## PERKAWINAN
Edi Gunawan 1

## ABSTRAK
Pernikahan  siri,  yang  secara  agama  dianggap  sah,  pada  kenyataannya  justru memunculkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan  .  nikah  siri  sering  diambil  sebagai  jalan  pintas  pasangan  untuk  bisa melegalkan  hubungan  nya,  meski  tindakan  tersebut  pada  dasarnya  adalah pelanggaran  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Tulisan  ini  berusaha mengungkap faktor-faktor  apa saja yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan  siri,  disamping  problem-problem  dan  dampak  yang  berimbas  pada perempuan.  Pada  dasarnya  pernikahan  siri  dilakukan  karena  ada  hal-hal  yang dirasa  tidak  memungkinkan  bagi  pasangan  untuk  menikah  secara  formal.  Ada banyak  faktor  yang  melatarbelakangi  terjadinya  pernikahan  siri,  yang  menurut penulis,  semua  alasan  tersebut  mengarah  kepada  pernkahan  siri  dipandang sebagai  jalan  pintas  yang  lebih  mudah  untuk  menghalalkan  hubungan  suami isteri. Problem yang menyertai pernikahan siri yang paling nyata adalah problem hukum  khususnya  bagi  perempuan,  tapi  juga  problem  intern  dalam  keluarga, problem  sosial  dan  psikologis  yang  menyangkut  opini  publik  yang  menimbulkan tekanan  batin  bagi  perilaku,  problem  agama  yang  perlu  mempertanyakan  lagi keabsahan  nikah  siri  yang  akhir-akhir  marak  terjadi  di  Indonesia.  Dampak pernikahan  siri  bagi  perempuan  adalah  secara  hukum,  istri  tidak  dianggap sebagai  isteri  sah,  tidak  berhak  mendapat  wariasan  jika  suami  meninggal,  tidak berhak mendapat harga gono-gini bila terjadi perpisahan. Dampak tersebut juga belaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri.
Kata kunci : Nikah Siri, Akibat Hukum, Undang-Undang Perkawinan
1 Penulis adalah Dosen tetap pada jurusan Syariah STAIN Manado

## A. Pendahuluan
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang  terinstitusi  dalam  satu  lembaga  yang  kokoh  dan  diakui  baik  secara agama  maupun  secara  hukum.  Al-qur’an,  secara  normatif  banyak menganjurkan  manusia  untuk  hidup  berpasang-pasangan  yang  bertujuan untuk  mewujudkan  keluarga  yang  bahagia  dan  tentram.  Berkaitan  dengan status  perkawinan,  Al-qur’an  juga  menyebut  dalam  suarah  An-Nisa  4:21, bahwa  perkawinan  sebagai mitsaaqan  galidhan, yakni  sebuah  ikatan  yang kokoh.  Ikatan  tersebut  mulai  diakui  setelah  terucapnya  sebuah  perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul. 2
Salah  satu  kerangka  awal  untuk  mendapatkan  jaminan  hukum  dalam sebuah  perkawinan  adalah  dengan  mencatatkannya  kepada  instansi  yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaki bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan  juga  bagi  mereka  yang  beragama  Kristen,  Katholik,  Hindu maupun  Budha.Sebagaimana  tertuang  dalam  UU  No.  22  tahun  1946  jo.  UU No. 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Penjelasan Pasal 1) juga  dalam  UU  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  pasal  2  ayat  2,  yang diperkuat dengan Inpres RI No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6.
Dalam  Hukum  Islam,  Hukum  perkawinan  merupakan  salah  satu  aspek yang  paling  banyak  diterapkan  oleh  kaum  muslimin  di  seluruh  dunia dibanding  dengan  hukum-hukum  muamalah  yang  lain. 3 Perkawinan  adalah mitsaqan  ghalidan, atau  ikatan  yang  kokok  yang  dianggap  sah  bila  telah memenuhi  syarat  dan  rukun  pernikahan.  Berdasarkan  Al-qur’an  dan  hadis, para  ulama  menyimpulkan  bahwa  ha-hal  yang  termasuk  rukun  pernikahan adalah  calon  suami,  calon  istri,  wali  nikah,  dua  orang  saksi,  ijab  dan  qabul. Kewajiban  akan  adanya  saksi  ini  adalah  pendapat  Syafi’i,  Hanafi  dan Hanbali. 4 Adapun  syarat  sahnya  nikah,  menurut  Wahbah  Zuhaili  adalah antara  suami Istri  tidak ada  hubungan  nasab,  sighat ijab  qabul tidak  dibatasi
2 Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, Problematika Nikah  Siri dan Akibat Hukummnya Bgai Perempuan, (Penelitian, 2008), h. 1. 3 J.N.D Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), h 46.
4 Mahmud  Yunus, Hukum  Perkawinan  Dalam  Islam  Menurut  Mazhab  Syafi’I,  Hanafi, Maliki dan Hanbali (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), h. 18.
waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami istri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan  akad  nikah  salah  satu  calon  mempelai  tidak  sedang menderita penyakit kronis, adanya wali. 5
Melihat  kriteria  rukun  maupun  persyaratan  nikah  diatas  ,  tidak  ada penyebutan tentang pencatatan. Keberadaan saksi sianggap telah memperkuat keabsahan  suatu  perkawinan.  Pihak-pihak  terkait  tidak  bisa  mengadakan pengingkaran  akan  akad  yang  sudah  terjadi.  Biasa  jadi  ini  didasarkan  pada pernikahann masa  Rasulullah sendiri tidak ada yang dicatatkan.  Dalam kitab fikih klasikpun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan.
Muncul  beberapa  dugaan  tentang  alasan  mengapa  nikah  siri  dengan segala  resioknya  masih  dijadikan  sebagai  alternatif.  Dikalangan  masyarakat yang  awam  hukum  dan  masyarakat  ekonomi  lemah,  bisa  dimungkinkan karena  keterbatasan  dana  sehingga  dengan  rosedur  yang  praktis  tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada  kemungkinan  karena  khawatir  melakukan  dosa  dan  tesjebak  dalam perbuatan  maksiat,  maka  pernikahan  dengan  prosedur  yang  cepat  dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.
B. Pembahasan
1. Nikah Siri dalam Hukum Positif
Sudah  menjadi  catatan  sejarah,  bahwa  dari  dulu  kaum  perempuan  selalu ditempatkan dalam posisi yang tersubordinasi. Hal ini terjadi karena berbagai mitos  yang  memojokkan  perempuan  selalu  dipertahankan,  hingga  menjadi semacam dogma yang mengakar pada masyarakat setempat . salah satu mitos tersebut  adalah  cerita  tentang  penciptaan  perempuan  dan  keluarnya  Adam dari Surga ke bumi. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, oleh karena itu fungsi  diciptakannya  adalah  untuk  melengkapi  hasrat  Adam,  dan  Hawalah penyebab  jatuhnya  Adam  dari  Surga  ke  bumi.  Perempuan  dianggap  sebagai sumber  godaan  syetan,  penyebab  terjadinya  tindakan  pelecehan  seksual, berbahaya  dan  membutuhkan  control  dari  laki-laki. 6 Mitos-mitos  tersebut
5 Wahbah Zuhaili, All-Fiqh al-Islam wa adillatuhu (Beirut, Dar-al-Fikr, 1989), h. 62.
6 Nikki R Keddi, Women in Middle Eastern History, Shifting Boundaries in Sex and Gender (New Heaven: Yale University Press, 1991), h. 13.
akan  semakin  kuat  bila  faktor  agama  turut  berperan  didalamnya  ,  hingga eksistensi  mitos  sendiri  akan  terhapus  dan  justru  terlegitimasi  dengan  unsur teologis.
Tidak hanya bagi kaum laki-laki, kaum perempuan sendiri merasa yakin dengan  menempatkan  diri  pada  posisi  itu,  dan  beranggapan  bahwa  hal tersebut  datangnya  dari  Tuhan.  Sehingga  batas-batas  antara  laki-laki  dan perempuan  semakin  jelas  baik  dalam  pandangan  kosmos  maupun  secara struktur  sosial.  Kondisi  semacam  ini  dalam  perkembangannya  semakin dikuatkan  oleh  penafsiran-penafsiran  yang  keliru  terhadap  teks-teks keagamaan,  akibatnya,  secara  sosiologis  memunculkan  perilaku  kekerasan terhadap perempuan.
Alqur’an  sebagai  rujukan  prinspip  masyarakat  islam,  pada  dasarnya mengakui  bahwa  kedudukan  laki-laki  dan  perempuan  adalah  sama 7 . Keduanya  diciptakan  dari  satu nafs ( living  entity) ,  dimana  yang  satu  tidak memiliki  keunggulan  atas  yang  lain.  Bahkan  Alquran  tidak  menjelaskan secara  tegas  bahwa  Hawa  diciptakan  dari  tulang  rusuk  Adam  sehingga kedudukan  dan  statusnya  lebih  rendah.  Atas  dasar  itu,  prinsip  Al-Qur’an terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana hak istri diakui dan sederajat dengan hak laki-laki.
Disisi  lain,pada  dasarnya  Alquran  menganjurkan  mencatatkan  tentang sesuatu  yang  berhubungan  dengan  akad,  namu  oleh  mayoritas  fuqaha  hal tersebut  dianggap  sebagai  anjuran,  bukan  kewajiban.  Hal  itu  untuk  menjaga agar  masing-masing  pihak  tidak  lupa  dengan  apa  yang  sudah  diakadkan. Pernikahan  pada  masa  Rasul,  tidak  ada  ketentuan  pencatatan  karena  belum banyak  kasus  yang  berkembang  seputar  problem  pernikahan  seperti  halnya saat  ini.  Perkembangan  zaman  saat  ini  menuntut  suatu  penyelesaian  yang tegas  secara  hukum dari berbagai  problematika pernikahan.  Oleh  karenanya, keberadaan  dua  orang  saksi  dianggap  belum  cukup.  Karena  mobilitas manusia  yang  semakin  tinggi  dan  menurut  adanya  bukti  autentik.  Meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan  merupakan  bagian  yang  wajib  guna  menghindari  kesulitan  di
7 Muhammad Assad, The Message of the Al-qur’an (Gibraltar, 1980), h. 933
masa yang akan datang. 8 Dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  disebut  dengan  pencatatan  perkawinan  dengan  berbagai tatacaranya,  yaitu  “  (1)  Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan  itu,  dan  ayat  (2)  tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut  diperjelas  dalam  KHI  (Kompilasi  Hukum  Islam)  Pasal  5  (1)  yang menyebutkan, “ Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap  perkawinan  harus  dicatat.” Begitu  juga  dalam  pasal  6  (2)  ditegaskan bahwa  “ Perkawinan  yang  dilakukan  diluar  pengawasan  pegawai  pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”
Dalam  kenyataannya,  praktek  perkawinan  yang  terjadi  di  lingkungan masyarakat  tidak  sepenuhnya  mengacu  kepada  Undang  Undang.  Beberapa proses perkawinan  mengacu kepada lembaga masing-masing. Fakta ini harus diakui  karena  pengakuan  negara  terhadap  pluralisme  hukum  tidak  bisa diabaikan. Konsekuensinya pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung di  serahkan  sebagai  kewenangan  pribadi.  Sebagai  contoh,  kasus  nikah  sirih adalah  pilihan  hukum  yang  didasarkan  kepada  konteks  agama  yang penekanan  esensinyatidak  sekedar  hubungan  hukum  saja,  tapi  lebih  kepada faktorkonsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah.
Dari  sinilah  kemudian  kasus  nikah  siri  atau  nikah  dibawah  tangan merebak  menjadi  fenomena  tersendiri.  Nikah  siri  adalah  suatu  pernikahan, meski  telah  memenuhi  syarat  dengan  rukun  nikah,  tetapi  karena  alasan tertentu,  tidak  dicatatkan  dikantor  urusan  agama.  Secara  hukum  islam, pernikahan  tersebut  dinanggap  sah  oleh  beberapa  kalangan  karena  telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai,  wali  dan  dua  orang  saksi.  Nikah  siri  masih  sering  dijadikan sebagai  alternatif  mengantisipasi  pergaulan  bebas  antara  laki-laki  dan perempuan  non  muhrim  yang  secara  psikologis,  moril,  maupun  materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal.
Pernikahan  adalah  suatu  proses  hukum,  sehingga  hal-hal  atau  tindakan yang  muncul  akibat  pernikahan  adalah  tindakan  hukum  yang  mendapat
8 Syukri Fathudin A. W dan Via Fitri, op., cit, h.3
perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka  hal-hal  yang  berhubungann  dengan  akibat  pernikahan  tidak  bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak istri untuk mendapat nafkah lahir  dan  batin,  akte  kelahiran  anak  tidak  bisa  diurus,  hak  pengasuhan  anak, hak  pendidikan  anak,  hak  waris  istri,  hak  perwalian  bagi  anak  perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.
Kekerasan  terhadap  istri  berasal  dari  banyak  faktor  yang  pada  dasarnya mengarah  kepada  dominasi  konsep  patriarkhi  dalam  masyarakat.  Konsep tersbut  diterjemahkan  sebagai  sebuah  sistem  dominasi  laki-laki  yang menindas  perempuan  melaluli  institusi  sosial,  politik  dan  ekonomi. Kenyataannya adalah bahwa budaya patriakhi mengejawantah dalam bentuk- bentuk  historis  jenis  apapun.  Apakah  itu  dalam  sistem  feodal,  kapitalis maupun sosialis. 9
Meski  sudah  banyak  diketahui  bahwa  pada  prinsipnya  nikah  siri merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering  dijumpai.  Praktik  nikah  siri  tersebut  tidak  hanya  terjadi  dilingkungan masyarakat  yang  awam  hukum,  berpendidikan  rendah,  atau  golongan ekonomi  menengah  kebawah  saja,  tetapi  juga  banyak  terjadi  di  lingkungan masyarakat  terpelajar  yang  memahami  hukum,  ataupun  di  lingkungan masyarakat  golongan  menengah  keatas  yang  secara  ekonomi  bisa  dikatakan sangat  mapan.  Tidak  jarang  ditemui  dikalangan  masyarakat  umum, mahasiswa, artis, ulama bahkan para pejabat.
Sebagaimana  yang  terjadi  dalam  kasus  nikah  siri,  masih  banyak  kaum perempuan yang beranggapan bahwa nikah siri adalah suatu bentuk tanggung jawab  moral  kaum  laki-laki  yang  bersedia melewati  tahapan  hubungan yang lebih  serius  untuk  sesaat  memang  bisa  dibenarkan,  namun  secra  faktual proses  pernikahan  tersebut  sangat  tidak  adil  gender,  mengingat  kaum perempuan  akan  menuai  banyak  permasalahan  di  kemudian  harinya. Sebaliknya, pihak laki-laki tidak menanggung beban, bahkan ketika dia lalai
9 Gadis Arivia, Filsafat Berspektif Feminis, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003), h.16.
akan  kewajibannya  sebagai  seorang  suami  (secara  siri),  tidak  ada  tuntutan hukum. 10
Meninjau  kembali  keabsahan  nikah  siri  secara  Syar’i,  akan  berbenturan dengan maqashid  asy-syariah atau  tujuan  diberlakukan  hukum  syariah. 11
Ketika  perkawinan  dilakukan  secara  siri  dan  tanpa  dicatatkan  kepada  pihak yang berwenang, secara agama, bila telah memenuhii rukun syarat pernikahan adalah  sah.  Dengan  latar  belakang  khawatir  terjadinya  zina  atau  perbuatan lain yang melanggar syariat, maka pernikahan tersebut dikategorikan kedalam tujuan hifdz  ad-din dan hifdzu  an-nasl. Yang  perlu  dikaji  lagi  bahwa adalah tujuan  tersebut  hanya  bisa  terwujud  sesaat  setelah  pernikahan  berlangsung.
Namunn  dampak  hukum  dari  perkawinandan  akibat-akibat  lain  yang  sering muncul  dalam  perkawinan  akan  muncul  dalam  rentang  waktu  panjang. Sementara maqashid  al-syari’ah tidak  ditujukan  untuk  ketenangan  sesaat,
tetapi antisipasi jangka panjang lebih diperhitungkan. 12
Dalam  ajaran  agama  apapun  dan  dalam  etika  sosial  masyarakat dimanapun , semua umumnya sepakat bahwa kehadiran perempuan dan anak mutlak  harus  dilindungi  dari  semua  bentuk  ancaman  perlakuan  kasar  serta tekanan  psikis.  Tetapi  untuk  memastikan  agar  perempuan  tidak  menjadi korbann  yang  dirugikan  dalam  lembaga  dan  kehidupan  perkawinan  dengan pasangannya,  sebetulnya  yang  dibutuhkan  bukan  hanya  nilai,  norma,  dan payung hukum yang pro-perempuan, tapi yang juga tak kalah penting adalah upaya-upaya ypenting yang lebih berorientasi pada pemberdayaan perempuan secara mandiri.
Mereduksi  komitmen  untuk  melindungi  perempuan  dari  kemungkinan menjadi  korban  dalam  pernikahan  siri,  kawin  kontrak  atau  yang  lain  dalam pasal-pasal  ketentuan  hukum  harus  siakui  rawan  terjebak  kedalam  sikap “hitam-putih”  yang  terkadang  kurang  mempertimbangkan  situasi  nyata  di masyarakat.  Tapi  sikap  yang  menolak  secara  membabi-butadan  seolah-olah menutup  mata  terhadap  penderitaan  sebagian  perempuan  yang  menjadi
10 Syukri Fathudin, Vita Fitria, op.cit, h. 10 11 Tujuan diberlakukannya hukum islam meliputi: 1). Menjaga jiwa (Hifz an-nafs), 2).
Menjaga agama (Hifz ad-din) , 3). Menjaga keturunan (Hifdz an-nasl), 4). Menjaga akal (Hifz al- aql) dan 5). Menjaga harta (Hifdz al-mal). Lihat Abd. Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Moh.
Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994). H. 313 12 Syukri Fathudin dan Vita Fitria op.cit h. 11.
korban  dalam  pernikahan  siri  dari  laki-laki  yang  pragmatis  dan  sekadar melegitimasi syahwatnya belaka tentu juga bukan sikap yang bijak. 13
2. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Pernikahan Siri
Melihat  kasus-kasus  yang  terjadi  pada  pernikahan  Siri,  masing-masing mempunyai latar belakang yang secara khusus berbeda, namun secara umum adalah sama yaitu ingin memperoleh keabsahan. Dalam hal ini yang dipahami oleh  masyarakat  adalah  pernikahan  siri  sudah  sah  secara  agama.  Sebagian masyarakat masih banyak yang berpendapat nikah merupakan urusan pribadi dalam  melaksanakan  ajaran  agama,  jadi  tidak  perlu  melibatkan  aparat  yang berwenang  dalam  hal  ini  Kantor  Urusan  Agama  (KUA).  Disamping  itu pernikahan  sirih  juga  dianggap  sebagai  jalan  pintas  bagi  pasangan  yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum.
Faktor-faktor  yang  melatar  belakangi  terjadinya  pernikahan  siri adalah: 14
1. Nikah  siri  dilakukan  karena  hubungan  yang  tidak  direstui  oleh  orang  tua kedua  pihak  atau  salah  satu  pihak.  Misalnya  orang  tua  kedua  pihak  atau salah  satu  pihak  berniat  menjodohkan  anaknya  dengan  calon  pilihan mereka.
2. Nikah  siri  dilakukan  karena  adanya  hubungan  terlarang,  misalnya  salah satu  atau  kedua  pihak  sebelumnya    pernah  menikah  secara  resmi  tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain.
3. Nikah siri dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain.
4. Nikah  siri  dilakukan  dengan  dalih  menghindari  dosa  karena  zina. Kekhawatiran  kekhawatiran  tersebut  banyak  dialami  oleh  pasangan mahasisawa.  Hubungan  yang  semakin  hari  semakin  dekat,  menimbulkan kekhawatiran  akan  terjadinya  perbuatan  yang  melanggar  syariah. Pernikahan  siri  dianggap  sebagai  jalan  keluar  yang  mapu  mengahalalkan gejolak cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran tejadinya zina.
13 Bagong Suyanto, “Nikah Siri, Bagaimana Menyikapinya?”, Majalah Tempo, Tanggal 24 februai 2010
14 Syukri Fathudin dan Vita , op.cit, h. 26
5. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara  sosial.  Hal  ini  biasa  dilakukan  oleh  para  mahasiswa,  disamping khawatir karena terjadi zina , mereka masih kuliah, belum punya persiapan jika  harus  terbebani  masalah  rumah  tangga.  Status  pernikahan  pun  masih disembunyikan  supaya  tidak  menghambat pergaulan  dan aktivitas dengan teman-teman dikampus.
6. Nikah  siri  sering  ditempatkan  sebagai  sebuah  pilihan  ketika  seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Seperti contoh- contoh kasus berikut: a) Pujiono menikahi Ulfa yang masih dibawah umur , sebagai istri kedua. Yang menjadi kontroversial adalah usia Ulfa masih 12 tahun.  Dengan  dalih  sah  secara  agama,  dan  berpedoman  kepada pernikahan  Rasul  dan  Aisyah  yang  masih  berumur  9  tahun,  pernikahan tersebut  berlangsung  bahkan  dengan  persetujuan  orang  tua  Ulfa  dan  istri pertama  Pujiono.  Namun  karena  sorotan  dari  berbagai  kalangan,  Pujiono akhirnya  mengembalikan  Ulfa  kepada  orang  tuanya.  b)  Pernikahan  yang pernah  terjadi  antara  Rhoma  Irama  dengan  Angel  Lelga  yang  menurut beberapa  sumber  media  ,  Rhoma  menikahi  Angel  karena  dia  bersedia menjadi  Muallaf.  Pernikahan  tersebut  ditutupi  salah  satunya  karena khawatir popularitas keartisannya akan pudar. Nyatanya, setelah terekspos media masa, Rhoma Irama justru menceraikan Angel Lelga. c) Pernikahan Bambang Triatmojo dan Mayangsari. Sebagai orang terkenal di Indonesia, pernikahan  siri  dalam  poligami  yang  dilakukan  Bambang  salah  satunya bertujuan  mengindari  publikasi  media.  Ketika  pers  mengulas  berita tersebut,  yang  terjadi  adalah  konflik  berkepanjangan  dengan  istri pertamanya,  Halimah  bahka  dengan  anak-anaknya.  Disinilah  sebenarnya keabsahan nikah siri haru dipertanyakan kembali.
7. Nikah  siri  dilakukan  karena  pasangan  memang  tidak  tahu  dan  tidak  mau tahu  prosedur  hukum.  Hal ini  bisa  terjadi  pada  suatu masyarakat  wilayah desa  terpencil  yang  jarang  bersentuhan  dengan  dunia  luar.  Lain  lagi dengan komunitas jamah tertentu misalnya, yang menganggap bahwa kyai atau  pemimpin  jamaah  adalah  rujukan  utama  dalam  semua  permasalahan termasuk  urusan  pernikahan.  Asal  sudah  dnikahkan  oleh  kyainya, pernikahan sudah sah secara Islam dan tidak perlu dicatatkan.
8. Nikah siri dilakukan hanya untuk penjajakan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah  menceraikannya tanpa  harus  melewati  prosedur  yang  berbeli-belit di  persidangan.  Dilihat  dari  tujuannya,  hal  ini  sangat  merendahkan  posisi perempuan yang dijadikan objek semata, tanpa ada perngahrgaan terhadap lembaga pernikahan baik secara Islam maupun secara hukum.
9. Nikah  siri  dilakukan  untuk  menghindari  beban  biaya  dan  prosedur administrasi  yang  berbelit-belit.  Biasanya  pernikahan  semacam  ini dilakukan  oleh  kalangan  pendatang  yang  tidak  mempunyai  KTP. Disamping alasan biaya, alasan administrasi juga menjadi kendalanya.
10. Nikah  siri  dilakukan  karena  alasan  pernikahan    beda  agama.  Biasanya salah  satu  pasangan  bersedia  menjadi muallaf (masuk  Islam)  untuk memperoleh keabsahan pernikahannya.
11. Dan  masih  banyak  faktor-faktor  lain,  semua  alasan  tersebut  mengarah kepada  posisi  perkawinan  siri  dipandang  sebagai  jalan  yang  lebih  mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri.

## C. Dampak Hukum Nikah Siri
Pernikahan  merupakan  perbuatan  hukum,  jadi  segala  sesuatu  yang ditimbulkan  akibat  pernikahan  adalah  sah  secara  hukum.  Mengingat pernikahan siri cacat secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum bagi suami,  istri  maupun  anak.  Problem-problem  yang  muncul  mayoritas  adalah problem  hukum  yang  mungkin  tidak  pernah  dibayangkan  ketika  seseorang pertama kali memutuskan untuk menikah siri. Dalam hal ini istri adalah pihak yang paling dirugikan sedangkan suami hampir tidak memiliki kerugian apa- apa.
Pada  dasarnya  dalam  setiap  perkawinan  selalu  akan  muncul  problem yang  menyertai.  Sejauh  perkawinan  itu  sah  secara  hukum.  Sebut  saja pernikahan  antara  Syekh  Puji  dengan  Ulfa.  Dengan  dalih  sah  secara  agama, seorang  laki-laki  bebas  untuk  menikahi  perempuan  manapun  yang  ia  mau, bahkan  bila  harus  berbenturan  dengan  hukum  positif  dimana  dia  tinggal. Apalagi  bilak  posisi  laki-laki  tersebut  adalah  tokoh  agama  yang  mempunyai banyak  santri,  calon  istri  yang  dinikahi  merasa  terangkat  status  sosialnya. Namun  bagaimana  dengan  lingkungan  dan  masyarakat  sekitar  yang  merasa
terganggu  dengan  keputusan  tersebut?  Bagaimana  dengan  UU  perkawinan yang sudah diabaikan, ditambah pengabaian terhadap UU Perlindungan Anak, perlindungan terhadap hak kesehatan reproduksi perempuan dan sebagainya. Seorang anak usia 12 tahun, seharusnya diberi kesempatan untuk berkembang dan  menikmati  masa  menjelang  remaja  sebagaimana  anak-anak  seusianya. Kesehatan  reproduksinya  masih  belum  memungkinkan  untuk  diperlakukan sebagaimana perempuan dewasa, yang bila tidak diperhatikan tentunya rawan terhadap berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ kewanitaan. 15
Problem-problem  diatas  hanya  sebagian  kecil  dari  banyak  kasus-kasus pernikahan  siri  yang  lain.  Harus  diakui  bahwa  pernikahan  siri  rawan  sekali terhadpa  konflik,  baik  konflik  internal  dalam  rumah  tangga  maupun  konflik eksternal  yang  berhubungan  dengan  hukum  dan  masyarakat.  Problem- problem tersebut diantaranya adalah :
1. Problem keluarga. Konflik dalam keluarga ini bisa muncul bila :
a) Pernikahan  siri  yang  dilakukan  tidak  atas  persetujuan  orang  tua  atau sebaliknya, paksaan daari orang tua.
b) Perselingkuhan. Nikah siri yang terjadi kaena perselingkuhan biasanya memunculkan  problem  keluarga  yang  lebih  rumit.  Problem  dengan istrinya  yang  sah  tentu  tidak  bisa  dianggap  sepele.  Seperti  kasus Bambang  Triatmojo  dan  Mayangsari  adalah  adalah  kasus  pernikahan siri  yang  berbuntut  panjang.  Bagaimana  Mayangsari  harus  bertahan dari  tekanan  pihak  istri  dan  anak-anaknya  yang  sah.  Sementara  dia sendiri  sebenarnya  butuh  dukungan,  perhatian,  dan  butuh  kekuatan untuk  tetap  bisa  eksis  di  tengah-tengah  penilaian  negatif  masyarakat terhadap dirinya. Ini merupakan gambaran yang sangat kontras dengan kondisi  pernikahan  siri  ketika  pertama  kali  dilangsungkan,  dengan tujuan  menghindarri  zina,  ketenangan  batin  dan  tujuan-tujuan  mulia yang lain. 16
c) Poligami.  Pernikahan  siri  yang  terjadi  di  Indonesia  akhir-akhir  ini identik  dengan  perselingkuhan  dan  poligami.  Masyarakatpun  seakan tidak  bisa  memahami  bahwa  perempuan  adalah  perempuan  adalah
15 Syukri Fathudin dan Vita Fitria, op.cit h. 29. 16 Ibid. H. 31.
korban dan butuh dilindungi. Yang trjadi justru sebaliknya, prasangka dan  pandangan  negatif  justru  lebih  banyak  ditujukan  kepada  pihakk perempuan daripada pihak laki-laki.
d) Beda  Agama.  Pernikahan  siri  sendiri  adalah  pelanggaran  terhadap hukum  positif.  Bila  dilakukan  karena  alasan  beda  agama,  misal  salah satu  ingin  menjadi  muallaf  tapi  belum  siap  secara  kaffah,  maka permasalahan  yang  muncul  adalah  status  anak  dan  benturan  dengan hukum  positif.  Bila  seseorang  menjadi  muallaf  hanya  untuk melegalkan  pernikahan  secara  islam  saja,  maka  keabsahan pernikahannya  dipertanyakan.  Problem  akan  muncul  pada  anak-anak ketika  melewati  tahap  perkembangan.  Bagaimana  seorang  anak  harus memilih  agama  orang  tuanya  yang  berbeda.  Lebih  parah  lagi  kalauu anak  tersebut  tidak  bisa  memilih  dan  akhirnya  tidak  memiliki  konsep aqidah yang jelas. 17
2. Problem Ekonomi dan Studi
Problem  ekonomi  ini  biasanya  menyertai  para  mahasiswa  yang  tanpa sepengetahuan  atau  tanpa  persetujuan  orang  tua  melakukan  nikah  siri. Mereka  haru  mencari  biaya  sendiri  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidup sehari-hari.  Ditengah  aktivitasnya  sebagai  mahasiswa,  dia  harus  bisa membagi  waktu  untuk  kuliah,  pekerjaan  dan  keluarga  barunya.  Hal  ini tentu  akan  berimbas  pada  studinya  yang  tidak  lancar,  bahkan  terhenti karena  pernikahan  yang  dilakukan  cukup  menyertakan  problem-problem yang serius.
3. Problem Hukum
Nikah  siri  adalah  pelanggaran  hukum.  Kalau  saja  pemerintah  bisa  lebihh tegas  lagi,  maka  para  pelaku  nikah  siri  bisa  dikenakan  sanksi  hukum. Problem  hukum  dalam  pernikahan  siri  terjadi  pada  pihak  perempuan  dan anak.  Sebagai  istri  yang  sah  secara  agama,  istri  tidak  bisa  menuntuk  hak nafkah  lahir  batin  hak  waris  bila  terjadi  perceraian,  hak  pengaduan  bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, atau hak perlindungan  hukum bila ditinggal  pergi  tanpa  pesan.  Posisi  suami  yang  tidak  tersentuh  hukum,
17 Ibid, h. 32.
memunculkan  ruang  yang  lebar  bagi  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah tangga yang yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekerasan tersebut banyak  dijumpai  entah  dalam  bentuk  kekerasan  fisik,  psikhis,  ekonomi maupun  kekerasan  seksual.  Pernikahan  ini  sangat  menguntungkan  pihak suami , karena a). Suami bebas untuk menikah lagi , karena pernikahannya dianggaptidak  pernah  ada  secara  hukum,  b).  Suami  bisa  berkelit  dan menghindar  dari  kewajibannya  memberi  nafkah  kepada  isteri  dan  anak- anak,  c).  Suami  tidak  dipusingkan  dengan  pembagian  harta  gono-gini, warisan,  hak  nafkah  istri  maupun  hak  nafkah  dan  hak  pendidikan  anak ketika terjadi perceraian. 18
4. Problem Sosial dan Psikologis
Hidup  serumah  tanpa  bisa  menunjukan  surat  nikah  resmi  merupakan  hal yang tidak semua  orang bisa memaklumi. Masyarakat akan mempertanyakan,  mengapa  harus  menikah  siri,  mengapa  harus  sembunyi sembunyi?  Dan  pertanyaan-pertanyaan  tersebut  akan  merebak  membawa image negatif  bagi  perempuan  pelaku  nikah  siri.  Hamil  dulu  kah? Perempuan  simpanankah?  Tidak  disetujui  orangtua?  Dan  bermacam- macam prasangka lain yang memicu pergunjingan di kalangan masyarakat. Para  perangkat  desa  sejujurnya  juga  kesulitan  untuk  mendata  status keluarga  tersebut  karena  bukti  tertulis  tidak  bisa  ditunjukan.  Kondisi  ini bisa menyebabkan sulit beradaptasi dengan lingkungan, sulit terbuk karena pernikahannya  dilakukan  secara tidak formal,  dan akhirnya  bisa  terisolasi dari  lingkungan  ,  yang  akan  berdampak  pada  kondisi  psikhis  terutama perempuan.  Baik  itu  pernikahan  siri  yang  dilakukan  oleh  masyarakat awam  atau  pun  publik  figur.  Semua  contoh  kasus  nikah  sirih  diatas menyisakan  problem  sosial.  Hanya  saja  kadar  tekanan  dari  masyarakat berbeda.  Kasus  syekh  puji  mungkin  yang  paling  menghebohkan,  karena semua pihak turut tangan. Komnas Perlindungan Anak adalah yang paling berupaya  keras  menghalangi  pernikahannya.  Sayangnya,  tidak  ada cendikiawan  muslim,  alim  ulama  maupun  tokoh  agama  yanag  bisa memberi penjelasan tentang makna nikah siri yang sesungguhnya. Melihat
18 Ibid, 34.
kondisi  tersebut,  pada  akhirnya  justru  melicinkan  anggapan  masyarakat bahwa  pernikahan  seiri  merupakan  alternatif  tercepat  untuk  melegalkan hubungan suami istri.
5. Problem Agama
Pernikahan  siri  dalam  poligami  yang  dilakukan  oleh  A’a  Gym,  Rhoma Irama  maupun  publik  figur  justru  menguatkan  anggapan  masyarakat bahwa  nikah  sirih  adalah  alternatif    yang  dilakukan  bila  seseorang  ingin melakukan  hubungan  suami  isteri  secara  halal  atau  untuk  berpoligami. Mengingat  banyak  sekali  dampak  negatifnya,  peran  tokoh  agam  a seharusnya adalah memmberi pengertian bahwa pernikahan siri bukan hal yang  positif  terutama  yang  kaum  perempuan.  Yang  terjadi  justru pernikahan siri dilakukan oleh pemuka agama. Di sinilah sebenarnya nikah sirih  meski  sah  secara  agama,  namun  menjadi  problem  agama  tersendiri yang harus segera dicari penyelesaiannya. Nikah sirih memang sah secara Islam,  namun  dampak  negatifnya  jauh  lebih  banyak  daripada  ketenangan batin  yang  didapat.  Fenomena  yang  terjadi  sekarang  adalah  nikah  sirih ditempuh oleh berbagai kalangan terkesan hanya ingin mencari solusi atas hasrat  seksualnya  yang  sudah  tidak  terbendung.  Kalau  opini  negatif masyarakat  tentang  nikah  sirih  sudah  terbentuk  seperti  ini,  bukankah  ini sama  saja dengan opini negatif terhadap Islam. Disinilah pernikahan sirih yang  keabsahannya  secara  agama  justru  mendatangkan mudhharat yang lebih besar.

## D. Kesimpulan
1. Nikah siri menurut hukum positi adalah Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya  itu,  dan  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri antara lain; nikah  sirih  dilakukan  karena  hubungan  yang  tidak  direstui  oleh  orang  tua kedua  pihak  atau  salh  satu  pihak,  karena  adanya  hubungan  terlarang,
seseorang  merasa  sudah  tidak  bahagia  dengan  pasangannya,  sehingga timbul  niatan  untuk  mencari  pasangan  lain,  menghindari  dosa  (zina), pasangan  merasa  belum  siap  secara  materi  dan  secara  sosial,  tidak mendapat izin dalam berpoligami, pasangan tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum, untuk penjajakan dan menghalalkan hubungan badan saja, untuk  menghindari  beban  biaya  dan  prosedur  administrasi  yang  berbelit- belit, karena alasan nikah beda agama, dan masih banyak faktor lain.
3. Dampak  hukum  yang  bisa  timbul  dari  pernikahan  siri,  antara  lain;  dapat menimbulkan  konflik  dalam  keluarga,  misalnya  karena  tidak  direstui, nikah  beda  agama,  poligami  dan  lain  sebagainya,  dampak  ekonomi  dan pendidikan,  hal  ini  biasanya  dilakukan  oleh  mahasiswa,  dampak  hukum yaitu  pernikahan  siri  adalah  sebuah  pelanggaran  hukum,  problem  sosial dan psikologis serta dampak pada agama, misalnya  pernikahan sirih yang dilakukan oleh ustazd atau kyai.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson J.N.D Hukum Islam di Dunia Moder, Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994.
Arivia Gadis, Filsafat Berperspektif Feminis, Jakarta; Yayasan Jurnal Perempuan, 2003
Assad Mohammad, The Message of the Al-Qur’an, Gilblartar; 1980.
Fathudin  AW  Syukri  dan  Vita  Fitria, Problematika  Nikah  Siri  dan  Akibat Hukumnya Bagi Perempuan, Penelitian, 2008.
Keddie  R  Nikki, Women  in  Middle  Eastern  History,  Shifting  Boundaries  in  Sex and Gender, New Heaven, Yale University Press, 1991.
Khallaf Wahab Abdul, Ilmu Ushul Fiqh, ter. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, Dina Utama, Semarang, 1994.
Suyanto  Bagong, Nikah  Siri,  Bagaimana  Menyikapinya  ?. Majalah  Tempo, Tanggal 24 Februari 2010.
Yunus  Mahmud, Hukum  Perkawinan  Dalam  Islam  Menurut  Mazhab  Syafi’i,
Hanafi, Maliki, dan Hambali, Jakarta, Hidakarya Agung, 1996.
Zuhaili Wahbah, All- Fiqh al-Islam wa adillatuhu, Beirut, Dar- al-Fikr, 1989.