## POLITIK HUKUM DALAM KESEJAHTERAAN RAKYAT

## YUNIWATI
Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya yuniwati715@gmail.com

## Abstrak
Pemerintah  dalam  menelaah  setiap  kebijakan  atau  keputusan  yang  menghasilkan  atau melahirkan  produk  hukum  oleh  penguasa  atau  lembaga  yang  berwenang  maka  lahirlah sebuah  cabang  ilmu  dalam  hal  ini  ilmu  politik  hukum.Politik  dan  hukum  pada  dasarnya saling  berhubungan  ibarat  dua  mata  uang  yang  tidak  dapat  dipisahkan.Produk  peraturan perundang-undangan  merupakan  hasil  dari  kesepakatan  lembaga-lembaga  yang  memiliki kewenangan  yaitu  eksekutif  dan  atau  legislatif.  Politik  hukum  membahas  perbuatan  aparat yang berwenang dengan memilih alternatif-alternatif yang tersedia dalam membuat produk hukum  untuk  mewujudkan  tujuan  negara.Dengan  demikian  dalam  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan  diperlukan  keputusan  atau  kebijakan  politik,  dibentuknya  Negara Republik  Indonesia yang merdeka  dalam  alinea,  untuk  mencapai  tujuan  negara  yang  telah diletakkan,  maka  dibentuk  pula  suatu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesiadalam susunan  Negara  Republik  Indonesia,Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimanakah  peranan  politik  hukum  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat . Secara politik  hukum  sebagai  suatu  disiplinilmu  hukum  yang  membahas  perbuatan  aparat  yang berwenang  dengan  memilih  alternatif-alternatif  yang  tersedia  dalam  membuat  produk hukum untukmewujudkan tujuan negara

## Abstract
Government in reviewing every policy or decision that produces or gives birth legal products by  the  authorities  or  authorized  institutions  then  born  a  branch  of  science  in  this  case political science hukum.Politik and law basically interconnected like two currencies that can not  be  separated.Product  rules  The  legislation  is  the  result  of  the  agreement  of  the institutions  that  have  the  authority  of  the  executive  and  /  or  legislature.  The  legal  politics discusses the actions of the competent authorities by choosing the alternatives available in making the legal product to realize the purpose of the state. Thus in the implementation of legislation  required  a  decision  or  political  policy,  the  establishment  of  an  independent Republic  of  Indonesia in paragraphs,  to achieve  state  objectives  which  has  been  laid, then formed  also  an  Indonesian  State  Constitution  in  the  composition  of  the  Republic  of Indonesia, The purpose of this study is to determine how the role of legal politics in realizing the welfare of the people. Politically legal as a disciplinary law that discusses the actions of the  authorities  by  choosing  alternatives  available  in  making  legal  products  to  realize  the purpose of the state .
Keywords : Law, politics, people

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Ketika  kemerdekaan  Indonesia  sedang  dalam  persiapan,  dan  para  pemimpin  pergerakan merundingkan seperti apa dasar negara yang hendak dibangun itu, maka kita dapat melihat dalam  Pembukaan  UUD  1945,  tujuan  dibentuknya  Negara  Republik  Indonesia  yang merdeka dalam alinea keempat yaitu :
1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa:
4. Ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan  Kebangsaan Indonesia.
Oleh  karena  itu,  untuk  mencapai  tujuan  negara  yang  telah  diletakkan  tersebut,  maka dibentuk  pula  suatu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia  dalam  susunan  Negara Republik Indonesia yang didasarkan pada lima sila (Pancasila) :
1. Ke Tuhanan yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan Yang Adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan/ Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk dapat memahami dasar negara tersebut dalam konteks sekarang ini, kitatentu harus kembali  mencerna  pemikiran-pemikiran  yang  berkembang  dalam  rapat-rapat  Badan Penyelidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan  (BPUPK).  Dengan  memahami  proses terbentuknya  kesepakatan  yang  dicapai  tentang  dasar  Negara  yang  akan  dibentuk  pada tahun  1945  tersebut  dengan  segala  pergulatan  pemikirannya,  kita  akan  lebih  mampu menghayati  perkembangan  yang  kita  alami  sekarang,  yang  sesungguhnya  menyangkut komitmen,  implementasi  dan  perwujudan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  dan  Pandangan Hidup Bangsa.
Selanjutnya,  dalam  menelaah  setiap  kebijakan  atau  keputusan  yang  menghasilkan  atau melahirkan  produk  hukum  oleh  penguasa  atau  lembaga  yang  berwenang  maka  lahirlah sebuah  cabang  ilmu  dalam  hal  ini  ilmu  politik  hukum.  Politik  dan  hukum  pada  dasarnya saling  berhubungan  ibarat  dua  mata  uang  yang  tidak  dapat  dipisahkan.  Sebagai  contoh,
produk  peraturan  perundang-undangan  merupakan  hasil  dari  kesepakatan  lembaga- lembaga yang memiliki kewenangan yaitu eksekutif dan atau legislatif. Lembaga-lembaga tersebut  merupakan  lembaga  politik.  Demikian  juga  dalam  pelaksanaan  peraturan perundang-undangan diperlukan keputusan atau kebijakan politik.
Secara  sederhana  politik  hukum  dapat  didefenisikan  sebagai  suatu  disiplin  ilmu  hukum yang  membahas  perbuatan  aparat  yang  berwenang  dengan  memilih  alternatif-alternatif yang  tersedia  dalam  membuat  produk  hukum  untuk  mewujudkan  tujuan  negara.  Unsur pertama  dalam  defenisi  politik  hukum  yaitu  aparat  yang  berwenang  ialah  aparat-aparat yang  oleh  peraturan  perundang-undangan  diberikan  kewenangan  dalam  membuat  dan menjalankan  produk  hukum.  unsur  kedua  yaitu  produk  hukum  dapat  berupa  keputusan ( beschikking ) dan peraturan ( regeling ). Unsur ketiga yaitu alternatif-alternatif yang tersedia dalam pembuatan produk hukum berarti dalam setiap produk hukum yang dihasilkan harus mengandung  asas-asas  antara  lain  asas  pancasila,  asas  negara  hukum,  asas  kedaulatan rakyat,  asas  persatuan  dan  kesatuan  dan  asas  kepentingan  umum.  Unsur  keempat  yaitu tujuan  negara  dapat  dilihat  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945  Alinea  Keempat.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  maka permasalahan  yang  akan  dibahas  adalah  “Bagaimanakah  Peranan  Politik  Hukum  Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat?”

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pengertian
Kata  “politik  hukum”  sering  sekali  menimbulkan  kebingungan,  disebabkan  kesan  yang timbul  dari  adanya  perkataan  politik  didepan  hukum  tersebut.  Undang-undang  sebagai bagian yang membentuk hukum, kerap dipersoalkan, apakah dia merupakan produk hukum atau  produk  politik.  Politik  sendiri,  sering  dipahami  sebagai  proses  pembentukan kekuasaan  dimasyarakat  yang  mengambil  bentuk  dalam  proses  pembuatan  keputusan, khususnya  dalam  negara.  Politik  juga  dikatakan  sebagai  satu  seni  dan  ilmu  untuk  meraih kekuasaan baik secara konstitusional maupun inkonstitusional.
Dalam definisi yang beragam, dikatakan juga bahwa politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaa kebijakan publik. Politik hukum merupakan terjemahan dari  istilah rechtspolitiek .  Politik  mengandung  arti beleid  (policy )  atau  kebijakan.  Oleh karena  itu  politik  hokum  sering  diartikan  sebagai  pilihan  konsep  dan  asas  sebagai  garis besar rencana yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan diciptakan.
Politik  hokum  adalah legal  policy atau  kebijakan  tentang  arah  hukum  yang  akan diberlakukan  oleh  negara  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan,  yang  dapat mengambil  bentuk  sebagai  pembuatan  hukum  baru  dan  sebagai  pengganti  hukum  yang lama.
Ruang  lingkup  kajian  politik  hukum  meliputi  aspek  yang  luas,  akan  tetapi  dalam kesempatan  ini  pembicaraan  terbatas  pada  beberapa  wilayah  tertentu,  sesuai  dengan maksud  dan  tujuan  yang  dapat  dipahami  dari  segi  pengguna  instrumen  ini.  Satjipto Rahardjo  menguraikan  beberapa  pertanyaan  yang  timbul  dalam  studi  politik  hukum  yang meliputi pertanyaan tentang :
a. Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada;
b. Cara-cara apa yang paling baik untuk mencapai tujuan negara;
c. Kapan  waktunya  hukum  dirubah  dan  bagaimana  perubahan  itu  sebaiknya dilakukan;
Dapatkah  dirumuskan  suatu  pola  yang  mapan  dalam  proses  pemilihan  tujuan  dan  cara untuk  mencapai  tujuan  tersebut.  Politik  hukum  sebagai  arah  dalam  pembangunan  hukum untuk mencapai tujuan negara yang telah ditentukan, persoalannya adalah memahami dasar dan tujuan negara yang dibentuk tersebut, yang terjadi melalui kesepakatan atau konsensus nasional  oleh  para  pendiri  negara.  Dasar  dan  tujuan  negara  demikian,  akan  ditemukan dalam  konstitusi,  sebagai  satu  kesepakatan  umum  ( generalconsensus ).  Disamping meletakkan  tujuan  dan  dasar  negara  yang  dibentuk,  maka  suatu  konstitusi  biasanya dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu:
(a) Menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ Negara;
(b) Mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lain; dan
(c) Mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warganegara.

## B. Dasar Dan Tujuan Negara
Memahami  dasar  negara  dalam  konteks  sekarang  ini,  kita  tentu  harus  kembali  mencerna pemikiran-pemikiran  yang  berkembang  dalam  rapat-rapat  Badan  Penyelidik  Usaha Persiapan  Kemerdekaan  (BPUPK).  Dengan  memahami  proses  terbentuknya  kesepakatan yang  dicapai  tentang  dasar  Negara  yang  akan  dibentuk  pada  tahun  1945  tersebut  dengan segala  pergulatan  pemikirannya,  kita  akan  lebih  mampu  menghayati  perkembangan  yang
kita  alami  sekarang,  yang  sesungguhnya  menyangkut  komitmen,  implementasi  dan perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan Pandangan Hidup Bangsa.
Sebagai  dasar negara,  falsafah dan pandangan hidup  serta pedoman bernegara,  berbangsa dan bermasyarakat, juga dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber politik hukum  dan  cita-hukum  ( rechtsidee )  yang  termuat  dalam  norma  dasar  Negara ( Staasfundamentalnorm ) dan menjadi moralitas konstitusi serta yang akan mendasari arah pembentukan  hukum  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  diciptakan  sebagai penjabaran Undang-Undang Dasar 1945.
Hukum  berfungsi  sebagai  pelindungan  kepentingan  manusia,  agar  kepentingan  manusia terlindungi,  hukum  harus  dilaksanakan  secara  profesional.  Pelaksanaan  hukum  dapat berlangsung normal,  damai, tertib. Hukum  yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan  perlindungan  nyata  terhadap  tindakan  sewenang-wenang.  Masyarakat mengharapkan  adanya  kepastian  hukum  karena  dengan  adanya  kepastian  hukum masyarakat  akan  tertib,  aman  dan  damai.  Masyarakat  mengharapkan  manfaat  dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum dilaksanakan  menimbulkan  keresahan  di  dalam  masyarakat.  Masyarakat    yang mendapatkan  perlakuan  yang  baik,  benar  akan  mewujudkan  keadaan  yang  tata  tentrem raharja.
Hukum  dapat  melindungi  hak  dan  kewajiban  setiap  individu  dalam  kenyataan  yang senyatanya, dengan  perlindungan hukum  yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum  :  ketertiban,  keamanan,  ketentraman,  kesejahteraan,  kedamaian,  kebenaran,  dan keadilan  harus  memberi  manfaat,  kegunaan  bagi  masyarakat  jangan  sampai  hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.
Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat dan negara, materi hokum digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum ( rechtidee ),  cita  moral,  kemerdekaan  individu  dan  bangsa,  perikemanusiaan,  perdamaian, cita  politik  dan  tujuan  negara.  Hukum  mencerminkan  nilai  hidup  yang  ada  dalam masyarakat  yang  mempunyai  kekuatan  berlaku  secara  yuridis,  sosiologis  dan  filosofis. Hukum yang hidup pada masyarakat bersumber pada Hukum Positif, yaitu :
1. Undang-undang ( Constitutional )
2. Hukum kebiasaan ( Costumary of law )
3. Perjanjian Internasional ( International treaty )
4. Keputusan hakim ( Jurisprudence )
5. Doktrin ( Doctrine )
6. Perjanjian ( Treaty )

## 7. Kesadaran hukum ( Consciousness of law )
Kaidah –  kaidah hukum  dasar  yang mengatur hal  – hal  yang mendasar mengenai  Negara dan penyelenggaraan Negara. Maka, dalam hukum  dasar lazim ditemukan hal  –  hal  yang mendasar  mengenai  Negara  dan  penyelenggaran  Negara  seperti  bentuk  Negara,  bentuk pemerintahan.  Asas–asas  hukum  mengenai  penyelenggaraan  Negara  seperti  asas kekuasaan  Negara  dan  lain  lain  sebagainya.  Namun,  dalam  hal  ini  tentu  sering  dijumpai bahwa tujuan Negara ditetapkan dalam konstitusi.
Cita hukum ( rechtidee ) mempunyai fungsi konstitutif memberi makna pada hukum dalam arti  padatan  makna  yang  bersifat  konkrit  umum  dan  mendahului  semua  hukum  serta berfungsi  membatasi  apa  yang  tidak  dapat  dipersatukan.  Pengertian,  fungsi  dan perwujudan  cita  hukum  ( rechtidee )  menunjukkan  betapa  fundamental  kedudukan  dan peranan cita-cita hukum adalah sumber genetik dari tata hukum ( rechtsorder ). Oleh karena itu cita hukum ( rechtidee ) hendaknya diwujudkan sebagai suatu realitas. Kewajiban negara untuk  menegakkan  cita  keadilan  sebagai  cita  hukum  itu  tersirat  didalam  asas  Hukum Kodrat yang dimaksud untuk mengukur kebaikan Hukum Positif, apakah betul –betul telah sesuai  dengan  aturan  yang  berasal  dari  Hukum  Tuhan,  dengan  perikemanusiaan  dan perikeadilan  dengan  kebaikan  Hukum  Etis  dan  dengan  asas  dasar  hukum  umum  abstrak hukum filosofis.
Di  Indonesia  rumusan  tentang  kesejahteraan  rakyat  tercantum  dalam  tujuan  Negara  di dalam Pembukaan UUD1945 Alinea Keempat. Namun, dalam kenyataannya menurut Prof. Muchsan  pemerintah  Indonesia  sampai  sekarang  belum  sepenuhnya  menjalankan  tujuan Negara.  Oleh  karena  itu  menyebutkan  empat  (4)  tujuan  Negara  yang  belum  sepenuhnya dijalankan  berdasarkan  rumusan  Pembukaan  UUD  1945  Alinea  Keempat,  yaitu  :  1) Protectional  Goal (Tujuan  Perlindungan)  “...melindungi  segenap  bangsa  Indonesia…”, dari segi hukum yaitu pemenuhan hak, terdiri dari tiga (3) pemenuhan hak subyek (orang) : a.  HAM  (hak  tertinggi);  b.  Hak regularity (biasa);  seperti  :  hak  milik,  hak  mendapatkan pelayanan yang baik. c. Hak khusus ( specific right ); seperti : hak untuk mendapatkan gaji dari pekerjaannya.
Terhadap  ketiga  pemenuhan  hak  tersebut  diatas,  di  Indonesia  terhadap  pemenuhan  hak tertinggi  belum  sepenuhnya  terjadi.  2) Welfare  Goal (Tujuan  Kesejahteraan);  “…Negara akan  mensejahterahkan  bangsa…”  Ukuran  yang  dipakai  Negara  untuk  mensejahterahkan bangsa,  hanya  sandang,  pangan  dan  papan.  Ironisnya,  justru  Negara  tidak mensejahterahkan  rakyat,  contohnya  :  Penggusuran  tanah  untuk  pembangunan  oleh Negara,  dengan  alasan  “untuk  kepentingan  umum”.  3) Educational  Goal (Tujuan Kecerdasan) “…Negara akan mencerdaskan semua warga Negara…” contoh : pendidikan di  Indonesia  belum  terwujud  sepenuhnya.  4) Peacefullness  Goal (Tujuan  Kedamaian) “…Negara  akan  mewujudkan  kedamaian  yang  kekal  dan  abadi..”.  kalimat  “kekal  dan abadi”  terlihat  begitu  ekstrim.  Tujuan  kedamaian  ini  terbagi  atas  dua  (2),  yaitu  :  a) Kedamaian  eksternal.  b)  Kedamaian  intern.  Moh.  Mahfud  merinci  ruang  lingkup  domain politik  hukum  secara  lebih  mengenai,  dan  lebih  tepat  dengan  maksud  dan  tujuan  Negara Indonesia, yaitu :
1) Tujuan  Negara  atau  masyarakat  Indonesia  yang  di  idamkan  sebagai  orientasi  politik hukum,  termasuk  penggalian  nilai  dan  dasar  tujuan  negara  sebagai  pemandu  politik hukum;
2) Sistem hukum nasional yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya;
3) Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum;
4) Isu nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya;
5) Pemagaran hukum dengan prolegnas dan judicial review, legislative review

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian yang di gunakan yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian  hukum  normatif  (yuridis  digunakan  alat  pengumpulan  data  yaitu metode  kepustakaan.  Data  kepustakaan    yang   diperoleh  melalui  penelitian kepustakaan  yang  bersumber  dari  peraturan  perundang -undangan,  buku  buku, dokumen  resmi,  publikasi,  dan  hasil  penelitian.  sifat  penelitian  ini  yang menggunakan  metode  yang  bersifat  deskriptif  analitis,  analisa  data  yang dipergunakan  secara  kualitatif  terhadap  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier  sehingga  memperoleh  suatu  kesimpulan  dan  gambaran  yang  jelas mengenai penelitian ini.

## IV. PEMBAHASAN

## Peran Politik Hukum
Keadaan  dan  kenyataan  hukum  dewasa  ini  sangat  memprihatinkan  karena  peraturan perundang-undangan  hanya  menjadi  lalu  lintas  peraturan,  tidak  menyentuh  persoalan pokoknya, tetapi berkembang, menjabar dengan aspirasi dan interpretasi yang tidak sampai pada kebenaran, keadilan dan kejujuran. Fungsi hukum tidak bermakna lagi, karena adanya kebebasan tafsiran tanpa batas  yang dimotori oleh kekuatan politik  yang  dikemas dengan tujuan  tertentu.  Hukumhanya  menjadi  sandaran  politik  untuk  mencapai  tujuan,  padahal politik  sulit  ditemukan  arahnya.  Politik  berdimensi  multi  tujuan,  bergeser  sesuai  dengan garis  partai  yang  mampu  menerobos  hukum  dari  sudut  manapun  asal  sampai  padatujuan dan target yang dikehendaki (mewujudkan tujuan Negara).
Perubahan  besar  telah  berlangsung  dalam  kehidupan  hukum  di  Indonesia.  Berbagai peraturan  perundang  –  undangan  dan  institusi  baru  lahir  untuk  menyesuaikan  dengan keadaan yang semakin berkembang. Tujuan dan alasan dibentuknya peraturan perundang – undangan  dapatberaneka  ragam.  Berbagai  tujuan  dan  alasan  dari  bentuk  suatu peraturanperundang  –  undangan  disebut  sebagai  politik  hukum  (legal  policy). Dalampembuatan  peraturan  perundang  –  undangan  politik  hukum  memegang peranansangat  penting.  Pertama,  sebagai  alasan  mengapa  diperlukan  pembentukan suatuperaturan  perundang  –  undangan.  Kedua,  untuk  menentukan  apa  yang hendakditerjemahkan  kedalam  kalimat  hukum  dan  menjadi  perumusan  Pasal.  Dua  hal inipenting  karena  keberadaan  peraturan  perundang  –  undangan  dan  perumusan Pasalmerupakan  jembatan  antara  politik  hukum  yang  ditetapkan  dengan  pelaksanaandari politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang –undangan. Hal ini mengingat  antara  pelaksanaan  peraturan  perundang  –  undangan  harus  ada  konsisten  dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik.
Politik  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  dua  dimensi.  Dimensi  pertama  adalah  politik hukum  yang  menjadi  alasan  dasar  dari  diadakannya  suatu  peraturan  perundang  – undangan.  Dimensi  Kedua  adalah  tujuan  atau  alasan  yang  muncul  dibalik  pemberlakuan suatu  peraturan  perundang–undangan.  Organski  berpendapat  bahwa  suatu  bangsa  modern sekarang  ini  telah  menempuh  pembangunan  melalui  tiga  tingkat  yaitu,  politik  unifikasi, politik  industrialisasi,  dan  politik  Negara  kesejahteraan.  pada  tingkat  unifikasi,  politik hukumnya adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan
kesatuan  nasional.  Pada  tingkat  kedua  yaitu  indutrialisasi,  pada  tingkat  ini  politik  hukum yang digunakan mengacu pada perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik.  Sedangkan  pada  tingkat  Negara  kesejahteraan,  politik  hukum  yang  digunakan mengacu  pada  pekerjaan  utama  Negara  untuk  melidungi  rakyat  dari  sisi  negatif industrialisasi,  mengoreksikesalahan  –  kesalahan  yang  terjadi  pada  tahap  –  tahap sebelumnya.  Langkah  –langkah  ini  lebih  menekankan  pada  terciptanya  kesejahteraan rakyat
Indonesia  saat  sekarang  ini  juga  ingin  mencapai  tiga  tahap  tersebut  dalam  waktu bersamaan.  Dari  sudut  hukum  tidak  kurang  dari  242  Undang  –  Undang,  11Perpu,  608 Peraturan  pemerintah,  1003  Keputusan  Presiden  dan  82  Instruksi  Presiden  lahir  sejak reformasi  1998  dibidang  politik,  ekonomi,  dan  sosial.  Lahirnya  peraturan  perundang  – undangan ini bertujuan untuk menyatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengatasi krisis  ekonomi  dan  mengembangkan  kesejahteraan  sosial  sekaligus.Jikalau  politik  hukum dilihat  sebagai  proses  pilihan  keputusan  untuk  membentuk  kebijakan  dalam  mencapai tujuan  negara  khususnya  kesejahteraan  rakyat  sebagaimana  yang  telah  ditentukan, makajelas  pilihan  kebijakan  demikian  akan  dipengaruhi  oleh  berbagai  konteks  yang meliputinya  seperti  kekuasaan  politik,  legitimasi,  sistem  ketatanegaraan,  ekonomi,  sosial dan  budaya.  Hal  itu  berarti  bahwa  politik  hukum  negara  selalu  memperhatikan  realitas yang  ada,  termasuk  realitas  politik  internasional  dan  nilai  -  nilai  yang  dianut  dalam pergaulan  bangsa-bangsa.  Politik  hukum  sebagai  satuproses  pembaruan  dan  pembuatan hukum  selalu  memiliki  sifat  kritis  terhadapdimensi  hukum  yang  bersifat ius  constitutum dan ius  constituendum ,  karenahukum  harus  senantiasa  melakukan  penyesuaian  dengan tujuan  yang  ingin  dicapai  masyarakat,  sebagaimana  telah  diputuskan.  Karenanya  politik hukum selaludinamis, dimana hukum bukan merupakan lembaga yang otonom, melainkan kait berkait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  diatas,  maka  dapat  diambil  beberapa  kesimpulan  antara lain  :  Bahwa  peranan  politik  hukum  digambarkan  sebagai  kebijakan  penguasa  dalam pembaharuan dan pembentukan hukum  positif sesuai dengan kewenangan  yang diberikan untuk  mencapai  tujuan  Negara  sebagaimana  yang  di  amanatkan  dalam  Pembukaan  UUD 1945  Alinea  Keempat.  Namun  dalam  kenyataannyasekarang  ini,  pelaksanaan  terhadap
Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat dalam mewujudkan tujuan dari Negara itu belum sepenuhnya  berjalan  dengan  apa  yang  diharapkan  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshidiqie  Jimly., Konstitusi  &  Konstitusionalisme ,  Sekretariat  Jenderal  &  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006
Hasil  Kajian  Kelompok  Kerja  Forum  Rektor  Indonesia  2006-2007, Penyempurnaan Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 , Gadjah Mada University Press MD Mahfud Moh., Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi , LP3ES, 2006 ______________., Kontribusi Pemikran Untuk 50 Tahun; Restropeksi Terhadap Masalah Hukum Dan Kenegaraan , Cetakan Pertama, Program Pascasarjana FH UII dan UII Press, Yogyakarta, 2007
Mertokusumo Sudikno., Mengenal Hukum, Suatu Pengantar , Liberty, Yogykarta, 1988
Notonagoro., Pembukaan  Oendang-Oendang  Dasar  1945 ,  Pokok  Kaidah  Negara  yang Fundamental Negara Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1948
Rahardjo Satjipto., Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
Soejadi., Refleksi  Mengenai  Hukum  Dan  Keadilan ,  Aktualisasinya  Di  Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003