Volume 5 Issue 1, March 2021: pp. 28-40. Copyright © 2021 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Akibat Pembuatan Akta Otentik yang Berindikasi Perbuatan Pidana

## Responsbility and Legal Protection for Notary’s Conseguences of Authentic
Certificate Implecated Crime
Helfira Citra 1 , Yulia Risa 2 ,
1. Universitas Dharma Andalas, Indonesia. E-mail: helfira.citra@gmail.com.
2. Universitas Dharma Andalas, Indonesia. E-mail: yuliarisa24@gmail.com.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Notary Responsible Agency;
Authentic Deed;
Criminal Actions The presence of a notary as a public official is the answer to the public's need for  legal  certainty  for  every  engagement  they  do,  the  number  of  authentic deeds made by the notary becomes evidence in court, due to the problem with the authentic deed made by the notary giving rights to someone or a legal entity to do or own something, so as to make a person or legal entity have the authority to do something or not do something. This study uses a normative juridical  research  method,  namely  research  that  only  uses  and  processes secondary  data  with  the  literature  method  related  to  the  Law  on  Notary Position and the Notary Code of Ethics. The aim to be achieved in this study is to determine the accountability of notaries as public officials in making deeds that indicate criminal acts, the functions and roles of regional, regional and central honorary councils to minimize the notary profession in making deeds so as not to get involved in criminal cases. Based on the results of this research, it was found. First, a Notary  as a general  officer can be subject to criminal charges, both based on Articles concerning letter forgery and Articles relating to his duties as a Notary, and can even be sentenced to imprisonment if the act fulfills the elements. of the criminal act accused to him. Second, the existence of the Regional Supervisory Council, the regional supervisory council and the central  supervisory  council  are  very  important  in  the  practice  of  a  notary, which is the only channel for people who want to complain about unethical behavior or violations of office committed by a Notary in the community in the event of a norm violation in society. INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Kata kunci: Petanggung Jawaban Notaris;
Akta Otentik; Perbuatan Pidana
Kehadiran Notaris sebagai Pejabat umum adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat  akan  kepastian  hukum  atas  setiap  perikatan-perikatan  yang mereka lakukan, Banyaknya akta otentik yang dibuat oleh Notaris menjadi alat bukti di pengadilan, dikarenakan persoalan terhadap akta otentik yang dibuat  oleh  Notaris  memberikan  hak  kepada  seseorang  atau  suatu  badan hukum untuk berbuat atau memiliki sesuatu, sehingga membuat seseorang atau  badan  hukum  tersebut  mempunyai  kewenangan  dalam  melakukan
sesuatu  atau  tidak  melakukan  sesuatu.  Penelitian  ini  memakai  metode penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang hanya  menggunakan  dan mengolah data-data sekunder dengan metode kepustakaan yang berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban  notaris  sebagai  pejabat  umum  dalam  membuat  akta  yang berindikasi  perbuatan  pidana  fungsi  dan  peranan  majelis  kehormatan daerah,  wilayah  dan  pusat  untuk  meminimalisasi  profesi  Notaris  dalam pembuatan akta agar tidak terlibat dalam kasus pidana. Berdasarkan hasil penelitian  ini  ditemukan  Pertama,  Notaris  selaku  penjabat  umum  dapat dikenakan  tuntutan  pidana,  baik  berdasarkan  pasal-pasal  tentang pemalsuan  surat  maupun  pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  tugas jabatanya  sebagai  Notaris,  bahkan  dapat  juga  dijatuhi  hukum  pidana penjara apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Kedua, Keberadaan Majelis Pengawas Daerah majelis pengawas wilayah dan majelis pengawas pusat merupakan hal yang sangat penting dalam praktik notaris merupakan saluran satu-satunya bagi masyarakat  yang  ingin  mengadukan  perilaku  tidak  etis  atau  pelanggaran jabatan  yang  dilakukan  Notaris  dalam  masyarakat  apabila  terjadi pelanggaran norma dalam masyarakat.

## 1. Pendahuluan
Profesi notaris merupakan profesi hukum yang berkaitan dengan masyarakat langsung, Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan  kemudian  baru  disosialisasikan  kepada  khalayak.  Jabatan  Notaris  ini  tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif karena Notaris diharapkan memiliki  posisi  netral.  Pentingnya  profesi  Notaris  karena  sifat  dan  hakikat  dari pekerjaannya  yang  sangat  berorientasi  pada  legalisasi  keterangan  atau  perjanjian, sehingga  dapat  menjadi  dasar  hukum  utama  tentang  status  harta  benda,  hak,  dan kewajiban para pihak yang terlibat. 1
Indonesia adalah negara hukum yang mana hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45). Profesi Hukum meliputi Polisi, Hakim, Advokat, Jaksa, Notaris dan lain-lain. Setiap masyarakat membutuhkan seorang yang dapat menjadi penengah dalam peristiwa hukum yang akan atau sedang dihadapi, dapat dipercaya, yang tanda tangannya memberi jaminan dan bukti kuat dalam peristiwa hukum yang terlaksana  tersebut. Seorang advokat berada dan mendampingi seseorang atau klien agar hak-haknya tidak dilanggar, maka Notaris tidak berada pada posisi satu pihak, melainkan berada di antara para pihak dalam perbuatan hukum yang akan dibuat para penghadap. 2
Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa
1 Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), 17.
2 Tan Thong Kie, Studi Notariat: Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), 170.
pejabat  umum  yang  diberi  wewenang  umum  untuk  membuat  akta  otentik  dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
Sejak berlakunya UUJN yang merupakan peraturan perihal jabatan dan Hukum Notaris membuat adanya kepastian hukum tentang kekuatan hukum yang terdapat pada setiap akta  yang  dibuat  oleh  dan  di  hadapan  Notaris.  Dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangannya, Notaris haruslah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni di dalam Pasal 15 dan 16 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang Kewajiban dan Wewenang Notaris. 3
Notaris bisa saja dihukum pidana, jika terbukti dalam persidangan di Pengadilan. Notaris dapat  dijatuhi  pidana  dengan  secara  sengaja  atau  tidak  sengaja  Notaris  bersama-sama dengan  para  pihak/penghadap  untuk  membuat  akta  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk menguntungkan  salah  satu  pihak  dan  merugikan  pihak  lain.  Jika  ini  dapat  dibuktikan, maka  Notaris  mempertanggungkan  perbuatannya  kepada  masyarakat.  Putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman kepada Notaris telah melakukan tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran Kode etik. 4
Pelanggaran  terhadap  Kode  Etik  Notaris  tersebut  pada  akhirnya  berdampak  kepada kepercayaan  dari  masyarakat  yang  ingin  menggunakan  jasa  Notaris  dan  di  dalam praktiknya muncul keraguan terhadap keaslian dari akta otentik yang dikeluarkan oleh Notaris yang mana akta otentik tersebut berindikasi perbuatan pidana.
Pemalsuan Surat berupa Akta otentik membuat Notaris selayaknya juga ikut bertanggung jawab  karena  Notaris  memiliki  andil  besar  di  dalam  didapatnya  hak  legitimasi  oleh masyarakat  atau  pelaku  yang  menjadikan  Akta  otentik  sebagai  alat  legitimasi  untuk melakukan tindak pidana. Agar seorang Notaris tidak terindikasi tindak pidana diperlukan cara-cara yang dapat mengantisipasi setiap Notaris yang dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya dapat bebas dari dugaan tindak pidana baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja.

## 2. Metode
Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang  hanya  menggunakan  dan mengolah  data-data  sekunder  atau  disebut  juga  dengan  metode  kepustakaan  yang berkaitan  dengan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  dan  Kode  Etik  Notaris  atau  hal  lain berhubungan  topik  permasalahan  dalam  penelitian  ini  (yang  berkaitan  dengan sinkronisasi hukum). 5
3 Christin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris,” Lex Privatum 3, no. 1 (2015): 98 – 109.
4 Irene  Dwi  Enggarwati,  “Pertanggungjawaban  Pidana  dan Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  Yang Diperiksa  oleh  Penyidik  dalam  Tindak  Pidana  Keterangan  Palsu  pada  Akta  Otentik”  (Universitas Brawijaya, 2016), 23.
5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.
Adapun  bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini,  meliputi  Peraturan  Perundang- undangan, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris.  Sementara  bahan  hukum  sekunder  adalah  data  yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku-buku. literatur, undang-undang, tulisan  yang  ada  kaitannya  dengan  masalah  yang  diteliti.  Dalam  penelitian  ini  data sekunder yang digunakan adalah Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Notaris serta hasil wawancara yang telah  diolah  dengan  Informan  seperti  beberapa  Notaris  (sebagai  anggota Perkumpulan/Ikatan  Notaris  Indonesia),  Majelis  Pengawas  dan  Dewan  Kehormatan Notaris.

## 3. Pertanggungjawaban dan Perlindungan Hukum Notaris dalam Membuat Akta yang Berindikasi Perbuatan Pidana
Keotentikan sebuah akta tidak dilihat dari bentuk fisik ataupun isinya, tetapi dikarenakan akta  tersebut  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang.  Sesuai  dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu:
“Suatu  akta  otentik  ialah  suatu  akta  yang  dibuat  dalam  bentuk  yang  ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”
Saat  ini  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  telah diperbaharui  dengan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris (selanjutnya disebut UUJNP). Pengertian Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUJNP adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  ini  atau berdasarkan undang-undang lainnya.
Dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya,  Notaris  haruslah  berdasarkan  kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni di dalam Pasal 15  dan 16 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang Kewajiban dan Wewenang  Notaris.  Adapun  kewajiban  dan  wewenang  Notaris  tersebut  dinyatakan, bahwa:
1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau  yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse , salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
a) Mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g) Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) UUJN, Notaris mempunyai  kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 16 ayat 1 UUJN Notaris berkewajiban:
a. bertindak jujur;
b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpan sebagai akta protocol Notaris ;
c. mengeluarkan groose (salinan akta);
d. memberikan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan;
e. merahasiakan segala akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh seperti sumpah dan janji jabatan.
Kedudukan Notaris sebagai Pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak  pernah  diberikan kepada  pejabat-pejabat  lainnya,  selama  sepanjang  kewenangan tersebut  tidak  menjadi  kewenangan  pejabat-pejabat  lain.  Sesuai  dengan  ketentuan tersebut, maka Notaris adalah satu- satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh suatu  peraturan  umum  atau  oleh  yang  berkepentingan  dikehendaki  untuk  dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pejabat lain yang diberikan kewenangan membuat akta otentik selain Notaris, antara lain:
1. Consul (berdasarkan Conculair Wet ); 6 b
2. Bupati  Kepala  Daerah  atau  Sekretaris  Daerah  yang  ditetapkan  oleh  Menteri Kehakiman;
3. Notaris Pengganti;
4. Juru Sita pada Pengadilan Negeri;
5. Pegawai Kantor Catatan Sipil.
Notaris sebagai pejabat umum, yang berarti kepadanya diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menyangkut publik ( openbaar gezag ). 7 Sebagai pejabat  umum  ( openbaa  ambtenaar )  Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik. Sehubungan  dengan  kewenangannya  tersebut,  Notaris  dapat  dibebani  tanggung  jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab Notaris
6 Hendrik Budi Untung, Visi Global Notaris (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), 43 – 44.
7 R. Sugondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983), 44.
sebagai  pejabat  umum  meliputi  tanggung  jawab  profesi  Notaris  itu  sendiri  yang berhubungan dengan akta, di antaranya: 8
1. Tanggung  jawab  Notaris  secara  perdata  atas  akta  dibuatnya,  dalam  hal  ini  adalah tanggung  jawab  terhadap  kebenaran  materiil  akta,  dalam  konstruksi  perbuatan melawan  hukum.  Perbuatan  melawan  hukum  diisi  dalam  sifat  aktif  maupun  pasif. Aktif,  dalam  artian  melakukan  perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian  pada  pihak lain.  Sedangkan  pasif,  dalam  artian  tidak  melakukan  perbuatan  yang  merupakan keharusan,  sehingga  pihak  lain  menderita  kerugian.  Jadi  unsur  dari  perbuatan melawan  hukum  di  sini  yaitu  adanya  suatu  perbuatan  melawan  hukum,  adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum di sini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar  kepatutan,  kesusilaan  atau  hak  orang  lain  dan  menimbulkan  kerugian. Suatu  perbuatan  dikategorikan  perbuatan  melawan  hukum  apabila  perbuatan tersebut:
a. Melanggar hak orang lain;
b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
c. Bertentangan dengan kesusilaan
d. Bertentangan  dengan  kepatutan  dalam  memperhatikan  kepentingan  diri  dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.
Tanggung  jawab  Notaris  dalam  ranah  hukum  perdata  ini,  termasuk  di  dalamnya adalah tanggung jawab perpajakan yang merupakan kewenangan tambahan Notaris yang diberikan oleh undang-undang perpajakan. 9
2. Tanggung  jawab  Notaris  secara  pidana  atas  akta  dibuatnya.  Pidana  dalam  hal  ini adalah  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  Notaris  dalam  kapasitasnya  sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga Negara pada umumnya.
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN)
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan Notaris.
Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum  terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana sangat diperlukan meskipun ranah pekerjaan Notaris dalam ranah  hukum  perdata  dan  hukum  administrasi  serta  pertanggungjawaban  moral  dan etika, namun terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana maka Notaris harus bertanggung jawab secara pidana, mulai dari pemeriksaan dalam proses penyidikan hingga  proses  pembuktian  di  persidangan  dan  melaksanakan  keputusan  hakim  yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 10
8 Ibid.
9 Juli Mur niaty Ginting, “Analisis Yuridis tentang Mal Administrasi Kantor Notaris Ditinjau Berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,” Premise Law Jurnal 12 (2015): 15.
10 Herman  Herman,  “Upaya  Non  Penal  dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi,” Halu  Oleo  Law Review (2018): 2.
Sebagai pejabat umum, layaknya pejabat Negara lainnya UUJN memberikan perlindungan hukum atas apa yang dibuat Notaris berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sesuai atas apa yang dibuat Notaris berkaitan dengan tugas dan kewenangannya sesuai UUJN. Perlindungan hukum tersebut di antaranya dimuat dalam Pasal 66 UUJN yaitu:
1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
a. Mengambil  fotokopi  minuta  akta  dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
Berdasarkan  pasal  tersebut  di  atas,  maka  untuk  menghadirkan  Notaris  dalam pemeriksaan  perkara  pidana  mulai  dari  tingkat  Kepolisian  hingga  di  Pengadilan  harus mendapat izin terlebih dahulu dari lembaga tempat Notaris bernaung, dalam hal adalah Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  yang  dalam  pelaksanaannya  dilimpahkan secara berjenjang kepada Majelis Pengawas Daerah untuk tingkat Kota/Kabupaten dan Majelis  Pengawas  Wilayah  untuk  tingkat  Provinsi  serta  Majelis  Pengawas  Pusat  untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
Terhadap  akta  yang  dibuatnya,  Notaris  wajib  bertanggung  jawab  atas  keotentikannya, namun  demikian  dalam  pemeriksaan  perkara  pidana  Notaris  tidak  serta  merta  dapat dihadirkan  dalam  pemeriksaan,  karena  Pasal  66  UUJN  memberikan  perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum.
Di  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  diatur  sanksi  terhadap  Notaris  yang terbukti  melakukan  pelanggaran  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya. Sanksi tersebut berupa sanksi perdata dan sanksi administrasi, namun tidak mengatur tentang  adanya  sanksi  pidana.  Hal  ini  dikarenakan  penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap Notaris disesuaikan dengan pengaturan di dalam KUHP dan disesuaikan dengan tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  Notaris  yang  bersangkutan.  Pemidanaan  terhadap  Notaris juga memiliki batasan, di antaranya:
1. Ada tindakan hukum Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan material akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini majelis pengawas Notaris.
Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUH pidana ini dapat dikualifikasikan unsur- unsur dari tindak pidana pemalsuan surat yaitu sebagai berikut:
1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, artinya perbuatan yang dilakukan  orang  tersebut  berupa  membuat  surat  yang  isinya  tidak  benar  atau memalsukan  surat  dengan  cara  mengubahnya  sehingga  isinya  menjadi  lain  tidak seperti  aslinya.  Adapun  caranya  dapat  bermacam-macam  antara  lain  dengan  cara mengurangkan,  menambah  dan  mengubah  isi  surat  tersebut  termasuk  mengubah tanda  tangan  pada  surat  dimaksud.  Unsur  yang  pertama  ini  merupakan  unsur objektifnya adalah perbuatan, yaitu membuat surat palsu dan memalsukan surat.
2. Surat yang dipalsukan tersebut harus:
a. Dapat menerbitkan suatu hak, seperti saham, ijazah dan lain-lain;
b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, seperti perjanjian jual beli dan lain-lain;
c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, seperti kuitansi dan lain-lain;
d. yang  digunakan  sebagai  keterangan  bagi  suatu  perbuatan,  misalnya  akta kelahiran, obligasi, dan lain-lain.
Pada unsur yang kedua ini masih termasuk dalam unsur objektif, dimana objek dari perbuatan ini adalah surat sebagaimana dimaksud di atas.
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan seolah- olah  asli,  artinya  perbuatan  memalsukan  tersebut  harus  dengan  niat  untuk menggunakannya  atau  menyuruh  orang  lain  menggunakannya.  Niat  atau  maksud tersebut  merupakan  suatu  potensi  untuk  menjadi  kesengajaan  walaupun  dalam batinya, akan tetapi dapat dibuktikan dari perbuatan-perbuatannya. Niat atau maksud tersebut  sangat  penting  dan  harus  dapat  dibuktikan,  oleh  karena  itu  apabila pemalsuan  tersebut  diperlukan  untuk  percobaan-percobaan  laboratorium  bahan ajaran dan lain-lain, tidak dapat dimasukkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUH pidana tersebut. Unsur yang ketiga ini merupakan unsur subjektif.
4. Dapat merugikan orang lain apabila dapat dipergunakan dalam artian cukup apabila penggunaannya  dapat  merugikan  orang  lain,  maksudnya  tidak  harus  sudah merugikan. Unsur keempat ini merupakan unsur subjektif.
Dalam Pasal 16 ayat (8) UUJN menyatakan jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf L dan ayat 7 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya sebagai akta di bawah tangan.  Hal  ini  harus  dipahami  dan  diterapkan  oleh  seorang  Notaris  dalam  memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L dan ayat (7) UUJN. Selanjutnya adalah  Pasal  266  KUH  Pidana,  di  dalam  Pasal  266  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  KUH  Pidana mengatur  juga  masalah  tindak  pidana  pemalsuan  surat,  yaitu  menyuruh  memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2)
Pelanggaran terhadap Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana hanya dapat disangkakan kepada Notaris/PPAT  apabila  Notaris/PPAT  mengetahui  bahwa  keterangan  yang  diminta  oleh para pihak untuk dimasukkan dalam tersebut merupakan akta yang tidak benar, tetapi Notaris/PPAT  tersebut  tetap  bersedia  membuatkan  akta,  sehingga  dalam  hal  ini Notaris/PPAT dapat dijerat atau disangkakan telah membantu melakukan kejahatan Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana jo. 56 KUH Pidana.
Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris/PPAT tersebut merupakan perbuatan pidana yang ancaman  pidana  maksimalnya  yang  dapat  dijatuhkan  adalah  perbuatan  membantu kejahatan Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana dikurangi sepertiganya, Pasal 57 ayat (1) KUH Pidana. Untuk menghindari agar seorang Notaris/PPAT terjerat atau didakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan yang diatur  di dalam Pasal 266  ayat (1)  jo.  Pasal 56 KUH Pidana, sebaiknya sejak awal para penghadap mengutarakan dengan tegas niatnya untuk melakukan jual beli misalnya, Notaris PPAT mengingatkan para penghadap:
a. Apabila ingin mencantumkan dalam harga yang lain dari pada harga yang sebenarnya, penghadap  sesekali  jangan  memberitahukan  hal  itu  kepada  Notaris  atau  pegawai kantor Notaris PPAT, artinya penghadap harus dilarang memberitahu Notaris bahwa harga yang sesungguhnya berbeda dengan harga yang ingin dicantumkan dalam akta.
b. Apabila  penghadap  sudah  terlanjur  memberitahukan  adanya  perbedaan  harga tersebut  sebaiknya  Notaris  PPAT  menolak  membuat  akta  bagi  penghadap  yang bersangkutan.
Memberitahu  penghadap,  bahwa  apabila  dikemudian  hari  ketahuan  bahwa  harga  yang tercantum  dalam  akta  tidak  benar,  ada  kemungkinan  yang  bersangkutan  kelak  dijerat Pasal 266 ayat (1) KUH Pidana.

## 4. Fungsi  dan  Peranan  Majelis  Kehormatan  Daerah,  Wilayah  dan  Pusat  untuk Meminimalisasi  Profesi  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta  agar  Tidak  Terlibat Kasus Pidana
Wewenang  Majelis  Pengawas  Daerah  (MPD)  diatur  dalam  UUJN,  Peraturan  Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M. 02.PR.08.10 Tahun 2004 dan keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39- PW.07.10  Tahun  2004.  Dalam  Pasal  66  UUJN  diatur  mengenai  wewenang  MPD  yang berkaitan dengan: 11
1. Untuk kepentingan proses pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas daerah berwenang:
a. Mengambil  fotokopi  minuta  akta  dan  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpangan Notaris;
2. Pengambilan  minuta kata  atau surat-surat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.
Ketentuan  Pasal  66  UUJN  ini  mutlak  kewenangan  MPD  yang  tidak  dipunyai  oleh  MPW maupun  MPP.  Substansi  Pasal  66  UUJN  imperatif  dilakukan  oleh  penyidik,  penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan
11 Habib Adjie, Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 6.
sesuai  degan  kewenangan  Notaris  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  UUJN. Ketentuan  tersebut  berlaku  hanya  dalam  perkara  pidana,  karena  dalam  pasal  tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup pidana. Jika seseorang  Notaris  digugat  perdata,  maka  izin  dari  MPD  tidak  diperlukan,  karena  hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris. 12
Majelis  Pengawas  Notaris  secara  umum  mempunyai  ruang  lingkup  kewenangan menyelenggarakan  sidang  majelis  untuk  memeriksa  adanya  dugaan  pelanggaran  Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:
1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
3. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.
Perpaduan  keanggotaan  Majelis  Pengawas  diharapkan  dapat  memberikan  sinergi pengawasan  dan  pemeriksaan  yang  objektif,  sehingga  setiap  pengawasan  dilakukan berdasarkan  aturan  hukum  yang  berlaku,  dan  para  Notaris  dalam  menjalankan  tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal. Fungsi  dan  peranan  Majelis  Pengawas  Daerah  terhadap  pemanggilan  Notaris  pada pemeriksaan perkara pidana adalah:
1. Sebelum memberikan izin pemeriksaan terhadap Notaris, Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu memanggil dan memeriksa Notaris yang bersangkutan dalam Sidang Majelis Pengawas untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran undang-undang atau Kode Etik.
2. Terhadap  hasil  sidang  majelis  yang  telah  dilaksanakan,  Majelis  Pengawas  Daerah dapat  memberikan  nasehat  dan  teguran  lisan  berkaitan  dengan  pelanggaran  yang dilakukan Notaris.
Dalam Pasal 66 UUJN, dalam hal pemanggilan terhadap Notaris baik sebagai Saksi maupun tersangka dan pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, penyidik, penuntut umum maupun hakim harus mendapat persetujuan dari Majelis  Pengawas  Daerah  yang  berwenang.  Fungsi  pengawasan  dalam  hal  ini  haruslah disertai dengan pemahaman bahwa dalam setiap pengawasan, terdapat fungsi pembinaan dan perlindungan. Karena tanpa pembinaan dan perlindungan maka pengawasan tidak berarti bagi Notaris.
Majelis Pengawas dibentuk dari mulai tingkat Kabupaten/kota, disebut Majelis Pengawas Daerah (MPD), tingkat provinsi disebut dengan Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan tingkat nasional disebut Majelis Pengawas Pusat (MPP).
Aspek  pertama,  perilaku  Notaris  sebenarnya  juga  termasuk  kehidupan  pribadi.  Majelis Pengawas Daerah memiliki wewenang pada 8 (delapan) bidang:
1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan (6) enam bulan.
4. Menetapkan  Notaris  Pengganti  dengan  memperhatikan  usul  Notaris  yang bersangkutan.
5. Menentukan  tempat  penyimpanan  Protokol  Notaris  yang  pada  saat  serah  terima Protokol Notaris telah berumur 25 tahun atau lebih.
6. Menunjuk  Notaris  yang  akan  bertindak  sebagai  pemegang  sementara  Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran ketentuan undang-undang ini.
8. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud UUJN.
Dengan adanya wewenang tersebut, maka Majelis Pengawas Daerah secara moral turut bertanggung  jawab  terhadap  perilaku  Notaris  dan  pelaksanaan  jabatan  Notaris.  Oleh karena  itu  fungsi  pengawasan  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  fungsi  pembinaan  dan perlindungan.  Tanpa  adanya  pembinaan  maka  pengawasan  tidak  berarti,  dalam  artian bahwa  pembinaan  dilakukan  supaya  tidak  terjadi  pelanggaran  baik  terhadap  perilaku Notaris, maupun pelaksanaan jabatan.
Di samping itu, Majelis Pengawas Daerah juga mempunyai 6 (enam) kewajiban, yaitu:
1. Mencatat  pada  buku  daftar  yang  termasuk  dalam  Protokol  Notaris  dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta, serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah Setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris, dan MPP.
3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
5. Memeriksa  laporan  masyarakat  terhadap  Notaris  dan  menyampaikan  hasil pemeriksaan  tersebut  kepada  MPW  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan yakni Notaris yang bersangkutan, MPP dan organisasi Notaris.
6. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.
Sedangkan wewenang Majelis Pengawas Wilayah ada 6 (enam) yaitu:
1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah.
2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
3. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun.
4. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor.
5. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.
6. Mengusulkan  pemberian  sanksi  terhadap  sanksi  terhadap  Notaris  kepada  MPP berupa  pemberhentian  sementara  selama  3  (tiga)  sampai  6  (enam)  bulan  atau pemberhentian dengan tidak hormat.
Sedangkan Majelis Pengawas Pusat mempunyai 4 (empat) wewenang, yaitu:
1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengadili keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
2. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan.
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.
4. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.
Sidang dalam tingkat Majelis Pengawas Pusat ini bersifat terbuka dan Notaris diberi hak membela  diri.  Dalam  pelaksanaan  tugasnya  MPP  berkewajiban  menyampaikan keputusannya kepada menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis  Pengawas  Wilayah  dan  Majelis  Pengawas  Daerah  yang  bersangkutan  dan organisasi Notaris. Dalam UUJN peran Majelis Pengawas Daerah sangat penting khususnya sebagai  “benteng  terakhir”  yang  memberikan  atau  menolak  izin  pemanggilan  dan pemeriksaan oleh penyidik atas diri seorang Notaris. Majelis Pengawas Daerah menjadi soko guru bagi terlaksananya proses pengawasan yang berkualitas dan proporsional yang menjamin kepastian hukum bagi Notaris maupun masyarakat pada umumnya.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pembahasan penelitian ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa notaris selaku penjabat umum dapat dikenakan tuntutan pidana, baik berdasarkan pasal- pasal  tentang  pemalsuan  surat  maupun  pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  tugas jabatanya  sebagai  Notaris,  bahkan  dapat  juga  dijatuhi  hukum  pidana  penjara  apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Di  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  diatur  sanksi  terhadap  Notaris  yang terbukti  melakukan  pelanggaran  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawabnya. Sanksi tersebut berupa sanksi perdata dan sanksi administrasi, namun tidak mengatur tentang  adanya  sanksi  pidana.  Selain  itu,  keberadaan  Majelis  Pengawas  Daerah
merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam  praktik  notaris  merupakan  saluran  satu- satunya  bagi  masyarakat  yang  ingin  mengadukan  perilaku  tidak  etis  atau  pelanggaran jabatan  yang  dilakukan  Notaris  dalam  masyarakat  apabila  terjadi  pelanggaran  norma dalam  masyarakat,  notaris  dihadapkan  dengan  Kode  Etik  Notaris  yang  merupakan pedoman moral bagi Notaris yang prosesnya dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, dan penjatuhan sanksinya dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah berupa teguran lisan dan  tulisan,  sedangkan  untuk  pemberhentian  dengan  hormat  dan  tidak  hormat  oleh Majelis Pengawas Pusat.

## Ucapan Terima Kasih
Hasil tulisan ini dapat tercapai dengan dukungan dan peranan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah  membantu  dalam  penulisan  penelitian  ini:  Rektor  Universitas  Dharma  Andalas, LPPM UNIDHA, Pengurus Daerah INI Solok Bapak Notaris Endra Falrido, S.H, M.Kn.

## Daftar Pustaka
Adjie, Habib. Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara . Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
Enggarwati,  Irene  Dwi.  “Pertanggungjawaban  Pidana  dan  Perlindungan  Hukum  bagi Notaris Yang Diperiksa oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu pada Akta Otentik.” Universitas Brawijaya, 2016.
Ginting, Juli Murniaty. “Analisis Yuridis tentang Mal Administrasi Kantor Notaris Ditinjau Berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.” Premise Law Jurnal 12 (2015): 1 – 18.
Herman, Herman. “Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi.” Halu Oleo Law Review (2018).
Kie, Tan Thong. Studi Notariat: Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I . Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum . 1 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
Notodisoerjo,  R.  Sugondo. Hukum  Notariat  di  Indonesia:  Suatu  Penjelasan .  Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983.
Sasauw, Christin. “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris.” Lex Privatum 3, no. 1 (2015).
Sulihandari, Hartanti, dan Nisya Rifani. Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris . Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
Untung, Hendrik Budi. Visi Global Notaris . Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.