Muhammad Firyal Akbar, Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)

## Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah
(Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)

## Muhammad Firyal Akbar
*

## Abstrak
Berbagai kendala dalam program pemberian dana BOS di Kabupaten Mamuju Utara. Penelitian ini bertu- juan untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan hasil evaluasi pelaksanaan dari program pembe- rian dana bantuan operasional sekolah (BOS ) pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara, dengan melihat atau mengukur evaluasinya menggunakan Kriteria evaluasi seperti efektifitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan Metode atau pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, adapun yang menjadi kasus dalam penelitian ini yaitu kasus yang menjadi rumusan masalah peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan) langsung dilapan- gan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara Purposive, dengan melihat kesesuaian antara calon informan dengan informasi yang dibutuhkan. Data dianalisis dengan re - duksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Penelitian ini menujukkan bahwa dari hasil evaluasi program pemberian dana bantuan operasional sekolah pada sekolah dasar di Kabupaten Mamuju menun- jukkan bahwa program ini sudah dijalankan dengan cukup baik dan dapat dilanjutkan, namun begitu masih ada catatan yang menjadi kekurangan dan kelemahan dalam program ini sehingga diperlukan kajian ulang untuk keberhasilan dan kemaksimalan dari tujuan program dana BOS itu sendiri.
Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Program Pendidikan, Biaya Operasional Sekolah (BOS)

## Abstract
Various  problems in the school operational funds program in North Mamuju regency .This study aims to evaluate of the implementation of a program of school operational funds (known as BOS) at the elementary Schools in North Mamuju. The variables of this study are effectiveness, adequacy, alignment, responsive - ness and accuracy. This study  use qualitative method or approach to the design of case study research, as for that being the cases in this study is the case that the formulation of the research problem. Data was collected by observation in the field, in-depth interviews, and documentation. The determination of con - ducted purposive informant, the informant saw the fit between a candidate with the required information. Data were analyzed with data reduction, data display, and draw conclusions. This study was shows that the evaluation of the results of operational assistance grant program at the school in elementary school Mamuju shows that this program is executed quite well and can continue, but there is still a record to be flaws and weaknesses in the program so it is necessary to review it maximize of success and goals of the program itself BOS.
Keywords: Policy Evaluation, Education Program, School Operational Fund
*Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Gorontalo firyalakbar@yahoo.co.id

## Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik
Volume 2, Nomor 1, Juni 2016 pISSN: 2460-6162 | eISSN: 2527-6476

## I. Pendahuluan
Dasar dari kemajuan suatu bangsa ialah bagaimana tingkat pendidikan dari bagsa itu sendiri, seperti yang telah dijelas- kan oleh UNDP tentang HDI (Human De- velopment Index) atau Index Pembangunan Manusia. IPM memiliki tiga hal dalam men- gukur tingkat kemajuan ataupun pembangu- nan suatu bangsa yakni tingkat pendidikan, kesehatan dan varitas daya beli (ekonomi). Peran pendidikan pun kemudian menjadi sangat penting dalam upaya mempersiapkan dan kemudian menghasilkan sumber daya manusia (Human Resources) yang baik. Dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia , berbagai program pendidikan telah diluncurkan oleh pemerintah sendiri seperti program wajib belajar 9 tahun, ke- bijakan pendidikan gratis, pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan ma- sih banyak program-program dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indone- sia. Salah satu dari berbagai program yang telah diluncurkan oleh pemerintah tersebut yang masih berlangsung hingga saat ini ialah pemberian dana bantuan operasional sekolah atau pemberian dana BOS.
Definisi dari dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya oper- asi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Dalam penjelasan Peraturan Pe- merintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, bahwa biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa teleko-
munikasi, pemeliharaan sarana dan prasa- rana, uang lembur, transportasi, konsum- si, pajak, asuransi, dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Dalam buku petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah di- jelaskan bahwa secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban mas- yarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus, program BOS ber - tujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/ SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah.
Dalam perkembangannya, pelaksa- naan dana BOS di beberapa wilayah men- galami beberapa permasalahan, misalnya dalam hal pencapaian tujuan dari dana BOS itu sendiri. Berbagai hal menjadi alasannya diantaranya bahwa dana BOS yang dikucur - kan kemudian belum maksimal dengan jumlah sekolah yang ada, pencairan dana BOS yang masih mengalami keterlambatan, dan adanya indikasi penyelewengan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab da- lam penyaluran dana BOS. Hal tersebut kemudian menjadi hal yang perlu perhati- kan mengingat program ini sudah berjalan hampir  8  tahun  lamanya,  sehingga  perlu diadakan evaluasi terhadap program ini. Be- gitupun kemudian yang terjadi di wilayah Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat, dimana persoalan-persoalan yang menyang- kut disorientasi penggunaan dana BOS,
Muhammad Firyal Akbar, Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)
bahkan dari hasil pengamatan langsung, dan hasil perbincangan lepas dengan para pelaksana dana BOS seperti para Kepala Sekolah maupun guru-guru, didapatkan in- formasi bahwa pemberian dana BOS untuk Kabupaten Mamuju Utara belum efektif. Berbagai hal menjadi alasannya diantaranya bahwa dana BOS yang dikucurkan kemudi - an belum maksimal dengan jumlah sekolah yang ada, pencairan dana BOS yang masih mengalami keterlambatan, dan adanya ind- ikasi penyelewengan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana BOS.
Kelemahan lain pelaksanaan pro- gram BOS adalah secara konseptual BOS diberikan kepada siswa/siswi tidak mampu atau masyarakat miskin, tetapi kenyataan di lapangan belum sepenuhnya siswa/siswi miskin tidak mampu mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Hal ini san - gat bertentangan dengan konsep program bantuan BOS sehingga perlu diluruskan. Permasalahan lain adalah penggunaan dana BOS oleh sekolah yang selama ini kurang melakukan musyawarah dengan orang tua/ wali termasuk dalam hal ini penyusunan RAPBS, sebaliknya orang tua murid /wali diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi memberikan bantuan kekuarangan anggaran sekolah yang sudah di tetapkan oleh seko- lah.
Kenyataan lain yang menjadi cer - minan dalam kurang maksimalnya pelak- sanaan BOS di kabupaten Mamuju Utara dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia bidang pendidikan di Kabupaten Mamuju Utara. Indeks pendidikan merupa-
kan komponen IPM yang penting.  Meski- pun secara umum pembangunan pendidikan di Kabupaten Mamuju Utara relatif mem- baik, di mana ditunjukkan dengan semakin meningkatnya persentase penduduk yang melek huruf. Jumlah penduduk yang mam- pu  membaca  dan  menulis  di  Kabupaten Mamuju Utara tergolong tinggi. Hal ini terlihat pada periode tahun 2006‐2011, an - gka melek huruf Kabupaten Mamuju Utara cenderung mengalami kenaikan walaupun bergerak lambat. Pada tahun 2011, angka melek huruf penduduk Kabupaten Mamuju Utara telah mencapai 95,59 persen. Den - gan demikian masih terdapat 4,41 persen penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf. Jika dibandingkan dengan kabupat- en lain di Provinsi Sulawesi Barat, namun, untuk indikator angka partisipasi sekolah (APS) tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini menjadi penting karena APS sendiri menjadi indikator penting un- tuk menilai bagaimana tingkat partispasi anak-anak di Kabupaten Mamuju Utara untuk menempuh pendidikan atau berse- kolah, yang jika dikaitkan dengan adanya progaram dana BOS yang bertujuan untuk menggratiskan biaya operasional sekolah terutama bagi masyarakat miskin untuk siswa/siswi tingkat SD, MI, serta tingkat SLTP dan MTS baik negeri maupun swasta, tentu akan membantu masyarakat untuk kemudian mendorong anak-anaknya untuk bersekolah.
Apa yang telah dijelaskan sebel- umnya menggambarkan bahwa kebijakan program dana BOS pada prakteknya masih jauh dari harapan kita pada khususnya dan
pemerintah sendiri pada umumnya. Dalam hal ini dilihat dari sudut pandang ilmu kebi- jakan publik bahwa ada ketidaksesuaian an- tara tujuan atau poin-poin program dengan hasil yang dicapai di lapangan. Olehnya itu, sangatlah perlu diadakan penelitian men- genai Evaluasi kebijakan tentang program pemberian dana BOS tersebut untuk melihat sejauh mana program ini berjalan dengan baik atau tidak, dan apakah telah mencapai tujuannya, serta apakah kebijakan terse- but memberi dampak yang baik bagi mas- yarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Lester dan Stewart (Budi Winarno 2012), bahwa evaluasi kebijakan dapat dibedakan dalam dua tugas berbeda, tugas pertama adalah un- tuk menentukan konsekwensi-konsekwensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua ialah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu ke- bijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Wirawan  (2012:7)  menjelaskan Evaluasi sebagai riset untuk mengumpul- kan, menganalisis, dan menyajikan infor- masi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan memband- ingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Dalam evaluasi juga dikenal tentang evaluasi program, Ralp Tyler, 1950 (dalam Farida, 2008) mendefi - nisikan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Sedangkan Cronbach dan Stufflebeam dalam Karding (2008) menjelaskan evaluasi program ada -
lah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Beni Setiawan dalam Karding,(2008) men - jelaskan bahwa tujuan evaluasi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah  pencapaian  hasil,  kemajuan  dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dapat dinilai dan dipelajari un- tuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.
Evaluasi sendiri bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan men- yajikan informasi yang bermanfaat men- genai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengam- bil keputusan mengenai objek evaluasi (Wirawan,2012).  Lebih lanjut bahwa dalam evaluasi dikenal adanya evaluasi program yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat tere- alisasi (Yusuf,2008). Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment) , kata-kata yang menyatakan uasaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Evaluasi berke- nan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Adapun indikator-indikator yang biasa digunakan dalam  evaluasi  ialah  :  Efktifitas,  efisien - si, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan (Dunn, 2003).
Dengan alasan yang telah ada men- genai pentingnya evaluasi dalam program pemberian dana BOS ini,  maka suatu lang- kah yang baik untuk mengkaji lebih men- dalam mengenai masalah tersebut dengan
Muhammad Firyal Akbar, Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)
melakukan evaluasi mengenai program dana BOS ini pada Sekolah Dasar di Kabu- paten Mamuju Utara dengan memfokuskan atau mengukur evaluasi dengan menggu- nakan kriteria efektifitas, kecukupan, per - ataan, resvonsipitas dan ketepatan, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan hasil evaluasi pelaksa- naan dari program pemberian dana (BOS ) di Kabupaten Mamuju Utara.

## II. Kajian Literatur

## Definisi dan Konsep Evaluasi
Menurut Lester dan Stewart (Leo Agustino,  2008:185)  menjelaskan  bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat seba- gian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang dingink- an. Anderson (dalam Arikunto Suharsimi dan  Cepi  Safrudin,    2004)  memandang Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung terca - painya tujuan. Sedangkan Stufflebeam (da - lam Arikunto Suharsimi dan Cepi Safrudin, 2004),  mengungkapkan  bahwa  Evaluasi merupakan proses penggambaran, pencari - an dan pemberian informasi yang berman- faat bagi pengambil keputusan dalam me- nentukan alternatif keputusan.
Wirawan  (2012:7)  menjelaskan “Evaluasi sebagai riset untuk mengum- pulkan, menganalisis, dan menyajikan in- formasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan memband-
ingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi”.
Evaluasi  kebijakan  secara  seder - hana, menurut William Dunn (1999:608), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat hasil kebijakan. Lebih lanjut Dunn (Sub- arsono,  2011:  124)  menjelaskan  ada  tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni evaluasi semu; yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan  informasi  yang  terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menayakan manfaat atau nilai dari dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Selanjutnya evaluasi formal; yakni adalah pendekat- an evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang  terpercaya  dan  valid  mengenai  ha - sil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran pro- gram kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Selanjutnya evaluasi proses keputusan teroitis; yakni pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan in- formasi  yang  dapat  dipercaya  dan  valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai steak- holders.
Sebagai pembanding James P. Lester dan Joseph Steward Jr. (Nugroho, 2009:674) mengelompokkan evaluasi im - plementasi kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan den- gan proses implementasi; evaluasi impak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan/
atau pengaruh dari implementasi  kebijakan; evaluasi kebijakan yaitu apakah benar hasil yang  dicapai  mencerminkan  tujuan  yang dikehendaki; dan evaluasi metaevaluasi yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu. Sedangkan James Anderson (Winar- no,2012:168), membagi evaluasi kebijakan publik menjadi tiga, tipe pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional. Kedua, evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan. Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampkanya bagi masyarakat dan sejauh mana tujan-tujuan yang ada telah dinya- takan telah dicapai.
Secara  umum  Dunn  (Nugroho, 2009:671) menjelaskan mengenai indika - tor-indokator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yakni :
- Efektifitas ; apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
- Efisiensi ; seberapa banyak usaha diperlu- kan untuk mencapai hasil yang diing - inkan?
- Kecukupan ;  seberapa  jauh  pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan ma - salah?
- Perataan ; apakah biaya manfaat didistri- busikan dengan merata kepada kelom- pok-kelompok yang berbeda?
- Responsivitas ; apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
- Ketepatan ; apakah hasil (tujuan) yang
diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?
Dari  beberapa  definisi  yang  telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan bah- wa evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka me- lihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evalua- si ialah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak.

## Konsep Evaluasi Program
Karding (2008) menjelaskan bahwa program dapat diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisa- si atau implementasi dari kebijakan, ber- langsung dalam proses yang berkesinam- bungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Den- gan demikian yang perlu ditekankan bahwa program terdapat 3 unsur penting yaitu :
a)  Program adalah realisasi atau imple- mentasi dari suatu kebijakan.
b)  Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi ja- mak berkesinambungan.
c)  Terjadi dalam organisasi yang melibat - kan sekelompok orang.
Ralp  Tyler,1950  (Farida  2008:7) mendefinisikan  bahwa  evaluasi  program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Se- dangkan Cronbach dan Stufflebeam men - jelaskan evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan
Muhammad Firyal Akbar, Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)
kepada pengambil keputusan.
Suharsmi Arikunto dan Cepi Safrudin (2004 : 14)  mengatakan bahwa “Evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau keco - cokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan.”
Dari berbagai definisi tersebut di atas, dapat diintisarikan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjan- ya sesuatu program pemerintah, yang selan- jutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

## Konsep Dana Bantuan Operasional Seko- lah (BOS)
Dalam buku petunjuk teknis ten- tang dana BOS tahun 2012 , BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan bi- aya operasi nonpersonalia bagi satuan pen- didikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa teleko- munikasi, pemeliharaan sarana dan prasa- rana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai

## dengan dana BOS.
Secara khusus program BOS bertujuan un - tuk:
1)  Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SM- PLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya  operasi  sekolah,  kecuali  pada rintisan sekolah bertaraf internasion- al (RSBI) dan sekolah bertaraf inter- nasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan  fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sum- bangan/pungutan tidak boleh berlebih;
2)  Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
3)  Meringankan beban biaya operasi seko - lah bagi siswa di sekolah swasta.
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik neg- eri maupun swasta di seluruh provinsi di In- donesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini.
Besar biaya satuan BOS yang diteri- ma oleh sekolah termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan:
1.  SD/SDLB : Rp 580.000,-/siswa/tahun 2.  SMP/SMPLB/SMPT  :  Rp  710.000,-/
siswa/tahun

## Kajian Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian mengenai evaluasi program dana BOS di Indonesia menunjuk- kan bahwa program ini belum sepenuhn- ya berjalan dengan baik, dalam arti masih memiliki kekurangan-kekurangan, seperti hasil penelitian mengenai evaluasi dana BOS  pada Sekolah tingkat menegah perta- ma (SMP) di Kota Semarang, yang meny- impulkan bahwa ternyata potensi dana BOS belum mampu untuk menjangkau seluruh siswa miskin /tidak mampu untuk memper- oleh layanan pendidikan secara memadai (Karding,2008).  Hasil  penelitian  lainnya mengenai Analisis Pemantauan Outcome Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Madrasah Tsanawiyah Gresik, menunjukkan  menunjukan  bahwa  secara umum outcome BOS sudah baik, akan teta - pi untuk partisipasi masarakat ada kecen - drungan makin menurun. Ini terjadi karena para pembuat kebijakan di hadapkan pada persoalan untuk menuntaskan wajib belajar tetapi disisi lain tuntutan mutu pendidikan harus ditingkatkan dan ini membutuhkan bi- aya yang cukup besar (Haqim,2007).  Dari pemaparan tersebut kemudian menunjukkan bahwa pada dasarnya masih ada ketidak- maksimalan dalam hal pelaksanaan pro- gram, sehingga evaluasi mengenai program dana  BOS  perlu  untuk  dilakukan  secara berkelanjutan.

## III. Metode Penelitian

## Pendekatan dan Jenis Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini menggu- nakan metode kualitatif, dengan pendekatan
deskriptif. karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa adanya mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu. Da- lam hal ini guna menganalisis data yang di- peroleh secara mendalam dan menyeluruh, dengan harapan dapat diketahui mengenai evaluasi program pemberian dana BOS di Kabupaten Mamuju Utara.
Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini ialah menggunakan studi kasus. Adapun studi kasus yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pada sekolah-sekolah untuk ting- kat SD atau sederajat, yang berada pada wilayah Kabupaten Mamuju Utara yang mendapatkan dana BOS.

## Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian dalam pe- nelitian yang akan dilakukan ialah berada di lingkup wilayah Kabupaten Mamuju utara, dengan beberapa objek lokasi yakni Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupat- en Mamuju Utara, selanjutnya ialah bebera- pa Sekolah dalam hal ini SD dan sederajat- nya yang berada dalam wilayah Kabupaten mamuju Utara. Adapun sekolah-sekolah yang dimaksud ialah Sekolah dasar SDN 001  Pasangkayu,  SDN  Salunggadue,  MI DDI Pasangkayu yang berada di wilayah Kecamatan Pasangkayu, selanjutnya SDN Balabonda di Kecamatan Sarjo, selanjutnya SDN Bambalamotu di Kecamatan Bambal - amotu, SD Inpres Malei yang ada di Keca - matan Pedongga, dan SDN 10 Pajalele di Kecamatan Tikke Raya.

## Muhammad Firyal Akbar, Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)

## Sumber Data
Secara  umum  sumber  data  yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu :
1)  Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan sumber-sumber tidak tertulis
atau data lapangan melalui wawancara mendalam (indepth interview) kepada para informan, melalui teknik sengaja sesuai tujuan penelitian (purposive) dan triagulasi kepada stakeholder dalam program pemberian dana BOS serta pihak-pihak yang mengetahui konteks penelitian.
2)  Data sekunder, yaitu diperoleh melalui sumber-sumber tertulis. Strategi ini dilakukan untuk dapat membangun sebuah abstraksi tentang tujuan pene- litian yang didukung oleh data yang dikumpulkan dan saling berhubungan, sehingga sifat penyusunannya adalah dari kesimpulan umum ke khusus.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang di- gunakan pada penelitian ini meliputi Waw- ancara, Observasi (pengamatan) dan olah data dokumen. Adapun Informan yang di- wawancarai dalam penelitian ditentukan se - cara purposive , dengan melihat kesesuaian antara  calon  informan  dengan  informasi yang dibutuhkan. Artinya, informan yang akan dipilih adalah mereka yang betul-betul memiliki kompetensi tentang pelaksanaan pemberian dana BOS. Informan dala stu- di ini adalahg Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara, Manajer BOS Kabupaten Mamuju Utara, Unit Pengawas
dana BOS, para kepala sekolah, bendahara BOS sekolah, ketua komite sekolah dan beberapa orang tua siswa/siswi.

## IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## Hasil Penelitian
Kabupaten Mamuju Utara dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2003,  yang  merupakan  hasil  pemekaran dari kabupaten mamuju. Pada mulanya ka- bupaten Mamuju utara hanya memiliki 4 kecamatan  yakni  kecamatan  Bambalam - otu, Pasangkayu, Baras dan Sarudu, dan 33 desa dengan luas wilayah 304.375 ha. Kini setelah perkembangannya kabupaten Mamuju  Utara  terdiri  dari  12  kecamatan dan 63 desa berdasarkan perda nomor 8 ta - hun 2007 tentang pembentukan kecamatan dan perda nomor 7 tahun 2007 tentang pem - bentukan desa.  Kegiatan pemerintahan dan perekonomian daerah dipusatkan di kota pasangkayu dan di seluruh wilayah kecamatan secara bertahap dilakukan pada pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana. Untuk mengetahui  secara terperinci tentang kabupaten Mamuju utara berikut akan diuraikan  secara terperinci.
Hasil penelitian yang dilakukan mengenai evalausi program pemberian dana BOS pada sekolah dasar di Kabupaten Mamuju Utara, baik itu pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan pengolahan data dokumen, dimana pe- nelitian ini akan dijelaskan dengan melihat kriteria-kriteria evaluasi yang digunakan dalam mengukur proses evaluasi, antara lain :

## Kriteria Efektifitas
Efektifitas atau (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan, atau men - capai  tujuan  dari  diadakannya  tindakan. Dalam evaluasi yang dilakukan efektifitas digunakan untuk melihat sejauh mana re- alisasi dari tujuan dari program pemberian dana BOS itu sendiri yang ada pada sekolah dasar di Kabupaten Mamuju Utara. Adapun indikator yang digunakan dalam melihat efektifitas program pemberian dana BOS pada sekolah dasar di Kabupaten Mamuju Utara ialah, sejauh mana pencapaian tujuan dari program BOS yakni pembebasan pung- utan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri, selanjutnya realisasi perencanaan kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), selanjutnya usaha dalam sosialisasi program dana BOS, dan yang terakhir pengawasan dalam pro- gram dana BOS itu sendiri
Dari empat indikator yang digu- nakan dapat dijelaskan bahwa pencapaian tujuan dari dana BOS yakni pembebasan pungutan bagi siswa-siswi SD/MI/SDLB sudah tercapai, dimana hingga saat ini sejak adanya dana BOS para siswa sudah tidak dipungut biaya lagi dalam operasional seko- lah sebagaimana yang diatur dalam Juknis BOS.
Hasil wawancara di Sekolah SDN 001 Pasangkayu, yakni ibu Kepala Sekolah yang berinisial H,  mengungkapkan bahwa :
“......saat ini dengan adanya dana BOS se- kolah tidak memungut pembayaran apapun dari siswa, karena di dalam petunjuk teknis
BOS sudah diatur tentang itu, BOS digu- nakan untuk membiayai kebutuhan belajar siswa dan kebutuhan mengajar para guru, jadi anak-anak yang bersekolah sudah tidak dikenakan pungutan. (hasil wawancara: Senin 1 Juli 2013)
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Sekolah SDN Balabonda Ke- camatan  Sarjo  yang  berinisial AR  yang mejelaskan :
“......Alhamdulillah sudah tidak ada pung- utan, karena dengan adanya dana BOS sangat membantu dalam hal operasional Sekolah, dan membantu orang tua untuk menyekolahkan anaknya, dan kami takut melakukan itu karena sudah ada aturannya. (hasil wawancara: Rabu, 26 Juni 2013)
Selanjutnya, indikator kedua yakni proses perencanaan rencana kegiatan an - ggaran sekolah (RKAS), sudah terealisasi dengan baik, dimana proses penyusunan RKAS disusun bersama antara para pihak sekolah dengan para orang tua serta pihak yang terkait dalam menyusun program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekolah untuk tahun ajaran selanjutn- ya, sehingga tercipta sinergitas yang cukup baik dalam operasional di beberapa sekolah.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala Sekolah SDN Bambalamotu berinisial S, yang menjelaskan bahwa :
“......pihak sekolah dalam hal ini saya se- bagai kepala sekolah, bendahara BOS dan dewan guru bersama dengan orangtua yang diwakili komite duduk bersama membahas RAPBS itu, sehingga antara pihak seko-
Muhammad Firyal Akbar, Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)
lah dan orangtua saling membantu dalam proses penyusunannya, dimana kami juga selalu mendengar aspirasi-aspirasi orang tua, dan RAPBS itu tidak akan sah jika tidak diketahui oleh komite dimana ketua komite juga bertanda tangan dalam hasil rapat penyusunan itu. (hasil wawancara: Jumat 28 Juni 2013).
Hasil wawancara yang lain dengan Ketua Komite SDN 001 Pasangkayu  beri - nisial JA, menjelaskan bahwa :
“......kami bersama pihak sekolah bersa- ma dalam penyusunan RAPBS itu, dima- na pihak orangtua selalu diundang oleh sekolahdalam rangka kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan sekolah, sehingga biasanya kepala sekolah juga meminta pendapat kami sebagai yang me- wakili orang tua tentang hal-hal apa saja yangsebaiknya dilaksanakan di sekolah. (hasil wawancara: 22 juli 2013).
Selanjutnya untuk indikator keti- ga usaha sosialisasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program BOS juga sudah tere- alisasi, sebagaimana hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa ada usaha sosialisasi yang dilakukan baik itu dalam bentuk rapat, pertemuan dan di beberapa sekolah sudah terpasang spanduk yang mengajak para masyarakat untuk menyekolahkan anaknya karena se- kolah sudah tidak dipungut biaya lagi. Hasil wawancara dengan Kapala Sekolah SDN 10 Pajalele Kecamatan Tikke Raya  berinisial H, mengemukakan bahwa :
“...kami telah memasang spanduk sekolah
gratis, yang menjelaskan bahwa sekolah kami menyelenggarakan BOS sebagaima- na kewajiban yang ada dalam Juknis, se- hingga masyarakat dapat melihat bahwa di sekolah ini sudah tidak dipungut biaya lagi jika ingin bersekolah, selain itu kami juga sering mendatangi para orang tua jika kami mengetahui ada   anaknya yang sudah cukup umur untuk bersekolah namun belum bersekolah, dan kemudian kami member- ikan pengertian dan mengajak anaknya untuk bersekolah. (hasil wawancara: Kamis 27 Juni 2013).
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala MIS DDI Pasangkayu, berini- sial JR, yang mengungkapkan bahwa:
“......kami sering mengajak para orang tua jika sudah memasuki tahun ajaran baru un- tuk mengajak anaknya bersekolah di seko- lah kami, baik itu kami umumkan di masjid, maupun pertemuan majelis ta’lim jika saya lagi membawakan ceramah, selanjutnya diacara rapat bersama komite, yang mana mengajak mereka untuk menyekolahkan anaknya di sekolah karena sekolah saat ini sudah tidak dipungut biaya.(hasil wawan- cara: Selasa, 2 Juli 2013).
Indikator terakhir untuk pengawasan terhadap program dana BOS menunjukkan hasil yang kurang maksimal atau dengan kata  lain  pelaksanannya  belum  tercapai maksimal, karena terkendala masalah dana dan personil yang tidak ada. Hasil wawan- cara dengan Bendahara dana BOS MI DDI Pasangkayu menjelaskan bahwa :
“.....sepanjang pengetahuan saya, sela- ma saya menjadi bendahara dana BOS di sekolah ini kalau dari Dinas Pendidikan
Kabupaten belum pernah ada yang datang mengawasi tentang program BOS, yang ada hanya pengawasan dari Depag karena kami juga berada di naungannya. (hasil wawancara : Selasa 2 Juli 2013).
Hasil wawancara yang lain dengan Kepala Sekolah SDN Salunggadue, berini- sial SB, menjelaskan bahwa :
“.....sejauh ini pengawasan menyangkut pelaksanaan dana BOS ke sekolah kami be- lum ada, kalaupun ada pegawai dari Dinas Pendidikan yang datang hanya ada keper- luan lain, bukan melakukan pengawasan terhadap dana BOS (hasil wawancara : Selasa 25 Juni 2013)

## Kriteria Kecukupan
Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifit - as memuaskan kebutuhan, nilai dan kesem- patan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria pada kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebija- kan dengan hasil yang diharapkan. Adapun indikator  yang dijadikan peneliti dalam mengukur atau melihat tingkat kecukupan dalam program pemberian dana BOS di Kabupaten Mamuju Utara ialah dengan melihat ketersediaan dana atau alokasi dana yang ada terhadap jumlah siswa yang ada di sekolah, dan program-program kegiatan yang telah direncanakan sekolah.
Untuk kriteria kecukupan dari ind - ikator yang digunakan yakni ketersediaan alokasi dana terhadap kebutuhan operasion- al.  Hasil  wawancara  disimpulkan  bahwa dana yang tersedia untuk sekolah-sekolah
yang jumlah muridnya tidak terlalu banyak masih perlu mendapat perhatian lebih. Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Balabonda, Kecamatan Sarjo, berinisial AR, menjelaskan bahwa :
“......jika dihitung-hitung, memang dana yang kami punyai cukup besar, dimana kami mendapatkan dana BOS  300 jutaan, namun dengan banyaknya program atau kegiatan sekolah seperti kegiatan lomba, kegiatan ekstrakurikuler, penyediaan ATK dan honorarium guru, dana tersebut ham- pir setiap tahunnya terpakai dan habis, tetapi dana yang sudah ada menurut saya sudah mencukupi.(hasil wawancara : Rabu 26 Juni 2013).
Hendaknya  ada penambahan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan-ke- butuhan operasional sekolah sebagaimana yang diatur dalam Juknis BOS itu sendiri, karena selain kebutuhan-kebutuhan ditiap sekolah yang berbeda besaran dana BOS untuk membiayai komponen tersebut juga berbeda.
Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Inpres Malei, menjelaskan bahwa : “.....dana kami yang terima setiap triwulan- nya hanya sekitar 15 juta, sehingga untuk tahun ini kami menerima dana BOS sekitar 60 jutaan, kalau ditanya apakah dana itu cukup, ya dicukup-cukupkan, karena ke- butuhan operasional sekolah yang harus dipenuhi cukup banyak, seperti pengadaan ATK, dan pembiayaan guru honor, tetap saya sudah memberhentikan dua dari lima guru honor yang ada karena sudah tidak mampu sekolah biayai, olehnya itu kami
Muhammad Firyal Akbar, Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)
berharap hendaknya ada penambahan ter- hadap jumlah dana BOS ini. (hasil wawan- cara : Kamis 27 Juni 2013)

## Kriteria Perataan
Kriteria perataan (equity) biasa juga disebut dengan kesamaan. Kriteria perataan memfokuskan kepada distribusi dari suatu jenis program yang diterapkan, memberikan penggambaran misalnya apakah biaya atau anggaran yang ada dapat didstribusikan se- cara merata kepada target grup dalam hal ini publik dengan kategori-kategori kelompok yang berbeda. Untuk kriteria perataan, dari dua indikator yang digunakan yakni tingkat kesamaan para siswa dalam proses belajar mengajar serta kegiatan-kegiatan sekolah dan tingkat kesempatan siswa-siswi tidak mampu dalam mendapatkan bantuan pen- didikan, dijelaskan bahwa untuk indikator pertama dari hasil wawancara dan penelu - suran data didapatkan bahwa untuk mas- alah mengenai kesamaan dan kesempatan para siswa dalam memperoleh pendidikan di sekolah-sekolah mereka sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena dari beberapa sekolah yang ada menjelaskan bahwa mereka tidak membeda-bedakan para siswa dalam memperoleh akses pendi- dikan yang ada di sekolah mereka sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesamaan dan kesempatan yang diberikan sekolah ke- pada siswa sebagai manifestasi dari pendis- tribusian alokasi anggaran program dana bantuan operasional sekolah sudah berjalan sebagaimana mestinya.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala Sekolah SDN 001 Pasangkayu berinisial H,
menjelaskan bahwa :
“......kami tidak pernah membeda-bedakan siswa yang ada di sekolah, biar dia anak orang mampu, anak orang miskin, anak pejabat, semuanya sama, jadi kesempatan untuk memperoleh fasilitas di sekolah juga sama, termasuk jika ada dari mereka yang ingin mengikuti lomba, sekolah memberikan kesempatan kepada mereka semua, untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Mereka juga diberikan kesempatan yang sama untuk masuk di perpustakaan, di laboratorium tanpa ada pengecualian, teta- pi tetap dibimbing oleh Bapak Ibu gurunya. (hasil wawancara : senin 1 Juli 2013).
Selanjutnya untuk indikator tingkat kesempatan siswa tidak mampu atau miskin dalam mendapatkan bantuan pendidikan sebagaimana hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa sudah ada pemberian bantuan dana untuk mereka yang tidak mampu, namun masih ada beberapa sekolah yang belum memberikan bantuan tersebut secara merata untuk setiap tahunn - ya, disebabkan jumlah dana yang terbatas, tetapi secara keseluruhan bahwa kesempa - tan para siswa tidak mampu atau miskin dalam mendapatkan bantuan pendidikan sudah terealisasi. Beberapa hasil wawancara tersebut  seperti  hasil  wawancara  dengan Kepala  sekolah  SDN  10  Pajalele  Keca - matan Tikke Raya, menjelaskan :
“......kami setiap tahunnya memberikan bantuan siswa miskin kepada siswa yang sudah kami data sebelumnya, baik itu beru- pa bantuan dana maupun bantuan seragam dan alat tulis menulis, tetapi karena meng-
ingat jumlah siswa miskin di sekolah kami cukup banyak maka kami membagi dana bantuan siswa miskin itu secara merata se- hingga semuanya dapat, jadi kami biasanya membelikan mereka baju seragam dan alat tulis menulis mereka saja, untuk penyediaan alat transportasi belum ada karena dana yang terbatas.( hasil wawancara Kamis 27 Juni 2013)
Hasil wawancara dengan Kepala Se - kolah SD Inpres Malei menjelaskan bahwa :
“.....kami juga pernah memberikan bantuan siswa miskin itu berupa bantuan baju seko- lah, dan pembelian buku dan alat tulisnya, namun karena keterbatasan dana yang ada dengan jumlah siswa miskin yang banyak maka kami tidak bisa membelikan mereka semua, jadi biasanya kami berikan ber- tahap, misalnya tahun ini yang sudah dapat nanti tidak dapat lagi ditahun berikutnya. (hasil wawancara: Kamis 27 Juni 2013)

## Kriteria Responsivitas
Responsivitas (responsivennes) berkenaan dengan seberapa suatu kebija- kan/program dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat. Kriteria reponsivitas kemudi- an menjadi penting karena dari penilaian kriteria ini akan dapat memuaskan krite- ria-kriteria  sebelumnya  yakni  efektifitas, efisiensi, kecukupan dan perataan, karena jika kriteria ini yang gagal maka alternatif dari suatu kebijakan dapat dipastikan gagal dalam mencapai tujuan yang diinginkan.
Dari dua indikator yang ada yang
digunakan peneliti untuk melihat krite- ria responsivitas yakni tingkat kepuasan masyarakat dan dampak yang ditimbulkan dalam program dana bantuan operasional sekolah di Kabupaten Mamuju Utara, dari hasil penelitian  menunjukkan bahwa  ting- kat kepuasan masyarakat Mamuju Utara di lokasi penelitian yang didatangi di bebera- pa kecamatan menujukkan bahwa rata-ra - ta  masyarakat  sudah  cukup  puas  dengan adanya program ini dengan asumsi dari sebagian menganggap bahwa program ini sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi kelas menengah ke bawah dimana mereka dapat menyekolahkan anak-anak mereka di seko- lah tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak.  Hasil  wawancara  dengan  Ketua Komite SDN 001 Pasangkayu yang berini - sial JA, menjelaskan bahwa :
“......secara keseluruhan program BOS sangat membantu para orang tua, karena orang tua sudah tidak harus memikirkan biaya yang harus mereka keluarkan dalam menyekolahkan anaknya, jadi saya rasa program ini sangat membantu, dan orang tua cukup puas dengan adanya program ini. (hasil wawancara: 22  Juli 2013)

## Hal senada juga diungkapkan oleh
Ketua Komite SDN 10 Pajalele yang beri - nisial BA, yang mengungkapkan bahwa : “.....dengan adanya program BOS para orang tua sudah merasa puas dan senang karena sudah dapat menyekolahkan anak- nya, dimana kalau dulu orang tua yang banyak anaknya sangat susah menyekolah- kan anaknya karena masalah biaya. (hasil
Muhammad Firyal Akbar, Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)

## wawancara :Kamis 27 Juni 2013)
Begitupun yang diungkapkan oleh Ketua Komite SDN Bambalamotu yang berinisial SA yang mengemukakan :
“....saya yang mewakili orang tua menya- takan kepuasan dengan adanya program ini, dalam arti program ini sangat-san- gat membantu bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu untuk dapat menyekolahkan anaknya (hasil wawancara : Jumat 28 Juni 2013).
Sedangkan untuk dampak dari pro- gram BOS ini lebih banyak berdampak positif dimana dampaknya antara lain dapat meningkatkan kesadaran dan meru- bah pola fikir masyarakat akan pentingnya pendidikan dan secara tidal langsung dapat meningkatkan derajat kesejahtraan dalam hal pendidikan.

## Kriteria Ketepatan
Kriteria ketepatan (appropriate- ness) ,  berbicara  mengenai  apakah  hasil yang dicapai mendatangkan manfaat. Se - cara keseluruhan untuk kriteria ketepatan dari dua indikator yang digunakan yakni peningkatan angka partisipasi sekolah dan tingkat penurunan jumlah siswa-siswi putus sekolah dalam pelaksanaan program pem- berian dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di kabupaten Mamuju  Utara  menunjukkan  pencapaian hasil yang baik. Pada indikator pertama da- lam peningkatan angka partisipasi sekolah dari hasil wawancara dan pengamatan pada beberapa sekolah menunjukkan bahwa pro- gram dana BOS telah dapat meningkatkan
APS dengan tingginya minat para orang tua dalam mendaftarkan pada sekolah-sekolah yang ada di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Utara.
Hasil  wawancara  dengan  Kepala Sekolah SDN 001 Pasangkayu, berinisial H, mengemukakan bahwa :
“.......Alahamdulillah Angka Partisipasi Sekolah semakin tahun semakin meningkat, terbukti saking banyaknya siswa yang ingin masuk di sekolah kami, sekolah terkadang membatasi dan bahkan menolak jika kuota yang kami sediakan sudah mencukupi, hal itu dikarenakan bahwa jumlah siswa yang ada sudah tidak sebanding dengan jumlah ruangan kelas yang kami sediakan. (hasil wawncara: Senin, 1 Juli 2013)
Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah DDI Pasangkayuberinisial JR, menjelaskan bah- wa :
“........semenjak diadakan dana BOS, Alah- mdulillah tingkat partisipasi orang tua da- lammenyekolahkan anaknya di sekolah ini meningkat,dimana kalau dulu kami sangat kekurangan murid, itu dikarenakan karen- abanyak orang tua yang enggan menyeko- lahkan anaknya di sekolah agama, mereka lebih memilih sekolah negeri, tetapi beber- apa tahun terakhir kami sudah memiliki murid yang cukup banyak, bahkan kami sudah menolak jika murid yang ada sudah terlalu banyak. (hasil wawancara: Selasa, 2 Juli 2013).
Selanjutnya indikator kedua yakni penurunan jumlah siswa yang putus seko- lah dari hasil wawancara dan penelusuran
data yang ada menunjukkan bahwa ham- pir tidak ada lagi siswa-siswi di beberapa sekolah yang ada di Mamuju Utara yang putus sekolah disebabkan karena masalah biaya,  semenjak  dilucurkannya  program dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD  Inpres  Malei  Kecamatan  Pedongga menjelaskan bahwa :
“.......alhamdulillah kalau ditanya men- genai anak-anak yang putus sekolah khu- susnya di sekolah ini sudah sangat jarang terjadi selama adanya dana BOS, kalaupun ada yang berhenti sekolah itu bukan karena biaya, tetapi alasan lain. (hasil wawancara: Kamis 27 Juni 2013)
Hal yang sama kemudian dijelaskan juga oleh Kepala Sekolah SDN 10 Pajalele Kecamatan Tikke  Raya,  mengemukakan bahwa :
“.....selama saya menjadi Kepala Sekolah di sini belum ada siswa yang putus seko- lah dikarenakan masalah biaya, bahkan kami mencari anak-anak yang berada di lingkungan sekolah kami yang belum seko- lah, untuk mengajak mereka masuk sekolah, karena sekolah sudah tidak membayar lagi, bahkan kalau memang mereka tidak ada seragam kami biasanya membelikan jika ada dana yang tersedia. (hasil wawancara, Kamis 27 Juni 2013).

## Pembahasan
Dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil evaluasi terhadap program pemberian dana bantuan operasional seko- lah (BOS) pada sekolah dasar di Kabupaten
Mamuju Utara  menemukan bahwa ada kri- teria-kriteria evaluasi yang sudah tercapai tetapi ada juga yang menunjukkan belum tercapai. Namun sebagian besar dari hasil penelitian yang telah dilakukan menun- jukkan bahwa kriteria evaluasi dari setiap indikator  sudah  tercapai,  hal  ini  menan - dakan bahwa evaluasi terhadap program pemberian dana bantuan operasional se- kolah  memperlihatkan  hasil  yang  cukup baik setidaknya untuk saat ini. Walaupun begitu, masih banyak catatan penting yang harus diselesaikan demi keberlanjutan pro- gram dana BOS khususnya di Kabupaten Mamuju Utara, karena bukan tidak mungkin beberapa hal yang kemudian belum mak- simal dalam jalannya program dana BOS tersebut justru akan menjadi masalah besar ke depannya.
Beberapa masalah penting yang menarik untuk dilihat dari hasil evaluasi mengenai program pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di Kabupaten Mamuju Utara ialah sekalipun tujuan utama dari program ini sebagaimana yang diatur dalam buku petun- juk teknis BOS yakni membebaskan pung- utan bagi siswa siswi dalam hal operasional sekolah  sudah  tercapai,  dimana  ditandai sudah tidak ada lagi pungutan yang ditemu- kan atau yang didapatkan laporan dari se- kolah maupun para orangtua siswa, namun masih ada masalah-masalah yang menjadi poin penting yang kemudian subtantif untuk segera diselesaikan oleh Pemerintah khu- susnya Kementrian Pendidikan Nasional sebagai penggagas dan penanggung jawab penuh penuh dari program dana BOS, salah
Muhammad Firyal Akbar, Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara)
satunya menyangkut alokasi anggaran un- tuk tiap sekolah, dimana sebagian sekolah masih sangat membutuhkan anggaran lebih dalam operasional sekolah selama satu ta- hun periodenya, karena tidak semua sekolah mempunyai jumlah siswa yang sama ban- yaknya, implikasinya adalah kuantitas dari jumlah anggaran dana BOS yang diterima.

## V. Penutup
Hasil evaluasi mengenai program dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar di Kabupaten Mamuju Utara,  secara  keseluruhan  menunjukkan bahwa program ini sudah berjalan cukup baik, walapun demikian masih ada poin- poin yang menjadi kelemahan ataupun kekurangan dalam menunjang berjalannya program ini, namun hal itu semestinya ma- sih dapat diatasi.
Olehnya itu Dengan melihat hasil evaluasi dengan menggunakan kriteria-kri- teria evaluasi dalam program pemberian dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah dasar yang ada di Kabupaten Mamuju Utara yang menunjukkan hasil yang  cukup  baik  dalam  pelaksanaannya
hingga saat ini, maka peneliti menyarankan kiranya pemerintah tetap melanjutkan pro- gram ini, tetapi perlu ada perbaikan, seperti perlunya peningkatan jumlah anggaran dana BOS  persiswanya, Selanjutnya pemerintah disarankan merevisi aturan tentang dana 20% untuk belanja pegawai yang ada dalam item dana BOS, karena tidak semua seko- lah memiliki guru yang berstatus pegawai negeri yang imbasnya sekolah mengambil beberapa guru bantu untuk memenuhi ke- butuhan jumlah siswa, yang dananya harus diambil dari dana BOS, tetapi dengan adan- ya aturan itu maka berdampak pada kes- ejahtraan guru bantu. Selanjutnya pemer- intah semestinya menyediakan dana yang lebih untuk sekolah yang memiliki jumlah siswa-siswi miskin agar dalam pembagian bantuan tersebut di beberapa sekolah dapat dilaksanakan secara menyeluruh kesemua siswa yang berhak dibantu. Terakhir men- yangkut masalah pengawasan yang belum tercapai hendaknya Pemerintah daerah Ka - bupaten Mamuju Utara menganggarkan dana pendampingan untuk pengawasan sesuai dengan Juknis BOS dalam rangka mengawasi pelaksanaan dana BOS di Ka-

## Daftar Pustaka
Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Danim, Sudarwan.( 2002). Menjadi Peneliti Kualitatif . Bandung : Pustaka Setia.
Dunn, William, (2003). Analisis Kebijakan Publik, Jogjakarta : Gadjah Mada University.
Haqim, Luqmanul. (2007) . Analisis pemantauan outcome program Bantuan operasional
sekolah (bos) Di madrasah tsanawiyah gresik . Malang : Universitas Muhammadiyah Malang
Hutasuhut, Mustika Sastia. (2010). Evaluasi pelaksanaan program bantuan operasional sekolah di sekolah dasar negeri no. 125549 kelurahan martoba kecamatan siantar utara pematangsiantar. Medan : USU
Karding, Abd. Kadir. (2008). E valuasi pelaksanaan program Bantuan operasional sekolah ( BOS ) Sekolah menengah pertama negeri Di kota semarang. Semarang : Univer - sitas Diponegoro
Kementrian Pendidikan Nasional. (2010) . Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah. Jakarta : Kemendiknas
Nugroho,Riant.(2009). Public Policy. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.
Peraturan Pemerintah, RI No 48 Tahun (2008). T entang Pendanaan Pendidikan. Jakarta : Pemerintah RI.
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun (2010). Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2011. Ja- karta : Kemendiknas
Subarsono, (2005). Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method) . Bandung :  Al - fabeta.
Suharsimi Arikunto dan  Cepi Safrudin Abdul Jabar, (2004). Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis Bagi  Praktisi Pendidikan . Bumi Aksara: Jakarta
Wibawa, Samodra, dkk, (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Winarno, Budi, (2004). Teori dan Proses Kebijakan Publik , Edisi/Cetakan  Kedua. Jogja- karta: Media Pressindo,
Winarno, Budi. (2012). Kebijakan Publik, teori,proses dan studi kasus. Jakarta : CAPS. PT. Buku Seru.
Wirawan.(2012). Evaluasi,Teori,Model,Standar,Aplikasi dan Profesi. Jakarta : Rawjawali Prses.
Yusuf, Farida. (2008). Evaluasi Program Dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pen- didikan dan Penelitian. Jakarta :  PT. Rineka Cipta.