Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 2, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PROSES  HUKUM  TERHADAP  PRESIDEN  PUTIN  ATAS DUGAAN  KEJAHATAN PERANG DALAM AGRESI RUSIA KE UKRAINA
Uyan Wiryadi 1 , Mangisi Simanjuntak 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Suryadharma, Jakarta, Indonesia.
2 Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia
Abstract: The world was shocked by the issuance of an arrest warrant against Russian President Vladimir Putin by the International Criminal Court (ICC). The arrest warrant was issued on charges of war crimes in the form of the forced deportation of Ukrainian children during a special Russian military operation. The Kiev side reported that more than 16,000 children from Ukraine had been deported to Russia since the invasion  began  February  24,  2022.  Many  of  them  were  allegedly  placed  in  orphanages  or  adopted  by Russian  citizens.  Furthermore,  a  warrant  for  Putin's  arrest  was  issued  a  day  after  United  Nations investigators  condemned  the  forced  transfer  and  deportation  of  Ukrainian  children,  seizing  them  from their parents, as war crimes. UN investigators said the parents of the "dispossessed" children disclosed that their children would later be placed in foster families or in orphanages under Russian rule. As head of state of Russia, Putin is held criminally responsible for war crimes committed by Russia against Ukraine. Specifically,  deportation  of  minors.  The  Rome  Statute  of  1998  Article  8  paragraph  (vii)  states  that  the unlawful deportation or transfer of persons or unlawful confinement constitutes a war crime.
Keywords: Legal Process Against Putin on suspicion of Committing War Crimes.
How  to  Site:  Uyan  Wiryadi,  Mangisi  Simanjuntak  (2023).  Proses  Hukum  Terhadap  Presiden  Putin  Atas  Dugaan Kejahatan Perang Dalam Agresi Rusia Ke Ukraina. Jurnal hukum to-ra , 9 (2), pp. 238-253. DOI. 10.55809/tora.v9i2.215

## Introduction
Pecahnya perang telah membawa pengaruh luas terhadap hubungan-hubungan antara negara-negara  yang  terlibat  perang. 1 Perang  atau  konflik  bersenjata  bertujuan  untuk melemahkan  kekuatan  bersenjata  negara  lawan  sehingga  negara  tersebut  tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima syarat-syarat di dalam perjanjian yang ditentukan oleh  negara  pemenang  perang  atau  konflik  tersebut. 2 Demikian  juga  perang/konflik bersenjata atau dapat dikatakan agresi militer yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina, sampai  saat  ini  belum  ada    pemenangnya,  belum  ada  tanda-tanda  akan  berakhir, sementara  sudah  banyak  yang  menjadi  korban  dikalangan  penduduk  sipil  termasuk anak-anak Ukraina yang meninggal dan banyak juga anak-anak Ukraina yang terpisah atau  sengaja  dipisahkan  dari  keluarganya  oleh  Rusia.  Perbuatan  Rusia  tersebut
1 . J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh jilid 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 715.
2 .  Mangisi  Simanjuntak,  dalam  Pemikiran  dan  Pembaharuan  Hukum  Indonesia  suatu  renungan  dan sumbangan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta :UKI PRESS, 2022, hlm. 73.
merupakan  kejahatan  perang.  Oleh  karena  itu,  Pejabat-Pejabat  Rusia  terutama Presidennya  Vladimir  Putin  harus  mempertanggungjawabkannya  di  muka  Mahkamah Pidana Internasional ( International Criminal Court /ICC). Statuta Roma 1998 merupakan dasar  dibentuknya  ICC  sekaligus  mengatur  kompetensinya  sebagai  Pengadilan Internasional.  Statuta  ini  mencapai  tahap  penentuannya  di  Konferensi  Diplomatik  di Roma,  Italia  yang  didukung  oleh  120  negara.  Untuk  mempertanggungjawabkannya, Putin harus ditangkap untuk itu harus dikeluarkan surat perintah penangkapan.
Anak-anak Ukraina sebelum dibwa ke Rusia  ditampung di tempat penampungan ibu dan anak  pengungsi di  kota Novomoskovsk,  wilayah Dnipro,  Ukraina, Selain  itu,  pihak  ICC sebenarnya  sudah  memantau  situasi  di  Ukraina  sejak  lama.  Jaksa  Penuntut  ICC, meluncurkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap anak- anak di Ukraina hanya beberapa hari setelah operasi militer khusus Rusia dimulai. Jaksa Penuntut  ICC  baru-baru  ini  memposting  foto-foto  selama  kunjungannya  ke  Ukraina. Tampak  dia  berfoto  dengan  ranjang-ranjang  kosong  di  sebuah  rumah  penitipan  anak yang  kosong.  Sangat  menyedihkan,  boks-boks  bayi  kosong  dan  tempat  tidur  banyak kosong  yang  disandingkan  dengan  lukisan-lukisan  karya  anak-anak  di  dinding. Penyelidikan dugaan penculikan anak Ukraina merupakan prioritas utama ICC saat ini. Namun, apa sebenarnya yang membuat Putin diberikan surat perintah penangkapan ?.
Perang,  konflik  bersenjata  atau  invasi  militer  bertujuan  untuk  menaklukkan  negara lawan  sehingga  negara  yang  kalah  tidak  mempunyai  alternatif  lain  kecuali  menerima syarat-syarat  penyelesaian  yang  ditentukan  oleh  negara  pemenang  perang. 3 Konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina hingga sekarang masih berlangsung, belum ada negara yang ditaklukan/ kalah sehingga tidak ada satu negarapun yang menyampaikan syarat-syaratnya. Konflik bersenjata yang masih berlangsung ini telah merengut banyak korban  terbunuh  atau  dibunuh  termasuk  orang-orang  sipil  terutama  anak-anak. Serangan yang mengakibatkan korban orang-orang sipil dan anak-anak merupakan yang dilarang  dalam  konflik  bersenjata  sebagaimana  yang  dinyatakan  dalam  Protokol Tambahan I. 4 yaitu Penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umumterhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Agar perlindungan ini dapat dirasakan hasilnya, ketentuan-ketentuan berikut ini, yang merupakan  tambahan  pada  ketentuan-ketentuan  hukum  internasional  lainnya  yang dapat diterapkan, harus dipatuhi dalam segala hal.
3 . Sefriani, Hukum Internasional, Suatu Pengantara, Edisi Kedua , Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014, hal 321
4 . Pasal 51 Protokol Tambahan I Tahun 1977.
Dengan  demikian  penduduk  sipil  maupun  perorangan-perorangan  sipil  tidak  boleh menjadi sasaran serangan. Tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan terror dikalangan penduduk sipil adalah dilarang.
Orang-orang  sipil  harus  mendapatkan  perlindungan  yang  diberikan  oleh  Bagian  ini, kecuali dan selama mereka ikut serta langsung dalam permusuhan.
Tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang menyebarkan terror berupa deportasi/  pemindahan  paksa  anak-anak  Ukraina  merupakan  kejahatan  perang (war crime ) sebagaimana yang dinyatakan dalam Statuta Roma 1998, untuk tujuan Statuta ini “kejahatan perang” berarti :
“Deportasi  atau  pengalihan  orang  yang  tidak  berdasarkan  hukum  atau  pengurungan yang tidak berdasarkan hukum” 5
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  diduga  bahwa  agresi  Rusia  ke  Ukraina  yang merupakan  kejahatan  internasional 6 ,  juga  deportasi/  pemindahan  paksa  anak-anak Ukraina ke Rusia yang tidak berdasarkan hukum juga merupakan kejahatan perang ( war crime ). Oleh karena itu, Vladimir Putin selaku Presiden Rusia harus bertanggungjawab secara hukum dan demi penegakan dan kepastian hukum Presiden Rusia tersebut harus diadili di Mahkamah Pidana Internasional ( International Criminal Court /ICC).

## Discussion
Alasan Mahkamah Pidana Internasional ( International Criminal Court/ ICC ) menerbitkan surat perintah penangkapan Presiden Rusia Putin untuk diadili
Surat  perintah  penangkapan  Putin  didasarkan  pada  bukti  forensik,  pemeriksaan,  dan apa yang telah dikatakan oleh orang tua dan anak-anak yang dipindahkan secara paksa tersebut. “Bukti yang disajikan berfokus pada kejahatan terhadap anak -anak. Anak-anak adalah  bagian  yang  paling  rentan  dari  masyarakat  kita,  para  hakim  di  ICC  juga menemukan  alasan  yang  masuk  akal  bagi  Putin  untuk  mempertanggungjawabkan tindakan  kriminalnya  di  Ukraina. 7 Vladimir  Putin  sebagai  Presiden  Rusia  harus bertanggung  jawab  secara  hukum  di  depan  Pengadilan  Pidana  Internasional,
5 . Pasal 8 ayat (2) angka vii Statuta Roma 1998.
6 . Berkenaan dengan Pengertian Agresi merupakan salah satu jenis kejahatan internasionalpada tanggal 14 Desember 1974, PBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 3314 ( XXIX)/1974 dalam Pasal 3 menetapkan Makna Agresi yaitu Agresi adalah pengunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara terhadap Kedaulatan,  Integritas  Teritorial,  atau  Kebebasan  Politik  Negara  lain  ataupun  segala  bentuk  tindakan – tindakan lainnya yang bertentangan dengan Piagam PBB.
7 . Ini Alasan Mahkamah Pidana Internasional Perintahkan Penangkapan Putin | kumparan.com , diakses pada tanggal 20 Maret 2021 Pukul 11.25 Wib.
Proses Hukum Terhadap Presiden Putin Atas Dugaan  Kejahatan Perang Dalam Agresi Rusia Ke Ukraina Jurnal Hukum tora: 9 (2): 238-253
bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi ilegal terhadap anak-anak dari Ukraina. 8 Bukti forensik, pemeriksaan, dan apa yang telah dikatakan oleh orang tua dan  anak-anak  Ukrania  yang  dipindahkan  secara  paksa  oleh  Rusia  diperoleh  dari penyelidikan/ investigasiyang dilakukan oleh Penuntut berkaitan dengan kewenangan penuntut. Walaupun Rusia bukan negara yang meratifikasi  Statuta Roma 1998, tetapi karena  yang  dilakukan  oleh  Presiden  Rusia  tersebut  merupakan  kejahatan  perang/ kejahatan internasional ( international crime ). Penuntut ICC setiap saat dapat melakukan penangkapan  terhadap  Presiden  Rusia  tersebut,  apabila  yang  bersangkutan  sedang berada di negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998.
Surat perintah penangkapan itu ditujukan kepada Putin atas tuduhan kejahatan perang dan  deportasi  paksa  illegal  anak-anak  Ukraina  selama  operasi  militer  khusus  Rusia berlangsung. Penangkapan Putin juga didasari bahwa lebih dari 16.000 anak dari Ukraina telah dideportasi ke Rusia sejak invasi 24 Februari 2022 lalu. Banyak dari mereka diduga ditempatkan di panti asuhan atau diadopsi oleh warga negara Rusia. Lebih lanjut, surat perintah  penangkapan  Putin  dikeluarkan  sehari,  setelah  para  penyelidik  dari  PBB mengecam pemindahan paksa dan deportasi anak-anak Ukraina, merebut mereka dari orang  tua  masing-masing  itu  sebagai  kejahatan  perang.  Para  penyelidik  PBB mengatakan, orang tua dari anak- anak yang ‘direbut’ itu mengungkapkan bahwa anak - anak  mereka  nantinya  akan  ditempatkan  di  keluarga  asuh  atau  di  panti  asuhan  yang berada di bawah kekuasaan Rusia.
Kejahatan  internasional  menunjukkan  adanya  suatu  peristiwa  yang  sifatnya internasional. 9 Deportasi  atau  pengalihan  anak-anak  Ukraina  yang  tidak  berdasarkan hukum ( illegal) yang dilakukan Rusia merupakan kejahatan perang yang bisa diadili di Mahkamah  Pidana  Internasional. 10 Peradilan  terhadap  Putin  baru  bisa  dilaksanakan apabila  Presiden  Rusia  tersebut  dapat  ditangkap.  Penangkapan  terhadap  Putin  baru dapat dilakukan  jika dia menginjakkan  kakinya  di  salah  satu  negara  anggota  ICC  yang terdiri  dari  123  negara.  Rusia  dan  Ukraina  tidak  termasuk.  Eksekusi  penangkapan tersebut  mau  bagaimanapun  bergantung  pada  kerjasama  internasional.  Apabila Presiden  Rusia  Vladimir  Putin  bisa  ditangkap,  maka  Putin  akan  dikirim  ke  Den  Haag, Belanda,  dimana  yurisdiksi  ICC  berada  untuk  menjalani  proses  hukum  dugaan  telah melakukan kejahatan perang berupa deportasi illegal anak-anak Ukraina ke Rusia.
Dalam  praktek,  sebagian  besar  kasus  tanggung  jawab  negara,  paling  tidak  dihadapan pengadilan-pengadilan internasional, timbul dari kesalahan-kesalahan yang dituduhkan
8 . https://mediaindonesia.com/internasional/566763/mahkamah-internasional-icc-perintahkan- penangkapan-putin-atas-kejahatan-perang.
9 . I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Penerbit : CV YRAMA WIDYA, Bandung 2015, hlm. 44.
10 . Pasal 8 ayat vii Statuta Roma 1998.
Proses Hukum Terhadap Presiden Putin Atas Dugaan  Kejahatan Perang Dalam Agresi Rusia Ke Ukraina Jurnal Hukum tora: 9 (2): 238-253
telah  dilakukan  oleh  negara  yang  bersangkutan. 11 Dugaan  kejahatan  perang  berupa deortasi illegal paksa anak-anak Ukraina sudah dituduhkan kepada Rusia oleh ICC, Rusia harus  mempertanggungjawabkannya  di  Pengadilan  Mahkamah  Internasional. Berdasarkan bukti-bukti yang kuat, Jaksa Penuntut telah mempunyai cukup bukti untuk mengajukan Presiden Rusia dan Pejabat-Pejabat Rusia salah seorangnya adalah Maria Lvova-Belova,  Komisaris  Rusia  untuk  Hak  Anak untuk  diajukan  ke  Pengadilan  Pidana Internasional  baik  yang  diatur  pada  pasal  14  Konvensi  Jenewa  Tahun  1949  tentang Perlindungan  orang-orang  sipil  di  waktu  perang  maupun  pada  pasal  51  Protokol Tambahan I Tahun 1977.
Kendala  Penangkapan  terhadap  seorang  warga  negara  apalagi  seorang  Presiden merupakan hal yang sering ditemui, pada tataran internasional, misalnya, suatu negara ada yang justru melindungi pelaku kejahatan internasional dari usaha negara lain untuk menangkap dan mengadili sendiri si pelaku kejahatan tersebut. 12 Demikian juga kendala dalam penangkapan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pejabat Rusia lainnya, bisa saja negara Rusia dan negara-negara sekutunya bekerjasama melindungi Vladimir Putin agar tidak  bisa  ditangkap  oleh  ICC.  Rusia  seperti  beberapa  negara  lain,  tidak  mengakui yurisdiksi pengadilan ini dan dari sudut pandang hukum, keputusan pengadilan ini batal, keputusan  ICC  tidak  ada  artinya  bagi  Kremlin.  Rusia  bukan  pihak  Statuta  Roma  1998 Pengadilan  Kriminal  Internasional dan tidak  memiliki  kewajiban di  bawahnya.  Negara Rusia tidak mempunyai kewajiban menyerahkan warga negaranya apalagi Presidennya ke  ICC,  bahkan  bila  perlu  melindungi  dan  menjaga  Putin  supaya  tidak  ditangkap,  lain halnya kalau Presiden Vladimir Putin sudah digulingkan atau tidak menjadi Presiden lagi, mungkin saja pemerintahan bari di Rusia menyerahkannya.
Menanggapi surat perintah penangkapan dari ICC, Pemerintah Rusia kelihatannya santai dan  biasa-biasa  saja.  Terdapat  dua  alasan  utama  mengapa  Putin  menganggap  sepele surat perintah penangkapan itu. Pertama, selaku kepala negara, Putin merasa dirinya memiliki  kekebalan  hukum  (impunitas).  Kedua,  Rusia  menganggap  ICC  tidak  memiliki kewenangan untuk mengadili Putin. Hal ini dikarenakan Pemerintah Rusia tidak pernah menandatangani atau meratifikasi Statuta Roma 1998. 13 Konsep impunitas bagi kepala negara  memang  dikenal  dalam  ajaran  hukum  pidana  internasional.  Hal  ini  dapat  kita lihat  dengan  merujuk  pada  asas par  in  parem  in  hebet  imperium yang  berarti  kepala negara  tidak  dapat  dihukum  dengan  menggunakan  hukum  negara  lain.  Asas  ini
11 . J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepulh Jilid  1. Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm. 403.
12 . Ibid hlm 191-192.
13 . https://www.msn.com/id-id/berita/other/menakar-kekebalan-hukum , presiden-rusia-vladimir- putin/ar-AA1ahZQX?ocid= msedgdhp&pc=U531&cvid=80b347786930455e911124a3e8ee2c29&ei=18 Diakses pada tanggal 25 April 2023 Pukul 19.56 Wib.
merupakan  hak  imunitas  atau  kekebalan  dari  seorang  kepala  negara  asing  dalam hubungan  internasional.  Seiring  perkembangan  ilmu  hukum  pidana  internasional, asas par in parem in hebet imperium mendapat pengecualian manakala kejahatan yang dilakukan  oleh  kepala  negara  tersebut  merupakan  kejahatan  serius  terhadap masyarakat internasional seperti halnya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.
Pengecualian terhadap hak impunitas bagi kepala negara kembali dikuatkan oleh Pasal 27 Statuta Roma 1998 yang tidak memperkenalkan lagi relevansi jabatan resmi bilamana terjadi kejahatan serius. Dengan demikian, segala kekejaman yang dilakukan oleh Putin terhadap warga Ukraina tidaklah dapat dibenarkan apalagi dibiarkan. Penolakan Rusia atas  perintah  penangkapan  ICC  dengan  dalih  kekebalan  hukum  bagi  kepala  negara hanyalah  akal-akalan  Putin  untuk  menghindari  pertanggungjawaban  pidana  atas perilakunya  terhadap  Ukraina.  Sebaliknya,  dalam  konteks  kejahatan  perang,  seperti yang  terjadi  di  Ukraina  berlaku  prinsip erga  omnes yakni  norma  hukum  yang  berlaku kepada siapa saja. Apabila Putin berada di 123 negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998,    secara  hukum  internasional/  Statuta  Roma  1998  Putin  bisa  ditangkap  tetapi perintah penangkapan itu sulit direalisasikan karena ICC tidak memiliki satuan kepolisian sendiri  untuk  menjalankan  surat  perintahnya,  akibatnya  keputusan  penangkapan tersebut sepenuhnya bergantung pada negara-negara peserta ICC.
Meskipun  banyak  kendala,  hambatan  dan  halangan  dalam  melakukan  penangkapan terhadap  Putin,  tetapi  dikarenakan  Mahkamah  Pidana  Internasional  ( International Criminal  Court/  ICC )  telah  menerbitkan  surat  perintah  untuk  penangkapan  Presiden Rusia  Vladimir  Putin  dan  Maria  Lvova-Belova  Komisaris  Rusia  untuk  Hak  Anak  maka perintah  tersebut  cepat  atau  lambat  harus  dilaksanakan  dan  diwujudkan  sepanjang surat  perintah  tersebut  belum  dicabut.  Penangkapan  dan  Proses  hukum  terhadap Presiden Putin dan Pejabat Rusia mutlak harus dilakukan demi penegakan dan kepastian hukum apakah Presiden Rusia Vladimir Putin dan Maria Lvova-Belova Komisaris Rusia untuk Hak Anak bersalah atau tidak.
Kewenangan dalam  lapangan hukum publik  yang  dimiliki  ICC  sudah  ditentukan dalam Statuta Roma 1998 yang menyatakan : 14
Kejahatan dalam  yurisdiksi  Pengadilan,  Yurisdiksi  pengadilan  terbatas  pada  kejahatan yang oleh seluruh masyarakat  internasional dianggap paling serius. Menurut Statuta ini,
14 . Pasal 5 Statuta Roma 1998.
Pengadilan  memiliki  yurusdiksi  terhadap  kejahatan  Kejahatan  genosida;  Kejahatan terhadap kemanusiaan; Kejahatan perang; Agresi.
Agresi  yang  merupakan  kejahatan  internasional  dan  kejahatan  dalam  yurisdiksi Pengadilan  criminal  internasional,  yang  dilakukan  oleh  Rusia  terhadap  Ukraina sebenarnya  sudah  cukup  menjadi  alasan/  dasar  hukum  bagi  ICC  untuk  menggunakan kewenangannya mengadili Presiden Putin di Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag, tetapi karena adanya dugan bahwa Rusia telah melakukan kejahatan perang tidak melakukan perlindungan bagi penduduk sipil sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 51 ayat (1) Protokol Tambahan I tahun 1977 sebagai berikut :
“Penduduk  sipil  dan  orang -orang  sipil  perorangan  harus  mendapatkan  perlindungan umum  terhadap  bahaya-bahaya  yang  timbul  dari  operasi-operasi  militer.  Agar perlindungan  ini  dapat  dirasakan  hasilnya,  ketentuan-ketentuan  berikut  ini,  yang merupakan  tambahan  pada  ketentuan-ketentuan  hukum  internasional  lainnya  yang dapat diterapkan, harus dipa tuhi dalam segala hal” 15
Deportasi illegal atau atau pemindahan-pemindahan paksaan perorangan atau massal, anak-anak Ukraina ke Rusia oleh Presiden Vladimir Putin merupakan kejahatan terhadap Bagian IV Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan orang-orang sipil di waktu perang pada  wilayah-wilayah  yang  diduduki.  Pada  pasal  49  dinyatakan  bahwa    Pemindahan- pemindahan  paksaan  perorangan  atau  massal,  demikian  pula  deportasi  orang-orang yang dilindungi dari wilayah yang diduduki ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain manapun, baik yang diduduki maupun yang tidak, adalah terlarang, apapun  alasan-alasannya.  Walaupun  demikian,  kekuasaan  Pendudukan  dapat mengadakan  pengungsian  total  atau  sebagian  dari  suatu  daerah  tertentu,  apabila keamanan  penduduk  atau  alasan-alasan  militer  yang  mendesak  menghendakinya. Pengungsian  demikian  tidak  boleh  mengakibatkan  dipindahkannya  orang-orang  yang dilindungi  keluar  perbatasan  wilayah  yang  diduduki,  kecuali  apabila  karena  alas  an- alasan yang sangat beralasan perpindahan demikian tak mungkin dihindarkan. Orang- orang yang diungsikan itu harus dipindahkan kembali ke tempat tinggal mereka segera setelah permusuhan di daerah itu berakhir.
Kekuasaan  Pendudukan  yang  melakukan  pemindahan-pemindahan  atau  pengungsian demikian  harus  menjamin  sejauh  mungkin  bahwa  perumahan  yang  patut  disediakan atau  menerima  orang-orang  yang  dilindungi,  bahwa  penyingkiran-penyingkiran  itu diselenggarakan dalam keadaan yang memenuhi syarat-syarat kebersihan, kesehatan, keselamatan  dan  gizi  yang  memuasakan,  dan  bahwa  anggota-anggota  dari  keluarga
15 . Pasal 51 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Wina 1949 .
Proses Hukum Terhadap Presiden Putin Atas Dugaan  Kejahatan Perang Dalam Agresi Rusia Ke Ukraina Jurnal Hukum tora: 9 (2): 238-253
yang sama tidak dipisahkan satu sama lain.Negara Pelindung harus diberitahu tentang setiap  pemindahan  dan  pengungsian  segera  hal  demikian  itu  terjadi.  Kekuasaan Pendudukan tidak boleh menahan orang-orang yang dilindungi di daerah yang sangat banyak menghadapi bahaya peperangan, kecuali apabila keamanan penduduk atau alas an-alasan militer yang mendesak menghendakinya. Kekuasaan Pendudukan tidak boleh mendeportir  atau  memindahkan  sebagian  dari  penduduk  sipilnya  ke  wilayah  yang didudukinya.
Deportasi illegal yang diduga dilakukan oleh Rusia terhadap anak-anak Ukraina keluar dari  wilayah  pendudukannya  (Ukraina)  ke  wilayah  pendudukan  (Rusia)  pada  masa konflik bersenjata ini adalah dilarang dan merupakan kejahatan perang, oleh karena itu Presiden Rusia dan pejabat-pejabat militer maupun sipilnya harus diadili di ICC Den Haag guna penegakan dan kepastian hukum apakah Presiden Risia Vladimir Putin dan pejabat- pejabat Rusia tersebut bersalah atau tidak.

## Proses hukum terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pejabat- Pejabat Rusia
Proses hukum terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat- pejabat Rusia lainnya akan  dilakukan  oleh  Pengadilan  Pidana  Internasional  di  Den  Haag,  Belanda  sebagai Negara Tuan Rumah. Pengadilan akan membuat perjanjian dengan Negara Tuan Rumah (Belanda).  Perjanjian  itu  akan  disahkan  oleh  Dewan  Negara  Peserta  dan  kemudian diputuskan  oleh  Pimpinan  atas  nama  Pengadilan.  Pengadilan  dapat  berlokasi dimanapun, sepanjang diinginkan, sebagaimana ditentukan oleh Statuta Roma 1998 ini. 16 . Pengadilan dapat berlokasi dimanapun artinya  Pengadilan selain dilakukan di Den Haag Belanda, juga dapat dilakukan di 123 negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998.
Pengadilan  dapat  melaksanakan  yurisdiksinya  berkaitan  dengan  kejahatan  yang disebutkan pada pasal 5 sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini apabila:
(a)  Suatu  situasi di  mana  salah  satu  kejahatan  atau lebih  muncul  atau terlihat telah dilakukan sebagaimana diajukan pada Penuntut oleh Negara Pihak sesuai dengan pasal 14;
(b)  Suatu  situasi  di  mana  salah  satu  kejahatan atau  lebih  muncul  atau terlihat telah  dilakukan  disampaikan  pada  Penuntut  oleh  Dewan  Keamanan  yang bertindak sesuai dengan Bab VII Piagam PBB; atau
16 . Pasal 3 Statuta Roma 1998.
Proses Hukum Terhadap Presiden Putin Atas Dugaan  Kejahatan Perang Dalam Agresi Rusia Ke Ukraina
Jurnal Hukum tora: 9 (2): 238-253
(c)  Penuntut  telah  mengadakan  penyelidikan/investigasi  berkaitan  dengan kejahatan itu sesuai dengan pasal 15.
Pasal 5 yang dimaksud adalah tentang kejahatan perang,  pasal 14 yang dimaksud adalah tentang
Penyerahan suatu situasi oleh Negara Pihak
yang menyatakan bahwa suatu Negara Pihak dapat menunjukan pada Penuntut situasi dimana  salah  satu  kejahatan  atau  lebih  dalam  yurisdiksi  Pengadilan  muncul  telah dilakukan  yang  meminta  Penuntut  itu  untuk  menyelidiki  situasi  itu  untuk  tujuan menentukan  apakah  salah  seorang  atau  beberapa  orang  tertentu  atau  lebih  harus bertanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan  atau  tindakan  kejahatan  itu. Sejauh  mungkin,  penyerahan  harus  menjelaskan  keadaan  yang  relevan  dan  disertai dengan  dokumentasi  yang  mendukung  sebagaimana  yang  ada  pada  Negara  yang mengajukan  situasi  itu. Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  Statuta  Roma  2002  juga,  dapat dinyatakan  bahwa  Mahkamah  Pidana  Internasional  mempunyai  yurisdiksi  yang  akan terbatas pada kejahatan paling serius dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Salah satu yurisdiksi tersebut adalah Kejahatan perang yang dilakukan Rusia terhadap anak-anak dan penduduk sipil Ukraina.
Ada 2 prinsip pemberlakuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, yakni:
a. Ketidakinginan ( unwilling) Artinya ketidakinginan suatu negara untuk mengadili kejahatan  di  wilayahnya.  Sehingga  menyebabkan  Mahkamah  Pidana Internasional ikut campur tangan untuk menegakkan keadilan.
b. Ketidakmampuan  ( inability) Artinya  ketidakmampuan  negara  untuk memperoleh  terdakwa,  tidak  memperoleh  bukti  yang  diperlukan  beserta kesaksian orang yang diduga bertanggung jawab atas tindak pidana, dan tidak mampu melaksanakan proses peradilan. 17
Penangkapan  Putin  dan  pejabat  Rusia  lainnya  untuk  diproses  hukum  dilakukan  oleh Mahkamah  Pidana  Internasional  karena  tidak  ada  keinginan  negara  Rusia  untuk menangkap dan mengadili Presiden dan pejabat-pejabat negaranya sendiri. Oleh karena itu,  Mahkamah  Pidana  Internasional  harus  bertindak  mengadili  guna kepentingan hukum  seluruh  dunia.  Asas  Universalitas  menyatakan  bahwa  undang-undang  hukum pidana dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar kepentingan hukum dari
17 .J urnal  Analisis  Yuridis  Pertanggungjawaban  Pemimpin  Negara  terkait  dengan  Kejahatan  Perang  dan Upaya Mengadili Oleh  Mahkamah Pidana Internasional (2019) karya Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni,dkk
seluruh  dunia.  Yang  menjadi  dasar  hukum  bagi  pemberlakuan  asas  universalitas  ini adalah kepentingan hukum seluruh dunia.
Proses hukum yang dilakukan terhadap Presiden Rusia Putin dan Pejabat Rusia lainnya yang  diduga  telah  melakukan  kejahatan  perang  dilakukan  untuk  tegaknya   atau berfungsinya  norma-norma  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  internasional. Sebelum dilaksanakan persidangan maka dapat dilakukan  Sidang Pra-Peradilan sesuai Pasal 57 Statuta Roma. Pra-Peradilan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memeriksa  dan  memutus  tentang  keabsahan  penangkapan,  penahanan,  penghentian penyidikan,  penghentian  penuntutan  dan  memutus  permintaan  ganti  kerugian  serta rehabilitas  yang  perkara  pidananya  tidak  dilanjutkan  ke  sidang  pengadilan.  Apabila penangkapan dan penahanan dinyatakan sah, maka persidangan dapat dilanjutkan. Dalam  melaksanakan  fungsi  dan  kekuasaanya,  suatu  Sidang  Pengadilan  harus  sesuai dengan ketentuan-ketentuan Statuta Roma serta Hukum Acara dan Pembuktian. Suatu persidangan  harus  berlangsung  adil  dan  cepat,  menghormati  hak-hak  tertuduh,  dan memberikan perhatian pada perlindungan saksi dan korban.
Proses Pengadilan dan Pengakuan Bersalah sesuai Pasal 65 Statuta Roma 1998.
1. Apabila tertuduh membuat pengakuan bersalah sesuai dengan pasal 64, ayat 8 :
(a), Sidang Pengadilan harus memutuskan apakah:
(b) Tertuduh mengerti mengenai sifat dan akibat dari pengakuan bersalah;
(c) Pengakuan itu dibuat secara suka rela oleh tertuduh setelah
berkonsultasi  secukupnya dengan pembela; dan
(d) Pengakuan bersalah didukung oleh fakta mengenai kasus yang terkandung dalam:
(i)  Tuduhan  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  dan  diakui  oleh tertuduh;  (ii)  Setiap  bahan  yang  disampaikan  oleh  Penuntut  Umum yang melengkapi tuduhan dan yang diterima tertuduh; dan
(ii)  Setiap  bukti  lain,  seperti  misalnya  kesaksian  para  saksi,  yang diajukan oleh Penuntut Umum atau tertuduh.
2.        Apabila  Sidang  Pengadilan  merasa  yakin  bahwa  masalah  yang  disebutkan dalam  ayat  1  telah  ditetapkan,  pihaknya  harus  mempertimbangkan pengakuan bersalah tersebut, bersama-sama dengan setiap bukti tambahan yang  diajukan,  sebagai  menetapkan  semua  fakta  terpenting  yang dibutuhkan untuk membuktikan kejahatan itu di mana pengakuan bersalah berkaitan, dan dapat menghukum tertuduh atas kejahatan itu.
3.     Apabila Sidang Pengadilan tidak merasa yakin bahwa masalah-masalah yang disebutkan dalam ayat 1 ditetapkan, pihaknya akan menganggap pengakuan
Proses Hukum Terhadap Presiden Putin Atas Dugaan  Kejahatan Perang Dalam Agresi Rusia Ke Ukraina
Jurnal Hukum tora: 9 (2): 238-253
bersalah  itu  sebagai  tidak  pernah  dilakukan,  dan  dalam  hal  itu,  Sidang Pengadilan  memerintahkan  agar  persidangan  dilanjutkan  berdasarkan prosedur  persidangan  biasa  yang  ditetapkan  oleh  Statuta  ini  dan  dapat meneruskan kasus itu kepada suatu Sidang Pengadilan yang lain.
4.     Apabila Sidang Pengadilan berpendapat bahwa suatu pengajuan yang lebih lengkap  mengenai  fakta  dari  kasus  iu  dibutuhkan  demi  kepentingan keadilan,  khususnya  demi  kepentingan  para  korban,  Sidang  Pengadilan dapat:
(a) Minta Penuntut Umum untuk mengajukan bukti tambahan, termasuk kesaksian dari para saksi; atau
(b)  Memerintahkan  agar  persidangan  dilanjutkan  berdasarkan  prosedur persidangan  biasa  yang  ditetapkan  oleh  Statuta  ini,  di  mana  Sidang Pengadilan menganggap bahwa pengakuan bersalah sebagai tidak pernah dibuat  dan  dapat  meneruskan  kasus  itu  kepada  suatu  Sidang  Pengailan yang lain.
5.        Setiap  diskusi  antara  Penuntut  Umum  dan  pembela  mengenai  modifikasi tuduhan-  tuduhan,  pengakuan  bersalah  atau  hukuman  yang  hendak dijatuhkan tidak mengikat bagi Mahkamah.”
Pasal 69 Statuta Roma mengatur tentang bukti yang menyatakan :
1. Sebelum memberi kesaksian, setiap saksi, sesuai dengan Hukum Acara dan Pembuktian, harus melakukan suatu perbuatan untuk menjamin kebenaran bukti yang hendak diberikan oleh saksi tersebut.
2. Kesaksian  seorang  saksi  pada  persidangan  harus  diberikan  secara  pribadi, kecuali  sejauh  yang  ditetapkan  oleh  tindakan-tindakan  yang  disebutkan dalam pasal 68 atau dalam Hukum Acara dan Pembuktian. Mahkamah juga dapat memberi izin diberikannya kesaksian viva voce (lisan) atau kesaksian terekam  dari  seorang  saksi  dengan  sarana  teknologi  video  atau  audio, maupun  diajukannya  dokumen  atau  traskripsi  tertulis,  yang  tunduk  pada Statuta  ini  dan  sesuai  dengan  Hukum  Acara  dan  Pembuktian.  Tindakan- tindakanini  tidak  boleh  merugikan  atau  tidak  sesuai  dengan  hak-hak tertuduh.
3. Para  pihak  dapat  mengajukan  bukti  yang  relevan  dengan  kasus  tersebut, sesuai  dengan  pasal  64.  Mahkamah  mempunyai  kewenangan  untuk  minta diajukannya  semua  pembuktian  yang  dipandang  perlu  untuk  menentukan kebenaran.
4. Mahkamah  dapat  memutuskan  tentang  relevansi  atau  bisa  diterimanya suatu  bukti,  dengan  mempertimbangkan,  antara  lain,  nilai  percobaan  dari bukti  dan  setiap  kerugian  yang  mungkin  ditimbulkan  oleh  bukti  tersebut terhadap  suatu  pengadilan  yang  adil  atau  terhadap  evaluasi  yang  adil mengenai  kesaksian  seorang  saksi,  sesuai  dengan  Hukum  Acara  dan Pembuktian.
5. Mahkamah  harus  menghormati  dan  mematuhi  hak-hak  istimewa  tentang kerahasiaan sebagaimana ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian.
6. Mahkamah  tidak  akan  minta  bukti  mengenai  fakta-fakta  yang  sudah diketahui secara umum tetapi dapat membuat catatan yudisial mengenai hal itu.
7. Bukti yang diperoleh dengan jalan pelanggaran terhadap Statuta ini atau hak asasi manusia yang diakui secara internasional tidak dapat diterima, kalau:
(a) Pelanggaran  itu  menimbulkan  keraguan  besar  mengenai  bisa dipercayanya bukti tersebut, atau
(b) Diterimanya bukti tersebut akan merupakan antitesis terhadap dan akan sangat merugikan integritas proses pengadilan.
8. Ketika  memutuskan  tentang  relevansi  atau  bisa  diterimanya  bukti  yang dikumpulkan  oleh  suatu  Negara,  Mahkamah  tidak  dapat  membuat keputusan tentang diterapkannya hukum nasional Negara tersebut.”
Sebelum  memberikan  kesaksian,  setiap  saksi  sesuai  dengan  Hukum  Acara dan  Pembuktian  harus  melakukan  suatu  perbuatan  untuk  menjamin  kebenaran bukti yang hendak diberikan oleh saksi tersebut.
Hukuman yang  diterapkan diatur pada Pasal 77 Statuta Roma sebagai berikut :
1. Tunduk  pada  pasal  110,  Mahkamah  dapat  mengenakan  satu  di  antara hukuman- hukuman berikut ini kepada seseorang yang dihukum atas suatu kejahatan berdasarkan pasal 5 Statuta ini:
(a) Hukuman  penjara  selama  tahun-tahun  tertentu,  yang  tidak  melebihi batas tertinggi 30 tahun; atau
(b) Hukuman  penjara  seumur  hidup  apabila  dibenarkan  oleh  gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum.
2. Di samping hukuman penjara, Mahkamah dapat memutuskan:
(a) Denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Hukum Acara dan Pembuktian;
(b) Penebusan hasil, kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung  dari  kejahatan  itu,  tanpa  merugikan  hak-hak  pihak  ketiga yang bona fide.
Penetapan Hukuman dinyatakan pada Pasal 78 Statuta Roma sebagai berikut :
1) Dalam menentukan hukuman, Mahkamah, sesuai dengan Aturan Prosedur dan  Pembuktian, harus memperhitungkan faktor-faktor  seperti  misalnya beratnya  kejahatan  dan  keadaan-keadaan  pribadi  dari  orang  yang dihukum.
2) Dalam menjatuhkan hukuman penjara, Mahkamah harus menguranginya dengan waktu, kalau ada, yang dilewatkan sebelumnya dalam penahanan sesuai  dengan  suatu  perintah  dari  Mahkamah.  Mahkamah  dapat mengurangi  waktu  yang  sebaliknya  dilewatkan  dalam  penahanan  dalam hubungannya dengan perbuatan yang mendasari kejahatan itu.
3) Apabila seseorang telah dihukum karena lebih dari satu kejahatan, maka Mahkamah harus mengumumkan setiap hukum bagi setiap kejahatan dan hukuman bersama yang menyebutkan jumlah keseluruhan jangka waktu lamanya dipenjara. Jangka waktu ini harus tidak kurang dari angka tertinggi masing-masing  hukuman  yang  diumumkan  dan  tidak  melebihi  30  tahun penjara atau hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan pasal 77, ayat 1(b).”
Putin  dan  Pejabat  Rusia  lainnya  dapat  mengajukan  permohonan  Banding  dan Peninjauan Kembali. Perihal Permohonan Banding diatur dalam Bagian 8 Statuta Roma pada Pasal 81 dan Peninjauan Kembali dalam Bagian 8 Statuta Roma pada Pasal 84.
Proses Hukum Terhadap Presiden Putin Atas Dugaan  Kejahatan Perang Dalam Agresi Rusia Ke Ukraina Jurnal Hukum tora: 9 (2): 238-253

## Conclusion
Mahkamah  Pidana  Internasional  ( International International  Criminal  Court/  ICC) menerbitkan surat penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin karena diduga telah melakukan deportasi illegal terhadap anak-anak Ukraina ke Rusia. Penangkapan tersebut  dapat  dilakukan  di di  123  negara  yang  meratifikasi  Statuta  Roma  1998  atau Pemerintahan baru Rusia menyerahkan Putin ke ICC untuk diadili. Pengadilan terhadap Putin yang dilakukan oleh ICC karena Putin diduga telah melakukan kejahatan perang sebagaimana  ditentukan  dalam  pasal  49  Bagian  IV  Konvensi  Jenewa  1949  tentang Perlindungan orang-orang sipil di waktu perang pada wilayah-wilayah yang diduduki dan pasal  51  Protokol  Tambahan  I  Tahun  1977.  Apabila  Putin  dan  Pejabat  Rusia  lainnya terbukti  bersalah  berdasarkan  bukti-bukti  yang  ada  dan  keterangan  saksi-saksi, hukuman yang akan dijatuhkan adalah berupa  Hukuman penjara selama tahun-tahun tertentu, yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun, atau Hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang  yang  dihukum.  Di  samping  hukuman  penjara,  Mahkamah  dapat  memutuskan Denda  berdasarkan  kriteria  yang  ditetapkan  dalam  Hukum  Acara  dan  Pembuktian; Penebusan  hasil,  kekayaan  dan  aset  yang  berasal  langsung  atau  tidak  langsung  dari kejahatan itu, tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga yang bonafide.

## Acknowledgement
Guna menghentikan agresi Rusia ke Ukraina dan juga menghentikan konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, sudah seharusnya negara-negara di dunia bekerjasama untuk menangkap Presiden Rusia Putin dan menangkap Pejabat-Pejabat Rusia lainnya karena mereka  adalah  pelaku-pelaku  utama  dalam  perang  tersebut.  Demikian  juga,  guna kepastian hukum apakah Presiden Putin dan Pejabat Rusia lainnya bersalah atau tidak bersalah,  maka  harus  diajukan  dalam  persidangan  di Pengadilan  Pidana  internasional baik  yang  berada  di  Den  Haag  Belanda  maupun  di  negara  peserta  lainnya.  Apapun Putusan Mahkamah Pidana Internasional yang Final merupakan kepastian hukum bagi Presiden Putin dan Pejabat Rusia lainnya bersalah atau tidak bersalah.
Proses Hukum Terhadap Presiden Putin Atas Dugaan  Kejahatan Perang Dalam Agresi Rusia Ke Ukraina Jurnal Hukum tora: 9 (2): 238-253

## References

## Books
Boer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, edisi ke-2 , Bandung: Alumni, 2005.
Dedi Supriadi, Hukum Internasional (dari Konsepsi Sampai Aplikasi) , Bandung: Pustaka Setia, 2013.
FX. Adji Samekto, Negara dalam dimensi Hukum Inernasional, Bandung: Citra ditya Bakti,
2009.
Huala  Adolf, Aspek-Aspek  Negara  Dalam  Hukum  Internasional  Edisi  Revisi ,  Jakarta:
RajaGrafindo Persada 2002.
J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Kholid Roisah, Perjanjian Internasional Teori dan Praktek , Malang: Setara Press, 2015.
Mangisi Simanjuntak, dalam Buku Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Indonesia suatu renungan  dan  sumbangan  hukum  dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Kristen Indonesia, Jakarta :UKI PRESS, 2022
----------------------------,  Hukum  Internasional  Perjuangan  Negara-Negara  Berkembang Dalam mencapai Persamaan Hak, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.
Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung:
Alumni, 2015.
Sefriani, Hukum  Internasional  Suatu  Pengantar  Edisi  Kedua, Jakarta:  RajaGrafindo Persada 2016.

## Others
Jurnal Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara terkait dengan Kejahatan Perang dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional/
ICC  (2019) karya Ida Ayu Kade Ngurah Anggreni,dkk.
Ini Alasan Mahkamah Pidana Internasional Perintahkan Penangkapan Putin ! kumparan .com, diakses pada tanggal 20 Maret 2021
Pukul 11.25 Wib.
https:// mediaindonesia.com/internasional/566763/mahkamah- internasional-icc-perintahkan-penangkapan-putin-atas-kejahatan-perang. https://www.msn.com/id-id/berita/other/menakar-kekebal an-hukum, presiden-rusia-vladimir-putin/ar-AlahZQX?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid =80b347786930455e911124a38ee2c28&ei=18.  Diakses  tanggal  25  April  2023 Pukul 19.56 Wib.

## Regulation
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut sertanya Negara Republik Indonesia Dalam ke-empat Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949.
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945.
Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang ( International
Conventions  for  the  Protection  of  Victimof  War), Perlindungan  Orang-Orang  Sipil diwaktu Perang.
Protokol Tambahan I/ 1977 pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus
1949, dan yang Berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban
Sengketa-Seketa Bersenjata Internasional, Perlindungan bagi Penduduk Sipil.