## Unes Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 2, Juli 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id

## Implementasi Peran Fungsi dan Kewenangan Satpol PP dalam Penertiban Gelandangan Pengemis Mengenai Tertib Sosial di Kabupaten Karawang
Susi 1* , Anwar Hidayat 2 , Muhamad Abas 3
1,2,3 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia
* Corresponding Author: hk20.susi@mhs.ubpkarawang.ac.id Info Artikel Abstrak Direvisi, 16/05/2024 Orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak mempunyai tempat tinggal, dan hidup  dalam  kondisi  kehidupan  di  bawah  standar  di  masyarakat  dianggap gelandangan,  mereka  juga  hidup  dengan  berjalan  di  sekitar  tempat  umum.
Pengemis di sisi lain adalah individu yang menghasilkan uang dengan memohon bantuan  kepada  orang  lain  sambil  mengemis  di  depan  umum  dengan  berbagai cara. Pengemis dan gelandangan bagian dari PMKS, ini  merupakan fenomena sosial  yang  terkait  erat  dengan  realitas  sosial.  gangguan  ketertiban  dan ketenteraman masyarakat dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, satuan polisi  pamong  praja  dibentuk  untuk  menegakkan  ketertiban  dan  ketenteraman masyarakat,  menegakkan  peraturan  daerah,  dan  pelindungan  masyarakat. Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  penelitian  yuridis  empiris,  artinya menganalisis  ketentuan  hukum  yang  relevan  dan  keadaan  nyata  dengan menggunakan data lapangan, Penelitian ini menggunakan dengan cara observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Satuan Polisi Pamong Praja telah mengambil tindakan untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis berdasarkan temuan masalah penelitian  sudah sesuai dengan standar operasional prosedur serta telah menegakkan aturan yang berlaku namun dalam pelaksanaan ditemukan  beberapa  hambatan  yaitu:  Keterbatasan  SDA  Satpol  PP  Kabupaten Karawang, Keterbatasan Mobilitas, Sarana dan prasarana, Mindset gelandangan dan pengemis yang selalu menunggu  belas kasihan orang lain masih cukup tinggi dan tidak bisa serta merta diubah.
Diterima, 23/06/2024
Dipublikasi, 06/07/2024
Kata Kunci: Gelandangan; Pengemis; Penertiban; Satpol PP
Abstract
Keywords: Homelessness; Beggars; Controlling; Satpol PP People who do not have a permanent job, they also do not have a place to live, and  live  in  substandard  living  conditions  in  society  are  considered  homeless. They also live by walking around public places. Beggars on the other hand are individuals who make money by begging others for help while begging in public in various ways. Beggars and homeless people are part of PMKS, this is a social phenomenon that is closely related to social reality. Disruption of public order and tranquility can cause public dissatisfaction. The civil service police unit was formed to uphold public order and tranquility, enforce regional regulations, and protect  the  community.  This  research  uses  an  empirical  juridical  research methodology, meaning it analyzes relevant  legal provisions and real  situations using field data. In this research observations and interviews are data collection methods. The Civil Service Police Unit has taken action to overcome the problem of vagrancy and beggars based on the findings of research problems that are in accordance with standard operational procedures and have enforced applicable regulations, but in implementation several obstacles were found, namely: Limited SDA  for  the  Karawang  Regency  Satpol  PP,  limited  mobility,  facilities  and infrastructure, the mindset of homeless people and beggars who always wait for the mercy of others is still quite high and cannot be immediately changed.

## PENDAHULUAN
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  menyatakan  bahwa  tujuan  negara  adalah menjaga  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Desentralisasi,  dekonsentrasi,  dan  tugas  pembantuan  merupakan  konsep  pedoman penyelenggaraan  pemerintahan  negara  kesatuan  republik  indonesia. Prinsip  desentralisasi terletak pada kenyataan bahwa kabupaten/ pemerintah daerah diberikan kesempatan yang luas untuk pelaksanaan pengelolaan, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengawasi dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan kecuali yang berhubungan langsung  dengan  pemerintah  pusat.  Kekuasaan  untuk  menetapkan  kebijakan  daerah  dalam penyediaan  layanan,  keterlibatan,  inisiatif,  dan  pemberdayaan  masyarakat  dengan  tujuan kesejahteraan masyarakat berada di tangan daerah.
Salah satu tanggung jawab yang termasuk dalam pengertian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya adalah pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, artinya daerah wajib melakukan hal tersebut. Kabupaten karawang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat. Kabupaten karawang Terdapat 30 kecamatan, 12 kelurahan, dan 297 desa.
Dalam judul yang dibuat oleh penulis memuat tiga variabel yang berbeda yaitu peran, fungsi,  dan  kewenangan  Satpol  PP  dalam  penertiban  gelandangan  dan  pengemis  sehingga penulis akan menjelaskan secara detail perbedaan tersebut.
Peran  Satpol  PP  dalam  Penertiban  gelandangan  dan  pengemis  yaitu  merupakan  suatu keadaan yang dimana dalam hal ini Satpol PP melakukan suatu tindakan yang bersifat opsional dalam penindakan terhadap gelandangan dan pengemis di lingkungan Kabupaten Karawang karena tujuannya untuk menghindari pandangan negatif terhadap penataan, ketenteraman, dan keamanan  di  kabupaten  karawang  karena  dengan  adanya  gelandangan  dan  pengemis  yang memungkinkan  akan  menimbulkan  citra  atau  penilaian  kurang  baik  terhadap  Kabupaten Karawang. Peran disini juga diartikan sebagai pendukung dari adanya fungsi utama Satpol PP yang ada di dalam produk hukum daerah maupun ketentuan hukum yang berada di atasnya. Satuan Polisi Pamog Praja memiliki peranan penting dalam pemerintahan khususnya terkait menegakkan peraturan daerah. Setiap anggota Satpol PP harus berupaya menempatkan peran sertanya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas. Peranan suatu organisasi berkaitan erat dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh organisasi tersebut dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tjuan dan sasarannya karena  itu  mengetahui  besar  ataupun  kecilnya  peran  suatu  organisasi  dapat  diukur  dengan tingkat keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Fungsi  Satpol  PP  dalam  Penertiban  gelandangan  dan  pengemis  yaitu  suatu  kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditentukan.  Peraturan  Bupati  Karawang  nomor  58  tahun  2021  tentang  kedudukan,  susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan polisi pamong praja kabupaten karawang pada Pasal  5  ayat  (1)  huruf  a  menyebutkan  bahwa “Penyusunan  program  dan  pelaksanaan penegakan perda dan peraturan/keputusan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman  masyarakat  serta  perlindungan  masyarakat”. Dalam  hal ini  mengenai  fungsi Satpol PP sudah sangat jelas sehinggga penindakan terhadap gelandangan dan pengemis dapat
dilakukan  dengan  berkoordinasi  bersama  Dinas  Sosial  yang  mempunyai  ranah  terhadap permasalahan sosial yang terjadi.
Kewenangan  Satpol  PP  dalam  Penertiban  gelandangan  dan  pengemis  yaitu  hak  yang melekat pada instansi Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan atau memerintahkan orang lain  dalam  hal  ini  yaitu  gelandangan  dan  pengemis  untuk  tidak  melakukan  tindakan  atau perbuatan  yang  mengganggu  ketertiban  dan  ketenteraman  di  wilayah  hukum  pemerintah daerah kabupaten Karawang.
Masalah  yang  muncul  dari  realitas  kehidupan  sosial  dikenal  sebagai  gejala  sosial. Gelandangan dan Pengemis (gepeng) telah menjadi isu yang sangat merusak reputasi beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Kabupaten Karawang. Mengingat keadaan yang ada, banyak orang  beralih  ke  cara  lain  untuk  mendapatkan  bantuan  dari  orang-orang  di  sekitar  mereka. Tentu saja setiap orang di Kabupaten Karawang mempunyai tanggung jawab untuk menangani para  gelandangan  dan  pengemis.  Realitas  sosial  dari  gelandangan  dan  pengemis  yang disebabkan  oleh  berbagai  sebab  termasuk  kemiskinan,  pengaruh  budaya,  dan  pertimbangan ekonomi, dapat dirasakan dalam kejadian sosial tersebut. Hal ini harus segera ditanggulangi oleh  beberapa pihak  baik eksternal maupun internal  Pemkab  Karawang  khususnya  secara efisien, terpadu, dan berjangka panjang. 1
Setiap  daerah  masih  mengalami  kesulitan  dalam  mengatasi  permasalahan  sosial, terutama  yang  timbul  dari  pertumbuhan  yang  tidak  terkendali  yang  melanggar  privasi  dan kenyamanan  masyarakat  setempat.  Mayoritas  orang  menganggap  aktivitas  orang  yang melakukan mengemis sangat meresahkan; oleh karena itu, untuk mencapai standar perdamaian perkotaan, aktivitas yang mengganggu ketenteraman yang menyebar harus dihentikan. Karena dapat meresahkan, pemerintah daerah telah membuat  peraturan daerah yang melarang siapa pun mengemis di tempat umum. 2
Realitas sosial memunculkan fenomena yang disebut kesulitan sosial. Karena fenomena ini  hidup  berdampingan  dengan  fenomena  sosial  lainnya  dalam  kehidupan  sehari-hari, identifikasi diperlukan untuk mengenalinya sebagai masalah sosial dan membedakannya dari fenomena lain. karena fenomena sosial pada dasarnya adalah keadaan yang menyimpang dari norma-norma yang tidak sesuai dimasyarakat, maka diperlukan upaya untuk mengubah dan memperbaikinya. 3
Pengemis  dan  gelandangan  adalah  bagian  dari  Penyandang  Masalah  Kesejahteraan Sosial  (PMKS)  yang  merupakan  fenomena  sosial  yang  terkait  erat  dengan  realitas  sosial. Siapapun  yang  tidak  bisa  menahan  gelombang  kehidupan  untuk  bertahan  hidup  akan  cepat tenggelam  dalam  kemiskinan.  Kehadiran  mereka  dapat  membahayakan  keamanan  dan
1 Roza  Erdillah  dan  Hendry  Andry “Pelaksaan  tugas  satuan  polisi  pamong  praja  dalam  menertibkan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru”, Jurnal PUBLIKa.,Vol.1,No.2 (Oktober 2015), hal 196-213
2 Syahrial “pelaksanaan  kewenangan  satuan  polisi  pamong  praja  kota  banda  aceh  dalam  menertibkan gelandangan dan pengemis”, Jurnal ilmiah mahasiswa, Vol. 5(3) (Agustus 2021), hal 210
3 Desi alfiani, “ Implementasi Kebijakan Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalan dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda ”, Jurnal Administrasi Negara, Vol.6 No.1 (2018), hal 2.
ketertiban umum. Mereka yang sering diamati di ruang publik memiliki penampilan kumuh dan berantakan. 4
Gelandangan yaitu seseorang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, tidak mendapat dukungan  yang  cukup  dari  masyarakat,  dan  menghabiskan  hari-harinya  dengan  berjalan  di jalanan.  Pengemis  di  sisi  lain,  adalah  individu  yang  menghasilkan  uang  dengan  memohon bantuan  kepada  orang  asing  saat  berada  di  depan  umum  dengan  berbagai  cara.  Bagi pemerintah,  pencapaian  kesejahteraan  sosial  merupakan  upaya  untuk  mewujudkan  tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5
Seseorang  dari  suatu  keluarga  atau  kelompok  masyarakat  yang  mempunyai  banyak hambatan  sehingga  tidak  dapat  melaksanakan  tugas  sosial  dan  terpenuhinya  kebutuhan jasmani,  rohani,  dan  sosial  secara  memadai  disebut  PMKS  (Penyandang  Masalah Kesejahteraan  Sosial).  Tantangan  dan  gangguan  berupa  keterbelakangan,  kemiskinan, penelantaran,  kecacatan  sosial,  dan  perubahan  lingkungan  yang  kurang  menguntungkan. Gangguan  ketertiban  dan  ketenteraman  masyarakat  dapat  menimbulkan  ketidakpuasan masyarakat, karena para gelandangan dan pengemis memanfaatkan bahu jalan sebagai tempat tinggalnya,  sehingga  melanggar ketertiban  umum  dan  lingkungan hidup, selain  itu pengemis juga  mengemis di perempatan jalan  dan  lampu  lalu  lintas menghalangi kendaraan yang sedang berlalu lintas.
Pengumpulan  berbagai permasalahan  anatara  lain  kemiskinan,  rendahnya  pendidikan, kurangnya  keterampilan  tenaga  kerja,  dan  kesehatan  berkontribusi  terhadap  masalah  sosial berupa  gelandangan  dan  pengemis.  Oleh karena  itu,  permasalahan  tersebut mendorong masyarakat yang tidak mempunyai uang untuk mencari pekerjaan di kota, namun karena  mereka  tidak  memiliki  keterampilan  yang  diperlukan,  mereka  akhirnya  menjadi gelandangan atau menjadi pengemis dekat sudut kota atau di pinggir jalan. 6
Di  lingkungan  perkotaan  Kabupaten  Karawang,  gelandangan  dan  pengemis  banyak ditemukan dibeberapa titik kabupaten karawang seperti: Lampu merah karawang timur, lampu merah  johar,  lampu  merah  tanjung  pura,  taman  kota,  jembatan  alun-alun,  pedestrian  atau trotoar.  Permasalahan  gelandangan  dan  pengemis  ini  muncul  dari  berbagai  alasan  demi mendapatkan belas kasih atau uluran tangan dari masyarakat yang melihatnya. Pedestrian atau trotoar  disalah  gunakan  oleh  gelandangan  dan  pengemis  sebagai  tempat  tinggal,  yang seharusnya pedestrian atau trotoar digunakan untuk pejalan kaki. 7
Berdasarkan keadaan tersebut, maka solusi yang tepat sangat diperlukan dan memerlukan kehati-hatian yang serius. Sebab apabila tidak ditangani secara serius maka akan menimbulkan
4 Istanada  Nurika  Hassannah  “ Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Dinas  Sosial  Dalam  Penanganan Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau ”, Jurnal IPDN , (2019), hal 2.
5 Harun M.Nasir “ Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Studi Di Kota Mataram)”, Jurnal Diskresi,  Vol. 1 No.2, Desember(2022), hal 236. 6 Fitri Ida Laila “ sebuah analisis dilakukan terhadap implementasi perda No . 4 TAHUN 2013 tentang penanganan pengemis , pengamen , dan anak jalanan (PMKS) (studi kasus yang diambil adalah penertiban anak jalanan di jl pluit raya, kecamatan penjaringan, kota administrasi Jakarta utara ”, Jurnal kehakiman, Vol. 10 No.2, (September 2023), hal 34
7 Irma  Garwan  dan Anwar  Hidayat, “Analisis  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pejalan  Kaki  Berdasarkan  Pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2011 Tentang  Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan  dan Keindahan  di Karawang” , Jurnal Justisi Hukum, Vol.6 No. 1, (September 2018), hal 122.
permasalahan baru yang mengganggu kenyamanan dan keharmonisan hidup masyarakat dan secara tidak langsung Kabupaten Karawang akan ditandai sebagai daerah berbahaya yang tidak dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya. 8
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)  merupakan  perangkat  daerah  yang  dibentuk untuk  menegakkan  peraturan  daerah  dan  kepala  daerah,  memelihara  ketertiban  dan ketenteraman  masyarakat,  serta  memberikan  perlindungan  masyarakat.  Perangkat  daerah adalah lembaga yang mendukung kinerja bupati/wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam  menyelesaikan  permasalahan  pemerintahan  di  wilayah  hukum  daerah.    pemerintah daerah dapat menjalankan kewenangannya masing-masing secara teratur, tenteram, dan tertib dalam  menegakkan  peraturan  tata  usaha  negara  dan  peraturan  daerah,  disebut  dengan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
Suatu organisasi akan selalu mempunyai permasalahan, namun permasalahan tersebut secara  alami  harus  diperbaiki  agar  tidak  menghalangi  pencapaian  tujuan  organisasi.  Masih banyaknya  gelandangan  dan  pengemis  di  Kabupaten  Karawang  yang  mengganggu ketenteraman  dan  ketertiban  masyarakat,  terutama di daerah perkotaan,  menjadi  salah  satu permasalahan  yang  dihadapi  Satpol  PP  khususnya  di  bidang  ketertiban  umum  dan ketenteraman masyarakat.
Dalam  Pasal  255  ayat  1  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa satuan polisi pamong praja dibentuk untuk memelihara  ketertiban  dan  ketenteraman  masyarakat,  menegakkan  peraturan  daerah,  dan pelindungan masyarakat. Gelandangan dan mengemis merupakan gejala sosial yang banyak terjadi  di  Kabupaten  Karawang  sehingga  mendorong  Pemerintah  Kabupaten  Karawang mengambil kebijakan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10  Tahun  2020  tentang  penyelenggaraan  ketertiban  umum,  ketenteraman  masyarakat  dan pelindungan masyarakat. Tertuang dalam Bab III bagian kedua mengenai tertib sosial dalam Pasal 16 melarang setiap orang untuk:
a. Bekerja sebagai pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang  kaki lima, atau pembersih kendaraan di jalan atau fasilitas umum.
b. Mengkoordinir  orang  untuk  menjadi  pengamen,  pengemis,  pedagang  asongan,  dan  /atau pembersih kendaraan;
c. Membeli barang dari pedagang asongan; dan
d. Memberikan  sejumlah  uang  dan/atau  barang  kepada  pengamen  jalanan,  pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan/atau pembersih kendaraan di jalan atau di tempat umum. Dengan demikian, menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat adalah tugas Satuan Polisi  Pamong Praja merupakan pihak yang berwenang dalam hal ini  tentang pengemis dan gelandangan  maka satpol pp harus bekerjasama dengan dinas sosial.
Dalam pelaksanaan tugas dilapangan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang dalam  penertiban  gelandangan  dan  pengemis    didukung  dengan  adanya    salah  satu  produk hukum daerah yaitu Peraturan Bupati Karawang nomor 58 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan  Organisasi,  Tugas,  Fungsi  dan Tata  Kerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten Karawang.
8 Anak Agung Ngurah Bagus Raditya Wikananta, “ Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Gelandangan  Dan Pengemis Untuk Memajukan Sektor Pariwisata ”, Jurnal  Kontruksi  Hukum, Vol.4 No.2, (Juni 2023), 139.
Untuk  mencapai  tujuan  artikel  ini,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Karawang menjadi lokasi penelitian ini. Artikel ini mengkaji tentang fungsi Satpol PP dalam penertiban gelandangan dan pengemis di Kabupaten Karawang melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 10  Tahun  2020  tentang  penyelenggaraan  ketertiban  umum,  ketenteraman  masyarakat,  dan pelindungan masyarakat . Artikel ini akan membahas permasalahan berikut: Apa saja upaya yang  dilakukan  Satpol  PP  dalam  menangani  penertiban  pengemis  dan  gelandangan  di Kabupaten  Karawang,  dan  apa  saja  hambatan  dan  kendala  yang  dihadapi  Satpol  PP  dalam upaya  menyelesaikan  permasalahan  pengemis  dan  gelandangan  di  Kabupaten  Karawang. Tujuan dari penelitian  ini adalah untuk menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan Satpol PP dalam  menangani  penertiban  pengemis  dan  gelandangan  di  Kabupaten  Karawang,  serta menjelaskan  hambatan  dan  kendala  apa  saja  yang  dihadapi  Satpol  PP  dalam  upaya menyelesaikan permasalahan pengemis dan gelandangan di Kabupaten Karawang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris, artinya menganalisis ketentuan hukum yang relevan dan keadaan nyata dengan menggunakan data lapangan. Data yang  telah  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  yang  memadukan  bahan  hukum primer,  sekunder,  dan  tersier  untuk  memecah  atau  menyelesaikan  suatu  permasalahan. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data.Wawancara dilakukan kepada Kepala Sub Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Karawang, Kepala Bidang Trantibum dan Tranmas, dan Kepala Seksi Operasi  dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Karawang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi kebijakan merupakan upaya untuk mencapai tujuan tertentu dalam urutan tertentu dan dengan menggunakan metode tertentu. Hanya ketika tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program telah dikembangkan, dan pendanaan telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut maka proses penerapan kebijakan publik dapat dimulai. Namun ada beberapa  variabel  yang  mempengaruhi  keberhasilan  proses  implementasi  yang  baik.  Oleh karena itu, kegagalan dalam mengendalikan aspek-aspek tersebut akan mengakibatkan tidak tercapainya  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Penerapan  kebijakan  melibatkan  serangkaian prosedur  administratif  umum  yang  harus  ditinjau  hingga  ke  tingkat  kebijakan  individual. Kemampuan  suatu  kebijakan  untuk  diimplementasikan  sesuai  dengan ide awalnya menunjukan apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian  terhadap  impementasi  kebijakan  umum  menentukan  apakah  kebijakan  diterapkan sesuai dengan keputusan yang diambil. 9
Karena  satuan  polisi  pamong  praja  memegang  teguh  peraturan  daerah  dan  peraturan kepala daerah, maka itu merupakan pelayanan dasar yang diwajibkan di suatu daerah. Pasal 255 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menguraikan kewenangan satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban.
9 Dia  meirina  suri “Analisis  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  penertiban  dan  pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru” , jurnal PUBLIKa, Vol 3, No. 1, (2017) Hal 89-101
Huruf (a) dan (b) secara spesifik menyatakan bahwa satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. Melakukan  tindakan  penertiban  non-yustisial  terhadap  warga  masyarakat,  aparatur,  atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada;
b. menindak  warga  masyarakat,  aparatur,  atau  badan  hukum  yang  mengganggu  ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Melaksanakan kebijakan penegakan peraturan daerah dan bupati, penyusunan program dan  pelaksanaan  peraturan  daerah,  pemeliharaan  ketertiban  umum,  pemeliharaan ketenteraman, dan pengamanan masyarakat Ini adalah salah satu tugas polisi pamong praja.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  16  Tahun  2023  tentang  Standar  Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dianut oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang dalam menerapkan peraturan tersebut. Penertiban adalah  proses  menetapkan  perintah  untuk  meningkatkan  kepatuhan  masyarakat  terhadap hukum  setempat,  peraturan,  dan  pembatasan  lainnya.  Apabila  pelanggar  menolak  untuk mematuhi himbauan yang telah dilaksanakan sebelumnya maka tindakan refresif akan diambil terhadap pelanggar karena penertiban adalah tindakan represif dan bersifat non-yudisial.
Adapun  beberapa  tahapan  penertiban  dan  kegiatan  rutin  yang  tercantum  dalam Permendagri No.16 Tahun 2023 yang merupakan kewenangan instansi satuan polisi pamong praja.  Salah  satunya  yang  menjadi  kewenangan  satpolpp  adalah  tertib  sosial.  Prosedur penertiban dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu:
1. Tahapan persiapan ini di bagi dalam beberapa langkah yaitu:
a) Menentukan waktu penertiban, peralatan, serta jumlah personel yang melakukan penertiban;
b) Menentukan tempat, bentuk dan cara pemeriksaan;
c) Menyiapkan rencana penertiban;
d) Persiapan efektif yang dilaksanakan;
e) Pemeriksaan  kendaraan operasional    dan peralatan  yang  berguna sesuai perintah yang diberikan oleh pimpinan dan petunjuk;
f) Penyiapan Alat  Pertolongan  Pertama  Pada  Kecelakaan (P3K)  dan  kendaraan darurat/ambulans;
g) Penyampaian  petunjuk kepada  anggota  tentang  maksud  dan  tujuan penertiban,  serta memberitahu ancaman yang di hadapi petugas saat melakukan;
h) survey lapangan terkait pemantauan situasi dan kondisi .
2. Tahapan pelaksanaan dibagi dalam beberapa langkah yaitu;
a) Mengidentifikasi  dan  mengendalikan  kemungkinan  pelanggaran  peraturan  daerah dan/atau peraturan kepala daerah;
b) komunikasi  dan  berkoordinasi  secara berkala dan  berkesinambungan  dengan lembaga terkait dalam  penyelenggaraan  ketertiban  sosial, yaitu koordinasi  dengan dinas sosial dan kesehatan;
c) Satuan  polisi  pamong  praja  kabupaten  karawang  melakukan  penindakan  terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran.
3. Setelah  selesainya  kegiatan  pengendalian,  dilakukan  tahap  pelaporan.  Caranya  dengan menyusun,  mencatat,  dan  membuat  laporan  kinerja  kegiatan  yang  ditandatangani  oleh Kepala  Satuan  Polisi  Pamong  Praja,  diteruskan  kepada  Bupati,  dan  disebut  sebagai  nota dinas. Selain itu, laporan kegiatan dikirimkan melalui sistem pelaporan Sistem Informasi Satpol PP (SIP) kepada Direktur Jenderal Pembangunan Pemerintahan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  kepala  seksi  opsdal  pada  bidang tibum  tranmas satpol pp karawang menyebutkan pelaksanakan razia gepeng yang dilakukan oleh satpol pp kabupaten karawang selain kegiatan yang di agendakan oleh bidang tibum dan tranmas satpol pp kabupaten karawang juga melakukan razia sesuai pengaduan masyarakat yang ada dalam pelaporan tanggap karawang (TANGKAR) dan kontak whatsapp layanan aduan masyarakat siap  lapor  polpp  (SIPAPOLPP).  dalam  menjalankan  tugasnya  satuan  polisi  pamong  praja karawang  selalu  mengedepankan  sikap  humanis  kepada  masyarakat,  penertiban  adalah Tindakan refresif upaya akhir yang dilakukan oleh pol pp, sebelum tindakan refresif dilakukan satpol  pp  melakukan  kegiatan  patrol  rutin,  dimana  tujuan  dari  patroli  ini  adalah  untuk melaksanakan  peraturan  daerah  Nomor  10  Tahun  2020  yang  meliputi  peraturan  umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat dengan memadukan keadaan damai dan  pembenahan  kawasan  sekitar  wilayah  kota  Karawang.  bahkan  dalam  bulan  Ramadhan satpol  pp  kabupaten  karawang  lebih  meningkatkan  kegiatan  penanganan  gepeng  tersebut. Karena dalam bulan suci Ramadhan gepeng tersebut semakin banyak yang berkeliaran karena memanfaatkan momen bulan suci ramadhan tersebut.
Satpol  PP  Kabupaten  Karawang  berupaya  memenuhi  tanggung  jawabnya  dengan melakukan razia dalam upaya meredam angka gepeng di wilayah tersebut. Namun pengemis dan gelandangan tetap ada setiap hari. Tidak hanya banyak pendatangan dari luar daerah yang menjadi pengemis di Kabupaten Karawang, khususnya di wilayah kota, namun orang-orang yang ditangkap dalam penggerebekan bukan hanya warga sekitar.
Tabel 1. Capaian Hasil Kinerja Satpol PP Bidang TibumTranmas No. Tahun Jumlah Hasil Penertiban 1. 2023 110 Orang 2. 2024 (Januari-Maret) 14 Orang
Berdasarkan informasi diatas mengenai capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Karawang bidang transtibum tahun 2023 gelandangan dan pengemis yang berhasil ditertibkan berjumlah 110 orang yang membuat surat pernyataan, sedangkan bulan januari sampai bulan maret tahun 2024 gelandangan dan pengemis yang berhasil ditertibkan berjumlah 14 orang yang terkena razia dan membuat surat pernyataan.
Dari hasil penelitian melalui wawancara dengan kepala seksi operasi dan pengendalian yaitu Bapak Tata Suparta.,S.Ak beliau menyebutkan bahwa setelah kegiatan penertiban selesai polisi  pamong  praja  menindak  langsung  gelandangan  dan  pengemis  yang  terjaring  Razia dilakukan pendalaman pertanyaan untuk mengontrol atau mengantisipasi terhadap munculnya aktivitas  yang  dilakukan  oleh  gepeng  tersebut  adanya  keterlibatan  para  koordinator  yang memberi  perintah  kepada  mereka,  dengan  cara  mengintrogasi  gelandangan  dan  pengemis (gepeng)  yang terjaring Razia tersebut kewenangan satpol pp dalam memberikan sanksi hanya sebatas  administrasi,  berdasarkan  informasi  yang  diterima  sanksi  akan  diterapkan  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku,  Serta  barang  yang  di  gunakan  oleh  gepeng  tersebut  dalam menjalankan  aktivitasnya  sebagai  gelandangan  dan  pengemis  salah  satunya  yaitu  gerobak menjadi barang sitaan satpol pp.
Dalam  menanggapi  berbagai  permasalahan  yang  mengganggu  ketenteraman  dan ketertiban umum di kabupaten karawang dengan cepat, satpol pp mempunyai anggota peleton
khusus  yang  menangani  permasalahan  yang  ada  pada  sistem  pelaporan  masyarakat  yang dinamakan dengan istilah Peleton Bina Antisipasi Dampak Angka Kriminalitas atau yang lebih dikenal dengan istilah “TON BADAK” yang terdiri dari 1 peleton berjumlah 30 orang.
Tindak lanjut Razia yang telah dilakukan oleh satpol pp selanjutnya diserahkan kepada dinas  sosial  kabupaten  karawang  untuk  dilakukan  pelatihan  bagi  para  gelandangan  dan pengemis, dilakukan di non-panti asuhan dan panti sosial milik pemerintah daerah, lembaga swasta,  serta  gelandangan  dan  pengemis  yang  berasal  dari  luar  karawang  dikembalikan, dilakukan  aksi  razia  tambahan  yang  dikoordinasikan  dengan  Dinas  Sosial  Kabupaten Karawang.
Berdasarkan hasil penelitian Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan kegiatan menangani permasalahan gelandangan dan pengemis sudah sesuai dengan standar operasional prosedur  (SOP)  dan  telah  menegakkan  aturan  yang  berlaku  namun  dalam  pelaksanaan ditemukan beberapa hambatan atau kendala yaitu:
1. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Satpol PP Kabupaten Kabupaten Karawang
Berdasarkan  data  dari  Bidang Kepegawaian Satpol PP Jumlah  anggota  Satpol  PP Kabupaten  Karawang  antara  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan  Tenaga  Harian  Lepas  yang selanjutnya disebut dengan THL masih belum cukup jika dibandingkan dengan Satpol PP di kabupaten lain. Kepala Sub bagian Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Karawang Ibu Hj.  Suhartati.,SH  menjelaskan  bahwa  jumlah  anggota  Satpol  PP  Kabupaten  Karawang tidak sebanding dengan jumlah Satpol PP di kabupaten lain sehingga menghambat upaya Satpol  PP  dalam  penanggulangan  pengemis  dan  gelandangan  ataupun  kegiatan  lainnya. Anggota  Satpol  PP  Kabupaten  Karawang  terdiri atas Aparatur  Sipil  Negara  dan Tenaga Harian  Lepas  yang  selanjutnya  disebut  dengan ASN  dan  THL.  Jumlah  THL  Satpol  PP sebanyak 83 orang dan 108 orang ASN yang terdiri dari 105 orang PNS dan 3 orang PPPK. Jumlah ASN maupun THL Satpol PP Kabupaten Karawang dinilai belum cukup memenuhi kebutuhan  setiap  rencana  kegiatan  yang  akan  dilakukan  oleh  Satpol  PP  Kabupaten Karawang. Penerimaan THL Satpol PP Kabupaten Karawang terakhir dilakukan pada tahun 2021, dan penerimaan PNS pada tahun 2021 belum lagi dilakukan pengadaan THL ataupun ASN di Satpol PP Kabupaten Karawang.

## 2. Keterbatasan Mobilitas, Sarana dan prasarana
Keterbatasan  sarana  dan  prasarana menjadi salah  satu faktor  penting  Itu mungkin menentukan  keberhasilan  Satpol  PP  dalam  penertiban  di  Kabupaten  Karawang. berdasarkan data diperoleh dari pengelola barang dan arsip satpol pp kabupaten karawang Jumlah inventaris barang berupa kendaraan sebenarnya ada 11 kendaraan. Yang terdiri dari 5  mobil  patroli,  1  mobil  dalmas,  5  motor  KLX.  11  kendaraan  ini  di  pakai  untuk  semua kegiatan  tidak  di  bagi-bagi  perkegiatan  sehingga  sering  terjadi  bentrok  dalam  kegiatan, contohnya  seperti  ketika  kegiatan  penertiban  gepeng  dan  pengemis  berlangsung  maka kegiatan  yang  lainnya  bisa  di  lakukan  setelah  penertiban  selesai  karena  menunggu kendaraan.
3. Mindset  gelandangan  &  pengemis  yang  selalu  menunggu  belas  kasihan  orang  lain masih cukup tinggi dan tidak bisa serta merta diubah
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tata Suparta, S.Ak Kepala Seksi Operasi dan
Pengendalian, menjelaskan bahwa pengemis dan gelandangan hasil penertiban selanjutnya diserahkan kepada Dinas Sosial kabupaten Karawang yang mempunyai tugas reunifikasi yaitu  berupaya  kembalinya  gelandangan dan  pengemis  yang  bukan  warga  Karawang  ke daerah  asalnya,  namun  gelandangan  dan pengemis  yang merupakan  warga  karawang  di kembalikan kepada keluarganya dan dilakukan observasi apabila keluarganya benar-benar tidak mampu maka akan di daftarkan untuk mendapatkan bantuan dari dinas sosial, dan ketika  di  kembalikan  keluarga  orang  tersebut  membuat  pernyataan  yang  menegaskan bahwa keluarga sangup untuk membina kepada anggota keluarganya tersebut untuk tidak meminta-minta lagi, namun kenyataan dilapangan masih banyak orang yang telah terkena razia  kembali  kelapangan  untuk  meminta-minta  di  jalanan  karena  mindsetnya  dengan meminta-minta di jalan mendapatkan uang dengan mudah dan tidak perlu cape-cape kerja.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti:
1. para  gelandangan  dan  pengemis  mempunyai  beberapa  permasalahan  terkait  dengan kemiskinan,  rendahnya  pendidikan,  kurangnya  keterampilan  tenaga  kerja,  Masalah gelandangan  dan  pengemis  (gepeng)  telah  merusak  reputasi  beberapa  kota  besar  di Indonesia,  termasuk  Kabupaten  Karawang  sehingga  mendorong  Pemerintah  Kabupaten Karawang  mengambil  kebijakan.  Hal  ini  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat.
2. Dalam tahapan penertiban dan  kegiatan rutin yang tercantum dalam Permendagri No.16 Tahun  2023  yang  merupakan  kewenangan  instansi  satuan  polisi  pamong  praja.  Salah satunya  yang  menjadi  kewenangan  satpolpp  adalah  tertib  sosial.  Prosedur  penertiban dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan. Berdasarkan informasi mengenai capaian kinerja Satpol PP Kabupaten Karawang pada bidang transtibum, tahun 2023 gelandangan dan pengemis yang berhasil ditertibkan berjumlah 110 orang yang membuat surat pernyataan, sedangkan bulan januari sampai  bulan  maret  tahun  2024  gelandangan  dan  pengemis  yang  berhasil  ditertibkan berjumlah 14 orang yang terkena razia dan membuat surat pernyataan.
3. Berdasarkan  hasil  penelitian,  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  telah  melaksanakan  kegiatan menangani  permasalahan  gelandangan  dan  pengemis  sudah  sesuai  dengan  standar operasional  prosedur  (SOP)  dan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  namun  dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa hambatan atau kendala yaitu:
a. Keterbatasan Sumber Daya Aparatur Satpol PP Kabupaten Karawang;
b. Keterbatasan Sarana Mobilitas Sarana dan prasarana;
c. Mindset  gelandangan  pengemis  yang  masih  mengharapkan  belas  kasihan  orang  lain masih cukup tinggi dan tidak dapat dirubah secara sekaligus.

## DAFTAR PUSTAKA
Anak Agung Ngurah Bagus Raditya Wikananta. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam  Penanggulangan  Gelandangan  Dan  Pengemis  Untuk  Memajukan  Sektor Pariwisata. Jurnal Kontruksi Hukum, Vol.4 No.2; 139. Desi Alfiani.  (2018). Implementasi  Kebijakan  Penertiban  dan  Penanggulangan  Pengemis, Anak  Jalan  dan  Gelandangan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Samarinda”, Jurnal Administrasi Negara, Vol.6 No.1; 2.
Dia  Meirina  Suri.  (2017). Analisis  faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan penertiban  dan  pembinaan  gelandangan  dan  pengemis  di  kota  pekanbaru. Jurnal PUBLIKa, Vol 3, No. 1; 89.
Fitri Ida Laila.  (2023). Sebuah Analisis dilakukan Terhadap Implementasi Perda No. 4 Tahun 2013  Tentang  Penanganan  Pengeemis,  Pengamen,  dan  Anak  Jalanan  (PMKS)  (Studi kasus  yang  diambil  adalah  penertiban  anak  jalanan  di  jl.  Pluit  raya,  kecamatan penjaringan, kota administrasi Jakarta utara). Jurnal Kehakiman, Vol.10 No 2; 34. Harun  M.Nasir.  (2022). Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun  2012  Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Studi Di Kota Mataram). Jurnal Diskresi, Vol. 1 No.2; 236.
Irma Garwan dan Anwar Hidayat. (2018). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pejalan Kaki Berdasarkan  Pada  Peraturan  Daerah  No.  6  Tahun  2011  Tentang  Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Karawang. Jurnal Justisi Hukum, Vol.6 No. 1; 122.
Istanada  Nurika  Hassannah.  (2019). Peran  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Dinas  Sosial Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 Di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau . Jurnal IPDN; 2. Roza Erdillah dan Hendry Andry. (2015). Pelaksaan tugas satuan polisi pamong praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru . Jurnal PUBLIKa.,Vol.1,No.2; 196-213.
Syahrial.  (2021 ).  Pelaksanaan  kewenangan  satuan  polisi  pamong  praja  kota  banda  aceh dalam menertibkan gelandangan dan pengemis .Jurnal ilmiah mahasiswa, Vol. 5(3); 210. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan  Daerah  Nomor  10  Tahun  2020  Tentang  Penyelenggaraan  Ketertiban  Umum,
Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.
Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.