## AL-QUR’AN DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA: PEREBUTAN MAKNA ATAS LAFAZ AULIYA’ DAN ULAMA’
Mokhamad Choirul Hudha Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: hudha.mchoyrul@gmail.com
Abstract
Politics is a phenomenon that is closely related to the human condition that always lives in a society and a state. Political events that occur in Indonesia often involve the role of religion in the process. Many political actors use religious verses to convince Muslims  in  particular  to  choose  him  and  his  group.  This  caused  a  reaction  from political actors who became competitors to turn the strategy back to convince voters by giving a different interpretation, so that in the end there was a struggle for meaning in it. This article specifically discusses the polemic of the debate over the meaning of the Auliya and ulama’ pronunciation, which takes place close to theelection in Indonesia. The question that is being answered in this paper is to what extent is the debate going? and what is the influence on the political dynamics in Indonesia? In this article, the author compiles a variety of statements and advocates of characters circulating on online news sites. The results of the study showed that the polemic of interpretation in circulation was enough to give a new color to the development of the interpretation of the Qur’an and political dynamics, especially in Indonesia.
Keywords: Auliya, Ulama’, Tafseer, Politics

## Abstrak
Politik  merupakan  suatu  fenomena  yang  terkait  erat  dengan  kondisi  manusia yang  selalu  hidup  bermasyarakat  dan  bernegara.Perhelatan  politik  yang  terjadi di  Indonesia,  sering  kali  melibatkan  peran  agama  dalam  prosesnya.  Para  pelaku politikpun tak jarang menggunakan ayat-ayat agama untuk meyakinkan pemilihnya, khususnya  umat  Islam  agar  memilih  ia  dan  juga  kelompoknya.  Hal  tersebut kemudian menimbulkan reaksi dari lawan politik yang menjadi kompetitor untuk turut memutar strategi dalam meyakinkan kembali pemilih dengan memberikan penafsiran  berbeda,  hingga  pada  akhirnya  terjadi  perebutan  simbol  makna  di dalamnya. Artikel ini secara spesifik membahas tentang polemik perdebatan makna atas lafaz Auliya’ dan Ulama’, yang terjadi berdekatan dengan pesta demokrasi di Indonesia.Pertanyaan yang coba dijawab dalam tulisan ini adalah, sejauh mana perdebatan yang terjadi?dan apa pengaruh terhadap dinamika politik yang ada di
Indonesia?  Dalam  artikel  ini,  penulis  menghimpun  berbagai  macam  pernyataan maupun  pembelaan  tokoh  yang  beredar  di  situs  berita  online.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa polemik penafsiran yang beredar cukup memberikan warna baru  bagi  perkembangan  tafsir  al-Qur’an  dan  dinamika  politik  khususnya  di Indonesia.
Kata kunci : Auliya’, Ulama’, Tafsir, Politik

## A.  PENDAHULUAN
Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang terkait erat dengan kondisi manusia yang selalu hidup bermasyarakat. 14 Hakekat politik menunjukkan perilaku atau tingkah  laku  manusia,  baik  berupa  kegiatan,  aktivitas,  ataupun  sikap,  yang  tentunya bertujuan  untuk  mempengaruhi  atau  mempertahankan  tatanan  kelompok  masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. 15 Perhelatan politik yang terjadi di Indonesia sering kali melibatkan peran agama dalam prosesnya.Pelaku politikpun banyak yang menggunakan ayat-ayat agama (baca; al-Qur’an) untuk meyakinkan para pemilihnya, khususnya umat Islam-sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, agar mendukung dan memilihnya. 16
Sejauh ini, kajian yang menyinggung tentang sejarah serta dinamika sosial-politik dalam  penafsiran  ayat-ayat  al-Qur’an  telah  banyak  dilakukan  seperti  misalnya  oleh A.H.John  dalam  karyanya  berjudul,  “The  Qur’an  in  the  Malay  World:  Reflection  on ‘Abd al-Ra’uf of Singkel (1615-1693)”. 17 Lalu ada penelitian yang dilakukan oleh Peter G. Riddell dan Howard M.Federspiel. Baik Riddell maupun Federspiel melakukan kajian dengan mengacu pada keterpengaruhan serta dinamika keilmuan Islam di Timur Tengah dalam  tafsir  Al-Qur’an  di  Indonesia. 18 Selanjutnya,  lebih  spesifik  membahas  tentang adanya motif politik dalam penafsiran al-Qur’an diungkapkan oleh Islah Gusmian.Dalam disertasi berjudul dialektika tafsir al-Qur’an dan praktek politik rezim orde baru, 19 Islah menyatakan bahwa telah terjadi dialektikaantara mufassir dengan kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah.Sebagian mufassir mendukung (pro) namun sebagian lainnya menentang  (kontra)  meskipun  sistem  pemerintahan  yang  berlangsung  saat  itu  dikenal otoriter.
Berdasar  beberapa  kajian  diatas,  kajian  yang  coba  diangkat  oleh  peneliti  bisa dianggap baru. Kajian ini akan terfokus pada masa rezim reformasi, utamanya dibawah kepemimpinan  periode  pertama  presiden  Joko  Widodo.  Dalam  rentang  masa  itu, terdapat beberapa fenomena yang bersinggungan dengan pemaknaan al-Qur’an hingga
14 Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, “Memahami Tentang Bebrapa Konsep Politik; Suatu Telaah dari Sistem Politik”, dalam Jurnal Mimbar, Vol. 21, No. 2, 2005, hlm. 262
15 Ibid ., hlm 265
16 Helmy Zakaria, “Ragam Penafsiran Netizen Tentang Pemimpin Non-Muslim: Telaah atas Penafsiran Surat al-Ma’idah Ayat 51” dalam Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, vol. 2, no. 2, 2017, hlm. 167
17 Anthony H.John, “The Qur’an in the Malay World: Reflection on ‘Abd al-Ra’uf of Singkel (1615- 1693)” dalam Journal of Islamic Studies, 1998
18 Lihat Peter G. Riddell, Islam and The Malay-Indonesian World: Transmission and Responses , Honolulu: University  of  Hawaii  Press,  2001,  bab  IX  dan  XII;  dia  juga  tulis  dalam  artikel  khusus,  “Earliest  Qur’anic Exegetical Activity in Malay-Speaking State”, Archipel, 38 (1989),hlm. 107-124 dan Howard M. Federspiel, “An Introduction to Qur’anic Commentaries in Contemporary Southeast Asia”, dalam The Muslim World, Vol. LXXXI, No. 2, 1991, hlm. 149-161.
19 Islah Gusmian, “Dialektika Tafsir al-Qur’an dan Praktik Politik Rezim Orde Baru”, Disertasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005
Vol. 14, No. 1, Maret 2020
menimbulkan konflik dan polemik, diantaranya, pertama , pemaknaan lafaz auliya’ , oleh Basuki  Tjahaja  Purnama,  Gubernur  DKI  Jakarta  kala  itu  yang  berniat  mencalonkan lagi. Kedua , penyematan gelar ulama’ kepada Calon Wakil Presidan RI 2019, Sandiaga Shalahudin Uno. Kedua peristiwa ini menjadi menarik dan memanas karena berdekatan dengan akan diadakannya pesta politik (baca; pilkada, pilpres). Penelitian ini bersumber pada tulisan-tulisan yang beredar pada situs berita online tentang  polemik  perebutan  makna  lafaz auliya,’ dan ulama’ sebagai  sumber  primer. Sedangkan sumber sekundernya adalah tulisan-tulisan yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan ini, baik dari media internet maupun tulisan-tulisan yang ada dalam media cetak seperti buku, jurnal, dan artikel- artikel yang berkaitan. Dalam  mengolah  data,  peneliti  menggunakan  beberapa  langkah  sebagai  berikut.
Pertama ,  peneliti  mengumpulkan  tulisan  tentang  penafsiran  lafaz  auliya,  hizb  dan ulama’  menurut  para  mufassir  dan  tokoh  yang  ahli  dalam  bidangnya. Kedua ,  peneliti mengumpulkan  tulisan  tentang  polemik  pemaknaan  lafaz  auliya’  dan  ulama’  yang  ada pada situs internet. Ketiga , peneliti mengumpulkan tulisan berkenaan dengan profil para tokoh yang terlibat dalam polemik untuk mengetahui sejauh mana tingkat kredibilitas dan otoritasnya dalam menafsirkan. Keempat , peneliti menganalisis polemik perdebatan yang terjadi dengan menggunakan teori interaksionisme simbol atau perebutan makna. Kelima , peneliti memaparkan keterkaitan polemik yang terjadi dengan dinamika politik di Indonesia.

## 1.  Teori Interaksionisme Simbol
Salah satu disiplin ilmu yang dianggap kaya akan ‘perspektif’ adalah sosiologi. Sejak kelahirannya sekitar abad ke-19, disiplin ilmu ini tampil sebagai ilmu multi-paradigma. George Ritzer, menyebutnya sebagai disiplin ilmu pengetahuan berparadigma ganda. 20 Sosiologi  memiliki  tiga  paradigma  dengan  varian-varian  teori. Pertama, paradigma fakta  sosial  dipelopori  oleh  Emile  Durkheim.  Paradigma  ini  memiliki  empat  teori, yakni: teori fungsionalisme strukturalis, teori sistem, teori konflik dan teori sosiologi makro. Kedua, paradigma definisi sosial, yang dipelopori oleh Max Weber. Paradigma ini memiliki tiga teori, yakni teori aksi ( theory of action ), teori interaksionisme simbolik, dan teori fenomenologi. Ketiga , paradigma perilaku sosial memiliki dua teori, yakni teori behavioral sociology dan teori exchange .
Dalam tulisan ini, teori yang digunakan lebih lanjut adalah teori interaksionisme simbol, karena berkait berkelindan dengan perebutan simbol makna sesuai tema kajian. Teori interaksionisme simbolik merupakan salah satu teori yang masuk dalam paradigma definisi sosial. Jika dilacak geneologinya, teori ini dipengaruhi oleh pemikiran filsafat pragmatisme, yang dicetuskan pertama kali oleh George Herbert Mead dari Chicago. 21 Pada awalnya, teori interaksionisme simbolik memberikan fokus studinya pada perilaku manusia yang bersifat interpersonal.Para ilmuan menyebut, interaksionisme simbolik beraliran sosiologi mikro. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, teori ini juga meneliti perilaku masyarakat secara keseluruhan. Maka kemudian, teori interaksionisme simbolik sering disebut sebagai mikro-sosiologik sekaligus makro-sosiologik.
Berdasarkan pemaparan di atas, perspektif simbolik menjelaskan sebuah tindakan sosial dengan memahami makna dari tindakan tersebut. Perspektif ini meyakini bahwa
20 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 9
21 Umiarso  &  Elbadiansyah, Interaksionisme  Simbolik  Dari  Klasik  Hingga  Modern (Jakarta,  PT.Raja Grafindo,  2014),79.  Kedua  penulis  ini  menyebutkan  konsep  pragmatism  dalam  filsafat  pertama  kali diperkenalkan oleh Charles Sandre Peirce (1839-1914), tetapi kemudian termasyur oleh empat tokoh, yaitu Peirce sendiri, William James (18421910), John Dewey (1859-1952), dan Richard Rorty (1931-2007).
Al-Qur’an dalam Pusaran Politik di Indonesia: ...
tindakan manusia penuh akan ‘makna’. Tindakan memiliki fungsi setelah ditafsirkan maknanya oleh orang atau sekelompok orang yang melakukan interaksi di dalamnya. Secara singkat, George Ritzer & Douglas J. Goodman menjelaskan pandangan George Harbert Mead tentang tahapandari tindakan manusia, sebagaimana berikut:
Pertama ,  Tahap  impuls,  yaitu  reaksi  manusia  terhadap  stimuli  (rangsangan). Contoh,  rasa  lapar  akan  semakin  meningkat  saat  manusia  melihat  makanan.  Jadi, makanan yang tersedia itu merupakan stimuli yang membangkitkan impuls.
Kedua ,  Tahap  persepsi,  yaitu  reaksi  manusia  terhadap  rangsangan  yang digerakkan  oleh  impuls.  Ketika  manusia  sedang  dalam  kondisi  lapar,  dan  tiba-tiba melihat makanan, maka manusia akan memberikan reaksi. Reaksi manusia tersebut bisa  bermacam-macam, misalnya  langsung  mengambil  makanan  tersebut, atau  berusaha  menahan  lapar  sambil  menunggu  orang  yang  dihormatinya mengambil makanan terlebih dahulu. Menurut Mead, dalam memberikan reaksi, manusia dikonstruksi oleh banyak sumber, seperti agama, ekonomi, budaya, hukum, dan lain-lain.
Ketiga , Tahap manipulasi, yaitu manusia mengambil tindakan berkaitan dengan objek. Tetapi  tindakan  yang  dipilih  manusia  tidak  spontan,  karena  pada  tahap  ini merupakan masa jeda yang membentuk pikiran manusia untuk mengambil tindakan. Lebih lanjut, Mead mengatakan, pengalaman masa lalu mempengaruhi pemahaman manusia dalam masa jeda itu.
Keempat , Tahap konsumasi, yaitu tahap pelaksanaan, dimana manusia mengambil suatu tindakan.Mead menjelaskan bahwa pada tahap ini manusia mengambil tindakan karena didorong oleh keinginan untuk memuaskan hasratnya. Pada saat mengambil tindakan tersebut, manusia telah menghitung implikasinya terlebih dahulu . 22
2.  Sekilas Lafaz Auliya’ dan Ulama’ dalam Al-Qur’an
Sebelum masuk ke pembahasan, peneliti ingin mencantumkan terlebih dahulu ayat-ayat al-Qur’an berdasarkan lafaz-lafaz yang menjadi polemik dalam penelitian ini. Adapun tidak semua ayat yang mengandung lafaz auliya’ dan ulama’ akan ditampilkan, melainkan hanya ayat-ayat yang dijadikan dasar dalam polemik penafsiran. a.  Lafaz Auliya’
Artinya:  “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  mengambil  orang- orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliya’ (mu); sebahagian mereka adalah auliya’ bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi auliya’, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka.Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.(Qs. al-Maidah; 51) 23
Merujuk  pada  kitab Al-Mu’jam  al-Mufahras  li  Alfaz  al-Qur’an  al-Karim , terdapat  229 kata yang berasal dari huruf waw, lam, yā ( waliy ) bentuk tunggal dari kata auliya’). Sedangkan untuk kata Auliyā’ disebutkan sebanyak 34 kali dalam al- Qur’an. 24
22 George Ritzer & Douglas J.Goodman, Modern Sociological Theory; Six Edition , terj., (Jakarta, Prenada Media, 2004), 274-276..
23 Qur’an in Word, aplikasi
24 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâz  al-Qur’ân al-Karîm (Kairo: Darul Hadis, t. t), hlm. 764-768.
Vol. 14, No. 1, Maret 2020
b.  Lafaz Ulama’
Artinya: dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Se- sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.(Qs. Fathir: 28) 25
Artinya: dan Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa Para ulama Bani Israil mengetahuinya? (Qs. Asy-Syuara: 197) 26
Konsep  ulama’  berkait  erat  dengan  konsep  ilmu.  Orang  yang  memiliki  ilmu disebut ‘ alim . Lafaz ulama’ merupakan bentuk jamak dari kata ‘ alim . Artinya, ulama’ merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Kata ilmu (‘ ilm ) menurut M Dawan Rahardjo 27 diulang berkali-kali dalam al-Qur’an, bahkan melebihi jumlah pengulangan kata al-din (agama). Jika kata al-din diulang sebanyak 103 kali, maka akan ditemukan dalam al-Qur’an bahwa kata al-‘ilm diulang sebanyak 105 kali. 28

## 3.  Menimbang Otoritas Tokoh: Awal Polemik
Berbagai polemik perdebatan yang muncul terkait dengan penggunaan lafaz al- Qur’an di ranah politik, dimulai dari sebuah pernyataan yang dilontarkan oleh beberapa tokoh yang kemudian muncul berbagai argument dari tokoh lain yang mendukung maupun menolak. Tokoh yang dianggap memulai polemik diantaranya adalah Basuki Tjahaja  Purnama  dan  Hidayat  Nur Wahid.  Sebelum  melangkah  lebih  jauh,  tulisan ini berusaha mengungkap kedua sosok ini secara singkat agar terjadi pemahamanyang lebih komprehensif terkait tema pembahasan.
Lafaz auliya’ menjadi ramai diperbincangkan, bermula dari surat al-Maidah ayat 51  yang  disinggung  oleh  Basuki Tjahaja  Purnama  alias  Ahok  saat  berpidato  dalam acara  kunjungan  kerja  di  Kepulauan  Seribu.  Dalam  pidatonya,  Ahok  menghimbau kepada masyarakat yang hadir agar jangan mau “dibohongi” pakai al-Maidah ayat 51. Menurut Ahok, ayat itu selalu dijadikan senjata politik agar umat Islam tidak memilih calon  dari  kalangan  non-Islam.  Perkataan  tersebutkemudian  menjadi  perdebatan panjang, karena banyak dari umat Islam menilai bahwa isi dari al-Maidah ayat 51, memang mengajarkan larangan memilih maupun menjadikan ‘auliya’ –yang diartikan sebagai pemimpin- beragama selain Islam (baca: Nasrani). 29 Alih-alih mendapat pujian dan dukungan, perkataan Ahok tersebut dinilai telah menyakiti hati umat Islam dan
25 Qur’an in Word, Aplikasi
26 Qur’an in Word. Aplikasi
27 M Dawan Rahardjo, Ensiklopedia al-Qur’an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci , Jakarta: Paramadina, 1996
28 Ibid .,
29 https://tirto.id/saksi-ahli-agama-kata-awliya-di-al-maidah-51-multi-tafsir-eleP  diakses  pada  tanggal 16 Januari 2019
menganggap seolah para tokoh agama Islam adalah pembohong. Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dipanggil Ahok mempunyai nama Tionghoa: Zhōng Wànxué , adalah Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak 19 November 2014 hingga  09 Mei 2017, dan hendak mencalonkan kembali di pilkada 2017. 30 Ia merupakan putra pertama dari Indra Tjahaja Purnama (Tjoeng Kiem Nam) dan Buniarti Ningsih (Boen Nen Tjauw). Ia lahir dari keluarga keturunan Tionghoa-Indonesia  dari suku Hakka (Kejia) di Belitung Timur, bangka Belitung pada tanggal 29 Juni 1966. 31
Ahok menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di Kabupaten Belitung timur.  Setelah  itu,  ia  kemudian  melanjutkan  studinya  di  jurusan  Teknik  Geologi, Fakultas Teknik  Universitas  trisakti    Jakarta  dan  mendapatkan  gelar  Insinyur  pada tahun 1990. Basuki pun sempat menyelesaikan pendidikan magister pada Tahun 1994 dengan  gelar  Master  manajemen  di  Sekolah Tinggi  Manajemen  prasetiya  Mulya. 32 Karir politik-nya pun dianggap cukup melejit dan moncer . Berbagai jabatan strategis telah berhasil ia duduki, di antaranya ia pernah menjadi bupati Belitung timur, anggota DPR-RI, Wakil Gubernur hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta. 33
Membaca  sekilas  profil  Basuki  Tjahaja  Purnama,  maka  dapat  diketahui  dari sinilah  polemik  itu  muncul.  Banyak  kalangan  menilai  bahwa  Ahok  telah  “lompat pagar”. Ia menyinggung isi kandungan kitab suci umat agama lain dengan menggunakan bahasa ‘berbau politik’. Latar belakang keluarga dan pendidikan pun tidak ada yang mengarah kepada studi agama ataupun tentang penafsiran makna dari sebuah kitab suci. Maka, secara kapasitas keilmuan, ia dianggap tidak punya kredibiltas dan otoritas menyampaikan hal demikian. Ia kemudian didemo dengan aksi bela Islam berjilid-jilid yang mengantarkan ia menjadi seorang narapidana.
Tokoh  selanjutnya  yang  menuai  polemik  melalui  ucapannya  adalah  Hidayat Nur Wahid. Polemik muncul ketika ia menyebut Sandiaga Shalahudin Uno sebagai ulama’. Menurut Hidayat, julukan itu berangkat dari terminologi bahasa Arab yang mendefinisikan ulama’ sebagai seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam suatu disipin ilmu pengetahuan pun disertai akhlaq yang luhur. 34 Hidayat menyebut, julukan ulama’ selama ini salah kaprah bila hanya dikaitkan dengan pemuka agama. Menurut dia, sesuai dengan kamus bahasa Arab, ulama’ juga bisa digunakan untuk menyebut orang-orang  yang  ahli  dalam  bidang  tertentu.  Misal  Ahli  mesin,  listrik,  ekonomi, industri, dan seterusnya.
Berpijak dari penjelasan itu, maka Hidayat pun mantab menyematkan embel- embel ulama’ kepada Sandiaga Uno. Menurut Hidayat, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta  yang  menjadi  calon  wakil  presiden  itu  memiliki  banyak  keahlian.Sandiaga diakui ahli di bidang ekonomi, relasi dan bisnis.Selain itu, ia juga memiliki akhlaq yang luhur, karena dikenal sebagai seorang yang tidak setengah-setengah dalam menjalankan perintah agama, bahkan puasa sunnah telah menjadi gaya hidupnya, Maka dari itu, menurut Hidayat, Sandiaga layak disebut ulama’ karena telah memenuhi dua syarat sebagai ulama’. 35 Sebagaimana pemahaman Hidayat terkait lafaz ulama’.
30 https://id.wikipedia.org/wiki/Basuki_Thahaja_Purnama diakses pada tanggal 16 Januari 2019
31 Lihat di Ahok.org
32 Dikutip  dari  "Basuki  Thahaja  Purnama". www.jakarta.go.id .  Portal  Resmi  Provinsi  DKI  Jakarta. Diakses tanggal 27 Februari 2019
33 Ibid .,
34 Berdasarkan wawancara Hidayat Nur Wahid oleh Tempo saat ditemui di gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 September 2018.
35 https://nasional.tempo.co/read/1127615/sebut-sandiaga-ulama-hidayat-nur-wahid-beberkan- alasannya/full&view=ok diakses pada 16 Januari 2019 jam 11.00 WIB
Vol. 14, No. 1, Maret 2020
Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid, M.A. adalah seorang dosen, politikus dan  legislator  Indonesia.  HNW  (biasa  ia  dipanggil)  lahir  di  kebon  Dalem  Kidul, Prambanan,  Klaten,  jawa Tengah,  8  April  1960.  Ia  lahir  dari  lingkungan  keluarga Muslim taat di Jawa Tengah, ia belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor dan kuliah  di  UIN  Sunan  Kalijaga.  Sebelum  menempuh  studi  sarjana  hingga  doktor di Universitas Islam Madinah. Karier politiknya dimulai setelah ikut mendeklarasikan berdirinya Partai Keadilan (PK) pada tanggal 20 Juli 1998. Kemudian, ia menjadi ketua partai tersebut sejak bulan Mei 2000, dan ikut berperan dalam mentransformasikan PK menjadi PKS pada bulan Juli 2003. 36
Setelah merampungkan studinya di tanah Arab, Hidayat pulang ke Indonesia dan  mulai  terlibat  aktif  dalam  Gerakan  Tarbiyah  serta  turut  mendirikan  Yayasan Alumni Timur Tengah  dan  Lembaga  Pelayanan  Pesantren  dan  Studi  Islam  (LP2SI) di bawah Yayasan al-Haramain. Iajuga menjabat sebagai redaktur jurnal Ma’rifat yang diterbitkan oleh lembaga tersebut, untuk mengimbangi peredaran jurnal-jurnal yang menyuarakan  pembaharuan  Islam  pimpinan  Nurcholish  Madjid  (Cak  Nur).  Selain itu, ia juga berprofesi sebagai dosen studi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dosen pascasarjana di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga di Universitas asy-Syafi’iyah. 37
Hidayat terlibat aktif di berbagai forum dakwah, seperti Forum Dakwah Islam dan Forum Indonesia Damai, sebagai ketua koordinator tim agama, yang digagas oleh beberapa tokoh lintas agama seperti Nur Kholis Madjid, Ahmad Syafii Maarif, Franz magniz Suseno , dan Asmara Nababan. Selain itu, selama aktif menjabat sebagai ketua MPR, ia juga pernah menjadi narasumber tetap dalam acara-acara keagamaan di salah satu stasiun televisi swasta nasional. 38
Melihat latar belakang pendidikan, keilmuan serta aktifitas Hidayat Nur Wahid, maka sosok Hidayat dianggap otoritatif ketika menafsirkan lafadz ulama’ yang terdapat dalam al-Qur’an. Hal ini berbeda dengan kasus yang menjerat Ahok. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa pernyataan Hidayat Nur Wahid menjadi sebuah polemik dan menimbulkan perdebatan? Jika dianalisis lebih lanjut, maka setidaknya akan ditemukan beberapa alasan, Pertama ,  hal  itu  dikarenakan  Hidayat  lebih jamak dikenal  sebagai  seorang  politisi dibanding sebagai ahli agama. Alih-alih dianggap sebagai fatwa, ucapannya dianggap sebagai  bualan  seorang  politisi  yang  sedang  menjajakan  dagangannya,  mengingat partainya  (baca:  PKS)  menjadi  pengusung  Sandiaga  Shalahudin  Uno. Kedua ,  di Indonesia makna ulama’ cenderung tereduksi menjadi kiai. Mengutip penjelasan Samsul Arifin, 39 meskipun kedua kata tersebut memiliki kemiripan makna, namun di sisi lain terdapat perbedaan fundamental, yakni ulama’ merupakan kategorisasi berdasarkan al- Qur’an  (teologi),  sementara  kiai  adalah  kategorisasi  yang  berdasarkan  budaya.  Dari segi makna-pun, ulama’ memiliki lingkup yang lebih luas dibanding kiai. Orang yang disebut alim atau ulama’ adalah mereka yang memiliki otoritas, yang semestinya tidak hanya berkisar pada bidang ilmu-ilmu ke-Islam-an, tetapi juga ilmu-ilmu pengetahuan lain. Ketiga , penafsiran yang diangkat oleh Hidayat berkaitan dengan lafaz ulama’,
36 Profil Muhammad Hidayat Nur Wahid di merdeka.com
37 Muhtadi,  Burhanuddin. Dilema  PKS:  Suara  dan  Syariah .  Jakarta,  Indonesia:  Kepustakaan  Populer Gramedia (KPG), 2012
38 Ibid .,
39 Samsul  Arifin,  “Ulama  Dalam  Pusaran  Politik  Kekuasaan”  dalam  https://nasional.sindonews.com diakses pada tanggal 12 Desember 2019
Al-Qur’an dalam Pusaran Politik di Indonesia: ...
dinilai sebagai sebuah strategi politik untuk mengimbangi pasangan kompetitor yang menggandeng kyai Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presiden, mengingat kyai Ma’ruf telah lekat dengan image ulama’, bahkan otoritas yang dimiliki berlapis-lapis karena selain dikenal sebagai putra kyai pemimpin sebuah pondok pesantren, ia juga dikenal sebagai pimpinan ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama’ dan Majelis Ulama’ Indonesia. Hal ini-lah yang membuat kemudian perlu dilemparkan wacana reinterpretasi lafaz ulama’ agar pemilih mayoritas (baca: umat Islam) tidak lari.
4.  Konsep Auliya’ dan Ulama’ dalam Perdebatan
a.  Auliya’: Bolehkah Pemimpin Non-Muslim?
Perdebatan seputar makna lafaz auliya’ telah membelah masyarakat ke dalam dua kubu besar. Kubu pertama, yakni mereka yang cenderung Pro terhadap Ahok, maksudnya  menganggap  bahwa  arti  auliya’  dalam  ayat  51  al-Maidah  bukanlah berarti  pemimpin.  Kubu  ini  cenderung  memahami  bahwa  yang  disebut  auliya dalam ayat tersebut adalah teman setia. Kemudian kubu yang kedua adalah mereka yang kontra terhadap Ahok, maksudnya mereka yang berpemahaman bahwa ayat tersebut lekat dengan konsep kepemimpinan. Jadi, yang dilarang dalam ayat tersebut bukan sekedar ber’teman-setia’ melainkan menjadikan mereka seorang pemimpin pun juga dilarang.
Diantara  pendapat  yang  mewakili  kubu  pertama,  datang  dari  Ahmad Ishomudin,  Rois  Syuriah  PBNU.  Ia  berpendapat  bahwa  kata  “auliya”  yang  ada dalam ayat-ayat al-Qur’an, tepatnya surat al-Maidah ayat 51 merupakan kata yang memiliki  makna  ganda  atau  multi  tafsir.  Menurut  pembacaan  Ishomudin,  kata auliya’ merupakan kata musytarak yakni kata yang mempunyai makna lebih dari satu istilah. Hal ini berdasarkan 30 (tiga puluh) kitab tafsir al-Qur’an dan Hadits yang telah  dikaji,  ia  mengaku  tidak  menemukan  satu  pun  kata auliya’ yang  diartikan sebagai pemimpin. Kata auliya’ pada ayat tersebut lebih tepat jika diartikan teman setia. 40
Ishomudin  menjelaskan  bahwa  dirinya  tidak  keberatan,  apabila  terdapat beberapa pihak yang mengartikan auliya’ sebagai pemimpin. Namun Ia menggaris- bawahi  bahwa  yang  berhak  berlaku  demikian  adalah  mereka  ahli  fiqih  yang menguasai tafsir al-Qur’an dan Hadits. Menurut Ishomudin, orang-orang tersebut berhak menerjemahkan lafaz auliya’ sesuai dengan makna yang menurut mereka lebih relevan dan meninggalkan makna yang lainnya. 41
Ishomudin  cenderung  pro  terhadap  Ahok  yang  menyatakan  bahwa  lafaz auliya’ bukan ditafsirkan sebagai pemimpin. Ia cenderung tidak mempermasalahkan menunjuk non-muslim untuk menjadi pemimpin di kalangan umat Islam. Di lain pihak yang cenderung kontra, Syamsudin Arif menulis dalam sebuah artikel tentang konsep  seorang  pemimpin  yang  mensyaratkan  untuk  mendahulukan  keimanan dibanding syarat-syarat lain. 42
Membincang  kepemimpinan  politik,  maka  tradisi  intelektual  Islam  akan senantiasa menyoalkan tiga hal. Menurut Arif,  tiga persoalan tersebut ialah, Pertama, pemimpin yang kurang layak ( imamatul mafdul ). Kedua, pemimpin non-muslim ( imamatul kafir ). Ketiga, pemimpin yang suka maksiat ( imamatul fasiq ). Lebih jauh, ia  menjelaskan  bahwa  persoalan  ini  muncul  karena  banyak  kasus  yang  menjadi
40 Lihat dalam qureta.com; tirto.id; nahimunkar.org terkait pembelaan Ishomudin terhadap Ahok dan penafsiran terkait surat al-Maidah ayat 51, diakses pada tanggal 04 November 2019
41 Ibid .,
42 Syamsudin Arif, “Non-Muslim di Pentas Politik” dalam Koran Republika (kamis, 17/03/2016); juga diposting dalam nahimunkar.org diakses pada tanggal 10 November 2019
Vol. 14, No. 1, Maret 2020
khalifah, amir ataupun sultan sepanjang sejarah Islam itu kurang layak ( mafdul ) serta banyak yang kurang taat ( fasiq ) daripada yang saleh. Terkecuali para khalifah yang mendapat petunjuk seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan beberapa orang yang mengikuti keteladanan mereka, semisal Umar bin Abdul ‘Aziz. 43
Secara historisitas, maka bisa dibaca telah terjadi adanya kesenjangan antara ‘apa  yang  semestinya’ (das  Sollen) dan  ‘apa  nyatanya’  ( das  Sein ).  Syamsudin  Arif menjelaskan,  Idealnya  seorang  pemimpin  itu  adalah  mereka  yang  bertakwa, berilmu,  pemberani,  kompeten  dan  seterusnya.  Namun,  realitasnya  pada  zaman Bani Umayyah, Bani ‘Abbasiyyah dan sesudahnya lebih banyak yang dilantik adalah mereka yang mempunyai kekurangan dan kelemahan. Maka, sebagian ahli agama membolehkan orang yang kurang kompeten menjadi pemimpin. Dalam kasus ini disebut imamatul-mafdul . 44
Dalam  tulisannya,  Syamsudin  Arif  mengungkapkan  bahwa imamatul-fasiq yaitu kasus di mana seseorang yang masih suka melanggar hukum-hukum agama –entah karena sistem keturunan ataupun kudeta militer– naik menjadi penguasa, maka  sebagian  ulama’  mengakui  legitimasinya  dan  menganjurkan  umat  Islam untuk  taat  kepadanya  selama  ia  masih  Islam,  melaksanakan  tugas-tugasnya,  dan tidak menyuruh melawan perintah Allah dan sunah Rasul-Nya. Hal ini dibenarkan untuk menghindari bencana yang lebih besar seperti terjadinya konflik horizontal dan pertumpahan darah. 45
Menurut  Syamsudin  Arif,  terkait  permasalahan  pemimpin  non-muslim jarang sekali bahkan hampir tidak pernah dibicarakan. Ia berargumen bahwa secara normatif maupun historis hal itu tidak boleh dan tidak pernah terjadi. Lebih jauh ia menyampaikan pendapat dari para pemuka Madzhab Syafi’i, seperti Imam an- Nawawi, juga dalam kitab al-Iqna’ fi halli alfaz Abi Syuja’ karya al-Khatib as-Syarbini, mengungkapkan bahwa syarat-syarat menjadi pemimpin itu mesti akil baligh, orang Islam (bukan kafir), adil, merdeka, laki-laki, berilmu, mampu berijtihad, pemberani, mempunyai visi dan kompetensi, serta sehatpenglihatan dan pendengaran. 46
Syamsudin  Arif  mengutip  pendapat  Fakhruddin  ar-Razi  dalam  kitab tafsirnya.  Menurutnya,  menjalin  aliansi  dengan  non-muslim  ( muwalat  al-kafir ) mengandung  tiga  pengertian.  Yakni,  Pertama,  meridhai  kekufuran  mereka.Hal Ini jelas dilarang, karena merestui kekufuran itu kufur (ar-ridha bil kufri kufrun) . Kedua,  bergaul  dengan  mereka  secara  baik  ( almu’asyarah  al-jamilah )  di  dunia. Terkait hal Ini diperbolehkan. Dan ketiga, berpihak atau condong kepada mereka ( arrukun  ilayhim ),  mengulurkan  bantuan  ( alma’unah ),  mendukung  mereka  ( al- muzaharah ),  dan  membela  kepentingan  mereka  ( an-nusrah ).  Tindakan  ini  jelas dilarang ( manhiyyun ‘anhu ), meski tidak menjadikan pelakunya kafir. 47
Mengutip kitab Mufradat alfaz al-Qur’an karya Raghib al-Isfahani, Syamsudin Arif mengungkapkan, apabila dibaca secara linguistik, permasalahan menjadikan mereka sebagai auliya’ atau waliy mempunyai dua arti, yaitu memberikan dukungan dan pembelaan –jika lafaznya dibaca walayah (dengan fathah), dan menyerahkan mandat atau memberi kekuasaan –jika lafaz nya dibaca wilayah (dengan kasrah). Maka,  tindakan muwalatulkuffar tidak  hanya  berarti  menjalin  kerja  sama  atau beraliansi, tetapi juga menyerahkan wilayah (kekuasaan/kepemimpinan) umat Islam
43 Ibid.,
44 Ibid., 45 Ibid., 46 Ibid ., 47 Ibid .,
kepada non-Muslim. Dan tentunya hal ini dilarang jika merujuk pada pendapat diatas. 48 Dari sini selanjutnya Syamsudin Arif menyimpulkan bahwa syarat keislaman mendahului  syarat  keadilan  dan  syarat-syarat  yang  lain  dalam  hal  memilih ataupun mengangkat seorang pemimpin. Arif menganalogikan sebagaimana dalam pernikahan, syarat keimanan mendahului syarat kecantikan. Allah berfirman dalam al-Qur’an: “ Sesungguhnya seorang budak wanita yang beriman itu lebih baik [untuk dinikahi] daripada wanita musyrik yang cantikbetapa pun kalian mengaguminya .” 49 Adapun syarat keadilan bagi seorang pemimpin yang dimaksud adalah ia mampu menahan diri untuk tidak melakukan dosa-dosa besar ataupun tindakan-tindakan yang bisa menjatuhkan reputasinya. Sementara menurut al- Baghdadi, dalam konteks politik kenegaraan, syarat adil untuk menjadi pemimpin itu artinya bahwa yang bersangkutan merupakan sosok terpercaya dan dapat diterima kesaksiannya. 50 b.  Ulama’: Gelar Ahli llmu Agama atau Ilmu Umum? Sebagaimana  polemik  pemaknaan  lafaz auliya’ yang  membelah  masyarakat menjadi  dua  kubu,  pun  demikian  dalam  polemik  pemaknaan  lafaz  ulama’  yang disematkan  kepada  orang  yang  bukan  ahli  agama.Ada  kubu  yang  mengamini penafsiran Hidayat Nur Wahid juga terdapat kubu yang menolak. Dalam tulisan ini tidak disebutkan keseluruhan wacana yang muncul, melainkan hanya beberapa yang dianggap telah mewakili perdebatan yang ada.
Dalam  salah  satu  tulisannya,  Moh.  Romzi  mengungkapkan  makna  ulama’ bukanlah seperti penafsiran yang dilakukan oleh Hidayat Nur Wahid. 51 Menurutnya, ulama’  merupakan  seorang  yang  ahli  dalam  hal  agama.  Untuk  menguatkan argumentasinya, lebih jauh ia memaparkan bahwa ulama’ mempunyai peran dan fungsi  strategis,  sebagai  berikut. Pertama sebagai  pewaris  para  nabi. Tentu,  yang dimaksud sebagai pewaris para nabi adalah mereka yang memelihara, menjaga serta meneruskan risâlah dakwah mereka, yang dalam konteks ini adalah al-Qur’an dan Sunnah. Dengan kata lain, yang dimaksud ulama’ adalah mereka yang ahli dalam ilmu agama Islam. 52
Peran  ulama’  yang  kedua  menurut  Romzi  adalah  sebagai  pembimbing, pembina,  dan  penjaga  umat.  Ulama’  adalah  mereka  yang  mempunyai  tugas membimbing umat agar selalu berjalan di atas jalan lurus (agama Islam). Ulama’ juga bertugas menjaga mereka dari tindak kejahatan, pembodohan, dan penyesatan yang dilakukan oleh kaum kafir beserta antek-anteknya melalui gagasan, keyakinan, dan sistem hukum yang bertentangan dengan Islam. Mustahil hal ini dilakukan, jika  yang  bersangkutan  tak  faham  seluk-beluk  detail  tentang  Islam.  Maka  dari pengertian ini, ulama’ tentu gelar yang disematkan untuk mereka yang ahli dalam agama Islam. 53
Peran  yang  dimiliki  oleh  ulama’  yang  ketiga  sebagai  pengontrol  penguasa. Lebih jauh Romzi memaparkan, peran dan fungsi ini hanya bisa berjalan jika para ulama’  mampu  memahami  konstelasi  politik  global  dan  juga  regional.  Mereka
48 Ibid .,
49 Lihat Qs. al-Baqarah: 221, Qur’an in word, aplikasi
50 Lihat dalam https://www.dutaislam.com/2016/10/pro-kontra-kajian-tafsir-al-maidah-51.html diakses pada tanggal 16 Januari 2019 jam 10.06 WIB
51 Moh. Romzi, “Ulama dalam persepektif Nahdhatul Ulama’ dalam Jurnal Religió: Jurnal Studi Agama- agama, Vol. 2, No. 1, 2012
52 Ibid .,
53 Ibid.,
Vol. 14, No. 1, Maret 2020
dituntut mampu menyingkap makar dan permusuhan kaum kafir dalam memerangi Islam. Dengan ungkapan lain, seorang ulama’ harus memiliki visi politis-ideologis yang kuat, hingga fatwa-fatwa yang ia keluarkan tidak hanya beranjak dari tinjauan normatif belaka, tetapi juga bertumpu pada konteks ideologis-politis. Fatwa yang keluar diharapkan mampu menjaga umat Islam dari kebinasaan dan kehancuran, bukan malah sebaliknya. 54
Dan yang keempat, peran ulama’ adalah sebagai sumber ilmu. Ulama’ adalah mereka yang ahli dalam masalah halal-haram. Ulama’ menjadi tempat rujukan dan menimba ilmu sekaligus bertugas membina umat Islam agar selalu berjalan di atas tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ketiga dan kempat, tentulah mereka yang diberi gelar ulama’ selain memiliki pondasi keilmuan Islam yang kuat, mereka juga  faham  tentang  konteks  sosial-politik  yang  terjadi  di  masyarakat  maupun Negara. 55
Menurut definisi yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ulama’ adalah orang yang ahli dalam hal atau pengetahuan agama Islam. 56 Namun jika  membaca  lintasan  sejarahnya,  menurut  Sumanto  al-Qurthubi  gelar  ulama’ bukan ditujukan kepada ahli ilmu agama Islam. Ia berargumen karena pada masa Umayyah maupun Abbasiyah, ahli ilmu agama Islam sudah terdefinisikan dengan istilah-istilah lain seperti misalnya ahli ilmu hadits disebut muhaditsun , ahli ilmu kalam disebut mutakallimun , pun ahli tafsir disebut mufassirun , ahli fiqih disebut fuqaha . 57 Maka  gelar  ulama’  sesungguhnya  ditujukan  kepada  mereka  yang  ahli dalam hal keilmuan selain Islam.

## 5.  Membaca Realitas Politik di Indonesia
Polemik  perebutan  simbol  makna  atas  lafaz auliya’ maupun ulama’ kian meruncing karena terjadi dekat dengan kontestasi politik di Indonesia. Sudah menjadi rahasia  umum,  bahwa  dalam  meraih  kursi  kekuasaan,  tak  jarang  politisi  berlomba menggunakan ayat-ayat agama. Namun untuk melihat apakah dalam kasus polemik lafaz auliya’ maupun ulama’ telah  menarik  al-Qur’an  ke  dalam  pusaran  politik  di Indonesia, maka perlu adanya pembacaan terkait realitas politik yang terjadi di sekitar polemik itu berlangsung.
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, maka dapat diketahui bahwa diseputar polemik lafaz auliya’ maupun ulama’ terdapat kontestasi politik hendak berlangsung yakni Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres 2019.
a.  Pilkada DKI Jakarta
Pemilihan  umum  Gubernur  DKI  Jakarta  2017  (disingkat  Pilgub  Jakarta 2017 atau Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada 15 Februari 2017 dan 19 April 2017 58 untuk menentukan Gubernur  dan Wakil Gubernur DKI jakarta periode 2017–2022.  Pemilu  ini  merupakan  kali  ketiga  yang  dilakukan  secara  langsung menggunakan  sistem  pencoblosan  bagi  DKI  Jakarta.  Jadwal  pemilihan  periode ini  dimajukan  dari  jadwal  pemilihan  periode  sebelumnya,  yaitu  11  Juli  karena mengikuti jadwal Pilkada Serentak 59 gelombang kedua pada 2017.
54 Ibid., 55 Ibid., 56 https://kbbi.web.id/ diakses pada tanggal 10 November 2019
57 Sumantho al-Qurthubi, “Narasi Ulama’ dalam Sejarah Islam” dalam situs Islami.co diposting pada tanggal 17 September 2018; diakses pada tanggal 10 November 2019
58 https://kpujakarta.go.id.
59 Lihat. “Wiranto Sebut Tantangan Berat pada Pilkada Serentak 2017 | News | Arah.Com”. Diakses
Berdasarkan  peraturan  yang  telah  ditentukan,  maka  hanya  partai  politik pemilik 22 kursi atau lebih di DPRD Jakarta yang dapat mengajukan kandidat. Partai  politik  yang  memiliki  kursi  kurang  dari  jumlah  yang  ditentukan,  dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya. Pilkada ini diikuti oleh tiga (3) kandidat pasangan calon, mereka adalah Basuki Tjahaja Purnama (dikenal sebagai Ahok) sebagai petahana, mencalonkan diri bersama dengan Djarot Saiful Hidayat. Lalu Mantan perwira TNI, Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Sylviana Murni, serta mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Indonesia,  Anies  Rasyid  Baswedan  bersama  dengan  Sandiaga  Uno. Selengkapnya bisa lihat tabel berikut.
Kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
1)  Putaran pertama NO URUT PASANGAN CAGUB- CAWAGUB PARTAI POLITIK JUMLAH KURSI DPRD 1 Agus Harimurti Yud- hoyono dan Sylviana Murni Pengusung: Partai Demokrat, PPP, PKB, PAN. Pendukung: PKNU, PMB, Partai Buruh, Partai Pelopor, PKDI, Partai Barnas, Pakar Pangan. 28/106 2 Basuki Tjahaja Pur- nama dan Djarot Saiful Hidayat Pengusung: PDI-P, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Nasdem Pendukung: PKPI, PSI 52/106 3 Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Shalahu- din Uno Pengusung: Parta Gerindra, PKS Pendukung: Partai Perindo, Partai Idaman 26/106
Sumber: pilkada2017.kpu.go.id . Diakses tanggal 2017-04-20.

## 2)  Putaran Kedua
No. Urut PASANGAN CAGUB- CAWAGUB PARTAI POLITIK 2 Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat Pengusung: PDI-P, Partai Golkar, Hanura, NasDem. Pendukung: PKPI, PSI, PKB, PPP 3 Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Shalahudin Uno Pengusung: Partai Gerindra, PKS. Pendukung: Partai Perindo, Idaman, PAN Sumber: pilkada2017.kpu.go.id . Diakses tanggal 20 April 2017.
pada tanggal  04 November 2019
Vol. 14, No. 1, Maret 2020

## 3)  Hasil pemilu
CAGUB - CAWAGUB PUTARAN 1 PUTARAN 2 PEMILIH % PEMILIH % Agus - Sylvi 937.955 17,06 N/A Ahok - Djarot 2.364.577 42,99 2.350.366 42,04 Anies - Sandi 2.197.333 39,95 3.240.987 57,96 Jumlah Suara Sah 5.499.865 100,00 5.591.353 100,00 Sumber: pilkada2017.kpu.go.id . Diakses tanggal 20 April 2017.
b.  Pilpres 2019
Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden  dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019- 2024. Secara keseluruhan, Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Ma’ruf  Amin  dengan  perolehan  suara  55,50%,  diikuti  oleh  Prabowo Subianto-Sandiaga Shalahudin Uno dengan perolehan suara 44,50%. Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif. Selengkapnya lihat tabel berikut,

## 1)   Kandidat Capres-Cawapres
NO PASANGAN CAPRES - CAWAPRES PARTAI POLITIK PRESENTASE DAN JUMLAH KURIS DPR 1 Joko Widodo dan Ma’ruf Amin Pengusung: PDI-P, Partai Gol- kar, Hanura, NasDem, PKPI, PKB, PPP Pendukung: PBB, PSI, Partai Perindo 63,62/60,3 338 / 560 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Shalahudin Uno Pengusung: Partai Gerindra, PKS, PAN, Demokrat Pendukung: Partai Berkarya, Partai Idaman 36,38/39,7 560 2)   Hasil Resmi Hasil resmi ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2019 dini hari (02.00 WIB) CALON PASANGAN SUARA % Joko Widodo Ma’ruf Amin 85.607.362 55,50 Prabowo Subianto Sandiaga Uno 68.650.239 44,50 Total 154.257.601 100% Al-Qur’an dalam Pusaran Politik di Indonesia: ... Vol. 14, No. 1, Maret 2020 23
Suara sah 154.257.601 97,62 Suara tidak sah 3.754.905 2,38 Pemilih pengguna hak pilih 158.012.506 81,97 Pemilih golput 32.757.823 18,03 Pemilih terdaftar 190.770.329 Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI

## 6.  Al-Qur’an dalam Pusaran Politik: Perebutan Simbol Agama
Logika  umum  yang  digunakan  dalam  kontestasi  politik  adalah  ada  pengaruh dukungan  partai  politik  dengan  perolehan  suara  pasangan  calon.  Argumentasinya, partai politik memiliki struktur politik hingga tingkatan administrasi pemerintahan paling rendah (desa bahkan dusun). Karena itu, mereka meyakini partai politik menjadi pilar utama kemenangan pasangan calon. Semakin banyak partai pendukung, semakin besar  potensi  kemenangan.Namun  nampaknya  argumentasi  ini  tidak  selalu  dapat dijadikan sebagai ukuran, misalnya dalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta tahun 2017 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Secara sosiologis-Geografis, kedua peristiwa yang terjadi dalam kontestasi politik di Indonesia, baik pilkada maupun pilpres ini memiliki tiga kemiripan. Pertama , semua pasangan calon ingin mendapatkan suara pemilih dari kalangan muslim, ini dibuktikan dengan pidato Ahok yang menyinggung surat al-Maidah ayat 51 juga dengan adanya beberapa aksi bela Islam yang mengarah kepada dukungan calon dalam pilkada DKI Jakarta sedangkan dalam pilpres, dibuktikan dengan adanya klaim ulama’ dari masing- masing pasangan calon yang diusung. Kedua , terdapat pasangan calon yang berstatus sebagai incumbent (petahana).  Bedanya  kemenangan  diraih  oleh incumbent pilpres namun tidak pada pasangan incumbent pilkada DKI. Ketiga, terjadinya pembelahan yang cukup signifikan di kalangan masyarakat hingga menjadi dua kubu yang saling berseteru bahkan sampai saat ini.
Apabila  dianalisis  dengan  menggunakan  teori  simbolik  interaksionis,  maka nampak penggunaan simbol agama sangat dominan dilakukan oleh semua pasangan calon,  terutama  dalam  kontestasi  pilpres  2019. KH  Ma’ruf  Amin  dipilih  karena diharapkan mampu memperbaiki atau bahkan menghapus stigma yang melekat pada Jokowi  Widodo  sebagai  pihak  yang  kurang  diterima  oleh  umat  Islam.  KH  Ma’ruf jelas merupakan tokoh yang memiliki legitimasi keislaman berlapis-lapis. Ia memiliki otoritas di bidang ilmu-ilmu keislaman karena ia merupakan seorang yang faham syariat Islam juga pimpinan sebuah pondok pesantren. Legitimasi berikutnya, ia merupakan ujung tombak MUI dan tokoh penting dalam organisasi terbesar Islam di Indonesia, Nahdlatul  Ulama’.  Maka,  legitimasi  yang  berlapis-lapis  ini  kemudian  dikapitalisasi, dan mampu mematahkan tagar #2019GantiPresiden . Hal  ini  coba  diimbangi  oleh  pendukung  pasangan  kompetitor  dengan memberikan gelar ‘ulama’ kepada Sandiaga Uno serta dukungan dari beberapa Ulama’ yang mempelopori aksi bela Islam pada kasus Ahok. Namun perebutan makna ulama’ nampaknya  berhasil  dimenangkan  oleh  pasangan  Joko-Widodo  dan  Ma’ruf  Amin karena makna ulama’ terlalu melekat di kalangan mayarakat Indonesia sebagai gelar orang yang ahli ilmu agama Islam. Sebagi indikar, pasangan Jokowi-Ma’ruf berhasil memenangkan pemilu. Ulama identik sebagai “Kyai”, sebuah gelar religius tertinggi
Vol. 14, No. 1, Maret 2020
yang  mewakili  lafaz  ulama’  di  masyarakat  Muslim  Indonesia  khususnya  Jawa.  Dan ini merupakan simbol agama yang paling efektif digunakan sebagai media sosialisasi politik.

## B.  PENUTUP
Dalam memahami lafaz-lafaz al-Qur’an yang dilontarkan oleh para politisi Indonesia menuai  beragam  polemik  tanggapan.Sebagian  membahasnya  dengan  langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam ilmu tafsir. Sebagian yang lain cenderung melakukan beberapa langkah saja, dengan mengutip pendapat-pendapat mufassir terdahulu. Diantaranya ada yang mendukung, namun tak jarang menyerang dengan sikap nyinyir. Terjadilah polemik perdebatan dalam memperebutkan simbol makna agama.
Dari perdebatan dan perebutan simbol agama yang terjadi telah jauh menarik ayat al-al-Qur’an  sebagai  bentuk  legitimasi  agama  Islam,  masuk  ke  dalam  pusaran  politik di  Indonesia.  Ada  pihak  yang  pada  akhirnya  memenangkan  kontestasi  politik  dengan penggunaan  simbol  agama  tersebut.  Berdasar  penjelasan  ini  bisa  digarisbawahi  bahwa penafsiran atau perebutan simbol makna yang beredar dengan merespon pernyataan dari politisi yang memulai, cukup memberikan warna bagi perkembangan tafsir kontemporer, dan menjadi rujukan bagi masing-masing pembacanya. Namun sikap yang paling baik terhadap berbagai macam tafsir yang beredar ini adalah dengan membacanya secara kritis, serta  membandingkannya  dengan  memilih  pendapat  yang  dipandang  paling  banyak mengandung maslahah bagi umat.
Al-Qur’an dalam Pusaran Politik di Indonesia: ...

## DAFTAR PUSTAKA
Arif,  Syamsudin,  “Non-Muslim  di  Pentas  Politik”  dalam  Koran  Republika  (kamis, 17/03/2016); juga diposting dalam nahimunkar.org diakses pada tanggal 10 November 2019
Arifin, Samsul, “Ulama Dalam Pusaran Politik Kekuasaan” dalam https://nasional.sindonews. com diakses pada tanggal 12 Desember 2019
Federspiel,  Howard  M.,  “An  Introduction  to  Qur’anic  Commentaries  in  Contemporary Southeast Asia”, dalam The Muslim World, Vol. LXXXI, No. 2, 1991
Gusmian, Islah, “Dialektika Tafsir al-Qur’an dan Praktik Politik Rezim Orde Baru”, Disertasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005
Hayy, Abd Al-Farmawy al-, Metode Tafsir Maudhu’i, terj. Suryan Jamrah, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 1994 John, Anthony H., “The Qur’an in the Malay World: Reflection on ‘Abd al-Ra’uf of Singkel (1615-1693)” dalam Journal of Islamic Studies, 1998
Muhtadi, Burhanuddin. Dilema PKS: Suara dan Syariah . Jakarta, Indonesia: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2012
Nambo,  Abdulkadir  B.  dan  Muhamad  Rusdiyanto  Puluhuluwa,  “Memahami  Tentang Beberapa Konsep Politik; Suatu Telaah dari Sistem Politik”, dalam Jurnal Mimbar, Vol. 21, No. 2, 2005
Qurthubi, Sumantho al-, “Narasi Ulama’ dalam Sejarah Islam” dalam situs Islami.co diposting pada tanggal 17 September 2018; diakses pada tanggal 10 November 2019
Riddell,  Peter  G., Islam  and  The  Malay-Indonesian  World:  Transmission  and  Responses , Honolulu: University of Hawaii Press, 2001, bab IX dan XII;
Ritzer, George, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
Romzi, Moh., “Ulama dalam perspektif Nahdhatul Ulama’ dalam Jurnal Religió: Jurnal Studi Agama-agama, Vol. 2, No. 1, 2012
Sanaky, Hujair AH, “Metode Tafsir: Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin” dalam jurnal Al-Mawarid, edisi XVIII, 2008
Zakaria, Helmy, “Ragam Penafsiran Netizen Tentang Pemimpin Non-Muslim: Telaah atas Penafsiran Surat al-Ma’idah Ayat 51” dalam Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, vol. 2, no. 2, 2017
https://tirto.id/saksi-ahli-agama-kata-awliya-di-al-maidah-51-multi-tafsir-cleP  diakses  pada tanggal 16 Januari 2019 jam 10.40 WIB
Vol. 14, No. 1, Maret 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180416105717-32-291058/respons-soal-partai- setan-mui-luruskan-maksud-ayat-alquran  diakses  pada  tanggal  16  Januari  2019  jam 10.50 WIB
https://nasional.tempo.co/read/1127615/sebut-sandiaga-ulama-hidayat-nur-wahid- beberkan-alasannya/full&view=ok diakses pada 16 Januari 2019 jam 11.00 WIB
http://www.nu.or.id/post/read/89265/partai-allah-dalam-tafsir-al-quran diakses pada tanggal 20 Januari 2019 jam 08.00 WIB
https://www.dutaislam.com/2016/10/pro-kontra-kajian-tafsir-al-maidah-51.html  diakses pada tanggal 16 Januari 2019 jam 10.06 WIB
https://kpujakarta.go.id/
https://ahok.org/
Qur’an in Word. Aplikasi
Al-Qur’an dalam Pusaran Politik di Indonesia: ...