## CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
p-ISSN 2338-9680 | e-ISSN 2614-509X | Vol. 5 No. 2 September 2017, hal. 7-13

## Implementasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Muliadin 1 , Maemunah 2 , Candra 3
1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram, muliadin45@gmail.com
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, maemunahabdullah@gmail.com 3 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, candra5@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK

## Riwayat Artikel:
Diterima:  21  Agustus 2017 Disetujui:    30  September 2017 Abstrak : Tujuan  penelitian  ini  yaitu  1)  Untuk  mengetahui  kinerja  perangkat  desa  dalam penyelenggaraan  pemerintah  desa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa, 2) Untuk mengetahui kendala-kendala tentang kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan  pemerintah  di  Desa  Gunung  Sari  Kecamatan  Gunung  Sari  Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan menggunakan hukum empiric dengan  pendekatan  normatif  yuridis.Pengumpulan  data  dipakai  adalah  observasi, wawancara dan dokumen kemudian analisis data menggunakan penyajian data, reduksi data dan  kesimpulan.Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  1).  Kinerja  perangkat  desa  dalam penyelenggaraan  pemerintah  desa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  sudah  berjalan  secara  optimal,  hal  tersebut  terlihat  dari  kemampuan  Dalam Membuat  Perencanaan  Pembangunan  Desa,  kemampuan  Dalam  Memberikan  Pengarahan Kepada  Bawahan  atau  Masyarakat  Dalam  Pelaksanaan    Pembangunan,    dan    kemampuan Dalam    Mengambil    Keputusan  Dalam      Proses      Penyelenggaraan      Pembangunan,  2) Kendala-kendala  tentang  kinerja  perangkat  desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  di
Desa  Gunung  Sari  Kecamatan  Gunung  Sari  Kabupaten  Lombok  Barat  Tahun  2017  yaitu  a) Persoalan Sumber Daya Manusia b) Fenomena pengalaman sistem pembangunan dari masa orde baru hingga masa reformasi saat ini masih kuat di memori masyarakat desa.
Abstract: The purpose of this study is 1) To determine the performance of village officials in the  implementation  of  village  government  based  on  Law  Number  6  of  2014  concerning Villages,  2)  To  find  out  the  constraints  about  the  performance  of  village  officials  in  the administration of the village in Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten West Lombok on the year 2017. The research method  used uses empirical  law with a normative juridical approach. Data collection used is observation, interviews, and documents, and the data  analysis  using  data  presentation,  data  reduction,  and  conclusions.  The  results  of  this study indicate that 1). The performance of the village apparatus in the implementation of the village  government  based  on  Law  Number  6  of  2014  concerning  the  Village  has  been running optimally, it can be seen from the ability to make village development planning, the ability to  provide  direction to subordinates or communities in  implementing  development, and the ability to make decisions In the Process of Organizing Development, 2) Constraints about  the  performance  of  village  officials  in  the  administration  of  Desa  Gunung  Sari Kecamatan  Gunung  Sari  Kabupaten  West  Lombok    in  2017,  namely  a)  Human  Resource Issues  b)  Phenomenon  of  development  system  experience  from  the  New  Order era  to  the reform era when this is still strong in the memory of the village community.
Kata Kunci: kinerja perangkat desa pemerintah desa
——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Kelahiran  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014 tentang  Desa  disambut  semarak,  tidak  terbatas  oleh pemerintah  desa.  Undang-Undang  desa  menjadi  topik perbincangan di berbagai diskusi publik, media, maupun keseharian  warga.  Optimisme  tumbuh  meski  tidak semua  pihak  menatap  Undang-Undang  desa  dengan pemahaman  yang  sama.  Sebagian  melihatnya  sebagai tonggak  dimulainya  pendalaman  demokrasi  pada  aras lokal,  lainnya  menganggap  Undang-Undang  desa
sebagai  jalan  membangun  kemandi-rian  desa  dan ekonomi warga.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang memasuki babak baru ini diiringi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ini, jika  kita  tahu  bahwa  sepanjang  era  reformasi, pengaturan  mengenai  desa  masuk  dalam  Undang- Undang  Pemerintahan  Daerah  Nomor  22  tahun  1999, kemudian  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  32 tahun  2004.  Jika  pada  mulanya  arah  reformasi mendorong  pengakuan  desa  dengan  mengembalikan
kemandirian  lokal  (desentralisasi),  namun  dalam perkem-bangannya  justru  bergeser  ke  arah  corak resentrelisasi.
Undang-undang desa ini dinilai penting, setidaknya karena  2  (dua)  alasan, Pertama ,  melalui  Undang- Undang  desa  diharapkan  terbentuk  basis  legalpengatu- ran yang jelas dan spesifik memgenai desa, karena sejak reformasi  pengaturan  desa  masih  menginduk  dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Padahal kompleksitas  desa  membutuhkan  sistem  penanganan tersendiri. Kedua ,  melalui  Undang-Undang  desa  ini, diharapkan ada terobosan baru terwujudnya pembaharuan desa ke arah demokratisasi, kemandirian, dan  kesejahteraan.  Setidaknya  dalam  Undang-Undang desa ini terkandung harapan besar sekaligus pertaruhan masa depan rakyat desa.
Merujuk  pada  pasal  23  [1],  maka  dapat  diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada 2 (dua)  unsur  pemerintahan  penting  yang  berperan  di dalamnya,  yaitu  Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan  kehidupan  demokratik,  memberikan pelayanan  sosial  yang  baik  sehingga  membawa masyarakatnya  pada  kehidupan  yang  sejahtera,  rasa tentram,  dan  berkeadilan.  Pemerintah  desa  dituntut untuk  lebih  memahami  apa  yang  menjadi  kebutuhan masyarakatnya. Itu juga berarti bahwa tata pemerintahan  dan  proses  pembuatan  kebijakan  dan kebijakan yang dihasilkan menyangkut masalah bersama harus  dapat  diakses  serta  mampu  dipertanggung- jawabkan kepada publik.
Pada era reformasi diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 kemudian disempurnakan menjadi [2] hingga saat ini dengan diterbitkannya [1] yang mana menegaskan  dengan  memberikan  keleluasaan  kepada desa  untuk  dapat  lebih  mengatur  rumah  tangganya sendiri sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat. Dalam  Undang-Undang  tersebut  selanjutnya  dipertegas dalam  [3]  yang  memuat  tentang  pelaksanaan  Undang- Undang  tentang  Desa  tersebut.  Dari  kewenangan  yang dimiliki  oleh  desa  tersebut  diharapkan  dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan, yaitu mewujudkan  otonomi  desa  dimana  desa  dapat  mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri [4].
Sehingga  dalam  konteks  Undang-Undang  otonomi daerah pada dasarnya telah memberikan peluang kepada desa  untuk  mengatur  peyelenggaraan  pemerintahan desa.  Hanya  saja  dalam  pasal  208  [2]  menyebutkan bahwa  tugas  dan  kewajiban  kepala  desa  dalam memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  diatur lebih  lanjut  dengan  peraturan  daerah  dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Lahirnya  [1]  telah  membawa  perubahan  mendasar bagi  kedudukan  dan  relasi  desa  dengan  daerah  dan pemerintah  baik  dari  aspek  kewenangan,  perencanaan
pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Kedudukan desa dalam Undang-Undang desa kini lebih kuat.  Asas  subsidiaritas  dan  rekognisi  yang  dijelaskan pada  pasal  3  menegaskan  bahwa  pemerintah  mengakui dan  menjamin  adanya  kewenangan  bersifat  asal-usul dan berskala desa. Pasal 5 lebih lanjut menegaskan desa berkedudukan  di  kabupaten/kota.  [5]  menyatakan bahwa  “Desa  dan  Desa  Adat  mendapat  perlakuan  yang sama  dari  pemerintah  dan  pemerintah  daerah”. Implikasinya, desa secara politik bukan sekedar “bagian dari  daerah”,  dimana  sebelumnya  hanya  menerima “sisanya sisa” kewenangan dan keuangan daerah [6].
Dalam  pasal  18  [1]  dijelaskan  bahwa  cakupan kewenagan  desa  adalah  penyelenggaraan  pemerintahan desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul, dan adat istiadat desa.
Aspek  utama  dalam  pembangunan  desa  adalah perbaikan jalan raya. Ada beberapa titik kerusakan jalan di  Desa  Gunung  sari.  Pembangunan  infrastuktur  untuk menopang  perekonomian  masyarakat,  serta  pemanfaat- an  anggaran  dana  desa  baik  bantuan  dari  provinsi maupun  pusat.  Oleh  karena  itu,  perangkat  desa  harus dapat bekerja efektif dan transparan guna meningkatkan pelaksanaan  pembangunan  desa.  Selain  itu,  pembinaan kemasyarakatann  desa  sangat  diperlukan.  Masyarakat sangat  antusias  menyambut  setiap  ada  kegiatan  yang dapat  memberdayakan  potensi  yang  ada  di  daerah. Persoalan hanya terletak kepada bagaimana upaya yang dilakukan  oleh  kepala  desa  untuk  merangkul  tokoh- tokoh  masyarakat  dalam  menggerakkan  mereka  karena maju  tidaknya  pembangunan  di  desa  kami  sangat bergantung kepada kepemimpinan pemerintah desa atau kepala  desa.  Selain  itu,  program  pemberdayaan masyarakat  desa  juga  sangat  penting.  Program  ini berupa  proses  pembangunan  dimana  masyarakat  desa berinisiatif untuk  memulai  proses  kegiatan  sosial untuk memperbaiki  situasi  dan  kondisi  diri  sendiri. Pemberdayaan  masyarakat  desa  hanya  bisa  terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.

## B. METODE PENELITIAN

## 1. Metode yang Digunakan
Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif.  Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mendeskripsikan masalah peneliti dengan menggunakan kalimat  [7].  Selanjutnya  metode  kualitatif  yaitu  suatu metode  yang  menggambarkan  keadaan  atau  peristiwa yang  ada  pada  sakarang  dengan  cara  mengumpulkan data dengan menggunakan kalimat [8].
Berdasarkan  pendapat  ahli  di  atas,  maka  metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  tentang implemen-tasi kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## 2. Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  adalah  sekumpulan  kasus  yang perlu  memenuhi  syarat-syarat  tertentu  yang  berkaitan dengan masalah penelitian [9]. Ahli lain mengemukakan bahwa  subjek  penelitian  adalah  sejumlah  kasus  yang yang akan diteliti [10]. Berdasarkan pendapat para ahli, maka  yang  dimaksud  dengan  subjek  penelitian  adalah sejumlah kasus yang akan diteliti.
Dalam  penelitian  kualitatif,  populasi  diartikan sebagai  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya. Sedangkan  sampel  adalah  sebagian  dari  populasi  itu. Dalam  penelitian  kualitatif  tidak  menggunakan  istilah populasi,  tetapi  dinamakan  social  situation  atau  situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan  aktivitas  yang  berinteraksi  secara  sinergi.  Situasi sosial  tersebut  dapat  dinyatakan  sebagai  obyek penelitian  yang  ingin  diketahui  di  dalamnya.  Pada situasi  sosial  atau  obyek  penelitian  ini  peneliti  dapat mengamati secara mendalam aktivitas orang-orang yang ada pada tempat tertentu [7].
Dalam  penelitian  kualitatif,  teknik  sampling  yang sering  digunakan  adalah Purposive  sampling adalah pemilihan sampling  penelitian  dengan  pertimbangan dan tujuan tertentu [7] Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti  menggunakan  teknik  dalam  pengambilan penelitian  menggunkana Purposive  sampling yaitu teknik  sampling  berdasarkan  pertimbangan  dan  tujuan tertentu.  Adapun  subjek  dalam  penelitian  ini  adalah Kepala Desa, Staf Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sari  Kabupaten  Lombok  Barat  dan  masyarakat  Gunung Sari.

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitin ini  adalah  data  kualitatif  yang  berbentuk  kalimat. Sedangkan  data  kuantitatif  dalam  penelitian  ini  yaitu data berbentuk angka tentang tentang kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  sumber yang diperoleh dari subyek selama melakukan penelitian. Menurut  [11],  sumber  data  menurut  sifatnya digolongkan  menjadi  2  (dua)  jenis  yaitu  sumber  data primer dan sumber data sekunder.
1. Sumber  data  primer  adalah  sumber-sumber yang memberikan data lansung dari tangan pertama.
2. Sumber  data  sekunder  adalah  sumber  mengutip dari  sumber  lain  mencakup  dokumen-dokumen resmi,  buku-buku,  hasil-hasil  penelitian  yang berwujud laporan.
Data  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan
observasi  tentang  kinerja  perangkat  desa  dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Data sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  adalah  cara  yang digunakan  oleh  peneliti  untuk  mengumpulkan  data, dalam  hal  ini  adalah  proses  diperolehnya  data  dari sumber  data,  sumber  data  yang  dimaksud  berasal  dari subjek  penelitian  [12].  Dalam  penelitian  ini,  data  yang dikumpulkan menggunakan metode sebagai berikut:
1) Metode Observasi
Observasi  adalah  pengamatan  kepada  tingkah laku  pada  suatu  situasi  tertentu  [13].  Pendapat  lain mengemukakan  bahwa  observasi  adalah  alat  untuk mengumpulkan data berupa tingkah laku tertentu [10]. Selanjutnya  [13],  jenis-jenis  observasi  meliputi observasi partisipatif, yaitu apabila pengobservasi ikut terlibat dalam kegiatan subjek yang sedang diobservasi, sedangkan  observasi  non  partisipatif  yaitu  apabila pengobservasi tidak ikut terlibat dalam kegiatan subjek yang sedang diobservasi.
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  metode  observasi yang  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  observasi  partisipatif  untuk  mengumpul-kan data dengan cara mengamati tentang kinerja perangkat desa  dalam  penyeleng-garaan  pemerintah  desa berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa.
2) Metode Wawancara Metode  wawancara  adalah  sebuah  dialog  yang dilakukan  oleh  pewawancara  [14].  Pendapat  lain mengatakan  bahwa  metode  wawancara  adalah  suatu teknik  pengumpulan  data  yang  dilakuka  dengan  cara tanya jawab antara penanya atau pewawancara dengan responden/penjawab” [8].
Dari  kedua  pendapat  ahli  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  metode  wawancara  adalah  teknik pengumpulan  data  dengan  cara  tanya  jawab  secara langsung,  yang  dilakukan  oleh  pewawancara  dengan responden  untuk  memperoleh  informasi  yang diinginkan.
Jenis  wawancara  dibedakan  menjadi  wawancara wawancara terstruktur dan tidak wawancara terstruktur.  Wawancara  terstruktur  adalah  wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman  pada  daftar  pertanyaan  yang  telah dipersiapkan  sebelumnya  [8].  Sedangkan  wawancara tidak  terstruktur  adalah  wawancara  yang  tidak berpedoman pada daftar pertanyaan.
Dari  pendapat  tersebut,  maka  dapat  bahwa metode  wawancara  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode  wawancara  terstruktur  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  kinerja  dan kendala-kendala perangkat desa dalam
penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 3) Metode Dokumentasi Metode dokumentasi  yaitu mencari  data mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berupa  catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen raport,  lager  agenda  dan  sebagainya  [14].  Metode dokumentasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah bentuk catatan tentang desa Gunung Sari yaitu berupa  profil  desa,  nama-nama  staf  desa  dan sebagainya.

## 5. Teknik Analisis Data
Metode analisis data merupakan strategi penelitian untuk  memperoleh  data  yang  valid  sesuai  dengan karatcristik  variabel  dan  tujuan  penelitian  [15].  Analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis deskriptif  dengan  menggunakan  analisis  model interaktif.  Analisis  interaktif  terdiri  dari  tiga  alur kegiatan yang terjadi secara bersama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, verifikasi [14].
Reduksi  data  diartikan  sebagai  pemilihan, pemusatan  pada  penyeder-hanaan,  pengabstrakan  dan transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari  catatan- catatan  tertulis  dilapangan  [14].  Data  yang  direduksi dalam penelitian ini adalah data tentang tinjauan hukum tentang  kinerja  perangkat  desa  dalam  penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah  penyajian  data  sebagai  kesimpulan  informasi tersusun  yang  memberikan  kemungkinan  adanya penarikan  kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan  [14]. Data  yang  disajikan  dalam  penelitian  ini  mengenai tinjauan  hukum  tentang  kinerja  perangkat  desa  dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Hasil Penelitian
D a ri  hasil  penelitian  terhadap  responden  terdapat hambatan kepala desa dalam melaksanakan pembangunan dari berbagai indikator penelitian. Dalam hal ini  untuk  mengcapai  tujuan  pembangunan  harus adanya  kerja  sama  antara  masyarakat  dengan  kapala desa agar semua yang direncanakan kepala desa tercapai, akan  tetapi  di  desa  Gunung  Sari  belum  tercapinya perkembangan  pembangunan  dikarenakan  kurangnya partisipasi masyarak. Hambatan yang dilalui kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:
a) Dalam membuat perencanaan pembangunan desa yang diketahui dari hasil penelitian yaitu:
1) Tidak  terkumpulnya  data  mengenai  apa  yang di inginkan masyarakat dalam pembangunan.
2) Masyarakat  sebagian  kecil  kurang  aktif  dalam musyawarah
dalam perencanaan pembangunan. 3) Sulitnya menentukan prioritas dalam pelaksanaan  pembangunan  (Bapak.  H.  Abdi, Wawancara 22 Mei 2017)
b) Memberikan  pengarahan  kepada  bawahan  atau masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan adalah:
1) Sulitnya  mengumpulkan  masyarakat  desa untuk diberi pengarahan mengenai pelaksanaan pem-bangunan.
2) Rendahnya  pemahaman  masyarakat  dalam menyerap  pengarahan  yang  disampaikan kepala desa.
3) Masyarakat  haya  mau  berpartisifasi  apabila diberi upah atau gaji.
4) Mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan (Bapak. Abidin, Wawancara 23 Mei 2017)
c) Sulitnya mengambil keputusan karena banyaknya kebutuhan  masyarakat  dan  kelompok-kelompok masyarakat.
1) Rapat  dalam  mengambil  keputusan  sering hanya  dihadiri  oleh  aparat  desa  dan  tokoh masyarakat  saja  sedangkan  masyarakat  hanya hadir kadang-kadang.
2) Dalam mengambil keputusan kepala desa seing dihadapkan pada pertentangan antara kelompok  masyarakat  dan  masyarakat  banyak (Bapak. Jumaidi, Wawancara 24 Mei 2017)
d) Dalam mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa adalah:
1) Kurangnya  kemampuan  kepala  desa  untuk mengkoordinir  tugas-tugas  penyelenggaraan pembangunan.
2) Kurang  jelasnya  pembagian  tugas  antara aparat desa dengan masyarakat desa.
3) Masyarakat  yang  diajak  dalam  pembangunan tidak  bisa  diajak  secara  suka  rela  (Bapak.  H. Abdi, Wawancara 25 Mei 2017)
e) Dalam  mengawasi  aktivitas-aktivitas  proses penyelenggaraan pembangunan desa adalah:
1) Kurangnya pengawasan yang dilakukan kepala desa karena jarang datang kelokasi pembangunan.
2) Pelaksanaan pembangunan kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya karena banyak penyimpangan yang terjadi dilokasi pembangunan
3) Keterlambatan  bahan  material  dikarenakan cuaca  yang  kurang  mendukung  terhadap pelaksanaan  pembangunan  (Bapak.  H.  Abdi, Wawancara 26 Mei 2017)
Dilihat  dari  hasil  penelitian  bahwa  pembangunan desa,  didesa  Gunung  Sari  yang  sampai  pada  saat  ini belum  telaksana  dengan  baik  dikarenakan  antara pemerintah desa  dengan  masyarakatnya  belum  bekerja sama  .  dan  kesalahan  tidak  sepenuhnya  dilimpahkan kepada  kepala  desa  justru  kerjasamanya  yang  belum optimal  ,karena  kesibukan  masing-masing  tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama.

## 2. Pembahasan
Berdasarkan  hasil  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi  bahwa  kinerja  perangkat  desa  dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan Undang- undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  sudah berjalan  secara  optimal,  hal  tersebut  terlihat  dari kemampuan Dalam Membuat Perenca-naan Pembangunan  Desa,  kemampuan  Dalam  Memberikan Pengarahan  Kepada  Bawahan  atau  Masyarakat  Dalam Pelaksanaan Pembangunan, kemampuan Dalam Mengambil  Keputusan  Dalam  Proses  Penyelenggaraan Pembangunan,  kemampuan  Dalam  Mengkoordinir Penyelenggaraan  Pembangunan  Desa,  dan  kemampuan Dalam  Mengawasi  Aktivitas-Aktivitas  Dalam  Proses Penyelenggaraan Pembangunan Desa.
Pemerintah  desa  Gunung  Sari  Kecamatan  Gunung Sari  Kabupaten  Lombok  Barat  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  diperlukan  kerjasama  antara pemimpin  dengan  pegawainya.  Untuk  itu  para  pegawai dituntut  agar  bertanggung  jawab  dalam  berbagai  usaha dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Pada  dasarnya  kemampuan  yang  dimiliki  oleh pegawai  kantor  Desa  Gunung  Sari  Kecamatan  Gunung Sari  Kabupaten  Lombok  Barat  sudah  cukup  baik  dan memadai dalam upaya melaksanakan program-program kerja  yang  ada  dalam  ruang  lingkup  pemerintah  Desa Gunung  Sari  Kecamatan  Gunung  Sari  Kabupaten Lombok  Barat.  Namun  masih  terdapat  beberapa  hal yang masih menjadi catatan tersendiri untuk pemerintah Desa  Gunung  Sari  Kecamatan  Gunung  Sari  Kabupaten Lombok  Barat.  Hal  ini  dikarenakan  masih  adanya beberapa  kendala  mendasar  yang  terjadi  dalam pelaksanaan  program-program  kerja  yang  dikarenakan faktor  kemampuan  pegawai  yang  ada  dalam  ruang lingkup  kantor  Desa  Gunung  Sari  Kecamatan  Gunung Sari  Kabupaten  Lombok  Barat  yang  mengakibatkan terkendalanya  proses penyelenggaraan  pemerintahan di Desa  Gunung  Sari  Kecamatan  Gunung  Sari  Kabupaten Lombok Barat.
Begitupula  halnya  dengan  masih  perlunya  untuk menumbuhkan  motivasi  kerja  bagi  para  pegawai  di kantor  Desa  Gunung  Sari  Kecamatan  Gunung  Sari Kabupaten  Lombok  Barat.  Peneliti  menemukan  bahwa para pegawai dalam ruang lingkup kantor Desa Gunung Sari  Kecamatan  Gunung  Sari  Kabupaten  Lombok  Barat masih  sangat  kurang  motivasi  dalam  melakukan pekerjaannya.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya beberapa  orang  pegawai  kantor  Desa  Gunung  Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat yang
datang  terlambat  dan  pulang  lebih  cepat  dari  jam  yang telah ditentukan. Padahal motivasi kerja menjadi bagian penting  dalam  rantai  penyelenggaraan  pemerintahan yang baik suatu organisasi. Hal ini dikarenakan motivasi akan berpengaruh langsung terhadap hasil dari apa yang telah  dikerjakan  oleh  pegawai  tersebut.  Kemudian hasil dari  kinerja  pegawai  tersebut  akan  berpengaruh langsung  terhadap  keberlangsungan  suatu  program kerja yang telah disusun sejak awal, Khususnya program kerja  di  Desa  Gunung  Sari  Kecamatan  Gunung  Sari Kabupaten Lombok Barat.
Pemberlakuan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  desa,  membawa  perubahan  struktur pemerintahan  Desa  Gunung  Sari  dimana  pemerintahan desa  diberikan  kewenangan  untuk  mengatur  dan menjalankan  sendiri  urusan  rumah  tangga  desanya, termasuk  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  desa. Pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan oleh Kepala Desa.Dengan tetap dilakukan pengawasan oleh BPD dan mengikutsertakan masyarakat.
Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan: Perencanaan APBDes yaitu yang mencakup pendapatan dan  belanja,  pengumpulan  pendapatan  desa  yang bersumber  dari  pendapatan  asli  desa,  alokasi  anggaran pendapatan dan belanja Negara, bagian dari  hasil pajak daerah,  alokasi  dana  dan  pendapatan-pendapatan  lain desa yang sah.
Alokasi  atau  pembelanjaan  dana  APBDes  tersebut perlu  dikelola  dengan  beberapa  prinsip  pengelolaan keuangan  desa  yang  baik  yaitu  dengan  adanya rancangan APBDes yang berbasis pada programprogram, rancangan  APBDes  yang  berdasarkan  pada  partisipasi masyarakat.  Keuangan  yang  dikelola  harus  secara bertanggung jawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi)  dan  daya  tanggap  (responsivitas) terhadap  prioritas  kebutuhan  masyarakat.Keberadaan Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa membawa perubahan dalam sistem pemerintahan desa, dan  telah  dirasakan  hampir  seluruh  perangkat  desa. Kepala  Desa  diberi  kewenangan  penuh untuk  mengatur dan  membangun  desa.  Demikian  halnya  dengan  Badan Pemusyawaratan  Desa  (BPD)  mengalami  perubahan, jika  sebelumnya  BPD  merupakan  unsur  penyelenggara pemerintah desa maka dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  desa  menjadi  lembaga  desa.  BPD harus  menjadi  lembaga  yang  independen.  Yang  berarti adanya  pengawasan  dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh BPD terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh pemerintah desa.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan  Undang-undang  yang  baru.  Pelaksanaan Undang-undang tersebut dalam pelaksanaan pembangunan  oleh  Kepala  Desa  di  Desa  Gunung  Sari sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan yang dilaksanakan dengan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup manusia  serta  penanggulangan  sarana  dan  prasarana
desa,  pengembangan  potensi  lokal,  serta  pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan  mengacu  pada  Undang-undang  Nomor  6  tahun 2014  tentang  desa.  Hal  ini  juga  dapat  dilihat  dari pembangunan-pembangunan  yang  dilakukan  oleh Kepala  Desa  misalnya  membangun  jalan  onderlah  dan pembuatan  drainase  baru  di  Desa  Gunung  Sari. Pemerintah  desa  perlu  terus-menerus  dikembangkan sesuai  dengan  kemajuan  masyarakat  desa  dan lingkungan sekitarnya.
Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan  pemerintahan desa diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dan membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa. Hal ini  bisa  terealisasi  apabila  Kepala  Desa,  berperan  aktif dalam  membangun  desa  bersama  perangkat  desa  dan masyarakat berarti pemerintah desa adalah Kepala Desa sebagai  eksekutif.  Peran  dan  fungsi  yang  telah ditetapkan  oleh  Undang-undang  dan  Peraturan Pemerintah  menjadikan  fungsi  Kepala  Desa  sebagai kepala  pemerintahan  harus  memberi  ruang  pada partisipasi  masyarakat.  Pemerintah  Desa  adalah  dalam rangka  meningkatkan  kuantitas  dan  kualitas  aparatur desa  dalam  melaksanakan  pelayanan  masyarakat  di Gunung Sari.

## D. SIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  1)  Kinerja perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang  Desa  sudah  berjalan  secara  optimal,  hal tersebut  terlihat  dari  kemampuan  Dalam  Membuat Perencanaan  Pembangunan  Desa,  kemampuan  Dalam Memberikan  Pengarahan  Kepada  Bawahan  atau Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan, kemam- puan  Dalam  Mengambil  Keputusan  Dalam  Proses Penyelenggaraan  Pem-bangunan,  kemampuan  Dalam Mengkoordinir  Penyelenggaraan  Pembangunan  Desa, dan  kemampuan  Dalam  Mengawasi  Aktivitas-Aktivitas Dalam  Proses  Penyelenggaraan  Pembangunan  Desa.  2) Kendala-kendala  tentang  kinerja  perangkat  desa  dalam penyeleng-garaan  pemerintah  di  Desa  Gunung  Sari Kecamatan  Gunung  Sari  Kabupaten  Lombok  Barat Tahun 2017yaitu a) Persoalan Sumber Daya Manusia b) Fenomena  pengalaman  sistem  pembangunan  dari  masa orde baru hingga masa reformasi saat ini masih kuat di memori  masyarakat  desa.  c)  Hilangnya  kepercayaan masyarakat  desa  atas  pengalaman  umum  adanya  kasus korupsi  serta  merosotnya  moralitas  pemimpin  atas komitmen  transparansi  dalam  pelanyanan  publik.  d) Adanya  sistem  pembangunan  yang  selama  ini  masih terkesan topdown dan lebih di dominasi oleh elite desa, walaupun  banyak  pihak  yang  mengatakan  reformasi telah merubah tatanan pemerintahan tetapi dilevel desa khususnya  desa-desa  yang  sangat  jauh  dari  kondisi perkotaan,  masih  sangat  nampak.  e)  Kewenangan  yang
diberikan kepada desa melalui Undang-undang Nomor 6 tahun  2014  tentang  desa  memicu  persoalan  baru. Misalkan  dalam  Undang-undang  Nomor  6  tahun  2014 tentang desa telah meberi penguatan kepada BPD dalam melakukan  pengawasan  tetapi  BPD  hanya  membahas dan menerima laporan dari masyarakat serta mengawasi kinerja  pemerintah  desa.  Artinya  keterlibatan  BPD terbatas  dan  kurang  mendetail  dalam  Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  akan  mengurangi kontrol  dari  masyarakat  melalui  wakilnya  di  BPD. 94  f)  Masa  jabatan  Kepala  Desa  selama  6  tahun  dan selama  tiga  periode.  Lamanya  masa  jabatan  ini  baik secara  berturut-turut  maupun  tidak  akan  membuka ruang  yang  memungkinkan  terjadinyakewenangan.  g) Badan  pemusyawaratan  Desa  (BPD)  adalah  suatu lembaga  yang  memproduk  hukum  dan  Peraturab  Desa tetapi dalam hal tata cara pengambilan keputusan belum maksimal,  karena  sumber  daya  manusia  dan  secara teknis  masih  sangat  membutuhkan  pembinaan  dan pelatihan  dari  Pemerintah  Kabupaten.  Kesejahteraan anggita  BPD  belum  menjadi  prioritas  Pemerintah Kabupaten.  h)  Lembaga  Pember-dayaan  Massyarakat (LPM)  adalah  lembaga  yang  terkait  di  bidang perencanaan pembangunan yang ada di desa tetapi tata cara  penggalian  gagasan  dan  perencanaan  kegiatan masih  sangat  perlu  pembinaan  dan  bimbingan  teknis dari Pemerintah Kabupaten.
Disarankan  kepada  Pemerintah  Desa  Gunung  Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat  agar menjabarkan  dengan  jelas  tentang  Kewenangan  Desa berdasarkan  asal-usul  dan  adat  istiadat  masyarakat setempat dengan memahami potensi desa serta warisan adatnya yang masih  hidup dikaitkan dengan pelaksanaan  kewenangannya  dan  kepada  Pemerintah Desa  Gunung  Sari  Kecamatan  Gunung  Sari  Kabupaten Lombok  Barat  untuk  membuat  dan  melengkapi  produk legislasi  terkait  pelaksanaan  kewenangan  desa  sehingga Pemerintah Desa dalam menjalankan roda pemerintahan berada pada pijakan peraturan perundang-undangan yang jelas.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  editor yang senantiasa memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga artikel ilimiah ini selesai dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN
[1] R.  Indonesia,  “Undang-undang  Nomor  6  tahun 2014 tentang Desa,” 6AD.
[2] U. N. Anonim, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  Tentang  Pemerintah  Daerah,” Dewan Perwakilan Rakyat , 2005.
[3] P.  P.  R.  Indonesia,  “Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014 tentang  Peraturan  Pelaksaan  Undang-undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,” Jakarta Sekr. Negara , 2014.
[4] R.  Bintaro,  “dalam  Muharomi,  2009,” Sikripsi Perubahan  Status  Kepemilikan  Lahan  Pertan. Terhadap  Kondisi  Sos.  Ekon.  Masy.  Petani  Desa UNPAD .
[5] T.  V.  Yustisia, Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Desa  dan  Peraturan  Terkait .
Visimedia, 2015.
[6] E.  Sutoro  and  T.  Kashanah,  “Desa  Membangun Indonesia,” in Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) Yogyakarta , 2014. [7] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:(Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif dan R & D) . Alfabeta, 2014.
[8] Sukardi,  “Metodologi  Penelitian  Pendidikan (Kompetensi  dan  Prakteknya),” Jakarta  Bumi Aksara , 2005.
[9] A.  Suharsimi,  “Dasar-dasar  Evaluasi  Pendidikan Edisi 2,” Jakarta PT Bumi Aksara , 2013.
[10]  Mardalis,  “Metode  Penelitian  (Suatu  Pendekatan Proposal),” Cet. VIII. Bumi Aksara. Jakarta , 2006.
[11]  S. Winarno, “Pengantar Penelitian Ilmiah Metode dan Teknik,” Bandung: Tarsito , 2008.
[12]  M.  dkk  Subana,  “Dasar-dasar  Penelitian  Ilmiah.” Bandung: Pustaka Setia, 2005.
[13]  N.  dkk.  Sudjana,  “Penelitian  dan  Penilaian Pendidikan,” 2007.
[14]  A.  Suharsimi,  “Prosedur  Penelitian,  Jakarta:  PT,” Rineka Cipta , 2013.
[15]  D.  Ary,  C.  J.  Luchy,  and  R.  Ashgar,  “Pengantar Penelitian  dalam  Pendidikan  diterjemahkan  oleh Arief  Furchan  2007,” Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar , 1982.