## POLA TRANSISI DEMOKRASI YANG TERJADI DI INDONESIA DAN BRASIL
Oleh: Suprisno Baderan suprisno@gmail.com

## Abstrak
Transisi  demokrasi  dapat  di  defeniskan  sebagai  masa  peralihan  antara sebuah  rezim  kekuasaan  yang  sebelumnya  ke  rezim  kekuasaan  yang sesudahnya.  Transisi  demokrasi  biasanya  menjelaskan  bagaimana perubahan  politik  terjadi  pada  masa  pergantian  rezim  kekuasaan. Transisi  politik  pada  umumnya  terjadi  pada  masa  pemerintahan  yang sudah  lama  berkuasa.  Sehingga  untuk  menuju  masa  pemerintahan  yang selanjutnya  dibutuhkan  sebuah  masa/keadaan  untuk  beralih  dari  masa pemerintahan  yang  telah  berlangsung  lama  sebelumnya.  Untuk  kasus Indonesia dan Brazi,  proses transisi demokrasi yang terjadi pada kedua negara tersebut lebih disebabkan karena adanya faktor pergantian rezim, walaupun  tidak  dapat  diabaikan  bahwa  ada  faktor-faktor  yang  cukup mendukung,  seperti  faktor  ekonomi,  demonstrasi  mahasiswa  dan  lain- lain. Rezim pemerintahan Orde Baru yang sebelumnya bertindak sangat otoriter secara  perlahan  telah berubah  kearah  pemerintahan  yang  lebih demokratis
Keyword : Transisi, demokrasi, Indonesia, Brazil

## A. Pendahuluan
Perbincangan  tentang  demokrasi  akhir-akhir  ini  lebih  banyak ditandai  oleh  kecenderungan  lebih  optimistik,  terutama  sejak  runtuhnya rezim-rezim  sosialis-komunis.  Kehancuran  rezim-rezim  otoriter/totaliter sekaligus  dipersepsikan  sebagai  kemenangan  kapitalisme-liberalisme, sebagai  induk  demokrasi,  dengan  begitu  hilanglah  anggapan-anggapan negatif  terhadap  kapitalisme-liberalisme.  Namun  demikian,  demokrasi tidak  akan  begitu  mudahnya  berkembang  dengan  realitas  politik  aktual, demokrasi  bisa  disamakan  jika  telah  tersedia  lahan  yang  memang kondusif  bagi  pertumbuhannya.  Setidaknya  tersedia  delapan  faktor berikut:  1)  Keterbukaan  sistem  politik,  2)  Budaya  politik  partisipatif-
http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/fa
egalitarian,  3)  Kepemimpinan  politik  yang  bersemangat  kerakyatan,  4) Rakyat  yang  cerdas/terdidik  dan  berkepedulian  sosial,  5)  Partai  politik yang  tumbuh  dari  bawah,  6)  Penghargaan  terhadap  formalisme  dan hukum,  7)  Masyarakat  sipil  yang  tanggap  dan  bertanggung  jawab,  8) Dukungan dari kekuatan asing dan pemilihan golongan mayoritas 1 .
Pengertian Transisi
Menurut kamus bahasa latin, Transisi berasal dari kata trans dan cendo. Trans  sendiri  berarti  disebelah  sana,  dibalik,  menyebrangi sedangkan  cendo  berarti  melangkah  kesesuatu  yang  lain 2 .  Dalam  kamus umum karangan Jhon M Echols dan Hasan Shadily transition juga berarti masa  peralihan  atau  pancaroba.  Secara  terminonoli  pengertian  transsisi adalah  suatu  masa  peralihan  kekuasaan  dari  kekuasaan  otoriter  ke kekuasaan demokratik atau dari sistem otoriter ke sistem demokratik 3 .
Transisi  demokrasi  terjadi  pada  negara-negara  dengan  sistem kekuasaan:  pertama,  monarki  absolut  dan  aristokasi  feodal  dan kekaisaran  negara-negara  kontinental.  Rezim-rezim  yang  berkuasa dengan  menggunakan  sistem  ini  mengalami  transisi  menuju  demokrasi yang  terjadi  pada  tahun  1828-1926  dan  1922-1942,  negara-negara  yang termaksuk  pada  kategori  pertama  adalah  Amerika  serikat  yang  terjadi pertama  kali  pada  tahun  1828,  kemudian  disusul  oleh  Perancis,  Inggris, Italia, dan Argentina sebelum perang dunia pertama.
Kedua,  gelombang  kedua  transisi  demokrasi  terjadi  antara  tahun 1943-1962  dan  1950-1975,  menghantam  negara-negara  yang  beridiologi fasis,  negara-negara  bekas  jajahan  rezim  kediktatoran  pribadi.  Ketiga, gelombang  transisi  menuju  demokrasi  yang  ketiga,  terjadi  pada  negara- negara yang menggunakan pola satu partai, negara yang pemerintahannya didominasi  oleh  militer  dan  negara  yang  dipimpin  oleh  kediktatoran pribadi.  Negara-negara  yang  masuk  dalam  kategori  ini  adalah  Yunani, Turki, Pakistan dan lain-lain.
Transisi  demokrasi  yng  terjadi  pada  setiap  negara  selalu  diawali dengan  adanya  rezim  ototiterisme-birokratik  (OB).  Menurut  O’Donnell rezim OB memiliki sifat-sifat sebagai berikut :
1 M.  Rusli  Karim,  Peluang  dan  hambatan  demokrasi,  Jurnal  Analisis  CSIS, penerbit CSIS edisi Januari-Maret 1998 hal. 13
2 Gregorius Sahdan, Jalan transisi demokrasi, penerbit produk edukasi yogyakarta tahun 2004 hal. 31
3 Ibid. hal. 32
Jurnal Farabi, Vol 11. No 2. Desember 2014 (ISSN: 1907-0993)
1. Pemerintah  dipegang  oleh  militer,  tidak  sebagai  diktator  pribadi, melainkan  sebagai  suatu  lembaga,  berkolaborasi  dengan teknokrat sipil
2. Ia didukung oleh enterpreneur oligopolistik, yang bersama negara berkolaborasi dengan masyarakat bisnis Internasional.
3. Pengambilan  keputusan  dalam  rezim  OB  bersifat  birokratik- teknokratik,  sebagai  lawan  dari  politik  dalam  pembuatan kebijaksanaan  yang  memerlukan  suatu  proses  bargaining  yang lama antara kelompok-kelompok kepentingan.
4. Masa di demobilisasikan
5. Untuk  mengendalikan  oposisi,  pemerintah  melakukan  tindakan- tindakan refresif 4 .

## B. Sebab-sebab terjadinya transisi
Pergerakan  transisi  demokrasi  yang  terjadi  diberbagai  negara biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, tergantung situasi dan kondisi negara bersangkutan, akan tetapi Samuel Huntington  mengatakan bahwa pergerakan  demokrasi  yang  dilalui  oleh  negara-negara  termasuk  dalam kelompok gelombang ketiga disebabkan oleh beberapa faktor;
Pertama, rezim  menderita kehilangan  legitimasi, itu berawal dari pamor  rezim  dimata  masyarakat  yang  mulai  merosot.  Kedua,  transisi demokrasi  yang  paruh  terakhir  gelombang  kedua,  dan  awal  gelombang ketiga  bermula  dari  kegoncangan  minyak  dibeberapa  negara.  Ketiga, perubahan  kebijakan  dikalangan  gereja  katolik  di  Vatikan  yang mempengaruhi  pejabat-pejabat  gereja  di  negara-negara  lain  (terutama kasus-kasus Amerika Latin dan Eropa selatan). Keempat, gemparnya aksi diplomatik  Amerika  Serikat,  untuk  mempromosikan  demokratisasikan dan  hak-hak  asasi  manusia  yang  didukung  oleh  Masyarakat  Ekonomi Eropa (MEE).
Kelima,  pengaruh  pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  di beberapa  negara  nondemokratik  menyebabkan  terjadinya  peningkatan partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  (ekonomi,  sosial,  budaya). Keenam,  transisi  ke  demokrasi  juga  dipicu  oleh  kejatuhan  rezim  atau rezim  mengalami keruntuhan. Runtuhnya rezim otoritarian secara umum disebabkan  oleh;  a)  Kemerosotan  basis  legitimasi  sebagai  salah  satu unsur  penopang  rezim,  b)  Perluasan  komunikasi  global  yang  memberi
4 Mohtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru (1966-1971) penerbit LP3ES tahun 1989 hal 10
http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/fa
pengaruh  yang  luar  biasa  terhadap  eksistensi  rezim  otoriter.  Ketujuh, Transisi demokrasi juga disebabkan oleh demonstrasi besar-besaran.
Menurut Huntington, ada lima efek demonstrasi :
1) Contagion (penularan)
2) Diffusion (penyebaran)
3) Emulation (penyamaan atau emulasi)
4) Snowballing (penggumpalan/efek bola salju)
5) The domino effect (efek domino)

## C. Kasus Transisi Demokrasi di Indonesia
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  saat  ini  mengalami proses  transisi  demokrasi.  Setelah  lepas  dari  pemerintah  orde  lama  dan beralih ke pemerintah orde baru tidak membuat Indonesia menjadi negara yang  demokrasi.  Pada  awalnya  rakyat  penuh  harap  dengan  pemerintah yang  baru  (orde  baru)  agar  bisa  membawa  Bangsa  Indonesia  menjadi negara  yang  lebih  demokratis,  akan  tetapi  harapan  itu  kian  memudar tatkala  rezim  orde  baru  mulai  menunjukkan  giginya.  Dengan  dukungan penuh dari militer rezim orde baru mencoba untuk membungkam hak-hak politik  rakyat.  Langkah  awal  yang  mereka  ambil  yaitu  dengan menggambungkan  partai-partai  politik  yang  ada,  dan dari  sekian  banyak partai  digabung  menjadi  tiga  partai  yakni  pertama,  partai  persatuan pembangunan  (PPP),  merupakan  gabungan  dari  partai-partai  Islam. Kedua, Golongan Karya (Golkar), merupakan partai pemerintah dan yang ketiga  adalah  Partai  Demokrasi  Indonesia  (PDI),  merupakan  gabungan dari  partai-partai  nasionalis  sekuler.  Kemudian  dengan  membungkan gerakan mahasiswa, yakni dengan membubarkan dewan mahasiswa pada tahun  1978,  dan  pada  tahun  itu  pula  dikeluarkannya  kebijakan  Badan Koordinasi  Kampus/Normalisasi  Kehidupan  Kampus  atau  yang  lebih dikenal dengan BKK/NKK oleh menteri pendidikan dan kebudayaan.
Depolitisasi  gerakan  mahasiswa  tidak  membuat  mereka  diam, bisa  dicatat  pada  era  1980-an,  gerakan  mahasiswa  lebih  berkonsentrasi sebagai  kelompok  pencari  “bahan  bacaan”  atau  “bahan”  kajian  dan memperkuat  basis  kelompok  studi  yang  mereka  kembangkan,  namun demikian,  eksistensi  kelompok  studi  makin  lama  makin  “digugat”  oleh mereka  yang  menginginkan  aksi  riil  dilapangan.  Mahasiswa  lantas melirik  pada  kecenderungan  baru  yakni  dari  diskusi  keaksi,  karena mahasiswa mulai tertarik melakukan aksi-aksi keluar kampus dan sedikit banyak  bersinggungan  pada  persoalan-persoalan  peka-politik.  Gerakan
Jurnal Farabi, Vol 11. No 2. Desember 2014 (ISSN: 1907-0993)
mahasiswa  era  1980-an  semakin  menguat  dengan  diberlakukannya  asas tunggal oleh rezim orde baru.
Pada  tahun  1990-an  terjadi  perubahan  yang  signifikan  bagi gerakan  mahasiswa  maupun  dalam  konteks “radikalisasi  gerakan”  yang, setidaknya  mengejutkan  berbagai  pihak  yakni  mahasiswa  menunjukan wajah radikalnya. Fenomena radikalisasi mahasiswa 1990-an, setidaknya dapat dijelaskan sebagai  berikut;  pertama, ditengah  struktur  politik  yang opresif  mahasiswa  Indonesian  dihadapkan  pada  pilihan-pilihan  yang dilematis.
Kedua,  gerakan  mahasiswa  tahun  1990-an telah  melangkah  pada counter hegemoni  yang  dipaksakan  rezim,  dengan  “hegemoni”  pula. Tidak mengherankan kemudian, bila karakter yang menonjol dari militer Orde Baru yang hegemonik  itu  lantas dilawan dengan “bahasa gerakan” yang tidak membikin takut mahasiswa. Ketiga, mahasiswa tahun 1990-an mampu  mendekonstruksi  format  gerakan  yang  semula  elitis  korporatis menjadi  gerakan  populis.  Keempat,  penjelasan  lain  yang  sering mengedepan  adalah  momentum  yang  tepat  bagi  seluruh  kelompok mahasiswa  untuk  bersatu  visi  dalam  tema  besar  “reformasi”.    Itulah sedikit  penjelasan  tentang  proses  transisi  demokrasi  dari  masa  orde baru ke reformasi.

## D. Kasus Transisi Demokrasi di Brazil
Brazil  adalah  salah  satu  negara  yang  ketiga  dimana  terbukti bahwa  pemerintah  militer  tidak  semata-mata  memperlihatkan  masalah kemiliteran,  tetapi  terutama  maslah  pembangunan  ekonomi.  Brazil merupakan  negara  yang  cukup  luas  dengan  jumlah  penduduk  115  juta jiwa.
Sebagai  negeri  yang  besar,  masalah-masalah  politik  yang dihadapi  Brazil  juga  sangat  besar.  Proses  politik  masa  depan  akan menentukan  siapa  yang  memerintah,  jenis  pembangunan  apa  yang  akan terjadi,  siapa  yang  akan  memperoleh  keuntungan  dari  pembangunan tersebut, dan apakah arti dari pertumbuhan ekonomi bagi negeri tersebut.
Berbeda  dengan  pola  tradisional  intervensi  militer  di  Amerika Latin,  kaum  militer  Brazil  telah  berkuasa  selama  dua  dasawarsa,  dan pergantian  presiden  secara  ajeg  telah  berlangsung.    Hanya  jenderal- jenderal  yang  menjadi  presiden,  tetapi  itupun  diatur  dengan  membatasi jangka waktu berkuasanya dan pemilihan kembali dilarang. Suatu sistem kepartaian yang terkendali ketat telah dikembangkan untuk mengesahkan
Pola Transisi Demokrasi yang Terjadi di Indonesia dan Brasil
http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/fa
kekuasaan  pemerintah  militer.  Umumnya  kaum  militer  berhasil mengendalikan maum buruh, petani, mahasiswa dan sektor swasta.
Dengan  dikuasainya  sistem  kepartaian  oleh  militer  maka  dengan otomatis  kekuatan  politik  dikuasai  pula  oleh  kalangan  militer  dan didukung  oleh  para  teknokrat.  Pada  lapisan  yang  kedua  terdapat pengelola  perusahaan  negara  yang  jumlahnya  semakin  banyak.  Pada lapisan-lapisan di bawahnya adalah para industrialis dan tuan tanah kaya dalam  satu  lapisan 5 ,  dan  di  bawahnya  lagi  ada  kaum  buruh,  tani  dan penduduk  miskin  kota.  Dalam  hal  ini  gereja  Kotolik  Roma  juga merupakan  kekuatan  politik  yang  tidak  bisa  diabaikan  dalam  proses perpolitikan di Brazil.
Kaum  militer  memegang  peranan  penting  dan  posisi  strategis sejak tahun 1964, merekalah yang menentukan arah politik negeri itu. Ini berbeda  dengan  peranan  mereka  sebelumnya  yang  hanya  menangani masa  transisi  diantara  pemerintah-pemerintah  sipil.  Pada  dasawarsa 1960-an, kaum  militer Brazil  menerima pendidikan  militer dari Amerika Serikat dalam berbagai segi, terutama dalam penekanan pada pentingnya memelihara  keamanan  dalam  negeri,  yaitu  ancaman  terhadap keppentingan  umum  yang  lebih  berasal  dari  dalam  negeri  dari  dapa  luar negeri.
Sekali  berkuasa,  kaum  militer  membubarkan  partai-partai  lama, menciptakan  partai-partai  mereka  sendiri,  dan  untuk  menjalankan  roda pemerintahan  mereka  lebih  bertumpu  pada  keahlian  para  teknokrat, bukan pada politisi partai. Mereka sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah  tujuan  utama  dari  rezim  mereka.  Hal  ini  sangat  menguntungkan para  menajer-menajer  perusahan  besar,  apakah  itu  multi  nasional, nasionalpun yang dimiliki negara.
Akan  sejak  awakl  tahun  1980-an  negeri  ini  banyak  menimpa musibah,  yang  menyebabkan  namanya  agak  merosot  di  dunia Internasional 6 terutama sekali masalahhutang luar negeri yang pada tahun 1984  mencapai  80  miliar  dolar  Ameika.  Perkembangan  yang  semakin memburuk  pada  tahun  1984  ini,  membuat  pemerintah  militer  semakin tidak  populer,  dan  pada  waktu  pemilihan  Presiden  menyebabkan  militer kalah  dengan  oleh  sipil,  ini  adalah  awal  muda  pemerintah  sipil,  yang sejak dua dasawarsa negeri itu dipimpin oleh militer.
5 Ibid. hal. 127
6 Mohtar  Mas’oed  dan  Colin  Mac  Andrewsm  Perbandingan  Sistem  Politik,  Penerbit Gadjah Mada University Press. Cetakan ke 14 2000 hal

## E. Persamaan dan Perbedaan Transisi Demokrasi yang terjadi Indonesia dan Brazil
Proses  transisi  demokrasi  yang  terjadi  pada  kedua  negara  ini, terjadi  pada  waktu  yang  berbeda.  Transisi  demokrasi  di  Brazil  terjadi pada  era  tahun  1980-an  sedangkan  transisi  demokrasi  yang  terjadi  di Indonesia terjadi pada akhir tahun 1990-an tepat pada pertengahan bulan Mei  1998. Tetapi  kalau  kita  lihat  ada  kesamaan  antara  kedua  negara  ini, yakni  kedua-duanya  selama  kurang  waktu  tertentu  didominasi  oleh militer.
Saya  akan  mencoba  membandingkan  proses  transisi  demokrasi yang terjadi pada kedua negara ini dengan mengunakan teori Huntington mengenai  penyebab  terjadinya  transisi  demokrasi  dibeberapa  negara termasuk Indonesia dan Brazil.
Pertama,  masalah  legitimasi,  walaupun  bukan  merupakan  faktor tunggal  penyebab  kehancuran  rezim  dan  membuka  jalan  untuk demokrasi, tetapi apabila suatu rezim mengalami kemerosotan legitimasi, maka  akan  kehilangan  basis  penopang  utamanya,  hal  ini  terjadi  pada masa  pemerintahan  orde  baru  yang  pada  tahun  1998  kehilangan legitimasi publik, demikian pula yang terjadi di Brazil, ketidak mampuan militer dalam menangani krisis menyebabkan rezimnya tidak terpilih lagi pada tahun 1984.
Kedua,  transisi  yang  terjadi  pada  waktu  itu  dipicu  oleh  harga minyak  dunia.  Ketidakstabilan  harga  minyak  pada  tahun  1070-1980-an menyebabkan kegoncangan ekonomi terjadi pada beberapa negara dunia. Krisis  finansial  dan  ekonomi  yang  terjadi  pada  waktu  itu  menyebabkan laju  pertumbuhan  ekonomi  mulai  melambat.  Karena  pada  waktu  terjadi krisis  moneter  yang  berimbas  pada  perekonomian  masyarakat  yang semakin  ambruk.  Di  Indonesia  terjadi  krisis  moneter  yang  terjadi  pada tahun 1998.
Ketiga, transisi disebabkan oleh kebijakan pejabat gereja Katolik Roma.  Memang  pada  waktu  itu  para  pejabat  gerejs  Katolik  mendukung proses  demokratisasi,  hal  ini  menyebabkan  negara-negara  yang  terdapat perwakilan  vatikan  mendukung kebijakan tersebut, apalagi Brazil adalah negara yang mayoritas katolik.
Keempat, aksi diplomatik Amerika Serikat, untuk mempromosikan  demokratisasi  dan  HAM,  untuk  Indonesia  dan  Brazil terkena imbas dari aksi ini.
Kelima,  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  menyebabkan
Pola Transisi Demokrasi yang Terjadi di Indonesia dan Brasil
http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/fa
timbulnya  kelas  menengah  maupun  kaum  terpelajar  dikedua  negara tersebut.
Keenam,  transisi  kedemokrasi  juga  dipicu  oleh  kejatuhan  rezim. Setelah  runtuhnya  orde  baru  maka  proses  demokratisasi  baru  bisa dilaksanakan,  hal  ini  dengan  ditandai  dengan  pemilu  yang  cukup demokratis  pada  tahun  1999,  demikian  pula  proses  demokratisasi  di Brazil  di  mulai  dengan  terpilihnya  presiden  dari  kalangan  sipil  pada tahun 1984
Ketujuh,  adanya  demontrasi  mahasiswa  seperti  yang  dilakukan pada  tahun  1998,  sehingga  menyebabkan  lengsernya  pemerintahan  orde baru.
Untuk lebih sederhana indikator-indikator yang terjadi pada kedua negara berdasarkan teori Huntington dapat dilihat pada tabel berikut :
No Indikator Indonesia Brazil 1 Kehilangan legitimasi + + 2 Krisis ekonomi + + 3 Perubahan  kebijakan  gereja vatikan - + 4 Isu demokratisasi dan HAM + + 5 Pertumbuhan ekonomi + + 6 Kejatuhan rezim + + 7 Demonstrasi + -

## F. Kesimpulan
Proses transisi demokrasi yang terjadi pada Indonesia dan Brazil lebih disebabkan karena adanya faktor pergantian rezim, walaupun tidak dapat diabaikan bahwa ada faktor-faktor yang cukup mendukung, seperti faktor  ekonomi,  demonstrasi  mahasiswa  dan  lain-lain.    Transisi demokrasi    akan  berjalan  dengan  baik  apabila  ;  pertama,  proses demokratisasi  ekonomi  juga  mendukung  hal  tersebut.  Hampir  tidak mungkin  demokratisasi  berjalan  dengan  baik  tanpa support dari perekonomian  yang  baik.  Kedua,  Penguatan  masyarakat  sipil  guna medukung  dan  mengawal  proses  transisi  tersebut  juga  mesti  menjadi fokus.  Jika  masyarakat  sipil  telah  terbentuk  dengan  baik,  demokratisasi akan mampu berjalan dengan baik.
Ketiga,  Proses  transisi  politik  dalam  konteks  partai  politik  di Indonesia maupun Brazil mengalami masalah yang serius akibat perilaku aktor yang terlalu dominan dibandingkan sistem yang telah dibuat.

## Daftar Pustaka
Huntington,  Samuel  P.,  Gelombang  Demokratisasi  Ketiga  edisi terjemahan (Jakarta : Grafiti, 1995
Karim,  M,  Rusli.  Peluang  dan  Hambatan  Demokratisasi, jurnal  analis CSIS, penerbit CSIS, Jakarta 1998
Mas’oed,  Mohtar,  Colin  Mc  Andrews, Perbandingan  Sistem  Politik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta tahun 2000
Mas’oed,  Mohtar, Ekonomi  dan  Struktur  Pemerintahan  Orde  Baru, PT Pustaka LP3ES, Jakarta 1989
O’Donnel,  Guillermo,  Philippe  C  Schimitter,  Laurence  Whitehead,
Transisi  Menuju  Demokrasi:  kasus  Amerika  Latin, PT  Pustaka LP3ES, Jakarta 1993
Sahdan,  Gregorius, Jalan  transisi  Demokrasi, penerbit  pondok  edukasi yogyakarta tahun 2004
Supriyadi,  Budi  Winarno,  Hubungan  Sipil  Militer  di  Brazil  Pasca Otoritarian  dikutip  dari  Jurnal  Sosiohumanika  FISIP  UGM,  Mei 2002
Urbaningrum, Anas Ranjau-ranjau Reformasi, RajaGrafido tahun 1999