## AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 69/PUU-XIII/2015

## TERHADAP HAK TANAH PELAKU KAWIN CAMPUR

## Jihan Khairunnisa
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang jihankhairunnisaaaa@gmail.com

## Abdul Atsar
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

## Abstract
Land ownership for Indonesian citizens the result of mixed marriages without marriage agreement Indonesian citizen can only use the use rights and lease rights to buildings in the ownership of land. This study uses a normative juridical approach. It can be concluded that according to Law No. 5/1960 for Indonesian citizens, mixed marriages may own land with a status other than use rights and lease rights to buildings if there is a marriage agreement before or at the time of marriage. However, after the Constitutional Court ruling number 69 / PUU-XIII / 2015 gave a breath of fresh air for mixed marriages to still be able to receive their constitutional rights by making marriage agreements during the marriage.
Keywords : Marriage Agreements; Mixed Marriages; Ownership of land.

## Intisari
Kepemilikan tanah bagi WNI akibat terjadinya perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin mengakibatkan WNI tersebut hanya dapat menggunakan hak pakai dan hak sewa atas bangunan dalam kepemilikan tanah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Dapat disimpulkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bagi WNI pelaku kawin campur dapat memiliki tanah dengan status selain dari pada hak pakai dan hak sewa atas bangunan apabila terdapat perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan. Namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan angin segar bagi pelaku kawin campur untuk tetap bisa menerima hak konstitusionalnya dengan membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan.
Kata Kunci : Perkawinan Campur; Perjanjian Perkawinan; Hak Atas Tanah.

## A.  Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam
rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami-isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah
tangga itulah yang disebut “keluarga”. 1
Keterbukaan Indonesia dalam aktifitas dan pergaulan internasional membawa dampak tertentu pada hubungan manusia dalam bidang kekeluargaan, khususnya perkawinan. Di samping itu, manusia memiliki cita rasa yang universal, tidak mengenal perbedaan warna kulit, agama, golongan maupun bangsa, sehingga berpeluang terjadi perkawinan antar manusia dengan kewarganegaraan yang berbeda, yaitu antara warga negara Indenesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA). Perkawinan seperti ini di Indonesia dikenal dengan perkawinan campuran.
Pe r k aw i n an   c ampu r an   y ang dilakukan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Untuk melaksanakan perkawinan campuran, terlebih dahulu harus dipenuhi syarat – syarat materiil dan syarat formil. 2
Perkawinan campuran adalah hubungan perdata yang merupakan bagian dari cakupan Hukum Perdata Internasional. Hal ini dikarenakan perkawinan campuran mengandung unsur asing dimana akan  terdapat dua kewarganegaraan yang berbeda. Unsur asing inilah yang menjadikan hubungan tersebut bersifat Internasional sehingga menjadi hubungan Perdata
1 Abdul Manan, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 1
2 Ade Nurhidayat, Herni Widanarti, Kashadi, “Analisis Yuridis Perkawinan Campuran Pria Warga Negara Asing (Wna) Menikah Dengan Wanita Warga Negara Indonesia (Wni) Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974”, Diponegoro Law Journal , Vol. 5, No. 4, 2016, hlm. 5
Internasional. Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing – masing stelsel hukum yang berlaku terhadap masing – masing pihak yang terlibat. 3
Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) sah apabila dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di Negara tempat perkawinan dilangsungkan. Dan bagi WNI tidak melanggar UU Perkawinan, seperti diatur dalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga Negara Indonesia (WNI) atau seorang warga Negara Indonesia (WNI) dengan warga Negara asing (WNA) adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. ”4
K e b a n y a k a n   o r a n g   y a n g melangsungkan perkawinan, pada umumnya mereka tidak memikirkan
3 Ibid ., hlm. 7-8
4 Irma Devita Purnamasari, 2014, Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris , Mizan Pustaka, Bandung, hlm 157
tentang akibat perkawinannya terhadap harta kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitikberatkan pada hukum keluarganya. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, karena orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus, sehingga dibutuhkan adanya harta benda dalam perkawinan tersebut. 5
Salah satu masalah yang krusial sekarang ini, yakni terkait kepemilikan tanah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam harta bersama akibat terjadinya perkawinan campuran. Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dinyatakan, bahwa : “Orang asing yang setelah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula WNI yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika dalam jangka tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”
5 J. Andy Hartanto, 2012, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm.1
Yang diatur dalam undang-undang tersebut diatas adalah larangan bagi orang asing (WNA) terhadap hak atas tanah dengan status hak milik akibat percampuran harta dalam perkawinan Pasal 21 ayat (3). Sedangkan bagi WNI seharusnya tetap berlaku aturan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1),  yakni “hanya warga Indonesia yang berhak atas hak milik”. Dalam Pasal 21 ayat (1) undang-undang tersebut di atas, jelas bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) tanpa terkecuali berhak atas tanah dengan status hak milik. Namun, pada kenyataannya hak atas tanah dengan status hak milik bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dalam perkawinan campuran sangat dipengaruhi dengan adanya perjanjian perkawinan.
Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan status hak atas tanahnya menjadi dipersamakan dengan pasangan Warga Negara Asing- nya, yakni hanya sebatas hak pakai. Dikarenakan terjadi percampuran harta dengan pasangan Warga Negara Asing- nya yang mana Warga Negara Asing (WNA) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria adalah pemegang hak atas tanah dengan status hak pakai dan tidak diperbolehkan memegang hak milik.
Munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang dalam amar putusannya salah satunya mengadili Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.
Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi bahasan dalam artikel ini :
1.  B a g a i m a n a   p e n g a t u r a n   h a k kepemilikan atas tanah bagi pelaku kawin campur di Indonesia?
2.  Bagaimana hak kepemilikan atas tanah bagi pelaku kawin campur pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 ?

## B.  Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis normatif. Metode yuridis normatif yang sering juga disebut sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu merupakan suatu penelitian yang mengacu pada analisis hukum baik dalam arti law as it is written in the book, maupun dalam arti law as it isdecided by judge through judicial process. 6 Penelitian normatif yang
6 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Malang,
dilakukan dengan cara meneliti data berupa norma-norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak atas tanah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku perkawinan campur.

## C. Pembahasan

## 1.  Pengaturan Hak Kepemilikan Atas
Tanah Bagi Pelaku Kawin Campur di Indonesia.
Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air dan ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut. 7
Dalam KUHPerdata pengaturan harta perkawinan secara eksplisit menganut asas percampuran meyeluruh 8 , hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 119 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain. Selanjutnya pada Pasal 119 ayat (2) KUHPerdata dinyatakan bahwa “persatuan percampuran harta
hlm 302 7 A.P. Parlindungan, 1990, Komentar Atas Undang- Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, hlm 25
8 Titik Triwulan Tutik, 2009, Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia , Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm 129
itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan dengan suatu persetujuan antara suami-isteri.”
Pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan campuran sebagai salah satu akibat hukum perkawinan, dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) tunduk pada asas lex loci celebrationis, dikarenakan perkawinan campuran merupakan perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) yang di langsungkan di Indonesia. Maka dari itu, pengaturan harta benda perkawinan dalam perkawinan campuran merujuk Pasal 59 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut  : ”Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang- undang perkawinan ini. “
S elanjutnya, p enger tian dan pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan diatur dalam Bab VII salah satunya ialah Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yaitu “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.“ Harta benda yang dimaksud benda yang tidak bergerak seperti tanah maupun bangunan.
Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa berupa sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan baik yang langsung untuk kehidupanya seperti misalnya untuk bercocok tanam atau untuk mencukupi kebutuhan tempat tinggal/perumahan, maupun untuk melaksanakan usahanya seperti untuk tempat perdagangan, industri,
pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya. 9
Hak penguasaan atas tanah berisi wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. 10
Hak atas tanah termasuk salah satu hak perseorangan atas tanah. Hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum) untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan, dan/atau mengambil manfaat dari tanah tertentu.
Hak atas tanah adalah hak yang m e m b e r i k a n   w e w e n a n g   u n t u k mempergunakan permukaan bumi atau tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang- Undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 11
Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi seluruh rakyat, mempunyai
9 Suardi, 2005, Hukum Agraria , Badan Penertbit IBLM, Jakarta, hlm 1
10 Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, hlm 24
11 Samun Ismaya, 2011, Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 61
wewenang berdasar hak menguasai dari Negara sesuai Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu :
a.  Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
b.  M e n e n t u k a n   d a n   m e n g a t u r hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
c.  M e n e n t u k a n   d a n   m e n g a t u r hu bu ng an - hu bu ng an   hu ku m antara orang-orang dan perbuatan- perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut digunakan untuk tujuan mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Atas dasar hak menguasai dari Negara tersebut, ditentukan adanya macam- macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.
Adapun macam-macam hak atas tanah di Indonesia ialah sebagai berikut: a.  Hak Milik
Hak milik yaitu hak turun-temurun yang dapat diteruskan pada ahli warisnya. Hak ini merupakan hak tertua dan terkuat karena memiliki jangka waktu yang tidak terbatas dan merupakan induk dari hak-hak lainnya. Adapun yang berhak atas hak milik adalah Warga Negara Indonesia dan badan hukum
Indonesia yang ditentukan UUPA. 12
Bersifat turun menurun artinya hak milik tidak hanya berlangsung selama hidupnya orang yang oleh ahli warisnya apabila pemiliknya meninggal dunia. 13 Terkuat menunjukan: 14
a.  Jangka waktu haknya tidak terbatas
b.  Hak yang terdaftar dan adanya tanda bukti hak terpenuh artinya : 1)  Hak milik itu memberikan kewenangan kepada yang empunya yang paling luas jika dibandingkan dengan hak lain.
2)  Hak milik merupakan induk dari hak-hak lain artinya seorang pemilik tanah bisa memberikan tanah kepada pihak lain dengan hak-hak kurang dari pada hak milik.
3)  Hak milik tidak berinduk kepada hak atas tanah lain, karena hak milik adalah hak yang paling penuh, sedangkan hak lain kurang penuh.
4)  D i l i h a t   d a r i peruntukannya hak milik juga tidak terbatas.
Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUPA “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.” Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Peralihan hak milik atas tanah karena perbuatan hukum dapat terjadi apabila pemegang
12 Zainal Asikin, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 175
13 Wibowo T.Sutardi, Pengertian Hak Milik, www. jurnalhukum.com/hak-milik/, diakses pada 15 Agustus 2019
14 Ibid.
hak milik atas tanah dengan sengaja mengalihkan hak yang dipegangnya kepada pihak lain. Sedangkan peralihan hak milik atas tanah karena peristiwa hukum, terjadi apabila pemegang hak milik atas tanah meninggal dunia, maka dengan sendirinya atau tanpa adanya suatu perbuatan hukum disengaja dari pemegang hak, hak milik beralih kepada ahli waris pemegang hak. Peralihan hak milik atas tanah dapat dilakukan dengan cara :
1.  Jual beli
2.  Tukar menukar
3. Hibah
4. Warisan 15
Ketentuan mengenai Hak Milik (HM) disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA. Secara khusus hak milik diatur dalam Pasal 20 s.d Pasal 27 UUPA. Selanjutnya, hak milik diatur juga di dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 56 UUPA. 16
b.  Hak Guna Usaha
Pasal 28 ayat (1) UUPA yang dimaksud dengan hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 UUPA, guna usaha pertanian, perikanan, atau peternakan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menambahkan guna perusahaan perkebunan.
15 Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Waris , Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm 50
16 Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria ‘Kajian Komprehensif’ , Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, hlm 92
Sifat dan ciri Hak Guna Usaha (HGU): 17
a.  Hak atas tanah yang kuat, artinya tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap ganggungan pihak lain.
b.  Dapat beralih dan dialihkan.
c.  Jangka waktunya terbatas, artinya suatu waktu pasti berakhir.
d.  Dapat dilepaskan oleh pemegang hak, sehingga tanahnya menjadi milik negara.
Adapun subjek hukum hak guna usaha adalah Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia (badan hukum Indonesia). Ketentuan mengenai hak guna usaha (HGU) disebutkan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 28 s.d Pasal 34 UUPA. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UUPA, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah, yang secara khusus diatur dalam Pasal 2 s.d Pasal 18. 18
c.  Hak Guna Bangunan
Pasal 35 UUPA yang dimaksud hak guna bangunan, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan bisa diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.
17 Supriadi, 2007, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 118-124
18 Ibid., hlm 101
Hak guna bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri. 19 HGB terdiri dari beberapa jenis, antara lain : 1)  Hak guna bangunan atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian oleh BPN atau pejabat yang ditunjuk. Biasanya jangka waktu yang diberikan oleh pemerintah mengenai hak guna bangunan selama 30 tahun dan dapat diperpanjang p a ling l ama 20 t a hun. Permohonan perpanjangan a t a u   p e m b a r u a n   h a k harus diajukan selambat- lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan tersebut.
2)  Hak guna bangunan atas hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul dari pemegang hak pengelolaan.
3)  Hak guna bangunan atas tanah hak milik terjadi dengan pemberian hak oleh pemegang hak milik dengan akta perjanjian yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT). 20
Adapun subjek hukum hak guna bangunan adalah Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ketentuan mengenai hak guna bangunan (HGB) disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf
19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 35 Ayat (1)
20 Ibid., Pasal 24 ayat (2)
c UUPA. secara khusus diatur dalam Pasal 28 s.d 34 UUPA. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna bangunan berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UUPA, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 yang secara khusus diatur dalam Pasal 19 s.d Pasal 38.
d.  Hak Pakai Pasal 41 ayat (1) UUPA memberikan pengertian hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang- undang ini.
Subjek hukum dari hak pakai adalah Warga  Negara Indonesia (WNI), orang asing (WNA) yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, Departemen, lembaga pemerintah non departemen dan Pemerintah Daerah, Badan-badan keagamaan dan sosial serta Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan Internasional. 21
Salah satu yang mendapat perhatian serius dari pemberian Hak Pakai atas tanah adalah terpenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang
21 Zainal Asikin, Op.Cit., hlm 177
Hak Pakai atas tanah yang diberikan kepadanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dinyatakan bahwa pemegang Hak Pakai berkewajiban :
a.  Membayar uang pemasukan  yang jumlah dan cara pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, perjanjian penggunaan tanah Hak Pengolaan atas tanah dalam perjanjian pemberian Hak Pakai.
b.  Menggunakan tanah sesuai  dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaiman ditetapkan dalam keputusan  pemberiannya, atau perjanjian penggunaan tanah Hak Pengelolaan atau perjanjian Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
c.  Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.
d.  Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Pakai kepada negara, pemegang Hak Pengelolaan atau Pemegang Hak Milik sesudah Hak Pakai tesebut hapus.
e.  Menyerahkan sertifikat Hak Pakai yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. 22
Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) UUPA menerangkan Pemberian Hak Pakai atas tanah baik pada tanah negara, maupun Hak Pengelolaan tetap harus didaftar di Kantor Pertanahan dalam buku
22 Supriadi, Loc.Cit.
tanah, sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Pakai diberikan setifikat hak atas tanah.
Sementara itu, bagi Hak Pakai atas tanah Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pemberian Hak Pakai tanah Milik wajib didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan. Oleh karena itu, Hak Pakai atas tanah Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak saat pendaftarannya di Kantor Pertanahan. Tata cara pemberian dan pendaftaran Hak Pakai atas tanah Hak Milik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3). 23
Ketentuan mengenai hak pakai (HP) disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 43 UUPA. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pakai berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UUPA, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 yang secara khusus diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 58. 24
e.  Hak Sewa Untuk Bangunan Pasal 44 ayat (1) UUPA Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.
Pasal 45 UUPA menerangkan yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah Warga Negara Indonesia, orang
23 Ibid.,
24 Urip Santoso, Op.Cit., hlm 118
asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
Berdasarkan uraian hak atas tanah tersebut diatas maka dapat diambil pengertian bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) berhak atas tanah dengan status apapun tanpa terkecuali. Namun tidak pada pelaku kawin campur yang tidak mengadakan perjanjian perkawinan sebelum maupun pada saat perkawinan terjadi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi : “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”
A r t i ny a   m e nu r ut   ke te ntu an tersebut diatas apabila Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku kawin campur tidak mengadakan perjanjian kawin sebagaimana telah dijelaskan maka segala sesuatu termasuk hak atas benda tidak bergerak seperti tanah tidak dapat dimiliki terkecuali dengan menggunakan hak pakai atau hak sewa untuk bangunan dikarenakan tidak adanya pemisahan harta kekayaan yang berakibat pencampuran harta dan segala sesuatu yang didapatkan selama perkawinan menjadi milik bersama termasuk kepemilikan atas tanah dan bangunan.

## 2.  Hak Atas Tanah Bagi Pelaku Kawin Campur Pasca Putusan Mahkamah Konst itu si   Nom or   6 9 / P U U - XIII/2015
Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. 25
Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki- laki dengan seorang wanita. 26 Hukum perkawinan sebagai bagian dari Hukum Perdata ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan- perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. 27
Ketentuan mengenai perkawinan secara rinci telah diatur dalam UU Perkawinan yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975. Dalam undang-undang itu ditetapkan mengenai perkawinannya sendiri, akibat perkawinan dan perkawinan campuran. S elanjutnya menurut ketentuan
25 Soedharyo  Soimin,  2004, Hukum  Orang  Dan Keluarga:  Perspektif  Hukum  Perdata  Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat , Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6
26 Titik Triwulan Tutik, Op.Cit., hlm 106.
Pasal 58 UU Perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan campuran dapat berakibat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan. 28
Perkawinan campuran di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  (Pasal 57 sampai Pasal 62 juncto Pasal 56). Di dalam Pasal 60 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti syarat- syarat perkawinan yang ditentukan telah dipenuhi oleh pihak masing- masing. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing, oleh mereka yang berwenang mencatat perkawinan diberi Surat Keterangan bahwa syarat- syarat tersebut telah dipenuhi. Dengan demikian, tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran. 29
Pasal 24 ayat (4) UUPA menerangkan, bahwa selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik. Ini berarti, bahwa ia selama itu dalam hubungannya dengan soal pemilikan tanah dipersamakan dengan orang asing. Maka pasal di atas, menekankan bahwa yang boleh mempunyai tanah dengan Hak Milik hanyalah warga Negara Indonesia (WNI) tunggal saja.
28 Tolib Setiady, 2009, Intisari  Hukum  Adat Indonesia, Alfabeta, Bandung, hlm 254
29 R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991, Hukum  Orang  dan  Keluarga , Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 31-32.
Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku perkawinan campuran tidak dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun di atas tanah HGB. Hal ini karena dalam Pasal 35 UU Perkawinan dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasangan berstatus Warga Negara Asing (WNA) turut menjadi pemilik atas harta pihak yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). Oleh karena itu, tidak diperbolehkan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku perkawinan campuran memegang Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Guna Usaha (HGU).
Akan tetapi bagi Warga Negara Indonesia dalam perkawinan campuran bisa memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), ataupun Hak Guna Usaha (HGU), dengan catatan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah dengan Warga Negara Asing (WNA), yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka tidak akan terjadi percampuran harta kekayaan sehingga harta yang dimiliki oleh para pihak tersebut akan menjadi milik masing-masing pihak.
Perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta tersebut harus dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan. Ini sesuai dengan definisi Perjanjian Perkawinan ( prenuptial agreement ) dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu pada waktu atau sebelum
perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
Perjanjian kawin tersebut sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan tetapi dibuat secara notariil yaitu dimana perjanjian tersebut dibuat dihadapan notaris dan dicatatkan oleh lembaga pencatat perkawinan, yaitu bagi yang beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi non Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil (Pasal 29 UU Perkawinan). Apabila tidak disahkan pada pegawai pencatat perkawinan terkait, maka secara hukum, perkawinan yang berlangsung tersebut dianggap sebagai perkawinan percampuran harta.
Ditinjau dari aspek perlindungan hukum, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak hari didaftarkannya dalam register umum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan. Sedangkan apabila perkawinannya dilangsungkan di luar negeri, maka harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana akta perkawinannya telah didaftarkan (Pasal 152 KUH Perdata).
Mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur didaftarkannya suatu Perjanjian Perkawinan dalam register umum hendaknya tidak dianggap mudah, karena hal itu juga merupakan suatu hal penting, sebab apabila seluruhnya
tidak didaftarkan dalam register umum atau sebagian saja yang didaftarkan ke dalam register umum, maka terhadap pihak ketiga seluruhnya atau sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin yang tidak didaftarkan itu, tidak berlaku atau dianggap tidak ada oleh pihak ketiga. Didaftarkannya perjanjian perkawinan dalam register umum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap adanya penyalahgunaan terhadap perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian perkawinan, jika menyangkut masalah harta kekayaan dan tidak boleh melanggar ketentuan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan, serta tidak memperjanjikan hal-hal yang menyimpang mengenai hak dan kewajiban suami dan istri sebagaimana yang telah diatur dalam undang- undang. 30
UU Perkawinan menggariskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dimana kedua belah pihak memiliki hak yang sama atas harta tersebut. Kecuali, kedua belah pihak membuat Perjanjian Perkawinan untuk menghindari percampuran harta secara hukum. 31
Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur “ Mahkamah
30 Sri Ahyani, “ Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 85 - 86
31 Irma Devita Purnamasari, Op.Cit , hlm 167
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar,…..”
Selain itu dipertegas kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman mengatur “Mahkamah Konstitusi berwenang megadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
a.  Menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” . Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu mengcover keseluruhan kemungkinan-kemungkinan yang berkembang di masyarakat salah satunya ialah perkawinan campuran.
Sejak munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015 yang diajukan pemohon Ike Farida seorang pelaku kawin campur yang tidak mengetahui akan ketentuan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan Pasal 29 ayat (1), dengan pokok permohonan pengajuan konstitusionalitas norma Undang- Undang, in casu Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 36 ayat (1) UU No 5 tahun 1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 21 ayat (1), (3), (4) serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
Menurut pemohon berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 21 ayat (1), (3), (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan merampas hak konstitusionalnya sebagai Warga Negara. Hak konstitusional pemohon tersebut, antara lain, hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Setiap orang (warga negara) ingin memiliki atau memberikan bekal bagi dirinya dan anak-anaknya untuk masa depan yang salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan yang bertujuan sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, dan juga sebagai tabungan atau bekal di masa depan.
Dalam amar putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon Ike Farida untuk sebagaian. Diantaranya Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau
selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuataan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;
Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga” .
Maka dari itu pasca putusan Ma h kama h Konst itusi ters ebut Pasal 29 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku kawin campur dapat mengadakan perjanjian
perkawinan ( Prenuptial Agreement) yang semula hanya dapat diadakan sebelum atau pada saat perkawinan terjadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) tersebut  akan tetapi kini pelaku kawin campur yang tidak mengetahui akan ketentuan perjanjian perkawinan maka perjanjian perkawinan dapat diadakan sebelum dan selama perkawinan terjadi (setelah perkawinan terjadi).
Artinya Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah melakukan perkawinan campuran yang kemudian membuat perjanjian perkawinan dan menyepakati terjadinya pemisahan harta kekayaan pasca perjanjian perkawinan tersebut maka Warga Negara Indonesia pelaku kawin campur tersebut akan dapat memiliki Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun di atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB), dengan membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu sebelum membeli tanah dan bangunan.

## D. Kesimpulan
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.” Bagi pelaku perkawinan campuran antara WNI dengan WNA yang menikah di Indonesia maka mereka diharuskan tunduk pada undang-undang ini.
UUPA menegaskan bahwa selama seseorang di samping kewarganegaraan I n d o n e s i a   ( W N I )   m e m p u n y a i
kewarganegaraan asing yang tejadi akibat perkawinan nya dengan Warga Negara Asing (WNA), maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak atas satuan Rumah Susun (HGB). Melainkan hanya diperbolehkan menggunakan Hak Pakai atau Hak Sewa atas Bangunan.
Akan tetapi pasca munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bagi Warga Negara Indonesia (WNI) pelaku perkawinan campuran yang menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengetahui akan pembuatan perjanjian tertulis terkait pemisahan harta yang biasa disebut perjanjian perkawinan (prenuptian agreement) dan karenanya menimbulkan akibat tidak dapat memiliki hak atas tanah selain dari pada Hak Pakai atau Hak Sewa atas bangunan.
Maka dengan adanya putusan Ma h kama h Konst itusi ters ebut memberikan angin segar bagi pelaku perkawinan campur yang sebelum atau pada saat perkawinan tidak mengadakan perjanjian perkawinan dikarenakan tidak mengetahui akan adanya perjanjian perkawinan. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perjanjian perkawinan yang mana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang artinya dapat dilakukan sebelum dan selama masa perkawinan guna melindungi hak konstitusional pelaku kawin campur tersebut dalam hal kepemilikan atas tanah.

## Daftar Pustaka
Buku Asikin, Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta Harsono, Boedi, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya , Djambatan, Jakarta Hartanto, J. Andy, 2012, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan , Laksbang Grafika, Yogyakarta Ibrahim Johnny, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Malang.
Samun Ismaya, 2011, Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu, Yogyakarta Manan, Abdul, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , Kencana Prenada Media Group, Ed. I, Cet.I, Jakarta Muhammad, Abdulkadir, 1990, Hukum Waris, Remaja Rosda Kar ya, Bandung Parlindungan, A.P., 1990, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria , Alumni, Bandung
Prawirohanidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan, 1991, Hukum Orang dan Keluarga , Airlangga University Press, Surabaya Purnamasari, Irma Devita, 2014, Kiat- kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris , Mizan Pustaka, Bandung Santoso, Urip, 2012, Hukum Agraria ‘Kajian Komprehensif ’ , Kencana
Prenada Media Group, Ed. I, Cet. I, Jakarta Setiady, Tolib, 2009, Intisari Hukum Adat Indonesia , Alfabeta, Bandung Soimin, Soedharyo, 2004, Hukum  Orang Dan  Keluarga:  Perspektif  Hukum Perdata  Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat , Sinar Grafika, Jakarta Suardi, 2005, Hukum Agraria, Badan Penertbit IBLM, Jakarta Subekti,  R, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) , Pradnya Paramita, Jakarta Supriadi, 2007, Hukum Agraria , Sinar Grafika, Jakarta Tutik, Titik Triwulan, 2006, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia , Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta

## Jurnal
Ade Nurhidayat, Herni Widanarti, K a s h a d i ,   “A n a l i s i s   Yu r i d i s Perkawinan Campuran Pria Warga Negara Asing (Wna) Menikah Dengan Wanita Warga Negara Indonesia (Wni) Menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974”, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, 2016.
Sri Ahyani, “ Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/ PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Jurnal Wawasan Yuridika , Vol. 2, No. 1, 2018.

## Sumber Lainnya

## Wibowo T.Sutardi, Pengertian Hak
Milik, www.jurnalhukum.com/hak- milik/, diakses pada 15 Agustus 2019

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960

## Nomor 104

## Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 9 / P U U - X I I I / 2 0 1 5   t e nt a n g Pengujian Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan