## DETERMINAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI INDONESIA
1 Happy Valentina Pranaswati, 2 Kiswanto Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang
1 happyvalentinapran@gmail.com, 2 kiswantofeunnes@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  realisasi  penerimaan  pajak, leverage, kualitas laporan keuangan, kekayaan daerah, kompetisi politik, kekuatan partai politik,  dan  lama  jabatan  kepala  daerah  terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan daerah.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pemprov  di  Indonesia  yang berjumlah  34.  Sampel  dipilih  dengan  menggunakan  metode  sampel  jenuh,  sehingga menggunakan  seluruh  populasi  sebagai  sampel  penelitian.  Metode  analisis  data  yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial yaitu analisis regresi  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  realisasi  penerimaan  pajak, tingkat kekayaan daerah dan kompetisi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Leverage, kualitas laporan keuangan, kekuatan partai politik  dan  lama  jabatan  kepala  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  transparansi pelaporan  keuangan.  Simpulan  dari  penelitian  ini  yaitu  realisasi  penerimaan  pajak, tingkat  kekayaan  daerah  dan  kompetisi  politik  dapat  menentukan  tingkat  transparansi pelaporan  keuangan  yang  dilakukan  pemprov.  sedangkan  leverage,  kualitas  laporan keuangan,  kekuatan  partai  politik  dan  lama  jabatan  kepala  daerah  tidak  dapat mempengaruhi tindakan transparansi pelaporan keuangan daerah .
Kata Kunci : kekayaan daerah, kompetisi politik, laporan keuangan pemerintah daerah, realisasi pajak transparansi pemerintah daerah,

## Abstract
This study aims to analyze the effect of tax revenue realization, leverage, financial report quality, regional wealth, political competition, political party strength, and the length of office of regional heads on the transparency of regional financial reporting. The population in this study were all 34 provincial governments in Indonesia. The sample was selected using the saturated sample method, so that the entire population was used as the research sample.  The  data analysis method  used is descriptive  statistical analysis and inferential statistical  analysis,  namely  multiple  regression  analysis.  The  results  showed  that  the realization of tax revenues, the level of regional wealth and political competition had a positive  and  significant  effect  on  the  transparency  of  financial  reporting.  Leverage,  the quality  of  financial  reports,  the  strength  of  political  parties  and  the  length  of  office  of regional heads have no effect on the transparency of financial reporting. The conclusion from this research is that the realization of tax revenue, the level of regional wealth and political competition can determine the level of transparency in financial reporting carried out  by  the  provincial  government.  Meanwhile,  leverage,  quality  of  financial  reports, strength  of  political  parties  and  length  of  office  of  regional  heads  cannot  influence  the transparency of regional financial reporting.
Keywords:  transparency  of  local  government,  local  government  financial  reports,  tax realization, regional wealth, political competition

## PENDAHULUAN
Perubahan sistem pemerintah di Indonesia dimulai dengan berlakunya UU No. 32 Tahun  2004  yang  mengatur  tentang  sistem  desentralisasi  yaitu  dengan  memberikan wewenang  kepada  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  pemerintahannya sendiri. Perubahan sistem pemerintahan desentralisasi dan pemberian hak otonomi daerah tersebut  diikuti  dengan  reformasi  keuangan  daerah.  Reformasi  keuangan  dan  otonomi daerah  yang  terjadi  telah  mengubah  iklim  pelaksanaan  pemerintah  provinsi,  kota,  dan kabupaten  di  Indonesia  termasuk  dengan  pengelolaan  keuangan  pemerintah  provinsi. Perubahaan  tersebut  mengubah  pola  pikir  dan  setiap  perilaku  masyarakat  dalam menyikapi suatu permasalahan umum. Salah satu bentuknya yaitu masyarakat yang terus menuntut  kepada  pemerintah  untuk  mewujudkan  tata  Kelola  pemerintahan  yang  baik (good  governance) sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  kepada  publik. Masyarakat  mengharapkan  mempunyai  organisasi  sektor  publik  yang  berkualitas, profesional, akuntabel, dan transparan kepada publik dalam berbagai hal terlebih terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Wau & Ratmono (2015) transparansi merupakan kemudahan publik dalam memperoleh  informasi  mengenai  pengelolaan  keuangan  daerah,  dan  tergantung  pada akses  publik  terhadap  pelaporan  keuangan  tersebut.  Atas  dasar  pemahaman  bahwa masyarakat mempunyai hak untuk tahu (basic right to know) dan memperoleh informasi mengenai  apa  yang  sedang  dilakukan  pemerintah,  dan  mengapa  suatu  kebijakan dilakukan  (Mardiasmo,  2006)  menjadikan  transparansi  pelaporan  keuangan  adalah  hal yang wajib untuk dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawabannya. PP No.  71  Tahun  2010  menjelaskan  bahwa  transparansi  pelaporan  keuangan  pemerintah adalah  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat berdasarkan  pertimbangan  bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya  pada  peraturan  perundang- undangan.
Diberlakukannya  UU  No  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik menjadikan seluruh jajaran pejabat publik menjadi lebih transparan, bertanggung jawab, serta  berfokus  pada  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  baik.  Undang-undang  tersebut mewajibkan pemerintah untuk menyebarkan informasi publik dengan cara yang mudah, terjangkau masyarakat, dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar yang penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Pemerintah  provinsi  harus  mempunyai  fondasi  yang  kokoh  dan  kuat  karena  pemprov mempunyai  tanggung  jawab  yang  lebih  besar  dan  juga  sebagai  wakil  daerah  di pemerintahan pusat. Tugas pemerintah provinsi dalam membuat regulasi dan membawa dampak  perubahan  yang  positif,  akan  membuat  kota/kabupaten  yang  berada  dibawah kendalinya pun juga akan mengikuti pola perilaku institusi yang berada diatasnya.
Tabel 1. memperlihatkan bahwa dari 100% pemerintah provinsi hanya sebanyak 10 pemprov  yang  menampilkan  menu  transparansi  pengelolaan  anggaran  daerah  seperti Provinsi Banten, dan Bengkulu. Provinsi yang menampilkan LKPD tahun anggaran 2018 dan dapat langsung diakses/didownload hanyalah 14 provinsi saja seperti DKI Jakarta, sedangkan sebanyak 20 provinsi harus melewati situs PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) seperti Provinsi Bali, NTB, dan NTT. Beberapa pemerintah provinsi yang  masih  belum  memaksimalkan  transparansi  terhadap  pengelolaan  keuangan pemerintahannya,  membuat  indeks  transparansi  keuangan  Indonesia  masih  dikatakan
belum sempurna. Menurut International Budget Partnership (IBP) dan Forum Indonesia untuk  Transparansi  Anggaran  (FITRA)  yang  mengeluarkan Open  Budget  Index (OBI) untuk  tahun  2018  berdasarkan  dari  publikasi  laporan  realisasi  anggaran  daerah  yang dilakukan oleh pemerintah daerah menunjukan skor indeks transparansi di Indonesia ialah 64  dari  total  skor  100  (Hadiyantono,  2018).  Skor  diatas  60  menurut  IBP  sudah menggambarkan keuangan yang cukup terbuka namun skor Indonesia hanya berbeda 4 point  dari  standar  yang  dikategorikan  cukup  terbuka  tersebut.  Hal  ini  mengartikan Indonesia  masih  harus  berbenah  diri,  dan  mengevaluasi  semua  metode  dan  kebijakan yang berhubungan dengan transparansi keuangan pemerintah.
Tabel 1. Keteraksesan Website Pemerintah Provinsi Keterangan Jumlah  Presentase Pemerintah Provinsi yang terdapat di Indonesia 34 100% Pemerintah Provinsi yang laman website nya suspend / tidak dapat diakses 1 2,94% Pemerintah Provinsi yang memiliki menu Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah 10 29,41% Pemerintah Provinsi yang mengupload LKPD Tahun Anggaran 2018 di laman website pemprov 14 41,18% Pemerintah Provinsi yang menyediakan link PPID 26 76,47%
Berbagai  penelitian  telah  dilakukan  terkait  dengan  variabel  yang  mempengaruhi transparansi  pelaporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Faktor  yang berhubungan  dengan  tingkat  transparansi  tersebut  dapat  berasal  dari  faktor  sosial ekonomi  yaitu  realisasi  pungutan  pajak,  rasio  pembiayaan  utang  ( leverage) ,  kualitas laporan  keuangan,  dan  tingkat  kekayaan  daerah;  dan  faktor  politik  yaitu  :  kompetisi politik, kekuatan partai politik, dan lama jabatan kepala daerah. Ketujuh variabel tersebut menunjukkan hasil inkonsisten diantaranya. Penelitian yang dilakukan oleh Guillamón, Bastisda & Benito., (2011) menunjukan pengaruh yang positif antara realisasi pungutan pajak  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan  sedangkan penelitian yang dilakukan oleh  (del  Sol,  2013) menunjukkan bahwa realisasi  pungutan pajak  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan.  Rasio pembiayaan  utang (leverage) berpengaruh  positif  (García  &  García-García,  2010; Laswad, Fisher & Oyelere, 2005; Nosihana & Yaya, 2016; Trisnawati & Achmad, 2013) sedangkan leverage tidak berpengaruh (Guillamón et al., 2011; Ningsih, 2018; del Sol, 2013;  Utomo  &  Aryani,  2017)  terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan.  Kualitas laporan  keuangan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  transparansi  pelaporan keuangan  (Adiputra,  Utama  &  Rossieta.,  2018;  Nosihana  &  Yaya,  2016;  Utomo  & Aryani, 2017), kualitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap transparansi pelaporan  keuangan  (Ningsih,  2018;  Trisnawati  &  Achmad,  2013;  Utomo  &  Aryani, 2017; Wau & Ratmono, 2015).
Penelitian yang dilakukan oleh Laswad et al., (2005); Pratama, Werastuti & Sujana, (2015);  Setyaningrum  &  Syafitri  (2012);  Trisnawati  &  Achmad  (2013)  dan  Utomo  & Aryani  (2017)  menunjukkan  bahwa  kekayaan  daerah  memiliki  pengaruh  positif, sedangkan  penelitian  Afryansyah  (2013)  dan  Guillamón  et  al.,  (2011)  menunjukan kekayaan  daerah  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  transparansi pelaporan  keuangan.  Kompetisi  politik  berpengaruh  positif  terhadap  transparansi pelaporan  keuangan  (García  &  García-García,  2010;  del  Sol,  2013  ;  Trisnawati  &
Achmad,  2013),  kompetisi  politik  tidak  berpengaruh  terhadap  transparansi  pelaporan keuangan (Guillamón et  al., 2011; Tavares & da Cruz, 2017; Wau & Ratmono, 2015). Kekuatan  partai  politik  berpengaruh  negatif  terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan (Adiputra et al., 2018; Guillamón et al., 2011; del Sol, 2013; Tavares & da Cruz, 2017), kekuatan  partai  politik  tidak  berpengaruh  terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan (Dowley,  2006;  Gabriel  &  Castillo,  2019).  Lama  jabatan  kepala  daerah  berpengaruh positif  (Tavares  &  da  Cruz,  2017),  lama  jabatan  berpengaruh  negatif  (Dowley,  2006), lama  jabatan  tidak  berpengaruh  terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan  (Gabriel  & Castillo, 2019; Oztoprak & Ruijer, 2016).
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  realisasi  pungutan pajak  daerah,  rasio  pembiayaan  utang (leverage), kualitas  laporan  keuangan,  tingkat kekayaan  daerah,  kompetisi  politik,  kekuatan  partai  politik  dan  lama  jabatan  kepala daerah terhadap tingkat transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian terdahulu pada umumnya tidak menggabungkan beberapa faktor sosial ekonomi  dan  faktor  politik  yang  sedang  terjadi,  namun  pada  penelitian  ini menggabungkan  2  faktor  sosial  ekonomi  dan  politik  untuk  mengetahui  apakah  faktor tersebut  dapat  mempengaruhi  tingkat  transparansi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah.  Tahun  penelitian  terbaru  menggunakan  tahun  2018  yang  mana  tahun  tersebut merupakan  tahun  politik  terbesar  yang  terjadi  di  Indonesia  dikarenakan  sedang terselenggaranya  pilkada  secara  besar-besaran  yang  diikuti  oleh  banyak  daerah  di Indonesia. Hal tersebut menjadi menarik untuk diamati karena dapat terlihat apakah ada perubahan iklim transparansi  yang dilakukan akibat  adanya polemik pergantian kepala daerah yang baru. Bila dilihat lebih jelas, besar sekali kemungkinan oknum atau kepala daerah  yang  memanfaatkan  situasi  tersebut  untuk  dapat  mengembalikan  biaya  politik setelah berkompetisi di pilkada.

## KERANGKA TEORI
Realisasi  penerimaan  pajak  adalah  penerimaan  pajak  yang  telah  diakui  sebagai pendapatan satu tahun (UU No 28 Tahun 2009). Semakin banyak pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, masyarakat semakin menuntut pemerintah untuk lebih mengungkapkan informasi keuangan daerah secara transparan. Pemerintah daerah sebagai steward akan merasa lebih bertanggungjawab atas dana yang telah dihimpun dari masyarakat sehingga akan  lebih  transparan  terhadap  pengelolaan  keuangan  yang  dilakukannya.  Pemerintah daerah (steward) akan  memaksimalkan  potensi  yang  dimilikinya  untuk  melayani stakeholder yaitu masyarakat, dalam hal ini untuk memakmurkan daerahnya dan sebagai bentuk  pertanggungjawaban  atas  operasi  yang  dilakukan  yaitu  dengan  melaporkan keuangannya  secara  transparan.    Guillamón et  al. (2011)  dalam  penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah realisasi  pungutan  pajak daerah dapat  berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. H 1 :  Realisasi  penerimaan  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap transparansi pelaporan keuangan.
Rasio  pembiayaan  utang (leverage) mengindikasikan  sejauh  mana  proporsi  yang menggambarkan besarnya utang dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri (Medina 2012 dalam Ratmono, 2013). Pemerintah yang mengambil langkah meminjam sejumlah  dana  dari  pihak  eksternal,  mengharuskan  pemerintah  tersebut  melaporkan keuangan  daerahnya  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  terhadap  kreditur  dan memberikan  informasi  kepada  kreditur  mengenai  seberapa  tingkat  kesanggupan  dalam
pengembaliannya (Nosihana & Yaya, 2016). Teori stewardship menggambarkan bahwa pemerintah sebagai steward akan memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk melayani prinsipal, dalam hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas operasi yang dilakukan yaitu lewat laporan keuangan yang telah dibuat. Menurut Ratmono (2013), berdasarkan teori  institusional  besarnya  hutang  dapat  menyebabkan  suatu  organisasi  melakukan coercive  isomorphism (bentuk  institusionalisasi)  dalam  rangka  memenuhi  tekanan kreditur. Coercive isomorphism tersebut dapat berupa praktik pelaporan keuangan yang lebih  mudah  diakses  oleh  kreditur.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  García  &  García- García (2010), Laswad et al. (2005), Nosihana & Yaya (2016) dan Trisnawati & Achmad (2013)  menunjukan  arah  yang  positif  dari  hubungan leverage terhadap  transparansi pelaporan keuangan.
H 2 :  Rasio  pembiayaan utang  (Leverage)    berpengaruh  positif  signifikan  terhadap transparansi pelaporan keuangan.
Laporan keuangan yang menyajikan posisi keungan yang wajar, kinerja keuangan yang diraih dan arus kas suatu entitas merupakan laporan keuangan yang berkualitas baik. Pemerintah  daerah  yang  dikatakan  dapat  mampu  mewujudkan  transparansi  dalam pengelolaan  keuangan  daerahnya  adalah  pemerintah  daerah  yang  memiliki  informasi laporan  keuangan  yang  memenuhi  kriteria  karakteristik  laporan  keuangan  pemerintah (Nosihana  &  Yaya,  2016).  Penghargaan  yang  diberikan  kepada  pemda  dari  organisasi eksternal  atas  praktek  pelaporan  keuangan  yang  baik  cenderung  akan  mendorong  atau memotivasi pemerintah daerah mempublikasikan laporan keuangannya di internet (Styles & Tennyson, 2007). Penghargaan dari organisasi eksternal ini contohnya yaitu pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai dengan teori legitimasi yang mana pemerintah daerah yang  mendapatkan hasil opini WTP biasanya akan lebih  cenderung melaporkan laporan keuangannya agar masyarakat mengetahui bagaimana kinerja baik yang dilakukan oleh pemda tersebut. Menurut Nosihana & Yaya (2016), Adiputra et al. (2018), dan Utomo & Aryani, (2017) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap transparansi pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah.
H 3 :  Kualitas  laporan  keuangan  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap transparansi pelaporan keuangan.
Kekayaan  suatu  pemerintah  daerah  menggambarkan  tingkat  kemakmuran  daerah tersebut.  Sumber utama kekayaan suatu  pemerintahan bersumber dari total  pendapatan yang  diterima  oleh  pemerintah  daerah  tersebut.  Suatu  entitas  yang  memiliki  kekayaan besar akan meningkatkan kompetisi atas suatu jabatan publik (Laswad et al., 2005). Oleh sebab itu, pemerintah daerah yang saat ini berkuasa akan terdorong untuk menunjukkan kepada  publik  mengenai  pemenuhan  janji-janji  politiknya  yang  dahulu  pada  saat pemilihan berlangsung,  dengan menyajikan informasi secara terbuka mengenai  kinerja baiknya  tersebut  kepada  masyarakat,  berdasarkan  teori stewardship yang  mana mengkategorikan  pemerintah  daerah  sebagai steward yang  akan  terus  berusaha menunjukkan tanggungjawab atas kinerja baiknya melalui besarnya hasil kekayaan yang dikelola oleh pemerintah yang berasal dari sumber daya daerah sehingga berupaya untuk lebih mengungkapkan informasi keuangan dengan lebik baik pada laporan keuangannya (Waliyyani  &  Mahmud,  2015).  Hal  tersebut  mendorong  pemerintah  daerah  yang memiliki kekayaan yang lebih besar, akan lebih  mentransparansikan laporan keuangan yang dibuatnya guna menunjukkan hasil kinerjanya yang baik. Penelitian Laswad et al. (2005),  Pratama  et  al.  (2015),  Setyaningrum  &  Syafitri  (2012),  Trisnawati  &  Achmad (2013), Utomo & Aryani (2017), menunjukan bahwa kekayaan pemerintah daerah secara
signifikan  menunjukan  pengaruh  positif  terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan  di pemerintah daerah.
H 4 : Tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.
Bardhan  (2002)  menyatakan  bahwa  kompetisi  politik  adalah  kompetisi  untuk mendapatkan kekuasaan mengendalikan pemerintahan dan mengalokasikan sumber daya yang  tersedia  untuk  kepentingan  politik  dan  kepentingan  masyarakat.  DPRD  sebagai dewan  pengawas  haruslah  bertindak  secara  independen  dan  tidak  dapat  dipengaruhi siapapun (del Sol, 2013). Apabila kompetisi politik di kursi dewan lemah, menandakan tidak adanya lawan politik yang nantinya akan mengawasi kinerja pemerintah, sehingga pengawasan  DPRD  terhadap  pemerintah  pun  akan  lemah.  Keberadaan  DPRD,  akan meningkatkan  pengawasan  terhadap  pengelolaan  pemerintahan  yang  dijalankan  oleh pemda, sehingga pemda tidak akan mementingkan dirinya sendiri dan lebih bertanggung jawab  terhadap  publik.  Oleh  karena  itu,  transparansi  dalam  setiap  penyusunan  laporan keuangan pemda menjadi bukti bahwa pemda mendukung kepentingan publik.
Berdasarkan  teori stewardship yang  menyatakan  bahwa  para  penerima  amanah (pemda) sebagai steward tidak akan termotivasi oleh tujuan pribadi maupun kelompok dan  akan  termotivasi  untuk  bertindak  sesuai  dengan  harapan  pihak  pemberi  amanah (principal) dan steward berusaha mencapai sasaran atau tujuan organisasi yang membuat steward tidak akan meninggalkan organisasi. Berdasarkan teori institusional, organisasi terbentuk karena adanya normatif isomorphis (bentuk institusionalisasi) berupa tuntutan profesional yang berasal dari peran suatu kelompok profesional yang memperjuangkan praktik  yang  seharusnya  dilakukan.  Kompetisi  politik  yang  ketat  menimbulkan  lawan politik  yang  terus  memperjuangkan  praktik  yang  seharusnya  dilakukan,  sehingga pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD  pun  akan  semakin  baik.  Penelitian  García  & García-García (2010), del Sol (2013), Trisnawati & Achmad (2013) menunjukan bahwa tingkat kompetisi politik berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.
H 5 :  Kompetisi  politik  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  transparansi pelaporan keuangan.
Pencalonan  kepala  daerah  juga  tidak  lepas  dengan  partai  politik  yang mendukungnya. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga  negara  Republik  Indonesia  secara  sukarela  atas  dasar  persamaan  kehendak  dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan  anggota, masyarakat,  bangsa, dan negara melalui  pemilihan  umum.  Partai  politik  sering  dihubungkan  dengan  kelompok kepentingan  ( interest  group )  dan  kelompok  penekan  ( pressure  group )  (Tavares  &  da Cruz, 2017). Kekuatan politik yang dimiliki oleh kepala daerah akan berkaitan dengan motivasi dan kebijakan kepala daerah dalam melaksanakan pemerintahannya. Kekuatan politik  yang  tinggi  menjadikan  kepala  daerah  dapat  menyepelekan  fungsi  transparansi pelaporan keuangannya, dikarenakan kepala daerah tersebut berada di dalam lingkungan yang mendukungnya.
Penelitian Tavares & da Cruz (2017) dan Dowley (2006) mengatakan kepala daerah yang berasal dari partai minoritas jika terpilih akan memiliki tekanan dari lawan politik, sehingga  mereka  akan  berusaha  mengungkapkan  semua  pengelolaan  pemerintahannya dengan baik sehingga tidak ada celah bagi lawan politik untuk menemukan kekurangan dalam  menjalankan  pemerintahannya.  Hal  ini  didukung  juga  oleh  teori  institusional dimana organisasi terbentuk karena adanya normatif isomorphis, yaitu adanya tuntutan profesional  yang  berasal  dari  peran  suatu  kelompok  profesional  (lawan  politik)  yang
memperjuangkan  praktik  yang  seharusnya  dilakukan.  Semakin  rendah  kekuatan  partai politik  yang  dimiliki  oleh  kepala  daerah,  semakin  banyak  lawan  politik  yang  ingin menjatuhkannya sehingga pemda akan lebih transparan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukannya.  Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tavares &  da  Cruz  (2017),  Guillamón et  al .  (2011),  Adiputra et  al .  (2018),  del  Sol  (2013) menunjukan pengaruh negatif antara kekuatan partai politik politik dengan transparansi pelaporan keuangan daerah
H 6 : Kekuatan partai politik berpengaruh negatif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.
Kepala  daerah  di  tingkat  provinsi  ialah  Gubernur  dengan  masa  jabatan  selama  5 tahun sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016. Maksimal masa jabatan seorang gubernur atau  kepala  daerah  ialah  2  kali  periode  atau  sama  dengan  10  tahun.  Tugas  dan kewenangan  gubernur  merupakan  strata  tertinggi  di  tata  pemerintahan  daerah  di Indonesia,  dimana  regulasi  dan  prosedur  dirancang  bersama  kepala  daerah.  Teori stewardship menyatakan  bahwa  pengelola  (kepala  daerah/ steward )  akan  berperilaku sesuai  kesepakatan  dan  kepentingan  bersama,  dimana steward merasa  kepentingan bersama menjadi lebih utama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan  yang  rasional  karena steward lebih  melihat  pada  usaha  untuk  mencapai tujuan  organisasi  dan  bukan  pada  tujuan  individu.  Kepala  daerah  yang  menjabat  lebih lama  diasumsikan  memiliki  kepercayaan  masyarakat  yang  lebih  tinggi.  Kepala  daerah (steward) disini dengan penuh kesadaran bertindak semaksimal mungkin melayani para stakeholder (masyarakat)  yang  telah  memberikan  amanah  kepadanya.  Atas  dasar kepercayaan tersebut, menjadikan pemerintah tidak akan melakukan aktivitas yang dapat mengecewakan  masyarakat  yang  telah  memilihnya.  Menjalin  hubungan stewardship tersebut  kepala  daerah  harus  mampu  melayani  masyarakat  dan  mengesampingkan kepentingan individu dan kelompok, sehingga untuk menampilkan bahwa pemerintahan ada didalam norma dan sesuai dengan sistem yang berlaku dimasyarakat pemerintah akan lebih  transparan  dalam  mempublikasikan  laporan  keuangannya.  Penelitian  yang dilakukan oleh Tavares & da Cruz (2017) menemukan pengaruh yang positif antara lama jabatan kepala daerah dengan transparansi yang dilakukannya.
H 7 :  Lama  jabatan  kepala  daerah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap transparansi pelaporan keuangan.
Berdasarkan kerangka berpikir diatas, dapat digambarkan seperti Gambar 1 berikut ini :
Gambar 1. Kerangka Berpikir
Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2020

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  yang berjumlah  34  provinsi  pada  tahun  anggaran  2018.  Penelitian  ini  menggunakan  teknik pemilihan sampel jenuh atau sensus , yang menggunakan seluruh populasi menjadi sampel penelitian dan diperoleh 34 unit analisis yaitu seluruh provinsi di Indonesia. Penelitian ini  menggunakan  variabel realisasi  pungutan  pajak  daerah,  rasio  pembiayaan  utang (leverage), kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah,  tingkat  kekayaan  daerah, kompetisi politik, kekuatan partai politik dan lama jabatan kepala daerah sebagai variabel independen.  Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  transparansi  pelaporan keuangan. Definisi operasional antar variabel dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Definisi Operasional Variabel No Variabel Definisi Variabel Indikator 1 Transparansi pelaporan keuangan Keterbukaan pemerintah dalam memberikan  informasi  yang  terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya  publik  kepada  pihak  yang membutuhkan  yaitu  masyarakat. (Adiputra et al., 2018) Indeks Skoring Gracia García & García-García (2010) 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 2 Realisasi pungutan pajak daerah Realisasi  adalah  penerimaan  pajak yang telah diakui sebagai pendapatan  satu  tahun  pajak.  (UU No 28 Tahun 2009) Tax = Ln Realisasi Pajak Guillamón et al. (2011). 3 Rasio Pembiayaan Utang (Leverage) Merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri (Ratmono, 2013) 𝐷𝐸𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 Medina (2012) 4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pemberian  opini  audit  oleh  pihak auditor pemerintah yaitu (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah  yang  dapat  memberikan keyakinan terhadap masyarakat dan pihak  ketiga  yang membiayai (Adiputra et al. 2018) Diukur menggunakan skala ordinal 4  =  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP) 3  =  opini  Wajar  Dengan  Pengecualian (WDP) 2 =   opini Tidak Wajar 1 =   opini Tidak Memberikan Pendapat Adiputra et al. (2018) 5 Tingkat Kekayaan Daerah Pendapatan  yang  didapat  oleh pemerintah  daerah  yang  digunakan untuk operasional pemerintah daerah (Utomo & Aryani, 2017) 𝑊𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 Trisnawati & Achmad (2013) 6 Kompetisi Politik Kompetisi untuk mendapatkan kekuasan mengendalikan pemerintahan  dan  mengalokasikan sumber  daya  yang  tersedia  untuk kepentingan politik dan kepentingan masyarakat. (Guillamón et al., 2011) 𝐶𝑂𝑀𝑃 = ∑ 𝑠 𝑖 2 𝑠 2 𝑛 𝑖=1
S i = jumlah kursi tiap partai di DPRD S = jumlah total kursi DPRD Provinsi
Guillamón et al. (2011) 7 Kekuatan Partai Politik Partai  pengusung  dan  pendukung calon  kepala  daerah  pada  pilkada (Tavares & da Cruz, 2017) 𝑃𝑜𝑙𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔ℎ𝑡 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑟𝑝𝑜𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑘𝑢𝑛𝑔 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑝𝑜𝑙 Tavares & da Cruz (2017) 8 Lama  Jabatan Kepala Daerah Lama  tahun  menjabat  seorang gubernur dalam masa pemerintahannya (del Sol, 2013) Period = jumlah lama tahun menjabat gubernur terpilih Tavares & da Cruz (2017)
Metode  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah  dokumentasi.  Data  yang digunakan  berupa  laporan  keuangan,  IHPS  BPK,  dan  segala  informasi  daerah  dari provinsi  yang  terdapat  di  Indonesia  pada  tahun  anggaran  2018.  Pengujian  hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dari  statistik  deskriptif  variabel  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah, realisasi  pungutan  pajak  daerah,  rasio  pembiayaan  utang (leverage), kualitas  laporan keuangan pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, kompetisi politik, kekuatan partai politik dan lama jabatan kepala daerah disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation TRANS 34 .51020 .83673 .6452581 .08190504 PAJAK 34 24.31329 31.25640 27.5210183 1.74827250 LEV 34 .00432 .16669 .0376669 .03728329 OPINI 34 3.00000 4.00000 3.9411765 .23883257 WEALTH 34 .06283 .69543 .3974016 .18290309 POLCOMP 34 .09008 .17780 .1349736 .01965840 POLSTRENGHT 34 .16667 1.00000 .4672344 .22307270 PERIODE 34 1.00000 20.00000 3.2352941 3.55952690 Valid N (listwise) 34
Nilai  minimum  variabel  transparansi  dimiliki  oleh  Provinsi  Maluku  Utara  dan Sulawesi  Barat  dengan  perolehan  skor  12,5,  sedangkan  nilai  maksimum  dimiliki  oleh Provinsi  DKI Jakarta dan Jawa Tengah dengan perolehan skor 20,5 point pada tingkat transparansi yang dilakukannya. Nilai rata-rata yang dihasilkan dalam penelitian ini lebih besar  dibandingkan  dengan  standar  deviasi  ( 0,6452581  >  0,0819504) ,  sehingga menunjukkan  bahwa  data  variabel  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah  memiliki simpangan  yang  relatif  kecil.  Nilai  minimum  pada  variabel  realisasi  pungutan  pajak daerah  dimiliki  oleh  Provinsi  Maluku  Utara,  sedangkan  nilai  maksimum  dimiliki  oleh Provinsi DKI Jakarta. Nilai rata-rata yang dihasilkan lebih besar daripada nilai standar deviasi,  sehingga  dapat  diartikan  penyebaran  data  variabel  realisasi  pungutan  pajak daerah  menyebar  secara  homogen.  Nilai  minimum  variabael leverage dimiliki  oleh provinsi  DI  Yogyakarta,  sedangkan  nilai  maksimum  dimiliki  oleh  Provinsi  Lampung. Nilai rata-rata yang dihasilkan lebih besar daripada nilai standar deviasi, sehingga dapat diartikan penyebaran data variabel leverage menyebar secara homogen.
Nilai  minimum  pada  variabel  kualitas  laporan  keuangan  dimiliki  oleh  Provinsi Kalimantan  Selatan  dan  Maluku  Utara  yang  mendapatkan  opini  Wajar  Dengan Pengecualian (WDP) dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2018, sedangkan nilai tertinggi  ( maximum )  sebesar  4,00  bagi  provinsi  yang  mendapatkan  opini  WTP  yaitu sejumlah  32  provinsi  selain  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dan  Maluku  Utara. Perbandingan antara nilai rata-rata dan nilai standar deviasi menunjukkan nilai lebih besar dibandingkan dengan standar deviasinya, mempresentasikan bahwa simpangan datanya relatif  kecil.  Kesimpulannya  adalah  terdapat  persebaran  data  yang  baik  untuk  variabel kualitas  laporan  keuangan.  Nilai  minimum  pada  variabel  tingkat  kekayaan  daerah dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan nilai maksimum dimiliki oleh Provinsi
DKI  Jakarta.  Nilai  rata-rata  yang  dihasilkan  lebih  besar  daripada  nilai  standar  deviasi, dapat  diartikan  untuk  simpangan  data  variabel  tingkat  kekayaan  daerah  relatif  kecil. Simpangan data yang kecil tersebut mengindentifikasikan data yang baik pada variabel tingkat kekayaan daerah.
Nilai  minimum  untuk  variabel  kompetisi  politik  dimiliki  oleh  Provinsi  Maluku Utara sedangan nilai maksimum dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah. Nilai standar deviasi yang  lebih  kecil  dari  nilai  rata-rata  berarti  bahwa  data  untuk  variabel  komisaris independen  dapat  dikatakan  baik  karena  variasi  data  yang  tidak  terlalu  tinggi.  Nilai minimum  untuk  variabel  kekuatan  partai  pendukung  dimiliki  oleh  Provinsi  Sulawesi Utara  dan  Sumatera  Barat,  sedangkan  nilai  maksimum  dimiliki  oleh  Provinsi  DI Yogyakarta  yang  bersifat  monopoli  pendukung  berdasarkan  UU  No  13  Tahun  2012 tentang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Nilai  rata-rata  ( mean )  untuk variabel  kompetisi  politik sebesar 0, 4672344  dan standar deviasi sebesar 0,22307270. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata berarti bahwa data untuk variabel kekuatan  partai  pendukung  dapat  dikatakan  baik  karena  variasi  data  yang  tidak  terlalu tinggi. Nilai minimum untuk variabel Lama Jabatan Kepala Daerah dimiliki oleh provinsi yang baru saja memiliki kepala daerah yang baru menjabat setelah Pilkada diantaranya ialah Provinsi Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimatan Barat, NTB, NTT dan lainnya, sedangkan  nilai  maksimum  dimiliki  oleh  Provinsi  DIYogyakarta  yang  telah  menjabat selama  20  tahun.  Perbandingan  antara  nilai  rata-rata  dan  nilai  standar  deviasi menunjukkan nilah lebih kecil disbanding standar deviasinya, mempresentasikan bahwa penelitian  tersebut  memiliki  simpangan  data  yang  relatif  besar.  Kesimpulannya  adalah data dalam variabel lama jabatan kepala daerah tersebut memiliki data yang heterogen.
Uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi agar menghasilkan model penelitian yang BLUE ( Best, Linear, Unbiased Estimator ) yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai Kolomogrov-Smirnov (K-S) sebesar 0,200 dan lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05,  maka  dapat  disimpulkan  jika  nilai  residual  berdistribusi  normal.  Uji multikolinearitas  menunjukkan  bahwa  data  terbebas  dari  gejala  multikolinearitas, dikarenakan semua variabel menunjukkan nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,10. Hasil uji  heterokedastisitas  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  heterokedastisitas  dalam  data penelitian, hal tersebut tercermin pada uji statistic White yang digunakan dalam penelitian ini.  Uji statistic  White menunjukkan  R 2 sebesar  0,903  dengan  jumlah  n  observasi sebanyak 34 unit analisis. Hasil nilai c 2 hitung adalah 34 x 0,903 = 30,702 Selanjutnya nilai c 2 hitung dibandingkan dengan nilai c 2 tabel pada df = 34-1 dan tingkat signifikansi 0,05  diperoleh  47,39988.  Sehingga  dapat  diketahui  bahwa  nilai  c 2 hitung  <  c 2 tabel  ( 30,702 < 47,39988) yang berarti bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas.
Hasil menunjukkan bahwa data sudah lolos dari uji asumsi klasik, yang kemudian dilanjutkan  dengan  uji  hipotesis.  Nilai  koefisien  determinasi  dari adjusted  R 2 yaitu sebesar  0,904  atau  90,4%,  yang  artinya  variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  yaitu transparansi pelaporan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan  dalam  penelitian  ini  sebesar  90,4%  sedangkan  untuk  sisanya  yaitu  9,6% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  terdapat  dalam  penelitian  ini.  Tingkat signifikansi  dalam  penelitian  ini  adalah  5%  atau  0,05  ( ).  Pengujian  uji  signifikansi simultan (uji statistik F) pada penelitian ini yang digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat menunjukan hasil uji ANOVA atau F test  dengan probabilitas 0,000 < 0,05 sehingga  menunjukkan
bahwa secara simultan atau bersama-sama transparansi pelaporan keuangan pemerintah provinsi dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari pengujian hipotesis dapat dilihat di Tabel 4. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠^ = 2,533 + 0,27𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 + 0,007𝐿𝐸𝑉 + 0,118𝑂𝑝𝑖𝑛𝑖 + 0,059𝑊𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ + 0,295𝑃𝑜𝑙𝑐𝑜𝑚𝑝 + 0,002𝑃𝑜𝑙𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔ℎ𝑡 + 0,004𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒
Tabel 4 . Ringkasan Pengujian Hipotesis No Hipotesis β Sig Hasil 1 Realisasi  Pungutan  Pajak  Daerah  berpengaruh positif signifikan terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi 0,027 0,002 Diterima 2 Rasio Pembiayaan utang (leverage) berpengaruh positif signifikan terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi. 0,007 0,494 Ditolak 3 Kualitas  Laporan  Keuangan  berpengaruh positif signifikan  terhadap  Transparansi  Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi. 0,118 0,288 Ditolak 4 Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Transparansi  Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Provinsi. 0,059 0,029 Diterima 5 Kompetisi Politik berpengaruh positif signifikan terhadap  Transparansi  Pelaporan  Keuangan Pemerintah Provinsi. 0,295 0,009 Diterima 6 Kekuatan Partai Pendukung berpengaruh negatif signifikan  terhadap  Transparansi  Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi. 0,002 0,866 Ditolak 7 Lama Jabatan Kepala Daerah berpengaruh positif signifikan  terhadap  Transparansi  Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi. 0,004 0,720 Diolak

## Pengaruh Realisasi Pungutan Pajak terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah
Tabel 4 menunjukkan bahwa realisasi pungutan pajak daerah berpengaruh positif terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan  (H 1 Diterima).  Semakin  tinggi  realisasi pungutan  pajak  yang  diterima  oleh  pemerintah  maka  tingkat  transparansi  pelaporan keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi  tinggi.  Pemerintah  provinsi  yang bekerja optimal dalam penggalian sumber pendapatan pajak mereka akan dinilai memiliki kinerja  yang  efektif  dalam  pengelolaan  kekayaan  daerah  (Guillamón  et  al.,  2011).  Hal tersebut  membuat  pemerintah  daerah  semakin  berusaha  untuk  menunjukkan tanggungjawabnya  atas  kinerjanya  yang  baik  tersebut  melalui  transparansi  yang dilakukannya. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah mengartikan semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, sehingga pemerintah provinsi merasa lebih bertanggung jawab terhadap keuangan daerah yang  diserahkan  kepadanya.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  teori stewardship, yang menyatakan  dimana  pemerintah (steward) akan  memaksimalkan  segala  potensi  yang dimiliki atau berusaha secara maksimal untuk melayani stakeholder yaitu dalam hal ini
masyarakat untuk memakmurkan daerahnya dan sebagai bentuk pertanggungjawabanya tersebut pemerintah akan melaporkan keuangannya secara transparan.
Masyarakat sebagai pemilik dana yaitu dalam hal pajak yang telah disetorkannya kepada  pemerintah  daerah  mempunyai  hak  untuk  tahu (right  to  know) mengenai pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat (Mardiasmo, 2006). Wajib pajak sebagai principal menyetorkan kewajiban berupa pajak dan pemerintah sebagai steward bertanggungjawab untuk mengelola keuangan, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Hasil penelitian ini sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Guillamón et  al. (2011)  yang  menunjukkan bahwa  jumlah  realisasi  penerimaan  pajak  oleh  pemerintah  daerah  berpengaruh  positif terhadap  tingkat  transparansi  pelaporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah daerah.

## Pengaruh Rasio Pembiayaan Utang (Leverage) Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah
Hipotesis yang kedua dari penelitian ini adalah rasio pembiayaan utang (leverage) berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah  (H 2 Ditolak).  Tidak  adanya  hubungan  antara leverage terhadap  transparansi  pelaporan keuangan pada penelitian ini disebabkan pengaruh kreditor sebagai pemiliki dana tidak terlalu  signifikan  terhadap  kegiatan  pengelolaan  keuangan  daerah.  Fungsi  pengawasan yang  dilakukan  oleh  kreditur  terhadap  kinerja  keuangan  pemda  kurang  maksimal  dan tidak berjalan efektif sehingga pemerintah daerah tidak terlalu mementingkan kewajiban yang  harus  dilakukannya  terhadap  kebutuhan  informasi  kreditur.  Hal  tersebut dikarenakan  pemerintah  provinsi  di  Indonesia  pada  tahun  anggaran  2018  tergolong mempunyai  tingkat  hutang  yang  rendah.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Guillamón et al. (2011), Ningsih (2018), del Sol (2013) , Utomo & Aryani  (2017)  yang  menghasilkan  penelitian  bahwa  tidak  ada  pengaruh  antara  tingkat leverage terhadap  tingkat  transparansi  pelaporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah.
Leverage akan berdampak buruk terhadap penilaian kinerjanya dimata masyarakat dan  para stakeholder lain.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  daerah  akan  lebih  menutup  diri mengenai  laporan  keuangannya  yang  menggambarkan  kinerja  pemerintah  tersebut. Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  teori stewardship yang  menggambarkan  kondisi steward (pemerintah)  yang  berusaha  secara  maksimal  untuk  bertanggungjawab  atas operasi yang dilakukannya kepada stakeholder . Kreditur sebagai salah satu stakeholder memerlukan  laporan  keuangan  daerah  untuk  mengawasi  kinerja  pemerintah  yang menggunakan dana yang dipinjamnya guna pengembalian dana tersebut. Penelitian juga bertolak  belakang  dengan  teori  institusional  yang  menyatakan  bahwa  besarnya  hutang dapat  menyebabkan  suatu  organisasi  melakukan coercive  isomorphism (bentuk institusionalisasi) dalam rangka memenuhi tekanan kreditur (Ratmono, 2013).
Tidak  banyaknya  hutang  yang  dipunyai  oleh  daerah  provinsi  di  Indonesia menyebabkan  lemahnya  fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  pihak  kreditur.  Teori legitimasi dapat mendasari hasil penelitian ini, dimana organisasi (pemprov) mencari cara untuk meyakinkan bahwa instansi tersebut menjalankan kegiatan dalam batasan-batasan dan  norma-norma  yang  ada  dalam  masyarakat  (Deegan,  2013).  Sejalan  dengan  hal tersebut  pemerintah  tidak  ingin  kinerja  keuangannya  dianggap  buruk  oleh  pihak  luar dikarenakan hutang yang dimiliki oleh instansi tersebut tinggi, artinya pemerintah kurang maksimal  dalam  mengelola  keuangan  yang  ditanggungjawabkan  kepadanya.  Kurang
maksimalnya  kinerja  akan  membuat  kepercayaan  masyarakat  dan  pemilik  modal  lain menurun  dan  dapat  berakibat  buruk  terhadap  kelangsungan  roda  pemerintahan  yang berjalan.

## Pengaruh  Kualitas  Laporan  Keuangan  Terhadap  Transparansi  Pelaporan Keuangan Daerah
Hipotesis  ketiga  dari  penelitian  ini  yaitu  kualitas  laporan  keuangan  berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan (H 3 Ditolak). Hasil penelitian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi  pelaporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi.  opini  audit Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  yang  diperoleh  pemda  tidak  mendorong  pemda tersebut  untuk  mempublikasikan  atau  memberikan  laporan  keuangannya  secara transparan kepada masyarakat.  Trisnawati &  Achmad (2013) menyatakan  bahwa opini audit  selain  WTP  tidak  berarti  bahwa  kredibilitas  dan  akuntabilitas  pemerintah  daerah buruk. Sebagai suatu organisasi publik, kinerja pemda tidak hanya tersaji dalam laporan keuangannya saja. Terdapat hal-hal lain yang lebih menjadi perhatian masyarakat dalam menilai  kinerja  pemda  dibandingkan  opini  audit  atas  LKPD  (Trisnawati  &  Achmad, 2013). Sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki nilai yang baik untuk ketersediaan informasi  pelaporan  keuangan  sedangkan  dalam  hal  keteraksesan  informasi  masih dikatakan rendah. Oleh karena itu meskipun pemerintah provinsi telah mendapatkan opini yang  baik  dari  BPK  tidak  diikuti  dengan  tingkat  transparansi  yang  dilakukan  oleh pemerintah provinsi di Indonesia.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh oleh Wau & Ratmono ( 2015), Trisnawati & Achmad (2013), Utomo & Aryani (2017) dan Ningsih (2018)  yang  menyatakan  bahwa  opini  audit  yang  diperoleh  pemerintah  provinsi  di Indonesia tidak mendorong pemda dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan secara  transparan.  Walaupun  mendapatkan  opini  WTP  yang  dinilai  memiliki  laporan keuangan  yang  baik  namun  tidak  menjamin  bahwa  pemerintah  akan  secara  lebih transparan  dalam  memberikan  informasi  lebih  terkait  pengelolaan  dan  informasi keuangannya.

## Pengaruh  Tingkat  Kekayaan  Daerah  Manajerial  Terhadap  Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah
Hipotesis  keempat  dari  penelitian  ini  yaitu  tingkat  kekayaan  daerah  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh pemerintah provinsi  (H 4 Diterima). Hasil penelitian pada Tabel  4 menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif  terhadap transparansi pelaporan keuangan. Suatu  entitas  yang  memiliki  kekayaan  besar  akan  meningkatkan  kompetisi  atas  suatu jabatan publik (Laswad et al., 2005). Hal ini akan mendorong  pemerintah daerah yang saat ini berkuasa untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang pemenuhan janji-janji politiknya dahulu, dengan memberikan informasi tentang kinerjanya kepada masyarakat. Hal  tersebut  sejalan  dengan  teori stewardship yang  digunakan  dalam  penelitian  ini dimana pemerintah daerah akan berusaha menunjukkan tanggungjawab atas kinerjanya yang  baik  melalui  hasil  kekayaan  yang  besar  dan  sumber  daya  yang  banyak  sehingga berupaya untuk  mengungkapannya dengan lebih transparan pada laporan keuangannya (Merliani, Amin & Mawardi., 2018).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Laswad  et  al. (2005),  Pratama  et  al.  (2015),  Trisnawati  &  Achmad  (2013),  Setyaningrum  &  Syafitri
(2012),  dan  Utomo  &  Aryani  (2017)  yang  menunjukan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat kekayaan  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  maka  pemerintah  daerah  semakin  lebih mentransparansikan  pelaporan  keuangannya.  Pengaruh  positif  antara  kekayaan  dengan tingkat  transparansi  dikarenakan  besarnya  tanggungjawab  pemerintah  yang  memiliki kekayaan daerah yang tinggi atas tuntutan dari publik mengenai pengelolaan kekayaan yang  besar  tersebut.  Transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  organisasi  sektor  publik, merupakan  kewajiban  pemerintah  sebagai  pemegang  amanah (steward) untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat (stakeholder) .

## Pengaruh kompetisi politik terhadap transparansi pelaporan keuangan
Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah kompetisi politik berpengaruh positif signifikan  terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan  ditolak  (H 5 Diterima).  Hasil penelitian  pada  Tabel  4  menunjukkan  bahwa  kompetisi  politik  berpengaruh  positif terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi. Kompetisi  politik  yang  kuat  menimbulkan  lawan  politik  yang  terus  memperjuangkan praktik  yang  seharusnya  dilakukan,  sehingga  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DPRD pun  akan  semakin  baik.  DPRD  akan  bekerja  secara  lebih  professional  dan  tidak mementingkan  kepentingan  golongan  maupun  pribadi  sehingga  pengawasan  yang dilakukan  oleh  DPRD  sebagai  lembaga  legislatif  terhadap  pemerintah  daerah  sebagai lembaga eksekutif akan berjalan maksimal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh García & García-García (2010), del Sol (2013) dan Trisnawati & Achmad (2013).
Berdasarkan  teori  institusionalisasi  terdapat normatif  isomorphis (bentuk institusionalisasi) berupa tuntutan professional yang berasal dari peran suatu kelompok profesional (DPRD) yang memperjuangkan praktik yang seharusnya dilakukan sehingga dapat mendorong pemerintah mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Hal tersebut juga dapat menunjukkan hasil kinerja DPRD sebagai wakil rakyat kepada masyarakat. Sinyal positif tersebut digunakan sebagai peluang yang besar untuk dipilih kembali  pada  pemilu  periode  berikutnya.  Hasil  juga  mendukung  teori stewardship dimana para penerima amanah ( steward) tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu atau kelompok dan termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pihak pemberi amanah ( principal ).  Keberadaan  DPRD,  akan  meningkatkan  pengawasan  terhadap  pengelolaan pemerintahan  yang  dijalankan  oleh  pemda,  sehingga  pemda  tidak  akan  mementingkan dirinya  sendiri  dan  lebih  bertanggung  jawab  terhadap  publik.  Oleh  karena  itu, transparansi  dalam  setiap  penyusunan  laporan  keuangan  pemda  menjadi  bukti  bahwa pemda mendukung kepentingan publik.

## Pengaruh Kekuatan Partai Politik Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan
Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah kekuatan partai politik berpengaruh negatif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan ditolak (H 6 Ditolak). Hasil penelitian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kekuatan partai politik tidak berpengaruh terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan partai politik yang dilihat dari berapa banyak partai politik yang mendukung kepala daerah terpilih dalam suatu  daerah tidak berpengaruh  terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan  daerah.  Banyak  jumlah  partai politik  yang  mengusung  kepala  daerah  menyebabkan  meningkatnya  biaya  yang dikeluarkan oleh kepala daerah tersebut. Partai politik juga menuntut agar kepala daerah
dapat  memenuhi  kepentingan  partai  politik  tersebut  sehingga  terkadang  mengabaikan kepentingan publik.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Dowley (2006), dan (Gabriel  &  Castillo,  2019)  yang  menemukan  hasil  bahwa  tidak  ada  pengaruh  antara banyaknya partai pengusung dengan tingkat transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.  Teori  institusionalisasi  menggambarkan  bahwa  organisasi  melakukan normatif isomorphis, yaitu praktik yang dilakukan karena adanya tuntutan profesional yang berasal dari  peran  suatu  kelompok  profesional  (lawan  politik)  yang  memperjuangkan  praktik yang  seharusnya  dilakukan.  Namun,  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  partai pendukung  yang  banyak  justru  akan  menuntut  pengembalian  biaya  politik  yang  lebih banyak  dan  menutut  kepala  daerah  untuk  mementingkan  kepentingan  golongan.  Oleh sebab itu, pemerintah daerah enggan untuk mentransparansikan pelaporan keuangannya.

## Pengaruh  Lama  Jabatan  Kepala  Daerah  Terhadap  Transparansi  Pelaporan Keuangan
Hipotesis  ketujuh  dalam  penelitian  ini  adalah  lama  jabatan  kepala  daerah berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan  ditolak  (H 7 Ditolak). Hasil penelitian pada Tabel 3 menunjukkan bahwa lama jabatan kepala daerah tidak  berpengaruh  terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh pemerintah provinsi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa lama tidaknya kepala daerah menjabat disuatu pemerintahan tidak berpengaruh terhadap tingkat transparansi keuangan suatu daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Oztoprak & Ruijer (2016), dan Gabriel & Castillo (2019) yang menyatakan bahwa kepala daerah yang baru  terpilih  ataupun  yang  melanjutkan  periode  berikutnya  tidak  memengaruhi  tingkat transparansi  yang  dilakukan  oleh  pemda.  Pemimpin  daerah  tidak  menjadikan  lama jabatannya sebagai motivasi dalam meningkatkan transparansi keuangan yang dikelola- nya.  Pemimpin  daerah  yang  berhasil  berlaga  di  pilkada  sebelumnya,  menjadikan jabatannya  sebagai  momentum  untuk  membalikan  modal  politik.  Oleh  sebab  itu, pemimpin  daerah  enggan  untuk  mentransparansikan  pengelolaan  keuangan  yang ditanggungjawabkan  kepadanya.  Dibuktikan  dengan  kasus  korupsi  yang  terjadi  pada Gubernur Aceh, Jambi dan Kepulauan Riau.
Penelitian  ini  bertolakbelakang  dengan  teori stewardship dimana  pemimpin sebagai  kepala  daerah  yang  menerima  amanat  dari  masyarakat (stakeholder) akan berperilaku sesuai dengan kesepatan dan kepentingan bersama, dimana steward merasa kepentingan  bersama  menjadi  lebih  utama  dan  bukan  untuk  pemenuhan  kepentingan pribadi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kepala  daerah  yang  baru  atau    yang sudah lama menjabat tidak menjadikan  kepercayaan masyarakat sebagai motivasi untuk lebih  mentransparansikan  pelaporan  keuangannya  guna  sebagai  bentuk  tanggung- jawabnya kepada masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi  pungutan pajak daerah, tingkat kekayaan  pemerintah  daerah,  dan  kompetisi  politik  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  transparansi  pelaporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi. Variabel rasio pembiayaan utang (leverage), kualitas laporan keuangan, kekuatan partai politik,  lama  jabatan  kepala  daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  transparansi  pelaporan keuangan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  provinsi.  Penelitian  selanjutnya  disarankan
untuk  tidak  hanya  menggunakan  sampel  penelitian  pemerintah  daerah  provinsi  saja namun dapat menggunakan sampel penelitian pemerintah kota/kabupaten yang terdapat di  Indonesia,  kualitas  laporan  keuangan  dapat  diukur  dari  temuan  audit  dan  sistem pengendalian internal.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in  Indonesia.  Asian  Journal  of  Accounting  Research,  3(1),  123–138. doi.org/10.1108/ajar-07-2018-0019
Afryansyah,  R.  D.  (2013).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengungkapan  informasi akuntansi di internet oleh Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal of Accounting, 2(3), 702–712.
Bardhan,  P.  (2002).  Decentralization  of  governance  and  development.  Journal  of Economic Perspectives, 16(4), 185–205. doi.org/10.1257/089533002320951037. Deegan,  C.  (2013).  Financial  accounting  theory.  NSW:  McGraw-Hill  Education (Australia).
del  Sol,  D.  A.  (2013).  The  institutional,  economic  and  social  determinants  of  local government  transparency.  Journal  of  Economic  Policy  Reform,  16(1),  90–107. doi.org/10.1080/17487870.2012.759422.
Dowley,  K.  M.  (2006).  Local  government  transparency  in  East  Central  Europe.  Local Government Studies, 32(5), 563–583. doi.org/10.1080/03003930600896152.
Gabriel,  A.  G.,  &  Castillo,  L.  C.  (2019).  Transparency  and  accountability  practices  of local government units in the Philippines: A measurement from the ground. Public Organization Review. doi.org/10.1007/s11115-019-00450-8.
García, A. C., & García-García, J. (2010). Determinants of online reporting of accounting information by Spanish Local Government Authorities. Local Government Studies, 36(5), 679–695. oi.org/10.1080/03003930.2010.506980.
Guillamón,  M.  D.,  Bastida,  F.,  &  Benito,  B.  (2011).  The  determinants  of  local government’s financial transparency. Local Government Studies, 37(4), 391–406. doi.org/10.1080/03003930.2011.588704.
Hadiyantono,  T.  2018.  Skor  transparansi  anggaran  pemerintah  meningkat,  fitra:  Masih ada  catatan.  Retrieved  from  https://nasional.kontan.co.id/news/skor-transparansi- anggaran-pemerintah-meningkat-fitra-masih-ada-catatan.  Accessed  on  February 26th  2020.
Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities. Journal of Accounting and Public Policy. doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006
Mardiasmo. (2006). Pewujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(1), 1-17.
Merliani, M., Amin, M., & Mawardi, M. C. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah. E-Jra, 07(10), 37–51.
Ningsih,  R.  F.  (2018).  Informasi  keuangan  daerah  via  website  (studi  empiris  pada pemerintah  daerah  di  pulau  Sumatera  tahun  2015).  E-Journal  S1  Ak  Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1.
Nosihana,  A.,  &  Yaya,  R.  (2016).  Internet  financial  reporting  dan  faktor-faktor  yang mempengaruhinya  pada  pemerintah  kota  dan  kabupaten  di  Indonesia.  Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis. doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5389
Oztoprak, A. A., & Ruijer, E. (2016). Variants of transparency: An analysis of the english local government transparency code 2015. Local Government Studies, 42(4), 536– 556. doi.org/10.1080/03003930.2016.1154845
Pratama,  K.  A.  D.,  Werastuti,  D.  N.  S.,  &  Sujana,  E.  (2015).  Pengaruh  kompleksitas pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, dan belanja daerah terhadap  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah  (studi  pada  pemerintah kabupaten/kota  di  Bali  tahun  2010-2013).  JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi S1), 3(1). doi.org/10.23887/jimat.v3i1.4986
Ratmono, D. (2013). Pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet: Pengujian teori institusional dan keagenan. Media Ilmiah Akuntansi 51(4), 28–48. doi.org/10.1002/2014WR016852
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan Informasi Publik.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Republik Indonesia. Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Laporan Keuangan Pemerintah.
Setyaningrum,  D.,  &  Syafitri,  F.  (2012).  Analisis  pengaruh  karakteristik  pemerintah daerah  terhadap  tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan.  Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan Indonesia, 9(2), 154–170. doi.org/10.21002/jaki.2012.10
Styles, A. K., &  Tennyson,  M.  (2007). The  accessibility of  financial  reporting of U.S. municipalities on the internet. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 19(1), 56–92.
Tavares, A. F., & da Cruz, N. F. (2017). Explaining the transparency of local government websites  Through  A  Political  Market  Framework.  Government  Information Quarterly, December 2018, 1-27. doi.org/10.1016/j.giq.2017.08.005.
Trisnawati,  M.  D.,  &  Achmad,  K.  (2013).  Determinan  Publikasi  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Melalui  Internet.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB  Universitas Brawijaya, 2(2),1-23.
Utomo,  K.  C.,  &  Aryani,  Y.  A.  (2017).  The  determinant  of  financial  information disclosure  on  Indonesian  LGs  website.  Asia  Pacific  Fraud  Journal,  1(1),  85-102. doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.01.07
Waliyyani,  G. M.,  &  Mahmud,  A. (2015).  Pengaruh  karakteristik  pemerintah  terhadap tingkat  pengungkapan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia. Accounting Analysis Journal , 4 (2), 1–8. doi.org/2252-6765
Wau, I., & Ratmono. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan dan keteraksesan  internet  financial  reporting  oleh  pemerintah  daerah. Diponegoro Journal of Accounting , 4 (4), 187–198.