KEPASTIAN HUKUM KETENTUAN UPAYA ADMINISTRATIF PASCA DI KELUARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014  TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Oleh:
I Komang Kawi Arta 1 dan I Gede Arya WiraSena 2
(kawiartha22@gmail.com) ( arya.sena@unipas.ac.id )
Abstrak :  Pasca  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan  membawa  dampak  terhadap  wewenang yang  ada  di  dalam  UU  PTUN.  UU  PTUN  merupakan  aturan  formil, sedangkan    UU  No  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan merupakan  aturan  materiil  pada  peradilan  tata  usaha  negara  (PTUN),  akan tetapi  ada  suatu  perbedaan  dalam  kewenangan  yang  ada  di  kedua  aturan tersebut.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan  bahwaterdapat  2  (dua)  aturan  yang  mengatur  mengenai kewenangan upaya administratif. Sehingga menimbulkan inkonsistensi yang berakibat  ketidakpastian  hukum  bagi  seorang  yang  menyelesaikan permasalahan  akibat  dari  tidak  diterimanya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara yang  merugikanseseorang.  Saran,  Pemerintah  seharusnya  membuat  aturan yang  terfokuskan  pada  satu  norma  yang  mengatur  mengenai  kewenangan dalam  mengadili  kasus  Tata  Usaha  Negara,  sehingga  dapat  memberikan kepastian  hukum  khususnya  pada  ketentuan  upaya  administratif,  dan masyarakat pencari keadilan dapat bertindak sesuai dengan aturan yang jelas, sehingga  masyarakat  dapat  bertindak  sesuai  dengan  dasar  aturan  yang berlaku mengenai ketentuan penyelesaian permasalahan Tata Usaha Negara.

## Kata Kunci :Kepastian Hukum, UpayaAdministratif, PTUN PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan negara hukum. Apapun Penyelenggarannya harus  berdasarkan  hukum.  Hukum  merupakan  panglima  tertinggi  dalam  suatu negara.  Dalam  menjalankan  hukum  dan  untuk  menegakkan  hukum  maka diperlukan suatu lembaga peradilan. Keberadaan peradilan administrasi dalam
1 DosenFakultas Hukum Universitas Panji Sakti
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
konsep rechstaat ini  dilatarbelakangi  oleh  kewenangan  pemerintah  dalam menormakan  segala  peraturan  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan, maka disediakan peradilan administrasi sebagai wadah bagi masyarakat untuk mencari keadilan.
Karakteristik paling mendasar dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah  adalah  keputusan-keputusan  dan  ketetapan  yang  bersifat  sepihak. Dikatakan sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintah itu  tergantung  pada  kehendak  sepihak  dari  pemerintah.  Keputusan  dan ketetapan  sebagai  instrumen  hukum  pemerintah  dalam  melakukan  tindakan hukum  sepihak,  dapat  menjadi  penyebab  terjadinya  pelanggaran  hukum  bagi warga  negara,  apalagi  dalam  negara  hukum  modern  yang  memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara (Ridwan ,dkk, 2018 : 339).
Oleh  karena  itu  untuk  melindungi  hak  perseorangan  dari  kesewenang- wenangan  pemerintah  dan  untuk  melindungi  hak-hak  mendasar  warga masyarakat  selain  memang  agar  rakyat  mendapatkan  kepastian  hukum  dalam mencari  keadilan.  Negara  Indonesia  yang  mempunyai  kewenangan  untuk menguji  kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  hak  warga  negara  ini diletakkan  di  dalam  satu  lembaga  peradilan  tersendiri,  yaitu  Peradilan  Tata Usaha  Negara  atau  di  singkat  PTUN.  Keberadaan  PTUN  ini  tidak  lepas  dari komitmen  bangsa  Indonesia  untuk  mendirikan  negara  hukum  dan  melindungi kepentingan warganegaranya. KedudukanPeradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam  UUD  Negara  RI  1945  pasca  amandemen  telah  diatur  secara  tegas, Khususnya  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  1945,  yang  berisi:  ”Kekuasaan Kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan-badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungaan  peradilan  militer,  lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” (Ridwan , dkk, 2018 : 358).
Kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  (selanjutnya  disingkan  UUAP)  memberi  perubahan  yang  cukup signifikan dalam hukum materil maupun hukum formil dalam proses beracara di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Perubahan  tersebut  antara  lain,  rivitalisasi makna keputusan tata usaha negara, adanya pengujian tentang penyalahgunaan wewenang  yang  bertitiksinggung  dengan  hukum  pidana,  terbukanya  peluang pengujian terhadap perbuatan melawan hukum pemerintah
( onrechtmatigeoverheisdad ),  termasuk  lahirnya  para  digma  baru  terhadap Upaya  Administratif  yang  konsep  awalnya  sudah  diatur  dalam  UU  PTUN ( Azzahrawi,dkk,2019 : 203).
Pasca  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan membawa dampak terhadap wewenang yang ada di dalam UU PTUN. UU PTUN merupakan aturan formil, sedangkan  UU No 30 Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  merupakan  aturan  materiil pada  peradilan  tata  usaha  negara  (PTUN),  akan  tetapi  ada  suatu  perbedaan dalam  kewenangan  yang  ada  di  kedua  aturan  tersebut,  sehingga  dari  hal tersebut  diperlukan  kajian  yang  lebih  dalam  mengenai  “Kepastian  Hukum Ketentuan Upaya Administratif Pasca di Keluarkan Undang-undangNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”
Masalah: Bagaimana Kepastian Hukum Ketentuan Upaya Administratif Pascadi Keluarkan  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi Pemerintahan?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian ㅤ yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode ㅤ yuridisnormatif ㅤㅤ dengan
menggunakan pendekatan
peraturan ㅤㅤ perundang-undangan dan pendekatan ㅤㅤ konseptual. Sumber bahan ㅤㅤ hukum  penelitian  ini  menggunakan  bahan ㅤ hukum  primer  dan  bahan hukum ㅤ sekunder.  Teknik ㅤ pengumpulan  bahan ㅤ hukum  yang  digunakan pada ㅤ penelitian  ini  yaitu  dengan ㅤ teknik  studi  dokumen  terhadap  bahan hukum ㅤ primer  dan  sekunder.  Sementara  teknik  analisis ㅤ yang  digunakan  yaitu dengan  teknik  analisis ㅤ deskriptif.  Bahan-bahan  hukum  kemudian  dianalisis untuk  memperoleh  argumentasi ㅤ akhir  berupahasil  kesimpulan  permasalahan hukum yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kepastian Hukum Ketentuan Upaya Administratif Pascadi Keluarkan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang    Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang  tentang  Administrasi  Pemerintahan  dimaksudkan sebagai  salah  satu  dasar  hukum  bagi  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan, Warga  Masyarakat,  dan  pihak-pihak  lain  yang  terkait  dengan  Administrasi Pemerintahan  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan pemerintahan.  Penyelenggaraan  pemerintahan  meliputi  semua  aktivitas  yang dilakukan  oleh  badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  menyelenggarakan fungsi  Pemerintahan  dalam  lingkup  lembaga  eksekutif,  lingkup  lembaga legislatif,  lingkup  lembaga  yudikatif  serta  yang  menyelenggarakan  fungsi pemerintahan yang disebut dalam UUD 1945 dan/ atau undang-undang.
Ketentuan  isi  Pasal  4  ayat  (1)  UU  No.  30  Tahun  2014  menunjukkan bahwa  pengertian  pemerintahan  yang  digunakan  adalah  pemerintahan  dalam arti  luas,  karena  secara  tegas  mencantumkan  adanya  badan  dan/  atau  pejabat pemerintahan  lainnya  yang  menyelenggarakan  fungsi  pemerintahan berdasarkan UUD 1945 dan/ atau undang-undang. Pemerintahan dalam arti luas hal  ini  sejalan  dengan  makin  luasnya  pula  tugas,  fungsi  serta  kewenangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan ( welfare state ) serta pengertian pemerintah.  Berbagai  pendapat  yang  saling  melengkapi  dari  para  sarjana
tentang  pengertian  pemerintah  dalam  arti  sempit  dan  arti  luas  sejalan  dengan pelbagai  perkembangan  yang  terjadi.  Sehingga  oleh  Irfan  Fachruddin  dapat dicatat  beberapa  pengertian  dari  pemerintah,  pertama,  pemerintah  adalah sebagai  organ  penyelenggara  keseluruhan  kekuasan  untuk  mencapai  tujuan negara.  Kedua,  pemerintah  sebagai  badan  penyelenggara  seluruh  kegiatan negara  kecuali  membuat  perundang-undangan  ( regel  reven ),  penyelenggara peradilan ( rechtspraak ).
Ketiga,  pemerintah  dapat  diartikan  sebagai  “organ”  dan  arti  “fungsi” pemerintah.  Kewenangan  yang  dimiliki  Pemerintah  untuk  melaksanakan tugasnya,  diatur  secara  tegas  dalam  Undang-undangNomor  30  Tahun  2014. Termasuk  pula  mengenai  asal  memperoleh  kewenangan  serta  jenis  tindakan pemerintah  yang  dapat  digugat  kepengadilan  tata  usaha  negara.  Setiap  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dalam  menetapkan  dan/atau  melakukan keputusan dan/atau tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya (Putriyanti, 2015 : 183).
Pasal  7  UU  No  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan, menyebutkan :
1) Pejabat  Pemerintahan  berkewajiban  untuk  menyelenggarakan  Administrasi Pemerintahan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya
b. mematuhi  AUPB  dan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan-perundang- undangan
c. mematuhi  persyaratan  dan  prosedur  pembuatan  Keputusan  dan/atau Tindakan
d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakanDiskresi
e. memberikan  Bantuan  Kedinasan  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat
Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu
f. memberikan  kesempatan  kepada  Warga  Masyarakat  untuk  didengar pendapatnya  sebelum  membuat  Keputusan  dan/atau  Tindakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. memberitahukan  kepadaWarga  Masyarakat  yang  berkaitan  dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10  (sepuluh)  hari  kerja  terhitung  sejak  Keputusan  dan/atau  Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan
h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan
i. memeriksa  dan  meneliti  dokumen  Administrasi  Pemerintahan,  serta membuka  akses  dokumen  Administrasi  Pemerintahan  kepadaWarga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang
Tujuan dari hak dan kewajiban tersebut supaya pemerintah menjalankan sesuai  dengan  hak  dan  kewajiban.  Kewajiban  yang  di  jalankan  supaya  sesuai dengan  perundang-undangan  yang  yang  berlaku  dan  sesuai  denganAsas-asas pemerintahan  yang  baik  (AAUB).  Pada  pasal  10  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  menguraikan  ruag  lingkup AUPB  yang  berlaku  dalam  administrasi  pemerintahan.  Asas  Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi asas:
1. Kepastianhukum. asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang  mengutamakan  landasan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan, kepatutan,  keajegan,  dan  keadilan  dalam  setiap  kebijakan  penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kemanfaatan.  asas  kemanfaatan  maksudnya  manfaat  yang  harus  diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan
individu yang lain; (2) kepentingan individu denganmasyarakat;(3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakatasing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang  satu  dan  kepentingan  kelompok  masyarakat  yang  lain;  (5)  kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan  kepentingan  generasi  mendatang;  (7)  kepentingan  manusia  dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
3. Ketidakberpihakan.  asas  ketidakberpihakan  adalah  asas  yang  mewajibkan Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dalam  menetapkan  dan/atau  melakukan Keputusan  dan/atau  Tindakan  dengan  mempertimbangkan  kepentingan  para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Kecermatan. asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen  yang  lengkap  untuk  mendukung  legalitas  penetapan  dan/atau pelaksanaan  Keputusan  dan/atau  Tindakan  sehingga  Keputusan  dan/atau Tindakan  yang  bersangkutan  dipersiapkan  dengan  cermat  sebelum  Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Tidak  menyalahgunakan  kewenangan.  Asas  tidak  menyalahgunakan kewenangan  adalah  asas  yang  mewajibkan  setiap  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan  tidak  menggunakan  kewenangannya  untuk  kepentingan  pribadi atau  kepentingan  yang  lain  dan  tidak  sesuai  dengan  tujuan  pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. Keterbukaan.  Asas  keterbukaan  adalah  asas  yang  melayani  masyarakat  untuk mendapatkan  akses  dan  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan  tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan  perlindungan  atas  hak  asasi  pribadi,  golongan,  dan  rahasia negara.
7. Kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan
kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Pelayanan  yang  baik.  Asas  pelayanan  yang  baik  dimaksudkan  sebagai  asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Solechan, 2019 : 555).
Jika  pemerintah  mengabaikan  dan  tidak  mengindahkan  peraturan perundang-undangan  dan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  (AAUB) tersebut,  maka  yang  menjadi  kerugiannya  adalah  masyarakat.  Terkadang pemerintah  mengeluarkan  keputusan  yang  sewenang-wenang  atau  melanggar hak  seseorang  berupa  keputusan  pemerintahatau  yang  disebut  keputusan  tata usaha negara (KTUN). Sengketa yang sering terjadi pada peradilan tata usaha negara  akibat  dikeluarkannya  keputusan  tata  usaha  negara  (KTUN)  yang melanggar  dari  aturan  perundang-undangan  maupun  asas-asas  umum pemerintahan yang baik (AAUB). Sebelum sengketa ini diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negara.
Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dimaksud,  oleh  S.  Prajudi  Admosudirdjo menyebutkan  dengan  istilah  peradilan  administrasi  negara  dalam  arti  sempit (Atmosudirdjo, 1976 : 69), sedangkan Rochmat Soemitro menggunakan istilah peradilan  administrasi  murni  atau  peradilan  administrasi  dalam    arti  sempit (Soemitro.1989  :  50).  Peradilan  Administrasi  dimaksud  adalah  Peradilan  Tata Usaha Negara yang memiliki unsur-unsurberikut:
a. Adanya  hukum,  terutama  di  lingkungan  Hukum  Administrasi  yang  dapat diterapkan pada suatu persoalan ;
b. adanya sengketa hukum yang konkrit, yang pada dasarnya disebabkan oleh ketetapan tertulis administrasi negara;
c. minimal    dua  pihak,  dan  sekurang-kurangnya  salah  satu  pihak  harus administrasi negara;
d. adanya  badan  peradilan  yang  berdiri  sendiri  dan  terpisah  yang  berwenang
memutuskan sengketa secara netral atau tidakmemihak;
e. adanya  hukum  formal  dalam  rangka  menerapkan  hukum,  menemukan hukum  “ in  conreto ”  untuk  mempertahankan  ditaatinya  hukum  materiil (Basah, 1989 : 55).
UU PTUN terdapat dua jalur atau dua alur berperkara di mukaPeradilan Tata  Usaha  Negara.  Bagi  keputusan  tata  usaha  negara  yang  tidak  mengenal adanya  upaya  administratif,  gugatan  ditujukan  kepada  Pengadilan  Tata  Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama, sedangkan bagi keputusan tata usaha negara yang mengenal adanya upaya administratif, gugatan langsung ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Hadjon, 2002 : 317).
Menurut Pasal 47 UU. No. 5 Tahun 1986, bahwa pengadilan bertugas dan berwenang  memeriksa  dan  memutus  dan  menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha Negara. Tetapi, di dalam Pasal 48 ayat (1) UU. No. 5 Tahun 1986 disebutkan, bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh  atau  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  untuk  menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha  Negara  tersebut  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui  upaya administratif  yang  tersedia.  Pengadilan  baru  berwenang  memeriksa,  memutus dan  menyelesaikan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  tertentu  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  jika  seluruh  upaya  administratif  yang  bersangkutan telah  ditempuh  sebagaimana  diatur  dalamPasal  48  ayat  (2)  UU.  No.  5  Tahun 1986.
Artinya,  tidak  seluruh  sengketa  tata  usaha  negara  dapat  langsung diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi ada beberapa sengketa yang  harus  diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui  upaya  administratif.  Dalam Penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan upaya administratif adalah suatu  prosedur  yang  dapat  ditempuh  oleh  seorang  atau  badan  hukum  perdata apabila  ia  tidak  puas  terhadap  suatu  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Upaya
administratif tersebut dilaksanakan berdasarkan (2) dua bentuk, yaitu. Pertama, Keberatan:  Penyelesaian  oleh  instansi  yang  sama.  Dengan  pengajuan  suratke beratan ( bezwaarschrift ) yang ditujukankepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara  yang  mengeluarkan  keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Kedua,  Banding Administratif  :  Penyelesaian  oleh  instansi  atasan  atau  instansi  lain  dari  yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur pengajuan melalui surat banding  administratif  ( administratiefberoep )  yang  ditujukan  kepada  atasan pejabat atau instansi lain dari yang mengeluarkankeputusan Tata Usaha Negara atau  instansi  lain  yang  berwenang  untuk  memeriksa  ulang  keputusan  Tata Usaha Negara yang disengketakan (Putriyanti, 2015 : 185)
Konsep  Kepastian  adalah  perihal  (keadaan)  yang  pasti,  ketentuan  atau ketetapan.  Hukum  secara  hakiki  harus  pasti  dan  adil.  Pasti  sebagai  pedoman kelakukan  dan  adil  karena  pedoman  kelakuan  itu  harus  menunjang  suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti  hukum  dapat  menjalankan  fungsinya.  Kepastian  hukum  merupakan pertanyaan  yang  hanya  bisa  dijawab  secara  normatif,  bukan  sosiologi  (Rato, 2010 : 59).
Berbeda  halnya  dengan  kewenangan  yang  ada  pada  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnyadisebut UU  30/2014)  mengatur  upaya  administrasi  dalam  bab  tersendiri  yaitu  Bab  X mulai dari pasal 75 sampai dengan pasal 78. Pada Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014 menyatakan  bahwa  Warga  Masyarakat  yang  dirugikan  terhadap  Keputusan dan/atau  Tindakan  dapat  mengajukan  Upaya  Administratif  kepada  Pejabat Pemerintahan  atau  AtasanPejabat  yang  menetapkan  dan/atau  melakukan Keputusan  dan/atau  Tindakan,  ayat  (2)  menyatakan  upaya  administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas : a. keberatan; dan b. banding. Berdasarkan  ketentuan  yang  tertuang  dalam  pasal  75  ayat  (1)  dan  (2)  UU
30/2014 maka sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 48 ayat (1) dan penjelasan pasal 48 UU 5/1986.
Terdapat  permasalahan  mengenai  kewajiban  atau  keharusan  menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan. Pasal  76 ayat  (1)  UU  30/2014  menyatakan  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan berwenang  menyelesaikan  keberatan  atas  Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang ditetapkan  dan/atau  dilakukan  yang  diajukan  oleh  Warga  Masyarakat.  Upaya administratif  yang  diatur  di  dalam  UU  PTUN,  UU  30  Tahun  2014  tentang Administrasi  Pemerintahan.  Secara  prinsip  sama  yaitu  keberatan  dan  banding administrasi.  Pengajuan  keberatan  dan  banding  administrasi  juga  sama  yaitu keberatan  diajukan  kepada  pejabat  yang  menerbitkan  keputusan  sedangkan banding  administrasi  diajukan  kepada  atasan  pejabat  yang  menerbitkan keputusan atau instansi lain.
Namun,  proses  menuju  gugatan  di  dalam  UU  PTUN  dan  UU Administrasi Pemerintahan terdapat perbedaan. Di dalam rezim UU PTUN, jika suatu  penyelesaian  sengketa  mengharuskan  dilakukannya  upaya  administrasi, maka  seluruh  upaya  administrasi  tersebut  harus  ditempuh  terlebih  dahulu. Pengadilan  hanya  berwenang  mengadili  perkara  jika  upaya  administratif  yang tersedia  telah  ditempuh  oleh  masyarakat.  Sedangkan  di  dalam  rezim  UU Administrasi  Pemerintahan,  Pasal  75  ayat  (1)  menyebutkan,  “Warga masyarakat  yang  dirugikan  terhadap  Keputusan  dan/atau  Tindakan  dapat mengajukan  upaya  administratif  kepada  pejabat  pemerintahan  atau  atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atautindakan”.
Ada yang berpendapatbahwa kata “dapat” pada Pasal 75 ayat (1) UUAP tersebut  yang  berarti  seseorang  boleh  saja  tidak  menggunakan  haknya  untuk mengajukan  upaya  administratif  karena  menerima  atas  keputusan/tindakan, namun  ketika  yang  bersangkutan  akan  mengajukan  gugatan  maka  upaya administratif yang tersedia tersebut tetap wajib untuk ditempuh terlebih dahulu
karena  UU  Administrasi  Pemerintahan  tidak  secara  tegas  mewajibkan ditempuhnya  upaya  administratif  sebelum  mengajukan  gugatan  ke  PTUN. Namun masih terdapat UU lain yang mengharuskan adanya upaya administratif yang  belum  tegas  dicabut  sehingga  masih  relevan  menggunakan  upaya administratif.
Namun,  ada  pula  yang  berpendapat  bahwa  di  dalam  UU  Administrasi Pemerintahan  tidak  terdapat  kaidah  bahwa  pengadilan  baru  berwenang  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  menyelesaikan  sengketa  manakala  seluruh  upaya administratif telah ditempuh terlebih dahulu. Hal tersebut bermakna, jika warga masyarakat  memilih  tidak  menggunakan  upayaa  dministratif  dan  langsung mengajukan gugatan tetap dibenarkan. Dengan demikian pengadilan tidak dapat menyatakan  gugatan  tidak  dapat  diterima  dengan  alasan  penggugat  belum menempuh upaya administrative (Ridwan, dkk , 2018 : 358).
Perbedaan  prinsip  lainnya  adalah  jika  di  dalam  UU  PTUN  akibat  dari ketidakpuasan  masyarakat  atas  penyelesaian  banding  administrasi  maka mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara  (PT  TUN), berdasarkanPasal  51  ayat  (3)  UU  PTUN  yang  menyebutkan,  “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  di  tingkat  pertama  sengketa  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”.
Sedang  kanmenurut  UU  Administrasi  Pemerintahan  yang  berwenang mengadili akibat upaya administratif ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),  dalam  Pasal  76  ayat  (3)  UU  Administrasi  Pemerintahan  disebutkan, “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”. Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan ini menyebutkan bahwa yang dimaksud  dengan  Pengadilan  dalam  UU  ini  adalah  Pengadilan  Tata  Usaha Negara (Ridwan, Dkk, 2018 : 348). Jadi dalam UU No.30 Tahun 2014 tentang
administrasi  pemerintahan  mengatur  upaya  administrative,  sedangkan  terdapat Undang-undang  PTUN  yang  mengatur  juga  mengenai  upaya  administratif dalam penyelesaian permasalahan KTUN. Sehingga terdapat dua norma hukum yang mengatur upaya administratif.

## SIMPULAN
Pasal 51 ayat (3) UU PTUN menyatakan, “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  di tingkat  pertama  sengketa  Tata  Usaha  Negara  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  48”,  yang  dapat  dilakukan  melalui  upaya  administrative  dan  melalui gugatan.  Namun  dalam  UU  Administrasi  Pemerintahan  juga  mengatur  terkait upaya  administratif.  Jadi  terdapat  2  (dua)  aturan  yang  mengatur  mengenai upaya  administratif.  Sehingga  menimbulkan  inkonsistensi  yang  berakibat ketidakpastian  hukum  bagi  seorang  yang  menyelesaikan  permasalahan  akibat dari tidak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikanseseorang.

## SARAN
Bagi Pemerintah seharusnya membuat aturan yang terfokuskan pada satu norma  yang  mengatur  mengenai  kewenangan  dalam  mengadili  kasusTata Usaha  Negara,  sehingga  dapat  memberikan  kepastian  hukum  khususnya  pada ketentuan  upaya  administrative.  Agar  masyarakat  pencari  keadilan  dapat bertindak sesuai dengan aturan yang jelas dan tidak menimbulkan kebingungan, sehingga masyarakat dapat bertindak sesuai dengan dasar aturan yang berlaku mengenai ketentuan penyelesaian permasalahan Tata Usaha Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmosudirdjo,  S  Prajudi.1976. Masalah  Organisasi  Peradilan  Administrasi.
Simposium Peradilan Tata Usaha Negara . Bandung: Penerbit Binacipta.
Azzahrawi,  HusniDjalil,  ZahratulIdami.  2019. Wewenang  Dan  Kendala Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif .Syiah Kuala Law Journal : Vol. 3, No.2
Basah, Sjahchran. 1989. Eksistensi dan TolokUkur Badan PeradilanAdministrasi di
Indonesia . Bandung: Alumni Hadjon, Philipus M. 2002. Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia .Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Putriyanti,  Ayu.  2015. Kajian  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan dalamKaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara . Pandecta. Volume 10. Nomor 2.
Rato,  Dominikus.  2010. Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami Hukum . Yogyakarta :Laksbang Pressindo.
Ridwan,  Despan  Heryansyah,  dan  Dian  Kus  Pratiwierluasan.  2018. Kompetensi Absolut  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dalam  Undang-Undang Administrasi Pemerintahan . Jurnal Hukum IusQuiaIustum No. 2 Vol. 25
Solechan.  2019. Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  dalam  Pelayanan Publik . Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3.
Soemitro, Rochmat.1989. Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia .Badung:P.T.Eresco.
Undang-UndangNomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasiPemerintahan.
Undang-undangNomor  5  Tahun  1986  TentangPeradilan  Tata  Usaha  Negara sebagaimana  diubah  dengan  Undang-UndangNomor  9  Tahun  2004 sebagaimana  perubahan  kedua  Undang-UndangNomor  51  Tahun  2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara .