## PERAN PEMERINTAH DESA KEDITAN DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA
Lestari Oktalion Lili Program Studi D4 Destinasi Pariwisata, Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana Email: 732016010@student.uksw.edu
Aldi Herindra Lasso Program Studi D4 Destinasi Pariwisata, Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana
Abstract
Tourism  is  one  of the  vital  economic  sectors  for  local  communities  in Indonesia  this  makes  the  tourism  development  in  every  region  is  growing rapidly.  However,  there  are  obstacles  faced  during  the  development,  so  it requires interventions from local government to assist and support the local people. Using a qualitative approach, this research aims to examine the role of the village government in Keditan Village, District of Ngablak, Magelang Regency,  in  increasing  support  of  people  towards  the  ongoing  tourism development.  The  result  of  the  research  shows  that  the  government  of Keditan have taken the role in supporting the people, but such role is not yet optimal.  Researcher  sees  that  it  needs  some  further  mentoring  from stakeholders to support the village government to implement that role.
Keywords: The Role of Government; Community Involvement; Community Based Tourism.

## PENDAHULUAN
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam  perkembangan  perekonomian.  Pariwisata  juga  dapat  memberikan kontribusi  yang  besar  dalam  pendapatan  wilayah  khususnya  di  Indonesia. Indonesia  merupakan  negara  dengan  banyak  objek  pariwisata  yang  tersebar  di provinsi-provinsi,  sehingga  perkembangan  sektor  pariwisata  di  Indonesia mengalami  peningkatan  yang  sangat  pesat.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  hasil percepatan  pembangunan  infrastruktur  dan  prediksi  jumlah  kedatangan wisatawan mancanegara di Bali yang mencapai angka 8 juta jiwa pada tahun 2019 (Rukini et al, 2015).  Selain itu, pariwisata Indonesia berhasil naik ke peringkat 50 dari  urutan  141  negara  ( World  Economy  Forum , 2015).  Tidak  hanya  itu pemerintah  Indonesia  juga  menargetkan  kunjungan  wisata  pada  tahun  2019
mencapai  20  juta  jiwa  untuk  wisatawan  mancanegara  dan  pergerakan  275  jiwa bagi  wisatawan  nusantara  dengan  indeks  daya  saing  pariwisata  Indonesia menempati peringkat 30 (Abdullah dan Ridha, 2019). Kebijakan pemerintah yang sedang  mengembangkan  perekonomian  melalui  pariwisata  tidak  sedikit  dari masyarakat  yang  menggantungkan  hidupnya  dari  sektor  pariwisata.  Salah  satu contoh  di Nusa  Lembongan  yang  terletak  di  Bali.  Dengan  demikian,  pariwisata sangat  berperan  dalam  perkembangan  perekonomian  suatu  daerah.  Dalam perkembangan  pariwisata  sangat  dibutuhkan  pendekatan  pembangunan pariwisata  yang  memprioritaskan  dukungan  dan  partisipasi  masyarakat  dengan membuat  konsep  CBT  ( Community  Based  Tourism).  CBT  merupakan  bentuk pariwisata  yang  dikelola  oleh  masyarakat  lokal  dengan  tujuan  keberlanjutan pariwisata.
Pembangunan  pariwisata  berbasis  masyarakat  atau  yang  juga  dikenal dengan  CBT (Community  Based  Tourism)  yang  merupakan  sebuah  cara pendekatan  untuk  melibatkan  masyarakat  sebagai  pelaku  yang  penting  dalam pembangunan pariwisata seperti yang dinyatakan oleh Sastrayuda (2010). Dengan melakukan pendekatan untuk melibatkan masyarakat berperan penuh baik dalam pengambilan keputusan bahkan mempengaruhi dan memberikan manfaat untuk lingkungan serta kehidupan masyarakat lokal itu sendiri. Selain itu, Bruno (2019) juga  berpendapat  bahwa  pariwisata  berbasis  masyarakat  merupakan  partisipasi dari masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata merupakan faktor penentu keberlanjutan pembangunan destinasi pariwisata.
Konsep  pariwisata  berbasis  masyarakat  ini  di  dalamnya  terkandung konsep untuk pemberdayaan masyarakat dan upaya pemberdayaan masyarakat ini dihubungkan dengan karakteristik sebagai suatu komunitas dengan latar belakang dan  pemberdayaan  masyarakat  seperti  menciptakan  kondisi  atau  suasana  yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Pembangunan pariwisata dengan  masyarakat  lokal  tidak  dapat  dipisahkan  karena  tanpa  masyarakat pembangunan  pariwisata  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik.  Munawaroh  (2017) menyatakan  bahwa  pengembangan  dan  pemberdayaan  masyarakat  melibatkan perencanaan,  pengorganisasian  dan  pengembangan  berbagai  aktivitas  program yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  atau  kesejahteraan  sosial masyarakat  serta  membina  kemandirian  masyarakat,  baik  itu  secara  ekonomi, sosial  maupun  politik.  Pada  era  saat  ini  pariwisata  juga  membantu  masyarakat untuk  meningkatkan  perekonomian  dengan  membangun  wisata  yang berkelanjutan dan menyesuaikan dengan kondisi sosial yang ada.
Desa  wisata  adalah  sebuah  kawasan  khusus  pedesaan  yang  memiliki beberapa karakteristik seperti tradisi budaya, atraksi, dan alamnya sehingga dapat dijadikan  sebagai  tempat  tujuan  wisata.  Dengan  adanya  adanya  desa  wisata
diharapkan partisipasi aktif dari dari masyarakat lokal karena masyarakat sebagain pembangun  bahkan  pengelola  Desa  wisata  tersebut.  Di  Indonesia  ada  beberapa Desa  wisata  yang  cukup  sukses  menerapkan  CBT  dalam  pembangunan pariwisatanya. Contohnya Desa Ngalanggeran, kec Patuk, Kab Gunungkidul, D.I Yogyakarta tahun 2017 yang mendapatkan sebuah penghargaan CBT Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) karena menerapkan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa masyarakat terlibat penuh dalam pembangunan pariwisata.
Masyarakat  merupakan  elemen  penting  dalam  pariwisata  untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat setempat meskipun banyak masyarakat yang pola pikirnya berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam penerapan CBT, masyarakat  juga  membutuhkan  intervensi  pihak  lain,  seperti  pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat atau industri pariwisata lainnya. Pihak-pihak ini dapat  melakukan  banyak  hal  dalam  mendukung  masyarakat  seperti  yang dinyatakan  Prasetya  &  Rani  (2014)  dalam  upaya  melibatkan  masyarakat  dalam pembangunan  pariwisata,  tetap  diperlukan  campur  tangan/bantuan  dari  pihak luar.
Pentingnya  Peranan  Pemerintah  dalam  Pembangunan  Pariwisata  Berbasis Masyarakat
Pembangunan  pariwisata  tidak  terlepas  dari  pemerintah  lokal  dan stakeholder eksternal Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), instansi-instansi dan industri  lainnya.  Tetapi  di  antara  semua  stakeholder  tersebut  pemerintah  lokal memegang peranan yang cukup krusial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah lokal yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan ada dalam masyarakat serta pemerintah lokal juga berperan sangat penting untuk membantu masyarakat  dalam  pembangunan  pariwisata.  Menurut  Simpson  (2007)  ada beberapa peranan pemerintah dalam pembangunan pariwisata, yaitu;
Pelatihan Keterampilan dan Peningkatan Kapasitas
Pelatihan  pariwisata  merupakan  peran  dari  pemerintah  untuk meningkatkan  kapasitas  masyarakat  dalam  pembangunan  pariwisata.  Dalam pelatihan ini pemerintah desa lebih mendorong masyarakat dan melihat antusias masyarakat dalam mengikuti pelatihan yang diadakan. Peran pemerintah tersebut menjadi  strategi  untuk  melakukan  pendekatan  dengan  masyarakat  agar pembangunan pariwisata berjalan sesuai tujuan yang ditentukan Simpson (2007).
Kebijakan/Peraturan tentang Ketenagakerjaan Pariwisata dan Lingkungan
Kebijakan/peraturan tentang ketenagakerjaan Pariwisata dan Lingkungan merupakan  salah  satu  peran  pemerintah  desa  dalam  membangun  pariwisata.
Simpson  (2007)  menyatakan  bahwa  peranan  pemerintah  dalam  membuat kebijakan dan memberikan wewenang kepada masyarakat untuk terlibat menjadi ketenagakerjaan  dalam  pariwisata.  Adapun  peran  pemerintah  untuk mendampingi  dan  membentuk  struktur  pengelolaan  pariwisata.  Hal  ini  juga dikatakan oleh (Hall, 1999; UNWTO, 1998, 2005) pemerintah perlu menciptakan peluang  dan  mendorong  masyarakat  untuk  ikut  terlibat  dalam  ketenagakerjaan tersebut.

## Penyediaan Lahan Pembangunan Pariwisata
Dalam pembangun lahan pariwisata merupakan suatu hal yang tidak bisa diabaikan  karena  untuk  membangun  pariwisata  perlu  di  sediakan  lahan  yang cukup  luas  dan  memiliki  potensi  yang  tinggi.  Selain  itu,  lahan  untuk pembangunan  pariwisata  telah  ditentukan  oleh  pemerintah  desa  dan  juga pemangku  kepentingan  lainnya.  Simpson  (2007)  menyatakan  bahwa  pemangku kepentingan  dan  pemerintah  juga  mempunyai  wewenang  dalam  menentukan lahan  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai  tempat  pariwisata.  Selain  itu,  peran masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam menentukan lahan yang dijadikan tempat  wisata.  Sehingga  lahan  yang  telah  ditentukan  dapat  digunakan  dalam pembangunan  pariwisata  yang  berkelanjutan  dan  bukan  dalam  waktu  yang singkat.

## Kerangka kerja Kebijakan dan Peraturan
Kerangka  kerja  merupakan  suatu  acuan  sebagai  konsep  dalam  sebuah pembangunan  yang  dilaksanakan.  Namun,  dalam  pembentukan  kerangkakerja pemerintah desa perlu membuat program-program perencanaan untuk pariwisata yang berkelanjutan. Namun, dalam pembentukan kerangka kerja pemerintah desa perlu bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki keahlian dalam pariwisata agar  dapat  membantu  dalam  menentukan  sebuah  program  kerja  yang  sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu, kerangka kerja yang di buat dapat dijadikan.
Penyediaan Infrastruktur dan Komunikasi pemerintah dengan masyarakat
Infrastruktur  merupakan  salah  pendukung  dalam  pembangunan pariwisata  dan  juga  termasuk  dalam  peran  dari  pemerintah.  Dalam  lingkup  ini pemerintah membantu dalam menyediakan infrastruktur untuk pariwisata. Selain itu,  pemerintah  lokal  berperan  dalam  membangun  komunikasi  atau  hubungan yang  baik  dengan  masyarakat  agar  pemerintah  dengan  masyarakat  lebih  dekat. Komunikasi atau hubungan yang baik juga dapat menjadi sebuah strategi untuk mencapai  sebuah  tujuan  bersama  dalam  pengambilan  keputusan  sehingga  tidak terjadi kesalah pahaman satu dengan yang lain.

## Pemasaran Pariwisata
Pemasaran dalam pariwisata adalah salah satu komponen yang tidak bisa diabaikan  karena  dengan  adanya  pemasaran  pariwisata  yang  dibangun  dapat dikenal  oleh  banyak  orang.  Simpson  (2007)  mengatakan  bahwa  internet  dapat memberikan peluang yang besar untuk pemasaran. Pemasaran ini termasuk salah satu  peran  pemerintah  desa  dengan  membuat  strategi  untuk  pemasaran  serta melibatkan  masyarakat.  Dengan  demikian,  langkah  pemerintah  dengan melibatkan  masyarakat  dalam  pemasaran  dapat  menjadikan  masyarakat  untuk lebih belajar dalam konsep pemasaran. Selain itu, pemasaran yang dapat dilakukan dalam  lingkup  kecil  yang  biasa  dilakukan  oleh  masyarakat  lokal  yaitu  melalui mulut  ke  mulut (offline)  tetapi  seiring  berjalannya  waktu  perkembangan informasi  semakin  maju  sehingga  pemasaran  dapat  dilakukan  dengan (online) dengan melalui sosial media seperti Instagram, facebook, website, dan juga blog. Berdasarkan  hal  tersebut  pemasaran  sangat  membantu  dalam  pembangunan pariwisata karena dengan bertambahnya kunjungan wisatawan dapat menambah perekonomian masyarakat.
Penyediaan  Layanan  Sosial  dan  Lingkungan  serta  Pembuangan  Limbah  Energi dan Air
Dalam  pembangunan  pariwisata  penyediaan  layanan  sosial  dan lingkungan serta pembuangan limbah energi dan air termasuk fasilitas pendukung pariwisata. Penyediaan layanan tersebut juga penting karena untuk kenyamanan wisatawan  serta  melakukan  pembangunan  dengan  tetap  menjaga  lingkungan sekitar. Penyediaan layanan tersebut merupakan suatu peran dari pemerintah desa di  mana  pemerintah  desa  menyediakan  layanan-layanan  tersebut  dengan membangun  kerjasama  dengan,  Kelompok  Sadar  Wisata  (Pokdarwis),  LSM, Pemuda  desa,  dan  Pembinaan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  untuk  membantu dalam penyediaan dan penerapan layanan tersebut dalam pariwisata. Penyediaan layanan  ini  juga  dapat  dikatakan  progress  dari  kerangkakerja,  karena  dalam perencanaan pembangunan pariwisata hal ini termasuk dalam konsep pariwisata.

## Layanan Informasi
Layanan  informasi  dalam  mendukung  pariwisata  merupakan  suatu peranan  pemerintah  untuk  mendukung  pariwisata.  Sehingga  layanan  informasi ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana untuk membantu masyarakat dalam  memberikan  informasi  kepada  musyarakat  setempat.  Adapun  sebaliknya layanan informasi ini dapat juga membantu wisatawan yang berkunjung ketempat wisata untuk mendapat informasi tentang wisata yang di Desa Keditan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa layanan informasi ini dapat membantu dalam bentuk layanan online dan offline contoh dari layanan online ialah dengan kantor
informasi,  pengelola.  Sedangkan  layanan offline  dapat  berupa  sosial  media (Instagram,  web,  facebook).  Dengan  adanya  layanan  tersebut  dapat  membantu pariwisata untuk lebih dikenal lagi oleh orang banyak.

## Kolaborasi dengan Stakeholder
Simpson (2007) menyatakan bahwa dalam pembangunan pariwisata perlu ada  kolaborasi  dengan  beberapa  pihak  salah  satunya  pemerintah  desa.  Untuk membangun  pariwisata  yang  baik  dan  berhasil  yaitu  membangun  kolaborasi dengan  pihak-pihak  yang  memahami  tentang  dunia  pariwisata.  Hal  tersebut merupakan  suatu  hal  yang  baik  karena  dapat  membantu  berjalannya pembangunan pariwisata baik itu pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, pemuda  desa,  PKK,  dan  di  tingkat  Kabupaten  serta  kolaborasi  juga  di  kampus- kampus. Dari beberapa stakeholder tersebut dapat dikatakan bahwa membangun dengan stakeholder perlu ditingkatkan lagi.

## Pendanaan untuk Pembangunan Pariwisata
Pendanaan  untuk  pembangunan  pariwisata  khususnya  di  Desa  Keditan merupakan  peran  dari  pemerintah.  Menurut  (Ashley,  1998;  Poultney  dan Spanceley,  2001)  menyatakan  bahwa  pemerintah  berkontribusi  dalam pembangunan  dan  membuat  pendanaan.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan pendanaan  tersebut  sebagai  salah  satu  penentu  berjalannya  pembangunan pariwisata  sehingga  pemerintah  memiliki  peran  penuh  dalam  membuat pendanaan  untuk  pariwisata  yang  berkelanjutan.  Sehingga  pendanaan  ini  perlu adanya transparansi kepada masyarakat melalui program kerja  yang ada di desa seperti  dalam  bentuk  infrastruktur  yang  sudah  di  bangun  atau  diperbaiki  agar tidak terjadi kesalah pahaman antara satu pihak dengan pihak lainnya.
Kondisi  di  mana  masyarakat  membutuhkan  dukungan  pemangku kepentingan  dari  luar  banyak  ditemui  di  destinasi-destinasi  yang  baru kembangkan.  Mengapa?  Karena  masyarakatnya  mendukung  dalam  pariwisata yang  perlu  ditingkatkan  melalui  kapasitas,  peningkatan  pengetahuan  tentang pariwisata.
Desa Keditan di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang saat ini dalam tahap pembangunan untuk menjadi Desa Wisata. Konsep desa wisata merupakan bentuk pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Di mana Desa Keditan ini memiliki potensi untuk dijadikan sebagai Desa Wisata karena memiliki sumber daya  alam,  lingkungan,  tradisi  dan  budaya  yang  masih  terjaga  sampai  saat  ini. Salah satu potensi yang dimiliki ialah kampung pinus dan bertemakan alam yang masih  alami  tetapi  wisata  tersebut  masih  dalam  tahap  pembangunan.  Dengan adanya  pembangunan  pariwisata  dukungan  dan  partisipasi  masyarakat  menjadi
hal yang penting. Namun sebagian dari masyarakat yang masih belum memahami konsep wisata yang akan dibangun, bahkan ada juga masyarakat yang benar-benar belum memahami tentang pariwisata. Melihat kondisi tersebut, diperlukan peran pemerintah  untuk  di  analisis  lebih lanjut mengenai  pemahaman  dan  dukungan masyarakat  desa  terhadap  pembangunan  pariwisata.  Penelitian  ini  bermaksud untuk  melihat  bagaimana  pemerintah  Desa  Keditan  melakukan  peran  dalam upaya  mendukung  dan  meningkatkan  kapasitas  masyarakat  desa  dalam perencanaan pembangunan Desa Keditan dengan untuk menjadi di Desa Wisata.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Keditan  Kecamatan  Ngablak, Kabupaten Magelang.Desa terdiri dari empat dusun, alasan peneliti memilih Desa Keditan  sebagai  lokasi  penelitian  karena  Desa  Keditan  merupakan  desa  yang sedang  mengarahkan  pembangunannya  ke  bidang  pariwisata.  Oleh  karena  itu sangat  dibutuhkan  dukungan  semua  pihak  untuk  mewujudkannya  dan  peran pemerintah lokal termasuk menjadi salah satu faktor yang penting. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini perupakan pendekatan penelitian kualitatif. Gulo (2002) menyatakan metode kualitatif  merupakan metode ini menekankan pada  aspek  secara  mendalam (in-depth  analysis)  terhadap  suatu  masalah,  dan mengkaji masalah secara khusus.
Peneliti  memilih  data  kualitatif  karena  peneliti  tinggal  di  Desa  Keditan dan  dapat  secara  langsung  berkomunikasi  dengan  masyarakat  di  desa,  sehingga dapat memperoleh data yang sesuai dengan metode yang dipilih dan melakukan interview  mendalam  tentang  peran  pemerintah  terhadap  pembangunan pariwisata dengan beberapa Pemerintah Desa dan masyarakat yang ada di Desa Keditan.  Metode  yang  di  gunakan  adalah  metode  deskriptif,  yaitu  dengan mendeskripsikan keadaan di lapangan. Penelitian ini meneliti status sekelompok manusia,  suatu  objek,  dan  suatu  kondisi  peristiwa  (Ali et  al,  2007).  Hal  ini dilakukan  untuk  menganalisis  dan  mengidentifikasi  peran  pemerintah  dalam pembangunan pariwisata.
Observasi
Observasi menurut (Bruno, 2019) yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti  itu  bisa  secara  langsung  melakukan  pengamatan  objek  untuk  melihat langsung kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini data yang didapat oleh peneliti itu  adalah  data  yang  fakta  karena  peneliti  langsung  mengetahui  yang  terjadi  di lapangan dan peneliti melihat langsung kegiatan yang terjadi di Desa Keditan.

## Wawancara
Wawancara Menurut (Oliver, 2013) yaitu dengan melakukan percakapan tertentu,  dalam  metode  ini  peneliti  dapat  merespon  serta  berhadapan  langsung (tatap  muka)  untuk  mendapatkan  informasi  secara  lisan  dengan  mendapatkan tujuan yang dapat menjelaskan masalah yang akan diteliti. Data wawancara yang didapatkan mulai dari lima sampai delapan orang yang di interview dari keempat dusun yang ada di Desa Keditan. Dengan teknik ini peneliti bisa mengumpulkan data dengan metode wawancara kepada beberapa perangkat Desa dan beberapa masyarakat di Desa Keditan .

## Teknik Analisis
Teknik  analisis  adalah  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis data  hasil  wawancara  dan  observasi  dengan  cara  mengelompokkan  data  dan memilih  mana  yang  penting  serta  mana  yang  perlu  dipelajari  untuk  membuat kesimpulan agar mudah dipahami. (Bruno, 2019)

## HASIL PENELITIAN
Kondisi Umum Dukungan Masyarakat Desa Keditan Terhadap Pariwisata
Dalam  pembangunan  pariwisata  dukungan  dari  masyarakat  sangat dibutuhkan  karena  peran  dari  masyarakat  juga  tidak  dapat  dipisahkan  dari pariwisata.  Contohnya  di  Desa  Keditan  saat  ini  yang  sedang  dalam  tahap pembangunan pariwisata, di mana dalam tahap pembangunan masyarakat tidak dapat  diabaikan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  dukungan  dari  masyarakat  dan semua pihak terkait, khususnya pemerintah desa. Desa Keditan terbagi atas empat dusun  dan  masyarakat  dari  keempat  dusun  tersebut telah  mengetahui  adanya pembangunan pariwisata dan masyarakat dari semua dusun mendukung adanya pembangunan pariwisata. Selain itu, Masyarakat Desa Keditan juga bersedia untuk dilibatkan dalam pembangunan tersebut, namun sebagian besar masyarakat Desa Keditan  masih  memiliki  wawasan  yang  masih  kurang  mengenai  pariwisata, sehingga menyebabkan sumber daya manusia berkurang. Adapun faktor lainnya yaitu masyarakat Desa Keditan sebagian besar berprofesi sebagai petani sehingga menghambat  masyarakat  untuk  mengikuti  kegiatan  pariwisata.  Beda  halnya dengan  masyarakat  yang  sudah  memahami  tentang  pariwisata  dengan memberikan  bentuk  dukungan  melalui  usaha  rumahan  yang  dibuat  dari  hasil kebun  sendiri.  Berdasarkan  kondisi  tersebut,  peran  pemerintah  lokal  menjadi salah satu faktor penting yang menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan pariwisata di desa ini.

## Peran Pemerintah Desa Keditan dalam Pembangunan Pariwisata
Pembangunan pariwisata melibatkan beberapa stakeholder, salah satunya pemerintah  desa  di  Desa  Keditan  yang  saat  ini  dalam  tahap  pembangunan pariwisata.  Dalam  pembangunan  tersebut  perlu  adanya  peran  pemerintah  desa untuk  membuat  perencanaan  serta  kebijakan  pariwisata  dan  memberikan wawasan  bagi  masyarakat  untuk  ikut  serta  dalam  pembangunan  wisata. Berdasarkan  hal  tersebut,  pemerintah  desa  memiliki  beberapa  peran  untuk mendukung pembangunan pariwisata khususnya di Desa Keditan, antara lain:
Pelatihan Keterampilan dan Peningkatan Kapasitas
Desa Keditan saat ini masih dalam tahap pembangunan dan masyarakat yang  ada  di  desa  masih  memerlukan  banyak  pengetahuan  tentang  pariwisata. Dengan  demikian,  perlu  diadakan  pelatihan  pariwisata  dan  keterampilan bagimasyarakat  di  Desa  Keditan.  Hasil  observasi  di  Desa  Keditan  pelatihan pariwisata  sudah  pernah  dilakukan  beberapa  kali  dan  diadakan  tahun  2019 tentang bagaimana membangun pariwisata yang baik, kemudian membuat sebuah perencanaan  untuk  pariwisata  serta  materi  mengenai  pengelolaan  pariwisata. Selain itu, observasi peneliti juga melakukan wawancara kepada perangkat Desa Keditan  yang  berpendapat  sama  dengan  hal  tersebut.  Namun,  dari  semua perangkat  desa  ada  salah  satu  yang  berpendapat  bahwa  belum  pernah dilaksanakan pelatihan pariwisata di Desa Keditan. Selain itu, dari sudut pandang salah  satu  masyarakat  juga  berpendapat  yang  sama.  Hasil  wawancara  tersebut dapat  dilihat  bahwa  ada  perbedaan  pendapat  sesama  perangkat  desa  dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan masih ada masyarakat yang belum terlalu mengetahui kegiatan pariwisata yang sudah pernah dilaksanakan di desa.
Pelatihan  yang  dilaksanakan  melibatkan  beberapa  pihak  yaitu: masyarakat,  Kecamatan,  Pokdarwis,  perangkat  desa  dan  Kampus  Universitas Kristen  Satya  Wacana  (UKSW).  Pelaksanaan  pelatihan  tersebut  langsung didampingi serta diberikan materi dari kampus UKSW. Hubungan Desa Keditan dengan kampus UKSW terbangun karena dari kecamatan memperkenalkan Desa Keditan  dengan  pihak  UKSW.  Selain  itu,  Desa  Keditan  berencana  untuk membangun  desa  wisata.  Pelatihan  yang  diadakan  di  Desa  Keditan  mengenai penggunaan  dana  untuk  kegiatan  pelatihan  beberapa  kali  dari  UKSW  dan  desa yang  menyediakan  keperluan  yang  dibutuhkan  dengan  memberikan  fasilitas tempat untuk dilaksanakannya pelatihan. Tujuan diadakannya pelatihan ini agar masyarakat  memahami  dan  mempunyai  gambaran  tentang  pariwisata  serta meningkatkan dalam pembangunan tersebut. Kegiatan pelatihan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik, namun ada kendala yang dialami saat pelaksanaan
pelatihan karena masyarakat Desa Keditan rata-rata petani sehingga masyarakat yang diundang untuk hadir dalam pelatihan membuat pelatihan sedikit terhambat dan beberapa dari masyarakat tidak hadir dalam pelatihan tersebut.
Kebijakan/Peraturan tentang Ketenagakerjaan Pariwisata dan Lingkungan
Kebijakan  dan  peraturan  tentang  ketenagakerjaan  pariwisata  dan lingkungan  merupakan  hal  penting.  Pariwisata  di  Desa  Keditan  saat  ini  sedang dalam  tahap  pembangunan  dan  membutuhkan  tenaga  kerja  untuk  mengelola pariwisata  dan  lingkungan.  Namun,  saat  ini  belum  ada  kebijakan/peraturan tentang  ketenagakerjaan  pariwisata  dan  lingkungan.  Hasil  wawancara  yang dilakukan  kepada  perangkat  desa  yaitu  bapak  Lurah  Desa  Keditan  mengatakan mengenai kebijakan dan peraturan pariwisata dan lingkungan belum ada sehingga akan  diadakan  pendampingan  wisata.  Selain  itu,  perangkat  desa  lainnya  juga mengatakan hal yang sama. Sehingga untuk kedepannya akan membuat rencana untuk kebijakan.
Selain itu, dari sudut pandang masyarakat mengatakan bahwa mengenai ketenagakerjaan  pariwisata  sudah  ada,  tetapi  belum  memiliki  kelanjutan  dan kejelasan. Dalam lingkup lingkungan pemuda desa dengan sukarela terlibat dalam menjaga  lingkungan.  Berdasarkan  dari  sudut  pandang  perangkat  desa  dan masyarakat  memiliki  pendapat  yang  sama  mengenai  kebijakan/peraturan ketenagakerjaan pariwisata dan lingkungan.

## Lahan untuk Pembangunan Pariwisata
Pembangunan  pariwisata  di  Desa  Keditan  berdasarkan  observasi wawancara terlihat ketika peneliti yang langsung melihat lahan atau lokasi tempat yang akan dibangun untuk dijadikan tempat pariwisata. Lokasi tersebut berada di dusun Katonan. Hal tersebut membuktikan bahwa dari hasil wawancara dengan perangkat desa  yang  mengatakan  “ sudah  ada  dan  beberapa  titik  yang  mau  kita jadikan  wisata  dan  kita  sudah  membangun  sekitar  10%  tetapi  karena  adanya pandemi  Covid-19  ini  akhirnya  beberapa  kegiatan  yang  seharusnya  digunakan untuk pembangunan. Masyarakat di mana pihak desa mengatakan bahwa untuk tempatnya  kita  sudah  ada  dan  juga  sudah  mempersiapkan  tempatnya  bahkan untuk rancangannya pun sudah dan alhamdulillah kita ambil dari pihak UKSW ”. Sedangkan dari sudut pandangmasyarakat  mengatakan bahwa untuk lahan atau lokasi  sudah  dipersiapkan  untuk  dijadikan  tempat  pembangunan  pariwisata bahkan sejauh ini pembangunan masih dalam proses. Sehingga dapat disimpulkan mengenai  lahan  untuk  pembangunan  pariwisata  di  Desa  Keditan  sudah ditentukan dan sedang dalam tahap pembangunan.

## Kerangkakerja Kebijakan dan Keraturan
Pembangunan  pariwisata  di  Desa  Keditan  masih  dalam  tahap  untuk pembentukan kerangka kerja kebijakan peraturan sudah ada. Menurut perangkat desa “ kalau untuk Kerangkakerja sudah kita buat bagaimana nanti masukannya inkes yang kita sudah rencanakan. Semoga harapannya kasus ini terselesaikan dan nanti kita lanjutkan ” . Akan tetapi, dari salah satu masyarakat yaitu ibu Yani bahwa “ kerangkakerja  untuk  Desa  Keditan  saat  ini  memang  belum  ada  akan  tetapi kerangkakerjanya masih dalam tahap konsep dan untuk kelanjutan pembangunan pariwisata masih dalam tahap pelaksanaan. Kerangkakerja di Desa Keditan masih dalam  bentuk  konsep  sehingga  dari  konsep  tersebut  pemerintah  desa  sudah melakukan pembangunan secara bertahap.
Penyediaan Infrastruktur dan Komunikasi Pemerintah dengan Masyarakat
Infrastruktur  dalam  pariwisata  juga  hal  yang  sangat  penting  karena dengan  adanya infrastruktur dapat memudahkan wisatawan untuk berkunjung. Dengan  adanya  infrastruktur  yang  sudah  memadai  dapat  menjadi  pendukung dalam  pariwisata.    Berdasarkan  hasil  wawancara  kepada  perangkat  desa  yang mengatakan  bahwa  untuk  infrastruktur  di  desa  sudah  beberapa  dilakukan perbaikan  di  setiap  tahun.  Sedangkan  menurut  salah  satu  masyarakat  yang berpendapat sama. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk infrastruktur di Desa Keditan sudah cukup memadai.

## Pemasaran Pariwisata Desa Keditan
Pemasaran  dalam  dunia  pariwisata  sangat  diperlukan  untuk meningkatkan  jumlah  wisatawan  serta  memperkenalkan  wisata  tersebut  lebih luas.  Adapun  bentuk-bentuk  pemasaran  yaitu offline  dan  online.  Dalam pemasaran offline  salah  satunya  dari  mulut  ke  mulut  sedangkan  online  melalui beberapa  media  sosial  seperti facebook,  instagram,  dan  web.  Saat  ini  di  Desa Keditan  mengenai  pemasaran  dari  perangkat  desa  serta  masyarakat  sudah melakukan  pemasaran  akan  tetapi  masih  belum  optimal.  Karena  keterbatasan pengetahuan masyarakat Desa Keditan terhadap teknologi.
Penyediaan Layanan Sosial dan Lingkungan serta Pembuangan Limbah Energi dan Air
Pembangunan  wisata  tidak  hanya  dari  segi  akses,  akan  tetapi  dari  segi penyediaan  pembuangan  limbah  dan  penyediaan  layanan  sosial  untuk mendukung  wisata  yang  lebih  baik.  Desa  Keditan  sejauh  ini  untuk  penyediaan layanan sosial, lingkungan dan pembuangan energi belum ada. Berdasarkan hasil wawancara  dengan mbakYuli  yang  mengatakan  “untuk layanan  sosial, lingkungan,  pembuangan  limbah  energi  dan  air  di  Desa  Keditan  sementara  ini
belum ada ” . Adapun dari sudut pandang masyarakat yang juga berpendapat yang sama.  Berdasarkan  hal  tersebut  sejauh  ini  pembuangan  energi  di  Desa  Keditan belum ada disediakan oleh Pemerintah Desa tersebut.
Layanan Informasi Desa Keditan
Layanan informasi dalam pariwisata merupakan faktor untuk mendukung pariwisata karena dengan adanya layanan informasi dapat membantu pemerintah desa  memberikan  informasi  kepada  wisatawan  dan  begitu  juga  sebaliknya. Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  dengan  salah  satu  perangkat  desa yaitu  Pak  Santo  yang  mengatakan “ untuk  sementara  layanan  informasi  masih bertempat  di  kantor  desa  dan  kita  juga  sudah  punya  banyak  teman  untuk memfasilitasi informasi. Sedangkan masyarakat lain ada yang pendapatnya hampir sama dengan perangkat desa. Namun, dari masyarakat yang lainnya mengatakan memang  belum  ada  kantor  layanan  informasi  khususnya  untuk  pariwisata. Berdasarkan  dengan  hasil  observasi  dan  wawancara  tersebut  mengenai  layanan informasi  memang  belum  ada  tetapi  untuk  sementara  kantor  lurah  sebagai layanan informasi karena untuk layanan informasi online belum ada.
Kerjasama dengan Stakeholders dalam Pembangunan Pariwisata
Pariwisata yang dibangun tidak hanya berdiri sendiri tetapi perlu adanya kerjasama  dengan stakeholder  agar  pembangunan  pariwisata  dapat  berjalan dengan baik dan dapat membuka wawasan yang lebih luas lagi tentang pariwisata. Salah satu contohnya Desa Keditan yang memulai dari awal pembangunan wisata telah  membangun  kerjasama  dengan  kampus  UKSW  dan  awal  terbangunnya kerjasama desa dengan UKSW karena Desa Keditan memiliki potensi wisata yang tinggi dan perlu dikembangkan. Tidak hanya itu beberapa dari perangkat desa juga berpendapat  bahwa  bekerjasama  dengan  UKSW  dapat  membantu  dalam pengembangan Desa Wisata. Selain itu, dari salah satu sudut pandang masyarakat juga  berpendapat  bahwa  dalam  pembangunan  wisata  perlu  adanya  kerjasama dengan  banyak  orang  karena  pariwisata  membutuhkan  banyak  orang  misalnya dari  UKSW.  Pemuda  desa,  PKK  desa,  Karang  Taruna,  serta  masyarakat  yang lainnya juga mengatakan bekerjasama dengan UKSW dan bahkan hasil observasi peneliti  juga  dari  awal  pembangunan  pariwisata  Desa  Keditan  sampai  saat  ini masih  bekerjasama  dengan  UKSW  dengan  memberikan  pelatihan,  survei  lokasi wisata dan membuatkan konsep untuk pariwisata Desa Keditan.
Pendanaan untuk Pembangunan Pariwisata Desa Keditan
Pembangunan  pariwisata  perlu  adanya  pendanaan  untuk  mendukung pembangunan  pariwisata  yang  akan  dibangun  khususnya  di  Desa Keditan  yang sedang  dalam  tahap  pembangunan  yang  membutuhkan  pendanaan  cukup
banyak.Untuk  mengetahui  sistem  pendanaan  Desa  Keditan  peneliti  melakukan observasi dan wawancara kepada perangkat desa yaitu kepada bapak lurah yang mengatakan “ dari perencanaan anggaran sudah dipersiapkan untuk pembangunan wisata  dan  sudah  kita  mulai  dari  kemarin  2019  untuk  membangun  gapura, pengadaan listrik dan sebagainya ” . Adapun dari beberapa masyarakat yang lainnya berpendapat  sama  dengan  perangkat  desa.  Berbeda  lagi  dari  salah  satu  sudut pandang  masyarakat  mengenai  pendanaan  untuk  wisata  masih  sekedar  wacana dan  belum  mengetahui  seperti  apa  kelanjutannya.  Berdasarkan  hal  tersebut sebagian dari masyarakat memang belum mengetahui dan bahkan tidak mengerti alur pendanaan pariwisata untuk Desa Keditan tetapi masyarakat hanya melihat bukti dana dari bentuk pembangunan infrastruktur wisata.

## DISKUSI DAN PEMBAHASAN
Simpson  (2007)  menyatakan  bahwa  peranan  pemerintah  salah  satunya dengan  mengadakan  pelatihan  keterampilan  untuk  meningkatkan  kapasitas sumber  daya  manusia.  Pemerintah  Desa  Keditan  telah  melaksanakan  peranan tersebut  dengan  melakukan  pelatihan  tentang  pengelolaan  pariwisata.  Namun sejauh ini untuk sumber daya manusia di Desa Keditan masih terbatas sehingga pemerintah desa melakukan kolaborasi dengan pihak yang ahli dalam pariwisata yaitu dengan menggandeng kampus UKSW untuk mendampingi dalam kegiatan pelatihan.  Saat  ini  pemerintah  desa  sudah  berinisiatif  dalam  meningkatkan kapasitas  sumber  daya  manusia.  Sejauh  ini  pembangunan  pariwisata  di  Desa Keditan  sudah  cukup  baik,  hal  ini  terlihat  dari  masyarakat  sudah  banyak  yang sadar  akan  adanya  pariwisata,  tetapi  masih  memiliki  kekurangan  yaitu  adanya selisih  paham  dari  beberapa  masyarakat  dengan  pemerintah  desa  dan  juga mayoritas masyarakat Desa Keditan sebagian besar bekerja sebagai petani sehingga menghambat kegiatan pelatihan. Sehingga  perlu ditingkatkan lagi yaitu dengan melibatkan  masyarakat  untuk  ikut  dalam  pelatihan  yang  diadakan  dan  lebih sering mengadakan kegiatan pariwisata agar masyarakat lebih termotivasi untuk aktif.
Peranan  pemerintah  dalam  membuat  kebijakan  dengan  memberikan wewenang kepada masyarakat dan membentuk struktur untuk membantu dalam pengelolaan  pariwisata.  Di  Desa  Keditan  peran  pemerintah  untuk  mendukung pembangunan  pariwisata  dengan  membuat  kebijakan/peraturan  tentang ketenagakerjaan  pariwisata  dan  lingkungan  tetapi  untuk  sejauh  ini  di  Desa Keditan belum ada dibentuk ketenagakerjaan. Hal ini juga dikatakan oleh (Hall, 1999;  UNWTO,  1998,  2005)  pemerintah  perlu  menciptakan  peluang  dan mendorong masyarakat untuk ikut terlibat dalam ketenagakerjaan tersebut.
Ketenagakerjaan di Desa Keditan saat ini belum bisa dikatakan baik karena belum  ada  penetapan  tenagakerja  untuk  pariwisata.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa Desa Keditan masih memiliki keterbatasan dalam ketenagakerjaan. Sejauh ini  mengenai  ketenagakerjaan  Desa  Waisata  Keditan  yang  harus  ditingkatkan yaitu masih membutuhkan pendampingan yang penuh dalam pembangunan dan mengelola  pariwisata  dengan  baik.  Serta,  melakukan  praktik  langsung  tentang pengelolaan pariwisata agar tenagakerja dapat memahami secara detail.
Peranan  Pemerintah  adalah  menyediakan  lahan  untuk  pembangunan pariwisata.  Contohnya  pemerinth  desa  telah  menyiapkan  lahan  khusus  untuk dimfantaatkan  bagi  pariwisata.  Adapun  penentu  lahan  pariwisata  ini  memang sudah disepakati oleh seluruh pihak perangkat desa, pemangku kepentingan dan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman satu dengan yang lainnya.
Pemerintah desa dan masyarakat dapat dikatakan sebagai pemilik lahan dan pengambilan keputusan tentang lahan. Pembangunan pariwisata dibutuhkan lahan yang baikuntuk pariwisata yang bersifat jangka panjang. Lahan pariwisata di  Desa  Keditan  dapat  dikatakan  sudah  baik  dilihat  dari  masyarakat  dan pemerintah  desa  yang  sudah  memiliki  kesepahaman  dalam  penentuan  lahan pariwisata.  Namun  masih  memiliki  kekurangan  mengenai  masalah  kebersihan dilahan  wisata  dilihat  dari  pengunjung  yang  datang  membuang  sampah sembarang  karena  belum  ada  tempat  sampah  yang  memadai.  Sehingga  perlu menyediakan tempat sampah yang memadai dan mengajarkan wisatawan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan ketika berkunjung kewisata Desa Keditan.
Simpson (2007) salah satu peranan pemerintah ialah membuat kerangka kerja  kebijakan  dan  peraturan.  Desa  Keditan  sudah  merancang  kerangka  kerja kebijakan dan peraturan serta membuat perencanaan dalam bentuk konsep untuk pembangunan  pariwisata  dan  dalam  pembentukan  kerangka  kerja  pemerintah desa berperan penuh serta bekerjasama dengan pihak yang lebih ahli dalam bidang pariwisata. Sejauh ini di Desa Keditan mengenai kerangka kerja sudah cukup baik dilihat dari tahap pembangunan pariwisata yang sudah dibangun yaitu gapura dan loket  masuk.  Namun  yang  masih  kurang  ialah  pelaksanaan  di  lapangan  yang belum  optimal.  Desa  Keditan  sejauh  ini  sudah  memiliki  kerangka  kerja  dalam bentuk  konsep,  tetapi  masih  ada  yang  perlu  ditingkatkan  yaitu  pendampingan untuk pelaksanaan kerangka kerja yang telah dibuat.
Simpson  (2007)  menyatakan  bahwa  peran  pemerintah  dalam pembangunan  pariwisata  adalah  untuk  menyediakan  infrastruktur  dan komunikasi. Pemerintah Desa Keditan sudah menyediakan infrastruktur di desa baik  dari  akses  menuju  ke  lokasi  bahkan  gapura  dan  loket.  Penyediaan infrastruktur  ini  pemerintah  desa  lebih  mengajak  masyarakat  untuk  menjaga
fasilitas  serta  pemerintah  juga  membangun  komunikasi  yang  baik  dengan masyarakat agar hubungan masyarakat dengan pemerintah desa lebih dekat lagi.
Pembangunan pariwisata di Desa Keditan mengenai infrastruktur di Desa Keditan  sudah  cukup  baik,  dilihat  dari  segi  akses  jalan  yang  sudah  diperbaiki seperti  jalan  di  desa  maupun  jalan  ke  lokasi  wisata  seperti  gapura  dan  loket. Namun ada juga kekurangan yang dimiliki dari segi infrastruktur Desa Keditan yaitu  penunjuk  arah,  infrastruktur  di  kawasan  wisata  belum  ada,  dilihat  dari kawasan  wisata  yang  masih  sangat  alami  dan  belum  terjamah.  Pembangunan pariwisata  di  Desa  Keditan  dari  segi  infrastrukturnya  masih  perlu  ditingkatkan lagi dengan membuat arah penunjuk jalan agar pengunjung tidak tersesat. Selain itu, membangun secara bertahap infrastruktur di kawasan wisata.
Internet  merupakan  sebuah  sarana  pemasaran  untuk  memperkenalkan pariwisata. Hal ini dilihat dari Pemerintah  Desa Keditan yang telah melakukan pemasaran dalam bentuk online dan offline. Contohnya pemasaran offline dalam pemasaran  produk  lokal  (usaha  rumahan  masyarakat),  promosi  dari  mulut  ke mulut,  tetapi  dalam  hal  tersebut  pemasaran  di  Desa  Keditan  masih  memiliki kekurangan  yaitu  masih  kurang dalam  memasarkan  pariwisata  Desa,  sehingga pemasaran  masih  dalam  lingkup  kecil  saja.  Hal  yang  perlu  ditingkatkan  ialah melakukan  pemasaran  di  sosial  media  lebih  produktif  lagi  dengan  konten  yang menarik dan kedepannya pemerintah desa membuat pemasaran yang lebih luas dalam bentuk spanduk, brosur, serta pemasaran melalui produk-produk lokal.
Penyediaan  layanan  sosial,  lingkungan  serta  pembuangan  limbah merupakan salah satu peran pemerintah Desa. Namun sejauh ini pemerintah Desa Keditan belum menyediakan layanan tersebut dikarenakan Desa Keditan saat ini memang masih dalam tahap pembangunan dari awal. Desa Keditan untuk saat ini masih belum memiliki tempat pembuangan limbah energi dan air. Namun sejauh ini kebersihan di setiap dusun masih cukup bersih dilihat dari inisiatif masyarakat untuk menyediakan pembuangan energy dan air di setiap rumah. Oleh karena itu, pemerintah  desa  sebaiknya  menyediakan  pelayanan  sosial,  lingkungan  dan pembuangan limbah energi dan air. Selain itu, mengajak masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan sekitar.
Pemerintah  Desa  Keditan  sudah  menyediakan  layanan  informasi  tetapi masih bersifat sementara dan pemerintah desa juga terbuka untuk memberikan layanan informasi bagi yang berkunjung. Hal ini juga sesuai yang dinyatakan oleh Simpson  (2007)  bahwa  dengan  menerapkan  layanan  informasi  transparan  baik bagi stakeholder dan pengunjung. Layanan informasi di Desa Keditan sudah cukup baik  karena  dilihat  dari  perangkat  desa  dan  masyarakat  dapat  memberikan informasi sesuai kebutuhan. Tetapi kekurangan dari layanan informasinya ialah
belum adanya kantor yang tetap, jangkauan informasi online masih sangat kurang karena  terbatasnya  jaringan  di  Desa  Keditan.  Layanan  informasi  Desa  Keditan masih perlu untuk ditingkatkan seperti membangun layanan informasi yang tetap, membuat  layanan  informasi  melalui  online  yang  dapat  memberikan  informasi sesuai yang dibutuhkan.
Desa Keditan sejauh ini telah membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan baik yang di dalam dan di luar desa. Hal tersebut dapat dilihat dari pemerintah  desa  yang  sudah  membangun  kolaborasi  dengan  pemangku kepentingan  luar  seperti  dengan  institusi  pedidikan  tinggi  seperti  UKSW, Universitas  Islam  Indonesia,  Universitas Gadjah  Mada  dan  yang  lainnya.  Selain itu, Kerjasama dengan pihak luar juga dibangun dengan pemerintah Kecamatan dan  Kabupaten  Magelang.  Pemerintah  Desa  Keditan  juga  merangkul  dan berkolaborasi  dengan  pemangku  kepentingan  setempat,  seperti  PKK,  Pemuda, dan yang paling penting ialah dengan dengan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah desa Keditan telah melakukan peran seperti yang dinyatakan oleh  Simpson  (2007)  bahwa  Pemerintah  Desa  membangun  kolaborasi  dengan Sektor Pemerintah, Swasta dan juga LSM.
Desa Keditan sejauh ini sudah sangat baik dalam membangun kerjasama dengan stakeholder  dilihat  dari  pemerintah  desa  dari  awal  perencanaan  dan pembangunan  wisata  sudah  menggandeng  salah  satu  instansi  yaitu  UKSW. Namun masih ada kekurangan yang dimiliki yaitu dari kolaborasi pemerintah desa dengan stakeholder yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia di Desa Keditan. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan lagi untuk membangun ubugan yang baik dengan masyarakat.
Simpson  (2007)  mengatakan  pembangunan  pariwisata  membutuhkan pemerintah  desa  untuk  memastikan  keberlanjutan  pembangunan  pariwisata. Pemerintah  Desa  Keditan  berperan  dalam  membuat  pendanaan  untuk pembangunan  pariwisata  dan  juga  membuat  transparansi  dana  bagi  masyarakat untuk pembangunan wisata. Hal ini juga dikatakan oleh (Ashley,1998; Poultney dan  Spanceley,  2001)  menyatakan  bahwa  pemerintah  berkontribusi  dalam pembangunan dan membuat pendanaan.
Pemerintah  Desa  Keditan  juga  bekerjasama  dengan  Kecamatan  dan Kabupaten  untuk  membantu  pendanaan  pariwisata.  Sejauh  ini  pendanaan pariwisata di Desa Keditan sudah sangat baik karena dari perangkat desa sendiri yang langsung membuat perincian dana untuk pembangunan pariwisata di Desa Keditan  dan  bahkan  sudah  ada  beberapa  pembangunan  yang  sudah  terlaksana. Namun,  masih  memiliki  kekurangan  yaitu  pelaksanaan  pembangunan  belum optimal dan keterbatasan sumber daya manusia.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  10  potensi  peran  pemerintah,  Desa  Keditan  telah melaksanakan 4 (empat) peran secara optimal. Keempat peran tersebut meliputi pelaksanaan pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas, penyediaan lahan pembangunan  pariwisata,  perbaikan  infrastruktur  serta  kolaborasi  dengan stakeholder.  Sedangkan  peran  pemerintah  yang  belum  berjalan  secara  optimal meliputi  layanan  informasi,  pemasaran  pariwisata,  dan  kerangkakerja kebijakan/peraturan.  Namun,  ada  2  (dua)  peran  pemeritah  desa  yang  belum terlaksana  yaitu  penyusunan  kebijakan/peraturan  ketenagakerjaan  dan penyediaan layanan sosial, lingkungan serta pembuangan limbah energi dan air. Hal ini disebabkan oleh pemerintah desa yang masih berfokus pada pembangunan infrastruktur  pariwisata.  Hasil  penelitian  yang  didapatkan  bahwa  dalam keterbatasan  pengetahuan  tentang  pariwisata,  pemerintah  Desa  Keditan  telah berinisiatif untuk berperan dalam membantu masyarakatnya. Namun demikian, peran pemerintah desa dalam membangun Desa Keditan dapat dikatakan belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi.
Saran
Adapun  saran  atau  rekomendasi  yang  dapat  disampaikan  kepada pemerintah desa antara lain (1) Pemerintah Desa Keditan sebaiknya menyediakan layanan informasi agar memudahkan wisatawan untuk mendapatkan informasi. (2)  Pemerintah  desa  disarankan  untuk  mempromosikan  Desa  Keditan  dalam pengembangan pariwisata melalui sosial media seperti , Instagram, facebook, dan website.  (3)  Pemerintah  desa  dengan  berkolaborasi  dengan  pihak  terkait meningkatkan  pendampingan  kepada  masyarakat  untuk  pelaksanaan  kerangka kerja yang telah dibuat. (4) Disarankan untuk menyusun kebijakan/peraturan desa tentang  ketenagakerjaan  pariwisata  yang  menjamin  kesejahteraan  masyarakat desa. (5) Memperkuat dan memperluas kolaborasi dengan pemangku kepentingan di bidang pariwisata.

## REFERENSI
Ali, S., Rose Alinda, A., Syed Norris, H., Marlia, P., Siti Hamisah, T., Cotet, G. B., Balgiu, B. A., Zaleschi (Negrea), V. – C., Matusevych, T., Abu Ahmad, I., Teknologi, U., Bandar, M., Abdul, T., Pahang, R., Pendidikan, F., National Education Association (NEA),  Information  Management  Department, HASSAN,  C.  N.  B., Luthfi,  A.,  … Othman, A. (2018). https://doi.org/10.1051/matecconf/201712107005
Bruno,  L.  (2019). Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling,  53(9),  1689 – 1699.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Gulo, W. (2002). Metode Penelitian. Metode Penelitian, 59 – 68.
Ii, B. a B., & Sistem,  a P. (2001). Universitas Sumatera Utara 7. 7 – 37.
Iii, B. A. B., Metode, A., Penelitian, P., & Penelitian, M. (2007). Yuga Teguh Muharam, 2013  Kajian  Tentang  Keasadaran  Masyarakat  Dalam  Membayar  Pajak  Bumi  dan Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
Magee, R. V., م . ةملاس , Magee, R. V., Crowder, R., Winters, D. E., Beerbower, E., Bodhi, B., Schindler, S., Pfattheicher, S., Reinhard, M.-A., Haddock, G., Foad, C., Windsor-
Shellard, B., Dummel, S., Adarves-Yorno, I., Furlotte, C., & Gorski, P. C. (2017). No Title تاءارجلاا ةيئانجلا . ABA Journal, 102(4), 24 – 25. https://doi.org/10.1002/ejsp.2570
Munawaroh, R. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Taman Nasional Gunung Merbabu Community Participation in the Development of Community-Based. 374 – 389.
Sastrayuda, G. S. (2010). Pariwisata Berbasis Masyarakat( Community Based Tourism ). 1 – 17.
Simpson, M. C. (2008). Community Benefit Tourism Initiatives - A conceptual oxymoron?
Tourism Management, 29 (1), 1 – 18. https://doi.org/ 10.1016/ j.tourman.2007.06.005