Farrah Rizky Amelia Mirza, Upaya Hukum Bagi Pihak yang Menolak Putusan Arbitrase Ad-hoc, Halaman 247-257

## UPAYA HUKUM BAGI PIHAK YANG MENOLAK PUTUSAN ARBITRASE AD-HOC

## Farrah Rizky Amelia Mirza
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: Kikymirza.unpal@gmail.com

## Abstract
Dispute  resolution  through  alternative  channels  is  arbitration  known  since  the  conflict  with Law  Number  30  of  1999  concerning  Arbitration  and  Alternative  Dispute  Resolution. Arbitration  is  a  method  of  civil  approval  outside  the  general  court  made  based  on  an arbitration agreement made by the parties to the dispute. Ad-hoc arbitration is an arbitration specifically  designed  to  resolve  or  reduce  certain  disputes,  or  in  other  words,  ad-hoc arbitration is incidental. Arbitration decisions can be returned if it is agreed to contain no-no in  Article  70  letter  (a),  (b),  (c)  Law  Number  30  Year  1999.  Can  be  proven  by  one  of  the disadvantaged  parties,  it  can  be  asked.  Cancellation  to  the  Chair  of  the  District  Court  and being  received  by  the  Chair  of  the  Supreme  Court  requesting  an  examination  of  the cancellation of the arbitration award at the first and last level. The Judicial Review (PK) can also be used in arbitration disputes that have permanent legal requirements, asking PK to be asked  to  the  Supreme  Court,  which  is  submitted  requesting  PK  to  approve  the  arbitration decision, will be the decision of the Chair of the District Court to support the cancellation of the award.
Keywords: Dispute Resolution; Arbitration

## Abstrak
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  alternatif  yaitu  arbitrase  dikenal  sejak  munculnya Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa.  Arbitrase  adalah  cara penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa. Arbitrase ad-hoc ialah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus  perselisihan  tertentu,  atau  dengan  kata  lain,  arbitrase  ad-hoc  bersifat  insidentil. Putusan  Arbitrase  ad-hoc  dapat  dibatalkan  jika    diduga  mengandung  unsur-unsur  yang  ada pada  Pasal  70  huruf  (a),(b),(c)  UU  Nomor  30  Tahun  1999.  Apabila  dapat  dibuktikan  oleh salah  satu  pihak  yang  merasa  dirugikan,  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  kepada Ketua  Pengadilan  Negeri  dan  dilanjutkan  pemeriksaan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  yang berwenang  memeriksa  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase  pada  tingkat  pertama  dan terakhir.  Upaya  hukum  Peninjauan  Kembali  (PK)  juga  dapat  digunakan  dalam  sengketa arbitrase yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, permohonan PK diajukan ke Mahkamah Agung,  yang  diajukan  permohonan  PK  bukanlah  terhadap  putusan  arbitrasenya,  akan  tetapi putusan Ketua Pengadilan Negeri terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase.
Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa; Arbitrase

## I. PENDAHULUAN
Dalam  suatu  hubungan  bisnis  atau perjanjian,    selalu  ada  kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi  adalah  mengenai  bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul
perjanjian,  apa  isi  perjanjian  ataupun disebabkan hal lainnya. 1 Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya  dalam  dunia  bisnis,  seperti
1 Gatot  Soemartono. Arbitrase  dan  Mediasi  di Indonesia . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm.3.
Farrah Rizky Amelia Mirza, Upaya Hukum Bagi Pihak yang Menolak Putusan Arbitrase Ad-hoc, Halaman 247-257
dalam  perdagangan,  perbankan,  proyek pertambangan,  minyak  dan  gas,  energi, infrastruktur, dan sebagainya yang dilakukan  melalui  proses  litigasi.  Dalam proses  litigasi  menempatkan  para  pihak saling  berlawanan  satu  sama  lain,  selain itu  penyelesaian  sengketa  secara  litigasi merupakan sarana akhir ( ultimum remindum ) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. 2
Dengan meningkatnya  hubungan  bisnis  maka perlu  ada  sistem  penyelesaian  sengketa yang efisien, efektif, dan cepat, sehingga dalam menghadapi liberalisasi perdagangan  terdapat  lembaga  yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki kemampuan sistem untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya  murah. Di samping penyelesaian sengketa secara  litigasi,  dalam  praktek  terdapat alternatif penyelesaian sengketa ( alternative  dispute  resolution ),  yaitu arbitrase. 3
Sebagai tindak lanjut atas perkembangan  dunia  usaha  dan  hukum maka  pada  tanggal  12  Agustus  1999,
2 Suyud  Margono, ADR  &  Arbitrasse  Proses Pelembagaan  dan  Aspek  Hukum ,  Bogor:  Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 12.
3 Frans  Hendra  Winarta, Hukum  Penyelesaian Sengketa  Arbitrase  Nasional    Indonesia  & Internasional, Jakarta:  Sinar  Grafika,  2011, hlm.2.
pemerintah  Indonesia  mengundangkan Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa.  Menurut  Joni Emirzon  dalam  bukunya  Alternatif
Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase) Arbitrase adalah Perjanjian  perdata  dimana  para  pihak sepakat  untuk  menyelesaikan  sengketa- sengketa  mereka  yang  mungkin  akan timbul  dikemudian  hari  diputuskan seorang ketiga atau penyelesaian sengketa  oleh  seorang  atau  beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk  oleh  pihak  yang  berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan  tetapi  secara  musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga, hal mana dituangkan  dalam  salah  satu  bagian  dari kontrak. 4 Dengan  demikian  arbitrase tidak  dapat  diterapkan  untuk  masalah- masalah dalam  lingkup hukum keluarga. Arbitase  hanya  dapat  diterapkan  untuk masalah-masalah perniagaan. Bagi pengusaha,  arbitrase  merupakan  pilihan yang paling menarik guna menyelesaikan  sengketa  sesuai  dengan
4 Joni Emirzon , Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi  dan    Arbitrase) Palembang:  Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2000, hlm.44.
Farrah Rizky Amelia Mirza, Upaya Hukum Bagi Pihak yang Menolak Putusan Arbitrase Ad-hoc, Halaman 247-257
keinginan  dan  kebutuhan  mereka. 5 Di dalam  perselisihan  tersebut,  mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan  mereka  dengan  menunjuk satu  atau  beberapa  orang  arbiter.  Ada beberapa  asas-asas  yang  dapat  dipetik dari perumusan definisi tersebut : 6
1. Asas kesepakatan, artinya
kesepakatan  para  pihak  untuk menyelesaikan perselisihan secara  damai,  atau  sepaham untuk  menunjuk  seorang  atau beberapa orang arbiter.
2. Asas  musyawarah,  yaitu  setiap perselisihan  diupayakan  untuk diselesaikan  secara  musyawarah, baik  antara  arbiter  dengan  para pihak  maupun  antara  arbiter  itu sendiri.
3. Asas  limitatif,  yaitu  adanya pembatasan  dalam  penyelesaian perselisihan  melalui  arbitrase terbatas pada perselisihan- perselisihan di  bidang  bisnis dan atau hak-hak pribadi yang sepenuhnya  dapat  dikuasai  oleh para pihak.
4. Asas final dan binding ,  yaitu putusan arbitrase bersifat putusan  akhir  yang  tidak  dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain.
Secara  umum  lembaga  arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan karena
arbitrase  menjamin  kerahasian  sengketa para  pihak,  dalam  arbitrase  dapat
5 Gatot Soemartono, Op. cit , hlm. 4.
6 Sudiarto  dan  Zaeni  Asyhadie, Mengenal Arbitrase ,  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada, 2004. hlm. 31.
dihindarkan
kelambatan yang diakibatkan  karena  hal  prosedur  dan administratif.
Para  pihak  dapat  memilih  arbiter yang  menurut  keyakinannya  mempunyai kemampuan  pengetahuan  tentang  latar belakang mengenai masalah yang disengketakan.  Para  pihak  juga  dapat menentukan  pilihan  hukum  serta  proses dan  tempat  penyelenggaraan  arbitrase, Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata  cara  (prosedur)  sederhana  saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. 7 Arbiter  adalah  seorang atau  lebih  yang  dipilih  oleh  para  pihak yang  bersengketa  atau  yang  ditunjuk oleh  Pengadilan  Negeri  atau  oleh lembaga  arbitrase,  untuk  memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. 8 Yang  dapat  ditunjuk  atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat :
a. cakap melakukan tindakan hukum;
b. berumur paling rendah 35 tahun;
7 Lihat  Alinea  Keempat  Penjelasan  Umum Undang-Undang  No.30  Tahun  1999    Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
8 Lihat  Pasal  1  ayat  (7)  Undang-  Undang  No.30 Tahun  1999    Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Farrah Rizky Amelia Mirza, Upaya Hukum Bagi Pihak yang Menolak Putusan Arbitrase Ad-hoc, Halaman 247-257
c.  tidak  mempunyai  hubungan  keluarga sedarah  atau  semenda  sampai  dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
d. tidak mempunyai kepentingan
finansial  atau  kepentingan  lain  atas putusan arbitrase; dan
e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
Hakim,  jaksa,  panitera  dan  pejabat peradilan  lainnya  tidak  dapat  ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. 9
Jenis  arbitrase  ada  2  (dua)  yaitu arbitrase ad-hoc dan arbitrase institusional.  Arbitrase ad-hoc ialah arbitrase  yang  dibentuk  khusus  untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan  tertentu,  atau  dengan  kata lain,  arbitrase ad-hoc bersifat  insidentil.
10 Arbitrase  Institusional (institusional arbitration) merupakan  lembaga  atau badan arbitrase yang bersifat “permanen”,  karena  sifatnya  yang permanen tersebut, maka disebut “ permanent  arbitral  body ”.  Arbitrase
sengaja didirikan pembentukannya ditujukan  untuk  menangani  sengketa yang  mungkin  timbul  bagi  mereka  yang
9 Lihat Pasal 12 ayat (1)  dan (2) Undang- Undang No.30 Tahun 1999  Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
10 Pasal 615 ayat (1) Rv.
menghendaki penyelesaian di luar pengadilan.  Arbitrase  ini  merupakan wadah  yang  sengaja  didirikan  untuk menampung  perselisihan  yang  timbul dari perjanjian. 11
Sifat  putusan  arbitrase  baik  itu ad- hoc maupun  institusional  bersifat final (bersifat  akhir)  dan binding (bersifat mengikat  bagi  para  pihak).  Namun, meskipun hasil putusan arbitrase bersifat final dan binding tetapi  dapat  diajukan permohonan  pembatalan  jika  salah  satu pihak dapat menemukan bukti-bukti baru dimana dengan adanya bukti ini menjadi tidak  sah  terhadap  putusan  arbitrase tersebut.
Permasalahan  meliputi  dalam  hal apakah  putusan  arbitrase ad-hoc dapat dibatalkan,  serta  dapatkah  upaya  hukum Peninjauan  Kembali  (PK)  digunakan dalam sengketa arbitrase. Tujuan penelitian  untuk  menganalisis  tentang upaya  hukum  yang  dapat  diajukan  bagi salah  satu  pihak  yang  menolak  putusan arbitrase ad-hoc dan dimintakan permohonan pembatalan terhadap putusan  arbitrase  tersebut.  Menganalisis tentang upaya hukum Peninjauan Kembali  (PK)  dalam  sengketa  yang diputus melalui badan arbitrase.
11 Yahya Harahap,, Arbitrase , Jakarta: Sinar Grafika,  2004. hlm.106.
Farrah Rizky Amelia Mirza, Upaya Hukum Bagi Pihak yang Menolak Putusan Arbitrase Ad-hoc, Halaman 247-257
Dalam  penulisan  menjadi  suatu
keharusan  untuk  memberikan  data-data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan
metode  penulisan  merupakan  sarana dalam  pemecahan masalah,  karena dalam metode dapat mengetahui “bagaimana”  masalah-masalah  terkait dalam  penulisan  dapat  diselesaikan  atau ditemukan  jawaban  atas  permasalahan tersebut. Penelitian hukum yang digunakan  untuk  membahas  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif, pada penelitian hukum normatif  yang  diteliti  hanya  bahan pustaka  atau  bahan  sekunder,  yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 12
Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan berdasarkan  studi  kepustakaan  atau library  research .  Tujuan  dan  kegunaan studi  kepustakaan  pada  dasarnya  adalah menunjukkan  jalan  pemecahan  dari suatu  permasalahan  penelitian. 13 Data tersebut disusun secara sistematis, sehingga  diperoleh  gambaran  relatif
12 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , Jakarta: UI-PRESS, 2007, hlm.50.
13 Bambang  Sunggono, Metodologi  Penelitian Hukum ,  PT.Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2011, hlm.112.
lengkap dari klasifikasi secara kualitatif. 14

## II. PEMBAHASAN

## A. Putusan Arbitrase Ad-hoc yang Dapat Dibatalkan
Jenis  arbitrase ad-hoc disebut  juga sebagai  arbitrase  volunter.  Ketentuan dalam reglement rechtvordering mengenal  lembaga  arbitrase ad-hoc . Pengertian arbitrase ad-hoc ialah arbitrase  yang  dibentuk  khusus  untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan  tertentu,  atau  dengan  kata lain, arbitrase ad-hoc bersifat insidentil. 15 Dalam Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999,  pengertian arbitrase ad-hoc diadakan  dalam  hal terdapat kesepakatan para pihak, dengan mengajukan  permohonan  kepada  ketua pengadilan  negeri  untuk  menunjuk seorang  arbiter  atau  lebih  dalam  rangka penyelesaian  sengketa  para  pihak. 16
14 Lexi  Moelong, Metode  Penelitian  Kualitatif , Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm.21.
15 Pasal 615 ayat (1) Rv.
16 Pasal  13  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  :  Dalam  hal  para  pihak  tidak  dapat mencapai  kesepakatan  mengenai  pengangkatan arbiter,  Ketua  Pengadilan  Negeri  menunjuk arbiter  atau  majelis  arbitrase.  Dalam  suatu arbitrase  ad-hoc  bagi  setiap  ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter,
Farrah Rizky Amelia Mirza, Upaya Hukum Bagi Pihak yang Menolak Putusan Arbitrase Ad-hoc, Halaman 247-257
Untuk  mengetahui  dan  menentukan apakah  arbitrase  yang  disepakati  para pihak  adalah  jenis  arbitrase ad-hoc , dapat  dilihat  dari  rumusan  klausul pactum  de  compromittendo atau  akta kompromis yang menyatakan perselisihan  akan  diselesaikan  oleh arbitrase  yang  berdiri  sendiri  di  luar arbitrase institusional. 17
Pada  prinsipnya  arbitrase ad-hoc tidak  terikat  dan  terkait  dengan  salah satu  badan  arbitrase.  Para  arbiternya ditentukan  dan  dipilih  sendiri  berdasar kesepakatan  para  pihak.  Oleh  karena jenis  arbitrase ad-hoc tidak  terkait dengan  salah  satu  satu  badan  arbitrase, boleh  dikatakan  jenis  arbitrase  ini  tidak memiliki  aturan  tata  cara  pemerikasaan sengketa. Dalam  hal  ini arbitrase ad-hoc tunduk sepenuhnya mengikuti aturan tata cara  yang  ditentukan  dalam  perundang- undangan.  Arbitrase  ad-hoc  ditunjuk  di Indonesia  tunduk  mengikuti  tata  cara pengangkatan dan pemeriksaan sengketa yang  diatur  dalam  ketentuan  Rv. Mengenai  cara  penunjukkan  arbiter dalam  arbitrase  ad-hoc  dapat  dilakukan sendiri atas kesepakatan para pihak. Jika arbiternya  tunggal,  pengangkatannya
para  pihak  dapat  mengajukan  permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk  seorang  arbiter  atau  lebih  dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.
17 Suyud Margono. Loc.Cit .
atas persetujuan bersama. Apabila arbiternya lebih dari satu orang, masing- masing pihak menunjuk seorang anggota,  dan  penunjukkan  arbiter  yang ketiga  dapat  dilakukan  atas  kesepakatan atau  menyerahkan  kepada  kesepakatan arbiter  yang  telah  ditunjuk  para  pihak. 18
Dalam  hal  terjadi  penolakan  terhadap hasil putusan arbitrase ad-hoc para pihak dapat  mengajukan  upaya  hukum  ke Mahkamah  Agung  yang  hanya  dapat diajukan  1  (satu)  kali  untuk  tingkat pertama dan terakhir. Permohonan pembatalan  terhadap  putusan  arbitrase ad-hoc ini diatur didalam Pasal 70 huruf (a),  (b),  (c)  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999 (UU Arbitrase):
a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan,
diakui  palsu  atau  dinyatakan palsu;
b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
atau
c. Putusan  diambil  dari  hasil  tipu muslihat  yang  dilakukan  oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Permohonan  pembatalan  putusan arbitrase  harus  dilakukan  secara  tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan
18 M.Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.105.
Farrah Rizky Amelia Mirza, Upaya Hukum Bagi Pihak yang Menolak Putusan Arbitrase Ad-hoc, Halaman 247-257
pendaftaran  putusan  arbitrase  kepada panitera  pengadilan  negeri.  Terhadap putusan  pengadilan  negeri,  para  pihak dapat  mengajukan  permohonan  banding ke  Makhamah  Agung  yang  memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. 19
Pasal 70 UU Arbitrase tidak mengatur  alasan-alasan  yang  dapat digunakan oleh pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase. Pasal 70 UU  Arbitrase  tidak  dimaksudkan  untuk membatasi  alasan-alasan  yang  dapat digunakan oleh pengadilan untuk memeriksa  dan  mengabulkan,  ataupun menolak  suatu  permohonan  pembatalan putusan arbitrase. 20
B. Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Sengketa Arbitrase Peninjauan kembali (PK) atau request civiel adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara melawan  keputusan  pengadilan  yang
19 Pasal  72  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 1999 Pasal 72 (4) membuka kemungkinan bahwa terhadap putusan Pengadilan Neegri dapat diajukan permohonan ke Mahkamah Agung yang memutus  dalam  tingkat  pertama  dan  terakhir. Mahkamah  Agung  mempertimbangkan  serta memutuskan  permohonan  banding  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (4)  dalam  waktu  30  (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima  oleh  Mahkamah  Agung   (Pasal  75 ayat 5).
20 Hari Widya Pramono (Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto), Pembatalan Putusan Arbitrase, http://www.pn-mojokerto.go.id. Diakses Tanggal 23 Mei 2018
telah  mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam  hukum  acara  yang  diatur  Rv 21 , disebutkan  bahwa  untuk  memenuhi  rasa keadilan  bagi  para  pencari  keadilan, dibuka  kemungkinan  untuk  membuka kembali perkara yang sudah diputus oleh pengadilan  dan  putusan  tersebut  sudah mempunyai  hukum  tetap. 22 Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2004  jo Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman
menerangkan masalah peninjauan kembali dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) berbunyi : “ terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum  yang tetap, pihak-pihak  yang  bersangkutan  dapat mengajukan  peninjauan  kembali  kepada Mahkamah  Agung,  apabila  terdapat  hal atau  keadaan  tertentu  yang  ditentukan dalam  Undang-Undang.”  Adapun  ayat (2)  berbunyi  :  “terhadap  putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan  peninjauan  kembali.”  Dalam isitilah  peradilan  terdapat  sebuah  azas bahwa  suatu  putusan  bahwa  suatu putusan pengadilan yang sudah berkekutan hukum tetap, hendak
21 Rv  merupakan  hukum  acara  perdata  bagi kalangan  bangsa  eropa  dimasa  penjajahan Belanda.
22 Retno  Wulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oerip Kartawinata, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan  Praktek ,  Bandung:  Mandar  Maju,  1997, hlm.54.
Farrah Rizky Amelia Mirza, Upaya Hukum Bagi Pihak yang Menolak Putusan Arbitrase Ad-hoc, Halaman 247-257
diajukan lagi. Menurut
Yahya
Harahap, 23 dibukanya  upaya  hukum  PK karena beberapa pertimbangan :
1. Meskipun perkara telah
diputuskan dalam tingkat
pertama, banding dan kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap,  dikhawatirkan  ada kekeliruan dalam pemeriksaannya sebab sifat
manusia  walaupun  ia  sebagai hakim tidak  luput dari khilaf dan lalai serta serba kekurangan,
2. Biasa  terjadi  pada  saat  perkara diputus, ternyata ada unsur-unsur yang tidak sehat seperti kebohongan,  dan  tipu  muslihat sehingga  timbul  ketidakadilan pada  salah  satu  pihak  yang berperkara,
3. Tidak  layak  mempertahankan putusan yang cacat yuridis dalam kehidupan  masyarakat,  sehingga layak diberikan kesempatan yang luar  biasa  kepada  pihak  yang dirugikan dengan cara mengajukan PK terhadap perkara yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum tetap.
23 M.Yahya  Harahap, Kedukan  Kewenangan  dan Acara  Perdata ,  Jakarta:  Pustaka  Kartini,  2001, hlm.407-408.
Terdapat
syarat-syarat untuk
mengajukan peninjauan kembali :
1. diajukan oleh pihak yang berperkara;
2. putusan telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;
3. membuat  permohonan  peninjauan kembali  yang  memuat  alasan- alasannya;
4. diajukan  menurut  tenggang  waktu menurut undang-undang;
5. membayar panjar biaya peninjauan kembali
6. menghadap di kepaniteraan pengadilan  negeri  yang  memutus perkara pada tingkat pertama.
Didalam  sengketa  yang  telah diputus  oleh  arbitrase  dapat  diajukan upaya  hukum  apabila  para  pihak  dapat menunjukkan  bukti-bukti  yang  dapat diajukan  dalam permohonan pembatalan putusan  arbitrase,  yang  menjadi  alasan pembatalan  apabila  putusan  arbitrase tersebut  diduga  mengandung  unsur- unsur  yang  terkandung  dalam  Pasal  70 huruf  (a),(b),  dan  (c)  (yang  telah disebutkan  diatas).  Putusan  arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap apabila  para  pihak  yang  bersengketa secara  sukarela  menerima  putusan  itu. Dari  ketentuan  ini  dapat  dikatakan
Farrah Rizky Amelia Mirza, Upaya Hukum Bagi Pihak yang Menolak Putusan Arbitrase Ad-hoc, Halaman 247-257
bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat  final  dan  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  dan  mengikat  para  pihak, putusan itu sebenarnya belum memperoleh  kekuatan  hukum  tetap selama  putusan  itu  masih  dimungkinkan untuk dibatalkan oleh Pengadilan Negeri atau  Mahkamah  Agung. 24 Dalam  hal  ini yang diajukan permohonan PK bukanlah terhadap  putusan  arbitrasenya,  akan tetapi  putusan  badan  peradilannya  yaitu putusan  Pengadilan  Negeri,  karena permohonan  pengajuan  upaya  hukum PK  terhadap  sengketa  arbitrase  diajuakn ke  Ketua  Pengadilan  Negeri  terhadap putusan  Pengadilan  Negeri  para  pihak dapat  mengajukan  PK  ke  Tingkat Mahkamah Agung . 25

## III. PENUTUP
Putusan  arbitrase ad-hoc dapat dibatalkan  apabila  putusan  tersebut diduga  mengandung  unsur-unsur  yang pertama,  surat  atau  dokumen  yang diajukan  dalam  pemeriksaan,  setelah putusan  dijatuhkan,  diakui  palsu  atau dinyatakan palsu. Kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang
24 Andi  Andojo  Soetjipto  (Mantan  Hakim  Agung dan  sekarang  menjadi  Arbiter  pada  Badan Arbitrase  Nasional  Indonesia),  dikutip  dari Indonesia  Arbitration  Quarterly  Newsletter No.10/2010,  Jakarta, Badan  Arbitrase  Nasional Indonesia, 2010, hlm.11.
25 Ibid , hlm.13.
bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan. Ketiga,  putusan  diambil  dari  hasil  tipu muslihat  yang  dilakukan  oleh  salah  satu pihak  dalam  pemeriksaan  sengketa. Apabila ketiga unsur ini dapat dibuktikan  oleh  pihak  yang  merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan  arbitrase ad-hoc kepada  Ketua Pengadilan Negeri dan dilanjutkan pemeriksaan  oleh  Ketua  Mahkamah Agung  yang  berwenang  memeriksa permohonan pembatalan putusan arbitrase  pada  tingkat  pertama  dan terakhir.  Demi  mencapai  suatu  keadilan bagi  para  pihak  yang  merasa  dirugikan terdapat  alasan-alasan  lain  yang  dapat diajukan bagi para pihak dalam mengajukan  permohonan  pembatalan putusan  arbitrase ad-hoc, yaitu  alasan- alasan  lain  diluar  UU  Arbitrase  yang dapat  diajukan  dan  Majelis  Hakim  yang memeriksa dalam pertimbangannya dapat menerima atau menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase ad-hoc dari para pihak.
Upaya  hukum  Peninjauan  Kembali (PK) dapat digunakan dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase  yang  telah  memiliki  kekuatan hukum  tetap  ke  Mahkamah  Agung.
Farrah Rizky Amelia Mirza, Upaya Hukum Bagi Pihak yang Menolak Putusan Arbitrase Ad-hoc, Halaman 247-257
Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan  mengikat  para  pihak,  putusan  itu sebenarnya belum memperoleh kekuatan hukum  tetap  selama  putusan  itu  masih dimungkinkan  untuk  dibatalkan  oleh Pengadilan  Negeri  atau  Mahkamah
Agung. Putusan arbitrase dapat dikatakan  mempunyai  kekuatan  hukum tetap apabila para pihak yang bersengketa  secara  sukarela  menerima putusan tersebut dan tidak ada pihak lain yang meminta untuk dibatalkan. Permohonan PK yang diajukan bukanlah terhadap  putusan  arbitrasenya,  akan tetapi putusan badan peradilannya karena  permohonan  pengajuan  upaya hukum  PK  terhadap  sengketa  arbitrase diajuakn  ke  Ketua  Pengadilan  Negeri terhadap putusan Pengadilan Negeri para pihak  dapat  mengajukan  PK  ke  Tingkat Mahkamah Agung..
Majelis  arbitrase ad-hoc yang  telah dipercaya  dan  ditunjuk  bagi  para  pihak yang  bersengketa  untuk  diselesaikan melalui  jalur  arbitrase  hendaknya  dalam memeriksa suatu perkara dapat
memberikan putusan adil menurut hukum  ( ex  aequo  et  bono )  bagi  para pihak yang bersengketa, sehingga arbitrase dapat lebih dipercaya oleh para pihak yang ingin menyelesaikan perselisihan  diantara  mereka  melalui
jalur  non  litigasi  (jalur  diluar  peradilan umum)  yang  bersifat  efektif,  cepat,  dan kerahasiaan terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian  Hukum ,  Jakarta:    PT.
Raja   Grafindo Persada, 2011.
Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi  di  Indonesia .  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 2006. Joni  Emirzon, Alternatif  Penyelesaian Sengketa
Diluar Pengadilan (negosiasi,  mediasi,konsiliasi  dan arbitrase) Palembang: Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya, 2000.
M. Yahya  Harahap, Arbitrase ,  Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
-------, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan Indonesia , Medan: CV.Zahir, 2000.
Nico  Ngani, Metode  Penelitian  dan Penulisan Hukum , Yogyakarta:
Pustaka Yustisia, 2012.
Farrah Rizky Amelia Mirza, Upaya Hukum Bagi Pihak yang Menolak Putusan Arbitrase Ad-hoc, Halaman 247-257
Retno  Wulan  Sutantio  dan  Iskandar Oerip  Kartawinata, Hukum  Acara Perdata  dalam  Teori  dan  Praktek ,
Bandung: Mandar Maju, 1997.
-------, Hukum  Acara  Perdata ,  Jakarta:
Bina Cipta, 2000.
Sudiarto  dan  Zaeni  Asyhadie, Mengenal Arbitrase , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
Suyud  Margono, ADR  &  Arbitrasse Proses  Pelembagaan  dan  Aspek
Hukum ,  Bogor:  Ghalia  Indonesia,
2004.
--------, Penyelesaian  Sengketa  Bisnis Alternative Disputes Resolution (ADR), Bogor:  Ghalia  Indonesia,
2010. Soerjono
Soekanto,
Pengantar
Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  UI- PRESS, 2007.
Usmawadi, Materi  Pendidikan  dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) Petunjuk  Penulisan  Ilmiah  Bidang Hukum, Palembang:  Laboratorium Hukum,
Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya, 2012.
B. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999
Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## C. Sumber Lainnya
Andi Andojo Soetjipto, Indonesia Arbitration  Quarterly  Newsletter
No.10/2010, Jakarta, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, http://www.bani-arb.org
Hari Widya  Pramono, Pembatalan Putusan  Arbitrase, http:  //www.pn- mojokerto.go.id,