## ANALISIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK YANG MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
Chandra Sujana
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Depok
Email: kincai17@yahoo.com
Abstrak
Setiap  warga  negara  Indonesia  wajib  mengikuti  pendidikan  dasar.  Anak  didik pemasyarakatan yang notabene adalah pelaku tindak kriminal tetap mendapatkan hak-haknya  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  layak,  salah  satunya  dengan mengikuti pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Anak yang sedang menjalani pidana berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya. Selama ini tingkat pendidikan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) kurang diperhatikan dari sisi tenaga pendidik maupun fasilitas yang ada di LPKA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan kejar paket yang di laksanakan di LPKA. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi langsung sebagai data primer. Data sekunder berupa studi literatur yang bersumber dari akun resmi yang telah terverifikasi dan akun resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukan beberapa factor yang muncul pada proses pendidikan mereka yaitu kurangnya tenaga pendidik, kurangnya fokus saat pembelajaran dan metode yang monoton saat proses pembelajaran.
Kata Kunci: Anak, Pendidikan, Sistem Peradilan Pidana Anak

## 1. Pendahuluan
Sistem  peradilan  anak  menurut Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  11  Tahun  2012  menjelaskan bahwa  anak  yang  berhadapan  dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan khusus  untuk  menyelesaikan  seluruh perkara  anak  yang  dimulai  dari  tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) ialah anak yang sedang berkonflik dengan hukum yang sedang  menjadi  korban  tindak  pidana atau  sedang  menjadi  saksi  tindak pidana,  kriteria  anak  yang  berkonflik dengan  hukum  yaitu  anak  yang berumur 12-17 tahun (Indonesia 2015).
Negara Republik  Indonesia  adalah negara  yang  berlandaskan  hukum berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 1 ayat (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan  bahwa  negara  Indonesia adalah  negara  hukum.  Salah  satu  ciri negara  hukum  adalah  mengakui  dan menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia yang  telah  ada  sejak  warga  tersebut lahir  dan  hak-hak  tersebut  melekat padanya.
Hak  Asasi  Manusia  bukan  hanya diperoleh  oleh  orang  dewasa  namun anak-anak dan lansia berhak juga untuk
memperolehnya. Salah satu aset dalam mendukung  pembangunan  nasional merupakan anak, maka dari itu perlu di perhitungkan  dan  di  pertimbangkan dengan  masa  depannya  baik  dari  segi kualitas  maupun  lainnya  (Edy  Susanto 2019).  Tanpa kualitas  yang  handal  dan masa  depan  yang  jelas  bagi  anak, pembangunan  nasional  akan  sulit dilaksanakan  dan  pencapaian  yang hendak  diraih  bangsa  akan  terasa sulit untuk diwujudkan secara nyata. Untuk itu  dalam  meningkatkan  kualitas  dan masa  depannya  yang  gemilang,  maka anak perlu mendapat dukungan berupa pendidikan  yang  layak  dengan  tenaga pengajar yang mumpuni dalam mengajar  anak-anak  tersebut.  Anak merupakan  generasi  penerus  bangsa, sehingga  negara  memiliki  kewajiban untuk memberikan kepedulian terhadap  hak-hak  anak,  tak  terkecuali anak yang  berhadapan  dengan  hukum (ABH).  Tindak  pidana  yang  dilakukan oleh seorang anak tidak menghalanginya  untuk  memperoleh hak-haknya, terutama hak atas pendidikan  sebagaimana  tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  dimana  memiliki upaya untuk memberikan jaminan bagi setiap warga negaranya untuk memperoleh  haknya  atas  pendidikan formal  yang  layak  dari  badan pemerintah.  Kemudian  pada  ayat  (2) menyebutkan  bahwa  setiap  warga negara  wajib  mengikuti  pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya  (Republik  Indonesia 1945).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah sudah seharusnya mendukung pendidikan yang terselenggara  di  berbagai  sekolah maupun lembaga-lembaga seperti
LPKA  untuk  dapat  menjadi penambah wawasan  bagi  ABH  yang  disiapkan untuk  menjadi  bagian  dalam  proses pembangunan Indonesia.
Terpenuhinya  hak  pendidikan terhadap  anak  di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  (LPKA)  memberikan kebebasan  penuh  kepada  anak  untuk berkembang,  melalui  pengajaran  yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku sebagai  acuan  dasar  di  dalam pendidikan  layaknya  pada  sekolah formal biasa, maka dengan memberikan pendidikan  yang sesuai dengan kebutuhan bagi anak sebagai narapidana hal ini akan mengembangkan  potensi  anak  dalam hal cara pikir, tumbuh dan berkembang sehingga  harapan  yang  ingin  dicapai setelah  narapidana  anak  tersebut  telah bebas  adalah  mampu  membaur  atau kembali ke masyarakat tanpa tertinggal dalam urusan pendidikan. Tercapainya tujuan  pidana  bagi  anak  bukan  pada penghukuman atau penyiksaan, melainkan  perbaikan  kondisi  ABH, pemeliharaan  dan  perlindungan  anak serta pencegahan pengulangan tindakannya dengan pendekatan keadilan  restoratif  merupakan  suatu pencapaian  yang  luar  biasa  karena berimbang  antara  kebutuhan  hukum sang ABH dalam memperbaiki perilakunya dan kebutuhan pendidikan dalam hal pengenalan lingkungan yang lebih luas dalam hal-hal tertentu.
Namun  ada  beberapa  kendala untuk dapat terwujudnya kebutuhan pendidikan  terhadap  anak  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Bandar  Lampung.  Oleh  sebab  itu pertanyaan  penelitian  ini  mengenai bagaimana  pelaksanaan  pendidikan anak  yang  berhadapan  dengan hukum  di  LPKA?  Tujuan  dari penelitian ini yakni untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian pendidikan  kejar  paket  bagi  anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak Klas II Bandar Lampung.

## 2. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena  peneliti  tidak  memberikan tindakan  apapun  terhadap  obyek penelitian.  Menururt  Bogdan  dan Taylor  (Tanzeh,  2009:  100)  penelitian kualitatif  merupakan  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari prilaku orang  yang  kita  lihat.  Peneliti melakukan teknik
wawancara, observasi,  dan  dokumentasi  untuk mengumpulkan  data  dengan  cara menjadi pasrtisipan dan terjun langsung ke  lapangan.  Dengan  terjun  langsung kelapangan  peneliti  dapat  mengetahui kondisi real atau  kondisi  sebenarnya yang  terjadi  di  lapangan  sebagai  data primer.  Data  sekunder  berupa  kajian literature  dan  kajian  undang  undang yang berlaku.

## 3. Hasil
a. Anak Didik Pemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan, yang disebut anak didik pemasyarakatan  adalah  seorang  yang dinyatakan  sebagai  anak  berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya  dan  ditempatkan  ke lembaga  pemasyarakatan khusus  yaitu lembaga pemasyarakatan anak. Meskipun  pada  kenyataannya  anak yang dirampas kebebasannya ada yang belum ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak. Dalam  amandemen  UUD  1945
Pasal  31  Ayat  (1)  dan  (2)  menegaskan, setiap  warga  negara  berhak  mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti  pendidikan  dasar  dan pemerintah  wajib  membiayainya.  Jadi sangat di sayangkan jika ada anak yang terhambat  untuk  mengembangkan bakat  nya  melalui  pendidikan  karena anak  tersebut  sedang  berhadapan dengan hukum.
Uraian jumlah anak didik Pemasyarakatan  berdasarkan golongan pidana dijabarkan dalam tabel 19. Tabel 19 Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan Anak Bandar Lampung Berdasarkan Golongan Pendidikan Per- 11 Maret 2020 Pendidikan Jumlah SD 30 SMP/MTS 62 SMA/MA/SMK 34 Tidak Lulus SD 15 Tidak Sekolah 6 Jumlah 147 Sumber: Kasubsi Registrasi LPKA Bandar Lampung 2020
Dalam  tabel  jumlah  anak  didik Pemasyarakatan  berdasarkan golongan pendidikan,  pelaku  tindak  kejahatan banyak dilakukan oleh anak bependidikan SMP/MTS yang berjumlah 62 orang. b. Pelaksanaan  Pendidikan  Kesetaraan Kejar Paket A, B, dan C di Lembaga Pembinaan  Khusus  Anak  Bandar Lampung Salah satu penyebab anak berhadapan dengan hukum antara lain yakni kenakalan remaja, ini disebabkan karena adanya pengaruh dari lingkungan  atau  kultur  di  sekitarnya. Anak  didik  pemasyarakatan  dapat mempelajari kejahatan dengan melakukan proses interaksi yang intens dan  cukup  erat  dengan  kelompok sebaya  maupun  dengan  kelompok kriminal saat anak didik pemasyarakatan berada diluar maupun di  dalam  LPKA.  Kenakalan  remaja dapat  dikatakan  jika  seseorang  yang melakukan  pelanggaran  hukum  belum menginjak  usia  18  tahun.  Kenakalan yang dilakukannya pun bertahap mulai dari masalah besar seperti pembunuhan sampai  masalah  kecil  seperti  mencuri atau mabuk-mabukan (Sopiah,
Krisnatuti,  and  Simanjuntak,  2017). Kenakalan  remaja  dapat  disimpulkan bahwa  kegagalan  dalam  mengontrol dirinya  dalam  bertingkah  laku  yang berdampak  tidak  dapat  diterimanya oleh  social  maupun  tindak  kriminal (Fitriani and Hastuti 2016). Akan tetapi anak yang  berhadapan  dengan  hukum berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk  menyelesaikan  seluruh  perkara
anak  yang  dimulai  dari  tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan,  ini  diatur  pada  Sistem Peradilan  Anak  menurut  Undang-
Undang Republik Indonesia  Nomor 11 Tahun  2012,  yang  dijelaskan  bahwa anak  berhadapan  dengan  hukum  ialah anak  yang  sedang  berkonflik  dengan hukum  yang  sedang  menjadi  korban tindak  pidana  atau  sedang  menjadi saksi tindak pidana, kriteria anak yang berkonflik  dengan  hukum  yaitu  anak yang berumur 12-17 tahun.
Anak  menjadi  harapan  besar  bagi negara,  keluarga,  dan  masyarakat. Banyak  pihak  diluar  sana  yang  dapat mempengaruhi
keberlangsungan
kehidupannya,  anak  tidak  mungkin dapat  melindungi  hak-haknya  sendiri, oleh  karena  itu  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  hak  anak, negara  dan  masyarakat  mempunyai peran  penting  untuk  membantu melindungi  hak-hak  anak  tersebut. Maka  dari  itu  dalam  memberikan pendidikan  negara  tidak  berhak memandang  status  social  dari  anak tersebut. Mengacu pada prinsip perlindungan anak, untuk mengutamakan kepentingan anak maka perlu  dilakukan  penyelesaian  perkara anak  diluar  pada  mekanisme  pidana ( Diversi), yaitu  penyelesaian  perkara melalui  pendekatan Restorative  Justice dimana  proses  untuk  menyelesaikan suatu perkara semua pihak yang terlibat baik  anak  maupun  keluarga  bertemu bersama  untuk  menyelesaikan  perkara secara bersama-sama demi kepentingan bersama (Marbun, 2013).
c. LPKA Sebagai Lembaga Pendidikan bagi ABH
Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau  yang  di  singkat  (LPKA)  adalah lembaga  yang  mempunyai  tugas melaksanakan  pembinaan  anak  didik pemasyarakatan,  regulasi  ini  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.18 Tahun 2015 Tentang “ORGANISASI  DAN  TATA  KERJA LEMBAGA  PEMBINAAN  KHUSUS
ANAK”  (KEMENKUMHAM. Lembaga Pembinaan Khusus and Kerja. 2015).
Dalam hal ini salah satu tugas yang sudah di atur adalah menyelenggarakan fungsi  dari  pembinaan  yang  meliputi pendidikan,  pengasuhan,  pengentasan dan  pelatihan  keterampilan,  serta layanan informasi. Terkait dengan anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  itu merupakan  rangkaian  proses  belajar bagi anak, akan tetapi yang mengakibatkan anak melakukan tindakan kriminal yakni karena adanya pengaruh  dari  lingkungan  atau  kultur di  sekitarnya.  LPKA  adalah  tempat untuk anak berhadapan dengan hukum tersebut  dalam  menjalani  hukuman pidananya  untuk  di  didik  dan  dibina, meskipun  anak  berhadapan  dengan hukum  telah  menjalankan  pidanya  di LPKA, itu tidak menutup kemungkinan anak berhadapan dengan hukum dapat belajar  kejahatan  di  lingkungan  yang berbeda (Iv and Pembahasan 2000).
Namun  disisi  lain  atas  permintaan orangtua  atau  walinya,  anak  sipil  juga dapat  dididik  di  LPKA  dengan  syarat anak sipil sudah memperoleh penetapan  dari  pengadilan  guna  agar
mendapatkan  pembinaan,  bimbingan, serta  pendidikan  dan  keterampilan. Pada  umumnya  penghuni  LPKA berusia 12 tahun dan usia maksimal 21 tahun,  secara  teori  dengan  umur sedemikian  mereka masih  dalam masa pertumbuhan  yang  perlu  pelayanan pendidikan (Mariana and Ulfatin 2016). Oleh  karena  itu  untuk  pengoptimalan proses pendidikan yang baik dibutuhkan  pula  tenaga  pengajar yang berkualitas  guna  menghasilkan  peserta didik  yang  berkualitas.  Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung  merupakan  satu-satunya lembaga  pembinaan  khusus  anak    di daerah  lampung  yang  menjadi  tempat anak  didik  maupun  anak  yang berhadapan dengan hukum. Salah satu dari  kegiatan  yang  dilaksankan  di LPKA  Bandar  Lampung  yakni  adanya program  pendidikan  terhadap  anak didik  pemasyarakatan  (Pembinaan, Anak, and Klas 2019).
Akan tetapi kendala yang di hadapi oleh  LPKA  Bandar  Lampung  adalah kurangnya kualitas dan tenaga pendidik yang belum mencukupi untuk dapat terlaksana nya program pendidikan  bagi  ABH.  Pelayanan pendidikan  merupakan  suatu  kegiatan yang  diberikan  sekolah  atau  lembaga yang  di  tujukan  untuk  memberikan pelayanan  terhadap  peserta  didik maupun  masyarakat  yang  bertujuan untuk  mengembangkan  kecerdasan yang  dimiliki  seperti  kepribadian  diri, pengendalian  diri,  ahlak  budi  pekerti yang  baik serta  menggali  potensi yang diperlukan  untuk  dirinya  maupun masyarakat.  Upaya  untuk  menunjang
kesejahteraan dan penegakan  hak asasi manusia,  maka  diperlukan  layanan pendidikan yang berkualitas (Pembinaan et al. 2019). Oleh karena nya pengajar yang menjadi tenaga pengajar di LPKA adalah pengajar yang memiliki dasar  dalam  bidang  pendidikan,  atau orang yang berprofesi sebagai pendidik. Untuk memberikan solusi dari kendala tersebut,  LPKA  harus  memulai  atau menjalin  kerjasama  dengan  pihak  luar seperti  Dinas  Pendidikan  agar  dapat
meningkatkan  kualitas  dari  tenaga pengajar (Mariana and Ulfatin 2016). d. Permasalahan  Program  Pendidikan ABH  di  LPKA  Klas  II  Bandar Lampung Untuk  mengetahui  permasalahan mengenai program pendidikan ABH  di LPKA Klas II Bandar Lampung, peneliti melakukan  observasi  dan  wawancara. Adapun  catatan  observasi  nya  dapat dilihat pada tabel 20.

## Tabel 20 Catatan Observasi Langsung
Tanggal  : 27 Desember 2019 Waktu    : 08.00 – 10.00 Bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus     Anak Kelas II Bandar Lampung Kegiatan melakukan observasi terhadap fasilitas dan tenaga pengajar Deskripsi:
Pada hari Jum’at tanggal 27 Desember 2019, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap ABH  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Bandar  Lampung.  Setelah  sampai  disana  peneliti langsung melakukan observasi yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung. Saat  melakukan  observasi  peneliti  melihat  bahwa  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Klas  II  Bandar Lampung ini sudah memiliki keadaan fasilitas pendidikan yang sudah baik, ini dapat dilihat dari fasilitas bangunan pendidikan mulai dari  adanya aula pertemuan, ruang kelas, ruang perpustakaan dan ruang komputer.  Namun  peneliti  menemukan  adanya  kekurangan  dari  fasilitas  sarana  pendukung  seperti kurang nya jumlah buku bacaan dan alat tulis yang terdapat pada perpustakaan. Adapun peneliti juga mendapatkan informasi bahwa SDM pengajar yang dimiliki oleh LPKA yang cukup minim. Hal tersebut akan mempengaruhi proses pendidikan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan  di  LPKA  Bandar  Lampung, bahwa  tingkat  motivasi  belajar  anak didik  disana  masih  beragam.  Ini  dapat dibuktikan  dari  pernyataan  informan (anak) bahwa ada yang merasa memiliki tanggung  jawab  dan  selalu  berusaha untuk  menyelesaikan tugas dan mengerjakan  PR  yang  diberikan  oleh guru  dan  ada  juga  yang  masih  belum termotivasi. Alasannya adalah kurangnya  perhatian  dari  orangtua terhadap anak tersebut, merasa dirinya menjadi  kurang  percaya  diri  karena anak tersebut menganggap dirinya telah melakukan  tindak  pidana  dan  merasa
takut  untuk  kembali  terjun  ke masyarakat.  Informan  (petugas  LPKA) memberikan  pernyataan  yang  benar bahwa  tingkat  motivasi  belajar  anak masih beragam, petugas melihat bahwa tingkat  motivasi  belajar  anak  didik masih  ada  yang  tinggi  dan  ada  juga yang  rendah  dikarenakan  hal-hal tersebut.
Pasal  31  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  yang  merumuskan  bahwa setiap  warga  negara  wajib  mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4)
menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran  nasional  dalam  rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan  memprioritaskan  anggaran sekurang-kurangnya  20  (dua  puluh) persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja  Negara  (APBN)  dan  Anggaran Pendaapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD). Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut  maka  dapat  disimpulkan bahwa  negara  bertanggung  jawab  atas pemenuhan  hak  warga  negara  atas pendidikan.  Yang  dimaksud  negara dalam  hal  ini  bukan  saja  pemerintah pusat,  melainkan  pemerintah  daerah juga  memiliki  peran  besar  atas pendidikan  bagi  setiap  warga  negara dengan  tujuan  untuk  mencerdaskan kehidupan  bangsa  yang  merupakan salah satu tujuan dari Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Pemerintah  disini juga  termasuk  dengan  keterlibatan semua  lembaga  yang  ada  di  Indonesia yang  sekiranya  dapat  dilakukan  guna pemenuhan  hak  anak  atas  pendidikan khususnya  anak  yang  berkonflik dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  Nomor  15  Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan  Anak  yang  Berhadapan dengan Hukum (“Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15/2010”) mengatur khusus mengenai pelaksanaan  pendidikan  sekolah  anak yang  berhadapan  dengan  hukum termasuk ABH yang sedang menjalankan  proses  bimbingan  di dalam  lapas,  lebih  spesifik  diatur dalam Bab  III huruf  G  tentang  Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional. Dikatakan bahwa salah satu tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan  untuk  anak  yang  sedang berhadapan  dengan  hukum  (Ditjenpp 2010).. Dalam sebuah Laporan Akhir Tentang Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan  Anak  Berbasis  Pendidikan Layak Anak dalam Sistem Pemasyarakatan (2014) yang disusun oleh Tim Pengkajian  Hukum  Badan  Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  RI dari laman Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), disebutkan bahwa berdasarkan Pasal  4,  5  dan  6 Undang- Undang  Nomor  20 tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”) dapat disimpulkan bahwa anak  yang  ditempatkan  dalam LPKA  berhak  untuk  mendapatkan pendidikan  tanpa  dibeda-bedakan  dan pemerintah  bertanggung  jawab  atas penyelenggaraan  pendidikan  tersebut (UU-RI 2003).
Pada  saat  ini  penyelenggaraan pendidikan  formal  di  LPKA  Bandar Lampung sudah berjalan dengan cukup baik,  akan  tetapi    kurangnya  fasilitas seperti  buku  dan  alat  tulis  serta
kurangnya tenaga pendidik mempengaruhi  proses pendidikan menjadi  kurang  maksimal  (Aprilianda 2014). e. Pelaksanaan LPKA sebagai Lembaga Pendidikan Bagi ABH Seorang anak tetaplah seorang anak yang  membutuhkan  pendidikan  dan pengajaran  untuk masa  depannya.  hak juga  dimiliki  oleh  para  narapidana termasuk  narapidana  anak  dalam proses  tumbuh  dan  berkembangnya untuk  mencapai  suatu  kebahagiaan. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan  bersama,  kebahagiaan yang  dilindungi  adalah  kebahagiaan yang  melindungi.  Dalam  konteks  ini yang  dilindungi  adalah  hak-hak narapidana anak dan yang berhubungan  erat  dengan  tumbuh berkembang anak adalah hak memperoleh pendidikan. Pada dasarnya sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam  rangka  membentuk  warga binaan  pemasyarakatan  agar  menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan  memperbaiki  diri,  dan  tidak mengulangi  tindak  pidana  sehingga dapat  diterima  kembali  di  lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan  dan  dapat  hidup  secara wajar  sebagai  warga  yang  baik  dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan pendidikan  terhadap  anak  didik pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus  anak  keberhasilannya  bukan hanya berada pada petugasnya, namun dalam mewujudkan pelaksanaan pendidikan  terhadap  anak  didik pemasyarakatan dalam proses pembinaan  perlu  adanya  kerja  sama yang baik dengan stakeholder.

## Table 21 Daftar Kerjasama pihak kedua dengan Lapas Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung
NO Pihak Swasta Kegiatan 1 Yayasan Dwimulya a. Segala  sarana  prasarana  dan  semua  pembiayaan  peserta  didik menjadi tanggung jawab yayasan. b. Pembayaran honor guru menjadi tanggung jawab yayasan.
c. Memberikan kegiatan Pramuka 2 Wadah Indonesia Berbagi a. Memberikan kegiatan belajar mengajar serta pelatihan skill terhadap ABH yang dilaksanakan seminggu sekali. b. Memberikan  bantuan  berupa  buku  bacaan  anak  yang  merupakan hasil sumbangan dari teman-teman Wadah Indonesia Berbagi. 3 Kementerian  Agama
Setempat Pembinaan Keagamaan dilakukan pada Senin, Selasa, Jum,at pada pukul 10.00 s/d selesai. Sumber: Kasubsi Registrasi LPKA Bandar Lampung Pada umumnya keberhasilan pemasyarakatan untuk mencapai tujuannya ialah adanya parstisipasi dari petugas  pemasyarakatan,  narapidana dan  masyarakat.  Dalam  hal  ini  pula kerjasama  yang  baik  dengan  Dinas Pendidikan  di  daerah  LPKA  tersebut berada  sangat  diperlukan  karena  pada nantinya  hal  tersebut  akan  sangat
berguna  secara  berkepanjangan  dalam urusan  pendidikan  di  LPKA.  Adapun tugas  dari  dinas  pendidikan  daerah (Provinsi  dan  Kabupaten/Kota)  dalam menunjang pendidikan anak terkhusus terhadap penanganan anak berhadapan dengan hukum, pelaksanaan pendidikan dilaksanakan dengan memberikan program pendidikan
kepada peserta didik sama seperti anak- anak  pada  usianya,  berupa  pemberian tenaga  pendidik yang  berkualitas serta fasilitas pendidikan yang memadai Selain  itu,  pemanfaatan  program bantuan  hukum  melalui  kerjasama dengan  Lembaga  Bantuan  Hukum (LBH)  atau  Lembaga  Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) yang berada di bawah  naungan suatu  universitas,  dan pemanfaatan program Corporate Social
Responsibility  (CSR)  dari  beberapa perusahaan untuk mendukung pendidikan  di  Lembaga  Pembinaan Khusus Anak. Dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan- perusahaan  pemanfaatan  program Corporate  Social  Responsibility  (CSR) tentu dapat dilihat dari potensi masing- masing daerah sesuai dengan karakteristiknya. 4. Kesimpulan Anak merupakan generasi penerus  bangsa,  sehingga  negara memiliki kewajiban untuk memberikan kepedulian terhadap hak-hak anak, tak terkecuali  anak  yang  berhadapan dengan  hukum.  Tidak  semua  LPKA dapat  menyelenggarakan  pendidikan formal, dengan beberapa alasan sehingga  hal  ini  perlu  menjadi pekerjaan  rumah  yang  perlu  segera diselesaikan, hal ini demi keberlangsungan  pendidikan  yang terselenggara di LPKA tersebut. Negara bertanggung  jawab  atas  pemenuhan hak  warga  negara  atas  pendidikan. Pendidikan  sangat  diperlukan,  dalam
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana  Anak,  setiap  anak  yang menjalani  pidana  di  LPKA  memiliki kewajiban untuk
mendapatkan
pendidikan  formal  atau  pelatihan seperti  anak-anak  lainnya,  yang  dalam hal  ini  ada  peran  dari  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  untuk membantu memfasilitasi kegiatan pendidikan  bagi  anak  berhadapan dengan hukum di dalam LPKA, Lapas, maupun Rutan. Agar dapat mewujudkan  konsep  pembinaan  anak di  dalam  LPKA  yang  sesuai  dengan pemenuhan  hak-hak  anak,  perlu perubahan  pola  pikir  atau mindset tujuan  pemidanaan  anak,  pergeseran pemikiran  dari  penghukuman  menjadi pembinaan  bagi  anak,  tidak  terlepas dari  koordinasi  antara  lembaga  baik Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia dan stake holder lainnya yang terlibat  dalam  pelaksanaan  pembinaan anak  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Dalam  mewujudkan  pemenuhan hak  anak  atas  pendidikan  di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang terkendala  dengan  sumber  daya manusia,  sarana  prasarana  dan  biaya operasional, tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, misalnya melalui  program  Corporate  Sosial
Responsibility  (CSR),  program  orang tua  asuh,  beasiswa  pendidikan  dari swasta  dan  lain  sebagainya.  Selain  itu pula perlu dibuat sebuah regulasi yang jelas  terkait  pemenuhan  hak-hak  anak atas pendidikan, mekanisme pembelajaran, peranan masyarakat dan negara, sampai pada sanksi baik pidana maupun  denda  kepada  mereka  yang melanggar pemenuhan hak anak selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

## 5. Referensi
Aprilianda, Nurini dkk. 2014. “Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan.” Laporan Akhir Pengkajian Hukum 1–184.
Ditjenpp,  kemenkumham.  2010.  “Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” 29(14):235–46.
Edy  Susanto,  Marhamah.  2019.  “Pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Proses Pembinaan  Terhadap  Narapidana  Anak  Di  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan).” Journal of Chemical Information and Modeling 53(9):1689–99.
Fitriani,  Wihelmina,  and Dwi  Hastuti.  2016.  “Pengaruh  Kelekatan  Remaja  Dengan Ibu,  Ayah  Dan  Teman  Sebaya  Terhadap  Kenakalan  Remaja  Di  Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung.” Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen 9(3):206–17.
Indonesia,  Pengetahuan.  2015.  “Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” (243):1–5.
Iv, B. A. B., and Hasil D. A. N. Pembahasan. 2000. “ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 41.” 7–43.
KEMENKUMHAM. Lembaga Pembinaan Khusus, and Anak. Organisasi. Tata Kerja. 2015.  “Berita  Negara.” PERATURAN  MENTERI  HUKUM  DAN  HAK  ASASI MANUSIA  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  18  TAHUN  2015  TENTANG ORGANISASI  DAN  TATA  KERJA  LEMBAGA  PEMBINAAN  KHUSUS  ANAK Nomor 65(879):2004–6.
Mariana,  Devi,  and  Nurul  Ulfatin.  2016.  “Perilaku  Profesional  Dan  Beban  Kerja Pendidik Di Sekolah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.” 1305– 11.
Pembinaan,  Lembaga,  Khusus  Anak,  and  Lpka  Klas.  2019.  “KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK BINAAN DI.” 1:14–25.
Republik Indonesia. 1945. “Undang-Undang Dasar 1945.” 4(1):1–12. Rocky  Marbun,  S.H.,  M.  ..  2013.  “Restorative  Justice  Sebagai  Alternatif  Sistem Pemidanaan Masa Depan.”
Sopiah, N. N., D. Krisnatuti, and M. Simanjuntak. 2017. “Kerentanan, Strategi Koping, Dan Penyesuaian Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).” Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen 10(3):192–203. UU-RI. 2003. “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;” 147–73.