## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM ALOKASI DANA

## Oni Nugrianti  dan  Zulkarnaini
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract : Through Community Empowerment Program Allocation . The purpose of this study is to investigate and analyze the factors that influence the empowerment of rural communities through village fund allocation (ADD) in District Central Kuantan Kuantan District Singingi. This research was conducted in the Central District of Kuantan Kuantan District Singingi, where the informant is research officer involved in the ADD program, community leaders and prominent scholars who know the ADD program. Data collected by interview and observation techniques, after the data was collected and then analyzed using qualitative descriptive analysis. The results show the effectiveness of community empowerment through ADD program in District Central Kuantan Kuantan District Singingi still not running smoothly or less effective, while the dominant factor influencing factor is fear.
Abstrak: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Alokasi Dana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat desa melalui alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dimana yang menjadi informan penelitian adalah aparat yang terlibat dalam program ADD, tokoh masyarakat dan tokoh cerdik pandai yang mengetahui program ADD. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara dan observasi, setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui program ADD di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi masih belum berjalan dengan lancar atau kurang efektif, sedangkan faktor yang dominan mempengaruhinya adalah faktor ketakutan.
Kata Kunci: Efektivitas, pemberdayaan masyarakat, dan Program Alokasi Dana Desa (ADD). .

## PENDAHULUAN
Arah  pemberdayaan  masyarakat  desa  yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang “pro poor” dengan  kebijakan  pembangunan  yang  lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan mas- yarakat desa dalam alokasi anggaran. Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk mem- biayai  sebagian  program  pemerintahan  desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan apa- ratur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Sasaran dari pemberian ADD adalah guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa yang aspiratif dan partisipatif.
Pelaksanaan Program ADD di Kabupaten Kuantan Singingi sudah disalurkan untuk semua
desa melalui kecamatan, dimana penyaluran berdasarkan bentuk alokasi dana, yaitu tunjangan penghasilan aparatur pemerintahan desa (TPAPD), penunjang kegiatan pemerintahan kelurahan/desa (PKPKD) dan pembangunan infrastruktur desa (PID). Lembaga lokal di tingkat desa yang meru- pakan pelaksana program ADD adalah kantor desa yang kemudian akan dibantu oleh lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) atau sebutan lainnya.
Penyaluran ADD sudah merata di setiap kecamatan, yang besarnya disesuaikan dengan jumlah kelurahan atau desa yang dimiliki oleh ke- camatan. Penyaluran dana terbesar dilakukan pada Kecamatan Kuantan Mudik yaitu sebesar Rp. 4.632.350.000,- Hal ini disebabkan oleh banyaknya desa dan kelurahan yang dimiliki oleh kecamatan tersebut. Sementara penyaluran ter- besar  bagi  kecamatan  yang  tidak  memiliki
kelurahan dilakukan pada Kecamatan Logas Tanah Darat yaitu sebesar Rp. 2.068.300.000,- yang memiliki 13 desa. Kemudian penyaluran yang bermasalah, terutama pada dana pemba- ngunan infrastruktur desa (PID) yaitu ada pada Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai dan Kecamatan Pangean.
Permasalahan yang dihadapi oleh ketiga kecamatan ini disebabkan oleh kurang baiknya kinerja  lembaga  pelaksana  pengelola ADD dalam menyiapkan administrasi dan pelaporan penggunaan ADD sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Sehingga pada tahap berikutnya penyaluran dana PID di ketiga kecamatan ter- sebut  tidak  lakukan.  Sebab  pemberdayaan masyarakat desa merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap individu dalam mengembangkan diri- nya. Dalam program ADD yang berhubungan dengan PID, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan,  kemauan  dan  keinginan  untuk memberikan ide/gagasannya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Namun realita- nya berbeda, dimana pemberdayaan masyarakat desa melalui aspirasi akan program ADD tidak berjalan. Akibat tingkat ketidakpedulian masya- rakat desa akan program yang dikerjakan oleh pemerintah semakin tinggi.
Ketidaksiapan administrasi dan pelaporan pada Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai dan Kecamatan Pangean disebabkan oleh kurangnya kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakat di desa dalam perenca- naan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa.  Karena  rencana  penggunaan  bantuan alokasi dana desa seharunya dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW dan Ketua RT. Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mende- ngarkan aspirasi masyarakat. Padahal program ini mengedepankan pemberdayaan masyarakat,
yang  memiliki arti  penting  mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dalam ke- giatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
Dalam  pelaksanaan  kebijakan ADD  di Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyara- katan desa. Kegiatan dalam bantuan ADD di bidang PID lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa. Disamping itu, dalam penyelesaian admi- nistrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan bantuan langsung ADD tahap II. Kondisi ini juga didukung oleh kurang baiknya kinerja lembaga pelaksana program ADD yang sudah ditunjuk dan ditetapkan.
Permasalahan lainnya yang ditemukan di Kecamatan Kuantan Tengah yang terdiri dari 26 desa/kelurahan yaitu Bandar Alai, Pulau Kedun- dung, Pulau Aro, Seberang Taluk, Pulau Baru, Koto Tuo, Kopah, Jaya, Munsalo, Pulau Kopung Sentajo, Kampung Baru Sentajo, Koto Sentajo, Muaro Sentajo, Pulau Komang, Beringin Taluk, Sawah, Pasar Taluk, Koto Taluk, Simpang Tiga, Pulau Godang, Koto Kari, Pintu Gobang, Jake, Seberang Taluk Hilir, Sitorajo dan Sungai Jering. adalah masih rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan- kegiatan  desa  yang  dibiayai  dari ADD  juga menunjukkan kurangnya kinerja dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Dimana dalam menyusun kegiatan ADD telah dilakukan Musrenbang tapi yang dihadirkan hanya pe- ngurus lembaga-lembaga desa yang ada, dan hasil musrenbang tersebut tidak pernah diinfor- masikan kepada masyarakat. Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima desanya, tidak dapat me- nyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan ADD.
Melalui usaha pembangunan daerah yang menyentuh keinginan masyarakat diharapkan program-program pembanggunan yang dilak-
sanakan mampu menciptakan kemajuan dan pertumbuhan. Di wilayah pedesaan pertumbuhan pembangunan juga sangat diharapkan, karena menurut Wasistiono (2007) desa adalah suatu wilayah yang didiami sejumlah penduduk yang saling mengenal, hidup bergotong royong, miliki adat istiadat yang relatif sama dan memiliki tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masya- rakatnya. Dimana filosofi terbentuknya suatu desa akibat adanya kesamaan hidup, budaya, homogen, paguyuban (gameinschaft) dan adat istiadat dalam suatu wilayah.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempe- ngaruhi pemberdayaan masyarakat desa melalui ADD di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

## METODE
Pelaksanaan penelitian ini untuk pengum- pulan data primer maupun data sekunder meng- gunakan metode kualitatif melalui wawancara, terutama  digunakan  untuk  menggambarkan ( deskriptif )  dan  menjelaskan  ( explanatory atau confirmatory ) tentang fenomena efektivitas pembedayaan masyarakat desa melalui ADD di Kabupaten  Kuantan  Singingi. Adapun  yang menjadi alasan pemilihan metode kualitatif adalah keinginan untuk menganalisis serta mengenal masalah dan mendapat pembenaran terhadap keadaan dan praktek-praktek yang sedang ber- langsung, melakukan verifikasi untuk kemudian didapat hasil guna pembuatan rencana pada masa yang akan datang. Melalui wawancara dan ob- servasi diharapkan hasil penelitian dapat meng- ungkapkan bagaimana efektivitas pembedayaan masyarakat desa melalui ADD di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Program ADD
Pemberdayaan masyarakat adalah unsur- unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan ( survive ) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri demi mencapai
tujuan. Dimana dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat dapat mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimilikinya dalam upaya mengeluarkan diri dari ketidakberdayaan yang dialaminya.  Berdasarkan  pada  perumusan masalah  yang  ditetapkan  sebelumnya,  maka peneliti memfokuskan penelitian ini berdasarkan teorinya Nyoman Sumaryadi yang menjelaskan tentang efektivitas pemberdayaan masyarakat desa melalui program ADD.

## 1. Kepemimpinan
Kepemimpinan yang ditunjukkan oleh ketua pelaksana program ADD sudah cukup baik. Di- mana dalam melaksanakan kepemimpinan, ketua program ADD sudah bisa mengkomunikasikan program  kepada  setiap  masyarakat  melalui pengumuman, himbauan dan sosialisasi yang dilakukan. Kemampuan komunikasi ini tentunya tidak terlepas dari intelegency yang dimiliki oleh ketua program ADD. Karena intelegency yang dimiliki oleh pimpinan akan menjadi penentu dalam proses pelaksanaan program yang diker- jakan. Sebab intelegency pimpinan yang tidak hanya ditinjau dari pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan saja, namun juga dilihat dari pengalaman yang dimiliki seseorang dalam me- mimpin. Karena realita yang ada tidak semua ketua  pelaksana  program  ADD  yang  ada memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sebagai ukuran untuk intelegency yang dimiliki. Tetapi ada sebagian ketua program ADD yang memiliki pendidikan rendah, namun bisa melaksanakan program dengan pengalaman yang dimilikinya.

## 2. Inovasi
Inovasi yang dimiliki oleh pengelola program ADD sebanarnya sudah ada, tetapi inovasi yang dilaksanakan masih setengah hati atau ragu-ragu untuk dilaksanakan. Dimana inovasi yang di- tunjukkan dalam proses identifikasi permasa- lahan sudah ada, namun masih takut-takut untuk memberikan  ide  dan  gagasan  dalam  meme- cahkan permasalahan tersebut. Padahal peme- cahan masalah yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan program merupakan hak preogratif pengelola program untuk menyelesaikannya. Namun akibat dari keterlibatan elit lokal yang
tinggi membuat, setiap inovasi yang ditemukan harus terlebih dahulu mendiskusikan dengan elit lokal yang ada, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan sebagainya. Ketidakberanian pe- ngelola program ADD dalam  melaksanakan inovasi yang dimilikinya disebabkan oleh keta- kutan yang tinggi akan kesalahan terhadap solusi yang ditemukan. Oleh karenanya setiap inovasi yang akan dibicarakan terlebih dahulu terhadap elit lokal untuk kemudian diambil keputusannya. Dalam upaya menumbuhkan inovasi yang dimiliki tentunya membutuhkan data dan informasi yang lengkap, sehingga dari informasi dan data yang lengkap pihak pemberdaya akan memiliki ide dan gagasan yang baik dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul.

## 3. Kepercayaan
Kepercayaan masyarakat terhadap pelak- sanaan program ADD masih rendah, karena pihak  pemberdaya  masih  jarang  melakukan sosialisasi terhadap program. Walaupun pihak pemberdayaan telah mengklaim telah melakukan sosialisasi, namun masyarakat hanya mengakui- nya diawal-awal saja sosialisasi dilakukan. Pro- ses sosialisasi yang dilakukan cenderung pada mengumpulkan masyarakat dibalai desa atau gedung  pertemuan  desa  untuk  memberikan penjelasan tentang program yang akan dilak- sanakan. Dalam proses sosialisasi yang dilakukan terkadang tidak semua masyarakat hadir untuk mendengarkan pemaparan program yang akan dilakukan. Akibatnya masih banyak masyarakat yang  tidak  menerima  informasi  terhadap pelaksanaan program ADD yang diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat. Kegagalan dalam proses sosialisasi yang dilakukan akan membuat program ini hanya akan diikuti oleh segelintir masyarakat saja tanpa menyentuh keseluruhan masyarakat. Oleh karena itu proses sosialissi yang dilakukan harus berjalan, agar masyarakat keseluruhannya mengetahui program pember- dayaan yang dilaksanakan. Sebab ditakutkan akan muncul indikasi apabila program kurang sosialisasi, masyarakat pemanfaat program akan itu-itu saja dan berasal dari masyarakat yang dekat dengan pusat informasi program.

## 4. Team Work
Team work yang dibentuk dalam melak- sanakan pekerjaan dan tugas yang telah dibe- bankan  masih  belum  maksimal  melakukan kinerjanya. Ketidakmasimalan ini juga disebab- kan  oleh  rendahnya  pemahaman  pelaksana program terhadap pekerjaan yang diberikan. Akibatnya  program  yang  dikerjakan  belum dapat dikerjasama secara bersama untuk men- capai tujuan yang sudah ditetapkan. Rendahnya kerjasama yang ditunjukkan oleh pihak pem- berdaya disebabkan oleh tingkat kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki juga masih rendah. Rata-rata tingkat pendidikan yang menjadi pihak pemberdaya adalah SMU/SMK, realita ini terkadang sering membuat pihak pem- berdaya  sulit  menyatukan  idenya  agar  bisa bekerjasama dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dibebankan. Dampaknya tim kerja yang dibentuk sulit melaksanakan strategi yang telah  disusun  untuk  melaksanakan  pember- dayaan kepada masyarakat. Padahal kerjasama yang  dilakukan  oleh  tim  kerja  akan  sangat membantu dalam proses pelaksanaan pember- dayaan. Karena pihak pemberdaya akan saling membantu dan tolong menolong dalam melak- sanakan tugas pemberdayaan. Bahkan pihak pemberdaya  juga  bisa  memikirkan  bersama apabila menemui hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan.

## 5. Komunikasi
Komunikasi yang dikembangkan oleh pihak pemberdaya  program  masih  belum  berjalan dengan baik. Artinya pihak pemberdaya belum dapat memberikan informasi dan berita tentang pelaksanaan program yang jelas. Ketidakmam- puan pihak pemberdaya melakukan komunikasi membuat program tidak bisa dinikmati oleh se- luruh masyarakat desa yang menjadi kelompok sasaran dalam program ini. Proses komunikasi yang terpenting adalah menyampaikan informasi atau berita akan program pemberdayaan mas- yarakat  yang  dilaksanakan.  Karena  dengan adanya kejelasan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tentunya akan memberikan pengetahuan masyarakat akan program pem-
berdayaan masyarakat diberikan oleh peme- rintah daerah. Namun realita dilapangan yang berkembang informasi yang diterima oleh masya- rakat akan program pemberdayaan masyarakat masih belum merata keseluruh masyarakat yang cocok jadi kelompok sasaran program. Belum sampainya informasi pelaksanaan program ke- pada  masyarakat  umumnya  disebabkan  ku- rangnya  komunikasi  yang  dilakukan  pihak pengelola program kepada masyarakat desa. Akibatnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat  belum  dapat  diterima  merata informasinya oleh masyarakat.

## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program ADD
ADD dimaksudkan untuk membiayai seba- gian program pemerintahan desa dalam me- laksanakan  kegiatan  pemberdayaan  kelem- bagaan  desa,  pemberian  tunjangan  aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pemba- ngunan infrastruktur pedesaan. Sasaran dari pemberian adalah guna mewujudkan penye- lenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pem- bangunan desa yang aspiratif dan partisipatif. Sedangkan tujuan ADD juga merupakan hasil capaian yang ingin diwujudkan. Untuk meneliti permasalahan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui program ADD di Kabupaten Kuantan Singingi, penulis mengambil teorinya Lowe sebagai pedo- man dalam menyelesaikan permasalahan yang ditemukan.

## 1. Faktor Fear
Masyarakat memang memiliki rasa takut yang cukup beralasan, sehingga tidak peduli terhadap keberadaan program ADD yang dilak- sanakan. Walaupun program ini menjanjikan tujuan yang jelas dalam menanggulangi kemis- kinan masyarakat desa melalui bantuan modal bagi  kaum  perempuan  yang  memiliki  usaha kelompok atau kelompok usaha. Dimana upaya yang dilakukan dengan memberikan bantuan modal kepada kaum perempuan guna mem- bantu  kehidupan  keluarganya  dan  mengem- bangkan ekonomi keluarganya. Namun tidak
semua masyarakat, khususnya kaum perempuan tertarik untuk mengikuti program dan berperan serta dalam program bantuan modal ini. Rasa takut yang paling dominan menghantui mas- yarakat dalam mengikuti program bantuan modal melalui ADD adalah kegagalan dalam meng- ikutinya.  Sebab  gagal  dalam  melaksanakan program yang diikuti akan membuat masyarakat terbebani dengan hutang yang dibuatnya dengan menerima modal  dari program  yang diikuti. Karena rasa takut akan gagal sudah muncul didalam  diri  masyarakat,  khususnya  kaum perempuan disaat mereka mengikuti program harus menyusun sebuah proposal pengajuan permohonan modal sesuai dengan syarat dan kriteria program yang ditetapkan. Apalagi jiwa kaum  perempuan  yang  menjadi  kelompok sasaran adalah kriteria jiwa yang labil dan sulit untuk mengambil keputusan yang mengandung resiko yang tinggi. Oleh karenanya masyarakat memiliki rasa takut yang tinggi untuk gagal dalam mengikuti program yang ditetapkan. Apabila kegagalan benar-benar terjadi maka rasa takut yang berikutnya akan muncul adalah takut mene- rima sanksi, akibat dari kegagalan yang dilaku- kan. Sebab sanksi yang diterima bukan hanyak sanksi finansial tetapi juga sanksi psikologis dari masyarakat yang gagal mengikuti program.

## 2. Faktor Role Clarity
Masyarakat  desa  merasa  sangat  kurang nyaman dengan penetapan kriteria usaha yang bisa menerima bantuan modal melalui program ADD. Sebab ternyata tidak semua masyarakat menggeluti usaha ekonominya yang sesuai de- ngan kriteria usaha yang sudah ditetapkan oleh program ADD.  Sehingga  masyarakat  harus mengikuti kriteria usaha yang telah ditetapkan untuk memperoleh bantuan modal itu, apabila tidak mengikuti kriteria usaha yang ditetapkan maka  masyarakat  tidak  akan  mendapatkan modal usaha yang diberikan melalui program ADD. Kondisi ini membuat banyak masyarakat, khususnya kaum perempuan yang kurang bisa mengikuti program ADD, karena tidak sesuai dengan kriteria usaha yang telah ditetapkan. Realita ini membuktikan bahwa pihak pengelola
program ADD kurang mengenali dan mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat, bisa saja disebabkan oleh kurangnya observasi dan pen- carian data dari pengelola program ADD akan usaha pengembangan ekonomi yang dikem- bangkan oleh masyarakat. Akibat dari ketidak- mampuan  pengelola  program ADD  dalam mengenali keinginan masyarakat berdampak kepada  ketidakyamanan  masyarakat  dalam mengikuti program yang dilaksanakan. Kemu- dian ketidakyamanan juga dirasakan masyarakat apabila mereka harus melakoni pekerjaan yang baru  dengan merubah  pekerjaan yang  lama, hanya karena ingin memperoleh program saja.

## 3. Faktor Resistance of Change
Organisasi pelaksana program ADD memang cenderung menggunakan metode dan tehnik yang sama untuk melaksanakan program bantuan modal. Bahkan diseluruh wilayah desa yang menerima program ADD di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kriteria dan persyaratan yang sama bagi siapa saja masyarakat, khususnya kaum perempuan untuk mengikuti program. Fakta ini menjelaskan bahwa pihak pengelola program ADD memang kurang melakukan ob- servasi dan pengumpulan data guna mengin- dentifikasi keinginan dan kebutuhan masyarakat desa dalam mengembangkan ekonomi lokalnya, terutama dalam menetapkan jenis usaha yang akan menerima bantuan modal usaha. Padahal setiap desa penerima program ADD memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda, keadaan domografi yang berbeda dan kondisi geografis yang berbeda, tentunya membuat penetapan usaha  yang  dilakukan  juga  berbeda-beda. Dampaknya masih banyak kriteria usaha yang dikembangkan  oleh  masyarakat  desa  belum terakomodir untuk bisa menerima bantuan modal melalui program ADD. Sehingga masyarakat desa yang seharusnya layak menerima bantuan modal  dalam mengembangkan  ekonominya, menjadi sangat sulit untuk menerima bantuan dikarenakan persyaratan dan kriteria yang tidak terpenuhi.

## SIMPULAN
Pemberdayaan masyarakat melalui program ADD di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi masih belum berjalan dengan lancar atau kurang efektif. Artinya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program ADD dengan memberikan bantuan modal ke- pada masyarakat, khususnya kaum perempuan belum dapat termanfaatkan dengan baik. Akhir- nya  banyak dari  program  ini yang  dialihkan kepada program pembangunan infrastruktur desa.  Padahal  apabila  pemberdayaan  dapat berjalan dengan lancar, akan memberikan ke- mandirian kepada masyarakat dalam mengem- bangkan potensi dan ekonomi lokalnya. faktor yang dominan mempengaruhi efektivitas pem- berdayaan masyarakat melalui program ADD di Kecamatan  Kuantan  Tengah  Kabupaten  Si- ngingi, disimpulkan bahwa faktor yang dominan mempengaruhinya  adalah  faktor  ketakutan (fear) . Dimana ketidakmampuan masyarakat desa, khususnya kaum perempuan untuk meng- ikuti program ADD yang memberikan bantuan modal usaha disebabkan oleh rasa takut yang tinggi dari masyarakat desa. Rasa takut yang ditimbulkan meliputi ketakutan akan kegagalan dalam  mengikuti  program,  dimana  dengan perasaan takut gagal membuat masyarakat tidak akan berkonsentrasi mengerjakan kegiatan usaha yang diikutinya.

## DAFTAR RUJUKAN
Kuncoro  Mudrajat.  2005. Otonomi  dan Pembangunan Daerah . Erlangga, Jakarta. Paulus  Wirutomo  dkk.,  2003. Paradigma Pembangunan di Era Otonomi Daerah .
Penerbit Cipruy, Jakarta.
Siagian S.P., 2000. Adminstrasi Pembangunan . Bumi Aksara., Jakarta. Sumaryadi,  Nyoman.  2005. Perencanaan Pembangunan  Daerah  Otonom  dan Pemberdayaan  Masyarakat .  Penerbit Citra Utama, Jakarta.
Wasistiono, Sadu. 2007. Prospek Pengembangan Desa . Penerbit Fokusmedia, Bandung.