## PENDAHULUAN
Product Liability adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk ( producer,  manufacture )  atau  dari  orang atau  badan  yang  bergerak  dalam  suatu proses  untuk  menghasilkan  suatu  produk ( processor,  assembler )  atau  dari  orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan ( seller, distributor ) produk tersebut (Kristiyanti, 2014). Product Liability seringkali diartikan sebagai tanggung  gugat  produk  atau  tanggung jawab produk.
Secara  umum  pertanggungjawaban produk ditujukan untuk melindungi konsumen dengan cara pemberian sanksi hukum  terhadap  produsen  yang  telah
menimbulkan  kerugian  pada  konsumen sedangkan secara khusus ditujukan untuk membebankan pembagian resiko yang adil antara  produsen  dan  konsumen  (Shofie, 2008).  Tanggung  jawab  produk  dapat bersifat  kontraktual  atau  berdasarkan undang-undang (Sukarmi, 2008).
Tanggung jawab produk juga diartikan sebagai tanggung jawab produsen produk, pengolah  ataupun  pihak  yang  terlibat proses  produk  termasuk  penjual  atas cidera  yang  dialami  pembeli  dan  pihak ketiga  akibat  produk  yang  telah  dijual (Holijah,  2014).  Tanggung  jawab  produk merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat cacat tersembunyi pada produk yang menjadi tanggung jawab
Product Liability dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Berlabel Halal Palsu
Galuh Widitya Qomaro Indria Mawaddah
Email: gwiditya@trunojoyo.ac.id
Naskah diterima 31 Juli 2019, Revisi 11 Agustus 2019, Terbit 19 Oktober 2019
DOI: https://doi.org/10.21107/pamator.v12i2.6275

## Abstrak
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  mengamanatkan  bahwa  seluruh produk  yang  dipasarkan  di  Indonesia  wajib  bersertifikat  halal.  Berdasarkan  ketentuan  pada  UUJPH menunjukkan bahwa pelaku usaha seharusnya tahu bahwa dilarang memperdagangkan barang yang tidak mengikuti  syariat  Islam  dan  harus  bertanggungjawab  atas  produk  yang  diperdagangkan.  Tetapi  pada kenyataannya masih ditemukan adanya produk dan makanan yang tidak memiliki sertifikat/label  halal atau  bahkan  mencantumkan  label  halal  palsu.  Pencantuman  label  halal  pada  produk  berfungsi  untuk memberikan kenyamanan dan keamanan konsumen dalam menggunakan maupun mengkonsumsi produk tersebut. Eksistensi label halal ini dianggap penting bagi konsumen muslim sebagai informasi mengenai komposisi  produk.  Artikel  ini  bermaksud  untuk  menilik  lebih  lanjut  mengenai  perlindungan  konsumen terhadap produk berlabel halal palsu.
Kata kunci : product liability , perlindungan konsumen, label halal

## Abstract
Law  No.  33  of  2014  about  Halal  Products  Guarantee  (UUJPH)  mandates  that  all  marketed-products  in Indonesia must be halal certified. Based on the provisions of the UUJPH, it shows that businesses should know that it is prohibited to trade goods that do not follow Islamic law and must be responsible for all traded goods. But in reality there are still products and foods that do not have halal certificates / labels or even include fake halal labels. Halal-labeled products serve to provide comfort and safety of consumers in using or consuming these  products.  The  existence  of  this  halal  label  is  important  for  Muslim  consumers  as  information  about product  composition.  This  study  intends  to  discuss  more  about  consumer  protection  on  fake  halal-labeled products.
Key Words : product liability, consumer protection, halal label
pelaku  usaha.  Tanggung  jawab  tersebut dikenakan  kepada  produk  cacat  yang merugikan konsumen baik berupa kerugian materiil maupun immaterial agar produsen lebih  berhati-hati  dalam  memproduksi barang,  sebelum  disebar  ke  pasaran, sehingga  konsumen  tidak  ragu-ragu  dan khawatir  pada  produk  yang  dikonsumsi. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan  barang  sesuai  dengan harapan dan tidak mengandung cacat.
Menurut Emma Suratman yang dikutip oleh  Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti  dalam bukunya Hukum Perlindungan Konsumen, produk  cacat  adala h  “setiap  produk  yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya  baik  karena  kesengajaan atau  kealpaan  dalam  proses  produksinya maupun  disebabkan  hal-hal  lain  yang terjadi  dalam  peredarannya,  atau  tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi  manusia  atau  harta  benda  dalam penggunaannya, sebagaimana diharapkan orang sehingga tampak jelas bahwa pihak yang  paling  bertanggungjawab  adalah pelaku  usaha  sebagai  produsen  yang membuat  produk  tersebut  (Kristiyanti, 2014).

## METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian deskriptif  untuk  memecahkan  masalah aktual dengan mengumpulkan data, mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif analisis dilakukan dalam menjelaskan teori dan  landasan  penelitian  terdahulu  dari terorisme dan studi mengenai pesantren.
Metode  pengumpulan  data  melalui studi  pustaka.  Studi  pustaka  merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada  pencarian  data  dan  informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi  kredibilitas  hasil  penelitian yang dilakukan (Sugiono, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Product
Liability dan Kewajiban Produsen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Pada  prinsipnya  tanggung  jawab pelaku usaha merupakan instrumen hukum yang ditujukan untuk memberikan jaminan terhadap hak konsumen. berupa hak atas keselamatan,  kesehatan,  dan  hak  untuk mendapat  ganti  rugi.  Klasifikasi  tanggung jawab produk antara lain (Hamid, 2017):
a.  Proses produksi, menyangkut tanggungjawab  pelaku  usaha  apabila terdapat  kerugian  yang  diakibatkan oleh produk yang dihasilkannya. Seperti  tanggungjawab  atas  kualitas produk  dan  tanggungjawab  terhadap produk  cacat,  meliputi  cacat  desain, cacat  produk,  dan  cacat  peringatan atau instruksi.
b.  Promosi niaga/iklan, menyangkut tanggungjawab  atas  promosi  produk yang dipasarkan apabila menimbulkan kerugian bagi konsumen.
c.  Praktik  perdagangan  yang  tidak  jujur, seperti  persaingan  curang,  penipuan dan lain-lain.
Product  liability merupakan  salah  satu bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk cacat yang dihasilkan, tuntutan ganti  rugi  setidaknya  harus  memenuhi unsur  perbuatan  melawan  hukum,  yakni: unsur  perbuatan  melawan  hukum  yang harus dibuktikan oleh pelaku usaha, unsur kerugian  yang  dialami  oleh  konsumen, serta  adanya  hubungan  kausal  antara unsur  perbuatan  melanggar  hukum  dan unsur  kerugian  (Hamid,  2017).  Tuntutan untuk  tanggung  jawab  produk  juga  dapat dilakukan dengan didasarkan pada pelanggaran jaminan ( breach of warranty ), kelalaian  ( negligence ),  dan  tanggung jawab  mutlak  ( strict  liability )  (Sukarmi,
2008). Undang-undang Perlindungan Kosumen  dalam  pasal  7  secara  rinci menetapkan kewajiban produsen yaitu:
a.  Pelaku usaha diwajibkan beritikad baik dalam semua tahapan kegiatan usaha yang  dilakukannya  mulai  dari  proses produksi sampai pada tahap purna jual.
b.  Memberikan  informasi  yang  benar, jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
c.  Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
d.  Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
e.  Memberi kesempatan
kepada konsumen  untuk  menguji,  dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi  atas  barang  yang  dibuat dan/atau yang diperdagangkan. f.  Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau  penggantian  atas  kerugian akibat  penggunaan,  pemakaian  dan pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa yang diperdagangkan.
g.  Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau  penggantian  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  diterima  atau dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan perjanjian.

## Kewajiban  Sertifikasi  Halal  Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal
Sertifikat  halal  adalah  pengakuan kehalalan  suatu  produk  yang  dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk  Halal  berdasarkan  fatwa  halal tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Majelis Ulama  Indonesia  (UU  JPH,  2014).  Fatwa halal  adalah  fatwa  yang  menyatakan kehalalan  suatu  produk  sesuai  dengan syariat  Islam.  Sertifikat  halal  merupakan syarat  untuk  mencantumkan  label  halal (Aqimuddin dan Kusmagi, 2010). Sertifikasi halal digunakan untuk membantu membangun  kepercayaan  diri  konsumen dalam  memilih  suatu  poduk  yang  aman dan  telah  memenuhi  standar  halal  (Islam dan Chandrasekaran, 2013).
Sertifikat halal merupakan hak konsumen  muslim  yang  harus  mendapat perlindungan dari Negara (Syafrida, 2017). Keberadaan  sertifikat  halal  mencegah konsumen  muslim  mengkonsumsi  produk yang tidak halal dan memberikan perlindungan  sekaligus  kepastian  hukum hak-hak  konsumen  khususnya  konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.
Seperti  yang  tertuang  dalam  pasal  4 Undang-Undang  Jaminan  Produk  Halal (UUJPH),  “Produk  yang  masuk,  beredar, dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia wajib  bersertifikat  halal. ”  Sehingga  sudah menjadi  kewajiban  pelaku  usaha  untuk
mencantumkan  label  halal  pada  produk yang  dipasarkan.  Jaminan  produk  halal telah menjadi suatu keharusan
( mandatory ) yang diatur dalam UUJPH.
Faktor  yang  mendasari  pentingnya keberadaan  UUJPH  antara  lain: Pertama , peraturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan  produk  halal  yang  telah ada  belum  memberikan  kepastian  dan jaminan  hukum  bagi  konsumen  dalam mengkonsumsi  produk  halal.  Sehingga seringkali  konsumen  merasa  kesulitan membedakan produk yang halal dan tidak halal.  Produk  halal  yang  beredar  juga masih  sangat  terbatas  pada  produk pangan  saja. Kedua ,  sistem  yang  ada belum secara jelas memberikan kepastian berkaitan  dengan  institusi  yang  memiliki wewenang, tugas dan fungsi secara hukum dalam  implementasi  Jaminan  Produk Halal. Ketiga ,  peredaran  produk  di  pasar domestik  makin  sulit  dikontrol    akibat meningkatnya teknologi pangan. Keempat , produk  halal  Indonesia  belul  memiliki standar  dan  tanda  halal  resmi  (standar halal  nasional). Kelima ,  sistem  informasi mengenai  produk  halal  belum  sesuai dengan kebutuhan dan tingkat
pengetahuan masyarakat.
Adanya  sertifikat  halal  memberikan kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Sertifikat  halal  meningkatkan  harga  jual produk,  karena  menghilangkan  keraguan konsumen  dalam  mengkonsumsi  suatu produk. Keberadaan sertifikasi halal memiliki  beberapa  peran  penting  bagi produsen  dan  konsumen. Pertama ,  halal merupakan  bagian  dari  prinsip  muslim, sehingga  sertifikasi  halal  menjadi  bentuk pertanggungjawaban  produsen  terhadap konsumen  muslim. Kedua ,  meningkatkan kepercayaan  dan  kepuasan  konsumen. Ketiga , meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. Keempat ,  sebagai  alat  untuk memperluas  jaringan  pemasaran. Kelima , meningkatnya  daya  saing  dan  omset penjualan, sehingga menambah keuntungan perusahaan (Hasan, 2014).
Peran Stakeholder dalam  Perlindungan Konsumen  terhadap  Produk  Berlabel Halal
Rendahnya kesadaran konsumen akan hak-haknya disebabkan oleh tingkat
pengetahuan  konsumen  yang  rendah, sumber-sumber informasi penyadaran yang masih jarang dan juga karena adanya suatu sistem perdagangan yang merugikan kepentingan konsumen sehingga konsumen seringkali dirugikan. Konsumen dituntut untuk bersikap lebih waspada dan hati-hati  dalam  membeli  barang-barang yang  dikonsumsinya  demi  keselamatan dirinya.  Konsumen  juga  dituntut  untuk sadar  akan  hak-haknya  yang  tertuang dalam  pasal  4  UUPK.  Sikap  dan  perilaku yang  sadar  dan  bertanggungjawab  juga perlu  ditumbuhkan  dalam  diri  konsumen agar  tiap  konsumen  menjadi  cerdas  dan mampu  memahami  hak  dan  kewajiban yang  dimilikinya  sehingga  konsumen mampu  mengetahui  upaya  hukum  yang dapat  dilakukan  untuk  melindungi  dan memenuhi  kebutuhannya  dengan  aturan hukum yang ada.
Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat  halal  wajib  memenuhi  tuntutan UUJPH,  diantaranya:  a)  mencantumkan label  halal  terhadap  produk  yang  telah mendapat  sertifikat  halal;  b)  menjaga kehalalan  produk  yang  telah  memperoleh sertifikat  halal;  c)  memisahkan  lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan,  penyimpanan,  pengemasan, pendistribusian,  penjualan,  dan  penyajian antara  produk  halal  dan  tidak  halal;  d) memperbarui  sertifikat  halal  jika  masa berlaku  sertifikat  halal  berakhir;  dan  e) melaporkan  perubahan  komposisi  bahan kepada  BPJPH.  Pelaku  usaha  yang memproduksi  produk  dari  bahan  yang berasal  dari  bahan  yang  diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat  halal  dan  wajib  mencantumkan keterangan  tidak  halal  pada  produk  (UU JPH, 2014).
Pemerintah sebagai pemegang kebijakan  sangatlah  penting.  Tanggung jawab pemerintah adalah untuk melakukan pembinaan  dan  pengawasan  terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pemerintah bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen sehingga konsumen dapat memperoleh hak-haknya. Sementara pengawasan dilakukan sebagai  upaya  membangun  kegiatan usaha  yang  positif  dan  dinamis,  sehingga hak  konsumen  tetap  diperhatikan  oleh
pelaku usaha (Susanto, 2008). Pemerintah haruslah meningkatkan pengawasan terhadap  peredaran  barang  dipasaran dengan  mengoptimalkan  peran  serta masyarakat  dan  Lembaga  Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Sehingga  pengawasan  menjadi  lebih efektif. Pemerintah juga memiliki kewenangan  untuk  Menindak  tegas  dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha dalam  memasarkan  produknya  (Dewi, 2017).  Lembaga  Perlindungan  Konsumen Swadaya  Masyarakat  sebagai  lembaga non pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani  perlindungan  konsumen  dan terdaftar  serta  diakui  oleh  pemerintah memiliki tugas dan wewenang sesuai pasal 44 ayat 3 UUPK yang meliputi:
a.  Menyebar  informasi  dalam  rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban
konsumen dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. b.  Memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukannya. c.  Bekerjasama  dengan  instansi  terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan  konsumen.  membantu konsumen  dalam  memperjuangkan haknya  termasuk  menerima  keluhan
atau pengaduan konsumen
d.  Melakukan pengawasan bersama pemerintah  dan  masyarakat  terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
Adapun kaitannya dengan dengan informasi palsu yang tertera dalam barang yang dipasarkan oleh perusahaan, LPKSM berperan penting untuk menjembatani  laporan  dari  konsumen yang kemudian diteruskan kepada aparat yang berwenang. Mengenai law enforcement seperti  pengawasan  baik  itu pre  market maupun post  market harus lebih ketat (Saputro, 2012).
Kaitannya  dengan  memberian  label halal palsu produk impor, Revin menyebutkan bahwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia  berhak  mengambil  langkah hukum apabila ditemukan bahwa beredarnya  pangan  impor  yang  berlabel halal  tetapi  label  halal  tersebut  pada kenyataanya  belum  pernah  mendapatkan sertifikat  halal  di  negaranya.  Sebelum langkah hukum itu ditempuh, pihak LPPOM
MUI  harus  melakukan  negosiasi  atau pembinaan agar perusahaan tersebut mau mendaftarkan produknya untuk mendapatkan  sertifikat  halal.  Hal  ini dikarenakan  LPPOM  MUI  mengutamakan cara  musyawarah/  kekeluargaan  dalam menyelesaikan  permasalahan  seperti  ini. Apabila pihak LPPOM MUI sudah menegur sampai  tiga  kali  dan  perusahaan  tersebut tetap  tidak  mau  mendaftarkan  produknya dan  tetap  mencantumkan  label  halal LPPOM  MUI  dalam  kemasannya,  maka dengan  terpaksa  LPPOM  MUI  akan mengambil  tindakan  yang  tegas,  yaitu melaporkan  kepada  pihak  yang  berwajib (Revin, 2017).
LPPOM MUI juga berwenang melakukan  pengawasan  kepada  setiap perusahaan  yang  sudah  mendaftarkan produknya.  Pihak  LPPOM  MUI  akan meminta  laporan  audit  internal  berkala setiap  6  (enam)  bulan  setelah  terbitnya sertifikat halal dari perusahaan- perusahaan bersertifikat halal untuk memastikan konsistensi
kehalalan
produknya  (Revin,  2017).  Perusahaan wajib  menandatangani  perjanjian  untuk menerima Tim  Sidak  LPPOM  MUI  karena LPPOM  MUI  akan  mengadakan  inspeksi mendadak apabila mendapatkan informasi dari  masyarakat  bahwa  ada  perusahaan yang  melakukan  penyimpangan  terhadap konsistensi kehalalan suatu produk.

## KESIMPULAN
Keberadaan  sertifikat  halal  mencegah konsumen  muslim  mengkonsumsi  produk yang tidak halal dan memberikan perlindungan  sekaligus  kepastian  hukum hak-hak  konsumen  khususnya  konsumen muslim  terhadap  produk  yang  tidak  halal. Sejauh  ini  perlindungan  hukum  bagi konsumen adalah pelaksanaan pengawasan oleh pemerintah dan LPKSM terhadap  produk  yang  beredar  dipasaran sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  30 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen serta  pembinaan  dan  negoisasi  untuk pendaftaran  sertifikat  halal  oleh  LPPOM MUI.  Sanksi  peringatan  tertulis,  teguran lisan, denda administratif, dan pencabutan sertifikat halal yang tercantum dalam pasal 27  UUJPH  hanya  merujuk  kepada  pelaku usaha yang telah mendapat sertifikasi halal bukan kepada pelaku usaha yang
memberikan  label  halal  palsu.  Selain dibutuhkan  kepastian  hukum  terhadap terbitnya  label  halal  palsu,  pembinaan terhadap  pemahaman  konsumen  dan kesadaran  hukum  produsen  juga  penting demi  terciptanya  ketertiban  dan  keadilan dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Aqimuddin,  E.A  &  Kusmagi,  M.A.  2010.
Masalah Seputar Bisnis. Jakarta: Raih Asa Sukses.
Dewi,  N.K  &  Sucipta,J.  2017. Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Terhadap Perlindungan  Konsumen  Pengguna Liquefied Petroleum Gas (LPG) .
Denpasar.
Hamid,  A.H.  2017. Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia .  Makassar:
Sah Media.
Hasan,  K.N.  2014. Kepastian  Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. Jurnal  Dinamika  Hukum Vol.14 No.2.
Holijah.  2014. Pengintegrasian  Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi  Pelaku  Usaha  dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen  di  era  Globalisasi .  Vol.  14
No. 1.
Islam, T & Chandrasekaran, U. 2013. Halal Marketing: Growing The Pie .
International  Journal  of  Management Research And Review: Vol. 3 No. 10. Kristiyanti, C.T.S. 2014. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta:
Sinar Grafika.
Kurniasari, A. 2013. Perlindungan Konsumen atas Kode Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Pada Produk Kopi . Makassar.
Revin,  I.  2017. Perlindungan  Hukum  Bagi Konsumen Terhadap Adanya
Pemalsuan  Labelisasi  Halal  Pada Produk  Pangan  Impor .  Diponegoro Law Journal. Vol 6 No 2.
Saputro, L.A. 2012. Analisis Perlindungan. Hukum Dari Pemalsuan Sertifikasi dan
Labelisasi  Halal.  Sebagai  Bentuk Legitimasi Kehalalan
Produk di. Indonesia.
Shofie,  Y.  2008. Kapita  Selekta  Hukum Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bhakti.
Sugiono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  &  RD .  Bandung:
Alfabeta.
Sukarmi.  2008. Cyber  Law  Kontrak Elektronik dalam
Bayang-bayang
Pelaku Usaha . Jakarta: Pustaka Sutra.
Susanto, H 2008. Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan . Jakarta: Visimedia.
Syafrida,  2017. Sertifikat  Halal  Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi  Perlindungan  dan  Kepastian Hukum dan Hak-hak . Konsumen Muslim: Vol. 7 No. 2.