## ANALISIS RUANG TERBUKA HIJAU DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN (Studi kasus Kawasan pusat Kota Denpasar, Bali)
I Made Agus Mahendra 1
1 Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No.12, Peguyangan, Denpasar, Bali 80115 E-mail : made.agusmahendra@gmail.com
Abstrak –  Ruang terbuka Hijau (RTH) memberikan ekspresi bagi wajah kawasan perkotaan.  Posisi ruang terbuka hijau (RTH) adalah ruang terbuka publik yang direncanakan pada suatu kawasan atau lingkungan. Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  merupakan  solusi  alternatif  dalam  mengantisipasi  krisis lingkungan di masa depan.Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan harus mengedepankan rasa keadilan dan keberlanjutan ekonomi lokal dengan meningkatkan keberadaan sektor informal sebagai jejaring sosial, serta pelestarian kawasan lama untuk  menyediakan memori kolektif bagi masyarakat. Pembangunan kota berkelanjutan tidak terlepas dari peran ruang-ruang Kawasan terintegrasi dengan strategi  pengelolaan  penggunaan lahan  dan lingkungan  terpadu.Penulisan  ini  bertujuan  memberikan gambaran  dan    menganalisis    RTH  dalam  perspektif  pembangunan  yang  berkelanjutan  di  Kawasan kota  Denpasar.  Metode  pada  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Hasilnya  Komposisi ideal RTH dari suatu kota menjadi poin yang sangat penting dalam  mewujudkan pembangunan kota yang  berkelanjutan.  Perwujudan  pembangunan  berkelanjutan  di  Indonesia,  khususnya  oleh pemerintah  di  kota  Denpasar  dapat  dilihat  dari  implementasi  ruang  terbuka  hijau  Sebagai  Sarana untuk  mencerminkan  identitas  (citra)  kota  Denpasar,sebagai  Sarana  rekreasi  aktif,edukasi  dan rekreasi pasif, serta interaksi sosial.
Kata Kunci : Ruang terbuka hijau; Kawasan perkotaan; pembangunan berkelanjutan; Denpasar .
Abstract – Green  open  space  provides  an  expression  for  the  face  of  urban  areas.  A  green  open space  position  is  a  planned  public  open  space  in  an  area  or environment. Green  Open Space  is  an alternative solution in anticipation of future environmental crises. Sustainable urban development must promote a sense of justice and sustainability of the local economy by increasing the existence of the informal  sector  as  a  social  network,  as  well  as  the  preservation  of  old  areas  to  provide  collective memory  for  the  community.  Sustainable  urban  development  is  inseparable  from  the  role  of  regional spaces  integrated  with  integrated  land  use  and  environmental  management  strategies.  This  writing aims  to  provide  an  overview  and  analyze  Green  Open  Space  in  the  perspective  of  sustainable development in denpasar city area . . The methods in this study use a qualitative approach. The ideal composition  of  green  open  space  of  a  city  becomes  a  very  important  point  in  realizing  sustainable urban  development.  The  realization  of  sustainable  development  in  Indonesia,  especially  by  the government in denpasar city can be seen from the implementation of green open space as a means to reflect  the  identity  (image)  of  denpasar  city,  as  a  means  of active  recreation,  education  and  passive recreation, and interaction.
. Keywords : Green open space; Urban area; sustainable development; Denpasar.

## PENDAHULUAN
Perkembangan kota Denpasar dalam 10 tahun terakhir  dapat  terlihat  dari  pertumbuhan pembangunan  fisik  kota  Denpasar.  Melihat lokasi dan fungsinya sebagai pusat kota, maka kcgiatan  urban  yang  diwadahinya  cukup kompleks.  Kompleksnya  fungsi-fungsi  yang berkembang  di  pusat  Kota  Denpasar  satu  sisi merupakan daya tarik untuk terus dikembangkan.  Sedangkan  disisi  lain  hal  ini
perlu dikendalikan untuk mengurangi intensitas pembangunan lahan terbuka hijau yang sangat penting  sebagai  paru-paru  Kawasan  pusat Kota  Denpasar  yang  tergolong  padat  Fungsi- fungsi  yang  berkembang  di  pusat  Kota Denpasar  meliputi  fungsi  perdagangan  dan jasa,  fungsi  perkantoran,  fungsi  permukiman, fungsi  peribadatan,  fungsi  Pendidikan  dan fungsi ruang terbuka Hijau.
Ruang  Terbuka  Hijau  yang  selanjutnya disingkat  sebagai  RTH  merupakan  area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaanya  lebih  bersifat  terbuka,  tempat tumbuh  tanaman,  baik  yang  tumbuh  secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (UU RI No. 26 Tahun 2007). Mengacu pada peraturan tersebut,  pengembangan  RTH  menjadi  hal penting untuk dilakukan. Proporsi 30% dinyatakan  sebagai  ukuran  minimal  untuk menjamin keseimbangan ekosistem. Hal tersebut tentunya masih bersifat relatif sehingga  perlu  ditelaah  secara  mendalam terutama  berkaitan  dengan  aspek  fungsi  dan manfaat  RTH.  Kawasan  RTH  mempunyai fungsi  yang  dapat  mendukung  terwujudnya lingkungan  yang  baik,  diantaranya  fungsi ekologis, sosial, ekonomis dan arsitektural.
Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan sebuah ruang  dengan  fungsi  ekologis  yang  seringkali dikorbankan dalam membangun dan mengembangkan  sebuah  kota  dalam  hal  ini wilayahperkotaan mengendalikan kenyamanan iklim  mikro  dan  keserasian  kota  yang memerlukan ruang-ruang terbuka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.manfaat dari  ruang  terbuka  hijau  yaitu  sarana  yang dipergunakan  untuk  mencerminkan  identitas setiap daerah, sarana penelitian,sarana pendidikan,  penyuluhan,  rekreasi  aktif  dan pasif serta interaksi social, dapat meningkatkan  nilai  ekonomi  di  perkotaan, menimbulkan  rasa  bangga  dan  meningkatkan sarana  ruang  untuk  keadaan  darurat,  dapat memperbaiki iklim dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.
(RTH)  secara  spesifik  dapat  diartikan  sebagai ruang  terbuka  publik  yang  direncanakan  pada suatu  kawasan  atau  lingkungan,  yang  terdiri dari  ruang  terbuka  hijau  dan  ruang  terbuka Publik.  Ruang  terbuka  hijau,  memiliki  peran dan  fungsi  khusus  pada  setiap  kawasan  yang ada pada setiap rencana tata ruang kota, yang direncanakan  berupa  penataan  tanaman, tanaman dan vegetasi, jenis tanaman penyejuk,  pelindung,  penutup  tanah,  dan pelengkap  lainnya.  instrumen  tersebut,  agar dapat  berperan  dalam  mendukung  fungsi ekologi, sosial, budaya, dan estetika/arsitektur,
sehingga  dapat  memberikan  manfaat  yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Penataan  ruang  terbuka  hijau  di  kota Denpasar  memiliki  peran  penting  dalam memberikan kebebasan bergerak bagi penggunanya,
karena aktivitas dan
pertumbuhan kota semakin berkembang sesuai  dengan  tuntutan  dan  kebutuhan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dengan adanya  ruang  terbuka,  manusia  dihadapkan pada  suasana  yang  berbeda  dari  aktivitas kesehariannya.  2.  Ruang  Terbuka  Hijau Berdasarkan  Undang-Undang  No.  26  Tahun 2007  "Ruang  Terbuka  Hijau  adalah  area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya  lebih  bersifat  terbuka,  tempat tumbuh  tanaman,  baik  yang  tumbuh  secara alamiah  maupun  yang  sengaja  ditanam”.
Macam-macam  RTH  menurut  Gallion  (1994, h.38) meliputi ruang bagi taman bermain yang aktif  untuk  anak-anak,  pemuda  dan  orang dewasa.  Konservasi  alamiah  baik  di  dalam maupun  di  luar  kota.  Konservasi  ini  dapat berbentuk  jalur  hijau,  kebun  binatang  dan kebun botani. Taman ini untuk mengembalikan lingkungan alamiah kota, dan apabila lokasinya  sesuai  maka  akan  dipertahankan keberadaan hewan liar sejauh mungkin.
Pengembangan RTH publik dan privat sampai saat  ini  masih  terbatas  pada  pengelolaan lingkungan,  kemampuan  masyarakat  untuk turut  serta  aktif  dalam  program  pengelolaan lingkungan sangat kecil Kondisi ini berdampak pada  fungsi  RTH  belum  dirasakan  oleh masyarakat  dan  berdampak  pada  aspek pemeliharaan yang kurang diperhatikan.
Analisis terhadap Ruang terbuka Hijau di pusat kota  Denpasar  ini  dilihat  dari  perspektif pembangunan kota berkelanjutan.Secara Konsep  berkelanjutan  merupakan  konsep sederhana namun kompleks, sehingga pengertian        keberlanjutan        pun        sangat multi-- ‐ dimensi        dan        multi-- ‐ interpretasi. Namun pengertian
pembangunan
berkelanjutan  yang  selama  ini  menjadi  acuan adalah  sebagaimana  telah  disepakati  Komisi Brundtland yang menyatakan bahwa “pembangunan berkelanjutan merupakan
pembangunan  yang  memenuhi  kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi  kebutuhan  mereka”  (Fauzi,  2004). Dapat  juga  diartikan  bahwa  pembangunan berkelanjutan merupakan upaya terus- - ‐ menerus yang merupakan bagian dari proses menuju  kualitas  kehidupan  generasi  kini  dan mendatang  yang  lebih  baik  secara  ekonomi dan    sosial    dalam    batas    daya-- ‐ dukung suportif      sumberdaya      alam      dan      daya- - ‐ tampung   asimilatif   lingkungan (Wardhono, 2012).
Pembangunan kota berkelanjutan tidak terlepas dari ruang-ruang kota yang melingkupinya.  Menurut  Budihardjo  (2005), rencana  tata  ruang  adalah  suatu  bentuk kebijakan  publik  yang  dapat  mempengaruhi keberlangsungan proses pembangunan berkelanjutan.  Namun  masih  banyak  masalah dan  kendala  dalam  implementasinya  dan menimbulkan  berbagai  konflik  kepentingan. Konflik  yang  paling  sering  terjadi  di  Indonesia adalah konflik antarpelaku pembangunan yang terdiri dari pemerintah (publicsector), pengusaha atau pengembang ( private sector), profesional (expert), ilmuwan (perguruan tinggi),  lembaga  swadaya  masyarakat,  wakil masyarakat, dan segenap lapisan masyarakat. Sementara  pembangunan  kota  berkelanjutan, dengan  fokus  ruang  pada  daerah  perkotaan, diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan kota dan warganya tanpa menimbulkan  beban  bagi  generasi  yang  akan datang akibat berkurangnya sumberdaya alam dan  penurunan  kualitas  lingkungan  (Urban21 Conference, Berlin, Juli 2000).
Dalam  konteks  yang  lebih  spesifik,  kota  yang berkelanjutan (sustainable city) diartikan sebagai  kota  yang  direncanakan  dengan mempertimbangkan  dampak  lingkungan  yang didukung  oleh  warga  kota  yang  memiliki kepedulian  dan        tanggung-- ‐ jawab        dalam penghematan    sumberdaya    pangan,    air, dan  energi;  mengupayakan  pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan; dan mengurangi pencemaran  terhadap  lingkungan  (Wikipedia, 2014).
Lima prinsip dasar kota berkelanjutan: Environment (Ecology), Economy (Em-
ployment),  Equity,  Engagement  dan  Energy. Suatu kota telah memenuhi kriteria pembangunan berkelanjutan dapat diidentifikasi  berdasarkan  ciri-ciri  sebagai berikut:(1)Ditemukan  suatu  masyarakat  yang perduli  dan  melakukan  kegiatan  ber-  orientasi keberlanjutan  ekologis.(2)Berkelanjutan  tidak selalu  berarti  ba-  nyak  memproduksi  atau mengkonsumsi,  tetapi  mampu  memilih  kapan harus banyak dan kapan harus
sedikit.(3)Kesetaraan sosial merupakan prinsip dasar dalam aspek ekologis bagi kota. Prinsip ini  akan  menempatkan  kondisi  kompetisi,  dan seleksi alam secara lebih berkemanusiaan(4)Krisis  terhadap  lingkungan merupakan  krisis  terhadap  kreativitas.  Bila permasalahan lingkungan belum me- nemukan solusi, maka terdapat keku- rangan kreativitas. Dengan demikian perlu peningkatan partisipasi anggota  masyarakat  untuk  meningkatkan  kre- atifitas tersebut.(5)Keberlanjutan ekologis tidak saja  ter-  kait  dengan  isu  lokal  melainkan  juga menyelaraskan dengan isu global. Perwujudan pembangunan  berkelanjutan  di  Indonesia, khususnya oleh pemerintah di wilayah perkotaan.

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  lebih  menekankan  pada  metode kualitatif  dengan  menerapkan  pendekatan deskriptif  dan  studi  literatur.Dimana  dalam studi ini menjelaskan,memaparkan mengidentifikasi tentang analisis Ruang terbuka  hijau  dalam  perspektif  pembangunan berkelanjutan.  studi  ini  dilakukan  untuk  dapat menilai dari persepektif pembangunan berkelanjutan ruang terbuka hijau di pusat kota Denpasar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota  Denpasar  memiliki  luas  wilayah  127,78 km2  2,27  persen)  dari  luas  wilayah  Provinsi Bali. Secara administrasi Kota Denpasar terdiri dari  4  wilayah  kecamatan  terbagi  menjadi  27 desa  dan  16  kelurahan.  Dari  keempat kecamatan tersebut berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Denpasar Selatan memiliki wilayah
terluas  yaitu  49,99  km2  (39,12  persen). Denpasar Utara memiliki wilayah seluas 31,12 km2  (24,35  persen),  dan  Denpasar  Barat dengan  luas  wilayah  sebesar  24,13  km2 (18,88  persen).  Kecamatan  dengan  wilayah terkecil  yaitu  Kecamatan  Denpasar  Timur dengan  luas  wilayah  22,54  km2  (17,64 persen).
Gambar 1 Peta  Wilayah Kota Denpasar
Sumber : RTRW Kota Denpasar Tahun 2011-2031
Batas  wilayah  Kota  Denpasar  berbatasan dengan  Kabupaten  Badung  sebelah  Utara, Barat dan Selatan sedangkan di sebelah Timur berbatasan  dengan  Kabupaten  Gianyar  dan Selat Lombok, secara rinci batas wilayah Kota Denpasar  antara  lain:  Sebelah  Utara  :
Kecamatan Mengwi dan Abiansemal (Kabupaten Badung). Sebelah
Timur :
Kecamatan  Sukawati  (Kabupaten  Gianyar) dan  Selat  Badung.  Sebelah  Selatan  : Kecamatan Kuta Selatan (Kabupaten Badung) dan  Teluk  Benoa  Sebelah  Barat  :  Kecamatan Kuta Utara dan Kuta (Kabupaten Badung).
Peraturan  Pemerintah  No.  26  Tahun  2008 tentang  Rencana  Tata  Ruang  Nasional (RTRWN),  yang  selanjutnya  diakomodasi dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  No.  16 Tahun  2009  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali 2009- 2029,menegaskan bahwa Kota Denpasar yang
terintegrasi dalam Kawasan Perkotaan
DenpasarBadung-Gianyar-Tabanan dalam sistem  perkotaan  nasional  ditetapkan  sebagai Pusat  Kegiatan  Nasional  (PKN).Selanjutnya Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-
Tabanan  juga  sekaligus  ditetapkan  sebagai Kawasan  Strategis  Nasional  (KSN)  dari pertimbangan  sudut  kepentingan  ekonomi nasional, dengan nama Kawasan Metropolitan Sarbagita.
Gambar 2 .Peta fungsi Kawasan Kota Denpasar Sumber : denpasarkota.go.id
Berdasarkan  Perda  Kota  Denpasar  No.  27 Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kota  (RTRWK)  Denpasar,  potensi pengembangan  wilayah  di  Kota  Denpasar sesuai  dengan  arahan  kebijakan  dan  strategi pengembangan kawasan, yaitu:
a.  Kebijakan  dan  strategi  pengembangan kawasan  lindung,  meliputi:Pemeliharaan  dan perwujudan  kelestarian  fungsi  lingkungan hidup.Pencegahan  dampak  negatif  kegiatan manusia  yang  dapat  menimbulkan  kerusakan lingkungan
hidup. Pemulihan
dan penanggulangan  kerusakan  lingkungan  hidup.
Pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana. Perlindungan terhadap  kawasan  cagar  budaya  dan  aktivitas yang memiliki nilai historis dan spiritual.
b.  Kebijakan  dan  strategi  pengembangan kawasan  budidaya,  meliputi:  Perwujudan  dan
peningkatan  keterpaduan  dan  keterkaitan antar  kegiatan.Pengendalian  perkembangan kegiatan  budi  daya  perkotaan  sesuai  dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.Pengembangan kawasan budidaya kreatif dan
unggulan.
Pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan.    Peningkatan  fungsi  kawasan untuk pertahanan dan keamanan.
c.  Kebijakan  dan  strategi  pengembangan kawasan  strategis,  meliputi:  Pengembangan keterpaduan  pengelolaan  kawasan  strategis nasional dan kawasan strategis provinsi dalam wilayah kota. Pengembangan kawasan strategis  kota  berdasarkan  sudut  kepentingan pertumbuhan  ekonomi  kota  dan  wilayah.  II-5
Pengembangan kawasan strategis kota berdasarkan  sudut  kepentingan  sosial  budaya kota.Pengembangan  kawasan  strategis  kota berdasarkan  sudut  kepentingan  pelestarian lingkungan hidup.
Rencana  struktur  ruang  wilayah  Kota  terdiri dari Sistem Pusat Pelayanan Kota dan Sistem Prasarana Kota. Sistem pusat-pusat pelayanan  kota  terdiri  dari:    Pusat  Pelayanan Kota;  Sub  Pusat  Pelayanan  Kota;  dan  Pusat Lingkungan. Pusat pelayanan kota terdiri dari:
a.  Pusat-pusat  pelayanan  kegiatan  sosial ekonomi  dan  pemerintahan  dengan  skala pelayanan wilayah terdiri dari: Kawasan sekitar Niti Mandala sebagai pusat kegiatan pemerintahan  skala  wilayah.  Kawasan  sekitar Sanglah  sebagai  pusat  kegiatan  ekonomi, pendidikan  tinggi  dan  pelayanan  kesehatan skala  wilayah.  Kawasan  sekitar  terminal Ubung sebagai pusat transportasi penumpang antar  wilayah  Tipe  B.  Kawasan  Pelabuhan Benoa  sebagai  pusat  transportasi  laut  antar wilayah dan internasional. Kawasan perdagangan  dan  jasa  skala  wilayah  di sepanjang  Jalan  Ngurah  Rai,  Jalan  Gatot Subroto  dan  Jalan  Mahendradata.  Kawasan pariwisata  Sanur  sebagai  kawasan  khusus pariwisata.
b.  Pusat-pusat  pelayanan  kegiatan  sosial ekonomi  dan  pemerintahan  yang  melayani seluruh  wilayah  kota  yang  tersebar  di  Bagian
Wilayah  Kota  (BWK)  tengah  terdiri  dari: Kawasan  cathus  patha  agung  Kota  Denpasar dan  sekitar  jalan  Gajah  Mada  sebagai  pusat kegiatan  perdagangan  dan  jasa,  sosial, budaya,  pemerintahan  dan  Kawasan  heritage. Kawasan  Niti  Praja  Lumintang  sebagai kawasan  pemerintahan.  Kawasan  sekitar koridor Jalan Teuku Umar, Jalan Dewi Sartika, Jalan  Diponegoro,  Jalan  Setiabudi,  Jalan Cokroaminoto,  Jalan  Surapati,  Jalan  Hayam Wuruk,  Jalan  WR.  Supratman,  Jalan  Gunung Agung  dan  Jalan  Letda  Tantular.  Kawasan Ubung  sebagai  pusat  kegiatan  perdagangan dan  terminal  kargo.  Kawasan  Kreneng  dan Jalan  Kamboja  sebagai  pusat  kegiatan perdagangan  dan  jasa,  pendidikan  dan  olah raga.
Gambar 3 .Peta Pembagian Wilayah Pengembangan  Denpasar Sumber : denpasarkota.go.id
Ruang  terbuka  hijau  kota  (RTHK)  Denpasar terus  mengalami  menyusutan  dari  tahun  ke tahun.  Bahkan  di  tahun  2013  saja  dipastikan terjadi  pengurangan  jalur  hijau  seluas  100 hektare  lebih.  Untuk  jumlah  jalur  hijau  di Denpasar  rinciannya  adalah  16,8  persen masuk  lahan  privat  sedangkan  20  persen masuk  jalur publik. Lokasi yang paling banyak
beralih fungsi adalah jalur hijau dengan status pribadi.  Untuk  wilayah  yang  paling  banyak beralih  fungsi  terbesar  di  wilayah  kecamatan Denpasar  Barat  disusul  kemudian  wilayah Denpasar  Selatan,  kemudian  Denpasar  Utara dan Denpasar Timur.
Sesuai dengan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  1 Tahun 2007 Tentang Penataan
Gambar 4 .Peta Ruang Terbuka Hijau Denpasar Sumber : denpasarkota.go.id
Ruang  Terbuka  Hijau  Kawasan  Perkotaan, maka  kota  hendaknya  memberikan  Ruang Publik  yang  cukup  sebagai  lahan  untuk mewujudkan  interaksi  masyarakat.  Sama halnya  dengan  masyarakat  Kota  Denpasar juga  membutuhkan  lahan  yang  cukup,  aman dan  nyaman  untuk  melakukan  berbagai macam kegiatan dengan orang lain.
Ketersediaannya ruang public tersebut menjadi  tugas  Pemerintah  Kota  Denpasar. Perlunya  penataan  ruang  Kota  Denpasar bertujuan  untuk  mewujudkan  ruang  Kota Denpasar  yang  produktif,  aman,  nyaman  dan berkelanjutan sebagai pusat kegiatan nasional dalam
Dipahami  sekarang  ini  bahwa  Kota  Denpasar telah  menjadi  Kota  Urban,  di  mana  setiap tahun  jumlah  penduduk  kota  akan  selalu bertambah  dengan  adanya  pendatang.  Di mana,  pendatang  tersebut  ada  yang  tinggal menetap  maupun  sementara  karena  berbagai kepentingan.  Oleh  sebab  itu,  peningkatan jumlah  penduduk  akan  berpengaruh  terhadap meningkatnya  jumlah  tempat  tinggal  atau lahan pekerjaan. Dengan demikian, wajah tata ruang  Kota  Denpasar  pun  dipengaruhi  oleh tingkat  urbanisasi.  Menurut  Imam  Ernawi (2010)  dalam  Roswidyatmoko  Dwihatmojo (2010) menyatakan bahwa perkembangan fisik ruang kota sangat dipengaruhi oleh urbanisasi. Perkembangan urbanisasi di Indonesia, khususnya Kota Denpasar dapat.
Ruang  publik  yang  ada  di  Kota  Denpasar sangatlah terbatas. Meskipun ada, tidak cukup untuk  menampung  masyarakat  dan  terkesan tidak  maksimal.  Padahal,  sesuai  dengan ketentuan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah (RTRW)  Kota  Denpasar  menyatakan  bahwa ruang  publik  yang  tersedia  minimum  sebesar 30%  Tidak  ada  data  yang  pasti  mengenai besaran  ruang  publik  yang  tercatat  di  Kota Denpasar.  Namun  sebagai  bagian  dari  ruang publik, tercatat ruang terbuka hijau (RTH) Kota Denpasar  adalah  sekitar  40%,  separuhnya dikuasai pemerintah dan sisanya milik pribadi.
Gambar 5 .Taman Kota Lumintang Sumber : Dokumentasi  2021
Pada  dasarnya  perencanaan  RTH  disusun sebagai upaya untuk mengantisipasi pertumbuhan  dan  perkembangan  kegiatan
pembangunan  kota,  sebagai  upaya  menjaga keseimbangan,  keserasian,  dan  keselarasan antara ruang terbangun dengan RTH.
Penataan  RTH  pada  suatu  kota,  bertujuan untuk:(a)Menjaga keserasian dan
keseimbangan
ekosistem lingkungan perkotaan,(b) Mewujudkan keseimbangan antara  lingkungan  alam  dan  lingkungan buatan/ binaan di wilayah perkotaan Meningkatkan  kualitas  lingkungan  perkotaan yang  sehat,  indah,  bersih,  dan  nyaman.Dalan rencana  tata  ruang,  maka  kedudukan  RTH merupakan ruang terbuka publik yang direncanakan  pada  suatu  kawasan,  yang tersusun  atas  RTH  dan  ruang  terbuka nonhijau.
Tabel  1. Implementasi RTH terhadap pembangunan berkelanjutan kota Denpasar
Ruang terbuka Hijau Implementasi terhadap Pembangunan Berkelanjutan kota Denpasar
Ruang terbuka Hijau dan ruang publik Kota
Denpasar  Sebagai Sarana untuk mencerminkan identitas (citra) daerah setempat  Sebagai Sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan
 Sebagai  Sarana  rekreasi  aktif  dan rekreasi pasif, serta interaksi sosial
 Meningkatkan nilai ekonomis lahan perkotaan
 Menumbuhkan  rasa  bangga  dan meningkatkan prestise daerah
 Sebagai  Sarana  aktivitas  sosial bagi  anak-anak,  remaja,  dewasa dan manula  Sarana  ruang  evakuasi  untuk keadaan darurat

## Sumber : (analisis 2021)
Ruang terbuka hijau, memiliki fungsi dan peran khusus  pada  masing-masing  kawasan  yang ada  pada  setiap  perencanaan  tata  ruang kabupaten/kota,  yang  direncanakan  dalam bentuk  penataan  tumbuhan,  tanaman,  dan vegetasi, agar dapat berperan dalam mendukung  fungsi  ekologis,  sosial  budaya, dan  arsitektural,  sehingga  dapat  memberi manfaat optimal bagi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagai berikut.  Ruang  terbuka  dan  ruang  terbuka hijau    dikota  Denpasar  yang  juga  digunakan sebagai aktivitas masyarakat dalam mengekspresikan diri dan beraktualisasi dalam
diri antara lain taman kota lumintang, lapangan puputan  renon(  monumen  bajra  Sandhi)  dan lapangan  puputan  Denpasar.  Ruang  terbuka hijau  yang  sekaligus  sebagai  ruang  Publik sangat  mendukung  integrasi  kota  Denpasar menuju pembangunan kota berkelanjutan.Lima prinsip dasar kota
berkelanjutan:
Environment (Ecology), Economy (Em- ployment), Equity, Engagement dan  Energy.  Kota  Denpasar  saat    ini  sedang mengimplementasikan Gerakanmasyarakat yang  perduli  dan  melakukan  kegiatan  ber- orientasi  keberlanjutan  ekologis  Kesetaraan sosial  merupakan  prinsip  dasar  dalam  aspek ekologis bagi kota. Prinsip ini akan menempatkan  kondisi  kompetisi,  dan  seleksi alam secara lebih berkemanusiaan.
Tabel  2. Peran  RTH terhadap pembangunan berkelanjutan kota Denpasar Ruang terbuka Hijau Peran terhadap Pembangunan Kota Berkelanjutan Ekonomi Sosial budaya Lingkungan Ruang terbuka Hijau dan ruang publik Kota
Denpas ar RTH Kota Denpasar diharapkan dapat berperan sebagai pengembanga n sarana wisata hijau perkotaan, sehingga menarik minat masyarakat/ wisatawan untuk berkunjung ke suatu kawasan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan
kegiatan ekonomi RTH Kota Denpasar diharapka n dapat berperan terciptany a ruang untuk interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai penanda ( landmark ) kawasan. RTH Kota Denpasar diharapkan dapat memberi kontribusi dalam peningkatan kualitas air tanah, mencegah terjadinya banjir, mengurangi polusi udara, dan pendukung dalam pengaturan iklim mikro
Sumber : (analisis 2021)
Perwujudan  pembangunan  berkelanjutan  di Indonesia,  khususnya  oleh  pemerintah  di  kota Denpasar   dapat  dijelaskan  me-  lalui langkah- langkah  yang  sudah  diambil,  meliputi:Bidang Lingkungan:  perlindungan  dan  konservasi sumber  daya  alam,  pembangunan  wilayah pesisir  dan  laut  terpadu,    pelaksanaan Program  Langit  Biru,  Program  Kali  Bersih
(Prokasih), Pengelolaan Limbah Domestik dan Usaha  Skala  Kecil,  Pengelolaan  Sampah Terpadu,

## KESIMPULAN
Komposisi  ideal  RTH  dari  suatu  kota  menjadi poin  yang  sangat  penting  dalam  mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.
Perwujudan  pembangunan  berkelanjutan  di Indonesia,  khususnya  oleh  pemerintah  di  kota Denpasar  dapat  dilihat  dari  implementasi ruang  terbuka  hijau  Sebagai  Sarana  untuk mencerminkan identitas (citra) kota Denpasar,
Sebagai  Sarana  rekreasi  aktif,edukasi  dan rekreasi pasif, serta interaksi sosial.
Peran RTH terhadap pembangunan berkelanjutan  kota  Denpasar  bidang  ekonomi berperan  sebagai  pengembangan  sarana wisata  hijau  perkotaan,  sehingga  menarik minat masyarakat/ wisatawan untuk berkunjung  ke  ke  Kawasan  kota    denpasar, secara  tidak  langsung  dapat  meningkatkan kegiatan  ekonomi  masyarakat  kota  secara berkesinambungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Fleischhauer,M.,  S.  Greiving,  dkk.  Spatial Planning  in  the  Focus  of  Hazard  and      Risk Assessment/Management      in      Europe. EURO-- ‐ RIOB      Conference,  Wroclaw,  19-
- ‐ 21 October 2005.
Gibson, Robert B., Donald. Alexander, dan Ray Tomalty.  Putting  Cities  in  Their    Place. Ecosystem-- ‐ based  Planning  for  Canadian Urban  Regions  in  Eco-- ‐ City Dimensions. Healthy  Communities,  Healthy  Planets. Edited  by  Mark  Roseland.  New  Society Publishers, British Columbia, 1997.
Haughton, Graham dan Hunter, Colin. Sustainable Cities. Jessica Kingsley Publisher, London, 1994. Indonesia Decentralized Environmental & Natural  Resources  Management  Project (IDEN) dan Urban and Regional Development  Institute  (URDI).  Lampiran  F, Bahan  Lokakarya,  Penguatan  Aksi  bagi Pembangunan Perkotaan
secara Berkelanjutan  di  Indonesia,  Laporan  Akhir Tahap Persiapan., Desember 2004 Mukaryanti  dkk.  Keberlanjutan  Fungsi  Ekologis sebagai  Basis  Penataan  Ruang  Kota Berkelanjutan. P3TL-- ‐ BPPT, Jakarta, 2006.
Munasinghe,  M.,  Sustainable  Development
Triangle,  dalam  „Sustainable  Development‟, diedit oleh Cleveland, C. J. (2007).
Mungkasa.  Oswar.  The  Sustainable  Cities. Makalah  Ujian  Mata  Kuliah  Urban  and Regional  Theory,  GSPIA  University  of Pittsburgh, USA, 1997.
Setyabudi, Bambang. Kajian Lingkungan Hidup Strategis  (KLHS)  sebagai  Kerangka  dalam Perencanaan  Tata  Ruang  Wilayah.  Buletin Tata  Ruang  Edisi  Mei-- ‐ Juni  2008,  Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRN).
Sutanta,  Heri,  Rajabifard,  Abbas,  dan  Bishop Ian  D.  Integrating  Spatial  Planning  and Disaster  Risk  Reduction  at  the  Local  Level in the Context of
UN Habitat. Planning Sustainable Cities. Global Report on Human Settlement 2009. Earthscan, USA, 2009
Wardhono,  Fitri  Indra.  Pembangunan  Kota Berkelanjutan. 2012.
Wheeler, Stephen M. dan Timothy Beartley ed.
The Sustainable Urban Development Reader. New York, Routledge, 2004.
Zahrah,  Wahyuni.  Model  People  Centered Ecological  City  (Suatu  Kajian  tentang Masalah  Sosial  Budaya  dan  Perencanaan Kota dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan). Jurnal Wawasan, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2005.
Ernawi,  I.  S.  (2009).  Penataan  Ruang Perkotaan  yang  Berkelanjutan,  Ber-  daya Saing,  dan  Berotonomi,  Dirjen  Penataan Ruang Departemen PU, Jakarta.
Pohan,  Max  H.  (2009).  Penataan  Ruang Perkotaan  yang  Berkelanjutan,  Ber-  daya Saing  dan  Berotonomi:  Arah  Kebijakan, Pelaksanaan,  dan  Perma-  salahan,  Deputi Bidang  Pengem-  bangan  Regional  dan Otonomi  Dae-  rah  Kementerian  Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas, Jakarta.
Firman, T. (2009). Urbanization, Globali- zation and Decentralization in Indo- nesia: Implications  for  Governance  and  Spatial Development. School of Architecture,
Planning,  and  Policy  Development,  Institute of Techno- logy, Bandung.
Wijaya,  A.  (2009).  Penataan  Ruang  yang Ramah  Lingkungan  melalui  Peren-  canaan TOD  (Transit  Oriented  Deve-  lopment), Universitas Langlangbua- na, Bandung Budihard jo Eko, Sujarto. 2005. “Kota Berkelanjutan”.  Bandung:  Penerbit  P.T
Alumni.
Sugandhi,  Aca  dan  Hakim,  Rustam.  2007. “Prinsip  Dasar  Kebijakan  Pembangunan Berkelanjutan  Berwawasan  Lingkungan”. Jakarta: PT. Bumi aksara.
Mohammad  Danisworo.1996.  ”Arsitektur  dan
Perancangan Ruang Kota.” Makalah
Seminar  Nasional.  Surakarta  :  Universitas Sebelas  Maret. Drying (pp.195-248).  2 nd Ed.
New York: Marcel Dekker. 1995.
Istadi,  I.  Development  of  A  Hybrid  Artificial
Neural  Network –  Genetic  Algorithm  for Modelling  and  Optimization  of  Dielectric- Barrier  Discharge  Plasma  Reactor. PhD Thesis . Universiti Teknologi Malaysia. 2006.
Primack,  H.S.  Method  of  Stabilizing  Polyvalent Metal  Solutions. US  Patent  No.  4,373,104.
1983.
Ward  J,  Peppard  J. Strategic  planning  for Information  Systems .  Fourth  Edition.  West Susse:  John  Willey  &  Sons  Ltd.  2007:  102- 104.