## PROBLEMATIKA PROFESI DEBT COLLECTOR MENURUT PANDANGAN ISLAM

## Chindy Wulandari, Saipul Azis, Wahyuni Lely Augusna, Rozalinda
Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Email: chindy.wulandari@uinib.ac.id

## ABSTRAK
Bagian Debt  collector dalam  dunia  penagihan  utang  bukanlah  suatu  hal  yang  baru,  meskipun  tidak diketahui  secara  pasti  kapan  profesi  ini  bermula  namun  diyakini  bahwa debt  collector telah  ada  sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan problematika profesi sebagai  seorang  debt  collector  ditengah  masyarakat  .  Profesi  ini  sering  dianggap  sebagai  profesi  yang yang dicap negatif. Serta pandangan dalam islam terhadap profesi ini. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya  untuk  memenuhi  kebutuhannya  dari  hal-hal  yang  merugikan  konsumen.  Jenis  penelitian  ini penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  kepustakaan (libraryresearch).  Data  diperoleh  dari  data  sekunder  yang  diambil  dari  buku  dan  jurnal.  Teknik  analisis data menggunakan analisis isi (conten) serta data dihimpun dari membaca, menelaah pemikiran para ahli dalam  berbagai  literature  yang  berkaitan  dengan  fokus  penelitian.  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan oleh debt collector karena tindakan semena-mena terhadap konsumen atau nasabah terjadi karena adanya beberapa  oknum  debt  collector  yang  melanggar  aturan-aturan  yang  ditetapkan  dalam  menjalankan tugasnya.  Disisi  lain  juga  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  terhadap  payung  hukum  yang  menaungi mereka. Profesi debt collector pun dalam islam bukanlah suatu pekerjaan haram atau yang dilarang dalam islam.  Boleh  saja  seorang  memilih  profesi  sebagai  seorang  debt  collector  namun  satu  hal  yang  diingat adalah  adanya  etika  yang  sesuai  dengan  islam  dan  harus  patuh  terhadap  hukum  yang  berlaku.  Karena seorang  debt  collector  merupakan  wakalah  atau  perwakilan atas tugas  yang telah  diamanahkan terhadap mereka.
Kata Kunci :  Wakalah, Debt collctor, Perlindungan konsumen.

## ABSTRACT
The  debt collector's  role  in  the  world  of  debt  collection  is  not  something  new, although  it  is  not  known exactly when this profession began, it is believed that debt collectors have been around for tens or even hundreds  of  years.  This  research  aims  to  explain  the  problems  of  the  profession  as  a  debt  collector  in society.  This  profession  is  often  considered  a  negative  profession.  As  well  as  the  Islamic  view  of  this profession.  Consumer  protection  is  a  term  used  to  describe  the  legal  protection  given  to  consumers  in their  efforts  to  meet their needs from things that are  detrimental to  consumers.  This type of  research is qualitative  research  with  this  research  approach  included  in  the  type  of  library  research.  Data  was obtained  from  secondary  data taken from books  and journals.  The  data  analysis  technique  uses content analysis  and  data  is  collected  from  reading,  examining  the  thoughts  of  experts  in  various  literature related  to  the  research  focus.  Legal  violations  committed  by  debt  collectors  due  to  arbitrary  actions against consumers or customers occurred because several debt collectors violated the rules established in carrying out their duties. On the other hand, there is also a lack of public knowledge regarding the legal umbrella that covers them. Even in Islam, the profession of debt collector is not a haram or prohibited job in  Islam.  It  is  permissible  for  someone  to  choose  a  profession  as  a  debt  collector,  but  one  thing  to remember  is  that  there  are  ethics  that  are  in  accordance  with  Islam  and  must  comply  with  applicable laws.  Because  a  debt  collector  is  a  wakalah  or  representative  of  the  tasks  that  have  been  entrusted  to them.
Keywords : Wakalah, Debt collector, consumer protection..

## 1. PENDAHULUAN
Bagian Debt  collector dalam  dunia penagihan utang bukanlah suatu hal yang baru, meskipun  tidak  diketahui  secara  pasti  kapan profesi ini bermula namun diyakini bahwa debt collector telah  ada  sejak  puluhan  bahkan ratusan  tahun  yang  lalu.  Di  dunia  finansial, penggunaan  jasa debt  collector hal  yang  biasa dilakukan,  baik  didalam  negeri  maupun  diluar negeri  bahkan,  perusahaan  pembiayaan  atau biasa  disebut leasing juga  menggunakan  jasa serupa  jika  ingin  menagih  hutang  dan penarikan  jaminan  nasabah. Debt  collector merupakan pihak ketiga antara pihak bank atau finance dengan  nasabah.  Bank  atau finance mempercayai  jasa  penarikan  barang  jaminan yang  sering  disebut debt  collector .  Pada umumnya  dunia  collector  atau  yang  lebih dikenal sebagai debt collector dimata masyarakat  dikenal  sebagai  penagih  kredit macet  atau  bermasalah  yang  dipercayai  oleh bank  atau finance untuk  mendatangi  nasabah atau debitur yang mengalami kredit macet atau bermasalah. Berkaitan dengan penggunaan jasa debt  collector di  lembaga  finansial,  Bank Indonesia  sebenarnya  tidak  melarang  adanya penggunaan jasa debt collector tetapi penggunaan jasa debt collector dalam menagih kredit  bermasalah  oleh  Bank  harus  sesuai dengan  ketentuan  yang  telah  diatur  oleh  Bank Indonesia  sebagaimana  yang  terdapat  dalam PBI No. 11/11/PBI/2009 yang telah disempurnakan dengan PBI 14/2/PBI/2012 dan SEBI 11/10/DASP (Wardani & Susanto, 2020)
Didalam  Islam  sendiri  profesi  sebagai Debt Collector diperbolehkan dan sah sah saja dan  tidak  ada  keharaman  dalam  profesi  ini. Namun  yang  menjadi  problematika  sekarang adalah  etika  ketika  seorang  debt  collector dalam  cara  menagih  pinjaman  utang  kepada nasabah. Seperti maraknya kasus ancaman dan kekerasan  yang  dilakukan  oleh  seorang debt collector ,  yang  mana  ini  juga  menjadi  bukti bahwa lemahnya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atau nasabah (Fatin Nandari et al., 2016).
(Hidayanti,  2022)  mengatakan  didalam penelitiannya  yang  dilakukan    PT.  Adira Dinamika  Multi  Finance  Syariah,  Tbk  Cabang Mataram  belum  memiliki  etika  bisnis  Islami. Hal  ini  disebabkan  karena  beberapa  karyawan yang  melakukan  perilaku  yang  mencerminkan
tidak  Islami.  Kurang  ikhlas  membantu  atau melayani  masyarakat,  demi  mendapatkan keuntungan semata. Beberapa petugas terkadang  tidak  jujur  dalam  menjalankan tugasnya,  terlihat  terkadang  seorang  debt collector membawa kabur kendaraan perusahaan  yang  berhasil  mereka  Tarik  dari nasabah  bermasalah.  Karena  hilangnya  rasa ikhlas, jujur, bersukur, bahkan istiqomah dalam diri  seorang  debt  collector,  sehingga  rasa bahagia  dalam  jiwa  seorang debt  collector hilang begitu saja.  (Fatin Nandari et al.,  2016) didalam  penelitiannya    mengatakan  bahwa nasabah  yang  mengalami  perlakuan  semena- mena  oleh debt  collector pada  saat  proses penagihan dapat mengajukan pengaduan kepada  instansi  terkait  yang  memberikan  hak perwakilan.  Tindakan  semena-mena debt colletor yang  tidak  melanggar  aturan  dapat dikenai  sanksi  dengan  perbuatan  melanggar hukum yang dilakukannya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat bagaimana profesi Debt Collector ini yang jika di masyarakat merupakan  profesi yang dipandang  negatif  karena  seringnya  terjadi pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  para debt collector dalam  proses  penagihan  utang  dan juga disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat  terhadap  adanya  perlindungan hukum  pada  saat  penagihan  utang  yang dilakukan tidak sesuai dengan etika dan hukum yang  berlaku.  Padahal debt  collector ini  pun jika didalam islam merupakan seorang wakalah (perwakilan)    pihak  ketiga  yang diberikan  wewenang  oleh  pihak  pertama (pemberi  pinjaman)  kepada  pihak  kedua (penerima pinjaman).

## 2. METODE
Pada  Jenis  penelitian  ini  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan ( libraryresearch ), yaitu suatu upaya mendapatan  bahan-bahan  yang  diperlukan dengan  membaca  buku-buku  dan  karya-karya ilmiah  yang  relevan,termasuk  tulisan  yang dipublikasikan diberbagai media cetak maupun elektronik.  Tujuan  literature  review  adalah untuk  mendapatkan  landasan  teori  yang  bisa mendukung  pemecahan  masalah  yang  sedang diteliti.  Data  diperoleh  dengan  menggunakan dokumentasi  yang  merupakan  data  sekunder
yang diambil dari buku-buku dan jurnal-jurnal. Teknik  analisis  data  dengan  menggunakan analisis  isi  (conten)  (Asnaini  &  Aprianto, 2019). Data dihimpun peneliti dengan membaca  dan  menelaah  pemikiran  para  ahli dalam  berbagai  literatur  yang  ada  yang berkaitan  dengan  fokus  penelitian(Kambali, 2021)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian  I  Maraknya  kekerasan  yang dilakukan  oleh  debt  collector  menyebabkan pemberian  cap  oleh  masyarakat.  Dalam kenyataanya  perlindungan  bagi  debitur  sudah diatur  melalui  Surat  Edaran  Bank  Indonesia Nomor  14/17/DSAP  tentang  penyelenggaraan kegiataan alat pembayaran dengan menggunakan  kartu  (APMK).  Surat  edaran  ini merupakan  turunan  dari  Peraturan  Bank Indonesia (PBI) nomor. 11/11/PBI/209 tentang penyelenggaraan  kegiatan  APMK.  Ada  salah satu  poin  yang  menjelaskan  bahwa  tidak  ada lagi  kekerasan  verbal  maupun  non-verbal. “Dilarang  menggunakan  cara  ancaman, kekerasan  dan  atau  tindakan  yang  bersifat mempermalukan  pemegang  kartu  kredit”. Surat tersebut ditekankan bahwa penagih (debt collector) harus memiliki kartu identititas yang telah  disepakati  oleh  pihak  bank  yang bersangkutan.  Collector  juga  memiliki  tahapan dalam  penarikan  utang,  secara  tidak  langsung mengunjungi  debitur  terlebih  dahulu,  terdapat proses dan prosedur yang harus dijalankan.
Di Indonesia sejumlah peristiwa yang tidak menyenangkan  tentang  debt  collector    tercatat di  media  massa.  Dalam  catatan  OJK  (Otoritas Jasa Keuangan), dari 28,434 layanan informasi, 132  layanan  didalamnya  adalah  pengaduan. Lembaga  yang  diadukan  terbanyak  yaitu 41,54% adalah lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan dikeluhkan  oleh konsumen karena penagihan  dari  pihak  ketiga  yang  dikontrak multifinace. Lembaga multifinace mengerahkan  debt  collector  atau  mata  elang untuk menagih kredit (Kontan.co.id, 2023)
Contoh  kasus  pertama  sebagaimana  yang terjadi  di  Yogyakarta,  ketika  Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah menetapkan AKA (26)  asal  Sragen  seorang  debt  collector  alias penagih  pinjaman  online  (pinjol),  sebagai tersangka.  AK  merupakan  karyawan  di PT.AKS dan sudah bekerja selama enam bulan.
PT.AKS  merupakan  perusahaan  berkedudukan di  Tegalrejo  Yogyakarta  dan  bergerak  di bidang peminjaman secara online dan memiliki kurang  lebih  200  karyawan.  Adapun  pemodal dari  PT.AKS  adalah  Mr.  W,  yang  merupakan warga  negara  asing  (WNA)  dan  pada  saat penggerebekan  Oktober  2021  belum  diketahui keberadaannya dan kepolisian masih melakukan  pengejaran.  Lebih  lanjut  dijelaskan bahwa AK dalam melakukan penagihan apabila nasabah  tidak  kooperatif  dan  mengalami penunggakan  pembayaran,  maka  AK  akan mengedit  foto  nasabah  yang  disandingkan dengan foto porno. Foto editan itu akan disebar ke  daftar  kontak  nasabah  jika  tidak  segera melunasi utang. Tidak hanya itu AK juga tidak segan  untuk  meneror  dengan  menelpon nasabah terus menerus bahkan termasuk daftar kontak  milik  nasabah  juga  yang  diteror  agar nasabah  segera  melunasi  hutangnya  (Astuti, 2022)
Selanjutnya    kasus  perampasan  barang yang  menjadi  obyek  perjanjian  leasing  oleh debt  collector ialah sebagaimana terdapat  pada perkara dalam
Putusan
Nomor
166/Pid.B/2018/PN Cbn. Pada perkara tersebut Waidi  alias  Dimpil  bin  Dasito  dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  Percobaan  Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Kelas IB  Cirebon  tanggal  6  November  2018  lalu. Meskipun pada perkara a duo obyek perjanjian tanpa  diketahui  oleh  pihak  lessor  telah diberikan  sebagian  hak  penguasaannya  kepada pihak ketiga melalui perjanjian gadai. Perampasan  terhadap  satu  unit  sepeda  motor Yamaha  Fino,  warna  hitam  putih  dengan Nomor  Polisi  E-6864-JH  tidak  termasuk justifikasi  perbuatan  yang  benar  di  hadapan hukum.  Sebab  kasus  penarikan  secara  paksa kendaraan  bermotor  oleh  debt  collector termasuk  kategori  perbuatan  tindak  pidana yang  dapat  dijerat  Pasal  365  ayat  (1)  juncto Pasal  365 ayat  (2) dan Pasal  53 KUHP.  Sebab ketentuan terkait prosedur penarikan kendaraan bermotor  tersebut  sesungguhnya  telah  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 130/PMK.010/  2012  tentang  Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan. Peraturan menteri keuangan tersebut menyatakan  bahwa  penyitaan  hanya  dapat
dilakukan  oleh  pihak  pengadilan.  Sehingga pihak  leasing  sebagai  kreditur  tidak  dapat melakukan  penyitaan  secara  paksa  terkait obyek perjanjian kepada debitur (Handayani & Asmara, 2019).
Debt collector pada dasarnya bekerja untuk menagih hutang kepada debitur atas kuasa yang diberikan kreditur yaitu lembaga keuangan atau pembiayaan.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa memang penggunaan debt collector di perbolehkan  dan  dianggap  sebagai  pihak ketiga. Adapun ketentuan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan untuk penggunaan  jasa  penagih  hutang,  antara  lain  : (Pramesti, 2021)
a.  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 23/6/PBI/2021  Tahun  2021  tentang  Penyedia Jasa  Pembayaran  (selanjutnya  disebut  PBI No.23/2021);
b.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  35/POJK.05/2018  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut POJK
No.35/2018);
c.  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 11/10/DASP  Tanggal  13  April  2009  Perihal Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat  Pembayaran dengan  Menggunakan  Kartu  (selanjutnya disebut  SEBI  No.11/  2009)  sebagaimana  yang telah diubah oleh:
d.  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 14/17/DASP  Tanggal  7  Juni  2012  Perihal Perubahan  atas  Surat  Edaran  Bank  Indonesia Nomor  11/10/DASP  perihal  Penyelenggaraan
Kegiatan
Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
e.  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 16/25/DKSP  Tahun  2014  tentang  Perubahan Kedua  Atas  Surat  Edaran  Bank  Indonesia Nomor  11/10/DASP  Tanggal  13  April  2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu f.  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor
17/51/DKSP  Tahun  2015  tentang  Perubahan Ketiga  Atas  Surat  Edaran  Bank  Indonesia Nomor  11/10/DASP  Tanggal  13  April  2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu g.  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 18/33/DKSP  Tahun  2016  tentang  Perubahan Keempat  Atas  Surat  Edaran  Bank  Indonesia Nomor  11/10/DASP  Tanggal  13  April  2009
Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Pandangan Islam tentang pekerjaan perlu kiranya diperjelas dengan usaha sedalam-dalamnya. Sabda Nabi SAW yang amat  terkenal  bahwa  nilai-nilai  suatu  bentuk kerja  tergantung  pada  niat  pelakunya.  Dalam sebuah  hadits  diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa “sesungguhnya (nilai) pekerjaan itu
tergantung  pada  apa  yang  diniatkan.”  (HR. Bukhari  dan Muslim). Rasulullah  SAW bersabda,  “Sesungguhnya  Allah  mencintai salah  seorang  diantara  kamu  yang  melakukan pekerjaan dengan itqon (tekun, rapi dan teliti).” (HR. al-Baihaki).
Seorang debt collector tidak pernah terlalu memikirkan  jenis  pekerjaannya,  apakah  baik atau  buruk  yang  terpenting  ia  mendapatkan uang  untuk  keluarga.  Sebagai  seorang  yang manganut ajaran Islam, perlindungan agama ini merupakan tujuan pertama hukum Islam. Islam tidak membolehkan pekerjaan yang mendurhakai Allah yang ada kaitannya dengan minuman  keras,  riba  dan  hal-hal  lain  yang diharamkan
Allah. Adanya keterkaitan individu terhadap  Allah,  kesadaran  bahwa  Allah melihat, mengontrol dalam kondisi apapun dan akan menghisab seluruh amal perbuatan secara adil  kelak  di  akhirat  (Hidayanti,  2022). Kesadaran inilah yang menuntut individu untuk bersikap  cermat  dan  bersungguh-sungguh dalam  bekerja,  berusaha  keras  memperoleh keridhaan  Allah  dan  mempunyai  hubungan baik  dengan  relasinya.  Dalam  sebuah  hadis rasulullah bersabda; “sebaik-baiknya pekerjaan adalah usaha seorang pekerja yang dilakukannya secara tulus.” (HR Hambali)
Dalam  Islam  manusia  dituntut  untuk melindungi  agama,  bahkan  dalam  hukum Islam  manusia  wajib  melindungi  agamanya karena  agama  merupakan  pedoman  hidup manusia,  dalam  agama  Islam  selain  dari komponen-komponen Aqidah yang merupakan pegangan  bagi  setiap  muslim  serta  ahlak  yang merupakan  sikap  hidup  seorang  muslim, terdapat  juga  syariat  yang  merupakan  jalan hidup seorang muslim baik dalam perhubungan dengan  Tuhannya  maupun  dengan  manusia. Jika  diperhatikan,  sesungguhnya  seorang  debt
collector sadar akan tekanan dari pekerjaannya itu,  terutama  tekanan  dari  masyarakat  akan image  seorang  debt  collektor  (Djakfar  2007). Agama  Islam  tidak  pernah  menyulitkan hambanya  yang  ingin  bersungguh-sungguh mencari  nafkah  di  jalannya  yaitu  jalan  yang benar  bukan  jalan  yang  batil,  sebagaimana firman  Allah  SWT  dalam  al-Qur’an; “Hai orang-orang  yang  beriman,  makanlah  di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (Q.S.al-Baqarah: 172)

## Pembahasan Wakalah ( Perwakilan)
Wakalah  secara  bahasa  berarti  perlindungan (al-hizb), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (  al-dhaman),  atau  pendelegasian  (al-tafwidh). Adapun  pengertian  wakalah  secara  istilah adalah permintaan seseorang kepada orang lain agar menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa diwakili. Sedangkan pengertian wakalah menurut  fatwa  DSN-MUI  adalah  pelimpahan kekuasaan  oleh  seseorang  kepada  oranglain dalam hal-hal yang diwakilkan. (Sobirin, 2012)

## Rukun dan Syarat Wakalah
Rukun  wakalah  menurut  jumhur  adalah muwakil,  wakil,  muwakil  bih,  dan  shigat, seperti yang dijelaskan berikut ini : Orang yang mewakilkan, (muwakil) disyaratkan (Rozalinda, 2016) :
a. Mempunyai  hak  untuk  melakukan perbuatan  hukum  pada  apa  yang diwakilkan.
b. Muwakil  disyaratkan  cakap  bertindak hukum  atau  mukallaf  dan  sempurna akalnya.
1. Orang  yang  menerima  wakil  (wakil), disyaratkan :
a. Berakal,  mumayiz,  tidak  disyaratkan baligh.
b. Disyaratkan  bagi  orang  yang  akan menerima  wakil  untuk  mengetahui  objek yang  akan  diwakilkan  kepadanya  supaya tidak  terjadi  penipuan  terhadap  orang menerima wakil atau diberi kuasa.
c. Orang  yang  akan  menerima  kuasa  itu harus jelas dan pasti.
2. Objek yang akan diwakilkan (muwakil bih). Para  ulama  menentukan  setiap  yang  boleh diakadkan  manusia  terhadap  dirinya,  boleh diwakilkan kepada orang lain.
3. Shighat  akad,  yakni  ijab  dan  qabul  dengan ungkapan ,” saya wakilkan ini kepada anda atau dengan kalimat yang sejenis. Kemudian dijawab  “saya  terima”  atau  yang  semakna dengan tersebut.

## Debt Collector
Debt  collector berasal  dari  kata debt yang berarti  hutang,  dan  collector  yang  berarti pengumpul..  Bank  menggunakan  tenaga  debt collector  yang  terdiri  dari  field  collector inhouse  dan  field  collector.  Field  collector inhouse adalah karyawan Bank itu sendiri yang diberi  surat  tugas  untuk  melakukan  penagihan hutang  kepada  nasabah  Penggunaan  field collector  oleh  Bank,  yaitu  dengan  menjalin kerjasama  dengan  sebuah  perusahaan  yang menyediakan jasa penagihan hutang (Pramanasari,  2013).  Debt  Collector  disebut sebagai  pihak  ketiga  yang  membantu  pihak perusahan  pembiyaan  dalam  menyelesaikan suatu  kredit  yang  bermasalah  yang  tidak  bisa diselesaikan  oleh  pihak  perusahaan  pembiyaan (Novia Dwi Khariati, 2020)
Menurut  Kasmir  ada  beberapa  cara  yang dilakukan  untuk  melakukan  penagihan  piutang yaitu (Gumilar et al., 2018) :
a. Melalui Surat, yaitu bilamana pembayaran hutang  dari  pelanggan  sudah  melewati beberapa  hari,  tetapi  belum  dilakukan pembayaran. Perusahaan dapat mengirimsurat  untuk  mengingatkan  atau menegur pelanggan yang belum membayar  hutangnya  yang  jatuh  tempo. Apabila  hutang  tersebut  belum  juga dibayar  setelah  beberapa  hari  surat dikirimkan,  maka  dapat  dikirimkan  lagi surat dengan teguran yang lebih keras.
b. Melalui  Telepon,  yaitu  apabila  setelah pengiriman  surat  teguran  ternyata  tagihan tersebut belum juga dibayar, maka bagian kredit  dapat  menelepon  pelanggan  dan secara  pribadi  memintanya  untuk  segera melakukan  pembayaran.  Kalau  dari  hasil pembicaraan  tersebut  ternyata  pelanggan mempunyai  alasan  yang  dapat  diterima, maka  mungkin  perusahaan  akan  dapat
memberikan  perpanjangan  sampai  jangka waktu tertentu.
c. Kunjungan  Personal,  yaitu  melakukan kunjungan secara personal atau ke tempat pelanggan  seringkali  digunakan.  Hal  ini dirasakan  sangat  penting  dalam  usaha pengumpulan piutang.

## Perlindungan Konsumen
Konsumen sebagai pengguna suatu
produk/jasa mempunyai hak-hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  pada dasarnya telah diatur di dalam Undang-Undang no.  8  Tahun  1999  TentangPerlindungan konsumen,  namun  secara  spesifik  terkait dengan  perlindungan  konsumen  pada  sektor jasa  keuangan  telah  diatur  di  dalam  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  No.1/POJK.07/2013 Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan (Juniar et al., 2020).
Perlindungan konsumen  merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada konsumen  dalam  usahanya  untuk  memenuhi kebutuhannya  dari  hal-hal  yang  merugikan konsumen  (Zulham,  2013).  Perlindungan konsumen  pada  dasarnya  mencakup  beragam topik, tidak hanya terbatas mengenai kewajiban produk,  hak  privasi,  praktik  bisnis  yang  tidak adil, penipuan, kesalahan representasi, interaksi bisnis/konsumen lainnya (Widijantoro, 2019).

## 4. PENUTUP

## 4.1. Kesimpulan
Dari  beberapa  kasus  yang  terjadi  diindonesia, dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  pelanggaran hukum  yang  dilakukan  oleh  debt  collector karena tindakan semena-mena terhadap konsumen  atau  nasabah  terjadi  karena  adanya beberapa oknum debt collector yang melanggar aturan-aturan yang ditetapkan dalam menjalankan tugasnya. Disisi lain juga kurangnya  pengetahuan  masyarakat  terhadap paying hukum yang menaungi mereka.
5. Profesi  debt  collector  pun  dalam  islam bukanlah  suatu  pekerjaan  haram  atau  yang dilarang  dalam  islam.  Boleh  saja  seorang memilih  profesi  sebagai  seorang  debt  collector namun  satu  hal  yang  diingat  adalah  adanya etika yang sesuai dengan islam dan harus patuh terhadap  hukum  yang  berlaku.  Karena  seorang
debt  collector  merupakan  wakalah  atau perwakilan  atas  tugas  yang  telah  diamanahkan terhadap mereka.
Simpulan  menyajikan  ringkasan  dari uraian  mengenai  hasil  dan  pembahasan, mengacu  pada  tujuan  penelitian.  Berdasarkan kedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran  baru  yang  merupakan  esensi  dari temuan penelitian.

## 4.2. Saran
Alhamdulillah  Kami  Ucapkan  Syukur  Kepada Allah  Swt,  Kepada  Dosen  Kami  Ibunda Rozalinda  Yang  Juga  Ikut    Berpartisipasi Sebagai  Penulis  Disini  Juga  Membimbing Serta Mengarahkan Kami Dalam Penulisan Ini Serta  Semua  Pihak  Yang  Ikut  Terlibat Sehingga Kami Bisa Menyelesaikan Artikel Ini Dengan Baik

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Asnaini, A., & Aprianto, R. (2019). Kedudukan Harta Dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur’an  Dan  Hadis. Al-Intaj :  Jurnal Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah , 5 (1), 15.
Https://Doi.Org/10.29300/Aij.V5i1.1713 Astuti,  L.  (2022). Kebijakan  Penanggulangan Tindak  Pidana  Kekerasan  Oleh  Debt Collector  Di  Yogyakarta.  Jurnal  Hukum Magnum Opus Volume 5 Nomor 2.
Fatin  Nandari,  Setyowati,  R.,  &  Islamiyati. (2016).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Nasabah Dalam Proses Penagihan Tunggakan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card)  Melalui  Jasa  Debt  Collector  Pada Industri  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia. Diponegoro  Law  Journal , 5 (3),  1–21. Http://Www.Ejournal- S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/%0APERL
INDUNGAN
Gumilar,  A.,  Malik,  Z.  A.,  &  Senjiati,  I.  H.
(2018).  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Pelaksanaan Penagihan Pembiayaan Bermasalah  Di  BPRS  HIK  Parahyangan Cabang  Cileunyi  Kabupaten  Bandung. Prosiding Hukum … . Http://Karyailmiah.Unisba.Ac.Id/Index.Ph p/Hukum_Ekonomi_Syariah/Article/View
/10698
Handayani,  P.,  &  Asmara,  T.  (2019). Pertanggungjawaban Pidana Debt
Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan  Dalam  Kredit  Bermasalah. Hukum Responsif , 10 (2). Https://Doi.Org/10.33603/Responsif.V10i
2.5059
Hidayanti, N. F. (2022). Processing Of Organic And  Unorganic  Waste  Can  Increase Income  During  The  Covid-19  Pandemic. Indonesian  Interdisciplinary  Journal  Of Sharia Economics (IIJSE) , 5 (1), 167–175.
Https://Doi.Org/10.31538/Iijse.V5i1.1774
Juniar,  D.  P.,  Suwandono,  A.,  &  Muchtar,  H.
N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap
Konsumen  Peer  To  Peer  Lending  Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan  Oleh  Debt  Collector. Widya Yuridika , 3 (2), 107. Https://Doi.Org/10.31328/Wy.V3i2.1505
Kambali, M. (2021). Konsep Kepemilikan Dan Distribusi  Pendapatan  Dalam  Sistem Ekonomi  Islam. Al  Iqtishod:  Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam , 9 (2), 127–150. Https://Doi.Org/10.37812/Aliqtishod.V9i2
.254
Kontan.Co.Id.(2023). Kontan.Co.Id .Https://Ww w.Kontan.Co.Id/
Novia  Dwi  Khariati.  (2020).  Perlindungan
Hukum  Konsumen  Bagi  Penarikan  Paksa Kendaraan  Oleh  Debt  Collector. Fakultas Hukum  Universitas  Airlangga , 20 (2), 347–368. Https://Perspektif- Hukum.Hangtuah.Ac.Id/Index.Php/Jurnal/ Article/View/84/69 Pramanasari,  F.  R.  (2013).  PROBLEMATIKA YANG DIHADAPI DALAM PENYELESAIAN WANPRESTAS
NASABAH  ATAS  TAGIHAN  KARTU KREDIT  MACET  YANG  DILAKUKAN MELALUI  JASA  DEBT  COLLECTOR (Studi  Di  PT.  Bank  Permata  Tbk  Cabang Slamet  Riyadi  Surakarta). Private  Law ,
Vol 1 , No 1 (2013) . Http://Jurnal.Hukum.Uns.Ac.Id/Index.Php /Privatelaw/Article/View/15 Pramesti,  T.  J.  A.  (2021).  Etika  Penagihan Utang Oleh Debt Collector. Hukumonline.Com . Rozanda.  (2016). Fiqh  Ekonomi  Syariah Prinsip Dan Implementasi Pada Keuangan Syariah . 213.
Sobirin.  (2012).  Konsep  Akad  Wakalah  Dan Aplikasinya  Dalam  Perbankan  Syariah (Studi  Kasus  Bank  BNI  Syariah  Cabang Bogor). Jurnal  Ekonomi  Islam  Al-Infaq ,
3 (2), 208–250.
Wardani, K., & Susanto, A. (2020). The Impact Of  Brand  Image  And  Perceived  Price  On Imported Halal Skincare Purchase
Decision:  Study  On  Safi’s  Consumers  In Central  Java,  Indonesia. International Journal  Of  Science  And  Business , 4 (10),
108–120.
Https://Www.Academia.Edu/Download/8 4535501/604.Pdf Widijantoro, J. Dkk. (2019). Hukum
Perlindungan  Konsumen  Jasa  Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan. Yogyakarta :  Cahaya  Atma  Pustaka
Kelompok  Penerbit  Universitas  Atma Jaya . Zulham. (2013). Hukum Perlindungan
Konsumen, Jakarta . 21.