## Penerapan Kode Etik Pariwisata Pada Desa Wisata Di Yogyakarta Untuk Mencapai Sustainable Development Goals

## Maximianus Agus Prayudi
D3 Perhotelan, Akademi Pariwisata Stipary Yogyakarta, 55282, Indonesia
Email: Prayudiagus59@Gmail.Com

## ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  penerapan  kode  etik pariwisata  desa  wisata  di  Yogyakarta  untuk  mendukung pariwisata  yang  berkelanjutan  dalam  rangka  memenuhi Sustainability  Development  Goals (SDGs).  Metode  penelitian menggunakan  kualitatif  dengan  pengumpulan  data  melalui wawancara,  dokumentasi,  dan  observasi  yang  dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  5  desa  wisata  yaitu  Sidorejo,  desa  wisata Iklim  Karangtanjung,  desa  wisata  Kampung  Flory,  desa  wisata Kadisobo  II  Sleman,  dan  desa  wisata  Kalurahan  Madani  Tepus (Dewi  Kampus)  telah  menerapkan  9  (sembilan)  kode  etik pariwisata  dari  10  pasal  yaitu  kontribusi  pariwisata  terhadap saling pengertian dan rasa hormat diantara masyarakat, pariwisata sebagai  wahana  pemenuhan  individu  dan  kolektif,  faktor  dalam pembangunan  pariwisata  berkelanjutan,  pengguna  warisan budaya  umat  manusia  dan  kontributor  peningkatan  dalam pariwisata, kegiatan pariwisata yang bermanfaat bagi negara dan komunitas tuan rumah, kewajiban pemangku kepentingan dalam pengembangan  pariwisata,  hak  atas  pariwisata,  kebebasan pergerakan wisatawan, hak-hak pekerja dan pengusaha di industri pariwisata,  sedangkan  Implementasi  prinsip-prinsip  Kode  Etik Global  untuk  Pariwisata  belum  sepenuhnya terealisasi. Hal  yang belum dipenuhi adalah fasilitas penukaran uang karena jangkauan wisatawan masih lokal. Selain itu juga belum ada investor maupun pengusaha  yang  menanam  modal  di  desa  wisata  sehingga pendanaan untuk pengembangan desa wisata masih mengandalkan  pemasukan  dari  wisatawan  dan  pemerintah setempat.

## ARTICLE HISTORY
Submitted:02-04-2023 Revised:10-04-2023 Accepted:15-05-2023 Online first:24-06-2023

## KEYWORDS
Kode Etik Pariwisata, Desa Wisata, Pariwisata Berkelanjutan, Sdgs, Pariwisata

## 1. PENDAHULUAN
Sustainable  Development  Goals (SDGs)  merupakan  program  pembangunan  dengan tetap  menjaga  keseimbangan  antara  ekonomi,  kehidupan  sosial,  serta  kualitas  lingkungan hidup masyarakat. SDGs memuat 17 goals dan 3 goals berkaitan dengan kepariwisataan yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ( goals ke-8), konsumsi dan produksi berkelanjutan  ( goals ke-12),  dan  penggunaan  lautan  dan  sumber  daya  laut  secara berkelanjutan ( goals ke-14). Rudy & Mayasari (2019) mengemukakan bahwa pariwisata harus memberikan  kontribusi  bagi  pembangunan  berkelanjutan  dan  terintregasi  dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia.
Untuk mencapai pariwisata yang berkelanjutan  sesuai SDGs maka diperlukan kode etik  sebagai  upaya  mengontrol  aktivitas  wisatawan  agar  tetap  sesuai  aturan.  Menurut Dipayana  (2021),  kode  etik  pariwisata  menjadi  acuan  untuk  mengembangkan  pariwisata yang mencakup ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan dengan keuntungan dapat menjaga lingkungan dan warisan budaya sekaligus memaksimalkan manfaat bagi masyarakat tujuan pariwisata  (UNWTO,  n.d.-a).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kode  etik  pariwisata  sejalan dengan SGDs (UNWTO, n.d.-b).
Pentingnya  kode  etik  pariwisata  yaitu  memandu  wisatawan  maupun  orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk penduduk sekitar agar bersikap sebagaimana mestinya sehingga objek dan lingkungan pariwisata dapat terjaga dengan baik. Pelanggaran kode etik pariwisata pernah terjadi di Bali yaitu wisatawan mancanegara naik dan duduk di palinggih padmasana Pura Gelap Besakih.  Selain  dianggap  sebagai  pelanggaran  kode  etik  pariwisata, sikap  tersebut  juga  melecehkan  dan  tidak  menghargai  adat-budaya  dan  kearifan  lokal masyarakat Bali, khususnya yang beragama Hindu (Dinata, 2018). Oleh karena penting bagi setiap  pengunjung  memahami  aturan  dan  kode  etik  yang  berlaku  di  lokasi  tujuan  wisata untuk  menjaga  keselarasan  pengunjung  dan  masyarakat  tujuan.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  penerapan  kode  etik  pariwisata  yang  dilakukan  oleh  pengelola  desa wisata di wilayah Yogyakarta untuk mencapai SDGs sehingga keberlanjutan pariwisata juga tercapai yang meliputi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
a. Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan ( Sustainability Tourism )
Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan merupakan konsep pariwisata dengan menyeimbangkan  3  (tiga)  aspek  yaitu  ekonomi,  lingkungan,  dan  sosial  masyarakat meningkatkan  kualitas  hidup,  memperkuat  nilai  budaya  dan  masyarakat,  serta memberikan  nilai  perekonomian  masyarakat  (Kementerian  Pariwisata,  2019).  Konsep pariwisata  pembangunan  berkelanjutan  tidak  lepas  dari Sustainable  Development  Goals (SDGs) yang telah diadopsi sejak tahun 2015 melalui Agenda 2030 dengan 17 tujuan dan 169 target (UNWTO, 2015).
Gambar 1. 1 Sustainabel Development Goals (UNWTO, 2015)
Di antara 17 goals tersebut, 3 sektor berkaitan dengan pariwisata, yaitu (1) tujuan ke- 8 mengenai  “ sustained,  inclusive  and  sustainable  economic  growth,  full  and  productive employment  and  decent  work  for  all ” (pertumbuhan  ekonomi  yang  inklusif  dan berkelanjutan), (2) tujuan ke-12 mengenai “ ensuring sustainable Consumption and Production patterns ” (diartikan  sebagai  konsumsi  dan  produksi  berkelanjutan),  dan  (3)  tujuan  14 mengenai  “ conserve  and  sustainably  use  the  oceans,  seas  and  marine  resources  for  sustainable development ” (penggunaan berkelanjutan lautan dan sumber daya laut) (UNWTO & UN Global Compact Network Spain, 2016). World Tourism Organization juga merumuskan 12 tujuan pariwisata berkelanjutan yaitu kelayakan secara ekonomis, kemakmuran wilayah, lapangan  kerja  yang  berkualitas,  kesetaraan  sosial,  pemenuhan  hak  wisatawan,  kendali oleh  masyarakat  lokal,  kesejahteraan  komunitas,  kekayaan  budaya,  integritas  destinasi secara  fisik,  keberagaman  biologis,  efisiensi  sumber  daya,  dan  kemurnian  lingkungan (Dewi, 2011).
b. Desa Wisata
Desa wisata menyajikan daya tarik berupa kekayaan alam, geografis, budaya, seni, dan  keunggulan  lain  berupa  warisan  leluhur  suatu  wilayah.  Konsep  ini  juga  tertuang dalam  Peraturan  Menteri  Kebudayaan  dan  Pariwisata  No.  26  Tahun  2010  bahwa  desa wisata  merupakan  suatu  kesatuan  dari  berbagai  komponen  pariwisata  yang  menyatu dalam tata cara dan tradisi kehidupan masyarakat. Menurut Mahendra (2021), keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mengembangkan objek wisata. Desa wisata berpotensi menjadi aset yang unik dan menarik sehingga mendatangkan wisatawan (Sudibya, 2018), seperti seperti sejarah, lokasi, sosial budaya, pola-pola di dalam pedesaan (Junaid & Salim, 2019), menjaga nilai-nilai luhur yang masih berlaku di desa (Syah, 2017), serta menonjolkan kegiatan  sehari-hari  masyarakat  pedesaan  seperti  membatik,  bertani,  dan  beternak  sapi (Zakaria dan Suprihardjo, 2014).
Untuk  membuat  desa  wisata  terlihat  menarik  tidak  perlu  mengubahnya  namun cukup  menambahkan  fasilitas  pendukung  pariwisata  yang  diperlukan  (Muljadi,  2012). Sesuai dengan konsep spasial  pada desa wisata, terdapat 3 hal penting yaitu tersedinya rute perjalanan wisata di pedesaan, tersedianya sarana transportasi umum menuju desa wisata,  serta  fasilitas  pendukung  dalam  kegiatan  pariwisata  (Zakaria  dan  Suprihardjo,
2014), misalnya listrik, air bersih, drainase , jaringan telepon, dan sebagainya (Aliyah dkk. 2020).
c. Kode Etik Pariwisata ( The Global Code of Ethics for Tourism )
Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) menetapkan kode etik pariwisata ( the Global Code  of  Ethics  for  Tourism atau  GCET)  pada  tahun  1999,  dan  2  tahun  kemudian  PBB mengakui  serta  mendorong  UNWTO  untuk  mempromosikannya.  Kode  Etik  Pariwisata Global  adalah  seperangkat  prinsip  komprehensif  yang  bertujuan  untuk  memandu pemangku  kepentingan  dalam  bidang  pariwisata  seperti  pemerintah  pusat  dan  daerah, komunitas  lokal,  industri  pariwisata  dan  para  pelaku  profesional,  serta  pengunjung (internasional  maupun  domestik).  Kode  etik  dapat  membantu  meminimalkan  dampak negatif  aktivitas  wisata  terhadap  lingkungan  dan  warisan  budaya  sekaligus memaksimalkan manfaat bagi masyarakat tujuan pariwisata (UNWTO, n.d.-a). Kode Etik Pariwisata  Global  menjadi  acuan  pengembangan  pariwisata  yang  mencakup  ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan (Dipayana, 2021).
Dikutip  dari  laman  resmi  UNWTO,  https://www.unwto.org/global-code-of-ethics- for-tourism, kode etik dalam kepariwisataan meliputi 10 pasal, yaitu:
a) Article 1: Tourism’s  contribution  to  mutual  understanding  and  respect  between  peoples  and societies (kontribusi  pariwisata  terhadap  saling  pengertian  dan  rasa  hormat  diantara masyarakat), mencakup:
1) Kepatuhan  pemangku  kepentingan  terhadap  tradisi,  praktik  sosial  dan  budaya, termasuk minoritas dan masyarakat adat.
2) Keselarasan  atribut  dan  tradisi  negara  tujuan  dengan  hukum  dan  praktik pengunjung.
3) Komunitas  tuan  rumah  dan  profesional  lokal  harus  mengenal  dan  menghormati wisatawan/pengunjung baik mengenai gaya hidup, selera, dan ekspektasi mereka.
4) Adanya jaminan keselamatan wisatawan dari otoritas publik, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku kriminal di area wisata.
5) Larangan  bagi  wisatawan  melakukan  tindakan  kriminal,  merugikan  masyarakat tujuan, serta transaksi obat-obatan terlarang dan senjata, dan sebagainya.
6) Wisatawan  harus  mengenal  karakteristik  tujuan  wisata  serta  menyadari  risiko kesehatan dan keamanan dalam setiap perjalanan di luar lingkungan mereka.
b) Article 2: Tourism  as  a  vehicle  for  individual  and  collective  fulfilment (pariwisata  sebagai wahana pemenuhan individu dan kolektif), mencakup:
1) Perlunya perencanaan untuk memenuhi kebutuhan istirahat dan relaksasi individu dan kolektif secara terbuka untuk mempelajari budaya dan keragaman masyarakat.
2) Kegiatan pariwisata harus menghormati kesetaraan gender dan hak asasi manusia terutama kelompok anak-anak, difabel, etnis minoritas dan masyarakat adat.
3) Eksploitasi  manusia  terutama  terhadap  anak-anak  bertentangan  dengan  tujuan pariwisata dan harus diberi sanksi.
4) Perjalanan untuk tujuan agama, kesehatan, pendidikan dan pertukaran budaya atau bahasa adalah bentuk pariwisata yang sangat bermanfaat yang patut didukung.
5) Pengenalan  kurikulum  pendidikan  tentang  nilai  pertukaran  wisata,  manfaat ekonomi, sosial dan budaya mereka beserta risikonya harus mendapat dukungan.
c) Article 3: Tourism,  a  factor  of  sustainable  development (Pariwisata,  faktor  pembangunan berkelanjutan), mencakup:
1) Semua  pihak  harus  menjaga  lingkungan  alam  untuk  mencapai  pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
2) Segala bentuk pengembangan pariwisata yang kondusif untuk menghemat sumber daya langka dan berharga, khususnya air dan energi, serta meminimalkan sampah.
3) Arus  wisatawan  harus  didistribusikan  secara  merata  untuk  mengurangi  tekanan terhadap lingkungan sekaligus menguntungkan ekonomi lokal.
4) Infrastruktur kegiatan pariwisata harus dirancang untuk melindungi warisan alam.
5) Wisata  alam  dan  ekowisata  dapat  memperkaya  dan  meningkatkan  pariwisata, dengan syarat wisatawan menghormati warisan alam dan penduduk setempat.
d) Article 4: Tourism, a user of the cultural heritage of mankind and contributor to its enhancement (Pariwisata, pengguna warisan budaya umat manusia dan kontributor peningkatannya), mencakup:
1) Sumber daya pariwisata milik warisan bersama umat manusia sehingga masyarakat yang berada di wilayah tersebut memiliki hak dan kewajiban terhadap pengunjung.
2) Kebijakan  dan  kegiatan  pariwisata  harus  menghormati  warisan  yang  dilindungi, termasuk akses publik ke properti dan monumen budaya milik pribadi.
3) Dana  yang  berasal  dari  kunjungan  ke  situs  budaya  dan  monumen  sebagian digunakan untuk pemeliharaan, perlindungan, pengembangan, dan hiasan warisan.
4) Kegiatan  pariwisata  harus  direncanakan  untuk  memungkinkan  produk  budaya tradisional, kerajinan dan cerita rakyat untuk bertahan dan berkembang.
e) Article 5: Tourism,  a  beneficial  activity  for  host  countries  and  communities (Pariwisata, kegiatan yang bermanfaat bagi negara dan komunitas tuan rumah), mencakup:
1) Penduduk  lokal  harus  terlibat  dalam  kegiatan  pariwisata  dan  secara  adil mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang dihasilkan.
2) Kebijakan  pariwisata  harus  dapat  meningkatkan  standar  hidup  penduduk  lokal yang  dikunjungi  untuk  mengintegrasikan  struktur  ekonomi  dan  sosial  secara maksimal.
3) Perlunya  perhatian  terhadap  daerah  pesisir,  pulau,  dan  pedesaan/pegunungan  di mana pembangunan pariwisata sering menurunkan kegiatan ekonomi tradisional.
4) Profesional pariwisata, terutama investor, harus melakukan studi tentang dampak proyek pembangunan terhadap lingkungan dan alam.
f) Article 6: Obligations  of  stakeholders  in  tourism  development (Kewajiban  pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata), mencakup:
1) Profesional  pariwisata  wajib  menginformasikan  segala  hal  yang  berhubungan dengan lokasi tujuan wisata dan segala yang berkaitan dengannya, termasuk biaya.
2) Perlunya Kerjasama profesional pariwisata dengan otoritas publik untuk keamanan dan keselamatan, pencegahan kecelakaan, dan kesehatan pangan wisatawan.
3) Profesional pariwisata harus berkontribusi pada pemenuhan budaya dan spiritual wisatawan termasuk dapat menjalankan agamanya selama perjalanan wisata.
4) Perlunya  kerjasama  otoritas  publik  wisatawan  dengan  asosiasinya  untuk memastikan  kepulangan  wisatawan  jika  perusahaan  perjalanan  mengalami kebangkrutan.
5) Pemerintah  berhak  dan  wajib  menginformasikan  kondisi  negara  tujuan  secara obyektif dan jujur dari narasumber otoritas negara tujuan dan para profesional.
6) Pers harus memberikan informasi yang jujur dan seimbang tentang peristiwa akurat sehingga dapat diandalkan pengguna layanan pariwisata.
g) Article 7: Right to tourism (Hak atas pariwisata), mencakup:
1) Setiap  orang  berpeluang  mengakses  sumber  daya  di  bumi  melalui  partisipasi pariwisata nasional dan internasional secara luas.
2) Hak  universal  pariwisata  merupakan  konsekuensi  dari  waktu  istirahat  dan bersantai, termasuk pembatasan jam kerja yang wajar dan hari libur berkala dengan imbalan.
3) Pariwisata sosial khususnya pariwisata asosiatif memfasilitasi akses luas ke rekreasi, perjalanan, dan liburan, harus dikembangkan dengan dukungan otoritas publik.
4) Pariwisata  dan  pariwisata  keluarga,  pemuda,  pelajar  dan  senior  bagi  penyandang disabilitas, harus didukung dan difasilitasi.
h) Article 8: Liberty of tourist movements (Kebebasan pergerakan turis), mencakup:
1) Kebebasan wisatawan berpindah di dalam negeri maupun antar negara, sesuai Pasal 13 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2) Wisatawan  berhak  mengakses  semua  bentuk  komunikasi  yang  tersedia,  layanan administrasi, hukum, dan kesehatan setempat.
3) Wisatawan  memiliki  hak  yang  sama  dengan  warga  negara  yang  dikunjungi mengenai kerahasiaan data pribadi dan informasi, terutama data elektronik.
4) Prosedur  administratif  seperti  visa  harus  semaksimal  mungkin  sehingga  dapat memfasilitasi perjalanan secara maksimal dan akses luas ke pariwisata internasional.
5) Wisatawan  harus  memiliki  akses  ke  tunjangan  mata  uang  yang  dapat  dikonversi yang diperlukan untuk perjalanan mereka.
i) Article 9: Rights of the workers and entrepreneurs in the tourism industry (Hak-hak pekerja dan pengusaha di industri pariwisata), mencakup:
1) Hak-hak  dasar  pelaku  industri  pariwisata  dan  kegiatan  terkait  harus  dijamin pemerintah nasional dan lokal, baik dari negara asal maupun negara tuan rumah.
2) Pelaku  industri  pariwisata  dan  kegiatan  terkait  berhak  dan  wajib  memperoleh pelatihan yang sesuai, mendapat perlindungan sosial, dan terjamin keamanannya.
3) Setiap  orang  atau  badan  hukum  yang  memiliki  kemampuan  dan  keterampilan berhak mengembangkan kegiatan profesional di bidang pariwisata.
4) Pertukaran  pengalaman  yang  ditawarkan  kepada  eksekutif  dan  pekerja  dari berbagai  negara,  berkontribusi  mendorong  perkembangan  industri  pariwisata dunia.
5) Larangan  terhadap  perusahaan  multinasional  industri  pariwisata  dalam mengeksploitasi posisi dominan yang ditempati.
j) Article 10: Implementation  of  the  principles  of  the  Global  Code  of  Ethics  for  Tourism (Implementasi prinsip-prinsip Kode Etik Global untuk Pariwisata), mencakup:
1) Pemangku  kepentingan  publik  dan  swasta  harus  bekerja  sama  mengembangkan pariwisata serta memantau keefektifan penerapannya.
2) Para  pemangku  kepentingan  harus  mengakui  peran  lembaga  pariwisata internasional dan organisasi non-pemerintah dengan kompetensi sesuai bidangnya.
3) Perselisihan  mengenai  penerapan  atau  interpretasi  Kode  Etik  Pariwisata  Global melalui badan ketiga yang netral yaitu Komite Etika Pariwisata Dunia.

## 3. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang menjabarkan atau memaparkan suatu fenomena secara rinci yang terjadi pada suatu obyek di suatu tempat. Pendekatan penelitian menggunakan studi kasus yaitu penerapan kode etik pariwisata di desa wisata yang ada di Yogyakarta meliputi desa wisata Sidorejo, desa wisata Iklim Karangtanjung, desa wisata Kampung Flory, desa wisata Kadisobo II Sleman, dan desa wisata  Kalurahan  Madani  Tepus  (Dewi  Kampus).  Sugiyono  (2016)  menjelaskan  bahwa penelitian kualitatif menganalisis masalah individu atau kelompok dalam kehidupan sosial dengan data dari narasumber yang diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.
Narasumber yang memberikan informasi dalam penelitian ini merupakan pihak yang memahami seluk beluk mengenai desa wisata yaitu pihak pengelola desa wisata. Informasi dari narasumber meliputi data primer yaitu penerapan kode etik pariwisata di desa wisata dan  data  sekunder  yang  mendukung  data  primer  yaitu dokumen  yang  dimiliki  pengelola desa wisata serta jurnal penelitian yang terkait penelitian kode etik pariwisata.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  3  (tiga)  cara  yaitu  observasi (pengamatan),  wawancara,  dan  dokumentasi.  Observasi  dilakukan  dengan  mengamati berbagai hal yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan penerapan kode etik pariwisata di  desa  wisata  Yogyakarta.  Wawancara  merupakan  tanya  jawab  yang  dilakukan  dengan pengelola  desa  wisata  di  wilayah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  mengenai  penerapan  kode etik pariwisata di desa wisata. Dokumentasi merupakan catatan dari berbagai peristiwa yang sudah  terjadi.  Menurut  Sugiyono  (2016),  dokumen  dapat  berbentuk  tulisan,  gambar,  serta karya-karya  monumental  dari  seseorang.  Penelitian  ini  menggunakan  dokumen  yang dimiliki desa wisata, jurnal-jurnal penelitian, dan website .
Analisis data menggunakan analisis interaktif Miles dan Hubermen (Sugiyono, 2016), meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Reduksi data merupakan pemilihan dan  pemilahan  data  agar  sesuai  tujuan  penelitian.  Reduksi  data  hanya  memilih  data-data penting untuk dimasukkan dalam laporan sehingga penting memberikan batasan data yang perlu  dianalisis.  Penyajian  data  terkait  penyusunan  laporan  terkait  data  yang  sudah diparafrasekan maupun kutipan agar layak untuk disajikan secara ilmiah. Penyajian data juga menginterpretasikan  data  yang  sudah  direduksi  berupa  narasi  dengan  menjabarkan  hasil penelitian  dan  mengulas  pembahasan  yang  dianalisis  berdasarkan  teori  yang  digunakan. Langkah  terakhir  adalah  penarikan  kesimpulan  yang  merupakan  jawaban  dari  tujuan penelitian. Kesimpulan juga dapat berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Gambaran Umum Desa Wisata
1) Desa Wisata Sidorejo
Desa wisata Sidorejo yang berdiri pada tanggal 15 Juni 2006 terletak di Sidorejo, Kecamatan Lendah, Kulon Progo. Konsep wisata desa ini berbasis edukasi dan budaya dengan memanfaatkan tradisi, adat istiadat, budaya, dan religi masyarakat setempat. Paket wisata berupa off-road , petualangan jelajah Sidorejo, outbond , paket bersepeda ke Taman Sidorejo, jemparingan, kopi senja, child reading game , tradisional massage , ethnic yoga , morn cycling , pasar pagi, omah wuku, dan membuat jamu. Estimasi paket wisata yang ditawarkan sekitar Rp 200.000 – Rp 700.000.
2) Desa Wisata Karangtanjung
Desa  Wisata  Karangtanjung  yang  berdiri  pada  tahun  2017  ini  terletak  di Desa Pandowoharjo,  Kecamatan  Sleman,  Kabupaten  Sleman.  Karangtanjung  dikenal sebagai  kampung  iklim setelah  memenangkan  lomba  Proklim  tingkat  Kabupaten Sleman pada tahun 2017 yang merupakan lomba dari Kementerian Lingkungan Hidup yang  bertujuan  menanggulangi  dampak dari  aktivitas  manusia  yang  merugikan lingkungan antara lain, rumah kaca, pembakaran sampah, dan lain-lain. Kemenangan tersebut menjadi awal Karangtanjung berkembang sebagai desa wisata melalui budaya yang  dimiliki  yaitu  kenduri,  wiwit,  dan  permainan  tradisional  anak-anak  karena wilayah ini tidak memiliki potensi wisata alam.
3) Desa Wisata Kampung Flory
Desa wisata Kampung Flory terletak di Jugangpangukan, RT.05/RW.11, Tridadi,
Sleman,  dengan  berbagai  keunikan  seperti  kuliner  (Bali  Ndeso),  wisata  petik  buah, outbond , dan kolam terapi ikan. Atraksi desa wisata ini antara lain membatik dengan teknik tradisional dari para pengrajin batik setempat, wisata alam atau berkeliling desa dengan berjalan kaki atau bersepeda untuk menikmati keindahan alam seperti sawah, sungai, dan pegunungan, dan kearifan lokal dapat mencicipi makanan khas setempat seperti  nasi  pecel,  sate  kelinci  dan  aneka  jajanan  tradisional.  Kampung  Flory  juga menawarkan  kegiatan  alam  seperti  bermain  di  alam  bebas  dengan  air  sungai  atau bermain layang-layang di lapangan terbuka, menikmati suasana pedesaan yang tenang,
damai  serta  dapat  berinteraksi  dengan  penduduk  setempat.  Wisatawan  dapat menikmati wisata setiap hari mulai pukul 08.00-17.00 WIB dengan biaya masuk sebesar Rp15.000 dan harga makanan mulai dari Rp 8.000.
4) Desa Wisata Kadisobo II Sleman
Desa wisata Kadisobo II Sleman terletak di jalan Turi-Sleman KM 4,5 Kadisobo, Trimulyo, Sleman, yang semula hanya tempat pemancingan. Wisata ini menawarkan suasana  desa yang  asri,  wisata  edukasi berupa  pengelolaan  sampah  organik,  pupuk, dan  pembuatan  gudeg  salak,  serta  wisata  petik  salak.  Area  desa  ini  juga  digunakan untuk  kegiatan outdoor dan  kemping.  Wisatawan  juga  dapat  melihat  lomba  burung tingkat nasional.
5) Desa Wisata Kalurahan Madani Tepus (Dewi Kampus)
Dewi  Kampus  terletak  di  Kalurahan  Tepus,  Kabupaten  Gunungkidul,  yang berdiri tahun 2019. Desa wisata ini didukung oleh aktivitas keseharian masyarakat di 7 pedukuhan  berupa  aktivitas  pesisir  pantai  dan  sisanya  yaitu  13  pedukuhan  yang berkegiatan di bidang UMKM untuk mendukung pariwisata pantai di Tepus. Sebanyak 12 pantai di Tepus dapat dikunjungi oleh wisatawan. Untuk mengunjungi pantai ini, wisatawan  hanya  dikenakan  biaya  retribusi  sebesar  Rp  10.000  (harga  dapat  berubah sewaktu-waktu).  Dewi  Kampus  menawarkan  4  paket  wisata  berbasis  budaya  yaitu paket Fullday dengan harga Rp 270.000/orang, paket Traditional Dance dengan harga Rp 200.000/orang, paket Live in dengan harga Rp 470.000/orang, dan paket Jeep Adventure dengan harga Rp 240.000/orang. Berbagai atraksi budaya yang dapat dinikmati antara lain  Seni  Jatilan,  Tari,  Karawitan,  Seni  Reog,  Kethoprak,  Rasulan,  Bersih  Telaga, Kenduri, Kirim Dowa, Nglengani Pari, Pasang Gawar, dan Larungan.

## b. Penerapan Kode Etik Pariwisata di Desa Wisata
Kode etik pariwisata meliputi 10 pasal Kode etik pariwisata memuat 10 pasal yaitu (1) kontribusi pariwisata terhadap saling pengertian dan rasa hormat  diantara masyarakat, (2) pariwisata sebagai wahana pemenuhan individu dan kolektif, (3) pariwisata menjadi faktor pembangunan  berkelanjutan,  (4)  pengguna  warisan  budaya  dan  kontributor  peningkatan pariwisata,  (5)  kegiatan  yang  bermanfaat  bagi  negara  dan  komunitas  tujuan  dalam penyelenggaraan  pariwisata,  (6)  kewajiban  pemangku  kepentingan  dalam  pengembangan pariwisata, (7) hak atas pariwisata, (8) kebebasan pergerakan wisatawan, (9) hak-hak pekerja dan pengusaha industri pariwisata, (10) serta implementasi prinsip-prinsip Kode Etik Global untuk Pariwisata.
Penerapan kode etik pariwisata juga dilakukan oleh  5 (lima) desa wisata yaitu desa wisata  Sidorejo,  Karangtanjung,  Kampung  Flory,  Kadisobo  II  Sleman,  dan  Dewi  Kampus. Penerapan pasal 1 telah dilakukan oleh ke-5 desa wisata tersebut yaitu melibatkan wisatawan dalam  atraksi  budaya  dan  kegiatan  keseharian  masyarakat  seperti  wiwitan,  pengelolaan sampah  dan  pembuatan  biogas,  memasak  menu  tradisional,  petik  buah,  dan  sebagainya. Pengelola dan masyarakat desa wisata bersikap ramah tamah sehingga membuat wisatawan nyaman.  Selain  itu  pengelola  bekerjasama  dengan  pusat  kesehatan  terdekat  seperti
puskesmas untuk menyediakan sarana kesehatan. Keamanan di area wisata juga diupayakan pengelola  yang  bekerjasama  dengan  masyarakat  dan  polsek  terdekat  untuk  menegakkan hukum yang berlaku baik sanksi sosial maupun hukum pidana.
Penerapan  pasal  2  juga  dilakukan  oleh  kelima  desa  wisata  tersebut  antara  lain wisatawan dapat mempelajari budaya maupun kekhasan di lokasi wisata seperti membuat hiasan dari janur, masakan tradisional/pembuatan snack (rempeyek), pot dari serabut kelapa, dan bajak sawah dan tanam padi, dan membuat gudeg dari salak. Pengalaman tersebut dapat dilakukan  semua  pengunjung,  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Wisatawan  juga  terlibat dalam  upacara  adat  seperti  nyadran,  wiwitan,  kenduri,  belajar  tari  dan  gamelan.  Untuk menciptakan  kondisi  yang  kondusif  maka  peraturan  diberlakukan  dengan  memberikan sanksi bagi pelaku kriminal. Pengelola juga mengedukasi para pengunjung untuk menjaga keselamatan  diri  mengingat  berada  di  alam  terbuka  sekaligus  keamanan  barang-barang pribadi dari tindakan kriminal.
Pasal 3 juga telah diterapkan oleh para pengelola desa wisata, seperti di Sidorejo yang memanfaatkan  pohon  daluang/jeluang  yang  batangnya  dapat  digunakan  untuk  membuat kertas daluwang dan seratnya sebagai jamu. Pertanian menjadi unggulan di Karangtanjung seperti pembuatan terasering,  perikanan (tangkap ikan, memancing, memberi makan ikan, dan menebar benih ikan), dan peternakan (memberikan makan hewan ternak, pengelolaan biogas). Kampung Flory juga mengunggulkan wisata edukasi pertanian seperti mempelajari tanaman di wilayah tersebut, cara bercocok tanam,  dan proses pengolahan hasil pertanian. Desa Kadisobo menerapkan pasal ini dengan mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk organik, sementara itu Dewi Kampus menjadikan  Tepus sebagai tempat konservasi penyu, mengembalikan tumbuhan yang sudah dibonsai ke alam seperti pohon santigi, beringin, dan waru sehingga tidak punah. Aktivitas-aktivitas pariwisata tersebut tetap menjaga kehidupan dan lingkungan berkelanjutan sehingga ada keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Pasal  4  yang  sudah  diterapkan  antara  lain  menjaga  dan  melestarikan  warisan kebudayaan  seperti  upacara  adat,  tarian  dan  alat  tradisional,  permainan  tradisional,  dan produk tradisional. Warisan tersebut menjadi keunggulan desa wisata sekaligus nilai jual di mata  pengunjung.  Masing-masing  desa wisata  tersebut  pun  memiliki  tarif  yang pasti  agar dapat dinikmati pengunjung sekaligus untuk operasional dan keberlanjutan desa wisata.
Pasal 5 berisi kegiatan pariwisata yang bermanfaat. Di Sidorejo, pengelola melibatkan dan mengikutsertakan UMKM di Sidorejo dalam berbagai event untuk membantu ekonomi penduduk  setempat  seperti  pasar  pagi  dari  KWT  “IDKM”  yang  buka setiap  Sabtu  dan Minggu  pukul  05.00-09.00  WIB.  Kegiatan  di  Karangtanjung  melibatkan  Kelompok  Wanita Tani (KWT) “Tanjung Lestari” dalam aktivitas pariwisata. Di Kampung Flory dan Kadisobo, pengelola melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja  seperti petugas kebersihan wisata,  pemandu  wisata,  penyedia  jasa  kuliner  tradisional  dan  sebagainya,  sedangkan  di Dewi  Kampus  melibatkan  dan  mengikutsertakan  seluruh  masyarakat  sekitar  dan  UMKM dalam kegiatan kepariwisataan; pengelola Dewi Kampus membuka ruang bagi UMKM untuk terlibat dalam pengembangan Dewi Kampus.
Pasal 6 terkait  kewajiban pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata. Para  pemangku  kepentingan  desa  wisata  tersebut  telah  terlibat  dalam  pengembangan pariwisata seperti menyediakan layanan hukum dan kesehatan, menjaga keamanan seperti ronda, menyediakan ruang untuk ibadah, menyediakan berbagai informasi mengenai desa wisata dan penawarannya melalui media sosial ( online ) maupun media offline seperti brosur dan leaflet .  Pengelola  desa  wisata  juga  terhubung  dengan  tim  SAR  sebagai  antisipasi  jika terjadi bencana atau tanggap darurat seperti kejadian di Merapi dan pantai.
Pasal 7 yaitu mengenai hak atas pariwisata telah dipenuhi kelima desa wisata antara lain  di  Sidorejo  paket  wisata  untuk  umum  dan khusus  difabel  yaitu  “Fam  Trip  Difabel” , menyediakan guide dari penduduk lokal, serta memberikan libur bagi pekerja wisata. Desa Karangtanjung  menyediakan  paket  wisata  sosial  sekaligus  edukasi  yang didominasi  anak- anak sekolah untuk menikmati kegiatan pertanian (bajak sawah dan tanam padi), perikanan (tangkap  ikan,  memancing,  pakan  ikan,  dan  menebar  benih  ikan),  dan  peternakan (memberikan makan hewan ternak, dan pengelolaan bio gas). Kampung Flory menyediakan fasilitas dan daya dukung yang aman dan nyaman untuk sehala kalangan seperti lansia, anak- anak, dan difabel. Kadisobo dan Dewi Kampus memberikan kebebasan berwisata tanpa batas waktu, namun fasilitas untuk lansia dan difabel masih terbatas.
Pasal 8 merupakan kebebasan pergerakan wisatawan yang sudah diterapkan kelima desa wisata tersebut. Wisatawan dapat mengakses tempat-tempat bersejarah, wisata religi, dan spot-spot yang  ditawarkan  sebagai  destinasi  wisata  dengan  tetap  menaati  aturan  yang berlaku.  Destinasi  wisata  lainnya  juga  dapat  diakses  dan  dinikmati  wisatawan  sekaligus berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Akses lain yang dapat diperoleh wisatawan adalah pelayanan kesehatan dan ruang ibadah. Berbagai destinasi tersebut terbuka untuk wisatawan nasional  maupun  internasional,  namun  sejauh  ini  pengunjung  masih  wisatawan  domestik sehingga akses untuk penukaran mata uang belum disediakan.
Pasal 9 mengenai hak-hak pekerja dan pengusaha industri pariwisata telah dipenuhi pengelola desa wisata meskipun masih sangat terbatas. Hal yang sudah dilakukan antara lain hak  penduduk  lokal  untuk  terlibat  dalam  aktivitas  pariwisata,  memperoleh  pelatihan  dan pendampingan  untuk  mengembangkan  potensi  dalam  mendukung  pariwisata  seperti UMKM dan pengelolaan homestay , label halal, izin BLT, serta memperoleh upah dari kegiatan pariwisata seperti yang dilakukan pengelola Dewi Kampus, Kampung Flory, dan  Sidorejo. Beberapa desa wisata sudah melakukan studi banding untuk menambah pengetahuan dalam pengelolaan  desa  wisata,  sementara  yang  lain  seperti  Karangtanjung  belum  melakukan namun bekerjasama dengan desa wisata lain untuk saling mengisi dan memenuhi kebutuhan wisatawan. Kampung Flory memenuhi hak pelaku industri dengan memberi bantuan sosial berupa uang tunai ataupun sembako bagi sektor pekerja pariwisata yang terdampak pandemi covid-19.  Pengelola  desa  Kadisobo  pun  memberikan  perlindungan  sosial  tenaga  kerja  di sektor  pariwisata  berupa  BPJS  dan  bekerjasama  dengan  klinik.  Pasal  10  mengenai implementasi  prinsip-prinsip  Kode  Etik Global  untuk  Pariwisata  belum  diterapkan  kelima desa  wisata  tersebut  karena  belum  mendapatkan  arahan  dan  pengetahuan  tentang pentingnya  peranan  organisasi  kepariwisataan  meskipun  telah  mengakui  keberadaan
organisasi  pariwisata  baik  nasional  maupun  internasional.  Jika  terjadi  perselisihan  masih dengan  cara  musyawarah  mufakat  mengingat  pengunjung  maupun  pengelola  masih masyarakat domestik yang menjunjung nilai-nilai Pancasila.
Berdasarkan  penerapan  kode  etik  di  atas,  desa  wisata  tersebut  masih  perlu  untuk melakukan  studi  banding  dalam  rangka  mengembangkan  desa  wisata  dengan  level  yang lebih  tinggi.  Megawati et  al .  (2021)  mengemukakan  bahwa  pertukaran  pengalaman  yang ditawarkan  kepada  para  penggiat  pariwisata  dan  pekerja,  baik  yang  digaji  maupun  tidak, memberikan kontribusi untuk mendorong perkembangan industri pariwisata dunia. Selain itu juga perlu adanya investor untuk mendukung pendanaan dan mengembangkan atraksi wisata untuk meningkatkan minat berkunjung para wisatawan. Hal yang perlu diperhatikan adalah  investor  harus  memahami  bagaimana  suatu  kawasan  alam  yang  digunakan  untuk obyek  wisata.  Megawati et  al .  (2021)  mengemukakan  bahwa  pengelola  wisata  harus menghidari model bisnis yang mengeksploitasi budaya lokal secara artifisial untuk sekedar mendapatkan keuntungan finansial dalam jangka pendek.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa ke-5 desa wisata yaitu Sidorejo, desa wisata Iklim Karangtanjung, desa wisata Kampung Flory, desa wisata Kadisobo II Sleman, dan  desa  wisata  Kalurahan  Madani  Tepus  (Dewi  Kampus)  telah  menerapkan  kode  etik pariwisata untuk mencapai pariwisata berkelanjutan dalam rangka memenuhi Sustainability Development Goals (SDGs) yang meliputi 10 pasal yaitu kontribusi pariwisata terhadap saling pengertian  dan  rasa  hormat  diantara  masyarakat,  pariwisata  sebagai  wahana  pemenuhan individu  dan  kolektif,  faktor  dalam  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan,  pengguna warisan  budaya  umat  manusia  dan  kontributor  peningkatan  dalam  pariwisata,  kegiatan pariwisata yang bermanfaat bagi negara dan komunitas tuan rumah, kewajiban pemangku kepentingan  dalam  pengembangan  pariwisata,  hak  atas  pariwisata,  kebebasan  pergerakan wisatawan, hak-hak pekerja dan pengusaha di industri pariwisata, dan Implementasi prinsip- prinsip Kode Etik Global untuk Pariwisata.
Hal  yang  belum  dipenuhi  oleh  seluruh  desa  tersebut  adalah  adanya  fasilitas penukaran  uang,  karena  desa  wisata  ini  masih  dikunjungi  wisatawan  lokal  dan  belum menjangkau wisatawan mancanegara. Selain itu juga belum ada investor maupun pengusaha yang menanam modal di desa wisata sehingga pendanaan untuk pengembangan desa wisata masih mengandalkan pemasukan dari wisatawan dan pemerintah setempat.

## 6. AUTHOR'S DECLARATION

## Authors’ contributions and responsibilities
Write the contribution of each author here or mark the following column.
√ The authors made substantial contributions to the conception and design of the study.
√ The authors took responsibility for data analysis, interpretation, and discussion of results.
√ The authors read and approved the final manuscript.

## Funding
Write down the research funding, if any.

## Availability of data and materials
√ All data are available from the authors.

## Competing interests
√ The authors declare no competing interest.

## 7. REFERENSI
[1] Aliyah, I., Yudana, G., & Sugiarti, R. (2020). Desa Wisata Berwawasan Ekobudaya:
Kawasan Wisata Industri Lurik . Yayasan Kita Menulis.
[2] Dewi, I. J. (2011). Pengembangan Destinasi Pariwisata yang Berkelanjutan . Pinus Book Publisher.
[3] Dinata, W. S. (2018). Bule Naik dan Duduk Padmasana Dianggap Melanggar Kode Etik Pariwisata . Tribun Bali. https://bali.tribunnews.com/2018/04/21/bule-naik-dan-duduk- padmasana-dianggap-melanggar-kode-etik-pariwisata
[4] Dipayana, I. G. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Kode Etik Pariwisata Bagi Wisatawan di Ulun Danu Beratan Pada Masa Pandemi. SISTA: Jurnal Akademisi Dan Praktisi Pariwisata , 1 (2), 141 – 148.
[5] Junaid, I., & Salim, M. A. M. (2019). Peran Organisasi Tata Kelola Dalam Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta. PUSAKA:Journal of Tourism, Hospitality,
Travel and Business Event , 1 (1), 1 – 7.
[6] Kementerian Pariwisata. (2019). Buku Pedoman Desa Wisata . Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata.
[7] Mahendra, K. Y. (2021). Pengaruh Penerapan Kode Etik Pariwisata Terhadap Kunjungan Wisata Lokal dan Mancanegara di Kawasan Wisata Ex Pelabuhan (Survei
Pada Pengunjung Destinasi Wisata Ex Pelabuhan. SISTA: Jurnal Akademisi Dan Praktisi Pariwisata , 1 (2), 135 – 140.
[8] Megawati, V., Pratono, A. H., Mulya, T. W., & Prima, D. A. (2021). Membangun Etika Bisnis dalam Industri Pariwisata Melalui Program Pengabdian Masyarakat di
Ketapanrame, Mojokerto, Jawa Timur. Abdimasku , 4 (3), 311 – 319.
[9] Muljadi. (2012). Kepariwisataan dan Perjalanan . Raja Grafindo Persada.
[10] Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2019). Prinsip-Prinsip Kepariwisataan dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. KERTHA WICAKSANA:
Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa , 13 (2), 73 – 84.
[11] Sudibya, B. (2018). Wisata Desa dan Desa Wisata. Jurnal Bappeda Litbang , 1 (1), 21 – 25.
[12] Sugiyono. (2016). Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mix Methods) . CV. Alfa Beta.
[13] Syah, F. (2017). Strategi Mengembangkan Desa Wisata. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu , 335 – 341.
[14] UNWTO. (n.d.-a). Background Of The Global Code Of Ethics For Tourism .
Retrieved April 1, 2023, from https://www.unwto.org/background-global-code- ethics-tourism
[15] UNWTO. (n.d.-b). Global Code of Ethics For Tourism . Retrieved March 27, 2023, from https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism
[16] UNWTO. (2015). Tourism and the Sustainable Development Goals .
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417254
[17] UNWTO, & UN Global Compact Network Spain. (2016). The Rourism Sector and The Sustainable Development Goals - Responsible tourism, a global commitment . https://webunwto.s3-eu-west-
1.amazonaws.com/imported_images/47326/turismo_responsable_omt_acc.pdf
[18] Zakaria, F., & Suprihardjo, R. D. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan
Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan.
JURNAL TEKNIK POMITS , 3 (2), C245 – C249.