## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing
AisyahNurannisa Muhlisa 1 *,Kholis Roisah 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau
2 Fakultas Hukum, UniversitasDiponegoro *annisamuhlisa96@gmail.com

## ABSTRACT
Immigration is the agency authorized to carry traffic control of people entering and leaving Indonesian territory. Indonesian  government  to  support  economic  growth  seeks  through  the  tourism  sector  to  increase  foreign exchange resources. The government gives visa free short visits to foreign internationals who visit. A visa is a permit (approval) for entry, in the form of a stamp and initials affixed by the representative official concerned on  the  applicant's  passport. Foreigners  make  use  of  the  convenience  of  a  visa-free  visit  by  committing immigration related violations such as visa missapprotiation until the residence permit is expired to carry out activities that do not comply with Indonesian immigration law . This article aims to look at the implementation of law enforcement by immigration to foreigners who misuse visa overstay visits. The results of this study are explaining that law enforcement against foreign nationals who abuse residence permits over the deadline is followed  in  accordance  with  Law  Number  6  of  2011  concerning  Immigration  and Presidential  Regulation Number 21 of 2016 concerning Visa Free Visit, by overseeing the completion of administrative procedures residence permit for visiting foreigners, and acting administratively to those who violate the residence permit by charging foreigners to pay the burden of expenses, and repatriation to the country of origin.
Keywords: Misuse; Visit Visa; Overstay.

## ABSTRAK
Imigrasi merupakan instansi yang berwenang menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar  dari  wilayah  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia berupaya mendukung  pertumbuhan  ekonomi  melalui sektor  pariwisata  guna  meningkatkan  sumber  devisa.  Sehingga  pemerintah  memberikan  bebas  visa kunjungan singkat kepada warga negara asing. Visa merupakan izin (persetujuan) untuk masuk, berwujud cap dan paraf yang dibubuhkan oleh pejabat perwakilan bersangkutan pada paspor pemohon. Orang asing yang masuk  ke  Indonesia memanfaatkan  kemudahan  bebas  visa  kunjungan  dengan melakukan  pelanggaran keimigrasian seperti penyalahgunaan batas  waktu  izin  tinggal untuk  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  yang tidak  sesuai  aturan  hukum  keimigrasian.  Penelitian  ini  bertujuan mengkaji penegakan hukum  oleh keimigrasian kepada orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa kunjungan lewat batas waktu. Hasil penelitian ini melihat bagaimana penegakan hukum keimigrasian bertindak sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian dan  Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2016  tentang  Bebas  Visa Kunjungan, dengan cara pengawasan kelengkapan prosedur administratif izin tinggal kunjungan orang asing, dan menindak secara administratif kepada yang melanggar izin tinggal dengan mengenakan kepada orang asing membayar biaya beban, dan pemulangan kenegara asal.
Kata Kunci: Penyalahgunaan; Visa Kunjungan; Lewat Batas Waktu.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
146

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  berdaulat  yang terdiri dari penduduk atau rakyat yang secara umum dapat  diartikan  sebagai  anggota  negara.  Penduduk (ingezetenen)  atau  rakyat  mempunyai  kedudukan yang  khusus  terhadap negaranya  merupakan  salah satu  unsur untuk memenuhi  kriteria  dari  suatu negara.
Undang-Undang  Dasar Negara  Republik Indonesia tahun 1945 BAB X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa: “Yang  menjadi  warga  negara  ialah  orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan  dengan  undang-undang  sebagai  warga negara”. Menurut Samidjo penduduk yang mendiami suatu    Negara  ditinjau  dari  segi  hukum  terdiri  dari warga negara (staatsburgers), dan orang asing yang merupakan s elain  penduduk asli dalam  satu
wilayah  negara ( niet-ingezetenen ), orang  yang bukan warga negara Indonesia, bukan asli Indonesia, maupun  orang Indonesia  yang  telah  melepaskan kewarganegaraannya, dan sedang berada di wilayah Indonesia  diberlakukan  sebagai  orang  asing.
(Firmansyah, 2013).
Kehadiran  orang  asing  di  Indonesia berpengaruh  pada  peraturan  dan kebijakan keimigrasian. Setiap  orang  dimudahkan untuk melakukan perjalanan, dari suatu negara ke negara lain. Kemajuan teknologi dan sumber daya manusia yang  semakin pesat,  serta berkembangnya  sarana dan  prasarana  dalam  bidang  transportasi  dan
komunikasi meyebabkan semakin meningkatnya arus lalu lintas masyarakat internasional.
Berbagai  Negara di dunia berlomba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatan sumber devisa (Sudini, 2008). Keindahan alam Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, sehingga untuk terus meningkatkan jumlah wisatawan dengan alas  an ekonomi  dan  pariwisata (Bond,  & Chen,  2017), pemerintah mengeluarkan kebijakan dan juga  telah diterapkan berupa pemberian Bebas Visa  Kunjungan singkat kepada warga  negara  asing  yang  dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 untuk 169 Negara (Prayulianda, Antikowati, 2019).
Menjalin  hubungan persahabatan  Indonesia dengan  negara  lain  menjadi  salah  satu gagasan untuk pemberian Bebas Visa  Kunjungan didasari dengan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan peraturan  yang  berlaku seperti: kunjungan singkat transit  menuju  ke  negara  lain, kunjungan  singkat berwisata, kunjungan karena tugas-tugas pemerintahan,  kegiatan sosial  budaya,  atau usaha maupun  untuk  tinggal  karena urusan pekerjaan, kehadiran orang asing sah apabila melalui jalur-jalur terdaftar seperti pelabuhan,  Bandar  Udara atau tempat-tempat  lain  yang  ditetapkan  oleh  menteri kehakiman (Sudini, 2008).
Pemberian izin bebas  visa kunjungan memudahkan masuk dan keluarnya orang asing dari wilayah Indonesia, sehingga tidak sedikit dari orang asing menyalahgunakan kesempatan ini.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Permasalahan penyalahgunaan izin  kunjungan dengan  kehadirannya  di  wilayah  Indonesia yang dilakukan orang asing menjadi kesempatan yang paling mudah dilakukan oleh orang-orang asing yang tidak  bertanggungjawab  seperti mencari pekerjaan, menetap untuk mengumpulkan keuntungan- keuntungan pribadi, sedangkan Indonesia perlu melindungi hak-hak warga  negaranya dalam mendapatkan pekerjaan. Orang asing perlu memenuhi ketentuan-ketentuan dan  aturan-aturan untuk  dapat  berkerja  di  Indonesia dengan perlu mendaftarkan izin, dan  menjadi  tenaga  kerja  yang memang pada bidang tertentu, hal ini menyebabkan negara harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan  demi keuntungan perekonomian,  dan stabilitas keamanan negara serta tidak menyebabkan kerugian hubungan  antar  negara (Prayulianda,  & Antikowati, 2019).
Imigrasi  sebagai instansi yang  berwenang dalam  menjalankan  tugas  pemeriksaan  imigrasi seperti memberikan persetujuan, izin masuk, ataupun penolakan  masuk  orang  asing  ke  suatu  negara, memberi  batasan  kedatangan  (lama  waktu kedatangan  orang  asing),  dan  menegaskan  kepada orang  asing  hal-hal  apa  yang  dibolehkan  dan  tidak (Skrentny, 2012).
Penyalahgunaan visa kunjungan dikategorikan melanggar ketentuan Pasal  38 Undang-Undang Nomor  6  tahun  2011  tentang Keimigrasian  dan  Peraturan Presiden Nomor  21 Tahun  2016  tentang Bebas  Visa  Kunjungan (Malfiyanti, Matompo, & Hasmin, 2018). Peningkatan
jumlah  pelanggar izin kunjungan  oleh  orang asing yang berasal dari negara-negara subyek bebas visa perlu kembali menjadi pertimbangan (Ethier,2016).
Perlu adanya ketegasan penegakan hukum keimigrasian untuk orang asing yang tidak mentaati aturan  keberadaannya di  Indonesia demi mewujudkan kedaulatan dan martabat bangsa (Arifin, 2018). Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pengemban tugas penjaga pintu gerbang  negara demi kuatnya kedaulatan dan kesejahteraan negara pada  kebijakan bebas  visa penegakan  hukum keimigrasian berpedoman pada  UU no. 6  Tahun 2011 Keimigrasian.
Melihat  permasalahan uraian  latar  belakang dalam  penelitian  ini  dapat  dirumuskan  pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji, yaitu: (1).Meninjau prosedur  pemberian izin  masuk  sesuai  ketentuan hukum keimigrasian, (2).Meninjau bentuk pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan visa tinggal  kunjungan  lewat  batas  waktu, (3).Meninjau penindakan keimigrasian terhadap  orang  asing penyalahgunaan izin  visa  kunjungan lewat  batas waktu  (overstay). Tujuan dari penelitian ini  agar orang  asing dapat mentaati aturan-aturan hukum keimigrasian yang dilaksanakan instansi keimigrasian secara tegas dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku.
Pada penelitian sebelumnya terkait penegakan hukum oleh keimigrasian  terhadap  orang  asing penyalahgunaan  visa  kunjungan  lewat  batas  waktu (overstay)  belum  pernah  dilakukan.  Penelitian  oleh Ariani membahas tentang penegakan hukum

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
148
terhadap tenaga kerja asing illegal di  Indonesia (Ariani,  2018). Pada  penelitian  oleh Alvi Syahrin membahas tentang penegakan hukum terhadap menakar kedaulatan  negara  dalam perspektif imigrasib berfokus  pada  mengantisipasi dampak pemberian bebas  visa  pada kedaulatan  negara dalam  konsep imigrasi  (Syahrin,  2018A). Penelitian yang dilakukan Nabila Belbeid membahas mengenai dampak di terbitkannya Perpres Republik Indonesia No.21  tahun 2016  tentang bebas  visa  kunjungan terhadap tingkat kriminalitas  yang  dilakukan  oleh orang  asing (Belbeid,  2017).  Penelitian oleh  Bond dan Chen meneliti tentang penegakan
mengoptimalisi terhadap perusahaan untuk tidak memperkerjakan orang asingsecara illegal (Bond, & Chen,2017).  Dan  pada  penelitian  Robert  Warren membahas tentang upaya yang dilaksanakan United States dengan Department  of  Homeland  Security untuk menekankan pengurangan pertumbuhan populasi  overstay  pengungsi asing  (Warren,  2017). Dibandingkan penelitian penulis disini  menunjukkan pembaharuan terkait  membahas bagaimana pengawasan dan bentuk mencegah penyalahgunaan visa tinggal kunjungan lewat batas waktu,  dan membahas bagaimana prosedur izin visa kunjungan sesuai dengan ketentuan hukum keimigrasian.

## B. METODE PENELITIAN
Pembahasan mengenai penyalahgunaan  visa kunjungan lewat batas waktu  (overstay) ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normative  yang  bersifat kualitatif.  Yang  dimaksud
dalam penerapan hukum  normative  yang  bersifat kualitatif adalahpenelitian  yang menggambarkan, menjelaskan,  menganalisis,  sertamengembangkan konstruksi hukum kedaulatannegara dalam perspektif imigrasi (Marzuki,2015).
Menurut Lexy  J. Moleong metode pengumpulan  data  pada  penelitian ini dengan menganalisis fenomena,  mengidentifikasi peraturan, mendeskriptifkan kata-kata daribahan hasilpenelitian (karya ilmiah),  dan  sumber bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi pada pembahasan penelitian yang diangkat (Moleong, 2011).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Prosedur Penggunaan Izin Masuk Pengguna

## Bebas  Visa  KunjunganBagi Warga Negara Asing  ke  Indonesia Sesuai Ketentuan  Hukum Keimigrasian
Indonesia  memiliki hukum keimigrasian  guna mengatur lalu lintas warga negara Indonesia asli dan orang asing yang singgah  maupun  tinggal  dalam waktu  tertentu. Hukum  keimigrasian sebagai pedoman yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu  lintas  di wilayah  Indonesia, diterapkannya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 mengenai Bebas  Visa  Kunjungan maka kehadiran warga negara  asing yang  masuk  ke  Indonesia meningkat, semakin meningkatnya wisatawan asing mendorong Imigrasi memiliki tanggungjawab  memastikan  orang asing yang masuk adalah orang-orang yang mentaati peraturan yang sah demi menjaga keutuhan negara (Syahrin, 2018A).

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
149
Visa kunjungan diberikan kepada orang asing berdasarkan Perpres  No. 21  tahun  2016 Tentang Bebas  Visa  Kunjungan, dengan  tetap  diawasi  oleh Imigrasi. Visa kunjungan tersebut turut berpedoman dengan ketentuan UU No. 6 tahun 2011 pasal 38 izin masuk orang asing pemegang bebas visa kunjungan diberikan dalam rangka kunjungan  yang  lingkupnya sebagai  rohaniawan,  tenaga  ahli,  pekerja,  peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta orang asing  yang terikat dalam perkawinan secara sah  dengan  warga  negara  Indonesia,  yang  akan melakukan  perjalanan  bertempat  tinggal  dalam jangka waktu yang terbatas.
Keimigrasian dalam pelaksanaannya apabila terjadi penyalahgunaan izin administrasi dokumen keberadaannya di wilayah Indonesia (Christmarrathus,  Istislam,  dan  Wijayati,  2014). Sesuai fungsi keimigrasian pada Pasal 1 ayat 3 UU No.6 Tahun 2011 bahwa petugas keimigrasian tidak hanya  bertugas  memberikan  pelayanan  masyarakat dalam  pembuatan  paspor  juga  izin  tinggal  tetapi keimigrasian  juga harus  memastikan  orang  asing yang  masuk  ke  Indonesia  tidak  berpotensi melakukan  pelanggaran  hukum  serta  pengawasan orang asing yang masuk dan keluar Indonesia.
Penting meningkatkan sarana prasarana pengawasan imigrasi dan menegaskan kelengkapan dokumen dalam metode kedatangan sebagai strategi yang  memungkinkan mengurangi kedatangan baru agar hanya kelengkapan administrasi yang di anggap legal (Warren,2017).
Pelaksanaan pemberian izin dari Keimigrasian merupakan  kewenangan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  yang didelegasikan kepada Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas  Luar  Negeri,  dokumen  dan  izin  yang  harus dipenuhi oleh orang asing atau warga negara asing yang melakukan kunjungan atau datang ke Indonesia adalah  berupa; Paspor sebagai dokumen pertama yang  harus  dipenuhi  oleh  orang  asing untuk dapat melakukan  kunjungan  atau  datang  ke  Indonesia adalah berupa paspor adalah past atau izin melewati, yang berasal dari kata passy aitu melewati dan port yaitu  pelabuhan  atau  pintu  masuk. Berdasarkan Pasal  8  Undang-Undang  No.  Tahun  2011 Paspor atau  dokumen  perjalanan yang  sah  dan  berlaku berfungsi sebagai dokumen perjalanan antar negara, bukti  identitas  diri,  dan  bukti  kewarganegaraan  dari pemegang  paspor  yang  bersangkutan  pada  saat berada diluar wilayah negaranya (Hamidi, 2015).
Pemberian izin berikutnya dengan pemberian visa,  visa menurut (Pasal  1  angka  18  UU No. 6 Tahun 2011) tentang Keimigrasian adalah izin tertulis yang  diberikan  oleh  pejabat  yang  berwenang  pada perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Republik Indonesia atau tempat lainnya. Pada  kunjungan tersebut terhitung  sejak tanggal  diberikannya  izin  masuk  di  wilayah  Negara Republik  Indonesia warga  negara  asing diperbolehkan keberdaannya paling  lama 60  (enam puluh)  hari. Menurut Khairil  Anwar  pemberian Izin Tinggal  Kunjungan sebagai bukti  keberadaan  yang sah bagi setiap orang asing diwilayah Indonesia, Izin

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
150
tinggal  kunjungan  adalah  izin  tinggal terbagi dalam beberapa kegiatan seperti kegiatan tugas-tugas pemerintah, kegiatan  sosial  budaya,  pendidikan, bisnis  atau  usaha, pariwisata,  jurnalistik,  atau singgah  untuk  meneruskan  perjalanan  ke  negara lain.
Pejabat  Imigrasi berwenang melakukan penolakan orang asing  untuk  masuk wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut: 1)Namanya tercantum  dalam  daftar penangkalan (namanya  di blacklist karena alasan-alasan tertentu); 2)Tidak memiliki dokumen perjalanan  yang  sah  dan  masih berlaku/paspor yang digunakan tidak sah; 3)Memiliki dokumen keimigrasian  yang  palsu;  tidak  memiliki visa,  kecuali  yang  dibebaskan  dari  kewajiban memiliki visa; 4)Memberi  keterangan  yang  tidak sebenar-benarnya untuk mendapatkan visa;
5)Menderita  penyakit  yang  membahayakan dan bersifat menular bagi kesehatan  umum; 6)Terlibat kejahatan  tindak  pidana  internasional  dan; 7)Termasuk  dalam  daftar  pencarian  orang atas tindak kejahatan untuk  ditangkap  dari  suatu  negara asing; 8)Terlibat  dalam  kegiatan  makar  terhadap Pemerintah  Republik  Indonesia; 9)atau  termasuk dalam  jaringan praktik  atau  kegiatan  prostitusi, perdagangan  orang,  dan  Penyelundupan  Manusia (Citrawan, &Nadilla, 2019).
Kebijakan terkait prosedur administrasi izin kunjungan masuk guna meningkatkan efektivitas dalam mengatasi arus masuknya  orang  asing  dan melakukan illegal  dalam urusan perizinan  dan melaksanakan prihal yang diluar dari ketentuan yang
telah  di  persyaratkan,  operasional kebijakan- kebijakan ini menjamin pelaksanaan  fungsi  dan tanggungjawab.

## 2. Pelaksanaan Pengawasan  dan  Pencegahan Penyalahgunaan Visa Tinggal  Kunjungan Overstay Dalam Perspektif Keimigrasian
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian dimaksud sebagai garda terdepan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan, sebagai penyelenggara pengawasan hal ihwal lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia  (Jazuli,  2016). Pengawasan merupakan serangkaian usaha bertujuan menjaga suatu proses pekerjaan untuk dapat berjalan sesuai dengan rencana  yang ditetapkan. Pengawasan penting artinya bagi pelaksanaan suatu pekerjaan untuk menghindari terjadi penyimpangan baik sebelum maupun setelah pelaksanaan pekerjaan.  Pada penyalahgunaan  visa  tinggal kunjungan  yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan yaitu  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia  yang  juga  mendelegasikan kepada Keimigrasian pusat,  provinsi,  kabupaten atau kota (Hamidi, 2015).
Hukum  keimigrasian  adalah  himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu  lintas  didalam  wilayah  Indonesia  dan pengawasan terhadap orang-orang asing, dalam hal ini  yang  menjadi sasaran pengawasan keimigrasian adalah  orang  asing  yang  masuk atau keluar dari wilayah hukum  Indonesia  maka wajib memberikan keterangan kedatangan atau keberangkatan berupa

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
identitas diri,  dokumen-dokumen izin keimigrasian berupa visa yang secara administrasi akan dilakukan pemeriksaan keabsahannya (Nugraha,
CakabawaLandra, & Ranawijaya, 2016).
Pemberlakuan  bebas  visa  menimbulkan tindakan  pelanggaran  seperti  adanya  penyeludupan tenaga  kerja  asing  illegal bahkan  penyeludupan kejahatan perdagangan manusia masuk ke Indonesia dengan  hanya  menggunakan  visa  kunjungan (Setiadi, & Afrizal, 2019).
Ketentuan penolakan kedatangan orang asing berlaku  kepada  orang  asing  pemegang  bebas  visa kunjungan  penting  untuk  meningkatkan  keamanan sehingga  hukum  disuatu  negara  perlu  memusatkan aturannya  pada  setiap  orang  yang  masuk  ke negaranya  (Paasi,  2012). Terkait penolakan diberlakukan  kepada orang  asing yang  melakukan pelanggaran,  pelanggaran  tersebut bervariasi mulai dari pelanggaran administratif keterlambatan melapor wajib  lapor  keberadaan  yang  telah  melewati  masa berlaku  yang  telah  ditetapkan  oleh  pihak  kantor imigrasi sejak  kehadiran  orang  asing  masuk (overstay), penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, izin  visa kunjungan, dan tidak  dapat  menunjukkan paspor  ketika petugas melakukan pemeriksaan. Dampak  negatif  dari  kebijakan bebas  visa  yaitu mudahnya ruang gerak keluar  dan  masuk orang asing, hal itu dapat saja  disalah  gunakan dengan dimanfaatkan orang asing yang tidak bertanggungjawab  atas  kehadirannya  datang bertujan untuk mengungsi (Baqi, 2018).
Bebas visa juga berdampak  pada  kejahatan peredaran  narkoba berdasarkan  laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) disampaikan bahwa sejak diberlakukan  kebijakan  bebas  visa terjadi peningkatan  jumlah  perdagangan  narkotika  yang signifikan (Syahrin,2018B), dan peredaran minuman keras,  dan menyebabkan keresahan  lain  berupa terjadinya penyelundupan  orang  atau  tenaga  kerja ilegal berupa masuknya buruh-buruh dari negara lain yang melaksanakan kegiatan seperti bekerja secara tidak resmi (Belbeid, 2017).
Beberapa kasus  pelanggaran  warga negara asing  yang  terjadi di  Indonesia  tentu  harus  menjadi perhatian lebih untuk saat  ini.  Sistem pengawasan keimigrasian dan pengaturan pemberian bebas visa kunjungan perlu untuk kembali dibenahi, karena akan berdampak  pada  kesejahteraan  dan  keamanan nasional.  Lembaga  keimigrasian sebagai fasilitor kesejahteraan masyarakat  dan  penjaga kedaulatan negara  dirasakan lemah dengan diterapkannya bebas  visa  karenatidak sesuai denganprinsip  yang terkandung dalam kebijakan selektif keimigrasian (Syahrin, 2018A).
Pelanggaran  yang  kerap  kali  dilakukan  oleh warga  negara  asing  yang  berkunjungke  Indonesia adalah kunjungan lewat batas waktu  (overstay) meskipun warga negara  asing  yang  berkunjung ke wilayah  Indonesia  memiliki izin hal tersebut tidak terlepas  dari  limit/ masa  waktu keberadaan  yang telah ditentukan yaitu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pemberian izin masuk,  yang  sering terjadi

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
adalah orang asing melebihi batas waktu yang telah ditentukan (Setiawati, 2015).
Upaya-upaya yang terus dilakukan keimigrasian dengan menerapkan pola pengawasan keimigrasian  terhadap  mereka  orang  asing  meliputi empat  waktu  yang  diantaranya  adalah  pada  waktu permohonan  visa, masuk  atau  keluar  wilayah Indonesia,  pemberian  Izin Tinggal;  dan  berada  dan melakukan  kegiatan  di  wilayah Indonesia (Hamidi, 2015). Juga  dengan berbagai macam cara untuk melakukan pengawasan yang dilakukan keimigrasian guna mengurangi angka penyalahgunaan visa kunjungan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan teknologi sebagai sarana memantau keberadaan orang  asing seperti penggunaan aplikasi Pelaporan Orang  Asing aplikasi guna memudahkan petugas imigrasi mendapatkan informasi keberadaan  orang asing secara real time, walaupun tidak sepenuhnya penggunaan aplikasi berbasis  online  ini berjalan efektif (Mulyawan, 2017).
Penegakan hukum dalam pengawasan  orang asing berawal dari keinginan untuk orang asing turut serta mentaati peraturan-peraturan sebagaimana berlaku guna menghindari pelanggaran  seperti penyelundupan narkoba,  dan  beberapa barang terlarang lainnya  dan  apabila rangkaian Intergrated Criminal  Justice  System tersebut dilanggar maka akan ditangani oleh pihak berwajib kepolisian.
Upaya untuk menertibkan orang asing selama berada  di  Indonesia  untuk  mematuhi  aturan  jangka waktu kehadirannya dan keberadaan serta kegiatan orang  asing  di  wilayah  Indonesia,  dilakukanlah
pengawasan oleh Pemerintah melalui Dirjen Imigrasi Kementerian  Hukum dan  HAM.  Pengawasan terhadap  orang  asing  di  Indonesia  meliputi  dua  hal yaitu  masuk  dan  keluar  orang  asing  ke  dan  dari wilayah  Indonesia.  Pengawasan  terhadap  orang asing  dilaksanakan  Pemerintah  dalam  bentuk  dan cara  sebagai  berikut  (Supramono,  2012): 1)Pengumpulan  dan  pengolahan  data  diri    seperti paspor orang asing untuk masuk atau keluarwilayah Indonesia; 2)Pendaftaran  secara  rinci  sejak kehadiran  orang  asing  yang  berada  di  wilayah Indonesia; 3)Pemerintah melaksanakan pengumpulan,  pemantauan,  dan  pengolahan  data dan informasi mengenai kegiatan orang asing selama berada  di  wilayah  Indonesia;  4)Menyusun  dan menegaskan larangan masuk bagi nama-nama orang asing  yang  tidak  dikehendaki  masuk  atau  keluar wilayah  Indonesia  karena  alasan-alasan  ketertiban dan kedaulatan negara; dan 5)Kegiatan lainnya.
Penegakan  hukum  di  Kantor  Imigrasi dilaksanakan dalam  bentuk pengawasan  dan melakukan tindakan administratif. Pengawasan orang asing  dilaksanakan menurut Pasal  66  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian untuk mengawasi kegiatan orang asing yang  tinggal  di  wilayah  Indonesia,  baik  kunjungan, tinggal  sementara, maupun  menetap. Pengawasan Keimigrasian  meliputi: pengawasan  paling  utama dilaksanakan saat orang  asing  mengajukan permohonan  pembuatan visa  di  Kedutaan  Republik Indonesia diluar  negeri.  Setelah  diberikan permohonannya, pengawasan  selanjutnya  yaitu

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
153
berupa memeriksa kelengkapan administrasi seperti paspor  dan  visa,  setiap  orang  asing  wajib memberikan  keterangan  yang  diperlukan  mengenai identitas diri  dan  atau  keluarganya, melapor jika terjadi perubahan  status sipil (perubahan  yang menyangkut  perkawinan, perceraian,  kematian, kelahiran  anak,  pindah  pekerjaan  dan  berhenti  dari pekerjaan), serta perubahanalamat keberadaannyadi Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  yang  ada  di  Bandar Udara  atau  aksesmasuk  lain  sepertipelabuhan (Setiawati, 2015).
Pelanggaran hukum administratif yang dilakukan seperti overstay akan  di  proses  juga dengan  tindakan administratif keimigrasian diluar proses  peradilan yaitu sanksi administratif  yang ditetapkan Pejabat  Imigrasi  terhadap Orang  Asingdi luar  proses  peradilan.  Tindakan Administratif Keimigrasian  dapat berupa: pencantuman  dalam daftar pencegahan masuk  (berada)  di  wilayah Indonesia atau penangkalan;  pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia; Keharusan  untuk  bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; pengenaan  biaya  beban;  dan/atau deportasi dari wilayah Indonesia (Nugroho, 2016).
Pengawasan  yang  dilakukan keimigrasian bukan untuk membatasi hak-hak warga negara asing untuk melakukan kegiatan-kegiatan kunjungannya, akan tetapi selektifitas  yang  dilakukan keimigrasian ini untuk menjaga ketentraman bersama,  dan dirasakan manfaatnya bagi orang asing yang masuk,
dan  rakyat  Indonesia  tidak menjadi resah terhadap orang  asing karena keberadaanya  yang  sah sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan membahayakan keamanan  dan  ketertiban  (Syahrin, 2018A).
Tindakan  yang  dilakukan pihak Imigrasi terhadap  warga  negara  asing  yang  melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu Tindakan Keimigrasian dan penegakan hukum melalui proses peradilan projustisia.  Tindakan  keimigrasian  secara administratif  lebih  efektif  dan  efesien,  dalam  hal penegakan  hukum  terhadap  perbuatan  overstay apabila  dilandasi  atas  asas  subsidaritas  hukum pidana  yakni  mengedepankan  prinsip ultimum remedium dalam hukum  pidana  maka penyelesaian secara adminsitratif merupakan kebijakan tepat yang tertuju mengenai  sasaran. Tindakan yang  apabila orang  asing melanggar administratif  keimigrasian yaitu dengan mendenda  dan  mendeportasi hal tersebut sebagai bentuk penindakan tegas  yang efektif dan efisien untuk dilakukan (Wirasto, 2016).
3. Penindakan KeimigrasianTerhadap  Orang Asing Penyalahgunaan Visa Tinggal

## Kunjungan Overstay
Imigrasi meminimalisasikan penyalahgunaan kehadiran overstay yang dilakukan oleh orang asing, imigrasi  yang  dalam bidangnya menjalankan kebijakan  selektif  dalam  bentuk pemeriksaan keimigrasian (Arifin, 2018) .
Langkah kebijakan bertujuan untuk tetap menjaga hubungan baik antar  negara  dengan tidak merugikan perekonomian,  dan  stabilitas keamanan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
154
dan  dampak negatif lainnya seperti menurut  Imam Santoso yaitu berupa kejahatan kemanusiaan, penyuludupan narkotika, penjualan wanita dan anak, prostitusi,  dan  bentuk kejahatan lainnya (Sanusi, 2016).
Kebijakan keimigrasian khususnya dalam pengurusan pemberian  visa  dan  izin keimigrasian sangat berpengaruh apabila ditingkatkan. Dengan disahkannya Perpres  No.21  tahun  2016  tentang Bebas  Visa  Kunjungan warga  negara  asing dalam rangka berkunjung.  Tetap tidak terlepas dari pedoman  UU  No.  6  Tahun  2011 tentang Keimigrasian.
Orang  asing  yang  tercantum  pada  daftar penangkalan, tidak memiliki dokumen perjalanan sah dan berlaku, dokumen imigrasi palsu, tidak memiliki Visa kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, member keterangan  yang  tidak sesuai untuk meperoleh  Visa,  menderita penyakit menular  yang membahayakan  dan berdampak  pada  kesehatan masyarakat umum,  terlibat kejahatan internasional, termasuk  daftar  pencarian sebagai pelaku pidana untuk ditangkapa  dan  ditindak secara tegas  oleh keimigrasian dengan berpedoman pasal 13 UU No.6 Tahun 2011t entang Keimigrasian tindakan tersebut berupa penolakan untuk dapat masuk kewilayah Indonesia (Prayulianda, dan Antikowati, 2019).
Tahapan penindakan  yang  dilakukan  oleh Imigras berawal dari pengawasan administrasi  dan pengawasan lapangan dengan melakukan penyelidikan dengan menerima keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah,  mendatangi
tempat  yang  terduga kegiatan  orang  asing  yang overstay.
Tindakan setelah menemukan  orang  asing yang  melakukan penyalahgunaan izin tersebut, keimigrasian berwenang menerapkan tindakan administratif keimigrasian sesuai  Bab  VII  UU  No.  6 tahun  2011  tentang Keimigrasian pasal  75  ayat  (1) Imigrasi dapat melakukan tindakan secara administratif kepada  orang  asing  yang  melanggar ketertiban umum  dan  dipandang tidak menghormati aturan perundang-undangan.
Tindakan administratif yang dimaksud berupa, akan dicantumkan seseorang warga  negara  asing yang menyalah gunakan izin tersebut akan dicantum kedalam  daftar  penangkalan  dan  pencegahan keberadaanya; pembatasan, dirubah atau dibatalkan izin tinggal keberadaannya; larangan berada di satu atau beberapa tempat  di  wilayah  Indonesia, keharusan  di  tempatkan  disuatu tempat seperti  di karantina di Rudenim; pengenaan biaya beban; dan dilaksanakan pendeportasian dari wilayah Indonesia.
Penindakan  kebijakan-kebijakan  kepada orang  asing  guna  menghindari  kemungkinan  terjadi ketidak  sejahteraan  Indonesia  dengan  tegas menselektif orang asing yang akan masuk. Kebijakan keimigrasian  ini  juga  bertujuan  mewujudkan ketertiban  umum  dan  keamanan  nasional  dan menyangkal  perbuatan  yang  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan (Arifin, 2018).

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## D. SIMPULAN
Berdasarkan uraian dalam pembahasan penelitian mengenai penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa izin kunjungan lewat batas waktu  (overstay)  pada warga  negara  asing, dapat disimpulkan sebagaiberikut : 1) Meningkatnya jumlah  wisatawan sangat dirasakan dalam pertumbuhan ekonomi, juga devisa negara, sehingga tidak jarang negara lain termasuk Indonesia memberi akses  mudah  dengan  pemberian  bebas  visa kunjungan berdasarkan Perpres No. 21  tahun  2016 kepada  negara  yang  menjalin  hubungan  diplomatik juga dengan negara sahabat lainnya, 2)Kemudahan akeses keluar  dan  masuknya  orang  asing itu  tidak sedikit  terjadi  hal-hal  yang  meresahkan  masyarakat seperti overstay,  tidak  dapat  menunjukkan identitas (paspor) ketika petugas melakukan pemeriksaan, hingga penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian.
3)Penyalahgunaan bebas  visa  kepada  orang  asing mengaku berkunjung padahalmengungsi, melakukan kejahatan perdagangan manusia,  kejahatan peredaran  narkoba peredaran minuman  keras, penyelundupan orang atau tenaga kerja ilegal berupa masuknya buruh-buruh  dari negara  lain  yang melaksanakan kegiatan seperti bekerja.
4)Penegasan  yang  dilakukan untuk mencegah penyalah gunaan terus  di  tegaskan  oleh Keimigrasian sebagai penegak kedaulatan  negara tindakan tersebut dengan memantau dan memanfaatkan penggunaan teknologi sebagai sarana memantau,  mengawasi,  keberadaan  orang asing dengan berbagai upaya seperti pelaporan
langsung ataupun melalui aplikasi pelaporan orang asing,  dan  menindak sesuai dengan masalah  yang dilakukan oleh orang asing apabila tindakan tersebut membahayakan nyawa  orang  lain  maka akan diserahkan kepada pihak berwajib,  dan  apabila pelanggaran masuk dalam kategori administratif maka akan membayar denda  (pengenaan biaya beban),  pencegahan masuk atau penangkalan,  dan deportasi.  Perlunya kesadaran  oleh  warga  negara asing adanya ketentuan berupa prosedur yang telah menjadi ketentuan-ketentuan amanat UU No. 6 tahun 2011  yaitu dokumen perjalanan  yang  sah,  masa perizinan berkunjung karena visa kunjungantetaptidakterlepasdari  limit/  masa  waktu yang  telah ditentukan yaitu  60  (enam puluh)  hari terhitung sejak pemberian izin masuk.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Hamidi, J. (2015). Hukum  Keimigrasian  bagi  orang
asing di Indonesia. Jakarta: Sinar Rafika.
Marzuki, Peter M. (2015). Penelitian Hukum. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Moleong,  Lexy  J. (2011). Metodologi  Penelitian
Kualitati Edisi  Revisi. Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Supramono,  G. (2012).  Hukum  Orang  Asing  di Indonesia. Jakarta Timur : Sinar Grafika.

## JURNAL
Ariani,  Nevery  V.  (2016).  Penegakan Hukum Terhadap  Tenaga  Kerja Asing Ilegal  di

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum DeJure,Vol.18,(No.1),pp.115–126.
Arifin, R. (2018).  Penolakan  Orang  Asing ke Indonesia  Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi  Di  Bandara Internasional:  Sebuah
Kedaulatan Absolut. Jurnal
Kajian
Keimigrasian, Vol.1, (No.1), pp. 151-154.
Baqi, Ahmad  M. (2018). Implikasi  Kebijakan  Bebas Visa terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia di Indonesia. Journal of International Relations, Vol.4, (No.3), pp.79-488.
Belbeid,  Nabila  U. (2017).  Dampak Diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun  2016  Tentang Bebas  Visa  Kunjungan Terhadap Tingkat Kriminalitas yang dilakukan oleh  Orang  Asing  di  Provinsi Bali. Jurnal Kertha Semaya, Vol.01,(No.10), pp. 1-15.
Bond, Eric W., & Chen, Tain-Jy. (2017). The Welfare Effects of I llegal Immigration. Journal of International Economics, Vol.23, (No.3-4), pp.315-328.
Christmarrathus,    Shagita.,    Istislam.,    & Wijayati,
Herlin. (2014).  Pengawasan  Dan  Tindakan Kantor Imigrasi   Kelas   I   Malang   Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Terbatas    (Kitas) Yang  Dilakukan Warga  Negara  Asing(Studi Di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Malang). Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, Tanpa Volume (Agustus),pp.1-19.
Citrawan, Harison., & Nadilla, Sabrina. (2019). Model Kontrol Keimigrasian dalam Mencegah Tindak
Pidana Teroris me di Indonesia. Jurnal Lentera Hukum, Vol.6, (No.1), pp. 69-94.
Ethier, Wilfred J. (2016). Illegal immigration: The Host country  Problem. The  American Economic
Review, Vol.76, (no.1), pp.56-71.
Jazuli, A. (2016).  Implementasi Kebiijakan Bebas Visa  Dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.10, (No.3), pp.211-225.
Malfiyanti, Andi Ika., Matompo, Osgar S., & Hasmin,
Yusuf.  (2018).  Penyalahgunaan  Fasilitas Bebas  Visa  Kunjungan  Singkat  oleh  Warga Negara  Asing. Jurnal  Kolaboratif  Sains,
Vol.1,(No.1), pp.1137-1147
Mulyawan, B. (2017). Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan  Orang  Asing. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.11, (No.3), pp.287-303. Nugraha,  Akbar.,  CakabawaLandra,  Putu  Tuni.,  &
Ranawijaya, Ida Bagus Erwin. (2016). Bentuk Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan  Visa Kunjungan  Oleh Warga  Negara  Asing  di Provinsi  Bali  (Studi Kasus  Di  Kantor  Imigrasi Kelas  I  Khusus Ngurah  Rai). Jurnal Kertha Semaya,Vol.04, (No.01), pp.1-5.
Nugroho,  Chahyo  O.  (2016).  Penegakan Hukum Terhadap  Orang  Asing  di  Kantor  Imigrasi Kelas I Denpasar dan Kelas I KhususBandara I  Gusti Ngurah Rai.Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.17, (No.2), pp.231-247.
Paasi,  Anssi.  (2012).  Border  Studies  Reanimated:
Going  Beyond  the  Territorial/Relational

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Devide. Journal  Environment  and  Planning. Vol.44, pp..2303-2309
Prayulianda,  Helga  Anton.,  & Antikowati. (2019).
Pengawasan Warga  Negara  Asing Penerima Bebas  Visa Kunjungan dalam Pespektif Hukum Kewarganegaraan. Jurnal Lentera Hukum, Vol.6, (No.1). pp.141-150.
Sanusi,  A.  (2016).  Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian. Jurnal  Fiat  Justisia, Vol.10
(No.2), pp.387-411
Setiadi, Wicipto.,  &  Afrizal,  Rakha  Aditya.  (2019).
Implikasi  Kebijakan  Bebas  Visa  Berdasarkan Peraturan  Presiden  tentang  Bebas  Visa Kunjungan  :  Perpsektif  Ketenagakerjaan.
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.13, (No.3),
pp.311-322
Setiawati,  D.  (2015). Penegakan Hukum  Terhadap Warga  NegaraAsing  (WNA)  yang Melanggar Izin  Tinggal  (Overstay). Jurnal Pandecta, Vol.10, (No.1), pp.14-29.
Skrentny, John D.  (2012). Japan the United States, and  the  Philosophical  Bases  of  Immigration Policy. Journal  of  Research  in  Crime and
Delinquency, Vol.56, (No.8), pp.995-1007
Syahrin,  Muhammad  A. (2018A). Menakar
Kedaulatan  Negara  Dalam Perspektif
Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum  De
Jure, Vol.18, (No.1), pp.43-57.
Syahrin,  Muhammad  A. (2018B).  Refleksi Hukum
Implementasi Kebijakan Bebas  Visa
Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Fiat Justicia, Vol,4,(No.2), pp.155-169. Sudini, Luh P. (2008). Peranan Visa On Arrival (VOA) Bagi Orang Asing yang Datang ke Indonesia. Jurnal Hukum  dan  Pembangunan, Vol.38, (No.3), pp. 335-352.
Warren, R. (2017). Department of Homeland Security
Overestimates  Visa  Overstays for  2016; Overstay Population GrowthNear Zero During theYear. Journal  on  Migration  and  Human Security.Vol.5, (No.4), pp.768-779.
Wirasto,  W.  (2016).  Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi  Kelas  II  Belawan Berdasarkan  UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. USU
Law Journal, Vol.4, (No.1), pp.168-185.

## ARTIKEL / PAPER
Firmansyah,  M.  (2013). Kewarganegaraan  Republik
Indonesia  dan Kehilangan  Kewarganegaraan Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang No. 12 Tahun 2006. Artikel Repositori Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara, pp.1-19.