Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019
..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::..
http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim

## Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019
..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::..
http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim ...:: 199 :::...

## KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM
MAZHAB MAINSTREAM DALAM MENDORONG GELIAT PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA BERKEMBANG

## STUDI DI INDONESIA

## Sukamto
Universitas Yudharta Pasuruan
sukamto@yudharta.ac.id
Abstrak: Tulisan  ini  berusaha  memaparkan  kontribusi  pemikiran ekonomi  mazhab  Mainstream  dalam  mendorong  pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Beberapa tokoh mazhab  Mainstrem  yang  paling  berpengaruh  memberikan  andil besar  dalam  pengembangan  pemikiran  ekonomi  Islam  adalah Muhammad  Umar  Chapra,  Muhammad  Abdul  Manan,  dan Muhammad  NejatullahSiddiqi.  Spirit  perkembangan  ekonomi Islam  yang  menjelma  dalam  praktek  lembaga  keuangan  syariah bank,  non-perbankan,  dan  kebijakan-kebijakan  ekonomi  di Negara  berkembang  adalah  sumbangsing  dari  tokoh  mazhab Mainstream. Mazhab ini menawarkan studi logika ekonomi Islam dalam  prespektif  ekonomi  konvensional  sehingga  kehadirannya sebagai  koreksi  terhadap  dominasi  system  tersebut.  Perbedaan mazhab  meainstream  dengan  ekonomi  konvensional  adalah terletak pada cara mencapai tujuan. Oleh  karena  itu,  menurut  mazhab  ini,  fokus  pengelolaan  sumber daya ekonomi yangefisien dan tepat guna menjadi prioritas utama guna  merealisasikan  tujuan  pembangunan  ekonomi.  Model pemikiran  ekonomi  Islam  mazhab  ini,  justru  mampu  mewarnai dinamika perkembangan ekonomi di Negara muslim yang  sedang melakukan  pembangunan  ekonomi  seperti  Indonesia.  Geliat pembangunan  ekonomi  ditandai  dengan  beberapa  kebijakan diantara  adalah  mengikis  matarantai  kemiskinan,  optimalisasi peran aktif pemerintah dalam pembangunan, intervensi pemerintah  dalam  aktifitas  bisnis,  Optimalisasi  peranswasta, pembangunan sumber daya manusia, dana pembiayaan pembangunan ekonomi dengan lembaga keuangan syariah.
Kata  Kunci : Ekonomi  Islam,  Mazhab  Mainstream,  Negara Berkembang, Pembangunan Ekonomi
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim

## PENDAHULUAN
Mazhab Mainsteam dalam ekonomi Islam   merupakan  aliran  mazhab ekonomi  yang  memberikan era baru dalam pertumbuhan pemikiran ekonomi di dunia Islam. Sebelum kemunculan mazhab ini, wacana pemikiran ekonomi Islam didominasi oleh pemikiran ekonomi mazhab iqtishaduna dengan tokoh populernya  Muhammad  Baqir  Sadr.  Corak  pemikiran  mazhab iqtishaduna cenderung  konservatif  dengan  tidak  menerima  kontribusi  pemikiran konvensional,  sehingga  realitas  pertumbuhan  pemikiran  mazdhab  ini cenderung  stagnan  tidak  memberikan  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  yang berarti.
Unsur  perbedaan  mazhab  Mainstream  dengan iqtishaduna terletak pada  masalah  yang  muncul  dalam  Ekonomi.  Permasalahan  ekonomi  dalam pandangan  mazhab  Mainstream  terletak  pada  kelangkaan  sumber  daya ekonomi  dibandingkan  dengan  kebutuhan  manusia.  Bahwa  sumber  daya ekonomi adalah terbatas persediaannya  maka  alokasi  pemanfaatannya  harus efisien  dan  tepat  guna.  Kesadaran  pembatasan    kebutuhan  manusia  juga menjadi  prioritas  dengan  menghindari  pemborosan  dan  egoisme  ekonomi. Strategi  ini  jika konsisten diberlakukan dalam kebijakan perekonomian akan mampu  menciptakan  keseimbangan  (ekuilibrium).  Namun  demikian,  dalam situasi  bagaimanapun  senantisa  akan  terdapat  kesenjangan  dalam  kehidupan perekonomian  masyarakat  seperti  kesenjangan  suplay  kebutuhan  pokok  di negara berkembang.
Pada sisi  lain, unsur perbedaan  mazhab  Mainstream dengan ekonomi konvensional  adalah  terletak  pada  cara  penyelesaian  masalah  ekonomi. Dilema  sumber  daya  yang  terbatas  versus  keinginan  yang  tak  terbatas memaksa  manusia  untuk  melakukan  pilihan-pilihan  atas  keinginannya. Kemudian manusia membuat skala prioritas pemenuhan keinginan kebutuhan, dari  yang paling penting  ( most  preference )sampai kepada  yang paling tidak penting  ( less  preference ).  Dalam  ekonomi  konvensional,  pilihan  dan penentuan  skala  prioritas  dilakukan  berdasarkan  selera  pribadi  masing- masing.  Manusia  boleh  mempertimbangkan  tuntutan  agama,  boleh  juga mengabaikannya.  Hal  demikian  dalam  bahasa  al-Qur'an  disebut: "pilihan dilakukan dengan mempertaruhkan hawa nafsunya".
Disamping  itu,  pemikiran  ekonomi  Mazhab  Mainstream  dalam pengamatan penulis  justru  lebih  mewarnai dinamika pertumbuhan pemikiran ekonomidengan  pendekatan  ekonometri  dan  pengaruh  luas  dalam  dunia Islam.  Hal  ini  lebih  disebabkan  tokoh-tokoh  yang  memberikan  kontribusi dalam pemikiran  mazhab  mainstream  menjadi anggota Islamic Development
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
Bank  (IDB)  sebagai  staff,  peneliti,penasehat.  Mereka  adalah  Muhammad Umar Chapra, Muhammad Abdul Manan, dan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Kepiawaian  tokoh-tokoh  ini  memiliki  jaringan  kerjasama  dengan  lembaga konvesional  Internasional  karena  mereka  alumni  dari  universitas  ternama  di Amerika  dan  Eropa.  Lembaga  pendidikan  mereka  yang  ternama  itu memberikan  kontribusi  dalam  menjelaskan  dan  memadukan  bagaimana model-model  logika  ekonomi  Islam  dengan  economic  modeling  quantitative methods sehingga mudah dipahami.
Kajian  tentang  kebijakan  ekonomi  di  negara-negara  berkembang seperti  Indonesia  yang  mayoritas  berpenduduk  muslim  menunjukkan  trend naik    karena  pengaruh  pemikiran  mazhab  ini.  Pengamatan  ini  lebih berdasarkan  realitas    pertumbuhan  beraneka  ragam  aktifitas  perekonomian berbasis  Islam.  Data  Bank  Indonesia  dan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) menunjukkan  betapa  lembaga  keuangan  syariah  bank  dan  non  perbankan menjadi  alternatif  keuangan  konvensional.  Ide  mazhab  Mainstream  pada akhirnya  juga  mengilhami  pendirian  bank-bank  syariah  yang  saat  ini menjamur di dunia dan termasuk di Indonesia. Keunggulan perbankan syariah dapat  dibuktikan  dengan  kebalnya  terhadap  krisis  karena  mampu  menjaga keseimbangan  sektor  riil  dan  sektor  moneter.  Jadi  segala  konsepsi  ekonomi Islam mampu menghindari bubble economic yang sangat rentan terjadi dalam sistem ekonomi konvensional.Banyak pelaku bisnis yang mengalihkan model investasinya  ke  sektor  syariah.  Tulisan  ini  berupaya  menyingkap  alur kontribusi pemikiran ekonomi dalam menunjang geliat pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim.

## CORAK PEMIKIRAN EKONOMI
Berikut  corak  pemikiran  pemikiran  ekonomi  Muhammad  Nejatullah Siddiqi:
1. Implementasi Zakat dan Penghapusan Riba
Siddiqi  menyatakan  bahwa  tidak  ada  sistem  ekonomi  yang  dapat disebut  Islami  jika  dua  ciri  utama  ini  tidak  ada,  karena  keduanya disebutkan  secara  eksplisit  di  dalam  Al-Quran  dan  sunnah.  Barangkali inilah sebabnya kedua hal tersebut mendapatkan perhatian terbanyak dari para  ahli  ekonomi  yang  menulis  mengenail  ekonomi  Islam.  sekalipun aspek-aspek  lain dalam  sistem ekonomi  memerlukan penjelasan panjang lebar,  tak  ada  kebutuhan  untuk  menerangkan  keduanya,  karena  telah diketahui  bahwa  semua  disiplin  pasti  pertama  kali  mengembangkan komponennya  Yang  paling  penting  seperti  yang  juga  terjadi  didalam
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::..
http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
ekonomi  Islam.  sudah  barang  tentu  hal  ini  tidak  mendukung  kepuasan diri. 1
Zakat  bukanlah  amal  kemurahan  hati,  bukan  pula  pajak.  Zakat  itu mencakup hampir semua jenis harta dan batas serta tarif pemnungutannya telah ditetapkan sepanjang waktu. Namun, untuk menunjang penerimaan zakat,  negara  diperbolehkan  memungut  pajak  lain  jika  diperlukan. Kemudian  Siddiqi  tidak  memiliki  pandangan  lain  mengenai  bunga. Baginya,  bunga  adalah  riba,  dan  oleh  karenanya  harus  dilenyapkan.  Ia usulkan mudharabah yakni bagi untung dan rugi ( profit and loss sharing ) sebagai  gantinya,  dan  ia  melihat  tak  ada  alasan  mengapa  tanpa  bunga sitem  perbankan  tak  dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya.  Siddiqi merupakan  pengkritik  yang  paling  setia  terhadap  bank-bank  Islam  yang ada  menurutnya  harus  meningkatkan  kegiatan mudharabah mereka daripada  berkonsentrasi  pada  praktik murabahah (mark-up).  Menurut Siddiqi, semua praktik tersebut dapat diterima secara legal maupun secara ekonomis tidak sama produktifnya (dilihat dari segi penciptaan lapangan kerja),  maupun  dari  semangat  kegiatan  ekonomi.  Namun  alasan  yang dipakai  oleh  bank-bank  itu  untuk  berkonsentrasi  kepada  kedua  praktik tersebut adalah kelangsungan  hidup  ekonomis dan penyalahgunaan dana yang dipinjam, bank didalam perekonomian Islam harus melihat kembali pada  fungsinya,  yakni tidak  hanya  sebagai  lembaga perantara  melainkan juga  sebagai  agen  ekonomi,  dan  bagaimanapun  harus  secara  langsung terlibat dalam penciptaan kegiatan ekonomi.
2. Jaminan Kebutuhan Dasar bagi Semua
Siddiqi  memandang  jaminan  akan  terpenuhinya  kebutuhan  dasar bagi  semua  orang  sebagai  salah  satu  ciri  utama  sistem  ekonomi  islam. memang  diharapkan  orang  dapat  memenuhi  kebutuhan  melalui  usaha mereka sendiri. Namun, ada saja di antara mereka yang untuk sementara tidak dapat bekerja dan oleh karenanya harus dijamin kebutuhannya. Hal ini jelas sekali dinyatakan oleh Al-Quran dan sunnah. 2 Prinsipnya bahwa kebutuhan  dasar  setiap  orang  harus  dipenuhi  sepenuhnya  dilandasi  oleh syariah.  Individu  itu  sendiri,  sanak  dekatnya,  para  tetangga  dan masyarakat  semuanya  harus  mengetahui  dan  memikul  tanggung  jawab masing-masing. Namun, tanggung jawab terakhir
1 Haneef  A.  Mohamed, Pemikiran  Ekonomi  Islam  Kontemporer  (Analisis  Komparatif Terpilih ).Terj : Suherman Rosyidi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010),  141.
2 Muhammad  NejatullahSiddiqi, EconomicThoughtOf  Abu  Yusuf (Pakistan:  FikrvaNajar Aligarh, 1984),5.
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::..
http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
untukmengimplementasikan  prinsip  ini  terletak  pada  negara  Islam.  ini adalah bagian dari visi Islam. 3

## 3. Distribusi
Distribusi  sebagai  konsekuensi  konsumsi  (permintaan)  dan produksi  (penawaran).  Baginya,  hal  itu  mengekalkan  gagasan  palsu tentang  kekuasaan  konvensional, menciptakan  khayalan bahwa masyarakat  melakukan  permintaan  terhadap  apa  yang  mereka  ingin konsumsi, kaum produsen memproduksi karena menuruti kontribusi yang diberikan  kepada  proses  produksi  (distribusi  fungsional).  Tetapi permintaan, menurut Siddiqi, dibatasi atau ditentukan oleh distribusi awal pendapatan dan kekayaan. 4 Oleh karena itu, distribusi, semua determinan dan  ketimpangannya,  haruslah  dipelajari  dan  dikoreks  dari  sumbernya, bukan hanya sekedar mengatakan saja seperti yang terjadi dalam ekonomi konvensional  (neoklasik).  Dalam  kenyataannya  siddiqi  menganggap bahwa  pendapatan  dan  kekayaan  awal  yang  tak  seimbang  dan  tak  adil sebagai  salah  satu  situasi  yang  menjadi  jalan  bagi  berlakunya  campur tangan  negara,  disamping  pemenuhan  kebutuhan  dan  mempertahankan praktik-praktik pasar yang jujur. 5
Kekayaan  dapat  diusahakan  maupun  diwarisi  namun  dipandang sebagai  suatu  amanah  dari  dari  Allah  Swt,  sang  pemilik  mutlak.  Siddiqi tegas  sekali  menggariskan  bahwa  oleh  karena  tidak  ada  pernyataan eksplisit  didalam  Al-Quran  dan  sunnah  yang  melarang  kepemilikan kekayaan  oleh  swasta,  maka  dibolehkan.  Hanya  saja,  hak  memiliki kekayaan  itu  terbatas  sifatnya.  Hak  itu  terbatas  dalam  pengertian  bahwa masing-masing  individu,  negara  dan  masyarakat  memiliki  klaim  untuk memiliki  yang  dibatasi  oleh  tempat  dan  hubungannya  di  dalam  sistem sosio –ekonomi Islam. hak memiliki kekayaan ini, menurut Siddiqi tidak boleh  menimbulkan  konflik  karena  semua  lapisan  masyarakat  akan bekerja  demi  tujuan  bersama  yakni  menggunakan  semua  sumber  daya yang diberikan oleh  Allah Swt. Bagi kebaikan semua orang. Jika terjadi konflik  kepentingan,  maka  kepentingan  masyarakat  atau  kepentingan umum  harus  didahulukan  mengingat  komitmen  Islam  terhadap kepentingan umum ( maslahah ‘aammah ).
4. Produksi
Pendekatan  Siddiqi  pada  produksi  tenggelam  dalam  paradigma neoklasik.  Perubahannya  adalah  bahwa,  didalam  sistem  ekonomi  Islam,
3 Hasanuz Zaman, Economic Function of an Islamic State (The Early Experience) (Karachi:
Islamic Faoundation, 1981), 67.
4 Sumar’in, Ekonomi  Islam  (Sebuah  Pendekatan  Ekonomi  Mikro  Perspektif  Islam ),
(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013),123.
5 Anas Zarqo, Islamic Distributive Sceme (Jeddah: IRTI 1996), 121.
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::..
http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
konsep  produksi  berhubungan  dengan  apa  yang  disebut Islamic  man . Perubahan  mendasar  ini  dikatakan  akan  mentransformasikan  tujuan produksi  dan  norma  perilaku  para  produsen.  Baginya  maksimisasi  laba bukanlah  satu-satunya  motif  dan  bukan  pula  motif  utama  produksi. Menurut Siddiqi adalah keberagaman tujuan yang mencakup maksimisasi laba  dengan memerhatikan  kepentingan masyarakat  ( maslahah ‘aammah ), produksi kebutuhan dasar masyarakat, penciptaan employment serta  pemberlakuan  harga  rendah  untuk  barang-barang  esensial. 6 Tujuan utama  perusahaan  yakni  pemenuhan  kebutuhan  seseorang  secara sederhana, mencukupi tanggungan keluarga, persediaan untuk menghadapi  kemungkinan-kemungkinan  masa  depan,  persediaan  untuk keturunan dan pelayan sosial, serta sumbangan dijalan Allah Swt. Dengan kata  lain,  produsen  sebagaimana  konsumen,  diharapkan  memiliki  sikap mementingkan  kepentingan  orang  lain.  Bukannya  hanya  mengejar  laba maksimum,  produsen  memproduksi  sejumlah  tertentu  yang  masih menghasilkan  laba,  yang  batas  bawahnya  adalah  cukup  untuk  bertahan hidup,  atau  laba  yang  memuaskan  ( satisfactory ).Jadi  jika  maksimisasi laba  tak  lagi  merupakan  motif  satu-satunya  maupun  utama,  konsep rasionalitas  pun  lalu  memeiliki  arti  yang  berbeda.  Kerja  sama  dengan produsen lain dengan tujuan mencapai tujuan-tujuan sosial akan menjadi norma,  sehingga  mengharuskan  adanya  akses  yang  lebih  besar  kepada informasi dalam sistem ekonomi Islam.
Barang  haram  tidak  diproduksi,  barang  mewah  akan  minimal,  dan barang  perlu  akan  ditingkatkan  produksinya,  sementara  praktik perdagangan yang jujur akan didorong oleh pahala surga  yang dijanjikan kepada  pedagang  yang  jujur  didalam  Al-Quran.  Sekalipun  setiap produsen  individual  di  asumsikan  telah  memiliki  sifat  yang  di  inginkan, mengikuti  panduan  keadilan  dan  kebajikan,  negara  masih  diharapkan untuk  menjamin penyediaan keperluan dasar dan  mengawasi  berlakunya kejujuran dipasar.disamping perubahan norma perilaku. 7

## KONTRIBUSI  MAZHAB  MAINSTREM  BAGI  PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA BERKEMBANG

## 1. Kreteria Negara Berkembang
Istilah  Negara  berkembang  atau  sering  disebut  sebagai  negara- negara  dunia  ketiga  adalah  negara-negara  yang  baru  saja  meraih kemerdekaan  dari  negara-negara  maju.  Beberapa  negara  yang  tergolong dalam  negara  ini  adalah:  negara-negara  di  Asia  Tenggara  (kecuali
6 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015), 146.
7 Nizar,  Muhammad.  Prinsip  Kejujuran  Dalam  Perdagangan  Versi  Islam. Jurnal  Istiqro , [S.l.], v. 4, n. 1, p. 94-102
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::..
http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
Singapura),  negara-negara  di  Amerika  Latin,  Afrika,  negara-negara  di Eropa  Timur,  dan  Asia  (kecuali  Jepang,  Korea  Selatan,  dan  Singapura).
Penggunaan  kata  berkembang  berbeda  dengan  kata  tidak  berkembang. Suatu  negara  disebut  tidak  berkembang  jika  memang  tidak  mempunyai potensi  untuk  berkembang,  misalnya  negara-negara  di  gurun  gersang yang  tidak  memiliki  sumber  daya  untuk  melakukan  pembangunan.  Kata ”berkembang”  berarti  bahwa  negara-negara  tersebut  sedang  mengalami proses pembangunan menuju kemajuan. 8 Tampaknya, Indonesia termasuk dalam  kreteria  negara  berkembang  yang  dalam  proses  membangun ekonomi  menuju  kemajuan  bukan  negara  yang  tidak  memiliki  potensi sumber daya untuk melakukan pembangunan.
IMF menggunakan
sistem klasifikasi fleksibel yang
memperhitungkan  bahwa  kreteria  negara  berkembang  berdasarkan  (1) tingkat pendapatan per kapita, (2) diversifikasi ekspor sehingga eksportir minyak  yang  memiliki  PDB  per  kapita  tinggi  tidak  akan  masuk  dalam klasifikasi  maju  karena  70%  barang  ekspornya  berupa  minyak,  dan  (3) tingkat integrasinya ke dalam sistem keuangan global.
Secara  umum  negara  berkembang  memiliki  ciri-ciri  sebagai berikut:
a. Pendapatan per Kapita Rendah
Ciri  utama  negara  berkembang  adalah  pendapatan  per  kapita penduduknya rendah. Menurut data Bank Dunia, negara  berkembang yang berpendapatan menengah ke bawah yaitu antara US$876–3,465. Negara  berkembang  yang  berpendapatan  menengah  tinggi,  yaitu antara US$3,466–10,275.
b. Akumulasi Modal rendah
Tingkat  pendapatan  yang  rendah  di  negara  berkembang menyebabkan  masyarakat  sulit  mengumpulkan  tabungan.  Padahal, akumulasi  tabungan  masyarakat  merupakan  sumber  modal  bagi kegiatan  investasi.  Tidak  mengherankan  apabila  kurangnya  modal sering  menjadi  hambatan  bagi proses pembangunan di  negara-negara berkembang. Sebagai jalan keluarnya, negara berkembang meminjam modal  dari  negara  maju.  Hal  ini  berakibat  tingginya  ketergantungan ekonomi terhadap negara maju.
c. Sektor Primer Menjadi Sektor Andalan
Perekonomian  di  negara  berkembang  masih  mengandalkan sektor-sektor primer seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, dan perikanan.  Sektor  ini  masih  mengandalkan  kekayaan  alam.  Kegiatan
8 Abdullah ,  Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga (Jakarta:  Erlangga,  2007)  231.  Baca juga  Arif  Budiman, Teori  Pembangunan  Dunia  Ketiga (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 1996), 123.
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::..
http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
di  sektor  industri  pengolahan  dan  jasa  masih  sangat  kurang.  Hal  ini karena  teknologi  produksi  yang  dikuasai  masih  rendah  dan  hanya mengandalkan  cara-cara  tradisional  untuk  mengolah  sumber  daya yang ada.
d. Tingkat Pengangguran Relatif Tinggi
Kondisi perekonomian yang belum berkembang menyebabkan sempitnya  lapangan  kerja  sehingga  tingkat  pengangguran  di  negara berkembang cukup tinggi. Jenis pengangguran yang ditemui di negara berkembang  adalah  setengah  pengangguran  dan  pengangguran terselubung.  Menurut  data  Andreas  Havea  tingkat  produktifitas penduduk  negara  berkembang  1  banding  70  sedang  negara  maju  1 banding 17 sampai 10. 9
e. Laju Pertumbuhan Penduduk Tinggi
Kondisi  kependudukan  di  negara  berkembang  tinggi  ditandai dengan  tingkat  kelahiran  dan  tingkat  kematian  bayi  .  Tingginya tingkat  kelahiran  di  negara-negara  berkembang  mempengaruhi komposisi  jumlah  penduduk.  Komposisi  penduduk  yang  berusia kurang  dari  15  tahun  relatif  besar  sehingga  menjadi  beban  bagi penduduk produktif. Sedangkan jumlah usia produkti minim.
f. Tingkat Kesehatan dan Pendidikan Rendah
Tingkat  kesehatan  dan  pendidikan  di  negara  berkembang masih  sangat  rendah.  Hal  ini  terlihat  dari  terbatasnya  fasilitas kesehatan  dan  pendidikan  bagi  pembangunan  sumber  daya  manusia. Pemerintah  belum  mampu  menyediakan  fasilitas  pendidikan  dan kesehatan secara  merata bagi  seluruh  masyarakat. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan tingginya biaya pendidikan menyebabkan keluarga  tidak  mampu  menyekolahkan  anak-anak  mereka.  Fasilitas kesehatan  yang  memadai  baru  bisa  dirasakan  oleh  masyarakat  yang berpendapatan tinggi.
g. Budaya Masyarakat Belum Mendukung Kemajuan Kualitas sumber daya manusia suatu negara tidak terbatas pada
tingkat  pendidikan  saja,  tetapi  juga  meliputi  aspek  kebudayaan mereka, sikap terhadap pekerjaan, dan keinginan  untuk  memperbaiki diri.  Budaya  masyarakat  di  negara  berkembang  masih  belum menunjang  ke  arah  kemajuan  pembangunan.  Misalnya,  kurang profesional  dalam  bekerja,  kurang  berdisiplin,  korupsi  dan  senang mencari jalan termudah untuk meraih keinginan.
9 Andeas Havea, Ciputra Merubah Rongsokan Menjadi Emas (Surabaya: Ciputra,2010), 45.
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
h. Penguasaan Teknologi Rendah
Tingkat  penguasaan  teknologi  di  negara  berkembang  masih rendah  sehingga  output  produk  yang  dihasilkan  juga  lebih  rendah dibandingkan  negara  maju.  Cara-cara  atau  metode  produksi  masih bersifat  tradisional.  Teknologi  pertanian  merupakan  warisan  dari nenek  moyang.  Misalnya,  tanah  dibajak  dengan  tenaga  hewan, penanaman bibit dan pemanenannya masih menggunakan tangan.

## 2. Geliat Strategi Pembangunan Ekonomi di Indonesia
a. Memutus Mata Rantai Kemiskinan
Kemiskinan  dewasa  ini  adalah  sebuah  konsep  yang  bersifat multidemansi  dansulit  didefinisikan  dalam  definisi  tunggal.  Banyak pakar  dari  berbaragam  disiplin  ilmu  telah  mencoba  mendefinisikan konsep  tersebut.  Terlepas  dari  pro  dan  kontra  dan  perdebatan mengenai  konsep  kemiskinan,  namun  isu  kemiskinan  tetap  menjadi isu  yang  sangat  penting  karena  diantara  tujuan  utama  pembangunan ekonomi  adalah  bagimana  memutus  mata  rantai  kemiskinan  dan meminimalkan kesenjangan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin.
Menurut  Shirazi  dan  Pramanik  kemiskinan  dapat  didefinisikan sebagai  suatu  kondisiyang  dihadapi  oleh  individu  di  mana  mereka tidak  memiliki  kecukupan  sumber  daya  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  yang  nyawan,  baik  ditinjau  dari  segi  ekonomi,  sosial, psikologis,  maupun  dimensi  spiritual. 10 Definisi  ini  memfokuskan kemiskinan  pada  ketidakmampuan  individu  dalam  memenuhi kebutuhan. Selanjutnya penentuan standar mengenai batas kebutuhan hidup  yang  harus  dipenuhi  oleh  seseorang  dalam  lingkup  rumah tangga  menjadi  penting  dan  bisa  bersifat  subyektif.  Subyektifitas  ini dapat  dilihat  dari  prespektif  individu,  prespekti  sosial,  maupun prespektif  negara,  sehingga  kreteria  standar  kebutuhan  hidup  akan berbeda-beda pada masing-masing daerah.
Dalam konteks Indonesia, Badan Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar ( basic needs ) sebagai pengukuran  kemiskinan.  Dengan  demikian,  kimiskinan  dipandang sebagai  ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk  memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan  dan  kesehatan)  yangdiukur  dari  sisi  pengeluaran.  Karena
10 Irfan Sauqi Beik, Ekonomi Pembangunan Syraiah (Jakarta: Rajawali Press,  2016), 68 .
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
itu, berdasarkan pendekatan  ini, konsep kemiskinan dibangun  diatas dua pondasi utama, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKMB). 11
GKM  dihitung  dengan  pendekatan  kalori,  di  mana  standar kebutuahn  kalori  minimal  seseorang  adalah  setara  dengan  angka 2.100 kkal. Adapun GKBM dihitung berdasarkan konsumsi sejumlah komoditas  bukan  makanan,  yaitu  47  komoditas  untuk  daerah pedesaan  dan  51  komoditas  untuk  daerah  perkotaan.  Dalam praktiknya,  GKM  menyumbang  porsi  lebih  besar  terhadap  garis kemiskinan nasional dibandingkan dengan GKBM.
Dewasa ini pemerintah kabinet Indonesia kerja pada akhir 2018 telah  merilistelah  mampu  memutus  mata  rantai  kimiskian  menjadi 25,67/9,66%.  Artinya  angka  kemiskinan  telah  mengalami  penurunan dari tahun 2017 pada angka 26, 57/10,12% dan pada tahun 2016 pada angka  27,76/10,7  %.  Berbagai  usaha  riil  telah  dilakukan  pemerintah untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  diantaranya  melalui Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Program  ini  memerikan  bantuan sosial agar anak-anak tetap sehat dan terus bersekolah.
b. Optimalisasi Peran Aktif Pemerintah DalamPembangunan Tugas  pemerintah  dalam  Pembangunan  adalah  melaksankan
pembangunan  di  segala  bidang,  mulai  dari  pembangunan  SDM, pembangunan  insfrastruktur,  dan  lain-lain.  Dalam  hal  ini  pemerintah adalah eksekutor pembangunan,
sebagai upaya untuk
menstranformasi  kondisi  masyarakat  ke  arah  yang  lebih  baik  dan lebih produktif. Untuk itu, pemerintah harus memiliki arah dan tujuan serta  kebijakan  yang  jelas  guna  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat. Peran  kesejahteraan  berarti  pemerintah  memiliki  peran  dalam mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat,  baik  kesejahteraan  materiil dan  spiritual.  Pemerintah  akan  berupaya  semaksimal  mungkin  untuk meminimalkan  angka  kemiskinan.  Adapun  fungsi  negara  dalam prespektif Islam, paling tidak ada 3 yaitu:
1) Fungsi alokasi.
2) Fungsi distribusi.
3) Fungsi stabilitas dan perlindungan.
11 Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia (Jakarta: BPS, 2013)
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
Gambar 1 . Fungsi negara dalam Islam
Fungsi alokasi sangat erat  kaitannya dengan sumber daya alam dan  sumber  daya  keuangan.  Pemerintah  harus  menjamin  bahwa sumber daya alam teralokasikan dengan baik, dan dapat diakses oleh semua  lapisan  masyarakat.  Diskriminasi  dalam  mengakses  sumber daya  ini  harus  dapat  minimalkan  oleh  negara.  Dalam  konteks Indonesia pengusaan atas 51 % saham PT. Freeport Indonesia  tahun 2018  merupakan  upaya  pemerintah  kabinet  Indonesia  kerja  dalam pengembalikan sumber daya alam ke tangan pertiwi. Keuntungan dari akuisisi  ini,  pemerintah    diproyeksikan  akan  mendulang  keuntungan US$ 18 milyar (Rp 261 trilyun) yang berarti penerimaan negara pada APBN akan  meningkat sehingga transfer pada  masyarakat  juga akan meningkat.
Upaya  memaksimalkan  fungsi  alokasi  pendapat  juga  telah dilakukan  pemerintah  dengan  memberikan  10  %  dari  saham  PT. Freeport  Indonesia  untuk  pembangunan  daerah  lokal  Papua.  Hal  ini tentu akan bermanfaat bagi penduduk Papua merasakan langsung dari sumber daya alamnya. Begitu juga dengan penetapan baru  pekerja di perusahaan asing tersebut pada tahun 2018 merekrut karyawan 7.028, sekitar 1888 karyawan adalah putra-putri  Papua.
Selanjutnya  fungsi  distribusi  adalah  fungsi  negara  dalam menjamin  bahwa  pendapatan  dan  kekayaan  dapat  dinikmati  oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa ada aliran kekayaan dari kelompok  mampu kepada kelompok tidak  mampu,  sehingga  kesenjangan  pendapatan  antar  kelompok masyarakat  dapat  diminimalisir.  Dalam  menjalankan  fungsi  ini, pemerintah  Indonesia  telah  mengoptimalkan  sejumlah  instrumen dengan  menetapkan  undang-undang  zakat  nomer  23  Tahun  2011. Berdasarkan  undang-undang  tersebut  bahwa  tugas  pengelolaan  zakat
Fungsi Alokasi
*Kebijakan APBN *G to P (goverment to people) transfer Fungsi Distribusi *Menjamin pendapatan dan kekayaan dinikmati seluruh rakyat *  P  to  P  (people  to People) transfer Fungsi Stabilitas dan perlindungan *Menciptakan stabilitas ekonomi
*Menjamin keamanan dari
ancaman
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
menjadi tanggung jawab Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik pada  tingkat  pusat,  propinsi  dan  kabupaten.  BAZNAS  dibantu Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  yang  telah  dibentuk  oleh  masyarakat memiliki  tugas  membantu  pengumpulan,  pendistribusian,  dan pendayagunaan zakat. 12
Fungsi  stabilitas  dan  perlindungan  adalah  fungsi  negara  dalam menciptakan  stabilitas sosial  ekonomi dan  memberikan perlindungan serta  jaminan  keamanan  terhadap  berbagai  ancaman,  baik  dalam negeri maupun luar negeri. Stabilitas adalah hal yang sangat penting, karena  akan  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi.  Karena  itu,  agar stabilitas  perlindungan  ini  dapat  berjalan  dengan  baik  maka penegakan  hukum  yang  adil  merupakan  salah  satu  prasyarat  yang harus  dipenuhi.  Tanpa  penegakan  supremasi  hukum,  fungsi  negara dalam  menciptakan  stabilitas  dan  pelindungan  akan  sulit  untuk direalisasikan. Komponen utama untuk  mewujudkan kondisi tersebut dalam konteks Indonesia menjadi tugas TNI dan Polri. Berbagai kasus ilegal  loging,  ilegal  feshing,  human  tracfiking,  norkoba,  korupsi adalah  menjadi  tugas  semua  elemen  masyarakat    tentu  yang  utama adalah menjadi tanggungjawab aparat keamanan.
c. Intervensi Pemerintah Dalam Aktifitas Bisnis
Intervensi  pemerintah  dalam  perekonomian  menjadi  penting yakni  hadir  dalam  keterlibatan  langsung  negara  menjadi  pemain dalam  kegiatan  bisnis.  Pendirian  perusahaan  BUMN  (Badan  Usaha Milik  Negara)  yang  bertanggungjawab  mengelola  langsung  sumber daya  alam  merupakan  salah  satu  wujud  dari  intervensi  pemerintah dalam kegiatan bisnis. Kegiatan ini akan melahirkan satu sektor yang disebut dengan sektor publik. Secara umum,  bentuk keterlibatan dan intervensi pemerintah Indonesia dalam kegiatan perekonomian adalah sebagai berikut:
1) Menjadi pelaku langsung perekonomian.
2) Sebagai  regulator  perekonomian,  yang  didasarkan  pada  UU  dan perangkat lainnya.
3) Sebagai  pengawas  kegiatan  perekonomian  dan  dapat  melakukan tindakan koreksi.
4) Intervensi  melalui  instrumen  pajak,  subsidi  dan  instrumen kebijakan lain.
12 Didin  Hafidhudin  dkk, Fiqh  Zakat  Indonesia (Jakarta:  BAZNAS,  2013),  65.  Baca  Badan Amil Zakat Nasional, Laporan Zakat Nasional (Jakarta: BAZNAS 2014)
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
5) Sebagai  negosiator  diplomasi  ekonomi  dan  pemasaran  produk dalam negeri ke pasar internasional.
Gambar 2. Bentuk Intervensi Pemerintah
d. Optimalisai Peran Swasta Dalam Pembangunan Ekonomi
Sektor  swasta  memiliki  peran  penting  dalam  pembangunan ekonomi.Beberapa peran swasta adalah sebagai berikut:
1) Development  agent (agen  pembangunan).  Dalam  hal  ini,  sektor swasta  diharapkan  terlibat  dalam  pembangunan  di  berbagai sektor. Sebab, tidak  semua  hal dapat dilakukan oleh pemerintah, terlebih dengan keterbatasan dana yang dimiliki. Dalam kasus di Indonesia  keterlibatan  swasta  dalam  pembangunan  infrastruktur sangat  diperlukan dan  dapat  dilakukan  melalui  skema public private partnership (kemitraan swasta publik).
2) Prime  mover  of  development (penggerak  utama  pembangunan). Pihak  swasta  mampu  menggerakkan  pembangunan  melalui penyediaan  lapangan  kerja.  Swasta  dapat  membantu  program pengurangan  pengangguran  dengan  menciptakan  lapangan  kerja. Adalah  perusahaan  transportasi  Go-jek,  Grab,  dan  Uber  telah memperkerjakan  tenaga  kerja  dengan  jumlah  yang  sangat  besar. Data  karyawan  yang  bekerja  di  perusahaan  Go-jek  lebih  dari  1 juta  pengemudi  roda  dua  dan  roda  empat  dengan  15  juta pengguna  aktif  per  pekan.  Data  karyawan  yang  bekerja  di perusahaan  Grab  lebih  dari  2  juta  mitra  pengemudi  dengan  3.5 juta pengguna per hari.
Intervensi Pemerintah h Pelaku Langsung Regulator Pengawas Pajak dan Subsidi Diplomasi
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
3) Innovatorand technological advancement (inovasi dan
pengembangan  teknologi).  Inovasi  dan  pengembangan  teknologi pihak  swasta  diharapkan  mampu  mendorong  pembangunan dengan menciptakan output produk yang lebih efektif dan efisien. Inovasi  jual  beli  online  oleh  perusahaan  tokopedia  menujukkan trend inovasi teknologi.
e. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
Salah  satu  alat  ukur  untuk  menilai  kualitas  SDM  di  suatu negara  adalah  dengan  menggunakan  Human  Development  Index (HDI)  atau  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  IPM  ini  adalah suatu  konsep  yang  diperkenalkan  pertama  kali  oleh  UNDP  (United National Development Programme) pada tahun 1995, di mana konsep ini  mencoba  menggabungkan  antar  indeks    harapan  hidup,  indeks pendidikan, dan indeks daya beli. 13
Angka  harapan  hidup  adalah  perkiraan  tingkat  usia  rata-rata yang  akan  dicapai  oleh  penduduk  dalam  periode  waktu  tertentu. Semakin  baik  kondisi  perekonomian  dan  pelayanan  kesehatan  di suatu  negara  maka  akan  semakin  tinggi  pula  angka  harapan  hidup masyarakat di negara tersebut.
Indeks pendidikan menggabungkan dua indikator utama, yaitu rata-rata  lama  bersekolah  dan  tingkat  melek  huruf.  Semakin  tinggi nilai  kedua  indikator  ini  maka  akan  semakin  baik  pula  nilai  indeks pendidikannya.  Sedangkan  indeks  daya  beli  merujuk  pada  standar hidup  layak  di  suatu  daerah.  Indeks  ini  menunjukkan  berapa sesungguhnya  tingkat  kemampuan  seseorang  atau  suatu  keluarga dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehingga  mereka  mampu menjalankan kehidupan secara layak. Khusus posisi negara Indonesia berada  di  peringkat  108  dengan  IPM  0.684  dan  masuk  kategori Medium  Human  Development  index .  Artinya  kualitas  sumber  daya manusia Indonesia berada pada peringkat pertengahan.
f. Akses Sumber Pembiayaan Syariah Bagi Pembangunan
Salah  satu  hal  penting  dalam  menerapkan  kebijakan pembangunan sesuai prinsip  syariah adalah terletak pada  instrumen- instrumen  yang  dapat  dijadikan  sebagai  sumer  pendanaan perekonomian  negara.  Dalam  konteks  kontemporer,  beberapa instrumen  mengalami  metafora  dan  penyesuain-penyesuain,  kecuali
13 UNDP, Human Development Report 1995 (New York: Oxford University Press, 1995), 21.
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
instrumen  yang  secara  implisit  telah  ditetapkan  oleh  agama,  seperti zakat dan wakaf. 14 Zakat penghasilan dan profesi, zakat perusahaan, dan  wakaf  tunai  atau  uang  adalah  contoh  pengembangan  instrumen pembiayaan  pembangunan  yang  relevan  dengan  kondisi  modern dewasa ini. Berikut adalah instrumen-instrumen yang dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan pembangunan m\nasional, yaitu:
1) Instrumen  prioritas: yaitu  instrumen  yang  keberadaannya bersifat  mutlak  karena  memberikan  manfaat  bagi  pembangunan negara.  Instrumen  prioritas  ini  terdiri  atas  zakat,  pajak,  wakaf (wakaf  tunai),  pendapatan  dari  pengelolaan  aset  strategis,  serta sukuk dan surat berharga syariah lainnya.
2) Instrumen komplementer: yaitu instrumen yang keberadaannya dapat  diakomodasi  jika  diperlukan.  Sifatnya  adalah  sebagai alternatif  terkahir  ketika  opsi-opsi  kebijakan  lain  sudah  optimal namun  belum  mampu  mengatasi  persoalan  defisit  anggaran pembangunan. Instrumen ini antara lain adalah utang pemerintah, baik  utang  yang  bersifat  bilateral  maupun  utang  yang  bersifat multilateral seperti Word Bank dan Asian Development bank).

## KESIMPULAN
Angka  harapan  hidup  adalah  perkiraan  tingkat  usia  rata-rata  yang akan  dicapai  oleh  penduduk  dalam  periode  waktu  tertentu.  Semakin  baik kondisi  perekonomian  dan  pelayanan  kesehatan  di  suatu  negara  maka  akan semakin tinggi pula angka harapan hidup masyarakat di negara tersebut.
Indeks  pendidikan  menggabungkan  dua  indikator  utama,  yaitu  rata- rata  lama  bersekolah  dan  tingkat  melek  huruf.  Semakin  tinggi  nilai  kedua indikator  ini  maka  akan  semakin  baik  pula  nilai  indeks  pendidikannya. Sedangkan  indeks  daya  beli  merujuk  pada  standar  hidup  layak  di  suatu daerah.  Indeks  ini  menunjukkan  berapa  sesungguhnya  tingkat  kemampuan seseorang  atau  suatu  keluarga  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya sehingga  mereka  mampu  menjalankan  kehidupan  secara  layak.  Khusus posisi  negara  Indonesia  berada  di  peringkat  108  dengan  IPM  0.684  dan masuk kategori Medium Human Development index . Artinya kualitas sumber daya manusia Indonesia berada pada peringkat pertengahan.
14 Muhyar  Fanani, Pengelolaan  Wakaf  Tunai Volume  19,Nomer  1(Semarang:  Jurnal Walisongo, 2011), 52
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga, 2007 Ali,Nurudin  Muhammad. Zakat  sebagai  Instrumen  Kebijakan  Fiskal Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2006 Amalia,Uis. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam. Jakarta:  GramataPublishing, 2010.
As-Syatiby, Imam. Al-Muwafaqat. Lebanon: Dar Fikr, 2001. Badan  Amil  Zakat  Nasional,  Laporan  Zakat  Nasional  (Jakarta:  BAZNAS 2014)
Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia. Jakarta: BPS, 2013 Beik,Irfan  Sauqi. Ekonomi  Pembangunan  Syraiah. Jakarta:  Rajawali  Press,
2016.
Budiman,Arif. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1996.
Chapra,  Muhammad  Umar. The  Future  of  Economic  An  Islamic  Perspektif. London: The Islamic Foundation, 2000. Fanani,Muhyar. Pengelolaan  Wakaf  Tunai Volume  19,Nomer  1.  Semarang:
Jurnal Walisongo, 2011.
Fauzi,  Ahmad, Pemikiran  M.  Umer  Chapra  tentang  Instrumen  Kebijakan Moneter  dan  Peluang  Implementasinya  di  Indonesia ,  Diakses  dari http//www.google.com/pemikiran  M.  Umer  Chapra//diakses  pada  16 Mei 2019, pukul 13: 30.
Hafidhudin, Didin dkk. Fiqh Zakat Indonesia. Jakarta: BAZNAS, 2013 Havea,Andeas. Ciputra  Merubah  Rongsokan  Menjadi  Emas. Surabaya:
Ciputra,2010.
Karim,Adiwarman  A. Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, 2010.
_________________. Ekonomi  Mikro  Islam. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada,2015.
Mannan,M. A. Islamic Economics. Thoery and Practice . Jedaah : IRTI, 1984. ___________. The  Making  of  An  Islamic  Economic  Society .  Cairo  : International Association of Islamic Banks 1984.
Muhammad Nizar. Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi
Islam. Jurnal Istiqro , [S.l.], v. 4, n. 1, p. 94-102.
Mohamed,Haneef  A. Pemikiran  Ekonomi  Islam  Kontemporer  (Analisis Komparatif  Terpilih ).Terj  :  Suherman  Rosyidi.  Jakarta  :  Rajawali Pers, 2010.
Siddiqi,  Muhammad  Nejatullah. EconomicThoughtOf  Abu  Yusuf. Pakistan: FikrvaNajar Aligarh, 1984.
Sumar’in. Ekonomi  Islam  (Sebuah  Pendekatan  Ekonomi  Mikro  Perspektif
Islam ) Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim
UNDP, Human  Development  Report  1995 (New  York:  Oxford  University
Press, 1995), 21.
Zaman,Hasanuz. Economic  Function  of  an  Islamic  State (The  Early Experience) Karachi: Islamic Faoundation, 1981. Zarqo,Anas. Islamic Distributive Sceme. Jeddah: IRTI 1996.
Jurnal Mu’allim Volume 1 Nomor 2 Juli 2019 ..::  E-ISSN: 2655-8912  P-ISSN: 2655-8939 ::.. http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/muallim