## JURNAL ABDIMAS ILMIAH CITRA BAKTI
Volume 4, Nomor 1, Februari 2023 ISSN 2721-9178

## PENDAMPINGAN PROSES PERIZINAN INDUSTRI RUMAH TANGGA (PIRT) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEAMANAN PANGAN PADA UMKM ABAH

## KELULUT DI KOTA SAMARINDA
Melati Kusuma Wardani ) , Miftakhur Rohmah 2) , Bernatal Saragih 3) , Maghfirotin Martha Banin 4)

## Universitas Mulawarman
1) melksmwrdn@gmail.com , 2) miftakhurrohmah@faperta.unmul.ac.id ,
3) saragih_bernatal@yahoo.com , 4) maghfirotinmb@faperta.unmul.ac.id
Histori artikel Abstrak Received: 15 Januari 2023 Accepted : 27 Februari 2023 Published: 28 Februari 2023
Seiring  berjalannya  perkembangan  di  masyarakat,  banyaknya peredaran  produk  pangan  yang  diproduksi  oleh  usaha  industri rumah  tangga,  telah  banyak  didapati  beberapa  produk  yang melanggar  dan  tidak  memiliki  izin  edar  sehingga  membuat berbagai  produk  pangan  olahan  mengalami  kontaminasi  yang dapat  membahayakan  kesehatan  manusia  dengan  produk  yang illegal. Salah  satu  produk  pangan  yang  harus  memiliki izin edar adalah  produk  madu  kelulut  milik  UMKM  Abah  Kelulut. Berdasarkan  hal  ini  diperlukan  pendampingan  yang  bertujuan untuk  melakukan  pendampingan  penyiapan  persyaratan  dan implementasi  pemenuhan  legalitas  usaha  PIRT  UMKM  Abah Kelulut  di  Kota  Samarinda.  Proses  pendampingan  ini  dilakukan empat tahap: observasi, penyiapan standarisasi perizinan industri rumah  tangga  serta  pengajuan  pendaftaran  perizinan  industri rumah tangga. Hasil kegiatan pendampingan berupa UMKM Abah Kelulut  mengajukan  perizinan  industri  rumah  tangga.  Pihak  yang berwenang  akan  mengeluarkan  legalitas  berupa  sertifikasi  izin edar,  hal  ini  tentunya  akan  membuat  produk  dapat  memiliki jaminan  layak  edar  dan  sudah  teridentifikasi  aman  untuk dikonsumsi  serta  dapat  memberikan  perlindungan  kesehatan kepada konsumen.
Kata-kata kunci: Legalitas, PIRT, UMKM Abah Kelulut
*Penulis Koresponden: Melati Kusuma Wardani ( melksmwrdn@gmail.com )
Abstract. Along  with  developments  in  society,  the  large  circulation  of  food  products  produced  by home industry businesses has found many products that violate and do not have a distribution permit, causing various processed food products to experience danger that can endanger human health with illegal  products.  One  of  the  food  products  that  must  have  a  distribution  permit  is  kelulut  honey products owned by UMKM Abah Kelulut. Based on this, assistance is needed which aims to increase student  contribution  and  awareness  about  the  importance  of  implementing  legality  in  helping  to develop the Abah Kelulut MSMEs in Samarinda City, through the assistance carried out it is expected that the resulting products can be circulated in the community. The mentoring process is carried out in four stages: observation, preparation of standardization of home industry licensing, and submission of applications for home industry licensing. The results of the mentoring activities were in the form of the Abah  Kelulut  MSMEs  submitting  permits  for  home  industry  licensing.  The  party  that  requires  it  will issue legality in the form of a distribution permit certification, this will certainly make the product have eligibility for distribution guarantees and has been identified as safe for consumption and can provide health protection to consumers.
Keywords: Legality, PIRT, UMKM Abah Kelulut

## PENDAHULUAN
Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  merupakan  salah  satu  cara  untuk meningkatkan  perekonomian  masyarakat  di  Indonesia.  Usaha  yang  cukup  populer dikembangkan  di  Indonesia  adalah  usaha  di  bidang  pangan.  Prospek  usaha  di  bidang pangan cukup  menjanjikan  dan  mengalami  persaingan  yang cukup  tinggi.  Hal  ini  membuat beberapa  usaha  terus  meningkatkan  kualitas  secara  internal  maupun  eksternal.  Seperti menjamurnya industri rumah tangga yang tersebar secara luas di seluruh pelosok tanah air.
Upaya mengembangkan industri pangan tersebut, beberapa instansi pemerintah turut berkontribusi  melakukan  berbagai  upaya  pembinaan,  baik  yang  bersifat  teknis  disertai sistematika produksi, manajemen strategi pemasaran maupun melalui peraturan yang telah diatur  untuk  menjamin  tersedianya  pangan  bagi  masyarakat.  Hal  ini  dilakukan berdasarkan Undang-undang  RI  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan  yang  telah  mengatur  bahwa tujuan  pengaturan,  pembinaan  dan  pengawasan  pangan  adalah  untuk  tersedianya  pangan yang  memenuhi  persyaratan  keamanan  yang  lebih  baik,  memperhatikan kualitas  mutu  dan gizi  produk  demi  kepentingan  kesehatan  manusia  (BPOM  RI  2012a).  Sesuai  peraturan keamanan pangan yang dikeluarkan pemerintah  pada pasal 43 No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan pangan mutu dan gizi pangan dalam rangka produksi dan peredaran oleh skala industri  rumah  tangga  (IRT)  ditetapkan  bahwa  pangan  olahan  hasil  produksi  UMKM  skala rumah tangga harus memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Sebagai syarat penting untuk dijadikan sebagai jaminan bahwa olahan industri rumah tangga yang  dijual  telah  sesuai  dengan  standar  produk  pangan  yang  berlaku  adalah  izin (Artaningsih). Pangan Industri Rumah Tangga  (PIRT) merupakan suatu bentuk usaha yang mempunyai  tempat  produksi  yang  menetap  dengan  alat  pengolahan  yang  sederhana (Wirandhani  dkk.  2021).  Memiliki  legalitas  pada  produk  pangan  merupakan  salah  satu bentuk  untuk  meningkatkan  keyakinan  konsumen  terhadap  produk  yang  akan  dikonsumsi. Mengingat  hal  tersebut  diatas  maka  SPP-IRT  (Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah
Tangga) dan izin Dinas Kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas Industri Rumah Tangga pangan.  Harapan dengan adanya sertifikat PIRT dapat meningkatkan nilai jual produk karena mutu dan kualitas produk telah tersertifikasi secara legal (Sukmawati dan Sunaryo).
Legalitas produk pada UMKM biasanya tergantung pada tingkat produk yang diolah. Legalitas SPP-IRT dapat dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  (DPMPTSP)  Kota  Samarinda.  Untuk  mendapatkan  legalitas  SPP-IRT  perlunya mengetahui  persyaratan  dan  tahapan  dalam  mengurus  perizinanya,  dalam  hal  ini  proses pembuatan  SPP-IRT  terbagi  menjadi  3  tahap.  Tahap  pertama,  pelaku  usaha  wajib mengajukan permohonan pembuatan legalitas SPP-IRT kepada lembaga DPMPTSP. Tahap kedua,  jika  persyarataan  pada  tahap  satu  dan  dua  telah  terpenuhi,  maka  petugas  dari DPMPTSP  melalui  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  atau  Dinas  Kesehatan setempat  akan  melakukan  survei  lapangan  untuk  melihat  kondisi  UMKM  produk  sebelum memberikan  legalitas  tersebut,  survei  yang  akan  dilakukan  menggunakan  acuan  pedoman sistem CPPB-IRT (BPOM RI 2012b).Tahap ketiga, pemberian nomor P-IRT kepada produk yang diajukan oleh pelaku usaha.
Seperti  yang  kita  ketahui  budidaya  lebah  madu  kelulut  mempunyai  potensi dibudidayakan di  Indonesia,  salah satunya  adalah  karena  negara  Indonesia  beriklim  tropis, memiliki  hutan  yang  melimpah  dan  memiliki  berbagai  tumbuhan  yang  menghasilkan beraneka  ragam  jenis  bunga  sebagai  salah  satu  sumber  makanan  lebah  madu  kelulut. UMKM  Abah  Kelulut  merupakan  UMKM  yang  bergerak  di  bidang  penyedia  pemanis  alami berupa madu. UMKM ini berada di Jl. Jakarta Blok D, NO. 10 Kota Samarinda, Kalimantan Timur.  UMKM  Abah  Kelulut  didirikan  pada  tahun  2019  oleh  Bapak  Andra  selaku  pemilik usaha  yang  berlokasi  di  Kelurahan  Loa  Bakung,  Kecamatan  Sungai  Kunjang,  Kota Samarinda.
Tujuan  pendampingan  ini  adalah  bertujuan  untuk  melakukan  pendampingan penyiapan  persyaratan  dan  implementasi  pemenuhan  legalitas  usaha  PIRT  UMKM  Abah Kelulut di Kota Samarinda. Makna penelitian ini sebagai bentuk implementasi pengajuan izin edar  agar  kualitas  madu  kelulut  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  konsumen madu  UMKM  Abah  Kelulut  mengenai  kualitas  produk  madu  yang  baik  dan  disukai  banyak konsumen.

## METODE PELAKSANAAN
Metode  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  ini  dilakukan  pendekatan  dengan melibatkan serta  bekerja sama  dengan pemilik  usaha.  Peneliti  akan  melakukan  penggalian informasi  secara  langsung  untuk  mendapatkan  pengalaman,  pemahaman  serta  gambaran keadaan agar dapat secara luas menggali data tentang sistem penerapan cara pengolahan
produk  yang  baik  (CPPB-IRT)  yang  akan  digunakan  di  UMKM  Abah  Kelulut.  Beberapa pendampingan yang akan dilakukan sebagai berikut:
1.  Observasi UMKM
Observasi dilakukan untuk melihat kondisi yang terjadi pada rumah produksi UMKM Abah Kelulut.  Observasi  dilakukan  mengikuti  pedoman  kualifikasi  CPPB-IRT  yang  diikuti Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2207 untuk rumah produksinya.
2.  Penyiapan standarisasi UMKM
Pada  tahap  ini  UMKM  melakukan  penyiapan  standarisasi  dengan  cara  melakukan penilaian  CPPB-IRT  kondisi  awal,  perbaikan,  dan  penilaian  CPPB-IRT  kondisi  akhir perbaikan  rumah  produksi  sesuai  pedoman  kualifikasi  CPPB-IRT  yang  diikuti  Peraturan Kepala  BPOM  RI  Nomor  HK.03.1.23.04.12.2207.  Setelah  itu,  UMKM  diminta  untuk melengkapi persyarataan untuk pengajuan PIRT.
3.  Pengajuan pendaftaran PIRT
Pada  tahap  ini  UMKM  diminta  untuk  membuat  akun  OSS,  membuat  label  kemasan dengan  wajib  mencantumkan  minimal  (nama  produk,  komposisi  bahan,  alamat,  nomor telfon,  tanggal  pembuatan,  tanggal  kadeluarsa,  dan  lisensi  halal  jika  ada),  membawa materai 10.00 (1 lembar) dan membawa sample produk yang akan didaftarkan.
Pendampingan  dilakukan  secara  individu  bertujuan  untuk  memudahkan  dalam monitoring  dan  evaluasi  untuk  pengajuan  pendaftaran  PIRT.  Pendampingan  ini  dilakukan untuk  mengarahkan  dan  membantu  memperbaiki  UMKM  agar  dapat  memenuhi persyarataan dalam pengajuan PIRT. Pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dalam Gambar 1.
Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
1.  Tahap observasi
Gambar 2. Tahap Observasi Rumah Produksi UMKM
Kegiatan  observasi  dilakukan  untuk  melihat  kondisi  UMKM  di  lokasi.  Beberapa kesesuaian  dan  ketidaksesuaian  berdasarkan  pedoman  kualifikasi  CPPB-IRT  dicatat sebagai bahan perbaikan kondisi UMKM.
2.  Penyiapan Standarisasi PIRT
Berdasarkan hasil observasi UMKM Abah Kelulut telah ditemukan ketidaksesuaian berdasarkan pedoman CPPB-IRT Perka BPOM No HK.03.1.22.04.12.2207
Tabel 1. Kondisi Awal UMKM
NO ASPEK YANG DIPERIKSA KETIDAKSESUAIAN ADA TIDAK ADA 1. Lokasi dan lingkungan produksi ✓
2. Bangunan dan fasilitas ✓✓✓
3. Peralatan produksi ✓✓✓
4. Suplai air atau sarana penyediaan air ✓✓ 5. Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi ✓✓✓ - 6. Kesehatan dan higiene karyawan ✓ ✓✓✓ - 7. Pemeliharaan dan program higine dan sanitasi ✓ ✓✓✓ 8. Penyimpanan ✓✓ 9. Pengendalian proses ✓ ✓✓✓✓
10. Pelabelan Pangan ✓✓ 11. Pengawasan oleh penanggung jawab ✓ ✓ 12. Penarikan produk ✓ 13. Pencatatan dan dokumentasi ✓✓ 14. Pelatihan Karyawan - - TOTAL 13 20 JUMLAH KESELURUHAN 33
Keterangan :
✓ : Terdapat ketidaksesuaian
-   : Tidak terdapat ketidaksesuaian
Berdasarkan  hasil  audit  kondisi  awal  UMKM  telah  ditemukan  sebanyak  13 ketidaksesuaian  pada  UMKM  Abah  Kelulut.  Hal  ini  menjadi  perhatian  dan  catatan  tim pendamping untuk melakukan perbaikan terhadap UMKM. Berdasarkan 13  ketidaksesuaian pada  8  aspek  yang  diperiksa  yaitu  lokasi  dan  lingkungan  produksi,  bangunan  dan  fasilitas, fasilitas  dan  kegiatan  higiene  karyawan,  pemeliharaan  dan  program  higiene  dan  sanitasi, kesehatan  dan  higiene  karyawan,  pemeliharaan  dan  program  higiene  dan  sanitasi, pengendalian proses, pelabelan pangan, dan pengawasan oleh penanggung jawab.
Tabel 2. Kondisi Akhir UMKM NO ELEMEN YANG DIPERIKSA KETIDAKSESUAIAN ADA TIDAK ADA 1. Lokasi dan lingkungan produksi ✓ 2. Bangunan dan fasilitas ✓✓✓ 3. Peralatan produksi ✓✓✓
4. Suplai air atau sarana penyediaan air ✓✓ 5. Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi ✓✓✓ - 6. Kesehatan dan higiene karyawan ✓✓✓✓ - 7. Pemeliharaan dan program higiene dan sanitasi ✓✓✓✓ 8. Penyimpanan ✓✓ 9. Pengendalian proses ✓✓✓✓✓ 10.  Pelabelan Pangan ✓✓ 11.  Pengawasan oleh penanggung jawab ✓ ✓ 12.  Penarikan produk ✓ 13.  Pencatatan dan dokumentasi ✓✓ 14.  Pelatihan Karyawan - - TOTAL 1 32 JUMLAH KESELURUHAN 33
Keterangan :
✓ : Terdapat ketidaksesuaian
-   : Tidak terdapat ketidaksesuaian
Berdasarkan  hasil  audit  kondisi  akhir  UMKM  telah  ditemukan  sebanyak  1 ketidaksesuaian  pada  UMKM  Abah  Kelulut.  Hal  ini  merupakan  aspek  pengawasan  oleh penanggung jawab
3.  Pengajuan sertifikasi industri rumah tangga
Setelah  melakukan  observasi  dan  penyiapan  standarisasi  PIRT,  pelaku  usaha mengajukan  permohonan  pembuatan  legalitas  PIRT  kepada  lembaga  DPMPTSP  di  Mall Pelayanan  Publik  beralamat  di  Jl.  Pahlawan  No.1  Dadi  Mulya,  Kec.  Samarinda  Ulu,  Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

## Pembahasan

## Gambar 3. Profil UMKM Abah Kelulut
UMKM  Abah  Kelulut  membudidaya  lebah  kelulut  sejak  tahun  2019  yang  saat  itu pelaku usaha  pernah  tergabung  kedalam  kelompok  tani  ”Trigona  Reborn”  yang beranggotakan  25  orang  di  Sangatta.  Budidaya  lebah  kelulut  dilaksanakan  di  pekarangan rumah.  Melalui  budidaya  lebah  kelulut,  pendapatan  ekonomi  meningkat  secara  berkala. Pelaku usaha juga membantu melestarikan lingkungan sekitar dengan penanaman berbagai jenis bunga dan buah buahan di perkarangan rumah.
UMKM Abah Kelulut merupakan UMKM yang bergerak di bidang penyedia pemanis alami  berupa  madu.  UMKM  ini  berada  di  Jl.  Jakarta  Blok  D,  NO.  10  Kota  Samarinda, Kalimantan Timur. UMKM Abah Kelulut didirikan pada tahun 2019 oleh Bapak Andra selaku pemilik  usaha  yang  berlokasi  di  Kelurahan  Loa  Bakung,  Kecamatan  Sungai  Kunjang,  Kota Samarinda. UMKM Abah Kelulut memproduksi madu yang merupakan produk unggulan dari UMKM  ini.  Madu  Kelulut  adalah  pemanis  alami  berupa  madu  asli  yang  berkhasiat  bagi kesehatan tubuh tanpa bahan tambahan pangan. Madu kelulut dikemas dengan botol plastik transparan  yang  memiliki  4  jenis  ukuran  dengan  berat  bersih  100  ml,  200  ml,  250  ml,  dan 500  ml.  Hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  UMKM  Abah  Kelulut  memerlukan  perbaikan lebih lanjut untuk memenuhi standar CPPB-IRT pada saat penyiapan standarisasi UMKM.
Gambar 4 (a) dan (b). Lokasi dan lingkungan produksi sebelum dan sesudah melaksanakan pendampingan
4 (a) 4 (b)
Tabel 3. Lokasi dan lingkungan produksi sebelum dan sesudah melaksanakan pendampingan No. Pemeriksaan Katagori Ketidaksesuaian 1. Lokasi dan lingkungan tidak terawat, kotor dan berdebu Sebelum ✓ Sesudah -
Keterangan :
✓ : Terdapat ketidaksesuaian
-   : Tidak terdapat ketidaksesuaian
Tabel  3  lokasi  dan  lingkungan  produksi  menunjukkan  bahwa  terdapat ketidaksesuaian  dan  tidak  memenuhi  standar  CPPB-IRT.  Gambar  4  menunjukkan  lokasi UMKM  ini  awalnya  tidak  terawat,  kurang  bersih,  tetapi  tidak  berbau  dan  cukup  berdebu. Lingkungan  UMKM  ini  juga  kurang  bersih  dan  terdapat  sampah  yang  menumpuk.  Setelah melakukan  pendampingan  seperti  gambar  4  lokasi  dan  lingkungan  produksi  menunjukkan bahwa tidak terdapat ketidaksesuaian dan memenuhi  standar CPPB-IRT. Lokasi UMKM ini terawat,  bersih,  tidak  berbau  dan  tidak  berdebu.  Lingkungan  UMKM  ini  juga  bersih,  tidak terdapat sampah yang menumpuk dan tidak berdebu. Hal ini sesuai dengan PerKa BPOM RI No HK.03.1.23.04.12.2206

## 5 (c)                                                5 (d)
Gambar 5 (a) (b) (c) (d). Bangunan dan Fasilitas produksi sebelum dan sesudah melaksanakan pendampingan
5 (b) 5 (a)
Tabel 4. Bangunan dan fasilitas sebelum melaksanakan pendampingan
No. Pemeriksaan Katagori Ketidaksesuaian 1. Ruang  produksi  sempit,  sukar dibersihkan  dan  digunakan untuk  memproduksi  produk selain pangan Sebelum ✓ Sesudah - 2. Lantai,  dinding,  dan  langit- langit,  tidak  terawat, kotor , berdebu atau berlendir Sebelum ✓ Sesudah - 3. Ventilasi,  pintu  dan  jendela tidak  terawat ,  bersih,  dan tidak berdebu Sebelum ✓ Sesudah -
Keterangan :
✓ : Terdapat ketidaksesuaian
-   : Tidak terdapat ketidaksesuaian
Tabel  4  bangunan  dan  fasilitas  menunjukkan  bahwa  terdapat  ketidaksesuaian  dan belum  memenuhi  standar  CPPB-IRT.  Hal  ini  sesuai  dengan  gambar  5  dimana  ruang produksi  kurang  layak,  sempit  akibat  dijadikan  tempat  penyimpanan  barang-barang  yang tidak  digunakan.  Ruangan  ini  juga  belum  memiliki  pintu,  jendela,  dan  ventilasi  udara  atau lubang  angin  yang  baik.  Lantai  dipenuhi  daun  kering  yang  berserakan,  belum  memiliki dinding,  dan  langit-langit  kurang  terawat  dan  berdebu.  Setelah  melakukan  pendampingan tabel  4  tidak  terdapat  ketidaksesuaian  dan  sudah  memenuhi  standar  CPPB-IRT.  Rumah produksi yang layak sudah dibangun ruang khusus produksi, sudah memiliki pintu, jendela, dan  ventilasi  udara  atau  lubang  angin  yang  baik  disertai  jaring  anti  nyamuk.  Lantai  bersih, dinding  dan  langit  langit  sudah  terawat.  Hal  ini  sesuai  dengan  PerKa  BPOM  RI  No HK.03.1.23.04.12.2206
Tabel 5. Peralatan produksi
Keterangan :
✓ : Terdapat ketidaksesuaian
-   : Tidak terdapat ketidaksesuaian
Tabel  5  peralatan  produksi  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  ketidaksesuaian  dan belum memenuhi standar CPPB-IRT. Hal ini dikarenakan peralatan atau alat produksi sudah
No. Pemeriksaan Ketidaksesuaian 1. Permukaan  kontak  langsung  dengan pangan berkarat dan kotor - 2. Peralatan  terpelihara  dalam  keadaan kotor ,  dan tidak  menjamin efektifnya sanitasi - 3. Alat  ukur  /  timbangan  untuk  mengukur  / menimbang berat  bersih  /  isi bersih tidak tersedia atau tidak teliti -
tertata  penempatannya,  tempat  tidak  bercampur  dengan  barang-barang  yang  lainnya. Peralatan dipelihara dengan baik dan menjamin efektifnya sanitasi pada peralatan produksi. Alat ukur pada rumah produksi belum tersedia, tetapi isi bersih tersedia dengan teliti.
Tabel 6. Suplai air
Keterangan :
✓ : Terdapat ketidaksesuaian
-   : Tidak terdapat ketidaksesuaian
Tabel  6  suplai  air  atau  sarana  penyediaan  air  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat ketidaksesuaian  dan  memenuhi  standar  CPPB-IRT.  Air  yang  digunakan  pada  UMKM  ini yaitu  air  bersih  yang  berasal  dari  PDAM  dan  tersedia  dalam  jumlah  yang  cukup  untuk memenuhi  seluruh  kebutuhan  produksi.  Hal  ini  sesuai  dengan  PerKa  BPOM  RI  No HK.03.1.23.04.12.2206
Gambar 6 (a) (b) (c) (d).  Fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi sebelum dan sesudah melaksanakan pendampingan
No. Pemeriksaan Ketidaksesuaian
1.
Air  bersih tidak  tersedia dalam  jumlah yang  cukup  untuk  memenuhi  seluruh kebutuhan produksi - 2. Air berasal dari suplai yang tidak bersih -
6 (a)
6 (b)
6 (c) 6 (d)
Tabel 7. Fasilitas dan kegiatan higine dan sanitasi sebelum melaksanakan
pendampingan No. Pemeriksaan Katagori Ketidaksesuaian 1. Sarana untuk pembersihan / pencucian bahan pangan, peralatan, perlengkapan dan bangunan tidak tersedia dan tidak terawat dengan baik Sebelum ✓ Sesudah - 2. Tidak tersedia sarana cuci tangan lengkap dengan sabun dan alat pengering tangan. Sebelum ✓ Sesudah - 3. Sarana toilet/jamban kotor tidak terawat dan terbuka ke ruangan produksi. Sebelum - Sesudah - 4. Tidak tersedia tempat pembuangan sampah tertutup. Sebelum ✓ Sesudah -
Keterangan :
✓ : Terdapat ketidaksesuaian
-   : Tidak terdapat ketidaksesuaian
Tabel  7  fasilitas  dan  kegiatan  higiene  dan  sanitasi  menunjukkan  bahwa  terdapat ketidaksesuaian dan belum memenuhi standar CPPB-IRT. Hal ini karena pada UMKM tidak tersedia sarana cuci tangan lengkap dengan sabun cuci tangan atau alat pengering tangan seperti  Gambar  6  Fasilitas  cuci  tangan  memiliki  peran  yang  penting  untuk  menjaga kebersihan  tangan  pelaku  usaha  sebelum  dan  sesudah  melakukan  proses  pengolahan produk. Setelah melakukan pendampingan, fasilitas dan kegiatan higiene dan sanitasi tidak terdapat  ketidaksesuaian  dan  sudah  memenuhi  standar  CPPB-IRT.  Hal  ini  karena  pada UMKM  sudah  tersedia  sarana  cuci  tangan  lengkap  dengan  sabun  cuci  tangan  atau  alat pengering  tangan.  Sarana  toilet  tidak  tersedia  karena  rumah  produksi  dibuat  khusus  untuk produksi saja. Tempat pembuangan sampah yang tersedia awalnya memiliki tempat terbuka, setelah  dilakukan  pendampingan  tempat  pembuangan  sampah  menjadi  tertutup.    Hal  ini sesuai dengan PerKa BPOM RI No HK.03.1.23.04.12.2206.
Gambar 7 (a) (b). Kesehatan dan higiene karyawan sebelum dan sesudah melaksanakan
7 (a) 7 (b)
Tabel 8. Kesehatan dan higiene karyawan sebelum dan sesudah pendampingan
No. Pemeriksaan Katagori Ketidaksesuaian 1. Karyawan  di  bagian  produksi pangan  ada  yang  tidak  merawat kebersihan  badannya  dan  atau ada yang sakit Sebelum - Sesudah - 2. Karyawan  di  bagian  produksi pangan tidak mengenakan pakaian kerja dan / atau mengenakan perhiasan Sebelum ✓ Sesudah -
3. Karyawan tidak mencuci  tangan dengan  bersih  sewaktu  memulai mengolah pangan, sesudah menangani  bahan  mentah,  atau bahan/  alat  yang  kotor,  dan sesudah ke luar dari toilet/jamban. Sebelum - Sesudah - 4. Karyawan bekerja dengan perilaku yang tidak baik (seperti makan  dan  minum)  yang  dapat mengakibatkan pencemaran produk pangan. Sebelum - Sesudah - 5. Tidak ada Penanggungjawab higiene karyawan Sebelum - Sesudah -
Keterangan :
✓ : Terdapat ketidaksesuaian
-   : Tidak terdapat ketidaksesuaian
Tabel  8  kesehatan  dan  higiene  karyawan  menunjukkan  bahwa  terdapat ketidaksesuaian  dan  belum  memenuhi  standar  CPPB-IRT.  UMKM  Abah  Kelulut  tidak memiliki  karyawan  namun  pada  pemilik  UMKM  belum  mengenakan  pakaian  kerja  yang sesuai  dengan  standar  CPPB-IRT  seperti  gambar  7,  walaupun  sudah  menggunakan pelindung  mulut/masker,  tetapi  belum  menggunakan  penutup  kepala,  dan pelindung  badan pada proses pengolahan produk. Setelah melakukan pendampingan, kesehatan dan higiene karyawan menunjukkan bahwa tidak terdapat ketidaksesuaian dan sudah memenuhi standar CPPB-IRT.  Pada  pemilik  UMKM  sudah  mengenakan  pakaian  kerja  yang  sesuai  dengan standar  CPPB-IRT,  sudah    menggunakan  pelindung  mulut/masker,  sudah  menggunakan penutup  kepala,  dan  pelindung  badan    pada  proses  pengolahan  produk.  Hal  ini  sesuai dengan PerKa BPOM RI No HK.03.1.23.04.12.2206.
Gambar 8 (a) (b). Pemeliharaan dan program higiene sanitasi setelah pendampingan
Tabel 9. Pemeliharaan dan program higiene sanitasi sebelum dan sesudah
pendampingan No. Pemeriksaan Katagori Ketidaksesuaian 1. Bahan  kimia  pencuci tidak  ditangani dan  digunakan sesuai  prosedur , disimpan di dalam wadah tanpa label Sebelum ✓ Sesudah - 2. Program  higiene  dan  sanitasi tidak dilakukan secara berkala Sebelum - Sesudah - 3. Hewan peliharaan terlihat berkeliaran di  sekitar  dan  di  dalam ruang produksi pangan. Sebelum - Sesudah - 4. Sampah  di  lingkungan  dan  di  ruang produksi tidak segera dibuang. Sebelum - Sesudah - Keterangan :
✓ : Terdapat ketidaksesuaian
-   : Tidak terdapat ketidaksesuaian
Tabel  9  pemeliharaan  dan  program  higiene  dan  sanitasi  menunjukkan  bahwa terdapat ketidaksesuaian dan belum memenuhi standar CPPB-IRT, hal ini dikarenakan tidak tersedia  bahan  kimia  pencuci  sebelumnya.  Setelah  dilakukan  pendampingan,  tidak ditemukan  terdapat  ketidaksesuaian  karena  UMKM  ini  sudah  menggunakan  bahan  kimia pencuci  yang  sesuai  prosedur  dan  disimpan  di  dalam  wadah  yang  berlabel,  melakukan program  higiene  dan  sanitasi  secara  berkala,  tidak  terlihat  dan  terdapat  hewan  peliharaan yang  berkeliaran  disekitar  dan  didalam  ruang  produksi,  serta  melakukan  pembuangan sampah  di  ruang  produksi  setelah  selesai produksi  sehingga  tidak  ada  sampah  yang menumpuk. Hal ini sesuai dengan PerKa BPOM RI No HK.03.1.23.04.12.2206.
8 (a)
8 (b)
Keterangan :
✓ : Terdapat ketidaksesuaian
-   : Tidak terdapat ketidaksesuaian
Tabel  10  penyimpanan  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  ketidaksesuaian  dan sudah  memenuhi  standar  CPPB-IRT.  Hal  ini  dikarenakan pada  UMKM  bahan  pangan  atau bahan  baku  tidak  diletakan  dilantai  dan sudah  memiliki  tempat  penyimpanan  khusus  untuk bahan  pangan  atau  bahan  baku  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  PerKa  BPOM  RI  No HK.03.1.23.04.12.2206.
9 (a) 9 (b)
Gambar 9 (a) (b). Pengendalian Proses Pemanenan Madu
No. Pemeriksaaan Ketidaksesuaian 1. Bahan  pangan,  bahan  pengemas disimpan bersama-sama dengan produk  akhir  dalam  satu  ruangan penyimpanan  yang  kotor,  lembab  dan gelap  dan  diletakkan  di  lantai  atau menempel ke dinding. - 2. Peralatan  yang  bersih disimpan di tempat yang kotor. -
Keterangan :
✓ : Terdapat ketidaksesuaian
-   : Tidak terdapat ketidaksesuaian
Tabel  11  pengendalian  proses  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  ketidaksesuaian dan sudah memenuhi standar CPPB-IRT. Hal ini karena UMKM memiliki catatan, mengikuti bagan alir produksi pangan, dan telah menggunakan bahan kemasan khusus untuk pangan, tetapi  tidak  memberi  penandaan  pada  BTP  karena  tidak  menggunakan  BTP  pada  produk madu  kelulut,  dan  alat  ukur  teliti.  Hal  ini  sesuai  dengan  PerKa  BPOM  RI  No HK.03.1.23.04.12.2206.
Gambar 10 (a) (b). Pelabelan produk sebelum dan sesudah pendampingan Tabel 12. Pelabelan produk sebelum pendampingan
No. Pemeriksaan Katagori Ketidaksesuaian 1. Label pangan tidak mencantumkan nama produk,  daftar  bahan  yang  digunakan, berat  bersih/isi  bersih,  nama  dan  alamat IRTP,  masa  kedaluwarsa,  kode  produksi dan nomor P-IRT Sebelum ✓ Sesudah - 2. Label  mencantumkan  klaim  kesehatan atau klaim gizi Sebelum ✓ Sesudah - Keterangan :
✓ : Terdapat ketidaksesuaian
-   : Tidak terdapat ketidaksesuaian
No.
Pemeriksaan Ketidaksesuaian
1.
IRTP  tidak  memiliki  catatan; menggunakan
bahan baku yang sudah rusak, bahan berbahaya, dan  bahan  tambahan  pangan  yang tidak  sesuai dengan persyaratan penggunaannya. - 2. IRTP tidak  mempunyai atau tidak  mengikuti bagan alir produksi pangan - 3. IRTP tidak  menggunakan bahan  kemasan khusus untuk pangan - 4. BTP tidak diberi penandaan dengan benar -
5. Alat  ukur  /  timbangan  untuk  mengukur  / menimbang BTP tidak tersedia atau tidak teliti . - 10 (a)
10 (b)
Tabel 12 pelabelan pangan menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian dan belum memenuhi  standar  CPPB-IRT.  Hal  ini  karena  UMKM  tidak  mencantumkan  alamat  IRTP, masa kedaluwarsa, kode produksi, nomor P-IRT serta mencantumkan klaim kesehatan pada kemasan  produknya.  Setelah  dilakukan  pendampingan  pada  tabel  14  pelabelan  pangan menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  ketidaksesuaian  dan  sudah  memenuhi  standar  CPPB- IRT,  karena  label  pangan  sudah  mencantumkan  nama  produk,  daftar  bahan  yang digunakan,  berat  bersih/isi  bersih,  nama,  alamat  IRTP,  masa  kedaluwarsa,  kode  produksi dan nomor P-IRT serta tidak mencantumkan klaim gizi. Hal ini sesuai dengan PerKa BPOM RI No HK.03.1.23.04.12.2206.
Gambar 11. Pengawasan oleh penanggung jawab

## Tabel 13. Pengawasan oleh penanggung jawab
Keterangan :
✓ : Terdapat ketidaksesuaian
-   : Tidak terdapat ketidaksesuaian
Tabel  13  pengawasan  oleh  penanggung  jawab  menunjukkan  bahwa  terdapat ketidaksesuaian  dan  belum  memenuhi  standar  CPPB-IRT.  Hal  ini  dikarenakan  pemilik UMKM  belum  mengikuti  pelatihan  dan  belum  memiliki  sertifikat  penyuluhan  keamanan pangan  karena  baru  akan  terdaftar  mengikuti  pelatihan  jika  sudah  mendaftarkan  produk PIRT  sesuai  dengan  peraturan  Dinas  Kesehatan  terbaru  kota  Samarinda.  Menurut  PerKa BPOM  RI  No  HK.03.1.23.04.12.2206  bahwa  seorang  penanggung  jawab  diperlukan  untuk mengawasi  seluruh  tahap  proses  produksi  serta  pengendaliannya  untuk  menjamin dihasilkannya produk pangan yang bermutu dan aman.
No. Pemeriksaaan Ketidaksesuaian 1. IRTP tidak mempunyai penanggung jawab  yang  memiliki Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) ✓ 2. IRTP tidak melakukan pengawasan internal  secara  rutin,  termasuk  monitoring dan tindakan koreksi -

## Tabel 14. Penarikan produk
Tabel 14 penarikan produk menunjukkan bahwa tidak terdapat ketidaksesuaian  dan memenuhi  standar  CPPB-IRT.  Hal  ini  karena  pemilik  UMKM  melakukan  penarikan  produk ketika  terdapat  kerusakan  pada  produk.  Pemilik  UMKM  akan  mengambil  kembali  produk tersebut  jika  segel  terbuka  sebelum  sampai  ke  tangan  konsumen  dan  produk  mengalami kontaminasi. Hal ini sesuai dengan PerKa BPOM RI No HK.03.1.23.04.12.2206.

## Tabel 15. Pencatatan dan dokumentasi
Keterangan :
✓ : Terdapat ketidaksesuaian
-   : Tidak terdapat ketidaksesuaian
Tabel  15  pencatatan  dan  dokumentasi  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat ketidaksesuaian  dan  sudah  memenuhi  standar  CPPB-IRT.  Hal  ini  dikarenakan  pemilik UMKM memiliki catatan dan dokumentasi terhadap nama bahan, jumlah, tanggal pembelian, nama dan alamat pemasok serta tidak disimpan selama 2 kali umur simpan produk pangan yang diproduksi. Hal ini sesuai PerKa BPOM RI No HK.03.1.23.04.12.2206.

## Tabel 16. Pelatihan Karyawan
Tabel  16  IRTP  tidak  memiliki  program  pelatihan  keamanan  pangan  dikarenakan UMKM Abah Kelulut tidak memiliki karyawan. Usaha madu kelulut berjalan dengan mandiri tanpa  karyawan.  Hal  ini  dilakukan  karena  usaha  yang  dijalankan  UMKM  Abah  Kelulut  bisa dikelola  dan  dijangkau  dengan  sendirinya.  Sehingga  tidak  membutuhkan  karyawan  dalam proses produksi di rumah produksi UMKM Abah Kelulut.
No. Pemeriksaaan Ketidaksesuaian
1. Pemilik  IRTP tidak  melakukan  penarikan produk pangan yang tidak aman - No. Pemeriksaaan Ketidaksesuaian 1. IRTP tidak memiliki dokumen produksi -
2.
Dokumen  produksi  tidak  mutakhir,  tidak akurat,  tidak  tertelusur  dan tidak disimpan selama  2  (dua)  kali  umur  simpan  produk pangan yang diproduksi. - No. Pemeriksaaan Ketidaksesuaian 1. IRTP tidak memiliki program pelatihan keamanan  pangan  untuk karyawan -
12 (a)                                    12 (b)                                     12 (c)
Gambar 12 (a) (b) (c). Pengajuan Sertifikasi PIRT dan Sertifikat PIRT
Pada  tahap  ini  pelaksanaan  pendampingan  pada  UMKM  Abah  Kelulut  mendatangi instansi  terkait  untuk  pembuatan  PIRT  yaitu  DPMPTSP  Kota  Samarinda  yang  berjalan  di Jalan  Pahlawan  No.1.  Pelaku  usaha  diminta  untuk  membuat  akun  OSS,  membawa  label kemasan  dengan  wajib  mencantumkan  minimal  (nama  produk,  komposisi  bahan,  alamat, nomor telfon, tanggal pembuatan, tanggal kadeluarsa, dan lisensi halal jika ada), membawa materai  10.00  (1  lembar)  untuk  proses  tanda  tangan  pembuatan  PIRT  dan  membawa sampel produk yang akan didaftarkan. Setelah itu petugas yang berwenang akan memeriksa kelengkapan  dokumen,  setelah  itu  memberikan  sertifikasi  PIRT  pada  produk  madu  Abah Kelulut dengan nomor PIRT (PB-UMKU : 041121000189400020002).

## KESIMPULAN
Pendampingan yang dilakukan pada UMKM Abah Kelulut memberikan dampak yang cukup  signifikan  terhadap  UMKM.  CPPB-IRT  pada  kondisi  awal  didapatkan  sejumlah  8 aspek  ketidaksesuaian.  Setelah  pendampingan  dilakukan,  upaya  perbaikan  yang  telah dilakukan  menyebabkan  perubahan  pada  kondisi  akhir,  berdasarkan  hasil  pemeriksaan didapatkan  1  ketidaksesuaian  dari  14  aspek.  Pelaku  usaha  industri  rumah  tangga  telah mendaftarkan  produk  pangannya  guna  mendapatkan  izin  peredaran  produk  tentang perizinan  pangan  kepada  masyarakat.  Proses  pengajuan  pendaftaran  PIRT  cukup  mudah dan  berjalan  dengan  baik,  aturan  terkait  (CPPB-IRT)  pada  UMKM  Abah  Kelulut  cukup  di implementasikan  dengan  baik.  Beberapa  kendala  yang  dialami  oleh  pelaku  usaha  selain ekonomi  adalah  peraturan,  persyarataan,  dan  ketetapan  tentang  legalitas  usaha  sangatlah mutlak dan beberapa aturan tidak dapat ditoleransi sehingga syarat yang cukup berat harus dipatuhi, tidak jarang menjadi salah satu hambatan bagi para pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Artaningsih, P.D. dan Westra I.K. 2021. Pengaturan Hukum Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Pangan Tanpa Izin Edar. Jurnal Kertha Desa. 8 (11): 21-32
BPOM  RI.  2012a.  Peraturan  Kepala  BPOM  Nomor  Hk  03.1.23.04.12.2207  Tahun  2012 Tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Sarana  Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga. Jakarta: Badan Pengawas Obat Dan Makanan 1 –16.
BPOM  RI.  2012b.Peraturan  Kepala  BPOM  Nomor  Hk  03.1.23.04.12.2206  Tahun  2012 Tentang Cara  Produksi  Pangan  Yang  Baik  Untuk  Industri  Rumah  Tangga.  Jakarta: Badan Pengawas Obat Dan Makanan 1 –22.
Sukmawati,  W.  dan  Sunaryo,  H.  2021.  Pendampingan  Perizinan  Produk  Industri  Rumah Tangga  (PIRT)  Minuman  Serbuk  Jahe  Instan.  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat. 12(3): 401 –406.
Wirandhani,  D.S,  Maharani,  H.,  Islam,  M.I.,  Mahdiyasa,  I.R.,  dan  Winarsih,  S.  2021. Pendampingan  Dan  Pengurusan  Izin  PIRT  Sebagai  Penguatan  Produk  Olahan  Desa Taji,  Kecamatan  Jabung  Kabupaten  Malang.  Dharma  Raflesia :  Jurnal  Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan IPTEKS. 19(2): 234 –46. doi: 10.33369/dr.v19i2.18406.