Volume : 21, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Kedudukan anak dalam kandungan sebagai ahli waris Dalam perspektif kompilasi hukum islam

## Oleh :
Putra Ramadanah

## Mustamam
Adil Akhyar

## Abstract
The  position  of  the  unborn  child  as  an heir in the positive law that applies in Indonesia is  not  found  a  clear  rule.  In  KHI  Article  174 paragraph  (1)  which  talks  about  who  is  entitled as  an  heir,  the  unborn  child  is  not  described. While  in  some  conventional  fiqh  literature,  the position of the child in the womb gets a portion of the discussion in the science of inheritance.
The  formulation  of  the  problem  in  this thesis  is  how  the  status  of  the  unborn  child  as an  heir  according  to  Islamic  law,  how  the position of the unborn child as  a surrogate  heir in  the  perspective  of  Islamic  law,  how  the mechanism  of  division  of the  unborn  child  as  a surrogate heir in perspective of Islamic law.
This type of research is research using the  method  of  normative  juridical  approach. Data  collection  in  this  study  is  done  through  a literature  study,  where  the  material  or  data obtained  will  be  systematically  compiled  and analyzed  using  scientific  logic  procedures  that are  qualitative  in  nature.  The  results  of  the research are expected to be able to answer the problems  researched,  and  in  the  end  will  be able  to  provide  suggestions  and  solutions  to these problems.
The  results  show  that  the  status  of  the child  who  is  still  in  the  womb  as  an  heir according  to  Islamic  law  in  conventional jurisprudence is entitled to receive an inheritance  if  there  are  reasons  for  inheritance (marriage,  kinship,  and  freeing  slaves).  The position  of  the  child  in  the  womb  in  the Compilation of Islamic Law can be said to have been neglected or forgotten, even though this is a  big  question  that  must  be  resolved  now. Neglect  of  the  inheritance  of  the  child  in  the womb  will  result  in  the  child  will  be  threatened in  the  future,  not  impossible  when  the  child  in the womb until birth turns  out to be his right  as an heir cut off by other relatives. The position of the inheritance of the unborn child as an heir in the  legal  perspective  has  legal  consequences for the
other  heirs,  including  the  postponement  of  the division  of  inheritance  until  there  is  certainty about  the  sex  of  the  child.  The  mechanism  of division of the inheritance of the unborn child as an heir in the perspective of Islamic law can use 2  (two)  ways,  namely  by  waiting  after  the  baby is born. If the other heirs want the division to be done immediately without waiting for the birth of the baby, then the inheritance can be divided by taking into account the baby's share for 1 (one) person, even if it can also be born in twins.
Keywords: Children, Content, Successor Heirs.

## Abstrak
Keudukan  anak  dalam  kandungan sebagai  ahli  waris  dalam  hukum  positifyang berlaku di Indonesia tidak dijumpai aturan yang jelas.  Dalam  KHI  Pasal  174  ayat  (1)  yang berbicara  tentang  siapa-siapa  yang  berhak sebagai  ahli  waris,  anak  dalam  kandungan tidak  dijelaskan.  Sedangkan  dalam  beberapa literatur  fiqhkonvensional  kedudukan  anak dalam kandungan mendapatkan porsi pembahasan dalam ilmu mawaris.
Rumusan  masalah  dalam  tesis  ini adalah    bagaimana    status  anak  yang  masih berada  dalam  kandungan  sebaga  ahli  waris menurut  hukum  Islam,  bagaimana  kedudukan hak  waris  anak  dalam  kandungan  sebagai  ahli waris pengganti dalam perspektif hukum Islam, bagaimana  mekanisme  pembagian  hak  waris anak  dalam  kandungan    sebagai  ahli  waris pengganti dalam perspektif hukum Islam .
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian dengan  menggunakan  metode  pendekatan yuridis  normatif.  Pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  dilakukan  melalui  studi  pustaka, dimana  bahan  atau  data  yang  diperoleh  akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan  prosedur  logika  ilmiah  yang sifatnya  kualitatis.  Hasil  penelitian  diharapkan akan  dapat  menjawab  permasalahan  yang diteliti, dan pada akhirnya akan dapat memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan
bahwastatus  anak  yang  masih  berada  dalam kandungan  sebaga  ahli  waris  menurut  hukum Islam dalam fikih konvensional berhak menerima  warisan  jika  padanya  terdapat sebab-sebab
kewarisan (perkawinan, kekerabatan,  dan  memerdekakan  budak). Kedudukan  anak  dalam  kandungan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  dapat  dikatakan terabaikan  atau  terlupakan,  padahal  ini  adalah persoalan  besar  yang  harus  diselesaikan secara  kekinian.  Kelalaian  terhadap  kewarisan anak  dalam  kandungan  akan  mengakibatkan anak akan terancam masa depannya,

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bukantidak mungkin ketika anak dalam kandungan sampai lahirternyata haknya sebagai pewaris terpotong oleh kerabat lain.Kedudukan hak waris anak dalam kandungan  sebagai  ahli  waris  dalam  perspektif hukum  berakibat  hukum  bagi  para  ahli  waris yang  lain  diantaranya  penundaan  pembagian harta warisan sampai adanya kepastian tentang jenis  kelamin  dari  anak  tersebut.  Mekanisme pembagian  hak  waris  anak  dalam  kandungan sebagai  ahli  waris  dalam  perspektif  hukum Islam  dapat  menggunakan  2  (dua)  cara,  yaitu dengan  cara  menunggu  setelah  bayi  tersebut lahir. Apabila  ahli  waris  yang lain menghendaki pembagian itu segera dilakukan tanpa menunggu  kelahiran  bayi  tersebut,  maka  harta warisan  dapat  dibagi  dengan    emperhitungkan bagian  bayi  itu  untuk  1  (satu)  orang,  sekalipun dapat pula lahir dalam keadaan kembar.
Kata Kunci: Anak, Kandungan, Ahli Waris.

## I. PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
Hukum  kewarisan  merupakan  aturan yang  mengatur  peralihan  harta  dari  seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.  Masalah  harta  warisan  ini  menjadi sumber  sengketa  dalam  keluarga,  terutama apabila  menentukan  siapa  yang  berhak  dan siapa  yang tidak berhak, dan setelah ituapabila berhak, seberapa banyak hak itu. 1
Ruang  lingkup  kajian  hukum  Islam terkait  dengan  waris  sangat  luas  diantaranya meliputi  orang-orang  yang  berhak  menerima waris,  bagian  atau  jumlah  besaran  waris,  dan masih  banyak  lagi  seperti  tentang  hal-hal  yang menghalangi  waris  dan  penambahan  atau pengurangan  bagian  waris.  Hukum  kewarisan Islam  mengenal  3  (tiga)    golongan  orang  yang berhak  menerima  waris  yaitu  dzul faraidh,  dzul qarabat, mawali . 2
1 Zakiah  Daradjat, Ilmu  Fiqih,  Jilid  3, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2015, h. 4.
2 Muhammad Ali As-Shabuni, Hukum Wrisan dalam  Syari’at  Islam  disertai  Contoh-contoh Pembagian Harta Pusaka , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h 226.
Ahmad  Rofiq  menyebutkan  bahwa selain  hal-hal  yang  menyebabkan  terjadinya waris  dalam  hukum  Islam,  dikenal  rukun pembagian  warisan  yang  terdiri  dari  tiga  jenis, yaitu:
1. Al-Muwaris ,  yaitu orang  yang diwarisi  harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya,
almuwaris benar  benar  telah  meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki, yuridis maupun taqdiri (berdasarkan perkiraan).
2. Al-Waris atau  ahli  waris.  Ahli  waris  adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau karena akibat memerdekakan  hamba  sahaya.  Syaratnya, pada saat al-muwaris meninggal, ahli waris benar  dalam  keadaan  hidup.  Termasuk dalam  pengertian  ini  adalah  bayi  yang masih  berada  dalam  kandungan  ( al-hamli ). Meski  masih  berupa  janin,  apabila  dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi)  atau  cara  lain  maka  bayi tersebut  berhak  mendapatkan  warisan. Untuk  itu  perlu  diketahui  batasan  yang tegas  mengenai  batasan  paling  sedikit (minimal)  dan  atau  paling  lama  (maksimal) usia kandungan.
3. Al-maurus atau al-miras , yaitu  harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan  jenazah,  pelunasan  utang,  dan pelaksanaan. 3
Hukum  waris  Islam  tidak  membatasi kepada  kerabat  laki-laki  saja  yang  akan mewarisi  harta  peninggalan  dari  pewaris, melainkan  anak-anak,  perempuan  dan  orang dewasa  juga  akan  mendapatkan  hak  yang sama  sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam peraturan dasar-dasar waris Islam. 4
Menentukan  ahli  waris  yang  berhak atau  tidak  berhak  menjadi  ahli  waris  serta dalam menentukan hak-hak dan kewajiban ahli waris  terhadap  harta  peninggalan  kerabatnya yang  telah  meninggal  banyak  menimbulkan
3 Oemarsalim, Dasar-Dasar  Hukum  Waris Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h.9.
4 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.21.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
masalah-masalah  di  mana  salah  satunya mengenai  masalah  kedudukan  anak  dalam kandungan  sebagai  ahli  waris,  karena  apabila seseorang  meninggal  duniadan  meninggalkan kerabat  yang  hamil,  misalnya  istri  (janda),  ibu, anak perempuan, menantu perempuan, saudara  perempuan  dan  lain-lain,  maka  ada persoalan  kewarisan  yang  perlu  diselesaikan. Persoalan ini adalah adakah hubungan kewarisan antara pewaris (orang yang meninggal  dunia)  dengan  bayi  (anak)  dalam kandungan kerabatnya tersebut. 5
Salah  satu  syarat  ahli  waris  adalah hidup  ketika  pewaris  meninggal,  anak  dalam kandungan sudah bisa dianggap hidup walaupun  itu  hidup  secara  hukum.  Dengan demikian  anak  dalam  kandungan  harus  di perhitungkan sebagai ahli waris. Perlu diketahui juga, anak dalam kandungan sebagai ahli waris disebut  juga  dalam  ilmu  ushul fiqh  ahliyatul wujub yang  tidak  sempurna,  pantas  menerima hak namun belum mampu memenuhi kewajiban. 6
Menurut jumhur ulama selain malikiyah, anak  yang  berada  dalam  kandungan  dapat mewarisi,  yaitu  diberi  wakaf  bagian  tertentu dengan dua syarat, yaitu:
1. Hendaklah ia terbukti ada dalam kandungan  hidup,  ketika  orang  yang memberi warisan meninggal dunia.
2. Hendaklah  anak  dalam  kandungan  itu dilahirkan  dalam  keadaan  hidup,  minimal beberapa menit supaya
kapasitas kepemilikanya terbukti. 7
5 Rachmad  Budiono, Pembaharuan  Hukum Kewarisan  Islam  Di  Indonesia, Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2009, h.16.
6 Amir  Syarifuddin, Permasalahan  dalam Pelaksanaan  Faraid ,  IAIN-IB  Press,  Padang,  2009, h.10.
7 Muhammad  Muhyidin  Abdul  Hamid, Panduan Waris Empat Mazhab, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2009, h.261.
Hukum  Islam  tidak    mengenal  adanya ahli waris pengganti, karena adanya lembaga al Hijab atau  halangan  dalam pembagian  warisan sehingga  anak  laki-laki  menghijab  cucu  atau anak  kandung  dari  saudara  kandung  tetapi  di dalam  KHI  terdapat  penyelesaian  masalah kewarisan cucu yang karena orang tuanya telah meninggal  dunia  terlebih  dahulu  dari  pewaris, seperti yang disebutkan dalam Pasal 185 KHI.
Pasal  185  ayat  (1)  dan  (2)  KHI mengenai ahli waris pengganti berbunyi:
(1)  Ahli  waris  yang  meninggal  dunia  lebih dahulu  dari  pada  si  pewaris  maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya,  kecuali  mereka  yang  tersebut dalam Pasal 173.
(2)  Bagian  bagi  ahli  waris  pengganti  tidak boleh  melebihi  dari  bagian  ahli  waris  yang sederajat dengan yang digantikan. 8
Ketentuan  waris  pengganti  dalam  KHI adalah  termasuk  dari  dimensi  pembaharuan dalam  hukum  Islam,  karenanya  ingin  mencoba melihat kepada ketentuan waris pengganti yang terdapat dalam hukum Perdata sebagai bahagian  dari  tatanan  hukum  yang  ada  dan tetap  dipelihara  sebagai  bahagian  dari  dimensi pemeliharaan  untuk  menjadi  bahan  bandingan (study comporative) yang diharapkan memberikan  masukan-masukan  berharga  baik dari  segi  khasanah  ilmu  pengetahuan  maupun bahan pertimbangan bagi pelaksanaan dimensi pencipta hukum.
Persoalan yang dihadapi dalam penerapan  hukum  kewarisan  di  lingkungan Pengadilan Agama ada 2 (dua) yaitu:
1.  Pendapat  yang  umum  dianut  umat  Islam
tidak mengenal waris pengganti
8 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum Materiel  dalam  Praktek  Peradilan  Agama ,  Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2013, h.301.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  KHI  sebagai  hukum  material  di  Pengadilan Agama  yang  mengenal  adanya  ahli  waris pengganti.
Dua pandangan  ini  dapat  menghambat proses  perkembangan  hukum  Islam  jika  tidak dicari titik persamaan antara kedua pemahaman tersebut. Sehingga perlu mengkaji sisi positif dan keadilannya dengan diberlakukannya waris pengganti yang terdapat dalam  KHI  tersebut  dan  karenanya  ingin membahas  pandangan  tersebut    dari  segi yuridis normatif tentang waris pengganti secara komparatif antara waris pengganti menurut KHI dengan  yang  terdapat  dalam  hukum  perdata dan segi penerapannya di Pengadilan Agama.
KHI  sebagai  sebuah  fenomena  baru dan  terobosan  dalam  menjawab  kondisi  yang digambarkan  di  atas  sangat  menarik    untuk dikaji  sebagai  wacana  pemikiran  hukum  masa kini.  Karenanya  hal  tersebut    perlu  ditelaah mengenai  beberapa  aspek  perkembangan hukum  Islam  yang  ditandai  dengan  kehadiran KHI  dalam  kaitannya  dengan  pelaksanaan agenda reformasi hukum nasional yang sedang bergulir  dan    yang  menjadi  objek  kajian  dan penelitian dalam tesis ini adalah Pasal 185 KHI yaitu  aturan  adanya  lembaga  waris  pengganti atau dalam hukum perdata disebut plaatsvervuling.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  perlu dicari titik temu antara hukum yang diberlakukan lewat KHI dengan rasa kesadaran hukum masyarakat sehingga Pengadilan Agama  dalam  menerapkan  hukum  kewarisan tentang  ahli  waris  pengganti  memiliki  ikatan yang  kuat  antara  hukum  yuridis  normatif dengan rasa keadilan masyarakat serta membandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Perdata, sehingga dapat
diperoleh  data-data  tentang  praktek  penerapan serta  tanggapan  masyarakat  dalam  putusan Pengadilan  Agama  dan  apakah  pula  sikap hakim  terhadap  hal  ini  sudah  sesuai  dengan jiwa  KHI    itu  sendiri  atau  sesuai  dengan  hati nurani.
Masalah anak dalam kandungan merupakan
salah satu dari banyak permasalahan dalam hukum Islam yang sangat penting  dan  menarik  untuk  diteliti,  karena menyangkut  aspek  keturunan  atau nasab dan khususnya  dalam  hal  ini  menyangkut  aspek waris terutama mengenai hak waris yang harus diterimanya.

## B.  Rumusan Masalah
Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:
1.  Bagaimanastatus  anak  yang  masih  berada dalam  kandungan  sebaga  ahli  waris menurut Kompilasihukum Islam ?
2.  Bagaimana  kedudukan  hak  waris  anak dalam  kandungan  sebagai  ahli  waris pengganti dalam perspektif Kompilasi hukum Islam ?

## C.  Tujuan Penelitian
Adapun  yang  menjadi  tujuan  penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :
1.  Untuk  mengetahuidan  menganalisis  status anak yang masih berada dalam kandungan sebaga  ahli  waris  menurut  Kompilasi Hukum Islam.
2.  Untuk mengetahuidan menganalisis kedudukan hak waris anak dalam kandungan  sebagai  ahli  waris  pengganti dalam perspektif KompilasiHukum Islam.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## D.  Kegunaan/Manfaat Penelitian
Penelitian  ini  memiliki  manfaat  teoritis dan  praktis.  Adapun  kedua  kegunaan  tersebut adalah sebagai berikut :
1.  Secara teoritis: a.  Sebagai bahan informasi bagi akademisi  dan  untuk  pengembangan wawasan dan
kajian tentang kedudukan  anak  dalam  kandungan sebagai  ahli  waris  pengganti  dalam perspektif KompilasiHukum Islam untuk dapat menjadibahan perbandingan bagi kajian lanjutan.
b.  Memperkaya  khasanah  perpustakaan
hukum khususnya
di bidang
hukumwaris.
2.  Secara praktis :
a.  Diharapkan  dapat  menjadi  sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang
berkepentingan  dalam  penyelesaikan masalah hukum yang timbul sehubungan  dengan kedudukanahli waris pengganti dalam sistem pewarisan. b.  Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi
ilmiah mengenai kedudukan anak
dalam  kandungan  sebagai  ahli  waris pengganti  dalam  perspektif  Kompilasi Hukum Islam .

## II. PEMBAHASAN
A.  Pengaturananak  Yang  Masih  Berada
Dalam  Kandungan  Sebaga  Ahli  Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam 1.  Dasar Hukum Kewarisan Islam
Pengertian hukum kewarisan tidak bisa didefinisikan  oleh  satu  orang  ahli  hukum, karena  masing-masing  ahli  hukum  telah mendefinisikan  berbeda-beda  walaupun  tujuan akhir  dari  definisi  tersebut  hampir  sama  yaitu peraturan-praturan  yang  mengatur  tentang siapa ahli waris dan hak-hak secara adil.Rachmadi  Usman  menyebutkan  hukum kewarisan  Islam  adalah  ketentuan    yang mengatur mengenai orang yang berhak menjadi  ahli  waris,  orang  yang  tidak  dapat menjadi ahli waris (karena terhalang), besarnya bagian  yang  diterima  tiap-tiap  ahli  waris  dan cara  membagikan  harta  warisan  kepada  ahli waris. 9
A.SukrisSarmadimenyebutkan ahli waris adalah “orang yang pada saat meninggal dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau hubungan peerkawinan dengan pewaris, beragama  Islam  dan  tidak  terhalang  karena hukum  untuk  menjadi  ahli  waris ”. 24 Mohd.  Idris Ramulyo menyebutkan bahwa ahli waris adalah sekumpulan  orang  atau  seorang  atau  individu atau  kerabat-keerabat  atau  keluarga  yang  ada hubungan  kekeluargaa  dengan  si  meninggal dunia  dan    berhak  mewarisi  atau  menerima harta  peninggalan  yang  ditinggal  mati  oleh seseorang (pewaris). 25
Kewarisan Islam mengenal tiga golongan ahli waris, yaitu:
1.  Ahli  waris  yang  memperoleh  bagian tertentu  menurut  Al- Qur‟an  atau  sunah Rasul,  disebut  dengan  ahli  waris dzawil furudl .
9 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi KHI ,  Mandar Madju, Bandung, 2019, h.2
24 A.  Sukris Sarmadi. Op.Cit. h.19.
25 Mohd, Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  dengan Kewarisan  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (BW). Sinar Grafika. Jakarta, 2013, h.103.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan  dalam  Al- Qur‟an  maupun Sunah Rasul, disebut ahli waris ashabah .
3.  Ahli  waris  yang  mempunyai  hubungan kekerabatan dengan pewaris, tetapi tidak termasuk  dua  golongan  ahli  waris dzawil furudl dan  ahli  waris ‟ashabah disebut dengan ahli waris dzawil arham . 10
Masalah kewarisan dalam hukum
Islam,  menurut  Rachmadi Usman  harus memenuhi unsur-unsur:
1.  Pewaris (muwarrits) yaitu  seseorang  yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang  dapat  beralih  kepada  keluarganya yang  masih  hidup.  Dengan  demikian pewaris itu adalah seseorang yang meninggal  secara  hakiki  atau  dinyatakan meninggal secara hukum
dan meninggalkan  ahli  waris  beserta  harta peninggalan. Hukum kewarisan Islam Indonesia dalam perspektif KHI mensyaratkan  pewarisnya  harus  seorang yang beragama Islam pada saat meninggal dunia.
Masalah  kewarisan  dalam  hukum
Islam,  menurut  Rachmadi  Usman  harus memenuhi unsur-unsur:
2.  Pewaris (muwarrits) yaitu  seseorang  yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang  dapat  beralih  kepada  keluarganya yang  masih  hidup.  Dengan  demikian pewaris itu adalah seseorang yang meninggal  secara  hakiki  atau  dinyatakan meninggal secara hukum
dan meninggalkan  ahli  waris  beserta  harta peninggalan. Hukum kewarisan Islam Indonesia dalam perspektif KHI mensyaratkan  pewarisnya  harus  seorang yang beragama Islam pada saat meninggal dunia.
3.  Ahli  waris (warits) yaitu  orang  yang  pada saat  meninggal  dunia  mempunyai  pertalian darah  atau  pertalian  perkawinan  dengan pewaris  dengan  ketentuan  mereka  juga harus  beragama  Islam,  tidak  terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan tidak  pula  terdinding  karena  ada  ahli  waris lainnya.
4.  Harta  warisan (mauruts) yaitu  segala sesuatu  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris
10 Hazairin, Op.Cit, h. 20
yang  secara  hukum  dapat  beralih  kepada ahli warisnya . 26
Ada  3  (tiga)  syarat-syarat  mewaris yaitu:
1.  Matinya  orang  yang  mewariskan,  baik menurut  hakekat  maupun  menurut hukum.
2.  Ahli  waris  betul-betul  hidup  ketika muwaris mati
3.  Diketahui jihatnya  dalam mewaris (bagi ahli waris). 27
Pewaris yaitu orang yang telah meninggal  dunia  dan  meninggalkan  sesuatu yang  dapat  beralih  kepada  keluarganya  yang masih  hidup.  Berdasarkan  prinsip  bahwa peralihan  harta  dari  pewaris  kepada  ahli  waris berlaku  sesudah  meninggalnya  pewaris,  maka kata  pewaris  itu  sebenarnya  tepat  untuk pengertian seseorang yang telah mati.
Secara  garis  besar  dijelaskan  dalam Alquran,  bahwa  pewaris  adalah  orang  tua  dan karib  kerabat.  Hal  ini  dapat  diketahui  secara jelas  dari firman  Allah  pada  surat  An-Nisa  ayat 7 yang menyatakan bahwa bagi seseorang laki- laki atau perempuan ada bagian dari peninggalan  orang  tua  dan  karib  kerabatnya. Begitu  pula  pada  surat  An-Nisa  ayat  33  yang menjelaskan  bahwa  Allah  telah  menjadikan mawali  terhadap  peninggalan  orang  tua  dan karib kerabatnya.

## B.  Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Hukum Waris Islam
Unsur-unsur  yang  biasa  juga  disebut rukun-rukun  kewarisan,  menurut  hukum  Islam
27 Muhammad  Ali  Ash  Shabuniy, Hukum Waris Islam . Al Ikhlas, Surabaya, 2011, h.56

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pada pokoknya dapat dibagi kedalam tiga unsur yaitu:
1.  Pewaris,  yaitu  orang  yang  telah  meninggal dunia  baik  secara  hakiki,  maupun  secara hukmi .  dikatakan  secara hukmi ,  karena orang  yang  meninggal  itu  berdasarkan keputusan  hakim  karena  adanya  beberapa sebab atau pertimbangan.
2.  Harta warisan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh  seseorang  yang  telah  meninggal dunia,  yang  dapat  diwarisi  oleh  ahli  waris. Didalam  Al- Qur‟an  harta  warisan  disebut dengan  istilah tarakah yang  diterjemahkan sebagai  harta peninggalan, namun tidaklah semua  harta  peninggalan  dapat  diwarisi. harta  yang  dapat  diwarisi  ialah  harta  yang sudah  bersih,  bebas  dari  segala  sangkut paut  orang  lain  termasuk tajhiz ,  utang  dan wasiat.
3.  Ahli waris, yaitu orang yang akan menerima harta  warisan  dari  pewaris,  oleh  karena adanya  dasar  atau  yang  menjadi  sebab kewarisan baik karena hubungan kekerabatan  atau  perkawinan  maupun karena sebab lainnya. 11
Masalah  kewarisan  dalam  hukum Islam,  menurut  Ramlan  Yusuf  Rangkuti  harus memenuhi unsur-unsur :
1. Mauruts , yaitu harta benda yang ditinggalkan  oleh  si  mati  yang  bakal dipusakai  oleh  para  ahli  waris  setelah diambil  biaya-biaya  perawatan,  melunasi hutang-hutang  dan  melaksanakan  wasiat.
Harta peninggalan ini oleh para faraddhiyun disebut juga dengan tirkah atau turats .
2. Muwarrits ,  yaitu  orang  yang  meninggal dunia,  baik  mati  haqiqi  maupun  mati hukumy .
3. Warits ,yaitu  orang  yang  akan  mewariskan harta  peninggalan  si  mawarits  lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai seperti adanya ikatan perkawinan,  hubungan  darah  (keturunan) dan  hubungan  hak  perwakilan  dengan  si muwarits. 12
11 A.  Assaad  Yunus, Hukum  Kewarisan Islam , Alqushwa, Jakarta, 2017, h. 22-23
12 Ramlan  Yusuf    Rangkuti, Pengantar Hukum  Waris  Islam ,  FH.USU/UISU,  Medan,  2000 , h.30
Dengan  demikian  dalam  hukum  waris (faraid) ada  tiga  unsur  yang  terdapat  didalam pelaksanaannya, yaitu :
1.  Orang  yang  meninggal  dunia  atau  pewaris (muwarits).
2.  Harta warisan atau tirkah (mauruts)
3.  Ahli waris (Warits). 13
Unsur yang pertama  merupakan syarat   mutlak (conditio  sine  quo  non) untuk dapat  terbukanya   warisan.  Dalam   hukum Perdata terbukanya warisan akibat kematian ini dikenal  dengan istilah "Abintestato". Berkaitan dengan kematian dari pewaris ini, menurut para ulama ada tiga bentuk kematian, yaitu:
1.  Mati haqiqi (mati  sejati).  Mati    hakiki   (mati sejati)  ialah  hilangnya  nyawa seseorang dari  jasadnya  yang  dapat  dibuktikan  oleh panca  atau  pembuktian  menurut  ilmu kedokteran.
2.  Mati hukmy (mati yang dinyatakan menurut keputusan  hakim).  Pada  hakikatnya  orang itu  masih  hidup  atau  dua  kemungkinan antara  hidup  dan  mati,  tetapi  menurut hukum telah dianggap mati.
3.  Mati  takdiri  ialah  kematian  bayi  yang  baru dilahirkan  akibat  terjadi  pemerkosaan, pemukulan  terhadap  perut  ibunya,  semata- mata dengan kekerasan yang tidak langsung terhadap bayi yang mati itu. 14
Harta   warisan   atau   tirkah (mauruts) merupakan  segala  sesuatu  yang  ditinggalkan oleh  si   pewaris   baik  harta  benda,  hak-hak kebendaan  yang  berwujud  maupun  hak-hak kebendaan  yang  tidak  berwujud,  bernilai maupun  tidak  bernilai  sama  sekali.  Dengan demikian  harta  warisan  adalah  segala  sesuatu yang  dapat  ditinggalkan  oleh  pewaris  yang secara  hukum  dapat  beralih  kepada  ahli warisnya.
Pasal 171 huruf d Kompilasi
Hukum    Islam  menyebutkan  bahwa  harta peninggalan  adalah   harta   yang  ditinggalkan
14 Rachmadi Usman. Op.Cit . h. 63.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
oleh  pewaris    baik  yang  berupa  harta  benda miliknya maupun hak-haknya. Dengan demikian  harta  peninggalan  adalah  harta  yang ditinggalkan  pewaris  baik  berupa  harta  benda yang miliknya maupun hak-haknya.
Menurut K. Suhrawardi Lubis
menyebutkan bahwa ahli waris (warits) merupakan orang yang berhak untuk menerima hak dan kewajiban si pewaris. Salah satu  yang  terpenting  dalam   mempelajari hukum waris  Islam adalah menyangkut 'waris', kalau  ditinjau  dari   segi   asal  kata,  perkataan waris   berasal   dari  bahasa  Arab  yaitu "warits", secara  gramatikal  berarti  'yang  tinggal  atau yang  kekal',  maka  dengan  demikian  apabila dihubungkan  dengan  persoalan   hukum  waris, perkataan   warits  tersebut  berarti  orang-orang yang  berhak    untuk   menerima   pusaka   dari harta  yang  ditingggalkan  oleh  si  mati  dan populer di  istilahkan dengan 'ahli waris'. 15
Dari  uraian-uraian di atas, maka dalam pewarisan  dikenal  tiga  syarat  umum/mutlak yang harus ada yaitu :
1.  Matinya  orang  yang  mewariskan,  baik menurut hakekat maupun menurut hukum
2.  Ahli  waris  betul-betul  hidup  ketika  muwaris mati.
3.  Diketahui jihatnya dalam mewaris (bagi ahli waris).
4.  Adanya orang yang meninggal dunia.
5.  Adanya  ahli  waris  yang  masih  hidup  pada saat  pewaris meninggal dunia.
6.  Adanya   harta  kekayaan  yang  ditinggalkan pewaris  dan yang akan beralih kepada ahli waris.
Syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam, akan ditemukan 3 (tiga ) syarat, yaitu:
15 Suhrawardi K Lubis., Op.Cit, h.52.
1.  Kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta.
2.  Kepastian  hidupnya  ahli  waris  ketika pewaris meninggal dunia.
3.  Diketahui  sebab-sebab  status  masing- masing ahli waris. 16
Kepastian  meninggalnya  seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli  waris  pada  saat  meninggalnya  pewaris menunjukkan  bahwa  perpindahan  hak  atas harta  dalam  bentuk  kewarisan  tergantung seluruhnya  pada  saat  yang  pasti.  Oleh  karena itu,  meninggalnya  pemilik  harta  dan  hidupnya ahliwaris merupakan pedoman untuk menetapkan  peristiwa  pelaksanaan  hukum kewarisan Islam. 17
Penetapan pemilik harta meninggal dan ahli  waris  hidup  sebagai  syarat  mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, berarti hukum kewarisan Islam bertujuan untuk  menyelesaikan  secara  tuntas  masalah harta  warisan  orang  yang  meninggal,  orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan  sebagai  ahli  waris  menunjukkan bahwa  hukum  kewarisan  Islam  mempunyai karakteristik  dalam  menyelesaikan  semua permasalahan  yang  mungkin  timbul  dalam kasus kewaris.
Kewarisan  menurut  hukum  Islam  adalah perpindahan harta benda dari orang yang telah meninggal  dunia  kepada  orang  yang  masih hidup,  berdasarkan  Al- Qur‟an  dan  Al-Hadits. 18 Dengan demikian dalam waris Islam ada prinsip yang  mengaturnya  adapun  prinsip  tersebut yaitu :
16 Ibid , h.53.
17 Zainuddin Ali, Op. Cit , h. 4
18 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam , UII Press, yogyakarta, 2009, h. 20

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1.  Waris  menempuh  jalan  tengah  antara memberi  kebebasan  kepada  seseorang untuk  memindahkan  harta  peninggalan dengan jalan wasiat kepada orang lain yang dikehendaki  seperti  yang  berlaku  dalam masyarakat individualis/ kapitalis, dan melarang  sama  sekali  pembagian  harta peninggalan  seperti  yang  menjadi  prinsip komunisme  yang  tidak  mengakui  adanya lembaga hak milik perorangan yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan.
2.  Waris  merupakan  ketetapan  hukum  yang mewariskan  tidak  dapat  menghalangi  ahli waris  dari  haknya  atas  harta  peninggalan dan ahli waris berhak atas harta peninggalan  tanpa  memerlukan  pernyataan menerima  dengan  sukarela  atau  atas putusan  pengadilan  tetapi  ahli  waris  tidak dibebani melunasi hutang pewaris dari harta pribadinya.
3.  Waris  terbatas  dalam  lingkungan  keluarga dengan  adanya  hubungan  perkawinan  atau pertalian  darah.  Keluarga  yang  lebih  dekat hubungannnya dengan pewaris lebih diutamakan  dari  pada  keluarga  yang  lebih jauh.
4.  Waris  Islam  lebih  condong  untuk  membagi harta  warisan  kepada  sebanyak  mungkin ahli waris yang sederajat, dengan menentukan bagian tertentu kepada beberapa  ahli  waris,  misalanya  jika  ahli waris  terdiri  dari  ibu,  istri,  seorang  anak perempuan dan saudara perempuan kandung, semuanya mendapat bagian.
5.  Waris  tidak  membedakan  hak  anak  atas harta  peninggalan,  anak  yang  sulung, menengah  atau  bungsu,  telah  besar  atau baru  saja  lahir,  telah  berkeluarga  atau belum, semua berhak atas harta peninggalan orang tua.
6.  Waris  Islam  membedakan  besar  kecil bagian  tertentu  ahli  waris  diselaraskan dengan  kebutuhannya  dalam  kehidupan sehari-hari,  disamping  memandang  jauh dekatnya  hubungan  kekeluargaan  dengan pewaris. 19
Hukum  waris  Islam  lebih  cenderung untuk  membagikan  harta  warisan  kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan  bagian-bagian  tertentu  kepada beberapa  ahli  waris.  Misalnya,  apabila  ahli waris terdiri dari ayah/ibu, suami atau isteri atau
19 Ibid, h. 132.
anak-anak,  mereka  semua  berhak  atas  harta warisan.
Hukum  waris  Islam  tidak  membedakan hak  anak-anak  atas  harta  warisan  anak-anak yang  sudah  besar,  yang  masih  kecil,  dan  yang baru  saja  lahir  semuanya  berhak  atas  harta warisan  orang  tuanya.  Tetapi  perbedaaan besar  kecil  bagian  diadakan,  sejalan  dengan perbedaan  besar  kecil  beban  kewajiban  yang harus  ditunaikan  dalam  keluarga.  Misalnya, anak laki-laki  yang memikul beban tanggungan nafkah  keluarga  mempunyai  hak  lebih  besar dari pada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.
Hukum waris Islam membedakan besar kecil bagian-bagian tertentu ahli waris diselaraskan  dengan  kebutuhannya  dalam hidup  sehari-hari,  disamping  memandang  jauh dekat  hubungannya  dengan  pewaris.  Bagian tertentu  dari  harta  itu  adalah  2/3,  1/2,  1/3,  1/4, 1/6,  dan  1/8,  ketentuan  tersebut  termasuk  hal yang sifatnya ta'abbudi, yang wajib dilaksanakan,  oleh  karena  telah  menjadi ketentuan  Al  Quran  (lihat  surat  An-Nisa  :  13). Adanya  ketentuan-ketentuan  bagian  ahli  waris yang  bersifat  ta'abbudi  itu  merupakan  salah satu ciri Hukum Waris Islam. 20
Hukum kewarisan Islam sebagai hukum  agama  yang  terutama  bersumber kepada  wahyu  Allah  yang  disampaikan  oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung  berbagai  asas  yang  dalam beberapa  hal  berlaku  pula  pada  hukum kewarisan  yang  bersumber  dari  akal  manusia. Disamping  itu,  hukum  kewarisan  Islam  dalam hal  tertentu  mempunyai  corak  tersendiri, berbeda  dengan  hukum  kewarisan  yang  lain. Berbagai  asas  hukum  ini  memperlihatkan
20 Ibid, h. 134

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
bentuk  karakteristik  dari  hukum  kewarisan Islam. 21
Hukum  kewarisan  Islam  atau  yang lazim  disebut  Hukum  Faraid  adalah  salah  satu bagian  dari  keseluruhan  Hukum  Islam  yang khusus  mengatur  peralihan  harta  seseorang yang  telah  meninggal  kepada  orang  yang masih  hidup.Sebagai  hukum  agama  yang terutama  bersumber  kepada  wahyu  Allah menurut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad  S.A.W.  Hukum  Kewarisan  Islam mengandung  asas-asas  yang  dalam  beberapa hal  berlaku  pula  dalam  hukum  kewarisan  yang semata-mata  bersumber kepada  akal  manusia. Di  samping  itu  hukum  kewarisan  Islam  dalam hal  tertentu  mempunyai  corak  tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain.
Asas-asas  Hukum  Kewarisan  Islam dapat  digali  dari  keseluruhan  ayat-ayat  hukum yang  terdapat  dalam  Al-Quran  dan  penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad  dengan  sunnahnya.  Asas-asas dalam  pewarisan  menurut  Hukum  Waris  Islam yaitu:
1.  Asas Ijbari
Peralihan harta seseorang dalam hukum  Islam  yang  telah  meninggal  kepada yang  masih  hidup  berlaku  dengan  sendirinya, yang  dalam  pengertian  hukum  Islam  berlaku secara ijbari .Kata ijbari secara  etimologi mengandung  arti  paksaan  yaitu  “melakukan sesuatu  di  luar  kehendak  sendiri”. 22 Hukum kewarisan Islam menjalankan asas ijbari berarti bahwa  peralihan  harta  dari  seseorang  yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya  menurut  kehendak  Allah  tanpa tergantung  kepada  kehendak  pewaris  atau  ahli
21 Amir Syarifuddin, Op. Cit , h. 19 22 Ibid ., h.18.
waris.  “unsur  paksaan  sesuai  dengan  arti terminologis  tersebut  terlihat  dari  segi  bahwa ahli  waris  terpaksa  menerima  kenyataan pindahnya  harta  pewaris  kepadanya  sesuai dengan jumlah yang ditentukan”. 23
Kata ijbari secara leksikal mengandung arti  paksaan  ( compulsory ),  yaitu  melakukan sesuatu  diluar  kehendak  sendiri.  Pengertian  ali mujbir ”  dalam  terminologi  fikih munakahat (perkawinan)  mengandung  arti  si  wali  dapat mengawinkan  anak  gadisnya  diluar  kehendak anak  gadisnya  itu  dan  tanpa  memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya  itu.  Begitu  pula  kata jabari dalam  terminologi  ilmu  kalam  mengandung  arti paksaan,  dengan  arti  semua  perbuatan  yang dilakukan  oleh  seseorang  hamba  bukanlah asaskehendak  dari  hamba  tersebut,  tetapi adalah kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana  yang  berlaku  menurut  aliran kalam Jabariah . 24
Dijalankannya  asas ijbari dalam hukum kewarisan  Islam  mengandung  arti  bahwa peralihan  harta  dari  seseorang  yang  telah meninggal  kepada  ahli  warisnya  berlaku dengan  sendirinya  menurut  kehendak  Allah tanpa  tergantung  kepada  kehendak  dari pewaris  atau  permintaan  dari  ahli  warisnya. Unsur ijbari dari segi cara peralihan mengandung arti  bahwa  harta orang  yang mati itu  beralih  dengan  sendirinya,  bukan  dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. 25
Dilihat  dari  segi  pewaris  (sebelum meninggal),  ia  pun  tidak  dapat  menolak peralihan  tersebut.  Apapun  kemauan  pewaris terhadap  hartanya,  maka  kemauannya  itu dibatasi  oleh  ketentuan  yang  telah  digariskan
23 Ibid ., h.19. 24 Ibid . h. 19-20 25 Ibid . h. 20

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Allah. Oleh karena itu ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya sebelum  ia  meninggal  dunia,  karena  dengan kematiannya  itu  secara  otomatis  hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli warisnya suka  menerima  atau  tidak.  Demikian  juga  bagi yang punya harta.
Adanya  asas ijbari dalam  Hukum Kewarisan  Islam  dapat  dilihat  dari  beberapa segi  yaitu  dari  segi  peralihan  harta,  dari  segi jumlah harta yang beralih dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.Unsur ijbari dari segi cara peralihan  dapat  dilihat  dari  Firman  Allah  dalam surat  An-Nisa  ayat  7  yang  menjelaskan  bahwa bagi  seorang  laki-laki  maupun  perempuan  ada nasib  dari  harga  peninggalan  orang  tua  dan karib kerabat. Kata nasib berarti bagian, saham atau jatah dalam bentuk sesuatu  yang diterima dari  pihak  lain.  Dari  kata  nasib  itu  dapat dipahami  bahwa  dalam  sejumlah  harta  yang ditinggalkan  si  pewaris,  disadari  atau  tidak, telah  terdapat  hak  ahli  waris.  Dalam  hal  ini pewaris  tidak  perlu  menjanjikan  akan  memberi sebelum  ia  meninggal,  begitu  pula  ahli  waris tidak perlu meminta haknya. 26
Bentuk ijbari dari  segi  jumlah  berarti bahwa  bagian  atau  hak  ahli  waris  dalam  harta warisan sudah jelas ditentukan, hingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai  hak untuk menambah atau menguranginya. Adanya unsur ijbari dari segi  jumlah  itu  dapat  dilihat dari kata ‘mafrudan’ yang  secara  etimologis  berarti ditentukan atau  diperhitungkan.  Kata-kata tesebut  dalam  terminologi  fiqih  berarti  sesuatu yang  diwajibkan  Allah  kepada  hambanya. Dengan  mempergunakan  kedua  kemungkinan pengertian  itu  maka  maksudnya  adalah  sudah ditentukan  jumlahnya  dan  harus  dilakukan
26 Ibid ., h.24.
sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.Bentuk ijbari dari  segi  siapa-siapa yang  akan  menerima  peralihan  harta,  berarti bahwa  orang-orang  yang  berhak  atas  harta peninggalan  itu  sudah  ditentukan  secara  pasti, sehingga  tidak  ada  suatu  kekuasaan  manusia pun dapat mengubahnya. 27

## 2.  Asas Bilateral
Asas  bilateral  dalam  hukum  kewarisan berarti bahwa  seseorang  menerima  hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.Asas bilateral  dalam  kewarisan  mengandung  arti bahwa  harta  warisan  beralih  kepada  atau melalui  dua  arah.  Hal  ini  berarti  bahwa  setiap orang  menerima  hak  kewarisan  dari  kedua belah  pihak  garis  kerabat,  yaitu  pihak  kerabat garis  keturunan  laiki-laki  dan  pihak  kerabat garis  keturunan  perempuan. 28 Asas  bilateral  ini dapat  secara  nyata  dilihat  dalam  firman  Allah dalam  surat  An  Nisa‟  ayat  7,  11,  12  dan  176. Dalam  ayat  7  dijelaskan  yang  artinya: “bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak  ayahnya  dan  juga  daripihak  ibunya. Begitu  pula  seorang  perempuan  mendapat warisan dari kedua pihak orang tuanya. ”
Ahli  waris  kerabat  lain  yang  tidak tersebut di dalam Al-Quran secara  nyata dapat diketahui  melalui  penjelasan  yang  diberikan oleh  Nabi  dan  juga  dari  perluasan  pengertian terhadap  ahli-ahli  waris  yang  secara  jelas disebutkan dalam Al-Quran.
3.  Asas Individual
Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta  warisan  dapat  dibagi-bagi  untuk  dimiliki
27 Achmad, Kuzari, Op.Cit , h.81.
28 Ibid , h. 82.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima  bagiannya  secara  tersendiri,  tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta  warisan  dinyatakan  dalam  nilai  tertentu yang  mingkin  dibagi-bagi;  kemudian  jumlah tersebut  dibagikan  kepada  setiap  ahli  waris yang berhak menurut kadar masing-masing. 29
Setiap  ahli  waaris  berhak  atas  bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang  lain. Hal  ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah usul fiqh disebut ‘ahliyatul al wujub’ . 30
Sifat  individual  dalam  kewarisan  itu dapat  dikaji  dari  aturan-aturan  al-Quran  yang menyangkut  pembagian  harta  warisan  itu sendiri.  Surat  An-Nisa  ayat  (7)  secara  garis besar  menjelaskan  bahwa  laki-laki  berhak menerima  warisan  dari  orang  tua  atau kerabatnya. Begitu pula perempuan mempunyai  hak  untuk menerima  harta  warisan dari orang tua atau kerabatnya, baik harta yang ditinggalkan  itu  sedikit  atau  banyak.  Bagian masing-masing sudah ditentukan.
Asas  ini  juga  didasarkan  dari  Surah  An- Nisa‟ ayat (11) yang artinya antara lain:
1.  Bahwa  anak  laki-laki  mendapat  bagian  dua kali dari bagian anak perempuan.
2.  Apabila anak perempuan itu dua orang atau lebih  maka  besar  bagiannya  2/3  dari  harta peninggalan.
3.  Jika  anak  perempuan  itu  hanya  seorang saja maka besar bagiannya adalah seperdua harta peninggalan.
Berdasarkan surat An-Nisa ayat (7) dan ayat  (11)  tersebut  dapat  diketahui  bahwa jumlah bagian untuk setiap ahli waris ditentukan oleh  banyak  atau  sedikitnya  harta  yang
29 Ibid , h.83.
30 Ibid , h.84.
ditinggalkan. Sebaliknya jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku
4. Asas Keadilan Berimbang Hukum kewarisan Islam faktor perbedaan  kelamin  tidak  menentukan  dalam hak  kewarisan”. 31 Artinya  laki-laki  mendapat hak  kewarisan,  demikian  pula  perempuan mendapat  hak  kewarisan  sebanding  dengan yang  didapat  oleh  laki-laki.  Hal  ini  secara  jelas disebutkan  dalam  Al-Quran  surat  An-Nisa  ayat (7)  yang  menyamakan  kedudukan  perempuan dengan laki-laki dalam hak kewarisan.
Hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut  dengan  kewarisan,  kata  tersebut dapat  diartikan:  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban  dan  keseimbangan  antara  yang diperoleh  dengan  keperluan  dan  kegunaan. Atas  dasar  pengertian  tersebut  diatas  terlihat asas  keadilan  dalam  pembagian  harta  warisan dalam hukum Islam.
Secara  mendasar  dapat  dikatakan bahwa  perbedaan  gender  tidak  menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana laki-laki, perempuan pun memiliki hak  yang  sama  kuat  untuk  mendapatkan warisan.  Hal  ini  secara  jelas  disebutkan  dalam Al- Qur‟an  surat  An-Nisa‟  ayat  7  menyatakan bahwa  menyamakan  kedudukan  laki-laki  dan perempuan  dalam  hak  mendapatkan  warisan. Pada  ayat  11-12,  176,  surat  An- Nisa‟  secara terperinci  diterangkan  kesamaan  kekuatan  hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176). 32
31 Ibid ., h.87.
32 Harijah  Damis, Memahami  Pembagian Harta  Warisan  Secara  Damai ,  Al-Itqon,  Jakarta, 2012, h. 26.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tentang  jumlah  bagian  yang  diperoleh laki-laki  dan  perempuan  terdapat  dua  bentuk yaitu :
a. Laki-laki  mendapat  jumlah  yang  sama dengan  perempuan  seperti  ibu  dan  bapak sama-sama  mendapat  seperenam  dalam keadaan  pewaris  ada  meninggalkan  anak sebagaimana tersebut dalam ayat 11 surat
An-Nisa.  Begitu  pula  saudara  laki-laki  dan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam dalam kasus pewaris  kalalah  sebagaimana  tersebut dalam ayat 12 surat An-Nisa.
b. Laki-laki  memperoleh  bagian  lebih  banyak atau  dua  kali  lipat  dari  bagian  yang diperoleh  perempuan  dalam  kasus  yang sama,  yaitu  antara  anak  laki-laki  dengan anak perempuan dalam surat An-Nisa ayat 11  dan  antara  saudara  laki-laki  dengan saudara  perempuan  yang  disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 176. 33
Ditinjau  dari  segi  jumlah  bagian  pada waktu  menerima  hak,  memang  terdapat ketidaksamaan.  Tetapi  hal  tersebut  bukanlah berarti  tidak  adil,  karena  keadilan  tidak  hanya diukur  dengan  pendapatan  waktu  menerima hak tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.Secara umum dikatakan bahwa laki- laki  membutuhkan  materi  yang  lebih  banyak dari  pada  perempuan,  karena  laki-laki  memiliki kewajiban  ganda  yaitu  terhadap  dirinya  sendiri dan terhadap keluarganya termasuk di dalamnya  perempuan  sebagaimana  dijelaskan dalam  surat  An  Nisa  ayat  34.  Jika  dikaitkan pendapatan  dengan  kewajiban  dan  tanggung jawab  seperti  disebutkan  di  atas,  maka  akan terlihat bahwa lak-laki akan merasakan manfaat dari  apa  yang  diterimanya  sama  dengan  apa yang  dirasakan  oleh  pihak  perempuan.  Inilah keadilan dalam konsep Islam. 34
5. Asas semata akibat kematian Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan  harta  seseorang  kepada  orang  lain
33 Ibid , h.27.
34 Ibid ., h.24.
dengan menggunakan istilah “kewarisan” hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal  dunia.  Asas  ini  berarti  bahwa  harta seseorang  tidak  dapat  beralih  kepada  orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Dengan demikian,  hukum  kewarisan  Islam  hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian semata. 35
Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak  dapat  beralih  kepada  orang  lain  secara kewarisan  selama  yang  mempunyai  harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan  harta    seseorang  yang  masih  hidup baik  secara  langsung  maupun  terlaksana sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.
Dengan  demikian  hukum  kewarisan Islam  hanya  mengenal  satu  bentuk  kewarisan yaitu  kewarisan  akibat  kematian  semata  atau yang  di  dalam  hukum  Perdata  disebutk kewarisan ‘ab  intestato’ dan  tidak  mengenal kewarisan  atas  dasar  wasiat  yang  dibuatnya pada waktu  masih  hidup  yang  disebut kewarisan secara testamen. 36
Asas  tersebut    mempunyai  kaitan dengan  asas  ijbari.  Pada  hakikatnya  bila seseorang  telah  memenuhi  syarat  sebagai subjek  hukum  dapat  bertindak  atas  hartanya pribadi yang menyangkut dengan kemauan dan keperluannya  selama  ia  hidup.  Tetapi  ia  tidak mempunyai  kebebasan  untuk  mengatur  harta tersebut  untuk  penggunaan  sesudah  matinya. Walaupun  ada  kebebasannya  untuk  bertindak dalam  tujuan  seperti  tersebut  di  atas  dalam kadar  batas  maksimal  sepertiga  dari  hartanya namun  tindakannya  itu  walaupun  berlaku
35 Ibid , h.25.
36 Ibid .,h.26.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
sesudah  kematiannya,  tidak  disebut  dengan nama kewarisan.
Pengaturan  bidang  kewarisan  diatur pada  buku  II  yang  terdiri  dari  6  bab  dan  44 Pasal  (pasal  171  s/d  Pasal  214).  Ahli  waris dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  diatur  pada  bab II  pada  Pasal  172  sampai  dengan  Pasal  175. Pengaturan  pelaksanaan  kewarisan  Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaksudkan untuk menyatukan pola penerapan  hukumnya,  juga  dimaksudkan  agar perumusan  kebijaksanaan  aturan-aturan  yang tidak  sesuai  dengan  kondisi  sosial  yang  ada  di Indonesia  diformulasi  kembali.  Kebutuhan kontemporer  berdasarkan  tuntunan  sosial, reformulasi  sistem  pengaturan  kewarisan  yang ada  dalam  fikih  kewarisan  terdahulu  penting dilakukan  untuk  mendapatkan  kesesuaian dengan kondisi sosial ummat Islam yang ada di Indonesia. 37
Kelompok  ahli  waris  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  berbeda  dengan  kelompok ahli waris dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan  terdahulu. Kelompok ahli  waris  yang diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) dapat  dilihat  pasal  174  ayat  (1)  huruf  a  dan Pasal  181  dan  Pasal  182  sebagai  berikut  : Kelompok-kelompok  ahli  waris  terdiri  dari  : Menurut  hubungan  darah  :  Golongan  laki-laki terdiri  dari  :  ayah,  anak  laki-laki,  saudara  laki- laki,  paman,  dan  kakek.  Golongan  perempuan terdiri  dari    ibu,  anak  perempuan,  saudara perempuan  dan  nenek.  Menurut  hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. 38
37 Ibid , h.27.
38 Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam  Lingkungan Peradilan  Agama, Yayasan  Al-Hikmah,  Jakarta, 2013, h. 349
Menurut Pasal 18  KHI :Bila seorang meninggal tanpa  meninggalkan  anak  dan  ayah,  maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing  mendapat  seperenam  bagian. Bila  mereka  itu  dua  orang  atau  lebih  maka mereka  bersama-sama  mendapat  sepertiga bagian.  Pasal  182  KHI    :  Bila  seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung  atau  seayah,  maka  ia  mendapat separuh  bagian.  Bila  saudara  perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan  kandung  atau  seayah  dua  orang atau  lebih,  maka  mereka  bersama-sama mndapat  dua  pertiga  bagian.  Apabila    saudara perempuan  tersebut  bersama-sama  dengan saudara  laki-laki  kandung  atau  seayah,  maka bagian  saudara  laki-laki  dua  berbanding  satu dengan saudara perempuan.
Adapun  yang  menjadi  sebab-sebab terjadinya waris-mewarisi menurut hukum Islam , dikenal adanya empat sebab yaitu :
1.  Perkawinan
Perkawinan  yang  dimaksud,  tentu  saja perkawinan yang sah menurut syariat. Perkawinan  dikatakan  sah,  apabila  syarat  dan rukunnya  terpenuhi  meskipun  belum  terjadi hubungan  kelamin  antara  suami  dan  isteri. Ketentuan  pernikahan  yang  sah  baik  menurut agama  maupun  negara  telah  diatur  dalam Pasal  4  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  bahwa “perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menrut  hukum  Islam  sesuai  dengan  Pasal  2 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 39
Sebagai  wujud  ketentuan  ini  hanya dapat  dibuktikan  melaluai  akta  nikah  yang
39 Ibid, h. 307

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dikeluarkan  oleh  pegawai  pencatat  nikah. Sedangkan  prkawinan  tetap  masih  ada  adalah perkawinan  yang  masih  utuh  dan  belum  terjadi perceraian.  Oleh  karena  itu  perkawinan  yang telah  diputuskan  dengan  talak raj’i (talak kesatu atau  kedua)  yang  massa iddah bagi  istri  belum selesai,  tetapi  dianggap  perkawinan  masih  ada karena suami masih berhak rujuk kembali.
Dengan demikian, apabila salah seorang  diantaranya  ada  yang  meninggal dimana  perkawinannya  masih  dalam  keadaan utuh  atau  dianggap  utuh  (talak raj‟iy yang masih  dalam  keadaan iddah )  maka  ia  berhak untuk  saling  mewarisi  sebagaimana  yang  telah ditetapkan  oleh  Allah  SWT  didalam  Al- Qur‟an surat  An- Nisa‟  ayat  12  yang  artinya  sebagai berikut: “Dan  bagimu  (suami-isteri)  seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika  mereka  tidak  mempunyai  anak.  Jika  isteri- isterimu  itu  mempunyai  anak,  maka  kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang mereka  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar hutangnya. Para isteri-isteri memperoleh seperempat  harta  yang  kamu  tinggalkan  jika kamu  tidak  mempunyai  anak.  Jika  kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan  dari  harta  yang  kamu  tinggalkan sesudah  dipenuhi  wasiat  yang  kamu  buat  atau (dan) sesudah dibayar hutang- hutangmu.”
2.  Hubungan darah
atau hubungan kekerabatan
Hubungan  darah  adalah  menyebabkan terjadinya  waris-mewarisi.  Kekerabatan  atau pertalian  darah  garis  lurus  keatas,  disebut Ushul atau  leluhur simati.  Pertalian  darah  garis lurus  kebawah  disebut Furuh atau  anak  turun simati,  dan  pertalian  darah  garis  menyamping yang disebut dengan Hawasyi . Dasar terjadinya
waris-mewarisi  karena  hubungan  kekerabatan ini disebutkan didalam Al- Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat  11  yang  artinya  sebagai  berikut: “Allah mensyari’atkan  bagimu  tentang  (pembagian pustaka  untuk)  anak-anakmu  yaitu:  bahagian dua  orang  anak  perempuan;  dan  jika  anak  itu semuanya  perempuan  lebih  dari  dua,  maka bagi mereka`duapertiga dari harta yang ditinggalkan;  jika  anak  perempuan  itu  seorang saja,  maka  ia  memperoleh  separo  harta.  Dan untuk  dua  orang  ibu-bapa,  bagi  masing- masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai  anak;  jika  orang  yang  meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu- bapanya (saja), maka  ibunya mendapat sepertiga; jika mninggal itu mempunyai beberapa  saudara,  maka  ibunya  mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi-dipenuhi wasiat yang ia buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  hutangnya. (tentang)  orang  tuamu  dank-anakmu,  kamu tidak  mengetahui  siapa  diantara  mereka  yang lebih  dekat  (banyak)  manfaatnya  bagimu.  Ini adalah  ketetapan  dari  Allah.  Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 40 Ahli  waris  yang  termasuk  kelompok menurut  hubungan  darah  ini,  adalah  seperti dalam  rumusan  Pasal  174  ayat  (1)  hurif  a Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dengan  rincian menurut hubungan darah:
a.  Golongan  laki-laki  terdiri  dari:  ayah,  anak laki-laki,  saudara  laki-laki,  paman  dan kakek.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
b.  Golongan  perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. 41
Rincian  ahli  waris  pada  Pasal  174  ayat (1) huruf a diatas, sebanyak 9 orang terdiri dari golongan  jenis  kelamin  laki-laki  5  orang  dan jenis kelamin perempuan 4 orang:
a.  Golongan ahli waris laki-laki :
1)  Ayah;
2)  Anak laki-laki;
3)  Saudara laki-laki;
4)  Paman;
5)  Kakek;
b.  Golongan ahli waris perempuan :
1)  Ibu;
2)  Anak perempuan;
3)  Saudara perempuan;
4)  Nenek;
Rumusan  ahli  waris  dalam  pasal  174 ayat  (1)  huruf  a  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), mempunyai kelemahan yang dapat menimbulkan  berbagai  macam  penafsiran dilihat  dari  segi  jumlah  dan  garis  keturunan. Idris  Djafar  dan  Taifik  Yahya  memahami  ahli waris  pada  Pasal  174ayat  (1)  huruf  a  adalah sebanyak 39 orang terdiri dari 21 orang laki-laki dan  18  orang  perepuan.  Pemahaman  tersebut jika  dikaitkan  dengan  Pasal  185  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  tentang  penggantian tempat, maka rinciannya sebagai berikut:
a. Golongan ahli waris laki-laki 1) Ayah;
2) Anak laki-laki;
3) Cucu  laki-laki  dari  anak  laki-laki  dan seterusnya kebawah;
4) Cucu  laki-laki  dari  anak  perempuan dan seterusnya kebawah;
5) Saudara laki-laki sekandung;
6) Saudara laki-laki seayah;
7) Saudara laki-aki seibu;
8) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung;
9) Anak  laki-laki  saudara  perempuan sekandung;
10) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
41 Zainal Abidin Abubakar, Op.Cit., h.349.
11) Anak  laki-laki  saudara  perempuan seayah;
12) Anak laki-laki saudara laki-laki seibu;
13) Anak  laki-laki  saudara  perempuan seibu;
14) Paman sekandung;
15) Paman seayah;
16) Paman seibu;
17) Anak laki-laki paman sekandung;
18) Anak laki-laki paman seayah;
19) Anak laki-laki paman seibu;
20) Kakek dari ayah;
21) Kakek dari ibu;
b. Golongan ahli waris perempuan:
1) Ibu;
2) Aak perempuan;
3) Cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki dan seterusnya kebawah; 4) Cucu perempuan dari anak perempuan dan seterusnya kebawah;
5) Saudara perempuan sekandung;
6) Saudara perempuan seayah;
7) Saudara perempuan seibu; 8) Anak perempuan saudara perempuan sekandung;
9) Anak  perempuan  saudara  laki-laki sekandung; 10) Anak perempuan saudara perempuan seayah;
11) Anak  perempuan  saudara  laki-laki seayah; 12) Anak perempuan saudara perempuan seibu; 13) Anak  perempuan  saudara  laki-laki seibu. 14) Anak perempuan paman sekandung;
15) Anak perempuan paman seayah;
16) Anak perempuan paman seibu;
17) Nenek dari ayah;
18) Nenek dari ibu. 42
3.  Memerdekan Budak ( Wala ’ul’itqi )
Hubungan wala’ tidak  dimasukkan penyebab  waris  mewarisis  karena  Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sifatnya mengatur hal- hal  yang  kekinian.  Dianggap  hubungan wala’ keberadaannya  tuidak  ada  lagi  dan  tidak dikenal  dalm  sistem  hukum  serta  nilai-nilai hukum  yang  ada  di  Indonesia. Al- Wala’ adalah
42 Idris  Djakfar  dan  Taufiq  Yahya, Kompilasi Hukum  Kewarisan  Islam, Dunia  Pustaka  Jaya, Jakarta, 2015, h.59-60

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hubungan
kewarisan karena seorang memerdekakan  hamba  sahnya,  atau  melalui perjanjian  tolong-menolong.  Laki-laki  disebut mu’tiq  dan  perempuan  disebut  mu’taqah. Bagian  dari  1/6  dari  harta  warisan  pewaris. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebab ini tidak di catumkan,  karena  dalam  kehidupan  sekarang ini  lebih-lebih  di  Indonesia    perbudakan  tidak diakui  lagi  keberadaannya,  karena  itu  sebab- sebab  saling  mewarisi  menurut  kompilasi hukum  Islam  terdiri  dari  dua  hal  yaitu  karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan (Pasal 174 ayat (1) KHI). 43
Alasan  yang  dikemukakan  Ahmad Rofiq  terhadap  hubungan  wala’  tidak  termasuk sebab waris mewarisi, sangat logis dan relavan dengan  kondisi  kekinian  dalam  kehidupan sosial  masyarkat  muslim  di  Indonesia  sebab Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  disusun  adalah erat  sekali  kaitannya  dengan  kondisi  sosial Indonesia  yang  selalu  menuntut  pemeluknya untuk berijtihad.
4.  Hubungan Ke Islaman Hubungan ke
Islaman atau keagamaaan  juga  menyebabkan  terjadinya waris-mewarisi,  apabila  orang  yang  meninggal itu  tidak  mempunyai  ahli  waris.  demikian menurut golongan Asy- syafi‟iyah dan Malikiyah dengan  mendasarkan  pendapatnya  kepada sabda  Rasulullah  SAW  yang  artinya:  “Saya adalah  ahli  waris  bagi  orang  yang  tidak mempunyai ahli waris, aku membayar dendanya, dan akupun mewaris dari padanya.” (H. R. Abu Dawud). 44
Hubungan agama sebagai sebab waris-mewaris  secara  tersirat  dapat  dipahami
43 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  Di  Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 402
44 A. Assaad Yunus, Op. Cit. h. 19-22
pada  Pasal  191  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI), sebagai  berikut  :  Bila  pewaris  meninggalkan ahli  waris sama sekali, atau ahli  warisnya  tidak diketahui  ada  atau  tidaknya,  maka  harta tersebut  atas  putusan  pengadilan  agama diserahkan  pengusaannya  kepada  baitul  mal untuk kepentingan agama islam dan kesejahteraan umum. 45
Baitul  mal atau  balai  harta  keagamaan adalah  suatu  lembaga  yang  menampung  hak pemilik  harta (tirkah) pewaris  yang  tidak meninggalkan  ahli  waris  sama  sekali  atau  ahli warisnya  tidak  diketahui  ada  atau  tidaknya. Berdasarkan Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam (KHI)  tersebut,  ada  dua  syarat  yang  harus terpenuhi  baru  hak  pemilikan  harta (tirkah) diserahkan kebaitul mal , yaitu:
a.  Pewaris  tidak  meninggalkan  ahli  waris sama sekali;
b.  Tidak  diketahui  keberadaan  ahli  waris  ada atau tidaknya. 46
C.  Kewarisan Anak dalam Kandungan

## dilihat dari Perspektif Hukum Islam
Anak  dalam kandungan  menurut  istilah adalah  janin  yang  dikandung  dalam  perut ibunya,  baik  laki-laki  maupun  perempuan. Salah  atu  syarat  bahwa  seorang  ahli  waris dapat mewarisi harta pewaris adalah keberadaanya  masih  hidup  ketika  pewaris wafat.  Dengan  demikian  bagi  janin  yang  masih dalam kandungan ibunya belum dapat ditentukan  hak  waris  yang  diterimanya,  karena belum dapat diketahui secara pasti keadaanya, apakah  bayi  tersebut  akan  lahir  dengan selamat  atau  tidak,  berjenis  kelamin  laki-laki atau  perempuan,  dan  berjumlah  satu  atau kembar. 47
Para  ulama  sepakat  bahwa  bahwa batas  minimal  usia  bayi  di  dalam  kandungan
45 Zainal Abidin Abubakar Op,Cit . h. 352
46 Ibid , h. 353.
47 A.Rachmad Budiono, Op.Cit , h.187

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
adalah  6  (enam)  bulan  dihitung  dari  saat  akad nikah  dilangsungkan.  Dasarnya  adalah  firman Allah:  Q.S  Al-Ahqaf  dan  Q.S  Luqman. 48 Sepakat  oleh  para  ulama  ditafsirkan  bahwa ayat  pertama  menunjukkan  bahwa  tenggang waktu  mengandung  dan  menyapih  adalah  30 (tiga  puluh)  bulan.  Ayat  kedua  menerangkan bahwa  menyapihnya  setelah  bayi  disusuinya secara  sempurna  membutuhkan  waktu  dua tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan. Berarti, bayi  membutuhkan  waktu  30-24  bulan  =  6 bulan  didalam  kandungan.  Oleh  sebab  itu apabila  bayi  lahir  kurang  dari  batas  waktu  6 (enam) bulan, tidak bisa dihubungkan kekerabatanya  kepada  bapaknya.  Statusnya digolongkan  sebagai  anak  zina.  Praktis  si  bayi hanya  bisa  di  nasabkan  kepada  ibunya  saja. Demikian  kesepakatan  ulama  sunny.  Berbeda dengan  pendapat  ulama  Syi`ahImamiyah  yang secara  tegas  mengatakan  bahwa  bayi  yang lahir  kurang  dari  6  (enam)  bulan  dalam kandungan, tidak bisa dihubungkan kekerabatanya  kepada  ibunya,  apalagi  kepada bapaknya. 49
Pendapat  lain  mengatakan  bahwa batas  minimal  usia  bayi  di  dalam  kandungan adalah 9 (sembilan) bulan Qamariyah (270 hari).
Ini adalah pendapat Ibnal-Human dan sebagian ulama  Hanabilah,  yang  diikuti  oleh  undang- undang  warisan  Mesir.  Hukum  adat  Indonesia, terutama didaerah yang tidak banyak dipengaruhi  oleh  hukum  Islam,  tidak  begitu mempersoalkan  usia  kandungan.  Hal  yang terpenting,  sepanjang  anak  itu  lahir  dalam ikatan  perkawinan  yang  sah,  baik  perkawinan itu  darurat,  tambelan,  penutup  malu,  atau memang dikehendakinya, tanpa
48 Ibid , h.188. 49 Muhammad  Ali  Ash-Shabuni, Op.Cit , h.168
mempertimbangkan  tenggang  waktu  antara akad nikah dan kelahiran  bayi, maka statusnya adalah  anak  yang  sah.  Ini  membawa  implikasi bahwa anak yang hakikatnya anak zina, secara formal sebagai anak sah. 50
Pada  dasarnya,  seorang  anak  berhak mendapatkan  warisan  kalau  ia  sudah  lahir  ke dunia  dengan  ditandai  adanya  tangisan  dari seorang  bayi  tersebut.  Namun  demikian  anak yang  ada  di  dalam  kandungan  ibunya,  ia berhak  mendapatkan  kewarisan  juga  kalau memang  ia  termasuk  ahli  waris  dari  yang meninggal  dunia  itu.  Pembagian  kewarisan  itu dapat dilaksanakan dengan tidak usah menunggu  kelahiran  bayi  yang  masih  dalam kandungan itu. 51
Anak  yang  ada  dalam  kandungan,  bila lahir  dengan  sempurna/lahir  seluruhnya  dan ada  tanda-tanda  hidup  yang  meyakinkan  maka akan mewaris, sebagaimana dalam “ Syarah al- Rahbiyah"  yang  artinya:  Ini  semuanya  (anak yang  lahir  dari  kandungan  yang  mewaris  itu) adalah  dengan  syarat  bahwa  ia  lahir  dengan sempurna  (lahir  seluruhnya)  dan  ada  pula tanda-tanda  hidup  yang  meyakinkan,  dan apabila  lahir :
1.  Sudah mati
2.  Nyata secara pasti tidak hamil.
3.  Lahir  (keluar)  hanya  sebagiannya  dalam keadaan  hidup,  kemudian  mati  sebelum sempurna lahirnya.
4.  Lahir dengan sempurna (keluar seluruhnya) tapi  tidak  ada  tanda-tanda  hidup  yang meyakinkan.
Kesemuanya  itu  dianggap  anak  yang  dalam kandungan  itu  tidak  ada,  dansekaligus  tidak mewaris. 52
50 33Ahmad  Rofiq, Fiqh  Mawaris,  Op.Cit , h.121
51 Moh.  Anwar, Faraidl  (Hukum  waris  dalam Islam), Al-Ikhlas, Surabaya, 2011, h.36. 52 Muhammad  Arief, Hukum  Warisan  Dalam Islam, Ghalia, Bogor, 2014, h.128.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Batas waktu minimal terbentuknya janin dalam  keadaan  hidup  berhubungan  dengan nasab dari anak tersebut dengan  orang tuanya (ayah).  Karena  hubungan  nasab  dari  anak tersebut  adalah  melalui  kedua  orang  tuanya, maka  dalam  menentukan  terbentuknya  janin dapat  diketahui  ketika  ayah  dari  seorang  anak yang masih dalam kandungan tersebut meninggal  dunia.  Jarak  seorang  anak  lahir setelah  terjadinya  akad  perkawinan  yang menjadi persoalan adalah, batas waktu
sekurang-kurangnya seorang wanita
mengandung sampai dengan melahirkan. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa waktu sekurangkurangnya adalah 6 (enam) bulan.
Status  seorang  sebagai  ahli  waris hanya timbul, apabila ada hubungan kewarisan. Menurut  hukum  Islam,  sebagaimana  telah peneliti  sebutkan,  hubungan  kewarisan  hanya timbul  karena  adanya  hubungan  darah  atau nasab ,  dan  hubungan  perkawinan.  Diperlukan dua  syarat  agar  anak  dalam  kandungan mempunyai hubungan kewarisan dengan pewaris, yaitu:
1.  Bayi telah terwujud (ada) pada saat pewaris meninggal dunia.
2.  Bayi  tersebut  harus  dilahirkan  dalam keadaan hidup. 53
Mengenai  kewarisan  anak  hasil  sewa rahim  yang  masih  berada  dalam  kandungan, kembali  kepada  nasab  yang  masih  rancu terhadap  anak  tersebut.  Pada  dasarnya  anak hasil sewa rahim memiliki sperma dari ayahnya dan  ovum  dari  ibunya  namun  dikandung  oleh wanita  lain.  Dari  data  yang  peneliti  kumpulkan hal  ini  belum  dapat  dibenarkan  oleh  beberapa ulama.  Berdasarkan  pertemuan  para  ulama  di
53 Ibid, h.129
Kuwait yang hanya memperbolehkan
reproduksi buatan melalui bayi tabung, sedangkan  anak  hasil  dari  sewa  rahim  ini berada dalam rahim perempuan lain belum ada peraturan  yang membahasnya. Oleh karena itu anak  dalam  kandungan  ibu  pengganti  belum bisa  memenuhi  syarat  kewarisan  anak  dalam kandungan. 54
Putusnya  sebuah  perkawinan  melalui thalaq atau kematian menimbulkan akibat hukum  dan  yang  menjadi  suatu  masalah  ialah beberapa lamakah sepanjang-panjangnya seorang  wanita  mengandung  sampai  dengan melahirkan.Beberapa ulama berbeda pendapatnya, antara lain Ulama Hanafiyah dan Imam  Ahmad  dalam  salah  satu  riwayat berpendapat  bahwa  waktu  terpanjang  bagi seseorang  perempuan  mengandung  sampai dengan melahirkan yaitu dua tahun.

## BAB III

## KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK DALAM
KANDUNGAN SEBAGAI AHLI WARIS

## DALAM PERSPEKTIFKOMPILASI HUKUM ISLAM

## A.  Kedudukan Ahli Waris dalam Islam
Ahli  waris  dalam  hukum  Islam  adalah orang  yang  berhak  mewarisi  karena  hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan  (nikah)  dengan  pewaris,  beragama Islam  dan  tidak  terhalang  karena  hukum menjadi  ahli  waris. 55 Tidak  semua  ahli  waris mempunyai  kedudukan  yang  sama,  melainkan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda
54 A. Rachmad Budiono, Op. Cit , h. 161 55 Ahmad  Zahari,  Zahari,  Ahmad, Tiga  Versi Hukum  Kewarisan  Islam :  Syafi'i,  Hazairin  dan  KHI, Romeo Grafika, Pontianak, 2013, h.211.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
secara  tertib  sesuai  dengan  hubungannya dengan pewaris. 56 Ahli waris dapat diklasifikasikan
dengan rumusan beragam.sesuai  dengan  sudut  pandangnya, ada  yang  mengelompokkan  dari  sudut  sebab- sebabnya,  bagian-bagian  yang  diterimanya, jauh dekatnya hubungan kekerabatan. dan dari sudut  pandang  jenis  kelamin  ahli  waris  itu sendiri.
Menurut  Amir  Syarifuddin  macam- macam ahli waris ditinjau dari sebab-sebabnya, dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  macam, yaitu :
1.  Ahli  waris Nasabiyah, yaitu  ahli  waris  yang hubungan  kekcluargaannya  timbul  karena hubungan darah; artinya orang yang berhak memperoleh  harta  waris  karena  ada hubungan  nasab  dengan  orang  yang meninggal dunia. Ahli waris nasabiyah adalah  ahli  waris  yang  pertalian kekerabatannya kepada al- mmvarris didasarkan pada hubungan darah. Ahli  waris nasabiyah ini  seluruhnya  ada  21 orang  ,  terdiri  dari  13  orang  ahli  waris  laki- laki dan 8 orang ahli waris perempuan. Ahli waris nasabiyah berdasarkan kelompok dan tingkatan kekerabatannya adalah :
a.  Ahli  waris laki-laki, jika didasarkan pada urutan  kelompoknya  adalah  sebagai berikut :
1) Anak laki-laki
2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawali
3) Bapak,
4) Kakek dari garis bapak dan seterusnya ke atas.
5) Saudara laki-laki sekandung.
6) Saudara laki-laki sebapak.
7) Saudara laki-laki seibu.
8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak.
10)  Paman sekandung.
11)  Paman sebapak.
12)  Anak laki-laki paman sekandung.
13)  Anak laki-laki paman sebapak.
b.  Ahli waris perempuan semuanya ada 8 orang, yang rinciannya sebagai berikut:
1) Anak perempuan.
56 Ibid , h.212.
2) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterunya ke bawah.
3) Ibu.
4) Nenek dari garis bapak.
5) Nenek dari garis ibu.
6) Saudara perempuan sekandung.
7) Saudara perempuan sebapak.
8) Saudara perempuan seibu
2.  Ahli  waris Sababiyah. yaitu  hubungan kewarisan  yang  timbul  karena  Hubungan perkawinan  yang  sah [al-musaharah) dan masih  berjalan  (tidak  bercerai)  pada  saat suami  atau  isteri  meninggal  dunia  (QS. 4:12).  Pasangan  suami  istri  memiliki  hak utnuk  saling  mewarisi  ketika  salah  satu seorang  dari  mereka  meninggal  dunia. Seiama  tidak  ada  halangan  yang  membuat keduanya tidak dapat saling mewarisi. 57
Ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua macam yaitu :
1.  Ahli waris ashab al-furud
Ahli  waris ashabal-furud adalah  ahli waris  yang  bagiannya  telah  ditetapkan  cecara pasti  dalam  al- Qur’an  dan  hadist  nabi.  Ahli waris ashabal-furud menerima  harta  warisan dalam  urutan  yang  pertama,  atau  ahli  waris yang  secara  hukum  syara’  berhak  menerima warisan  karena  tidak  ada  yang  menutupnya. 58 Ahli  waris ashabulfurud terdiri  dari  dua  belas orang, yang  terdiri dari  delapan  orang perempuan  dan  empat  orang  laki-laki  dan bagian-bagian tertentu ada enam macam, yaitu :
Adapun ahliwaris tersebut adalah :
a.  Anak perempuan mendapat:
1)  1/2  Jika  sendirian  dan  tidak  bersama anak laki-laki
2)  2/3 Jika dua orang atau lebih dan tidak bersma dengan anak laki-laki.
b.  Cucu perempuan mendapat:
57 Amir Syarifuddin, Op.Cit , h.59.
58 Badriyah Harun, Panduan Praktis Pembagian  Waris ,  Pustaka  Yustisia,  Yogyakarta, 2017, h. 38

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
1)  1/2  Jika  sendirian  dan  tidak  bersama
cucu laki-laki
2)  2/3  Jika  dua  orang  atau  lebih  adan
tidak bersama dengan cucu lakilaki.
3)  1/6 Jika  bersama  seorang anak perempuan.
c.  Ibu, mendapat:
1)  1/6  Jika  ada  anak  atau  cucu  atau  dua orang bersaudara atau lebih
2)  1/3  Jika  tidak  menggilkan  anak  atau cucu atau dua orang saudara atau
3)  lebih
4)  1/3  dari  sisa  bila  ahli  waris  terdiri  dari ayah, ibu, suami atau istri.
d.  Ayah, mendapat:
1)  1/6  Jika  ada  anak  laki-laki  atau  cucu laki-laki
2)  1/6 Jika + sisa jika tidak ada anak laki- laki dan cucu laki-laki
e.  Suami, (duda), mendapat:
1)  1/2  Jika  tidak  meninggalkan  anak  atau cucu
2)  1/4 Jika ada anak atau cucu
f. Istri, (janda), mendapat:
1)  1/4 Jika tidak ada anak atau cucu
2)  1/8 Jika ada anak atau cucu
g.  Saudara perempuan seayah mendapat:
1)  1/2  Jika  sendiri  dan  tidak  ada  saudara laki-laki  maupun  saudara  perempuan seayah.
2)  2/3  Jika  lebih  dari  seorang  dan  tidak bersama saudara laki-laki atau saudara perempuan seayah.
3)  1/6  Jika  bersama  dengan  dengan saudara perempuan kandung.
h.  Saudara perempuan se ibu, mendapat:
1)  1/6 Jika jika sendirian saja
2)  1/3  Jika  ada  seorang  laki-laki  maupun perempuan
i. Saudara perempuan kanduang, mendapat:
1)  1/2  Jika  sendirian  dan  tidak  ada saudara laki-laki.
2)  2/3  Jika  lebih  dari  seorang  dan  tidak bersama saudara laki-laki.
j. Saudar laki-laki seibu mendapat:
1)  1/6 Jika seorang saja.
2)  1/3 Jika dua orang atau lebih.
k.  Kakek, mendapat:
1)  1/6 Jika ada anak atau cucu + sisa bila tidak ada anak atau cucu laki-laki
2)  1/6  +  sisa  harta  bila  bersamanya  anak atau cucu perempuan
l. Nenek, mendapat  1/6  selama  tidak  terhijab oleh ahli waris yang lain. 59
2.  Ahli waris ‘ashabah .
Ahli  waris  ashabah  adalah  ahli  waris yang  berhak  atas  harta  warisan  namun  tidak dijelaskan  bagiannya  dalam  Al- Qur’an  dan Hadist  Nabi.Dia  menerima  hak  dalam  urutan kedua,  dia  mengambil  seluruh  harta  bila  tidak ada  bersamanya  ahli  waris zulFurudh dan mengambil  sisa  harta  setelah  diberikan  lebih dahulu  kepada  ahli  waris zulFurudh yang  ada bersamanya.Apabila  harta  warisan  itu  masih bersisa  hendaknya  diberikan  kepada  ahli  waris laki-laki  yang  terdekat  hubungan  keluarganya dengan pewaris. 60
Adapun  ahli  waris  ashabah  terdiri  dari tiga kelompok, yaitu ashabahbinafsisi, ashabahbighairihi, dan ashabahma’aghoirihi .
a. Ashabahbinafsihi adalah  ashabah  yang dengan sendirinya tanpa bantuan ahli waris lain.  Ia  berstatus  sebagai  ahli  waris  yang
59 Ibid , h.39.
60 Ibid , h.40.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berhak  atas  seluruh  sisa  harta,  yang  terdiri dari anak laki-laki saja yaitu : 1) Anak  laki-laki,  baik  seorang  atau beberapa orang.
2) Cucu  laki-laki  dari  anak  laki-laki,  bila tidak ada anak laki-laki.
3) Ayah, bila tidak ada anak atau cucu.
4) Kakek, bila tidak ada ayah.
5) Saudara  laki-laki  kandung,  bila  tidak ada anak atau cucu laki-laki.
6) Saudara  laki-laki  seayah,  bila  tidak ada  saudara  laki-laki  kandung  dan ahli  waris  yang  menghijab  saudara laki-laki kandung.
7) Anak  laki-laki  dari  saudara  laki-laki kandung,  bila  tidak  ada  saudara  laki- laki  seayah  dan  yang  menghijab saudara laki-laki seayah.
8) Anak  laki-laki  dari  saudara  laki-laki seayah,  bila  tidak  ada  anak  laki-laki dari saudara laki-laki kandung.
9) Paman  kandung,  bila  tidak  ada  anak laki-laki  dari  saudara  laki-laki  seayah dan orang-orang yang menutupnya.
10)  Paman  seayah,  bila  tidak  ada  paman kandung dan yang menghijabnya.
11)  Anak  laki-laki  dari  paman  kandung, bila  tidak  ada  paman  seayah  dan ahliwaris  yang  menghijab  paman seayah
12)  Anak laki-laki dari paman seayah, bila tidak ada lagi ahli waris ashabah yang lain. 61
b. AshabahbilGhairi ,  terbatas  kepada  empat orang perempuan yaitu:
1) Anak perempuan, jika mewarisi bersama anak laki-laki.
2) Cucu perempuan, bila mewarisi bersama cucu laki-laki.
3) Saudara  perempuan  kandung,  bila mewarisi  bersama  saudara  laki-laki kandung.
4) Saudara  perempuan  seayah,  bila mewarisi  bersama  saudara  laki-laki seayah.
c. Ashabahma’alghairi adalah saudara
perempuan kanduang atau saudara perempuan seayah yang berstatus ashabah  bila  mewarisi  bersama  dengan
61 Habiburrahman, Rekonstruksi  Hukum Kewarisan  Islam  Di  Indonesia ,  Kencana, Jakarta, 2011, h.77.
anak  perempuan  atau  cucu  perempuan, dan  ketika  itu  tidak  terdapat  anak  laki-laki atau cucu laki-laki dan ahli waris ashabahbinafssih . Ashabah ini  dikatakan juga ahli waris perempuan yang dibutuhkan ahli waris perempuan lainnya untuk menjadi ahli waris ashabahma’alghairi . 62
Ketentuan  dari  waris  mewarisi  ini adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik  perorangan,  baik  terhadap  harta  bergerak maupun tidak bergerak karena secara otomatis hukum  waris  mengakui  adanya  perpindahan hak  dan  kepemilikan  si  pewaris  kepada  ahli warisnya, ketika terjadi peristiwa kematian. 63
Penyelesaian  hak-hak  dan  kewajiban sebagai  akibat  dari  adanya  peristiwa  hukum kematian  maka  harta  peninggalan  seseorang akan diatur oleh hukum kewarisan. Oleh karena itu,  perlu  pengaturan  kewarisan  menetapkan secara  rinci  agar  tidak  ada  perselisihan  antara sesama  ahli  waris  sepeninggal  orang  yang hartanya diwarisi. 64 Syariat Islam telah menetapkan  aturan  waris  dengan  bentuk  yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan perpindahan  hak  dan  kepemilikan  harta  bagi semua warisnya, baik laki-laki maupun perempuan,  besar  ataupun  kecil,  sedikit ataukah  banyak  harta  yang  ditinggalkan kerabat (pewarisnya).
Selain itu, ketidaktahuan ahli waris juga dimasukkan dalam kategori penghalang
62 Ibid , h.78.
63 Wahidah, Al-Mafqud:  Kajian  Tentang Kewarisan  Orang  Hilang ,  Antasari  Press, Banjarmasin,  2018, h.2
64 Mohd. Idris Ramulyo,
Hukum Kewarisan,  Hukum  Perkawinan,  Hukum  Acara Peradilan  Agama  dan  Zakat  Menurut  Hukum Islam , Op.Cit , h. 993

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kewarisan  yang  terdapat  dalam  beberapa  hal diantaranya sebagai berikut:
1.  Seorang wanita yang mengasuh bayi orang lain  dan  juga  bayinya  sendiri.  Wanita tersebut meninggal dunia dan tidak diketahui yang mana anaknya diantara dua bayi  tersebut,  maka  tidak  ada  yang mewarisi diantara keduanya.
2.  Seorang  yang  muslim  dan  seorang  yang kafir  menyewa  satu  orang  pengasuh  untuk anak  mereka  sampai  mereka  dewasa. Tidak  diketahui  yang  mana  anak  dari  si muslim  dan  yang  mana  anak  si  kafir, sedangkan  kedua  anak  tersebut  muslim. Maka,  kedua  anak  tersebut  tidak  bisa mewarisi  dari  orang  tuanya  masing- masing. 65 Sebagian ulama Hanafi yah menyebutkan ada sepuluh penghalang
kewarisan yaitu perbedaan agama, perbudakan,  pembunuhan  sengaja, lian ,  zina, keraguan dalam menentukan kematian muwarris , kehamilan, keraguan tentang hidupnya  seeorang  anak,  keraguan  dalam menentukan  kematian  yang  lebih  dulu  antara muwarris dan  ahli  waris,  dan  keraguan  dalam menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. 66
Adapun ulama Syafi’iyah
dan Hanabilah  menyebutkan  hanya  ada  tiga penghalang kewarisan yaitu perbudakan, perbedaan  agama,  dan  pembunuhan.  Namun, ada  beberapa  ulama  Syafi  ’iyah  yang menambahkan  tiga  lagi  penghalang  kewarisan yaitu pertama, perbedaan kekafiran antara kafir dzimmi dan  kafir harabah (kafir dzimmi dan  kafir harabah tidak  saling  mewarisi  karena  putusnya tali  perwalian  antara  mereka);  kedua, riddah . 67 Orang  yang  murtad  tidak  bisa  mewarisi  harta orang  yang  muslim  ataupun  kafir,  harta  yang
65 Ibid , h.11. 66 Ibid , h.12.
67 Ibid .
dimilikinya pun tidak bisa diwarisi dan diserahkan kepada baitul mal.
Pada  dasarnya,  halangan  mewarisi yang  disepakati  oleh  fuqaha  ada  tiga  macam yaitu perbudakan, berbeda agama, dan pembunuhan.  Perbudakan  menjadi  halangan mewarisi
bukanlah karena status kemanusiannya,  tetapi  semata-mata  karena status  formalnya  sebagai  hamba  sahaya (budak).  Mayoritas  ulama  sepakat  bahwa seorang  budak  terhalang  untuk  menerima warisan  karena  ia  dianggap  tidak  cakap melakukan perbuatan hukum. 68
Seorang  hamba  sahaya  atau  budak tidak dapat bertindak terhadap sesuatu apapaun karena ia berada di bawah kekuasaan tuannya.  Ia  tidak  cakap  mengurusi  hak  milik kebendaan  dengan  jalan  apa  saja.  Dalam  soal pusaka  mempusakai  terjadi  di  satu  pihak melepaskan  hak  milik  kebendaan  dan  di  satu pihak yang lain menerima hak milik kebendaan. Oleh  karena  itu,  terhalangnya  budak  dalam pusaka  mempusakai  dapat  ditinjau  dari  dua jurusan  yaitu  mempusakai  harta  peninggalan dari  ahli  warisnya  dan  mempusakakan  harta peninggalan kepada ahli warisnya.
KHI tidak memberikan penjelasan yang konkrit  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan percobaan  pembunuhan  dan  penganiyaan berat.  Namun,  jika  redaksi  pasal  penghalang kewarisan  ditelaah  dengan  seksama  yaitu “seorang  terhalang  menjadi  ahli  waris  apabila dengan  putusan  hakim  yang  telah  mempunyai hukum yang tetap…” maka disimpulkan bahwa percobaan  pembunuhan  dan  penganiyaan berat  yang  dimaksud  adalah  sebagaimana dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
68 Fatchur  Rahman, Ilmu  Waris ,  Bulan Bintang, Jakarta, 2009, h.84.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Baik  percobaan  pembunuhan  ataupun penganiyaan  berat  adalah  suatu  tindak  pidana yang melanggar hukum. Oleh karena itu, dalam Pasal  173  KHI  menegaskan  bahwa  seseorang yang melakukan perbuatan tersebut kehilangan haknya  sebagai  ahli  waris  dari  pewaris  yang adalah korbannya jika ia telah terbukti bersalah dan  putusan  hakim  pun  harus  berkekuatan hukum tetap (in kracht).

## B.  Syarat Anak dalam Kandungan Sebagai Ahli  Waris
Hukum  kewarisan  Islam  adalah  hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah iameninggal dunia kepada  ahli  warisnya. 69 Ahli  waris  itu ada  yang ditetapkan  secara  khusus  dalam  al- Qur’an  dan langsung  oleh  Allah  dalam  al- Qur’an  dan  oleh Nabi dalam hadisnya, ada juga yang ditentukan melalui  Ijtihad  dengan  meluaskan  lafaz  yang terdapat dalam nash hukum dan ada pula yang dipahami  dari  petunjuk  umum  dari  al- Qur’an dan  atau  hadis  Nabi.  Artinya  para  ahli  waris yang  mempunyai  hak  waris  dari  seseorang yang  meninggal  dunia  baik  yang  ditimbulkan melalui hubungan turunan (dzunnasabi), hubungan periparan (asshihru), maupun hubungan  perwalian  dapat  dikelompokkan  atas dua golongan, yakni :
3.  Ahli  waris  yang  hak  warisnya  mengandung kepastian,  berdasarkan ittifaq oleh  para ulama dan sarjana hukum Islam.
4.  Golongan yang  hak  warisnya  masih diperselisihkan (ikhtilâf) oleh  para  ulama dan sarjana hukum Islam. 70
69 Mohammad Daud Ali, Op.Cit , h.120
70 Suparman Usman, Op.Cit , h.63.
Apabila  dilihat  dari  segi  bagian-bagian yang  diterima,  ahli  waris  dapat  dibedakan kepada:
1.  Ahli  waris ashâb  al-furûdh ,  yaitu  ahli  waris yang menerima bagian yang besar kecilnya telah  ditentukan  dalam  al- Qur’an,  seperti 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 dan 2/3.
2.  Ahli  waris ‘ashabah, yaitu  ahli  waris  yang bagian  yang  diterimanya  adalah  sisa setelah  harta  waris  dibagikan  kepada  ahli waris ashâb al-furûdh .
3.  Ahli  waris zawi  al-arhâm ,  yaitu  ahli  waris yang  sesungguhnya  memiliki  hubungan darah,  akantetapi  menurut  ketentuan  al- Qur’an tidak berhak menerima warisan. 71 Apabila  ahli  waris  dilihat  dari  jauh dekatnya  hubungan  kekerabatan,  sehingga yang  dekat  lebih  berhak  menerima  warisan daripada yang jauh, dapat dibedakan menjadi:
1.  Ahli  waris  hâjib,  yaitu  ahli  waris  yang  dekat yang  dapat  menghalangi  ahli  waris  yang jauh,  atau  karena  garis  keturunannya  yang menyebabkannya  dapat  menghalangi  ahli waris yang lain.
2.  Ahli waris mahjûb, yaitu ahli waris yang jauh yang  terhalang  oleh  ahli  waris  yang  dekat hubungan  kekerabatannya.  Ahli  waris  ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada. 72
Bagian  anak  dalam  hak  waris  antara laki-laki  dan  perempuan  memakai  konsep lidzdzakari mislu hadziil unsayaini, artinya porsi anak  laki-  laki  lebih  banyak  dari  anak perempuan yakni dua kali lipat. Allah SWT telah menjadikan  bagian  anak  laki-laki  dua  kali  lipat bagian  anak  perempuan,  karena  tanggung jawab anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan,  seperti  menafkahi  dirinya,  anak- anaknya,  istrinya,  dan  kerabat  yang  berada  di bawah tanggungannya sedangkan anak perempuan  tidak  demikian.  Sesungguhnya agama Islam telah memuliakan hak
71 Eman  Suparman, Hukum  Waris Indonesia  dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan BW. Refika Aditama, Bandung, 2011, h.182. 72 Suparman Usman, Op.Cit , h.65.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perempuan,  yaitu  dengan  memberinya  bagian dalam kewarisan, padahal pada masa jahiliyah, perempuan tidak mendapatkan hak waris. 73
Guna penyerahan harta warisan kepada  anak  yang  didalam  kandungan  dapat diserahkan  ke  ibu  ataupun  diserahkan  ke  wali dan apabila orang tua yang bersangkutan tidak ada maka akan diwakilkan kepada walinya. Ahli waris  yang  dikelompokkan  dalam  ahli  waris yang  statusnya  diragukan  serta  ahli  waris dalam  kasu-kasus  tertentu  adalah  sebagai berikut:
1.  Anak yang masih dalam kandungan.
2.  Orang yang hilang (mafqud).
3.  Orang yang mati serentak.
4.  Orang yang tertawan (asir).
5. Khuntasa .
6. Dzawul Arham . 74
Berdasarkan persyaratan tersebut tentunya  menimbulkan  persoalan  terhadap  hak mewarisi  seorang  anak  yang  masih  dalam kandungan  ibunya,  sebab  seorang  anak  yang masih  dalam  kandungan  ibunya  tidak  dapat dipastikan  atau  masih  kabur  apakah  ia  (anak yang dalam kandungan tersebut) saat dilahirkan  nantinya  dalam  keadaan  hidup  atau tidak,  selain  itu  jug  belum  dapat  dipastikan apakah  ia  (bayi  yang  dalam  kandungan tersebut  berjenis  kelamin  laki-laki  atau  berjenis kelamin  perempuan  sedangkan  kedua  hal tersebut  (keadaan  hidup  atau  mati  dan  jenis kelamin  laki-laki  atau  perempuan)  sangat penting  artinya  dalam  mengadakan  pembagian harta  warisan  si  pewaris,  termasuk  dalam menentukan porsinya.
Kondisi  ini  dapat  diatasi  dengan  cara mengadakan pembagian sementara, dan sesudah  anak  yang  didalam  kandungan
73 Ibid , h.66. 74 Amin Husein Nasution, Op.Cit, h.101
tersebut  lahir  (dengan  sendirinya  dapat  pula diketahui apakah anak tersebut dalam keadaan hidup atau mati dan apakah ia berjenis kelamin laki-laki  atau  perempuan)  barulah  diadakan pembagian  yang  sebenarnya.  Jumhur  Ulama mensyaratkan bayi itu dilahirkan dalam keadaan  hidup.  Sebab  dikala  ia  masih  dalam kandungan,  walaupun  sudah  dianggap  hidup, namun  bukan  hidup  yang  sebenarnya  (di  alam dunia). 75
Adanya  anak  yang  didalam  kandungan itu  maka  para  ahli  waris  yang  lain  akan mendapatkan  jatah  warisan  yang  berkurang, dikarenakan anak yang masih didalam kandungan  masih  tidak  diketahui  mengenai jenis kelaminnya. Hal itu mengakibatkan berapa besaran  pembagian  atau  bagian  dari  si  anak yang  masih  didalam  kandungan.  Pembagian akan
dilakukan sementara dengan mengganggap anak
yang didalam kandungannya itu adalah laki-laki, setelah nanti anak  yang  didalam  kandungan  itu  lahir  baru diadakan  pembagian.  Dapat  diartikan  juga bahwa  dengan  diakuinya  bagian  warisan  untuk anak  yang  masih  di  dalam  kandungan  maka memang  menjadikan  berkurangnya  bagian untuk ahli waris yang lain.
Persyaratan  ini  berdasarkan  hadist Rasul  :  “apabila  anak  yang  dilahirkan  itu berteriak,  maka  ia  diberi  warisan.”  Terkait demikian  apabila  ketika  lahir  keadaannya sudah  mati,  maka  ia  tidak  berhak  menerima harta  warisan.  Saat  telah  disediakan  baginya sejumlah  harta  warisan,  maka  harta  itu hendaknya  dikembalikan  kepada  ahli  waris lainnya.  Seorang  anak  yang  lahir  dapat dihubungkan  keturunannya  (nasabnya)  kepada ayahnya apabila ia lahir dalam masa
75 Ibid , h.102.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kandungan.  Ulama  Hanafiyah  dan  Imam Ahmad berpendapat bahwa masa-masa kandungan  terpanjang  sampai  melahirkan adalah  dua  tahun,  sedangkan  menurut  Imam al-Laits,  sampai  tiga  tahun,  menurut  Imam Malik,  lima  tahun  dan  menurut  Muhammad  ibn Abdul  Hakam  adalah  satu  tahun.  Saat  ini penentuan  kehamilan  ada  pada  keputusan hakim  berdasarkan  kepada  keterangan  dari ahlinya, yaitu dokter. 76
Menyangkut  kewarisan  anak  yang masih ada dalam kandungan ini harus dipenuhi dua persyaratan, yaitu :
1.  Dapat  diyakini  bahwa  anak  itu  telah  ada dalam  kandungan  ibunya,  pada  saat  si pewaris meninggal dunia.
2.  Bayi  yang  ada  dalam  kandungan  tersebut dilahirkan  dalam  keadaan  hidup,  sebab hanya  orang  (ahli  waris)  yang  hidup  (pada saat kematian si pewaris) yang berhak untuk mendapat harta warisan. 77 Menyangkut
kemungkinan pendapatan/bagian  anak  yang  masih  ada dalam  kandungan ibunya  ada  beberapa kemungkinan,  yaitu :
1.  Tidak  menerima  warisan  sama  sekali,  baik ia  sebagai  anak  laki-laki  atau  perempuan. Misalnya  seorang  suami  meninggal  dunia, meninggalkan  istri,  ayah,  dan  seorang  ibu yang  sedang  hamil  (anak  dari  suaminya yang  kedua).  berdasar  hal  seperti  ini  anak yang  masih  ada  dalam  kandungan  ibunya tersebut  tidak  perlu  dihiraukan,  sebab kalaupun  dia  ahli  waris  (baik  laki-laki ataupun perempuan) keberadaannya sebagai  ahli  waris  terdinding  oleh  ayah  si mayit.
2.  Hanya  mewaris  dengan  salah  satu  dari  2 (dua)  kemungkinan,  yaitu  sebagai  laki-laki atau sebagai perempuan, dan tidak mewarisi dengan kemungkinan yang lainnya. Misalnya seorang laki-laki meninggal  dunia  dan  meninggalkan  istri, saudara  bapak  kandung  (paman),  dan seorang  istri  dari  saudara  kandung  yang sedang hamil. Terkait kondisi seperti  ini istri
76 Ahmad Rofiq, Op.Cit, h. 149 77 Ibid , h.150.
diberi bagian ¼, sedangkan sisanya yang ¼ ditangguhkan  pembagiannya  sampai  bayi tersebut  lahir.  Apabila  bayi  yang  lahir tersebut laki-laki maka dia mendapat bagian dari harta warisan terebut dan ia lebih utama (mendinding) paman, dan apabila anak yang lahir  tersebut  perempuan,  maka  pamanlah yang  berhak,  sebab  anak  perempuan  dari saudara laki-laki kandung bukan ahli waris.
3.  Dapat mewarisi dengan segala kemungkinan,  baik  ia  sebagai  laki-laki  atau sebagai  perempuan.  Misalnya  seorang  laki- laki meninggal dunia  dan  meninggalkan istri yang sedang hamil, ayah, dan ibu.
4.  Dapat  mewarisi,  dan  tidak  pula  berbeda jumlah  bagiannya,  baik  ia  sebagai  laki-laki atau  sebagai  perempuan.  Misalnya  seorang mati meninggalkan seorang saudara perempuan  kandung,  saudara  perempuan seayah, dan seorang ibu yang sedang hamil dari  suami  yang  bukan  ayah  si  meninggal, kalau  ia  lahir  statusnya  hanya  sebagai saudara  seibu,  apabila  saudara  seibu, bagian  laki-laki  dan  perempuan  sama besarnya.
5.  Tidak  bersama  ahli  waris  yang  pokok,  atau bersama  dengan  ahli  waris  yang  terdinding olehnya. Misalnya seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan menantu  (istri  dan  anaknya)  yang  sedang hamil dan saudara seibu. 78

## C.  Kedudukan  Anak  dalam  Kandungan Sebagai Ahli  Waris
KHI  mengkonfirmasikan  bahwa  ahli waris  yang  meninggal  terlebih  dahulu  dari pewaris  digantikan  oleh  anaknya,  dimana bagian  ahli  waris  pengganti  tidak  boleh  lebih dari  bagian  ahli  waris  yang  sederajat  dengan yang diganti. 79 Sajuti Thalib mendasarkan argumentasi  atau  pendapat  yang  demikian berdasarkan  analisanya  terhadap  Surat  An- Nisa’  ayat  33  yang  artinya:  Bagi  tiap-tiap  harta peninggalan  dari  harta  yang  ditinggalkan  ibu bapak  dan  karib  kerabatnya  kami  jadikan pewaris  dan  (jika  ada)  orang-orang  yang  kamu telah  bersumpah  setiap  dengan  mereka,  maka
78 Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, Op.Cit h. 64 79 A. Sukris Sarmadi. Op.Cit , h. 26

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berilah kepada mereka bahagiannya, sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. 80
Sayuti  Thalib  menyebutkan  bahwa penyebab  penggantian  tempat  adalah  karena orang  yang  digantikan  itu  adalah  orang  yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup,  tetapi  dalam  kasus  bersangkutan  dia telah  meninggal  lebih  dahulu  dari  si  pewaris. 81
Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan  penghubung  antara  dia  yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan.
KHI  Pasal  185  ayat  (1)  menyebutkan bahwa  ahli  waris  yang  meninggal  lebih  dahulu dari  si  pewaris  maka  kedudukannya  dapat digantikan  oleh  anaknya  kecuali  mereka  yang tersebut  dalam  Pasal  173  dan  bahagiannya tidak  boleh  melebihi  dari  ahli  waris  pengganti yang sederajat dengan yang diganti. Pasal 173 disebutkan bahwa:
Seorang  terhalang  menjadi  ahli  waris  apabila dengan  putusan  hakim  yang  telah  mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba  bunuh  atau  menganiaya  berat pada pewaris.
b. Dipersalahkan  secara  memfitnah  telah mengajukan  pengaduan  bahwa  pewaris telah  melakukan  suatu  kejahatan  yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
Prinsip  inilah  diletakkan  rumusan waris  pengganti  seperti  tersebut  pada  Pasal 185  KHI  yang  menjadi  motivasi  pelembagaan waris pengganti berdasarkan atas rasa keadilan dan  prikemanusiaan  di  mana  cucu  menerima waris  dengan  jalan  penggantian.Pasal  185  KHI melembagakan plaatsvervulling ke dalam
80 Alquran  dan  Terjemahannya, Op.Cit, h. 122 81 Sajuti Thalib, Op.Cit , h. 80.
hukum  Islam  merupakan  suatu  terobosan terhadap  peleyapan  hak  cucu  atas  harta warisan ayah apabila ayah lebih dulu meninggal dunia dari kakek. 82
Ada  beberapa  hal  yang  penting  dalam perumusan  Pasal  185  KHI  sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap sebagaimana  dikutip  oleh  Rachmadi  Usman yakni : 1.  Pelembagaan melalui pendekatan kompromistis  antara  hukum  Islam,  hukum adat dengan nilai-nilai hukum Eropa.
2.  Cara  perkembangannya  tidak  mengikuti pendekatan  berbelit  melalui  bentuk  wasiat wajibah seperti  yang  dilakukan    beberapa negara lainnya. Tapi langsung secara tegas menerima konsepsi yuridis waris pengganti, baik dalam bentuk dan perumusannya.
3.  Penerimaannya  tidak  secara  bulat,  tetapi dalam  bentuk  modifikasi  yang  motivasinya didasarkan atas rasa keadilan dan perikemanusiaan. 83
Ditampungnya  lembaga  ahli  waris pengganti  ke  dalam  KHI  karena  dalam  fiqih mewaris  selama  ini  telah  diterapkan  lembaga wasiat  wajibah  yang  diperuntukkan  bagi  cucu yang  orang  tuanya  telah  meninggal  lebih dahulu dari pewaris dan jalan inilah yang dapat diterima  oleh  ulama  Indonesia  memasukkan rumusan Pasal 185 KHI tersebut.
Sayuti Thalib sebagaimana dikutip oleh M.  Idris  Ramulyomenjelaskan  tentang mawali sebagai  waris  pengganti  menjadi  4  (empat) garis hukum sebagai berikut:
1.  Dan  bagi  setiap  orang  kami  (Allah)  telah menjadikan mawali (ahli  waris  pengganti) untuk  mewarisi  harta  peninggalan  ibu bapaknya  (yang  tadinya  akan  mewarisi harta peninggalan itu).
2.  Dan  bagi  setiap  orang  kami  (Allah)  telah menjadikan mawali untuk  mewarisi  harta peninggalan  aqrabunnya  (yang  tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
82 Rachmadi Usman. Op.Cit , h.107.
83 Ibid . h. 107-108.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
3.  Menjadikan mawali untuk  mewarisi  harta peninggalan dalam seperjanjiannya.
4.  Maka  berikanlah  kepada  mereka  warisan mereka. 84
Bagian  ahli  waris  pengganti,  bukanlah karena  status  mereka  sebagai  ahli  waris  yang memiliki  hubungan  langsung  dengan muwarris , akan  tetapi  didasarkan  pada  harta  yang diterimanya  itu  yang  sedianya  merupakan bagian  yang  diterima  oleh  ahli  waris  yang meninggal dunia terlebih dahulu.
KHI  Pasal  185  ayat  (1)  menyebutkan bahwa  ahli  waris  yang  meninggal  lebih  dahulu dari  si  pewaris  maka  kedudukannya  dapat digantikan  oleh  anaknya  kecuali  mereka  yang tersebut  dalam  Pasal  173  dan  bahagiannya tidak  boleh  melebihi  dari  ahli  waris  pengganti yang sederajat dengan yang diganti.
Pasal  173  disebutkan  bahwa:  Seorang terhalang  menjadi  ahli  waris  apabila  dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
(1)  Dipersalahkan  telah  membunuh  atau mencoba bunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
(2)  Dipersalahkan  secara  memfitnah  telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah  melakukan  suatu  kejahatan  yang diancam  dengan  hukuman  5  tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
Dasar  memasukkan  waris  pengganti ke  dalam  KHI  adalah  memberlakukan  asas keadilan  yang  berimbang.  Karena  keadilan merupakan salah satu tujuan hukum di samping kepastian  hukum  dan  kemampuan.  Adanya keseimbangan  antara  berbagai  kepentingan sehingga  tidak  terjadi  benturan-benturan  dan untuk  itu  perlu  ada  aturan-aturan.  Oleh  sebab itu  perlu  ada  satu  rumusan  hukum  yang  dapat bertindak  sebagai  wasit  jika  terjadi  perbedaan-
84 M. Idris Ramulyo. Op.Cit . h.  126.
perbedaan  di  antara  pemilik  kepentingan tersebut.
Prinsip hukum
Islam dalam
menerapkan  suatu  hukum  adalah  berupaya mewujudkan  keadilan  sebab  sistem  hukum yang  tidak  punya  akar  substansial  pada keadilan dan moralitas akhirnya akan ditinggalkan oleh masyarakatnya. Prinsip- hukum  Islam  adalah  landasan  yang  menjadi titik  tolak  atau  pedoman  pemikiran  kefilsafatan dan pembinaan hukum Islam. 85
Prinsip  inilah  diletakkan  rumusan waris  pengganti  seperti  tersebut  pada  Pasal 185  KHI  yang  menjadi  motivasi  pelembagaan waris pengganti berdasarkan atas rasa keadilan dan  prikemanusiaan  di  mana  cucu  menerima waris  dengan  jalan  penggantian.Pasal  185  KHI melembagakan plaatsvervulling ke dalam hukum  Islam  merupakan  suatu  terobosan terhadap  peleyapan  hak  cucu  atas  harta warisan ayah apabila ayah lebih dulu meninggal dunia dari kakek. 86
Ada  beberapa  hal  yang  penting  dalam perumusan  Pasal  185  KHI  sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap sebagaimana  dikutip  oleh  Rachmadi  Usman yakni : 1.  Pelembagaan melalui pendekatan kompromistis  antara  hukum  Islam,  hukum adat dengan nilai-nilai hukum Eropa.
2.  Cara  perkembangannya  tidak  mengikuti pendekatan  berbelit  melalui  bentuk  wasiat wajibah seperti  yang  dilakukan    beberapa negara lainnya. Tapi langsung secara tegas menerima konsepsi yuridis waris pengganti, baik dalam bentuk dan perumusannya.
3.  Penerimaannya  tidak  secara  bulat,  tetapi dalam  bentuk  modifikasi  yang  motivasinya didasarkan atas rasa keadilan dan perikemanusiaan. 87
85 Suparman Usman. Op.Cit, h.63. 86 Rachmadi Usman. Op.Cit , h.107.
87 Ibid . h. 107-108.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Ditampungnya  lembaga  ahli  waris pengganti  ke  dalam  KHI  karena  dalam  fiqih mewaris  selama  ini  telah  diterapkan  lembaga wasiat  wajibah  yang  diperuntukkan  bagi  cucu yang  orang  tuanya  telah  meninggal  lebih dahulu dari pewaris dan jalan inilah yang dapat diterima  oleh  ulama  Indonesia  memasukkan rumusan Pasal 185 KHI tersebut.
Sifat  tentatif  atau  tidak  imperatif  dalam  Pasal 185 sudah tepat sekali sebab tujuan dimasukkannya ahli waris pengganti dalam KHI didasarkan  pada  kenyataan  dalam  beberapa kasus-kasus  tertentu  saja  sehingga  dengan demikian  besar  sekali  fungsi  hakim  Pengadilan Agama menentukan dapat digantikan atau tidak dapat  digantikan  dalam  menentukan  waris pengganti tersebut.

## III.  PENUTUP
A.  Kesimpulan
1.  Status  anak  yang  masih  berada  dalam kandungan  sebaga  ahli  waris  menurut hukum  Islam  dalam  fikih  konvensional berhak menerima warisan jika padanya terdapat
sebab-sebab
kewarisan (perkawinan, kekerabatan, dan memerdekakan  budak).  Kedudukan anak dalam kandungan dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan  terabaikan  atau  terlupakan, padahal  ini  adalah  persoalan  besar yang harus diselesaikan secara kekinian.  Kelalaian  terhadap  kewarisan anak
dalam
kandungan
akan mengakibatkan  anak  akan  terancam masa  depannya,  bukantidak  mungkin ketika  anak  dalam  kandungan  sampai lahirternyata  haknya  sebagai  pewaris terpotong oleh kerabat lain.
2.  Kedudukan  hak  waris  anak  dalam kandungan  sebagai  ahli  waris  dalam perspektif hukum berakibat hukum bagi para  ahli  waris  yang  lain  diantaranya penundaan  pembagian  harta  warisan sampai  adanya  kepastian  tentang  jenis kelamin  dari  anak  tersebut,  atau pembagian  akan  dilakukan  sementara dengan mengganggap anak yang didalam  kandungannya  itu  adalah  laki- laki,  setelah  nanti  anak  yang  didalam kandungan  itu  lahir  baru  diadakan pembagian.

## B.  Saran
1.  Semoga  kedepanya  pemerintah  dapat memperhatikan untuk
membuat peraturan  mengenai  hal  kewarisan anak  dalam  kandungan  dan  syarat keabsahan  anak  khususnya  didalam KHI  diperlukan  adanya  ketentuan  atau aturan-aturan yang secara tegas mengacu mengenai syarat-syarat keabsahan
anak, karena KHI merupakan  pedoman  yang  dipakai untuk  menyelesaikan  perkara  didalam Pengadilan Agama.
2.  Agar para pembuat hukum di Indonesia memperhatikan kedudukan anak dalam kandungan  sebagai  ahli  waris,  karena sampai saat  ini  belum ada aturan  yang menjelaskan bahwa anak dalam kandungan adalah ahli waris.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia , AkademikaPressindo, Jakarta, 2018.
Abu,  Al  Imam, Fiqih  Waris, Nuansa  Aulia, Bandung, 2018.
Abubakar,Zainal  Abidin, Kumpulan  Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan  Peradilan  Agama, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2013.
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
-------------; Pelaksanaan  Hukum  Waris  di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Ali,  Muhammad  Daud, Hukum  Islam  Dan
Peradilan  Agama ,  Raja  Grafindo  Utama,
Jakarta, 2012
Anshary  MK,  M. Pembaruan  Sistem  Hukum
Kewarisan  Islam  di  Indonesia ,  Madani Press, Bogor, 2009.
Anwar,Moh. Faraidl  (Hukum  waris  dalam Islam), Al-Ikhlas, Surabaya, 2011.
Arief,Muhammad, Hukum Warisan Dalam Islam, Ghalia, Bogor, 2014.
Arifin, Syamsul, Metode Penulisan Karya Ilmiah dan  Penelitian  Hukum ,  Medan  Area
University Press, Medan, 2012.
As-Shabuni,  Muhammad  Ali, Hukum  Wrisan dalam  Syari’at  Islam  disertai  Contoh- contoh Pembagian Harta Pusaka , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
Atmadja, I Dewa Gede, Filsafat Hukum , Setara Press, Malang,  2013.
Ahmad  Azhar  Basyir, Hukum  Waris  Islam ,  UII Press, yogyakarta, 2009.
Basyir,  Abu  Umar, Warisan  :  Belajar  Mudah Hukum  Waris  Sesuai  Syariat  Islam ,
Rumah Dzikir, Solo, 2016.
Basyir,  Ahmad  Azhar, Hukum  Waris  Islam ,  UII Press, Yogyakarta, 2011.
Budiono,  Rachmad, Pembaharuan  Hukum
Kewarisan  Islam  Di  Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
Damis,  Harijah, Memahami  Pembagian  Harta Warisan Secara Damai , Al-Itqon, Jakarta,
2012.
Daradjat,  Zakiah, Ilmu  Fiqih,  Jilid  3, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 2015.
Djakfar,  Idris  dan  Taufik  Yahya, Kompilasi Hukum  Kewarisan  Islam, Dunia  Pustaka Jaya, Jakarta, 2015.
Fadlika,  Rahmat, Kedudukan  Anak  Dalam Kandungan  Sebagai  Ahli  Waris ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
Fanani,  Ahmad  Zaenal, Teori  Keadilan  dalam Perpektif  filsafat  Hukum  dan  Islam ,  UII Press, Yogyakarta, 2014. Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan  Islam  Di  Indonesia ,  Kencana, Jakarta, 2011.
Hamid,  Muhammad  Muhyidin  Abdul, Panduan Waris  Empat  Mazhab, Pustaka  Al- Kautsar, Jakarta, 2009.
Harahap,  M.  Yahya,  K edudukan  Kewenangan Dan  Acara  Peradilan  Agama ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
Harun,  Badriyah, Panduan  Praktis  Pembagian Waris ,  Pustaka  Yustisia,  Yogyakarta, 2017.
Hazairin, Hukum  Kewarisan  Bilateral  Menurut Al- Qur’an dan Hadits , Tinta Mas, Jakarta, 2002.
Hidayati,  Sri, Anak  Dalam  Kandungan,  dalam buku Problematika Hukum KewarisanIslam Kontemporer di Indonesia , Kementerian Agama RI Badan  Litbang  dan  Diklat  Puslitbang
Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2012.
Hisyam, M. Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Jilid I) , Universitas Indonesia, Jakarta, 2016.
Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayumedia
Publishing, Malang, 2018.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Koentjaraningrat, Metode-Metode  Penelitian Masyarakat ,  Gramedia  Pustaka  Utama,
Jakarta, 2017.
Kuzari,  Achmad, Sistem  Ashabah  :  Dasar
Pemindahan  Hak  Milik  Atas  Harta Tinggalan , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
Lubis,  M.  Solly, Filsafat  Ilmu  dan  Penelitian , Mandar Maju, Bandung, 2004.
Lubis,  Suhrawardi  K  dan  Komis  Simanjuntak,
Hukum Waris Islam  Lengkap dan Praktis ,Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Lubis, Sulaikin, Hukum Acara Perdata
Peradilan Agama di Indonesia , Kencana, Jakarta, 2018. Manan, Abdul, Aneka Masalah Hukum Materiel dalam Praktek Peradilan Agama , Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2013.
Mertokusumo,  Sudikno, Hukum  Acara  Perdata
Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2016.
Muhibbin  dan  Abdul  Wahid, Hukum  Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif DiIndonesia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2015.
Nasution,  Amin  Husein, Hukum  Kewarisan  : Suatu  Analisis  Komparatif  Pemikiran Mujtahid  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam,
Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
Oemarsalim, Dasar-Dasar  Hukum  Waris  Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
Poerwadarminta, WJS. Kamus  Umum  Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
Raharjo,  Sajipto, Ilmu  Hukum, Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2016.
Rahman,  Fatchur, Ilmu  Waris ,  Bulan  Bintang, Jakarta, 2009.
Rangkuti,  Ramlan  Yusuf, Pengantar  Hukum Waris  Islam ,  FH.USU/UISU,  Medan, 2000.
Ramulyo,Mohd. Idris, Hukum Perkawinan, Hukum Keewarisan, Hukum Acara Peradilan  Agama  dan  Zakat  Menurut
Hukum  Islam, Sinar  Grafika,  Jakarta,
2014.
-------------; Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum Kewarisan  Islam  dengan  Kewarisan Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (BW). Sinar  Grafika.  Jakarta, 2013.
Rasjidi, Lili dan Ira Rasjid, Dasar-Dasar Filsafat dan  Teori  Hukum, Citra  Aditya  Bakti,
Bandung, 2011. Rasjidi,  Lilidan  I.B.  Wyasa  Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem , Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013. Retnowulandari,  Wahyuni, Hukum  Islam  dalam Tata Hukum di Indonesia , Universitas Tri Sakti, Jakarta, 2014.
Rofiq,  Ahmad, Fiqh  Mawaris ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
------------; Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
Saebani,  Beni  Ahmad, Fiqh  Mawaris ,  Pustaka Setia, Bandung, 2013.
Salman  S,  H.R.Otje  dan  Anthon  F.Susanto, Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali), Refika Aditama,
Bandung,  2014. Sarmadi,A.Sukris, Hukum Waris Islam di Indonesia (Peerbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni),
AswajaPressindo, Yogyakarta, 2013.
Shabuniy,  Muhammad  Ali  Ash, Hukum  Waris Islam . Al Ikhlas, Surabaya, 2011.
Sinamo,  Nomensen, Metode  Penelitian  Hukum dalam  Teori  dan  Praktek, Bumi  Intitama Sejahtera, Jakarta, 2014.
Soekanto,  Soerjono, Pengantar  Penelitian Hukum ,  UI Press, Jakarta, 2016. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,
2011.
Sudarsono, Kamus  Hukum ,  Rineka  Cipta, Jakarta, 2015.
Sunggono,  Bambang, Metodologi  Penelitian Hukum,  Suatu  Pengantar ,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta,  2018.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Suparman,  Eman, Hukum  Waris  Indonesia dalam  Perspektif  Islam,  Adat,  dan  BW. Refika Aditama, Bandung, 2011.
Suryabrata,  Samadi, Metodologi  Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
Syarifuddin, Amir, Permasalahan dalam Pelaksanaan  Faraid ,  IAIN-IB  Press, Padang, 2009.
Thaib,  M.  Hasballah  dan  Zamaksyari, Tafsir Tematik  Al-Quran  II ,    Pustaka  Bangsa, Medan, 2007.
Thalib,Sajuti, Hukum  Kewarisan  Islam ,  Sinar Grafika, Jakarta. 2012.
Usman,  Rachmadi, Hukum  Kewarisan  Islam Dalam  Dimensi  KHI ,    Mandar  Madju, Bandung, 2019.
Usman,Suparman, Hukum  Islam ,  Gaya  Media Pratama, Jakarta, 2014.
Utantoro, Agus, Hukum Waris
Menurut BurgerlijkWetboek, Usaha  Nasional, .
Surabaya, 2017.
Wahidah,
Al-Mafqud: Kajian
Tentang
Kewarisan Orang Hilang , Antasari Press, Banjarmasin,  2018.
Witanto,  D.Y, Hukum  Keluarga  Hak  dan Kedudukan Anak
Luar
Kawin,
Pustakaraya, Jakarta, 2012.
Yunus,  A.  Assaad, Hukum  Kewarisan  Islam , Alqushwa, Jakarta, 2017.
Zaenal, Ahmad, Teori Keadilan dalam Perpektif Filsafat Hukum
dan Islam , UII, Yogyakarta, 2014.
Zahari,  Ahmad, Tiga  Versi  Hukum  Kewarisan Islam :  Syafi'i,  Hazairin  dan  KHI,  Romeo Grafika, Pontianak, 2013.
Zamakhsyari, Teori-Teori  Hukum  Islam  Dalam Fiqih  Dan  Ushul  Fiqh ,    Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2013.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam.

## C.  Jurnal/Artikel
Arwan,  Firdaus  Muhammad,  “Keahliwarisan Dalam  KHI  Sebuah  Pengaturan  Yang Belum  Tuntas”, Majalah  Hukum  Suara UldilagNo.  13 ,  Mahkamah  Agung  RI Urusan  Lingkungan  Peradilan  Agama, Jakarta,  Juni  2018  M/Jumadi  Awal  1429 H.
Ester,  Lia,  “Hak  Kewarisan  Ahli  Waris Pengganti Dalam Pasal 185 KHI Menurut Hukum  Islam” ,  Jurnal  Konstitusi ,  Vo.1 No.1 Tahun 2019.
Kennanda,Adhiya, “ Kewarisan  Anak  dalam Kandungan dilihat dari Perspektif Hukum Islam”, Diponegoro  Law  Review, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014.

## JURNAL HUKUM KAIDAH