Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI KONKRIT DALAM MENCARI KEBENARAN MATERIIL PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
Revi Astuti 1
Indra Yudha Koswara 2
1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
1 Email : reviastuti84@gmail.com
2 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
2 Email : indra.koswara@fh.unsika.ac.id

## Abstract
Evidence is the most  important thing in  the process of proof  in  a criminal court. Some  cases,  such  as  cases  of  assault,  rape  /  immoral  to  murder  Visum  et Repertum have absolute power in proof, because Visum et Repertum is examined not only on the outside of the victim but on the inside of the victim. Therefore, the results of the Visum et Repertum are used as authentic evidence in seeking actual material truths. The research method, this research uses normative juridical, with a conceptual approach, namely analyzing  legal  materials from a knowledge and practical point of view, where the result is that the strength of the results of Visum et  Repertum  can  be  used  as  absolute  evidence  in  proving  in  the  legal  court process in order to uphold the truth and the fairest.
Keywords: Visum et Repertum, Tool of evidence, Criminal Acts

## 1. PENDAHULUAN
Penegakan  hukum  atas  keadilan  suatu  perkara  memiliki  tujuan  untuk mencari  kebenaran  yang  sebenar-benarnya,  karena  kebenaran  pada  prinsipnya merupakan hal yang paling mendasar dalam penegakan hukum. Hal ini terutama jika berkaitan dengan peristiwa tindak pidana. Penyelidikan sesuatu kasus tindak pidana dalam sesuatu proses peradilan memiliki tujuan mencari kebenaran fakta (secara  materiil),  sepanjang  yang  dapat  dicapai  manusia,  yang  bersalah  wajib dinyatakan  bersalah  serta  bagi  yang  tidak  bersalah  wajib  dinyatakan  tidak bersalah. 3 Dalam hal serangkaian tindakan penyelidikan sampai penyidikan yang dicoba  oleh  kepolisian  dalam  rangka  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  kasus tindak  pidana  guna  mendapati  bukti  terdakwanya  atas  tindak  pidana  yang berlangsung,  harus  diketemukannya  fakta  tentang  benar  ataupun  tidaknya terhadap  suatu  kejadian  tindak  pidana.  Alat-alat  bukti  yang  dimaksud  diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981  tentang Hukum Acara Pidana, tepatnya dalam Pasal 184  mengenai  alat  bukti  yang  sah,  yang  berisi  bahwa  alat  bukti  yang  sah  itu
1 Mahasiwi Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
3 Abdul Mun’im Idries, 2013, Kedokteran Forensik sebagai “Pisau” Ilmiah ,  PT mizan Publika, Jakarta selatan, hlm 2
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
diantaranya “keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”. Untuk melengkapi fakta sebagai bukti yang dibutuhkan dalam kasus- kasus tindak pidana seperti kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, kejahatan asusila  merupakan  termasuk  dalam  alat  bukti  surat,    dimana  memiliki  kaitan dengan Visum et Repertum . Visum et Repertum ialah surat keterangan mengenai penjelasan yang dibuat oleh ahli dalam bidang ilmu medis forensik berdasarkan dari permintaan penyidik, guna mencari fakta dari penyebab kematian seorang, menentukan  identitas  korban  maupun  pelaku,  tanda,  dan  perkiraan  waktu kematian. Hasil dari Visum et Repertum bisa dijadikan bukti fakta autentik dalam pembuktian pada proses peradilan hukum demi menegakkan kebenaran. Visum et Repertum ialah memeriksa dalam hal yang berhubungan dengan tubuh serta nyawa manusia, dalam perkara kematian seorang yang diprediksi akibat sesuatu tindak pidana dengan dilakukan Visum et Repertum akan didapat kejelasan dari bukti  yang  terdapat  pada  tubuh  korban,  diketahui  waktu  kematian  korban, mengungkap pemicu kematian korban, serta metode kematian korban . Visum et Repertum dibuat  atas  dasar    Pasal  133  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana,  yang  isinya  bahwa  “Dalam  hal  penyidik  untuk  kepentingan  peradilan menangani  seorang  korban  baik  luka,  keracunan,  ataupun  mati  yang  diduga karena peristiwa yang merupakan tindak, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan  ahli  kepada  ahli  kedokteran  kehakiman  atau  dokter  dan  atau  ahli lainnya.”
Jenis-jenis  kasus  tindak  pidana  semacam  kejahatan  terhadap  nyawa, penganiayaan  serta  kejahatan  asusila  ialah  contoh  kejahatan  di  mana  tidak sekedar bergantung kepada saksi mata yang melihat terjadinya peristiwa tindak pidana,  namun  penyidik  dalam  perihal  ini  memerlukan  keterlibatan  tenaga  ahli semacam dokter dalam ilmu medis forensik ataupun dokter ahli yang lain, guna memberi  penjelasan    tentang  keadaan  korban  sesudah  tindak  pidana  terjadi dimana perihal demikian penyidik dapat menyampaikan kebenaran dari sesuatu perkara.  Penjelasan  dokter  dalam  ilmu  medis  forensik  tersebut  dituangkan secara tertulis dalam wujud tulisan yaitu yang disebut hasil Visum et Repertum . Sehubungan  dengan  penjelasan  di  atas  hingga  peranan Visum  et  Repertum selaku  perlengkap  fakta  dalam  mencari  kebenaran  materiil  pada  proses pembuktian  perkara  pidana  serta  menjadi  salah  satu  bukti  untuk  menguatkan fakta-  fakta  yang sudah  ditemui  penyidik  dan  guna  mencari  kebenaran  materiil terhadap  sesuatu  perkara  pidana  tersebut.  Perihal  ini  dimaksudkan  guna menjauhi terdapatnya kekeliruan dalam penjatuhan pidana tseseorang terdakwa oleh aparat penegak hukum.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  dengan pendekatan konsep (Conceptual Approach yaitu memunculkan objek-objek yang
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
menarik dari sudut pandang pengetahuan dan sudut pandang praktis. 4 Sehingga dapat  menemukan  makna  secara  tepat  dan  dapat  digunakan  dalam  proses pemikiran  dengan  mengindentifikasi  terhadap  prinsip,  pandangan,  dan  doktrin yang  sudah  ada.  Tehnik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  Penelitian Kepustakan  (Library  Research),  yaitu  dengan  mempelajari  buku  dan  literature yang relevan dengan penulisan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis- jenis data dan bahan hukum sebagai berikut :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan  Hukum  Primer  terdiri  dari  ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  yurisprudensi  dan  putusan  pengadilan  yang  berkaitan  dengan penelitian ini.
b. Bahan Hukum Sekunder Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal, dan artikel.
c. Bahan Hukum Tersier Bahan Hukum Tersier terdiri dari media internet
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Mencari Kebenaran Materiil Proses  penegakan  hukum  dan  keadilan  merupakan  suatu  upaya  ilmiah, bukan sekadar common sense, non scientific belaka. 5 Dengan demikian di dalam setiap perkara pidana yang menyangkut tubuh,  kesehatan, dan  nyawa manusia peran Visum et Repertum sangat penting. Di dalam KUHAP tidak mendefinisikan pengertian Visum  et  Repertum itu  sendiri,  namun  demikian  KUHAP  merupakan salah satu dasar hukum dalam pembuatan Visum et Repertum . Berdasarkan Pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwa terdapat 5 alat bukti yang sah dalam pembuktian suatu tindak pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan  terdakwa. Visum  et  Repertum termasuk  kedalam  alat  bukti  surat, yang mana berupa laporan tertulis yang berbentuk surat keterangan yang di buat oleh  dokter  ahli  berdasarkan  pengetahuan  sebaik-baiknya  mengenai  terhadap segala  hal  yang  dilihat  dan  ditemukan  pada  saat  pemeriksaan  tubuh  korban sebagai  barang  bukti  konkrit.  Adapun  pasal-pasal  dalam  KUHAP  yang  berkaitan dan menjadi dasar pembuatan Visum et Repertum, yaitu Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, Pasal 180, dan Pasal 186.
Dalam  hal  upaya  menemukan  kebenaran  yang  hakiki  (kebenaran  materiil dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pada saat diketemukannya alat bukti berupa tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia lainnya, maka diperlukan adanya penjelasan lebih lanjut mengenai alat bukti tersebut. Untuk memastikan keadaan sebenarnya dari tubuh manusia yang diakibatkan oleh terjadinya suatu peristiwa  tindak  pidana , tidaklah  cukup  hanya  dengan  melihat  kondisi  luar  dari tubuh manusia tersebut. Dalam hal ini Visum et Repertum menjadi jalan terakhir
4 Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim,2020, Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris,
Kencana, Cet.3, Jakarta, hlm 135
5 Abdul Mun’im Idries , Loc. Cit
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
untuk memastikan kebenaran apa yang telah terjadi pada korban, dan sekaligus untuk  menemukan  tersangkanya.  Adapun  fungsi Visum  et  Repertum dalam proses penyelidikan perkara tindak pidana sebagai berikut :
a. Pada tingkat penyelidikan perkara
Berdasarkan  Pasal  1  angka  5,  penyelidikan  adalah  “serangkaian  tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan […]”. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat diketemukan nya tubuh manusia Visum et Repertum bermanfaat untuk menentukan tentang ada atau tidaknya peristiwa pidana dalam tubuh korban tersebut. 6 Seringkali pelaku memanipulasi barang bukti atau tempat kejadian perkara (TKP) untuk  terhindar dari  jeratan  hukum.  Tempat  kejadian  perkara  (TKP)  itu  sendiri  adalah  tempat atau kesatuan fisik, dimana bukti nyata dan potensial yang berhubungan dengan kejahatan ditemukan. 7
b. Mengungkapkan penyebab kematian korban Untuk  mengungkapkan  proses  tindak  pidana  dan  akibatnya,  kebenaran cara-cara  dan  tanda-tanda  yang  terjadi  dalam  suatu  peristiwa  pidana,  tidaklah cukup  jika  hanya  dilakukan  pemeriksaan  di  luar  tubuh  mayat  saja,  tetapi diperlukan  pemeriksaan  dalam  tubuh  mayat  untuk  menentukan  kebenaran materiil  yang  sebenarnya-benarnya. 8 Berdasarkan  prinsip  ilmu  kedokteran forensik,  bedah  mayat  (autopsi),  mutlak  dilakukan  bila  ingin  mengetahui penyebab kematian seseorang. Dalam kasus-kasus tertentu, bedah mayat harus disertai  dengan  pemeriksaan  pelengkap  seperti  pemeriksaan  toksikologi, pemeriksaan  histopatologi,  pemeriksaan  bakteriologi.  Bedah  mayat  berarti seorang  dokter  harus  membuka  rongga  tengkorak,  rongga  dada,  rongga  perut dan  rongga  panggul. 9 Tidak  dibenarkan  melakukan  bedah  mayat  sebagian  atau parsial.  Oleh  karena  kita  tidak  mungkin  dapat  mengetahui  (tidak  ada  fakta), bahwa bagian yang tidak di bedah itu terdapat kelainan atau tidak. Bedah mayat parsial  hanya  memberikan  kesimpulan  penyebab  kematian  yang  bersifat perkiraan, padahal yang diperlukan adalah kepastian, sesuai dengan tujuan dari peradilan  yaitu  kepastian  hukum.  Tujuan  utama  dari  penentuan  penyebab kematian adalah untuk mengetahui alat (senjata), yang dipakai untuk melakukan tindak pidana  yaitu atas dasar jenis luka dan jenis kekerasan.
c. Menemukan identitas korban dan pelaku
Identitas  atau  jati  diri  korban  harus  dapat  ditentukan  secara  pasti,  yaitu dengan  melakukan  pemeriksaan  dengan  memanfaatkan  metode  identifikasi. Identifikasi  korban  diperlukan  untuk  mengetahui  motivasi    yang  mendorong
6 Triana Ohoiwutan, 2021, Ilmu Kedokteran Forensik , http://repository.um- palembang.ac.id/id/eprint/8477/ , di akses tgl 1 Maret 2021, hlm 13
7 Sunny Hastry Purwanti, 2014, Ilmu Kedokteran Forensik untuk Kepentingan Penyidikan, PT. Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur, hlm 1
8 Triana Ohoiwutan , Op. cit, hlm 14 9 Abdul Munim Idries, Agung Legowo Tjiptomartono, 2011, Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan, Cet.3 , CV Sagung Seto, Jakarta, hlm 296
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
seseorang  untuk  menghilangkan  nyawa  seseorang. 10 Dalam  pemeriksaan  mayat misterius,  upaya  menemukan  identitas  korban  berperan  penting  untuk mengungkapkan  identitas  pelaku  tindak  pidana.  Dalam  prakteknya,  seringkali penyidik  mengalami  kesulitan  dalam  upaya  menemukan  pelaku,  dikarenakan Identitas korban tindak pidana itu misterius atau tidak diketahui. Oleh karena itu, Visum et Repertum berperan penting untuk pengungkapan peristiwa pidana yang terjadi dan penemuan identitas korban.
d. Memperkirakan saat kematian
pemeriksaan  mayat  yang  cermat  mengenai  keadaan  mayat  secara keseluruhan seperti lebam mayat, kaku mayat, suhu tubuh, keadaan isi lambung serta  perubahan  post-mortal  lainnya. 11 Dengan  demikian  dokter  dapat memperkirakan  saat  kematian,  dan  para  saksi  yang  melihat  kejadian  tindak pidana  di  tempat  kejadian  perkara  (TKP)  akan  menambah  informasi  maka perkiraan saat kematian lebih menjadi konkrit. Apabila dari penentuan Identitas korban berguna di dalam hal siapa saja yang patut di curigai sebagai pelaku maka perkiraan saat kematian akan diketahui siapa diantara mereka yang termasuk  di dalam daftar  tersangka, karena hal itu yang patut untuk dicurigai dan mendapat perhatian  khusus  untuk  mengetahui  alibi  dari  para  tersangka  tersebut.  Saat kematian  lazimnya  dinyatakan  rentang  waktu  ( range) dan  dapat  bermanfaat  di dalam memeriksa alibi seseorang. Dengan memperkirakan saat kematian korban tersebut dapat membantu pihak penyidik dalam mempersempit daftar tersangka dari  daftar  awal  yang  dibuat  berdasarkan  penentuan  identitas  korban,  yaitu dengan mempelajari alibi dari para tersangka. Oleh karena itu, Penyidikan akan dipersempit  dan  lebih  terarah  terhadap  hal-hal  yang  diketemukan  berdasarkan hasil Visum et Repertum korban.
e. Mengungkapkan cara kematian korban Cara  kematian  seseorang  lain  dapat  menentukan  langkah  dari  suatu penyidikan yaitu kasus terus diselidiki dan diteruskan sampai ke pengadilan atau diberhentikan karena tidak ada pihak lain yang dapat dimintai langsung tanggung jawabnya  secara  hukum  atas  kematian  seseorang  tersebut. 12 Seseorang dikatakan wajar kematian seseorang dikatakan wajar (natural  death), kematian disebabkan oleh hal-hal yang alami seperti penyakit atau proses degeneratif dan bukan oleh karena trauma yang datang dari luar sedangkan kematian seseorang yang dikatakan tidak wajar (unnatural death) adalah kematian yang disebabkan oleh karena kecelakaan, bunuh diri, atau pembunuhan.
Permintaan Visum et Repertum bertujuan untuk membuat terang peristiwa pidana yang terjadi. Oleh karena itu, penyidik dalam permintaan tertulisnya pada dokter  menyebutkan  jenis Visum  et  Repertum yang  diperlukan  dengan menggunakan format sesuai dengan kasus yang sedang ditangani. Macam Visum
10 Ibid, hlm 292
11 Ibid , hlm 294 12 Ibid, hlm 300
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
et  Repertum berdasarkan  penggunaannya  sebagai  alat  bukti  adalah  sebagai berikut : 13
a. VeR untuk korban hidup
1) Visum  et  Repertum yang  diberikan  sekaligus,  yaitu  pembuatan Visum  et Repertum yang  dilakukan  apabila  orang  yang  dimintakan Visum  et Repertum tidak memerlukan perawatan lebih  lanjut atas kondisi luka-luka yang  disebabkan  dari  tindak  pidana.  Pada  umumnya Visum  et  Repertum sekaligus  diberikan  untuk  korban  penganiayaan  ringan  yang  tidak memerlukan perawatan di rumah sakit.
2) Visum et  Repertum sementara, diperlukan apabila orang yang dimintakan Visum  et  Repertum memerlukan  perawatan  lebih  lanjut  berhubungan dengan luka-luka yang disebabkan dari tindak pidana. Visum et Repertum sementara diberikan sementara waktu, untuk menjelaskan keadaan orang yang dimintakan Visum et Repertum pada saat pertama kali diperiksa oleh dokter,  sehingga  masih  memerlukan Visum  et  Repertum lanjutan  dalam rangka  menjelaskan  kondisi  orang  yang  dimintakan Visum  et  Repertum pada saat terakhir kali meninggalkan rumah sakit
3) Visum  et  Repertum lanjutan,  diberikan  apabila  orang  yang  dimintakan Visum  et  Repertum hendak  meninggalkan  rumah  sakit  dikarenakan  telah sembuh, pulang paksa,  pindah  rumah sakit atau  mati. Visum et Repertum atas  mayat,  tujuan  pembuatannya  untuk  orang  yang  mati  atau  diduga kematiannya  dikarenakan  peristiwa  pidana.  Pemeriksaan  atas  mayat haruslah  dilakukan  dengan  cara  bedah  mayat  atau  otopsi  forensik,  yang dilakukan  untuk  mengetahui  penyebab  pasti  kematian  seseorang. Pemeriksaan  atas  mayat  dengan  cara  melakukan  pemeriksaan  di  luar tubuh,  tidak  dapat  secara  tepat  menyimpulkan  penyebab  pasti  kematian seseorang. Hanya bedah mayat forensik yang dapat menentukan penyebab pasti kematian seseorang.
b. VeR untuk korban mati
1) Visum  et  Repertum  Mayat, untuk  orang  yang  mati  atau  diduga kematiannya dikarenakan peristiwa pidana.
2) Visum  et  Repertum penggalian  mayat,  dilakukan  dengan  cara  menggali mayat  yang  telah  terkubur  atau  dikuburkan,  yang  kematiannya  diduga karena peristiwa pidana. Penggunaan istilah Visum et Repertum penggalian mayat lebih tepat daripada Visum et Repertum penggalian kuburan, karena orang  yang  mati  terkubur  dikarenakan  peristiwa  pidana  belum  tentu posisinya dikuburkan/terkubur  di kuburan. Visum et Repertum penggalian mayat dilakukan, baik atas mayat yang telah maupun yang belum pernah diberikan Visum  et  Repertum .  Atas  mayat  yang  telah  diberikan Visum  et Repertum dimungkinkan untuk dibuatkan Visum et Repertum ulang apabila
13 Karunisa Kirana, Visum et Repertum: Definisi, Peran Dokter, Jenis, Peristiwa pidana yang membutuhkan VeR , http://wastek.com/visum-et-repertum/ di akses tgl 7 Maret 2021
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
hasil Visum  et  Repertum sebelumnya  diragukan  kebenarannya,  misalnya dalam  kasus  pembunuhan  aktifis  buruh  perempuan  Marsinah  pada  masa pemerintahan  orde  baru  yang  penggalian  mayatnya  dilakukan  lebih  dari satu kali.
c. VeR tentang umur
Visum  et  Repertum tentang  Umur,  tujuan  pembuatannya  untuk mengetahui  kepastian  umur  seseorang,  baik  sebagai  korban  maupun  pelaku tindak  pidana.  Kepentingan  dalam  menentukan  kepastian  umur  seseorang berkaitan  dengan  korban  tindak  pidana  biasanya  berhubungan  dengan  delik kesusilaan  atau  tindak  pidana  lain  yang  korbannya  anakanak  sebagaimana ditentukan  di  dalam  UU  Perlindungan  Anak  2014  maupun  KUHP;  sedangkan penentuan kepastian umur seseorang berhubungan dengan pelaku tindak pidana berhubungan  dengan  hak  seseorang  untuk  disidangkan  dalam  pemeriksaan perkara anak sebagaimana ditentukan di dalam  UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
d. VeR Psikiatrik
Visum  et  Repertum Psikiatrik,  diperlukan  berhubungan  dengan  pelaku tindak  pidana  yang  diduga  jiwanya  cacat  dalam  tumbuh  kembangnya  atau terganggu karena penyakit . Visum et Repertum Psikiatrik biasanya juga diberikan terhadap  pelaku  tindak  pidana  yang  dalam  melakukan  tindak  pidana  di  luar batas-batas  kewajaran  manusia  normal,  misalnya,  pembunuhan  dengan  cara memutilasi korban, atau tindak pidana yang dipandang sadis yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh pelaku dalam kondisi jiwa yang normal.
e. VeR untuk tindak pidana kesusilaan Visum et Repertum untuk korban persetubuhan illegal atau tindak pidana di bidang kesusilaan, merupakan Visum et Repertum yang diberikan untuk tindak pidana  di  bidang  kesusilaan,  baik  yang.  Pemeriksaan  terhadap  korban  tindak pidana di bidang kesusilaan, khusus pada tindak pidana yang mengandung unsur persetubuhan pembuktiannya secara medis lebih mudah daripada tindak pidana kesusilaan  yang  tidak  mensyaratkan  adanya  unsur  persetubuhan  (misalnya, pelecehan seksual, percabulan, dan sebagainya)
Tata  cara  pembuatan Visum  et  Repertum dalam  pemeriksaan  tindak pidana. Adapun tahapannya yaitu :
1) Tahap  pertama  penyidik  mendasari  laporan  polisi  bahwa  terdapat peristiwa yang diduga terindikasi sebuah peristiwa tindak pidana.
2) Tahap  kedua  melihat  hasil  pemeriksaan  dari  korban  tentang  yang dideritanya sesuai laporan yang tercantum dalam laporan polisi.
3) Tahap ketiga penyidik mengajukan  permohonan  tertulis kepada dokter mengenai permintaan dibuatkan Visum et Repertum .
4) Tahap  keempat  penyidik  kemudian  meminta  hasil Visum  et  Repertum kepada  dokter  yang  sudah  dimohonkan  untuk  membuat Visum  et Repertum tersebut,  yang  kemudian  dokter  tersebut  menjelaskan tentang hasil dari Visum et Repetum kepada penyidik serta menjelaskan
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
mengenai  keabsahan  dari Visum  et  Repertum yang  di  akan  dijadikan sebagai  alat  bukti  surat  dalam  proses  peradilan. Visum  et  Repertum dianggap sah dan diterima sebagai alat bukti Surat jika dikeluarkan oleh dokter pemerintah maupun rumah sakit-rumah sakit dan dibuat secara formil  kedinasan.  Dan  penyidik  tidak  memiliki  kewenangan  dalam membuat  batasan-batasan  untuk  menilai  sah  atau  tidaknya Visum  et Repertum sebagai alat bukti surat.
Peranan Visum et Repertum sangat penting karena :
1) Sebagai bahan tambahan jaksa penuntut untuk memperkuat dalam hal membuat  surat  dakwaan  terhadap  perbuatan  yang  dilakukan  oleh tersangka.  Surat  dakwaan  yang  dibuat  akan  sangat  tepat,  kecil kemungkinan  terjadi  kesalahan  salah  mendakwa  orang.  Jadi  jika  ada korban sewaktu melapor ke pihak kepolisan dia berkata dianiaya namun dia  tidak  memiliki  visum  terhadap  cedera/luka  sesuai  dengan  yang  dia laporkan,  hal  tersebut  bisa  disimpulkan  apa  yang  dikatakan  pelapor mengandung  kebohongan  dengan  maksud  lain,  maka  dari  itu  penyidik melakukan pemeriksaan dengan membuat permohonan tertulis kepada dokter untuk dibuatkan Visum et Repertum . Namun jika hasil dari visum tidak  memuat  seperti  yang  dilaporkan  korban  maka  penyidik  akan melakukan  cara  lain  agar  terang  dalam  mengungkap  terjadinya  tindak pidana.
2) Sebagai  bukti  penahanan  tersangka.  Penyidik  dalam  hal  melakukan penahanan  terhadap  tersangka  untuk  melakukan  pemeriksaan  lebih lanjut  maka  lebih  dulu  penyidik  harus  memiliki  bukti-bukti  untuk membuktikan  bahwa  peristiwa  tindak  pidana  itu  setidak-tidaknya membuktikan  dugaan  penyidik  terhadap  tersangka.  Dengan  demikian penyidik  dapat  meminta Visum  et  Repertum untuk  dijadikan  barang bukti bersama dengan surat perintah penangkapan tersangka.
3.2 Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum
Visum  et  Repertum memilki  kekuatan  yang  mutlak  dalam  pembuktian terhadap kasus-kasus tertentu seperti dalam kasus penganiayaan, pemerkosaan/asusila, hingga pembunuhan. Hasil Visum et Repertum sebagai alat bukti baru dapat dikatakan memiliki kekuatan yang mutlak jika dibarengi dengan alat bukti yang lain agar cukup dalam proses pembuktian dalam peradilan bahwa tersangka  telah  melakukan  suatu  perbuatan  tindak  pidana  atau  tidak,  sesuai ketentuan dengan isi KUHAP Pasal 183.
Mengenai  kekuatan  dalam  pembuktian  dengan  menggunakan Visum  et Repertum , bahwa Visum et Repertum dikategorikan sebagai suatu alat bukti yang berbentuk  Surat.  Hal  ini  dikarenakan Visum  et  Repertum adalah  suatu  bentuk keterangan  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  seorang  yang  ahli  di  bidang Kedokteran  Forensik,  dan  dilakukan  diatas  suatu  sumpah  jabatan.  Ketentuan mengenai  hal  ini  diperjelas  dengan  adanya  Pasal  187  huruf  c.  Oleh  karena  itu,
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dapat  dikatakan  bahwa  sebuah  hasil Visum  et  Repertum termasuk  dalam  salah satu alat bukti sesuai dengan isi Pasal 184 KUHAP yaitu sebagai alat bukti Surat. Kekuatan Visum et Repertum sebagai alat bukti Surat dalam mengungkap suatu tindak pidana adalah :
1) Memiliki  nilai  kekuatan  pembuktian  yang  sangat  konkrit  dan  mutlak  dalam membuktikan  suatu  peristiwa  tindak  pidana.  Sesuai  dengan  isi  dalam  Pasal 187 KUHAP huruf a, b,dan c adalah alat bukti yang “sempurna”. Sebab surat dibuat  secara  resmi  berdasarkan  prosedur  yang  ditetapkan  oleh  Undang- Undang. Surat juga merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat.
2) Sesuai  dengan  isi  dari  Pasal  183  KUHAP  bahwa  “hakim  tidak  boleh menjatuhkan  pidana  kepada  seseorang  kecuali  apabila  sekurang-kurangnya dua  alat  bukti  yang  sah  […..]”.  Maka  dengan  hal  ini  alat  bukti Visum  et Repertum harus  dibarengi  dengan  alat  bukti  yang  lainnya  agar  memiliki kekuatan  pembuktian  yang  sah  menurut  KUHAP.  Untuk  dapat  membuktikan kesalahan  terdakwa,  alat  bukti  lainnya  harus  berhubungan  dengan  hasil  dari Visum et Repertum . 14
Kekuatan  pembuktian  Visum  et  Repertum  merupakan  ialah  perlengkap fakta  yang  sempurna  tentang  apa  saja  yang  tercantum  didalamnya  jadi kesimpulan  ataupun  pendapat  dokter  yang  dikemukakan  didalamnya  harus dipercaya  sejauh  belum  terdapat  fakta  lain  yang  melemahkan.  Visum  et Repertum merupakan bukti fakta otentik yang dibuat oleh dokter selaku pejabat yang  berwenang.  Kekuatan  Visum  et  Repertum  dalam  menguak  sesuatu  tindak pidana ialah dengan metode mencocokan visum et repertumdengan penjelasan saksi sehingga memperoleh kesimpulan yang bisa dijadikan pertimbangan hakim dalam  memastikan  peristiwa  tindak  pidana  ataupun  tidak  serta  memastikan kesalahan  tersangka  di  sidang.  Tetapi  dalam  pertimbangan  hakim  dalam memperhitungkan kekuatan hukum visum et repertum wajib pula melihat fakta yang lain, tidak hanya sekedar visum et repertum saja, sehingga penjelasan saksi di hubungkan dengan penjelasan yang ada dalam isi visum et rerpertum tersebut wajib terdapat keterkaitan

## 4. SIMPULAN
Dalam  hal  upaya  mencari  kebenaran  materiil  dari  suatu  peristiwa  tindak pidana,  terlebih  lagi  kasus-kasus  tertentu  yang  berkaitan  dengan  tubuh  dan nyawa  manusia,  seperti  kejahatan  terhadap  nyawa,  kejahatan  asusila, penganiayaan, dan perbuatan disengaja yang mengakibatkan luka atau kematian seseorang.  Maka  dari  itu  dalam  hal  upaya  untuk  mencari  penyebab  kematian seseorang tidaklah cukup jika hanya dilakukan pemeriksaan di luar tubuh korban, tetapi  diperlukan  pemeriksaan  dalam  tubuh  korban  untuk  menentukan kebenaran materiil yang sebenarnya-benarnya. Visum et Repertum selain untuk
14 Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1992, Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman , Rineka Cipta, Jakarta, hlm 66
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
mengetahui  penyebab  kematian  seseorang  juga  berfungsi  untuk  menemukan identitas  korban  atau  pelaku,  memperkirakan  cara  kematian,  dan  waktu kematian.
Visum  et  Repertum merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang  sah  menurut Pasal 184 KUHAP  poin c, yaitu alat bukti surat. Visum et Repertum mempunyai kekuatan  pembuktian  yang  cukup  berpengaruh  dalam  proses  peradilan  tindak pidana,  dimana  hasil  dari Visum  et  Repertum didapat  dari  hasil  temuan  dokter ahli  forensik  dalam  upaya  mencari  sebab  musabab  yang  terjadi  pada  tubuh korban,  sebelum  terjadinya  sebuah  kematian.  Oleh  karena  itu,  kekuatan pembuktian dari Visum et Repertum tidak ada yang bisa melemahkan alat bukti tersebut, sebelum diketemukannya alat bukti lain yang lebih konkrit.

## 5. REFERENSI

## Buku:
Efendi  Jonaedi  dan  Ibrahim  Jhonny,2020, Metode  Penelitian  Hukum  :  Normatif dan Empiris, Kencana, Cet.3, Jakarta Idries, A. Mun’im,  2013, Kedokteran Forensik sebagai “Pisau” Ilmiah ,   PT mizan Publika, Jakarta selatan
Idries,  A.  Mun’im  dan  Tjiptomartono,  A.  Legowo,  2011, Penerapan  Ilmu Kedokteran  Forensik  dalam  Proses  Penyidikan, Cet.3 , CV  Sagung  Seto, Jakarta
Prakoso  Djoko  dan  Murtika,  I.  Ketut,  1992, Dasar-Dasar  Ilmu  Kedokteran Kehakiman , Rineka Cipta, Jakarta Purwanti,  S.  Hastry,  2014, Ilmu  Kedokteran  Forensik  untuk  Kepentingan Penyidikan, PT. Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur

## Sumber Internet:
Karunisa Kirana, Visum et Repertum: Definisi, Peran Dokter, Jenis, Peristiwa pidana yang membutuhkan VeR , http://wastek.com/visum-et-repertum/ di akses tgl 7 Maret 2021
Triana  Ohoiwutan,  2021, Ilmu  Kedokteran  Forensik ,  http://repository.um- palembang.ac.id/id/eprint/8477/ , di akses tgl 1 Maret 2021