ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 2 Nomor 2 Juni 2021 Halaman 76-85

## UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL KOTA JAMBI
Novia Ayu Tantri
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi noviaayutantri@gmail.com
Arrie Budhiarthie
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi budhiartie@unja.ac.id

## Abstract
This paper was written to find out how the one-stop integrated service system at the Jambi City Investment Agency can improve the process of better licensing services. Reform of public service  policies,  especially  in  matters  of  licensing,  is  an  activity  that  encourages  the development  of  the  formal  economic  sector.  Therefore,  it  is  necessary  to  know  how  to regulate  the  one-stop  integrated  licensing  service  procedure  at  the  Jambi  City  One  Stop Integrated  Investment  Service,  to  know  what  are  the  constraints  in  the  implementation  of one-stop  integrated  services  at  DPMPTSP  Jambi  City,  and  how  the  efforts  to  increase licensing are carried out at the One Integrated Investment Office Jambi City Door.
Keywords : Improvement, Licensing, One-Stop Integrated Services.

## Abstrak
Tulisan ini dibuat untuk mengetahui bagaimana sistem pelayanan terpadu satu pintu pada Dinas  Penanaman  Modal  Kota  Jambi  dalam  meningkatkan  proses  pelayanan  perizinan yang  lebih  baik.  Reformasi  kebijakan  pelayanan  publik,  khususnya  dalam  masalah perizinan  merupakan  kegiatan  yang  mendorong  bagi  terbangunnya  sektor  ekonomi formal. Karena itu  perlu diketahui bagaimana pengaturan prosedur  pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Dinas Penanaman Modal Terpadu satu Pintu Kota Jambi, mengetahui apa  faktor  kendala  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  di  DPMPTSP Kota  Jambi,  dan  bagaimana  upaya  peningkatan  perizinan  yang  dilakukan  di  Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
Kata Kunci : Peningkatan, Perizinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361

## A. PENDAHULUAN
Setiap  manusia  sangat  membutuhkan pelayanan. Masyarakat akan selalu menuntut  pelayanan  publik  yang  baik  dari pemerintah. Pelayanan Publik pada dasarnya adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan  masyarakat  oleh  penyelenggara negara,  dalam hal ini  negara  didirikan  oleh publik  (masyarakat)  tentu  saja  dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1 Pelayanan  publik  merupakan  tujuan akhir dari seluruh proses dalam penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  dan Administrasi Publik. Kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup merupakan indikator utama dari terjaminnya kualitas pelayanan publik yang baik. Berkaitan dengan pemberian pelayanan  publik  ini  peran  negara  sangat penting karena negara memperoleh kekuasaan dan mandat dari rakyat, sehingga hal  ini  akan  membawa  konsekuensi  untuk berkewajiban  menyediakan  berbagai  hal yang  dibutuhkan  oleh  rakyat.  Rendahnya pelayanan  publik  tidak  bisa  ditutup-tutupi lagi  terutama  pada  pemerintahan  daerah. Beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa fenomena  pelayanan  publik  adalah  potret yang masih menyedihkan.
Pelayanan publik menjadi isu
kebijakan  yang  semakin  strategis  karena
1 Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik Sudrajat, Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan  Layanan  Publik, Nuansa  Cendekia, Bandung, 2019, hlm. 27.
pelayanan  publik  di  Indonesia  cenderung berjalan  ditempat,  sedangkan  implikasinya sangatlah  luas  dalam  kehidupan  ekonomi, politik,  sosial  budaya,  dan  lain-lain. Buruknya  pelayanan  publik  selama  ini menjadi  satu  variabel  yang  penting  yang mendorong  munculnya  krisis  kepercayaan masyarakat  kepada  pemerintah  termasuk halnya dengan pelayanan perizinan. Masalah-masalah terkait lemahnya kebijakan perizinan telah menjadi persoalan pelik bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia sehingga  membuat  mereka  memilih  tak berizin  atau  informal  atau  mengurus  izin dengan  biaya  tinggi.  Salah  satu  strategi untuk menghapus pola semacam itu adalah dengan  membuat  pelayanan  terpadu  untuk pengurusan perizinan. 2
Penyederhanaan  proses  pelayanan publik  merupakan  suatu  keharusan  dalam rangka  menjawab  tuntutan  masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang  semakin  maju  dan  berkembang. 3
Pelayanan  publik  hampir  secara  otomatis membentuk  citra  ( image )  tentang  kinerja birokrasi,  karena  kebijakan  Negara  yang
2 Nyoman  Putri  Purnama  Santhi  dan  Ni Made  Ari  Yuliartini  Griadhi,  “Sistem  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Sebagai  Upaya  Peningkatan Pelayanan Publik yang Optimal dalam Birokrasi Perizinan” Kertha  Negara ,  Volume.  03,  Nomor 03, September, 2015, hlm. 1.
3 Achmad  Nur  Haida,,  dkk.  “Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Sebagai  Upaya  Peningkatan Pelayanan  Perizinan  (Studi  pada  kantor Pelayanan  Perizinan  Kota  Kediri),” Jurnal Administrasi  Publik  (JAP) ,  Volume  1,  Nomor  2, hlm. 133.
menyangkut  pelayanan  publik  tidak  lepas dari birokrasi.
Hal  ini  berkaitan  pula  dengan pelayanan  publik  untuk  mewujudkan kesejahteraan  rakyat,  birokrasi  publik memang harus memberikan kontribusi yang sangat  besar,  karena  lingkup  penyelengg- araan  negara  selalu  berkaitan  dengan konteks  public  service  dan  public  affairs. Selanjutnya,  jasa  dan  barang  publik  harus digunakan  secara  efektif  dan  efisien. Tanggung  jawab  birokrasi  muncul  akibat adanya pengelolaan tersebut. Maka,
birokrasi  publik  mampu  melaksanakan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh peran pemerintah yang strategis.
Melihat  betapa  kompleksnya  masalah yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan pelayanan  publik,  maka upaya  peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia tentu saja  menuntut  perubahan  yang  holistic, menyeluruh dan menyentuh semua dimensi persoalan  yang  dihadapi  oleh  birokrasi pelayanan.
Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik  hanya  akan  berhasil  kalau  mampu mewujudkan  perubahan  yang  menyeluruh dan  dilakukan  secara  konsisten.  Perubahan tersebut  harus  mencakup  revitalisasi, restukturisasi,  dan  deregulasi,  peningkatan profesionalisme  aparat  dan  partisipasi masyarakat,  korparatisasi, e-government , pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit  pelayanan  masyarakat.  Hanya  dengan mendorong  perubahan  yang  menyeluruh
dan  menyentuh  semua  dimensi  masalah pelayanan  publik  itulah  yang  akan  mampu memperbaiki  kualitas  pelayanan  publik, terutama  dalam  memperbaiki  tingkat kepercayaan  masyarakat  kepada  pemerin- tah.  Seharusnya  suatu  pelayanan  publik tidak  untuk  menyusahkan  masyarakat namun  harus  mempermudah  masyarakat dalam  menyelesaikan  urusan  Administrasi Publik.  Kondisi  Pelayanan  seperti  ini  harus dirubah  dengan  kata  lain  harus  adanya reformasi birokrasi dalam sistem pelayanan publik.  Adapun  maksud  diadakannya reformasi  ditunjukkan  untuk  mewujudkan kinerja  pelayanan  publik  yang  berkualitas dan  bisa  meningkatkan  taraf  hidup  serta kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya  dalam  menindaklanjuti reformasi birokrasi pelayanan publik dalam hal  perizinan,  pemerintah  meluncurkan paket  kebijakan  terbaru  tentang  investasi yang  termasuk  dalam  Instruksi  Presiden (Inpres)    Nomor  3  tahun  2006  jam  yang berisi  serangkaian  program  dan  tindakan dengan  tujuan memperbaiki iklim  investasi di Indonesia. 4
Selain  itu  Dalam  rangka  menarik minat  penanaman  modal  luar  ataupun dalam  daerah,  salah  satu  kebijakan pemerintah  adalah  inovasi  pengurusan perizinan,  sebagaimana  dikeluarkannya Peraturan  Presiden  Nomor  27  Tahun  2009
4 Juniarso Ridwan, dkk, Op. cit ., hlm. 169.
Tentang  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  di Bidang Penanaman Modal.
Kemudian pemerintah melalui Departemen dalam negeri juga menindaklanjuti paket kebijakan itu dengan meluncurkan  kebijakan  yang  tertuang dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang penyelenggaraan  pelayanan  terpadu  satu pintu yang pada intinya meminta pemerintah  daerah  melakukan  kegiatan seperti penyederhanaan sistem dan prosedur  perizinan  usaha,  pembentukan lembaga  pelayanan  perizinan  terpadu  satu pintu  di  daerah,    pemangkasan  waktu  dan biaya perizinan, perbaikan sistem
pelayanan  dan  sistem  informasi,    serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses penyelenggaraan perizinan. 5
Pelayanan  terpadu  satu  pintu  (PTSP) sendiri  menurut  Perda  Nomor  9  Tahun 2010  pada  pasal  1  ayat  (5)  adalah pelayanan  terhadap  pemberian  izin  yang dilakukan  oleh  kantor  penyelenggaraan pelayanan  terpadu  satu  pintu. 6 Pelayanan terpadu  satu  pintu  ini  merupakan  kegiatan
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan,  yang  proses  pengolahannya dilakukan  secara  terpadu  dalam  satu tempat, dengan menganut prinsip kesederhanaan,  transparansi,  akuntabilitas,
5 Ibid, hlm. 199
6 Pasal 1 ayat (6),  Peraturan Daerah Kota Jambi  Nomor  9  Tahun  2010  Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
dan menjamin  kepastian biaya, waktu, serta kejelasan prosedur. 7
Dengan  konsep  itu  dalam  mengurus perizinan, pemohon cukup hanya datang ke satu  tempat  dan  hanya  bertemu    dengan petugas front  office sehingga  dapat meminimalisasi  interaksi  antara  pemohon dengan petugas perizinan dan menghindari pungutan  tidak  resmi. 8 Maka  dalam  artikel ini  akan  membahas  mengeai  “Upaya Peningkatan  Pelayanan  Perizinan  Melalui Sistem  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Pada Dinas Penanaman Modal Kota Jambi.”

## B. Metode Penelitian
Tipe  penelitian  dalam    penulisan    ini adalah yuridis   empiris. Data    yang     dipero- leh dianalisis   secara   kualitatif dan kuantitatif yaitu   data   yang tersedia    baik    data    primer maupun        data    sekunder        yang dikumpulkan. Hasil    yang diperoleh ini disaji- kan  dalam  bentuk  deskriptif  menggambarkan sesuatu   teori dan  kenyataan    yang terjadi  di lapangan    dalam    pengelolaan  utang  negara Indonesia sebagai salah satu elemen keuangan negara.

## C. PERAN  PTSP  DALAM  PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya,  bahwa  birokrasi  perizinan merupakan  salah  satu  kendala  bagi  dunia usaha  di  Indonesia.  Praktik  di  lapangan
7 Juniarso Ridwan, Loc. Cit ., hlm. 204
8 Ibid, hlm. 204.
menunjukkan  proses  perizinan  belum memiliki kejelasan  prosedur sehingga men- imbulkan kesan tidak transparan, ketidakmenentuan  waktu,  dan  biaya  tinggi. Perizinan sendiri merupakan wujud pelayanan  publik  yang  sangat  menonjol dalam  tata  pemerintahan.    Dalam  relasi antara  pemerintah  dengan  warganya seringkali  perizinan  menjadi  indikator untuk  menilai  apakah  suatu  organisasi pemerintahan sudah mencapai kondisi good governance atau belum. 9
Terdapat  banyak  rintangan  reformasi dalam  birokrasi  yang  sudah  diketahui  dan dialami  masyarakat.    Contohnya,    prosedur pengurusan surat yang terlalu rumit, lambat serta  waktu  yang  dibutuhkan  sangat  lama. Selain  itu  adanya  pungutan  pengeluaran yang  banyak  termasuk  pengeluaran- pengeluaran tambahan lainnya. Lalu, kurang ramahnya  pelayanan,  adanya  nepotisme, korupsi,  kolusi,  dan  lainnya.  Oleh  sebab itu itu  penegasan  reformasi  birokrasi  sangat jauh dari kata signifikan.
10 Padahal reformasi kebijakan
pelayanan  publik,  khususnya  dalam  masa- lah  perizinan  merupakan  kegiatan  yang mendorong  bagi  terbangunnya  sektor ekonomi  formal.  Secara  administratif,    dari kegiatan  perizinan  diperoleh  data  dan
9 Ibid, hlm. 162.
10 Falahudin,  Aldri  Frinaldi,  “Reformasi Birokasi  Dalam  Pelayanan  Publikada  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  Satu Pintu  Kota  Padang  Panjang”, Jurnal  Teori  dan
Praktek Administrasi Publik , Volume IV, Nomor 1 2020, hlm. 14. informasi dasar untuk mengukur pertumbuhan perekonomian yang ditopang melalui usaha-usaha formal. Berdasarkan kondisi itu,  maka pemerintah  membuat  suatu  kebijakan mengenai model perizinan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu
Pintu. Kebijakan terhadap model pelayanan terpadu  satu  pintu  ini  merupakan  sebuah revisi  terhadap  kebijakan  pemerintah sebelumnya  yaitu  tentang  pelayanan terpadu  Satu  Atap  yang  diterapkan  sejak tahun  1997  melalui  surat  edaran  Menteri
Dalam Negeri Nomor:503/125/PUOD tanggal 16 Januari 1997 tentang pembentukan  pelayanan terpadu  Satu  Atap dan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25  tahun  1998  tentang  pelayanan  terpadu Satu Atap. Revisi ini didasarkan kepada
kenyataan di lapangan bahwa implementasi penyelenggaraan  pelayanan  terpadu  Satu Atap  di  daerah  banyak  mengalami  kendala terkait  dengan  mekanisme  perizinan  yang masih  rumit  dan  kendala  koordinasi  lintas satuan kerja Perangkat daerah (SKPD) yang sulit,  sehingga  tidak  berjalan  dan  berfungsi secara optimal. Adapun yang menjadi tujuan kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik serta  dapat  memberikan  akses  yang  lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan  publik,  dan  hal  yang  penting
dalam  kebijakan  ini  adalah  terwujudnya pelayanan  publik  yang  cepat,  murah, transparan, pasti dan terjangkau. 11
Kehadiran  PTSP  diharapkan  dapat bermanfaat  tidak  hanya  bagi  masyarakat dan  dunia  usaha,  tetapi  juga  pemerintah.
Bagi  masyarakat  dengan  adanya  PTSP diharapkan
masyarakat mendapatkan pelayanan  publik  yang  lebih  baik  serta mendapat  kepastian  dan  jaminan  hukum atas  formalitas  usaha  yang  dimiliki.  Bagi dunia  usaha,  keberadaan  PTSP  diharapkan mampu  memberikan  kemudahan  dalam perizinan usaha sehingga akan
meningkatkan  minat  pelaku  usaha  untuk melakukan  investasi  dan  pengembangan usaha.
Selain  itu,  dengan  adanya  PTSP
diharapkan  pelaku  dunia  usaha  dapat memperoleh manfaat dalam bentuk efisiensi  pelayanan  yang  menghasilkan pengurangan  waktu  dan  biaya  yang membuat pelaku usaha dapat mengalokasikan  lebih  banyak  waktu  dan biaya  pada  kegiatan  produktif.  Di  sisi  lain, manfaat  keberadaan  PTSP  bagi  pemerintah adalah dapat mengurangi beban
administratif  karena  pelayanan  yang  lebih efektif dan efisien.
12
11 Juniarso Ridwan, Op. Cit ., hlm. 199.
12 DPM-PTSP  Provinsi  Jambi, Peran  PTSP sebagai  ujung  tombak  Penyelenggara  Pelayanan Perizinan, diakses  dari http://dpmptsp.jambi prov.go.id/berita/showmore/4/Peran-PTSP- sebagai-Ujung-Tombak-Penyelenggara- Pelayanan-Perizinan, pada tanggal 25 November 2020, Internet.
Pelayanan terpadu satu pintu ini yang sekarang  sedang  banyak  dibangun  di berbagai daerah diharapkan agar pelayanan yang efektif dan efisien dapat terus berjalan bahkan lebih ditingkatkan. Karena
pelayanan  terpadu  satu  pintu  atau  yang dikenal  dengan One  Stop  Service (OSS) seperti  yang  telah  disebutkan  salah  satu tujuannya  memberikan  kemudahan  bagi para  pengusaha  untuk    mengurus  izin usaha,      terutama  bagi  para    usaha menengah,  kecil,  dan  mikro  (UMKM). Bentuk pelayanan ini diharapkan juga dapat semakin  menarik  investor  ke  daerah  yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan  pendapatan  masyarakat  di daerah.

## D. SISTEM  PELAYANAN  TERPADU  SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL KOTA JAMBI
Pengurusan  perizinan  di  Badan Pelayanan  Perizinan  Terpadu  Satu  Pintu  di kota  Jambi  dilaksanakan  berdasarkan standar  operasional  yang  telah  ditetapkan berdasarkan perwako Kota Jambi. Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Jambi Nomor  55  tahun  2018  tentang  perubahan atas  peraturan  Walikota  nomor  49  tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada  Dinas  Penanaman  Modal  dan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu.  Tugas  dan
fungsi  serta  tata  kerja  pada  dinas penanaman  modal  dan  pelayanan  terpadu satu  pintu  kota  Jambi,    yaitu  sebagai perumus  kebijakan  teknis  di  bidang penanaman  modal,  pemberian  dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang  penanaman  modal  dan  pelayanan perizinan terpadu,  pelaksanaan pengkajian, pengendalian dan promosi investasi penanaman  modal.  Kemudian  sebagai pelaksana administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan
secara terpadu, pelaksanaan  koordinasi  proses  penanaman modal  dan  pelayanan  perizinan,  juga pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan Walikota  sesuai  dengan  bidang  tugas  dan fungsinya. 13
Pada  kantor  BPTSP,  petunjuk  dan panduan  perizinan  telah  dibuat  pada pamflet ataupun papan informasi, ada yang menempatkannya  di  ruang  tunggu  atau ruang lobi, ada yang ditempel di atas balok lantai, dan ada pula yang di depan kantor. 14
Sistem  dan  prosedur  pengurusan  perizinan di  BPTSP  sudah  dipublikasikan  melalui media  baik  media  cetak  maupun  Media elektronik.  Dalam  pembuatan  perizinan standar pelayanan perizinan dan nonperizinan menggunakan peraturan prosedur pelayanan di DPMPTSP.
Untuk  mengurus  perizinan,  pihak BPTSP  menawarkan  persyaratan  yang cukup  mudah  dan  tidak  menyulitkan.
13 Ibid 14 Ibid
Adapun  persyaratan  yang  diberikan  adalah surat-surat  atau  dokumentasi  yang  telah dimiliki  oleh  pelanggan,    seperti  persya- ratan  penting  yang  harus  dipenuhi  adalah KTP, PBB, Phas Photo, dan materai.
Berdasarkan  peraturan  daerah  kota Jambi  Nomor  9  tahun  2010  tentang penyelenggaraan  pelayanan  terpadu  satu pintu  bab  II  pasal  8  bahwa  sebelum  izin diberikan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan ke lapangan dengan
mengikutsertakan  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  yang  berkaitan  dengan  izin yang dimohonkan,  kemudian hasil pemerik- saan  ke  lapangan  dilakukan  dalam  jangka waktu paling lama 7 hari kerja yang dibuat dalam  berita  acara  pemeriksaan.  Dan  juga dalam  pasal  9  disebutkan  bahwa  izin diberikan  dalam  jangka  waktu  paling  lama 15  hari  kerja  terhitung  sejak  permohonan disampaikan dengan persyaratan lengkap. 15
Dari  hal  tersebut  jelas  bahwa seharusnya  perizinan  dikeluarkan  dalam waktu 15 hari masa kerja.  Namun beberapa masalah  yang  dihadapi  saat  ini  yaitu perizinan yang dikeluarkan melebihi waktu dari  yang  telah  ditentukan. 16 Pemeriksaan berkas  dan  verifikasi  data,    juga  terkadang tidak  menepati  waktu  yang  telah  ditetap-
15 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16 Tri  Rahayu  Ningsih,  “Implementasi Peraturan  daerah  Kota  Jambi  Nomor  9  Tahun 2010  Tentang  Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu,”  Skripsi  UIN  STS  Jambi, 2019, hlm. 18.
kan.    Pekerjaan  tersebut  dilaksanakan dalam  waktu  terlalu  lama  dan  kadang  kala tidak pasti.
Untuk  pengurusan  perizinan,  petugas PPTSP merujuk kepada standar operasional yang  telah  dibuat  berdasarkan  surat keputusan Bupati/Walikota setempat.
Namun  di  dalam  proses  pengurusannya masih  ada  pegawai  yang  kurang  mengerti atau  mengetahui  standar  operasional  yang telah  dibuat,    sehingga  kadangkala  urusan- nya sedikit berbelit. Salah satu permasalahan  lainnya  yang  diperoleh  yaitu lamanya  dikeluarkan  perizinan  dalam  hal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Dalam proses pelayanan perizinan, waktu pelayanan  tidak  tepat  sesuai  dengan  limit yang  diberikan  berdasarkan  standar operasional.  Hal  ini  disebabkan  SDM masih kurang  baik  kuantitas  maupun  kualitasnya. Selain itu waktu pengeluaran surat izin juga tidak  tepat  dengan  standar  operasional yang  ditetapkan.  Hal  ini  juga  disebabkan karena  terlambat  nya  verifikasi,  tanda tangan Pimpinan dan sebagainya nya.
Adapun  hal  yang  dapat menyebabkan keterlambatan  didalam  proses  ini  adalah Pihak  DPMPTSP  yang  harus  terus berkoordinasi  dengan  pihak  DLH  karena  di DPMPTSP  belum  mempunyai  staf  ahli analisis dampak lingkungan sendiri. Dari hal ini  jelas  bahwa  faktor  penghambatnya adayaitu  sumber  daya  yang  masih  sedikit atau  belum  adanya  staf  ahli  tim  teknis tersendiri  karena  belum  terbentuknya
struktur atau susunan organisasi DPMPTSP yang didalamnya ada tim teknis tersendiri. 17
Namun disamping hal itu penyerahan surat  izin  langsung  dari  petugas  DPMPTSP, juga  pemberian  surat  izin  tersebut  secara baik dan ramah dengan cara
mempersilahkan  tanda  tangan  bukti penyerahan  dan  menyerahkan  berkas perizinan.  Dan  akan  selalu  diberi  tahu  jika surat  izin  tersebut  telah  keluar.  Demikian pula  dari  adanya  kendala  yang  telah disebutkan  sebelumnya    Menteri  Koordi- nator bidang Perekonomian akhirnya resmi meluncurkan sistem Online Single
Submission (OSS)  alias  perizinan  usaha terintegrasi  secara  elektronik.  Sistem  OSS ini  mulai  dibangun  sejak  Oktober  2017 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden  (Perpres)  Nomor  91  tahun  2017
tentang  percepatan  pelaksanaan  berusaha.
Dan  untuk  mendukung  tujuan  ini  presiden telah mengeluarkan pula Peraturan
Presiden  Nomor  24  tahun  2018  tentang pelayanan  perizinan  terintegrasi  secara elektronik  yang  ditetapkan  pada  21  Juni 2018.
Dengan  sistem  OSS  ini  dapat memudahkan  masyarakat  untuk  membuat perizinan,  karena  OSS  ini  berbasis  online dan  bagi  yang  ingin  mendaftarkan  tinggal login  saja  dan  Berkas  berkas  persyaratan bisa  di-upload  dari  rumah.  Dengan menyiapkan  email  yang  aktif,  daftar  di
17 Ibid., hlm. 49.
menu  OSS,  masuk  ke  menu  daftar, masukkan  nomor  induk  KTP,    email  yang digunakan. Dan setelah daftar ada notifikasi masuk,  pilih  aktivasi  dan  OSS  Akan mengirim  username  dan  password  setelah login input data. 18
Selain  itu  lewat  sistem  ini,    investor dapat  mengurus  izin  usaha  secara  online dari  manapun  dan  kapanpun.    Baik  yang berstatus  perseroan  terbatas  (PT),  Firma, persekutuan  komanditier  (CV),  maupun UMKM.  OSS  ini  merupakan  bagian  dari upaya pemerintah dalam menyederhanakan birokrasi  dalam  perizinan  usaha  dan menciptakan  model  pelayanan  perizinan terintegrasi  yang  cepat  dan  murah  serta memberikan kepastian.
Ini  artinya  BPTSP  kota  Jambi  telah menerapkan  pelayanan  prima  kepada masyarakat  dalam  urusan  perizinan.  Telah memberikan  kemudahan  dalam  mendapat- kan  informasi,  kemudahan  menggunakan fasilitas  lainnya  dalam  urusan  perizinan. BPTSP  kota  Jambi  juga  tak  mempublikasi sistem  dan  prosedur  perizinan  di  media massa,  yang  dari  hal  ini  merupakan
transparansi pelayanan yang telah dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap masyarakat.    Karena  transparansi  dalam pelayanan sangat diharapkan oleh
masyarakat  guna  untuk  menghindari kecurigaan  dan  kecurangan  dalam  menda- patkan pelayanan tersebut.

## E. KESIMPULAN
Penyederhanaan  proses  pelayanan publik  merupakan  suatu  keharusan  dalam rangka  menjawab  tuntutan  masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang semakin maju dan berkembang. Proses perizinan  yang  mudah  merupakan  salah satu  cara  untuk  peningkatan  kualitas pelayanan publik yang baik.  Dan an-nahl ini dapat  dilakukan  melalui  sistem  pelayanan terpadu satu pintu.
Upaya  yang  dilakukan  dalam  sistem pelayanan  terpadu  satu  pintu  oleh  dinas penanaman  modal  Kota  Jambi  telah mengalami  peningkatan  yang  cukup  baik. Meskipun  di  dalam  proses  pelaksanaannya terdapat kelemahan dan kekurangan akibat kurangnya kualitas dan kuantitas SDM yang tersedia.  Namun  disamping  hal  itu  Dinas Penanaman  Modal  Kota  Jambi  dalam menerapkan  asas  kecepatan  pelayanan terpadu  satu  pintu  telah  melaunching sistem Online Single Submission (OSS) atau perizinan usaha terintegrasi secara elektronik berbasis online.

## F. SARAN
Untuk  itu  bagi  DPMPTSP  kota  Jambi hendaknya  harus  meningkatkan  sumber daya  manusia  terutama  mengadakan  tim teknis  di  DPMPTSP  agar  pelayanan  yang diberikan dapat maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA Artikel/Buku/Laporan
Achmad  Nur  Haida,  dkk.  “Pelayanan
Terpadu  Satu  Pintu  Sebagai  Upaya Peningkatan  Pelayanan  Perizinan (Studi pada kantor Pelayanan
Perizinan  Kota  Kediri).”    Jurnal Administrasi  Publik  (JAP).  Volume  1.
Nomor 2.
DPM-PTSP  Provinsi  Jambi. Peran  PTSP Sebagai  Ujung  Tombak  Penyelenggara Pelayanan  Perizinan. diakses  dari
http://dpmptsp.jambiprov.go.id/berit
a/showmore/4/Peran-PTSP-sebagai- Ujung-Tombak-Penyelenggara-
Pelayanan-Perizinan. Falahudin  dan  Aldri  Frinaldi.  “Reformasi Birokasi  Dalam  Pelayanan  Publikada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota Padang  Panjang.” Jurnal  Teori  dan
Praktek  Administrasi  Publik .  Volume
IV. Nomor 1. 2020.
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik Sudrajat.  2019. Hukum  Administrasi
Negara dan Kebijakan Layanan Publik.
Nuansa Cendekia. Bandung.
Nyoman Putri Purnama Santhi dan Ni Made Ari Yuliartini Griadhi. “Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Upaya  Peningkatan  Pelayanan  Publik yang Optimal dalam Birokrasi Perizinan.” Kertha Negara . Volume 03. Nomor 03. September. 2015. Tri Rahayu Ningsih. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu.” Skripsi UIN STS Jambi. 2019.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik.
Peraturan  Presiden  Nomor  27  Tahun  2009 Tentang  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan  Daerah  Kota  Jambi  Nomor  9
Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.