kemanfaatan ini terletak pada  keadilan  yang  merata,  rahmat (kasih sayang dan kepedulian),
kesejahteraan, dan kebijaksanaan.
Semua  masalah  yang  berubah,  dari keadilan menjadi ketidakadilan, rahmat berubah menjadi kekerasan, kesejahteraan  menjadi  kesengsaraan, dan kebijaksanaan menjadi kebodohan, maka  semua  ini  bertentangan  dengan syariat Islam. Ibn al-Qayyim
menambahkan  bahwa  syariah  adalah keadilan Allah di antara hamba-hamba- Nya, rahmat bagi semua makhluk-Nya, perlindungan semua yang ada di  bumi, dan  kebijaksanaan-Nya  ditunjukkan pada  kebenaran  yang  diajarkan  oleh Nabi  Muhammad.  Syariat  Islam  juga merupakan  cahaya  bagi  orang  yang mampu  melihat  dengan  mata  hatinya, dijadikan  petunjuk  bagi  orang  yang mendapat hidayah, sebagai obat mujarab  bagi  segala  penyakit  jantung, dan menunjukkan jalan yang lurus bagi orang yang selalu berada di  jalan yang benar.  Oleh  karena  itu,  syariat  Islam adalah  sumber  kebahagiaan,  penyejuk, dan ketenangan jiwa. (Jauziyah 1423)
Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Filosofinya
Audit  dalam  pandangan  Islam bukanlah sesuatu hal yang baru, karena kemunculan  audit  bersamaan  dengan munculnya  lembaga  keuangan  syariah sekitar  tahun  1980-an.  Munculnya lembaga  keuangan  syariah  secara otomatis
membutuhkan  fungsi  audit  dengan prinsip  syariah. Fungsi  audit dilakukan berdasarkan  sikap  ketidakpercayaan atau kehati-hatian terhadap kemungkinan  laporan  yang  disajikan perusahaan mengandung informasi yang tidak benar yang dapat merugikan pihak lain yang tidak memiliki kemampuan  untuk  mengakses  sumber informasi.  Dalam  fungsi  ini  disebut sebagai  “ tabayyun ”  atau  mengecek kebenaran berita yang disampaikan dari sumber yang tidak dipercaya sebagaimana tertuang dalam Al
Hujuraat  (49)  ayat  6.  yang  artinya terjemahannya  sebagai  berikut:  “ Hai orang-orang  yang  beriman,  jika  orang fasik  datang  kepadamu  membawa berita, maka periksalah dengan cermat agar  kamu  tidak  menimpakan  suatu musibah  kepada  suatu  kaum  tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesali perbuatanmu .”
Ayat  ini  menunjukkan  pentingnya pemeriksaan  informasi  yang  cermat karena dapat menjadi penyebab bencana atau  bencana.  Dalam  konteks  audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan  informasi  keuangan  lainnya  juga sangat  penting,  mengingat  keduanya dapat  menjadi  sumber  malapetaka

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
ekonomi  berupa  krisis  dan  sebagainya jika tidak dikelola secara optimal.
Audit  syariah  dapat  diartikan sebagai  proses  untuk  memastikan bahwa  aktivitas  yang  dilakukan  oleh lembaga keuangan syariah tidak melanggar  syariah  atau  pengujian kepatuhan syariah secara komprehensif terhadap aktivitas bank syariah.
dijadikan  pedoman  bagi  manajemen
dalam  menjalankan  bank  syariah.
(Minarni 2014) Lembaga keuangan syariah khususnya pada perbankan syariah yang bergerak  di  bidang  keuangan  ( finance ) yang  pada  umumnya  sering  memiliki tingkat  risiko  yang  tinggi  dalam mengelola  bisnis  di  dalamnya.  Dalam pengawasan  audit  syariah  diperlukan unsur-unsur  lain  yang  mendukung regulasi  perbankan  syariah  agar  dapat mencapai  tujuan maqashid syariah. (Minarni  2014)  Adanya  audit  syariah pada  lembaga  keuangan  syariah  dapat memberikan fungsi yang dapat mengoptimalkan kinerja atau kredibilitas  suatu  bank  syariah,  fungsi audit  syariah  adalah  sebagai  berikut: Pertama, diperlukan audit untuk meningkatkan  kepercayaan  pengguna laporan keuangan. atas laporan keuangan  apakah  telah  disusun  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku  atau belum. Kedua, Menetapkan standar dan memberikan  pedoman  bagi  Lembaga Keuangan Syariah mengenai tujuan dan prinsip  umum  audit  laporan  keuangan yang  disajikan  oleh  lembaga  keuangan syariah  yang  beroperasi  sesuai  dengan prinsip dan aturan syariah. Ketiga, agar
auditor  mampu  menyatakan  pendapat apakah laporan keuangan yang disusun oleh  lembaga  keuangan  syariah,  dari semua aspek material, adalah benar dan wajar sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah,  standar  akuntansi  AAOIFI, serta  standar  dan  standar  akuntansi nasional. praktek yang berlaku di negara tersebut. (Minarni 2014)

## Implementasi Maqashid Syariah Pada Audit Syariah
Menghubungkan status hukum dengan maqashid syariah sangat penting  agar  produk  hukum  tidak bertentangan  dengan  maslahah  dan kebutuhan manusia baik sebagai pembeli,  penjual  dan  sebagainya.
(Sahroni  and  Karim  2017)  Menurut
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dasar syariah adalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Para pemikir muslim terus bermunculan untuk mengevaluasi kinerja  LKS  yang  sejalan  dengan maqashid syariah. Dimana proses audit syariah  tidak  hanya  pada  laporan keuangan  dan  halal  haram  saja,  tetapi juga  sampai  dengan  maqashid  syariah. Salah  satu  tujuan  maqashid  syariah adalah pemberian dan perlindungan hal- hal  pokok  ( daruriyat )  dari  seseorang, yang jika tidak terpenuhi akan terancam kelangsungan  hidupnya.  Kebutuhan dasar dalam hukum Islam adalah agama ( din ),  jiwa  ( nafs ),  keluarga/keturunan ( nasl ),  akal  ( aql ),  dan  harta  ( mal ).
(Rusdiana and Saptaji 2018) Audit syariah lebih luas cakupannya dibandingkan audit konvensional,  dimana  audit  syariah
tidak hanya mengacu pada standar audit nasional  dan  internasional  tetapi  juga mengacu  pada  prinsip  syariah.  Dalam audit syariah, aturan audit nasional dan internasional
dapat diterapkan sepanjang  tidak  bertentangan  dengan prinsip syariah.
Model  etika  sekuler  Barat,  yang tercermin  dalam  akuntansi  atau  audit konvensional,  umumnya  mengusulkan sistem  etika  yang  terpisah  dari  agama. Pendekatan  kapitalistik  yang  tidak sesuai  dengan  sistem  ekonomi  Islam yang  menempatkan  nilai-nilai  moral yang  tinggi,  keadilan  dan  “Maslahah ummah” sebagai prinsip. Jadi, menurut Hanif,  karena  perbedaan  visi  ekonomi Islam  bagi  masyarakat  ekonomi  Barat,
ditambah dengan kerangka epistemologis  dan  metodologis  dalam pendidikan Islam, maka berkembangnya  pemikiran  ekonomi Islam.  Dia  kemudian  menunjukkan bahwa  ekonomi  Islam  harus  dievaluasi dalam kerangkanya sendiri dan menggunakan kriterianya sendiri. Auditor syariah harus membuktikan  bahwa  manajemen  telah mematuhi  tidak  hanya  standar  yang relevan  tetapi  juga  kerangka  syariah dalam semua transaksi untuk mencapai maqashid syariah. (Yaacob and
Donglah 2012)
Audit syariah atas pembiayaan dan investasi  syariah,  auditor syariah wajib mengetahui hukum dan fiqh Islam serta hukum  nasional  dan  internasional. Interaksi  antara  hukum  Islam  dan fiqh dengan  hukum  konvensional  untuk melihat  kesamaan  antara  kedua  aturan
tersebut dan etika hukum yang berlaku. Namun, hukum Islam dan fiqh menjadi acuan prioritas utama dalam menentukan kegiatan dan target investasi yang hala serta baik . (Uddin et al. 2013)
Tujuan  syariat  memuat  segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mewujudkan falah dan hayatan tayyibah dalam  batas-batas  syariat. Imam  Ghazali,  mencakup  segala  hal yang dianggap penting untuk melindungi dan memperkaya keimanan, kehidupan intelektual,  nasab, dan harta dalam maqashid.
Harta merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan, dimana  manusia  tidak  akan  bisa terpisah darinya .
Manusia termotivasi untuk mencari kekayaan untuk mempertahankan keberadaannya dan untuk meningkatkan kenikmatan materi dan agama, ia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya  dan  kekayaan.  Namun,  semua motivasi  tersebut  dibatasi  oleh  tiga syarat,  yaitu  harta  yang  dikumpulkan dengan cara yang halal digunakan untuk hal-hal  yang  halal  dan  dari  harta tersebut  hak  Allah  dan  masyarakat tempat mereka tinggal harus dihilangkan. Ditinjau dari kepentingannya, memelihara harta dapat  dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: (Mufid 2018)
1. Menjaga harta pada tataran dharuriyyat , seperti syariat tentang aturan  kepemilikan  harta  dan larangan  mengambil  harta  orang lain  dengan  cara  yang  haram  atau dilarang  dalam  syariat.  Jika  aturan

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
ini dilanggar, maka akan mengakibatkan  ancaman  terhadap keberadaan harta tersebut.
2. Memelihara  harta  pada  tingkat hajiyyat , sebagaimana disyariatkan untuk  jual  beli  dengan  salam.  Jika cara ini tidak digunakan maka tidak akan mengancam keberadaan harta benda tetapi hanya akan mempersulit seseorang yang membutuhkan modal. 3. Memelihara  harta  dalam  tingkatan tahsiniyyat , seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari Tadlis atau Tat’fif (kecurangan atau  penipuan),  Manipulasi  seperti rekayasa permintaan maupun penawaran, Maisyir (unsur perjudian) , Gharar (akibat ketidakjelasan atau ketidakpastian) , Dzalim (adanya pihak yang merasa dirugikan) ,  Ikhtikar (melakukan penimbunan kebutuhan masyarakan banyak yang mengakibatkan  barang  menjadi langka  dan  harga  melonjak  naik) , Riba (pengambilan tambahan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam  syariah  seperti  bunga) ,
Riswah (suap-menyuap).  Karena berkaitan  dengan  akhlak  dan  etika dalam muamalah  atau  etika bisnis. Hal  ini  juga  akan  mempengaruhi keabsahan jual beli tersebut, karena pada  tingkat  ketiga  ini  juga merupakan  syarat  adanya  tingkat kedua  dan  pertama.  Mengetahui urutan  pemeringkatan  mashlahat seperti  di  atas  sangatlah  penting,
jika dikaitkan dengan skala prioritas pelaksanaannya. Jika dalam penerapannya terdapat kontradiksi,  maka  tingkat  pertama ( dharuriyyat )  harus  didahulukan dari  tingkat  kedua  ( hajiiyyat )  dan tingkat ketiga ( tahsiniyyat ).
Hal  ini  terlihat  jelas  dalam  setiap produk  yang  dikeluarkan  oleh  bank, dimana  bank  berusaha  untuk  menjaga dan  mengalokasikan  dana  nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang wajar. Selain itu juga terlihat  dari  penerapan  sistem  zakat yang  bertujuan  untuk  membersihkan aset  nasabah  secara  transparan  dan bersama-sama. Aplikasi Maqashid syariah  untuk  perlindungan  aset  dalam proses audit syariah: (Muhammad 2011) a. Meneliti apakah LKS memberikan  informasi  yang lengkap  kepada  nasabah,  baik secara  tertulis  maupun  lisan mengenai  persyaratan  proses kontrak yang telah dilakukan. b. Meneliti apakah formulir permohonan  telah  diisi  secara lengkap  sebagai  salah  satu syarat ijab kabul.
c. Meneliti  apakah  akad  yang digunakan  sudah  sesuai  dengan fatwa  DSN-MUI  yang  berlaku mengenai produk
d. Meneliti  apakah  bonus  wadiah tidak  mengarah  pada  kebiasaan sehingga dapat dijadikan sebagai perhitungan seolah-olah telah  disepakati.  Mencermati apakah dalam penawaran produk, LKS tidak menjanjikan hadiah  yang  telah  ditentukan sebelumnya  berupa  persentase imbalan.
e. Menguji  apakah  perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah.
f. Memastikan adanya persetujuan para  pihak  dalam  perjanjian pembiayaan.
g. Memastikan terpenuhinya rukun dan  syarat  pembiayaan  yang meliputi:(Muhammad 2011)
h. Penyedia  dana  ( sahibul  maal ) dan pengelola ( mudharib ) harus cakap hukum.
i. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan  oleh  para  pihak untuk  menunjukan  kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: 1) Penawaran  dan  penerimaan harus secara eksplisit
menunjukan  tujuan  kontrak (akad); 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak;
3) Akad  dituangkan  secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. j. Modal  ialah  sejumlah  uang dan/atau  asset  yang  diberikan oleh  penyedia  dana  kepada mudharib untuk  tujuan  usaha
dengan syarat sebagai berikut:
i. Modal harus diketahui
jumlah dan jenisnya;
ii. Modal dapat berbentuk uang  atau  barang  yang dinilai. Jika modal diberikan  dalam  bentuk asset,  maka  set  tersebut harus  dinilai  pada  waktu akad; iii. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.  Syarat  keuntungan berikut ini harus dipenuhi: 1) Harus diperuntukkan bagi  kedua  pihak  dan tidak  boleh  disyaratkan hanya untuk satu pihak; 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak  harus  diketahui dan  dinyatakan  pada waktu kontrak disepakati  dan  harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.  Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian  akibat  dari mudharabah dan pengelola  tidak  boleh menanggung  kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. iv. Kegiatan usaha oleh pengelola ( mudhariab ), sebagai perimbangan ( muqabi’ ) modal yang disediakan  oleh  penyedia dana,  harus  memperhatikan hal-hal berikut: 1) Kegiatan  usaha  adalah hak oklusif mudharabah tanpa  campur  tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai  hak  untuk melakukan  pengawasan; 2) Penyedia  dana  tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian  rupa  yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah , yaitu keuntungan;

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
3) Pengelola  tidak  boleh menyalahi hukum syariah  islam  dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah ,  dan  harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
k. Memastikan  bahwa  kegiatan investasi  yang  dibiayai  tidak termasuk  jenis  kegiatan  usaha yang bertentangan dengan syariah, antara lain:Usaha perjudian  dan  permainan  yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang: 1) Usaha  lembaga  keungan konvensional (ribawi), termasuk  perbankan  dan asuransi konvensional; 2) Usaha  yang  memproduksi,
mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
3) Usaha  yang  memproduksi, mendistribusikan  dan/  atau menyediakan barang-barang ataupun  jasa  yang  merusak
moral dan bersifat mudarat.
l. Memastikan adanya persetujuan para  pihak  dalam  perjanjian akad pembiayaan musyarakah m. Memastikan bahwa biaya operasional  telah  dibebankan pada modal bersama musyarakah n. Obyek  akad  dalam musyarakah (modal,  kerja,  keuntungan  dan kerugian)
1) Modal a. Modal  yang  diberikan harus berupa uang, emas, peri  atau  yang  dihargai sama. Modal dapat terdiri dari aset
perdagangan, seperti barang-barang propa dan sebagainya.  Jika  modal berbentuk aset, han terlebih dahulu diselesaikan dengan uang  tunai  dan  disepaka oleh para mitra. b. Para  pihak  tidak  boleh mengeluarkan, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan  modal musyarakah kepada pihak  lain,  kecuali  atas dasar perjanjian. c. Pada  prinsipnya,  dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari persetujuan penyimpangan, bank dapat meminta Jaminan 2) Kerja a. Partisipasi  para  mitra kerja  dalam  pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah akan  tetap, kesamaan  porsi  kerja bukanlah merupakan syarat.  Seorang  mitra boleh melaksanakan kerja  lebih  banyak  dari yang lainnya, dan dalam hal ini dia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. b. Setiap mitra melaksakan kerja dalam musyarakah atas  nama  pribadi  dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing- masing dalam organisasi
kerja  harus  dijelaskan dalam kontrak.
3) Keuntungan a. Keuntungan harus dikuantifikasi denga jelas untuk menghindarkan perbedaan  dan  sengketa pada waktu alokasi keuntungan  atau  ketika penghentian musyarakah b. Setiap keuntungan mitra harus  dibagikan  secara proporsional  atas  dasar seluruh  keuntungan  dan tidak  ada  jumlah  yang ditentukan  di  awal  yang ditetapkan  bagi  seorang mitra. c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase  itu  diberikan kepadanya. d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang  dengan  jelas dalam akad. 4) Kerugian Kerugian  harus  dibagi  di  antara para  mitra  secara  proporsional  sesuai dengan share/porsi kepemilikan masing-masing dalam modal musyarakah. (Muhammad 2011) a. Memastikan barang yang diperjualbelikan  tidak  diharamkan oleh syariah Islam;
b. Memastikan  LKS  menjual  barang tersebut  untuk  pemesan  dengan harga  jual  ditambah  harga  marjin. Dalam  hal  ini,  jumlah  uang  yang akan dikeluarkan dari bank tersebut
akan dibayarkan oleh bank kepada penerima;
c. Meneliti apakah akad wakalah telah dibuat  oleh  bank  secara  terpisah dari  akad  murabahalh,  mengatur bank  meminta  mewakilkan  bagi pembeli  untuk  membeli  barang tersebut  dari  pihak  ketiga.  Akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang didasarkan  pada  milik  bank  yang dibuktikan  dengan  faktur  atau kuitansi jual-beli yang dapat dipertanggungjawabkan;
d. Meneliti  pembiayaan  berdasarkan prinsip  murabahah  dilakukan  atas dasar  permintaan  dan  perjanjian pembelian  atas  barang  atau  aset kepada bank. (Muhammad 2011)

## a. Perlindungan Terhadap Akal
Akal  adalah sumber kebijaksanaan (ilmu),  cahaya  petunjuk,  cahaya  mata hati,  dan  perantara  kebahagiaan  dunia dan  akhirat.  Tanpa  akal,  manusia  tidak berhak atas suatu pemuliaan yang dapat mengangkatnya ke derajat para malaikat.
Memelihara  akal,  dilihat  dari kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:(Mufid 2018) 1. Memelihara  akal  dalam  tingkatan dharuriyyat , seperti diharamkannya  riba  atau  bunga. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka  akan  berakibat  terancamnya eksistensi akal.
2. Memelihara  akal  dalam  tingkatan hajiyyat ,  seperti  anjuran  menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya
aktivitas  ini  tidak  dilakukan  maka tidak  akan  merusak  akal,  namun akan  mempersulit  diri  seseorang, terutama  dalam  kaitannya  dengan pengembangan  ilmu  pengetahuan ekonomi syariah.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
3. Memelihara  akal  dalam  tingkatan tahsiniyyat , seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan  sesuatu  yang  tidak berguna.  Hal  ini  berkaitan  dengan etika,  tidak  akan  mengancam eksistensi akal secara langsung. Menjaga pikiran nasabah dan bank. Hal  ini  diwujudkan  dengan  tuntutan agar bank selalu mengungkapkan secara detail  tentang  sistem  produknya  dan dilarang menutup-nutupi barang. Disini terlihat  bahwa  nasabah  diajak  untuk berpikir  bersama  ketika  melakukan transaksi di bank tanpa ada pihak yang dirugikan oleh pihak bank. Bank syariah ikut  bertanya  kepada  nasabah  (ada edukasi  di  setiap  produk  bank  kepada nasabah).
Aplikasi Maqashid Syariah perlindungan  terhadap  akal  dalam proses audit syariah: a. Memastikan barang yang diperjualbelikan  tidak  diharamkan oleh  syariah  Islam;(Muhammad 2011)
b. Dihalalkannya jual beli dan pengaharaman riba (bunga).
c. Memahami meknisme dalam sistem operaionalnya LKS
d. Selalu melakukan pengkajian maupun pengujian praktek-praktek yang ada di LKS sudah benar-benar sesuai syariah. Terlebih lagi dengan berkembangnya  zaman  maupun tekhnologi  maka  perlunya  upgare ilmu pengetahuan khususnya dibidang  muamalah  SDM  baik pengawas  maupun  sebagai  pelaku ekonomi yang menjalankan.
b. Perlindungan Terhadap Agama
Islam melindungi hak dan kebebasan,  kebebasan  pertama  adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap  mukmin  berhak  atas  agama  dan mazhabnya,  ia  tidak  boleh  dipaksa untuk  pindah  ke  agama  atau  mazhab lain,  juga  tidak  boleh  dipaksa  untuk masuk Islam.
Memelihara  agama,  berdasarkan kepentingannya  dapat  dibagi  menjadi tiga tingkatan: (Mufid 2018)
1. Memelihara agama dalam tingkatan dharuriyah ,  yaitu  memelihara  dan melaksanakan kewajiban keagamaan  yang  termasuk  tingkat primer, seperti berusaha minghindarkan  diri  dari  segala sesuatu yang dilarang dan melaksanakn kewajiban. Jika kewajiban  ini  diabaikan  maka eksistensi agama akan terancam. 2. Memelihara agama dalam tingkatan hajiyyat , yaitu melaksanakan ketentuan  agama  dengan  maksud menghindarkan dari kesulitan.
Seperti  bekerja  untuk  mencari nafkah  dengan  cara  halal  untuk memenuhi  segala  kebutuhan.  Jika ketentuan  ini  tidak  dilaksanakan maka  tidak  akan  mengancam eksistensi agama, melainkan hanya mempersulit orang yang melakukannya. 3. Memelihara agama dalam tingkatan tahsiniyyat , yaitu mengikuti petunjuk  agama  guna  menjunjung tingggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan
kewajiban  kepada  tuhan.Terjaga agama  para  nasabah.  Hal  ini diwujudkan  dengan  Bank  Syariah menggunakan  Al-Qur‟an,  hadits, dan  hukum  Islam  lainnya  sebagai pedoman dalam menjalankan
segala  sistem  operasional  dan produknya. Dengan adanya Dewan Pengawas  Syariah  dan  Dewan Syariah  Nasional,  keabsahan  bank tersebut  dalam  nilai-nilai  dan aturan  Islam  semakin terjamin  dan Insya  Allah  dapat  dipercaya  oleh kalangan Muslim dan non-Muslim. Terjaga  agama  para  nasabah.  Hal ini  diwujudkan  dengan  Bank  Syariah menggunakan  al  Qur’an,  hadits,  dan hukum  Islam lainnya sebagai pedoman dalam  menjalankan  segala  sistem operasional  dan  produknya.  Dengan adanya  Dewan  Pengawas  Syariah  dan Dewan  Syariah  Nasional,  keabsahan bank  tersebut  dalam  nilai-nilai  dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah  dapat  dipercaya  oleh  kalangan Muslim  dan  non-Muslim.  Aplikasi
Maqashid Syariah perlindungan terhadap  agama  dalam  proses  audit syariah: a. Meneliti apakah pemberian informasi  secara  lengkap  oleh LKS  kepada  nasabah,  baik secara  tertulis  maupun  lisan tentang persyaratan proses akad yang telah dilakukan. b. Meneliti apakah pengisian formulir aplikasi penitipan telah dilakukan secara lengkap sebagai  salah  satu  persyaratan ijab qabul . c. Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam;
d. Dihalalkannya  jual  beli  dan pengaharaman riba (bunga).
e. Senantiasa  melakukan  praktek ekonomi  bermuamalah  selalu berpedoman pada al-Qur’an dan Hadis. Sebagaimana dalam kaidah fiqh “ Segala  sesuatunya
diperbolehkan kecuali ada
larangannya ”. c. Perlindungan Terhadap Kehormatan atau Keturunan Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang  besar  terhadapnya,  yang  dapat digunakan  untuk  mengkhususkan  pada hak  asasinya.  Perlindungan  ini  terlihat jelas dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam  kasus  zina,  masalah  merusak kehormatan  orang  lain,  dan  masalah qadzaf . Islam juga memberikan perlindungan  melalui  larangan  ghibah (ghibah),  saling  mengadu  domba, memata-matai,  memaki,  dan  mencela dengan menggunakan seruan yang tidak baik,  serta  perlindungan  lainnya  yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. (Mufid 2018)
Terjaga keturunannya. Dengan demikian,  dana  nasabah  yang  Insya Allah  dijamin  halal  akan  berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut.  Aplikasi Maqashid syariah perlindungan terhadap kehormatan atau keturunan  dalam  proses  audit  syariah: Dengan  diberlakukannya  audit  syariah maka  diharapkan  agar  terhindar  dari penyimpangan dalam praktek pada LKS. Sebagai  contoh  dalam  hal  praktek  riba pada  bank  konvensional.  Maka  bagi bankir  maupun  nasabah  yang  sudah terbiasa  terlena  dengan  imbalan  atau pendapatan dari bunga (riba), maka hal tersebut  akan  mendarah  daging  untuk dirinya  sendiri  maupun  para  keluarga yang  memakan  harta  dari  perolehan dengan cara yang tidak halal (bathil).

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970

## d. Perlindungan Terhadap Nyawa
Hak  pertama  dan  utama  yang diperhatikan  Islam  adalah  hak  untuk hidup,  hak  yang  disucikan  dan  yang tidak  dapat  dimusnahkan  martabatnya. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Memelihara jiwa berdasarkan kepentingannya,  dapat  dibagi  menjadi tiga tingkatan: (Mufid 2018) 1. Memelihara agama dalam tingkatan dharuriyyat ,  seperti  pensyari’atan
kewajiban  memenuhi  kebutuhan pokok  berupa  makanan  untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan  pokok  itu  diabaikan maka  akan  berakibat  terancamnya eksistensi jiwa manusia. 2. Memelihara  jiwa  dalam  tingkatan hajiyyat , seperti dibolehkan berburu  dan  menikmati  makanan yang  halal  dan  bergizi.  Jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia,  melainkan  hanya  akan mempersulit hidupnya.
3. Memelihara  jiwa  dalam  tingkatan tahsiniyyat , seperti disyari’atkannya  aturan  tata  cara makan  dan  minum.  Ketentuan  ini hanya  berhubungan  dengan  etika atau  kesopanan.  Jika  diabaikan, maka  tidak  akan  mengancam eksistensi  jiwa  manusia,  ataupun mempersulit kehidupan seseorang. Terjaga jiwa para nasabah. Hal  ini terwujud dari akad-akad yang
diterapkan  dalam  setiap  transaksi  di bank  syariah.  Secara  psikologis  dan sosiologis, penggunaan akad-akad antar pihak  menuntun  manusia  untuk  saling menghargai  dan menjaga amanah yang diberikan.  Di  sinilah  nilai  jiwanya. Selain  itu,  hal  ini  juga  terwujud  dari
pihak stakeholder bank syariah di mana dalam  menghadapi  nasabah  dituntut untuk  berperilaku,  berpakaian,  dan berkomunikasi secara sopan dan Islami. Aplikasi Maqashid Syariah perlindungan  terhadap  jiwa  dalam proses audit syariah: a. Memanfaatkan harta agar diproduktifkan  agar  memperoleh imbal  hasil  yang  berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan mendapatkan  rezki  yang  halal misalnya  melakukan  muamalah dengan  menggunakan  instrumen- instrumen keuangan syariah.
b. Bekerja  maupun  melakukan  mitra kerja  dengan  orang  lain  lain  untuk mencapai falah yaitu kesejahteraan didunia dan diakherat.
c. Mencari nafkah yang halal. Tujuan  audit  syariah  adalah  untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional  bank  maupun  LKS  dengan prinsip  dan  aturan  syariah  yang digunakan  sebagai  pedoman  bagi manajemen dalam mengoperasikan bank  syariah.  Hal-hal  yang  dilakukan pada  audit  bank  syariah  meliputi: (Antonio 2001) a. pengungkapan kewajaran penyajian  laporan  keuangan  dan unsur kepatuhan syariah,
b. memeriksa  akunting  dalam  aspek produk, baik  sumber dana ataupun pembiayaan,
c. pemeriksaan distribusi profit
d. pengakuan  pendapatan cash  basis secara riil
e. pengakuan  beban  secara accrual basis
f. dalam  hubungan  dengan  bank koresponden depositori, pengakuan pendapatan dengan bagi hasil.
g. pemeriksaan  atas  sumber  dan penggunaan zakat
h. ada tidaknya transaksi yang mengandung  unsur-unsur  yang tidak sesuai dengan syariah. Hal-hal  di  atas  merupakan  unsur- unsur  yang  harus  ada  dalam  audit syariah.  Oleh  karena  itu,  pemahaman maqashid syariah menjadi penting agar kita  dapat  memberikan  penilaian  dan sikap dalam setiap transaksi, peristiwa, materi, dan situasi yang terus berkembang  dalam  konteks  ekonomi, keuangan,  dan  bisnis.  Harapannya  kita bisa  menjadi  wali  agar  setiap  transaksi ekonomi dan keuangan dapat mengikuti perkembangan zaman namun  sekaligus tidak  lepas  dari  prinsip-prinsip  dasar syariat. Ibnu Asyur mengatakan sebagaimana dikutip  Ahsan Lihasanah,
bahwa  wajib  bagi  para  ulama  untuk mengetahui  ' illat-'illat  tasyri '  dan tujuannya  secara  eksplisit  (zahir)  atau tersirat (bathin). Jika ditemukan beberapa  hukum  yang  tersembunyi, karena  mereka  sudah  mengetahui tujuannya, baik secara tersurat maupun tersirat,  tentu  mereka  akan  mengerti dalam  memberikan  fatwa  hukum. Pemahaman  kita  tentang  dasar-dasar maqashid  syariah  diharapkan  dapat membantu  kita  dalam  menentukan kebolehan suatu  bentuk  akad/transaksi, instrumen  keuangan  dan  bisnis,  serta memahami  masalah mashlahah dan mafsadah .
Audit  syariah  dilakukan  oleh departemen  independen  yang  menjadi bagian  dari  audit  internal  dalam melakukan  pemeriksaan  dan  evaluasi pada  suatu  institusi  dan  melihat kesesuaiannya  dengan  aturan  syariah, fatwa,  dan  ketentuan  lainnya  yang diterbitkan  oleh  lembaga  keuangan syariah  dan  Dewan  Pengawas  Syariah (DPS) atau Syariah Supervisor  Board , AAOIFI,  serta Governance  Standard (GSIFI  3).  (Hariyanti  2017)  Pada dasarnya  audit  syariah  yang  dilakukan oleh internal lembaga keuangan syariah meliputi kepatuhan syariah produk atau jasa. Tujuan dari audit syariah memuaskan  kebutuhan  para  pemangku kepentingan  secara  keseluruhan  dan akhirnya  mematuhi maqashid  al- syariah , yang bertujuan untuk mewujudkan  kepentingan  publik  dan menghapus kesulitan dan bahaya. Jiwa maqashid syariah akan mewujudkan  fikih  muamalah  yang elastis, fleksibel, lincah, dan senantiasa bisa  sesuai  dengan  perkembangan zaman  ( shilihun  li  kulli  zaman  wa makan ) . Penerapan maqashid  syariah akan  membuat  bank  syariah  dan  LKS semakin  cepat  berkembang  dan  kreatif menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah dengan Lembaga-
Lembaga Keuangan Konvensional.
(Sahroni and Karim 2017)

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa:
1. Implementasi  sistem  operasional audit syariah pada lembaga keuangan syariah menghadapi tantangan  yang  cukup  berat  dalam menghadapi gelombang keangkuhan modernitas dan industrialisasi  global  yang  telah menyelinap  ke  dalam  sendi-sendi kehidupan manusia. Oleh karena itu diperlukan pemikiran Islam kontemporer dengan segala perangkatnya, termasuk metodologi u s ul al-fiqh dan qawa’id al-Fiqhiyyah yang selama ini  menjadi  salah  satu  landasan praktik  perbankan  syariah,  harus bermetamorfosis  seiring  dengan perjalanan  zaman  dan  relitas. Dengan  demikian,  telah  menjadi keniscayaan bahwa Maqashid Syariah merupakan  koredor  yang relevan sebagai dasar pengembangan  sistem,  praktik, bahkan  sistem  operasional  audit syariah  di  era  multidimensi  ini, dalam menjawab persoalan kontemporer  yang  dinamis,  karena didasarkan  pada  kemaslahatan  dan kesejahteraan masyarakat. 2. Implementasi Maqashid  Syariah dalam  operasional  audit  syairah pada  layanan  LKS  syariah  dapat memberikan  kemaslahatan,  yakni terjaga  agamanya,  jiwanya,  akal pikirannya, hartanya, serta keturunannya. 3. Penerapan maqashid  syariah akan membuat  bank  syariah  dan  LKS semakin  cepat  berkembang  dan kreatif menciptakan produk-produk baru,  sehingga  tidak  kalah  dengan lembaga-lembaga keuangan Konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio,  M.  Syafi’i.  2001. Bank  Syariah  Dari  Teori  Ke  Praktik .  Jakarta:  Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia cendekia.
D’Consulting, Tim. 2018. “Pentingkah Audit Laporan Keuangan di Perusahaan??” D’  Consulting  Business  Consultant (blog).  December  13,  2018. https://www.dconsulting.id/blog/pentingkah-audit-laporan-keuangan-di- perusahaan/. Fauzi,  Ahmad, and Ach Faqih Supandi. 2019. “Perkembangan Audit  Syariah Di Indonesia.” Jurnal Istiqro 5 (1): 24–35. https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.339.
Hariyanti,  Hariyanti.  2017.  “Kepatuhan  Dewan  Pengawas  Syariah  dan  Fungsi
Audit Syariah Ditinjau dari Filosofi Keuangan Islam (Studi Kasus Pada PT. Bank  Sulselbar  Syariah  Makassar).”  Diploma,  Universitas  Islam  Negeri Alauddin Makassar. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3498/.
Hidayah  Fitriyani,  Nur.  2019.  “Perlukah  Auditor  Internal  dalam  Lembaga Keuangan  Syariah?” DEPOK  POS (blog).  October  26,  2019. https://www.depokpos.com/2019/10/perlukah-auditor-internal-dalam- lembaga-keuangan-syariah/.
Jauziyah, Ibnu Qayyim Al. 1423. I’lam AlMuwaqi in (al-Mamlakah as-Saudiyah al-Arabiyyah as-Su‟ūdiyyah: Dar Ibnu Jauzy . Juz 1.
Kasim, Nawal, Zuraidah Mohd Sanusi, Tatik Mutamimah, and Sigit Handoyo. 2013.
“Assessing the Current Practice of Auditing in Islamic Financial Institutions in Malaysia and Indonesia.” International Journal of Trade, Economics and Finance , 414–18. https://doi.org/10.7763/IJTEF.2013.V4.328.
Mardian,  Sepky.  2015.  “Tingkat  Kepatuhan  Syariah  di  Lembaga  Keuangan Syariah.” Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 3 (1): 57–68.
Mardiyah, Qonita, and Sepky Mardiyah. 2015. “Raktek Audit Syariah Di Lembaga
Keuangan Syariah Indonesia.” Akuntabilitas 8 (1): 01–17. https://doi.org/10.15408/akt.v8i1.2758. Mediatama,  Grahanusa.  2019.  “Alhamdulillah,  Usai  28  Tahun  Akhirnya  Pangsa Pasar Perbankan Syariah Tembus 6%.” 2019. https://keuangan.kontan.co.id/news/alhamdulillah-usai-28-tahun-akhirnya- pangsa-pasar-perbankan-syariah-tembus-6.
Metawa, Saad A., and Mohammed Almossawi. 1998. “Banking Behavior of Islamic
Bank Customers: Perspectives and Implications.” International Journal of Bank Marketing 16 (7): 299–313. https://doi.org/10.1108/02652329810246028. Minarni,  Minarni.  2014.  “Audit  Syariah,  Dan  Tata  Kelola  Lembaga  Keuangan Syariah.” La_Riba 7 (1): 29–40. https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3.
Mufid, Moh. 2018. Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori Ke Aplikasi . 2nd ed. Jakarta: Kencana.
Muhammad.  2011. Audit  Dan  Pengawasan  Syariah  Pada  Bank  Syariah .  1st  ed. Yogyakarta: UII Press.
Mulyany, Ratna, and Shahul Ibrahim. 2016. “Shari’ah Audit For Islamic Finance Institutions  (IFIs):  Perceptions  of  Accounting  Academicians,  Auditor Practioners and Shari’ah Scholars in Malaysia.” https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1306.0241.
Nasuka,  Moh.  2017.  “Maqashid  Syariah  Sebagai  Dasar  Pengembangan  SIstem,
Praktik,  Dan  Produk  Perbankan  Syariah.” DIKTUM:  Jurnal  Syariah  Dan Hukum 15 (1): 1–10. https://doi.org/10.28988/diktum.v15i1.421.
Rusdiana,  A.,  and  Aji  Saptaji.  2018. Auditing  Syariah:  Akuntabilitas  Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan . Bandung: Pustaka Setia.
Saadah,  Ulfa  Nimatus.  2016.  “Perlukah  Dasar-dasar  Audit  Islam  di  Lembaga Keuangan Syariah?” KOMPASIANA. May 27, 2016. https://www.kompasiana.com/ulfanimatuss/5747dfcb1a7b612b1267a945/p erlukah-dasardasar-audit-islam-di-lembaga-keuangan-syariah.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Sahroni, Oni, and Adiwarman A. Karim. 2017. Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih Dan Ekonomi . 1st ed. Vol. 3. Depok: Rajawali Pers.
Shafii, Zurina, Nor Aishah Mohd Ali, and Nawal Kasim. 2014. “Shariah Audit in Islamic Banks: An Insight to the Future Shariah Auditor Labour Market in Malaysia.” Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences ,  International Conference On Corporate Governance & Strategic Management (ICGSM) 2014, 145 (August): 158–72. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.023.
Uddin, Md. Helal, Md Helal Uddin, Md Hafij Ullah, and Md Musharof Hossain. 2013. “An Overview on the Basics of Islamic Audit.” European Journal of Business and Management 5 (28): 9–17.
Wardayati,  Siti  Maria.  2011.  “Implikasi  Shariah  Governance  Terhadap  Reputasi dan  Kepercayaan  Bank  Syariah.” Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial
Keagamaan 19 (1): 1–24. https://doi.org/10.21580/ws.19.1.210.
Yaacob,  Hisham,  and  Nor  Khadijah  Donglah.  2012.  “Shari’ah  Audit  in  Islamic
Financial  Institutions:  The  Postgraduates’  Perspective.” International Journal of Economics and Finance 4 (12): p224. https://doi.org/10.5539/ijef.v4n12p224.