INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 1382-1395 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Titik Singgung Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang
Aryadi Almau Dudy 1 ✉ , Suheflihusnaini Ashady 2
Universitas Mataram
Email: aryadialmaududy@unram.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Perdagangan  orang  dan  penyelundupan  orang  merupakan  bentuk  kejahatan  terhadap  hak  asasi manusia.  Meskipun  kedua  tindak  pidana  tersebut  berbeda  baik  dalam  tujuannya  ataupun pengaturannya secara definisi dan undang-undang yang mengatur, tetapi terdapat banyak persamaan yang  bersinggungan  antara  tindak  pidana  perdagangan  orang  dan  tindak  pidana  penyelundupan orang.  Persamaan  tersebut  seringkali  membuat  bias  aparat  penegak  hukum  dalam  penerapan penegakan hukumnya. Untuk itu penelitian ini menguraikan karateristik dari tindak pidana perdagangan orang  dan  penyelundupan  orang  serta  beberapa  titik  singgung  dari  kedua  tindak  pidana  tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Kata Kunci: Perdagangan Orang, Penyelundupan Orang, Titik Singgung

## Abstract
Human trafficking and human smuggling are forms of crimes against human rights. Although these two offenses  differ  both  in  their  purposes  and  in  their  regulatory  definitions  and  laws,  there  are  many intersecting  similarities  between  the  crimes  of  human  trafficking  and  human  smuggling.  These similarities often create biases in law enforcement agencies in their law enforcement efforts. Therefore, this research outlines the characteristics of human trafficking and human smuggling as well as some points of intersection between these two crimes. The research method used is normative research, which is a legal research method conducted by examining literature with a conceptual and legislative approach. Keywords: Human Trafficking, Human Smuggling, Points of Intersection

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum yang dengan tegas menjunjung tinggi HAM  (Hak Asasi  Manusia).  Prinsip-prinsip  HAM  telah  tertanam  dalam  konstitusi  Indonesia  dan dipandang  sebagai  landasan  utama  dalam  pembentukan  kebijakan  negara.  Pentingnya HAM dalam konteks Indonesia dapat dilihat dari berbagai upaya, komitmen dan kebijakan yang  telah  diambil  negara  untuk  memastikan  perlindungan  dan  pemenuhan  HAM  bagi seluruh  warga  negaranya.  Permasalahan  utama  terkait  isu  HAM  yang  menjadi  fokus pemerintahan Indonesia antara lain terkait perdagangan orang dan penyelundupan orang.
Perdagangan  manusia  ( Human  trafficking)  adalah  salah  satu  kasus  kemanusiaan akibat dari rusaknya nilai moral, spiritual, mental dan karakter dari  kemanusiaan. Secara sederhana. (Windy Paskawati Suwarno, 2018) Perdagangan orang merupakan salah  satu bentuk  perlakuan  terburuk  dari  pelanggaran  harkat  dan  martabat  manusia.  Menurut laporan Traficking in Persons (TIP) yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2023, Indonesia masuk dalam penilaian negara yang menjadi negara asal, transit, dan tujuan utama bagi korban perdagangan orang. Dalam laporan tersebut, Indonesia  digolongkan  sebagai  negara  Tier  2  (Kompaspedia,  2023),  yang  mengartikan bahwa  negara  Indonesia  belum  memenuhi  standar  perlindungan  korban  dan  upaya pemberantasan  perdagangan  orang.  Tidak  tercapainya  standar  tersebut  diakibatkan perdagangan manusia menjadi salah satu kejahatan lintas batas negara yang melibatkan jaringan kuat, sistemis, dan terorganisasi.
Pemerintah  Indonesia  hingga  saat  ini  telah  membuat  beberapa  kebijakan  dalam rangka memerangi perdagangan orang, yaitu undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO serta peraturan presiden
nomor 19 tahun 2023 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tahun 2020-2024.
Perdagangan  orang  adalah  bentuk  modern  dari  perbudakan  manusia.  (Sumolang, 2020) dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat  manusia.  Menurut  laporan Traficking  in  Persons  (TIP)  yang  diterbitkan  oleh Departemen  Luar  Negeri  Amerika  Serikat  pada  tahun  2023,  Indonesia  masuk  dalam penilaian  negara  yang  menjadi  negara  asal,  transit,  dan  tujuan  utama  bagi  korban perdagangan orang. Dalam laporan tersebut, Indonesia digolongkan sebagai negara Tier 2 (Kompaspedia, 2023) yang mengartikan bahwa negara Indonesia belum memenuhi standar perlindungan  korban  dan  upaya  pemberantasan  perdagangan  orang.  Tidak  tercapainya standar  tersebut  diakibatkan  perdagangan  manusia  menjadi  salah  satu  kejahatan  lintas batas negara yang melibatkan jaringan kuat, sistemis, dan terorganisir.
Pemerintah  Indonesia  hingga  saat  ini  telah  membuat  beberapa  kebijakan  dalam rangka memerangi perdagangan orang, yaitu Undang undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Peraturan Presiden No. 69 Tahun 2008 tentang pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan  Penanganan TPPO serta perpres No. 19 tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan TPPO tahun 2020-2024.
Menariknya seakan menjadi satu mata rantai seringkali tindak pidana perdagangan orang  bersinggungan  dengan  tindak  pidana  penyelundupan  orang.  Pada  prinsipnya perdagangan orang dan penyelundupan orang merupakan suatu perbuatan yang berbeda. Penyelundupan orang hanya merupakan salah satu variasi metode  dalam tindak  pidana perdagangan orang.
Secara definisi terdapat dua unsur yag menjadi rangka kedua tindak pidana tersebut yaitu unsur tindakan dan cara, sedangkan perbedaan antara keduanya semata-mata tidak hanya terbatas pada ada atau tidaknya ekploitasi atau persetujuan dari korban. lebih rumit dalam  menentukan  kedua  kegiatan  illegal  tersebut  adalah  modus  operandinya.  Banyak kasus  perdagangan  maupun  penyelundupan  orang  berkedok  pengiriman  tenaga  kerja Indonesia (TKI). (Yulima, 2012)
Namun pada praktiknya seringkali aparat penegak hukum sumir dalam menetapkan status  tersangka  apakah  perbuatan  tersebut  masuk  kedalam  perdagangan  orang  atau penyelundupan  orang.  Berdasarkan  latar  belakang  diatas  maka  penelitian  ini  bertujuan untuk  menguraikan  perbedaan  perdagangan  orang  dan  penyelundupan  orang,  serta bagaimana gambaran irisan tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  penelitian  ini  mengkaji  tentang, pertama
bagaimana karakteristik tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang dan kedua  bagaimana titik  singgung  tindak pidana  perdagangan  orang  dan penyelundupan orang.

## METODE PENELITIAN
Jenis peneltian yang digunakan merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan  dan  konseptual.  Pendekatan  perundang-undangan  (statue approach), digunakan peneliti untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan orang dan penyelundupan manusia untuk melihat karakteristik dan  titik  singgung  dalam  kedua  undang-undang  tersebut.  Sedangkan  pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisa bahan hukum sehingga mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Karakteritik Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang Tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan orang adalah dua kejahatan serius yang sama-sama melibatkan manusia sebagai objek tindak pidananya, meskipun  terdapat  banyak  persamaan  tetapi  keduanya  keduanya  memiliki  perbedaan tertentu.

## 1. Karakteristik Tindak Pidana Perdagangan Orang
Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) menyebutkan:  “Perdagangan Orang adalah tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,pemindahan,  atau penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan,  penculikan, penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara  maupun  antar  negara,  untuk  tujuan  eksploitasi  atau  mengakibatkan  orang tereksploitasi.”
Dari  uraian  pasal-  pasal  dalam  undang-undang  tindak  pidana  perdagangan  orang tersebut penulis membagi karakterisitik tindak perdagangan orang menjadi tiga yaitu :
a) Karakteristik Komponen
Komponen  berdasarkan  kamus  besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  berarti  bagian  dari keseluruhan (KBBI.Kemdikbud, n.d.), unsur atau elemen yang harus terpenuhi. Dalam Undang-Undang TPPO Komponen dibagi menjadi tiga yaitu (Nuraeny, 2016):
1) Komponen  proses  yang  meliputi  antara  lain  rekrutmen,  pemindahan pengangkutan, pengiriman, penampungan dan penerimaan
2) Komponen  cara  yang  meliputi  Ancaman,  Penggunaan  kekerasan,  Penculikan, Penyekapan,  Penipuan,  Pemalsuan,  Penyalahgunaan  kekuasaan  atau Penyelewengan,  kerentanan,  Penjeratan  hutang,  pembayaran  atau  pemberian manfaat kepada pihak yang lebih berkuasa atau memiliki kendali pada korban
3) Komponen  tujuan  yaitu  perbuatan  yang  dilakukan  dilandaskan  dengan  motif mendapat keuntungan baik finansial atau non finansial dengan bentuk eksploitasi. Bentuk ekpoitasi dalam perdagangan orang meliputi :
a) Ekspolitasi seksual
b) Eksploitasi tenaga kerja
c) Ekploitasi organ tubuh
b) Karakterisitik Bentuk
Karakterisitik  bentuk  berdasarkan  undang-undang  nomor  21  tahun  2007  tentang tindak pidana perdagangan orang diatur dalam beberapa pasal, bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang antara lain:
1) Memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain
2) Membawa  warga  negara  Indonesia  ke  luar  wilayah  negara  Republik  Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia
3) Pengangkatan  anak  dengan  menjanjikan  sesuatu  atau  memberikan  sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi
4) Melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi
c) Karakteristik Korban
Karakterisistik korban ini menjelaskan bahwa tidak ada kesepakatan atau consensus antara pelaku dan korban, Apabila terdapat kesepakatan maka kesepakatan tersebut dihasilkan  dengan  dasar  keterpaksaan  atau  dalam  istilah  perdata  disebut penyalahgunaan  keadaan (Misbruik  van  Omstandigheden)  yaitu  ketika  dibuatnya
suatu perjanjian, terdapat kelemahan atau keadaan yang tidak berimbang antara para pihak, kemudian pihak yang lebih kuat dengan mengetahui kelemahan pihak yang lebih lemah memanfaatkan keadaan dari pihak yang lebih lemah sehingga pihak yang lebih lemah tidak bisa menolak perjanjian tersebut atau terpaksa menyetuji perjanjian (daya tawar yang tidak seimbang antara  para pihak). Biasanya ciri  seorang korban dalam  posisi  rentan  berada  dibawah  tekanan  atau  tidak  berdaya.  Untuk  melihat karakter  korban  tersebut  dapat  dilihat  melalui  beberapa  indikator  antara  lain:
(Rodliyah, 2019)
1) Tidak menerima upah (dibayar hanya sejumlah kecil) imbalan bagi pekerjaan yang dilakukannya;
2) Tidak  dapat  mengelola  sendiri  upah  yang  diterima  atau  harus  menyerahkan sebagian  besar  upahnya  kepada  pihak  ketiga  (perantara,  agen,  majikan,  dalam bisnis pelacuran: pengelola rumah bordir, mucikari);
3) Adanya  jeratan  utang  (untuk  membayar  biaya  pengganti  rekruitmen,  jasa perantara, biaya perjalanan);
4) Pembatasan  atau  perampasan  kebebasan  bergerak  (misalnya  tidak  boleh meninggalkan  tempat  kerja  atau  penampungan  untuk  jangka  waktu  lama,  di bawah pengawasan terus-menerus);
5) Tidak diperbolehkan (dengan ancaman/kekerasan) berhenti bekerja;
6) Isolasi/pembatasan  kebebasan  untuk  mengadakan  kontak  dengan  orang  lain (keluarga, teman);
7) Ditahan atau tidak diberikannya pelayanan kesehatan, makanan yang memadai;
8) Pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anak-anaknya;
9) Adanya ancaman penggunaan kekerasan, ditemukan tanda-tandakekerasan fisik;
10) Diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan/atau harus bekerja untuk jangka waktu yang sangat Panjang;
11) Tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri (perjalanan, visa paspor) dan Tidak memegang sendiri surat-surat identitas diri atau dokumen perjalanannya;
12) Menggunakan paspor atau identitas palsu yang disediakan oleh pihak

## 2. Karaktersitik Penyelundupan Manusia
Penyelundupan Manusia (people smuggling), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia berarti mencari untuk   mendapat langsung maupun tidak langsung keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian  negara  dimana  orang  tersebut bukanlah warga atau memiliki
izin tinggal. (Pramono, 2014) Masuk  secara  ilegal   berarti   melintasi batas negara tanpa mematuhi  peraturan/perijinan  yang  diperlukan  untuk  memasuki  wilayah  suatu  negara secara legal.  (Junef, 2020)
Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP nasional pasal 457 dan undang-undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pasal 120 ayat (1) penyelundupan manusia dirumuskan sebagai berikut:
“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  untuk  diri  sendiri  atau  untuk  orang  lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok  orang,  baik  secara  terorganisasi  maupun  tidak  terorganisasi,  yang  tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah  maupun  dokumen  palsu,  atau  tanpa  menggunakan  Dokumen  Perjalanan,  baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.
Menurut  penulis  karakterisistik  penyelundupan  orang (people  smuggling)  dapat dibagi menjadi 3 yaitu :
a) Karaktersitik Komponen yang terdiri dari  :
1) Komponen cara dalam tindak pidana penyelundupan dilakukan dengan kesediaan korban artinya tidak diikuti dengan tipu daya, paksaan penipuan, kekerasaan dan lain lain, untuk menentukan keputusan seseorang agar mau diselundupkan.
2) Komponen  proses  dalam  tindak  pidana  penyelundupan  orang  penyelundup memfasilitasi perpindahan orang secara irregular ke luar wilayah suatu negara.
3) Tujuan  dari  tindak  pidana  penyelundupan  orang  merupakan  usaha  tanpa memperoleh keuntungan dari memfasilitasi perlintasan orang tanpa ada ekploitasi.
b) Karakterisitik  bentuk  tindak  pidana  penyelundupan  orang  yaitu  memasukkan  atau mengeluarkan seseorang dari satu wilayah ke kewilayah lain. Strategi penyelundupan orang dapat dibagi menjadi tiga :
1. Masuk secara klandestin,
2. Masuk dengan dokumen palsu,
3. Atau masuk  tanpa dokumen  (yaitu, menunjukkan  diri  kepada otoritas imigrasi, tetapi tidak memiliki izin masuk, identifikasi, dll.). (Khalid, 2002)
c) Karatersitik  pelaku,  pelaku  dalam  tindak  pidana  penyelundupan  orang  merupakan kelompok dengan tugas terstruktur serta memiliki jaringan global yang luas.
1) Dibangun oleh suatu kelompok kejahatan beberapa dengan struktur erat, sekuler dan hirarkis, serta jaringan global;
2) Adanya jaringan kriminal atau asosiasi, termasuk perantara dan pemecah masalah yang mengatur kontak antara pemecah masalah dam imigran gelap prospektif. (Pramono, 2014)
d) Karakteristik  lain  yaitu  dalam  hal  resiko  dimana  penyeludupan  orang  dapat dikalsifikasikan  sebagai  kejahatan  dengan  skala  risiko  yang  kecil,  hal  tersebut dikarenakan antara lain :
1) Penyelundupan orang cenderung dilakukan secara rahasia dan dengan cara yang tidak terdeteksi oleh otoritas keamanan,
2) Korban penyelundupan orang tidak akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak  berwenang  karena  takut  atau  karena  mereka  terlibat  dalam  situasi  ilegal tersebut.
Titik Singgung Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Orang Perdagangan  orang  dan  penyelundupan  orang  pada  hakikatnya  merupakan  suatu perbuatan pidana yang berbeda akan tetapi tidak jarang antar perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain terhubung, dalam konteks tersebutlah dikatakan titik singgung. Pengertian, "titik singgung" adalah dimana dua jenis kejahatan atau dua kasus yang berbeda terdapat koneksitas saling terhubung atau memiliki kesamaan dalam fakta atau elemen  yang terlibat. Titik  singgung  dalam tindak pidana mengacu pada situasi  di mana  dua  jenis  kejahatan  terjadi  secara  bersamaan  atau  dimana  ada  keadaan  yang memungkinkan kedua tindak pidana tersebut terjadi dalam konteks yang sama. Terdapat dua kemungkinan  bersinggungan antara penyelundupan orang (human smuggling)  dan perdagangan orang (human trafficking) :
1) Penyelundupan Orang sebagai Praktik Awal Perdagangan Orang
Situasi  ini  adalah  ketika  tindakan  penyelundupan  orang  menjadi  pintu  awal perdagangan orang atau penyelundupan berubah menjadi perdagangan orang. Terdapat 2  skema  dalam  situasi  tersebut  yaitu  Pertama,  penyelundupan  orang  dijadikan  sebagai modus  operandi,  misalnya  seorang  individu  dibujuk  atau  dipaksa  untuk  melakukan perjalanan ilegal ke negara lain dengan bantuan penyelundup. Setelah tiba di negara tujuan,
individu  tersebut  dieksploitasi  secara  seksual  atau  diperdagangkan  untuk  keuntungan finansial, menjadikan kasus ini sebagai konkursus antara penyelundupan dan perdagangan orang. Kedua, korban penyelundupan orang rentan menjadi obyek perdaganagnan orang pada titik situasi korban yang masuk illegal dimanfaatkan orang untuk eksploitasi.

## 2) Penggunaan Penyelundupan sebagai Sarana Perdagangan
Situasi  ini  adalah  ketika  tindakan  penyelundupan  orang  digunakan  sebagai  sarana untuk  perdagangan  orang.  Contohnya,  jaringan  perdagangan  orang  dapat menggunakan/memanfaatkan jalur penyelundupan untuk memindahkan korban dari satu tempat ke tempat lain secara ilegal.
Dua  kemungkinan  tersebut  menunjukkan  kompleksitas  hubungan  antara penyelundupan dan perdagangan orang, di mana praktik penyelundupan dapat menjadi awal  dari  perdagangan  manusia,  atau  sebaliknya,  perdagangan  manusia  dapat memanfaatkan praktik penyelundupan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka.
Berdasarkan hal tersebut adapun titik singgung antara tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang meliputi :
1) Pelaku berkelompok dan terorganisir
Pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan orang biasanya berasal dari kelompok yang terorganisir dan memiliki struktur hierarki dan jaringan kontak luas dengan agen di berbagai negara. Kelompok orang yang terorganisir tersebut biasanya memiliki  tugas  masing-masing  untuk  menjalankan  komponen  pidana  pada  kedua tindak pidana tersebut. Sehingga untuk memerangi tindak pidana ini, diperlukan kerja sama yang terkoordinasi  antara  lembaga penegak hukum, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok  yang  terorganisasi  tersebut  dipidana  dengan  pidana  yang  sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).
2) Migrasi dan Kejahatan Transnasional
Konferensi  Internasional  tentang  Emigrasi  dan  Imigrasi  Tahun  1924  di  Roma, memberikan difinisi imigrasi yaitu Human mobility to enter a country with its purpose to  make  a  living  or  for  residence.  Berdasarkan  hal  diatas  arti  migrasi  ini  adalah merupakan  pengertian  klasik  yang  hanya  memiliki  arti  gerak  pindah  orang  untuk memasuki  suatu  negara  dengan  tujuan  mencari  nafkah  dan  menetap  disana. Selanjutnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa migrasi berasal dari kata (mig-ra-si) (KBBI.Kemdikbud, n.d.) yang berarti perpindahan penduduk dari satu tempat (negara dan sebagainya) ke tempat (negara dan sebagainya) lain untuk
menetap. Dalam tindak pidana penyelundupan maupun perdagangan orang, migrasi atau perpindahan korban dari tempat asalnya menjadi syarat utama, dalam praktiknya pemindahan  korban,  yang  dilakukan  oleh  tindak  pidana  penyelundupan  orang maupun perdagangan orang seringkali menggunakan mekanisme yang sama yaitu melalui  jalur  illegal,  Kegiatan  migrasi  menjadi  kejahatan  transnasional  atau  lintas negara  apabila  terpenuhi  beberapa  indikator  salah  satu  bentuknya  menggunakan dokumen  palsu  dan  menyembunyikan  korban.  Menurut  Convention  against Transnational  Organized  Crime  (CATOC)  atau  Konvensi  Menentang  Kejahatan Transnasional  Terorganisasi,  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  menyatakan  bahwa  suatu pelanggaran bersifat transnasional jika (Ramadan Tabiu, 2023) :
a) Dilakukan lebih dari satu negara,
b) Dilakukan di satu negara namun sebagian besar persiapan, perencanaan, arahan, atau penguasaannya dilakukan di wilayah negara lain
c) Dilakukan  di  suatu  wilayah  negara,  namun  melibatkan  suatu  kelompok  pelaku tindak pidana yang terorganisasi  yang melakukan tindak pidana lebih dari  satu wilayah negara; atau
d) Dilakukan  di  suatu  wilayah  negara,  namun  akibat  yang  ditimbulkan  atas  tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.
Dalam  peraturan  perundang-undangan  nomor  6  tahun  2011  tentang  keimigrasian dalam  ketentuan  pidana  yang  bersinggungan  Terkait  migrasi  dan  kejahatan tranasional terdapat pada p asal 122 huruf a. “setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya”; huruf b. “setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal  yang  diberikan  kepadanya”. Kemudian  pada  p asal  113  “Setiap  orang  yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”
3) Korban Rentan
Rentan sering diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan atau kelemahan yang dapat dieksploitasi oleh  pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Korban dalam kedua tindak pidana tersebut, sering kali merupakan individu yang rentan atau tidak berdaya, pemanfatan posisi korban yang rentan tersebut seringkali menjadi motif utama korban
bermigrasi sekaligus modus utama pelaku TPPO dan Penyelundupan orang. Penyebab posisi seseorang menjadi rentan antara lain:
a) Kemiskinan ekonomi ekstrim
b) Pendidikan yang rendah
c) Diskriminasi dan Marginalisasi:
d) Ketidaksetaraan Gender
e) Kondisi Kesehatan
4) Keuntungan Finansial
Motif  utama  yang  mendorong  perbuatan  kedua  tindak  pidana  tersebut  yaitu keuntungan finansial. Baik dalam kasus penyelundupan orang maupun perdagangan orang, menjadikan manusia sebagai obyek untuk meraup keuntungan.  Perbedaan terdapat  pada  cara  mendapatkan  keuntungan  dari  kedua  kejahatan  tersebut, penyelundupan manusia mendapatkan keuntungan dari penyedian pelayanan untuk bisa  masuk  melewati  batas  negara  secara  illegal,  sedangkan  perdagangan  orang, keuntungan  didapatkan  dari  hasil  eksploitasi  atas  korban.  Dalam  peraturan perundang-undangan  nomor  6  tahun  2011  tentang  keimigrasian  ketentuan  pidana yang bersinggungan Terkait migrasi dan kejahatan tranasional terdapat pada Pasal 120  ayat  (1)  “Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  bertujuan  mencari keuntungan,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  untuk  diri  sendiri  atau untuk  orang  lain  dengan  membawa  seseorang  atau  kelompok  orang,  baik  secara terorganisasi  maupun  tidak  terorganisasi,  atau  memerintahkan  orang  lain  untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan  dokumen  sah  maupun  dokumen  palsu,  atau  tanpa  menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”.
5) Pemalsuan dokumen/surat
Pemalsuan dokumen/surat, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah dokumen/surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya sehingga berbeda dengan dokumen/surat semula. (Muhammad Emir Gifari, 2022) Dalam peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian Diatur dalam :
a. Pasal  121huruf  a.  “setiap  orang  yang  dengan  sengaja  membuat  palsu  atau memalsukan  Visa  atau  Tanda  Masuk  atau  Izin  Tinggal  dengan  maksud  untuk digunakan  bagi  dirinya  sendiri  atau  orang  lain  untuk  masuk  atau  keluar  atau berada di Wilayah Indonesia; huruf b. “setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia”.
b. Pasal 123 huruf a. “setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain; huruf b. “setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

## SIMPULAN
Tindak  perdagangan  orang  memiliki  tiga  karakteristik  utama  yang  meliputi karakteristik  komponen,  karakteristik  bentuk,  dan  karakteristik  korban.  Karakteristik komponen  tindak  perdagangan  orang  terbagi  menjadi  proses,  cara,  dan  tujuan,  yang mencakup  berbagai  tahapan  seperti  rekrutmen,  pemindahan,  dan  eksploitasi  untuk keuntungan finansial atau non-finansial. Karakteristik bentuk tindak pidana perdagangan orang  mencakup  perbuatan  seperti  memasukkan  atau  membawa  seseorang  dengan maksud eksploitasi, termasuk juga pengangkatan anak untuk tujuan serupa. Karakteristik korban  tindak  perdagangan  orang  ditandai  dengan  ketiadaan  kesepakatan  yang  sah antara  pelaku  dan  korban,  yang  seringkali  didasarkan  pada  keterpaksaan  atau penyalahgunaan  keadaan  dengan  memanfaatkan  kerentanan  korban.  Sedangkan karakteristik penyelundupan orang dibagi beberapa aspek meliputi. Pertama karakteristik komponen  mencakup  cara,  proses,  dan  tujuan  tindak  pidana  tersebut,  hanya  saja penyelundupan  orang  dilakukan  dengan  kesediaan  korban  tanpa  ada  tipu  daya  atau paksaan, dan tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi. Kedua, karakteristik bentuk meliputi tindakan memasukkan atau mengeluarkan seseorang dari satu  wilayah  ke  wilayah  lain,  dengan  strategi  masuk  yang  dapat  dilakukan  secara klandestin,  dokumen  palsu,  atau  tanpa  dokumen  resmi.  Ketiga,  karakteristik  pelaku merupakan kelompok terorganisir dengan tugas dan jaringan global yang luas, Selain itu, risiko dalam penyelundupan orang cenderung kecil karena dilakukan secara rahasia dan korban seringkali enggan melaporkannya karena takut atau terlibat dalam aktivitas ilegal
tersebut.
Kedua tindak pidana, yakni perdagangan orang dan penyelundupan orang, memiliki titik persinggungan dalam beberapa aspek penting. Pertama aspek pelaku pada kedua jenis kejahatan tersebut cenderung berkelompok dan terorganisir. Kedua aspek migrasi yaitu melibatkan dua tempat wilayah atau transnasional dengan dokumen palsu seringkali digunakan dalam pemindahan korban. Ketiga aspek rentan korban yang dimanfaatkan pelaku  sebgai  modus  untuk  menarik  korban,  Keempat    aspek  keuntungan  finansial menjadi  dorongan  utama  di  balik  tindakan  kejahatan  tersebut.  Dan  kelima  Aspek pemalsuan  dokumen  atau  surat  di  mana  pelaku  menggunakan  pemalsuan  dokumen dalam mendukung migrasi ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA
Henny Nuraeny. 2016. Tindak Pidana  Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jakarta. Rajawali Pers.
Rodliyah. 2019. Perempuan Dalam Lingkaran Kekeraan (Sebuah Gambaran tentang Tindak Pidana KDRT dan traficking). Mataram. Pustaka Bangsa.
Aime  Zinedine  Zack  Sumolang.  2020.  ”Penanganan  Terhadap  Korban  Perdagangan Orang Dan Penyelundupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”. Jurnal Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 2.
Khalid Koser. 2002. ”People - Smuggling in Europe: A Growing Phenomenon” Jurnal Global Dialogue ; Nicosia Vol. 4, Iss. 4, (Autumn 2002), 69-79.
Muhar Junef. 2020. ”Kajian Praktik Penyelundupan Manusia Di Indonesia (Study Of People Smuggling Practices In Indonesia)”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 20 No. 1, 85-102.
Muhammad Emir Gifari, Mohamad Fajri Mekka Putra. 2022. ”Pegawai Notaris Melakukan Pemalsuan  Surat:  Bagaimana  Pertanggug  jawaban  Notaris”.  Jurnal  Kerta  Semaya Vol. 10 No. 7, 1619-1629.
Pandu Pramono. 2014. ”Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 135/Pid.Sus/2014/PN.Wno)”. Jurnal Recidive Vol 3 No 2.
Windy Paskawati Suwarno, Pamerdi Giri Wiloso dan Wilson M.A Therik. 2018. ”NTT DALAM
CAHAYA  ACTOR  NETWORK  THEORY:    Studi  Kasus  Human  Trafficking  Berkedok Pengiriman  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Nusa  Tenggara  Timur”.  Jurnal  Studi
Pembangunan Interdisiplin, Vol. XXVII No. 2, 107-135
Yulima  Hospita.  2012.  ”Analisis  Yuridis  Perbedaan  perdagangan  orang  dan penyelundupan orang”. Skripsi. Universitas Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/fenomena-kasus-perdagangan- orang#:~:text=Merujuk%20kembali%20laporan%20Trafficking%20in,berada%20di %20Tier%202%20Watchlist.
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komponen.