## Pelanggaran Prinsip Kesantunan Komentar Penonton Youtube Najwa Shihab Dalam Wacana Kampanye Pemilihan Umum 2019
Tsalisa Yuliyanti 1
1) Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Indonesia Correspondence Email : tsalisa.yuliyanti@iainpekalongan.ac.id

## ABSTRACT
The development of hate speech on digital space, that is Youtube, as a group or individually. One of the YouTube channels is Najwa Shihab which discusses political issues in Indonesia, one of which is the 2019 presidential election campaign. The purpose of this study is to analyze the impoliteness principle of hate speech in the comments of Najwa Shihab's Youtube on the 2019 General Election Campaign  Discourse.  The  research  approach  is  a  theoretical  approach  in  the  form  of  a  forensic linguistic  approach  and  pragmatics  for  data  analysis,  and  a  methodological  approach  that  is descriptive qualitative. The data analyzed was in the form of audience commentary speech on Mata Najwa and Catatan Najwa. The results showed that there were six impoliteness principle of hate speech  .  The  impoliteness  type  of  civility  that  is  widely  used  is  the  violation  of  the  maxim  of appreciation as much as 73.3% of the total number of 300 utterances. The principle of civility that is  least  violated  is  that  the  maxim  withholds  opinions  by  0.7%  of  the  total  300  utterances.  The results  of  the  research  are  expected  to  be  useful  for  the  community,  especially  as  a  reference material in avoiding violations of hate speech crimes.
Keyword : impoliteness principle; hate speech; youtube; campaign discourse

## ABSTRAK
Perkembangan  ujaran  kebencian  masuk  ke  ruang  digital  salah  satunya  youtube  baik  secara kelompok  atau  individu.  Salah  satu  saluran  youtube  yaitu  Najwa  Shihab  yang  membahas  isu politik di Indonesia, salah satunya kampanye pilpres 2019. Tujuan penelitian ini, menganalisis pelanggaran  prinsip  kesantunan  ujaran  kebencian  pada  komentar  penonton  Youtube  Najwa Shihab pada Wacana Kampanye Pemilihan Umum 2019. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu  pendekatan  teoretis  berupa  pendekatan  linguistik  forensik  dengan  memanfaatkan pragmatik untuk analisis data, dan pendekatan metodologis yaitu deskriptif kualitatif. Data yang dianalisis  berupa  penggalan  tuturan  komentar  penonton  pada  mata  acara Mata  Najwa dan Catatan  Najwa .  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  terdapat  enam  pelanggaran  prinsip kesantunan  ujaran  kebencian.  Jenis  pelanggaran  prinsip  kesantunan  yang  banyak  digunakan yaitu pelanggaran maksim penghargaan sebanyak 73,3 % dari jumlah total 300 tuturan. Prinsip kesantunan yang paling sedikit dilanggar yaitu maksim menahan pendapat sebanyak 0,7 % dari total  300  tuturan.  Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat  terutama sebagai bahan acuan dalam menghindari pelanggaran tindak pidana ujaran kebencian.
Kata Kunci : pelanggaran prinsip kesantunan; ujaran kebencian ;  youtube, wacana kampanye.

## AL MUNIR Jurnal  Komunikasi dan Penyiaran Islam
Volume 13 Nomor 02, Juli- Desember 2022, p. 199-212 p- ISSN : 2086-1303   e-ISSN : 2657-0521 https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/almunir/index

## PENDAHULUAN
Peristiwa  komunikasi  dibangun  oleh individu maupun kelompok dalam merealisasikan
kegiatan sosial,
Komunikasi  dapat  dijadikan  sarana  untuk meningkatkan  atau  mendukung  hubungan baik  dengan  orang  lain,  tetapi  komunikasi juga  dapat  dijadikan  sarana  untuk mengungkapkan ekspresi kebencian terhadap  orang  lain,  yaitu,  dengan mengumpulkan
pandangan dan kepercayaan  yang  disenangi  sendiri  dan menciptakan  kelompok  yang  menentang pihak  lain  yang  tidak  memiliki  kesesuaian cara pikir dan tujuan.
Komunikasi  berkaitan  erat  dengan penggunaan bahasa. Peristiwa komunikasi  mengalami  banyak  gangguan yang  terjadi  di  masyarakat.  Hal  tersebut menandakan  adanya  permasalahan  dalam kebahasaan. Ujaran kebencian, hujatan, dan sarkasme  secara  verbal  menjadi  bukti adanya gangguan kebahasaan karena fungsi bahasa yang digunakan memiliki perbedaan dan  bersifat  menentang  terhadap  fungsi bahasa yang sesungguhnya.
Ujaran  kebencian  (hate  speech) menjadi  wujud  komunikasi  baik  secara verbal, tindakan, tulisan, maupun pementasan  yang  tidak  diperbolehkan karena  berpotensi  menimbulkan  konflik berupa  tindak  kekerasan  dan  prasangka dari  pihak  pelaku  atau  korban.  Ujaran kebencian  ditandai  oleh  segala  bentuk serangan  verbal  atau  non-verbal  yang menargetkan orang atau kelompok tertentu. Hal  tersebut  dapat  disebabkan  oleh  ras, etnis,  jenis  kelamin,  agama  atau  orientasi seksual (George, 2016) .
Ujaran  kebencian  dapat  menjadi permasalahan  hukum  kerena  terkait transfer informasi, komunikasi dan pertukaran  data  melalui  media  digital,
terutama  dalam  pembuktian  dan  terkait dengan  tindakan  hukum  melalui  sistem elektronik.  Ujaran kebencian  digolongkan dalam tindak kriminal berdasarkan kebencian (hate crime). Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran  Kapolri  2015.  Tindakan  itu  diatur melalui  Surat  Edaran  No.  SE/6/IX/2015 tentang  Penanganan  ujaran  kebencian  (hate speech). Wujud ujaran kebencian berupa Tindakan menghina, mencemarkan nama baik, melakukan penistaan,  perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut,  dan  penyebaran  berita  bohong. Muncul  dan  menyebarnya  ujaran  kebencian daring  adalah  sebuah  fenomena  yang berkembang. Hal tersebut memerlukan upaya kolektif  untuk  memahami  makna  dan konsekuensi,  serta  mengembangkan  respon yang efektif (Gagliardone, dkk., 2015).
Analisis  Bahasa  menggunakan  kajian linguistik forensik mengaitkan analisis Bahasa dangan hukum. Linguistik forensik menerapkan  teori-  teori  linguistik  pada peristiwa  kebahasaan  yang  berhubungan dengan  proses  hukum,  baik  berupa  produk hukum,  komunikasi  dalam  proses  peradilan, dan komunikasi antarindividu yang menimbulkan  dampak  hukum  tertentu. Bahasa memiliki peran yang sangat dibutuhkans  sebagai  upaya  membangkitkan dan memupuk  kesadaran  manusia dalam  mewujudkan  dan  menegakkan  hukum (Subyantoro, 2017).
Perkembangan  ujaran  kebencian  masuk ke  ruang  digital  dan  keberadaannya diwujudkan  melalui  media  sosial  melalui kelompok  atau  individu.        Media        sosial menjadi  sarana  bagi  masyarakat  untuk menyebarluaskan  informasi.  Setiap  penguna media sosial memiliki kesempatan yang sama untuk  saling  berbagi  dan  mendapatkan informasi  (Kosasi  &  Endri,  2022).  Saat  ini, media  sosial  sudah  menjadi  industri  besar  di
dunia khususnya di Indonesia yang mampu menjaring pasar baik masyaraka perkotaan maupun  masyarakat  perdesaan  (Saputra, 2022).
Menurut  Boyd  media  sosial  sebagai perangkat  lunak  yang  digunakan  sebagai sarana  bagi  individu  maupun  kelompok untuk  berkumpul,  berbagi, berkomunikasi,  dan  saling  berkolaborasi atau  bermain  (Nasrullah,  2015).  Terdapat karakteristik  media  sosial  yang  berbeda dengan  media  lainnya  (Leonita  &  Jalinus, 2018)  di  antaranya:  pertama,  adanya bantuan dari jaringan.
Jaringan didefinisikan
sebagai jalur yang menghubungkan  suatu  perangkat  dengan perangkat lainnya. Komunikasi dapat terjadi ketika  koneksi  saling  terhubung.  Ke  dua, media  sosial  menjadi  sentra  informasi, setiap  orang  berlomba-  lomba  untuk menyuguhkan  dan  menghasilkan  sebuah informasi  dalam  sebuah  konten.  Ke  tiga, informasi  yang  disuguhkan  dapat  menarik perhatian  audience  untuk  saling  interaksi dengan menanggapi informasi yang dapatkan dan memperluas jaringan pertemanan.
Ke  empat,  beralih  dari  kehidupan masyarakat  nyata  ke  masyarakat  digital. Adanya  keunikan  menjadikan  media  sosial menjadi  sarana  baru  yang  memunculkan konstruksi  sosial  secara  digital.  Ke  lima, seluruh  konten  informasi  yang  dihasilkan menjadi  hak  milik  dan  kerja  samanya terhadap akun media sosial yang dimiliki.
Salah  satu  penggunaan  teknologi informasi yaitu dengan munculnya berbagai macam  situs  jejaring  sosial  seperti  Google, Mozila  Firefox  dan  lainnya,  tetapi  yang banyak diminati oleh pengguna media sosial salah  satunya  yaitu  youtube.  Youtube adalah  salah  satu  media  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  berbagai  informasi
berupa  video  dan  deskripsi  video.  Dalam media  youtube,  penonton  dapat  saling memberi  komentar  dan  penilaian  pada informasi yang mereka dapatkan.
Saat  ini,  Youtube  merupakan  salah  satu website  terpopuler  di  dunia  bahkan  diakses oleh  ratusan  juta  orang  di  dunia.  Data  dari suara.com  pada  tahun  2022  menyebutkan bahwa  50%  penduduk  Indonesia  mengakses Youtube  sebagai  media  sosial  yang  mudah untuk  digunakan.  Setelah  youtube,  terdapat pengguna  Instagram  sebanyak  46,8%  dan 47,7%  pengguna  Facebook.  (Prastya,  2022). Saluran  di  youtube  sangat  bervariasi.  Salah satu  saluran  di  youtube  yaitu  Najwa  Shihab yang berisi banyak tayangan yang membahas isu  politik  yang  berkembang  di  tahun  2018 sampai  dengan  2019.  Isu  politik  di  tahun 2018-  2019  bertepatan  dengan  adanya pemilihan  umum  Presiden  dan  Wakil Presiden.  Hal  tersebut  menyebabkan  banyak perbincangan  dengan  tema  pilpres  2019. Tayangan  pada  saluran  Najwa  Shihab  berisi dua  mata  acara  yang  secara  khusus membahas  isu  tersebut  yaitu  “Mata  Najwa” dan  “Catatan  Najwa”  yang  menarik  untuk ditonton  dan  mendapatkan  banyak  respon atau komentar oleh masyarakat.
Tema-tema  politik  yang  dibahas  dalam saluran  youtube  Najwa  Shihab  salah  satunya mengenai wacana kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan  tahun  2019.  Pemilihan  wacana kampanye  didasarkan  pada  fenomena  ujaran kebencian  yang  sering  digunakan  oleh kelompok tertentu untuk menjatuhkan lawan politik dan menarik simpati publik pada masa kampanye pilpres 2019. Isu politik pada masa kampanye  yang  ditayangkan  dalam  saluran youtube  Najwa  Shihab  mengundang  banyak komentar  baik  positif  maupun  negatif. Komentar  yang  dianggap  negatif  dapat dimasukan  dalam  kategori  ujaran  kebencian
yang  dapat  dianalisis  baik  dari  segi kebahasaan maupun aturan hukum.
Pada  aktivitas  komunikasi  khususnya dalam  ranah  kebahasaan,  banyak  dijumpai pelanggaran.  Ujaran  kebencian  yang terdapat  pada  komentar  dalam  saluran Najwa  Shihab  mengalami  pelanggaran prinsip  kesanantunan,  Pelanggaran  prinsip kesantunan pada ujaran kebencian didasarkan  pada  teori  Leech  (2014). Terdapat  sepuluh  maksim  pada  prinsip kesantunan di antaranya yaitu kedermawanan/
kemurahan hati, kebijaksanaan, persetujuan/ pemufakatan, kesopanan/kesederhanaan, kewajiban  S  to  O/  penghargaan,  kewajiban O to S: ‘berikan nilai rendah pada kewajiban O untuk S, perjanjian: ‘berikan nilai tertinggi pada  opini O,  menahan pendapat, kesimpatian,  dan  merasa  diam:  ‘berikan nilai rendah untuk perasaan S.
Ujaran  kebencian  adalah  tindakan menyebarkan kebencian dan perselisihan yang mengandung unsur SARA (suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan) (Mauludi, 2018). Walters dan Brown dalam Equality  and  Human  Rights  Commission mengklasifikasikan perilaku yang mengandung  ujaran  kebencian  :  tindakan yang dimaksudkan atau kemungkinan akan membangkitkan  kebencian,  penyerangan, kerusakan  kriminal,  pelecehan,  menguntit, mengancam  atau  perilaku  kasar  (Walters dan  Brown,  2016).  Jenis  ujaran  kebencian tersebut yaitu Tindakan menghina, mencemarkan  nama  baik,  penistiaan,
perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan berita bohong.
Menurut Douglas, Wacana berasal dari bahasa Sansekerta yaitu wac/wak/vak yang memiliki  arti  berkata  atau  berucap (Mulyana,  2017).  Kata  tersebut  terjadi perubahan menjadi wacana. Bentuk akhiran
-ana yang muncul berfungsi untuk membedakan (nominalisasi). Dengan demikian,  kata  wacana  diartikan  sebagai tuturan  atau  perkataan.  Wacana  juga  dapat dikatakan  sebagai  bentuk  komunikasi  lisan maupun  tulisan  yang  memiliki  kesatuan makna memiliki keterkaitan antar kalimatnya (Dharma, 2014).
Wacana  yang  diteliti  terkait  wacana kampanye. Kampanye politik adalah cara yang tersistematisasi  untuk  mempengaruhi  upaya pengambilan keputusan pada suatu kelompok (Fatimah,  2018).  Pada  wacana  kampanye, terdapat konteks dan koteks wacana. Konteks wacana  adalah  beberapa  aspek  internal wacana  dan  segala  hal  yang  secara  eksternal mencakup  suatu  wacana.  Sedangkan,  koteks merupakan  teks  yang  bersifat  koordinatif, setara, dan berhubungan dengan teks lainnya. Teks  lain  tersebut  dapat  berposisi  di  depan (mendahului)  atau  di  belakang  (mengiringi) (Mulyana,  2017).  Koteks  dalam  struktur wacana  menunjukkan  bahwa  suatu  teks memiliki struktur yang berkaitan dengan yang lainnya. Gejala tersebut mengakibatkan suatu wacana menjadi satu kesatuan yang utuh dan lengkap.
Penelitian  sebelumnya  dilakukan  oleh Bachri  dengan  judul  Analysis  Form  and Theme of Hate Speech Against President Joko Widodo on Social Media: A forensic linguistic study. Peneliti menganalisis ujaran kebencian terhadap  Presiden  Joko  Widodo  di  media social  untuk  mengungkapkan  bentuk  dan tema  ujaran  kebencian  dengan  pendekatan linguistik forensik (Bachri, 2018).
Febriyani  melakukan  penelitian  dengan judul  “An alisis  Faktor  Penyebab  Pelaku Melakukan  Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech) dalam  Media  S osial”.  Ujaran  Kebencian  (Hate Speech) ini dapat terjadi di berbagai media, di antaranya  melalui  orasi  kampanye,  melalui media sosial, demonstrasi, ceramah
keagamaan,  serta  media  elektronik  lainnya (Febriyani, 2018).
Penelitian ini berisi masalah mengenai faktor  apa  saja  yang  menyebabkan seseorang  menuturkan  Ujaran  Kebencian (Hate  Speech)  dalam  media  sosial  dan bagaimana  upaya  untuk  mengatasi  pelaku Ujaran  Kebencian  (Hate  Speech)  di  media sosial.  faktor-  faktor  penyebab  seseorang menuturkan  Ujaran  Kebencian  (Hate Speech)  dalam  media  sosial,  yaitu  faktor internal. Faktor internal berasal dari dalam diri  seseorang  seperti  keadaan  psikologis dan kejiwaan individu serta faktor eksternal yang  berasal  dari  luar  diri  individu  seperti lingkungan,  kurangnya  kontrol  sosial, kepentingan  masyarakat,  ketidaktahuan masyarakat, sarana, fasilitas, dan kemajuan teknologi.  Dari  macam-macam  faktor tersebut,  faktor  yang  banyak  ditemukan yaitu keadaan psikologis individu dan faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi.
Selain  itu,  terkait  pelanggaran  prinsip kesantunan, penelitian yang dilakukan oleh Ningrum,  Suryadi,  Wardhana  dengan  judul “Kajian  Ujaran  Kebencian  di  Media  Sosial”. Dalam penelitian tersebut Penulis menyebutkan bahwa Ujaran kebencian  menjadi  fenomena  kebahasaan yang bertetangan dengan prinsip kesantunan dalam berbahasa yang dijadikan  indicator  kecerdasan  linguistik serta  etika  berkomunikasi.  Sumber  data yang digunakan berasal dari facebook. Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bentuk  ujaran kebencian  yang  ditemukan  antara  lain bentuk  penghinaan,  menghasut,  provokasi politik,  pencemaran  nama  baik,  penistaan agama,  dan  menyebarkan  berita  bohong (hoax) yang tergolong menjadi empat topik yaitu  tentang  masalah  politik,  sosial, ekonomi  dan  agama  (Ningrum,  Suryadi,  & Wardhana, 2018).
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk mendeskripsikan  hasil  analisis  mengenai pelanggaran  prinsip kesantunan pada ujaran kebencian  yang  terdapat  di  Komentar Penonton  Youtube  Najwa  Shihab  dalam Wacana  Kampanye  Pemilihan  Umum  2019 menggunakan  teori  leech  (2014)  berupa: berupa:  1)  Pelanggaran  maksim  Kemurahan Hati;  2)Pelanggaran  maksim  Kebijaksanaan; 3)  Pelanggaran  maksim  Persetujuan;  4) Pelanggaran maksim Kesopanan;
5) Pelanggaran  maksim  Kewajiban  S  to  O;  6) Pelanggaran  maksim  Kewajiban  O  to  S;  7) Pelanggaran maksim Perjanjian; 8)
Pelanggaran  maksim    Retensi  pendapat;  9) Pelanggaran  maksim  Kesimpatian;  dan  10) Pelanggaran maksim Merasa diam.
Berdasarkan  beberapa  pembahasan tersebut, penelitian mengenai prinsip kesantunan  banyak  diteliti,  tetapi  analisis pelanggaran  yang  secara  khusus  ditujukan pada  komentar  penonton  youtube  masih belum  ada.  Analisis  mengenai  pelanggaran prinsip  kesantunan  pada  ujaran kebencian  tidak  banyak  dilakukan.  Hal tersebut  bukan  hal  yang  sia-sia  dilakukan, tetapi  dapat  menjadi  unsur  pendukung  dan penguat pada ujaran kebencian. Penelitian ini dapat  dijadikan  sumber  pendukung  yang menguatkan  suatu  ujaran  dapat  dikatakan ujaran  kebencian  dalam  tindak  pidana khususnya  di  Indonesia.  Dengan  demikian penelitian  mengenai  “Pelanggaran  P rinsip Kesantunan  Komentar  Penonton  Youtube Najwa  Shihab  dalam  Wacana  Kampanye Pemilihan  Umum  2019”  patut  untuk dilakukan.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  teoretis  dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis  yang  digunakan  yaitupendekatan linguistik  forensik  dengan  memanfaatkan
pragmatik untuk analisis data, sedangkan pendekatan  metodologis yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif  kualitatif.  Penelitan  deskriptif merupakan  penelitian  yang  didasarkan pada  fakta  atau  fenomena secara empiris terwujud  pada  penuturnya  dan  hasilnya berupa  penjelasan  data  apa  adanya (Sudaryanto, 2015).
Fokus  dalam  penelitian  ini  yaitu pelanggaran  prinsip  kesantunan  dalam peristiwa  komunikasi  berupa  wacana komentar  yang  terdapat  dalam  Youtube Najwa  Shihab  tema  pemilihan  umum presiden  dan  wakil  presiden  Republik Indonesia  tahun  2019.  Sumber  data penelitian ini yaitu semua tuturan penonton Youtube mata acara Mata Najwa dan Catatan Najwa  dalam  Wacana Kampanye  Pemilihan Umum  Presiden dan  Wakil  Presiden  Tahun 2019”  selama 7  bulan,  dari  tanggal  23 September  2018 – 13  April  2019.  Tuturan tersebut berbentuk tulis (komentar). Proses pengumpulan  data  menggunakan  teknik studi dokumentasi, teknik simak, dan teknik catat.  Teknik  pengumpulan  data  tersebut dimanfaatkan  untuk  memperoleh  data penelitian yang akurat dan valid.
Teknik keabsahan data yang digunakan meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono,  2017).  Keabsahan data tersebut dimanfaatkan untuk mengetahui  keilmiahan  suatu  penelitian sekaligus  sebagi  alat  untuk  menguji  data yang diperoleh.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  teknik  analisis heuristik  dan  teknik  analisis  normatif kualitatif. Analisis heuristik merupakan alur berpikir  untuk  memaknai  suatu  tuturan tidak  langsung.  Sedangkan  teknik  analisis heuristik  mengidentifikasi  unsur  pragmatik uatu  tuturan  melalui  perumusan  beberapa hipotesis  yang  kemudian  dilakukan  uji terhadap  data-data  yang  telah  tersedia (Leech, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebuah ujaran kebencian yang melanggar hukum  tentu  melanggar  aturan  dari  segi kebahasaan  khususnya  pragmatik  yaitu melanggar  prinsip  kesantunan.  Penggunaan Bahasa  dengan  mematuh  prinsip  kesantunan berbahasa  akan  membuat  pola  komunikasi suatu tuturan berjalan  dengan baik. Sebaliknya,  adanya  pelanggaran  prinsip kesantunan  berbahasa  akan  membuat  suatu tuturan  menjadi  kurang  tepat  dan  dapat menyinggung pihak tertentu.
Prinsip  kesantuan  yang  dilanggar  pada wujud ujaran kebencian di antaranya Maksim Kedermawanan/  Kemurahan  Hati  (Berikan nilai  tinggi  pada  keinginan  O),  maksim kebijaksanaan, maksim pemufakatan, maksim kesederhanaan,  maksim  kewajiban  S  to O/Penghargaan,  maksim  kewajiban  O  to  S: ‘Berikan nilai rendah pada kewajiban O untuk S’, maksim perjanjian:  ‘Berikan  nilai  t ertinggi pada  opini O’, maksim  menahan  pendapat: ‘Berikan  nilai  rendah  pada  pendapat  S’, maksim  Kesimpatian: ‘Berikan nilai  tertinggi pada  perasaan  O’,  dan  maksim merasa  diam: ‘Berikan nilai  rendah  untuk  perasaan  S. Berikut  akan  dipaparkan  data  wujud  ujaran kebencian yang melanggar prinsip kesantunan, secara lebih jelas.

## Melanggar Maksim Kebijaksanaan
KONTEKS  :  DISKUSI  MENGENAI  PILIHAN CAPRES  BERDASARKAN  PANDANGAN  ANAK MUDA  YANG BERKAITAN  DENGAN  ISU  SARA YANG BANYAK BERKEMBANG DI INDONESIA
P1: “jadi kita  sepakat  soal  itu,  soal intoleran.  hahahhahaa!!!!  clue  yang sangat penting” (MK)
P2:  “ Tak  ada  betul  tuh  tim  wowo  jelas" pendukung nya radikalisme rata" ( HP )
(data no 1)

## (Mata  Najwa  -  Anak  Muda  Pilih  Siapa:
Debat  Panas  Isu  SARA  (Part  7)  28 Oktober 2018)
Tuturan  pada  data  no  1  yang disampaikan  oleh  P2  (HP)  merupakan wujud  ujaran  kebencian  yang  melanggar maksim  kebijkasanaan.  hal  tersebut  dapat dilihat  secara  gramatikal,  ungkapan  yang dianggap  tidak  bijaksana  yaitu  pada  klausa pendukungnya radikalisme  rata”.  Pada klausa  tersebut,  penutur  HP  menilai  suatu kelompok dengan menyamaratakan seluruh pendukung Prabowo dengan ungkapan yang tidak  sesuai,  meskipun  tidak  semua (pendukung Prabowo) melakukannya. penutur tidak erendahkan pendapatnya  sendiri  dan  pernyataan tersebut  disampaikan  secara  langsung menyebutkan  kelompok  yang  dituju,  serta menilai  dengan  cara  yang  tidak  seimbang, menyamaratakan seluruh pendukung Prabowo  dengan  ungkapan  yang  tidak sesuai.
KONTEKS  :  ARGUMEN  ADIAN  DAN  ARIEF MENGENAI
PROGRAM KERJA  YANG DITAWARKAN  CAWAPRES  MENGENAI PENDIDIKAN,
KESEHATAN,

## KETENAGAKERJAAN DAN SOSIAL BUDAYA
P1 : “Siapa pun yg berdebat dgn BANG ANDIAN  pasti  kelihatan  PEKOK,, Salam JOKOWI  AMIN,BANG  ANDIAN  SAYAP BANGSA YG HANDAL” (PJ)
P2 :  “Mas Andian,,,,,  ,!  Pokoknya  klau arif  dagelan  itu  semakin  naskal,  di sunat aja mas Andian, prabocor juga tu perlu  di  sunat  lagi.tapi  prabocor  yg  di sunat  apanya  ya  lha  wong  batangnya katanya udah pungges,,itu katanyaaaaa” (SB)
(data no 2)
( Catatan  Najwa  -  Debat  Panas  Adian  vs Poyuono:  Siapa  Cawapres  Unggul?  19 Maret 2019)
Tuturan pada data no 2 yang disampaikan oleh  P2  (SB)  merupakan  wujud  ujaran kebencian yang melanggar maksim kebijkasanaan.  Penutur  yang  menerapkan maksim kebijaksanaan apabila mampu memberikan  keuntungan  kepada  pihak  lain dan  merugikan  diri  sendiri.  Tuturan  P2  (SB) melanggar maksim kebijaksanaan, hal tersebut dapat  dilihat  secara  gramatikal,  ungkapan yang  dianggap  tidak  bijaksana  adalah  pada klausa  prabocor  juga  tu  perlu  di  sunat,  frasa tapi  prabocor  yg  di  sunat  apanya  ya  dan klausa batangnya katanya udah pungges.
Pada  klausa  prabocor  juga  tu  perlu  di sunat,  penutur  memberi  nama  Prabowo dengan  sebutan  prabocor  untuk  disunat, kemudian pada frasa tapi prabocor yg di sunat apanya  ya  memiliki  makna  penutur  menilai secara sepihak bahwa Prabowo tidak memiliki “batang” (alat  kelamin),  dilanjutkan  klausa batangnya  katanya  udah  pungges  yang diartikan  bahwa  alat  kelaminnya  sudah  tidak ada.  Penggalan  tuturan  P2  (SB)  melanggar maksim  kebijaksanaan  karena  penutur  tidak memberi  nilai  redah  pada  keinginannya  dan pernyataan  tersebut  disampaikan  secara langsung  menyebutkan  pihak  tertentu  yang dituju.  Penutur  dianggap  tidak  bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan keinginannya. Melanggar Maksim Persetujuan/ Permufakatan
KONTEKS :  ADU  PENDAPAT  MENGENAI ISU  HOAX  ANTARA  MENDAGRI  DENGAN FAHRI HAMZAH
P1:  “Fahri,,,,  Emang  elu  banya k berbicara benar???  Riii,,,,  yg  selama  ini elu omongin  itu,  cuma  kebohongan.”
(NC)
P2: “Fahri  hamzah,  pembela  koruptor, pembela penyebar Hoax... dll” (MF)
(data no 3)
(Mata  Najwa  :  Pemilu  Dikepung  Isu: Mendagri,  "Sikat  Racun  Demokrasi" (Part 4) 14 Mar 2019)
Penggalan tuturan yang disampaikan  oleh  P2  (MF)  yang  terdapat pada  data  no  3  menanggapi  komentar sebelumnya  yang  ditulis  oleh  P1  (NC)  dan merupakan  wujud  ujaran  kebencian  yang melanggar maksim persetujuan/ permufakatan. Hal tersebut karena penutur memberikan  nilai  rendah  pada  kualitas pihak lain, dalam hal ini yaitu Fahri Hamzah. Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  unsur gramatikal  tuturan  tersebut  yaitu  frasa pembela  koruptor,  pembela  penyebar  Hoax yang  didahului  nama  objek  yaitu  Fahri Hamzah . Penggalan  tuturan  berupa  frasa pembela  koruptor memiliki  makna  bahwa Fahri  Hamzah  adalah  politisi  yang mendukung orang yang melakukan korupsi atau  mengakui  hak  orang  lain  tanpa persetujuan yang memiliki dengan cara yang tidak  tepat.  Selain  itu,  pada  frasa pembela penyebar  Hoax ,  Fahri  Hamzah  dianggap sebagai  orang  yang  mendukung  dan  tidak melarang  orang  lain  untuk  menyebarkan berita  bohong.  Penutur  tidak  sepakat dengan  pendapat  Fahri  Hamzah  yang sedang  adu  pendapat  dengan  mendagri. Oleh  sebab  itu,  tuturan  yang    disampaikan oleh  P2  (MF)  merupakan  wujud  ujaran kebencian yang melanggar maksim persetujuan/permufakatan. KONTEKS : DUA BULAN JELANG PEMILIHAN,  ANTAR  KUBU  PENDUKUNG
CAPRES SALING MENGELUARKAN TUDINGAN DAN SANGGAHAN SOAL PROPAGANDA RUSIA DAN
SEMBURAN
HOAKS YANG

## DITUDINGKAN  JOKOWI KE KUBU PRABOWO
P1: “Mau nanya  serius  ,pak  Prabowo itu prestasi nya apa?” (H) P2:
“Prestasinya adalah.  capres terbaik  di indonesia pantang mundur walopun tetap kalah. Dan dijuluki   capres   seumur   hidup.....
2024.....nyalon lagi.
!” (FM) P3: “50 lembar  hoax  ,  prestasi  TKN pak wowo” (AP)
(data no 4) ( Mata  Najwa  -  Tancap  Gas  Jelang  Pentas:
Mana      Dusta      Mana      Fakta      (Part      1) 7
Februari 2019 )
Data  no  4  tersebut  berisi  tiga komentar yang ditulis oleh P1 (H), P2 (FM) dan P3 (AP) yang  saling  terkait  dengan  topik  hoax  dan fakta  pada  masa  kampanye.  Tuturan  pada data  no  19  yang  disampaikan  oleh  P3  (AP) menanggapi  komentar  sebelumnya  yang ditulis oleh P1 (H) dan P2 (FM) dan komentar P3  (AP)  merupakan  wujud ujaran  kebencian yang melanggar maksim persetujuan/permufakatan.
Hal tersebut karena  penutur  tidak  menyetujui  TKN  pak Prabowo memiliki prestasi.
Namun,  Penutur menyampaikan persetujuan  mengenai  prestasi  TKN  Pak Prabowo yang kualitasnya tidak baik. Hal itu, dapat  dilihat  secara  gramatikal  dari  frasa  50 lembar  hoax  dilanjutkan  prestasi  TKN  pak wowo.
Pada  frasa  50  lembar  hoax,  penutur memberi kesan bahwa  hoax atau kebohongan yang  dilakukan  oleh  pihak  Prabowo jumlahnya  banyak,  kemudian  pada  frasa prestasi  TKN  pak  wowo  memiliki  makna penutur  menyatakan  bahwa  prestasi  TKN
Prabowo  adalah  kelebihan  dalam  hal kebohongan  di  masa  kampanye.  Penutur mengungkapkan  ketidaksetujuan  dengan cara  yang  berkebalikan.  Oleh  sebab  itu, tuturan  yang  disampaikan  oleh  P3  (AP) merupakan  wujud  ujaran  kebencian  yang melanggar maksim persetujuan/permufakatan.  Hal  tersebut, dikarenakan penutur memberi nilai rendah pada kualitas pihak lain.

## Melanggar Maksim Kesederhanaan
KONTEKS  :  DISKUSI  MENGENAI  HOAX YANG  BANYAK  BEREDAR  DI  MASA KAMPANYE  PILPRES  BAIK  OLEH  KUBU  01 MAUPUN KUBU 02
P1: “ Tim  prabowo  tooopp  bodonya terima  kasih  akhirnya  indonesia  dapat melihat jokowi lanjut” (IP)
P2: “ irham  pramudya,  hahaha mantap
(GK)
(data no 5)
(Mata  Najwa  -  Satu  atau  Dua:  Debat Panas  Soal  Hoaks  (Part  2)  11  Oktober 2018)
Penggalan tuturan
yang
disampaikan  oleh  P1  (IP)  yang  terdapat pada  data  no  5  merupakan  wujud  ujaran kebencian yang melanggar maksim kesederhanaan.  Secara  gramatikal,  hal tersebut  dapat  dibuktikan  berdasarkan unsur  gramatikal  yaitu  frasa tooopp bodonya yang  sebelumnya  terdapat  frasa Tim  prabowo. Hal  tersebut  menunjukan bahwa penutur tidak meminimalkan pujian pada  diri  sendiri  tetapi  memaksimalkan cacian  pada  pihak  lain  yaitu  tim  prabowo. Frasa tooopp  bodonya dapat  diartikan
sebagai orang yang memiliki kebodohan yang yang  paling  puncak  atau  top.  Penghinaan terhadap  pihak  lain  menunjukan  bahwa penutur  dianggap  tidak  sopan.  Dengan demikian,  tuturan  P1  (IP)  merupakan  wujud ujaran  kebencian  yang  melanggar  prinsip kesantunan maksim   kesederhanaan.
KONTEKS  :  GUNTUR  ROMLI  DAN  FERDINAN YANG  SALING  MENGKRITIK  TERKAIT  HOAX SERTA MENJADI KORBAN HOAX
P1  : “Tim prabowo  tooopp  bodonya terima  kasih  akhirnya  indonesia  dapat melihat jokowi lanjut” (IP)
P2  : “ irham pramudya, hahaha mantap
(GK)
(data no 6)
( Mata Najwa - Satu atau Dua: Debat Panas Soal Hoaks (Part 2) 11 Oktober 2018 )
Tuturan  pada  data  no  6  tersebut  berisi dua komentar yang ditulis oleh P1 (IP) dan P2 (GK)  yang  saling  terkait  dengan  topik  debat isu  hoax  oleh  kobu 01  dan  kubu  02  di  masa kampanye. Penggalan tuturan yang disampaikan oleh P1 (IP) yang terdapat pada data  no  22  merupakan  wujud  ujaran kebencian yang melanggar maksim kesederhanaan.  Pada  tuturan  tersebut, penutur tidak meminimalkan pujian pada diri sendiri dan memaksimalkan cacian pada pihak lain,  serta  menunjukan  kesan  sombong. Secara  gramatikal,  hal  tersebut  dapat dibuktikan berdasarkan unsur  gramatikal yaitu  frasa  tooopp bodonya yang  sebelumnya terdapat frasa Tim prabowo.
Pada penggalan tuturan yang disampaikan oleh  P1  (IP),  adalah  frasa  tooopp  bodonya, menunjukan bahwa penutur tidak meminimalkan  pujian pada diri sendiri tetapi memaksimalkan  cacian  pada  pihak  lain  yaitu
tim  prabowo.  Frasa  tooopp  bodonya  dapat diartikan  sebagai  orang  yang  memiliki kebodohan  yang  yang  paling  puncak  atau top.  Penghinaan  terhadap  pihak  lain menunjukan bahwa penutur dianggap tidak sopan.  Dengan  demikian,  tuturan  P1  (IP) merupakan  wujud  ujaran  kebencian  yang melanggar  prinsip  kesantunan  maksim kesederhanaan.
Melanggar Maksim
Penghargaan/
Kewajiban S Ke O
KONTEKS  :  PERDEBATAN  KEDUA  KUBU MENGENAI  ISTILAH  ABS,  ASAL  BAPAK SENANG (JOKOWI) /  ASAL BOWO SENANG (PRABOWO)
P1: “Itu bukan  kritik  mas  paldo.  Itu namanya  suudzhon  alias  berburuk sangk” (DY) P2: “Faldo ampun! Ga punya otak! Cape dehhh hh” (PA)
(data no 7)
(Mata  Najwa  -  Debat  Usai  Debat  - Kubu  01:  ABS  Itu  Asal  Bowo  Senang (Part 1) 4
April 2019) Penggalan  tuturan  P2  (PA)  yang terdapat  pada  data  no  7  merupakan wujud ujaran  kebencian  yang  melanggar  maksim penghargaan.  Secara  gramatikal  dapat dilihat  pada  frasa Ga  punya  otak! setelah frasa Faldo  ampun yang  memiliki  kesan negatif  bahwa  Faldo  Maldini  tidak  punya otak atau tidak dapat berpikir dengan baik . Tuturan  P2  (PA)  merupakan  komentar yang  berkaitan  dengan  komentar  P1  (DY) yang  menyebutkan  bahwa  Faldo  bukan mengkritik  tapi  berburuk  sangka terhadap lawan  politiknya  (kubu  Jokowi).  Pada tuturan  yang  disampaikan  oleh  P2  (PA), tidak  menunjukan  kesan  menghargai kepada  pihak  lain  yaitu  Faldo  Maldini.
Dengan  demikian,  tuturan yang  disampaikan oleh  PA  merupakan  wujud  ujaran  kebencian yang  melanggar  prinsip  kesantunan  yaitu maksim penghargaan.

## Melanggar  Maksim Menahan Pendapat
KONTEKS :  PEMBAHASAN  OLEH  NAJWA SHIHAB  DENGAN  TAMU  DI  ACARA  MATA NAJWA YANG MEMBAHAS DEBAT RONDE 1
P1: “Korupsi boleh2  aja...asal  gk seberapa..owow..oh...genderuwowok ” (SRS)
P2: “ Apakah d pemerintah jokowi kususnya d  partai  banteng  gk  ada  yg  koropsi??? Brooo bantengnya yg bahaya bro dan pak jokowi  patuh  ma  tu  banteng  ganti presiden” (IU)
(dana no 8)
(Catatan  Najwa  Untuk  Debat  Ronde  I  18 Januari 2019)
Tuturan  yang  disampaikan  oleh  P2  (IU) merupakan  wujud  ujaran  kebencian  yang melanggar  prinsip  kesantunan  yaitu  maksim menahan  pendapat “Berikan Nilai  Rendah pada Pendapat  S”.  Hal  tersebut,  dapat  dilihat dari  unsur  gramatikal  yaitu  pada  frasa bantengnya  yg  bahaya  bro, banteng  yang dimaksud  yaitu  PDI  P  yang  dipimpin  oleh Megawati  yang  dianggap berbahaya, dan pak jokowi  patuh  ma  tu  banteng, maksudnya adalah Jokowi merupakan petugas partai yang mengikuti  dan  mematuhi  aturan  PDI  P yang dipimpin oleh Megawati.
Selain  itu,  ada  frasa ganti presiden, yang menunjukan  bahwa  penutur  yaitu  IU  tidak dapat  menahan  mendapatnya  mengenai jabatan  presiden  yang  disandang  oleh Jokowi  agar  digantikan.  Penggalan  tuturan
tersebut  melanggar  maksim  menahan pendapat karena penutur tidak memberkan nilai  rendah  terhadap  pendapatnya,  atau tidak dapat menahan pendapatnya terhadap orang  lain dengan isi pendapat yang buruk.

## Melanggar Maksim Kesimpatian
KONTEKS: DISKUSI  MENGENAI  PILIHAN CAPRES BERDASARKAN PANDANGAN ANAK  MUDA  YANG  BERKAITAN  DENGAN ISU SARA YANG BANYAK BERKEMBANG DI INDONESIA
P1:  “ kasian  ya  faldo,  mukenye  kyk kucing ksamber petir..hahahaha ”( HK)
P2: “fal do  mah  macem  ank  tk  yg  lagi brantem ama ank2 komplek.. kwkwkwkwk  ngakak..  makanya  adian lebih  kalem..karna  liat  lawanny  masih bibit kecebon” (AD)
(data no 9)
(Mata  Najwa  -  Anak  Muda  Pilih  Siapa: Debat  Panas  Isu  SARA  (Part  7)  28 Oktober 2018)
Tuturan  P1  (HK)  merupakan  wujud ujaran  kebencian  yang  melanggar  prinsip kesantunan  yaitu  maksim  kesimpatian.  Hal tesebut,  dapat  diperhatikan  dari  unsur gramatikal  yaitu  dari  kata kasian  ya  faldo yang merupakan ungkapan simpati terhadap  Faldo  Maldini  (anak  muda  tim Prabowo), namun diikuti frasa mukenye kyk kucing ksamber petir, yang  memiliki  makna konseptual  bahwa  muka  Faldo  seperti kucing  yang  terkena  petir.  Hal  tersebut minim rasa simpati dan memunculkan rasa antipati  dari  penutur  kepada  pihak  lain (Faldo).
Tuturan  yang  disampaikan  oleh  P1  (HK) melanggar  prinsip  kesantunan  maksim kesimpatian  karena  penutur  memberikan nilai  rendah  pada  perasaan  pihak  lain  dalam tindakan  bicara  belasungkawa  atau  kasian. Penutur  meminimalkan  rasa  simpati  dan memaksimalkan  rasa  antipati.  Berdasarkan data persentase pelanggaran prinsip kesantunan  dengan  jumlah  tuturan  sebanyak 300  tuturan  yang  mengandung  ujaran kebencian,  didapatkan  enam  pelanggaran prinsip  kesantunan  pada  ujaran  kebencian. Berdasarkan  hasil  analisis,  ujaran  kebencian dalam  penelitian  ini  melanggar  prinsip kesantunan di antaranya melanggar maksim  kebijaksanaan,  melanggar maksim persetujuan/permufakatan, melanggar maksim  penghargaan/kewajiban  S ke  O,  melanggar  maksim  menahan  pendapat, dan melanggar maksim kesimpatian.
Tabel 1 Persentase Data Pelanggaran Prinsip
Kesantunan pada Ujaran Kebencian No Wujud Pelanggaran Prinsip Kesantunan Persenta s e 1.  Melanggar Maksim Kebijaksanaan Total = 5 Tuturan 1,7 % 2.  Melanggar Maksim Persetujuan/Permufak at an Total = 19 tuturan 6,3 % 3.  Melanggar Maksim Kesederhanaan Total = 36 tutura n 13 % 4.  Melanggar Maksim Penghargaan/Kewajib an S Ke O Total = 220 tutura n 73,3 % 5.  Melanggar Maksim Menahan Pendapat Total = 2 tuturan 0,7 %

## 6.  Melanggar Maksim
Kesimpatian Total = 15 tuturan 5 % Berdasarkan
keenam bentuk pelanggaran  prinsip  kesantunan  tersebut, terdapat  prinsip  kesantunan  yang  paling banyak  dilanggar  pada  wujud  ujaran kebencian  yaitu  maksim  penghargaan/ kewajiban  S  ke  O.  Ujaran  kebencian  yang melanggar maksim penghargaan/kewajiban S ke O sebanyak 220 tuturan atau sebanyak 73,3  %  dari  jumlah  total  300  tuturan. Ujaran  kebencian  yang  disampaikan  oleh penutur  tidak  memberikan  penghargaan kepada pihak lain.
Prinsip  kesantunan  yang  paling  sedikit dilanggar yaitu maksim menahan  pendapat sebanyak  2  tuturan  atau  sebanyak  0,7  % dari  total  300  tuturan.  Hal  tersebut dikarenakan  banyak  penutur  yang  tidak dapat menahan pendapat ketika berkomentar, tetapi menyampaikan komentar secara langsung tanpa memahami perasaan pihak lain agar tidak merasa sakit hati dan tersinggung.
Sebanyak  73,3  %  ujaran  kebencian meminimalkan  rasa  hormat  kepada  orang lain  dan  memaksimalkan  cacian  kepada orang  lain.  Hal  tersebut  didukung  oleh Sevasti yang melakukan penelitian mengenai  ujaran  kebencian di  media sosial twitter (Sevasti, 2014).
Sevasti mengungkapkan  bahwa  ujaran  yang mendorong  kebencian  termasuk  bahaya verbal  yang  menyebabkan  orang  lain tersinggung,  maka  dapat  dianalisis dengan disiplin pragmatis yaitu  kesantunan berbahasa.  Analisis  mengenai  ujaran kebencian  dengan  delik  penghinaan  dan pencemaran  nama  baik  dilakukan  oleh Kusno untuk menunjukan adanya pelanggaran  prinsip  kesantunan.  Kusno
dalam
penelitiannya menemukan pelanggaran  prinsip kesopanan/  kesantunan di antaranya pelanggaram maksim pujian/ penghargaan  ( approbation  maxim )  (penutur mengungkapkan  kritik  langsung  dengan tuturan berupa kata atau frasa yang bermakna kasar,  penutur  didukung  perasaan  marah ketika  bertutur,  penutur  sengaja  ingin memojokkan  lawan  tuturnya,  dan  menuduh dengan  rasa  curiga  terhadap  lawan  tuturnya tanpa fakta pendukung); Kedua, pelanggaran  maksim  kesepakatan/ persetujuan  ( aggrement  maxim ),  yakni perselisihan  pemahaman  dan  pendapat antarpeserta  tuturan  yang  disampaikan dengan nada yang menghina (Kusno, 2015).
Analisis  kebahasaan  di  media  sosial sangat  diperlukan.  Ide-ide  baru  dan  sikap baru terus-menerus diserap dengan membaca tentang peristiwa yang sedang tren di seluruh dunia  dan  untuk  memperbarui  wawasan.  Hal tersebut sangat berpengaruh  terhadap kesantunan  masyarakat.  Studi  tersebut mengungkapkan  bahwa  penggunaan  bahasa bersifat  sosial  berupa  komentar  di  Facebook. Komentar-komentar  yang  negatif  banyak ditemukan dan hal tersebut melanggar prinsip kesopanan (Omwenga, 2018).
Pelanggaran  maksim  penghargaan  sama halnya  dengan  pelanggaran  maksim  pujian. Kusmanto dan Purbawati melakukan penelitian  mengenai  analisis  pelanggaran prinsip  kesantunan  pada  komentar  di  media sosial  yang  berkaitan  dengan  dunia  politik. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelanggaran  maksim  yang  banyak  dilakukan follower instagram liputan6 adalah maksim pujian/penghargaan dengan persentase sejumlah  80%.  Pelanggaran  maksim  pujian/ penghargaan  dibuktikan  dengan  menuduh, menghina,  dan  menyudutkan  mitra  tutur dalam  berinteraksi.  Hal  tersebut  sesuai dengan  pelanggaran  maksim  penghargaan,
bahwa penutur meminimalkan rasa hormat dan  memaksimalkan  cacian  (hal  negatif) terhadap pihak lain (Purbawati, 2019).

## KESIMPULAN
Hasil analisis penelitian ini mengungkapkan bahwa maksim
penghargaan  menjadi  salah  satu  prinsip kesantunan  yang  banyak  dilanggar.
Pelanggaran maksim penghargaan terjadi  dalam  ranah  media  sosial  yang berisi  pembahasan  isu  politik  dan termasuk dalam wujud ujaran kebencian dengan  kriteria  tertentu.  Pelanggaran tersebut diharapkan dapat diminimalisasi dengan penambahan pemahaman mengenai  isu  sosial,  politik,  ekonomi  di masyarakat.
Kemampuan dewasa dalam
bermedia  sosial  juga  harus  dimililiki setiap  pengguna  media  sosial,  sehingga prinsip-prinsip kesantunan dapat dilakukan dan tidak terjadi pelanggaran.
Hasil  penelitian  diharapkan  dapat bermanfaat  bagi  masyarakat  terutama sebagai bahan acuan dalam menghindari pelanggaran  tindak  pidana  ujaran kebencian

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Form  and  Theme  of  Hate  Speech  Against President  Joko  Widodo  on  Social Media:A  forensic  linguistic  study. Atlantis  Press:  Advances  in  Social
Science,  Education  and  Humanities Research, 257, 223-226 . Dharma,  Y.  Aliah.  (2014). Analisis  Wacana Kritis dalam Multiperspektif . Bandung: Reflika Aditama. Fatimah,  S.  (2018).  Kampanye  sebagai Komunikasi Politik: Esensi  dan Strategi  dalam  Pemilu. Jurnal Resolusi, 1(1). 5-16 . Febriyani,  Meri.  (2018).  Analisis  Faktor Penyebab  Pelaku  Melakukan  Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial. Poenale  : Jurnal  Bagian  Hukum Pidana 6, no. 3: Hlm 1 – 14.
Gagliardone,  I.,  Gal,  D.,  Alves,Thiago., Martinez, Gabriela. (2015). Countering  Online  Hate  Speech. The United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization  7,  place  de  Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France,  UNESCO.
George  ,  Wafula  W.  (2016).  Social  Media Forensics  for  Hate  Speech  Opinion Mining. College  Of  Biological  And Physical Sciences School Of Computing And Informatics:University
Of Nairobi . Kosasi, S.B, Endri, E.P. (2022). New Media :
Instagram  @bolalobfootball  Sebagai Media
Informasi Sepakbola Masyarakat  Kota  Tangerang. AL MUNIR:  Jurnal  Komunikasi  Dan Penyiaran Islam, 13 (1), Hal 108-117. Kusmanto,  Hari,  Christina  Purbawati. (2019). Ketidaksopanan Berkomentar  pada  Media  Sosial Instagram:  Studi Politikopragmatik .
Jurnal Kata: Vol. 3(2), 217 227.
Kusno,  Ali.  (2015).  Pelanggaran  Prinsip Kesopanan  pada  Kasus  Delik Penghinaan  dan  Pencemaran  Nama Baik. Prosiding  Prasasti:  Program Studi S3 Linguistik PPs UNS
Leech,  Geoffrey.  (2014). Pragmatics  of Politeness .  New  york  :  Oxford University Press.
Leech,  Geoffrey.  (2016). Prinsip-Prinsip Pragmatik.  Terjemahan  M.D.D.  Oka .

## Jakarta:
Penerbit Universitas Indonesia. Leonita,  E.,  &   Jalinus,   N.   (2018). Peran
media  sosial  dalam  upaya  promosi kesehatan: Tinjauan literatur. INVOTEK: Jurnal  Inovasi  Vokasional  Dan Teknologi , 18 (2), 25 – 34. Mauludi,  Sahrul.  (2018). SOCRATES  CAFÉ Bijak,  Kritis,  &  Inspiratif  Seputar Dunia & Masyarakat Digital. PT  Elek Media Komputindo, Jakarta.
Mulyana. (2017). “ Kajian Wacana ”
..Yogyakarta: Tiara Wacana.
Nasrullah,  Rulli.  (2015). Media  Sosial Perspektif  Komunikasi,  Budaya,  dan Sosioteknologi .  Bandung:  Simbiosa Rekatama Media.
Ningrum,  D.J,      Suryadi,      &      Wardhana,
D.E.C. (2018). Kajian Ujaran Kebencian  di  Media  Sosial. Jurnal
Ilmiah Korpus, Volume II, Nomor III. Omwenga, Leonard Motari. (2018). Strategies  of  Face  Management and Politeness  on  Social  Media:  The Implication  for  a  United  Kenya. Kenyatta University.
Prastya,  D.  (2022,  Februari  Rabu).  Jumlah Pengguna  Media  Sosial  Indonesia Capai  191,4  Juta  per  2022.  hal.  1. ( https://www.suara.com/tekno/20 22/0 2/23/191809/jumlah- pengguna-media-  sosial-indonesia- capai-1914-juta-per- 2022 ) Rusminto, Nurlaksana Eko. (2010).
Memahami Bahasa Anak-anak:
Sebuah  Kajian  Analisis  Wacana Panduan  Bagi  Guru,  Orang  Tua  dan Mahasiswa  Jurusan  Bahasa .  Bandar Lampung: Universitas Lampung. Saputra,  Arief  Fadhil.  (2022).  Pengaruh
Konten Youtube Picky Picks
terhadap  Sikap  Mahasiswa  KPI  UIN
Imam  Bonjol  Padang. AL  MUNIR: Jurnal  Komunikasi  Dan  Penyiaran Islam, 13 (1), 69-82. Sevasti,  Christoforou.  (2014).  Social  Media and  Political  Communication:  Hate Speech  in  the  age  of  Twitter.
Erasmus School of History, Culture and Communication,  Erasmus University  of Rotterdam Subyantoro.  (2017). Linguistik  Forensik: Sebuah Pengantar. Semarang:
Farishma Indonesia. Sudaryanto.  (2015). Metode  Dan  Aneka Teknik Analisis Bahasa : Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguis . Yogyakarta:  Duta  Wacana  University Press.
Sugiyono.
(2017). Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.
Bandung: Alfabeta. Surat  Edaran  Kepala  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang
Penanganan  Ujaran  Kebencian  ( Hate Speech ). Walters,  M.  A.,  Brown,  R.,  &  Wiedlitzka,  S.
(2016). Causes and motivations of hate crime.  Equality  and  Human  Rights Commission  Research  report (Vol. 102). London