## PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BIAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

## Luluk E. Nurrokhmah,SH,MH
Program Studi Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis Biak (Papua)

## Abstrak
Setiap manusia yang dilahirkan kedunia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lain salah satunya dengan perkawinan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hukum yang mengatur perkawinan ialah hukum agama dan hukum adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum perkawinan berdasarkan hukum  Adat  Biak  dan  hukum  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  penelusuran  kepustakaan  yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil yang diperoleh adalah bahwa terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan- hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak  dan  kewajiban  orang  tua,  tetapi  juga  menyangkut  hubungan-hubungan  adat  istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan  keagamaan. Khususnya  dalam  masyarakat  Biak  proses  perkawinan  adat  bersifat  sakral  dan magis.  Dengan  demikian maka  proses  perkawinan  adat  Biak  diatur secara  hati-hati,  sistematis  dan penuh  kesungguhan  yang  bertanggung  jawab,  sebab  sanksi  hukum  adatnya  cukup  berat  bila  tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kata Kunci : Hukum Perkawinan, Hukum Adat Biak, UU Nomor 1 Tahun 1974 .
Pendahuluan
Secara geografis Kabupaten Biak Numfor  dengan  total  luas  wilayah  2.269,84 km 2 merupakan  salah  satu  kabupaten  di Provinsi  Papua  yang  terletak  di  kawasan Teluk Cenderawasih pada titik 134 o 47’ BT – 136 o 00’  BT  dan  0 o 55’  LS  –  1 o 27’  LS.
Kabupaten  ini  merupakan  gugusan  pulau yang  berada  di  sebelah  utara  daratan  besar Pulau  Papua  dan  berhadapan  langsung dengan  Samudera  Pasifik.  Secara  geografis dibatasi  di  sebelah  utara  dengan  Kabupaten Supiori  dan  Samudera  Pasifik,  di  sebelah selatan  dengan  Selat  Yapen,  sementara  di sebelah  barat  berbatasan  dengan  Kabupaten Manokwari, dan di sebelah timur berbatasan dengan  Samudera  Pasifik.  Kabupaten  Biak Numfor terbagi dalam 19 distrik dengan luas wilayah yang berbeda-beda. Jumlah
penduduk  pada  tahun  2015  sebesar  130.593 jiwa  yang  terdiri  dari  67.194  laki-laki  dan 63.399 perempuan. Jumlah penduduk paling besar  berada  di  Distrik  Biak  Kota  yaitu 43.134  jiwa  dengan  kepadatan  penduduk 1.005,69 jiwa per km 2 . Artinya bahwa setiap 1 km 2 dihuni sekitar 1.005 jiwa.
Perkawinan  menurut  pasal  1  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  yang  dimaksud  perkawinan ialah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara  keseluruhan  aspeknya  dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan  seremonial  yang  sakral.  Perkawinan
Jurnal “Gema Kampus” Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI Oktober 2016 adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha  Esa  agar  kehidupan  di  alam  dunia berkembang  baik.  Perkawinan  bukan  saja terjadi  di  kalangan  manusia,  tetapi  juga terjadi  pada  tanaman  tumbuhan  dan  hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal,  maka  perkawinan  merupakan  salah satu  budaya  yang  beraturan  yang  mengikuti perkembangan  budaya  manusia  dalam kehidupan  masyarakat.  Dalam  masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat  yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.
Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan  anggota-anggota  masyarakat dan  para  pemuka  masyarakat  adat  dan  atau pemuka  agama.  Aturan  tata  tertib  itu  terus terus  berkembang  maju  dalam  masyarakat yang  mempunyai  kekuasaan  pemerintahan dan  di  dalam  suatu  Negara.  Di  Indonesia aturan  tata  tertib  perkawinan  itu  sudah  ada sejak  zaman  kuno,  sejak  zaman  Sriwijaya, Majapahit,  sampai  masa  kolonoal  Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan  perkawinan  itu  sudah  tidak  saja menyangkut  warga  negara  Indonesia,  tetapi juga  menyangkut  warga    Negara  asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia. Perkawinan merupakan salah satu dimensi  kehidupan  yang  sangat  penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu  pentingnya  perkawinan,  maka  tidak mengherankan  jika  agama-agama  di  dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau  adat  masyaarkat  dan  juga  institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan  yang  berlaku  di  kalangan masyarakatnya.
Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan  masalah  perkawinan  di  dunia tidak  menunjukkan  adanya  keseragaman. Keperbedaan  itu  tidak  hanya  antara  satu agama  dengan  agama  yang  lain,  bahkan
dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan  perkawinan  yang  disebabkan adanya  cara  berfikir  yang  berlainan  karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda. Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal,  terdapat  di  semua  lapisan  dan kelompok  masyarakat  di  dunia,  di  samping agama.  Keluarga  merupakan  miniature masyarakat,  bangsa  dan  Negara.  Kedua lembaga,  keluarga  dan  agama  merupakan lembaga  yang  paling  berat  dit  oleh  arus globalisasi  dan  kehidupan  modern.  Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat kehidupan masyarakat
cenderung materialistis,  individualistis,  kontrol  sosial semakin  lemah,  hubungan  suami  istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang  tua  bergeser,  kesakralan  keluarga semakin menipis. Untuk memelihara, melindungi  keluarga  serta  meningkatkan kesejahteraan  dan  kebahagiaan  keluarga tersebut  disusunlah  undang-undang  yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  merupakan  sebuah  undang undang  yang  mempunyai  keistimewaan,  ia mengatur  seluruh  anggota  masyarakat  yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.
Rumusan  Masalah: 1) Bagaimana  syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Adat Biak  di  tinjau  dari  segi  hukum  positif? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum atas perkawinan berdasarkan hukum Adat Biak?
Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian hukum  kepustakaan  yang  merupakan  salah satu  jenis  penelitian  yang  dikenal  umum dalam kajian ilmu hukum Adapun jenis data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh
Luluk E. Nurrokhmha “Perbandingan Hukum Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Biak Fasilitas dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”
langsung  melalui  penelusuran  kepustakaan yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, sekunder, dan tersier.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengertian Perkawinan
Beberapa penulis menyebutkan pernikahan  dengan  kata  perkawinan.  Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”,  yang menurut bahasa, artinya membentuk  keluarga  dengan  lawan  jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”,  istilah  “kawin”  digunakan secara  umum,  untuk  tumbuhan,  hewan  dan manusia,  dan  menunjukkan  proses  generatif secara alami.
Berbeda  dengan  itu,  nikah  hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan  secara  hukum  nasional,  adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu  proses  pernikahan  terdapat  ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan menerima  dari  pihak  laki-laki).  Selain  itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh. Abdurrahman  Al-Jaziri  mengatakan  bahwa perkawinan  adalah  suatu  perjanjian  suci antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan  untuk  membentuk  keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak  yang  saling  berjanji,  berdasarkan prinsip  suka  sama  suka.  Jadi,  ia  jauh  sekali dari  segala  yang  dapat  diartikan  sebagai mengandung suatu paksaan. Oleh karena itu, baik  pihak  laki-laki  maupun  pihak  wanita yang  mengikat  janji  dalam  perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan,  apakah  mereka  bersedia  atau tidak. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus  diucapkan dalam
satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan,  yakni  calon  suami  dan  calon istri,  jika  kedua-duanya  sepenuhnya  berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang  dikuasakan  untuk  itu.  Kalau  tidak demikian,  misanya  dalam  keadaan  tidak waras  atau  masih  berada  di  bawah  umur, untuk  mereka  dapat  bertindak  wali-wali mereka  yang  sah.  Secara  etimologis,
perkawinan adalah
pencampuran, penyelarasan,  atau  ikatan.  Jika  dikatakan, bahwa  sesuatu  dinikahkan  dengan  sesuatu yang  lain  maka  berarti  keduanya  saling dikaitkan. Nikah secara etimologis digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan,  akad,  dan  pelukan.  Nikah adalah  salah  satu  asas  pokok  hidup  yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat  yang  sempurna.  Pernukahan  itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia  untuk  mengatur  kehidupan  rumah tangga  dan  keturunan,  tetapi  juga  dapat dipandang  sebagai  jalan  menuju  pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain,  dan  perkenalan  itu  akan  menjadi  jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.
Sebenarnya  pertalian  nikah  adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan  kehidupan  manusia,  bukan  saja  antara suami  istri  dan  keturunannya,  melainkan antara  dua  keluarga.  Betapa  tidak?  Dari baiknya  pergaulan  antara  si  istri  dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah  kebaikan  itu  kepada  semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka  menjadi  satu  dalam  segala  urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.  Selain  itu,  dengan  pernikahan seseorang  akan  terpelihara  dari  kebinasaan hawa nafsunya.

## Jurnal “Gema Kampus” Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI Oktober 2016

## Arti dan Tujuan Perkawinan
Faedah  yang terbesar dalam  pernikahan ialah  menjaga  dan  memelihara  perempuan yang  bersifat  lemah  dari  kebinasaan. Perempuan  dalam  sejarah  digambarkan sebagai  mahluk  yang  sekadar  menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki.
Perkawinan
adalah pranata yang menyebabkan
seorang perempuan mendapatkan  perlindungan  dari  suaminya. Keperluan  hidupnya  wajib  ditanggung  oleh suaminya.  Pernikahan  juga  berguna  untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak  yang  dilahirkan  tidak  diketahui  siapa yang  akan  mengurusnya  dan  siapa  yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan  umum,  sebab  kalau  tidak  ada pernikahan,  manusia  akan  mengikuti  hawa nafsunya  sebagaimana  layaknya  binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana,  dan  permusuhan  antara  sesama manusia.  Tujuan  pernikahan  yang  sejati adalah  pembinaan  akhlak  manusia  dan memanusiakan  manusia  sehingga  hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat  membangun  kehidupan  baru  secara sosial  dan  kultural.  Hubungan  dalam bangunan  tersebut  adalah  kehidupan  rumah tangga dan terbentuknya generasi  keturunan manusia  yang  memberikan  kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.
Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Selanjutnya dijelaskan bahwa „untuk itu suami istri perlu saling  membantu  dan  melengkapi  agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya  mem-bantu  dan  mencapai kesejahteraan spiritual dan material‟.
Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa  perkawinan  mempunyai  hubungan yang  erat  sekali  dengan  agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting‟.
Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan  manusia,  khususnya  bagi  orang Islam  adalah  sebagai  berikut:1)  Dengan melakukan  perkawinan  yang  sah  dapat terlaksana  pergaulan  huidup  manusia  baik secara  individual  maupun  kelompok  antara pria  dan  wanita  secara  terhormat  dan  halal, sesuai  dengan  kedudukan  manusia  sebagai mahluk  yang  terhormat  di  antara  makhluk- makhluk Tuhan lainnya. 2) Dengan melaksanakan  perkawinan  dapat  terbentuk satu rumah tangga di mana kehidupan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan disertai rasa kasih  saying  antara  suami  istri.  3)  Dengan melaksanakan  perkawinan  yang  sah,  dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam  masyarakat  sehingga  kelangsungan hidup dalam rumah tangga dan keturunannya dapat  berlangsung  terus  secara  jelas  dan bersih.  4)  Dengan  terjadinya  perkawinan maka  timbullah  sebuah  keluarga  yang merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat,  sehingga  dapat  diharapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai.

## Undang-Undang Perkawinan di Indonesia
Untuk  kepentingan  administrasi,  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan ini membagi penduduk Indonesia menjadi Penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain  Islam. Semua  warga  Negara  yang  beragama  Islam baik  dari  suku  mana  saja,  dari  kelompok mana  (pengelompokan IS  131),  asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan
Luluk E. Nurrokhmha “Perbandingan Hukum Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Biak Fasilitas dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”
(Eropa,  Timur  Asing,  penduduk  asli) melakukan  perkawiann  menurut  Hukum Islam, maka perkawinannya dicatat di KUA. Sedang  penduduk  yang  beragama  selain Islam,  melakukan  perkawinan  menurut hukum  agamanya.  Perkawinan  ialah  ikatan lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga) yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Demikian menurut  pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Jadi menurut  undang-undang  ini  perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria  dan  seorang  wanita,  tentulah  tidak dinamakan  perkawinan  apabila  yang  terikat dalam  perjanjian  itu  2  (dua)  orang  pria  saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja  (lesbian).  Demikian  juga  tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita seperti Group marriage yang terdapat di masyarakat Masai di  Afrika  5  (lima)  orang  pria  sekaligus mengawini  saudara  perempuannya  seperti terdapat  di  Tibet  atau  suku  Margisan  dan mungkin  juga  di  kalangan  suku  Yadaan Kanaits di India.
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan  menurut  hukum  agamanya  dan kepercayaan  itu.  Tiap-tiap  perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Ada  6  asas  yang  prinsipil  dalam  Undang- undang Perkawinan ini: 1) Tujuan
perkawinan  adalah  membentuk  keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya  mem-bantu  dan  mencapai kesejahteraan  spiritual  dan  material.  2) Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu  perkawinan  adalah  sah  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  dan
disamping  itu  tiap-tiap  perkawinan  “harus dicatat”  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  3)  Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia  dikehendaki  oleh  yang  bersangkutan, karena  hukum  dan  agama  dari  yang bersangkutan  mengijinkan  seorang  suami dapat beristri lebih dari seorang. 4) Undang- undang  perkawinan  ini  menganut  prinsip bahwa  calon  suami  istri  harus  telah  masak jiwa  raganya  untuk  dapat  melangsungkan perkawinan,  agar  dapat  mewujudkan  tujuan perkawinan,  secara  baik  tanpa  berfikir  pada perceraian  dan  mendapat  keturunan  yang baik dan sehat. 5) Karena tujuan perkawinan adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang bahagia  kekal  dan  kedudukan  sejahtera, maka  undang-undang  ini  menganut  prinsip untuk  mempersulit  terjadinya  perceraian.  6) Hak  dan  kedudukan  istri  adalah  seimbang dengan  hak  dan  kedudukan  suami,  baik dalam  kehidupan  rumah  tangga  maupun dalam  pergaulan  masyarakat,  sehingga dengan  demikian  segala  sesuatu  dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
Sebelum adanya Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  di  Indonesia  berlaku berbagai  hukum  perkawinan  bagi  berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah. Perhatikan penjelasan umum umum (2) dari Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan ingat  pula  bahwa  di  dalam  Indiesche  Staats Regeling (ISR) yaitu Peraturan
Ketatanegaraan  India  pasal  163  yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam,  yaitu  golongan  Eropa  (termasuk Jepang),  golongan  pribumi  (Indonesia)  dan golongan  Timur  Asing,  kecuali  yang beragama Kristen. Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  bagi  berbagai  golongan  warga  Negara dan berbagai daerah, adalah sebagai berikut: 1)  Bagi  orang-orang  Indonesia  asli  yang
Jurnal “Gema Kampus” Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI Oktober 2016 beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. 2) Bagi orang-orang  Indonesia  asli  lainnya  berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama  Hindu  di  mana  adat  dan  agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut huskum  adat  yang  serangkai  upacaranya dengan  upacara  agama  Hindu-Bali  yang dianutnya.  3)  Bagi  orang-orang  Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks  Ordonnantie  Christen  Indonesia (HOCI)  S.  1933  nomor  74.  Aturan  ini sekarang sejauh sudah diatur dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sudah  tidak berlaku  lagi.  4)  Bagi  orang-orang  Timur Asing  Cina  warga  Negara  Indonesia keturunan  Cina  berlaku  ketentuanketentuan dalam  Kutab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUH  Perdata)  dengan  sedikit perubahan.  Aturan  ini  juga  sudah  tidak berlaku lagi  sejauh sudah di  atur dalam  UU No.  1  Tahun  1974.  5)  Bagi  orang-orang Timur  Asing  lainnya  dan  warga  Negara Indonesia  keturunan  asing  lainnya  tersebut berlaku hukum  adat  mereka.  6)  Bagi  orang- orang  eropa  dan  warga  Negara  Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan  mereka,  berlaku  KUHPerdata,  yaitu Burgerlijk Wetboek (BW). Termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang- orang  lain  yang  menganut  asas-asas  hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

## Sistim Hukum Adat Biak
Keaneka ragaman budaya bangsa Indonesia ditunjukan dari adanya berbagai suku bangsa,  bahasa  daerah  dan  pola  perilaku  yang berbeda-beda  antara  satu  daerah  dengan daerah  yang  lain.  Perbedaan  ini  menunjukan juga  bahwa  hukum  sebagai  salah  satu  unsur kebudayaan,  terutama  hukum  adat,  yang mengatur  kehidupan  tiap  masyarakat  antara satu daerah dengan daerah lain juga berbeda. Di
satu sisi masyarakat menganggap penting untuk tetap  mempertahankan  nilai-nilai  budaya  yang dimiliki  termasuk  didalamnya  hukum  local (adat),  namun  tidak  jarang  disisi  lain  nilai-nilai budaya tersebut bertentangan dengan peraturan hukum nasional yang diciptakan dan digunakan  sejak  Indonesia  merdeka.  Proses perkawinan  adat  merupakan  salah  satu  aspek budaya yang penting didalam masyarakat yang sudah jelas berbeda tata cara antara suku, derah yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Khususnya dalam masyarakat Biak proses perkawinan adat bersifat  sakral  dan  magis.  Dengan  demikian maka proses perkawinan adat Biak diatur secara hati-hati,  sistematis  dan  penuh  kesungguhan yang  bertanggung  jawab,  sebab  akibat  sanksi hukum adatnya cukup berat bila tidak terproses sebagaimana mestinya. Jenis-jenis perkawinan adat yang pada umumnya terjadi dikalangan  masyarakat  Biak  antara  lain:  a) Perkawinan  Murni  (Farbakbuk  Bekaku): Jenis  perkawinan  ini  dipandang  sangat terhormat dikalangan masyarakat biak karena memenuhi  syarat-syarat  utama  norma  adat byak sebagaimana akan dijelaskan pada Bab II berikut ini, jenis perkawinan ini gampang –  sulit  terlaksana  dikalangan  orang  byak karena  yang  dipertaruhkan  disini  adalah derajat atau harga diri dan kedua pihak keret marga  yang  bersangkutan  langsung  dalam proses perkawinan adat tersebut, penonjolan harta  kekayaan  ,  kemampuan  memberi  mas kawin,  disiplin  dalam  soal  tepat  waktu melunasi maskawin dalam pelaksanaan pesta perkawinan  adat  yang  bersangkutan.  b) Perkawinan Kenalan (Farbakbuk manibow): Jenis  perkawinan  ini  adalah  sebagal  wujud dan  tindak  lanjut  dari  niat  dua  orang  yang berkenalan  baik,  artinya  sebagal  balas  jasa dari kedua kenalan yang saling menguntungkan  misalnya  ketika  salah  satu kenalan  (teman)  yang  lain  dari  himpitan kesulitannya. Dengan demikian, maka kedua kenalan  atau  teman  baik  itu  berikrar  untuk saling  mengawinkan  anaknya  kelak  sebagai
Luluk E. Nurrokhmha “Perbandingan Hukum Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Biak Fasilitas dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”
tanda  persahabatan  itu  agar  berlangsung terus.  Biasanya  proses  perkawinannya  tidak sama persis seperti proses perkawinan murni (Farbakbuk  bekaku)  misalnya:  Nilai  mas kawin disesuaikan kemampuan pihak keluarga  yang memberi,  sedangkan syarat  – syarat proses perkawinan adat yang lain tetap harus  dipenuhi  sebagaimana  mestinya.  c) Kawin  Lari  (Parbakbuk  Bebur):  Jenis perkawinan ini terlaksana sebagai wujud dari niat seorang laki-laki / atau perempuan tidak direstui  oleh  pihak  keluarga  karena  pihak keluarga  mempunyai  calon  lain  diluar keinginan  kedua  orang  tersebut.  Bila  terjadi seperti  itu,  maka  wanita  yang  bersangkutan mengambil  keputusan  lari  kawin  dengan calon  suami  yang  telah  menjadi  pilihannya dengan penuh resiko. Perkawinan ini disebut Farbakbuk  Bin  Berbur  perempuan  yang  lari kawin). Sebaliknya kalau wanita (perempuan)  tidak  berani  lari  kawin,  maka laki  –  laki  yang  mengambil  inisiatif merampas  wanita  tersebut  dari  keluarganya untuk  dijadikan  istri,  sudah  jelas  penuh resiko.  Perkawinan  ini  disebut  Farbakbuk Pasposer  (perkawinan  karena  perampasan), Perkawinan  adat,  jenis  ini  prosedurnya  jauh berbeda  dengan  proses  perkawinan  tersebut diatas karena sifatnya terpaksa dan mengundang emosi keluarga pihak perempuan,  maka  biasanya  maskawin  yang diminta  oleh  pihak  perempuan  pun  mahal (Dua  kali  lipat)  karena  sanksi  adat.  d) Perkawinan  Pergantian  Tungku  (Farbakbuk Kinkafsr):  Jenis  perkawinan  ini  dapat  di setujui kalangan masyarakat adat byak untuk diberlakukan khusus bagi seseorang laki-laki yang apabila istri pertamanya telah meninggal,  maka  adik  kandung  yang  sudah genap usia kawin, dibenarkan kawin dengan kakak  iparnya  agar  hubungan  kekeluargaan yang  ada  tetap  berlangsung  terus.  Proses perkawinannya,  biasanya  tidak  diacarakan tetapi langsung menjadi istri (Suami – Isteri) artinya  cukup  dengan  mendapat  restu  dari
kedua belah pihak keluarga yang bensangkutan dan maskawinnya terserah dan kepada kemampuan pihak keluarga laki-laki dan  tidak  dipaksakan.  e)  Perkawinan Pengganti  Korban  Pembunuhan  (Farbakbuk Bin Babyak): Jenis perkawinan ini dikalangan  masyarakat  byak  termasuk perkawinan  luar  biasa,  karena  wanita diberikan  oleh  keluarga  pihak  pelaku pembunuhan  kepada  pihak  keluarga  yang menjadi  korban  sebagai  pengganti  dengan maksud  agar  wanita  tersebut  kelak  dalam perkawinannya  melahirkan  seorang  anak sebagai pengganti korban dan selain dari itu berfungsi  sebagai  alat  perdamaian  dan sekaligus  mengikat  hubungan  kekeluargaan diantara  kedua  keluarga  yang  bersangkutan serta  menghilangkan  dendam  kusumat. Proses perkawinan adat ditiadakan termasuk maskawinnya dengan catatan bila dikemudian  hari  bila  melahirkan  seorang anak  wanita  dan  ada  maskawin,  maka maskawinnya  separuh  /  sebagian  diberikan kepada  keluarga  korban  sebagai  tanda.  f) Perkawinan  Hadiah  Perampasan  Sebagai Budak (Tarbakbuk Women:
Jenis perkawinan  ini  ada  pada  masyarakat byak  “tempo doeloe”, sekarang sudah tidak ada lagi, dan mungkin sekali masih terdapat dikalangan  masyarakat  didaerah  terpencil dipedalaman  Papua  atau  didaerah-daerah terisolir pada lembah-lembah barisan pegunungan tengah Papua. Jenis perkawinan ini  dikalangan  masyarakat  byak  “tempo doeloe”  terjadi  bila  marga-marga  disuatu kampung  menyerang  kampung  lain  karena suatu  sebab khusus,  sebab khusus  itu antara lain:  1)  Kampung  itu  pernah  diserang  oleh kampung yang bersangkutan (Balas dendam).  2)  Kampung  yang  bersangkutan dicurigai sebagai mata-mata yang memudahkan  kampung  mereka  diserang.  3) Kampung yang bersangkutan dinilai berpeluang  potensi  ekonomis.  4)  Kampung yang  bersangkutan  dinilai  letaknya  strategis
Jurnal “Gema Kampus” Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI Oktober 2016 guna mengatur teknik penyerangan dan darat maupun dan laut.
Pada  waktu  serangan  atau  perang  suku itu,  pihak  yang  lebih  kuat  merampas  dan membawa  pergi  secara  paksa  wanita  muda yang  belum  kawin  atau  wanita  muda  yang sudah  kawin  sebagai  hadiah  kemenangan untuk kemudian dijadikan istri. Wanita yang dirampas  dalam  serangan  atau  perang  suku itu menurut aturan perang suku harus berasal dari  tokoh  masyarakat  kampung  yang dikalahkan. Syarat wajib dalam perang suku masyarakat  byak  “tempo  doeloe”  ini diperlukan sebagai: 1) Pameran kekuatan dan kehebatan dalam teknik perang suku (perang tradisional).  2)  Pameran  patriotik,  sebagai motifasi  kepada  generasi  muda  untuk  selalu memiliki jiwa perang (Patriotik) tidak mudah menyerah  dan  selalu  mencontohi  leluhur yang  selalu  pemberani  (Mambri).  Mambri adalah  orang  kuat  dalam  masyarakat kampung  yang  selain  memiliki  keunggulan perang, memiliki sifat dan sikap tidak kenal menyerah  dalam  kondisi  apapun,  dan  selalu berada  pada  posisi  terdepan  dan  tidak  perlu mundur  ketengah  dan  kebelakang  dalam kepemimpinannya,  dengan  demikian  dia adalah  “Snon  kaku  byak  (Laki-laki  sejati Biak) dengan gelar “Mambri” (Orang Kuat / Strong  man).  Proses  perkawinan  pada  jenis perkawinan “ women” (Budak) ini ditiadakan karena  tidak  ada  wali  orang  tua  yang  jelas, demikian  prosesi  perkawinan  diatur  oleh kesepakatan  tua-tua  adat  dalam  kampung kepada siapa wanita yang dirampas (Pasposer)  dalam  perang  suku  menjadi kewenangan  “Kain  –  kain  karkar  Biak” (KKB)  Dewan  adat  mnu  (Dewan  adat kampung) yang terdiri dari para Mananwir Er (Kepala keret / marga).
Perkawinan Campuran: Perkawinan campuran  dalam  arti  hukum  adat  adalah perkawinan  yang  terjadi  antara  suami  dan
istri  yang  berbeda  bangsa,  adat,  budaya. Undang-undang  perkawinan  nasional  tidak mengatur  hal  demikian,  yang  diatur  hanya perkawinan  antara  suami  dan  istri  yang berbeda kewarganegaraan sebagaimana dinyatakan  dalam  pasal  57  UU  No.  1  tahun 1974.  Terjadinya  perkawinan  menimbulkan maslah  hukum  antara  tata  hukum  adat  dan hukum  agama,  yaitu  hukum  mana  dan  apa yang diperlakukan dalam pelaksanaan perkawinan  itu.  Pada  dasarnya  hukum  adat atau  hukum  agama  tidak  membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Tapi dalam perkembangannya  hukum  adat  setempat memberikan  jalan  keluar  untuk  mengatasi masalahnya, sehingga perkawinan campuran itu dapat dilaksanakan.
Menurut hukum adat Batak apabila akan diselenggarakan perkawinan campuran antar suku,  adat  dan  agama  yang  berbeda,  maka dilaksanakan dengan ‘marsileban’ , yaitu pria atau  wanita  yang  bukan  warga  adat  Batak harus  diangkat  dan  dimasukkan  lebih  dulu sebagai  warga  adat  batak  dalam  ruang lingkup  ‘dalihan  na  tolu’.  Jika  calon  suami orang luar adata Batak maka masuk ke dalam warga adat ‘hula-hula’, dan apabila calon istri yang  dari  luar  adat  Batak,  maka  harus diangkat  ke  dalam  warga  adat  ‘namboru’. Sehingga  perkawinan  adat  tetap  di  dalam jalur ‘assymmetrisch connubium’ Dalam  hal  perbedaan  agama  antara  calon suami  dan  istri,  agar  perkawinannya  itu  sh maka  salah  satu  dari  keduanya  harus mengalah  salah  satu  yakni  dengan  cara masuk  kedalam  salah  satu  agama  si  calon suami  atau  si  calon  istri.  Menurut  agama Islam  perkawinan  campuran  antar  agama  di mana  calon  suami  istri  tidak  bersedia meninggalkan  agama  yang  dianutnya,  maka Islam hanya membolehkan pria Islam kawin dengan  wanita  beragama  lain.  Di  dalam agama Kristen Katolik boleh terjadi perkawinan  di  mana  suami  dan  istri  tetap mempertahankan  agama  yang  dianutnya,
Luluk E. Nurrokhmha “Perbandingan Hukum Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Biak Fasilitas dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”
hanya saja dengan perjanjian suami atau istri yang  beragama  Katolik  harus  berjanji  akan mendidik anak-anaknya ke dalam Katolik.

## Kesimpulan
Kesimpulan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat perkawinan bukan sekedar  ikatan  formal  belaka,  tetapi  juga bermakna  ibadah,  karena  untuk  memenuhi tuntutan  hajat  tabiat  kemanusiaan  dalam kehidupan  berkeluarga,  selain  melestarikan kelangsungan  hidup  anak  manusia,  juga menjamin  stabilitas  sosial  dan  eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan.  Perkawinan  mempunyai  tujuan yang  agung  dan  motif  yang  mulia,  karena perkawinan  merupakan  tempat  persemian cinta,  kasih  sayang,  untuk  memperoleh keturunan  yang  sah  dalam  masyarakat  serta hubungan  timbal  balik  yang  mesra  antara suami  dan  istri.  Dalam  hukum  adat  pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata‟, tetapi juga  merupakan  „perikatan  adat‟  dan sekaligus merupakan „perikatan kekerabatan ketetanggaan‟.  Jadi  terjadinya  suatu  ikatan perkawinan  bukan  semata-mata  membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan,  seperti  hak  dan  kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan  anak, hak  dan  kewajiban  orang  tua,  tetapi  juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat
kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut  upacara-upacara  adat  dan keagamaan.  Khususnya  dalam  masyarakat Biak  proses  perkawinan  adat  bersifat  sakral dan  magis.  Dengan  demikian  maka  proses perkawinan adat Biak diatur secara hati-hati, sistematis  dan  penuh  kesungguhan  yang
bertanggung  jawab,  sebab  akibat  sanksi hukum  adatnya  cukup  berat  bila  tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## Daftar Pustaka
Abdul,  Djamali.  2002. Hukum  Islam (Berdasarkan  Ketentuan  Kurikulum Konsorsium  Ilmu  Hukum) .  Bandung:
Masdar Maju.
Abdul,  Halim  Barkatullah  dan  Teguh
Prasetyo. 2006. Hukum Islam (Menjawab  Tantangan  Zaman  yang Terus berkembang) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Abdul,  Majid  Mahmud  Mathlub.  2005.
Panduan  Hukum  Keluarga  Sakinah , Solo: Intermedia.
Ahmad,  Rafiq.  2000. Hukum  Islam  di Indonesia . Jakarta: PT. RajaGrafindo. Beni, Ahmad Saebani. 2009. Fiqh
Munakahat 1 . Bandung: Pustaka Setia. Forum,  Kajian  Kitab  Kuning  (FK-3).  2005. Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn) . Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hilman, Hadikusuma. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama . Bandung: Mandar Maju.
Kutbuddin,  Aibak.  2009. Kajian  Fiqh Kontemporer . Yogyakarta: Teras.
M.A.,  Tihami  dan  Sohari  Sahrani.  2014. Fikih  Munakahat  (Kajian  Fikih  Nikah Lengkap) .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada,
Zahid,  Moh.  2002. Dua  Puluh  Lima  Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Per- kawinan . Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
Jurnal “Gema Kampus” Ilmu Administrasi Edisi Vol. XI Oktober 2016

## Dokumen - Dokumen
Kitab  Undang  –  Undang  Hukum  Perdata (KUH Perdata).
Undang  –  Undang  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang Perkawinan.