## Disparitas  Kewenangan  Legislasi  Presiden  dengan  Dewan  Perwakilan Rakyat
Muh. Alfian Fallahiyan Universitas Mataram, Indonesia
alfian@unram.ac.id

## Abstrak
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  (perpu)  merupakan  salah  satu  bentuk peraturan  perundang-undangan.    Perpu  adalah  produk  hukum  pemerintah,  seperti dinyatakan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  bahwa  Presiden  memiliki  kewenangan  dalam  keadaan  mendesak  untuk  keadaan kegentingan yang memaksa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Berbeda  dengan  pemerintah  yang  memiliki  kewenangan  membentuk  perpu  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  hanya  bisa  melakukan  legislasi  melalui  hak  inisiatif  yang  dijamin oleh undang-undang yang juga hak yang sama dimiliki oleh Presiden.  Kewenangan luar biasa yang  diberikan  pada  Presiden  dalam  menerbitkan  perpu  menimbulkan  disparitas kewenangan  legislasi,  sekaligus  bertentangan  dengan  asas  demokrasi  yang  salah  satu wujudnya  keterlibatan  rakyat  dalam  pembentukan  perundang-undangan,  terlebih  setelah dibenuknya  Perpu  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  yang  sekan  dijadikan  sebagai jalan  pintas  untuk  memberlakukan  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja  yang  sebelumnya  telah  dinyatakan  inkonstitusional  bersyarat  oleh  Mahkamah Konstitusi.      Disparitas kewenangan  Presiden  dengan DPR inilah  yang menjadi  fokus kajian penelitian  ini.    Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.  Pengumpulan bahan hukum dilakukan  dengan  mengidentifikasi  aturan  hukum,  mengkaji  bahan  pustaka,  dan  bahan hukum lainnya yang relevan dengan fokus kajian.  Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya  kewenangan  absolut  Presiden  dalam  membentuk  perpu  menyebabkan  terjadinya disparitas  kewenangan  legislasi,  dengan  demikian  maka  sudah  seharusnya  dilakukan penyesuaian, dengan memberikan ruang bagi DPR dalam penyusunan materi muatan perpu meskipun secara terbatas sebagai representasi keterlibatan rakyat, ini perlu dilakukan untuk menghindari subjektifitas Presiden dalam pembentukan perpu.
Kata  Kunci :  Disparitas  Kewenangan  Presiden,  Legislasi  Presiden,  Kewenangan  Legislasi Presiden Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Pada  tanggal  30  Desember  2022,  Presiden  Jokowi  menandatangani  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lahirnya perpu ini memunculkan banyak kritikan dari berbagai kalangan, tidak terkecuali para pakar dan ahli hukum.  Lahirnya perpu cipta kerja ini disebut tidat terlepas dari uji materi  yang  dilakukan  terhadap  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja yang sebelumnya sudah dilakukan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi dan diputus inkonstitusional  bersyarat.  Materi  Perpu  Cipta  Kerja  tersebut  sangat  identik  dengan Undang-undang  Cipta  Kerja  sebelumnya.    Mekanisme  pengundangan  melalui pembentukan perpu dianggap sebagai jalan pintas untuk memberlakukan kembali materi yang  ada  dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja.    Pembentukan  peraturan  dalam  bentuk

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 1. June 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
perpu memang menjadi pilihan yang paling praktis.  Mekanisme pembentukan perpu tidak sepanjang  proses  legislasi  pembenukan  undang-undang.    Namun  dasar  utama pembentukan perpu adalah hal ihwal kegentingan memaksa yang harus terpenuhi sebagai latar  belakang  pembentukan  perpu,  mekanisme  tersebut  yang  membedakan  latar belakang  pembentukannya  dengan  undang-undang.    Hal  inilah  yang  kemudian  menjadi catatan  lain  dari  banyaknya  keritikan  terhadap  Perpu  Cipta  Kerja,  apakah  hal  ihwal kegentingan memaksa terpenuhi atau tidak.
Secara konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sementara  itu  dasar  hukumnya  terdapat  pada  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.    Undang-undang  ini  mencabut undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.    Sealin  itu  undang-undang  ini  juga  sudah  mengalami  duakali perubahan yaitu dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan UU No.  15  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Di  dalam  kontitusi  Undang-Undang  Dasar  Negara  RI  Tahun  1945  terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan meliputi Undang-Undang (Pasal 5 ayat (1) Juncto  Pasal  20  Ayat  (1),  Peraturan  Pemerintah  Pasal  5  Ayat  (2),  Peraturan  Pemerintah Pengganti UndangUndang (Pasal 22). Ini memperlihatkan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan dapat membuat Peraturan Pemerintah  sebagai Pengganti Undang-Undang dalam  keadaan  genting  yang  memaksa  dan  Perpu  sudah  diakui  sejak  kemerdekaan  RI (C.S.T Kansil, 2008).
Lain  halnya  dengan  kontitusi  RIS  Tahun  1949  dan  UUDS  1950  Perpu  diketahui sebagai  Undang-Undang  Darurat.  Dimana  dalam  pasal  139  Konstitusi  RIS  dan  pasal  96 UUDS  Tahun  1950  (C.S.T  Kansil,  1983).  Bunyi  pasal  193  Konstitusi  RIS  yaitu:  (1) Pemerintah dan atas kuasa sendiri menetapkan Undang-Undang Darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintah federal yang karena keadaankeadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera. (2) Undang-Undang Darurat mempunyai kekuasaan dan kuasa Undang-Undang  federal  ketentuan  ini  tidak  mengurangi  yang  ditetapkan  dalam  pasal tersebut. Bunyi Pasal 96 UUDS Tahun 1950 yaitu: (1) Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung  jawab  sendiri  menetapkan  UndangUndang  Darurat  untuk  mengatur  hal-hal penyelenggaraan  pemerintahan  yang  karena  keadaan-keadaan  mendesak  perlu  diatur Negara. (2) Undang-Undang Darurat mempunyai kekuasaan dan derajat undang-undang. Ketentuan ini tidak mengurangi yang ditetapkan dalam pasal berikut. Jika dikomparasikan antara Perpu yang diatur oleh UUD RI tahun 1945 dengan Konstitusi RIS dan UUDS Tahun 1950  terdapat  sedikit  perbedaan.  Pertama,  kewenangan  atau  otoritas  dalam  pembuatan Perpu  dalam  UUD  Tahun  1945  merupakan  wewenang  Presiden  sedangkan  untuk Kontitusi RIS dan UDDS 1950 merupakan wewenang pemerintah. Perbedaaan juga terlihat dari  dasar  legitimasi  diterbitkannya  Perpu didalam  UUD  1945  adalah  “Hal  ikhwal kegentingan  yang  memaksa”,  sedangkan  dalam  kontitusi  RIS  dan  UUDS  1950  adalah karena “suatu keadaan yang mendesak”.
Dalam  pasal  7  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  menempatkan  posisi  yang  sama  antara undang-undang  dengan  perpu  dalam  hirarki  peraturan  perundang-undangan.    Hal  ini menunjukan  perpu  yang  memiliki  mekanisme  berbeda  dalam  pembentukannya  namun memiliki kekutan yang sama dalam keberlakuannya dengan undang-undang.  Ini menjadi salah  satu  keuntungan  yang  didapatkan  oleh  pemerintah  apabila  ingin  memebntuk peraturan dengan proses yang singkat, tanpa hasrus melalui meknisme yang panjang dan pembehasan dengan lembaga lainnya seperti DPR.
Pasal  22  ayat  (1)  UUD  1945  dinyatakan  bahwa  Presiden  memiliki  kewenangan  dalam keadaan mendesak untuk keadaan kegentingan yang memaksa mengeluarkan peraturan pemerintah  pengganti  undang-undang.    Otoritas  penuh  yang  dimiliki  pemerintah  dalam membentuk  perpu  menjadi  cerminan  adanya  disparitas  atau  kesenjangan  dalam kewenangan legislasi anatara pemerintah dengan DPR yang hanya memiliki jalur legislasi melalui  hak  inisiatif  yang  dimiliki  dalam  mengajukan  pembentukan  undang-undang seperti  halnya  juga  hak  inisiatif  ini  dimiliki  juga  oleh  pemerintah.    Otoritas  penuh  yang dimiliki  oleh  pemerintah  dalam  membentuk  perpu  menjadi  sorotan  terutama  kaitannya dengan dibentuknya Perpu Cipta Kerja.  Kewenangan absolut Presiden dalam membentuk perpu  tersebut  secara  tidak  langsung  bertentangan  dengan asas  negara  demokrasi  yang mengedepankan  partisipasi  rakyat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  salah  satunya dalam  pembentukan  peraturan  perundang0undangan.    Hal  ini  yang  kemudian  menjadi fokus  kajian  dalam  penelitian  ini  yaitu  menganalisa  bagaimana  disparitas  atau ketimpangan kewengangan legislasi antara pemerintah dengan DPR dan bagaimana solusi alternatif kedepan untuk menghilangkan ketimpangan kewenangan legislasi tersebut.

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian hukum yang berjenis penelitian hukum normatif. Penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  melakukan  kajian  hukum berdasarkan  sumber  hukum  tertulis,  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menemukan kesesuaian  aturan  hukum  dengan  norma  hukum;  kesesuaian  norma  hukum  dengan prinsip  hukum;  dan  kesesuaian  tindakan  dengan  norma  hukum  atau  prinsip  hukum (Marzuki 2010).  Penelitian hukum melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai  dasar  untuk  membuat  suatu  keputusan  hukum  yang  konkret  (Jhonny  Ibrahim, 2007).    Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  aturan  hukum, mengkaji  bahan  pustaka,  dan  bahan  hukum  lainnya  yang  relevan  dengan  focus  kajian. Sementara itu pendekatan yang dilakukan sebagai pisau nalisis dalam penelitian ini adalah pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  secara  konseptual.    Pendekatan undang-undang  ( statute  approach )  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kewenangan Pemerintah dalam Membentuk Perpu
Indonesia adalah negara hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945,  "Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  adalah  negara  hukum.".    Istilah  negara  hukum  merupakan  terjemahan  dari istilah “ rechtsstaat ” (Philipus M.Hadjon, 1987) (Philipus M.Hadjon, 2016).  Negara hukum adalah  negara  yang  susunannya  diatur  dengan  sebaik-baiknya  dalam  undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Pengertian lain negara hukum itu adalah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang ( state the not governed by men, but by laws ).  Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara (Abdul Mukthie Fadjar, 2016).
Teori the  rule  of  law  atau  rechtsstaat atau  nomokrasi  atau  negara  hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum.  Rakyat tidak  boleh  bertindak  sendiri-sendiri  menurut  semuanya  yang  bertentangan  dengan hukum.  Istilah the  rule  of  law dipelopori  oleh  A.V.  Dicey,  seorang  sarjana  Inggris kenamaan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya  memerintah  atau  memimpin  dalam  suatu  negara,  bukan  manusia  atau orang  (Jimly  Asshiddiqie,  2005).    Prinsip  negara  hukum  menyiratkan  bahwa  hukum
berlaku  sebagai  landasan  utama  dalam  menjalankan  pemerintahan  dan  mengatur hubungan  antara  pemerintah  dan  warganya.  Dalam  konteks  negara  hukum,  semua tindakan dan keputusan, baik oleh individu maupun pemerintah, harus didasarkan pada hukum yang berlaku.
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  memiliki  sistem  hukum  yang  terstruktur  dan berlandaskan  pada  konstitusi.  Konstitusi  menjadi  dasar  hukum  tertinggi  yang  mengatur prinsip-prinsip  dasar  negara,  hak  asasi  manusia,  pembagian  kekuasaan,  serta  lembaga- lembaga negara.  Dalam praktiknya, prinsip negara hukum di Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembentukan, pelaksanaan, dan perlindungan hukum. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  bagi  seluruh  warga  negara,  dan  semua  individu  dan pihak diharapkan untuk tunduk pada hukum yang berlaku.
Salah  satu  karakteristik  negara  hukum  adalah  adanya  hukum  yang  dibentuk sebagai  dasar  penyelenggaraan  kehidupan  bernegara.    Dalam  konteks  negara  hukum, pembentukan undang-undang mengikuti proses legislasi yang berlandaskan pada prinsip- prinsip  negara  hukum.  Tujuan  utama  pembentukan  undang-undang  adalah  untuk mengatur  tindakan  dan  hubungan  antara  individu,  pemerintah,  dan  lembaga-lembaga negara  secara  adil,  konsisten,  dan  sesuai  dengan  kepentingan  publik.    Konsep  negara hukum Indonesia lebih mengarah pada konsep hukum Eropa Kontinental ( civil law ) yang mengutamakan  hukum  tertulis  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib antara lain  di  bidang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan.  Tertib  Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan  harus  dirintis  sejak  saat  perencanaan  sampai  dengan pengundangannya.  Untuk  membentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan  pembahasan,  dan  teknik  penyusunan  serta  pemberlakuannya  (Winda  Wijayanti, 2013). Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pada  poin  c  disebutkan  salah  satu  bentuk  peraturan  perundang-undangan  di Indonesia  adalah  undang-undang  yang  disetarakan  dengan  peraturan  pemerintah pengganti  undang-undang.    Pasal  1  angka  4  UU  No.12  Tahun  2011  memuat  ketentuan umum yang memberikan definisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang adalah peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Presiden  dalam  hal  ihwal kegentingan  yang  memaksa.  Perpu  memang  diakui  sebagai  salah  satu  bentuk  peraturan perundang-undangan.      Sementara  dalam  Pasal  11  UU  No.  12  Tahun  2011  menyatakan materi  muatan  Perpu  sama  dengan  materi  muatan  undang-undang.  Putusan  MK  No.  1- 2/PUU-XII/2014  tanggal  11  Februari  2014  menyatakan  materi  muatan  Perpu  adalah materi  muatan  UU,  mempunyai  daya  berlaku  seperti  UU  dan  mengikat  umum  sejak diundangkan. Kewenangan Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undangundang (Perpu) didasarkan atas ketentuan pasal 22 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang  menentukan  “Dalam  hal  ikhwal  kegentingan  yang  memaksa, Presiden  berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undangundang”. Selain itu dalam keadaan yang sangat ekstrim dimana DPR dan Pengadilan sama sekali tidak dapat berfungsi, jenis peraturan perundang-undangan yang dapat ditetapkan oleh Presiden/Pemerintah adalah:
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Presiden
4. Instruksi Presiden, dan;
5.  Peraturan-peraturan  lain,  seperti  Peraturan  Menteri,  Peraturan  Daerah,  dan  lain sebagainya  yang  diperlukan  untuk  menjalankan  peraturan  yang  lebih  tinggi  (Monika Suhayati. 2014).
K ewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar,  kekuasaan  legislatif  (diberi oleh  undang-undang)  atau  dari  kekuasaan  eksekutif  administratif  (Prajudi  Atmosudirjo, 1994).    Menurut  pendapat  Bagir  Manan,  kewenangan  Presiden  menetapkan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  (Perpu)  adalah  kewenangan  luar  biasa  di  bidang perundang-undangan.  Sedangkan  kewenangan  ikut  membentuk  Undang-undang, Peraturan  Pemerintah,  dan  Peraturan  Presiden  merupakan  kewenangan  biasa  (Jimly Asshiddiqie, 2005).  Dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia berdasarkan UUD Tahun 1945,  memiliki  kewenangan  untuk  mengesahkan  Rancangan  Undang-Undang  (RUU) menjadi  Undang-Undang  (UU),  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  sebagai  Pengganti Undang-Undang  (Perpu),  Peraturan  Pemerintah,  dan  Peraturan  Presiden  (Jimly Asshiddiqie,  2005).  Presiden  merupakan  produsen  hukum  terbesar,  karena  Presiden paling banyak  mengetahui dan memiliki banyak akses dan terbesar untuk mendapatkan informasi  dalam  proses  pembuatan  hukum.  Presiden  paling  mengerti  apa,  mengapa, berapa, kapan dan bagaimana peraturan tersebut dibuat (Jazim Hamidi, 2010). Pada pasal 4  dan  5  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menjelaskan:  Pasal  4  ayat  (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD; Pasal 5 ayat (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

## Disparitas Legislasi Pemerintah dengan DPR
Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  pada  umumnya  meliputi  tahapan perencanaan,  penyusunan,  pengesahan  atau  penetapan  dan  pengundangan.  Perpu  yang sejatinya dibentuk dalam Kegentingan yang Memaksa meniscayakan tahapan perencanaan tidak  dilakukan,  karena  keadaannya  bersifat  tidak  terduga,  tidak  terencana.    Pasal  58 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, menguraikan tata cara penyusunan rancangan Perpu  dengan  menekankan  hal  ihwal  Kegentingan  yang  Memaksa  dalam  Pasal  57. Penyetaraan  antara  undang-undang  dengan  peraturan  pemerintah  pengganti  undang- undang  menarik  untuk  dianalisa,  karena  ada  mekanisme  pembentukan  yang  berbeda antara  keduanya  sementara  kekutan  hukm  anatara  keduanya  sama.    Materi  muatan keduanya sama, seperti dijelaskan dalam pasal 10 dan pasal 11 Undang-undang 12 tahun 2011.    Menurut  Jimly  Ashidiqie  syarat  materiil  dalam  penetapan  Perpu  itu  ada  3,  yaitu (Jimly Ashidiqie, 2007):
a. Ada kebutuhan yang mendesak atau bertindak Reasonable necessity ; b. Waktu yang tersedia terbatas ( Limited Time ) atau terdapat kegentingan waktu; c.  Tidak  tersedia  alternatif  lain  atau  menurut  penalaran  yang  wajar  ( beyond  reasonable doubt )  alternatif  lain  diperkirakan  tidak  dapat  mengatasi  keadaan,  sehingga  penetapan perpu adalah satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.
Penjelasan  Pasal  22  UUD  dirumuskan  bahwa  Pasal  22  ini  mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan  negara  dapat  dijamin  oleh  pemerintah  dalam  keadaan  yang  genting,  yang memaksa  pemerintah  untuk  bertindak  lekas  dan  tepat.  Meskipun  demikian,  pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan DPR. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal  ini,  yang  kekuatannya  sama  dengan  UU  harus  disahkan  pula  oleh  DPR  pada persidangan yang berikut (John Pieris. 2007).
Perpu  memiliki  karakteristik  khusus  yang  memungkinkan  pemerintah  untuk mengeluarkan peraturan tanpa melalui proses Prolegnas. Ketika terjadi keadaan darurat atau  kepentingan  yang  mendesak,  pemerintah  dapat  mengeluarkan  Perpu  untuk  segera mengatur  suatu  masalah  hukum  tanpa  menunggu  pembahasan  bersama  DPR  seperti halnya  dalam  mekanisme  pembentukan  undang-undang.    Meskipun  Perpu  dapat dikeluarkan tanpa melalui proses Prolegnas, Perpu harus tetap memenuhi prinsip-prinsip negara hukum, seperti kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan keterbukaan. Selain  itu,  Perpu  harus  dibahas  dan  mendapatkan  persetujuan  DPR  dalam  waktu  yang ditentukan.  Jika  tidak  mendapatkan  persetujuan  DPR,  Perpu  akan  kehilangan  kekuatan undang-undang setelah masa berlaku tertentu.
Perpu yang dikeluarkan pertama kali pada tahun 1946 adalah mengenai susunan dewan  pertahanan  daerah  dalam  daerah  istimewa.  Selebihnya  banyak  menyangkut penataan  ekonomi  seperti  pembentukan  bank  dan  pergudangan.  Beberapa  Perpu  juga berkaitan dengan tindak pidana ekonomi dan korupsi. Bahkan Perpu No.23 Tahun 1959 menyangkut  tentang  keadaan  Bahaya  sesaat  setelah  Presiden  Sukarno  mengumumkan Dekrit Presiden. Dalam situasi yang serba darurat, dibentuk pula Perpu No.10 Tahun 1960 tentang  pejabat  yang  menjalankan  pekerjaan  jabatan  Presiden  dan  wakil  Presiden,  jika mangkat,  berhenti  atau  berhalangan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, diakses pada 28 Mei  2023).    Sementara  perpu  yang  terakhir  dibentuk  adalah  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Proses pembentukan Perpu berjalan lebih singkat mengingat pembentukannya dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Dalam pembentukan Perpu mata rantai prosesnya dipersingkat.  Hal yang kemudian bisa dikatakan sebagai disparitas kewenangan legislasi antara  pemerintah  dengan  DPR  adalah  kaitannya  dengan  otoritas  pemerintah  secara penuh  dalam  pembentukannya.    Hal  ini  menjadi  gambaran  bagaimana  potensi subjektifitas  Presiden  dalam  materi  perpu  yang  disusunnya.    Tiap  substansi  produk hukum  akan  menunjukkan  kepentingan-kepentingan  dari  penguasa,  namun  demikian produk  hukum  harus  terikat  oleh  syarat-syarat  dasar  rechtstaat,  seperti  (A.  Kahar Maranjaya, 2013):
1. Asas legalitas, bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan.
2. Pembagian kekuasaan, bahwa kekuasaan negara tidak boleh bertumpu hanya pada satu tangan.
3. Hak-hak  dasar  ( groundrechten )  sebagai  sarana  perlindungan  hukum  bagi  rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang.
4. Pengawasan peradilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah.
Dalam  membentuk  peraturan  perundang-undangan  harus  dilakukan  berdasarkan  pada asas  pembentukan  peraturan  perundangundangan  yang  baik,  yang  disebutkan  dalam Pasal  5  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan, meliputi:
1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.
Dari  beberapa  asas  tersebut  bisa  dinyatakan  tidak  bisa  terpenuhi  oleh  mekanisme pembentukan  perpu  saat  ini.    Hal  ini  kemudian  dibuktikan  dengan  bagaimana  perpu terakhir  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  yaitu  perpu  cipta  kerja  yang  mendapatkan kritikan  dari  berbagai  pihak  karna  mekanisme  pembentukannya  dianggap  tidak memenuhi  beberapa  asas  tersebut  diatas  tarutama  asas  kelembagaan  atau  pejabat pembentuk  yang  tepat,  kesesuaian  antara  jenis,  hierarki  dan  materi  muatan,  asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan, yang dijabarkan sebagai berikut:
Asas  kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk  yang  tepat  menjadi  asas  yang  paling berkaitan  dengan  disparitas  kewenangan  pemerintah  dengan  DPR  dalam  legislasi. Otoritas  penuh  pemerintah  dalam  pembentukan  perpu  menjadi  hal  yang  tidak  bisa memastikan  pembentukan  perpu  memenuhi  asas  kelembagaan  atau  pejabat  pembentuk yang tepat.  Peluang dominannya subjektifitas Presiden dalam materi perpu sangat besar karena  tidak  melibatkan  mitra  pemerintah  yang  merupakan  representasi  masyarakat yaitu  DPR.    Hal  ini  kemudian  secara  tidak  langsung  bertentangan  dengan  konsep demokrasi.    Konsep  demokrasi  akan  menempatkan  keseimbangan  antara  pemerintah dengan rakyat dalam menjalankan sistem pemerintahan.  Asas ini menjadi kunci dan akan memberikan dampak sistemik apabila tidak diterapkan maka asas yang lain seperti asas kesesuaian  antara  jenis,  heirarki  dan  materi  muatan,  asas  kejelasan  rumusan  dan  asas keterbukaan juga tidak bisa dipenuhi.
Demokrasi memberikan perlindungan kepada rakyat serta memberikan batasan- batasan  kepada  penguasa  (pemerintah)  di  dalam  bertindak  atau  melaksanakan pemerintahan,  sehingga  penguasa    tidak  dapat  bertindak  sewenang-wenang  (otoriter). Demokrasi merupakan kekuasaan yang lahir atas legitimasi rakyat yang diberikan kepada penguasa di dalam menjalankan pemerintahan yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan. Konsekuensi-konsekuensi ini akan memberikan kesempatan kepada rakyat selaku warga negara untuk melakukan hak dan kewajiban politiknya dalam bernegara.  Demokrasi  akan  memberikan  kesempatan-kesempatan  untuk,  pertama, partisipasi yang efektif; kedua, persamaan dalam memberikan suara; ketiga, mendapatkan pemahaman  yang  jernih;  keempat,  melaksanakan  pengawasan  akhir  terhadap  agenda; kelima, pencakupan orang dewasa (Saifudin, 2009).
Konsep demokrasi identik dengan partisipasi rakyat baik secara langsung maupun tidak  langsung.  Rakyat  menjadi  penentu  dalam  melaksanakan  kepantingan  yang  telah disepakati  secara  bersama,  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945  menegasakan bahawa “ Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.  Artinya  dalam  menjalankan  pemerintah  yang  berdasarkan  kerakyatan  haruslah didasari  oleh  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  tidak  boleh  melupakan partisipasi  rakyat  dalam  pembentukannya,  agar  kedaulatan  tetap  berada  pada  tangan rakyat.
Salah  satu  bentuk  diterapkannya  prinsip  demokrasi  di  Indonesia  adalah keterlibatan  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  yang berfungsi  sebagai  wadah  yang  menyaring  aspirasi  rakyat  agar  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  berdasarkan  atas kepentingan  rakyat.  Sehingga  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk  dapat direalisasikan atau ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kepentingan rakyat tidak  di  akomodir  tentu  akan  menjadi  dilema  tersendiri  dalam  penerapannya,  sehingga peraturan  perundang-undangan  tersebut  tidak  dapat  diterapakan  dan  akan dikesampingkan oleh masyarakat.
Proses  pembuatan  paraturan  perundang-undangan  sebagai  wujud  pembangunan hukum  adalah  rentetan  kejadian  yang  bermula  dari  perencanaan,  pengusulan, pembahasan  dan  pengesahan.  Semua  proses  tersebut  dilakukan  oleh  para  aktor,  yang dalam  sistem  demokrasi  modern  disebut  eksekutif  (Presiden  beserta  jajaran kementeriannya)  dan  legislatif  (DPR).  Dalam  sistem  pembentukan  hukum  yang
demokratis,  proses  pembentukan  hukum  tersebut  memiliki  tipe bottom  up ,  yakni menghendaki  bahwa  materiil  hukum  yang  hendak  merupakan  pencerminan  nilai  dan kehendak rakyat (H. Bomer Pasaribu, 2007).
KESIMPULAN
Undang-undang  12  Tahun  2011  tentang  pembentukan  peraturan  Perundang- undangan tidak memberikan alternatif dalam proses pembentukan Undang-undang yang bersifat  kedaruratan  dengan  perlibatan  legislatif.    Sebagai  penyeimbangan  kewenangan antara lembaga Eksekutif dan Legislatif, berkaca pada UUD 1945 Pada Pasal 22 ayat (1) yang mana Presiden dalam hal ini memiliki kewenangan dalam hal kemendesakan untuk keadaan  kegentingan  yang  memaksa  yang  mana  dengan  mengeluarkannya  peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sama halnya dengan lembaga legislatif dalam hal ini  Dewan  perwakilan  rakyat  yang  mengacu  pada  Pasal  20  yang  pada  pokoknya  Dewan Perwakilan  Rakyat  memegang  kekuasaan  untuk  membentuk  Undang-undang,  maka  dari itu  agar  adanya  penyeimbangan  kewenangan  dalam  hal  mendesak  dalam  hal Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  oleh  lembaga  legislatif.  Untuk  menjamin kepastian  hukum,  terpenuhinya  asas  pembentukan  perundang-undangan,  asas  negara hukum  dan  negara  demokrasi,  sebagai  alat  pemenuhan  dalam  merespon  kebutuhan masyarakat  dalam  hal  kedaruratan,  serta  memberikan  alternatif  pedoman  kepada  para pembentuk undang-undang guna mengurang potensi subjektivitas Presiden.

## REFERENSI
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- undangan.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Asshiddiqie,  J.  (2005).  Format  Kelembagaan  Negara  dan  Pergeseran  Kekuasaan  Dalam UUD 1945, Yogyakarta: FH UII PRESS.
Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Asshiddiqie, J. (2007). Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta : Rajawali Pers, Tahun. Atmosudirjo, P. (1994). Hukum Administrasi Negara, Cet. 10, Jakarta: Ghalia Indonesia. Fadjar, A. Mukthie. (2016). Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum, Setara Press, Malang. Hadjon,  P.  M.  (1987)  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat-Sebuah  Studi  Tentang Prinsipprinsipnya,  Penanganannya  Oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan  Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu.
Hamidi, J. Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, Bandung : Alumni, Tahun 2010. Ibrahim, J. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, .Malang: Bayumedia. Kansil,  C.S.T.  (1983).  Praktek  Hukum  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia, Jakarta : Erlangga.
Kansil,  C.S.T.  (2008).  Hukum  Tata  Negara  Republik  Indonesia:  Pengertian  Hukum  Tata Negara  dan  Perkembangan  Pemerintahan  Indonesia  Sejak  Perkembangan Kemerdekaan 1945¸ Jakarta : Rieneka Cipta.
Maranjaya,  A.  K.  (2013)  Supremasi  Hukum  dan  Kedaulatan  Rakyat,  dalam  Winda Wijayanti,  Eksistensi  Undang-Undang  Sebagai  Produk  Hukum  dalam  Pemenuhan Keadilan  Bagi  Rakyat  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  50/PUU- X/2012) Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1.
Marzuki, P. Mahmud. (2014). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana,. Pasaribu, H. B. (2007). Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen Dari Prespektif Program Legislasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Majalah Hukum Nasional (1).
Peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang  dari  masa  ke  masa,  pada https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=artic le&id=3000:peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dari-masa-ke- masa&catid=100&Itemid=180&lang=en, diakses pada 28 Mei 2023.
Pieris,  J.  (2007)  Pembatasan  Konstitusional  Kekuasaan  Presiden  RI.  Jakarta:  Pelangi Cendekia.
Suhayati,  M.  (2014).  Kontroversi  Perpu  Pilkada  dan  Perpu  Pemda  (Info  Singkat  Hukum Volume VI No. 20/II/ P3DI/Oktober/2014).
Wijayanti,  W.  (2013)  Eksistensi  Undang-Undang  Sebagai  Produk  Hukum  dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012) Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1.
Copyright Holder : © Muh. Alfian Fallahiyan (2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: