E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 4, N O . 2, 2020
Prodi Ekonomi Syariah Volume 4, No. 2
Juli - Desember 2020
Halaman: 33-44

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis
Analisis  Distribusi  Pendapatan  Pengelolaan  Kebun  Kopi  Menurut  Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Wih Tenang Uken Kabupaten Bener Meriah)

## Saupa Lestari, Zaki Fuad, Junia Farma
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry) Banda Aceh, Indonesia
INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Submit 8 Agustus 2020 Revisi 9 September 2020 Diterima 10 Oktober 2020
Kata Kunci: Distribusi Pendapatan, Pengelolaan Kebun Kopi,
Ekonomi Islam.
A B S T R A C T
Coffee plantation managed by farmers in Wih Tenang Uken Village, Bener Meriah district are independent farmers with varying arable areas, namely 1 ha to 4 ha per family. This different cultivated area was influenced by the physical ability  to  clear  land  in  the  past and  also  the  different  economic  conditions of  the  community.  To  find out  how  the distribution of coffee plantation management income in Wih Tenang Uken Village, Bener Meriah Regency between owners and workers, to find out what the coffee plantation owners in Wih Tenang Uken Village did in Bener Meriah Regency in increasing workers' income, and to find out how the Islamic economy views the distribution Wih Tenang Uken  Village  coffee  plantation  management  income,  Bener  Meriah  Regency  between  owners  and  workers.  This research uses a qualitative approach with descriptive analysis method. And using primary and secondary data, with observation data collection techniques, interviews and documentation by obtaining the subject of 16 farmers with a total of 70 workers. The results showed that the existence of the coffee plantation workers can increase daily income by sharing the results agreed with the coffee plantation owner, but in implementing the agreement between the owner of the plantation and workers in the village of Wih Tenang Uken, there is an element of gharar, due to not doing what has been done. determined by Islamic sharia. The form of gharar that is carried out by the owner of the garden with the  worker  is  that  the  agreement  that  occurs  is  not  written,  as  a  result  there  is  a  deviation  such  as  the  coffee plantation owner is not trusting in keeping his promise with the worker and does not count all the harvest obtained by the worker even though only half of the time when the coffee bean is harvested so it is not suitable. with an Islamic economic perspective.
A B S T R A K
Kebun kopi yang dikelola petani di Desa Wih Tenang Uken kabupaten Bener Meriah adalah swadaya petani dengan luas garapan bervariasi yaitu 1 ha sampai 4 ha per KK. Luas garapan yang berbeda ini dipengaruhi kemampuan fisik  dalam membuka  lahan pada  masa  lampau dan juga  keadaan ekonomi masyarakat yang berbeda.  Untuk  mengetahui  bagaimana  distribusi  pendapatan  pengelolaan  kebun  kopi  Desa  Wih  Tenang Uken Kabupaten Bener Meriah antara pemilik dan pekerja, untuk mengetahui apa saja yang dilakukan pemilik kebun kopi Desa Wih Tenang Uken Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan pendapatan pekerja, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap distribusi pendapatan pengelolaan kebun kopi Desa  Wih Tenang  Uken Kabupaten Bener Meriah antara  pemilik dan  pekerja.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode  analisis  deskriptif.  Serta  menggunakan  data  primer  dan  sekunder, dengan  teknik  pengumpulan  data  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi  dengan  memperoleh  subjek  16 petani  yang  jumlah  pekerja  keseluruhan  70  orang.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dengan  adanya kebun kopi pekerjadapat meningkatkan pendapatan sehari-hari dengan pembagian hasil yang telah disepakati dengan pemilik kebun kopi namun dalam pelaksanaan perjanjian antara pemilik kebun dan pekerja di desa Wih  Tenang  Uken  terjadi  adanya  unsur  gharar,  dikarenakan  tidak  melakukan  seperti  apa  yang  telah ditentukan oleh syariah Islam. Bentuk gharar yang dilakukan pemilik kebun dengan pekerja yaitu perjanjian yang terjadi tidak bersifat tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan seperti pemilik kebun kopi tidak amanah dalam  menepati  janjinya  dengan  pekerja  dan  tidak  menghitung  semua  hasil  panen  yang  diperoleh  oleh pekerja  walaupun  hanya  setengah  ketika panen biji kopi sehingga  tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

## 1. PENDAHULUAN
Sektor  pertanian  merupakan  prasyarat  bagi  pembangunan  sektor  industri  dan  jasa.  Para  perancang  pembangunan Indonesia pada awal masa orde baru menyadari, bahwa  perencanaan pembangunan dalam jangka panjang dirancang secara bertahap  dan  berkelanjutan.  Pada  tahap  pertama,  perencanaan  pembangunan  dititik  beratkan  pada  pembangunan  disektor pertanian dan industri penghasil produksi pertanian. Pada tahap kedua, perencanaan pembangunan dititik beratkan pada industri
pengolahan  penunjang  pertanian  ( agroindustry )  yang  selanjutnya  secara  bertahap  dan  dialihkan  pada  pembangunan  industri mesin (teknologi). Rancangan pembangunan seperti demikian diharapkan dapat membentuk struktur perekonomian yang serasi, seimbang serta tangguh menghadapi gejolak internal dan eksternal di negara tersebut. (Hanafie, 2017).
Pertanian  Indonesia  terdiri  dari  berbagai  macam  subsektor,  antara  lain  adalah  subsektor  pangan,  subsektor  peternakan, subsektor  perikanan,  subsektor  kehutanan  dan  subsektor  perkebunan.  Subsektor  perkebunan  merupakan  subsektor  pertanian yang secara tradisional merupakan salah satu penghasil devisa negara. Hasil-hasil perkebunan yang selama ini telah menjadi komoditi ekspor adalah karet, kelapa sawit, teh, kopi dan tembakau. Sebagian besar tanaman perkebunan tersebut merupakan usaha  perkebunan  rakyat,  sedangkan  sisanya  diusahakan  oleh  perkebunan  besar  baik  milik  pemerintah  maupun  swasta (Machmud, 2016).
Tanaman perkebunan merupakan komoditas yang mempunyai nilai ekonomis sangat tinggi. Apabila dikelola dengan baik dapat dimanfaatkan sebagai pemasok devisa negara. Telah banyak upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi 3 subsektor perkebunan  upaya  tersebut  adalah  intensifikasi,  ekstensifikasi,  deversivikasi  dan  rehabilitasi.  Dalam  masa  krisis  ekonomi  dan moneter  yang  melanda  Indonesia  tahun  1998,  ternyata  kontribusi  komoditas  perkebunan  yang  berorientasi  ekspor  seperti kelapasawit, karet, teh, kopi, kakao, vanili, lada dan sebagainya terhadap pendapatan negara sangat signifikan dan makin terbukti mampu memberikan sumbangan devisa dan penghasilan tinggi bagi petani(Sudarsono, 2015)
Dalam  hal  penyediaan  lapangan  kerja  usaha  tani  kopi  dapat  memberi  kesempatan  kerja  sebagai  pedagang  pengumpul hingga eksportir, buruh perkebunan besar dan buruh industri pengelola kopi. Indonesia pernah mengalami penurunan produksi kopi hal ini di sebabkan karena umur kopi yang sudah cukup tua  dan pemeliharaan  yang cukup insentif. Namun hal tersebut masih  dapat  di  tingkatkan  dengan  cara  merehabilitasi  tanam  kopi  yang  tidak  produktif  lagi  dan  meningkatkan  terhadap pemeliharaan  kopi  tersebut.  Dengan  demikian  peran  kopi  tetap  dapat  di  pertahankan  dan  di  harapkan  dapat  meningkatkan pendapatan nasional, mengingat kopi merupakan salah satu komoditi ekspor yang unggul (Slamet, dkk 2015).
Manusia sebagai makhluk budaya mempunyai berbagai ragam kebutuhan- kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi dengan sempurna apabila berhubungan dengan manusia lain dalam masyarakat. Hubungan tersebut dilandasi oleh ikatan moral yang mewajibkan  pihak-pihak  mematuhinya,  tujuan  hidup  yang  hendak  dicapai  oleh  manusia  dalam  hidup  bermasyarakat  yaitu terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani secara seimbang (Abdulkadir, 2001). Tolong menolong (ta’awun) merupakan sikap saling membantu untuk meringankan beban (penderitaan atau kesulitan) orang lain dengan melakukan sesuatu. Bantuan yang dimaksud  dalam  bentuk  tenaga,  waktu,  dana  atau  yang  lainnya.  Allah  menganjurkankepada  hambanya  untuk  saling  tolong- menolong bukan saling mengambil kesempatan dalam kesempitan atas penderitaan orang lain.
Sebagaimana firma Allah SWT  (Q.S.Al-Maidah: 2)
ِناَوْﺪُﻌْﻟاَو ِْﰒﻹْا ﻰَﻠَﻋ اْﻮُـﻧَوﺎَﻌَـﺗ َﻻَو ىَﻮْﻘﱠـﺘﻟأَو ِِّﱪْﻟا ﻰَﻠَﻋ اْﻮُـﻧَوﺎَﻌَـﺗَو

## . ْبﺎَﻘَﻌْﻟا ُﺪْﻳِﺪَﺷ َﷲ ﱠنإ  َﷲﻮُﻘﱠـﺗاَو
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan jagan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya ” (Q.S.Al-Maidah: 2). Mengingat pentingnya tolong menolong antara sesama manusia, maka desa Wih Tenang Uken kabupaten Bener Meriah telah  melakukan  prilaku  tolong  menolong  dengan  cara  mempekerjakan  masyarakat  yang  tidak  mempunyai  pekerjaan  sebagai pengelola  kebun  kopi.  Usaha  kebun  kopi  yang  ada  di  desa  Wih  Tenang  Uken  kabupaten  Bener  Meriah,  selalu  mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini terbukti dengan pertumbuhan kopi dan kesuburan tanah yang dimiliki oleh usaha kebun kopi di desa Wih Tenang Uken, Usaha ini sudah menjadi mata pencarian masyarakat di desa Wih Tenang Uken, usaha kebun kopi ini sudah membuktikan keberhasilannya dengan semakin luasnya kebun yang dimiliki oleh pemilik kebun kopi tersebut yang akan diolah dan dikerjakan oleh orang lain yang tidak mempunyai kebun dan pekerjaan maupun penghasilan(Hasnah, Pemilik Kebun Kopi/Wawancara, Desa Wih Tenang Uken 26 Febuari 2020).
Seperti yang telah di ungkapkan oleh bu Hasnah, bahwa kebun di berikan kepada masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sebagai pengelola untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pembagian hasil yang dilakukan dari pengelola (tukang panen kopi) yaitu bagi 2 (dua) dari hasil panen sedangkan upah sebagai pembersih rumput, membuang serangga dan tunas-tunas kopi dibagi  3  dari  hasil  dengan  pemilik  kebun.  Dengan  adanya  kebun  kopi  tersebut  maka  dapat  membantu  masyarakat  yang pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Namun demikian dari hasil panen kopi tersebut menurut sebagian pekerja di kebun kopi mendapat bagian yang tidak sesuai  dengan  kesepakatan  yang  dibuat.  Upah  yang  diberikan  pemilik  kebun  kepada  sebagian  pengelola  diduga  kurang  adil, karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat walaupun biasanya kesepakatan itu dibuat secara lisan.
Contoh kasus yang lain yaitu pemilik kebun yang bernama Suherman yang mempekerjakan sebanyak 4 orang dengan luas  lahan  3,5  ha  dengan  hasil  4  ton  atau  bisa  dikatakan  4000  kg  kopi  dikali  dengan  harga  perkilo  Rp2.500  dengan  hasil Rp10.000.000 dengan kesepakatan bagi dua dari hasil yaitu Rp 5.000.000 dari hasil tersebut dibagi 4 pekerja kebun dengan hasil Rp1.250.000 dengan tindakan kecurangan pemilik kebun maka pembagian dari setiap pekerja mendapat Rp1.200.000.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  mengenai  “Analisis Distribusi  Pendapatan  Pengelolaan  Kebun  Kopi  Menurut  Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Kasus  Desa  Wih  Tenang  Uken Kabupaten Bener Meriah, karena melihat dari contoh kasus yang dilakukan salah satu pemilik kebun dengan pembagian hasil dengan pekerja yang tidak sesuai dengan upah yang diharapkan oleh pekerja. Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang
diinginkan, maka penulis memfokuskan pembahasan pada upah pengelola kebun kopi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Wih Tenang Uken Kabupaten Bener Meriah.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## Distribusi Pendapatan
Distribusi pendapatan adalah salah satu ukuran yang  digunakan untuk menunjukkan  tingkat kemerataan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Distribusi pendapatan yang adil (merata) dikalangan masyarakat pada suatu daerah, merupakan salah satu dari sasaran daerah untuk mensukseskan pembangunan (Afdillah dkk, 2017). Distribusi pendapatan tersebut dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan merupakan proses penyaluran harta yang dimiliki yang disalurkan kepada yang berhak menerima untuk meningkatkan pendapatan demi memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidup seseorang.
Dalam Islam kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi-redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Harus dipahami bahwa islam tidak menjadikan complete income equality untuk semua umat sebagai tujuan utama dan paling akhir dari sistem distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, upaya untuk mengeliminasi kesenjangan antar pendapatan umat adalah sebuah keharusan. Proses distribusi pendapatan dalam Islam mengamini banyak hal yang berkaitan dengan moral endogeneity , signifikansi dan batasan-batasan tertentu, (Nasution, 2017) di antaranya:
1. Sebagaimana utilitarianisme, mempromosikan “greatest good for greatest number of people” dengan  “good” atau “utility” diharmonisasikan dengan pengertian halal haram, peruntungan manusiadan peningkatan untility manusia adalah tujuan utama dari tujuan pembangunan ekonomi.
2. Sebagaimana  leberitarian  dan  Marxism,  pertobatan  dan  penebusan  dosa  adalah  salah  satu  hal  yang mendasari  diterapkannya  proses  redistribusi  pendapatan.  Dalam  aturan  main  syariah  akan  ditemukan sejumlah  instrumen  yang  mewajibkan  seorang  muslim  untuk  mendistribusikan  kekayaannya  sebagai  akibat melakukan kesalahan (dosa).
3. Sistem redistribusi diarahkan untuk berlaku sebagai faktor pengurang dari adanya pihak yang merasa dalam keadaan merugi atau gagal. Kondisi seperti ini hampir bias dipastikan berlaku di setiap komunitas.
4. Mekanisme redistribusi berlaku secara istimewa, karena walaupun pada realitasnya distribusi adalah proses transfer kekayaan searah, namun pada hakikatnya tidak demikian.

## Konsep Distribusi Pendapatan dalam Islam
Konsep  Islam  menjamin  sebuah  distribusi  pendapatan  yang  memuat  nilai-  nilai  insani,  karena  dalam  konsep  Islam distribusi pendapatan meliputi beberapa hal :
1. Kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lain merupakan kehendak Allah. Perbedaan ini merupakan  bagian  upaya  manusia  untuk  bisa  memahami  nikmat  Allah,  sekaligus  memahami  kedudukan dengan sesamanya.
Allah berfirman: َر ﱠنِا ْﻢُﻜَﺗَاﺂﻣ ِْﰲ ْﻢُﻛَﻮُﻠْـﺒَـﻴِّﻟ  ٍﺖَﺟَرَد ٍﺾْﻌَـﺑ َقْﻮَـﻓ ْﻢُﻜَﻀﻌَﺑ َﻊَﻓرَو ِضْرَﻻْا ْﻒِﺌَﻠَﺧ ْﻢُﻜَﻠَﻌَﺟ ْيِﺬﱠﻟاَﻮُﻫَو
ﱠﺑ َﻚ ِﺐَﻘِﻌْﻟا ُﻊْﻳِﺮَﺳ .ٌﻢْﻴِﺣﱠر ٌرْﻮُﻔَﻐَﻟ ُﻪﱠﻧِاَو
Artinya “Dan  Dialah  yang  menjadikan  kamu  penguasa-penguasa  di  bumi  dan  Dia  meninggikan  sebahagian kamu  atas  sebahagian  (yang  lain)  beberapa  derajat,  untuk  mengujimu  tentang  apa  yang  diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang “ (Q.S. Al-an’am: 165).
2. Pemilikan harta pada hanya beberapa orang dalam suatu masyarakat akan menimbulkan ketidakseimbangan hidup dan preseden buruk bagi kehidupan. Sebagaimana firman Allah:
ًﻼْﻴِﻠَﻗ ﱠﻻِا ِضْرَْﻻا  ِﰱ ِدﺎَﺴَﻔْﻟا ِﻦَﻋ َنْﻮَﻬْـﻨﱠـﻳ ٍﺔﱠﻴِﻘَﺑاْﻮُﻟْوُا ْﻢُﻜِﻠْﺒَـﻗ ْﻦَﻣ ِنْوُﺮُﻘْﻟا َﻦِﻣ َنﺎَﻛ َﻻْﻮَﻠَـﻓ
ْﻢُﻬْـﻨِﻣ ﺎَﻨْـﻴَْﳒَا ْﻦﱠِّﳑ َﻊَﺒﱠـﺗاَو
ِﻪْﻴِﻓ اْﻮُـﻓِﺮْﺗُاﺂَﻣ اْﻮُﻤَﻠَﻇ َﻦْﻳِﺬﱠﻟا .َْﲔِﻣِﺮُْﳎ اْﻮُـﻧﺎَﻛَو Artinya: ”Maka  Mengapa  tidak  ada  dari  umat-umat  yang  sebelum  kamu  orang  orang  yang  mempunyai keutamaan  yang  melarang  daripada  (mengerjakan)  kerusakan  di  muka  bumi,  kecuali  sebahagian  kecil  di antara  orang-orang  yang  Telah  kami  selamatkan  di  antara  mereka,  dan  orang-orang  yang  zalim  Hanya
mementingkan  kenikmatan  yang  mewah  yang  ada  pada  mereka,  dan  mereka  adalah  orang-orang  yang berdosa” (Q.S Hud:116).
3. Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat. Allah berfirman:
.ِمْوُﺮْﺤَﻤْﻟاَو ِﻞِﺋﺂﱠﺴِﻠّﻟ ﱞﻖَﺣ ْﻢِِﳍاَﻮْﻣَا ِْﰲَو
Artinya: “ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Q.S Adz-Dzariyat: 19).
Pada Ayat ini menegaskan, bahwa harta mereka terdapat hak wajib dan sunnah untuk orang-orang yang membutuhkan yang meminta kepada orang-orang dan orang-orang yang membutuhkan tetapi tidak meminta- minta karena malu.
4. Islam  menganjurkan  untuk  membagikan  harta  lewat  zakat,  sedekah,  infak  dan  lainnya  guna  menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Firman Allah:
َو ِْﲔِﻜَﺴَﻤْﻟاَو ﻰَﻤَﺘَـﻴْﻟاَو  َﰉْﺮُﻘْﻟا ىِﺬِﻟَو ِلْﻮُﺳﱠﺮﻠِﻟَو ِﻪّﻠِﻠﻓ ىَﺮُﻘْﻟا ِﻞْﻫَا ْﻦِﻣ ِﻪِﻠُﺳَر ﻰَﻠَﻋ ُﷲ َءﺂَﻓَاﺂَﻣ ِﻞْﻴِﺒَﺴﱠﻟا ِﻦْﺑا
َنْﻮُﻜَﻳَﻼﻴَﻛ ًﺔَﻟْوُد
ﱠنِا َﷲ اﻮُﻘﱠـﺗاَو اْﻮُﻬَـﺘْـﻧﺎَﻓ ُﻪْﻨَﻋ ْﻢُﻜََ َﺎﻣَو ُهْوُﺬُخَﻓ ُلْﻮُﺳﱠﺮﻟا ُﻢُﻜَﺗَا ﺎَﻣَو ْﻢُﻜْﻨِﻣ ِءﺂَﻴِﻨْغَْﻻا َْﲔَﺑ
. ِبﺎَﻘِﻌْﻟا ُﺪْﻳِﺪَﺸَﻬﻠﻟا
Artinya:  “ Apa  saja  harta  rampasan  (fai-i)  yang  diberikan  Allah  kepada  Rasul-  Nya  (dari  harta  benda)  yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang- orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu,  Maka  tinggalkanlah.  dan  bertakwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  amat  keras hukumannya”(Q.S Al-Hasyr:7) .
Pembangunan  desa merupakan  bagian  integral yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  pembangunan  nasional,  karena merupakan salah satu aspek  yang  menentukan dalam usaha  mewujudkan masyarakat adil dan makmur material dan spiritual berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945.  Keberhasilan  pembangunan  nasional  sebagian  besar  ditentukan  oleh  keberhasilan pembangunan desa, yang langsung menyentuh kepentingan rakyat Indonesia tinggal didesa (Arsyad, 2016).

## Faktor-faktor Distribusi Pendapatan
Ada  empat  faktor-faktor  penentu  utama  atas  baik  tidaknya  kondisi  distribusi  pendapatan  di  sebagian  negara-negara berkembang (Nasution, 2017) yaitu sebagai berikut:
1. Distribusi Pendapatan Fungsional: Hal ini pada dasarnya menyangkut segala sesuatu yang berkenaan dengan tingkat hasil yang diterima dari faktor-faktor produksi tenaga kerja, tanah dan modal yang sangat dipengaruhi oleh  harga  relatif  dari  masing-masing  faktor  produksi  tersebut,  tingkat  pendayagunaan  dan  bagian  atau persentase dari pendapatan nasional yang diperoleh oleh para pemilik masing-masing faktor tersebut.
2. Distribusi  Ukuran:  Ini  adalah  distribusi  pendapatan  fungsional  dari  suatu  perekonomian  yang  dinyatakan sebagai suatu distribusi kepemilikan dan penguasaan aset produktif dan faktor keterampilan yang terpusat dan tersebar ke segenap lapisan masyarakat. Distribusi kepemilikan aset dan keterampilan tersebut pada akhirnya akan menentukan merata atau tidaknya distribusi pendapatan perorangan.
3. Program  redistribusi  Pendapatan:  Pengambilan  sebagian  pendapatan  golongan-golongan  penduduk  yang berpenghasilan  tinggi  melalui  pemberlakuan  pajak  secara  proporsional  terhadap  pendapatan  dan  kekayaan pribadi mereka, untuk selanjutnya dimanfaatkan guna mengangkat kesejahteraan lapisan penduduk termiskin.
4. Peningkatan  distribusi  langsung:  Terutama  bagi  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  berpenghasilanrelatif rendah, melaluianggaran belanja pihak pemerintah yang dananya bersumber dari pajak.

## Tujuan Distribusi Pendapatan
Tujuan dari distribusi pendapatan adalah untuk mengetahui fakta-fakta mengenai distribusi pendapatan dan dilema yang dihadapi pemerintah ketika melakukan redistribusi pendapatan, kebijakan pemerintah untuk melakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut  maka  di  dalam  distribusi  pendapatan  pengelolaan  perkebunan  telah  ditetapkan  program  percepatan  pembangunan perkebunan,  yakni  program  ekstensifikasi,  intensifikasi,  dan  rehabilitasi.  Tujuan  distribusi  dalam  islam  ini  adalah  persamaan dalam distribusi, tetapi yang dimaksud dengan persamaan tersebut masih abstrak. Karena bagi sebagian mengatakan bahwa, yang dimaksud adil itu bila setiap orang dibayar sesuai dengan kontribusi yang ia berikan (Faisal, 2017).
Distribusi dalam ekonomi islam mempunyai tujuan – tujuan ekonomi yang penting, di mana yang terpenting di antaranya dapat kami sebutkan seperti berikut ini :
1. Pengembangan  harta  dan  pembersihannya,  karena  pemilik  harta  ketika  menginfakkan  sebagian  hartanya kepada  orang  lain,  baik  infak  wajib  maupun  sunah,  maka  demikian  itu  akan  mendorongnya  untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
2. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan  yang  lazim  untuk  melaksanakannya  dengan  melakukan  kegiatan  ekonomi.  Pada  sisi  lain,  bahwa sistem distribusi dalam ekonomi islam dapat menghilangkan faktor–faktor yang menghambat seseorang dari andil  dalam  kegiatan  ekonomi;  seperti  utang  yang  membebani  pundak  orang  –  orang  yang  berhutang  atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagian bagi hamba sahaya.
3. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan.
Ekonomi  Islam  datang  dengan  sistem  distribusi  yang  merealisasikan  beragam  tujuan  yang  mencakup  berbagai  bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan–tujuan tersebut. Secara umum dapat kami katakana bahwa sistem  distribusi  ekonomi  dalam  ekonomi  islam  mempunyai  andil  bersama  sistem  dan  politik  syariah  lainnya  dalam merealisasikan  beberapa  tujuan  umum  syariat  islam.  Dimana  tujuan  distribusi  dalam  ekonomi  islam  di  kelompokkan  kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan ekonomi.

## Upah Menurut Ekonomi Islam
Menurut struktur atas legislasi Islam, pendapatan yang berhak diterima, dapat ditentukan melalui dua metode. Metode pertama adalah ujrah (kompensasi, imbal jasa, upah), sedangkan yang kedua adalah bagi hasil. Seorang pekerja berhak meminta sejumlah uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilakukan. Demikian pula berhak meminta bagian profit atau  hasil dengan rasio bagi hasil tertentu sebagai bentuk kompensasi atas kerja. Sebagaimana dijelaskan dalam Sunnah.“ Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering ”. (HR. Ibnu Majah). Islam  menawarkan  suatu  penyelesaian  yang  saat  baik  atas  masalah  pendapatan  dan  menyelamatkan  kepentingan kedua  belah  pihak,  kelas  pekerja  dan  para  tanpa  melanggar  hak-hak  yang  sah  dari  majikan.  Dalam  perjanjian  (tentang pendapatan) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.Upah, yaitu upah bagi para pekerja, dan sering kali dalam hal upah, para pekerja diperalat desakan kebutuhannya dan diberi upah di bawah standar (Harahap, 2015).
Penganiayaan terhadap  para pekerja  berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian  yang  sah dari hasil kerja  sama  sebagai  jatah  dari  pendapatan  mereka  tidak  mereka  peroleh,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan  penganiayaan terhadap  majikan  yaitu  mereka  dipaksa  oleh  kekuatan  industri  untuk  membayar  pendapatan  para  pekerja  melebihi  dari kemampuan  mereka.  Oleh  karena  itu  al-Quran  memerintahkan  kepada  majikan  untuk  membayar  pendapatan  para  pekerja dengan  bagian  yang  seharusnya  mereka  terima  sesuai  kerja  mereka,  dan  pada  saat  yang  sama  dia  telah  menyelamatkan kepentingannya sendiri. Demikian  pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya (Munawaroh, 2018).

## Prinsip-prinsip Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam
Salah  satu  bidang  yang  terpenting  dalam  pembahasan  tentang  ekonomi  adalah  distribusi  pendapatan.  Pembahasan tentang distribusi menjelaskan bagaimana pembagian kekayaan ataupun pendapatan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Bisa jadi hal itu berkaitan  erat dengan  faktor-faktor  produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan manajemen. Sebenarnya distribusi merupakan kegiatan ekonomi lebih lanjut dari kegiatan produksi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarkan dan dipindahtangankan dari satu pihak kepihak lain. Mekanisme yang digunakan dalam distribusi ini tiada lain adalah dengan cara pertukaran (mubadalah) antara hasil produksi dengan hasil produksi lainnya atau antara hasil produksi dengan alat tukar (uang). Di dalam syari'at Islam bentuk distribusi ini dikemukakan dalam pembahasan tentang al-'aqd (transaksi) (Zuraidah, 2015).

## Instrumen Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam
Menurut  Ruslan  Abdul  Ghofur Noor  instrumen  distribusi  dalam  sistem  ekonomi  Islam terdiri  dari  zakat  sebagai  model distribusi wajib individu, wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat, waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga, infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi di masyarakat (Almizan, 2016).
1. Zakat sebagai model distribusi wajib individu
Zakat  sejalan  dengan  prinsip  utama  tentang  distribusi  dalam  ajaran  Islam  yakni  "agar  harta  tidak  hanya  beredar  di kalangan  orang-orang  kaya  diantara  kamu".  Prinsip  tersebut,  menjadi  aturan  main  yang  harus  di  jalankankarena  jika diabaikan, akan menimbulkan jurang yang dalam antara simiskin dan si kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di masyarakat.Manusia  sebagai  wakil  Allah  di  muka  bumi  yang  telah  ditugaskan  untuk  mengelola  dan  meningkatkan kualitas kehidupan bagi seluruh penghuninya, memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tugas tersebut. Namun realitas yang ada, kesadaran untuk menjalankan kewajiban zakat dan menciptakan kesejahteraan di muka bumi hanya terdapat pada sebagian orang.
2. Wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat
Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan  Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah sosial (ibadah ijtimaiyyah). Secara bahasa wakaf berasal dari kata waqaf yang artinya al-habs  (menahan).  Dalam  pengertian  istilah,  wakaf  adalah  menahan  atau  menghentikan  harta  yang  dapat  diambil manfaatnya  guna  kepentingan  kebaikan  untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah.  Menurut  Sayyid  Sabiq  wakaf  berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.  Wakaf  adalah  menghentikan  pengalihan  hak  atas  suatu  harta  dan  menggunakan  hasilnya  bagi  kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.
Wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda.Walaupun  berbagai riwayat atau hadis yang  menceritakan masalah wakaf  ini  adalah  mengenai  tanah,  tapi  para  ulama  memahami  bahwa  wakaf  non  tanah  pun  boleh  saja  asal  bendanya  tidak langsung musnah  atau habis  ketika diambil manfaatnya. Dari berbagai rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan  (menahan)  perpindahan  milik  suatu  harta  yang  bermanfaat  dan  tahan  lama,  sehingga  manfaat  harta  itu  dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.
1. Waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga
Dalam bidang distribusi warisan dalam syariat Islam termasuk sarana untuk menyebarkan harta benda kepada orang banyak yaitu pemindahan harta benda dari milik seorang kepada beberapa orang.Islam membiarkan sentralisasi harta warisan  pada  seorang  atau  dua  orang  saja,  sebaliknya  Islam  membagi-bagikan  kepada  orang  yang  berhak menerimanya baik ahli waris yang pertama maupun ashobah. Adapun kaum kerabat yang tidak mendapatkan warisan dan fakir miskin yang membutuhkan harta yanghadir sewaktu dilakukan pembagian warisan bisa memperoleh bagian tersebut.
2. Infak dan sedekah sebagai instrumen distribusi di masyarakat
Instrumen infak dan sedekah sebagai amal kebajikan individu terhadap masyarakat, akan mendukung terciptanya para profesional yang dengan ikhlas mau berderma baik harta maupun keahliannya untuk mengisi tenaga profesional pada lembaga-lembaga yang telah terbentuk dari hasrat wakaf di atas. Infak dan sedekah akan menciptakan jaminan sosial yang  menyeluruh  bagi  segenap  lapisan  masyarakat  tanpa  memberatkan  masyarakat  dengan  pajak  yang  tinggi sebagaimana yang terjadi pada kesejahteraan negara.

## Mekanisme Distribusi dalam Islam Menuju Ekonomi Islam yang Mensejahterakan
Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua (2) yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi (Kulsum, 2018).
1. Mekanisme Ekonomi
Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad mu’amalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab- sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segelintir golongan, larangan kegiatan monopoli, dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba, korupsi dan pemberian suap Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:
a. peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam;
b. peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar; dan
c. peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar.
Ketiga peran ini mengacu pada konsep al-hisbah pada masa Rasulullah sebagai Lembaga khusus yang berfungsi untuk mengontrol pasar dari praktek-praktek yang menyimpang Dengan ketiga peran ini diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi karena posisi pemerintah tidak hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi. tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial.
2. Mekanisme non-ekonomi
mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif melainkan melalui aktivitas non-produktif, seperti pemberian hibah, shodaqoh, zakat dan warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna, jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata. Bentuk-bentuk pendistribusian harta dengan mekanisme nonekonomi ini, sebagaimana dikemukakan antara lain adalah:
a. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan.
b. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada para mustahik.
c. Pemberian infaq, shadaqoh, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan.
d. Pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain.
Dalam aktivitas ekonomi secara sederhana distribusi diartikan segala kegiatan penyaluran barang atau jasa dari tangan konsumen.  Aktivitas  distribusi  harus  dilakukan  secara  benar  dan  tepat  sasaran  agar  barang  dan  jasa  atau  pendapatan  yang dihasilkan produsen dapat sampai ke tangan konsumen atau yang membutuhkan
Prinsip  utama  dari  sistem  ini  adalah  peningkatan  dan  pembagian  hasil  kekayaan  agar  sirkulasi  kekayaan  dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya  berfokus  pada  beberapa  golongan  tertentu.  orang-orang  yang  kehabisan  perbekalan  dalam  perjalanan  di  jalan  Allah. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka bagian Rasulullah SAW sebesar empat perlima dan seperlima dari seperlima digunakan untuk keperluan orang-orang yang melanjutkan tugas beliau, seperti pejuang dimedan perang, para da’i dan baitul mal. Al-Quran telah  menetapkan  langkah-langkah  tertentu  untuk  mencapai  pemerataan  pembagian  kekayaan  dalam  masyarakat  secara obyektif.  Al-Qur’an  juga  melarang  adanya  bunga  dalam  bentuk  apapun,  disamping  itu  memperkenalkan  hukum  waris  yang memberikan  batasan  kekuasaan  bagi  pemilik  harta  untuk  suatu  maksud  dan  membagi  kekayaannya  diantara  kerabat  dekat apabila meninggal.
Tujuan  dari  hukum-hukum  ini  adalah  untuk  mencegah  pemusatan  kekayaan  kepada  golongan-golongan  tertentu. Selanjutnya langkah-langkah positif yang diambil untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yaitu dengan melalui kewajiban mengeluarkan zakat, Kesenjangan sosial tidak serta merata diakhiri, tetapi keresahan karena kesenjangan itu sedikitnya terobati. Bila  zakat,  infak  shadaqah  dikeluarkan,  orang-orang  yang  terpuruk  itu  mungkin  akan  melupakan  derita  mereka  sejenak. Tampaknya Tuhan memang membagikan nasib berlainan, supaya saling menolong. Jumhur ulama berpendapat bahwa jika pola perilaku  sosial  dan  perekonomian  disusun  menurut  ajaran-ajaran  islam  maka  tidak  akan  nada  kesenjangan  kekayaan  yang ekstern dalam masyarakat muslim. Keyakinan ini didasarkan atas argumentasi bahwa semua sumber daya bukan saja karunia dari Allah swt, bagi semua manusia (Sudarsono, 2015).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Desa Wih Tenang Uken Kabupaten Bener Meriah. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, dasar penetapan subjek penelitian adalah relevansi, artinya peneliti baru dapat menentukan siapa yang menjadi subjek dan jumlahnya secara kongkret setelah berada dikancah penelitian.
Teknik pengumpulan pada penelitian ini yaitu data observasi, wawancara dan dokumentasi dengan memperoleh subjek 16 petani yang jumlah pekerja keseluruhan 70 orang. Data penelitian adalah data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari  petani  melalui  wawancara  langsung  dengan  menggunakan  daftar  pertanyaan  yang  telah  dipersiapkan  terlebih  dahulu. Sedangkan data-data sekunder diperoleh dari dinas perkebunan dan dari dinas-dinas terkait berkaitan dengan produktivitas dan jumlah populasi petani kopi.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Distribusi Pendapatan Pengelolaan Kebun Kopi Di Desa Wih Tenang Uken
a. Pembagian hasil yang terjadi antara pemilik kebun kepada pengelola
Pelaksanaan perjanjian antara pemilik lahan kepada pekerja kebun kopi desa Wih Tenang Uken. Apakah pembagian hasil yang diperoleh pekerja dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup dengan bagi hasil daripemilik kebun kopi. Pengelola Kebun menyatakan:
“Pembagian hasil diperoleh pekerja sebanyak 2 bambu dari 10 bambu hasil panen jika pekerja menerima upah dalam bentuk uang maka upah yang diperoleh dalam per hari sebesar Rp 20.000 jika mendapatkan biji kopi 10 bambu dan jika harga biji kopi naik maka upah dalam 1 bambu sebesar Rp 15.000.
b. Apa terjadi kecurangan dalam pembagian hasil kepada pekerja”
Dengan  adanya  kebun  kopi  dapat  membantu  masyarakat  dalam  meningkatkan  ekonomi  keluarga,  masyarakat  yang tidak memiliki kebun kopi bisa bekerja di kebun milik orang lainsebagai pengelola. Dalam pengelolaan kebun kopi maka pemilik kopi melakukan kesepakatan dalam pembayaran upah setelah bekerja. Upah yang diperoleh oleh pengelola dari pemilik kebun untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“pekerja  mengatakan  ada  kecurangan  dalam  pembagian  hasil  dari  pemilik  kebunseperti  tidak  amanah  dengan  tetap memberikan harga normal kepada pekerja meskipun harga biji kopi telah naik dan jika dalam 1 bambu tidak penuh maka tidak dihitung”.
c. Sudah berapa lama mengelola kebun kopi.
Dengan  adanya  kebun  kopi  bisa  membantu  masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Dari  itu  untuk mengetahui    sudah  berapa  lama  pengelola  bekerja  di  kebun  kopi  desa  Wih  Tenang  Uken  dapat  dilihat  dari  hasil wawancara dengan pekerja.
Pengelola Kebun Kopi Mengatakan:
“Kami  bekerja  sebagai  pengelola  kebun  kopi  selama  4  tahun  di  desa  Wih  Tenang  Ukenuntuk  memenuhi  kebutuhan sehari-hari”.
d. Pendapatan yang diperoleh  oleh pekerja
Selama mengelola kebun kopi pengelola memperoleh pendapatan dari hasil pembagian yang telah disepakati dengan pemilik kebun kopi di desa Wih Tenang Uken.
Pengelola Kebun Kopi Mengatakan:
“Pendapatan pekerja di kebun kopi dalam per hari sebesar Rp 100.000”.
e. Tepat waktu dalam menerima upah
Dengan  adanya  kebun  kopi  dapat  membantu  masyarakat  dalam  meningkatkan  ekonomi  keluarga,  masyarakat  yang tidak memiliki kebun kopi bisa bekerja di kebun milik orang lain sebagai pengelola. Selama bekerja akan mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tersebut sesuai dengan kesepakatan, dalam pembagian upah apakah upah yang diterima oleh pekerja tepat waktu atau tidak dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:
“pemilik kebun tepat waktu dalam pemberian upah kepada pekerja”
f. Kendala dalam mengelola kebun kopi
Dalam mengelola kebun kopi masalah dan rintangan setiap pengelola kebun pasti ada, begitu juga yang dirasakan oleh pengelola kebun kopi di desa Wih Tenang Uken. Adapun kendala yang dihadapi pengelola kebun kopi sebagai berikut: “kendala yang dihadapi oleh pengelola kebun kopi yaitu banyaknya hama dan tunas-tunas baru yang tumbuh sehingga harus membersihkannya setiap hari dan membuat pekerja menjadi lambat untuk memanen biji kopi”.
g. Cukup dengan pendapatan yang di terima
Pendapatan yang diterima pengelola dari hasil pengelolaan kebun kopi ini dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pengelola kebun yaitu “pengelola kebun merasa tidak cukup dengan pendapatan yang diperoleh, dengan uang sebesar Rp 100.000 mereka hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan pas-pasan demi kelangsungan hidup”
h. Cara mengelola kebun kopi
Perawatan  kebun  kopi  yang  baik  sudah  diawali  sejak  pemilihan  lahan  yang  tepat  dan  juga  bibit  unggul  tanaman tersebut. Kopi yang lezat berasal dari bibit yang unggul dan tidak ada cacat pada tanaman tersebut. Untuk mendapatkan hasil kopi pengelola kebun kopi mengelola dengan cara manual, untuk lebih jelasnya dapat dilihat jawaban pengelola tentang cara mengelola kebun kopi sebagai berikut:
“pengelola kebun kopi mengelola kebun kopi di desa Wih Tenang Uken menggunakan secara manual dalam bekerja”.
i. Mata pencarian selain sebagai pengelola kebun kopi
Masyarakat desa Wih Tenang Uken yang tidak memiliki kebun bekerja di kebun milik orang lain. Selain kebun kopi ada juga kebun lainnya seperti kebun sayuran dan buah-buahan. Demi memenuhi kebutuhan hidup pekerja ada juga bekerja di kebun selain di kebun kopi seperti memetik cabe, sayuran dan buah-buahan milik orang lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut:
“pengelola kebun ada kerja sampingan seperti ikut memanen buah-buahan dan sayuran di kebun masyarakat lainnya yang membutuhkan pekerja”.
Dengan  diberikan  kesempatan  sebagaipengelola  kebun  kopi  dapat  membantu  masyarakat  lainnya  yang  tidak  punya penghasilan.
Masyarakat  desa  Wih  Tenang  Uken  yang  tidak  memiliki  kebun  kopi  bisa  bekerja  di  kebun  milik  orang  lain  sebagai pengelola. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut:
j. “Dengan adanya kesempatan mengelola kebun milik orang lain di desa Wih Tenang Uken masyarakat merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidupdan dapat mengurangi pengangguran yang ada di desa tersebut”.

## Usaha Pemilik Kebun Kopi Dalam Meningkatkan Pendapatan Pekerja
Pengelola  kebun  kopi  di  desa  Wih  Tenang  Uken  kecamatan  Permata  Kabupaten  Bener  Meriah  yang  melaksanakan pekerjaan  ini  oleh  masyarakat  setempat,  yang  pada  umumnya  bermata  pencarian  sebagai  petani  dan  pedagang.  Tenaga kerjanya ada yang dari keluarga sendiri dan ada juga dari luar, rata-rata pekerjanya dari luar yang bertempat tinggal di desa Wih Tenang  Uken  kecamatan  Permata  Kabupaten  Bener  Meriah.  Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  peranan  komoditi  perkebunan sangat  penting,  maka  pemerintah  dalam  setiap  tahapan  pengelolaan  perkebunan  terutama  sub  sektor  perkebunan  berupaya untuk  meningkatkan  distribusi  baik  kualitas  maupun  kuantitas.  Pemilik  kebun  kopi  di  desa  Wih  Tenang  Uken  memberikan lahannya diolah oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan perjanjian yang disepakati.
a. Yang Dilakukan Pemilik Kebun Kopi Terhadap Pekerja
Pemilik kebun memberi lahan kebun untuk dikelola oleh pekerja agar pekerja bisa memenuhi kebutuhannya dengan pembagian yang telah disepakati.
pemilik Kebun kopi mengatakan:
“ Kami memberikan lahan kopi kepada pekerja untuk dikelola seperti bekerja sebagai pemetik kopi, membersihkan dahan, babat rumput, pemangkasan kopi dan memupuk. Sebagian ada pekerja yang hanya sebagai pemetik saja, ada yang membersihkan dahan dan memupuk kopi dan ada juga yang pekerja yang mengerjakannya semua mulai dari memupuk sampai memetik kopi”
Dalam pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pemilik kebun memberikan pekerjaan kepada pekerja untuk mengelola kebun kopi agar pekerja dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
b. Bentuk Pembayaran Hasil Kerja Kebun Kopi Pemilik kebun memberi upah dari hasil pengelola kebun kopi yang dilakukan dalam bentuk per hari, untuk lebih jelasnya dapat dilihat hasil wawancara dengan pengelola kebun sebagai berikut:
Pemilik Kebun kopi mengatakan:
“ Kami memberi upah ketika pekerja sudah menyelesaikan tugas seperti memetik kopi dari pagi hingga sore, sorenya langsung diberikan upah dari hasil kerja seharian. Selain sebagai pemetik kopi seperti membersihkan dahan, memupuk terkadang mendapat upah sebulan sekali tetapi lebih sering kami berikan upah dalam bentuk per hari bukan per bulan”
Dalam pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pekerja di kebun kopi tersebut menerima upah dalam waktu per hari.
c. Bentuk Kesepakatan Pembagian Hasil Kebun Kopi Yang Dilakukan Pemilik Kebun Kepada Pekerja Pengelola Kebun kopi katakan:
Bentuk kesepakatan pembagian hasil kami (pemilik kebun kopi) dengan pekerja yaitujika mereka mendapat 10 bambu dalam satu hari dari hasil panen maka hasil yang kami berikan dengan pekerja sebanyak 2 bambudan apabila harga kopi naik maka upah kami berikan juga naik.Dalam 1 bambu harga jual Rp 10.000 per bambu untuk harga normal kalau harga naik kadang Rp 15.000 per bambu, berarti mereka dapat upah dalam bentuk uang sebesar Rp 20.000 per bambu jika dapat 10 bambu, dankalau harga naik mereka dapat upah sebesar Rp 15.000 dalam 10 bambu.
Dalam pernyataan di atas dapat dipahami bahwakesepakatan pembagian hasil kebun kopi yang dilakukan pemilik kebun kepada pekerja dengan pengelola kebun kopi yaitu pekerja mendapat upah sebesar Rp 20.000 dalam 2 bambu dari 10 bambu hasil panendan apabila harga kopi naik maka upah pekerja peroleh juga naik.
d. Berapa pekerja yang di pekerjakan setiap panen Dalam mengembangkan suatu usaha pemilik usaha membutuhkan anggota dalam membantu proses kelancaran pada usaha. Untuk hal tersebut pemilik kebun kopi di desa Wih Tenang Uken meminta masyarakat yang bersedia bekerja di
kebunya untk mengelola kebun kopinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut:
“Pemilik kebun kopi mepekerjakan masyarakat sesuai dengan luas lahan yang dimilikinya, jika luas lahan lebih 1 ha maka mereka membutuhkan 2 pekerja dan jika memiliki lahan seluas 7 ha maka pekerja yang diperlukan sebanyak 5-6 orang” .
e. Mata pencaharian selain petani kopi
Dengan adanya kebun kopi dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Dalam meningkatkan ekonomi keluarga masyarakat desa Wih Tenang Uken bekerja sebagai petani kopi namun ada juga pekerjaan lainnya, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut:
“ Pemilik kebun tidak hanya bekerja sebagai petani kopi, mereka mengatakan sebagai petani kopiuntuk memanfaatkan lahan kosong dan untuk meningkatkan pendapatan selain sebagai profesi lainnya seperti sebagai bidan desa, PNS, dan sebagai TNI/POLRI” .
Tinjauan Ekonomi IslamTerhadap Distribusi Pendapatan Pengelola Kebun Kopi Di Desa Wih Tenang Uken Dalam Islam bekerja dinilai sebagai kebaikan, dan kemalasan dinilai sebagai kejahatan. Nabi berkata “ Ibadah yang paling baik adalah bekerja, dan pada saat yang sama bekerja merupakan hak sekaligus kewajiban. Pada suatu hari Rasulullah SAW menegur seseorang yang malas dan meminta-minta, seraya menunjukkan kepadanya jalan ke arah kerja produktif. Rasulullah meminta orang tersebut menjual aset yang dimilikinya dan menyisihkan hasil penjualan untuk modal membeli alat (kapak) untuk mencari kayu bakar di tempat bebas dan menjualnya ke pasar. Beliau pun memonitor kerjanya untuk memastikan bahwa ia telah merubah nasibnya berkat kerja produktif” (Nasution,2015) .
Pengelolaan  kebun  kopi  merupakan  salah  satu  wahana  dan  sarana  bagi  masyarakat  desa  Wih  Tenang  Uken  yang  bisa merangsang  mereka  untuk  lebih  giat  bekerja  dan  berusaha. Keberadaan  kebun  kopi  ini  telah  mampu  menyerap  tenaga  kerja untuk mengelola dan hal ini berati telah ikut andil dalam mengurangi pengangguran di desa Wih Tenang Uken. Di samping itu keberadaan kebun kopi telah merangsang para masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, penghasilan bahkan pendapatan sehari-hari bisa memanfaatkan diri dan tenaga untuk mengelola kebun milik orang lain agar bisa dimanfaatkan, hal ini sejalan dengan  hadist  Nabi  yang  menjelaskan  (Tabrani, 2015)  yang  artinya  “ Sesungguhnya  Allah  mencintai  seseorang  hamba  yang apabila ia bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya” (HR. Tabrani).
Pemaparan  di  atas  diambil  kesimpulan  bahwa  Allah  sangat  menyukai  orang  yang  bekerja  dan  berusaha  dalam kehidupannya  dan  dilakukan  dengan  baik  sesuai  dengan  syari’at  Islam.  Namun  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  standar pengelolaan yang diterapkan dalam kegiatan muzara’ah.
Kita  ketahui  bahwa  muzara’ah  adalah  kerja  sama  pengelola  pertanian  antara  pemilik  lahan  dan  penggarap  di  mana pemilik  lahan  memberikan  lahan  pertaniannya  kepada  si  penggarap  untuk  ditanami  dan  dipelihara  dengan  imbalan  bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Pada dasarnya prinsip bagi hasil merupakan penentuan proporsi berbagi keuntungan pada saat  akad  dilakukan,  keuntungan  yang  akan  dibagi  menurut  proporsi  yang  telah  disepakati.Tetapi  pada  umumnya  pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petani buruh) (Rafly, dkk, 2016).
Diriwayatkan  dari  Ibnu  Umar  bahwa  Rasulullah  Saw.  pernah memberikan  tanah  khaibar  kepada  penduduknya  untuk digarap  dengan  imbalan  pembagian  hasil  buah-buahan  dan  tanaman.  Diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan  Jabir  yang  mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara’ah dengan risiko bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2, maka Rasulullah pun bersabda “ Hendaklah menanami atau menyerahkan untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya” (Syafi’i, 2015).
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pengelola kebun yaitu:
“Kesepakatan pembagian hasil kebun kopi yang dilakukan pemilik kebun kepada pekerja dengan pengelola kebun kopi yaitu pekerja mendapat upah sebesar Rp 20.000 dalam 2 bambu dari 10 bambu hasil panen dan apabila harga kopi naik maka upah pekerja peroleh  juga naik.  Namun ketika harga  naik pemilik  kebun  tetap memberikan upah degan harga normal kepada pengelola kebun”
Dari  pemaparan  tersebut,  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  secara  umum  pengelolaan  kebun  kopi  yang  dilakukan pemilik kebun kepada pekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pembagian yang terjadi antara pemilik kebun dengan pengelola kebun tidak sesuai dengan ekonomi Islam.
Gambaran  dari  pelaksanaan  perjanjian  antara  pemilik  kebun  dan  pekerja  di  desa  Wih  Tenang  Uken  menunjukkan adanya unsur gharar, dikarenakan tidak melakukan seperti apa yang  telah ditentukan oleh syariah Islam. Bentuk gharar yang dilakukan pemilik kebun dengan pekerja yaitu perjanjian yang terjadi tidak bersifat tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan seperti pemilik kebun tidak amanah dalam pembagian hasil dengan pengelola kebun kopi.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Distribusi pendapatan pengelolaan kebun kopi antara pemilik kebun kopi dengan pengelola  di Desa Wih Tenang Uken Kabupaten Bener Meriah yaitu pemilik kebun memberikan lahan kopinya untuk dikelola oleh pekerja dengan pembagian hasil diperoleh pekerja sebanyak 2 bambu dari 10 bambu hasil panen jika pekerja menerima upah dalam bentuk uang maka upah yang diperoleh dalam per hari sebesar Rp 20.000 jika mendapatkan biji kopi 10 bambu dan jika harga biji kopi naik maka upah dalam 1 bambu sebesar Rp 15.000, namun ketika harga naik pemilik kebun tetap memberikan upah degan harga normal kepada pengelola kebun kopi sehingga terdapat unsur tidak tepat janji antara pemilik kebun dengan pekerja.
2. Pemilik kebun kopi desa Wih Tenang Uken memberikan lahan kopi kepada masyarakat untuk dikelola seperti merawat kebun  kopi  sampai  mendapatkan  biji  kopi  untuk  dipasarkan  demi  meningkatkan  pendapatan  sehari-hari  dengan pembagian hasil yang telah ditetapkan oleh pemilik kebun kopi dengan pekerja.
3. Distribusi  pendapatan  kebun  kopi  antara  pemilik  kebun  kepada  pekerja  menurut  Islam  pemilik  kebun  memberikan sebagian kebunnya kepada pengelola dengan persentase 1/2:1/2, 1/3:2/3, 1/4:3/4, dari hasil yang diterimanya dari hasil pengelolaan  kebun  kopi  setiap  panennya.  Seperti  yang  dijanjikan  dalam  Islam  negara  berkewajiban  memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat hidup secara layak dalam kehidupannya akan tetapi pemilik kebun kopidi desa Wih Tenang Uken tidak melaksanakan kegiatan tersebut sehingga terdapat unsur tidak tepat janji antara pemilik kebun kepada pekerja dan tidak sesuai dengan ekonomi Islam.Dari pelaksanaan perjanjian antara pemilik kebun dan pekerja di desa  Wih  Tenang  Uken  menunjukkan  adanya  unsur  gharar,  dikarenakan  tidak  melakukan  seperti  apa  yang  telah ditentukan oleh syariah Islam. Bentuk gharar yang dilakukan pemilik kebun dengan pekerja yaitu perjanjian yang terjadi tidak bersifat tertulis, akibatnya terjadi penyimpangan seperti pemilik kebun kopi tidak amanah dalam menepati janjinya dengan pekerja dan tidak menghitung semua hasil panen yang diperoleh oleh pekerja walaupun hanya setengah ketika panen biji kopi.
Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dijelaskan  di  atas  maka  yang  menjadi  saran-saran  dan  rekomendasi  penelitian  ini sebagai berikut.
1. Kepada pemerintah Bener Meriah
Agar  pemerintah  kabupaten  Bener  Meriah  memperhatikan  masyarakat  yang  tidak  mempunyai  pekerjaan  sehingga berminat ingin mengelola kebun kopi milik orang lain yang akan dilakukan oleh masyarakat di desa Wih Tenang Uken untuk kebutuhan sehari-hari.
2. Kepada pemilik kebun kopi Agar tidak melakukan kecurangan dalam pembagian hasil kepada pekerja, melakukan pembagian hasil sesuai dengan ekonomi Islam.
3. Kepada  Departemen  pertanian  untuk  memberikan  penyuluhan  pengelolaan  kebun  kopi  yang  baik,  sehingga  bisa memberikan pembagian hasil dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an dan terjemahannya Adil P, Eliza, Tarumun S. (2016) Distribusi Pendapatan Petani Kelapa Sawit Pola Swadaya Di Desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu “ Jom Faperta Ur” 3 (2)
Afdillah  ,Indo  M,  Eliza,  Khaswarina  S.  (2017)  Distribusi  Pendapatan  Petani  Eks  Upp  Tcsdp  Di  Desa  Sialang  Kayu  Batu Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan “ SEPA” 14 (1) Arsyad L. (2016) Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: STIM YKPN Agustini, Anti W. (2017) Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Syariah “ Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan” 18 (2) Aini dan Sulistiyowati, (2016). Perkebunan Indonesia, Jakarta: Grafika Al-Haritsi, Jaribah bin  Ahmad (2017). Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab . Jakarta. Timur: Khalifa. Almizan. (2016). Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam. “ Kajian Ekonomi Islam” 1 (1) Buchari Alma, (2016). Manajemen Bisnis Syari’ah , (Bandung: Alfabeta. Budiono, (2017). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE Dinni,Elinda.(2016). Perekonomian Indonesia , Kartasura: CV Jamine.
Faisal Floperda. (2017). Analisis Pendapatan Usahatani Jeruk Siam (Studi Kasus Di Desa Padang Pangrapat Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser). Universitas Mulawarman.
Ghazali, Syeikh Muhammad (2015). Tafsir Tematik dalam Al-Qur’an. Jakarta: Gaya Media Pratama Hakim, Lukman. (2016). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam . Jakarta: Erlangga Hanafie, R. (2017). Pengantar Ekonomi Pertanian . Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Harahap. Isnaini dkk. (2015). Hadis-Hadis Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana.
Imsar, (2018). Analisis produksi dan pendapatan usahatani kopi gayo (arabika) kabupaten bener meriah. “ Ekonomi Islam” 2 (1) Jusmaliani , dkk, ( 2015 ) Kebijakan Ekonomi dalam Islam, Yogyakarta: Kreasi.:Wacana Kulsum U, (2018) Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam “ Studi Ekonomi dan Bisnis Islam” 3 (1). Misbahuddin dan Hasan Iqbal (2016) Analisis Data Penelitian dengan Statistik . Ed. Ke-2. Jakarta: Bumi Aksara. Machmud, Amir. (2016) Perekonomian Indonesia . Pasca Reformasi. Jakarta: Erlangga. Mankiw, N. Gregory (2017) Teori Makroekonomi Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.
Munawaroh Situmeang, Indah Fitriani, (2018). Konsep Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam Menurut Perspektif Muhammad Abdul Mannan. Ekonomi Islam.
Nasution, Mustafa Erwin (2015) Pengantar Eklusif Ekonomi Islam , Jakarta: Kencana. Nasution, Mustafa Edwin. (2017). Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam . Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2016). Metodologi penelitian . Cetakan Kesebelas. Jakarta:  PT.Bumi Askara.
N HS, Z Fuad, MY Yusuf. (2018) Analisis Tindakan Perataan Laba dalam Meraih Keuntungan Perusahaan Ditinjau Menurut Etika Ekonomi Islam. Journal of Islamic Economics and Finance 3 (2)
RaflyMuhammad,  Muhammad  Natsir,  Siti  Sahara  (2016).  Muzara’ah    (Perjanjian  Bercocok  Tanam)  Lahan  Pertanian  Menurut Kajian Hukum Islam. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. II (2)
Rahmawaty, Anita, (2013), Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. 1 (1). Syafi’i Antonio, Muhammad, (2015) Bank Syari’ah, Wacana Ulama dan Cendekiawan , Jakarta:Central Bank Of Indonesia And Tazkia Institute.
Sudarsono Heri, (2016). Konsep Ekonomi Islam , Yogyakarta: Ekonisia. Shihab, M. Quraish (2016) Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an/M. Quraish Shihab. Jakarta: Lentera Hati. Suratiyah. (2016). Ilmu Usaha Tani. Jakarta : Penebar Swadya .
Slamet,  Haryadi,  Subejo.  (2015)  Distribusi  Pendapatan  Pada  Usaha  tani  Pengelolaan  Tanaman  Terpadu  Padi  Sawah  Pada Beberapa Komunitas Petani Di Lampung “ Politeknik Negeri Lampung ” 2 (1).
Sudarsono H,(2015). Konsep Ekonomi Islam , Yogyakarta: Ekonisia. Sueharno. (2016). TS , Teori Ekonomi Mikro, Surakarta.
Suzana,  (2015).  Distribusi  Pendapatan  Pengelolaan  Kebun  Kopi  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Masyarakat  Desa Kedaburapat Kabupaten Kepulauan Meranti Di Tinjau Dari Ekonomi Islam.
Sudarsono, Heri. 2015. Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar , Yogyakarta: Ekonisia. Tadoro, (2000). Ekonomi Internasional , Jakarta: Erlangga.
Tabrani, Al Mu'jam Al Ausath ( 2015) Jus 1 Kairo: Dar al-Harmain, 1415 H Wibowo, I., (2017). Manajemen Kinerja . Edisi Kelima. Depok:. Raja Grafindo. Persada Qardhawi, Yusuf, (2015). Norma dan Etika Ekonomi Islam . Jakarta: Gema Insani Press.
Zuraidah. (2015). Penerapan Konsep Moral Dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam “ Hukum Islam” 8 (1).