## MUSYÂRAKAH DALAM EKONOMI ISLAM
(APLIKASI MUSYÂRAKAH DALAM FIQIH DAN PERBANKAN SYARIAH)
Oleh : Mila Fursiana Salma Musfiroh
Dosen Prodi Perbankan Syari’ah UNSIQ
Email: milafursianasalma@gmail.com

## ABSTRAK
Pesatnya  perkembangan  dunia  ekonomi khususnya  lembaga-lembaga  keuangan Islam atau perbankan Islam yang usaha pokoknya mengadakan transaksi produk- produk bank yang Islami, yakni notabene harus terhindar dari unsur riba, terhindar dari  transaksi bâ ṭ il,  dan  terhindar  dari  prinsip  kezaliman. Berangkat  dari  sinilah kemudian  diangkat  salah  satu  konsep  ekonomi  Islam musyârakah (Partnership, Project  Financing,  Trust  Invesment )  yang  dalam  operasionalnya  menghendaki adanya profit  and  loss  sharing (PLS)  baik  dalam  keuntungan  maupun  kerugian, aplikasi dalam  fiqh  dan  perbankan  Islam. Musyârakah merupakan suatu  akad kerjasama  antara  dua  belah  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu dimana masing-masing  pihak  memberikan  konstribusi  dana  dengan  kesepakatan  bahwa keuntungan  dan  resiko  akan  ditanggung  sesuai  dengan  kesepakatan  atau kebolehan. Para  ulama  fiqh  sepakat  tentang  keabsahan  atau  kebolehan  praktek musyârakah ini secara global, sehingga mendapat pengakuan dan legalitas syar’i. Sedangkan  pada  bank-bank  Islam  praktek musyârakah telah  mengalami perkembangan sehingga berbeda dengan apa yang ditemukan dalam fiqh.
Kata Kunci : Musyârakah, fiqih, perbankan Islam.

## A. Pendahuluan
Islam tidak mengenal pemisahan total antara agama dan keduniaan, sebagaimana yang diyakini oleh para perusak moral dan orang-orang  yang  tergoda  pemikiran mereka.  Islam  tidak  menjadikan  dunia  ini sebagai  pengikat  antara  Allah  SWT. dengan  para  thaghut  manusia. Justru syariatnya yang suci Allah SWT.
memenuhi kebutuhan dunia dan kebutuhan  akherat  secara  bersamaan, dengan  hukum-hukum-Nya  menyentuh seluruh dimensi kehidupan.
Problematika  dunia  usaha  termasuk yang  diperhatikan  oleh  syariat  Islam, Islam menggambarkan, memberikan konsep-konsep, menciptakan struktur
hukum  dan  menetapkan  berbagai  macam usaha yang berbeda-beda sebagai naungan bagi  kalangan  pelaku  usaha  supaya  tidak terjebak ke dalam hal-hal yang diharamkan.
Salah  satu  perkembangan  dalam dunia  ekonomi  adalah  tumbuh  dan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan  Islam  atau  perbankan  Islam yang  usaha    pokoknya  mengadakan transaksi  dan  produk-produk  bank  yang Islami,  yakni  terhindar  dari  unsur  riba, terhindar  dari  transaksi  bathil,  dan terhindar  dari  prinsip  kezaliman. Untuk itulah dalam tulisan ini, dibahas salah satu konsep  ekonomi  Islam Musyârakah atau Partnership,  Project  Financing,  Trust
Invesment (profit  and  loss  sharing) aplikasinya  dalam  Fiqh  dan  Perbankan Islam.

## B. Hasil Temuan dan Pembahasan

## 1. Pengertian Musyârakah
Dari  segi  bahasa, musyârakah disebut juga  sebagai  syirkah  bermakna al-ikhtilâ ṭ (percampuran)  antara  satu  bagian  dengan lainnya  sehingga  sulit  dipisahkan (Habib Nazir,M  Hasanudin,  2008 : 467),  Atau seseorang mencampurkan hartanya dengan harta  orang  lain  sehingga  tidak  mungkin dibedakan (Hendi Suhendi, 2007 : 125).
Dari  segi  istilah, para  ulama fiqh berbeda  pendapat  dalam  mengartikan musyârakah. Menurut mazhab Hanafiayah, musyârakah adalah perjanjian atau  akad  antara  dua  pihak  yang berkerjasama  dalam  hal  permodalan  dan keuntungan  (Sayyid  Sabiq,  1987 : 193). Menurut Mazhab Syafi’ ie, musyârakah atau syirkah adalah adanya  hak  bertindak hukum  bagi  dua  orang  atau  lebih  pada sesuatu  yang  disepakatinya. Menurut ulama mazhab Maliki, musyârakah atau syirkah  adalah pemberian wewenang untuk melakukan tindakan hukum  kepada pihak-pihak  yang  bekerjasama.  Menurut mazhab Hanbali, musyârakah atau syirkah adalah  percampuran  atau  penggabungan dalam kepemilikan dan wewenang (Habib Nazir,M Hasanudin, 2008: 467).
Meskipun secara  redaksional para ulama fiqh berbeda pendapat, namun pada dasarnya  mereka  mempunyai  esensi  yang sama,  yaitu musyârakah adalah  akad kerjasama  antara  dua  pihak  atau  lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana (kompensasi, expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan kesepakatan.
2. Landasan Syari’ah
2.1. Teks Al- Qur’an
Akar  kata  istilah musyârakah
dalam Al- Qur’an yaitu Sy-r-k sebanyak  170  kali,  walaupun  tidak satupun  ayat  yang  menggunakan istilah musyârakah persis  dengan  arti kemitraan  dalam  suatu  kongsi  bisnis (Abdullah Saeed, 2004: 88).
Firman Allah Q.S. An-Nisa: 12
ں ﮟ ڻ ﮡ ﭨ
“ Maka  mereka  bersyarikat  pada sepertiga.”
Firman Allah Q.S. Shad: 24
ﮯ ۓ ﮱ ڭ ﯔ ﯕ ﯖ ۇ ﯘ ۆ ﯚ ۈ ﯜ
“ Dan sesungguhnya kebanyakan  dari orang-orang  yang  bersyarikat  itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada  sebagian  yang  lain,  kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh. ”
Kedua  ayat  di  atas  menunjukkan diperbolehkannya praktek akad
musyârakah.  Hanya  saja  dalam  (Q.S. An-Nisa  :  12)  perkongsian  terjadi secara  otomatis  (jabr)  karena  waris. Sementara  lafaz “ al-khulatâ` ”  dalam ayat (Q.S. Shad : 24) terjadi atas dasar akad ikhtiyârî, bisa  diartikan  saling bersekutu  atau partnership,  bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau  lebih  pihak  untuk  melakukan sebuah perniagaan. Berdasarkan
pemahaman  ini,  jelas  sekali  bahwa pembiayaan
musyârakah mendapatakan legalitas dari syariah.
2.2. Teks hadis
َة َﺮْﯾ َﺮُھ ﻲِﺑَأ  ْﻦَﻋ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ  ُل ْﻮُﺳ َر  َلﺎَﻗ ،
:َﻢﱠﻠَﺳ َو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲ
ﺎَﻤُھُﺪَﺣَأ  ْﻦُﺨَﯾ  ْﻢَﻟ ﺎَﻣ  ِﻦْﯿَﻜﯾ ِﺮﱠﺸﻟا  ُﺚِﻟﺎَﺛ ﺎَﻧَأ ﺎَﻤِﮭِﻨْﯿَﺑ  ْﻦِﻣ ُﺖْﺟ َﺮَﺧ ُﮫَﻧﺎَﺧ اَذِﺈَﻓ ،ُﮫَﺒ ِﺣﺎَﺻ
“Dari  Abi  Hurairoh,  Rasulullah
SAW  bersabda:  Sesungguhnya  Allah ‘ Azza  wa  Jalla  berf irman:  “  Aku pihak  ketiga  dari  dua  orang  yang berserikat  selama  salah  satu  pihak tidak  menghianati  pihak  yang  lain, tetapi  apabila  salah  satu  pihak menghianati  pihak  lain,  maka  Aku keluar  dari  keduanya.”  ( HR.Abu Dawud, 2936)
Hadis  ini  merupakan  dalil  lain dibolehkannya  praktek musyârakah. Hadis  ini  merupakan  hadis  qudsi,  dan kedudukannya  sahih  menurut  Hakim. Dalam  hadis  tersebut  Allah  SWT memberikan  pernyataan,  bahwa  Dia akan bersama dua orang yang bersekutu dalam suatu usaha perniagaan, dalam arti Allah SWT akan
menjaga,  memberi pertolongan  dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dilakukan,  usaha  yang  dijalankan  akan semakin  berkembang  sepanjang  tidak ada  pihak  yang  berkhianat. Sebaliknya jika  terdapat  pihak  yang  berkhianat diantara  mereka,  maka  Allah  SWT akan  mengangkat  ‘pertolongan’  dan berkah-Nya atas usaha perniagaan yang dijalankan.  Hadis  ini  secara  jelas menunjukkan urgensi sifat amanah dan tidak  membenarkan  adanya  khianat dalam kontrak musyârakah yang dijalankan.
2.3. Taqrir Nabi
Taqrir Nabi adalah ketetapan Nabi atas sesuatu yang dilakukan oleh orang lain,  dan  merupakan  salah  satu metodologi  yang bisa digunakan untuk menetabkan  sebuah  hukum.  Relevan dengan  akad musyârakah,  setelah Rasulullah  SAW  diutus  menjadi  Nabi, masyarakat telah mempraktikkan kontrak musyârakah, kemudian Rasulullah  Saw. menetapkan  akad musyârakah sah digunakan masyarakat. Taqrir  Nabi  bisa  digunakan  sebagai landasan hukum atas keabsahan penggunaan akad musyârakah.
2.4. Ijma’
Kesepakatan ulama akan dibolehkannya akad musyârakah
dikutip  dari Ibnu  Qudamah  dalam
kitabnya al-Muqhni (1979 :  109), telah  berkata, ”Kaum  muslimin  telah berkonsensus terhadap legitimasi musyârakah secara  global  walaupun terdapat  perbedaan  pendapat  dalam beberapa  elemen  darinya”. Ulama muslim  sepakat  akan  keabsahan kontrak musyârakah secara  global, walaupun terdapat
perbedaan pendapat diantara mereka atas beberapa  jenis musyârakah,  sehingga kontrak  ini  mendapat  pengakuan  dan legalitas syar’i.

## 3. Macam-macam Musyârakah
3.1. Jenis Musyârakah Secara  garis  besar, musyârakah dikategorikan  menjadi  dua  jenis, yakni:  (1) Musyârakah kepemilikan (Syirkah al-`Amlak) dan (2)
Musyârakah akad  (Syirkah al’aqd ).
Musyârakah kepemilikan  (al  amlak) tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan  pemilikan  satu  asset oleh  dua  orang  atau  lebih.  Dalam musyârakah ini menurut Sayid Sabiq, kepemilikan  atau  syirkah  amlak adakalanya  bersifat ikhtiyâri atau jabarî.  Maksud  dari ikhtiyâri adalah bahwa  dua  orang  dihibahkan  atau diwariskan  sesuatu,  lalu  mereka menerima, maka barang yang dihibahkan  dan  diwasiatkan  menjadi
milik  mereka  berdua,  demikian  pula jika mereka membeli sesuatu kemudian dibayar berdua maka barang yang mereka  beli  itu  disebut syirkah  al-amlak. Berikutnya  adalah jabari,  adalah  sesuatu  yang  berstatus sebagai  milik  lebih  dari  satu  orang, karena mau tidak mau harus demikian, artinya tanpa adanya usaha mereka  dalam  proses  pemilikan barang tersebut, misalnya harta warisan.  Karena  syirkah  berlaku untuk  barang  warisan  tanpa  adanya usaha  dari  pemilik  barang  menjadi milik mereka bersama (Sayyid Sabiq, 1987 : 194-195).
Musyârakah akad  atau syirkah al- ‘uq ûd tercipta dengan cara kesepakatan,  dimana  dua  orang atau lebih  setuju  bahwa  setiap  orang  dari mereka memberikan kontribusi modal musyârakah,  mereka  sepakat berbagi keuntungan  dan  kerugian.  Menurut Wahbah  Zuhaili (1989 :  796-803). Musyârakah akad  terbagi    menjadi empat, yaitu :
1) Syirkah al- ‘ inân
Syirkah  al- ‘ inân adalah  kontak antara  dua  orang  atau  lebih,  setiap orang memberikan suatu porsi dari modal  dan  partisipasi  dalam  kerja semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati oleh
mereka,  namun  porsi  masing- masing pihak (baik dalam kontribusi  modal  kerja  maupun bagi  hasil)  tidak  harus  sama  atau identik, tapi sesuai dengan kesepakatan mereka.
Mazhab Hanafi  dan  Hambali mengizinkan  praktik  ini  dengan memilih  salah  satu  alternative berikut:
a) Keuntungan  yang  dapat  dibagi sesuai dengan  kontribusi  modal yang  diberikan  oleh  masing- masing pihak.
b) Keuntungan  bisa  dibagi  secara sama, walaupun kontribusi
modal masing-masing berbeda.
c) Keuntungan  bisa  dibagi  tidak
sama  tapi  kontribusi  dana  yang diberikan sama. Mazhab Maliki dan
Syaf i’i menerima jenis akad musyârakah ini  dengan  syarat,
keuntungan  dan  kerugian  dibagi secara proposional sesuai distribusi dana yang
ditanamkan.
Musyârakah jenis ini yang diaplikasikan  dalam  perbankan syariah. Syirkah  al- ‘i nân ini  para pihak  berserikat  mencampurkan modal  dalam  jumlah  yang  tidak sama.  Misal  :  Rp  X  dicampur dengan Rp Y.
2) Syirkah al-mufâwa ḍ ah
Adalah kontrak kerjasama antara dua  orang  atau  lebih,  setiap  pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan  dana  dan  berpartisipasi dalam kerja, pembagian untung dan rugi  secara  sama,  dengan  demikian syarat  utamanya  adalah  kesamaan dana,  kerja,  tanggung  jawab  dan beban hutang dibagi masing-masing pihak  secara  sama mazhab Hanafi dan  Maliki  membolehkan  jenis musyârakah ini.  (Zuhaili,  1989: 789). Para  pihak yang  berserikat mencampurkan modal dalam jumlah yang  sama.  Misal  :  Rp  X  dicampur dengan Rp X.
3) Syirkah al- a’m âl
Kontrak  kerjasama  dua  orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan  dari  pekerjaan  secara bersama  dan  berbagi  keuntungan dari pekerjaan itu, misalnya, kerjasama  dua  orang  arsitek  untuk menggarap  sebuah  proyek. Mazhab Hanafi,  Maliki  dan  Hanbali  setuju dan  membolehkan. Disini  terjadi pencampuran jasa, keahlian / ketrampilan dari pihak yang berserikat.
4) Syirkah al-wujûh
Kontrak  kerjasama  antara  dua orang  atau  lebih  yang  memiliki reputasi  dan  prestise yang  baik
serta  ahli  dalam  bisnis.  Mereka membeli  barang  secara  kredit  dari suatu  perusahaan  tanpa  adanya uang  cash,  dan  kemudian  menjual barang tersebut secara tunai. Mereka  berbagi  keuntungan  dan kerugian. Musyârakah ini  tidak memerlukan modal, karena pembelian barang dilakukan secara kredit  dan  berdasarkan  jaminan orang yang bersekutu.
Terjadinya percampuran  antara modal  dengan  reputasi/nama  baik seseorang,  lazim  disebut musyârakah piutang.
3.2. Rukun Musyârakah Terdapat perbedaan pendapat mengenai  rukun musyârakah. Dalam pandangan  mazhab Hanafi  untuk terjadinya syirkah al- ’uq ûd, harus ada ijab  dan  qabul.  Sedangkan  menurut Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash- Shawi dalam “ mâ lâ ya sa’u at-tâjiru jahluhu ” (2004 :  150) menyatakan rukun musyârakah ada tiga :
1) Dua  transaktor  (akil  baligh  dan mampu membuat pilihan);
2) Objek transaksi (modal, usaha, dan keuntungan);
3) Pelafalan akad/perjanjian.
Dalam musyârakah pihak-pihak
yang bertransaksi saling mencampurkan  asetnya  (baik real assets maupun financial assets)
menjadi  satu  kesatuan,  dan  kemudian menanggung  resiko  bersama-sama untuk  mendapatkan  keuntungan.  Di sini keuntungan dan kerugian ditanggung  bersama  karena  dalam musyârakah tidak memberikan kepastian  pendapatan  (return)  baik dari  segi  jumlah  (almount)  maupun waktu (timing)-nya, musyârakah merupakan  kontrak  investasi  yang secara  “ sunatullah ” (by  their  nature) tidak  menawarkan  return  yang  tetap dan  pasti  (fixed  and  predetermined) (Adiwarman Karim, 2004: 67).
Dalam  semua  bentuk  syirkah  ini, berlaku  ketentuan  sebagai  berikut: bila  bisnis  untung  maka  pembagian keuntungan didasarkan menurut nisbah bagi hasil yang telah disepakati.  Bila  rugi,  pembagian kerugian  didasarkan  menurut  porsi modal. Perbedaan  penetapan  ini karena adanya perbedaan kemampuan menyerap (absorpsi) untung dan rugi. Untung  sebesar  apapun  dapat  diserap oleh pihak mana saja. Sedangkan bila rugi  tidak  semua  pihak  memiliki kemampuan  menyerap  kerugian  yang sama.  Dengan  demikian  bila  terjadi kerugian  maka  besar  kemungkinan kerugian ditanggung disesuaikan dengan besarnya modal yang diinvestasikan.
Dengan  demikian,  dalam syirkah ‘in ân karena jumlah porsi modal yang dicampurkan  oleh  masing-masing pihak berbeda, maka jumlah keuntungan yang diterima berdasarkan kesepakatan nisbah.
Sedangkan  bila  rugi  maka  masing- masing pihak  akan  menanggung kerugian sebesar proporsi modal yang ditanamkan dalam syirkah tersebut.
Dalam syirkah mufâwa ḍ ah, karena  porsi  modal  para  pihak besarnya sama, maka besarnya jumlah keuntungan  maupun kerugian yang  diterima  masing-masing  pihak jumlahnya sama.
Dalam syirkah  al- a’m âl,  bila mendapatkan  laba  dibagi  menurut nisbah  yang  disepakati,  sedangkan bila  terjadi  kerugian  kedua  belah pihak  sama-sama  menanggungnya, yakni  dalam  bentuk  hilangnya  segala jasa yang mereka konstribusikan.
Dalam syirkah al-wujûh,  bila terjadi  laba,  keuntungan  dibagikan berdasarkan kesepakatan nisbah
antara masing-masing pihak.
Sedangkan  bila  rugi  hanya  pemilik modal saja yang menanggung kerugian financial. Pihak yang menyumbang  reputasi  /  nama baik, tidak  perlu  menanggung  kerugian financial.  Karena  menyumbangkan tidak menyumbangkan modal apapun.
Namun  pada  dasarnya  ia  tetap menanggung  kerugian  pula,  yakni jatuhnya  reputasi  atau  nama  baik (Adiwarman Karim, 2004: 69).

## 4. Aplikasi musyârakah dalam  fiqh dan dalam perbankan Islam
Dalam  fiqh,  konsep musyârakah digunakan dalam arti yang lebih luas. Syarat  aplikasi musyârakah dalam fiqh  ini  adalah  produk  ijtihad  para fuqahâ`.  Abdullah Saeed  (1996) menyebut  beberapa  hal  penting  yang terkait  dalam  aplikasi musyârakah, fokusnya  pada musyârakah/syirkah al- ’in ân,  yaitu  modal,  manajemen, jangka  waktu,  jaminan  dan  prinsip bagi hasil.
1) Modal
Modal musyârakah harus ditentukan  dengan  jelas,  riil, dan bukan  merupakan  hutang.  Porsi modal  tidak  harus  dalam  jumlah yang sama.
2) Manajemen
Para pihak harus memiliki kompetensi  yakni  akil  baligh, berakal,  dan  mampu  membuat pilihan.  Dalam musyârakah kedua partner  memiliki  kedudukan  yang sama/setara,  walaupun  salah  satu pihak memberikan kontribusi modal  lebih  besar  dari  lainnya.
Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa dalam pembagian
wewenang    setiap  partner  dapat mewakilkan  seluruh  pekerjaannya kepada  orang lain,  namun  partner lainnya  mempunyai  hak untuk tidak  mewakilkan  pekerjaannya kepada  orang  lain. Dalam fiqh memberikan  kebebasan  kepada partner untuk mengelola kerjasama sesuai  kontrak musyârakah.  Setiap partner  dapat  mengadakan  bisnis dengan berbagai jalan yang mendukung  terealisasinya  tujuan kontrak,  yaitu  untuk  mencapai keutungan  (profit),  tetapi  tidak menyimpang  dari  tujuan  kontrak yang telah disepakati. 3) Jangka waktu Masa  berlaku  kontrak musyârakah dapat  dilakukan  untuk  jangka waktu yang pendek (sort periode of time)  guna  mencapai  tujuan  yang telah  disepakati,  misalnya  dalam pembelian  atau  penjualan,  dan keuntungan  usaha  dibagi  diantara mereka. Dan  dapat  juga  digunakan untuk  proyek  jangka  panjang  (long term  project).  Kontrak  ini  dapat diakhiri  oleh  setiap  partner  dengan memberitahu  kepada  partner  lain dalam setiap waktu.
4) Jaminan
Keempat mazhab sunni,  mengaskan bahwa kontrak musyârakah didasarkan atas dasar “kepercayaan”
(trust)  bagi  setiap  partner.  Dari ketentuan ini  setiap  partner  tidak dapat  meminta  jaminan  kepada partner yang lain. Menurut Sarakhsi, adanya  persyaratan  dalam  kontrak yang menghendaki jaminan (garansi) akan  mejadikan  kontrak tersebut batal.

## 5. Prinsip Bagi Hasil
Mazhab Hanafi  dan  Hambali berpendapat bahwa, pembagian persentase keuntungan harus ditentukan dalam kontrak.
Sedangkan  menurut  Imam  Nawawi faqih mazhab Syafi’I, keuntungan dan kerugian  harus dibagi sesuai  dengan proporsi modal yang diberikan, apakah  turut  kerja atau  tidak,  harus diberikan  dalam  porsi  yang  sama diantara para partner. Pada prinsipnya setiap partner berhak mendapat keuntungan disesuaikan dengan modal,  peran  dalam  pekerjaan  dan tanggung jawab dalam kontrak.
Apabila  terjadi  kerugian  (loss), keempat mazhab sunni  sepakat  bahwa dalam musyârakah tidak ada fleksibelitas dalam pembagian kerugian dengan perbandingan, kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak.
Menurut  Jaziri  jika  salah  satu  partner menetukan  bahwa  partner  lain  harus menanggung  resiko  melebihi  rasio
kontribusi modal, maka kontrak tersebut  menjadi  batal  dan  tidak  sah.
Prinsip  ini  didasarkan  pada  penjelasan
Kholifah  Ali  bin  Abi  Thalib  (w. 40H/660M) yang menyatakan,
keuntungan  (profit)  dibagi  berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam kontrak, sedangkan  kerugian  (loss) dibagi  berdasarkan  kontribusi  modal yang  disertakan (Abdullah  Saeed,
2004: 110).
6. Aplikasi Musyârakah dalam
Perbankan Islam Bentuk-bentuk pembiayaan musyârakah yang  digunakan  dalam Bank  Islam, menurut Abdullah Saeed adalah
musyârakah dalam perdagangan,  partisipasi  berkurang, dan partisipasi permanen.
1) Musyârakah dalam perdagangan Tujuan  spesifik  dari  perjajian musyârakah dalam  perdagangan adalah  seperti  pembelian  dan penjualan  sebuah  mesin  atau komoditas. Pihak bank dan partner, keduanya  memberikan  kontribusi modal tetapi pihak partnerlah yang menjalankan menejemen penjualan,  pembelian,  pemasaran, dan  akuntansi  yang  terkait  dalam usaha tersebut. Fungsi bank sendiri adalah  untuk  membiayai  transaksi yang menjadi bagiannya,
menyediakan pelayanan perbankan
(membuka  kartu  kredit  atau LC) ketika  diperlukan  dan  memonitor kemajuan musyârakah melalui catatan terakhir dari laporan partner.
Kontrak musyârakah
ini bermanfaat bagi bank Islam sebagai  sarana  pencairan  modal dengan cepat serta memacu perputaran  modalnya  lebih  tinggi, sehingga keuntungannya juga lebih besar  atau tinggi.  Aktivitas  bank ini  bertujuan  untuk  memperluas dan melayani (diversifikasi) berbagai macam usaha dan meminimalisasi resiko dalam operasional  investasinya. Menurut Husein  Kamil  dari Faisal  Islamic Bank of Egypt dan Gharib Nasher dari International  Islamic  Bank for  Investment  and  Development (Abdullah Saeed, 2004: 113).
Rasio modal umumnya tergantung pada karakteristik partner  bank,  jumlah  modal  dan keamanan  maupun  resiko  yang mungkin terjadi.
2) Partisipasi berkurang
Partisipasi didefinisikan sebagai bentuk  kerja  sama  (antara  bank dan  partner),  bank  membantu partner untuk dapat memiliki suatu proyek secara bertahap berdasarkan  syarat-syarat yang
ditetapkan dalam kontrak musyârakah. Dalam kontrak musyârakah parsipasi  berkurang ini,  merupakan  kontrak  dimana partner tidak menginginkan kerjasama secara  kontinyu  dengan bank  dan  menginginkan  usaha tersebut menjadi miliknya.
Misalnya, pembiayaan proyek dimana  bank  dan  partner  sama- sama  menyediakan  dana  untuk membiayai  proyek,  setelah  selesai partner  mengembalikan  dana  dan bagi  hasil  yang  telah  disepakati kepada bank.
3) Partisipasi permanen
Didefinisikan  sebagai  bentuk kontrak musyârakah,  dimana  bank membiayai  bagian  modal  dan menjadikannya  sebagai  pemegang saham, berpartisipasi dalam manajemen, dan melakukan
pengawasan proyek bersama dengan  partnernya  dengan  syarat bank  akan  berbagi  keuntungan
(profit) dan kerugian (loss) sebagaimana  ketentuan  yang  telah disepakati  dalam  kontrak.    Istilah permanen  tidak  berarti  selamanya, sebab  kerjasama  ini  hanya  berlaku sampai  selesainya  proyek  atau sampai batas waktu yang ditentukan  pada  akhir  kontrak musyârakah. Kontrak musyârakah
partisipasi  permanen  ini  bisa  di samakan  dengan  modal  ventura, misalnya, suatu lembaga keuangan syariah melakukan investasi dalam kepemilikan suatu perusahaan, dengan  skema  modal  ini  bank menanamkan  modal  untuk  jangka waktu tertentu, kemudian melakukan divestasi (menjual bagian sahamnya).
Syarat  pembiayaan musyârakah di perbankan Islam menurut Abdullah  Saeed  adalah  modal, jaminan,  masa  berlakunya  kontrak dan prinsip bagi hasil.
(1) Modal
Bank Islam umumnya menyediakan modal dan nasabah  menyediakan  lainnya menurut Tadamon Islamic Bank, rasio perbandingan saham  bank  dengan  partner ditentukan menurut kesepakatan dan mempertimbangkan situasi keuangan partner. Bank mensyaratkan  nasabah  yang kaya  membayar  persentase modal lebih tinggi, tetapi tidak pada  nasabah  yang tidak mampu  membayar  persentase berdasarkan keadaan yang sebenarnya.
(2) Jaminan
Meskipun seluruh mazhab
fiqh tidak membolehkan meminta jaminan kepada partner sebagai  kepercayaan. Bank-bankIslam tetap mengharuskan  partner  mereka memberikan  jaminan  untuk melindungi bank dalam
kontrak musyârakah.  Pihak
bank (pihak pertama) mempunyai hak untuk meminta  kepada  partnerya sebagai  pihak  kedua  (dalam kasus  apabila  jaminan  yang sudah  diberikan  kepada  bank tidak cukup).
(3) Masa berlakunya kontrak
Setiap kontrak
perlu ditentukan  masa  berlakunya, karena  kebanyakan  kontrak khususnya dalam perdagangan dilakukan dalam jangka waktu pendek  dan  untuk  tujuan khusus.  Jika  masa  berlakunya kontrak  kurang,  maka  dapat diperpanjang  masa  kontrak tersebut  melalui  persetujuan kedua  belah  pihak. Kontrak musyârakah dapat  diakhiri melalui persetujuan kedua
belah  pihak  dengan  catatan, bahwa pihak partner
membayar  kepada  pihak  bank semua  tanggung  jawab  yang
timbul  dari  pemberhentian kontrak  ini.  menurut  Jordan Islamic  Bank,  bank  dapat meminta  mengakhiri  kontrak musyârakah, jika bank memandang  apabila  kontrak dilangsungkan  akan  sia-sia tanpa  hasil  atau  pihak  partner ketahuan melanggar ketentuan yang  telah  disepakati  dalam kontrak.  Bank  melakukannya dengan jalan memberi peringatan terlebih dahulu atau  bersumber  dari  aturan hukum yang mengatur pemberhentian kontrak
tersebut.
(4) Prinsip bagi hasil
Bank-bank Islam umunya tidak sama dalam menjalankan proyek  bagi  hasil dari  proyek usaha mereka dalam
pembiayaan musyârakah. Prinsip  bagi  hasil  secara  luas dilaksanakan tergantung peranan partner dalam mengelolan proyek
musyârakah.
Kontribusi modal  dari  kedua  belah  pihak yaitu partner dan bank. Aplikasi dari pembiayaan musyârakah (untuk tujuan
perdagangan) dari IIBID (International  for  Invesment
Development) misalnya menawarkan pembagian keuntungan musyârakah sebagai berikut: (a) Menentukan tingkat persentase partner berdasarkan usaha-usaha dalam pembelian,
penjualan, penyimpanan, dan seluruh tangguhan yang berkaitan dengan musyârakah.
(b) Menentukan tingkat persentase bagi bank berdasarkan pengawasan
dan  manajemen  terhadap proyek musyârakah. (c) Menentukan tingkat persentase keuntungan yang akan diterima berdasarkan rasio
kontribusi modal yang
disertakan  dalam  kontrak musyârakah. Bank Islam tampaknya cenderung  dominan  menggunakan bentuk musyârakah
dalam perdagangan  untuk  jangka  waktu pendek,  meskipun  bentuk  lain  tetap digunakan. Dalam pembiayaan musyârakah kontribusi modal
berasal dari bank dan partner. Pihak bank  mengawasi  bagaimana  usaha
musyârakah dijalankan  sehingga
bank memastikan menerima pengembalian  investasi  awal  yang diberikan  beserta  keuntungan  yang diperoleh,  dan  meminta  berbagai macam garansi yang dijadikan untuk melindungi  kepentingannya  dalam usaha  tersebut,  dengan  garansi  ini kelihatannya  pihak  bank  melempar segala  resiko  usaha musyârakah kepada partnernya, serta menentukan batas waktu bagi berlakunya  kontrak musyârakah.  Di sini  tidak  ada keseragaman  antara bank-bank
Islam
dalam menjalankan  metode  bagi  hasil, walaupun  metode  yang  digunakan bermacam-macam namun esensinya sama.

## C. Simpulan
Musyârakah adalah  suatu  akad kerjasama  antara  dua  belah  pihak  atau lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi  dana  dengan  kesepakatan bahwa  keuntungan  dan  resiko  akan ditanggung  sesuai  dengan  kesepakatan atau kebolehan.
Para ulama  fiqh  sepakat  tentang keabsahan atau kebolehan praktek musyârakah ini  secara  global,  sehingga mendapat pengakuan dan legalitas syar’i.
Pada  bank-bank  Islam  praktek musyârakah telah mengalami
perkembangan dan kecenderungan
menggunakan musyârakah dalam perdagangan  untuk  jangka  pendek. Pembiayaan musyârakah ini  konstribusi modalnya  berasal  dari  bank  dan  partner. Meskipun  seluruh mazhab fiqh  tidak
membolehkan  meminta  jaminan  kepada partner sebagai kepercayaan,namun bank-bank  Islam  mengharuskan  mereka untuk memberikan jaminan.
***

## Daftar Pustaka
Antonio, M. Syafi’ i. 1999. Bank Syariah bagi  Bankir  dan  Praktisi  Keuangan,
t.tp. Dar Al Iktiba’.
_______________. 2008. Bank  Syariah dari Teori dan Praktek. Jakarta : P.T.
Gema Insani Pers.
Departemen Agama RI. 1995. Al- Qur’an dan  Terjemahan. Semarang  : PT.
Karya Toha Putra.
Djuwaini, Dimyauddin. 2008. Pengantar
Fiqh Muamalah. Yogyakarta :
Pustaka Pelajar.
Karim,  Adiwarman. 2004. Bank  Islam Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta : P.T. Raja Grafindo Persada.
al  Muslih,  Abdullah dan Ash  Shawi, Shalah. 2004. Fiqh Ekonomi
Keuangan Islam. Jakarta : Darul Haq.
Nazir, Habib dan Hasanudin, Muhammad. 2008. Ensiklopedi
Ekonomi dan Perbankan  Syariah.
Bandung : Kafa Pulishing.
Muslih,  Muslihun. 2005. Fiqh  Ekonomi.
Mataram : LKIM IAIN Mataran.
Rahman,  A. 2003. Doktrin  Ekonomi Islam jilid 4. Yogyakarta : P.T. Dana Bakti Wakaf.
Sabiq,  Sayid. 1987. Fiqh  Sunnah  13. Bandung : P.T. al- Ma’arif
Saeed, Abdullah. 2004. Bank  Islam dan Bunga. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Zuhaili,  Wahbah. 1989. Al-Fiqh  al- Islâmî wa `Adillatahu, Damaskus : Dâr al-Fikr.