## Pembatalan Suatu Perkawinan

## Elvira Diba Fahlevi
Fakultas Hukum Universitas Trisakti Gedung H Lantai 2 Kampus A Universitas Trisakti, Jl.Kyai Tapa, Grogol, Jakarta 1440.
Email: elviraDf.30@gmail.com
Artikel info Artikel history: Diterima 01 Mei 2021 Diterima dalam bentuk revisi 10 Mei 2021 Diterima dalam bentuk revisi 17 Mei 2021
Keywords: marriage annulment
Kata Kunci: pembatalan perkawinan

## Abstract
This  study  aims  to  discuss  the  annulment  in  a  marriage  both  the  causal factors, as a result of the law, who is the party who has the right to annul a marriage, and even about how the procedure of how to do the annulment of a marriage. Given that marriage is one of the acts of worship of all religious people  to  the  god  that  a  marriage  should  not  be  annulled,  because  a marriage is a legal act that is religious so it should not be played like that. Marriage also not only binds the relationship between a man and a woman only, but binds  two  large  families,  so  that a  marriage  is not  easy  to  annul. The  annulment  of  a  marriage  begins  only  after  the  court  decision  has permanent legal force, and is effective from the date of the marriage. So it is considered important that there is prevention, so that there is no annulment of  marriage.  Therefore,  steps  are  needed  to  be  taken  by  government agencies  such  as  the  Office  of  Religious  Affairs  (KUA)  in  order  to  take action to anticipate the annulment of the marriage.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai pembatalan dalam suatu perkawinan  baik  faktor  penyebab,  akibat  hukumnya,  siapa  saja  pihak  yang berhak  melakukan  pembatalan  perkawinan,  bahkan  mengenai  bagaimana prosedur cara melakukannya  pembatalan dari suatu perkawinan. Mengingat perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan ibadah semua umat beragama kepada tuhan yang tidak seharusnya suatu perkawinan itu dibatalkan, karena sebuah  perkawinan  itu  merupakan  perbuatan  hukum  yang  bersifat  religious sehingga  tidak  seharusnya  seperti  dipermainkan  begitu.  Perkawinan  juga tidak hanya mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan saja, namun mengikat  dua  keluarga  besar,  sehingga  sebuah  perkawinan  tidak  mudah untuk  dibatalkan.  Pembatalan  perkawinan  dimulai  hanya  setelah  keputusan pengadilan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,  dan  efektif  sejak  tanggal perkawinan.  Sehingga  dipandang  penting  adanya  pencegahan  yang dilakukan,  agar  tidak  terjadi  pembatalan  perkawinan.    Oleh  karena  itu, diperlukan  langkah-langkah  yang  harus  diambil  oleh  instansi  pemerintah seperti Kantor Urusan Agama (KUA) agar dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi terjadinya pembatalan pernikahan tersebut.
Coresponden author: Elvira Diba Fahlevi Email: elviraDf.30@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA

## Jurnal Indonesia Sosial Sains
Vol. 2, No. 5, Mei 2021 E-ISSN:2723 – 6595
http://jiss.publikasiindonesia.id/
P-ISSN:2723 – 6692

## Pendahuluan
Perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah,  Ada  pengertian  perkawinan  yang  lainnya,  diantaranya  menurut  Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  “Perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.” (Fikri et al., 2020).
Sejak  zaman  dahulu  hingga  sekarang,  pernikahan  telah  menjadi  kebutuhan  hidup seluruh umat manusia, karena pernikahan merupakan masalah  yang betul-betul terjadi untuk harus dibicarakan di dalam dan di luar peraturan hukum. Persetujuan bebas dari kedua belah pihak  harus  diperoleh  dalam  pernikahan  tersebut.  Artinya  tidak  ada  paksaan  antara  laki-laki dan  perempuan  dalam  perkawinan.  Asas  perkawinan  menghendaki  kebebasan  kata  sepakat antara kedua calon  suami-istri, sesuai  dengan Pasal  28 KUHPerdata  (Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata).  Perkawinan  menurut  (Subekti  &  Tjitrosudibio,  2004)  ialah,  “Suatu  ikatan perkawinan  penting  artinya  bagi  keturunan  dan  hubungan  kekeluargaan,  karena  tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka suami dan istri harus memperhatikan hak dan kewajibannya masing - masing.”
Mengenai  tujuan  perkawinan  menurut  (Brata,  2019)  ;  telah  dirumuskan  bahwa  setiap pasangan  suami  istri  yang  melangsungkan  perkawinan  pasti  memiliki  tujuan  untuk membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa, maksudnya adalah bahwa perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau  ikatan  batin  saja  tetapi  harus  kedua-duanya,  terjalinnya  ikatan  lahir  batin  merupakan fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.
Untuk mencapai tujuan perkawinan maka perlu disusun peraturan perundang-undangan yang  akan  menjadi  landasan  dan  syarat  yang  harus  dipenuhi  sebelum  menikah.  Salah  satu prinsip  yang  tertuang  dalam  Undang-undang  Perkawinan  adalah  perlindungan  calon  dan pendewasaan usia orang yang hendak menikah, artinya calon pasangan harus dewasa. Pasal 7 ayat  (1)  Undang-undang  Perkawinan  mengatur  tentang  kedewasaan  tersebut,  yang  mengatur bahwa  perkawinan  hanya  diperbolehkan  bila  pihak  laki-laki  mencapai  usia  19  (sembilan belas) tahun dan perempuan berusia 16 (enam belas) tahun. Menetapkan syaat usia minimum yang harus dicapai oleh kedua belah pihak yang ingin menikah (Hardani, 2016).
Pembatalan  perkawinan  tidak  seharusnya  dilaksanakan  karena  pembatalan  perkawinan sama  dengan  perceraian di   mana  memisahkan ikatan perkawinan  yang telah sah menurut agama  dan  negara.  Dalam  pembatalan  perkawinan  sendiri  mempunyai  arti  penting, pembatalan  perkawinan  tidak  hanya  berdampak  pada  pasangan  suami  isteri  tetapi  juga berdampak  pada  pihak-pihak  yang  lain  yang  yakni  seperti  harta  benda  dalam  perkawinan seperti yang telah diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 27 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Rusli, 2013), yaitu :
a.  Harta  bawaan,  yang  dimaksud  ialah  harta  yang  diperoleh  suami  isteri  pada  saat  atau sebelum  melakukan  perkawinan,  dapat  dikatakan  bahwa  harta  tersebut  sebagai  milik  asli dari  suami  dan  isteri.  Pemilikan  terhadap  harta  bawaan  (harta  pribadi)  dijamin keberadaannya secara yuridis oleh hukum perkawinan.
b.  Harta  pribadi,  yaitu  harta  yang  diperoleh  oleh  suami  atau  isteri  selama  perkawinan berlangsung  sebagai  hadiah,  hibah  wasiat  atau  warisan  yang  diperoleh  secara  pribadi terlepas dari soal perkawinan
c. Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitannya dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantaraan isteri maupun lewat perantaraan suami.  Harta  ini  diperoleh  sebagai  hasil  karya  dari  suami  isteri,  suami  atau  isteri  dalam kaitan dengan perkawinan.
Dengan  ada  pembatalan  perkawinan,  maka  perkawinan  yang  telah  dilaksanakan merupakan suatu perkawinan yang tidak sah atau dianggap perkawinan tersebut tidak pernah ada.  Walaupun  perkawinan  yang  telah  terjadi  tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada,  tidak memungkiri atau menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Seperti  hal-hal  di  atas,  memang  sangat  rawan  terjadi  sehingga  dipandang  penting  adanya pencegahan  yang  dilakukan,  agar  tidak  terjadinya  pembatalan  perkawinan.  Oleh  karena  itu, diperlukan  langkah-langkah,  seperti  Kantor  Urusan  Agama  (KUA),  agar  dapat  mengambil tindakan  untuk  mengantisipasi  pembatalan  perkawinan  dengan  cara  memanipulasi  identitas kedua mempelai atau menentukan boleh tidaknya calon pengantin untuk menikah secara tidak lengkap. Menikah atau tidak, yang pada akhirnya membatalkan perkawinan, meskipun kuasa untuk  menentukan  batal  atau  tidaknya  perkawinan  itu  merupakan  kewenangan  hakim pengadilan agama (Faisal, 2017).

## Metode Penelitian
Penulis  menggunakan  metode  penelitian  guna  memahami  objek  dari  penulisan  ini dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode  Normatif  dan  Studi  Kepustakaan  dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang di kumpulkan, serta Metode  pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  berbentuk  Deskriptif  yaitu  metode penelitian dimaksudkan untuk  mendapatkan saran-saran mengenai  apa  yang harus dilakukan untuk  mengatasi  masalah  tertentu,  dengan  metode  ini  maka  data-data  yang  dipakai  dalam penulisan ini adalah data sekunder.

## Hasil dan Pembahasan
Ada alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menuntut pembatalan suatu perkawinan. Adapun Alasan Untuk Menuntut Pembatalan Perkawinan Berdasarkan KUHPerdata : a. Bigami (Pasal 86 ayat 1,  27 KUHPerdata)
Bigami adalah bentuk perkawinan, dimana seorang laki-laki mengawini dua perempuan atau lebih dalam masa yang sama dan semuanya bersaudara.
Hak menuntut pembatalan diberikan KUHPerdata kepada :
1) Bekas suami dari perkawinan terdahulu
2) Suami  atau  isteri  sendiri,  berhubungn  dengan  kemungkinan  dilakukannya  bigami  oleh suami-isteri dengan itikad baik (artinya tidak mengetahui adanya cacat).
3) Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas
4) Mereka yang mempunyai kepentingan (Pasal 93 KUHPerdata);
5) Jaksa/Penuntut  Umum  (Pasal  94  KUHPerdata).  Jaksa  dalam  hal  ini  ikut  campur  karena tersangkut kepentingan umum.
b. Tidak  Adanya  Persetujuan  Bebas  dari  Suami  Isteri  atau  salah  seorang  dari  mereka  itu (Pasal 87, 28 KUHPerdata)
Cacat  tanpa  tidak  adanya  kebebasan  dalam  memberikan  persetujuan  dapat  timbul manakala dilakukan paksaan terhadap calon suami-isteri atau terhadap calon suami atau isteri, demikian  pula  jika  terjadi  kekhilafan  mengenai  orang  baik  itu  menyangkut  diri  calon  suami atau  calon  isteri,  Kekhilafan  sebagai  dasar  dari  pada  cacat  pada  syarat  persetujuan  bebas sebagaimana  dimaksud  di  atas  bersumber  pada  hukum  Perancis  dan  berasal  dari  hukum Kanonik. Apakah yang dimaksud dengan khilaf mengenai diri orang dalam hubungan ini ?
Khilaf  menurut  Scholten  dalam  bukunya  :  Handboek  voor  de  beoefening  van  het Burgerlijk  Recht  Jilid I  cet.ke 7 hal.96  dst.  maka  yurisprudensi  dan ilmu  hukum  di Perancis dan negeri Belanda mengenai hal itu mengemukakan contoh:
1) Orang kawin dengan orang lain dari pada  yang dimaksud misalnya  yang dimaksud untuk kawin dengan B, tetapi nyatanya perkawinan dilangsungkan dengan C.
2) Seorang  kawin  dengan  orang  lain  yang  menggunakan  surat-surat  yang  palsu  sehingga perkawinan dilangsungkan dengan orang lain daripada orang  yang dimaksud. Di Perancis hal itu dinamakan khilaf mengenai identitas civile.
Yang membahas mengenai khilaf tidak hanya Scholten dalam bukunya : Handboek voor de  beoefening  van  het  Burgerlijk  Recht  Jilid  I  cet.ke  7  hal.96  dst.  Tetapi  ada  juga  yang membahas  dan  berpendapat  lain  mengenai  Khilaf  yaitu  Hukum  Perdata  Jerman  dalam  Pasal 1333  B.G.B.  berpendirian  lain.  Keadaan-keadaan  biologis  dalam  diri  orang  yang  akan melangsungkan  perkawinan  seperti  impotensi,  penyakit  kelamin,  gila  dil,  merupakan  juga alasan-alasan untuk menuntut pembatalan perkawinan, jadi sangat memperluas kemungkinan penuntutan  pembatalan  perkawinan.  Dan  juga  Pasal  1334  B.G.B.  dan  Pasal  124,125  Swiss Civil Code.
Hak menuntut pembatalannya diberikan UU kepada :
Suami atau Isteri  yang persetujuannya tidak bebas atau berada dalam   keadaan khilaf. hak  tersebut  hanya  dapat  digunakan  dalam  jangka  waktu  3  bulan  dihitung  sejak  saat  ia memperoleh kebebasannya kembali atau setelah diketahuinya ia berada dalam keadaan khilaf (Pasal  87  ayat  3  KUHPerdata)  dalam  mana  suami  dan  isteri  secara  terus  menerus  hidup bersama sebagai suami-isteri.
c. Ketidak  cakapan  untuk  memberikan  persetujuan,  karena  berada  di  bawah  pengampuan berdasarkan terganggu kesehatan akalnya (Pasal 88 KUHPerdata).
Hak  untuk  menuntut  pembatalan  diberikan  kepada  ayah,  Ibu,  keluarga  sedarah  yang lain,  dalam  garis  lurus  ke  atas,  saudara  laki  dan  perempuan,  paman,  bibi,  pengampu,  jaksa. Setelah  berakhirnya  pengampuan  yang  berhak  menuntut  pembatalan  hanya  suami  atau  isteri yang  bersangkutan,  dan  hal  inipun  hanya  mungkin  jika  dalam  waktu  6  bulan  setelah berakhirnya pengampuan itu tidak ada hidup bersama.
d. Belum tercapainya usia yang ditentukan dalam undang- undang seperti dimuat dalam Pasal 29 KUHPerdata (Pasal 89 KUHPerdata).
Hak menuntut pembatalan diberikan kepada suami atau Isteri yang belum mencapai usia tersebut atau jaksa, tuntutan tersebut tidak lagi dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut : 1.  Pada  saat  tuntutan  diajukan  suami  atau  isteri  telah  mencapai  usia  yang  ditentukan  oleh undang-undang
2.  jika  calon  isteri  meskipun  belum  mencapai  usia  tersebut  tetapi  sudah  mengandung  atau dalam  keadan  hamil.  Dalam  ilmu  hukum  dikemukakan  sebagai  ratio  dari  pada  ketentuan ini bahwa dengan ketentuan demikian itu dapat  dijamin kedudukan anak tersebut  sebagai anak sah.
3. Jika si suami masih terlalu muda untuk dianggap dapat melakukan hubungan kelamin, hal tersebut  para  sarjana  hukum  berpendapat  bahwa  tuntututan  pembatalan  perkawinan  dapat dilakukan, karena keadaan sebaliknya akan memungkinkan pelanggaran terhadap kesetian terhadap perkawinan.
e. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan dalam Pasal 30,31 KUHPerdata
• Pasal 30 KUHPerdata
“Perkawinan  dilarang  antara  mereka,  yang  mana  satu  dengan  yang  lain  mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun  karena  kelahiran  yang  tidak  sah,  atau  karena  perkawinan;  dalam  garis  ke  samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah.”
• Pasal 31 KUHPerdata
“Juga dilarang perkawinan:
1. Antara ipar laki-laki  dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali  bila suami atau istri yang  menyebabkan  terjadinya  periparan  itu  telah  meninggal  atau  bila  atas  dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan izin oleh Hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain
2.  Antara  paman  dan  atau  paman  orang  tua  dengan  kemenakan  perempuan  kemenakan, demikian  pula  antara  bibi  atau  bibi  orang  tua  dengan  kemenakan  laki-laki  kemenakan, yang  sah  atau  tidak  sah.  Jika  ada  alasan-alasan  penting,  Presiden  dengan  memberikan dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini.”
f. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan dalam Pasal 32 KUHPerdata
Pasal  32  KUHPerdata  yaitu  “Seseorang  yang  dengan  keputusan  pengadilan  telah dinyatakan  melakukan  zina,  sekali-kali  tak  diperbolehkan  kawin  dengan  pasangan  zinanya itu.”
g. Pelanggaran terhadap larangan Pasal 33 KUHPerdata
Pasal  33  KUHPerdata  yaitu  “antara  mereka,  yang  perkawinannya  telah  dibubarkan sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  Pasal  199,  nomor  3e    atau  4e  tak  diperbolehkan  untuk kedua  kalinya  diadakan  perkawinan,  melainkan  setelah  waktu  satu  tahun.  semenjak pembubaran  perkawinan  mereka  yang  terakhir  dibukukan  dalam  register-register  Catatan Sipil.”
Hak menuntut pembatalannya diberikan kepada :
1) Suami atau isteri sendiri
2) Orang tua dan para keluarga dalam garis lurus ke atas
3) Mereka yang berkepentingan
4) Jaksa (Pasal 90 KUHPerdata)
Pasal  90  KUHPerdata  yaitu  “Semua  perkawinan  yang  dilakukan  dengan  melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 30, 31, 32 dan 33, boleh dimintakan pembatalan, baik oleh  suami  istri  itu  sendiri,  maupun  oleh  orang  tua  mereka  atau  keluarga  sedarah  mereka dalam garis ke atas, atau oleh siapa pun yang mempunyai kepentingan dengan pembatalan itu, ataupun oleh Kejaksaan”

## h. Pelanggaran terhadap Pasal 35-40 KUHPerdata
Hak  menuntut  pembatalan  diberikan  kepada  mereka  yang  izin  kawinnya  harus dimintakan (Pasal 91 KUHPerdata). Hak ini menjadi gugur jika dalam jangka waktu 6 bulan tidak  diajukan  tuntutan  pembatalan,  dihitung  sejak  saat  ia  mengetahui  pelanggaran  tersebut, atau mereka yang mengesahkan perkawinan yang cacat itu baik secara tegas atau diam-diam. mereka  itu  mengesahkan  Terhadap  perkawinan  yang  dilangsungkan  diluar  negeri  maka KUHPerdata mulai diperhitungkan sejak saat akta perkawinan yang bersangkutan didaftarkan menurut Pasal 84 KUHPerdata.
i. Ketidakwenangan Pejabat Catatan Sipil, tidak terpenuhinya syarat jumlah saksi atau tidak terpenuhinya  syarat  kedudukan  sebagai  saksi  pada  saat  perkawinan  dilangsungkan  (Pasal 92 KUHPerdata).
Hak menuntut permbatalan perkawinan diberikan kepada suami atau isteri sendiri, para keluarga  sedarah  dalam  garis  lurus  ke  atas,  wali,  wali  pengawas,  mereka  yang  mempunyai kepentingan, jaksa. Suami atau isteri tidak lagi dapat menggunakan hak tersebut jika mereka itu tampak hidup bersama sebagai suami-isteri dan terdapat akta perkawinan dibuat dihadapan Pejabat Catatan Sipil.
j. Pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 70 KUHPerdata
Pasal 70 KUHPerdata yaitu :
“Apabila dilakukan pencegahan akan suatu perkawinan, maka pegawai catatan sipil tak diperbolehkan  melangsungkan  perkawinan  itu,  melainkan  setelah  disampaikan  kepadanya suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak atau suatu akta resmi, dengan mana pencegahan itu telah dihapuskan demikian itu atas ancaman hukuman membayar segala biaya, rugi dan bunga.
Jika  terjadi  kiranya,  suatu  perkawinan  dilang-  sungkan  sebelum  pencegahan dihapuskan,  maka  perkara  mengenai  pencegahan  itu  boleh  dilanjut-  kan,  dan  perkawinan boleh dinyatakan batal.”
Selanjutnya  sesuai  dengan  pokok  pikiran  di  atas  undang-  undang  dalam  Pasal  93 KUHPerdata masih memuat suatu pembatasan lagi yaitu membatasi hak menuntut pembatalan mereka yang mempunyai kepentingan itu hanya dalam hal suami-isteri atau salah seorang dari mereka  itu  telah  meninggal  dunia  dan  jika  terdapat  pada  mereka  itu  kepentingan  yang mendesak.  Ratio  ketentuan  ini  ialah  melindungi  kebahagiaan  suami-isteri  terhadap  tuntutan yang tidak wajar.
Jaksa  juga  tidak  lagi  dapat  menuntut  pembatalan  perkawinan  Jika  perkawinan  telah putus  (Pasal  94  KUHPerdata),  karena  dalam  hal  itu  tidak  ada  kepentingan  umum  lagi  yang mengharuskan dilakukan tuntutan demikian (Sari, 2020).
Adapun Alasan Untuk Menuntut Pembatalan Perkawinan Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 :
1. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22)
2. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24)
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi (Pasal 26)
4. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya. Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama (Pasal 27)
5. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27)

## 2) Tata Cara Pembatalan Suatu Perkawinan
Menurut  Pasal  38  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan  gugatan perceraian”. Jadi,  tata cara  yang dipakai  untuk  permohonan pem  batalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian.
Untuk lebih jelasnya, tata cara pembatalan perkawinan diuraikan sebagai berikut : 1. Pengajuan gugatan
Permohonan  pembatalan  suatu  perkawinan  diajukan  oleh  pihak-pihak  yang  berhak mengajukan  kepada  pengadilan  yang  daerah  hukumnya  yang  meliputi  tempat berlangsunganya perkawinan, atau di tempat kedua suami atau istri.
2. Pemanggilan
Di  setiap  persidangan,  panggilan  pengadilan  harus  dikeluarkan  untuk  para  pihak ataupun  para  kuasa  mereka.  Panggilan  pengadilan  ditunjuk  oleh  juru  sita  pengadilan  negeri setempat  dan  ketua  pengadilan  agama  untuk  pengadilan  agama.  Surat  panggilan  harus dibagikan kepada pribadi yang terkait. Jika panggilan tidak dapat ditemukan, maka panggilan dapat  disampaikan  melalui  surat.  Panggilan  pengadilan  harus  dilakukan  dengan  cara  yang tepat,  oleh  para  pihak  atau  para  kuasa  mereka  yang  harus  menerima  panggilan  pengadilan selambat-lambatnya  3  (tiga)  hari  sebelum  sidang  dibuka,  dan  tergugat  juga  harus melampirkan salinan gugatan. Selain panggilan pengadilan tersebut di atas, dalam hal domisili tergugat  tidak  jelas  atau  tidak  memiliki  tempat  tinggal  tetap,  surat  panggilan  pengadilan dilakukan  dengan  melampirkan  gugatan  ke  papan  pengumuman  pengadilan  dengan  1  (satu) atau  beberapa  surat  kabar  atau  media  lain  yang  ditunjuk.  Pengadilan  melakukan  sebanyak  2 (dua) kali dengan jangka waktu  1 (satu) bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Jika tergugat  bertempat  tinggal  di  luar  negeri,  maka  panggilan  tersebut  harus  disampaikan  oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
3. Persidangan
Dalam memeriksa  gugatan untuk  pembatalan perkawinan pengadilan harus melakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah kepaniteraan menerima gugatan tersebut.  Dalam  menentukan  tanggal  persidangan,  perlu  diperhatikan  tenggang  waktu  antara pemanggilan  dan  penerimaan  panggilan  tersebut  oleh  pihak  yang  berkepentingan.  Khusus untuk  gugatan  dimana  tergugat  bertempat  tinggal  di  luar  negeri,  maka  ditetapkan  sidang paling  lambat  6  (enam)  bulan  sejak  masuknya  gugatan  pembatalan  perkawinan.  Para  pihak dalam  perkara,  yaitu  suami  dan  istri,  dapat  membawa  akta  nikah  dan  dokumen  lain  yang diperlukan untuk mengikuti persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya atau menyerahkan semuanya  kepada  kuasa  hukumnya.  Jika  panggilan  pengadilan  yang  sudah  dibuat,  tetapi tergugat  atau  pengacaranya  tidak  hadir,  permintaan  tersebut  dapat  diterima  tanpa  kehadiran tergugat  kecuali  jika  gugatan  tersebut  tidak  memiliki  hak  atau  alasan.  Pemeriksaan  perkara gugatan  untuk  proses  pembatalan  pernikahan  dilakukan  dalam  sidang  tertutup.  Kalaupun pemeriksaan  gugatan  pembatalan  pernikahan  dilakukan  secara  tertutup,  namun  pengucapan putusan  gugatan  tersebut  harus  dilakukan  dalam  sidang  terbuka.  Pembatalan  pernikahan dimulai hanya setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap, dan berlaku sejak tanggal pernikahan tersebut berlangsung.
4. Perdamaian
Sebelum  dan  selama  perkara  gugatan  belum  diputuskan  pengadilan  harus  berusaha mendamaikan kedua belah pihak  yang berperkara. Apabila tercapai  suatu  perdamaian,  maka tidak  dapat  diajukan  gugatan  pembatalan  perkawinan  yang  baru  berdasarkan  alasan-alasan yang  ada  sebelum  perdamaian  dan  telah  diketahui  oleh  penggugat  pada  waktu  tercapainya perdamaian.

## Kesimpulan
Pembatalan  perkawinan  tidak  seharusnya  dilaksanakan  karena  tidak  hanya  berdampak pada  suami  isteri  tetapi  juga  berdampak  pada  harta  benda  dalam  perkawinan  seperti  yang telah diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 27 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu harta bawaan, harta pribadi dan harta bersama.
Batalnya  suatu  perkawinan  dimulai  setelah  keputusan  Pengadilan  yang  mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap  dan  berlaku  sejak  saat  berlangsungnya  perkawinan.  Sehingga diperlukanlah  langkah-langkah  yang  harus  ditempuh  seperti  lembaga  pemerintah    Kantor Urusan  Agama  (KUA)    supaya  dapat  mengambil  tindakan  untuk  mengantisipasi  terjadinya pembatalan perkawinan.
Alasan  yang  dapat  digunakan  untuk  menuntut  pembatalan  perkawinan  berdasarkan KUHPerdata adalah:
a. Bigami (Pasal 86 ayat 1 27 KUHPerdata)
b. Karena Tidak Adanya Persetujuan Bebas dari Suami Isteri atau salah seorang dari mereka itu (Pasal 87, 28 KUHPerdata)
c. Ketidak cakapan untuk memberikan persetujuan (Pasal 88 KUHPerdata).
d. Belum tercapainya usia, Pasal 29 KUHPerdata (Pasal 89 KUHPerdata). e. Pelanggaran terhadap larangan perkawinan dalam Pasal 30,31 KUHPerdata f. Pelanggaran terhadap larangan Pasal 33 KUHPerdata g. Ketidakwenangan Pejabat Catatan Sipil (Pasal 92 KUHPerdata). h. Pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 70 KUHPerdata Tata cara pembatalan suatu perkawinan: Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.

## Bibliografi
Brata, G. G. M. (2019). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan. NOTARIUS , 12 (1), 433–451.
Faisal,  F.  (2017).  Pembatalan  Perkawinan  Dan  Pencegahannya. Al-Qadha:  Jurnal  Hukum Islam Dan Perundang-Undangan , 4 (1), 1–15.
Fikri,  A.  F.,  Iswanto,  P.,  &  Muchtar,  A.  I.  S.  (2020).  Kebolehan  Pernikahan  Beda  Agama Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Dan  Kompilasi  Hukum  Islam. Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam , 14 (2), 77–114.
Hardani,  S.  (2016).  Analisis  Tentang  Batas  Umur  Untuk  Melangsungkan  Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia. An-Nida’ , 40 (2), 126–139.
Rusli, T. (2013). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pranata Hukum , 8 (2). Sari,  R.  D.  (2020). Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Putusan  Pembatalan  Yang  Diajukan  Oleh Pejabat  Yang  Berwenang  Paska  Putusnya  Perkawinan  Karena  Kematian  (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 3034/Pdt. G/2018/Pa. Badg) . Universitas Muhammadiyah Malang.
Subekti,  R.,  &  Tjitrosudibio,  R.  (2004). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata:  dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan .