Bambang Keristian, Fhauzan Ramon , Arlenggo, Jefri Tarigan, M. Adri, Juni
INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7869-7876 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Syariah
Yeni Triana 1 ✉ , Lina 2 , Rikardo Marpaung 3 , Mangaratua Samosir 4 , Ahmad Khomeni Nasution 5 , Bambang Keristian 6 , Fhauzan Ramon 7 , Arlenggo 8 , Jefri Tarigan 9 , M. Adri 10 , Juni 11
Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning Email: yeni.triana@unilak.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Sebagai  bagian  dari  bisnis,  terjadinya  masalah  seperti  nasabah  wanprestasi  merupakan  hal  yang lumrah terjadi pada sebuah Lembaga Keuangan Syariah, termasuk  juga pada perkara yang terjadi pada PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera di pengadilan  Agama sampang dengan nomor perkara Nomor: 01/Pdt.G.S/2019/PA.Spg.  Hanya saja dalam penyelesaian sengketa tersebut setiap Lembaga Keuangan Syariah    memiliki  cara  yang  berbeda.  Oleh  sebab  itu  dalam  artikel  ini,  penulis  berusaha  untuk menyajikan secara maksimal seperti apa dan bagaimana cara yang digunakan Penyelesaian poerkara wanprestasi di PT. BPRS Bakti Arta Serjahtera dalam upaya menyelesaikan sengketa akad pembiayaan Murobah dipengadilan Agama Sampang. Metodologi yang digunakan oleh Penulis adalah metodologi Normatif atas telaah undang- undang dan telaah beberapa peraturan turunan yang melatar belakangi metode yang di ambil yang berkaitan dengan kajian kasus-kasus dan telaah pustaka yang menjadi referensi lain yang terkait dengan putusan pengadilan yang dapat dijadikan landasan penelitian. Kata Kunci: Wanprestasi, Bank Syariah, Perkreditan.
Bambang Keristian, Fhauzan Ramon , Arlenggo, Jefri Tarigan, M. Adri, Juni
As part of business, the occurrence of problems such as customer default is a common thing that occurs in a Sharia Financial Institution, including cases that occur at PT. BPRS Bakti Artha Sejahtera at the Sampang Religious Court with case number: 01/Pdt.G.S/2019/PA.Spg. It's just that in resolving these disputes, each Sharia Financial Institution has a different method. Therefore, in this article, the author tries to maximally present what and how methods are used to resolve default cases at PT. BPRS Bakti Arta Serjahtera in an effort to resolve the Murobah financing contract dispute in the Sampang Religious Court. The methodology used by the author is a normative methodology based on the study of laws and the study of several derivative regulations which are the background for the method taken which is related to the study of cases and literature review which is another reference related to court decisions which can be used as a basis for research.
Keywords: Default, Sharia Banking, Credit.

## PENDAHULUAN
Aktivitas Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari aktivitas bisnis pasti tidak akan terlepas dari yang namanya problematika sengketa (Zaeni Asyhadie, 2014),  seperti halnya permasalahan yang dituangkan dalam akad Pembiayaan Murabah pada tanggal 10 Juli  2014  dengan  Nomor:  01/73/001135/AP/BASS/VII/14  yang  selanjutnya  sisebut  akad pembiayaan Murabah yang bermasalah pada nasabah PT. Bank BPRS Bhakti Artha Sejahtera selanujutnya di sebut pihak bank dan telah di putus oleh Pengadilan Agama pada tanggal 21  Oktober  2019.  Suatu  pembiayaan  dapat  diberikan  terutama  atas  integritas  atau kepribadian  Debitur,  yang  menimbulkan  rasa  kepercayaan  dalam  diri  kreditor,  bahwa Debitur  akan  memenuhi  kewajiban  pelunasannya  dengan  itikad  baik.  Akan  tetapi  suatu ketika komitmen untuk tetap memenuhi isi perjanjian itu terkadang berubah, tidak sama dengan  komitmen  seperti  pemberian  awal  pembiyaan  dengan  akad  mudharabah  dan musyarakah  ,  yang  berakibat  pada  terganggunya  keuangan  Kreditor  yang  diakibatkan pembayaran utang oleh debitur tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Dalam praktiknya pihak kreditor ketika memberikan fasilitas pembiayaan secara  tidak cukup hanya sekedar rasa saling percaya saja, tetapi juga disertai dengan adanya jaminan. Hal ini dilakukan untuk menghindari timbulnya kerugian bagi pihak Kreditor, apabula Debitur tersebut cidera janji.
Pemicu yang menyebabkan masalah sengketa ialah karena nasabah tidak kooperatif dalam  melaksanakan  kewajiban  membayar  angsuran  serta  lemahnya  pengawasan  pihak perbankan  dalam  memberikan  pembiayaan  pada  nasabah.  Kedua  faktor  tersebut menyebabkan pihak peminjam (nasabah) tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati,  dengan  kata  lain  nasabah  telah  melakukan  wanprestasi  atau  yang  dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia  disebut dengan cidera janji (default/breach of contract)
Bambang Keristian, Fhauzan Ramon , Arlenggo, Jefri Tarigan, M. Adri, Juni
(Salim H.S, 2017).  Konsekuensi yuridis  dari tindakan wanprestasi ialah pihak yang dirugikan dalam kontrak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang merugikan (Munir Fuadi, 2012). Ganti rugi yang dimaksud ialah bagaimana agar persoalan sengketa  tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, masyarakat sebagai  justitiabelen (pencari keadilan) butuh terhadap alternatif penyelesaian  sengketa ekonomi syariah secara jujur dan adil (fair and just). Dalam diskursus  ekonomi syariah alternatif penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan dua cara yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa jalur non litigasi memiliki beberapa model penyelesaian berupa; (a) arbitrase (b) negosiasi (c) konsiliasi (d) mediasi (e) pencari fakta (f) ombudsman(g) minitrial (h) penilaian ahli (i) pengadilan kasus kecil (Small Claim Court); (j) peradilan adat. Penyelesaian sengketa melalui  jalur  non-litigasi  biasa  dipilih  oleh  pihak  perbankan  dan  nasabah  dalam menyelesaikan problematika sengketa,  semisal dengan menerapkan strategi rescheduling, reconditioning,    restructuring,  combination,  dan  eksekusi  barang  jaminan  (Kasmir,  2014). Meski  demikian  tidak  semua  jalur  non-litigasi  yang  ditempuh  mendapatkan  titik  cerah sehingga  menyebabkan  salah  satu  pihak  memutuskan  untuk  mengambil  alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (Abdul Manan, 2005).  Penyelesaian sengketa ekonomi  syariah  melalui  jalur  litigasi  semakin  memiliki  dasar  hukum  setelah  diperkuat dengan lahirnya Undang Undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Perbedaan utama perubahan Undang-Undang Pengadilan Agama ini terletak pada penambahan wewenang Pengadilan  Agama  untuk  mengadili  perkara  ekonomi  syaria.    Sebagaimana  termaktub dalam  pasal  55  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  21  tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  yang  berbunyi;  Penyelesaian  sengketa  yang  timbul  pada  aktivitas perbankan syariah dapat diselesaikan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama (Addul  Ghofur  Anshori,  2010).    Berdasarkan  penjelasan  tersebut  Penulis  tertarik  untuk memberikan kasus wanprestasi antara     PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang dengan orang perorangan  Ach Hamadi bin Miri yang selanjutnya di sebut nasabah  PT. BPRS Bhaksi Artha Sejahtera dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Negeri Sampang. Permasalahan  hukum  terjadi  karena  nasabah  bernama  Ach  Hamdani  Bin  Miri  telah melakukan wanprestasi terhadap PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera dengan akad pembiayaan muharobah  Nomor:  01/73/01135/AP/BASS/VII/14    yang  selanjutnya  di  sebut  pembiayaan terjadi pada tanggal 10 juli tahun 2014. Pihak PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera melayangkan gugatan  ke  pengadilan  sampang  pada  tanggal  25  September  2019.  Berdasarkan  latar belakang yang di uraikan diatas maka  sangat perlu dilakukan karena selain  kajian tentang teknik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Lembaga Keuangan Syariah
Bambang Keristian, Fhauzan Ramon , Arlenggo, Jefri Tarigan, M. Adri, Juni
(LKS)  seperti  pada  PT.  Bank  Perkreditan  Syariah  Artha  Sejahtera  Sampang.  Adapun permasalahan  ini  akan  dirumuskan  dan  dijelaskan  Bagaimanakah  cara  penyelesaian sengketa  Wanprestasi  di  Bank  Perkreditan  Syariah?  kemudian  Apa  akibat  hukum  dari wanprestasi terhadap debitur atau nasabah?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian  hukum  normatif  didefinisikan  penelitian  yang  mengacu  kepada  norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa  juga  disebut  sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018) .
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat  serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Cara Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Bank Perkreditan Syariah
Dalam situasi di mana  terjadi kerugian akibat kejadian yang luar  biasa atau  di  luar kendali pengelola dana, kerugian tersebut akan menjadi tanggung jawab pemilik modal. Contohnya,  jika  terjadi  keadaan  yang  memaksa  (overmacht/force  majeure).  Namun,  jika kerugian terjadi karena kesalahan atau pelanggaran, maka tanggung jawab atas kerugian tersebut  akan  ada  pada  pengelola  dana.  Mudharabah  memiliki  dua  jenis  utama: Mudharabah  Mutlaqah  dan  Mudharabah  Muqayyadah,  dan  ada  juga  produk  keuangan seperti Tabungan Mudharabah dan deposito Mudharabah (Sunu Wdi Purwoko, 2011). Dalam kasus  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  nasabah  berawal  dari  Perjanjian  yang  di  buat  di Sampang,  pada  tanggal  10  Juli  tahun  2014  yang  dituangkan  dalam  Akad  Pembiayaan Murabahah Nomor: 01/73/1135/AP/BASS/VII/14 dimana adanya suatu ikatan perjanjian yang dilakukan para pihak. Adapun yang menjadi hal yang diperjanjikan para pihak yaitu bahwa
Bambang Keristian, Fhauzan Ramon , Arlenggo, Jefri Tarigan, M. Adri, Juni
telah  mendapatkan  fasilitas  pembiayaan  Murabahah  dari  Penggugat  sebesar  Rp. 130.000.000, dengan margin sebesar Rp. 50.050.000 sehingga total keseluruhan kewajiban yang harus dibayarkan nasabah kepada Pihak Perbankan adalah sebesar Rp. 180.050.000,- yang  keseluruhannya  tertuang  didalam  akad  pembiayaan  yang  dimasud  diatas.  Jangka waktu pembayaran dengan cara diangsur setiap bulannya sebesar Rp.4.286.905,- selama 42 bulan terhitung  sejak agustus 2014 s.d Januari 2018. Untuk menjamin pelunasan piutang tersebut  Nasabah  menempatkan jaminan  berupa  Sebidang  Tanah  Seluas  ±  20.000  m2 merupakan sebagian tanah dari luas seluruhnya ± 130.100 m2 d engan bukti berupa Petok Persil dengan Nomor 89 Blok dt III Kohir Nomor 83, terletak di Desa Apa’an Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Dengan akta jual beli Nomor: 53/AJB/PNR/X/2012. Bahwa Nasabah tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam Pasal 4 Akad Pembiayaan dimana Tergugat telah mengikatkan diri untuk membayar seluruh hutangnya dengan cara diangsur selama 42 (empat puluh dua) bulan terhitung semenjak 10 Agustus 2014 sampai dengan 10 Januari 2018 sebesar Rp.4.286.905,- (empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus lima rupiah). Fakta-fakta yang ditemukan bahwa nasabah telah  ingkar  yaitu:  (1)  Terhitung  pada  anggsuran  ke  17  yaitu  pada  bulan  desember  2015 nasabah tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya; (2) Begitupun pada bulan Februari  dan  Mei  2016  nasabah  juga  tidak  melakukan  pembayaran;  (3)  Bahwa  semenjak bulan juni 2016 nasabah sudah tidak lagi membayaran, maka pada tanggal 1 September 2016  Pihak  Bank  memberiak  surat  peringatan  kepada  nasabah  berupa  surat  peringatan pertama  dengan  surat  Nomor:  1464/SP/BASS/IX/2016.  Semenjak  bulan  November  2016 sampai dengan bulan Februari 2017 Nasabah tidak melakukan pembayaran bahkan sampai bulan maret 2017 nasabah tidak juga melakukan pembayaran terhadap ansuran pinjaman tersebut.  Pada  tanggal  5  Juli  2017  Pihak  Perbankan  memberikan  surat  peringatan  ke  2 dengan surat Nomor: 801/SSP/BASS/VII/2017. Hingga sampai bulan Agustus 2017 nasabah juga  tidak  punya  etikat  baik  untuk  melakukan  kewajibannya  maka  pihak  Perbankan memberikan peringatan ke tiga melalui surat Nomor:  1110/SP/BASS/V1II/2017,  disebutkan dalam surat tersebut nasabah telah memiliki tunggakan sebanyak 8 (delapan) bulan dengan jumlah kewajiban sebesar Rp. 33.932.145,- .  Pada tanggal 10 Januari 2018 pembiayaan atas nama nasabah telah jatuh tempo. Hingga saat ini pembiayaan tersebut belum terselesaikan dan masuk dalam kategori pembiayaan bermasalah atau macet. Tindakan nasabah adalah tindakan  ingkarjanji  sebagaimana  ketentuan  1423  perdata  menjelaskan  bahwa “ Penggantian  biaya, kerugian  dan  bunga karena  tak  dipenuhinya suatu  perikatan mulai diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun  telah  dinyatakan  lalai,tetap  lalai  untuk  memenuhi perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dilakukannya  hanya  dapat
Bambang Keristian, Fhauzan Ramon , Arlenggo, Jefri Tarigan, M. Adri, Juni
dibe rikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” Melihat dari Pasal 1243 KUHPerdata tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat unsur-unsur ingkar janji sebagai berikut:
1.   Ada perjanjian oleh para pihak;
2.  Ada pihak melanggar atau tidak melaksakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
3.  Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.
Apabila nasabah tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu  sebagaimana ditentukan, maka pihak perbankan berhak menjual barang jaminan, dan uang hasil penjualan barang jaminan  tersebut  dipergunakan  untuk  melunasi  utang/sisa  utang  nasabah  dan    sisanya dikembalikan pada nasabah.
Perkara ini sudah bergulir di pengadilan agama sampang. Pihak perbankan telah melakukan upaya  litigasi  kepengadilan  agama  serampang  karena  menganggap  bahwa  nasabah perjanjian yang telah dibuat tidak bisa menjadikan pihak nasabah untuk patuh dan taat pada akad perjanjian yang telah disepakati para pihak. Surat peringatan pertama dan kedua sudah di kirimkan kepada nasabah supaya nasabah tersebut mau melakukan prestasi yang harus di selesaikan oleh pihak nasabah, namun sampai surat peringatan ketiga diberikan pihak nasabah tetap tidak mau membayar ansuran pembiayaan yang telah disepakati. Oleh karena unsur-unsur sengketa kontrak telah dilakukan oleh pihak perbakan maka oleh karenanya secara  patut  dan  pantas  untuk  diselesaikan  kepengadilan  agama  agar  mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya baikdari pihak nasabah maupun pihak perbankan. Pada tanggal 21 Oktober 2019 Pengadilan Agama Sampang memutuskan dengan nomor perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Spg.

## MENGADILI
1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa kerugian Penggugat sebesar Rp. 58.153.565,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp  276.000,00  (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
Pengadilan  Agama  sampang  memenangkan  gugatan  pihak  perbankan  dengan menghukum nasabah membayar kerugian Rp. 58.153.565,- dan juga membayar ongkos
Bambang Keristian, Fhauzan Ramon , Arlenggo, Jefri Tarigan, M. Adri, Juni
perkara. Adapun  pertimbangan hakim sangat jelah jelas bahwa pihak nasabah telah melakukan cidera janji yang mengakibatkan pihak perbankan mengalami kerugian. Dan kerugian yang dimaksud telah di tetapkan dalam putusan.

## 2. Akibat Hukum Dari Wanprestasi Terhadap Debitur Atau Nasabah
Setelah  putusan  Pengadilan  Agama  Sampang  memutuskan  terhadap  perkara wanprestasi  yang  dilakukan  nasabah  an.bernama  Ach  Hamdani  Bin  Miri  yang  di  sebut debitur dengan nomor perkara Nomor 01/Pdt.G.S/2019/PA.Spg. Pada tanggal 21 Oktober 2019  maka  pihak  debitur  harus  mematuhi  segala  putusan  dari  pengadilan  agama  untuk membayar  kewajiban  yang  telah  di  tetapkan  pengadilan  agama  yaitu  sebesar  Rp. 58.153.565,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
Pada akikatnya dapat dilakukan upaya hukum lainnya oleh nasabah yang kurang puas atas  putusan  pengadilan  agama  sampang  tersebut.  Nasabah  dapat  melakukan  upaya hukum  banding,  kasasi  bahkan  peninjauan  kembali  atas  putusan  Pengadilan    Agama Sampang  seandainya ada bukti baru yang dapat menguatkan pendapat atau alibi nasabah. Jangka  waktu  pengajuan  banding  dipengadilan  tinggi  agama  sampang  adalah  14  hari setelah di bacakannya putusan pengadilan agama.
Setelah 14 (empat belas) hari kerja putusan pengadilan agama sampang memutuskan tentang perkara wanprestasi yang telah dilakukan debitur tidak ada menunjukakan upaya hukum lainnya, maka semenjak salianan putusan diterima  oleh debitur tersebut dinyatakan ingkrah dan sudah berkekuatan hukum tetap. Pihak nasabah berkewajiban untuk melakukan kewajiban bayar sebesar Rp. 58.153.565,00 (lima puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), seperti yang sudah ditetapkan oleh pengadilan agama sebagai suatu perintah dan harus di patuhi. Seandainya pihak nasabah masih juga tidak  mematuhi  perintah  pengadilan  maka  pihak  perbankan  dapat  meminta  pengajuan aanmaning  kepengadilan  agama  untuk  permohonan  eksekusi  dari  pengadilan agama.Pengadilan dapat memaksa nasabah untuk melakukan pembayaran secara sukarela dengan kesepakatan atau hakim aanmaning melalui pengadilan agama dapat memutuskan mengeksikusi barang-barang yang dimiki nasabah untuk pembayran kewajibannya. Hal ini tidak  disarankan,  sebaiknya  nasabah  secarah  patut  melakukan  pembayarn  kepada  pihak perbankan,  seandainya  tidak  mampu  membayar  secara  keseluruhan  dapat  di  cicil berdasarkan kesanggupan bayar dan tentunya atas dasar kesepakatan bersama.
Bambang Keristian, Fhauzan Ramon , Arlenggo, Jefri Tarigan, M. Adri, Juni

## SIMPULAN
Perkara wanprestasi yang terjadi pada Bank Syariah Sampang antara PT. Bank BPRS Bhakti Artha Sejahtera dengan nasabah Bapak PT. Bank BPRS Bhakti Artha Sejahtera telah diselesaikan dalam ranah hukum di Pengadilan Agama Sampang dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.  Pihak nasabah, sebagai pihak yang  kalah dalam perkara Nomor: 01/Pdt.G.S/2019/PA.Spupag,  memiliki  kewajiban  untuk  mematuhi  putusan  pengadilan tersebut  dengan  melakukan  pembayaran  sesuai  ketentuan  yang  ada,  atau  dapat menjalankan upaya hukum yang relevan. Untuk mencegah terulangnya wanprestasi di masa depan, PT. BPRS Bhakti Artha Sejahtera Sampang sebaiknya lebih berfokus pada penerapan analisis kelayakan pembiayaan murabahah yang cermat, mencakup elemen 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy), terutama dalam menilai karakter nasabah,  kapasitas  finansial  mereka,  serta  jaminan  yang  diberikan.  Nasabah  juga  perlu memahami dengan baik akad murabahah yang mereka ikuti dan memastikan bahwa mereka mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran agar terhindar dari wanprestasi. Selain itu, ketika terjadi wanprestasi, sebaiknya pertimbangkan mediasi atau penyelesaian di luar  jalur  litigasi  untuk  menghindari  kerumitan  di  pengadilan.  Bagi  nasabah  yang  telah dinyatakan kalah dalam pengadilan agama, sangat disarankan agar mematuhi kewajiban mereka tanpa perlu dipaksa melalui eksekusi pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan. (2005). Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama. Prenadamedia Group.
Addul Ghofur Anshori. (2010). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah; Analisis Konsep Dan UU No.21 Tahun 2008. Gadjah Mada University Press.
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
Kasmir. (2014). Manajemen Perbankan. Rajawali Press.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Munir Fuadi. (2012). Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global. PT. Citra Aditya Bakti.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar-Ruzz Media.
Salim H.S. (2017). Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika.
Zaeni  Asyhadie.  (2014).  Hukum  Bisnis  Prinsip  Dan  Pelaksanaanya  Di  Indonesia.  Rajawali Press.