DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 20 Februari 2024, Revised: 06 Maret 2024, Publish: 24 Maret 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Analisa Putusan Nomor:
334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt atas nama PT Gemilang Sukses Garmindo)
Prabowo Setyo Aji 1 , Hartawiningsih 2
1 Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
2 Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
* Corresponding Author: bowo.setyoaji12@gmail.com
Abstract: Corporate criminal acts are basically acts committed by directors and or employees of a corporation, at every level who carry out their duties and functions and can be considered acting on behalf of the corporation, which can result in criminal liability. Both the corporation and  together  with  their  employees  can  be  held  criminally  responsible.  Corporations  can  be held  criminally  liable  in  accordance  with  the  provisions  on  corporate  crime  in  the  law governing  corporations.  The  assessment  of  errors  in  corporate  criminal  liability,  among others, the Corporation can gain or benefit from the crime or the crime is carried out for the benefit  of  the  Corporation,  the  Corporation  allows  the  occurrence  of  a  crime;  or  the Corporation does not take the necessary steps to prevent, prevent a greater impact and ensure compliance with applicable legal provisions in order to avoid the occurrence of criminal acts.

## Keywords: Criminal Act, Taxation, Corporation
Abstrak: Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi, pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi  serta  bisa  dianggap  bertindak  mewakili  korporasi,  yang  dapat  mengakibatkan tanggungjawab pidana. Baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi  dapat  diminta  pertanggungjawaban  pidana.  Korporasi  dapat  dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang  mengatur  tentang  korporasi.  Penilaian  kesalahan  dalam  pertanggungjawaban  pidana korporasi antara lain Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut  atau  tindak  pidana  tersebut  dilakukan  untuk  kepentingan  Korporasi,  Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Perpajakan, Korporasi

## PENDAHULUAN
Pajak memiliki kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara pada sektor non migas. Beberapa tahun terakhir target penerimaan pajak meningkat untuk memperbesar sumber penerimaan negara serta untuk mencapai tujuan negara. Pajak sebagai sumber keuangan negara mempunyai 2 fungsi, yaitu: fungsi budgetair dan fungsi regulerend . Sebagai fungsi budgetair artinya  pajak  merupakan  salah  satu  sumber  penerimaan  pemerintah  untuk  membiayai pengeluaran  baik  rutin  maupun  untuk  pembangunan.  Sehingga  pajak  memegang  peranan dalam keuangan negara lewat tabugan pemerintah yang disetorkan ke sektor pembangunan. 1 Sedangkan  Fungsi regulerend artinya  sebagai  alat  untuk  mengatur  dan  melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
Dewasa ini Korporasi telah memberikan kontribusi untuk perkembangan perekonomian Negara  Indonesia,  sehingga  tujuan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  dapat  tercapai sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 serta di dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Indonesia negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan disegala bidang,  yang  tujuan  adalah  memberikan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.oleh karena  itu,  pembangunan  nasional  ini  memerlukan  dukungan  dana  yang  cukup  besar  dan rencana yang mantap, tanpa didukung dengan dana yang besar. baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri, mustahil untuk  mewujudkan  cita-cita  bangsa  Indonesia  melalui  pembangunan  tersebut  akan  tercapai. Sumber  dana  yang  diperoleh  guna  membiayai  pembangunan  bagi  Negara  Indonesia  adalah sebagian besar bersumber dari pajak.
Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam pemungutan dan pemotongan pajak di Indonesia  adalah  melalui  c  yang  selanjutnya  disebut  sebagai  UU  KUP.  Selain  memuat mekanisme  dan  teknis  pemungutan  atau  pemotongan  pajak,  mengacu  pada  konsideran  UU KUP  maka  kelahiran  UU  KUP  bertujuan  untuk  mengantisipasi  berbagai  bentuk  perbuatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan berbagai modus operandi sebagai konsekwensi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknonologi yang semakin pesat serta dapat mengakibatkan timbulnya berbagai problematika dalam sektor perpajakan. Problematika yang dimaksud  adalah  berkembangnya  modus  operandi  tindak  pidana  perpajakan  yang  dilakukan oleh wajib pajak, khususnya terhadap subjek hukum korporasi atau badan hukum yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pendapatan negara dari sektor perpajakan. Korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi  ada  kalanya  juga  melakukan  pelbagai  tindak  pidana (corporate  crime) yang membawa dampak kerugian  terhadap negara dan masyarakat. Korporasi juga dapat  menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (criminal liability) .
Salah satu contoh kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Korporasi adalah yang dilakukan oleh PT GEMILANG SUKSES GARMINDO (selanjutnya disebut sebagai PT GSG)  sebagaimana  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  Nomor:  334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt dengan kasus posisi sebagai berikut:
Kantor  Wilayah  (Kanwil)  Direktorat  Jenderal  Pajak  Jakarta  Barat  mengungkap  kasus tindak  pidana  perpajakan  korporasi  yang  melibatkan  PT  GSG  pada  tahun  2019.  Potensi kerugian  pendapatan  negara  akibat  tindak  pidana  ini  kurang  lebih  Rp  9  Miliar.  Awalnya, penyidik  Kanwil  Ditjen  Pajak  Jakarta  Barat  telah  melakukan  pemeriksaan  bukti  permulaan terhadap PT GSG. Hasilnya, PT GSG patut diduga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 39A huruf a dan/atau Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009
1 Bohari, 2013, Pengantar Hukum Pajak , Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm. 134.
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. PT GSG dengan sengaja menyampaikan SPT  Masa  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  menggunakan  Faktur  Pajak  TBTS  (Tidak Berdasarkan  Transaksi  Sebenarnya)  dan  selanjutnya  diajukan  permohonan  restitusi  PPN. Tindakan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil restitusi SPT Masa PPN. Indikasi fraud atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak (WP) dapat dideteksi  dari  sistem  pengawasan  terintegrasi  yang  ada  di  Ditjen  Pajak.  PT  GSG  pun dinyatakan  sebagai  tersangka  korporasi  dalam  kasus  tersebut.  Setelah  hasil  penyidikan dinyatakan  sudah  lengkap  (P-21)  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  Kejaksaan  Tinggi  DKI Jakarta. 2 Kemudian  Jaksa  Penuntut  Umum  melakukan  pelimpahan  berkas  perkara  untuk dilakukan proses persidangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan terdakwa Korporasi PT GSG  telah  dinyatakan  terbuti  melakukan  tindak  pidana  perpajakan  sebagaimana  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt.
Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengaturan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi  yang  melakukan tindak pidana perpajakan?
2. Bagaimana  rumusan  delik  pidana  dalam  pembuktian  tindak  pidana  perpajakan  yang dilakukan  oleh  subjek  hukum  korporasi  sebagaimana  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta Barat Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt. atas nama terdakwa korporasi PT GSG?

## PEMBAHASAN
Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan a. Korporasi sebagai Subjek Hukum
Korporasi adalah sebutan yang lazim dipakai untuk menyebut apa yang dalam hukum perdata  disebut  sebagai  badan  hukum,  atau  yang  dalam  bahasa  Belanda  disebut  sebagai rechtspersoon,  atau  dalam  bahasa  Inggris  disebut  legal  entity  atau  corporation. 3 Satjipto Raharjo menyatakan bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya  itu  terdiri  dari  “corpus”  atau  struktur  fisik,  yang  ke  dalamnya  hukum memasukkan unsur “animus” yang menjadikan badan itu memiliki kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum. 4
Hukum pidana Indonesia menganut pengertian korporasi dalam arti yang luas yakni dapat  berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum.  Bukan  hanya  badan  hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana; tetapi juga firma, CV (Commanditaire Vennootschap), dan persekutuan atau maatschap yang menurut hukum perdata bukan badan hukum, juga termasuk ke dalam pengertian korporasi menurut hukum pidana. 5 Kekhasan dari tindak pidana korporasi atau sering pula disebut kejahatan korporasi adalah bahwa ia dilakukan oleh korporasi atau agen-agennya (manajer, karyawan, ataupun pemilik) terhadap anggota masyarakat, pemerintah, lingkungan, kreditur, investor, ataupun terhadap  para  pesaingnya.  Kerugian  yang  ditimbulkan  dalam  kejahatan  korporasi  lebih besar dibandingkan kerugian dalam kejahatan individual.
2 https://bisnis.tempo.co/read/1305606/pidana-pajak-korporasi-pt-gsg-potensi-kerugian-negara-rp-9-m diakses pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 08.53 WIB.
3 Yusuf Shofie, 2002, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 14
4 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 110.
5 Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), Hlm. 43-44
Berdasarkan pasal 10 KUHP, dapat dilihat bahwa pidana mati, pidana penjara, dan pidana  kurungan  tidak  dapat  dijatuhkan  dan  dikenakan  pada  korporasi.  Oleh  karenanya, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah a. Pidana denda
b. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim/ pengadilan.
c. Pidana  tambahan  berupa  penutupan  seluruhnya  atau  sebagian  perusahaan,  tindakan administrative berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan di bawah pengampuan yang berwajib.

## b. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak  terdapat  penjelasan  dengan  yang  dimaksud strafbaarfeit  itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa  Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).” 6
Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh,  dan  feit  yang  diartikan  sebagai  tindak,  peristiwa,  pelanggaran  dan  perbuatan. Pengertian  tindak  pidana  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dikenal dengan  istilah  strafbaarfeit  dan  dalam  kepustakaan  tentang  hukum  pidana  sering mempergunakan  delik,  sedangkan  pembuat  undang-undang  merumuskan  suatu  undang- undang  mempergunakan  istilah  peristiwa  pidana  atau  pebuatan  pidana  atau  tindakan pidana. 7
Secara etimologis, kata korporasi atau coorporatie (Belanda), corporations (inggris) berasal dari bahasa latin yaitu “corporatio” sebagai suatu kata benda (sub-stantium) yang berasal  dari  kata  kerja “corporate” . Corporate sendiri  berasal  dari  kata “corpus” (Indonesia=badan)  yang  dapat  diartikan  memberi  badan  atau  membadankan.  Jadi  kata “corporation” itu berarti hasil dari kerja membadankan, dengan kata lain perkataan badan yang dijadikan orang, yaitu badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam. 8 Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus , yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsure “animus” yang membuat  badan  itu  merupakan  ciptaan  hukum,  maka  kecuali  penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.
Menurut Sutan Remi Sjahdeni, korporasi dilihat dari bentuknya dapat diberi arti luas dan  sempit.  Arti  sempit  korporasi  adalah  badan  hukum,  sedangkan  dalam  arti  luas  dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum  yang  digolongkan  sebagai  korporasi  menurut  hukum  pidana,  tetapi  juga  firma, persekutuan  komanditer  atau  CV,  dan  persekutuan  atau maatschap ,  yaitu  badan-  badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.
Seiring  dengan  perkembangannya,  ada  usaha  untuk  menjadikan  korporasi  sebagai subyek hukum dalam hukum pidana, yaitu adanya hak dan kewajiban yang melekat
6 Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 92.
7 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm. 20.
8 Soetan K. Malikul Adil. Pembaharuan Hukum Perdata Kita. Jakarta. PT Pembangunan.1983.hlm 83
padanya. Usaha tersebut dilatarbelakangi oleh fakta bahwa tak jarang korporasi mendapat keuntungan yang banyak dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pengurusnya. Begitu juga dengan  kerugian  yang  dialami  oleh  masyarakat  yang  disebabkan  oleh  tindakantindakan pengurus- pengurus korporasi. Oleh karenanya, dianggap tidak  adil kalau korporasi tidak dikenakan  hak  dan  kewajiban  seperti  halnya  manusia.  Kenyataan  inilah  yang  kemudian memunculkan tahap-tahap perkembangan korporasi  sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. 9
Pentingnya  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dapat  merujuk  kepada  pendapat Elliot  dan  Quinn.  Pertama,  tanpa  pertanggungjawaban  pidana  korporasi,  perusahaan- perusahaan  bukan  mustahil  menghindarkan  diri  dari  peraturan  pidana  dan  hanya pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak pidana yang merupakan kesalahan perusahaan.  Kedua,  dalam  beberapa  kasus,  demi  tujuan  prosedural,  lebih  mudah  untuk menuntut perusahaan daripada para pegawainnya. Ketiga, dalam hal tindak pidana serius, sebuah  perusahaan  lebih  memiliki  kemampuan  untuk  membayar  pidana  denda  yang dijatuhkan  daripada  pegawai  tersebut.  Keempat,  ancaman  tuntutan  pidana  terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang  saham untuk mengawasi kegiatan- kegiatan perusahaan  dimana  mereka  telah  menanamkan  investasinya.  Kelima,  apabila  sebuah perusahaan  telah  mengeruk  keuntungan  dari  kegiatan  usaha  yang  illegal,  seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan bukannya pegawai  perusahaan  saja.  Keenam,  pertanggungjawaban  korporasi  dapat  mencegah perusahaan-perusahaan  untuk  menekan  pegawainya,  baik  secara  langsung  atau  tidak langsung, agar para pegawai itu mengusahakan perolehan laba tidak dari kegiatan usaha yag illegal.  Ketujuh,  publisitas  yang  merugikan  dan  pengenaan  pidana  denda  terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan illegal,  dimana  hal  ini  tidak  mungkin  terjadi  bila  yang  dituntut  itu  adalah  pegawainya. 10 Mengenai  kedudukan  sebagai  pembuat  dan  sifat  pertanggungjawaban  pidana  korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut:
1) Pengurus korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggungjawab
2) Korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggungjawab
3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Dalam tindak pidana di bidang perpajakan, yang berpotensi sebagai pihak yang dapat dimintai  pertanggungjawaban  pidana  adalah  Wajib  Pajak,  baik  seseorang  maupun  badan hukum  perusahaan  yang  didalamnya  terdapat  subyek  hukum  orang  dan  badan  hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana bidang perpajakan terkait dengan adanya pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana bidang perpajakan yang berhubungan dengan suatu wajib pajak Badan Hukum, yakni perusahaan atau korporasi, dimana dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi, dikenal ada dua macam doktrine, yaitu doktrine strict liability (tanggung jawab ketat atau tanggung  jawab mutlak) dan doktrine vicarious liability  (tanggung  jawab  pengganti).  Namun,  karena  persoalan  pertanggungjawaban korporasi sedapat mungkin harus mempertimbangkan unsur kesalahan, maka sebagaimana dijelaskan oleh Muladi, muncul teori baru yang dipertahankan oleh Viscount Haldane yang dikenal  dengan  “Theory  of  primary  corporate  criminal  liability”yang  kenudian  dikenal dengan sebutan “Identification  Theory”. 11 Ketiga doktrin mengenai teori pertanggungjawaban korporasi, diantaranya adalah sebagai berikut:
• Doktrin Identifikasi
9 Setiyono. Kejahatan Korporasi, cetakan ketiga. Bayumedia Pubhlishing. Malang, 2005.hlm 20
10 Mulyadi, Mahmud dan Feri Anton. Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi. Jakarta. PT Sofmedia 2010. hlm. 54
11 Muladi, Barda Nawawi Arief, Teoriteori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 90
Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di Negara Anglo Saxon seperti  di  Inggris  dikenal  konsep  direct  corporate  kriminal  liability  atau pertanggungjwaban  pidana  langsung.  Menurut  doktrin  ini,  korporasi  dapat  melakukan sejumlah  delik  secara  langsung  melalui  orangorang  yang  sangat  berhubungan  erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri.
Doktrin  identifikasi  ini  pada  dasarnya  mengakui  bahwa  tindakan  dari  anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi, dianggap sebagai tindakan dari korporasi iti sendiri.  Doktrin ini juga  berpandangan bahwa  agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “directing mind” atau “alter ego” . Perbuatan dan mens rea para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberi kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, maka mens rea para individu itu merupakan mens rea korporasi. 12
• Doktrin Strict Liability Strict liability diartikan sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari actus reus. Strict liability ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault) , yang dalam hal ini si pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.
Dari pengertian diatas dapat ditegaskan bahwa dalam perbuatan pidana yang bersifat strict liability , hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup  menuntut  pertanggungjawaban  pidana  daripadanya.  Jadi  tidak  dipersoalkan adanya mens  rea ,  kerena  unsure  pokok strict  liability adalah actus  reus (perbuatan), sehingga  yang  harus  dibuktikan  adalah actus  reus (perbuatan),  bukan mens  rea (kesalahan). 13
• Doktrin Vicarious Liability
Hal  yang  membedakan  antara strict  liability dengan vicarious  liability adalah terletak  pada  ada  tidaknya mens  rea (niat  jahat).  Pada  strict  liability  mens  rea  tidak diperlukan  untuk  memidana  seseorang  yang  telah  melakukan  perbuatan  pidana,  tetapi pada  vicarious liability,  mens  rea menjadi  syarat  utama  yang  harus  dipenuhi  untuk memidana  seseorang  yang  melakukan  perbuatan  pidana.  Artinya  harus  dibuktikan terlebih  dahulu  bahwa  seseorang  telah  melakukan  suatu  kesalahan  sehingga  ia  patut dipidana atas kesalahannya itu. Disamping itu, harus ada hubungan kerja antara pelaku dengan  orang  lain  yang  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatan  pidana  yang dilakukan,  misalnya  antara  majikan  dan  buruh,  dan  perbuatan  pidana  tersebut  masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Yang terakhir inilah yang kemudian disebut dengan prinsip delegasi.
Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu  korporasi, pada setiap  tingkatannya yang menjalankan tugas dan  fungsi  serta  bisa  dianggap  bertindak  mewakili  korporasi,  yang  dapat  mengakibatkan tanggungjawab  pidana.  Baik  kepada  korporasinya  maupun  bersama  dengan  pegawainya secara pribadi dapat diminta pertanggungjawaban pidana.
Mahkamah Agung memberikan pandangan tersendiri mengenai pertanggungjawaban pidana  korporasi  sebagaimana  dalam  Perma  Nomor  13  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Oleh  Korporasi.  Melalui  Perma  tersebut,  Korporasi dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  pidana  korporasi
12 Dwidya Priyanto. Kebijakan legislative Tentang System Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia. Cv Utomo. Bandung. 2006. Hlm 89.
13 Hanafi. Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana. Lembaga penelitian. Universitas Islam Indonesia. 1997. Hlm 63-64.
dalam  undang-undang  yang  mengatur  tentang  korporasi.  Penilaian  kesalahan  dalam pertanggungjawaban pidana korporasi antara lain: 14
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi
b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
c. Korporasi  tidak  melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  melakukan pencegahan,  mencegah  dampak  yang  lebih  besar  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

## c.  Tindak  Pidana  dengan  Subjek  Hukum  Korporasi  dalam  Perundang-undangan  Di Indonesia
Korporasi  sebagai  subjek  hukum  terdapat  pada  berbagai  peraturan  perundang- undangan  negara  Indonesia,  seperti  dalam  beberapa  ketentuan  peraturan  perundang- undangan diantaranya:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 “Setiap Orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”
3. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (9) ”Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.”.
5. Lampiran  II  Undang-Undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan, Bab I Kerangka Peraturan Perundang-Undangan nomor 119 “Jika Ketentuan  Pidana  berlaku  bagi  siapapun,  subjek  dari  ketentuan  pidana  dirumuskan dengan  frasa  setiap  orang”.  Serta  nomor  104  Contoh  2  “Setiap  orang  adalah  orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.
6. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata  Uang,  sebagaimana  Bab  I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (19) “Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi.”
7. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemerantasan  Tindak  Pidana Korupsi, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) “Setiap Orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi.”

## d.  Tindak Pidana Perpajakan oleh Korporasi
Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) tidak banyak membahas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi wajib pajak sekalipun hal ini cukup penting untuk dapat disebutkan karena pertanggungjawaban ini memiliki implikasi terhadap siapa saja yang dapat di pidana dan faktor apa yang mendasari pemidanaan itu dan apabila memang  ada  pihak-pihak  tertentu  yang  dapat  dikenai  sanksi  pidana,  maka pertanggungjawaban  pidana  ini  ternyata  juga  berakibat  pada  siapa  yang  memiliki tanggungjawab untuk membuktikannya. 15
14 Pasal 4 Ayat (2) Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
15 Wan Juli, “Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Wajib Pajak Badan Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan”, Jurnal Perspektif, Vol. XVII No. 2, 2012, hlm. 71.
Perpajakan di Indonesia mengenal dua jenis wajib pajak, yaitu wajib pajak orang dan wajib pajak badan. Hal ini tertuang di dalam ketentuan pasal 1 butir 2 UU No. 28 Tahun 2007  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau sering disingkat menjadi UU KUP. Pasal 1  butir  2  tersebut  berbunyi:  “Wajib  pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
Sementara ketentuan pasal 1 butir 3 UU KUP berbunyi: “Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik,  atau  organisasi  lainnya,  lembaga  dan  bentuk badan  lainnya  termasuk  kontrak  investasi  kolektif  dan  bentuk  usaha  tetap”.  Pasal  ini menunjukkan  bahwa  UU  KUP  memberikan  pengertian  korporasi  dalam  arti  luas sebagaimana  yang  dianut  oleh  hukum  pidana  Indonesia,  dan  bukan  pengertian  korporasi dalam  arti  sempit  sebagaimana  yang  dianut  oleh  hukum  perdata  Indonesia.  Dari  kedua ketentuan di atas, jelaslah bahwa korporasi termasuk wajib pajak, yakni wajib pajak badan. Dan oleh karenanya, korporasi merupakan subjek hukum dalam tindak pidana perpajakan dan  dapat  dimintai  pertanggungjawabannya  secara  pidana  pula.  Berdasarkan  ketentuan- ketentuan pidana sebagaimana dalam UU KUP, dapat dilihat bahwa dalam hal tindak pidana perpajakan dilakukan oleh suatu korporasi, maka berdasarkan UU KUP hanya terdapat satu jenis pemidanaan yang dapat dikenakan terhadap korporasi, yaitu denda.
Subjek  pajak  dalam  hal  ini  wajib  pajak  terdiri  dari  orang  pribadi  dan  badan (korporasi).  Dalam  hal  wajib  pajak  melakukan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  maka sudah sewajarnya wajib pajak tersebut mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang telah dilakukan. Tanggungjawab dalam pembuktian ini tentu saja paling relevan dalam hal hukum  acara  pidana  yang  bermula  dari  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan persidangan. Namun demikian, dalam konteks hukum pidana, secara teoritis dikenal 3 (tiga) konsep umum dalam hal pertanggungjawaban pidana, yaitu: Pidana tanpa kesalahan; Strict liability; dan Vicarious liability.
Kebijakan  formulatif  mengenai  Tindak  Pidana  Perpajakan  diatur  dalam  Bab  VIII tentang  Ketentuan  Pidana”  Pasal  38,  39,  39A,  40,41,  41A,  41B,  41C,  43,  43A.  Dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan, penggolongan atau jenis tindak pidana  perpajakan  terbagi  kedalam  tindak  pidana  perpajakan  dalam  bentuk  pelanggaran (culpa) sebagai perbuatan yang tidak sengaja dan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan (dolus) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  uraian  ketentuan  tersebut,  apabila  dikaitkan dengan  tindak  pidana  di  bidang  perpajakan  dengan  teori  pertanggungjawaban  pidana (criminal  liability)-baik  dalam  perspektif  Identifications  Theory,  Vicarious  Liability, maupun  Strict  Liability,  maka  terdapat  beberapa  pihak  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban  pidana,  baik  pimpinan  perusahaan  korporasi  (factual  leader)  dan pemberi  perintah  (instrumention  giver).  Keduanya  dapat  dikenakan  sanksi  secara bersamaan. Sanksi pidana tersebut bukan karena perbuatan fisik, akan tetapi berdasarkan jabatan yang diembannya di dalam suatu perusahaan.
Berdasarkan  teori  identifikasi  (Identifications  Theory),  penguruslah  yang  harus bertanggungjawab ketika suatu korporasi melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, berlaku asas  societas/universitas  delinquare  non  potest.  Artinya  korporasi  tidak  bisa  dimintai pertanggungjawaban, karena tidak bisa dipersalahkan atas perbuatan tercela dari pengurus atau karyawannya. Jadi, teori ini tidak diakui dalam pertanggungjawaban pidana terhadap
tindak pidana dibidang perpajakan Indonesia. Sebab, UU Perubahan Ketiga atas UU KUP menyatakan  adanya  beberapa  pihak  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana apabila terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang meliputi:
a. Wajib Pajak orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan (Pasal 1 ayat (2), Pasal 13 A, 38, 39, 39A, 40);
b. Pegawai/Pejabat (Pasal 34, 36 A ayat (3) dana ayat (4), 41 ayat (1) dan ayat (2);
c. Badan, sekumpulan orang/modal yang merupakan satu kesatuan baik yang  melakukan usaha  maupun  yang  tidak  melakukan  usaha  yang  meliputi  Perusahaan  Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,  organisasi  masa,  organisasi  sosial  politik  atau organisasi  lainnya,  lembaga  dan  bentuk  badan  lainnya  termasuk  kontrak  investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 32, 38, 39, 39 A);
d. Pihak  ketiga  meliputi,  bank,  akuntan  publik,  notaris,  konsultan  pajak,  kantor administrasi, instansi pemerintah, lembaga asosiasi (Pasal 35 dan 35 A); dan
e. Setiap  orang  yang  menghalangi  atau  mempersulit  penyidikan  tindak  pidana  dibidang perpajakan (Pasal 41 B).
Dalam  model Vicarious  Liability ,  korporasi  sebagai  pembuat  dan  pengurus  yang bertanggungjawab.  Maka,  yang  dipandang  sebagai  korporasi  adalah  apa  yang  dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Sifat dari  perbuatan  yang  menjadi  tindak  pidana  itu  adalah “ompersoomlijk” .  Orang  yang memimpin  korporasi  bertanggungjawab  secara  pidana,  terlepas  apakah  ia  tahu  atau  tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Model ini sudah tidak mempertimbangkan adanya asas kesalahan (mens  rea) dalam  perbuatan  pidana  untuk  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh pengurus  suatu  korporasi (vicarious  liability) .  Apabila  terjadi  pelaku  tindak  pidana perpajakan,  model  pertanggungjawaban  ini  dapat  berlaku,khususnya  pada  bentuk  tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 40 dan 41. Sedangkan dalam model Strict  Liability ,  korporasi  yang  berbuat  dan  korporasi  yang  bertanggungjawab.  Jika pengurusnya saja yang dapat dipidana,  maka hal  itu tidak  cukup. Oleh karena itu, sangat mungkin untuk memidanakan korporasi dan pengurus sekaligus. Model pertanggungjawaban ini secara jelas dianut dalam kebijakan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana perpajakan. Jadi, tidak hanya perorangan (pengurus perusahaan) saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana, tetapi terhadap perusahaannya pun dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Strict liability digunakan juga karena didasarkan pada pandangan,  bahwa  secara  tegas,  perusahaan  adalah  pelaku  fungsional  dan  menerima keuntungan  dari  dilakukannya  tindak  pidana  perpajakan,  yang  berupa  penghindaran perpajakan.  Sehingga,  apabila  tanggungjawab  tindak  pidana  diberikan  kepada  korpoeasi saja,  maka  terhadap  pelaku  (pengurus)  tindak  pidana  perpajakan  yang  dilakukan  oleh korporasi, akan terjadi kekosongan pemidanaan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban harus diberlakukan secara bersama (tanggung renteng).

## Rumusan Delik Pidana Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Oleh Subjek Hukum Korporasi sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt. atas nama terdakwa korporasi PT GSG
Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan berlaku mulai 1 Januari 1984 atau dikenal dengan sebutan Tax Reform ,  sistem  pemungutan  perpajakan  mengalami  perubahan  yang  sangat  mendasar,  yaitu, dari Official  Assessment menjadi Self  Assessment .  Yang  dimaksud  dengan  sistem Self Assessment adalah  wajib  pajak  diberikan  kepercayaan  untuk  menghitung  sendiri,
memperhitungkan sendiri, membayar atau menyetor sendiri dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  undang-undang  perpajakan.  Sedangkan  aparat  perpajakan (fiskus)  sesuai  tugas  dan  kewenangannya  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan pembinaan,  pelayanan  dan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  yang dilakukan  oleh  wajib  pajak.  Jadi  wajib  pajak  diberi  kepercayaan  untuk  menghitung, memperhitungkan,  membayar  dan  menyetor  sendiri  serta  melaporkan  kewajiban perpajakannya.
Kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan oeh terdakwa korporasi PT GSG yang telah  diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat,  terdakwa  PT  GSG  dihadapkan  dalam sidang atas dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu Kesatu Pasal 39 A huruf a Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2008  tentang  Perubahan  Keempat  Atas  Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Atau Kedua Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
Majelis  Hakim  berdasarkan  fakta-fakta  hukum  dan  pertimbangan  hakim  sebagaimana dalam putusannya menyatakan terdakwa korporasi  PT GSG telah terbukti melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 39 A huruf a  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang  Nomor  6  tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan dengan putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan  terdakwa  korporasi  PT  GEMILANG  SUKSES  GARMINDO  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  perpajakan  menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Dakwaan Kesatu) ;
2. Menjatuhkan  pidana  denda  terhadap  terdakwa  korporasi  PT  GEMILANG  SUKSES GARMINDO  sebesar  3  x  Rp.9.981.505.876,-  =  29.944.517.628,-  (dua  puluh  Sembilan milyar Sembilan ratus empat puluh empat juta lima ratus tujubelas ribu enam ratus dua puluh delapan  rupiah),  jika  terdakwa  Korporasi  PT  GEMILANG  SUKSES  GARMINDO  tidak membayar denda paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
a) Barang Bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti diatas nomor urut 01 s/d nomor  urut  11,  dipergunakan  dalam  perkara  lain  atas  nama  terdakwa  LIAW  EDI WIRAWAN.
b) Barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dengan nomor urut 12 dan 13,  dirampas  untuk  Negara  yang  diperhitungkan  sebagai  pengurang  denda  yang dibebankan.
4. Menetapkan  agar  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.10.000,-  (sepuluh  ribu rupiah).
Dalam  hal  ini  penulis  sependapat  dengan  pertimbangan  Majelis  Hakim  yang menjatuhkan  putusan  pidana  kepada  terdakwa  korporasi  PT  GSG  sebagaimana  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt. Oleh karena itu Penulis mencoba menuangkan sebuah analisa hukum yuridis terhadap kasus tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh terdakwa korporasi PT GSG sebagai berikut:

## 1. Bahwa rumusan frasa “setiap orang”
Bahwa unsur ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 A huruf a Undang-undang Nomor: 6  Tahun  1983  Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  sebagaimana  telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2007 tidak dijelaskan secara jelas, cermat, dan terperinci mengenai siapa yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ dalam undang-undang tersebut. Bahwa berdasarkan teori-teori hukum pidana yang berkembang saat ini yang diakui sebagai Pelaku tindak pidana itu bukan saja Natuurlijk Persoon (orang perorangan)  tetapi  juga  adalah  Badan  Hukum  (recht  persoon)  namun  dengan  sistem pertanggungjawaban  yang  terbatas  yaitu  yang  melaksanakan  pertanggungjawaban pidananya  bukan  Badan  Hukum  itu  sendiri  melainkan  organ-organ  yang  ada  di  dalam Badan  Hukum  itu.  Menurut  pendapat  ahli  Dr.  YUNUS  HUSEIN,  S.H.,  LL,M  yang menjelaskan  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (2)  yang  berbunyi  “Wajib  Pajak  adalah  orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  perpajakan”.  Penjabaran  secara  umum  dalam  pengertian  Wajib  Pajak  Badan sebagaimana UU Ketentuan Umum dan Tata Cara  Perpajakan  tersebut di  atas termasuk Korporasi. Dimana terdapat persamaan pengertian antara Badan dan Korporasi sehingga secara umum ketentuan yang berlaku untuk Korporasi berlaku juga untuk Badan. Lebih lanjut  ahli  menjelaskan  bahwa  pengertian  Wajib  Pajak  dalam  Penjelasan  Pasal  13A tersebut juga dapat dikenakan Pertanggungjawaban Pidananya terhadap korporasi. Fakta yang  terungkap  dipersidangan  bahwa  terdakwa  korporasi  PT  GEMILANG  SUKSES GARMINDO  yang  diwakili  oleh  LIAW  NANY  selaku  Direktur  telah  membenarkan identitas yang tertera didalam Surat Dakwaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta  mampu  menjawab  setiap  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  Majelis  Hakim,  Jaksa Penuntut  Umum  maupun  oleh  Penasehat  Hukumnya.  Dengan  demikian  perbuatan  yang dilakukan  oleh  terdakwa  korporasi  PT  GEMILANG  SUKSES  GARMINDO  tersebut dapat  dipertanggung  jawabkan  menurut  hukum  dan  tidak  ada  hal-hal  lain  yang  dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa tersebut.
2. Unsur “dengan  sengaja  menerbitkan  dan/  atau  menggunakan  faktur  pajak,  bukti pemungutan  pajak,  bukti  pemotongan  pajak,  dan/  atau  bukti  setoran  pajak  yang  tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya“ .
Menurut  Prof.  Moeljatno  bahwa  yang  dimaksud  dengan  sengaja  adalah  suatu  bentuk (dolus) atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan itu merupakan sikap bathin yang ada dalam diri terdakwa yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  terdakwa  dengan  sadar  serta  akibat-akibat  yang timbul atas perbuatan tersebut yang dikehendaki oleh terdakwa, dan kesengajaan atau niat jahat Terdakwa sudah sejak awal terlihat hendak melakukan tindak pidana perpajakan.
Bahwa menurut teori Hukum Pidana dikenal tiga degradasi bentuk kesengajaan yaitu:
a. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als orgmerk)
b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet by zekerheids bewustzijn)
c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan ( opzet bij mogelijkheids-bewustzijn ) Mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah terkait dengan Pasal 39A huruf a UU KUP Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan  Tata Cara Perpajakan sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  28  tahun  2007,  yaitu menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran  pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi  yang  sebenarnya  dan  dalam  pasal  ini  tidak mensyaratkan  adanya  kerugian  pada  pendapatan  negara,  maka  sekalipun  tidak  ada  kerugian pada pendapatan Negara, perbuatan ini tetap bisa di pidana, karena telah memenuhi unsur sifat perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  terdapat  dalam  delik  pasal  tersebut  dan  peristiwa pidana  tersebut telah  terjadi yaitu  pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang  tercantum  dalam  Faktur  Pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi  sebenarnya  tersebut, sehingga  nilai  kerugian  pada  pendapatan  negara  adalah  sesuai  jumlah  PPN  yang  tercantum dalam Faktur Pajak Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut. Dimana untuk mendapatkan jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut, barang bukti yang dapat digunakan adalah : Faktur Pajak tidak sah yang telah dilaporkan dan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN oleh pelaku Pengguna; dan/atau SPT Masa PPN yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak atau SPT Masa PPN tersebut yang telah teradministrasi dalam aplikasi PKPM atau Sistem Informasi Ditjen Pajak (SIDJP).
Fakta  yang  terungkap  dipersidangan  bahwa  wajib  pajak  badan  hukum  yaitu  terdakwa Korporasi  PT  GEMILANG  SUKSES  GARMINDO  dengan  NPWP  01.799.927.7-033.000 yang pendiriannya berdasarkan Akta Notaris Singgih Susilo, SH. Nomor 248 tanggal 17 Juni 1997,  dengan  sengaja  menggunakan  faktur  pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi  yang sebenarnya atas nama PT. MAKMUR ABADI JAYA yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta dengan untuk masa PPN bulan Februari 2018 s/d bulan  Juli  2018  dengan  nilai  total  pajak  yang  tertera  dalam  Faktur  Pajak  sebesar Rp.9.981.505.876,- (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh enam rupiah). Faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang  sebenarnya  atas  nama  PT.  MAKMUR  ABADI  JAYA  tersebut  diperoleh  terdakwa Korporasi  PT  GEMILANG  SUKSES  GARMINDO  dengan  NPWP  01.799.927.7-033.000 yaitu LIAW EDI WIRAWAN selaku Direktur Utama PT GEMILANG SUKSES GARMINDO telah  menyuruh  saksi  MULYADI  untuk  membuat  dan/atau  menerbitkan  faktur  pajak  yang tidak  berdasarkan  transaksi  yang  sebenarnya  atas  nama  PT.  MAKMUR  ABADI  JAYA tersebut, seolah-olah terdapat transaksi riil antara PT. MAKMUR ABADI JAYA dengan PT GEMILANG  SUKSES  GARMINDO  padahal  faktanya  tidak  pernah  terjadi  transaksi  baik dalam  bentuk  barang  dan  penyerahan  uang,  kemudian  faktur  pajak  yang  tidak  berdasarkan transaksi  yang  sebenarnya  atas  nama  PT.  MAKMUR  ABADI  JAYA  tersebut  digunakan dengan  cara  dikreditkan  dalam  melaporkan  SPT  Masa  PPN  terdakwa  korporasi  PT GEMILANG SUKSES GARMINDO pada masa PPN bulan Februari 2018 s/d bulan Juli 2018 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, dengan nilai total pajak yang tertera dalam Faktur Pajak tersebut sebesar Rp.9.981.505.876,- (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh enam rupiah).
Lappran SPT Masa PPN terdakwa korporasi PT  GEMILANG SUKSES GARMINDO dengan  NPWP  01.799.927.7-033.000  terdapat  kelebihan  bayar  dan  terdakwa  korporasi  PT GEMILANG  SUKSES  GARMINDO  dengan  NPWP  01.799.927.7-033.000  melakukan pengajuan  restitusi  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta.  Kemudian  restitusi  yang diajukan  oleh  terdakwa  korporasi  PT  GEMILANG  SUKSES  GARMINDO  dengan  NPWP 01.799.927.7-033.000  yang  terdapat  lebih  bayar  pada  bulan  Maret  dan  bulan  April  2018
seluruhnya  berjumlah  Rp.8.893.283.622,-  (delapan  miliar  delapan  ratus  sembilan  puluh  tiga juta  dua  ratus  delapan  puluh  tiga  ribu  enam  ratus  dua  puluh  dua  rupiah).  Bahwa  akibat perbuatan  terdakwa  Korporasi  PT  GEMILANG  SUKSES  GARMINDO  yang  telah menggunakan  faktur  pajak  yang  tidak  berdasarkan  transaksi  yang  sebenarnya  atas  nama  PT MAKMUR ABADI JAYA dalam laporan SPT Masa PPN periode masa PPN bulan  Februari s/d bulan Juli 2018 telah mengakibatkan Kerugian Negara pada Pendapatan Negara dari sektor pajak dengan jumlah total sebesar Rp.9.981.505.876,- (sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Perpajakan  di  Indonesia  mengenal  dua  jenis  wajib  pajak,  yaitu  wajib  pajak  orang  dan wajib pajak badan. Hal ini tertuang di dalam ketentuan pasal 1 butir 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau sering disingkat menjadi UU KUP sehingga jelaslah bahwa  korporasi  termasuk  wajib  pajak,  yakni  wajib  pajak  badan.  Dan  oleh  karenanya, korporasi  merupakan  subjek  hukum  dalam  tindak  pidana  perpajakan  dan  dapat  dimintai pertanggungjawabannya  secara  pidana  pula.  Dalam  konteks  hukum  pidana,  secara  teoritis dikenal  3  (tiga)  doktrin  pertanggungjawaban  pidana,  yaitu:  Pidana  tanpa  kesalahan; Strict liability ; dan Vicarious liability .
Tindak pidana korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi, pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggungjawab pidana. Baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai  dengan  ketentuan  pidana  korporasi  dalam  undang-undang  yang  mengatur  tentang korporasi.  Penilaian  kesalahan  dalam  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  antara  lain Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana  tersebut  dilakukan  untuk  kepentingan  Korporasi,  Korporasi  membiarkan  terjadinya tindak  pidana;  atau  Korporasi  tidak  melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk melakukan  pencegahan,  mencegah  dampak  yang  lebih  besar  dan  memastikan  kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

## Saran
Tindak pidana perpajakan dilakukan oleh suatu korporasi, maka berdasarkan UU KUP hanya terdapat satu jenis pemidanaan yang dapat dikenakan terhadap korporasi, yaitu denda. Sehingga  menurut  penulis,  pemidanaan  korporasi  dalam  tindak  pidana  pajak  sepatutnya dilakukan mengoptimalkan pidana kurungan bagi pengurus korporasi apabila korporasi tidak mampu membayar denda dari tindak pidana pajak yang dilakukannya sebagai upaya penjeraan terhadap  korporasi  seperti  halnya  yang  diterapkan  pada  Undang-Undang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adil, S. K. (1983). Pembaharuan Hukum Perdata Kita. Jakarta: PT Pembangunan. Bohari. (2013). Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Hanafi. (1997). Strict Liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana . Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia.
Ilyas, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
Juli,  W.  (2012).  Tinjauan  Pertanggungjawaban  Pidana  Wajib  Pajak  Bdana  Dalam  Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Jurnal Perspektif Vol. XVII No.2 , 71.
Muladi, B. N. (1998). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana . Bandung: Alumni. Mulyadi, M. d. (2010). Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi. Jakarta: PT Sofmedia.
Priyanto, D. (2006). Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia. Bandung: CV Utomo. Raharjo, S. (1986). Ilmu Hukum . Bandung: Grafiti Press. Setiyono. (2005). Kejahatan Korporasi cetakan Ketiga. Malang: Bayumedia Publishing.
Shofie, Y. (2002). Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sjahdeni, S. R. (2006). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Press. Sudarsono. (2007). Kamus Hukum, Cetekan Kelima. Jakarta: Rineka Cipta. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Perma  Nomor  13  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Oleh Korporasi
Putusan Nomor: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt atas nama PT GEMILANG SUKSES GARMINDO