DOI : doi.org/10.51311/istikhlaf.v2i1.219                                                      ISSN : 2775-1341 (Print)
Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Non Performing Financing (NPF) Dengan Mitigation Of Risk In Islamic Financial Institutions Di KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum Kab. Tanah Datar
Elmiliyani Wahyuni 1
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar E-Mail: elmiliyaniwahyuni@iainbatusangkar.ac.id / WA 085274452449
Sri Maulidia 2
CV. Karya Indo Alam Depok E-mail : srimaulidia08@gmail.com

## Abstract
The problem in this research is the occurrence of problematic murabahah financing (NPF) over the last three years experienced a significant increase in KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Tanah Datar Regency. Therefore, it is necessary to handle problematic financing based on the mitigation  of  risk.  This  research  uses  a  qualitative  approach  to  find  out  how  the  analysis  of handling  problematic  murabahah  financing  (NPF)  is  following  the  predetermined provisions.The results showed that the causes of problematic financing are lack of analysis in analyzing  customer  character,  weaknesses  in  coaching  and  monitoring  financing,  decreased business income of customers, and customers who deliberately avoid. Furthermore, the analysis of handling problematic murabahah financing (NPF) with the mitigation of risk in KJKS BMT Al- Makmur Cubadak Lima Kaum is avoiding and reducing risk. Risk avoidance mitigation is carried out by applying a fine of Rp 1000 for one delay and providing deductions to customers who can pay off the financing before the due date ends. Then the second mitigation is done to reduce the risk  by  applying  financing  patterns  to  ease  installment  payments  of  members  who  have difficulty  in  paying,  with  a  rescheduling  system,  in  this  case,  BMT  applies  the  pattern  of overtime, and the policy of reducing arrears for the result. But in other respects, BMT does not withdraw  guarantees,  conversion  contracts,  and  also  litigation  because  the  BMT  resolves financing problems by way of deliberation.
Keywords : Murabahah, NPF, Mitigation of risk
Abstrak Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  terjadinya  pembiayaan murabahah bermasalah (NPF) selama tiga tahun terakhir mengalami kenaikkan yang signifikan pada KJKS BMT  Al-Makmur  Cubadak  Lima  Kaum  Kabupaten  Tanah  Datar.  Sehingga  diperlukan  cara penanganan  pembiayaan  bermasalah  berdasarkan mitigation  of  risk .  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  mengetahui  bagaimana  analisis  penanganan pembiayaan murabahah bermasalah  (NPF)  apakah  telah  sesuai  dengan  ketetapan  yang  telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu  kurangnya  analisis  dalam  menganalisa  karakter  nasabah,  kelemahan  dalam  melakukan pembinaan dan monitoring  pembiayaan, penurunan pendapatan usaha nasabah, dan nasabah yang  sengaja  menghindar.  Mitigasi  menghindari  risiko  dilakukan  dengan  menerapkan  denda sebesar  Rp  1000  untuk  satu  kali  keterlambatan,  dan  memberikan  potongan  tagihan  kepada nasabah  yang  mampu melunasi  pembiayaan sebelum  waktu  jatuh  tempo  berakhir.  Kemudian mitigasi kedua yang dilakukan mengurangi risiko dengan menerapkan pola pembiayaan untuk meringankan  angsuran  pembayaran  anggota  yang  mengalami  kesulitan  dalam  membayar, dengan  sistem rescheduling ,  dalam  hal  ini  BMT  menerapkan  pola  perpanjangan  waktu,  dan kebijakan  pengurangan  tunggakan  bagi  hasil.  Tetapi  dalam  hal  lain  BMT  tidak  melakukan
penarikkan  jaminan,  konversi  akad  dan  juga  litigasi  dikarenakan  pihak  BMT  menyelesaiakan permasalahan pembiayaan dengan jalan musyawarah.
Keywords : Murabahah, NPF, Mitigasi of Risk

## A. PENDAHULUAN
BMT  merupakan  salah  satu  lembaga  ekonomi  dan  keuangan  yang  dikenal  luas pada  masa-masa  kejayaan  Islam  berfungsi  sebagai  institusi  keuangan  publik,  yang sebagian  pengamat  ekonomi  disejajarkan  dengan  lembaga  yang  menjalankan  fungsi perekonomian modern. Lembaga keuangan publik ini berhubungan dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintah 1 .
Sebagai  lembaga  keuangan  syariah  KJKS  BMT  Al-Makmur  Cubadak  berfungsi sebagai  penghimpun  dan  penyaluran  dana  dari  dan  kepada  masyarakat,  dalam penyaluran dana KJKS BMT Al-Makmur Cubadak menerapkan dengan akad murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (bagi hasil) yang disepakati  antara  kedua  belah  pihak  yaitu  penjual  dan  pembeli 2 .  Dalam  akad pembiayaan murabahah perhitungan nisbah bagi hasil sangat dipengaruhi oleh tingkat resiko  yang  mungkin  terjadi.  Semakin  tinggi  tingkat  resikonya  akan  semakin  besar nisbah bagi  hasil  dan  sebaliknya.  Oleh  karenanya  pengelola  BMT  harus selektif  dalam memilih usaha yang akan dibiayai 3 .
Pembiayaan  bermasalah  merupakan  suatu  resiko  yang  besar  yang  terjadi  di dunia perbankan baik bank umum maupun BMT, kasus pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba, ada banyak faktor yang mempengaruhi terjagdinya pembiayaan bermasalah ialah karakter nasabah, keadaan ekonomi, pengelolaan usaha yang kurang profesional,  serta  kurang  telitinya  pihak  BMT  dalam  menganalisis  data  calonnasabah baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pembiayaan bermasalah yang timbul tersebut diperlukan sebuah penanganan agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet. Penanganan  pembiayaan  bermasalah  tersebut  haruslah  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam lembaga keuangan 4 .
1 Muhammad. 2005. Lembaga Ekonomi Syariah
2 Antonio, Muhmmad Syafi’i. 2001. Bank Syariah: dari Teori dan Praktik 3 Ridwan, Muhammad. 2004. Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
4 Rahmawaty, A. 2007. Ekonomi Syariah Tinjuan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia
BMT  Al-Makmur  Cubadak  Lima  Kaum  merupakan  lembaga  keuangan  syariah yang  tidak  terlepas  dari  suatu  masalah  pembiayaan  macet  seperti  lembaga  keuangan lainnya. Pembiayaan yang mengalami kemacetan pada KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum adalah pembiayaan murabahah . Berdasarkan data dari Tahun 2014 – 2018 tentang  kolektabilitas  dan non  performing financing (NPF)  yang  penulis  peroleh  dari bapak  Suhatri  Mariko  selaku  pimpinan  KJKS  BMT  Al-Makmur  Cubadak  Lima  Kaum sebagai berikut:

## Tabel 1.1
Data Pembiayaan Bermasalah Pada KJKS BMT Al-Makmur Cubadak
Tahun 2014-2018 Tahun Jumlah Nasabah Jumlah Pembiayaan (Rp) Jumlah NPF (Rp) Persentase NPF 2014 105 orang 396.157.500 0 0% 2015 120 orang 510.357.500 0 0% 2016 125 orang 399.038.000 26.839.200 6,72% 2017 146 orang 483.471.400 16.528.300 3,41% 2018 159 orang 503.558.844 17.312.000 3,43%
Sumber data: Laporan Keuangan KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Periode 2014- 2018
Pada  tabel  1.1  menjelaskan  bahwa    hasil  dari  kolektabilitas  pembiayaan  dari tahun 2014-2015 pembiayaan bermasalah masih 0, akan tetapi pada tahun 2016-2018 terjadinya fluktuasi pembiayaan bermasalah yang mana di tahun 2016 dengan total NPF Rp 26.839.200 Kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar Rp 16.528.300 dan mengalami kenaikkan lagi sebesar Rp 17.312.000di tahun 2018.
Apabila  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  maka  BMT  akan  melakukan  upaya untuk  menangani  pembiayaan  bermasalah  tersebut  dengan  melakukan  upaya penyelamatan  dan  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah,  agar  dana  yang  telah disalurkan  oleh  BMT  dapat  diterima  kembali.  Akan  tetapi  mengingat  dana  yang dipergunakan oleh  BMT  dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang  ditempatkan  pada  BMT,  maka  BMT  dalam  pemberian  pembiayaan  wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan BMT dan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya 5 .
5 Kolistiawan , B. 2014. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah di Indonesia.
Risiko  yang  berpotensi  timbul  pada  pembiayaan  yang  disalurkan  BMT disebabkan  oleh  arus  penyaluran  pembiayaan  yang  terus  meningkat,  maka  akan berpotensi  pada  tingginya  tingkat  risiko.  Untuk  itu  perlu  diterapkan  langka  mitigasi risiko.  Mitigasi  risiko  itu  sendiri  bertujuan  untuk  mengamankan  posisi  BMT  terhadap risiko-risiko yang dapat merugikan BMT dan langkah ini juga merupakan uapaya-upaya dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah
Selanjutnya  Berdasarkan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  (SEBI)  NO.10/34/DPbs tanggal  22  oktober  2008  mengenai  restrukturisasi  pembiayaan  bagi  Bank  Umum Syariah  (BUS)  dan  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  akan  melakukan  upaya  terhadap pembiayaan  bermasalah  diantaranya:  penyelesaian  melalui  eksekusi  jaminan, penyelesaian  lewat  BASYARNAS,  litigasi  dan  hapus  tagih.  Sedangkan  yang  penulis temukan dilapangan tidak adanya tindakan dalam mengeksekusi jaminan dari nasabah pembiayaan  macet,  tidak  adanya  penyelesaian  melalui  pengadilan  agama  atau BASYARNAS  dan  tidak  adanya  tindakkan  hapus  tagihterhadap  nasabah  kategori pembiyaan  macet.  Yang  terjadi  dilapangan  hanya  melalui  penjadwalan  kembali, musyawarah  dan  perpanjangan  waktu  bagi  nasabah  yang  memiliki  sisa  hutang  di bawah  50%,  sedangakan  laporan  kolektabilitas  pembiyaan murabahah pada  BMT  Al- Makmur Cubadak Lima Kaum menunjukan peningkatan jumlah pembiayaan macet dan pembiayaan yang ;diragukan selama tiga tahun berjalan.
Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih  mendalam  tentang  upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  BMT  sebagai  salah  satu lembaga  keuangan  yang  beroperasi  dengan  prinsip  Syariah  dalam  pelaksanaan  atau melakukan tindakan terhadap mitigasi risiko dalam pembiayaan yang disalurkan BMT. Maka dari itu penulis tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah yang  berjudul “Analisis  Penanganan  Pembiayaan Murabahah  Non  Performing Financing (NPF)  dengan Mitigation  of  Risk  in  Islamic  Finanancial  Institutions di KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum”

## B. LANDASAN TEORI

## 1. Pembiayaan Bermasalah
Menurut  Mahmoeddin  mengemukakan  pengertian  pembiayaan  bermasalah adalah  pembiayaan  kurang  lancar,  dimana  nasabahnya  tidak  memenuhi  persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjadi penunggakan, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak
menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, Mahmoeddin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang  berpotensi  untuk  merugikan  bank  sehingga  berpengaruh  terhadap  kesehatan Bank itu sendiri 6

## 2. Faktor penyebab pembiayaan Bermasalah
a. Faktor Intern Bank
1) Analisis  kurang  tepat,  sehingga  tidak  dapat  memprediksi  apa  yang  akan  terjadi dalam  kurun  waktu  selama  jangka  waktu  kredit.  Misalnya,  kredit  diberikan  tidak sesuai  dengan  kebutuhan,  sehingga  nasabah  tidak  mampu  membayar  angsuran yang melebihi kemampuan.
2) Adanya  kolusi antara pejabat bank yang  menangani kredit  dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.
3) Keterbatasan  pengetahuan  pejabat  bank  terhadap  jenis  usaha  debitur,  sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
4) Campur tangan terlalu besar dari pihak yang terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen  dalam memutuskan kredit.
5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur.

## b. Faktor Eksternal Bank
1). Unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah
a) Nasabah  sengaja  untuk  tidak  melakukan  pembayaran  angsuran  kepada  bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar.  Hal  ini  akan  memiliki  dampak  terhadap  keuangan  perusahaan  dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
c) Penyelewengan  yang  dilakukan  nasabah  dengan  menggunakan  dana  kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan.
2). Unsur Ketidaksengajaan
a) Debitur  mau  melaksanakan  kewajiban  sesuai  perjanjian,  akan  tetapi  kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.
b) Perusahaannya  tidak  dapat  bersaing  dengan  pasar,  sehingga  volume  penjualan menurun dan perusahaan rugi.
6 Ibrahim, A., dan A. Rahmati. 2017. Analisis solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah: Kajian pada produk Murabahah di bank Muamalat Indonesia Banda Aceh
c) Perubahaan  kebijakan  dan  peraturan  pemerintah  yang  berdampak  pada  usaha debitur.
d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur 7 .

## 3. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan
Dalam Buku Ismail menjelaskan, Bank melakukan penggolongan kredit menjadi dua  golongan  yaitu  kredit performing dan non-performing .  Kredit performing disebut juga dengan kredit yang tidak bermasalah dibedakan menjadi dua kategori:
a. Kredit  dengan  kualitas  lancar,  yaitu  kredit  yang  diberikan  kepada  nasabah  dan tidak  terjadi  tunggakan,  baik  tunggakan  pokok  dan  bunga.  Debitur  melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit.
b. Kredit  dalam  kualitas  dalam  perhatian  khusus,  yaitu  kredit  yang  masih digolongankan  lancar,  akan  tetapi  mulai  terdapat  tunggakan.  Ditinjau  dari  segi kemampuan  membayar,  yang  tergolong  dalam  kredit  dalam  perhatian  khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga sampai dengan 90 hari.
Kredit non-performing merupakan  kredit  yang  sudah  dikategorikan  kredit bermasalah,  karena  sudah  terdapat  tunggakan.  Kredit non-performing disebut  juga kredit bermasalah, dikategorikan menjadi tiga yaitu:

## a. Kredit kurang lancar
1) Pengembalian  pokok  pinjaman  dan  bunganya  telah  mengalami  penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
2) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk.
3) Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.
b. Kredit diragukan
1) Penundaan pembayaran pokok atau bunga antara 180 hingga 270 hari.
2) Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk.
3) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.
c. Kredit Macet
merupakan  kredit  yang  menunggak  melampaui  270  hari  atau  lebih.  Bank  akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut 8 .

## 4. Manajemen Risiko Lembaga Keuangan
7 Ismail. 2010. Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi . h.124
8 Ismail. 2010. Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. h.122
Adalah  serangkaian  metodologi  dan  prosedur  yang  digunakan  untuk mengidentifikasi,  mengukur,  memantau  dan  mengendalikan  risiko  yang  timbul  dari seluruh  kegiatan  usaha  bank.Secara  umum  risiko  yang  dihadapi  lembaga  keuangan perbankan  syariah  dan  BMT  bisa  diklasifikasi  menjadi  dua  bagian  besar,  yakni  risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri  karena  harus  mengikut  prinsip-prinsip  syariah.  Risiko  kredit,  risiko  pasar, risiko benchmark , risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum, harus dihadapi bank  syaariah.  Tetapi  karena  harus  mematuhi  aturan  syariah,  risiko-risiko  yang dihadapi bank syariah pun menjadi berbeda.
Bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang  unik (khas). Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syriah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam  hal  ini  pola  bagi  hasil  ( profit  and  sharing )  yang  dilakukan  bank  syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain. Seperti resiko likuiditas, resiko pasar, resiko kredit, resiko operasional, resiko kepatuhan, resiko hukum, resiko strategi, with drawal risk, fiduciary risk dan displaced commercial risk .

## 5. Cara Penanganan Pembiayaan Bermasalah
Dalam penyaluran pembiayaan apapun analisis dalam menganalisis permohonan pembiayaan,  kemungkinan  pembiayaan  bermasalah  pasti  ada,  hal  ini  kurang  lebih disebabkan  oleh  dua  2  unsur,  yakni  dari  pihak  bank  kurang  teliti  dalam  menganalisa, atau  bahkan  dapat  pula  terjadi  kecurangan  yang  terjadi  di  antara  pihak  analisis pembiayaan  dengan  pihak  debitur  sehingga  analisanya  dilakukan  secara  subyektif. Kemudian  unsur  yang  kedua  yaitu  kelalaian  dari  pihak  nasabah  yang  menyebabkan pembiayaan bermasalah, yang mana dapat disebabkan oleh faktor kesengajaan ataupun ketidaksengajaan
Restrukturisasi  pembiayaan  wajib  didukung  dengan  analisis  dan  bukti-bukti yang  memadai  serta  didokumentasikan  dengan  baik.  Disamping  dua  kriteria  tersebut maka  bank  syariah  akan  melakukan  penyelamatan  pembiayaan  bermasalah  dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya  penyelamatan  pembiayaan  bermasalah  maka  bank  syariah  akan  melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
a. Penyelesaian melalui Eksekusi Jaminan
Penyelesaian  melalui  eksekusi  jaminan  dilakukan  oleh  bank  syariah  bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, propek usaha tidak ada, dan atau nasabah tidak  kooperatif  untuk  menyelesaikan  pembiayaan  atau  upaya  penyelamatan dengan  upaya  restrukturisasi  tidak  membawa  hasil  melancarkan  kembali pemiayaan  tersebut.  Maka  upaya  penyelsaiannya  pembiayaan  bermasalah  dengan cara eksekusi jaminan.
b. Penyelesaian lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  terjadi  perselisihan  diantara  kedua  belah pihak  dan  tidak  tercapai  kesepakatan  melalui  musyawarah,  maka  penyelsaianya melalui Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS) berwenang:
1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan,  keuangan  industri,  yang  menurut  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan  dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak  yang  bersengketa,  dan  para  pihak sepakat  secara  tertulis  untuk  menyerahkan  penyelsaiannya  kepada  BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.
2) Memberikan  pernyataan  yang  mengikat  atas  permintaan  para  pihak  tanpa  adanya suatu sangketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian
c. Penyelesaian dengan litigasi
Penyelsaian  lewat  litigasi  akan  ditempuh  oleh  bank  bila  nasabah  tidak beritikad  baik  yaitu  tidak menunjukkan  kemauan  untuk  memenuhi  kewajibannya sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai  oleh  bank  atau  sengaja  disembunyikan  untuk  menyelesaikan  kredit macetnya.
Sejak di undangkanya undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang muamalah maka diselesaikan lewat pengadilan agama. Tujuan dari keberadaan peradilan agama adalah bertugas dan  berwenang  memeriksa  ,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah
d. Hapus buku dan hapus tagih
Hapus  buku  adalah  tindakan  administratif  bank  untuk  menghapus  buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah
tanpa  menghapus  hak  tagih  bank  kepada  nasabah.  Hapus  tagih  adalah  tindakan bank  menghapus  kewajiban  nasabah  yang  tidak  dapat  diselesaikan,  dalam  arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memilki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan, sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan.
Hapus  tagih  terhadap  sebagian  pembiayaan  hanya  dapat  dilakukan  dalam rangka  restrukturasi  pembiayaan  atau  dalam  rangka  penyelsaian  pembiayaan. Hapus  buku  atau  hapus  tagih  hanya  dapat  dilakukan  setelah  bank  syariah melakukan  berbagai  upaya  untuk  memperoleh  kembali  aktiva  produktif  yang diberikan .

## 6. Resiko dalam Pembiayaan Murabahah
Pembiayaan berdasarkan pembagian resiko yang diidentikan dengan model teoritis perbankan Islam tidak tampak menjadi karakter utama praktek murabahah bank-bank Islam.  Namun  demikian,  para  pendukung  bank  syariah  mengatakan  bahwa  dalam murabahah, faktor  pembagian  resiko  tetap  ada,  yang  membei  barang.  Berikut  resiko yang terkait dalam murabahah sebagai berikut:
a. Resiko yang terkait dengan barang
Bank  syariah  membeli  barang  yang  diminta  oleh  nasabah murabahah -nya  dan secara teoritis menanggung resiko kehilangan atau kerusakan pada  barang-barang tersebut  dari  saat  pembelian  sampai  diserahkan  kepada  nasabah.  Dalam  kontrak murabahah ,  bank  syariah  diwajibkan  untuk  menyerahkan  barang  kepada  nasabah dalam  kondisi  yang  baik.  Bahkan,  nasabah  berhak  menolak  barang-barang  yang sudah rusak, yang kurang jumlahnya atau tidak sesuai dengan spesifikasinya. Bank syariah  bagaimanapun  juga  dalam  prakteknya  menghindari  resiko-resiko  tersebut dengan asuransi dan klausul kontrak, yang telah disusun sedemikian rupa sehingga membantu  bank  syariah  untuk  menghindari  resiko  yang  terkait  dengan  barang. Dengan  demikian,  segala  resiko  yang  terkait  dengan  barang,  yang  secara  teoritis harus ditanggung bank, secara efektif telaah terhindarkan.
b. Resiko yang terkait dengan nasabah Janji  nasabah murabahah untuk  membeli  barang  yang  dipesan  dalam  suatu transaksi murabahah ,  tidaklah  mengikat.  Oleh  sebab  itu,  nasabah  berhak  menolak untuk  membeli  barang  ketika  bank  syariah  menawari  mereka  dalam  penjualan.
Dalam  prakteknya,  resiko  terahadap  kemungkinan  penolakan  nasabah  untuk membeli barang dapat dihindari dengan pembayaran di muka (sepertiga dari total harga,  misalnya),  dengan  jaminan,  jaminan  pihak  ketiga,  dan  dengan  klausul kontrak.  Dengan  demikian,  semua  resiko  yang  secara  teoritis  mungkin  ada  dalam kaitannya  dengan  penolakan  nasabah  untuk  membeli  barang,  sebenarnya  telah hilang dalam praktek perbankan syariah.
c. Resiko yang terkait dengan pembayaran
Resiko tidak terbayar penuh atau sebaian dari uang muka, seperti yang dijadwalkan dalam  kontrak,  memang  ada  dalam  pembiayaan murabahah .  Bank  syariah menghindari resiko ini dengan adanya janji tertulis, jaminan, jaminan pihak ketiga dan  klausul  kontrak  yang  menyatakan  bahwa  semua  hasil  dari  barang-barang murabahah  yang  dijual  kepada  pihak  ketiga  dengan  tunai  maupun  kredit  harus ditaruh dibank sampai apa yang menjadi hak bank dibayar kembali sepenuhnya. Jika tidak adanya  pembayaran  ini  disebabkan  oleh faktor  di  luar  kemampuan  nasabah, bank syariah secara moral berkewajiban menjadwal ulang waktu, tetapi jika ia tidak melakukannya,  maka  bank  syariah  telah  mengadopsi  konsep  denda  untuk dijatuhkan  kepada  nasabah.  Dengan  demikian,  dalam  praktek,  bank  syriah  secara efektif telah menghilangkan semua resiko dalam pelaksanaan murabahah 9 .

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  penulis  lakukan  adalah  penelitian  lapangan  ( field research ), dengan pendekatan kualitatif . Disini penulis langsung melakukan penggalian data kepada pihak-pihak yang berkepentingan di KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum  yaitu  pimpinan, manager dan marketing BMT    yang  berhubungan  dengan Pembiaayaan murabahah pada KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar
Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui tanya jawab lisan antara pewawancara dengan responden secara langsung dari praktisi BMT selaku narasumber Suhatri Mariko (pimpinan), Sawirman ( manager ) dan januarif ( marketing )  KJKS  BMT  Al-Makmur  Cubadak  Lima  Kaum.  Sedangkan  data  sekunder diperoleh  dari  laporan  keuangan  mengenai  pembiayaan  bermasalah  KJKS  BMT  Al- Makmur Cubadak Lima Kaum Tahun 2014-2018.
9 Rahmawaty, A. 2007. Ekonomi Syariah Tinjuan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syariah di Indonesia . h. 196
Instrumen  pada  penelitian  ini  adalah  penulis  sendiri  yang  berperan  sebagai instrumen utama dalam menjaring data dan informasi yang diperlukan. Teknik analisis data  pada  penelitian  ini  adalah  melalui  wawancara,  penulis  melakukan  wawancara secara  mendalam  kepada  pimpinan, manager, dan markrting BMT  yang  berhubungan dengan pembiayaan diKJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum.

## D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Penyebab terjadinya pembiayaan murabahah non performing financing (NPF) berdasarkan Mitigation  of  Risk pada  KJKS  BMT  Al-Makmur  Cubadak  Lima Kaum
Semakin  tinggi  tingkat  risiko  pembiayaan  yang  dihadapi  BMT  membutuhkan pengelolaan risiko yang tepat dan lebih baik untuk meminimalisir risiko pembiayaan. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  dengan  pimpinan, manager dan marketing pembiayaan murabahah KJKS  BMT  Al-Makmur  Cubadak  Lima  Kaum  yang menjadi penyebabterjadinya pembiayaan murabahah adalah:
a. Faktor internal
1) Analisis kurang tepat dalam menganalisa karakter nasabah
Karakter merupakan penilaian terhadap calon nasabah pembiayaan yang dilakukan untuk melihat watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar  dapat  dipercaya,  hal  ini  tercermin  dari  latar  belakang  pekerjaan maupun yang bersifat pribadi serta cara hidup dan gaya hidup yang dijalaninya dan lingkungan sosial hal tersebut perlu diketahui agar tidak menyulitkan dikemudian hari.  Sedangkan mitigasi  of  risk itu  menghindari  risiko  atau  kerugian  atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pimpinan  KJKS  BMT  Al-Makmur Cubadak  Lima  Kaum  menjelaskan  bahwa  dari  pihak  BMT  sendiri  sebelum memberikan  pembiayaan  kepada  calon  nasabahkurang  dalam  menganalisa karakter  nasabah  dikarenakan  pihak  BMT  terlalu  fokus  dalam  mensosialisaikan produk  dan  pembiayaan  yang  ada  di  KJKS  BMT  Al-Makmur  Cubadak  Lima  Kaum, sehingga  pihak BMT kurang mendalam dalam menilai aspek kepribadian nasabah. Dan  setelah  berjalannya  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  nasabah  pihak  BMT melihat  bahwa  karakter  nasabah  yang  diberikan  pembiayaan  tidak beritikad  baik dalam memenuhi kewajibannya (Suhatri Mariko, wawancara, tanggal 27/08/2019, Jam,  10.30-12.00  WIB).  Begitu  juga  yang  disampaikan  oleh  manager  BMT  bahwa
analisa  karakter  nasabah  masih  belum  maksimal  kami  lakukan  terhadap  calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan 10
Menurut  analisa  penulismitigasi  risiko  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak BMT  dalam  menghindari  risiko  yang  akan  terjadi  yaitu  melihat  karakter  calon nasabah  sebelum  memberikan  pembiayaan  terlebih  dahulu  pihak  KJKS  BMT  Al- Makmur  Cubadak  Lima  Kaum  menilai  dan  menggali  informasi  tentang  calon nasabah  melalui  pihak-pihak  lain  yang  mengenal  dengan  baik  calon  nasabah, misalnya  mencari  informasi  tentang  karakter  calon  nasabah  melalui  tetangga, teman  kerja,  atau  rekan  usaha  calon  nasabah.  Informasi  dari  pihak  lain  tentang calon nasabah akan lebih meyakini bagi KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum dalam mengetahui karakter nasabah.
2) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring  pembiayaan Monitoring  merupakan  kunci  utama  dalam  pengelolaan  pembiayaan  yang disalurkan  baik  pembiayaan muabahah,  ijarah yang  diberikan  termasuk  juga kepada  pengawasan  dan  pembinaan.Berdasarkan  hasil  wawancara  pelaksanaan pembinaan dan monitoring pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS BMT Al-Makmur Cubadak  Lima  Kaum  dengan  melakukan  pemantauan  langsung  serta  melihat perkembangan  usaha  nasabah  (Suhatri  Mariko,  wawancara,  tanggal  21/08/2019, Jam, 10.30-12.00 WIB)
Menurut  penulis  strategi  monitoring  yang  dilakukan  belum  maksimal  karena hanya  melakukan  pemantauan  secara  langsung  terhadap  perkembangan  usaha nasabah,  jika  monitoring  dilakukan  dengan  menganalisis  pembayaran  angsuran nasabah,menilai  kondisi  keuangan  dan  pemantauan  secara  dini  terhadap kolektabilitas  serta  menjaga  komunikasi  yang  baik  dengan  nasabah,  menurut analisa  penulis  jika  hal  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  KJKS  BMT  Al-Makmur Cubadak Lima Kaum maka akan mengurangi pembiayaan bermasalah dari tahun ke tahun.
b. Faktor Eksternal
1) Penurunan pendapatan usaha nasabah Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan marketing KJKS  BMT  Al-Makmur  Cubadak Lima  Kaum  terjadinya  penurunan  pendapatan  nasabah  disebabkan  kurang
10 Sawirman. Wawancara dengan Manager KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum. Wawancara tanggal 27/08/2019, Jam, 10.30-12.00 WIB
berkembangnya  usaha  yang  dijalankan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  berbagai  faktor diantaranya  kurangnya  promosi  terhadap  produk  yang  nasabah  jual,  kurangnya kecakapan dalam mengelola usaha, perekonomian yang tidak selalu stabil, sehingga yang  dari  awal  nasabah  mampu  untuk  membayar  angsuran  pembiayaan    dengan adanya  penurunan  nilai  dari  usaha  nasabah,  maka  tidak  sanggup  lagi  untuk menyicil angsuran dengan beralasan angsuran terlalu besar (Januarif, wawancara, tanggal 30/08/2019, Jam, 10.00-11.00 WIB)
Menurut  penulis  hal  tersebut  dapat  berpengaruh  terhadap  pendapatan  yang diterima  oleh  pihak  BMTdikarenakan    nasabah  tidak  mampu  membayarkan angsuranya  dan  terjadinya  penunggakan  yang  berkelanjutan,  apabila    dalam melakukan  analisa  calon  nasabah  BMT  mampu  menilai  prospec  usaha  calon nasabah  dimasa  yang  akan  datang  apakah  menguntungkan  atau  tidak.  Hal  ini penting mangingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospec bukan hanya BMT yang mengalami kerugian tetapi juga nasabah.
2) Nasabah  pembiayaan  sengaja  menghindar  dari  pihak  BMT  dalam  pembayaran angsuran
Dalam  temuan  penelitian  wawancara  dengan  januarif  selaku  marketing  adanya itikad  yang  tidak  baik  terindikasi  dari  seringnya  terjadi  penundaan  pembayaran, walaupun secara pengamatan nasabah mampu untuk membayar. Fakta yang sering terjadi adalah keuntungan yang didapat nasabah dari usaha seharusnya disisihkan untuk  pembayaran  angsuran,  tetapi  digunakan  untuk  keperluan  lain(Januarif, wawancara, tanggal 30/08/2019, Jam, 10.00-11.00 WIB)
Menurut  analisa  penulis  sebelum  memberikan  pembiayaan marketing harus melakukan  analisa  karakter  calon  nasabah  yang  ada  ditengah  masyarakat  secara mendalam  di  lihat  dari  segi  kepribadian  atau  tingkah  sehari-hari  maupun  masa lalunya,  dan  juga  melihat  dari  sikap,  emosi,  tingkah  laku  dan  tindakan  nasabah dalam  menghadapi  suatu  masalah.  Apabila  pihak  KJKS  BMT  Al-Makmur  Cubadak Lima  Kaum  lebih  selektif  dalam  hal  memilih  karakter  calon  nasabah  yang  baik maka tentunya risiko pembiayaan dapat terhindarkan.
2. Prosedurdan  sistem  kerja  KJKS  BMT  Al-Makmur  Cubadak  Lima  Kaum  dalam menangani  pembiayaan murabahah  non  performing  financing dengan mitigation of risk .
Semua  risiko  menjadi  prioritas,  namun  yang  lebih  diutamakan  dari  risiko lainnya adalah risiko pembiayaan / kredit, risiko strategik dan risiko kepatuhan. Ketiga risiko  ini  bersumber  dari  dua  pihak  yakni  pihak  BMT  dan  nasabah  sendiri,  sehingga butuh usaha maksimal untuk meminimalisir dampak dari risiko yang akan muncul. KJKS BMT  Al-Makmur  Cubadak  Lima  Kaum  memilih  solusi mitigasi  of  risk dengan menghindari serta mengurangi risiko yang akan muncul.

## a. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional
1) Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran
Dalam  fatwa  ini  menjelaskan  bahwa  nasabah  yang  mampu  membayar  angsuranya tetapi  menunda-nunda  pembayaran  dengan  sengaja  maka  akan  dikenakan  sanksi oleh  pihak  yang  memberikan  pembiayaan.  Berdasarkan  fatwa  tersebut  KJKS  BMT Al-Makmur  Cubadak  Lima  Kaum  juga  menerapkan  sanksi  kepada  nasabah  yang memang  sengaja  menunda  pembayaran  angsuran  dengan  diberlakukannya  denda sebesar  Rp  1000  untuk  satu  kali  keterlambatan,  dan  sanksi  tersebut  berlaku terhadap pembiayaan baik itu besar maupun kecil, sanksi ini diberlakukan apabila nasabah  terlambat  mengembalikan  angsurannya  dalam  jatuh  tempo  yang  telah dientukan.  Sedangkan  bagi  nasabah  yang  benar-benar  tidak  sanggup  untuk mengembalikan  angsurannya  dalam  waktu  jatuh  tempo  tidak  dikenakan  sanksi, karena  mempertimbangkan  kondisi  nasabah  yang  dilihat  dari  aspek  kemalangan yang menimpa nasabah, kondisi keuangan serta usaha yang menurun. 11 (Sawirman, wawancara, tanggal 28/08/2019, Jam, 10.00-11.00 WIB).
Menurut  penulis  dalam  hal  ini  pihak  KJKS  BMT  Al-Makmur  Cubadak  Lima  Kaum sudah  sesuai  dengan  ketentuan  fatwa,  tetapi  alangkah  baiknya  jika  denda  yang diterapkan  dibedakan  berdasarkan  jumlah  pembiayaan  yang  diberikan  agar nantinya  tidak  menimbulkan  permasalahan  yang  berkemungkinan  nasabah  yang pembiayaannya  lebih  besar  sengaja  melalaikan  kewajibannya  dalam mengembalikan  angsuran.  Hal  ini  tentu  akan  menjadi  permasalahan  dikemudian
11 Sawirman. Wawancara  dengan  Manager  KJKS  BMT  Al-Makmur  Cubadak  Lima  Kaum. Wawancara tanggal 28/08/2019, Jam, 10.00-11.00 WIB
hari,  maka  dari  itu  pihak  KJKS  BMT  Al-Makmur  Cubadak  Lima  Kaum  lebih menekankan  sanksi  terhadap  pembiayaan  yang  disalurkan  kepada  nasabah,  agar nantinya  mampu  meminimalisir  kemungkinan  terjadinya  penunggakan pengembalian pembiayaan oleh nasabah.
2) Fatwa DSN Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah
Lembaga  keungan  syariah  dapat  memberikan  potongan  dari  total  kewajiban pembayaran  kepada  nasabah  dalam  transaksi murabahah yang  telah  melakukan kewajiban  pembayaran  cicilan  dengan  tepat  waktu.  Pihak  KJKS  BMT  Al-Makmur Cubadak  Lima  Kaum  juga  menerapkan  potongan  tagihan  kepada  nasabah  yang mampu  menyelesaikan  pelunasan  pembiayaan  dengan  cepat  sebelum  masa  jatuh tempo  habis  dengan  memberikan  bonus  sebesar  20%  dari  margin 11 .  Menurut penulis  dalam  kebijakan    ini  pihak  BMT  telah  mampu  memberikan  motivasi  tidak langsung  kepada  nasabah,  dan  juga  dapat  mengurangi  tingkat    risiko  pembiayaan bermasalah dikemudian hari.
3) Fatwa DSN Nomor  48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali Lembaga  keuangan  syariah  boleh  melakukan  penjadwalan  kembali  ( rescheduling ) terhadap  tagihan murabahah bagi  nasabah  yang  tidak  bisa  menyelesaikan pembiayaanya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
Sedangkan proses yang  dilakukan oleh KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum telah  melakukan  penjadwalan  kembali  terhadap  nasabah  yang  masih  mempunyai keinginan untuk membayar angsuranya, dengan  dijadwalkan kembali berdasarkan rentang waktu yang diberikan tergantung kesepakatan atau kemampuan membayar oleh  nasabah  berdasarkan  sisa  hutang.    terkecuali  bagi  nasabah  yang  tidak  ada keinginan  untuk  membayar  kewajibannya  tetap  dilakukan  penagihan  sampai anggota nasabah tersebut dapat membayar kembali 11 .
Contoh  kepada  nasabah  buk  weni  yang  mengajukan  pembiayaan    untuk usaha kedai harian sebesar Rp 3000.000, kemudian pihak BMT memberikan dengan jaminan  berupa  BPKB,  dengan  margin  16%  dan  jangka  waktu  selama  12  bulan kepada buk weni. Angsuran yang harus dibayar yaitu angsuran pokok  Rp. 250.000 ditambah  margin/keuntungan  Rp.  480.000.  jadi  jumlah  angsuran  per  bulan  yang harus dibayar yaitu Rp. 730.000. perhitungannya sebagai berikut:

## Jumlah pembiayaan = Rp. 3000.000
Jangka waktu         12 bulan Dengan hasil Rp. 250.000
Bagi  hasil  Rp.  3000.000  x16%  =  Rp.  480.000.  karena  buk  weni  dalam mengangsur pembiayaan tidak sesuai perhitungan yang telah ditentukan dan pada saat  jatuh  tempo  pada  bulan  ke  7  buk  weni  belum  mampu  melunasi  jumlah utangnya,  buk  weni  masih  mempunyai  sisa  tagihan  senilai  Rp  1.500.000.  dan kemudian dijadwalkan kembali dengan jangka waktu 12 bulan. Dengan perhitungan setelah rescheduling
Sisa kewajiban pokok  = Rp 1.500.000
Jangka waktu                 12 bulan Dengan hasil Rp. 125.000
Dan  bagi  hasilnya  Rp.  1.500.000  x  16%  =  Rp.  240.000.  jadi  angsuran  yang harus  dibayarkan  buk  weni  per  bulannya  adalah  Rp.  365.000.  dari  paparan  diatas jumlah  tagihan  yang  harus  dibayar  buk  weni  jika  tidak  mengalami  pembiayaan bermasalah  yaitu  biaya  pokok  ditambah  dengan  margin  jumlahnya  Rp.  8  760.000. dan  tagihan  yang  dibayarkan  buk  weni  setelah rescheduling adalah  Rp.  4.380.000 setelah  dikalikan  dengan  jangka  waktu  12  bulan.  Total  pembiayaan  yang  diangsur buk  weni  sebelum rescheduling Rp.  1.500.000  ditambah  setelah rescheduling menjadi  Rp.  5.880.000.  Rescheduling  yang  diberikan  kepada  buk  weni  tidak  ada kelebihan, tetapi jumlah keuntungannya malah berkurang.
Menurut analisa penulis BMT telah melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada,  dalam  hal  ini  BMT  mampu  meminimalisir  terhadap  tunggakan  nasabah  yang nantinya  akan  menjadi  pembiayaan  bermasalah,  dan  apabila  pihak  BMT  lebih  giat dalam  melakukan  pengawasan  serta  memberikan  pembinaan  terhadap  nasabah pembiayaan maka kedepannya BMT akan lebih memahami serta mempertimbangkan  sebelum  memberikan  pembiayaan  kepada  nasabah  dalam  hal ini pihak BMT bisa mengantisipasi resiko yang akan terjadi terhadap pembiayaan.
4) Fatwa DSN Nomor  49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad Berdasarkan  fatwa  ini  dalam  melakukan  konversi  akad  dengan  caraobjek  atau agunan murabahah dijual  oleh nasabah  kepada  LKS  dengan  harga  pasar,  nasabah melunasi  sisa  hutangnya  kepada  LKS  dari  hasil  penjualan, apabila  hasil  penjualan
melebihi  sisa  hutang  maka  kelebihan  itu  dapat  dijadikan  uang  muka  untuk  akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah .
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan manager KJKS  BMT  Al-Makmur  Cubadak Lima  Kaum  menjelaskan  bahwa  pada  BMT  tidak  menerapkan  konversi  akad tersebut  dikarenakan  semenjak  timbulnya  pembiayaan  bermasalah  tidak  pernah melakukan  penarikan  jaminan  di  karenakan  barang  jaminan  tersebut  hilang  atau rusak pada nasabah dan juga akad pembiayaan yang berjalan di BMT hanya berupa akad murabahah. Jadi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tanpa melalui konversi akad pihak BMT hanya melakukan penagihan secara berkelanjutan serta melakukan pembinaan kepada 11. Dalam hal ini menurut penulis jika nasabah benar- benar  tidak  mampu  membayar  kembali  angsuranya  sementara  sudah  diberi toleransi  tambahan  waktu,  dan  margin  juga  sudah  diperkecil,  tetapi  masih  juga tidak  mampu  untuk  membayar,  maka  sebaiknya  akad  yang  sedang  dipergunakan dalam pembiayaan tersebut dikonversi menjadi akad qardhul hasan karena dengan menggunakan akad ini nasabah pembiayaan macet cukup membayar pokonya saja dari  pembiayaan  yang  diberikan.  Karena  pembiayaan  akad qardhul  hasan merupakan akad yang mengandung nilai orientasi sosial atau falah oriented.
5) Fatwa DSN Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar
Fatwa  ini  menjelaskan  objek murabahah atau  jaminan  lainnya  dijual  nasabah melalui  lembaga  keuangan  syariah  dengan  harga  pasar  yang  disepakati,  namun agunan  yang  dijadikan  nasabah  dalam  melakukan  pembiayaan,  tidak  dapat  dijual oleh  pihak  KJKS  BMT  Al-Makmur  Cubadak  Lima  Kaum  karena  agunan  yang dijadikan  jaminan  berupa  barang  elektronik  hilang    dan  rusak  oleh  nasabah sehingga  tidak  ada  lagi  nilai  jual  beli  terhadap  barang  tersebut    (Suhatri  Mariko, wawancara, tanggal 27/08/2019, Jam, 10.00-12.00 WIB).
Menurut analisa penulis kurang nya prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab oleh nasabah  untuk  menjaga  barang  jaminan,  atau  pihak  BMT  bisa  mengambil kebijakkan  bahwa  barang  jaminan  berada  dalam  pemeliharaan  BMT.jadi  jika nasabahpembiayaan  bermasalah  tidak  mampu  melunasi  sisa  angsurannya  maka jaminan tersebut bisa dijual.

## b. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia
Berdasarkan surat edaran bank Indonesia (SEBI) NO.13/18/DPbs  tanggal 30 mei  2011  tentang  perubahan  SEBI  nomor    10/34/DPbs  tanggal  22  oktober  2008 tentang  restrukturisasi  pembiayaan  bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah  dalam  restrukturisasi  pembiayaan  wajib  didukung  dengan  analisa  dan bukti-bukti  yang  memadai  serta  didokumentasikan  dengan  baik.  Disamping  dua kriteria  tersebut  BMT  akan  melakukan  penyelamatan  pembiayaan  bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti  masih  mau  diajak  kerjasama  dalam  upaya  penyelamatan  pembiayaan bermasalah,  akan  tetapi  jika  nasabah  sudah  tidak  beritikad  baik  dalam  arti  tidak dapat  diajak  kerjasama  dalam  upaya  penyelamatan  pembiayaan  bermasalah  maka lembaga  keuangan  syariah  akan  melakukan  uapaya  penyelesaian  pembiayaan bermasalah sebagai berikut:
1) Penyelesaian melalui eksekusi jaminan
Penyelesaian  melalui  eksekusi  jaminan  dilakukan  oleh  BMT  bilamana  telah melakukan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha yang tidak ada, dan nasabah tidak  kooperatif  untuk  menyelesaikan  pembiayaan  atau  penyelamatan  dengan upaya  restrukturisasi  tidak  membawa  hasil  melancarkan  kembali  pembiayaan tersebut,  maka  upaya  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  dengan  cara  eksekusi jaminan.
Namun proses yang dilakukan oleh KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum tidak melakukan eksekusi jaminan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan macet, disebabkan  karena  jaminan  yang  berupa  barang  elektronik  rumah  tangga  yang dijadikan sebagai jaminan pembiayaan oleh nasabah hilang atau rusak sehingga nilai jual  barang  jaminan  tersebut  tidak  ada  lagi,  maka  dalam  hal  ini  pihak  BMT  hanya mampu  melakukan  pembinaan  kepada  nasabah  agar  barang  jaminan  bisa dikembalikan lagi sesuai dengan kad pembiayaan yang telah disepakati (Sawirman, wawancara, tanggal 28/08/2019, Jam, 10.00-12.00 WIB).
2) Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  terjadi  perselisihan  diantara  kedua  belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya
melalui  Badan  Arbitrase  Nasional  yang  berwenang  menyelesaikan  secara  adil  dan cepat.
Namun  yang  di  terapkan  oleh  KJKS  BMT  Al-Makmur  Cubadak  Lima  Kaum  dalam menghadapi  nasabah  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  dalam  mengembalikan angsuran  melalui  surat  peringatan,  pembinaan  dan  juga  penagihan  kewajiban nasabah  secara  berkelanjutan  dikarenakan  berdasarkan  wilayah  berdirinya  BMT tidak  ada  lembaga  BASYARNAS  (Sawirman,  wawancara,  tanggal  28/08/2019,  Jam, 10.00-11.00 WIB)
Menurut  penulis  dalam  mengatasi  prilaku  nasabah  yang  mengalami  pembiayaan macet  tanpa  adanya  lembaga  BASYARNAS,  tentunya  pihak  BMT  akan  mengalami kesulitan  apabila  dalam  musyawarah  tidak  ditemui  solusi  terhadap  permasalahan nasabah, maka dari pihak BMT sebelum memberikan pembiayaan harus disebutkan dalam  akad,  jika  tidak  mampu  dalam  membayar  kembali  angsuran  nasabah pembiayaan yang macet, maka bisa dilanjutkan melalui jalur litigasi
3) Penyelesaian dengan litigasi
Penyelesaian  lewat  litigasi  ini  akan  ditempuh  oleh  lembaga  keuangan  syariah apabila  nasabah  tidak  beritikad  baik  dan  tidak  menunjukan  kemauan  untuk memenuhi  kewajiban  sedangkan  nasabah  sebenarnya  masih  mampuuntuk membayar angsuran pembiayaanya. Namun proses yang dilakukan oleh KJKS BMT Al-Makmur  Cubadak  Lima  Kaum  hanya  dengan  jalan  musyawarah  saja  kepada nasabah (Sawirman, wawancara, tanggal 29/08/2019, Jam, 10.00-11.00 WIB.
Menurut  analisa  penulis  musyawarah  yang  dilakukan  kepada  nasabah  kurang efektif  karena  tidak  dapat  menyelesaikan  pembiayaan  macet  secara  cepat,  apabila pihak  BMT  dapat  melakukan  tindakan  yang  lebih  tegas  terhadap  nasabah  yang sengaja  dalam  menunda  pembayaran  selain  sanksi  yang  diberikan  seharusnya proses  hukum  juga  perlu  diterapkan,  agar  pembiyaan  bermasalah  yang  sedang terjadi dapat teratasi.
4) Hapus buku dan hapus tagih
Hapus  buku  merupakan  tindakan  administratif  lembaga  keuangan  syariah  untuk menghapus  buku  pembiayaan  yang  memiliki  kualitas  macet  dari  neraca  sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak kepada nasabah. Sedangkan hapus tagih adalah  tindakan  lembaga  keuangan  syariah  menghapus  kewajiban  nasbah  yang
tidak  dapat  diselesaikan,  dalam  arti  kewajiban  nasabah  dihapuskan  tidak  tertagih kembali.
Tahap yang dilakukan KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum hanya melakukan hapus buku dengan sumber dana yang diperoleh dari dana risiko, yang mana dana risiko  berasal  dari  rapat  anggota  tahunan,  misalnya  dalam  satu  tersebut  tahun terkumpul  uang  sebesar  Rp  3.000.000  yang  direalisasikan  untuk  menutupi  sisa hutang atau kewajiban nasabah yang bermasalah sehingga dalam daftar pencatatan nominatif nasabah hilang atau telah dihapus karena sudah ditutupi dari dana risiko, sedangkan  hapus  tagih  tetap  diberlakukan  oleh  pihak  BMT  kepada  nasabah  yang mengalami  pembiayaan  macet  dalam  artian  tagihan  tetap  (Sawirman,  wawancara, tanggal  29/08/2019,  Jam,  10.00-11.00  WIB).  Menurut  penulis  dengan  melakukan hapus  buku  terhadap  nasabah  pembiayaan  macet  dapat  mengurangi  jumlah pembiayaan  bermasalah  yang  ada  tetapi  sebelum  melakukan  penghapusan  buku terlebih dahulu pihak BMT melakukan pemberian surat peringatan hingga 3x ddan juga pembinaan kepada nasabah.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dan  merujuk  pada  hasil  penelitian  yang  telah penulislakukan, maka dapat disimpukan beberapa hal sebagai berikut:
Pertama, risiko yang dihadapi BMT berkaitan dengan risiko pembiayaan/ kredit, risiko  strategik  dan  risiko  kepatuhan.  Umunya  risiko-risiko  ini  muncul  karena permasalahan  masih-masing  pihak,  risiko  stategik  dan  kepatuhan  muncul  karena kesalahan pihak BMT yaitu terjadinya pembiayaan murabahah bermaslah disebabkan karena  pihak  BMT  sendiri  sebelum  memberikan  pembiayaan  kepada  calon  nasabah kurang dalam menganalisa karakter nasabah, Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kepada nasabah setelah dilakukan pencairan pembiayaan. Sedangkan risiko  pembiayaan  muncul  karena  kesalahan  dari  pihak  nasabah  yaituterjadinya penurunan  pendapatan  usaha  nasabah  disebabkan  kurangnya  kecakapan  dalam mengelola  usaha,  perekonomian  yang  tidak  selalu  stabil,  dan  nasabah  pembiayaan sengaja menghindar dari pihak BMT dalam pembayaran angsuran.
Kedua,  prosedur  dan  sistem  kerja  BMT  dalam  menangani  pembiayaan murabahah non performing financing (NPF) dengan mitigation of risk ialah menghindari dan  mengurangi  risko.  Mitigasi  menghindari  risiko  dilakukan  dengan  menerapkan
denda  sebesar  Rp  1000  untuk  satu  kali  keterlambatan,  dan  memberikan  potongan tagihan  kepada  nasabah  yang  mampu  melunasi  pembiayaan  sebelum  waktu  jatuh tempo  berakhir.  Kemudian  mitigasi  kedua  yang  dilakukan  mengurangi  risiko  dengan menerapkan pola pembiayaan untuk meringankan angsuran pembayaran anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar, dengan sistem rescheduling ,dalam hal ini BMT menerapkan  pola  perpanjangan  waktu,  dan  kebijakan  pengurangan  tunggakan  bagi hasil. Tetapi dalam hal lain BMT tidak melakukan penarikkan jaminan, konversi akad dan  juga  litigasi  dikarenakan  pihak  BMT  menyelesaiakan  permasalahan  pembiayaan dengan jalan musyawarah.

## DAFTAR  PUSTAKA
Antonio,  Muhmmad  Syafi’i.  2001. Bank  Syariah:  dari  Teori  dan  Praktik .  Gema  Insani Press: Jakarta
Https://www.bi.go.id
Ibrahim,  A.,  dan  A.  Rahmati.  2017.  Analisis  solutif  Penyelesaian  Pembiayaan Bermasalah  di  Bank  syariah:  Kajian  pada  produk  Murabahah  di  bank Muamalat  Indonesia  Banda  Aceh. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam .  10 (1)
Ikatan  Bankir  Indonesia.  2014. Memahami Bisnis Bank Syariah .  PT  Gramedia  Pustaka Utama: Jakarta
Ismail. 2010. Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi . Kencana : Jakarta .2013. Perbankan Syariah . Kencana: Jakarta
Ismail, Rifki dan  farrel Muhammad Rizqi. 2016. Manajemen Risiko Bank Syariah . Bank Indonesia: Jakarta
Kolistiawan, B. 2014. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah. Jurnal An-Nisbah. 1 (1)
Muhammad. 2005. Lembaga Ekonomi Syariah. Graha Ilmu: Yogyakarta
Putri,  V.W.  2017. Pelaksanaan  pengawasan  pembiayaan  yang  sedang  bermasalah (kredit  macet)  pada  PT.  Bank  muamalat  indonesia  capem  payakumbuh , Batusangkar: IAIN Batusangkar
Ilyas, R. 2015. Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. Jurnal Penelitian. 9 (1)
Rahmawaty,  A.  2007.  Ekonomi  Syariah  Tinjuan  Kritis  Produk  Murabahah  dalam Perbankan Syariah di Indonesia . Jurnal Ekonomi Islam . 1 (2)
Ridwan,  Muhammad.  2004. Manajemen  Baitul  Maal  wa  Tamwil  (BMT). UII  Press: Yogyakarta
Sadrah,  Engkos.  2004. BMT  dan  Bank  Islam : Instrumen  Lembaga  Keuangan  Syariah . Pustaka Bani Quraisy: Bandung
Sakti,  A.  2013.  Pemetaan  Kondisi  dan  Potensi  BMT  kemitraan  dalam  rangka memperluas  pasar  dan  jangkauan  pelayanan  bank  syaraiah  kepada  usaha mikro .Jurnal Al-Muzara’ah . 1 (1)
Saleh,  Muhammad.  2018. Jual  Beli  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam .  Gava  Media: Yogyakarta
Sinungan, Muchdarsyah. 2000. Manajemen Dana Bank. PT Bumi Aksara: Jakarta Soemitra, Andri. 2010. Bank dan Lembaga Keungan Syariah . Kencana: Jakarta
Sudarsono,  Heri.  2003. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah  deskripsi  dan  ilustrasi.
Ekonisia: Yogyakarta
Sugiyono.  2010. Metode  Penelitian  Pendidikan  pendekatan  Kuantitatif  Kualitatif  dan R&D . Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI): Bandung
.2012. Memahami Penelitian Kualitatif . Alfabeta: Bandung
.2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Anggota  Ikatan  Penerbit Indonesia (IKAPI): Bandung
.2016. Memahami  Penelitian  Kualitatif .  Anggota  Ikatan  Penerbit  Indonesia  (IKAPI): Bandung
Sutedi, Adrian. 2011. PerbankanSyariah . Ghalia Indonesia: Jakarta
Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. 2003. Konsep Produk dan Implementasi operasional Bank Syariah . Djambatan: Jakarta
Wawancara dengan Manager KJKS BMT Al-Makmur Cubadak Lima Kaum (Sawirman) Yunus, jamal Lulail. 2009. Manajemen Bank Syariah . UIN Malang Press: Malang