## Jurnal Ilmiah Sustainable
REVITALISASI PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DIANTARA PERSIMPANGAN

## KEPENTINGAN ANTAR BANGSA
Yohan
Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN SAS Bangka Belitung yohan.nur.yahya@gmail.com

## Abstrak
Sejumlah  akademisi  mulai  dari  ‘akademisi  murni,’  ‘akademisi  politis,’  ‘politisi  akademis’ hingga  kalangan  ‘birokrat  akademis’  sedang  berjibaku  dalam  menyikapi  tuntutan internasionalisasi  Pendidikan  Tinggi  yang  sedang  berkembang  saat  ini  karena  tekanan kepentingan  dunia  pendidikan  global.  Dengan  semangat  ‘Liberasi  Pendidikan’  yang  bersandar kepada  Kesepakatan  Umum  dalam  Perdagangan  Pelayanan  Jasa  atau General  Agreement  on Trade  in  Services  (GATS) yang  terlahir  dari  rahim  ‘globalisasi  industri’  yang terikat  oleh untaian jejaring  motif-motif  ekonomi  dalam  Organisasi  Perdagangan  Dunia  atau  yang  disingkat WTO (World  Trade  Organization) menjadikan  sejumlah  negara  besar  sangat  ‘bergairah’  untuk  meng- internasionalisasikan institusi Pendidikan Tinggi mereka ke sejumlah negara termasuk Indonesia. Sehingga muncul himbauan dari pemerintah agar segenap perguruan tinggi dalam negeri segera memprogramkan  institusinya  menjadi agent  of  economy  development. Meskipun  demikian, seberapapun  besar  desakannya  dan  seberagam  apapun  motif  dan  kepentingannya,  revitalisasi harus  diwujudkan  berdasarkan  tuntutan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  sebagaimana  yang diamanahkan  oleh  Pancasila,  UUD  1945,  UU,  GBHN  beserta  segenap  regulasi  turunannya.  Dari segudang  potensi  yang  harus  dioptimalkan,  revitalisasi  Sumber  Daya  Manusia-nya  tetap  harus menjadi  yang  utama  agar  ‘kualitas  energi  ilmiah’  tiap-tiap  civitas  akademika  mampu mendongkrak  etos  kerja  dalam  aktifitas  Tri  Dharma  sehingga  bersesuaian  dengan  tuntutan zaman tanpa menciderai kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, regenerasi Tri Dharma bukan hanya berfokus pada penguatan ekonomi semata namun juga ‘nurani kemanusiannya’ agar kreativitas dan  inovasi  kekinian  menjadi  relevan  dengan  pengelolaan  sumber-sumber  penghidupan  di negeri  khatulistiwa yang  terdorong  oleh kebijakan dan kebijaksanaan yang  manusiawi, adil  dan beradab. Akhirnya, jika Perguruan Tinggi Asing (PTA) lebih cenderung mengglobalisasikan ‘sistem pendidikan  dan  risetnya’  yang  agak  berbau  ‘kapitalisme’  maka  bangsa  ini  sudah  sepantasnya lebih  bercirikan  Pendidikan  Tinggi  yang ‘Rahmatan  Lil’alamin’ yang  meninggikan  harkat  dan martabat  bangsanya  sendiri  yang  mampu  memberikan  perhatian  dan  kepedulian  yang  lebih mendalam kepada kegiatan pelayanan dan pengabdian sosial dan bukan hanya karena desakan globalisasi semata.
Kata Kunci: Kepentingan Global, Regenerasi, Revitalisasi, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi

## Jurnal Ilmiah Sustainable
Yohan - REVITALISASI PENGELOLAAN  DAN

## Abstract
At  a  recent  time,  a  number  of  academics  ranging  from  the ‘practical  and theoretical  academics,’  ‘political  academicians,’  ‘academic  politicians’  to  ‘academic bureaucrats’ are  encouragingly  striving  for  responding  to  the  demands  of internationalization  of  Higher  Education  because  of  the  pressure  of  global  education interests. With the spirit of ‘education liberation’ relying on the General Agreement of Trade  in  Services  (GATS) as  a  result  of  ‘industrial  globalization  matrix’  which  is associated  with  economic  motives initiated  by  the  World  Trade  Organization (WTO) makes  some  developed  countries  enthusiastically  promote  their  higher  education institutions  to  a  number  of  countries. Consequently,  the  invigoration  of  Indonesian government to all domestic universities to immediately program their institutions as the agents of economy development. Nonetheless, the implementation  and  management of Tri Dharma are not only specified  on  developing the strength  of national economy but also on social conscience to make the current creativity and innovation can be more relevant  to  the  need of  subsistence  resources development  based  on  Indonesian characters and uniqueness driven by the moral sense of humanity, fairness and civilized policies. Therefore, the revitalization process should be accordingly manifested toward the principles of Tri Dharma of the university as mandated by Pancasila, Constitution of 1945, Law, GBHN and all of the derivative regulations, not strictly due to the insistence of  global  pressures. Thus,  human  resources  must  be  the  main  agenda  to  revitalize among other potentials in generating and optimizing the ethic of scientific works in Tri Dharma activities in fulfilling the current necessitates without harming the interests of Indonesian  populace.  Finally,  when  Foreign  Higher  Education  policies  (FHE)  are commercially  inclined  to  globalize  their  education  system  and  research  which  is relatively  ‘capitalism’,  thus  our  national  higher  education  should  be  increasingly characterized by the humanity affectionate which elevates the dignity of Indonesia by providing serious devotions and concerns on social and community service.
Keywords: Global  Interests,  Implementation,  Revitalization,  Management,  and  Tri Dharma of Higher Education

## A. Pendahuluan
Berawal  dari  semangat  ‘Liberasi  Pendidikan’  yang  bersandar  kepada Kesepakatan Umum pada Perdagangan Pelayanan Jasa atau General Agreement on  Trade  in  Services  (GATS) menjadikan  sejumlah  negara  maju  sangat ‘bersyahwat’  untuk  meng-internasionalisasikan  institusi  Pendidikan  Tinggi mereka  ke  sejumlah  negara  termasuk  Indonesia.’  Namun  jika  diselami  lebih mendalam, nampaknya kesepakatan tersebut masih bersifat ‘ke-abu-abuan.’ Jika masih  dalam  bentuk  jejaring  kolaborasi  yang  bersifat  ‘internasionalisasi’  maka setiap  individu  maupun  kelompok,  suku,  bangsa,  dan  negara  tentunya  masih berkesempatan  untuk  memiliki  dan  berbuat  secara  mandiri  sambil  terus berkreasi dan berinovasi dalam kendali yang bersifat otonomi karena masih ada batas-batas  yang  jelas.  Namun  bagaimana  jika  sudah  terkonsentrasi  dalam bulatan  globalisasi,  maka  siapakah  yang  akan  menjadi  pengontrol  dan  pemilik Pendidikan  Tinggi  di  seantero  dunia  saat  ini? 1 Bukan  tidak  mungkin  suatu  saat kelak  dunia  Pendidikan  Tinggi  akan  masuk  dalam  daftar  ‘Bursa  Saham’  karena didukung  oleh  embel-embel  aktualisasi  konsep  ‘bisnis  pendidikan’  khususnya ‘bisnis Pendidikan Tinggi alias ‘bisnis jasa bidang pengajaran dan penelitian’ yang berpusat  pada  satu  negara  hingga  satu  direksi  kepemimpinan  dengan pengelolaan yang bisa diperjualbelikan karena desakan globalisasi.
Melalui  ‘Kesepakatan  Bersama’  yang  sudah  terlanjur  diijab-kabulkan tersebut,  maka  setahap  demi  setahap,  terlebih  saat  ini,  globalisasi  Pendidikan Tinggi  tersebut  mulai  mendesak  lapisan  pori-pori  bangsa  Indonesia  yang  mulai
1 Dalam hal  ini,  “internasionalisasi’  bisa  dimaknai  sebagai proses  peningkatan kerjasama dan  keterhubungan  antar  negara.  Sedangkan  ‘globalisasi’  dipahami  sebagai  proses  integrasi antar  negara  (Beerkens,  2004).”  Diterjemahkan  dan  diadaptasi  dari  Luijten-Lub,  (2007). Berkenaan  dengan  bakal  masuknya  sejumlah  Perguruan  Tinggi  Asing  ke  Indonesia,  sebagai permulaan  biasanya  masih  berbentuk  kerjasama  alias  ‘gandeng-gandengan’  dengan  perguruan tinggi  dalam  negeri  khususnya  perguruan  tinggi  dalam  negeri  yang  berstatus  swasta.  Namun pertanyaannya,  ‘apakah  mereka  mau  ‘nebeng’  terus  dengan  yang  lebih  kecil  sedangkan perguruan  tinggi  mereka  nota-benenya  merupakan  perguruan  tinggi  besar  dengan  reputasi kemandirian institusi yang tak bisa diragukan lagi?’ Oleh sebab itu, bentuk kolaborasi yang akan disepakati  diharapkan  bukan  hanya  sekedar  basa-basi–hanya  pada  2  unsur  saja  yaitu  (1) Pendidikan  dan  pengajaran  dan  (2)  penelitian–melainkan  harus  benar-benar  mencakup  ketiga unsur pokok Tri Dharma peguruan tinggi sebagaimana umumnya yang berlaku di Indonesia.
merasa  tak  nyaman  karena  suhu  anginnya  terkadang  terlalu  panas  dan terkadang  pula  terlalu  dingin  sehingga  membuat  ‘organ-organ  vital’  dalam negara ini menjadi kurang stabil. Pada satu waktu menjadi demam panas tinggi dan  pada  waktu  yang  lain  menggigil  kedinginan.  Kondisi  tersebut  kemudian memaksa bangsa ini untuk segera melakukan diagnosa , khususnya dalam bentuk diagnosa akademik  dan  pedagogis.  Maka  tak  ayal  lagi  para  ‘peracik  rasa’ Pendidikan Tinggi tanah air ‘dipaksa’ secara rutin untuk melakukan ‘silaturahmi ilmiah’  yang  seringkali  beraroma  ‘buah  campuran’  antara  rasa  birokratis, akademis,  agamis,  politis,  ekonomis,  hingga  bisnis.  Bentuk  ‘silaturrahmi  ilmiah’ yang  beraroma  dan  berasa  ‘buah  campuran’  tersebut  salah  satunya  adalah Rapat Dengar Pendapat antara Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi, Komisi X DPR RI dengan  Kemenristekdikti  RI  yang  dilaksanakan  pada  hari  Selasa  Tanggal  10  Juli 2017  untuk  tahun  sidang  2017-2018  yang  intinya  harus  segera  melakukan ‘revitalisasi’  Pendidikan  Tinggi.  Namun  pertanyaannya  adalah  kemanakah sesungguhnya  arah  kebijakan  revitalisasi  Pendidikan  Tinggi  yang  hendak diarahkan  bagi  segenap  kampus  di  negeri  ini  sebagaimana  yang  diamanahkan oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  kepada  Menristekdikti tersebut? Apakah  revitalisasi  tersebut  dibutuhkan  karena  desakan ‘internasionalisasi’  dan  ‘globalisasi’  Pendidikan  Tinggi  dunia  ataukah  karena kepentingan seluruh komponen bangsa?
Belakangan  ini,  sejumlah  kampus  besar  negara-negara  asing  hendak menjajal  peluang  dan  tantangan  pasar  Pendidikan  Tinggi  di  Indonesia. 2 Jika
2 Beberapa  perguruan  tinggi  elit  yang  berancang-ancang  mengepakkan  sayapnya  untuk meng- internasionalisasi dan berpotensi meng- globalisasi- kan pendidikan tingginya di Nusantara tersebut  diantaranya  yaitu Cambridge  University yang  berbasis  di  Inggris  dengan  pengaruhnya yang menggurita di sejumlah negara kemudian Melbourne University, Monash University, Central Queensland  University ,  dan Queensland  University dari  Australia  yang  mulai  mengaum membahana  ke  seantero  dunia.  Kelima  perguruan  tinggi  papan  atas  tersebut  merupakan sebagian kecil  dari  universitas  ternama  di  dunia  yang  rencananya  akan  membuka  cabangnya di Indonesia yang rencananya dimulai tahun 2018. Selain ketiga kampus tersebut diatas, beberapa kampus  nge- top lainnya  yang  bakal  beroperasi  di  tanah  air  yaitu Imperial  College  London yang berbasis  di  Inggris.  Kemudian  ada  lagi  yang  namanya National  Taiwan  University sebagai  salah satu kampus tetangga yang lokasinya tak seberapa jauh dari negara kita. Retrived pada tanggal 5 Juni  2018  dari http://tengokberita.com/cambridge-university-akan-buka-cabang-di-indonesia- tahun-ini/30Januari/2018 dan https://www.kaskus.co.id/thread//yuk-intip-profil-kampus-asing- yang-bakal-masuk-indonesia/2018 .  Dengan  kehadiran  beberapa  perguruan  tinggi  tersebut tentunya  akan  mempertajam  aroma  persaingan  yang  sangat  ‘sengit’  dan  ‘legit’  dalam  dunia
penulis  kaji  lebih  mendalam  mengapa  sejumah  negara  khususnya  yang beraroma ‘Westernisasi’ sangat bernafsu sekali mendesak Indonesia agar segera membuka  kran  dan  memberikan  akses  operasional  bagi  kampus-kampus mereka,  hemat  penulis  hal  tersebut  tiada  lain  dan  tiada  bukan  karena  mereka hendak  mendominasi  dunia  Pendidikan  Tinggi  hingga  dunia  industri  secara global melalui–selain motif finansial–penguasaan kolektivitas data. 3 Hal tersebut sangat  beralasan  sekali  sebab  sesungguhnya  tiada  bisnis  komersil  di  dunia  ini yang lebih unggul, berkelas dan prestisius di-antara semua jenis bisnis melainkan ‘bisnis  keilmuan’  alias  ‘bisnis  data  dan  informasi’  dengan  dunia  industri  yang melibatkan sejumlah perusahaan besar. 4 Melalui eksplorasi info dan data ilmiah yang  masih  tertimbun  diantara  lahan-lahan  tidur  yang  ditumbuhi  oleh rerimbunan semak-belukar di-antara sejumlah manusia lugu di hamparan negeri Khatulistiwa  ini,  tentunya  mereka  lebih  berpotensi  menyiasati  segala  macam teknik,  taktik  serta  strategi  dalam  menguasai  kehidupan.  Bahkan  dengan penguasaan  data-data  teknis  tersebut  maka  merekapun  akan  menguasai  dunia secara  keseluruhan.  Alasannya,  jika  penguasaan  harta  benda  hanya  bisa bertahan beberapa masa saja dengan dimensi yang terbatas, maka penguasaan
Pendidikan  Tinggi  di  tanah  air  dalam  bingkai  ‘bisnis  Pendidikan  Tinggi’  hingga  menuju  ‘industri Pendidikan’ secara keseluruhan.
3 “Institusi  Pendidikan  Tinggi  di  Asia  Tenggara,  baik  secara  sadar  maupun  tidak  sadar, berasosiasi  ke  negara-negara  barat  khususnya  Amerika  Serikat.  Hal  ini  terefleksi  melalui  gaya pendidikan di universitas-universitasnya, pengadopsian tradisi yang berorientasi konsumen atau pangsa  pasar  sebagaimana  yang  terjadi  dalam  dunia  pendidikan  Barat  dan  menjadikan  ‘skala peningkatan  pendaftar  mahasiswa  internasional’  sebagai  strategi  utama  dalam  meng- internasionalisasikan  pendidikan  mereka.  Meskipun  model  diatas  memiliki  banyak  keuntungan, namun  ia  seringkali  dilakukan  tanpa  pertimbangan  yang  matang  (mengabaikan:  pen.)  bagi eksistensi  kearifan  dalam  konteks  lokal.”  Sebagaimana  yang  penulis  adaptasi  dari  Wong  &  Wu dalam Palmer, et al, [eds.]. (2011, hal. 199).
4 Intellectual property , demikian istilah ilmiah untuk lisensi komersial dalam transaksi info dan  data  yang  kreatif  dan  inovatif  dengan trademark sesuai  tingkatannya  masing-masing  dan berafiliasi  dengan  dunia  Pendidikan  Tinggi  global.  Mengapa  penulis  menyatakan  bahwa  bisnis info dan data merupakan bisnis yang lebih unggul, berkelas dan prestisius di-antara semua jenis bisnis  lainnya?  Hal  tersebut  dikarenakan  para  pelakunya  bukanlah  orang  sembarangan melainkan kalangan  intelektual  yang  bertransaksi  dengan kalangan  industri  dan koporasi bisnis, organisasi  swasta  maupun  institusi pemerintah  dengan  istilah yang cukup  keren yaitu scientific research  invention .  Untuk  lebih jelasnya,  lihat artikel-artikel  ilmiah yang  mengkaji  seputar  topik diatas, misalnya, Mirowski, P. & Van Horn, R. (2005), Barirani, A. et al, (2017) dan Gueenhuizen, M. & Soetanto, D. (2015) atau topik-topik lainnya yang sejenis.
ilmu  dan  teknologi  akan  mendominasi  segalanya  dengan  rentang  waktu  yang sangat lama sekali.
Melalui laporan singkat Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi, Komisi X  DPR RI yang  meminta  Kemenristekdikti  RI  untuk  melakukan  revitalisasi  Perguruan Tinggi,  mulai  dari  sumber  daya  manusia,  kelembagaan,  sampai  sarana  dan prasarana  berbasis  Teknologi  lnformasi,  dalam  menghadapi  era  industri  4.0 sangat jelas bahwa arah sikap dan pandangan tersebut lebih berorientasi kepada penguatan  ekonomi  global.  Bukan  hanya  itu,  kesimpulan  dan  keputusan  rapat tersebut  pada  ujung-ujungnya  secara  dominana  lebih  berorientasi  untuk memperkuat  bingkai-bingkai  globalisasi  industri. 5 Begitulah  konsep  praktis  dan pragmatis yang berseliweran dalam kepala para wakil rakyat di Komisi X DPR RI yang  penulis  istilahkan  dengan  sebutan  komunitas  ‘politikus  akademis’  dalam negeri bagaimana mereka menyikapi perkembangan tuntutan internasionalisasi Pendidikan Tinggi saat ini karena tekanan kepentingan dunia pendidikan global yang  melintasi  antar  bangsa  dan  negara. 6 Lantas  sekarang  bagaimana  dengan sikap  dan  pandangan  anda  sebagai  pembaca  dan  penelaah  segala  bentuk kebijakan dan regulasi yang dilahirkan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam me- revitalisasi dunia Pendidikan Tinggi di tanah air?
5 Rapat  Dengar  Pendapat  Komisi  X  DPR  RI  bersama  jajaran  Kemenristekdikti  pada  hari Selasa  Tanggal  10  Juli  2017  dengan  agenda  pembahasan  utama  yaitu:  (1)  Sasaran  Strategis Pendidikan  Tinggi,  (2)  Kebijakan  dan  Target  Pendidikan  Tinggi,  (3)  Capaian  dan  Permasalahan Pendidikan  Tinggi,  dan  (4)  Tantangan  Pendidikan  Tinggi  di  Era  lndustri  4.0.  Komisi  X  DPR  RI bidang  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  Pemuda dan  Olahraga,  Pariwisata,  Ekonomi  Kreatif,  Ristek Dikti, dan Perpusnas. Tahun Sidang 2017-2018. Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI 2017-2018.
6 ‘Globalisasi’ berasal  dari  kata global dan  lebih  khususnya  lagi  yaitu globe yang  artinya bulat atau bundar tanpa jurang pemisah alias penyekat. Dan globalisasi mesti bersifat total dan menyeluruh  dengan  satu  titik  komando.  Oleh  sebab  itu,  berkenaan  dengan  ‘Globalisasi Pendidikan Tinggi,’ maka ada beberapa hal yang mesti menjadi bahan pemikiran kita diantaranya yaitu  bahwa  “globalisasi  merupakan  energi  pendorong  yang  paling  efektif  untuk  mendorong perubahan  dalam  mengelola  perguruan  tinggi.  Gagasan globalisasi merupakan  jargon  yang bersifat  politis  para  politikus  dunia  yang  berkepentingan  penuh  dalam  menggagas  konsep- konsep persaingan ‘intelektualitas,’ ‘skill’ dan ‘superioritas’ dengan alasan pentingnya persaingan kualitas  melalui  kepemimpinan  dan  pengelolaan  perguruan  tinggi  yang  berdaya  saing  dalam membentuk pendekatan-pendekatan terbaru dalam dunia pendidikan dan penelitian. Meskipun demikan  sebenarnya  tidak  ada  definisi  yang  bersifat  universal  dan  berterima  secara  umum mengenai  gagasan  globalisasi  ini.  Namun  yang  pasti,  dalam  konteks  kekinian,  istilah  ini  secara umum  dipahami  sebagai  bentuk  perubahan  yang  komprehensif  dalam  bidang  sosial  dan ekonomi.” Diterjemahkan dan diadaptasi dari Maringe & Foskett (2010).

## B. Kebijakan Pendidikan Tinggi dalam Tekanan Arus Globalisasi
Sebagaimana  yang  telah  penulis  singgung  pada  bagian  pendahuluan mengenai  hasil  sidang  tahunan  2017-2018  dalam  rapat  dengar  pendapat  yang bersifat  terbuka  yang  mencakup  empat  agenda  pembahasan  yang  meliputi  (1) sasaran  strategis  Pendidikan  Tinggi,  (2)  kebijakan dan  target  Pendidikan  Tinggi, (3) capaian dan permasalahan Pendidikan Tinggi,  dan (4) tantangan Pendidikan Tinggi di ‘era industri 4.0. Keempat poin tersebut tentunya akan mewarnai gerak laju Pendidikan tinggi kita di kemudian hari. Maka dibawah ini penulis sampaikan beberapa  hal  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  revitalisasi  pengelolaan  dan penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi  di  tanah  air  di  tengah  arus  kepentingan globalisasi  yang  berwarna-warni  melalui  sejumlah  kebijakan  yang  sudah mengalami revisi demi revisi.
Dari  hasil  evaluasai  tersebut,  terdapat  5  kesimpulan  penting  dari Kemenristekdikti yang dapat dipaparkan kepada Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI yang tentunya bukan hanya untuk para insan akademisi namun juga  untuk  seluruh  bangsa  Indonesia  agar  mereka  dapat  mengetahui sejauhmana  peran  dan  kiprah  Kemenristekdikti  mengenai  kondisi  Pendidikan Tinggi  di  Indonesia  sejak  2015  yang  lalu  hingga  2019  nanti.  Ternyata  hanya ‘Sasaran  Strategis’  yang  sudah  melampaui  pencapaian  dari  target  yang  telah diprogramkan  oleh  Kemenristekdikti  RI  untuk  tahun  2017  untuk  jangka  waktu 2015 hingga 2019 nanti sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 1
Capaian Sasaran Strategis/lndikator Sasaran Strategis Kemenristek Dikti Tahun
2017 SS/IKSS 2017 Target 2018 Target 2019 Target Realisasi Indeks Inovasi 16,85 48,56* 24,82 32,41 Indeks Pendidikan Tinggi 26,17 39,86 34,12 42,25 Indeks Reformasi Birokrasi 75 71,23 80 85
Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI bersama jajaran Kemenristekdikti pada hari Selasa Tanggal 10 Juli 2017 7 . *Masih dalam tahap proses review dan analisis.
Beberapa  lndikator  program  pembelajaran  dan  kemahasiswaan  dan  program peningkatan  Sumber  Daya  pada  tahun  2017  yang  belum  mencapai  target sebagaimana yang diharapkan bisa dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2
lndikator Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan Program
Peningkatan Sumberdaya pada tahun 2017 Program lndikator Program Target 2017 Realisasi 2017 Program Pembelajaran  dan Kemahasiswaan Lulusan bersertifikat Kompetensi dan profesi 65% 55,07% Lulusan PT yang langsung bekerja 65% 63% PT yang menerapkan SN Dikti 75% 67,72% Mahasiswa yang lulus PPG 96% 67,13% Program Peningkatan Sumber Daya Jumlah SDM yang meningkat karirnya 19.228 14.561 SDM yang meningkat kompetensinya 2.141 1.669 Jumlah revitalisasi Sarpras PTN 118 1 Sumber:  Rapat  Dengar  Pendapat  Komisi  X  DPR  RI  bersama  jajaran
Kemenristekdikti pada hari Selasa Tanggal 10 Juli 2017 8
Kemudian  untuk  pengeluaran  per-mahasiswa  dibanding  GDP  Indonesia termasuk  yang  terendah  dibandingkan  dengan  negara  yang  diteliti  oleh  OECD pada  tahun  2015.  Sehingga  rapat  dengar  pendapat  dalam  sidang  tahunan tersebut  menghasilkan  enam  catatan  penting  terkait  anggaran  untuk  Riset  dan Pendidikan Tinggi. Keenam catatan penting tersebut yaitu:
“(1)  menjadikan  Perguruan  Tinggi  sebagai  subjek  kena  pajak  akan meningkatkan biaya pendidikan tinggi dan menghambat upaya peningkatan akses  masyarakat  ke  pendidikan  tinggi,  (2)  pembiayaan  PNBP/BLU  di  PTN hanya  berkisar  antara  21%  sampai  26%,  (3)  pemanfaatan  anggaran  PNBP sebagian  besar  (kurang  lebih  80%)  diperuntukkan  bagi  kebutuhan operasional Tri dharma PT dan sekitar 20% untuk belanja modal, (4) ruang fiskal untuk beasiswa dosen dan investasi makin terbatas. Anggaran Rupiah
7 Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI 2017-2018. Retrived on July 18, 2018 from http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/pdf
8 Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi …… 2017-2018
Murni  untuk  belanja  pegawai  mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya  (tahun 2018 mencapai 56% dari total Rupiah Murni), (5) anggaran penelitian yang bersumber dari PNBP diharapkan dapat mencapai 10% dan bersumber dari BLU diharapkan dapat mencapai 15%, karena anggaran yang bersumber dari Rupiah  Murni  sangat  tergantung  dari  besaran  dana  BOPTN,  dan  (6) pemanfaatan anggaran BLU untuk gaji dan tunjangan rata-rata sebesar 31% karena BLU harus membayar remunerasi dan tidak dibayarkan dari Rupiah Murni.” 9
Sedangkan  upaya  yang  harus  dilakukan  dalam  pelaksanaan  reformasi birokrasi ada empat poin yaitu:
“(1) penerbitan Permenristekdikti No. 54 Tahun 2016 tentang tata nilai, budaya kerja, dan kode etik pegawai di lingkungan Kemenristekdikti RI,  (2)  pembentukan  Sistem  lnformasi Monitoring dan Evaluasi ( SiMonev ), (3) peningkatan Pelayanan kepada masyarakat melalui Quick Wins berupa "Pembentukan Unit Layanan Terpadu,” dan (4) mewajibkan setiap  PTN  dan  Kopertis  melaksanakan  reformasi  birokrasi  dengan membentuk Tim RB PTN/Kopertis, membuat Peta Jalan PTN/Kopertis dan menentukaan Quick Wins .” 10
Selanjutnya  Strategi  Kemenristekdikti  dalam  menghadapi  Era  lndustri  4.0 dan  era  Disrupsi  mencakup  tujuh  rekomendasi.  Adapun  ketujuh  rekomendasi yang harus ditindaklanjuti tersebut yaitu:
“(1) penyelarasana paradigma Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ‘era  industri  4.0,’  (2)  penerapan  Pendidikan  Jarak  Jauh  (PJJ)  berbasis hybrid/blended  learning/online melalui
format  baru  sistem pembelajaran Cyber  University ,  (3)  komitmen  peningkatan  investasi  di sektor pengembangan digital skill , (4) selalu mencoba dan menerapkan prototype teknologi  terbaru  ( learning  by  doing ),  (5)  menggali  bentuk kolaborasi  baru  bagi  model  sertifikasi  atau  pendidikan  dalam  ranah peningkatan digital  skill ,  (6)  memperkuat kolaborasi antara  dunia industri,  akademisi,  dan  masyarakat  untuk  mengidentifikasi  permintaan dan  ketersediaan  skill  bagi era  digital masa  depan,  dan  (7)  menyusun
9 Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi …… 2017-2018
10 Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi …… 2017-2018
kurikulum  pendidikan  (reorientasi  kurikulum)  dengan  memasukkan materi terkait human digital skill .” 11
Berangkat  dari  hasil  dengar  pendapat  dengan  jajaran  Kemenristekdikti tersebut diatas, maka Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI memberikan beberapa sikap  dan  pandangan  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  yang menyiratkan beberapa poin kebijakan yang terekomendasi dari para wakil rakyat yang  harus  segera  diimplementasikan  oleh  pemerintah  yang  dalam  hal  ini berada dalam wewenang Kemenristek Dikti untuk:
“(1)  meninjau  ulang  dan  melakukan  sinkronisasi  setiap  paparan yang  disampaikan  supaya  konsisten  dan  komprehensif  sebagai  bahan yang  tak  terpisahkan  mulai  dari  penyusunan  laporan,  kesimpulan  dan rekomendasi  Panja  Evaluasi  Dikti  Komisi  X  DPR  RI,  (2)  melakukan langkah-langkah  strategis  terhadap  sasaran  strategis  yang  telah ditetapkan  namun  belum  tercapai  serta  mampu  menjawab permasalahan  yang  telah  teridentifikasi,  (3)  melakukan  koordinasi dengan Kemenkeu RI maupun BAPENAS RI terkait antara lain mengenai peningkatan  alokasi  anggaran  Ristek  dan  Dikti  dan  pajak  Pendidikan Tinggi,  (4)  memperbarui  panduan  kurikulum  Pendidikan  Tinggi  untuk semua jenis pendidikan tinggi (Pendidikan Akademik, Profesi dan Vokasi), dan  (5)  me- revitalisasi Perguruan  Tinggi,  mulai  dari  sumber  daya manusia,  kelembagaan,  sampai  sarana  dan  prasarana  yang  berbasis Teknologi lnformasi dalam menghadapi era industri 4.0. 12 ”
Dari  kelima  poin  sikap  dan  pandangan  tersebut  diatas  menyiratkan semacam kebijakan untuk segera ditindaklanjuti, diselesaikan dan disempurnakan.  Sehingga  pertanyaannya  adalah  apakah  para  wakil  rakyat tersebut  telah  memberikan  sikap  dan  pandangan  yang  benar-benar komprehensif  dan  integratif?  Dan  sebaliknya  apakah  para  Kemenristek  Dikti benar-benar  mampu  mencerna  kemudian  memaknainya  dan  dengan  sungguh- sungguh  untuk  kemudian  mengeksekusinya?  Melalui  beberapa  poin  sikap  dan pandangan  para  wakil  rakyat  yang  berkemungkinan  multi-tafsir  tersebut  maka penulis  mencoba  menginterpretasinya  melalui  sudut  pandang  tertentu sebagaimana yang akan penulis bahasa pada bagian selanjutnya.
11 Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi …… 2017-2018
12 Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi …… 2017-2018
Umumnya  sejumlah  kebijakan  Pendidikan  Tinggi  di  beberapa  negara khususnya  negara-negara  dunia  ketiga,  Indonesia  misalnya,  terjadi  karena terdesak  oleh  beragam stimulus dan  kepentingan  hingga  tersedak-sedak  oleh tekanan  motivasi internasionalisasi dan liberasi dunia  pendidikan  yang  terlahir dari rahim ‘globalisasi industri’ sebagai bagian dari jejaring motif-motif ekonomi dalam  Organisasi  Perdagangan  Dunia  atau  yang  lebih  keren  disingkat  WTO. 13 Ingat,  WTO  ( World  Trade  Organization )  bukan  OPD  apalagi  TKO.  Sebegitu kuatnya  pengaruh  organisasi  ini  hingga  kemudian  tercetuslah  istilah-istilah  dan teori-teori  baru  oleh  para  intelektual  dunia  yang  berjiwa entrepreneurship, misalnya ‘Bisnis Pendidikan’ atau ‘Bisnis Jasa Pendidikan’ yang terbungkus dalam parsel  besar  yang  berlabel  ‘pertumbuhan  ekonomi.’ 14 Sehingga  segenap
13 “Proses  ‘ internasionalisasi pendidikan  tinggi’  terdorong  melalui  semangat liberalisasi pangsa  pasar  pendidikan  melalui  inisiatif  Organisasi  Perdagangan  Dunia  atau World  Trade Organisation ( WTO ), secara lebih khusus didasarkan oleh Kesepakatan Umum pada Perdagangan Pelayanan  Jasa  atau General  Agreement  on  Trade  in  Services ( GATS ),”  sebagaimana  yang dinyatakan  oleh  Van  Vugh  et  al., (2002).  Diterjemahkan dan  diadaptasi dari  Luijten-Lub,  (2007, hal. 104). Untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan pernyataan Taylor (2010) yang penulis kutip dalam bahasa aslinya, “Globalization is widely recognized as one of the most powerful forces for change  in  higher  education.  The  term  ‘globalization’  is  commonly  used  by  politician  keen  to encourage  ideas  of  competition  and  perceptions  of  international  excellence,  and  by  university leaders  looking  to foster new approaches  to  teaching  and  research.  Yet  there  is no universally accepted deﬁnition of the term and it is widely used as a shorthand collective for a wide range of different forms of economic and social change,” dalam Maringe & Foskett (2010), [eds & conts]. Melalui  pernyataan  diatas,  ada  beberapa  kata  kunci  dan  prasa  penting  untuk  kita  simak  dan maknai kembali yaitu “ powerful forces for change, politicians, foster new approaches to teaching and research, no universal acceptable definition for higher education globalization, dan economic and social change.” Dari beberapa kata kunci dan prasa tersebut, krusial untuk disimak, tidak ada satupun  yang  menyentuh  isu-isu  seputar  formulasi  pelayanan  dan  pengabdian  kepada masyarakat.  Kenapa  demikian?  Sebab  globalisasi  ‘Pendidikan’  dan  ‘Riset’  yang  berpotensi dikomersilkan  dengan  keuntungan  finansial  sedangkan  ‘pengabdian  masyarakat’  justeru sebaliknya,  bisa-bisa  menguras  pundi-pundi  harta  benda  institusi  yang  bersangkutan.  Bisa-bisa ketika pulang ke negaranya masing-masing hanya menjinjing koper dan tiket pesawatnya belaka?
14 “Indonesia  merupakan  salah  satu  pasar  utama  Asia  Tenggara  dan  fokus  utama pembangunannya bertujuan untuk membangun kekuatan sosial beserta ekonomi dengan human capital yang  berkembang  secara fundamental .  Sekalipun  wilayahnya  tersebar  dalam  cakupan yang  cukup  luas  yang  membatasi  akses  pendidikan  berkualitas  bagi  kebanyakan  penduduknya namun  Indonesia  telah  membuat  kemajuan  yang  cukup  mengesankan  di  beberapa front misalnya  sejak  terjadinya  krisis  di  Asia  tahun  1997  hingga  1998  pada  sektor  Pendidikan  Dasar. Beberapa  tantangan  berikutnya  termasuk  peningkatan  layanan  dan  minat  pendaftar  sekolah menengah  hingga  perguruan  tinggi,  kualitasnya  juga  meningkat  secara  signifikan,  sehingga
Perguruan  Tinggi  dihimbau  untuk  memprogramkan  satu  misi  besar  bagaimana menjadi  institusi  beserta  alumninya  tersebut  sebagai agent  of  economy development . 15 Dan secara lebih khusus lagi bagaimana perguruan tinggi mampu menjalankan  roda  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  sambil  berdagang  dan  juga mampu menciptakan para pedagang atau pencipta lapangan perdagangan alias pencipta  lapangan  perkerjaan  (oleh  alumni)  dengan  beragam  bentuk  dan aktifitasnya sebagai penggerak ekonomi masyarakat. 16 Sepanjang hemat penulis, hal tersebut boleh-boleh saja untuk ditindaklanjuti asalkan kepentingan bangsa dan negara tetap terjaga dengan baik.
Dari  hasil  evaluasi  tersebut  diatas,  sekarang  kita  tinggal  menunggu  hasil evaluasi  selanjutnya  untuk  tahun  2018-2019  sambil  menyelesaikan  segenap program  yang  belum  tuntas  sebagaimana  yang  dipaparkan  diatas  kemudian mengantisipasi  segala  kemungkinan  yang  bakal  muncul  pada  tahun-tahun mendatang. Bagaimana pencapaian target yang telah diprogramkan untuk tahun 2018  ini  hingga  2019  nanti  tentunya  sangat  diharapkan  bisa  memberikan  hasil review yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.
menjadikan  pengelolaan  dan  perkembangan finansial -nya  semakin  responsif.”  Diterjemahkan dan diadaptasi dari OECD/Asian Development Bank (2015, hal. 3).
15 Sambutan  Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi  pada  Upacara  Peringatan Hari  Pendidikan  Nasional  Tahun  2017  dengan  tema  “Peningkatan  Relevansi  Pendidikan  Tinggi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi.” Diantara poin penting yang telah disampaikan yaitu meminta  perguruan  tinggi  agar  lebih  mampu  memerankan  dirinya  sebagai agent  of  economic development disamping agent  of  education dan agent  of  research  and  development .  Retrieved on  July  18,  2018  from http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/2017/04/sambutan- hardiknas-2017.pdf . 16 Sah-sah  saja  jika  ada  perguruan  Tinggi  yang  mau  dan  mampu  menjadikan  dirinya sebagai  ‘sentra  penggerak  pertumbuhan  ekonomi’  namun  dengan  catatan  ‘keuntungannya’ secara  nyata  dikembalikan  lagi  untuk  masyarakat  bukan  untuk  kepentingan  individu  dan kelompok  tertentu.  Hal  tersebut  dikarenakan  sesungguhnya  Peguruan  tinggi  merupakan  salah satu  bentuk Non-Profit  Organization. Artinya,  pengelolaan  dan  pengembangan  modal  serta pengerukan kekayaan dari para nasabah (users) untuk mencapai ‘keuntungan komersil’ bukanlah menjadi tujuan dalam pendirian dan pengelolaannya baik yang berstatus swasta maupun negeri. Hal  tersebut  tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2014 tentang  Penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi  dan  Pengelolaan  Perguruan  Tinggi  pada  Bagian  3 Pasal  8  Poin  1  dan  2  berbunyi:  “(1)  PTN  didirikan  oleh  Pemerintah.  (2)  PTS  didirikan  oleh masyarakat dengan membentuk Badan Penyelenggara berbadan hukum yang ‘berprinsip nirlaba’ dan wajib memperoleh izin dari Menteri.

## C. Revitalisasi Tri Dharma di tengah-tengah Pusaran Motivasi antar Kepentingan
Beberapa poin sikap para wakil rakyat terhadap kinerja Kemenristek Dikti beberapa  tahun  belakangan  sebagaimana  yang  telah  disinggung  sebelumnya, tentu  saja  hal  tersebut  menjadi  pekerjaan  besar  kedepan  yang  harus  segera diselesaikan  dan  disempurnakan  dalam  menyambut,  mengimbangi  dan mengendalikan  tekanan  arus  internasionalisasi  hingga  kepada  kemungkinan globalisasi  Pendidikan  Tinggi  diantara  kepungan  perguruan  tinggi-perguruan tinggi  raksasa  dunia.  Peran  serta  kita  sebagai  bagian  dari  insan  akademisi tentunya  sangat  dibutuhkan  untuk  membantu  Kemenristek  Dikti  dengan  visi, misi dan program kerjanya maupun Komisi X DPR RI dengan fungsi, kewenangan dan ‘kepentingan-kepentingan politiknya’ maupun secara umum seluruh rakyat Indonesia dengan segala cita-cita, impian dan harapannya dalam mengamankan Pendidikan Tinggi di tanah air agar tetap kokoh dan adaptif dalam menghadapi segala kemungkinan perkembangan jaman.
Revitalisasi  Tri  Dharma  perguruan  tinggi  bukanlah  perkara  yang  mudah untuk  diselami.  Segenap  komponen  harus  berani  menyelam  lebih  dalam  lagi agar  mampu  menemukan  sumber-sumber  energi  penggerak  Tri  Dharma  yang bertenaga  tinggi  dengan–bukan  hanya  kecerdasan  tapi  juga  keberanian– kecermatan  strategi  dan  kekuatan finansial yang  memadai  untuk  menyentuh dasar  ‘samudera  peradaban  ilmiah’  kemudian  diformulasikan  menjadi  sesuatu yang  bernilai  hingga  mampu  menciptakan  perguruan  tinggi-perguruan  tinggi berkelas dunia. 17 Oleh sebab itu kita memang perlu untuk selalu ‘mengevaluasi’ dan  kemudian  ‘me-restorasi’  nilai  dan  tujuan  dasar  pengelolaan  dan penyelenggaraan  Tri  Dharma  perguruan  tinggi  agar  senantiasa  bersesuaian dengan tuntutan zaman.
17 Universitas-Universitas kelas dunia yang tertera dalam University Ranking atau League tables tersebut bisa kita lihat misalnya di Website Times Higher Education (THE) World University Rankings dan QS  World  University  Rankings atau  yang  lainnya.  Namun  menurut  Brown  (2006, hal.  38)  bahwa  “perengkingan  tersebut  dihasilkan  melalui  proses  ‘komersialisasi’  yang  hanya mengukur  sisi  kualitas  pengajaran  dan  penelitian.  Data-data  perengkingan  tersebut,  walaupun dianggap  ilmiah,  ternyata  masih  tetap questionable .  Sehingga  kesannya  perguruan  tinggi dirangkingkan  hanya  sebagai  produk  semacam  komoditas  yang  dikonsumsi  ketimbang  sebagai kesempatan  untuk  menambah  pengetahuan  dan  pengalaman  hidup.”  Diterjemahkan  dan diadaptasi  dari  Longden  dalam  Teichler,  et  al  (2011,  hal  73-74)  Selaras  dengan  hal  tersebut, penulispun  bertanya-tanya,  “mengapa  unsur  ‘Pengabdian  Masyarakat  ( social  service )’  tidak menjadi ukuran? Apakah karena ia kurang atau sama sekali tidak bernilai komersil?
1. Evaluasi Kebijakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Negeri Jika  kita  mengamati  timbunan  persoalan  yang  sedang  dihadapi  oleh
Pendidikan  Tinggi  tanah  air,  maka  evaluasi  yang  harus  dilakukan  tidak memungkinkan  lagi  menggunakan  cara-cara  grosiran  melainkan  harus menggunakan  sistem  borongan  sebab  terlalu  banyak  yang  harus  di- review ulang  sehingga  membutuhkan  ‘reformasi’  berkelanjutan. 18 Mulai  dari  etos kerja hingga kepraktisan sistem birokrasi yang belum memadai menjadikan gerak-laju  Tri  Dharma  perguruan  tinggi  kita  masih  nampak  terseok-seok kepayahan.  Kemudian,  ruang  fiskal  dan  perpajakan  yang  masih sempoyongan  hingga  berdampak  kepada  program  pembelajaran  dan aktifitas  kemahasiswaan  yang  tentunya  pada  ujung-ujungnya  berpotensi menghambat peningkatan kualitas Sumber Daya civitas akademikanya yang tentunya  beban  beratnya  juga  harus  ditanggung  oleh  masyarakat  secara luas.
Belum  lagi  beban  berat  dalam  menghadapi  era  industri  yang menuntut  Perguruan  Tinggi  tanah  air  untuk  menata  dan  menghidupkan kembali  ruh  Tri  Dharma  perguruan  tinggi  yang  dalam  kontes  nyata  hingga kompetisi paragmatis dunia global saat ini. Bahkan demi menyesuaikan diri dengan  desakan  dunia  Pendidikan  Tinggi  global,  masalah  teknologi komunikasi  dan  informasi  juga  masih  menjadi  semacam  bengkel  magang dunia  maya,  utak-atik  sana  dan  utak-atik  sini,  gonta-ganti  yang  itu  dan gonta-ganti yang ini, dalam proses penerapan cyber university yang berbasis digital skill mulai untuk kepentingan ‘sertifikasi,’ sistem informasi monitoring dan evaluasi hingga  penerapan prototype teknologi  terbaru  yang  bersifat teknis  dan  praktis  agar  rajutan  kolaborasi  antara  dunia  industri,  akademisi
18 “Dukungan  revitalisasi  Pendidikan  Tinggi,  khususnya  di  Perguruan  Tinggi  Islam,  secara eksplisit  pernah  dilakukan  pada  zaman  orde  baru  dibawah  kepemimpinan  Presiden  Soeharto dengan  mengirim  sejumlah  mahasiswa  untuk  mengambil  program  doktoral  ke  negara-negara Barat  untuk  menghapus  sistem  doktrinisasi  dalam  dunia  pendidikan  di  tanah  air  menuju pendekatan-pendekatan  yang  lebih  kritis  dan  inkuisitif  (berdasarkan  riset)  yang  bukan  hanya sedekar  berfokus  pada  bidang  keagamaan  saja,”  sebagaimana yang dinyatakan oleh  Luken-Bull (2013,  hal.  13  &  15).  Kemudian  terjadi  lagi  perkembangan  berikutnya  dari  pendidikan  dan pengajaran  yang  bersifat  normatif  menuju  tataran  akademik  dan  pedagogis  yang  lebih kontekstual, praktis dan teknis setelah tibanya masa reformasi hingga saat ini.
dan masyarakat secara umum dapat berjalan dan berkembang secara lebih efektif  dan  efesien.  Sehingga  urgensi  revitalisasi  pengelolaan  dan penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi  melalui  kelima  sikap  dan  pandangan Komisi X DPR RI terhadap laporan Kemenristek Dikti sebagaimana yang telah disampaikan  pada  bagian  sebelumnya  menjadi  hal  yang  penting  pula  bagi penulis  untuk  disikapi  kembali  yang  esensinya  terletak  pada  pentingnya usaha  revitalisasi  dari  sejumlah  komponen  yang  telah  dievaluasi sebagaimana yang akan penulis sampaikan dibawah ini.
Perlunya  peninjauan  ulang  setiap  paparan  yang  disampaikan  supaya lebih konsisten dan komprehensif sebagai bahan yang tak terpisahkan dari penyusunan  laporan  dan  melakukan  sinkronisasi  terhadap  kesimpulan  dan rekomendasi  Panja  Evaluasi  Dikti  Komisi  X  DPR  RI.”  Artinya,  paparan  yang disampaikan  belum  konsisten  dan  komprehensif  sehingga  perlu  adanya sinkronisasi  antara  kesimpulan  laporan  dan  rekomendasi  yang  diberikan oleh Panja Evaluasi Dikti Komisi X DPR RI. Sehingga ketidak-konsistenan dan ketidak-sinkronisasian  hingga  belum  komprehensifnya  antara  laporan, kesimpulan  dan  rekomendasi  menyebakan  hal  tersebut  menjadi  persoalan tersendiri.
Dikarenakan  sasaran  strategis  belum  tercapai  secara  memadai, nampaknya Kemenristekdikti belum benar-benar menerapkan atau mungkin saja  belum  menemukan  jurus-jurus  terbaiknya  agar  bisa  melangkah  lebih terencana, taktis dan praktis yang mampu memberikan jawaban serta hasil yang lebih kalkulatif untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi dalam negeri. Selanjutnya  berkemungkinan  Kemenristekdikti  RI  belum  melakukan koordinasi yang intensif dengan Kemenkeu RI maupun BAPENAS RI–masalah ruang  gerak  fiskal–sehingga  masih  menyisakan  persoalan  kekurangan  atau mungkin  kesalah-pengelolaan  alokasi  anggaran  serta  perpajakan  dalam Pendidikan  tinggi  sehingga  mesti  dikoordinasikan  kembali.  Oleh  karena  itu agar  hasilnya  bisa  menjadi  lebih  logis  lagi  maka  intensitas  koordinasi  kerja lintas dinas dan Lembaga harus diperkuat lagi.
Karena  tekanan  kepentingan  dunia  Pendidikan  Tinggi  global menyebabkan Pendidikan Tinggi (Pendidikan Akademik, Profesi dan Vokasi) kita  seolah-olah  sampai  detik  ini  belum  menemukan  wajah  tercantiknya namun  selalu  saja  belepotan make-up dan lipstick yang  tak  berkesudahan
untuk dipoles lalu ditisukan kembali karena diencerkan oleh butiran keringat panas-dingin akibat pengaruh suhu globalisasi industri yang mulai meninggi sambil  cengar-cengir  antara  cemas,  resah  dan  gelisah  hingga  ‘ke-pede-an’ dan  kegerahan.  Akibatnya,  pembaharuan  kurikulum  yang  sudah  dilakukan berulang-ulang bukan malah menjadi pola dan format yang lebih baru lagi melainkan  mengulangi  ‘keresahan  peserta  didik’  yang  tak  berkesudahan. Oleh sebab itu, memungkinkah jika kita harus berintegrasi dengan kurikulum yang  digaung-gaungkan  oleh  banyak  orang  dengan  sebutan International school curriculum ? 19 Ini menunjukkan bahwa wajah kurikulum Pendidikan di negara  kita  memang  tak  pernah  ada  kata ending -nya  untuk  disalonkan kembali atau mungkin saja harus ‘dioperasi plastik.’
Nah, ini yang menarik, Panja Evaluasi Dikti  Komisi X  DPR RI meminta Kemenristekdikti RI untuk melakukan revitalisasi Perguruan Tinggi mulai dari Sumber  Daya  Manusianya,  kelembagaannya,  sampai  sarana  dan prasarananya  yang  berbasis  teknologi  informasi  dalam  menghadapi  ‘era industri  4.0.’  Itu  artinya, pertama, perlunya  revitalisasi  terhadap  manusia- manusia  yang  terlibat  dalam  dunia  pendidikan  tinggi  kita  berikut lembaganya,  sarana  dan  prasarananya  beserta  kelengkapan  teknologi informasinya  dikarenakan  semuanya  belum  berdaya  alias  masih impoten sehingga  perlu  di-revitalisasi. Jikalau  pembaca  tidak  sepakat  dengan pemaknaan  pertama,  kita  gunakan  pemaknaan  yang kedua yaitu mengembalikan  segalanya  kepada esensi yang  bersifat fundamental.
Artinya,  berkemungkinan  selama  ini  para  penggiat  dan  pelaku  Pendidikan Tinggi tanah air masih main-main dalam mengelola dan menyelenggarakan perguruan  tinggi  bagaikan  seorang  anak  laki-laki  yang  menarik-ulur  tali layang-layang  sambil  kerepotan  berlari  kesana-kemari  dengan  nafas  yang ngos-ngosan  karena  dipermainkan  oleh  gerak  dan  arus  angin  yang  sulit terbaca  serta  kasat  mata,  atau  bagaikan  seorang  anak  kecil  yang  sedang menombol remote control mobil-mobil mainannya yang terkadang dilempar
19 “Ketika  kita  memilih  untuk  mengajar  melalui  cara  tertentu  (misalnya  dalam  bentuk kurikulum  dan desain  pembelajaran)  di  dalam kelas,  artinya kita  mengikuti yang  namanya  teori atau  model  yang  bersifat  personal  atau  orang  per-orang.  Hal  ini  barangkali  memang  nampak kasat  mata  ketimbang  nyata  namun  inilah  faktanya.”  Demikian  pendapat  Marsh  (2009, hal.  23) yang penulis adaptasi dari Ledger, et al. (2009, hal. 8).
dan  dibanting  karena  kecewa  dan  marah  sebab  mobil  mainannya  sering ngadat.
Sehingga,  kaitan  dengan  metaporis  diatas,  dikarenakan  masih  terlalu polos  atau  mungkin  juga  karena  belum  dewasa  dan  belum  pandai  betul dalam menghargai dan memulyakan setiap jengkal esensi pengelolaan dan penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi  maka  perlu  dilakukan  revitalisasi  agar tersadarkan kembali untuk memberikan perhatian yang benar-benar serius terhadap perencanaan, pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengawasannya dengan sepenuh jiwa dan raga. Atau barangkali para pembaca lebih tertarik dengan  pemaknaan  yang ketiga yaitu  revitalisasi  dalam artian  kembali  lagi ke  tuntutan  awal  yang  berifat  mendasar  atau  prinsip-prinsip  pokok  dalam pengelolaan  dan  penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi.  Itu  artinya  segenap komponen dan perangkat yang menyusun bangunan Pendidikan Tinggi kita sudah  keluar  dari  pondasi  dasarnya  atau  sudah  lepas  terbawa  angin  badai globalisasi hingga terbang mengawang ke ‘khayangan’ hingga lupa diri, lupa ingatan, lupa daratan bahkan hilang kesadaran, entah itu karena kerasukan setan  ataukah  karena  mabuk  kepayang,  akibat  ‘gurauan’  dan  ‘bualan’ globalisasi  sehingga  melupakan  prinsip  dasar  sebagaimana  yang diamanahkan oleh UU, UUD 1945 dan juga Pancasila beserta segala bentuk regulasi  turunannya  sebagai  dasar  pijakan  dalam  membangun  dan mengembangkan Pendidikan Tinggi.
Kelanjutan  dari  sikap  para  wakil  rakyat  tersebut  diatas  yaitu pentingnya revitalisasi pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dalam menghadapi  era  Industri  4.0,  maka  pertanyaannya  adalah  bagaimana mungkin  teknologi  informasi  Pendidikan  Tinggi  kita  harus  di-revitalisasi? Apanya  yang  harus  di-revitalisasi,  sedangkan  kita  baru  saja  mau memulainya? 20 Kemudian  poin  yang  terakhir  yaitu  kata  kunci  ‘era  industri 4.0.’  Betul  bahwa  dunia  saat  ini  berada  dalam  pusaran  arus  globalisasi industri. Namun apakah kita harus menjadi cemas dan latah dengan jargon tersebut? Apakah segalanya mesti di-industrialisasikan? Jika dilihat dari letak
20 Kita  memang  perlu  berfokus  pada  isu-isu  penting  seputar  reformasi  pendidikan  yang berkelanjutan;  apakah  dalam  bentuk  budaya  belajar  yang  sesungguhnya  dan  transformasi pendidikan  yang  bercirikan  kebijaksanaan,  semangat  dan  kesepahaman  antar  budaya  menjadi satu realita ataukah hanya sekedar retorika belaka (Zajda: 2015, hal. 160).
geografis,  bukankah  negara  kita  ini  lebih  bercorak  dan  lebih  cocok  jika berfokus  pada  dunia  agro-industri  dan  industri  kemaritiman?  Ah  sudahlah, pokoknya  direvitalisasi  sajalah!  Siapa  tahu  saja  memang  benar  adanya bahwa  Pendidikan  Tinggi  kita  memang  masih  mandul  (impoten)  atau menjadi  mandul  (impoten)  gara-gara  terlalu  lama  dikebiri  dan  di- komersialisasi  oleh  para  penggiat  kolonialisasi,  politisasi  dan  ekonomisasi global  sejak  zaman  ‘Syekh  Siti  Jenar’  dahulu  kala  hingga  jamannya  ‘Siti Badriah’  yang  mulai  eksis  bersama  sederetan  para  ‘Pedangdut’  dan ‘Penggoyang Pantura.’ Sehingga pertanyaan yang muncul lagi adalah apakah sikap dan pandangan yang diberikan oleh para wakil rakyat tersebut sudah benar-benar  meng-cover  seluruh  tuntutan  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi sebagaimana  yang  diamanahkan  oleh  Pancasila,  GBHN,  Undang-Undang, dan UUD 1945?
b. Revitalisasi Civitas Akademika Perguruan Tinggi
Perlunya  revitalisasi  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  di  tengah-tengah motivasi antar kepentingan memang nampak berpelangi. Sebaliknya, secara global desakan ‘internasionalisasi Pendidikan Tinggi’–walaupun agak sedikit eksklusif–nampak  semakin  menjadi-jadi  sesuai  motif  dan  arahnya  sendiri- sendiri.  Sehingga  untuk  mewujudkan  ‘suksesi’  dalam  me-revitalisasi  civitas akademika’  di  perguruan  tinggi  dalam  negeri  membutuhkan  adaptasi  di sana-sini.
Untuk urusan non-human resources misalnya, tentu sudah jelas, tidak akan  ada  sikap  dan  perilaku  resistensi  apalagi  anti  revitalisasi  karena segalanya  bisa  di-restrukturisasi,  diadaptasi  dan  ditata  ulang  hingga  di- restorasi kembali. Namun bagaimana dengan manusianya? Apakah segenap insan ‘akademisi murni’ maupun ‘akademisi politis’ hingga kepada ‘politikus akademis’  mampu  dan  mau  untuk  di-revitalisasi  atau  di-reformasi  agar tercapai  pemodelan  manusia-manusia  yang  transformatif? 21 Padahal  kunci
21 Jangankan  untuk  direvitalisasi  hingga  menuju  reformasi,  untuk  dievaluasi  saja  susah. Dan hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja bahkan sama halnya di luar negeri sejak dulu. Perbedaannya  mungkin  hanya  pada  tingkat  resistensinya  saja.  Sebagaimana  yang  dinyatakan oleh Marx (1990) dalam Speight (2015, hal. 154) bahwa “usaha yang bersifat korektif semestinya dilakukan secara berkala tiap tahun atau tiap semester, akan tetapi persoalan evaluasi terhadap
sukses  untuk  proses  terlahir  kembali  atau  regenerasi  Tri  Dharma membutuhkan  persilangan  sel-sel  kehidupan  alias  pemuncah  perkawinan antar  kualitas  pribadi  yang  pada  klimaksnya  mampu  memproduksi  para pelanjut  cita-cita  yang  lebih  bertenaga,  kuat  dan  hebat  untuk  mencapai tujuan  yang  benar-benar  optimal  dalam  mereformasi  Pendidikan  Tinggi  di Nusantara di tengah-tengah arus motivasi antar kepentingan baik di tingkat lokal, nasional hingga internasional.
Disinilah  esensinya,  perguruan  tinggi  memang  tidak  bisa  kerja sendirian namun harus saling mengisi dan menutupi dalam mengembangkan  Pendidikan  Tinggi.  Mulai  dari  lembaga  legislatif  dan eksekutif  hingga  institusi-institusi  edukatif  bahkan  seluruh  masyarakat secara  luas  harus  senantiasa  mereformasi  dan  me- restorasi hingga mengawasi segala kebijakan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dalam negeri untuk membenahi Sumber Daya Manusia-nya agar  menjadi  lebih  kuat,  baik  yang  sekarang  maupun  untuk  yang  akan datang.  Optimalnya,  memang  tidak  perlu  merubah  segalanya  hingga berganti  wajah  dan  perangainya  namun  yang  penting  bagaimana menatanya kembali dan menyesuaikannya dengan tuntutan dan kebutuhan zaman milenia dan  zaman-zaman  selanjutnya  dengan  seribu  satu  macam istilah agar Pendidikan Tinggi dalam negeri tetap mampu berkembang dan berjalan secara normal.
D. Regenerasi Interpreter dan Inovator Tri Dharma Perguruan Tinggi
Diantara  tujuan  besar  pengimplementasian  Tri  Dharma  perguruan  tinggi adalah  untuk  mencerdaskan  dan  ‘membahagiakan’  masyarakat.  Dan  sebagai pengguna  langsung  Tri  Dharma  perguruan  tinggi  khususnya  pada  aspek pendidikan dan pengajaran serta penelitian, kalangan mahasiswa tentunya harus menjadi  salah  satu  komponen  penggiat  kreatifitas  dan  inovasi  Tri  Dharma.
kalangan akademisi kampus, khususnya para professor, telah menjadi semacam isu yang sensitif dan  tak  mengenakkan  selama  beberapa  tahun  bahkan  beberapa  dekade  belakangan  dan tentunya  hal  tersebut  sudah  sepantasnya  untuk  diperhatikan  dengan  serius  bagaimana mengatasi resiko munculnya kemarahan sejumlah akademisi tersebut sebab hal itu berpengaruh bagi  sistem  pendidikan  di  masa  yang  akan  datang.  Namun,  sekalipun  sulit,  usaha  evaluasi khususnya yang berkenaan dengan efektifitas kerja mereka merupakan hal yang penting selama dilakukan dengan penuh keseriusan, bermanfaat dan bertujuan yang jelas.”
Yohan - REVITALISASI PENGELOLAAN  DAN
Kegiatan kreatifitas dan inovasi yang dimaksud yaitu implementasi keilmuan dan keahlian  ‘kekinian’  yang  telah  mereka  peroleh  yang  dapat  digunakan  untuk melayani  masyarakat  dalam  kegiatan  pengabdian  baik  ketika  mereka  menjadi mahasiswa ataupun setelah menjadi sarjana.
Berkembang  atau  tidaknya  revitalisasi  Tri  Dharma  pada  satu  perguruan tinggi  terlihat  indikatornya,  salah  satunya,  dari  keaktifan  mahasiswanya.  Dan perguruan  tinggi  mesti  meregenerasi  para interpreter dan inovator Tri  Dharma yang  berciri  khas  ke-Indonesiaan  kepada  para  penerus  selanjutnya  agar  tujuan mulia,  alami  dan  ilmiahnya  tercapai  baik  yang  berdasarkan  motif-motif  pribadi yang bersifat intelektual, emosional dan spiritual hingga kepada motif sosial dan global bahkan motif-motif yang super luas yang bersifat universal. Jikalau dasar pertimbangan  ‘revitalisasi’  mengabaikan  program  regenerasi  jangka  panjang untuk  anak-cucu  berikutnya  sebagai  pelanjut  cerita  dan  cita-cita  Pendidikan Tinggi masa depan maka besar sekali kesalahan dan dosa yang harus kita pikul kedepannya sebab tujuan Pendidikan Tinggi adalah untuk menciptakan generasi penerus yang cerdas bukan hanya intelektualnya saja namun juga emosional dan berikut  spiritualnya  agar  cerdas  ‘nurani  kemanusiannya’  dalam  berinovasi  dan berkreasi  dalam  mengelola  sumber-sumber  penghidupan  yang  terpendam  dan tersebar  di  negeri  khatulistiwa  yang  bercirikan  Nusantara  untuk  kesejahteraan dan  kemakmuran  seluruh  rakyat  Indonesia  dengan  dasar-dasar  kebijakan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Keberlanjutan inovasi Tri Dharma perguruan tinggi tentunya bukan hanya untuk satu atau dua generasi saja, apalagi hanya untuk generasi saat ini saja. jika agenda globalisasi Pendidikan Tinggi lebih berfokus pada ‘sistem pengajaran dan penelitian’ saja, maka bangsa ini harus menyusuri kembali peta-peta pengabdian yang hanya diberikan porsi sebesar 10% pada ruang gerak Tri Dharma agar bisa menjadi  lebih  besar  lagi  dengan  penguatan-penguatan  secukupnya.  Jadikan mereka  (mahasiswa)  sebagai  generasi  yang  ‘cinta  pengabdian’  sebagai  bukti syukurnya terhadap segala anugerah dari sang Maha Penciptanya.
Saat ini boleh jadi kita–suka ataupun tidak suka–memang lebih diposisikan sebagai  penonton,  pengekor  dan  penikmat  kemajuan  globalisasi  pendidikan Tinggi  ketimbang  sebagai  penggagas  dan  penggerak  utamanya.  Namun  tugas kita  untuk  membentuk  generasi  ilmiah  masa  depan–disamping  tetap  menjalin kerjasama  dengan  dunia  internasional–yang  mampu  bersikap  dan  berlaku  baik
kepada  sesama  saudara  dan  sahabatnya  yang  sebangsa  dan  setanah  air. 22
Mereka  harus  diyakinkan  bahwa  disinilah  tanah  tumpah  darah  mereka  sejak jaman  nenek  moyang  dahulu  kala.  Oleh  sebab  itu,  maka  mereka  harus senantiasa  ditanamkan  nilai-nilai  kecintaan  terhadap  keunikan  alam  dan keberagaman  bangsanya. 23 Merekalah  para  akademisi  masa  depan  yang diharapakan  mampu  memberikan  penafsiran-penafsiran  vital  seputar  Tri Dharma  perguruan  tinggi  yang  implementatif  bagi  rakyat  Indonesia  yang sebagian  besarnya  berada  dalam  posisi  terpinggirkan. 24 Oleh  sebab  itu,  jika bangsa  asing–sebagai  ciri  khasnya–lebih  mendewa-dewakan  ‘globalisasi  sistem Pendidikan dan Risetnya’ yang agak berbau kapitalisme, maka tugas kita adalah menjadikan Pendidikan Tinggi bangsa ini yang lebih bercirikan Pendidikan Tinggi yang  meninggikan  martabat  dan  bangsanya  melalui  perhatian  dan  kepedulian dalam pelayanan dan pengabdian masyarakat.

## E. Kesimpulan
Bagaimanapun  juga  revitalisasi  Pendidikan  Tinggi  memang  tetap  harus dilakukan.  Apapun  dan  bagaimanapun  pemaknaannya,  bahkan  seberapa  kuat frekuensi desakannya hingga sebesar apapun kemampuan kita, namun satu yang
22 Secara  sadar  maupun  tidak  sadar,  salah  satu  dampak  globalisasi  telah  memunculkan pengkaburan  nilai  dan  semangat  nasionalisme  serta  patriotisme.  Meskipun  demikian, sebagaimana yang dinyatakan oleh Lawson & Scott (2002) dalam Rapoport (2011, hal. 11) bahwa “hingga  kini,  minimal  masih  terdapat  satu  aspek  kewarganegaraan  yang  secara  umum  masih diakui  oleh  hampir  seluruh  bangsa  di  dunia  yaitu  keterkaitan  individu  dengan  bangsa  dan negaranya  dimana  bangunan  identitas  dan  loyalitas  kebangsaan  bersama  telah  menjadi  inti dalam pendidikan kewarganegaraan mereka.” Oleh sebab itu, menurut Rapoport (2011, hal. 11) bahwa  “seorang  warga  negara  yang  bersangkutan  diamanahi  sejumlah  tanggungjawab  kepada bangsa  dan  negaranya  termasuk  juga  kepada  anggota  masyarakat  lainnya  sembari  menikmati hak-hak individualnya yang diterima dari negaranya sebagai kompensasi atas jasa-jasanya.”
23 Maknai  ‘cinta’  dalam  arti  yang  luas.  Salah  satu  bukti  ‘cinta’  kita  kepada  dunia Pendidikan  Tinggi  bangsa  ini  adalah  dengan  memperkuat  harmonisasi  dan  kontinuitas  Sumber Daya  Alam  dan  Sumber  Daya  Manusianya.  Dengan  kekuatan  energi  ‘cinta’  itu  kita  selalu berusaha  untuk  memberi  perhatian  dan  kepedulian  yang  sungguh-sungguh  dalam  menjaga, memelihara,  dan  menyelamatkan  generasi  penerus  bangsa  dan  negara  ini  melalui  aktifitas  Tri Dharma perguruan tinggi.
24 Sudah  sepantasnya jika  yang  menjadi  fokus kegiatan  Tri  Dharma  lebih  tertuju  kepada kepentingan  masyarakat  Indonesia,  bukan  hanya  masyarakat kampus  saja–apalagi hanya  untuk memfasilitasi  kepentingan  warga  asing  (dalam  bentuk  globalisasi)  semata–namun  juga  seluruh rakyat  Indonesia  dari  Sabang  hingga  Merauke.  Bukankah  demikian  amanat  Pancasila  dan  UUD 1945? Apakah tujuan tersebut bertentangan dengan perintah Sang Maha Pencipta?
pasti bahwa revitalisasi Pendidikan Tinggi harus lebih berorientasi ‘kemanusiaan’ selain  orientasi  akademis,  profesi  dan  vokasi,  hingga  orientasi  politis  dan ekonomis yang bukan melulu mengekori arah pergerakan kepentingan ‘politisasi global.’  Terlepas  dari  semua  bentuk  desakan  globalisasi  ekonomi  dan  sosial maupun  era  industri  yang  sedang  menggurita  saat  ini,  energi  penggerak revitalisasi  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  beserta  segala  komponen pendukungnya harus tetap sesuai dengan tujuan pokok, karakter dan keunikan bangsa  kita  sendiri  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  UUD  1945,  Pancasila, GBHN, UU beserta regulasi-regulasi turunannya agar Pendidikan Tinggi kita tetap eksis  dengan  cita  rasa  Nusantara  dan  jati  diri  ke-Indonesiaannya  yang  ber- Bhinneka  Tunggal  Ika  yang  melintasi  laut  dan  menjangkau  antar  pulau  dengan semangat cinta tanah air dalam ikatan persatuan dan kesatuan bangsa.
Kedepannya,  jangan  sampai  Pendidikan  Tinggi  kita  menjadi  sasana pergumulan  antar  motivasi  dan  kepentingan  asing  yang  boleh  jadi  tidak akomodatif dan kooperatif sehingga lupa dengan keaslian visi dan misi negerinya sendiri yang akhirnya membuka kesempatan dan celah pembenaran bagi aktor- aktor  intelektual  global  untuk  memanfaatkan  Sumber  Daya  baik  manusianya maupun  alamnya  yang  terabaikan  bagaikan  tanah  garapan  yang  tak  bertuan yang akan menjadi mangsa liberasi ekonomi dan globalisasi industri pendidikan yang berkedok ‘Internasionalisasi Pendidikan Tinggi’ yang saling menguntungkan padahal sebaliknya.
Apapun alasannya, apakah karena ‘defleksi’ energi alamiah globalisasi yang mulanya  hanya  menuntut  perubahan  ekonomi  dan  sosial  ataukah  karena rengekan  paksa  dari  para  generasi  penerus  bangsa  untuk  mempersiapkan Pendidikan  Tinggi  yang  lebih  baik  dan  berkualitas  di  masa  depan,  revitalisasi tetap saja harus bergerak dan terus bergerilya, baik secara alami maupun ilmiah dengan  teknik,  strategi  dan  pendekatan-pendekatan  yang  simpel  dan  praktis. Dan  jika  memungkinkan  tidak  perlu  mengorbankan  harta  benda  milik  rakyat secara berlebihan sebab hakikatnya yang harus  menjadi fokus utama untuk di- revitalisasi  itu  adalah  manusianya  bukan  yang  lain.  Selebihnya  bisa  diadaptasi sesuai dengan sejauh mana kekuatan dan daya jangkau revitalisasi itu sendiri.
Akhirnya,  dari  kesemua  komponen  dalam  proses  revitalisasi  pengelolaan dan  penyelenggaraan  Perguruan  Tinggi  yang  terangkum  dalam  Tri  Dharma Perguruan  Tinggi,  komponen  utama  dalam  wujud  Sumber  Daya  Manusia
tentunya  harus  diurutkan  pada  nomor  wahid  dalam  daftar  revitalisasi.  Para civitas  akademika  kampus  baik  itu  tenaga  pendidik  (dosen)  maupun kependidikannya,  dan  juga  mahasiswanya,  kesemuanya  harus  di-revitalisasi. Artinya, bukan hanya kualitas para dosen yang di-revitalisasi dan mahasiswanya di-regenerasi, akan tetapi para staff kependidikannya juga harus sering-sering di- restorasi.  Namun  lebih  dari  itu,  alangkah  hebatnya  lagi–memang  nampak kedengaran  aneh–jika  segenap  tenaga  kependidikan  pendukung  lainnya–biasa disebut karyawan dan sejenisnya–semisal para satpam dan ‘OB’ (Office Boy) juga disekolahkan  agar  mereka  lebih  tercerahkan  sesuai  dengan  keahlian  dan perannya  masing-masing  agar  pelayanan  kampus  bisa  menjadi  lebih  baik  dan prima  ke  depannya.  Namun  jika  mereka  mampu  me-revitalisasi  diri  mereka sendiri secara mandiri tentu hal itu akan menjadi satu prestasi yang spesial yang perlu  diacungi  dua  jempol  tangan  plus  dua  jempol  kaki.  Oleh  sebab  itu,  yang paling  utama  dan  pertama  yang  harus  di-revitalisasi  adalah  manusianya.  Jika sumber daya manusianya sudah di-revitalisasi, maka yang lainnya akan ikut te- revitalisasi  dengan  sendirinya  karena  energi  ikutannya  berupa  kesadaran  dan ketulusan  pribadi  sangat  berpotensi  memproduksi  etos  kerja  yang  lebih bertenaga  dalam  menggenjot  efektifitas  kerja,  kreasi  dan  inovasi  hingga tercapainya  reformasi  pengelolaan  Pendidikan  Tinggi  dan  penyelenggaraan  Tri Dharma  Perguruan  Tinggi  yang  sesungguhnya  hingga  mampu  beradaptasi  dan berkompetisi secara global diantara persimpangan kepentingan antar bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Barirani A, et al. (2017). Can University Profit from General Purpose Inventions? The case of Canadian Nanotechnology Patens. An International Journal of Technological  Forecasting  and  Social  Science .  Vol  120,  July  2017,  p.  271- 283.  Elsevier.  Available  at  https://www.sciencedirect.com/journal/ technological forecasting and social change
DPR  RI.  Panja  Evaluasi  Pendidikan  Tinggi  Komisi  X  DPR  RI  (2017-2018). Rapat Dengar  Pendapat dengan Jajaran Kemenristekdikti . Retrieved on July 18,
2018 from http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/pdf
Gueenhuizen,  M.  &  Soetanto,  D.  (2015). Getting  the  Right  Balance:  University Networks’ Influence on Spin-Offs Attraction of Funding for Innovation. The

## Jurnal Ilmiah Sustainable
Vo. 1. No. 1, Juni 2018, 119-145
Yohan - REVITALISASI PENGELOLAAN  DAN
Journal  of Technovation .  Vol  36-37,  February-March  2015,  p.  26-38. Elsevier. Available
at http://www. sciencedirect.com/journal/ technovation/vol/36-37
http://tengokberita.com/cambridge-university-akan-buka-cabang-di-indonesia- tahun-ini /30 Januari/2018
https://www.kaskus.co.id/thread/5a7d0937c1d770636d8b4567/yuk-intip-profil- kampus-asing-yang-bakal-masuk-indonesia/
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F19204/univers itas/asing/dapat/diri/kan/kampus di Indonesia.htm https://beritagar.id/artikel/berita/pro-kontra-rencana-beroperasinya- universitas-asing
https://beritagar.id/artikel/berita/pancing-inovasi-jokowi-bisa-kasih-izin- kampus-asing
Kemenristekdikti. Penyelenggaraan  Pendidikan  Tinggi  dan  Pengelolaan Perguruan Tinggi . Retrieved on June, 28, 2018 from
http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp- content/uploads/2016/04/Penyelenggaraan-Dikti-dan-Pengelolaan-PT.pdf
Luijten-Lub,  A.  (2007). Choices  in  Internationalisation:  How  Higher  Education Institutions  Respond  to  Internationalisation,  Europeanisation  and Globalisation. Czech Republik. CHEPS/UT, Postbus 217, 7500 AE Enschede Lukens-Bull. A. R. (2013). Islamic Higher Education in Indonesia:  Continuity  and Conflict. United State. New York. Palgrave Macmillan
Longden,  B.  (2011). University  Ranking:  Reliability,  Consistency  and  Validity in Teichler,  U.  et  al.  [eds]. University  Rankings:  Theoretical  Basis, Methodology  and  Impacts  on  Global  Higher  Education;  The  Changing Academy–The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective, Part 3. London & New York. Springer Dordrecht Heidelberg Ledger,  S.  et  al.  (2014). Global  to  Local  Curriculum  Policy  Processes:  The Enactment  of  the  International  Baccalaureate  in  Remote  International Schools. Switzerland. Springer International Publishing
Mirowski, P. & Van Horn, R. (2005). The Contract Research Organization and the Commercialization  of  Scientific  Research. The  Journal  of Social  Studies  of
Science. Vol. 35, Issue 4, August 2005. Available at
http://journals.sagepub.com/toc/sssb/35/4
Yohan - REVITALISASI PENGELOLAAN  DAN
Maringe,  F.  &  Foskett,  N.  (2010).  [eds  &  conts]. Globalization  and Internationalization  in  Higher  Education:  Theoretical,  Strategic  dan Management  Management  Perspectives. United  Kingdom.  London: Continuum International Publishing Group
Menteri  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  Tinggi.  Sambutan  Hardiknas  pada Upacara  Peringatan  Hari  Pendidikan  Nasional  Tahun  2017.  Retrieved  on July  18,  2018  from  http://www.kopertis12.or.id/wp-content/uploads/ 2017/04/sambutan-hardiknas-2017.pdf
OECD/Asian  Development  Bank  (2015). Education  in  Indonesia:  Rising  to  the Challenge .  OECD  Publishing,  Paris.  Retrieved  on  July  27,  2018  from http://dx.doi.org/10.1787/9789264230750-en
PP  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi . Retrieved on July 18, 2018 from
https://isi-ska.ac.id/pengumuman/wp-content/uploads/
2015/03/PP/No.4/2014.pdf
Permen Ristek Dikti Nomor 55 Tahun 2017: Perguruan Tinggi . Retrieved on June,
28, 2018 http://bsnp-indonesia.org/wp-content/uploads/2017/09/ permenristekdikti-nomor-55-tahun-2017.pdf
Rapoport, A. “ Challenges and Opportunities: Resocialization as a Framework for Global  Citizenship” in  Zajda,  J.  (2015).  (ed.). Globalization,  Ideology  and Politics of Education Reforms . Switzerland. Education Springer
Speight,  G.  James.  (2015). Educating  Scientists  and  Engineers  for  Academic  & Non-Academic  Career  Success. London  &  New  York.  CRC  Press.  Taylor  & Francis Group
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012  tentang Pendidikan Tinggi .  Retrieved  on  June,  2018  from  http://diktis.kemenag.go.id/ prodi/dokumen/UU-Nomor-12-Tahun-2012-ttg-Pendidikan-Tinggi.pdf
Wong,  S.  M.  &  Wu,  F.  S .  Internationalization  of  Higher  Education  in  East  Asia: Issues,  Implication  and  Inquiries in  Palmer,  D.  J,  et  al,  (eds.),  (2011). The Internationalization of East Asian Higher Education: Globalization’s Impact.
United State of America. Palgrave MacMillan.
Zajda, J. (2015). Globalisation, Ideology and Politics of Education Reforms dalam Zajda,  J.  (2015).  (ed.). Globalization,  Ideology  and  Politics  of  Education Reforms . Switzerland. Education Springer.