PENERAPAN LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR)

## SABUNGAN SIBARANI
Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur dan

## Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular
Abstrak Abstract Pelaksanaan pengaturan pemindahan kekayaan (warisan) dari orang yang telah meninggal dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara  mereka dengan pihak ketiga berdasarkan  hukum waris barat diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerdata. Data penelitian memperlihatkan bahwa   wasiat yang dibuat Almarhumah Ny. Soeprapti adalah tidak sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdata, karena hanya 1 (satu) orang anak saja yang dapat harta warisan, sehingga garis lurus ke bawah tidak dapat perlindungan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt/G/2013/PN. Jkt.Bar yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah Ny. Soeprapti sudah sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdata yaitu “legitime  portie  atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.” Implementation arrangements transfer of wealth (inheritance) of people who have died and as a result of this displacement for the people who get it, either in the relationship between them  with a third party under the laws of inheritance western set in Burgerlijk Wetboek (BW) or the Civil Code. Data showed that testament made by Soeprapti is not in accordance with Article 913 of the Civil Code, as only 1 (one) child who may inheritance, so that a straight line can not be protection under the law. West Jakarta District Court Decision No.320/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Bar stating that the Plaintiff and Defendant are the heirs of the late Mrs. Soeprapti is in conformity with Article 913 of the Civil Code, namely "legitime portie or inheritance by law is part and possessions to be given to the heirs in a straight line according to the legislation, which is against the person who died may not set anything, either as grants between people who are still alive, as well as a testament. "

## Kata kunci: aturan, bagian mutlak dan waris

## A. Pendahuluan
Hukum waris perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki sifat dasar, yaitu
bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya.
Ada banyak asas dan dasar hukum waris menurut Burgerlijk Wetboek (BW) terhadap pembagian warisan. Mengenaldan memahami makna hakikidari asas-asas dan dasar-dasar tersebut, pembagian warisan kepada ahli waris yang berhak besar kemungkinan akan mencapai hasil yang adil. 1 Pada hukum waris berlaku asas, bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta benda saja yang dapat diwariskan.Atau hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.Jadi hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau kepribadian, misalnya hak dan kewajiban sebagai suami atau ayah, tidak dapat diwariskan.
Selain itu berlaku juga asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya.Asas ini dalam bahasa Perancis disebut le mort saisit le vif.Sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si pewaris oleh para ahli waris disebut saisine.Ada juga asas yang disebut dengan hereditatis petition yaitu hak dari ahli waris untuk menuntut semua yang termasuk dalam harta peninggalan dari si pewaris  terhadap orang yang yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Asas ini diatur dalam Pasal 834 BW.
Selain itu ada juga asas de naaste in het bloed, erft het goed  yang artinya yang berdarah dekat, warisan didapat, untuk mengetahui kedekatan tersebut, harus dilakukan perhitungan dan untuk ini dipakai ukuran perderajatan dengan rumus X-1. Semakin besar nilai derajat, maka semakin jauh hubungan kekeluargaan dengan si pewaris.Begitu juga sebaliknya,  semakin kecil nilai derajat, maka semakin dekat hubungan darah dengan si pewaris.
1 Anisitus Amanat, Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 1.
Pewarisan mempunyai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut peristiwa waris.Pewarisan harus ada unsur pewaris, harta warisan, dan ahli waris.Pewaris adalah orang yang mewariskan harta warisan.Harta warisan adalah harta yang diwariskan, sedangkan ahli waris adalah orang yang menerima harta warisan. 2
Di dalam hukum waris perdata, dikenal ada dua cara untuk memperoleh warisan, yaitu : 3
1. Ketentuan undang-undang atau wettelijk erfrecht atau abintestato, yaitu ahli waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal.
2. Testament atau wasiat atau testamentair erfrecht, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan, karena ditunjuk atau ditetapkan dalam suatu surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal.
Pelaksanaan pengaturan pemindahan kekayaan (warisan) dari orang yang telah meninggal dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara  mereka dengan pihak ketiga berdasarkan  hukum waris barat diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerdata. 4 Pada asasnya orang mempunyai kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal. Seorang pewaris mempunyai kebebasan untuk mencabut hak waris dari para ahli warisnya, meskipun ada ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang yang menentukan siapa- siapa yang akan mewaris harta peninggalannya dan berapa bagian masing-
2 Satriyo Wicaksono, Hukum Waris: Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan, (Jakarta: Visimedia,  2011), hlm. 5.
3 Adrian Pitlo, Hukum Waris. (Jakarta : Intermasa, 2009), hlm. 112.
4 Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 81.
masing. Ketentuan-ketentuan tentang ini bersifat mengatur dan tidak memaksa. 5
Unsur paksaan dalam hukum waris perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (legitime portie) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (legitime portie) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal 1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib inbreng (pemasukan). 6
Hukum waris perdata Barat didalamnya mengandung unsur paksaan, namun posisi hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur tidak berpengaruh. Konsekwensi dari hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa ia masih hidup adalah kewenangannya, namun kalau pelaksanaan kewenangan itu melampui batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka harus ada risiko hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah ia meninggal dunia.
Pada hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar
5 HartonoSoerjopratiknjo,  Hukum Waris Testamenter, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1984), hlm. 109.
6 Anisitus Amanat, Op.Cit.,hlm. 1.
harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi-bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut.
Pewaris sebagai pemilik harta, mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur.Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris legitimaris. Sedangkan bagian yang tidak tersedia  dari harta warisan yang merupakan hak ahli waris  legitimaris, dinamakan legitime portie. Jadi hak legitime portie adalah, hak ahli waris legitimaris terhadap bagian yang tidak tersedia dari harta warisan disebut ahli waris legitimaris. 7
Hal paling penting dalam pembagian warisan adalah surat wasiat, yang juga sering disebut amanat terakhir, yaitu penentuan oleh pewaris mengenai apa yang akan berlaku pada kekayaannya sesudah ia meninggal. Dalam hukum perdata, surat wasiat ini akan diakui bisa sebagai alat pembagi waris, sepanjang wasiat tersebut tidak melanggar hukum dan ketentuan batas minimum yang harus didapat oleh seorang ahli waris.
Pada pelaksanaan dari hukum waris perdata, ahli waris menurut surat wasiat yang lebih diutamakan, dengan pengecualian selama isi dan pembagian dalam  surat wasiat tidak bertentangan dengan undang- undang. Pertimbangan hukumnya karena surat wasiat merupakan kehendak terakhir dari si pewaris terhadap harta warisannya, dengan ketentuan tidak boleh merugikan bagian ahli waris menurut undang- undang, karena ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (legitime Portie), yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata yang sama sekali tidak bisa dilanggar bagiannya.
Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat kasus dengan Putusan No. 320/Pdt/G/2013/PN. Jak.Bar, mengingat dalam kasus ini ada pelanggaran terhadap bagian mutlak (legitime portie). Pada kronologis kasusnya, bahwa Almarhumah
7 Ibid., hlm. 68.
Soeprapti semasa hidupnya dengan suaminya Almarhum Max Sutanto tidak pernah membuat perjanjian pemisahan harta  dan tidak pernah membuat surat wasiat atas harta peninggalan.
Almarhumah Soeprapti semada hidup menikah dengan suaminya Almarhum Max Sutanto meninggalkan dua orang anak kandung bernama Soerjanji/Tergugat dan Haryanti / Penggugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 940/1952. Dan Almarhumah Soeprapti semasa hidup menikah dengan suaminya Almarhuman Max Sutanto mengasuh dua orang anak asuh bernama Yetty Sutanto dan Hendro Sutanto. Dan semasa hidupnya, Almarhumah Soeprapti pernah memberikan hibah secara sepihak yang merupakan harta milik bersama (boedel  waris) kepada Tergugat yakni berupa tanah berikut bangunan serta barang berharga lainnya (terlampir).
Dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris sah dari Almarhumah Soeprapti memperoleh bagian yang besarnya  masing-masing dari boedel harta waris, dimana Pengugat sebelumnya mendapatkan 1/6 bagian dari harta warisan orang tua laki-laki Almarhumah Max Sutanto, sedangkan Tergugat mendapat 1/6 bagian dari harta warisan  dari orang tua laki-laki Almarhumah Max Sutanto, sehingga keseluruhan yang menjadi hak Pengugat dan Tergugat dari Almarhum Max Sutanto dan Almarhumah Soeprapti adalah 9/18 (sembilan per delapan belas) dan ½ (satu per dua) bagian.
Fakta hukum menegaskan apabila seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalan almarhumah akan jatuh ke tangan para ahli waris. Harta peninggalan yang menjadi hak bagi para ahli waris tersebut ada yang  yang disebut legitime portie,  seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 8
8 Hamka MC, “Bagian Mutlak Ahli Waris Yang Disebut “Legitime Portie”, www.lagowari.wordpress.com, diakses 18 Oktober 2014.
Ketertarikan penulis terhadap kasus ini adalah bahwa pemberian hibah secara sepihak tersebut di atas dari pewaris kepada Tergugat jelas- jelas telah bertentangan  dengan undang-undang yang berlaku, karena pemberian hibah tersebut telah melanggar bagian mutlak (legitime portie) waris lain. Dimana bagian hak mutlak Penggugat sebagai ahli waris yang sah menjadi tidak terpenuhi.

## B. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis ingin mengangkat permasalahanyaitu :
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ahli waris berkenaan dengan adanya legitime portie (bagian mutlak) yang dilanggar?
2. Apakah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Putusan No. 320/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Bar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris Barat yang berlaku?

## C. Pembahasan
1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ahli Waris Berkenaan Dengan Adanya Legitime Portie  (Bagian Mutlak) Yang Dilanggar
Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan (Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri) atau akta waris yang dibuat oleh notaris diakui secara hukum.Sehingga, dalam hal ahli waris telah memiliki akta waris yang dibuat oleh notaris, maka yang bersangkutan tidak perlu lagi meminta penetapan ahli waris dari pengadilan. Demikian juga pada Pasal 28H ayat (4) UUD 1945: ”Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang- wenang oleh siapa pun.”.
Maka demikian, juga tidak ada satupun orang yang bisa menciderai ahli waris sah, dimana ia sebagai warga Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati,
melindungi, menegakkan hukum serta mentaati peraturan perundang- undangan berlaku. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi, dimana kewajiban konstitusionalnya ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945:
“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.
Selain keterangan undang-undang, mewaris juga dapat dilakukan dengan wasiat. Dalam membuat wasiat ini, si pewaris tidak menutup kemungkinan membuat warisan yang melanggar legitime portie. Pembagian waris berkenaan dengan adanya legitime portie  (bagian mutlak) yang dilanggar, maka anak-anak sah dari pewaris, KUHPerdata melindungi hak mereka terhadap wasiatyang telah melanggar hak mereka untuk mewaris, untuk mendapatkan bagian mutlak (legitime portie) karena hubungan yang sedemikian dekat antara legitimarisdengan pewaris sehingga hak legitimaris perlu dilindungi oleh Undang-Undang dari perbuatan-perbuatan pewaris dalam membuat wasiat, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 913 KUHPerdata, bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang “harus” diberikan kepada anak-anak sah (garis lurus kebawah).
Dengan adanya bagian mutlak tersebut oleh Undang-Undang KUHPerdata pewaris dibatasi kehendak terakhirnya terhadap harta peninggalan.Bagi legitimaris. Undang-Undang telah menjaminnya, bahwa legitimaris  akan menerima bagian minimum tertentu, yaitu bagian yang dijamin oleh Undang-Undang atau bagian mutlak.  Bagian mutlak ini mengalahkan baik wasiat maupun hibah-hibah yang pernah dilakukan oleh pewaris yang mengakibatkan kurangnya bagian mutlak. Penafsiran KUHPerdata dengan adanyalegitime portie  terhadap harta peninggalan
yangditinggalkan oleh pewaris, sebenarnya harta peninggalan terbagi dua bagian, yaitu : bagian tersedia dan bagian mutlak.
Bagian tersedia adalah bagian yang dapat dikuasai olehpewaris, dan dapat diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Sedangkan bagian mutlak adalah bagian yang tidak dapat dikuasai oleh pewaris dan tidak dapat diberikan kepada ahli waris lain (pihak ketiga yang mewaris berdasarkan wasiat) selain ahli waris legitimaris, hal ini sudah secara tegas diatur di dalam Undang-Undang, yang mana bagian mutlak “harus” dimiliki oleh legitimaris, dengan ketentuan apabila legitimaris menuntut untuk mendapatkan haknya. Tetapi untuk memperoleh bagian mutlak itu tentunyaharus sesuai dengan Undang-undang KUHPerdata dan hukum acara perdata di Indonesia.
Sebagai anak-anak sah legitimaris, mereka diberikan hak oleh Undang-Undang terhadap wasiat yang telah melanggar hak mereka untuk mewaris. Seperti kita ketahui apabila ketentuan-ketentuan dalam testament yang melanggar legitime portie anak-anak sah, maka wasiat itu bukanya batal demi hukum, karena walaupun ketentuan mengenai legitime portie  bersifat hukum pemaksa akan tetapi bukan demi kepentingan umum, karena itu legitimarisdapat membiarkan haknya dilanggar. Pelanggaran terhadap legitime portie, mengakibatkan wasiat itu dapat dimintakan pembatalannya secara sederhana, dengan kata lain tidak dapat dijalankan. Apabila Legitimarismenuntut haknya dalam wasiat, dan tidak menerima pelanggaran yang terdapat dalam wasiat, maka ketetapan- ketetapan dalam wasiat yang melanggar legitimenya adalah tidak dapat dijalankan.
Terkait dengan perbedaan anak asuh dan anak angkat, tentunya hal ini memiliki persepsi sendiri, dimana dalam kasus ini adanya pengangkatan anak di atas maka akanmenimbulkan hubungan hukum tertentu antara anak angkat di satu pihak danorang tua kandung dilain pihak.Pengaturan tentang pengangkatan anak diatur antara lain di KUHPerdata (Untuk Golongan Tionghoa dan Timur Asing) dan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain dalam pengangkatan anak itu juga perlu diperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 1979 jo SEMA 6 Tahun 1983 jo SEMA 4 tahun 1989;
Intinya bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan anak asuh adalah adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar
Pada dasarnya dalam hukum kekeluargaan KUHPerdata, tidak ada diatur tentangadanya anak angkat. Mengenai anak angkat diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor129 .Peraturan ini berlaku bagi golongan penduduk Timur asing Tionghoa.Menurut Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129, anak angkatkedudukannya sama dengan anak kandung dan mengenai perihal kewarisanterputuslah hubungan hukum antara orang tua kandungnya sendiri dengan anakyang diangkat itu. Sehingga anak angkat tidak dapat mewaris dari orang tuakandungnya.
Tujuan perlindungan ini adalah melindungi agar anak angkat tetap mendapatkanhaknya atas harta peninggalan  orang tua angkatnya , makaorang tua angkat membuat hibah wasiat. Hibah wasiatmerupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuksemasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yangterakhir tentang pembagian  harta peninggalannya kepadaahli waris, yang baru akan berlaku  setelah ia meninggal.  Membagi benda–benda harta warisan dengan jalanwasiat biasanya dimaksudkan untuk menghindari jangansampai terjadi perselisihan dikalangan ahli waris.
Biasanya wasiat membagi harta warisan dengan caratertentu, yang dirasakan mengikat oleh ahli waris atasdasar rasa wajib menghormati pesanan orang tua. Dengandemikian didalamhukumbarat telah ditentukan bahwakedudukan seseorang yang meninggal dunia sedapat mungkindisesuaikan dengan kehendak hati orang yang meninggal.Pada prinsipnya orang bebas menentukan kehendak terhadapharta kekayaannya setelah meninggal  dunia.Begitu jugaterhadap hak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiatmenurut hukumperdata yang dilakukan oleh orang tuaangkatnya agar anak angkat tersebut mendapat bagian dariharta peninggalannya.
Pada kasus ini, wasiat dibuat dalam bentuk testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat = testamen). Keterkaitan dalam kasus ini, ada bagian mutlak (legitime portie) yang menghalangi hak ahli waris lain, dan ini tentunya bertentangan dengan aspek isi wasiat seperti tertuang dalam dalam Pasal 913 KUHPerdata, dimana wasiat tidak boleh mengganggu atau mengurangi bagian mutlak dari legitimaris.
Isi wasiat dalam kasus ini adalah Almarhumah Ny. Soeprapti mewariskan seluruh harta kekayaannya hanya kepada 1 (satu) orang anak saja yaitu Soerjani Sutanto, sementara Almarhumah Ny. Soeprapti masih memiliki anak lain selain Soerjani Sutanto yaitu Haryanti Sutanto. Dengan begitu anak Almarhumah Ny. Soeprapti ada 2 (dua) orang. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu Pasal 914 Burgerlijk Wetboek  (KUHPerdata), bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka legitieme portie  untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian.
Pada Pasal 913 KUHPerdata, dalam garis lurus menurut undang- undang, yangterhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.  Dalam hal ini, tentunya wasiat yang dibuat Almarhumah  Ny. Soeprapti adalah  tidak sesuai dengan Pasal 913
KUHPerdata, karena hanya 1 (satu) orang anak saja yang dapat harta warisan, sehingga garis lurus ke bawah tidak dapat perlindungan hukum.

## 2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Putusan No. 320/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Bar sudah Sesuai dengan Prinsip-prinsip Hukum Waris Barat yang Berlaku
Isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Bar adalah menyatakan bahwa penggugat (Soerjani Sutanto) dan tergugat (Haryanti Sutanto) adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Soeprapti. Berkenaan dengan Putusan No. 320/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Bar, menurut Penulis putusan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdata yaitu “legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang- undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.”
Berdasarkan surat bukti P-23 tersebut diatas seluruhnya tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dan tidak didukung oleh keterangan saksi, padahal sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/SIP/1985, tertanggal 9 Desember 1987 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan yang  hanya berupa photo copy tanpa ada surat bukti aslinya, maka surat bukti berupa photo copy ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan.
Mengenaiharta peninggalan Ibu Soeprapto berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas, jam tangan Rolex sejumlah perabot dan perkakas rumah tangga termasuk barang-barang elektronika, Penggugat- mengajukan bukti P-40 dan P-41 berupa photo-photo dan tidak didukung bleh spesifikasinya menurut Majelis Hakim belumlah membuktikan
tentang perhiasan-perhiasan, perabot atau perkakas rumah dan barang- barang elektronika; oleh karennya dikesampingkan.
Guna memperhatikan dalil-dalil sangkalan Tergugat sebagaimana surat-surat bukti T-2 .berupa Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 6 tanggal 8 April 2011 dihadapan Notaris Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH., dimana didalam akta tersebut, Renggugat dan Tergugat memberikan, persetujuan kepada Ibu Soeprapti melakukan proses balik nama Sertipikat atas nama almarhum Max Sutanto maupun atas nama Ibu Soeprapti, termasuk menjual, mengalihkan, memindahkan, mengoperkan dan atau menghibahkan kepada siapapun atau pihak lain dan tidak akan menuntut hak apapun serta tidak akan melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata atas segala tindakan yang akan dilakukan oleh Ibu Soeprapti.
Suratbukti T-2 dan T-3 tersebut diatas dimana Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan menyetujui apa yang tertera di Akta yang dibuat dihadapan Notaris, karenanya berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat : dan Tergugat; (Vide pasal 1338 BW), serta telah dipertimbangkan pula diatas dimana dari bukti T-2 dan T-3, Penggugat dan Tergugat memberikan persetujuan kepada Ibu Soeprapti antara lain melakukan menjual, mengalihkan, memindahkan, mengoperkan atau menghibahkan kepada siapapun atau pihak lain dan tidak akan menuntut hak apapun serta tidak akan melakukan gugatan baik secara pidana maupun perdata atas segala tindakan yang akan dilakukan oleh Ibu Soeprapti, artinya Ibu Soeprapti mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya sedangkan Penggugat dan Tergugat menyetujui untuk melepaskan haknya terhadap harta benda Ibu Soeprapti, oleh karenanya mengenai petitum itu haruslah ditolak.
Selanjutnya  Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat tentang keseluruhan boedel harta waris Almarhum Ibu Soeprapti merupakan bagian hak dari Penggugat yang
dikuasai oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.  Oleh  karena Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang keseluruhan boedel harta waris almarhum Ibu Soeprapti merupakan bagian hak dari Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, baik melalui surat-surat bukti maupun saksi-saksi maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat haruslah ditolak.
Mengenai petitum   angka   6   (enam)   gugatan tentang Akta Wasiat tanggal 22 Februari 2008, Nomor : 07 adalah sah    dan    tidak mempunyai   kekuatan    hukum. Suratbukti P-24 tersebut ternyata tidak utuh, hanya 3 (tiga) lembar artinya tidak lengkap dan puia tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka surat bukti berupa photo copy ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, karenanya tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat haruslah ditolak.
Terkait dengan petitum angka 7 (tujuh) yang meminta putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding dan kasasi, haruslah ditolak karena syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR belum terpenuhi. Terhadap tuntutan penggugat untuk menghukum dan memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinyanya keterlambatan menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini sejak mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dengan objek sengketa diserahkan kepada penggugat baik secara sukarela atau melalui upaya paksa dari pengadilan dan Kepolisian Republik Indonesia, oleh karena objek sengketa perkara in ditolak, maka petitum angka 9 (sembilan) penggugat haruslah ditolak.
Sedangkan mengenai bukti penggugat  yang tidak diperlihatkan aslinya dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan. Dengan demikian, gugatan penggugat tersebut haruslah
dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan oleh karenanya, gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 181 HIR, maka tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.
Menurut pendapat penulis sudah sangat jelas, dalam Pasal 913 Burgerlijke Wetboek (BW) “Bagian mutlak atau legitime portie merupakan suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana pewaris tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiatmelalui hibah wasiat (legaat) dan erfstelling. Pada kasus ini, nyata-nyata yang dilakukan Tergugat Soerjani Sutanto selaku adik Penggugat telah membuka peluang terjadinya kecurangan perdata, dan tentunya hal tersebut juga tidak diperbolehkan oleh hukum terlebih kesepakatan dan persetujuan yang timbul dengan itikad tidak baik dan menghilangkan jaminan kepastian serta perlindungan terhadap hak bagian mutlak dari ahli waris sah lainnya.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisis yang diuraikan dalam bab- bab sebelumnya dan dengan memperhatikan permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Wasiat yang dibuat berdasarkan Putusan No. 320/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Bar adalah tidak sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdata, karena hanya 1 (satu) orang anak saja yang dapat harta warisan, sehingga garis lurus ke bawah tidak dapat perlindungan hukum. Perlindunganhukum terhadap hak ahli waris berkenaan dengan adanya legitime portie  (bagian mutlak) yang dilanggar adalah di mana KUHPerdata melindungi hak mereka terhadap wasiat yang telah melanggar hak mereka untuk mewaris,
untuk mendapatkan bagian mutlak (legitime portie) karena hubungan yang sedemikian dekat antara legitimaris dengan pewaris sehingga hak legitimaris perlu dilindungi oleh Undang-Undang dari perbuatan-perbuatan pewaris dalam membuat wasiat, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 913 KUHPerdata, bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang “harus” diberikan kepada anak-anak sah (garis lurus kebawah). Dengan adanya bagian mutlak tersebut oleh Undang-Undang KUHPerdata pewaris dibatasi kehendak terakhirnya terhadap harta peninggalan.
Bagi legitimaris. Undang-Undang telah menjaminnya, bahwa legitimaris akan menerima bagian minimum tertentu, yaitu bagian yang dijamin oleh Undang-Undang atau bagian mutlak. Di sisi lain, sebagai anak-anak sah legitimaris, mereka diberikan hak oleh Undang-Undang terhadap wasiat yang telah melanggar hak mereka untuk mewaris. Seperti kita ketahui apabila ketentuan-ketentuan dalam  testament  yang melanggar legitime portie  anak-anak sah, maka wasiat itu bukannya batal demi hukum, karena walaupun ketentuan mengenai legitime portie bersifat hukum pemaksa akan tetapi bukan demi kepentingan umum, karena itu legitimaris dapat membiarkan haknya dilanggar. Pelanggaran terhadap  legitime portie, mengakibatkan wasiat itu dapat dimintakan pembatalannya secara sederhana, dengan kata lain tidak dapat dijalankan. Apabila Legitimaris menuntut haknya dalam wasiat, dan tidak menerima pelanggaran yang terdapat dalam wasiat, maka ketetapan- ketetapan dalam wasiat yang melanggar legitimenya adalah tidak dapat dijalankan.
b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt/G/2013/PN.Jkt.Bar yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah Ny. Soeprapti sudah sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdata yaitu “legitieme portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan
harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.”

## 2. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas dan melihat hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis menyarankan bahwa :
a. Hendaknya pengajuan tuntutan untuk mendapatkan hak mutlak anak-anak sah tersebut, tentunya harus sesuaidengan KUHPerdata, dan hukum acara perdata. Dimana anak-anak sah tidak berhak meminta agar keseluruhan harta peninggalan pewaris menjadi milik mereka, jika pewaris membuat wasiat yang isinya mereka tidak mewaris, mereka hanya berhak menuntut bagian mutlaknya saja. Sehingga diharapkan dalam hal ini pengadilan benar-benar memperhatikan status hukum mereka sebagai anak-anak sah dan dengan demikian berhak mewaris.
b. Pengajuan tuntutan untuk mendapatkan hak mutlak anak-anak sah tersebut, tentunya harus sesuaidengan KUHPerdata, dan hukum acara perdata. Dimana anak-anak sah tidak berhak meminta agar keseluruhan harta peninggalan pewaris menjadi milik mereka, jika pewaris membuat wasiat yang isinya mereka tidak mewaris, mereka hanya berhak menuntut bagian mutlaknya saja. Sehingga pengadilan benar-benar memperhatikan status hukum mereka sebagai anak-anak sah dan dengan demikian berhak mewaris.

## E. Referensi
Anisitus Amanat, Membagi Warisan: Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).
Satriyo Wicaksono, Hukum Waris: Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan, (Jakarta: Visimedia,  2011).
Adrian Pitlo, Hukum Waris. (Jakarta: Intermasa, 2009).
Zainudin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
HartonoSoerjopratiknjo,  Hukum Waris Testamenter, (Yogyakarta:
Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1984).
Hamka MC, “Bagian Mutlak Ahli Waris Yang Disebut “Legitime Portie”,
www.lagowari.wordpress.com, diakses 18 Oktober 2014.