P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor 8/Pdt.G/2019/Pn MME Tentang Wanprestasi dalamIngkar Janji Menikah
Micael Josviranto 1 , Patrick Sanry Mero Nurak 2 , Garvatius Portasius Mude 3 , Alfonsus Hilarius Ase 4 , Maria Guntilda Plea 5 1,2,3,4,5 Universitas Nusa Nipa, Jln. Kesehatan No.03 Maumere, micaeljosviranto23@gmail.com
Diterima 14 Mei 2020, disetujui 14 Oktober 2021, diterbitkan 22 Oktober 2021 Pengutipan:   Josviranto, M, Nurak, P.S.M, Mude, G.P, Ase, A.H & Plea, M.G.(2021). Analisis Kasus Putusan Pengadilan  Negeri  Maumere  Nomor  8/Pdt.G/2019/Pn  MME  Tentang  Wanprestasi  dalamIngkar Janji Menikah. Gema Wiralodra , 12(2), 320-331

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  Untuk  mengetahui  bagaimana  dasar  pertimbangan  hukum  hakim dalam  memutuskan  Perkara  Ingkar  Janji  Menikahi  sebagai  Wanprestasi  dalam  Putusan  Nomor 8/Pdt.G/2019/PN  Mme,  apakah  janji  menikah  merupakan  suatu  perbuatan  Wanprestasi  atau Perbuatan Melawan Hukum, apakah putusan hakim telah tepat dilihat dari peraturan perundang- undangan  dan  teori-teori  hukum  yang  ada.Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  empiris, maka pendekatan penelitian yang digunakandalampemecahanmasalah dalam penelitian ini adalah pendekatan  Undang-Undangdanpendekatan  kasus  (wawancara).  Pendekatan  Undang-Undang dilakukan  dengan  cara  menelaah  semua  Undang-Undang  dan  regulasi  yang  bersangkut  paut dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Dasar  pertimbangan hakim janji menikah adalah perbuatan Wanprestasi dikarenakan tidak ada kejelasan makna antara perbuatan  Melawan  Hukum  dan  Wanprestasi,  Janji  menikah  dapat  merupakan  suatu  komitmen tetapi telah adanya kesepakatan antara para pihak. Ingkar janji menikah adalah perbuatan melawan hukum.  Akibat  yang  ditimbulkan  adalah,  kerugian  yang  ditimbulkan  dapat  berupa  ,  kerugian Materiil dan kerugian Immateriil, melanggar Undang-Undang dan kebiasaaan setempat.

## Kata Kunci: Analisis, wanprestasi, janji menikah

## ABSTRACT
The purpose of this study is to find out how the basis of the judge's legal consideration in deciding the Case of Breaking the Promise of Marriage as Wanprestasi in Decision No. 8 / Pdt.G / 2019 / PN Mme, whether the promise of marriage is an act of Wanprestasi or Unlawful Acts, whether the judge's  decision  has  been  appropriately  seen  from  the  laws  and  theories  of  existing  law.  This research uses empirical legal methods, then the research approach used in problem solving in this study is the Law approach and the case approach (interview).The approach of the Law is carried out by reviewing all laws and regulations related to the legal issues that are being addressed. The results  showed  the  basis  of  the  judge's  consideration  of  the  promise  of  marriage  is  the  act  of Wanprestasi because there is no clarity of meaning between the act of Unlawful and Wanprestasi, the promise of marriage can be a commitment but there has been an agreement between the parties. The promise of marriage is against the law. The result is, the losses incurred can be, Material losses and Immateriil losses, in violation of local laws and habits.

## Keyword(s): Analysis, wanprestasi, marriage vows

## PENDAHULUAN
Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  KeTuhanan  Yang  Maha  Esa.  Selanjutnya dijelaskan bahwa, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  agamanya  dan kepercayaan  itu.  Setiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Perkawinan ada hukum adat yaitu  suatu  bentuk hidup bersama  yang langgeng antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan diarahkan pada pembentukan keluarga. Pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja sebagai perikatan Perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan keluarga.  Sebelum  melangsungkan  perkawinan,  didahului  dengan  masa  pacaran  dan selanjutnya pria tersebut akan merencanakan meminang gadis pilihannya atau dikenal dalam bahasa  daerah  Sikka  disebut kula  babong ,  yang  diikuti  dengan  suatu  proses atau  tahapan yaitu  masuk  minta/tunangan,  biasa  diikuti  denganpemberian  belis/mas  kawin,  yang diberikan  oleh  pihak laki-laki  kepada  pihak  perempuan.  Proses  tersebut  dilandasi dengan adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  agar  sepakat  untuk  melangsungkan perkawinan  dan  tidak  didasari  atas  keterpaksaan.  Maka  dari  itu  sebelum  melangsungkan perkawinan, pasangan harusbertunangan terlebih dahulu.
Pertunangan adalah suatu proses sebelum dilangsungkan perkawian. Dimana seorang laki-laki dan perempuan saling mengikatkan diri melalui proses secara adat. Dalam proses pertunangan  dikatakan  telah  mengikat  kedua  belah  pihak,  disertai  dengan  adanya penyerahan tanda pengikat. Sebelum proses pertunangan dilangsungkan, telah tercapainya suatu  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  untuk  saling  mengikatkan  (laki-laki  dan perempuan) guna melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perkawinan. Pertunangan dalam  hal  ini  tidak  menimbulkan  akibat  hukum  tetapi  hanya  sebagai  pengikat  bahwa pasangan tersebut akan memasuki ke jenjang  yang lebih serius  yaitu perkawinan. Setelah proses  pertunangan  dilakukan,  selanjutnya  adalah  persiapan  pernikahan  yang  dimulai
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
dengan  acara  adat  dan  kebiasaan  masing-masing  pihak.  Setelah  kedua  belah  pihak melaksanakan proses adat tersebut, kemudian sepakat untuk melangsungkan perkawinan.
Pengertian  perkawinan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 mempunyai 4 (empat) unsur, yakni, Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak  hanya  ada  ikatan  lahir  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  ucapan  sepakat  pada  saat pernikahan  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  kedua  belah  pihak,  tetapi  ikatan  batin  yang diwujudkan  dalam  bentuk  adanya  persetujuan  yang  ikhlas  antara  kedua  calon  mempelai dalam  arti  tidak  ada  unsur  paksaan  dari  pihak  yang  satu  kepada  pihak  yang  lain  juga memegang  peranan  yang  sangat  penting  untuk  memperkuat  ikatan  pernikahan  dalam mewujudkan  keluarga  bahagia  dan  kekal,  Antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita, maksudnya  dalam  suatu  ikatan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  perkawinan  hanya boleh  terjadi  antara  seorang  pria  sebagai  suami  dengan  seorang  wanita  sebagi  isteri, Membentuk  keluarga  bahagia  dan  kekal,  maksudnya  perkawinan  bertujuan  untuk memperoleh  ketenangan,  kesenangan,  kenyamanan,  ketentraman  lahir  dan  batin  untuk selama-lamanya  dalam  kehidupan  berumah  tangga.  Dalam  arti  perkawinan  untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir  hayatnya,  Berdasarkan  KeTuhanan  Yang  Maha  Esa,  maksudnya  perkawinan  harus berdasarkan  pada  ketentuan  agama,  tidak  boleh  perkawinan  dipisahkan  dengan  agama. Dalam  arti  sahnya  suatu  perkawinan  diukur  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  hukum agama.
Janji  menikah  merupakan  kasus  yang  sering  masuk  sebagai  gugatan.  Janji  menikah yaitu janji antara sepasang kekasih untuk saling mengikat dalam suatu ikatan perkawinan. Pada  umumnya,  janji  tersebut  biasanya  terlebih  dahulu  diucapkan  oleh  seorang  laki-laki kepada  kekasihnya.  Berdasarkan  janji  yang  telah  disepakati  bersama,  pasangannya  akan menuruti  semua  keinginan  kekasihnya.  Seiring  berjalannya  waktu,  kemudian  terjadi pembatalan janji secara sepihak. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Sikka, akibat dari ingkar  janji  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  terhadap  kesepakatan  untuk  menikah adalah  kerugian  yang  dirasakan  oleh  pihak  lainnya,  baik  kerugian  materiil  maupun immaterial.  Pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  atas ingkar janji menikahi tersebut.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Dalam kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh prinsip adat, ada nilai-nilai budaya  yang  melekat  sehingga  bila  ada  pihak  yang  tidak  menepati  janji  untuk  menikahi dapat berdampak negatif. Hal ini berkaitan dengan harga diri serta  harkat dan martabat para pihak yang bersangkutan, baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Dalam kasus yang diambil penulis pihak yang menjadi korban dan merasa sangat dirugikan adalah pihak perempuan. Dampak lanjutannya adalah bukan hanya pasangan calon suami-istri, tetapi juga bisa  sampai  ke  hubungan  keluarga  besar.  Jika  janji  menikah  ini  telah  diikuti  oleh  suatu pengumuman, maka dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya kerugian dan bunga  berdasarkan  kerugian-kerugian  yang  dialami  oleh  salah  satu  pihak  atas  barang- barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak lain.
Dalam Pasal 51 KUHPerdata, Pengumuman yang dimaksud yaitu pemberitahuan yang harus  dilakukan,  baik  sendiri,  maupun  dengan  surat-surat  yang  dengan  cukup  kepastian memperlihatkan  kehendak  kedua  calon  suami-istri,  dan  tentang  pemberitahuan  itu  oleh pegawai catatan sipil harus dibuat sebuah akta.Berkaitan dengan perkawinan, dalam pasal 58  KUHPerdata    disebutkan  beberapa  hal  penting  yaitu,  Janji-janji  kawin  tidak menimbulkan  hak  guna  menuntut  di  muka  Hakim  akan  berlangsungnya  perkawinan,  pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya;  segala  persetujuan  untuk  ganti  rugi  dalam  hal  ini  adalah  batal”.  Undang- undang  Hukum  Perdatda  (2017)  Jika  namun  itu  pemberitahuan  kawin  kepada  pegawai catatan  sipil  telah  diikuti  dengan  pengumuman  kawin,  maka  yang  demikian  itu  dapat menimbulkan  alasan  guna  menuntut  penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga,  berdasar  atas kerugian-kerugian  yang  nyata  kiranya  telah  diderita  oleh  pihak  satu  mengenai  barang- barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak bolehdiperhitungkannya soal kehilangan untung, Tuntutan ini berkadaluwarsa setelah lewat waktu selama delapan belas bulan, terhitung mulai pengumuman kawin”.
Dasar  gugatan  perdata  ada  dua  macam,  yaitu  wanprestasi  dan  perbuatan  melawan hukum.  Seperti  yang  ingin  penulis  kaji  dalam  kasus  ini  tentang  tidak  terlaksananya  janji menikah, apakah bisa dikatakan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum? Wanprestasi adalah  tidak  memenuhi  atau  lalai  melaksanakan  kewajiban  sebagaimana  yang  ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Salim, 2008). Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Suatu
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
perbuatan  dikatakan  wanprestasi  apabila  memenuhi  unsur-unsur  sebagai  berikut,  Ada perjanjian oleh para pihak, Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yag sudah  disepakati,  Sudah  dinyatakan  lalai  tapi  tetap  juga  tidak  mau  melaksanakan isiperjanjian.
Dalam  pengertian  di  atas  bahwa  wanprestasi  sangat  berkaitan  dengan  perjanjian, sedangkan  jika  seseorang  menjanjikan  untuk  menikahi  bisa  dikatakan  sebagai  sebuah perikatan  yang  dasarnya  janji  menikah  hanyalah  sebuah  komitmen.  Ketika  janji menikah menimbulkan kerugian, gugatan dapat diajukan sebagai perbuatan melawan hukum. Dilihat dari bunyi pasal 1365 KUH Perdata : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian  kepada  seorang  lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut (Salim, 2008).
Perbuatan  melawan  hukum  merupakan  suatu  perbuatan  yang  melanggar  ketentuan hukum (Undang-Undang) baik hukum tertulis maupun tidak tertulis yakni perbuatan yang bertentangan  dengan  kesusilaan  atau  bertentangan  dengan  kepatutan  yang  berada  di masyarakat.Berdasarkan bunyi pasal diatas, perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi  unsur-unsur  sebagai  berikut,  Adanya  suatu  perbuatan,  Perbuatan  tersebut melawan hukum, Adanya kesalahan pihak pelaku, Adanya kerugian bagi korban, Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada  dalam  masyarakat),  maka  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2005)

## Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  hukum  empiris,  maka  pendekatan  penelitian  yang digunakan  dalam  pemecahan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Undang- Undang dan pendekatan kasus (wawancara). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang  sedang  ditangani.  Pendekatan  Undang-Undang  ini  akan  membuka  kesempatan  bagi
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan  Undang-Undang  lainnya  atau  antara  Undang-Undang  dengan  Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang sedang dihadapi oleh peneliti (Ibrahim, 2005)

## Teknik Pengumpulan Data
Observasi  di  lokasi  penelitian  terhadap  peristiwa  hukum  yang  menjadi  objek kajian.Dengan  cara  mencari  referensi  untuk  mendukung  data  yang  diperoleh  penulis terhadap  Undang-Undang,  peraturan-peraturan  dan  bahan-bahan  hukum  yang  erat hubunganya dengan penelitian meliputi hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Putusan Pengadilan Negeri MaumereNomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme.
4. Bahan-bahan  hukum  sekunder,  yaitu  karya  Ilmiah  para  sarjana,  hasil-hasil  penelitian, buku-buku, majalah, surat kabar dan internet.
Dilaksanakan dengan cara komunikasi yaitu antara penulis (pewawancara) dengan sumber  data  (responden)  berupa  mengajukan  pertanyaan  secara  langsung  atau  lisan  guna memperoleh  data  yang  diperlukan.Adapun  pengelolahan  data  yang  diperoleh  melalui wawancara  langsung  dengan,  Hakim  Anggota  Perkara  Nomor  8/Pdt.G/2019/PN  Mme, Kuasa Hukum yang menangani perkara tersebut.

## Analisis Data
Analisis data dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari  hasil  wawancara,  dengan  cara  melakukan  sintesa  dengan  fakta  hukum  perdata  yang dianut  di  Indonesia  dengan  menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif  yakni  membuat kesimpulan dengan membandingkan dasar hukum yang ada dengan hasil putusan.Penelitian empiris yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum  yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna  aturan  yang  dijadikan  rujukan  dalam  menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang menjadi objek kajian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Mengabulkan  Gugatan  Perkara  Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme Sebagai Wanprestasi
Hubungan  percintaan  selalu  identik  dengan  ungkapan  janji  manis  yang  kerap dilontarkan  oleh  pasangan,  salah  satunya  ungkapan  janji  untuk  menikahi.  Hal  ini  dapat membuat  seseorang  berpegang  teguh  dan  menunggu  janji  tersebut  untuk  terpenuhi.  Janji menikahi menjadi faktor terjadinya seks pra nikah yang dilandasi oleh janji untuk menikahi, pada  umumnya  merugikan  pihak  perempuan  apabila  pihak  laki-laki  ingkar  janji,  dan akhirnya masalah ini sampai ke ranah hukum.
Dalam KUHPerdata diatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan proses yang harus  dilakukan  sebelum  perkawinan.  Untuk  janji  kawin,  diatur  dalam  pasal  58 KUHPerdata, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang janji menikah. Janji menikah yang dimaksud yaitu bukan tentang perjanjian perkawinan sebagaimana yang termuat dalam pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Janji menikah yag dimaksud yaitu janji seseorang kepada pasangan untuk menikahi.  Seperti  di  Kabupaten  Sikka  yang  disebut  dengan kula  babong, yaitu  proses pacaran  atau  yang  selanjutnya  pria  tersebut  merencanakan  meminang  wanita  pilihannya, yang  dikenal  dengan  pertunangan.  Mengenai  pertunangan  atau  ikatan  janji  kawin  tidak diatur  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974.  Dapat  dikatakan  bahwa  hukum perkawinan  yang  berlaku  saat  ini  tidak  mengatur  mengenai  janji  kawin/janji  menikah, perbuatan ingkar janji kawin maupun sanksinya.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  hanya  mengatur  mengenai  syarat-syarat perkawinan  didalam  Pasal  6  ayat  1  Undang-Undang  Perkawinan.  Salah  satunya  yaitu kesepakatan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan.Berdasarkan penjelasan diatas,  penulis  mengaitkan  dengan  Putusan  Nomor  8/Pdt.G/2019/PN  Mme  sebagai Wanprestasi dalam ingkar janji menikah.
Identitas para pihak
Penggugat :
AA, bertempat tinggal di Jalan Teka Iku, Maumere.
Tergugat :
SY, bertempat tinggal di Lagokagur, Lela.
Posisi Kasus :
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
Penggugat  dan  tergugat  menjalin  hubungan  asmara  sejak  tahun  2010  setelah  istri tergugat meninggal dunia pada tahun 2006. Penggugat dan tergugat sudah tinggal bersama layaknya suami istri, dan tergugat berjanji akan menikahi penggugat. Pada tanggal 28 April 2018  penggugat  mengutus  4  orang  utusan  ke  rumah  tergugat  meminta  tatap  muka  antara keluarga  kedua  belah  pihak  pada  tanggal  10  Mei  2018  di  rumah  orang  tua  penggugat dialihkan  ke  rumah  tergugat,  akan  tetapi  Penggugat  keberatan  dan  memita  tatap  muka keluarga sesuai kesepakatan, karena penggugat sudah mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk acara yang dimaksud. Akan tetapi pada tanggal 10 Mei 2018 tergugat dan keluarga  tidak  juga  datang,  sehingga  pukul  17.00  Wita,  keluarga  penggugat  mengambil keputusan untuk penggugat ke rumah tergugat dengan membawa barang-barang adat yang sudah disiapkan penggugat sesuai kebiasaaan dan adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Sikka. Pihak keluarga mendapat telpon agar datang ke rumah tergugat di Lela pada tanggal 13 Mei 2018. Pada tanggal 13 Mei 2018 keluarga penggugat datang ke rumah tergugat dan sesampai disana tergugat menyatakan tidak bersedia bertanggung jawab karena sudah tidak ada  kecocokan  dengan  penggugat  dan  meminta  keluarga  penggugat  membawa  pulang penggugat dan barang-barang adat  yang  dibawa keluarga penggugat pada tanggal 10 Mei 2018. Tergugat merasa bahwa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi karena antara penggugat dan tergugat tidak ada hubungan asmara lagi sejak bulan Maret 2016. Karena merasa tidak terima dengan perlakuan tergugat, penggugat membawa masalah ini ke ranah hukum. Akibat perbuatan tergugat yang ingkar janji, sangat merugikan pihak penggugat secara psikis dan sosial, dinyatakan tergugat ingkar janji atau wanprestasi. Sehingga penggugat mengalami kerugian  dan  menuntut  tergugat  untuk  membayar  ganti  rugi  secara  Materil  sebesar Rp.13.950.000  (tiga  belas  juta  sembilan  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah)  dan  kerugian Immateril  sebesar  Rp.150.000.000  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah),  karena  penggugat berasal  dari  keluarga  baik-baik,  anak  seorang  Anggota  Polri  sedangkan  tergugat  adalah seorang guru Pegawai Negeri Sipil/Kepala Sekolah, dan penggugat merasa tututan ganti rugi secara immaterial adalah wajar dan sudah sepantasnya.
MENGADILI :
DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Tergugat;
DALAM POKOK PERKARA :
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. ;
2. Menyatakan hukum kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk melangsungkan pernikahan pada bulan Juli tahun 2018 sebagaimana telah disampaikan kepada keluarga Penggugat tanggal 16 Maret 2018 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan  hukum  Tergugat   telah  Wanprestasi/Ingkar  Janji  karena  tidak melangsungkan  pernikahannya  dengan  Penggugat  pada  bulan  Juli  tahun  2018 sebagaimana telah disepakati.
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi:Materil: Rp.13.950.000.00; (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);Immateriil: Rp.50.000.000.00,- ( lima puluh juta rupiah); kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
6. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini sebesar Rp.1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
Berdasarkan pertimbangan hakim, gugatan ingkar janji nikah yang didasarkan pada perbuatan  tergugat  yang  tidak  memenuhi  janjinya  untuk  menikahi  penggugat.  Sehingga perbuatan tergugat dikategorikan sebagai Wanprestasi.

## Ingkar Janji Menikahi Merupakan Suatu Bentuk Dari Wanprestasi atau

## Perbuatan Melawan Hukum
Janji  kawin  berbeda  dengan  perjanjian  perkawinan.  Istilah  janji  kawin  lebih  tepat untuk  hal  sebagaiamana  diatur  didalam  pasal  58  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, sedangkan  perjanjian  perkawinan  untuk  menurut  pasal  119,  139  KUHPerdata  dan  dalam pasal 29 Undang-Undang  No.1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan. Dalam Undang-Undang No.  1Tahun  1974,  tentang  perkawinan  tidak  diatur  secara  tegas  mengenai  janji  kawin. Pengaturan  janji  kawin  dalam  KUHPerdata,  dilihat  dalam  pasal  58  KUHPerdata,  yag berbunyi:  Janji-janji  kawin  tidak  menimbulkan  hak  guna  menuntut  dimuka  Hakim  akan berlangsungnya  perkawinan,  pun  tidak  guna  menuntut  pengantian  biaya,  rugi  dan  bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.
Jika  pemberitahun  kawin  kepada  Pegawai  Catatan  Sipil  telah  diikuti  dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan untuk menuntut penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  berdasarkan  atas  kerugian-kerugian  yang  nata kiranya
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
telah diderita oleh pihak lain, dengan pengertian tidak boleh diperhitungkan soal kehilangan untung.Tuntutan tersebut berkadaluwarsa setelah lewat waktu selama delapan belas bulan, terhitung mulai pengumuman  kawin.Janji untuk menikahi merupakan tanda sepakat antara seorang pria dengan seorang wanita untuk bersedia menikahi satu sama lain. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa janji untuk menikahi ini berasal dari kesepakatan yang melahirkan perikatan.
Ingkar janji menikah pengertiannya berbeda dengan wanprestasi yang adalah tidak memenuhi  sesuatu  kewajiban  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  oleh  perikatan. Wanprestasi berkaitan dengan  perikatan, perikatan bersumber dari kontrak atau perjanjian dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Wanprestasi  atau  cidera  janji adalah  suatu kondisi dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang dapat timbul dari peraturan perundang-undangan kontrak itu sendiri, atau berdasar sifat perjanjian, kepatutan, kebiasaan, dan Undang-Undang.
Dalam Bab III KUHPerdata, Unsur-unsur wanprestasi yang dimaksud yaitu :
1) Tidak melaksanakan  prestasi sama sekali
2) Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat)
3) Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan
4) Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Untuk menentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan wanprestasi yaitu, Dalam  pengertian  diatas  bahwa  wanprestasi  yang  dimaksud  sangat  berkaitan  dengan perjanjian,  sedangkan  jika  seseorang  menjanjikan  untuk  menikahi  tidak  dapat  dikatakan sebagai  sebuah  perikatan  karena  janji  menikah  itu  hanya  sebuah  komitmen,  Perbuatan melawan  hukum  mencakup  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  dan ketentuan-ketentuan  hukum  yang  tidak  tertulis.  Ketentuan  perundang-undangan  dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.
Perbuatan  melawan  hukum  dalam  bahasa  Belanda    disebut  dengan onrechmatige daad dan dalam bahasa Inggris disebut tort. Khususnya kata tort berkembang sedemikian rupa  sehinggaberarti  kesalahan  perdata  yang  berasal  dari  wanprestasi  dalam  perjanjian kontrak.  Jadi  serupa  dengan  pengertian  perbuatan melawan  hukum  disebut onrechmatige daad dalam system hukum Belanda atau negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Sehingga
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969
pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu system hukum  yang kemudian dikenal dengan perbuatan  melawan  hukum  ini  adalah  untuk  dapat  mencapai  seperti  apa  yang  dikatakan dalam  bahasa  latin,  yaitu juris  praecepta  sunt  luxec,  honestevivere,  alterum  non  laedere, suum  cique  tribuere (semboyan  hukum  adalah  hidup  secara  jujur, tidak  merugikan  orang lain dan memberikan orang lain haknya) (Sugali, 2000).
Perbuatan  melawan  hukum  diatur  dalam  pasal  1365  KUHPerdata  yang berbunyi“Tiap  perbuatan  melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian  kepada  seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Josviranto (2021) Ketidakjelasan makna perbuatan melawan hukum dan wanprestasi berimbas dalam praktik peradilan. Batas-batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum masih membingungkan dan tidak jelas penerapannya dalam gugatan perdata di pengadilan. Josviranto (2019) Batas antara keduanya menjadi tidak jelas ketika diapilkasikan kedalam suatu kasus dan tidak sedikit para pengacara dan hakim telah salah  dalam  mengklasifikasikan  suatu  kasus  yang  sebenarnya  masuk  dalam  lingkup perbuatan melawan hukum tetapi mereka klasifikasikan masuk kedalam lingkup wanprestasi begitu  pula  sebaliknya.  Bahkan  ada  yang  diterapkan  keduanya  padahal  semuanya  jelas berbeda.
Dilihat  sepintas  memang  wanprestasi  juga  termasuk  perbuatan  melawan  hukum karena  bagaimanapun  juga  telah  memenuhi  unsur-unsur  dari  perbuatan  melawan  hukum, namun  apabila  dilihat  dari  sumber  perikatan  dan  akibatnya  akan  tampak  berbeda. Wanprestasi  bersumber  dari  perjanjian  sedangkan  perbuatan  melawan  hukum  bersumber dari Undang-Undang. Yahman (2011) Dalam perkara ini, meskipun gugatan penggugat atas dasar  wanprestasi  tetapi  seharusnya  pengadilan  berpandangan  gugatan  penggugat  adalah perbuatan  melawan  hukum.  Perbuatan  tergugat  melakukan  pemutusan  sepihak  dan  tidak menepati  janji  untuk  menikahi.  Perbuatan  tergugat  telah  memenuhi  unsur  perbuatan melawan  hukum  yakni  adanya  perbuatan,  perbuatan  tersebut  melawan  hukum,  adanya kesalahan, serta menimbulkan kerugian bagi penggugat. Perbuatan tergugat telah memenuhi unsur-unsur  perbuatan  melawan  hukum  yaitu  meliputi  perbuatan  melanggar  Undang- Undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau perbuatan bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
P-ISSN 1693-7945, E-ISSN : 2622-1969

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  hasil  pembahasan  sebelumnya,  maka  penulis  menarik kesimpulan, bahwa :
a. Dasar  pertimbangan  hakim  janji  menikah  adalah  perbuatan  Wanprestasi  dikarenakan tidak  ada  kejelasan  makna  antara  perbuatan  Melawan  Hukum  dan  Wanprestasi. Ketidakjelasan makna perbuatan melawan hukum dan wanprestai berimbas dalam praktik peradilan.  Batas-batas  antara  wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum  masih membingungkan dan tidak jelas penerapannya dalam gugatan perdata di pengadilan.
b. Janji menikah dapat merupakan suatu komitmen tetapi telah adanya kesepakatan antara para  pihak,  maka  tidak  dapat  dibatalkan  sepihak  karena  dapat  berakibat  timbulnya Perbuatan Melawan Hukum dengan semboyan juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cique tribuere (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak  merugikan  orang  lain  dan  memberikan  orang  lain  haknya).Ingkar  janji  menikah adalah  perbuatan  melawan  hukum.  Akibat  yang  ditimbulkan  adalah,  kerugian  yang ditimbulkan  dapat  berupa  ,  kerugian  Materiil  dan  kerugian  Immateriil,  melanggar Undang-Undang dan kebiasaaan setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Ibrahim. (2005). Teori & Metodologi penelitian Hukum Normatif . Bandung:  Bayumedia.
Josviranto,  M.  (2019).  Peran  pemerintah  daerah  dalam  memberikan  perlindungan  hukum terhadap wisatawan di kabupaten sikka. Jurnal Akrab Juara , 4 (3), 93-100.
Josviranto,  M.  2021.  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Netralitas  Pegawai  Negeri  Sipil  dalam Pemilihan  Kepala  Daerah  Menurut  Undang-Undang  No.  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur  Sipil  Negara. Jurnal  Ilmiah  Wahana  Pendidikan , 7 (2),  302-307. https://doi.org/10.5281/zenodo.4696312
Munir, F.I (2005). Perbandingan Hukum Perdata . Bandung: Citra Aditya Bakti Salim, H.S. (2008). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta Sugali. (2000). Hukum Orang Dan Keluarga . Surabaya: Airlangga University Press
Wirjono  Prodjodikoro,  W.  (2000). Perbuatan  Melanggar  Hukum .  Bandung:  Penerbit Mandar Maju
Yahman.  2011. Karatistik  Wanprestasi  &  Tindak  Pidana  Penipuan  yang  Lahir  Dari Hubungan Kontraktual , Jakarta:  PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta