## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.448

## Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang
Muhapsak Hendra Putra 1* , Neni Vesna Madjid 2
1,2 Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: m.hendraputra@gmail.com
Info Artikel Abstrak Direvisi, 26/12/2023 Penegakan hukum dengan alat elektronik telah diatur dalam Pasal 272 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu  trobosan  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  adalah  menggunakan  CCTV guna merekam jenis pelanggaran lalu lintas. Hal ini terlihat dengan diterapkan di  Kota  Padang, electronic  traffic  law  enforcement sebagai  sarana  penegakan hukum  atas  pelanggaran  lalu  lintas  yang  bersifat  kasat  mata.  Spesifikasi penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian  yang menggambarkan  Pelaksanaan Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE) terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  di  Kota  Padang.  Berdasarkan  hasil  penelitian bahwa  penerapan electronic  traffic  law  enforcement (ETLE)  terhadap penegakan  hukum  pelanggaran  lalu  lintas  di  Kota  Padang  oleh  Satuan  Lalu Lintas  Polresta  Padang  dilakukan  dengan  merekam  wajah  dan  nomor kendaraan  pelanggar  melalui  CCTV,  mengirimkan  bukti  pelanggaran  ke Regional  Traffic  Management  Centre Polresta  Padang,  pengidentifikasian kendaraan melalui sistem  Electronic Registration &  identifikasi, mengirimkan surat  konfirmasi  ke  alamat  pelanggar  untuk  diklarifikasi,  setelah  dikonfirmasi petugas  akan  menerbitkan  surat  tilang  beserta  kode  Briva  untuk  pembayaran denda.  Kendala  yang  dihadapi  Satlantas  Polresta  Padang  dalam  penerapan electronic  traffic  law  enforcement (ETLE)  terhadap  penegakan  hukum pelanggaran lalu lintas di  Kota Padang mencakup kendala internal: minimnya alat-alat canggih dalam pemberlakuan electronic traffic law enforcement yang membutuhkan  dengan  jumlah  yang  banyak.  Kendala  eksternal:  masyarakat banyak  yang  tidak  taat  aturan  sehingga  untuk  mengakali  ETLE  plat  nomor kendaraan  ditutup  agar  tidak  dapat  terekam  CCTV  serta  rendahnya  kesadarah hukum masyarakat dalam berlalu lintas.
Diterima, 19/01/2024
Dipublikasi, 21/01/2024
Kata Kunci: Electronic Traffic Law Enforcement; Pelanggaran Lalu Lintas

## Abstract
Keywords: Electronic Traffic Law Enforcement; Traffic Violations Law  enforcement  using  electronic  means  is  regulated  in  Article  272  of  Law Number  22  of  2009  concerning  Road  Traffic  and  Transportation.  One  of  the breakthroughs  made  by  the  Police  is  to  use  CCTV  to  record  types  of  traffic violations.  This  can  be  seen  in  the  implementation  in  Padang  City,  electronic traffic  law  enforcement  as  a  means  of  law  enforcement  for  visible  traffic violations. The specification of this research is analytical descriptive research, namely  research  that  describes  the  implementation  of  Electronic  Traffic  Law Enforcement  (ETLE)  on  traffic  violations  in  Padang  City.  Based  on  research results,  the  application  of  electronic  traffic  law  enforcement  (ETLE)  to  law enforcement for traffic violations in Padang City by the Padang Police Traffic Unit is carried out by recording the faces and vehicle numbers of violators via CCTV,  sending  evidence  of  violations  to  the  Padang  Police  Regional  Traffic Management Center, identifying vehicle through the Electronic Registration & identification  system,  send  a  confirmation  letter  to  the  violator's  address  for clarification, once confirmed the officer will issue a ticket along with the Briva code  for  payment  of  fines.  The  obstacles  faced  by  the  Padang  Police  Traffic Unit  in  implementing  electronic  traffic  law  enforcement  (ETLE)  in  enforcing
traffic  violation  laws  in  Padang  City  include  internal  obstacles:  the  lack  of sophisticated  tools  in  implementing  electronic  traffic  law  enforcement  which requires large numbers. External obstacles: many people do not obey the rules, so  to  circumvent  ETLE,  vehicle  number  plates  are  closed  so  they  cannot  be recorded on CCTV, as well as the public's low awareness of the law in traffic

## PENDAHULUAN
Budaya tertib berlalu lintas cenderung semakin memburuk, dibuktikan dengan adanya 955  pelanggaran  lalu  lintas  di  Kota  Padang  selama  awal  tahun  hingga  pertengahan  tahun 2021. Pelanggaran itu sebagian besar tidak menggunakan helm , sabuk pengaman dan putar di bundaran  yang  tidak  diperbolehkan. 1 Hasil  pencatatan  Polresta  Padang,  menunjukan  bahwa terdapat 39 kali terjadinya kecelakaan lalu lintas pada semester pertama 2021 yang meningkat jika dibandingkan dengan semester pertama 2020 yang hanya ada 29 kejadian. 2
Lemahnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  peraturan  berlalu-lintas  terlihat  dari rendahnya  tingkat  kedisiplinan  masyarakat  dalam  berkendara,  sehingga  melahirkan  budaya tidak disiplin pada  masyarakat. Kurang sadarnya masyarakat dalam   hukum   berlalu-lintas dapat      dilihat      dalam      perilaku      seperti  semakin  meningkatnya  angka  kecelakaan  yang terjadi. Banyak permasalahan yang timbul dengan lemahnya budaya disiplin pada masyarakat yang  pelanggarannya  dalam  berlalu  lintas  kerap  terjadi,  pertikaian  sesama  pengguna  jalan, saling  adu  mulut,  dan  yang  paling  fatal  munculnya  korban  jiwa  akibat  ketidaksiapan pengguna jalan dalam memahami peraturan lalu lintas.
Meskipun telah ada peraturan berlalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan,  sebagai  pedoman  baik pengendara  maupun  pengguna  jalan  lainnya  termasuk  sebagai  landasan  penegakan  hukum dibidang  lalu  lintas.  Polisi  lalu  lintas  merupakan  unsur  pelaksana  yang  bertugas menyelenggarakan  tugas  Polri  yang  mencakup  penjagaan,  pengaturan,  pengawalan  dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau  kendaraan  bermotor,  penyidikan  kecelakaan  lalu  lintas  dan  penegakan  hukum  dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 3
Dalam  rangka  penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  sesuai  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  Polri  menerapkan  tilang  elektronik. Electronic Traffic Law  Enforcement yang  selanjutnya  disebut  E-Tilang  adalah  salah  satu sistem  penegakan  hukum  berlalu  lintas  secara  elektronik  guna  mendukung  keamanan, keselamatan,  dan  ketertiban.  Penerapan  E-Tilang  pertama  kali  dirancangkan  dan diujicobakan  pada  tanggal  1  Oktober  2018,  namun  mulai  diberlakukan  secara  nasional pada  tanggal  23  Maret  2021. 4 Landasan  dalam  pelaksanaan  E-Tilang  adalah  Pasal  272 Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  yang
1 Suara.com, https://sumbar.suara.com/read/2021/05/01/180409/sudah-955-pelanggaran-lalu-lintas-di- kota- padangterpantau-etle?page=all, diakses pada 28 Oktober 2022, Pkl. 13.12 Wib.
2 Antara  Sumbar,  https://sumbar.antaranews.com/berita/447454/ini-penyebab-naiknya-angka-kecelakaan-lalu- lintas-kota-padang-pada-semester-pertama-2021, di akses pada 30 Oktober 2022, Pkl. 14.22 Wib
3 Karmila    Akib,    Gilang    Aburizal  Juliana, Peranan  Satuan  Polisi    Lalu    Lintas    Dalam  Memberikan Pelayanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Kendaraan Bermotor , Jurnal Ilmiah Administratie Volume : 9 Nomor : 1 Edisi : September 2017 , hlm. 30
4 Noverdi    Puja    Saputra, Electronic    Traffic    Law    Enforcement    (Etle)    Dan Permasalahannya , Jurnal Info Singkat, Vol. XIII, No.7/I/Puslit/April/2021, hlm. 6
menyatakan  bahwa:  “Untuk  mendukung  kegiatan  penindakan  pelanggaran  di  bidang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”.
Di kota Padang saat ini telah dipasang Electronic Traffic Law Enforcement ( E-Tilang) di  lima  titik  yaitu  disimpang  Polresta  Padang,  Simpang Kandang,  Simpang  DPDR  Provinsi Sumatera  Barat,  Simpang  Bank  Indonesia,  dan  Simpang  Jam  Ria  (Masjid  Raya  Sumatera Barat).  Adapun  sasaran  dengan  adanya  E-Tilang , merupakan  salah  satu  upaya  dalam menekan    angka    kecelakaan    lalu    lintas    yang    dimulai    dengan    tertibnya  berlalu  lintas. Penggunaan  E-Tilang  ini  bertujuan  untuk  memberikan  kesadaran  dan  kedisiplinan masyarakat Kota Padang akan pentingnya tata cara berlalu lintas yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada.
Ada  sejumlah  perbedaan  mendasar  antara  tilang  manual  dengan  tilang  elektronik. Dengan  tilang  manual,  petugas  kepolisian  harus  turun  langsung  ke  lapangan  dan ditempatkan  di  titik  tertentu  untuk  melakukan  penindakan.  Surat  tilang  diberikan  kepada pelanggar lalu lintas secara langsung. Berbeda dengan mekanisme kamera tilang elektronik statis.  Selain  kamera  tilang  elektronik  yang  sudah  dipasang  pada  titik  tertentu,  untuk memperluas  penindakan,  petugas  juga      menggunakan  kamera  tilang elektonik  mobile yang terpasang pada tubuh dan helm, serta dashboard mobil patroli.
Dengan  demikian,  penegakan  hukum  lalu  lintas  di  jalan  bukan  semata-  mata  hanya melakukan  penilangan  dan  memberikan  sanksi  kepada  pelanggar  pengguna      jalan      lalu lintas.   Akan   tetapi,   pemberian   sanksi   atau   tindakan penilangan  ini  memiliki  dasar atau  bukti  yang  dihasilkan  dari  rekaman  kamera yang telah  terpasang.  Dengan  adanya  E- Tilang , merupakan  upaya  pencegahan  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas,  yang  mana dengan terciptanya  tertib  berlalu  lintas  maka  keselamatan  berkendara  dapat  terwujud  yang  pada akhirnya dapat mencegah terjadinya kecelakaan.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  yaitu  menggambarkan  tentang  penerapan electronic  traffic  law  enforcement dalam  penegakan  hukum  pelanggaran  lalu  lintas.  Metode pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  normatif  yang  didukung  pendekatan yuridis  empiris.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analistis.

## HASIL PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (ETLE)  Dalam  Penegakan  Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Padang Oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Padang Penggunaan Electronic  Traffic  Law  Enforcement baru  diberlakukan  sejak  tanggal  23 Maret  2021  di  wilayah  hukum  Polresta  Padang. 5 Adapun  penggunaan  ETLE  tersebut merupakan  implementasi  teknologi  untuk  mencatat  pelanggaran-pelanggaran  dalam  berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam  berlalu  lintas.  Secara  teknis  penilangan  tersebut  dilakukan  bagi  pengendara  yang melakukan  pelanggaran  lalu  lintas,  yakni  dengan  merekam  wajah  dan  nomor  kendaraan pelanggar  menggunakan  alat  perekam  CCTV  yang  kemudian  data  yang  terekam  dikirim  ke
5 hasil wawancara penulis dengan Kasatlantas Polresta Padang, bapak Alfin Azis
back  office ETLE  di  Regional Traffic  Management  Centre (RTMC)  Polda.  Adapun  jenis pelanggaran  yang  diprioritaskan  yakni  10  (sepuluh)  jenis  pelanggaran  lalu  lintas  yang  bisa ditindak  oleh  tilang  elektronik.  Jenis-jenis  pelanggaran  itu  sesuai  dengan  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Tercatat  sebanyak  3.014  pelanggaran  lalu  lintas  yang  dilakukan  oleh  pengguna  jalan sejak  diberlakukannya  ETLE  di  wilayah  hukum  Polresta  Padang.  Adapun  pelanggaran tersebut  terbagi  dalam  6  (jenis)  jenis  pelanggaran  yakni  menerobos  lampu  lalu  lintas sebanyak  439  kasus,  pelanggaran  menggunakan  HP  saat  berkendara  sebanyak  681  kasus, tidak mengenakan sabuk pengaman sebanyak 314 kasus, tidak menggunakan helm sebanyak 632,  melanggar  marka  dan  rambu  lalu  lintas  sejumlah  438  kasus  pelanggaran  dan berboncengan  lebih dari  dua sebanyak  470.  Pelanggaran  tersebut  direkam  CCTV  yang terpasang  di  titik  rawan  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas.  Adapun  jenis  pelanggaran sebagaimana pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak dapat direkam oleh CCTV ETLE. Pelanggaran tersebut terhitung pada tahun 2020 hingga tahun 2022  diberlakukannya tilang elektronik di Kota Padang.
Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pelanggaran  lalu  lintas  dengan  menggunakan  alat bukti  dilaksanakan  berdasarkan  mekanisme  penerapan  ETLE  yang  dilakukan  melalui tahapan-tahapan  yang  meliputi,  perangkat  secara  otomatis  menangkap  wajah,  jenis  dan  plat nomor kendaraan serta bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelanggar melalui kamera CCTV yang telah dipasang pada lima titik di wilayah hukum Polresta Padang yakni di  Simpang  Polresta  Padang,  Simpang  Kandang,  Simpang  Bank  Indonesia,  Simpang  Ujung Gurun  dan  Simpang  Ujung  Gurun.  Kemudian  secara  otomatis  sistem  mengirimkan  barang bukti pelanggaran ke Regional Traffic Management Centre (RTMC) Polresta Padang sebagai ruang kendali.
Selanjutnya,  dilakukan  pengidentifikasian  data  kendaraan  oleh  petugas  menggunakan Electronic  Registration &  Identifikasi  (ERI).  Dimana  setiap  data  kendaraan  terdaftar  di sistem,  sesuai  dengan  kewajiban  setiap  pemilik  kendaraan  untuk  melakukan  Registrasi  dan Identifikasi  Kendaraan  Bermotor  yang  selanjutnya  disingkat  Regident  Ranmor  yang merupakan  fungsi  Kepolisian  untuk  memberikan  legitimasi  asal  usul  dan  kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian  bukti  registrasi  dan  identifikasi  Ranmor,  pengarsipan  serta  pemberian  informasi sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
Kekuatan regident kendaraan bermotor ada pada sistem data yang dinamakan ERI atau electronic  registration  and  identification yang  terkoneksi  pada  STNK  dan  TNKB,  serta Gakkum  sehingga  dapat  mendukung  penerapan  ETLE  untuk  mewujudkan  dan  memelihara lalu  lintas  yg  aman  selamat  tertib  dan  lancar,  meningkatkan  kualitas  keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib berlalu lintas, dan memberikan pelayanan prima dalam one gate system . Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Didalam surat konfirmasi tersebut akan disertakan foto bukti pelanggaran. Pengiriman dapat dilakukan melalui  beberapa  alternatif  diantaranya  yakni  surat  konfirmasi  dikirimkan  melalui  PT.  Pos Indonesia,  melalui  email  pemilik  kendaraan,  dan  melalui  nomor  handphone  pemilik
kendaraan.  Proses  tersebut  dilakukan  selama  3  (tiga)  hari  sejak  pelanggaran  dilakukan. Kemudian  pelanggar  akan  melakukan  konfirmasi  dan  klarifikasi  via  website https://etle- sumbar.info/id atau  dapat  datang  secara  langsung  ke  Posko  Gakkum  Polresta  Padang sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran  maka  dapat  disampaikan  pada  kesempatan  ini.  Pelanggar  diberi  batas  waktu selama  8  (delapan)  hari  sejak  surat  konfirmasi  dikirimkan  untuk  melakukan  konfirmasi  dan klarifikasi  terhadap  siapa  subjek  pelanggar,  termasuk  terhadap  kendaraan  yang  sudah  dijual ke pihak lain dan belum balik nama. Setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan surat  tilang  bewarna  biru  sebagai  bukti  pelanggaran  serta  mengirmkan  kode  Bri virtual account Briva  untuk  setiap  pelanggaran  yang  telah  terverifikasi  untuk  penegakan  hukum dengan  metode  pembayaran  melalui  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI).  Dalam  proses pembayaran  ini,  pelanggar  akan  diberikan  batas  waktu  pembayaran  denda  tilang  selama  7 (tujuh) hari setelah surat tilang dan kode BRI virtual account dikirimkan. Jika pelanggar tidak melakukan  pembayaran  sebagaimana  batas  waktu  yang  ditentukan  maka  akan  dilakukan pemblokiran  sementara  terhadap  STNK  kendaraan  pelanggar  sampai  denda  tersebut dibayarkan.
Pemilik  kendaraan  yang  tidak  pembayaran  denda  sampai  dengan  batas  waktu  yang telah  ditentukan,  akan  mengakibatkan  pemblokiran  STNK  sementara  sampai  dengan dilakukan  pembayaran  oleh  pelanggar  sebelum  perpanjangan  STNK. 6 Apabila  pelanggar tetap  tidak  membayar  sampai  perpanjangan  STNK  maka  akan  ditagihkan  pada  saat perpanjangan  STNK  tersebut.  Ketentuan  mengenai  pemblokiran  STNK  terdapat  dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemblokiran Regident Kendaraan Bermotor pada  Pasal  115  ayat  (5)  yang  menyebut  STNK  berdasarkan  data  elektronik  melakukan pelanggaran  lalu  lintas  dapat  diblokir.  Selama  masa  pemblokiran,  pemilik  kendaraan dianggap tidak memiliki surat yang sah berdasarkan hukum karena STNK dianggap mati.
Berkaitan  dengan  penggunaan  CCTV  sebagai  alat  bukti  dalam  penegakan  hukum terhadap  pelanggaran  lalu  lintas,  maka  dalam  hal  ini  merupakan  bentuk  dari  kemanfaatan perkembangan teknologi informasi yang dapat membantu kerja polisi khususnya pelanggaran dibidang  lalu  lintas.  Kasatlantas  Polresta  Padang  juga  menerangkan  bahwa  penggunaan CCTV sebagai alat bukti adalah sah, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 272 Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Pasal  272 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu-lintas  dan  Angkutan  Jalan menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan  angkutan  jalan,  dapat  digunakan  peralatan  elektronik.  Selanjutnya  Pasal  272  ayat  (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa  hasil  penggunaan  peralatan  elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  di  pengadilan.  Selain  itu,  dasar  pemberlakuan  ETLE  dengan menggunakan  CCTV,  dalam  rangka  penegakan  hukum  berpijak  pada  Pasal  5  ayat  (1)  dan ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Pada  Pasal  5  ayat  (1), menyebutkan  bahwa  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  dan/atau  hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
6 Hasil wawancara dengan bapak Alfin Azis sebagai Kasatlantas Polresta Padang
Berpijak pada  teori  penegakan  hukum  yang  dikemukakan  oleh Soerjono  Soekanto, 7 penegakan  hukum  adalah  kegiatan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan dalam  kaidah-kaidah,  pandangan  yang  mantap  dan  mengejawantahkannya  dalam  sikap, tindak  sebagai  serangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir  untuk  menciptakan  kedamaian pergaulan hidup. Dalam penegakan hukum tersebut ditentukan oleh beberapa faktor. Praktek menyelenggaraan  penegakan  hukum  di  lapangan  seringkali  terjadi  pertentangan  antara kepastian  hukum  dan  keadilan.  Hal  ini  dikarenakan  konsepsi  keadilan  merupakan  suatu rumusan yang  bersifat  abstrak  sedangkan  kepastian  hukum  merupakan  prosedur  yang  telah ditentukan  secara  normatif.  Suatu  kebijakan  atau  tindakan  yang  tidak  sepenuhnya  berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan  dengan  hukum.  Maka  pada  hakikatnya  penyelenggaraan  hukum  bukan  hanya mencakup law enforcement , namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya  merupakan  proses  penyerasian  antara  nilai  kaedah  dan  pola  perilaku  nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
Kaitannya  dengan  penerapan Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE)    dalam penegakan  hukum  pelanggaran  lalu  lintas  di  Kota  Padang  oleh  Satuan  Lalu  Lintas  Polresta Padang  merupakan  implementasi  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan; Pasal 249  ayat (3), Pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan serta PP Nomor 80/2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan.  Menurut Lampiran Keputusan  Kepala  Korps  Lalu  Lintas  Polri  Nomor:  KEP/12/2016  tentang  Standar Operasional  dan  Prosedur  Penindakan  Pelanggaran  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dengan Sistem  Tilang  Manual  dan  Elektronik  mengemukakan  bahwa  aplikasi  ETLE  adalah  sebuah program  berbasis  android  yang  digunakan  petugas  bersama-sama  dengan  aplikasi  web  oleh Bagian  Administrasi  (Banim)  Tilang  untuk  mencatat  data  penilangan  secara  digital  dan memberikan  non  pembayaran  online  pada  Bank  yang  ditunjuk.  Dalam  penegakan  hukum, kepribadian  petugas  penegak  hukum  memainkan  peranan  penting,  kalau  peraturan  sudah baik,  tetapi  kualitas  petugas  kurang  baik,  ada  masalah.  Salah  satu  kunci  dari  keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam  rangka  penegakan  hukum  oleh  setiap  lembaga  penegak  hukum,  keadilan  dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
Penerapan Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE)  dalam  penegakan  hukum pelanggaran  lalu  lintas  di  Kota  Padang  oleh  Satuan  Lalu  Lintas  Polresta  Padang  juga dipengaruhi  oleh  struktural  hukum,  dimana  yang  menentukan  bisa  atau  tidaknya  hukum  itu dilaksanakan  dengan  baik  sehingga  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggungjawabnya terlepas  dari  pengaruh  kekuasaan  dan  pengaruh-pengaruh  lain.  Anggota  Satlantas  Polresta Padang  dalam  melakukan  penerapan Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE)  dalam rangka  penegakan  hukum  terhadap  pelanggar  lalu  lintas  sesuai  dengan  tugas  dan tanggungjawabnya  sebagai  petugas  pemeriksa  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  80  Tahun  2012  Tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,
7 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan  Hukum , CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 30
dimana  petugas  pemeriksa  merupakan  Petugas  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam  melakukan  penegakan  hukum  pelanggaran  lalu  lintas  di  Kota  Padang menggunakan Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE)  tersebut  anggota  Satlantas Polresta Padang berkoordinasi dengan  instansi terkait agar penegakan hukum tersebut dapat dilakukan  dengan  efektif.  Penggunaan Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE)  dalam penegakan  hukum  pelanggaran  lalu  lintas  di  Kota  Padang  juga  merupakan  langkah  untuk mengurangi  adanya  pungutan  liar  yang  dilakukan  oleh  oknum  Kepolisian  serta  menimalisir terjadinya  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  pada  saat  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran lalu lintas di Kota Padang.
Dalam  penindakan  pelanggaran  lalu  lintas  diselesaikan dengan  berdasarkan penetapan pengadilan, pelanggar akan dijatuhi hukuman sejumlah denda dengan dititipkan ke bank yang telah  ditunjuk  oleh  pemerintah.  Namun  pada  kenyataan  praktik  dilapangan  bisa  berbeda dengan  apa  yang  ada  di  dalam  undang-undang  atau  aturan.  Banyak  di  dalam  praktiknya penyelesaian  pelanggaran  lalu  lintas  lebih  banyak  diselesaikan  di  luar  sidang  dari  pada  di pengadilan.  Penyelesaian  tindak  pidana  pelanggaran  lalu  lintas  diluar  sidang  tersebut  sering dilakukan  oleh  oknum  petugas  dengan  pelanggar  lalu  lintas  di  jalan.  Hal  tersebut  sering dilakukan  oleh  si  pelanggar  dengan  menawarkan  sejumlah  uang  damai  kepada  petugas ataupun  juga  sebaliknya  petugas  yang  menakut-nakuti  pelanggar  dengan  denda  yang  tinggi apabila  dilakukan  sidang  di  pengadilan.  Selain  itu  juga  karena  adanya  kekhawatiran  oleh pelanggar  akan  memakan  waktu  yang  cukup  lama  serta  prosedur  yang  cukup  panjang  jika diselesaikan lewat jalur sidang di pengadilan.
Dengan  demikian,  maka  diberlakukan  E-Tilang  dalam  penanggulangan  pelanggaran lalu  lintas,  karena  sejatinya  penegakan  hukum  tersebut  tidak  dapat  berjalan  atau  tegak  bila tidak  ada  aparat  penegak  hukum  yang  kredibilitas,  kompeten  dan  independen.  Seberapa bagusnya  suatu  peraturan  perundang-undangan  bila  tidak  didukung  dengan  aparat  penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Selain itu masyarakat juga mempunyai pengaruh  yang  kuat  terhadap  pelaksanaan  penegakan  hukum,  sebab  penegakan  hukum berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai  dalam  masyarakat.  Semakin  tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Penegak hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  di  dalam masyarakat.
Setiap  warga  masyarakat  atau  kelompok  sedikit  banyaknya  mempunyai  kesadaran hukum,  persoalan  yang  timbul  adalah  taraf kepatuhan hukum,  yaitu  kepatuhan hukum  yang tinggi,  sedang,  atau  kurang.  Adanya  derajat  kepatuhan  hukum  masyarakat  terhadap  hukum, merupakan  salah  satu  indicator  berfungsinya  hukum  yang  bersangkutan.  Selanjutnya, menurut  Soerjono  Soekanto,  budaya  hukum  mempunyai  fungsi  yang  sangat  besar  bagi manusia  dan  masyarakat, 8 yaitu  mengatur  agar  manusia  dapat  mengerti  bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang  lain.  Adapun    pemberlakukan Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE)  dalam penegakan  hukum  pelanggaran  lalu  lintas  di  Kota  Padang  tidak  terlepas  dengan  adanya budaya hukum masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran,
8 Ibid .
serta harapannya. Budaya hukum meliputi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.
Budaya  hukum  erat  kaitannya  dengan  kesadaran  hukum  masyarakat.  Semakin  tinggi kesadaran  hukum  masyarakat  maka  akan  tercipta  budaya  hukum  yang  baik  dan  dapat merubah  pola  pikir  masyarakat  mengenai  hukum  selama  ini.  Secara  sederhana,  tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Pada kenyataan di lapangan, masyarakat sering melanggar aturan lalu lintas baik saat adanya razia  yang  dilakukan  oleh  Satlantas  Polresta  Padang  maupun  tidak  dilaksanakan  razia tersebut.  Masyarakat  sering  kali  mematuhi  aturan  lalu  lintas  pada  saat  menggunakan  jalan yang terdapat pos polisi untuk memantau pelanggaran lalu lintas.  Namun pada saat pengguna jalan  tidak  menggunakan  jalan  yang  tidak  diawasi  oleh  anggota  Satlantas  Polresta  Padang, seringkali  terjadinya  pelanggaran  lalu  lintas  seperti  tidak  memakai  helm,  kebut-kebutan  di jalan dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap patuh akan peraturan lalu lintas masih rendah.  Kesadaran hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan  raya  dirasakan  saat  ini  masih  sangat  kurang,  perlu  adanya  upaya  guna menindaklanjukan  kualitas  maupun  kuantitasnya,  hal  ini  dimaksud  dapat  meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas.
Berpijak  pada  teori  kesadaran  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto, kesadaran hukum  merupakan  kesadaran  atau nilai-nilai yang  terdapat di  dalam  diri manusia tentang  hukum  yang  ada  atau  tentang  hukum  yang  diharapkan  ada.  Sebenarnya  yang ditekankan  adalah  nilai-nilai  tentang  fungsi  hukum  dan  bukan  suatu  penilaian  hukum terhadap  kejadian-kejadian  yang  konkrit  dalam  masyarakat  yang  bersangkutan.  Penerapan electronic traffic law enforcement (ETLE)  dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di  kota  padang  oleh  Satuan  Lalu  Lintas  Polresta  Padang  merupakan  salah  satu  bentuk evaluasi  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas.  Dimana  sebelumnya  terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang dilakukan dengan tilang manual. Permasalahan yang timbul  saat  ini  juga  berkaitan  dengan  adanya  kondisi  ketidaksesuaian  antara  penerapan hukum  dengan  Undang-undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  semestinya  dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam berlalu lintas.
Kesadaran hukum masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan  hukum  serta  efektivitas  dari  hukum  itu  sendiri.  Artinya,  kesadaran  hukum  akan memperlihatkan  berfungsi  atau  tidaknya  hukum  yang  telah  tercipta,  yakni  dengan  sebuah pemahaman  serta  ketaatan  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  kemudian  menanggapi  permasalahan  di  atas  melalui sebuah  inovasi  dengan  memanfaatkan  perkembangan  teknologi,  yakni  dibentuknya  suatu upaya  penegakan  tertib  lalu  lintas  berbasis  digital  bernama  E-TLE  ( Elektronik  Traffic  Law Enforcement ).  E-TLE  merupakan  sebuah  sistem  untuk  mengawasi  dan  menegakkan  hukum lalu  lintas  menggunakan  alat  elektronik  CCTV,  sehingga  dalam  hal  ini  polisi  juga  menjadi dituntut untuk dapat menguasai IT ( Information Technology ).
Penerapan E-TLE tersebut sangat diharapkan dapat memberi pengaruh positif di tengah kesadaran hukum masyarakat yang sangat rendah dalam berlalu lintas. Kepatuhan masyarakat terhadap tata tertib lalu lintas diharapkan bisa lebih meningkat demi tercapainya keselamatan bersama.  Hal  ini  didasarkan  bahwa  indikator  keberhasilan  suatu  hukum  dapat  terlihat  dari seberapa  besar  masyarakat  yang  akan  patuh  terhadap  hukum  tersebut.  Ketertiban  yang
merupakan  salah  satu  tujuan  pokok  dari  hukum  sangat  mengharapkan  agar  ETLE  dapat memberi  kemanfaatan  hukum.  Kemanfaatan  yang  dimaksud  yaitu,  hukum  bertujuan  agar dapat melindungi kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara khususnya dalam  berlalu  lintas.  Oleh  karena  itu,  harapan  dari  diterapkannya  ETLE  yaitu  mampu menciptakan  masyarakat  yang  tertib  dalam  berlalu  lintas  dan  sadar  hukum.  Keadaan  tertib yang  dimaksud  memiliki  ciri-ciri  yang  dapat  diperkirakan,  adanya  kerja  sama,  kekerasan yang  bisa  dikendalikan,  kesesuaian,  ketaatan,  terhindarnya  perselisihan,  dan  yang  paling utama adalah keselamatan dalam berlalu lintas.
Selanjutnya,  dalam  penerapan Electronic  Traffic  Law  Enforcement (ETLE)  personil Satlantas Polresta Padang dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas juga berpijak pada  Pasal  272  tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  menyebutkan  bahwa:  “Untuk mendukung  kegiatan  penindakan  pelanggaran  di  bidang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan, dapat  digunakan  peralatan  elektronik.  Hasil  penggunaan  peralatan  elektronik  ini  dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  di  pengadilan.  Yang  dimaksud  dengan  peralatan  elektronik adalah  alat  perekam  kejadian  untuk  menyimpan  informasi.  Penindakan  dengan  menerapkan sanksi  pada  dasarnya  merupakan  suatu  hukuman  yang  diberikan  kepada  seseorang  saat terdapat  sebuah  peraturan  yang  tidak  dipatuhi.  Tujuan  dari  diberlakukannya  sanksi  adalah untuk  memberikan  kesadaran  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukan  dan  diharapkan  tidak terdapat pengulangan pelanggaran oleh pelanggar.

## Kendala Yang Dihadapi Satlantas Polresta Padang Dalam Penerapan Electronic Traffic
Law  Enforcement  (ETLE)  Terhadap  Penegakan  Hukum  Pelanggaran  Lalu  Lintas  Di

## Kota Padang
Kendala  dalam  penegakan  hukum  menggunakan Electronic  Traffic  Law  Enforcement terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  di  Kota  Padang.  Menurut  bapak  Alfin  Azis  sebagai Kasatlantas Polresta Padang terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaanya yang terdiri atas kendala internal dan eksternal.
Kendala internal meliputi minimnya sarana prasarana dalam penerapan ETLE. Dimana dalam  penerapannya,  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  di  Kota  Padang tentu  membutuhkan  alat-alat  canggih  berupa  kamera  tilang  maupun  kamera  tilang  mobile serta  alat-alat  canggih  lainnya  untuk  menunjang  penegakan  ETLE  dengan  jumlah  yang banyak.  Hal  ini  tentunya  membutuhkan  dana  yang  sangat  besar,  karena  wilayah  hukum Polresta  Padang  memiliki  wilayah  yang  sangat  luas.  Penegakannya  harus  dilakukan  secara merata  di  seluruh  wilayah  di  Kota  Padang,  guna  meningkatkan  keamanan,  ketertiban, keselamatan  dan  ketertiban  dalam  berlalu  lintas.  Kendala  tersebut  berpengaruh  pada penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  menggunakan  ETLE  di  Kota  Padang, sesuai  dengan  teori  efektivitas  hukum,  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto,  yang berpendapat  bahwa  ukuran    efektivitas    hukum    dapat  diukur  dari  Peraturan  yang  ada mengenai  bidang-bidang  kehidupan  tertentu  sudah  cukup  sistematis;  Peraturan  yang  ada mengenai  bidang-bidang  kehidupan  tertentu  sudah  cukup  sinkron,  secara  hierarki  dan horizontal  tidak  ada  pertentangan.  Selanjutnya,  secara      kualitatif      dan      kuantitatif peraturan-peraturan      yang  mengatur  bidang-bidang  kehidupan  tertentu  sudah  mencukupi serta  penerbitan    peraturan-peraturan    tertentu    sudah    sesuai    dengan  persyaratan  yuridis yang ada.
Namun,  yang  menentukan  efektif  atau  tidak  hanya  peraturan  hukum  saja,  akan  tetapi juga dipengaruhi oleh kinerja hukum tertulis yaitu aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini  dikehendaki  adanya  aparatur  yang  handal  sehingga  aparat  tersebut  dapat  melakukan tugasnya  dengan  baik.  Kehandalan  dalam  kaitannya  disini  adalah  meliputi  keterampilan profesional  dan  mempunyai  mental  yang  baik.  Namun  dalam  penanggulangan  pelanggaran lalu  lintas, Personil  Satlantas  Polresta  Padang sebagai aparat  penegak hukum  di  bidang  lalu lintas  belum  melakukan  tugasnya  secara  baik,  hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  adanya peningkatan  pelanggaran  lalu  lintas  yang  terjadi  setelah  ETLE  diberlakukan  di  wilayah hukum  Polresta  Padang.  Pada  saat  ini  Polri  mengembalikan  kebijakan  tilang  manual  itu karena  pelanggaran  lalu  lintas  ternyata  meningkat,  terutama  pada  area-area  yang  tidak terjangkau oleh kamera pengawas ETLE.
Kemudian yang tidak kalah penting ialah fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi  aparat  pelaksana  di  dalam  melakukan  tugasnya.  Sarana  dan  prasarana  yang  dimaksud adalah  prasarana  atau  fasilitas  yang  digunakan  sebagai  alat  untuk  mencapai  efektivitas hukum.  Hal  tersebut  dapat  berkaitan  dengan  dimensi-dimensi  pelanggaran  lalu  lintas  yang tidak bisa disentuh oleh teknologi tilang elektronik yang digunakan sejauh ini.
Keterbatasan kamera CCTV dalam merekam pegguna jalan yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Padahal sebetulnya pengguna jalan tersebut  melanggar  aturan,  namun  dengan  terbatasnya  sarana  maka  hal  tersebut mengakibatkan penegakan hukum guna menanggulangi pelanggaran lalu lintas tidak berjalan secara  maksimal.  Sistem  tilang  elektronik  juga  belum  ditopang  oleh  basis  data Electronic Registration  &  identification (ERI)  yang  memadai,  sehingga  pada  akhirnya,  penindakan terhadap pengendara yang melanggar tidak bisa seluruhnya dilaksanakan.
Akibat  minimnya  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh  Satlantas  Polresta  Padang dalam  penerapan  ETLE  untuk  menanggulangi  pelanggaran  lalu  lintas,  maka  penegakan hukum  terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  belum  efektif.  Karena  ukuran  dari  efektifnya penegakan  hukum  tersebut  juga  diukur  dengan  sarana  penunjang.  Dalam  hal  keterbatasan sarana  prasarana  yang  membutuhkan  anggaran  besar,  Polri  dapat  bekerja  sama  dengan pemerintah  daerah  untuk  menyediakan  sarana  prasarana  dalam  penegakan  ETLE.  Namun sebelumnya  setiap  Polda  harus  menghitung  secara  detail  kebutuhan  yang  dibutuhkan  di wilayah hukumnya.
Kendala di atas juga sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto dalam teori penegakan hukum. Dimana penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh faktor sarana atau fasilitas yang mendukung  penegakan  hukum.  Sarana  dan  fasilitas  yang  mendukung  mencakup  tenaga manusia  yang  berpendidikan  dan  terampil,  organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai, penegakan  hukum  tidak  dapat  berjalan  dengan  lancar  dan  penegak  hukum  tidak  mungkin menjalankan peran semestinya.
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah  satu  contoh  perangkat  lunak  adalah  pendidikan.  Pendidikan  yang  diterima  oleh  Polisi dewasa  ini  cenderung  pada  hal-hal  yang  praktis  konvensional,  sehingga  dalam  banyak  hal polisi  mengalami  hambatan  di  dalam  tujuannya,  diantaranya  adalah  pengetahuan  tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada  jaksa,  hal  tersebut  karena  secara  teknis  yuridis  polisi  dianggap  belum  mampu  dan
belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.
Kendala  eksternal  meliputi  minimnya  kesadaran  hukum  masyarakat  terkait  penerapan Electronic  Traffic  Law  Enforcement dalam  penegakan  hukum  di  bidang  lalu  linyas.  Dapat dikatakan  masyarakat  merupakan  faktor  terpenting  dalam  penerapan  ETLE  ini. Permasalahannya adalah masyarakat banyak yang tidak taat aturan. Bahkan untuk mengakali ETLE  plat  nomor  kendaraan  ditutup  agar  tidak  dapat  terekam.    Apabila  ada  yang  menutup plat  nomor  kendaraan,  polisi  di  lapangan  akan  mengejarnya.  Selain  permasalahan  ini,  ada kemungkinan ke depannya masyarakat akan malas dalam membayar pajak apabila diketahui pernah  melakukan  pelanggaran.  Hal  ini  dikarenakan  tagihan  yang  pasti  akan  menumpuk dalam  pembayaran  pajak  tersebut  yang  membuat  masyarakat  keberatan  untuk  membayar pajak. Masyarakat juga dalam hal membeli kendaraan bekas tidak langsung melakukan balik nama  kendaraan.  Ada  kemungkinan  bahwa  dalam  hal  pengiriman  surat  tanda  bukti pelanggaran alamat yang dituju bukan alamat pelanggar. Hal ini tentunya akan menghambat penegakan ETLE.
Kendala tersebut berkaitan dengan budaya masyarakat yang hanya patuh dalam berlalu lintas apabila ada polisi mengawasi di jalan. Biasanya pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang berjaga atau berpatroli. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas dikhawatirkan  bertambah  jika  tidak  ada  polisi  yang  ditugaskan  di  jalan.  Penerapan  ETLE merupakan suatu hal  yang baik  dan patut  diapresiasi,  karena  dengan  adanya  teknologi  yang ikut serta dalam melakukan penertiban pelanggaran lalu lintas tentu akan memudahkan kerja kepolisian.  Namun  dalam  penegakan  hukum,  suatu  hukum  atau  peraturan  perundang- undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau  dikehendaki  oleh  peraturan  perundang-undangan tersebut  mencapai  tujuan  yang dikehendaki,  maka  efektivitas  hukum  atau  peraturan  perundang-undangan  tersebut  telah dicapai.
Hal di  atas  sejalan  juga dengan  teori  kesadaran  hukum  oleh  Soerjono Soekanto,  yang mengemukakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di  dalam  diri  manusia  tentang  hukum  yang  ada  atau  tentang  hukum  yang  diharapkan  ada. Sebenarnya  yang  ditekankan  adalah  nilai-nilai  tentang  fungsi  hukum  dan  bukan  suatu penilaian  hukum  terhadap  kejadian-kejadian  yang  konkrit  dalam  masyarakat  yang bersangkutan.
Terkait  kendala  yang  dihadapi  satlantas  polresta  padang  dalam  penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang, kesadaran hukum  masyarakat  terkait  pelanggaran  lalu  lintas  yang  mana  kesadaran  hukum  tersebut dipengaruhi oleh minimnya pemahaman tentang hukum yang terdiri dari sejumlah informasi yang  dimiliki  oleh  masyarakat  mengenai  isi,  tujuan,  dan  manfaat  dari  peraturan  tersebut khususnya Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  Peraturan perundang-undangan terkait  lalu  lintas  merupakan  konkretisasi  daripada  sistem  nilai-nilai  yang  berlaku  di masyarakat dalam berlalu lintas. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Maka kesadaran hukum berlalu lintas adalah konsepsi-konsepsi  abstrak  di  dalam  diri  manusia,  tentang  keserasaian  antara  ketertiban dengan  ketentraman  yang  dikehendaki  atau  yang  sepantasnya  dalam  berlalu  lintas.  Namun demikian,  dengan  adanya  kesadaran  hukum  masyarakat  tersebut  yang  masih  rendah,  maka
penerapan ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang menjadi terhambat. Hal ini dapat dilihat dengan  banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan sejak  diberlakukannya  ETLE  di  wilayah  hukum  Polresta  Padang  sebagaimana  yang  telah penulis uraikan pada hasil penelitin.
Berdasarkan uraian di atas, kendala dalam penegakan hukum menggunakan electronic traffic  law  enforcement terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  di  Kota  Padang  yaitu  berkaitan dengan  faktor  sarana  prasana  mengingat  wilayah  hukum  Polresta  Padang  yang  sangat  luas, sehingga  dalam  pemberlakuan electronic  traffic  law  enforcement (ETLE)    membutuhkan alat-alat  canggih  dengan  jumlah  yang  banyak.  Faktor  masyarakat  banyak  yang  tidak  taat aturan  sehingga  untuk  mengakali  ETLE  plat  nomor  kendaraan  ditutup  agar  tidak  dapat terekam CCTV. Faktor budaya yang hanya taat berlalu lintas ketika ada petugas yang berjaga atau  berpatroli,  sehingga  hal  tersebut  bertolak  belakang  dengan  penerapan  ETLE  dimana peran petugas yang biasanya berjaga digantikan oleh CCTV.

## KESIMPULAN
Penerapan electronic  traffic  law  enforcement (ETLE)  terhadap  penegakan  hukum pelanggaran lalu lintas di Kota Padang oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Padang dilaksanakan dengan merekam wajah dan nomor kendaraan pelanggar melalui CCTV, mengirimkan bukti pelanggaran  ke Regional  Traffic  Management  Centre Polresta  Padang,  pengidentifikasian kendaraan  melalui  sistem Electronic  Registration &  identifikasi,  mengirimkan  surat konfirmasi  ke  alamat  pelanggar  untuk  diklarifikasi,  setelah  dikonfirmasi  petugas  akan menerbitkan surat tilang beserta kode Briva untuk pembayaran denda.
Kendala  yang  dihadapi  Satlantas  Polresta  Padang  dalam  penerapan electronic  traffic law enforcement (ETLE) terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Kota Padang terdiri  dari  kendala  internal  dan  eksternal.  Kendala  internal  meliputi  minimnya  alat-alat canggih dalam pemberlakuan electronic traffic law enforcement yang membutuhkan dengan jumlah yang banyak. Adapun kendala  eksternal meliputi masyarakat banyak yang tidak taat aturan  sehingga  untuk  mengakali  ETLE  plat  nomor  kendaraan  ditutup  agar  tidak  dapat terekam CCTV serta rendahnya kesadarah hukum masyarakat dalam berlalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA
Antara  Sumbar, https://sumbar.antaranews.com/berita/447454/ini-penyebab-naiknya-angka- kecelakaan-lalu-lintas-kota-padang-pada-semester-pertama-2021
Dian  Agung  Wicaksono, Penegakan  Hukum  Lalu  Lintas  Jalan  Secara  Elektronik  Sebagai Wujud  Pembangunan  Hukum  Dalam  Era  Digital ,  Universitas  Gajah  Mada,  Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020
Farid  Azis  Abdullah  dan  FenyWindiyastuti, Electronic  Traffic  Law  Enforcement  (ETLE) Sebagai  Digitalisasi  Proses  Tilang, Jurnal  KewarganegaraanVol.  6  No.  2  September 2022
I.  Abubakar, Manajemen  lalu  lintas :  Suatu  Pendekatan  Untuk  Mengelola  dan Mengendalikan Lalu Lintas , Transindo Gastama Media, Jakarta, 2012
Karmila  Akib, dan  Gilang  Aburizal  Juliana, Peranan  Satuan  Polisi  Lalu  Lintas  Dalam Memberikan  Pelayanan  Administrasi  Dokumen  Kepemilikan  Kendaraan  Bermotor , Jurnal Ilmiah Administratie Volume : 9 Nomor : 1 Edisi : September 2017
Noverdi        Puja        Saputra, Electronic        Traffic        Law        Enforcement        (Etle)        Dan Permasalahannya , Jurnal Info Singkat, Vol. XIII, No.7/I/Puslit/April/2021. Naufal  Adi  Pratama, Penerapan  Kebijakan  Electronic  Traffic  Law  Enforcement  Dalam Membangun    Kesadaran    Hukum    Masyarakat    Berlalu    Lintas ,    Jurnal    Hukum Magnum  Opus Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021
Noverdi        Puja        Saputra, Electronic        Traffic        Law        Enforcement        (Etle)        Dan Permasalahannya , Jurnal Info Singkat, Vol. XIII, No.7/I/Puslit/April/2021
Rahman  Amin, Penyuluhan  Hukum  Budaya  Tertib  Berlalu  Lintas  Di  Jalan  Raya  Menurut Undang  -Undang  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan ,  Jurnal  Pengabdian Masyarakat, Vol. 05 Nomor. 02, 2022
Rahman  Amin, et  al,  Efektifitas  Penerapan  Tilang  Elektronik  Terhadap  Pelanggaran  Lalu Lintas  di  Wilayah  Hukum  Polda  Metro  Jaya, Fakultas  Hukum,  Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Krtha Bhayangkara, Vol. 14 No. 2, 2020
Suara.com, https://sumbar.suara.com/read/2021/05/01/180409/sudah-955-pelanggaran-lalu- lintas-di- kota-padangterpantau-etle?page=all Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum , CV. Rajawali, Jakarta, 1983