E-ISSN 2580-9695
IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH DAN MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH PADA SMK NEGERI 5 KOTA BANJARMASIN

## Syamsuri
STIA Bina Banua Banjarmasin syamsuribanjarmasin@gmail.com

## Ade Hermawan
STIA Bina Banua Banjarmasin ade.hermawan@stiabinabanuabjm.ac.id
Abstract: This study aims to (1) Know and analyze the implementation of Permendikbud Number 75 of 2016 about School Committee and principal management at SMK Negeri 5 Banjarmasin. (2) To identify obstacles in the implementation of Permendikbud Number 75 year 2016 About School Committee and Headmaster Management at SMK Negeri 5 Banjarmasin. (3) To know and analyze solutions  that  can overcome  these  obstacles,  in  the  implementation of  Permendikbud  Number  75 year 2016 About School Committee and principal management at SMK Negeri 5 Banjarmasin. The method  used  in  this  research  is  Qualitative  Descriptive.  The  informants  of  this  study  determined that the School Committee as many as 2 people and the Principal 1 person. Data were collected through  interviews  and  documentation.  The  results  of  the  research  show  that  (1)  the implementation  of  Permendikbud  Number  75  year  2016  about  School  Committee  and  the principal's management at SMK Negeri 5 Banjarmasin is basically been running well, but in the side still existence of element of teacher as member of school committee enable conflict of interest from teacher, education personnel, school organizers, and other stakeholders. (2) obstacles in the implementation  of  Permendikbud  Number  75  year  2016  About  the  School  Committee  with  the principal's management at SMK  Negeri 5 Banjarmasin is  (a)  The perception of the public about free school, (b) The existence of apathetic attitude of parents because assuming the education has been guaranteed government, (c) Lack of corporate awareness to provide CSR (Corporate Social Responsibility)  assistance.  (3)  Solutions  that  can  overcome  obstacles  are  (a)  The  community responds  to  the  provision  of  assistance  in  the  form  of  BOS.  (b)  Reduce,  suppress  the  growth  of apathy  towards  character  education,  (c)  Invite  the  public  and  the  World  /  Industrial  World  to always take an active role in advancing the school program.
Keyword : Implementation, School Committee, Principal Management
Abstraksi: Implementasi  Permendikbud  Nomor  75  Tahun  2016  Tentang  Komite  Sekolah  dan Manajemen Kepala Sekolah Pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah  dan  manajemen  kepala  sekolah  pada  SMK  Negeri  5  Kota  Banjarmasin.  Untuk mengidentifikasi  yang  menjadi  kendala  dan  menganalisis  solusi  yang  dapat  mengatasi  kendala tersebut,  dalam  implementasi  Permendikbud  Nomor  75  tahun  2016 Tentang  Komite  sekolah  dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  Deskriptif  Kualitatif.  Informan  penelitian  ini  yang  ditentukan  yakni  Komite Sekolah sebanyak 2 orang dan Kepala Sekolah 1 orang. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  implementasi  Permendikbud  Nomor  75 tahun  2016  tentang  Komite  Sekolah  dan  manajemen  kepala  sekolah  pada  SMK  Negeri  5  Kota Banjarmasin  pada  dasarnya  sudah  berjalan  baik,  namun  di  sisi  masih  adanya  unsur  guru  sebagai anggota  komite  sekolah  memungkinkan  terjadinya  conflict  of  interest  dari  guru,  tenaga
kependidikan,  penyelenggara  sekolah,  dan  stakeholder  lainnya.  (2)  kendala  dalam  implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Tentang Komite sekolah dengan manajemen kepala sekolah pada  SMK  Negeri  5  Kota  Banjarmasin  adalah  (a)  Adanya  persepsi  masyarakat  tentang  sekolah gratis,  (b)  Adanya  sikap  apatis  orang  tua  karena  beranggapan  pendidikan  sudah  di  jamin pemerintah,  (c)  Kurangnya  kepeduliaan  perusahaan  untuk  memberikan  bantuan  CSR  (Corporate Social Responsibility). (3) Solusi yang dapat mengatasi kendala adalah (a) Masyarakat menyikapi pemberian  bantuan  dalam  bentuk  BOS.  (b)  Mengurangi,  menekan  tumbuh  kembangnya  sifat apatisme  menunju  pendidikan  karakter,  (c)  Mengajak  masyarakat  dan  Dunia  Usaha  /  Dunia Industri untuk senantiasa berperan aktif untuk memajukan program sekolah.
Kata Kunci : Implementasi, Komite Sekolah, Manajemen Kepala Sekolah

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  menegaskan  bahwa  tanggung  jawab  pendidikan  itu  bukan  hanya  pada pemerintah.  Orang  tua  dan  masyarakat  juga  memiliki  tanggung  jawab  tersebut. Permendikbud  Nomor 75 Tahun 2016 merupakan Kebijakan baru ini merupakan perubahan  atas  Kepmendiknas  No.  44/U/2002  tentang  Komite  Sekolah  dan Dewan Pendidikan. Permendikbud tentang Komite Sekolah dilatarbelakangi oleh upaya peningkatan mutu layanan sekolah yang selalu terkendala oleh pendanaan. Komite sekolah diartikan sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali murid, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
Ada  keterbatasan  jumlah  dana  dibandingkan  dengan  kebutuhan.  Kita menyaksikan berbagai kebutuhan fasilitas minimal di banyak sekolah di negeri ini masih belum terpenuhi. Fasilitas ruang kelas, toilet, komputer, perpustakaan,  dan sebagainya.  Banyak  sekolah  yang  belum  memiliki  ruang  pertemuan.  Sementara kucuran  dana  dari  pemerintah  tersendat  dan  belum  merata.  Memang  publik  juga bertanya-  tanya  apa  yang  terjadi  dengan  kewajiban  negara  mengalokasikan
sebesar  20%  dari  APBN/APBD  untuk  sektor  pendidikan.  Di  satu  sisi menunjukkan  keseriusan  pemerintah  pada  pendidikan,  tetapi  pada  sisi  lain  juga dipertanyakan  soal  keseriusan  alokasinya.  Pasal  31  ayat  4  UUD  1945 mengamanatkan  bahwa  negara  memprioritaskan  anggaran  pendidikan  sekurang- kurangnya  20%  dari  APBN  dan  APBD  untuk  memenuhi  anggaran  pendidikan. Hal ini dikuatkan dengan Putusan MK No: 013/PUUVI/ 2008 bahwa pemerintah harus  menyediakan  anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  20%  dari  APBN dan  APBD.  Alokasi  ini  diharapkan  dapat  memenuhi  kebutuhan  terkait peningkatan  kualitas.    Buktinya,  di  banyak  sekolah  hampir  semua  “berteriak keras”  perlunya  dana  tambahan  selain  yang  digelontorkan  pemerintah.  Ada berbagai  macam  pungutan  yang  dinilai  liar  di  sekolah  sehingga  harus  berurusan dengan aparat hukum. Kasus SMA Negeri 10 Kota Banjarmasin, yang dilakukan oknum  guru  yang  melakukan  pungutan  dengan  kedok  sumbangan  adalah  hal memilukan  dalam  dunia  pendidikan  (Banjarmasin  Post  Online  :  10  Juli  2017). Mestinya  semua  itu  merefleksikan  kurangnya  anggaran  negara  untuk  dunia pendidikan.  Atas  alasan  itu,  kontribusi  dari  masyarakat  untuk  bidang  pendidikan menjadi diperlukan.
Komite  Sekolah  merupakan  organisasi  masyarakat  pendidikan  yang mempunyai  komitmen  dan  loyalitas  serta  peduli  terhadap  peningkatan  kualitas pendidikan  di  SMK  Negeri  5  Kota  Banjarmasin.  Komite  Sekolah  yang  dibentuk dapat  dikembangkan  secara  khas  dan  berakar  dari  budaya,  demografis,  ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi SMK Negeri 5 Kota  Banjarmasin.  Oleh  karena  itu,  Dewan  Pendidikan  yang  dibangun  harus merupakan  pengembangan  kekayaan  filosofis  masyarakat  di  daerah  secara
kolektif.  Artinya,  Komite  Sekolah  mengembangkan  konsep  yang  berorientasi kepada penggunaan pendanaan, berbagai kewenangan   untuk turut serta membina sekolah  dan  kemitraan  yang  difokuskan  pada  peningkatan  manajemen  kepala sekolah di SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin.
Kepala  sekolah  sebagai  pemimpin  pendidikan  perannya  sangat  penting untuk membantu guru dan muridnya. Dalam kepemimpinnya kepala sekolah harus dapat  memahami,  mengatasi  dan  memperbaiki  kekurangan-kekurangan  yang terjadi  di  lingkungan  sekolah.  Untuk  meningkatkan  kualitas  pendidikan  seorang kepala  sekolah  harus  mampu  meningkatkan  kinerja  para  guru  dan  karyawan. Kepala  sekolah  sebagai  pemimpin  di  sekolah  harus  mampu  memberikan pengaruh-pengaruh yang dapat menyebabkan guru  dan karyawan tergerak untuk melaksanakan  tugasnya  secara  efektif,  sehingga  kinerja  mereka  akan  lebih  baik. Sebagai  pemimpin  yang  mempunyai  pengaruh,  kepala  sekolah  berusaha  agar nasehat, saran dan jika perlu perintahnya diikuti oleh guru-guru. Dengan demikian kepala sekolah dapat mengadakan perubahan-perubahan dalam cara berfikir, sikap dan  tingkah  laku  yang  dipimpinnya.  Dengan  kelebihan  yang  dimilikinya  yaitu kelebihan  pengetahuan  dan  pengalaman  kepala  sekolah  membantu  guru-guru untuk berkembang menjadi guru yang profesional.
Dalam  melaksanakan  fungsi  kepemimpinannya  kepala  sekolah  harus melakukan  pengelolaan  dan  pembinaan  sekolah  melalui  kegiatan  administrasi, manajemen,  dan  kepemimpinan  yang  sangat  tergantung  pada  kemampuannya. Sehubungan  dengan  itu,  kepala  sekolah  sebagai  supervisor  berfungsi  untuk
mengawasi,  membangun,  mengoreksi    dan  mencari  inisiatif  terhadap  jalannya seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah.
Disamping  itu,  kepala  sekolah  sebagai  pemimpin  pendidikan  berfungsi mewujudkan  hubungan  manusiawi  yang  harmonis  dalam  rangka  membina  dan mengembangkan kerjasama antar personal, agar secara serempak bergerak kearah pencapaian  tujuan  melalui  kesediaan  melaksanakan  tugas  masing-masing  secara efisien dan efektif.
SMK  Negeri  5  Kota  Banjarmasin  merupakan  sekolah  yang  berkualitas, prestasi sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan, karena manajemen yang diterapkan  oleh  kepala  SMK  Negeri  5  Kota  Banjarmasin  sangat  menentukan. Oleh  karena  itu  peneliti  mengangkat  masalah  tersebut  sebagai  bahan  tesis  yang berjudul  :  “implementasi  Permendikbud  Nomor  75  tahun  2016  tentang  Komite Sekolah dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  rumusan  masalah  yang  akan dilaksanakan dalam penelitian adalah :
1. Bagaimana  implementasi  Permendikbud  Nomor  75  tahun  2016  tentang Komite Sekolah dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Permendikbud Nomor 75  tahun  2016  Tentang  Komite  sekolah  dan  manajemen  kepala  sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin ?
3. Bagaimana  solusi  yang  dapat  mengatasi  kendala  tersebut,  dalam implementasi  Permendikbud  Nomor  75  tahun  2016  Tentang  Komite sekolah  dan  manajemen  kepala  sekolah  pada  SMK  Negeri  5  Kota Banjarmasin ?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :
1. Mengetahui  dan  menganalisis  implementasi  Permendikbud  Nomor  75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui  dan  mengidentifikasi  yang  menjadi  kendala  dalam implementasi  Permendikbud  Nomor  75  tahun  2016  Tentang  Komite sekolah  dan  manajemen  kepala  sekolah  pada  SMK  Negeri  5  Kota Banjarmasin.
3. Mengetahui  dan  menganalisis  solusi  yang  dapat  mengatasi  kendala tersebut,  dalam  implementasi  Permendikbud  Nomor  75  tahun  2016 Tentang  Komite  sekolah  dan  manajemen  kepala  sekolah  pada  SMK
Negeri 5 Kota Banjarmasin.

## LANDASAN TEORI

## Konsep Implementasi
Secara umum istilah implementasi dalam Kamus  Besar Bahasa  Indonesia berarti  pelaksanaan  atau  penerapan  (Poerwadarminta,  2011  :  327).  Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan  yang dilaksanakan untuk mencapai  tujuan  tertentu.  Pengertian  implementasi,  apabila  dikaitkan  dengan kebijakan  adalah  bahwa  sebenarnya  kebijakan  itu  tidak  hanya  dirumuskan  lalu dibuat  dalam  suatu  bentuk  positif  seperti  undang-undang  dan  kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang  diinginkan.  Implementasi  kebijakan  bila  dipandang  dalam  pengertian  yang luas,  merupakan  alat  administrasi  hukum  dimana  berbagai  aktor,  organisasi, prosedur,  dan  teknik  yang  bekerja  bersama-sama  untuk  menjalankan  kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Budi Winarno, 2012:102).
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Pada  tanggal  30  Desember  2016,  Kemdikbud  secara  resmi  telah  menerbitkan Permendikbud  Nomor  75  Tahun  2016  tentang  Komite  Sekolah.  Sebelumnya eksistensi  Komite  Sekolah  ini  telah  diatur  oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17 Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan.  Bahkan Peraturan  Pemerintah  ini  telah  diubah  dengan  PP  Nomor  66  Tahun  2010. Peraturan  Pemerintah  tersebut  merupakan  penjabaran  dari  Pasal  56  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  Bahkan setahun  sebelumnya,  Kepmendiknas  Nomor  044/U/2002  pada  tanggal  2  April 2002, keputusan Menteri Pendidikan Nasional telah melahirkan eksistensi tentang
Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah  (dengan  nama  Dewan  Sekolah  dan Komite  Sekolah,  berdasarkan  perintah  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2000 tentang Propenas 2000 – 2004 (Program Pembangunan Pendidikan Nasional 2000 – 2004).
Permendikbud  Nomor  75  tahun  2016  tentang  Komite  Sekolah dilatarbelakangi  oleh  upaya  peningkatan  mutu  layanan  sekolah  yang  selalu terkendala  oleh  pendanaan.  Pendanaan  pendidikan  bagi  sekolah  ternyata  tidak cukup  hanya  bersumber  dari  APBN  dan  APBD  oleh  karena  itu,  membutuhkan dukungan dari masyarakat. Dalam konteks inilah kemudian Mendikbud membuat kebijakan  baru  yang  diklaim  merupakan  revitalisasi  Komite  Sekolah  sehingga lembaga ini mampu menggalang dana publik selain pungutan sekolah.
Komite Sekolah, belum menunjukkan tugas dan fungsinya secara optimal. Selama  ini,  Komite  Sekolah  hanya  baru  menjalankan  tugas  controlling (pengawasan),  baik  itu  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kinerja  satuan pendidikan  (sekolah)  maupun  dalam  hal  penggunaan  anggaran.  Menurut Permendikbud  tersebut  Komite  sekolah  berfungsi  dalam  peningkatan  mutu pelayanan pendidikan dengan tugas sebagai berikut:
1. Memberikan  pertimbangan  dalam  penentuan  dan  pelaksanaan  kebijakan pendidikan
2. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan dari masyarakat
3. Mengawasi pelayanan pendidikan
4. Menindaklanjuti keluhan, saran dan kritik dari peserta didik, orang tua dan masyarakat
Sementara  tugas  dan  fungsi  lainnya  sebagaimana  dimaksudkan Permendikbud  No  75/2016  dalam  pasal  3  ayat  (1)  huruf  b,  mengenai penggalangan dana dan sumber daya pendidikan belum menjadi  perhatian utama bagi Komite. Menurut Daryanto ada beberapaa pertimbangan yang dilakukan oleh komite  sekolah  dalam  hal  penggalangan  sumber  daya  pendidikan  yaitu  pertama, kebijakan  dan  program  sekolah,  penyusunan  rencana  anggaran  pendapatan  dan belanja  sekolah/rencana  kerja  dan  anggaran  sekolah  (RAPBS/RKAS),  kriteria kinerja  sekolah,  kriteria  fasilitas  pendidikan  di  sekolah,  dan  kriteria  kerja  sama sekolah dengan pihak lain. Kedua, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya  dari  masyarakat  baik  perorangan/organisasi/dunia  usaha/dunia  industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif. Ketiga, mengawasi pelayanan  pendidikan  di  sekolah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Keempat,  menindaklanjuti  keluhan,  saran,  kritik,  dan  apresiasi  dari peserta  didik,  orang  tua/wali  murid,  dan  masyarakat  serta  hasil  pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. (Republika, 02 Agustus 2017)
Penyelenggara  pendidikan  dasar  dan  menengah  tidak  menutup kemungkinan    berurusan  dengan  kepolisian  dan  kejaksaan  terkait  tindak  pidana korupsi  melalui  berbagai  pungutan  yang  dinilai  liar.  Komite  sekolah  dalam melakukan  penggalangan  dana  dan  sumber  daya  pendidikan  lainnya  adalah berbentuk  bantuan/atau  sumbangan.  Sumber  dana  tidak  boleh  berbentuk pungutan.  Oleh  karena  penggalangan  dana  tersebut  dengan  kreteria  sebagai berikut :
1. Bantuan berasal dari luar siswa atau orang tua/walinya
2. sumbangan berasal dari siswa atau orang tua/walinya dan tidak mengikat
3. Tidak  berupa  pungutan  yang  berarti  penarikan  dana  oleh  sekolah  kepada murid  atau  orang  tua  /walinya  bersifat  wajib,  mengikat,  serta  jumlah  dan jangka  waktunya  ditentukan  oleh  sekolah.  Sebelum  melakukan penggalangan  dana,komite  sekolah  wajib  membuat  proposal  yang diketahui  oleh  penyelenggara  sekolah.  Sekolah  dapat  menggunakan  dana tersebut atas sepengetahuankomite sekolah.
Komite  sekolah  masing-masing  dalam  hal  penggalangan  dana  dimaksud permendikbud ini peran pihak sekolah justru sangat kecil sekali. Meskipun pihak sekolah bisa saja berinisiatif memberi saran dan masukan ke komite sekolah. Lagi pula, dana dikelola oleh komite sekolah, bukan penyelenggara sekolah. Dalam hal ini,  jika  anggota  komite  sekolah  aktif,  kreatif,  berorierntasi  meningkatkan  mutu pendidikan di sekolah tersebut, maka penyelenggara sekolah, siswa dan orang tua bisa  diuntungkan.  Misalnya  dengan  berinisiatif  melakukan  penggalangan  danake prusahaan-perusahaan  selama  perusahaan  tersebut  bukan  perusahaan  rokok  atau miras.  Namun  disisi  lain  jika  anggota  komite  sekolah  terdiri  dari  orang  korup rentan juga terjadi penyalahgunaan keuangan. Meskipun sangat ditekankan dalam hal  transparansi  keuangan.  Salah  satunya  membuat  rekening  bersama  komite sekolah dan penyelenggara sekolah.
Dengan  memperhatikan  implementasi  permendikbud  Nomor  75  tahun 2016  tersebut  pada  sekolah,  maka  disimpulkan  bahwa  hal  tersebut  dapat berpengaruh  terhadap    manajemen  sekolah  dan  pembiayaan  operasional  sekolah. Pemerintah  menyadari  biaya  pendidikan  memiliki  kontribusi  signifikan  terhadap mutu  proses  dan  hasil  pendidikan,  maka  manipulasi  layanan  manajemen
sekolahdapat dilakukan. Penambahan biaya input pendidikan, untuk meningkatkan  mutu  proses  dan  hasil  pendidikan,  dapat  dilakukan  dengan mengalokasikan  biaya  pada  variabel  yang  nyata-nyata  memberikan  kontribusi signifikan terhadap mutu proses dan hasil pendidikan.

## Konsep Manajemen Sekolah
Sekolah merupakan suatu sistem, artinya bahwa sekolah merupakan suatu kesatuan  yang  terdiri  atas  subsistem-subsistem  yang  saling  berinteraksi, berkorelasi, dan berdependensi sebagai suatu keseluruhan untuk mencapai tujuan secara  efektif  dan  efisien.  Sekolah  merupakan  suatu  sistem    dengan  komponen- komponen  Manajemen  yang  terdiri  dari  manajemen  kurikulum  dan  program pengajaran,  tenaga  pendidik  dan  kependidikan,  kesiswaan,  keuangan,  sarana prasarana,  hubungan  masayarakat,  dan  layanan  khusus.  Komponen-komponen dalam  Manajemen  tersebut  harus  bersinergi  secara  positif  menjadi  suatu  sistem, sehingga kualitas dan mutu pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Masyarakat meyakini bahwa kegagalan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikannya  terkait  dengan  tiga  3  hal,  yakni:  (1)  Guru-gurunya  kurang berkualitas  yang  berdampak  pada  kegagalan,  (2)  Peserta  didiknya,  khusus  anak- anak  yang  berasal  dari  minoritas  tidak  mampu,  sehingga  berdampak  pada semangat  belajar  yang  kurang,  (3)  Tidak  cukup  dana  untuk  membiayai  proses keberlangsungan  pendidikan.  Meskipun  demikian,  kita  tidak  bisa  hanya menyalahkan  guru,  peserta  didik,  atau  ketiadaan  dana.  Semua  sangat  tergantung bagaimana  konsep  Manajemen    Sekolah  bisa  dipahami  dengan  baik  oleh  stake holder  yang  ada  di  sekolah  dan  dapat  diimplementasikan  dengan  baik  sesuai dengan  visi  dan  misi  yang  dirancang.  Banyak  ditemukan  sekolah-sekolah  yang
guru, murid, dan dana dengan standar sangat minimal dan terbatas, namun kepala sekolah  mampu  menjadikan  sekolah  mereka  eksis  dan  sukses  dalam  mengelola pendidikannya.
Esensi  Manajemen  Sekolah  menjadi  sangat  pentingdalam  rangka peningkatan  mutu  sekolah,  oleh  karena  itu  kepala  sekolah  memiliki  kelayakan sebagai  manajer  dan  pemimpin  yang  dapat  mengelola  bidang  terkait  dengan manajemen  kurikulum,  peserta  didik,  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  sarana- prasarana,  pembiayaan,  dan  hubungan  sekolah  dan  masyarakat,  di  samping menata  budaya  sekolah  yang  ada.  Semua  aspek  dan  delapan  (8)  standar pendidikan dapat terpenuhi dengan baik dan patut dalam proses pendidikan yang ada jika kepalasekolah dan guru melaksanakan manajemen dengan baik.
Layanan  manajemen  sekolah  sebagai  bentuk  terselenggaranya  proses penyelenggaraan  pendidikan  dengan  baik,  maka  ada  beberapa  hal  dalam manajemen sekolah yang dikelola yaitu :
1. Manajemen kurikulum
2. Manajemen Peserta Didik (Kesiswaan)
3. Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah
5. Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
6. Manajemen Keuangan dan Pembiayaan
Kerangka Pikir

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  pendekatan  yang bekerja  dengan  kata-kata,  konsep,  informasi,  tanpa  simbol-simbol  aljabar  atau numerik. Deskrpitif adalah suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau  satuan  sosial  seperti  individu,  kelompok,  institusi  atau  masyarakat. Maksudnya  adalah  peneliti  akan  fokus  pada  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaaan  Nomor  75  Tahun  2016  Tentang  Komite  Sekolah  terhadap manajemen  kepala  sekolah  pada  SMK  Negeri  5  Kota  Banjarmasin,  dan  apakah penerapannya  selama  ini  telah  mampu  menyentuh  esensi  kebermaknaan manajemen  sekolah  itu  sendiri.  Jadi  key  informan  dalam  penelitian  ini  adalah
SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin
ImplementasiPermendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah Kendala yang dihadapi Solusi mengatasi kendala dalam pelaksanaan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 Manajemen kepala sekolah
Kepala  Sekolah  dan  Ketua  Jurusan.  Pemilihan  informan  yang  memiliki  kriteria tersendiri  yaitu  individu  yang  mengetahui  dan  memahami  tentang  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaaan  Nomor  75  Tahun  2016.  Informan penelitian  ini  yang  ditentukan  yakni  Komite  Sekolah  sebanyak  2  orang  dan Kepala  Sekolah  1  orang.  Adapun  pengumpulan  data  yang  digunakan  untuk menghimpun data dan informasi, berupa : observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik  analisis  data  yang  digunakan    terdiri  dari  tiga  alur  kegiatan  yang  terjadi secara bersamaan yaitu; reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang  Komite sekolah dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin
Peraturan  Menteri  Pendidikan    dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor 75  Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (permendikbud nomor 75 tahun 2016)  telah  diterbitkan.  Dalam  peraturan  ini,  komite  sekolah  diartikan  sebagai lembaga  mandiri  yang  beranggotakan  orangtua/wali  peserta  didik,    tokoh masyarakat,  dan  komunitas  sekolah  yang  peduli  pendidikan.  Fungsi  komite sekolah adalah untuk meningkatan mutu pelayanan pendidikan.
Pelayanan  pendidikan  bermutu  perlu  dukungan  komite  sekolah  bermutu.
Komite  sekolah  dikatakan  bermutu  jika  dipilih  dan  melaksanakan  fungsinya sesuai  dengan    permendikbud  nomor  75  tahun  2016.  Banyak  faktor  yang
mempengaruhi  terwujudnya  komite  sekolah  bermutu.  Tulisan  ini  hanya membahas  peran  kepala  sekolah  dalam  mewujudkan  komite  sekolah  bermutu  di Sekolah  Dasar.  Peran  kepala  sekolah  dimaksud,    yang  tercantum  dengan permendikbud nomor 75 tahun 2016.
Sebelum  diterapkannya  permendikbud  nomor  75  tahun  2016,  komite sekolah  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor 044/U/2002  tentang  Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah.  Banyak permasalahan  terkait  fungsi  komite  sekolah.  Masih  adanya  unsur  guru  sebagai anggota  komite  sekolah  memungkinkan  terjadinya  conflict  of  interest  dari  guru, tenaga  kependidikan,  penyelenggara  sekolah,  dan  stakeholder  lainnya.  Peraturan ini  juga  belum  mencantumkan  nomenklatur  yang  tegas  membedakan  antara pungutan,  sumbangan,  dan  bantuan.  Hal  ini  membuka  celah  adanya  pungutan berbalut sumbangan atau bantuan.
Pemerintah      menangani  permasalahan  pungutan  liar  (pungli)  dengan serius.  Bukti  keseriusan  adalah  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  87  Tahun  2016  tentang  Satuan  Tugas  Sapu  Bersih Pungutan  Liar.  Sektor  pendidikan  menduduki  peringkat  dua  dari  tujuh  sektor pelayanan publik yang rawan pungli (data Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri).  Kegiatan  pungli  di  sekolah  tentu  memberatkan  masyarakat  kurang mampu.
Mencermati  isi  permendikbud  nomor  75  tahun  2016,  kita  akan  berfikir, "ini adalah angin segar untuk mewujudkan komite sekolah bermutu!". Hal ini ada benarnya  mengingat  isi  peraturan  ini    merupakan  revitalisasi  komite  sekolah.
Beberapa  poin  penting  dalam  peraturan  menteri  ini  yang  merupakan  revitalisasi komite  sekolah  adalah:  (1)  komite  sekolah  berperan  sebagai  check  and balancespenyelenggaraan sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan; (2) mekanisme  rekrutmen  dan  keanggotaan  komite  sekolah  berubah  sehingga mengurangi  kemungkinan  adanya  conflict  of  interestdari  dewan  guru  dan  staf, penyelenggara  sekolah,  serta  stakeholder  lainnya;  (3)  mekanisme  akuntabilitas tentang  ketersediaan  dan  penggunaan  anggaran  di  sekolah  yang  dapat  diketahui oleh  seluruh  stakeholders  sekolah;  (4)  nomenklatur  yang  secara  jelas membedakan  pengertian:  pungutan,  sumbangan,  dan  bantuan;  (5)  kedudukan, fungsi, tugas komite sekolah semakin jelas.
Banyak pihak yang terlibat dalam  melaksanakan permendikbud nomor 75 tahun 2016. Sebagai gambaran, alur pelaksanaan peraturan menteri ini dari tingkat kabupaten/kota  adalah:  (1)  dinas  pendidikan  kabupaten/kota  mensosialisasikan kepada kepala dinas pendidikan kecamatan dan pengawas sekolah; (2) pengawas sekolah  mensosialisasikan  kepada  kepala  sekolah;  (3)  kepala  sekolah mensosialisasikan  kepada  orangtua/wali  peserta  didik,    tokoh  masyarakat, komunitas  sekolah  yang  peduli  pendidikan,  dan  warga  sekolah;  (4)  pemilihan komite sekolah; 4) komite sekolah melaksanakan tugas.  Jika ada pihak tersebut di atas  yang tidak melaksanakan fungsi dengan baik,  dimungkinkan komite sekolah bermutu tidak akan terwujud.
Salah  satu  kondisi  yang  memprihatinkan  adalah  rendahnya  partisipasi masyarakat  terhadap  proses  perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan  sekolah.
Ketika  diadakan  rapat  pleno  wali  murid,  peserta  hadir  didominasi  kaum perempuan  dan  orang  tua  usia  lanjut.  Berdasarkan  hasil  penelitian  Balitbang Kemendiknas  Republik  Indonesia  tingkat  partisipasi  orang  tua  peserta  didik  dan masyarakat  dalam  hal  dukungan  pada  penyelenggaraan  pendidikan  di  sekolah masih rendah.
Partisipasi  dalam  hal:  penentuan  kebijakan  program  dan  pengawasannya, pengembangan  iklim  sekolah,  kegiatan  ekstrakurikuler,  dan  pertemuan  rutin dengan rata-rata partisipasi 57,10%. Partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik  justru  tinggi  dalam  hal:  mengawasi  mutu  sekolah,  rapat  orang  tua  peserta didik,  pembayaran  dan  bentuk  iuran  sekolah  per-bulan  serta  pembayaran  uang untuk kepentingan peserta didik baru. Partisipasi rendah juga terjadi pada komite sekolah.  Komite  sekolah  diharapkan  memberikan  kontribusi  demi  kemajuan sekolah,  namun  secara  umum  belum  memberikan  hal  yang  diharapkan.  Komite sekolah  terkesan  hanya  sebagai  lambang  pelengkap  struktur  organisasi, menyerahkan  penyusunan  kebijakan  pada  kepala  sekolah  dan  menandatangani dokumen  jika  sudah  jadi,  menandatangani  RAPBS  dan  RKAS  tanpa  melihat isinya..
Kepala sekolah disebut sebagai salah satu pihak yang mungkin melakukan pungli.  Semua  aturan  yang  dibuat  manusia  pasti  ada  celahnya.  Kepala  sekolah yang  kurang  bertanggung  jawab  mungkin  melakukan  pungli,  namun  yang  jujur berdedikasi  tidak  hanya  sekedar  menghindari  pungli  tapi  akan  tampil  sebagai pejuang  mewujudkan  komite  sekolah  bermutu.  Pejuang  di  sini  bukan  berarti tampil sendiri, tetapi sebagai motor penggerak bagi pejuang-pejuang lain dengan
prinsip  gotong-royong.  Pihak  yang  dapat  diajak  kerjasama  misalnya:  pengawas sekolah,  tokoh  pendidikan,  tokoh  masyarakat,  orang  tua  peserta  didik, masyarakat, dan dunia usaha/industri
Upaya  kepala  sekolah  dalam  mewujudkan  komite  sekolah  bermutu bukanlah pekerjaan mudah. Rendahnya tingkat partisipasi orang tua peserta didik dan masyarakat dalam hal dukungan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah merupakan  faktor  utama.  Menghadapi  kondisi  demikian,  kepala  sekolah  harus melakukan  dua  hal  yaitu:  (1)  memfasilitasi  pemilihan  ulang  komite  sekolah berdasar  permendikbud  nomor  75  tahun  2016;  (2)  memberdayakan  komite sekolah agar bermutu.
Memfasilitasi  pemilihan  ulang  komite  sekolah  dilakukan  dengan langkah-langkah: (1) mensosialisasikan permendikbud nomor 75 tahun 2016; dan (2)  pelaksanaan  pemilihan  komite  sekolah.  Langkah-langkah  ini  harus  urut. Kegiatan  sosialisasi  permendikbud  harus  menjadi  langkah  pertama.  Melalui sosialisasi  ini  menjadikan  semua  pihak  yang  terlibat  memiliki  pengetahuan  dan pemahaman yang benar sehingga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
Sosialisasi  dapat  dilakukan  melalui  kerja  sama  dengan  beberapa  pihak yang  menguasai  materi:  (1)  pengawas  sekolah;  (2)  tokoh  pendidikan;  (3)  tokoh masyarakat;  (4)  orang  tua  peserta  didik;  dan  (5)  masyarakat.  Peserta  sosialisasi adalah:  (1)  orang  tua/wali  peserta  didik;  (2)  masyarakat;  (3)  tokoh  pendidikan; (4)  tokoh  masyarakat;  dan  (5)  kalangan  dunia  usaha/industri.  Materi  sosialisasi adalah permendikbud nomor 75 tahun 2016 dengan penekanan pada beberapa hal
penting:  (1)  tugas  dan  fungsi  komite  sekolah;  (2)  makna  revitalisasi  komite sekolah;  (3)  pengertian  sumbangan,  bantuan,  dan  pungutan;  (4)  keanggotaan komite  sekolah;  dan  (5)  mendorong  adanya  kolaborasi  peningkatan  mutu pendidikan.  Materi  sosialisasi  dapat  disebar  melalui  media  sosial:  blog,  website, facebook, dan WhatsApp.
Pembentukan ulang komite sekolah dilakukan melalui rapat orang tua/wali siswa,  dipilih  secara  akuntabel  dan  bertanggung  jawab.  Kepala  sekolah  harus bersikap jujur dan bertanggung jawab dengan mengundang semua calon anggota komite  sekolah  berdasarkan  kredibilitasnya  dan  sesuai  aturan,  bukan  memilih orang-orang  yang  disukai.  Kepala  sekolah  sebaiknya  memusyawarahkan  dengan orang  tua/wali  peserta  didik  siapa  saja  tokoh  yang  akan  diundang  sebagai  calon anggota komite sekolah.
Beberapa kriteria calon anggota komite sekolah adalah: (1) orang tua/wali siswa; (2) tokoh masyarakat, yaitu mempunyai pekerjaan dan perilaku hidup baik sebagai  panutan  masyarakat  dan/atau  anggota  atau  pengurus  organisasi  atau kelompok  masyarakat  peduli  pendidikan;  (3)  pakar  pendidikan,  yaitu  pensiunan pendidik  atau  orang  yang  berpengalaman  di  bidang  pendidikan.    Ketentuan pemilihan  harus  mengacu  dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  permendikbud nomor  75  tahun  2016.  Anggota  komite  sekolah  terpilih  ditetapkan  oleh  kepala sekolah.
Komite  sekolah  yang  dipilih  dengan  pedoman  permendikbud  nomor  75 tahun  2016  adalah  komite  sekolah  yang  berpotensi  bermutu.  Dikatakan berpotensi,karena  berdasarkan  penelitian,  tingkat  partisipasi  komite  sekolah
rendah.  Kepala  sekolah  berperan  sebagai  motor  penggerak  meningkatkan partisipasi  anggota  komite  sekolah  dengan  prinsip  gotong-royong  agar  menjadi komite sekolah bermutu. Beberapa hal yang perlu dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan partisipasi komite sekolah adalah:
1. Menghormati
2. Ucapan,  sikap,  dan  tindakan  menghormati  menimbulkan  rasa  hormat  dan senang bekerja sama
3. Bersikap jujur, disiplin, dan dedikasi tinggi
4. Kepala sekolah jujur, disiplin, dan berdedikasi menjadikan komite sekolah percaya dan senang bekerja sama.
5. Membina hubungan harmonis
6. Hubungan  kekeluargaan  harmonis  adalah  salah  satu  kunci  keberhasilan kerja sama. Pekerjaan berat menjadi terasa ringan.
7. Terbuka
8. Keterbukaan  kepala  sekolah  dalam  program  sekolah  dan  keuangan menimbulkan rasa saling percaya
9. Menunjukkan sikap membutuhkan
10. Ekspresi sikap membutuhkan adalah sikap menghormati keberadaan orang lain, meningkatkan rasa kepedulian.
11. Melibatkan
12. Melibatkan komite sekolah dalam berbagai kegiatan sekolah meningkatkan  rasa  ikut  memiliki.  Komite  sekolah  merasa  keberhasilan sekolah sebagai keberhasilannya.
13. Belajar bersama
14. Tugas komite sekolah dalam beberapa hal memerlukan pengetahuan yang mungkin  kurang  dikuasai,  misalnya  menyusun  ADART.  Kepala  sekolah tidak berkesan menggurui tetapi seolah mengajak belajar bersama.
Dapat  dipahami  bahwa  kepala  sekolah  memiliki  posisi  strategis  dalam mewujudkan  komite  sekolah  bermutu.    Tingkat  partisipasi  masyarakat,  orang tua/wali  siswa,  dan  komite  sekolah  rendah,    digugah    sebagai  motor  penggerak dengan  prinsip  gotong-royong.  Kepala  sekolah  harus  memiliki  niat  lurus,  lapang dada, berdedikasi, dan taat aturan. Komite sekolah yang dipilih dan melaksanakan fungsi  sesuai  permendikbud  nomor  75  tahun  2016,  menjadi  komite  sekolah bermutu. Kolaborasi kepala sekolah dengan komite sekolah bermutu meningkatan mutu pelayanan pendidikan.
Disarankan  kepada  para  kepala  sekolah  agar  berupaya  menjadi  motor penggerak  pemilihan  ulang  komite  sekolah  dengan  pedoman  permendikbud nomor 75 tahun 2016. Mutu layanan pendidikan adalah tanggung jawab bersama, orang tua/wali siswa, masyarakat, komite sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan semua pihak agar bergotong-royong meningkatkan partisipasinya.
1. Manajemen Kurikulum
a. Penggunaan Kurikulum Pendidikan Berkarakter
b. Silabus
c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
d. Bahan Ajar
2. Manajemen Sumber Daya Kependidikan
3. Manajemen Kesiswaan
4. Manajemen Sarana dan Prasarana
5. Manajemen Keuangan
Kendala  Dalam  Implementasi  Permendikbud  Nomor  75  tahun  2016 Tentang Komite sekolah dan manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin
1. Adanya persepsi masyarakat tentang sekolah gratis
Program  sekolah  gratis  di  kalangan  masyarakat  menuai  persepsi  yang bervariasi.  Sebagian  masyarakat  masih  menilai  bila  penerapan  program  sekolah gratis  mengartikan  bebas  dari  segala  jenis  pembayaran  yang  diterapkan  pihak sekolah dan bebas biaya SPP. Ada tiga macam jenis biaya. Yakni, biaya investasi meliputi  biaya  untuk  pengadaan  barang-barang  tetap  atau  barang  yang  masa pakainya  lebih  dari  satu  tahun.  Seperti  komputer  atau  lainnya  yang  menjadi tanggung jawab pemerintah.
Biaya operasi mencakup biaya keperluan gaji maupun tunjangan para guru (personalia)  dan  operasional  sekolah  yang  digunakan  untuk  pengadaan  barang- barang  yang  habis  pakai  (non  personalia)  seperti  ATK.  Kemudian,  biaya  pribadi adalah  biaya  yang  dikeluarkan  oleh  pribadi  siswa  itu  sendiri  untuk  keperluan pakaian,  pengadaan  buku,  sepatu  atau  lainnya  yang  berkaitan  dengan  keperluan sekolahnya.  Pengertian  sekolah  gratis  hanya  sebatas  pada  biaya  investasi  dan
operasi  tetapi  biaya  pribadi  tidak  termasuk  dalam  kategori  pengertian  sekolah gratis.
Perbedaan  persepsi  yang  muncul  di  kalangan  masyarakat  adalah memasukan  kategori  biaya  pribadi  dalam  program  sekolah  gratis.  Sebenarnya pangkal  permasalahannya  terletak  pada  biaya  pribadi  tersebut  yang  diakibatkan belum mengertinya peraturan yang tertera.  Sangat wajar apabila terjadi perbedaan persepsi tentang pengertian arti sekolah gratis.
Sejak  dulu  hingga  kini,  pemerintah  Kota  Banjarmasin  sangat  konsen dalam  upaya  mewujudkan  peningkatan  angka  indeks  pembangunan  manusia (IPM)  di  semua  bidang,  terutama  pada  bidang  pendidikan.  Oleh  karena  itu,  tak heran  bila  pihak  pemerintah  selalu  mendukung  kemajuan  dunia  pendidikan  di Kota Banjarmasin. Untuk mengoptimalkan peningkatan tersebut maka dibutuhkan dukungan  dari  seluruh  masyarakat.  Untuk  membantu  memberikan  toleransi dengan  meringankan  melalui  pembebasan  biaya  pungutan  tahunan  bagi  siswa baru  yang  termasuk  kategori  tidak  mampu  sebesar  30  persen  di  tingkat SMA/SMK  negeri  maupun  swasta.  Hal  itu,  merupakan  salah  satu  upaya  dalam membantu  keluarga  tidak  mampu  untuk  mengenyam  pendidikan  setara SMA/SMK.
2. Adanya  sikap  apatis  orang  tua  karena  beranggapan  pendidikan  sudah  di jamin pemerintah
Sikap  apatisme  yang  melekat  pada  orang  tua  jenis  inilah  yang  patut diperbaharui. Orang tua bukanlah sekumpulan filsuf pemikir yang mementingkan
nasibnya  sendiri-sendiri  dan  terpisah  dari  realitas  kehidupan.  Orang  tua  harus terlibat  dan  berperan  aktif  dalam  memecahkan  masalah-masalah  yang  terjadi  di sekitarnya.  Orang  tua  diharapkan  mau  mempelajari  segala  macam  fenomena pembangunan  pendidikan.  Minimal,  orang  tua  mempelajari  situasi  saat  ini  untuk dijadikan modal awal dalam rangka perjuangan selanjutnya di masa depan.
Hasil  observasi,  membuktikan  banyak  orang  tua  yang  kesehariannya hanyalah bekerja dan bekerja. Biasanya orang tua  yang aktif di dalam organisasi intra  sekolah,  di  organisasi  luar  sekolah  pun  akan  turut  berpartisipasi  atas  dasar pengabdian  mereka,  mereka  ingin  mengabdi  kepada  masyarakat,  memperoleh ilmu  dan  secara  tidak    langsung  mereka  mengontribusi  ilmunya  serta mengamalkannya kepada masyarakat.
3. Kurangnya  kepeduliaan  perusahaan  untuk  memberikan  bantuan  CSR (Corporate Social Responsibility)
Tanggung  jawab  Sosial  Perusahaan  atau  Corporate  Social  Responsibility (CSR)  adalah  suatu  konsep  bahwa  organisasi,  khususnya  (namun  bukan  hanya), perusahaan  adalah  memiliki  berbagai  bentuk  tanggung  jawab  terhadap  seluruh pemangku  kepentingannya,  yang  di  antaranya  adalah  konsumen,  karyawan, pemegang  saham,  komunitas  dan  lingkungan  dalam  segala  aspek  operasional perusahaan  yang  mencakup  aspek  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan.  Oleh  karena itu,  CSR  berhubungan  erat  dengan  "pembangunan  berkelanjutan",  yakni  suatu organisasi,  terutama  perusahaan,  dalam  melaksanakan  aktivitasnya  harus mendasarkan  keputusannya  tidak  semata  berdasarkan  dampaknya  dalam  aspek
ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak  sosial  dan  lingkungan  yang  timbul  dari  keputusannya  itu,  baik  untuk jangka  pendek  maupun  untuk  jangka  yang  lebih  panjang.  Dengan  pengertian tersebut,  CSR  dapat  dikatakan  sebagai  kontribusi  perusahaan  terhadap  tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif  dan  maksimisasi  dampak  positif)  terhadap  seluruh  pemangku kepentingannya.
Solusi Yang Dapat Mengatasi Kendala Dalam Implementasi
Permendikbud  Nomor  75  tahun  2016  Tentang  Komite  sekolah  dan  manajemen kepala sekolah pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin
1. Masyarakat menyikapi pemberian bantuan dalam bentuk BOS/BOSDA. Di satu  sisi  masyarakat  optimis  BOS  atau  BOSDA    dapat  mengurangi  atau memperingan beban biaya pendidikan, di sisi lain masyarakat pesimis dan skeptis  akan  pemanfaatan  dana  kompensasi  BBM  tersebut,  bahkan  dapat menjadi  ladang  baru  tindak  korupsi,  sehingga  Masyarakat  memberikan perhatian  demikian  besar  terhadap  dana  BOS  Masyarakat  menyikapi tentang  BOS  bahwa  BOS  berarti  sekolah  gratis.  Dan  berdasarkan observasi  dilapangan  masyarakat  menyikapi  program  BOS  sudah  baik, karena  mereka  menganggap  sudah  dapat  mengurangi  biaya  pendidikan anaknya. Kebijakan Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang terjadi sudah fektif,  dan  masyarakat  kurang  memahami  BOS  walaupun  relatif  sedikit dan  sudah  menerima  BOS  dengan  baik,  BOS  dapat  meningkatkan  mutu pendidikan  karena  sarana  prasarana  yang  dibutuhkan  sekolah  sudah  ada
tanpa  mempersoalkan  masalah  dana.  Namun  kurangnya  sosialisasi menjadi faktor penghambat informasi bagi masyarakat.
Kesadaran  masyarakat  untuk  membantu  sekolah  mengatasi  kekurangan- kekurangan  dari  pembiayaan  operasional  sekolah  bik  BOS  maupun  BOSDA seperti  biaya  tak  terduga  oleh  karena  pihak  SMKN  5  Banjarmasin  meminta bantuan  secara  suka  rela  kepada  warga  sekolah  tanpa  ada  unsur  paksaan. Keberadaan  sarana  dan  prasarana  cukup  memadai  dan  memenuhi  kebutuhan, perlu  ditingkatkan  lagi  dan  diperbanyak  untuk  peralatan  praktik  di  bengkel. Kemudian  Senantiasa  memberikan    masukan  dan  pertimbangan  dalam perencanaan  perbaikan  dan  perawatan  sarana  dan  prasarana  tentang  dalam penunjang  RKAS.  Disamping  itu  Selalu  mendukung  dalam  memenuhi  sarana prasarana  dalam  pengadaannya.  Komite  aktif  melakukan  kegiatan  pemeriksaan  / control dalam pengadaan dan pemakaian sarana dan prasarana. Sebagai mediator dalam pemenuhan sarana prasarana terutama dengan pihak orang tua / wali siswa, dunia usaha, dunia industri dan pihak lainnya.
Adapun  BOS  dan  BOSDA  sebagai  pendukung  dana  yang  saling mencukupi untuk pembiayaan pada SMK Negeri 5 Kota Banjarmasin yang masih kurang  standar  pembiayaan  pendidikan  SMA/SMK  yang  mana  Permendikbud Nomor  75  tahun  2016  sebagai  pertimbangan  untuk  meningkatkan  layanan  mutu pendidikan perlu dilakukan revitalisasi tugas Komite Sekolah berdasarkan prinsip gotong  royong.  Dalam  peraturan  ini  disebutkan,  bahwa  Komite  Sekolah  adalah lembaga  mandiri  yang  beranggotakan  orangtua/wali  peserta  didik,  komunitas
sekolah,  serta  tokoh  masyarakat  yang  peduli  pendidikan.  “Komite  Sekolah berkedudukan  di  tiap  sekolah,  berfungsi  dalam  peningkatan  pelayanan pendidikan;  menjalankan  fungsinya  secara  gotong  royong,  demokratis,  mandiri, profesional, dan akuntabel,” bunyi Pasal 2 ayat (1,2,3) Permendikbud itu.
Menurut Permendikbud ini, anggota Komite Sekolah terdiri atas:
a. Orangtua/wali  dari  siswa  yang  masih  aktif  pada  sekolah  yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen);
b. Tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen), antara lain:
1) Memiliki  pekerjaan  dan  perilaku  hidup  yang  dapat  menjadi panutan bagi masyarakat setempat; dan/atau
2) Anggota/pengurus  organisasi  atau  kelompok  masyarakat  peduli pendidikan,  tidak  termasuk  anggota/pengurus  organisasi  profesi penduduk dan pengurus partai politik;
c. Pakar  pendidikan  paling  banyak  30%  (tiga  puluh  persen),  antara  lain: pensiunan tenaga pendidik; dan/atau orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan.
Dalam  peraturan  itu,  bahwa  bupati/wali  kota,  camat,  lurah/kepala  desa merupakan  pembina  seluruh  Komite  Sekolah  sesuai  dengan  wilayah  kerjanya. Menurut  Permendikbud  ini,  anggota  Komite  Sekolah  dipilih  melalui  rapat orangtua/wali  siswa,  dan  ditetapkan  oleh  Kepala  Sekolah  yang  bersangkutan, dengan  masa  jabatan  paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  dapat  dipilih  kembali  untuk satu  kali  masa  jabatan.  Dalam  Permendikbud  ini  disebutkan,  Komite  Sekolah melakukan  penggalangan  dana  dan  sumber  daya  pendidikan  lainnya  untuk
melaksanakan  fungsinya  dalam  memberikan  dukungan  tenaga,  sarana,  dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Adanya penggalangan dana dan sumber daya  pendidikan  lainnya  berbentuk  bantuan  dan/atau  sumbangan,  bukan pungutan,”  bunyi  Pasal  10  ayat  (2)  Permendikbud  ini.  bahwa  Komite  Sekolah harus  membuat  proposal  yang  diketahui  oleh  Sekolah  sebelum  melakukan penggalangan  dana  dan  sumber  daya  pendidikan  lainnya  dari  masyarakat.  Selain itu,  hasil  penggalangan  dana  harus  dibukukan  pada  rekening  bersama  antara Komite Sekolah dan Sekolah.
Hasil penggalangan dana tersebut dapat digunakan antara lain:
a. Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
b. Pembiayaan  program/kegiatan  terkait  peningkatan  mutu  sekolah  yang tidak dianggarkan;
c. Pengembangan sarana/prasarana; dan
d. Pembiayaan  kegiatan  operasional  Komite  Sekolah  dilakukan  secara wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.
Sementara penggunanaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
a. Mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
b. Dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
c. Dilaporkan kepada Komite Sekolah.
2. Mengurangi,  menekan  tumbuh  kembangnya  sifat  apatisme  menunju pendidikan karakter
Hal  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  bermusyawarah  untuk  bantuan yang  diberikan  yang  bersifat  hibah.  Pemerintah  sedang  gencar-gencarnya mengarahkan  pendidikan  karakter.  Di  setiap  sekolah  wajib  melaksanakan pendidikan  karakter,  guru  tidak  hanya  menyampaikan  materi  melainkan  guru wajib  memberi  contoh  untuk  kurikulum  2013  ini  yaitu  pendidikan  yang berkarakter  di  sisipkan  dalam  setiap  mata  pelajaran,  contohnya  seperti,  sebelum melaksanakan  kegiatan  belajar  mengajar  di  dahului  dengan    membaca  ayat  suci Al-qur’an,  kedisiplinan  waktu  antara  guru  dan  murid,  atau  dengan  cara  guru memberikan  contoh  langsung  sebagai  model  bagi    murid.  Hasil  penelitian membuktikan bahwa pendidikan tidak akan berhasil apa bila semua di  bebankan pada pihak sekolah, perlu adanya kerja sama antara guru dan orang tua, artinya di dalam  sekolah  orang  tua  adalah  guru  dan  di  rumah  orangtua  pun  harus membimbing  putra  putrinya,  jangan  hanya  membebankan  kepada  guru  yang waktunya  terbatas  sedangkan  waktu  anak  banyak  di  habiskan  di  luar  sekolah. Adanya  kerja  sama  antara  guru  dan  orang  tua  membuat  siswa  itu  berhasil.  Ini salah  satunya  agar  anak  nantinya  setelah  dewasa  menjadi  mahasiswa berkepribadian baik, berkarakter, kritis dan berjiwa nasionalis.
Berbagai  penyatuan  pemikiran  orang  tua  baik  dari  luar  fakultas  atau  luar sekolah,  berbeda  dengan  mereka  yang  apatis,  bahkan  untuk  berorganisasi  luar sekolah mereka acuh. Adapun orang tua yang dalam mengikuti organisasi karena mereka  itu  di  bawa  yang  aktif  di  organisasi,  mereka  hanya  ikut-ikutan  tanpa mengerti  sedikitpun  apa  arti  tentang  dalam  organisasi  dan  tujuannya.  Itu  masih lebih baik dari pada mereka yang apatis. Tidak sedikit dari mereka yang datang ke sebuah  forum  sebuah  acara  organisasi  hanya  untuk  eksis  saja,  ada  banyak  kaum
orang tua yang berpura-pura dalam perannya, mereka hanya ingin  menampilkan eksistensinya.
Beberapa cara yang bisa dicoba untuk menghadapi orang Apatis:
a. Sabar,  bersabarlah  dalam  menghadapi  orang  yang  cuek  dan  keras kepala.  Karena  untuk  menyentuh  kehidupan  seseorang  diperlukan waktu yang tidak singkat. Ada proses di dalamnya.
b. Jangan  berusaha  merubah  Watak  yang  menjadi  dasar  seseorang, tidaklah mungkin dapat dirubah.
Itulah  yang  membuat  manusia  berwarna.  Jangan  sekali-kali  mencoba merubah sifat seseorang!
Yang  bisa  dilakukan  adalah  membuatnya  mampu  menyadari  dan mengerti  tentang  hal  yang  diinginkan    supaya  mengerti.  Lakukan pendekatan yang tepat, seperti berbicara dengan nada rendah atau saat ia  sedang  dalam  mood  yang  baik.  Dengan  perlahan  setelah  mengerti, pasti akan melunakkan hatinya.
c. Jangan  bersikap  keras  Jangan  menghadapi  kekerasan  dengan kekerasan.  Orang  dengan  sifat  cuek  dan  keras  kepala  lebih  tepat dihadapi dengan kasih sayang. Karena jika dikerasi, dia akan semakin tidak peduli. Mereka alergi dengan bentakan dan memilih tidak ambil pusing  dan  seolah  tidak  terjadi  apa-apa.  Berbeda  jika  kasih  sayang
yang  menghampiri  mereka.  Mereka  akan  lebih  mau  mendengarkan meski seolah tak peduli.
d. Jangan  diatur  Ini  adalah  salah  satu  hal  yang  paling  penting.  Jangan menjadi  possesive  dan  suka  mengatur.  Karena  mereka  tidak  suka diatur.  Mereka  menganggap  cara  mereka  adalah  yang  paling  tepat untuk  mereka.  Tentu  setiap  orang  mempunyai  cara  masing-masing untuk menghadapi segala sesuatu. Mereka akan merasa terganggu jika prinsip mereka diusik.
e. Ambil  hatinya  dulu  Saat  seseorang  ingin  berbagi,  tentu  akan  berbagi kepada  seseorang  yang  di  percaya.  Jadi  saat  berharap  seseorang  yang cuek  mau  berbagi,  ambil  hatinya  dulu.  Buat  dipercaya  bahwa  mau mendengar segala  yang  akan diceritakan. Yakinkan bahwa tidak  akan dihakimi  atau  diejek  atas  segala  kejujuran  yang  akan  diungkapkan. Tentu  itu  butuh  waktu  yang  lama,  setelah  mengetahui  bahwa  setiap curahan  hati  yang  diucapkan  ditanggapi  positif,  dilain  kesempatan tidak akan segan untuk curhat lagi.
f. Orang  dengan  tipe  seperti  ini  sangat  membutuhkan  perhatian  yang super,  karena  akan  menyimpan  segala  sesuatunya  sendiri.  Ada  sisi rapuh  disini,  dimana  mudah  terkoyak  oleh  sesuatu  yang  mengena seperti  kasih  sayang.  Ambilah  sisi  ini,  karena  sisi  tersebut  sangat sensitif dan mudah mempengaruhinya.
3. Mengajak masyarakat dan Dunia Usaha / Dunia Industri untuk senantiasa berperan aktif untuk memajukan program sekolah
Skala  dan  sifat  keuntungan  dari  CSR  untuk  suatu  organisasi  dapat berbeda-beda  tergantung  dari  sifat  perusahaan  tersebut.  Kebanyakan  penelitian yang  mengaitkan  antara  kinerja  CSR  (corporate  social  performance)  dengan kinerja  finansial  perusahaan  (corporate  financial  performance)  memang menunjukkan  kecenderungan  positif  dan  tercapai.  Mungkin,  kesepakatan  para pemangku  kepentingan  global  akan  lebih  memudahkan  perusahaan  untuk menurunkan isu-isu di setiap subjek inti dalam standar tersebut menjadi alat ukur keberhasilan  CSR.  Etika    bisnis,  praktik  terhadap  karyawan,  dampak  terhadap lingkungan, yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) akan paling berperan.
Program CSR dapat berwujud rekruitmen tenaga kerja dan mempekerjakan  masyarakat  sekitar.  Lebih  jauh  lagi  CSR  dapat  dipergunakan untuk  menarik  perhatian  para  calon  pelamar  pekerjaan  terutama  sekali  dengan adanya  persaingan  kerja  di  antara  para  lulusan.  Akan  terjadi  peningkatan kemungkinan untuk ditanyakannya kebijakan CSR perusahaan, terutama pada saat perusahaan  merekruit  tenaga  kerja  dari  lulusan  terbaik  yang  memiliki  kesadaran sosial  dan  lingkungan.  Dengan  memiliki  suatu  kebijakan  komprehensif  atas kinerja sosial dan lingkungan, perusahaan akan bisa menarik calon-calon pekerja yang memiliki nilai-nilai progresif. CSR dapat juga digunakan untuk membentuk suatu  atmosfer  kerja  yang  nyaman  di  antara  para  staf,  terutama  apabila  mereka dapat  dilibatkan  dalam  kegiatan-kegiatan  yang  mereka  percayai  bisa mendatangkan  manfaat  bagi  masyarakat  luas,  baik  itu  bentuknya  "penyisihan
gaji",  "penggalangan  dana"  ataupun  kesukarelawanan  (volunteering)  dalam bekerja untuk masyarakat.
Dengan  efisiensi  dan  kegiatan  yang  sifatnya  urgen.  Ada  sumbangan  dari orang  tua    /  wali  siswa  berupa  sumbangan  sukarela  yang  tidak  mengikat. Diamping itu  Dengan melaksanakan rapat pleno / rapat komite bersama pengurus komite,  unsur  sekoah    dan  orang  tua  /  wali  siswa.  Mengadakan    Rapat  komite  1 bulan  sekali  sehingga  dapat  melakukan  aktivitas    Dalam  bentuk  koordinasi  dan dana  termasuk.  Komite  sekolah  berperan  dalam  penyusunan  program  kerja sekolah dan mengambil  keputusan saat rapat dengan orang tua siswa. Kerjasama yang dilakukan  bagi DU / DI menerima siswa-siswa melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan pelaksanaan teacing factory. Dengan mitra industri (DU/DI) yang  hamper  mencapai  200  DU/DI  yang  merupakan  institusi  perorangan,  pihak komite  sekolah  belum  bisa  mengajak  DU/DI  tersebut  untuk  berpartisipasi  dalam bentuk  sumbangan  sukarela  kepada  pihak  sekolah.  Perannya  diperluas    pada pemberian  informasi  dan  komunikasi  saat  rapat-rapat  tiap  bulan  dan  juga  dapat memberikan  pertimbangan  dan  masukan  bagi  sekolah  terutama  dibidang kehumasan.

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian adalah sebagai berikut.
1. implementasi  Permendikbud  Nomor  75  tahun  2016  tentang  Komite Sekolah  dengan  manajemen  kepala  sekolah  pada  SMK  Negeri  5  Kota Banjarmasin  pada  dasarnya  sudah  berjalan  baik,  namun  di  sisi  masih
adanya  unsur  guru  sebagai  anggota  komite  sekolah  memungkinkan terjadinya  conflict  of  interest  dari  guru,  tenaga  kependidikan, penyelenggara sekolah, dan stakeholder lainnya.
2. Kendalanya adalah (a) Adanya persepsi masyarakat tentang sekolah gratis, (b) Adanya sikap apatis orang tua karena beranggapan pendidikan sudah di jamin  pemerintah,  (c)  Kurangnya  kepeduliaan  perusahaan  untuk memberikan bantuan CSR (Corporate Social Responsibility).
3. Solusi  yang  dapat  mengatasi  kendala  adalah  (a)  Masyarakat  menyikapi pemberian  bantuan  dalam  bentuk  BOS/BOSDA.  (b)  Mengurangi, menekan  tumbuh  kembangnya  sifat  apatisme  menunju  pendidikan karakter,  (c)  Mengajak  masyarakat  dan  Dunia  Usaha  /  Dunia  Industri untuk senantiasa berperan aktif untuk memajukan program sekolah.
Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan sebagai berikut.
1. Perlu  mendapat  dukungan  dari  seluruh  komponen  pendidikan,  baik  guru, Kepala  Sekolah,  siswa,  orang  tua/wali  murid,  masyarakat,  dan  institusi pendidikan.  Oleh  karena  itu  perlu  kerjasama  dan  koordinasi  yang  erat  di antara  komponen  pendidikan  tersebut  sehingga  upaya  peningkatan  mutu pendidikan yang dilaksanakan dapat efektif dan efisien.
2. Pada  hakekatnya  manajemen  sarana  dan  prasarana  sekolah  merupakan proses  pendayagunaan  semua  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  oleh sekolah.  Melalui  proses  tersebut  diharapakan  semua  pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan disekolah dapat secara efektif dan efisien.
3. Diharapkan  sekolah  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan  sebagai  dasar pertimbangan untuk mengembangkan sekolah lebih lanjut, sehingga tujuan sekolah dapat tercapai dengan optimal.
4. Kegiatan  CSR  yang  terus  menerus  mendukung  isu  tersebut,  maka  lama kelamaan  akan  mengenali  perusahaan  tersebut  sebagai  perusahaan  yang memiliki  kepedulian.  Segmen  tertentu  dari  masyarakat  kemudian  akan perlunya  melakukan  pertimbangan  kesamaan  perhatian  untuk  kepedulian dalam dunia pendidikan.
5. Hendaknya  melakukan  musyawarah  untuk  mendapatkan  bantuan  yang diberikan dengan bersifat hibah baik pemerintah daerah..

## DAFTAR PUSTAKA
Andria.  2013.  Kontribusi  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah    Dan  Peran  Komite Sekolah Dengan Prestasi SMP Negeri Se Kabupaten Gunung Mas
Budi  Winarno,  2012.  Kebijakan  Publik  Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi.
Jakarta: Gramedia
Depdiknas,  2001.  Panduan  Monitoring  dan  Evaluasi  dalam  Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Dikmenum
Dunn, William N. 2013. Analisis Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta: Hanindita George  Charles  Edwards  III.  1980.  Implementing  Public  Policy,  terjemahan  H.
Mahardika,2010.  Implementasi  Kebijakan  Publik,  Jakarta:  Penerbit  Bumi Aksara
Hadari,  Nawawi.  2014.  Metode  Penelitian  Bidang  Sosial.  Yogyakarta:  UGM
Press
Husaini Usman, 2006. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, Jakarta:
Penerbit Bumi Aksara
Kepmendiknas No. 44/U/2002 tentang Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan
Keputusan Kepala SMK Negeri 5 Banjarmasin Nomor 800/577- SMK5/DIPENDIK/2017  Tentang  Pembentukan  Pengurus  Komite  Sekolah Periode 2017 – 2020
Khozin, Ahmad. 2017. Strategi Komite Sekolah Dalam Membantu Meningkatkan
Mutu Pendidikan (Studi Multikasus di SMK Al-Khozini Ganjaran dan MA
Raudlatul Ulum Ganjaran Gondanglegi Malang)
Krisyanto,  2012.  Penelitian  Kependidikan  Prosedur  dan  Strategi,  Bandung  :
Angkasa
Moloeng,  Lexy.  2011.  Prosedur  Penelitian,  Suatu  Pendekatan  Praktik.  Jakarta:
Rineka Cipta
Mulyasa,  E.  2012.  Manajemen  Berbasis  Sekolah  Konsep,  Strategi  dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  75  tahun  2016  tentang  Komite Sekolah. 30 Desember 2016. Jakarta: Dikmenum
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  87  Tahun  2016  tentang  Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
Poerwadarminta. W. J. S. 2014. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka
Rahayu Tahrirul Islam, 2009. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Meningkatkan mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 4 Malang
Siti  Nur  Ubay,  2011.  Pengaruh  Pemanfaatan  Sarana  dan  Prasarana  Pendidikan Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMP Dua Mei Ciputat
Sunggono,  Bambang.  2014.  Hukum  dan  Kebijaksanaan  Publik.  Jakarta:  Sinar Grafika
Syaiful  Sagala,  2004.  Manajemen  Berbasis  Sekolah  dan  Masyarakat.  PT.  Nimas
Multima. Jakarta
Undang-Undang    Republik  Indonesia  No.  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem Pendidikan Nasional
Usman, 2009.  Metode Research, Jakarta : PT. Bumi Aksara
Wahab,  Solichin  Abdul.  2014.  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik.  Malang  :
UMM Press