## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasiona

## Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika
Muhammad Kamran 1 , Maskun 2
1, 2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
: muhammadkamran030196@gmail.com 1
: xxxxxxxxxxxxx
Dikirim: 07/01/2021 Direvisi: 14/02/2021 Dipublikasi: 1/03/2021 Info Artikel Abstract Keywords: Positive Law; Online Buying and Selling; Fraud. Introductioan: The current proliferation of online buying and selling is also followed by the high risk of online fraud.
Purposes  of  the  Research: Know  and  understand  the  legal  effects  of fraud in online buying and selling agreements in the Indonesian positive law.
Methods of the Research: This research is a normative legal research. It applied some approaches such as a statutory approach, a case approach, a conceptual approach, an analytical approach, and a theoretical approach. The  legal  materials  used  were  qualified  as  a  primary,  secondary,  and tertiary legal materials. They were then analysed with qualitatively with deductive and inductive methods.
Results  of  the  Research: The  legal  consequence  of  fraud  in  online buying  and  selling  agreements  in  the  Indonesian  positive  law  creates responsibility for consumer losses in electronic transactions as regulated by those regulations. For losses of the consumer, the person, who due to his/her fault published the loss, should compensate the loss.
Abstrak
Kata Kunci: Hukum Positif; Jual beli online; Penipuan;
Perjanjian.
Latar Belakang: Maraknya perkembangan jual beli online saat ini, juga diikuti oleh tingginya rawan terjadinya penipuan online. Tujuan  Penelitian: Mengetahui  dan  memahami  akibat  hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia.
Metode  Penelitian: Penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif dengan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  kasus, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, dan pendekatan teori serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  dengan analisis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif.
Hasil  Penelitian: Akibat  hukum  terjadinya  penipuan  dalam perjanjian  jual  beli  online  dalam  hukum  positif  Indonesia,  yaitu menimbulkan  tanggung  jawab  atas  kerugian  konsumen  dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur baik dalam UU ITE, atas kerugian  konsumen  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian  tersebut.  Akibat penipuan jual beli online bukan hanya menimbulkan akibat hukum dalam UU ITE tetapi ke ranah hukum perdata maupun pidana.

## A. PENDAHULUAN
Kejahatan  bukanlah  konsep  baru  dalam  sejarah  peradaban  manusia.  Sejak  manusia diciptakan  yang  dimulai  dengan  tindakan  pembangkangan  Iblis  terhadap  perintah  Allah
untuk  memberi  penghormatan  terhadap  makhluk  ciptaan  Allah  lainnya  yang  disebut manusia. Pembangkangan ini kemudian diteruskan dengan janji Iblis untuk selalu menggoda manusia  hingga  akhir  zaman 1 .  Konflik  kepentingan  antara  manusia  dan  iblis  dipandang sebagai embrio kejahatan yang bermula dari perasaan iri, sombong, dan dengki. 2
Pada  tahapan  perkembangannya,  modus  operasi  kejahatan  bergerak  maju  seiring perkembangan  peradaban  manusia 3 .  Sejalan  dengan  perkembangan  masyarakat  dan teknologi,  manusia  semakin  tinggi  memanfaatkan  fasilitas  teknologi  digital,  untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain 4 .    Hampir semua aktivitas perekonomian di dunia memanfaatkan media internet dengan menggunakan sarana sistem elektronik.  Salah  satu  segi  aktivitas  ekonomi  yaitu  transaksi  dengan  memanfaatkan  dunia internet  yang  populer  dikenal  dengan  perdagangan  melalui  media  internet  (e-commerce) 5 . Kemajuan dunia internet melahirkan suatu dunia modern yang populer dikenal dengan dunia internet, di mana dalam dunia internet individu yang satu dengan individu yang lain bisa berinteraksi tanpa batas wilayah dan dilakukan tanpa bertemu muka secara langsung tetapi dilakukan melalui transaksi elektronik 6 .
Di Indonesia kehadiran teknologi informasi telah diundangkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi    Elektronik  (selanjutnya disingkat  UU  ITE).  UU  ITE  merupakan  payung  hukum  pertama  untuk  mengatur  adanya aktifitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin  kepentingan  masyarakat  akan  jaminan  kepastian  hukum  untuk  bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik.
Perikatan atau populer disebut kontrak memiliki fungsi begitu berarti pada kehidupan masyarakat sosial khususnya dalam dunia perdagangan 7 . Pada umum perjanjian telah lahir pada saat terjadinya persesuaian kehendak para pihak tentang unsur esensial atau hal yang pokok  dari  perjanjian  tersebut.  Seperti  contoh,  seandainya  pada  perjanjian  jual  beli  sudah terjadinya kesepakatan mengenai “barang dan harga,” lahirnya perjanjian, sebaliknya segala sesuatu  yang  belum  diperjanjikan  untuk  para  pihak  hendaknya  ditentukan  oleh  undang- undang 8 .  Perjanjian  jual  beli,  khususnya  jual  beli  barang  bergerak  merupakan  perjanjian yang  bersifat  konsensual,  yakni  mengikat  pada  saat  terjadinya  kesepakatan,  walaupun harganya belum dibayar dan barangnya belum diserahkan 9 .
1 Maskun  et  al.,  Korelasi  Kejahatan  Siber  Dan  Kejahatan  Agresi  Dalam  Perkembangan  Hukum  Internasional (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), h. 1.
2 Maskun et al.
3 Maskun et al.
4 Syaibatul  Hamdi,  Suhaimi,  and  Mujibussalim,  “Bukti  Elektronik  Dalam  Sistem  Pembuktian  Pidana,” Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 4 (2013): 25–31, http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564. h. 25.
5 Rahadi  Wasi  Bintoro,  “Penerapan  Hukum  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Transaksi  Elektronik  Di Peradilan Umum,” Jurnal Dinamika Hukum 11, no. 2 (2011): 258–72, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.185, h. 259.
6 Aloina Sembiring Meliala, “Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa,”
Jurnal Wawasan Yuridika 32, no. 1 (2015): 99–111, https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.92, h. 100.
7 HS Salim, Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua) (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 1.
8 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), h. 13.
9 Ahmadi Miru and Sakka Pati, Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 3.
Meskipun  ditegaskan  bahwa  perjanjian  lahir  pada  saat  tercapainya  kesepakatan mengenai  hal  pokok  dalam  kontrak  tersebut,  akan  tetapi,  ada  beberapa  hal  yang  mesti diketahui, yakni syarat sahnya perjanjian sebagaimana    diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu 10 :
a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
c) suatu pokok persoalan tertentu; dan
d) suatu sebab yang tidak terlarang.
Keempat  syarat  tersebut  populer  disebut  dengan  “sepakat,  cakap,  hal  tertentu,  dan sebab  yang  halal.    Selanjutnya  Keempat  unsur  tersebut,  pada  doktrin  ilmu  hukum    yang berkembang, digolongkan ke dalam 11 :
1) dua unsur utama yang berkenaan subjek (pihak) yang melahirkan perjanjian (unsur subjektif), dan;
2) dua  unsur  utama  lainnya  yang  berkaitan  langsung  mengenai  objek  perjanjian (unsur objektif).
Syarat-syarat  tersebutlah  yang  wajib  dipenuhi  oleh  setiap  pihak  dalam  pembuatan perjanjian. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum 12 .
Contoh  kasus  penipuan  perjanjian  jual  beli  online  adalah  kasus  yang  terjadi  di Kabupaten  Barru  Provinsi  Sulawesi  Selatan  pada  tahun  2020,  di  mana  dalam  kronologis kasusnya korban F dan pelaku NBH telah melakukan kesepakatan lewat media online untuk transaksi jual beli masker sensi yang telah diunggah pelaku lewat aplikasi media sosial facebook, kemudian pelaku dan korban mulai saling tawar menawar melalui aplikasi messenger, korban dan pelaku sepakat mengenai harga Rp. 170.000/box dengan memesan masker sebanyak 15 box dengan harga Rp. 2.550.000, kemudian korban chatting lagi lewat whatsApp dan pelaku mengirim  nomor  rekening  ke  korban.  Akan  tetapi,  setelah  korban  mengirimkan  uang terhadap si pelaku dengan lunas sesuai dengan harga barang yang dipesan, pada saat uang sampai di tangan pelaku, pelaku pun membuat paket berupa satu kotak berisi buku tulis dan handuk  bayi  bekas,  dengan  tampilan  rapi  kemudian  pelaku  menarik  uang  transfer  Rp. 2.550.000 lalu menuju ke tempat pengiriman barang di Kota Parepare bersama istrinya, tidak berselang beberapa menit kemudian pelaku memblokir nomor whatsApp dan akun facebook korban, dalam kasus ini korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian ini ke Polres Kabupaten  Barru  dan  dalam  kasus  ini  pihak  kepolisian  telah  berhasil  mengungkap  kasus penipuan perjanjian jual beli online dengan barang bukti yang diamankan satu buah handphone merek Oppo warna gold, kartu handphone satu, dos dengan tampilan rapi, buku, serta selimut bayi bekas dan uang    Rp. 450.000,-. 13
Kasus kedua sekira-kiranya pada bulan Februari 2016 ditemukan di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016, Sub Direktorat Cyber Crime Dit Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya meringkus kelompok penipuan online dengan menggunakan akun
10 Miru and Pati.
11 Kartini Muljadi and Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 93.
12 Andika Prawira Buana et al., “Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market),” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 6, no. 1 (2020): 124–33, https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287, h. 127.
13 NewsMetropol, “Polres Barru Ungkap Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli Online,” newsmetropol.com, 2020, https://newsmetropol.com/polres-barru-ungkap-kasus-penipuan-transaksi-jual-beli-online/#.
palsu yang ada di beberapa toko online ternama di Indonesia, Kelompok tersebut membuat akun palsu di toko online, di antaranya olx.co.id, kaskus.co.id, bukalapak.com, tokopedia.com dan  lain-lain,  menurut  keterangan  Direktur  Reskrimsus  Polda Metro  Jaya  Komisaris  Besar dalam  keterangan  pers  di  Mapolda  Metro  Jaya  di  mana  ada  sekelompok  penipu  yang berkedok  menawarkan  sepeda  motor,  jam  tangan,  batu  akik,  mobil  dan  telepon  genggam melalui berbagai akun palsu di toko online akhirnya dibekuk polisi. Modusnya adalah setelah korban  mentransfer  uang,  kelompok  tersebut  langsung  mengambil  uang  dan  barang  yang dipesan oleh korban tidak dikirimkan, karena pada dasarnya barang tersebut tidak pernah ada,  Lima  orang  diringkus,  yakni  H  (34),  AS  (23),  Z  (49),  R  (33),  dan  B  (32),  kelimanya ditangkap di kawasan Sidrap Sulawesi  Selatan. Selain tersangka polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti kejahatan di antaranya 14 buah telepon genggam, 32 rekening berbagai bank, satu unit laptop, satu Mobil Honda CRV, satu Mobil Honda Freed, dan sebuah Sepeda Motor Yamaha, di mana total kerugian korban mencapai Rp. 10,1 Miliar 14 .
Berdasarkan kasus tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa perjanjian jual beli online  rawan  terjadinya  penipuan,  tentunya  ini  terjadi  karena  aktivitas  perjanjian  jual  beli online tidak ada aktivitas pertemuan secara langsung dan kadang di antara para pihak tidak saling mengenal, sehingga hal ini rawan terjadinya penipuan, jika melihat contoh kasus di atas, maka  tunduk  pada  Pasal  1320  BW  yaitu  syarat  sahnya  perjanjian,  yaitu  kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Sehingga dengan tunduknya pada Pasal 1320 BW maka seandainya salah satu pihak melanggarnya, tentu akan muncul konsekuensi hukum adalah perjanjian dapat dimohonkan pembatalan dan batal  demi  hukum,  selain  konsekuensi  hukum  perdata  di  atas  juga  berdampak  pada konsekuensi hukum pidana penipuan dan UU ITE yang berlaku positif di Indonesia.
Isu hukum berdasarkan kasus tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa dalam perjanjian  jual  beli  online  masih  rawan  terjadinya  penipuan,  masalah  hukum  yang  sering kejadian  pada  penipuan  perjanjian  jual  beli  online,  misalnya  pembeli  sudah  membayar harganya tetapi penjual tidak mengirim barang sampai waktu yang lama bahkan tidak sampai, karena  barang  tersebut  memang  tidak  pernah  ada  sebelumnya,  barang  yang  sampai  ke pembeli    rusak  atau  tidak  sebagaimana  mestinya  sehingga  pembeli  tidak  memakainya. Berdasarkan masalah hukum tersebut di atas, rawan terjadinya penipuan karena perjanjian jual  beli  online  tidak  dilakukan  pertemuan  langsung  dan  para  pihak  kadang  tidak  saling mengenal. Sehingga para subjek hukum dalam perjanjian jual beli online tanpa bertemu dan begitu pula dengan objek yang diperjanjikan dalam jual beli. Sehingga hal ini menimbulkan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli online.
Dalam jual beli online, masyarakat dapat melakukan perjanjian jual online lewat sebuah perusahaan  e-commerce  terkemuka  di  Indonesia  baik  Tokopedia,  Lazada,  Blibli.com, Bukalapak, Zalora, Shopee, Berrybenka, Kaskus dan  Traveloka, yang tentunya perusahaan terkemuka perdagangan online (e-commerce) atau marketplace besar di Indonesia yang    telah memiliki sistem yang terstruktur rapi untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung lebih aman, dibandingkan dengan jual beli online baik facebook, messenger, telegram, whatsApp, instagram, twitter, forum yang tentunya risiko sangat besar terjadi rawan penipuan karena  situs  jual  beli  online  bukan  sebuah  perusahaan  e-commerce  terkemuka  di  Indonesia
14 Dewi  Setyowati,  Candra  Pratama  Putra,  and  Ramdhan  Dwi  Saputro,  “Perlindungan  Hukum  Pada Tindak Pidana E-Commerce,” Perspektif Hukum 18, no. 2 (2019): 215–46, https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.160, h. 220.
yang tentunya tidak memiliki sistem yang terstruktur rapi untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung tidak terlalu aman terhadap penipuan.
Sebagaimana  diketahui  pengaturan  hukum  yang  telah  mengatur  masalah  penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia yaitu baik pengaturan tentang transaksi  elektronik    yang  diatur    dalam  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan jual  beli online,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2019  Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dengan adanya pengaturan hukum  tersebut  tetapi  fakta  di  dalam  masyarakat  masih  ditemukan  rawan  terjadinya penipuan  dalam  jual  beli  online. Hal  ini  disebabkan  Karena  penegak  hukum  belum  cukup mampu  menerapkan  dengan  baik  pengaturan  hukum  tersebut  untuk  mengantisipasi, mengoptimalkan  atau  menekan  terjadinya  persoalan-persoalan  hukum  yang  sering  terjadi dalam jual beli online, yaitu utamanya    persoalan penipuan dalam jual beli online yang masih rawan terjadinya penipuan.
Dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, telah terjadi perubahan gaya hidup dan  perilaku  masyarakat  dunia  yang  awalnya  perjanjian  jual  beli  berbentuk  konvensional (tertulis dan lisan) kini telah mengalami perkembangan dengan munculnya perjanjian atau kontrak elektronik. Akan tetapi, dengan munculnya perkembangan perjanjian atau kontrak elektronik,  yang  semula  perjanjian  jual  beli  dengan  tatap  muka  (konvensional)  kini  telah beralih  dengan  perjanjian  jual  beli  online,  perjanjian  jual  beli  online  dalam  hal  ini  tanpa dilakukan  secara  langsung  tetapi  lewat  media  online  tanpa  dilakukan  pertemuan  secara langsung,  maka  dengan  beralih  proses  transaksi  jual  beli  tersebut  maka  risiko  terjadinya masalah-masalah  hukum  semakin  meningkat,  misalnya  rawan  terjadinya  penipuan, wanprestasi, kekhilafan atau kesesatan dalam transaksi jual beli online.

## B. METODE PENELITIAN
Tipe penelitian dipergunakan untuk penelitian ini merupakan “tipe penelitian hukum doktrinal”  ataupun  “penelitian  hukum  normatif  (normative  legal  research)” 15 .  Penelitian normatif  adalah  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  di  Negara-negara  yang  sudah  lazim disebut    “Legal Research” atau “Legal Research Instruction,” 16 dengan Pendekatan Perundang- undangan  (Statute  Approach),  Pendekatan  Kasus  (Case  Approach),  Pendekatan  Konseptual, Pendekatan Analitis (Analytical Approach),    Pendekatan Teori (Theoretical Approach) 17 . Jenis dan  sumber  bahan  hukum  yaitu  bahan  hukum  primer,  merupakan  bahan  hukum  yang bersumber pada Kitab Suci maupun bahan hukum yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,  bahan  hukum  sekunder,  merupakan  berbagai  referensi  ataupun  karya-karya
15 Syahruddin  Nawi,  Penelitian  Hukum  Normatif  Versus  Penelitian  Hukum  Empiris  (Makassar:  Umitoha Ukhuwah Grafika, 2018), h. 7.
16 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Jakarta :  Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 23.
17 Irwansyah, Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel) (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), h. 133.
ilmiah  bidang  hukum,  berupa  buku  hukum,  artikel  hukum,  jurnal  hukum,  naskah  pidato pengukuhan guru besar bidang hukum, naskah orasi ilmiah dibidang hukum dan naskah- naskah  akademik  bidang  hukum,  naskah  hukum  hasil  lokakarya  dan  sebagainya,  bahan hukum  tersier,  merupakan  bahan  hukum  yang  sifatnya  pelengkap,  yakni  melengkapi  dua bahan  yang  lain  yakni  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan  hukum tersier  misalnya  kamus-kamus  umum,  kamus  hukum  maupun  terminologi  hukum  yang menjadi dasar untuk seorang peneliti di bidang hukum dalam menelusuri  makna dan  arti sebuah  kata  atau  kalimat  yang  berhubungan  dengan  bidang  hukum,  termasuk  juga ensiklopedia. 18 Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  pada  penelitian  ini berdasarkan  pengamatan  maupun  penelusuran  cermat  terhadap  berbagai  bahan  hukum sebagaimana  disebutkan  di  atas,  yakni  penelusuran  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  maupun  bahan  hukum  tersier 19 .  Analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian ini merupakan jenis analisis kualitatif, analisis kualitatif kebanyakan dipergunakan pada tipe penelitian hukum dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang datanya berasal dari kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier 20 . Mengenai analisis yuridis normatif pada esensinya memfokuskan pada metode deduktif untuk pegangan utama, dan metode induktif sebagai  tata  kerja  penunjang.  Analisis  normatif  utamanya  menggunakan  bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya 21 .

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada dunia internet, banyak berlangsung transaksi pada aspek hukum bisnis. Salah satu aktivitas  yang  selalu  dilaksanakan,  yaitu  aktivitas  perdagangan.  Karena  aktivitas perdagangan tersebut, hadirlah suatu sistem transaksi perdagangan yang dilaksanakan dalam dunia  internet  yang  dikenal  dengan  e-commerce 22 .  Dunia  perdagangan  atau  bisnis  yang berkembang cepat mengusulkan sebuah bentuk atau sistem perdagangan yang inovatif dan kreatif  mengikuti  perkembangan  teknologi  yang  tinggi  di  bidang  media  komunikasi  dan informasi. Bentuk ini tentunya juga dipahami sebagai konstruksi terhadap bentuk perjanjian “klasik”  yang  selama  ini  populer,  meskipun  berbeda    secara  bentuk.  Namun,  secara substansi tetaplah sama dengan sentuhan modifikasi 23 .
E-commerce  pada  dasarnya  merupakan  model  transaksi  jual  beli  modern  yang mengaplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Kehendak para pihak  yang  diwujudkan  dalam  kesepakatan  ialah  merupakan  dasar  mengikatnya  suatu perjanjian, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis
18 Nawi, Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. h. 31.
19 Nawi. h. 251.
20 Nurul Qamar et al., Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) (Makassar: Social Political Genius, 2017), h. 53.
21 Amiruddin and Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 166.
22 Meliala,  “Analisis  Yuridis  Terhadap  Legalitas  Dokumen  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam Penyelesaian Sengketa.” h. 100
23 Maskun, Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 18.
dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya 24 .
Suatu transaksi e-commerce juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya, dalam suatu transaksi e-commerce juga mengandung suatu  asas  konsensualisme,  yang  berarti  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak.  Suatu kesepakatan  terjadi  apabila  terdapat  suatu  penawaran  dari  pihak  penjual  lalu  ada  suatu penerimaan dari pihak calon pembeli. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan 25 .
Salah satu kelebihan atau keuntungan dalam e-commerce adalah informasi yang beragam dan  mendetail  yang  dapat  diperoleh  konsumen  dibandingkan  dengan  perdagangan konvensional  tanpa  harus  bersusah  payah  pergi  ke  banyak  tempat.  Namun  demikian,  e- commerce juga memiliki kelemahan. Metode transaksi elektronik yang tidak mempertemukan pelaku usaha dan konsumen secara langsung serta tidak dapatnya konsumen melihat secara langsung  barang  yang  dipesan  berpotensi  menimbulkan  permasalahan  yang  merugikan konsumen 26 .
Transaksi    jual    beli    online    memang    mudah    dan    cepat    tanpa    pertemuan secara  langsung  dengan  penjual,    tetapi    pembeli    tidak    dapat    melihat    langsung kondisi    barang    yang    ingin    dibeli.    Jika  dalam  transaksi  tersebut  terdapat  penipuan atau pihak penjual melakukan suatu wanprestasi, maka dapat dikenakan sanksi yang sesuai. Sehingga konsumen mendapat perlindungan hukum yang jelas 27 .
O.C Kaligis mengemukakan pendapat bahwa:
“Perjanjian e-commerce yang dilakukan tanpa pertemuan yang secara langsung tetaplah sah menurut hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.”
Menurut analisis penulis, walaupun perjanjian jual beli lewat transaksi elektronik tidak dilakukan pertemuan langsung dan para pihak kadang tidak saling mengenal. Sehingga para subjek hukum dalam perjanjian jual beli lewat transaksi elektronik tanpa bertemu dan begitu pula  dengan  objek  yang  diperjanjikan  dalam  jual  beli,  tetapi  perjanjian  tersebut  yang dilakukan tanpa pertemuan secara langsung tetaplah sah menurut hukum dan menimbulkan hak  dan  kewajiban  bagi  kedua  belah  pihak,  sepanjang  perjanjian  tersebut  telah  memenuhi syarat sah perjanjian 1320 BW maupun ketentuan yang diatur dalam UU ITE dengan PP No. 71  Tahun  2019,  dan  perjanjian  tersebut  tidak  dilarang  oleh  undang-undang  dan  tidak bertentangan dengan kesusilaan baik atau dengan ketertiban umum.    Akan tetapi, apabila adanya  unsur  penipuan  perjanjian  jual  beli  lewat  online  maka  akan  memunculkan  akibat hukum, baik akibat hukum pidana maupun hukum perdata.
Pendapat penulis di atas, dikuatkan pula peraturan perundang-undangan dalam Pasal 46 PP    No 71 Tahun 2019 diatur bahwa:
24 S Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce,” Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2014): 287–308, https://media.neliti.com/media/publications/9164-ID-perlindungan- hukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-melalui-e-commerc.pdf, h. 291.
25 Sukarmi and Yudhi Tri Permono, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Secara Online,” Jurnal Hukum 35, no. 1 (2019): 77–100, https://doi.org/10.26532/jh.v35i1.11046, h. 88.
26 Yudha  Sri  Wulandari,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap  Transaksi  Jual  Beli  E- Commerce,” Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018): 199–210, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.687, h. 205.
27 Basyirah Mustarin, “Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online,” Jurnal Restorative Justice 1, no. 2 (2017): 132–45, https://doi.org/10.35724/jrj.v1i2.1915, h. 137.
1. “Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak;
2. Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:
a. terdapat kesepakatan para pihak;
b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. terdapat hal tertentu; dan
d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”
Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE diatur bahwa:
“Transaksi  Elektronik  yang  dituangkan  ke  dalam  Kontrak  Elektronik  mengikat  para pihak.”
UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  UU  No.  19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang juga dikenal sebagai UU ITE merupakan suatu perundang-undangan yang cukup baru. UU ITE tidak secara spesifik mengatur tentang hak dan kewajiban produsen dan  konsumen  e-commerce,  melainkan UU  ini  lebih berfokus  dalam  memberikan  kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pengguna maupun provider internet secara umum. Meskipun begitu, UU ITE tetap dapat dijadikan salah satu sumber perundangan yang penting untuk transaksi e-commerce di Indonesia 28 .
Terkait  dengan  penggunaan  internet,  yang  merupakan  pemanfaatan  dari  teknologi informasi dan transaksi elektronik, oleh karena itu harus dilakukan sesuai dengan Pasal 3 UU ITE 29 .
Dalam Pasal 3 UU ITE diatur bahwa:
“Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”
Dengan semakin berkembangnya perdagangan yang dilakukan secara online, tentunya akan  mengakibatkan  timbulnya  akibat-akibat  hukum,  salah      satunya        terkait pelanggaran    terhadap    asas    iktikad    baik  yang  dilakukan    oleh    para    pihak    yang bersepakat.  Konsekuensi    dari    adanya    iktikad  yang    tidak    baik    dalam    perjanjian jual    beli    online,    yaitu    dapat  berakibat  dituntutnya    pihak    yang    beriktikad    tidak baik    tersebut  tidak  hanya  secara  perdata,  namun  dapat  juga  di  bawah  ke  ranah  hukum pidana, dikaitkan dengan kasus penipuan 30 .
Penyelenggara agen elektronik wajib memperhatikan prinsip yang terdapat dalam Pasal 39  ayat (1)  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun 2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan
28 Reggiannie Christy Natalia, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online Di Media Sosial,” Law Review XVIII, no. 3 (2019): 72–89, https://doi.org/10.19166/lr.v18i3.1407, h. 79.
29 Dhaniar  Eka  Budiastanti,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Penipuan  Melalui Internet,” Jurnal Cakrawala Hukum 8, no. 1 (2017): 22–32, https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1727, h. 25.
30 I Gede Krisna Wahyu Wijaya and Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian  Jual  Beli  Online,”  Kertha  Semaya:  Journal  Ilmu  Hukum  6,  no.  8  (2018):  1–15, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212, h. 9.
Transaksi Elektronik (PP PSTE) diatur bahwa:
a) kehati-hatian;
b) pengamanan dan terintegrasinya sistem teknologi informasi;
c) pengendalian pengamanan atas aktivitas transaksi elektronik;
d) efektivitas dan efisiensi biaya;
e) tanggung Jawab Penyelenggara Transaksi Elektronik; dan
f) perlindungan  konsumen  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang  - undangan.
Pelaksanannya para pelaku atau penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban seperti yang tertulis dalam Pasal 15 UU ITE diatur bahwa:
1) “Setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  harus  menyelenggarakan  Sistem Elektronik  secara  andal  dan  aman  serta  bertanggung  jawab  terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya;
2) Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  bertanggung  jawab  terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya;
3) Ketentuan  sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  (2)  tidak  berlaku  dalam  hal dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.”
Bagi  para  pengguna  yang  memanfaatkan  situs  forum  atau  web  untuk  melakukan penipuan dengan cara memberikan informasi palsu dan melakukan serangkaian kebohongan untuk  membeli  suatu  produk  yang      ditawarkan,  dalam  hal  ini  berarti  telah  melakukan tindak pidana penipuan dan melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang diatur sebagai berikut:
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”
Dalam Pasal  45 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 71
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik diatur bahwa:
1) “Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak;
2) Penyelenggaraan  Transaksi  Elektronik  yang  dilakukan  para  pihak  wajib memperhatikan:
a) iktikad baik;
b) prinsip kehati-hatian;
c) transparansi;
d) akuntabilitas; dan
e) kewajaran.”
Menurut  analisis  penulis,  untuk    mengantisipasi,  mengoptimalkan  atau  menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli  online, utamanya masalah penipuan maka pelaku usaha maupun konsumen wajib mematuhi aturan UU ITE khususnya  yang  terdapat  dalam  Pasal  45  ayat  (2)  PP  No  71  Tahun  2019,    terutama  wajib memperhatikan  iktikad  baik  dalam  transaksi  jual  beli  online  dan  prinsip  kehati-hatian, sehingga perjanjian jual beli online tidak rawan terjadinya penipuan. Masalah iktikad baik ini sangat wajib diperhatikan oleh para pihak dalam jual  beli  online karena apabila  salah satu pihak  tidak  mempunyai  iktikad  baik  maka  memunculkan  akibat  hukum,  yaitu  rawan terjadinya wanprestasi maupun penipuan.
Pendapat penulis di atas, dikuatkan pula dalam Pasal 17 UU ITE diatur bahwa:
1) “Penyelenggaraan  Transaksi  Elektronik  dapat  dilakukan  dalam  lingkup publik ataupun privat.
2) Para  pihak  yang  melakukan  Transaksi  Elektronik  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  wajib  beriktikad  baik  dalam  melakukan  interaksi  dan/atau pertukaran  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  selama transaksi berlangsung.
3) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  penyelenggaraan  Transaksi  Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
Transaksi Elektronik diatur dalam    UU ITE mulai dari Pasal 17 - 22. Penipuan transaksi elektronik  tidak  dimuat  secara  eksplisit  dalam  UU  ITE  ini.  Akan  tetapi,  pelaku  dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) yang diatur bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam Transaksi Elektronik”, “diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).”  Alat  bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang- undang ini adalah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan dan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 31 .
Di mana unsur-unsur suatu perbuatan penipuan ditegaskan di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang diatur bahwa:
“Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong      dan menyesatkan      yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”
Menurut  analisis  penulis,  unsur  objektif  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  yaitu  perbuatan menyebarkan;  dan  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam  transaksi  elektronik. Sedangkan  unsur  subjektif  Pasal  28  (1)  UU  ITE    yaitu  dengan  sengaja;  dan  tanpa  hak (melawan hukum).
Sedangkan mengenai Pasal 28 ayat (1) UU ITE di atas, ketentuan pidananya dapat dilihat dalam Pasal 45A ayat (1) diatur bahwa:
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Menurut  analisis  penulis,  walaupun  masalah  perjanjian  jual  beli  melalui    transaksi elektronik  telah  memiliki  kepastian  hukum,  sebagaimana  diketahui  pengaturan  tentang transaksi  elektronik    yang  diatur  dalam  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi Elektronik sebagai dasar utama pengaturan jual  beli online  dan  PP  Nomor  71  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi Elektronik, Akan tetapi, meskipun dengan adanya pengaturan hukum tersebut tetapi fakta di masyarakat  masih  ditemukan  rawan  terjadinya  penipuan  dalam  jual  beli  online.  Karena penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli online, yaitu utamanya persoalan penipuan dalam jual beli
31 Jevlin Solim et al., “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di Indonesia,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 14, no. 1 (2019): 96–109, https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1157, h. 101.
online  yang  masih  rawan  terjadinya  penipuan.  Hal  ini  diungkapkan  penulis  berdasarkan masalah-masalah hukum dalam jual beli online yang masih sangat rawan terjadinya penipuan.
Contoh    kasus pertama, kasus penipuan perjanjian jual beli online adalah kasus yang terjadi  di  Kabupaten  Barru  Provinsi  Sulawesi  Selatan  pada  tahun  2020,  di  mana  dalam kronologis kasusnya korban F dan pelaku NBH telah melakukan kesepakatan lewat media online untuk transaksi jual beli masker sensi yang telah diunggah pelaku lewat aplikasi media sosial facebook, kemudian pelaku dan  korban mulai saling tawar menawar melalui  aplikasi messenger, korban dan pelaku sepakat mengenai harga Rp. 170.000/box dengan    memesan masker  sebanyak  15 box  dengan  harga  Rp.  2.550.000,  kemudian  korban  chatting  lagi  lewat whatsApp  dan  pelaku  mengirim  nomor  rekening  ke  korban.  Akan  tetapi,  setelah  korban mengirimkan  uang  terhadap  si  pelaku  dengan  lunas  sesuai  dengan  harga  barang  yang dipesan,    pada saat uang sampai di tangan pelaku, pelaku pun membuat paket berupa satu kotak  berisi  buku  tulis  dan  handuk  bayi  bekas,  dengan  tampilan  rapi  kemudian  pelaku menarik  uang  transfer    Rp.  2.550.000  lalu  menuju  ke  tempat  pengiriman  barang  di  Kota Parepare  bersama  istrinya,  tidak  berselang  beberapa  menit  kemudian  pelaku  memblokir nomor whatsApp dan akun facebook korban, dalam kasus ini korban mengalami kerugian dan melaporkan  kejadian  ini  ke  Polres  Kabupaten  Barru  dan  dalam  kasus  ini  pihak  kepolisian telah berhasil mengungkap kasus penipuan perjanjian jual beli  online  dengan barang bukti yang diamankan satu buah handphone merek Oppo warna gold, satu kartu handphone,    dos dengan tampilan rapi, buku, serta selimut bayi bekas dan uang Rp. 450.000,- berdasarkan alat bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta hukum pelaku dijerat dugaan    terpenuhi unsur penipuan Pasal  45A  ayat  (1)  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  dengan ancaman  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan akan dikenakan Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan dengan hukuman penjara 4 (empat)    tahun. 32
Menurut  analisis  penulis,  berdasarkan  kasus  tersebut  di  atas,  membuktikan  bahwa dalam perjanjian jual beli online masih rawan terjadinya penipuan, sebagaimana pada kasus di  atas,  ditemukan  di  Kabupaten  Barru  Provinsi  Sulawesi  Selatan  pada  tahun  2020. Berdasarkan kronologis kasusnya korban F dan pelaku NBH telah melakukan kesepakatan lewat media sosial online untuk transaksi jual beli masker sensi telah diunggah pelaku lewat aplikasi  media  sosial  facebook,  korban  pun  memesan  masker  tersebut.  Setelah  korban mengirimkan uang terhadap si pelaku dengan lunas, namun setelah uang sampai di tangan pelaku, pelaku pun membuat paket berupa satu kotak berisi buku tulis dan handuk bayi bekas, dengan tampilan rapi kemudian pelaku menarik uang transfer Rp. 2.550.000 lalu menuju ke tempat pengiriman barang di Kota Parepare bersama istrinya, tidak berselang beberapa menit kemudian  pelaku  memblokir  nomor  whatsApp  dan  akun  facebook  korban,  dalam  kasus  ini korban  mengalami  kerugian  dan  melaporkan  kejadian  ini  ke  Polres  Kabupaten  Barru  dan dalam kasus ini pihak kepolisian telah berhasil mengungkap kasus penipuan perjanjian jual beli online dengan barang bukti yang diamankan satu buah handphone merek Oppo warna gold, kartu handphone satu, dos dengan tampilan rapi, buku, serta selimut bayi bekas dan uang Rp. 450.000,-  berdasarkan  alat  bukti,  saksi-saksi  dan  fakta-fakta  hukum  pelaku  dijerat  dugaan terpenuhi  unsur  penipuan  Pasal  45A  ayat  (1)  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan akan dikenakan Pasal 378
32 NewsMetropol, “Polres Barru Ungkap Kasus Penipuan Transaksi Jual Beli Online.”
KUHPidana tentang penipuan dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun.
Menurut analisis penulis, berdasarkan kasus di Kabupaten Barru yaitu kasus penipuan jual beli online    lewat chatting media sosial facebook dan whatsApp    yaitu jual beli online yang bukan salah satu perusahaan e-commerce, sehingga risiko terjadinya rawan penipuan sangat besar,  masalah  hukum  yang  terjadi  dalam  kasus  di  Kabupaten  Barru  yaitu  penjual  dan pembeli melakukan transaksi jual beli lewat online pelaku dan korban pun sepakat mengenai barang  dan  harga,  Akan  tetapi,  pada  saat  penjual  mengarahkan  pembeli  untuk  mengirim uangnya pada saat uang sudah sampai di tangan pelaku kemudian pelaku mengirim barang tidak sesuai dengan yang disepakati, sehingga pembeli tidak memakainya, dalam kasus ini Polres  Kabupaten  Barru  berdasarkan  alat  bukti,  saksi-saksi  dan  fakta-fakta  hukum  pelaku dijerat  dikenakan  dugaan  unsur  penipuan    Pasal  45A  ayat  (1)  Undang-Undang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  dengan  ancaman  pidana  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan akan dikenakan Pasal 378 KUHPidana tentang penipuan dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun.
Contoh Kasus kedua, sekira-kiranya pada bulan Februari 2016 ditemukan di Kabupaten Sidrap  Provinsi  Sulawesi  Selatan  pada  tahun  2016,  Sub  Direktorat  Cyber  Crime  Dit  Reserse Kriminal  Khusus  Polda  Metro  Jaya  meringkus  kelompok  penipuan  online    dengan menggunakan akun palsu yang ada di beberapa toko online ternama di Indonesia, Kelompok tersebut  membuat  akun  palsu  di  toko  online,  di  antaranya  olx.co.id,  kaskus.co.id, bukalapak.com, tokopedia.com dan lain-lain, menurut keterangan Direktur Reskrimsus Polda Metro  Jaya  Komisaris  Besar  dalam  keterangan  pers  di  Mapolda  Metro  Jaya  di  mana  ada sekelompok penipu yang berkedok menawarkan sepeda motor, jam tangan, batu akik, mobil dan  telepon  genggam  melalui  berbagai  akun  palsu  di  toko  online  akhirnya  dibekuk  polisi. Modusnya adalah setelah korban mentransfer uang, kelompok tersebut langsung mengambil uang dan barang yang dipesan oleh korban tidak dikirimkan, karena pada dasarnya barang tersebut tidak pernah ada, Lima orang diringkus, yakni H (34), AS (23), Z (49), R (33), dan B (32), kelimanya ditangkap di kawasan Sidrap Sulawesi Selatan. Selain tersangka polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti kejahatan di antaranya 14 buah telepon genggam, 32 rekening berbagai bank, satu unit laptop, satu mobil Honda CRV, satu mobil Honda Freed, dan sebuah sepeda motor Yamaha, di mana total kerugian korban mencapai Rp. 10,1 Miliar, dalam kasus ini berdasarkan alat bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta hukum, atas perbuatannya, para  pelaku  dijerat  dugaan  terpenuhi  unsur  penipuan  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  Juncto  Pasal  378  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan, dan dijerat UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman kurungan di atas 15 (lima belas) tahun penjara. Penggunaan pasal  berlapis  ditujukan  untuk  menimbulkan  efek  jera.  Karena  selain  kerugian  materiel korban,  kerugian  immateriel  berupa  nama  baik  perusahaan  menjadi  tercemar  sehingga kepercayaan pelanggan berkurang. 33
Menurut  analisis  penulis,  bahwa  berdasarkan  kasus  Kabupaten  Sidrap  Provinsi Sulawesi Selatan yaitu kasus penipuan jual beli lewat toko online, dengan menggunakan akun palsu  yang  ada  di  beberapa  toko  online  ternama  di  Indonesia,  di  antaranya  olx.co.id, kaskus.co.id, bukalapak.com, tokopedia.com dan lain-lain, Kelompok tersebut membuat akun palsu  mengatasnamakan  toko  online  ternama  di Indonesia,  yaitu  situs  jual  beli  online  yang bukan  salah  satu  perusahaan  e-commerce  terkemuka  di  Indonesia    karena  akun  palsu
33 Setyowati, Putra, and Saputro, “Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana E-Commerce.” h. 220.
walaupun menggunakan toko online ternama di Indonesia tetapi akun palsu yang tentunya tidak  memiliki  sistem  yang  terstruktur  rapi  untuk  mencegah  terjadinya  rawan  penipuan sehingga cenderung tidak terlalu aman terhadap penipuan. sehingga risiko terjadinya rawan penipuan  sangat  besar,  perusahaan  terkemuka  perdagangan  online  (e-commerce)  atau marketplace besar di Indonesia dengan akun palsu ini mengakibatkan berkurang kepercayaan masyarakat akibat akun palsu tersebut padahal marketplace terkemuka pada dasar tidak rawan penipuan  karena  memiliki  sistem  yang  terstruktur  dengan  rapi  untuk  mencegah  adanya unsur penipuan dalam jual beli online tersebut, dalam kasus ini berdasarkan alat bukti, saksi- saksi dan fakta-fakta hukum, atas perbuatannya    para pelaku dijerat dugaan terpenuhi unsur penipuan  Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  Juncto  Pasal  378  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  tentang Penipuan, dan dijerat UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman kurungan di  atas  15  (lima  belas)  tahun  penjara.  Penggunaan  pasal  berlapis  ditujukan  untuk menimbulkan efek jera. Karena selain kerugian materiel korban, kerugian immateriel berupa nama baik perusahaan menjadi tercemar sehingga kepercayaan pelanggan berkurang.
Kasus penipuan yang kerap terjadi akhir-akhir ini seakan membuat resah masyarakat. Bagaimana  tidak,  berbagai  cara  dilakukan  dalam  aksi  penipuan  dan  salah  satunya  adalah penipuan jual beli online yang kini marak dan rawan terjadi di dunia internet. Para pelaku penipuan pun tampaknya sudah tidak takut lagi dengan hukuman atau pidana yang dapat menjerat  mereka  apabila  mereka  terbukti  melakukan  kejahatan  penipuan  tersebut.  Bahkan penipuan jual beli online semakin marak terjadi dengan cara-cara yang lebih canggih sehingga terkesan tidak meninggalkan bukti 34 .
Menurut  analisis  penulis,  masalah-masalah  hukum  yang  sering  terjadinya  dalam perjanjian jual beli online lewat transaksi elektronik, yaitu masih rawan terjadinya penipuan, karena dalam perjanjian jual  beli online tidak dilakukan pertemuan secara langsung dalam transaksinya. Akan tetapi, dilakukan lewat media elektronik, masalah yang sering muncul, yaitu pembeli sudah membayar harganya tetapi penjual tidak mengirim barang sampai waktu yang  lama  bahkan  tidak  sampai,  karena  barang  tersebut  memang  tidak  pernah  ada sebelumnya, barang yang sampai ke pembeli rusak atau tidak sebagaimana mestinya sehingga pembeli tidak memakainya. Berdasarkan masalah hukum tersebut di atas, tentunya dengan adanya  kerugian  yang  dialami  oleh  pembeli  maka  akan  memberikan  konsekuensi  hukum berupa tanggung jawab kepada penjual atas kerugian pembeli tersebut, baik tanggung jawab pidana (pidana penjara) maupun tanggung jawab denda sesuai dengan pengaturan UU ITE masalah akibat penipuan online.
Proses  pelaksanaan  transaksi  jual  beli  lewat  online  (e-commerce)  ini  dilakukan  dalam beberapa tahap, sebagai berikut: 35
1) penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet;
2) penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi;
3) pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung;
34 Wahyu  Adi  Susanto,  Heni  Hendrawati,  and  Basri,  “Tinjauan  Kriminologi  Terhadap  Tindak  Pidana Penipuan Jual Beli Online,” Varia Justicia 13, no. 1 (2017): 38–46, https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i1.1864, h. 41-42.
35 Sri Anggraini Kusuma Dewi, “Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E-Com),” Jurnal
Ilmiah Teknologi Dan Informasi Asia 9, no. 2 (2015): 1–5,
https://jurnal.stmikasia.ac.id/index.php/jitika/article/view/102, h. 3.
4) pengiriman,  merupakan  suatu  proses  yang  dilakukan  setelah  pembayaran  atas barang    yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut.

## D. P E N U T U P
Dari  uraian hasil  dan  pembahasan di  atas, akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia, yaitu menimbulkan tanggung jawab atas kerugian konsumen dalam transaksi atas kerugian konsumen mewajibkan orang yang karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian  tersebut.  Akibat  penipuan jual  beli  online  bukan  hanya  menimbulkan  akibat  hukum  tetapi  ke  ranah  hukum  perdata maupun pidana. Maka rekomendasi penulis bisnis jual beli online bisa berjalan dengan baik apabila si pelaku usaha dan konsumen benar-benar jujur dalam bertransaksi jual beli online dan wajib memperhatikan, iktikad baik, prinsip kehati-hatian; transparansi; akuntabilitas; dan kewajaran dalam melakukan transaksi jual beli online tersebut, selain itu dalam melakukan transaksi jual beli online, untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang yang dilakukan oleh pembeli harus memiliki prinsip kehatian-hatian untuk  mengantisipasi,  mengoptimalkan  atau  menekan  terjadinya  unsur  penipuan.  Khusus untuk masyarakat harus memiliki prinsip kehati-hatian untuk melihat dengan cermat apakah melakukan perjanjian jual online lewat sebuah perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia baik  Tokopedia,  Lazada,  Blibli.com,  Bukalapak,  Zalora,  Shopee,  Berrybenka,  Kaskus  dan Traveloka,  yang  tentunya  perusahaan  terkemuka  perdagangan  online  (e-commerce)  atau marketplace  besar  di  Indonesia  yang    telah  memiliki  sistem  yang  terstruktur  rapi  untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung lebih aman, dibandingkan dengan jual  beli  online  baik  facebook,  messenger,  telegram,  whatsApp,  instagram,  twitter,  forum  yang tentunya risiko sangat besar terjadi rawan penipuan karena situs jual beli online bukan sebuah perusahaan e-commerce    terkemuka di Indonesia    yang tentunya tidak memiliki sistem yang terstruktur rapi untuk mencegah terjadinya rawan penipuan sehingga cenderung tidak terlalu aman terhadap penipuan.

## REFERENSI
Amiruddin,  and  Zainal  Asikin.  Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2018.
Bintoro, Rahadi Wasi. “Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di  Peradilan  Umum.”  Jurnal  Dinamika  Hukum  11,  no.  2  (2011):  258–72. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.185.
Buana,  Andika  Prawira,  Hasnan  Hasbi,  Muhammad  Kamal,  and  Aan  Aswari.  “Implikasi Pelaksanaan  Perjanjian  Jual  Beli  Telepon  Seluler  Ilegal  (Black  Market).”  JCH  (Jurnal Cendekia Hukum) 6, no. 1 (2020): 124–33. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287.
Budiastanti, Dhaniar Eka. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui  Internet.”  Jurnal  Cakrawala  Hukum  8,  no.  1  (2017):  22–32. https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1727.
Dewi, Sri Anggraini Kusuma. “Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Elektronik Commerce (E- Com).”  Jurnal  Ilmiah  Teknologi  Dan  Informasi  Asia  9,  no.  2  (2015):  1–5. https://jurnal.stmikasia.ac.id/index.php/jitika/article/view/102.
Hamdi, Syaibatul, Suhaimi, and Mujibussalim. “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian
Pidana.” Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 4 (2013): 25–31.
http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564.
Irwansyah.  Penelitian Hukum (Pilihan Metode  & Praktik Penulisan Artikel). Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
Maskun. Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2013.
Maskun, Naswar, Ahmad, Hasbi Assidiq, Armelia Safira, and Siti Nurhalima Lubis. Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional. Makassar: Nas Media Pustaka, 2020.
Meliala, Aloina Sembiring. “Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa.” Jurnal Wawasan Yuridika 32, no. 1 (2015): 99– 111. https://doi.org/10.25072/jwy.v32i1.92.
Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
Miru,  Ahmadi,  and  Sakka  Pati.  Hukum  Perjanjian  (Penjelasan  Makna  Pasal-Pasal  Perjanjian Bernama Dalam BW). Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
Muljadi, Kartini, and Gunawan Widjaja. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Mustarin,  Basyirah.  “Tinjauan  Hukum  Nasional  Dan  Hukum  Islam  Terhadap  Konsumen Pengguna  Jasa  Jual  Beli  Online.”  Jurnal  Restorative  Justice  1,  no.  2  (2017):  132–45. https://doi.org/10.35724/jrj.v1i2.1915.
Natalia, Reggiannie Christy. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online Di Media Sosial.” Law Review XVIII, no. 3 (2019): 72–89. https://doi.org/10.19166/lr.v18i3.1407.
Nawi,  Syahruddin.  Penelitian  Hukum  Normatif  Versus  Penelitian  Hukum  Empiris.  Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2018.
NewsMetropol.  “Polres  Barru  Ungkap  Kasus  Penipuan  Transaksi  Jual  Beli  Online.” newsmetropol.com,  2020.  https://newsmetropol.com/polres-barru-ungkap-kasus- penipuan-transaksi-jual-beli-online/#.
Putra, S. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-
Commerce.” Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2014): 287–308.
https://media.neliti.com/media/publications/9164-ID-perlindungan-hukum- terhadap-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-melalui-e-commerc.pdf.
Qamar,  Nurul,  Muhammad  Syarif,  Dachran  S  Busthami,  M  Kamal  Hidjaz,  Aan  Aswari,
Hardianto  Djanggih,  and  Farah  Syah  Rezah.  Metode  Penelitian  Hukum  (Legal  Research Methods). Makassar: Social Political Genius, 2017.
Salim, HS. Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua). Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
Setyowati, Dewi, Candra Pratama Putra, and Ramdhan Dwi Saputro. “Perlindungan Hukum Pada  Tindak  Pidana  E-Commerce.”  Perspektif  Hukum  18,  no.  2  (2019):  215–46. https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.160.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji.  Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Solim, Jevlin, Mazmur Septian Rumapea, Agung Wijaya, Bella Monica Manurung, and Wendy Lionggodinata. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online Di  Indonesia.”  Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan  14,  no.  1  (2019):  96–109. https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1157.
Sukarmi, and Yudhi Tri Permono. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Secara Online.” Jurnal Hukum 35, no. 1 (2019): 77–100. https://doi.org/10.26532/jh.v35i1.11046.
Susanto, Wahyu Adi, Heni Hendrawati, and Basri. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana  Penipuan  Jual  Beli  Online.”  Varia  Justicia  13,  no.  1  (2017):  38–46. https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i1.1864.
Wijaya, I Gede Krisna Wahyu, and Nyoman Satyayudha Dananjaya. “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 8 (2018): 1–15. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212.
Wulandari, Yudha Sri. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce.”  Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum  2,  no.  2  (2018):  199–210. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i2.687.