## STRATEGI  PERENCANAAN KAWASAN INDUSTRI DALAM TATA RUANG  PERKOTAAN
I Made Agus Mahendra 1 , I Made Juniastra 2
1,2 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar, Bali 80115 Email : made.agusmahendra@gmail.com 1 , juniastra@gmail.com 2
Abstrak –  Perencanaan  kawasan  industri  dalam  tata  ruang  perkotaan  membutuhkan implementasi  dan  integrasi  yang  berkelanjutan.  Penataan  ruang  kawasan  perkotaan   pada hakekatnya  bertujuan  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  dengan  mewujudkan kawasan perkotaan yang aman,nyaman,produktif,berkelanjutan, dan sebagai pusat kegiatan ekonomi  berskala  nasional  maupun  internasional    yang  terintegrasi  dengan  kawasan industri. Studi ini lebih menekankan pada metode kualitatif dengan menerapkan pendekatan deskriptif dan studi literatur sebagai analisis pembanding dalam memecahkan permasalahan. Strategi dan Peran kawasan  industri  dalam  tata  ruang  perkotaan  yang  signifikan  adalah  Mengatasi  permasalahan  tata ruang  serta  sekaligus  mengendalikan  masalah  dampak  lingkungan  yang  diakibatkan  oleh  kegiatan industri.  Strategi  perencanaan  dan  Pembangunan  suatu  kawasan  industri  memerlukan  persyaratan- persyaratan tertentu yaitu harus memenuhi kaidah-kaidah kelayakan teknis, ekonomis dan finansial,  di samping  dukungan  peraturan  dan  kebijakan  pemerintah  yang  kondusif,  yang  diatur  dalam  suatu Pedoman Teknis Kawasan Industri.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  analisis  perencanaan  kawasan  industri  dalam  tata  ruang perkotaan yang sinergis dan berkelanjutan. Hasilnya Komposisi ideal  implementasi kawasan industri dalam tata ruang perkotaan harus sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah  (RTRW) dan rencana  detail  tata  ruang  (RDTR)  daerah  yang  tetap  mengedepankan  keberlanjutan  lingkungan  dan integrasi antara lingkukan sekitarnya.  Kawasan industri juga dapat diimplementasikan Sebagai Sarana untuk mencerminkan identitas (citra) sebuah ruang perkotaan.
Kata Kunci: Perencanaan; Kawasan Industri; Tata Ruang Perkotaan
Abstract – Planning industrial estates in urban spatial planning requires continuous implementation and integration.  The  spatial  arrangement  of  urban  areas  basically  aims  to  achieve  community  welfare  by realizing urban areas that are safe, comfortable, productive, sustainable, and as centers of national and international  economic  activities  that  are  integrated  with  industrial  areas.  This  study  emphasizes qualitative methods by applying a descriptive approach and literature study as a comparative analysis in solving problems. The strategy and significant role of industrial estates in urban spatial planning is to overcome spatial problems and at the same time control the problem of environmental impacts caused by industrial activities. The planning and development strategy of an industrial estate requires certain requirements, which must fulfill the principles of technical, economic and financial feasibility, in addition to the support of conducive government regulations and policies, which are regulated in the Technical Guidelines for Industrial Estates . This research aims to find out the analysis of industrial estate planning in  synergistic  and  sustainable  urban  spatial  planning.  The  result  The  ideal  composition  of  the implementation of industrial estates in urban spatial planning must be in accordance with the provisions of the regional spatial plan and detailed spatial plan of the area that continues to prioritize environmental sustainability  and  integration  between  the  surrounding  environment.    Industrial  estates  can  also  be implemented as a means to reflect the identity (image) of an urban space.

## Keywords: Planning; Industrial Estates; Urban Spatial Planning

## PENDAHULUAN
Pengembangan  sentra  pertumbuhan  ekonomi dilakukan  dengan  memanfaatkan  potensi  dan keunggulan  yang  dimiliki  oleh  daerah  masing- masing, salah satunya dengan pengembangan kawasan  industri.  Pembangunan  kawasan
industri  menjadi  salah  satu  program  utama pemerintah  untuk  mengembangkan  kawasan- kawasan  strategis.  Tujuan  pengembangan kawasan  industri  seperti  yang  dimuat  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  24  tahun  2009 tentang Kawasan Industri adalah: (a) mengendalikan pemanfaatan lahan, (b)
meningkatkan  upaya  pengembangan  industri yang berwawasan
lingkungan, (c) mempercepat  pertumbuhan  industri  regional, (d)  meningkatkan  daya  saing  industri  dan investasi,  dan  (e)  memastikan  rencana  lokasi dan pembangunan infrastruktur dengan koordinasi yang baik antar sektor terkait.
Perkembangan industri yang pesat dewasa ini antara  lain  diakselerasi  oleh  penerapan kemajuan teknologi guna mendapatkan kualitas hidup  yang  lebih  baik.  Disamping  itu,  industri juga  berpotensi  meningkatkan  nilai  tambah kegiatan  hulu  melalui  kegiatan  ekspor.  Sektor industri  memiliki  peran  strategis  dan  penting untuk  mewujudkan  tujuan  pembangunan, namun  juga  harus  menjadi  perhatian  bahwa sektor  industri  saat  ini  memiliki  tantangan berupa benturan
aktivitas industri dengan dampak yang berkaitan  dengan  isu-isu  lingkungan  dan kaitannya dengan proses pembangunan berkelanjutan.
Saat  ini  telah  berkembang  isu  dan  opini  telah terjadinya  degradasi  lingkungan  di  sekitar kawasan  industri,  terjadinya  klaim  dan  konflik antara  pihak  industri  dan  masyarakat  sekitar industri berkaitan dengan kesenjangan kesejahteraan  serta  potensi  pencemaran lingkungan baik cair, gas/udara, padatan akibat aktifitas  industri,  serta  permasalahan  teknis berkaitan  dengan  keterbatasan  sumber  air baku proses, sumber energi pembangkitan dan pengendalian pengelolaan limbah industri yang berdampak  terhadap  proses  keberlanjutan industri.
Kawasan  industri  merupakan  kawasan  tempat pemusatan  kegiatan  industri  yang  dilengkapi dengan infrastruktur penunjang yang dikembangkan  dan  dikelola  oleh  Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri. Keberadaan kawasan industri di suatu wilayah tidak lepas dari potensi alam  yang  terdapat  di  wilayahnya,  seperti ketersediaan  bahan  mentah  yang  menjadi bahan  utama  pengolahan  industri  dan  letak geografisnya  yang  mendukung  aksesibilitas
pemasaran  produk  hasil  olahan  industri tersebut.  Kabupaten  Minahasa  Utara  memiliki potensi  pada  sektor  pertanian,  perikanan, industri, jasa dan SDA dimana potensi tersebut mampu menjadi penggerak
Perkotaan  atau  kawasan  perkotaan  adalah permukiman  yang  meliputi  kota  induk  dan daerah pengaruh di luar batas administratifnya yang
berupa daerah
pinggiran
sekitarnya/kawasan suburban.
Kawasan perkotaan  adalah  wilayah  yang  mempunyai kegiatan  utama  bukan  pertanian  dengan susunan  fungsi  kawasan  sebagai  tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan  sosial,  serta  kegiatan  ekonomi (Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009).
Menurut  UU  No  26  Tahun  2007,  Kawasan Perkotaan  adalah  wilayah  yang  mempunyai kegiatan  utama  bukan  pertanian  dengan susunan  fungsi  kawasan  sebagai  tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan
distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan  sosial,  dan  kegiatan  ekonomi. Adapun fasilitas kota perkotaan sebagai berikut (Tarigan,  2005)  (1)  Pusat  perdagangan  (2) Pusat  pelayanan  jasa  (3)Pusat  prasarana perkotaan (4) Pusat penyediaan fasilitas sosial (5)  Pusat  pemerintahan  (6)  Pusat  komunikasi dan pangkalan transportasi (7) Lokasi permukiman yang tertata
Kawasan  industri  dalam  tata  ruang  perkotaan dapat  memberikan  nilai  tambah  sebagai penguat  linkage  ruang.  Dalam  implementasi perencanaan  kawasan  industri,  sinergitas antara rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang daerah Tujuan Pembangunan Kawasan  Industri  sebagaimana  tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009  tentang  Kawasan  Industri,  bertujuan untuk:Mengendalikan pemanfaatan
ruang;Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan; Mempercepat  pertumbuhan  industri  di  daerah;
Meningkatkan daya saing
industri;
Meningkatkan daya saing investasi;
Memberikan  jaminan  kepastian  lokasi  dalam
perencanaan  dan  pembangunan  infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  lebih  menekankan  pada  metode kualitatif  dengan  menerapkan  pendekatan deskriptif  dan  studi  literatur  sebagai  analisis pembanding dalam memecahkan permasalahan Dimana dalam studi ini menjelaskan, menganalisis dan
mengidentifikasi tentang integrasi dan implementasi  strategi  Perencanaan  kawasan industri dengan elemen tata ruang perkotaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Pengertian Kawasan Industri.
Definisi Kawasan Industri berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014
menjelaskan  bahwa  Kawasan  Industri  adalah “kawasan  tempat  pemusatan  kegiatan  industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang  yang  dikembangkan  dan  dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.”
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  142 Tahun  2015  menjabarkan  bahwa  Kawasan Industri  adalah  “kawasan  tempat  pemusatan kegiatan  Industri  yang  dilengkapi  dengan sarana  dan  prasarana  penunjang  yang dikembangkan  dan  dikelola  oleh  Perusahaan Kawasan Industri.”
Menurut National Industrial Zoning Committee’s (USA) 1967 dalam Praktinya (2007), menjelaskan  bahwa  “yang  dimaksud  dengan Kawasan  Industri  atau  Industrial  Estate  atau sering  disebut  dengan  Industrial  Park  adalah suatu  Kawasan  Industri  di  atas  tanah  yang cukup luas, yang secara administratif dikontrol oleh  seseorang  atau  sebuah  lembaga  yang cocok untuk kegiatan industri, karena lokasinya,  topografinya,  zoning  yang  tepat, kesediaan semua infrastrukturnya (utilitas), dan kemudahan aksesibilitas transportasi.”
Menurut  Marsudi  Djojodipuro  (1992)  dalam Praktinya (2007), menjabarkan bahwa Kawasan Industri adalah hamparan tanah yang memiliki  luas  beberapa  ratus  hektar  yang
didalamnya  telah  dibagi  menjadi  beberapa kavling  dengan  luas  yang  berebeda-beda sesuai  dengan  keinginan  dan  kebutuhan pengusaha.  Pada  lokasi  tersebut  minimal tersedia  beberapa  fasilitas  penunjang  seperti jalan  antar  kavling,  saluran  pembuangan limbah dan gardu listrik yang cukup besar untuk menampung  kebutuhan  pengusaha  yang diharapkan  akan  berlokasi  di  tempat  tersebut. Kawasan  industri/Industrial  Estate  atau  sering disebut  juga  Industrial  Park  merupakan kawasan  yang  dibangun  pada  suatu  lahan dengan  peruntukan  sesuai  untuk  kegiatan ekonomi  mengolah  bahan  baku/sumber  daya industri sehingga memiliki nilai jual/nilai tambah yang lebih tinggi, baik dilihat dari lokasinya yang strategis  maupun  zoning  kawasan  yang  tepat. Kawasan  industri  perlu  didukung  dengan ketersediaan infrastruktur (utilitas) yang memadai serta kemudahan dalam aksesibilitas transportasi baik barang maupun manusia.
Dari  beberapa  pengertian  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  Kawasan  Industri  adalah sebidang  tanah  luas  yang  dilengkapi  dengan sarana  dan  prasarana  penunjang  yang dikembangkan  dan  dikelola  oleh  Perusahaan Kawasan  Industri  yang  telah  memiliki  Izin Usaha  Kawasan  Industri,  dimana  nantinya lokasi tersebut akan menjadi tempat pemusatan kegiatan industri.

## B.  Klasifikasi  Industri  Berdasarkan  Surat Keputusan Menteri Perindustrian
Selain  pengklasifikasian  industri  tersebut  di atas,  ada  juga  pengklasifikasian  industri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian  Nomor  19/M/  I/1986  yang dikeluarkan  oleh  Departemen  Perindustrian dan Perdagangan.
Adapun pengklasifikasiannya  adalah  sebagai  berikut:
(1)  Industri  Kimia  Dasar,  (2)  Industri  Mesin Logam dan Elektronika, (3) Aneka Industri, (4)
Industri Kecil, dan (5) Industri Pariwisata.
Tabel 1. Kriteria Pertimbangan Pemilihan Lokasi Kawasan Industri No  Kriteria Pemilihan Lokasi Faktor Pertimbangan 1 Jarak ke Pusat Kota Jarak ke Pusat Kota 2 Jarak ke Permukiman Jarak ke Permukiman 3 Jaringan transportasi darat Jalan arteri primer atau jaringan kereta api 4 Jaringan Energi dan Kelistrikan
Tersedia
5 Jaringan Telekomunikasi Tersedia 6 Prasarana Angkutan Tersedia pelabuhan laut untuk kelancaran transportasi logistik barang maupun outlet ekspor/impor 7 Sumber air baku Tersedia sumber air permukaan (sungai, danau, waduk/embung, atau laut) dengan debit yang mencukupi 8 Kondisi Lahan Topografi: max. 15% Kesuburan tanah relatif tidak subur (non-irigasi teknis)
Pola tata guna lahan: nonpertanian, non-permukiman, dan non-konservasi Ketersediaan lahan minimal 50 ha Harga lahan relatif (bukan merupakan lahan dengan harga yang tinggi di daerah tersebut)
Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian no. 40/M- IND/PER/6/2016

## C.  Prinsip-Prinsip Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Industri
Dalam  pengembangan  kawasan  industri  perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Kesesuaian Tata Ruang
Pemilihan,  penetapan  dan  penggunaan  lahan untuk  kawasan  industri  harus  sesuai  dan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Rencana Tata
Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota yang
bersangkutan, RencanaTata
Ruang  Wilayah  Provinsi,  maupun  Rencana Tata RuangWilayah Nasional. Kesesuaian tata ruang merupakan landasan pokok bagi pengembangan kawasan industri  yang  akan  menjamin  kepastian pelaksanaan pembangunannya. b. Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pengembangan suatu kawasan industri mempersyaratkan dukungan ketersediaan prasarana dan sarana yang
memadai.  Oleh  karena  itu,  dalam  upaya mengembangkan suatu kawasan industri perlu mempertimbangkan faktorfaktor yang terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana, seperti:
1)  Tersedianya  akses  jalan  yang  dapat memenuhi  kelancaran  arus  transportasi kegiatan industri;
2)  Tersedianya  sumber  energi  (gas,  listrik) yang mampu memenuhi kebutuhan kegiatan industri baik dalam hal ketersediaan,  kualitas,  kuantitas  dan kepastian pasokan;
3)  Tersedianya  sumber  air  sebagai  air  baku industri  baik  yang  bersumber  dari  air permukaan,  PDAM,  air  tanah  dalam; dengan  prioritas  utama  yang  berasal  dari air permukaan yang dikelola oleh Perusahaan  Kawasan  Industri  (Water
Treatment Plant);
4) Tersedianya sistem dan jaringan telekomunikasi  untuk  kebutuhan  telepon dan komunikasi data;
5)  Tersedianya  fasilitas  penunjang  lainnya seperti  kantor  pengelola,  unit  pemadam kebakaran,  bank,  kantor  pos,  poliklinik, kantin, sarana ibadah, perumahan karyawan industri, pos keamanan, sarana
olahraga/kesegaran jasmani, halte
angkutan  umum,  dan  sarana  penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan. c. Ramah Lingkungan
Dalam  pengembangan  kawasan  industri, pengelola kawasan Industri wajib melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, di mana kawasan industri wajib dilengkapi dengan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). d. Efisiensi Aspek  efisiensi  merupakanlandasan  pokok dalam  pengembangan  kawasan  industri.  Bagi pengguna kaveling (user)  akan  mendapatkan  lokasi  kegiatan industri yang sudah tertata dengan baik di mana terdapat beberapa keuntungan  seperti  bantuan  proses  perijinan, ketersediaan prasarana dan sarana.
Sedangkan bagi pemerintah daerah  akan  menjadi  lebih  efisien  dalam perencanaan  pembangunan  prasarana  yang mendukung dalam pengembangan kawasan industri. e. Keamanan dan Kenyamanan Berusaha Situasi  dan  kondisi  keamanan  yang  stabil merupakan salah satu jaminan bagi keberlangsungan kegiatan kawasan industri.  Untuk  itu  diperlukan  adanya  jaminan keamanan  dan  kenyamanan  berusaha  dari gangguan keamanan seperti gangguan ketertiban  masyarakat  (kamtibmas),  tindakan anarkis  dan  gangguan  lainnya  terhadap kegiatan industri. Dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan berusaha, Pengelola
Kawasan
Industri dapat bekerjasama  dengan  Pemerintah  Daerah setempat  dan/atau  pihak  keamanan.  Apabila dipandang perlu, pemerintah dapat menetapkan  suatu  Kawasan  Industri  sebagai objek  vital  untuk  mendapatkan  perlakuan khusus  Faktor  keselamatan  merupakan  aspek yang tidak dapat diabaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kawasan industri, sehingga  perlu  memperhatikan  hal-hal  yang menyangkut  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja  dan  Lingkungan  (K3L)  dan  menerapkan prinsip-prinsip keselamatan kerja yang berlaku.
Tabel 2. Persyaratan Kawasan Industri Berdasarkan Peraturan dari Pemerintah Tahapan Rincian Persiapan Pemilihan Lokasi Penyusunan Dokumen Pengurusan Perijinan Pengembangan Pembebasan Lahan Penyusunan Perencanaan Detail
Pengelolaan Kelembagaan Kawasan Industri
Sistem Manajemen Pelaksanaan Tata Tertib Kawasan Industri (Estate Regulation) Pelayanan kepada Tenan Pemasaran Pengelolaan Lingkungan Kepedulian Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Penyusunan dan Pelaporan Data Kawasan Industri
Sumber: Peraturan Menteri Perindustrian no. 40/M-
IND/PER/6/2016. D.  Elemen Perancangan

## kawasan
perkotaan
Perencanaan  ruang  kota  tidak  dapat  berdiri sendiri.  Bagaimana  merancangnya  harus memperhatikan  elemen-elemen  rancang  kota yang lainnya agar tercipta keharmonisan sistem rancang  kota  ( urban  design). Urban  design berkepentingan  dengan  proses  perwujudan ruang  kota  yang  berkualitas  tinggi  dilihat  dari kemampuan ruang tersebut di dalam membentuk pola hidup masyarakat urban yang sehat.  Untuk  itu  maka  unsur-unsur  arsitektur kota  yang  berpengaruh  terhadap  (proses) pembentukan ruang.
Shirvani  (1985),  mengklasifikasikan  elemen urban  design  dalam  delapan  kategori  sebagai berikut :
a. Tata Guna Lahan ( Land Use)
Pada  prinsipnya  land  use  adalah penggunaan lahan    untuk  menentukan  pilihan  yang  terbaik dalam  mengalokasikan  fungsi  tertentu  , sehingga  secara  umum  dapat  memberikan gambaran  keseluruhan  bagaimana  daerah suatu kawasan tersebut seharusnya
berfungsi.Land use bermanfaat untuk
pengembangan
sekaligus
pengendalian investasi  pembangunan  yang  pada  skala makro,  land  use  lebih  bersifat  multifungsi/ mixed use
b. Bentuk dan Massa Bangunan (Building Form and Massing)
Bentuk  dan  massa  bangunan  tidak  semata- mata ditentukan oleh ketinggian atau besarnya bangunan, penampilan bentuk maupun konfigurasi  dari  massa  bangunannya,  akan tetapi  ditentukan  juga  oleh  besaran  selubung bangunan (building envelope), BCR (KDB) dan FAR  (KLB),  ketinggian  bangunan,  sempadan bangunan,  ragam  arsitektur,  skala,  material, warna dan sebagainya.
c.    Sirkulasi  dan  Parkir (Circulation  and Parking)
Masalah  sirkulasi  kota  merupakan  persoalan yang  membutuhkan  pemikiran  mendasar, antara  prasarana  jalan  yang  tersedia,  bentuk struktur  kota,  fasilitas  pelayanan  umum  dan jumlah  kendaraan  bermotor    yang  semakin meningkat.  Diperlukan  suatu  manajemen transportasi  yang  menyeluruh  terkait  dengan aspek-aspek  tersebut.  Sebagian besar  negara maju  sudah  dicanangkan  atau  digencarkan penggunaan  moda  transportasi  umum  (mass transport) dan mengurangi penggunaan kendaraan  pribadi.  Selain  penghematan  BBM, langkah  ini  akan  membantu  pengurangan pencemaran  udara  kota  berupa  partikel beracun  (CO2  misalnya)  maupun  kebisingan dan  bahaya  lalu  lintas  lainnya.  Kebijakan  ini mengarah  terciptanya  suatu  lingkungan  kota menuju  kondisi  minimalisir  transportasi  (zero transportation).
d. Ruang Terbuka (Open Space) Berbicara tentang ruang terbuka (open space) selalu menyangkut lansekap. Elemen lansekap terdiri  dari  elemen  keras  (hardscape  seperti  : jalan, trotoar, patun, bebatuan dan sebagainya) serta elemen lunak (softscape) berupa tanaman  dan  air.  Ruang  terbuka  biasanya
berupa  lapangan,  jalan,  sempadan  sungai, green  belt,  taman  dan  sebagainya.  Dalam perencanan  open  space  akan  senantiasa terkait  dengan  perabot  taman  /  jalan  (street furniture). Street furniture ini bisa berupa lampu, tempat  sampah,  papan  nama,  bangku  taman dan sebagainya.
e. Area Pedestrian (Pedestrian Area) Sistem pedestrian yang baik akan mengurangi keterikatan  terhadap  kendaraan  di  kawasan pusat  kota,  mempertinggi  kualitas  lingkungan melalui  sistem  perancangan  yang  manusiawi, menciptakan kegiatan pedagang kaki lima yang lebih  banyak  dan  akhirnya  akan  membantu kualitas udara di kawasan tersebut.
f. Tanda-tanda (Signage)
Tanda-tanda  petunjuk  jalan,  arah  kesuatu kawasan  tertentu  pada  jalan  tol  atau  di  jalan kawasan  pusat  kota  semakin  membuat semarak  atmosfir  lingkungan  kota  tersebut. Peraturan yang mengatur tentang tanda-tanda tersebut pada sebagian besar kota di Indonesia belum mengatur pada masalah teknis.
Akibatnya perkembangan papan-papan reklame
mengalami persaingan yang berlebihan,  baik  dalam  penempatan  titik- titiknya,  dimensi  atau  ukuran  billboardnya, kecocokan  bentuk,  dan  pengaruh  visual terhadap lingkungan kota.
g. Pendukung Kegiatan (Activity Support ) Pendukung  kegiatan  adalah  semua  fungsi bangunan dan kegiatan kegiatan yang mendukung  ruang  publik  suatu  kawasan  kota. Bentuk,  lokasi  dan  karakter  suatu  kawasan yang  memiliki  ciri  khusus  akan  berpengaruh terhadap  fungsi,  penggunaan  lahan  dan kegiatan  kegiatannya.  Penciptaan  kegiatan pendukung  aktifitas  tidak  hanya  menyediakan jalan,  pedestrian  atau  plaza,  tetapi  juga  harus mempertimbangkan fungsi utama dan penggunaan  elemen-elemen  kota  yang  dapat menggerakkan  aktivitas,  misalnya  :  pusat perbelanjaan, taman rekreasi, pusat perkantoran, perpustakaan dan sebagainya.
h. Konservasi ( Conservation )
Konservasi  suatu  individual  bangunan  harus selalu  dikaitkan  dengan  keseluruhan  kota. Konsep tentang konservasi kota memperhatikan  beberapa  aspek,antara  lain: bangunan-bangunan tunggal, struktur dan gaya
arsitektur, hal yang berkaitan dengan kegunaan,  umur  bangunan  atau  kelayakan bangunan.  Beberapa  kategori  konservasi antara lain preservasi (preservation),
konservasi
(conservation), rehabilitasi (rehabilitation),  revitalisasi  (revitalitation)  dan peningkatan (improvement).
E.  Integrasi    perencanan  Kawasan  Industri dalam  elemen  tata  ruang  kawasan perkotaan
Elemen  perkotaan  merupakan  bagian  dari struktur  pembentuk  wilayah  perkotaan  yang
mempunyai  peran  penting  dalam  memberikan karakter kawasan perkotaan. Karakter perkotaan  yang  meliputi  kawasan  industri maupun  non  industri  akan  saling  melengkapi dan  bersinergi  agar  mewujudkan  sebuah kawasan  perkotaan  yang  terstruktur  dan berkelanjutan
Tabel 3. Integrasi  perencanan Kawasan Industri dalam elemen tata ruang kawasan  perkotaan Persyaratan kawasan industri Elemen  tata ruang kawasan  perkotaan Tata guna lahan Bentuk dan massa bangunan Sirkulasi dan parkir Ruang terbuk a Area pejala n kaki Signage /penand a kawasa n Activity support/p endukung kegiatan Konserva si kawasan Persiapan Pemilihan Lokasi Penyusunan Dokumen Pengurusan Perijinan √ √ √ √ √ √ √ √ Pengembangan Pembebasan Lahan Penyusunan Perencanaan Detail √ √ √ √ √ √ √ √ Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Kepedulian Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Industri √ √ √ √
√ √ √ √
Sumber : Hasil  intepretasi dan analisis  penulis 2022

## F.  Implementasi dan peran  Kawasan Industri dalam elemen tata ruang kawasan  perkotaan
Tabel 4. Implementasi  dan peran kawasan  industri dalam elemen tata ruang
kawasan perkotaan Elemen Rancang Kota Implementasi terhadap kawasan Industri Peran terhadap kawasan industri Visual Rasa (Sense) Norma/aturan Tata Guna Lahan ( Land Use) pembagian fungsi fungsi kawasan industry  fungsi- fungsi kawasan budaya, komersial dan perkantoran Memberikan identifikasi melalui bentuk bangunan dan pembagian fungsi kawasan Memberi petunjuk batasan terhadap rencana tata ruang kota dan rencana detail tata ruang serta bentuk bangunan Bentuk dan Massa Bangunan (Building Form and Massing) kawasan perkotaan dapat menonjolkan leunikan daerah masing-masing dengan tidak mengurangi fungsi bangunan Memberikan identifikasi melalui bentuk bangunan dengan konsep ciri khas daerah masing-masing Memberika n suasana daerah dengan gaya bangunan disekitar Memberi petunjuk batasan terhadap  Peraturan daerah bentuk bangunan yang Sirkulasi dan Parkir (Circulation and Parking ) Implementasi adanyha lahan tempat parkir yang memadai yang terintegrasi dengan lingkungan sekitar - - Memberi petunjuk batasan terhadap rencana tata ruang kota dan rencana detail tata ruang serta bentuk bangunan Ruang Terbuka (Open Space) Ruang terbuka sebagai tata hijau dan tata vegetasi Memberikan kesan luas dan penggunaan ruang oleh  masyarakat sebagai tempat bersosialisasi Memberika n sense terhadap suasana nyaman tentram dan damai Memberi petunjuk batasan terhadap rencana tata ruang kota dan rencana detail tata ruang serta bentuk bangunan Area Pedestrian (Pedestrian Area) Area pejalan kaki/ trotoar sebagai salah satu syarat dalam kawasan industry yang mengimplementasik an kepentingan masyarakat umum Pembatas  jalan dan memeperindah ruang perkotaan Memberi petunjuk batasan terhadap rencana tata ruang kota dan rencana detail tata ruang serta bentuk bangunan Tanda-tanda (Signage) Tanda tanda pada area publik penunjuk jalan, penamaan  fungsi – fungsi kawasan Memberi petunjuk batasan terhadap Peraturan daerah Klungkung
Konservasi ( Conservation ) Konservasi dilakukakan pada daerah yang memang menjadi integrasi langsung dari kawasan industri Sebagai  penanda kawasan yang memiliki historis dan peninggalan bermakna disekitar kawasan industry Memberika n rasa dan suasana yang berbeda Memberi petunjuk batasan terhadap Undang Undang RI tentang cagar budaya yang harus diintegrasikan dengan perencanaan  kawasan
industri
Sumber : Hasil  intepretasi dan analisis  penulis 2022

## KESIMPULAN
Integrasi perencanaan kawasan industri sangat penting  dilakukan  dalam  elemen  tata  ruang perkotaan  dan  mengacu  kepada  rencana  tata ruang  wilayah  serta    rencana  detail  tata  ruang setiap  daerah.Terdapat  beberapa  faktor  yang saling  terintegrasi  dan  mendukung  dalam implementasi  perencanaan  kawasan  industri dalam kawasan perkotaan yaitu tata guna lahan Bentuk  dan  Massa  Bangunan,    Sirkulasi  dan Parkir,  Ruang  Terbuka,  Area  Pedestrian,    dan Konservasi  .  Dalam  persiapan,  pengembangan dan pengelolaan persyaratan  kawasan industri, elemen  ruang  perkotaan  mempengaruhi  dan berperan  dalam  implementasi  perencanaan kawasan  industri.  Strategi  dan  Implementasi perencanaan  kawasan  industri  dalam  elemen ruang  perkotaan  dapat  dilihat  dari  pembagian fungsi  fungsi  kawasan  industri  fungsi-fungsi kawasan  budaya,  komersial  dan  perkantoran, kawasan perkotaan dapat menonjolkan keunikan  kawasan  industri    daerah  masing- masing  dengan  tidak  mengurangi  fungsi bangunan.  Ruang  terbuka  pada  kawasan industri akan menjadi penghijauan dan pengelolaan  lingkungan  yang  baik  dari  polusi udara  dan    penurunan    fungsi      daya  dukung tanah

## DAFTAR PUSTAKA
Budiharjo, Eko (Ed.). 1997. Arsitektur Pembangunan  dan  Konservasi,  Jakarta: Penerbit Djambatan.
Budihardjo, Eko, (1997), Tata Ruang Perkotaan, Penerbit Alumni, Bandung
Budihardjo,  Eko.  (2003).  Kota dan Lingkungan.
Jakarta: Penerbit LP3ES.
Dardak,  Hermanto.  2005.  Pemanfaatan  Lahan
Berbasis  Rencana  Tata  Ruang  sebagai
Upaya  Perwujudan  Ruang  Hidup  yang
Nyaman, Produktif,
dan
Berkelanjutan.Efansyah,  M  Noor.  (2007).
OHSAS  18001:1999 – Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Modul Pelatihan). Yogyakarta:  Deras  Training Center.
Danar  M.  Alfari  (2016).  Analisis  Perubahan Penggunaan  Lahan  Kecamatan  Sewon Kabupaten  Bantul  Tahun  2006  dan  2014 Berdasarkan  Citra  Quickbird.  Skripsi.
Surakarta: Program Studi Geografi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diunduh: http://eprints.ums.ac.id/47583/ Dahana Pamungkas, Suryanto (2018). Perkembangan  Rencana  Pembangunan
Kawasan Industri Sentolo(2005-2013). Jurnal Khasanah Ilmu Vol. 9 No. 1: Magister Perencanaan  Kota  dan  Daerah  (MPKD) Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Hadmaja.  (2014).  Dampak  Perkembangan Wilayah Kota terhadap Ketersediaan Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  di  Kota Mojokerto.  Swara  Bhumi,  Vol  3,  No  2, pp.82-89.
Isna  Oktiana  N.R  (2016).  Evaluasi  Alih  Fungsi Lahan  Pertanian  Menjadi  Perumahan  di Kota  Bandung  Tahun  2011  s/d  2015. Skripsi.  Yogyakarta  :  Universitas  Gajah Mada. Diunduh: http://etd.repository.ugm.ac.id/
Johara, Jayadinata T. (1992). Tata Guna Tanah Dalam  Perencanaan  Pedesaan  Perkotaan dan Wilayah. Bandung: Penerbit ITB.
Koehn, Enno et. al. (1995) Safety in Defeloping Countries:  Professional  and  Bureaucratic Problems. Journal of Construction Eng. and Manag. September 1995.
Lynch,  Kevin.  (1960).  The  Image  of  The  City (The  M.I.T. Press: England).
Moleong, J. Lexi. Metodologi Penelitian Naturalistik-Kwalitatif. Penerbit Tarsito Bandung. 1993.
Mahendra,  I  Made  Agus  ,  Paturusi,  Syamsul Alam, Dwijendra, Ngakan Ketut Acwin, and Putra,  I  Dewa  Gede  Agung  Diasana. (2019). Urban Identity from the Perspective of Urban Atmosphere Case Study: Klungkung,  Bali,  Indonesia.  International Journal  of  Engineering  and  Emerging Technology  (IJEET).  Vol.  4  No.  2  July – December 2019 Denpasar: Fakultas Teknik Universitas Udayana.
Shirvani,  Hamid.  (1985).  The  Urban  Design Process. New York: Van Nostrand Reinhold Sulaeman,Fatah.  (1992).  Strategi  Pengelolaan Kawasan  Industri  Berkelanjutan:  Untirta press. Sukmadinata, (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Graha Aksara.
Trancik,  Roger.  (1986).  Finding  Lost  Space: Theories  of  Urban  Design.  New  York:
Nostrand Reinhold
Waluya,  B.  (2016).  Relokasi  Industri  di Kabupaten Bandung. Jurnal Geografi Gea;
Vol 7, No 2 (2007)DO - 10.17509/Gea.V7i2.1724, 7(2), 1 –11. Retrieved from
https://ejournal.upi.edu/index.php/gea/articl
e/view/1724
Wikaningrum,  T.  (2016).  Kajian  Keberlajutan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Industri Studi Kasus di Kawasan Industri Jababeka Bekasi.
Journal of Environmental Engineering  and  Waste  Management;  Vol 1, No 2 (2016).
https://doi.org/10.33021/jenv.v1i2.122 Wahidi D., Roestanto. (2014). Kawasan Industri Indonesia:  Sebuah  Konsep  Perencanaan dan Aplikasinya. Biografika, Bogor.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.
24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri Peraturan  Menteri  Perindustrian  no.  40/M- IND/PER/6/2016  tentang  Pedoman  Teknis Kawasan Industri