Zumrotul Wahidah, dkk: Nisbah Bagi Hasil...
Nisbah Bagi Hasil pada Produk Dirham Barokah Perspektif Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah (Studi Kasus di KSPPS ANDA Boyolali)
Zumrotul Wahidah Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email : wahidahzum@gmail.com

## Abdul Mujib
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: mujib_bima@yahoo.co.id

## Abstrak
Akad mudarabah merupakan akad yang diaplikasikan dalam produk penghimpunan dan penyaluran dana di Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu produk yang menggunakan akad mudarabah yaitu produk Dirham Barokah yang ada di KSPPS ANDA Boyolali, akan tetapi ketentuan yang diterapkan oleh KSPPS belum diketahui apakah sesuai dengan ketentuan Fatwa No. 115/DSN-MUI/ IX/2017 tentang Akad Mudarabah. Sehingga penulisan ini mengkaji tentang implementasi Fatwa No. 115/DSN-MUI/ IX/2017 tentang Akad mudarabah terhadap nisbah bagi hasil yang terjadi pada produk Dirham Barokah di KSPPS ANDA Boyolali. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berdasarkan ketentuan fatwa DSN-MUI. Bahwasannya, KSPPS sebelum memunculkan suatu produk harus diperhatikan suatu pedoman yang berlaku baik dalam transaksi apapun. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
Kata Kunci: Nisbah Bagi Hasil, Fatwa DSN, Produk Dirham Barokah

## Pendahuluan
Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Lembaga keuangan di Indonesia berdasarkan sistem operasional keuangannya menggunakan dual system, yaitu konvensional dan syariah. Sistem keuangan konvensional didasarkan pada tingkat suku bunga, sedangkan sistem keuangan syariah  didasarkan pada nisbah bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. 1 Dalam konteks Indonesia, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 2 Nisbah bagi hasil adalah perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha.
Karena masyarakat Indonesia mayoritas Muslim, maka dalam melakukan bisnis, mereka berusaha menghindari unsur ribawi, maysir dan gharar. Untuk menghindari adanya unsur-unsur tersebut, salah satunya dengan berbisnis di lembaga keuangan syariah non bank yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang mempunyai berbagai macam penawaran jasa sepserti simpan pinjam ataupun yang lainnya, yang mana dalam pengimplementasiannya harus tunduk pada peraturan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan adanya aturan terhadap pelaksanaan operasional KSPPS, maka lembaga tersebut dilarang melaksankan produk yang mengandung  penipuan, perjudian atau hal yang melanggar ketentuan prinsip syariah. 3
KSPPS di Indonesia telah berkembang luas. Salah satunya KSPPS ANDA di Boyolali yang merupakan lembaga yang menganut prinsip syariah dalam produknya. Di KSPPS ANDA terdapat berbagai macam produk diantaranya adalah  TAMARA (Simpanan Masa Depan Sejahtera), SI HAJI (Simpanan Haji/ Umroh), Simpanan Berjangka, Simpanan Pensiun, Simpanan
1 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek- aspek Hukumnya , (Jakarta: Kencana, 2015),  hlm. 40.
2 Ascarya, A kad dan Produk Bank Syariah , (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),  hlm.  64.
3 Muhammad, Lembaga Perekonomian Islam Perspetif Hukum Teori dan Aplikasi , (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm.  387.
Zumrotul Wahidah, dkk: Nisbah Bagi Hasil...
Dirham Barokah, Simpanan Wisata Ziarah. 4
Dari berbagai macam produk tersebut yang paling banyak peminatnya yaitu produk Simpanan Dirham Barokah. Produk simpanan Dirham Barokah tersebut menggunakan akad mudarabah dalam pelaksanaannya. Akad mudarabah merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola ( mudarib ) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. 5 Dalam pembagian nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut. 6
Jadi KSPPS sebagai mudarib (pengelola dana) dan Nasabah sebagai shahibul mal (pemilik modal). Ketika menerima nasabah baru terdapat persyaratan yang harus dipenuhi yang ditetapkan oleh pihak KSPPS. Untuk nisbah bagi hasil pada produk simpanan Dirham Barokah diperoleh dari undian doorprize dan grandprize tersebut tanpa adanya perhitungan presentase dari keuntungan kedua belah pihak. Dari setiap nasabah mendapatkan doorprize yang berbeda-beda dari nasabah yang mendapat kipas angin, mixer, mesin cuci dan lain-lain. Hal tersebut membuat ketidak keadilan bagi hasil dari nasabah yang sama-sama menabung dengan jumlah yang sama. Ketika sudah mendapatkan doorprize atau g randprize , maka nasabah tidak mendapat keuntungan lagi.
Sedangkan terdapat dalam fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad mudarabah berkaitan ketentuan nisbah bagi hasil yaitu sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad, nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad, nisbah bagi hasil tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha, nisbah bagi hasil tidak boleh menggunakan persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudarabah, nisbah bagi hasil boleh diubah kecuali sesuai
4 Hasil wawancara dengan Manajer KSPPS ANDA Boyolali, pada tanggal 1 Oktober 2019.
5 Abdullah Saeed, Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 91. 6 Abdul Mujib, “Pola Interpretasi Norma Fiqh pada Produk Perbankan
Syari’ah Indonesia”, Jurnal As-Syir’ah Vol. 43, No.1, 2009.
kesepakatan. 7
Adanya ketentuan fatwa tentang nisbah bagi hasil ketika dikaitkan dengan praktek bagi hasil di KSPPS ANDA terdapat sedikit perbedaan dari segi implementasinya. Perbedaan tersebut adalah bahwa dalam fatwa tidak ada penjelasan mengenai pembagian hasil dalam bentuk d oorprize dan g randprize , sedangkan praktek sistem hasil di KSPPS dengan menggunakan sistem doorprize dan g randprize .  Maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah nisbah bagi hasil yang diterapkan KSPPS ANDA di Boyolali sesuai dengan bagi hasil yang terdapat pada fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad mudarabah.
Untuk mendukung penelitian ini, maka penulis melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang ingin diteliti. Pustaka- pustaka yang menjadi acuan penulisan ini antara lain:
Penelitian Happy Sara Rachmasari, Simpanan Dirham Barokah pada KSPPS “ANDA” Salatiga, 2011. Skripsi ini lebih ke sejarah perkembangan simpanan Dirham Barokah, kontribusi Simpanan Dirham Barokah terhadap perkembangan KJKS BMT “ANDA”, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keterkaitan nasabah terhadap Simpanan Dirham Barokah. 8 Penelitian Eka Yulianti, Sistem Bagi Hasil pada Simpanan mudarabah di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul, 2014. Skripsi ini lebih membahas tentang bagaimana sistem bagi hasil pada Simpanan mudarabah di BMT Artha Sejahtera Srandakan Bantul. 9 Sedangkan paper yang penulis kaji yaitu tentang sistem nisbah bagi bagi hasil menurut fatwa DSN-MUI  Penelitian Idawati, Analisis faktor- faktor yang mempengaruhi simpanan mudarabah perbankan syariah di Indonesia, 2011. Skripsi ini lebih membahas tentang bagaimana pengaruh tingkat suku bunga, tingkat bagi hasil dan
7 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.115/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah yang berkaitan tentang  ketentuan Nisbah Bagi Hasil
8 Happy Sara Rachmasari,”Simpanan Dirham Barokah KJKS BMT “ANDA” Salatiga” (Skripsi, Salatiga: Sekolah Tinggi Islam Negri (STAIN), 2011).
9 Eka Zulianti,”Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudharabah di BMT ARTHA Sejahtera Bantul” (Skripsi, Jogjakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).
Zumrotul Wahidah, dkk: Nisbah Bagi Hasil...
jumlah jaringan kantor perbankan syariah terhadap simpanan mudarabah perbankan syariah di Indonesia. 10 Sedangkan paper yang penulis kaji yaitu tentang implementasi nisbah bagi akad mudarabah pada KSPPS BMT ANDA dilihat dalam perspektif fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad mudarabah. Penelirtian Erni Susana (2012), Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan mudarabah Pada Bank Syariah. Penelitian tersebut lebih membahas bagaimana penyaluran pembiayaan mudarabahdan perhitungan nisbah bagi hasil  di perbankan syariah. 11 Penelitian Tatik Amalia (2017), Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan mudarabah (Study Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto). Skripsi ini membahas tentang implementasi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah di BPRS. 12 Penelitian  Siti  Afifah  (2013),  Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah. Penelitian tersebut membahas mengenai analisis penentuan nisbah bagi hasil produk deposito PT BPRS Amanah Ummah. 13
Dari berbagai kajian pustaka di atas, paper ini membuat kajian baru tentang akad mudarabah dengan analisis perspektif Fatwa DSN Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad mudarabah. yang mana di tahun 2017 DSN-MUI mempertimbangkan bahwa masyarakat memerlukan panduan dalam rangka mempratikkan akad mudarabah terkait kegiatan usaha atau bisnis.

## Pendekatan dan Kerangka Teori
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan
10 Idawati,”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia” (Skripsi, Makassar: Universitas Hasanudin, 2011).
11 Erni Susana, 2011. Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al- Mudharabah Pada Bank Syariah, vol. 12, n0. 3, hlm. 466-478
12 Tatik Amalia,  Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah (Study Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto). (Skripsi, Puwokerto:  Diploma III Manajemen Perbnkan Syariah IAIN Purwokerto, 2017)
13 Siti  Afifah,  2013.  Analisis  Produk  Deposito  Mudharabah  dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah. Jurnal al-Muzara’ah, vol. 1, no. 2.
berdasarkan bahan uatam dengan menelaah teori-teori, konsep- konsep, serta perundang-undangan yang yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 1.  Akad Mudarabah a. Pengertian
Mudarabah adalah bentuk kerja sama yang didalamnya terdapat antara pihak pemilik modal dan pengelola modal, yang mana pengelola modal berkewajiban mengelola modal dalam bentuk bisnis yang memiliki nilai keuntungan. Dalam keuntungan yang didapat dibagi sesuai kesepakatan. 14
Mudarabah secara bahasa berarti memukul, dalam artian proses seseorang untuk menjalankan ushanya. Secara istilah Mudarabah adalah perjanjian kerjasama yang satu pihak pemilik modal sepenuhnya dan pihak kedua sebagai pengelola modal dengan adanya bagi hasil sesuai kesepakatan dalam perjanjian. 15
Secara teknis mudarabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelolah. 16 Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. 17 Jika terjadi kerugian dalam usaha yang dikelola. Apabila kerugian tersebut dikarenakan kelalaian dari pihak pengelola modal maka yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut adalah pengelola modal. Dan apabila kerugian tersebut secara tidak sengaja, maka yang bertanggungjawab adalah pemilik modal. Dalam hal ini pemilik modal mendapatkan keuntungan dari modal yang telah diamanahkan kepada pengelola, sedangkan pengelola
14 Slah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan , (Bandung: Pusta Setia,
2014),  hlm. 151.
15 Nurmasrina, dan Adiyes Putra, Kegiatan Usaha Bank Syariah ,
(Yogyakarta: KALIMEDIA, 2018), hlm.60.
16 Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, Buku Pintar Keuangan Syariah, (Jakarta: Zaman, 2012), hlm. 162. 17 Nurul Ichsan Hasan, Perbankan Syariah , (Ciputat: Referensi (GP Press Group), 2014), hlm. 207.
Zumrotul Wahidah, dkk: Nisbah Bagi Hasil...
mendapatkan untung dari hasil usaha yang dikerjakannya. 18
b.  Rukun dan Syarat dalam Mudarabah Rukun dari akad mudarabah yang harus dipenuhi dalam trasanksi ada beberapa, yaitu: 19
1)  Shahibul mal  (pemilik dana) merupakan pihak yang memiliki dana sepenuhnya (100%).
2)  Mudarib (pengelola) merupakan pihak yang mengelola dana dari shahibul mal (pemilik dana)
3)  Jenis usaha yang dijalankan oleh pengelola modal harus jelas.
4)  Nisbah bagi hasil yang didapatkan antara pihak pemilik modal dan pengelola modal harus jelas dengan sesuai kesepakatan dalam perjanjian.
5)  Kesepakatan dari kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola modal yang disebuy dengan Ijab Qabul.
Syarat dalam mudarabah antara lain:
1)  Modal harus berbentuk uang atau tunai tidak boleh berbentuk utang, maka mudharabah tidak sah. Ibnu Mundzir berkata “Semua ahli ilmu yang kami menghafal dari mereka menyepakati bahwa tidak boleh lagi seseorang untuk menjadikan piutangnya di tangan orang lain sebagai modal mudarabah”.
2)  Seluruh jumlah modal di ketahui. Agar dapat diketahui secara terbuka oleh kedua belah pihak memperhitungkan dari modal awal dengan keuntungan yang akan diperoleh.
3)  Pelaksanaan penerimaan keuntungan secara jelas sesuai kesepakatan dalam akad.
4)  Pelaksanaannya  harus bersifat mutlak, yaitu pemodal tidak boleh membatasi atau mengikat pekerja untuk berusaha pada tempat, waktu, barang, atau dengan orang tertentu saja. Karena persyaratan yang mengikat, seringkali dapat menyimpangkan tujuan akad mudarabah yaitu keuntungan,
sebagaimana pendapat madzhab Maliki dan Syafi’i.
5)  Pelaksanaan akad mudarabah bisa saja terjadi pengalihan modal oleh pekerja kepada pihak lain. Namun, dalam Islam
18 Rahmat Syafe’I, Fiqh Muamalah , (Bandung: Pustaka Setia),  hlm. 224.
19 M. Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syariah , (Bandung: Pustaka Setia, 2012),  hlm. 141.
hal ini dilarang kecuali kalau pekerja itu menjamin kerugian yang terjadi, sedangkan pembagian keuntungan bagi pemodal adalah tetap mendapat kesepakataan sebelumnya. 20

## 2.  Nisbah Bagi Hasil Dalam Akad Mudarabah
a.  Nisbah Bagi Hasil
Nisbah secara bahasa perbandingan, dalam artian perbandingan pembagian keuntungan (bagi hasil) antara pemilik modal dan pengelola modal.  Secara umum, dari penerapan di lembaga keungan untuk menetapkan keuntungan nisbah bagi hasil menggunakan angka persentase. 21 Nisbah merupakan keuntungan yang didapat oleh pihak pemilik modal dan pengelola modal untuk memberikan hak yang sesuai yang didapat. 22
Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh sahibul mal dan mudarib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, bukan akibat kelalaian mudarib, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha mudarib milik sahibul mal , maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh sahibul mal . Oleh karena itu, nisbah bagi hasil disebut dengan nisbah keuntungan.

## b.  Karakteristik Nisbah Bagi Hasil
Menurut Adiwarman Karim terdapat lima karaktreristrik nisbah bagi hasil yang terdiri dari: 23
1) Presentase Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam presentase (%), bukan dalam bentuk nominal uang tertentu (Rp).
2)  Bagi Untung dan Bagi Rugi Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan
20 Syukri  Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia , (Yogyakarta:
Fajar Media Press, 2012), hlm. 187.
21 Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Princing di Bank Syariah. ( Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2012) hlm. 99. 22 Sri  Nurhayati dan Wasilah . Akuntansi Syariah di Indonesia , (Jakarta:
Sembilan Empat, 2011), hlm. 126.
23 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan . ( Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013),  hlm. 206-207
Zumrotul Wahidah, dkk: Nisbah Bagi Hasil...
porsi modal masing-masing pihak.

## 3) Jaminan
Jaminan yang akan diminta terkait dengan charachter risk yang dimiliki oleh mudarib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan atau karakter mudarib , maka yang menanggungnya adalah mudharib . Akan tetapi,
diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudarib .
4)  Besarnya Nisbah Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai tawar- menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari pihak sahibul mal dan mudarib . 24
5)  Cara Menyelesaikan Kerugian
Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dair pokok modal.

## c.  Metode Perhitungan Bagi Hasil
1)  Bagi Hasil Dengan Menggunakan Revenue Sharing Dasar perhitungan bagai hasil yang digunakan revenuesharing adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan atau pendapatan kotor atau usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam revenue sharing dihitung dengan mengalikan nasabah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto . 25
Contohnya sebagai berikut: Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalah hal ini bank sebagai mudarib dan nasabah sebagai sahibul mal bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh bank adalah Rp 10% x Rp 10.000.000,- = Rp 1.000.000,- dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000,-. Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan revenue sharing .
2)  Bagi Hasil Dengan Menggunakan Profit / Loss Sharing .
Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit
24 Ibid.
25 Ismail, Perbankan Syariah , (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
2011),  hlm. 98-99.
sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba atau rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas bagi hasil usaha mudarib dan ikut memperoleh keuntungan atas hasil usaha mudarib dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.
3. Akad Mudarabah dalam Fatwa No.115/DSN-MUI/ IX/2017 26
Ketentuan umum dalam Fatwa No. 115/DSN-MUI/ IX/2017 tentang Akad Mudarabah menjelaskan mengenai:
a. Akad mudarabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal ( malik/ sahibul mal ) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (‘ amil/ mudarib dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.
b.  Sahibul mal /malik adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerja sama usaha mudharabah, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
c.  ‘Amil/ mudarib adalah pihak pengelola dana dalam usaha kerja sama usaha mudarabah , baik berupa maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
d.  Ra’s mal adalah modal usaha dalam usaha kerja sama mudharabah.
e.  Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau pertandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha
Ketentuan Shighat Akad dalam Fatwa No. 115/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah menjelaskan mengenai:
a. Akad mudarabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak b. Akad mudarabah boleh dikatakan secara lisan, tertulis,
26 Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah
Zumrotul Wahidah, dkk: Nisbah Bagi Hasil...
isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku Ketentuan Para Pihak dalam Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabahmenjelaskan mengenai:
a.  Sahibul mal dan mudarib boleh berupa berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
b.  Sahibul mal dan mudarib wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
c.  Sahibul mal wajib memiliki modal yang diserahterimakan kepada mudarib
d. Mudarib wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.
Ketentuan  Nisbah Bagi Hasil dalam Fatwa No. 115/ DSN-MUI/IX/2017 tentang Mudarabah menjelaskan mengenai:
a.  Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad
b.  Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad
c.  Nisbah bagi hasil tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha
d.  Nisbah bagi tidak boleh menggunakan persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha
e.  Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan f.  Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah

## Pembahasan
1.  Gambaran Umum KSPPS ANDA 27

## a.  Profil KSPPS ANDA
Landasan awal mula berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah amanah, nikamat dunia akhirat dengan pelayanan dan pengelolaan keuangan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Untuk pencapaian sebuah amanah yang harus tetap dijaga dalam
27 Hasil wawancara dengan Manajer KSPPS ANDA Boyolali, pada tanggal 1 Oktober 2019.
pengelolaan keuangan masyarakat dalam berbagai penawaran jasa dan juga produk, maka yang awalnya hanya berfungsi sebagai BMT beralih menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
Dengan menjunjung tinggi profesionalisme dalam penerapan prinsip-prinsip Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT ANDA siap menjadi mitra bisnis terpercaya dalam pengelolaan keuangan.
BMT ANDA bergerak di bidang pengelolaan keuangan berbasis Syariah dengan kegiatan pengumpulan dana yang ada pada anggota yang berbentuk simpanan berbasis syariah, melakukan pembiayaan barang konsumtif dan pembiayaan pengembangan usaha anggota koperasi.
Koperasi Serba Usaha ANDA sebagai koperasi yang berdiri sejaktahun 1998 diharapkan dapat bergerak diberbagai sektor usaha, telah disahkan oleh Menteri Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil dengan SK Nomor: 004/BH/kwk.1132/X1998. Kemudian pada tahun 2003 disempurnakan ke Badan Hukum tingkat Propinsi dengan SK Nomor: 07/BH/PAD/KDK.II/IV/2003 dan pada tahun 2012 diadakan perubahan Anggaran dasar menjadi KSPPS BMT ANDA dengan Nomor: 35/PAD/XIV/X/2012.
Pada awal perkembangan KSPPS BMT “ANDA” baru memiliki kantor secara kontrak ditahun 1998. Kemudian pada tahun 2002 KSPPS BMT “ANDA” membuka kantor cabang karanggede di Jl.Prawirodigdoyo dan kantor cabang di pasar Ampel.
Pada tahun 2008 terdapat peningkatan terhadap KSPPS BMT “ANDA”, yakni dari kantor dengan status Hak Milik (HM) yakni di Jl. Ahmad Yani Salatiga.Tahun 2010 KSPPS “ANDA” merambah kepada pelayanan lain diluar produksi mpanandan pembiayaan, yakni PPOB ( Payment Point On Line Bank ) adalah pelayanan BMT melalui pembayaran Rekening Listrik dan Rekening Telepon secara online. Tahun 2011 KSPPS BMT “ANDA” meresmikan kantor baru, yakni pada Kantor Pusat KSPPS BMT “ANDA” di Salatiga dan kantor cabang KSPPS BMT “ANDA” berpindah lokasi dari Jl. Ahmad Yani ke Jl.Merak, dengan pertimbangan bahwa pada lokasi sebelumnya, kantor yang tidak terlalu luas. Pada kantor cabang ampel berpindah dari wilayah Pasar Ampel ke Jl. Raya Ampel 100 M Utara Pasar Ampel Boyolali.Sampai dengan tahun 2012, usaha yang dijalankan oleh KSPPS BMT ANDA tidak hanya sektor simpan pinjam dengan menggunakan
Zumrotul Wahidah, dkk: Nisbah Bagi Hasil...
pola syariah, namun juga pada sektor-sektor yang lain, seperti pengelolaan arisan motor, jasa tempat pembayaran rekening listrik dan telepon, kerjasama dengan biro perjalanan haji dan umroh. Hal ini dilakukan agar koperasi mempermudah anggota dalam mendapatkan motor dan pembayaran listrik dan telepon, melaksanakan ibadah haji dan umroh, serta meningkatkan pendapatan koperasi terutama pendapatan diluar simpan pinjam.
Karena legalitas maka KSPPS BMT “ANDA” berubah nama menjadi KSPPS “ANDA” Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah, nama tersebut berubah pada tanggal 1 juni 2016. Meski berubah nama akan tetapi ketentuan-ketentuan sebelumnya masih tetap sama, yang membedakan BMT dibawah naungan OJK sedangkan KSPPS dibawah naungan Koperasi.

## b.  Tujuan dari KSPPS “ANDA” adalah sebagai berikut:
1)  Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya.
2)  Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
3)  Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan penyimpanan.
4)  Menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota.
5)  Memperkuat posisi tawar menawar, sikap amanah dan jaringan komunikasi antar anggota.

## c.  Fungsi dan Peran KSPPS ANDA
1)  Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2)  Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional ( fathonah ), konsisten, dan konsekuen ( istiqamah ) di dalam menerapkan prinsip- prinsip ekonomi Islam dan prinsip – prinsip syariah Islam.
3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
4)  Sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
5)  Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.
6)  Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
7)  Menumbuh-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

## d.  Visi dan Misi
1)  Visi KSPPS ANDA Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Yang Maju, Professional dan Mensejahterakan Anggota.
2)  Misi KSPPS ANDA
a) Menjalankan operasional Koperasi sesuai standar koperasi yang sehat.
b) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
c)  Mengusahakan pemupukan modal anggota dengan sistem syariah.
d)  Memberikan pembiayaan pada anggota untuk tujuan produktif.
e)  Mengusahakan program pendidikan dan pembinaan agama secara intensif kepada anggota.
f)  Meningkatkan kesejahteraan anggota dan kemajuan lingkungan kerja.
g) Menciptakan sumber pembiayaan anggota dengan prinsip syariah.
h) Menumbuhkan usaha-usaha produktif anggota. Merekrut dan mengembangkan pegawai professional dalam lingkungan kerja yang sehat.
e. Produk Produk Simpanan diantaranya:
1)  SIBERKAH (Simpanan Berkala Mudarabah )
2)  Si Qurban (Simpanan Qurban)
3)  Si Munik (Simpanan Nikah)
4)  Si Wali (Simpanan Walimah)
5)  Si Pendi (Simpanan Pendidikan) 6)  Si Fitri (Simpanan Idul Fitri)
7)  Simpanan Wisata Religi
8)  SI HAJI (Simpanan Haji atau Umroh)
9)  SI SUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)
Zumrotul Wahidah, dkk: Nisbah Bagi Hasil...
10)  Simpanan Dirham Barokah 11)  Simpanan Pensiun Produk Pembiayaan diantaranya: 1) Pembiayaan Mudarabah
Pembiayaan  dengan menggunakan sistem bagi hasil.
2) Pembiayaan Murabahah atau Pembiayaan Barang Pembiayaan dengan menggunakan sistem jual beli, dimana KSPPS ANDA sebagai penjual dan anggota atau masyarakat sebagai pembeli.
3)  KSPPS ANDA melayani pembayaran:
a.  Rekening listrin.
b.  Rekening telepon.
2.  Praktik Akad Mudarabah dalam Produk Simpanan Dirham Barokah KSPPS ANDA
Setiap lembaga keuangan syariah maupun non syariah mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Salah satunya di KSPPS ANDA yang  memiliki prosedur yang harus dipenuhi untuk calon anggota nasabah Simpanan Dirham Barokah. Ketentuan-ketentuan ini sudah tercantum dalam brosur atau surat pernyataan dalam Simpanan Dirham Barokah sebagai berikut: 28
a.  Setiap bulan harus menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000,- jangka waktu 24 bulan. Untuk mendapatkan dana yang murah dan lembaga mendapatkan modal dengan jangka waktu lama, meringankan anggota untuk menabung dengan jangka waktu lama.
b.  Tiap peserta berhak mendapatkan doorprize dan kesempatan mengikuti grandprize utama yaitu sepeda motor.Untuk menarik calon anggota KSPPS ANDA membuat sesuatu yang baru yaitu dengan bagi hasil doorprize dan grandprize banyak anggota yang berharap jika suatu saat nanti bisa mendapatkan sebuah sepeda motor hanya dengan menabung di Dirham Barokah ini.
c. Doorprize diundi setiap 8 bulan sekali. Dengan ini KSPPS ANDA berharap dapat meringankan biaya pengeluaran pembelian barang-barang doorprize , jika diadakan serentak
28 Dokumentasi Surat Pernyataan Anggota Simpanan Dirham Barokah KSPPS ANDA cabang Karanggede.
Az Zarqa’ , Vol. 12, No. 2, Desember 2020
atau langsung itu terlalu memberatkan.
d.  Peserta yang berhenti tanpa ada pengganti dan dikenai biaya administrasi 10% dari dana yang seharusnya disetor dari awal hingga terjadinya keputusan untuk mengundurkan diri.
e.  Peserta yang berhenti tanpa ada penggannti akan dikenakan biaya admistrasi 50% dari dana yang sudah disetorkan.
f.  Peserta yang mengundurkan diri adalah yang telah 3 bulan atau 3 kali tidak melakukan setoran.
g.  Peserta yang terlambat atau tidak setor pada bulan yang bersangkutaan akan dikenakan biaya 5% dari besar setoran.
h.  Peserta yang lebih 2 bulan tidak melakukan setoran berturut- turut maupun tidak, tiak diperbolehkan mengikuti undian doorprize utama. 29
i.  Peserta yang memperoleh pinjaman maksimal 50% dari dana yang sudah disetorkan dengan jangka waktu maksimal sampai selesainya program Dirham Barokah (Pinjaman disesuaikan aturan yang berlaku di KSPPS ANDA).
j.  Bagi anggota yang sampai pada bulaan terakhir belum menyeleaikan setoran. Maka tidak diperbolehkan menutup kekurangan tetapi tetap melakukan setoran rutin samapai tercapainya setoran ke-24.
k.  Jenis dan merek doorprize dan grandprize tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.
l. Pengambilan dana dapat dilakukan satu bulan setelah tanggal setoran yang ke 24.
m. Pajak doorprize dan grandprize ditanggung pemenang.
Aturan-aturan diatas sudah ditetapkan oleh KSPPS ANDA untuk para calon anggotan Simpanan Dirham, sebagai surat pernyataan Simpanan Dirham Barokah, sedangkan kontrak perjanjian mudarabah antara lembaga dengan anggota di KSPPS ANDA tidak ada. Hanya dengan mengisi formulir pendaftaran saja.
Produk Simpanan Dirham Barokah ini sangat menarik perhatian di masyarakat Boyolali. Bahkan ada satu orang mendaftar 10 sebagai anggota Simpanan Dirham Barokah ini. Karena mereka menganggap produk ini sangat menguntungkan bagi anggota yang ikut dalam Simpanan Dirham Barokah dengan
Zumrotul Wahidah, dkk: Nisbah Bagi Hasil...
alasan dana yang disetorkan murah dan bagi hasil yang di dapat berupa doorprize dan grandprize . Untuk doorprize diadakan 8 bulan sekali dan grandprize diadakan di akhir periode.
Adanya doorpize dan grandprize untuk menarik minat masyarakat agar berbeda dengan produk-produk di KSPPS lain. Para anggota Simpanan Dirham juga tidak keberatan jika bagi hasil yang diperoleh dari Simpanan Dirham Barokah ini harus doorprize dan grandprize dalam arti lain anggota sadar bahwa keuntungan yang diperoleh tidak sama. Menurut mereka hadiah yang didapatkan itu berupa keberuntungan, meskipun setiap anggota pasti memperoleh doorprize dan grandprize tetapi yang didapatkan mereka berbeda-beda ada yang televisi, sepeda gunung, kipas anggin, blender dan lain-lain. Apa lagi setiah anggota merebutkan sebuah sepeda motor, jadi setiap anggota berlomba-lomba mendaftarkan diri sebagai anggota sebanyak- banyaknya. Agar kesempatan mendapatkan sebuah sepada motor semakin dekat. Mungkin hanya beberapa anggota yang tidak menyukai adanya doorprize karena mereka menggangap tidak adil, tetapi anggota yang tidak menyukai adanya doorpize karena dianggap tidak adil sampai sekarang masih mendaftar sebagai anggota Simpanan Dirham.
Bahwa anggota yang tidak menyukai adanya doorpize inipun masih tetep ikut sampai sekarang. Dalam arti lain anggota inipun sebenarnya menyukai adanya produk ini, mungkin anggota yang bilang tidak adil adanya doorprize ini sebenarrnya juga mengharapkan mendapatkan barang yang di inginkan misalnya anggota ini belum pernah mendapatkan motor tetapi belum juga mendapatkan.
Masyarakat lebih menggenal Simpanan Dirham Barokah di KSPPS ANDA Boyolali ini dengan sebutan Arisan Dirham. Karna sistem yang dijalankan di KSPPS ANDA Boyolali pada produk Simpanan Dirham Barokah seperti arisan pada umumnya. Bahkan para anggota Dirham Barokah tidak mengerti tentang akad yang digunakan pada produk Simpanan Dirham Barokah. Karena kurangnya pengetahuan atau awamnya tentang istilah- istilah di lembaga keuangan syariah, bahkan pihak KSPPS ANDA setiap kesempatan mencoba menjelaskan kepada para anggota bahwa istilah-istilah yang digunakan di KSPPS ANDA Boyolali berbeda dengan bank konvensional begitupun istilah-istilah
bunga di lembaga keuangan syariah tidak ada, adanya yaitu bagi hasil. Namun para anggota susah untuk menerima atau mengerti istilah-istilah di lembaga keungan syariah.
Proses pengambilan doorprize maupun grandprize tersebut, KSPPS ANDA memberikan undangan kepada setiap anggota Dirham Barokah memberitahukan bahwa akan diadakan undian doorprize dan grandprize . Kemudian saat para anggota datang diharapkan mengisi buku tamu terlebih dahulu, agar KSPPS ANDA mengetahui anggota yang hadir dan tidak hadir. Di saat anggota sudah datang semua, baru acara dimulai. Acara demi acara yang sudah disiapkan oleh panitia KSPPS ANDA. Panitia mengambil gulungan kertas yang bertuliskan nama dan nomor rekening anggota yang sudha disiapkan. Cara pengundian tersebut sama seperti arisan biasanya. Saat pengambilan undian peserta ikut dilibatkan dengan panitia. Setelah beberapa kertas diambil oleh anggota Dirham Barokah tadi, kemudian panitia mengumumkan nama-nama dan jenis barang yang mendapatkan doorprize maupun g randprize . Saat pengumuman doorprize dan grandprize barang yang diperoleh tidak bisa dibawa pulang. Karena barang-barang yang diperoleh harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan brosur.

## 3. Analisis Implementasi Nisbah Bagi Hasil
Mudarabah Pada Produk Dirham Barokah KSPPS ANDA Menurut Fatwa DSN No: No.115/DSN-MUI/ IX/2017
Simpanan Dirham Barokah merupakan salah satu pelayanan dari KSPPS ANDA Boyolali yaitu simpanan yang dilakukan oleh KSPPS ANDA dengan anggota-anggotanya yang ingin menyimpankan uangnya. Simpanan Dirham Barokah menerapkan dengan prinsip syariah sesuai dengan akad yang dipakai yaitu mudarabah . Teori mudharabah adalah akad kerja sama di bidang usaha baik antara pemilik dana maupun dengan pengelola dana untuk dibuat suatu usaha dan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diawal.
Ketentuan Shighat Akad dalam Fatwa No. 115/DSN-MUI/ IX/2017 tentang Akad Mudarabah menjelaskan mengenai : a. Akad mudarabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak
Zumrotul Wahidah, dkk: Nisbah Bagi Hasil...
b. Akad mudarabah boleh dikatakan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku
Dari ketentuan shighat akad mudharabah di KSPPS ANDA sesuai dengan Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah . Akad mudarabah yang dilakukan di KSPPS pihak lembaga sebagai pengelola dana sedangkan pihak anggota sebagai pemilik dana yang dilakukan secara tertulis.
Sedangkan Ketentuan  Nisbah Bagi Hasil dalam Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah menjelaskan mengenai: 30
a.  Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
b.  Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad
c.  Nisbah bagi hasil tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha
d.  Nisbah bagi tidak boleh menggunakan persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudarabah
e.  Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan
f.  Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah
Dilihat dari ketentuan Nisbah Bagi Hasil dalam Fatwa No.
115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah dikaitkan dengan penerapan nisbah bagi hasil yang ada di KSPPS ANDA terjadi perbedaan, antara lain: di KSSPS ANDA tidak memberikan kejelasan persentase dari keuntungan yang diterima oleh anggota, nisbah bagi hasilnya berupa doorprize dan grandprize, nisbah telah ditentukan oleh pihak lembaga bukan lewat kesepakatan kedua belah pihak dan tidak melihat dampak kerugian dari salah satu nasabah yang menyebabkan ketidakadilan dari para anggota karena mendapatkan nisbah bagi hasil yang berbeda sedangkan dalam pembayarannya mereka dengan jumlah yang sama.
Pada dasarnya akad yang digunakan dalam Simpanan Dirham Barokah di KSPPS ANDA belum sepenuhnya memakai Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 , seharusnya akad mudharabah
30 Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah
menggunakan bagi hasil dalam bentuk presentase. Sedangkan di dalam praktik KSPPS ANDA cabang Karanggede memakai bagi hasil dengan doorprize dan grandprize untuk menarik para calon anggota Simpanan Dirham Barokah.

## Penutup
Simpanan Dirham Barokah KSPPS ANDA merupakan salah satu bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib. Di mana anggota Dirham Barokah menjadi pemilik modal dan KSPPS sebagai pengelola modal. Anggota menyetorkan uang setiap bula sebesar Rp.200.000 selama 24 bulan dan bagi hasil yang diperoleh anggota berupa doorprize dan granprize .
Dengan sistem bagi hasil berupa doorprize dan granprize yang ditentukan oleh KSPPS ditinjau dalam perspektif ketentuan Nisbah Bagi Hasil dalam Fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah . Nisbah bagi hasil dengan bagi hasil berupa doorprize dan granprize tidak dibenarkan. Sudah dijelaskan dalam fatwa bahwa:
1.  Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
2.  Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad
3.  Nisbah bagi hasil tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha
4.  Nisbah bagi tidak boleh menggunakan persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudarabah
5.  Nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan
6.  Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah
Jadi dilihat dari ketentuan di atas, penerapan bagi hasil di
KSPPS ANDA tidak menerapkan apa yang ditentukan oleh fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudarabah .
Zumrotul Wahidah, dkk: Nisbah Bagi Hasil...

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Daud Vicary dan Keon Chee, Buku Pintar Keuangan Syariah, Jakarta: Zaman, 2012.
Adiyes Putra, Nurmasrina, Kegiatan Usaha Bank Syariah , (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2018.
Al Arif, M. Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah , Bandung: Pustaka Setia, 2012.
Ascarya. A kad dan Produk Bank Syariah , Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.115/ DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.
Happy, Sara Rachmasari, ” Simpanan Dirham Barokah KJKS BMT “ANDA” Salatiga” (Skripsi, Salatiga: Sekolah Tinggi Islam Negri (STAIN), 2011).
Hasan, Nurul Ichsan, Perbankan Syariah , (Ciputat: Referensi (GP Press Group), 2014.
Idawati,” Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Simpanan MudarabahPerbankan Syariah Di Indonesia ” (Skripsi, Makassar: Universitas Hasanudin, 2011).
Iska, Syukri , Sistem Perbankan Syariah di Indonesia , Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
Ismail, Perbankan Syariah , Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
Karim, Adiwarman .  Bank  Islam:  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan . (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
Khosyi’ah, Slah, Fiqh Muamalah Perbandingan , Bandung: Pusta Setia, 2014.
Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Princing di Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI),
2012.
Mujib, Abdul, “Pola Interpretasi Norma Fiqh pada Produk Perbankan Syari’ah Indonesia”, dalam Jurnal As-Syir’ah Vol. 43, No.1, 2009.
Muhammad, Lembaga Perekonomian Islam Perspetif Hukum
Teori dan Aplikasi , Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.
Nurhayati, Sri dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia ,
Jakarta: Sembilan Empat, 2011.
Saeed, Abdullah, Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Susana, Erni, Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudarabah Pada Bank Syariah, vol. 12, n0. 3, hlm. 466-478, 2012
Sjahdeini, Sutan Remi, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya , Jakarta: Kencana, 2015.
Syafe’I, Rahmat, Fiqh Muamalah , Bandung: Pustaka Setia
Tatik Amalia, Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk
Pembiayaan Mudarabah (Study Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang Kantor Cabang Purwokerto). (Skripsi, Puwokerto: Diploma III Manajemen Perbnkan Syariah IAIN Purwokerto, 2017).
Zulianti, Eka, ” Sistem Bagi Hasil Pada Simpanan Mudarabahdi BMT ARTHA Sejahtera Bantul” (Skripsi, Jogjakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).