## ANALISIS TERHADAP KESEMPATAN REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA
Akbar 1 , Syamsuddin Radjab 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Akbar00@gmail.com

## Abstrak
Pada  saat  ini  Indonesia  sedang  megalami  darurat  terkait  penyebaran  dan  penggunaan  narotika  di kalangan  public,berdasarkan  hasil  penelitian  yang  di  lakukan  oleh  (  BNN  )  Badan  Narkotika  Nasional  yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universita Indonesia pada tahun 2014 tentang survei Nasional Pengembangan  Penyalahgunaan  Narkotika  di  Indonesia,  dapat  kita  ketahu  bahwa  angka  prevalensi penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah mencapai  3,8 juta jiwa sampai dengan 4,1 juta jiwa yang pernah memakai narkotika selama satu tahun. Penyalahgunaan narkotika sampai saat ini masih merupaan masalah besar yang di hadapi Indonesia baik dari tingkat lokal, nasional sampai internasiaonal. Adapun metode penelitian ini dilakukan  engan  pendekatan  yuridiksi  normative  yaitu  dengan  melakukan  analisis  terhadap  permasalahan melalui  pendekatan  Undang-Undang,  Asas-asas,  Buku-buku  seta  berpacu  pada  berbagai  norma-norma  hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Datan yang digunakan dalam jurnal ini adalah data sekunder. Narkotika tentunya  musuh  bagi  bangsa  kita  yang  nantinya  akan  melanjutkan  generasi  Bangsa  Indonesi  yang  jauh  dari narkotika yang masih  berkembang saat  ini.berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat jurnal ilmi yang  berjudul  “ Analisis  Terhadap  Kesempatan  Rehabilitasi  Pecandu  Narkotika  Menurut  UU  No  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  ‘’ terkait  judul  ilmia  ini,  penulis  menjelaskan  permasalahan Bagaiman Implementasi Rehabilitasi Pecandu Sekaligus Pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narrkotika dan Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional  (BNN) dalam melakukan upaya rehabilitasi  bagi pecandu  narkotika.  Metode  penelitian  ini  dilakukan  engan  pendekatan  yuridiksi  normative  yaitu  dengan melakukan  analisis  terhadap  permasalahan  melalui  pendekatan  Undang-Undang,  Asas-asas,  Buku-buku  seta berpacu  pada  berbagai  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang.  Datan  yang  digunakan dalam jurnal ini adalah data sekunder.
Kata kunci: Narkotika, rehabilitasi, BNN

## Abstract
Currently,  Indonesia  is  experiencing  an  emergency  related  to  the  distribution  and  use  of  narcotics among  the  public,  based  on  the  results  of  research  conducted  by  the  National  Narcotics  Agency  (BNN)  in collaboration with the Universita Indonesia Health Research Center in 2014 regarding the National Survey on the  Development  of  Narcotics  Abuse  in  Indonesia,  we  can  know  that  the  prevalence  of  narcotics  abuse  in Indonesia  has reached 3.8 million  to  4.1 million people who have used narcotics for one year. Drug abuse is still a big problem faced by Indonesia at the local, national and international levels. As of the research method, this resesearch is carried out with a normative juridical approach, namely by analyzing the problem through a legal  approach.  Narcotics  are  certainly  an  enemy  to  our  nation  who  will  later  continue  the  generation  of  the Indonesian nation which is far from narcotics that are still developing today. ' related to this scientific title, the author explains the problem of how to implement rehabilitation for addicts as well as dealers in Law Number 35 of  2009  concerning  Narcotics  and  how  the  efforts  of  the  National  Narcotics  Agency  (BNN)  in  carrying  out rehabilitation  efforts  for  narcotics  addicts.  This  research  method  is  carried  out  using  a  normative  juridical approach,  namely  by  analyzing  the  problem  through  an  approach  to  laws,  principles,  books  and  based  on various legal norms contained in the Act. The data used in this journal is secondary data.
Keywords: Narcotics, rehabilitation, BNN

## PENDAHULUAN
Hukum  telah  menghendaki,  bahwa  manusia  dalam  situasi  konkret  tertentu  seharusnya harus  bertindak  sesuai  dengan  apa  yang seharusnya  dijalankan  oleh  hidup  ini.  Hukum  yang ditimbulkan manusia, menguasai hidup manusia. Kepastian dan keadilan hukum merupakan ciri yang tidak dapat terpisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang berbentuk tertulis. Hukum  tanpa  nilai  kepastian  akan  kehilangan  maknanya  karena  tidak  dapat  lagi  dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang (Ubi jus incertum, ibi jus nullum: di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum) 1 .
Menurut penjelasan pasal 28 H (1) Undang Undang Dasar 1945’’ Setip orang berhak untuk hidup  sejahtera,  bertempat  tiggal  dan  mendapat  lingkungan  yang  bersih  dan  sehat  serta berhak memperoleh pelaynan kesehatan. Seluruh Rakyat Indoneia harus mendapatkan tempat tinggal  yang  layak  serta  pelayanan  kesehatan  yang  baik  dan  mendapatkan  lingkungan  yang jauh  dari  pengaruh  narkotika  seperti  yang  kita  rasakan  saat  ini,  perlu  kita  pahami  bahwa narkotika  dapat  menggangu  kesehatan  dan  membuat  seseorang  kecanduan.  Kehidupan manususiah harus terhindar dari narkotika yang dapat menggangu kesehatan dan masadepan seseorang.
Pada  saat  ini  Indonesia  sedang  megalami  darurat  terkait  penyebaran  dan  penggunaan narkotika  di  kalangan  public,berdasarkan  hasil  penelitian  yang  di  lakukan  oleh  (  BNN  ) Badan Narkotika Nasional yang bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universita Indonesia  pada  tahun  2014  tentang  survei  Nasional  Pengembangan  Penyalahgunaan Narkotika  di  Indonesia 2 ,  dapat  kita  ketahu  bahwa  angka  prevalensi  penyalahgunaan Narkotika di Indonesia telah mencapai 3,8 juta jiwa sampai dengan 4,1 juta jiwa yang pernah memakai  narkotika  selama  satu  tahun.  Penyalahgunaan  narkotika  sampai  saat  ini  masih merupaan  masalah  besar  yang  di  hadapi  Indonesia  baik  dari  tingkat  lokal,  nasional  sampai internasiaonal.  Narkotika tentunya musuh  bagi  bangsa  kita  yang  nantinya  akan  melanjutkan generasi Bangsa Indonesi yang jauh dari narkotika yang masih berkembang saat ini.
Menurut  Undang-Undang  No  35  Tahun  2009  Narkotika  adalah  zat  atau  obat  yang berasal dari tanaman atau pun bukan  dari tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebapkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang di bedakan kedalam
1 Darji Darmodiharjo  dan Shidarta, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 44.
2 fajar  Shadiq, Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidan  Narkotika  NEW  Peschoactive  Subtances Berdasarkan    Undang-Undang  No  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika .,  Jurnal,(  Universitas  Khatolik Parahyangan), Diakses Pada Hari 31 maret 2017
golongan-golongan  sebagaimaa  terlampir  dalam  Undang-Undang  ini. 3 Perlu  kita  ketahui bahwa  narkotika  itu  dapata  menimbulkan  sebuah  pengaru  terhadap  seseorang  yang memasukan  obat  kedalam  tubuhnya,  dan  bahkan  banyak  yang  beranggapan  bahwa mengkonsumsi  narkotika  atau  obat-obatan  itu  dapat  mebuat  pikiran  jadi  tenag,  pengaruh tersebut  merupakan  pembiasaan,  hilangya  rasa  sakit,  semangat  dan  berhalusinasi.  Untuk menanggulangi  masalah  narkotika  yang  di  hadapi  saat  ini  harus  mempunyai  langkah  dan kebijkan  terorganisir  agar  pengunaan  dan  peredaran  narkotika  yang  ada  dinegeri  ini  bias teratasi  dengan  baik  dan  tidak  menimbulkan  korban,  Penagana  narkotika  biasanya mengunakan  pendekatan  hukum  tapi  itu  belum  maksimal  dalam  melakukan  pencegahan. Pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  biasanya  di  kenal  dengan  P4GN  yang telah direncanakan BNN ( Badan Narkotika Nasional). Melihat dari haltersebut bahwa BNN tidak lagi menggangap pecandu narkotika itu harus di beri keluasan, sudah banyak kebijakan yang  di  buata  tapi  belum  bias  mengatasi  penyalahgunaan  narkotika  sampai  saat  ini  BNN sudah mengganggap kecanduan narkotika sudah menjadi pelanggaran yang serius dan harus di tindak lanjuti lebi serius, mulai dari prosese hukum sampai rehabilitasai tidak mengurangi seseorang  menyalahgunakan  narkotika.  Perspektif  seperti  inilah  yang  harus  dirubah  dalam menagani  setiap  kasus  narkotika.  Didalam  Undang-Undang  No  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika  hakim  diberi  kewanagan  untuk  menagani  perkara  pecandu  narokotika  untuk memberikan  putusan  menjalani  pengobatan  atau  rehabilitasi  baik  yang  tidak terbuktimelakukan maupun yang terbukti melakukan perbuatan pidana. Hal tersebut sudah di tegasakan dalam Undang-Undang Narkotika dalam rumusan pasal 103 yang berbunyi.
1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat.
a. Memutuskan  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani  pengobatan dan/atau perawatan melelui rehabilitasi jika pecandu narkotika; atau
b. Menempatkan  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani  pengobatan dan/atau  perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  pecandu  narkotika  tersebut  tidak terbuti bersalah melakukan tindakan pidana narkotika.
2. Masa  menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan  bagi  pecandu  narkotika  sebagaiaman dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  di  perhitungkan  sebagi  masa  menjalankan  hukuman. 4
Menganalisis mengenai hukum pidana yang berlaku di indeonesia atau biasa disebut di kalangan  anak  hukum crimin  law  enforcement merupakan  bagia  dari criminal  policy
3 Undang-Undang  No.35  Tahun 2009  Tentang Narkotika  Pasal 1.
4 Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 103 . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
atau kebijakan penanggulangan kejehaan. Dalam penegakan hukum harus mempunyai target yang harus dijalani oleh seseorang agar taat kepada hukum. Kepatutan mayarakat kepada hukum itu disebapkan tiga (3)hal antaralain; 1, takut berbuat dosa 2.takut karna kekuasaan  dari  pihak  penguasa  berkaitan  dengan  sifat  hukum  yang  bersifat  inpratif 3.takut  karna  malu  berbuat  jahat. Penegakan  hukun  dengan  sarana  no  panel mempunyai  sarana  dan  tujuan  untuk  kepentingan  internalisasi 5 .  Penegakan  hukum dengan  upaya  non  penal  lebih  menitikberatkan  pada  sifat  preventif  (pencegahan/ penangkalan/ penegndalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan  kejahatan  lewat  jalur  non  penal  lebih  bersifat  tindakan  pencegahan untuk  terjadinya  kejahatan,  maka  sasaran  utamanya  adalah  factor-faktor  kondusif penyebab  terjadinya  kejahatan 6 Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan    narkotika  sudah  banyak  di  lakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dan hakim  telah  banyak  mengeluarkan  putusan  yang  berkaitan  dengan  penyalahgunaan narkotika. Dengan adanya penegakan hukum yang di lakukan saat ini mampu menjadi penangkal terhadap mereka yang melakukan pengedaran narkotika.
Ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur masalah narkotika telah disusun sedemikian rupa dan telah di berlakukan, namun demikian kejehatanya menyangkut masalah  narkotika  belum  mampu  untuk  diantisipasi.dalam  banyak  kasusu  akhir-akhir  ini, banyak  Bandar-bandar  dan  pengedar  yang  tertangkap  dan  mendapat  sangsi  berat,  namun pelaku lain tidak mengacuhkanya bahkan lebih cendrum memperluas daerah oprasinya. 7
Fenomena  ini  sangat  sedikit  mempunyai  peluang  untuk  memberantas  peyalahgunaan narkotika  secara  tuntas.  Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentng Narkotika  membawa  nuangsa  baru,  para  dikma  baru,  mempunyai  harapan  baru  untuk masyarakat, karna undang- undang ini mempunyai perbedaan dan pesifikasi dalam menagani kasu-kasu penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat.
Undang-Unang  Nomor  35  Tahun  2009  telah  berdasar  pada  penjatuhan  hukuman terhadap  seseorang  yang  menyalah  gunakan  narkotika  yang  selama  ini  kurang  maksimal dirasakan  oleh  masyarakat  dalam  memberantas  penyalahgunaan  narkotika.Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  BNN  mulai  memaksimalkan  agar  masyarakat  tidak  merasa  kecewa
5 Siswantoro  sonarso.  2004. penegakan  hukum  dalam  kajian  sosiologi. jakarta.  Raja  Grafindo  Persada. Hal. 142.
6 Barda  Nawawi  Arief.  Bunga Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  perkembangan  penyusunan  konsep KUHP Baru , Surabaya, Kencana 2016, Hlm 40
7 O.C. Kaligis & Associates. 2002. Narkoba dan Peradilannya di  Indonesia, Reformasi  Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan . Bandung: Alumni. Hlm. 260.
terhadap  sangsi  yang  di  dapatkan  pelaku  penyalahgunaan  narkotika,peran  Badan  Narkotika Nasional  dalam  memgatasi  penyalah  gunaan  narkotika  dikalan  masyarakat  harus maksimal, sehingga denga adanya UndangUndang ini mampu megatasi penyalahgunaan narkotika.diharapkan  juga  Badan  Narkotika  Nasional  lebih  memaksimalkan  dalam menjalankan  tugasya  karna  ini  juga  diberi  kewenagan  dalam  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  penyalahgunaan  narkotika.  karena  itu diperlukan  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan    narkotika  dan  upaya  pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini 8 .
Berdasarkan  semua  juraian  tersebut  diatas,  maka  diajukan  pokok  permasalahan  yakni Analisis  Terhadap  Kesempatan  Rehabilitasi  pecandu  Narkotika  Menurut  UU  No  35  Tahun 2009.  Maka  rumusan  masalah  yang  akan  diangkat  yakni:  Bagaiman  Implementasi Rehabilitasi  Pecandu  Sekaligus  Pengedar  dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narrkotika  dan  upaya  Badan  Narkotika  Nasional    (BNN)  dalam  melakukan  upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  dilakukan  engan  pendekatan  yuridiksi  normative  yaitu  dengan melakukan  analisis  terhadap  permasalahan  melalui  pendekatan  Undang-Undang,  Asas-asas, Buku-buku  seta  berpacu  pada  berbagai  norma-norma  hukum  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang.  Datan  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah  data  sekunder.  Adapun  Metode pendekatan  yang  di  gunakan  dalam  mengupulkan  data-data  yakni  pendekatan  kepustakaan dan  angket.studi  kepustakaan  digunakan  denga  cara  meperoleh  data  yang  di perlukan,menelusuri,  dan  meganalisis  bahan  pustaka  serta  karyatuli  yang  berkaitan  dengan topik  masalah.  Angket  atau  kueisioner  merupakan  suatu  teknik  pengumpulan  data  secara tidak  langsung,  artinya  peneliti  secara  tidak  langsung  bertanya  jawab  dengan  responden. Kuesinioner  atau  angket  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara memberikan  seperangkat  pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis  kepada  responden  untuk kemudian  dijawab,  dimana  peneliti  tidak  langsung  bertanya  jawab  dengan  responden. 9 Analisis data yang akan di gunaka  ini merupakan analisias pendekatan kualitatif.
8 Lydia  Harlina  Marton,  2006, Membantu  Pencandu  Narkotika  dan  Keluarga, Balai  Pustaka,  Jakarta, hal. 1
9 HB Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), hal. 85

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Proses  Rehabilitasi Bagi  Pecandu Narkotika
Rehabilitasi  sosial  adalah  proses  pemulihan  kebiasaan  pecandu  narkotika  ke  dalam kehidupan  masyarakat  agar  seorang  pecandu  narkotika  menyadari  perbuatannya  yang merupakan  sebuah  pelanggaran  hukum  dan  merusak  kehidupanya,  proses  rehabilitasi  sosial juga  bertujuan  mengintergrasikan  kembali  pecandu  dan/atau  pengedar  narkotika  ke  dalam masyarakat  dengan  cara  memulihkan  proses  berpikir,  beremosi,  bertingka  laku  dan berperilaku sebagai indikator perbuahan dengan tujuan memenuhi komponen berkepribadian normal,berpikir  jerni  dan  agar  mampu  berinteraksi  dilingkungan  keluarga,  sosialnya  atau masyarakat.
Sementara  penjelasan  mengenai  Penyalahguna  Narkotika,  dalam  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  pada Bab I  Pasal 1 dalam  Ketentuan Umum yakni pada ayat (15) berbunyi: “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”
Sedangkan  Penjelasan  dalam  Pasal  54  UU  Nomor  35  Tahun  2009,  dijelaskan  : Yang dimaksud dengan ”korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika 10 .
Dalam  undang-undang  No.  35  tahun  2009  tentang  narkotika  pasal  55  ayat  (2) menyatakan bahwa :
Pasal 55 ayat (2)
pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau di laporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyrakat,rumasakit, dan/atau lembag rehabilitasi medis  dan  rehabilitasi  sosial  yang  di  tunjuk  oleh  pemerinta  untuk  mendapatkan pengobatan dan/atau perwatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Pada  penjelasan  pasal  55  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  sudah  cukup umur wajib untuk melaporkan dirinya ke pusat kesehatan masyarakat atau rumaskit tertentu yang sudah di tunjuk langsung oleh pemerinta.
Implementasi  pasal  54,  mengharuskan  rehabilitasi  yang  di  peruntuhkan  secara  husus oleh  para  pecandu  narkotika  dan  orang-orang  yang menyalahgunakan  narkotika  yang  sudah mengalami  ketergantungan  terutama  pada  narkotika  golongan  (1).  Sehingga  dari  BNN
10 https://www.krjogja.com/angkringan/opini/penyalahgunaan-narkotika-ditinjau-dari-perspektif- viktimologi/ .diakses pada hari rabu, 18 september 2019 jumat,11 sepetember 2020.
mempunyai  kemudahan  untuk  melakukan  rehadilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial  dengan tujuan dapat memulihkan serta mengembalikan para pecandu dan penyalahgunaan narkotika agar  bias  berada  dalam  lingkungan  masyarakat  secara  normal  dan  terbatas  dari ketergantungan narkotika.
Didalam  pasal  56  berpacupada  tempat  yang  digunakan  untuk  rehabilitasi  medis,  yang menyatakan bahwa:
Pasal 56
(1) Rehabilitsai medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri.
(2) Lembaga  rehabilitasi  tersebut  yang  di  selengarakan  oleh  instansi  pemerintah  atau masyarakat  dapat  melakukan  rehabilitasi  medis  pecandu  narkotika  setelah mendapat persetujuan menteri.
Didalam penjelasan pasal 56:
(1) Tujuan  utama  pasal  ini  untuk  menegaskan  bahwa  rehabilitasi  pecandu  narkotika dilakukan  dengan  tujuan  untuk  memulihkan  dan/atau  mengembangkan  kulitas berfikir, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.
(2) Yang  di  maksud  dengan  istansi  pemerintah  mislnya  lembaga  pemasyarakatan Narkotika dan pemerintah daerah yang mempunya wewenag. Hal ini menegaskan bahwa  untuk  rehabilitasi  medis  bagi  pecandu  Narkotika  pengunaan  jarum  suntik harus  mendapat  pemulihan  dengan  terapi  untuk  mencegah  terjadinya  penularan terhadap jarum suntik yang digunakan dan penularanya dapat berbentuk HIV/AIDS melalui  jarum  suntik  dan  harus  mendapatkan  pengawasan  dari  kementerian kesehatan.
Rehabilitasi  secara  medis  harus  di  perhatikan  secara  ketat  jangan  samapi  ada  orang- orang  yang  tidak  bertanggungjawab  melukan  rehabilitasi  tanpa  ada  persetujuan  dari kementerian  kesehatan  karna  dapat  menyebapkan  penyakit  baru  ketika  melakukan  sebuah rehabilitasi  tanpa  mengikuti  aturan  yang  ada.dalam  melakukan  sebuah  rehabilitasi  sosial harus lembaga yang di tunjuk langsung oleh meteri sosial.
Pengguna  atau  pecandu  narkotiak  menurut  undang-undang  No  35  tahun  2009 merupakan  pelaku  tindak  pidana  narkotika  adalah  dengan  adanya  ketentuam  UU  Narkotika yang mengatur mengenai tindak pidana penjara parapelaku yang melakukan penyalahgunaan narkotikan  dan  pengedar.  Disisilain  dapat  kita  katakana  bahwa  menurut  undang-undang narkotika,  pecandu  dan  penyalahgunaan  narkotika  merupakan  korban  dan  kita  biasa  tinjau atau  lihat  dari  adanya  aturan  bahwa  terhadap  pecandu  narkotika  dapat  dijatuhi  vonis
rehabilitasi. Tetepi dalam undang-undang No 35 tahun  2009 tentang narkotika pasal 129.
Pasal 129
Dipidana  dengan  pidana  penjarapaling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20 (duapulu) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliyara rupiah) setiap orang tanpa hak atau melawan hu kum.
Dengan adanya aturan mengenai Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana  penjara  yang  diberikan  terhadap  parapelaku  penyalahgunaan  narkotika.  Namun disisilain  dapat  dikatakan  bahwa  menurut  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang Narkotika,  pecandu  narkotika  tersebut  merupakan  korban  ditunjukkan  dengan  adanya ketentuan  bahwa  terhadap  pecandu  narkotika  dapat  dijatuhi  vonis  rehabilitasi  bagi  pecandu narkotika.  Berdasarkan  tipologi  korban  yang  diidentifikasi  menurut  keadaan  dan  status korban.
Seseorang  yang  mengalami  ketergantung  terhadap  Narkotika,  biar  bagaimanapun keadaannya  yangakan  terjadi  pasti  selalu  berusaha  untuk  mendapatkan  narkotika  tersebut. Maka  dari  itu  akan  timbul   suatu   usaha  bagaimana  caranya  untuk  mendapatkan  Narkotika tersebut dengan segala macam cara, termasuk melakukan perbuatan melawan hukum. Bahaya atau dampak  yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan Narkotika di samping bahaya terhadap diri  sendiri,  juga  dapat  membahayakan  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  yang  ada  di sekitarnya.  Penyalahgunaan  Narkotika  di  masyarakat  adalah  sebagai  salah  satu  bentuk perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  sudah  menjadi  sebuah  fenomena   yang  begitu  serius harus ditanggulangi dan diselesaikan secepatnya baik  oleh  masyarakat maupun aparat yang berwenang.
Dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  sebagai bentuk  jawaban  dan  payung  hukum  terhadap  pemenuhan  hak-hak  korban  penyalahgunaan Narkotika. Perumusan aturan yang ada dalam  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sudah diatur secarah detail dalam setiap pasal itu pun dianggap sebagai terobosan yang berani dalam  hal  penjatuhan  sanksi  pidana  bagi  para  pengedar  dan  lebih  mengedepankan  sisi-sisi kemanusian  dan  melindungi  hak-hak  terhadap  para  pihak  yang  sudah  terlanjur  mengalami kecanduan Narkotika. Hal mengenai Rehabilitasi pun diatur  dalam Undang-Undang Nomor 35  Tahun  2009  sehingga  memberikan  kesempatan  bagi  pecandu  dan  korban  penyalahguna Narkotika untuk mendapatkan hak kesembuhan.
Merujuk  pada  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2010,  tentang Penempatan  Penyalahgunaan,  Korban  Penyalahgunaan  dan  Pecandu  Narkotika  ke  dalam lembaga  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial,  yang  mengatur  terkait  dengan  batasan
jumlah  Narkotika,  yang  dapat  diajukan  kepada  Tim  Asesmen  Terpadu.  Keberadaan  Tim asesmen, yang terdiri dari dua tim yakni tim medis dan tim hukum  yang  sangat berpotensi dan  mempunyai  potensi  yang  sangat  penting  untuk  menscreening  antara  bandar,  pecandu, pengedar  dan  korban  penyalahguna  Narkotika.  Tim  Medis  terdiri  dari  dokter  dan  psikolog, sementara tim hukum terdiri dari penyidik Polda DIY, BNNP DIY, dan Bapas (bila tersangka adalah  anak). Perlu  kita  ketahui  bahwa  Tim  Medis  akan  menilai  tingkat  ketergantungan, kondisi  psikologis,  dan  kondisi  medis  klien/  tersangka,  dan  tim  hukum  akan  melakukan penyelidikan  secara  detail  sejauh  mana  tindak  pidana  yang  dilakukan  apakah  termasuk kategori bandar, pengedar atau murni korban penyalahguna Narkotika. Hasil asesment akan dibahas  dalam  case  conference  dan  menerbitkan  surat  rekomendasi  Tim  Asesment  Terpadu yang  berisi  bisa  atau  tidaknya  tersangka  ditempatkan  di  lembaga  rehabilitasi  pada  masa persidangan. Surat tersebut dilampirkan kedalam berkas perkara, sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim untuk memutus perkara. Dalam proses persidangan, anggota tim asesmen terpadu menjadi saksi dalam persidangan  untuk  menguatkan yang terdapat dalam surat rekomendasi.
Ketentuan  dalam  KUHAP  yang  memberi  dasar  hukum  bahwa  pada  tahap  penyidikan penyidik Polda DIY, BNNP DIY dapat meminta keterangan ahli, dimana hal ini meliputi pula keterangan  ahli  yang  diberikan  oleh  dokter  atau  ahli  hukum  pada  perkar  pecandu narkotika atau  pengedar  jika  dalam  keterangn  atau  perbuatan  itu  mempunyai  kesulitan  untuk membuktikan dalam persidangan pemeriksaan, adalah sebagai berikut :
a. Pasal  7  KUHAP  mengenai  tindakan  yang  menjadi  wewenang  Penyidik,  khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara.
b. Pasal  120  KUHAP.  Pada  ayat  (1)  pasal  ini  disebutkan  :  “Dalam  hal  penyidik menganggap  perlu,  ia  dapat  minta  pendapat  orang  ahli  atau  orang  yang  memiliki keahlian khusus.”
c. Pasal  133  KUHAP  dimana  pada  ayat  (1)  dinyatakan  :  “Dalam  hal  penyidik  untuk kepentingan  peradilan  menangani  seorang  korban  baik  luka,  keracunan  ataupun  mati yang  diduga  karena  peristiwa  yang  merupakan  tindak  pidana,  ia  berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.
Sedangkan  mengenai  dasar  hukum  tindakan  dokter  dalam  memberikan  bantuan keahliannya  pada  pemeriksaan  perkara  pidana,  hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  179  KUHAP dimana  pada  ayat  (1)  disebutkan  :  “Setiap  orang  yang  diminta  pendapatnya  sebagai  ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi
keadilan. 11
Akan  tetapi  dalam  beberapa  aturan  yang  ada  dalam  undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang narkotika harus di permasalahkan tekait dengan kapasitasnya.

## B. Perlindungan  Hukum  Terhap  para  Pecandu  Narkotika  dan  Penyalahgunaan Narkotika
Pecandu narkotika sering dianggap sebagai korban disebapkan karna seorang pecandu sudah  tidak  bias  menegendalikan  dirinya  untuk  mengunakan  atau  memakai  narkotika, seharusnya  hal  seperti  ini  yang  harus  di  rehabilitasi  atau  di  obati  bukan  untuk  dipenjara, karena  mereka  adalah  self  victimizing  victim  atau  mutual  victim  yang  berarti  korban  dari perbuatan  nya  sendiri  atau  pelaku  sekaligus  korban.  Sampai  sekarang  ini  penanganan narkotika  yang  di  lakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  belum  ada  pemahaman  yang  utuh. Diantara penegak hukum terhadap posisi korban pecandu narkotika (demand) dan pelaku atau pengedar (supply) .  Sering  sekali  polisi  langsung  mengkatagorikan  penanganan  pecandu sebagai  pengedar.  Padahal  apart  penegak  hokum  perlu  mengetahui  secara  jelas  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  telah  disebutkan  ada  2  jenis kejahatan narkotika. Yang artinya penanganan terhadap pecandu narkotika harus mempunyai pembeda dengan pelaku pengedar bandar narkotika.
Apalagi Indonesia sudah memasuki keadaan darurat narkotika. Dalam keadaan seperti ini  ,sangat  sulit  bagi  aparta  penegak  hukum  untuk  berhasil  menyelesaikan  masalah narkotika. 12 Penegakan hukum rehabilitatif terhadap pecandu narkotika  dan penyalah gunaan narkotika  berdasarkan  Undang-Undang  narkotika  perlu  adanya  sebuah    penegakan  hukum tanpa  menahan  dan  memberikan  hukuman  penjara  melainkan  diberikan  alternatifnya  yaitu dengan  cara  menempatkan  para  pecandu  narkotika  ke  lembaga  rehabilitasi.  Agar  para penegakan  hukum  terhadap  pecandu  narkotika  bersifat  rehabilitatif  sesuai  dengan  tujuan utama  dibuat  nya  Undang-Undang    No  35  Tahun  2009  maka  penegak  hukum  mulai  dari Penyidik,  Jaksa  Penuntut  Umum  sampai  hakim  diberi  harus  menjalankan  wewenangnya untuk menempatkan para pecandu narkotika ke tempat rehabilitasi.
Tujuan utamanya agar para  pengedar diberantas dan para pecandu narkotika diselamati untuk dilindungi serta harus diberi jamina mendapatkan tempat rehabilitasi sebagai pengganti hukuman  penjara  dan  dapat  sembuh  dari  ketergantungan  narkotika  itu  pada  diri  pecandu. 13
11 Rahman Syamsuddin, Peranan Visum Et Repertum Di Pengadila,. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar., Fakultas Syariah dan Hukum., jurnal. Vol 11., No 1 Mei 2011.hlm 203
12 Sasangka. Narkotika dan Psitropika Dalam Hukum Pidana .Bandung. 2003,. Mandar Maju.
13 Hamzah, A., & Surachman, R. M,. Kejahatan Narkotika dan Psitropika . Jakarta,. 2001,.Sinar Grafik .
Dengan  begitu  dalam menyidik,  menuntut,  dan  mengadili  pecandu  narkotika  di  pengadilan, tanpa  menahan  pecandu  dipenjara  sebagai  gantinya,  diberikan  hukuman  berupa  rehabilitasi secara  khusus  menjadi  premium  remedium  dalam  menyelesaikan  masalah  narkotika  di Indonesia.
Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana,  pertanggung  jawaban,  dan  pemidanaan.  Ketentuan  pidana  yang  terdapat  dalam  UU No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  telah  dirumuskan  dalam  Bab  XV  dalam  Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,  terdapat  empati  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilarang  oleh  undang-undang dan dapat dikenakan dengan sanksi pidana, yakni:
a. Kategori  pertama(1),  yakni  perbuatan-perbuatan  berupa  memiliki,  menyimpan, menguasai  atau  menyediakan  narkotika  dan  precursor  narkotika  (Pasal  111  dan  112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a);
b. Kategori  kedua  (2),  yakni  perbuatan-perbuatan  berupa  memproduksi,  mengimpor, mengekspor,  atau  menyalurkan  narkotika  danprecursor  narkotika  (Pasal  113  untuk narkotika  golongan  I,  Pasal  tuk  narkotika  golongan  II,  dan  Pasal  123  untuk  narkotika golongan III al 129 huruf(b);
c. Kategori  ketiga  (3),  yakni  perbuatan-perbuatan  berupa  menawarkan  untuk  dijual, menjual,  membeli,  menerima,  menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan  narkotika  dan  prekursor  narkotika  (Pasal  114  dan  Pasal  116  untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c);
d. Kategori  keempat(4),  yakni  perbuatan-perbuatan  berupa  membawa,  mengirim, mengangkut  atau  mentransit  narkotika  dan  precursor  narkotika  (Pasal  115  untuk narkotika  golongan  I,  Pasal  120  untuk  narkotika  golongan  II  dan  Pasal  125  untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d). 14
Maka  langkah  yang  harus  dilakukan  oleh  penegak  hukum  untuk  mencegah  narkotika adalah dengan cara:
a. Preventif (Pencegahan) yaitu dengan cara:
14 Siswanto  Sunarso, Politik  Hukum  Dalam  Undang-Undang  Narkotika ,  Jakarta:Rineka Cipta,  2012, hlm. 256
1) Melakukan  pencegahan  terhadap  perdagangan  penyalah  gunaan  narkotika  dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.
2) Melaksanakan  yang    mempunyai  sangkut  paut  atau  yang  berhubungan  dengan mencegah dan memberantas narkotika dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika.
3) Berkomunikasi  langsung  terhadap  Kepala  Kepolisian  Negara  Indonesia  dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika
b. Represif
1) Melakukan  pemgawasi  mengarahkan  dan  membantu  kegiatan  masyarakat  dalam pencegahan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekusor narkotika.
2) Memberdayakan atau memberikan kegiatan masyarakat dalam mencegah narkotika yang disalahgunakan tanpa ada ijin dan perdagangan narkotika secara gelap.
3) Rehabilitatif  (Rehabilitasi)  diberikan  setelah  proses  pengobatan  usai  agar  para pecandu  benar-benar  kembali  tidak  menggunakan  narkotika  atau  tidak  merasa ketagihan  lagi  terhadap  narkotika.  Rehabilitasi  berusaha  untuk  memberikan  dan memperlakukan  dengan  wajar  untuk  pecandu  narkotika  sehingga  pecandu  dapat menjadi  seperti  dirinya  yang  bersih  dan  dapat  bergabung  ke  masyarakat  dalam keadaan sehat.
Sering  sekali  di  dapati  banyak  pengguna  narkotika  bukan  untuk  kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan ketika diperhatikan dari keadaan yang kita alami sekarang dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering sekali seseorang menggunakan narkotika tidak sesuai  dengan  aturan  dengan  dosis  yang  besar  sehingga  menghilngakan  kesadaran  dan membuat  seseorang  ketagihan.  Oleh  karna  itu,  banyak  seseorang  menjadikan    narkotika sebagai  ajang  bisnis  dan mendaptkan  penghasilan  yang menjanjikan  dan  berkembang  pesat, yang  mana  kegiatan  berpotensi    pada  rusaknya  mental  baik  fisik  maupun  psikis  pemakai narkotikak hususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah di lakukan oleh semua elemen masyarakat. Dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, anak-anak.
Banyak  pejabat  yang  menyalahgunakan  narkotika  dan  telah  diproses  secara  hukum antara lain yakni  :
1. Akil Mochtar mantan ketua (MK) Mahkamah Konstitusi dan telah didapati kepemilikan narkotika  sehingga  di  jatukan  vonis  seumur  hidup  bersamaan  dengan  kasus  suap sengketa pilkada.
2. Mandaling  Natal   yang merupakan  hakim  telah  mengkonsumsi  narkoba  dan  diberikan sanksi pemberhentian sebagai hakim karna tindakan yang di lakukanya sendiri shingga di berhentikan sebagai hakim.
3. MYT(37) hakim PTUN Padang, mengkonsumsi sabu.
4. Antonio Ozorio Soares anggota DPRD NTT telah mengkonsumsi sabu di Kupang.
5. Ivan  Haz  anggota  DPR  ketika  sedang  melakukan  pembelian  narkotika  di  Jakarta Selatan.
6. Indra  Iskandar  anggota  DPRD  kota  Pasuruan  dalam  pesta  narkoba  di  apartemen Surabaya 15
Kemudian untuk daftar penyalahgunaan narkotika di kalangan artis antara lain yakni :
1. Restu Sinaga mengkonsumsi narkotika jenis ganja.
2. Jupiter Fortissimo mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
3. Dylan Carr pesinetron anak jalanan mengkonsumsi narkotika jenis sabu 16
Begitu  banyak  para  pejabat  negar,  artis  dan  masyarakat  yang  telah  menyalahgunakan narkotika.  Penanggulangan  penyalahgunaan  harus  di  maksimalakan  dan  disikapi  dengan ketegasan  aparat  penegak  hukum,  karena  jika  tidak  ketegegasan    maka  generasi  penerus bangsa akan rusak secara moral dan fisik.
Penegakan  hukum  terhadap  kejahatan  narkotika  yang  di  Indonesia  yakni  pemerintah selaku  penyelenggara  kehidupan  bernegara  perlu  memberikan  perlindungan  dan kesejahteraan  masyarakat  melalui  berbagai  kebijakan  yang  memberikan  potensi  kepada masyarakta  atau  berbagai  kalangan  agar  tidak  menyalahgunakan    narkotika  dan  harus teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial ( social policy ). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan  hokum  ( law  enforcement  policy ),  termasuk  di  dalamnya  kebijakan  legislative ( legislative  policy ).  Sedangkan  kebijakan  penanggulangan  kejahatan  ( criminal  policy )  itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum ( law enforcement policy ) 17
Berdasarkan keadaan yang terjadi  bahwa sering ditemukan terjadi penyelewengan  atau pembangkangan    hukum    oleh    para    penegak    hukum    narkotika,    khususnya    dalam menangani  perkara  penyalah  guna  narkotika  untuk  diri  sendiri. Penyidik dan  penuntut umum  dalam  memeriksa  tersangka  penyalah  guna  narkotika  tidak  sepenuhnya  mengacu
15 Media .iyaa. com /article/2016/03/7-pejabat-yang-ditangkap-karna-narkotika.
16 https://www.arah.com/article/10071/daftar-artis- yang- tertangkap- narkoba.-html.
17 Mahmud Mulyadi, Politik Hukum Pidana , Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara,2011,hlm.6.
dna tunduk pada ketentuanketentuan hukum dalam Undang-Undang Narkotika  yang  berlaku (Undang-Undang  Nomot  8  Tahun  1976  Pengesahan  konvensi    tunggal  tentang  narkotika 1961  dan  Protokol  yang  mengubahnya,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1997  Pengesahan Konvensi PBB tentang   Pemberantasan Peredaran  Gelap Narkotika  dan Psikotropika 1988 yang    menjadi    dasar    pembentukan    Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika). Penyidik dan penuntut umum tidak pernah  atau enggan meminta asesment atau keterangan  ahli  terkait  kondisi    ketergantungan  baik  fisik  maupun  psikis  penyalah  guna narkotika yang  ditangkap dengan indikasi sebagai pecandu narkotika (yakni mereka   yang membawa,  memiliki,  menguasai  narkotika  dalam  jumlah      tertentu    untuk    pemakaian  satu hari).  Keengganan  inilah  yang    menyebabkan  para  penegak  hukum  narkotika  dan  dibarengi jalan pintas   memperlakukan mereka seperti halnya tersangka pengedar narkotika.    Mereka dikenakan  penahanan  dan  pasal  berlapis.  Selama  ini,  dalam  kasus  penyalah  guna  narkotika untuk diri sendiri sangat jarang yang diberkas dengan pasal tunggal, dalam hal ini pasal 127.
Kita bias menganalisa terkait dengan pendapat Sugandi Ishak, S.H., M.H dosen fakultas hukum  Universitas  Tarumanagara,  beliau  juga  adalah  seorang  anggota  PERADI,  menurut beliau  penegakan  hukum  yang  terdapat  yang  penah  terjadi  dan  sudah  ada  putusan  dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 637/Pid.sus/2015/PN.JKT.SEL yang seharusnya di permasalahkan  karena  dalam  Surat Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  4  Tahun  2010  (untuk selanjutnya  disebut  SEMA)  yang  dapat  di  rehabilitasi  itu  dibawah  0,6  gram.  Hal  ini  pun mempunyai  jangka  waktu  1  (satu)  minggu  putusannya  kalau  memang  ingin  di  rehabilitasi. Tapi kalau diatas 0,6 gram tidak ada ketentuan untuk dilakukannya rehabilitas dan itu sudah jelas  diatur  Surat  Edaran  Mahkama  Agung  (SEMA).  Apabila  dilihat  dari  SEMA  maka pelaksanaan rehabilitasi harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada SEMA, sedangkan dalam kasus dinyatakan terdapat 36 gram dan di SEMA hanya 5 gram maka putusan hakim dalam menjatuhkan rehabilitasi tidak tepat

## KESIMPULAN
1. Dalam  rehabilitasi  sosial  merupakan  proses  pemulihan  kebiasaan  pecandu  narkotika  ke dalam  kehidupan  masyarakat  agar  seorang  pecandu  narkotika  menyadari  atau mengetahui  perbuatannya  yang  merupakan  sebuah  pelanggaran  hukum  dan  merusak kehidupanya,  proses  rehabilitasi  sosial  juga  bertujuan  mengintergrasikan  kembali pecandu  dan/atau  pengedar  narkotika  ke  dalam  masyarakat  dengan  cara  memulihkan proses berpikir, beremosi, bertingka laku dan berperilaku apalgi didukung dengan adanya bantuan  dari  pihak  keluarga  korban  yang    merupakan  formulasi  yang  sangat  baik  dan
berpotensi  besar  terhadap  pecandu  narkotika,dukungan  yang  tinggi  akan  memberikan dampak yang besar pada residen untuk membantu proses pemulihan. Dalam rehabilitasi ada  beberapa  seperti  rehabilitasi  medis  yang  merupakan  proses  kegiatan  pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika,sesuai Pasal 1  angka  16  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  sedangkan Rehabilitasi  Sosial  yaitu  proses  kegiatan  pemulihan  secara  terpadu  baik  fisik,  mental maupun social, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam  kehidupan  masyarakat,  sesuai  Pasal  1  angka  17  Undang-  Undang  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi merupakan bagian dari sanksi tindakan bagi pelaku  atau  pun  korban  dari  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika,  oleh  karna  itu sanksi  pidana  dititik  beratkan  pada  pidana  yang  diterapkan  untuk  kejahatan  yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan  mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Prosedur penetapan  sangsi  pengedar  sekaligus  pecandu  merupakan  tatacara  sesuai  dengan  aturn yang di keluarkan oleh hakim terhadap seorang terdakwa atau tersangka penyalahgunaan narkotika.  Melalui  permohonan  BNN  dan  penyidik  untuk  di  rekomendasikan  seorang Koran penyalahgunaan narkotika untuk di rehabilitasi.
2. Tujuan utamanya agar para  pengedar diberantas dan para pecandu narkotika diselamati untuk  dilindungi  serta  harus  diberi  jamina  mendapatkan  tempat  rehabilitasi  sebagai pengganti  hukuman  penjara  dan  dapat  sembuh  dari  ketergantungan  narkotika  itu  pada diri pecandu. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggung  jawaban,  dan  pemidanaan. Ketentuan  pidana  yang  terdapat  dalam  UU  No. 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  telah  dirumuskan  dalam  Bab  XV  dalam  Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  sebagai  bentuk  jawaban  dan  payung  hukum  terhadap pemenuhan  hak-hak  korban  penyalahgunaan  Narkotika.  Perumusan  aturan  yang  ada dalam  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang sudah diatur secarah detail dalam setiap pasal itu pun dianggap sebagai terobosan dalam hal penjatuhan sanksi pidana bagi para  pengedar  dan  lebih  mengedepankan  sisi-sisi  kemanusian  dan  melindungi  hak-hak terhadap para pihak yang sudah terlanjur mengalami kecanduan Narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi  Arief.  Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  perkembangan  penyusunan konsep KUHP Baru, Surabaya, Kencana 2016, Hlm 40.
Darji  Darmodiharjo    dan  Shidarta, Penjabaran  Nilai-nilai  Pancasila  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 44. fajar  Shadiq, Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidan  Narkotika  NEW  Peschoactive Subtances  Berdasarkan    Undang-Undang  No  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika ., Jurnal,( Universitas Khatolik Parahyangan), Diakses Pada Hari 31 maret 2017 fajar  Shadiq, Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidan  Narkotika  NEW  Peschoactive Subtances  Berdasarkan    Undang-Undang  No  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika ., Jurnal,( Universitas Khatolik Parahyangan), Diakses Pada Hari 31 maret 2017. Hamzah,  A.,  &  Surachman,  R.  M,. Kejahatan  Narkotika  dan  Psitropika .  Jakarta,. 2001,.Sinar Grafik.
HB Sutopo, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), hal. 85 https://www.arah.com/article/10071/daftar-artis- yang- tertangkap- narkoba.-html. https://www.krjogja.com/angkringan/opini/penyalahgunaan-narkotika-ditinjau-dari-
perspektif-viktimologi/.diakses pada hari rabu, 18 september 2019 jumat,11 sepetember 2020
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South  Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  Fuady,  M.  I.  N.,  Prasetya,  M.,  &  Umar,  K.  (2021).  The  effect  of  the  COVID-19 pandemic  on  the  crime  of  theft. International  Journal of Criminology and Sociology , 10 , 305- 312.
Nurlaelah. (2020). Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Siri' Na Pacce di Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pendidikan Karakter. Gowa: Jariah Publishing Media.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues on the  prank  video  on  the  youtube.  In International  Conference  on  Environmental  and  Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
Lydia  Harlina  Marton,  2006, Membantu  Pencandu  Narkotika  dan  Keluarga, Balai  Pustaka, Jakarta, hal. 1
Mahmud  Mulyadi, Politik  Hukum  Pidana ,  Bahan-bahan  kuliah  Fakultas  Hukum Universitas Sumatra Utara,2011,hlm.6.
Media .iyaa. com /article/2016/03/7-pejabat-yang-ditangkap-karna-narkotika.
Moh.  Kasiram, Metodologi  Penelitian  Refleksi  Pengembangan  Pemahaman  dan Penguasaan Metodologi Penelitian, ( Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 120 O.C. Kaligis & Associates. 2002. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan . Bandung: Alumni. Hlm. 260.
Rahman Syamsuddin, Peranan Visum Et Repertum Di Pengadila,. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar., Fakultas Syariah dan Hukum., jurnal. Vol 11., No 1 Mei 2011.hlm 203
Siswanto  Sunarso, Politik  Hukum  Dalam  Undang-Undang  Narkotika ,  Jakarta:Rineka  Cipta, 2012, hlm. 256.
Siswantoro  sonarso.  2004. penegakan  hukum  dalam  kajian  sosiologi. jakarta.  Raja  Grafindo Persada. Hal. 142.
Undang-Undang  No.35  Tahun 2009  Tentang Narkotika  Pasal 1.
Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 103 . Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143