## PEMBERIAN PERTIMBANGAN KOMITE SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI STANDAR PROSES
Najamuddin Petta Solong 1 , Ni’ma M. Alhabsyi, 2 Ridwan Monoarfa 3 1 2 Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
3 MTs. Alkhairaat Paguyaman Email: uddinpettasolong@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  menganalisis  pemberian  pertimbangan  Komite  Sekolah  dalam implementasi  standar  proses  di  SMA  Negeri  3  Kota  Gorontalo.  Hasil  temuan  dalam penelitian  ini  membuktikan  bahwa  pemberian  pertimbangan  komite  sekolah  dalam implementasi  standar  proses  secara  umum  telah  terlaksana  namun  belum  seluruhnya karena  terbatasnya  pertemuan  dan  adanya  anggapan  bahwa  standar  proses  adalah  tugas guru. Kondisi ini ditambah lagi dengan fakta kehadiran Komite Sekolah di sekolah ketika diundang  oleh  kepala  sekolah  karena  suatu  kegiatan  seremonial  terutama  di  awal  dan akhir  tahun  pelajaran.  Pemberian  pertimbangan  oleh  Komite  Sekolah  belum  sampai kepada perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan tindak lanjut pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Selain adanya padangan standar proses adalah tugas guru juga kedatangan  Komite  Sekolah  yang  tidak  rutin  ke  sekolah  menjadikan  kurangnya pemberian  pertimbangan  dalam  implementasi  standar  proses  padahal  perbaikan pendidikan  tidak  lepas  dari  dijalankannya  dengan  baik  peranan  dan  fungsi  Komite Sekolah.
Kata Kunci: Komite Sekolah, Standar Proses

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  consideration  of  the  School  Committee  in  implementing process standards at SMA Negeri 3 Gorontalo City. The findings in this study prove that the  consideration  of  school  committees  in  the  implementation  of  process  standards  has generally  been  carried  out  but  not  entirely  due  to  limited  meetings  and  the  assumption that  process  standards  are  the  teacher's  task.  This  condition is  compounded by the  fact that  the  School  Committee  is  present  at  school  when  invited  by  the  principal  due  to  a ceremonial  activity,  especially  at  the  beginning  and  end  of  the  school  year.  The consideration  given  by  the  School  Committee  has  not  yet  reached  the  planning, implementation,  assessment,  supervision,  and  follow-up  of  learning  carried  out  by teachers. In addition to the view that the standard process is the teacher's job, the non- routine arrival of the School Committee to schools makes the lack of consideration in the implementation  of  process  standards  even  though  the  improvement  of  education  cannot be  separated  from  the  proper  execution  of  the  roles  and  functions  of  the  School Committee.
Keywords: School Committee, Process Standard

## PENDAHULUAN
Selama  ini  di  sekolah  telah  ada  Komite  Sekolah,  namun  penerapan fungsinya  ternyata  masih  sangat  terbatas,  dalam  artian  belum  dapat  menjangkau penggalangan  dan  mengakomodasi  seluruh  partisipasi  khususnya  pada  aspek akademik  secara  terarah,  berkelanjutan  dan  terpadu  dan  pihak  keluarga, masyarakat  dan  pemerintah  termasuk  dalam  pelaksanaan  standar  proses pembelajaran PAI di antaranya dalam pemberian pertimbangan.

## TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam
Kondisi riil di atas, bila dikaitkan dengan era otonomi daerah sekarang ini akan  terlihat  lebih  kongkrit  lagi.  Sebab,  di  era  otonomi  pendidikan  seperti  yang digalakkan  sejak  era  reformasi,  menghendaki  peranan  pemerintah  khususnya pusat akan lebih dikurangi sehingga tidak mendominasi implementasi pendidikan di  setiap  jenjeng  dan  satuan  pendidikan  di  Indonesia.  Hal  ini  memberi  isyarat bahwa  sekolah  harus  lebih  banyak  melibatkan  berbagai  pihak  dalam  hal  ini keluarga dan masyarakat sebagai partner utama dan pertama bagi sekolah.
Kebijakan tentang otonomi daerah seperti tertuang dalam Undang-Undang RI  No.  22  Tahun  1999  dan  PP  No.  25  Tahun  2000  tentang  Kewenangan Pemerintah  dan  Kewenangan  Provinsi  Sebagai  Daerah  Otonom.  Pasal  2  (ayat  2) PP  No.  25  menjelaskan  tentang:    kebijakaan  perencanaan  nasional,  pendanaan pembangunan nasional secara makro, perimbangan keuangan sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber alam, konservasi dan standarisasi nasional. 1 Terkait  standarisasi  nasional  di  bidang  pendidikan  maka  pelaksanaan pendidikan  di  daerah  tidak  hanya  diserahkan  kepada  kabupaten/kota,  melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan  sekolah  maupun  luar  sekolah.  Pentingnya  pemberian  kewenangan semacam ini karena terselenggaranya pendidikan maka keberhasilan bukan hanya tanggungjawab  pemerintah  pusat,  melainkan  juga  pemerintah  propinsi, kabupaten/kota,  dan  satuan  pendidikan,  orang  tua,  dan  masyarakat  atau stakeholder pendidikan.  Hal  ini  sesuai  dengan  kebijakan  umum  pendidikan  di Indonesia  yang  mendorong  adanya  partisipasi  berbasis  masyarakat  ( community- based  participation )  maupun  dalam  kebijakan  manajemen  berbasis  sekolah ( school-based management ). 2
Selanjutnya  secara  lebih  nyata  dirumuskan  di  dalam  Undang-Undang  RI No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah  yang  kemudian  diubah  pada Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, sehingga  memberi  peluang  kepada  daerah  agar  leluasa  mengatur  dan melaksanakan  kewenangan  atas  prakarsa  sendiri  sesuai  dengan  kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Perwujudan proses pembelajaran berkualitas,  pemerintah  pun  telah  mengeluarkan  Standar  Nasional  Pendidikan sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  57 Tahun  2021  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan dan  telah  diubah  dengan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2022  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang- undang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  salah  satunya  mengatur  tentang  standar proses.  Adapun  standar  proses  untuk  pembelajaran  pendidikan  agama  mengacu kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 211 tahun 2011 tentang Standar Proses Pendidikan Agama di Sekolah.
1 Undang-Undang  RI  No.  22  Tahun  1999  dan  PP  No.  25  Tahun  2000  tentang  Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
2 Rozak,  Abdul.  "Kebijakan  Pendidikan  Di  Indonesia." Alim|  Journal  of  Islamic  Education 3.2 (2021): 197-208.
Pendidikan  dasar  dan  menengah  yang  ada  di  seluruh  wilayah  hukum Negera  Kesatuan  Republik  Indonesia  melaksanakan  standar proses  dengan mengacu  kepada  standar  nasional  pendidikan  terkait  pelaksanaan  pembelajaran untuk  mencapai  kompetensi  lulusan.  Isi  dari  Standar  proses  mencakup  kriteria minimal proses pembelajaran. Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian,  dan  pengawasan  proses  pembelajaran  yang  dalam  penelitian  ini difokuskan pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti.
Realitas  di  lokasi  penelitian  kendati  sudah  diatur  melalui  regulasi  terkait pelibatan  Komite  Sekolah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  dan  regulasi yang  mengatur  standar  proses  namun  masih  terjadi  pembagian  yang  lebar  baik pemahaman  maupun  implementasinya  antara  kepala  sekolah  dan  guru  yang terkesan  mengaggap  pembelajaran  adalah  tugasnya  yang  tidak  mesti  melibatkan Komite  Sekolah  demikian  pula  sebaliknya.  Padahal  regulasi  yang  dikeluarkan oleh  pemerintah  tersebut  harusnya  dipahami  dan  diimplementasikan  tidak  secara parsial tapi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang integral dan saling mengisi.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian kualitatif dipilih dalam menjawab permasalahan penelitian ini  disebabkan  penekanannya  pada  penemuan  makna  atau  deskripsi  tentang fenomena  yang  bersifat  alamiah,  holistik  atau  menyeluruh,  dan  akurat  serta sistimatik.  Penelitian  ini  dilakukan  lebih  banyak  berkenaan  dengan  pemberian pertimbangan Komite Sekolah dalam implementasi standar proses di SMA Negeri 3 Kota Gorontalo. Dengan kata lain, penelitian kualitatif penting dilakukan karena menonjolkan  upaya  pengolahan  data  dalam  bentuk  kata-kata  yang  bersifat prediktif, interpretatif, dan faktual.
Sumber  data  penelitian  ini  adalah  peneliti  sebagai  key  instrumen  atau instrumen kunci dan kepala sekolah, guru, peserta didik selaku informan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan  dokumentasi.  Observasi  diakukan  secara  langsung  di  lokasi  penelitian,  dan wawancara  dengan  menggunakan  teknik  terstruktur  dan  tidak  terstruktur  atau wawancara mendalam.
Teknik  pengujian  keabsahan  data  dilakukan  trianggulasi  baik  metode maupun  sumber.  Sedangkan  teknik  analisis  data  yang  dilakukan  adalah  dimulai dari  mereduksi  data,  dilanjutkan  dengan  penyajian  data,  dan  terakhir  penarikan kesimpulan. Mereduksi data yang dimaksud adalah merangkum seluruh hasil data yang  dikumpulkan  saat  penelitian  dengan  cara  memilih  hal-hal  penting  sesuai tema  dan  polanya  sehingga  tergambar  dengan  jelas  dan  memudahkan pengumpulan  data  selanjutnya.  Hal  ini  dilakukan  kategorisasi  dengan  teknik coding.  Selanjutnya  penyajian  data  dengan  cara  memberikan  uraian  secara deskriptif atau naratif dengan kalimat yang singkat atau berupa bagan, hubungan antar  kategori  dan  sebagainya.  Terakhir,  penarikan  kesimpulan  yang  dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Komite Sekolah
Komite  Sekolah  merupakan  istilah  pengganti  dari  BP3  atau  Badan Penyelenggara Pendidikan yang ada di setiap satuan pendidikan dengan keluarnya Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor:  -14/U/2002.  Penekanan  kepada Komite  Sekolah  menjadi  mitra  sekolah  dan  badan  mandiri  yang  tidak  memiliki hubugan  hirarkis  dengan  lembaga  pemerintahan.  Setiap  satuan  pendidikan  atau berupa  satuan  pendidikan  dalam  jenjang  yang  sama  atau  beberapa  satuan pendidikan  berbeda  jenjang  namun  lokasinya  masih  berdekatan  atau  karena pertimbangan  lain  dibentuk  Komite  Sekolah.  Istilah  Komite  Sekolah  terdapat dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  yang  diartikan  sebagai  lembaga  mandiri  yang  dibentuk  dan  memiliki peranan  untuk  meningkatkan  mutu  layanan  melalui  pemberian  pertimbangan, arahan,  dan  dukungan  tenaga,  sarana  prasarana,  serta  pengawasan  pendidikan pada setiap tingkatan satuan pendidikan.
Komite  Sekolah  merupakan  wadah  atau  organisasi  yang  memiliki  tugas merangkul  dan  mewadahi  serta  menyatukan  visi  misi  stakeholders  pendidikan yang  bertujuan  agar  mutu  pendidikan  meningkat. 3 Itulah  sebabnya  dengan peranannya  yang  demikian,  maka  menurut  Purwanto,  Komite  Sekolah  harus membantu  kelancaran  proses  pembelajaran  di  sekolah  sehingga  tidak  terkesan bahwa  keberadaan  Komite  Sekolah  hanya  menjadi  wadah  mobilisasi  bantuan berupa material saja, namun lebih penting dari itu adalah pemberian pertimbangan berupa  ide,  pemikiran,  gagasan,  dan  tindakan  nyata  sebagai  masukan  demi kemajuan dan keberhasilan suatu  lembaga pendidikan dalam mencapai  visi, misi dan tujuan yang ditetapkannya. 4
Kendati  demikian  sudah  lama  disadari  bahwa  Komite  Sekolah  hanya menjadi wadah penyaluran sumbangan dari orang tua dan masyarakat. Mobilisasi sumbangan  berupa  dana  masih  terus  terjadi  karena  belum  berubahnya  pola  pikir orang  tua  dan  masyarakat  terkait  peranan  Komite  Sekolah  yang  masih  belum berubah  padahal  regulasi  sudah  memberikan  kedudukan  dan  kewenangan  yang kuat  dengan  posisi  kemitraan  dan  kemandirian  yang  mesti  dimiliki  oleh  badan yang  mewakili  atau  representasi  dari  wadah  berhimpun  orang  tua  peserta  didik dan masyarakat yang dibentuk di setiap satuan pendidikan.
Peranan  Komite  Sekoah  sebagai  badan  mandiri  dan  mitra  sekolah  dalam memberikan pertimbangan dikuatkan oleh Keputusan Mendiknas No.044/U/2000. Selain  sebagai  pemberi  pertimbangan,  Komite  Sekolah  juga  berperan  sebagai pendukung,  pengontrol  dan  mediator.  Pertimbangan  yang  dimaksudkan  di  sini adalah  dalam  penentuan  dan  pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  di  tingkat  satuan pendidikan  termasuk  implementasi  standar  pendidikan  lebih  khusus  standar proses.  Peranan  pendukung  yang  dimaksudkan  adalah  pemberian  dukungan berupa  financial  atau  materi,  pemikiran,  maupun  tenaga  dalam  penyelenggaraan pendidikan  di  satuan  pendidikan.  Pengontrol  yang  dimaksudkan  di  sini  adalah dalam  rangka  transparansi  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  dan  keluaran pendidikan  di  satuan  pendidikan.  Sedangkan  peranan  Komite  Sekolah  sebagai
3 Kompri, Manajemen Sekolah: Teori dan Praktek , (Jakarta: Alfabeta, 2014), h. 360.
4 Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis , (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 129.
mediator  yakni  antara  lain  menjadi  penghubung  antara  pihak  pemerintah  dengan masyarakat di satuan pendidikan.

## Standar Proses Pembelajaran
Sesuai  dengan  amanat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  tahun  2013 tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus dikembangkan adalah  standar  proses.  Standar  proses  adalah  standar  nasional  pendidikan berkaitan  dengan  pelaksanaan  pembelajaran  pada  satuan  pendidikan  untuk mencapai  kompetensi  lulusan.  Standar  proses  berisi  kriteria  minimal  proses pembelajaran  pada  satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah  di  seluruh  wilayah hukum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Standar  proses  ini  berlaku  untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester.
Standar proses yang diciptakan oleh guru dalam pembelajaran hendaknya memberikan  kemudahan  bagi  peserta  didik  dalam  belajar  sehingga  harus dilakukan  secara  komunikatif,  interaktif,  inspiratif,  menyenangkan,  menantang, memotivasi,  aktif,  mandiri,  dan  memberikan  ruang  kreativitas,  bahkan  guru dituntut mampu menjadi teladan. Sanjaya mengurai tahapan proses  pembelajaran meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penilaian,  dan  pengawasan  pembelajaran menuju terciptanya efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran. 5
Pembelajaran yang efektif, efisien, dan memiliki daya tarik  adalah ketika dilakukan dengan perencanaan yang baik pula. 6 Kendati demikian, masih banyak guru  yang  memandang  yang  terpenting  dimiliki  guru  dalam  mengajar  adalah penguasaan  bahan  ajar  atau  materi  pembelajaran  menjadi indikator kemampuannya  dalam  mengajar  yang  baik.  Padahal  pandangan  semacam  ini adalah  kurang  tepat  sebab  mengajar  bukan  hanya  menyajikan  materi  di  depan kelas  atau  proses  transfer  pengetahuan  termasuk  nilai  dan  keterampilan. 7 Sementara Permendikbud No.22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, menegaskan bahwa  pelaksanaan  pembelajaran  merupakan  implementasi  dari  RPP  (Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran),  yakni  meliputi  kegiatan  pendahuluan,  kegiatan  inti, dan kegiatan penutup. 8
Kegiatan  inti  untuk  saat  ini  dengan  diberlakukannya  Kurikulum  2013 diterapkannya  pendekatan  saintifik  yang  memungkinkan  peserta  didik bereksplorasi  dalam  pembelajaran  melalui  kegiatan  mengamati,  menanya, mengumpulkan  data,  serta  mengkomunikasikan. S edangkan  Kurikulum  Merdeka tahun  2022  diterapkannya  pendekatan  4  C  yang  menekankan  pada  kompetensi berupa critical  thinking,  communication,  collaboration,  dan  creativity  and innovation . Adapun model pembelajaran yang digunakan saat ini adalah problem based learning, project based learning, dan differensiasi based learning .
Kegiatan  penutup  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  guru  guna memberikan  gambaran  menyeluruh  terkait  materi  atau  bahan  ajar  dengan  cara
5 Wina  Sanjaya, Implementasi  Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan:  Kemandirian  Guru  dan Kepala Sekolah (Ed. I; Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 24.
6 R. Ibrahim & Nana Syaodih Sukmadinata, Perencanaan Pengajaran , (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 30.
7 Z. Asni, Micro Teaching , (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 2.
8 Kemendikbud, Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, 2016
meresume,  melakukan  penilaian  untuk  mengukur  keberhasilan  proses  dan  hasil belajar  peserta  didik,  dan  memberikan  tindak  lanjut  untuk  menentukan  titik pangkal  pelajaran  yang  diberikan  oleh  guru  pada  pertemuan  selanjutnya. 9 Bagi Mulyasa  kegiatan  penutup  bertujuan  agar  diketahui  oleh  guru  capaian  tujuan pembelajaran  yang  telah  ditetapkan  oleh  guru  dalam  perencanaan  pembelajaran sebelumnya. 10
Standar proses menjadi penting diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti karena potensi yang dimiliki setiap sekolah termasuk kemitraan dengan Komite Sekolah menjadi  perhatian  serius  dalam  peningkatan  kualitas  proses  dan  pencapaian  visi, misi, dan tujuan pendidikan di sekolah. Kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan  pembelajaran  diawali  dengan  perencanaan,  pelaksanaan,  penilaian, dan  pengawasan  diarahkan  agar  pembelajaran  berjalan  mudah,  efektif,  efisien dan memiliki daya tarik.

## KOMITE SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI STANDAR PROSES
SMA  Negeri  3  Kota  Gorontalo  yang  berada  di  pusat  kota  Gorontalo dikenal  luas  oleh  masyarakat  sebagai  salah  satu  sekolah  unggulan  karena akreditasi  yang  diraih  adalah  A  dan  meraih  banyak  prestasi  di  berbagai  bidang baik guru maupun peserta didiknya. Bahkan keberadaan Komite Sekolah dipimpin oleh  ketua  yang  berlatar  belakang  pendidikan  yang  sangat  tinggi  yakni  Doktor bahkan  ada  yang  bergelar  Professor.  Kendati  demikian  dalam  implementasi standar proses belum seluruhnya dapat diwujudkan sesuai dengan harapan karena fakta  di  lapangan  masih  ditemukan  adanya  kesenjangan  antara  keinginan  dan kenyataan terutama terkait pemberian pertimbangan oleh Komite Sekolah karena sudah  ada  anggapan  bahwa  proses  pembelajaran  adalah  kewenangan  dari  guru sehingga tidak diperlukan lagi pertimbangan dari orang tua atau masyarakat yang tergabung dalam wadah Komite Sekolah.
Padahal  satu    di  antara  indikator  keberhasilan  pembelajaran  Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah ketika proses pembelajaran berjalan sesuai dengan  perencanaan,  dilakukan  penilaian  dan  pengawasan  serta  tindak  lanjut. Pembelajaran  adalah  proses  interaksi  peserta  didik  dengan  guru  dan  sumber belajar  di  lingkungan  tempat  belajar,  sehingga  proses  pembelajaran  perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.  Proses  pembelajaran  pada  setiap  satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah harus  aktif,  interaktif,  kreatif,  inovatif,  efektif,  dan  menyenangkan.  Guna merealisasikan  rencana  pembelajaran  maka  diperlukan  pengembangan  standar minimal  proses  pembelajaran,  dilakukan  penilaian,  dan  pengawasan  dan  tindak lanjut.  Ruang  lingkup  standar  proses  meliputi:  perencanaan,  pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan tindak lanjut.
9 Marno  dan  Muh.  Idris, Strategi,  Metode,  dan  Teknik  Mengajar ,  (Yogyakarta:  Ar-Ruzz  Media, 2014), h. 90.
10 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 84.
Penelitian  ini  berfokus  pada  pemberian  pertimbangan  Komite  Sekolah dalam  implementasi  standar  proses  di  SMA  Negeri  3  Gorontalo.  Secara  umum pemberian  pertimbangan  oleh  Komite  Sekolah  meliputi  penentuan  dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung baik finansial, pemikiran, maupun tenaga  penyelenggara  pendidikan,  pengontrol  dalam  rangka  transparansi  dan akuntabilitas  penyelenggaraan  dan  keluaran  pendidikan,  dan  mediator  antara pemerintah  dengan  masyarakat  yang  diemban  Komite  Sekolah  secara  mandiri diberikan  oleh  orang  tua  atau  wali  peserta  didik,  komunitas  sekolah,  serta  tokoh masyarakat  yang  peduli  pendidikan.  Pemberian  pertimbangan  Komite  Sekolah dalam  implementasi  standar  proses  yang  dijadikan  fokus  penelitian  meliputi: penentuan  dan  pelaksanaan  kebijakan  perencanaan,  pelaksanaan,  penilaian  dan pengawasan pembelajaran. Hal  ini penting mengingat  banyaknya  anggapan yang keliru oleh kepala sekolah, guru maupun komite sekolah itu sendiri terkait dengan peranannya  sebagai  mitra  kerja  sekolah  khususnya  dalam  memberikan pertimbangan  dan  rekomendasi  kepada  sekolah,  agar  berjalan  sesuai  dengan kebutuhan  sekolah.  Di  sinilah  diperlukan  informasi-informasi  yang  didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang ada di  sekolah sejak dikeluarkannya  Kepmendiknas Nomor  44  Tahun  2002  tentang  Komite  Sekolah  bahwa  sebagai  badan pertimbangan,  Komite  Sekolah  semestinya  ikut  merencanakan,  melaksanakan program, dan  mengelola sumberdaya pendidikan.
Peranan  Komite  Sekolah  sebagai  pemberi  pertimbangan  dalam pelaksanaan  standar  proses  pembelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  dan  Budi Pekerti  tentunya  memiliki kaitan  yang sangat  erat  dengan kegiatan pendahuluan, inti  dan  penutup  yang  diawali  dari  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengelolaan sumber  daya  pendidikan  yang  mendukung  pelaksanaan  standar  proses pembelajaran.  Sebagai  contoh  adalah  Komite  Sekolah  diberikan  kewenangan untuk  memberi  pertimbangan  dalam  pengembangan  kurikulum  dan  hal-hal  yang menyangkut peningkatan mutu serta kualitas penyusunan kurikulum pembelajaran.
Pemberian  pertimbangan  yang  dilakukan  oleh  Komite  Sekolah  bisa dilakukan secara terprogram maupun melalui masukan yang diberikan oleh orang tua  saat  mengadakan  rapat  bersama  orang  tua  atau  wali  peserta  didik.  Di  situlah Komite Sekolah menjelaskan kepentingan sekolah dengan pelibatan orang tua dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya layanan pendidikan yang di dalamnya termasuk standar proses. Umumnya masukan dan saran ataupun pertimbangan  yang  diberikan  oleh  komite  selama  ini  hanya  berkaitan  dengan anggaran  dan  sarana  prasarana  sehingga  hal  ini  tentu  belum  mengarah  kepada pemberian pertimbangan secara komprehensif dan disepakati bersama.
Secara  konseptual  dalam  memberikan  pertimbangan  atau  masukan  dalam pelaksanaan  program  kurikulum  sekolah,  komite  sekolah  juga  berperan  dalam pelaksanaannya.  Hanya  saja  fakta  di  lapangan  sesuai  dengan  pengamatan  dan wawancara  dengan  beberapa  informan  serta  dokumentasi  diperoleh  data  bahwa komite  sekolah  selama  ini  tampaknya  hanya  lebih  banyak  memberikan  masukan dan pertimbangan kepada kepala sekolah dan guru terhadap kegiatan ujian tengah semester,  ujian  semester,  ujian  akhir  nasional  dan  kegiatan  ekstrakurikuler sementara pada implementasi standar proses secara keseluruhan belum dilakukan
secara  baik  karena  jarangnya  pertemuan  yang  dilakukan  oleh  sekolah  dengan Komite Sekolah.
Kepala  sekolah  setiap  tahun  sekolah  menyusun  program  kerja  yang kemudian dirapatkan dengan Komite Sekolah. Komite Sekolah telah memberikan pertimbangan  dan  mengesahkan  program  kerja  yang  telah  disusun  oleh  pihak sekolah. Kaitannya dengan Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam proses  perencanaan  pembelajaran  pada  mata  pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam dan Budi Pekerti belum berjalan dengan baik padahal hal ini secara tidak langsung mempunyai fungsi penting.
Pengakuan dari beberapa informan menyatakan bahwa hal ini disebabkan karena  di  dalam  komite  sekolah  itu  sendiri  telah  dibentuk  bidang  pembelajaran, dengan harapan bahwa semua kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan program sekolah yaitu dari segi guru, peserta didik, maupun orang tua dan unsur-unsur  lainnya.  Orang  tua  misalnya  menginginkan  proses  pembelajaran  di sekolah  ini  benar-benar  efektif,  kreatif,  inovatif  dan  mendidik  agar  peserta  didik menjadi  orang  yang  tidak  hanya  pintar  tapi  juga  berbudi  pekerti  baik  serta ber akhlakqul kharimah . Semua problem dan kesulitan dalam proses pembelajaran ditampung  bersama,  dan  untuk  kelanjutannya  dimusyawarahkan  dengan  pihak komite  sekolah  dan  dicarikan  solusi  yang  baik  untuk  pelaksanaannya  dan direalisasikan pada peserta didik dan guru.
Salah  satu  bentuk  fungsi  Komite  Sekolah  dalam  pelaksanaan  kegiatan pembelajaran  yaitu  dengan  selalu  dilibatkan  secara  langsung  Komite  Sekolah dalam  rapat  rutinan  dan  penyusunan  program-program  sekolah.  Hubungan kerjasama  antara  Komite  Sekolah  dengan  guru  selama  ini  telah  terjalin  dengan baik  dan  transparan.  Namun  dalam  memberi  pertimbangan  dalam  perencanaan pembelajaran  misalnya  penyusunan  rencana  pelaksanaan  pembelajaran  belum sepenuhnya melibatkan Komite Sekolah, karena antara Komite Sekolah dan guru belum  sepenuhnya  memahami  fungsi  dari  masing-masing  tugasnya  dan  belum terciptanya kerjasama yang erat antara Komite Sekolah dengan guru.
Komite  Sekolah  dalam  memberikan  pertimbangan  dalam  implementasi standar  proses  ini  telah  berupaya  sehingga  terlaksana  dengan  baik  dengan menjalin  kerjasama  yang  baik  antara  guru  dan  anggota  Komite  Sekolah  yaitu saling memahami fungsi dan tugas masing-masing pihak serta saling melengkapi satu  sama  lain  sebagai  mitra  dan  menjaga  kemandirian  namun  tetap  terjalin sinergitas  dan  saling  mengisi.  Fakta  lainnya  komite  sekolah  sebagai  pemberi pertimbangan  terkesan  hanya  lebih  banyak  diarahkan  dalam  penentuan  dan pelaksanaan  kebijakan  pendidikan,  minimal  dalam  memberikan  masukan, pertimbangan  dan  rekomendasi  kepada  sekolah  supaya  masukan  tersebut  sesuai dengan  kebutuhan  sekolah  terutama  berkaitan  dengan  pendanaan  dan  dukungan sarana prasarana.
Kendati demikian, informasi-informasi yang diberikan sebagai pemberian pertimbangan  oleh  Komite  Sekolah  misalnya  dilakukan  dengan  mengadakan pendataan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  dan  sumberdaya  pendidikan  di masyarakat  sekitar  sekolah,  memberikan  pertimbangan  kepada  sekolah pengembangan  kurikulum,  memberikan  pertimbangan  kepada  sekolah  untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk  menyelenggarakan  pembelajaran  menyenangkan  seperti  pemberian
pertanyaan kepada  peserta didik tentang suatu masalah terkait materi  Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kemudian meminta peserta didik untuk menelpon kepada ustad atau tokoh agama yang dikenalnya dan pada pertemuan selanjutnya hasil temuannya tersebut disampaikan dihadapan peserta didik lainnya Sementara memberi  pertimbangan  dalam  penyusunan  rencana  pelaksanaan  pembelajaran selama  ini  belum  pernah  dilakukan  oleh  komite,  karena  guru  maupun  komite sekolah  mengganggap  bahwa  kegiatan  tersebut  bukan  menjadi  wilayahnya,  yang lebih memahami dan mengetahui penyusunan  rencana pelaksanaan pembelajaran adalah guru itu sendiri.
Selama  ini  komite  belum  pernah  terlibat  dalam  penyusunan  rencana pelaksanaan pembelajaran karena komite  sekolah telah  memberikan kewenangan sepenuhnya  kepada  guru  untuk  menyusunnya  dan  selanjutnya  digunakan  dalam pembelajaran.  Komite  Sekolah  dan  guru  bahkan  mengganggap  gurulah  yang benar-benar mengerti kompetensi yang diajarkan dan metode yang digunakan dan seberapa  jauh  kemampuan  yang  dimiliki  peserta  didiknya  serta  mengambil langkah-langkah  yang  benar  dalam  mengembangkan  kemampuannya  dalam perencanaan pembelajaran  menjadi berhasil. Selama ini  diakui oleh seluruh guru bahwa  pemberian  pertimbangan  oleh  komite  sekolah  lebih  banyak  berupa dukungan  kepada  orang  tua  saja.  Contoh  lainnya  dinyatakan  dari  berbagai informan yaitu ketika pihak sekolah menaikkan uang komite sedang kondisi orang tua masih  banyak yang  kurang mampu maka pertimbangan dari Komite  Sekolah adalah  tidak  dinaikkan  dengan  alasan  kondisi  ekonomi  orang  tua  yang  masih kurang  mampu  dan  kelancaran  pembayaran  dari  peserta  didik  lebih  diutamakan dari pada dinaikkan namun tidak lancar pembayarannya.
Komite  Sekolah  dalam  penelitian  ini  belum  memberikan  pertimbangan kepada  guru  dalam  hal  perencanaan  pembelajaran,  dengan  alasan  yang  sama yakni  karena  komite  sekolah  dan  guru  mengganggap  sudah  menjadi  pendidik profesional  sehingga  paling  mengetahui  desain  pembelajaran  dengan  target  yang dicapainya. Padahal diakui oleh guru maupun Komite Sekolah bahwa peningkatan kualitas  pembelajaran  menjadi  tugas  bersama  antara  guru  dan  Komite  Sekolah sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  pemberian  pertimbangan  sudah  dimulai sejak  dari  perencanaan  pembelajaran  apalagi  kurikulum  disusun  oleh  sekolah bersama Komite Sekolah sekaligus mensahkannya.
Di  samping  itu,  tidak  adanya  pemberian  pertimbangan  sejak  dari perencanaan  pembelajaran  kecuali  pengesahan  kurikulum  saja  tidak  lain  adalah karena  dipengaruhi  oleh  kurangnya  pertemuan  rutin  dan  kerjasama  serta koordinasi  yang  intens  dan  terjadwal  antara  pihak  guru  dengan  Komite  Sekolah tak terkecuali guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hal ini  terbukti  dari  pertemuan  atau  rapat  yang  dilakukan  antara  Komite  Sekolah dengan  guru  juga  belum  terjadwal,  artinya  tidak  ada  pertemuan  rutin  yang dilaksanakan  setiap  bulan  maupun  per  triwulan,  melainkan  Komite  Sekolah dengan  guru  bertemu  pada  pelaporan  hasil  pelaksanaan  pembelajaran  melalui penerimaan raport akhir semester.
Hasil temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa selama ini pemberian pertimbangan  sebagai  salah  satu  fungsi  Komite  Sekolah  belum  berjalan  dengan baik karena dalam perencanaan pembelajaran misalnya masih lebih banyak belum diarahkan  untuk  memberikan  ide  dan  gagasan  pedagogik  sehingga  belum  hasil
rapat  komite  dengan  guru    belum  dijadikan  sebagai  dasar  dalam  merumuskan program  sekolah  terutama  untuk  meningkatkan  kualitas  pembelajaran,  seperti dalam  menentukan  program-program  kerja  sekolah  jangka  panjang  dan  jangka pendek,  memecahkan  masalah  yang  muncul  berkaitan  dengan  pelaksanaan pembelajaran.
Adapun keterlibatan komite sekolah dalam memberi pertimbangan terkait perencanaan  pembelajaran  sebagai  acuan  dalam  melaksanakan  pembelajaran untuk kurun waktu satu semester maupun satu tahun belum pernah dilakukan. Hal ini  dikarenakan  komite  sekolah  masih  memberikan  kewenangan  penuh  kepada guru untuk menyusun rencana pembelajarannya tanpa campur tangan di dalamnya dengan  alasan  guru  yang  lebih  memahami  dan  mengetahui  kondisi  dan  strategi yang  digunakan  dalam  pembelajaran.  Sedangkan  Komite  Sekolah  kendati  sudah dikeluarkan perbaikan atas regulasi yang mengatur peran dan fungsinya selama ini yang  dipandang  kurang  maksimal  namun  belum  terjadi  pergeseran  makna  yang signifikan di dalam prakteknya.
Hal ini juga menurut hasil temuan di lokasi penelitian adalah dipengaruhi oleh  kurangnya  kunjungan  oleh  Komite  Sekolah  ke  sekolah  sebagai  bukti kurangnya  kerjasama  dan  koordinasi  antara  pihak  guru  dengan  komite  sekolah. Tidak  adanya  pertemuan  rutin  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  komite  sekolah dengan  guru  selama  ini  menjadi  aspek  yang  menjadi  perhatian  serius  dari  kedua belah  pihak  ketika  melakukan  perbaikan  kinerja  dan  kemitraan  yang  dibangun selama  ini.  Idealnya  pertemuan  antara  pengurus  Komite  Sekolah  dengan  guru dilaksanakan  setiap  bulan  atau  minimal  sekali  dua  bulan  dalam  rangka mencarikan  solusi  atas  setiap  permasalahan  pembelajaran  yang  dihadapi.  Alasan klasik  yang  sering  dikemukakan  oleh  Komite  Sekolah  maupun  guru  adalah kesibukan  masing-masing  dengan  tugas  pokoknya  yang  mengakibatkan pertemuan tidak direncanakan apalagi terlaksana. Akhirnya pertemuan selama ini hanya  lebih  banyak  terjadi  atas  desakan  kebutuhan  atau  saat  diperlukan  karena rutinitas yang sudah menjadi kebiasaan seperti penerimaan raport.
Perencanaan  pembelajaran  belum  terlaksana  secara  efektif  begitu  pula dengan  pelaksnaan,  penilaian,  pengawasan  dan  tindak  lanjut.  Kata  kunci  yang sudah  disepakati  oleh  seluruh  informan  dalam  perbaikan  implementasi  standar proses  adalah  komitmen  dari  semua  pihak  untuk  membangun  kerjasama  secara rutin  dalam  mewujudkan  tujuan  pendidikan  yang  sudah  ditetapkan  bersama. Demikian  halnya  dengan  guru  menjalin  kerjasama  dan  berkoordinasi  dengan pihak komite sekolah selama ini terutama dalam menerima masukan dari orangtua nanti ketika ditemukan masalah minimnya pengetahuan agama Islam dan perilaku peserta  didik  yang  melanggar  tata  tertib  sudah  disadari  oleh  guru  dan  Komite Sekolah untuk segera diperbaiki ke depannya.
Kerjasama antara Komite Sekolah dan guru yang ada di sekolah ini terjalin dengan sangat baik sekali salah satunya yaitu dengan selalu dilibatkannya Komite Sekolah  dalam  pembentukan  dan  pertimbangan  penyusunan  program  sekolah secara  umum,  serta  dalam  pengembangan  kurikulum.  Komite  Sekolah  bersama- sama guru selalu memberikan masukan dan pertimbangan terhadap hasil evaluasi peserta didik terutama dalam keberhasilan maupun mencari solusi ketidakberhasilannya.  Sementara  kerjasama  untuk  memberi  pertimbangan maupun  masukan  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  penilaian,  pengawasan  dan
tindak  lanjut  belum  dilakukan  secara  baik  karena  adanya  pandangan  yang  keliru dan kurang intensnya pertemuan antara kedua belah pihak sehingga memerlukan perbaikan secepatnya.
Sebagai  mitra  kerja  sekolah  maka  Komite  Sekolah  bersama-sama  guru berkewajiban  membantu  kelancaran  proses  pembelajaran  terutama  pada  mata pelajaran  Pendidikan  Agama  Islam  dan  Budi  Pekerti  karena  tugas  utamanya dalam  memperbaiki  akhlak.  Termasuk  dalam  memberikan  masukan,  saran,  dan kritikan kepada pihak sekolah dalam peningkatan pelaksanaan pembelajaran yang selama ini masih kurang namun sudah disadari oleh semua pihak untuk dilakukan perbaikan.  Sebab  diakui  bahwa  aspek  yang  berpengaruh  terhadap  pembelajaran secara  langsung  guru  adalah  kemampuan,  kompetensi  dan  komitmen,  bakat,  dan motivasi  peserta  didik.  Sedangkan  secara  tidak  langsung  adalah  sarana  dan prasarana,  lingkungan  dan  hal-hal  yang  mendorong  untuk  terjadinya  kondisi pembelajaran  yang  efektif  dan  bermutu  sehingga  diakui  pula  Komite  Sekolah sebagai pemberi pertimbangan berupaya meningkatkan peranannya.
Ketua  komite  dalam  memberikan  masukan  atau  usulan  terhadap pelaksanaan  proses  pembelajaran  secara  umum  mengkui  bahwa  Komite  Sekolah tidak  ikut  campur  dalam  urusan  teknis  pelaksanaan  proses  pembelajaran  yang dilakukan  oleh  guru.  Dengan  kata  lain,  teknisnya  Komite  Sekolah  lebih mempercayakan kepada guru karena belum adanya kesamaan persepsi dalam hal ini.  Namun  jika  ada  keluhan  dari  orang  tua  atau  masyarakat  terkait  dengan aspirasi maupun ketidakpuasan dalam pelaksanaan pembelajaran, Komite Sekolah menampungnya  dan  menyampaikannya  kepada  sekolah  untuk  dicari  solusinya secara  bersama-sama.  Sedangkan  untuk  menciptakan  peserta  didik  dengan kompetensi  yang  mumpuni  maka  Komite  Sekolah  turut  membantu  mengatasi kendala yang dihadapi oleh guru maupun orang tua. Contohnya, ketika penurunan angka  prestasi  belajar  dan  kurangnya  kedisiplinan  maka  Komite  Sekolah  pun memberikan  pertimbangan  berupa  solusi  kepada  sekolah,  serta  terdapat kekurangan guru, maka selama ini telah merekomendasikan ke dinas pendidikan. Komite  Sekolah  tidak  pernah  memberikan  pertimbangan  atau  masukan terhadap proses kegiatan pembelajaran termasuk pada mata pelajaran Pendidikan Agama  Islam  dan  Budi  Pekerti  yang  selama  ini  dilaksanakan.  Alasan  paling mendasar yang ditemukan di lokasi penelitian adalah karena Komite Sekolah telah mempercayakan  sepenuhnya  kegiatan  pembelajaran  tersebut  kepada  guru  yang bersangkutan  sebagai  pelaksananya  sekaligus  memiliki  kompeten  di  bidangnya. Namun  seringkali  Komite  Sekolah  memberi  pertimbangan  dalam  pengambilan keputusan  mengenai  tambahan  jam  pelajaran  bagi  peserta  didik  dan  mengatasi masalah seputar kondisi sekolah secara umum ketika diperlukan.
Pemberian  pertimbangan  oleh  Komite  Sekolah  tampaknya  lebih  banyak berupa  usulan  terhadap  guru  dalam  proses  pembelajaran.  Namun  hal  tersebut selama  ini  belum  terlaksana  secara  efektif  dan  efisien  karena  tidak  dilakukan secara  rutin  setiap  bulan  atau  per  tri  wulan.  Komite  Sekolah  tidak  pernah  ikut campur  dalam  proses  pembelajaran  secara  detail  khususnya  pada  mata  pelajaran Pendidikan  Agama  Islam  dan  Budi  Pekerti.  Proses  pembelajaran  diserahkan sepenuhnya kepada gurunya, yang penting aturan-aturan sekolah bisa ditaati oleh guru. Apabila terdapat keluhan dari guru, maka Komite Sekolah menindaklanjuti keluhan tersebut dan mencari solusinya. Contohnya, Komite Sekolah memberikan
pertimbangan  tentang  kondisi  guru  pada  saat  rapat  pleno  sesuai  laporan  kepala sekolah  terjadi  kekurangan  guru  atau  dimintai  sarana  terkait  pembelajaran,  baru kemudian Komite Sekolah ide berupa rekomendasi kepada dinas pendidikan.
Pemberian  pertimbangan  yang  telah  dilakukan  di  antaranya  adalah peningkatan kesejahteraan guru khsususnya yang masih berstatus honorer dengan disarankan  untuk  pemberian  intensif  kepada  guru  yang  berasal  dari  anggaran Komite Sekolah. Komite Sekolah pernah memberikan pertimbangan kepada pihak sekolah terkait penggunaan anggaran Komite Sekolah yang dimaksimalkan untuk menggerakkan  proses  pembelajaran  terutama  guru  kendati  pun  hanya  berupa saran  yang  kemudian  diterima  dengan  baik  oleh  semua  pihak  terutama  guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 3 Gorontalo.
Pertimbangan  lainnya  yang  telah  diberikan  oleh  Komite  Sekolah  adalah dalam  hal  pengadaan  buku,  baik  bagi  peserta  didik  maupun  untuk  sekolah, maupun dalam pengadaan alat peraga untuk sekolah. Hal tersebut telah dilakukan oleh  Komite  Sekolah  bahkan  ketika  masih  ada  buku  yang  bisa  dimanfaatkan untuk belajar yang dimiliki sekolah, pihak komite menyarankan pengadaan buku ditunda  dulu  karena  memberatkan  orang  tua.  Namun  kalau  memang  buku  atau pelajaran  tersebut  masih  baru  dan  sekolah  belum  memilikinya,  pihak  Komite Sekolah  menyarankan  supaya  pihak  sekolah  membelinya  dengan  memberikan kepada  peserta  didik  dengan  pembayaran  cicilan  yang  tidak  memberatkan  orang tua.
Secara keseluruhan temuan penelitian ini terkait pemberian pertimbangan oleh  Komite  Sekolah  dalam  implementasi  standar  proses  belum  berjalan  dengan baik  namun  secara  umum  telah  dilakukan  oleh  Komite  Sekolah  sebagaimana diuraikan di atas. Apalagi disadari oleh semua pihak bahwa lembaga ini memiliki peranan  dan  fungsi  yang  penting  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  yakni sebagai  patner  sekolah  dalam  mengelola  sumber-sumber  daya  pendidikan  atau melengkapi  sarana  prasarana,  memberikan  fasilitas  bagi  guru  dan  peserta  didik kendati  diakui  pemberian  pertimbangan  ini  masih  terbatas  selain  intensitas pertemuan  yang  kurang  juga  waktu  yang  dimiliki  oleh  pengurus  karena kesibukannya masing-masing.
Kondisi  tersebut  diimbangi  oleh  Komite  Sekolah  dengan  memberikan pertimbangan  dan  masukan  dalam  pengadaan  sarana  dan  prasarana  sekolah. Namun  pengadaan  sarana  dan  prasarana  sekolah  belum  mengacu  pada  nilai kebutuhan  dan  bukan  keinginan.  Pertimbangan  tentang  sarana  dan  prasarana dilihat dari hal yang dibutuhkan guru dan peserta didik cenderung belum memacu prestasi belajarnya ke arah yang lebih baik, terampil dan berbudi mulia. Demikian halnya  dalam  memberikan  pertimbangan  tentang  anggaran  yang  dimanfaatkan sekolah, sudah termasuk dalam pembahasan program yang dilaksanakan bersama dengan sekolah.
Komite Sekolah dengan peranan dan fungsinya yang penting sebagai mitra sekaligus  lembaga  mandiri  belum  sepenuhnya  melaksanakan  pemberian pertimbangan secara optimal dalam implementasi standar proses di SMA Negeri 3 Gorontalo.  Kendati  demikian  hal  menarik  tampaknya  Komite  Sekolah  sudah banyak memberikan pertimbangannya terkait program secara umum dari sekolah setelah mengelola dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada sesuai dengan  kebutuhan  guru  dan  peserta  didik.  Ketika  kurang  maka  segera  dicarikan
solusinya  dengan  membicarakan  dengan  kepala  sekolah  dan  pihak  lain  yang berkepentingan.  Tentunya  dalam  membicarakan  solusi  antara  pihak  Komite Sekolah dengan pihak sekolah melalui rapat dan saling mendengarkan alasan dan penjelasan  untuk  dicarikan  titik  temu  dan  solusi  yang  lebih  komprehensif  agar pelaksanaannya tidak mengalami hambatan.
Hasil  penelusuran  penelitian  terkait  pemberian  pertimbangan  dalam implementasi  standar  proses  khususnya  pada  mata  pelajaran  Pendidikan  Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 3 Gorontalo tampaknya masih cenderung terbatas  karena  difokuskan  pada  program-program  kerja  sekolah  jangka  panjang dan  jangka  pendek,  besarnya  SPP,  merancang  rencana  keuangan  dan  anggaran sekolah,  pengadaan  sarana  dan  prasarana  sekolah  serta  memecahkan  masalah yang  muncul  berkaitan  dengan  pembelajaran  seperti  kurangnya  guru  dan pembelian  buku.  Sementara  itu,  pemberian  pertimbangan  dalam  perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan tindak lanjut yang dilakukan guru belum banyak disentuh karena anggapan bahwa hal ini bukan ranah Komite Sekolah.

## KESIMPULAN
Pemberian  pertimbangan  Komite  Sekolah  dalam  implementasi  standar proses  di  SMA  Negeri  3  Kota  Gorontalo  belum  terlaksana  secara  efektif  dan efisien karena adanya anggapan yang keliru tentang regulasi dan peranan masing- masing  serta  keterbatasan  waktu  melakukan  pertemuan  rutin  kedua  belah  pihak. Akibatnya,  Komite  Sekolah  dan  guru  merasa  bahwa  pembelajaran    adalah tugasnya dan dirinya lebih berkompeten untuk itu. Komite sekolah hanya sebatas mengesahkan  produk  kurikulum  sekolah  yang  dibahas  bersama stakeholders pendidikan  namun  pengembangannya  kemudian  sudah  tidak  melibatkan  pihak lain padahal peningkatan mutu dilakukan secara bersama antara pihak sekolah dan Komite  Sekolah.    Agenda  ke  depan  yang  mendesak  tampaknya  adalah menyamakan  persepsi  terkait  hal  ini  dan  pembuatan  jadwal  kunjungan  setiap minggu  bagi  seluruh  anggota  Komite  Sekolah  tanpa  harus  ketua  yang  turun  tapi bisa juga dipergilirkan. Hal ini penting dilakukan mengingat program pendidikan yang dibahas  bersama antara kedua belah pihak  harus didasarkan pada fakta dan data yang akurat yang diperoleh dari hasil pertemuan yang intens tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Asni, R., Micro Teaching , Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.
Ghozali,  Muhammad,  and  Eka  Ariskawanti.  "Peran  Supporting  Agency  Komite Sekolah dalam Pembiayaan Pendidikan." ISLAMIKA 4.3 (2022).
Ibrahim, R. & Nana Syaodih Sukmadinata, Perencanaan Pengajaran , Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
Kemendikbud, Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, 2016
Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor:  044/U/2002  tentang  Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
Kompri, Manajemen Sekolah: Teori dan Praktek , Jakarta: Alfabeta, 2014.
Lampiran  Surat  Keputusan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  (SK Mendikbud)  Nomor:  060/U/1993,  Nomor  061/U/1993  dan  Nomor 080/U/1993.
Marno dan Muh.  Idris, Strategi,  Metode, dan Teknik Mengajar ,  Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2014.
Mulyasa, E., Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan , Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
Mustadi,  Ali,  Enny  Zubaidah,  and  Sumardi  Sumardi.  "Peran  Komite  Sekolah dalam  Peningkatan  Mutu  Pembelajaran  di  Sekolah  Dasar." Jurnal Cakrawala Pendidikan 35.3 (2016).
Purwanto, Ilmu  Pendidikan  Teoritis  dan  Praktis ,  Jakarta:  Remaja  Rosdakarya, 2009.
Rozak,  Abdul.  "Kebijakan  Pendidikan  Di  Indonesia." Alim|  Journal  of  Islamic Education 3.2 (2021).
Sanjaya,  Wina, Implementasi  Kurikulum Tingkat  Satuan  Pendidikan: Kemandirian  Guru  dan  Kepala  Sekolah ,  Ed.  I;  Cet.  III;  Jakarta:  Bumi Aksara, 2009.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2003 Tentang  Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Citra Umbara, 2003.
Undang-Undang  RI  No.  22  Tahun  1999  dan  PP  No.  25  Tahun  2000 Tentang Kewenangan  Pemerintah  dan  Kewenangan  Provinsi  Sebagai  Daerah Otonom .