Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________

## GENDER DAN PEMBANGUNAN PEREMPUAN DI ACEH PASCA KONFLIK DAN TSUNAMI: PEMBAHASAN TEORITIS
Yeni Sri Lestari
Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar email:yenilestari24@yahoo.com

## ABSTRACT
This  article  discusses  the  theoretical  analysis  of  gender  and  its  relationship  to  women's development  in  post-conflict  Aceh  and  the  tsunami.  This  discussion  is  considered  important because of two causes, first the development of women in most countries is always focused on the  gender  concepts  that  discuss  the  position  of  men  and  women  from  the  socio-cultural  side that  influence  development  in  particular  in  this  study  is  the  development  of  women's  rights Aceh . While the development of women is still minimal has led to demands for the fulfillment of women's rights in Aceh. Based on this, then the issues studied in the discussion of this article are  what is meant by gender and how can gender be formed? What is the relationship between gender concepts and women's development process in Aceh ?. The findings of the study found that  the  concept  of  gender  is  an  important  contributor  to  the  birth  of  women's  power  in advocating  for  the  development  of  their  rights  in  post-conflict  Aceh  and  the  tsunami.  This  is because the concept of gender provides a great opportunity for the existing women's movements in various parts of the world, especially in post-conflict Aceh and tsunami in Aceh. At the end of  the  study,  this  article  shows  that  gender  plays  an  important  role  in  the  development  of women's rights in Aceh.
Keywords : Gender, Development of women, Aceh, Conflict and Tsunami.

## 1. PENDAHULUAN
Gender  dan  pembangunan  perempuan  merupakan  kajian  yang  menarik untuk  dibahas  secara  mendalam.  Hal  ini  dikarenakan  kedua  pembahasan tersebut  telah  menciptakan  dinamika  tersendiri  bagi  keberlangsungan pembangunan, khususnya di Aceh pasca konflik dan tsunami. Konsep gender sepanjang  sejarah  telah  memperlihatkan  keberhasilan  dalam  menciptakan peluang dan semangat perubahan di kalangan kaum perempuan dalam setiap aspek kehidupan bernegara terutama dalam persoalan pembangunan hak-hak perempuan yang seringkali dinomorduakan setelah laki-laki.
Keberhasilan konsep gender dalam memicu gerakan-gerakan perempuan di  beberapa  negara  menjadi  acuan  bagi  banyak  negara,  wilayah  maupun daerah untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Hal ini seperti yang terdapat  di  Amerika  Serikat  dan  Inggris  yang  berhasil  memunculkan  sebuah gerakan  beridentitaskan  gender  yaitu First  Wave  Feminism yang  terjadi  pada
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
abad  ke-19  dan Second  Wave  Feminism yang  terjadi  pada  abad  ke-20.  Di Pakistan,  kaum  wanita  telah  berjuang  untuk  melawan  penindasan  dari pemerintah  semenjak  tahun  1947  dan  mencapai  puncaknya  ketika  Benazir Bhutto terpilih sebagai perempuan pertama yang berkuasa di Pakistan setelah jatuhnya  Zia  Ul-Haq  pada  tahun  1988.  Sedangkan  di  Indonesia,  kaum perempuan  telah  banyak  memainkan  peran  penting  dalam  pembangunan semenjak  masa  penjajahan  hingga  masa  reformasi,  hal  ini  ditandai  dengan munculnya  nama-nama  perempuan  Indonesia  yang  berhasil  membawa kedudukan  perempuan  Indonesia  menjadi  lebih  terhormat,  seperti  jasa  R.A Kartini, Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dhien dan lain-lain.
Persoalan  gender,  khususnya  di  Aceh  mulai  meluas  pasca  konflik  dan tsunami  dilatarbelakangi  oleh  beberapa  faktor.  Trauma  terhadap  konflik  yang berkepanjangan  (1976-2005)  membuat  perempuan  Aceh  mengalami  banyak penindasan  dan  penyelewengan  terhadap  hak  asasi  mereka,  terutama  yang berkaitan  dengan  harkat  dan  martabat  mereka  sebagai  perempuan.  Tidak sedikit  perempuan  Aceh  menjadi  korban  penyiksaan  dan  kekerasan  oleh  laki- laki pada masa konflik Aceh terjadi bahkan berujung kepada kematian. Selain konflik  berkepanjangan,  tsunami  Aceh  pada  26  Desember  2004  semakin memporak-porandakan  kehidupan  perempuan  Aceh  secara  lahiriah  maupun batiniah.
Kesengsaraan  dan  kesulitan  hidup  yang  selama  ini  dirasakan  oleh perempuan  Aceh  menjadi  acuan  bagi  kebangkitan  perempuan  Aceh  untuk memperbaiki  dan  membangun  kembali  jati  diri  perempuan  Aceh  bersamaan dengan  terjadinya  kesepakatan  damai  antara  pemerintah  pusat  dan  Gerakan Aceh  Merdeka  (GAM)  pada  15  Agustus  2005  di  Finlandia,  Helsinki. Kesempatan  ini  tidak  disia-siakan  oleh  perempuan  Aceh  dalam  upayanya mengangkat  kembali  harkat  dan  martabat  perempuan  Aceh  untuk  kembali bangkit  mendapatkan  hak  hidup  mereka  sebagai  perempuan  dalam  pelbagai bidang terutama dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.
Bangkitnya  upaya  perempuan  Aceh  pasca  konflik  dan  tsunami  untuk mendapatkan  dan  meraih  hak-hak  mereka  dalam  setiap  bidang  kehidupan bernegara  telah  menciptakan  pelbagai  macam  upaya  serta  didukung  dengan pelbagai  faktor  yang  menjadi  penentu  keberhasilan  kaum  perempuan  Aceh terutama  dalam  persoalan  pembangunan  kembali  hak-hak  perempuan  Aceh. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini akan membahas analisis teoritis gender dan hubungannya  dengan  pembangunan  hak  perempuan  di  Aceh  pasca  konflik dan tsunami.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Kajian  mengenai  perempuan  terutama  di  wilayah  konflik  telah  banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Seperti kajian yang dilakukan oleh Sentiela Ocktaviana, Widjajanti M. Santoso, dan Dwi Purwoko berjudul “Peran-
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
peran  Perempuan  di  Wilayah  Konflik:  Antara  Korban,  Penyintas,  dan  Agen Perdamaian” yang mengkaji peran perempuan di wilayah konflik yaitu di Aceh dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Selama  konflik  berlangsung  di  dua  wilayah  tersebut  didapati  bahwa kaum  perempuan  hanya  dianggap  sebagai  korban,  padahal  upaya  informal telah  dilakukan  oleh  kaum  perempuan  dalam  memberikan  kontribusi  positif pada proses perdamaian, penyintas, maupun inisiator. Akan tetapi hal tersebut dilupakan  sehingga  perempuan  merasa  tidak  mendapatkan  keadilan. Perempuan  Aceh  korban  konflik  berharap  banyak  kepada  lembaga  Komisi Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  Aceh  (KKR-Aceh)  untuk  dapat  memenuhi  hak perempuan  yang  selama  ini  telah  dideskreditkan,  namun  usaha  tersebut ternyata gagal.
Lain  hal  lagi  dengan  perempuan  Ahmadiyah  di  wilayah  NTB  yang mengalami  kekerasan  fisik,  psikologi,  dan  ekonomi  yang  tidak  mendapatkan perhatian  dari  pemerintah  setempat  dikarenakan  status  kewarganegaraan mereka. Segala persoalan mengenai hak-hak perempuan tersebut nyatanya jelas diterangkan  dalam  CEDAW,  Resolusi  DK  PBB  No.  1325,  dan  Rekomendasi umum PBB No. 19, di mana pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan keadilan dan hak-hak perempuan.
Kajian  selanjutnya  dilakukan  atas  kerjasama  lembaga  Pustaka  Larasan, ICAIOS,  dan  KITLV-Jakarta  dalam  sebuah  kumpulan  tulisan  yang  berjudul “Aceh  Pascatsunami  dan  Pascakonflik”  yang  disunting  oleh  Patrick  Daly,  R. Michael Feener, dan Anthony Reid pada tahun 2012. Kajian ini  fokus meneliti mengenai  keadaan  masyarakat  Aceh  pasca  konflik  dan  tsunami,  di  dalamnya termasuk membahas mengenai kondisi perempuan Aceh. Kajian ini dilakukan dengan  tujuan  untuk  membahas  sejumlah  pelajaran  penting  tentang rekonstruksi  Aceh  dan  proses  perdamaian  Aceh  pemeliharaan  komunitas masyarakat Aceh dan internasional.

## 3. METODE PENELITIAN
Penulisan  ini  akan  membahas  mengenai  gender  dan  pembangunan  hak perempuan  di  Aceh  pasca  konflik  dan  tsunami . Kajian  permasalahan  ini melingkupi  penggunaan  konsep  gender  dalam  memicu  kebangkitan pembangunan  hak perempuan Aceh paska  konflik dan tsunami.  Penulisan ini menggunakan  tehnik  pengumpulan  data  penelitian  kepustakaan  yaitu pengumpulan  data  dilakukan  melalui  data-data  yang  diperoleh  dari pengumpulan  sumber-sumber  bacaan  yang  meliputi  buku,  jurnal,  surat  kabar dan lain-lain.
Variabel  penelitian  dalam  penulisan  ini  ialah  genderdan  pembangunan perempuan.  Penelitian  ini  menggunakan  tehnik  analisis  yang  kualitatif,  yaitu penelitian  ini  menganalisis  permasalahan  dan  menguraikan  pembahasan menggunakan kata-kata atau deskriptif.
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Dokumentasi  merupakan  metode  pengumpulan  data  penguat  melalui artikel,  arsip-arsip,  dan  teori-teori  yang  terdapat  dalam  buku-buku  tertentu yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Dalam  hal  ini,  peneliti  akan mengumpulkan  berita-berita  yang  dipublikasikan  dalam  bentuk  artikel  yang terkait dengan masalah penelitian untuk kemudian dianalisis.
Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi lapangan  sehingga  data  yang  diperoleh  akan  lebih  mudah  dipahami  dan diinformasikan  kepada  orang  lain.  Analisis  yang  dilakukan  bertujuan  untuk memahami  hubungan  dan  konsep  dalam  data  sehingga  hipotesis  dapat dikembangkan  dan  dievaluasi.  Teknik  analisis  dalam  penelitian  ini  bersifat kualitatif  yang  dilakukan  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.
Langkah  yang  akan  ditempuh  dalam  penelitian  ini  meliputi,  pertama melakukan penelitian kepustakaan meliputi buku, jurnal maupun surat kabar, setelah  data  terkumpul  akan  disusun  atau  dinarasikan  dalam  bentuk  kalimat- kalimat  yang  lebih  tertata.  Sebelum  dianalisis  lebih  lanjut  dan  ditarik kesimpulan, data harus disortir berdasarkan mutu dengan melakukan evaluasi pertama. Setelah evaluasi pertama, maka peneliti akan melengkapi data dengan menggunakan wawancara ulang dengan informan lain untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan masalah yang diteliti.
Untuk  validitas  data,  peneliti  akan  menggunakan  metode  triangulasi, yaitu  metode  pengecekan  terhadap  data  wawancara  yang  diperoleh  melalui pelbagai  sumber  dengan  membandingkan  hasil  wawancara  antara  satu informan  dengan  informan  lainnya.  Berdasarkan  metode  tersebut  diharapkan akan  mendapatkan  kesesuaian  yang  beruntuk  terhadap  data  yang  diperoleh dari setiap informan.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gender: Pendekatan Historis dan Teoritis
Pembahasan  mengenai  gender  telah  lama  di  dominasi  pada  kehidupan masyarakat Barat, terutama Amerika dan Eropa. Gender sendiri merupakan sebuah  pemahaman  yang  hakekatnya  pekat  dengan  nuansa  barat  ( western invention) (Connell, 1993), di mana isu gender sebagai upaya untuk mencapai kesamaan antara perempuan dan laki-laki pertama kali muncul pada tahun 1950 dan 1960-an.
Gerakan  kaum  perempuan  ini  muncul  sebagai  sebuah  konflik  sosial yang  dilatarbelakangi  dengan  tujuan  untuk  mendobrak  sistem patriarchy yang  dilindungi  oleh  kuatnya  tradisi  struktural  fungsional  dalam  sistem sosial di tengah-tengah masyarakat. Kuatnya sistem patriarchy yang terdapat
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
dalam  sebuah  keluarga  cenderung  menyebabkan  munculnya  ketimpangan gender terutama dalam persoalan ekonomi.
Gerakan  gelombang  pertama  kaum  perempuan  lebih  kepada  gerakan filsata  di  Eropa  yang  dipelopori  oleh  Lady  Mary  Wortley  Montagu  dan Marquis  de  Condorcet  tahun  1785.  Sedangkan  gelombang  kedua  dimulai pada  tahun  1960  yang  ditandai  dengan  berlakunya  liberalisme  gaya  baru melalui diikutsertakannya perempuan dalam hak suara di parlemen (Herien Puspitawati, 2013).
Konsep  gender  pada  dasarnya  bertentangan  dengan  konsep sex yang mana  kedua  pertentangan  ini  belum  begitu  familiar  hingga  diperkenalkan pada tahun 1970-an. Robert Stoller yang merupakan seorang pakar psikologi merupakan  orang  pertama  mengangkat  isu  mengenai  perbedaan  antara gender  dan sex (Margaret  Simmonds,  2012).  Perdebatan  mengenai  hal tersebut  terus  berkembang  menjadi  sebuah  kajian  yang  memfokuskan perbedaan antara konsep gender dengan konsep sex secara lebih terstruktur, di mana gender merupakan salah satu konsep utama bagi lahirnya gerakan kaum perempuan.
Pembahasan  mengenai  gender  dalam  dunia  global  telah  mencetuskan sebuah  gerakan  kaum  perempuan  dunia  yang  menyebar  hingga  seluruh lapisan yang berupaya untuk menuntut hak-hak perempuan terutama dalam persoalan  pembangunan.  Pelbagai  gerakan  perempuan  dunia  telah  banyak mencetuskan  isu-isu  global  yang  pada  dasarnya  bertujuan  untuk menciptakan peran perempuan yang lebih aktif dalam proses pembangunan seperti yang terdapat dalam International on Population and Development ( 1994) dan pada Konferensi Puncak Wanita Sedunia (1995).
Sejarah  gender  pertama  kali  berkembang  dalam  konteks  dunia  Barat, terutama  peristiwa  yang  terjadi  pada  12  Juli  1963  yang  ditandai  dengan munculnya  gerakan  global  yang  dipelopori  oleh  gerakan  kaum perempuan.Gerakan  ini  telah  mempelopori  suatu  resdusi  melalui  Badan Ekonomi  dan  Sosial  PBB  (ECOSOC)  pada  tahun  1967  yang  kemudian terbentuklah Commission  on  The  Status  of  The  Women yang  secara  khusus memperhatikan status dan isu-isu yang berkaitan dengan kaum perempuan. Perhatian  yang  diberikan  PBB  terhadap  kaum  perempuan  tersebut kemudian diintensifkan lagi melalui pelbagai konferensi dunia yang khusus dilaksanakan  untuk  membahas  mengenai  isu-isu  kaum  perempuan. Konferensi  perempuan  dunia  pertama  kali  diadakan  di  Mexico  City  pada tahun 1975 yang menekankan peran perempuan pada Women in Development (WID),  yaitu  pembahasan  mengenai  integrasi  perempuan  di  bidang pembangunan yang berfokus pada produktivitas kaum perempuan.
WID  dianggap  tidak  mampu  untuk  memenuhi  segala  tuntutan  kaum perempuan  sehingga  terbentuklah Women  and  Development (WAD)  yang dicetuskan  oleh  kaum  feminis-marxis  yang  pada  tahun  1979  menghasilkan
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Convention  on  The  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Against  Women (CEDAW).  CEDAW  pada  tahapan  selanjutnya  menjadi  pedoman  bagi banyak  negara  di  dunia  sebagai  dasar  untuk  memberikan  kesetaraan  dan persamaan  hak  kaum  perempuan  dalam  segala  bidang  kehidupan bernegara.
Pemenuhan terhadap hak kaum perempuan sedunia yang dirasa belum efektif  dan  efesien  menyebabkan  WAD  digantikan  dengan Gender  and Development (GAD) yang dirasa lebih memenuhi kualifikasi kebutuhan akan hak-hak  kaum  perempuan  global  yang  menitikberatkan  kepada  prinsip hubungan  kemitraan  dan  keharmonisan  antara  perempuan  dan  laki-laki. Konsep  GAD  ini  kemudian  dikuatkan  lagi  dengan  dilaksanakannya The International  Conference  on  Population  and  Development (ICPD)  di  Kairo  pada tahun 1994.
Pembahasan  dan  perdebatan  mengenai  gender  semakin  populer manakalah  isu  gender  menjadi  fenomena  global  terutama  yang  berkaitan dengan  kebijakan  pembangunan,  sehingga  PBB  melalui  Konferensi Perempuan  di  Beijing  pada  1995  semakin  mengangkat  persoalan gender  ke dalam  isu-isu  global.  Empat  isu  utama  yang  diangkat  dalam  konferensi  ini ialah  mengenai  kesetaraan  gender,  keadilan  gender,  pemberdayaan perempuan dan integrasi kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan dan program penghapusan kemiskinan.
Perkembangan  isu-isu  gender  kemudian  menjadi  pembahasan  yang menarik dikalangan ilmuwan terutama ilmuwan sosiologi. Secara sosiologis, gender  dipandang  sebagai  konsep  yang  terdiri  dari  konsep-konsep pendukung  lainnya,  hal  ini  seperti  yang terdapat  dalam  kajian  yang  ditulis oleh Linda L. Lindsey (2005) dalam bukunya yang berjudul “ The Sociology of Gender:  Theoretical  Perspectives  and  Feminist  Frameworks” yang  secara  garis besar  menekankan  kepada  empat  konsep  dalam  sosiologi  gender,  yaitu stereotypes, sexism, patriarchy, dan androcentrism .
Konsep stereotypes populer  pada  tahun  1922  melalui  kajian  yang dilakukan  oleh  Lippman  untuk  menggambarkan  “ typical  picture ”  yaitu sebuah  pemikiran  tentang  hubungan  kelompok  sosial. Stereotypes diartikan sebagai  sebuah  metodologi  untuk  memahami  pengelompokkan  kerja individu  menjadi  kategori  kelompok  (Jane  Pilcher  &  Imelda  Whelehan, 2004),  artinya  dalam  memahami  sebuah  fenomena  sosial  bukan  lagi didasarkan  kepada  penilaian  individu  tetapi  lebih  kepada  penilaian  secara kelompok yaitu kelompok laki-laki dan perempuan.
Konsep stereotypes secara  rinci  merupakan  konsep  yang  menyatakan bahwa  masyarakat  menempati  pembagian  status  ( gap )  yang  memiliki pembeda dari ciri-ciri yang utama. Pembedaan ciri ini walaupun tidak selalu dipandang  negatif  namun  berhasil  menciptakan  sebuah  perlawanan terhadap terjadinya diskriminasi yang didasari atas perbedaan ciri terutama
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
ciri yang dimiliki antara kaum laki-laki dengan ciri yang dimiliki oleh kaum perempuan khususnya perbedaan secara biologis.
Penempatan  konsep stereotypes yang  negatif  dapat  mewujudkan sexism , yaitu sebuah paham yang meyakini  bahwa status perempuan lebih rendah dibandingkan  dengan  status  laki-laki.  Kaum  laki-laki  tidak  kebal  terhadap konsekuensi  negatifdari  konsep sexism ,  tetapi  kaum  perempuan  lebih mungkin  mengalaminya  dikarenakan  status  yang  mereka  miliki  lebih terstigma  daripada  status  yang  dimiliki  oleh  kaum  laki-laki  (Linda  L. Lindsey, 2005).
Konsep sexism memberikan  peluang  bagi  munculnya  rasa  diskriminasi oleh  kaum  perempuan  terhadap  kaum  laki-laki.  Anggapan  yang menyatakan bahwa kedudukan kaum perempuan lebih rendah dibandingkan  kedudukan  kaum  laki-laki  telah  menyebarkan  risiko  negatif terhadap  keseimbangan  peran  antara  kaum  perempuan  dan  kaum  laki-laki terutama dalam persoalan pembangunan.
Kepercayaan yang berlebihan terhadap sifat dan hak yang rendah secara biologis  terhadap  kaum  perempuan  telah  memperkuat  terjadinya diskriminasi  keadilan  bagi  hak-hak  yang  seharusnya  diperoleh  kaum perempuan.  Meningkatnya  keyakinan  dan  pandangan  sebagian  besar masyarakat  terhadap sexism akan  mengabadikan  konsep patriarchy yang semakin menguatkan berlakunya bias gender dalam pembangunan.
Konsep patriarchy merupakan  sebuah  konsep  yang  menerangkan dominasi laki-laki dalam kepemimpinan struktur sosial yang menekan kaum perempuan.  Dominasi  laki-laki  terhadap  kaum  perempuan  dalam kepemimpinan  pada  struktur  sosial  terutama  dalam  sebuah  negara menyebabkan  kemandulan  dari  peran  perempuan  atas  keikutsertaannya untuk melakukan pembangunan.
Walby  (1990)  mendefinisikan patriarchy sebagai  sistem  struktur  dan praktik  sosial  yang  mana  laki-laki  mendominasi,  menekan,  dan mengeksploitasi  perempuan.  Walby  turut  memperkenalkan  6  struktur  dari konsep patriarchy yaitu  produksi  rumah  tangga,  imbalan  kerja,  negara, kekerasan oleh laki-laki, seksualitas, dan budaya di mana kesemuanya setuju untuk  lebih  mendalam,  menyebarkan  dan  mengaitkan  dengan  subordinasi kaum perempuan (Jane Pilcher & Imelda Whelehan, 2004).
Konsep patriarchy menyumbangkan  kesempatan  bagi  kaum  laki-laki untuk  semakin  merasa  lebih  berkuasa  atas  hak-hak  yang  seharusnya  juga dimiliki  oleh  kaum  perempuan.  Konsep patriarchy secara  definisi memperkenalkan  sebuah  konsep  lainnya,  yaitu androcentrism ,  yaitu  sebuah norma  yang  memusatkan  kinerja  laki-laki  diseluruh  lembaga  sosial  yang menjadi standar untuk dipatuhi oleh semua orang (Linda L. Lindsey, 2005). Penggabungan  daripada  keempat  konsep  tersebut  memberikan penguatan  bagi  berlakunya  konsep  gender  yang  diatur  berdasarkan
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
penentuan secara biologis dan hal tersebut tidak dapat dirubah. Namun, hal ini  bertentangan  dengan  beberapa  pakar  gender  lainnya  yang  menyatakan bahwa  gender  bukanlah  melihat  dari  perbedaan  secara  biologis,  tetapi berdasarkan  perbedaan  secara  sosial-budaya.  Pemahaman  yang  lebih mendalam mengenai gender akan dibahas melalui perspektif sosiologis yang terdiri  dari  perspektif  struktural-fungsional,  perspektif  teori  konflik,dan perspektif feminisme.
Perspektif  struktural-fungsional  merupakan  teori  umum  dalam  bidang sosiologi  yang  menekankan  kepada  anggapan  bahwa  masyarakat  berada dalam keadaan yang stabil serta merupakan satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian  dan  saling  mempengaruhi.  Teori  ini  menganalogikan masyarakat seperti tubuh manusia ( organicism ).
Emile  Durkheim  (1857-1917)  merupakan  salah  satu  ahli  dalam  teori  ini yang menyatakan bahwa apabila terdapat keperluan tertentu dalam sebuah masyarakat  tetapi  tidak  dipenuhi  maka  akan  menyebabkan  patologi  yang menyebabkan  hancurnya  sistem  politik.  Patologis  menunjukkan  keadaan yang  tidak  seimbang  atau  perubahan  sosial,  namun  apabila  keadaan dianggap normal atau seimbang maka dikenal sebagai equilibrium.
Struktural  fungsional  mengakuai  adanya  keberagaman  dan  perbedaan dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  yang  dapat  menyebabkan  berlakunya pelbagai  macam  risiko  seperti  perbedaan  struktur,  status,  peran  dan  lain sebagainya dalam sebuah sistem. Oleh karena itu, pelbagai perbedaan yang disebabkan  tersebut  diakui  dan  dianggap  penting  oleh  para  fungsionalis sebagai  bagian  dari  keseimbangan  sosial,  termasuk  di  dalamnya  nilai  yang berkaitan dengan peran gender.
Peran  gender  dalam  perspektif  fungsionalis  ini  di  bagi  kedalam  dua periode,  yaitu  periode preindustrial  society  and  contemporary  society .  Pada periode preindustrial  society ,  para  fungsionalis  menekankan  bahwa  terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari keseimbangan sosial pada masyarakat pra-industri  yang  ditandai  adanya  penetapan  tugas  yang  berbeda  antara laki-laki  dan  perempuan.  Laki-laki  bertugas  untuk  berburu  mencari makanan  sedangkan  perempuan  memiliki  peran  untuk  mengandung, melahirkan  dan  merawat  anak  serta  melakukan  pekerjaan  rumah  tangga lainnya.  Sedangkan  periode contemporary  society ,  spesialisasi  tugas  rumah tangga berdasarkan gender lebih disfungsional daripada fungsional di mana kaum  perempuan  yang  cenderung  merasa  tidak  bahagia  dengan  perannya dalam  mengurus  rumah  tangga  lebih  memungkinkan  untuk  melakukan kegiatan lain di luar urusan rumah tangga.
Perspektif  struktural-fungsional  ini  mendapat  kritik  dari  kaum feminisme  yang  menekankan  bahwa  perspektif  struktural-fungsional mengakui  adanya  pembagian  peran  dan  status  sosial  berdasarkan  jenis kelamin  yang  menyebabkan  terpisahnya  peran  perempuan  dalam  urusan
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
publik maupun privat. Pada sisi lain, terlepas daripada kritik yang diberikan terhadap  teori  ini  dalam  memandang  gender,  struktural-fungsional  tetap dipertahankan  dalam  sistem  sosial  masyarakat  terutama  dalam  pembagian kerja yang berbasis jenis kelamin.
Perspektif  teori  konflik  merupakan  sebuah  pandangan  yang  melihat bahwa  masyarakat  yang  terdiri  dari  pelbagai  entitas  akan  selalu  diwarnai oleh  konflik  terutama  yang  dilatarbelakangi  oleh  keterbatasan  dan  alokasi sumber  daya.  Teori  konflik  muncul  dari  pemikiran  yang  dituangkan  oleh Engels dan Marx mengenai kelas sosial.
Karya  Karl  Marx  (1818-1883)  menyatakan  bahwa  teori  konflik  ini  yang berbasiskan  asumsi  bahwa  masyarakat  merupakan  panggung  untuk memperjuangkan  kekuasaan  dan  dominasi  untuk  melawan  kelompok maupun  individu  yang  mendominasi  sumber  daya.  Sedangkan  Friedrich Engels  (1820-1895)  serupa  dengan  Marx,  menyatakan  bahwa  dalam masyarakat kontemporer,keluarga merupakan sistem sosial yang didalamnya  terdapat  pelbagai  konflik  dan  tidak  memiliki  harmoni.  Engels mendukung  adanya  peran  komplementer,  khusus  dan  saling  tumpang tindih yang menguntungkan dalam sebuah keluarga.
Perspektif  teori  konflik  dalam  menilai  konsep  gender  lebih  berfokus kepada kekuatan ekonomi, terutama berpatokan kepada penempatan sosial dari sebuah keluarga yang terlahir dengan tingkat ekonomi yang tinggi atau rendah.  Teori  ini  mendapatkan  kritik  dari  segi  penyebab  konflik  yang diyakini  tidak  hanya  dilatarbelakangi  oleh  faktor  ekonomi  tetapi  juga adanya  ketegangan  antara  suami  dan  istri,  orang  tua  dan  anak,  maupun antara  anak  dan  anak.  Selepas  dari  kritik  tersebut,  teori  konflik  berhasil memicu  munculnya  teori-teori  baru  seperti  feminism,  liberal  feminism, maupun marxis-sosialis feminism.
Persepektif  selanjutnya  ialah  perspektik  feminisme  yang  bersesuaian dengan  teori  konflik,  di  mana  keduanya  menyatakan  bahwa  struktur ketimpangan sosial dipertahankan oleh ideologi-ideologi yang diterima oleh kaum  laki-laki  dan  kaum  perempuan  mengenai  keistimewaan  maupun penindasan  yang  diperankan  oleh  mereka.  Secara  khusus,  teori  feminisme mengajukan  kerangka  pemikiran  bagi  kaum  perempuan  dalam  upayanya untuk  mengubah  status  sosial  kaum  perempuan  dari  segala  sektor kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.
Huraian  mengenai  sejarah  dan  pelbagai  perspektif  dalam  memandang gender telah melahirkan ragam definisi daripada gender itu sendiri. Banyak publik yang seringkali salah menyamakan definisi gender dengan sex (jenis kelamin),  hal  ini  sebenarnya  sesuai  dengan  definisi  yang  terdapat  dalam Kamus Bahasa Inggris yang mengartikan gender dengan sex (jenis kelamin). Gender  memiliki  pengertian  yang  lebih  kompleks  daripada  hanya sekedar  sex  (jenis  kelamin),  atau  dapat  dikatakan  bahwa  gender  berbeda
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
dengan sex (jenis kelamin). Gender merupakan identifikasi perbedaan antara kaum  laki-laki  dan  kaum  perempuan  yang  didasarkan  kepada  segi  sosial- budaya,  sedangkan  sex  (jenis  kelamin)  merupakan  identifikasi  bagi  kaum laki-laki dan kaum perempuan dari segi anatomi biologis.
Gender didefinisikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata  nilai  sosial,  budaya  dan  adat  istiadat  dari  kelompok  masyarakat  yang dapat  berubah  menurut  waktu  serta  kondisi  setempat  (Herien  Puspitawati, 2013).  Definisi  ini  menegaskan  bahwa  gender  merupakan  perbedaan  yang identik dengan peran yang masing-masing dimiliki oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan.
Tidak  sebatas  pada  perbedaan  peran  antara  kaum  laki-laki  dan  kaum perempuan,  gender  juga  disandingkan  dengan  institusi  sosial.  Hal  ini dinyatakan oleh Smith (1987) dan West & Zimmerman (1987) bahwa gender merupakan  suatu  set  hubungan  yang  nyata  dalam  institusi  sosial  dan dihasilkan  kembali  dari  interaksi  antar  personal  (Lloyd,  2009).  Gender terbentuk dari adanya hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam suatu sistem sosial melalui interaksi yang mereka lakukan.
Definisi  gender  juga  hadir  sebagai  hasil  dari  ideologi-ideologi  yang dibentuk  oleh  masyarakat.  Butler  (1990)  menyatakan  pada  tingkat  ideologi, gender  dihasilkan  (Lloyd,  2009)  dan  Smith  (1987)  juga  menyatakan  bahwa teori  gender  merupakan  suatu  pandangan  tentang  konstruksi  sosial  yang sekaligus mengetahui ideologi dan tingkatan analisis material (Lloyd, 2009). Gender tidak selalu berbicara mengenai peran-peran yang dimiliki oleh kaum  laki-laki  dan  kaum  perempuan  saja.  Secara  sinergis,  gender  dapat disimpulkan sebagai perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang tidak  hanya  didasarkan  kepada  perbedaan  biologis  dan  sosiologis  tetapi gender  merupakan  sebuah  konstruksi  konsep  yang  lebih  kompleks  untuk mengkaji  hubungan  keseimbangan  peran,  fungsi,  tanggung  jawab  dan  hak antara  laki-laki  dan  perempuan  atas  dasar  perbedaan  yang  dimiliki  dalam pelbagai sektor kehidupan bernegara.

## B. Gender dan Pembangunan Perempuan di Aceh
Tantangan  utama  perempuan  Aceh  pasca  konflik  berkepanjangan hampir  tiga  dekade  antara  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  dengan pemerintah Republik Indonesia yang berujung pada perundingan damai di Helsinki,  Finlandia  pada  15  Agustus  2005  serta  bencana  gempa  dan tsunami  yang  melanda  Aceh  pada  26  Desember  2004  merupakan  awal transisi  bagi  kestabilan  pembangunan  khususnya  bagi  perempuan  Aceh. Perdamaian  dan  rencana  pembangunan  kembali  kehidupan  masyarakat Aceh  dari  pelbagai  bidang  seperti  ekonomi,  politik  maupun  sosial  tidak terlepas dari perbincangan terhadap hak-hak kaum perempuan.
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Pembahasan mengenai hak kaum perempuan Aceh tidak terlepas dari hak  perempuan  dalam  pembangunan.  Pembangunan  perempuan  dalam konteks  ini  menitikberatkan  kepada  upaya  peningkatan  peran  dan kedudukan  perempuan  Aceh  dalam  pelbagai  bidang  kehidupan  dengan tujuan  untuk  menciptakan  keadilan  dan  kesetaraan  antara  kaum  laki-laki dan kaum perempuan.
Seringkali  kaum  perempuan  hanya  diidentikkan  dengan  tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang tentunya menyebabkan terbatasnya ruang bagi  partisipasi  kaum  perempuan  yang  berakhir  kepada  munculnya ketidaksetaraan  dan  ketidakadilan  gender.  Apabila  pemikiran  tersebut terus dikekalkan maka kaum perempuan akan menghadapi tantangan yang lebih berat untuk ikut serta dalam proses pembangunan.
Proses  pembangunan  pada  era  modern  ini  telah  banyak  melibatkan kaum  perempuan  sebagai  bagian  dalam  pengambilan  kebijakan  publik, yang  artinya  kaum  perempuan  memiliki  hak  dan  aktif  untuk  turut memikirkan  persoalan  kehidupan  bernegara  terutama  yang  berkaitan dengan  peran  dan  hak  kaum  perempuan  itu  sendiri  yang  dapat memberikan pandangan bagi terwujudnya kesetaraan dan keadilan antara hak  kaum  laki-laki  dan  kaum  perempuan  terutama  dalam  pembangunan. Pembangunan  kaum  perempuan  tidak  hanya  terbatas  bagi  pemenuhan hak, peran maupun tanggun jawab yang seharusnya dilakukan oleh kaum perempuan  untuk  mendapatkan  tempat  dalam  setiap  pengambilan keputusan  publik,  namun  pembangunan  perempuan  khususnya  di  Aceh juga  sebaiknya  ditempatkan  pada  posisi-posisi  strategis  seperti  dalam lembaga  politik  dan  sosial  yang  lebih  banyak  menyediakan  kesempatan bagi kaum perempuan dalam menunjukkan eksistensinya dan memberikan sumbangsihnya bagi pembangunan daerah.
Pentingnya pembahasan mengenai perempuan Aceh dalam pembangunan  adalah  untuk  menganalisis  proses  dan  kemajuan pembangunan  di  Aceh  baik  dalam  bidang  sosial,  politik  dan  ekonomi. Selain  itu,  banyaknya  perempuan  Aceh  yang  mengalami  kekerasan  pada masa konflik juga akan mempengaruhi proses dan kemajuan pembangunan perempuan di Aceh pasca tsunami dan pasca konflik.
Pembahasan  mengenai  gender  dan  ekonomi  selalunya  menjadi  hal yang  menarik,  manakala  di  Indonesia  khususnya  Aceh  dengan  budaya patriarki  yang  telah  mengakar  kuat  dalam  setiap  aspek  kehidupan termasuk  ekonomi,  laki-laki  selalu  ditempatkan  sebagai  tulang  punggung keluarga.  Sedangkan  perempuan  diidentikkan  dengan  pekerjaan  rumah tangga  yaitu  mengurus  rumah,  anak  dan  suami.  Namun,  konsep  gender melalui penyetaraan gender telah membuka peluang bagi perempuan Aceh untuk  melakukan  kegiatan  diluar  rumah  salah  satunya  ialah  ikut  serta dalam upaya pemenuhan ekonomi.
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Perempuan  Aceh  pasca  konflik  dan  pasca  tsunami  nyatanya  tidak mudah untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan dalam perekonomian. Hal  ini  dikarenakan,  pasca  konflik  dan  tsunami  Aceh,  perempuan diposisikan  bergantung  kepada  suami  atau  laki-laki  dalam  keluarganya. Hal  ini  terjadi  karena  perempuan  Aceh  pada  masa  transisi  kesulitan mendapatkan  pekerjaan  yang  sesuai  serta  pekerjaan  perempuan  hanya dianggap  sebagai  pekerjaan  sampingan.Namun,  pada  tahun  2016  jumlah pekerja  perempuan  Aceh  semakin  meningkat,  hal  ini  terjadi  dikarenakan keterbukaan  masyarakat  serta  beberapa  sistem  perekonomian  yang  mulai membidik  kemampuan  dan  keahlian  perempuan  dalam  bekerja  sebagai faktor penting dalam upaya pembangunan  ekonomi daerah, hal ini sesuai dengan grafik Badan Pusat Statistik Aceh tahun 2016.
Gambar. 1 Persentase Penduduk Aceh yang Bekerja menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Februari 2016.
Sumber: Berita Resmi Statistik No. 24/05/TH.XIX, 4 Mei 2016
Peningkatan  persentase  kaum  perempuan  sebagai  pekerja  di  Aceh memberikan  gambaran  nyata  bahwa  bagi  Aceh  yang  sedang  membenahi diri  menjadi  lebih  mapan  terutama  pasca  konflik  dan  tsunami  telah berupaya  untuk  menciptakan  keadilan  dan  kesetaran  gender  bagi  kaum perempuan Aceh dalam bidang ekonomi. Hal ini sesuai dengan ketetapan yang  terdapat  dalam  CEDAW  yang  salah  satunya  menyatakan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Aceh  telah  membuktikan,  bahwa  konflik  dan  bencana  alam  tidak menghalangi  upaya  pemerintah  Aceh  untuk  memberikan  hak  dan mengembalikan  harkat  martabat  perempuan  Aceh  yang  sudah  sedari
0 10 20 30 40 50 60 70 80 <8 8-34 35+ Chart Title laki-laki perempuan total
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
zaman  penjajahan  dikenal  telah  ikut  serta  dan  berperan  dalam  urusan publik  sebut  saja  dengan  hadirnya  Cut  Nyak  Dhien,  Laksamana Malahayati, Cut Mutia, dan lain-lain. Di zaman modern ini, hak perempuan Aceh  juga  terus  diperjuangkan,  dalam  segi  ekonomi  yaitu  dengan dibukanya  kesempatan  bagi  kaum  perempuan  untuk  bekerja  dan mendapatkan  penghasilan  secara  layak  yang  terus  diupayakan  oleh pelbagai kalangan.
Kondisi  perempuan  Aceh  pasca  konflik  dan  tsunami  di  bidang  sosial seperti kesehatan dan pendidikan sangat mengkhawatirkan. Di Awal tahun 2006,  penemuan  oleh Aceh  Recovery  Forum mencatat  134  angka  kematian bayi dan 54 kematian ibu melahirkan di pengungsian. Hal ini dikarenakan sulitnya  kaum  perempuan  untuk  mengakses  sarana  dan  prasarana kesehatan  yang  tersedia,  seperti  minimnya  transportasi  dan  tenaga kesehatan di daerah-daerah (Gender Working Group, 2007).
Awal  masa  transisi  Aceh  pasca  konflik  dan  tsunami,  pembangunan kesehatan  bagi  kaum  perempuan  di  Aceh  masih  menunjukkan  minimnya upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak kaum perempuan di bidang kesehatan.  Namun,  pemenuhan  dari  hak-hak  kaum  perempuan  untuk mendapatkan  keadilan  dan  kesetaraan  dalam  setiap  pembangunan  selalu menjadi prioritas pemerintah Aceh dari tahun ke tahun, hal ini tergambar dari  meningkatnya  sasaran  program  pembangunan  kesehatan  bagi  kaum perempuan di Aceh apda tahun 2015.
Gambar 2. Perempuan Sasaran Program Pembangunan Kesehatan
Aceh Tahun 2015 Sasaran Program Formula Jumlah Perempuan Lahir Hidup - - Bayi 0 Tahun 56.347 Batita 0-2Tahun 167.824 Anak Balita 1-4Tahun 220.958 Balita 0-4 Tahun 277.305 Pra Sekolah 5-6 Tahun - Anak Usia Kelas 1 SD/setingkat 7 Tahun 51.196 Anak Usia SD/setingkat 7-12 Tahun 292.969 Penduduk Usia Muda <15 Tahun 770.357 Penduduk Usia Produktif 15-64 Tahun 1.624.120 Penduduk Usia Lanjut ≥ 60 Tahun 169.572 Penduduk Usia Lanjut Risiko Tinggi ≥70 Tahun 66.665 Wanita Usia Subur 15-49 Tahun - Wanita Usia Subur Imunisasi 15-39 Tahun - Ibu Hamil 1,1 x Lahir Hidup - Ibu Bersalin/nifas 1,05x lahir hidup - Sumber: Profil Kesehatan Aceh Tahun 2015
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Pembangunan  kesehatan  perempuan  Aceh  terus  menjadi  fokus pemerintah  untuk  mewujudkan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  di  Aceh. Pertimbangan  bahwa  pada  masa  konflik  juga  tsunami,  perempuan  Aceh paling banyak mengalami intimidasi maupun kekerasan menjadikan fokus terhadap  kesehatan  perempuan  Aceh  sebagai  salah  satu  prioritas pemerintah  dalam  meningkatkan  pembangunan  kesehatan  kaum perempuan.
Pembangunan  perempuan  di  bidang  pendidikan  pada  awal  transisi masih  diwarnai  dengan  alasan-alasan  ekonomi  dan  sosio-kultural  yang menyebabkan  tingkat  pendidikan  kaum  perempuan  Aceh  sangat  rendah dibandingkan  dengan  kaum  laki-laki.  Namun  saat  ini,  jumlah  perempuan yang  menuntut  ilmu  di  pelbagai  lembaga-lembaga  pendidikan  sudah meningkat secara signifikan.
Peningkatan  jumlah  perempuan  yang  menempuh  pendidikan  di pelbagai  lembaga  pendidikan  tercermin  dari  ketiadaan  kuota  atau  aturan yang  membatasi  jumlah  kaum  perempuan  untuk  mendapatkan pendidikan.  Selain  itu,  prinsip  sosio-kultural  yang  mulai  menipis  tergerus globalisasi  telah  membuka  peluang  bagi  perempuan  untuk  lebih  leluasa mengenyam pendidikan.
Pembangunan politik merupakan salah satu aspek kajian untuk melihat keterlibatan  gender  dalam  pengambilan  keputusan  seringkali  dianggap sebagai  tolak  ukur  utama.  Pembangunan  politik  perempuan  Aceh  pada masa  awal  pasca  konflik  dan  tsunami  sama  sekali  tidak  tersentuh  oleh kaum perempuan, basis pemerintahan dan politik dikuasai seluruhnya oleh kaum laki-laki.
Pembangunan  perempuan  dalam  bidang  politik  pertama  kali  muncul dilatarbelakangi dengan hadirnya organsiasi perempuan Aceh yaitu LINA (Lembaga Inong Aceh). LINA saat ini dikenal sebagai salah satu LSM yang bergerak  di  bidang  perempuan  untuk  merespon  kondisi  faktual  tentang kehidupan  kaum  perempuan  eks-kombatan  yang  belum  mendapatkan ruang  beruntung  dan  posisi  sosial  pasca  konflik  (Anna  Christi  Suwardi, 2015).  Seterusnya  LINA  tidak  hanya  berfokus  kepada  permasalahan perempuan eks-kombatan saja, tetapi hingga saat ini LINA telah menjelma sebagai salah satu LSM yang aktif mengupayakan kesetaraan dan keadilan gender  bagi  seluruh  perempuan  Aceh  salah  satunya  dengan  membangun motivasi terhadap partisipasi perempuan Aceh dalam politik.
Tingkat  partisipasi  perempuan  Aceh  dalam  politik  juga  semakin terlihat dari keikutsertaan perempuan Aceh dalam ajang Pemilihan Umum (Pemilu)  baik  pemilu  legislatif  maupun  pemilihan  kepala  daerah. Walaupun kuota 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen Aceh tidak terpenuhi, namun hal tersebut turut menunjukkan bahwa pemerintah Aceh
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
membuka  peluang  bagi  kaum  perempuan  untuk  turut  serta  dalam  pesta demokrasi baik sebagai pemilih maupun sebagai calon yang dipilih.
Pembangunan  politik  perempuan  Aceh  dibandingkan  dengan pembangunan  ekonomi  dan  sosial  adalah  yang  paling  rendah.  Hal  ini terjadi  dikarenakan  pelbagai  faktor  seperti  pandangan  bahwa  politik  itu kotor, keterbatasan informasi dan pemahaman tentang isu-isu sosial politik, perasaan  rendah  diri,  ketidakmampuan  perempuan  berperan  ganda, keterbatasan  sumber  daya  ekonomi  dan    perasaan  tidak  dapat merepresentasikan kepentingan kaum perempuan (Sri Lestari
Wahyuningroem, 2008).
Berdasarkan  pelbagai  faktor  tersebut,  didapati  bahwa  kaum perempuan Aceh masih memiliki keterbatasan untuk memaksimalkan hak- hak  mereka  dalam  pembangunan  politik  di  Aceh.Namun,  tidak  berarti bahwa  perempuan  Aceh  tidak  peduli  terhadap  pembangunan  politik, karena  meskipun  tidak  banyak  perempuan  Aceh  yang  turut  aktif  dalam bidang  politik  Aceh,  usaha  dan  upaya  untuk  mendapatkan  serta mendorong  perempuan  Aceh  lebih  aktif  terus  digalakan  oleh  pelbagai pihak dari masa ke masa.

## 5. KESIMPULAN
Gender  dari  pelbagai  perspektif  diartikan  sebagai  perbedaan  antara kaum laki-laki dan kaum perempuan bukan berdasarkan kepada segi biologis ( sex/ jenis  kelamin),  namun  gender  merupakan  perbedaan  yang  didasarkan kepada  aspek  sosial-budaya  seperti  perbedaan  peran,  fungsi,  tanggung  jawab dan  lainnya.  Pelbagai  persepektif  dari  para  pakar  turut  mewarnai  keragaman dari konsep gender itu sendiri, terlepas dari perbedaan yang disuguhkan oleh pelbagai  perspektif  yang  ada  secara  sosiologis,  konsep  gender  merupakan konsep  yang  sesuai  untuk  terus  digunakan  dalam  mengupas  persoalan- persoalan  yang  berkaitan  antara  hak  kaum  perempuan  dan  kaum  laki-laki, salah satunya dalam persoalan pembangunan.
Persoalan  pembangunan  yang  melibatkan  kaum  perempuan  merupakan pembahasan yang menarik terutama dalam konteks pembangunan perempuan pada daerah-daerah rawan konflik yang cenderung paling banyak mengalami kekerasan  dan  intimidasi.  Selain  itu,  daerah  pasca  bencana  juga  turut memperkaya  kajian  terhadap  persoalan  pembangunan  kembali  hak-hak perempuan setelah mengalami trauma untuk tetap bangkit dan melangsungkan aktivitas yang lebih bermanfaat.
Aceh  sebagai  daerah  pasca  konflik  dan  tsunami  memberikan  banyak pelajaran  bagi  dalam  menggambarkan  upaya  dan  usaha  yang  dilakukan  oleh pemerintah  Aceh  untuk  menyesuaikan  dan  menyeimbangkan  antara  keadilan dan  kesetaraan  gender  dengan  persoalan  pembangunan,  terutama  sekali berkaitan  dengan  pembangunan  hak  perempuan  di  Aceh.  Di  bidang  ekonomi
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
dan  sosial,  pembangunan  terhadap  hak-hak  kaum  perempuan  Aceh  pasca konflik dan tsunami terus mengalami peningkatan yang signifikan ditunjukkan melalui  pelbagai  upaya  pemerintah  yang  terus  meningkatkan  program ekonomi  dan  sosial  yang  melibatkan  perempuan,  sedangkan  di  bidang pembangunan  politik,  hak  kaum  perempuan  telah  diupayakan  untuk mendapatkan  keadilan  dan  kesetaraan  namun  beberapa  faktor  seperti terbatasnya  sumber  daya  ekonomi  menjadi  penghambat  bagi  peningkatan pembangunan politik perempuan di Aceh.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Buku Butler,  J.  1990. Gender  Trouble:  Feminism  and  the  Subversion  of  Identity .  London: Routledge.
Daly, R. Patrick et al. 2012. Aceh Pascatsunami dan Pascakonflik . Jakarta: KITLV.
Lindsey,  Linda  L.  2005. Gender  Roles:  A  Sociological  Perspective .  Upper  Saddie River, N. J: Pearson Prentice Hall.
Lloyd,  S  et  al.  2009. Handbook  of  Feminist  Family  Studies .  Thousand  Oaks,  CA: Sage.
Pilcher,  Jane&  Imelda  Whelehan.  2004. Fifty  Key  Concepts  in  Gender  Studies . London: Sage Publications.
Walby, S. 1990. Theorising Patriarchy . Oxford: Blackwell.

## Jurnal
Anna  Christi  Suwardi.  2015. Peran  Gerakan  Perempuan  dalam  Reintegrasi Perempuan Eks-Kombatan Pasca Konflik: Studi Atas Liga Inong Aceh (LINA) . Universitas Gadjah Mada.
Herien  Puspitawati.  2013. Konsep,  Teori  dan  Analisis  Gender .  Institut  Pertanian Bogor.
Sentiela  Ocktaviana,  Widjajanti  m.  Santoso,  dan  Dwi  Purwoko.  2014. Peran- peran  Perempuan  di  Wilayah  Konflik:  Antara  Korban,  Penyintas,  dan  Agen Perdamaian. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 16 No. 3 Tahun 2014.
Smith, N. 1987. Dangers of the Empirical Turn . Antipode, 19/1: 59-68.
West, C & Zimmerman. 1987. Doing Gender. Gender and Society. I. 125-151

## Makalah dan Berita
Sri Lestari Wahyuningroem. 2008. Seri Makalah Diskusi:Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Politik Aceh: Tantangan dan Peluang . Bangkok: UNIFEM
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Berita Resmi Statistik No. 24/05/TH. XIX, 4 Mei 2016.
Gender  Working  Group.  2007. Evaluasi  Situasi  Perempuan  Tahun  2006  di  Aceh. Profil Kesehatan Aceh Tahun 2015.
Simmonds, Margaret. 2012. Feminist Gender Theory Summary .