## MAGISTRA Law Review
Volume 02 Nomor 02, Juli 2021 | http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review
This is an open access article under the CC BY-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI MASA PANDEMI COVID 19 DI KABUPATEN REMBANG DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

## KARTIMAN
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

## ABSTRAK
Dunia  diguncang  oleh  munculnya  pandemi  virus  corona  (COVID-19)  yang  berdampak  signifikan  pada perubahan dunia. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 21 mengatur penyelenggara pelayanan publik  mempunyai  kewajiban  untuk  memenuhi  komponen  standar  pelayanan  minimal,  sehingga walaupun ada kebijakan pembatasan pelayanan publik tersebut, penyelenggara pelayanan publik tetap harus mematuhi standar pelayanan minimal dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing- masing  pihak  baik  penyelenggara  maupun  masyarakat. Namun  sejak  pemberlakukan  kebijakan  ASN bekerja dari rumah (WFH), tak sedikit warga masyarakat pengguna layanan mengeluhkan terhambatnya pelayanan  publik.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  layanan  administrasi kependudukan  di  Masa  Pandemi  Covid  19  di  Kabupaten  Rembang  dan  bagaimana  kendala  dan  solusi penyelesaian  layanan  administrasi  kependudukan  di  Masa  Pandemi  Covid  19  di  Kabupaten  Rembang Dalam Mewujudkan Good Governance. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan  metode  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  penerapan  pelayanan  publik dalam  bidang  administrasi  kependudukan  di  Kabupaten  Rembang  selama  masa  pandemi  ini  telah banyak  mempergunakan  alur  proses  atau  tata  cara  secara  online,  dimana  didalam  sistem  yang  telah dibuat masyarakat dapat dengan lebih mudah mengetahui informasi dan melakukan berbagai keperluan yang  dibutuhkannya    dirumah  saja  tanpa  harus  datang  ke  kantor  administrasi  kependudukan. pelaksanaan  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  kabupaten  Rembang  masih  terdapat  beberapa kendala, kendala dan hambatan tersebut berasal dari  faktor internal  dan eksternal. Faktor internal ini berasal  dari  pemerintahan  atau  pengelolaan  layanan  administrasi  kependudukan,  sedangkan  untuk faktor eksternal berasal dari masyarakat di Kabupaten Rembang.
Kata Kunci : Pemerintahan; Good Governance ; Pelayanan Publik

## A. PENDAHULUAN
Dunia sedang dihebohkan dengan munculnya  Pandemi Corona Virus Disease (COVID- 19), yang membawa dampak signifikan ke perubahan dunia. Mulai dari  aspek ekonomi, sosial, hingga kehidupan sehari-hari, hampir tak ada yang bisa berkelit dari kemunculan virus COVID - 19 ini, tidak terkecuali terhadap pelayanan publik sejak virus corona pertama kali muncul akhir Desember  2019  lalu.  T erkait  tentang  pelayanan  publik  saat  pandemi  COVID-19  merupakan tantangan dari pemerintah cukup berat karena harus mampu memenuhi harapan masyarakat terkait  pelayanan  publik,  yaitu  adanya  kepastian  pelayanan,  responsivitas  pelayanan  dan kejelasan informasi pelayanan.
Sejak  awal  Maret  2020,  berbagai  kebijakan  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  pusat dan  daerah.  Mulai  dari  membatasi  hubungan  sosial  ( social  distancing ),  menghimbau  untuk bekerja  di  rumah  ( work  from  home )  bagi  sebagian  besar  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),
meniadakan  kegiatan  ibadah,  dan  meminta  masyarakat  untuk  tetap  di  rumah  serta mengurangi aktivitas ekonomi di luar rumah. WFH ( work from home ) sendiri merupakan hasil dari  kebijakan  yang  diatur  dalam  Surat  Edaran  Menteri  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  19  Tahun  2020  Tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja  Aparatur  Sipil Negara  Dalam  Upaya  Pencegahan  Penyebaran  COVID-19  di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah. Dimana  Surat  Edaran  ini  pada  akhirnya  mewajibkan  kepada  setiap  ASN  nya  untuk  dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam melayani publik secara daring. Kebijakan tersebut bermaksud  baik,  namun  dampak  dari  kebijakan  tersebut  memiliki  resiko  tinggi,  hingga  akhir Maret  2020  kebijakan  pemerintah  bukan  hanya social  distancing namun  dilanjutkan  dengan Physical Distancing , dan juga pemerintah telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 1
Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  menjadi  salah  satu  pelayanan  penting  yang selalu  dibutuhkan  masyarakat  termasuk  pada  masa  pendemi  seperti  ini.  Beberapa pemerintahan kabupaten terus mengupayakan pelayanan prima dengan berbagai inovasi yang mendukung  optimalnya  pelayanan  Administrasi  Kependudukan  sesuai  prosedur  pencegahan COVID-19 . Kementerian PAN-RB juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 58 Tahun 2020 yang berisi tentang petunjuk sistem  kerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dalam  tatanan  normal baru.  Untuk  dapat  memenuhi  harapan  masyarakat  terkait  pelayanan  publik,  perlunya  lima strategi  sebagai  berikut:  melakukan  penyederhanaan  proses  bisnis  dan  SOP  pelayan  dengan memanfaatkan  TIK, menggunakan  media  informasi  untuk  menyampaikan  standar  pelayanan, membuka  media  komunikasi  online  sebagai  wadah  konsultasi  maupun  pengaduan, memastikan kualitas output dari produk layanan dan memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan Menteri Kesehatan. 2
Pemberlakuan  WFH  ini  memang  tidak  diberlakukan  kepada  seluruh  penyelenggara pelayanan publik, dikarenakan ada beberapa bidang yang tidak dapat melakukan WFH, seperti Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  terkait  dengan  perekaman  KTP-El,  mengenai pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor  maupun  perpanjangan  STNK  di  Samsat,  dan  bidang- bidang  lain  yang  memerlukan  kedatangan  masyarakat  secara  langsung.  Walaupun  tidak memberlakukan  WFH,  tetapi  tetap  memberlakukan  pembatasan  pelayanan  publik. Pembatasan  yang  dilakukan  yaitu  seperti  dengan  mengurangi  jumlah  antrian  yang  masuk  ke dalam  ruangan  dan  di  dalam  ruangan,  serta  pelayanan  harus  mengikuti  anjuran  jarak  aman yaitu  minimal 1  meter.  Dengan  berlakunya  WFH  bagi  pegawai-pegawai  yang  bergerak  dalam pelayanan  publik,  menyebabkan  pelayanan  publik  menjadi  terhambat,  karena  pada  akhirnya beberapa  bidang  pelayanan  tidak  dapat  melayani  masyarakat  secara  langsung.  Akan  tetapi, penyelenggara  pelayanan  publik  kemudian  membuat  inovasi-inovasi  dalam  memberikan pelayanan  agar  palayanan  tidak  terhambat  seperti  memberikan  pelayanan  melalui  sistem online. 3
1 https://ombudsman.go.id/ diakses pada tanggal 25 November 2020
2 https://map.ugm.ac.id/ , diakses 25 November 2020.
3 https://ombudsman.go.id/ , diakses 19 November 2020.
Di  dalam  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  sendiri, sebagai  dasar  dalam  penyelenggara  pelayanan  publik  dalam  memberikan  pelayanan  tidak diatur  mengenai  pembatasan  pelayanan  publik,  sebagaimana  yang  diterapkan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik  saat  ini.  Namun,  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  25 Tahun 2009 pasal 21 yang berbunyi:
“Komponen standar pe layanan sekurang-kurangnya meliputi:
1. dasar hukum;
2. persyaratan;
3. sistem, mekanisme, dan prosedur;
4. jangka waktu penyelesaian;
5. biaya/tarif
6. produk pelayanan;
7. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
8. kompetensi pelaksana;
9. pengawasan internal;
10. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
11. jumlah pelaksana;
12. jaminan  pelayanan  yang  memberikan  kepastian  pelayanan  dilaksanakan  sesuai dengan standar pelayanan;
13. jaminan  keamanan  dan  keselamatan  pelayanan  dalam  bentuk  komitmen  untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu- raguan; dan
14. evaluasi kinerja pelaksana.”
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  Pasal  21  mengatur  penyelenggara  pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk memenuhi komponen standar pelayanan minimal seperti persyaratan,  dasar  hukum,  sistem  mekanisme  prosedur,  jangka  waktu  penyelesaian,  biaya, produk layanan, dan lain-lain, sehingga walaupun ada kebijakan pembatasan pelayanan publik tersebut, penyelenggara pelayanan publik  tetap  harus  mematuhi  standar  pelayanan  minimal dengan  tetap  memperhatikan  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  baik  penyelenggara maupun masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 BAB IV dari  Pasal  14  sampai  dengan  Pasal  19.  Sehingga  walaupun  terjadi  pembatasan  dalam pemberian pelayanan publik, tetapi penyelenggara masih memberikan pelayanan publik yang efektif dan prima kepada masyarakat.
Dengan adanya pembatasan pelayanan publik menjadi sedikit berkurang benefit yang diperoleh  masyarakat  dalam  mendapatkan  pelayanan  publik.  Akan  tetapi,  masyarakat  tetap mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dan masyarakat mempunyai peran  dalam  pengawasan  terhadap  pembatasan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik.  Peran  masyarakat  sesuai  dengan  Undang-undang  adalah untuk  mengawasi  jalannya  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik. Seperti yang diatur dalam Pasal 39 berbunyi:
1. Peran  serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dimulai  sejak penyusunan  standar  pelayanan  sampai  dengan  evaluasi  dan  pemberian penghargaan.
2. Peran  serta  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diwujudkan  dalam bentuk  kerja  sama,  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  masyarakat,  serta  peran  aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.
3. Masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik.
4. Tata  cara  pengikutsertaan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Dalam  keadaan  darurat  dan  mendesak  saat  ini  yang  dikarenakan  penyebaran  virus COVID-19  yang  sangat  cepat  ini,  masyarakat  mungkin  tidak  dilibatkan  dalam  penyusunan standar  pelayanan  terkait  pembatasan  pelayanan  publik.  Akan  tetapi,  masyarakat  masih mempunyai peran yang lain yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) yang berbunyi:
1. Pengawasan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dilakukan  oleh  pengawas internal dan pengawas eksternal.
2. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
a. pengawasan  oleh  atasan  langsung  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan; dan
b. pengawasan  oleh  pengawas  fungsional  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan
3. Pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui:
a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
b. pengawasan  oleh  ombudsman  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan; dan
c. pengawasan  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Pengawasan  penyelenggaraan  pelayanan  publik  itu  dapat  dilakukan  oleh  pengawas internal  dan  eksternal,  masyarakat  yang  merupakan  pengawas  eksternal  dapat  melakukan tugas pengawasannya dengan melalui laporan atau pengaduan, akan tetapi masyarakat  tidak bisa menilai atau  melakukan  pengawasan  secara  penuh  terkait  standar  layanan,  dikarenaka n kondisi  sekarang  masih  tidak  normal.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  ini dilakukan  dengan  memastikan  apakah  pembatasan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh penyelenggara  ini  masih  memenuhi  komponen-komponen  dalam  standar  pelayanan,  sesuai dengan  yang  diatur  dalam  Pasal  21,  serta  masyarakat  masih  mendapatkan  haknya sebagaimana  diatur  juga  dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik
Sejak pemberlakukan kebijakan ASN bekerja dari rumah atau work from home (WFH), tak sedikit warga masyarakat pengguna layanan mengeluhkan terhambatnya pelayanan publik. Keluhan itu antara lain pelayananan administrasi kependudukan, listrik, perpajakan, perizinan dan  lain  sebagainya.  Data  Kemenpan  RB  mencatat  bahwa,  seiring  pemberlakuan  WFH  bagi aparatur  sipil  negara  terdapat  keluhan  mengenai  terganggunya  pelayanan  publik.  Keluhan paling  banyak  terkait  pelayanan  administrasi  kependudukan  (153  laporan),  dari  total  348 laporan,  disusul  pelayanan  kelistrikan  (116  laporan),  perpajakan  (40  laporan),  perizinan  (20
laporan),  keimigrasian  (11  laporan),  serta  minyak  dan  gas  (8  laporan). 4 Animo  masyarakat menyampaikan  keluhan  pelayanan  publik  selama  pandemi  COVID-19  mengalami  tren peningkatan. Adapun substansi pelayanan yang dikeluhkan antara lain, pelayanan pertanahan (11%),  pelayanan  kepolisian  dan  pelayanan  perbankan  masing-masing  (10%),  pelayanan ketenagakerjaan (7%), pelayanan perhubungan dan pelayanan desa masing-masing (6%), lalu pelayanan  kesehatan,  pelayanan  administrasi  kependudukan  dan  pelayanan  jaminan  sosial masing-masing (5%). 5
Dari  data  di  atas  memberi  gambaran  tingginya  akses  warga  masyarakat  terhadap pelayanan  publik  di  tengah  pandemi  COVID-19  tidak  berbanding  linear  dengan  kepastian pelayanan yang diperoleh, hal ini tercermati pada komplain pelayanan publik yang mengalami kenaikan. Komplain dengan mekanisme voice (selain mekanisme exit) merupakan satu-satunya alternatif yang digunakan untuk mengeluhkan pelayanan yang bersifat publik, sekaligus kontrol terhadap aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan yang akuntabel.
Adanya kendala mengenai pelayanan publik  juga dialami oleh Kabupaten Rembang. Dimana  pelayanan  administrasi  kependudukan  Kabupaten  Rembang  yang  dilakukan  melalui nomor  WA  (WhatsApp)  pada  kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, terpaksa dihentikan. Penghentian layanan akibat banyaknya pemohon hingga nomor WA tersebut error. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Moch Daenuri menjelaskan, pihaknya menyediakan tiga nomor WA untuk melayani masyarakat  selama  masa  siaga  pandemi  COVID-19.  Mayoritas  warga  mengurus  KTP,  kartu keluarga, akta kelahiran maupun kematian. Saat ini ada dua cara yang diterapkan Dindukcapil Rembang, untuk melayani masyarakat.
Pertama,
melalui website dindukcapil.rembangkab.go.id.  Kedua,  warga  datang  ke  kantor  Dindukcapil  mengajukan berkas.  Namun,  pemohon  tidak  boleh  menunggu  karena  akan  memicu  kerumunan.  Kendati demikian,  pilihan  pertama  tidak  menajdi  solusi  dimana  sering  kali  warga  enggan memanfaatkan  fasilitas  pelayanan  online  sehingga  tetap  datang  ke  Dindukcapil  Rembang, meski jauh sekalipun. 6
Fakta  mengenai  kebijakan  ASN  bekerja  dari  rumah  (WFH)  adalah  belum  ditopang oleh  budaya  kerja  dan  kreativitas  aparatur  pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan  dari rumah. Kebijakan tersebut tidak dapat berjalan efektif apabila didukung kultur birokrasi yang lamban, karena hanya birokrasi tangkas ( agile bureaucracy ) yang mampu beradaptasi menjaga kelangsungan  pelayanan  publik  kepada  warga  masyarakat  selama  pandemi.  Di  sisi  lain, penyelenggara  pelayanan  publik  khawatir  pada  hak-hak  masyarakat  seperti  yang  tercantum dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  yang  akan terabaikan  khususnya  pada  jenis  pelayanan  administratif.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  solusi dalam  meminimalisasi  kekhawatiran  dan  dilema  tersebut.  Sementara  itu,  wabah  COVID-19 yang  belum  berakhir.  Ketidakwaspadaan  akan  menyulut  terjadinya  wabah  gelombang  kedua yang  bisa  jadi  lebih  berbahaya.  Kewaspadaan  itu,  termasuk  dalam  pelayanan  publik,  karena saat  ini  kapasitas  pemerintah  dalam  pengujian  orang  positif  COVID-19  masih  sangat  rendah dan belum dijalankannya pelacakan korban secara sistematis.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai  layanan  administrasi  kependudukan  masa  pandemi  COVID-19  dengan  judul “ Layanan  Administrasi  Kependudukan  Di  Masa  Pandemi  Covid  19  Di  Kabupaten  Rembang Dalam Mewujudkan Good Governance ” .
4 https://www.kompas.com/ diakses pada tanggal 25 November 2020.
5 https://ombudsman.go.id/ diakses pada tanggal 25 November 2020.
6 https://jateng.inews.id/ diakses pada tanggal 25 November 2020.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  yuridis empiris,  yaitu  penelitian  yang  didasarkan  pada  perundang-undangan  dan  juga  menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan. 7 Jadi pendekatan  yuridis  empiris  merupakan  suatu  penelitian  yang  meneliti  tentang  layanan administrasi kependudukan masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Rembang dalam mewujudkan Good Governance.
Data  diperoleh  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  ( liberary  research ). Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau peneilitian  kepustakaan ( liberary research ), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada  kaitannya  dengan  masalah  yang  diteliti  dan  doktrin  atau  pendapat  para  sarjana. 8 Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan landasan  teoritis dan landasan hukum untuk berpijak dalam melakukan analisa data hasil penelitian nantinya.
Pembahasan  tesis ini, penulis  menggunakan  metode  analisis  kualitatif  yaitu  analisis data  yang  berpusat  pada  usaha  dalam  penemuan  asas-asas  dan  informasi-informasi  yang bersumber  dari  responden.  Cara  berpikir  untuk  mengambil  kesimpulan  dari  penelitian  yang dilakukan penulis dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu metode untuk mengambil kesimpulan  berdasarkan  suatu  pengertian  khusus  kemudian  disimpulkan  kepada  pengertian yang bersifat umum. 9
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  lapangan  dan  kepustakaan,  kemudian dianalisis  dengan  metode  analisis  kualitatif  untuk  menjawab  permasalahan  yang  telah dirumuskan,  yaitu  dengan  menganalisis  kualitas  dari  data  yang  diperoleh,  sehingga  didapat gambaran yang jelas dan relevan tentang mengenai layanan administrasi kependudukan masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Rembang dalam mewujudkan Good Governance.

## C. PEMBAHASAN
1. Layanan Administrasi Kependudukan Di Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Rembang Dalam Mewujudkan Good Governance
a) Layanan Administrasi Kependudukan
Pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan  perundangundangan bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 10
Peraturan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik, dibuat dengan menimbang beberapa hal, sebagai berikut:
a. Bahwa  Negara  berkewajiban  melayani  setiap  warga  Negara  dan  penduduk  untuk memenuhi  hak  dan  kebutuhan  dasarnya  dalam  kerangka  pelayanan  publik  yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2010, Metodologi Penelitian , Jakarta: Bumi Aksara, hlm 80.
8 Bambang  Sunggono,  2013, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  cetakan  ke  -14  Rajawali  Pers, hlm 118.
9 Suriasumantri,  Jujun  S.  2009, Filsafat  Ilmu  Sebuah  Pengantar  Populer .  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan, hlm. 60.
10 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik
b. Bahwa  membangun  kepercayaan  masyarakat  atas  pelayanan  publik  yang  dilakukan penyelenggara  pelayanan  publik  merupakan  kegiatan  yang  harus  dilakukan  seiring dengan  harapan  dan  tuntutan  seluruh  warga  negara  dan  penduduk  tentang peningkatan pelayanan publik;
c. Bahwa  sebagai  upaya  untuk  mempertegas  hak  dan  kewajiban  setiap  warga negara dan penduduk serta  terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  diperlukan  norma  hukum  yang memberi pengaturan secara jelas;
d. Bahwa  sebagai  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  menjamin  penyediaan pelayanan  publik  sesuai  dengan  asas-asas  umum  pemerintahan  dan  korporasi yang  baik  serta  untuk  memberi  perlindungan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk  dari  penyalahgunaan  wewenang  di  dalam  penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
Administrasi  Kependudukan  adalah  rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban dalam  penerbitan  dokumen  dan  Data  Kependudukan  melalui  Pendaftaran  Penduduk, Pencatatan  Sipil,  pengelolaan  informasi  Administrasi  Kependudukan  serta  pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 11
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan,  menjelaskan  bahwa:  Administrasi  Kependudukan  sebagai  suatu  sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negera. Dari  segi  kepentingan  penduduk,  Administrasi  Kependudukan  memberikan  pemenuhan  hak- hak  administratif,  seperti  pelayanan  publik  serta  perlindungan  yang  berkenaan  dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.
Penyelenggaraan  Administrasi  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  bertujuan untuk 12 :
a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk  setiap  Peristiwa  Kependudukan  dan  Peristiwa  Penting  yang  dialami  oleh Penduduk;
b. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
c. Menyediakan  data  dan  informasi  kependudukan  secara  nasional  mengenai Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil  pada  berbagai  tingkatan  secara akurat,  lengkap,  mutakhir,  dan  mudah  diakses  sehingga  menjadi  acuan  bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
d. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu;
e. Menyediakan  data  Penduduk  yang  menjadi  rujukan  dasar  bagi  sektor  terkait dalam  penyelenggaraan  setiap  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan,  dan kemasyarakatan.
Dalam  Sinambela  secara  teoritis  tujuan  pelayanan  publik  pada  dasarnya  adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari: 13
a. Transparan
11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 1 12 Ibid 13 Sinambela, Lijan Poltak, 2006, dkk. Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta: Bumi Aksara , hlm 6.
Pelayanan  yang  bersifat  terbuka,  mudah  dan  dapat  diakses  oleh  semua  pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
b. Akuntabilitas Pelayanan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Kondisional Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
d. Partisipatif Pelayanan  yang  dapat  mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan  memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
e. Kesamaan Hak Pelayanan  yang  tidak  melakukan  diskriminasi  dilihat  dari  aspek  apapun khususnya  suku,  ras,  agama,  golongan,  status  sosial  dan  lain-lain.  Pelayanan yang  mempertimbangkan  aspek  keadilan  antara  pemberi  dan  penerima pelayanan  publik,  jika  dihubungkan  dengan  administrasi  publik,  pelayanan adalah kualitas pelayanan birokrat  terhadap  masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvesional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti:
a) Kinerja ( performance )
b) Kehandalan ( reliability )
c) Mudah dalam penggunaan (easy of use )
d) Estetika ( esthetics ), dan sebagainya
b) Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Rembang
Pada  Layanan  Administrasi  Kependudukan  di  Kabupaten  Rembang  memiliki susunan organisasi yang terdiri dari:
a. Kepala DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
b. Sekretariat, Terdiri dari:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Pelayanan Pendaftaraan Penduduk
1. Seksi Identitas Penduduk
2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
1. Seksi Kelahiran dan Kematian
2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Satus Anak dan Pewarganegaraan
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri dari:
1. Seksi pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
f. Kelompok Jabatan Fungsional
TABEL 2

## JUMLAH PENDUDUK SEMESTER 2 TH 2020 DI KABUPATEN REMBANG
NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 1 SUMBER 18.351 18.503 36.854 2 BULU 14.167 13.885 28.052 3 GUNEM 12.284 12.018 24.302 4 SALE 19.484 19.185 38.669 5 SARANG 31.155 29.992 61.147 6 SEDAN 28.109 26.961 55.070 7 PAMOTAN 25.427 24.533 49.960 8 SULANG 19.548 19.521 39.069 9 KALIORI 21.176 21.414 42.590 10 REMBANG 45.465 45.925 91.390 11 PANCUR 15.655 15.269 30.924 12 KRAGAN 32.830 32.325 65.155 13 SLUKE 14.857 14.749 29.606 14 LASEM 25.553 25.166 50.719 TOTAL 324.061 319.446 643.507
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2020
Saat ini Negara Indonesia tengah  menghadapi  pandemi  yang  disebabkan  oleh  virus COVID-19,  dalam  menangani  kasus  pandemic  ini  pemerintah  pusat  maupun  daerah  berkerja sama  untuk  memberantas  virus  ini.  Berbagai  upaya  dilakukan  untuk  menekan  angka penyebaran dari virus covid-19 mulai dari kebijakan lockdown, PSBB, PPKM, Social Distancing, Physical  Distancing.  Dengan  adanya  kebijakan  PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar)  dan PPKM  (Pelaksanaan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat),  setiap  daerah  diminta  untuk menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Rembang, ikut serta  dalam menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut,  salah  satu  dampak  yang  diakibatkan  dengan  adanya  kebijakan  tersebut  adalah pelayanan  publik  dimana  pelayanan  ini  ditutup  dan  dibatasi  kegiatannya  untuk  mengurangi penyebaran virus covid-19 tersebut.
Dengan  adanya  pembatasan  kegiatan  tersebut,  pemerintah  kabupaten  Rembang mengubah  beberapa  alur  dalam  pelayanan  publik  salah  satunya  adalah  perubahan  dari pelayanan  administrasi  kependudukan  dari  offline  menjadi  online.  Perubahan  ini  diharapkan dapat mengurangi kegiatan masyarakat  diluar  rumah.  Pemerintah  kabupaten  Remabng  telah menyiapkan layanan administrasi kependudukan secara online dengan cara mengakses melalui Website yang telah disediakan yaitu :  https://dindukcapil.rembangkab.go.id/  .
Pada  masa  pandemi  Covid-19  Kabupaten  Rembang  memberikan  pelayanan pendaftaraan  dokumen  Adminduk    dimasa  PPKM  yang  dilaksanakan  pada  hari  senin  hingga kamis  mulai  jam  08.00  sampai  12.00  dan  hari  Jumat  pada  pukul  08.00  hingga  10.00.  dan
Kabupaten  Rembang  memiliki  Gerakan  Indonesia  Sadar  Adminduk  yang  memiliki  dokumen yakni  Kartu  keluarga,  Akta  Kelahiran,KTP-el  dan  KIA,  Buku  Nikah  atau  Akta  Perkawinan  dan Akta  kematian.  Jika  dokumen  tersebut  sudah  benar  dan  lengkap  silahkan  periksa  kebenaran data antar dokumen yang anda miliki.
Melalui  Website  tersebut  masyarakat  dapat  mengurus  mengenai  Akta  Kelahiran, Akta  Kematian,  KTP  elektronik,  Kartu  Keluarga,  Perpindahan  Keluar,  Kedatangan,  dan Pelayanan yang lainnya.
Inovasi  pelayanan  secara  online  ini  sudah  ada  sejak  tahun  2017  tetapi  belum  bisa optimal  karena  masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengerti  bagaiamana  opersional  dari pelayanan  online  tersebut,  tetapi  karena  adanya  pandemic,  pelayanan  online  ini  menjadi sangat  dipergunakan  oleh  masyarakat  untuk  lebih  mempermudah  dan  mengurangi  kegiatan diluar rumah.
GAMBAR 1 DATA STATISTIK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017
GAMBAR 2 DATA STATISTIK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020
Melalui data statistik tersebut memperlihatkan perkembangan pengunaan pelayanan online saat belum adanya pandemi dan setelah adanya pandemi. Pada Tahun 2017, pengguna terbanyak berada di angka 80 orang.  Dimana  terjadi  kenaikan  yang  signifikan  di  Tahun  2020 dimana pengguna tertinggi berada di angka 400-an orang.
Tata Cara Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring 14 :
a. Penduduk  melakukan  registrasi  pada  laman  aplikasi  pelayanan  mandiri Adminduk Daring untuk mendapatkan akun dan verifikasi kebenaran data;
b. Penduduk  melakukan  pengisian  formulir  elektronik  dan  melengkapi persyaratan sesuai dengan pilihan pelayanan yang dibutuhkan;
c. Penduduk menyetujui klausul tentang ketentuan dan persyaratan pelayanan;
d. Dalam  hal  penduduk  telah  memiliki  TTE  dapat  langsung  membubuhkan  TTE dalam formulir permohonan pelayanan elektronik;
e. Penduduk memeriksa kembali formulir dan persyaratan serta mengirimkannya;
f. Penduduk  menyimpan  formulir  permohonan  pelayanan  Dokumen  Elektronik yang diajukannya;
g. Dokumen  pengajuan  Adminduk  Daring  diproses  lebih  lanjut  oleh  Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota;
h. Penduduk  mendapatkan  pemberitahuan  secara  elektronik  atas  kemajuan proses pelayanan dokumen kependudukan; dan
i. Penduduk  menerima  hasil  pelayanan  berupa  dokumen  kependudukan  sesuai dengan pengajuannya.
c) Penerapan  Layanan  Administrasi  Kependudukan  Kabupaten  Rembang  dalam Mewujudkan Good Governance
Penerapan  Prinsip-prinsip Good  Governance pada  pelayanan  Publik  Administrasi Kependudukan di Kabupaten Rembang:
a. Participation.
Dalam  mewujudkan  prinsip  Partisipasi  masyarakat  ini,  pemerintah Kabupaten Rembang telah membuat sebuah tempat pelaporan untuk masyarakat dimana  masyarakat  diharapkan  mampu  untuk  memberikan  masukan  yang nantinya  akan  digunakan  dalam  mengevaluasi  kualitas  pelayanan  dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Rembang.
b. Rule of law .
Dalam  menerapkan  kerangka  hukum  yang  adil  dan  tidak  pandnag  bulu terhadap  pemberian  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  kabupaten rembang.  Pemerintah  Kabupaten  rembang  selalu  mengambil  dasar  hukum  yang telah ditetapkan olhe pemrintah pusat dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk setiap sub-kategori pelayanan administrasi kependudukan.
Salah  satu  contoh  pemberian  layanan  administrasi  kependudukan  yang bersumber  dari  kebijakan  hukum  pusat  adalah  Pelayanan  Penerbitan  Kartu Keluarga,  dimana  pelayanan  tersebut  telah  mencantumkan  dasar-dasar  hukum yang  digunakan  untuk  memberikan  pelayanan  yang  baik  untuk  masyarakat kabupaten rembang.
c. Transparency .
14 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  7 Tahun 2019 Tentang  Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pasal 9
Kabupaten  Rembang  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  administrasi kependudukan secara online maupun offline didalam website disukcapil.rembang.go.id,  masyarakat  dapat  melihat  data  maupun  informasi dengan cara yang lebih mudah tidak harus datang langsung ke tempat pelayanan publik dan dapat diakses oleh masyarakat kapanpun.
d. Responsiveness .
Dalam pemeberian layanan yang cepat dan tanggap mejadi salah satu misi di  Pemerintahan  Kabupaten  Rembang.  Misi  tersebut  adalah  Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
e. Consensus orientation.
Dalam  layanan  administrasi  kependudukan  di  Kabupaten  Rembang  telah mengedepankan  kepentingan  masyarakat  luas  dalam  berbagai  kepengurusan yang disediakan oleh lembaga administrasi kependudukan.
f. Equity . Setiap  pelayanan  publik  diberikan  untuk  masyarakat  luas  tanpa membanding-bandingkan.  Karena  kesamaan  hak  diberikan  kepada  semua masyarakat tanpa membedakan  satu  dengan  yang  lainnya.  Kabupaten  Rembang selalu  menerima  dan  membantu  setiap  kebutuhan  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat luas.
g. Efficiency and Effectiveness .
Pengelolaan  sumber  daya  publik  dilakukan  secara  berdaya  guna  (efisien) dan berhasil guna (efektif).
Dengan  adanya  perubahan  alur  dari  offline  ke  online,  memberikan  ke efektifan dan keefisienan dalam pemberian layanan administrasi kependudukan. Dimana  masyarakat  dapat  dengan  mudah  mengakses  dan  melakukan  berbagai kebutuhannya.
h. Accountability.
Pemberian  layanan  administrasi  kependudukan  dikabupate  Rembang telah dilakukan dengan penuh tanggungjawab, karena administrasi kependudukan  bukanlah  suatu  hal  yang  dapat  dilakukan  dengan  sembarangan karena menyangkut pada kehidupan bernegara di Indonesia. Setiap pegawai yang ada di administrasi kependudukan kabupaten rembang telah diberikan sosialisasi mengenai  kewajibannya  untuk  dapat  bertanggungjawab  dalam  setiap  pekerjaan yang dikerjakannya.
i. Strategic vision .
Penyelenggara  pemerintah  dan  masyarakat  harus  memiliki  visi  jauh  ke depan.  Berikut  merupakan  visi  dan  misi  dari  disdukcapil  Kabupaten  Rembanng dalam pelayanan administrasi kependudukan VISI    :  Terwujudnya  pelayanan  prima    kepada    masyarakat  dalam  pengurusan administrasi kependudukan dan  akta catatan sipil guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah MISI  :
1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur.
2) Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.
3) Meningkatkan pelayanan akta catatan sipil.
4) Mewujudkan semua anak di kabupaten rembang berakta kelahiran.
Melalui Visi dan Misi itu Kabupaten Rembang memiliki sebuah gambaran mengenai apa yang akan direncanakan dan dicapai dimasa yang akan datang.
2. Kendala dan Solusi Penyelesaian Layanan Administrasi Kependudukan Di Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Rembang Dalam Mewujudkan Good Governance
Dalam  pelaksanaan  pelayanan  administrasi  kependudukan,  masih  terdapat beberapa  hambatan  dan  kendala  yang  terjadi  di  Kabupaten  Rembang,  hambatan  dan kendala tersebut sebagai berikut:
1. Kendala Eksternal
Kendala eksternal ini berasal dari lingkungan luar.
a. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai administrasi kependudukan Masih banyaknya masyarakat yang tidak menyadari mengenai pentingnya administrasi  kependudukan  baik  dari  Kartu  Tanda  Penduduk(KTP),  Kartu Keluarga(KK), Akta Kelahiran Anak. Akibat dari ketidaksadaran tersebut membuat data mengenai kependudukan menjadi kurang akurat dan tidak sesuai
b. Ketidakpatuhan Masyarakat akan peraturan yang ada
Terdapat  beberapa  masyarakat  yang  masih  tidak  patuh  terhadap peraturan  di  administrasi  kependudukan  di  Kabupaten  Rembang.  Seperti ketidaksabaran  masyarakat  yang  ingin  untuk  berkas  yang  diperlukan  segera selesai,  padahal  terdapat  proses  yang  harus  dilewati  untuk  membuat  berkas- berkas tersebut. Akibat hal itu banyak masyarakat yang menggunakan jalan pintas agar penyelesaian berkas dapat terselesaikan lebih cepat
c. Kurangnya pengetahuan mengenai persyaratan
Masih terdapat masyarakat yang datang untuk mengurus beberapa berkas yang  dibutuhkan  tetapi  tidak  membawa  persyaratan-persyaratan  yang dibutuhkan untuk proses administrasi. Hal tersebut menjadi kendala bagi pemberi layanan  dalam  memberikan  layanan  yang  cepat  karena  akan  mengulur  waktu dalam pemrosesan.
2. Kendala Internal
a. Rendahnya sumber daya manusia
Pegawai-pegawai  di  bidang  pelayanan  administrasi  yang  memiliki pengetahuan  yang  kurang  terhadap  teknologi  menjadi  sebuah  hambatan  dalam pelaksanaan  pelayanan,  dengan  berubahnya  beberapa  sistem  dalam  pelayanan administrasi  kependudukan  menjadi  menggunakan  serba  teknologi,  terdapat pegawai yang tidak tahu cara pengoperasian sitem tersebut.
Terdapat  juga  pegawai  yang  merasa  kelelahan  dan  menunjukan  nya kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa kurang nyaman dengan  adanya pegawai yang memasang muka tidak ramah.
b. Gangguan peralatan
Dengan  berubahnya  sistem  pelayanan  dengan  menggunakan  teknologi, terkadang  menjadi  sebuah  kendala  apabila  sistem  teknologi  yang  digunakan mengalami permasalahan teknis.
c. Pengurangan jam pelayanan Dikarenakan  adanya  pandemic  covid-19  yang  menyebabkan  adanya pengurangan  jam  kerja,  dengan  adanya  pengurangan  jam  kerja  tersebut  proses peyelesaian dokumen untuk masyarakat menjadi lebih singkat.
d. Kurangnya pendekatan kepada warga
Akibat  dari  kurangnya  pendekatan  kepada  warga  menjadikan  warga semakin acuh terhadap administrasi kependudukan dan menjadikan warga tidak mengerti alur proses dalam melakukan administrasi kependudukan Pelayanan  publik  khususnya  administrasi  kependudukan  memang  selalu  ada hambatan, baik itu hambatan yang berasal dari luar ( external ) maupun hambatan yang datang dari dalam ( interal ). Hambatan tersebut berdampak pada kelancaran proses pelayanan publik. Berbagai  upaya  dilakukan  Kabupaten  Rembang  dalam  menangani  setiap  hambatan dan kendala yang terjadi dalam pelayanan administrasi penduduk, sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas  SDM (Sumber Daya Manusia). Pelayanan  publik  diperlukan  Sumber  Daya  Manusia  yang  berkualitas  dan memiliki  kapabilitas  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan memajukan  daerahnya.  Upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,  diperlukan sumber  daya  manusia  yang  mampu  memahami  bagaimana  menciptakan  metode pelayanan  yang maksimal sehingga  tercapai  pelayanan  yang  prima  bagi  masyarakat dan  mampu  melihat  potensi  yang  dimiliki  daerah  serta  menciptakan  inovasi  dalam melakukan pelayanan publik.
Pemberian  Pendidikan  dan  pelatihan  yang  bermutu  dengan  maksud pelatihan  yang  mengarah  pada  upaya  peningkatan  sikap  dan  semangat  yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, upaya dalam rangka peningkatan potensi teknik  manajerial    atau  kepemimpinan,  dan  upaya  untuk  meningkatkan  efisiensi, efektifitas,  dan  kualitas,  pelaksanaan  tugas  yang  dilakukan  dengan  semangat  kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerjanya, serta pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan dan teknologi.
b. Peningkatan sarana dan prasarana
Globalisasi  dan  revolusi  teknologi  informasi-komunikasi  menjadi  tantangan tersendiri bagi Pegawai dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang tepat guna. Dengan  adanya  perkembangan  teknologi  tersebut  maka  Pegawai  harus  didukung dengan  penerapan  teknologi,  dalam  hal  ini  misalnya  pengadaan  komputer/  laptop. Peran teknologi sangat penting untuk mengikuti perkembangan teknologi dan untuk memanfaatkan  teknologi  dalam  upaya  kelancaran  kerja  agar  nantinya  pekerjaan tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dan akurat.
Dalam  pemeliharaan  sistem  diperlukannya  seorang  teknisi  yang  paham  dan mengerti mengenai sistem yang telah digunakan oleh pemerintah dalam pemberian layanan administrasi kependudukan.
c. Menerapkan Keramahan dalam Pelayanan Meningkatnya  tuntutan  masyarakat  akan  kualitas  atau  mutu  pelayanan, maka  fungsi  pemerintah    yang  memberikan  suatu  pelayanan  kepada  masyarakat secara  bertahap  perlu  ditingkatkan  agar  menjadi  lebih  efektif  dan  efisien  serta memberikan  kepuasan  bagi  masyarakat.  Untuk  mengembangkan  pelayanan  yang bermutu dibutuhkan adanya perubahan sikap dari pemberi pelayanan.
Dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  sebaiknya  Pegawai  di bagian administrasi kependudukan menganut prinsip 5 (lima) S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan  santun.  Kata-kata  yang  disampaikan  dengan  senyuman  yang  tulus terasa lebih enak didengar. Kemudian ketika orang mengucapkan salam kepada kita dengan  keikhlasan,  maka  lebih  mengakrabkan  antara  masyarakat  dan  Pegawai
Kelurahan.  Sikap  ramah  akan  membuat  masyarakat  penerima  layanan  menjadi nyaman, dan kesopanan akan membuat masyarakat merasa dihargai.
Dalam  menciptakan  kepuasan  pelayanan  kepada  masyarakat,  aparat  dapat melakukannya dengan langkah-langkah sebagai berikut :
a) Terima dan sambutlah masyarakat ( greet customers ) ;
b) Hargailah dan hormatilah masyarakat (value customers) ;
c) Tanyakan apa yang dapat kita lakukan untuk membantu masyarakat ( ask how to help customers ) ; Bantulah dan layani masyarakat ( help customers ).
d. Mengadakan Sosialisasi
Untuk  mengurangi  ketidaktahuan  masyarakat  mengenai  alur  proses,  tatacara dan  pentingnya  administrasi  kependudukan,  pemerintah  memberikan  sosialisasi mengenai  hal-hal  tersebut  sehingga  masyarakat  tidak  lagi  kebingungan  terhadap pelayanan administrasi kependudukan

## B. PENUTUP
Kesimpulan yang diambil dari pembahasan, sebagai berikut:
1. Penerapan  pelayanan  publik    dalam  bidang  administrasi  kependudukan  di Kabupaten Rembang selama masa pandemi ini telah banyak mempergunakan alur proses  atau  tata  cara  secara  online,  dimana  didalam  sistem  yang  telah  dibuat masyarakat  dapat  dengan  lebih  mudah  mengetahui  informasi  dan  melakukan berbagai  keperluan  yang  dibutuhkannya    dirumah  saja  tanpa  harus  datang  ke kantor  administrasi  kependudukan.  Hal  tersebut  menjadikan  pelayanan administrasi  kependudukan  di  Kabupaten  Rembang  menjadi  lebih  efektif,  dan efisien.  Dalam  rangka  mewujudkan Good  Governance pemerintah  Kabupaten Rembang telah menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelaksanaan pelayananan dibidang administrasi kependudukan.
2. Dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten Rembang masih  terdapat  beberapa  kendala,  kendala  dan  hambatan  tersebut  berasal  dari faktor  internal  dan  eksternal.  Faktor  internal  ini  berasal  dari  pemerintahan  atau pengelolaan  layanan  administrasi  kependudukan,  sedangkan  untuk  faktor eksternal  berasal  dari  masyarakat  di  Kabupaten  Rembang.  Dalam  menangani setiap  hambatan  dan  kendala  itu  pemerintah  Kabupaten  Rembang  melakukan berbagai upaya yang diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan tersebut
Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik yang berada di Kabupaten Rembang, sebagai berikut:
1. Pelayanan  Administrasi  Kependudukan  Kabupaten  Rembang  dapat  mingkatkan sistem website yang dibuat agar website tersbut menjadi lebih mudah digunakan dan dimengerti oleh masyarakat
2. Kepada masyarakat diharapkan untuk tetap sabar dalam menunggu setiap proses yang dilakukan oleh pengelola agar tidak membebani para pengelola yang sedang melaksanakan tugas pekerjaannya

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Sunggono, 2013, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: cetakan ke -14 Rajawali Pers
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2010, Metodologi Penelitian , Jakarta: Bumi Aksara. Sinambela, Lijan Poltak, 2006, dkk. Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta: Bumi Aksara Suriasumantri,  Jujun  S.  2009, Filsafat  Ilmu  Sebuah  Pengantar  Populer .  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 1 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2019  Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Pasal 9 https://ombudsman.go.id/ diakses pada tanggal 25 November 2020 https://ombudsman.go.id/ , diakses 19 November 2020. https://map.ugm.ac.id/ , diakses 25 November 2020 https://www.kompas.com/ diakses pada tanggal 25 November 2020 https://jateng.inews.id/ diakses pada tanggal 25 November 2020