Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## SYARAT DAN PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENCABUTAN SURAT WASIAT OLEH NOTARIS BERDASARKAN KUHPerdata DAN PERATURAN JABATAN NOTARIS
Oleh: Aprilianti apriliantiunila@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Lampung

## Abstrak
Apabila ada orang yang meninggal dunia (pewaris) maka hak dan kewajibannya terhadap  harta  kekayaannya  tidak  serta  merta  berhenti  akan  tetapi  akan  beralih kepada  anggota  keluarganya  yang  masih  hidup  atau  disebut  sebagai  ahli  waris. Jika  seorang  yang  meninggal  dunia  tersebut  tidak  menetapkan  segala  sesuatu tentang  harta  warisannya  maka  terhadap  harta  yang  akan  dilakukan pembagiannya  berdasarkan  undang-undang (ab  intestato) ,  sedangkan  jika seseorang  itu  sebelum  meninggal  telah  menuliskan  kehendaknya  dalam  sebuah akta,  maka  pewarisannya  tersebut  dibagi  berdasarkan  surat  wasiat (testament) . Surat wasiat (testament) merupakan sebuah permintaan terakhir dari orang yang meninggal  agar  kehendaknya  dilaksanakan  setelah  ia  meninggal  dunia.  Surat wasiat  tersebut  dibuat  oleh  seorang  notaris  atas  permintaan  orang  yang mempunyai  harta  kekayaan.  Notaris  sebagai  pejabat  pembuat  akta,  berperan untuk  membuat  suatu  akta  yang  mempunyai  sifat  autentik  yang  mempunyai kekuatan  hukum  yang  jauh  lebih  kuat  dibanding  dengan  akta  dibawah  tangan. Surat  wasiat  yang  telah  dibuat  tidak  selalu  merupakan  wasiat  yang  bersifat permanen,  namun  bisa  saja  pembuat  wasiat  berfikir  ulang  untuk  menyatakan bahwa  surat  wasiat  itu  siap  dilaksanakan  jika  ia  meninggal  dunia.  Surat  wasiat dapat dicabut kembali olehnya melalui seorang notaris.
Kajian  penelitian    secara  komprehensif  dengan  sifat  penelitiannya  deskriptif dengan  pendekatan  normatif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder yang  bersumber  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Setelah data terkumpul, diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.
Surat  wasiat  merupakan  suatu  pernyataan  terakhir  dari  si  pembuat  surat  wasiat kepada  orang-orang  yang  berhak  menerima.  Kehendak  terakhir  adalah  suatu pernyataan  kehendak  yang  sepihak  dan  suatu  perbuatan  hukum  yang mengandung  suatu  perbuatan  pemindahan  hak  milik  mengenai  harta  kekayaan yang  dituangkan  dalam  bentuk  akta  tertulis  yang  khusus,  yang  setiap  waktu dapat  dicabut  dan  berlaku    dengan  meninggalnya  pemilik  harta  kekayaan. Pembuatan  surat  wasiat  harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan dalam undang-undang, dalam hal ini pernyataan kehendak terakhir (wasiat)  atau untuk  mencabut  haruslah  memenuhi  syarat-syarat  yang  tercantum  dalam KUHPerdata  dan  Peraturan  Jabatan  Notaris.  Sebelum  pembuat  wasiat  meminta
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
untuk dibuatkan akta wasiat umum, notaris wajib meminta identitas dari pembuat wasiat dan juga saksi yang hadir dihadapan notaris. Ketentuan dalam pembuatan surat wasiat agar wasiat itu berlaku sah maka syarat-syarat  yang harus dipenuhi adalah :
a. Pasal  897  KUHPerdata,  menyatakan  orang  yang  membuat  wasiat  harus telah mencapai usia 18 tahun atau yang telah kawin sebelum mencapai usia tersebut.
b. Pasal 895 KUHPerdata , pembuar wasiat harus memiliki akal pikiran  yang sehat.
c. Harus  memenuhi  tatacara  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Pembuat wasiat harus cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum.
d. Syarat  administrasi  harus  membawa  identitas  diri  dan  Kartu  Keluarga. Pasal  30  (2)  UU  No.30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  menyatakan bahwa  penghadap  (permbuat  wasiat)  harus  dikenal  oleh  notaris  ataupun diperkenalkan 2 (dua) orang saksi dan pengenalan tersebut harus dituliskan dalam  akta.  Hal  ini  berarti  notaris  telah  menjalankan  tugasnya  sesuai dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  KUHPerdata  dan  Peraturan  Jabatan Notaris.
Bila  pembuat  wasiat  berkeinginan  untuk  mencabut  surat  wasiatnya  yang terdahulu,  maka  notaris  mengikuti  kehendak  pembuat  surat  wasiat  untuk mencabut  atau  menarik  kembali  surat  wasiat.  Pencabutan  surat  wasiat  adalah suatu tindakan yang tegas dari pembuat wasiat untuk mencabut surat wasiat yang dibuatnya, pencabutan surat wasiat dapat dilakukan setiap saat ketika orang yang membuat surat wasiat tersebut belum meninggal dunia.. Syarat pencabutan surat wasiat  pada  dasarnya  sama  dengan  syarat  pembuatan  ,  karena  mereka  yang membuat  surat  wasiat  tersebut  merupakan  orang  yang  cakap  melakukan perbuatan hukum. Akibat hukum pembuatan surat wasiat adalah beralihnya harta kekayaan dari pembuat wasiat kepada ahli waris, seluruh hak dan kewajiban dari harta  kekayaan  yang  tertera  dalam  surat  wasiat  baru  akan  diterima  ketikan pembuat wasiat meninggal dunia.Apabila pembuat wasiat melakukan pencabutan terhadap surat wasiat yang telah dibuatnya, maka akibat hukumnya adalah surat wasiat itu batal demi hukum yang menyebabkan bahwa surat wasiat itu dianggap tidak pernah ada.
Kata Kunci: Surat Wasiat, Notaris, Jabatan Notaris.

## I. PENDAHULUAN
Setiap  manusia  pasti  akan  mengalami  suatu  peristiwa  yang  sangat  penting  dan tak  dapat  dihindari  dalam  hidupnya.  Peristiwa  tersebut  adalah  ketika  seorang meninggal dunia. Apabila ada orang  yang  meninggal dunia (pewaris)  maka hak dan  kewajibannya  terhadap  harta  kekayaannya  tidak  serta  merta  berhenti  akan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
tetapi  akan  beralih  kepada  anggota  keluarganya  yang  masih  hidup  atau  disebut sebagai  ahli  waris.  Beralihnya  kepemilikan  harta  kekayaan  orang  yang meninggal  dunia  disebut  proses  pewarisan.  Jika  seorang  yang  meninggal  dunia tersebut  tidak  menetapkan  segala  sesuatu  tentang  harta  warisannya  maka terhadap  harta  yang  akan  dilakukan  pembagiannya  berdasarkan  undang-undang (ab intestato) , sedangkan jika seseorang itu sebelum meninggal telah menuliskan kehendaknya dalam sebuah akta, maka pewarisannya tersebut dibagi berdasarkan surat wasiat (testament) .
Surat wasiat (testament) merupakan sebuah permintaan terakhir dari orang yang meninggal  agar  kehendaknya  dilaksanakana  setelah  ia  meninggal  dunia. Kehendak  tersebut  dapat  berupa  peralihan  harta  kekayaan,  hutang  maupun kehendak  yang  lain.  Surat  wasiat  tersebut  dibuat  oleh  seorang  notaris  atas permintaan  orang  yang  mempunyai  harta  kekayaan.  Pasal  875  KUHPerdata menyatakan  pengertian  surat  wasiat  adalah  akta  yang  memuat  pernyataan sesorang  tentang  apa  yang  dikehendaki  akan  terjadi  setelah  ia  meninggal  dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.
Notaris sebagai pejabat pembuat akta, berperan untuk membuat suatu akta yang mempunyai  sifat  autentik  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  jauh  lebih kuat  dibanding  dengan  akta  dibawah  tangan.  Pembuatan  surat  wasiat  dibuat dihadapan  seorang  notaris  yang  akan  melegalkan  isi  dari  surat  wasiat  tersebut sehingga  ketika  orang  yang  mempunyai  kehendak  meninggal  dunia  dan  surat wasiat itu mulai berlaku maka surat wasiat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah  dan  harus  segera  dilaksanakan.  Pembuatan  surat  wasiat  merupakan  wadah bagi  pemilik  harta  kekayaan  untuk  menyatakan  kehendaknya  secara  bebas, walaupun  masih  dalam  batas-batas  yang  telah  ditentukan  oleh  undang-undang, selain itu pembuatannya tanpa dipengaruhi oleh orang lain termasuk notaris yang bersangkutan.  Ketika  seseorang  datang  ke  notaris  dengan  maksud  untuk membuat  surat  wasiat,  tentunya  orang  tersebut  telah  hadir  secara  sadar  dan memang berencana agar kehendaknya ditulis dalam sebuah akta autentik.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Surat  wasiat  yang  telah  dibuat  tidak  selalu  merupakan  wasiat  yang  bersifat permanen,  namun  bisa  saja  pembuat  wasiat  berfikir  ulang  untuk  menyatakan bahwa  surat  wasiat  itu  siap  dilaksanakan  jika  ia  meninggal  dunia.  Surat  wasiat dapat dicabut kembali olehnya melalui seorang notaris.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  perlu  adanya  telaah  atau  kajian  (penelitian) tentang syarat dan prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat oleh notaris berdasarkan KUHPerdata dan Pengaturan Jabatan Notaris .

## II. METODE PENELITIAN
Kajian  penelitian    secara  komprehensif  dengan  sifat  penelitiannya  deskriptif dengan  pendekatan  normatif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder yang  bersumber  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Setelah data terkumpul, diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Surat Wasiat, Notaris dan Akta
Pasal  874  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  harta  peninggalan  seseorang  yang meninggal  dunia  adalah  kepunyaan  ahli  waris  menurut  undang-undang, sepanjang pewaris tidak menetapkan lain dengan surat wasiat. Dari pasal tersebut dapat  diartikan  bahwa  ada  kemungkinan  suatu  harta  peninggalan  diwariskan berdasarkan  undang-undang  ( ab  intestato) dan  berdasarkan  surat  wasiat ( testamen) .
Biasanya  seseorang  mempunyai  keinginan  pada  waktu  hidupnya,  khususnya mengenai  harta  kekayaannya.  Ada  keinginan  agar  harta  kekayaannya  diberikan kepada  seseorang  sesuai  dengan  kehendaknya.  Keinginan  pewaris  terkadang menyimpang  dari  ketentuan  hukum  waris  yang  berlaku,  menganggap  bahwa pembagian waris berdasarkan undang-undang tidak sesuai dengan keinginannya. Dalam  hal  ini  maka  pewaris  membuat  suatu  akta  atau  surat  tertulis  yang  berisi pernyataan  kehendak  terakhir  terhadap  harta  kekayaannya  apabila  ia  meninggal
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
dunia. 1 Surat  wasiat  bukan  merupakan  suatu  perjanjian,  karena  suatu  perjanjian mensyaratkan adanya suatu kesepakatan mereka yang membuatnya. Dalam  surat wasiat  menimbulkan  suatu  perikatan,  antara  pewaris  dan  orang  yang  ditunjuk untuk  menerima  surat  wasiat.  Surat  wasiat  atau  suatu  akta  yang  memuat pernyataan seseorang tentang apa yang akan dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, terhadap harta kekayaannya.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  875  KUHPerdata,  surat  wasiat  adalah  suatu  akta yang  berisi  pernyataan  seseorang  tentang  apa  yang  akan  terjadi  setelah  ia meninggal  dunia  dan  yang  olehnya  dapat  ditarik  kembali.  Surat  wasiat merupakan suatu pernyataan terakhir dari si pembuat surat wasiat kepada orang- orang  yang  berhak  menerima.  Kehendak  terakhir  adalah  suatu  pernyataan kehendak  yang  sepihak  dan  suatu  perbuatan  hukum  yang  mengandung  suatu perbuatan  pemindahan  hak  milik  mengenai  harta  kekayaan  yang  dituangkan dalam  bentuk  akta  tertulis  yang  khusus,  yang  setiap  waktu  dapat  dicabut  dan berlaku  dengan meninggalnya pemilik harta kekayaan.
Surat  wasiat  mempunyai  dua  macam  kedudukan  yaitu  sebagai  surat  wasiat  dan sebagai  akta  notaris.  Sebagai  surat  wasiat  berlaku  terhadapnya  ketentuan  dalam KUHPerdata  dan  sebagai  akta  notaris  terhadapnya  diberlakukan  ketentuan Peraturan Jabatan Notaris (PJN). 2
Jika  sesuatu  kehendak  untuk  menimbulkan  suatu  hak  dan  kewajiban  bagi sesorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum sehingga jika pernyataan kehendak itu berupa surat wasiat maka surat itu hanya  mempunyai  kekuatan  akta  dibawah  tangan  dan  belum  menjadi  alat  bukti yang  kuat.  Maka  lebih  baik  jika  membuat  suatu  wasiat  memenuhi  2  macam surat, yaitu sebagai surat wasiat dan sebagai akta notaris.
Surat  wasiat  merupakan  suatu  ”akta”  dengan  syarat  bahwa  suatu  surat  wasiat harus berbentuk suatu tulisan  (suatu yang berbentuk tertulis).
1 Aprilianti dan Rosida Idrus,2015. Hukum Waris Menurut KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek). Edisi Revisi. Justice Publisher, FH Unila. Hlm. 88
2 GHS Lumban Tobing, 2004. Peraturan Jabatan Notaris , Penerbit Erlangga, Jakarta. Hlm.165
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Kata-kata “apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia”berarti bahwa surat wasiat  baru  berlaku  jika  pembuatnya  telah  meninggal  dunia,  oleh  karena  itu suatu  surat  wasiat  disebut  kehendak  terakhir.  Setelah  pembuat  surat  wasiat meninggal dunia maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi.
Kata-kata “surat wasiat dapat dicabut kembali” syarat ini penting karena ini pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dalam bentuk lain. Pewarisan dengan surat wasiat tidak mengenal penggantian tempat, akibatnya adalah kalau seorang yang sedianya  mendapat  warisan  berdasarkan  surat  wasiat  itu  meninggal  dunia  lebih dahulu dari pewaris maka surat wasiat itu tidak dapat dilaksanakan. 3
Isi suatu surat  wasiat tidak terbatas pada hal-hal yang mengenai harta kekayaan harta  warisan  saja,  tetapi  dapat  juga  dilakukan  dengan  sah  penunjukan  seorang wali  untuk  anak-anak  yang  meninggal,  pengakuan  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  atau  pengangkatan  seorang  yang  dikuasakan  mengawasi  dan mengatur pelaksanaan surat wasiat. 4
Menurut Bentuknya, surat wasiat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu:
a. Olografis Testament (Surat wasiat yang ditulis sendiri)
Surat  wasiat  semacam  ini  biasanya  ditulis  dan  ditandatangani  oleh  pembuat wasiat.  Orang  yang  membuat  surat  wasiat  ini  menyerahkan  wasiatnya  kepada notaris, selanjutnya diarsipkan dan wajib disaksikan oleh dua orang saksi.
Pasal  933  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  kekuatan  surat  wasiat Olografis ini sebanding dengan kekuatan wasiat tak rahasia yang dibuat dihadapan notaris dan dianggap  terbuat  di  tanggal  dari  akte  penerimaan  oleh  notaris.  Pembuat  surat wasiat  dapat  menarik  kembali  surat  wasiatnya,  dilaksanakan  dengan  cara permintaan kembali yang dinyatakan dalam suatu akta otentik (akta notaris). 5
3 Op cit. Hlm.89
4 Titik Triwulan Tutik, 2008. Hukum Perdata Dalam Suatu Sistem Hukum Nasional. Prenada Media Grup, Jakarta. Hlm.269.
5 Oemarsalaim,  2006.  Dasar-Dasar  Hukum  Waris  di  Indonesia.  PT.Abdi  Mahasatya,  Jakarta. Hlm.100
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
b. Openbaar Testament (Surat Wasiat tak rahasia)
Surat wasiat ini wajib dibuat dihadapan seorang notaris dengan mengajukan dua orang  saksi.    Notaris  bertugas  mengawasi  agar  kehendak  terakhir  pemilik  harta warisan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. 6 Setelah itu notaris membacakan  isi  surat  wasiat  tersebut  dihadapan  pewaris    dan  dua  orang  saksi. Jika  pewaris  menyatakan  sudah  jelas  maka  surat  wasiat  itu  ditandatangani  oleh notaris, pewaris dan dua orang saksi.
c. Surat Wasiat Rahasia (Tertutup)
Pasal 940 dan Pasal 941 KUHPerdata bahwa pembuat wasiat diharuskan menulis sendiri  atau  bisa  pula  memerintahkan  orang  lain  untuk  menuliskan  keinginan terakhirnya  tersebut.  Setelah  itu  ia  harus  menandatangani  tulisan  tersebut, kemudian dimasukkan dalam sebuah sampul tertutup dan disegel serta kemudian diserahkan  kepada  notaris.  Penutupan  dan  penyegelan  itu  bisa  juga  dilakukan dihadapan  notaris  bersama  dengan  4  orang  saksi. 7 Sampul  yang  berisi  surat wasiat diserahkan kepada notaris dan akan dibuatkan akta yang dinamakan “ Acta Van  Super  Scriptie” yaitu  untuk  membenarkan  bahwa  sampul  tersebut  berisi surat wasiat, ditandatangani oleh pewaris, notaris dan 4 orang saksi.

## d. Codicil
Suatu  akta  dibawah  tangan  (  bukan  akta  notaris)  dimana  orang  yang  akan meninggalkan  warisan  menetapkan  hal-hal  yang  tidak  termasuk  dalam pemberian  atau  pembagian  warisan  itu  sendiri,  misalnya  membuat  pesanan- pesanan tentang penguburan mayatnya. 8
Menurut isinya, surat wasiat terbagi dalam 2 (dua) jenis:
a. Wasiat yang berisi ” Erfstelling” atau wasiat pengangkatan waris. Pasal 954
KUHPerdata , wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang  mewasiatkan  memberikan  kepada  seorang  atau  lebih,  seluruh  atau sebagian  (setengah,  sepertiga)  dari  harta  kekayaannya,  kalau  ia  meninggal
6 Ibid, hlm.102
7 Ibid, hlm.104
8 Mohd.Idris  Ramulyo,  1993.  Beberapa  Masalah  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Perdata  Barat.
PT.Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.54
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
dunia.  Orang-orang  yang  mendapat  harta  kekayaan  menurut  pasal  ini adalah  waris  di  bawah titel umum. 9 Orang  yang  ditunjuk  itu  dinamakan testamentaire  erfgenaam yaitu  ahli  waris  yang  menurut  wasiat  dan  sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “ onder algemene titel” 10
b. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau disebut “ Legaat”
Pasal  957  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  Hibah  wasiat  adalah  suatu penetapan  yang  khusus  didalam  suatu  testamen,  dengan  mana  yang mewasiatkan  memberikan  kepada  seorang  atau  beberapa  orang,  beberapa barang  tertentu,  barang-barang  dari  jenis  tertentu,  hak  pakai  hasil  dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalannya, menurut pasal ini disebut waris dibawah titel khusus. 11
Pasal  1  (1)  UU  No.2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  menyatakan  bahwa  Notaris adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilesensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai penandatanganan pada dokumen.
Peraturan  Jabatan  Notaris  1822  Pasal  171  menyatakan  bahwa  “seorang  notaris itu  adalah  pegawai  negeri  resmi  (umum),  dipanggil  dan  diangkat  guna membuatkan akta-akta dan kontrak-kontrak dan memberikan akta-akta itu suatu hal  yang  nyata,  setelah  itu  menetapkan  tanggal  yang  sebenarnya  dan menjamin/menyimpan  surat-surat  aslinya  dan  karena  itu  mengeluarkan  salinan (grossen),  terutama  salinan  yang  betul  dan  sebenarnya”.  Kamus  hukum menyatakan,  notaris  itu  adalah  “  Pejabat  umum  yang  satu-satunya  berwenang
9 H.Zaeni Asyhadie,2018. Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdata, Hukum Islam, Hukum Adat ).PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.233
10 Subekti, 1989, Pokok-Pokok Hukum Perdata. PT.Intermasa, Jakarta. Hlm.107
11 .Op. cit, hlm.233
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang  diharuskan  oleh  suatu  peraturan  umum  atau  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan  agar  dinyatakan  dalam  suatu  akta  autentik,  menjamin  kepastian tanggalnya,  menyimpan  akte  nya  dan  memberikan  grosse,  salinan  dan kutipannya,  semua  itu  sebegitu  jauh  pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lain”.
Notaris  ditunjuk  sebagai  pejabat  umum  yang  membuat  suatu  akta  otentik  dan merupakan  satu-satunya  yang  mempunyai  wewnang  yang  bersifat  umum, berbeda  dengan  pejabat  lain  yang  merupakan  pengecualian,  artinya  wewenang mereka  tidak  meliputi  lebih  daripada  pembuatan  akta  otentik  yang  secara  tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.
Peraturan  Jabatan  Notaris  (PJN)    adalah  bentuk  peraturan  yang  didalamnya mengatur  tentang  notaris  yang  pada  khususnya  didalamnya  juga  terkandung ketentuan  umum  sampai  peraturan-peraturan  pemerintah  RI.  Jabatan  notaris merupakan  jabatan  tertentu  yang  menjalankan  profesi  dalam  pelayanan  hukum kepada  masyarakat  yang  perlu  mendapatkan  perlindungan  dan  jaminan  demi tercapainya kepastian hukum.
Berdasarkan  Pasal  1868  KUHPerdata,  ada  suatu  keharusan  untuk  menjadikan seorang  notaris  sebagai  “pejabat  umum”  sehubungan  dengan  definisi  dari  kata autentik.
Akan  tetapi  tidak  berarti  bahwa  notaris  adalah  seorang  pegawai  negeri,  yakni pegawai yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun, dengan hubungan  kerja  yang  bertingkat,  yang  diberi  gaji  oleh  pemerintah  sebagaimana halnya  dengan  pegawai  negeri,  akan  tetapi  dari  mereka  yang  meminta  jasanya. Notaris  adalah  pemerintah  tanpa  gaji  pemerintah,  Notaris  dipensiunkan  oleh pemerintah tanpa mendapat pensiun dari pemerintah. 12
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Kewenangan Notaris mencakup 4 hal, yaitu: 13
a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu seperti  yang  telah  dikemukan,  tidak  semua  pejabat  umum  dapat  membuat semua  akta.  Seorang  notaris  itu  bukan  hanya  pembuat  akta-akta  belaka, akan  tetapi  dia  harus  wajib  menyusun  redaksi  serta  menjelaskan  kepada kedua  belah  pihak  yang  berkepentingan  tentang  peraturan-peraturan  yang berasal dari undang-undang.
b. Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  orang-orang  untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
Notaris  tidak  berwenang  untuk  membuat  akta  untuk  kepentingan  setiap orang. 14 Pasal  21  (PJN  1860-3)  ditentukan  bahwa  seorang  notaris  tidak diperbolehkan  membuat  akta  untuk  diri  sendiri,  istrinya,  keluarga  sedarah atau  keluarga  semanda  dari  notaris  itu  dalam  garis  lurus  dan  garis kesamping sampai derajat ketiga. 15
c. Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  tempat,  dimana  akta  itu dibuat bagi setiap notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatan) dan hanya  didalam  daerah  yang  ditentukan  baginya  itu  ia  berwenang  untuk membuat  akta  autentik.  Akta  yang  dibuatnya  diluar  daerah  jabatannya adalah akta tidak sah.
d. Notaris  harus  berwenang  sepanjang  mengenai  waktu  pembuatan  akta  itu.
Notaris  tidak  boleh  membuat  akta  selama  ia  masih  cuti  atau  dipecat  dari jabatan.
Apabila  salah  satu  persyaratan  diatas  itu  tidak  terpenuhi,  maka  akta  yang dibuatnya  itu  tidak  autentik  dan  hanya  mempunyai  kekuatan  akta  yang dibuat dibawah tangan, apabila akta itu ditandatangani.
Akta atau disebut “Akte” adalah tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti.  Akta  yang  dibuat  dihadapan  seorang  notaris  disebut  akta  notaris  /  akta
13 Ibid, Hlm.49
14 R.Soesanto, 1982. Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris . Pradnya Paramita, Jakarta. Hlm.88
15 Ibid, Hlm.92
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
autentik. Pasal 1 (7) UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris  bahwa akta notaris adalah akta autentik bila yang oleh atau dibuat dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Autentik itu artinya sah  maka  akta  yang  dibuat  dihadapan  notaris  seorang  pejabat  yang  berwenang adalah akta sah.
Jenis-jenis Akta :
a. Akta yang dibuat oleh notaris ( ( Ambielijke Akten)
Akta yang dibuat oleh notaris merupakan suatu akta yang memuat “ relaas” atau menguraikan secara autentik suatu tindakan yanag dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta tersebut, yaitu notaris itu sendiri. Bila ada orang yang hendak melawan isi dari akta yang dibuat oleh notaris hanya mungkin  dengan  jalan  menuduh,  bahwa  akta  itu  palsu,  bilamana  terjadi demikian, maka pelaksanaan akta itu dapat ditangguhkan. 16
b. Akta yang dibuat “dihadapan” notaris ( Akta Partij )
Akta  notaris  yang  dapat  berisikan  suatu  cerita  apa  yang  akan  terjadi.  Biasanya akta  seperti  ini  dibuat    dihadapan  notaris  atau  disaksikan  oleh  notaris.  Jadi  ada dua  pihak  yang  berkepentingan  sengaja  menghadap  notaris  agar  perbuatan mereka  ini  disaksikan  oleh  notaris  dan  dibuatkan  suatu  akta.  Dibuat  dihadapan notaris  artinya  bahwa  yang  membuat  akta  itu  adalah  pihak-pihak  yang bersangkutan.  Contoh  akta  yang  dibuat  dihadapan  notaris  adalah  akta  jual  beli, tukar menukar, sewa menyewa, wasiat atau hibah wasiat. 17
c. Akta dibawah Tangan
Akta  dibawah  tangan  adalah  surat  yang  sengaja  dibuat  oleh  orang-orang,  oleh pihak-pihak sendiri, tidak dibuat dihadapanyang berwenang untuk dijadikan alat bukti,  dalam  akta  dibawah  tangan  ini  tidak  ada  kepastian  tanggal,  tidak  ada kepastian  yang  menandatangani  dan  juga  tidak  diketahui  apakah  isinya melanggar hukum atau tidak, sehingga kekuatan buktinya akan goyah. 18
16 A.Kohar, 1983 . Notaris Dalam Praktek Hukum. Penerbit Alumni, Bandung. Hlm.3 17 Ibid, Hlm.3
18 Ibid, Hlm.30
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## 2. Syarat  dan Prosedur Pembuatan Surat Wasiat
Wasiat termasuk akta yang dibuat dihadapan seorang notaris, artinya bahwa surat wasiat  itu  dibuat  oleh  orang  yang  bersangkutan  bukan  notaris  yang  membuat surat wasiat tersebut. Notaris hanya membantu merumuskan kalimat yang cocok untuk dituangkan kedalam surat wasiat. Wasiat yang langsung dibuat dihadapan notaris merupakan wasiat umum atau wasiat terbuka.
Pembuatan  surat  wasiat  harus  sesuai  dengan  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan dalam undang-undang, dalam hal ini pernyataan kehendak terakhir (wasiat)  atau untuk mencabut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Sehat akal dan pikiran
Pasal  895  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  untuk  dapat  membuat  surat wasiat  atau  mencabutnya  orang  harus  memiliki  akal  sehat  agar  isi  dari surat  wasiat itu dapat dipertangungjawabkan  sesuai dengan  kepentingan- kepentingan yang tersangkut didalamnya. Kekurangan akal sehat pembuat wasiat hanya menghilangkan keabsahan surat wasiatnya.
b. Umur,  bagi  orang-orang  yang  masih  dibawah  umur,  maka  untuk  dapat membuat  surat wasiat mereka harus genap berusia 18 tahun. Orang yang sudah kawin bukan lagi merupakan orang yang belum cukup umur, maka mereka  yang  belum  cukup  umur  tetapi  sudah  kawin  adalah  cakap membuat kehendak terakhir.
Surat wasiat sebagai surat resmi tidak dapat diisi semua atas kehendak pembuat wasiat. Akan tetapi undang-undang membatasi sedemikian rupa sehingga banyak hal yang tidak dapat dimuat di dalam wasiat.
Larangan  yang bersifat umum ( Fidei Commis ) , Pasal 879 KUHPerdata dengan tegas  melarang  pengangkatan  waris  dengan  lompat  tangan.  Dalam  ayat  (2) diberikan batasan apa yang dimaksud fidei commis yaitu suatu ketetapan wasiat, dimana  orang  yang  diangkat  sebagai  ahli  waris  atau  yang  menerima  hibah wasiat,  diwajibkan  untuk  menyimpan  barang-barang  warisan  atau  hibahnya, untuk  kemudian  menyerahkannya  baik  seluruh  maupun  sebagian  kepada  orang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
lain.    F idei  commis adalah  suatu  ketetapan  dalam  suatu  surat  wasiat,  dimana ditentukan bahwa orang  yang  menerima harta  seluruh atau  sebagian diwajibkan untuk  menyimpan  yang  mereka  terima  dan  sesudahnya  suatu  jangka  waktu tetentu  atau  pada  waktu  matinya  si  penerima,  menyampaikan/menyerahkan kepada  seorang  ketiga.  Pelanggaran  atas  larangan  tersebut  menjadi  batal  demi hukum.
Larangan  yang  bersifat  khusus,  adalah  wasiat  antara  suami  istri,  wasiat  dari orang yang belum dewasa, wasiat untuk mereka yang memiliki profesi khusus , apoteker, dokter atau juru rawat yang merawat pada waktu pembuat wasiat sakit. Notaris  dan  saksi-saksi  yang  telah  membantu  membuat  wasiat  juga  tidak diperbolehkan  menerima  hibah  wasiat.  Wasiat  untuk  anak  luar  kawin,  wasiat untuk  orang-orang  yang  telah  melakukan  kejahatan  terhadap  pewaris,  mereka yang    membunuh  pewaris,  mereka  yang  telah  menggelapkan,  membinasakan, memalsukan dan merubah surat wasiat.
Sebelum  pembuat  wasiat  meminta  untuk  dibuatkan  akta  wasiat  umum,  notaris wajib  meminta  identitas  dari  pembuat  wasiat  dan  juga  saksi  yang  hadir dihadapan notaris.
Ketentuan  dalam  pembuatan  surat  wasiat  agar  wasiat  itu  berlaku  sah  maka syarat-syarat  yang harus dipenuhi adalah :
a. Pasal  897  KUHPerdata,  menyatakan  orang  yang  membuat  wasiat  harus telah mencapai usia 18 tahun atau yang telah kawin sebelum mencapai usia tersebut.  Untuk  pembuktian  usia  tersebut  notaris  bisa  melihat  pada  KTP dari pembuat wasiat.
b. Pasal 895 KUHPerdata , pembuar wasiat harus memiliki akal pikiran yang sehat.  Diperjelas  pada  Pasal  986  KUHPerdata  bahwa  setiap  orang  dapat membuat  atau  menikmati  keuntungan  dari  suatu  surat  wasiat,  kecuali mereka  yang  menurut  ketentuan  dalam  bagian  ini  dinyatakan  tidak  cukup cakap untuk itu.
c. Harus  memenuhi  tatacara  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang.  Pembuat wasiat harus cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
d. Syarat  yang  berhubungan  dengan  administrasi  juga  harus  dipenuhi  oleh pembuat  wasiat  saat  menghadap  notaris.  Syarat  tersebut  adalah  membawa identitas  diri  dan  Kartu  Keluarga.  Pasal  30  (2)  UU  No.30  Tahun  2004 Tentang  Jabatan  Notaris  menyatakan  bahwa  penghadap  (permbuat  wasiat) harus  dikenal  oleh  notaris  ataupun  diperkenalkan  2  (dua)  orang  saksi  dan pengenalan tersebut harus dituliskan dalam akta. Hal ini berarti notaris telah menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam KUHPerdata dan Peraturan Jabatan Notaris.
Prosedur pembuatan surat wasiat , pembuat wasiat datang menghadapkan notaris lalu  menyampaikan  kehendaknya  dengan  membawa  saksi.  Berdasarkan  Pasal  7 Peraturan  Jabatan  Notaris,  notaris  tidak  diperbolehkan  menolak  untuk memberikan  bantuannya,  bila  hal  tersebut  diminta  kepadanya,  kecuali  bila terdapat alasan yang mendasar.
Pasal  36  Stb.1852-79,    Notaris  tidak  boleh  menolak  setiap  orang  yang  ingin menggunakan  jasanya,  jika  notaris  tersebut  menolak  ia  harus  memiliki  alasan yang  kuat  ayau  mendasar  untuk  disampaikan  secara  tertulis  kepada  pihak  yang meminta bantuan. Bagi seorang  notaris dalam  membuat  wasiat harus  membawa orang  yang  akan  dijadikan  saksi.  Fungsi  saksi  adalah  memberikan  keterangan tentang  kebenaran-kebenaran  bilamana  suatu  hari  nanti  ada  sengketa.  Seorang saksi harus dewasa berusia 21 tahun atau telah menikah. Pasal 944 KUHPerdata menjelaskan  bahwa  yang  tidak  boleh  menjadi  saksi  dalam  pembuatan  wasiat adalah  para  ahli  waris,  sanak  keluarga  sedarah  dan  keluarga  semanda  mereka, yang dalam hal ini ada hubungannya dengan orang yang membuat surat wasiat, selain  itu  anak-anak  dan  cucu  serta  para  pembantu  notaris.  Pada  saat  pembuat wasiat  menghadap  notaris,  ia  harus  menyatakan  kehendaknya  secara  bebas, artinya tidak ada paksaan, tekanan dari pihak manapun juga, kehendak itu benar atas kemauan sukarela dari pembuat wasiat tersebut.
Pasal 939 KUHPerdata, notaris harus menulis kehendak pembuat wasiat dengan kata-kata  yang  jelas  dan  notaris  akan  merumuskan  dalam  kalimat  dan membacakannya langsung dihadapan pembuat wasiat dan para saksi.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
Prosedur  pembuatan  surat  wasiat  dalam  setiap  bentuknya  akan  berbeda-beda, tergantung  dari  jenis  surat  wasiat  yang  akan  dibuat  sesuai  dengan  keinginan pihak  yang bersangkutan. Prosedur pembuatan surat  wasiat terbuka, akta dibuat langsung  dihadapan  seorang  notaris.  Surat  wasiat  olografis  yaitu  surat  wasiat yang  ditulis  sendiri  oleh  pembuatnya,  notaris  hanya  akan  membuat  akta penyimpanan.  Surat  wasiat  tersebut  akan  disimpan  oleh  notaris  yang  ditunjuk oleh  pembuat  surat  wasiat.  Pembuatan  akta  penyimpanan  harus  dihadiri  oleh  2 (dua) saksi dimana saksi tersebut harus dikenal oleh notaris.

## 3. Syarat dan Prosedur Pencabutan Surat Wasiat
Salah  satu  syarat  yang  terpenting  dari  surat  wasiat  yang  sudah  dibuat  dapat dicabut kembali oleh pembuatnya, baik seluruh atau sebagian saja. Bila pembuat wasiat  berkeinginan  untuk  mencabut  surat  wasiatnya  yang  terdahulu,  maka notaris mengikuti kehendak pembuat surat wasiat untuk mencabut atau menarik kembali  surat  wasiat.  Pencabutan  surat  wasiat adalah  suatu tindakan  yang tegas dari  pembuat  wasiat  untuk  mencabut  surat  wasiat  yang  dibuatnya,  pencabutan surat wasiat dapat dilakukan setiap saat ketika orang yang membuat surat wasiat tersebut  belum  meninggal  dunia.  Pencabutan  suatu  surat  wasiat  adalah  suatu tindakan dari pewaris yang meniadakan wasiat sebagai pernyataan terakhir. Apa yang pernah dinyatakan dalam surat wasiat pada suatu waktu, harus dicabut atau dirubah.  Selanjutnya  pencabutan  itu  dapat  dilakukan  dengan  tegas  dan  secara diam-diam. 19
Pasal  992  KUHPerdata,  suatu  surat  wasiat  dapat  dicabut  dengan  surat  wasiat baru  dan  dengan  akta  khusus.  Artinya  “khusus”  didalam  hal  ini  bahwa  isi  dari akta itu harus khusus tentang penarikan kembali suatu surat wasiat.
Pasal  993  KUHPerdata,  menunjukkan  pada  suatu  kejadian  bahwa  akta  notaris tidak khusus berisikan suatu pencabuta kembali tetapi juga mengulangi beberapa
19 Aprilianti,  Rosida  Idrus.  2015.  Hukum  Waris  Menurut  KUHPerdata  (Burgerlijk  Wetboek). Fakultas Hukum Universitas Lampung.Hlm.100
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
penetapan dalam wasiat yang lama. Penje.lasan pasal tersebut tentang penarikan kembali surat wasiat terdahului dan tidak dapat berlaku sebagai wasiat.
Pasal  994  KUHPerdata,  bahwa  jika  surat  wasiat  yang  kemudian  tidak  dengan tegas  memuat  suatu  pencabutan  akan  wasiat  sebelumnya,  maka  yang  demikian hanyalah  membatalkan  ketetapan-ketetapan  yang  termuat  dalam  surat  wasiat terdahulu,  sekadar  hal  ini  tidak  dapat  disesuaikan  demgan  ketetapan  yang  baru atau yang terdahulu bertentangan dengan yang baru.
Pencabutan  kembali  dengan  diam-diam  dianggap  tidak  ada,  jika  surat  wasiat yang  baru  itu  digagalkan  itu  disebabkan  tidak  terpenuhinya  hal-hal  yang ditetapkan dalam KUHPerdata.
Syarat-syarat  pencabutan  surat  wasiat  pada  dasarnya  sama  dengan  syarat pembuatan  ,  karena  mereka  yang  membuat  surat  wasiat  tersebut  merupakan orang yang cakap melakukan perbuatan hukum.
Prosedur dalam  pencabutan surat wasiat yang dilakukan oleh notaris , adalah:
a. Notaris mengirim surat pada Kementrian Hukum dan HAM, bidang Daftar
Pusat  Wasiat,  menanyakan  apakah  ada  surat  wasiat  atas  nama Tn..........tgl.......
Keharusan  menanyakan  informasi  tersebut,  agar  diketahui  apakah  surat wasiat  tersebut  sudah  terdaftar  atau  belum.  Jika  sudah  terdaftar    maka bidang  Balai  Harta  Peninggalan  akan  memberitahukan  nomor  dari  surat wasiat yang dimaksud dan wilayah notaris yang membuatnya. Namun jika surat  wasiat  itu  belum  terdaftar  ,  notaris  tidak  bisa  membuatkan  akta pencabutan karena surat wasiat itu dianggap sebagai akta dibawah tangan;
b. Pencabutan  wasiat  dapat  dilakukan  dengan  mencabut  secara  keseluruhan atau hanya sebagian dari apa yang dikehendaki pembuat wasiat. Kehendak yang  dicabut  secara  keseluruhan  akan  dibuatkan  surat  wasiat  baru  oleh notaris.
c. Notaris akan membuat “akta notaris khusus” jika pembuat wasiat mencabut surat  wasiat  yang  telah  dibuat  tanpa  harus  melakukan  pembuatan  surat wasiat baru.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
d. Akta  notaris  khusus  akan  didaftarkan  ke  Kementrian  Hukum  dan  HAM untuk menginformasikan bahwa wasiat yang terdahulu tidak berlaku lagi.
Pencabutan  surat  wasiat  oleh  seorang  notaris,  dalam  pelaksanaannya,  surat wasiat  yang  akan  dicabut  tidak  harus  dilaksanakan  oleh  notaris  dimana  surat wasiat  itu  dibuat.  Pembuat  surat  wasiat  bisa  saja  meminta  notaris  mencabut wasiatnya  yang  dibuat  dikantor  notaris  yang  lain,  namun  dalam  wilayah  yang sama sesuai dengan kedudukannya. Pasal 19 (2) UU No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan  Notaris,  menyatakan  bahwa  notaris  tidak  berwenang  secara  teratur menjalankan  jabatannya  di  luar  tempat  kedudukannya,  artinya  jika  kedudukan seorang  notaris  ada  di  kota  A,  maka  ia  tidak  berhak  membuat  suatu  akta  yang mana kedudukannya diluar wilayahnya.

## 4. Akibat Hukum Pembuatan dan Pencabutan Surat  Wasiat
a. Akibat Hukum Pembuatan Surat Wasiat
Pembuatan surat wasiat adalah pernyataan terakhir dari pemilik harta waris atas kehendak  pembuat  wasiat.  Perbuatan  membuat  surat  wasiat  baru  akan melahirkan  akibat  hukum  jika  pembuat  surat  wasiat  meninggal  dunia.  Surat wasiat  yang  sudah  dibuat  mengandung  hak  dan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  oleh  orang  yang  namanya  tercantum  dalam  wasiat  tersebut. Pembuat  surat  wasiat  bersedia  akan  memberikan  harta  kekayaannya,  sebagian atau  seluruhnya  kepada  penerima  wasiat.  Akibat  hukum  dari  pembuatan  surat wasiat adalah beralihnya segala bentuk harta  kekayaan serta hak dan  kewajiban yang  menjadi  kehendak  dari  pembuat  wasiat  baru  akan  diterima  jika  pembuat wasiat  meninggal  dunia.  Penerima  surat  wasiat  harus  menjalankan  semua kehendak pembuat  wasiat, jika ia  menolak  maka akibat hukumnya adalah  harta kekayaan  tersebut  diserahkan  kepada  negara  dalam  hal  ini  kepada  Balai  Harta Peninggalan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm
b. Akibat Hukum Pencabutan Surat wasiat
Pencabutan atas suatu surat wasiat disebabkan beberapa hal, yaitu:
1) Pembuat  surat  wasiat  berubah  pikiran  atas  kehendaknya  yang dituangkan  dalam  suatu  surat  wasiat,  biasanya  pembuat  surat  wasiat merasa  pembagiannya  tidak  adil,  sehingga  ia  berniat  mencabut wasiatnya melalui seorang notaris,
2) Sikap para ahli waris testamen , mengecewakan pembuat wasiat,
3) Apabila  pembuat  wasiat  mengetahui  bahwa  penerima  wasiat  berniat menyakiti dan atau membunuh pembuat wasiat,
4) Ahli  waris  meninggal  terlebih  dahulu  daripada  si  pembuat  wasiat, dengan  demikian  gugurlah  wasiat  tersebut  dan  tidak  berlaku  lagi, sehingga pembuat wasiat harus mencabut wasiat yang telah dibuatnya.
Sifat  surat  wasiat  yaitu  dapat  dicabut  kembali  oleh  pembuat  wasiat.  Akibat hukum  pencabutan  surat  wasiat  menyebabkan  surat  wasiat  yang  dibuat  batal demi  hukum.  Surat  wasiat  yang  dibuat  dapat  dicabut  dengan  tegas  secara keseluruhan sehingga menyebabkan surat wasiat itu tidak berlaku  dan pembuat surat  wasiat  dianggap  tidak  pernah  membuat  wasiat.  Jika  pembuat  wasiat mencabut wasiatnya yang pertama dengan membuat wasiat baru, maka akibatnya adalah  surat  wasiat  yang  lama  tidak  berlaku  lagi  dan  wasiat  yang  baru  akan berlaku,  sepanjang  isi  dari  wasiat  tersebut  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah ditetapkan dalam KUHPerdata dan Peraturan Jabatan Notaris.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## IV. PENUTUP
Syarat dan Prosedut Pembuatan serta Pencabutan surat wasiat telah diatur dalam ketentuan KUHPerdata dan Peraturan Jabatan Notaris.
Notaris  akan  mendampingi  pembuat  surat  dalam  pembuatan  wasiat  sesuai dengan yang dikehendaki dan dituangkan dalam suatu surat wasiat.
Pencabutan surat wasiat juga melalui notaris, notaris akan membuat suatu “akta notaris   khusus”  yang  berisi  pencabutan    wasiat  sebelumnya  jika  diminta  oleh pembuat wasiat.
Akibat  hukum  pembuatan  surat  wasiat  adalah  beralihnya  harta  kekayaan  dari pembuat  wasiat  kepada  ahli  waris,  seluruh  hak  dan  kewajiban  dari  harta kekayaan  yang  tertera  dalam  surat  wasiat  baru  akan  diterima  ketikan  pembuat wasiat meninggal dunia.
Apabila pembuat wasiat melakukan pencabutan terhadap surat wasiat yang telah dibuatnya,  maka  akibat  hukumnya  adalah  surat  wasiat  itu  batal  demi  hukum yang menyebabkan bahwa surat wasiat itu dianggap tidak pernah ada.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 01 September 2021. https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad,  2004. Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
Adnan  Kohar,  2011. Hukum  Kewarisan  Islam,Keadilan  dan  Metode  Praktis Penyelesaiannya . Pustaka Biru, Yogjakarta.
Ali  Afandi,  2004. Hukum  Waris,  Hukum  Keluarga,  Hukum  Pembuktian .  PT.Rhineka Cipta Jakarta.
Amir Syarifuddin. 2003. Garis-Garis Besar Fiqih . Prenada Media, Jakarta. Anisitus Amanat. 2004. Membagi Warisan berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW . Raja Grafindo Persada, Jakarta. Aprilianti dan Rosida Idrus, 2015. Hukum Waris Menurut KUHPerdata (BW), Universitas Lampung.
Arina Manasikana. 2007. Waris. Pustaka Insan Madani , Yogjakarta. Effendi Perangin. 2005. Hukum Waris. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hilman  Hadikusuma.  2003. Pengantar  ilmu  Hukum  Adat  Indonesia .  Mandar  Maju, Bandung.
Irma Devita Purnamasari. 2012. Ki at-kiat Cerdas,Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris . Bandung. J.Satrio. 2000. Hukum Waris . Penerbit Alumni , Bandung. Maman Suparman.2015. Hukum Waris Perdata . Sinar Grafika, Jakarta. Nunung Rodliyah, 2016. Hukum Waris Islam , Universitas Lampung. Peter Mahmud Marzuki, 2008. Penelitian Hukum , Kencana Prenada, Jakarta Sayuti Thalib, 2000. Hukum Kewarisan Islam , Jakarta. Kompilasi Hukum Islam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata