## PERAN GANDA HAKIM SEBAGAI MEDIATOR BAGI PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN TERKAIT KODE ETIK PROFESI
Oleh: Dely Bunga Saravistha
Program Studi, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12 , Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115.
(delibunga@gmail.com)
Abstrak. Pengintegrasian mediasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016  tentang  Prosedur  Mediasi  Pengadilan  (selanjutnya  disebut  Perma  1  tahun  2016) telah memberikan tugas dan tanggung jawab baru bagi hakim, yang selain menjadi hakim juga  dibutuhkan  untuk  melakukan  fungsi  mediator.  Mediator  dan  Hakim  keduanya profesi hukum, masing-masing  yang memiliki Kode Etik dan karakteristik profesional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang meletakkan hukum  sebagai  sistem  norma  bangunan  dalam  bentuk  prinsip-prinsip,  norma,  aturan hukum, keputusan pengadilan, perjanjian dan doktrin ahli. Keberadaan Perma pada tahun 2016 telah membuat hakim memiliki peran ganda yang saling bertentangan. Dampak dari posisi dan peran ganda hakim di pengadilan merupakan akumulasi dari dokumen kasus yang masih  terjadi karena jumlah hakim tidak sebanding dengan intensitas kasus  yang masuk dan juga karena hakim yang mendominasi proses mediasi peradilan masih sangat jarang  untuk  melihat  keberhasilan.  Sehingga  keberadaan  mediasi  hanya  terkesan mengulur-ulur Sengketa menetap.
Kata kunci: Peran Ganda Hakim, Mediator Yudisial, Kode Etik Profesional
ABSTRACT.  The integration of mediation by the Supreme Court Regulation No. 1 of 2016 on Mediation Procedure Court (hereinafter called Perma 1 of 2016) has given new duties and responsibilities of judges, which in addition to being a judge is also required to perform the function of mediator. Mediator and Judge are both legal profession, each of  which  has  a  Code  of  Ethics  and  professional  characteristics.  This  research  is  a normative law, the legal research that lay down the law as a system of building norms in the form of principles, norms, rules of law, court decisions, agreements and doctrines of experts.  Perma  existence  in  2016  has  made  judges  have  dual  roles  that  are  mutually contradictory. The impact of the position and the dual role of judges in the courts is an accumulation of case files still occur because of the number of judges is not proportional to  the  intensity  of  incoming  cases  and  also  due  to  judges  who  dominate  the  judicial mediation process is still very rare to see success. So that the existence of mediation only be impressed stalling settling disputes.
Keywords: Dual Role of Judges, Judicial Mediator, Code of Professional Ethics

## Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Hakim  sebagai  subsistem  di lembaga peradilan merupakan pelaku inti yang seharusnya secara fungsional melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakikat kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang  terdiri  dari  badan  peradilan yang ditegakkan sesuai hukum positif,  aparatur  penegak  hukum yaitu hakim itu sendiri, panitera, juru sita,  dan  tenaga  non  hakim  lainnya dan  sarana  hukum  baik  hukum materiil maupun formil (acara).
Dalam  melaksanakan  tugasnya sebagai hakim, maka haruslah dipahami  mengenai  ruang  lingkup tugas  dan  kewajiban  hakim  dalam pengaturan hukum positif di Indonesia.  Sehingga  seorang  hakim akan mampu bersikap lebih profesional dalam menjalankan profesi sekaligus mata pencahariannya sebagai hakim dengan tetap melaksanakan
ketentuan  yang  diamanatkan  juga dalam Kode Etik Profesi Hakim.
Dalam hukum positif mengenai kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia yaitu  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  Pasal  1  butir  (5)  dan  (7) diatur mengenai ruang lingkup hakim,  yaitu  Mahkamah  Agung  dan hakim  pada  badan  peradilan  yang berada di bawahnya baik di peradilan umum,  peradilan  agama,  peradilan militer,  peradilan  tata  usaha  negara dan  hakim-hakim  di  lingkungan peradilan  khusus  yang  berada  di
15 Wildan Suyuti, 2013, Kode Etik Hakim,
Kencana Group, Jakarta, hlm. 105
16 Rachmadi Usman, 2012, Mediasi di Pengadilan  dalam  Teori  dan  Praktik, Sinar
Grafika, Jakarta, h. 27
lingkungan  peradilan  yang  sama, serta hakim di Mahkamah Konstitusi. 15 Perkara yang menjadi kewenangan  di  pengadilan  negeri pada pokoknya ada dua yaitu perkara pidana  dan  perdata.  Hakim  yang berada  di  lingkungan  peradilan tersebutlah yang menangani penyelesaian atas kedua jenis perkara  tersebut.  Hal  ini  disebabkan karena  hakikat  tugas  pokok  hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan  setiap  perkara  yang diajukan ke pengadilan. Khususnya dalam hal penyelesaian  perkara  perdata  di pengadilan.  Sejak  pengintegrasian mediasi  ke  dalam  sistem  acara perdata di pengadilan melalui Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  (selanjutnya disebut  Perma  1/2016),  tugas  dan fungsi  hakim  menjadi  bertambah. Bahkan,  tidak  hanya  menjadi  tugas hakim  di  lingkungan  pengadilan tingkat  pertama  saja.  Mediasi  yang dikenal  dengan  mediasi  yudisial  ini juga  dapat  diajukan  di  tingkat banding,  kasasi,  bahkan  sampai  ke peninjauan kembali. 16
Tujuan dari pengintegrasian ini adalah untuk mengurangi penumpukan berkas perkara di pengadilan. Namun, pada kenyataannya proses mediasi yudisial  menyebabkan  tugas  hakim bertambah  karena  didominasi  oleh penggunaan mediator hakim. 17 Padahal di lingkungan peradilan juga
17 Syahrizal  Abbas,  2009, Mediasi  dalam Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat,  dan Hukum  Nasional ,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta, h. 312.
tersedia  mediator  dari  kalangan  non hakim, yang telah memiliki sertifikat mediator. Kepemilikan sertifikat tersebut menunjukkan kelayakan dalam  menjalankan  fungsi  sebagai mediator. Keberadaan Perma 2016 bertujuan untuk mengurangi penumpukan berkas perkara di pengadilan. Sehingga proses penyelesaiannya  dapat  mewujudkan
Asas  Tri  Logi  Peradilan  yaitu
Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan. Efektif  atau  tidaknya  implementasi dari Perma 1/2016 ini, akan dianalisis  melalui  struktur  hukum, substansi  hukumnya,  sarana  dan prasarana dan budaya hukum.
1.2  Rumusan Masalah
Hal  ini  menarik  untuk  diteliti dan dianilisis lebih lanjut berdasarkan  uraian  latar  belakang yang telah dikemukakan diatas, maka diangkat dua permasalahan yaitu:
1. Bagaimana  pengaturan  dalam substansi  Perma  2016  yang mengenai  tugas  dan  fungsi hakim  sebagai  mediator  yang terindikasi  menyebabkan  peran ganda hakim?
2. Bagaimanakah
dampak keberadaan Perma 1/2016 terhadap tugas dan fungsi hakim  dalam  Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  terkait
Kode Etik Profesi? 1.3  Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui dan menganalisis  pengaturan  dalam Perma  1/2016    mengenai  tugas dan fungsi hakim sebagai mediator yang terindikasi
menjadi  penyebab  peran  ganda hakim.
18 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH., 2013, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara lebih mendalam  mengenai  dampak keberadaan Perma 1/2016 terhadap tugas dan fungsi hakim  dalam  hukum  positif yang mengatur tentang Kekuasaan  Kehakiman  terkait Kode Etik Profesi.

## II.   METODE PENELITIAN 2.1   Jenis Penelitian
Penulisan  jurnal  ini  menggunakan metode  penelitian  normatif.  Dimana yang  dimaksud  dengan  penelitian  jenis ini  adalah  yang  menempatkan  hukum sebagai  sebuah  bangunan  sistem  norma baik  itu  asas,  norma,  kaidah  hukum, putusan,  pengadilan,  perjanjian  serta doktrin para ahli hukum.
Peter Mahmud memberikan definisi  terhadap  penelitian  normatif sebagai penelitian yang bertujuan menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum,  maupun  doktrin  hukum guna memecahkan permasalahan hukum yang ada. Hasil dari proses penelitian ini adalah  berupa  argumentasi,  teori  atau konsep  baru  sebagai  suatu  preskripsi untuk pemecahan suatu masalah. 18

## 2.2  Jenis Pendekatan
Dalam  penelitian,  digunakan beberapa  jenis  pendekatan,  antara lain:
1. Pendekatan  Fakta  atau The  Fact
Approach, yaitu  dengan  melihat pada  kenyataan  yang  terjadi setelah keberadaan Perma 1/2016 yang  menyebabkan  perubahan tugas  dan  fungsi  hakim  dalam penyelesaian perkara di pengadilan.
2. Pendekatan  Perbandingan  atau
Comparative  Approach, yaitu dengan  jalan  membandingkan tentang  tugas  dan  fungsi  hakim
dan  Empiris, Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta,  h.
dalam menjalankan amanat Kekuasaan  Kehakiman  dan  juga menjalankan Kode Etik Profesinya  sebelum  keberadaan Perma  1/2016  dengan  keadaan setelah keberadaan Perma 1/2016,  dimana  sebagai  seorang mediator  hakim  juga  wajib mentaati  Kode  Etik  Profesi Mediator.
III.  Hasil dan Pembahasan 3.1  Tinjauan  Umum  tentang  Peran Ganda  Hakim,  Mediator  dan Kode Etik Profesi
Dalam ketentuan Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diberikan definisi tentang hakim. Hakim adalah  hakim  pada  Mahkamah  Agung dan  hakim  pada  badan  peradilan  yang berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan peradilan  umum,  peradilan  agama, peradilan  militer,  lingkungan  peradilan tata  usaha  negara  dan  hakim  pada peradilan  khusus  yang  berada  dalam lingkungan peradilan tersebut.
Tugas  pokok  daripada  pengadilan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa da mengadili serta menyelesaikan  setiap  perkara  yang diajukan kepadanya. 19 Di dalam banyak literatur  dinyatakan  bahwa  tugas  pokok daripada  hakim  adalah  menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan  setiap  perkara  yang ditujukan  padanya.  Dari  sini  terlihat bahwa  tugas  peradilan  sama  dengan hakim  karena  kedua  hal  ini  tidak mungkin dipisahkan. 20
Dalam  Pasal  1  Ayat  (6)  Perma 1/2016  ditentukan  mengenai  definisi
19 Mustofa  Wildan  Suyuti,  2013, Kode  Etik Hakim, Kencana, Jakarta, h. 55
20 Soedikno  Mertokusumo,  2009, Hukum  Acara Perdata Indonesia (Edisi kedelapan), Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, h. 117.
mediator,  yaitu  pihak  netral  yang membantu  para  pihak  dalam  proses perundingan  guna  mencari  berbagai kemungkinan  penyelesaian  sengketa tanpa  menggunakan  cara  memutus  atau memaksa sebuah penyelesaian. Mediator hakim  adalah  hakim  yang  dipilih  oleh para pihak (Pasal 8 Perma 1/2016) atau yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim untuk menjalankan fungsi mediator dan merupakan  seorang  Sarjana  Hukum (Pasal  11  Ayat  (5)  dan  (6)  Perma 1/2016).
Tugas  dari  mediator  hakim  tidak lain  adalah  menangani  penyelesaian sengketa  perdata  yang  masuk  ke pengadilan  negeri  atau  pengadilan tingkat  pertama  secara  damai  (Pasal  4 Perma  1/2016)  dengan  atau  tanpa memiliki sertifikat mediator. Namun, hal yang  menarik  dari  mediator  hakim  dan banyak disoroti dan dikritisi adalah tugas lain dari mediator hakim dalam kapasitasnya  sebagai  hakim,  yaitu memberikan penyelesaian secara ajudikasi. Sehingga sejak pengintegrasian  Perma  1/2016  telah terjadi  kondisi  yang  membuat  hakim memiliki peran yang ganda. Peran ganda ini  menjadi  indikasi  berkurangnya kepercayaan  publik  terhadap  konsep fundamental sistem peradilan. 21
Kode  etik  profesi  adalah  kompas yang  akan  menunjukkan  arah  bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin  mutu  moral  individu profesi  itu  di  mata  masyarakat. Dalam  konteks  profesi,  kode  etik memiliki karakteristik antara lain: 22 a.  merupakan produk etika terapan  Karena  dihasilkan berdasarkan penerapan 21
A.  Syukur  Fatahillah, Mediasi  Yudisial  Di
Indonesia , Op. Cit. , h. 39
22 Sumaryono,  2012, Etika  Profesi  Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum ,
Kanisius, Yogyakarta, h. 147.
pemikiran  etis  atas  suatu profesi tertentu;
b.  dapat berubah ataupun diubah seiring dengan perkembangan jaman seperti adanya kemajuan ilmu pengetahuan  dan  tegnologi. Dampak  negatifnya  adalah sering kali menimbulkan penyalahgunaan yang meresahkan  masyarakat  dan membingungkan  profesi  itu sendiri; c.  tidak  akan  berlaku  efektif bila keberadaanya hanya diletakkan  begitu  saja  dari atas  (yaitu  pemerintah  atau instansi  lain)  sebab  tidak akan  dijiwai  oleh  cita-cita dan  nilai-nilai  yang  hidup dalam kalangan itu sendiri;
d.  merupakan  hasil  dari self- regulation atau  pengaturan diri  dari  internal  kalangan profesi itu sendiri. Ini bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai moral  yang  dianggap  paling fundamental, yang penerapannya  tidak  dapat dipaksakan dari luar; e.  tujuan  utama  keberadaannya adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak  etis  dari  kalangan profesi itu sendiri. Ini adalah alasan adanya ketentuan wajib lapor tentang pelanggarannya.
Dalam  Kode  Etik  Hakim  atau Kode  Kehormatan  Hakim,  seorang pengemban  profesi  ini  dituntut untuk  memiliki  sifat-sifat  tertentu, salah  satu  yang  terpenting  adalah
23 Pengayoman  Hakim  yaitu  tentang:  Kode Kehormatan Hakim atau Kode Etik Hakim.
mampu  memutus  berdasarkan  hati nurani. 23 Namun seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa keberadaan  Perma  1/2016    telah membuat  hakim  berhadapan  dengan dua  Kode  Etik  sekaligus.  Sehingga sangat  sulit  ketika  seseorang  harus tunduk  dan  mentaati  dua  kode  etik sekaligus.  Apalagi  sifat  dari  kedua peranan itu sangat bertolak belakang. 3.2  Tugas dan Fungsi Hakim Sebagai Mediator Dalam Perma 1/2016 yang Menyebabkan Terjadinya Peran Ganda Sebelum perkara perdata diselesaikan  secara  litigasi  melalui proses persidangan. Maka wajib terlebih dahulu  melalui  proses  mediasi  yudisial agar tidak menyebabkan putusan menjadi  batal  demi  hukum.  Mediasi yudisial dilakukan oleh mediator yudisial yang terdiri dari semua kalangan hakim dan dari luar kalangan hakim.
Tugas  dan  fungsi  hakim  dalam Perma  1/2016    adalah  menangani penyelesaian  sengketa  perdata  yang masuk  ke  pengadilan  negeri  atau pengadilan  tingkat  pertama  (Pasal  4 Perma  1/2016)  dengan  atau  tanpa memiliki sertifikat mediator. Jadi kepemilikan  sertifikat  hanya  menjadi syarat  mutlak  yang  hanya  diharuskan bagi mediator non hakim saja. 24
Tugas  dan  fungsi  hakim  sebelum keberadaan  Perma  1/2016  adalah  yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain: a. Menjalankan  peradilan  dengan menjunjung tinggi asas penyelenggaraan  peradilan  yaitu
Demi Keadilan yang Berketuhanan Yang  Maha  Esa,  Pancasila,  selalu
24 Syahrizal Abbas, Op. Cit. , h. 312.
dilandasai  atas  undang-undang, Asas Tri Logi Peradilan (Pasal 2).
b. Menjaga  kemandirian  peradilan (Pasal 3).
c. Mengadili dengan tidak membedakan  orang  dan  selalu membantu para justiabellen mengatasi  segala  rintangan  dan hambatan untuk mewujudkan asas
Tri Logi Peradilan (Pasal 4).
d. Menggali, mengikuti, dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat  (pasal  5  Ayat  (1). Dalam  UUKK  Nomor  4  Tahun 2004  mengadili  menurut  hukum dan tidak membeda-bedakan orang (pasal 5 ayat (1) UU no.4/2004)
e. Dalam  mempertimbangkan  berat ringannya  pidana,  hakim  wajib memperhatikan sifat yang baik dan yang  jahat  dari  terdakwa  (pasal  8 ayat (2).
f. Dilarang  menolak  atau  wajib memeriksa, mengadili, dan memutus  perkara  yang  diajukan dengan alasan hukumnya tidak ada atau  kurang  jelas  (Pasal  10  Ayat (1)) dan mengusahakan penyelesaian perkara perdata secara damai (Pasal 10 Ayat (2)).
g. Menyertakan  pertimbangan  dan pendapatnya  secara  tertulis  dalam setiap  putusan  pengadilan  dan setiap perbedaan pandangan wajib
dimuat  dalam  putusan  (Pasal  14
Ayat (2) dan (3)).
h. Mengundurkan diri dari persidangan  apabila  mempunyai hubungan keluarga sampai  derajat ketiga  atau  hubungan  suami  istri meskipun  telah  bercerai  dengan ketua,salah seorang hakim anggota,  jaksa,  advokat,  atau
panitera (pasal 17 Ayat (3)).
i. Mengundurkan
diri dari
persidangan  apabila  mempunyai
hubungan  keluarga  sedarah  atau semenda sampai derajat ketiga dan hubungan suami atau istri meskipun  telah  bercerai  dengan yang diadili atau advokat (pasal 17 Ayat (4)). j. Mundur  dengan  inisiatif  sendiri dari persidangan apabila mempunyai  kepentingan  langsung atau tidak langsung dengan perkara yang  dipersidangkan  (pasal  17 Ayat (5)).
k. Sebelum  memangku  jabatannya hakim  wajib  melakukan  sumpah jabatannya  (pasal  30  ayat  (1)  UU No.4/2004) l. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,jujur,adil.profesional,dan berpengalaman  di  bidang  hukum (pasal 31 UU No.4/2004) m. Mengedepankan  atau  menjunjung tinggi kemandirian peradilan (pasal 32 UU No.4/2004) n. Mampu memberikan suatu pertimbangan atau pendapat
tertulis  terhadap  perkara  yang sedang  diperiksa  dan  menjadi bagian  yang  tak  terpisahkan  dari putusan.(pasal 19 UU ayat (4) UU No.4/2004)
o. Tidak  diperkenankan  melakukan penolakan terhadap perkara  (pasal 16 ayat (1) UU No.4/2004) Dalam kapasitasnya sebagai seorang  mediator,  hakim  sama  sekali harus  mengabaikan  penerapan  hukum positif.  Mediasi  adalah  penyelesaian yang bertujuan untuk memberikan hasil akhir  yang  win-win  solution.  Seorang mediator  bukanlah  seorang  hakim yang  dapat  memutuskan  perkara
berdasarkan
pada fakta-fakta hukum. 25 3.3  Dampak keberadaan Perma
1/2016 terhadap tugas dan fungsi hakim  dalam  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Sejak  pengintegrasian  mediasi melalui  Perma  1/2016,  hakim  yang awalnya hanya fokus pada penyelesaian perkara  baik  perdata  maupun  pidana secara adjudikasi atau memutus, memiliki kewajiban lain yaitu
menjalankan  fungsi  mediator.  Kedua peran  tersebut  karakteristiknya  sangat bertentangan  satu  sama  lain,  sedangkan Perma  1/2016  tidak  mewajibkan  hakim untuk  mendapatkan  semacam  pelatihan mediator  terlebih  dahulu.  Tugas  dan fungsi dari mediator, antara lain: 26
a. Mempersiapkan  usulan  jadwal pertemuan mediasi bagi para pihak untuk  dibahas  dan  disepakati (Pasal 15 Ayat (1) Perma 1/2016);
b. Mendorong  para  pihak  untuk berperan  langsung/aktif  dalam proses  mediasi  (Pasal  15  Ayat  (2) Perma 1/2016);
d. Melakukan kaukus, apabila dianggap perlu (Pasal  15  Ayat  (3) Perma 1/2016);
e. Mediator  wajib  mendorong  para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian sengketa yang terbaik bagi para pihak (Pasal 15 Ayat (4)
Perma 1/2016).
f. Wajib  mentaati  pedoman  perilaku mediator  yang  ditetapkan  oleh Mahkamah  Agung  atau  disebut Kode Etik Mediator (Pasal 24 Ayat (1) dan (2) Perma 1/2016).
25 John Michael Haynes, Gretchen L. Haynes dan Larry  Sun  Fong,  2004, Mediation:  Postive Conflict Management, New York: Suny Press, h. 5.
Selain  itu  dalam  proses  mediasi terdapat kaukus , yaitu pertemuan sepihak  antara  mediator  dengan  salah satu  pihak  tanpa  dihadiri  oleh  pihak lainnya. 27 Dalam  proses  ini  hakim sebagai  mediator  wajib  melakukan penggalian terhadap hal-hal yang sebelumnya sulit diungkapkan, biasanya hal ini karena terkait masalah harga diri dan  gengsi.  Apalagi  bagi  pihak  yang merasa  nama  baiknya  sudah  dicemari melalui  adanya  gugatan  oleh  pihak satunya lagi.
Dalam  proses  mediasi  seorang mediator akan memberikan rekomendasi kepada  para  pihak  untuk  mengarahkan para  pihak  pada  sebuah  kesepakatan damai.  Walaupun  keputusan  mengenai dapat diterima atau tidaknya rekomendasi  itu  tetap  berada  di  tangan para pihak. Hal ini bertentangan dengan Kode  Etik  Hakim  dan  Prinsip-Prinsip Bangalore tentang Perilaku Hakim 2002,
khususnya tentang kemandirian, ketidakberpihakan dan integritas hakim. Landasan yuridis yang memberikan jaminan terhadap eksistensi mediator  yudisial  non  hakim  dalam ketentuan Perma 1/2016, hanya rumusan mati  saja.  Penyebab  lain  ketiadaan penggunaan  mediator  yudisial  non hakim dalam proses mediasi di pengadilan, antara lain disebabkan:
a. Mediator  non  hakim  berbayar, artinya  untuk  menggunakan jasanya  para  pihak  dibebankan biaya tambahan;
b. Tidak  ada  keinginan  dari  MA untuk memberikan ruang pengadilan untuk mediasi secara  gratis  sama  seperti penggunaan jasa mediator
26 Wildan  Suyuthi  Mustofa,  2013,  Kode  Etik Hakim, Kencana, Jakarta, h. 55.
27 A.  Syukur  Fatahillah,  2012, Mediasi  Yudisial Di Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 39.
hakim  kepada  mediator  non hakim;
c. Adanya  persepsi  bahwa  ruang pengadilan  bukan  untuk  orang luar;
d. Kekhawatiran berkompetensi
dengan  mediator  non  hakim untuk  mencapai  keberhasilan mediasi.
Kondisi  diatas,  juga  akan  ditinjau dari  Teori  Efektifitas  Hukum  dari Soerjono Soekanto, yang terdiri dari: 28 a. Struktur hukum;
Terlihat  bahwa  keberadaan  Perma 2016 telah memberikan hakim tugas dan fungsi  yang  melahirkan  kewajiban  baru bagi hakim, khususnya dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan. Sehingga hakim tidak hanya bertugas  menerima,  memeriksa  dan memutus  perkara  yang  masuk  ke pengadilan saja, melainkan juga bertugas menjalankan  fungsi  sebagai  mediator yudisial. Hal ini menimbulkan hambatan karena  jumlah  hakim  di  pengadilan sangat terbatas jumlahnya.
Keberadaan mediator non hakim di pengadilan hanya sekedar pajangan saja dan landasan yuridis keberadaan mediator non hakim dalam Perma 2016 hanya  menjadi  rumusan  mati  belaka. Dalam  proses  mediasi  yudisial  tidak satupun perkara yang menggunakan jasa mediator  ini.  Sehingga  menyebabkan hakim  yang  jumlahnya  memang  sudah sangat terbatas harus menjalankan fungsi tambahan  yaitu  memediasi.  Hal  ini berakibat  adanya  anggapan  bahwa penyelesaian perkara perdata mengalami penundaan secara tidak efektif selama 40 hari kerja, apalagi
intensitas keberhasilan mediasi sangat amat jarang.
Bahkan, dalam satu lingkungan 28
Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, Buku Kedua:  Penerapan  Teori  Hukum  Pada
pengadilan  tidak  pernah  mencatat  sama sekali  mengenai  adanya  keberhasilan mediasi di lingkungannya. 29
b. Substansi hukum;
Bahwa  Perma  1/2016  seharusnya mengatur  lebih  jelas  dan  terperinci mengenai pembebanan tugas bagi hakim menjalankan  fungsi  mediator.  Hakim pemeriksa perkara yang sama sebaiknya tidak boleh melakukan mediasi terhadap kasus yang sama karena dapat mengancam kemandirian, ketidakberpihakan  dan  integritas  hakim di mata masyarakat pencari keadilan.
c. Sarana dan Prasarana;
Mahkamah  Agung  sebagai  pihak yang  mengeluarkan  produk  hukum berupa  perma,  dirasa  belum  optimal dalam  mengupayakan  ruang  mediasi yang  layak  di  tiap-tiap  pengadilan.
Sehingga dapat
menyebabkan pelaksanaan  proses  mediasi  menjadi kurang  efektif karena adanya  rasa  tidak nyaman  dan  kurang  menjamin  privasi para pihak pada saat proses berlangsung. Selain  itu,  Mahkamah  Agung  juga seharusnya  merealisasikan  insentif  bagi hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediator,
sehingga mampu
meningkatkan  motivasi  hakim  untuk benar-benar  menyukseskan  bersama implementasi Perma 2016. d. Budaya Hukum; Budaya hukum masyarakat,
khususnya para pencari keadilan terlihat masih  kurang  memahami  tujuan  dan makna  keberadaan  mediasi  yudisial. Selain  itu  mereka  menganggap  mediasi yudisial  hanya  mengulur-ulur  waktu penyelesaian  karena  sebelum  gugatan diajukan  salah  satu  pihak  khususnya penggugat sudah pernah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan  tergugat  di  luar  pengadilan.
Penelitian Disertasi dan Tesis , Rajawali Pers, Jakarta, h. 130.
29 A. Syukur Fatahillah, Op. Cit., h. 48.
Tidak  adanya  reaksi  atau  tanggapan seperti yang diharapkanlah, yang kemudian menyebabkan gugatan diajukan.  Walaupun  litigasi  dirasa sangat  kaku,  namun  paling  tidak  dirasa lebih mampu memberikan suatu
kepastian hukum  bagi  pihak  yang ingin mendapatkan keadilan. 30 Hal ini ditunjukkan dengan intensitas ketidakhadiran para pihak yang disengaja dalam proses mediasi.
Ketidakhadiran  ini  berakibat  gagalnya mediasi tersebut, sehingga perkara akan dilanjutkan  ke  proses  persidangan. Kemudian  ditinjau  dari  budaya  hukum penegak  hukumnya  yaitu  mediator hakim  yang  selama  ini  mendominasi seluruh  mediasi  perkara  perdata  di pengadilan, tampak kurang bersemangat untuk  ikut  menyukseskan  implementasi Perma  2016.  Hal  ini  tidak  dapat disalahkan,  karena  insentif  dan  jenjang karier  yang  dijanjikan  oleh  Mahkamah Agung untuk hakim, seperti yang tertulis dalam ketentuan Pasal 25 Perma 1/2016 bagi  hakim  yang  berhasil  menjalankan fungsi mediator, belum dapat terealisasikan.
IV.   PENUTUP 4.1  Kesimpulan
Dari  pembahasan  di  atas  dapatlah ditarik suatu kesimpulan, yaitu :
a. Berdasarkan  penelusuran  yang dilakukan,  mengenai  tugas  dan fungsi hakim setelah pengintegrasian  mediasi  melalui Perma  1/2016  telah  memberikan hakim tugas  dan fungsi  baru  yang mengakibatkan bertambahnya kewajiban yang harus dipikul oleh hakim.  Selain  itu  hakim  yang tunduk  pada  Kode  Etik  Profesi Hakim  juga  wajib  tunduk  pada Kode Etik Mediator.
30 Rachmadi Usman, Ibid. , h. 28.
b. Akibat  dari  kedudukan  dan  peran ganda hakim di pengadilan adalah penumpukan  berkas  perkara  tetap saja  terjadi  karena  jumlah  hakim tidak  sebanding  dengan  intensitas perkara  yang  masuk  dan  juga disebabkan  karena  hakim  yang mendominasi proses mediasi yudisial  masih  sangat  jarang menemui  keberhasilan.  Sehingga keberadaan mediasi hanya menjadi terkesan mengulur-ulur waktu penyelesaian perkara. 4.2  Saran
1. Agar Mahkamah Agung mengatur lebih  jelas  mengenai  keterlibatan hakim  dalam  proses  mediasi dengan mempertimbangkan konsekuensinya  bagi  hakim  yang telah memiliki Kode Etik tersendiri,  sehingga  tidak  ada persepsi  yang  membingungkan  di kalangan masyarakat tentang profesi  hakim  yang  menyandang dua  profesi  yaitu  hakim  dan mediator yang sama-sama memiliki Kode Etik Profesi masing-masing. 2. Sangat  penting  agar  Mahkamah Agung lebih memperhatikan dampak  dari  substansi  Perma 1/2016  yang  melibatkan  hakim, khususnya hakim pemeriksa pokok perkara  yang  sama  dalam  proses mediasi  yudisial.  Hal  ini  dapat mengancam kemandirian, ketidakberpihakan  dan  integritas hakim sehingga kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Peradilan  akan  terancam.  Selain itu,  agar  implementasi  Perma 1/2016 benar-benar dapat mencapai tujuannya dalam mengurangi  penumpukan  berkas perkara.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
A. Syukur Fatahillah, 2012, Mediasi Yudisial  Di  Indonesia, CV.
Mandar Maju, Bandung
John  Michael  Haynes,  Gretchen  L. Haynes  dan  Larry  Sun  Fong,
2004, Mediation: Postive Conflict Management, New York: Suny Press Mustofa  Wildan  Suyuti,  2013, Kode
Etik Hakim, Kencana, Jakarta
Rachmadi  Usman,  2012,  Mediasi  di Pengadilan  dalam  Teori  dan Praktik, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
Salim  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, 2014,  Buku  Kedua:  Penerapan Teori  Hukum  Pada  Penelitian
Disertasi  dan  Tesis,  Rajawali Pers, Jakarta Soedikno Mertokusumo, 2009, Hukum Acara Perdata Indonesia  (Edisi  kedelapan), Yogyakarta, Liberty Yogyakarta Sumaryono,  2012, Etika  Profesi Hukum:  Norma-Norma  Bagi Penegak Hukum , Kanisius, Yogyakarta Syahrizal  Abbas,  2009,  Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah,  Hukum  Adat,  dan Hukum Nasional, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Wildan  Suyuti,  2013,  Kode  Etik Hakim, Kencana Group, Jakarta

## Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan