## Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar
The Role of The Police in Combating Sexual Crimes Committed by Children in Makassar City
Andi Agung Gunawan 1 , Dara Indrawati 2 , Hijrah Adhyanti Mirzana 3
123 Universitas Hasanuddin Makassar Email: a.agunggunawan22@gmail.com Info Artikel
Abstract
Diterima* 25 September 2021 Revisi I* 20 Desember 2021
Revisi II*
7 Maret 2022
Disetujui*
5 Mei 2022
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  peran  kepolisian  dalam menanggulangi  kejahatan  seksual  yang  dilakukan  oleh  anak  di  kota makassar  dan  upaya-upaya  apa  saja  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak kepolisian.  Penelitian  ini  dilakukan  secara  normatif  empiris  yang dilakukan melalui undang-undang dan asas-asas yang berlaku maupun studi  lapangan  dengan  melihat  fakta-fakta  yang  terjadi  di  lapangan. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  peran  kepolisian  dalam menanggulangi  kejahatan  seksual  yang  dilakukan  oleh  anak  di  kota Makassar  dilakukan  dengan  menggunakan  3  (tiga)  upaya  yaitu  Upaya Pre-emtif,  Upaya  Preventif,  dan  upaya  Represif.  Dalam  menjatuhkan sanksi  kepada  anak  yang  menjadi  pelaku  kejahatan  seksual  kepolisian selalu  mengupayakan  Restorative  Justice  dalam  penyelesaian  perkara dimana  polisi  selalu  memperhatikan  kepentingan  anak,  bukan  hanya anak sebagai korban tapi juga anak sebagai pelaku .
Kata Kunci: Anak, Kejahatan Seksual, Sanksi
This study aims to examine the role of the police in tackling sexual crimes committed by children in the city of Makassar and what efforts have been made by the police. This research is carried out in a normative empirical manner through applicable laws and principles as well as field studies by looking at the facts that occur in the field. The results of this study indicate that the role of the police in tackling sexual crimes committed by children in the city of Makassar is carried out using 3 (three) efforts, namely Pre- emptive Efforts, Preventive Efforts, and Repressive Efforts. In imposing sanctions on children who are perpetrators of sexual crimes, the police always  seek  Restorative  Justice  in  resolving  cases  where  the  police always  pay  attention  to  the  interests  of  children,  not  only  children  as victims but also children as perpetrators.

## Keywords: Children, Sexual Crime, Sanctions
Andi Agung Gunawan, Dara Indrawati, Hijrah Adhyanti Mirzana

## A. PENDAHULUAN
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  kejahatan  terhadap  anak  semakin  marak tejadi di Indonesia, bahkan hampir tiap hari terjadi kasus terhadap anak berupa eksploitasi ekonomi,  kejahatan  seksual,  kekerasan  fisik  dan  mental,  penculikan,  perdagangan, penelantaran,  bahkan  anak  sebagai  korban  pembunuhan.  Masa  anak-anak  merupakan masa  penuh  keceriaan,  canda  tawa  dan  penuh  dengan  permainan.  Berhati-hatilah  para orang tua terhadap perubahan drastis sikap anak di  usia dini, kemungkinan besar telah terjadi  sesuatu  yang  menakutkan  dan  tidak  menyenangkan  menimpa  anak-  anak  di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
Tindak  pidana  dalam  lingkup  domestik  bersifat  dimensional,  dalam  artian berkorelasi  dengan  aspek  yuridis,  sosiologis,  psikologis,  budaya,  ekonomi,  dan  lain sebagainya.  Dapat  pula  yang  terjadi  adalah  kekerasan  fisik,  namun  berdampak  lebih lanjut  pada  aspek  psikologis.  Orang  yang  menjadi  korban  kekerasan  fisik  dapat  saja mengalami  penderitaan  psikologis  yang  cukup  parah. 1 Setiap  komponen  bangsa,  baik pemerintah  maupun  non-pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  secara  serius  memberi perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen harus melakukan  pembinaan  terhadap  anak  adalah  orang  tua,  keluarga,  masyarakat,  dan pemerintah. 2
Tugas-tugas dan wewenang kepolisian yaitu melindungi masyarakat, melakukan penyelidikan  dan  penyidikan,  dan  lain-lain.  adalah  tugas-tugas  yang  bersifat  umum artinya diberlakukan terhadap semua orang tidak terkecuali terhadap anak sebagai korban dalam  kejahatan  seksual.  Namun  pada  kenyataanya  seringkali  tugas  dan  wewenang Kepolisian tersebut  yang sebagaimana diterangkan diatas tidak maksimal. Oleh karena itu pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai tugas dan tanggung jawab diwajibkan mengambil  tindakan  apabila  seorang  Anak  dinyatakan  melakukan  Tindak  Pidana. Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002: “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Penggabungan dua jenis penelitian tersebut  berbasis pada ilmu  hukum  normatif dalam Undang-undang, perbandingan hukum, asas-asas dan norma-norma yang berlaku maupun teori-teori  yang  ada  dan  melihat  fakta  secara  langsung  yang  terjadi  di  lapangan. 3 Data yang  diperoleh  dan  dikumpulkan  melalui  penelitian  dianalisis  dengan  menggunakan pendekatan  normatif  empiris,  yakni  data  yang  telah  dikumpulkan  dan  selanjutnya
1 Syukri Akub dan Sutiawati. 2018. Restorative Justice . Yogyakarta: Litera. Hal. 117-118
2 Maidin  Gultom.  2002 .  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan .  Bandung:  PT Rafika Aditama. Hal. 69
3 Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia. Hal. 6- 7
Andi Agung Gunawan, Dara Indrawati, Hijrah Adhyanti Mirzana
dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori, asas-asas hukum pidana, dan mengacu pada perundang-undangan. Dengan melakukan pendekatan yuridis dengan teknik analisis deskriptif  maka  permasalahan  dalam  tesis  ini  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  yang diinginkan.

## C. PEMBAHASAN
1. Upaya  Kepolisian  dalam  Menanggulangi  Kejahatan  Seksual  yang  Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar
Peran  Kepolisian  tentu  saja  sangat  penting  untuk  melindungi  generasi  penerus bangsa, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Mayarakat
Korban kekerasan berisiko tinggi terhadap kesehatan yang buruk,  tidak hanya dengan  trauma  fisik  yang  telah  mereka  alami,  tetapi  juga  tingginya  tingkat  faktor risiko sosial lainnya yang terkait dengan kesehatan yang buruk. Kekerasan fisik anak terjadi  dalam  berbagai  bentuk,  dan  pola  serta  tingkat  keparahan  cedera  bervariasi berdasarkan usia anak. Meskipun kekerasan fisik lebih sering terjadi pada anak yang lebih tua, korban termuda, bayi dan balita. Memiliki tingkat kematian tertinggi dari penganiayaan fisik. 4
Polisi merupakan agen penegak hukum yang tugas dan fungsinya masih harus diorientasikan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat.  Pengorientasian  dengan masyarakat  ini  ditujukan  karena  dalam  masyarakat  polisi  sendiri  memiliki  peran strategis,  antara  lain  sebagai  pelindung  masyarakat,  penegak  hukum,  pencegah pelanggaran  hukum,  dan  pembina  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Sehingga pengorientasian  tersebut  dibilang  sangat  penting  guna  penyesuaian  diantara keduanya. Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak Pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 4 Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri.
b. Penegakan Hukum
Penegakan  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  mewujudkan  keinginan- keinginan  hukum  menjadi  kenyataan.  Bila  berbicara  mengenai  penegakan  hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum, yaitu sebagai suatu
4 Barbara H. Chaiyachati, dkk. Child Physical Abuse: An Overview, Internasional journal of law. 2019.
Andi Agung Gunawan, Dara Indrawati, Hijrah Adhyanti Mirzana
sistem  kaidah,  nilai,  dan  pola  tingkah  laku,  yang  pada  hakekatnya  merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak (kelsen).
Penjatuhan  pidana  atau  tindakan  merupakan  suatu  tindakan  yang  harus  di pertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Mencegah akibat-akibat yang tidak  diinginkan  yang  sifatnya  merugikan,  perlu  diperhatikan  dasar  etis  bagi pemidanaan tersebut, ” yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan, setiap tindakan pemidanaan dinilai tidak hanya berdasarkan sifat keadilan saja, melainkan juga sifat kerukunan yang akan dicapainya, ” karena dalam kerukunan tercermin pula keadilan,  pemidanaan  merupakan  tindakan  terhadap  anak  yang  dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Tegaknya  hukum  identik  dengan  tegaknya  undang-undang.  Hukum  adalah upaya  untuk  menjamin  tegaknya  hukum  dan  nilai  keadilan  dalam  masyarakat (penegakan hukum). Penegakan hukum merupakan kegiatan penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap  akhir  untuk  menciptakan  sebagai  “ social  engineering ”  memelihara  dan mempertahankan “ sosial control ” untuk kedamaian hidup.
Dalam hal agar peneggakkan hukum dapat berjalan dengan lancar dan sebaik- baiknya  sehingga  penanggulangan  terhadap  kejahatan  berdampak  positif,  maka terdapat faktor - faktor yang mempengaruhinya diantaranya: 5
a. Faktor Undang-Undang dalam pemberian sanksi (hukum) pidana.
b. Faktor penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut Berlaku atau diterapkan.
Perkembangan  masyarakat  mempengaruhi  perilaku  anggota  masyarakat khususnya  anak-anak.  Lingkungan,  terutama  lingkungan  sosial  sosial  mempunyai peranan penting terhadap berkembangan perilaku anak-anak, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Belakangan ini kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak- anak. Dalam hukum  formil  memang tidak dikenal  istilah “penjahat” hanya dikenal beberapa  peristilahan,  seperti:  terlapor,  tersangka,  terdakwa,  terpidana,  dan narapidana. Tidak semua kejahatan dalam kacamata kriminolgi oleh undang-undang ditempatkanya sebagai kejahatan, sebab demikianlah “ketatnya” hukum pidana dalam arus “legisme” dibandingkan kriminologi yang bersifat empiris. 6
5 Anastasia Hana Sitompul. Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia . Jurnal Lex Crime Vol. 4/No. 1. Diakses 27 Februari 2020, Pukul 23.40.
6 A.S. Alam, Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar,(Jakarta;Kencana,2018). hal 29.
Andi Agung Gunawan, Dara Indrawati, Hijrah Adhyanti Mirzana
Tindak  pidana  atau  perbuatan  pidana  hanya  merujuk  kepada  dilarang  dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. 7 Sedangkan pertanggungjawaban pidana membahas  mengenai  dasar  untuk  memberikan  sanksi  kepada  pelaku  pelanggaran hukum. 8 Kemanusiaan  dan  keadilan  menjadi  tujuan  dari  segalanya  dalam  kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk  keadilan”.  Ini  berarti,  bahwa  kemanusiaan  dan  keadilan  ada  di  atas  hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur”. 9
c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat Kepolisian dalam menangani kasus kejahatan tentunya harus mempertimbangkan segala keputusan dan tindakan yang dilakukan, segala tindakan yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  tentunya  harus  tetap  mengedepankan  rasa keadilan  dan  kenyamanan  bagi  korban  maupun  pelaku,  tentunya  jika  ingin melaksanakan hal tersebut hal yang paling tepat adalah dengan cara restorative justice dimana cara ini dianggap paling tepat  untuk  menjaga kemanfaatan masyarakat  dan juga keadilan, khususnya jika anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik, hubungan keluarga tetap dipertahankan, maka harus dimasukkan dalam ruang tahanan khusus anak dan tidak  bersama  orang  dewasa.  Untuk  menjamin  perlindungan  terhadap  anak  –  anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  ditetapkan  sebagai  kelompok  anak  yang membutuhkan perlindungan khusus. pertanggungjawaban kriminal yaitu 8 tahun.
Idealnya untuk anak penahanan dan pemenjarahan harus menjadi upaya yang paling akhir dan kalaupun terpaksa dilakukan untuk masa yang paling singkat. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sesuai Pasal 16 butir C meskipun Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas  memberikan  upaya  perlindungan  terhadap  anak.  Perlindungan  hak  anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, tertuang dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945.
Tanggung  jawab  penegak  hukum  dalam  melaksanakan restorative  justice untuk  keadilan  dan  kemanfaatan  masyarakat  dengan  cara  penanganan  perkara dilaksanakan  dengan  pendekatan  kekeluargaan  dimana  dipertemukannya  pihak
7 Moeljatno. 2008. Asas – asas hukum pidana . Rineka Cipta: Jakarta. Hal. 165.
8 Effendi Erdianto. 2011. Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar . PT. Refika, Bandung. Hal. 113.
9 F.Anton Susanti. Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia , Jakarta: Rineka Cipta. 2004. Hal. 15.
Andi Agung Gunawan, Dara Indrawati, Hijrah Adhyanti Mirzana
korban  dan  pelaku  serta  tokoh  masyarakat  yang  penyelesaiannya  dilakukan  secara kekeluargaan. Dalam upaya melindungi,mengayomi, dan pelayanan masyrakat.
Tabel. 1 Data anak sebagai pelaku kejahatan seksual di Makassar Tahun 2018-2020
Data Kasus Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Jumlah 6 7 9 22
Berdasarkan  hasil  wawancara  berikut  ini  adalah  upaya-upaya  yang  telah dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut:
a) Upaya Pre-Emtif
Merupakan  upaya-upaya  awal  yang  dilakukan  oleh  pihak  kepolisian  untuk mencegah  terjadinya  tindak  pidana.  Usaha-usaha  yang  dilakukan  dalam penanggulangan  kejahatan  secara  pre-emtif  adalah  menanamkan  nilai–nilai  atau norma-norma  yang  baik  sehingga  norma-norma  tersebut  terinternalisasi  dalam  diri seseorang.  Meskipun  ada  kesempatan  untuk  melakukan  pelanggaran/kejahatan  tapi tidak  ada  niatnya  untuk  melakukan  hal  tersebut  maka  tidak  akan  terjadi  kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.
Seperti yang kita ketahui pada zaman sekarang perkembangan zaman semakin maju  dan  tentunya  ini  memberikan  halangan  tertentu  bagi  kepolisian  dalam melakukan upaya-upaya penanggulangan kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara di Unit  Perlindungan  Anak  dan  Perempuan  di  Kepolisian  Resort  Kota  Besar (Polrestabes)  Makassar.  Ipda  Rahmatian  selaku  Kasubnit  1  Idik  6  PPA  beliau mengatakan  bahwa  salah  satu  yang  menjadi  penyebeb  sehingga  anak  melakukan kejahatan  seksual  yaitu  pengaruh  dari  teknologi  yang  semakin  maju,  internet  yang bisa di jangkau dengan mudah oleh siapa saja dan kapan saja menjadi salah satu faktor utama  susahnya  kepolisian  dalam  melakukan  upaya-upaya  pencegahan,  sehingga menurut  Ipda Rahmatia  selain dari kepolisian peran orang tua juga menjadi  sangat penting dalam membantu dan mengawasi anak dalam mengakses internet. Tentunya orang  tua  yang  selalu  berada  disamping  anak-anaknya  dapat  mengontrol  segala tumbuh kembang anaknya dengan menanamkan nilai norma dan moral kepada anak, dalam upaya Pre-Emtif ini  itulah yang menjadi  upaya polisi  dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak yaitu selalu menghimbau kepada seluruh
Andi Agung Gunawan, Dara Indrawati, Hijrah Adhyanti Mirzana
orang tua agar selalu memberikan pemahaman-pemahaman norma, moral dan etika kepada anaknya. 10
Sementara  itu  Menurut  Bripka  Muqtamas  Hamzah  Penyelidik  Kepolisan Resort Kota (Polrestabes) Makassar, Yang paling berperan dalam melakukan Upaya- Upaya  Pre-Emtif  ini  yaitu  orang  tua  dari  anak-anak  itu  sendiri,  dimana  orang  tua selalu bisa berada di samping anak dan mengawasi anaknya serta cara mendidik anak dalam  mengakses  internet,  tentunya  polisi  juga  membantu  para  orang  tua  dalam menjaga anak-anak, polisi akan selalu siap jika ada keluhan dari para orang tua dalam mendidik dan menjaga anaknya misalnya di lingkungan sekitar atau bahkan di dalam keluarga itu sendiri. 11
Selanjutnya  menurut  Briptu  Marwah  Penyeledik  Kepolisian  Resort  Kota (Polretabes) Makassar selain dari pada internet salah satu faktor utama penyebab anak melakukan  kejahatan  seksual  yaitu  lingkungan  sekitar  dan  bahkan  dari  lingkungan keluarganya sendiri, Briptu Marwah mengatakan bahwa lingkungan sekitar kerap kali menimbulkan dampak yang negatif bagi anak, dimana anak-anak akan tumbuh dan berkembang  mengikuti  lingkungan  yang  ada  disekitarnya,  begitupun  juga  dengan keluarganya keadaan ekonomi keluarga juga dapat menjadi salah satu penyebab anak mencoba-coba  melakukan  hal  yang  tidak  baik  di  tambah  jika  didalam  keluarga tersebut  sering  terjadi  cekcok  dan  membuat  keluarga  menjadi  tidak  harmonis, sehingga dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman bagi anak-anak. 12
b) Upaya Preventif
Upaya-upaya  preventif  ini  adalah  merupakan  tindak  lanjut  dari  upaya  Pre- Emtif  yang  masih  dalam  tataran  pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan.  Dalam upaya  preventif  yang  ditekankan  adalah  menghilangkan  kesempatan  untuk melakukan kejahatan.
Berdasarkan dari hasil wawancara menurut Bripda Andi Mursyidatul Upaya pencegahan  yang  dilakukan  kepolisian  sebelum  terjadi  kejahatan  yaitu  kepolisian telah  berusaha  memblokir  semua  situs-situs  yang  berpontensi  membuat  anak-anak dapat melakukan tindakakn-tindakan kejahatan seksual, seperti yang dijelaskan dari hasil wawancara sebelumnya salah satu faktor utama anak-anak melakukan kejahatan seksual yaitu akses internet yang begitu mudah di jangkau oleh siapa saja, tentunya ini menjadi tantangan yang begitu berat bagi kepolisian karena dimana setiap harinya situs-situs tersebut terus bertambah, setiap kali polisi mengapus dan memblokir situs- situs tertentu maka muncul lagi situs-situ baru yang di buat oleh orang-orang yang
10 Wawancara  dengan  Ipda  Rahmatia  Kasubnit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  (PPA)  di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Maret 13.00 Wita.
11 Wawancara dengan Bripka Muqtamar Penyelidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Maret 13.30 Wita.
12 Wawancara dengan Briptu Marwah Penyelidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Maret 13.50 Wita.
Andi Agung Gunawan, Dara Indrawati, Hijrah Adhyanti Mirzana
tidak  bertanggungjawab, ini merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang terus berkembang  secara  pesat  sehingga  pihak  kepolisian  sendiri  sangat  kewalahan mengantisipasi hal tersebut, faktor lingkungan dan keluarga juga sangat berpengaruh sehingga upaya kepolisian untuk mencegah hal tersebut juga sangat diperlukan.
Selain itu kepolisian juga mengadakan sosialisasi mengenai masalah moral dan etika dengan menanamkan nilai-moral dan etika kepada orang tua maupun langsung kepada anak-anak, Bripda Andi Mursyidatul menyampaikan bahwa kepolisian sering mengadakan  sosialisasi  dan  kejasama  dengan  berbagai  lembaga  yang  berhubungan dengan  anak  misalnya,  Bimbingan  Masyarakat  (Bimas),  Para  Pemerhati  Anak, Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm), dan Juga beberapakali langsung mengunjungi sekolah-sekolah dan memberikan sosialisasi langsung kepada anak-anak.
c) Upaya Represif
Upaya  ini  dilakukan  pada  saat  telah  terjadi  tindak  pidana/kejahatan  yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman.
Sanksi mengandung unsur – unsur sebagai berikut:
1. Sanksi  merupakan  reaksi,  akibat,  atau  konsekuensi  dari  pelanggaran  atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah nonhukum)
2. Sanksi  merupakan  kekuasaan  atau  alat  kekuasaan  untuk  memaksakan  ditaatinya kaidah sosial tertentu.
3. Khusus mengenai sanksi hukum, pada garis besarnya dapat dibedakan atas: sanksi private dan sanksi publik. 13
Upaya Kepolisian dalam melakukan upaya Preventif ini berdasarkan dari hasil dari  wawancara  Briptu  Ajib  Ruswaid,  Kepolisian  telah  Berusaha  menindaki  anak- anak  yang  melakukan  kejahatan  dengan  seadil-adilnya.    Berdasarkan  Undang- Undang yang mengatur, dalam menangani kasus kejahatan khususnya anak kepolisian cenderung  menggunakan  restorative  justice  sebagai  cara  untuk  menyelesaikan masalah,  Kepolisian  juga  memperlakukan  anak  dengan  sangat  hati-hati  guna melindungi  anak  dari  trauma  dan  tekanan  yang  bisa  berdampak  buruk  bagi  anak kedepanya,  Misalnya  seorang  anak  yang  diperiksa  tidak  akan  diperlakukan  sama dengan  orang  dewasa,  polisi  yang  memeriksa  anak  tidak  akan  mengenakan  baju seragam polisi namun akan mengenakan baju biasa agar anak tidak merasa terdesak dan  tidak  menimbulkan  trauma  bagi  anak,  ruang  pelayanan  juga  berbeda,  ruang pelayan  untuk  anak  adalah  ruang  pelayanan  khsus  yang  lebih  nyaman  untuk  anak-
13 Achmad Ali. 2015. Menguak Tabir Hukum . Kencana. Jakarta: Hal. 63-64
Andi Agung Gunawan, Dara Indrawati, Hijrah Adhyanti Mirzana
anak,  kemeduian  kepolisian  juga  akan  bekerjasama  dengan  dinas  sosial  dalam pembinaan anak. 14
2. Efektifitas  Kepolisian  dalam  Menanggulangi  Kejahatan  Seksual  yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar
a. Upaya-upaya yang telah dilakukan kepolisian:
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan kepolisian upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian di kota Makassar adalah sebagai berikut:
a) Melakukan pengawasan Masyarakat Kepolisian akan melakukan pengawasan kepada daerah yang dianggap rawan dan  berpotensi  menimbulkan  terjadinya  kejahatan  dengan  mengirimkan anggotanya untuk mengawasi tempat yang dianggap rawan tersebut.
b) Melakukan sosialisasi
Polisi melakukan sosialisasi dan penanaman moral dan etika di tempat-tempat yang  dianggap  penting  dan  berpengaruh  terhadap  berkembangan  anak, misalnya  melakukan  sosialisasi  disekolah,  melakukan  kunjungan  ke kelompok-kelompok  masyarakat,  melakukan  kunjungan  ke  tempat-tempat ibadah seperti ke masjid dan lain_lain.
c) Melakukan pemblokiran situs-situs web
Seiring dengan perkembangan zaman situs web semakin mudah dan semakin gampang  untuk  diakses  oleh  semua  orang  tentunya  ada  beberapa  situs  web yang tidak dapat di konsumsi oleh anak, seperti situs pornografi, kekerasan,dan lain-lain.yang  dinilai  dapat  ,merusak  moral  dan  kepribadian  anak,  Sehingga membuat polisi harus menjaga dan memblokir situs-situs web yang dianggap dapat merusak moral dan etika anak-anak.
d) Melakukan patroli keliling
Kepolisian  melakukan  patroli  keliling  ke  tempat-tempat  yang  rawan  dan tempat-tempt  berkumpulnya  anak-anak  yang  dianggap  dapat  memicu  untuk melakukan  kejahatan,  Misalnya  menyusuri  jalan-jalan  yang  selalu  jadikan tempat berkumpul oleh anak-anak.
e) Melakukan penanganan sesuai dengan Undang-undang yang mengatur Kepolisian  telah  Berusaha  menindaki  anak-anak  yang  melakukan  kejahatan dengan  seadil-adilnya.  Berdasarkan  Undang-Undang  yang  mengatur,  dalam menangani  kasus  kejahatan  khususnya  anak  kepolisian  cenderung menggunakan  restorative  justice  sebagai  cara  untuk  menyelesaikan  masalah, Kepolisian juga memperlakukan anak dengan sangat hati-hati guna melindungi anak dari trauma dan tekanan yang bisa berdampak buruk bagi anak kedepanya, Misalnya seorang anak yang diperiksa tidak akan diperlakukan sama dengan
14 Wawancara  dengan  Briptu  Ajib  Ruswaid  Penyelidik  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Maret 14.10 Wita.
Andi Agung Gunawan, Dara Indrawati, Hijrah Adhyanti Mirzana
orang  dewasa,  polisi  yang  memeriksa  anak  tidak  akan  mengenakan  baju seragam  polisi  namun  akan  mengenakan  baju  biasa  agar  anak  tidak  merasa terdesak  dan  tidak  menimbulkan  trauma  bagi  anak,  ruang  pelayanan  juga berbeda, ruang pelayan untuk anak adalah ruang pelayanan khsus yang lebih nyaman untuk anak-anak, kemeduian kepolisian juga akan bekerjasama dengan dinas sosial dalam pembinaan anak.
b. Hambatan-Hambatan  yang  Mempengaruhi  Kepolisian  dalam  Penanggulangan Kejahatan Seksual yang Dilakukan oleh Anak
a) Keterbatasan dalam Pengawasan
Menurut Ipda Rahmatia Polisi hanya bisa mengawasi anak-anak jika anak itu berada  diluar  saja  seperti  disekolah  dan  di  tempat  umum  lainya,  sehingga polisi terbatas dalam mengawasi mengikuti tumbuh kembang dan prilaku anak karena  ketika  anak  sudah  berada  di  lingkungan  keluarga  atau  rumah,  polisi tidak bisa masuk karena merupakan privasi orang, sehingga para orangtua lah yang paling berperan penting untuk mengawasi dan melindungi anaknya dan membimbing anaknya jika berada dirumah.
b) Lingkungan dan Budaya
Lingkungan anak merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam tumbuh kembang anak dimana anak akan cenderung tumbuh dan  berkembang mengikuti  lingkungan  dan  budaya  disekitar,  seperti  yang  diliat  sekarang banyak budaya-budaya asing yang mulai masuk ke dalam Indonesia, seperti pergaualan bebas, minum minuman keras dan lain-lain, yang dianggap biasa diluar negeri.
c) Ekonomi Keluarga
Ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor anak tumbuh dan berkembang, ekonomi  keluarga  yang  kurang  baik  biasanya  berpengaruh  terhadap  faktor keharmonisan  dalam  keluarga,  anak  yang  merasa  tidak  mendapatkan  kasih sayang dari orang tuanya cenderung akan menjadi anak yang keras dan kurang bermoral karena tidak mendapatkan didikan dan kasih sayang dari orang tua.
d) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Rata-rata anak yang melakukan kejahatan adalah anak yang tidak sekolah dan kurang  dalam  segi  ilmu  dan  pengetahuan,  sehingga  ia  tidak  memaham perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan dan dampak hukum dari apa yang dilakukan.
e) Kemajuan Tekonogi yang Semakin Canggih Kemajuan  teknologi  yang  semakin  canggih  dan  berkembang  sangat  pesan dimana  memungkinkan  semua  orang  kapan  saja  dan  dimana  saja  dapat mengaksesnya, seperti yang di ketahui banyak video-video porno, kekerasan dan  lain-lain  yang  beredar  bebas  di  internet.  Yang  membuat  kepolisian kewalahan untuk mengatasinya
Andi Agung Gunawan, Dara Indrawati, Hijrah Adhyanti Mirzana
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  data  tabel  dimana  dari  tahun  2018-2020  terjadi peningkatan  kejahatan  seksual  yang  dilakukan  oleh  anak  ,  penulis  berpendapat  bahwa dari  segi  peran  kepolisian  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  13  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentag tugas pokok kepolisian,  kepolisian  telah  melaksanakan  sesuai  dengan  apa  yang  telah  diatur  dengan sebaik-baiknya,  namun  menurut  penulis  dari  segi  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh kepolisian  blum  terlalu  maksimal,  misalnya  dalam  hal  patroli  masih  dilakukan  di beberapa  tempat  saja  yang  cenderung  dilakukan  disitu-situ  saja  dimana  masih  banyak tempat-tempat khususnya di pinggiran kota yang belum tersentuh, begitupun juga dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah masih banyak sekolah-sekolah yang belum tersentuh

## D.   PENUTUP Kesimpulan
Dalam  menanggulangi  kejahatan  seksual  menurut  pihak  kepolisian  telah dilaksanakan  dengan  semaksimal  mungkin  dimana  kepolisian  telah  melakukan  upaya- upaya yang diharapkan dapat mencegah anak untuk melakukan kejahatan seksual yaitu upaya  pre-emtif,  upaya  preventif,  upaya  represif.  Upaya  ini  menurut  pihak  kepolisian telah dilaksanakan sebaik-baiknya dan maksimal, namun masih ada beberpa kendala yang masih sulit untuk diselesikan oleh kepolisian Sehingga efektifitas dari upaya-upaya yang dilakukan polisi masih kurang.
Dalam upaya kepolisian menangani kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak,  kepolisian  selalu  melakukan  upaya  Restorative  justice  dimana  pihak  kepolisian selalu  mempetimbangkan  kepentingan  anak  itu  sendiri  baik  pelaku  maupun  korban kejahatan,  agar  kedepanya  tidak  berpengaruh  terhadap  perkembangan  dan  masa  depan anak,  Sebagaimana  diatur  dalam  UURI  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak dan UURI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sesuai dengan  apa  yang  dilakukan  kepolisian  dimana  peraturan-peraturan  tersebut mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

## Saran
Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian telah dilaksanakan secara baik namun  diharpakan  agar  dapat  lebih  maksimal  lagi  dalam  hal  pelaksanaanya  misalnya dalam  pelaksanaan  patroli  malam  pelaksanaanya  perlu  diperbanyak  dan  juga  diperluas lagi  karena  pelaksanaanya  cuman  di  hari-hari  tertentu  saja  dan  juga  kebanyakan dilaksanakan  di  daerah  perkotaan  saja,  begitu  pula  dengan  pembinaan  ke  sekolah  dan kemasyarakat  agar  dapat  diperbanyak  lagi  khususnya  untuk  sekolah-sekolah  dan masyarakat  yang  ada  di  pinggiran  kota.  Pihak  kepolisian  diharapkan  dapat  melakukan pelatihan-pelatihan  khusus  mengenai  teknolgi  dan  kemajuan  teknologi  agar  salah  satu kendala kepolisian yaitu perkembangan teknolgi yang semakni maju dan canggih dapat di antisipasi dan ditanggulangi oleh pihak kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA
A.S. Alam, Amir Ilyas. Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana. 2018.
Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum . Kencana. Jakarta. 2015.
Andi Agung Gunawan, Dara Indrawati, Hijrah Adhyanti Mirzana
Anastasia Hana Sitompul. Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak  di  Indonesia .  Jurnal  Lex  Crime  Vol.  4/No.  1.  Diakses  27  Februari  2020, Pukul 23.40.
Barbara H. Chaiyachati,dkk. Child Physical Abuse: An Overview, Internasional journal of law. 2019.
Effendi Erdianto. Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar . PT. Refika, Bandung. 2011.
F.Anton  Susanti. Kepolisian  dalam  Upaya  Penegakan  Hukum  di  Indonesia ,  Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
Maidin  Gultom. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  dan  Perempuan .  Bandung:  PT Rafika Aditama. 2002.
Moeljatno. Asas – asas hukum pidana . Rineka Cipta: Jakarta. 2008.
Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia. 2014.
Syukri Akub dan Sutiawati. Restorative Justice . Yogyakarta: Litera. 2018.
Wawancara  dengan  Bripka  Muqtamar  Penyelidik  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Maret 13.30 Wita.
Wawancara dengan Briptu Ajib Ruswaid Penyelidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Maret 14.10 Wita.
Wawancara dengan Briptu Marwah Penyelidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Maret 13.50 Wita.
Wawancara dengan Ipda Rahmatia Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar, pada tanggal 30 Maret 13.00 Wita.