## INOVASI PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI APLIKASI SIGNAL (SAMSAT DIGITAL NASIONAL) DI UPTD KANTOR SAMSAT BALARAJA KABUPATEN TANGERANG

## INNOVATION OF MOTOR VEHICLE TAX SERVICES THROUGH SIGNAL APP (NATIONAL DIGITAL SAMSAT) AT UPTD BALARAJA SAMSAT OFFICE TANGERANG DISTRICT
Shivanka Devaranti 1, H. Ahmad Murodi 2 , dan Machrunnisa³
1 Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang email: shivankadevaranti3@gmail.com
2 Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang email: ahmadmurodii08@gmail.com
³Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang email: machrunnisa@unis.ac.id

## Abstrak
Warga negara yang telah ditetapkan secara sah oleh hukum sebagai wajib pajak, memiliki kewajiban yang bersifat memaksa untuk membayar pajak sesuai undang-undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Secara teknis masih terdapat masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah, yakni jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal dengan Kantor SAMSAT, serta terjadi antrian yang menumpuk yang  memicu  munculnya  faktor  kemalasan  dalam  membayar  pajak.  Kantor  Samsat  Balaraja  dan  Bapenda Kabupaten Tangerang menerapkan terobosan dalam bentuk Electronic Samsat yaitu menggunakan aplikasi SIGNAL  (Samsat  Digital  Nasional)  yang  diluncurkan  Korps  Lalu  Lintas  (Korlantas)  Polri.  Program  ini merupakan inovasi visioner yang diatur dalam Perjanjian kerjasama dengan pihak terkait dan telah diterapkan di provinsi Banten sejak tahun 2021. Melalui aplikasi SIGNAL pembayaran pajak kendaraan bisa dilakukan lebih mudah secara online dan pembayarannya dilakukan via transfer ataupun di minimarket terdekat. Tujuan penelitian  ini  untuk  mengetahui  inovasi  dalam  pelayanan  pajak  kendaraan  bermotor  berbasis  elektronik melalui aplikasi SIGNAL di UPTD Kantor Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang. Metode penelitian yang digunakan  adalah metode penelitian  kualitatif  dengan teknik  pengumpulan  data  wawancara,  observasi  dan telaah  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  inovasi  pelayanan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor melalui aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) Di UPTD Kantor Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang  dapat  dikatakan  sudah  berjalan  baik  dan  efektif  untuk  membantu  masyarakat  membayar  pajak dengan mudah, karena melalui aplikasi SIGNAL pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan di manapun dan kapanpun tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
Kata Kunci: Inovasi; Pelayanan Pajak; SIGNAL; Pajak Kendaraan Bermotor; Samsat.

## Abstract
Citizens who have been officially recognized by legislation as taxpayers are morally and legally bound to fulfill their duty of paying taxes as stipulated in Law No. 28 of 2007, which pertains to general provisions and tax procedures. Tangerang District local governments continue to encounter certain challenges, including the considerable distance between residents' homes and the SAMSAT Office, as well as the accumulation of queues that contribute to a lack of motivation in tax payment. The Balaraja Samsat Office and Tangerang Regency BAPENDA have introduced a new method called Electronic Samsat, which involves utilizing the SIGNAL APP
(National  Digital  Samsat)  program  developed  by  the  National  Police  Traffic  Corps  (KORLANTAS).  This initiative is a visionary innovation that is governed by a cooperative agreement with relevant stakeholders and has been implemented in the Banten province since 2021. The SIGNAL application facilitates online car tax payments, allowing users to conveniently make payments through bank transfers or at the nearby minimarket. This research aims to assess the level of innovation in electronic-based motor vehicle tax services using the SIGNAL  application  at  the  UPTD  of  the  Balaraja  Samsat  Office,  located  in  Tangerang  Regency.      The employed  research  methodology  is  qualitative,  employing  data  collection  approaches  such  as  interviews, observations, and document reviews.   The research findings indicate that the implementation of the SIGNAL (National Digital Samsat) application for motor vehicle tax payment services at the UPTD of the Balaraja Samsat Office in Tangerang Regency has proven to be successful and efficient in facilitating tax payments for individuals.  The SIGNAL application  enables  motor vehicle tax  payments  to  be  conveniently  made  at  any location and time, without causing disruptions to community activities.
Keywords: Innovation; Tax Service; SIGNAL; Vehicle Tax; Samsat.

## PENDAHULUAN
Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H  (1979)  pajak  adalah  iuran  wajib  yang dilakukan  oleh  warga  negara  kepada  kas negara  tanpa imbalan  jasa  timbal  balik,  yang digunakan  untuk  mendanai  pengeluaran publik.
Berdasarkan  data  kendaraan  per  pulau yang  di  terbitkan  oleh  laman  Korlantas  polri selasa  (4/10/2022)  mencatat  jumlah  populasi kendaraan  bermotor  di  Indonesia  tahun  2022 mencapai 150.786.747 unit.
Dirlantas  Polda  Banten  Kombes  Pol mencatat  jumlah  kendaraan  bermotor  pada tahun  2022  di  Provinsi  Banten  saat  ini sebanyak  5  juta  dan  Kabupaten  Tangerang memiliki 1.447.189 unit pada tahun 2022.
Pajak  memberikan  kontribusi  yang cukup  besar  terhadap  sumber  penerimaan negara  yang  digunakan  untuk  mendukung pembangunan  karena  jumlahnya  relatif  dapat diprediksi  dan  mencerminkan  kewajiban  dan pengetahuan masyarakat. Sebagaimana
tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2007  tentang  perubahan  ketiga  atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan. Selain  itu,  sebagaimana  tercantum  dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan, pajak dapat dipandang sebagai  salah  satu  perwujudan  kenegaraan dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan, keadilan,  dan pembangunan sosial  berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.
Untuk mengoptimalkan pelayanan publik dalam  penerimaan  pajak,  maka  diterapkan Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu  Atap (SAMSAT)  sebagai  suatu  sistem  kerja  sama terpadu antara Polisi Republik Indonesia, Badan Pendapatan  Daerah  Provinsi,  dan  PT  Jasa Raharja  yang  dibentuk  dengan  tujuan memberikan kelancaran dan kecepatan pelayanan  kepentingan  masyarakat  yang
kegiatannya  terpusat  dan  diselenggarakan dalam satu Gedung.
Inovasi  pelayanan  publik  dikatakan sebagai  inisiatif  terobosan  dari  instansi  atau lembaga  publik  dalam  rangka  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik.  Inisiatif  terobosan tersebut  terletak  pada  kebaruan  ( novelty ).
Prinsip  kebaruan  tersebut  dibedakan  pada inovasi  dalam  teknologi sebelumnya  menjadi teknologi  baru  yang  lebih  unggul  dengan memberikan  pelayanan  yang  lebih  canggih. karena  inovasi  pelayanan  publik  terus diperbaharui  dan  bahkan  ditiru  dengan  cara melakukan  replikasi.  Dengan  bahasa  populer replikasi  inovasi  pelayanan  publik  dilakukan dengan  proses  yang  mudah  yaitu  amati,  tiru dan modifikasi atau disingkat dengan ATM.
Pada tahun 2021, BAPENDA Tangerang memperkenalkan program E-SAMSAT melalui  aplikasi  SIGNAL  (Samsat  Digital Nasional) untuk pertama kalinya. Pembayaran pajak  kendaraan  melalui  aplikasi  SIGNAL yang  dapat  dilakukan  dengan  lebih  mudah melalui  ATM,  Indomaret,  atau  Bank  yang bekerja sama dengan SIGNAL Samsat.
Untuk mengetahui perkembangan terbaru dari inovasi pelayanan pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi SIGNAL di Samsat Balaraja  Kabupaten  Tangerang,  perubahan yang  sudah  terjadi  yaitu  Jumlah  rekapitulasi penerimaan  pajak  daerah  sebelum  adanya inovasi tahun 2020 sejumlah Rp.
516.232.138.934  dan  sesudah  adanya inovasi
tahun  2022  sejumlah  Rp.681.960.761.700.
artinya terjadi kenaikan sebesar Rp.165.728.622.766.
Berdasarkan  bahan  yang  diperoleh  dari Samsat dan disebutkan oleh Pribadi (2017: 5,6), sejauh  ini  peningkatan  layanan  SAMSAT Balaraja telah mencakup pada layanan E-Samsat melalui SIGNAL Samsat, membuat perpanjangan  STNK  menjadi  lebih  mudah karena layanan pembayaran pajak STNK dapat dilakukan  secara  elektronik  melalui  ATM, minimarket,  dan  lain  sebagainya.  Dengan demikian,  masyarakat  tidak  perlu  lagi menghabiskan  waktu  untuk  datang  ke  kantor SAMSAT  dan  mengantri  berjam-jam,  serta terhindar  dari  calo  yang  menawarkan pengurusan STNK dengan biaya selangit. Selain itu  Samsat  Balaraja  Kabupaten  Tangerang melakukan  intensifikasi  pajak  daerah  dengan membentuk armada Samsat Keliling (Samling) khusus  untuk  pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor  (PKB).  Hal  ini  bertujuan  untuk memudahkan  wajib  pajak  dalam  membayar pajak  kendaraan  bermotor  dan  meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Pengoperasian  Gedung  Baru  SAMSAT Balaraja  untuk  meningkatkan  kenyamanan terhadap efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Tangerang menempatkan gedung baru ini untuk menggantikan gedung sebelumnya yang dinilai kurang  efektif  dalam  proses  pelayanan  nya karna  gedung  sebelumnya  terlalu  kecil  dan
terletak  di  titik  macet  arus  lalu  lintas.  Maka dari  itu,  samsat  Balaraja  membuka  beberapa gerai  pembantu.  Gerai  Samsat  ini  terletak  di tiga  lokasi  di  Kabupaten  Tangerang:  Gerai Pasar  Kemis,  Gerai  Kronjo,  dan  Gerai Gembong.  Perpanjangan  STNK  tahunan, pembayaran  PKB  dan  SWDKLLJ,  serta pengesahan  STNK  dapat  dilakukan  di  gerai- gerai  Samsat  ini.  Lokasi  Samsat  ini  tidak melayani  perpanjangan  STNK  5 tahunan  dan ganti  plat  nomor.  Wajib  pajak  yang  ingin memperpanjang  STNK  untuk  lima  tahun berikutnya harus langsung ke UPT SAMSAT Balaraja  untuk  melakukan  pengecekan  objek mobil tambahan.
Samsat  Balaraja  berkomitmen  untuk memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat (Pengguna  Jasa)  dalam  membayar  pajak kendaraan  bermotor  melalui berbagai  inovasi dalam  rangka  mengedepankan  kepuasan masyarakat  akan  pelayanan  yang  cepat, nyaman,  tepat  waktu,  akuntabel,  transparan dan aman.
Sebelum  hadirnya  inovasi  layanan  E- SAMSAT  di  Banten,  wajib  pajak  dapat melakukan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor tahunan dengan mendatangi Samsat Induk secara langsung. Wajib pajak datang ke Samsat Induk dengan cara menunjukkan KTP, STNK,  dan  BPKB  ke  loket  pendaftaran, mengantri  untuk  dipanggil,  dan  kemudian menuju  loket  kasir  untuk  melakukan pembayaran.  BAPENDA  Provinsi  Banten
kemudian  memperkenalkan  inovasi  dalam  hal pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan, yaitu  layanan  E-SAMSAT.  Layanan  E- SAMSAT  yang  disediakan  yaitu  aplikasi SIGNAL  yang  sudah  diterapkan  di  UPTD Samsat Balaraja untuk memberikan kemudahan kepada  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak secara online ,  dimana  wajib  pajak  tinggal melakukan  pembayaran  pajak  secara online dengan  menggunakan  aplikasi  SIGNAL  dan pembayaran  dilakukan  melalui  transfer  atau  di UPTD Samsat Balaraja melalui Bank Banten.
Secara teknis masih terdapat masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah melalui Kantor SAMSAT  dalam  meningkatkan  minat  dan kemauan  masyarakat  untuk  membayar  pajak kendaraan  mereka.  Hal  ini  didasarkan  pada keluhan  masyarakat  yang  menganggap  bahwa jarak  yang  cukup  jauh  antara  tempat  tinggal dengan  Kantor  SAMSAT,  serta  terjadi  antrian yang  menumpuk  yang  memicu  munculnya faktor  kemalasan.  Oleh  karena  itu,  Dispenda Kecamatan Balaraja melakukan inovasi pelayanan  pajak  kendaraan  bermotor  berbasis elektronik  melalui  aplikasi  SIGNAL  (Samsat Digital  Nasional).  Program  inovasi  SIGNAL adalah  program  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor yang dilakukan secara online melalui aplikasi  dan  pembayarannya  dilakukan  via transfer ataupun di minimarket terdekat dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat membayar  pajak  kendaraannya  tanpa  harus  ke kantor  induk  samsat  ataupun  gerai  samsat
lainnya.  Kemudian  masih  terdapat  beberapa permasalahan dalam proses pelayanan seperti adanya  pungutan  liar  dan  praktek  calo  yang dilakukan  oleh  oknum  pegawai  di  Samsat Balaraja.
Keberadaan Kantor SAMSAT
Kecamatan Balaraja saat ini merupakan salah satu  bukti  tanggungjawab  pemerintah  daerah dalam  meningkatkan  dan  mengembangkan pelayanan publik. Masyarakat dengan mudah melakukan  pembayaran  pajak  kendaraan melalui  satu  pintu  dan  satu  atap  serta  lebih mudah  jika  menggunakan  aplikasi  SIGNAL, sehingga dipandang cukup efektif dan efisien dalam penggunaan waktunya.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  dengan  judul  Inovasi  Pelayanan Pajak  kendaraan  Bermotor  Melalui  SIGNAL (Samsat  Digital  Nasional)  Di  UPTD  Kantor Samsat  Balaraja  Kabupaten  Tangerang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan  dalam  penerapan  Inovasi  aplikasi SIGNAL.

## KAJIAN LITERATUR
Menurut  Arribe  et  al  (2022)  inovasi aplikasi SIGNAL dapat membuat pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan efisien. dalam literatur  inovasi  yaitu  antara  penemuan, produksi  ide-ide  baru,  dan  inovasi.  definisi inovasi  dalam  literatur  manajemen,  yang semuanya secara garis besar berkaitan dengan
inovasi  proses  atau  teknis  yang  menghasilkan nilai bagi pelanggan atau bisnis.
Menurut  Koch  (Sangkala  ,  2013:  26) mengatakan  bahwa inovasi adalah penggunaan hasil pembelajaran, yaitu penerapan kemampuan, sebagai pondasi untuk menemukan cara-cara  baru  dalam  melakukan  sesuatu  yang dapat  meningkatkan  kualitas  dan  efisiensi layanan yang diberikan.
Secara  umum,  inovasi  adalah  suatu  ide kreatif  dimana  diimplementasikan  untuk menyelesaikan tekanan dari suatu masalah atau tindakan  penerimaan  dan  pengimplementasian cara  baru  untuk  mencapai  hasil  dalam pelaksanaan  suatu  pekerjaan.  inovasi  dalam administrasi publik adalah efektivitas, kreativitas, dan jawaban terhadap masalah baru atau jawaban baru terhadap masalah lama.
Henry  (1988)  mengeksplorasi  gagasan inovasi  sebagai  salah  satu  gagasan  teori organisasi berdasarkan pergeseran paradigma ke paradigma  kelima  (terakhir)  dari  tahun  1970 hingga sekarang, yang diberi nama administrasi Negara. Henry berpendapat bahwa kemampuan untuk mengubah, berinovasi, memperbaiki, dan beradaptasi merupakan hal yang sangat penting dalam  semua  aspek  kehidupan  organisasi. Ketiga  faktor  ini  memiliki  dampak  yang signifikan  terhadap  transformasi  organisasi yaitu teknologi organisasi, lingkungan organisasi (tugas atau fungsi), interaksi manusia dengan teknologi dan lingkungannya.
Konsep Administrasi Publik Baru, yang pada  dasarnya  adalah  pilihan  publik,  dapat dikaitkan kembali dengan studi inovasi dalam ilmu administrasi publik. Menurut Frederickson  (1984),  salah  satu  titik  fokus perhatian dan nilai yang perlu dimaksimalkan adalah  sistem  pemberian  pelayanan  publik. Dalam  hubungannya  dengan  gagasan  inovasi dalam  teori  organisasi  sebagai  salah  satu penelitian  administrasi  publik,  studi  inovasi dalam  administrasi publik  mulai  berkembang seiring dengan perubahan paradigma dari Old Public  Administration menjadi New  Public Management (NPM).  Pembentukan  NPM merupakan  hasil  dari  kritik  keras  terhadap organisasi  sektor  publik,  yang  kemudian memicu gerakan reformasi.
Sejumlah  penelitian  serupa  telah dilakukan  sebelumnya.  Yuli  (2021)  dalam penelitiannya  tentang  efektivitas  pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi  E-SAMSAT  (Studi  kasus  di  kantor SAMSAT  Kabupaten  Merangin  Provinsi Jambi  menyimpulkan  bahwa  penggunaan aplikasi mengurangi antrian pembayaran pajak secara offline dan belum tepat sasaran karena masih  kurangnya  pengetahuan  masyarakat. Hasil  yang  sama  ditunjukkan  oleh  penelitian yang  dilakukan  oleh  Wicaksono  (2020)  yang menunjukan  bahwa  hasil  penelitian  dalam kesadaran  wajib  pajak  dan  akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan  wajib pajak  kendaraan,  sedangkan
pengetahuan pajak, denda pajak e-samsat tidak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak kendaraan di kantor Samsat Kota Tegal. Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Saragih (2019)  juga  mengatakan  bahwa  E-SAMSAT belum  menunjukkan  manfaat  signifikan,  baik bagi peningkatan penerimaan PKB maupun bagi kemudahan administrasi.
Pemerintah  memperkenalkan  aplikasi Samsat  Digital  Nasional  (SIGNAL)  pada tanggal  21  September  2021  yang  dapat digunakan  untuk  membayar  pajak  kendaraan bermotor  dan  dapat  digunakan  di  Android dan iOS.  SIGNAL  merupakan  Aplikasi  Samsat Digital Nasional yang memungkinkan masyarakat  untuk  melakukan  Pengesahan STNK Tahunan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  (SWDKLLJ) secara  online  melalui  penerbitan  dokumen digital seperti E-Attestation (POLRI), E-TBPKP (Bapenda  Provinsi),  dan  E-KD  (PT.  Jasa Raharja).  SIGNAL  (Samsat  Digital  Nasional) merupakan aplikasi resmi yang dijalankan oleh
Pembina Samsat
Nasional, POLRI, Kementerian  Dalam  Negeri,  dan  PT  Jasa Raharja, dengan bantuan dari PT Bomba Pasifik Indonesia  sebagai  Pengembang  Platform Digital.  Pembayaran  PKB  dapat  dilakukan dengan sangat MUDAH, dimanapun, kapanpun, "One Stop Service" dalam satu genggaman dan tanpa harus datang ke Kantor Samsat atau unit layanan  Samsat  lainnya  (Samling,  Gerai,
drivethru,  dll),  cukup  dengan  mendaftarkan diri  dan  data  kepemilikan  kendaraan (kepemilikan perorangan/bukan badan hukum),  maka  pengesahan  STNK  tahunan akan  diproses  dalam  waktu  hanya  beberapa menit  saja,  tanpa  perlu  mengantri  atau menunggu.  Karena  SIGNAL  adalah one-stop service ,  maka dapat  dilakukan  hanya melalui telepon seluler.
Hal  ini  dimungkinkan  karena  SIGNAL telah  mempedomani  "Kaidah"  Pengawasan Identifikasi  dan  Registrasi  melalui  teknologi "AI"  pengenalan  wajah  ( Face  Recognition ) dari pengguna aplikasi yang terkoneksi dengan database Dukcapil  Indonesia,  yang  akan dibandingkan  dengan database Regident Ranmor  Nasional  (ERI)  Korlantas  Polri. Kesesuaian  Identitas  Pemilik  Kendaraan,
termasuk Nama dan NIK, dapat dipertanggungjawabkan  dengan  metode  ini. Sistem SIGNAL saat ini juga sudah terhubung dengan  15  (lima  belas) database Pajak Bapenda  Provinsi,  sehingga  memungkinkan pengguna  dengan  cepat  mendapatkan  SKKP
(Surat  Ketetapan  Kewajiban  Pembayaran) pajak yang terutang kepada
Negara/Pemerintah.
Ada  beberapa  definisi  inovasi  dalam literatur  manajemen,  yang  semuanya  secara garis  besar  berkaitan  dengan  inovasi  proses atau  teknis  yang  menghasilkan  nilai  bagi pelanggan atau bisnis. Menurut Koch (2005), inovasi adalah penggunaan hasil
pembelajaran,  yaitu  penerapan  kemampuan Anda, sebagai pondasi untuk menemukan cara- cara  baru  dalam  melakukan  sesuatu  yang meningkatkan  kualitas  dan  efisiensi  layanan yang  diberikan.  Penerapan  inovasi  yang  baik dan bermakna sebagai inovasi yang berasal dari sesuatu yang sederhana dan terkonsentrasi.
Secara  umum,  inovasi  didefinisikan sebagai  konsep  kreatif  yang  dieksekusi  untuk mengurangi  tekanan  masalah  atau  tindakan mengadopsi dan menerapkan metode baru untuk mencapai hasil dan/atau melaksanakan tugas.
Inovasi di sektor publik adalah salah satu metode  untuk  mengatasi  kemacetan  dan kebuntuan  organisasi.  Fitur-fitur  dari  sistem sektor  publik  harus  disebarkan  melalui penyebaran budaya inovatif. Biasanya ditemukan di sektor komersial, inovasi sekarang digunakan  di  sektor  publik.  Budaya penemuan harus diperkuat dan diperluas. Hal ini terkait erat dengan  dinamika  eksternal  dan  kebutuhan perubahan  cepat  yang  terjadi  di  luar  entitas pemerintah.  Selain  itu,  perubahan  masyarakat yang  begitu  signifikan  menuntut  sektor  publik untuk menjadi sektor yang dapat menerima dan merespons dengan cepat setiap perubahan yang ada.
Menurut  Suwarno  (2007),  secara  khusus inovasi dalam institusi publik dapat didefinisikan  sebagai  penerapan  ide-ide  baru dalam  penyelenggaraan,  yang  ditandai  dengan adanya  langkah  perubahan  yang  cukup  besar, berlangsung lama, dan dalam skala yang cukup
luas,  sehingga  memberikan  dampak  yang cukup  besar  bagi  organisasi  dan  hubungan organisasi  selama  proses  implementasinya. Karena  inovasi  pelayanan  dan  organisasi didasarkan pada perubahan hubungan perlakuan, yaitu antara pemberi pelayanan dan penerima  pelayanan,  atau  hubungan  antara berbagai  bagian  dalam  suatu  organisasi  atau mitra  kerja  suatu  organisasi,  maka  inovasi dalam  pelayanan  publik  memiliki  ciri  khas, yaitu sifatnya yang tidak berwujud ( intangible ). Menurut Suwarno (2007), inovasi dalam
pelayanan  publik  dapat  didefinisikan  sebagai suatu pencapaian dalam mencapai, meningkatkan,  dan  memperbaiki  efektivitas, efisiensi,  dan  akuntabilitas  pelayanan  publik melalui prakarsa pendekatan, metode, dan atau alat  baru  dalam  masyarakat.  Dengan pandangan ini, inovasi pelayanan publik tidak harus  dianggap  sebagai  upaya  penghematan proses, tetapi lebih sebagai upaya untuk menafsirkan  dan  mengubah  peraturan sesuai dengan situasi lokal.
Pajak,  menurut  Feldmann  (2019),  adalah prestasi  yang  dipaksakan  secara  sepihak  oleh dan  terutang  kepada  pihak  berwenang  (sesuai dengan  standar  yang  mereka  tetapkan  secara umum),  tanpa  kontraprestasi,  dan  secara eksklusif digunakan untuk mendanai pengeluaran publik.
Smeets  (2002)  menambahkan  bahwa pajak  adalah  prestasi  kepada  pemerintah  yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat  dipaksakan,  tanpa  adanya  kontraprestasi yang  dapat  ditunjukkan  dalam  hal  yang individual,  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran pemerintah.
Dalam implementasinya, inovasi memiliki karakteristik  intrinsik.  Menurut  Everett  M. Rogers  (2003),  karakteristik  inovasi  yang dimaksud adalah sebuah ide,  perilaku, atau hal yang  dinilai  baru  oleh  satu    individu  yang diadopsi  oleh  individu  lainnya.  Kelima karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:
Karakteristik Penjelasan Keuntungan Relatif  (Relatif Advantage) penemuan  harus  lebih  unggul  atau  lebih  berharga  daripada  penemuan  sebelumnya  atau penerusnya. Selalu ada nilai kebaruan yang melekat pada penemuan yang membedakannya dari yang  lain.  Tingkat  keunggulan  relatif  dapat  dinyatakan  dalam  bentuk  keuntungan  ekonomi, kedudukan sosial, dan keuntungan lainnya. Kesesuaian
(compability)
Invensi yang baru juga harus kompatibel dengan invensi yang akan digantikannya. Selain karena unsur biaya, hal ini dilakukan agar penemuan lama tidak langsung musnah, tetapi juga agar inovasi lama  menjadi  bagian  dari  transisi  ke  inovasi  baru  dan mempercepat  proses  adaptasi.  teknologi masa lalu, gagasan masa lalu, dan norma-norma serta kepercayaan sosial-budaya dapat diadaptasi. Kerumitan
(complexity)
Tingkat kerumitan dengan penemuan baru cenderung lebih tinggi dari sebelumnya, tetapi karena inovasi  benar-benar  memberikan  pendekatan  yang  lebih  baik,  maka  hanya  diperlukan  proses adaptasi. Kemungkinan Dicoba (trialability) Inovasi dapat disetujui jika telah dicoba dan terbukti memberikan manfaat atau nilai yang lebih besar daripada inovasi sebelumnya, yang mengharuskan adanya periode uji coba di mana setiap orang dapat mencobanya.

## Shivanka Devaranti dan H. Ahmad Murodi dan Machrunnisa / Jurnal Administrasi Negara
V29 - 02 (2023) / 127 – 146
Menurut  pandangan  ini,  para  ahli  dapat menyimpulkan bahwa inovasi adalah penemuan  baru  yang  berbeda  dari  penemuan sebelumnya  dalam  bentuk  pemikiran  dan  ide yang  dapat  dikembangkan  dan  diaplikasikan sehingga dapat dirasakan manfaatnya.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  penulis gunakan  adalah  kualitatif,  dengan  jenis penelitian kuantitatif deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai Inovasi
Pelayanan Pajak Kendaraan
Bermotor SIGNAL  (Samsat  Digital  Nasional)  yang berkaitan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti dalam  bentuk  kata-kata  lisan  maupun  tulisan dan  dapat  menjelaskan  secara  sistematis dimana  yang  dimaksud  adalah  memberikan gambaran  yang  jelas  mengenai  masalah tersebut.  Sebagai  hasilnya,  penelitian  ini  akan menyertakan  kutipan-kutipan  data  yang dikumpulkan  oleh  peneliti  melalui  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi  dari  informan kepala  UPT  Balaraja,  Bendahara  Penerimaan, seksi  tata  usaha,  dan  masyarakat  yang  sudah menggunakan aplikasi SIGNAL dalam pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  untuk memberikan  bahan  yang  menyoroti  penyajian
laporan.  Naskah  wawancara,  catatan,  gambar, dan  dokumen  resmi  lainnya  dapat  digunakan untuk membuat laporan.

## HASIL PENELITIAN
Adanya  layanan  aplikasi  SIGNAL  di Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang ini tentu memberikan  keuntungan  untuk  masyarakat karna  masyarakat  tidak  perlu    lagi  mengantri dan  menghindari  proses  percaloan.  Ada  2 pilihan  dalam  pengesahan  STNK  yaitu  bisa langsung ambil ke Samsat atau via pos.  yang tepenting adalah dapat melakukan pembayaran dengan  cepat  tanpa  perlu  antri.  Dalam pelayanannya tidak ada perbedaan  sebelum dan sesudah  adanya  layanan  aplikasi  SIGNAL, karna  baik  dalam  pelayanan  pajak  langsung mendatangi kantor induk samsat terdekat atau melalui aplikasi SIGNAL keduanya mempunyai SOP (Standar Oprasional
Pelayanan)  masing-masing.  Tetapi  dari  segi keuntungan dalam pelayanannya lebih menguntungkan  pembayaran  melalui  aplikasi SIGNAL  terutama  bagi  masyarakat  karna sangat  fleksibel  bisa  melakukan  pembayaran dimanapun dan kapanpun.
Kemudahan  aplikasi  SIGNAL  tersebut pun dibenarkan oleh masyarakat sebagai wajib
Kemudahan Diamati (observability)
Selain  itu,  inovasi  harus  dapat  diamati  dalam    hal  bagaimana  inovasi  tersebut  mengarah  pada sesuatu  yang  lebih  baik.  Pengetahuan  teknologi  adalah  inovasi  yang  paling  terlihat.  Beberapa penemuan sulit untuk dilihat dan diungkapkan kepada orang lain, sementara yang lainnya tidak.

## Shivanka Devaranti dan H. Ahmad Murodi dan Machrunnisa / Jurnal Administrasi Negara
pajak  yang  sudah  menggunakan  aplikasi tersebut bahwa
pembayaran pajak
menggunakan  aplikasi  SIGNAL  sangat menguntungkan  bagi  masyarakat  karna
masyarakat tidak perlu mendatangi lagi kantor Samsat. Hasil keuntungan tersebut dapat dilihat dari  hasil  kenaikan  pendapatan  asli  daerah melalui aplikasi SIGNAL pada Tabel 1 dan  2.

## Tabel 1 Data Realisasi Pendapatan Daerah melalui aplikasi SIGNAL
Sumber : Kantor samsat Balaraja (2023)
Tabel 2 Jumlah Penerimaan Keseluruhan Anggaran Pajak tahun 2020-2022 Di UPTD
Samsat Balaraja Tahun Unit Rupiah (Rp) 2020 290.501 450.285.016.022 2021 274.783 506.293.278.100 2022 297.773 581.018.122.800
Sumber : diolah dari UPT Samsat Balaraja (2023)
Dalam atribut kesesuaian (compatibility), di  mana  sebuah  penemuan  harus  memiliki kualitas  yang  kompatibel  atau  kecocokan dengan  inovasi  yang  digantikannya,  harus berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat  selaku  wajib  pajak  dan  sudah berdasarkan dengan undang-undang.
Pernyataan  tersebut  pun  telah  dirasakan oleh  wajib  pajak  yang  telah  menggunakan aplikasi  SIGNAL,  bahwa  pembayaran  pajak secara langsung ke induk Samsat dengan yang sekarang  pembayaran  pajak  melalui  aplikasi SIGNAL  tidak  begitu  sulit,  karena  fitur  dan tampilan  di  aplikasi  tersebut  pun  mudah
Jenis Kendaraan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 (Januari-Mei) Unit PKB Unit PKB Unit   PKB Sedan 3 3.391.700 15 26.457.800 11 16.915.300 Jeep 8 39.782.000 12 72.948.900 10 48.197.800 Minibus 27 264.073.000 415 1.111.103.800 310 845.383.600 Pickup 2 3.133.000 10 21.284.800 6 10.803.900 Light Truck 1 4.026.800 1 4.026.800 2 4.117.800 Sepeda Motor R2 351 86.698.200 2047 515.985.000 1583 392.756.000 Total 452 401.104.700 2500 1.751.807.100 1922 1.318.174.400
dipahami  dan  dapat  menyesuaikan  dari pembayaran  pajak  yang  sebelumnya.  Maka aplikasi  ini  memberi  kemudahan  dalam pembayaran  pajak  dengan  cepat  tanpa  perlu antri.
Berdasarkan  atribut complexity ,  sebuah inovasi  dapat  memiliki  tingkat  kompleksitas yang  lebih  tinggi  dari  inovasi  sebelumnya. Namun, inovasi layanan aplikasi SIGNAL yang dikembangkan  oleh  Kepolisian  Republik Indonesia  bekerja  sama  dengan  Samsat Balaraja  tidak  memiliki  kompleksitas  tinggi yang berarti dan justru memberikan kemudahan kepada masyarakat namun beberapa masyarakat  masih  ada  yang  terkendala  dalam penggunaan  teknologi  khususnya  dalam  hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan kebutuhan layanan, proses layanan, dan  metode  layanan  yang  sederhana. Wajib pajak yang telah merasakan kemudahan dalam  penggunaan  aplikasi  SIGNAL  bahwa sejauh  ini  aplikasi  signal  dapat  sangat memudahkan  dari  segi  pembayaran  pajak kendaraan,  namun  masih  banyak  pihak  yang belum  tahu  fitur-fitur  apa  saja  yang  ada  di aplikasi  SIGNAL.  Akan  tetapi  secara  umum, aplikasi SIGNAL sangat membantu
mempermudah  untuk  melakukan  pembayaran pajak STNK motor.
Dari hasil atribut trialability (kemungkinan  untuk  dicoba)  Pihak  Samsat Balaraja  memperkenalkan  aplikasi  SIGNAL kepada masyarakat melalui media sosial, selain
itu  juga  memperkenalkan  dengan  cara  di mengadakan  sosialisasi,  dan  juga  membuat spanduk  di  lingkungan  Samsat  agar  makin banyak  masyarakat yang  tau  dengan kemudahan  layanan  aplikasi  SIGNAL  ini sehingga  membuat  masyarakat  tertarik  untuk mencoba  dalam  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor.
Aplikasi SIGNAL memiliki kendala yaitu sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  kantor Samsat  Balaraja  belum  maksimal,  sehingga masih  banyak  masyarakat  yang  belum mengetahui  adanya  layanan  aplikasi  SIGNAL yang memberikan kemudahan dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Dari hasil atribut observability (kemudahan untuk diamati), aplikasi SIGNAL memungkinkan  masyarakat  dapat  dengan mudah  melihat  atau  menyaksikan  inovasi layanan,  dengan  menggunakan  aplikasi SIGNAL yang dikembangkan oleh Kepolisian Republik  Indonesia  karena  Persyaratan, prosedur,  dan  mekanisme  pelayanan  yang digunakan  oleh  aplikasi  SIGNAL  di  Samsat Balaraja sangat sederhana dan mudah diikuti.
Hanya  dengan  NIK  KTP,  wajib  pajak sudah  bisa  melakukan  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor  dengan  menggunakan aplikasi SIGNAL. Prosedur pelayanan merupakan salah satu standar pelayanan publik; prosedur pelayanan harus diikuti oleh penyedia dan  penerima  pelayanan  publik,  termasuk pengaduan,  untuk  menghindari  kesulitan  di
kemudian  hari.  Kriteria  pelayanan  minimum harus  ditetapkan  agar  penerima layanan dapat memahami prosesnya.

## Tabel 3 Jenis Layanan Yang Ada Pada Aplikasi SIGNAL
Sumber: Samsat Balaraja, 2023.

## PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  yang  telah  disebutkan  di  atas selanjutnya  dikaji  dengan  menggunakan kerangka  teori  yang  menjadi  dasar  atau landasan penelitian.
Atribut  keuntungan  relatif  biasanya diukur  dalam  istilah  ekonomi,  meskipun prestise  sosial,  kenyamanan,  dan  kepuasan sering kali merupakan faktor penting. Semakin besar  manfaat  relatif  yang  dirasakan  dari sebuah inovasi, semakin cepat laju pertumbuhannya.  Oleh  karena  itu,  Samsat Balaraja  melakukan  terobosan  inovasi  baru dengan  pelayanan  menggunakan  aplikasi SIGNAL  yang  memiliki  manfaat  dan  nilai tambah  dari  aplikasi  sebelumnya  yaitu SAMBAT  (Samsat  Banten  Hebat)  sehingga mendapat  kepercayaan  dan  penerimaan  dari masyarakat  bahwa  aplikasi  SIGNAL  ini  lebih unggul  dan  lebih  inovatif  dari  aplikasi SAMBAT.  Keunggulan  yang  membedakan layanan  aplikasi  SIGNAL  dengan  layanan
aplikasi  SAMBAT  adalah  aplikasi  SIGNAL memberikan kemudahan  dalam pengoperasian layanan  dan  tidak  dibatasi  oleh  lokasi  karena layanan  ini  dapat  dilakukan  di  mana  saja  dan kapan  saja,  tidak  seperti  aplikasi  SAMBAT yang  tetap  harus  ke  induk  Samsat  terdekat setelah  melakukan  pembayaran  pajak  untuk pengesahan  STNK  nya.  Pembayaran  pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi SIGNAL dapat  dilakukan  dengan  mudah,  realistis,  dan cepat  oleh  masyarakat  sebagai  wajib  pajak. Tentu  saja  wajib  pajak  yang  menggunakan layanan  ini  untuk  mendapatkan  banyak keuntungan.  Saat  ini,  aplikasi  SIGNAL  dapat digunakan  untuk  proses  Pengesahan  STNK (tahunan),  pembayaran  Pajak  Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ (khusus kepemilikan pribadi/bukan  atas  nama  badan  hukum)  dapat dilakukan dengan sangat mudah, di mana saja, dan kapan saja, tanpa harus mendatangi Kantor Samsat  atau  unit  layanan  Samsat  lainnya (Samling,  Gerai, drive  through ,  dan  lain
Jenis Layanan Aplikasi SIGNAL Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pengesahan STNK Setiap Satu Tahun
Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
sebagainya). Program SIGNAL dikembangkan untuk  menggantikan  aplikasi  lama  korlantas SAMOLNAS  (Samsat  Online  Nasional)  yang saat ini sudah di nonaktifkan dengan dasar surat ketetapan
kakorlantas Nomor:
B/3893/VI/YAN.1.2/2021/Korlantas.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  teori  dari Rogers  dalam  Suwarno  (2008:17)  bahwa definisi, keunggulan relatif adalah sejauh mana sebuah  penemuan  dianggap  lebih  baik  atau lebih  unggul  daripada  yang  ada  sebelumnya. Hal  ini  dapat  diukur  dengan  berbagai  cara, termasuk ekonomi, status sosial, kenyamanan, dan  kepuasan  di  antaranya.  Semakin  besar manfaat  relatif  yang  dilihat  oleh  para pengadopsi,  semakin  cepat  inovasi  tersebut dapat  diadopsi.  Menurut  teori  ini,  manfaat relatif dari inovasi aplikasi SIGNAL di Samsat Balaraja  dilihat  dari  kemudahan  masyarakat karena prosesnya lebih mudah daripada aplikasi SAMBAT  serta  pembayarannya  yang  lebih praktis karna banyak pilihan bank nya dan tidak perlu  mendatangi  Samsat  induk  untuk mengambil  pengesahan  STNK  karna  bisa dikirim via pos.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  Aplikasi SIGNAL  dapat  memberikan  keuntungan kepada  masyarakat  karna  memudahkan  dan menghemat waktu masyarakat dalam membayar  pajak,  tidak  seperti  aplikasi SAMBAT  yang  masih  harus  tetap  ke  induk samsat untuk pengambilan pengesahan STNK, yang mana masyarakat terkadang masih harus
izin  dari  pekerjaan  atau  meninggalkan aktivitasnya  untuk  membayar  pajak.  Kini masyarakat lebih mudah untuk membayar pajak tanpa harus meninggalkan aktivitasnya melalui aplikasi SIGNAL.
Menurut  Roger  (2003)  Sejauh  mana sebuah  penemuan  dianggap  sesuai  dengan nilai-nilai  saat  ini,  pengalaman  sebelumnya, dan  persyaratan  pengadopsi  potensial  disebut sebagai kesesuaian. Sebuah konsep yang tidak selaras dengan nilai dan konvensi sistem sosial tidak  akan  diadopsi  secepat  penemuan  yang sesuai.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan bahwa  ide-ide  sebelumnya  tidak  langsung dihilangkan, tidak hanya karena pertimbangan ekonomi,  tetapi  juga  karena  penemuan  lama menjadi  bagian  dari  transisi  ke  inovasi  baru, memfasilitasi  proses  adaptasi  dengan  lebih cepat,  teknologi  masa  lalu,  ide-ide  masa  lalu, dan  norma-norma  sosial  budaya  dan kepercayaan semuanya dapat diadaptasi.
Layanan aplikasi SIGNAL milik Kepolisian  Republik  Indonesia  ini  memiliki karakter yang kompatibel atau interoperabilitas dengan  perkembangan  yang  sudah  ada sebelumnya,  karena  inovasi  sebelumnya  yang bernama SAMBAT (Samsat Banten Hebat) pun menggunakan aplikasi juga. Selain itu aplikasi SIGNAL    yang  merupakan  hasil  dari  inovasi aplikasi  SAMBAT  memberikan  perubahan yang  signifikan  mulai  dari  fitur,  persyaratan, dan  sistem  pengesahan  STNK  yang  lebih memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat
agar  dapat  melakukan  pembayaran  pajak dimanapun  dan  kapanpun  tanpa  harus mendatangi  induk  samsat  lagi.  Ketersediaan inovasi  layanan  aplikasi  SIGNAL  ini  telah disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan  masyarakat  sebagai  wajib  pajak. Seperti halnya dengan inovasi pelayanan pajak yaitu  menggunakan  aplikasi  SIGNAL  yang sebelumnya  menggunakan  aplikasi  SAMBAT dari  prosedur  pelayanan  nya  berbeda  dengan aplikasi  sebelumnya yaitu  aplikasi  SAMBAT, pelayanan  yang  sebelummnya  menggunakan aplikasi  SAMBAT  yang  dalam  pelayanannya masih  harus  tetap  mendatangi  induk  Samsat terdekat  untuk  pengesahan  STNK  nya,  tetapi setidaknya  mengurangi  antrian  ketika  dalam pelayanan pembayaran pajak. Sedangkan pada aplikasi SIGNAL lebih mudah dan lebih cepat karna masyarakat cukup melakukan
pembayaran  dan  pengesahan  STNK  melalui aplikasi SIGNAL saja tanpa harus meninggalkan  aktivitasnya  untuk  mendatangi induk Samsat terdekat.
Maka  dari  itu  pegawai  samsat  Balaraja tetap  harus  memberikan  pelayanan  langsung melalui induk samsat untuk pengesahan STNK nya dengan melakukan pelayanan pembayaran pajak  kendaraan  bemotor  melalui  aplikasi SAMBAT tidak serta merta dihilangkan begitu saja  karna  pegawai  pun  harus  memberikan kesesuaian  dan  adaptasi  kepada  masyarakat terutama  untuk  masyarakat  yang  sudah  lanjut usia.  Persyaratan  yang  digunakan  nya  pun
berbeda  untuk  aplikasi  SIGNAL  cukup memasukan  NIK  KTP  yang  terdaftar sedangkan untuk aplikasi SAMBAT membutuhkan  NIK  KTP,  NPOL  (Nomor Polisi),  nomor rangka, serta bukti pembayaran yang akan digunakan untuk pengesahan STNK di induk samsat terdekat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan bahwa diterapkannya penggunaan aplikasi  SIGNAL    di  Samsat  Balaraja  tentu mempermudah  pelayanan  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor  (PKB)  bagi  masyarakat, tetapi belum semua masyarakat bisa mengggunakan layanan aplikasi tersebut butuh penyesuaian  dan  adaptasi  dari  aplikasi sebelumnya, karna fitur dari aplikasi SIGNAL ini  berbeda  dengan  aplikasi  SAMBAT.  Oleh karna  itu  pegawai  Samsat  terus  melakukan sosialiasi  kepada  masyarakat  yang  sedang membayar pajak di Samsat induk maupun yang menggunakan layanan E-Samsat agar masyarakat  cepat  memahami  penggunaan aplikasi  SIGNAL.  Serta  membuat  spanduk lebih luas lagi disekitar lingkungan Samsat agar masyarakat  yang  melewati  Samsat  atau Masyarakat yang sedang melakukan pembayaran  pajak  di  induk  Samsat  bisa membaca terkait kemudahan aplikasi SIGNAL dalam  membayar  pajak  agar  semakin  banyak masyarakat  yang  tertarik  untuk  menggunakan aplikasi tersebut.
Berdasarkan hasil temuan di atas Inovasi layanan  SIGNAL  (Samsat  Digital  Nasional)
yang  dibentuk  oleh  Kepolisian  Republik Indonesia  memiliki  sifat  kompatibel  atau kesesuaian dengan inovasi yang ada sebelumnya.
Menurut  Rogers  (2003), complexity adalah sejauh mana suatu penemuan dianggap sulit untuk dipahami atau diterapkan. Sebagian besar  anggota  sistem  sosial  memahami beberapa  perkembangan,  sebagian  lainnya lebih  canggih  dan  karenanya  membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi. Kompleksitas  dianggap  sebagai  penghalang bagi  penyerapan  dan  pelaksanaan  inovasi. Sebuah  inovasi  bisa  saja  memiliki  tingkat kerumitan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan inovasi sebelumnya di Samsat Balaraja, namun inovasi  tersebut  benar-benar  memberikan solusi  yang  lebih  baik,  sehingga  hanya diperlukan proses adaptasi.
Untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada masyarakat, entitas publik memperbaiki sistem dan  prosedur  pelayanan  melalui  inisiatif- inisiatif  kreatif yang berpusat  pada kebutuhan dan  kepuasan  masyarakat.  Kantor  UPTD Samsat  Balaraja  merupakan  salah  satu organisasi  yang  melakukan  inovasi  dalam pelayanan publik. Memberikan pelayanan yang unggul  dalam  pelayanan  pajak  kendaraan bermotor  dengan  menggunakan  aplikasi SIGNAL, yang memberikan kemudahan dalam membayar  pajak  kendaraan  bermotor  bagi masyarakat  di  Samsat  Balaraja,  karena persyaratan yang dibutuhkan cukup sederhana
dan  hanya  membutuhkan  NIK  KTP  dan NOPOL  (nomor  polisi).  Hal  ini  ditunjukkan melalui kebutuhan layanan, proses layanan, dan metode  layanan  yang  tidak  berbelit-belit. Layanan  Aplikasi  SIGNAL  ini  memiliki kebutuhan layanan yang sederhana, yaitu cukup mendaftarkan  dengan  NIK  KTP  dan  NOPOL (Nomor  Polisi),  serta  prosedur  dan  metode layanan yang sederhana,  tidak seperti aplikasi sebelumnya  yaitu  aplikasi  SAMBAT  (Samsat Banten Nasional) yang sistem nya sering terjadi down  sehingga  tidak  maksimal  ketika digunakan   serta pengesahan STNK nya yang tetap  harus  datang  ke  induk  Samsat. Berdasarkan  hasil  penelitian,  kendala  yang paling  sering  terjadi  adalah  kesulitan  jaringan yang  menyebabkan  masalah  atau  hambatan pada  waktu-waktu  yang  tidak  tepat,  seperti pada  saat  melakukan  layanan  pembayaran pajak. Para ahli meyakini dalam penelitian ini bahwa  kompleksitas  dari  suatu  inovasi  sesuai dengan teori yang digunakan sebagai landasan oleh para peneliti, yaitu teori kompleksitas yang telah disesuaikan dengan konteks di lapangan. Hipotesis  Rogers  mengemukakan  sebagai berikut: Kerumitan ( complexity ) Karena belum banyak masyarakat yang mengetahui kemudahan  dari  inovasi  baru  menggunakan aplikasi SIGNAL, maka inovasi baru bisa jadi memiliki  tingkat  kerumitan  yang  lebih  tinggi dari  inovasi  sebelumnya,  namun  masyarakat yang  sudah  menggunakan  aplikasi  SIGNAL dalam  pembayaran  pajak  mengatakan  bahwa
pembayaran  pajak  dengan  layanan  aplikasi SIGNAL  justru  sangat  mudah  digunakan. Hasilnya,  sebuah  penemuan  benar-benar memberikan  pendekatan  yang  unggul,  hanya membutuhkan prosedur adaptasi.
Jadi, inovasi pelayanan dengan
menggunakan aplikasi SIGNAL yang dikembangkan  oleh  Kepolisian  Republik Indonesia  di  Samsat  Balaraja  tidak  memiliki kerumitan  dalam  arti  akan  dapat  merasakan kemudahan untuk masyarakat ketika melakukan  proses  pelayanan  pembayaran pajak.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  kebutuhan pelayanan,  proses  pelayanan,  dan  metode pelayanan yang sederhana. Kemudian, sebagian  informan  penelitian  yang  pernah memanfaatkan  aplikasi  SIGNAL  dalam pembayaran pajak. Rogers, (2003) Gagasan ini menyiratkan  bahwa  pelanggan  akan  lebih cenderung menerima barang  baru jika mereka merasakan kesederhanaan penggunaan aplikasi yang disediakan oleh produk yang inovatif.
Menurut  atribut trialability ,  sebuah penemuan dapat disetujui hanya jika telah diuji dan  terbukti  menawarkan  manfaat  atau  nilai yang lebih besar daripada inovasi sebelumnya. Oleh  karena  itu,  sebuah  produk  inovasi  harus melewati  tahap  "uji  publik",  di  mana  setiap orang atau semua pihak dapat menilai kualitas sebuah  inovasi.  Inovasi  layanan  aplikasi SIGNAL yang dikembangkan oleh Kepolisian Republik  Indonesia  bekerja  sama  dengan Samsat Induk saat ini telah memasuki tahap uji
publik.  Uji  coba  layanan  dan  sosialisasi mendorong inovasi layanan aplikasi SIGNAL. Namun,  banyak  wajib  pajak  yang  belum mengetahui  adanya  uji  coba  layanan  dan sosialisasi  yang  telah  dilakukan  oleh  Kantor Samsat  Balaraja  terhadap  keberadaan  layanan aplikasi SIGNAL, sehingga respon masyarakat sangat rendah.
Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah satu entitas pemerintah  yang  memiliki  peran  dalam memberikan  pelayanan  publik  dalam  bentuk produk  dan  jasa.  Pembentukan  Samsat dimaksudkan untuk mengefektifkan, mempermudah,  dan  mempercepat  pelayanan pajak  bagi  masyarakat.  Samsat  merupakan sistem  kerja  sama  terpadu  antara  Polri,  Dinas Pendapatan  Daerah  Provinsi,  dan  PT  Jasa Raharja  yang  menyediakan  berbagai  jenis pelayanan  dan  administrasi  pajak  kendaraan bermotor.  Layanan  untuk  menerbitkan  STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), TKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), PKB (Pemungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor), BBKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas  Jalan  (SWDKLLJ)  merupakan  contoh pengelolaan  pajak.  Selain  dari  teori  Rogers (1983), kondisi inipun sesuai dengan salah satu asas  pelayanan  yang  dibuat  oleh  Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara Nomor  63  Tahun  2003  tentang  Pedoman Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik,
yaitu  Transparansi.  Transparansi  diartikan sebagai  pelayanan  yang  bersifat  terbuka, mudah  dan  dapat  diakses  oleh  semua  pihak yang  membutuhkan  dan  mudah  dimengerti. Dalam  hal  ini,  inovasi  pelayanan  aplikasi SIGNAL  memberikan  transparansi  dalam bentuk  sosialisasi  kepada  masyarakat,  agar pelayanan yang diberikan dapat diakses dengan mudah  oleh  masyarakat  yang  membutuhkan. Dengan  kondisi  seperti  itu,  inovasi  pelayanan aplikasi  SIGNAL  memiliki  sifat  pelayanan yang  terbuka  kepada  masyarakat.  Inovasi layanan  aplikasi  SIGNAL  milik  Kepolisian Republik Indonesia telah menyelesaikan tahap uji publik di Samsat Balaraja. Uji coba layanan dan  sosialisasi  mendorong  kemajuan  untuk inovasi layanan aplikasi SIGNAL, tidak seperti inovasi  sebelumnya  pada  aplikasi  SAMBAT yang  ketika  sekarang  digunakan  masyarakat mengalami beberapa kendala seperti keterlambatan sistem atau sistem down, karna kurang  nya  uji  coba  publik.  Namun,  banyak wajib pajak yang belum mengetahui adanya uji coba  layanan  dan  sosialisasi  yang  dilakukan oleh Kantor Samsat
Balaraja dalam menggunakan  kemudahan  aplikasi  SIGNAL untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor. Menurut  hasil  temuan  penelitian,  sosialisasi layanan  melalui  aplikasi  SIGNAL  di  Samsat Balaraja  masih  kurang  lengkap  dan  tidak sampai  ke  telinga  masyarakat.  Masih  banyak masyarakat  yang  belum  mengetahui  adanya indoktrinasi program layanan aplikasi
SIGNAL.  Program  layanan  aplikasi  SIGNAL ini  sebenarnya  sangat  efektif  jika  Badan Pendapatan  Daerah  melakukan  sosialisasi secara  luas,  terutama  di  daerah-daerah  yang akan menjadi sasaran program layanan aplikasi SIGNAL.
Sebuah  penemuan  harus  dapat  mudah diamati  dalam  hal  cara  kerjanya  dan menciptakan  sesuatu  yang  lebih  baik,  sesuai dengan  karakteristik observability .  Orang  lain dapat dengan mudah melihat atau menyaksikan inovasi layanan aplikasi SIGNAL yang dibuat oleh  Kepolisian Republik  Indonesia  dari  hasil inovasi  sebelumnya  pada  aplikasi  SAMBAT (Samsat Banten Hebat). Dalam contoh ini, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya persyaratan,  cara,  dan  mekanisme  pelayanan yang sederhana dan tidak rumit. Hanya dengan NIK  KTP  dan  NOPOL  (nomor  polisi)  wajib pajak  bisa  melakukan  pembayaran  pajak kendaraan  bermotor,  sesuai  dengan  aturan. Selain  itu,  metode  dan  mekanisme  pelayanan yang ada terdiri  dari 3  tahap    yaitu registrasi, pendaftaran dan pembayaran. Maka dari kedua aplikasi  tersebut  dapat  dibedakan  bahwa aplikasi SIGNAL  merupakan hasil dari inovasi aplikasi  SAMBAT  yang  lebih  mudah digunakan  dan  sangat  praktis,  yang  bisa digunakan oleh seluruh wajib pajak tidak hanya dari  kendaraan  plat  Banten  saja  .Kondisi tersebut mengacu pada teori dari Rogers (1983) dalam  Suwarno  (2008:17),  Sejauh  mana  hasil dari sebuah penemuan dapat dilihat oleh orang
lain  didefinisikan  sebagai  observabilitas. Semakin  mudah  seseorang  atau  sekelompok orang  dapat  melihat  efek  dari  sebuah penemuan,  semakin  besar  kemungkinan individu  atau  kelompok  tersebut  akan menerimanya.  Akibatnya,  semakin  besar keuntungan relatif, kompatibilitas, trialability , dan observability ,  dan  semakin  rendah kompleksitasnya, semakin besar kemungkinan penemuan tersebut
diimplementasikan.
Prosedur pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Balaraja sangat simple dan tidak berbelit-belit apalagi semenjak adanya  inovasi  pembayaran  pajak  kendaraan Bermotor (PKB) dengan menggunakan aplikasi SIGNAL, sehingga mempermudah masyarakat dimanapun  dan  kapanpun  dalam  proses pembayaran  pajak.  Diterapkan  nya  aplikasi SIGNAL  di  samsat  Balaraja  saat  ini  tidak menghilangkan inovasi sebelumnya yang sudah ada  yaitu  aplikasi  SAMBAT,  aplikasi SAMBAT  pun  masih  tetap  digunakan  dalam pembayaran  pajak  tetapi  lebih  banyak  yang menggunakan aplikasi SIGNAL dalam pembayaran  pajak.  Karena  aplikasi  SIGNAL pengesahan  STNK  nya  bisa  dikirim  via  pos tidak harus ke induk samsat lagi. Individu lain dapat dengan mudah melakukan proses layanan dalam  inovasi  aplikasi  SIGNAL  dengan menggunakan teknik yang mudah ini. Layanan pembayaran  pajak  menggunakan  aplikasi SIGNAL merupakan layanan pembantu Kantor Samsat  Balaraja.  Layanan  inovasi  tersebut
diterbitkan  guna  mengurangi  antrian  yang menumpuk,  pungutan  liar,  serta  memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak
Berdasarkan  pemikiran  tersebut,  inovasi layanan  aplikasi  SIGNAL  dapat  dikatakan sederhana  jika  dilihat  dari  sisi  outcome  dan prosedur  pelayanannya,  karena  prosedur  yang harus dilalui hanya tiga tahap, yaitu registrasi, pendaftaran, dan pembayaran, serta persyaratan yang  ditentukan  hanya  perlu  lampiran  NIK KTP  dan  NOPOL  (nomor  polisi).  Dengan waktu pelayanan yang mendukung, masyarakat dapat lebih mudah melakukan layanan aplikasi SIGNAL.
Hambatan-hambatan  Dalam  Penerapan Aplikasi SIGNAL yaitu adanya ketidaktahuan masyarakat  mengenai  penggunaan  aplikasi signal, Keterlambatan sistem dalam pembayaran  pajak,  yang  menyebabkan  uang yang  telah  dibayar  kan  masyarakat  tidak langsung  masuk  ke  KASDA,  sehingga  proses pengesahan STNK pun  harus menunggu uang pembayaran  masuk  ke  KASDA  baru  STNK bisa dicetak, Masih terbatasnya anggaran yang digunakan dalam mengimplementasikan program  layanan  aplikasi  tersebut,  dan  masih adanya paradigma masyarakat yang konvensional  dalam  menyikapi  layanan elektronik  Samsat  atau  aplikasi  samsat, sehingga  sulit  untuk  mengubah  cara  pandang masyarakat  dalam  menghadapi  kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

## KESIMPULAN
Inovasi  pelayanan  pembayaran  pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi SIGNAL (Samsat    Digital  Nasional)  Di  UPTD  Kantor Samsat  Balaraja  Kabupaten  Tangerang  dapat dikatakan  sudah  efektif  dan  sudah  berjalan dengan  baik  walaupun  masih  memilki kekurangan  dari  fitur  pada  aplikasi  tersebut. Pernyataan  tersebut  sesuai  dengan  lima indikator menurut Rogers (2003) yaitu relative
advantages (keuntungan  relatif)  bahwa Aplikasi SIGNAL dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat karna
memudahkan dan menghemat waktu masyarakat  tidak  seperti  inovasi  sebelumnya, yakni  aplikasi  SAMBAT  yang  masih  harus tetap  ke  induk  samsat  untuk  pengambilan pengesahan  STNK.  Dari  segi compability (kesesuaian),  aplikasi  SIGNAL  pengganti aplikasi SAMBAT memiliki prosedur pelayanan  yang  masih  sama  dengam  aplikasi SAMBAT hanya proses pengesahan STNK nya saja  yang  berbeda.  Aplikasi  SIGNAL  tidak memiliki  kerumitan  dalam  arti  akan  dapat merasakan  kemudahan  untuk  masyarakat ketika melakukan proses pelayanan pembayaran pajak.
Dari  segi trialability (kemungkinan dicoba),  keterbaruan  pelayanan  aplikasi SIGNAL  sudah  melalui  uji  coba  layanan  dan sosialisasi, tetapi sebagian  masyarakat umum sebagai  wajib  pajak  masih  banyak  yang  tidak tahu mengenai uji coba aplikasi SIGNAL dan
informasi terkait aplikasi SIGNAL yang sudah dilakukan  oleh  pihak  kantor  Samsat  Balaraja, dan terakhir observability (kemudahan diamati) di  mana  Inovasi  layanan  aplikasi  SIGNAL  di UPTD  kantor  Samsat  Balaraja  sudah  dapat dengan  mudah  diamati  dan  digunakan  oleh masyarakat dalam pembayaran pajak dan telah berhasil menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari layanan aplikasi SAMBAT.
Beberapa faktor yang menjadi penghambat  pelayanan  pembayaran  pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi SIGNAL di  Kantor  Samsat  Balaraja  Kabupaten Tangerang  diantaranya  kurangnya  kesadaran masyarakat  tentang  kewajiban  membayar pajak,  kurangnya  pengetahuan  masyarakat tentang kemudahan pembayaran pajak menggunakan  aplikasi  SIGNAL,  dan  kurang baiknya  akses  internet  sehingga  sering menghambat  proses  penggunaan  aplikasi SIGNAL.

## REFERENSI
Arribe et al (2022). Analysis of National Signal Application  User  Satisfaction  Levels Using  the  End  User  Computing Satisfaction (EUCS) Method.
Ciko  Muslim  Pribadi.  2017.  Efektivitas
Program Samsat Keliling dalam meningkatkan  PAD  di  Samsat  Balaraja Kabupaten Tangerang: Vol 5 No 6.
Defrian,  Diki  dkk.  2021.  “Inovasi  Pelayanan Pajak  Kendaraan  bermotor  Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada  Kantor  Samsat  Di  Kabupaten Pandeglang”. Jurnal  Ilmiah  Wahana Bhakti Praja , Vol 11 No 2, 163-174.
Dirlantas Polda Banten. 2022. data kuantitas jumlah  kendaraan di provinsi
Banten. https://banten.tribunnews.com/2022/10/23/seb anyak-15-juta-data-registrasi-dan- identifikasi-kendaraan-bermotor-di- banten-terancam-dihapus Frederickson,  H.George.  1984.  Administrasi Negara Baru. Jakarta: LP3ES. Herawati, Latifa Novina dkk. 2022. “Pengaruh
Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada  Wajib  Pajak  Di  Samsat  Kota Cimahi)”. Jurnal  Pendidikan  Akuntansi , Vol 10 No 1, 50-51.
Henry, Nicholas, (1988). Public Administration and  Public  Affairs.  Diterjemahkan  oleh
Luciana D. Lontoh. Administrasi Negara dan Masalah-masalah
Kenegaraan.
Penerbit Rajawali Jakarta.
Hastuti,  Sri  Endah.  2015.  Inovasi  Sanitary Landfill  Dalam  Penanganan  Sampah Pada  Dinas  Pertamanan  dan  Kebersihan Kota  Makassar.  Makassar:  Universitas Hasanuddin.
Ilham.  2016.  “Inovasi  Pelayanan  Dalam Pengurusan  Pajak  Kendaraan  Bermotor Pada  Uptd  Samsat  Kota  Bukittinggi”. Jom Fisip , Vol 3 No 2, 3-5.
Kapoor, K. K., Dwivedi, Y. K., & Williams, M. D. (2014). Rogers’ Innovation Adoption Attributes:  A  Systematic  Review  and Synthesis  of  Existing  Research.  In Information  Systems  Management  (Vol. 31, Nomor 1).
Koch.  2005  .Pediatric  Dentistry :  A  Clinical
Approach. London: Blackwell Publising. Mr.  Dr.  N.  J.  Feldmann.  2019.  De  Over
Heidsmiddelen Van Indonesia.
Mardiasmo.  2011.  Perpajakan  Edisi  Revisi 2011. Yogyakarta : Andi.
Rogers,  E.M.  2003.  Diffusion  of  Innovation, 5th Edition, The Free Press. New York.
Yogi  Suwarno,  dalam  Lan.  2007.  Inovasi  di Sektor Publik. Jakarta: STIA-LAN Press. Sangkala.  2013.  Innovative  Governance Konsep  Dan  Aplikasi.  Surabaya  : Capuya.
Smeets,  MJH.  2002.  Akuntansi  Perpajakan.
Yogyakarta: Andi.
Suyono,  Evan.  2015.  Inovasi  Kebijakan Pendidikan  di  Kota  Palopo.  Makassar: Universitas Hasanuddin.
Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan  ketiga  atas  undang-undang Nomor  6  tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
Undang–Undang  Nomor 28 tahun  2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan https://www.academia.edu/2901110/Penerapan _Electronic_Government_Dalam_Pelaya nan_Publik_Di_Era_Otonomi_Daerah http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/ 123456789/4768/Pembangunan%20SD M%20berbasis%20E-gov- Hasniati.pdf?sequence=1 http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/ 123456789/1819/BAB%20II.pdf?sequen ce=9 https://k3i.korlantas.polri.go.id/