## PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ALIH DAYA DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL GUNA MENDUKUNG TERWUJUDNYA  IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF BAGI TERCAPAINYA KESEJAHTERAAN PEKERJA
Nuradi DPRD Kabupaten Bogor Kompleks perkantoran Pemda Cibinong Kabupaten Bogor amulyadik@gmail.com
Naskah diterima : 26/02/2019, revisi : 10/06/2019, disetujui 14/06/2019

## ABSTRAK :
Ketentuan  hukum  yang  mengatur  perlindungan  hukum  pekerja  alih  daya  dalam pelaksanaan    hubungan   industrial  untuk  mendukung  terwujudnya  iklim  investasi  yang kondusif  bagi  tercapainya  kesejahteraan  pekerja    sudah  sangat  optimal.  Optimalis as i perlindungan  hukum  tersebut  terkait  dengan  Pasal 27  ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945; UU No.1 Tahun  1970 tentang  Keselamatan  Kerja; UU No. 3 Tahun  1992 tentang  Jaminan Sosial  Tenaga  Kerja; dan UU No.13 Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.  Secara khusus optimalisasi  perlindungan  pekerja    tercantum  dalam  UU  No.13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan.  Namun  demikian  implementasi  perlindungan  hukum  pekerja alih  daya tersebut  belum  optimal  karena  adanya  kelemahan  dalam  Pasal  64. 65 dan Pasal  66  UU 13 Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  dan   Permenakertrans  Nomor  19 Tahun  2012 Tentang   Syarat-Syarat  Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada Perusahaan Lain.    Kendala  perlindungan  hukum  pekerja  alih  daya  dalam    pelaksanaan    hubunga n industrial  untuk  mendukung  terwujudnya  iklim  investasi  yang  kondusif  bagi  tercapainya kesejahteraan  pekerja  adalah  (1)  kurangnya  sosialisasi  peraturan  tentang  perlindunga n hukum  pekerja  alih  daya;  (2)  keterbatasan  dukungan  sumber  daya  aparatur  instans i ketenagakerjaan  dalam  menyosialisasikan  ketentuan  hukum  perlindungan  pekerja kepada para  pihak  perusahaan  maupun  pekerja/buruh;  (3)  kecenderungan  sikap  aparatur  yang dipengaruhi  oleh  kepentingan  tertentu;  (4) Pasal 17 dan Pasal  32 Permenakertrans  Nomor 19  Tahun  2012  Tentang    Syarat-Syarat  Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan Kepada Perusahaan  Lain  yang  berpotensi  membatasi  perkembangan  pekerjaan  alih  daya dan  menimbulkan  perselisihan  pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya.  Konsep  perlindunga n hukum  pekerja  alih  daya  dalam    pelaksanaan    hubungan   industrial  untuk  mendukung terwujudnya  iklim  investasi  yang  kondusif  bagi  tercapainya  kesejahteraan  pekerja adalah konsep  yang  mencakup  tiga  komponen  perlindungan  : pertama , perlindungan  hukum pekerja alih  daya yang  berkeadilan  bagi  semua  pihak; kedua , perlindungan  hukum  pekerja alih  daya  untuk  mendukung  terwujudnya  iklim  investasi  yang  kondusif;  dan ketiga , perlindungan  hukum  pekerja  alih  daya    yang  mendukung  tercapainya  kesejahteraan pekerja.
Kata Kunci  :  Perlindungan  Hukum,  Pekerja Alih  Daya, Pelaksanaan  Hubungan  Industria l

## A. PENDAHULUAN
Perlindungan  hukum  pekerja  alih  daya  ( outsourcing )  dalam  pelaksanaan hubungan  industrial  merupakan  fenomena  kegiatan  industrialisasi  yang  secara langsung  atau  tidak  langsung  berdampak  pada  investasi.  Kegiatan  investas i merupakan  serangkaian  aktivitas  perekonomian  di  berbagai  sektor  dan  tingkata n yang  diarahkan  juga  untuk  mewujudkan  negara  kesejahteraan,  antara  lain   tertuang dalam  kebijakan  dasar  penanaman  modal  untuk  mendorong  terciptannya  iklim investasi  nasional  yang  kondusif  bagi  penanaman  modal.
Iklim  investasi  yang  kondusif dapat  dinyatakan  sebagai salah  satu  kebutuhan dasar  pembangunan  untuk  meningkatkan  perekonomian  di  berbagai  sektor  dan tingkatan.  Peningkatan  perekonomian  di  berbagai  sektor  dan  tingkatan  tidak  hanya meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  namun  memperluas  juga  lapangan  kerja, meningkatkan  pendapatan  masyarakat,  dan  pada  akhirnya  memperluas  pemerataan hasil  pembangunan.  Menyikapi  peningkatan  perekonomian  inilah  maka  secara bertahap  dan  berkelanjutan  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  pun meningkat.  Dengan  demikian,  upaya  untuk  mendukung  terwujudnya   iklim  investas i yang  kondusif  perlu  dilakukan  dengan  dukungan  sumber  daya  dan pola  pendekatan yang  lebih  terpola,  terpadu  dan  berkesinambungan,  agar  terjadi  suatu  proses peningkatan  investasi  di  berbagai  sektor dan tingkatan  perekonomian.
Mencermati  hal  dimaksud,  salah  satu  upaya  penting  yang  bernilai  strategis agar  angka  investasi  atau  penanaman  modal  dapat  terus  meningkat  adalah  dalam upaya  mewujudkan  hubungan  industrial  yang  harmonis  di  antara  para  pengusaha dengan  para  pekerja.  Hubungan  industrial  yang  harmonis  di  antara  para  pengusaha dengan  para  pekerja  hanya  bisa  diwujudkan  apabila  dipenuhinya  beberapa persyaratan  kondisional  yang  diperlukan  untuk  mendukung  terwujudnya  hubunga n industrial  tersebut.    Beberapa  persyaratan  kondisional  yang  dimaksud  antara  lain kebijakan  hukum  yang  mengatur  secara  akurat  dan  konsisten  terhadap  hubunga n industrial  di  antara  para pengusaha  dengan  para pekerja,  komitmen  dan  konsistens i para  pengusaha  dalam  melaksanakan  hubungan  industrial,  dan  komitmen  dan konsistensi  para pekerja dalam  melaksanakan  hubungan  industrial  tersebut.
Tidak  mudah  memenuhi  persyaratan-persyaratan  kondisional  yang  diperluka n untuk  mewujudkan  hubungan  industrial  yang  harmonis  di  antara  para  pengusaha dengan para  pekerja.  Kesulitan dalam memenuhi persyaratan-persyarat a n kondisional  tidak  hanya  berkorelasi  dengan  kepentingan  para  pengusaha  yang dipengaruhi  oleh  situasi  dan kondisi  dinamis  perekonomian,  namun  berkorelasi  juga dengan  kepentingan  para  pekerja  yang  juga    dipengaruhi  oleh  situasi  dan  kondisi dinamis  perekonomian.  Mencermati  hal  ini,  perbedaan  sudut  pandang  di  antara  para pengusaha  dengan  para  pekerja  dalam  menyikapi  situasi  dan  kondisi  dinamis perekonomian,  pada akhirnya  menimbulkan  ketidakharmonisan  hubungan  industr ia l yang  berdampak  juga  pada  iklim  investasi  di  Indonesia.  Ketidakharmonis a n hubungan  industrial  itu  terjadi  di antara para pengusaha  dan para pekerja di Indonesia antara  lain  terungkap  dari  kegiatan  unjuk  rasa para pekerja.  Ada sejumlah  aksi  para pekerja  di  sejumlah  daerah  yang  mengisyaratkan  adanya  ketidakharmonis a n hubungan  industrial  tersebut.
Aksi  unjuk  rasa  yang  dilakukan  oleh  para  pekerja  merupakan  fenomena perselisihan  hubungan  industrial  di  antara pengusaha  dengan  para pekerja. Fenomena ini  terjadi  karena  adanya  perbedaan  pendapat,  perselisihan  hak dan atau  perselisiha n kepentingan.  Perbedaan pendapat, perselisihan  hak dan atau perselisihan  kepentinga n yang  terjadi  di  antara  pengusaha  dengan  para  pekerja  pada  akhirnya  menimbulk a n ketidakhamonisan  hubungan  kerja  yang  berdampak  luas.  Dampak  dari  tidak harmonisnya  hubungan  kerja  di  antara  para  pengusaha  dengan  para  pekerja  tentu tidak  terbatas  hanya  pada pengusaha  dan  para pekerja  itu  sendiri.  Dampak  luas  yang dimaksud  jelas  tidak  hanya  menyentuh  kepentingan  individu-individu  para pekerja itu  sendiri,  akan  tetapi  menyentuh  juga  kepentingan  keluarga,  kepentinga n masyarakat,  dan bahkan  menyentuh  juga  kepentingan  Pemerintah  dalam  mendukung terwujudnya  iklim  investasi  yang  kondusif.  Dalam  dimensi  upaya  mendukung terwujudnya  iklim  investasi  yang  kondusif  ini,  dampak  yang  timbul  dari  tidak harmonisnya  hubungan  kerja  para pengusaha  dengan  para pekerja  antara  lain  calon investor  merasa  tidak  mendapat  jaminan  kepastian  hubungan  industrial  yang kondusif  untuk  menanamkan  modalnya.  Bahkan  hubungan  industrial  yang  tidak
kondusif  bisa jadi  alasan  para pengusaha  untuk  tidak  meningkatkan  investasinya  dan atau  mengalihkan  investasinya  ke luar  dari  Indonesia.
Mencermati  hal  itu,    pertanyaan  yang  menarik  untuk  dijawab  secara  aktual adalah  ”Bagaimana  perlindungan hukum  pekerja alih  daya  (ourtsourcing)  dalam pelaksanaan hubungan industrial guna mendukung terwujudnya  iklim investasi yang kondusif bagi tercapainya kesejahteraan pekerja? ”

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  yang  dilaksanaka n dengan  metode  analisis  yuridis  normatif  dan  empiris. Pengumpulan  data  sekunder menggunakan  studi  kepustakaan  dan  studi  dokumen,  pengumpulan  data  primer menggunakan  observasi.  Teknik  analisis  data  menggunakan  Metode  Analis is Deskriptif  yang  dikembangkan  dengan  Analisis  Empiris

## C. PEMBAHASAN
1. Ketentuan Hukum  Yang  Mengatur Perlindungan  Hukum  Pekerja Alih  Daya (Outsourcing) Dalam Pelaksanaan Hubungan  Industrial
Pemerintah  dari    masa  ke  masa  telah  banyak  membuat  peraturan- perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  ketenagakerjaan  yang  di  dalamnya juga  memuat  aturan  tentang  perlindungan  hukum  bagi  pekerja/buruh.  Peraturan perundang-undangan  yang  dimaksud  antara  lain:  (1)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja;  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1981 tentang  Wajib  Lapor Ketenagakerjaan;  (3) Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 1992 tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja; (4) Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2000 tentang  Serikat  Pekerja/Buruh;  (5) Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan;  (6)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial;  (7)  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2004 tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional;  (8) Undang-Undang  Nomor 24    Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial;    (9)  Peraturan Pemerintah  Nomor  3 Tahun  2013 Tentang  Perlindungan  Tenaga  Kerja Indonesia
Di Luar Negeri  ;  dan (10) Peraturan  Menteri  dan Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi.
Peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  dimaksud  diatas,  sangat diperlukan bagi perusahaan maupun pekerja/buruh guna memberika n perlindungan  hukum  bagi  kedua  belah  pihak  serta  dalam  rangka  membangun hubungan  industrial  yang  harmonis,  dinamis  dan  berkeadilan.  Pemerinta h mempunyai  kewajiban  memberikan  perlindungan  kepada  pekerja/buruh  dalam mewujudkan  kesejahteraan,  dan  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja  dan keluarganya.  Artinya  berdasarkan  konstitusi,  pemerintah  bertanggungjawab memberikan perlindungan hukum kepada  para  pekerja/buruh termasuk pekerja/buruh outsourcing agar  dalam  pelaksanaan  hubungan  kerja  antara pengusaha  dengan  pekerja/buruh  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Bahwa  pengusaha  mempunyai  kepentingan  atas  kelangsungan  dan keberhasilan  perusahaan  adalah  jelas  dan  wajar  yaitu  karena  tanggung  jawab morilnya  sebagai  pimpinan,   sebagai  sumber  penghidupannya  dan untuk  mendapat keuntungan  yang  sesuai  dengan  modal  yang  ditanamkannya.  Namun  karyawan dan  serikat   pekerja  juga   mempunyai    kepentingan    yang   sama atas perusahaan, yaitu  sebagai  sumber  penghasilan  dan  penghidupannya.   Menurut  Zainal  Asikin, perlindungan  buruh  dari  kekuasaan  majikan  terlaksana  apabila  peraturan- peraturan  dalam  bidang  perburuhan  yang  mengharuskan   atau  memaksa   majikan bertindak    seperti      dalam    perundang-undangan  tersebut  benar  dilaksanaka n semua  pihak  karena  keberlakuan  hukum  tidak   dapat  diukur  secara yuridis  saja, juga  diukur  secara  sosiologis,  dan  filosofis.    Hubungan  majikan  dengan  buruh dalam  rangka  perlindungan  hukum  juga  diatur  dalam  Pasal  1601 a KUHPerdata, yang  menjadi  inspirasi  dan  acuan  dalam  penyusunan  Undang-Undang  tentang Ketenagakerjaan  di Indonesia.
Pemahaman  terhadap  Pasal  1601a  KUHPerdata,  pengertian  /perumusa n pasal  tersebut,  dapat  diuraikan  bahwa  perjanjian  kerja  adalah: (1)  Perjanjian antara seorang  pekerja(buruh)  dengan  pengusaha  untuk  melakukan  pekerjaan. Jadi si pekerja sendiri  harus  melakukan  pekerjaan  itu  dan tidak  dapat dialihkan  kepada
orang  lain.  (2)  Dalam  melakukan  pekerjaan  itu  pekerja  harus  tunduk  dan  berada di  bawah  perintah  pengusaha/pemberi  kerja.  Jadi  antara  pengusaha  dan  pekerja ada  suatu  hubungan  antara  yang  memerintah  dan  yang  diperintah.  (3)  Sebagai imbalan  dari  pekerjaan  yang  dilakukan,  pekerja  berhak  atas  upah  yang  wajib dibayar  oleh  pengusaha/pemberi  kerja.
Pendapat lain  dinyatakan  oleh Asri  Wijayanti,  bahwa secara sosial  ekonomis kedudukan  buruh  adalah  tidak  bebas. Sebagai  orang  yang  tidak  mempunyai  bekal hidup  lain  dari  itu,  ia  terpaksa bekerja  pada orang  lain.  Majikan  inilah  yang  pada dasarnya  menentukan  syarat-syarat  kerja.  Mengingat  kedudukan  pekerja  yang lebih  rendah  daripada  majikan  maka  perlu  adanya  campur  tangan  pemerinta h untuk  memberikan  perlindungan  hukumnya.
Berdasarkan  pendapat  para  ahli  diatas,  penulis  berpendapat  bahwa  posisi pekerja/  buruh  sangat  dilematis,  disatu  sisi  mereka  butuh  pekerjaan  sebagai pekerja/buruh outsourcing untuk  menghidupi  keluarganya,  disisi  lain  upah  dan jaminan  sosial  lainnya  yang  mereka  terima  dari  pihak  perusahaan  pengguna  tidak sebanding  dengan  upah  dan  jaminan  sosial  yang  diterima  pekerja/buruh  tetap. Sedangkan,  perusahaan  pemberi  pekerjaan  menganggap  untuk  efisiensi  pekerjaan dan mengurangi labour cost perusahaan   maka  sebagian  pekerjaan  produksi  yang merupakan  pekerjaan  penunjang  diserahkan  kepada  perusahaan  penerima pekerjaan  (perusahaan  pemborongan  pekerjaan)  atau  perusahaan  penyedia  jasa pekerja/buruh  yang  dinyatakan  sebagai  pemenang  lelang  yang  menawarkan  biaya pekerja/buruh  terendah   ketika   dilakukan  lelang  pekerjaan alih  daya ( outsourcing ) melalui  perjanjian  kerja  yang  dibuat  secara  tertulis.  Padahal,  bisa  saja  materi perjanjian  yang  dibuat  antara  kedua  belah  pihak  mengabaikan  hak-hak  pekerja yang  tidak  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pekerja  mengingat  hubunga n hukum  yang  terjadi  hanya  antara  perusahaan  pemberi  pekerjaan  dengan perusahaan  penerima  pekerjaan  pemborongan  atau  perusahaan  penyedia  jasa pekerja/buruh.   Posisi  pekerja/buruh  hanya  sebatas  sebagai  pekerja  kontrak  atau pekerja tetap  dari  perusahaan  penerima  pekerjaan  atau  perusahaan   penyedia  jasa pekerja/buruh,   tidak  ada hubungan  hukum  dengan  perusahaan  pemberi  pekerjaan atau  perusahaan  pemakai  pekerjaan.  Sedangkan,  pemerintah  menganggap  dengan
adanya  pekerja/buruh outsourcing dapat  memberikan  kontribusi  dalam  rangka mengurangi  atau  menurunkan  angka  pengangguran  dalam  kondisi  perekonomia n yang  sedang  sulit  saat  ini.    Dikaitkan  dengan  hal  itu,  perlu  adanya   pemahama n yang  mendalam  terkait  dengan  pekerjaan  alih  daya  yang  menurut  Pasal  64  UUK penjelasannya    adalah    perusahaan  dapat  menyerahkan  sebagian    pelaksanaan pekerjaan  kepada perusahaan  lainnya   melalui  perjanjian   pemborongan  pekerjaan atau  penyediaan  jasa pekerja/buruh  yang  dibuat  secara  tertulis,   artinya  menurut Much.  Nurachmad  bahwa  pada  dasarnya  terdapat  dua  jenis  perjanjian  kontrak, yaitu  perjanjian  kerja  untuk  pekerjaan  yang  diborongkan  dan  perjanjian  kerja untuk  pekerja  yang  diborongkan.
Menurut    Adrian  Sutedi,  dalam  praktik  sehari-hari outsourcing selama  ini diakui  lebih  banyak  merugikan  pekerja/buruh,  karena  hubungan  kerja  selalu dalam  bentuk  tidak  tetap/kontrak  (perjanjian  kerja  waktu  tertentu),  upah  lebih rendah,  jaminan  sosial  kalaupun  ada  hanya  sebatas  minimal,  tidak  adanya job security serta tidak  adanya  jaminan  pengembangan  karier,  dan lain-lain.
Berdasarkan  penjelasan  para  ahli  di  atas,  menggambarkan  bahwa  kondisi pelaksanaan  pekerjaan  yang  dialami  oleh  para  pekerja/buruh outsourcing di Indonesia  pada kenyataannya  dalam  praktek  sehari-hari   tidak  sesuai  dengan   apa yang  diatur  dalam  Pasal  65 ayat  (4)   dan  Pasal  66 ayat  (2)  huruf  c yaitu  terkait dengan  perlindungan  kerja  dan  syarat-syarat  kerja  bagi  pekerja/buruh  pada perusahaan  lain  sekurang-kurangnya  sama dengan  perlindungan  kerja dan syarat- syarat  kerja    pada  perusahaan  pemberi  pekerjaan  dan  perlindungan  upah  dan kesejahteraan  yang  timbul  menjadi  tanggung  jawab  perusahaan  penyedia  jasa pekerja/buruh.  Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  A. Uwiyono  yang  menjelaska n bahwa  proses  penyerahan  buruh  /pekerja  milik  perusahaan  jasa  pekerja  oleh perusahaan  jasa  pekerja  kepada perusahaan  pengguna  dengan  imbalan  sejumla h uang  ini  sama  persis  dengan  proses  jual  beli  budak  belian  pada  zaman  dahulu. Dengan  dibayarkannya  sejumlah  uang  oleh  pembeli  budak,  maka  ia  memilik i kewenangan  untuk  mempekerjakan  budak  yang  telah  diserahkan  oleh  pemilik budak  sebelumnya.  Oleh  karena  itu  legalisasi  terhadap  adanya  hubungan  kerja
antara  buruh/pekerja  dengan  perusahaan  jasa  pekerja  ini  merupakan  legalisas i terhadap   perbudakan  modern  (“ modern slavery ”).
Berdasakan  uraian  di  atas,   guna  melindungi  pekerja/buruh  yang  bekerja sebagai  pekerja/buruh outsourcing harus    diikat  dalam  sebuah  perjanjian  kerja sesuai  Pasal  52  UUK, yaitu  :  a. kesepakatan  kedua  belah  pihak;  b. kemampua n atau  kecakapan  melakukan  perbuatan  hukum;  c.  adanya  pekerjaan  yang diperjanjikan;  dan  d.  pekerjaan  yang  diperjanjikan  tidak  bertentangan  dengan ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku. Artinya,  syarat-syarat  yang  dituangkan  dalam  Pasal  dimaksud  menunjukan  bahwa adanya  hubungan kerja  antara  pengusaha dengan  pekerja/buruh guna mendapatkan  kepastian  hukum  dan    perlindungan  hukum  bagi  pekerja/buruh outsourcing untuk  memulai  bekerja.
Pengaturan outsourcing bila  dilihat  dari segi  hukum  ketenagakerjaan  adalah untuk  memberikan  kepastian  hukum  pelaksanaan outsourcing dan  dalam  waktu bersamaan  memberikan  perlindungan  kepada  pekerja/buruh.  Dengan  demikia n, adanya  anggapan  bahwa  hubungan  kerja  pada outsourcing selalu  menggunak a n perjanjian  kerja  waktu  tertentu/kontrak,  sehingga  mengaburkan  hubunga n industrial  adalah  tidak  benar.  Pelaksanaan  hubungan  kerja pada outsourcing telah diatur  secara  jelas  dalam  Pasal  65 ayat  (6)  dan  (7) dan  Pasal  66 ayat  (2)  dan  (4) Undang-Undang  Nomor 13 Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.
2. Kendala-Kendala  Perlindungan  Hukum  Dalam  Pelaksanaan    Pekerjaan Alih  Daya (Outsourcing) dan Cara  Mengatasinya
Kendala  dalam   pelaksanaan outsourcing di  Indonesia   adalah  terbatasnya jenis-jenis  pekerjaan  yang  boleh  dialihdayakan  oleh  perusahaan  penyedia  jasa di Indonesia,  jika  dibandingan  dengan  negara-negara  lain  seperti  Filipina,  Thaila nd dan  China  yang  jenis-jenis  pekerjaannya  tidak  dibatasi.  Di  Indonesia  jenis-jenis pekerjaan outsourcing dibatasi  sesuai  dengan  penjelasan  Pasal  17  ayat  (3) Permenakertrans  Nomor  19  Tahun  2012,    yang  mengamanatkan  bahwa pelaksanaan    pekerjaan  alih  daya  dibatasi  hanya  pada:      a.  usaha  pelayanan kebersihan  ( cleaning service );  b.  usaha  penyediaan  makanan  bagi  pekerja/buruh
( caterin g);  c. usaha tenaga  pengaman  ( security /satuan  pengamanan);   d. usaha jasa penunjang  di pertambangan   dan perminyakan;   dan e. usaha  penyediaan  angkutan bagi  pekerja/buruh.  Terkait  dengan    kendala  tersebut,  untuk  mengatas inya dilakukan  dengan  cara  Pemerintah  dalam  hal  ini  Kementerian  Ketenegakerjaan bersama-sama  dengan    Lembaga  kerjasama    tripartit  Nasional    melakukan pengkajian  untuk  mengevaluasi  dan    merevisi    kebijakan  pemerintah  tentang pembatasan    jenis-jenis  pekerjaan  yang  boleh  dialih  dayakan  sesuai   Penjelasan Pasal 66 Undang-Undang  Nomor 13 Tahun  2003  serta  Pasal 17 Permenakertrans Nomor 19 Tahun  2012.
Selain itu,  penulis melakukan analisis ketentuan hukum secara komprenhensif yang  mengatur perlindungan hukum pekerja  alih  daya ( outsourcing )  dalam  pelaksanaan  hubungan  industrial,      mana-mana  saja  yang yang  menjadi  kendala  terkait  dengan  perlindungan  hukum  pekerja alih  daya  baik ditinjau  dari peran pemerintah,  kondisi  perusahaan  dan kemampuan  pekerja/buruh adalah  sebagai  berikut  :
Kurangnya  Sosialisasi Aturan  Perlindungan  Hukum  Pekerja Alih  Daya : Karena  tidak  semua  pihak  memahami  secara  jelas  dan  menyeluruh  hak  dan kewajibannya  dalam  menjalin  suatu  perjanjian  kerja, maka  kendala  yang  muncul dalam  pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya  adalah  kendala  yang  bersumber  dari  tidak efektifnya  pelaksanaan  fungsi  komunikasi  untuk  mensosialisasikan  seluruh  aturan perlindungan  hukum  pekerja  alih  daya  kepada seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya.  Aturan  perlindungan  hukum  yang  dimaksud tentu  tidak  hanya  terkait  dengan  kepentingan  pihak  pekerja alih  daya saja, namun mencakup  juga  kepentingan  semua  pihak yang  terikat  dalam  perjanjian  kerja,  baik pihak  perusahaan  pemberi  pekerjaan,  perusahaan  penerima  pekerjaan  atau perusahaan  penyedia  jasa pekerja/buruh  dan pekerja/buruh  itu  sendiri.   Oleh sebab itu,  cara mengatasinya   Pemerintah  atau  tepatnya  Kementerian  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi  bersama  seluruh  jajaran  instansi  ketenagakerjaan  di  seluruh  daerah juga  bersama-sama  dengan  para  pengurus  Serikat  Pekerja/Buruh  dan  Asosiasi Pengusaha  Industri  (Apindo)    dituntut  untuk  mampu    melaksanakan  fungs i komunikasi  dengan  cara  mengadakan  kegiatan  sosialisasi  aturan  perlindunga n
hukum  pekerja  alih  daya,  aturan  tentang  perjanjian  kerja,  syarat-syarat  membuat perjanjian,  pemahaman  tentang  pembentukan  organisasi  serikat  pekerja/buruh, pemahaman  tentang  BPJS Ketenagakerjaan  dan Kesehatan,  K3, upah  dan hak-hak normatif  lainnya    baik  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  maupun  peraturan pelaksanaan  lainnya.
Keterbatasan   Dukungan  Sumber  Daya Aparatur  Ketenagakerjaan  : Untuk      mengefektifkan  pelaksanaan        fungsi      komunikasi  dalam  proses implementasi  kebijakan  perlindungan  hukum  pekerja  alih  daya,  kendala  yang sering  muncul  adalah  kendala  yang  bersumber  dari keterbatasan  dukungan  sumber daya  aparatur  di  Instansi  Ketenagakerjaan,  termasuk  didalamnya    pejabat fungsional  instansi  ketenagakerjaan  seperti  pegawai  pengawas    dan  mediator yang  tugasnya  dalam  mengkaji,  memeriksa,  dan  memediasi  perselisiha n hubungan  industrial   sesuai   Undang-Undang  Nomor 13 Tahun  2003 dan Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  serta    Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja danTransmigrasi  Nomor  19 Tahun  2012  kepada para  pihak  yang  terlibat/terka it dengan  pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya.  Tugas  lainnya  juga   menelaah  naska h perjanjian  kerja yang  didaftarkan  oleh  perusahaan  penyediaan  jasa pekerja/buruh, sebab dengan  naskah perjanjian  kerja tersebut  seharusnya  pejabat fungsional  dapat memberikan  bimbingan  dan  atau   bantuan  konsultatif  kepada para  pihak,  ketika teridentifikasi adanya  kelemahan atau  kekurangan yang  terkait  dengan perlindungan  hukum  atas  hak-hak  pekerja  alih  daya.  Terkait  dengan  kendala tersebut,  cara mengatasinya   adalah  memberikan  bimbingan  Teknis  dan pelatihan- pelatihan  dalam  rangka  meningkatkan  wawasan  dan pengetahuan  kepada mereka. Sehingga,   tidak  ada alasan  karena  keterbatasan  pengetahuan  aparatur  di  bidang hukum  ketenagakerjaan,    untuk  melakukan    pemeriksaan,  menyelesaik a n perselisihan  dan  termasuk  melakukan  telaah  terhadap  setiap  naskah  perjanjian kerja  yang  didaftarkan.  Tanpa  dukungan  kapasitas  pengetahuan  hukum ketenagakerjaan  yang  optimal,  dan kinerja  kajian  yang  mendalam  terhadap naskah perjanjian   pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya  atau  penyediaan  jasa  pekerja,  maka peran  aparatur  instansi  menjadi  tidak  optimal.
Kecenderungan  Sikap  Aparatur  Yang  Mencari  Keuntungan  Sendiri  : Selain  kendala  yang  terkait  dengan  kompetensi  dan kinerja  aparatur,  hal  lain  yang menjadi  kendala  adalah  kendala  yang  timbul  dari  kecenderungan  sikap  aparatur yang  dipengaruhi  oleh  kepentingan  tertentu.  Karena  kepentingan  tersebut  terkait juga  dengan  kepentingan  pribadi  aparatur,  maka  bukan  hal  yang  mustahil  jika pada akhirnya  kepentingan  tersebut  juga  menjadi  faktor pendorong  terjadinya  hal- hal  yang  mengabaikan  kepentingan  pekerja.  Hal-hal  yang  mengabaik a n kepentingan  pekerja  antara  lain  terungkap  dari  tidak  rincinya  jaminan  atas perlindungan  hak-hak  pekerja dalam   naskah  perjanjian  kerja pemborongan  yang didaftarkan.  Kendala  seperti  ini  mungkin  saja  terjadi  karena  tidak  adanya kewajiban  menelaah  berbagai  hal  yang  terkait  dengan  perlindungan  kepentinga n pekerja di dalam  naskah  perjanjian  kerja pemborongan  yang  didaftarkan.   Kendala ini   juga   dapat  terjadi  karena bargining  position pekerja  cenderung  berada pada posisi  tawar  yang  lemah  bila  dibandingkan  dengan  posisi  tawar  pengusaha. Terkadang  juga  terjadi  dalam  praktek sehari-hari,   sikap  aparatur  pengawas  dalam menangani  permasalahan  atau  melakukan  pemeriksaan  cenderung  berpihak kepada  pengusaha  tidak  keberpihakan  kepada  para  pekerja/buruh.  Seharusnya aparat  pengawas  juga  mendengar  keterangan  dari  pekerja/buruh  sebagai perbandingan dari  keterangan manajemen perusahaan tentang kondisi ketenagakerjaan  di  perusahaan  tersebut.  Cara  mengatasinya  adalah    harus dibuatkan  aturan  yang  tegas  dari  pemerintah  bahwa  akan  ada sanksi  hukum  bagi aparatur  sesuai  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  yang  tidak  atau mengabaikan  tugasnya  untuk  mendengar  atau  meminta  keterangan  dari  para pekerja/buruh.    Dari  sudut  pandang   lain,   kendala  perlindungan  hukum  pekerja alih  daya ( outsourcing ) dalam  pelaksanaan  hubungan  industrial  guna  mendukung terwujudnya  iklim  investasi  yang  kondusif   bersumber  dari  :  (1) kepentingan  para pengusaha  yang  kurang  selaras  dengan  kebijakan  nasional  ketenagakerjaan;  (2) kepentingan  pekerja yang  kurang  terakomodasi  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  alih daya;  dan  (3)  kelemahan  kinerja  aparatur  instansi  ketenagakerjaan  dalam melaksanakan  peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan.    Kepentinga n para  pengusaha  yang  kurang  selaras  dengan  kebijakan  nasional  ketenagakerjaan
adalah  kepentingan  yang  terkait  dengan  pilihan  strategi outsourcing untuk meningkatkan  efisiensi  dan  daya  saing  usaha  namun  kurang  memperhatik a n kepentingan  pekerja. Kepentingan  para pekerja/buruh  yang  kurang  terakomodasi dalam  pelaksanaan  pekerjaan  alih  adalah  harapan  mendapatkan  pekerjaan  tetap, menjadi  pekerja tetap dan memperoleh  penghasilan  tetap yang  tidak teraktualisas i dan  menyebabkan  timbulnya  unjuk  rasa.  Kelemahan  kinerja  aparatur  instans i ketenagakerjaan dalam melaksanakan peraturan perundang-undanga n ketenagakerjaan  adalah  kinerja  aparatur  instansi  ketenagakerjaan  yang  belum optimal  dalam  menerapkan standard operating procedure .  Untuk  mengatasi  hal tersebut,  perlu  dilakukan  kajian  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  para pekerja  alih  daya  yang  dapat  dilakukan  melalui  kegiatan  telaahan  materi  naskah perjanjian  pemborongan  pekerjaan,  dan  meningkatkan  pelaksanaan  fungs i pengawasan  oleh  aparatur  pengawas  terhadap perlindungan  hukum  pekerja/buruh, dengan  harapan  kinerja  aparatur   menjadi  lebih  optimal.
3. Konsep Perlindungan  Hukum   Bagi Pekerja  Dalam Pelaksanaan  Pekerjaan Alih  Daya Untuk  Mendukung  Terwujudnya  Iklim  Investasi Yang  Kondusif
Berdasarkan  analisis  deskriptif  perbandingan  pelaksanaan  pekerjaan  alih di beberapa negara  dengan  di Indonesia   diperoleh  catatan  pokok  sebagai  berikut:
Pertama , pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya di Filipina,  Thailand  dan China telah  berkembang  mengikuti  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  informas i dalam  berbagai   kerjasama  bisnis  pekerjaan  alih  daya  yang  semakin  menggloba l. Karena itu,  pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya di  Filipina,  Thailand  dan China  telah menjadi  salah  satu  sub  sektor  industrialisasi  yang  tumbuh  sebagai  konsekuens i logis  dari  penerapan  strategi  efisiensi  berbasis  pekerjaan  alih  daya.  Pelaksanaan pekerjaan  alih  daya  di  Indonesia  belum  berkembang  seperti  yang  terjadi  di Filipina,  Thailand  dan  China.    Bahkan  di  Indonesia  timbul  tuntutan  dari  para pekerja untuk  menghapuskan  pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya.  Dengan  demikia n pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya  di  Indonesia  masih  dihadapkan  pada  kendala situasional  yang  bersumber  dari  persepsi  yang  tidak  tepat  terhadap  penting nya pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya bagi  peningkatan  efisiensi  perusahaan,  perluasan
lapangan  usaha  dan  perluasan  lapangan  kerja  yang  justru  sangat  dibutuhkan  para pekerja.
Kedua, karena  keterbatasan  aturan  hukum  yang  mengatur  secara  khusus tentang  teknis  pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya,  pengaturan  khusus  ini  sebenarnya tercakup  dalam  perjanjian  kerja  antara  perusahaan  dan  pekerja,  maka  pekerjaan alih  daya  di  Filipina,  Thailand  dan  China  jauh  lebih  berkembang  bila dibandingkan  dengan  pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya di   Indonesia.   Di  Filipina, Thailand  dan  China    pekerjaan  alih  daya  berkembang  menjadi  salah  satu  jenis bisnis  yang  terbuka  dan  tidak  hanya  menjadi  pilihan  pengalihan  sebagian pekerjaan  untuk  meningkatkan  efisiensi  perusahaan  tertentu,  namun  memperlua s juga  lapangan  usaha  dan lapangan  kerja. Jenis-jenis  pekerjaan  alih  daya pun  turut berkembang  seiring  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, terutama  mengikuti  perkembangan  teknologi  informasi  yang  semakin  fungsio na l bagi  perkembangan  bisnis  yang  mengglobal.
Ketiga ,  pesatnya  perkembangan  pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya  di Filipina  dan  China  terjadi  karena  adanya  kebijakan  pemberian  insentif  oleh Pemerintah  Filipina  untuk  menstimulasi  perkembangan  pekerjaan  alih  daya,  dan adanya  dukungan  Pemerintah  China  untuk  memajukan  bisnis outsourcing sehingga  China  menjadi  tujuan  pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya bagi  perusahaan- perusahaan  yang go  international .  Sampai  sekarang  di  Indonesia  belum  ada kebijakan  pemberian  insentif  untuk  menstimulasi  perkembangan  pelaksanaan pekerjaan  alih  daya.    Apabila  tujuannya  mendorong  investasi,  seharusnya pemerintah  menyediakan  insentif  yang  tepat  bagi  investor  yang  memberika n kepastian  hukum  dan  mempermudah  perizinan,  sehingga  lowongan  kerja  bagi tenaga  kerja di Indonesia  makin  terbuka  lebar khususnya  penyerapan  tenaga  kerja outsourcing di  berbagai  bidang  pekerjaan.
Keempat ,   Filipina  dan  China  adalah  dua  negara  di  Asia  yang  berhasil mengembangkan  bisnis outsourcing secara  global.  Cukup  banyak  perusahaan- perusahaan  di negara  maju  seperti  Korea Selatan  dan Jepang  yang  memanfaatk a n bisnis outsourcing yang  ditawarkan  di  Filipina  dan  di  China.    Di  Filipina  dan China,  termasuk  Thailand,  bisnis outsourcing telah  berkembang  seperti  halnya
core  business yang  menjadi  andalan  perusahaan-perusahaan  pemberi  pekerjaan alih  daya. Perkembangan  bisnis outsourcing di Filpina,  Thailand   dan China  tidak hanya  meningkatkan  efisiensi,  namun  sekaligus  juga  memberi  alternatif  bisnis yang  sebenarnya  justru  dapat memperluas  lapangan  kerja dan lapangan  usaha  bagi tenaga-tenaga  kerja  terdidik  dari  berbagai  bidang  profesi.  Di  Indonesia,  bisnis outsourcing belum  berkembang  seperti  halnya core  business yang  menjadi andalan  perusahaan-perusahaan  pemberi  pekerjaan  alih  daya.  Hal  ini  diketahui dari  penelitian  pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya  di  beberapa  daerah  yaitu Kabupaten  Sidoarjo,  Kota Batam,  Kabupaten  Bogor  dan  Kabupaten  Tangerang. Jenis-jenis  pekerjaan  alih  daya  yang  dilaksanakan  perusahaan-perusaha a n pemberi  kerja  kepada  perusahaan-perusahaan  pelaksana  pekerjaan  alih  daya  di Kabupaten  Sidoarjo  lebih  banyak  pada pekerjaan  pelayanan  kebersihan  ( cleaning service ),  dan  pengamanan.  Jenis-jenis  pekerjaan  alih  daya  yang  dilaksanakan  di Kabupaten  Bogor  antara  lain,    Administrasi,  Pemasaran,  Manajemen  Kas, Pengelolaan  & Pendukung  Fasilitas  Kantor, Pelayanan  Transportasi,  Pengamana n Asset  Perusahaan,  Pembangunan,  Pertambangan,  Perindustrian,  Pengangkut a n, Percetakan,  Pembekalan,  Security,  Cleaning  service,  Bagian  produksi,  Catering, Operasi  Material  Alternatif,  Pembuatan  Kantong  Semen,  dan  Operasi  Tambang. Jenis-jenis  pekerjaan  alih  daya  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten  Tangerang  tak jauh  berbeda  dengan  ketentuan  pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya  sebagaimana dicantumkan  dalam  Pasal 17 Permenakertrans  No.19 Tahun  2012 Tentang  Syarat- Syarat  Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada Perusahaan  Lain. Berdasarkan  uraian  diatas,  yang  menjadi  konsep  perlindungan  hukum pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya  adalah  yang  meliputi  perlindungan  hukum  atas hak-hak  pekerja alih  daya;  perlindungan  hukum  atas hak-hak pengusaha  pemberi pekerjaan  alih  daya;  dan  perlindungan  hukum  atas  hak-hak  pengusaha  penerima pekerjaan  alih  daya.   Konsep perlindungan  hukum  atas hak-hak pekerja alih  daya meliputi  perlindungan  atas  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  perlindungan  atas moral  dan  kesusilaan  dalam  bekerja,  perlindungan  atas  perlakuan  yang  sesuai dengan  harkat dan martabat  manusia  serta nilai-nilai  agama,  dan perlindungan  atas penghasilan  yang  sesuai  dengan  jenis-jenis  pekerjaan  alih  daya  dan  kompetensi
pekerja alih  daya.   Konsep perlindungan  hukum  atas hak-hak pengusaha  pemberi pekerjaan  alih  daya   adalah  hak-hak  korporatif  dalam  mengembangkan  strategi outsourcing untuk  meningkatkan  efisiensi  dan daya saing  usaha  yang  tidak  boleh diintervensi  oleh  aturan-aturan  yang  justru  dapat  menghambat  peningkat a n efisiensi  dan  daya  saing  usaha.  Konsep  perlindungan  hukum  atas  hak-hak pengusaha  penerima  pekerjaan  alih  daya    adalah  hak-hak  korporatif  dalam melaksanakan  pekerjaan  alih  daya  dan  penyerapan  tenaga  kerja  alih  daya  untuk memperoleh  keuntungan  yang  tidak  boleh  diintervensi  oleh  aturan-aturan  yang justru  dapat menghambat  pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya dan penyerapan  tenaga kerja alih  daya.

## D. PENUTUP
Berdasarkan  analisis  hasil  penelitian  dapat dikemukakan  kesimpulan  sebagai berikut  :
Ketentuan  hukum  yang  mengatur  perlindungan  hukum  pekerja  alih  daya dalam    pelaksanaan    hubungan    industrial  untuk  mendukung  terwujudnya  iklim investasi  yang  kondusif  bagi  tercapainya  kesejahteraan  pekerja  sudah  sangat  optimal. Optimalisasi  perlindungan  hukum  tersebut  terkait  dengan  Pasal 27  ayat (2) dan Pasal 28D  Undang-Undang  Dasar  1945;   Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1970 tentang Keselamatan  Kerja;  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1992 tentang  Jaminan  Sosial Tenaga  Kerja; dan Undang-Undang  Nomor 13 Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan. Secara khusus  optimalisasi  perlindungan  pekerja   tercantum  dalam  Undang-Unda ng Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.  Namun  demikian  implementas i perlindungan  hukum  pekerja  alih  daya  tersebut  belum  optimal  karena  adanya kelemahan  dalam  Pasl  64. 65 dan Pasal  66  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  dan    Peraturan  Menteri  Tenega  Kerja  dan  Transmigras i Nomor  19  Tahun  2012  Tentang    Syarat-Syarat  Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan Pekerjaan  Kepada  Perusahaan  Lain  serta  pelaksanaannya.  Khusus  pelaksanaan Permenakertrans  Nomor  19  Tahun  2012  tersebut  berpotensi  menyebabkan pelaksanaan  hubungan  industrial  di  antara  perusahaan  pengguna  pekerja  alih  daya
dan perusahaan  penyalur  pekerja alih  daya  dengan  pekerja alih  daya  menjadi  kurang harmonis.  Hal  ini  tentu  berdampak  pada iklim  investasi  dan  kesejahteraan  pekerja. Oleh  sebab  itu  pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya  di  Indonesia  jauh  tertinggal  bila dibandingkan  dengan  perkembangan  pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya  di  Filipina, Thailand,  dan  China   yang  tidak memiliki  aturan  hukum  yang  memberi  perlindunga n hukum  khusus  kepada pekerja alih  daya.
Kendala  perlindungan  hukum  pekerja alih  daya dalam   pelaksanaan   hubunga n industrial  untuk  mendukung  terwujudnya  iklim  investasi  yang  kondusif  bagi tercapainya  kesejahteraan  pekerja adalah  (1) kurangnya  sosialisasi  peraturan  tentang perlindungan  hukum  pekerja  alih  daya;  (2)  keterbatasan  dukungan  sumber  daya aparatur  instansi  ketenagakerjaan  dalam  menyosialisasikan  ketentuan  hukum perlindungan  pekerja  kepada  para  pihak  perusahaan  maupun  pekerja/buruh;  (3) kecenderungan  sikap  aparatur  yang  dipengaruhi  oleh  kepentingan  tertentu;  (4) Pasal 17 dan Pasal  32 Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi  Nomor  19 Tahun 2012  Tentang   Syarat-Syarat  Penyerahan  Sebagian  Pelaksanaan  Pekerjaan  Kepada Perusahaan  Lain  yang  berpotensi  membatasi  perkembangan  pekerjaan  alih  daya dan menimbulkan  perselisihan  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya.
Konsep perlindungan  hukum  pekerja  alih  daya  dalam   pelaksanaan   hubunga n industrial  untuk  mendukung  terwujudnya  iklim  investasi  yang  kondusif  bagi tercapainya  kesejahteraan  pekerja  adalah  konsep  yang  mencakup  tiga  komponen perlindungan  : pertama , perlindungan  hukum    pekerja  alih  daya  yang  berkeadilan bagi  semua  pihak; kedua , perlindungan  hukum  pekerja  alih  daya  untuk  mendukung terwujudnya  iklim  investasi  yang  kondusif;  dan ketiga ,  perlindungan  hukum  pekerja alih  daya    yang  mendukung  tercapainya  kesejahteraan  pekerja.  Selanjutnya, berdasarkan  temuan  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa  Pasal  17  dan  Pasal  32 Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja dan Transmigrasi  Nomor 19 Tahun  2012 berpotensi membatasi  perkembangan  pekerjaan  alih  daya dan  menimb ulkan  perselisihan  dalam pelaksanaan  pekerjaan  alih  daya,  disusun  konsep  sebagai  berikut  : pertama , perlindungan  hukum    pekerja  alih  daya  yang  berkeadilan  bagi  semua  pihak meliputi  perlindungan  atas keselamatan  dan kesehatan  kerja; perlindungan  atas moral dan kesusilaan  dalam  bekerja; perlindungan  atas perlakuan  yang  sesuai  dengan  harkat
dan  martabat  manusia  serta  nilai-nilai  agama;  dan  perlindungan  atas  penghasila n yang  sesuai  dengan  jenis-jenis  pekerjaan  alih  daya dan  kompetensi  pekerja alih  daya harus  mengindahkan  juga  aspirasi  dan  kepentingan  seluruh  pihak  yang  terikat  dalam perjanjian  pekerjaan  alih  daya; kedua,  perlindungan  hukum  pekerja  alih daya untuk mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif harus  mencakup  juga perlindungan  hukum  atas investasi  dan  hak-hak  investor  sebgai  pengusaha  pemberi pekerjaan alih  daya yang  meliputi   hak-hak korporasi  dalam  mengembangkan  strategi outsourcing untuk  meningkatkan  produktivitas,  efisiensi  dan  daya saing  usaha  yang tidak  boleh  diintervensi  oleh  aturan-aturan  yang  justru  dapat  menghamba t peningkatan  produktivitas,  efisiensi  dan  daya  saing  usaha  tersebut;  dan ketiga , perlindungan  hukum  pekerja  alih  daya    yang  mendukung  tercapainya kesejahteraan  pekerja harus  selaras  dengan  perlindungan  hukum  atas  hak-hak pengusaha  pelaksana  pekerjaan  alih  daya  yang  meliputi  hak-hak  korporasi  dalam menyerap,  menyalurkan  atau  melaksanakan  pekerjaan  alih  daya  untuk  memperole h keuntungan  dan  kemajuan  usaha  yang  tidak  boleh  diintervensi  oleh  aturan-atura n yang  justru  dapat  menghambat  proses  penyerapan,  penyaluran  atau  pelaksanaan pekerjaan  alih  daya  tersebut.  Konsep  perlindungan  hukum  yang  demikian  itu  dapat dirumuskan  menjadi  satu kesatuan  konsep dengan  mengharmonisasikan  kepentinga n para  pekerja,  kepentingan  para  pengusaha  pemberi  pekerjaan  alih  daya;  dan kepentingan  pengusaha  pelaksana  pekerjaan  alih  daya  secara  proporsional  menurut prinsip-prinsip  keadilan  redistributif.

## DAFTAR  PUSTAKA

## I. Buku-Buku  :
Adrian  Sutedi, Hukum Perburuhan , Sinar  Grafika,  Jakarta, Cetakan kedua,  2011
Asri  Wijayanti, Hukum Ketanagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika,  Jakarta, 2014
Much.  Nurachmad, Tanya Jawab Seputar Hak-Hak Tenaga Kerja Kontrak (outsourcing) .
Visimedia.  Jakarta. 2009
Zainal  Asikin,  dkk, Dasar-Dasar  Hukum  Perburuhan ,  PT  Raja  Grafindo  Persada.
Jakarta. 2010
Zainuddin  Ali, Aspek  Hukum Penanaman  Modal  Di  Indonesia ,  Yayasan  Masyarakat Indonesia  Baru,  Jakarta,  2014