## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## PROBLEMATIKA PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAN TAMBANG TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR PERTAMBANGAN DI DESA MANDIODO KABUPATEN KONAWE UTARA

## CHALLENGES IN THE IMPLEMENTATION OF MINING COMPANY’S SOCIAL RESPONSIBILITY TOWARDS THE COMMUNITY AROUND MINING IN MANDIODO VILLAGE, NORTH KONAWE DISTRICT

## La Ode Munawir
Universitas Sulawesi Tenggara E-mail: munawirppat@gmail.com

## Suriani BT Tolo
Universitas Sulawesi Tenggara E-mail: surianibtt@gmail.com

## Fathul Muin
Universitas Sulawesi Tenggara E-mail: fathulmuin@gmail.com

## Abstrak
Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi tanggungjawab sosial perusahaan pertambangan terhadap masyarakat sekitar pertambangan di Desa mandiodo Kecamatan molawe Kabupaten konawe utara. Jenis penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian kepustakaan, wawancara, sedangkan bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Hambatan dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan terhadap masyarakat sekitar pertambangan di desa mandiodo kecamatan molawe kabupaten konawe utara yakni kesadaran dari perusahaan, pengawasan, sumber daya manusia.
Kata Kunci :  Perusahaan, Masyarakat, Pertambangan.

## Abstract
This study aims to identify the obstacles in the implementation of mining company’s social responsibility towards the community around mining in Mandiodo Village, Molawe Subdistrict, North Konawe District. The author used a normative empirical legal research method. Normative legal research is a type of research that uses secondary data (from libraries) and is supported by primary data based on literature research and interviews, while the legal materials used are primary legal materials obtained through literature study and secondary legal materials. The results of the study indicate that the obstacles in the implementation of mining company’s social responsibility towards the community around mining in Mandiodo Village, Molawe Subdistrict, North Konawe District are the awareness of the company, supervision, and human resources.
Keywords: Company, Community, Mining.

## 432~439

## A. PENDAHULUAN
Perusahaan yang diberikan izin mengelola sumber daya alam (SDA) pada umumnya memiliki suatu kewajiban terhadap masyarakat maupun lingkungan di mana perusahaan berada dan melaksanakan kegiatan usahanya. Kewajiban perusahaan terhadap masyarakatdan lingkungan ini disebut dengan Corporate Social Responsibility. Misrawan safar Kasmudin, Hamuni, “Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Terhadap Masyarakat Kawasan Pertambangan (Studi Di Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara)” 4 (2016): 1–23.
Namun dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap hambatan eksternal maupun hambatan internal,  hambatan eksternal tidak diatur secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Aturan hukum dianggap kurang jelas oleh berbagai pihak termasuk pihak perusahaan yang bersangkutan, termasuk mengenai ketentuan besarnya anggaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Qurrata Akyunin, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Pt. Bumi Ayu Kencana (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar) The Implementation Of Corpoarte Social Responsibility Of Bumi Ayu Kencana Ltd. (A Research in Aceh Besar)” 3, no. 1 (2019): 200– 208.
Kurangnya pengetahuan dari pihak masyarakat setempat dan pihak karyawan perusahaan menjadi penghambat internal dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketidaktahuan masyarakat setempat bahwa perusahaan wajib mengeluarkan anggaran untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. 1 Gerakan CSR merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab social sebagai salah satu perwujudan etika dalam membangun kinerja jangka panjang.  Berhasilnya CSR tidak lepas dari peran serta pengusaha, pemerintah serta masyarakat CSR tidak hanya terbatas pada konsep pemberian bantuan dana kepada lingkungan social, namun juga bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya dengan tidak diskriminatif, menjaga hubungan baik dengan pemasok serta program yang dijalankan bersifat jangka panjang dan berkelanjutan.
Tahap implementasi dilakukan setelah survey lapangan dilakukan perusahaan berkesimpulan bahwa kegiatan tersebut benar-benar dibutuhkan secara mendesak oleh masyarakat. bahwa kegiatan tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak maka kegiatan itu akan ditunda atau diskusikan kembali dengan masyarakat/kepala desa yang melakukan usulan kegiatan tersebut.Muh Masri, Isalman, and Asrip Putra, “Implementasi Dan Dampak Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Pertambangan Di Kabupaten Konawe Utara,” Jurnal Manajemen, no. Seminar ` Nasional Inovasi dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora-InoBali (2019): 1154–1162.
Pada awalnya kegiatan tanggungjawab sosial adalah suatu program perusahaan dimana sifatnya tidak wajib atau secara sukarela. Namun seiring pemikiran Pemerintah program ini disadari sangat penting untuk digalakan. Banyak perusahaan pertambangan yang masih belum mengamati lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat terjadi serta tidak adanya perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat.(Oktarinasari et al., 2021)
Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang cukup kaya dengan aneka jenis tambang. Jenis produksi pertambangan yang menonjol di daerah ini adalah pertambangan nikel dan aspal. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan beberapa investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan tertarik untuk berinvestasi di daerah ini. Ada beberapa wilayah yang menjadi daerah tempat perusahaan tambang melakukan eksplorasi utamanya Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, Buton. 2
Aktivitas kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan oleh perusahaan tambang di Desa Mandiodo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara belum mampu sepenunya memberikan kontribusi sosial ekonomi kepada masyarakat khususnya masyarakat disekitar pertambangan.
Permasalahan tersebut memerlukan tanggung jawab perusahaan sebagai pelaku usaha pertambangan, oleh karena itu tanggung jawab social perusahaan dalam menerapkan prinsip dan teori corporate social responsibility (CSR) khususnya pada masyarakat sekitar pertambangan sesuai ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
PT. Kabaena Kromit Prathama merupakan salah satu perusahan yang bergerak dalam bidang pertambangan yang mendapatkan kesempatan dalam pengelolaan sumberdaya alam di Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya dalam bidang pertambangan bijih nikel. Melalui Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 843 Tahun 2010 tanggal 14 Desember 2010, tentang Revisi Koordinat dan Batas Wilayah Izin Usaha  Pertambangan  Operasi Produksi PT.  Kabaena Kromit Prathama pada Kode Wilayah KW10JLOP 001, PT. Kabaena Kromit Prathama melakukan kegiatan operasi produksi pertambangan nikel baik produksi maupun pengangkutan penjualan nikel dari wilayah IUP yang berlokasi diKecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara pada luasan 102,6 Ha.
Dengan pelaksanaan kewajiban sosial dalam bentuk Pengembangan dan PemberdayaanMasyarakat (PPM) tersebut, diharapkan dapat mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna  meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat bagi perseroan komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya serta menciptakan hubungan perseroan yang serasi seimbang dan sesuai dengan  lingkungan, nilai, norma,dan budaya masyarakat. Dalam rangka memenuhi kewajiban sosial dalam bentuk program pengembangan dan pemberdayaan  masyarakat  tersebut.

## B. METODE
Penelitian   ini   merupakan penelitian hukum    normatif,    maka    metode     yang digunakan  adalah  metode  penelitian  hukum yang  bertujuan  untuk  mencari pemecahan atas  isu hukum  yang  timbul  didalamnya, sehingga  hasil  yang  akan dicapai  kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang   seyogyanya   atas isu hukumyang diajukan.Justin Parningotan Malau, “Tanggungjawab Notaris Sebagai Penerima Titipan Sertifikathak Atas Tanah Setelah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dibatalkan Pengadilan(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3176 K/Pdt/2013),” Jurnal Hukum Jatiswara 3 (2013). 3
Data sekunder diperoleh dari Penelitian Kepustakaan atau metode penelitian normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum dengan
2 Suryani BB, Dampak Positif Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosialekonomi Masyarakat Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konaweselatan,PUBLICUHO,Vol.2 No.1. April 2019.
3 Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009 ), hlm. 13-14

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,
434~439
cara meneliti bahan pustaka yang ada. 4 Data dalam penelitian ini di dapat dengan cara mempelajari teori, buku-buku, literatur-literatur hukum, dan peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh data yang sifatnya teoritis ilmiah dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian serta menganalisa permasalahan yang dihadapi.  Data Primer diperoleh dari Penelitian Lapangan (field research) yaitu yaitu dilakukan dengan cara mewawancarai dan mengadakan pertanyaan-pertanyaan yang erat hubungannya dengan masalah yang dihadapi kepada responden dan informan yang menjadi partisipan dalam penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Kesadaran dari Pihak Perusahaan terkait Kewajiban Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Terhadap Masyarakat sekitar
Program PPM tersebut menggambarkan salah satu wujud upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dalam mewujudkan konsep tanggung jawab sosial di dunia tambang, dengan tujuan agar lebih baik tingkat perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan serta lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang baik secara individual ataupun secara kolektif supaya tingkatan kehidupan masyarakat yang tinggal di dekat lokasi tambang jadi lebih baik serta mandiri.(Rahayu, 2021)
Tanggungjawab sosial berupa program PPM, PT. Kabaena Kromit Prathama dalam kegiatan operasi penambangan nikelnya juga memiliki tanggungjawab sebagai suatu kewajiban dibidang lingkungan hidup dalam bentuk pemantauan  dan  pengelolaan lingkungan hidup yang pelaksanaannya berpedoman pada dokumen lingkungan yang dimiliki sebagaimana izin lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Disamping itu PT. Kabaena Kromit Pratahama juga memiliki kewajiban sosial dalam kegiatan  operasional  penambangan  yang  harus  dilaksanakan  melalui  program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) sebagaimana dijelaskan dalam ( BluePrint ) melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 704 Tahun 2019, tentang Cetak Biru Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat Sektor Mineral dan Batubara Provinsi SulawesiTenggara Tahun 2019–2023.
CSR yang harus dilakukan perusahaan pertambangan ini diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan. Prioritas masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/ kabupaten.
Pemegang IUP dan IUPK terlebih dahulu harus menyusun Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus.
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat harus di konsultasikan dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dan masyarakat setempat. Masyarakat dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati/ walikota setempat untuk di teruskan kepada pemegang  IUP atau IUPK.
Pemegang  IUP   wajib  menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar WIUP sebagaimana penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 96
4 Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009 ), hlm. 13-14
Tahun 2021. Dimana dalam penyusunan program PPM tersebut, harus berpedoman pada Kepmen ESDM No.1824K/30/MEM/2018 dan Cetak Biru ( BluePrint ) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui keputusan gubernur. Berdasarkan pedoman tersebut, PT.  Kabaena  Kromit Pratahama menyusun Dokumen  Rencana  Induk Pengembangan dan   Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) bagi  masyarakat  di sekitar wilayah IUP yang memiliki frekuensi yang tinggi terkena dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh PT. Kabaena Kromit Prathama, baik aktivitas penambangan maupun mobilisasi peralatan, hasil penambangan ( Ore ) serta keberadaan sarana dan fasilitas perusahaan.
Dengan pertimbangan tersebut, maka wilayah penerima manfaat pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilaksanakan PT. Kabaena Kromit Pratahama yakni Desa Mandiodo Kecamatan Molawe sebagai wilayah administrasi dimana IUP berada dan merupakan wilayah yang memiliki frekuensi yang tinggi terkena dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh PT. Kabaena Kromit Prathama.
Penetapan program kegiatan PPM tahunan yang direncanakandalam dokumen RIPPM ini telah dikonsultasikan dengan pemangku kepentingan ( stakeholder s) pada area target pelaksanaan program PPM yakni Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara serta disingkronisasi dengan Cetak Biru ( Blue Print )  yang yang  telah disusun dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga program tersebut merupakan kebutuhan dan memiliki nilai penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pada wilayah pelaksanaan program PPM tersebut.
Adapun program-program tersebut secara garis besarnya yakni bantuan pendidikan (beasiswa);  penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; kemandirian ekonomi baik bidang perkebunan maupun kewirausahaan; pengembangan dan pelestarian budaya dan kearifan lokal; perhatian pada kelompok rentan; peningkatan dan perbaikan fasilitas seni dan olahraga; pengembangan usaha milik desa serta penguatan modal lembaga ekonomi desa; pengembangan karang taruna serta lembaga pembinaan minat dan bakat dalam pengelolaan PPM; pelibatan dalam bidang lingkungan; bantuan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dalam menunjang kegiatan PPM. Berdasarkan uraian diatas untuk mengukur seberapa optimal implementasi tersebut maka penting dilakukan penelitian tentang.
Pada pasal 1 ayak (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007  tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa :
“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidu- pan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”
Pada kalimat “berperan serta dalam pembangunan ekonomi”. Menjelaskan bahwa perseroan dituntut untuk meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat. Artinya, ada kewajiban bagi korporasi secara aktif untuk memberikan kontribusi, baik dalam bentuk bantuan maupun kemitraan. 5 Pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur bahwa : “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.”
5 Mukti Fajar ND, 2013, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 285.

## 436~439
Bahwa substansi dalam ketentuan pasal 74 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengandung makna, kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan mencakup pemenuhan peraturan perundangan terkait, penyediaan anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan dan kewajiban melaporkannya. Pada Pasal 108 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Mengatur Bahwa :
1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pember- dayaan masyarakat. 2) Pemegang IUP dan IUPK wajib mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh menteri.
Substansi pada pasal 108 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa perseroan atau pemegang IUP wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan mengalokasikan dana untuk pelaksanan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Kordinator Inspektur Tambang bahwa hambatan dalam pelaksanaan CSR/ PPM yang pertama adalah karena : “Kesadaran dari Perusahaan yang belum memahami terkait kewajiban dan Penetapan Anggaran erta Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.” Sejatinya Program Pemberdayaan Masyarakat merupakan kewajiban  berupa Program Pemberdayaan Masyarakat. Sebagaimana di sampaikan oleh Sekretaris Dinas ESDM Prov. Sultra bahwa :
“Perusahaan pertambangan berbeda dengan perusahaan lainnya dalam hal tang- gung jawab sosial perusahaan, Dalam industri pertambangan Program Pemberdayaan Masyarakat / PPM harus selalu di anggarkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Bi- aya (RKAB) Tahunan jika belum terealisasi bisa di anggarkan pada tahun berikutnya”.
Sebagaimana diatur dalam pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang mengatur bahwa :
(1)  Pemegang IUP dan IUPK wajibn mengalokasikan dana untuk pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang besaran minimumnya ditetapkan oleh menteri.
(2)  Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh pemegang IUP atau IUPK.
(3)  Dalam hal terjadi peningkatan kapasitas produksi, pemegang IUP dan IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
(4)  Dalam hal realisasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak tercapai wajib ditambahkan pada tahun berikutnya.

## 2. Kurangnya Pengawasan dari Pemerintah Pusat
Sejak adanya perubahan Pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur bahwa, penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Hal ini bermakna bahwa hanya pemerintah pusat saja yang mempunyai kewenangan dalam hal penguasaan mineral dan batubara.
Sementara dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan, penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Sejak  kewenangan pengelolaan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara yang beralih ke pusat maka hal ini juga berimplikasi pada kewenangan pemerinah daerah dalam hal melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, begitu pula dengan pengawasan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan terhadap masyarakat sekitar pertambangan dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tidak terawasi dengan baik.
Senada juga di sampaikan oleh perwakilan Dinas ESDM Prov Sultra bahwa :
“Tidak ada pengawasan yang jelas dalam pelaksanaan CSR atau PPM itu sendiri, ka- rena saat ini pengawasan dan pembinaan pertambangan sudah di ambil alih oleh pusat, maka pemerintah daerah tidak bisa lagi melakukan pengawasan dan pembinaan. Hal ini menjadi tidak adanya pengawasan yang melekat terhadap program pemberdayaan masyarakat itu sendiri. selama pengawasan terkait pertambangan sudah di ambil oleh pusat, kami di dinas ESDM provinsi seperti tidak punya tugas lagi dalam mengawasi dan membina perusahaan di daerah pertambangan, hal ini berdampak pada pelaksan- aan PPM itu sendiri yang tidak terawasi dengan baik karena tidak mungkin pemerintah pusat bisa turun langsung melakukan pengawasan di daerah sekitar tambang.”
Begitu pula penjelasan dari Kordinator Inspektur Tambang Kementerian ESDM yakni bahwa :
“pengawasan terkait program pengembangan pemberdayaan masyarakat melekat pada Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Sedangkan kami sebagai Inspektur Tambang di Daerah berada dalam naungan Direktorat Jenderal Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kemente- rian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, jadi walaupun kami berada di daerah tetapi bukan tugas dan fungsi kami terhadap pengawasan program pengembangan dan pem- berdayaan masyarakat tersebut”.

## 3. Sumber Daya Manusia terkait Pemahaman Konsep CSR atau PPM
Selanjutnya hambatan dalam pelaksanaan Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan terhadap masyarakat sekitar pertambangan di desa mandiodo kecamatan molawe kabupaten konawe utara Dari pihak perusahaan yakni faktor Sumber Daya Manusia di Perusahaan itu sendiri yang belum sepenuhnya paham terkait konsep dan aturan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau lebih di kenal dengan istilah Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Teknik Tambang PT Kabaena Kromit Pratama bahwa :
“kami mengakui bahwa salah satu hambatan dalam pelaksanaan implementasi PPM itu sendiri yakni kurangnya Sumber Daya Manusia di perusahaan yang memahami terkait dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri. Perusa- haan hanya menunggu proposal yang diajukan dari pemerintah terkait kegiatan yang di selenggarakan pemerintah setempat”.
Seharusnya pihak perusahaan mempunyai divisi yang khusus menangani terkait progam tanggung jawab sosial perusahaan berupa program pengembangan dan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 438~439
pemberdayaan masyarakat serta turut melibatkan akademisi dan praktisi yang memahami terkait dengan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sehingga program tersebut bisa tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang menjadi visi PPM itu sendiri yakni 6 :
“Terwujudnya masyarakat pascatambang yang maju, sejahtera dan berkelanju- tan berbasis sumber daya lokal.”
Sebagai penjabaran dari kata kunci visi diatas sebagai berikut :
1)  Terwujudnya masyarakat pascatambang bermakna sebagai kondisi dimana masyarakat baik secara individual maupun kolektif, memiliki kemampuan dalam memenuhi dan meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik.
2)  Maju bermakna sebagai kondisi dimana masyarakat pascatambang memiliki daya saing dari sisi ekonomi melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal
3)  Sejahtera bermakna sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar, rasa aman dan akses pada pelayanan yang mendukung hidup berkecukupan bagi masyarakat pascatambang.
4) Berkelanjutan bermakna sebagai penyelarasan kepentingan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan pada masyarakat di wilayah sekitar pertambangan.
5) Berbasis sumber daya lokal bermakna sebagai sumber daya yang berada di sekitar dan mudah untuk didapatkan, diakses atau di kelola dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Sedangkan misi PPM sektor pertambangan mineral dan batubara sebagai bagian dari penjabaran visi dan penyelarasan dari misi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada dasarnya terintegrasi dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah Sulawesi Tenggara, berkenaan dengan hal tersebut, maka penjabaran dari misi PPM sebagai berikut “
1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan.
2.  Memajukan daya saing kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan potensi sumber daya lokal.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
4. Mengoptimalkan kelembagaan dan infrastruktur penunjang bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
Berdasarkan uraian diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa hambatan dalam implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan terhadap masyarakat sekitar pertambangan di desa mandiodo kecamatan molawe kabupaten konawe utara yakni sebagai berikut :
1.  Kesadaran dari pihak perusahaan yang belum maksimala terkait kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat terhadap kewajiban perusahaan pertambangan dalam menjalankan Program Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No, 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.
2.  Pengawasan dari pemerintah yang belum optimal terkait Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di kewenangan terkait pengawasan pertambangan sudah di ambil alih oleh pusat.
3. Kurangnya pemahaman atau SDM dari pihak perusahaan dan masyarakat terkait pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Lokasi Pertambangan.
Kurangnya pengetahuan dari pihak masyarakat setempat dan pihak karyawan perusahaan menjadi penghambat internal dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketidaktahuan masyarakat setempat bahwa perusahaan wajib mengeluarkan anggaran untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. 7

## D. KESIMPULAN
Hambatan dalam pelaksanaan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan terhadap masyarakat sekitar pertambangan di desa mandiodo kecamatan molawe kabupaten konawe utara yakni kesadaran dari pihak perusahaan pertambangan tentang kewajiban dan pentingnya pelaksanaan Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat belum secara maksimal. b). Pengawasan terkait pelaksaan PPM sehingga kontrol dari pemerintah dan masyarakat belum optimal. c). Dari pihak perusahaan yakni faktor Sumber Daya Manusia di Perusahaan itu sendiri yang belum memahami secara baik terkait konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau lebih di kenal dengan istilah Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada wilayah masyarakat sekitar pertambangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Mukti Fajar ND, 2013, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009

## Jurnal
Akyunin, Q. (2019). PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) PT. BUMI AYU KENCANA (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar) THE IMPLEMENTATION OF CORPOARTE SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUMI AYU KENCANA Ltd. (A Research in Aceh Besar). 3(1), 200–208.
Suryani BB, Dampak Positif Aktivitas Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosialekonomi Masyarakat Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konaweselatan,PUBLICUHO,Vol.2 No.1. April 2019.

## Peraturan Perundang-undangan
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 704 Tahun 2019 Tentang Cetak Biru Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019-2022
7 Akyunin, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Pt. Bumi Ayu Kencana (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar) The Implementation Of Corpoarte Social Responsibility Of Bumi Ayu Kencana Ltd. (A Research in Aceh Besar).” hlm. 206