Analisis Kritis Penerapan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen : Antara Upaya dan Realitas
Oleh : Delly Maulana

## ABSTRAK
Beban kerja, kompensasi dan kinerja merupakan bagian-bagian yang tidak dipisahkan untuk menciptakan profesionalisme pada sumber daya manusia Guru dan Dosen, karena dari ketiga  elemen  ini  akan  terlihat  sejauhmana  profesionalisme  Guru  dan  Dosen  dalam melakukan pekerjaanya.
Layak  atau  tidak  layak  Guru  dan  Dosen  disebut  sebagai  profesi  akan  terlihat  dari tingkat  kinerja  Guru  dan  Dosen  serta  kompensasi  yang  diterimanya.  Undang-undang  Guru dan Dosen merupakan suatu jawaban dari pemerintah untuk bisa menciptakan kedua profesi ini menjadi salah satu profesi yang bermartabat. Tetapi dalam perjalannya undang-undang ini pun menimbulkan pro-kontra.
Kata Kunci : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004, Guru dan Dosen, dan Pendidikan

## Pendahuluan
Pendidikan  yang  berkualitas  dan  merata  bagi  anak  bangsa  Indonesia  merupakan modal utama untuk bisa keluar dari krisis multidimensional. Bangsa kita saat ini telah bosan dengan fenomena kemiskinan yang dikarenakan oleh faktor kebodohan. Fenomena-fenomen tersebut  seharusnya  ditanggapi  serius  oleh  negara,  yakni  dengan  membuat  kebijakan  yang bertujuan  untuk  bisa  menciptakan  tingkat  kualitas  pendidikan  yang  baik  dan  merata  bagi masyarakat  Indonesia.  Dengan  kondisi  tersebut  maka  tingkat  kemiskinan  yang  disebabkan oleh faktor kebodohan bisa turunkan secara signifikan.
Perbandingan Peringkat Indeks Pembangunan Manusia di Asia
Negara Tahun 2002 2003 2004 2005 2007 Malaysia 59 58 59 61 63 Thailand 70 74 76 73 78 Filipina 77 85 83 84 90 China 96 104 94 85 81 Indonesia 110 112 111 110 107 Vietnam 109 109 112 108 105 Kamboja 130 130 130 130 131 Myanmar 127 131 132 129 132 Laos 143 135 135 133 130
Sumber : Human Development Report 2007-2008
Data Human  Development  Index (HDI)  menunjukkan  bahwa  Indonesia  tidak  pernah menempati posisi yang membanggakan, yakni tidak pernah menempati posisi di bawah 100. Di  dalam Human  Development  Index (HDI)  terdapat  indikator  kualitas  pendidikan,  oleh karena  itu  semakin  buruk  tingkat  HDI-nya  maka  semakin  buruk  kualitas  pendidikan  pada suatu  Negara  tersebut.  Kondisi  di  atas  menunjukkan  bahwa  kualitas  pendidikan  di  Negara kita  sangat  jauh  kualitas  pendidikan  dibandingkan  dengan  Negara  lain  di  Asia  Tenggara (kecuali Laos, Kamboja, dan Myanmar). 1
Apabila  melihat  realitas  saat  ini,  maka  tenaga  pendidik  yang  belum  memenuhi kualifikasi standar nasional sekitar 65 %, dan masih banyak guru yang mengajar tidak sesuai dengan  bidang  keahliannya,  serta  yang  paling  menonjol  adalah  pendistribusian  guru  yang hanya sebatas di daerah perkotaan saja. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan
1 Perlu diketahui bahwa data Human Development Index terdapat indikator pendidikan salah satunya.
pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  Guru.  Kondisi  ini  mendorong  Pemerintah untuk berupaya menempatkan status Guru pada posisi semula, yaitu sebagai profesi. Profesi Guru  dalam  UU  No  14  tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  merupakan  profesi  yang setingkat  dengan Dokter, Akuntan, dan Psikolog.  Untuk  itu, Guru harus  memiliki  sertifikat, sehingga merekapun harus mengikuti uji sertifikasi. 2
Kisah  Oemar  Bakri  dalam  judul  lagu  Iwan  Flas  merupakan  sebuah  lagu  yang mengkisahkan perjalanan guru yang  sangat memprihatinkan,  isi  lagu  yang paling saya  ingat adalah  bagaimana  sang  Guru  hanya  mengendarai  sepeda  butut  (jelek)  dari  jaman  jepang sampai sekarang. Itu merupakan kisah Guru yang terjadi di Indonesia, kesejahteraan mereka memprihatinkan,  mudah-mudahan  dengan  terciptanya  undang-undang  ini  bisa  mengangkat derajat  Guru  dan  Dosen,  karena  mau  tidak  mau  mereka  merupakan  salah  satu  pilar  utama dalam  pembangunan  nasional.  Peningkatan  derajat  tersebut  harus  digambarkan  dengan tingkat  kesejahteraan  mereka,  seperti  kompensasi  yang  layak,  jaminan  hari  tua,  serta peningkatan prestasi mereka. Secara normatif ketiga hal tersebut harus di dapatkan oleh Guru dan Dosen, karena indikator tersebut merupakan hak yang harus diterimanya, sehingga kisah Guru di Indonesia yang memprihatinkan secara kesejahteraan tidak terjadi lagi.
Tentu  apabila  ada  hak  pasti  ada  kewajiban,  kewajiban  Guru  dan  Dosen  adalah bagaimana kedua profesi tersebut tergambarkan oleh tingkat kualitas Guru dan Dosen melalui rekruitmen  dan  kinerja.  Rekruitmen  dan  kinerja  Guru  dan  Dosen  harus  mempunyai standarisasi  yang  sudah  di  standarkan  oleh  undang-undang  ini,  yakni  harus  profesional. Keprofesionalitasan  seorang  Guru  dan  Dosen  harus  tertuang  dalam  mekanisme  yang termenejemen  dengan  baik,  seperti  perjanjian  kerja  atau  kesepekatan  kerja,  pemutusan hubungan kerja, kualifikasi akademik, kompetensi, serta sertifikasi. 3
Analisis  yang  dicoba  dikembangkan  oleh  penulis  adalah  bagaimana  undang-undang ini mengatur beban kerja, kompensasi dan indikator-indikator keberhasilan kinerja Guru dan Dosen  dalam  melakukan  kegiatannya.  Perlu  diketahui  bahwa  loyalitas  dan  idelisme merupakan faktor utama yang harus dimiliki oleh Guru dan Dosen, apabila kedua hal tersebut tidak  dimiliki  maka  yang  terjadi  adalah  pendidikan  yang  hanya  di  ukur  oleh  uang.  Tetapi loyalitas dan idealisme tidak boleh melupakan kesejahteraan profesi ini, sehingga kompensasi yang layak dan perlindungan mereka harus wajib direalisasikan oleh pemerintah. Nah yang
2 Pernyataan Bambang Soedibyo dalam koran sinar harapan 23-11-06.
3 Di kutip dari Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
menjadi  pertanyaan  besar  adalah  apakah  pemerintah  sudah  merealisasikan  undang- undang  tersebut  dengan  baik  ?,  dan  apakah  undang-undang  tersebut  sudah menciptakan rasionalitas tentang hal itu ?.
Analisis Beban Kerja Guru dan Dosen dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 serta Realitasnya.
Analisis  beban  kerja  merupakan  salah  satu  hal  yang  harus  diperhatikan  dalam perencanaan  sumber  daya  manusia,  hal  tersebut  dikarenakan  bahwa  analisis  ini  sangat berhubungan  dengan  banyaknya  tugas-tugas  dan  tanggung  jawab  yang  harus  dilakukan organisasi  dan  bagian  organisasi.  Oleh  karena  itu,  terlebih  dahulu  harus  dimiliki  informasi yang  berkaitan  dengan  kemungkinan  pekerjaan-pekerjaan  yang  akan  dihadapi  dengan melakukan  peramalan-peramalan  terhadap  perubahan  lingkungan  pekerjaan  yang  harus dihadapi. 4 Sedangkan  perencanaan  itu  sendiri  dimaksudkan  untuk  menjamin  terpenuhinya sumber daya manusia yang berkualitas.
Beban  kerja  sangat  terkait  dengan  analisis  angkatan  kerja,  karena  analisis  ini menyajikan  informasi  terhadap  seberapa  besar  beban  pekerjaan  yang  harus  dilakukan  oleh setiap  pekerja.  Di  dalam  analisis  ini  selain  memperhitungkan  waktu  dan  jumlah  karyawan yang  dibutuhkan  untuk  melaksankan  tugas,  juga  harus  diperhitungkan  ketidakhadiran  dan pergantian tenaga kerja 5 .
Apabila  jika  dikaitkan  dengan  analisis  beban  kerja  yang  ada  pada  tenaga  Guru  dan Dosen  di  Indonesasia  secara  realitas,  maka  yang  ada  di  benak  saya  adalah  apakah  dengan kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  hanya  mengandalkan  rasional  politik,  tanpa  melihat rasional  yang  lainnya,  seperti  kualitas  Guru  dan  Dosen.  Misalnya,  apakah  kebijakan pemerintah yang mengangkat guru bantu tanpa test akan menciptakan kualitas guru ?, apakah telah sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dibidang pendidikan ?, dan yang terakhir adalah apakah  dengan  kebijakan  tersebut  akan  menciptakan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia  ?, walaupun  nantinya  ada  kebijakan  setrtifikasi,  lagi-lagi  apakah  dengan  stratifikasi  Guru  dan Dosen tidak akan menciptakan beban biaya, serta terhindar dari praktek KKN yang kotor ?. Pertanyan-pertanyaan tersebut seharusnya bisa dijawab oleh pemerintah dengan menghindari
4 Di kutip dari buku Sumber Daya Manusia oleh Hardiyanus dan Heruanto, hal 76.
5 Ibid hal 76
kebijakan-kabijakan  yang  mengedepankan  rasional  politik,  tanpa  melihat  rasional  yang lainnya  seperti ekonomi,  hukum,  sosial, dan  yang  lainnya. Sehingga  jawaban-jawaban  yang diimplementasikan melalui program-program tersebut akan terhindar dari kata ”irasional”.
Apabila kita melihat beban kerja seorang Guru dan Dosen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Guru  dan  Dosen  yang  mempunyai  visi  menciptakan  Guru  dan  Dosen sebagai  tenaga  profesional  yang  bertujuan  untuk  melaksanakan  sistem  pendidikan  nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi  manusia  yang  beriman  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sehat,  berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Beban kerja  Guru  mencakup  kegiatan  pokok  dalam  melaksanakan  pendidikan  yakni  seorang  Guru terlebih  dahulu  merencanakan  pembelajaran,  melaksanakan  pemebelajaran,  menilai  hasil pembelajaran.  Seorang  guru  diharapkan  bisa  membimbing  dan  melatih  peserta  didik  serta memberikan tugas tambahan kepada peserta didik. Beban kerja guru sebagaiman dimaksud di atas, sekurang-kurangnya  melaksanakan 24  jam tatap muka dan sebanyak-banyknya 40  jam tatap  muka  dalam  1  (satu)  minggu.  Demikian  halnya  dengan  beban  kerja  seorang  dosen mencakup  kegiatan  pokok  yaitu  merencanakan  pembelajaran,  melaksanakan  proses pembelajaran,  melakukan  evaluasi  pembelajaran,  membimbing  dan  melatih,  melakukan penelitian,  melakukan  tugas  tambahan  serta  melakukan  tugas  tambahan,  serta  melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok seorang Dosen sekurang- kurangnya sepadan 12 Satuan Kredit Semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 SKS. 6
Apabila  dalam  keadaan  darurat  pemerintah  dapat  memberlakukan  ketentuan  wajib kerja  kepada  Guru  dan  Dosen  yang  memenuhi  kualifikasi  akademik  untuk  melaksanakan tugas  sebagai  Guru    dan  Dosen  di  daerah  khusus  di  Wilyah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Untuk  menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  terhadap  pembangunan nasional  di  bidang  pendidikan.  Guru  dan  Dosen  diharapkan  dapat  mencerdaskan  kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indinesia  1945.  Serta  menjamin  perluasan  dan  pemerataan  akses, peningkatan  mutu  dan  relevansi,  serta  tata  pemerintahan  yang  baik  dan  akuntabilitas
6 Di kutip dari UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
pendidikan  yang  mampu  menghadapi  tantangan  sesuai  dengan  ketentuan  perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. 7
Profesionalitas  Guru  dan  Dosen  secara  normatif  sangat  ditonjolkan  dalam  undang- undang ini, hal ini terlihat dari undang-undang yang menonjolkan untuk menuntut Guru dan Dosen  supaya  bisa  merencanakan  pembelajaran  secara  sistimatis  dan  bermutu  tinggi, membimbing  dan  melatih  peserta  didik  dan  melaksanakan  tugas  tambahan  lainnya  yang berkaitan  dengan  sistem  pendidikan,  bukan  hanya  mengejar  dikelas  saja.  Tetapi  apakah kenormatifan  kebijakan  tersebut  telah  terealiasi  dalam  program-program  yang  di implementasikan  oleh  pemerintah,  apakah  kenormatifan  tersebut  juga  telah  sesuai  dengan anggaran  yang  di  ajukan  dalam  APBN  dan  APBD  untuk  menciptakan  keprofesionalitasan profesi ini. Jangan sampai keprofesionalitasan kerja yang dituangkan dalam beban kerja tidak sesuai dengan kompensasi yang diterima oleh Guru dan Dosen.
Masalah  yang  sangat  pelik  dihadapai  oleh  bangsa  ini  adalah  rasioanlitas  keadilan dalam pendistribusian Dosen dan Guru yang tidak menunjukan keadilan bagi sebagian Dosen dan Guru yang berada di luar Jawa terutama yang berada di Indonesia bagian timur. Hal ini sangat berpengaruh pada beban kerja yang berat yang diterima Guru dan Dosen di luar Jawa terutama  yang  berada dibagian Indonesia Timur. Keadilan tersebut juga  sangat berpengaruh pada  tingkat  kualitas  pendidikan  di  bagian  Indonesia  tersebut,  tetapi  dari  dulu  sampai sekarang keadilan tersebut belum terealisasikan.
Hal  ini  diperkuat  oleh  data  BPS tahun  2005  yang  menunjukan  pendistribusian  Guru yang  timpang  terutama  bagi  daerah  bagian  Indonesia  Timur.  Pendistribusian  Guru  untuk Propinsi  Papua  hanya  4.905  orang,  sedangkan  Propinsi  Maluku  hanya  6.974  orang. Bandingkan dengan Propinsi Jawa Barat yang mempunyai Guru sebanyak 68.938. 8

## Analisis Kompensasi Guru dan Dosen dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2005 serta Realitasnya
Apabila  kita  melihat  kutipan  Suara  Merdeka  pada  tanggal  15/11/06  tentang permasalahan  yang ada di undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  yang dikhawatirkan  mandul  dan  tidak  bisa  dioperasionalkan.  Sejumlah  indikasi  menunjukkan
7 ibid
8 Data di ambil dari Statistik Indonesia tentang Perbandingan Guru SMP di Berbagai Propinsi
undang-undang  tersebut  tidak  efektif.  Kalaupun  dipaksakan,  tidak  akan  tepat  sasaran. Indikasi-indikasi  itu  antara  lain  belum  ada  peraturan  pemerintah  atau  peraturan pelaksanaannya.  Dari  16  materi  dalam  undang-undang  Guru  dan  Dosen  semestinya  juga dibuat  16  rancangan  peraturan  pemerintah/pelaksana.  Namun  ternyata  hanya  dibuat  satu rancangan peraturan pemerintah/pelaksanaan, yang merupakan gabungan 16 materi.
Apabila  dicermati  isinya,  rancangan  peraturan  pemerintah/pelasanaan  guru  juga mengatur materi yang tidak diperintahkan undang-undang Guru dan Dosen, seperti tunjangan fungsional  dan  sanksi.  Akibatnya,  timbul  duplikasi  atau  tumpang-tindih  antara  undang- undang  Guru  dan  Dosen  dan  rancangan  peraturan  pemerintah  Guru.  Misalnya  tunjangan fungsional  yang  sudah  diatur  tuntas  undang-undang  Guru  dan  Dosen.  Dalam  rancangan pemerintah/pelaksana  diatur lagi dengan syarat diperluas yang justru tidak diatur di undang- undang guru dan dosen. Seharusnya delapan syarat mendapatkan tunjangan fungsional dalam rancangan  pemerintah/pelaksana  itu  batal  demi  hukum.  Sebab,  bertentangan  dari  undang- undang  induknya  undang-undang  Guru  dan  Dosen.  Indikasi  lain  ketidakefektifan  undang- undang  Guru  dan  Dosen  itu  akibat  ketidaksiapan  dan  ketidakmauan  pemerintah  untuk melaksanakannya.  Seperti  kewajiban  Pemerintah  Pusat  dan  daerah  memenuhi  kebutuhan Guru,  baik  kuantitas  maupun  kualitasnya.  Namun  yang  terjadi,  untuk  menghitung  saja pemerintah kini kesulitan. Juga belum atau tidak adanya dukungan APBN/APBD menjadikan ketidakefektifan  undang-undang  yang  disahkan  setelah  penetapan  APBN/APBD  ini.  Masih menjadi teka-teki, apakah pada perubahan APBD provinsi akan dianggarkan atau tidak. 9
Kutipan di atas merupakan permasalahan yang terjadi pasca dikeluarkannya undang- undang Guru dan Dosen yang hanya menuntut untuk mengedepankan agar Guru dan Dosen menjadi  tenaga  kerja  yang  profesional,  tetapi  tuntutan  tersebut  tanpa  di  ikuti  oleh  realitas pelakasanaannya.  Agar  tidak  menjadi  isapan  jempol  saja,  maka  pemerintah  harus  bisa merealisasikan  undang-undang  tersebut  dengan  memberikan  kesejahteraan  kepada  dua profesi  tersebut  dengan  kompensasi  yang  layak.  Apabila  kita  contohkan  dengan membandingkan antara pejabat publik seperti anggota dewan, hakim, jaksa dan lainya dengan seorang  Profesor  yang  nota  benenya  merupakan  karir  terpuncak  dalam  profesi  pendidikan yang  membutuhkan  akan  pengorbanan  baik  secara  materi  dan  imateri,  maka    yang  terjadi adalah kesedihan belaka, sebab kompensasi yang diterima oleh Profesor hanya beberapa cuil
9 Dikutip dari Ketua LKBH PGRI Cabang Jawa Tengah dan Pusat, Taruna SH, dalam seminar "Masa Depan Guru, Pengembangan Profesi dan Problematikanya", yang diselenggarakan UPT Dinas P dan K Kecamatan Bejen bersama PGRI setempat, di Balai Desa Bejen, yang di publikasikan oleh suara merdeka pada tanggal 15- 11-06.
persen saja dibandingkan dengan pejabat publik. Nah inilah wajah pendidikan kita yang rela menyampingkan  pendidikan  sebagai  roda  pembanguan  bangsa,  apabila  pendidikannya bobrok maka pembangunanya pun akan bobrok juga.
Kompensasi  secara  defenitif  adalah  segala  sesuatu  yang  diterima  oleh  pegawai sebagai balas jasa (kontra prestasi) atas kerja mereka. Pada dasarnya kompensasi merupakan kontribusi  yang  diterima  oleh  pegawai  atas  pekerjaanya  yang  telah  dikerjakan.  Program kompensasi penting bagi suatu organisasi atau instansi untuk mempertahankan sumber daya manusiannya  sebagai  komponen  utama  dan  merupakan  komponen  biaya  yang  paling penting. 10 Kompensasi  merupakan  buah  hasil  dari  pekerjaan  yang  dilakukan  oleh  Guru  dan Dosen,  yang  menjadi pertanyaan adalah apakah pemerintah telah  menanyakan kepada Guru dan Dosen tentang layak atau tidaknya kompensasi yang diterima oleh mereka ?.
Apabila  kita  melihat  sistem  kompensasi  yang  ada  disektor  swasta,  maka  kita  akan melihat  mekanisme  yang  sangat  mengedepankan  responsifitas  perusahaan  dalam  sistem kompensasinya,  langkah  awal  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  adalah  menanyakan kompensasi  yang  akan  di  ajukan  oleh  pelamar  dalam  sistem  rekruitmen,  sehingga  pekerja akan  menjadi  “ enjoy” dalam  melakukan  pekerjaan.  Di  sektor  swasta  pun  terdapat  asuransi- asuransi  yang  sifatnya  mensejahterakan  pegawainya,  oleh  karena  dalam  sektor  swasta kompensasi  akan  sangat  berpengaruh  secara  signifikan  dalam  motivasi  kerja.  Di  sektor swasta  pun  kompensasi  tidak  dapat  di  terima  begitu  saja  tanpa  adanya  evaluasi  kinerja  dari masing-masing pegawai,  sehingga reward and punishment dalam  sektor swasta akan sangat dikedepankan, tetapi perlu digaris bawahi bahwa dalam sektor swasta pun banyak juga yang tidak  melakukan  hal  tersebut,  karena  kenyataanya  banyak  juga  sektor  swasta  yang mengekpsloitasi  pegawai,  seperti  pegawai  buruh-buruh  yang  rendahan.  Nah  sekarang bagaimana dengan sektor publik, dalam hal ini pada sistem kompensasi pada Guru dan Dosen yang  di  atur  dalam  undang-undang  Guru  dan  Dosen  yang  sangat  mengedepankan profesionalisme.
Dalam undang-undang ini terdapat defenisi penghasilan, penghasilan adalah hak yang diterima oleh Guru atau Dosen dalam  bentuk finansial  sebagai  imbalan  melaksanakan tugas keprofesionalan  yang  ditetapkan  dengan  prinsip  penghargaan    atas  dasar  prestasi  dan mencerminkan martabat Guru dan Dosen sebagai pendidik profesional. Pengahasilan tersebut terealisasi  melalui  pemberian  tujangan  profesi,  tunjangan  khusus.  Di  dalam  undang-undang
10 Dikutip Ambar Teguh dan Rosidah dalam buku manajemen sumber daya manusia, hal 206.
ini pun ada namanya maslahat tambahan kepada Guru dan Dosen, maslahat tambahan adalah merupakan  tambahan  kesejahteraan  yang  diperoleh  dalam  bentuk  tunjangan  pendidikan, asuransi  pendidikan,  beasiswa,  dan  penghargaan  bagi  Guru  serta  mendapatkan  kemudahan dalam  pelayanan  sperti  pendidikan,  kesehatan,  atau  dalam  bentuk  kesejahteraan  lainnya. Sedangkan  gaji  adalah  hak  yang  diterima  oleh  Guru  atau  Dosen  atas  pekerjaannya  dari penyelenggara  pendidikan  atau  satuan  pendidikan  dalam  bentuk  finansial  secara  berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kompensasi  yang  direncanakan  akan  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  Guru  dan Dosen dalam bentuk tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah  pada  tingkat,  masa  kerja,  dan  kualifikasi  yang  sama.Tunjangan  profesi  tersebut dialokasikan  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  (APBN)  dan/atau  anggaran pendapatan  dan  belanja  daerah  (APBD).  Janji  pemerintah  yang  akan  menciptakan kesejahteraan  bagi  Guru  dan  Dosen  mudah-mudahan  akan  menjadi  kenyataan,  dan  akan tercantum pada APBN dan APBD bukan hanya sebagai isu saja, sehingga kisah Oemar Bakri tidak terjadi lagi di Indonesia.

## Analisis Evaluasi Kinerja Guru dan Dosen Pasca Keluarnya Undang-undang No. 14 Tahun 2005 serta Realitasnya
Evaluasi  kinerja,  kompensasi,  dan  sanksi  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat dipisahkan-pisahkan  secara  normatif,  misalnya  dari  evaluasi  kinerja  akan  bisa  dilihat  layak atau  tidaknya  pegawai  tersebut  mendapatkan  kompensasi  yang  layak,  begitu  juga  dengan pemberian  sanksi.  Tetapi  rasionalitas  tersebut  kurang  begitu  diperhatikan  dalam  organisasi publik, sehingga yang terjadi adalah rasionalitas ”pintar bodoh dapat kompensasi yang sama” tanpa  memilah  milih  mana  pegawai  yang  layak  atau  tidak  layak  mendapatkan  kompensasi yang  lebih,  atau  dapat  dikatakan  bahwa  pada  organisasi  publik  kurang  mengedepankan rasionalitas reward and punishment dalam pengukuran kinerja .
Secara  defenisi  kinerja  menurut  Bernaridn  &  Russel  adalah  merupakan  catatan outcome yang  dihasilkan  dari  fungsi  tertentu  atau  kegiatan  yang  dilakukan  selama  periode waktu tertentu.  Sedang  kinerja  suatu  jabatan  secara  keseluruhan  sama  dengan  jumlah  (rata- rata) dari kinerja fungsi pegawai atau kegiatan yang dilakukan. Pengertian kinerja disini tidak
bermaksud  menilai  karakteristik  individu  tetapi  mengacu  pada  seringkaian  hasil  yang diperoleh individu selama periode waktu tertentu. Pengertian kinerja adalah hasil dari prestasi kerja  yang  dicapai  seorang  karyawan  sesuai  dengan  fungsi  dan  tugasnya  pada  periode tertentu. 11
Pada  kasus  ini,  apakah  undang-undang  Guru  dan  Dosen  sudah  mengedepankan rasionalitas reward  and  punishment dalam  penilaian  kinerja,  sehingga  kata-kata profesionalisme  akan  bisa  di  tampilkan  secara  nyata.  Sebab  profesionalitas  secara  defenisi adalah  pekerjaan  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dan  menjadi  sumber penghasilan  kehidupan  yang  memerlukan  keahlian,  kemahiran,  atau  kecakapan  yang memenuhi  standar  mutu  atau  norma  tertentu  serta  memerlukan  pendidikan  profesi.  Dengan mengedepankan  profesionalitas  maka  yang  harus  dikedepankan  adalah  bagaimana pemerintah  bisa  menciptkan  regulasi-regulasi  serta  dapat  di  implementasikan  secara  nyata melalui  program-program  yang  sifatnya  menciptakan  kondisi  kinerja  yang  baik,  kondisi kinerja yang baik akan bisa terealisasikan apabila pemerintah memberikan kompensasi sesuai dengan nilai profesionalitas.
Di dalam undang-undang ini sudah bagus secara konsep, tetapi ada beberapa hal yang masih  kurang  begitu  operasional,  sehingga  harus  ada  produk  hukum  lainnya  (peraturan pemerintah)  dalam  menjabarkan  secara  operasional,  tetapi  penjabaran  tersebut  harus  sesuai dengan  hukum  diatasnya.  Oleh  karena  itu  pengaturan  dalam  menciptakan  pegawai  yang profesional  melalui penilaian kinerja  yang terperinci  secara  jelas  batas-batasannya sehingga tidak ada lagi ”bodoh pintar sama saja”.
Sistem  rekruitmen  yang  baik,  kompetensi,  dan  sistem  sertifikasi  yang  baik  serta pengedepanan  evaluasi  kinerja  merupakan  bagian  yang  sangat  harus  dilakukan  oleh pemerintah,  tetapi  pengedepanan  tersebut  harus  di  ikuti  oleh  penghapusan  kesempatan- kesempatan yang akan menciptakan kondisi yang berbau pada KKN, apabila kata-kata KKN tersebut masih ada dalam realitasnya, maka regulasi sebaik apapun akan menjadi tidak efektif dalam implementasi.
Apabila  di  paparkan  secara  operasional  maka  hal  yang  harus  diperhatikan  adalah bagaimana  sistem  rekruitmen  tersebut  mengedepankan  kompetensi,  seperti  tes  tertulis  yang mengedapankan  kompetensi  secara  profesional  baik  secara  teori,  rancangan  pembelajaran,
11 Ibid hal
strategi  pembelajaran,  serta  membuat  evaluasi  pembelajaran  yang  dilakukan  oleh  kedua profesi ini yang nantinya akan di berikan kepada mahasisiwa untuk Dosen. Dan untuk Guru diberikan  kepada  orang  tua  murid  serta  kepada  teman  sejawatnya,  sehingga  nuansa-nuansa keprofesionalismean  akan  tercapai  dengan  baik.  Dan  yang  paling  utama  adalah  bagaimana pimpinan bisa memberikan penilaian yang netral kepada  bawahan yang meliputi, antara lain kedisiplinan,  keteladanan,  etos  kerja  kemampuan  dalam  pembelajaran,  dan  lain-lain  yang biasanya dilakukan melalui supervisi. Ttetapi penilaian tersebut akan berefek positif apabila ada keteladanan dari pimpinannya.

## Penutup Sebuah Rekomendasi
Beban kerja, kompensasi dan kinerja merupakan bagian-bagian yang tidak dipisahkan untuk menciptakan profesionalisme pada sumber daya manusia Guru dan Dosen, karena dari ketiga  elemen  ini  akan  terlihat  sejauhmana  profesionalisme  Guru  dan  Dosen  dalam melakukan pekerjaanya. Layak atau tidak layak Guru dan Dosen disebut sebagai profesi akan terlihat  dari  tingkat  kinerja  Guru  dan  Dosen  serta  kompensasi  yang  diterimanya.  Undang- undang Guru dan Dosen merupakan suatu jawaban dari pemerintah untuk bisa menciptakan kedua  profesi  ini  menjadi  salah  satu  profesi  yang  bermartabat.  Tetapi  dalam  perjalannya undang-undang  ini  pun  menimbulkan  pro-kontra  sehingga  penulis  akan  memberikan rekomendasi  yang  sifatnya  membangun  agar  undang-undang  ini  menunjukan  taringnya dalam meregulasi kegiatannya.
Rekomendasi yang saya ajukan adalah :
1. Pemerintah harus bisa konsisiten dalam mengimplementasikan kebijakannya, dengan menciptakan  regulasi  dibawah  undang-undang  agar  bisa  dilihat  secara  operasional, tetapi regulasi tersebut tidak boleh tumpang tindih.
2. Esensi  dalam  undang-undang  ini.  yakni  menciptakan  profesionalisme  Guru  dan Dosen  harus  di  ikuti  oleh  ukuran-ukuran  kinerja  secara  operasional  pada  regulasi- regulasi.  Sehingga  akan  terlihat  mana  Guru  dan  Dosen  yang  layak  untuk mendapatkan reward dan  mana  Guru  dan  Dosen  yang  layak  mendapatkan punishment .
3. Kesejahteraan  merupakan  tujuan  dari  undang-undang  ini,  oleh  karena  itu  sistem kompensasi  yang  sesuai  dengan  kata  profesionalime  dapat  di  realisasikan  dengan
memberikan  kompensasi  yang  layak.  Kelayakan  kompensasi  tersebut  harus  di  ikuti oleh  regulasi  secara  operasional.  Sehingga  akan  terlihat  berapa  persenkah  Guru  dan Dosen yang akan mendapatkan kompensasi, terutama kompensasi tunjangan profesi.
4. Sistem  rekruitmen  yang  merasionalkan  kompetensi  harus  dijalankan  dengan  betul- betul terutama bebas dari KKN.
5. Pemberian  sertifikasi  pun  harus  dilakukan  dengan  sistem  yang  transparan,  sehingga jangan  sampai  Guru  dan  Dosen  merasionalkan  segala  cara  apapun  untuk mendapatkan sertifikasi, meskipun dengan ”sogok menyogok”.
6. Politic  will dari  penguasa  dan  elemen  lain  adalah  jalan  yang  harus  ditempuh  untuk bisa merealisasikan kebijakan ini, baik melalui APBN dan APBD atau melalui sistem rekruitmen.

## Daftar Acuan
Sulistiyani,  Ambar  Teguh,  dan  Rosidah, Manajemen  Sumbertdaya  Manusia:  Konsep  teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003.
Suharyanto,  Hardiyanus  dan  Heruanto  Agus, Manejemen  Sumber  Daya  Manusia ,  Media Wacana, Yogyakarta, 2005.
Taruana, Masa Depan Guru, Pengembangan Profesi  dan Problematikanya , Suara Merdeka, Semarang, 15-11-06.
Sinar Harapan 23-11-06
BPS, Tingkat Kemiskinan pada tahun 2006.
Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen