## Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja X
Riszka Indriani 1* , Dodik Siswantoro 2
1,2) Universitas Indonesia
1) riszkaindriani@gmail.com , 2) dodik.siswantoro@ui.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 19 Mei 2023 Disetujui
: 11 Juni 2023
Dipublikasi : 1 Oktober 2023

## ABSTRACT
This  study  was  performed  to  evaluate  the  implementation  of  Government’s  Internal  Control System (SPIP) in Work Unit X and develop suggestions for internal control flaws. The results of the  2020  Supreme  Audit  Agency  (BPK)  examination showed  that  of  the  11  findings  obtained,  9 were findings of deficiencies in the internal control system. This reflects that the internal control conditions in this working unit are still not optimal. Furthermore, there were repeated findings in implementing  assistance  distribution,  a  national  priority  program.  This  has  the  potential  to hamper  the  attainment  of  the  objectives  and  hinder  the  equitable  distribution  of  education  in Indonesia. Work Unit X is one of the government institutions that manages many national priority programs,  so  it  is  important  for  this  institution  to  improve  internal  control  to  maintain accountability  and  minimize  findings  related  to  aid  distribution.  This  research  is  qualitative research  and  uses  a  case  study  strategy.  The  evaluation  of  SPIP  implementation  is  carried  out using  an  assessment  instrument  based  on  BPKP  Regulation  Number  5  Year  2021.  Data  were obtained through observation, documentation, and interviews. Data were analyzed using content analysis to get an overview of the SPIP implementation in Work Unit X so that weaknesses can be identified,  and  improvements  can  be  made  in  the  future.  The  results  of  this  research  show  that SPIP in Work Unit X has met the implementation indicators based on BPKP Regulation Number 5  Year  2021,  but  still  needs  improvement  in  the  internal  control  monitoring  element.  The evaluation results carried out by internal and external examiners have not been fully followed up, so the improvement process is hampered.
Keywords:  audit  finding;  government  internal  control  system;  government  institution;  internal control

## PENDAHULUAN
Proporsi  temuan  atas  kelemahan  sistem  pengendalian  internal  cukup  besar  di  lingkungan kementerian/satker  pada  pemerintah  pusat  seperti  terlihat  pada  Ikhtisar  Hasil  Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021. 49% temuan yang didapat merupakan temuan kelemahan sistem pengendalian  internal  (SPI).  Kemudian  pada  IHPS  I  Tahun  2022,  hasil  pemeriksaan  BPK menunjukkan  bahwa  44,8%  temuan  yang  didapat  merupakan  temuan  kelemahan  SPI.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pengendalian  internal  pada  organisasi  pemerintahan  masih belum optimal karena masih tingginya persentase temuan kelemahan SPI. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan. Menurut Altamuro & Beatty (2010) dan Farida et al. (2021),  peningkatan  pemantauan  dan  penerapan  pengendalian  internal  memiliki  pengaruh  pada kualitas pelaporan keuangan. Semakin baik pengendalian internal satker maka kualitas pelaporan keuangan juga semakin baik (Abbas et al., 2022).
Lemahnya  pengendalian  internal  dapat  mengakibatkan  masalah  lain  di  dalam  organisasi,  di antaranya  timbulnya  kecurangan  (fraud),  seperti  ditunjukkan  pada  penelitian  Hazaea  &  Zhu (2022)  yang  menyatakan  bahwa  salah  satu  faktor  yang  mendorong  terjadinya  korupsi  adalah sistem  pengendalian  internal  yang  lemah.  Selain  itu,  menurut  Indriasih  &  Sulistyowati  (2022) sistem pengendalian internal dan transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas. Sebagai satker yang  mengelola  keuangan  negara,  satker  ini  harus  menjaga  akuntabilitas  dalam  melaksanakan tugas  dan  fungsinya.  Untuk  itu,  penting  dilaksanakan  pengendalian  internal  yang  baik. Pengendalian  internal  pada  satker  pemerintahan  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004  yang  menyebutkan  bahwa  penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI)  pada instansi  pemerintahan  dilakukan  guna  meningkatkan  akuntabilitas,  transparansi,  dan  efisiensi dalam  pengelolaan  keuangan  negara  serta  diatur  oleh  PP  Nomor  60  Tahun  2008.  SPIP  dapat dijadikan  sebagai  alat  pendeteksi  dini  atas  risiko-risiko  yang  mungkin  timbul  dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  termasuk  risiko  kecurangan  (fraud).  Oleh  karena  itu,  penerapan SPIP  diharapkan  tidak  dalam  hal  administrasi  saja  namun  juga  terintegrasi  ke  dalam  seluruh kegiatan organisasi dan menjadi kebutuhan organisasi.
Penelitian  terdahulu  yang  serupa  melakukan  penilaian  SPIP  menggunakan  indikator  kelima komponen  SPIP  sesuai  PP  Nomor  60  Tahun  2008.  Namun,  penelitian  ini  berbeda  dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini tidak hanya menekankan pada 5 (lima) komponen SPIP saja  namun  juga  menghubungkannya  dengan  tujuan SPIP  dan  terdapat  penilaian  atas  penetapan tujuan dan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu tersebut dilakukan pada pemerintah daerah sedangkan penelitian ini dilakukan pada salah satu satuan kerja di lingkungan pemerintah pusat.
Satuan  Kerja  (satker)  X  merupakan  salah  satu  satker  di  lingkungan  pemerintah  pusat  yang berdiri  sekitar  tahun  2019.  Salah  satu  tugas  dan  fungsi  yang  dijalankan  satker  ini  adalah menyalurkan  bantuan  pemerintah.  Satker  X  memegang  peranan  penting  dalam  tercapainya  visi dan  misi  kementerian  karena  sebagian  besar  program  prioritas  nasional  berada  pada  satker  ini. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, satker ini mengelola sekitar 30% anggaran kementerian. Besarnya anggaran yang dikelola, membuat satker ini perlu memiliki pengendalian internal yang baik  untuk  meminimalisir  risiko  kecurangan  dan  memprediksi  hambatan  yang  mungkin  timbul dalam  pencapaian  tujuan  organisasi.  Selain  itu,  berdasarkan  Undang-Undang  (UU)  Nomor  17 Tahun  2003,  pengelolaan  keuangan  negara  harus  transparan  dan  akuntabel.  Oleh  karena  itu, Satker X harus menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atas  Laporan  Keuangan Satker X tahun 2020 dan 2021, dari 11 temuan  yang didapat, 9 temuan merupakan temuan atas kelemahan  sistem  pengendalian  internal.  Hal  ini  menggambarkan  bahwa  kondisi  pengendalian internal  pada  satker  ini  masih  kurang  optimal.  Selain  itu,  terdapat  temuan  berulang  terkait penyaluran  bantuan  program  prioritas  nasional.  Terdapat  beberapa  penerima  bantuan  yang mendapatkan  dana  dari  program  lain  yang  sejenis,  di  mana  hal  ini  tidak  diperkenankan  dalam petunjuk  teknis.  Kemudian  terdapat  beberapa  penerima  bantuan  yang  tidak  layak  menerima bantuan  karena  tidak  memenuhi  kriteria  penerima  bantuan.  Temuan  tersebut  menyebabkan penyaluran  bantuan  tidak  tepat  sasaran  dan  menghambat  pencapaian  tujuan  prioritas  nasional. Temuan-temuan  tersebut  terjadi  akibat  lemahnya  pengendalian  internal  seperti  tercantum  dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
Kelemahan  SPIP  dapat  mempengaruhi  kualitas  pelaporan  keuangan,  di  mana  indikator pengendalian  internal  juga  dipertimbangkan  dalam  pemberian  opini  atas  laporan  keuangan  oleh BPK.  Satker  X  harus  menjaga  akuntabilitas  dan  kepercayaan  publik  dalam  pengelolaan  dan pelaporan keuangannya. Untuk itu perlu dilakukan penguatan pengendalian internal. Berdasarkan hal-hal  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengevaluasi implementasi  SPIP  pada  Satker  X  dengan  melihat  kesesuaian  pelaksanaannya  berdasarkan  PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

## STUDI LITERATUR

## Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Pengendalian  internal  dirancang  oleh  manajemen  untuk  memberikan  keyakinan  yang memadai  bahwa  laporan  keuangan  telah  menyajikan  informasi  yang  andal,  tepat  waktu, transparan,  dan  disajikan  secara  wajar.  Pengendalian  internal  yang  efektif  dapat  mengurangi risiko  kerugian  dan  hambatan  dalam  pencapaian  tujuan  perusahaan.  Pengendalian  internal  juga memiliki  keterbatasan  dalam  penerapannya.  Pengendalian  internal  pada  satker  pemerintahan diatur dalam Peraturan Nomor 60 Tahun 2008.
Sistem  Pengendalian  Intern  adalah  proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang- undangan.  SPIP  adalah  Sistem  Pengendalian  Intern  yang  diselenggarakan  secara  menyeluruh  di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (Pemerintah Republik Indonesia, 2008)
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  SPIP  merupakan  proses  yang berkesinambungan  dan  berjalan  secara  terintegrasi  mulai  dari  perencanaan,  struktur  dan  proses pengendalian  internal,  hingga  pencapaian  hasil/tujuan  organisasi  yang  diterapkan  secara menyeluruh  di  dalam  organisasi  tersebut.  Pelaksanaan  SPIP  diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Kepala  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  Nomor  PER-1236/K/LB/2009 Tentang Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP.
SPIP  bertujuan  untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai  bagi  tercapainya  tujuan pengendalian  internal  yang  dibangun,  antara  lain:  (1)  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien;  (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan dan  perundang-undangan.  Setiap  kegiatan  yang  dirancang  oleh  instansi  pemerintah,  dapat digunakan untuk mencapai lebih dari 1 (satu) tujuan tersebut. Dalam penerapannya, SPIP terdiri atas  5  (lima)  komponen  antara  lain:  (1)  lingkungan  pengendalian;  (2)  penilaian  risiko;  (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; dan (5) pemantauan pengendalian intern.
Kelima  komponen  tersebut  saling  terkait  dan  mendukung  pencapaian  tujuan  dari  SPIP  itu sendiri.  Penyelenggaraan  lingkungan  pengendalian  yang  baik  akan  melahirkan  suasana  bekerja yang nyaman dan memotivasi para pegawai untuk bekerja lebih baik dan berintegritas. Selain itu, dalam pelaksanaan aktivitas organisasi dibutuhkan penilaian risiko guna mencegah hal-hal yang dapat  menghambat  pencapaian  tujuan  organisasi.  Atas  identifikasi  risiko  yang  telah  dilakukan, direncanakan  kegiatan  pengendalian  untuk  mengatasi  dan  mengantisipasi  risiko-risiko  tersebut. Untuk  memastikan  seluruh  kegiatan  berjalan  dengan  baik,  diperlukan  komunikasi  yang  efektif. Terakhir  namun  tidak  kalah  penting,  perlu  adanya  pemantauan  secara  berkelanjutan  untuk mengevaluasi  jalannya  kegiatan  dan  pengendalian  internal  dan  dilakukan  perbaikan  secara berkesinambungan.
Pelaksanaan pengendalian internal pada satker pemerintahan perlu dinilai dan diukur tingkat keberhasilan pelaksanaannya. Penilaian ini diatur dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Evaluasi dilakukan guna mengetahui tingkat kematangan implementasi SPIP yang berkonsentrasi kepada  beberapa  komponen.  Komponen  tersebut  adalah  (1)  kualitas  penentuan  tujuan;  (2) implementasi  struktur  dan  proses;  dan  (3)  pencapaian  tujuan  yang  menggambarkan  pencapaian pada  implementasi  SPIP.  Evaluasi  atas  kualitas  penentuan  sasaran  dilaksanakan  guna memverifikasi bahwa tujuan dan sasaran yang disusun berorientasi pada hasil, telah sesuai tujuan organisasi,  serta  turut  menimbang  isu-isu  strategis.  Evaluasi  atas  struktur  dan  proses  dijalankan pada implementasi dari kelima komponen SPIP yang diturunkan menjadi 25 (dua puluh lima) sub komponen.  Masing-masing  sub  memiliki  tolak  ukur  tersendiri  dalam  menggambarkan  kualitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan usaha pengendalian korupsi. (BPKP, 2021)

## Penelitian Terdahulu
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian  tersebut  menggunakan  PP  Nomor  60  Tahun  2008  sebagai  indikator penilaian  dan  analisisnya.  Penelitian  Limbong  (2022)  dilakukan  untuk  melihat  kesesuaian penerapan SPIP pada Puslitbang Transportasi Udara (PTU) dan melihat kendala pelaksanaannya,
serta  melihat  bagaimana  penerapan  SPIP  dapat  mendukung  pencapaian  kinerja.  Hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  secara  garis  besar,  pelaksanaan  SPIP  pada  PTU  telah memenuhi  kriteria  berdasarkan  PP  Nomor  60  Tahun  2008.  Kemudian  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  secara  tidak  langsung,  penerapan  SPIP  memiliki  pengaruh  terhadap pencapaian  kinerja  PTU.  Penelitian  Winarna  et  al.  (2021)  meneliti  pengaruh  SPIP  terhadap kinerja  administrasi  pemerintah  daerah.  Hasil  penelitiannya  menunjukkan  bahwa  lingkungan pengendalian,  penilaian  risiko,  dan  informasi  dan  komunikasi  berpengaruh  positif  terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penelitian Amelia & Halim (2021) dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan SPIP pada Sub Bagian Keuangan atas proses penyusunan pelaporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan  (Disperindag)  Sleman.  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  tingkat maturitas SPIP pada instansi tersebut berada pada level 4 (empat) di mana penerapan SPIP telah efektif namun belum optimal. Pada penerapannya, masih terdapat beberapa kelemahan antara lain belum  adanya  evaluasi  pada  pembinaan  pegawai  dan  pembatasan  akses  pada  sistem  informasi keuangan.  Pemantauan  tindak  lanjut  hasil  evaluasi  juga  belum  dilakukan  menggunakan  sistem informasi. Penelitian Turangan et al.  (2017) dilakukan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal terhadap kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian tersebut  menunjukkan  bahwa  SPIP  telah  berjalan  dengan  baik  dan  efektif.  Namun  belum  ada pengawasan internal yang dilakukan karena tidak adanya aparat pengawasan internal. Kemudian hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  secara  tidak  langsung,  SPIP  mendukung  pencapaian realisasi belanja dengan baik.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan strategi penelitian studi  kasus  untuk  menggali  fenomena  terkait  penerapan  pengendalian  internal  pada  Satker  X. Menurut  Ellet  (2018),  pendekatan  studi  kasus  evaluasi  menggambarkan  situasi  di  mana pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang  seseorang,  divisi,  perusahaan,  negara,  strategi,  atau kebijakan  diperlukan  sebelum  keputusan  atau  tindakan  penting  dapat  diambil.  Pendekatan  studi kasus  evaluasi  dapat  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  mengenai  pelaksanaan pengendalian  internal  pada  Satker  X  dan  dilakukan  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan pengendalian internal tersebut.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  triangulasi,  yaitu dengan  melakukan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  dengan  sumber  data  yang  sama secara  bersamaan.  Dalam  teknik  pengumpulan  data,  triangulasi  diartikan  sebagai  teknik pengumpulan  data  yang  bersifat  menggabungkan  dari  berbagai  teknik  pengumpulan  data  dan sumber  data  yang  telah  ada  (Sugiyono,  2019).  Analisa  dilakukan  menggunakan  analisis  konten untuk  mendapatkan  gambaran  mengenai  implementasi  SPIP  pada  Satker  X.  Peneliti  melakukan analisa  terhadap  dokumen  pendukung  terkait  pelaksanaan  pengendalian  internal  dan  melihat kesesuaiannya  dengan  indikator  yang  ada  pada  Peraturan  BPKP  Nomor  5  Tahun  2021. Kemudian, dilakukan konfirmasi melalui wawancara guna mengkonfirmasi dan menggali kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian internal. Selain itu, peneliti melakukan observasi secara  langsung  pada  Satker  X  selama  2  minggu  yaitu  pada  tanggal  26  Maret  2023  –  7  April 2023. Kemudian peneliti juga mengikuti kegiatan penilaian mandiri pelaksanaan SPIP pada satker ini. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh tim dari Inspektorat Jenderal selaku penjaminan kualitas pada penilaian mandiri SPIP.
Analisis  dilakukan  menggunakan  langkah-langkah  analisis  data  menurut  Miles  dan Huberman dalam Sugiyono (2019) yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan  verifikasi.  Pada  reduksi  data,  peneliti  membuat  matriks  hasil  observasi  dokumen  yang dikelompokkan  berdasarkan  komponen  dan  unsur  yang  berada  pada  Peraturan  BPKP  Nomor  5 Tahun 2021. Selain itu, peneliti melakukan penyederhanaan data mentah yang didapat dari hasil wawancara  dengan  membuat  matrik  dengan  mengelompokkan  jawaban  serupa  dari  para narasumber.  Dalam  penelitian  ini,  penyajian  data  hasil  wawancara  berupa  teks  naratif  yang didukung  dengan  tabel  ringkasan  hasil  analisis.  Setelah  dilakukan  penyederhanaan  data  mentah dan  analisis  atas  hasil  wawancara,  peneliti  menarik  kesimpulan  atas  rumusan  permasalahan penelitian ini.

## HASIL
Penilaian  SPIP  dilakukan  berdasarkan  indikator  penilaian  pada  Peraturan  BPKP  Nomor  5 Tahun  2021,  di  mana  penilaian  dikelompokkan  menjadi  3  (tiga)  bagian  yaitu  penilaian  atas penetapan  tujuan;  penilaian  atas  struktur  dan  proses;  dan  penilaian  atas  pencapaian  tujuan. Penilaian  penetapan  tujuan  terdiri  dari  penilaian  kualitas  sasaran  strategis  dan  penilaian  strategi dalam  mencapai  target  tersebut.  Target  ini  ditetapkan  pada  tingkat  kementerian  dan  kemudian diturunkan  menjadi  sasaran  program  yang  nantinya  akan  diwujudkan  dalam  bentuk kegiatan/program pada setiap satker. Dalam hal ini, sasaran program/kegiatan pada Satker X telah sesuai  dengan  sasaran  strategis  tingkat  kementerian  dan  mendukung  pencapaian  visi  dan  misi kementerian. Setiap program/kegiatan pada Satker X sesuai dengan sasaran program kementerian dan  mendukung  pencapaian  sasaran  strategisnya.  Indikator  kinerja  yang  ditetapkan  juga  baik, jelas,  dan  terukur,  serta  berorientasi  pada  hasil.  Penentuan  target  dilakukan  sesuai  dengan kemampuan satker dan memperhatikan capaian tahun sebelumnya.
Evaluasi  atas  struktur  dan  proses  dilaksanakan  dengan  melihat  setiap  unsur  dan  parameter dalam kelima komponen SPIP, kemudian menghubungkannya dengan pencapaian keempat tujuan SPIP. Pada Tabel 1 terlihat bahwa secara keseluruhan kondisi lingkungan pengendalian di dalam satker ini sudah tercipta dengan baik, namun belum ada evaluasi pada sebagian sub unsurnya.
Tabel 1. Ringkasan Hasil Evaluasi Sub Unsur Lingkungan Pengendalian
Sub Unsur Penerapan pada Satker X Penegakan  Integritas  dan Etika • Telah terdapat kebijakan • Kebijakan telah disosialisasikan dan diterapkan • Belum ada evaluasi Komitmen terhadap Kompetensi • Standar kompetensi telah dijadikan acuan • Belum ada evaluasi Kepemimpinan yang Kondusif • Telah  mempertimbangkan  manajemen  risiko dalam membuat kebijakan • Telah ada evaluasi Struktur  Organisasi  Sesuai Kebutuhan • Struktur organisasi telah sesuai • Telah  ada  evaluasi,  namun  proses  perbaikan belum berkelanjutan Pendelegasian  Wewenang dan Tanggung Jawab • Telah  ada  pendelegasian  wewenang  dan tanggung jawab • Telah ada evaluasi Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM • Telah terdapat kebijakan • Telah ada evaluasi dan perbaikan
• Telah ada upaya peningkatan kompetensi SDM
Perwujudan  Peran  APIP yang Efektif • APIP telah berperan dengan baik Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait • Telah menjalin kerja sama dengan baik • Evaluasi telah dilakukan secara berkala
Sumber: Penulis (2023), data diolah
Satker  X  telah  memiliki  kebijakan  terkait  penegakan  integritas  dan  nilai  etika,  baik  saat pelaksanaan  tugas,  dalam  kegiatan  pengelolaan  keuangan,  dalam  hal  pengamanan  aset,  maupun dalam  menaati  peraturan  yang  berlaku.  Akan  tetapi,  pelaksanaan  kebijakan  ini  belum  diikuti dengan evaluasi rutin yang terjadwal dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satker  X  telah  menyusun Prosedur  Operasional  Standar  (POS) sebagai  acuan  dalam  melakukan pekerjaan.  Namun  dalam  pelaksanaannya,  POS  ini  belum  diimplementasikan  secara  konsisten dan  menyeluruh.  Selain  itu,  evaluasi  atas  pelaksanaan  POS  ini  belum  pernah  dilakukan.  Belum terdapat evaluasi secara rutin dan berkelanjutan pada pelaksanaan komitmen terhadap kompetensi dan struktur organisasi. Evaluasi hanya dilakukan saat terjadi kendala atau permasalahan melalui rapat dengan pimpinan.
Pelaksanaan  sub  unsur  penilaian  risiko  pada  satker  ini  telah  berjalan  dengan  baik  dan  telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaannya seperti terlihat pada Tabel 2. Satker ini telah melakukan identifikasi  risiko  dan  menetapkan  selera  risiko  dan  telah  dilakukan  evaluasi  atas  penetapan tersebut.  Identifikasi  risiko  telah  dilakukan  pada  seluruh  program  di  dalam  organisasi,  serta mempertimbangkan  risiko  internal  dan  eksternal.  Di  dalam  register  risiko  telah  terdapat  daftar risiko, dampak terhadap organisasi, tindakan pengendalian yang telah dilakukan, pemilik risiko, serta tindakan yang akan dilakukan untuk meminimalisir risiko.
Tabel 2. Ringkasan Hasil Evaluasi Sub Unsur Penilaian Risiko
Sub Unsur Penerapan pada Satker X Identifikasi Risiko • Telah terdapat kebijakan • Telah ada evaluasi Analisis Risiko • Risiko telah dianalisis • Satker  telah  menentukan  prioritas  risiko,  rencana  tindak pengendalian, dan implementasi tindak pengendalian • Pada  peta  risiko,  belum  ada  risiko  terkait  kemungkinan terjadinya kecurangan • Telah ada evaluasi
Sumber: Penulis (2023), data diolah
Selain itu, telah terdapat batas toleransi risiko yang dapat diterima oleh satker. Satker X juga telah  menentukan  prioritas  risiko  dan  menentukan  rencana  tindakan  pengendalian  untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi. Proses pengelolaan risiko yang dilakukan telah terhubung dengan  proses  bisnis  dan  perencanaan  satker.  Analisis  risiko  juga  telah  dilakukan  secara memadai. Manajemen risiko yang dijalankan telah sesuai dengan kebijakan yang dibuat dan telah dilakukan  evaluasi  atas  pelaksanaannya.  Namun  pada  peta  risiko  belum  terdapat  risiko  terkait kemungkinan terjadi kecurangan.
Pelaksanaan kegiatan pengendalian pada satker ini telah berjalan dengan baik seperti terlihat pada  Tabel  3,  namun  belum  ada  evaluasi  secara  khusus  dalam  sistem  pengendalian  internal. Satker  telah  melaksanakan  reviu  atas  pencapaian  kinerja  dan  dilakukan  secara  berjenjang  dan kemudian dievaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rapat pimpinan paling tidak setiap satu bulan. Hasil evaluasi ditindaklanjuti untuk memaksimalkan pencapaian tujuan organisasi.
Tabel 3. Ringkasan Hasil Evaluasi Sub Unsur Kegiatan Pengendalian
Sub Unsur Penerapan pada Satker X Reviu atas Kinerja • Reviu telah dilaksanakan • Hasil evaluasi ditindaklanjuti Pembinaan SDM • Telah  dilakukan  pembinaan  SDM  sesuai dengan kompetensi dan penugasan • Telah ada evaluasi Pengendalian  atas  Pengelolaan  Sistem Informasi • Telah ada kebijakan • Telah dievaluasi Pengendalian Fisik atas Aset • Telah ada kebijakan • Telah dilakukan evaluasi Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja • Telah dilakukan reviu secara periodik Pemisahan Fungsi • Telah terdapat pemisahan fungsi • Evaluasi dilakukan secara berkala Otorisasi  atas  Transaksi  dan  Kejadian yang Penting • Telah terdapat otorisasi • Telah ada evaluasi Pencatatan  yang  Akurat  dan  Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian • Pencatatan  dilakukan  secara  akurat  dan tepat waktu • Dilakukan rekonsiliasi secara berkala
Sub Unsur Penerapan pada Satker X Pembatasan  Akses  atas  Sumber  Daya dan Pencatatannya • Telah terdapat pembatasan akses Akuntabilitas  terhadap  Sumber  Daya dan Pencatatannya • Telah dilakukan namun belum optimal Dokumentasi  yang  Baik  atas  SPI  serta Transaksi dan Kejadian Penting • Telah dilaksanakan • Belum ada evaluasi
Sumber: Penulis (2023), data diolah
Akuntabilitas  terhadap  sumber  dan  pencatatatan  berlum  berjalan  secara  optimal,  masih terdapat kesalahan pencatatatan dalam laporan keuangan, dan masih terdapat beberapa  transaksi yang belum tercatat. Namun hal tersebut telah diperbaiki melalui koreksi saat penyusunan laporan keuangan audited . Dokumentasi atas pelaksanaan sistem pengendalian internal dan dokumentasi atas peristiwa penting telah dilakukan. Namun dokumentasi ini belum dievaluasi secara khusus. Evaluasi dilakukan Ketika terdapat kendala atau permasalahan saja.
Pelaksanaan  unsur  informasi  dan  komunikasi  pada  satker  ini  telah  berjalan  dengan  baik seperti terlihat pada Tabel 4 bahwa informasi tersedia dan mudah diakses serta komunikasi telah berjalan  secara  efektif.  Informasi  terkait  satker  ini  mudah  untuk  diakses  oleh  pihak berkepentingan sesuai dengan kebutuhannya. Satker X  telah melakukan evaluasi atas pemberian layanan  melalui  survey  kepuasan  masyarakat.  Sebagai  upaya  berkomunikasi  dengan  para pemangku  kepentingan  dalam  mengatasi  isu  negatif,  Satker  X    menerbitkan  hasil  survei  di lamannya serta membuat podcast untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang sering muncul. Komunikasi antar pegawai dilakukan secara verbal, melalui grup Whatsapp, zoom, atau media lain yang dapat digunakan dalam mempermudah jalannya tugas dan fungsi masing-masing pegawai,  baik  dalam  rangka  efektivitas  dan  efisiensi  kegiatan,  pengelolaan  keuangan,  maupun dalam  pengelolaan  aset.  Setiap  komunikasi  dilakukan  untuk  meminimalisir  segala  bentuk kecurangan dan menunjang pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi atas informasi dan komunikasi telah dilakukan melalui rapat dengan pimpinan dan telah ditindaklanjuti.
Tabel 4. Ringkasan Hasil Evaluasi Sub Unsur Informasi dan Komunikasi
Sub Unsur Penerapan pada Satker X Informasi yang Relevan • Informasi tersedia dan mudah diakses • Strategi dan manajemen risiko telah dikomunikasikan • Rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan • Terdapat wadah pengaduan internal yang telah dievaluasi Komunikasi yang Efektif • Telah ada evaluasi terhadap komunikasi yang efektif
Sumber: Penulis (2023), data diolah
Pelaksanaan unsur pemantauan pengendalian internal pada satker ini secara keseluruhan telah berjalan dengan cukup baik seperti terlihat pada Tabel 5 di mana pemantauan dan evaluasi telah dilaksanakan  namun  hasil  evaluasi  belum  sepenuhnya  ditindaklanjuti.  Pemantauan  pelaksanaan pengendalian internal telah dilakukan namun belum dikelola dengan baik. Pemantauan terhadap manajemen risiko juga telah dilakukan namun belum dilakukan secara berkala. Evaluasi terpisah dan  reviu  terhadap  manajemen  risiko  telah  dilakukan  setiap  tahun,  namun  hasil  evaluasi  belum ditindaklanjuti sepenuhnya.
Tabel 5. Ringkasan Hasil Evaluasi Sub Unsur Pemantauan Pengendalian Internal
Sub Unsur Penerapan pada Satker X Pemantauan Berkelanjutan • Pemantauan telah dilaksanakan • Hasil evaluasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti Evaluasi Terpisah • Evaluasi  terpisah  dan  reviu  manajemen  risiko telah dilaksanakan secara berkala Sumber: Penulis (2023), data diolah
Evaluasi  atas  pencapaian  tujuan  menggunakan  indikator  dari  tujuan  SPIP  yakni  efektivitas dan  efisiensi  dalam  mencapai  tujuan  instansi,  keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset negara,  serta  ketaatan  terhadap  peraturan.  Dapat  dilihat  pada  Gambar  1  bahwa  capaian  output Satker X  pada seluruh program melebihi 100%.
Gambar 1. Grafik Capaian Output Satker X Tahun 2021 Sumber: Satker X (2021), data diolah
Kemudian  untuk  capaian  outcome  dapat  dilihat  pada  Gambar  2,  Satker  X    telah  dapat membantu  sasaran  strategis  tingkat  kementerian  dan  berpartisipasi  meningkatkan  Angka Partisipasi Kasar (APK). Sebagian besar capaian outcome tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan, namun masih ada satu indikator yang capaiannya sebesar 90,25%.
Gambar 2. Grafik Capaian Outcome Satker X Tahun 2021 Sumber: Satker X (2021), data diolah
Laporan keuangan Satker X mendapatkan opini WTP dalam 5 tahun terakhir. Namun dalam 2 (dua)  tahun  berjalannya,  pada  hasil  pemeriksaan  BPK  masih  terdapat  temuan  yang  berulang terkait  pengelolaan  bantuan.  Selama  2  tahun  beroperasi,  tidak  terdapat  temuan  terkait  aset  pada pemeriksaan  atas  Laporan  Keuangan  Satker  X  ,  baik  temuan  terkait  administrasi  aset, permasalahan hukum pada aset Satker X. Kemudian menurut laporan yang dihasilkan dari sistem satker ini, 90% kondisi BMN berfungsi dengan baik.
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 IKK 1 IKK 2 IKK 3 IKK 4 IKK 5 Realisasi Target 0 20 40 60 80 100 120 IKK 1 IKK 2 IKK 3 IKK 4 IKK 5 Realisasi Target

## PEMBAHASAN
Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021, penetapan sasaran harus sesuai dengan visi,  tugas,  dan  fungsi  satker,  serta  orientasi  terhadap  hasil.  Kemudian  indikator  kinerja  harus spesifik  dan  relevan,  realistis,  serta  dievaluasi  secara  berkala.  Selain  itu,  target  kinerja  yang ditetapkan harus spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, memperhatikan capaian tahun lalu, dan  dievaluasi  secara  berkala.  Melihat  indikator  penilaian  penetapan  sasaran,  indikator  kinerja, serta target kinerja sesuai peraturan tersebut, kualitas penetapan tujuan pada Satker X sudah baik. Indikator dan target kinerja satker ini disusun dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya. Target yang ditetapkan juga dapat diukur serta dapat dicapai dalam periode waktu tertentu.
Lingkungan  pengendalian  menggambarkan  kondisi  di  dalam  organisasi  dalam  membangun kesadaran pentingnya pengendalian internal dalam setiap kegiatan yang dijalankan. Dalam hal ini, peran pimpinan penting dalam memberikan teladan dalam menjalankan nilai integritas dan etika. Secara keseluruhan penerapan unsur lingkungan pengendalian pada Satker X  telah dilaksanakan dengan  baik,  namun  beberapa  perbaikan  seperti  pada  sub  unsur  penegakan  integritas  dan  etika perlu dilakukan. Penerapan POS belum dilaksanakan secara konsisten sehingga perlu peningkatan dan  evaluasi  pada  penerapan  POS  tersebut.  Kemudian  pada  sub  unsur  komitmen  terhadap kompetensi,  belum  ada  evaluasi  secara  khusus  yang  dilakukan  namun  sebenarnya  evaluasi dilakukan  melalui  rapat  dengan  pimpinan  setiap  minggu  dengan  agenda  berbeda-beda  sesuai kebutuhan.
Hal  ini  berbeda  dengan  hasil  penelitian  Limbong  (2022)  yang  menunjukkan  bahwa kelemahan penerapan unsur lingkungan pengendalian pada Puslitbang Transportasi Udara (PTU) terdapat pada pengelolaan kompetensi SDM yang dirasa belum optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.  Kemudian  hasil  penelitian  Amelia  &  Halim  (2021)  menunjukkan  bahwa  pada  Sub Bagian  Keuangan  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  (Disperindag)  Sleman,  kelemahan penerapan  unsur lingkungan  pengendalian  berada  pada  pembinaan  SDM  di mana  belum  pernah dilakukan  diklat,  serta  belum  dilakukan  evaluasi  berkala  dan  terdokumentasi  termasuk  evaluasi pada  pendelegasian  wewenang  dan  tata  kelola  struktur  organisasi.  Sedangkan  pada  penelitian Yurniwati & Rizaldi (2015) ditemukan bahwa kondisi lingkungan pengendalian pada Pemerintah Daerah  Padang  Panjang  memiliki  kelemahan  pada  aspek  kepemimpinan  dan  kebijakan  rotasi pegawai
Unsur  penilaian  risiko  penting  bagi  pencapaian  tujuan  organisasi  karena  hambatan  yang mungkin  terjadi  dalam  pencapaian  tujuan  dapat  diminimalisir  melalui  identifikasi  risiko. Pelaksanaan unsur penilaian risiko pada Satker X  telah berjalan dengan baik dan telah dilakukan evaluasi  secara  berkala,  namun  perlu  adanya  penambahan  risiko-risiko  yang  belum  tercantum. Hal  serupa juga  ditemukan  pada  penelitian  Turangan  et  al.  (2017)  di mana  penerapan  penilaian risiko pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan dengan baik. Namun berbeda dengan hasil penelitian Limbong (2022), penerapan manajemen risiko pada PTU belum konsisten dan terintegrasi, serta tidak ada evaluasi secara berkala untuk memperbaharui kebijakan tersebut.  Hasil  penelitian  Amelia  &  Halim  (2021)menunjukkan  bahwa  pada  Sub  Bagian Keuangan  Disperindag  Sleman  belum  terdapat  daftar  risiko  terkait  pemrosesan  transaksi  dan penyusunan  laporan  keuangan  dan  sistem  untuk  memantau  perubahan  Rencana  Tindak Pengendalian (RTP).
Untuk  memastikan  pelaksanaan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  berjalan  dengan  baik  dan memadai,  diperlukan  tindakan  pengendalian  yang  dievaluasi  secara  berkala.  Pelaksanaan  unsur kegiatan  pengendalian  pada  Satker  X    telah  berjalan  dengan  baik.  Setiap  sub  unsur  telah dilaksanakan  dan  dievaluasi  secara  berkala  kecuali  untuk  sub  unsur  dokumentasi  atas  kejadian penting, masih belum terdapat evaluasi secara khusus. Pelaksanaan unsur kegiatan pengendalian yang baik juga terjadi pada Perguruan Tinggi Negeri X berdasarkan penelitian Zamzami & Faiz (2015). Namun hal tersebut tidak sama pada PTU, menurut Limbong (2022) penetapan dan reviu kebijakan belum optimal dan evaluasi atas kinerja pada PTU belum dilakukan secara berkala.
Data  dan  informasi  yang  dikomunikasikan  dengan  baik  dapat  membantu  efektivitas  dan efisiensi  pencapaian  tujuan  organisasi.  Secara  keseluruhan,  penerapan  unsur  informasi  dan komunikasi pada Satker X  telah berjalan dengan baik. Informasi tersedia dengan baik dan mudah diakses,  evaluasi  atas  komunikasi  yang  efektif  dilakukan  melalui  SKM.  Hal  serupa  juga  terjadi
pada Sub Bagian Keuangan Disperindag Sleman di mana unsur informasi dan komunikasi telah berjalan  dengan  baik  pada  penelitian  Amelia  &  Halim  (2021).  Menurut  hasil  analisisnya,  unsur informasi  dan  komunikasi  pada  Sub  Bagian  Keuangan  Disperindag  Sleman  telah  berada  pada level optimum. Namun hasil penelitian Limbong (2022) menunjukkan pada PTU informasi belum tersedia dengan lengkap serta belum ada evaluasi atas komunikasi yang efektif.
Pemantauan  pengendalian  internal  dilakukan  untuk  menilai  kualitas  pengendalian  internal pada organisasi dan untuk memastikan bahwa temuan audit telah ditindaklanjuti secara tepat dan dilakukan  tindakan  perbaikan.  Pelaksanaan  pemantauan  pengendalian  internal  pada  Satker  X belum  berjalan  dengan  optimal  karena  hasil  evaluasi  belum  ditindaklanjuti  sepenuhnya.  Pada PTU, pemantauan sistem pengendalian belum dikelola dengan baik dan belum ada evaluasi secara berkala  dalam  pemantauan  manajemen  risiko  (Limbong,  2022).  Kondisi  yang  lebih  baik ditemukan  pada  Sub  Bagian  Keuangan  Disperindag  Sleman  di  mana  pemantauan  berkelanjutan telah dilakukan secara efektif walaupun evaluasi masih dilakukan secara manual.
Penilaian  selanjutnya  yang  dilakukan  adalah  penilaian  atas  pencapaian  tujuan  yang  diukur melalui indikator dari tujuan SPIP yakni efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan instansi, keandalan  pelaporan  keuangan,  pengamanan  aset  negara,  serta  ketaatan  terhadap  peraturan. Evaluasi  atas  efektivitas  dan  efisiensi  dilakukan  dengan  melihat  capaian  output  dan  capaian outcome dari  program/kegiatan  dari  satker.  Capaian  output  digunakan  sebagai  indikator  untuk mengukur  efisiensi  pencapaian  tujuan  kegiatan,  sedangkan  capaian outcome digunakan  untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Capaian output Satker X pada seluruh program melebihi  100%.  Hal  ini  menandakan  bahwa  Satker  X  telah  dapat  menjalankan  program  dan kegiatannya secara efisien. Satker ini telah dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai hasil yang maksimal, bahkan melebihi target yang telah ditentukan.
Capaian  outcome  tahun  2021  paling  kecil  terdapat  pada  satu  indikator  yang  capaiannya sebesar 90,25%. Akan tetapi capaian ini masih tergolong baik dengan capaian di atas 90%. Dalam penilaian  capaian  outcome  pada  kertas  kerja  penilaian  pencapaian  tujuan  SPIP,  capaian  di  atas 90%  masih  termasuk  pada  gradasi  level  tertinggi.  Sehingga  berdasarkan  capaian  output  dan capaian  outcome,  dapat  disimpulkan  bahwa  Satker  X    telah  menjalankan  programnya  secara efektif dan efisien.
Penilaian indikator keandalan pelaporan keuangan dilakukan dengan melihat kewajaran atas penyajian  laporan  keuangan  yang  dapat  dilihat  berdasarkan  opini  atas  laporan  keuangan. Indikator  tertinggi  untuk  penilaian  keandalan  pelaporan  keuangan  berdasarkan  Peraturan  BPKP Nomor  5  Tahun  2021  didapat  dengan  meraih  opini  WTP  5  tahun  berturut-turut  serta  tidak terdapat temuan berulang. Sedangkan Satker X  baru berdiri selama 2 tahun dan masih memiliki temuan berulang sehingga masih diperlukan perbaikan pada aspek ini.
Penilaian  pengamanan  aset  dilihat  dari  keamanan  administrasi,  keamanan  hukum,  dan keamanan  fisik.  Penilaian  keamanan  administrasi  merupakan  penilaian  kualitas  penatausahaan BMN  dari  sisi  administrasi  aset  yang  dilihat  berdasarkan  temuan  BPK  yang  berkaitan  dengan administrasi terkait BMN dalam 5 (lima) tahun terakhir. Penilaian keamanan hukum merupakan penilaian  atas  upaya  satker  menjaga  aset  dari  permasalahan  hukum  seperti  persengketaan, gugatan, dan peralihan kepemilikan yang dilihat dari catatan pada hasil pemeriksaan BPK terkait permasalahan hukum aset. Tidak adanya temuan terkait aset pada satker ini menunjukkan bahwa keamanan administrasi dan keamanan hukum aset di  Satker X telah berjalan dengan baik. Hasil penilaian maksimal untuk penilaian kondisi fisik aset berdasarkan Peraturan BPKP Tahun 2021, dapat dicapai jika 100% kondisi aset selama minimal 5 tahun berfungsi dengan baik. Berdasarkan data yang didapat, lebih dari 90% aset berfungsi dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa  keamanan  fisik  aset  pada  Satker  X    juga  telah  berjalan  dengan  baik  walaupun  belum maksimal.
Responden  dalam  penelitian  ini  terbatas  pada  pegawai  pada  organisasi  yang  menjadi  objek penelitian.  Walaupun  analisis  didukung  dengan  analisis  beberapa  dokumen,  namun  informasi yang didapat masih terbatas pada informasi internal saja. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah  responden  dari  unit  utama  dan  APIP  agar  informasi  yang  didapat  lebih  luas  dari beberapa sudut pandang.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  SPIP  pada  Satker  X  dan mengidentifikasi  kelemahan  pelaksanaannya.  Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan,  dapat diketahui bahwa secara keseluruhan implementasi SPIP pada satker ini telah dilaksanakan dengan baik  dan  telah  memenuhi  seluruh  indikator  pelaksanaan  SPIP  pada  Peraturan  BPKP  Nomor  5 Tahun  2021.  Namun  masih  terdapat  beberapa  aspek  yang  memerlukan  perbaikan  di  antaranya, unsur  lingkungan  pengendalian.  Pelaksanaan  POS  sebagai  acuan  menjalankan  kegiatan  belum diimplementasikan  secara  konsisten,  kemudian  belum  dilakukan  evaluasi  atas  penerapan  POS tersebut. Pelaksanaan POS secara konsisten dan menyeluruh harus diterapkan sesegera mungkin dan dilakukan evaluasi secara rutin dan berkala atas pelaksanaan POS tersebut guna memperbaiki kinerja dalam pemberian layanan dan pelaksanaan kegiatan pada satker ini. Selain itu penguatan juga  masih  diperlukan  pada  unsur  pemantauan  pengendalian  internal.  Hasil  evaluasi  belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga proses perbaikan terhambat. Hal ini mengakibatkan temuan berulang masih terjadi dalam 2 tahun pertama satker berjalan. Satker X perlu melakukan evaluasi secara berkala  atas  seluruh  aspek  kegiatan  dan  pengendalian internal,  serta mendokumentasikan hasil  evaluasi  tersebut  dengan  baik.  Kemudian  satker  ini  juga  perlu  membentuk  tim  untuk menangani tindak lanjut atas hasil evaluasi dan rekomendasi dari pemeriksa eksternal agar tindak lanjut tersebut dapat dipantau perbaikannya.

## REFERENSI
Abbas, D. S., Pakpahan, R., Murwaningsari, E., & Mayangsari, S. (2022). Influence Of Internal Control  System  Weaknesses  And  Audit  Quality  On  The  Quality  Of  Local  Government Financial  Reports  In  Indonesia  With  Good  Government  Governance  As  Moderating. International  Journal  of  Science,  Technology  &  Management , 3 (2),  461–474. https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.463 Altamuro,  J.,  &  Beatty,  A.  (2010).  How  Does  Internal  Control  Regulation  Affect  Financial Reporting? Journal
of Accounting and Economics , 49 (1–2), 58–74. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2009.07.002
Amelia,  D.,  &  Halim,  A.  (2021).  Evaluasi  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  pada Penyusunan Laporan Keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Behavioral Accounting Journal , 4 (1), 323–336. https://doi.org/10.33005/baj.v4i1.133 Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Republik  Indonesia.  (2021). Peraturan  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  Nomor  5  Tahun  2021  Tentang  Penilaian Maturitas  Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terintegrasi  pada Kementerian/Satker/Pemerintah Daerah . Ellet, W. (2018). The Case Study Handbook : A Student’s Guide (Revised Ed). Harvard Business Review Press.
Farida, I., Mulyani, S., Akbar, B., & Setyaningsih, S. (2021). Implementation and Performance of Accounting Information Systems, Internal Control and Organizational Culture in the Quality of  Financial  Information. Utopía  y  Praxis  Latinoamericana , 26 (1),  222–236. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7809941
Hazaea,  S.  A.,  &  Zhu,  J.  (2022).  Internal  audit  system  and  financial  corruption  in  public institutions:  case  study  of  Yemeni  public  telecommunication  corporation. International Journal of Business Excellence , 27 (3), 360–386.
https://doi.org/10.1504/IJBEX.2022.124541 Indriasih,  D.,  &  Sulistyowati,  W.  A.  (2022).  The  Role  of  Commitment,  Competence,  Internal Control system, Transparency and Accessibility in Predicting the Accountability of Village Fund Management. The Indonesian
Accounting Review , 12 (1), 73. https://doi.org/10.14414/tiar.v12i1.2650
Limbong,  B.  J.  (2022). Evaluasi  Pelaksanaan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP) dalam  Mendukung  Pencapaian  Kinerja  pada  Puslitbang  Transportasi  Udara [Universitas Indonesia]. https://lib.ui.ac.id/detail?id=20529259&lokasi=lokal Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2008). Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (1 ed.). Penerbit Alfabeta. Turangan, J. C., Saerang, D. P. E., & Pusung, R. J. (2017). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (Internal Control) Terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 12 (2). https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18432.2017 Winarna,  J.,  Muhtar,  M.,  Sutaryo,  S.,  &  Amidjaya,  P.  G.  (2021).  Government  Internal  Control System  and  Local  Government  Administration  Performance:  Evidence  from  Indonesian Local Governments. Public Finance Quarterly , 66 (2), 88–107.
https://doi.org/10.35551/PFQ_2021_S_2_5 Yurniwati, & Rizaldi, A. (2015). Control Environment Analysis at Government Internal Control System:  Indonesia  Case. Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences , 211 ,  844–850. https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2015.11.111
Zamzami,  F.,  &  Faiz,  I.  A.  (2015).  Evaluasi  Implementasi  Sistem  Pengendalian  Internal:  Studi Kasus  pada  Sebuah  Perguruan  Tinggi  Negeri. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma . https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6003