SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2, Desember 2022 p-ISSN 2654-3923 e-ISSN 2621-6051

## Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim
Sri Kurnialis 1 , Zahrotul Uliya 2 , Fitriani 3 , Miftahul Aulasiska 4 ,
M. Syahrul Nizam 5 ,
1 - 5 Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau e-mail: 1 22190324702@students.uin-suska.ac.id; 2 22190324110@students.uin-suska.ac.id;
3 22190324111@students.uin-suska.ac.id; 4 22190324354@students.uin-suska.ac.id;
5 22190313562@students.uin-suska.ac.id;
Abstrak : Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan hukum Islam. Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim memberikan ruang yang cukup  luas  bagi  perkembangan  bank  syariah.  Perkembangan  perbankan  syariah  di  Indonesia telah  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  eksistensi  ekonomi  syariah.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  perkembangan  bank  syariah  di  Indonesia  hingga  saat  ini.  Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriftif  kualitatif  dan  dilampirkan  data-data  mengenai  persebaran kantor perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perkembangan perbankan syariah di negara yang berpenduduk mayoritas muslim sangat pesat, hal ini terbukti dari  market  share  bank  syariah  selalu  mengalami  peningkatan  setiap  tahun.  Hanya  saja peningkatan  itu  akan  lebih  optimal  apabila  inovasi  secara terus-menerus dilakukan oleh  bank syariah dan stakeholders terkait agar potensi yang dimiliki oleh bank syariah dapat diraih secara maksimal.
Kata Kunci: Perbankan Syariah, Negara Islam

## PENDAHULUAN
Kegiatan  ekonomi  ini  sudah  ada sejak jaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu  banyak  pro  kontra  ekonomi  yang dihadapi  manusia,  maka  ahli  pikir  mulai memikirkan  bagaimana  mengubah  seni ekonomi  menjadi  ilmu  ekonomi  seperti yang  ada  sekarang  ini.  Ilmu  ekonomi  ini akan  terus  berkembang  sesuai  dengan perkembangan  peradaban  manusia.  Pada masa  sekarang  ini  banyak  bermunculan perbankan  syariah  dengan  banyaknya perkembangan
syariah. Ekonomi konvensional memang masih lebih diatas ekonomi syariah. Para ekonom mempridiksi  tahun-tahun  yang  akan datang ekonomi syariah akan berkembang  lebih  pesat  dari  ekonomi konvensional.
Di  zaman  Nabi  SAW  belum  ada institusi  bank,  tetapi  ajaran  Islam  sudah memberikan  prinsip  prinsip  dan  filosofi dasar  yang  harus  dijadikan  pedoman dalam aktifitas perdagangan dan perekonomian. Karena itu, dalam menghadapi
masalah muamalah kontemporer  yang  harus  dilakukan hanyalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan  filosofi  dasar  ajaran  Islam  dalam bidang ekonomi, dan kemudian mengidentifkasi semua hal yang dilarang. Setelah kedua hal ini dilakukan, maka kita dapat  melakukan  inovasi  dan  kreativitas ( ijtihad )
seluas-luasnya
untuk memecahkan segala persoalan muamalah kontemporer,
termasuk persoalan perbankan.
Perbankan pada saat ini, khususnya Bank  umum  merupakan  inti  sistem keuangan  setiap  negara.  Bank  memiliki usaha  pokok  berupa  menghimpun  dana dari  pihak  yang  berlebihan  dana  untuk kemudian  menyalurkan  kembali  dana tersebut ke masyarakat yang kekurangan dana dalam jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun  dana  dalam  dalam  bentuk simpanan sangat
menentukan pertumbuhan  suatu  bank,  sebab  volume
dana  yang  berhasil  dihimpun  atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume  dana  yang  dapat  dikembangkan oleh  bank  tersebut  dalam  bentuk penanaman dana yang menghasilkan.
Kehadiran  dan  fungsi  perbankan  di Indonesia baik untuk masyarakat, industri  besar,  menengah  atau  bawah mempunyai  peranan  dan  pengaruh  yang sangat  signifikan.  Hal  ini  terjadi  karena kebutuhan  akan  bank  baik  untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh  masyarakat  sudah  menjadi  hal  yang biasa.  Dalam  mengantisipasi  kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman  dalam  transaksi  perbankan, kehadiran bank syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya  di  Indonesia.  Bank  Syariah merupakan salah satu  produk  perbankan yang  berlandaskan  sistem  perekonomian Islam, sistem ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak diperbincangkan  di  Indonesia.  Banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar Pemerintah
Indonesia segera mengimplementasikan  sistem  Ekonomi Islam dalam sistem Perekonomian.
Indonesia seiring dengan hancurnya sistem  Ekonomi  Kapitalisme.  Bank Syariah  pada  awalnya  dikembangkan sebagai  suatu  respon  dari  kelompok ekonomi  dan  praktisi  perbankan  muslim yang  berupaya  mengakomodasi  desakan dari  berbagai  pihak  yang  menginginkan agar  tersedia  jasa  transaksi  keuagnan yang  dilaksanakan  sejalan  dengan  nilai moral  dan  prinsip-prinsip  syariah  Islam. Umat Islam diharapkan dapat memahami perkembangan bank syariah dan mengembangkannya apabila dalam posisi sebagai  pengelola  bank  syariah  yang perlu  secara  cermat  mengenali  dan mengidentifikasi  semua  mitra  kerja  yang sudah  ada  maupun  yang  potensial  untuk pengembangan bank syariah.

## TINJAUAN PUSTAKA
Perbankan Syariah
Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah  Bank  Muamalat  Indonesia.  Pada tahun 1992 hing- ga 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia, masih tergolong  stagnan.  Namun  sejak  adanya krisis  moneter  yang  melanda  Indonesia pada  1997  dan  1998,  maka  para  bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI, satu-satunya  bank  syariah  di  Indonesia, tahan  terhadap  krisis  moneter.  Pada 1999,  berdirilah  Bank  Syariah  Mandiri yang  merupakan  konversi  dari  dari  Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank  konvensional  yang  dibeli  oleh  Bank Dagang  Negara,  kemudian  dikonversi menjadi  Bank  Syariah  Mandiri,  bank syariah kedua di Indonesia (Ismail, 2016).
Bank  syariah  secara  umum  dapat diartikan  lembaga  keuangan  yang  usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan,  pembiayaan  dan  jasa  lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan  bank  yang  beroperasi  sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah  Islam, mengacu  kepada  ketentuan  yang  ada dalam  AlQuran  dan  Hadits.  Dengan demikian  perbankan  syariah  harus  dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung  unsur  riba  dan  segala  hal yang  bertentangan  dengan  syariah  Islam. Adapun  perbedaan  pokok  antara  bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari  beberapa  hal.  Perbedaan  utama adalah  bank  syariah  tidak  melaksanakan sistm  bunga  dalam  seluruh  aktivitasnya, sedangkan bank konvensional mengunakan  sistem  bunga.  Hal  ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan berpengaruh pada aspek operasional dan produk  yang  dikembangkan  oleh  bank syariah (Agustin, 2021).
Perbankan  adalah  satu  lembaga yang  melaksanakan  tiga  fungsi  utama,
yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan  uang,  dan  memberikan jasa  pengiriman  uang.  Di  dalam  sejarah perekonomian  kaum  muslimin,  sistem perbankan  telah  ada  sejak  zaman Rasulullah dimana dalam sejarah perekonomian  umat  Islam,  pembiayaan yang  dilakukan  dengan  akad  yang  sesuai syariah  telah  menjadi  bagian  dari  tradisi umat  Islam  sejak  zaman  Rasulullah. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah  lazim  dilakukan  sejak  zaman Rasulullah.  Dengan  demikian,  fungsi utama perbankan modern yaitu menerima  deposit,  menyalurkan  dana, dan  melakukan  transfer  dana  sudah  ada dalam  kegiatan  perekonomian  di  zaman Rasulullah.  Masyarakat  Makkah  selalu menyimpan harta kepada Rasulullah SAW karena  beliau  dikenal  dengan  julukan Al- Amin, dipercaya,  sehingga  pada  saat terakhir  sebelum  Rasul  hijrah  ke Madinah, beliau meminta Sayidina Ali R.A. untuk  mengembalikan  semua  titipan  itu kepada  yang  memilikinya.  Dalam  konsep ini, yang dititipi tidak dapat memanfaatkan  harta  titipan  tersebut (Kusnan & Hakim, 2018).
Menurut  Undang-Undang  nomor  21 tahun  2008  tentang  perbankan  syariah, perbankan  syariah  adalah  segala  sesuatu yang  berhubungan  dengan  Bank  Umum Syariah dan unit usaha syariah, mencakup lembaga,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan proses  dalam  melaksanakan  kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya  terdiri  dari  Bank  Umum  Syariah (BUS)  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah (BPRS). Dalam perbankan saat ini sudah  ada  perbankan  yang  menjalankan operasional  dan  bisnisnya  sesuai  dengan syariat  Islam  yaitu  perbankan  syariah. Perbankan  syariah  merupakan  suatu
sistem  perbankan  yang  dijalankan berdasarkan  prinsip  dan  hukum  Islam dengan berpedoman kepada al-Quran dan assunnah.  Dalam  praktiknya,  perbankan syariah  melarang  bunga  serta  melarang melakukan  investasi  pada  usaha  yang haram (Nuraini, et.al, 2020).

## METODE
Metode dalam artikel ini merupakan penelitian kepustakaan ( library research ). Penelitian  kepustakaan  adalah  penelitian yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan literature  (kepustakaan)  baik  berupa buku,  artikel,  jurnal  dan  media  massa (Mestika,  2001).  Studi  pustaka  ialah serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan dengan  metode  pengumpulan  data pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta mengolah bahan penelitian (Faturrahman,  2011).  Metode  penelitian kepustakaan  digunakan  dalam  penelitian ini,  dimana  data  diperoleh  dari  sumber kepustakaan  seperti  buku,  ensiklopedia, jurnal, dan informasi lain yang membahas tentang  topik  yang  disorot  dalam penelitian ini (Astuti, et.al, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbankan di Indonesia kini semakin diramaikan adanya bank syariah yang  menawarkan  produk  keuangan  dan investasi  dengan  cara  yang  berbeda dibanding  bank  konvensioal  yang  sudah lama  ada.  Meskipun  masih  dianggap pendatang  baru,  perbankan  syariah berkembang  cukup  pesat.  Hal  itu  dapat dimaklumi  dengan  status  Indonesia sebagai  negara  muslim  terbesar  di  dunia sehingga  perbankan  yang  menggunakan hukum  dan  asas  Islam  akan  lebih diminati.  Seolah  tidak  mau  kehilangan momentum, saat ini bank-bank konvensional di
Indonesia ikut mendirikan  institusi  syariah  atau  unit usaha  syariah  sendiri.  Hal  ini  dilakukan untuk  menarik  lebih  banyak  nasabah yang  tertarik  dengan  keunggulan  bank
syariah.  Mayoritas  masyarakat  Indonesia adalah  muslim,  maka  hadirnya  bank syariah telah menjadi kebutuhan masyarakat  bahkan  sebelum  Indonesia merdeka.  Sejarah  mencatat  K.H  Mas mansyur, ketua pengurus besar
Muhammadiyah periode 1937-1944 pernah menyatakan bahwa umat islam di Indonesia  terpaksa  menggunakan  jasa bank konvensional karena belum memiliki lembaga yang bebas riba saat itu (Marimin, et al, 2010).
Tahun  1983  pemerintah  Indonesia pernah  berencana  menerapkan  “sistem bagi  hasil”  dalam  perkreditan  yang merupakan  konsep  dari  perbankan syariah.  Kondisi  perbankan  Indonesia saat  itu  sedang  tidak  stabil  karena  Bank Indonesia  tidak  bisa  mengendalikan tingkat  suku  bunga  di  bank-bank  yang membungbung tinggi. Sehingga pemerintah  mengeluarkan  deregulasi tanggal  1  juni  1993  yang  menimbulkan kemungkinan bank mengambil untuk dari bagi  hasil  sistem  kredit.  Lima  tahun kemudian, pemerintah menganggap bisnis  perbankan  harus  dibuka  seluas- luasnya  untuk  menunjang  pembangunan. Akhirnya  pada  tanggal  27  oktober  1988, pemerintah  pun  mengeluarkan  paket Kebijaksanaan Pemerintah Bulan Oktober (PAKTO) untuk meliberalisasi perbankan. Meskipun lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa bank daerah  yang  berasaskan  syariah  juga mulai  bermunculan  (Marimin,  et  al, 2010).
Perkembangan Bank Syariah Di Negara Muslim
Tahun 2011 merupakan tahun yang luar biasa bagi pertumbuhan industri jasa keuangan di dunia. Pada tahun ini industri keuangan  syariah  menembus  angka USD1.357  triliun.  Penerbitan  Sukuk tumbuh  77%  atau  senilai  USD85  miliar. Sedangkan pertumbuhan perbankan syariah global tumbuh 16,04%. Tentunya ini  adalah  yang  menggembirakan  bagi
industri keuangan syariah global. Berikut dijelaskan negara-negara yang mengalami pertumbuhan menurut Islamic.
Finance
Index Country (IFCI)
berurutan :
Iran Sejarah sistem perbankan syariah di Iran dimulai sesaat setelah revolusi Islam di  negara  tersebut,  yang  dipimpin Ayatullah  Khomeini  pada  tahun  1979. Sedangkan  perkembangan  dalam  arti  riil baru dimulai sejak Januari 1984. Langkah pertama yang diambil oleh penguasa baru adalah  mengambil  alih  semua  bank komersial  di  Iran.  Menurut  Mehdi Barzagan, Perdana Menteri Iran pada saat itu,  proses  pengambilalihan  tidak  dapat dihindarkan,  karena  bank-bank  tersebut tidak  menghasilkan  keuntungan  dan memperlihatkan  tanda-tanda  tidak  sehat. Hal  tersebut  diambil  untuk  melindungi hak-hak  dan  kekayaan  negara  dan  untuk kemajuan  ekonomi  negara.  Sebagai  hasil pengambilalihan  dan  re-organisasi  bank- bank tersebut, sistem perbankan diawakili  oleh  hanya  enam  bank komersial  dan  tiga  bank  khusus (Sjahreini, 2010 ).
Sistem  perbankan  Islam  di  Iran dilaksanakan secara bertahap.
Pelaksanaannya  memakan  waktu  enam tahun  agar  sistem  tersebut  dapat terlaksana secara penuh.
Langkah pertama  yang  diambil  setelah  pendirian sistem perbankan
Islam adalah memperkenalkan  biaya  jasa  ( service charge )  ke  dalam  sistem  perbankan  di tahun  1981  untuk  menggantikan  sistem riba. Melalui sistem ini, bank menetapkan 4%  biaya  jasa  atas  pemberian  pinjaman. Untuk  simpanan,  pada  sisi  lain,  nasabah penyimpan diberikan keuntungan minimum  yang  berjaminan  ( guaranteed minimum profit ).
Iran  menduduki  urutan  teratas diikuti  Malaysia  dan  Arab  Saudi  diposisi kedua  dan  ketiga  dari  42  negara  yang memiliki  potensi  dan  kondusif  dalam
pengembangan industri keuangan syariah.  Hal  ini  dikarenakan  kepiawaian Iran  dalam  berperan  secara  efektif  di kawasan  Teluk  dan  Asia  Tengah.  Selain itu,  Iran  memiliki  bank  Islam  terbesar  di dunia, dan tentu saja terletak lebih sentral ke  dunia  Islam,  sehingga  Iran  mampu menarik  investasi  dari  kawasan  Teluk seperti  UEA  dan  Bahrain  (Sjahreini, 2010).
Malaysia Malaysia merupakan negara pertama  yang  memperkenalkan  sistem perbankan  Islam  di  Asia  Tenggara,  yakni ketika beroperasinya Bank Islam Malaysia Berhad  pada  1983  setelah  disahkannya Undang-Undang  Perbankan  Islam  Nomor 276  tahun  1983.  Setelah  10  tahun,  pada tanggal  4  Maret  1993,  Bank  Negara Malaysia memperkenalkan skema dikenal sebagai “Skema  Perbankan  Bebas  Bunga” dimana bank konvensional dapat menawarkan  produk  perbankan  Islam melalui  unit  usaha  syariah.  Dengan kebijakan  itu,  banyak  bank  konvensional yang  membuka  unit  usaha  syariah  dan beberapa  cendekiawan  muslim  dipilih untuk  menjadi  anggota  komite  syariah (dewan pengawas syariah) (Hasan, 2018).
Sistem keuangan Islam pertama kali diperkenalkan  di  Malaysia  tahun  1963 dimulai  dengan  didirikannya Pilgrimage Board atau yang dikenal sebagai lembaga tabung  haji.  Namun  lembaga  tabung  haji bukanlah  bank  sehingga  karena  itu setelah  didirikannya  lembaga tabung  haji tersebut, timbul gerakan di Malaysia yang dipengaruhi  oleh  gerakan  kebangkitan dari  para  intelektualnya  di  era  1970-an untuk  pendirian  bank  Islam  di  Malaysia. Terdapat banyak seruan yang dikemukakan  oleh  berbagai  orang, beberapa  kelompok,  dan  badan-badan pemerintah  agar  di  Malaysia  didirikan bank  Islam  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  kaum  muslim  di  Malaysia (Sjahreini, 2010).
Akhirnya pemerintah Malaysia membuat steering committee yang disebut National  Steering  Committee  on  Islamic Banking pada  tanggal  30  Juli  1981. Komite  tersebut  diketuai  oleh  Tan  Sri Raja  Mohar  bin  Raja  Badiozaman.  Fungsi kesekretariatan  dipercayakan  kepada lembaga  tabung  haji.  Komite  ini mempelajari pengoperasian Faisal Islamic Bank  of  Egypt dan Faisal  Islamic  Bank  of Sudan dalam mempersiapkan laporannya. Dan  dalam  rangka  membuka  jalan  bagi pendirian  bank  Islam,  telah  diundangkan The  Islamic  Banking  Act 1983  yang berlaku  mulai  tanggal  7  April  1983. Undang-Undang  ini  menegaskan  aturan- aturan  yang  wajib  dipatuhi  oleh  bank- bank  Islam  yang  akan  beroperasi  di Malaysia,  dan  kewenangan  Bank  Negara Malaysia dalam mengawasi dan mengatur bank-bank  Islam  di  Malaysia.  Pada  saat yang  sama  pemerintah  Malaysia  juga mengeluarkan Government Investment Act 1983  yang  memberikan  wewenang kepada  pemerintah  Malaysia  untuk menerbitkan Government Investment Certificates berbasis  Prinsip  Syariah. Maka  didirikanlah  Bank  Islam  pertama yang  beroperasi  di  Malaysia,  yaitu  Bank Islam  Malaysia  Berhad  (BIMB),  yang didirikan  pada  tanggal  1  Maret  1983  di bawah  Companies  Act  1965.  Dan  pada tanggal  1  Oktober  1999,  berdirilah  bank Islam  kedua,  yaitu  Bank  Muamalat Malaysia  Berhad.  Bank  ini  didirikan berdasarkan  hasil merger antara Bank Bumiputera Malaysia Berhad dan Bank of Commerce (M) (Samad, & Hassan, 2006). Dalam  rangka  mengembangkan keuangan  Islam  di  Malaysia,  Pemerintah Malaysia  telah  menggariskan  beberapa kebijakan sebagai berikut:
a. Lembaga-lembaga  keuangan  Islam harus memiliki ahli-ahli syariah yang bekerja penuh waktu.
b. Para penasehat harus memiliki posisi yang  tegas  di  dalam  lembaga keuangan Islam.
c. Lembaga-lembaga  keuangan  Islam harus melakukan penuh waktu untuk melakukan penelitian dan pengembangan.
d. Dewan syariah harus terdiri atas baik para  penasehat  yang  berkebangsaan Malaysia maupun ahli-ahli
Internasional.
e. Lembaga-lembagai  keuangan  Islam harus lebih banyak memiliki program diskusi.
Komitmen  pemerintah  Malaysia dalam  memajukan  sistem  perbankan Islam  dapat    dilihat  dari  rencana  terus- menerus  yang  tidak  henti-hentinya dilaksanakan  sampai  saat  ini.  Malaysia tidak  hanya  mengembangkan  sistem perbankan syariah yang dinamis di dalam negeri,  tetapi  juga  mulai  mengekspor model  perbankan  syariah  untuk  negara- negara tetangga.

## Arab Saudi
Sejarah  sistem  perbankan  di  Arab Saudi dimulai dengan dibentuknya Badan Moneter  Arab  Saudi  atau  Saudi  Arabia Monetery  Agency  (SAMA)  35  pada Oktober  1952.  Pendirian  badan  ini  atas usulan  dari  IMF  sebagai  program  untuk mengembangkan  sistem  moneter  suatu negara.  Pada  tahun  1957,  Al-Rajhi  Bank sebagai  bank  Islam  pertama  yang didirikan di Arab Saudi. Saat ini Bank  Al- Rajhi  merupakan  bank  Islam  terbesar  di dunia dalam hal kapitalisasi pasar dengan total  aset  sebesar  US$  33  miliar  dan kapitalisasi  pasar  sebesar  US$  4  miliar. Setelah  itu  muncul  bank-bank  Islam lainnya  seperti  Bank  Alinma,  Bank Aljazira  dan  Bank  Ajazira  dan  bank Albilad (Alhozaimy, 2009).
Untuk memperkuat industri keuangannya,  Arab  Saudi  memperkuat kerjasama  sesama  Negara  teluk  dengan berdirinya Gulf Cooperation Council (GCC)
pada  25  Mei  1981  yang  terdiri  dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Tujuan didirikannya GCC  ini  adalah  untuk  mempengaruhi koordinasi, integrasi dan  antar-hubungan antara  negara  anggota  di  segala  bidang, memperkuat  hubungan  antara  rakyat mereka,  merumuskan  peraturan  yang sama di berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan,  perdagangan,  bea  cukai, pariwisata,  hukum,  administrasi,  serta kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknis pembinaan sumber daya industri, pertambangan,  pertanian,  air  dan  hewan, membangun  pusat  penelitian  ilmiah, mempersiapkan  usaha  patungan,  dan mendorong  kerjasama  sektor  swasta (Alhozaimy, 2009).
Indonesia Pelopor berdirinya perbankan syariah  di  Indonesia  adalah  Bank Muamalat  pada  tahun  1991.  Bank  ini dilahirkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia, Ikatan  Cendikiawan  Muslim  Indonesia (ICMI),  pengusaha  Muslim  dan  juga pemerintah.  Sayangnya  bank  tersebut kurang  popular  dan  kinerjanya stagnan , baru  setelah  krisis  ekonomi  dan reformasi,  Bank  Muamalat  mulai  dilirik nasabah. Perkembangan perbankan syariah  di  Indonesia  telah  menjadi  tolak ukur  keberhasilan  eksistensi  ekonomi syariah.  Bank  muamalat  sebagai  bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank  syariah  lainnya  telah  lebih  dahulu menerapkan system ini ditengah menjamurnya  bank-bank  konvensional (Marimin, et.al, 2010).
Di  negara  Indonesia  eksistensi perbankan syariah secara yuridis sebenarnya telah dimulai dengan dikeluarkannya  Paket  Kebijakan  Oktober 1988  (Pakto  88).  Sedangkan  secara kelembagaan  dimulai  dengan  berdirinya Bank  Muamalah  Indonesia  (BMI)  pada tahun  1991  sebagai  satu-satunya  bank saat  itu  yang  secara  murni  menerapkan prinsip  syariah  dalam  melaksanakan
kegiatan  usahanya.  Pada  saat  krisis berlangsung secara faktual BMI merupakan  salah  satu  bank  yang  sehat, karena mempunyai CAR ( Capital Adequacy  Ratio )  dengan  kategori  A  (4% ke  atas)  sehingga  ia  hanya  diwajibkan menyusun  rencana  bisnis  (Anshori, 2018).
Krisis  moneter  yang  terjadi  pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank- bank  konvensional  dan  banyak  yang dilikuidasi  karena  kegagalan  sistem bunganya.  Sementara  perbankan  yang menerapkan  system  syariah  dapat  tetap eksis  dan  mampu  bertahan.  Tidak  hanya itu,  di  tengah-tengah  krisis  keuangan global  yang  melanda  dunia  pada penghujung  akhir  tahun  2008,  lembaga keuangan  syariah  kembali  membuktikan daya  tahannya  dari  terpaan  krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil  dan  memberikan  keuntungan, kenyamanan  serta  keamanan  bagi  para pemegang  sahamnya,  pemegang  surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah.
Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari keberhasilan  bank  Muamalat  melewati krisis  yang  terjadi  pada  tahun  1998 dengan  menunjukkan  kinerja  yang semakin  meningkat  dan  tidak  menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada  krisis  keuangan  tahun  2008,  bank Muamalat  bahkan  mampu  memperoleh laba  Rp.  300  miliar  lebih.  Perbankan syariah  sebenarnya  dapat  menggunakan momentum  ini  untuk  menunjukkan bahwa  perbankan  syariah  benar-benar tahan  dan  kebal  krisis  dan  mampu tumbuh  dengan  signifikan.  Oleh  karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya.  Langkah  strategis pengembangan  perbankan  syariah  yang telah  di  upayakan  adalah  pemberian  izin kepada  bank  umum  konvensional  untuk membuka  kantor  cabang  Unit  Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional  menjadi  bank  syariah.
Langkah  strategis  ini  merupakan  respon dan  inisiatif  dari  perubahan  Undang  – Undang  perbankan  no.  10  tahun  1998. Undang-undang pengganti UU no.7 tahun 1992  tersebut  mengatur  dengan  jelas landasan  hukum  dan  jenis-jenis  usaha yang dapat dioperasikan
dan diimplementasikan oleh bank syariah. Perkembangan  perbankan  syariah di  Indonesia  tidak  terlepas  pengaruhnya dari  perkembangan perbankan syariah di berbagai  negara.  Pada  awalnya,  model bank  syariah  ini  diterapkan  di  Pakistan pada  akhir  tahun  1950-an  yang  tidak membebankan bunga
kepada peminjamnya.  Di  India, Jamaat  e  Islami Hindi memulai  sistem  pinjaman  bebas bunga  pada  tahun  1868.  Di  Mesir,  pada awalnya  didirikan  Bank  Syariah  secara sederhana  pada  tahun  1963  di  kota  Mit Ghamr,  yang  kemudian  dikembangkan pada  tahun  1971  dengan  nama  Nasser Social Bank.
Perbankan  syariah  di  Indonesia melangkah  perlahan,  namun  melaju dengan  pasti.  Namun  perjalanannya masih  belum  diharapkan.  Sekian  lama berjuang “sendirian”, perbankan  syariah baru  mendapat  perhatian  pemerintah saat UU Perbankan Syariah mulai digodok di DPR. Pada 2008 UU Perbankan Syariah pun lahir setelah melalui diskusi panjang antar anggota dewan, praktisi, pemerintah  dan  pemangku  kepentingan. Namun, kendati parlemen danpemerintah telah  mengesahkan  UU  Perbankan Syariah,  industri  ini  dinilai  masih  belum berlariseperti
yang diharapkan.42 Padahal sebagai negara dengan penduduk muslim
terbesar, sudahselayaknya Indonesia  menjadi  kiblat  pengembangan keuangan syariah di dunia.
Hal  ini  sangat  dimungkinkan melihat pengembangan keuangan syariah di Indonesiadewasa ini yang lebih bersifat market  driven  dan  dorongan bottom  up dalam  memenuhikebutuhan  masyarakat sehingga  lebih  bertumpu  pada  sektor  riil
juga  menjadi  keunggulan  tersendiri. Berbeda dengan perkembangan keuangan syariah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, dimana perkembangan keuangan syariahnya  lebih  bertumpu  pada  sektor keuangan, bukan sektor riil,  dan peranan pemerintah sangat dominan.
Faktor  Pendukung  Perkembangan Perbankan Syariah
Terdapat  beberapa  faktor  yang secara  signifikan  menjadi  pendorong peningkatan  kinerja  industri  perbankan syariah, baik dalam kegiatan penghimpunan  dana  maupun  penyaluran pembiayaan (Sudarsono, 2003).
a. Ekspansi  jaringan  kantor    perbankan syariah  mengingat  kedekatan  kantor dan  kemudahan  akses  menjadi  salah satu  faktor  yang  mempengaruhi pilihan.
b. Nasabah dalam membuka rekening di bank syariah.
c. Gencarnya  program  edukasi  dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai  produk  dan  layanan perbankan syariah semakin meningkatkan  kesadaran  dan  minat masyarakat.
d. Upaya  peningkatan  kualitas  layanan ( service  excellent )  perbankan  syariah agar  dapat  disejajarkan  dengan layanan  perbankan  konvensional. Salah  satunya  adalah  pemanfaatan akses  teknologi  informasi,  seperti layanan  Anjungan  Tunai  Mandiri (ATM), mobile  banking maupun internet  banking. Untuk  mendukung hal ini, secara khusus Bank Indonesia mendorong  bank  konvensional  yang menjadi  induk  bank  syariah  agar mendorong  pengembangan  jaringan teknologi informasi bagi BUS dan UUS yang menjadi anak usahanya.
e. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan
kepastian  hukum  dan  meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah.
Tantangan  Pengembangan  Perbankan Syariah
Di  tengah  perkembangan  industri perbankan  syariah  yang  pesat  tersebut, perlu  disadari  masih  adanya  beberapa tantangan  yang  harus  diselesaikan  agar perbankan  syariah  dapat  meningkatkan kualitas
pertumbuhannya
dan mempertahankan  akselerasinya  secara berkesinambungan. Tantangan yang harus  diselesaikan  perbankan  syariah  di Indonesia antara lain sebagai berikut (Ali, 2009 ) :
a. Pemenuhan  sumber  daya  insani (SDI), baik secara   kuantitas maupun kualitas.
b. Inovasi  pengembangan  produk  dan layanan  perbankan  syariah  yang kompetitif  dan  berbasis      khususan kebutuhan  masyarakat.  Kompetisi  di industri  perbankan  sudah  sangat ketat  sehingga  bank  syariah  tidak dapat  lagi  sekedar  mengandalkan produk-produk standar untuk menarik  nasabah.  Pengembangan produk  dan  layanan  perbankan syariah  tidak  boleh  hanya  sekedar ‘mengimitasi’ produk perbankan konvensional.  Bank  syariah  harus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang mengedepankan uniqueness dari prinsip  syariah  dan  kebutuhan  nyata dari  masyarakat.  Namun  disadari bahwa lifecycle dari  suatu  inovasi produk  dan  layanan  perbankan syariah sangat pendek karena dengan mudah  dan  segera  dapat  ditiru  oleh bank-bank lainnya
sehingga mengurangi  minat  bank  untuk berinovasi.
c. Kelangsungan  program  sosialisasi dan  edukasi  kepada  masyarakat.
Kegiatan untuk menggugah ketertarikan  dan  minat  masyarakat untuk  memanfaatkan  produk  dan layanan  perbankan  syariah  harus terus  dilakukan.  Namun  disadari bahwa  kegiatan  ini  merupakan cost center bagi  bank  syariah.  Selama  ini kegiatan  sosialisasi  dan  edukasi perbankan  syariah  didukung  oleh Bank  Indonesia  melalui  program ‘iB Campaign’ baik  melalui  media  masa (Iklan  Layanan  Masyarakat),  syariah expo, penyelenggaraan workshop/seminar,  dan  sebagainya. Peran  Bank  Indonesia  dalam  hal  ini akan  berkurang  seiring  dengan pengalihan  kewenangan  pengaturan dan  pengawasan  sektor  perbankan (termasuk perbankan syariah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

## SIMPULAN
Kesimpulan  artikel  ini  adalah perbankan  syariah  sering  disebut  juga perbankan  Islam,  yaitu  perbankan  yang pelaksanaannya  berdasarkan  hukum Islam  atau  syariat.  Karena  berdasarkan hukum  Islam,  maka  perbankan  syariah tidak mengenal adanya “bunga pinjaman” alias interest  rate .  Bunga  pinjaman dianggap  riba  dan  berdosa.  Yang  dikenal di perbankan syariah adalah “sistem bagi hasil”  atau  Nisbah  yang  prosesnya  sama- sama  diketahui  dan  disetujui  oleh  bank dan  pihak  nasabah.  Kegiatan  operasional Bank  syariah  menggunakan  prinsip  bagi hasil  ( Mudharabah ).  Bank  Syariah  pada dasarnya  memiliki  potensi  dan  peluang yang  luar  biasa  besar.  Pertumbuhan  dari segi  asetpun  sudah  membuktikan  bahwa Bank  Syariah  merupakan  model  bank yang  sangat  ideal  untuk  mendorong kemajuan  perekonomian  Negara.  Namun dari segi kualitas pelayanan Bank Syariah harus mengejar ketinggalannya dari bank konvensional  yang  telah  lebih  awal berdiri.  Selain  itu,  untuk  menghasilkan
persaingan  yang  produktif  antara  bank syariah
dan bank
konvensional diperlukan  peraturan  perbankan  khusus untuk  Perbankan  Syariah  sehingga mampu  menjalankan  tugasnya  tanpa harus mengekor kepada sistem konvensional.
Perkembangan  praktik  perbankan syariah  di  Indonesia  dari  berbagai aspeknya  telah  menunjukkan  catatan pertumbuhan,  baik  dari  sisi  jumlah  Bank Umum  Syariah,  jumlah  Unit  Usaha Syariah,  jumlah  BPRS  beserta  dengan jaringan  kantornya,  jumlah  DPK  dan jumlah pembiayaan yang disalurkan, serta jumlah aset yang cukup menggembirakan. Namun  perkembangan  tersebut  tidak luput dari berbagai faktor pendukung dan tantangan di atas.
Hal  itu  menunjukkan  bahwa  upaya keras  dari  seluruh stakeholders industri keuangan  syariah  sangat  dibutuhkan untuk  mendukung  perkembangan  bank syariah  di  Indonesia.  Perlu  keterpaduan langkah  dari  para  praktisi,  akademisi maupun  asosiasi  agar  pengembangan menjadi  lebih  efektif.  Untuk  itu,  peran semua  pihak,  baik  pemerintah,  ulama, IAEI,  akademisi,  dan  masyarakat  dalam mempelopori
dan
mendorong keterpaduan  langkah  untuk  menjawab berbagai  tantangan  tersebut  sangat diperlukan  sehingga  industri  keuangan syariah  nasional  semakin  berkualitas, berkembang  secara  berkelanjutan  dan mampu bersaing dalam kancah persaingan global.

## DAFTAR RUJUKAN
Agustin,
H. (2021). Teori Bank
Syariah. JPS (Jurnal Perbankan Syariah) , 2 (1), 67-83.
Alhozaimy, Y. (2009). The Islamisation of Saudi  Arabian  Monetary  Agency (SAMA) and the Financial System in the  Kingdom  of  Saudi  Arabia, Experience  from  Selected  Muslim Countries. Experience  from  Selected
Muslim  Countries  (September  14, 2009) .
Ali,  Z.  (2009). Hukum  Ekonomi  Syariah . Jakarta: Sinar Grafika
Anshori,  A.  G.  (2018). Perbankan  syariah di  Indonesia .  Yogyakarta:  UGM PRESS.
Astuti,  D.,  Maulana,  A.,  Bakhri,  B.  S.,  &
Ramli, M. F. (2022). The Correlation of  Islamic  Principles  In  Economy And Tunjuk Ajar Malay Culture. Jurnal Lektur
Keagamaan , 20 (1), 259-288. Arif,  M.  (2018).  Analisis  Rekrutmen  dan Penempatan  Kerja  terhadap  Kinerja Karyawan  pada  Hotel  Oase. Al- Hikmah:  Jurnal  Agama  Dan  Ilmu Pengetahuan , 15 (1), 42-63. Fathurrahman.  (2011). Metode  penelitian pendidikan , Bandung: Pustaka Setia Hasan,  Z. (2018). “Shariah Governance In The Islamic Financial Institutions In Malaysia”, Faculty  of  Shariah  and Law  Islamic  Science  University  of Malaysia, http://zulkiflihasan.wordpress.com / Ismail, M. B. A. (2016). Perbankan Syariah . Jakarta: Kencana.
Kusnan,  Mokhammad  Ainur  Rofiq,  and Lukman Hakim. 2018. “Peran Ulama dalam  Sosialisasi  Pengembangan Perbankan Syariah”.
Prosiding Seminar  Nasional  dan  Call  for Papers  Manajemen,  Akuntansi,  dan Perbankan. 1252-1266. http://conferences.uinmalang.ac.id/ index.php/semnasfe/article/view/7 81 . Marimin,  A.,  &  Romdhoni,  A.  H.  (2015). Perkembangan  bank  syariah  di Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam , 1 (02). Mestika,  Z  (2001). Metode  penelitian kepustakaan , Jakarta : Obor Indonesia.
Nuraini,  P.,  Alfani,  M.  H.,  &  Hamzah,  Z.
(2020).  Literasi  Produk  Perbankan
Syariah Bagi Guru Pondok Pesantren di Kota Pekanbaru. COSTING:  Journal  of Economic, Business
and Accounting , 4 (1), 317-325.
Samad,  A.,  &  Hassan,  M.  K.  (2006).  The performance  of  Malaysian  Islamic bank during 1984–1997: An exploratory study. International journal of Islamic
financial services , 1 (3). Sjahreini, S.R. (2010). Perbankan Syariah . Jakarta: Jayakarta Agung Offset Sudarsono,  H.  2003. Bank  Dan  Lembaga
Keuangan Syariah . yogyakarta:
ekonisia.