Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 3 No. 2. Juli-Desember 2019 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Pandangan Tengku Gampong tentang Wali Fasik dalam Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Blangpidie, Abdya)
Misran RM Dian Murdiana
Prodi Hukum Keluarga FSH UIN Ar-RaniryBanda Aceh Email: Dian.murdiana94@gmail.com

## Abstract
In marry children women, wali (guardian) not be wicked and the  majority  of  scholars  requires  guardian  should  fair. However, in community still found practice guardian marriage wicked, especially in district Blangpidie, district Abdya. Thera are three questions research in research this article, first , how procedure wedding at kua district Blangpidie, district Abdya, second , how view tengku gampong district Blangpidie about guardian wicked in wedding, third , what reason dan evidence law  that  used tengku  gampong s  and  the    KUA.  to  answer problem in tihis research, it will be done with approach case study . The data collected through observation dan interview. Data  research  analyzed  an  qualitative  with  method deskritif- analysis . Results research show first, implementation wedding at  kua  district  Blangpidie  done  with  five  procedure,  i.e; preparation  marriage  notice  will  marriage  examination  file marriage  announcement  will  marriage  implementation contract  marriage  good  at  kua  or  in  out  KUA. second, did tengku  gampong district  Blangpidie,  the  person  who  wicked like not implement prayer five time, gamble dan drunkenness be be guardian in wedding. Guardian marriage not obeyed fair, which  is  important  is  religious  Islam  puberty  dan  rational. third, reason dan evidence law that used tengku gampong and the  KUA  district  Blangpidie  in  set  law  guardian  wicked  in wedding  have  two,  i.e;  opinion  scholars  jurisprudence  that allow  guardian  the  marriage  wicked  marry  children,  not  of rules that firmly in regulations legislation about terms guardian should fair dan not wicked. did tengku gampong s and the KUA district  Blangpidie,  law  marriage  dan  compilation  law  Islam
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
only  requires  guardian  should  religious  Islam  aqeel  dan puberty.
Keywords: The view  of  Tengku  gampong,  the  Guardian,  the marriage.

## Abstrak
Dalam  menikahkan  anak  perempuan,  wali  tidak  boleh  fasik, dan  jumhur  ulama  mensyaratkan  wali  harus  adil.  Namun, dalam masyarakat masih ditemukan praktek wali nikah fasik, khususnya di Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdya. Ada tiga  pertanyaan  penelitian  dalam  penelitian  ini, pertama , bagaimana  prosedur  pernikahan  di  KUA  Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Abdya, kedua , bagaimana Pandangan tengku  Gampong  Kecamatan  Blangpidie  tentang  wali  fasik dalam  pernikahan, ketiga ,  apa  alasan  dan  dalil  hukum  yang digunakan  Tengku  Gampong  dan  KUA  tersebut.  Untuk menjawab  masalah  tersebut,  penelitian  ini  dilakukan  dengan pendekatan  studi  kasus  ( case  study ),  data  yang  dikumpulkan melalui  observasi  dan  wawancara.  Data  penelitian  dianalisa secara  kualitatif  dengan  metode deskritif-analisis .  Hasil penelitian  menunjukkan pertama, pelaksanaan  pernikahan  di KUA Kecamatan Blangpidie dilakukan dengan lima prosedur, yaitu;  persiapan  nikah,  pemberitahuan  kehendak  nikah, pemeriksaan  berkas  nikah,  pengumuman  kehendak  nikah, pelaksanaan  akad  nikah  baik  di  KUA  atau  di  luar  KUA. Kedua, menurut  Tengku  Gampong  Kecamatan  Blangpidie, orang yang fasik seperti tidak melaksanakan shalat lima waktu, berjudi  dan  mabuk-mabukan  boleh  menjadi  wali  dalam pernikahan.  Wali  nikah  tidak  disyarakat  adil,  yang  penting adalah beragama Islam, baligh dan berakal. Ketiga, alasan dan dalil  hukum  yang  digunakan  Tengku  Gampong  dan  KUA Kecamatan  Blangpidie  dalam  menetapkan  hukum  wali  fasik dalam pernikahan ada dua, yaitu; pendapat ulama fikih yang membolehkan wali nikah yang fasik menikahkan anak, tidak adanya  aturan  yang  tegas  dalam  peraturan  perundang- undangan  mengenai  syarat  wali  harus  adil  dan  tidak  fasik. Menurut Tengku Gampong dan KUA Kecamatan Blangpidie, Undang-Undang  Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
hanya  mensyaratkan  wali  harus  beragama  Islam,  aqil  dan baligh.
Kata  Kunci:  Pandangan  Tengku  Gampong,  Wali  Fasik, Pernikahan.

## Pendahuluan
Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-Walī, dengan  bentuk  jamak  yaitu Auliyā, yang  berarti  pecinta, saudara,  atau  penolong.  Sedangkan  menurut  istilah,  kata  “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum para pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan  janji  nikah  dengan  pengantin  pria). 1 Sedangkan  kata fasik, juga berasal dari bahasa Arab, yang berarti keluar dari sesuatu. Sedangkan secara terminologi, berarti seseorang yang menyaksikan, tetapi  tidak  meyakini  dan  melaksanakannya.  Dalam  agama  Islam pengertian dari fasik adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. 2
Menurut istilah syara’ , terdapat beragam rumusan. Menurut Tihami,  wali  adalah  orang  yang  diberi  kekuasaan  untuk  mengurus anak yatim, mengurus perempuan yang ingin menikah, orang-orang yang  menyebarkan  agama  atau  orang  saleh,  dan  diartikan  juga sebagai  kepala  pemerintahan. 3 Sementara  itu,  Amir  Syarifuddin menyebutkan  wali  adalah  seseorang  yang  karena  kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, karena orang lain ini  memiliki  sesuatu  kekurangan  sehingga  tidak memungkinkan  ia
1 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia , (Jakarta: BalaiPustaka, 1989), hlm. 1007.
2 Syaikh  Shafiyyurrahman  al-Mubarrakfuri, Tafsir  Ibnu  Katsir ,  (terj: Muhammad Thalib), (Jakarta: Yayasan Islam Ahlus-Shuffah & Pusat studi Islam an-Nabawi, 2010), hlm. 6.
3 HMA.  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munahakat:  Kajian  Fikih Nikah Lengkap, cet. iii, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 89.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
bertindak secara sendiri secara hukum, baik dalam hal harta maupun atas dirinya. 4
Terkait  dengan  kedudukan  wali  dalam  akad  nikah  yang menjadi  topik  bahasan  ini,  memang  sangat  urgen  dan  penting keberadaannya.  Mengingat  begitu  pentingnya  keberadaan  wali dalam  akad  nikah,  Rasulullah  telah  menyatakan  dalam  sabdanya bahwa pelaksanaan nikah harus adanya wali, tanpa wali maka nikah tersebut  tidak  dianggap  atau  tidak  sah.  Oleh  karena  itu,  jumhur ulama  menempatkan  wali  sebagai  bagian  dari  rukun  nikah,  yang keberadaannya  wajib  untuk  dipenuhi.  Meskipun  dalam  hal  ini terdapat  pendapat  dari  kalangan  Hanafi  yang  wali  bukan  sebagai rukun nikah, tetapi intinya wali juga suatu unsur yang mesti dipenuhi di samping ijab dan qabul . 5
Terlepas  dari  perbedaan  pendapat  tentang  keberadan  wali, namun  hukum  perkawinan  yang  berhubungan  dengan  syarat  dan rukun nikah yang berlaku di Indonesia umumnya, dan terkhusus di Aceh  mengikuti  pendapat  jumhur,  dimana  wali  merupakan  suatu unsur dalam akad nikah yang wajib dipenuhi, yaitu wali nikah dari pihak perempuan. Terkait masalah wali ini, pada umumnya terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali yaitu  beragama  Islam  dan  tidak  melakukan  perbuatan  dosa  besar maupun dosa kecil, seperti meninggalkan shalat, tidak berpuasa dan meninggalkan kewajiban-kewajiban syara’ lainnya. Di samping itu, seorang wali juga hendaknya bukan dari kalangan yang melakukan kemaksiatan,  seperti  perjudian  dan  lainnya.  Dalam  masalah  ini, dalam  banyak  literatur  telah  disebutkan  tentang  syarat-syarat  wali nikah.
Nikah  secara  bahasa  yaitu  mengumpulkan,  atau  sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di  dalam  syari’at  disebut  dengan  akad  nikah.  Sedangkan  secara istilah/terminologi,  pernikahan  memiliki  arti  sebagai  sebuah  akad
4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 69.
5 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Al-Wajīz fī Aḥkām..., hlm. 226.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dalam arti sempit yaitu berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebaginya, jika perempuan tersebut bukan sebagai mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. 6
Perwalian  fasik  memang  bicara  seputar  wali  yang melaksanakan dosa-dosa besar, seperti tidak melaksakan shalat lima waktu,  tidak  melaksanakan  shalat  jumat,  berjudi,  mabuk  dan perbuatan  dosa  lainnya.  Wali  fasik  ini  juga  bicara  soal  harus tidaknya  wali  bersifat  adil.  Adil  sebagai  salah  satu  syarat    untuk menjadi wali nikah masih ditemui perbedaan pendapat di kalangan ulama.  Ulama  atau  Tengku  Gampongsendiri  masuk  dalam  ranah pendapat  ini.  Syarat  adil  diartikan  dengan  tidak  fasik,  yakni  tidak sering  melakukan  perbuatan  dosa  seperti  contoh  meninggalkan sholat lima waktu, berzina, berjudi, minum khamr, dan sebagainya.
Sejauh obesrvasi penulis, orang tua (wali) yang mempunyai anak  perempuan  cukup  banyak  yang  tidak  melaksanakan  shalat, bahkan penulis temukan juga praktek judi dan mabuk. Namun untuk orang  tua  yang  melakukan  perzinaan  belum  penulis  temukan. 7
Keniscayaan  adanya  praktek  tersebut  tentu  dapat  dimasukkan sebagai  wali  nikah  yang  fasik,  mengingat  mereka  tergolong  orang yang bersifat fasik yang melakukan dosa besar.
Tulisan  artikel  ini  mencoba  membahas  tentang  pandangan tengku gampong tentang wali fasik dalam pernikahan (studi kasus di KUA  Kecamatan  Blangpidie,  Abdya)  dengan  tujuan  untuk mengetahui  kenapa  membolehkan  wali  fasik  menjadi  wali  dalam pernikahan.
6 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah ,  (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39
7 Observasi  penulis  lakukan  pada  tanggal  15  sampai  dengan  tanggal  20 Desember 2017, khususnya di Gampong Geulumpang Payong dan Gampong Kuta Tinggi, Kecamatan Balang Pidie, Abdya.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## Pandangan Tengku Gampong Tentang Wali Fasik
Dalam  konteks  perwalian  pernikahan,  masyarakat  justru memandang diperbolehkan wali fasik menikahkan anak perempuannya.  Tengku  Zakaria  menyatakan,  secara  umum mengenai  kasus-kasus  wali  nikah  fasik  di  Gampong  Geulumpang Payong  telah  dipraktekkan.  Sepanjang  tahun  2017,  ditemukan  tiga kasus  wali  yang  secara  jelas  jarang  dan  bahkan  diketahui  hampir tidak  menunaikan  shalat  lima  waktu.  Ditemukan  juga  wali  yang melakukan  judi  dengan  permainan  domino,  serta  tidak  berpuasa. 8
Mereka  yang  fasik  menikahkan  anak  menurut  banyak  kalangan merupakan  hal  yang  biasa,  bahkan  ada  juga  yang  mengetahui pendapat yang membolehkan wali fasik menikahkan anaknya, dan ini menjadi alasan dibolehkannya menjadi wali.
Lebih lanjut, beliau menyatakan:
“ Menurut  pemahaman  saya,  wali  memang  harus  adil,  tidak melakukan  dosa  besar,  seperti  harus  melaksanakan  shalat, puasa, tidak berjudi, dan tidak mabuk-mabukan. Namun, jika ditemukan  wali  ada  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban tersebut, menurut saya masih boleh menjadi wali nikah bagi anaknya. Yang paling mendasar menurut saya adalah status agama dari wali itu, kalau walinya kafir jelas tidak boleh. Ini kesepakatan ulama, namun untuk wali fasik, ulama juga kita temui ada yang membolehkannya, yang tidak membolehkan misalnya ulama Syafi’i. Di KUA Kecamatan Blangpidie ini sendiri  tidak menetapkan  wali  harus  berlaku  adil  dan  tidak fasik. Wali hanya disyaratkan ingin menjadi wali dan tidak enggan  atau  dalam  bahasa  hukum  disebut adhal ,  dan  wali merestui anak, dan wali berada di wilayah pernikahan anak. Jika syarat ini terpenuhi, maka KUA langsung menikahkan tanpa  ada  hambatan  apapun,  apalagi  semua  prosedur  dan syarat  nikah terpenuhi”. 9
8 Hasil wawancara dengan Zakaria, Tengku Imum Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 21 Desember 2017.
9 Hasil wawancara dengan Zakaria, Tengku Imum Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 21 Desember 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
Selanjutnya, keterangan yang senada juga disampaikan oleh Tengku Zulkifli, beliau menyebutkan:
“ Saya berpandangan bahwa kesalahan wali dan dosa-dosanya itu hanya berlaku baginya tidak kepada anaknya. Untuk itu, wali  fasik  boleh  saja  menikahkan  anak  perempuan  selagi wali  diketahui  status  keislamannya.  Memang,  dalam  ranah fikih masih ditemui ada perbedaan pendapat yang cukup alot. Kamu di sini juga pernah membahas masalah itu, dan sampai pada  kesimpulan  bahwa  wali fasik  boleh  menikahkan  anak perempuannya.  Terlepas  dari  perbedaan  yang  ada  dalam fikih,  saya  pernah  menayakan  sendiri  tentang  seorang  wali (tidak disebutkan namanya) yang menurut saya fasik. Karena ia sendiri mengakui pernah melakukan judi, tidak shalat dan ia  ingin  sekali  menikahkan  anaknya.  Saya  bilang,  bapak boleh  menikahkan  asalkan  bapak  nanti  harus  menjalankan kembali perintah agama”. 10
Demikian juga menurut Tengku Hasan, salang tengku Imum Gampong  Kuta  Bahagia,  bahwa  yang  terpenting  dalam  perwalian nikah adalah keislaman wali. Menurut beliau:
“ Wali  idealnya  tidak  fasik,  melaksanakan  semua  bentuk kewajiban  agama,  dan  wajib  meninggalkan  apa  yang dilarang. namun, sebagian wali yang masuk dalam kategori fasik  seperti  tidak  shalat,  berjudi,  dan  mabuk,  dan  banyak perilaku fasik lainnya yang dapat kita lihat dalam masyarakat justru  tampak  malu  kalau  dia  tidak  menikahkan  anaknya. Alasan  pertimbangan  malu  ini  memang  tidak  dibenarkan, tetapi kalau merujuk pada pendapat ulama dahulu, ada juga kan  yang  membolehkan  wali  fasik  menikahkan  anak.  Jadi, alasan saya membenarkan wali fasik disini bukan karena wali ingin  menikahkan  dan  ia  malu  kalau  tidak  menikahkan
10 Hasil  wawancara  dengan  Zulkifli,  Tengku  Imum  Gampong  Kuta Tinggi, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 19 Desember 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
anaknya, tetapi saya lebih sepaham dengan pendapat ulama yang membolehkan nikah dengan wali fasik”. 11
Dalam hal ini, dpat dinyatakan bahwa orang tua yang tidak menjalankan  perintah  agama  seperti  shalat  lima  waktu,  serta  yang meminum  minuman  keras,  bahkan  melakukan  perjudian,  asalkan beragama  Islam,  dapat  saja  diangkat  sebagai  wali.  Artinya,  tidak salahnya  mengangkat  orang  tua  tersebut  sebagai  wali  nikah  bagi anaknya.
Berangkat  dari  keterangan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa tengku  gampong  memandang  boleh  bagi  wali  yang  fasik  untuk menikahkan anak perempuannya. Namun, secara umum disebutkan bahwa wali idealnya harus adil, tetapi bagi wali yang fasik, termasuk pada tiga kasus wali fasik di Gampong Geulumpang Payong dan satu kasus lagi di Gampong Kuta Tinggi seperti disebutkan oleh Tengku Zakaria  dan  tengku  Zulkifli  sebelumnya,  bahwa  dibenarkan perwalian  wali  nikah  fasik.  Mengenai  alasan  tengku  gampong tersebut akan dipaparkan lebih lanjut dalam sub bahasan selanjutnya, beserta dalil-dalil yang digunakan. Dalam hal ini, juga akan dimuat pendapat KUA Kecamatan Blangpidie sebagai pihak penting dalam proses pelaksanaan nikah di Kecamatan Blangpidie.
Pendapat  tengku  Gampong  mengenai  bolehnya  wali  fasik mewalikan  anak  dalam  pernikahan  didasari  oleh  beberapa  alasan, argumentasi yang dijadikan dalil penguatnya. Secara umum, dapat penulis  telaah  menjadi  dua  alasan  dan  dalil  terkait  dengan dibolehkannya wali fasik menikahkan anak perepuan di Kecamatan Blangpidie,  yaitu  alasan  pendapat  fikih  dan  alasan  peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  infromasi  tokoh  masyarakat,  bahwa  diskusi tentang  wali  nikah  fasik  pernah  dilakukan  oleh  warga  Gampong Gelumpang Payong dan Gampong Kuta Bahagia, dan dihadiri oleh KUA Kecamatan, yaitu Bapak Muhammad Slamet. Dalam diskusi tersebut,  Muhammad  Slamet  menjelaskan  ada  perdebatan  yang cukup  alot  dalam  masyarakat  mengenai  boleh  tidaknya  wali  fasik menikahkan  anak  perempuannya.  Intinya,  menurut  beliau
11 Hasil  wawancara  dengan  Hasan,  Tengku  Imum  Gampong  Kuta Bahagia, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 23 Desember 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
masyarakat sepakat bahwa dalam fikih ada ditemukan dua pendapat umum  tentang  masalah  ini,  yaitu  ada  ulama  yang  tidak membolehkan  seperti  ulama  kalangan  Syafi’iyah,  dan  ada  juga ulama membolehkan dalam hal ini ulama Hanafi dan Maliki. 12
Menurut informasi Kepala KUA tersebut, masyarakat sampai pada kesimpulan membolehkan wali nikah fasik. Namun, tetap ada arahan  bagi  masyarakat  agar  tidak  meninggalkan  kewajiban agama. 13 Kenyataannya,  penulis  memang  menemukan  kasus-kasus wali  yang  tidak  shalat  dan  melakukan  perjudian  dan  mabuk- mabukan. Tetapi, alasan dibolehkannya mereka menjadi wali adalah dalam  fikih  masalah  ini  ada  dua  pendapat  sebagaimana  telah disbeutkan sebelumnya.
Mengenai alasan ini Tengku Zakaria menyebutkan:
“ Kebasahan  wali  nikah  fasik  harus  dilarikan  ke  ranah  fikih. Saya sebenarnya mengharapkan bagi para wali mempelajari fikih imam Syafi’i yang yang tidak membolehkan orang fasik sebagai wali nikah. Namun demikian, kenyataan masyarakat yang justru fasik perbuatannya, tentu tidak dapat dikucilkan hukumnya.  Artinya,  kejelasan  status  perwaliannya  harus dijelaskan.  Mengikuti  pendapat  ulama  yang  membolehkan, maka seseorang fasik dapat dijadikan wali nikah”. 14
Keterangan yang agak mirip juga dikemukakan oleh Tengku Zulkifli, yaitu:
“ Kita  tidak  bisa  menafikan  (meniadaan)  bahwa  dalam masyarakat  banyak  ditemukan  wali  yang  fasik  secara perbuatan.  Apakah  mereka  lantas  tidak  bisa  mewalikan anaknya. Dalam hal ini, ulama fikih beda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang secara ketat melarangnya. Untuk
12 Wawancara  dengan  Muhammad  Slamet,  Kepala  KUA  Kecamatan Blangpidie, tanggal 22 Desember 2017.
13 Wawancara  dengan  Muhammad  Slamet,  Kepala  KUA  Kecamatan Blangpidie, tanggal 22 Desember 2017.
14 Hasil  wawancara  dengan  Zakaria,  Tengku  Imum  Gampong Geulumpang  Payong,  Kecamatan  Balang  Pidie,  Abdiya,  pada  tanggal  21 Desember 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
itu,  dari  sisi  hukum  persoalan  ini  masih  diperselisihkan. Untuk  itu,  jika  kenyataan  dalam  masyarakat  ada  wali  yang fasik, maka menurut saya boleh menjadi wali, lantaran ulama dahulu  juga  ada  yang  membolehkan.  Ulama-ulama  yang membolehkan  tentu  kapasitasnya  ilmunya  telah  diakui. Namun,  tetap  wali  hendaknya  tidak  melakukan  dosa  besar. Karena itu dapat merugikan dirinya kelak”. 15
Menariknya,  tengku  Zulkifli  mengutip  pendapat  Sayyid Sabiq, di mana ada dijelaskan tentang syarat-syarat wali di antaranya merdeka,  berakal  sehat,  dewasa,  dan  beragama  Islam.  dalam keterangannya,  bahwa  Sayyid  Sabiq  menyebutkan  seorang  wali tidak  disyaratkan  adil.  Sehingga  orang  yang  durhaka  tidak kehilangan  haknya  untuk  menjadi  wali  nikah,  kecuali  apabila kedurhakaan  tersebut  melampaui  batas-batas  kesopanan  yang berat. 16 Dengan demikian, pendapat fikih para ulama menjadi dalil yang digunakan tengku Gampong dalam menetapkan bolehnya wali nikah yang fasik.
Berangkat  dari  keterangan  di atas,  dapat dinyatakan  bahwa perbedaan pendapat para ulama fikih terdahulu dalam menetapkan keabsahan  wali  fasik  dalam  menikahkan  anak  menjadi  dalil  yang digunakan  tengku  Gampong  di  Kecamatan  Blangpidie.  Hal  ini menunjukkan  ada  usaha  dalam  masyarakat,  khususnya  tengku gampong  atau  imam  mesjid  dalam  mengkaji  sisi  pernikahan  yang disyari’atkan  dalam  Islam.  bahkan  telah  didiskusikan  oleh masyarakat  setempat  sebagaimana  telah  disebutkan  di  awal  sub bahasan ini.
“ Pada  bab  syarat-syarat  pernikahan  dalam  Undang-Undang
Nomor  1/1974  tentang  Perkawinan,  hanya  disyaratkan persetujuan  kedua  calon  mempelai,  izin  kedua  orang  tua, tidak  ada  larangan  menikah  seperti  dengan  saudara,  dan lainnya.  Dalam  undang-undang  ini  juga  dijelaskan  harus
15 Hasil  wawancara  dengan  Zulkifli,  Tengku  Imum  Gampong  Kuta Tinggi, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 19 Desember 2017.
16 Hasil  wawancara  dengan  Zulkifli,  Tengku  Imum  Gampong  Kuta Tinggi, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 19 Desember 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
dicatatkan.  Mengenai  sahnya  pernikahan,  memang  harus dilakukan  berdasarkan  ketentuan  agama  masing-masing. Bagi  agama  Islam,  sahnya  pernikahan  adalah  terpenuhinya unsur  dua  calon  mempelai,  ijab  kabul,  saksi  dan  wali. Sedangkan  dalam  hal  wali  sendiri  para  ulama  masih  beda pendapat.  Untuk  itu,  hal  terpenting  menurut  saya  bahwa nikah itu harus ada wali, meskipun ia masuk sebagai orang yang  fasik,  dan  undang-undang  tidak  mensyaratkan  hal ini”. 17
Kembali  dikemukakan  bahwa  dalam  KHI  juga  tidak  ada aturan tegas tetang persoalan wali ini. Dalam bab wali nikah tidak disyaratkan wali harus adil. Jika ditelusuri, memang tidak ditemukan syarat wali harus adil atau tidak fasik dalam KHI. Dalam Pasal 19 disebutkan: wali  nikah  dalam  perkawinan  merupakan  rukun  yang harus  dipenuhi  bagi  calon  mempelai  wanita  yang  bertindak  untuk menikahkannya :  kemudian  Pasal  20  ayat  (1)  dinyatakan: yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh .
Alasan dan dalil hukum yang  digunakan Tengku Gampong dan pihak KUA Kecamatan Blangpidie ada dua, yaitu karena adanya pendapat  ulama  fikih  yang  membolehkan  wali  nikah  yang  fasik. Alasan  kedua  bahwa  dalam  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  tentang  perkawinan,  khususnya  dalam  Undang-Undang Perkawinan dan KHI tidak menyebutkan secara tegas tentang wali nikah harus adil dan tidak fasik. Dalam undang-undang, wali nikah disyaratkan harus beragama Islam, dan dewasa serta berakal. Jadi, dua  alasan  ini  menjadi  dalil  dibolehkannya  wali  nikah  fasik menikahkan anak perempuan di Kecamatan KUA Blangpidie.
Wali dalam pernikahan merupakan unsur penting yang harus dipenuhi dalam akad nikah. wali dalam akad nikah merupakan pihak yang  menyerahkan  anak  perempuannya  kepada  laki-laki  dengan menggunakan  lafal  ijab.  Pada  dasarnya,  ulama  secara  keseluruhan memandang  penting  wali  nikah,  termasuk  bagi  ulama  yang berpendapat rukun nikah itu hanya ijab dan kabul saja. Mengingat,
17 Wawancara  dengan  Muhammad  Slamet,  Kepala  KUA  Kecamatan Blangpidie, tanggal 22 Desember 2017.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah
yang akan mengucapkpan ijab tidak lain adalah wali perempuan itu sendiri.  sehingga,  keberadaan  wali  dalam  akad  nikah  adalah  suatu keniscayaan.
Mengenai  wali  nikah  fasik  di  KUA  Kecamatan  Blangpidie Kabupaten  Aceh  Barat  Daya,  menurut  hukum  Islam  harus dikembalikan menurut pendapat ulama. Sejauh ini, menurut penulis praktek nikah dengan wali fasik dalam Islam dapat saja dilakukan, hal ini tentu merujuk pada ulama yang membolehkan hal tersebut. Apalagi  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  jelas  tidak  memberikan syarat bagi wali harus adil atau tidak fasik. Hal terpenting dalam KHI adalah  wali  haruslah  orang  Islam,  berakal  dan  baligh.  Namun demikian,  hendaknya  bagi  wali  yang  meninggalkan  ajaran  agama, melakukan dosa besar lainnya seperti berjudi dan mabuk-mabukan seperti telah disebutkan sebelumnya tidak dilakukan lagi

## Kesimpulan
1. Pelaksanaan  pernikahan  di  KUA  Kecamatan  Blangpidie dilakukan dengan lima prosedur: Pertama, persiapan nikah.
Kedua, pemberitahuan kehendak nikah. Ketiga, pemeriksaan berkas  nikah. Keempat ,pengumuman  kehendak  nikah.
Kelima, pelaksanaan  akad  nikah  baik  di  KUA  atau  di  luar KUA.
2. Menurut  Tengku  Gampong  Kecamatan  Blangpidie,  orang yang  fasik  seperti  tidak  melaksanakan  shalat  lima  waktu, berjudi  dan  mabuk-mabukan  boleh  menjadi  wali  dalam pernikahan. Wali nikah tidak disyaratkan adil, yang penting adalah beragama Islam, baligh dan berakal.
3. Alasan dan dalil hukum yang digunakan Tengku Gampong dan KUA Kecamatan Blangpidie dalam menetapkan hukum wali  fasik  dalam  pernikahan  ada  dua. Pertama, adanya pendapat  ulama  fikih  yang  membolehkan  wali  nikah  yang fasik  menikahkan  anak. Kedua, tidak  adanya  aturan  yang tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai syarat wali  harus  adil  dan  tidak  fasik.  Menurut Tengku  Gampong dan KUA Kecamatan Blangpidie, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya mensyaratkan wali harus beragama Islam, aqil dan baligh.
http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Aziz  Dahlan, EnsiklopediHukum  Islam ,  Jakarta:  PT
IchtiarBaru van Hoeve, 2003.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia , (Jakarta: BalaiPustaka, 1989.
Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarrakfuri, Tafsir Ibnu Katsir , (terj: Muhammad  Thalib),  (Jakarta:  Yayasan  Islam  Ahlus-
Shuffah & Pusat studi Islam an-Nabawi, 2010.
HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munahakat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet. iii, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 2,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Abdul  Madjid  Mahmud  Mathlub, al-Wajīz  fī  Aḥkām  al-Usrah  al-
Islamiyah , ed. In, PenduanHukumKeluargaSakinah, terj: HaritsFadhly&  Ahmad  Khotib,  Surakarta:  Era  Intermedia, 2005.
Wahbah  Zuhaili, Fiqh  Islam  Waadillatuhu:  Pernikahan,  Talak, Khulu’,  Ila’,  Li’an,  Zihar  dan  Masa  Iddah ,    (terj:  Abdul Haiyyie  Al-Kattani,  dkk),  jilid  9,  (Jakarta:  Gema  Insani, 2011.
Wawancara dengan Zakaria, Tengku Imum Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Balang Pidie, Abdiya, pada tanggal 21 Desember 2017.
Wawancara dengan Zulkifli, Tengku Imum Gampong Kuta Tinggi, Kecamatan  Balang  Pidie,  Abdiya,  pada  tanggal  19 Desember 2017.
Wawancara dengan Hasan, Tengku Imum Gampong Kuta Bahagia, Kecamatan  Balang  Pidie,  Abdiya,  pada  tanggal  23
Desember 2017.
Wawancara  dengan  Muhammad  Slamet,  Kepala  KUA  Kecamatan Blangpidie, tanggal 22 Desember 2017.