189

## ANAlISIS SejArah PemIkIraN ekoNomI ISlAm mASA klASIk
kharidatul mudhiiah PP. Asholatiah Rembang Email:faridatul198@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di era klasik dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW berada di Madinah hingga masa pemerintahan khulafaurrasyidin. Pada awalnya ekonomi syariah masih sederhana, prinsip itu hanya dari wahyu  Al-Quran  dan  ijtihad  Nabi  Muhammad  SAW.  Setelah beliau meninggal, Abu Bakar melanjutkan praktek ekonomi Islam dan  menekankan  pada  ketepatan  pembayaran  zakat.  Praktek ekonomi Islam di era Umar menekankan pada manajemen Baitul Mal  dan  pajak  pengelolaan  lahan  (kharaj)  yang  disita  dari negara ditaklukkan. Di era Ustman, ia memutuskan untuk tidak mengambil gaji dari kantornya. Sebaliknya, ia menabung uangnya untuk investasi negara. Dalam era Ali bin AbiThalib, pajak atas pemilik hutan adalah sekitar 4000 dirham dan diperbolehkan Ibnu Abbas, Gubernur Kufah, mengambil sayur sebagai zakat yang akan digunakan sebagai rempah-rempah. Dalam kewenangannya, Ali memiliki prinsip bahwa distribusi uang untuk orang berdasarkan kemampuan mereka.
Kata kunci: Sejarah, Ekonomi, Klasik

## Abstract
HISTORICAL  ANALYSIS  OF  ISLAMIC  ECONOMIC THOUGHT DURING CLASSICAL ERA. This article describes

## Kharidatul Mudhiiah
the history of Islamic economic thought in classic era fom the time of the Prophet Muhammad until the Four Chaliphs. At that time, the Islamic economy was still simple; its principle was only from a revelation of Al-Quran and ijtihad of the prophet Muhammad SAW.  After  the  Prophet  passed  away,  Abu  Bakar  continued  the practice of Islamic economy and emphasized on zakat payment. The  practice  of  Islamic  economy  in  Umar  era  emphasized  on Baitul Mal management and tax of land management (kharaj) which was seized from the conquered country. In Ustman era, he decided  not  to  take  salary  from  his  office.  Instead,  he  enlighted government’s  burden  in  serious  things  and  saved  his  money  for country’s investment. In Ali bin AbiThalib era, taxes upon forest owners was about 4000 dirham and allowed Ibnu Abbas, Kufah governor, took zakat onfresh vegetable that would be used as spices. In its authority, Ali had principle that the distribution of money for people based on their capacity.
Keywords: History, Economy, Classic
Pendahuluan A.
Terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam,  yaitu  ekonomi  syariah  dan  ekonomi  Islam.  Keduanya merujuk  satu  azas,  yakni  ekonomi  yang  berdasarkan  prinsip syariah.  Dilihat  dari  segi  berkembangnya,  ekonomi  syariah lahir  dan  berkembangnya  agama  Islam  di  dunia  ini.  Pada  fase ketika  Rasulullah  masih  di  Makkah,  kegiatan  ekonomi  belum sempat dilakukan sebab perjuangan dan fokus dakwahnya dalam rangka  menguatkan  ketauhidan  pada  orang-orang  Quraisy  yang menyembah berhala. Kegiatan ekonomi Rasulullah baru terlaksana ketika  beliau  berada  Madinah  dengan  menata  pemerintahan sekaligus menata perekonomian masyarakat Madinah.
Shiddiq  menjelaskan  dalam  Karim  (2002)  melihat  fakta sejarah,  pemikiran  Islam  seusia  Islam  itu  sendiri.  Sejak  nabi mempraktikkan ekonomi dikalangam masyarakat madinah ketika itu  perekonomian  Islam  dimulai.  Praktik  ekonomi  yang  telah dilakukan nabi dilanjutkan oleh generasi setelahnya hingga saat ini. Sepanjang  14  abad  sejarah  Islam  ekonomi  Islam  juga  senantiasa
Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya
dikaji melalui perspektif syar’iah dan mu’amalah. Sebagian besar diskusi  ini  hanya  terkubut  dalam  literar  tafsir  al-Qur’an,  syarah hadis, dasar-dasar hukum, ushul fiqih dan hukum fikih.
Dari  kajian-kajian  di  atas,  disinyalir  belum  ada  usaha yang  dilakukan  untuk  mengkaji  lebih  dalam  materi-materi  ini dan menyajikannya secara sistematis. Bahkan sebagian orientalis juga  memberikan  perhatian  khusus  pada  pemikiran  politik  dan ekonomi dari pemikir-pemikir Islam pendahulu. Namun demikian, sampai saat ini kita tidak mempunyai satu buku pun yang khusus membahas  sejarah  pemikiran  ekonomi  Islam.  Yang  dimiliki pemikir dan sarjana muslim serta pengkaji ekonomi Islam hanyalah makalah-makalah yang kebanyakan ditulis setelah setengah abad pertengahan  tentang  pemikiran  ekonomi  sarjana-sarja  Islam  di masa lalu (Karim, 2002).
Dari literatur-literatur yang telah ditulis oleh para sarjana dan pemikir ekonomi Islam, kita hanya menemukan sedikit buku yang  secara  khusus  menelaah  tentang  ekonomi  Islam.  Di  antara ulama’  kontemporer  yang  menuangkan  pemikirannya  tentang ekonomi Islam adalah Muhammad al-Ghazali dalam al-Islam wa al-Aud } a’  al-Iqtis}adiyah (Islam  dan  Kedudukan  Ekonomi),  dan al-Isla > m wa Muftara ‘alaihi baina al-Syuyuiyyi > n wa al-Ra’sumaliyyi > n (Islam  yang  didiskritkan  antara:  Sosialisme  dan  Kapitalisme). Karya lain ditulis oleh Sayyid Qutb yaitu al-‘Adalah al-Ijtima > ’iyyah fi > al-Isla > m (Keadilan Sosial dalam Islam). Sedangkan karya dalam bentuk artikel misalnya yang ditulis oleh Dr. Muhammad Abdullah Darraj  tentang  bunya  bank  yang  disampaikan  pada  Konferensi Paris 1951; ceramah yang disampaikan Dr. Muhammad Abdullah al-Arabi serta Dr. Isa Abduh dan lainya (al-Qardhawi, 2000).
Melihat  fakta  di  atas  maka  ruang  lingkup  studi  tentang ekonomi  Islam  sangat  terbatas.  Sudi  ini  tidak  melakukan  survey tertahap pemikiran ekonomi Islam secara langsung, tetapi hanya mensurvey tulisan-tulisan terkini yang ditulis dalam bahasa Arab, Inggiis  dan  Urdu  tentang  pemikiran  ekonomi  dari  para  pemikir Islam di masa lalu. Sebenarnya, masih banyah isu yang luput dari perhatian ekonom seperti mereka ungkapkan dapat menimbulkan

## Kharidatul Mudhiiah
keingintahuan, mendorong diskusi-diskusi yang menarik perhatian isu-isu besar di atas  (Karim, 2002).
Dalam  artikel  ini  akan  dikaji  tentang  pemikiran  ekonomi pada masa klasik utamanya pada masa Khulafa’ al-Rasyidin.  Pada awal Islam merupakan awal mula tonggak ekonomi Islam mulai. Landasan-landasan  ekonomi  Islam  juga  telah  muncul  seiring dengan  wahyu  al-Qur’an  dan  kebijakan  Nabi  terkait  dengan ekonomi  masyarakat  madinah  pada  waktu  itu,  serta  kebijakan- kebijakan ekonomi yang pada khulafa’ al-Rasyidin.

## Pembahasan B.
Pengertian Ekonomi Islam 1.
Pada  dasarnya  persoalan  ekonomi  sama  tuanya  dengan keberadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi, bukti-bukti konkret paling  awal  yang  bisa  ditelusuri  ke  belakang  hanya  hingga  masa masa  Yunani  kuno  (Noor,  2014).  Sedangkan  dalam  pemikiran ekonomi  Islam,  Shiddiqy  dalam  Abdullah  (2010)  menjelaskan bahwa pemikiran ekonomi Islam merupakan respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran Al- Qur’an dan sunnah, ijtihad (pemikiran) dan pengalaman empiris mereka. Objek kajian dalam pemikiran ekonomi Islam bukanlah ajaran  tentang  ekonomi,  tetapi  pemikiran  para  ilmuan  islam tentang ekonomi dalam sejarah atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan sunnah tentang ekonomi. Objek pemikiran ekonomi islam juga mencakup bagaimana sejarah ekonomi Islam yang terjadi dalam praktik historis.
Merujuk pada al-Qur’an (5:66), ekonomi Islam diidentikkan dengan iqtis } a > d (muqtashid;  golongan  pertengahan),  atau  bisa diartikan  menggunakan  rezeki  yang  ada  di  sekitar  kita  dengan cara berhemat agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan tidak merusak nikmat apapun yang diberikan kepada-Nya. Uraian di  atas  dapat  diampil  kesimpulkan  bahwa  ekonomi  Islam  bukan nama  baku  dalam  terminology  Islam,  tidak  ada  peraturan  atau undang-undang yang menyatakan harus bernama ekonomi Islam.
Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya
Sehingga bisa saja orang mengatakan ekonomi syariah, ekonomi ilahiyah, ekonomi Qur’ani, ataupun ekonomi saja. Namun nama ekonomi Islam lebih popular dikarenakan masyarakat lebih mudah mengidentifikasi nama Islam di mana nama tersebut lebih familiar dengan masalah masyarakat sehari-hari (Sudarsono, 2002).Ahram Khan  berpendapat  ekonomi  Islam  atau  ekonomi  syariat  adalah “Islamic ecomic aims the wtudy of human falah (well being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation” (ilmu  ekonomi  Islam  adalah  ilmu  yang  bertujuan untuk  melakukan  kajian  tentang  kebahagian  hidup  manusia (human  falah) yang  dicapai  dengan  mengorganisasikan  sumber daya alam atas dasar gotong royong dan partisipan). Sekilas dapat disimpulkan bahwa definisi di atas bermaksud memberikan muatan normatif dalam tujuan-tujuan aktifitas ekonomi yakni kebahagiaan atau kesuksesan hidup manusia yang tidak saja di dunia akan tetapi juga di akhirat nanti. Definisi ini secara implicit juga menjelaskan tentang cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan itu, yaitu berupa kerja sama (ta’awun) dan partisipasi aktif dalam mencapai tujuan yang baik (Hak, 2011).
Hampir sama apa yang dikemukakan oleh Mannan (1997), ekonomi Islam adalah “Islamics problems of a people imbued with the economics problems of a people imbued with the values of Islam” (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah  ekonomi  masyarakat  yang  diilhami  oleh  nilai- nilai Islam). Definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga  manusia  dengan  bakat  relegius  manusia  itu  sendiri.  Hal  ini disebabkan  banyaknya  kebutuhan  dan  kurangnya  saran,  maka timbullah masalah ekonomi, baik dalam ekonomi modern maupun dalam ekonomi Islam (Hak, 2011).
Istilah-istilah  di  atas  menjelaskan  antara  ekonomi  dan Islam.  Dengan  adanya  lebel  Islam  dalam  ekonomi,  ini  berarti menjadi  dasar  hukum  bahwa  ekonomi  itu  bukanlah  ekonomi konvensional.  Dari  sumber  hukum  ini  yang  menyebabkan  ilmu ekonomi  ini  disebut  “ekonomi  Islam”,  atau  kalau  dihubungkan

## Kharidatul Mudhiiah
dengan sumber ajaran Islam, berarti ekonomi Islam adalah sebuah ilmu yang didasarkan atas al-Qur’an dan Hadis. Ini berarti bahwa kata Islam sebagai syarat suatu perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan didasarkan atas pedoman ekonomi Islam. Maka kalau kata ekonomi tidak disandingkan dengan kata Islam, maka tidak menggunakan  dasar  al-Qur’an  dan  hadis.  Namun,  hal  ini  akan menimbulkan  masalah  apabila  dalam  praktiknya  ekonomi  Islam tidak sesuai dengan apa yang diidealkan, sehingga menyebabkan Islam  akan  kehilangan  makna  sebagai  pedoman  yang  paling sempurna untuk manusia (Sudarsono, 2002).
Oleh karena itu, nama ekonomi Islam sangat dipengaruhi oleh  mainset  dan  penafsiran  kaum  muslimin  terhadap  praktik ekonomi Islam yang kita temukan. Apabila pengalaman ekonomi Islam  berkaitan  dengan  aturan-aturan  tentang  perintah  dan larangan  semata,  maka  maka  nama  ekonomi  Islam  lebih  banyak berkitan dengan norma. Justru, interpretasi ini akan membangun paradigm  bahwa  ekonomi  Islam  sebagai  ilmu  normative.  Bila pengalaman yang kita temukan banyak berkaitan tentang persoalan actual,  misalnya  praktik  lembaga  keuangan  syariah  dan  praktik zakat maka menghasilkan maka ekonomi Islam yang lebih berbeda (Sudarsono, 2002).
Perekonomian Islam  pada Masa Rasulullah Saw.

## 2.
Munculnya Islam dengan diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah  merupakan  babak  baru  dalam  sejarah  dan  peradaban manusia.  Pada  saat  di  Makkah  Rasullah  saw.  mengemban  tugas menguatkan pondasi akidah kaum muslim. Rasulullah di Makkah hanya berposisi sebagai pemuka agama. Sedangkan ketika hijrah ke Madinah, saat pertama kali tiba keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat  Madinah  belum  memiliki  pemimpin  atau  raja  yang berdaulat.  Yang  ada  hanya  kepala-kepala  suku  yang  menguasai daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini kota Madinah belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah

## Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya
Yahudi,  namun  ekonominya  masih  lemah  dan  bertopang  pada bidang pertanian (Karim, 2002).
Kedatangan Rasulullah di Madinah diterima dengan tangan terbuka  dan  penuh  antusias  oleh  masyarakat  Madinah.  Dalam waktu yang singkat beliau menjadi pemimpin suatu komunitas yang kecil yang terdiri dari para pengikutnya, namun jumlah hari demi hari semakin meningkat. Hampir seluru penduduk kota Madinah menerima  Nabi  Muhammad  menjadi  pemimpin  di  Madinah, tak terkecuali orang-orang Yahudi. Di bawah kepemimpinannya, Madinah berkembang cepat dan dalam waktu sepuluh tahun telah menjadi negara yang sangat besar dibandingkan dengan wilayah- wilayah lain di seluruh jazirah Arab (Karim, 2002).
Di  Madinah,  Rasulullah  mula-mula  mendirikan  majelis syura, majelis ini terdiri dari pemimpin kaum yang sebagian dari mereka bertanggung jawab mencatat wahyu. Pada tahun 6 Hijriyah Rasulullah mengangkat sekretaris dengan bentuk sederhana telah dibangun.  Rasulullah  juga  telah  mengutus  utusan  ke  pemimpin negara-negara  tetangga.  Orang-orang  ini  mengerjakan  tugasnya dengan sukarela dan membiayai hidupnya dari sumber independen, sedangkan pekerjaan sangat sederhana tidak memerlukan perhatian penuh. Pada dasarnya, orang-orang yang ingin bertemu kebanyakan orang-orang miskin. Mereka diberikan makanan dan juga pakaian. Setelah  Makkah  telah  dikuasai  kaum  muslimin,  jumlah  delegasi yang  datang  bertambah  banyak  sehingga  tanggung  jawab  Bilal untuk melayani mereka bertambah (Sudarsono, 2002).
Tentara secara formal juga belum terbentuk. Ketika diseru untuk  berjihad,  semua  muslim  yang  mampu  dianjurkan  untuk menjadi  tentara.  Mereka  tidak  mendapatkan  gaji  tetap,  tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang (ghanimah) .  Rampasan  tersebut  meliputi  senjata,  kuda,  unta dan  barang-barang  bergerak  lain  yang  didapatkan  dalam  perang (Sudarsono, 2002). Situasi ini berubah setelah turunnya surat al- Anfal ayat 41:
Ketahuilah,  sesungguhnya  apa  saja  yang  dapat  kamu  peroleh  sebagai rampasan  perang,  maka  sesungguhnya  seperlima  untuk  Allah,  Rasul,

## Kharidatul Mudhiiah
kerabat  Rasul,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan  ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada  hamba  Kami  (Muhammad)  di  hari  Furqaan,  yaitu  di  hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (QS. al-Anfal: 41).
Dengan  turunnya  ayat  ini,  Rasulullah  mengimple- mentasikannya kepada  para sahabatnya yang telah menang dalam peperangan.  Rasulullah  membagi  seperlima  (khums)  rampasan perang  menjadi  tiga  bagian.  Bagian  pertama  untuk  Rasulullah sendiri dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya dan bagian ketiga untuk anak yatim piatu, orang yang membutuhkan dan yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil). Empat perlima bagian yang lain dibagi di antara para prajurit yang ikut dalam perang (dalam kasus tertentu beberapa orang yang tidak ikut serta dalam perang juga  mendapat  bagian).  Penunggang  kuda  mendapatkan  dua bagian, untuk dirinya sendiri dan kudanya. Bagian untuk prajurit wanita  yang  hadir  dalam  perang  untuk  membantu  beberapa  hal tidak mendapatkan bagian dari ghanimah (Sudarsono, 2002). Permasalahan  ekonomi  yang  dibangun  Rasulullah  di Madinah  dilakukan  setelah  menyelesaikan  urusan  politik  dan masalah  konstitusional.  Rasulullah  meletakkan  sistem  ekonomi dan  fiskal  negara  sesuai  dengan  ajaran  al-Qur’an.  Al-Qur’an telah meletakkan dasar-dasar ekonomi. Prinsip Islam yang dapat dijadikan  poros  dalam  semua  urusan  duniawi  termasuk  masalah ekonomi  adalah  kekuasan  tertinggi  hanyalah  milik  Allah  swt. semata  (QS,  3:  26,  15:2,  67:1)  dan  manusia  diciptkan  sebagai khalifah-Nya  di  muka  bumi  (QS,  2:30,  4:166,  35:39),  sebagai pengganti  Allah  di  muka  bumi,  Allah  melimpahkan  urusan bumi  untuk  dikelola  manusia  sebaik-baiknya.  Kamakmuran dunia merupakan pemberian Allah Swt. dan manusia akan dapat mencapai keselamatannya jika ia dapat menggunakan kemakmuran tersebut  dengan  baik  dan  dapat  memberikan  keuntungan  bagi orang lain (Karim, 2002).
Dalam  sistem  ekonominya,  Islam  mengakui  kepemilikan pribadi,  Dalam  mencari  nafkah  kaum  muslimin  berkewajiban mencara nafkah yang halal dan dengan cara yang adil. Rasulullah
Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya
pun  menganjurkan  mencari  nafkah  yang  baik  adalah  melalui perniagaan dan jual beli. Dalam berniagaan Rasulullah melarang mencari  harta  kekayaan  dengan  cara-cara  yang  ilegal  dan  tidak bermoral. Islam tidak mengakui permbuatan menimbun kekayaan atau  mengambil  keuntungan  atas  kesulitan  orang  lain.  Di  sisi lain, terdapat pula cara-cara perniagaan yang dilarang oleh Islam, misalnya  judi,  menimbunan  kekayaan,  penyelundupan,  pasar gelap, korupsi, bunya, riba dan aktivitas-aktivitas yang sejenisnya (Karim, 2002).
Pada zaman Rasulullah, sudah mulai ditanamkan larangan pembungaan uang atau riba, sebagaimana yang biasa oleh orang- orang Yahudi di Madinah. Islam benar-benar menentang praktik- praktik  tidak  fair  dalam  perekonomian  tersebut.  Karena  riba didasarkan  atas  pengeluaran  orang  dan  merupakan  eksploitasi yang nyata, dan Islam melarang bentuk eksploitasi apapn “apakah itu dilakukan olehorang-orang kaya terhadap orang-orang miskin, oleh penjual terhadap pembeli, oleh majikan terhadap budak, oleh laki-laki  terhadap  wanita,  dan  lain  sebagainya.”  Al-Qur’an  pun menyebut, “Dan apa yang kamu berikan sebagai tambahan (riba) untuk menambah kekayaan manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah” (QS, 30: 39).
Maka  untuk  menghilangkan  riba  ini,  al-Qur’an  memberi solusi  dengan  cara  zakat,  shodaqah  dan  sejenisnya.  Ini  ditandai dengan diwajibkannya shadaqah fitrah pada tahun kedua hijriyah atau  lebih  dikenal  dengan  zakat  fitrah  setiap  bulan  ramadhan datang, yang didistribukan kepada para fakir, miskin, budak, amil (pengurus  zakat),  muallaf  dan  lain-lain.  Sebelum  diwajibkannya zakat,  pemberian  sesuatu  kepada  orang  yang  membutuhkan bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusu atau ketentuan hukumnya. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada  tahun  ke-9  hijrah  ketika  dasar  Islam  telah  kokoh,  wilayah negera berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang disusun Rasulullah saat itu meliputi pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas

## Kharidatul Mudhiiah
dan tingkat persentase zakat untuk barang-barang yang berbeda- beda (Karim, 2002).
Tatanan ekonomi negera madinah sampai tahun keempat hijrah,  pendapatan  dan  sumber  dayanya  masih  relatif  kecil. Kekayaan pertama datang dari banu Nadzir, kelompok ini masuk dalam pakta Madinah tetapi mereka melanggar perjanjian, bahkan berusaha  membunuh  Rasulullah  saw.  nabi  meminta  mereka meninggalkan  kota  Madinah,  akan  tetapi  mereka  menolaknya, Nabipun  mengerahkan  tentara  untuk  mengepung  mereka.  Pada akhirnya, mereka menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang-barang sebanyak daya angkut unta, kecuali baju baja. Semua milik Banu Nadzir yang ditinggalkan menjadi milik Rasulullah  saw.  sebagaimana  ketentuan  yang  sampaikan  Allah dalam al-Qur’an, kaerena mereka mendapatkan tanpa peperangan. Rasulullah  pun  membagikan  tanah-tanah  ini  kepada  kaum  fakir miskin  dari  golongan  anshar  dan  muhajirin.  Sendangkan  bagian Rasulullah  diberikan  kepada  keluarganya  untuk  memenuhi kebutuhannya (Sudarsono, 2002).
Aset  pemerintahan  Islam  Madinah  juga  didapat  dari Khaibar, yang terlah ditaklukkan pada tahun ke-7 hijrah. Setelah pertempuran  satu  bulan  mereka  menyerah  dengan  syarat    tidak meninggalkan  tanah  mereka.  Mereka  mengatakan  kepada Rasulullah, bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengalaman khusus dalam bertani dan berkebun kurma. Mereka meminta izin untuk tetap tinggal di Khaibar. Rasulullah mengabulkan permintaan mereka  dan  memberikan  kepada  mereka  setengah  bagian  hasil panen dari tanah mereka. Sahabat Nabi bernama Abdullah Rawabah biasanya  daang  tiap  tahun  untuk  memperkirakan  hasil  produksi dan membaginya menjadi dua bagian yang sama banyak. Hal itu terus  berlangsung  selama  masa  pemerintahan  kepemimpinan Rasulullah saw. dan Abu Bakar al-Shiddiq (Sudarsono, 2002).
Pada intinya, pada zaman awal-awal Islam pendapatan yang didapatkan  oleh  negara  Islam  Madinah  masih  sangat  kecil.  Di antara sumber pendapatan yang masih kecil itu berasal dari sumber- sumber,  diantaranya:  rampasan  perang  (ghanimah),tebusan
199
Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya
tawanan perang, pinjaman dari kaum muslim, khumuz atau rikaz (harta karun temuan pada periode sebelum Islam), wakaf, nawaib (pajak  bagi  muslimin  kaya  dalam  rangka  menutupi  pengeluaran negara selama masa darurat, amwal fadhla (harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris), zakat fitrah, kaffarat (denda atas kesalahan yang dilakukan seorang mislim pada acara keagamaan), maupun sedekah dari kaum muslim dan bantuan-bantuan lain dari para shahabat yang tidak mengikat.
Perekonomian Islam para Masa Khulafa’ al-Rasyidin
3.
Masa Abu Bakar a. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin mengangkat Abu
Bakar  menjadi  khalifah  pertama.  Abu  Bakar  mempunyai  nama lengkap Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi. Masa pemerintahan Abu  Bakar  tidak  berlangsung  lama,  hanya  sekitar  dua  tahunan. Dalam kepemimpinannya Abu Bakar banyak menghadapi persoalan dalam negerinya, di antaranya kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang membayar zakat. Berdasarkan musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut sebagai perang Riddah (perang melawan kemurtadan) (Yatim, 2000).
Sebelum menjadi Khalifah Abu Bakar tinggal di Sikh yang terletak di pinggiran kota Madinah. Setelah berjalan 6 bulan dari kekhalifahannya,  Abu  Bakar  pindah  ke  pusat  kota  Madinah  dan bersamaan dengan itu sebuah Baitul Mal dibangun. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarganya diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal ini. Abu Bakar diperbolehkan mengambil dua setengah atau dua tiga perempat dirham setiap harinya dari Baitul Mal dengan beberapa waktu. Ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga  ditetapkan  2000  atau  2500  dirham  dan  menurut keterangan 6000 dirham per tahun (Al-Usairy, 2006).
Namun  di  sisi  lain,  beberapa  waktu  menjelang  wafatnya Abu  Bakar,  ia  banyak  menemui  kesulitan  dalam  mengumpulkan pendapatan negara sehingga ia menayakan berapa banyak upah atau gaji  yang  telah  diterimanya.  Ketika  diberitahukan  bahwa  jumlah

## Kharidatul Mudhiiah
tunangannya  sebesar  8000  dirham,  ia  langsung  memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil  penjualannya  diberikan  kepada  negara.  Juga,  Abu  bakarr mempertanyakan  tentang  berapa  banyak  fasilitas  yang  telah dinikmatinya  selama  menjadi  khalifah.  Ketika  diberitahukan tentang fasilitasnya, ia segera menginstruksikan untuk mengalihkan semua  fasilitas  tersebut  kepada  pemimpin  berikutnya  nanti (Karim,  2004).
Dalam  menjalankan  pemerintahan  dan  roda  ekonomi masyarakat Madinah Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan  zakat.  Abu  Bakar  juga  mengambil  langkah-langkah yang strategis dan tegas untuk mengumpulkan zakat dari semua umat Islam termasuk Badui (a’rabi) yang kembali memperlihatkan tanda-tanda  pembangkangan  membayar  zakat  sepeninggal Rasulullah  saw.  Dalam  kesempatan  yang  lain  Abu  Bakar mengintruksikan pada pada amil yang sama bahwa kekayaan dari orang yang berbeda tidak dapat digabung, atau kekayaan yang telah digabung tidak dapat dipisahkan. Hal ini ditakutkan akan terjadi kelebihan  pembayaran  atau  kekurangan  penerimaan  zakat.  Hasil pengumpulan  zakat  tersebut  dijakan  sebagai  pendapatan  negara dan  disimpan  dalam  Baitul  Mal  untuk  langsung  didistribusikan seluruhnya kepada kaum Muslimin hingga tidak ada yang tersisa (Karim, 2006)
Prinsip yang digunakan Abu Bakar dalam mendistribusikan harta baitul mal adalah prinsip kesamarataan, yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah saw. dan tidak membeda-bedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang kemudian, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Dengan demikian, selama masa  pemerintahan  Abu  Bakar,  harta  Baitul  mal  tidak  pernah menumpuk  dalam  jangka  waktu  yang  lama  karena  langsung didistribusikan kepada seluruh kaum Muslimin, bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum Muslimin diberikan bagian hak yang sama dari  hasil  pendapatan  negara.  Apabila  pendapatan  meningkat,
Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya
seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorangpun yang dibiarkan dalam kemiskinan (Karim, 2006).
Masa Umar bin Khattab
b. Umar  bin  Khattab  merupakan  pengganti  dari  Abu  Bakar.
Untuk pertama kalinya, pergantian kepimpinan dilakukan melalui penunjukan. Berdasarkan hasil musyawarah antara pemuka sahabat memutuskan  untuk  menunjuk  Umar  bin  al-Khattab  sebagai khalifah  Islam  kedua.  Keputusan  tersebut  diterima  dengan  baik oleh kaum Muslimin. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khattab  menyebut  dirinya  sebagai  Khalifah  Khalafati  Rasulillah (Pengganti  dari  Pengganti  Rasulillah).  Umar  juga  memperkenal istilah Amir al-Mu’minin (Komandan orang-orang yang beriman) kepada para sahabat pada waktu itu (Yatim, 2000).
Pemerintahan  umar  berlangsung  sepuluh  tahun.  Banyak kebijakan-kebijakan  yang  dilakukan  pada  masa  Umar,  termasuk dibidang perekonomian pemerintah. Pada masa Umar ini banyak daerah-daerah disekitar Arab telah dikuasai Islam, termasuk daerah Persia dan Romawi (Syiria, Palistina dan Mesir). Atas keberhasilan dan menguasai wilayah-wilayah yang diluar wilayah jazirah Arabia ini, Umar dijuluki sebagai The Saint Paul of Islam (Karim, 2006).
Dalam  pemerintahannya  ini,  banyak  hal  yang  menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat Muslim pada waktu itu, di antaranya:
Pertama, pendirian  Lembaga  Baitul  Mal.  Seiring  dengan perluasan daerah dan memenangi banyak peperangan, pendapatan kaum  muslimin  mengalami  peningkatan  yang  signifikan.  Hal  ini memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya, agar dapat dimanfaatkan secara benar, efektif dan efisien. Setelah mengadakan musyawarah  dengan  para  pemuka  sahabat,  maka  diputuskan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus, akan tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masyarakat didasarkan atas musyawarah.
Dalam pemerintahan Khalifah Umar, Baitul Mal berfungsi sebagai  pelaksana  kebijakan  fiskal  negara  Islam  dan  Khalifah

## Kharidatul Mudhiiah
merupakan pihak yang berkuasa penuh terhadap harta Baitul Mal. Namu demikian, Khalifah tidak diperbolehkan menggunakan harta Baitul  Mal  untuk  kepentingan  pribadi.  Dalam  hal  ini,  tunjangan Umar  sebagai  Khalifah  untuk  setiap  tahunnya  adalah  tetap,  akni sebesar  5000  dirham,  dua  stel  pakaian  yang  biasa  digunakan untuk musim panas (shaif) dan musim dingin (syita’) serta serta seekor  binatang  tunggangan  untuk  menunaikan  ibadah  haji (Karim,  2004).
Pada  masa  ini  harta  Baitul  Mal  dianggap  sebagai  harta kaum Muslimin, sedangkan Khalifah dan para amil hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, negara bertanggung jawab  untuk  menyediakan  makanan  bagi  para  janda,  anak-anak yatij, serta anak-anak terlantar; membiayai penguburan orang-orang miskin;  membayar  utang-utang  yang  bangkrut;  membayar  uang diyat untuk kasus-kasus tertentu, seperti membayar diyat prajurit Shebani yang membunuh seorang Kristianiuntuk menyelamatkan nyawanya; serta memberikan pinjaman tanpa bunya untuk tujuan komersial, seperti kasus Hind bint Ataba (Karim, 2004).
Kedua, Pajak  Kepemilikan  tanah (Kharaj) .  Pada  zaman Khalifah Umar, telah banyak perkembangan admistrasi dibanding pada masa sebelumnya. Misal, kharaj yang semula belum banyak di  zaman  Rasulullah  tidak  diperlukan  suatu  sistem  administrasi. Sejak  Umar  menjadi  Khalifah,  wilayah  kekuasan  Islam  semakin luas  seiring  dengan  banyaknya  daerah-daerah  yang  berhasil ditaklukkan,  baik  melalui  peperangan  maupun  secara  damai. Hal  ini  menimbulkan  berbagai  permasalahan  baru.  Pertanyaan yang paling mendasar dan utama adalah kebijakan apa yang akan diterapkan negara terhadap kepemilikan tanah-tanah yang berhasil ditaklukkan tersebut. Para tentara dan beberapa sahabat terkemuka menuntut  agar  tanah  hasil  taklukan  tersebut  dibagikan  kepada mereka yang terlibat dalam peperangan sementara sebagian kepada mereka yang terlibat dalam peperangan sementara sebagian kaum Muslimin yang lain menolak pendapat tersebut (Karim, 2004).
Dari  berbagai  perdebatan  dan  musyawarah  itu  akhirnya Umar  memutuskan  untuk  memperlakukan  tanah-tanah  tersebut
203
Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya
sebagai fai , dan prinsip yang sama diadopsi untuk kasus-kasus yang akan datang. Sayyidina Ali tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena  sedangan  menggantikan  posisi  Umar  sebagai  Khalifah di  Madinah.  Diriwayatkan  bahwa  Ali  tidak  sependapat  dengan pandangan Umar seluruhnya. Ia juga berpendirian bahwa seluru pendapatan  Baitul  Mal  harus  didistribuskan  seluruhnya  tanpa menyisakan sedikitpun sebagai cadangan (Karim, 2004).
Umar bin Khattab menyadari bahwa sektor pertanian sangat signifikan  dalam  membangkitkan  perekonomian  negara.  Oleh karena itu, ia mengambil langkah-langkah pengembangannya dan juga mengembalikan kondisi orang-orang yang bekerja di bidang itu. Dia menghadiahkan kepada orang-orang yang bekerja dibidang itu. Tetapi siapa saja yang selama 3 tahun gagal mengolahnya yang bersangkutan  akan  kehilangan  hak  kepemilikannya  atas  tanah tersebut. Orang-orang yang mengungsi, pada waktu terjadi invasi dapat dipanggil kembali dan dinyatakan boleh menempati kembali tanah mereka. Abu Yusuf menceritakan tentang keinginan Khaliah memajukan  dan  membantu  pengembangan  pertanian.  Pada waktu invansi ke Syiria seorang tentara Muslim dalam perjalanan melalui  telah  merusak  tanamannya.  Mendengar  pengaduan ini,  khalifah  segera  memberi  ganti  rugi  sebesar  10.000  dirham (Sudarsono,  2002).
Ketiga, Zakat. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kekayaan  yang  dimiliki  negara  Madinah  sudah  mulai  banyak, berbeda  pada  awal-awal  Islam.  Pada  zaman  Rasulullah,  jumlah kuda yang dimiliki orang Arab masih sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh Kaum Muslimin. Misalkan, dalam perang badar kaum Muslim hanya mempunyai dua kuda. Pada saat pengepungan suku Bani Quraizha (5 H), pasukan kaum Muslimin memiliki 36 Kuda. Pada tahun yang sama, di Hudaybiyah mereka mempunyai sekitar dua ratus kuda. Karena zakat dibebankan terhadap barang-barang yang memiliki produktivitas maka seorang buka atau seekor kuda yang  dimiliki  kaum  Muslimin  ketika  itu  tidak  dikenakan  zakat (Karim, 2006).

## Kharidatul Mudhiiah
Pada  generasi  selanjutnya,  kuda-kuda  sudah  mulai banyak,  di  Syiria  Misalkan,  kuda-kuda  sudah  mulai  diternakkan secara  besar-besaran  di  Syiria  dan  di  berbagai  wilayah  kekuasan Islam  lainnya.  Beberapa  kuda  memiliki  nilai  jual  tinggi,  bahkan diriwayatkan  bahwa  seekor  kuda  Arab  Tabhlabi  diperkirakan bernilai  20.000  dirham  dan  orang-orang  Islam  terlibat  dalam perdagangan  ini.  Karena  maraknya  perdagangan  kuda,  mereka menanyakan  kepada  Abu  Ubaidah,  Gubernur  Syiria  ketika  itu, tentang  kewajiban  membayar  zakat  kuda  dan  budak.  Gubernur memberitahukan bahwa tidak ada zakat atas keduanya. Kemudian mereka  menguslkan  kepada  Khalifah  agar  ditetapkan  kewajiban zakat atas keduanya tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan. Mereka  kemudian  mendatangi  kembali  Abu  Ubaidah  dan bersikeras  ingin  membayar.  Akhirnya,  Gubernur  menulis  surat kepada  Khalifah  dan  Khalifah  Umar  menanggapinya  dengan sebuah  instruksi  agar  Gubernur  menarik  zakat  dari  mereka  dan mendistribusikannya kepada para fakir miskin serta budak-budak. Sejak saat itu, zakat kuda ditetapkan sebesar satu dinar atau atas dasar  ad  valorem,  sperti  satu  dirham  untuk  setiap  empah  puluh dirham (Karim, 2004).
Masa Utsman bin Affan c.
Utsman  bin  Affan  merupakan  khalifah  ketiga  setelah wafatnya  Umar  bin  Khatab.  Perluasan  daerah  kekuasaan  Islam yang  telah  dilakukan  secara  masif  pada  masa  Umar  bin  Khattab diteruskan  oleh  Utsman  bin  Affan.  Pada  enam  tahun  pertama kepemimpinannya, banyak negara yang telah dikuasainya, seperti Balkan, Kabul, Grozni, Kerman dan Sistan. Setelah negera-negara tersebut ditaklukkan, pemerintahan Khalifah Utsman menata dan mengembangkan  sistem  ekonomi  yang  telah  diberlakukan  oleh Khalifah  Umar.  Khalifah  Utsman  mengadakan  empat  kontrak dagang  dengan  negara-negara  taklukan  tersebut  dalam  rangka mengembangkan potensi sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun,  pohon-pohon,  buah-buahan  ditanam  dan  keamanan perdagangan  diberikan  dengan  cara  pembentukan  organisasi kepolisian tetap untuk mengamankan jalur perdagangan. Khalifah

## Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya
Utsman  membentuk  armada  laut  kaum  Muslimin  di  bawah komando  Muawiyah,  hingga  berhasil  membangun  supremasi kelautannya di wilayah Mediterania (Sudarsono, 2002).
Khalifah  Utsman  bin  Affan  mengambil  suatu  langkah kebijakan  tidak  mengambil  upah  dari  kantornya.  Sebaliknya, ia  meringankan  beban  pemerintah  dalam  hal-hal  yang  serius, bahkan  menyimpan  uangnya  di  bendahara  negara.  Hal  tersebut menimbulkan  kesalahfahaman  dan  ketidakcocokan  dengan Abdullah  bin  Arqam,  bendahara  Baitul  Mal.  Konflik  ini semakin  meruncing  ketika  ia  tidak  hanya  membuat  Abdullah menolak  upah  dari  pekerjaannya,  tetapi  juga  menolak  upah  dari pekerjaannya,  tetapi  juga  menolak  hadir  pada  setiap  pertemuan publik  yang  dihadiri  Khalifah.  Permasalahan  tersebut  semakin rumit  ketika  muncul  berbagai  pernyataan  kontroversional mengenai  pembelanjaan  harta  Baitul  Mal  yang  tidak  hati-hati (Karim,  2004).
Kebijakan  lain  yang  dilakukan  Utsman  terkait perekonomian  adalah  tetap  mempertahankan  sistem  pemberian bantuan  dan  santunan  serta  memberikan  sejumlah  besar  uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan  dalam  memenuhi  kebutuhan  pokok  masyarakat,  ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam hal pengeloaan zakat, Utsman mendelegasikan kewenangan menaksir  harta  yang  dizakati  kepada  pemiliknya  masing-masing. Hal  ini  dilakukan  untuk  mengamankan  zakat  dari  berbagai gangguan  dan  masalah  dalam  pemeriksaan  kekayaan  yang  tidak jelas oleh beberapa oknum zakat. Di sisi lain, Utsman berpendapat bahwa  zakat  hanya  dikenakan  terhadap  harta  milik  seseorang setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan. Ia juga mengurangi zakat dari dana pensin (Karim, 2004).
Ada perbedaan antara kebijakan fiskal Khalifah Utsman bin Affan dengan sebelumnya. Utsman tidak memiki kebijakan kontrol harga.  Pada  khalifah  sebelumnya,  ia  tidak  menyerahkan  tingkat harga sepernuhnya kepada pada pengusaha, tetapi berusaha untuk tetap  memperoleh  informasi  yang  akurat  tentang  kondisi  harga

## Kharidatul Mudhiiah
di  pasaran,  bahkan  terhadap  harga  dari  suatu  barang  yang  sulit dijangkau  sekalipun.  Utsman  bin  Affan  berusaha  mendiskusikan tingkat  harga  yang  sedang  berlaku  di  pasaran  dengan  seluruh kaum Muslimin di setiap selesai melaksanakan shalat berjamaah (Karim,  2004).
Memasuki  paruh  kedua  kepemimpinannya  yaitu  enam tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terdapat perubahan  situasi  ekonomi  yang  cukup  signifikan.  Berbagai kebijakan Khalifah Utsman banyak menguntungkan keluarganya (terkesan nepotisme) telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum Muslimin. Akibatnya, pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah (Karim,  2004).
Masa Ali bin Abi Thalib
d.
Ali  bin  Abi  Thalib  merupakan  khalifah  keempat menggantikan Utsman bin Affan yang terbunuh. Ali mempunyai gelar karramahu  wajhah .  Ia  menikah  dengan  putri  Rasulullah Fatimah  al-Zahra  dikarunia  dua  putra  yaitu  Hasan  dan  Husain. Pada masa Ali, merupakan masa pemerintahan tersulit yang harus dilampaui  karena  karena  masa-masa  itu  merupakan  masa  paling kritis  berupa  pertentangan  antar  kelompok  (Sudarsono,  2002). Muncul pula pada waktu itu tuntutan para sahabat untuk menelisik siapa sebenarnya orang yang membunuh Utsman bin Affan.
Khalifah Ali merupakan salah satu khalifah yang sederhana, ia dengan suka rela menarik dirinya dari daftar penerima bantuan Baitul  Mal  (kas  negara),  bahkan  menurut  yang  lainnya  dia memberikan  5000  dirham  setiap  tahunnya.  Apapun  faktanya hidup  Ali  sangat  sederhana  dan  ia  sangat  ketat  dan  rigit  dalam menjalankan keuangan negara. Suatu hari saudaranya Aqil datang kepadanya meminta bantuan uang, tetapi Ali menolak karena hal itu sama dengan mencuri uang milik masyarakat (Sudarsono,  2002).
Di antara kebijakan ekonomi pada masa pemerintahannya, ia  menetapkan  pajak  terhadap  para  pemilik  hutan  sebesar  4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu
Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya
masakan. Pada sama pemerintahannya juga, Ali mempunyai prinsip bahwa  pemerataan  distribusi  uang  rakyat  yang  sesuai  dengan kapasitasnya. Sistem distribusi setiap pecan sekali untuk pertama kalinya diadopsi hari kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kontribusi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi (Karim,  2006).
Ada  persamaan  kebijakan  ekonomi  pada  masa  Ali  bin Abi  Thalib  dengan  khalifah  sebelumnya.  Pada  masa  Ali  alokasi pengeluaran  kurang  lebih  masih  tetap  sama  sebagaimana  halnya pada  masa  pemerintahan  Khalifah  Umar.  Pengeluaran  untuk ankatan laut yang ditambah jumlahnya pada masa Khalifah Utsman dihilangkan  karena  sepanjang  garis  pantai  Syiria,  Palestina,  dan Mesir  berada  di  bawah  kekuasaan  Muawiyah.  Namun  demikian, dengan adanya penjaga malam dan patrol yang telah terbentuk sejak masa  pemerintahan  Khalifah  Umar,  Ali  membentuk  polisi  yang terorganisasi secara resmi yang disebut syurthah dan pemimpinnya diberi gelar shahibu al-sulthah (Karim, 2006).
Keistimewaan  khalifah  Ali  dalam  mengatur  strategi pemerintahan  adalah  masalah  admistrasi  umum  dan  masalah- masalah yang berkaitan  dengannya tersusun secara rapi. Konsep penataan administrasi ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal yang ditujukan kepada Malik Ashter bin Harits. Surat yang panjang tersebut antara lai mendekripsikan tugas, kewajiban serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksaaan dispensasi keadilan serta pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan  staf-stafnya.  Dalam  surat  itu  juga  disebutkan  kelebihan  dan kekuarangn para jaksa, hakim, dan abdi hukum lainnya; selain itu juga menjelaskan pendapatan pegawai admisitrasi dan pengadaan perbendaharaan.  Dalam  suratnya  juga  disebutkan  bagaimana berhubungan  dengan  masyarakat  sipil,  lembaga  peradilan  dan angkatan  perang.  Selanjutnya,  Ali  menekankan  Malik  agar  lebih memperhatikan  kesejahteraan  para  prajurit  dan  keluarga  dan diharapkan  berkomunikasi  langsung  dengan  masyarakat  melalui

## Kharidatul Mudhiiah
pertemuan  terbuka,  terutama  dengan  orang-orang  miskin (Karim,  2006)

## Simpulan
C.
Pada  dasarnya  pada  zaman  Rasul  tatanan  perekonomian Islam masih sangat sederhana, landasannya hanya dari wahyu al- Qur’an  dan  ijtihad  Nabi  Muhammad  Saw.  sendiri  yang  tertuang dalam hadis. Ekonomi Islam mulai muncul ketika Nabi hijrah ke Madinah,  saat  pertama  kali  tiba  keadaan  Madinah  masih  kacau. Masyarakat  Madinah  belum  memiliki  pemimpin  atau  raja  yang berdaulat.  Yang  ada  hanya  kepala-kepala  suku  yang  menguasai daerahnya masing-masing. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini kota Madinah belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah Yahudi,  namun  ekonominya  masih  lemah  dan  bertopang  pada bidang pertanian.
Setelah  Rasulullah  wafat,  Abu  Bakar  melanjutkan  praktik perekonomian  Islam  dengan  menitik  beratkan  pada  keakuaratan pembayaran  zakat.  Dengan  menindak  tegas  dan  memerangi suku-suku  yang  menolak  membayar  zakat.  Pada  masa  Umar, praktik  ekonomi  Islam  semakin  luas  dan  semakin  maju  seiring ditaklukkannya  negera-negara  di  sekitar  jazirah  Arabia  yang meliputi Romawi timur (Syiria, Palestina dan Mesir) dan seluruh Persia termasuk Irak, titik berat praktik ekonomi Islam pada masa Umar  ini  pada  pengelolaan  Baitul  Mal  dan  pajak  pengelolaan tanah (kharaj) yang  disita  dari  negera  yang  ditaklukkan.  Pada masa Utsman, ia mengambil kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal  yang  serius,  bahkan  menyimpan  uangnya  di  bendahara negara. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah,  memungut  zakat  terhadap  sayuran  segar  yang  akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada sama pemerintahannya juga,  Ali  mempunyai  prinsip  bahwa  pemerataan  distribusi  uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya.
Analisis Strategi Mempertahankan Konsumen Toko Zoya

## DAftAr PuStAka
Abdullah,  Boedi.  (2010). Peradaban  Pemikiran  Ekonomi  Islam. Bandung: Pustaka Setia. Al-Usairy. (2006). Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX , Jakarta: Raja Grafindo. Hak,  Nurul.  (2011). Ekonomi  Islam:  Hukum  Bisnis  Syariah (Mengupas  Ekonomi  Islam,  Bank  Islam,  Bunga  Uang  dan Bagi  Hasil,  Wakaf  Uang  dan  Sengketa  Ekonomi  Syariah).
Yogyakarta:  Teras.
Karim,  Adiwarman  Azwar.  (2006). Sejarah  Pemikiran  Ekonomi Islam. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Press. Karim,  Adiwarman.  (2002). Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam. Jakarta:  The  International  Institute  of  Islamic  Thought (IIIT).
Mannan,  Muhammad  Abdul.  (2007). Islamic  Economics,  Theory and Practice. Terjemahan Drs. Nastangin dengan judul Teori dan  Praktik  Ekonomi  Islam .  Yogyakarta:  PT  Dana  Bhakti Wakaf.
Noor,  Deliar.  (2012). Perkembangan  Pemikiran  Ekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sudarsono, Heri. (2002). Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonosia. Yatim, Badri. (2000). Sejarah Peradaban Islam. Cet. Ke-4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Iqtishadia, Vol  8, No. 2, September 2015
halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan