Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 363-368 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2473

## Pelatihan Pengisian SPT Masa dan Tahunan di PT Mahakarya Cipta Nusantara
1) Intan Lifinda Ayuning Putri*, 2) Helmy Aulia Rachman, 3) Muhammad Dimar Alam
1) Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Universitas Brawijaya, Indonesia Email Corresponding: intanlifinda@ub.ac.id*

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Pengabdian kepada masyarakat SPT PPh Badan SPT PPh
UU COGS
PT Mahakarya Cipta Nusantara (MCN) adalah perusahaan yang didirikan di Surabaya, Jawa Timur yang bergerak dalam bidang Jasa Advokasi, Konsultan Manajemen dan Firma Hukum. PT  MCN  memiliki  banyak  klien  mulai  dari  Perusahaan  BUMN  hingga  Perusahaan  Swasta. Permasalahan utama PT MCN adalah terkait pelaporan SPT Masa dan Tahunan. SPT Bulanan merupakan SPT Tahunan yang harus disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak  (DJP)  setiap  tahunnya.  Permasalahan  yang  dihadapi  oleh  PT  MCN  disebabkan  oleh keterbatasan  sumber  daya  dan  pengetahuan  terkait  teknis  pembayaran  dan  pelaporan  SPT Berkala dan Tahunan, yang harus dilaporkan setiap bulan dan setiap tahun. Kegiatan usaha PT MCN  yang  bergerak  di  bidang  hukum  juga  mengharuskan  mereka  untuk  selalu  mematuhi peraturan  perpajakan  yang  berlaku  agar  dapat  menjalankan  kegiatan  operasionalnya  tanpa hambatan.  Selama  ini  PT  MCN  belum  melaporkan  SPT  Bulanan  dan  SPT  Tahunan  dengan benar sehingga terancam mendapatkan sanksi dan surat teguran dari DJP. Pelatihan pengisian dan pelaporan  SPT  Masa  dan  Tahunan  menjadi  solusi  tepat  bagi mitra  agar  PT MCN  dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan operasionalnya tanpa hambatan.

## ABSTRACT
Keywords: Community service SPT PPh Badan SPT PPh UU COGS
PT Mahakarya Cipta Nusantara (MCN) is a company established in Surabaya, East Java, engaged in Advocacy Services, Management Consulting, and Law Firm services. PT MCN has a diverse client base ranging from State-Owned Enterprises (BUMN) to Private Companies. The main issue for  PT  MCN  is  related  to  reporting  Monthly  and  Annual  Income  Tax  Returns.  Monthly  Tax Returns are part of the Annual Tax Return that taxpayers must submit to the Directorate General of Taxes (DJP) each year. The challenges faced by PT MCN are due to resource limitations and lack  of  technical  knowledge  regarding  the  payment  and  reporting  of  Periodic  and  Annual  Tax Returns, which must be submitted every month and every year. PT MCN's legal business activities also  require  them  to  consistently  comply  with  applicable  tax  regulations  to  carry  out  their operational activities without hindrance. So far, PT MCN has not accurately reported Monthly and Annual Tax Returns, putting them at risk of sanctions and warnings from the DJP. Training on filling out and reporting Monthly and Annual Tax Returns is the right solution for partners so that PT MCN can fulfill its tax obligations and operate smoothly.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
PT Mahakarya Cipta Nusantara (MCN) merupakan perusahaan yang didirikan di Surabaya, Jawa Timur yang bergerak dalam bidang Jasa Advokasi, Konsultan Manajemen dan Firma Hukum yang memiliki banyak klien mulai dari Perusahaan BUMN hingga Perusahaan Swasta. Layanan yang diberikan oleh PT MCN meliputi layanan litigasi dan non-litigasi.  Permasalahan utama PT Mahakarya Cipta Nusantara (MCN) terkait dengan pelaporan SPT Masa dan Tahunan. SPT Tahunan merupakan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap tahunnya. SPT Bulanan berisi informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, dan kewajiban perpajakan yang terjadi selama periode tertentu. SPT bulanan wajib disampaikan secara elektronik melalui e-filing atau e-form.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 363-368 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2473
SPT bulanan mempunyai beberapa jenis sesuai dengan jenis pajak yang dikenakan, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPN, dan PPh Badan. SPT bulanan harus disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya  setelah  masa  pajak  berakhir.  Apabila  Wajib  Pajak  tidak  menyampaikan  SPT  Masa  atau menyampaikan  SPT  Masa  yang  tidak  benar  atau  tidak  lengkap,  maka  Wajib  Pajak  dapat  dikenakan  sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Sedangkan SPT Tahunan Pajak Badan merupakan salah satu jenis surat pemberitahuan pajak yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak Badan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap tahunnya. SPT tahunan pajak badan memuat informasi mengenai penghasilan kena pajak, utang pajak, dan pembayaran atau pengurangan pajak yang telah dilakukan Wajib Pajak badan selama tahun pajak berjalan. SPT Tahunan PPh Badan wajib disampaikan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, yaitu pada tanggal 30 April. Wajib Pajak Badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan Badan atau menyampaikan SPT Tahunan Badan yang tidak benar atau tidak lengkap dapat dikenakan SPT Tahunan Badan hal ini dikarenakan akan dibekenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga.
Permasalahan  yang  dihadapi  PT  MCN  disebabkan  oleh  keterbatasan  sumber  daya  dan  pengetahuan  terkait teknis pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan Tahunan yang harus dilaporkan secara bulanan dan tahunan. Kegiatan usaha PT MCN yang bergerak di bidang hukum juga mengharuskan mereka untuk selalu mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa hambatan. Selama ini PT MCN belum melaporkan SPT Masa dan Tahunan Pajak dengan benar sehingga terancam sanksi dan surat teguran dari DJP.
Pelatihan pengisian dan pelaporan SPT Berkala dan Tahunan menjadi solusi tepat bagi mitra agar PT MCN dapat  memenuhi  kewajiban  perpajakan  dan  berjalan.  Tentunya  hal  ini  juga  melibatkan  tim  mahasiswa  dan tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

## II. MASALAH Analisis Masalah Mitra
Permasalahan  yang  dihadapi  PT  MCN  disebabkan  oleh  keterbatasan  sumber  daya  dan  pengetahuan  terkait teknis pembayaran dan pelaporan SPT Masa dan Tahunan yang harus dilaporkan secara bulanan dan tahunan. Kegiatan usaha PT MCN yang bergerak di bidang hukum juga mengharuskan mereka untuk selalu mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku agar dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa hambatan. Selama ini PT MCN belum melaporkan SPT Masa dan Tahunan Pajak dengan benar sehingga terancam sanksi dan surat teguran dari DJP.
Pendampingan  dan  Pelatihan  SPT  PPh  Badan  merupakan  solusi  tepat  bagi  mitra  agar  PT  MCN  dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. Tentunya hal ini juga melibatkan tim mahasiswa dan tenaga kependidikan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

## Solusi Masalah Mitra
Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, tim pengabdian menawarkan solusi dengan memberikan sosialisasi, pelatihan, dan Focus Group Discussion (FGD) kepada PT MCN. Diharapkan kedepannya PT MCN dapat melaporkan SPT berkala atau tahunannya dengan baik sehingga dapat terhindar dari teguran atau sanksi perpajakan.
Cara  pelaksanaan  kegiatan  berupa  sosialisasi,  pelatihan  dan  FGD  kepada  PT  MCN  agar  kedepannya  dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri tanpa perlu melakukan kesalahan dalam pengisian SPT. Pada kegiatan ini, pada sesi FGD peserta dapat mencoba dan menyampaikan secara langsung permasalahan yang mereka hadapi secara berkelompok dalam pengisian SPT yang dibuat agar pemateri dapat segera memberikan solusi dan peserta mendapatkan pencerahan.

## III. METODE
Metode pelaksanaan kegiatan mitra pengabdian ini dilakukan melalui metode sebagai berikut:

## Diskusi Kelompok Terfokus Tahap 1
Focus Group Discussion (FGD) merupakan salah satu metode untuk menggali permasalahan utama yang ada melalui diskusi langsung dengan PT MCN. FGD secara online dan tatap muka. Selain itu, metode wawancara dan observasi juga diperlukan dalam hal ini untuk menggali permasalahan perpajakan yang dihadapi secara mendalam.
Pelatihan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 363-368 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2473
Pelatihan dilakukan secara tatap muka atau tatap muka. Pelatihan yang diberikan berkaitan dengan:
− Pengisian dan Pelaporan SPT Masa
− Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan
− Pembayaran Pajak melalui E-Filling

## Pendampingan dan Konsultasi
Setelah  peserta mengikuti  pelatihan, mereka  diberikan  pendampingan  dan  konsultasi terkait  pengisian  SPT Masa dan Tahunan Pajak Badan serta rekonsiliasi fiskal yang perlu dilakukan pada laporan keuangan yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan.
Pendampingan dan konsultasi dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Berikut skema pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada mitra pengabdian:

## − FGD Pelatihan Pendampingan

## Subjek yang Ditargetkan
Peserta  pelatihan  dan  pendampingan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  skema  mitra  pengabdian  ini adalah staf akuntansi dan keuangan dari PT MCN. Lokasi pelatihan dan pendampingan kegiatan pengabdian masyarakat  ini  berada  di  PT  MCN  dengan  alamat.  MNC  Tower,  Taman  AIS  Nasution  No.21,  Embong Kaliasin, Kec . Genteng , Surabaya, Jawa Timur 60271

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Diskusi Kelompok Terfokus
Pada tanggal 31 Juli 2023 Focus Group Discussion (FGD) tahap 1, FGD yang dilakukan sesuai dengan tahapan metode pelaksanaannya yaitu melakukan koordinasi dengan tim dan juga rekanan PT MCN terkait pelaksanaan layanan. Koordinasi ini terkait dengan kesepakatan pelatihan dan pendampingan. Selanjutnya koordinasi tim lapangan untuk menentukan lokasi dan waktu acara pelatihan bertempat di lantai 11 MNC Tower, PT MNC, Surabaya, Jawa Timur.

## Pelatihan dan pendampingan pengisian SPT PPh badan
Pada tanggal 31 Agustus 2023 bertempat di ruang rapat PT Mahakarya Cipta Nusantara (MCN), bertempat di MNC  Tower  Surabaya,  dilaksanakan  kegiatan  sosialisasi  dan  FGD  bersama  staff  dan  karyawan  PT  MCN, dalam kegiatan ini akan disosialisasikan materi terkait teknis pengisian SPT Tahunan PPh Badan khususnya PPh 25 dan 29. Pemateri pada kegiatan ini adalah Helmy Aulia Rachman yang merupakan dosen perpajakan dan praktisi perpajakan dari FEB UB.
Materi telah disesuaikan dengan kebutuhan PT MCN yaitu tentang pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan. SPT Masa mempunyai beberapa jenis sesuai dengan jenis pajak yang dikenakan, seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal  23,  PPh  Pasal  25,  PPN,  dan  PPh  Badan.  Surat  Pemberitahuan  Masa  Pajak  harus  disampaikan  paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila PT MCN tidak menyampaikan SPT Masa atau menyampaikan SPT Masa yang tidak benar atau tidak lengkap, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga. Sedangkan SPT Tahunan Pajak Badan merupakan salah satu
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 363-368 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2473
jenis surat pemberitahuan pajak yang wajib disampaikan oleh Wajib Pajak Badan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap tahunnya.
SPT Tahunan Pajak Badan memuat informasi mengenai penghasilan kena pajak, utang pajak, dan pembayaran atau  pengurangan  pajak  yang  telah  dilakukan  oleh  Wajib  Pajak  Badan  selama  tahun  pajak  berjalan.  SPT Tahunan  PPh  Badan  wajib  disampaikan  paling lambat  4  bulan  setelah berakhirnya  tahun  pajak,  yaitu  pada tanggal 30 April. Wajib Pajak Badan yang tidak menyampaikan SPT Tahunan Badan atau menyampaikan SPT Tahunan  Badan  yang  tidak  benar  atau  tidak  lengkap  dapat  dikenakan  SPT  Tahunan  Badan,  serta  dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda atau bunga.
Sesi ini juga menjelaskan alur cara pelaporan SPT ini menggunakan e-form dan e-filling. Cara melaporkan SPT  Tahunan  Badan  secara  online  menggunakan  e-filling  juga  memiliki  kelebihan,  antara  lain  mencegah denda akibat keterlambatan  pelaporan  pajak.  Sebab dengan e-filing  perpajakan,  penyampaian  SPT  tahunan pajak  badan  dapat  dilakukan  secara  online  dan  real  time  melalui  website  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP). Selain  menghemat  waktu,  e-Filing  pajak  juga  lebih  unggul  karena  dapat  menghemat  biaya  operasional mengingat Anda tidak perlu lagi bolak-balik ke Kantor Pajak untuk keperluan pelaporan pajak.
Dalam sesi pelatihan disini, PT MCN mencoba untuk langsung mengisi SPT Masa dan Tahunan Pajak yang belum dilaporkan dengan didampingi oleh dosen dan mahasiswa. Dalam hal ini untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, PT MCN perlu menyiapkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
− Surat Pemberitahuan Tahun 1771
− Laporan keuangan
− Penghitungan & Pembayaran Penerimaan Bruto (PP 46 Khusus Wajib Pajak)
Secara singkat berikut cara melaporkan SPT menggunakan e-filling yang perlu dilakukan oleh PT MCN:
− Login akun e-Filing di halaman DJP Online PT MCN.
− Klik e-Filing → pilih “Buat SPT” untuk mulai membuat SPT.
− Klik E-form untuk mengisi formulir SPT PPh Badan 1771
− Isi dan lengkapi formulirnya. Jawablah pertanyaan panduan yang disediakan.
− Masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke alamat email terdaftar.
− Proses pelaporan SPT akan selesai setelah mengklik tombol “Kirim SPT”.
Dalam  sesi  sosialisasi  ini  MCN  menyampaikan  bahwa  SPT  telah  dilaporkan  sesuai  ketentuan,  namun terkadang  karena  adanya  keterbatasan  pengetahuan  mengenai  karyawan  PT  MCN,  pelaporan  tersebut dilakukan  secara  tidak  benar  sehingga  mendapat  teguran  dari  KPP.  selain  itu  beberapa  SPT  Masa  yang dilaporkan juga masih belum lengkap sehingga ada kemungkinan akan ada teguran lagi di kemudian hari.
Selain itu, terkait aturan mengenai SPT, masih banyak pertanyaan yang diajukan PT MCN mengenai perlakuan perpajakan yang perlu dilakukan jika memiliki klien yang merupakan PKP dan klien yang tidak mau menerima jika pajak penghasilan dipotong oleh pihak lawan.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 363-368 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2473

## Focus Group Discussion (FGD) SPT Masa dan Tahunan
Pada sesi selanjutnya yaitu focus group Discussion, mahasiswa, dosen dan pihak perusahaan berdiskusi tentang strategi terkait pelaporan SPT Masa dan Tahunan, disini pihak perusahaan juga memberikan wawasan baru bagi mahasiswa mengenai bagaimana strategi perusahaan jasa dalam melakukan pelaporan pajak dan  dalam menyikapi perubahan peraturan.
Selain  itu  banyak  ide  dan  pemikiran  baru  yang  dibicarakan  terkait  perlakuan  atau  kasus  perpajakan  yang sedang dihadapi oleh PT MCN, salah satunya terkait pajak penghasilan badan bagi perusahaan yang dengan sengaja  menghindari  pajak  atau  perusahaan  yang  tidak  mematuhi  ketentuan  perpajakan  yaitu  sebenarnya sangat banyak di Indonesia. perkara hukum yang dilakukan oleh PT MCN juga tidak terlepas dari litigasi di bidang  perpajakan.  disini  mahasiswa  juga  mendapatkan  banyak  ilmu  baru  terkait  teknik  perpajakan  yang terjadi di dunia nyata khususnya yang berkaitan dengan litigasi. Pada sesi terakhir, diskusi ditutup dengan foto bersama bersama karyawan staf PT MCN.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol 4, No 5 Desember 2023 SPECIAL ISSUE |pp: 363-368 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i5. 2473

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan pengisian SPT Masa  dan  Tahunan  di  PT  Mahakarya  Cipta  Nusantara  ternyata  mendapat  respon  yang  baik  dari  staf  dan karyawan. mitra merasa terbantu dengan pelatihan dan diskusi yang dilakukan dan diharapkan kedepannya pelatihan  dapat  dilaksanakan  kembali  untuk  sesi  selanjutnya  dengan  tema  yang  lebih  spesifik  pada perencanaan perpajakan pada perusahaan jasa seperti PT MCN.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo . 2011. Perpajakan, Penerbit : Andi Yogyakarta Peraturan  Menteri!  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2023  tentang  Tarif  Pajak  Penghasilan Badan.
Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/20/14 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Waluyo . 2017. Perpajakan Indonesia: Edisi ke-12. Salemba Empat . Jakarta. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 7.