PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Volume 11 Nomor 1, Maret 2023
PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

## PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA MELEBIHI LIMA GRAM YANG DILAKUKAN SECARA TEROGANISASI
Anggalana 1 , Okta Ainita 2 , Ahmad Badawi 3
1. Anggalana,  Fakultas  Hukum  Universitas  Bandar  Lampung,  Jalan  ZA.  Pagar  Alam No.  29,  Labuhan  Ratu,  Kec.  Kedaton,  Kota  Bandar  Lampung,  Lampung  35142 Indonesia, Email:
2. Okta Ainita,  Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung,  Jalan ZA. Pagar Alam No.  29,  Labuhan  Ratu,  Kec.  Kedaton,  Kota  Bandar  Lampung,  Lampung  35142 Indonesia, Email:
3. Ahmad  Badawi 3 ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Bandar  Lampung,  Jalan  ZA.  Pagar Alam No. 29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142 Indonesia, Email: badawiahmad472@gmail.com INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel Diterima: Direvisi: Diterima: Diterbitkan:

## Abstract
The  rise  of  crime  presently  could  be  very  worrying  to the  encompassing  network,  that  is  supported  with  the aid of the rising prices of primary goods which inspire someone so as to make money in a quick way by way of committing crimes along with robbery, robbery, fraud, and  selling  or  dispensing  narcotics.  from  this  writing to  find  out  the  factors  that  motive  perpetrators  to dedicate  crook  acts  of  narcotics  sellers  exceeding  five grams  that  are  carried  out  in  an  organized  way  and what's  the  criminal  duty  of  perpetrators  of  narcotics dealers exceeding five grams which can be performed in an  organized  manner.  This  writing  uses  a  normative juridical  approach  research  technique  and  qualitative descriptive  studies.  As  for  the  elements  that  purpose perpetrators  to  distribute  narcotics,  specifically  from the  outcomes  of  the  research  that  the  authors conducted,  the  authors  concluded  that  the responsibility  of  the  perpetrators  of  narcotics  dealers turned  into  to  country  that  Defendant  AG  became legally  and  convincingly  demonstrated  to  have committed a crime "with no rights or a criminal offense of receiving and handing over narcotics class I in non-
Keywords: perpetrator, narcotics, dealer DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000
plant paperwork weighing greater than 5 grams which were executed in an prepared manner ”, due to this the defendant changed into sentenced to imprisonment for 16 years . Keywords Actors, Narcotics, Dealers

## PENDAHULUAN
Maraknya  kriminalitas  sangat  memprihatinkan  warga,  hal  tadi dibantu  dengan  naiknya  harga  kebutuhan  utama  mendorong  seorang untuk  menerima  uang  tunai  secara  cepat  dengan  melakukan  tindakan kriminal  seperti  pencurian,  perampokan,  penipuan  dan  lainnya.  Lain. Penjualan  atau  peredaran  narkotika  pada  warga  .  peredaran  narkoba sendiri  merupakan  salah  satu  kejahatan  akhir  diberitakan  di  surat  fakta, majalah  serta  media  massa  lainnya  serta  mengalami  peningkatan  cukup signifikan. dari waktu ke saat kasus peredaran narkotika pada rakyat tak pernah atau tak pernah berhenti. Semakin banyak orang sebagai pengedar narkoba  sebab  lemahnya  faktor  ekonomi  mengelabui  pelaku  untuk melakukan kejahatan tadi .
Tindak  pidana  atau  seringkali  dianggap  dengan  delik  dari  dari istilah  belanda  strafbaarfeit  atau  seringkali  diklaim  delik.  pada  bahasa Belanda,  strafbaarfeit  mempunyai  dua  unsur  pembentuk  kata,  yaitu strafbaar serta feit. kata feit pada bahasa Belanda diartikan menjadi bagian dari  fenomena  sedangkan  straafbaar  berarti  bisa  dieksekusi,  jadi  kata straafbaarfeit secara harfiah berarti bagian dari fenomena bisa dihukum .
Sesuai  Undang-Undang  No.35  Tahun  2009  perihal  Narkotika,  zat atau  obat  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetik  juga semisintetik,  bisa  mengakibatkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya  rasa,  menghilangkan  atau  menghilangkan  rasa  sakit  serta timbal.  untuk  ketergantungan.  Narkotika  merupakan  zat  atau  obat berguna serta diperlukan buat pengobatan penyakit tertentu, namun bisa mengakibatkan  dampak  sangat  merugikan  bagi  seseorang  Bila disalahgunakan  atau  dipergunakan  secara  berlebihan.  Narkotika  pada
mulanya  ditujukan  untuk  keperluan  medis,  namun  seiring berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi, banyak jenis narkotika bisa diolah serta kegunaannya pula bisa disalahgunakan .
Sekarang  peredaran  narkotika  pada  Indonesia  sudah  mewujud pada  berbagai  bentuk  sebab  para  pengedar  narkotika  selalu  berhasil menemukan  celah  untuk  melakukan  aktivitas  peredaran  narkotika  tadi tanpa  sepengetahuan  aparat  penegak  hukum.  Pasal  35  Undang-Undang Np.35  Tahun  2009  perihal  Narkotika  mengungkapkan  bahwa perdagangan  narkotika  mencakup  setiap  kegiatan  atau  rangkaian kegiatan  untuk  mengedarkan  atau  menyediakan  narkotika,  baik  untuk tujuan  memperdagangkan  juga  memperdagangkan  atau  menyerahkan tangan  untuk  kepentingan  kesehatan.  layanan  serta  pengembangan pengetahuan.  peredaran  gelap  narkotika  merupakan  masalah  perlu menerima perhatian khusus dari pemerintah sebab Bila masalah tak bisa diselesaikan  akan  mengancam  masa  depan  negara  Indonesia  sebab narkotika  bisa  merugikan  generasi  muda.  Meletakkan  narkotika  pada pasaran  artinya  perbuatan  dilarang  secara  pidana,  sebagai  akibatnya pelaku  peredaran  narkotika  bisa  ditindak.  Maka,  terpidana  merupakan orang  telah  melakukan  tindak  pidana  atau  tindak  pidana.  Pelaku  serta korban  tindak  pidana  narkoba  sendiri  mampu  orang  dari  berbagai  latar belakang  serta  kelompok  usia,  bahkan  anak.  Hal  pula  tak  menutup kemungkinan  bahwa  pelaku  tindak  pidana  narkotika  merupakan  orang mengalami gangguan jiwa . 1
Dari  Jackobus,  Narkotika  artinya  zat  atau  obat  dari  dari  tanaman atau bukan tanaman, baik sintetik juga semi sintetik, bisa mengakibatkan penurunan  atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  menghilangkan atau menghilangkan rasa sakit, serta menyebabkan kecanduan. Narkotika mempunyai  adiksi  (ketagihan)  sangat  kuat,  selain  pula  mempunyai
1 Zainab Ompu Jainah. 2016. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika. Jurnal keadilan progresif, vol. 7, no. 1. Hlm. 1.
toleransi  (adaptasi)  serta  habituasi  (kebiasaan)  sangat  tinggi.  Ketiga karakteristik tadi membentuk pengguna narkoba tak bisa dipisahkan dari pengaruhnya . 2
Salah  satu  perkara  peredaran  narkoba  terorganisasi  dari  Putusan No.  151/Pid.Sus/2022/PN  Kla.  Kasus  dilakukan  oleh  terdakwa  AG. Majelis hakim menemukan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah serta meyakinkan sudah mengorganisir perdagangan narkoba. pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 lebih kurang pukul 22.00 WIB, pada Jalan Trans Sumatera,  Desa  Kekiling,  Kecamatan  Penengahan,  Kabupaten  Lampung Selatan, atau setidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang,  melakukan  tindak  pidana  tanpa  hak  atau  melawan  hukum mendapatkan  serta/atau  mengeluarkan  Narkotika  Golongan  I  pada bentuk  bukan  jamu  menggunakan  berat  lebih  dari  5  gr  secara terorganisasi.  Menghukum  tersangka  menggunakan  pidana  penjara selamanya 16 tahun serta denda Rp 3.000.000.000 menggunakan ketentuan tak  membayar  hukuman  tadi  diganti  menggunakan  pidana  penjara selama 4 bulan .
Sesuai  latar  belakang  diatas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dituangkan  pada  sebuah  tesis  berjudul  hukuman  Terhadap Pengedar Narkoba Melebihi 5 gr Dilakukan Secara Teratur di Kabupaten Lampung Selatan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Tindak pidana atau biasa  dianggap  delik berasal dari  kata bahasa belanda  trafbaarfeit  atau  seringkali  dianggap  delik.  dalam  bahasa Belanda,  strafbaarfeit  mempunyai  dua  unsur  pembentuk  kata,  yaitu strafbaar serta feit. kata feit pada bahasa Belanda diartikan sebagai bagian dari  fenomena  sedangkan  straafbaar  berarti  bisa  dieksekusi,  jadi  kata straafbaarfeit secara harfiah berarti bagian dari fenomena bisa dieksekusi .
2 Setiyawati,  dkk.  2015. Buku  Seri  Bahaya  Narkoba  Jilid 1,  Tirta  Asih  Jaya, Surakarta, hlm 2.
Dari  Pompe  sebagaimana  dikutip  dari  buku  Lamintang,  sebagai “pelanggaran norma  (gangguan  hukum)  dilakukan  oleh  seseorang pelaku, baik sengaja juga tak sengaja, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan untuk terpeliharanya ketertiban hukum ". 3
Narkotika  dari  dari  kata  narkotik  merupakan  sesuatu  bisa menghilangkan rasa sakit serta mengakibatkan pingsan, pembiusan serta pembiusan. mengantuk atau bersemangat.
Narkotika  merupakan  zat  dipergunakan  untuk  menghasilkan seorang  sebagai  kaku  seperti  patung  atau  tidur  (narkotika).  Seiring berjalannya waktu, kata narkotika tak hanya terbatas di zat menyebabkan kekakuan,  seperti  B.  patung  atau  tidur,  namun  pula  zat  mengakibatkan syarat diklasifikasikan menjadi narkotika .
Pertanggungjawaban pidana pada kata asing dikenal menggunakan kata teorekenbaardheid, atau pertanggungjawaban pidana, berakibat  di  pemidanaan  terhadap  pelaku  untuk  memilih  bisa  atau tidaknya  seseorang  terdakwa  atau  tersangka  dapat  dimintai pertanggungjawaban  atas  suatu  kejahatan  dilakukan.  dari  Pompee,  kata pertanggungjawaban  pidana  pada  bahasa  Belanda  mempunyai  padanan istilah  yaitu  aansprakelijk,  verantwoordelijk  serta  toerekenbaar.  Orang aansprakelijk  atau  verantwoordelijk,  sedangkan  toerekenbaar  bukanlah orangnya  melainkan  perbuatan  dipertanggung  jawabkan  pada  orang. umumnya seorang memakai kata toerekenings vatbaar. Pompee menolak penggunaan  kata  terakhir  sebab  bukan  orangnya  namun  tindakan mendefinisikan vatbaar .
Seorang  hanya  bisa  dimintai  pertanggungjawaban  bila  orang  tadi sebelumnya  sudah  terbukti  melakukan  perbuatan  dihentikan. Dikecualikan  bahwa  seorang  bisa  dimintai  pertanggungjawaban  pidana tak  melakukan  sendiri  tindakan  dilarang  secara  hukum.  Bila  terjadi,
3 Pompe  dalam  P.A.F,  Lamintang,  2011, Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia , Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti, , hlm 182
lompatan  mental  tak  mampu  dihindari  dan  pelanggaran  HAM  pula  tak mampu dihindari.

## METODE PENELITIAN
Untuk memecahkan masalah tadi, untuk menyampaikan petunjuk terhadap  masalah  sedang  dibahas,  metode  penelitian  digunakan  penulis terdiri  dari  pendekatan  hukum  normatif.  Metode  pendekatan  hukum normatif  dipergunakan  dengan  memakai  dua  sumber  data  pendukung, baik  data  primer  juga  data  sekunder.  Data  primer  berupa  peraturan perundang-undangan  dipergunakan  pada  penelitian.  sementara,  data sekunder  diperoleh  asal  bahan  kepustakaan,  yaitu  lembaga  ilmiah  dan karya  tulis  lainnya.  lalu  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif kualitatif.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  merupakan  penelitian  yang menyajikan data penelitian pada bentuk uraian kalimat .

## PEMBAHASAN
1.  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Pengedar  Narkotika  Melebihi Lima Gram Yang Dilakukan Secara Terorganisasi
Pengertian  Narkotika  pada  Kamus  besar  Bahasa  Indonesia merupakan  obat  menenangkan  syaraf,  menghilangkan  rasa  sakit, mengakibatkan atau menyebabkan rasa kantuk (contohnya candu, ganja). Narkotika  serta  Psikotropika  merupakan  obat  atau  zat  berguna  pada bidang  kedokteran,  kesehatan  rakyat  serta  pengembangan  ilmu pengetahuan, serta disisi lain bisa menyebabkan adiksi sangat merugikan bila dipergunakan tanpa pengawasan ketat serta menyeluruh .
Narkotika  dari  asal  kata  narkotik,  merupakan  sesuatu  bisa menghilangkan  rasa  sakit  serta  mengakibatkan  pingsan  (anestesi), pembiusan, serta pembiusan. Narkotika merupakan zat atau obat asal dari tumbuhan  atau  bukan  tanaman,  baik  sintetik  juga  semi  sintetik,  bisa
menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  pencerahan,  hilangnya  rasa, penghilang atau penghilang nyeri, serta mengakibatkan ketergantungan . 4
Konsep  pertanggungjawaban  pidana  sebenarnya  tak  hanya mengacu di masalah hukum, namun pula di masalah moral umum atau nilai kepatutan dianut oleh suatu rakyat atau kelompok sosial. Sekalipun perkembangan rakyat serta teknologi mengalami kemajuan pesat di abad ke-20  serta  pandangan  atau  persepsi  rakyat  terhadap  moral  umum  tadi semakin berkembang sebagai akibatnya, inti dari moral umum tadi tetap tak  berubah  pada  kaitannya  menggunakan  tindakan  tadi.  menjadi pembunuhan.  pemerkosaan,  penyiksaan  atau  kejahatan  terhadap  tubuh, jiwa serta harta benda . 5
Seorang  hanya  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  bila  orang sebelumnya sudah terbukti melakukan perbuatan dilarang. Dikecualikan bahwa seorang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tak melakukan sendiri tindakan dilarang secara hukum. Bila terjadi, lompatan mental tak terhindarkan serta pelanggaran HAM pula tak terhindarkan .
Banyak  kasus  tindak  pidana  pada  peredaran  narkotika,  seperti pada  putusan  Putusan  No.151/Pid.Sus/2022/PN  Kla.  Kasus  dilakukan oleh  terdakwa  AG.  Majelis  hakim  menemukan  bahwa  terdakwa  sudah terbukti  secara  sah  serta  meyakinkan  sudah  mengorganisir  perdagangan narkoba. di hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 lebih kurang pukul 22.00 WIB,  di  Jalan  Trans  Sumatera,  Desa  Kekiling,  Kecamatan  Penengahan, Kabupaten  Lampung  Selatan,  atau  setidaknya  pada  wilayah  hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, melakukan tindak pidana tanpa hak atau  melawan  aturan  mendapatkan  serta  mengeluarkan  narkotika Golongan  I  pada  bentuk  bukan  jamu  beratnya  lebih  dari  5  gr  secara terorganisasi .
4 Mastar  Ain  Tanjung,  2005. Pahami  Kejahatan  Narkoba,  Lembaga  Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba” , Jakarta, hlm.. 3.
5 Hanafi  Amrani  dan  Mahrus  Ali.  2015. Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana perkembangan dan penerapan, Raja Grafindo Persada, depok, hlm.17.
Terdakwa berinisial AG ditangkap sebab melakukan tindak pidana narkotika. sesudah peristiwa tadi, terdakwa AG ditangkap oleh :
1. Penyidik sejak 18 Februari 2022 hingga dengan 9 Maret 2022 .
2. Perpanjangan  penyidikan  oleh  penuntut  umum  dari  lepas  10  Maret 2022 hingga dengan tanggal 18 April 2022 .
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022.
4. Hakim  Pengadilan  Negeri  sejak  tanggal  8  Juni  2022  sampai  dengan tanggal 7 juli 2022.
5. Hakim  Pengadilan  Negeri  Perpanjangan  Pertama  oleh  ketua  Panitera Pengadilan  Negeri  tanggal  8  Juli  2022  hingga  dengan  tanggal  5 September 2022.
Putusan  hakim  pada  persidangan  utama  menemukan  bahwa terdakwa  Jaksa  Agung  terbukti  melakukan  perbuatan  melawan  hukum atau  melawan  hukum  mendapatkan  serta  menyampaikan  Narkotika Golongan  I  pada  bentuk  non  herbal  menggunakan  berat  lebih  dari  5  gr, dilakukan di tahun 2017 secara terorganisasi.  sesuai keadaan kasus serta fakta informasi terungkap pada hadapan hakim. JPU mendakwa terdakwa AG  terbukti  melakukan  Tindak  Pidana  Narkotika  sesuai  Pasal  114(2) juncto  Pasal  132(2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.35  Tahun 2009 perihal Narkotika .
Sesuai  keterangan  informasi  terungkap  pada  persidangan, didukung menggunakan keterangan, bukti serta barang bukti dihadirkan pada  persidangan,  JPU  membacakan  dakwaan  pada  persidangan  pada putusannya sebagian besar merugikan hakim, berbunyi :
1. Menyatakan  bahwa  terdakwa  Dendy  Hafitrah  Waluyo  Bin  Tugi Waluyo  terbukti  melakukan  tindak  pidana  narkotika  sebagaimana diatur  serta  diancam  pada  Pasal  114(2)  atau  Pasal  132(2)  Undang- Undang Narkotika Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 .
2. Menghukum  terdakwa  AG  menggunakan  pidana  penjara  18  tahun  3 bulan  kurang  dari  saat  terdakwa  menggunakan  perintah  agar terdakwa  permanen  pada  tahanan  serta  denda  Rp  7.100.000.000 subsider kurungan 4 bulan .
3. Memutuskan  supaya  terdakwa  Dendy  Hafitrah  Waluyo  Bin  Tugi Waluyo membayar biaya perkara sebanyak Rp 5.000 .
Sesudah  mendengar  fakta-informasi  pada  persidangan,  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutuskan :
1. Menyatakan  bahwa  Terdakwa  AG  sudah  terbukti  res  judicata  serta puas  terhadap  tindak  pidana  penggunaan  Narkotika  Golongan  I berupa bukan tumbuhan beratnya lebih asal 5 gr pada suatu organisasi terorganisir  secara  melawan  hukum  atau  melawan  hukum mendapatkan serta memberi jalan ".
2. Menghukum terdakwa AG menggunakan pidana penjara paling lama 16 tahu n;
3. Memutuskan  bahwa  pidana  penjara  serta  pidana  penjara  dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan .
4. Memutuskan supaya terdakwa tetap pada tahanan ;
5. Memutuskan  supaya  terdakwa  menanggung  biaya  perkara  sebanyak Rp5.000 .
Demikian  diputuskan  oleh  kami,  H.  Setiawan  Adiputra,  H.H., M.H.,  pada  Sidang  Pertimbangan  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Kalianda  pada  Rabu,  3  Agustus  2022.  menjadi  Hakim  ketua  ,  Nor Alfisyahr,,  H.H.,  M.H.  Dicky  Putra  Arumawan,  S.H.,  M.H.,  menjadi Hakim  Anggota,  diumumkan  pada  sidang  terbuka  untuk  umum  pada hari  serta  tanggal  sama  oleh  ketua  Hakim  didampingi  Hakim  Anggota dibantu  oleh  Ni  Made  Yase,  S.H.  Wakil  Panitera  Pengadilan  Negeri Kalianda,  serta  didatangi  oleh  Agsyana,  H.H.,  JPU  serta  Terdakwa .

## KESIMPULAN
Pertanggungjawaban  pidana  merupakan  suatu  bentuk  penentuan apakah seseorang tersangka atau terdakwa akan dimintai pertanggungjawaban  atas  suatu  tindak  pidana  dilakukan.  menggunakan istilah  lain,  pertanggungjawaban  pidana  merupakan  bentuk  menetapkan apakah seorang dibebaskan atau dihukum. bisa dikatakan bahwa dia bisa dipertanggungjawabkan  secara  pidana  bila  terpenuhi  beberapa  unsur tindak pidana sebab seorang tak bisa dipidana bila beliau tak melakukan suatu  perbuatan  Bila  perbuatan  bersangkutan  merupakan  perbuatan dilarang  oleh  Undang-Undang.  Hal  tadi  sesuai  menggunakan  asas legalitas diasumsikan. kasus tadi dilakukan oleh terdakwa majelis hakim pada  Pengadilan  Negeri  Kalianda  memutus  perbuatannya  yaitu menyatakan  bahwa  terdakwa  AG  terbukti  secara  sah  serta  meyakinkan melakukan tindak pidana, “bahwa secara melawan hukum atau melawan aturan  memperoleh  Klas  I  narkotika  serta  sudah  menyerahkan  pada bentuk  bukan  tumbuhan  beratnya  lebih  dari  5  gr,  dilakukan  secara terorganisasi”,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  16  tahun, pidana  penjara  dilayani  oleh  terdakwa  serta  saat  penahanan  dikurangi. dari  putusan  dikeluarkan  telah  pasti  bahwa  terdakwa  tetap  dalam tahanan.

## SARAN
Saran bisa penulis sampaikan merupakan sebagai berikut :
1. Pada  BNN  Provinsi  Lampung  supaya  menaikkan  efektifitas  upaya pemberantasan  penyalahgunaan  serta  penyebaran  narkoba  melalui alternatif pemberdayaan supaya bisa berjalan lebih baik serta program dilaksanakan lebih banyak lagi .
2. Dibutuhkan  kesadaran  seluruh  pihak  baik  pemerintah,  rakyat  juga pelakunya  sendiri  untuk  segera  sadar  akan  bahaya  penyalahgunaan narkoba .

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Hartono.  2012. Implementasi  kebijakan  polri  terhadap  pelaku pengguna  sabu  dibawah  1  gram  (studi  pada  wilayah  hukum  kepolisian resor kota bandar lampung), jurnal hukum fakultas hukum unissula, semarang, vol. 28.
B.A  Sitanggang.  1999. Pendidikan  Pencegahan  Penyalahgunaan  Narkotika, Karya Utama, Jakarta
Hanafi Amrani serta Mahrus Ali. 2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana perkembangan serta penerapan, Raja Grafindo Persada, depok
Irwan  Jasa  Tarigan.  2017. Narkotika  serta penanggulangannya ,  Deepublish, Yogyakarta.
Mastar  Ain  Tanjung,  2005. Pahami  Kejahatan  Narkoba,  Lembaga  Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba” , Jakarta,
Pompe  dalam  P.A.F,  Lamintang,  2011, Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia , Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung
Zainab  Ompu  Jainah.  2016. Analisis  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkotika. Jurnal keadilan progresif, vol. 7, no. 1.