ISSN: 2087-8117 Vol. 11, No. 1, Juni 2019

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi
Abdul Mujib
Abdul Mughits Fakhri Husein
Widyarini
Afif Muhammad
Zusiana Elly Triantini A.Hashfi Luthfi Redaktur Ahli Syamsul Anwar
Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa
Syafaul Mudawam

## Tata Usaha/Distributor
Trisnawati
Wardatul Fitri
Diterbitkan oleh: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Alamat Redaksi
Jurusan Muamalat Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’ merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Jurnal Hukum Bisnis Islam
ISSN: 2087-8117 Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Pemimpin Redaksi
Saifuddin
Redaktur Pelaksana
Ratnasari Fajariya Abidin
Tim Redaksi Abdul Mujib
Abdul Mughits
Fakhri Husein
Widyarini Zusiana Elly Triantini
Afif Muhammad
A.Hashfi Luthfi Wardatul Fitri
Redaktur Ahli Syamsul Anwar Hamim Ilyas Moch. Sodik Kholid Zulfa
Syafaul Mudawam
Tata Usaha/Distributor Trisnawati
Diterbitkan oleh: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Redaksi Jurusan Muamalat Lt. 3 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 website: http://ejournal.uin-suka. ac.id/syariah/azzarqa
Jurnal Az Zarqa’
merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian- kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam. Jurnal ini sudah Open Journal System (OJS).

## Daftar Isi

## Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi
Minimarket Alfamart dan Indomaret di Indonesia
Evi Damayanti 221-244 Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah Saefuddin 245-266 Faktor Pengaruh Minat Membayar Zakat Mal Studi pada LAZ ‘Baitul Mal MJK’ di Yogyakarta Widyarini & Wahyu Yuliana 267-287
Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Baitul Tamwil
Ramadhani Alfin Habbibie 289-313 Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang Dilikuidasi Ayu Franita Putri 315-330
Bank Wakaf Mikro Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Analisis UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro)
Nur Mifchan Solichin 331-353 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam Perspektif Hukum Bisnis Syari’ah Qurotul Aini 355-384 Al Hajat Al Ammah (Kebutuhan Publik) dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Aulia Rahman Pasaribu 385-402 Optimalisasi Dana ZIS pada LAZISNU Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali
Sifaul Amin
403-422
Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur (Analisis Tugas, Fungsi dan Wewenang BPKH dalam UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji)
Abdul Rahman Ashidiq
423-435
Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian
Maria Ulfa KN 437-452 Instrumen Investasi dalam Perusahaan Asuransi Syariah Uswatun Hasanah 453-479
Abdul Rahman Ashidiq: Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur (Analisis Tugas, Fungsi dan Wewenang BPKH dalam UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji)

## Abdul Rahman Ashidiq
Magister Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam NegeriSunan Kalijaga Yogyakarta Email : Abdulrahmanashidiq@gmail.com

## Abstrak
Di  era  pemerintahan  yang  sekarang  ini  sedang gencar-gencarnya  memikirkan  untuk  meningkatakan pertumbuhan  ekonomi.  salah  satu  upaya  yang  di  lakukan dengan  membangun  infrastruktur  sebagai  pendukung perkembangan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan untuk mempermudah  akses  lalu-lintas  jalannya  perekonomian  di indonesia.  Tentunya  untuk  membangun  infrastrukur  yang baik dan berkelanjutan dibutuhkan modal yang tidak sedikit, mengahabiskan  dana  APBN  yang  cukup  banyak.  Oleh karenanya dibutuhkan pendukung dana dari berbagai sektor untuk pembangunan infrastruktur. Salah satu peluang untuk pembangunan infrastruktur yaitu dengan mengoptimalisasi sukuk  dana  haji  indonesia  sebagai  modal  atau  instrumen pembiayaan infrastruktur.
Kata kunci : Sukuk  Dana  Haji  Indonesia,  Instrumen Pembiayaan, Infrastruktur.

## Pendahuluan
Sukuk 1 merupakan salah satu bentuk intrumen keuangan
1 Menurut bahasa sukuk adalah akar kata dari bahasa arab” sakk ”, jamaknya “ sukuk ” yang berarti memukul atau membentur, dan juga bisa bermakna pencetakan atau menempa. Istilah sakk bermula dari tindakan membubuhkan cap tangan oleh seseorang atas suatu dokumen yang mewakili suatu  kontrak  pembentukan  hak,  obligasi  dan  uang.  Sukuk  didefinisikan sebagi suatu dokumen sah yang menjadikan bukti penyerahan modal tehadap kepemilikan suatu harta yang boleh dipindahmilikan dan bersifat kekal atau jangka panjang. Lihat Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk:  memahami  &
syari’ah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun oleh negara. Di beberapa negara sukuk telah menjadi intrumen yang penting sebagai pembiayaan anggaran negara. Beberapa negara yang telah menjadi regular issuer sukuk, antara lain Malaysia, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Brunei Darussalam. Kebanyakan negara yang mengadopsi sukuk, intrumen lazimnya diposisikan sebagai alat kebijakan fiksal  untuk  membiayai  pembangunan.  Kebijakan  fiksal  adalah suatu kebijakan terkait dengan aspek pengelolaan angaran negara. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro dalam mengendalikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 2
Konsep keuangan berbasis syari’ah islam ( Islamic  finance ) dewasa ini telah tumbuh secara pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara islam di kawasan Timur tengah saja, melainkan juga oleh berbagai negara di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syari’ah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syari’ah. Selain itu juga telah dibentuk lembaga internasioanal untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan islam dan standard intrumen keuangan islam, serta didirikannya lembaga rating islam. beberapa prinsip pokok dalam trnsaksi keuangan berbasis syari’ah antara lain berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil ( Profit  sharing ) serta larangan terhadap riba , Gharar dan Maysir. 3
Pertumbuhan ekonomi indonesia di angka 4,73 persen per September 2015 masih jauh dari harapan, terutama karena indonesia membutuhkan pertumbuhan minimal 7 persen agar dapat menjadi negara maju pada tahun 2025. Dengan menganut semangat percepatan, pemerintah indonesia telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka mendorong investasi untuk beragam sektor terkait infrastruktur, perbaikan dalam regulasi,
membedah  obligasi  pada  perbankan  syari’ah , Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010, hlm 92-93 2 Khairunnisa  Musari, sukuk  untuk  fiscal  Sustainability , (Majalah Sharing, Edisi 35, 2009), Hal 22 .
3 Derektorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, di akses dari www.djppr.kemenkeu.go.id tanggal 24 oktober 2018.
Abdul Rahman Ashidiq: Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
fiksal,  dan  kelembagaan  telah  dilakukan  guna  mendorong pencapaian milestones proyek prioritas.Penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena adanya kendala di berbagai tahapan proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Secara keseluruhan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan. Pada tahap penyiapan, terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. Selanjutnya, proyek sering terkendala masalah pengadaan lahan yang berakibat pada tertundanya pencapaian financial close untuk proyek KPBU. Selain itu, dari sisi pendanaan sering muncul masalah terkait tidak tersedianya dukungan fiskal dari Pemerintah akibat ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan atas pembagian risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha. Selain  dukungan  fiskal,  keterbatasan  jaminan  Pemerintah  yang dapat diberikan pada proyek infrastruktur juga menurunkan minat investasi di Indonesia. 4
Setelah Di undangkannya Undang-Undang No.34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Haji kemudian dibetuklah Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang diamanati oleh Undang-undnag mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dalam hal pengelolaan dana haji khususnya dibidang pengembangan dana haji, hal tersebut memberikan peluang yang sangat besar untuk menginvestasikan dana haji dalam bentuk sukuk dana haji indonesia sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur.
Dari uraian di atas sangatlah jelas infrastruktur merupakan salah satu penopang untuk meningkatakan pertumbuhan ekonomi, sekaligus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan dan akan terjadi pemerataan ekonomi.
Selanjutnya tujuan penulisan jurnal ini sebagai penyumbang pemikiran dari penulis dengan melihat problem yang dialamai khususnya di bidang pendanaan infrastruktur dengan memperhatikan peluang untuk pendanaan proyek infrastruktur dengan mengoptimalisasi sukuk dana haji sebagai instrumen pembiayaan infrastruktur.
4 Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, di akses https:// kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di- indonesia/ tanggal 25 oktober 2018

## Sukuk/ Obligasi Syari’ah
Merujuk pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.32/DSN- MUI/IX/2002 obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari’ah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syari’ah berupa bagi hasil, margin atau fee , serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. 5
Sukuk memiliki beberapa karekteristik, antara lain: 6
1.  Merupakan bukti kepemilikan suatu aset, hak manfaat, jasa atau kegiatan investasi tertentu
2.  Pendapatan yang diberikan berupa imbalan, margin, bagi hasil, sesui dengan jenis akad yang digunkan dalam penerbitan
3.  Terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir.
4.  Memerlukan adanya underlying asset penerbitan
5.  Penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah.
Terdapat beberapa komponen dalam kontrak sukuk, antara lain: 7
1. Harta
Harta yaitu setiap barang yang benar-benar dimiliki dan dikawal ( hijaazah) oleh seseorang, baik barang ataupun manfaat.
2. Akad Dalam aktivitas sukuk melibatkan sejumlah akad antara lain, akad  ijarah,  murabahah,  istisna’,  musyarakah,  dan  akad salam.
3.  Pihak yang berakat
Terdiri dari originator, badan yang mengeluarkan sukuk dan investor atau sukukholders 4.  Cara pelaksanaan akad.
Perkembangan Sukuk Negara (SBSN) Di Indonesia Sukuk Negara di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Diperkuat dengan adanya payung hukum
5 Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syari’ah , Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm 87
6 Fahmi Salim, Konsep  Dan  Aplikasi  Sukuk  Negara  Dalam  Kebijakan Fiksal  Di  Indonesia , Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2011 hlm 21
7 Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk:  memahami  &  membedah  obligasi pada perbankan syari’ah , Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010, hlm 101-102.
Abdul Rahman Ashidiq: Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Undang-Undang No 19 tahun 2008 tentang surat berharga syari’ah negara (SBSN) atau Undang-Undang sukuk Negara semangkin dapat meyakinkan masyarakat/para investor dalam negeri maupun investor asing untuk berinvestasi dengan membeli sukuk negara. Penerbitan sukuk negara perdana di Indonesai mulai terasa keberadaannya dengan mendapat respon yang luar bisas dari masyarakat maupun para investor. Pada tanggal 26 agustus 2008 untuk pertama kalinya sukuk negara(SBSN) diterbitkan. SBSN yang diterbitkan adalah seri IFR001 dan IFR002. Pemerintah kembali menerbitkan SBSN pada tanggal 25 februari denga seri SR001 dan disusul dengan penerbitan seri lainnya.
Jenis-jenis Sukuk Negara di antaranya:
1.  SR sukuk Negara Ritel adalah sukuk Negara yang dijual kepada investor individu non institusi atau nonkorporsi melalui Agen Penjual dengan pembelian minimal 5 juta Rupiah. Kupon Sukuk Ritel bersifat fixed, dibayar tiap bulan dan dapat diperjualbelikan.
2.  Sukuk Valas atau global sukuk adalah SBSN yang diterbitkan dalam mata uang atau valuta asing di pasar internasional sebagai pasar perdana. Tingkat imbal hasil (yield) bersifat tetap dan dapat diperdagangkan (tradable). Sukuk Valas diterbitkan pertama kali di pasar internasional pada 2016 dalam mata uang USD.
3.  Sukuk dana haji Indonesia ( SDHI )adalah penerbitan SBSN dengan metode penempatan langsung ( private  placement ) pada Dana Abadi Umat (DAU) berdasarkan kesepakatan bersama ( Memorandum  of  Understanding /MoU) antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan. Sukuk jenis ini tidak dapat diperdagangkan, jenis akad yang digunakan adalah ijarah  al-khadamat.Underlying  assets yang digunakan untuk penerbitan berupa jasa layanan haji itu sendiri yang terdiri dari jasa penerbangan ( flight ), makanan ( catering ), dan pemondokan ( housing ). Penerbitan SDHI pertama kali dilaksanakan pada bulan Mei 2009.Imbalan SDHI berupa kupon yang bersifat fixed dan dibayarkan setiap bulan dengan menggunakan mata uang Rupiah.
4.  IFR sukuk seri IFR adalah sukuk Negara yang di terbitkan di pasar dalam negeri dengan denominasi rupiah.IFR dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement
dalam jangka waktu diatas 1 tahun. Jenis imbalan atau kupon IFR  bersifat  fixed  dengan  pembayaran  tiap  6  bulan  sekali menggunakan mata uang Rupiah. Penerbitanperdana IFR dilaksanakan pada tahun 2008 denganmetode bookbuilding di pasar dalam negeri. Sejaktahun 2009, penerbitan IFR dilakukan dengan metoda lelang yang dilaksanaka nsecara reguler atau berkala setiap bulannya. Kemudian mulai tahun 2011, Sukuk Negara seri IFR ini tidak diterbitkan lagi, dan sebagai gantinya diterbitkan seri Project Based Sukuk (PBS) yang memiliki fitur relatif sama dengan seri IFR. IFR dapat diperdagangkan di pasar sekunder
5.  SPN-S surat perbendaharaan Negara syariah /SPNS atau bisa juga disebut SBSN dalam jangka pendek adalah SBSN yang berjangka waktu jatuh tempo hanya sampai dengan 12 bulan, dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto. Penerbitanperdana SPNS pada tanggal 4 Agustus 2011, dan selanjutnya diterbitkan secara reguler melalui lelang yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. SPNS dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement dengan mata uang Rupiah.
6. PBS project  based sukuk adalah sukuk yang di terbitkan dengan menggunakan proyek sebagai underlaying  asset . SBSN PBS dijual kepada investor institusi melalui lelang dan private placement , menggunakan underlying berupa proyek maupun kegiatan APBN. Imbalan SBSN PBS berupa kupon yang bersifat fixed dan dibayarkan setiap 6 bulan sekali dengan jenis mata uang Rupiah. SBSN PBS dapat diperdagangkan. Penerbitannya menggunakan umumnya menggunakan struktur ijarah asset to be leased dengan menggunakan underlying asset berupa proyek-proyek pemerintah ada dalam APBN pada tahun anggaran berjalan.
7. Sukuk Tabungan;Sukuk Tabungan Sukuk merupakan perluasan dari sukuk ritel yang diterbitkan untuk ditujukan kepada investor atau pembeli individu atau noninstitusi dengan syarat WNI. Dibandingkan dengan sukuk ritel, instrumen ini lebih terjangkau karena minimum pembeliannya lebih  rendah  (Rp2  juta).  Imbal  hasil  bersifat  tetap  (fixed coupon) dengan jangka waktu 2 tahun. Instrumen ini tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, tetapi ada fasilitas
Abdul Rahman Ashidiq: Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
pencairan sebelum jatuh tempo ( early  redemption ).Akad yang digunakan berjenis wakalah dan diterbitkan pertama kali pada bulan Agustus 2016 8
Pada akhir tahun 2010, terdapat 10 seri fixed  rate SBSN yaitu IFR0001, IFR0002, IFR0003, IFR0004, IFR0005, IFR0006, IFR0007, IFR0008, SR-001 dan SR-002 dengan masa jatuh tempo antaratahun 2012 sampaidengan 2030 dengantingkatimbalanantara 8,70% sampaidengan 12,00%. Selainituterdapat 5 seri SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia) yaitu SDHI 2012A, SDHI 2013A, SDHI 2014A, SDHI 2014B, dan SDHI 2014C dengan masa jatuh tempo antaratahun 2012 sampaidengan 2014 dan tingkat imbalan antara 7,13 % sampaidengan 7,55%.
No Seri Outstanding Imbalan Jatuh Tempo 1 IFR0001 Rp  2.714.700.000.000,00 11,8000% 15 Agustus 2015 2 IFR0002 Rp  1.985.000.000.000,00 11,9500% 15 Agustus 2018 3 IFR0003 Rp  2.632.000.000.000,00 9,2500%  15 September 2015 4 IFR0004 Rp  550.000.000.000,00 9,0000%  15 Oktober 2013 5 IFR0005 Rp  561.000.000.000,00 9,0000% 15 Januari 2017 6 IFR0006 Rp  2.175.000.000.000,00 10,2500%  15 Maret 2030 7 IFR0007 Rp  1.257.000.000.000,00 10,2500% 15 Januari 2025 8 IFR0008 Rp  252.000.000.000,00 8,8000% 15 Maret 2020 9 SR-001 Rp  5.556.290.000.000,00 12,0000% 25 Februari 2012 10 SR-002 Rp  8.033.860.000.000,00 8,7000%  10 Februari 2013 11 SDHI 2012A  Rp  3.342.000.000.000,00 7,6100% 03 Maret 2012 12 SDHI 2013A  Rp  4.250.000.000.000,00 7,5500%  17 Mei 2013 13  SDHI 2014A  Rp  2.855.000.000.000,00 7,3600% 09 Agustus 2014 14 SDHI 2014B  Rp  336.000.000.000,00 7,3000% 25 Agustus 2014 15 SDHI 2014C  Rp  2.000.000.000.000,00 7,1300% 07 Oktober 2014
Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBSN Rupiah per 31 Desember 2010. 9
8 http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1656, di akses pada tanggal 26 oktober 2018.
9 www.djppr.kemenkeu.go.id/.../3Laporan_Pertanggungjawaban.../ Laporan_Pertanggu...lihat laporan pertanggungjawaban surat berharga negara tahun 2010, di akses tanggal 26 tahun 2018.
Pada akhir tahun 2011, terdapat 10 seri fixed rate SBSN yaitu IFR0001, IFR0002, IFR0003, IFR0004, IFR0005, IFR0006, IFR0007, IFR0008, IFR0010, SR-001, SR-002 dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbalan antara 8,15% sampai dengan 12,00%. Selain itu terdapat 8 seri SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia) yaitu SDHI 2012A, SDHI 2013A, SDHI 2014A, SDHI 2014B, SDHI 2014C, SDHI 2014D, SDHI 2021A, dan SDHI 2021B dengan masa jatuh tempo antara tahun 2012 sampai dengan 2021 dan tingkat imbalan antara 7,13 % sampai dengan 8,00%.
No Seri Jatuh Tempo  Imbalan Outstanding 1 IFR0001 15-Aug-15 11.80% 2,714,700,000,000 2 IFR0002 15-Aug-18 11.95% 1,985,000,000,000 3 IFR0003 15-Sep-15 9.25% 2,632,000,000,000 4 IFR0004 15-Oct-13 9.00% 550,000,000,000 5 IFR0005 15-Jan-17 9.00% 1,171,000,000,000 6 IFR0006 15-Mar-30 10.25% 2,175,000,000,000 7 IFR0007 15-Jan-25 10.25% 1,547,000,000,000 8 IFR0008 15-Mar-20 8.80% 252,000,000,000 9 IFR0010 15-Feb-36 10.00% 3,710,000,000,000 10 SR-001 25-Feb-12 12.00% 5,556,290,000,000 11 SR-002 10-Feb-13 8.70% 8,033,860,000,000 12 SR-003 23-Feb-14 8.15% 7,341,410,000,000 13  SDHI 2012A  3-Mar-12 7.61% 3,342,000,000,000 14 SDHI 2013A  17-May-13 7.55% 4,250,000,000,000 15 SDHI 2014A  9-Aug-14 7.36% 2,855,000,000,000 16 SDHI 2014B  25-Aug-14 7.30% 336,000,000,000 17 SDHI 2014C  7-Oct-14 7.13% 2,000,000,000,000 18 SDHI 2014D  11-Feb-14 7.85% 6,000,000,000,000 19 SDHI 2021A  11-Apr-21 8.00% 2,000,000,000,000 20 SDHI 2021B  17-Oct-21 7.16% 3,000,000,000,000 Total 61,451,260,000,000
Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBSN Rupiah per 31 Desember 2011 10
10 www.djppr.kemenkeu.go.id/.../3Laporan_Pertanggungjawaban.../
Abdul Rahman Ashidiq: Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia Sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur
Setelah di undangkannya Undang-undang No. 34 tahun 2014 serta di perkuat oleh Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 sebagai pelaksanaan Undang-Undnag No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Dana Haji, terbentuklah badan khusus yang bertugas mengelolah dana haji di indonesia yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Haji ( BPKH ), BPKH mempunyai tugas, fungsi dan wewennag sebgai berikut:
1.  Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Haji Pada bagian ketiga paragraf satu Pasal 22 dijelaskan bahwa BPKH bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keungan haji. 11
2.  Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Haji
Pada pragraf 2 Pasal 23 menjelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, BPKH menyelenggarakan fungsi:
a. Perencanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji.
b. Pelaksanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji
c. Pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan serta pengeluaran keuangan haji dan
d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji. 12
3. Wewenang Badan Pengelolaan Keuangan Haji
Pada Paragraf 3 Pasal 24 dijelaskan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, BPKH berwenang:
a.  Menempatkan dan mengivestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat;dan
Laporan_Pertanggu...Lihat Laporan pertanggungjawaban Surat Berharga Negara Tahun 2011, di akses tanggal 26 oktober 2018.
11 Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, pasal 22 12 Pasal 23.
b.  Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji. 13
Jika dilihat dari Undang-Undang No 34 Tahaun 2014 tentang Pengelolaan keuangan haji terkait tugas, fungsi dan kewenangan BPKH tidak ada batasan pada sektor apa dana haji tersebut diinvestasikan asalkan masih dalam investasi instrumen syari’ah yang aman dan bermanfaat. Dalam undang-undnag tersebut memang lebih ditekankan pada sisi keamanan, kemanfatan dan kehati-hatian. Jangan sampai dana yang diinvestasiakn hanya menargetkan hasil yang sangat tinggi namun tidak ada kemanaan yang terjamin. Juga harus memikirkan kepentingan jamaah haji untuk memperoleh kemanfatan tambahan atas dananya yang tersimpan sekian lama harus memperoleh prioritas bukan hanya sekedar keuntungan investasi semata.
Berikut ini data penempatan dan investasi dan haji 2017 dan rencana pengelolan dana haji 2018-2022 14
Dari data grafik diatas dapat dilihat rencana untuk pengelolaan dana haji yang akan lebih banyak diinvestasikan ke Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta sukuk. Penempatan dan haji di perbankan syariah memang bisa memberikan dapak positif bagi perbankan syariah karena perbankan syariah memperoleh dana yang jumlahnya besar sehingga dapat mengembangkan fingsi  intermediasinya  terhadap  sektor  riil.  Namun  dana  haji tersebut tidak mungkin semuanya ditempatkan pada perbankan
13 Pasal 24.
14 http://bpkh.go.id/ di akses tanggal 26 oktober tahun 2018.
Abdul Rahman Ashidiq: Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
syariah karena bagaimanapun perbankan syariah mempunyai keterbatasan untuk mengelola dan haji tersebut. Dengan demikian, dibutuhkan sektor lain sebagai sarana invesatasi dana haji yang dirasa aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dalam hal ini yaitu di investasikan dalam bentuk sukuk negara.
Jika ditinjau penempatan dan haji ke dalam SBSN sebenarnya lebih didasarkan pada kemanan dalam berinvestasi dan keuntungan berupa imbalan dari SBSN. Dalam praktek selama ini penempatan dana haji di dalam SBSN menggunakan SDHI yang bersifat Private  placement (penempatan sendiri ). Hal ini memberikan keuntungan bagi kementerian agama dalam menentukan tenor SDHI yang disesuaikan dengan rencana pemanfatan dana haji tersebut. Namun SDHI merupakan instrumen non- tradeable ( tidak dapat diperdagangkan) sehingga tidak bisa di redeem setiap saat. Jika melihat undang-undang No 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji yang mengharuskan pembentukan Badan Pengelolaan Dana Haji (BPKH) dengan mengoptimalkan tugas, fungsi dan wewenang BPKH yaitu diberi kebebasan oleh undang-undang untuk menempatkan dan menginvestasikan dana haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat serta melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji sebenarnya menjadi peluang untuk menginvestasikan dana haji tidak hanya kedalam SBSN melalui SDHI, melainkan bisa dimasukkan kedalam sukuk negara seri PBS yang itu lebih bersifat tradeable (dapat diperdagangkan).
Dengan menggunakan intstrumen yang tradeable maka pengelolaan keuangan haji dapat lebih leluasa dalam mengatur likuiditasnya karena bisa di redeem setiap saat melalui pasar sekunder. Disisi lain, ketika dan haji tersebut ditempatkan dalam sukuk PBS maka akan membantu pembangunan infrastruktur yang akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan banyaknya lapangan pekerjaan baru yang dibuka dan pemerataan ekonomi masyarakat yang sejahtera. Efek positif yang lain juga memberikan imbalan yang cukup kompetitif yang hasil imbalan tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualiatas layanan haji sehingga masyarakat indonesia yang melaksanakan haji lebih nyaman dan aman dalam menjalankan ibadah haji.

## Penutup
Pembangunan Infrastruktur memagang peranan yang sangat penting untuk membangun perekonamian nasioanal sekaligus bisa menjadi solusi untuk menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Sukuk Dana Haji Indonesia ( SDHI ), merupakan salah satu intstrumen pembiayaan pembangunan insfrastruktur, karena sukuk memiliki proyek yang jelas dalam operasionalisainya. Oleh karena itu, perlunya ada kerja sama antara pemerintah dengan badan pengelolah keungan haji (BPKH), dalam rangka penerbitan sukuk dana haji indonesia dengan mengoptimalka tugas, fungsi dan wewenang BPKH yang telah diberi keluasan untuk menginvestasikan dan mengembangkan dana haji dalam Undang-undnag No.34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji.
Dana haji yang dikelolah oleh Badan Pengelolah Keungan Haji tidak hanya sebatas di investasikan kedalam SBSN yang berupa SDHI yang sifatnya tidak dapat diperdagangkan tetapi sebetulnya bisa di investasikan kedalam SBSN yang berupa PBS yang itu sifatnya lebih Tradeable ( dapat diperdagangkan).
Abdul Rahman Ashidiq: Optimalisasi Sukuk Dana Haji Indonesia...
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019

## Daftar Pustaka
Derektorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, di akses dari www.djppr.kemenkeu.go.id tanggal 24 oktober 2018.
Fahmi Salim, Konsep  Dan  Aplikasi  Sukuk  Negara  Dalam Kebijakan  Fiksal  Di  Indonesia , Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011
Khairunnisa Musari, sukuk untuk fiscal Sustainability,( Majalah Sharing, Edisi 35, 2009).
http://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/1656, di akses pada tanggal 26 oktober 2018.
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, di akses https://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan- pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/ tanggal 25 oktober 2018.
Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk:  memahami  &  membedah obligasi  pada  perbankan  syari’ah , Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010
Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution, Investasi  Pada  Pasar Modal Syari’ah , Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
w w w . d j p p r . k e m e n k e u . g o . i d / . . . / 3 L a p o r a n _ Pertanggungjawaban.../Laporan_Pertanggu...lihat laporan pertanggungjawaban surat berharga negara tahun 2010, di akses tanggal 26 tahun 2018.
w w w . d j p p r . k e m e n k e u . g o . i d / . . . / 3 L a p o r a n _ Pertanggungjawaban.../Laporan_Pertanggu...Lihat Laporan pertanggungjawaban Surat Berharga Negara Tahun 2011, di akses tanggal 26 oktober 2018.
Az Zarqa’, Vol. 11, No. 2, Desember 2019
Az Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam

## Submission
Naskah yang dikirim ke redaksi Az Zarqa’ akan dipertimbangkan untuk dimuat jika memenuhi kriteria sebagai berikut.
1. Judul berkaitan dengan kajian hukum bisnis Islam.
2. Nama penulis naskah (tanpa gelar akademik, disertai dengan instansi/perguruan tinggi, alamat yang bisa dihubungi, alamat email untuk korespondensi)
3. Abstrak yang terdiri dari hanya satu paragraph, satu  spasi antara 100-150 dalam bahasa Indonesia.
4. Mencantumkan kata kunci ( key words )
5. Naskah  bersifat ilmiah dan dapat menggunakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris atau asing lainnya.
6. Mencantumkan referensi lengkap dengan model footnote (catatan kaki) dan disertai daftar pustaka.
7. Diketik spasi ganda (2 spasi) program MS Word dengan panjang naskah 15- 30 halaman kwarto.
8. Menyertakan naskah asli (print out) satu buah dengan disertai soft file naskah diserahkan langsung ke kantor redaksi atau dikirimkan  via  email: azzarqa.uinsuka@gmail.com
Contoh model catatan kaki:
1 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah , (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 15.
2 Ibid., hlm. 19. 3 Syamsul Anwar, Hukum …, hlm. 21-29.
Daftar pustaka ditulis secara alfabetis, contoh:

## Daftar Pustaka
Kamali,  Mohammad Hashim, Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options , Cambridge, UK: The Islamic Texts Society, 2000.
Edwards, Paul, The Encyclopedia of Philosophy , Vol. III, New  York:  Macmillan Publishing Co., Inc. and The Free Press, 1967.
Muhammad, Muhammad ‘Abd al-Jawad, Buhus fi al-Syari’ah al-Islamiyyah wa al- Qanun , Iskandariyah: Munsya’ah al-Ma’arif, 1977.
merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2010. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menuangkan, men share dan mempublikasikan hasil kajian-kajian hukum Islam khususnya hukum bisnis Islam.