Pelaksanaan Mediasi Tentang Sengketa Perbatasan Tanah Di Kota Jambi
Leo Mardani Leomardani2638@gmail.com
Isran idris isranidris@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History: Submitted : 02 Juni 2020; Accepted: 11 Juni 2021; Published: 11 Juni 2021

## Abstract
This article discusses the mediation of land border disputes. The increase in land cases in the  courts  raises  the  desire  to  speed  up  the  settlement  process  through  a  pattern  of settlement  outside the court.  Based  on the  Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 11 of 2016 concerning Settlement  of  Land  Cases,  land  disputes  can  be  resolved  through  mediation  outside  the court. Mediation model that is suitable in the resolution of land disputes is interest-based interest-based mediation, namely the focus of mediation is directed at the substance of the best  interests  for  both  parties  based  on  aspects  of  joint  resolution  by  resolving  the  root causes, avoiding prolonged conflict between the parties, as well as the desire to have long- term good relationship.
Key word : mediating land disputes

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  pelaksanaan  mediasi  sengketa  perbatasan  tanah. Meningkatnya perkara tanah di pengadilan memunculkan keinginan untuk mempercepat proses penyelesaian melalui pola penyelesaian di luar pengadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  11  Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, sengketa tanah dapat diselesaikan melalui mediasi di luar pengadilan. Model mediasi yang cocok dalam penyelesaian sengketa tanah adalah mediasi berbasis kepentingan interest based,  yaitu  fokus mediasi diarahkan pada substansi  kepentingan  terbaik  bagi  kedua  belah  pihak  berdasarkan  pada  aspek penyelesaian  bersama  dengan  cara  menyelesaikan  akar  persoalan,  menghindari  konflik berkepanjangan  antara  para  pihak,  serta  adanya  keinginan  untuk  mempunyai  hubungan baik jangka panjang.
Kata Kunci : Mediasi Sengketa Tanah
Volume 2 Nomor 1 Februari 2021 Halaman 47 - 63
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759

## A. PENDAHULUAN
Artikel  ini  membahas  pelaksanaan  mediasi    sengketa  tanah,  pembahasan  ini dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  proses  pelaksanan  mediasi  terhadap  sengketa perbatasan tanah. Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Negara Hukum yang berorientasi  kepada  kesejahteraan  umum  sebagaimana  yang  tersurat  didalam  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  maka  tidak  akan  terlepas  dari  sengketa hukum atas tanah yang merupakan permasalahan mendasar dalam masyarakat khususnya dibidang  yang menyangkut  tanah.  Warga masyarakat  ingin  selalu  mempertahankan  hak- haknya,  sedangkan  pemerintah  juga  harus  menjalankan  kepentingan  terselenggaranya kesejahteraan  umum  bagi  seluruh  warga  masyarakat  Agar  tata  kehidupan  masyarakat dapat  berlangsung  secara  harmonis,  diperlukan  suatu  perlindungan  terhadap penyelenggaraan  kepentingan  masyarakat.  Salah  satu  alternatif  penyelesaian  sengketa tanah  adalah  melelui  upaya  mediasi.  Mediasi  pada  dasarnya  adalah  negoisasi  yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat  membantu  dalam  situasi  konflik  untuk  mengoordinasikan  aktivitas  mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar bila tidak ada negoisasi. 1 Mediasi  ini dapat  terwujud apabila  terdapat  suatu  pedoman, kaidah  atau  pun  standar  yang  dipatuhi oleh  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  ada  pengaturan  serta  Lembaga  Negara  yang  secara khusus  berkecimpung  dan  berwenang  dalam  pertanahan  ataupun  masalah  penanganan pertanahan  BPN  berperan  dalam  membantu  dan  melayani  masyarakat  dalam mendapatkan  haknya  dibidang  pertanahan,  serta  dalam  masyarakat  untuk  dapat menemukan jalan penyelesaian bila mana terdapat sengketa antar masyarakat mengenai hanya  dibidang  pertanahan.  Dalam  proses  pelaksanaan  mediasi,  mediasi  dibagi  kedalam tiga  tahap,  yaitu  tahap  pramediasi  merupakan  tahap  awal  dimana  mediator  menyusun sejumlah  langkah  dan  persiapan  sebelum  mediasi  benar-benar  dilakukan,  tahap pelaksanaan  mediasi  merupakan  tahap  dimana  pihak-pihak  yang  bertikai  sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi, dan tahap akhir keputusan hasil akhir merupakan tahap dimana para pihak hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian mediasi. Ketiga tahapan ini merupakan jalan yang akan  ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa  mereka. 2 Permasalahan  tanah  yang  muncul  akhir-akhir  ini,  semakin  kompleks. Pemicunya  tak  sebatas  ekonomi  saja,  melainkan  sosial  budaya  bahkan  juga  agama. Beberapa  permasalahan  tanah,  bisa  diselesaikan  oleh  kantor  pertanahan.  Selain
1 Nurnaningsih Amriani, Medias i, ( Jakarta; PT, Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 28.
2 Abbas Syahrial , Mediasi, ( Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009), hlm 12.
permasalahan  sengketa  melaui  pengadilan/litigasi,  penyelesaian  sengketa  alternatif menawarkan  cara  penyelesaian  melalui  lembaga  diluar  pengadilan  sebagaimana  yang diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Permasalahan  dalam  perkara  ini,  Chandra  Winarta    dan  Ernawati  merupakan permasalahan batas tanah karena salah satu dari pihak telah mendirikan bangunan yang tidak  sesuai  dengan  hak  milik  tanahnya.  Pihak  Chandra  Wiranata  pemilik  Sertifikat  Hak Milik  No.2818/Pasir  Putih    merasa  dirugikan  dengan  adanya  bangunan  rumah  dari Ernawati  yang  mana  Ernawati  menempati/membangun  rumah  disebagian  tanah  yang bersertifikat milik Chandra Wiranata, Karena permasalahan ini berada di wilayah Hukum Kota  Jambi  Chandra  wiranata  berinisiatif  mengajukan  permohanan  pengukuran  kembali batas tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Jambi, dan dari pihak Ernawati setuju untuk melakukan pengukuran kembali. Setelah dilakukan pengukuran dan di dapatkan hasil dari pengukuran  batas  tersebut  pihak  dari  BPN  Kota  jambi,  kedua  belah  pihak  masih  ingin mempertahakan  haknya  yang  menurut  mereka  benar,  dari  pihak  BPN  Kota  jambi menawarkan  kepada  kedua  belah  pihak  untuk  menyelesaikan  permasalahan  perbatasan tanah  secara  Mediasi  dan  kedua  belah  pihak  setuju  untuk  melakukan  Mediasi.  Sebelum proses  mediasi  ini  berlangsung,  BPN  Kota  Jambi  terlebih  dahulu    meminta  berkas  dari kedua belah pihak yang bersengketa apabila semua berkas dari kedua belah pihak sudah diterima,  pihak  BPN  Kota  Jambi  mempelajari  dahulu  permasalahan  dari  masing-masing pihak  yang  bersengketa,  setelah  itu  baru  pihak  BPN  mengundang  pihak  pihak  yang bersangkutan  seperti  ketua  RT  setempat  atau  pihak  yang  berbatasan  dengan  tanah sengketa  tersebut  untuk  menghadiri  mediasi  penyelesaian  sengketa  pertanahan.  Setelah dilakukan  Mediasi  pada  permasalahan  perbatasan  tanah  ini  dimana  hasil  mediasi  yang didapat adalah bentuk perjanjian ganti rugi pada waktu yang sudah ditetapkan, besarnya ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman, dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, pihak yang berhak menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang  berhak  menerima,  akan  tetapi  perjanjian  ganti  rugi  itu  tidak  dilaksanakan sebagaimana yang sudah dibuat didalam perjanjian mediasi tersebut.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses Pelaksanaan Mediasi Yang di Capai Kedua Belah Pihak.
Pelaksanaan  mediasi  tercantum  dalam  Pasal  38  PM  ATR/KBPN  Nomor  11  Tahun 2016  Tentang  Penyelesaian  Sengketa  Kasus  Pertanahan,  mediasi  dalam  menyelesaikan sengketa  dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  musyawarah  untuk  mufakat  bagi  kebaikan
semua  pihak  dengan  tujuan  untuk  menjamin  transparasi  dan  ketajaman  analisis, mengambil  keputusan  yang  bersifat  kolektif  dan  obyektif,  meminimalisir  gugatan  atas hasil  penyelesaian  sengketa  dan  konflik,  menampung  informasi  /pendapat  dari  semua pihak  yang  berselisih  dan  dari  unsur  lain  yang  dipertimbangkan  dan  memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik melalui musyawarah.
Telah diketahui, pemeran utama dalam mediasi adalah pihak-pihak yang bersengketa atau  yang  mewakili  mereka.  Mediator  dan  hakim  semata-mata  sebagai  fasilitator  dan penghubung  untuk  menemukan  kesepakatan  antara  pihak-pihak  yang  bersengketa. Mediator  atau  hakim  sama  sekali  tidak  dibenarkan  menentukan  arah,  apa  lagi menetapkan  bentuk  maupun  isi  penyelesaian  yang  harus  diterima  para  pihak.  Namun mediator  atau  hakim  diperbolehkan,  menawarkan  pilihan-pilihan  berdasarkan  usul-usul pihak-pihak  yang  bersengketa  sekedar  mendekatkan  perbedaan-perbedaan  untuk menemukan kesapakatan antara pihak yang besengketa.
Mengingat  keharusan  peran  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dan  pembatasan  peran mediator  atau  hakim,  secara  sosiologis  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  dapat disebut  penyelesaian    sengketa  dari  dan  oleh  masyarakat  sendiri.  Masyarakat  berperan menyelesaikan  sengketa  mereka  sendiri.  Dengan  cara-cara  tersebut  diharapkan penyelesaian  akan  lebih  memuaskan  setiap  pihak  yang  bersengketa.  Kalaupun  ada kemungkinan  unsur  “mengalah”  yang  lahir  dari  prinsip  “ take  and  give” hal  itu  lahir  dari kemauan atau kehendak sendiri.
Sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa dari dan oleh masyarakat, mediasi dapat dipandang sebagai pranata sosial ( social instution) , bukan pranata hukum ( legal instution).
Dengan demikian perkembangan atau keberhasilan mediasi sangat tergantung  pada sikap sosial  yang  bersengketa.  Aturan-aturan  hukum  yang  bersifat  mengatur  ( relegenrecht) dapat  dikesampingkan  demi  mencapai  kesepakatan  mediasi.  Tentu  saja  aturan  yang bersifat  memaksa  ( dwingerecht) tidak  dapat  dikesampingkan.  Kesepakatan  mediasi  juga tidak  dibenarkan  kalau  bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan kepentingan umum.
Mediasi  adalah  salah  satu  proses  alternatif  penyelesaian  masalah  dengan  bantuan pihak  ketiga  (mediator)  dan  prosedur  yang  disepakati  oleh  para  pihak  dimana  mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai satu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak sebagai salah satu cara penyelesaian  sengketa alternatif, mediasi mempunyai ciri-ciri yakni waktu yang singkat, terstruktur, berorientasi kepada tugas, dan merupakan cara intervensi yang melibatkan peran serta para pihak secara aktif, keberhasilan mediasi ditentunkan itikad baik kedua belah pihak untuk bersama-sama menemukan jalan keluar
yang  disepakati.  Mediasi  adalah  proses  pemecahan  masalah  dimana    pihak  luar  tidak memihak  bekerja  sama  dengan  pihak-pihak  yang  bersengketa  untuk  membantu  mereka memperoleh  kesepakatan  perjanjian  yang  memuaskan. 3 Dapat  ditarik  kesimpulan  dari rumusan  di  atas  bahwa  pengertian  mengenai  mediasi  mengandung  unsur-unsur  sebagai berikut:
a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
b. Mediator  terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa  untuk mencari penyelesaian.
c. Mediator  bertugas  membantu  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  mencari penyelesaian.
d. Mediator  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  keputusan  selama perundingan berlangsung.
e. Tujuan  mediasi  adalah  untuk  membuat  atau  menghasilkan  kesepakatan  yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa
Dengan  demikian,  solusi  yang  dihasilkan  mengarah  kepada win-win  solution .  Upaya untuk  mencapai win-win  solution ditentukan  oleh  beberapa  faktor  diantaranya  proses pendekatan  yang  objektif  terhadap  sumber  sengketa  lebih  dapat  diterima  oleh  pihak- pihak dan memberikan hasil yang menguntungkan dengan catatan bahwa pendekatan itu harus menitik beratkan pada kepentingan yang menjadi sumber konflik.
Dalam perkembanganya, banyak peraturan perundang-undangan yang muncul dalam rangka  pengaturan  penyelengaraan  pertanahan  di  Indonesia,  terlebih  sejak  bergulirnya masa  reformasi.  Aturan  pelaksanaan  yang  dikemudian  muncul  dalam  mengupayakan penyelesaian  kasus-kasus  sengketa  tanah  di  luar  pengadilan  antara  lain  Perpres  No.  10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Keputusan Kepala BPN Indonesia No. 34  Tahun  2007  tentang  Petunjuk  Teknis  dan  Penyelesaian  Masalah  Pertanahan.  Dengan dikeluarkan  Perpres  No.  10  Tahun  2006  tentang  Badan  Pertanahan  Nasional,  telah  ada perhatian  yang  cukup  serius  terhadap  proses  penyelesaian  sengketa  tanah  melalui mekanisme  alternatif  penyelesaian  sengketa/ Alternatif  Dispute  Resolution (ADR)  dengan dibentuknya  satu  kedeputian  baru  di  dalam  Badan  Pertanahan  Nasional  yaitu  Deputi Bidang  Pengkajian  dan  Penanganan  Sengketa  dan  Konflik  Pertanahan. 4 Pembentukan kedeputian tersebut menyiratkan dua hal. Pertama, bahwa penyelesaian berbagai konflik dan sengketa pertanahan itu sudah merupakan hal yang sangat mendesak sehingga perlu
3 Sujud Margono, Pengertian mediasi, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010), hlm 32.
4 Maria SW Sumardjono, Mediasi Sengketa Tanah . (Kompas Gramedia  Jakarta 2008), hlm 7.
diupayakan  membentuk  kedeputian  untuk  penangananya, Kedua terdapat  keyakinan bahwa semua sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan. Sengketa merupakan suatu fenomena  sosial  yang  bersifat  universal,  dan  menjadi  bagian  yang integral  serta  esensial dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu sengketa tidak perlu dilihat sebagai gejala patogolis  yang  bersumber  dari  tingkah  laku  yang  abnormal,  atau  indikasi  dari  sesuatu kekacauan  dalam  dinamika  kehidupan  masyarakat,  karena  setiap  komunitas  masyarakat mempunyai kapasitas untuk menciptakan norma-norma dan mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan  sengketa  yang  muncul  untuk  pergaulan  sosial  warga  masyarakat,  seperti sengketa terkait tanah. 5
Pengertian  sengketa  dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia  berarti  pertentangan  atau konflik, konflik berarti adanya oposisi  atau  pertentangan antara orang-orang, kelompok- kelompok,  atau  organisasi-organisasi  terhadap  satu  objek  permasalahan.  Sengketa  dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung sebab adanya konflik dikemukakan secara  umum.  Selanjutnya,  suatu  sengketa  hanyalah  terjadi  apabila  pihak  yang mempunyai keluhan semula atau seorang atas namanya, telah meningkatkan perselisihan pendapat yang semula dari perdebatan dua pihak menjadi memasuki wilayah publik. Hal ini  dilakukan  secara  sengaja  dan  aktif  dengan  maksud  supaya  ada  suatu  tindakan mengenai  tuntutan  yang  diinginkan.  Dengan  demikian  pengertian  sengketa  paling  tidak melibatkan tiga pihak atau mempunyai ciri triadic, dan pihak ketiga menjadi terlibat, atas inisiatif  sendiri  atau  atas  prakarsa  salah  satu  atau  kedua  belah  pihak.  Secara  umum, sengketa  tanah  timbul  akibat  adanya  beberapa  faktor,  faktor-faktor  ini  yang  sangat dominan  dalam  setiap  sengketa  pertanahan  dimanapun,  adapun  faktor-faktor  tersebut antara lain:
a. Ketidak sesuaian peraturan.
b. Pejabat  pertanahan  yang  kurang  tanggap  terhadap  kebutuhan  dan  jumlah  tanah yang tersedia.
c. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap.
d. Data tanah yang keliru
e. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah.
f. Transaksi tanah yang keliru.
g. Ulah pemohon hak.
h. Adanya  penyelesaian  dari  instansi  lain,  sehingga  terjadi  tumpang  tindih kewenangan.
5 Salaman  Manggalatung dan Amrizal Siagian, Pengantar Studi Antropologi Hukum Indonesia,
(Jakarta  Press UIN 2008), hlm 213 .
i. Pemindahan atau penggeseran tanda batas tanah
Timbulnya  sengketa  hukum  mengenai  tanah  berawal  dari  pengaduan  suatu  pihak yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikanya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Masalah  pertanahan  meliputi  permasalahan  teknis,  sengketa,  konflik  dan  perkara pertanahan  yang  memerlukan  penyelesaian.  Permasalahan  teknis  merupakan permasalahan  yang  dihadapi  baik  oleh  masyarakat  maupun  oleh  BPN  baik  dipusat maupun  daerah  berkaitan  dengan  sistem  perundang-undangan  administrasi  dan mekanisme penanganan yang belum sempurna. 6
Berbagai sengketa pertanahan itu telah mendatangkan berbagai dampak baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, secara ekonomis sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Semakin lama proses penyelesaian sengketa itu, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Dampak sosial dari sengketa yaitu terjadinya kerenggangan  sosial  di  antara  warga  masyarakat,  termasuk  hambatan  bagi  terciptanya kerja  sama  di  antara  mereka.  Jika  dilihat  dari  segi  konflik  hukum,  permasalahan  tanah disebabkan oleh adanya 4 (empat) sebab pokok, yaitu:
1. Adanya tindakan salah satu pihak yang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum atau  melanggar  hak-hak  dari  pihak  yang  lain.  Perbuatan  melawan  hukum  yang melanggar  hak-hak  dari  pihak  lain  dapat  berupa penyerobotan  atau  pendudukan tanah yang sudah dipunyai orang lain, pemindahan patok tanda batas kepemilikan tanah,  penyalahgunaan  dokumen  surat-surat  tanah  atau  keputusan  hukum tertentu untuk mendapatkan atau mengusai tanah
2. Adanya  keputusan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara  di  bidang  pertanahan  yang  tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  atau  melanggar  dan  merugikan hak-hak  orang  lain  seperti  pengesahan  Berita  Acara  Pengumpulan  dan Pemeriksaan  data  fisik  yang  belum  mengandung  kepastian  hukum,  penerbitan sertifikat  yang  data  yuridisnya  (subyek  hak)  belum  ada  kepastian,  dan  surat keputusan  pemberian  dan  perpanjangan  hak  atas  tanah  yang  tidak  memenuhi syarat.
3. Putusan  pengadilan  yang  dianggap  tidak  adil  dan  merugikan  kepentingan  pihak tertentu  sehingga  putusan  tersebut  bukan  menyelesaikan  konflik  namun  justru memacu terjadinya sengketa ataupun konflik.
6 Moh Hatta, Bab-bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah, (Yogyakarta Liberty 2014), hlm 107.
4. Kebijakan  administrasi  pertanahan  yang  belum  terpadu  dan  sektoral  telah membuka peluang penganguran dokumen tanah dari instansi yang berbeda untuk mendapatkan pengusaaan dan pemilikan tanah.
Penetapan-penetapan  yang  sering  menyebabkan  sengketa  pada  umumnya  adalah perbuatan  hukum  administrasi  yang  mengandung  kekurangan  (kesalahan  kekeliruan, keterlambatan, keganjilan, keanehan dan lain-lain sebagainya) di dalam penetapanya. Dari banyaknya  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  mengandung  kekurangan  tersebut  tidak seluruhnya  dipersoalkan  masyarakat,  oleh  karena  mungkin  sikap  atau  perilaku masyarakat  kita  sebagian  besar  masih  menganut  sikap  pasif.  Perbuatan  hukum administrasi  yang  mengandung  kekurangan  tersebut  bentuknya  bermacam-macam,  di antaranya:
a) Perbuatan  hukum  tersebut  dilakukan  di  bawah  wewenangnya,  akan  tetapi  tidak mengindahkan cara-cara atau bentuk-bentuk yang ditentukan oleh peraturan atau ketentuan dasarnya.
b) Perbuatan  hukum  tersebut  dilakukan  dibawah  wewenangya,  serta  sesuai  dengan tata  cara  dan  bentuk  yang  ditentukan  oleh  peraturan  akan  tetapi  isinya bertentangan dengan hukum atau melamggar moral, etika dan tata susila.
c) Perbuatan  hukum  tersebut  dilakukan  dibawah  wewenangnya  dan  menurut prosedur, akan tetapi keputusan yang diambil mengandung unsur-unsur paksaan, penipuan, kekhilafan serta pengaruh negatif dari pihak ketiga.
Pada prinsipnya, setiap tindakan hukum administrasi walaupun dilakukan di bawah wewenangnya, akan tetapi apabila mengandung kekurangan adalah tidak sah. Hal ini ada kaitanya  dengan  azas  kepastian  hukum  ( rechtszekerheid )  dan  kewibawaan  pemerintah ( weting gezag) .
Ada  beberapa  kasus  yang  ditangani  dan  diselesaikan  melalui  jalur  mediasi  oleh Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi,  salah  satunya  adalah  kasus  yang  terjadi  di  Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi adalah kasus yang di alami oleh saudara Chandra Wiranata atas sebidang  tanah  dengan  Hak  Milik  No.2818  terletak  di  Kelurahan  Pasir  Putih,  Kecamatan Jambi  Selatan,  Kota  Jambi.  Berawal  dari  surat  permohonan  bantuan  mediasi  Chandra Wiranata  tanggal  13  November  2018  sehubungan  dengan  telah  selesainya  Pengukuran Tanah  Sertifikat  Hak  Milik  No.  2818  yang  terletak  di  Kelurahan  Pasir  Putih,  Kecamatan Jambi  Selatan,  Kota  Jambi.  Memohon  bantuan  mediasi  kepada  Kantor  Pertanahan  Kota Jambi  untuk  pengembalian  batas  sesuai  dengan  ukuran  tanah  yang  tercantum  di Sertifikatnya. Sengketa permasalahan penguasaan dan kepemilikan tanah ini diselesaikan melalui  mediasi  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi.  Sebelumnya  dari  pihak  tim
menguasakan  untuk  dapat  mempertemukan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  dalam perkara  ini.  Kepala  Kantor  Peranahan  Kota  Jambi  membentuk  tim  penanganan  dan penyelesaian sengketa perbatasan tanah. Tim ini bertugas:
1. Melakukan Penelitian pada SHM Nomor 2818 dan peninjauan lapangan.
2. Melakukan koordinasi dengan seksi dan instansi terkait lainya.
3. Membuat laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi.
4. Merumuskan penyelesaian sengketa masalah.
Sengketa  permasalahan  perbatasan  tanah  ini  diselesaikan  melalui  mediasi  oleh Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi.  Sebelumnya  dari  pihak  tim  menguasakan  untuk  dapat mempertemukan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  dalam  perkara  ini.  Sehubungan dengan  surat  Chandra  Wiranata  perihal  bantuan  pengembalian  batas.  Mengenai penetapan  batas  tanah,  berarti  menyangkut  penyelenggaraan  kegiatan  pengukuran bidang-bidang  tanah  yang  dilaksanakan  oleh  Pegawai  Badan  Pertanahan  Nasional  yang diberi  kewenangan  khusus  sebagai  juru  ukur,  pengukuran  bidang  tanah  sangat  penting, untuk  memastikan  letak  batas  satu  atau  beberapa  bidang  tanah  berdasarkan  pemegang haknya  atau  calon  pemegang  hak  baru  yang  letaknya  saling  berbatasan  atau  terpencar dalam  satu  desa  atau  kelurahan.  Kepada  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi,  Kepala  Seksi Sengketa,  Konflik  dan  Perkara  meminta  berita  acara  hasil  pengukuran  lapangan  yang sebelumnya  telah  dilakukan  pengukuran  sesuai  dengan  pemohon  pengembalian  batas Sertifikat  Hak  Milik  No.  2818/Pasir  Putih,  SU  No.0368/PSP/2002    Tgl.11-07-2002  atas nama  Chandra  Wiranata  berdasarkan  Surat  Tugas  Pengukuran  No.  886/St  - 06.01/VIII/2018 Tgl.08 Agustus 2018 dengan hasil sebagai berikut:
1. Bahwa  tanah  yang  dimohon  Pengembalian  Batas  tersebut,  setelah  dilakukan pengukuran  di  lapangan  berdasarkan  penunjukan  pemohon  (Chandra  Wiranata) diperoleh hasil sebagai berikut:
a) Sebelah  Utara  dilapangan  beebatasan  dengan  GS.2897/1981  sepanjang  10.3 menurut Sertifikat berbatasan dengan GS.2897/1981 panjang 10.3 Meter.
b) Sebelah Timur dilapangan berbatasan dengan 00028, SU.0367/2002 sepanjang 15 Meter, 4.8 meter, 0.7 meter, 4.8 meter. Menurut Sertifikat berbatasa dengan 00028, SU.0367/2002 dengan panjang 15 meter dan 10 meter.
c) Sebelah Selatan dilapangan berbatasan dengan jalan sepanjang 4.4 Meter, menurut Sertifikat berbatasan dengan JALAN sepanjang 10 meter.
d) Sebelah  Barat  dilapangan  berbatasan  dengan  SU.0369/2002  sepanjang  25 meter, menurut Sertfikat berbatasan dengan SU.0369/2002 dengan panjang 25 Meter.
2. Bahwa  berdasarkan  hasil  pengukuran  yang  dijelaskan  pada  poin  1  diatas,  dan diploting ke peta master pada peta digital Kantot BPN Kota Jambi hasil bidang tanah yang  telah  ditunjukan  tersebut  berada  diatas  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor. SU.0368/2002.
3. Bahwa  dari  hasil  pengukuran  dan  pemetaan  oleh  petugas  ukur  Kantor  Pertanahan Kota Jambi telah di laksanakan sesuai dengan teknis pengukuran disaksikan, ketua RT setempat, dan para pihak yang berbatasan.
Pokok  permasalahan  dari  sengketa  tanah  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor.  2818  yaitu permasalahan perbatasan tanah dimana salah satu pihak yaitu Ernawati  telah menguasai dan  mendirikan  bangunan  disebagian  tanah  milik  tanah  Chandra  Wiranata.  Setelah dilakukan  pengukuran  dan  di  dapatkan  hasil  dari  pengukuran  batas  tersebut  pihak  dari BPN  Kota  Jambi,  kedua  belah  pihak  masih  ingin  mempertahakan  haknya  yang  menurut mereka benar, dari pihak BPN Kota  jambi menawarkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan  permasalahan  perbatasan  tanah  secara  mediasi.  Hasil  dari  mediasi  ialah sebuah  perjanjian  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  dan  selanjutnya  Kantor Pertanahan  Kota  Jambi  melakukan  pengawasan  terhadap  kedua  belah  pihak  atas pelaksanaan perjanjian hasil kesepakatan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

## a. Perjanjian
Upaya  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi  ialah  untuk  mendapatkan  kesepakatan yang  dibuat  oleh  kedua  belah  pihak  kesepakatan  itu  ialah  sebuah    perjanjian.  Perjanjian yang dibuat kedua belah pihak melalui mediasi karena para pihak diberi kebebasan untuk memilih opsi-opsi untuk dapat menyelesaikan sengketa namun kesepakatanya tidak boleh melanggar  norma  dan  hukum  yang  berlaku.  Hasil  dari  mediasi  dari  sengketa  tanah  Hak Milik  Nomor.  2818  Kelurahan  Pasir  Putih  Kecamatan  Jambi  Selatan  Kota  Jambi  yang difasilitasi  oleh  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  dilaksanakan  oleh  para  pihak  yang bersengketa  sebagai  penyelesaian  sengketa  dengan  menuangkan  kesepakatan- kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Yaitu dituangkan atau diformat dalam Surat Perjanjian Penyelesaian Mediasi Nomor :PPS/01/IV/2019 yang isinya adalah pasal-pasal tentang kesepakatan-kesepakatan penyelesaian sengketa kedua belah  pihak  yang  ditandatangani oleh  kedua  belah  pihak  dan  juga  oleh  tim  Penyelesaian Sengketa  Masalah  Penguasaan  dan  Pemilikan  Tanah  sebagai  mediator  dan  perjanjian tersebut adalah:
1) Membongkar  sebagian  bangunan  rumah  Ernawati  yang  masuk  ke  bidang  tanah  milik Chandra Wiranata.
2) Membongkar pagar dan dapur Ernawati berada di atas tanah Chandra Wiranata.
3) Membongkar  dan  menggeser  posisi  pagar  yang  berada  di  belakang  sebelah  barat bidang tanah milik Chandra Wiranata sesuai dengan ukuran tanah. Dan pihak pertama Chandra Wiranata bersedia membangun kembali bangunan yang telah dibongkar. Kesepakatan  tersebut  akan  diselesaikan  pada  Tanggal  12  Juni  2019, dan  Berita  Acara Hasil  Pekerjaan  akan  diserahkan  kepada  pihak  Kelurahan  Pasir  Putih  pada  minggu pertama bulan Juni 2019, Apabila kesepakatan ini telah dilaksanakan maka kemudian hari kedua belah pihak tidak ada saling menuntut.

## b. Hasil pelaksanaan perjanjian
Dalam kasus ini SHM No.2818 pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kota Jambi menggunakan  dasar  hukum  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Penyelesaian Kasus  Pertanahan,  dalam  kasus  perbatasan  tanah,  setelah  dilakukan  mediasi mendapatkan  suatu kesepakatan yaitu membongkar bangunan rumah dan pagar  di atas bidang  tanah  milik  Chandra  Wiranata,  dan  selanjutnya  pihak  Chandra  bersedia membangun  kembali  sebagian  bangunan  rumah  dan  pagar  Ernawati.  suatu  perjanjian ganti  rugi,  dimana  pihak  yang  mengganti  rugi  atas  sebagian  bangunan  untuk  dibangun kembali ke posisi semula yaitu pihak Chandra Wiranata.
Pelaksanaan  kesepakatan  perjanjian  ini  memakai  tenggang  waktu,  dimana pelaksanaan  ini  akan  diselesaikan  pada  waktu  yang  sudah  ditetapkan  di  perjanjian  yang dibuat  oleh  kedua  belah  pihak,  yaitu  pada  Tanggal  12  Juni  2019  dan  Berita  Hasil Pekerjaaan membongkar dan  membangun kembali sebagian bangunan rumah dan pagar milik  Ernawati    akan  diserahkan  kepada  pihak  Kelurahan  Pasir  Putih  pada  minggu pertama bulan Juni 2019. Apabila kesepakaatan ini telah dilaksanakan, maka dikemudian hari kedua belah pihak tidak ada saling menuntut.
Akan  tetapi  sampai  pada  waktu  yang  sudah  ditetapkan  pada  Tanggal  12  Juni  2019 tindakan dari kedua belah pihak tidak ada itikad baik untuk  melaksanakan kesepakatan yang  sudah  mereka  buat  dalam  berupa  perjanjian.  Ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan kedua belah pihak tidak melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati:
a) Pihak  pertama  merasa  terberatkan  akan  biaya  bangunan  yang  dalam        perjanjian sebelumnya tidak ada kesepakatan tentang nominal biaya.
b) Tidak  adanya  itikad  baik  dari  kedua  belah  pihak  untuk  komunikasi  tentang pelaksanaan perjanjian mediasi.
c) Kurangnya  konsultasi  kepada  pihak  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi    terhadap pelaksanaan perjanjian mediasi.
d) Adanya pengaruh pihak ketiga yang mengatakan pihak Chandra Wiranata rugi terlalu banyak.
Oleh  karena  itu  pelaksanaan  perjanjian  tidak  dilaksanakan  oleh  pihak  pertama Chandra  Wiranata  merasa  keberatan  karena  biaya  pembangunan  sekarang  terlampau besar, tidak sesuai dengan biaya sewaktu pertama kali pembangunan. Badan Pertanahan Kota Jambi melakukan pengawasan terhadap kesepakatan perjanjian yang tidak dilakukan pelaksanaanya  dan  menyarankan  untuk  mediasi  kedua  kali  lagi  atau  menempuh  jalur litigasi untuk kedua belah pihak, tetapi kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur mediasi kedua secara kekeluargaan. Chandra Wiranata mengatakan :
“Saya akan melakukan mediasi lagi untuk yang kedua kalinya untuk menyelesaiakan masalah  sengketa  perbatasan  tanah  ini  tanpa  melalui  instansi  Kantor  Pertanahan Kota Jambi dengan melalukan mediasi secara kekeluargaan oleh Pihak Ernawati” 7

## c. Tanggapan Kantor Pertanahan Kota Jambi Tentang Pelaksanaan Mediasi
Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi,  sudah  sering  melaksanakan  mediasi  untuk mengupayakan  penyelesaian  sengketa  pertanahan  yang  ada  di  wilayah  kerja  Kota Jambi  sejak  lama,  bahkan  sebelum  keluarnya  Perpres  No.  10  Tahun  2006  tentang Badan  Pertanahan  Nasional  serta  aturan  dibawahnya.  Kemudian,  dengan  adanya aturan-aturan  hukum  itu,  semakin  memperjelas  dan  mempermudah  kerja  dan  upaya Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  dalam  melaksanakan  penyelesaian  sengketa  tanah dengan  cara  mediasi.  Sehingga,  pihak  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  bisa  dikatakan sudah  cukup  terkenal  tentang  praktik  mediasi  dalam  upaya  mereka  selama  ini  untuk menyelesaikan sengketa permasalahan tanah yang ada. Selama itu penanganan mediasi berada  dalam  kewenangan  Seksi  Sengketa  dan  Konflik  Perkara.  Pejabat  yang berwenang  melaksananakan  sengketa  dalam  perbatasan  adalah  Kepala  Sub  Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan mengatakan bahwa:
“  Bahwa  semua  sengketa    yang  masuk  di  seksi  sengketa  dan  konflik  tidak  semua sengketa tersebut diselesaikan dengan jalan mediasi, karena proses mediasi tersebut harus  disetujui  oleh  semua  pihak  yang  bersengketa  dan  untuk  mempercepat penanganan  dan  penyelesaian  sengketa  dan  konflik  pertanahan  adalah  melalui operasi  tuntas  sengketa  dengan  pola  seperti  ini  dengan  dukungan  anggaran  yang cukup memadai dapat terlaksana secara sistematis, terukur, dan tepat waktu” 8
7 Wawancara 4 januari 2020 Bapak Chandra Wiranta.
8 Wawancara 10 januari 2020 Bapak Firdaus S.H Kasubsi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Kota Jambi
Dalam  upayanya  menyelesaikan  masalah  sengketa  tanah  seperti  halnya  dengan masalah  sengketa  perdata  lainya,  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  berpedoman  pada peraturan-peraturan  yang  ada  yaitu:  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria;  Pearturan  Presiden  Nomor  10  Tahun  2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Masalah sengketa perbatasan tanah pada umumnya terdapat  seseorang  individu  yang  merasakan  haknya  di  rugikan  atau  dilanggar  oleh seseorang individu lainya. Pada umumnya prosedur penyelesainya sengketa tanah melalui lembaga  mediasi  ini  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa  yaitu  dengan menunjuk BPN sebagai seseorang mediator dan disaksikan oleh saksi-saksi. Salah satunya adalah dalam penanganan sengketa kasus perbatasan tanah atas nama Chandra Wiranata dan Ernawati atas tanah yang terletak di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
Pelaksanaan  mediasi  ini  tidak  terlaksana  sesuai  dengan  kesepakatan  perjanjian karena tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak, berdasarkan keterangan dari Bapak Firdaus S.H sebagai Kepala seksi  Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan:
“ Kelemahan dalam melaksanakan perjanjian mediasi ini dari kedua belah pihak tidak ada  komunikasi  yang  baik,  dan  adanya  perubahan  pikiran  dari  salah  satu  pihak karena  perjanjian  yang  dibuat  sebelumnya,  tidak  mencamtumkan  nominal  harga pembangunan” 9
Maka tidak menutup kemungkinan dalam menyelesaikan  sengketa perbatasan tanah ini menempuh jalur litigasi atau mediasi kembali dengan membuat kesepakatan perjanjian kedua kali, karena perjanjian pertama tidak dilaksanakan kesepakatanya. Maka dalam hal ini kedua belah pihak sepakat akan melaksanakan mediasi sekali lagi secara kekeluargaan tanpa menggunakan mediator dari Kantor Pertanahan Kota Jambi.
2. Kendala Dan Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan Hasil Mediasi Yang di Capai Kedua Belah Pihak
a. Kendala Pelaksanaan Mediasi
Kendala-kendala yang ada dalam upaya pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kota  Jambi,  bukanya  tanpa  solusi.  Berbagai  hambatan  yang  merintangi    upaya pelaksanaan mediasi yang disampaikan oleh Kepala sub  Seksi Sengketa dan Konflik di Kantor Pertanahan Kota Jambi  antara lain adalah
a. Ketidakhadiran para pihak yang bersengketa baik salah  satu atau kedua  belah pihak, menjadi kendala tersendiri. Ketika ada pihak yang tidak hadir memenuhi
9 Wawancara 10 januari 2020 Bapak Firdaus S.H Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Kota Jambi
undangan, maka dari mediator menawarkan kepada salah satu pihak yang hadir apakah akan diupayakan lagi atau tidak, jika tidak maka akan dihentikan tetapi jika  masih  meminta  untuk  diupayakan  mediasi,  maka  mediator  dari  pihak Kantor Pertanahan akan mengupayakan sekali lagi.
b. Tidak ada itikad baik dari masing-masing pihak yang bersengketa dengan sikap ngotot  penuh  emosional  akan  pendapat  kebenaranya  masing-masing,  itikad baik  merupakan kunci dari upaya penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi dari  proses  awal  sampai  akhir.  Akan  sangat  mudah  ketika  para  pihak  sudah menunjukan sikap saling koorperatif, menunjukan sikap yang baik untuk sama- sama membicarakan masalah yang ada secara gambling dan tuntas
c. Dalam  proses  mediasi  yang  dimana  para  pihak  yang  bersengketa  memiliki perbedaan  kemampuan  maupun  tingkat  pendidikan  dan  toleransi  terhadap keseimbangan  bersosialisasi  hal  tersebut  membuat  pelaksanaan  perjanjian menjadi lebih rumit untuk diselesaikan masalah mediasinya.
d. Pihak-pihak  masih  ada  yang  tidak  melaksanakan  kesepakatan  perjanjian perdamaian  sengketa tersebut. Tindakan-tindakan  seperti ini ditujukan  untuk mempengaruhi kesepakatan perjanjian sengketa dan jalannya mediasi dimana akan  adanya  perselisihan  dan  saling  menuntut  dari  kedua  belah  pihak.  yang berasal  dari  pihak  pertama  dan  pihak  kedua  diharapkan  berdampak  pada pihak  pertama  untuk  mengikuti  keinginan  dan  kepentingan  pihak  kedua, sehingga  jalannya  penyelesaian  kesepakatan  perjanjian  sengketa  dan  mediasi tidak obyektif lagi
e. Sebagian  pihak  tidak  memahami  fungsi  dan  tujuan    mediasi,    yaitu  untuk menghasilkan  suatu  rencana  atau  kesepakatan    kedepan    yang  dapat  diterima dan  dijalankan  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Selain  itu,  juga mempersiapkan  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  menerima  konsekuensi dari  keputusan  yang  mereka  buat  dengan  mengurangi  kekhawatiran  dan dampak  negatif  lainnya  dari  suatu  konflik,  karena  para  pihak  yang bersengketa telah dibantu untuk mencapai konsensus melalui mediasi. 10
Karena  kurangnya  pemahaman  pihak  terkait  fungsi  dan  tujuan  mediasi sebagaimana  disebutkan  diatas,  maka  tidak  jarang  terjadi mislead atau kesalahpahaman di antara para pihak bahkan dengan mediatornya sendiri, dan
10 Wawancara  10  Januari  2020  Ibu  Siska  Fatmawati  S.H  Kepala  Seksi  Sengketa  dan  Konflik Kantor Pertanahan Kota Jambi.
ini  akan  mempengaruhi  kesepakatan-kesepakatan  yang    akan  dilaksanakan. Ketidakpahaman atas fungsi dan tujuan mediasi ini juga dapat berakibat tidak ditemukannya  titik  temu  dari  permasalahan  yang  disengketakan  tersebut, sehingga mediasi tersebut berhenti di tengah jalan dan pada akhirnya sengketa tersebut  dibawa  ke  jalur  litigasi  atau  pengadilan  yang  putusannya  memiliki kekuatan eksekutorial.
Pihak-pihak  masih  ada  yang  ingin  menang  sendiri  dan  bersikukuh mempertahankan argumentasi masing-masing, serta terkesan hanya menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajiban-kewajiban hukumnya sendiri dan  juga  memperhatikan  hak-hak  dari  pihak  lawannya.  Kondisi  ini  memang sesuatu  yang  manusiawi  bagi  pihak-  pihak,  namun  tetap  saja  perlu pembatasan-pembatasan  yang  tegas  antara  wilayah  hukum  masing-masing pihak.  Dalam  kondisi    inilah  peran  mediator  sangat  diharapkan  untuk  dapat mengambil  alih  arah  pelaksanaan  mediasi  yang  dijalankan  agar  tidak mengikuti  keinginan  atau  ‘jalan  cerita’  salah  satu  pihak  yang  ingin  menang sendiri tanpa memperhatikan kerugian pihak lawannya.
Pihak-pihak masih ada yang tidak bisa atau tidak mau dipertemukan dalam mediasi  dengan  berbagai  alasan.  Seperti  terkait  masalah  waktu  dan  tempat pelaksanaan  mediasi.  Ada  pihak  yang  tidak  datang  karena  waktu  dan  tempat tidak  sesuai  dengan  dengan    yang    diinginkannya,  atau  memandang  tempat pelaksanaannya  tidak  netral  dan  dapat  mempengaruhi  hasil  kesepakatan mediasi  karena  bisa  saja  terjadi  tekanan-tekanan  dari  pihak  lawan  dan pendukungnya.  Selain  itu  juga  ada  pihak  yang  tidak  ingin  dimediasi  dengan alasan hanya ingin menyelesaikan sengketa yang ada melalui jalur hukum atau melalui  pengadilan  serta  menganggap  opsi  yang  ditawarkan  dari  pihaknya merupakan  opsi  yang  terbaik.  Pihak-pihak  seperti  ini  menilai  mediasi  tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dan lemah dalam hal eksekusinya.
Sengketa  pertanahan  harapannya  agar  mediator    dari    Kantor  Pertanahan Kota  Jambi  ini  lebih  mendengarkan  pihak  yang  diuntungkan  sehingga kesepakatan  yang  dihasilkan  pada  akhirnya  lebih  menguntungkan  pihak tersebut.  Kantor  Pertanahan  Kota  Jambi  untuk  mengikuti  keinginan  mereka dengan  melaksanakan  apapun  yang  dianggap  menguntungkan  bagi  mereka tanpa  memandang  untung  rugi  bagi  pihak  kedua.  Kejadian  seperti  ini  pernah terjadi seperti kasus tumpang tindih hak.
Pihak-pihak  ada  yang  tidak  segera  melaksanakan  hasil    kesepakatan
yang  diraih  dalam  proses  mediasi.  Kondisi-kondisi  seperti  ini  terjadi  karena beberapa  sebab,  seperti  pihak  yang  seharusnya  melaksanakan  suatu kewajiban  hukum  dalam  kesepakatan  tersebut  merasa  terpaksa  untuk menyetujui opsi-opsi yang ditawarkan pihak lawan. Oleh karena itu pihak yang mendapat  tekanan  dan  paksaan  itu  merasa  kesepakatan  yang  dihasilkan tersebut  cacat  hukum  dan  tidak  mau  untuk  segera  melaksanakannya.  Pihak- pihak seperti ini biasanya lebih memilih jalur hukum karena dinilai lebih formal dan  mengikat.  Ini  tidak  terlepas  dari  anggapan  beberapa  pihak  yang menyatakan  putusan  dari  mediasi  tidak  mengikat,  karena  tidak  dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang dan memiliki legitimasi yang kuat.

## b. Upaya Penyelesaian Terkait Kendala Dari Para Pihak.
Dilakukannya  musyawarah  secara  kekeluargaaan  tanpa  menggunakan  instansi pemerintahan  dimana  adanya  kesepakatan  diantara  kedua  belah  pihak  akan membangun  kembali  sebagian  bangunan  rumah  Ernawati  yang  telah  di  rubuhkan dimana  kedua  belah  pihak  bersama-sama  dalam  menanggung  biaya  dari pembangunan  rumah  Ernawati  dengan  nominal  yang  yang  disepakati  hal  ini  juga untuk  tidak  adanya  pertikaian  antara  Chandra  dan  Ernawati  dalam  mencari  jalan keluarnya,  hal  ini  juga  di  dukung  atas  kesepakatan  secara  adat  maupuun  secara kekeluargaan  agar  antara  kedua  belah  pihak  tetap  menjalin  komunikasi  yang  baik dan penduduk maupun para tokoh di daerah tersebut dapat membantu sebagaimana menjadi  saksi  pada  saat  terjadinya  musyawarah  dalam  penyelesaian  kesepakatan dalam  sengketa  tanah  dimana  pihak  kedua  Ernawati  menggunakan  tanah  pihak pertama  yaitu  Chandra  untuk  membangun  tambahan  rumah  sebagai  dapur,  kamar mandi,  ataupun  ruangan  yang  akan  dijadikan  kamar.  Dan  hasil  yang  didapat  harus disepakati oleh kedua belah pihak dan  juga disaksikan oleh  saksi.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Mediasi  pada  sengketa  pertanahan  dalam  pelaksanaanya  sebagian  aturan  mengenai mediasi sudah diterapkan dan sudah berjalan sesuai aturanya akan tetapi pelaksanaan kesepakatanya perjanjian tidak dilaksanakan karena dikemudian hari salah satu pihak berubah  pikiran  karna  merasa  dirugikan  dengan  nominal  biaya  tanpa  disebutkan dalam perjajnjian
2. Faktor  penghambat  dalam  menyelesaikan  kesepakatan  perjanjian  ini  ialah  tidak  ada itikad  kedua  belah  pihak  untuk  komunikasi  pihak  yang  tidak  beritikad  baik  untuk
memanfaatkan  proses  mediasi  sebagai  cara  untuk  mengulur-ulur  waktu,  dalam pelaksanaan  kesepakatan  perjanjian  mediasi.  Upaya  penyelesaian  ialah  dengan musyawarah  secara  kekeluargaan  dan  mencamtumkan  nominal  biaya  tidak sepenuhnya oleh satu pihak
Daftar Pustaka

## Buku
Nurnaningsih Amriani, Medias i, ( Jakarta; PT, Raja Grafindo Persada, 2011)
Abbas Syahrial , Mediasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
Sujud Margono, Pengertian mediasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
Maria SW Sumardjono, Mediasi Sengketa Tanah . Kompas Gramedia  Jakarta 2008.
Salaman    Manggalatung  dan  Amrizal  Siagian, Pengantar  Studi  Antropologi  Hukum Indonesia, Jakarta  Press UIN 2008.
Moh  Hatta, Bab-bab  Tentang  Perolehan  dan  Hapusnya  Hak  Atas  Tanah, Yogyakarta Liberty 2014

## Peraturan
Undang-undang  Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Undang-undang    Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria