Valid Jurnal Ilmiah Vol. 20 No. 2, Juni 2023, 107-120 DOI. 10.53512/valid.v20i2.300
Evaluasi Implementasi Kebijakan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dalam Pengisian Jabatan Fungsional Sekda Kabupaten Mojokerto
1 Kadek Saptanita, 2 Dyah Sawitri, 3 Dwi Orbaningsih, 4 Tri Cicik Wiyanti, 5 I Made Murjana
1,2,3,4 Program Magister Manajemen Pascasarjana, Universitas Gajayana Malang, Indonesia
5 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM, Mataram, Indonesia

## Abstract
Implementation of  government  procurement  of  goods/services  requires  competent human  resources.  Theaims  of  this  research  are  to  describe  and  analyze  the evaluation, effectiveness, driving and inhibiting factors of Policy Implementation of Presidential  Regulation  Number  16  of  2018  in  Filling Functional  Positions  During the  Covid-19  Pandemic.  The  scope  of  this  research  is  to  evaluate  the  filling  of functional positions for the manager of the procurement of goods and services in the Procurement Section of the Regional Secretariat of Mojokerto Regency for the 2020 period.  This  research  uses  a  descriptive  method  with  a  qualitative  approach.  Data collection  techniques  using  interviews.  The  results  of  the  study  showed  that  the implementation  of  the  filling  of  functional  positions  for  the  manager  of  the procurement  of  goods  and  services  in  the  Procurement  Section  of  the  Regional Secretariat of Mojokerto Regency has been running although it has not yet reached the target due to several factors.
Keywords : Evaluation; Implementation;policy; fungtional Position.

## Abstrak
Pelaksanaan pengadaan  barang/jasa  pemerintah memperlukan  sumberdaya  manusia yang  berkompeten.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendeskripsi  dan menganalisis Evaluasi, efektivitas, faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Dalam  Pengisian  Jabatan Fungsional  Pada  Masa  Pandemi Covid-19 .  Ruang  Lingkup  penelitian  ini  adalah evaluasi  pengisian  jabatan  fungsional  pengelola  pengadaan  barang  jasa  di  Bagian Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Setda  Kabupaten  Mojokerto  periode  tahun  2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara yang dianalisis secara kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengisian jabatan fungsional  pengelola  pengadaan  barang  jasa  di  Bagian  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Setda  Kabupaten  Mojokerto  telah  berjalan  meskipun  belum  mencapai  target  yang disebabkan oleh beberapa faktor.
Kata kunci : Evaluasi; Implementasi; Kebijakan; Jabatan Fungsional.

## PENDAHULUAN
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan salah satu kegiatan rutin pemerintahan. Pengadaan  Barang  Jasa  adalah  kegiatan  pemenuhan  kebutuhan  dalam  melakukan  pelayanan publik  di  kementerian  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Pelaksanaan  kegiatan  Pengadaan  Barang dan  Jasa  Pemerintah  telah  diatur  mengacu  pada  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018 Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Bahkan  dalam  situasi  pandemi covid-19 ,
* Penulis korespondensi. saptanita3@gmail.com
pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  dituntut  agar  menerapkan  pelaksanaan  pengadaan barang  dan  jasa  sesuai  dengan  aturan  tersebut.Selain  itu,  Christopher  &  Schooner (Novitaningrum,  2014)  menyatakan,  “Pengadaan  atau procurement adalah  kegiatan  untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan  penggunanya”.  Untuk  mengimplementasikan  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun 2018tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali membentuk Unit Kerja  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  (UKPBJ)  yakni  Biro  Pengadaan  Barang/Jasa(Suarsana, Sugiantiningsh, & Umbas, 2020).
Prinsip dasar pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil atau tidak diskriminatif serta akuntabel. Dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah serta  tingginya  antusias  masyarakat  terhadap  hasil  kerja  pemerintah  sehingga  mengharuskan pemerintah  untuk  melakukan  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  efisien  dan  efektif  dengan menghindari  pemborosan  anggaran  serta  dapat  memberikan  dampak  positif  untuk  kemajuan ekonomi daerah tersebut. Selain untuk memenuhi kebutuhan instansi, pengadaan barang dan jasa juga  dapat  dianggap  sebagai  salah  satu  kegiatan  yang  strategis    untuk  melindungi  hak-hak pengusaha-pengusaha  nasional  dan  peningkatan  penggunaan  produk  dalam  negeri  seperti  yang tertuang  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah. Dalam aturan tersebut diatur untuk pekerjaan dengan nominal tertentu dikhususkan untuk  penyedia  dengan  kategori  usaha  kecil  menengah  (UKM)  saja  yang  dapat  mengikuti tender/seleksi dengan mengharuskan penggunaan produk dalam negeri bila memungkinkan.
Praktik  pengadaan  barang  dan  jasa  perlu  untuk  terus  ditingkatkan  kualitasnya,  dengan merujuk kepada teknik (metode) dan proses yang sudah terstandarisasi serta diterima secara luas, baik  nasional  maupun  internasional  (Hamidi,  2021).  Jumlah  pengadaan  di  Lingkup  Kabupaten Mojokerto  dalam  3  tahun  terakhir,  yaitu  tahun  2018,  terdapat  total  belanja  barang  jasa  sebesar Rp.  1.035.356.000.000;  tender  sebesar  RP.  440.694.481.441;  dan E-purchasing sebesar Rp.190.700.041.178.  Tahun  2019  terdapat  total  belanja  barang  jasa  sebesar  Rp. 1.057.330.000.000;  tender  sebesar  RP.  445.735.985.708;  dan E-purchasing sebesar  Rp. 159.446.384.173.  Kemudian  pada  tahun  2020  terdapat  total  belanja  barang  jasa  sebesar  Rp. 917.727.000.000;  tender  sebesar  Rp.  155.406.930.000;  dan E-purchasing sebesar  Rp. 146.068.655.000 (http://lpse.mojokertokab.go.id, 2020)
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  di  Kabupaten Mojokerto terlihat fluktuatif selama 3 tahun terakhir tergantung kebutuhan daerah di Kabupaten Mojokerto.  Khusus  tahun  2020  yang  dimana  mulai  munculnya  pandemi covid-19 terlihat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pun menurun karena anggaran banyak teralihkan untuk berfokus  pada  penanganan  bencana covid-19 .  Selain  itu  pandemi covid-19 juga  ini  sangat membawa perubahan baik di sektor umum maupun sektor pemerintahan. Adanya kebijakan work from home dan work from office juga sangat mempengaruhi tercapai tidaknya serapan anggaran yang telah direncanakan.
Pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  memperlukan  sumberdaya  manusia  yang berkompeten  (Panca,  Fauzi,  Yakup,  &  Satyawati,  2022).  Kompetensi  di  bidang  PBJP  sangat diperlukan  untuk  mencapai  keberhasilan  pengadaan  barang/  jasa  secara  produktif,  dalam  arti efektif,  efisien  dan  berkualitas.  Dalam  rangka  mencapai  peningkatan  dan  juga  pemenuhan kompetensi  sumber  daya  manusia  Pengadaan  Barang/  Jasa,  maka  perlu  dilakukan  melalui pelatihan  dan/  atau  sertifikasi  kompetensi  berdasarkan  standar  kompetensi  yang  dapat disesuaikan  dengan  kebutuhan.  Pelatihan  sumber  daya  manusia  Pengadaan  Barang/  Jasa diselenggarakan  oleh  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/  Jasa  Pemerintah  (LKPP)  sebagai lembaga  yang  menaungi  pengembangan,  perumusan  serta  penetapan  kebijakan  tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah (Setiawan, Sururama, & Nurdin, 2022).
Pada  tahun  2020  lalu,  bertepatan  dengan  awal  mula  munculnya  pandemi covid-19 LKPP gencar  memberikan warning kepada  Kementerian  maupun  Pemerintahan  Daerah  yang  masih sedikit ataupun belum sama sekali mempunyai personil Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa  (JF  PPBJ).  JF  adalah  sekelompok  jabatan  yang  berisi  fungsi  dan  tugas  berkaitan  dengan pelayanan  fung-sional  yang  berdasarkan  padakeahlian  dan  keterampilan  tertentu  (Endiarti, 2019).  LKPP melakukan penyesuaian (inpassing) bagi para  Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang berminat  dengan  persyaratan  tertentu  untuk  mengisi  jabatan  Fungsional  Pengelola  Pengadaan Barang Jasa (JF PPBJ) dilokasi tempatnya bekerja masing-masing baik melalui jalur tes tertulis maupun verifikasi portofolio (Umar, 2019).
Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga sudah ikut berpartisipasi dalam pengisian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa (JF PPBJ). Ada 169 (seratus enam puluh sembilan) orang  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  Lingkup  Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  yang  telah mempunyai  sertifikat  pengadaan  barang  jasa  (PBJ)  tingkat  dasar  yang  merupakan  syarat  untuk dapat  ikut  serta  dalam  penyesuaian  ( inpassing )  untuk  mengisi  jabatan  Fungsional  Pengelola Pengadaan  Barang  Jasa  (JF  PPBJ).  Namun,  Menurut  data  pertanggal  9  Maret  2021,  Bagian Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Setda  Kabupaten  Mojokerto  hanya  memiliki  5  (lima)  orang  calon Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa melalui jalur penyesuaian (inpassing).
Peneliti  sebelumnya  diantaranya  meneliti  tentang  implementasi  Pengalihan  Jabatan Struktural  Ke  Jabatan  Fungsional  Melalui Inpassing /  Penyesuaian  di  Universitas  Padjadjaran (Rohida,  Nuryanto,  &  Sarif,  2019);  analisis  pengangkatan  PNS  Jabatan  Fungsional  Tertentu dalam  meningkatkan  profesionalisme  pegawai  pada  Pemerintah  Kabupaten  Bungo  (Andriani, 2016); mutasi pejabat fungsional kedalam jabatan structural diera otonomi daerah (Nope, 2015); pengembangan  SDM  jabatan  fungsional  analis  kepegawaian  di  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Kesehatan dan strategy for diversifying typical snacks of trenggalek products to increase competitiveness in the era of SDGs by using business model canvas (Sawitri & Suswati, 2019).
Penelitian ini memiliki orisionalitas karena terdapat pebedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya. Persamaan beberapa penelitian terdahulu yang relevan di atas dengan penulisan ini adalah  sama-sama  mengambil  tema  tentang  Jabatan  Fungsional  dan  sebagian  penelitian terdahulu  yang  relevan  di  atas  juga  berfokus  pada  implementasi  kebijakan.  Akan  tetapi perbedaan antara beberapa penelitian terdahulu yang relevan di atas dengan penulisan ini yakni perbedaan waktu, perbedaan lokasi dan dasar kebijakan dalam fokus implementasi. Penulisan ini diambil  di  era new  normal dalam  situasi  masa  pandemi covid-19 yang  dimana  dipastikan merubah  semua  paradigma  kehidupan  yang  berbeda  dengan  situasi  normal  sebelumnya, berlokasi  di  Kabupaten  Mojokerto  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagai dasar kebijakan dalam fokus implementasi.
Evaluasi  kebijakan  membahas  persoalan  perencanaan,  isi,  implementasi,  efek  atau pengaruh  dari  kebijakan  itu  sendiri.  Evaluasi  ditujukan  untuk  melihat  sebagian-sebagian kegagalan  suatu  kebijakan  dan  untuk  mengetahui  apakah  kebijakan  yang  telah  dirumuskan  dan dilaksanakan  dapat  menghasilkan  dampak  yang.  Kriteria  evaluasi  menurut  Dunn  adalah “Efektivitas,  Efisiensi,  Kecakupan,  Perataan,  Responsivitas  dan  Ketepatan  (Dunn,  2015). Effectiveneeneess (Efektifitas),  berkenaan  dengan  apakah  suatu  alternative  mencapai  hasil (akibat) yang diharapkan mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dengan diadakannya  tindakan.  Efektifitas  atau  mencapai  tujuan  dengan  diadakan  nya  tindakan. Efektifitas  biasanya  selalu  diukur  dengan  hal  yang  berkaitan  dengan  unit  produk  atau  nilai moneternya. Efficiency (Efisiensi),  berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukan  untuk menghasilkan  tingkat  efektifitas  tertentu.  Efisiensi  merupakan  hubungan  antara  efektifitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan  untuk  mencapai  efektifitas  tertinggi. Adequacy (Kecakupan),  berkenaan  dengan seberapa  jauh  suatu  tingkat  efektifitas  memuaskan  kebutuhan  nilai,  atau  kesempatan  yang
menumbuhkan  masalah. Aquity (Keadilan),  berhubungan  erat  dengan  rasionalitas  legal  dan social  serta  menunjuk  pada  distribusi  akibat  dan  usaha  antara  kelompok  yang  berada  dalam masyarakat  tertentu. Responsiveness (Responsivitas),  berkenaan  dengan  seberapa  jauh  suatu kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan,  preferensi  atau  nilai  kelompok-kelompok  dalam masyarakat tertentu. Approriateness (Ketepatan), secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantive yang merujuk pada nilai atau harga diri tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut.
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  maka  tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisis evaluasi,  efektivitas  dan  faktor  pendorong  serta  penghambat  implementasi  Kebijakan  Peraturan Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Dalam  Pengisian  Jabatan  Fungsional  Pada  Masa  Pandemi Covid-19 Di Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di  Bagian  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Setda  Kabupaten Mojokerto  yangberalamatkan  Jl.  Ahmad  Yani  No.  16  Mojokerto,  Jawa  Timur  61318.  Dalam upaya  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah  maka  perlu  adanya kualitas  pelayanan  yang  terukur  dan  transparan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  digunakan  karena  perumusan  gejala-gejala, informasi-informasi atau keterangan-keterangan mengenai permasalahan penelitian ini dilakukan melalui  kajian  atau  telaah  terhadap  situasi  dan  kondisi  serta  sistem  gagasan  para  pelaku  yang terlibat  di  dalamnya.  Jenis  data  penelitian  ini  meliputi  data  primer  dan  data  sekunder.  Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian atau lokasi penelitian, yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara dengan responden. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan penelitian, seperti buku atau literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian,  dokumen  atau  arsip  tentang  Evaluasi Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Dalam  Pengisian  Jabatan Fungsional  Pada  Masa  Pandemi Covid-19 Di  Bagian  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
Metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data,  sebagaimana  lazim  dalam  studi kualitatif  adalah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Observasi  dapat  diartikan  sebagai pengamatan  dan  pencatatan  secara  sistematis  terhadap  gejala  yang  dapat  diartikan  sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Sugiyono,  2019).  Wawancara  merupakan  alat  pengumpulan  data  atau  informasi,  dengan mengajukan  sejumlah  pertanyaan  secara  lisan  untuk  dijawab  secara  lisan  pula  oleh  responden (Maman,  2018).  Informan  yang  diwawancarai  antara  lain  Kepala  Bagian  dan  Kasubbag- Kasubbag  pada  Bagian  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Setda  Kabupaten  Mojokerto;  Calon Fungsional; ASN Pokja; ASN yang memiliki sertipikat pengadaan barang dan jasa; dan Kasubag Mutasi  di  Badan  Kepegawaian,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Mojokerto.  Analisis  data dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  interaktif  model  yang  menerapkan  empat (4)  langkah  yaitu  pengumpulan  data  ( data  collection ),  kondensasi  data  ( data  condensation ), penyajian  data  ( data  display ),  dan  penarikan  kesimpulan  ( conclusions  drawing )  (Matthew  B. Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan Peraturan  Bupati  Mojokerto  No  17  Tahun  2018  tentang  perubahan  atas Peraturan Bupati No 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai  tugas  membantu  Asisten  Perekonomian  dan  Pembangunan  untuk  melaksanakan penyiapan  perumusan  kebijakan  Daerah,  pengoordinasian  perumusan  kebijakan  Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di
bidang  pengelolaan  pengadaan  barang  dan  jasa,  pengelolaan  layanan  pengadaan  secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
Bagian Pengadaan Barang  dan  Jasa  Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  guna menyelenggarakan  fungsinya  memiliki  tiga  sub  bagian  yang  meliputi  sub  bagian  pengelola pengadaan  barang/jasa,  sub  bagian  layanan  pengadaan  secara  elektronik,  dan  sub  bagian pembinaan  dan  advokasi  pengadaan  barang/  jasa.  Ketiga  sub  bagian  tersebut  memiliki  fungsi masing-masing, yaitu sebagai berikut
Sub bagian pengelola pengadaan barang/ jasa memiliki tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan proses pengadaan barang/ jasa. Untuk melaksanakan tugasnya,  Subbagian  pengelola  pengadaan  barang/  jasa  menyelenggarakan  fungsi  melakukan inventarisasi  paket  pengadaan  barang/  jasa;  melakukan  riset  dan  analisis  pasar  barang/  jasa; menyusun  strategi  pengadaan  barang/  jasa;  menyusun  dan  mengelola  dokumen  pemilihan beserta  dokumen  pendukung  lainnya  dan  informasi  yang  dibutuhkan;  melakukan  pemilihan penyedia  barang/  jasa;  menyusun  dan  mengelola  katalog  elektronik  lokal/  sektoral;  menyusun perencanaan  dan  pengelolaan  kontrak  pengadaan  barang/jasa  pemerintah;  melakukan pemantauan  dan  evaluasi  pelaksanaan  pengadaan  barang/  jasa  pemerintah; melakukan  evaluasi dan  menyusun  laporan;  dan  melakukan  tugas-tugas  kedinasan  lain  yang  diberikan  oleh  Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Sub  bagian  layanan  pengadaan  secara  elektronik  (LPSE)  memiliki  tugas  melakukan pengumpulan  dan  penyusunan  bahan  dalam  rangka  koordinasi  pelaksaanan  kebijakan pengelolaan  layanan  pengadaan  secara  elektronik.  Sub  bagian  pembinaan  dan  advokasi pengadaan barang/ jasa memiliki tugas melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan, dalam rangka koordinasi pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa.
Evaluasi Implementasi Kebijakan  Dalam  Pengisian  Jabatan  Fungsional  Pada  Masa Pandemi Covid-19 di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mojokerto.
Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/  Jasa  Pemerintah, Pengadaan  Barang/  Jasa  Pemerintah  yang  selanjutnya  disebut  Pengadaan  Barang/  Jasa  adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh  APBN/  APBD  yang  prosesnya  sejak  identifikasi  kebutuhan,  sampai  dengan  serah  terima hasil pekerjaan. Pengadaan barang dan jasa  adalah “Upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan  yang  dilakukan  atas  dasar  pemikiran  yang  logis  dan  sistematis (the  system  of thought), mengikuti  norma  dan  etika  yang  berlaku,  berdasarkan  metode  dan  proses  pengadaan yang baku (Marbun, 2014). Kompetensi Sumber Daya Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga kerja Nomor 70 Tahun 2016, pengelola pengadaan barang/ jasa meliputi merencanakan pengadaan  barang/  jasa;  memilih  penyedia  barang/  jasa;  mengelola  kontrak  dan  swakelola pengadaan barang/ jasa; dan mengelola logistik, kinerja, dan risiko.
Dalam Peraturan Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  Tentang  Pengadaan  Barang/  Jasa Pemerintah  pasal  74  ayat  1  dijelaskan  tentang  Sumber  Daya  Manusia  Pengadaan  Barang/  Jasa terdiri  atas  Pengelola  Pengadaan  Barang/  Jasa  di  Lingkungan  Kementerian/  Lembaga/ Pemerintah      Daerah;  Aparatur  Sipil  Negara/  Tentara  Nasional  Indonesia/  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  di  di  Lingkungan  Kementerian/  Lembaga/  Pemerintah      Daerah;  Personil selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.
Implementasi  kebijakan  pada  prinsipnya  merupakan  cara  agar  sebuah  kebijakan  dapat mencapai tujuannya .  Implementasi  kebijakan  dipandang  dalam  pengertian  luas  merupakan  alat administrasi  hukum  dimana  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur  dan  teknik  yang  bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya,  yaitu “Langsung mengimplementasikannya  dalam  bentuk  program-program  dan  melalui  formulasi  kebijakan derivat  atau  turunan  dari  kebijakan  tersebut.  Terdapat  sembilan  model  dalam  implementasi
kebijakan  dengan  karakteristiknya  masing-masing,  yaitu  Model  Van  Meter  dan  Van  Horn; Model  Mazmanian  dan  Sabatier;  Model  Hogwood  dan  Gunn;  Model  Goggin;  Model  Grindle; Model Elmore, dkk; Model Edward III; Model Nakamura dan Smallwood; Model Jaringan.
SDM  merupakan  sumber  daya  yang  digunakan  untuk  menggerakan  dan  menyinergikan sumber  daya  lainnya  untuk  mencapai  tujuan  organisasi.  Tanpa  SDM,  sumber  daya  lainnya menganggur  ( idle )  dan  kurang  bermanfaat  dalam  mencapai  tujuan  organisasi.  Sumber  daya manusia  adalah  manusia  bersumber  daya  dan  merupakan  kekuatan  ( power ).  Pendapat  tersebut relevan  dalam  kerangka  berfikir  bahwa  agar  menjadi  sebuah  kekuatan,  sumber  daya  manusia harus  ditingkatkan  kualitas  dan  kompetensinya  (Sutrisno,  2014).  Pegawai  yang  mampu melakukan  pekerjaan  tertentu  mungkin  akan  lebih  tepat  dan  baik  jika  dia  ditempatkan  pada bidang tertentu juga. The right man on the right place , akan membawa suatu organgisasi pada hasil kinerja yang maksimal dan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam tugas atau pekerjaan.
Dalam pelaksanaan fungsi  pelayanan  publik  oleh  Pemerintah,  penunjukkan  personil pelaku pengadaan tentu dilakukan dengan proses rekrutmen mulai dari penilaian dengan melihat profil dan assessment yang menunjukkan kemampuan dan keahlian dari seorang personil untuk mengelola  pengadaan  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Sumber  Daya  Manusia Pengadaan  Barang/  Jasa  Pemerintah  harus  memiliki  kompetensi  di  bidang  Pengadaan  Barang/ Jasa  Pemerintah.  Kompetensi  di  bidang  PBJP  sangat  diperlukan  untuk  mencapai  keberhasilan pengadaan barang/jasa secara produktif, dalam arti efektif, efisien dan berkualitas.
Dalam rangka mencapai  peningkatan  dan  juga  pemenuhan  kompetensi  sumber  daya manusia  Pengadaan  Barang/  Jasa,  maka perlu  dilakukan  melalui  pelatihan  dan/  atau  sertifikasi kompetensi  berdasarkan  standar  kompetensi  yang  dapat  disesuaikan  dengan  kebutuhan. Pelatihan  sumber  daya  manusia  Pengadaan  Barang/  Jasa  diselenggarakan  oleh  Lembaga Kebijakan  Pengadaan  Barang/  Jasa  Pemerintah  (LKPP)  sebagai  lembaga  yang  menaungi pengembangan,  perumusan  serta  penetapan  kebijakan  tentang  pengadaan  barang  dan  jasa pemerintah.  Peserta  akan  mendapatkan  Sertifikat  kompetensi  Pengadaan  Barang/  Jasa  dari Lembaga Sertifikasi Profesi LKPP.
Dalam pasal 88  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018,  diatur  ketentuan  peralihan mengenai  kewajiban  kompetensi  bagi  SDM  PBJP  yaitu  Pokja  Pemilihan/  Pejabat  Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/  L/ PD, paling lambat 31 Desember  2020;PPK/  Pokja  Pemilihan  /  Pejabat  Pengadaan  yang  dijabat  oleh  ASN/  TNI/ POLRI wajib memiliki sertifikat kompetensi dibidang pengadaan barang/ jasa, paling lambat 31 Desember 2023; PPK/ Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh selain Pengelola Pengadaan  Barang  Jasa  di  K/  L/  PD,  ASN/  TNI/  POLRI  wajib  memiliki  sertifikat  kompetensi dibidang  pengadaan  barang/  jasa,  paling  lambat  31  Desember  2023;  PPK/  Pokja  Pemilihan/ Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar dibidang pengadaan barang/ jasa  sepanjang  belum  memiliki  sertifikat  kompetensi  dibidang  pengadaan  barang/  jasa  sampai dengan 31 Desember 2023.
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Mojokerto merupakan leading sector dalam  urusan  pengadaan  barang/  jasa  pemerintah  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Mojokerto.  Bagian  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Setda  Kabupaten  Mojokerto  memiliki  tugas pokok  dan  fungsi  memberikan  informasi  dan  memfasilitasi  pelaksanaan  proses  kegiatan pengadaan barang/ jasa. Dengan semakin meningkatnya peran dan fungsi dari pengadaan barang dan  jasa  dalam  pelaksanaan  fungsi  pelayanan  publik  oleh  Pemerintah,  maka  fungsi  pengadaan dalam mengemban tugas menyediakan barang/ jasa sesuai dengan kebutuhan yang  mempunyai value  for  money menjadi  semakin  penting.  Tugas  ini  akan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik apabila, fungsi pengadaan mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi untuk  melakukan  pengadaan  barang/  jasa  sesuai  dengan  standar  kompetensi  yang  berlaku dengan cara yang professional.
Evaluasi merupakan salah  satu  tingkatan  di  dalam  proses  kebijakan  publik.  Evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Dengan melakukan evaluasi maka akan ditemukan fakta pelaksanaan  kebijakan  publik  dilapangan  yang  hasilnya  bisa  positif  ataupun  negatif.  Sebuah evaluasi  yang  dilakukan  secara  professional  akan  menghasilkan  temuan  yang  obyektif  yaitu temuan  apa  adanya;  baik  data,  analisis  dan  kesimpulannya  tidak  dimanipulasi  yang  pada akhirnya  akan  memberikan  manfaat  kepada  perumus  kebijakan,  pembuat  kebijakan  dan masyarakat.  Suatu  evaluasi  implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  kegiatan  untuk  melihat apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak serta untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan tersebut dapat menghasilkan dampak yang diinginkan, sehingga  bila  melihat  kriteria  dari  suatu evalusi  menurut  William  Dunn  maka  dapat  dirincikan dengan pembahasan sebagai berikut (Dunn, 2015).
Pertama, efektifitas .  Jabatan  fungsional  PPBJ  ini  sesegera  mungkin  harus  terisi sebagaimana  isi  dari  Perpres  16  tahun  2018.  Oleh  sebab  itu,  Bagian  PBJ  terus  gencar bekerjasama  dengan  BKPP  dan  LKPP  untuk  mengikuti  prosedur  yang  seharusnya.  Hal  ini disampaikan oleh Bapak Abdul Rokhim S.Sos., MM selaku Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Mojokerto yang mengatakan bahwa:
“Mengikuti arahan Perpres 16 tahun 2018 mengenai pengisian jabatan fungsional PPBJ kami selaku UKPBJ yang bertugas untuk mengindahkan peraturan tersebut maka  kami  berusaha  untuk  memenuhinya.  Alhamdulilah  dapat  terlaksana”. Serupa dengan wawancara dengan Bapak  Kepala Bagian PBJ, Bapak Drs. Zaqqi mengatakan  bahwa  “Kita  telah  melakukan  usaha  untuk  mewujudkan terlaksananya ASN dengan jabatan fungsional PPBJ ini baik dari jalur pengadaan CPNS  maupun  inpassing.  Sampai  dengan  hari  ini  kita  telah  memiliki  5 anggota fungsional tersebut dan 6 lagi adalah calon fungsional dari CPNS tahun 2019” (25 Oktober 2021).
Tabel 1. Hasil Rekomendasi Kebutuhan JFPPBJ Kabupaten Mojokerto No Nama Jabatan Hasil  Perhitungan Instansi Pengusul Hasil  Perhitungan Instansi Pembina 1. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama 12 22 2. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda 8 10 3. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya 0 2 TOTAL 20 34
Sumber : Surat LKPP Nomor : 9895/D.3.1/09/2020 Tanggal 13 September 2020
Pelaksanaan Pengisian Jabatan  Fungsional  PPBJ  ini  telah  dijalankan  walaupun  belum sesuai  target  yang  ditentukan  oleh  LKPP  selaku  instansi  Pembina  PBJ  untuk  Kabupaten Mojokerto. Jabatan Fungsional PPBJ ini telah terisi sebanyak 11 (sebelas) orang dengan rincian 5 (lima) orang melalui jalur inpassing (penyesuaian) dengan kriteria 2 (dua) orang pada Jabatan Fungsional  PPBJ  Ahli  Pertama  dan  3  (tiga)  orang  pada  Jabatan  Fungsional  PPBJ  Ahli  Muda. Serta ada 6 (enam) orang Calon Fungsional PPBJ Ahli Pertama.
Kedua,  efisiensi.  Dalam  evaluasi  suatu  kebijakan  dapat  dikatakan  baik  apabila  kebijakan tersebut memiliki tujuan yang dirumuskan secara jelas. Untuk dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan  tersebut,  tentu  saja  harus  melalui  tahapan  pelaksanaan  atau  pengimplementasian kebijakan,  dimana  implementasi  kebijakan  merupakan  salah  satu  komponen  dalam  suatu kebijakan.  Adapun  dalam  tahapan  implementasi  suatu  program  atau  kebijakan,  tentu  akan
ditemukan  variabel-variabel  yang  terkait  dengan  keberhasilan  atau  kegagalan  sebuah implementasi kebijakan.
Kabupaten  Mojokerto  untuk  melaksanakan  Pengisian  Jabatan  Fungsional  PPBJ  ini  telah melalui  beberapa tahapan mulai  dari  menyusun  ABK  (Analisis  Beban  Kebutuhan)  hingga akhirnya  memperoleh  Rekomendasi  Kebutuhan  untuk  Jabatan  Fungsional  PPBJ  oleh  LKPP sehingga Pengisian Jabatan Fungsional PPBJ dapat terlaksana sesuai isi Perpres 16 tahun 2018. Pengangkatan  jabatan  fungsional  melalui  inpassing  adalah  proses  pengangkatan  jabatan fungsional  guna  memenuhi  kebutuhan  organisasi  sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  dalam  jangka  waktu  tertentu,  dan  bertujuan  untuk  pengembangan  karir, profesionalisme  dan  peningkatan  kinerja  organisasi  serta  memenuhi  kebutuhan  jabatan fungsional  dan  bertujuan  mengubah  pola  pikir  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  selama  ini cenderung mengejar jabatan tanpa melaksanakan tugasnya secara maksimal(Rohida et al., 2019)
Ketiga,  perataan.Pelaksanaan  pengisian  jabatan  fungsional  sesuai  dengan  isi  Perpres  16 tahun  2018  di Kabupaten Mojokerto  sendiri  dapat  dirasa  kurang  berjalan  seperti  seharusnya yang  salah  satunya  dilatarbelakangi  oleh  kurang  meratanya  data  atau  informasi  tentang perekrutan pengisian Jabatan Fungsional PPBJ ini. Kabupaten Mojokerto sendiri melalui Bagian Pengadaan  Barang  dan  Jasa  merasa  telah  mengirimkan  surat  resmi  kepada  semua  OPD  di Lingkup  Kabupaten  Mojokerto  namun  memang  respon  dari  OPD  ini  tidak  sesuai  dengan ekpektasi  Bagian  PBJ  sendiri.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  setelah  melakukan  perekrutan untuk  mengisi  Jabatan  Fungsional  PPBJ  di  Kabupaten  Mojokerto  hanya  mendapatkan  5  (lima) orang  yang berminat. Kurang berjalannya kegiatan ini sesuai yang diharapkan disebabkan oleh kurang  meratanya  informasi  terkait  pelaksanaan  perekrutan  untuk mengisi Jabatan  Fungsional PPBJ  serta  kurang  koordinasi/  tidak  tersampaikannya  surat  tersebut  kepada  seluruh  pegawai ASN dilingkup Pemerintah Daerah Mojokerto.
Keempat,  kecakupan.  Kecakupan  mengukur  seberapa  jauh  keberhasilan  suatu  kebijakan dalam  menyelesaikan  masalah  yang  terjadi.  Bila  mengacu  dari  Perpres  16  tahun  2018  dengan merujuk pada pengisian jabatan fungsional PPBJ maka dapat dikatakan bila kebijakan tersebut sudah  terlaksana  namun  belum  dapat  mencapai  target  yang  diinginkan.  Berikut  data  rekap pengadaan  barang  dan  jasa  dilingkup  Pemda  Mojokerto  sebagai  salah  satu  hasil  kerja  dari Bagian PBJ Setda Kabupaten Mojokerto.
Tabel 2. Data Rekap Pemilihan yang sudah dilakukan tahun 2021 Jenis Pemilihan Jumlah Paket Realisasi BL melalui pengadaan (Rp) Tender/Seleksi 178 263.664.002.386 Pengadaan Darurat 1 206.500.000 Pengadaan Dikecualikan 122 90.467.207.438 Pengadaan Langsung 2415 83.385.264.553 E-Purchasing 264 144.224.979.779 Penunjukan Langsung 48 3.741.593.146 Swakelola 2348 295.229.913.153 Penyedia dalam Swakelola 1900 69.550.285.509 Jumlah 7276 950.469.745.964 Sumber: https://sirup.lkpp.go.id/ dan http://lpse.mojokertokab.go.id , Tahun 2021
Berdasarkan  hasil  wawancara,  dimana  kenyataan  bahwa  Pelaksanaan  Pengisian  Jabatan Fungsional PPBJ ini  telah  dijalankan  walaupun  belum  sesuai  target,  Bagian  PBJ  sendiri mengupayakan  untuk  tetap  adanya  kestabilan  pelaksanaan  pengadaan  barang  dan  jasa  di Kabupaten Mojokerto. Dengan besarnya anggaran pelaksanaan barang dan jasa setiap tahunnya
sehingga  Kabupaten  Mojokerto  masih  menggunakan  tenaga  Kelompok  Kerja  Pemilihan  diluar dari  mereka  yang  menjabat  sebagai  Jabatan  Fungsional  PPBJ  untuk  membantu  melakukan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mojokerto.
Kelima,  responsivitas.  Berdasarkan  hasil  wawancara,  Pelaksanaan  Pengisian  Jabatan Fungsional  PPBJ  ini  tentunya  banyak  prosedur  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat mengisi  Jabatan Fungsional PPBJ  tersebut.  Sehingga  hal  tersebut  memberikan  motivasi  untuk para  pelaku  pengadaan  barang  dan  jasa  untuk  berusaha  memaksimalkan  usaha  agar  dapat bergabung sebagai Jabatan Fungsional PPBJ  Kabupaten Mojokerto seperti dengan melanjutkan pendidikan  serta  memperbanyak  pengalaman  agar  dapat  sesuai  dengan  syarat  yang  telah ditentukan.  Namun  respon  berbeda  juga  dirasakan  oleh  Jabatan  Fungsional  PPBJ  yang  telah dilantik dan menjalankan tugasnya sebagai Jabatan Fungsional PPBJ  yang menganggap bahwa pelaksanaan  ini  sudah  berjalan  namun  belum  memperhatikan  proses  berjalan  kedepannya. Jabatan  Fungsional PPBJ tersebut kesusahan menghitung angka kredit mereka serta kurangnya kesejahteraan untuk para Jabatan Fungsional PPBJ di Kabupaten Mojokerto.
Keenam,  ketepatan.  Ketepatan  dari  Peraturan  Presiden  Nomor  16  tahun  2018  dalam pengisian  jabatan fungsional di  Bagian  Pengadaan  Barang  dan  jasa  tidak  terlalu  menimbulkan dampak  baik  pada  internal  Bagian  Pengadaan  Barang  dan  jasa  ini  maupun  untuk  lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil wawancara, Pelaksanaan Pengisian Jabatan Fungsional  PPBJ  ini  tidak  menimbulkan  dampak  yang  krusial  untuk  pelaksanaan  pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mojokerto karena anggaran untuk pelaksanaan pengadaan barang dan  jasa  banyak  yang  berkurang  dan  terkena refocusing (pengalihan)  sebagai  dampak  dari pandemic  covid-19  serta  masih  menggunakan  tenaga  Kelompok  Kerja  Pemilihan  diluar  dari mereka  yang  menjabat  sebagai  Jabatan Fungsional PPBJ  sehingga  Jabatan  Fungsional  PPBJ tidak  keteteran  dalam  melaksanakan  pengadaan  barang  dan  jasa  di  Kabupaten  Mojokerto mengingat jumlahnya yang tergolong sangat minim.
Berdasarkan  beberapa  hasil  wawancara  di  atas,  maka  dapat  dietahui  bahwa  evaluasi  dari Implementasi Kebijakan Dalam Pengisian Jabatan Fungsional Pada Masa Pandemi Covid-19 di Bagian  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Kabupaten  Mojokerto  ini  telah  berjalan  walaupun  belum sesuai target dengan berbagai kendala yang melatarbelakanginya. Namun perlu diapresiasi untuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang tetap berusaha mengupayakan agar pelaksanan barang dan  jasa  di  Kabupaten  Mojokerto  tetap  dapat  berjalan  dengan  stabil  dan  memperoleh  hasil sebaik-baiknya  walaupun  dengan  tenaga  yang  tergolong  minim  untuk  melaksanakannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menemukan bahwa pengembangan sumber daya  manusia  jabatan  fungsional  analis  kepegawaian  sudah  berjalan,  walaupun  belum  efektif dikarenakan  masih  ada  aktivitas  pengembangan  sumber  daya  manusia  yang  belum  dilakukan, antara lain tidak ada kebutuhan beban kerja fungsional analis kepegawaian per jenjang jabatan (Suryana & Agustina, 2019).
Faktor  pendorong  dan  penghambat  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Dalam  Pengisian Jabatan Fungsional Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto.
Faktor yang mempengaruhi dalam sebuah evaluasi dari implementasi suatu kebijakan baik itu  faktor  yang  mendorong  ataupun  faktor  yang  justru  menghambat  suksesnya  evaluasi  dari implementasi  suatu  kebijakan  itu  sendiri  (Haryono,  2017).  Dalam  implementasi  kebijakan jabatan  Fungsional  terdapat  banyak  tantangan  yang  harus  dihadapi  dalam  hal  pengembangan karir pejabat fungsional melalui jalur penyetaraan (Saifudin & Nellirahharti, 2022). Faktor yang menjadi pendorong dalam pelaksanaan evaluasi implementasi kebijakan dalam pengisian jabatan fungsional pada masa pandemi covid-19 di bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, antara lain:
Pertama, dukungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Adanya dukungan dari pemerintah juga  merupakan  faktor  pendorong  dari  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Dalam  Pengisian Jabatan Fungsional Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  di  Bagian  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto ini. Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Zaqqi yang mengatakan bahwa :
“ Pemerintah  Kabupaten  Mojokerto  sendiri  dalam  LHR  (Laporan  Hasil  Reviu) Inspektorat  memberikan  rekomendasi  kepada  Pemda  untuk  dilakukannya perbaikan  Jabatan  Fungsional  PPBJ  baik  dalam  sisi  jumlah  personil  maupun kesejahteraannya  sehingga  dengan  kata  lain  besar  harapan  pemda  agar  dalam pengisian Jabatan Fungsional PPBJ ini tidak diabaikan dan tidak pincang ”.
Kedua,  calon  Aparatur  Sipil  Negara  dengan  jabatan  fungsional  PPBJ.  Bagian  Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mojokertopada tahun 2019 lalu telah mendapatkan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang sudah fokus pada jabatan fungsional PPBJ sebanyak 6 (enam) orang melalui  tahap  seleksi  tes  CPNS  yang  diadakan  serentak  diseluruh  Indonesia.  Sesuai  hasil wawancara dengan Bapak Zaqqi yang mengatakan bahwa:
“ Adanya  CPNS  ini  juga  menjadi  faktor  pendorong  dalam  terisinya  Jabatan Fungsional  PPBJ  ini  sehingga  kedepannya  tidak  adanya  kekosongan  jabatan tersebut di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Mojokerto ini ”.
Ketiga,  Aparatur  Sipil  Negara  yang  berdedikasi,  bertanggung  jawab  dan  profesional. Bagian  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Setda  Kabupaten  Mojokerto  melalui  tahap inpassing (penyesuaian)  tahun 2020 ini  telah  memiliki  5  (lima)  orang  Jabatan  Fungsional  PPBJ.  Sikap tanggung  jawab,  dedikasi  dan  profesional  juga  merupakan  faktor  pendorong  sebagaimana disampaikan oleh Ibu Irma yang mengatakan bahwa
“ Menjadi  Jabatan  Fungsional  PPBJ  adalah  pilihan  saya.  Saya  sudah  lama bergelut  dibidang  pengadaan  barang  dan  jasa  ini.  Sehingga  saya  merasa memiliki  tanggung  jawab  untuk  mengisi  Jabatan  Fungsional  PPBJ  ini  karena saya  sadar  sudah  lama  berdinas  disana  dan  juga  Pemda  sedang  membutuhkan tenaga  Jabatan  Fungsional  PPBJ  serta  ingin  lebih  fokus  pada  satu  bidang  saja yaitu  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  dalam  pelaksanaan  pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mojokerto ini ”.
Ditambahkan dengan hasil  wawancara  dengan  Bapak  Zaqqi  yang  juga  setuju  dengan  hal tersebut dengan mengatakan bahwa
“ Saya  sangat  bangga  dengan  para  Jabatan  Fungsional  PPBJ  yang  telah  kita punya  ini.  Dengan  jumlah  yang  sedikit  mereka  tentunya  harus  bekerja  lebih keras.  Dan  juga  tidak  gampang  untuk  memutuskan  mengisi  Jabatan  Fungsional PPBJ  ini  karena  hampir  semua  diantara  mereka  sebenarnya  sudah  menduduki jabatan struktural dikantor lamanya masing-masing namun mereka memilih untuk mengisi Jabatan Fungsional PPBJ ini sehingga keputusan mereka tentu perlu kita apresiasi ”.
Keempat, Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki sertifikat PBJ. Adanya aturan bahwa eselon 3 wajib mempunyai sertifikat PBJ memberikan suatu keringanan beban bagi para Jabatan Fungsional  PPBJ.  Secara  tidak  langsung  dengan  ini  dapat  dipastikan  bahwa  para  PPK  yang bertanggung  jawab  atas  tender  pekerjaan  yang  akan  dilaksanakan  sudah  paham  dan  mengerti baik aturan maupun Petunjuk Teknis Pelaksanaan dari tender pekerjaan pengadaan barang jasa yang akan dilaksanakan sehingga hal tersebut akan meringankan tugas dari  Jabatan  Fungsional PPBJ  dalam  menjalankan  pelaksanaan  tender  pekerjaan  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku. Dengan kata lain tugas dan kewajiban dari Jabatan Fungsional PPBJ ini akan terasa lebih ringan. Sehingga adanya ASN yang telah memiliki sertifikat PBJ ini juga merupakan faktor pendorong dalam  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Dalam  Pengisian  Jabatan  Fungsional  Pada  Masa
Pandemi  Covid-19  Di  Bagian  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Sekretariat  Daerah  Kabupaten Mojokerto ini. Hal itu disampaikan oleh Ibu Wulan dalam wawancara dengan penulis.
Kelima,  antusias  para  ASN  untuk  mengisi  Jabatan  Fungsional  PPBJ.    Tidak  semua  para ASN  di Kabupaten Mojokerto  tidak  berminat  untuk  mengisi  Jabatan  Fungsional  PPBJ.  Salah satunya  adalah  Bapak  Andik  yang  melanjutkan  sekolahnya  untuk  memenuhi  syarat  menjadi Jabatan Fungsional PPBJ ini.
“ Saya  sudah  lama  bekerja  dibidang  pengadaan  barang  dan  jasa.  Dengan peraturan  yang  ada  tentu  kita  harus  menyesuaikannya.  Tingkat  pendidikan  saya diploma  3  (D3),  namun  syarat  untuk  menjadi  Jabatan  Fungsional  PPBJ  adalah minimal  Strata  1  (S1)  sehingga  saya  melanjutkan  pendidikan  saya  dengan harapan  kedepannya  saya  dapat  ikut  berkontribusi  menjadi  Jabatan  Fungsional PPBJ untuk Kabupaten Mojokerto ini ”.
Hal  serupa  juga  dirasakan  oleh  penulis  yang  sudah  hampir  2  tahun  kebelakang berkecimpung  dibidang  pengadaan  barang  dan  jasa  ini.  Penulis  ingin  berkontribusi  untuk mengisi  Jabatan  Fungsional  PPBJ  ini  namun  belum  memenuhi  syarat  untuk  tergabung  dalam jabatan  tersebut.  Menjadi  Jabatan  Fungsional  PPBJ  tentu  banyak  persyaratan  yang  harus dipenuhi  sehingga  penulis  juga  sedang  menunggu  waktu  agar  dapat  ikut  bergabung  dalam Jabatan Fungsional PPBJ ini.
Selain  faktor  pendorong,  kita  juga  mengetahui  apa  saja  faktor  yang  menjadi  faktor penghambat pelaksanaan Evaluasi Implementasi Kebijakan Dalam Pengisian Jabatan Fungsional Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di  Bagian  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Sekretariat  Daerah Kabupaten  Mojokerto,  diantaranya  yaitu  masih  belum  jelasnya  jenjang  karir.  Ketidakjelasan jenjang  karir  untuk  jabatan  fungsional  pengelolaan  pengadaan  barang  jasa  (JFPPBJ)  terutama untuk Jabatan  Fungsional  PPBJ  Ahli  Madya  karena  susahnya  menghitung  angka  kredit  yang cocok  untuk  jabatan  ini  dalam  level  Kabupaten/  Kota  seringkali  dianggap  susah  dicapai sehingga  hal  ini  menjadi  salah  satu  penghambat  dan  kurang  maksimalnya  dalam  pengisian jabatan fungsional ini.
Hambatan  kedua  yaitu  kurangnya  kepastian  pendampingan/  perlindungan  hukum (advokasi)  pengadaan  barang  jasa.    Menurut  Bapak  Abdul  Rokhim  saat  wawancara  dengan penulis merasa selama ini Juknis sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini hanya berdasarkan  peraturan  lembaga  yang  dirasa  masih  kurang  memberikan  perlindungan  hukum mengingat  peraturan  lembaga  tidak  termasuk  dalam  jenis-jenis  peraturan  perundang-undangan di Indonesia sehingga seringkali hal ini menyebabkan ketidaksepahaman baik antara PPK, Pokja Pemilihan, Penyedia dan juga Pengawas baik internal maupun pusat. Sehingga hal ini juga dapat menyebabkan  kurang  optimalnya  dalam  pengisian  Jabatan  Fungsional  PPBJ  mengingat  resiko pekerjaan yang sangat tinggi.
Hambatan  ketiga  yaitu  kurangnya  insentif  bagi  Jabatan  Fungsional  PPBJ.  Selain  hal-hal yang telah dijabarkan diatas ,permasalahan insentif juga menjadi salah satu penghambat kurang maksimalnya  dalam  pengisian  Jabatan  Fungsional  PPBJ  ini.  Hal  ini  menjadi  hal  yang  selalu dikeluhkan  oleh  para  Jabatan  Fungsional  PPBJ  baik  saat  rapat  internal  maupun  rapat  staf  di Setda.  Dengan  resiko  pekerjaan  yang  sangat  tinggi  serta  dibutuhkannya  pengalaman  yang banyak dalam bidang pengadaan barang jasa namun insentif yang diberikan kepada para Jabatan Fungsional PPBJ ini masih belum menjadi hal yang diperhatikan di Kabupaten Mojokerto ini.
Keempat  yaitu susahnya menentukan angka  kredit para Jabatan  Fungsional PPBJ. Angka kredit  bagi  para  jabatan  fungsional  adalah  hal  yang  sangat  penting  karena  mengenai  penilaian kinerja dan kenaikan pangkatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zaki mengatakan bahwa:
“ Kabupaten  Mojokerto  sendiri  belum  sepenuhnya  memahami  bagaimana  untuk mengukur angka kredit ini, mulai dari penentuan tim penilai angka kredit hingga pengukuran  angka  kredit.  Kami  masih  dalam  tahap  belajar  dan  mendalami
dengan  berbagai  cara  baik  study  banding  maupun  konsultasi  dengan  pihak provinsi maupun kabupaten/kota yang sudah menjalankannya ”.
Sehingga ini menjadi satu item faktor penghambat untuk adanya Jabatan Fungsional PPBJ yang  lebih  banyak  kedepannya.  Ini  sejalan  dengan  temuan  terdahulu  bahwa  pengelola Pengadaan  Barang/  Jasa  memiliki  tantangan  dalam  pengumpulan  angka  kredit  karena pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  BP2JK  masih  terbatas  dalam  tugas  jabatan  pemilihan  penyedia barang/  jasa,  khususnya  hanya  pelaksanaan  Tender/  Seleksi/  Penunjukkan  Langsung  yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan (Nugroho, 2022).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  temuan  peneliti  terdahulu  terkait  dengan  faktor penghambat  dalam  jabatan fungsional diantaranya  yaitu  belum  adanya  persamaan  persepsi dalam penilaian hasil kerja, karena belum ada panduan khususnya dalam pelaksanaan penilaian hasil  kerja  dan  belum  meratanya  peningkatan  kompetensi  melalui  Diklat.  Masih  banyaknya penempatan Jabatan Fungsional yg tidak sesuai dengan fungsi jabatan profesinya sehingga jalur karier  jabatan  fungsional  tidak  berjalan  dengan  sesuai.  Pengembangan  karier  berbasis kompetensi (Sanusi, 2021).

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  maka  dapat  disimpulkan  yaitu  Kabupaten Mojokerto  telah  melalui  beberapa  tahapan  sehingga  pelaksanaan  Pengisian  Jabatan  Fungsional PPBJ  dapat  berjalan  meskipun  belum  mencapai  target  sesuai  kebutuhan  yang  telah  ditetapkan oleh  LKPP  sebagai  instansi  pembina.  Pelaksanaan  Pengisian Jabatan  Fungsional  PPBJ  ini  juga memperoleh berbagai respon dari beberapa pihak seperti kegiatan ini menjadikan suatu motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta pengalaman di bidang Pengadaan barang dan jasa namun ada juga respon bahwa pelaksanaan pengisian Jabatan Fungsional PPBJ ini dirasa belum matang karena belum memikirkan bagaimana pelaksanaan berjalannya kedepan. Namun Bagian Pengadaan  Barang  dan  Jasa  tetap  mengupayakan  untuk  kestabilan  pelaksanaan  pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Mojokerto meski mengingat jumlah tenaga masih tergolong sangat minim.Keberhasilan  suatu  evaluasi  kebijakan  tentu  dilatarbelakangi  oleh  itu  faktor  yang mendorong  maupun  faktor  penghambat.  Dukungan  dari  segenap  lini  dari  Pemerintah  Daerah Kabupaten Mojokerto adalah suatu faktor pendorong dalam pengisian Jabatan Fungsional PPBJ ini  dapat  dilihat  dari  para  Calon  Aparatur  Sipil  Negara  dengan  jabatan  fungsional  PPBJ, Aparatur  Sipil  Negara  yang  berdedikasi,  bertanggung  jawab  dan  professional,  Aparatur  Sipil Negara  yang  telah  memiliki  sertifikat  PBJhingga  Antusias  para  ASN  untuk  mengisi  Jabatan Fungsional PPBJ ini. Namun tidak menutup kemungkinan adanya faktor penghambat juga yang hadir dari lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto seperti belum jelasnya jenjang karir, masih  kurangnya  kepastian  pendampingan/perlindungan  hukum  (advokasi)  pengadaan  barang jasa, kurangnya insentif bagi Jabatan Fungsional PPBJ serta susahnya menentukan angka kredit para Jabatan Fungsional PPBJ.
Saran penelitian yaitu bagi pihak Pemerintah Kabupaten Mojokertodan Bagian Pengadaan Barang  dan  Jasa  Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Mojokerto,  dalam  hal  pengisian  Jabatan Fungsional PPBJ ini diharapkan dapat lebih dipersiapkan dengan matang,  guna memaksimalkan pengisian  Jabatan  FungsionalPPBJ  di  Kabupaten  Mojokerto  kedepannya.Bagi  pembaca,  hasil penelitian ini diharapkan dapat  menambah wawasan pengetahuan terkait Evaluasi Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Dalam Pengisian Jabatan Fungsional Pada Masa Pandemi Covid-19 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani,  L.  (2016).  Analisis  Pengangkatan  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  Jabatan  Fungsional Tertentu  Dalam  Meningkatkan  Profesionalisme  Pegawai  Pada  Pemerintah  Kabupaten Bungo. Jurnal Penelitian , 1 (1), 1–12.
Dunn,  W.  (2015). Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik .  Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press.
Endiarti,  J.  J.  (2019).  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Pengisian  Jabatan  Analysis  Of  Policy Implementation  On  Filling  Of  Senior  Executive  Position  And  Appointment  Of Administrative. Civil Service , 13 (2), 39–50.
Hamidi. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Mewujudkan Good  Governance  (  Studi  Penelitian  di  Dinas  Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  Kota  Batam  ). Artikel Penelitian , 1 (1), 1–16.
Haryono.  (2017).  Implementasi  Jabatan  Fungsional  Pengembang  Teknologi  Pembelajaran  di Sekolah. Jurnal Teknodik , 21 (1), 70–79. Maman.  (2018). Penelitian  Tindakan  Kelas  (Dalon  Bagan) .  Semarang:  Universitas  Negeri Semarang Press.
Matthew  B.  Miles,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis  A Methods Sourcebook Fourth Edition . Londong: Sage Publication.
Nope,  N.  B.  (2015).  Pejabat  Fungsional Ke  Dalam Jabatan  Struktural  Di Era  Otonomi  Daerah. Jurnal Masalah-Masalah Hukum , 44 (2), 234–242.
Novitaningrum,  B.  D.  (2014).  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Pemerintah Melalui Electronic Procurement ( Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya ). Kebijakan Dan Manajemen Publik , 2 (1), 200–210.
Nugroho,  S.  A.  (2022).  Strategi  Pemenuhan  Angka  Kredit  Pejabat  Fungsional  Pengelola Pengadaan Barang Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi. Jurnal Pengadaan Barang Dan Jasa (JPBJ) , 1 (2), 108–117. Panca,  S.  T.,  Fauzi,  A.,  Yakup,  &  Satyawati,  T.  (2022).  Implementasi  Penyetaraan  Jabatan Administrasi Tenaga Kependidikan ke Jabatan Fungsional di Universitas Negeri Surabaya. Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan (JDMP) , 7 (1), 39–47.
Rohida,  L.,  Nuryanto,  Y.,  &  Sarif.  (2019).  Implementasi  Pengalihan  Jabatan  Struktural  ke Jabatan Fungsional Melalui Inpassing/Penyesuaian (Studi Kasus di Universitas Padjajaran). Civil
Service , 12 (1), 11–22. Retrieved from https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/20/32
Saifudin,  &  Nellirahharti.  (2022).  Implementation  of  the  Policy  Equalization  of  Administrator and Supervisory Positions to Functional Positions ( A Case Study at Uin Ar-Raniry Banda Aceh ). Journal of Education Science (JES) , 8 (2), 280–287.
Sanusi, A. (2021). Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Competency Development Of Functional Positions In  The  Ministry  Of  Law  And  And  Human  Rights  Of  The  Republic  Of  Indonesia). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 15 (3), 431–446.
Sawitri,  D.,  &  Suswati,  E.  (2019).  Strategy  for  Diversifying  Typical  Snacks  of  Trenggalek Products to Increase Competitiveness in the Era of SDGs by Using Business Model Canvas. International Journal
Of Organization Innovation , 12 (2), 205–218. https://doi.org/10.2991/icoi-19.2019.52
Setiawan,  I.,  Sururama,  R.,  &  Nurdin,  I.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Penyederhanaan Organisasi  Di  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau , 2 (1), 12–25.
Suarsana, I. K., Sugiantiningsh, A. A. P., & Umbas, R. (2020). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jurmal Ilmo Sosial Dan Ilmu Politik , 1 (2), 177–189. Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan  R&D (2nd  ed.).  Bandung: Alfabeta.
Suryana,  N.  A.,  &  Agustina,  Z.  A.  (2019).  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jurnal
Ilmu Administrasi Negara (JUAN) , 7 (1), 1–13. https://doi.org/10.31629/juan.v7i1.1069 Umar, A. (2019). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Karir Penilik. Civil Service , 3 (1), 252–267.