Avalaible online at : http://ejournal.insud.ac.id/index.php/mpi/index Volume 1, Nomor 1, Januari 2019

## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN PERSPEKTIF ISLAM DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME KEPALA SEKOLAH
Muh. Hasyim Rosyidi Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia Email: hasyimrosyidi@insud.ac.id
Dikirim: 20 Oktober 2018 | Direvisi:  2 Januari 2019 | Dipublikasikan: 31 Januari 2019
Abstraksi: Analisis  kebijakan  suatu  disiplin  ilmu  sosial  terapan  yang menggunakan  argumentasi  yang  rasional  dengan  menggunakan  data  yang  ada untuk  menilai,  menjelaskan  dan  membuahkan  pemikiran  dalam  rangka  upaya memecahkan  masalah.  Dalam  dunia  pendidikan,  kepala  sekolah  sebagai pemimpin yang bertanggung jawab kelancaran proses belajar mengajar di suatu sekolah. Disisi lain ia sebagai manajer yang mengatur seluruh kegiatan sekolah untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  tanggung  jawab terhadap  kegiatan  yang  ada  di  sekolah  tersebut.  Kepala  sekolah  merupakan jabatan yang istimewa karena sebagai penanggung jawab utama mengelola sebuah lembaga  yang  istimewa  yaitu  sekolah  sebagai  lembaga  pendidikan  formal pendidikan  yang  akan  sangat  mewarnai  masa  depan  anggotanya.  Dan  kepala sekolah tidak dapat lepas dari kekuasaan, karena tanpa kekuasaan pemimpin tidak memiliki kekuatan yuridis atau kekuasaan lain dalam mempengaruhi orang lain agar bertindak seperti yang ia kehendaki. Oleh karena itu kepala sekolah harus memahami  tentang  apa  itu kebijakan dan tuntunannya  dalam  syariat, sehingga kedepannya  kepala  sekolah  dapat  melaksanakan  amanah  yang  diberikan  demi kemajuan lembaga yang dipimpinnya.
Kata kunci : Analisis kebijakan; profesionalisme; kepala sekolah.

## Pendahuluan
Pendidikan Islam pada intinya merupakan sistem meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam konteks sosio-historis  manusia  tidak  bisa  lepas  dari  proses  pendidikan,  dimana  proses  pendidikan  berlangsung sepanjang  hayat.  Dalam  merespon  perkembangan  zaman,  pendidikan  Islam  dihadapkan  tantangan  era globalisasi yang memberikan kesan sangat marketable , lulusan pendidikan yang Pendidikan Nasional sedang mengalami berbagai perubahan yang cukup mendasar, terutama berkaitan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan  Nasional  (Undang-Undang  SISDIKNAS),  manajemen,  dan  kurikulum,  yang  diikuti  oleh perubahan-perubahan teknis lainnya. Perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan  pendidikan,  baik  masalah-masalah  konvensional  maupun  masalah-masalah  yang  muncul bersamaan dengan hadirnya ide-ide baru (masalah inovatif).
Untuk menunjang keberhasilan dalam perubahan-perubahan yang dilakukan dan diharapkan, perlu disiapkan  kepala  sekolah  profesional,  yang  mau  dan  mampu  melakukan  perencanaan,  pelaksanaan,  serta evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan perubahan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Kepala sekolah menjadi pimpinan satuan pendidikan yang dimiliki fungi manajerial, administrator, educator, supervisor, leader, motivator, wirausahawan harus mampu menjabarkan fungsi dalam  tugas  dan  tanggung jawab. 1 Seperti di dalam Hadis Rasulullah SAW bersabda:
ٌلوُئْسَم ْمُكُّلُكَو ٍعاَر ْمُكُّلُك
ِهِتَّيِعَر ْنَع ور ( ها يراخبلا )
1 Mulyono, Educational Leadership (Malang: UIN Malang Press, 2009), iii
Artinya:  “Masing -masing  kamu  adalah  pengembala  (pemimpin)  dan  masing-masing  kamu  harus bertanggung jawab atas kepemimpinanmu” (H.R Bukhari) 2
Dalam  hadits  tersebut  memberikan  interpretasi  tentang  kepemimpinan,  bahwa  manusia dituntut  untuk  mempertanggungjawabkan  kepemimpinannya.  Dalam  pendidikan  sekarang  ini banyak kepala sekolah menunjukkan bahwa perhatiaan terhadap kepala sekolah relatif kurang di banding terhadap guru, padahal kepala sekolah merupakan penanggung jawah tunggal di sekolah. Kalau  di  dalam  Angkatan Bersenjata  ada  istilah  ”tidak  ada  prajurit  yang  bersalah” maka  dalam pendidikan pun “ tidak ada tenaga kependidikan “ yang bersalah, yang selama ini justru sering kali di salahkan adalah guru, padahal sebagian besar kesalahan dan dosa guru adalah kesalahan dan dosa kepala sekolah.
Tidak  mudah  untuk  menjadi  kepala  sekolah  profesional,  banyak  hal  yang harus  difahami, banyak masalah yang harus di pecahkan, dan banyak strategi yang harus di kuasai. Kurang adil jika pengangkatan kepala sekolah hanya di dasarkan pada pengalaman menjadi guru yang di ukur dari segi waktu (lamanya menjadi guru). Untuk menjadi kepala sekolah professional perlu di mulai dari pengangkatan  yang  profesioanal  pula,  demikian  halnya  masa  menjadi  kepala  sekolah,  bukan jamannya lagi menjadi kepala sekolah seumur hidup. Kepala sekolah perlu di pilih dalam kurun waktu tertentu (3-5 tahun), dan setelah itu di lakukan pemilihan yang baru, kepala sekolah lama kembali menjadi guru.
Oleh karena itu diperlukan pengkajian kebijakan yang tepat sasaran untuk pencapaian tujuan kebijakan  pendidikan  nasional.  Berkaitan  dengan  itu,  semua  komponen  alternatif  atau  strategi, kemampuan mengkaji, komitmen dan budaya saling menghargai gagasan atau argumen-argumen yang relevan dalam mencapai efektifitas dan efisiensi pembangunan pendidikan dan diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan landasan dalam mengambil kebijakan pendidikan. 3

## Landasan Teori Tentang Kebijakan Konsep Kebijakan
Istilah  kebijakan,  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan  dengan  kepandaian, kemahiran,  kebijakan,  rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi  garis  besar  dan  dasar  rencana dipelaksanaan  suatu  pekerjaan,  kepemimpian,  dan  cara  bertindak  (pemerintahan,  organisasi  dan sebagainya)  pernyataan  cita-cita,  tujuan,  prinsip,  atau  maksud  sebagai  garis  pedoman  untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan. 4
Kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, sebagai suatu proses kebijakan menunjuk pada cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai suatu  kerangka  kerja,  kebijakan  merupakan  suatu  proses  tawar  menawar  dan  negosiasi  untuk merumuskan isu-isu dan metode.

## Model Perumusan kebijakan
Model  adalah  representase  dari  sebuah  aspek  dalam  dunia  nyata  yang  disederhanakan. Kadang-kadang  model  berupa  objek,  sebuah  situasi  atau  proses.  Namun,  yang  jelas  model reprentasik yang nyata. Dengan adanya model dapat mengurangi  informasi yang  banyak  menjadi
2 Ma’mur Daud, Terjemah Hadits Shahih Muslim (Jakarta: Widjaya, 1993),  14
3 Nanang Fattah. Analisis Kebijakan Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), iii.
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Kamus Digital). kata ‘kebijakan’.
bentuk dan ukuran yang lebih dapat dikelola. Macam-macam model dalam perumusan kebijakan : Model Elite, Model Kelompok, Model Institusional, Model Inkremental, Model Rasional.

## Analisis Kebijakan
Untuk  memahami  arti  analisis  kebijakan  yang  berlaku  umum  dan  dapat  diterapkan  dalam berbagai konteks, maka perlu disajikan beberapa pengertian analisis kebijakan berbagai bebrapa ahli sebagai berikut:
1. Patton  dan  sawicki  mengemukakan  bahwa  analisis  kebijakan  adalah  suatu  rangkaian  proses dalam menghasilkan kebijakan.
2. Menurut  Ace  Suryadi  mrngartikan  analisis  kebijakan  sebagai  cara  atau  prosedur  dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan memcahkan masalah kebijakan.
Analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu yang berupa memecahkan masalah dengan menggunakan  teori,  metode  dan  subtansi  penemuan  tingkah  laku  dan  ilmu-ilmu  sosial,  profesi sosial, dan filosofi politis. Sebagaimana aktivitas menggambarkan analisi kebijakan, salah satunya diapdopsi bahwa analisis kebijakan adalah proses pengkajian multidisipliner yang dirancang secara kreatif,  dengan  penilaian  yang  kritis,  dan  mengkomunikasikan  informasi  yang  bermanfaat  dan dipahami serta meningkatkan kebijakan. 5

## Prosedur Analisis Kebijakan
Metodologi  kebijakan  menggabungkan  lima  prosedur  umum  yang  lazim  dipakai  dalam pemecahan masalah manusia definisi, prediksi, preskripsi dan evaluasi. Dalam  analisis kebijakan prosedur-prosedur  tersebut  memperoleh  nama-nama  khusus.  Perumusan  masalah  (definisi) menghasilkan  informasi  mengenai  kondisi-kondisi  yang  menimbulkan  masalah  kebijakan. Peramalan  (prediksi)  menyediakan  informasi  mengenai  konsekuensi  pada    masa  datang  dari penerapan  alternatif  kebijakan,  termasuk  tidak  melakukan  sesuatu.  Rekomendasi  (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi sekarang dan masa lalu  dari  diterapkannya  alternatif  kebijakan.  Evaluasi  yang  mempunyai  nama  sama  yang  dipakai dalam bahasa sehari-hari menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau mengatasi masalah.
Analisis  kebijakan  menurut patton  sawinski  pertama  kali  digunakan  oleh  E.Linblom pada tahun 1958, dia merujuk istilah itu untuk jenis analisis kuantitatif yang melibatkan perbandingan inkremental di mana metode nonkuantitatif termasuk pengakuan interaksi nilai dan kebijakan.
Prosedur atau langkah-langkah tahapan dari proses analisis kebijakan menurut Patton dan sawinski adalah :
1. Verifikasi, Definisi dan Pencarian Masalah
Menyusun  atau  merumuskan  masalah  kebijakan  merupakan  salah  satu  keterampilan  yang harus  dimiliki  oleh  seorang  analis.  Selama  proses  analisis,  seorang  analis  harus  mampu mendifinisi ulang masalah agar masalah itu dapat dipecahkan.
2. Menentukan Kriteria Evaluasi.
Supaya alternatif-alternatif kebijakan dapat diperbadingkan, diukur, dan dipilih maka kriteria evaluasi  yang  relevan  harus  disusun.  Beberapa  ukuran  yang  umum  digunakan  mencakup: biaya, keuntungan bersih, keefektivan, keefisiensian, administrasi yang mudah, legalitas dan
5 Fattah. Analisis Kebijakan..., 5.
dapat diterima secara politis. Dimensi politis dari masalah yang akan mempengaruhi suatu pemecahannya  harus  diidentifikasi,  karena  berbagai  alternatif  akan  berbeda-beda  dalam aseptabilitas politiknya. Kriteria evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi alterantif kebijakan misalnya dengan melihat sisi efisiensi, efektivitas, cakupan dan keberlanjutannya.
3. Identiikasi Alternatif Kebijakan Pada proses ini analis harus memiliki suatu pemahaman tentang nilai-nilai, tujuan-tujuan, dan sasaran-sasaran tidak hanya dari pemberi pemerintah untuk menganalisis tetapi juga meliputi kelompok  orang-orang  lainnya.  Kriteria  yang  sudah  ditentukan  sebelumnya  dapat dipergunakan  untuk  menilai  alternatifalternatif,  menolong  analis  menghasilkan  alternatif kebijakan. Analis akan lebih baik memiliki daftar alternatif-alternatif yang memungkinkan.
Alternatif  dapat  diidentifikasi  melalui  banyak  cara  misalnya  dengan  penelitian  dan eksperimeneksperimen, melakukan test atas ide-ide dengan meminta pemikiran orang lain melalui survey.
4. Evaluasi Alternatif Kebijakan
Sifat  masalah  dan  tipe  kriteria  evaluasi  akan  memberi  gambaran  metode  yang  dapat digunakan  untuk  mengevaluasi  kebijakan-kebijakan  alternatif.  Beberapa  masalah membutuhkan  analisis  kuantitatif,  dan  lainnya  membutuhkan  analisis  kualitatif,  bahkan banyak yang memutuhkan keduanya. Informasi dapat diketemukan selama identifikasi dan evaluasi  kebijakan  yang  mungkin  menampakan  aspek-aspek  baru  dari  masalah  yang memerlukan tambahan atau perbedaan kriteria evaluasi.
5. Memunculkan dan Memilih di antara Alternatif-Alternatif Kebijkan Hasil  evaluasi  dapat  ditampilkan  sebagai  suatu  daftar  alternatif-alternatif,  penjumlahan/ penghi-tungan  kriteria,  dan  laporan  tingkat/derajat  kriteria  yang  dipenuhi  oleh  masing- masing  alterantif.  Menggunakan  matrik  yang  memperbandingkan  alternatif-alternatif merupakan cara yang sangat baik, yang memudahkan orang lain membaca dan memahami
6. Memantau Dampak Kebijakan Meskipun  kebijakan  telah  diimplementasikan,  masih  ada  keraguan  apakah  masalah  telah dipecahkan dengan baik dan apakah kebijakan yang dipilih telah diimplementasikan dengan baik. Hal ini perlu dipahami karena program perlu dimonitoring selama inplementasi untuk menjamin bahwa kebijakan ini mengubah bentuk tanpa sengaja, dan juga untuk mengukur dampak kebijakan. Selain itu, juga untuk menentukan apakah mereka memiliki dampak yang dinginkan, dan untuk memutuskan apakah kebijakan atau program itu dilanjutkan, diubah, atau dihentikan. 6
7. Evaluasi Kebijakan
Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan proses kebijakan yang kritis dan penting. 7 Hal  ini  dikarenakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pelaksanaan  kebijakan  di  lapangan, apakah sesuai dengan harapan atau ada yang menyimpang. memberikan pengertian tentang evaluasi kebijakan sebagai kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. 8 Dye dalam Parsons  memberikan  pengertian  evaluasi  kebijakan  adalah  pemeriksaan  yang  obyektif, sistematis, dan empiris terhadap efek daari kebijakan dan program publik terhadap targetnya
6 Ibid., 184
7 Tangkilisan, Nogi, Hessel, Evaluasi Kebijakan Publik: Penjelasan, Analisis & Transformasi Pikiran  Nagel ( Yogyakarta: Balairung & Co, 2003), 2.
8 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 119.
dari segi tujuan yang dicapai. 9 Banyak  problem yang dialami  dalam  aktivitas  mengevaluasi kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan. Problem-problem tersebut adalah :
a. Bila  tujuan  kebijakan  tidak  jelas.  yang  dipaksakan  pada  saat  formulasi  kebijakan kompromi dan karena banyaknya kepentingan yang ada di dalamnya.
b. Cepatnya perkembangan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.
c. Tak jelasnya masalah, sumber masalah dan gejala masalah. Ketidak jelasan demikian, bisa jadi karena antara masalah, sumber masalah dan gejala masalah sudah tumpang tindih.
d. Subjektifitas dalam kebijakan.
Analisis Kebijakan Pespektif Islam Dalam Meningkatkatkan Profesionalisme kepala sekolah Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat  dari  penerapan  kebijakan.  Pada  saat  ini  dibutuhkan  kecerdasan  dalam  berinovasi  dalam mencari solusi permaslahan memulai  menggali informasi, pengusulan kebijakan, seleksi kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi :

## Gambar 1. Tahapan-Tahapan Analisis Kebijakan
Dari  tahapan-tahapan  tersebut  menunjukkan  bahwa  langkah  yang  dilakukan  oleh  seorang pemimpin  dimulai  dari  Penggalian  informasi  karena  kurangnya  kepala  sekolah  yang  sedikit memahami  tugasnya  dengan  baik,  sehingga  pada  saat  koordinasi  yang  di  laksanakan  pemimpin mengusulkan kebijakan-kebijakan demi kemajuan kepala sekolah yang ada, kemudian menyeleksi kebijakan  yang  efektif.  Sebagai  penetapan  kebijakan,  pemimpin  meminta  persetujuan  kepala sekolah yang hadir dalam koordinasi, ketika sudah disepakati bersama selanjutnya kepala sekolah melaksanakan  kebijakan.  Dari  kebijakan  ini  banyak  kepala  sekolah  yang  antusias  dalam melaksakannnya, hal tersebut dikarenakan kebijakan ini telah disepakati bersama-sama,  juga selalu mengevaluasi sejauh mana hasil dari dari kebijakan yang telah dilaksanakan, jika kebijakan ini cocok untuk kepala sekolah maka kebijakan ini akan diteruskan.
Konsep kebijakan merupakan salah satu pesan syari’at yang sangat ditekankan di dalam al - Qur’ an keberadaannya dalam berbagai bentuk pola kehidupan manusia, baik dalam suatu rumah kecil yakni rumah tangga yang terdiri anggota kecil keluarga, dan dalam bentuk rumah besar yakni sebuah negara yang terdiri dari pemimpin dan rakyat , konsep kebijakan merupakan suatu landasan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia, di mana antara pemimpin dan
9 Dye Parsons, Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan ( Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008), 559.
rakyat    memilki  hak  yang  sama  membuat  aturan  yang  mengikat  dalam  lingkup  kehidupan bermasyarakat.
konsep  kebijakan  ini  sudah  di pernah  diterapkan  pada  zaman  Rasulullah  SWT.  Surat Ali- ’Imraan ayat 159 :
ۡۖ َكِلموَح  منِم ْاو ُّضَفن َلَ ِبملَقملٱ  َظيِلَغ اًّظَف  َتنُك موَلَو ۡۖممُهَل  َتِلِ ِ هللَّٱ َنِ م ٖةَ محَۡر اَمِبَف َتَف  َتممَزَع اَذِإَف ِِۖرمم َ م لۡٱ  ِفِ ممُهمرِواَشَو ممُه َل مرِفمغَتمسٱَو ممُهمنَع  ُفمعٱَف َ هللَّٱ هنِإ ِِۚ هللَّٱ َ َعَل  م هكََّو
َينِ ِ كَّوَتُم ملٱ  ُّبِ ُيُ
Artinya:  Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  Berlaku  lemah  lembut  terhadap mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun  bagi  mereka,  dan  bermusyawaratlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu. kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan  tekad,  Maka  bertawakkallah  kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. 10
Ayat  ini  memiliki  hubungan  yang  erat  terhadap  peristiwa  Perang  Uhud.  Pada  peristiwa tersebut kaum muslim mengalami kekalahan telak akibat hilangnya disiplin sebagian tentara Islam terhadap  perintah  yang  telah  ditetapkan  nabi.  bahkan  dalam  satu  riwayat  pada  waktu  itu  Nabi terluka  sangat  parah  dan  giginya  rontok.  Ayat  ini  serta  beberapa  ayat  berikunya  merupakan penjelasan tentang sikap dan sifat nabi sebagai leader yang mesti diambil ketika menghadapi fakta yang tidak sesuai dengan instruksinya sekaligus sebagai sugesti dari Allah agar selalu optimis dalam perjuangan.

## Model Perumusan Kebijakan dalam Meningkatkan Profesionalisme Kepala Sekolah.
Model adalah reprentase dari sebuah aspek dalam dunia nyata yang disederhanakan. Kadang- kadang model berupa objek, sebuah situasi atau proses. Dengan adanya model dapat mengurangi informasi  yang banyak  menjadi bentuk  dan  ukuran  yang  lebih  dapat  dikelola,    model  pada  saat merumuskan kebijakan :

## Gambar 2. Model Perumusan Kebijakan
Dalam  pelaksanaan  perumusan  kebijakan  yang  dilakukan  yaitu  dimulai  dari  pengumpulan data  yang  dihadiri  oleh  semua  kepala  sekolah  yang  ada  untuk  membahas  kebijakan  yang  akan ditetapkan, dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni deskripsi data yaitu keinginan-keinginan kepala sekolah dilontarkan dan didiskusikan pada saat rapat, analisis data dengan masukan-masukan
10 Departemen Agama RI, Al-Qur'an danTerjemah (Bandung: PT. PantjaSimpati, 1982), 159.
yang ada kemudian disaring masukan yang cocok untuk kepala sekolah dan evaluasi.
Sebelum  kebijakan  benar-benar  diputuskan,  seluruh  komponen  yang  ada  dari  yang berkompeten  menggali  dan  menyerap  informasi  yang  sebanyak-banyaknya  untuk  mendapatkan formulasi solusi yang tepat untuk mewujudkan tujuan-tujuan diatas. Sebagai alternative kebijakan dikembangkan untuk memecahkan permasalahan.
Faktor  utama  keberhasilan  dalam  merumuskan  kebijakan  itu  ditentukan  atas  teknik  atau model  dan  pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  oleh  kepala  dalam  melakukan  kebijakan terhadap  bawahannya.  Oleh  karena  itu  seyogyanya  dalam  merumuskan  kebijakan  dilaksanakan tepat sesuai objeknya. Teknik yang digunakan dalam merumuskan kebijakan dalam meningkatkan proesionalisme kepala sekolah dengan menggunakan teknik kelompok atau musyawarah.
Model kelompok atau pembinaan terhadap sejumlah kepala sekolah mampunyai kualifikasi yang relatif sama mendapat bimbingan oleh kepala  yang biasanya memiliki spesialis yang berbeda. Kepala  dalam  memberikan  materi  atau  membahas  sesuatu  yang  berbeda-beda,  yang  semuanya bertalian satu dengan yang lainnya, atau dapat juga suatu topik tertentu yang dibahas ditinjau dari berbagai  sudut  pandang.  Sekelompok  materi  dihidangkan  itu  diterima  bersama  kepala  sekolah, dibahas  bersama  dan  disimpulkan  bersama.  Semua  dilakukan  berdasarkan  asuhan  dari  kepala tersebut, agar semua kepala sekolah mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pembinaan dan  arahan  bersama-sama.  Model  pada  saat  rapat  kepala  sekolah  untuk  memudahkan  kepala sekolah dalam menyampaikan pendapatnya agar bisa didengarkan semua anggota madrasah dan juga mendiskusikan pendapat-pendapat yang ada secara bersama-sama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al-Syura  ayat 42 :
ممُهَل  َكِئ ََٰٓلْوُأ ِِّۚ قَملۡٱ ِ ميَۡغِب  ِضرَۡ ملۡٱ  ِفِ َنوُغمبَيَو  َساهلِٱ َنوُمِلمظَي َنيِ هلَّٱ  َ َعَل ُليِبهسلٱ اَمهنِإ َ أ  ٌباَذَع ٞم ِلِ
Artinya : Dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. mereka itu mendapat azab yang pedih.
Ayat ini turun sebagai pujian  kepada  kelompok  Muslim Madinah   (Anshar)   yang   bersedia membela    Nabi    Saw.    Dan  menyepakati    hal    tersebut    melalui    musyawarah    yang      mereka laksanakan  di  rumah  Abu  Ayyub  Al  Anshari.  Namun  demikian,  ayat  ini  juga  berlaku  umum, mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah.
Dari    ketiga    ayat    di    atas    saja,  maka  sepintas  dapat  diduga  bahwa  Al-Quran  tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap persoalan musyawarah. Namun dugaan tersebut akan sirna, jika menyadari cara Al-Quran memberi petunjuk serta menggali  lebih jauh kandungan ayat- ayat tersebut.
Ayat ini merupakan ayat leadership dan  musyawarah di tengah-tengah keadaan yang sangat darurat dalam peperangan, nabi tetap mengedepankan hasil keputusan musyawarah bersama para sahabat  tentang  bagaimana  mensiasati  taktik  perang  di  gunung  Uhud.  Dari  hasil  musyawarah tersebut  nabi  mengikuti  pendapat  mayoritas  sahabat,  meskipun  hasilnya  sangat  mengecewakan karena  berakhir  dengan  kekalahan  kaum  muslim,  saat  itulah  Rasulullah  memutuskan  untuk menghapuskan  adanya  konsep  musyawarah.  Namun  dengan  turunnya  ayat  ini,  Allah  berpesan
kepada  nabi  bahwa  tradisi  musyawarah  tetap  harus  dipertahankan  dan  dilanjutkan  meskipun terbukti terkadang hasil keputusan tersebut keliru.
Penjelasan Surat di atas yg Pertama ialah Para ulama berkata: “Allah SWT memerintahkan kepada  Nabi-Nya  dengan  perintah-perintah  ini  secara  berangsurangsur.  Artinya  Allah memerintahkan kepada beliau  untuk memaafkan mereka atas  kesalahan mereka terhadap beliau karena  telah  meninggalkan  perintah    beliau.  Setelah  mereka  mendapatkan  maaf,  Allah memerintahkan beliau untuk memintakan ampun atas kesalahan mereka terhadap Allah. Setelah mereka  mendapatkan  hal  ini,  maka  mereka  pantas  untuk  diajak  bermusyawarah  dalam  segala perkara.
Kedua,  Ibnu  ‘Athiyah  berkata,  “Musyawarah  termasuk  salah  satu  kaidah syariat  dan penetapan  hukum-hukum.  Barang  siapa  yang  tidak  bermusyawarah  dengan  ulama,  maka  wajb diberhentikan (jika dia seorang pemimpin). Tidak ada pertentangan tentang hal ini. Allah memuji orang-orang yang beriman karena mereka suka bermusyawarah dengan firmannya, “Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”.
Ketiga,  firman  Allah,”  Dan  bermusyawarahlah  dengan  mereka  dalam urusan  itu” menunjukkan  kebolehan  ijtihad  dalam  semua  perkara  menentukan  perkiraan  bersama  didasari dengan wahyu. Sebab, Allah mengizinkan hal ini kepada Rasul-Nya. Keempat, tertera dalam tulisan Abu  Daud,  dari  Abu  Hurairah, dia  berkata,  “Rasulullah  SAW  bersabda,  “Orang  yang  diaja k bermusyawarah  adalah  orang  yang  dapat  dipercaya.  Kelima,  kriteria  orang  yang  diajak bermusyawarah dalam masalah kehidupan  di masyarakat adalah  memiliki akal, pengalaman, dan santun kepaa orang yang mengajak bermusyawarah.
Keenam,  Dalam  musyawarah  pasti  ada  perbedaan  pendapat.  Maka,  orang  yang bermusyawarah harus memperhatikan pendapat yang paling dekat dengan kitabullah dan Sunnah, jika  memungkinkan.  Apabila  Allah  telah  menunjukkan  kepada  sesuatu  yang  dikehendaki  maka hendaklah  orang  yang  bermusyawarah  menguatkan  tekad  untuk  melaksanakannya  sambil bertawakal  kepada-Nya,  sebab  inilah  akhir  ijtihad  yang  dikehendaki.  Dengan  ini  pula  Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya dalam ayat ini.
Ketujuh, Allah berfirman, faidza ‘azamta fatawakkal ‘alallah, berarti bahwa kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Qatadah berkata, “ Allah SWT memerintahkan  kepada  Nabi-Nya  apabila  telah  membulatkan  tekad  atas  suatu  perkara  agar melaksanakannya sambil bertawakal kepada Allah SWT. 11
Sebagai  masyarakat  yang  harus  taat  pada  peraturan,  maka  manusia  harus  patuh  kepada atasannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 59 yang berbunyi :
ْو ُ أَو  َلوُسهرلٱ ْاوُعيِط َ أَو َ هللَّٱ ْاوُعيِط َ أ ْآوُنَماَء  َنيِ ه لَّٱ اَهُّي َ أََٰٓي ِفِ ممُتمعَزَٰ َنَت نِإَف ۡۖممُكنِم ِرمم َ م لۡٱ  ِلِ ٞ ميَۡخ   َكِلََٰذ ِِّۚرِخلۡأٓٱ ِمموَ م لِٱَو  ِ هللَّٱِب َنوُنِممؤُت ممُتن ُك نِإ ِلوُسهرلٱَو ِ هللَّٱ  َلَِإ ُهوُّدُرَف ٖءم َشَ الًيِو م أَت  ُن َسمح َ أَو Artinya: hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian  jika  kamu  berlainan Pendapat  tentang  sesuatu, Maka
11 Syaikh Imam al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi Jilid 3 (Jakarta: PustakaAzzam, 2007), 622-628.
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar- benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  yang  demikian  itu  lebih  utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 12
Diriwayatkan oleh Bukhari dengan ringkas dan lain-lain, yang bersumber dari ‘Ibnu ‘Abbas, akan  tetapi  menurut  Imam  ad-Dawudi,  riwayat  tersebut  menyalah  gunakan  nama  Ibnu ‘Abbas. Dikemukakan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais ketika diutus oleh Nabi SAW, memimpin suatu pasukan.
Di  saat  ‘Abdullah  marah -marah  kepada  pasukannya,  ia  menyalakan  api  unggun,  lalu memerintahkan  pasukannya  untuk  terjun  ke  dalamnya.  Pada  waktu  itu  sebagian  menolak  dan sebagian lagi hampir menerjunkan diri ke dalam api. Sekiranya  ayat ini turun sebelum peristiwa ‘Abdullah, mengapa ayat ini dikhususkan untuk menaati ‘Abdullah bin Hudzaifah saja, sedangkan pada waktu lainnya tidak, dan sekiranya ayat ini turun sesudahnya, maka berdasarkan hadist yang telah mereka ketahui, yang wajib ditaati itu ialah didalam hal yang makruf (kebaikan). Jadi tidak pantas dikatakan kepada mereka mengapa mereka tidak taat.
Ayat  ini  dengan  sendirinya  menjelaskan  bahwa  masyarakat  manusia,  di  sini  dikhususkan masyarakat orang yang beriman, mestilah tunduk kepada peraturan. Peraturan Yang maha Tinggi ialah  Peraturan  Allah.  Inilah  yang  wajib  ditaati.  Allah  telah  menurunkan  peraturan  itu  dengan mengutus  Rasul-rasul,  dan  penutup  segala  rasul  ialah  Nabi  Muhammad  SAW.  Rasul-rasul membawa undang- undang Tuhan yang termaktub di dalam Kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, Injil dan al- Qur’an.
Maka  isi  Kitab  suci  itu  semuanya,  pokoknya  ialah  untuk  keselamatan  dan  kebahagiaan kehidupan manusia. Ketaatan kepada Allah mengenai tiap-tiap diri manusia walaupun ketika tidak ada hubungannya dengan manusia lain. Ummat beriman disuruh terlebih dahulu taat kepada Allah, sebab apabila dia berbuat baik, bukanlah  semata-mata  karena  segan  kepada  manusia,  dan  bukan pula    karena  semata-mata  mengharap  keuntungan  duniawi.  Dan  jika  dia  meninggalkan  berbuat suatu pekerjaan yang tercela, bukan pula karena takut kepada ancaman manusia.
Kemudian orang yang beriman diperintahkan pula taat kepada Rasul. Sebab taat kepada Rasul adalah lanjutan dari taat kepada Tuhan. Banyak perintah Tuhan yang wajib ditaati, tetapi tidak dapat dijalankan kalau tidak melihat contoh teladan. Maka contoh teladan itu hanya ada pada Rasul. Dan dengan  taat  kepada  rasul  barulah  sempurna  beragama.  Sebab  banyak  juga  orang  yang  percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak beragama. Sebab dia tidak percaya kepada Rasul. Kemudian diikuti oleh taat kepada Ulil-Amri-minkum, orang-orang yang menguasai pekerjaan, tegasnya orang-orang berkuasa di antara kamu, atas dari pada kamu. Minkum mempunyai dua arti. Pertama di antara kamu, kedua dari pada kamu. Maksudnya, yaitu mereka yang berkuasa itu adalah daripada kamu juga, naik atau terpilih atau kamu akui kekuasaannya, sebagai satu kenyataan. 13
Al-Hafidz  Ibnu  Hajar  berpendapat  bahwa maksud  munasabah  ayat  ini  disangkut  pautkan dengan alasan turunnya ayat ini karena dalam kisah tersebut disebutkan adanya batasan antara taat kepada perintah pimpinannya dan menolak perintah untuk terjun ke dalam api, pada saat itu mereka memerlukan petunjuk berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan. 14
12 Departemen Agama RI, Al-Qur'an danTerjemah... , 5.
13 Hamka, Tafsir Al-Azhar jilid.2... , 1276-1277
14 H. Q.  Shaleh,  H.A.  A  Dahlandkk, Asbabul  Nuzul,  Latar  Belakang  Historis  Turunnya  Ayat-ayat  Al- Qur’an  Edisi  ke -2 (Bandung:CV Diponogoro, 2002), 146.

## Evaluasi  Kebijakan  Dalam  Mengatasi  Problem  Dalam  Meningkatkan  Profesionalisme Kepala Sekolah
Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan proses kebijakan yang kritis dan penting. Hal  ini  dikarenakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pelaksanaan  kebijakan  di  lapangan,  apakah sesuai  dengan  harapan  atau  ada  yang  menyimpang.  memberikan  pengertian  tentang  evaluasi kebijakan sebagai kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. untuk mengetahui sejauh mana  atau  sampai  dimana  hasil  pendidikan  wahyu  yang  di  aplikasikan  Rasulullah  SAW  kepada umatnya  dalam surat An Naml ayat 40 :
۠اَن َ أ  ِبَٰ َتِك ملٱ َنِ م ٞمملِع ۥُهَدنِع يِ هلَّٱ  َلاَق اهمَلَف ِۚ َكُفمر َط  َكم َلِِإ هدَتمرَي نَأ َلمبَق ۦِهِب َكيِتاَء َرَكَش نَمَو ُۡۖرُفمك َ أ مم َ أ ُرُكمش َ أَء ٓ ِنَِو ُلمبَِلِ  ِ بَّر ِلمضَف نِم اَذََٰه َلاَق ۥُهَدنِع اًّرِقَتمسُم ُهاَءَر ٞميِر َك ٞ  ِنَغ  ِ بَّر هنِإَف َرَفَك نَمَو  ۡۖۦِهِسمفَِلِ ُرُكمشَي اَمهنِإَف Artinya  :  berkatalah  seorang  yang  mempunyai  ilmu  "Aku  akan  membawa  singgasana  itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu  terletak  di  hadapannya,  iapun  berkata:  "Ini  Termasuk  kurnia  Tuhanku  untuk mencoba  aku  Apakah  aku  bersyukur  atau  mengingkari  (akan  nikmat-Nya).  dan Barangsiapa yang bersyukur Maka Sesungguhnya Dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan Barangsiapa yang ingkar, Maka Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia".
Setiap perbuatan dan tindakan dalam pendidikan selalu menghendaki hasil, pendidik selalu berharap  bahwa  hasil  yang  diperoleh  sekarang  lebih  memuaskan  dari  yang  sebelumnya.Untuk menentukan dan membandingkan antara hasil yang satu dengan yang lainnya diperlukan adanya evaluasi.

## Gambar 3. Prosedur Evaluasi Kebijakan
Observasi : pekerjaan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar untuk mengumpulkan data dan melaksanakan prosedur yang sistematis dan tepat.  Seleksi : Usaha untuk mencari dan menggali informasi  secara  jujur,  cermat  dan  obyektif  dengan  penyeleksian  terhadap  kepala  sekolah  yang dianggap sudah siap pada saat dikunjungi.  Pembinaan : suatu tindakan untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti dengan diadakannya supervisi terpadu yang dilakukan terus menerus selama 1 bulan sekali Rekomendasi : memberitahukan  kepada  seseorang  atau  lebih  bahwa  sesuatu  yang  dapat  dipercaya,  hal  ini pemimpin mengusulkan kepala sekolah yang sudah memenuhi kriteria-kriteria profesional. Tindak Lanjut : mengambil tindakan untuk  langkah-langkah  selanjutnya,  sesuai  dengan  adanya evaluasi
dengan menindak lanjuti bagi kepala sekolah yang sudah memenuhi standart profesional akan di berikan  sertifikat  profesional.  Dan  bagi  kepala  sekolah  yang  tidak  memenuhi  standart  akan diberikan pembinaan dan pelatihan-pelatihan.

## Kesimpulan
Analisis  kebijakan  perspektif  islam  dalam  meningkatkan  profesionalisme  kepala  sekolah dengan mengetahui gejala-gejala yang ada di kepala sekolah. Memulai dengan menggali informasi, pengusulan  kebijakan,  seleksi  kebijakan,  penetapan  kebijakan,  pelaksanaan  kebijakan,  evaluasi sehingga  pihak pemimpin bisa  membuat alternatifalternatif. Dengan harapan analisis kebijakan yang di buat sesuai problem yang ada di kepala sekolah maupun sekolah jika kebijakan ini baik untuk  kepala  sekolah.  Kebijakan  ini  akan dilanjutkan,  dan  jika  tidak  baik  maka  pemimpin  akan menghentikan atau mengganti kebijakan tersebut.
Model perumusan kebijakan perspektif islam dalam meningkatkan   profesionalisme kepala sekolah yaitu dengan melibatkan semua kepala sekolah yang ada di naungan dengan menggunakan model  kelompok.  dalam  merumuskan  kebijakan  dimulai  dari  pengumpulan  data,  deskripsi  data, analisis  dan  evaluasi.  Evaluasi  analisis  kebijakan  dalam  mengatasi  problem  dalam  meningkatkan profesionalisme kepala sekolah yaitu dengan observasi, seleksi, pembinaan, rekomendasi, tindak lanjut dan melakukan evaluasi dengan cara langsung datang ke sekolah dan melakukan supervisi terpadu.

## Daftar Kepustakaan
Parsons Dye, Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
H.Q. Shaleh, H.A.A Dahlan dkk, Asbabul Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al- Qur’an Edisi ke -2 . Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2002.
Ma’mur , Daud. Terjemah Hadits Shahih Muslim . Jakarta: Widjaya, 1993.
Mulyono. Educational Leadhership . Malang : UIN Press, 2009. Fattah, Nanang. Analisis Kebijakan Pendidikan . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
Subarsono, Analisis Kebijakan  Publik: Konsep,  Teori  dan  Aplikasi .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
Tangkilisan, Nogi Hessel. Evaluasi Kebijakan Publik: Penjelasan, Analisis & Transformasi Pikiran Nagel. Yogyakarta: Balairung & Co, 2003.