## Komunikasi Politik
(Studi Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya Periode 2014-2019)

## Rizky Abdul Malik
Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi rizkyabdulmalik@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  berjudul  “Komunikasi  Politik dalam  Kegiatan  Masa  Reses  Anggota DPRD  Fraksi  PPP  Kota  Tasikmalaya  Periode  2014-2019”.  Dilatar  belakangi  oleh  anggota DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai tanggungjawab untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.  Salah  satu  cara  mewujudkannya  melalui  kegiatan  komunikasi  politik  antara  anggota DPRD  dengan  konstituen  melalui  reses.  Teori  yang  digunkan  untuk  mengkajinya  adalah konsep  partai  politik,  komunikasi  politik  dan  masa  reses.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dalam melaksanakan  komunikasi  politik. Pertama, anggota  DPRD  Fraksi  PPP  Kota  Tasikmalaya  menjadikan  reses  sebagai  agenda  rutinitas formal. Kedua, proses  komunikasi  politik  tidak  mengakomodir  kepentingan  masyarakat dengan baik. Ketiga, keterbatasan waktu pelaksanaan reses yang hanya tiga hari pelaksanaan. Keempat, komunikasi  poltik  terkendala  dengan  adanya  batasan  wilayah  politik  dan  tidak memperhatikan keterwakilan masyarakat.
Kata Kunci: Komunikasi Politik, Masa Reses, Anggota DPRD

## Abstract
This  Research  entitled  “Komunikasi  Politik  dalam  Kegiatan  Masa  Reses  Anggota DPRD  Fraksi  PPP  Kota  Tasikmalaya  Periode  2014-2019”.  Background  by  legislators  as elected representatives have a responsibility to promote the interests of the people. One way of doing  that  through  the  activities  of  political  communication  between  legislators  with constituents through the recess. The theory used to study it is the concept of political parties, political  communication  and  recess  times.  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative research  method  using  descriptive.  The  results  showed  that  in carry  out  political communication . First, the PPP Faction of Legislative Members Tasikmalaya city to make the recess  as  a  formal  routine  agenda.  Second, political  communication  process  does  not accommodate the interests of the community well. Third, the implementation time constraints recess  which  is  only  three  days  of  implementation.  Fourth,  Political  communication  is constrained  by  the  limits  of  political  territory  and  does  not  pay  attention  to  public representation.
Keyword: Political Communication, Recess Period, Legislative Member.

## 1. PENDAHULUAN
Penelitian ini akan menganalisis bagaimana  komunikasi  politik  dalam kegiatan  masa  reses  anggota  DPRD Fraksi  PPP  Kota  Tasikmalaya  Periode 2014-2019.    Anggota  DPRD  sebagai wakil rakyat mempunyai
tanggungjawab untuk dapat memperjuangkan  kepentingan  rakyat.
Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang    No.  17  Tahun  2014 Tentang  MPR,  DPR,  DPD,  DPRD, bahwa  anggota  DPRD  mempunyai kewajiban  diantaranya  menyerap  dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara  moral  dan  politis  kepada konstituen di daerah pemilihannya.
Salah  satu  bentuk  komunikasi antara  anggota  DPRD  dengan  rakyat (konstituen) adalah melalui reses. Reses adalah  komunikasi  dua  arah  antara legislatif  dengan  konstituen  melalui kunjungan  kerja  secara  berkala  yang merupakan  kewajiban  anggota    DPRD untuk  bertemu  dengan  konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.
Alasan  penulis  memilih  PPP dikarenakan dari tahun 2004, 2009 dan 2014  PPP  selalu  menjadi  partai  yang
memperoleh  kursi  terbanyak  di  DPRD Kota Tasikmalaya.
Peraturan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  Kota  Tasikmalaya Nomor  1  Tahun  2014  Tentang  Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  Tasikmalaya  menjelaskan  bahwa jadwal dan kegiatan acara selama masa reses  ditetapkan  oleh  Pimpinan  DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah. Pelaksanaan reses di Kota Tasikmalaya dilakukan sebanyak tiga kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus dan Desember. Masa reses hanya dilakukan tiga hari pelaksanaan.
“Dasar Pembangunan itu secara umum  ada  dua  yaitu  Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang)  dan    reses.  Musrenbang dilaksanakan  oleh  eksekutif  mulai  dari tingkat kelurahan sampai kota. Biasanya,  aspirasi  keinginan  yang belum tersampaikan dalam musrenbang masyarakat  menyampaikannya  pada saat  masa  reses.”  (Drs.  Asep  Hari Mulyana  selaku  Kepala  Sub  Bagian Persidangan Wawancara Pra Penelitian 28 November 2018).
Tahun  2018,  anggota  DPRD Kota Tasikmalaya telah melakukan dua kali masa reses yaitu pada Masa Reses I bulan  April,  Masa  Reses  II  bulan Agustus  dan  Masa  Reses  III  akan dilaksanakan  pada  bulan  Desember. Selanjutnya,  Masa  Reses  tersebut
menjadi fokus penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
Kegiatan yang
telah dilaksanakan dalam masa reses berkaitan dengan proses menyerap dan menghimpun aspirasi. Bentuk komunikasi  politik  Anggota  DPRD Fraksi  PPP  Periode  2014-2019  dalam melaksanakan  reses  bersifat  beragam, dalam artian secara teknisnya dikembalikan kepada anggotanya.
Biasanya dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi rakyat di dapilnya, ada yang mengundang langsung seluruhnya atau perwakilannya saja, ada yang diundang ke  kediaman  Anggota  DPRD  ataupun Anggota  DPRD  berkunjung  kepada konstituennya  selain  itu  ada  yang memanfaatkan  fasiltas  umum  dalam pelaksanaan seperti di Aula Kelurahan, Aula  Kecamatan,  Madrasah  Diniyah, dan Aula Sekolah.
“Dalam  melakukan  masa  reses mengenai waktu dan tempat diserahkan kepada
anggotanya,
biasanya mengunjungi  langsung  ke  masyarakat. Dapil 1 terdiri dari 3 kecamatan seseuai dengan  peraturannya  masa  reses  yang difasilitasi 450 orang, maka 1 kecamatan  mengundang  150  orang misalnya Kecamatan Bungursari dilaksanakan  di  Rumah  Makan  Hj. Ocoh  seluruh  perwakilan  dari  tiap Kelurahan  diundang,  yang  hadirnya bisa  lebih  atau  kurang.  Selain  sebagai bentuk  proses  penyerapan  aspirasi biasanya melakukan pengawasan pembangunan yang terjadi di
Kecamatan  tersebut.  (H.  Ramdani Munim,  S.IP  Anggota  DPRD  Dapil  1 yang  menjabat  sebagai  Ketua  Fraksi PPP  Dalam  Wawancara  Pra  Penelitian dengan penulis  21 November 2018).
Pelaksanaan masa reses menjadi menarik  untuk  diteliti  bagaimana anggota  DPRD  Fraksi  PPP  Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan masa  reses,  mulai  tahap  perencanaan, proses  dan  tujuan  komunikasi,  apakah dalam  realitasnya  sesuai  dengan  teori yang  ada  atau  hanya  mementingkan kelompok tertentu saja.
Berdasarkan uraian diatas, penulis  tertarik  untuk  mengkaji  lebih lanjut  perihal  bagaimana  Komunikasi Politik dalam  Kegiatan  Masa  Reses Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya Periode 2014-2019.
Dalam    penelitian  ini  penulis akan menggunakan beberapa teori yiatu partai  politik,  komunikasi  politik  dan masa reses.

## Partai Politik
Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam  proses  pengelolaan  Negara. Partai  politik  merupakan  kelompok yang terorganisir yang anggota- anggotanya mempunyai orientasi, nilai- nilai  dan  cita-cita  yang  sama.  Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh
kekuasaan politik dan merebut kedudukan  politik  (biasanya)  dengan cara  konstitusional  untuk  melakukan programnya  (Budiardjo,  2008:  404). Sementara  itu  Budiardjo  (2008:  405- 409)  menjelaskan  fungsi  partai  politik sebagai berikut: Sebagai Sarana Komunikasi  Politik,  Sebagai  Sarana Sosialisai  Politik,  Sebagai  Sarana Rekruitmen Politik dan Sebagai Sarana Pengatur Konflik.

## Komunikasi Politik
Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah  (Surbakti,  2010:  152). Komunikasi  politik  juga  diartikan sebagai proses yang berkesinambungan,  melibatkan  pula pertukaran  informasi    di  antara individu-individu  dengan  kelompok  – kelompoknya  pada  semua  tingkat masyarakat. (Rush, Michael dan Phillip Althof.  2005:  24).  Sementara  itu,  Karl W. Deutsch dalam (Rush, Michael dan Phillip Althof. 2005: 253) menjelaskan bahwa  komunikasi  politik  merupakan transmisi informasi yang relevan secara politis  dari  satu  bagian  sistem  politik kepada  satu  sistem  politik  lain,  dan antara  sistem  sosial  dan  sistem  politik
merupakan  unsur  yang  dinamis  dari suatu sistem yang dinamis.
Dalam  melakukan  komunikasi politik terhadap konstituen di dapilnya, Anggota DPRD menjalankannya dalam bentuk  komunikasi  politik  sebagai berikut  (Dan  Nimmo,  2004:  168), Pertama, Bentuk komunikasi interpersonal Merupakan bentukan dari hubungan  satu  kepada  satu. Kedua,
Bentuk komunikasi organisasi
Menggabungkan  penyampaian  satu kepada satu dan satu kepada banyak, t. Sementara itu Cangara dalam (Pureklolon,  2016:  8-9)  menyebutkan unsur  komunikasi  politik  meliputi sumber  (komunikator),  pesan,  media atau saluran, penerima dan efek.

## Masa Reses
Bagi anggota dewan baik di tingkat pusat atau daerah reses atau masa reses bersifat  strategis  dan  penting,  karena dengan reses anggota dewan mengunjungi  konstituen  di  daerah pemilihan  masing-masing.  Beberapa hal yang hendak diperoleh atau di capai oleh  wakil  rakyat  dalam  kunjungan reses, yaitu menyampaikan pekerjaannya, memantau pembangunan, melihat permasalahan di dapil, dan menjaring aspirasi konstituen.  Masa  reses  merupakan kegiatan    komunikasi  dua  arah  antara
legislatif  dengan  konstituen  melalui kunjungan  kerja  secara  berkala  yang merupakan  kewajiban  anggota  dewan untuk  bertemu  dengan  konstituennya secara  rutin  pada  setiap  masa  reses. Masa  reses  dibagi  dalam  empat  tahap meliputi Wasistiono,
(dalam Abdulrahman): yaitu Persipan ,
Pelaksanaan , Pelaporan  dan  Tindak lanjut hasil reses.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode Penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan deskriftif. Metode kualitatif sebagai prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif    berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati. Bogdan  dan  Taylor  (dalam  Moeleong 2016: 4). Tahapan dalam penelitian ini yaitu menetapkan informan, mengajukan pertanyaan,
mewawancarai  informan,  melakukan analisis  wawancara,  dokumentasi  dan observasi lapangan. Teknis analisis data menggunakan  model  analisis  Milles dan Huberman.

## 3. UNSUR-UNSUR KOMUNIKASI POLITIK  DALAM  KEGIATAN
MASA RESES

## Unsur Pengaruh Lingkungan
Lingkungan  adalah  faktor  lain yang  dapat  mempengaruhi  jalannya komunikasi  (Cangara,  2016:  17). Unsur  ini  dapat  digolongkan  menjadi lingkungan  fisik,  sosial  dan  psikis. Dapil  merupakan  salah  satu  unsur pengaruh lingkungan. Kondisi demografis dan wilayah dapil termasuk dalam  lingkungan  fisik  sementara kondisi  sosial  masyarkat,  tingkat pekerjaan termasuk salah satu lingkungan sosial yang pada pembahasan kali ini menjadi subbagian yang tidak terpisahkan.
Lingkungan psikis menunjukan kondisi  situasi  yang  tepat  untuk melakukan  komunikasi  mulai  dari interkasi  serta  suasana  ketika  proses komunikasi  itu  terjadi.  Lingkungan psikis  ketika  proses  kegiatan  reses Masa  Persidangan  I  Tahun  Sidang 2018-2019  DPRD  Kota  Tasikmalaya bervariasi.

## Komunikator dan Komunikan
Harold Lasswell
dalam (Pureklolon,  2016:  17)  berpendapat bahwa komunikasi politik terkait dengan siapa, mengatakan apa, dimana, kepada siapa  dengan  efek  apa  yang  terbentuk. Dalam  kegiatan  pelaksanaan  reses
anggota DPRD Fraksi PPP
menyampaikan  pesan  politik  kepada masyarakat  didapilnya  dalam  kegiatan reses yang nantinya akan membawa efek berupa aspirasi dan akan menjadi sebuah kebijakan.

## Reses  sebagai  Media  Komunikasi Politik
Reses  ini  merupakan  salah  satu proses  pendekatan  secara  politis  di dalam sistem
perencanaan pembangunan  daerah.  Reses  masuk kategori  perencanaan  pembangunan
bottum up , dimana melibatkan keinginan masyarakat secara langsung yang disampaikan  kepada  anggota  DPRD. Pada proses ini mengandung dua unsur. Pertama ,  unsur  administratif  sebagai kewajiban  dari  bagian  pemerintah daerah. Kedua, lebih  dominan  unsur politis dalam artian merawat konstituen dimana keinginan masyarakat diakomodir oleh anggota DPRD dimana ia  dapat  suara  maka  hampir  rata  rata keinginan masyarakatnya terakomodir.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat pelaksanaan reses selain sebagai tanggung  jawab  atau  kewajiban  angota DPRD  secara  konstitusional  untuk menyerap  dan  menghimpun  aspirasi guna sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan  kebijakan  atau  rencana
pembangunan  daerah  tetapi  sebagai kewajiban  secara  personal,  bahkan  bisa dikatakan  sebagai  kepentingan  politis yaitu  memperluas jaringan dan mencari dukungan masyarakat sebanyak- banyaknya. Kepentingan-kepentingan tersebutlah  yang  keberhasilannya  akan sangat  bergantung  pada  bagaimana kinerja  masing-masing  anggota  DPRD dalam melaksanakan penjaringan aspirasi melalui reses.
Pesan Politik dalam Kegiatan Reses Bentuk komunikasi yang dilakukan berupa dialog dan tatap muka yaitu  ketika  anggota  DPRD  datang untuk  melaksanakan  reses.  Cara  ini dibilang  efektif  untuk  mengetahui langsung  apa  yang  diinginkan  oleh masyarakat.  Dalam  pelaksanaan  tatap muka  dengan  konstituennya  anggota DPRD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pendapat maupun  pertanyaan.  Selain  sebagai sarana untuk menampung aspirasi reses kali  ini  diwarnai  dengan  kampanye politik  karena  hampir  sebagian  besar Anggota  DPRD  Fraksi  PPP  Kota Tasikmalaya  mencalonkan  kembali  di Pemilu Tahun 2019.

## Umpan Balik
Sesungguhnya  reses  merupakan pendekatan  secara  politis  dalam  artian
untuk  merawat  dan  memperbanyak konstituennya.  Bagi  anggota  DPRD melakukan  komunikasi  atau  hubungan langsung  dengan  masyarakat  dalam  hal ini  pada  saat  reses  dapat  membantunya memastikan keberlanjutan karir politiknya  pada  pemilu  yang  akan datang.

## 4. EFEKTIVITAS  KOMUNIKASI POLITIK  DALAM  KEGIATAN MASA RESES

## Analisis  Perencanaan  Komunikasi Politik
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada  dasarnya  dalam  menentukan waktu,  lokasi  dan  peserta  reses  yang dilakukan  oleh  anggota  DPRD  tidak selamanya memprioritaskan kelompok- kelompok  yang  membutuhkan,  tetapi sangat identik mendahulukan kelompok yang  mendukungnya  dan  memberikan suara.  Artinya  penentuan  kelompok sasaran berisifat politis yakni mendahulukan siapa yang mendukungnya  dengan  mengundang tokoh  masyarakat  dan  orang-orang yang berpengaruh.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka dapat  disimpulkan  bahwa  perencanaan komunikasi  politik  khususnya  yang berhubungan  dengan  waktu,  tempat, kelompok sasaran, tidak sesuai dengan
teori dan tujuan utamanya.  Atau tidak adanya persiapan terlebih dahulu dalam kegiatan reses .

## Analisis Proses Komunikasi Politik
Berdasarkan hasil penelitian sesungguhnya proses pelaksanaan komunikasi politik dalam kegiatan reses menjadi tidak efektif, hal ini disebabkan karena  kurang  optimalnya  pelaksanaan unsur-unsur  komunikasi  politik. Ada beberapa  alasan  yang  menyebabkan reses menjadi  tidak  efektif  diantaranya: Pertama, Anggota  DPRD  Fraksi  PPP Kota  Tasikmalaya  menjadikan  reses sebagai agenda rutinitas formal. Seperti yang  terjadi  ketika  penulis  mengikuti Kegiatan  Reses  Masa  Persidangan  I bulan  Desember  di  tiga  anggota  DPRD yang  mewakili  tiga  dapil  yaitu  H. Ramdani  Mun’im,  S,IP,  H.  Enjang Bilawini,  SH,  SHI,  dan  H.  Agus Wahyudin, SH., SHI. Dalam pelaksanaanya,  ketiga  anggota  DPRD lebih  banyak  melakukan  ceramah  dan dialog  satu  arah  dan  konsolidasi  untuk pemilihan  selanjutnya.  Selain  itu,  pada saat  reses  berlangsung  ada  satu  calon anggota  DPRD  Provinsi  Jawa  Barat yang  ikut  silaturahmi  di  tiga  kegiatan reses yang penulis ikuti.
“ Pertama ,  Pada  saat  reses  H.
Ramdani  Mun’im,  S,IP,  ia  hanya menyampaiakan  pesannya  sebentar,  ia menjelaskan  tentang  reses  dan  lebih
banyak konsolidasi tiap kelurahan yang ada  di  kecamatan  Bungursari  untuk memilihnya kembali. Kedua, reses yang dilaksanakan  H.  Enjang  Bilawini,  SH., SHI, ia lebih banyak menjelaskan teknis reses,  apa  yang  sudah  dan  akan  ia lakukan untuk masyarakat di Kelurahan
Cipawitra.
Ketiga, reses yang dilaksanakan  oleh  H.  Agus  Wahyudin, SH.,  MH  ia  lebih  banyak  bercerita tentang  program-program  yang  akan dijalankan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dari ketiga observasi yang penulis  ikuti,  kegiatan  untuk  dialog dengan  masyarakat  untuk  penjaringan aspirasi.”  (Observasi  Kegiatan  Reses Masa  Persidangan  I  14,  16  dan  17 Desember 2018).
Berdasarkan  hasil  observasi menunjukan  bahwa  pelaksanaan  reses terbatas sebagai agenda rutinitas formal saja. Hal ini terlihat dari hubungan yang terjadi  antara  anggota  DPRD  dengan masyarakat  hanya  terkesan  hubungan formal,  padahal  hal  ini  menentukan keberlangsungan  proses  komunikasi politik  dalam  kegiatan  reses.    Dalam proses  komunikasi  politik  kegiatan reses anggota DPRD tidak menjalankan secara  efektif,  beberapa  hal  yang menunjukan terkait dengan kredibilitas, daya  tarik,  kesamaan  dan  power sesungguhnya  anggota  DPRD  dalam proses  pelaksanaan  komunikasi  politik dipandang  memiliki  keahlian,  atau orang  yang  mewakili  masyarakatnya tetapi  hal  tersebut  hanyalah  sebuah formalitas saja, pesan yang disampaikan  menjadi  tidak  efekrif,
dalam  pelaksanaannya  lebih  banyak melakukan  cermah  umum  misalnya tentang  tugas  pokok  dan  fungsi daripada melakukan penjaringan aspirasi atau dialog.

## Analisis Tujuan Komunikasi Politik
Anggota  DPRD  Fraksi  PPP Kota  Tasikmalaya  sebagai  perwakilan masyarakat mempunyai fungsi komunikasi politik yaitu sebagai perantara  antara  masyarakat  dengan pemerintah ataupun sebaliknya. Fungsi komunikasi  politik  mempunyai  arti penting  dalam  sebuah  sistem  politik fungsi  ini  terkait  dengan  penyerapan aspirasi  yang  berasal  dari  masyarakat, yang nantinya dilakukakan agregasi dan artikulasi kepentingan untuk menghasilkan dasar yang akan menjadi sebuah kebijakan.
Fungsi  ini  belum  bisa  berjalan secara  optimal seperti  yang  dijelaskan pada  subbab  sebelumnya,  kurangnya persiapan  sebelum  kegiatan  reses menyebabakan  aspirasi  yang  bertujuan sebagai input pembangunan  daerah menjadi  kurang  optimal.  Faktor  ini merupakan  faktor  penghambat  yang menyebabkan pelaksanaan tujuan komunikasi  politik  menjadi  tidak efektif, hal ini disebabkan oleh:
Pertama, keterbatasan  waktu pelaksanaan reses yang hanya tiga hari
pelaksanaan. Proses pelaksanaan komunikasi  politik  dalam  kegiatan reses sangat terbatas apabila dibandingkan
dengan jumlah
masyarakat yang diwakili.
“Kalau  keinginan  saya  semua
masyarakat
terkunjungi dan terakomodir, tetapi berbicara fakta reses dilaksanakan  1  Tahun  3  kali,  dalam  1 kali  3  pertemuan  secara  formal,  jadi setahun  itu  ada  9  titik  yang  harus dikunjungi.  Secara  normatifnya  reses dilaksanakan  dalam  satu  periode  tidak dapat  semuanya  terkunjungi.  Saya  ada 150 RW dengan asumsi reses berbicara ada ditataran 9 titik dalam 1 tahun, kan yang  masyarakat  inginkan  itu  kita mengunjungi masyarakat, bukan mengadakan pertemuan dimana masyarakat  hadir  ke  tempat  tersebut,
yang  lebih  efektif  kita  datang  ke masyarakat, masyarakat
hadir melakukan  pertemuan  tetapi  kalau memakai  mekanisme  seperti  itu  tidak akan  cukup,  dari  daerah  yang  ada  di dapil 2 juga 150 RW satu periode hanya 40 titik. (Riko Oktora, S.Kom Anggota DPRD Dapil II 22 November 2018).
Dari  pernyataan  tersebut  dapat disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  reses yang terbatas mengakibatkan penyerapan  aspirasi  masyarakat  oleh anggota  DPRD  tidak  berjalan  dengan baik.  Fungsi  artikulasi  dan  agregasi kepentingan  belum  terpenuhi,  karena pada tataran praktiknya anggota DPRD lebih sering mengumpulkan masyarakat disuatu tempat tertentu, tidak datang ke masyarakat setempat. Jadi yang menghadir reses sebenarnya itu-itu saja.
Hasil pelaksanaan reses terdapat beberapa  kendala,  seperti    tidak tercapainya  tujuan  reses,  dalam  artian ketika proses komunikasi politik berjalan,  umpan  balik  atau  tanggapan dari  masyarakat  mengalami  hambatan.
Ketika masyarakat ingin menyampaiakan tanggapannya, anggota  DPRD  kurang  merespon dengan  baik,  ia  mengalihkan  untuk menghubungi koordinator/timnya untuk berkomunikasi perihal
permasalahan teknis. Maka, komunikasi  politik  yang  terjadi  hanya bersifat satu arah.
Kedua, komunikasi politik terkendala  dengan  adanya  batasan wilayah politik dan tidak
memperhatikan keterwakilan
masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Muslim Sumarna,  M.Si  (11  Januari  2019) mengemukakan bahwa:
“Ada  beberapa  hambatan  yang terjadi  di  lapangan  ketika  reses,  salah satunya  pengaruh  lingkungan  dan perbedaan  pilihan  misalnya  tokoh masyarakat,  RW  dan  RT  tidak  sama dengan  saya,  dalam  arti  mendukung partai  lain  maka  saya  tidak  akan melakukan  reses  dan  memperjuangkan aspirasinya”.
Pernyataan tersebut
menjelaskan bahwa dalam
melaksanakan komunikasi politik sesungguhnya  terjebak  pada  agenda
rutinitas formal dan manfaatnya kurang terasa karena tidak terlaksananya fungsi representasi, kegiatan ini hanya bermanfaat  untuk  orang-orang  yang mendukungnya saja dan tidak merepresentasikan  wilayah  tersebut. Masyarakat  yang  hadir  meskipun  itu dari wilayah politik seharusnya menjadi perwakilan dari berbagai elemen masyarakat  yang  ada.  Tetapi  realitas dilapangan ditemukan bahwa masyarakat yang hadir tidak mencerminkan perwakilan dari masyarakat itu sendiri. Yang menghadiri  hanya  orang  terdekatnya atau  bisa  dikatakan  kader  sehingga aspirasi  dari  masyarakat  biasa  sangat terbatas dan sulit untuk diwujudkan.
Ditinjau dari representasi politik,  anggota  DPRD melakukan komunikasi politik mewakili masyarakat  yang  ada  didapilnya  serta memperhatikan suara partai. Tak dapat dipungkuri  partai  politik  merupakan kendaraan  mereka  menuju  anggota DPRD maka pelaksanaan fungsi representasi  ini  lebih  banyak  sebagi perwakilan  partai  politik  dan  sebagai balas jasa kepada masyarakat yang telah mendukung pada saat pileg .
Secara  normatif  representasi politik  atau  hubungan  anggota  DPRD dengan masyarakat melibatkan komunikasi  dengan  masyarakat  terkait
dengan  permasalahan  yang  ada  di masyarakat. Hubungan dengan masyarakat  menjadi  penting  karena memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,  anggota  DPRD,  Partai  Politik dan  masyarakat  itu  sendiri.  Dalam kapasitasnya sebagai lembaga perwakilan  rakyat  anggota  DPRD Fraksi  PPP  Kota  Tasikmalaya  dalam melaksanakan fungsi representasi politik  mewakili  aspek  politik  yang berkaitan  dengan  masyarakat  sebagai perwakilannya.  Relasi  yang  terjadi hanya bersifat formal. Hal ini menunjukan  bahwa  bahwa  anggota DPRD  Fraksi  PPP  Kota  Tasikmalaya sebagai  orang  yang  memiliki  otoritas untuk menampung aspirasi masyarakat, dalam melakukan fungsinya ia menentukan sendiri, hal ini berdasarkan banyaknya  perbedaan  aspirasi  dari masyarakat. Dalam hal mengambil atau menentukan wilayah sangat tergantung pada dimana ia memperoleh suara.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  proses  pelaksanaan  komunikasi politik  dalam  kegaiatan  reses  berjalan tidak efektif disebabkan karena:
Anggota  DPRD  Fraksi  PPP Kota  Tasikmalaya  menjadikan  reses sebagai agenda rutinitas formal. Hal ini
terlihat  dari  hubungan  yang  terjadi antara anggota DPRD dengan masyarakat  terkesan  hubungan  formal. Jadwal yang diberikan kepada masyarakat terkesan mendadak sehingga menyebabkan kurangnya persiapan dari masyarakat pada akhirnya  masyarakat  tidak  mengerti substansi  dari  reses.  Masyarakat  yang hadir terkesan dimobilisasi dalam artian ia  yang  paling  dekat  dengan  tokoh masyarakat atau tim suksesnya.
Proses komunikasi politik tidak
mengakomodir kepentingan
masyarakat dengan baik. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  anggota DPRD  sebagai  orang  yang  memiliki otoritas  dan  kekuasaan  menyampaiakn pesan hanya sebatas formal dan bersifat umum.  Pesan  yang  disampaikan  lebih dominan  mengenai  tugas  pokok  dan fungsi,  rencana  kerja  pemerintah,  dan kepentingan pribadinya untuk konsolidasi  dalam  melanjutkan  di periode selanjutnya.
Keterbatasan waktu
pelaksanaan reses yang hanya tiga hari pelaksanaan. Proses pelaksanaan komunikasi  politik  dalam  kegiatan reses sangat terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang diwakili. Pelaksanaan reses  yang  terbatas  mengakibatkan penyerapan  aspirasi  masyarakat  oleh
anggota  DPRD  tidak  berjalan  dengan baik.
Komunikasi  politik  terkendala dengan adanya batasan wilayah politik dan tidak memperhatikan keterwakilan masyarakat. Dalam melaksanakan komunikasi politik sesungguhnya terjebak  pada  agenda  rutinitas  formal dan  manfaatnya  kurang  terasa  karena tidak terlaksananya fungsi representasi, kegiatan  ini  hanya  bermanfaat  untuk orang-orang  yang  mendukungnya  saja dan  tidak  merepresentasikan  wilayah tersebut

## Saran
Berdasarkan pada hasil penelitian ini, penulis mencoba mengidentifikasikan permasalahan yang  terjadi  dan  menguraikannya melalui beberapa saran. Dengan harapan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat khususnya mengenai komunikasi  politik  dalam  kegiatan masa reses.
Penguatan  kapasitas  anggota DPRD  dengan  cara  mengembangkan model komunikasi politik yang efektif . Reses  yang  selama  ini  dilaksanakan terkesan  tidak  efektif  karena  lebih banyak melakukan ceramah, mementingkan  kelompoknya  sehingga menyebabkan  komunikasi  politik  yang terjadi  bersifat  satu  arah.  Dalam
melaksanakan  komunikasi  politik  di kegiatan  reses,  anggota  DPRD  harus melakukan  perencanaan  komunikasi politik terstruktur dengan baik.
Perencanaan ini bertujuan untuk memanfaatkan waktu reses yang hanya tiga  hari  pelaksanaan,  perencanaan dapat dilakukan dengan cara melakukan identifikasi  masyarakat  dan  tempat yang akan dikunjunginya. Jadi, nantinya masyarakat yang hadir diharapkan  mampu  mewakili  seluruh kelompok yang ada dalam masyarakat. Hal  lain  yang  perlu  dilakukan  adalah Sekretariat  DPRD  perlu  membuat jadwal  reses  yang  disesuaikan  dengan kondisi  masyarakat.  Jadi,  dalam  satu tahun pelaksanaan masa reses, masyarakat  yang  dikunjungi  tidak berfokus  pada  kelompok  politiknya melainkan  dilakukan  secara  merata. Sehingga efektivitas dalam pelaksanaan reses  akan dirasakan masyarakat.
Saran untuk penelitian lanjutan. Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk mengetahui  Bagaimana  Komunikasi Politik dalam  Kegiatan  Masa  Reses Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya Periode 2014-2019. Penelitian ini telah menunjukan bahwa komunikasi politik yang  dilakukan  anggota  DPRD  Fraksi PPP Kota Tasikmalaya bersifat rutinitas formal saja dan mendahulukan
kepentingan  kelompoknya.  Selain  itu, tidak  jelasnya  tindak  lanjut  dari komunikasi  politik  dalam  kegiatan reses menunjukan bahwa dalam pelaksanaannya  reses  menjadi  tidak efektif. Berdasarkan  hal  tersebut,  ada hal  penting  untuk  menjadi  rencana penelitian lanjutan sebagai tindak lanjut dari  penelitian  ini.  Yaitu  bagaimana tindak  lanjut  dan  analisis  hasil  dari proses  pelaksanaan  komunikasi  politik dalam  kegiatan  reses.  Hal  itu  akan menunjukan bahwa apakah komunikasi politik  merupakan  cara  yang  efektif untuk melihat hubungan antara anggota DPRD dengan masyarakat.
Selain itu, penjelasan mengenai representasi  politik    menarik  untuk dikaji  dan  dianalisis  untuk  penelitian lanjutan.  Konsep  representasi  politik merupakan konsep yang penting untuk melihat bagaimana relasi atau hubungan  anggota  DPRD  dengan konstituen. Apa dan bagaimana seharusnya  representasi  politik  itu dilaksanakan. Selain itu, model perwakilan  yang  dilakukan  angota DPRD  Fraksi  PPP  Kota  Tasikmalaya apakah  termasuk  perwakilan  formal, deskriptif, simbolik, dan subtantif.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku
Budiardjo,  Miriam.  (2008). Dasar-
Dasar  Ilmu  Politik. Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Bungin, Burhan. (2003). Analisis Data
Penelitian  Kualitatif. Jakarta:  PT.
RajaGrafindo Persada Cangara,  Hafied.  (2011). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: Rajawali
Press. Cangara,  Hafied.  (2016). Komunikasi Politik (Konsep, Teori dan
Strategi ). Jakarta: Rajawali Pers.
Dewan  Pimpinan  Pusat  (DPP)  Partai Persatuan  Pembangunan.  (2016).
Hasil Muktamar VIII PPP . Jakarta: DPP PPP.
Efriza, (2014). Studi Parlemen,
Sejarah,  Konsep  dan  Lanskap
Politik Indonesia. Malang:
SETARA Press. Efriza  dan  Yoyoh  Rohaniah.  (2015).
Pengantar  Ilmu  Politik .  Malang:
Intrans Publishing.
Faisal,  Sanapiah.  (2007). Format- format    Penelitian  Sosial. Jakarta: Rajawali Press.
Gaffar, Afan.  (2006). Politik Indonesia
Transisi Menuju Demokrasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Komisi  Pemilihan  Umum.  (2011).
Modul  1  Pemilih  Pemula. Jakarta:
KPU.
Lunandi. (1987). Komunikasi Mengena.
Yogyakarta: Kanisius.
Muhtadi, Asep Saeful. (2008).
Komunikasi Politik Indonesia,
Dinamika Islam Politik Pasca-Orde
Baru. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Moleong, Lexy. (2006). Metode Penelitian  Kualitatif. Bandung:
Remaja Rosdakarya.
Nimmo,  Dan.  (2004). Komunikasi Politik  (Komunikator,  pesan  dan media). Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya.
Nurhasim, Moch. (2016). Masa Depan Partai Islam di Indonesia.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Pureklolon,  Thomas  Tokan.  (2016).
Komunikasi  Politik. Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Rush,  Michael  dan  Phillip  Althof.
(2005). Pengantar Sosiologi Politik.
Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Ruslan, Rosady. (2004). Metode Penelitian  Public  Relations  & Komunikasi. Jakarta:
PT.
RajaGrafindo Persada.
Sugiyono,  (2016). Metode  Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, R&D.
Bandung: Alfabeta.
Surbakti,  Ramlan.  (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Grasindo Soehardjo,  Rudy.  (2004). Mengenal Pelaksanaan Tugas DPRD
Kabupaten/Kota .  Semarang:  CV Aneka Ilmu.

## Sumber Karya Tulis Ilmiah
Hamida,  Rozidateno  Putri.  (2014).
Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Terhadap  Konstituen  di  Daerah Pemilihannya (Studi Deskriptif
Kegiatan Masa Reses I dan II Tahun 2005 Anggota DPRD Kota Padang Provinsi  Sumatera  Barat  Periode 2004-2009 .  Laporan  Penelitian  di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Andalas.
Hidatuloh  dan  Ulung  Pribadi.  (2016).
Analisis  Jaring  Aspirasi  Melalui Reses  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Lombok Timur Tahun 2015 .
Jurnal Ilmu  Pemerintahan  dan
Kebijakan Publik. Volume 3 No 2. Halaman 340-365. Maharani,  Dian.  (2017). Pelaksanaan Reses  Oleh  Anggota  DPRD  Kota Batam  Periode  (2014-2019)  Tahun 2015  (Studi  Dapil  1  Kecamatan Bengkong  dan  Kecamatan  Batu Ampar .  Jurnal Online  Mahasiswa Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik Universitas Riau.
Sumber Peraturan Perundang- undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia
No  2  Tahun  2008  Tentang  Partai Politik.
Undang-Undang    Republik  Indonesia No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.
Undang-Undang  Republik  Indonesia No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah.
Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum
Republik Indonesia Nomor: 104/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap
Daerah  Pemilihan  Anggota  DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota  Dalam  Pemilihan Umum  Tahun  2014  di  Wilayah Provinsi Jawa Barat.
Peraturan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun  2014  Tentang  Tata  Tertib Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kota Tasikmalaya.
Keputusan  DPRD  Kota  Tasikmalaya Nomor 170/Kep.10/DPRD/2014
Tentang  Pembentukan  Susunan
Pimpinan dan Komisi-Komisi Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kota Tasikmalaya.

## Sumber Internet
Abdulrahman,  Wahid.  (2014). Desain Ulang  Reses  DPRD. (Online). Tersedia:
https://ejournal.undip.ac.id/index.p hp/forum/article/view/11830 (14
September 2018).
Amin,  Muryanto.  (2013). Pemetaan Daerah Pemilihan
(Online).
Tersedia:
http://repository.usu.ac.id/bitstream
/handle/123456789/46758/Pemetaa
n%20Daerah%20Pemilihan.pdf?se quence=1&isAllowed=y (12 Januari 2019). Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya.  (2018). Kecamatan Dalam Angka Tahun 2018 .
(Online). Tersedia:
https://tasikmalayakota.bps.go.id/p ublication.html . (12 Januari 2019). Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah Kota  Tasikmalaya.  (2014). Profil
Fraksi. (Online). Tersedia:
http://dprd-
tasikmalayakota.go.id/index.php/pr ofil-per-fraksi  (  13  September 2018) .
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tasikmalaya.  (TT). Data  Hasil
Pemlu. (Online).      Tersedia: http://kota-
tasikmalaya.kpu.go.id/portfolio- category/hasil-pemilu/.
(13 September 2018). Palulungan, Lusia dkk (2018).
Panduan Reses Partisipatif.
(Online).
Tersedia:
http://pintarmampu.bakti.or.id/sites /default/files/dokumen/PANDUAN RESES  PARTISIPATIF  (HASIL UJI  COBA  YLP2EM).docx.  (14 September 2018).

## Sumber Lainnya
Laporan Kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017- 2018 DPRD Kota Tasikmalaya.
Laporan Kegiatan Reses Masa
Persidangan  I  Tahun  Sidang  2018- 2019 DPRD Kota Tasikmalaya.
Rekapitulasi Kegiatan Sekretariat DPRD  Kota  Tasikmalaya  Tahun Anggaran 2018.
Sekretariat  DPRD  Kota  Tasikmalaya.
Profil  DPRD  Kota  Tasikmalaya Periode 2014-2019.