Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 1
HAKEKAT KURIKULUM PENDIDIKAN DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA
Imam Syafi’i
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Pendidikan Bhakti Wanita Islam (YPBWI) Surabaya.

## Abstract
Kurikulum  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  lembaga pendidikan. Karena, salah satu penentu keberhasilan pendidikan terdapat pada kurikulum. Kurikulum diharapkan dapat menjadi sarana terciptanya tujuan pendidikan nasional, sebagaimana pasal 3 dan penjelasan atas UU RI  No.  20  tahun  2003).  Namun,  pada  realitasnya  kurikulum  dijadikan media  politis  dalam  mencapai  tujuan,  visi  dan  misi  suatu  negara.  Lebih dari  itu,  masyarakat  menjadikan  dua  kekuatan  yang  saling  tarik  ulur, apakah  kurikulum  menyesuaikan  masyarakat,  ataukah  masyarakat  yang harus  mengikuti  perkembangan  kurikulum.  Untuk  itu,  ada  tiga  peranan kurikulum yang dinilai sangat penting dalam menjawab problematika ini yakni,  peranan  konservatif,    kreatif,  dan  kritis.  Ketiga  peranan  ini  harus berjalan  secara  seimbang  dan  harmonis  agar  dapat  memenuhi  tuntutan keadaan. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum menjadi tidak optimal. Hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak  yang  terkait  dalam  proses  pendidikan. Sehingga,  pihak-pihak  yang terkait  idealnya dapat memahami betul apa yang menjadi tujuan dan isi dari  kurikulum  yang  diterapkan  sesuai  dengan  bidang  tugas  masing- masing.
Keywords : Hakekat, Kurikulum, Perkembangan

## Pendahuluan
Banyak faktor dan unsur yang perlu dibahas dalam hubungannya dengan kurikulum.  Karena  secara  ideal  kurikulum  diasumsikan  sebagai  media  dalam

## Imam Syafi’i
2 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
mencapai  tujuan.  Tujuan  yang  telah  diformulasikan  konsekuensinya  dalam kurikulum  selalu  menjadi  bagian  atau  sub-ordinat  dari  tujuan  yang  telah diinginkan.  Di  samping  itu  kurikulum  pada  realitasnya  dijadikan  media  politis dalam  mencapai  tujuan,  visi  dan  misi  suatu  negara.  Lebih  ironis  lagi  kurikulum dan  masyarakat  menjadi  dua  kekuatan  yang  saling  tarik  ulur,  apakah  kurikulum menyesuaikan  masyarakat  ataukah  masyarakat  yang  harus  mengikuti perkembangan kurikulum begitu saja.
Dua  hal  di  atas  tentunya  mempunyai  implikasi  sendiri-sendiri.  Jika kurikulum  yang  harus  menyesuaikan  dengan  masyarakat,  maka  implikasinya adalah  tidak  ada  konsistensi  kurikulum  dalam  waktu  tertentu.  Sehingga  tujuan- tujuan  yang  harus  di  formulasikan  kemungkinan  sulit  dicapai.  Sebaliknya  jika masyarakat  yang  harus  mengikuti  dinamika  kurikulum,  maka  konsekuensinya masyarakat tidak mempunyai andil dalam menentukan kurikulum. Padahal pada akhirnya output yang dihasilkan akan kembali ke masyarakat.
Konsekuensi  di  atas  tentunya  juga  berimplikasi  pada  form  curriculum scope  dan  sequence  pada  berbagai  jenis  kurikulum.  Kurikulum  sendiri  mencoba mewujudkan teori konsep, pandangan tentang perkembangan anak dan kebutuhan masyarakat.  Bila  tujuan  utamanya  transmisi  atau  transfer  kultural  dan pengetahuan,  maka  organisasi  kurikulum  yang  sesuai  adalah  berupa  mata pelajaran  yang  lazim  disebut  subject  matter  curriculum.  Akan  tetapi  bila kebutuhan masyarakat atau anak menjadi tujuan utama, maka yang paling serasi adalah kurikulum yang berdasarkan masalah-masalah masyarakat atau anak yang biasanya bersifat integrated atau terpadu.
Dalam  organisasi  kurikulum  terdapat  tiga  tahapan  yakni,  subject  matter curriculum  (kurikulum  berdasarkan  mata  pelajaran),  correlated  curriculum (korelasi  kurikulum),  dan  integrated  curriculum  (kurikulum  gabungan).  Subject matter  curriculum,  pengajaran  bidang  studi  secara  terpisah  dengan  pembahasan bahan  serta  waktu  yang  telah  ditentukan terlebih  dahulu.  Correlated  curriculum, bidang  studi  yang  beraneka  ragam,  tetapi  sejenis  yang  dikelompokkan  untuk membahas  sesuatu  yang  relevan.  Integrated  curriculum,  merupakan  pembahasan suatu  topik  atau  permasalahan  yang  dibahas  dengan  berbagai  pokok permasalahan, baik dari bidang studi yang sejenis maupun dari bidang studi yang relevan. 1
1 Dakir, Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 33.
Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 3
Dari  subject  matter  curriculum  di  atas,  biasa  juga  dikatakan  sebagai separate-subject curriculum di mana bidang studi diberikan secara terpisah-pisah, yang  satu  lepas  dari  yang  lain.  Meskipun  kedua  mata  pelajaran  tersebut  sangat dekat  hubungannya.  Dalam  hal  ini  terdapat  beberapa  kelemahan  di  antaranya adalah  bahan  pelajaran  dapat  diberikan  secara  logis  dan  sistematis,  organisasi kurikulum ini sederhana, mudah direncanakan, dan dilaksanakan. Di samping itu, kurikulum  ini  mudah  pula  dinilai  dan  diterapkan  di  pendidikan  tingkat  tinggi, serta  diterapkan  secara  berabad-abad  lamanya  dan  sudah  menjadi  tradisi. Kurikulum ini lebih memudahkan bagi guru dan mudah untuk diubah. Organisasi kurikulum  yang  sistematis  sebagaimana  yang  dimiliki  oleh  subject-curriculum sensual untuk menginterpretasikan pengalaman. 2
Subject  matter  curriculum  ini  menekankan  pada  mata  pelajaran  secara terpisah-pisah,  misalnya:  Bahasa  Daerah,  Pendidikan  Agama  Islam,  Bahasa Inggris, dan di antara mata pelajaran ini tidak berhubungan di antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan Carrelated Curricukulum adalah pola mengelompokkan mata  pelajaran  yang  dianggap  terdapat  kedekatan  untuk  untuk  berhubungan. Korelasi  ini  antara  dua  bidang  studi  diadakan  hubungan  secara  insidental. 3
Misalnya  geografi  dapat  disinggung  dengan  sejarah.  Hubungan  yang  lebih  erat bisa  karena  suatu  pokok  bahasan  disajikan  dengan  beberapa  materi  pelajaran. Contoh,  sawah  dibahas  dalam  pelajaran  geografi,  ilmu  tumbuh-tumbuhan, menggambar,  bernyanyi.  Setiapa  mata  pelajaran  diberikan  jam  tertentu,  tetapi masih  tetap  dalam  koridor  masalah  yang  serupa.  Selain  itu  dapat  pula  beberapa bidang  studi  yang  disatukan,  misalnya  geografi,  ekonomi,  sejarah  dan  akutansi digabungkan  menjadi  ilmu  pengetahuan  sosial.  Sedangkan  kimia,  fisika,  biologi digabungkan menjadi ilmu pengetahuan alam (IPA).
Sedangkan integrated curriculum adalah proses penggabungan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, misalnya mata pelajaran IPA tentang alam semesta diintegrasikan dengan pendidikan Agama Islam. 4 Integrasi kurikulum meniadakan
2 Nasution, Asas-Asas  Kurikulum (Jakarta:  Bumi  Aksara,  1995),  181-185.  Organisasi  kurikulum  ini mempunyai  beberapa  kekurangan  di  antaranya  bahwa  kurikulum  ini  memberikan  mata  pelajaran yang  lepas-lepas  yang  tidak  berhubungan  satu  dengan  yang  lain,  dan  kurikulum  ini  tidak memperhatikan  masalah-masalah  social  yang  dihadapi  anak-anak  dalam  kehidupan  sehari-hari. Kurikulum ini menyampaikan pengalaman umat manusia yang lampau dalam bentuk sistematis dan logis, dan semua yang  logis tidak selalu psikologis jika ditinjau dari segi minat dan perkembangan anak, tujuan kurikulum ini terlampaui terbatas serta kurang mengembangkan  kemampuan  berfikir, kurikulum ini cenderung menjadi statis dan ketinggalan zaman.
3 Ibid., 192.
4 Subandjah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 59.

## Imam Syafi’i
4 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
batas-batas  antara  berbagai  bidang  studi  dan  menyajikan  bahan  pelajaran  dalam bentuk  unit 5 atau  keseluruhan.  Dengan  kebulatan  bahan  pelajaran,  diharapkan kita dapat membentuk anak-anak menjadi pribadi yang integrated, yakni manusia yang sesuai atau selaras hidupnya dengan sekitar.
Secara  historis  di  Indonesia  pada  masa  orde  lama  kebijakan  kurikulum lebih  di  arahkan  pada  indroktrinasi  dan  menolak  segala  unsur  kultural  yang berasal  dari  luar.  Dengan  sendirinya  pendidikan  tidak  di  fungsikan  untuk meningkatkan  taraf  kehidupan  rakyat  dan  kebutuhan  pasar,  tetapi  lebih diorientasikan pada kebutuhan politik.
Pada  masa  Orde  Baru  pendidikan  diarahkan  kepada  uniformitas  dalam berfikir  dan  bertindak.  Sehingga  kemungkinan  terbentuknya  masyarakat  yang homogen.  Stabilitas  politik  dan  keamanan  merupakan  pilar  utama  untuk mencapai  perkem-bangan  ekonomi  yang  tinggi.  Secara  politis  tentunya  sangat mengagumkan,  tapi  di  balik  itu  juga  memunculkan  implikasi  yang  negatif  yaitu berkembangnya  kelas  menengah  yang  lamban  dan  lemah  serta  mematikan kehidupan demokratis.
Sebagai  contoh  diterapkannya  di  Indonesia  adalah  kurikulum  gabungan dimana  kurikulum  ini  menerapkan  sistem  broad  field,  sehingga  kurikulum  di Indonesia mengenal adanya IPA yang merupakan gabungan antara Fisika, Kimia dan  Biologi.  Dikenal  juga  IPS  atau  social  studies  sebagai  gabungan  antara pelajaran  sejarah,  ekonomi,  geografi,  antropologi  dan  psikologi.  Serta  jurusan bahasa yang merupakan gabungan antara tata bahasa, membaca, mengarang dan bercakap-cakap.
Penerapan  kurikulum  seperti  ini,  memiliki  kelemahan  yaitu  terpisah- pisahnya berbagai disiplin ilmu. Kurikulum ini merupakan modifikasi subyek yang terpisah-pisah.  Agar  pengetahuan  anak  tidak  lepas-lepas,  maka  diusahakan hubungan  antara  dua  mata  pelajaran  atau  lebih  yang  dapat  dipandang  sebagai kelompok yang pada hakekatnya mempunyai hubungan yang erat.
Penggabungan  ini  bukan  sekedar  tindakan  administratif  yang mengharuskan sejumlah pelajaran yang bersangkutan secara berurutan pada jam- jam  tertentu.  Jika  demikian  halnya,  maka  gabungan  itu  semu  belaka  dengan
5 Nasution, Asas-Asas Kurikulum …, 198-200. Di antara cirri-ciri integrasi kurikulum adalah unit yang merupakan suatu keseluruhan yang mulat misalnya, siswa membahas suatu masalah, seorang guru bertindak  sebagai  fasilitator  menjaga  agar  yang  dibahas  tidak  keluar  dari  pokok  permasalahan. Kemudian unit menerobos batas-batas mata pelajaran. Unit juga didasarkan pada pendapat-pendapat modern mengenai cara belajar.
Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 5
kemungkinan  bahwa  guru  sejarah  yang  mengajarkan  IPS  akan  mengutamakan mata pelajarannya dan menjadikan mata pelajaran lain sebagai pembantu belaka. Agar  tercapai  gabungan  yang  nyata  maka  perlu  integrating  treads  atau  focusing center  berupa  tujuan,  prinsip-prinsip  umum,  teori  atau  masalah  masyarakat  dan kehidupan  yang  dapat  mewujudkan  gabungan  itu  secara  wajar.  Terbentuknya kurikulum  gabungan  ini  di  dorong  oleh  usaha  mengadakan  integrasi  dalam pengetahuan  anak  dan  mencegah  penguasaan  bahan  yang  banyak,  akan  tetapi mendangkal dan lepas-lepas  sehingga mudah di lupakan dan tidak fungsional.
Kurikulum  gabungan  ini  di  terima  sebagai  organisasi  kurikulum  yang mula-mula  dimasukkan  dalam  kurikulum  1975.  Dalam  pelaksanaannya  masih banyak kesulitan dan hambatan. Prinsip gabungan ini masih belum dipahami para pelaksana  pendidikan,  terutama  guru-guru  yang  masih  cenderung  berpegang kepada pengajaran dengan latar pendidikannya di lembaga pendidikan guru.
Beberapa  hal  di  atas  merupakan  sebagian  kecil  dari  berbagai  macam problem  pendidikan  di  Indonesia  yang  harus  mendapatkan  perhatian  serius  bagi pemerhati  dan  pelaku  pendidikan.  Namun  tulisan  ini  hanya  akan  membatasi pembahasan  pada  faktor-faktor  kurikulum.  Hal  ini  dimaksukan  untuk  lebih memfokuskan permasalahan sehingga dapat menemukan arah pembicaraan yang tepat.

## Pengertian dan Hakekat Kurikulum
Menurut bahasa kata kurikulum 6 berasal dari bahasa Yunani currere yang berarti  jarak  tempuh  lari  mulai  dari  start  sampai  finish.  Kemudian  pada  tahun 1955  kurikulum  dipahami  dalam  bidang  pendidikan  dengan  arti  sejumlah  mata kuliah  di  suatu  perguruan. 7 Sedangkan  dalam  istilah  dunia  pendidikan
6 S.  Nasution, Azas-Azas  Kurikulum (Bandung:    Jenmars,  1980),  5.  Istilah  kurikulum    awalnya digunakan dalam dunia olah raga  yang berupa tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh seorang pelari dalam perlombaan lari estafet dalam dunia atletik. Lihat pula S. Nasution, Azas-Azas Kurikulum (Bandung:    Bumi  Aksara,  2006),  2.di  Indonesia  istilah  kurikulum  boleh  dikatakan  baru  menjadi populer  sejak tahun lima puluhan, yang dipopulerkan oleh mereka yang memperoleh pendidikan di Amerika  Serikat.  Kini  istilah  itu  telah  dikenal  orang  di  luar  pendidikan.  Sebelumnya  yang  lazim digunakan  adalah  “rencana  pelajaran”  pada  hakikatnya  kurikulum  sama  sama  artinya  dengan rencana pelajaran. Sedangkan menurut Choirul, secara bahasa kurikulum berasal dari bahasa latin, currere yang  berarti  lapangan  tempat  lomba  lari.  Kurikulum  juga  bisa  berarti curriculum yang mengandung arti jarak yang ditempuh oleh seorang pelari. Choirul Anam, Pengembangan Kurikulum Agama  Islam (Sidoarjo:  Qisthos  Digital  Press,  2009),  1.  Oleh  karena  itu  perubahan  kurikulum merupakan  pengembangan  kurikulum  yang  telah  berjalan  dengan  mengadopsi  bagian-bagian potensial kurikulum tersebut dengan tujuan mendapatkan sintesa kurikulum baru yang lebih baik.
7 Subandiyah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum (Jakarta: Gravindo Persada, 1993), 1.

## Imam Syafi’i
6 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
kontemporer,  secara  umum  arti  kurikulum  dapat  didefinisi  sebagai  kumpulan mata  pelajaran  atau  pengetahuan  yang  harus  dipelajari  oleh  para  mahasiswa. 8
Kurikulum  merupakan  alat  yang  sangat  penting  dalam  keberhasilan  suatu pendidikan, tanpa adanya kurikulum yang baik dan tepat maka akan sulit dalam mencapai tujuan dan sasaran tujuan yang dicita-citakan. 9
Sementara Arthur K. Ellis mengemukakan bahwa kurikulum dipengaruhi oleh  filosofis  atau  aliran  filsafat  pendidikan  tertentu.  Dalam  filsafat  pendidikan terdapat  berbagai  aliran  yang  dapat  dipetakan  ke  dalam  dua  kelompok,  yaitu: tradisional  dan  kontemporer.  Tradisional  yang  dimaksud  yakni  kelompok Perenialism  dan  Essentialism.  Sedangkan  kelompok  kontemporer  adalah Progressivism,  Recontructionism  dan  Exsistensialism. 10 Kemudian  pengaruh pandangan  filosofis  terhadap  kurikulum  ini  ditandai  oleh  pengertian  kurikulum yang dinyatakan sebagai subject matter, content, atau bahkan transfer of cultural. Dengan demikian para ahli yang menganut aliran perenialism menyatakan bahwa kurikulum merupakan  transfer of culture. 11
Oleh  karena  itu,  kurikulum  sebagai  rencana  pembelajaran,  merupakan program pendidikan yang disediakan untuk memberikan pemahaman kepada para mahasiswa.  Dengan  program  itu  para  mahasiswa  melakukan  berbagai  kegiatan belajar,  sehingga  mampu  menunjukkan  perubahan  dan  perkembangan  tingkah laku  mereka,  sesuai  dengan  tujuan  pendidikan  dan  pembelajaran.  Dengan  kata lain,  lembaga  perguruan  tinggi  selayaknya  menyediakan  lingkungan  bagi mahasiswa  yang  memberikan  kesempatan  belajar.  Oleh  karena  itu,  kurikulum harus disusun sedemikian rupa agar maksud dan tujuan tersebut dapat tercapai. Di samping itu kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata kuliah saja, akan tetapi meliputi  segala  sesuatu  yang  dapat  mempengaruhi  perkembangan  mahasiswa, seperti:  bangunan  gedung,  media  pembelajaran,    perpustakaan,  dan  lokasi  yang memadai  yang  pada  gilirannya  menyediakan  kemungkinan  belajar  secara  efektif dan  kondusif.  Semua  kesempatan  dan  kegiatan  yang  akan  dilakukan  oleh  para
8 Oemar  Hamalik, Kurikulum  dan  Pembelajaran (Jakarta:  Bumi  Aksara,  2001),  19.  Di  samping  itu kurikulum  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  seperangkat  rencana  dan  pengaturan  mengenai  tujuan, isi,  dan  bahan  pelajaran  serta  cara  yang  digunakan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
9 Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 3.
10 Artur  K.  Ellis,  Cogan,  J.  John,  Howey,  Kenneth  R, Intraduction  To  The  Foundations  of  Education (New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1986), 115.
11 Daniel Tanner, dan Laurel Tanner, Curriculum Development: Theory into Practice (New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1980), 104.
Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 7
mahasiswa direncanakan dalam suatu kurikulum. Dengan demikian dapat diambil benang merah bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan mata kuliah serta cara yang digunakan  sebagai pedoman penyelenggaraan   kegiatan  pembelajaran  agar  mencapai  tujuan  pendidikan  yang diinginkan.
Sebelum  membahas  tentang  problematika  pendidikan  nasional  yang berkaitan  dengan  kurikulum,  alangkah  lebih  baiknya  dipaparkan  makna kurikulum  itu  sendiri.  Hal  ini  penting  ditekankan  karena  wacana  tentang kurikulum,  tampak  yang  merujuk  pada  “barang”  yang  berlainan,  sehingga pembicaraan  mengenai  kurikulum  akan  menjadi  simpang  siur.  Oleh  karena  itu untuk  memperluas  wacana,  maka  berdasarkan  dampaknya  pada  peserta  didik terdapat lima makna kurikulum yang berbeda-beda, yakni:
Pertama,  kurikulum  ideal  mengandung  segala  sesuatu  yang  dianggap penting  sehingga  dianggap  perlu  dimasukkan  ke  dalam  kurikulum  oleh  hampir setiap  orang.  Cakupannya  jelas  dan  sangat  luas,  kandungan  isinya  sangat  tidak sistematis, dan bebannya sangat besar, sehingga tidak mungkin diwujudkan fungsi kurikulum  ini  sebagai  pencerminan  aspirasi  konstituen  yang  perlu  di  perhatikan, disaring,  ditata  serta  dikemas  dalam  sosok  yang  tepat  oleh  semua  pihak  yang terlihat dalam urusan pendidikan formal, mulai dari pengembang kurikulum dan pengelola  pendidikan  sampai  dengan  guru  sebagai  fasilitator  pembelajaran  yang merupakan ujung tombak pelaksana di lapangan.
Kedua,  kurikulum  formal  yaitu,  kurikulum  yang  akhirnya  di-sanetion (disetujui) oleh yang berkewenangan dan kemudian ditampilkan sebagai dokumen resmi  kurikulum.  Di  Indonesia,  kurikulum  formal  ini  terdiri  dari  tujuan,  materi yang merupakan bagian terbesar serta pedoman umum pelaksanaan.
Ketiga,  kurikulum  instruksional  merupakan  terjemahan  dari  kurikulum formal  menjadi  seperangkat  skenario  pembelajaran  dari  jam  pertemuan  ke  jam pertemuan oleh guru yang bertugas mengimplementasikan suatu kurikulum formal dalam kontek kelembagaan tertentu 12 .
Keempat,  kurikulum  operasional  ialah  perwujudan  obyektif  dari  niat kurikulum  instruksional  dalam  bentuk  interaksi  pembelajaran  apa  yang  telah dilakukan  oleh  guru,  apa  yang  dikerjakan  oleh  peserta  didik,  dan  bagaimana interaksi  antara  keduanya.  Tidak  dapat  di  elakkan  bahwa  konsep  kurikulum  ini
12 Daniel Tanner dan Laurel Tanner, Curriculum  Development Theory into  Practice  Debra A.  Stollenwerk
(ed) (Englewood Cliffs, New Jersey Columbus: Merrill an Imprint of Prentice Hall, 1995), 156-157.

## Imam Syafi’i
8 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
lebih  mengedepankan  situasi  hubungan  antara  murid  dengan  guru  yang  bersifat independen 13 .
Kelima, kurikulum eksperensial yaitu makna dari pengalaman belajar yang terhayati  oleh  peserta  didik,  sementara  mereka  terlibat  dalam  berbagai  kegiatan dan peristiwa pembelajaran yang dikelola oleh guru ataupun sekolah. Caswell dan Campbell  mendefinisikan  kurikulum  sebagai  susunan  dari  keseluruhan pengalaman anak di bawah bimbingan guru 14 .
Bila di lihat dampak kurikulum terhadap tingkah laku peserta didik, maka pada  dasarnya  yang  eksis  hanyalah  kurikulum  lokal 15 yang  berupa  pengalaman belajar yang digelar oleh guru dari hari ke hari.

## Peranan Kurikulum dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat
Sebagaimana  dikemukakan  oleh  Oemar  Hamalik  dalam  Rudi  Susilana dkk,  bahwa  kurikulum  dalam  pendidikan  formal  memiliki  peranan  yang  sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, terdapat tiga  peranan  yang  dinilai  sangat  penting,  yaitu:  (1)  Peranan  konservatif,  (2) Peranan kreatif, dan (3) Peranan kritis/evaluatif 16
1. Peranan Konservatif.
Peranan  ini  menekankan  bahwa  kurikulum  sebagai  sarana  untuk mentrasmisikan  nilai-nilai  warisan  budaya  masa  lalu  yang  dianggap  masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini peserta didik. Dengan  demikiaan,  peranan  konservatif  ini  pada  hakekatnya  menempatkan kurikulum,  yang  berorientasi  ke masa  lampau.  Peranan  ini  sifatnya menjadi sangat  mendasar,  disesuaikan  dengan  kenyataan  bahwa  pendidikan  pada hekekatnya  merupakan  proses  sosial.  Salah  satu  tugas  pendidikan  yaitu mempengaruhi dan membina perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup dilingkungan masyarakatnya.
2. Peran Kreatif.
Peranan  ini  menekankan  bahwa  kurikulum  harus  mampu  mengembangkan sesuatu  yang  baru  sesuai  perkembangan  yang  terjadi  dan  kebutuhan- kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum
13 Ibid., 179
14 Ibid., 170-171
15 Harus  di  bedakan  dari  kurikulum  muatan  lokal  yang  selama  ini  banyak  dipersepsikan  sebagai materi yang seakan-akan ditumpangkan saja
16 Rudi Susilana dkk, Kurikulum dan Pembelajaran (Bandung: Jurusan Kutekpen FIP UPI,2006), 10-11
Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 9
harus  mengandung  hal-hal  yang  dapat  membantu  setiap  peserta  didik mengembangkan  semua  potensi  yang  ada  pada  dirinya  untuk  memperoleh pengetahuan-pengetahuan  baru,  kemampuan-kemampuan  baru,  serta  cara berfikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya.
3. Peranan Kritis dan Evaluatif.
Peranan  ini  dilatarbelakangi  oleh  adanya  kenyataan  bahwa  nilai-nilai  dan budaya  yang  hidup  dalam  masyarakat  senantiasa  mengalami  perubahan, sehingga  pewarisan  nilai-nilai  dan  budaya  masa  lalu  kepada  peserta  didik perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu  sesuai  dengan  apa  yang  dibutuhkan.  Karena  itu,  peranan  kurikulum tidak  hanya  mewariskan  nilai  dan  budaya  yang  ada  atau  menerapkan  hasil perkembangan  baru  yang  terjadi,  melainkan  juga  memiliki  peranan  untuk menilai  dan  memilih  nilai  dan  budaya  serta  pengetahuan  baru  yang  akan diwariskan tersebut. Dalam hal ini, kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam control atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan  dan  tuntutan  masa kini  dihilangkan  serta  diadakan modifikasi  atau penyempurnaan-penyempurnaan.
Dari  ketiga  peranan  kurikulum  di  atas,  tentu  saja  harus  berjalan  secara seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum menjadi tidak  optimal.  Menyelaraskan  ketiga  peranan  kurikulum  tersebut  menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan, di antaranya guru,  kepada  sekolah,  pengawas,  orang  tua,  dan  masyarakat.  Dengan  demikian, pihak-pihak  yang  terkait  tersebut  idealnya  dapat  memahami  betul  apa  yang menjadi tujuan dan isi di kurikulum yang diterapkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

## Pendekatan-Pendekatan dalam Pengembangan Kurikulum
Secara  garis  besar  pendekatan  dalam  pengembangan  kurikulum  dibagi menjadi tiga antara lain:
1. Pendekatan  yang  berorientasi  pada  tujuan,  bahwa  sebelum  membuat  suatu kurikulum  maka  perlu  dirumuskan  terlebih  dahulu  suatu  tujuan,  mulai  dari tujuan  yang  paling  tinggi,  tujuan  nasional  sampai  pada  tujuan  yang  paling rendah  yakni,  tujuan  intruksional.  Dengan  adanya  tujuan,  maka  dapat

## Imam Syafi’i
10 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
menetapkan  bidang  studi  yang  akan  diajarkan,  metode  yang  digunakan, evaluasi dan lainnya. Sehingga tujuan yang akan dicapai menjadi jelas. Tujuan  tersebut  memberikan  arahan  dalam  menetapkan  materi  pelajaran, metode,  jenis  kegiatan  dan  alat  yang  di  perlukan  dalam  mencapai  tujuan. Tujuan  memberikan  arah  yang  jelas  dalam  memberikan  penilaian  terhadap hasil yang dicapai, yang nantinya menjadi GBPP. Oleh karena itu para praktisi pendidikan  harus  dapat  memutuskan  tujuan,  serta  merumuskan  tujuan menjadi  lebih  khusus,  jelas,  operasional  dan  dapat  diukur. 17 Dalam  bidang studi  PAI,  ada  tiga  ranah  sebagai  ntujuan  yang  dirumuskan,  yakni  domain kognitif, domain efektif dan domain psikomotorik. 18
edangkan tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat umum dan merupakan  sasaran  akhir  yang  harus  dijadikan  pedoman  oleh  setiap  usaha pendidikan, dengan kata lain bahwa setiap penyelenggara lembaga pendidikan harus  berlandasan  pada  tujuan  pendidikan  nasional.  Sehingga  tujuan pendidikan  nasional  ini  sama  antara  lembaga  pendidikan  yang  satu  dengan yang lain.
2. Pendekatan  bidang  studi,  bahwa  setelah  tujuan  dirumuskan,  kemudian dilanjutkan  dengan  meenentukan  bidang  studi  yang  akan  diajarkan  siswa untuk  mencuatu  tujuan  tersebut.  Bidang  studi  tersebut  disusun  secara sistematis  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan,  kemudian  dipikirkan  cara bagaimana  penyampaiannya  kepada  peserta  didik  atau  strateginya.  Untuk
17 Subandjah, Pengembangan dan Inovasi Kurikulum ..,56.
18 Wina  Sanjaya, Kurikulum  dan  Pembelajaran:  Teori  dan  Praktik  Pengembangan  Kurikulum  KTSP (Jakarta:  Kencana,  2009),  102-106.  Lihat  juga  Burhan  Nuriantoro, Dasar-Dasar  Pengembangan Kurikulum  Sekolah:  Sebuah  Pengantar  Teoris  dan  Pelaksanaan (Yogyakarta:  BPEE,  1985),  42-44. Menurut Bloom, dalam bukunya taxanomy of Educational Objectives yang terbit pada tahun 1965, bentuk  perilaku  sebagai  tujuan  yang  harus  di  rumuskan  dapat  digolongkan  menjadi  tiga  klasifikasi atau tiga domain, yaitu domain kognitif, domain efektif dan domainpsikomotorik. Domain koqnitif terdiri  dari  6  tingkatan,  yakni  pengetahuan/knowledge  (kemampuan  mengingat  suatu  informasi), pemahaman (kemampuanmenjelaskan dari suatu konsep), penerapan (aplikasi dari suatu teori dalam perilaku),  analisis  (kemampuan  menguraikan  atau  memecahkan  suatu  masalah)dan  sintesis (kemampuan  untuk  menghimpun  bagian-bagian  ke  dalam  suatu  keseluruhan    yang    bermakna, seperti  merumuskan  tema,  rencana  atau  melihat  hubungan  dari  suatu  yang  abstrak),  dan  evaluasi (kemampuan  menilai  terhadap  sesuatu).  Domain  afektif,  terdiri  dari  6  tingkatan  yaitu  penerimaan (sikap  kesadaran/kepekaan  terhadap  gejala,  kondisi,  keadaan  atau  suatu  masalah),  merespon (kemampuan  berpartisipasi  aktif  dalam  suatu  kegiatan),  menghargaii  (kemampuan  untuk  member penilaian atau kepercayaan terhadap obyek tertentu), mengorganisasi (pengembangan nilai ke dalam oraganisasi  tertentu),  karakterisasi  nilai  (mengadakan  sintesis  dan  internalisasi  sistem  nilai  dengan pengkajian secara mendalam). Sedangkan domain psikomotorik ada 6 tingkatan, yakni gerak reflek, ketrampilan  dasar,  ketrampilan  perceptual,  keterampilan  fisik,  gerakan  ketrampilan,  komunikasi nondiskursif.
Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 11
mempermudahkan  penyampaian  materi  kepada  peserta  didik,  maka diperlukan  sebuah  media,  kemudian  dibuatkan  suatu  cara  untuk  mengukur keberhasilan peserta didik atau dengan kata laian evaluasi. 19
Pendekatan  ini  menggunakan  bidang  studi  sebagai  organisasi  kurikulum, contoh  missal  bidang  studi  matematika,  geografi,  pendidikan  agama  Islam, seperti yang kita lihat pada pendidikan pada zaman sekarang ini. Pendekatan ini  dibedakan  antara  makro-organizer,  organizer  dan  mikro-organizer. Sebagaimana contoh, organizer yakni, fiqh, al-Qur’an-Hadith, Aqidah-Akhlak, Sejarah  Kebudayaan  Islam.  Sedangkan  mikro-organizer  yakni,  Hukum  “al” pada  al-Qur’an,  Sejarah  Nabi  Muhammad  pada  periode  Makkah  dan  lain- lain. 20
Pengembangan  ini  dilakukan  berawal  dari  keinginan  untuk  meningkatkan kualitas  belajar  pada  suatu  bidang  pengetahuan  khusus.  Fokus  pada peningkatan bagian kurikulum tertentu yang dilakukan atas dasar isi (content ) dan tujuan-tujuan yang lebih sempit, dan lebih menekankan pada tahap-tahap persiapan “field  trial” dan  diseminasi  kurikulum  yang  baru.  Dengan  kata  lain lebih  menekankan  pada  pola  heuristik 21 dari  pada  pola  tradisional.  Sebagai contoh pembaharuan bidang studi Pendidikan Agama Islam, misalnya tentang tata cara berwudlu yang dimulai dengan praktik, kemudian baru teori tentang wudlu tersebut.
3. Pendekatan  berdasarkan  kemampuan,  dalam  penyusunan  kurikulum berdasarkan  kemampuan  tidak  jauh  berbeda  dengan  penyusunan  kurikulum berdasarkan tujuan. Hal yang membedakan adalah terletak pada tujuan yang penekanannya  lebih  kepada  operasional.  Melalui  pertanyaan  yang  sifatnya praktis, setelah lulus dari SMA peserta didik diharapkan akan menempuh pada jenjang perguruan mana? setelah selesai kuliah di perguruan tinggi, mahasiswa
19 Dakir, Perencanaan dan Pengembangan..., 9. 20 Nasution, Kurikulum dan Pengajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 44.
21 Hendyat  Soetopo, Pembinaan  dan  Pengembangan  Kurikulum (Jakarta:Bumi  Aksara,  1993),  66. Terdapat  dua  jenis  pengembangan  kurikulum,  yaitu  pola  tradisional  dan  pola  heuristik.  Pola tradisional adalah tugas-tugas pengembangan dibagi-bagi antara Pemerintah, guru, badan penelitian dan universitas. Badan pengajaran diterbitkan oleh penulis-penulis “free lance” dan penerbit-penerbit komersial. Lembaga-lembaga pendidikan guru memberikan pengaruh jangka panjang terhadap sikap- sikap guru. Peranan kunci dalam tipe ini diemban oleh para inspektur, penasehat dan konsultan yang mendorong dan menyebarkan inovasi dan mengambil bagian yang penting dalam “inservice education” para  guru.  Sedangkan  pola  heuristik  adalah  pola  yang  meniru  riset  dan  pengembangan  pesawat (mesin)  dan  industri  pertahanan.  Penekanannya “discovery  approach” pada  dan “feld  testing” dan evaluasi.  Proses  umpan  balik  tidak  lagi  berasal  dari  inspeksi  Nasional  atau  penasehat  local  seperti pada pola tradisional.

## Imam Syafi’i
12 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
mempunyai kemampuan apa?. Dengan kata lain semua kegiatan proses belajar mengajar  menuju  kemampuan  yang  diharapkan  oleh  lulusannya.  Dengan demikian dapat diambil benang merah bahwa kemampuan yang akan dicapai itu merupakan tujuan institusional, sedangkan tujuan kurikulum yakni, berupa berbagai sub kemampuan yang masing-masing berorientasi pada profesi. 22

## Tinjauan Historis Kurikulum Pendidikan Nasional
Bila  ditinjau  secara  historis  pelaksanaan  sistem  pendidikan  di  Indonesia, kurikulum  mempunyai  konotasi  yang  negatif.  Ungkapan  yang  sering  terdengar adalah  kurikulum  sering  dirubah,  namun  hasil  pendidikan  masih  diragukan kualitasnya. Padahal pelaksanaan suatu kurikulum dan hasilnya sangat ditentukan oleh berbagai faktor. 23
Penyebab  utama  rendahnya  mutu  pendidikan  nasional  memang  cukup komplek  untuk  dapat  diidentifikasikan  secara  langsung.  Beberapa  faktor  utama kiranya dapat disebut diantaranya:
1. Faktor dana pendidikan yang relatif masih sedikit
2. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai
3. Kurikulum yang kurang menunjang peningkatan mutu
4. Kesemrawutan  sistem  administrasi dan manajemen  pendidikan,  termasuk  di dalamnya faktor terlalu besarnya campur tanbgan birokrasi pemerintah.
5. Rendahnya mutu para pendidik/guru. 24
Jika  kita  perhatikan,  bahwa  arah  perkembangan  suatu  masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari faktor kurikulum. 25 Dalam sejarah pendidikan di Jepang  misalnya,  pada  akhir  abad  ke-19  mempersiapkan  diri  memasuki masyarakat  industri.  Kementerian  teknik  membuka  sekolah-sekolah  teknik telekomunikasi, produksi besi dari baja, serta pelatihan kerajinan. 26
Sementara itu perkembangan kurikulum di Indonesia pada jaman colonial, kurikulum sekolah mengacu pada pola kurikulum di negeri Belanda. Selain sangat efektif  dalam  penerimaan  peserta  didik,  juga  kurikulum  diorentasikan  pada
22 Dakir, Perencanaan dan Pengembangan…, 92 . 23 H.A.R.  Tilaar, Pembangunan  Pendidikan  Nasional  1945-1995 (Jakarta:  Gramedia  Widia  Sarana Indonesia, 1995), 251.
24 J.  Sudarminta, Tantangan  dan  Permasalahan  Pendidikan  di  Indonesia  Memasuki  Milenium  Ketiga, Transformasi  Pendidikan  Memasuki  Milenium  Ketiga,  A.  Admadi  dan  Y.  Setyaningsih  (ed.) (Yogyakarta: Kanesius, 2000), 9-10.
25 H.A.R. Tilaar, Pembangunan Pendidikan..., 251
26 Ibid., 252.
Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 13
kebutuhan  tenaga  untuk  pembangunan  sarana  produksi  atau  pelayanan pemerintah bagi kepentingan pemerintah Belanda.
Pada masa colonial jepang, pendidikan berubah menjadi pendidikan untuk semua  rakyat.  Demi  untuk  kepentingan  kemenangan  perang  Jepang,  pendidikan jasmani dan semangat militer Jepang ditumbuhkan.
Di  samping  itu,  termasuk  juga  buku-buku  pelajaran  diterjemahkan  dari bahasa  asing  ke  Bahasa  Indonesia.  Bahasa  dan  sejarah  Jepang  mulai  di  ajarkan sejak kelas 5 Sekolah Rakyat (SR), pendidikan agama mulai diajarkan di Sekolah Negeri.
Pada masa revolusi kemerdekaan, terjadi perubahan di dalam kurikulum. Namun  karena  revolusi  fisik,  maka  tidak  banyak  yang  terjadi  di  dalam  usaha untuk menyusun kurikulum yang lebih relevan dengan keinginan jaman. 27
Pada  masa  orde  lama  kebijakan  kurikulum  lebih  diarahkan  pada indoktrinasi  dan  menolak  segala  unsur  budaya  yang  datang  dari  luar.  Dengan sendirinya  pendidikan  tidak  difungsikan  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan rakyat.  Pendidikan  tidak  diorentasikan  pada  kebutuhan  pasar,  tetapi  pada kebutuhan  politik.  Segala  sesuatu  diarahkan  pada  kemauan  penguasa,  sehingga kebebesan berfikir alternatif, berfikir kritis, semakin lama semakin dikubur. 28
Meskipun  demikian, mutu  pendidikan pada masa tahun  1950-1960 boleh dikata  berkualitas  tinggi.  Pada  masa  itu  hampir  tidak  ada  mahasiswa  yang drop out ,  jauh  berbeda  jika  dibandingkan  dengan  masa sekarang,  sudah  sekian  persen mahasiswa  yang drop  out. Hal  ini  disebabkan  pada  waktu  itu  yang  masuk perguruan  tinggi  hanya  yang  memiliki  kemampuan  di  atas  rata-rata  untuk menempuh  studi  di  perguruan  tinggi.  Setiap  studi  perguruan  tinggi  baik  negeri maupun  swasta  mempersiapkan  orang  yang  pandai  dan  bermutu  tinggi  untuk bermacam-macam tugas. 29
Pada  masa  orde  baru  pendidikan  diarahkan  pada  uniformitas (keseragaman)  di  dalam  berfikir  dan  bertindak.  Pakaian  seragam,  wadah-wadah tunggal  dari  organisasi  masyarakat,  semuanya  diarahkan  pada  terbentuknya masyarakat  yang  homogen.  Stabilitas  politik  dan  keamanan  merupakan  ajaran utama  untuk  mencapai  perkembangan  ekonomi  yang  tinggi.  Akibatnya  adalah berkembangnya kelas  menengah  yang  lamban dan  lemah,  yang  tidak kreatif  dan
27 Ibid., 251-252.
28 H.A.R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 2-3.
29 J.I.G.M. Drost, S.J, Sekolah: Mengajar atau Mendidik? (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 133.

## Imam Syafi’i
14 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
produktif,  dan  diarahkan  oleh  biokrasi  yang  kaku.  Sejalan  dengan  itu  tantangan politik dan sosial yang sangat homogen telah mematikan kehidupan demokrasi. 30
Cara-cara  berfikir  yang  lama  itu  hendaknya  diubah  dengan  cara  berfikir baru  yang  penuh  dengan  terobosan-terobosan,  sehingga  dapat  mengatasi permasalahan  pendidikan  pada  saat  ini  dan  di  masa  mendatang.  Reformasi pendidikan adalah proses yang kompleks, berwajah majmuk dan memiliki jalinan tali  temali  yang  amat  interaktif,  sehingga  reformasi  pendidikan  memerlukan pengerahan  segenap  potensi  yang  ada  dalam  tempo  yang  panjang.  Reformasi pendidikan  pada  dasarnya  memiliki  tujuan  agar  pendidikan  dapat  berjalan  lebih efektif dan efisien mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah  mengidentifikasi  atas  berbagai  problem  yang  menghambat  terlaksananya pendidikan.
Selama  pemerintahan  orde  baru  lembaga  pendidikan  direkayasa  oleh penguasa  untuk  ikut  mendukung  rezim  Soeharto  yang  mendewakan  stabilitas politik  dan  keamanan.  Salah  satunya  adalah  penyebaran  pendapat  bahwa mahasiswa  dan  dosen  tidak  pantas  berpolitik.  Demi  stabilitas  politik  itu mahasiswa dipacu  untuk  giat  belajar  agar  dapat  secepat  mungkin  menyelesaikan studi  lalu  bekerja  mencari  nafkah.  Dengan  sistem  SKS  dan  semester,  sisipan tujuan politis itu dapat dicapai dengan cukup mudah. 31 Padahal mahasiswa tidak hanya  dipandang  sebagai  pencari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  tetapi  harus dilihat sebagai calon cendekiawan dan calon pemimpin masyarakat.
Meskipun  demikian,  pemerintah  orde  baru  telah  berjasa  dalam  upaya memperluas pendidikan dasar. Pada tahun 1973, hanya 60% anak Indonesia yang masuk sekolah. Pada tahun 1997 hampir semua anak sekolah. Tingkat buta huruf turun  dari  43%  dari  penduduk  dewasa  pada  tahun  1970-an  menjadi  hanya  15% pada tahun 1997. 32 Kemampuan yang dicapai pada masa orde baru tersebut telah menghantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berpendidikan menengah.
Pada  kurikulum  1994  yang  diberlakukan  pada  saat  itu,  jumlah  mata pelajaran  di  SLTA  memang  dikurangi,  tetapi  jumlah  jam  perminggu  diperbesar. Sehingga  jumlah  jam  perminggu  tetap  40  jam,  misalnya  matematika  dari  enam menjadi empat, fisika dari lima menjadi tiga.
30 H.A.R. Tilaar, Paradigma Baru..., 3.
31 Al.  Purwa  Hadiwardayo, Menolak  Diskriminasi,  Mendukung  Otonomi,  Menggagas  Paradigma  Baru Pendidikan, Sindhunata (ed) (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 86. 32 Ibid., 126.
Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 15
Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional  menyatakan  pada  pasal  12  ayat  1:  bahwa  jenjang  pendidikan  yang termasuk pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 33
Adanya  pemisahan  jenjang  pendidikan  diharapkan  mampu  membentuk pelajaran  yang  memiliki  kemampuan  yang  memadai.  Namun  persoalan  utama yang muncul bahwa merosotnya mutu pendidikan di Indonesia sebenarnya bukan karena  guru  dan  dosen,  bukan  karena  fasilitas,  bukan  karena  kurikulum,  tetapi peserta  didik  yang  tidak  memiliki  kemampuan  intelektual  yang  dituntut  oleh masyarakat.
Akar permasalahan rendahnya mutu pendidikan terletak pada SMU yang tidak  menyiapkan  pada  peserta  didik  melanjutkan  ke  perguruan  tinggi  dan  tidak menyiapkan  mereka  memasuki  lapangan  kerja.  Satu  kesalahan  besar  dalam penerapan kurikulum 1994 untuk SMU adalah menyusun sebuah kurikulum yang bermutu,  tetapi  hanya  mampu  diikuti  oleh  sekitar  30%  dari  lulusan  SLTP  yang dibiarkan  masuk  ke  SMU. 34 Oleh  karena  itu  perlu  disusun  persyaratan  masuk SLTA dengan seleksi ketat.
Harus  diakui  bahwa  kurikulum    yang  diterapkan  selama  ini  masih  selalu menekankan  pengetahuan  (kognitif)  semata.  Sedangkan  penekanan  pada penghayatan  hidup  dan  refleksinya  dalam  kehidupan  belum  dirumus  secara jelas. 35 Sehingga  tujuan  membantu  menjadikan  manusia  utuh  seperti  yang diamanatkan  oleh  Undang-undang  Pendidikan  Nasional  Nomor  2  tahun  1989 belum tercapai.
Maka  dari  itu,  tugas  pendidikan  harus  membuka  kemampuan  yang dimiliki individu seoptimal mungkin melelui sharing of information untuk menjadi manusia  yang  bukan  saja  pintar,  tetapi  juga  kreatif,  kritis,  dan  tahan  banting (adversity) yang ditandai oleh adversity quotient (AQ) yang tinggi. 36
Ada  dua  pendekatan  yang  dapat  digunakan  untuk  mengembangkan kemampuan peserta didikan, yakni: Pengembangan sumber daya manusia (natur), Pengembangan kemampuan manusia (nurture) 37
33 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 7.
34 J.I.G.M. Drost, S.J, Sekolah: Mengajar .., 113.
35 Paul Suparno, Kurikulum SMU yang Menuju Pendidikan Demokrasi, Membuka Masa Depan Anak-Anak
Kita, Sindhunata (ed) (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 68.
36 Conny  Semiawan, Relevansi  Pendidikan  Masa  Depan,  Membuka  Masa  Depan  Anak-Anak  Kita, Sindhunata (ed) (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 26.
37 Ibid., 26-27.

## Imam Syafi’i
16 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
Konsep  nature terkait dengan  bakat  dan potensi yang  dibawa  sejak lahir, yang setelah menikmati pengaruh lingkungan berupa pembelajaran, terus menerus berada  pada  fase  perkembangan.  Penekanan  kurikulum  ini  tidak  terlalu  pada kuantitas  materi,  melainkan  pada  upaya  agar  peserta  didik  menggunakan mentalnya  (otaknya)  secara  efektif  dan  efisien,  sehingga  tidak  ditandai  oleh  segi kognitif semata, melainkan pada keterlibatan emosional dan kreatif.
Sedangkan  nurture  merujuk  pada  lingkungan  yang  berada  di  luar  diri individu  kurikulum  yang  relevan  untuk  masa  depan  harus  memperhatikan berbagai  pengaruh  lingkungan  yang  berdampak  pada  tumbuh  kembangnya manusia itu.
Akhirnya  untuk  menyusun  kurikulum  yang  ditentukan  oleh  sistem  nilai tertentu,  seperti  agama,  moral,  etika,  sejarah,  sains,  teknologi,  dan  lain-lain mustahil untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan sifat keuniversalan kurikulum itu sendiri yang tidak mengenal batas. Dalam hal ini peranan keluarga menjadi faktor fundamental dalam sistem pendidikan nasional.

## Analisa Pembahasan Kurikulum Pendidikan
Berbicara pendidikan tentu tidak bisa lepas dengan kurikulum, dan ketika kita berbicara tentang kurikulum, maka pandangan kita akan tertuju pada materi yang tertuang dalam dokumen resmi kurikulum (kurikulum resmi). Kondisi seperti ini  sangatlah  tidak  menguntungkan  bagi  perkembangan  pendidikan  itu  sendiri, karena  pendidikan  hanya  dipandang  untuk  segera  menyelesaikan  persoalan- persoalan yang muncul di masyarakat seperti masalah tawuran pelajar, pelecehan seksual,  pencegahan  infeksi  aids,  dan  pemberantasan  narkoba,  dengan berimplikasi pada penambahan materi kurikulum dan jam pelajaran.
Padahal  sebenarnya  kurikulum  formal  hanyalah  langkah  awal  dalam mengemban  misi  pendidikan  yang  sangat  memungkinkan  terjadinya penyelewengan  sebelum  tercapainya  tujuan.  Secara  sadar  atau  tidak  bahwa  kita sering terperangkap dalam pesan pendidikan yang diidentikkan dengan kandungan materi  yang  terdapat  dalam  kurikulum  formal.  Jarang  yang  menyadari  bahwa hidden curiculum 38 lebih menonjol dan intended curriculum , sehingga bermuara pada
38 Hidden curriculum bukanlah kurikulum yang relatif baru. Kurikulum ini telah dimunculkan mulai abad ke-19. Pada awal kemunculannya, kurikulum ini sebenarnya diperuntukkan bagi anak sebelum memulai  sekolah.  Lihat  John  Eggleston, The  Sociology  of  the  School,  Curriculum (London  et.  Al: Rouledge  &  Kagen  Paul,  1980),  113.  Bandingkan  dengan  Danniel  Tanner  dan  Laurel  Tanner, Curriculum Development and Practive , 183-186.
Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun  2016 | 17
terlaksananya  pesan  yang  sama  sekali  berbeda  dari  yang  dikehendaki  semula. Dalam  pengertian,  ketersampaian  pesan  pendidikan  sangat  tergantung  pada  cara penyampaiannya, bukan pada materi pesan yang ingin disampaikan.
Di  samping  itu,  dampak  dari  proses  penyampaian  pesan  itulah  yang seharusnya  dikedepankan  guna  mewujudkan  sisi-sisi  pesan  pendidikan  lain  yang juga penting dalam kerangka pikir. Tujuan utuh pendidikan yang justru tidak tepat adalah  apabila  disampaikan  hanya  dalam  kerangka  piker content  transmission model. Sebaliknya sasaran-sasaran pembentukan seperti kebiasaan bekerja secara sistematis,  kepekaan  sosial,  tanggung  jawab,  kepemimpinan  dan  sejenisnya  itu harus diwujudkan sebagai dampak pengiring dari keterlibatan peserta didik dalam berbagai kegiatan dan peristiwa pembelajaran yang dialami peserta didik.

## Daftar Pustaka
Anam,  Choirul. Pengembangan  Kurikulum  Agama  Islam. Sidoarjo:  Qisthos  Digital Press, 2009.
Dakir. Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum. Jakarta: Rineka Cipta, 2004. Eggleston, John. The Sociology of the School, Curriculum. London et. Al: Rouledge & Kagen Paul, 1980.
Ellis,  Artur  K.,  Cogan,  J.  John,  Howey,  Kenneth  R, Intraduction  To  The Foundations of Education. New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1986. Hadiwardayo,  Al.  Purwa. Menolak  Diskriminasi,  Mendukung  Otonomi,  Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, Sindhunata (ed). Yogyakarta: Kanisius, 2000. Hamalik, Oemar. Kurikulum dan Pembelajaran. Jakarta: Bumi Aksara, 2001. Idi, Abdullah. Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999. Nuriantoro, Burhan. Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah: Sebuah Pengantar Teoris dan Pelaksanaan. Yogyakarta: BPEE, 1985. Nasution, S. Azas-Azas Kurikulum. Bandung:  Bumi Aksara, 2006. ................, Asas-Asas Kurikulum. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
………….., Kurikulum dan Pengajaran. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
Sanjaya,  Wina. Kurikulum  dan  Pembelajaran:  Teori  dan  Praktik  Pengembangan Kurikulum KTSP. Jakarta: Kencana, 2009.
18 | Kariman , Volume 04, No. 01, Tahun 2016
Semiawan,  Conny. Relevansi  Pendidikan  Masa  Depan,  Membuka  Masa  Depan  Anak- Anaka Kita, Sindhunata (ed). Yogyakarta: Kanisius, 2000. S.J, G.M. Drost. Sekolah: Mengajar atau Mendidik. Yogyakarta: Kanisius, 1998. Subandiyah. Pengembangan dan Inovasi Kurikulum. Jakarta: Grafindo Persada, 1993. Sudarminta,  J. Tantangan  dan  Permasalahan  Pendidikan  di  Indonesia  Memasuki Milenium  Ketiga,  Transformasi  Pendidikan  Memasuki  Milenium  Ketiga,  A. Admadi dan Y. Setyaningsih (ed.) (Yogyakarta: Kanesius, 2000. Suparno, Paul. Kurikulum SMU yang Menuju Pendidikan Demokrasi, Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita, Sindhunata (ed). Yogyakarta: Kanisius, 2000. Susilana dkk, Rudi. Kurikulum dan Pembelajaran. Bandung: Jurusan Kutekpen FIP UPI,2006.
Soetopo, Hendyat . Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum. Jakarta:Bumi Aksara, 1993.
Tanner,  Daniel  dan  Laurel  Tanner. Curriculum  Development  Theory  into  Practice Debra  A.  Stollenwerk  (ed). Englewood  Cliffs,  New  Jersey  Columbus:  Merrill an Imprint of Prentice Hall, 1995.
Tilaar, H.A.R. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. ................, Pembangunan  Pendidikan  Nasional  1945-1995. Jakarta:  Gramedia  Widia Sarana Indonesia, 1995.
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.