Received: 2017-12-13 | Reviced: 2018-01-30 | Accepted: 2018-01-31 Indexed : DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar | DOI : https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279

## APLIKASI KAIDAH FIKIH  ةمكحم ةداعلا DALAM BIDANG MUAMALAH
Ramdan Fawzi

## Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung
Ramdan.fawzi1985@gmail.com
Abstrak  : Kaidah-kaidah  fikih  merupakan  kaidah  hukum  yang  berisfat  menyeluruh  yang mencakup  semua  bagian-bagiannya.  Terdapat lima  kaidah  fikih asasi  yang  disepakati,  salah satunya yaitu al-‘adat al-muhakkamah (adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum) yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat  sehingga  dapat  dijadikan  dasar  dalam  menetapkan  suatu  hukum  sesuai  dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan menguasai kaidah-kaidah fiqh kita akan  mengetahui  benang  merah  yang  menguasai  fikih,  karenanya  menjadi  titik  temu  dari masalah-masalah  fikih,  dan  lebih  arif  di  dalam  menerapkan  fikih  dalam  waktu  dan  tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan. Kaidah fikih asasi kelima adalah tentang  adat  atau  kebiasaan,  dalam  bahasa  Arab  terdapat  dua  istilah  yang  berkenaan dengan kebiasaan yaitu al-‘adat dan al-‘urf. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus  menerus  dilakukan  oleh  manusia  lantaran  dapat  diterima  akal  dan  secara  kontinyu manusia mau mengulanginya. Sedangkan ‘Urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan  dapat  diterima  oleh  watak  kemanusiaannya  dalam  berbabagi  kebiasaan  termasuk  dalam bermuamalah.  Kendati,  demikian  adat  –istiadat  atau  kebiasaan  yang  dapat  dilegitimasi  oleh syariat adalah adat-istiada yang shahih, bukan yang fasid.

## Kata kunci: Kaidah Fikih, Adat, Muamalah.
Abstract : The juristic rules of law are all-encompassing legal rules covering all of its parts. There are five basic principles of jurisprudence that are agreed upon, one of which is al-'adat al-muhakkamah (custom that can be the basis in establishing a law) taken from good habits that grow and develop in society so that can be the basis in determining a law in accordance with  the  values  that  develop  in  society.  By  mastering  the  rules  of  fiqh  we  will  know  the common  threads  that  master  the  jurisprudence,  thereby  becoming  the  meeting  point  of  the jurisprudence  issues,  and  more  wisely  in  applying  the  jurisprudence  in  different  times  and places for different cases, customs, circumstances. The fifth principle of fikh jurisprudence is about custom or custom, in Arabic there are two terms that pertain to the custom of al-'adat and al-'urf. Adat is an act or word that is continuously done by human beings because it is reasonable  and  continuously  human  beings  want  to  repeat  it.  While  'Urf  is  an  act  or  word where the soul feels a calm in doing it because it is in line with the logic and can be accepted by  the  nature  of  humanity  in  berbabagi  habit  including  in  bermuamalah.  However,  such customs or customs that can be legitimized by the Shari'a are suhih, not the fasid.
Keywords: Jurisprudence, Adat, Muamalah

## I   PENDAHULUAN
Sumber  hukum  dalam  Islam  dapat diklasifikasi  menjadi  dua  bagian,  yakni hukum ashli (يلصا)  dan  hukum taba’i
(يعابت). Sumber hukum ashli adalah hukum pokok  dalam  Islam  yaitu  al-Qur’an  dan hadis.  Al-Qur’an  dalam  perspektif  ushul fikih, keberadaannya bersifat
qath’iulwurud, yakni keberadaan benarnya pasti, meskipun dari segi dilalahnya dibagi menjadi qath’iuddilalah dan zhanniuddilalah .  Sedangkan  hadis  bersifat zhanniulwurud , yakni keberadaan benarnya  belum  pasti,  sehingga  dilakukan penelitian  yang  hasilnya  menyimpulkan bahwa  hadis tersebut  dari  segi  kualitasnya sahih, dari segi kuantitasnya mutawatir dan dari sandaranya marfu’ .
Adapun yang di maksud sumber atau metode istinbat hukum  Islam taba’i diklasifikasikan  menjadi  sumber  hukum atau  metode istinbat yang muttafaq (disepakati) dan yang mukhtalaf (dipertentangkan) . Sumber  hukum  Islam taba’i yang muttafaq (disepakati),  yaitu ijma’ dan qiyas . Sedangkan yang
mukhtalaf , yaitu istihsan , istishhab ,
mashlahatul mursalah , syar’u man qoblana , al-dzari’ah , amalu ahlil madinah,  dan  qaul  shahabi. Dengan berbagai  metodologi  tersebut,  maka  lahir produk  hukum  yang  disebut  dengan  fikih yang  pada  realitanya  menjadi  sumber hukum  Islam  bagi  masyarakat  muslim  di Indonesia  yang  merupakan furu (cabang) dari sumber ashli (sumber pokok) berdasarkan hasil ijthad para mujtahid.
Karakterisitik hukum Islam
diantaranya bersifat syumuliyyah (universal) dan kamilah (sempurna).
Disebut syumuliyyah , artinya hukum Islam
mengatur  seluruh  perbuatan  manusia dalam  berbagai  bidang;  ekonomi,  politik, pendidikan,  sosial  dan  lain  sebagainya. Disebut kamilah ,  artinya  hukum  Islam diyakini mampu menjawab seluruh permasalahan yang dihadapi manusia pada umunya,  umat  Islam  pada  khususnya untuk  menemukan  dan  merasakan  solusi terbaik  atas  permasalah  yang  dihadapi umat manusia yang sesuai dengan kehendak  Syari’.  Sehingga  kebahagian hakiki dapat dirasakan oleh umat manusia. Karena  sejatinya  hukum  Islam  adalah demikian,  yakni  memberikan  petunjuk bagi  manusia  agar  dapat  menemukan kebahagian  lahir  dan  batin  dunia  dan akhirat.  Sebagaimana  pendapat  Imam Syathibi (2006):
مايق  يف  عراشلا  دصاقم  قيقحتل  تعضو  ةعيرشلا  هذه
اعم ايندلاو نيدلا يف مهحلاصم
“Syariat  ini  ditetapkan  bertujuan  untuk mewujudkan kemashlahatan manusia dalam  urusan  agama  dan  dunia  secara bersamaan”.
Kendati  hukum  Islam  bersifat kamilah ,  permasalahannya  adalah  sumber utama  hukum  Islam,  yakni  al-Qur’an  dan hadis  nashya  telah  berakhir  atau  terbatas ( mutanahiyah ) sementara permasalah aktual  tidak  pernah  berhenti  atau  tidak
terbatas  ( ghairul  mutanahiyah ),  sebagai pendapat Syekh Fakhruddi al-Razi (1998):
ام تابثاو ةيهانتم صوصنلاو ةيهانتم ريغ ماكحلاا نا
رخا قيرط نم دب لاف لاحم ةيهانتمب هل ةياهن لا
ىوس

## سايقلا وهو صوصنلا
“Sesungguhnya  permasalahan  hukum tidak  akan  pernah    berakhir,  sementara sumber  hukum  pokok  telah  selesai (nushush),  mengatur  sesuatu  yang  tidak terbatas  dengan  aturan  yang  telah  usai merupakan  keniscayaan,  oleh  sebab  itu mesti  ditemukan  cara  lain  selain  nash- nash, yaitu dengan analogi”
Pada perspektif lainnya, Islam diyakini  sebagai  agama  yang  kooperatif dalam  menyikapi  berbagai  hal,  termasuk didalam  menyikapi  fenomena-fenomena sosial  dan  budaya  yang  merupakan  proses dialektik-sosial  dan  kreativitas  alamiah manusia  yang  sama  sekali  tidak  perlu dieliminasi,  dianggap  musuh  dan  dibasmi. Melainkan  dijadikan  partner  dan  elemen yang diadopsi dengan selektif dan proporsional.
Oleh  karenanya,  agar  tidak  keliru dalam  memahami  proses  dialektik-sosial dan  kreativitas  alamiah  manusia  yang dapat  dijadikan  legitimasi  hukum-hukum syariat, maka perlu memahami konsep adat atau  tradisi  dengan  batasannya.  Karena, yang  dimaksud  dengan  sebuah  tradisi
bukanlah dianggap sebagai landasan yuridis atau perangkat metodologis otonom yang berfungsi untuk mencetuskan hukum-hukum baru atau dalil yang berdiri sendiri.

## II   PEMBAHASAN

## A. Makna Syara’ Kaidah Fikih  ةداعلا ةمكحم
Kaidah  tersebut  di  atas  merupakan salah satu kaidah terkait adat-istiadat yang mendapatkan  legitimasi  syariat.  Menurut al-Jurjani  (2012),  yang  dimaksud  dengan adat adalah:
ِهْيَلِا ا ْوُداَع َو ِل ْوُقْعَمْلا  ِمْكُح ىَلَع ِهْيَلَع  ُسْفَّنلا  َّرَمَتْسِإ اَم
ة َّرَم َرْخُا َدْعَب ى
ialah sesuatu yang terus menerus dilakukan  oleh  manusia,  dapat  diterima oleh  akal,  dan  manusia  mengulang- ulanginya terus menerus”.
Sebagian  ulama  menyamakan  antara adat dengan al-‘urf dengan alasan subtansinya  sama,  hal  ini  dapat  difahami memlalui  defenisi al-‘urf (al-Jurjani: 2012):
ُعِئاَبَّطلاُ هْتَّقَلَت َو  ِل ْوُقُعْلاِ ةَداَهَشِب  ِهْيَلَع  ُس ْوُفُّنلاْ ت َّرَقَتْسِإاَم ى َرْخُأ َدْعَب  ِمْهَفْلا ىَلِا ُع َرْسَأ ُهَّنِكَل ا ضْيَأ ٌةَّجُح  َوُه َو ِل ْوُبُقْلاِب
ialah suatu perkara dimana jiwa merasakan ketenangan dalam
mengerjakannya  karena  sudah  sejalan dengan  logika  dan  dapat  diterima  oleh watak  kemanusiannya.  Maka  dari  itu  ia dapat dijadikan sebagai Hujjah, tetapi hal ini lebih cepat dimengerti.
Kaidah  fikih  yang  telah  disepakati dalam  menyikapi  proses  dialektik-sosial dan  kreativitas  alamiah  manusia  termasuk dalam  aktivitas  ekonomi  adalah  kaidah fikih  ةمكحم  ةداعلا  (adat  istiadat  dapat dijadikan pijakan hukum).
Terkait  kaidah  tersebut, Fuqoha
memberikan batsan-batasannya, yakni yang  dimaksud  dengan  tradisi  atau  adat yang  bisa  mendapat  legitimasi  syariat adalah  adat  isiti-adat  yang  tidak  memiliki batasan  syara  ( qayyid  syar’i )  atau  batasan bahasa  ( qayyid  lughawi )  (Sidqi:  1983).
Maksudnya, apabila syariat hanya memberikan  ketentuan  umum,  maka batasannya diserahkan pada penilaian adat- istiadat. Contohnya dalam istilah
muqaranah  ‘urfiyyah atau  membarengkan niat  dalam takbiratul  ihram ,  yakni  usaha untuk  menghadirkan  “bentuk”  shalat dalam  hati  secara  global  ( istihdhar  al- ‘urfi )  saat takbiratul  ihram dilaksanakan.
(al-Suyuthi: 1988)
Dalam  pada  hal  itu,  nash-nash syariat  atau  kaidah  kebahasaan  tidak memberikan  batasan  yang  pasti  terkait “berbarengan”  antara  permulaan  hingga akhir, pertengahan hingga akhir atau akhir
takbiratul ihram . Karena nash-nash syariat tidak memberikan batasan, maka penilaian “berbarengan”  niat  dan takbiratul  ihram diserahkan  pada  kebiasaan  umum  yang mampu dilakukan oleh manusia. Sehingga tercetus  istilah muqaranah’urfiyyah atau kebersamaan  secara  umum  antara  niat dalam seluruh takbir, sebagian takbik, bisa permulaan atau akhir takbir.

## 1. Ta’shil Kaidah ةمكحم ةداعلا
Seluruh  kaidah  fikih,  padasarnya ketika  dibentuk  menjadi  sebuah  kaidah hukum  disandarkan  kepada  nash-nash  al- qur’an dan sunnah. Termasuk kaidah ةداعلا ةمكحم yang  disandarkan  pada  dalil-dalil syara’ sebagai berikut:
a. Al-Qur’an
1) Surat al-‘Araf ayat 199
ِهاَجْلا ِنَع  ْض ِرْعَأ َو  ِف ْرُعْلاِب  ْرُمْأ َو  َوْفَعْلا ِذُخ َنيِل
”Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang  mengerjakan  makruf  serta berpalinglah  daripada  orang-orang yang bodoh” .
Menurut al-Suyuthi, kata al’urf pada ayat  di  atas  bisa  diartikan  sebagai kebiasaan atau adat yang tidak bertentangan dengan syariat (Syibir:
2007).
2) Surat al-Baqarah ayat 233
ۖ  ِنْيَلِماَك  ِنْيَل ْوَح  َّنُهَد َلا ْوَأ  َنْع ِض ْرُي  ُتاَدِلا َوْلا َو
ْنَأ َدا َرَأ  ْنَمِل
َةَعاَض َّرلا  َّمِتُي ۚ َّنُهُت َوْسِك َو  َّنُهُق ْز ِر  ُهَل  ِدوُل ْوَمْلا  ىَلَع َو ۚ  ِفو ُرْعَمْلاِب ۚ اَهَعْس ُو  َّلاِإ  ٌسْفَن  ُفَّلَكُت  َلا
ةيلاا...
Para  ibu  hendaklah  menyusukan  anak- anaknya  selama  dua  tahun  penuh,  yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.  Dan  kewajiban  ayah  memberi makan  dan  pakaian  kepada  para  ibu dengan  cara  ma’ruf.  Seseorang  tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya…
Kata ma’ruf pada  ayat  di  atas, menunjukan  legitimasi  syariat  terhadap kadar  kemampuan  kebiasaan  seorang  ibu dalam  menyusui,  dan  juga  ayat  di  atas menjadi  legitimasi  kewajiban  memberikan nafkah  sesuai  dengan  kadar  kemampuan yang  sudah  menjadi  kebiasaan.  Hal  ini dapat  difahami  pada  kalimat  ayat  ا َهَعْس ُو  َّلاِإ.
(Syibir: 2007)
b. Sunnah
1) Hadis dari Ibnu Mas’ud
َنوُمِلْسُمْلا ُهآ َر اَم ٌنَسَح ِ َّاللَّ َدْنِع  َوُهَف ا نَسَح
Apa  yang  dipandang  baik  oleh orang-orang  islam,  maka  baik  pula  di  sisi Allah 1
1 Hadis masyhur dalam berbagai litelatur fikih dan tafsir  yang  bersumber  dari  Ibnu  Mas’ud,  dan dijadikan  hujjah  dalam  metodolgi  hukum  Islam t erkait  adat  atau  ‘Urf  dan  Istihsan.  Namun
Hadis  di  atas,  menandaskan  bahwa persepsi positif kaum Muslimin pada suatu persoalan  dapat  dijadikan  pijakan  bahwa hal  tersebut  positif  di  sisi  Allah  Swt.  oleh karenanya  tidak  perlu  ditentang  atau dihapus,  akan  tetapi  dijadikan  pijakan dalam  mendesain  produk  hukum.  Hal  ini didasarkan  pada  bahwa  pandangan  umum kaum  Muslimin  tidak  lah  bertentangan dengan  apa  yang  dikehendaki  Allah sebagai pencipta hukum. Hadis di atas juga sebagai  dasar  bahwa  kaum  Muslimin, khususnya  para  shahabat  dan  tabi’in merupakan  orang-orang  pilihan  Allah  Swt untuk  mendesain  produk  hukum  yang mungkin belum dijelaskan secara terperinci oleh Rasul Saw.
2) Hadis riwayat al-Baihaki (t.th.)
ةَّكَم ِلْهَأ ُن ْز َو ُن ْز َوْلا َو ، ِةَنيِدَمْلا ِلْهَأ ُلاَيْكِم ُلاَيْكِمْلَا
Ukuran berat (timbangan) yang dipakai adalah  ukuran  berat  ahli  Mekkah, sedangkan  ukuran  isi  yang  dipakai adalah ukuran isi ahli Madinah
Hadis  di  atas  penegasan  Rasul  Saw. terhadap kondisi profesi penduduk Madinah sebagai petani kurma, dan gabah sehingga  dalam  melakukan  transaksi  jual beli  diarahkan  tetap  memamakia  takaran. Kepada  penduduk  Mekah  yang  rata-rata
demikian hadis tersebut belum diketahui keshahihan  sanadnya.  Kendati,  dalam  memahami hadis  diatas  yang  dimaksud  muslim  pada  hadis tersebut  adalah  seorang  mujtahid  atau  difahami sebagai ijma’ kaum Muslimin.
profesinya  sebagai  pedagang,  Rasul  Saw. menegaskan agar tetap memakai timbangan.  Dengan  demikian,  hal  ini
menunjukan bahwa Rasul Saw.
memberikan  legitimasi  terhadap  tradisi yang  berlaku  di  Madinah  dan  di  Mekah. Dan tidak menghapus terlebih memaksankan  tradisi  suatu  daerah  harus diterapkan di daerah lainya.
3) Hadis riwayat Imam Bukhari
ُالله  ىَلَص  َّيِبَّنلا  ِتَلَأَس  ، ٍشْيَبُح  يِبَأ  َتْنِب  َةَمِطاَف  َّنأ
ْعَفْدَأَفَأ  ْرُهْطَأ  َلاَف  ُضاَحَتْسَأ  يِِّنِإ  ْتَلاَق  َمَّلَس َو  ِهْيَلَع ْنِكَل َو  ،ٌق ْرِع  قرع  َكِلَذ  َّنِإ  َلا  َلاَقَف  ة َلاَّصلا يِعَد
َّمُث  ،اَهيِف  َني ِضي ِحَت  ِتْنُك  يِتَّلا  ِماَّيَلأا  َرْدَق  َةَلاَّصلا

## يِِّلَص َو يِلِسَتْغا
Fatimah  binti  Abi  Hubasyi  bertanya kepada nabi SAW, dia berkata: “saya ini berada  dalam  kondisi  haidh  yang  tidak berhenti, apakah saya harus meninggalkan  shalat?”  nabi  menjawab: “Tidak,  itu  adalah  darah  penyakit,  tapi tinggalkanlah shalat berdasarkan ukuran hari-hari  yang  engkau  biasa  menstruasi. Kemudian mandilah dan shalatlah.
Dari  hadis  di  atas,  jelas  bahwa kebiasaan  wanita,  baik  itu  menstruasi, nifas,  dan  menghitung  waktu  hamil terpanjang menjadi pegangan dalam penetapan hukum. Kata-kata qadra ayyam dan seterusnya menunjukkan bahwa ukuran-ukuran tertentu bagi wanita
mengikuti  yang  biasa  terjadi  pada  diri mereka.

## B. Aplikasi Kaidah Fikih ةمكحم ةداعلا dalam Muamalah
Salah  satu  cakupan  kaidah      ةداعلا ةمكحم  adalah  dalam  hal  bermuamalah. Diantara aktivitasnya yang belum terperinci  dalam  nash-nash  syariat  adalah batasan  penerimaan  ( qabdh ).  Seseorang dianggap sah menerima barang baik dalam jual  beli  ( bai’ ),    pesan  memesan  ( salam ), penggadaian  ( rahn ),  pemberian  Cuma- Cuma  ( hibah ) dan lain sebagainya. Dalam penyerahannya  disesuaikan  dan  diarahkan pada  tradisi  yang  berlaku.  Hal  ini disebabkan  kontruksi  muamalah  tentang penyerahan (al-Qabdh) berbeda-beda tergantung  pada  jenis  barang  yang  diserah terimakan.  Penyerahan  barang  dalam  jual beli  pasti  berbeda  dengan  penyerahan barang  dalam salam .  Demikian  juga dengan rahn , hibah dan transaksi lainnya.
Berdasarkan persoalan tersebut, para ulama  fikih  memperinci  terhadap  masalah haqiqah  al-qabdh (hakikat  serah-terima) sebagai berikut:
a. Apabila  barangnya  dapat  dipegang, maka  ia  harus  benar-benar  telah  diraih tangan.  Contohnya  seseorang  membeli sebungkus roti, pasti roti tersebut dapat dipegang  oleh  tangan  penjual  atau pembeli,  serta  dapat  diserah-terimakan
secara langsung. Namun apabila pembeli  menginginkan  diletakan  saja (tidak  diterima  langsung  oleh  tangan pembeli),  maka  peletakan  roti  oleh penjual  sudah  termasuk  pada  al-qabdh. Sebab  apa  yang  dilakukan  oleh  penjual sudah sesuai dengan permintaan pembeli  dengan  adat-istiadat  yang berlaku. (Mhammad: 1410 H)
b. Apabila  barangnya  tidak  dapat  diraih secara langsung tapi dapat dipindah ( al- manqulat ).  Maka  untuk  di qabdh harus melalu  proses  pemindahan.  Sehingga barang  ini  tidak  dilepas  begitu  saja ( takhliyyah )  tanpa  dipindah.  Contoh dalam  jual  beli  mobil  yang  tidak mungkin dapat diangkat atau diraih oleh tangan.  Maka  peraihannya  adalah dengan proses pemindahan ( al- manqulat ).(al-Hisni: t.th.)
c. Barang yang tidak dapat diraih dan juga tidak  dapat  dipindah.  Contoh,  jual  beli pohon, tanah, rumah. Dalam hal ini cara penerimaannya ( al-qabdh ) cukup dengan  dilepaskan  hak  kepemilikannya ( takhliyyah )  dari  penjual  diserahkan kepada  pembeli.  Cara  penyerahannya, penjual  menyerahkan  sertifikat,  kunci (dalam  jual  beri  bangunan),  atau melalui ucapan penjual bahwa ia sudah melepaskan  hak  miliknya  dari  barang. Hal  ini  yang  disebut  oleh  para  ulama fikih dengan  “ izalatuh al-mawani’i min
tasallumihi ”  (hilangnya  penghalang untuk  menerima).(Khin  dan  Bugha: 1992)

## III   SIMPULAN
Islam  datang  membawa  ajaran  yang mengandung nilai-nilai uluhiyah (ketuhanan)  dan  nilai-nilai insaniyah (kemanusiaan)  bertemu  dengan  nilai-nilai adat-istiadat  di  masyarakat,  di  antaranya ada  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islam meskipun  aspek  filosofisnya  berbeda  dan ada pula yang berbeda bahkan bertentangan  dengan  nilai-nilai  keislaman, maka  di  sinilah  para  ulama  membagi  adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al-’adat  al-sahihah dan ‘adat  al-fasidah . Adat, kebiasaan suatu masyarakat memberi  daya  vitalitas  dan  gerak  dinamis dari hukum Islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam. Hukum Islam  menerima  adat  yang  baik  ( al- shahihah )  selama  adat  tersebut  membawa maslahat  untuk  diterapakan.  Hukum  yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan  waktu  dan  tempat,  dengan maksud bahwa fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan  adat  istiadat  yang  baik  itu akan  berubah  bilamana  adat  istiadat  itu berubah  termsuk  dalam  hal  bermuamalah dengan  berbagai  perkembangan  model- model transaksi modern saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Usul al-
Shari’ah, Tahqiq ‘Abdullah Daraz,
Kairo: Dar al-Hadith, 2006.
Fakhrudin Muhammad bin Umar bin al-
Huseyn al-Râzŷ, al-Ma’âlim fî ‘Ilm
Ushul , Dâr al-Ma’rifah, 1998.
‘Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, al-Ta’rifat ,
Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2012.
Muhammad Sidqi, al-Wajiz fi Idhah al-
Qawa’id , Muassasah al-Risalah,
1983.
Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Asybah wa al-
Nadza’ir , ed. Muhammad al-
Mu’tashim Billah, Dar al-Kitab al-
‘Arabi, Beirut, 1998.
Muhammad ‘Ustman Syibir, al-Qawa’id al-Kulliyyah wa al-Dhawabith al- Fiqhiyyah , Dar al-Nafaa’is 2007.
Imam Al-Baihaki, Sunan al-Kubra al-
Baihaki , Dar al-Fikr, t. th.
Abdullah bin Sa’id Muhammad, Idhahal-
Qawaid al-Fiqhiyyah . Mathabi’ al-
Haramayn, Surabaya, 1989.
Taqiyudin al-Hisni, Kifayat al-Akhyar , Al-
Hidayah: Surabaya, t.th.
Musthafa Khin & Mushtafa Bugha, Fiqh
Manhaji , Dar al-Qalam: Damaskus,
1992