AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## ” PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  INVESTOR DALAM PASAR MODAL

## Novia Bali Mandira
MAGISTER KENOTARIATAN, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS SURABAYA

## noviamandira74@gmail.com
Abstract : “ Legal Protection for Investors in the Capital Market. Supervision in the financial services industry capital markets experienced  a  change of  control  by Bapepam-LK  be  supervised  by  the  Financial  Services  Authority.  Institutionally, Bapepam-LK  is  responsible  to  the  Minister  of  Finance,  as  Bapepam-LK  is  under  the  auspices  of  the  Ministry  of Finance, while the Financial Services Authority is responsible to Parliament or the public. Crucial aspect on which the formation of the FSA is not maximum protection of the interests of consumers of financial services. In accordance with the problems that occur as above, the authors feel the need to examine the legal protection in the capital market. This writing will also examine the parties are entitled to legal protection based on Law No. 8 of 1995 and the Capital Market Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority ” Keywords : Consumer Interests, Legal Protection, The Capital Market
Abstrak : “ Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. Pengawasan di bidang industri jasa keuangan pasar modal mengalami  perubahan  dari  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Bapepam-LK    menjadi  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa Keuangan. Secara kelembagaan,  Bapepam-LK bertanggung  jawab kepada Menteri  Keuangan, karena  Bapepam-LK berada  di  bawah  naungan  Kementrian  Keuangan,  sedangkan  Otoritas  Jasa  Keuangan  bertanggung  jawab  kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  atau  masyarakat.  Aspek  krusial  menjadi  dasar  pembentukan  OJK  adalah  tidak maksimalnya  perlindungan kepentingan konsumen  jasa keuangan.  Sesuai dengan  permasalahan  yang  terjadi  seperti diatas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti tentang perlindungan hukum di pasar modal. Penulisan ini juga akan meneliti para pihak yang berhak atas perlindungan hukum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. ” Kata Kunci : Kepentingan Konsumen, Perlindungan Hukum, Pasar Modal

## PENDAHULUAN
“ Perlindungan  hukum  merupakan  salah  satu  unsur  untuk  memperbaiki  aspek  penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut  terminologi  perlindungan  hukum,  pengertian  perlindungan  hukum  dapat    dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum. ”
“ Secara  kebahasaan, kata  perlindungan  dalam  bahasa  Inggris  disebut  dengan protection . Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi, sedangkan menurut Black’s Law Dictionary,
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
protection adalah the act of protecting . 1 ““ Pengertian  terminologi  hukum  dalam  bahasa  Indonesia  menurut KBBI  adalah ” peraturan  atau  adat  yang  secara  resmi  dianggap  mengikat,  yang  dikukuhkan  oleh penguasa  ataupun  pemerintah,  (2)  undang-undang,  peraturan,  dan  sebagainya  untuk  mengatur pergaulan hidup masyarakat, (3) patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, (4) keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Menurut Hans Kelsen, hukum  adalah  ilmu  pengetahuan  normatif  dan  bukan  ilmu  alam. 2 Lebih  lanjut  Hans  Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku mutual masyarakat. 3 “ “ Pengertian tentang hukum berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat sekitarnya. Hal  ini  bisa  dilihat  pada  kaidah-kaidah  hukum  yang  ada  pada  kelompok  keluarga  hukum  Eropa Kontinental yang sangat dipengaruhi oleh Hukum Romawi, sedangkan keluarga hukum Common Law sangat  dipengaruhi  Hukum Anglo Saxon. ”
“ Menurut R. La Porta dalam Journal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan  oleh  suatu  negara  memiliki  dua  sifat,  yaitu  bersifat  pencegahan  ( prohibited )  dan  bersifat hukuman  ( sanction ). 4 “ “ Bentuk  perlindungan  hukum  yang  paling  nyata  adalah  adanya  institusi- institusi  penegak  hukum  seperti  pengadilan,  kepolisian  dan  lembaga  penyelesaian  sengketa  diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. ”
“ Penegakan  hukum  dalam  bentuk  perlindungan  hukum  dalam    kegiatan  ekonomi  bisnis khususnya  pasar  modal  tidak  bisa  dilepaskan  dari  aspek  hukum  perusahaan 5 khususnya  mengenai perseroan  terbatas,  karena  perlindungan  hukum  dalam  pasar  modal  melibatkan  para  pihak  pelaku pasar  modal  terutama  pihak  emiten,  investor  dan  lembaga-lembaga  penunjang  kegiatan  pasar  modal yang  mana  para  pihak  tersebut  didominasi  oleh  subjek  hukum  berupa  badan  hukum  berbentuk perseroan terbatas. ”
“ Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi  dan  subjek  hukum  berupa badan  hukum. Subjek  hukum  orang  pribadi  atau natuurlijkepersoon
1 “ Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, ninth edition, (St. Paul: West, 2009), h. 1343. ” 2 “ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), h. 12 ”
3 “ Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, (Jakarta: Nusamedia, 2009), h. 343. ” 4 “ Rafael La Porta, “ Investor Protection and Corporate Governance ” , Journal of Financial Economics, ” 5 “ Hukum perusahaan merupakan lapangan hukum yang berada dalam sistem hukum perdata. Dalam hukum perdata terdapat empat bidang hukum yaitu hukum perorangan, hukum keluarga, hukum warisan, hukum harta kekayaan yang didalamnya meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. Hukum perusahaan adalah hukum perikatan yang muncul dari lapangan perusahaan. Kedudukan hukum perusahaan terletak pada lapanagan Hukum Dagang (pengkhususan Hukum Perdata),  Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Ekonomi. Lihat RT  Sutantya  R.  Hadhikusuma  dan  Sumantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5-8. ”
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. ” Orang sebagai subjek hukum merupakan  pendukung  atau pembawa hak sejak ia dilahirkan hidup sampai ia mati 6 walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu. 7
“ Selanjutnya,  subjek  hukum  dalam  hukum  perdata  adalah  badan  hukum  atau rechtspersoon . Badan  hukum  merupakan  kumpulan  manusia  pribadi  atau  pula  dapat  merupakan  kumpulan  dari badan  hukum. ” “ Pembagian  badan  hukum  ada  dua  bentuk,  yaitu  badan  hukum  publik  atau Publiek Rechtspersoon dan  badan  hukum  privat  atau Privaat  Rechtspersoon .  Menurut  Satjipto  Rahardjo,  hukum melindungi  kepentingan  seseorang  dengan  cara  mengalokasikan  kekuasaan  kepadanya  untuk bertindak  dalam rangka  kepentingannya  secara  terukur.  Kepentingan  merupakan  sasaran  dari  hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan. 8 “
Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  perlindungan  hukum  atau legal  protection merupakan  kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan  sebagai; 9 a) Bentuk pelayanan, pelayanan ini diberikan oleh aparat penegak hukum dan  aparat keamanan, b) Subjek yang dilindungi. ”
Konsumen  dalam  industri  jasa  keuangan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja industri  jasa  keuangan  di  Indonesia,  khususnya  industri  jasa  pasar  modal. ” Selain  itu,  pengaturan mengenai konsumen industri jasa di Indonesia tercantum dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya  disebut UUPK)  dan  Undang-  Undang  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya disebut UU OJK). 10
Secara  harfiah  istilah  konsumen  merupakan  terjemahan  dari  konsumer  dalam  Bahasa  Inggris, dan merupakan lawan kata dari produsen. 11 “ Pengertian mengenai konsumen, menurut Az. Nasution, tujuan  penggunaan  barang  atau  produk  nantilah  yang  akan  menentukan  termasuk  konsumen
6 “ H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata, h. 143. ” 7 “ Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ”
8 “ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, cet. VI, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 54. ” 9 “ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, “ Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi ” , cet.I, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 261. ” 10 “ Jasa Keuangan atau selanjutnya disebut sebagai OJK merupakan elemen baru dalam dunia jasa keuangan di Indonesia. Legitimasi negara terhadap eksistensi OJK dibuktikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Hamud M. Balfas, OJK akan membawa perubahan besar terhadap lansekap industri keuangan di Indonesia. [Lihat: Hamud M. Balfas, Hukum Pasar Modal Indonesia (edisi revisi), (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), h. 7. ”
11 “ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, (Jakarta: Daya Widya, 1999), h. 3. ”
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## kelompok mana pengguna tersebut. ”
Dua pengertian konsumen diatas menunjukkan bahwa istilah konsumen tidak selalu bermakna pengguna tingkat akhir akan tetapi tergantung bagaimana penempatan status konsumen dalam suatu kegiatan transaksi. Pengertian konsumen selalu mengalami perkembangan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Di Amerika Serikat pengertian konsumen pada awalnya adalah buruh atau pekerja. Hak- hak pekerja harus dilindungi hak hukumnya, kondisi yang aman untuk bekerja, minimum durasi waktu untuk bekerja. ”

## METODE PENELITIAN
“ Penelitian  ini  menggunakan  (khusus)  data  sekunder,  yaitu  metode  hukum  preskriptif  yang dilakukan  melalui  penelusuran  kepustakaan  yang  telah  mencari  peraturan  perundang-undangan,  temuan, jurnal ilmiah, temuan, dan referensi lainnya. Metode ini juga digunakan untuk mengungkap berbagai upaya hukum  terkait  pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap  kelompok  minoritas  Indonesia.  Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji data peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persamaan di depan hukum kelompok minoritas Indonesia dan peraturan terkait lainnya. ”
“ Sedangkan  untuk  tekhnik  pengumpulan  data  bagi  kegiatan  ini  dilakukan  melalui  penelitian kepustakaan.    Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan  dasar  pemikiran  (filosofis,  hukum, ekonomi) dan berbagai informasi mengenai pelaksanaan perlindungan etnis minoritas di Indonesia. Buku- buku,  karya  ilmiah  dan  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  pokok  bahasan  akan  digunakan  sebagai bahan  hukum  sekunder.  Pengumpulan  data  juga  dilengkapi  dengan  artikel  hukum  atau  artikel  akademik lainnya  dari  internet  yang  dapat  mendukung  keutuhan  data  dalam  penelitian  ini.  Selanjutnya,  kami  akan menganalisis  secara  kualitatif  data  dari  hasil  survei  ini.  Artinya,  analisis  data  perpustakaan  secara  rinci, komprehensif,  dan  komprehensif.  Penggunaan  teknik  analisis  kualitatif  didasarkan  pada  pertimbangan bahwa data yang dianalisis beragam dan berbeda. ”
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

## Gangguan Sistem Transaksi Perdagangan Efek Di Bursa Efek Indonesia
Konsep sederhana perdagangan  yang  dikemukakan  dalam  beberapa  literatur tentang  hukum dagang  melibatkan  3  pelaku  utama  yaitu  produsen  atau  pengusaha,  pembeli  atau  konsumen,  dan perantara. 12 “ Produsen  adalah  pihak  yang  melakukan  kegiatan  usaha  dan  menghasilkan  produk barang, dan menjualnya  kepada  pihak yang membutuhkan atau menginginkan untuk menggunakan barang produksi tersebut. ”
“ Produsen  dalam  pasar  modal  menghasilkan  barang  berupa  surat  berharga  atau efek  atau sekuritas  (emiten)  dan  produsen  yang  memiliki  produk  berupa  jasa  keuangan  yang  menjalankan fungsi  intermediasi  (bursa  efek).  Produksi  surat  berharga  atau  efek  oleh  emiten  atau  biasa  dikenal dengan istilah penerbitan surat berharga atau efek ini bertujuan untuk menambah keuntungan bagi produsen (emiten) benda berupa efek. ”
“ Keuntungan  yang  dapat  diambil  berupa  adanya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kegiatan usaha yang dilakukan, bertambahnya modal untuk menjalankan kegiatan usahanya, serta dapat turut berpartisipasi  aktif  isu-isu  global,  misalnya  isu  lingkungan  hidup.  Produk  surat  berharga  atau  efek yang telah diterbitkan oleh perusahaan sebagai pelaku kegiatan usaha diedarkan kepada masyarakat investor melalui bursa. ” Pada umumnya tujuan suatu perusahaan melakukan transaksi efek di bursa adalah untuk perluasan usaha atau ekspansi, perbaikan struktur modal, dan melakukan divestasi atau pengalihan pemegang saham. 13
“ Menurut Budi Untung, kegiatan perluasan usaha atau ekspansi bisnis berbentuk peningkatan kapasitas  produksi  atau  perluasan  dengan  menganekaragamkan  jenis  produksi,  dan  atau  keduanya. Kegiatan ekspansi ini dilakukan tentunya juga harus ditunjang oleh jumlah  modal perusahaan yang mencukupi.  Jika  perusahaan  dalam  melakukan  kegiatan  ekspansinya  membutuhkan  modal  dengan menambah  jumlah  pemilik  perusahaan,  maka  perusahaan  dapat  menerbitkan  dan  menjual  saham. Sedangkan jika perusahaan menambah modal dengan cara pinjaman, maka perusahaan menerbitkan surat utang atau obligasi.
“ Selanjutnya,  tujuan  perusahaan  melakukan  transaksi  di  bursa  efek  adalah  memperbaiki struktur modal perusahaan. Pada dasarnya struktur modal perusahaan terdiri dari modal perusahaan sendiri (equity) dan  utang  perusahaan  berupa  kewajiban (debt). Tindakan  restrukturisasi  modal
12 “ dalam perdagangan termasuk dalam pembantu-pembantu kegiatan usaha yang berada di luar perusahaan. Perantara dapat berbentuk agen, makelar, atau komisioner. Lihat HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, cet. XIV, (Jakarta: PT. Penerbit Djambatan, 2007), h. 42-62. ”
13 “ Budi Untung, Hukum Bisnis Pasar Modal, (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 68. ”
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
bertujuan  untuk  menyehatkan  kondisi  perusahaan  dengan  cara  mengkonversi  modal  berupa  utang menjadi modal penyertaan atau kepemilikan perusahaan. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi beban perusahaan berupa bunga dari modal utang perusahaan. ”
“ Masyarakat investor atau biasa disebut sebagai investor merupakan pihak yang menanamkan modal berupa uang yang dimilikinya kepada perusahaan yang telah menerbitkan surat berharga atau efek  di  pasar  modal  dan  mengedarkan  efek  tersebut di  bursa  efek  dengan  harapan  mendapatkan keuntungan berupa pendapatan di masa yang akan datang dalam periode waktu tertentu. Maka dari itu,  pihak  konsumen  dalam  pasar  modal  adalah  investor  baik  investor  asing  maupun  domestik. Tentunya  investor  dalam  kegiatan  bisnis  di  pasar  modal  ini  termasuk  dalam  klasifikasi  konsumen antara bukan konsumen akhir. ”
“ Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut bursa) diadukan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia  (YLKI)  oleh  investor  terkait  dengan  terjadinya  gangguan  yang  terjadi  pada  sistem perdagangan  efek.  Gangguan  ini  terjadi  sejak  sesi  I perdagangan  berupa  keterlambatan  selama  30 menit  dari  waktu  normal  sesi  I  JATS,  09.30  JATS.  Perdagangan  ini  pun  ditutup  pada  pukul  11.30 JATS, 30 menit lebih awal dari waktu normal, 12.00 JATS. ”
“ Gangguan  ini tidak teratasi pada  perdagangan  sesi  II  JATS,  sehingga  bursa menutup  sesi  II pada  pukul 15.30 JATS atau lebih cepat  30 menit dari waktu normal sesi  II  yaitu  pukul  16.00  JATS. Pihak  bursa  mengidentifikasikan  bahwa  gangguan  sistem  perdagangan  ini  disebabkan  karena masalah  yang  terjadi  pada remote trading system yang  tidak  diimbangi  dengan  kecepatan  aktivasi  dan terkoneksinya  seluruh anggota  bursa  ke back  up  system yaitu Disaster  Recovery  Centre (DRC).  Kelalaian dari pihak bursa ini menyebabkan turunnya nilai transaksi bursa hingga 73,6% dari rata- rata transaksi harian  sejak  awal  Agustus.  Transaksi  hanya  berkisar  Rp.  1  triliun  atau anjlok dari rata-rata Rp. 3,79 triliun perhari.  Selain itu,  investor  juga mengasumsikan bahwa  terjadinya  gangguan  ini  karena  bursa tidak  memiliki  sistem  manajemen  resiko yang  tepat  untuk  menanggulangi  kerusakan  sistem remote trading . ”
“ Gangguan  yang  terjadi  pada  sistem  perdagangan  di  bursa  menimbulkan  keresahan masyarakat  investor.  Sebagai  akibat  dari  gangguan  ini,  investor  tidak  dapat bertransaksi  menjual- belikan  efek  seperti  biasanya. ” Menurut  investor  dalam  hal  ini  pihak  bursa  tidak  mencerminkan adanya transparansi informasi dari manajemen bursa  dalam  menghadapi  resiko  sebagaimana  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1995  Tentang Pasar  Modal,  sehingga investor yang  merasa dirugikan  mengadukan  pihak  bursa  ke  YLKI  sesuai  landasan  UU  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk mengajukan gugatan class action. Investor  juga  melanjutkan pengaduan    gangguan remote   trading ini   kepada  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK).
“ Otoritas bursa tidak memberi kejelasan informasi mengenai penyebab gangguan tersebut dan pada akhirnya bursa hanya meminta maaf melalui Direktur Utama BEI. ”
Perlindungan Hukum Untuk Investor Menurut UU No. 8  Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
“ Dalam  pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  Pasar  Modal  dinyatakan  bahwa Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan  tujuan  mewujudkan  terciptanya  kegiatan  Pasar  Modal  yang  teratur,  wajar,  dan  efisien  serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. ” Menurut penjelasan tersebut Pasar modal adalah lembaga  tempat  bertemunya  dua  pihak  dimana  pihak  pertama  sebagai  perusahaan  emiten  yang membutuhkan  dana segar melakukan penawaran  dan  penjualan efek, sedangkan pihak  kedua adalah masyarakat sebagai investor yang membeli efek tersebut. Perlindungan hukum atas investor tersebut merupakan hal yang penting untuk berjalannya dengan baik mekanisme di pasar modal.
“ Rezim  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1995  Tentang  Pasar    Modal  (selanjutnya  disebut UUPM)  menentukan  dan  mengatur  bahwa  otoritas  yang  berwenang  atas  pasar  modal  adalah Bapepam-LK.  Otoritas  ini  berada  dibawah  Kementerian  Keuangan  untuk  membina,  mengatur,  dan mengawasi  pasar  modal.  Dalam  kegiatannya,  Bapepam-LK  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab kepada  Menteri  Keuangan.  Bapepam-LK  lah  yang  memiliki  wewenang  untuk  melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif. ”
“ Dalam  rezim  UUPM,  Bapepam-LK  merupakan    pengejawantahan    institusi  untuk mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pasar  yang  mengalami  depresi  sejak  munculnya krisis keuangan di sejumlah negara Asia. Pada akhirnya pun kiris keuangan inilah yang turut menjadi salah satu faktor pembentukan OJK sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia. ”
“ Dalam  menjalankan  fungsinya,  Bapepam-LK  memiliki  wewenang  berupa:  a).  Memberi  izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek,  Penasihat Investasi, dan  Biro  Administrasi Efek; memberi izin kepada orang  perseorangan  bagi  Wakil  Penjamin  Emisi  Efek,  Wakil  Perantara  Pedagang  Efek,  dan  Wakil Manajer Investasi; dan memberi persetujuan bagi Bank Kustodian; b). mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat; c). menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan  untuk  sementara  waktu  komisaris  dan  atau  direktur serta  menunjuk  manajemen
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru; d). menetapkan persyaratan dan tata cara  Pernyataan  Pendaftaran  serta  menyatakan,  menunda,  atau  membatalkan  efektifnya  Pernyataan Pendaftaran;  e).  mengadakan  pemeriksaan  dan  penyidikan  terhadap  setiap  Pihak dalam  hal  terjadi peristiwa  yang  diduga  merupakan  pelanggaran  terhadap  undang-undang  ini  dan  atau  peraturan pelaksanaannya;  f).  mewajibkan  setiap  Pihak  untuk  menghentikan  atau  memperbaiki  iklan  atau promosi  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  di  Pasar  Modal;  atau  mengambil  langkah-langkah  yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi yang dimaksud; g). melakukan pemeriksaan  terhadap  setiap  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  yang  telah  atau  diwajibkan menyampaikan  Pernyataan  Pendaftaran  kepada  Bapepam;  atau  Pihak  yang  dipersyaratkan  memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang ini; h).  menunjuk  pihak  lain  untuk  melakukan  pemeriksaan  tertentu  dalam  rangka  pelaksanaan wewenang  Bapepam  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  g;  i).  mengumumkan  hasil  pemeriksaan;  j). membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa  atas  Efek  tertentu  untuk  jangka  waktu  tertentu  guna  melindungi  kepentingan  pemodal;  k). menghentikan  kegiatan  perdagangan  Bursa  Efek  untuk  jangka  waktu  tertentu  dalam  hal  keadaan darurat;  l).  memeriksa  keberatan  yang  diajukan  oleh  Pihak  yang  dikenakan  sanksi  oleh  Bursa  Efek, Lembaga  Kliring  dan  Penjaminan,  atau  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian  serta  memberikan keputusan  membatalkan  atau  menguatkan  pengenaan  sanksi  dimaksud;  m).  menetapkan  biaya perizinan,  persetujuan,  pendaftaran,  pemeriksaan,  dan  penelitian  serta  biaya  lain  dalam  rangka kegiatan Pasar Modal; n). melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagia akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang kegiatan Pasar Modal; o). memberikan penjelasan lebih  lanjut  yang  bersifat  teknis  atas  undang-undang  ini  atau  peraturan  pelaksanaannya;  p). menetapkan instrumen lain sebagai efek, selain yang telah ditentukan  dalam Pasal 1 angka 5; dan q). melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan undang-undang ini. ”
“ Untuk melindungi investor maka pihak emiten yang akan menjual efek dalam Penawaran Umum harus memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang diterbitkan,  sebelum  pemesanan  ataupun  pada  saat  pemesanan  dilakukan.  Pada  akhirnya  setelah Bapepam-LK  memperhatikan  kelengkapan  dan  kejelasan  dokumen  emiten  untuk  melakukan  Penawaran Umum demi memenuhi prinsip keterbukaan pasar modal. Hal ini penting mengingat prospektus atas efek merupakan  pintu  awal  dan  waktu  untuk  mempertimbangkan  bagi  investor  apakah  akan  memutuskan membeli atau tidak atas suatu efek. ”
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
“ Tindakan  pencegahan  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  Bapepam-LK  adalah  mengatur  bahwa prospektus  efek  dilarang  memuat  konten  menyesatkan  atau  keterangan  yang  tidak  benar  tentang  Fakta Material 14 atau  menyajikan  informasi  tentang  kelebihan  dan  kekurangan  efek  yang  ditawarkan.  Dalam praktiknya  Bapepam-LK  membuat  standar  penyusunan  prospektus  atas  efek  yang  akan  ditawarkan. Tindakan  perlindungan  ini  dimulai  pada  saat  Bapepam-LK  memberikan  izin  terhadap  SRO,  Reksadana, perusahaan  efek,  maupun  profesi-profesi  penunjang  untuk  berkegiatan  di  pasar  modal.  Selain  tindakan pencegahan,  Bapepam-LK  juga  berwenang  untuk  melakukan  pemeriksaan  dan  penyidikan.  Hal  ini merupakan konsekuensi dari  fungsi pengawasan yang diberikan undang-undang terhadap Bapepam- LK. ” “ Kegiatan pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang  pasar  modal  dan  peraturan  pelaksananya ” . 15 Dalam  menjalankan  pemeriksaan, Bapepam-LK    memiliki  wewenang 16 “ untuk:  a).  meminta  keterangan  dan  atau  konfirmasi  dari  pihak yang  diduga  melakukan  atau  terlibat  dalam  pelanggaran  terhadap  undang-undang  ini  dan  atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu; b). mewajibkan pihak yang diduga melakukan  atau  terlibat  dalam  pelanggaran  terhadap  undang-undang  ini  dan  atau  peraturan pelaksanaannya  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  kegiatan  tertentu;  c).  memeriksa  dan  atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang  diduga melakukan  atau  terlibat  dalam  pelanggaran  terhadap  undang-undang  ini  dan  atau  peraturan pelaksananya  maupun  pihak  lain  apabila  dianggap  perlu;  dan  atau  d).  menetapkan  syarat  dan  atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini  dan  atau  peraturan  pelaksanaannya  untuk  melakukan  tindakan  tertentu  yang  diperlukan  dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul. ”
“ Jika Bapepam-LK berpendapat bahwa pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan  pelaksananya  mengakibatkan  kerugian  di  industri  jasa  pasar  modal  serta  membahayakan kepentingan  hak-hak  investor,  maka  Bapepam-LK  menetapkan  dimulainya  tindakan  penyidikan. Penyidikan ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam-LK dan diberi  wewenang  untuk; 17 a).  menerima  laporan,  pemberitahuan  atau  pengaduan  dari  seseorang
14 “ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa “ Informasi atau fakta materiel adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut ”
15 “ Irsan Nasaruddin, dkk, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 117. ” 16 “ Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. ” 17 “ Pasal 101 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. ”
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal; b). melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau  keterangan  berkenaan  dengan  tindak  pidana  di  bidang  Pasar  Modal;  c).  melakukan  penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal; d). memanggil,  memeriksa,  dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal; e). melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal; f).  melakukan  pemeriksaan  di  setiap  tempat  tertentu  yang  diduga  terdapat  setiap  barang  bukti pembukuan,  pencatatan,  dan  dokumen  lain  serta  melakukan  penyitaan  terhadap  barang  yang  dapat dijadikan  bahan  bukti  dalam  perkara  tindak  pidana  di  bidang  Pasar  Modal;  g).  memblokir  rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana  di  bidang  Pasar  Modal;  h).  meminta  bantuan  ahli  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; i). menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan. Tindakan Bapepam-LK berupa pemeriksaan dan penyidikan merupakan proses kegiatan pengawasan yang bertujuan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi kalangan investor. Dalam hal memberikan perlindungan hukum  bersifat  represif,  menurut  UUPM  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  sanksi    administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

## Perlindungan  Hukum  Untuk  Investor  Menurut  UU  No.  21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa Keuangan
“ OJK  memiliki  tugas  salah  satunya  adalah  menegakkan  perlindungan  konsumen  jasa  keuangan  di Indonesia.  Perlindungan  konsumen  dalam  pasar  modal  selanjutnya  akan  disebut  sebagai  perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau investor. Maka dari itu,  aspek  perlindungan  terhadap  investor  pasar  modal  menjadi  kewenangan  OJK.  Perihal  perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK yang merupakan ketentuan-ketentuan yang  mengatur  secara  eksplisit  perihal  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat  atas  industri  jasa keuangan. ”
“ Bentuk  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  OJK  terhadap  konsumen  bersifat  pencegahan  atau preventif  dan  pemberian  sanksi  atau  represif,  mengingat  bahwa  tugas  OJK  adalah  menjalankan  fungsi pengaturan  dan  pengawasan  sektor  jasa  keuangan.  Pasal  28  UU  OJK  memberikan  perlindungan  hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK  adalah:  1). Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
2).  Meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk  menghentikan  kegiatannya  apabila  kegiatan  tersebut berpotensi  merugikan  masyarakat;  dan  3).  Tindakan  lain  yang  dianggap  perlu  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. ”
“ Khusus  Pasal  29  UU  OJK  menyatakan,  bahwa  OJK  melakukan  pelayanan  pengaduan  Konsumen yang  meliputi;  a).  menyiapkan  perangkat    yang    memadai  untuk  pelayanan  pengaduan  Konsumen  yang dirugikan  oleh  pelaku  di  Lembaga  Jasa  Keuangan;  b).  membuat  mekanisme  pengaduan  Konsumen  yang dirugikan  oleh  pelaku  di  Lembaga  Jasa  Keuangan;  c).  memfasilitasi  penyelesaian  pengaduan  Konsumen yang  dirugikan  oleh  pelaku  di  Lembaga  Jasa  Keuangan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  di sektor jasa keuangan. ”
“ Bentuk  perlindungan  hukum  lainnya  yang  bersifat  represif  adalah  jika  terjadi  sengketa  antara konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan, maka OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat.  Pembelaan  hukum  tersebut  meliputi  memerintahkan perusahaan  jasa  keuangan  untuk  menyelesaikan  pengaduan  yang  dilakukan  oleh  konsumen  yang  merasa dirugikan  melalui  cara;  a).  memerintahkan  atau  melakukan  tindakan  tertentu  Kepada  Lembaga  Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud; b). mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang  menyebabkan  kerugian,  baik  yang  berada  di  bawah  penguasaan  pihak  yang  menyebabkan  kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai  akibat  dari  pelanggaran  atas  peraturan  perundang-undangan  di  sektor  jasa  keuangan.  Landasan filosofis   bahwa   lembaga   OJK   memberikan  perlindungan  hukum adalah asas-asas yang mendasari OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu: ”
a. “ Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi,  tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Asas  kepastian  hukum,  yakni  asas  dalam  negara  hukum  yang  mengutamakan  landasan  peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
c. Asas  kepentingan  umum,  yakni  asas  yang  membela  dan  melindungi  kepentingan  konsumen  dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
d. Asas  keterbukaan,  yakni  asas  yang  membuka  diri  terhadap  hak  masyarakat  untuk  memperoleh informasi yang benar, jujur, dan  tidak  diskriminatif  tentang  penyelenggaraan  Otoritas  Jasa
Keuangan,  dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi  pribadi  dan  golongan,  serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas  Jasa  Keuanga,  dengan  tetap  berlandaskan  pada  kode  etik  dan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
f. Asas  integritas,  yakni  asas  yang  berpegang  teguh  pada  nilai-nilai  moral  dalam  setiap  tindakan  dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
g. Asas  akuntabilitas,  yakni  asas  yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan  dan  hasil  akhir  dari  setiap kegiatan penyelenggaraan OJK dipertanggungjawabkan kepada publik. ”
“ Perlindungan konsumen sektor  jasa keuangan  di bawah rezim OJK  menaungi seluruh sektor  jasa keuangan meliputi lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan  non-bank. Penyatuan  pengaturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang selama ini terpencar dimaksudkan untuk memperbaiki sistem serta menutup kekurangan-kekurangan substansial. ”
Substansinya. Sehingga nantinya akan ada penekanan, misalnya kewajiban bagi bank dan lembaga keuangan lain yang menyediakan pelayanan informasi bagi calon nasabah.

## Perlindungan  Hukum  Untuk  Investor  yang  Mengalami  Gangguan  Sistem  Transaksi  di  Bursa  Efek Indonesia
“ Bursa  sebagai  fasilitator  kegiatan  transaksi  perdagangan  efek  adalah  pihak  yang  menyediakan sarana dan prasaran untuk menjalankan kegiatan pasar modal. Berdasarkan kasus gangguan sistem remote trading  yang  terjadi  di  bursa,  penulis  mengidentifikasikan  terjadinya  pelanggaran  aspek  perlindungan konsumen. Pelanggaran tersebut berupa kelalaian pihak bursa dalam mengantisipasi terjadinya kerusakan sistem remote trading dengan sistem cadangan atau DRC. Permasalahan ini juga berakar dari tidak adanya aturan hukum dari otoritas bursa yang mewajibkan seluruh anggota bursa terdaftar atau terhubung dengan DRC  tersebut,  sehingga  ketika  terjadi  gangguan  maka  anggota  bursa  tersebut  tidak  dapat  melakukan transaksi.  Gangguan  bagi  anggota  bursa  yang  telah  terdaftar  pada  back  up  system  adalah  lambatnya koneksi  ke  sistem  tersebut.  BEI  mengklaim  bahwa  sistem  remote  trading  yang  digunakan  adalah  sistem termodern  yang  memenuhi  standar  untuk  kegiatan  bursa.  Akan  tetapi  masih  terjadi  gangguan  sistem tersebut  dan  pihak  BEI  tidak  memberikan  informasi  mengenai  kejelasan  atas  gangguan  sistem  tersebut. Menurut Budi Wibowo, analisis e-Trading Securities, gangguan sistem perdagangan ikut merusak analisis teknikal  yaitu  membuat  beberapa  saham  tidak  terbaca.  Padahal  dalam  pasal  4  UUPK,  konsumen  barang maupun jasa berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang digunakan.  Artinya,  pihak  investor  berhak  atas  kejelasan  dari  penyebab  gangguan  sistem  remote  trading tersebut yang menyebabkan terhambatnya transaksi jual beli efek. ”
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
“ Jika  dilihat  dari  gambaran  kasus  diatas,  maka  sebenarnya  menurut  penulis  gangguan  tersebut merupakan  gangguan  dalam  perangkat  keras  (hardware)  dan  perangkat  lunak  (software).  Gangguan  ini termasuk dalam force majeure sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Surabaya No.  Keputusan  SK-  007/LGL/BES/VIII/2006  tentang  Peraturan  Perdagangan  Efek  Bersifat  Utang  No.  II.F tentang  Ketentuan  Umum  Perdagangan  Efek  Bersifat  Utang  di  Bursa.  Force  majeure  diartikan  sebagai peristiwa atau keadaan yang terjadi karena di luar kehendak dan kemampuan bursa dan atau KPEI dan atau KSEI yang mengakibatkan sistem ”
“ Perdagangan dan atau sistem kliring dan penyelesaian transaksi tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya  dan  atau  terhentinya  perdagangan  di  bursa  atau  terjadi  peristiwa  dan  atau  keadaan  mana termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  perang,  baik  yang  dinyatakan  secara  resmi  maupun  tidak  resmi, pemberontakan,  kebakaran,  banjir,  gempa  bumi,  huru  hara,  sabotase,  pemogokan,  kegagalan  teknis  (baik perangkat  keras  dan  atau  perangkat  lunak  Bursa  dan  atau  KPEI  dan  atau  KSEI  dan  peristiwa  dan  atau keadaan yang sejenis. ”
“ Bentuk  nyata  perlindungan  hukum  yang  tepat  untuk  menghadapi  kasus  seperti  diatas  adalah dengan  melakukan  tindakan  perlindungan  hukum  yang  bersifat  Preventif  (pencegahan)  dan  represif. Tindakan perlindungan hukum ini juga masih berkaitan erat dengan hak konsumen dalam memanfaatkan lembaga jasa keuangan. Tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh otoritas bursa untuk mencegah hal gangguan sistem terjadi kembali adalah memberikan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hal ini sesuai dengan pasal 4 huruf f UUPK. Bursa memberikan edukasi bagi anggota bursa juga terhadap konsumen yang telah terdaftar sebagai investor tentang transaksi efek serta simulasi tindakan (mock trading) yang harus dilakukan oleh anggota bursa juga investor jika terjadi force majeure atas perangkat kegiatan Transaksi. ” “ Dalam  kasus  ini  bursa  baru  melakukan  simulasi  menggunakan  sistem  recovery  pada  saat  sesi perdagangan  waktu  JATS  telah  ditutup.  Pendapat  penulis  hal    ini  kurang  tepat,  mengingat  seharusnya bursa  melakukan  simulasi  ketika  perangkat  lunak  dan  keras  yang  memiliki  sistem  DRC  ini  belum diaplikasikan dalam sistem transaksi efek di bursa. Kesalahan pemilihan waktu utnuk simulasi atas sitem terbaru tersebut menurut penulis merupakan bentuk kelalaian otoritas bursa. Tindakan represif yang dapat terjadi sebagai proyeksi jika gangguan sistem seperti ini terus terjadi adalah otoritas pengawas pasar modal, OJK,  mengenakan  sanksi  administratif  sesuai  dengan  pasal  102  UUPM  bagi  Bursa  Efek  Indonesia  yang dapat  berupa  peringatan  tertulis,  denda,  pembatasan  kegiatan  usaha,  pembekuan  kegiatan  usaha, pencabutan  izin  usaha,  pembatalan  persetujuan  dan  pembatalan  pendaftaran  sebagai  perantara  pedagang efek. ”
“
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Menurut pengakuan para investor dan beberapa pialang, gangguan seperti ini terjadi lebih dari satu kali.  Tentunya  hal  ini  menyebabkan  pasar  modal  Indonesia  mendapatkan  citra  kurang  baik  di  mata  para investor. Pada umumnya para investor yang akan masuk ke pasar modal suatu negara akan memperhatikan aspek  keamanan  dan  kepastian  hukum,  sehingga  kepentingan  investor  bisa  terlindungi  dan  baik  oleh regulasi  pasar  modal  di  negara  tujuan  investasinya.  Dua  aspek  diatas  juga  terakomodir  dalam  laporan Internatioanl Organization of Securities Commission ”
“ (IOSCO)  tentang  kewajiban  otoritas  pasar  modal,  yaitu: “ the  three  fundamental  objectives  of securities regulation are: (1) the protection of nvestors; (2) ensuring that securities markets are fair, efficient and transparent; (3) and the reduction of systemic risk. 18 “ IOSCO (International Organization Of Securities Commission) sebagai organisasi Pasar Modal dunia telah mengeluarkan IOSCO Objectives and Principle of Securities  Regulation  yang  merupakan  kerangka  umum  pengaturan  Pasar  Modal.  Prinsip  tersebut bertujuan  untuk  melindungi  para  investor,  menjamin  terbentuknya  Pasar  Modal  yang  wajar,  efesien,  dan transparan, serta mengurangi resiko sistemik.
“ Jalur perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh investor pasar modal jika mengalami kerugian adalah  melalui  jalur  litigasi  atau  penyelesaian  melalui  pengadilan  dan  jalur  nonlitigasi.  Dalam  kasus  ini seorang  investor  mengadukan  perihal  gangguan  sistem  dan  kerugian  yang  dialaminya  ke  YLKI.  YLKI merupakan  lembaga  swadaya  masyarakat  yang  bergerak  di  bidang  perlindungan  konsumen.  Pengaduan yang  diterima  oleh  YLKI  oleh  investor  bursa  merupakan  salah  satu  tugas  YLKI  dan  merupakan  hak  dari investor  tersebut  sebagai  kosumen  lembaga  jasa  keuangan. ” Tujuan  berdirinya  YLKI  adalah  untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya.
“ Hal ini sesuai dengan pasal 44 UUPK yang menyatakan bahwa lembaga perlindungan konsumen swadaya  masyarakat  bertugas  untuk  membantu  konsumen  dalam  memperjuangkan  haknya  termasuk didalamnya menerima keluhan atau pengaduan dari konsumen. Selain melalui jalur hukum sesuai UUPK, pihak investor yang dirugikan juga dapat menempuh perlindungan hukum di bawah rezim UUPM dan UU OJK sebagai dasar hukum berdirinya pasar modal di Indonesia. ”
“ Dua hal ini bukanlah sesuatu yang bertentangan melainkan, menurut penulis, tersedianya pilihan hukum untuk menyelesaikan jika terjadi sengketa di pasar modal. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPM dan UU OJK terhadap konsumen pasar modal atau investor merupakan lex specialis dari ketentuan perlindungan  hukum  dalam  UUPK  sebagai  lex  generalis.  UUPK  menaungi  seluruh  kegiatan  usaha  yang
18 “ IOSCO, Securities Activity on the Internet: A report of the Technical Committee of the International Organization of Securities Commission (IOSCO), (September, 1998), h. 3. ”
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
memanfaatkan  barang  dan  jasa  sedangkan  UUPM  dan  UU  OJK  menjadi  dasar  hukum  perlindungan terhadap  pihak  yang  memanfaatkan  lembaga  jasa  keuangan  khususnya  pasar  modal.  Sebagai  proyeksi lanjutan,  jika  investor  dirugikan  oleh  kegiatan  pemanfaatan  jasa  keuangan,  maka  investor  berhak  untuk mengadukan  hal  ini  kepada  layanan  konsumen  OJK.  Sebagai  otoritas  pengawas  tunggal  dan  terintegrasi bagi  jasa  keuangan  di  Indonesia,  OJK  berkewajiban  untuk  memperketat  pengawasan  terhadap  sistem remote trading di bursa. Berdasarkan kasus diatas, jika kemudian hari terjadi lagi pengaduan oleh investor maka  OJK  berkewajiban  untuk  memerintahkan  atau  melakukan  tindakan  tertentu  kepada  lembaga  jasa keuangan (dalam kasus ini adalah Bursa Efek Indonesia) untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang merasa dirugikan tersebut. 19 “

## KESIMPULAN
“ Tidak  terpenuhinya  hak  investor  sebagai  konsumen  jasa  keuangan  pasar  modal  berupa  hak  atas informasi  yang  benar,  jelas  tentang  kondisi  jasa  keuangan  remote  trading  system  dan  hak  untuk mendapatkan  pembinaan  serta  edukasi  tentang  sistem  transaksi  efek  beserta  back  up  system, menyebabkan terlanggarnya aspek perlindungan konsumen bagi investor di bursa. ”
“ Perlindungan hukum bagi investor menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum bersifat preventif ditunjukkan dari ketentuan-ketentuan yang mengaruskan pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas, sedangkan perlindungan hukum bersifat  represif  adanya  penerapan  sanksi  berupa  sanksi  administratif  sebagai  ultimum  remedium  bagi para  pihak  yang  melanggar  aturan  hukum  dalam  regulasi  pasar  modal.  Lembaga  yang  berwenang  untuk melakukan ini adalah OJK. Jika terjadi sengketa antara konsumen (investor) dan otoritas SRO maka dapat diselesaikan  melalui  litigasi  ataupun  non-litigasi  dengan  memanfaatkan  lembaga  BPSK  dan  alternatif penyelesaian sengketa khusus pasar modal,  yaitu BAPMI. ”
19 “ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. ”
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## DAFTAR PUSTAKA
“ Anwar, Yusuf. Hukum Ekonomi dalam Bidang Pasar Modal: Suatu Tinjauan Ringkas . Cet.1. Jakarta: UI Press, 1986. ” “ Asshiddiqie,  Jimly  dan  M.  Ali  Safa’at. Teori  Hans  Kelsen  Tentang  Hukum. Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan MK RI. 2006. ”
“ Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang , cet. II. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011. ”
“ Balfas, Hamud M. Hukum Pasar Modal Indonesia . Jakarta: Tatanusa, 2012. ”
“ Darmadji,  Tjiptono  dan  Hendy  M.  Fakhrudin. Pasar  Modal  di  Indonesia;  Pendekatan  Tanya  Jawab. Jakarta: Salemba Empat, 2006. ”
“ Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 2007. ”
“ Fishman, Karen S. “ An Overview of Consumer Law ” . Dalam Donald P. Rotschild dan David W. Carrol, Consumer Protection Reporting Service. Maryland : National Law Publishing Corporation, 1986. ”
“ Fuady,  Munir. Pasar  Modal  Modern  (Tinjauan  Hukum):  Buku  Kesatu,  cet.II. Bandung,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,
2001. ”
“ Investor Gugat Bursa Efek : Sistem Perdagangan Saham Terganggu. ” Kompas, 28 Agustus 2012. ”
“ IOSCO, Security  Activity  on  the  Internet:  A  report  of  the  Technical  Committee  of  the  International  Organization  of Securities Commisssion.: IOSCO , 1998. ”
“ Kelsen, Hans. Dasar-Dasar Hukum Normatif. Penerjemah Nurulita Yusron . Bandung: Nusa Media. 2008.
“ Mansyur, Umaran. Teknik Perdagangan Efek di Bursa efek Indonesia . Jakarta: Aksara Kencana, 1986. ”
“ Martin,  Elizabeth  A.  dan  Jonathan  Law. Oxford  Dictionary  of  Law .  New  York:  Oxford  University  Press, 2009. ”
“ Meny, Yves dan Andrew Knapp. Government and Politic in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, ed.III . Oxford: Oxford University Press, 1998. ”
“ Miru,  Ahmadi. Prinsip-Prinsip    Pelindungan   Hukum    Bagi    Konsumen    di   Indonesia. Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada, 2011. ”
“ Nasaruddin, Irsan dan Indra Surya. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, cet.II . Jakarta: Prenada Media, 2004. ” “ Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar . Jakarta: Daya Widya, 1999. ”
“ PT. Bursa Efek Indonesia, Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance) versi 1.0. Jakarta: PT. Bursa Efek Indonesia, 2011. ”
“ Purwosutjipto, HMN . Pengertian Pokok Hukum Dagang, cet. XIV . Jakarta: PT. Penerbit Djambatan, 2007. ”
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
“ Rustanto. Hukum Nasionalisasi Modal Asing. Jakarta: Kuwais, 2012. ”
“ Sari,  Elsi  Kartika  dan  Advendi  Simangunsong. Hukum  Dalam  Ekonomi ,  cet.  V.  Jakarta:  PT.  Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008. ”
“ Sastrawidjaja,  MAN  S. Implikasi  Penetapan  Perguruan  Tinggi  Negeri  Sebagai  Badan  Hukum  Milik  Negara  Dari Perspektif Hukum. Dalam Bunga Rampai Hukum Dagang. Bandung: PT. Alumni. 2005. ”
“ Shidharta. Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia. Jakarta:  PT.  Grasindo,  2000.  Sumantoro.  Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia, cet. I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990. ”