## URGENSI ONLINE  DISPUTE  RESOLUTION SEBAGAI  BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA DI ERA SOCIETY 5.0

## Rivaldo Fariadi Ivanda, Shelvi Rusdiana
Fakultas Hukum, Universitas International Batam E-mail: 1951002.rivaldo@uib.edu

## Info Artikel

## Abstract
The  era of  society  5.0  is  an  era  where  information technology  and  humanities  run  simultaneously,  the presence  of  technology  in  a  developing  society  with  the presence of laws that adjust to form a harmony and renewal that  brings  progress  to  Indonesia,  one  of  which  is  the presence of online dispute resolution as a form of dispute resolution that is make it easier not only for entrepreneurs but for consumers who are in dispute. The presence of ODR in  Indonesia  is  a  necessity  for  the  community  due  to  the increasing number of people interacting with the internet, this is also encouraged as a form of efficiency both in terms of time and cost. ODR which is developing  in Indonesia is also  supported  as  an  online  dispute  resolution  with  the presence of the ITE Law, Government Regulation of Trading through  ES  and  the  AADR  Law.  Research  conducted  by researchers  using  normative  methods  by  collecting  data qualitatively and utilizing documents, journals, books, and laws and regulations as a form of research elaboration. The data  sources  used  are  secondary  data  sources  using writings,  dictionaries  and  regulations  as  basic  references. This study aims to determine the urgency of the presence of the  Arbitration  Law  and  Alternative  Dispute  Resolution which  can  be  the  basis  for  implementing  Online  Dispute Resolution in Indonesia, but there is a need for a law that specifically regulates this ODR so that it can focus more on disputes and their regulation.

## Abstrak
Era society 5.0 merupakan era dimana teknologi informasi dan  humaniora  berjalan  secara  bersamaan,  kehadiran teknologi  di  tengah  masyarakat  yang  berkembang  dengan kehadiran  hukum  yang menyesuaikan membentuk  sebuah

## GANESHA LAW REVIEW
Volume 5 Issue 1, May 2023 P-ISSN: 2656 – 9744 , E-ISSN: 2684 – 9038 Open Access at : https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR
Masuk: 1 Januari 2023 Diterima: 3 Maret 2023 Terbit: 1 May 2023
Keywords: Online Dispute Resolution, E- Commerce, Society 5.0 era
Kata kunci: Penyelesaian Sengketa Daring, Perdagangan Elektronik, Era Society 5.0
Ganesha Law Review, Volume 5 Issue 1 May 2023
keharmonisan dan pembaharuan yang membawa kemajuan bagi  Indonesia,  salah  satunya  adalah  dengan  kehadiran online  dispute  resolution  sebagai  bentuk  penyelesaian sengketa yang mempermudah tidak hanya bagi pengusaha namun bagi konsumen yang bersengketa. Kehadiran ODR di Indonesia  merupakan  sebuah  kebutuhan  bagi  masyarakat diakibatkan  oleh  meningkatnya  jumlah  masyarakat  yang berinteraksi dengan internet, hal ini juga didorong sebagai salah satu bentuk efisiensi baik dari segi waktu dan biaya. ODR yang berkembang di Indonesia juga didukung sebagai penyelesaian persengketaan secara online dengan hadirnya UU ITE, PP PMSE dan UU AAPS. Penelitian yang dilakukan oleh  peneliti  menggunakan  metode  normatif  dengan pengambilan  data  secara  kualitatif  dan  memanfaatkan dokumen-dokumen, jurnal, buku, dan peraturan perundang- undangan  sebagai  bentuk  penjabaran  penelitian.  Sumber data  yang  digunakan  merupakan  sumber  data  sekunder yang  menggunakan  tulisan-tulisan,  kamus  dan  peraturan sebagai  referensi  dasar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  urgensi  kehadiran  Undang-Undang  Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dapat  menjadi  dasar bagi pemberlakuan Online Dispute Resolution di Indonesia, namun perlu adanya undang-undang yang mengatur secara khusus  terkait  ODR  ini  sehingga  dapat  lebih fokus  kepada persengketaan dan pengaturannya.

## @Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Teknologi informasi merupakan sebuah hal yang mudah diakses di era digital ini, kehadiran teknologi informasi di tengah kehidupan masyarakat membawa sebuah inovasi  dan  transformasi  baru  bagi  industri  perekonomian  dan  elektronik  yang berkembang  semakin  pesat  (Hendarsyah,  2019).  Perkembangan  teknologi  yang semakin  pesat  menimbulkan  kemudahan-kemudahan  yang  dapat  diakses  oleh masyarakat,  kemudahan  tersebut  memberikan  afeksi  pada  salah  satu  pencaharian paling  berpengaruh  di  Indonesia,  yaitu  perdagangan  yang  akan  meningkatkan perekonomian namun berkamuflase dengan teknologi (Prastyaningtyas, 2019) . Hal ini lebih dikenal sebagai istilah electronic commerce atau yang disingkat e-commerce . Era society  5.0  diawali  dengan  definisi  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  Jepang,  yang memiliki pengertian penyelesaian masalah di era digital dengan inovasi dan era yang merupakan  kelanjutan  dari  revolusi  industri  4.0  (Ferreira  &  Serpa,  2018).  Konsep society 5.0 yang berkembang pada saat ini dicetuskan oleh dewan sains jepang yang berkonsep  pada  teknologi  dan  inovasi.  Hal  ini  dimulai  pada  kemunculan  society  1.0 yang memiliki definisi  sebagai perkumpulan orang-orang yang berburu dalam hidup dan  berdampingan  dengan  alam  (Maharani,  2020).  Selanjutnya  adalah  peningkatan society 2.0 yang membentuk kelompok berdasarkan pertanian, organisasi dan dimulai 13.000  ribu  tahun  sebelum  masehi.  Society  3.0  berfokus  kepada  industrialisasi  yang bermula pada akhir abad ke-18 (Mayumi Fukuyama, 2018). Setelahnya adalah rentang waktu  saat  ini  sebelum  beralih  ke  society  5.0,  adalah  era  revolusi  industri  4.0  yang menitikberatkan pada masyarakat dengan gudang informasi dan menghubungkan asset tidak berwujud sebagai informasi yang dimulai dari pertengahan abad  ke-20. Hingga saat  ini  yang  berlaku  adalah  era  society  5.0  yang  berfokus  pada  industri  sekaligus humaniora di tengah  maraknya teknologi informasi yang berkembang  (Kanedi et al.,
Rivaldo Fariadi Ivanda , e-mail : 1951002.rivaldo@uib.edu
Ganesha Law Review, Volume 5 Issue 1 May 2023
2022).
Seiring berjalannya waktu kehadiran e-commerce di Indonesia yang semakin berkembang  juga  menimbulkan  beberapa  hal  yang  seharusnya  menjadi  sebuah kesangsian,  khususnya  terkait  sengketa  yang  melibatkan  dua  atau  lebih  pihak  yang bermasalah di dalam pemberlakuan bisnisnya (Mansyur & Kamil, 2014). Persengketaan di  dalam  bisnis  khususnya  bagi  para  pelaku  bisnis  lebih  banyak  didominasi  oleh pengusaha  yang  enggan  menyelesaikannya  di  meja  hijau,  sehingga  Indonesia memberikan  kemudahan  dengan  hadirnya  arbitrase  dan  alternatif  penyelesaian sengketa. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  selanjutnya  disebut  UU  APS  memberikan pengertian  arbitrase,  arbitrase  merupakan  salah  satu  cara  penyelesaian  sengketa perdata di luar pengadilan atau peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang  memiliki  sengketa  bahwa  mereka  akan menyelesaikan  persengketaan  terkait  bisnis  dan/atau  lainnya  di  laur  pengadilan (Entriani, 2017). Sedangkan, pada Pasal 1 ayat (10) membahas mengenai APS dengan pengertian lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat antara para pihak yang bersengketa di luar pengadilan melalui prosedur yang tertuang di dalam undang- undang, APS di dalam UU APS dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau  menggunakan  penilaian  ahli  (Diah,  2008).  Dengan  hadirnya  AAPS  di  Indonesia disertai  dengan  kemajuan  teknologi  informasi,  penyelesaian  sengketa  secara  online juga  legal  dilakukan  di  Indonesia,  penyelesaian  sengketa  secara  online  ini  disebut sebagai Online Dispute Resolution atau yang dikenal sebagai ODR, sebagai bentuk dari penyelesaian  sengketa  secara  tidak  langsung  dan  dapat  dilakukan  oleh  para  pihak hanya  dengan  melewati  tahap  pertemuan  di  platform  tertentu,  seperti  Ms.  Teams, ZOOM Meeting, Google Meeting dan lain sebagainya (Oktaviani & Apriani, 2020).
UNCITRAL Model Law on E-Commerce merupakan konvensi yang disetujui oleh Majelis  Umum  PBB  yang  merupakan  landasan  dalam  pengaturan  dan  perlengkapan media elektronik dalam bidang perdagangan (Widjaja et al., 2019). Isi dari Model Law ini diantaranya adalah memberikan pemaparan terkait definisi dari kontrak elektronik yang  berkembang  di  dalam  perdagangan,  memberikan  kepastian  hukum  dalam pengaturan penerimaan kekuatan pembuktian media elektronik dan bukti elektronik dalam sebuah perkara, prinsip yang dijalankan disepakati tidak memiliki diskriminasi dan  dapat  mengatur  secara  spesifik  mengenai  pergerakan e-commerce baik  secara nasional  (negara  yang  menggunakan)  ataupun  secara  internasional  (negara  bagian) (Nicholas, 2020). Dari hal tersebut terbentuklah UU ITE yang disahkan pada tahun 2008 sebagai  salah  satu  bentuk  keikutsertaan  Indonesia  dan  mengakomodasi  terkait pengaturan e-commerce dan  persengketaan  elektronik  di  Indonesia  (I.  R.  Harahap  & Maharani, 2020).
Mengingat  dengan  kehadiran  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  diteliti oleh  Hutrin  Kamil  dan  M.  Ali  Mansyur  (2014)  yang  berjudul  Kajian  Hukum Online Dispute Resolution (ODR) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999  (Mansyur  &  Kamil,  2014)  yang  fokus  kepada  pemberlakuan  ODR  di  Indonesia berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan APS dengan mengedepankan pada kajian hukumnya.  Selanjutnya  adalah  penelitian  oleh  Iqbal  Satrio  Putra,  Budi  Santoso,  dan Kornelius  Benuf  (2020)  yang  berjudul Online  Dispute  Resolution Sebagai  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Bisnis Financial  Technology Di  Indonesia  (Putra  et  al.,  2012) yang membahas mengenai cara penyelesaian sengketa melalui ODR dalam bidang bisnis terkhusus pada Fintech yang mulai marak di indonesia. Setelahnya, adalah penelitian oleh Dheka Ermelia Putri (2019) yang berjudul Application of Online Dispute Resolution (ODR)  In  International  and  Indonesia  Domain  Names  Disputes (Putri,  2020) yang menjelaskan terkait penyelesaian sengketa terkait bisnis dan sejenisnya yang dilakukan
Ganesha Law Review, Volume 5 Issue 1 May 2023
melalui alternatif penyelesaian sengketa khususnya ODR baik di Indonesia ataupun di internasional  dengan  bantuan  organisasi  yang  terkait.  Setelah  itu,  penelitian  oleh Kasmudin  Harahap  (2021)  yang  mengangkat  judul The  Online  Dispute  Resolution  In P ancasila’s Frame (K. Harahap, 2021) yang menjelaskan mengenai pandangan pancasila terhadap  penggunaan  ODR  di  Indonesia,  apakah  dapat  membawa  pengaruh  baik ataupun buruk terkhusus pada penyelesaian sengketa.
Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, belum secara spesifik membahas mengenai peraturan yang mengatur ODR selain daripada Undang-Undang AAPS yang diterbitkan  pada  tahun  1999.  Penelitian  yang  telah  dilakuakn  sebelumnya  berfokus kepada  keterkaitan  penyelesaian  sengketa  di  bidang  teknologi  keuangan,  dimana peneliti melakukan pengamatan sebagai dasar dengan mengacu kepada sector bisnis secara  umum  khususnya  dengan  kehadiran e-commerce .  Sehingga,  dalam  meneliti mengenai keberlanjutan dan jenis pengaturan yang dapat mengatur mengenai ODR baik di Indonesia dan di internasional terkhusus pada era 5.0 yang sudah banyak berubah daripada era sebelum- sebelumnya, peneliti mengambil judul “Urgensi Online Dispute Resolution  (ODR)  Sebagai  Bentuk  Penyelesaian  Sengket a  di  Era  Society  5.0”  sebagai pembaharuan daripada penelitian yang telah dianalisis sebelumnya, terkhusus di era society  5.0. Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya,  peneliti dapat  mengidentifikasi  perumusan  masalah,  yaitu  1)  Bagaimana  Pengaturan  Hukum bagi Online  Dispute  Resolution  (ODR) di  Indonesia?  dan  2)  Bagaimana  Urgensi  ODR sebagai salah satu bentuk pencapaian di era digital?. Maka, tujuan dari artikel dengan judul “Urgensi Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Bentuk Penyelesa ian Sengketa di Era Society 5.0” ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai ODR di Indonesia  dan  internasional,  serta  hal  yang  mendorong  untuk  segera  diciptakannya undang-undang yang mengatur mengenai ODR agar mempermudah masyarakat dalam beracara di era digital.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian normatif, dengan jenis data kualitatif yang merupakan data yang berbentuk non-angka, biasanya  diperoleh  pengamatan,  dan  bahan  tertulis  berupa  buku-buku  dengan  data valid,  dokumen  penting  dan  juga  undang-undang  yang  diterangkan  dalam  berupa ungkapan  verbal  (Disemadi,  2022).  Sumber data  yang  digunakan  menggunakan  data sekunder  yang  menggunakan  objek  penelitian  melalui  sumber  lainnya,  biasanya perolehan  data  sekunder  ini  dapat  berupa  komersial  ataupun  non-komersial, diantaranya  berupa  perundang-undangan,  peraturan  tertulis  atau  tidak  tertulis, majalah,  Koran  elektronik  ataupun  kertas,  buku-buku  teks  atau  jurnal  nasional  dan internasional  (Sugiyono,  2013).  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah berupa  menggunakan  metode  studi  pustaka  atau  dokumen  yang  merupakan  sumber tertulis bagi informasi yang akan dijabarkan dan dpat dipertanggungjawabkan sebagai bukti valid berdasarkan sumber jenis berupa tulisan, lisan, gambaran dan arkeologis (Gottschalk, 1986).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum Bagi Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia Hukum  Indonesia  yang  telah  berkembang sebagai  bentuk  pembaharuan  dan pembangunan  masyarakat  telah  mendominasi  keberagaman  Indonesia.  Kehadiran hukum sebagai sebuah sarana yang membantu Indonesia dalam memperbaharui skema hukum  masyarakat  telah  dianggap  sebagai  sebuah  hal  yang  mutlak  dan  solid, dikarenakan hukum yang berkembang merupakan bentuk keinginan masyarakat yang tercapai sekaligus menjaga ketertiban dan keberaturan Indonesia di masa depan. Selain
Ganesha Law Review, Volume 5 Issue 1 May 2023
itu,  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  juga  bermanfaat  sebagai  pendorong  dari pembangunan  kegiatan  Indonesia  sebagaimana  terbentuk  dari  tujuan  pembaharuan hukum tersebut, dalam hal ini penertiban dan pembaharuan yang mendominasi adalah dalam  hal  penyelesaian  sengketa  di  dalam  bidang  bisnis,  khususnya e-commerce . E- commerce di Indonesia dimulai pada saat hadirnya IndoNet sebagai ISP ( internet service provider) pertama di indonesia, masuknya IndoNet ke Indonesia menimbulkan berbagai jenis  pemanfaatan  yang  kemudian  mulai  timbul  mendominasi  internet  di  Indonesia, termasuk  dengan  kehadiran  bisnis online. Selanjutnya,  di  tahun  1996,  Dyviacom Intrabumi (D-Net) juga mulai masuk ke Indonesia dan dianggap sebagai cikal bakal dari munculnya  jual  beli  online  di  Indonesia  yang  memberikan  keuntungan  baik  bagi pengusaha  dan  pemilik  bisnis  dan  juga  konsumen,  karena  mempermudah  transaksi yang berlangsung. E-commerce yang berkembang di Indonesia terbagi atas beberapa jenis, diantaranya adalah 1) Business-to-Business (B2B) ; 2) Business to Consumer (B2C) ; 3) Consumer  to  Consumer (C2C) ;  4) Consumer  to  Business (C2B) ;  5) Business  to Administration (B2A) ,  6) Consumer  to  Administration (C2A) ;  dan,  7) Online  to  Offline (O2O).
Kegiatan perekonomian di Indonesia pada saat ini telah mengalami digitalisasi, yaitu bentuk perekonomian yang dipengaruhi oleh era digital. Era digital merupakan era dimana teknologi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia dalam melakukan  perputaran  perekonomian,  salah  satunya  adalah  dengan  kehadiran Electronic  Commerce ( e-commerce) sebagai  salah  satu  platform  elektronik  yang digunakan  sebagai  situs  transaksi  jual  beli  secara  elektronik  tanpa  ahrus  bertemu secara langsung, e-commerce dapat diakses menggunakan jaringan internet dan akun dengan terpaut nomor identitas diri seperti KTP (Y.L.R Rehatalanit, 2021).  Era 5.0 yang didominasi  oleh  teknologi  dan  berkembang  kea  rah  perekonomian,  menimbulkan teknologi baru bernama teknologi e-commerce yang dikembangkan sebagai salah satu transaksi  bisnis  yang  dapat  memudahkan  masyarakat  dengan  kehadirannya.  Era society 5.0 yang menjadi salah satu peningkatan dari revolusi indutri 4.0 menghadirkan berbagai macam kemudahan bagi manusia karena memiliki aspek humaniora di bagian pengaplikasian society ini.
Berkembangnya e-commerce di Indonesia dan segala jenis persengketaan yang terjadi mendorong Indonesia untuk meratifikasi konvensi New York 1958 sebagai salah satu  bentuk  keikutsertaan  Indonesia  sebagai  anggota  dari  organisasi  perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan membentuk pengaturan terkait penyelsaian sengketa bisnis yang dianggap lebih cepat dan akurat tanpa harus menuju meja hijau, yaitu Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU  AAPS)  yang  membuka  kesempatan  bagi  para  pihak  yang  bersengketa  untuk menyelesaikan  persengketaan  diluar  pengadilan  dengan  cara  yang  lebih  mudah  dan memiliki solusi yang baik bagi kedua belah pihak atau win-win solution (GUSTI et al., 2021) . Di  dalam  UU  AAPS,  tertuang  pada  pasal  1  ayat  (10),  5  (lima)  jenis  alternatif penyelesaian  sengketa  yang  dapat  ditempuh  oleh  para  pihak,  diantaranya  adalah, konsultasi yang memiliki pengertian sebuah metode yang bersifat individual diantara satu pihak dan lainnya, konsultasi membutuhkan seorang konsultan yang memberikan pendapat  hukum  kepada  kliennya  terhadap  permasalahan  yang  dihadapi,  namun dengan catatan tetap memberikan pilihan kepada kliennya terhadap keputusan akhir yang  akan  diambil  (Kurniawan,  2019).  Selanjutnya  adalah  negosiasi,  negosiasi merupakan  salah  satu  metode  penyelesaian  sengketa  dengan  melakukan pendisukusian terkait permasalahan yang dihadapi, namun dalam praktiknya negosiasi memberikan beberapa kelemahan, seperti memberikan penekanan kepada salah satu pihak terhadap persengketaan yang dihadapi  (Fadillah & Putri, 2021) . Selain itu, ada juga mediasi yang menggunakan peran seorang mediator sebagai penengah diantara
Ganesha Law Review, Volume 5 Issue 1 May 2023
kedua belah pihak yang bersengketa, mediator di dalam mediasi harus bersifat netral dan tidak berpihak kepada kedua belah pihak dan tetap membawa perundingan dengan suasana  kondusif  (Mantili,  2021).  Konsiliasi  merupakan  salah  satu  bentuk  alternatif penyelesaian  sengketa  yang  dipimpin  oleh  seorang  konsiliator  yang  mempersiapkan segala  jenis  fasilitas  terkait  persengketaan  kedua  belah  pihak  untuk  menyelsaikan permasalahannya  secara  damai  (Mangei,  2020).  Kelima  jenis  alternatif  penyelesaian sengketa  ini  dapat  diaplikasikan  dalam  persengketaan  terkait  bisnis  online  dan e- commerce , hal ini juga mempermudah para pihak untuk saling mempersipakan jawaban masing-masing pihak secara matang dan lebih informal.
Pengaturan  mengenai  ODR  di  Indonesia  sementara  diatur  berdasarkan  UU AAPS, berdasarkan Pasal 6 ayat yang menyebutkan bahwa pertemuan diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasil yang telah disepakati dalam kesepakatan tertulis, pasal 6 juga mengatur bahwa dalam hal  alternatif  penyelesaian  sengketa  diselesaikan  melalui  bantuk  seorang  ahli (mediator),  dan  para  pihak  dapat  menghubungi  lembaga  alternatif  penyelesaian sengketa untuk menunjuk mediator. Dalam hal ini, pasal 6 tidak melarang penyelesaian sengketa melalui ODR selama kesepakatan tetap dalam jangka waktu yang ditentukan undang-undang  dan  hasil  disajikan  dalam  bentuk  kesepakatan  tertulis,  hal  ini  juga dapat dilakukan selama para pihak menunjuk seorang bantuan ahli secara mandiri yang bergerak tanpa memihak atau melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Pada pasal  37  juga  menyebutkan  bahwa  terkait  tempat  dapat  ditentukan  oleh para  pihak, dimana  apabila  hal  ini  disetujui  para  pihak  secara  online,  maka  hal  ini  bisa  saja dilakukan,  dengan  catatan  di  dalam  ayat  (4)  apabila  ada  pemeriksaan  barang  yang dipersengketakan atau pemeriksaan setempat, para pihak melakukan secara offline dan dipanggil secara sah. Sehingga, di beberapa pasal menjelaskan, walaupun tidak secara eksplisit,  ODR  dapat  dilaksanakan  dalam  beberapa  tahap  alternatif  penyelesaian sengketa.
Asas  kebebasan  berkontrak  yang  berlaku  di  Indonesia  menimbulkan  banyak sekali perjanjian yang mengikat diantara kedua belah pihak, hal ini juga terjadi dalam lingkup kerjasama dalam bidang bisnis, khususnya di bidang e-commerce yang mulai mendominasi  pasar  Indonesia  (Badrulzaman,  2019).  Asas  kebebasan  berkontrak tertuang  di  dalam  Pasal  1338  Ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang berbunyi,  “ Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai undang-undang bagi  mereka  yang membuatnya” (Turagan,  2019) . Pengaturan  terkait e-commerce di Indonesia  belum  diatur  secara  khusus,  namun  tersebar  di  beberapa  undang-undang seperti UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut PP PMSE. Menurut PP PMSE Pasal 1 ayat (2), perdagangan melalui sistem elektronik merupakan perdagangan yang proses transaksi  jual  beli  dilakukan  secara  tidak  langsung  dan  hanya  menggunakan serangkaian perangkat elektronik (Rahayu et al., 2021) Pemberlakuan proses jual beli secara eletronik secara tidak langsung juga menimbulkan kontrak dan perjanjian secara elektronik  pula,  sehingga  menurut  Pasal  1  ayat  (4),  kontrak  elektronik  merupakan perjanjian  yang  ditekan  olah  apra  pihak  secara  tidak  langsung  dan  menggunakan perangkat  elektronik.  Sedangkan e-commerce atau  penyelenggara  perdagangan menurut Pasal 1 ayat (11) merupakan penyedia layanan jual beli elektronik yang dapat digunakan sebagai tempat transaksi perdagangan (Rahayu et al., 2021).
Penyelesaian  sengketa  yang  dapat  dilakukan  oleh  para  pihak  telah  diatur  di dalam Pasal 2 huruf m yang menyebutkan mengenai penyelesaian sengketa terhadap persengketaan e-commerce , penyelesaian sengketa di dalam e-commerce dapat melalui beberapa pilihan yang disediakan, dapat dilakukan diluar pengadilan yang tertuang di dalam  pasal  53  ayat  (1)  huruf  I  (Mansyur  &  Kamil,  2014).  Penyelesaian  sengketa
Ganesha Law Review, Volume 5 Issue 1 May 2023
diantara  para  pihak  yang  bersengketa  terkait e-commerce dapat  dituang  dalam perjanjian internasionalnya, baik forum dan hukum yang berlaku diserahkan kepada para  pihak  untuk  memilih  dan  berdasarkan  hukum  perdata  internasional,  hal  ini tertuang di dalam Pasal 73 dan Pasal 74 PP PMSE. Bunyi pasal 73 adalah sebagai berikut, “(1) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi PMSE internasional yang dibuatnya. (2) Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam PMSE internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional”.  Sedangkan,  Pasal  74  berbunyi,  “(1)  Para  pihak  memiliki  kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif  lainnya  yang  berwenang  menangani  sengketa  yang  mungkin  timbul  dari PMSE internasional yang dibuatnya. (2) Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  penetapan  kewenangan  pengadilan, arbitrase,  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif  lainnya  yang  berwenang menangani  sengketa  yang  mungkin  timbul  dari  transaksi  tersebut,  didasarkan  pada asas Hukum Perdata lnternasional”.
UU AAPS mengatur mengenai metode penyelesaian sengketa terkait sengketa perdata, yaitu pada Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi, “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis”. Hal ini juga berlaku bagi penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara elektronik atau bagi  ODR.  Dalam  pengaplikasiannya  ODR  tetap  mengikuti  pengaturan  penyelesaian yang  diatur  oleh  UU  AAPS  dan  seperti  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  secara langsung.  Perbedaan  yang  signifikan  diantaranya  hanya  dalam  pemberlakuan pelaksanaan ODR yang menggunakan bantuan teknologi sehingga diselesaikan dalam bentuk  tidak  langsung.  Kesepakatan  diantara  para  pihak  juga  harus  dilaksanakan dengan  itikad  baik  dalam  jangka  waktu  30  hari  dan  diaftarkan  di  pengadilan  negeri seperti  yang  tertuang  pada  pasal  6  ayat  (7)  yang  berbunyi,  “(7)  Kesep akatan penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  secara  tertulis  adalah final  dan  mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan”.

## Urgensi ODR Sebagai Salah Satu Bentuk Pencapaian di Era Digital
Berkembangnya  pola  pikir  masayarakat  dan  terbukanya  terhadap  kehadiran teknologi informasi di Indonesia, membangun sebuah fasilitas baru dalam penyelesaian sengketa  perdata  yang  terjadi  baik  sengketa  nasional  ataupun  sengketa internasional.(Chandra,  2014)  Hal  ini  ditandai  dengan  hadirnya  ODR  sebagai  bentuk peningkatan teknologi di Indonesia. Kehadiran ODR memudahkan para pelaku ekonomi yang  bersengketa,  dengan  penyelesaian  baik  secara  konsultasi,  mediasi,  konsiliasi, negosiasi  ataupun  penilaian  ahli  yang  dilakukan  sesuai  dengan  UU  AAPS,  dan diselesaikan dengan hasil win-win solution .(Mamudji, 2004) ODR memberikan dampak positif  bagi  penyelesaian  persengketaan  di  Indonesia  karena  dilakukan  melalui electronic commerce atau media elektronik dan enjadi tren untuk menggunakan media internet dengan waktu yang efektif dan tempat yang tanpa perlu dilakukan face to face. Kehadiran  ODR  bagi  para  pelaku  bisnis  memberikan  dampak  positif  pada  sistem transaksi  yang  juga  dipermudah  hanya  dengan online  shopping,  online  dealing dan online  transaction .(Chandra,  2014)  ODR  di  Indonesia  belum  secara  resmi  memiliki pengaturan  yang  spesifik,  namun  UU  ITE  menjadi  salah  satu  penopang  ODR  dalam pelaksanaannya.  Hal  ini  dikarenakan  UU  ITE  mengatur  secara  umum  mengenai transaksi  secara  elektronik  dan cyber  world .  UU  ITE  yang  menjadi  pengaturan perundang-undangan  yang  penting  di  Indonesia  merupakan  hasil  ratifikasi  dari
Ganesha Law Review, Volume 5 Issue 1 May 2023
pengaruh hukum internasional yang berlaku, yaitu UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce atau  yang  dicingkat sebagai  UNCITRAL  Model  Law  on  E-Commerce. Pasal- pasal UU ITE yang mengatur mengenai ODR tertuang di dalam Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi,  “Para  pihak  memiliki  kewenangan  untuk  menetapkan  forum  pengadilan, arbitrase,  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa  alternatif  lainnya  yang  berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya”. Pasal 39 ayat (2) juga menjelaskan mengenai ODR yang berbunyi, “Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan  sengketa  melalui  arbitrase,  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan”.
Urgensi  pembentukan  pengaturan  mengenai  ODR  secara  spesifik  didukung oleh bunyi Pasal 41 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi, “(1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  melalui  penggunaan  dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan  melalui  lembaga  yang  dibentuk  oleh  masyarakat.  (3)  Lembaga seb agaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi”. Dalam hal ini, sudah ada Undang-undang yang dapat menjadi landasan bagi pemerintah Indonesia  untuk  mendukung  pembentukan  Undang-Undang  yang  mengatur  secara khusus  terkait  peraturan  ODR  di  Indonesia.  Selain  itu,  UU  ITE  juga  mengantisipasi dalam pengaturan tindakan masyrakat dalam hal pengaplikasian ODR di Indonesia, hal ini tertuang di dalam Pasal 35 yang berisikan, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak  atau  melawan  hukum  melakukan  manipulasi,  penciptaan,  perubahan, penghilangan,  pengrusakan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik dengan  tujuan  agar  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut dianggap seolah- olah data yang otentik”. Disertai Pasal 36 yang berbunyi, “Setiap Orang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.”
ODR di Indonesia merupakan sebuah bentuk pemanfaatan teknologi yang baru dan menjadi sebuah hal yang lazim digunakan diantara para pihak yang bersengketa dan  memanfaatkan  teknologi  sebagai  wadah  yang  mempermudah  untuk  melakukan penyelesaian  sengketa  terkait  bisnis  yang  telah  dijalankan.  Dalam  hal  ini,  Undang- Undang yang telah diterbitkan walaupun tidak mengatur secara khusus, namun dapat menjadi  sebuah  landasan  dan  mendorong  pemerintah  Indonesia  untuk  menerbitkan undang-undang  yang  mengatur  secara  khusus  peraturan  terkait  alternative penyelesaian sengketa secara elektronik.

## KESIMPULAN
Pembentukan perundang-undangan terkait ODR di Indonesia merupakan salah satu  metode  untuk  membantu  penyelesaian  sengketa  yang  terintegrasi  dengan pertumbuhan teknologi di era society 5.0. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait yang mengatur penyelesaian sengketa menjadi salah satu jawaban dan fondasi bagi pembentukan undang-undang khusus, yaitu terkait penyelesaian sengketa secara online. Dengan terbitnya UU AAPS, PP PMSE dan UU ITE yang merupakan hasil ratifikasi dari UNCITRAL Model Law on Electronic Commercial dapat membantu Indonesia, yang tidak  haya  menghargai  sebagai  anggota  majelis  umum  perserikatan  bangsa-bangsa, namun  juga  menjadi  salah  satu  bentuk  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  dapat digunakan tidak hanya antara para pihak yang berdomisili di Indonesia namun juga luar negeri (internasional), karena sifat dari penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan hukum  perdata  internasional  yang  telah  disepakati  secara  bersama-sama.  Selain  itu,
Ganesha Law Review, Volume 5 Issue 1 May 2023
dipengaruhi  oleh  bentuk  geografis  Indonesia  yang  luas,  pembentukan  peraturan mengenai ODR menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Saran dari penulis semoga  kedepannya  Indonesia  memiliki  regulasi  khusus  terkait  ODR  untuk memudahkan  pelaku  usaha  e-commerce  dan  memudahkan  penyelesaian  sengketa  di era society 5.0 ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Badrulzaman, M. D. (2019). Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. Jurnal Ilmu Hukum , 15 , 1 – 8.
Chandra, A. (2014). Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (Odr) Kaitan Dengan Uu Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008. Jurnal Ilmu Komputer , 10 (11), 80 – 89.
Diah, M. M. (2008). Prinsip Dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketadi Luar Pengadilan. Hukum Dan Dinamika Masyarakat , 5 (2), 113.
Disemadi, H. S. (2022). Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies. Journal of Judicial Review , 24 (2), 289 – 304. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280
Entriani, E. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum. Jurnal An-Nisbah , 03 (02), 279 – 293.
Fadillah,  F.  A.,  &  Putri,  S.  A.  (2021).  Alternatif  penyelesaian  sengketa  dan  arbitrase.
JIMIT: Jurnal Ilmiah Dan Ilmu Terapan , 2 (6), 744 – 756. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486
Ferreira, C. M., & Serpa, S. (2018). Society 5.0 and Social Development: Contributions to a  Discussion. Management  and  Organizational  Studies , 5 (4),  26. https://doi.org/10.5430/mos.v5n4p26
Gottschalk,  L.  (1986).  Understanding  History;  A  Primer  of  Historical  Method (terjemahan  Nugroho  Notosusanto).  In Understanding  History;  A  Primer  of Historical Method (terjemahan Nugroho Notosusanto) (p. 38). UI Press.
GUSTI, N. W. L. D., WIBAWAI, K. A., & ANTARA, W. (2021). Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia. Majalah Ilmiah Hukum , 18 (1), 121 – 127.
Harahap, I. R., & Maharani, D. (2020). Penerapan dan Pandangan Keagamaan Terhadap Undang-Undang ITE di Indonesia . 1 (1), 28 – 31.
Harahap,  K.  (2021).  the  Online  Dispute  Resolution  in  Pancasila’ S  Frame. Jurnal Pembaharuan Hukum , 8 (2), 157. https://doi.org/10.26532/jph.v8i2.15906
Hendarsyah, D. (2019). E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita , 8 (2), 171 – 184. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.170
Kanedi,  I.,  Siswanto,  S.,  Yupianti,  Y.,  Sari,  V.  N.,  &  ...  (2022).  Pemanfaatan  Teknologi E_Commerce dalam Proses Bisnis pada Era Society 5.0. Jurnal Dehasen … , 1 (2), 99 – 104.
Kurniawan,  S.  (2019).  Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Merek  Berdasarkan Undang-Undang  Merek  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi Geografis  Jo.  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  Dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Dengan  World  Intellectual  Proper. Dialogia
Ganesha Law Review, Volume 5 Issue 1 May 2023
Iuridica:  Jurnal  Hukum  Bisnis  Dan  Investasi , 11 (November),  97 – 113. https://doi.org/https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1972
Maharani,  A.  (2020).  Computational  Thinking  dalam  Pembelajaran  Matematika Menghadapi Era Society 5.0. Euclid , 7 (2),
86. https://doi.org/10.33603/e.v7i2.3364
Mamudji,  S.  (2004).  Mediasi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar Pengadilan. Hukum Dan Pembangunan , September , 194 – 209.
Mangei,  R.  B.  (2020).  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Lex Privatum , VIII (3), 54 – 64.
Mansyur, M. A., & Kamil, H. (2014). Kajian Hukum Online Dispute Resolution (Odr) Di Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999. Jurnal Pembaharuan Hukum , 1 (2), 111. https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1461
Mantili,  R.  (2021).  Konsep  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Antara
Serikat  Pekerja  Dengan  Perusahaan  Melalui  Combined  Process  (Med- Arbitrase). Jurnal Bina Mulia Hukum , 6 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252
Mayumi  Fukuyama.  (2018).  Society  5.0:  Aiming  for  a  New  Human-centered  Society. Japan SPOTLIGHT , August , 8 – 13.
Nicholas, C. (2020). Policy Choices In The Implementation Of Electronic Procurement:
The  Approach  Of  The  Uncitral  Model  Law  On  Procurement  To  Electronic Communications. Proceedings of 4th International Public Procurement .
Oktaviani,  S.,  &  Apriani,  R.  (2020).  Implementasi  Online  Dispute  Resolution  (ODR) Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Di  Tokopedia. Jurnal  Hukum De’rechtsstaat , 5 (3), 248 – 253.
Prastyaningtyas, E. W. (2019). Dampak Ekonomi Digital Bagi Perekonomian Indonesia. Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (SENMEA) , IV , 103 – 108.
Putra, I. S., Santoso, B., & Benuf, K. (2012). Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Financial  Technology  di  Indonesia. Simbur Cahaya , 23 – 40. https://doi.org/10.28946/sc.v27i2.1035
Putri, D. E. (2020). Application of Online Dispute Resolution (Odr) in International and Indonesia Domain Names Disputes. Lampung Journal of International Law , 1 (1),
19. https://doi.org/10.25041/lajil.v1i1.2021
Rahayu, A. C., Dewantara, R., & Syafi’i, R. I. R. (2021). Batasan Makna Frasa Kesalahan Teknis Dalam Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Terhadap  Keabsahan  Kontrak  Elektronik  (The  Meaning  Limitation  Of  The Technical Errors In Article 57 Section (2) Government Regulation Number 80 Of 2019 O. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 6 , 310 – 318.
Sugiyono.  (2013).  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D.  In Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. (19th ed., p. 240). Alfabeta.
Turagan, A. F. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 Kuhperdata. Lex Privatum , VII (1), 46 – 51.
Widjaja, G., McVey, K. N., Justian, J., & Vena, T. (2019). Uncitral Model Law on Electronic
Ganesha Law Review, Volume 5 Issue 1 May 2023
Commerce and Model Law on Electronic Signatures. Cross-Border , 1 (1), 283 – 296.
Y.L.R Rehatalanit. (2021). Peran E-commerce dalam Pengembangan Bisnis. Universitas Udayana , 1 (1).