ALTERNATIF PEMBIAYAAN BARANG MODAL DENGAN LEASING
Istiarto 1) , I Made Sudana 2) 1,2) Dosen Polieknik Negeri Bali
E mail : artowil@yahoo.co.id Email : Bagong4082@yahoo.com

## Abstract,
Leasing  is  one  of  the  ways  used  by  companies  to  obtain  funding  at  a  cost  which  is realativity  cheaper  and  easier.  Financing  by  means of  leasing  have  gained  a  lot  of advantages that bring the company can maximize profits. Type leasing for lesse to need  capital goods used by the main feature of a capital lease/option rights for their special lesse. The main characteristic of  the  lease  capital  lease  types  are  the  right  option  for  lesse  to  choose  whether  to  give  earlier capital  goods  at  a  cheaper  price  or  do  not  buy  at  the  end  of  the  lease.  Financing  by  means  of leasing listed for lease financial position are reported as a fixed asset lease and lease obligation is  the  present  value  of  the  minimum  lease  payments  in  the  future  by  showing  a  number  of requeements,  such  as  lease  payments,  interest  rates,  lease  period  and  the  estimated  residual value.
Keyword : Minimum lease rental payments, interest rate, lease period and present value

## A. PENDAHULUAN
Aset  tetap  perusahaan  pada  umumnya  dapat  bersumber  dari  modal  sendiri  dan  ataupun modal  asing  yang  salah  satunya  dapat  bersumber  dari  lembaga  pembiayaan  berupa  sewa  guna usaha  ( leasing ).  Dalam  PSAK  No.  30  (Revisi  2007)  tentang  Sewa,  disebutkan  bahwa  di Indonesia leasing dikenal  melalui  Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Keuangan,  Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia dengan keputusannya Nomor: KEP- 122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974 dan Nomor: 30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing . Leasing atau  sewa  guna  usaha  adalah  kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Capital Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) yang digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sewa guna usaha dengan hak opsi (Capital Lease) yaitu apabila dalam transaksi perusahaan lessor bertindak sebagai pihak yang membiayai barang modal dimana  secara  berkala lessor menerima  pembayaran  sewa  guna  usaha  dari lessee dan  diakhir masa  sewa  terdapat  hak  opsi  bagi lessee .  Hak  opsi  adalah  hak lessee untuk  membeli  barang modal  yang  disewagunausaha  atau  memperpanjang  jangka  waktu  perjanjian  sewa  guna  usaha. Sedangkan  sewa  guna  usaha  tanpa  hak  opsi (Operating  Lease) yaitu  apabila  dalam  transaksi perusahaan lessor membeli barang modal dan kemudian menyewakan kepada lessee , lessee tidak memiliki  hak  opsi  untuk  membeli  atau  memperpanjang  transaksi  sewa  guna  usaha  tersebut. Permasalahannya  adalah  bagaimana  menentukan  pembiayaan  barang  modal  bagi  lesse  dengan cara capital lease.

## B. PEMBAHASAN
1. Definisi Le asi ng
Di  Indonesia leasing baru  dikenal  melalui  Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Keuangan, Menteri  Perindustrian  dan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  dengan  keputusannya Nomor:  KEP-122/MK/IV/2/1974,  Nomor:  32/M/SK/2/1974  dan  Nomor:  30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing . Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.  1169/KMK.01/1991  yang  dimaksud dengan leasing adalah  “Kegiatan  pembiayaan  dalam  bentuk  penyediaan  barang  modal  baik secara  sewa  guna  usaha  dengan  hak  opsi  ( Finance  Lease )  maupun  sewa  guna  usaha  tanpa  hak opsi  ( Operating  Lease )  untuk  digunakan  oleh lessee selama  jangka  waktu  tertentu  berdasarkan pembayaran secara berkala”.
Jurnal
Menurut  PSAK  No.  30  (Revisi  2007)  tentang  Sewa,  “ Leasing adalah  suatu  perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode yang disepakati dan sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran kepada lessor ”. Leasing menurut Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield (2010:159) merupakan  “Perjanjian  kontraktual  antara lessor dan lessee yang  memberikan  hak  kepada le ssee untuk menggunakan properti tertentu, yang dimiliki oleh lessor , selama periode waktu tertentu  dengan  membayar  sejumlah  uang  (sewa)  yang  sudah  ditentukan,  yang  umumnya dilakukan  secara  periodik”.  Oleh  karena leasing adalah  suatu  kontrak  maka  perjanjian  yang disetujui  oleh lessor dan lessee dapat  sangat  bervariasi  dan  hanya  dibatasi  oleh  keinginan kedua  belah  pihak  tersebut.  Masa  sewa  guna  usaha  (jangka  waktu leasing )  dapat  bervariasi dari  periode  waktu  yang  pendek  hingga  seluruh  umur  manfaat  dari  aset  yang  bersangkutan. Pembayaran  sewa  dapat  dilakukan  dari  tahun  ke  tahun  dalam  jumlah  yang  meningkat  atau menurun,  sementara  nilainya  dapat  ditetapkan  terlebih  dahulu  atau  dapat  bervariasi  dengan penjualan, suku bunga utama atau beberapa faktor lainnya.
Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa leasing merupakan  suatu kegiatan yang memuat perjanjian diantara lessor dengan lessee baik berupa sewa guna usaha dengan hak opsi ( Capital Lease ) atau sewa guna usaha tanpa hak opsi ( Operating Lease ) yang dimana objeknya berupa barang modal dengan pembayaran yang dilakukan secara berkala. Adapun dasar hukum leasing di Indonesia yaitu:
a. Surat  Keputusan  Bersama  Menteri  Keuangan,  Menteri  Perindustrian  dan  Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974  dan  Nomor:  30/Kpb/I/1974  tanggal  7  Februari  1974  tentang  Perizinan Usaha Leasing .
b. SE-129/PJ/2010  tanggal  29  November  2010  tentang  Perlakuan  Pajak  Pertambahan  Nilai Atas  Transaksi  Sewa  Guna  Usaha  Dengan  Hak  Opsi  Dan  Transaksi  Penjualan  Dan Penyewagunausahaan Kembali.
c. Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 tanggal 21 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha.
d. PSAK No. 30 (Revisi 2007) per 1 Juli 2009 tentang Sewa.
2. Penggolongan Le asi ng
Pada  pasal  3  dan  pasal  4  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  1169/KMK.01/1991 tentang  kegiatan  sewa  guna  usaha  ( leasing )  digolongkan  menjadi  2  yakni  sewa  guna  usaha dengan hak opsi ( Capital Lease ) dan sewa guna usaha tanpa hak opsi ( Operating Lease ) dengan kriteria sebagai berikut:
a. Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi ( Capital/Finance Lease ), Suatu transaksi sewa guna usaha  akan  dikelompokkan  sebagai capital  lease apabila  memenuhi  kriteria  sebagai berikut:
1) Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.
2) Jumlah  pembayaran  sewa  guna  usaha  selama  masa  sewa  guna  usaha  pertama  ditambah dengan  nilai  sisa  barang  modal,  harus  dapat  menutup  harga  perolehan  barang  modal  dan keuntungan lessor.
3) Masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas.  Dapat  dikatakan  bahwa  ciri  –  ciri  dari  transaksi capital / finance lease adalah:
1) Kepemilikan  barang  modal  berada  pada lessor sampai  dilakukannya  hak  opsi  membeli barang  modal  diakhir  perjanjian  sewa  guna  usaha  (kontrak leasing )  sesuai  dengan  nilai sisa.
2) Masa sewa guna usaha barang modal biasanya sama dengan umur ekonomis barang modal yang bersangkutan.
3) Lessor tidak  dapat  secara  sepihak  mengakhiri  perjanjian  sewa  guna  usaha  (kontrak leasing ), sepanjang tidak ada kesepakatan antara lessor dengan lessee . 4) Pemeliharaan barang modal dilakukan oleh lessee .
5) Lessor tidak boleh menyusutkan barang modal.
Jurnal
b. Sewa  Guna  Usaha  Tanpa  Hak  Opsi  ( Operating  Lease ),  Suatu  transaksi  sewa  guna  usaha dikatakan operating lease apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
1) Jumlah  pembayaraan  sewa  guna  selama  masa  sewa  guna  usaha  pertama  tidak  dapat menutupi  harga  perolehan  barang  modal  yang  disewagunausaha  ditambah  keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor .
2) Perjanjian sewa guna usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee .
3) Lessor menanggung  biaya  pemeliharaan  barang  modal  sehingga lessor menanggung risiko ekonomi dan risiko keuangan barang modal.
4) Hak  kepemilikan  berada  pada lessor sehingga lessor tersebut  dapat  melakukan penyusutan barang modal.
3. Prosedur Mekanisme Le asi ng
Adapun prosedur dari mekanisme leasing yang menyangkut pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak leasing , secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut: a. Lessee bebas  memilih  dan  menentukan  aset  yang  dibutuhkan,  mengadakan  penawaran harga dan menunjuk supplier atas aset yang dimaksud.
b. Setelah lessee mengisi formulir permohonan leasing , mengirimkan kepada lessor disertai dokumen pelengkap.
c. Lessor mengevaluasi  kelayakan  kredit  dan  memutuskan  untuk  memberikan  fasilitas leasing dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee (lama kontrak pembayaran sewa guna usaha), maka kontrak leasing dapat ditandatangani.
d. Pada  saat  yang  sama, lessee dapat  menandatangani  kontrak  asuransi  untuk  aset  yang disewagunausaha  dengan  perusahaan  asuransi  yang  disetujui lessor ,  seperti  yang tercantum pada kontrak leasing . Antara lessor dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama.
e. Kontrak leasing atas aset akan ditandatangani lessor dengan supplier aset tersebut.
f. Supplier dapat  mengirim  aset  (aset  bergerak)  yang  disewagunausaha  ke  lokasi lessee .
Untuk  mempertahankan  dan  memelihara  kondisi  aset  tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian pelayanan purna jual.
g. Lessee menandatangani tanda terima aset dan menyerahkan kepada supplier.
h. Supplier menyerahkan surat tanda terima (yang diterima dari lessee ), bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada lessor . i. Lessor membayar harga aset yang di-lease kepada supplier .
j. Lessee membayar sewa secara periodik kepada lessor sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak leasing .

## 4. Keuntungan Le asi ng
Sebagai  suatu  alternatif  sumber  pembiayaan  modal  bagi  perusahaan-perusahaan,  maka leasing didukung oleh keuntungan-keuntungan diantaranya adalah sebagai berikut: a. Flexible /luwes, artinya struktur kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yaitu  besarnya  pembayaran  atau  periode leasing dapat  diatur  sedemikian  rupa  sesuai kondisi perusahaan.
b. Tidak  diperlukan  jaminan  (agunan),  karena  hak  kepemilikan  sah  atas  aset  yang disewagunausaha  serta  pengaturan  pembayaran leasing sesuai  dengan  pendapatan  yang dihasilkan  oleh  aset  yang  disewagunausaha  sudah  merupakan  jaminan  bagi leasing itu sendiri.  Dengan  demikian  harta  yang  telah  dijaminkan  untuk  pinjaman  tetap  dapat menjamin pinjaman yang sudah ada.
c. On/Off  Balance  Sheet ,  artinya  barang  modal  dapat  ditampilkan  atau  tidak  ditampilkan dalam  Neraca  perusahaan,  jadi  seandainya  merupakan  pembiayaan off-balance  sheet , maka  pembayaran  angsuran leasing dapat  dianggap  sebagai  biaya  operasi  dan perbandingan hutang dengan modal sendiri tidak terpengaruh sama sekali.
d. Keuntungan cashflow ,  artinya  besar  pembayaran leasing serta  saat  pembayaran  dapat disesuaikan dengan kondisi cashflow perusahaan.
Jurnal
e. Pembayaran  angsuran leasing diperlakukan  sebagai  biaya  operasional,  artinya pembayaran leasing langsung  dihitung  sebagai  biaya  dalam  penentuan  laba/rugi perusahaan, jadi pembayarannya dihitung dari laba sebelum pajak, bukan dari laba yang telah terkena pajak.
5. Sifat Konseptual Le ase
Secara  singkat, Financial  Accounting  Standard  Board setuju  dengan  pendekatan kapitalisasi  apabila leasing serupa  dengan  pembelian  dengan  angsuran,  dengan  menyatakan bahwa leasing yang  secara  substansial  memindahkan  seluruh  manfaat  dan  risiko  dari kepemilikan  properti  harus  dikapitalisasi.  Pemindahan  kepemilikan  dianggap  terjadi  hanya jika leasing tersebut  tidak  dapat  dibatalkan.  Tidak  dapat  dibatalkan  berarti  bahwa  kontrak leasing bisa  dibatalkan  hanya  bila  terjadi  suatu  hal  yang  bersifat  kontijensi  atau  ketentuan pembatalan dan penalti kontrak begitu tinggi bagi lessee sehingga kemungkinan pembatalan terjadi sangat kecil. Hanya leasing yang tidak dapat dibatalkan yang perlu dikapitalisasi. Dengan  demikian,  dapat  diambil  3  kesimpulan.  (1)  Karakteristik  yang  menunjukkan bahwa  secara  substansial semua manfaat dan risiko kepemilikan yang telah ditransfer harus diidentifikasi.  (2)  Karakteristik  yang  sama  harus  diterapkan  secara  konsisten  kepada lessee dan lessor .  (3) Leasing yang  tidak  ditransfer  semua  manfaat  dan  risiko  secara  substansial disebut  sebagai operating  lease .  Kontrak leasing ini  tidak  perlu  dikapitalisasi,  tetapi diperlakukan sebagai pembayaran leasing dan penerimaan leasing.

## 6. Model Pembiayaan Barang Modal Dengan Leasing
Penentuan  besarnya  angsuran  sewa  untuk  setiap  periode  menggunakan  rumus  PMT. Dimana  PMT  adalah  rumus  untuk  menghitung  nilai  angsuran  secara  periodik  berdasarkan periode, pembayaran yang konstan dan dengan nilai bunga yang konstan juga seperti sebagai berikut (Cristian, 2010:1):
PMT = (HP – NS) + {(HP x i) n} n Keterangan: PMT = Periodic Payment (Besarnya sewa tiap periode) HP = Nilai awal kontrak NS = Taksiran nilai sisa atau nilai residu i = Tingkat suku bunga n = Periode
Atau denga rumus nilai sekarang sebagai berikut :
PV n = A + A (1 – 1/(1+i) n-1 ))/i +NS (1/(1 + i) n
Keterangan :
PV n = Nilai Sekarang Pembayaran Sewa periode ke n A = Angsuran Sewa Tiap Tahun NS = Nilai Sisa pada Akhir Masa Lease 1 = Konstanta I = Tingkat Bunga Pasar n = Periode Pembayaran Lease
Penentuan nilai awal kontrak atau harga perolehan harus diketahui sebelum menghitung angsuran  sebagai  dasar  perhitungan  pada  sewa  guna  usaha  ( leasing )  ini.  Nilai  awal  tersebut merupakan  harga  yang  telah  dinegosiasikan  antara lessor dan lessee yang  termuat  dalam perjanjian sewa guna usaha atau kontrak leasing .
Berikut ilustrasi tentang pembiayaan barang modal bagi lesse dengan jenis capital lease:
a. Periode lease 5 tahun dimulai tanggal 1 Januari 2012 tidak dapat dibatalkan.
b. Jumlah  sewa  minimum  Rp  65.000.000  per  tahun  dibayar  di  muka  setiap  tahun termasuk Rp 5.000.000 untuk biaya pelaksanaan
c. Taksiran umur ekonomis peralatan  10 tahun
d. Tingkat bunga pasar diketahui 10 % per tahun.
e. Taksiran nilai residual peralatan pada akhir lease adalah Rp 75.000.000
Jurnal
Penyelesaian ilustrasi lease tersebut sebagai berikut : PV n = A + A (1 – 1/(1+i) n-1 ))/i +NS (1/(1 + i) n
PV n = 60.000.000 +60.000.000 (1-1/(1+0,10) 5-1 ))/0,10 + 75.000.000 (1/(1+0,10) n
PV n = 60.000.000 + 60.000.000 (0,316986545) + 75.000.000 (0,620921323) PV n = 60.000.000 + 190.191.927 + 46.569.099 PV n = 296.761.026
Hasil perhitungan pembiayaan lease tersebut dengan harga kontrak lease diawal transaksi lease diperoleh nilai Rp 296.761.026 dicatat dengan jurnal : 2012
1 Jan:   Beban Pelaksanaan Lease .................Rp     5.000.000 Peralatan yang dilease ...................... Rp 296.761.026 Kewajiban Capital Lease Rp 236.761.026 Kas Rp    65.000.000
Untuk  memudahkan  pembuatan  skedul  pembayaran  lease  tahunan  dianggap  pembayaran  kedua dan seterusnya dilakukan setiap tanggal 31 Desember yaitu sebagai berikut :
SKEDUL PEMBAYARAN LEASE BAGI LESSE LEASE LIMA TAHUN DENGAN OPSI PEMBELIAN DENGAN HARGA MURAH SEBESAR RP 75.000.000 SESUDAH LIMA TAHUN, PEMBAYARAN TAHUNAN RP 6.000.000
DILUAR BIAYA PENAGIHAN RP 5.000.000 DENGAN TINGKAT BUNGA 10 % Beban Pembayaran Kewajiban Tanggal Keterangan Jumlah (Rp) Bunga (Rp) Pokok (Rp) Lease (Rp) 01/01/2012 Saldo Awal 296.761.026 01/01/2012 Pembayaran 60.000.000 - 60.000.000 236.761.026 31/12/2012 Pembayaran 60.000.000 23.676.103 36.323.897 200.437.129 31/12/2013 Pembayaran 60.000.000 20.043.713 39.956.287 160.480.841 31/12/2014 Pembayaran 60.000.000 16.048.084 43.951.916 116.528.926 31/12/2015 Pembayaran 60.000.000 11.652.893 48.347.107 68.181.818 31/12/2016 Pembayaran 75.000.000 6.818.182 68.181.818 0
Setiap akhir tahun di mulai 31 Desember 2012 peralatan yang dilease  akan diamortisasi dengan metode garis lurus selama 5 tahun dengan jurnal sebagai berikut: 2012 31 Des.:   Beban Amortisasi Peralatan Yang Dilease...........Rp 59.352.205 Akumulasi Amortisasi peralatan Yang Dilease..............     Rp 59.352.205
Pembayaran ke dua dilakukan tanggal 31 Desember 2012 dijurnal sebagai berikut:
2012 31 Des.: Beban Pelaksanaan Lease .................Rp     5.000.000 Kewajiban Capital lease.................... Rp   36.323.897 Beban Bunga .....................................Rp   23.676.103 Kas
Rp   65.000.000
Dan pada akhir 31 Desember 2012 , bila disusun Laporan Posisi Keuangan sebagai berikut :
LESSE COMPANY LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2012 Aset Kewajiban : Aset Tetap : Kewajiban Lancar : Peralatan yang Dilease 296.761.026 Kewajiban  Capital Lease 39.956.287 Akumulasi Amortisasi (59.352.205) Kewajiban Jangka Panjang : Nilai Bersih 237.408.821 Kewajiban Capital Lease 160.480.841 Jml Kewajiban Capital Lease 200.437.129
Jurnal
Pada tanggal penggunaan opsi, yaitu tanggal 31 Desember 2016 saldo aset peralatan yang dilease  dan  saldo  akun  akumulasi  amortisasi  peralatan  yang  dilease  harus  dipindahkan  ke  akun peralatan lease biasa. Ayat jurnal pada saat penggunaan opsi sebagai berikut :
a. Mencatat penggunaan opsi dengan harga murah :
2016 31 Desb Beban Bunga................... .................Rp   68.183.000 Kewajiban Capital lease.................... Rp     6.817.000 Kas .....................................Rp 75.000.000
b. Memindahkan  saldo  akun  peralatan  yang  dilease  dan  akumulasi  amortisasinya  ke  peralatan biasa dan akumulasi amortisasinya.: 2016 31 Desb Peralatan.                                               .Rp  148.381.000 Akumulasi Peralatan yang Dileaselease. Rp  148.381.000 Kas Rp 296.762.000

## C. KESIMPULAN
Pembiayaan  barang  modal  dengan  alternatif  leasing  jenis  capital  lease  diawali  kontrak perjajian leasing harus mencari nilai sekarang dari pembayaran sewa lease minimum dimasa yang akan  datang.  Nilai  sekarang  tersebut  akan  dipakai  untuk  mengukur  besarnya  nilai  yang  akan dicantumkan  dilaporan  posisi  keuangan  dengan  akun  aset  yang  dilease  dan  kewajiban  capital lease.
Bagi  lesse  jenis  capital  lease  ini  sangat  menguntungkan,  mengingat  adanya  hak  opsi  di akhir  masa  lease.  Hak  opsi  yang  dimaksud  adalah  pilihan  untuk  membeli  aset  yang  dilease tersebut dengan harga murah atau tidak membeli aset yang dilease.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwari, Achmad, 1987. Leasing Di Indonesia . Jakarta: Ghalia Indonesia. Baridwan,  Zaki.  2004. Intermediate  Accounting. Edisi  Kedelapan.  Yogyakarta:  BPFE- Yogyakarta.
Cristian,  Petra.  2010 .  Cara  Perhitungan  Cicilan  Leasing  (bunga  flat  dan  efektif), http://cicilanleasing.blogspot.com. Diakses pada tanggal 20 Juni 2016.
Priantara, Diaz. 2013. Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi. Jakarta: Mitra Wacana Media. Umar,  Husein.  2011. Metode  Penelitian  untuk  Skripsi  dan  Tesis  Bisnis .  Edisi  Kedua.  Jakarta: Rajawali Pers.
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI).  2007. Sewa. Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  No.  30 (Revisi 2007). Jakarta: DSAK-IAI.
Ikatan Ak . 2012. Standar Akuntansi Keuangan . Jakarta: Salemba Empat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. 1991. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia  No.  1169/KMK.01/1991  tentang  Kegiatan  Sewa  Guna  Usaha  (Leasing) , Jakarta
Kieso,  Donald  E.,  Jerry  J.  Weygandt,  dan  Terry  D.  Warfield.  2010. Akuntansi  Intermediate, Terjemahan Emil Salim, Jilid 3, Edisi Keduabelas. Jakarta: Penerbit Erlangga. Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional.  2002. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Edisi Ketiga. Jakarta Stice dan Skousen. 2009. Akuntansi Keuangan. Edisi Keenambelas, Terjemahan oleh Ali Akbar.
Jakarta: Salemba Empat.
Surat Keputusan Bersama Menteri. 1974. Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri
Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. KEP- 122/MK/IV/2/1974,  No.  32/M/SK/2/1974,  dan  No.  30/Kpb/I/1974  tentang  Perizinan Usaha Leasing . Jakarta Surat  Edaran  Direktorat  Jendral  Pajak.  2010. SE-129/PJ/2010  tentang  Perlakuan  Pajak Pertambahan Nilai Atas Transaksi Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Dan Transaksi Penjualan Dan Penyewagunausahaan Kembali . Jakarta