## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    272-285   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2458
Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembakaran Hutan:
Studi Terhadap Putusan PN Padangsidimpuan Nomor:
58/Pid.Sus/2016/PN PSP
Muhammad Alwi 1 ,Budi Sastera Panjaitan 2 ,Uswatun Hasanah 3

## Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Syariah dan Hukum
mhdalwibatubara@gmail.com

## ABSTRACT
A  forest fire is a situation  where a forest is engulfed by  fire resulting in damage to the forest  or  forest  products  causing  economic  loss  and/or  environmental  value.  The  research approach used is normative legal research, with the following conclusions: The results of this study indicate that in decision Number: 58/Pid .Sus/2016/PN Psp concerning the crime of forest burning which stated that the defendants Nelson Manurung and Muliadi Siburian had been proven guilty of committing the crime of forest fires and were sentenced to 1 (one) year in prison and a fine of Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) by  the Padangsidimpuan District Court. In this case it can be concluded  that  in  their  consideration  the  Panel  of  Judges  did  not  consider  the  impact  of  the defendant's actions on the preservation of nature and the lack of firmness of the Panel of Judges in deciding  cases  which  were  considered  relatively  light.  Criminal  sanctions  in  the  criminal  act  of burning forests in article 78 paragraph (3) of RI Law No. 41 of 1999 concerning forestry jo. Article 50 paragraph (3) letter d RI Law No. 41 of 1999, namely a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000 (five billion rupiah). Then, in view of Islamic criminal law, the author's findings in the criminal case of forest burning are subject to Ta'zir punishment, namely the punishment determined by the authorized government.
Keywords: criminal act, forest burning, Islamic criminal law

## ABSTRAK
Kebakaran  hutan  merupakan  suatu  keadaan  dimana  hutan  dilanda  api  sehingga mengakibatkan  kerusakan  hutan  atau  hasil  hutan  yang  menimbulkan  kerugian  ekonomis  dan atau nilai lingkungan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan  kesimpulan  sebagai  berikut:  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pada  putusan Nomor:58/Pid.Sus/2016/PN  Psp  tentang  tindak  pidana  pembakaran  hutan  yang  menyatakan bahwa  terdakwa  Nelson  Manurung  dan  Muliadi  Siburian  telah  terbukti  bersalah  melakukan tindak  pidana  pambakaran  hutan  dan  dipidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  denda  Rp. 1.000.000.000  (satu  miliyar  rupiah)  oleh  pengadilan  Negeri  Padangsidimpuan.  Dalam  hal  ini dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim kurang mempertimbangkan mengenai  dampak  perbuatan  terdakwa  terhadap  kelestarian  alam  dan  kurangnya  ketegasan Majelis  Hakim  dalam  memutuskan  perkara  yang  dinilai  relatif  ringan.  Sanksi  pidana  dalam tindak  pidana  pembakaran  hutan  dalam  pasal  78  ayat  (3)  UU  RI  No.  41  Tahun  1999  tentang kehutanan jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI  No. 41  Tahun 1999 yaitu  paling lama 15 (lima belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  5.000.000.000  (lima  miliyar  rupiah).  Kemudian dalam pandangan hukum pidana islam temuan penulis pada perkara tindak pidana pembakaran hutan  dikenakan  hukuman Ta’zir yaitu  hukuman  yang  ditentukan  oleh  pemerintah  yang berwenang.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Kata kunci : tindak pidana, pembakaran hutan, hukum pidana islam

## PENDAHULUAN
Dikeluarkannya UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan Baru)  harus  menyebutkan  alasan-alasan  untuk  mengganti  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1967  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kehutanan  (UU Kehutanan Lama). Bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha  Esa  yang  dianugrahkan  kepada  bangsa  indonesia  merupakan  kekayaan yang dikuasai oleh negara memberikan manfaat bagi umat manusia. 1
Kebakaran  hutan  adalah  suatu  keadaan  dimana  hutan  dilanda  api sehingga  mengakibatkan  kerusakan  hutan  dan  atau  hasil  hutan  yang menimbulkan  kerugian  ekonomis  dan  atau  nilai  lingkungan.  “Pembakaran hutan  menurut  Bambang  Hero  Saharjo  dalam  bidang  kehutanan  sedikit perbedaan istilah kebakaran hutan dan pembakaran hutan”. Pembakaran hutan identik  dengan  kejadian  yang  disengaja  pada  suatu  lokasi  dan  luasnya  telah ditentukan.  Guna  untuk  membuka  lahan,  meremajakan  hutan    atau mengendalikan hama. Sedangkan kebakaran hutan lebih kepada kejadian yang tidak disengaja atau tidak terkendali. Pada praktiknya pembakaran hutan bisa menjadi tidak terkendali dan memicu kebakaran. 2
Kebakaran  hutan  merupakan  masalah  yang  serius  dan  sampai  sekarang belum  dapat  diatasi  dengan  baik.  Statistik  menunjukan  bahwa  masalah kebakaran  hutan  setiap  tahun  semakin  meningkat.  Peningkatan  kebakaran hutan  disebabkan  oleh  banyaknya  pembukaan  lahan  baru  untuk  dijadikan perkebunan dan perubahan iklim yang tidak menentu yang terkadang semakin panas dan mengakibatkan lahan gambut mudah terbakar.
“Hutan . adalah suatu lapangan pertumbuhan . pohon-pohon yang secara keseluruhan  merupakan  persekutuan  hidup  alam  hayati  beserta  alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.” 3 Artinya hutan areal yang cukup luas, di dalamnya bertumbuhan kayu, bambu, dan/atau palem, bersama-sama  dengan  tanahnya,  beserta  segala  isinya,  baik  berupa  nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat lainnya secara lestari.
“Pembukaan  lahan  ( Landclearing )  merupakan  salah  satu  langkah  awal untuk  bercocok  tanam,  pada  suatu  areal  atau  lahan  hutan  yang
1 Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan , ( Jakarta:Sinar Grafika, 2013)h. 40
2 Cecep Risnandar,”Kebakaran Hutan,” https://jurnalbumi.com>Enslikopedi .(23 Agustus 2022)
3 Alam  Setia, Hukum  Lingkungan  Konsevasi  Hutan  Dan  Segi-Segi  Pidana, (Jakarta:Rineka Cipta,1997),h.1.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
sebelumnya  banyak  ditumbuhi  oleh  pepohonan,  gulma  dan keanekaragaman hayati di yang ada dalamnya, pembukaan lahan banyak di lakukan untuk keperluan seperti perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya.” 4
Penyebab kebakaran hutan cukup beragam karena tak hanya cuaca dan kondisi  alam  yang  menjadi  penyebabnya  akan  tetapi  lemahnya  pengawasan juga ulah tangan manusia baik korporasi ataupun individu, alasan yang paling dominan adalah untuk mencari keuntungan komersil lewat praktik pembukaan lahan  dengan  metode  mudah  dan  murah.  “Salah  satunya  adalah  pembakaran yang digunakan masyarakat sekitar hutan untuk membuka atau membersikan lahan pertanian atau perkebunan.” 5
Dalam  Islam  tindakan  pembakaran  hutan  dapat  di  kategorikan  sebagai tindakan  pidana  atau jarimah .  “Jarimah  adalah  peraturan-peraturan  yang dilarang  oleh  syara’  yang  diancam  dengan  hukuman  had,  qishash  dan  ta’zir”. 6 Dalam hukum pidana Islam, pembakaran hutan tidak diberi penjelasan secara eksplisit terhadap sanksinya.
Dalam  hal  ini  Islam  memberikan  kesempatan  kepada  penguasa  untuk menentukan  macam-macam  tindakan  pidana  dan  sanksinya.  Al-Qur’an  dan Hadis hanya menerangkan secara umum yang penjabarannya diberikan kepada penguasa.  Karena  pada  tindakan  pidana  yang  ada  dalam  Al-Qur’an  dan  Hadis tidak menerangkan apa sanksinya maka tindak pidana pembakaran hutan dapat dikatakan sebagai jarimah ta’zir .

## TINJAUAN PUSTAKA
Istilah  tindak  pidana  berasal  dari  istilah  yang  dikenal  dalam  hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit . “ Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan  sebagai  dapat  atau  boleh  dan feit diartikan  sebagai  tindak, peristiwa,  pelanggaran  dan  perbuatan.  Tetapi  tidak  ada  penjelasan  resmi tentang  apa  yang  dimaksud  dengan strafbaar  feit itu”. 7 Pembentuk  undang- undang  kita  telah  menggunakan  istilah strafbaar feit untuk  menyebutkan  apa yang  kita  kenal  sebagai  tindak  pidana.  Oleh  karena  itu,  para  ahli  hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.
“Menurut  Prof.  Moeljatno  memakai  istilah  perbuatan  pidana  yaitu perbuatan  yang  dilarang  oleh suatu  aturan  hukum  dan  diberi  ancaman
4 Raymon,  Herlina  dan  Roid,  “ Analisis  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam Menjatuhkan Pidana  Kepada  Yang  Membuka  Lahan  Dengan  Cara  Membakar  (Studi  Putusan  Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta)”,Jurnal Hukum, Volume 07 Nomor 02,( Agustus 2018),h.124.
5 Ibid,h.124.
6 Eldin H. Zainal, Hukum Pidana Islam (Bandung: Citapusaka Media Perintis,2019),h.17.
7 Adami Chazawi., Pelajaran Hukum Pidana 1 . (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2005) h.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
(sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu,  barang  siapa  yang  melanggar larangan  tersebut.  Beliau  mengemukakan  bahwa  menurut  tujuan  dan sifatnya  perbuatan-perbuatan  ini  adalah  perbuatan  yang  melawan hukum dan merugikan masyarakat”. 8

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  dalam  bentuk  penelitian  hukum  normatif, yaitu  sebuah  penelitian  untuk  menentukan  aturan  hukum  dan  prinsif-prinsif hukum  dari  suatu  peristiwa  dan  memberikan  deskrifsi  yang  menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. 9 Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh  dari  data  primer  putusan  PN  Psp  Nomor:58/Pid.Sus/2016/PN  Psp dan  data  skunder  yang  ada  dalam  buku,  jurnal,  dan  sumber  lainnya.  Dalam penelitian  ini  akan  ditelaah  bagaimana  tindak  pidana  pembakaran  hutan menurut hukum pidana Islam dan UU No.41 Tahun 1999 Tentang kehutanan.

## PEMBAHASAN

## Pembakaran Hutan Dalam Hukum Pidana Islam
“Penyebab kebakaran hutan bisa terjadi karena faktor alami atau karena faktor  buatan  manusia,  baik  yang  disengaja  maupun  tidak  disengaja. Faktor buatan manusia merupakan faktor yang disengaja dalam rangka kegiatan  tertentu  seperti  misalnya,  penyiapan  lahan  perladangan berpindah,  perkebunan,  perkebunan,  hutan  tanaman  industri, transmigrasi  atau  juga  kegiatan  peternakan  besar  seperti  ternak  sapi yang  selalu  membutuhkan  hijauan  makanan  ternak  dari  rumput  muda, dengan  membakar  alang-alang,  maka  segera  akan  didapatkan  rumput muda yang segar untuk makan ternak sapi”. 10
Terlebih dahulu sebelum masuk dalam pembahasan hukum pidana Islam terhadap  tindak  pidana  pembakaran  hutan.  Mengapa  pembakaran  hutan dikatakan  sebagai  tindak  pidana  dalam  hukum  Islam,  Allah  SWT  berfirman dalam Al-Qur’an surat Ar Rum Ayat 41 :
ا ْىُلِوَع ٌِْذَّلا  َضْعَب ْنُهَقَِْذُُِل  ِساٌَّلا يِدََْا  ْتَبَسَك اَوِب  ِزْحَبْلا َو  ِّزَبْلا ًِف ُداَسَفْلا  َزَهَظ َى ْىُع ِج ْزََ ْنُهَّلَعَل
Artinya  :  “Telah  nampak  kerusakan  didarat  dan  dilaut  disebabkan perbuatan  tangan  manusia,  Allah  menghendaki  agar  mereka  merasakan
8 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , (Jakarta:Rineka Cipta,2000),h.165.
9 Jonaedi Efendi dan johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta:Prenada media Grup,2016).h.123.
10 Prasatyo  Aji,Pujiono,Soemarni  Amiek, Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur , “ Diponegoro Law Review” Volume 1, (Nomor 2, Tahun 2013):h,3.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
sebagian  dari  (akibat)  perbuatan  mereka,  agar  mereka  kembali  (kejalan  yang benar).”
Firman lain menyebutkan dalam QS Al- A’raf Ayat 56 :
َيِّه  ٌبَْ ِزَق ِ هاللّٰ  َتَوْح َر َّىِا ۗاًعَوَط َّو اًف ْىَخ ٍُ ْىُعْدا َو اَه ِح َلَْصِا َدْعَب  ِض ْرَ ْلَا ًِف ا ْوُدِسْفُت  َلَ َو
َيٌُِِْسْحُوْلا
Artinya  :  “Dan  janganlah  kamu  berbuat  kerusakan  dibumi  setelah (diciptakan)  dengan  baik,  berdoalah  kepadanya  dengan  rasa  takut  dan  penuh harap.  Sesungguhnya  rahmad  Allah  sangat  dekat  kepada  orang-orang  yang berbuat kebaikan.”
Dalam  ayat  tersebut  bahwa  Allah  SWT  melarang  manusia  untuk membuat kerusakan di muka bumi. Maka tindakan pembakaran hutan dapat di kategorikan  sebagai  tindakan  pidana  atau jarimah .  Jarimah  adalah  peraturan- peraturan  yang  dilarang  oleh  syara’  yang  diancam  dengan  hukuman  had, qishash dan ta’zir. 11 Dalam hukum pidana Islam, pembakaran hutan tidak diberi penjelasan secara eksplisit terhadap sanksinya.
Adapun  dalam  hukum  pidana  Islam  perbuatan  melakukan  pembakaran hutan merupakan suatu yang dilarang dalam Islam. Dalam hal ini masuk dalam kategori  Jarimah Ta’zir dikarenakan  tidak  ada  ketentuannya  dalam nash mengenai sanksi dalam pidana ini. Perbuatan pembakaran hutan masuk dalam kategori  jarimah  karena  adanya  larangan  untuk  membuat  kerusakan  dimuka bumi.
“Ta’zir adalah  sanksi  yang  diberlakukan  kepada  pelaku jarimah yang melakukan  penggaran  baik  berkaitan  dengan  hak  Allah  maupun  hak  manusia dan  tidak  termasuk  ke  dalam  kategori  hukuman hudud atau kafarat” 12 .  Dalam ta’zir hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasulnya, jadi hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Dalam jarimah  ta’zir tidak  ketetpan  ukurannya  berarti  untuk  menentukan  batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).
“Hukuman  ta’zir  bisa  berupa  hukuman  badan  (hukuman  mati  dan cambuk)  dan  bisa  juga  berkaitan  dengan  kemerdekaan  seseorang  (hukuman penjara  dan  hukuman  pengasingan),dan  berhubungan  juga  dengan  harta (denda,  penyitaan  dan  pemusnahan  benda)”. 13 Dalam  hukum  pidana  Islam untuk  menentukan  sanksi  dari  perbuatan  pembakaran  hutan  dan  karena pembakaran hutan masuk dalam kategori jarimah Ta’zir maka sanksinya adalah diserahkan  kepada  penguasa  ataupun  hakim  untuk  menetapkan  sanksi  bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan. Dalam menentukan sanksi bagi pelaku hakim  harus  memperhatikan  kemaslahatan  umum  dan  benar-benar
11 Eldin H. Zainal,2019. Op.Cit., 17
12 Eldin H. Zainal,2019. Op.Cit., 18
13 Eldin H.Zainal,2019. Op.Cit., 89

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
memperhatikan  keadilan  karena  diberi  wewenang  untuk  memberikan hukuman yang sesuai dengan jarimah ta’zir serta keadaan dari pelaku.
Sanksi ta’zir yang betkaitan dengan badan dibedakan menjadi dua yaitu :
1) Hukuman mati
Pada  dasarnya  menurut  syariat  islam  hukuman  ta’zir  adalah  untuk memberi pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Akan tetapi kebanyakan fuqaha  membuat  suatu  pengecualian  dari  atauran  umum  tersebu,  yaitu kebolehkan sanksi ta’zir dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. 14
2) Hukuman cambuk
Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku jarimah ta’zir. Hukuman ini dalam jarimah hudud telah jelas dijelaskan jumlahnya bagi pelaku zina ghairu mukhsan dan jarimah qadhaf. 15 Namun dalam jarimah ta’zir hakim diberikan kewenangan untuk menentukan jumlah cambuk disesuaikan dengan kondisi  pelaku,  situasi  dan  tempat  kejahatan.  Cambukan  ini  tidak  boleh diarahkan  ke  muka,  kemaluan  dan  kepala,  namun  harus  ke  bagian  punggung. Selain  itu  cambukan  tidak  boleh  diarahkan  ke  perut  dan  dada  karena  bisa membahayakan keselamatan orang lain.
Dalam tindakan pembakaran hutan untuk menentukan jenis dan ukuran dari  sanksi  menjadi  wewenang  dari  hakim  atau  penguasa  terkait  berat  atau ringannya  hukuman  dan  hakim  memutuskan  hukuman  dengan  pertimbangan memberatkan dan meringankan.
“Adapun  mengenai  jumlah  maksimal  hukuman  cambuk  dalam  jarimah ta’zir  ulama  berpendapat.  a)  Mazhab  Hanafi  :  tidak  boleh  melampaui batas  hukuman  hudud.  b)  Abu  Hanifah  :  tidak  boleh  lebih  dari  39  kali, karena  hudud  bagi  peminum  khamar  dicambuk  40  kali.  c)  Abu  Yusuf  : tidak boleh lebih  dari 79  kali,  karena  hudud  bagi  pelaku qadhaf  adalah dicambuk  80  kali.  d)  Ulama  Malikiyah  :  sanksi  ta’zir  boleh  melebihi hudud  delama  mengandung  maslahat.  Mereka  berpedoman  pada keputusan  Umar  bin  Al-Khaththab  yang  mencambuk  Ma’an  bin  Zaidah 100 kali karena memalsukan stempel bait al-mal”. 16
Khalifah  Umar  pada  masanya  melakukan  tindakan  pengumuman kejahatan  terhadap  saksi  palsu  yang  sudah  dijatuhi  hukuman  jilid  lalu  diarak keliling  kota  sambil  diumumkan  kepada  masyarakat  bahwa  ia  adalah  saksi palsu.
Selain itu jika dicermati dalam QS. An-Nur ayat 2:
14 M Nurul Irfan dan Musyarofah, Fiqh Jinayah ,(Jakarta:Amzah,2013),137
15 Ibid. h.140
16 Moh  Shofiyul  Burhan,”Analisis  Pemikiran  Mazhab  Malikiyah  Tentang  Hukuman  Ta’zir Dalam  Kitab  Al  Dzakhirah  Karya  Syihabuddin  Ahmad  Bin  Idris  Al  Qarafi”(Skripsi-UIN Walisongo,Semarang,2016),h.27

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
ِ هاللّٰ  ِيَِْد ٍِْف ٌتَفْأ َر اَوِهِب ْنُكْذُخْأَت  َلَ َّوۖ ٍةَدْلَج  َتَئاِه اَوُهٌِّْه ٍد ِحا َو َّلُك ا ْوُدِلْجاَف ًٍِْا َّزلا َو ُتًَُِا َّزلَا َيٌُِْ ِه ْؤُوْلا َيِّه ٌتَفِٕىۤاَط اَوُهَباَذَع ْدَهْشَُْل َو  ِِۚز ِخٰ ْلَا ِم ْىَُْلا َو ِ هللّٰاِب َى ْىٌُِه ْؤُت ْنُتٌُْك  ْىِا Artunya:
“Pezina  perempuan  dan  pezina  laki-laki,  deralah  masing-masing  dari keduanya  seratus  kali,  dan  janganlah  rasa  belas  kasihan  kepada  keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah di hari kemudiandan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh orang-orang yang beriman”.
“Selain  dari  pada  itu  dasar  hukum  lain  adalah  keputusan  Qadi  Syuraih, yaitu salah satu sahabat yang diangkat sebagai hakim pada masa Khalifah Umar Bin  Khatab  dan  Khalifah  Ali  Bin  Abi  Thalib”. 17 Maka  dasar  itu  Jumhur  ulama sepakat  untuk  memasukkan tasyhir sebagai  salah  satu  hukuman  ta’zir.  Dari uraian  diatas  hukuman  tambahan  seperti  pengumuman  terhadap  masyarakat merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok. Hukuman taskhir bukan berarti  menyebarluaskan  kejahtan  atau  kejelekan  seseorang.  Melainkan  agar kedepannya menjadi pembelajaran bagi pelaku atau pun orang lain agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Karena dalam syariat islam pemberian hukuman ta’zir  memiliki  tujuan  untuk  keadilan  bagi  masyarakat  yang  hukumannya diserahkan pada penguasa.
Hukuman  yang  diberikan  oleh  hakim  kepada  pelaku  jarimah pembakaran hutan ini agar tidak mengulangi perbuatannya lagi selain itu untuk sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pembakaran hutan.  Penjatuhan hukuman terhadap pelaku jarimah ta’zir bukan untuk balas dendam  melainkan  untuk  memberikan  pendidikan  dan  pembinaan.  Maka sangat  diperlukan  ketegasan  hakim  dalam  menerapkan  hukuman  kepada pelaku agar memberikan efek jera dan pembelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari.
Dampak  lain  yang  diakibatkan  oleh  kebakaran  hutan  dan  lahan  adalah musnahnya  berbagai  macam  spesies  flora  dan  fauna  dan  dapat  mengancam keberlangsungan  kehidupan  binatang  lainnya  terutama  spesies  endemic  dari hutan  tersebut  akan  punah  diakibatkan  kebakaran  hutan.  Maka  dari  itu janganlah  sekali-kali  kita  sebagai  umat  manusia  melakukan  perusakan  alam karena  dapat  berakibat  sangat  besar  bagi  kelangsungan  umat  manusia  itu sendiri maupun bagi hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi.
Analisis  Penerapan  Hukum  Dalam  Putusan  Nomor:  58/Pid.Sus/2016/Pn Psp Tentang Tindak Pidana Pembakaran Hutan
17 M.Ghufron, Rekonstruksi  Paradigma  Fikih  Lingkungan ,(Surabaya:IAIN  Sunan  Ampel Press,2012),44-45.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Peraturan  perundang-undangan  biasanya  hanya  memuat  dua  sanksi yaitu  sanksi  pidana  dan  administratif,  sedangkan  yang  berkaitan  dengan tanggung jawab perdata belum diatur secara khusus. Sedangkan dalam undang- undang  nomor  41  tahun  1999  tentang  kehutanan  telah  diatur  secara  jelas mengenai  sanksi  yang  diberikan  terhadap  tindak  pidana  atau  perbuatan melawan hukum. Adapun jenis sanksi yang diatur dalam UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu:
1. Sanksi pidana (pasal 78 UU RI No.41 Tahun 1999)
2. Sanksi administratif (pasal 80 ayat (2) UU RI No.41 tahun 1999)
3. Sanksi  pertanggung  jawaban(pasal  80  ayat  (1)  UU  RI  No.41  tahun 1999)
Ada dua macam perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 18 peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1985 yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan  delik  hukum  atau  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  keadilan, sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang yaitu perbuatan yang oleh  hukum  baru  disadari  dapat  dipidana  karena  undang-undang menyebutkannya  sebagai  delik.  Ada  4  macam  hukuaman  yang  diatur  dalam paasal  78  UU  Nomor  41  tahun  1999  daam  pasal  18  PP  No.28  tahun  1985 sabagai  berikut:  (1)  hukuman  penjara,(2)  hukuman  kurungan,(3)  hukuman denda,(4) perampasan benda yang diguanakan melakukan perbuatan pidana. Dalam pasal 78 ayat (3) UU RI No. 41 tahun 1999 menyebutkan “barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belah) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
Penerapan  sanksi  administratif  merupakan  salah  satu  cara  yang  paling efektif dalam penegakan hukum bidang kehutanan. Karena penerapan sanksi ini tidak  melaui  proses  yang  panjang.  Ada  tiga  unsur  yang  harus  ada,  supaya pelanggar  dapat  dikenakan  sanksi  administratif,  yaitu  (1)  adanya  perbuatan yang  menyimpang  dari  ketentuan  yang  beraku,  (2)  tidak  terpenuhinya kewajiban  yang  ditentukan,  (3)  adanya  unsur  kesengajaan  atau  kelalaian. Adapun  sanksi  administraif  yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku  pembakaran hutan adalah dengan denda. Sanksi denda adalah suatu sanksi yang diatuhkan kepada pelaku pembakaran hutan dengan mambayar sejumlah uang (pasal 30 dan pasal 31 KUHP).
Dalam  pasal  78  ayat  (1)  telah  ditentukan  besarnya  denda  yang  dapat dijatuhkan  kepada  pelaku  yang  melakukan  perbautan  pidana  di  bidang kehutanan.  Hukuman  denda  paling  sedikit  Rp.  10.000.000,00(sepuluh  juta rupiah)  sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliyar rupiah).
Tanggung  jawab  perdata  yang  diatur  dalam  pasal  80  ayat  (1)  UU  RI No.41  tahun  1999  tentang  kehutanan  menyebutkan  “setiap  perbuatan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
melanggar  hukum  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  dengan  tidak mengurangi  sanksi  pidana  pokok  yang  diatur  dalam  pasal  78,  mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat  kerusakan  yang  ditimbulkan  kepada  negara,  untuk  biaya  rehabilitasi, pemulihan  hutan  atau  tindakan  lain  yang  diperlukan”.  Ada  empat  syarat esensial untuk menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata yaitu
1. Perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian  tersebut  bersifat  menggar hukum
2. Kerugian tersebut timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan causal)
3. Pelaku tersebut bersalah
4. Norma  yang  dilanggar  mempunyai”Strakking”  untuk  mengelakkan timbulnya kerugian.
Jika  dilihat  dari  syarat  tersebut,  sudah  jelas  bahwa  pasal  1365 KUHPerdata  dapat  diterapkan  kepada  para  tergugat  yang  sudah  melakukan tindak  pidana  di  bidang  kehutanan  yaitu  dengan  jalan  menebang,  membakar, atau memusnahkan hutan negara atau hutan lainnya.
Tindak  pidana  pembakaran  hutan  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri Padangsidimpuan  Nomor  :58/Pid.Sus/2016/Pn  Psp  dengan  terdakwa  Nelson Manurung  dan  Muliadi  Siburian.  Kedua  terdakwa  didakwa  dengan  dakwaan Alternatif. Dakwaan Alternatif yang di dakwakan sebgai berikut : 18
1. Pasal 78 ayat (3) UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
2. Pasal  108  UU  RI  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. UU  RI  No.  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan.
4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dikarenakan  dakwaan  yang  didakwakan  oleh  jaksa  penuntut  umum adalah dakwaan alternatif. Maka dari itu majelis hakim memilih salah satu dari dakwaan tersebut. Majelis Hakim dalam putusan No. 58/Pid.Sus/2016/Pn Psp telah  memutuskan  bahwa  terdakwa  telah  terbukti  sah  dan  meyakinkan melanggar  hukum  melanggar  tindak  pidana  kebakaran  hutan.  Dakwaan  yang dipilih  oleh  Majelis  Hakim  yaitu  melanggar  Pasal  78  ayat  (3)  UU  RI  No.  41 Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  jo.  Pasal  50  ayat  (3)  huruf  d  UU  RI  No.  41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Adapun  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  membuktikan  terdakwa bersalah adalah sebagi berikut :
18 Direktorat  Putusan  Mahkamah  Agung  Pengadilan  Negeri  Padangsidimpuan  Nomor :58/Pid.Sus/2016/PN Psp

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    272-285   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2458

## 1. Barang siapa
Yang  dimaksud  dengan  barangsiapa  dalam  hal  ini  adalah  para  terdakwa yang  lebih  lanjut  akan  dipetimbangkan  apakah  perbuatannya  memenuhi unsur dari tindak pidana yang dilakukan an. Nelson Manurung dan Muliadi Siburian yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya.
2. Dengan sengaja membakar hutan Dalam  hal  ini  karena  perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan  sengaja membakar hutan.
3. Unsur  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan  yang  turut  serta melakukan
Perbuatan terdakwa pada saat mereka melakukan perbuatan tindak pidana dalam perkara ini maka unsur “turut serta” lah yang lebih sesuai dikenakan pada diri terdakwa.
Berdasarkan  pada  unsur  diatas  telah  terbukti  sah  dan  meyakinkan melanggar  hukum.  Setelah  mempertimbangkan  tuntutan  dari  jaksa  penuntut umum, mendengarkan  keterangan saksi-saksi, mendengarkan keterangan ahli, dan  barang  bukti  dalam  memutuskan  perkara  ini  Majelis  Hakim  juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Hal yang memberatkan bagi terdakwa adalah perbuatan para terdakwa dapat merusak kelestarian huatn dan satwa yang ada di dalamnya. Dan hal yang meringankan  para  terdakwa  adalah  belum  pernah  dihukum  sebelumnya  dan menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
Setelah  mempertimbangkan  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  dan pertimbangan  hakim  tentang  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan. Majelis  Hakim  menjatuhkan  pidana  1(satu)  tahun  penjara  dan  denda  Rp. 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah).

## Analisis Penerapan Hukum dan Pertimbangan Hakim
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dipaparkan  diatas,  tampaklah  bahwa terdakwa Nelson Manurung dan Muliadi Siburian telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembakaran hutan dengan sengaja. Kedua  terdakwa  Nelson  Manurung  dan  Muliadi  Siburian,  sehingga  majelis hakim  Pengadilan  Negeri  Padangsidimpuan  menghukum  terdakwa  dengan penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah). Pada khasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :
1. Pasal  78  ayat  (3)  UU  RI  No.  41  Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  jo. Pasal  50  ayat  (3)  huruf  d  UU  RI  No.  41  Tahun  1999  Tentang Kehutanan.
2. Pasal  108  UU  RI  No.  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
3. UU  RI  No.  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan.
4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 HUHP
Pada  kasus  ini  hakim  lebih  memilih  menjatuhkan  hukuman  terdakwa dengan  menerapkan  pasal  78  ayat  (3)  UU  RI  No.  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan jo. Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI No. 41 Tahun 1999 jo. Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan  jo.  pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP.  Bila  dilihat  dari  ketentuan yang terdapat dalam pasal, undang-undang membuat sanksi yang cukup berat bagi siapa saja yang melanggar ketentuan dalam pasal 78 ayat (3) yaitu berupa penjara  maksimal  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000 (lima miliyar rupiah).
Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim  kurang  mempertimbangkan  mengenai  dampak  perbuatan  terdakwa terhadap  kelestarian  alam  dan  masyarakat  umum  disekitar  lokasi  kebakaran hutan.  Mengingat  dampak  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  kebakaran  hutan yang  dilakukan  oleh  para  terdakwa  bukan  hanya  kerugian  pada  areal  PT.SRL tetapi  akan  terjadinya  peluasan  kebakaran  hutan  dan  kabut  asap  yang dihasilkan  kebakaran  tersebut.  Kerusakan  alam  lain  juga  akan  terjadi  akibat dari  kebakaran  hutan  seperti,  terjadinya  banjir,  longsor,  yang  terjadi  akibat pohon  pohon  yang  terbakar  tidak  bisa  menampung  air  hujan  yang  turun  dan terjadilah kerusakan ekosistem dan lingkungan merupakan suatu kejahatan. Karena  tindak  pidana  pembakaran  hutan  adalah  tindak  pidana  khusus yang  juga  di  atur  dalam  pasal  108  UU  RI  No.  32  tahun  2009  yang  sama-sama mengatur mengenai pembakaran hutan dan lahan. Dari segi fakta hukum maka para  terdakwa  dapat  dijerat  dengan  pasal  69  ayat  (1)  huruf  h  UU  RI  No.  32 Tahun  2009  tantang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang berbunyi  :”  setiap  orang  dilarang  melakukan  pembukaan  lahan  dengan  cara membakar”.
Pasal  tersebut  sesuai  dengan  keadaan  terdakwa  yang  bertujuan  untuk membuka  lahan  yang  akan  diperuntukkan  untuk  tanaman  sawit  dengan  cara membakar. Selain itu hukuman dari tindakan tersebut disebutkan dalam pasal 108  UU  RI  No.  32  Tahun  2009  yang  berbunyi:”setiap  orang  yang  melakukan pembakaran  lahan  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  pasal  69  ayat  (1) huruf  h,  dipidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp.  3.000.000.000  (tiga  miliyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliyar rupiah).
Maka  dari  itu  putusan  yang  diberikan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri  Padangsidimpuan  tersebut  dinilai  kurang  memberikan  ketegasan. Dikarenakan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dinilai relatif ringan.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Hukuman yang diberikan majelis hakim adalah 1 (satu) tahun penjara sehingga tidak  menimbulkan  efek  jera  bagi  pelakunya  dan  dikhawatirkan  akan  terjadi pengulangan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  dan  dikhawatirkan pula akan dilakukan oleh orang lain karena hukuman yang diberikan tergolong ringan.
Karena  bisa  kita  lihat  sendiri  bukti  nyata  bahwa  hampir  setiap  tahun selalu  saja  terjadi  pembakaran  hutan  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  yang mengakibatkan  kerugian  sangat  kompleks  seperti  rusaknya  ekosistem  belum lagi  kerugian  negara  akibat  dari  kebakaran  hutan.  Ini  berarti  bahwa  putusan yang  ringan  tersebut  tidak  memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat, namun yang tampak adalah dampak negetifnya.
Dampak  negatifnya  adalah  akan  banyak  terulang  kembali  perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nelson Manurung dan Muliadi Siburian. Seperti yang kita tau tujuan dari hukum pidana adalah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya  lagi,  agar  juga  masyarakat  disekitar  tidak  berani  melakukan perbuatan  yang  sama  dengan  alasan  bahwa  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh hakim sangat berat.
Ditambah  lagi  kualitas  lingkungan  hidup  yang  semakin  menurun  telah mengancam keberlangsungan prikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya yang diakibatkan kebakaran hutan sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan  lingkungan  hidup  sungguh-sungguh  dan  konsisten  oleh  semua pemangku  kepentingan.  Agar  lebih  menjamin  kepastian  hukum  dan memberikan  perlindungan  terhadap  hak  setiap  orang  untuk  mendapatkan lingkungan hidup yang baik. 19
Penegakan hukum merupakan persoalan yang cukup serius di Indonesia. Dalam banyak kesempatan kepatuhan masyarkat terhadap hukum justru sangat memprihatinkan.  “Sebagai  contoh  misalnya  dalam  membuka  lahan  hutan masyarakat  masih  tidak  peduli  dengan  dampak  yang  ditimbulkan  sehingga setiap tahunnya ini menjadi persoalan yang terus menerus terjadi”. 20
Persoalan  diatas  tersebut  dipicu  oleh  lemahnya  penegakan  hukum  itu sendiri.  penegakan  hukum  harusnya  dapat  memberikan  efek  jera  dan memberikan  kepastian  kepada  masyarakat,  baik  itu  kepada  pelaku  maupun bukan  kepada  pelaku.  Jika  hukum  ditegakkan  secara  sempurna  maka  hukum akan berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan masyarakat dan hukum  pula  menempatkan  dirinya  secara  benar  guna  mewujudkan  keadilan untuk mengurai konflik yang terjadi dimasyarakat.
19 Budi  Sastra  Panjaitan,”Penegakan  Hukum  Lingkungan  Oleh  Advokat,” Bina  Hukum Lingkungan ,Volume 6,(1 Oktober 2021):83
20 Ibid.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Penulis  lebih  conderung  apabila  para  pelaku  pembakaran  hutan  yang dilakukan  dengan  sengaja  dapat  dihukum  dengan  hukuman  yang  berat, pertimbangan  penjatuhan  hukuman  yang  berat  kepada  pelaku  pembakaran hutan  adalah  gundulnya  kawasan  hutan  dan  banyaknya  flora  dan  fauna endemik  yang  mati  karena  kebakaran  hutan  serta  memerlukan  biaya  yang besar  untuk  biaya  pemulihan  kawasan  hutan.  Di  samping  itu,  masyarakat disekitar  kawasan  hutan  dapat  berpikir  seratus  kali  untuk  melakukan pembakaran  hutan  dengan  sengaja  karena  melihat  hukuman  yang  berat  yang dijatuhkan oleh hakim.

## PENUTUP
Penegakan hukum terhadap pembakaran hutan diatur didalam Undang- Undang  Nomor 41  Tahun  1999  penegakan  hukum terhadap tindak  pidana pembakaran hutan dapat ditempuh melalui berbagai sarana penegakan hukum mulai dari sarana  penegakan hukum administratif  yang  diatur  dalam  Pasal  80 ayat (2), sarana penegakan hukum tanggung jawab dan ganti rugi pada Pasal 80 ayat (1),serta sarana penegakan hukum pidana 78 ayat (3) , (4). Peraturan yang dibuat terse but  sebenarnya  sudah  memadai tetapi  penegakan  hukum  oleh dinas/aparat  penegak  hukumnya  belum  berjalan  secara  optimal  dan komprehensif.
Dalam  hukum  pidana  Islam  tindak  pidana  pembakaran  hutan  memang tidak diatur secara jelas mengenai sanksi yang akan di dapat oleh para pelaku pembakaran  hutan  akan  tetapi  tindakan  ini  masuk  dalam  perbuatan  pidana (Jarimah). Menurut penulis perbuatan tindak pidana pembakaran hutan masuk dalam  jarimah ta’zir karna  perbuatan  ini  dilarang  oleh  syara’.  Serta  tindakan pembakaran  hutan  menurut fiqh  Al-biah merupakan  tindakan  yang  haram dilakukan dikarenakan merusak alam sudah melanggar maqasid syariah, karena perbuatan  tersebut  haram  dan  terlogong  pelanggaran  maka  dari  itu  pelaku tindak pidana pembakaran hutan dapat hukum dengan jarimah ta’zir .

## DAFTAR PUSTAKA
Burhan, Moh Shofiyul,”Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyah Tentang Hukuman Ta’zir Dalam Kitab Al Dzakhirah Karya Syihabuddin Ahmad Bin Idris Al Qarafi”,Skripsi-UIN Walisongo,Semarang,2016.
Chazawi,  Adami.2005, Pelajaran  Hukum  Pidana  1 ,  Jakarta:PT  Raja  Grafindo Persada.
Direktorat  Putusan  Mahkamah  Agung  Pengadilan  Negeri  Padangsidimpuan Nomor :58/Pid.Sus/2016/Pn Psp
Ghufron  M.,  2012. Rekonstruksi  Paradigma  Fikih  Lingkungan ,Surabaya:IAIN Sunan Ampel Press.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 2 (2023)    272-285   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i2.2458
H. Zainal, Eldin. 2019. Hukum Pidana Islam , Bandung: Citapusaka Media Perintis.
Ibrahim johnny dan Jonaedi Efendi, 2016. Metode Penelitian Hukum ,Jakarta:Prenada media Grup. Irfan, M Nurul dan Musyarofah. 2013. Fiqh Jinayah ,Jakarta: Amzah. Moeljatno. 2000. Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta:Rineka Cipta.
Panjaitan,Budi  Sastra,”Penegakan  Hukum  Lingkungan  Oleh  Advokat,” Bina Hukum Lingkungan ,Volume 6,(1 Oktober 2021):78
Prasatyo,  Aji,Pujiono,Soemarni  Amiek,”Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Pembakaran  Hutan  di  Wilayah  Kabupaten  Kotawaringin  Timur”,
Diponegoro Law Review, Volume 1, (Nomor 2, Tahun 2013).
Raymon,  Herlina  dan  Roid,  “Analisis  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam Menjatuhkan  Pidana  Kepada  Yang  Membuka  Lahan  Dengan  Cara Membakar  (Studi  Putusan  Nomor  623/Pid.B/2019/Pn.Bta)”, Jurnal Hukum, Volume 07 (Nomor 02,Agustus 2018). Risnandar,  Cecep,”Kebakaran  Hutan,” https://jurnalbumi.com>Enslikopedi .(23 Agustus 2022)
Salim. 2013. Dasar-Dasar Hukum Kehutanan ,  Jakarta:Sinar Grafika. Setia,  Alam.  1997. Hukum  Lingkungan  Konsevasi  Hutan  Dan  Segi-Segi  Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.