## SOSIALISASI PENGELOLAAN HHBK BAGI MASYARAKAT DI PERBATASAN PAPUA INDONESIA - PAPUA NEW GUINEA
Muhammad Zaenul Muttaqin 1) , Ilham 2) , Usman Idris 3)
1,2 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih
3 Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih

## Abstrak
Pengabdian  masyarakat  ini  berjudul  Sosialisasi  Pengelolaan  HHBK  (Hasil  Hutan  Bukan Kayu)  bagi  masyarakat  di  Perbatasan  Papua  Indonesia  –  Papua  New  Guinea.  Tujuan  dari pengabdian  masyarakat  ini  untuk  memberikan  wawasan  sekaligus  pemahaman  bagi masyarakat  mengenai  pengelolaan  HHBK  (Hasil  Hutan  Bukan  Kayu)  di  Papua.  Secara spesifik, pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Distrik Yaffi Kabupaten Kerom Provinsi Papua, dengan menggunakan metode Sosialisasi untuk penyebarluasan pengetahuan yang terkait dengan regulasi dan pengelolaan HHBK. Hasil Sosialisasi dan diskusi bersama masyarakat  menunjukkan  bahwa  terdapat  keterbatasan  informasi  sehingga  banyak  warga yang tak mengetahui mengenai regulasi dan pengelolaan HHBK sehingga lembaga-lembaga dari  tingkat  kampung  hingga  distrik  belum  memiliki  pemahaman  mengenai  HHBK. Kemudian pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Papua selaku fasilitator belum melakukan inventarisasi komoditas HHBK di wilayah Distrik Yaffi. Selanjutnya kelompok tani hutan di Distrik Yaffi belum terbentuk. Dengan adanya sosialisasi mengenai penguatan kapasitas  dalam  pengelolaan  HHBK  diharapkan,  masyarakat  maupun  pemerintah  distrik dapat mengakses program pengelolaan HHBK dan memanfaatkan komoditas hutan secara optimal guna memenuhi kebutuhan ekonominya secara otonom.
Kata Kunci : Sosialisasi, HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu), Papua

## Abstract
This community service is entitled Socialization of Non-Timber Forest Product Management for the people in the Papua Indonesia - Papua New Guinea Borderlands. The purpose of this community  service  is  to  provide  insight  as  well  as  an  understanding  for  the  community regarding the management of NTFPs (Non-Timber Forest Products) in Papua. Specifically, community service is carried out in Yaffi District, Kerom Regency, Papua Province, using the  Socialization  method  to  disseminate  knowledge  related  to  NTFP  regulations  and management. The results of the socialization and discussion with the community showed that there was limited information so that many residents did not know about NTFP regulations and management so that institutions from the village to district  levels did not yet have an understanding of NTFPs. Then the Forest Management Unit (KPH) of Papua Province as the facilitator has not carried out an inventory of NTFP commodities in the Yaffi District area. Furthermore, forest farmer groups in Yaffi District have not yet been formed. It is hoped that through socialization on capacity building in NTFP management, the community and district government can access NTFP management programs and make optimal use of forest commodities to meet their economic needs autonomously.
Keywords: Sosialization, NTFs (Non-Timber Forest Product), Papua
Correspondence author: Muhammad Zaenul Muttaqin,  mzaenul69@gmail.com, Jayapura, Indonesia
This work is licensed under a CC-BY-NC

## PENDAHULUAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.21/Menhut-II/2009 pada  lampirannya  disebutkan  nilai  ekonomi  Hasil  Hutan  Bukan  Kayu  (HHBK)  di Indonesia diperkirakan mencapai 90% dari total nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari ekosistem  hutan.  Selain  itu,  komoditi  HHBK  juga  merupakan  salah  satu  sumberdaya kawasan  yang  paling  menyentuh  kehidupan  masyarakat  sekitar  hutan.  Produk  HHBK telah  menjadi  pemasukan  sekaligus  pendapatan  langsung  bagi  pemenuhan  kebutuhan banyak rumah tangga dan masyarakat di seluruh dunia. 3 Dalam rangka mengembangkan dan  meningkatkan  produksi  HHBK,  pemerintah  pusat  telah  mengeluarkan  beberapa kebijakan,  antara  lain  melalui  Permenhut  Nomor:  P.35/Menhut-II/2007  tentang  Hasil Hutan  Bukan  Kayu  dan  P.19/Menhut-II/2009  tentang  Strategi  Pengembangan  Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional.
Di  samping  itu,  pemerintah  juga  telah  menetapkan  kriteria  dan  indikator  HHBK unggulan  sebagaimana  tertuang  dalam  Permenhut  Nomor:  P.21/Menhut-II/2009. Kebijakan  pengembangan  HHBK,  baik  yang  berasal  dari  dalam  maupun  luar  kawasan hutan  diharapkan  mampu  mengurangi  ketergantungan  pada  hasil  hutan  kayu, meningkatkan  pendapatan  masyarakat  sekitar  hutan  dari  HHBK,  menumbuhkan kesadaran  masyarakat  untuk  memelihara  kawasan  hutan,  meningkatkan  devisa  sektor kehutanan bukan kayu, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor kehutanan yang berasal dari komoditas HHBK.4 Selain itu, lewat pengembangan hasil hutan bukan kayu ini  diharapkan  terjadi  optimalisasi  pemanfaatan  HHBK,  yang  meliputi  jumlah  jenis, bentuk, tahap pengolahan, serta mutunya. Kemudian juga diharapkan optimalisasi potensi daerah  dalam  pengembangan  HHBK  sebagai  alternatif  sumber  pangan,  sumber  bahan obat-obatan, penghasil serat, penghasil getah-getahan yang dapat meningkatkan ekonomi lokal dan nasional.
Mengingat  potensi  HHBK  baik  dalam  kawasan  hutan  maupun  di  luar  kawasan hutan  cukup  besar,  maka  pemerintah  daerah  perlu  memberikan  pengaturan  yang  dapat memberikan  kemudahan  dan  keuntungan  ekonomi  kepada  masyarakat  terutama  yang tinggal  di  sekitar  kawasan  hutan.  Pengaturan  tersebut  merupakan  wujud  keberpihakan pemerintah dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan yang sampai  saat  ini  masih  cukup  besar.  Selain  itu,  pengaturan  HHBK  dapat  memberikan jaminan  dan  legitimasi  dalam  memanfaatkan  sumberdaya  alam.  Hal  itu  sesuai  dengan fakta  di  lapangan,  dimana  sumber  penghidupan  masyarakat  dominan  bergantung  pada HHBK. Dalam konteks,  perumusan peraturan pengelolaan HHBK harus tetap merujuk pada peraturan yang ada.Sebagai langkah awal, dapat dirumuskan kebijakan pada tingkat lokal, yang sesuai dengan kesiapan daerah.
Dunn  (2013)  menjelaskan  bahwa  salah  satu  kebijakan  yang  dapat  langsung diimplementasikan  adalah  Keputusan  Bupati.  Dengan  pengertian  tersebut  maka rekomendasi  untuk  pengelolaan  HHBK  dapat  diusulkan  oleh  pemerintahan Desa/Kampung melalui Pemerintah Kecamatan/Distrik hingga Pemerintahan Kabupaten, dengan memperhatikan jenjang kebijakan yang ada. Dengan menyesuaikan hirarki tata urutan peraturan perundang-undangan berikut materi muatan yang diaturnya agar tidak bertentangan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  tidak  menyebutkan  secara  tegas  mengenai  Keputusan  Kepala Daerah  maupun  Keputusan  Bupati.  Akan  tetapi  keberadaan  kedua  keputusan  tersebut diakui  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Apabila diperlukan, pengelolaan HHBK juga
dapat  dilakukan  dengan  merekomendasikan  revisi  terhadap  Permenhut  Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu.
Nugroho et  al (2015)  menemukan  bahwa  HHBK  bagi  masyarakat  di  sekitar kawasan hutan Desa Bukaka memiliki kontribusi pendapatan Rp 13.552.654 per tahun dan  tidak  dipengaruhi  oleh  tingkat  pendidikan.  Sementara  Diniyati  &  Achmad  (2015) mengungkapkan bahwa kontribusi HHBK setiap tahun bagi masyarakat Desa Karyabakti, Tasikmalaya  sangat  tinggi.  Akan  tetapi  aspek  budi  daya  yang  diterapkan  tidak  sesuai dengan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  Kementerian  Kehutanan  sehingga  perlu adanya transfer pengetahuan dan teknologi melalui penyuluhan. Berdasarkan dua kajian tersebut, maka pengelolaan HHBK diupayakan dengan sosialisasi kepada masyarakat di Distrik Yaffi, khususnya pemerintah setempat selaku perwakilan masyarakat.
Distrik Yaffi merupakan salah satu distrik yang berada di wilayah perbatasan antara Papua dengan Papua Nugini (BPS, 2018). Dengan wilayah tersebut akses menuju Yaffi cukup sulit dari Jayapura. Kondisi tersebut diperparah dengan jalan menuju yang belum memadai, beberapa jembatan perlu rekonstruksi. Pada awalnya pembentukan Kabupaten Keerom  terdiri  dari  lima  distrik,  yakni  Arso,  Skanto,  Waris,  Senggi  dan  Web  yang meliputi  48  Kampung.  Kemudian  berkembang  pada  tahun  2007  menjadi  tujuh  distrik yakni Arso Timur dan distrik Towe dengan 61 kampung (BPS, 2018). Distrik Yaffi masuk dalam wilayah Kabupaten Keerom pada tahun 2015. Pencanangan pemekaran distrik ini dimulai  pada  2014.  Pemekaran  tersebut  berpengaruh  terhadap  demografi  dan  mata pencaharian  penduduk  yang  diharapkan  adanya  pemerataan  dalam  segi  ekonomi. Observasi menunjukkan bahwa kondisi hutan di wilayah distrik Yaffi tergolong memiliki banyak pohon tegakan, terutama di Daerah Aliran Sungai yang memanjang.
Berdasarkan  data  yang  dihimpun  Badan  Penghubung  Daerah  Provinsi  Papua (2018),  komoditas  pertanian  di  Kabupaten  Keerom  terdiri  dari  komoditas  sayuran  dan buah-buahan.  Buah-buahan  didominasi  komoditas  pisang,  rambutan,  nanas  dan  jeruk. Kabupaten Keerom memiliki area hutan seluas 942.160,31 hektar. Hutan lindung dengan pemanfaatan  areal  mencapai  34,96  %.  Dengan  kondisi  tersebut  distrik  Yaffi  perlu memanfaatkan  potensi  pertanian  kehutanan  untuk  memenuhi  kebutuhan  ekonomi masyarakat  setempat  sekaligus  membantu  melestarikan  hutan.  Hal  ini  dapat  dilakukan melalui  dua  cara.  Pertama,  pembentukan  kelompok  tani  hutan,  sebagai  wahana  untuk mengintegrasikan  masyarakat.  Kedua,  melalui  pola  penanaman  tumpang  sari  di  sela pohon tegakan berupa tanaman buah-buahan.
Pengabdian  kepada  masyarakat  di  Distrik  Yaffi  bertujuan  untuk  membantu pemerintahan  dalam  upaya  fasilitasi  pengembangan  sumber  daya  manusia.  Kerjasama yang  baik  antara  pemerintahan  distrik  dengan  akademisi  merupakan  bentuk  sinergi pembangunan  dalam  pelbagai  bidang.  Semenjak  pemekaran  wilayah  pada  tahun  2015, Distrik Yaffi membangun kelompok kerja yang menaungi wirausaha. Kelompok tersebut tidak  aktif  karena  keterbatasan  sumber  daya  yang  ada.  Dengan  demikian,  penting dilakukan sosialisasi untuk menggali potensi yang ada terkait Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)  di  Distrik  Yaffi.  Kemudian  merumuskan  strategi  komprehensif  guna pengembangan sumber daya.

## METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  ini  menggunakan  metode  sosialisasi  untuk memaparkan  ke  masyarakat  Distrik  Yaffi  mengenai  regulasi  dan  Pengelolaan  HHBK
(Hasil  Hutan  Bukan  Kayu),  harapannya  agar  masyarakat  mendapatkan  penambahan wawasan  dan  mendapatkan  pemahaman  mengenai  pengelolaan  HHBK.  Sosialisasi dilaksanakan  selama  dua  hari  dengan  melibatkan  beberapa  pihak.  Tim  Dosen  dan Mahasiswa angkatan 2016 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih dari kalangan akademisi. Kepala Distrik Yaffi dan perangkat, pimpinan adat (Ondoafi), Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Kepala Kampung serta Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  diskusi  selama  sosialisasi  berlangsung,  terdapat  tiga  kendala sistemik  dihadapi  oleh  hampir  seluruh  peserta  yang  hadir.  Pertama,  keterbatasan informasi  mengenai  aturan  pengelolaan  HHBK.  Kedua,  belum  adanya  inventarisasi komoditas  HHBK  di  wilayah  Distrik  Yaffi.  Ketiga,  tidak  adanya  fasilitasi  untuk pembentukan kelompok tani hutan.
Terdapat dua materi muatan peraturan pengelolaan HHBK yang perlu dituangkan dalam  Keputusan  Bupati  atau  Keputusan  Kepala  Daerah.  Pertama,  berkenaan  dengan urgensi  perlunya  dibentuk  Kelompok  Kerja  (Pokja)  HHBK.  Kedua,  adalah  perlunya penetapan  komoditas  unggulan  HHBK  di  daerah.  Penetapan  POKJA  HHBK membutuhkan pengawalan yang melibatkan semua stakeholders yang relevan mulai dari inisiasi  gagasan  sampai  lahirnya  produk  hukum.  Disamping  itu,  pembentukan  POKJA dimaksudkan  untuk  berperan  mengakselerasi  lahirnya  produk  kebijakan  pengelolaan HHBK termasuk mempercepat penentuan produk unggulan daerah. Penetapan komoditas unggulan HHBK didasarkan atas pertimbangan bahwa ada sejumlah komoditas unggulan terdapat di dalam dan di luar kawasan hutan dan saat ini cukup banyak diusahakan oleh masyarakat.  Akan  tetapi  belum  ditetapkan  dalam  bentuk  produk  hukum  tertentu  yang bersifat mengikat bagi semua stakeholders di daerah. Penetapan komoditas unggulan di daerah  dapat  dijadikan  pedoman  oleh  stakeholders  dalam  pengelolaannya.  Kemudian, penetapan  tersebut  juga  dapat  menjadi  dasar  dalam  mengajukan  pos  anggaran ( nomenklatur ) sektor kehutanan di daerah.
Gambar 1. Foto Bersama Peserta Sosialisasi di ruangan Aula Distrik Yaffi
Kebijakan HHBK memberikan pilihan terhadap petani hutan, dan kerangka teoritis mengenai pemberdayaan, penting dilakukan pembentukan kelompok tani hutan di semua kampung  di  Distrik  Yaffi.  Orientasinya  untuk  membangun  kekuatan  kapasitas
masyarakat  di  satu  sisi,  dan  mengelaborasi  komoditas  lokal  sehingga  tercapai kesejahteraan  secara  merata.  Dengan  adanya  kelompok  petani  hutan,  perlindungan terhadap masyarakat dapat terlaksana karena diberikannya akses terhadap hutan. Potensi komoditas lokal di Distrik Yaffi, terdapat beberapa komoditas buah yang dapat dijadikan prioritas  pemasaran. Sukun dan durian dapat  diolah secara kolektif. Melalui  kelompok tani, fasilitator pengolahan kedua komoditas ini dapat dilakukan oleh pihak pemerintah maupun  berupa  kerjasama  dengan  pihak  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM). Sedangkan  untuk  pemasaran  hasil  hutan,  baik  berupa  hasil  panen  yang  belum  olahan maupun  yang  sudah  berupa  olahan,  dibutuhkan  peran  fasilitasi  Badan  Usaha  Milik Kampung (BUMKam).
Kemudian, Nilai-nilai lokalitas dapat menjadi kekuatan masyarakat untuk pertanian kehutanan.  Nilai-nilai  tersebut  diyakini  secara  turun-temurun  dan  menjadi  nilai  adat. Aturan dan pengetahuan adat dapat menjadi peluang guna membangun solidaritas antar masyarakat  dalam  mengupayakan  akses  terhadap  hutan.  Keberadaan  hutan  tidak  lepas dari nilai tersebut. Hubungan manusia dengan hutan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang ada dan diyakini kolektif masyarakat setempat. Nilai tersebut dapat berupa aturan dan larangan. Biasanya aturan tersebut tercermin melalui Tokoh adat. Karena di Distrik Yaffi, tokoh adat atau lazim dikenal dengan sebutan Ondoafi memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kearifan lokal di distrik Yaffi dapat menjadi kekuatan untuk mengakses pelbagai program kehutanan sehingga terjalin kebersamaan yang sesuai dengan aturan adat setempat.
Gambar 2. Foto Bersama Mahasiswa dan Peserta Sosialisasi di Halaman Kantor Distrik Yaffi
Berdasarkan  tanggapan  peserta  sosialisasi  ditemukan  bahwa  terdapat  komoditas HHBK yang sebenarnya dapat menjadi potensi ekonomi untuk masyarakat. Akan tetapi, minimnya pendampingan, memengaruhi masyarakat dalam pengelolaan HHBK, terutama pengelolaan pasca panen. Bagaimanapun, keberadaan pendamping, atau fasilitator baik dari kalangan akademisi maupun instansi kehutanan dalam pembentukan kelompok tani hutan menjadi  hal  yang krusial  untuk  jangka panjang. Keberadaan Badan Usaha Milik Kampung (Bamuskam) dapat menjembatani pengolahan produk maupun pemasaran hasil panen  komoditas  HHBK  yang  akan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  masa mendatang.

## SIMPULAN
Adapun  masalah  yang  ditemui  selama  pengabdian  adalah  keterbatasan  informasi mengenai aturan pengelolaan HHBK. Sehingga lembaga-lembaga dari tingkat kampung hingga distrik belum memiliki pemahaman mengenai HHBK. Kemudian pihak Kesatuan Pengelolaan  Hutan  (KPH)  Provinsi  Papua  selaku  fasilitator  belum  melakukan inventarisasi  komoditas  HHBK  di  wilayah  Distrik  Yaffi.  Selanjutnya  kelompok  tani hutan di Distrik Yaffi belum terbentuk. Dengan adanya sosialisasi mengenai penguatan kapasitas dalam pengelolaan HHBK diharapkan, masyarakat maupun pemerintah distrik dapat  mengakses  program  pengelolaan  HHBK  dan  memanfaatkan  komoditas  hutan secara optimal guna memenuhi kebutuhan ekonominya secara otonom.

## DAFTAR PUSTAKA
BPDPP. 2018. Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua : Potensi dan Produk Papua. Available  at  :    https://penghubung.papua.go.id/potensi-daerah/potensi-produk- papua/  diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.
BPS.  (2018).  Kabupaten  Keerom  dalam  Angka  2018.  Bdan  Pusat  Statisitik  Indonesia,
Kab Keerom.
Diniyati, D., & Achmad, B. (2015). Kontribusi Pendapatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Usaha  Hutan  Rakyat  Pola  Afroforestri  di  Kabupaten  Tasikmalaya.  Jurnal  Ilmu Kehutanan, 9(1), 23-31.
Dunn,  William. (2013).  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik.  Jogjakarta.  Gajah  Mada University Press.
Nugroho,  A.  C.,  Frans,  T.  M.,  Kainde,  R.  P.,  &  Walangitan,  H.  D.  (2015).  Kontribusi Hasil  Hutan  Bukan  Kayu  Bagi  Masyarakat  Di  Sekitar  Kawasan  Hutan:  Studi Kasus Desa Bukaka. Cocos 6(5), 1-12.
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  Nomor: P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia  Nomor: P.19/Menhut-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/Menhut-II/2009 tentang
Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.