## PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP BAHAN BAKU ALAMI JAMU MADURA (STUDI DI KABUPATEN PAMEKASAN)
Oleh:
Abd. Wachid Habibullah E-mail: awachid.habibullah@trunojoyo.ac.id Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura, Indonesia

## Dewi Muti’ah
E-mail: dewi.mutiah@trunojoyo.ac.id Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura, Indonesia
Desi Ratnasari
E-mail: 190111100138@student.trunojoyo.ac.id Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura, Indonesia

## Abstrak
Tulisan  ini  secara  garis  besar  adalah  untuk  mengetahui  apa  peran  pemerintah  daerah dalam  melakukan  upaya  perlindungan  lingkungan  hidup  bahan  baku  alami  ramuan  jamu Madura  sebagai  upaya  agar  resep  jamu  Madura  tidak  punah.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  doktrinal  yaitu  penelitian  hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder untuk menjawab isu hukum, yang mana didukung oleh data lapangan studi di Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu wilayah  yang  memproduksi  Jamu  terbesar  di  Madura,  sedangkan  pendekatan  yang dilakukan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konsep.  Hasil  yang diperoleh  adalah  salah  satu  kewenangan  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  daerah  adalah dengan  membentuk  Taman  Hutan  Raya  (TAHURA)  yang  memiliki  fungsi  konservasi  atau dimanfaatkan  untuk  kepentingan  penelitian  dan  ilmu  pengetahuan  untuk  mengembangkan bagaimana  jamu  Madura  tidak  punah  dan  terus  berkembang  ke  depan,  selain  itu  potensi wilayah Madura yang dapat dikembangkan menjadi Tahura sangat banyak sehingga hal ini yang akan dapat dijadikan sebagai wilayah konservasi lingkungan hidup.
Kata Kunci : J amu Madura, Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah

## Abstract
This  paper  outlines  the  role  of  the  local  government  in  making  efforts  to  protect  the environment  of  natural  raw  materials  of  Madurese  herbal  medicine  as  an  effort  to  prevent Madurese herbal medicine recipes from becoming extinct. The research method used in this paper  is  doctrinal  legal  research,  namely  library  legal  research  conducted  by  examining secondary data to answer legal issues, which is supported by field study data in Pamekasan Regency as one of the areas that produces the largest herbal medicine in Madura, while the approach taken is a statutory approach and concept approach. The results obtained are one of  the  authorities  that  can  be  carried  out  by  the  local  government  is  to  form  a  Botanical Forest  Park  (TAHURA)  which  has  a  conservation  function  or  is  utilized  for  the  benefit  of research and science to develop how Madurese herbal medicine is not extinct and continues to  develop  in  the  future,  besides  that  the  potential  of  the  Madura  region  that  can  be developed into Tahura is very much so that this will be able to be used as an environmental conservation area.
Keywords : Madura Herbal Medicine, Environment, Local Government

## PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Tanaman  Obat  populer  digunakan sebagai  bahan  baku  obat  tradisional  dan sebagai  bahan  baku  pembuatan  jamu tradisional.  Karena  kegunaan  dan  khasiat tanaman obat dapat meningkatkan kekebalan  tubuh,  karena  tanaman  ini mempunyai  sifat  spesifik  yang  bersifat pencegahan.  Mengkonsumsi  jamu  tidak mempunyai  sifat  kuratif  namun  lebih  ke arah  pencegahan  dengan  meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Misalnya kandungan metabolit  sekunder  seperti gingiro  pada  jahe  dan  santoriso  pada temulawak  mampu  meningkatkan  sistem kekebalan  tubuh  secara  alamiah. 1 Tanaman obat  sendiri  memiliki  ribuan  jenis  spesies. Dari  total  sekitar  40.000  jenis  tumbuh- tumbuhan  obat  yang  telah  dikenal  di  dunia, 30.000-nya disinyalir berada  dan  tumbuh di Indonesia.  Jumlah  tersebut  mewakili  90% dari  tanaman  obat  yang  terdapat  di  wilayah Asia. 2
Secara historis pemanfaatan tanaman obat  atau  herbal  sebagai  obat  tradisional telah digunakan sejak lama oleh masyarakat Indonesia sejak jaman nusantara, sejak masa kerajaan  Medang  atau  lebih  atau  dikenal dengan kerajaan Hindu Mataram hingga saat
1 Zamroni Salim, Ph.D dan Ernawatu Munadi, Ph.D , Info  Komoditi  Tanaman  Obat ,  Badan  Pengkajian dan  Pengembangan  Perdagangan  Kementrian Perdagangan RI, Jakarta, 2017, h. 1
2 Ibid.
ini  masih  terus  mengkonsumsi  jamu.  Fakta tersebut diperkuat dengan temuan arkeologis  berupa  artefak  pada  abad  ke  18 yang  berupa  lumping,  alu  dan  pipisan  yang terbuat  dari  batu  yang  digunakan  sebagai alat menumbuk dan memperhalus. 3
Madura  dikenal  sebagai  salah  satu wilayah yang memproduksi jamu tradisional,  yang  mana  saat  ini  pun masyarakat  Madura  sebagaian  besar  masih mengkonsumsi  jamu  atau  obat  tradisional. Yang mana bahan bakunya adalah menggunakan  bahan  alami  dari  tumbuh- tumbuhan  baik  berupa  daun,  batang,  buah, biji, maupun akar yang berkhasiat obat yang diwarisi  secara  turun  temurun  dari  nenek moyang masyarakat Madura. Jumlah produksi  jamu  yang  masih  melakukan produksi  di  Kabupaten  Sumenep  sebanyak 11  industri  jamu,  Kabupaten  Pamekasan sebanyak  25  industri  jamu,  Kabupaten Sampang  sebanyak  3  industri  jamu  dan Kabupaten  Bangkalan  sebanyak  8  industri jamu.  Sedangkan  proses  pembuatan  jamu Madura  masih  menggunakan  alat  alat tradisional tetapi ada juga yang menggunakan teknologi penggilingan, pemanas  serta  penggunaan  alat  alat  yang tergolong  modern.  Bahan  Baku  utama produk  jamu  Madura  merupakan  tanaman
3 Putri,  Irene  Ferliana,  et  al,  " Jamu  Madura: Pemanfaatan  Kearifan  Lokal  Sebagai  Sarana Ekonomi  Wanita  Madura. "  Prosiding  Seminar Nasional Prodi  Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan  dan  Ilmu  Pendidikan  Universitas Lambung Mangkurat, 2020, h. 190.
hasil  pertanian  mulai  dari  buah  dan  rempah rempah. 4
Bahwa, sampai saat ini masih belum ada  upaya  pelestarian  dan  perlindungan terhadap  tumbuh-tumbuhan  dan  tanaman obat sebagai bahan baku jamu Madura yang secara  khusus  dapat  digunakan  sebagai pusat penelitian dan pengembangan konservasi  terhadap  keanekaragaman hayati di  Madura.  Kabupaten  Pamekasan  yang notabene  juga  merupakan  wilayah  yang banyak  memproduksi  ramuan  jamu  Madura juga terdapat wilayah hutan atau pegunungan  seperti  di  daerah  Pegantenan, Palengan, Kadur, Larangan, dan Waru  yang terdapat  tumbuh-tumbuhan  atau  tanaman obat  yang  khusus  ditanam  sebagai  bahan baku Jamu Madura.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas tulisan ini akan membahas bagaimana peran pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan  lingkungan  hidup  bagi  bahan baku  alami  Jamu  Madura,  ke  depan  akan terus  lestari  dan  dapat  dijadikan  sarana pelaksanaan  riset  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka dalam tulisan ini rumusan masalah sebagai berikut: pertama,  Apa  Kewenangan  Pemerintah
4 Helmi,  Badrus  Soleh,  Khoirul  Hidayat,  and Muhammad  Fakhry,  " Pengaruh  Undang  Undang Jaminan  Produk  Halal  Terhadap  Pengembangan Produk  Jamu  Madura ." Jurnal  Pamator:  Jurnal Ilmiah  Universitas  Trunojoyo 12.2,  2019,  h.100- 107.
DOI: https://doi.org/10.21107/pamator.v12i2.6280
dalam  Memberikan  Pemenuhan  Hak  Atas Lingkungan  Hidup  yang  Baik  dan  Sehat? Kedua,  Apa  Peran  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Pamekasan  dalam  Memberikan Perlindungan  Lingkungan  Hidup  Bahan Baku Alami Ramuan Jamu Madura?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  tulisan  ini adalah  penelitian  hukum  doktrinal  yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  data sekunder 5 sebagai  proses  menemukan atauran  hukum,  prinsip  hukum,  maupun doktrin-doktrin  hukum  untuk  menjawab permasalahan  hukum  yang  dihadapi  untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep  baru  sebagai  preskripsi  untuk menyelesaikan  permasalahan. 6 Adapun  data yang  digunakan  untuk  data  sekunder  atau data  kepustakaan  atau  dikenal  dengan bahan  hukum  dalam  penelitian  hukum, 7 dengan  menelusuri  bahan-bahan  yang berkaitan  dengan,  baik  bahan  hukum primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum tersier.
Metode  penelitian  ini  merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika
5 Amiruddin  &  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode Penelitian  Hukum ,  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta,2004, h.24.
6 Mukti  Fajar  ND  &  Yulianto  Achmad, Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h.22.
7 Ibid .
keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya 8 . Logika kelimuan yang juga dalam penelitian  hukum  dibangun  berdasarkan disiplin  ilmiah  dan  cara-cara  kerja  ilmu hukum  normatif,  yaitu  ilmu  hukum  yang objeknya hukum itu sendiri.
Pendekatan  masalah  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Pendekatan perundang-undangan  ( Statute  Approach ), yaitu  pendekatan  dengan  menggunakan legislasi  dan  regulasi  dalam  peraturan perundang-undangan. 9 Penggunaan  pen- dekatan ini untuk mempelajari dan menelaah  dasar  hukum  ketentuan  undang- undang  dan  bagaimana  penerapan  dari ketentuan  undang-undang  tersebut  di- jalankan. Kedua, Pendekatan konsep ( Conceptual  Approach ),  yaitu  pendekatan melalui  konsep  dan  teori-teori  yang  ada, dengan  cara  menelaah  pandangan  para sarjana-sarjana hukum yang terdahulu. 10
Bahan hukum premier bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas  yang terdiri  dari  perundang-undangan,  putusan hakim 11 dan  bahan  hukum  sekunder  yaitu publikasi  tentang  hukum  yang  bukan dokumen  resmi  misalnya  hasil  wawancara dan  data  di  lapangan, 12 serta  bahan  hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan  petunjuk  atau  penjelasan
8 J.  Supranto, Metode  Penelitian  Hukum  dan Statistik , Raja grafindo Persada, Jakarta, 2003 h. 3.
9 Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Kencana Persada Media, Jakarta, 2005, h. 97
10 Ibid, hal 102
11 Ibid.
12 Ibid .
apabila  tidak  ditemukan  dalam  bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder, 13 misalnya  kamus  besar  Bahasa Indonesia,  kamus  hukum,  ensiklopedia  dan situs  internet.  Di  samping  itu,  didukung data  yang  diperoleh  di  lapangan  seperti hasil  wawancara  dengan  instansi-instansi yang  berkaitan  dengan  jamu  dan  para pedagang dan pembuat jamu.
Analisis  bahan  hukum  yang  telah dikumpulkan  dilakukan  menurut  cara-cara analisis  dan  penafsiran  gramatikal  serta sistematis  dimana  interpretasi  dilakukan dengan menafsirkan undang-undang sebagai  bagian  dari  keseluruhan  sistem perundang-undangan  dengan  menghubung- kannya  dengan  undang-undang  lain  secara logis dan sistematis. 14 .
Berdasarkan  pendekatan  yang  di- lakukan,  maka  analisis  yang  digunakan terhadap  bahan  hukum  adalah  dengan menggunakan  metode  deskriptif  analitis. Yaitu  metode  pemaparan  dan  penafsiran bahan  hukum,  serta  mengkaji  keterkaitan hal  tersebut  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan  per- masalahan  yang  dibahas.  Kemudian  bahan hukum tersebut disusun dan diuraikan serta dikaji  berdasarkan  teori-teori,  asas-asas hukum  dan  aturan-aturan  hukum  yang relevan  untuk  menjawab  isu  hukum  dalam
13 Ibid .
14 Mukti Fajar ND & Nunuk Nuswardani, Penelitian Hukum  Indonesia ,  Genta  Publishing,  Yogyakarta, 2012 ,h.34.
penelitian  ini  yang  pada  akhirnya  dapat ditarik kesimpulan.
Hasil  penelitian  yang  diperoleh  akan dianalisis  secara  kualitatif  dan  penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu pemikiran  dimulai  dari  hal  yang  umum kepada  hal  yang  khusus. 15 penelitian  ini bersifat deskriptif yang tujuannya menggambarkan  sifat-sifat  individu,  ke- adaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu,  atau untuk  menetukan  hubungan  antara  gejala satu  dengan  lainnya  dalam  masyarakat. Sedangkan  dari  segi  bentuknya,  termasuk penelitian  perspektif  yaitu  untuk  men- dapatkan  saran-saran  yang  harus  dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

## PEMBAHASAN
3.1.  Kewenangan  Pemerintah  Daerah dalam  Memberikan  Pemenuhan Hak  Atas  Lingkungan  Hidup  yang Baik dan Sehat
Lingkungan  hidup  merupakan  suatu kesatuan  unsur  yang  terdiri  dari  benda  dan makhluk  hidup  dengan  segala  sifat  yang menyertainya yang membentuk  suatu sistem  yang  melingkupi  seluruh  aspek kehidupan  manusia.  Hubungan  antara manusia  dengan  lingkungan  hidup  dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satu diantaranya adalah berkaitan dengan bagaimana  cara  manusia  memperlakukan lingkungan  serta  bagaimana  pola  interaksi
15 Syamsul  Arifin, Falsafah  Hukum, Medan:  Uniba Press,, Medan, 2011, h.32.
biologis jangka pendek dan jangka panjang yang  digunakan  dalam  menjaga  ke- seimbangan  alam  yang  berkesinambungan. Manusia  dengan  kesempurnaan  akalnya, memiliki  tanggung  jawab  dalam  menjaga stabilitas lingkungan hidup, artinya manusia  dapat  bermutualisme  dengan  alam secara proporsional dalam mengelola lingkungan hidup.
Hak  atas  Lingkungan  yang  Baik  dan Sehat  adalah  hak  asasi  yang  diatur  dalam Pasal  25 Universal  Declaration  of  Human Rights Tahun  1948,  yang  menyebutkan bahwa  ”Setiap  orang  berhak  atas  tingkat hidup  yang  memadai  untuk  kesehatan  dan kesejahteraan  dirinya  dan  keluarganya….”. Selanjutnya,  aspek  perlindungan  hak  atas kesehatan  ini  juga  diatur  dalam  Kovenan Internasional  tentang  Hak  Ekonomi,  Sosial dan  Budaya  (ICESCR)  yang  diratifikasi oleh  Indonesia  melalui  Undang-undang  No 11  tahun  2005  Tentang  Pengesahan International  Covenant  On  Economic, Social  And  Cultural  Rights (Kovenan Internasional  Tentang  Hak-Hak  Ekonomi, Sosial  Dan  Budaya),  dalam  Pasal  12 menyebutkan  “hak  setiap  orang  untuk menikmati  standar  kesehatan  fisik  dan mental  yang  paling  tinggi  yang  dapat dicapai.”  Kesehatan  fisik  secara  umum merupakan  suatu  keadaan  fisiologi  yang berjalan  sesuai  dengan  fungsionalisasinya tanpa  adanya  gangguan  oleh  penyakit. Sedangkan,  kesehatan  mental  menurut seorang  ahli  kesehatan  Merriam  Webster,
merupakan  suatu  keadaan  emosional  dan psikologis  yang  baik,  dimana  individu dapat  memanfaatkan  kemampuan  kognisi dan  emosi,  berfungsi  dalam  komunitasnya, dan  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehari- hari. 16 Kesehatan  fisik  dan  kesehatan mental  memungkinkan  orang  untuk  hidup produktif.  Atas  dasar  telah  diratifikasinya ketentuan tersebut oleh Pemerintah Indonesia,  maka  kewajiban  Pemerintah Indonesia  adalah  menjamin  atas  ter- penuhinya hak- hak tersebut.
Munculnya  tanggung  jawab  negara terhadap lingkungan hidup didasarkan pada tindakan  atau  kegiatan  yang  dilakukan  di wilayah  suatu  negara  atau  di  bawah pengawasan negara tersebut yang menimbulkan  dampak  merugikan  terhadap lingkungan  hidup  tanpa  mengenal  batas negara. Undang-undang lingkungan internasional mengatur bahwa setiap negara memiliki  hak  yang  sama  atas  lingkungan yang  baik  dan  sehat  bagi  warganya. Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Deklarasi Universal Persatuan Bangsa Bangsa mengenai  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  10 Desember  1948  menegaskan  bahwa  setiap orang  berhak  atas  standar  hidup  yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraannya. 17
16 Kartika  Sari  Dewi, Buku  Ajar  Kesehatan  Mental, Lembaga  Pengembangan  dan  Penjaminan  Mutu Pendidikan  Universitas  Diponegoro,  Semarang, Semarang, 2012, hlm.iii
17 Hendriati  Trianita .,  The  Universal  Declaration  of Human  Rights  :  A  Guide  for  Journalist ,  The Universal Declaration of Human Rights: A Guide
Negara  melalui pemerintah pusat dan pemerintah  daerah  berwenang  untuk  me- ngatur,  mengendalikan  dan  mengembang- kan  segala  hal  yang  berkenaan  dengan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan guna  menjamin  pemanfaatan  sumber  daya alam  akan  memberikan  manfaat  yang sebesar-besarnya  bagi  kesejahteraan  dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. 18
Pemanfaatan  segala  sumber  daya alam  oleh  Negara  harus  dilaksanakan secara  bertanggung  jawab.  Kewajiban negara  dalam  menjamin  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  merupakan konsekuensi  dari  Pasal  33  ayat  (3)  UUD NRI  1945  yang  menyatakan  bahwa  “bumi, air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka pelaksanaan kekuasaan negara”.
Berdasarkan  ketentuan  pengaturan hak  asasi  manusia  atas  lingkungan  hidup yang  baik  dan  sehat  menciptakan  dua dimensi  hukum  secara  normatif.  Pertama, pemerintah  menyadari  bahwa  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  merupakan  hak dasar  yang  harus  dilindungi  oleh  semua pihak.  Khusus  bagi  pemerintah,  bentuk
for  Journalist.  Terjemahan  :  Hendriati  Trianita, Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Lembaga  Studi Pers  dan  Pembangunan  (LSPP),  Jakarta,  2000,  h. 36
18 Sudi  Fahmi, Asas  Tanggung  Jawab  Negara Sebagai  Dasar  Pelaksanaan  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup ,Jurnal  Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011: 212 – 228, h. 217.
perlindungan yang dapat diberikan terhadap hak ini adalah dengan memberikan kesempatan  kepada  setiap  orang  untuk berpartisipasi  dalam  prosedur  administrasi, seperti partisipasi atau hak untuk mengajukan banding atas penetapan administratif.  Kedua,  merupakan  bentuk perlindungan yang luas (ekstensif) terhadap hak-hak  perseorangan,  sehingga  dapat memberikan  landasan  bagi  gugatan  hukum atau  hak  untuk  menuntut  siapa  saja  yang merasa haknya atas  lingkungan hidup  yang baik  dan  sehat  terganggu  oleh  pihak  lain. Akan  tetapi,  hal  tersebut  belum  dapat dilaksanakan  mengingat  lingkungan  masih memiliki permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini. 19
Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  62 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan pemerintah  dan  pemerintah  daerah  untuk menyampaikan  informasi  tentang  kondisi lingkungan  kepada  masyarakat  luas,  yang setidaknya memuat kondisi aktual lingkungan  dan  penetapan  isu-isu  prioritas di  bidang  lingkungan  sehingga  masyarakat pun  mempunyai  ukuran  dalam  menilai kinerja  pemerintah  dan  meminta  per- tanggung  jawaban  kepada  pemerintah apabila  komitmen  yang  telah  dibuat  tidak
19 Penny  Naluria  Utami  dan  Yuliana  Primawardani. "Upaya  Pemenuhan  Hak  Atas  Lingkungan  Hidup Terhadap  Kebakaran  Hutan  Bagi  Masyarakat Riau ." Jurnal  HAM 12.3,  2021,  h.  367-384. DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.367-384
dilaksanakan, khususnya yang terkait dengan  pengelolaan  dan  perlindungan lingkungan hidup.
Salah  satu  instrument  pemerintah yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan menegakkan  hukum  lingkungan  terdapat tindakan  preventif  dan  represif  guna menjaga  kepatuhan  terhadap  pemenuhan hak  atas  lingkungan  yang  sehat  tersebut. Bagi pelaku yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, baik perorangan maupun badan  hukum  akan  mendapatkan  tindakan hukum. Tindakan hukum bagi pelaku antara lain  sanksi  administratif,  sanksi  perdata, dan  sanksi  pidana.  Regulasi  terkait  sanksi dimuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja menjadi Undang- Undang. 20
Bagaimana dengan kewenangan Pemerintah  Daerah  dalam  melakukan perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  sebagaimana  pelaksanaan  otonomi dan tugas pembantuan daerah yang memberikan  kewenangan  yang  lebih  besar terhadap daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri secara mandiri
20 Anastasha  Ruth  Nugroho,  and  Fatma  Ulfatun Najicha.  " Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Atas Lingkungan Hidup Yang Sehat ." Jurnal Yustitia 9.1 2023: h.108-121. https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.175
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya terkait dengan  lingkungan  yang  mana  peran pemerintah daerah yang lebih dekat dengan lingkungan dan masyarakatnya.
Bahwa,Indonesia telah memasuki era baru otonomi daerah, yang ditandai dengan lahirnya Undangundang Nomor 22 Tahun 1 999 tentang Pemerintahan Daerah, yang ber laku secara efektif sejakMei 2001. Dikataka n sebagai era baru, karena sesungguhnya is u dan pengaturan otonomi daerahtelah dimu lai sejak ditetapkannya UUD 1945, yang ke mudian diikuti dengan Undang undang Nomor  1  Tahun 1945  tentang  Kedudukan Komite  Nasional  Daerah (KNID).  Terkait dengankebijakan   desentralisasi, di Indones ia telah  dimulai    sejak  penjajahan  colonial Belanda,  yaitu  dengan  diberlakukannya Decentralisatie Wet1903 melalui
Koninklijke Besluit Nomor 39  Tahun 1904
(Decentralisatie Besluit 1904) dan Ordonansi Nomor 181 Tahun 1905 (Locale Raden Ordonantie 1905. Hadirnya era baru otonomi daerah tersebut memiliki implikasi terhadap  perubahan  berbagaiaturan  dan kebijakan  yang  terkait,  termasuk  dalam bidang  pengelolaan  lingkungan  hidup. Berbagai  urusan  lingkungan  yang  semula cenderung  sentralistik,  sejak  saat  itu didelegasikan  secara  luas  kepada  daerah, meskipun  ada  semacam  “ resentralisasi kewenangan ”  melalui  Undang  undang Nomor
23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyeleng- garaan  Pemerintahan  Daerah  Jo  Peraturan pemerintah  Nomor  19  Tahun  2022  tentang Dekonsentrasi  dan  Tugas  Pembantuan. Yang membagi kewenangan kepada Provinsi,dan  Pemerintah  Kabupaten  dan Kota.Secara  konseptual  hadirnya  kebijakan desentralisasi  dan  otonomi  daerah  itu diharapkan  agar  kualitas  lingkungan  di daerah semakin baik. 21
Diterapkan  pada  konsep  hukum lingkungan, otonomi  daerah  memilki peran sangat penting terutama dalam hal mengatur  wilayah  secara  mandiri  ber- dasarkan karakteristik lingkungan hidupnya masing-masing.  Karakteristik  lingkungan hidup  satu  wilayah  dengan  wilayah  lain tentu  memiiki  perbedaan  terutama  pada segi geografisnya. Otonomi daerah memiliki  kaitan  erat  dengan  karakteristik pembangunan,  yang  menjadi  parameter akan  pembangunan  berkelanjutan.  Sifat keterkaitan  ( interdependensi )  dan ke- seluruhan  ( holistik )  dari  esensi  lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan  lingkungan,  termasuk  sistem pendukungnya  tidak  dapat  berdiri  sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan  pembangunan  sektor  dan
21 Muhammad,  Akib  " Wewenang  Kelembagaan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  di  Era  Otonomi Daerah ." Jurnal  Media  Hukum 19.2,  2012,  h.40 DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.v19i2.103
daerah.  Dalam  perlindungan  dan  pe- ngelolaan  lingkungan  hidup,  Pemerintah Daerah  memiliki  kewenangan  secara  hak dan  kewajiban  yang  ditur  dalam  UUPPLH terutama  pada  sisi  yuridis  administrasi. Dokumen  Lingkungan,  Izin  Lingkungan, dan administrasi lain berdasarkan kewenangan  daerah  yang  menjadi  obyek kewenangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 22
Fungsi  pemerintah  adalah  mem- fasilitasi  terwujudnya  kedaulatan  negara dalam  mencapai  tujuannya,  yang  diatur oleh norma- norma dan nilai-nilai fundamental  dalam  interaksinya  dengan lingkungan  hidup.  Pemerintah  daerah didefinisikan  dalam  Pasal  1  Ayat  2 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan DPRD  sesuai  dengan  asas  otonomi  dan tugas  pembantuan  sesuai  dengan  asas otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Indonesia  sebagaimana  di- maksud  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Penyelenggaraan urusan pemerintahan berpedoman pada asas desentralisasi, dekonsentrasi,  dan  tugas  pembantuan. Pergeseran  paradigma  dari  sentralisasi  ke
22 Ary Fatanen,  " Eksistensi  kewenangan  daerah dalam  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  pasca  diterbitkannya  undang-undang  cipta kerja ." Khazanah  Hukum 3.1,  2021,  h.  1-7. DOI: 10.15575/kh.v3i1. 100009.
desentralisasi  tercermin  dalam  pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, dimana daerah  juga  bertanggung  jawab  atas pembangunan  daerah-luasnya  berdasarkan asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan. Bidang  lingkungan  merupakan  salah  satu urusan yang dipercayakan kepada pemerintah  daerah  sebagai  hal  yang dipersyaratkan.  Jika  digabungkan  dengan visi  otonomi  daerah  yang  diartikulasikan dalam  konteks  interaksi  ekonomi,  otonomi daerah memungkinkan munculnya berbagai inisiatif  pemerintah  daerah  untuk  mem- fasilitasi  investasi,  merampingkan  proses perizinan,  dan  membangun  infrastruktur pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. 23
Dengan adanya Undang-Undang Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pe- merintahan Daerah menjadi landasan aturan otonomi daerah yang secara nyata menjelaskan  tentang  hak  dan  kewajiban pemda.  Lingkungan  hidup  masuk  kedalam urusan  pemerintah.  Desentralisasi  sebagai upaya  untuk  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan  hidup  ada  pada  kondisi  dimana masalah  lingkungan  disetiap  kawasan berbeda-beda,  dalam  hal  itu  ada  beberapa daerah  yang  memperlakukan  khusus  dalam mengurus  permasalahan  lingkungannya.
23 Alifiah, Cahyandari,  Tri  Setya,  dan  Galih  Wahyu Pradana.  " Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam Pelaksanaan  Urusan  Wajib  Lingkungan  Hidup (Studi  Upaya  Pengelolaan  Limbah  B3  Di Kabupaten  Sidoarjo) ." Publika ,  2022,  h.  159-174. DOI: https://doi.org/10.26740/publika.v10n1.p15 9-174
Maka  dari  itu  adanya  peran  pemerintah daerah  untuk  mengatur  dan  mengurus daerahnya  sendiri  agar  bisa  memastikan pembangunan  apa  saja  yang  sesuai  dengan kebutuhan daerah tersebut. 24

## 3.2.Peran Pemerintah Daerah Kabupaten
Pamekasan dalam Memberikan
Perlindungan  Lingkungan  Hidup Bahan  Baku  Alami  Ramuan  Jamu Madura
Pengertian  Lingkungan  Hidup  adalah seluruh  kesatuan  ruang  dengan  semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidupnya,  termasuk  manusia  dan  perilaku- nya  yang  mempengaruhi  alam  itu  sendiri, keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan  manusia  serta  mahluk  hidup lainnya. 25 Oleh  karena  itu  jika  kita berbicara  terkait  dengan  lingkungan  hidup kita  tidak  hanya  bicara  pada  hari  ini,  tapi kita  akan  bicara  mengenai  keberlanjutan  di masa  depan  sehingga  dibutuhkan  upaya perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup agar tidak rusak. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan Per- lindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan
24 Sandy Gustiawan Ruhiyat, Imamulhadi Imamulhadi, and Yulinda Adharani. " Kewenangan Daerah  Dalam  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  Pasca  Berlakunya  Undang- Undang  Cipta  Kerja ." Jurnal  Bina  Hukum Lingkungan , 2022, h.40 DOI: https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.298
25 N.H.T  Siahaan ,  Hukum  Lingkungan ,  Pancuran Alam Cet II, Jakarta, 2008, h. 4.
Hidup  adalah  upaya  sistematis  dan  terpadu yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi lingkungan  hidup  dan  mencegah  terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
Jamu  menjadi  salah  satu  warisan budaya  nusantara  yang  telah  dimanfaatkan selama  bertahun-tahun,  yang  digunakan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan  serta  mencegah  dan  mengobati penyakit.  Madura  tidak  hanya  dikenal sebagai  salah  satu  sentra  produksi  garam dan  komoditas  tembakau,  namun  pulau yang  terkenal  kering  ini  juga  populer dengan  ramuan  jamu  tradisionalnya.  Jamu Madura  sudah  dikenal  luas  khasiatnya secara regional, nasional, maupun internasional.  Madura  merupakan  pulau yang  memiliki  banyak  sekali  industri  atau usaha kecil menengah (UKM) produk jamu. Kabupaten  Pamekasan  merupakan  salah satu  kabupaten  di  Pulau  Madura  yang memiliki potensi produksi dan pengembangan  jamu  tradisional  dengan total 13 kecamatannya memiliki usaha jamu tradisional yang berbentuk UMKM. 26
26 Rohematus, Solehah, Resti Prastika Destiarni, and Dewi  Muti’ah.  " Strategi  Pengembangan  Bisnis UMKM  Jamu  Tradisional  Madura  Melalui Pendekatan  Analisis  Swot  (Studi  kasus:  UMKM Jamu Tradisional Madura Di Kabupaten Pamekasan) ." Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis 8.1 ,2022,h.480-489. DOI: http://dx.doi.org/10.25157/ma.v8i1.6931
Persebaran industri Jamu di Pamekasan  yang  tersebar  luas  di  13 kecamatan  yang  ada  di  Pamekasan  ter- masuk  juga  sentra  pembuatan  jamu  yang ada  di  kecamatan,  Tlanakan,  Pamekasan, dan Pakong. Selain itu di Pamekasan dapat dengan  mudah  menjumpai  petani  maupun pedagang  rempah  dan  tanaman  obat  yang menjadi sumber bahan baku jamu. 27
Bahan baku jamu tradisional Madura, dibuat  dari  bahan  baku  alami  yang  mana contohnya  tanaman  herbal  sejenis  empon– empon,  kayu  secang,  keji  beling  yang digunakan  sebagai  bahan  baku  minuman segar, dan campuran kunyit dan asam  yang dijadikan  minuman  dapat  meningkatkan daya tahan tubuh. Sebagian besar masyarakat  Indonesia  menjadikan  jamu sebagai  obat  andalan  untuk  mencegah berbagai  jenis  penyakit.  Seiring  dengan perkembangan  zaman  pabrik-pabrik  besar di Indonesia memproduksi jamu tradisional agar  lebih  modern  dan  mampu  mengikuti zaman.  Alasan  dibuatnya  jamu  modern adalah untuk mempermudah para konsumen  dalam  mengonsumsi  jamu,  juga peminat dan target pasar cukup menjanjikan  UMKM  jamu  terbesar  yang ada  di  Kabupaten  Pamekasan  tersebar  di beberapa  wilayah,  diantaranya,  Pademawu,
27 Yanuba  Cahya,  Ramadhanti  dan  Ihsannudin Ihsannudin.  " Model  peningkatan  daya  saing UMKM  minuman  jamu  tradisional  di  Kabupaten Pamekasan ." AGRISCIENCE 3.2,  2022,  h.283- 306. DOI: https://doi.org/10.21107/agriscience.v3i2.15
Begandan,  Kauman,  dan  di  Kampung Arab. 28
Bahwa  terkait  dengan  bahan  baku alami  ramuan  jamu  Madura  berdasarkan data  hasil  wawancara 29 dengan  beberapa industri  Jamu  di  Kabupaten  Pamekasan yang ada di beberapa Desa salah satunya di Desa  Murtajih  dan  Desa  Pademawu  Timur disebutkan  jika  bahan  baku  Jamu  Madura diproduksi  adalah  dengan  menggunakan bahan  baku  alami  dari  tumbuh-tumbuhan baik  berupa  daun,  batang,  buah,  biji, maupun  akar  yang  berkhasiat  obat  yang diwarisi  secara  turun  temurun  dari  nenek moyang masyarakat Madura. Bahwa selama  ini  pengambilan  bahan  baku  jamu Madura  antara  lain  yaitu  produsen  dapat membeli  langsung  bahan-bahan  tersebut serta  terdapat  petani  atau  produsen  jamu yang  memang  melakukan  penanaman secara  langsung  di  beberapa  bidang  tanah yang secara khusus berisi tanaman-tanaman obat  sebagai  bahan  baku  jamu  yaitu  antara lain  tanaman  sebagai  bahan  jamu  seperti jahe  ( Zingiber  Offinate )  Madura:  jehe, kunci ( Kaempferia ) Madura: konceh, kunyit  ( Curcuma  Domestica )  Madura: konyek, lengkuas ( Alpinia Galanga )
28 Rohematus,  Solehah  Aminah  Happy  Moninthofa Ariyani,  and  Resti  Prastika  Destiarni.  " Analisis preferensi  konsumen  terhadap  produk  jamu  PT. Jamu Air Mancur selama masa pandemi Covid-19 di  Kabupaten  Pamekasan ." AGRISCIENCE 3.2, 2022,h.398-418.
DOI: https://doi.org/10.21107/agriscience.v3i2.15 553
29 Hasil  Wawancara  Tim  Peneliti  kepada  Indutri Jamu  di  Desa  Murtajih  dan  Desa  Pademawu Timur Kabupaten Pamekasan.
Madura:  laos,  temu  hitam  ( Curcuma Euraginisa )  Madura:  temo-ereng,  sirih ( Piper  Betle )  Madura:  suruh,  lempuyang ( Zingi  Arromaticum )  Madura:  lempoyang, cabe  jamu  ( Piper  Retrofractum ),  pinang ( Areca  Catheche  Linn )  Madura:  penang/ jambeh, asam ( Tamirindus ) Madura: accem,  lidah  buaya  ( Aloe  Ferox )  Madura:
Jila  bajah  dan  sejenisnya  banyak  dijumpai di wilayah Pamekasan dan tersebar di desa- desa.
Tumbuh-tumbuhan obat sebagai bahan baku Jamu Madura tersebut kebanyakan  memang  tidak  sulit  ditemukan dan  ditanam  dan  sangat  melimpah,  namun ada  beberapa  tanaman  yang  sudah  sulit ditemukan  sehingga  harus  mendatangkan dari  daerah  lain  untuk  mendapatkannya. Namun dalam konsep perlindungan lingkungan  hidup,  yaitu  berkaitan  dengan fungsi  konservasi  ke  depan  bisa  saja tanaman dan tumbuh-tumbuhan obat sebagai  bahan  baku  jamu  Madura  tersebut sudah  mulai  sulit  ditemukan  karena  tidak ada  upaya  pelestarian  mulai  dari  saat  ini. Kawasan sebagai upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan dan tanaman obat adalah paling  tepat  dilakukan  di  kawasan  hutan yang  mana  hutan  sendiri  memili  fungsi penyangga kehidupan ekosistem sekitarnya.
Aspek  penyediaan  bahan  baku  Jamu Madura  juga  masih  terdapat  kendala  yaitu kebanyakan  bahan  baku  tanaman  obat sebagai bahan baku jamu Madura dilakukan penanaman  secara  sembarangan  sehingga
belum efektif dalam mendukung pengembangan  industri  Jamu  Madura, misalnya  selama  ini  masyarakat  yang menanam  bahan  baku  jamu  di  kawasan hutan  Rakyat  dalam  hal  melakukan pembibitan dan panen juga tidak dilakukan dengan  efisien  sehingga  menyebabkan banyak  tanaman  yang  rusak  dan  gagal panen,  selain  itu  tidak  memenuhi  standar mutu  untuk  digunakan  sebagai  bahan  baku industri  jamu  secara  besar.  Oleh  karena  itu dibutuhkan  peran  pemerintah  dalam  hal pengembangan  indutri  Jamu  di  Madura mulai  dari  penyediaan  bahan  baku  serta upaya konservasi bahan baku
Berdasarkan  hasil  wawancara  tim peneliti  dengan  Kepala  Cabang  Dinas Kehutanan Wilayah Sumenep yang membawahi  hutan  di  wilayah  Madura menyatakan  selain  hutan  produksi  yang dikelolah  oleh  Perhutani  di  Madura khususnya  di  wilayah  Pamekasan  kawasan hutan rakyat memiliki cukup besar wilayah, yang  mana terkait dengan kebutuhan untuk industry  Jamu  di  Pamekasan  peran  dari Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Sumenep  seringkali  melakukan  support dalam  menyediakan  bibit  tanaman  dan tumbuh  tumbuhan  obat  yang  akan  dibuat menjadi  jamu  yang  diolah  sendiri  ataupun dijual  untuk  indutri  jamu  yang  besar  yang berada  di  kawasan  hutan  rakyat.Namun Kepala  Cabang  Dinas  Kehutanan  juga menyatakan  selama  ini  pemanfaatan  hutan rakyat  sebagai  tempat  bahan  baku  ramuan
jamu  Madura  belum  cukup  efektif  karena hanya  dikelolah  masyarakat  saja  tanpa campur tangan pemerintah daerah, sehingga tanaman  obat  yang  kerap  kali  dipanen dalam pengolahannya masih belum efektif. 30 Sehingga  salah  satu  peran  dari pemerintah daerah dalam melakukan upaya perlindungan  lingkungan  hidup  atas  bahan baku  alami  jamu  Madura  adalah  dengan melakukan  melakukan  penataan  kawasan hutan  yang  akan  dijadikan  kawasan konservasi  sumber  daya  alam  di  Madura, yang  saat  ini  belum  ada  dilakukan pemetaan.
Sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  41  Tahun  2009  tentang Kehutanan 31 ,  Pasal  6  menyebutkan  bahwa hutan mempunyai tiga fungsi yaitu a. fungsi konservasi,  b.  fungsi  lindung  dan  c.  fungsi produksi.  Selain  itu  hutan  mempunyai fungsi  sosial,  yang  menjadi  media  dan sarana penunjang bagi masyarakat melakukan  aktivitas  sehari-hari.  Bahwa, pengertian  hutan  sebagai  suatu  kesatuan ekosistem  yang  berisi  sumber  daya  alam hayati  yang  didominasi  pemohonan  dan tumbuh tumbuhan serta ekosistemnya tidak dapat  dipisahkan  antara  fungsi  satu  dengan yang  lainnya.  Maka  meskipun  hutan mempunyai produksi, maka kegiatan produksi hutan harus memperhatikan keletarian  kawasan  dan  fungsi  lindungnya.
30 Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Cabang  Dinas Kehutanan Wilayah Sumenep (2022)
31 Lihat  di  Pasal  6  Undang-Undang  No.  41  Tahun 2009 tentang Kehutanan
Sehingga  luasa  minimal  kawasan  hutan pada suatu wilayah harus mempu menjamin proses  pembangunan  yang  berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang  No.  41  Tahun  2009 tentang  Kehutanan  bahwa  luas  kawasan hutan  minimal  30%  dari  luas  wilayah. Penetapan  kebutuhan  lahan  kawasan  hutan ini  guna  optimalisasi  manfaat  lingkungan, manfaat  sosial,  dan  manfaat  ekonomi masyarakat setempat. 32
Sehingga  dengan  adanya  kekayaan sumber  daya  alam  hayati  yang  merupakan salah  satu  unsur  terpenting  dalam  suatu ekosistem.  Unsur-unsur  sumber  daya  alam hayati  dan  ekosistemnya  saling  bergantung antara  satu  dengan  yang  lainnya,  sehingga pemanfaatannya juga saling  mempengaruhi yang  menimbulkan  kerusakan  dan  ke- punahan  salah  satu  daripadanya  akan berakibat  terganggunya  ekosistem. 33 Oleh karena  itu,  diperlukan  adanya  konservasi sebagai  pengelolaan  sumber  daya  alam hayati yang dilakukan secara bijaksana baik dalam  bentuk  in  situ  maupun  ex  situ. Perlindungan konservasi sumber daya alam hayati  yang  diatur  dalam  UU  RI  No.  5 Tahun  1990.  Berdasarkan  Undang  - Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati
32 Toat  Tridjono, Hutan  Rakyat  Garda  Terakhir Penjamin  Proses  Pembangunan  Berkelanjutan , Jurnal  Bakti  Rimba  Dinas  Kehutanan  Provinsi Jawa Timur edisi II-6, Surabaya, 2017, h. 1.
33 M.Daud Silalahi, Hukum lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia , Cetakan ke-1, PT Alumni, Bandung, 2001, h. 163
Pasal  1  ayat  (2)  disebutkan  bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber  daya alam hayati  yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan per- sediaannya  dengan  tetap  memelihara  dan meningkatkan  kualitas  keanekaragaman dan nilainya.
Namun  belum  ada  upaya  konservasi lingkungan  hidup  dan  upaya  pelestarian bahan  baku  tanaman  obat  yang  sudah  sulit didapatkan  melalui  pembentukan  Taman Hutan  Raya,  hal  tersebut  sangat  mungkin dilakukan  dengan  melakukan  penggabu- ngan  kawasan  hutan  rakyat  di  beberapa desa  melalui  intervensi  Pemerintah  Daerah agar bisa dijadikan suatu kawasan konervasi  dan  pusat  saintifikasi  ramuan obat tradisional dan jamu Madura. Sehingga  selama  ini  tempat  penanaman bahan baku tanaman obat yang dilakukan di kawasan  hutan  rakyat  dapat  berpotensi dijadikan  Taman  Hutan  Raya  sepanjang secara  luasan  hutan  tersebut  memenuhi syarat  yang  sudah  ditentukan  dalam peraturan  perundang-undangan,  jika  luasan hutan  tersebut  kurang  dapat  dilakukan penggabungan  kawasan  hutan  rakyat  di beberapa desa. 34
Prosedur dalam penetapan dan pengusulan Taman Hutan Raya berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun
34 Hasil  wawancara  dengan  Kepala  Cabang  Dinas Kehutanan  Wilayah  Sumenep  dan  (Fauzan Humaidi)  Kasi  Kefarmasian  Dinas  Kesehatan Pamekasan (2022)
2011  tentang  Pengelolaan  Kawasan  Suaka Alam  dan  Kawasan  Pelestarian  Alam mengamanatkan  jika  Taman  Hutan  Raya merupakan  kategori  kawasan  pelestarian alam  yang  dikelola  oleh  Pemerintah Daerah,  dengan  tujuan  pengelolaannya untuk  koleksi  tumbuhan  dan/atau  satwa alami  dan  bukan  alami,  jenis  asli  dan/atau bukan  jenis  asli,  yang  tidak  invasive  dan semuanya  dimanfaatkan  untuk  kepentingan penelutian,  ilmu  pengetahuan,  pendidikan, menunjang budidaya tanaman dan tumbuhan,  pengembangan  budaya,  sebagai destinasi  wisata  dan  rekreasi.  Kriteria  suati wilayah  dapat  ditunjuk  dan  ditetapkan sebagai kawasan Taman Hutan Raya antara lain meliputi :
1. Memiliki keindahan alam/gejala alam;
2. Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan  untuk  pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa dan;
3. Merupakan  wilayah  dengan  ciri  khas baik  asli  maupun  buatan,  pada  wilayah yang  ekosistemnya  masih  utuh  ataupun wilayah  yang  ekosistemnya  sudah berubah; 35
Sedangkan pengertian kawasan pelestarian  alam  adalah  kawasan  dengan cirri  khas  tertentu,  baik  di  daratan  maupun di  peraian  yang  mempunyai  fungsi  pokok perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan, pengawetan  keanekaragaman  jenis  tumbu-
35 Lihat  di  Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Kawasan  Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
han  dan  satwa,  serta  pemanfaatan  secara lestari  sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya.  Sehingga  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Kepala  Cabang  Dinas Kehutanan  Wilayah  Sumenep,  di  Kabu- paten  Pamekasan  potensi  pembentukan TAHURA dapat dilakukan dengan melakukan penggabungan hutan-hutan rakyat  dan  hutan  negara  yang  selama  ini dipergunakan untuk penanaman bahan baku jamu  Madura  antara  lain  dapat  dijumpai  di wilayah  Pamekasan  dan  tersebar  di  desa- desa.  Bahan  jamu  tersebut  kebanyakan ditanam  di  daerah  /pegunungan  seperti  di daerah Pegantenan, Palengan, Kadur,
Larangan, dan Waru.

## KESIMPULAN
Upaya  pelestarian  dan  perlindungan terhadap  tanaman  obat  yang  selama  ini dijadikan bahan baku ramuan Jamu Madura belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Madura  khususnya  di  wilayah  Pamekasan. Urgensitas  dari  upaya  pelestarian  dan perlindungan  lingkungan  hidup  ini  agar tanaman-tanaman  obat  yang  saat  ini  sulit ditemukan secara liar dan proses pembibitan  yang  sulit  yang  selama  ini menjadi bahan baku Jamu Madura menjadi salah satu proses yang sangat penting untuk mengembangkan  industri  Jamu  Madura  ke depan.  Salah  satu  potensi  yang  dapat dikembangkan  adalah  dengan  membentuk Taman  Hutan  Raya  (TAHURA)  yang
memiliki fungsi konservasi atau dimanfaat- kan  untuk  kepentingan  penelitian  dan  ilmu pengetahuan untuk mengembangkan bagaimana  jamu  Madura  tidak  punah  dan terus  berkembang  ke  depan.  Selama  ini bahan  baku  jamu  Madura  didapatkan dengan  cara  penanaman  tanaman  herbal  di kawasan  pedesaan  dan  kawasan  hutan rakyat  atau  pegunungan  seperti  di  daerah Pegantenan,  Palengan,  Kadur,  Larangan, dan  Waru  yang  terdapat  tumbuh-tumbuhan atau  tanaman  obat  yang  khusus  ditanam sebagai  bahan  baku  Jamu  Madura  oleh masyarakat.  Sehingga  hal  tersebut  dapat berpotensi  dijadikan  Taman  Hutan  Raya sepanjang  secara  luasan  hutan  tersebut memenuhi  syarat  yang  sudah  ditentukan dalam  peraturan  perundang-undangan,  jika luasan hutan tersebut kurang dapat dilakukan  penggabungan  kawasan  hutan rakyat di beberapa desa.
Hal tersebut dibutuhkan peran pemerintah  dalam  hal  pengembangan indutri  Jamu  di  Madura  mulai  dari penyediaan  bahan  baku  serta  upaya konservasi bahan baku dengan me- ngembangkan  potensi pembentukan Taman Hutan Raya (TAHURA) sehingga  kawasan hutan rakyat dan hutan negara yang selama ini  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  mem- punyai  fungsi  konservasi  dan  pengemba- ngan saintifikasi untuk mendukung industri Jamu  Madura,  TAHURA  juga  dapat dijadikan  tempat  pariwisata  yang  menarik masyarakat berkunjung. Selain itu
dukungan  di  sektor  hilir  juga  harus dilakukan  melalui  Peran  Dinas  Kesehatan dan  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan untuk  menfasilitasi  usaha  jamu  Madura dapat  berizin  dan  memiliki  izin  edar  dari BPOM.  Agar  ke  depan  indutri  Jamu Madura  dapat  berkembang  serta  dapat dijadikan sumber perekonomian masyarakat  di  Madura  khususnya  di Pamekasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib, Muhammad, " Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  di  Era  Otonomi Daerah ." Jurnal  Media  Hukum 19.2 (2012). DOI: https://doi.org/10.18196/jmh.v1 9i2.103
Amiruddin  &  Zainal  Asikin, Pengantar Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
Arifin  Syamsul. Falsafah  Hukum (Medan:
Uniba Press, 2011).
Badrus  Soleh  Helmi,  Khoirul  Hidayat,  and
Muhammad Fakhry. (2019) " Pengaruh  Undang  Undang  Jaminan Produk Halal Terhadap Pengembangan Produk Jamu
Madura ." Jurnal  Pamator:  Jurnal Ilmiah  Universitas  Trunojoyo 12.2 (2019):DOI: https://doi.org/10.21107/ pamator.v12i2.6280
Cahyandari,  Alifiah  Tri  Setya,  dan  Galih Wahyu  Pradana.  " Peran  Pemerintah Daerah  Dalam  Pelaksanaan  Urusan Wajib  Lingkungan  Hidup  (Studi Upaya  Pengelolaan  Limbah  B3  Di Kabupaten Sidoarjo) ." Publika
(2022)
DOI: https://doi.org/10.26740/publik a.v10n1.p159-174
Dewi  Kartika  Sari. Buku  Ajar  Kesehatan Mental, (Lembaga  Pengembangan dan  Penjaminan  Mutu  Pendidikan Universitas  Diponegoro  Semarang, Semarang, 2012).
Fahmi Sudi. Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup ,(  Jurnal  Hukum No. 2 Vol. 18 April 2011: 212 – 228).
Fatanen,  Ary  " Eksistensi  kewenangan daerah  dalam  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup  pasca diterbitkannya  undang-undang  cipta kerja ." Khazanah  Hukum 3.1  (2021).
DOI: 10.15575/kh.v3i1. 100009.
Irene Putri,  Ferliana,  et  al.  (2020).  " Jamu
Madura: Pemanfaatan Kearifan
Lokal  Sebagai  Sarana  Ekonomi Wanita  Madura. "  Prosiding  Seminar Nasional  Prodi  Studi  Pendidikan Sejarah  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat.
Marzuki Peter Mahmud. Penelitian Hukum, ( Jakarta: Kencana  Persada  Media, 2005)
M.Daud Silalahi, Hukum lingkungan Dalam  Sistem  Penegakkan  Hukum Lingkungan Indonesia , (Bandung :Cetakan ke-1, PT Alumni, 2001)
ND  Mukti  Fajar  &  Nunuk  Nuswardani,
Penelitian Hukum Indonesia
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).
ND  Mukti  Fajar  &  Yulianto  Achmad,
Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan  Empiris (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010).
N.H.T Siahaan , Hukum Lingkungan , (Jakarta: Pancuran Alam) Cet II 2008.
Nugroho, Anastasha  Ruth,  dan  Fatma Ulfatun  Najicha.  " Pemenuhan  Hak
Asasi  Manusia  Atas  Lingkungan
Hidup
Yang Sehat ." Yustitia 9.1 (2023): https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1. 175
R.A  Wulandari  dan  Rodiyati, Etnobotani Jamu  gendong  Berdasarkan  Persepsi Produsen  Jamu  Gendong  di  Desa Karangrejo  Kec  Kromengan,  Kab Malang , (Jurnal Biotropika 2 (4)).
Ruhiyat, Sandy  Gustiawan,  Imamulhadi Imamulhadi,  and  Yulinda  Adharani.
" Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ." Jurnal Bina  Hukum  Lingkungan 7  (2022).
DOI:
https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.298
Salim  Zamroni,  Ph.D  dan  Ernawatu Munadi, Ph.D , Info Komoditi
Tanaman  Obat ,  (Jakarta:  Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementrian Perdagangan RI, 2017). Silalahi  M.Daud,  2001, Hukum  lingkungan Dalam  Sistem  Penegakkan  Hukum Lingkungan  Indonesia ,  Cetakan  ke-1, (Bandung :PT Alumni.).
Supranto  J, Metode  Penelitian  Hukum  dan Statistik , Jakarta: Raja grafindo Persada, 2003.
Solehah, Rohematus, Resti Prastika Destiarni, and Dewi Muti’ah.
" Strategi Pengembangan Bisnis
UMKM  Jamu  Tradisional  Madura Melalui  Pendekatan  Analisis  Swot (Studi kasus: UMKM Jamu Tradisional  Madura  Di  Kabupaten Pamekasan) ." Mimbar Agribisnis:
Jurnal  Pemikiran  Masyarakat  Ilmiah Berwawasan  Agribisnis 8.1  (2022).
DOI: http://dx.doi.org/10.25157/ma.v
8i1.6931
Solehah, Rohematus, Aminah Happy
Moninthofa Ariyani, and Resti Prastika Destiarni. " Analisis preferensi konsumen terhadap produk jamu  PT.  Jamu  Air  Mancur  selama masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pamekasan ." AGRISCIENCE 3.2 (2022).
DOI: https://doi.org/10.21107/agrisci ence.v3i2.15553 .
Ramadhanti, Yanuba Cahya, dan Ihsannudin Ihsannudin. " Model peningkatan  daya  saing  UMKM minuman jamu tradisional di
Kabupaten
Pamekasan ." AGRISCIENCE 3.2
(2022)..
DOI: https://doi.org/10.21107/agrisci ence.v3i2.15529 Toat  Tridjono, Hutan  Rakyat  Garda Terakhir Penjamin Proses Pembangunan Berkelanjutan ,
(Surabaya: Jurnal  Bakti Rimba  Dinas Kehutanan  Provinsi  Jawa  Timur), edisi II-6/2017).
Trianita, Hendriati ., The Universal Declaration  of  Human  Rights  :  A Guide  for  Journalist (Jakarta:  The Universal  Declaration  of  Human Rights:  A  Guide  for  Journalist. Terjemahan  :  Hendriati  Trianita, Deklarasi Universal Hak Asas Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000).
Utami, Penny Naluria dan Yuliana Primawardani. "Upaya  Pemenuhan
Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap  Kebakaran  Hutan  Bagi Masyarakat  Riau ." Jurnal  HAM 12.3 (2021). DOI: http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021. 12.367-384
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990 tentang  Konservasi  Sumber  Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009
tentang Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang  No.  41  Tahun  2009 tentang Kehutanan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 2011  tentang  Pengelolaan  Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Abd.  Wachid  Habibullah  Penulis adalah  Dosen  tetap  di  Program  Studi  SI
Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas  Trunojoyo  sejak  tahun  2016. Memperoleh  Gelar  Sarjana  Hukum  di Universitas  Trunojoyo  tahun  2013  dan memperoleh  Gelar  Magister  Hukum  di Universitas Airlangga tahun 2015.
Dewi Muti’ah Penulis adalah Dosen tetap  di  Program  Studi  SI  Ilmu  Hukum  di Fakultas  Hukum  Universitas  Trunojoyo. Memperoleh  Gelar  Sarjana  Hukum  di Universitas  Jember  tahun  2014  dan memperoleh  Gelar  Magister  Hukum  di Universitas Jember tahun 2018.
Desi Ratnasari Penulis adalah lulusan  Program  Studi  SI  Ilmu  Hukum  di Fakultas  Hukum  Universitas  Trunojoyo pada tahun 2023.