## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 30 No. 1, 2022
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Perkembangan  Kedudukan  dan  Kekuatan  Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata
Ardhian Wahyu Firmansyah, Rusdin Alauddin * , Faissal Malik
Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Indonesia.
* E-mail Korespondensi: alauddinrusdin@gmail.com

## Abstract:
Legal development cannot be separated from the development of society, especially the development of science and technology. This study aims to examine the development of the position and strength of electronic evidence in the civil evidence system in Indonesia. This research is normative juridical research using a statute, case, and conceptual approach. The study results show that electronic evidence is present along with the times in the era of information technology-based digitalization. His presence is also related to all aspects of life, including the world of law and justice. The validity, position, and strength of electronic evidence in civil cases is still under debate because no civil procedural law regulates electronic evidence. The role and strength of electronic evidence  have  been  regulated  in  many  laws  and  regulations  in  Indonesia.  Still,  in  civil  law,  there  are  no provisions governing this electronic evidence. Broader problems also occur in civil matters, because nowadays, electronic transactions have become part of national and international commerce.
Keywords: Evidence; Information technology; Civil; Evidence System; Electronic Transaction

## Abstrak:
Pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perkembangan kedudukan dan kekuatan bukti  elektronik  dalam  sistem  pembuktian  perdata.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  (statute),  pendekatan  kasus  dan  pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik hadir seiring dengan perkembangan zaman di  era  digitaliasi  berbasis  teknologi  informasi.  Kehadirannya  pun  terkait  dengan  seluruh  aspek  kehidupan termasuk  dalam  dunia  hukum  dan  peradilan.  Permasalahan  keabsahan,  kedudukan,  dan  kekuatan  bukti elektronik dalam perkara perdata sampai sekarang masih dalam perdebatan karena belum adanya hukum acara perdata  yang  mengatur  tentang  bukti  elektronik  tersebut.  Kedudukan  dan  kekuatan  bukti  elektronik sebenarnya sudah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi dalam ranah hukum perdata belum ada ketentuan yang mengatur alat bukti elektronik ini. Persoalan yang lebih luas juga terjadi dalam masalah keperdataan, karena saat ini transaksi elektronik telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.
Kata Kunci: Alat Bukti; Informasi Teknologi; Perdata; Sistem Pembuktian; Transaksi Elektronik

## 1. Pendahuluan
Pada  era  masyarakat  5.0  atau society 5.0  saat  ini,  masyarakat  dituntut  dapat menyelesaikan  berbagai  tantangan  dan  permasalahan  sosial  dengan memanfaatkan beragam inovasi semakin maju. 1 Semakin pesatnya kemajuan di bidang  teknologi  dan  industri,  telah  mempengaruhi  berbagai  sector  di  lini
1 Aprilianti,  Nargis  Nilla,  dan  Prayitno  Dwi  Pujo.  (2021).  "Persfektif  Sertifikat  Elektronik  dalam Pembuktian Hukum Perdata." Atlantis Press Part Spinger Nature .
kehidupan. Salah satunya, pada ranah penegakan hukum. Beragam inovasi terus bermunculan  seiring  perkembangan  teknologi  internet yang  kian  kompleks  dalam sosial kemasyarakatan yang ada. 2
Perkembangan  teknologi  informasi  menyebabkan  secara  tidak  langsung  perubahan sosial  yang  sangat  cepat  dan  mengakibatkan  dunia  menjadi  tanpa  batas. 3 Perubahan juga  terjadi  dalam  hal  macam-macam  alat  bukti  yang  dapat  digunakan  dalam penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan, dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik di masyarakat . Terkait dengan aturan hukum, hukum seh a rusnya juga selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. 4
Dalam  ranah  penegakan  hukum, alat  bukti  yang  dikenal  di  dalam  hukum  acara perdata  ada  lima  jenis  sesuai  ketentuan  164  HIR  (283  RBG)  dan  1903  BW,  hanya dikenal 5 (lima) macam alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan , khususnya dalam acara perdata , yakni : a) Bukti tulisan ; b) Bukti dengan saksi ; c) Persangkaan- persangkaan ;  d) Pengakuan ;  e) Sumpah . Namun  demikian,  seiring  berkembangnya teknologi  informasi,  muncul  pula  peraturan  perundang-undangan  yang  baru  salah satunya  adalah  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik (UU ITE). S ejak diundangkannya UU ITE, terdapat penambahan jenis  alat  bukti  di  persidangan  yaitu  informasi  elektronik  dan/atau  dhukumen elektronik dan/atau  hasil  cetaknya . Do kumen  elektronik  adalah  setiap  Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem Elektronik.
Salah  satu  permasalahan  yang  muncul  dalam  penggunaan  transaksi  elektronik tersebut, adalah kedudukan dari suatu alat bukti elektronik, karena salah satu tujuan dari  Undang-Undang  ini  adalah  memberikan  rasa  aman,  keadilan,  dan  kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi. Permasalahan kembali muncul  jika  dikaitkan  dengan  persidangan  pada  perkara  perdata  Pengadilan, efektivitas  dan  kekuatan  pembuktian  alat  bukti  elektronik  di  dalam  persidangan Pengadilan  Agama  banyak  dari  para  pihak  yang  berperkara  mengajukan  alat  bukti ektronik  berupa screenshot percakapan  via  Aplikasi whatsapp,  facebook  messenger dan aplikasi  percakapan  lainnya,  sedangkan  dalam  putusan  hakim,  bukti  tersebut dikesampingkan karena penggugat tidak bisa menunjukkan keasliannya.
Sebenarnya  di  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  telah  diberikan  sebuah  solusi  bahwa  Informasi Elektronik  dan/atau  Dhukumen  Elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat bukti hukum yang sah. Undang-undang ITE sebenarnya telah memberikan jalan untuk menjawab problematika hukum terhadap realitas dan pergaulan masyarakat modern yang  serba  digital  ini.  Akan  tetapi  dalam  tataran  hukum  formal,  baik  HIR/RBg maupun  peraturan  lainnya  tentang  acara  perdata  sampai  saat  ini  belum  mengatur tentang  dhukumen/data  elektronik  sebagai  salah  satu  alat  bukti  dengan  kata  lain
2 Riadi,  Rachmad  Yusuf  Augus  Theo,  Dominikus  Rato,  dan  Dyah  Ochtorina  Susanti.  "Legalitas Kontrak  Elektronik  sebagai  Alat  Bukti  dalam  Perspektif  Hukum  Perdata." Syntax  Literate;  Jurnal  Ilmiah Indonesia 7, no. 3 (2022): 1461-1478.
3 Eddy Army, Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2020) hlm 2 4 Sapardiyono  dan  Sukmo  Pinuji.  "Konsistensi  Perlindungan  Hukum  Kepemilikan  dan  Hak  Atas Tanah melalui Sertipikat Tanah Elektronik." Widya Bhumi 2, no. 1 (2022): 54-64.
hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi keberadaan dhukumen/data elektronik sebagai alat bukti.
Dalam  hukum  acara  perdata,  bukti-bukti  surat  yang  diajukan  oleh  para  pihak  di persidangan harus dicocokkan dengan aslinya. Permasalahan kembali muncul ketika yang  diajukan  sebagai  alat  bukti  adalah  berupa  dhukumen  elektronik.  Para  pencari keadilan biasanya melampirkan alat bukti berupa tangkapan layar dari percakapan via whatsapp yang  menerangkan  bahwa  memang  benar  lawannya  ini  sedang  ada hubungan dengan wanita/laki-lain.
D alam  perkara Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.MORTB  yang  dalam  pertimbangan hukumnya  menerangkan  “Menimbang,  bahwa  bukti  P.3  merupakan  capture  media sosial  yang  isinya  perihal  isi chat-chatan antara  Termohon  dengan  selingkuhannya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, namun secara materiil tidak memenuhi sebagai alat bukti karena Pemohon tidak bisa menunjukkan keasliannya, oleh karena itu  alat  bukti  P.3  patut  untuk  dikesampingkan”.  Hal  ini  tentu  berpengaruh  terhadap tingkat kepuasan penggugat/pemohon dalam persidangan. Dimana ia telah berusaha meyakinkan  majelis  hakim  dengan  mengajukan  bukti  elektronik  tersebut  yang diharapkan untuk memperkuat dalil-dalil gugatan/permohonanya, akan tetapi dalam persidangan  bukti  yang  diajukan  tersebut  ternyata  dikesampingkan.  Disini l ah  peran hakim  untuk  bagaimana  mempertimbangkan  kedudukan  dan  kekuatan  alat  bukti elektronik.  Selain  itu  hakim  juga  dituntut  untuk  melakukan rechsvinding (penemuan hukum)  dengan  mengkaji  norma-norma  yang  tumbuh  dalam  masyarakat  dalam menyelesaikan kasus. 5
Selain pemenuhan syarat formil, alat bukti surat juga harus memenuhi syarat materil, syarat  materiil  yang  harus  dipenuhi  dalam  alat  bukti  elektronik  adalah  harus  dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya yang untuk itu dibutuhkan digital  forensik.  Di  sinilah  letak  problematika  dari  bukti  elektronik  pada  perkara perdata  ini.  Jika  yang  dibutuhkan  adalah  digital  forensi k ,  maka  solusinya  adalah menghadirkan  saksi  ahli  yang  tentu  tidak  gratis  dan  juga  akan  memakan  waktu persidangan yang lama. Bukankah hal ini akan bertentangan dengan asas berperkara yang  sederhana  cepat  dan  biaya  ringan. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, maka  fokus  utama  penelitian  ini  adalah telaah  tantangan  dan  perkembangan kekuatan alat bukti elektronik pada perkara perdata .

## 2. Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  ( normative  legal  research ) dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute ),  pendekatan kasus  dan  pendekatan  konseptual. 6 Teknik  pengumpulan  bahan  hukum dilakukan  melalui  tudi  dokumen  atau  kepustakaan.  Analisis  bahan  hukum dilakukan  dengan  pengumpulan  dan  pengolahan  bahan-bahan  hukum  yang disusun  secara  sistematis  untuk  mencari  pemecahan  atas  isu  hukum  dengan menggunakan analisis konten.
5 Edmon  Makarim.  2005. Pengantar  Hukum  Telematika,  Suatu  Kompilasi  Kajian .  Jakarta:  PT. RajaGrafindo Persada. hlm. 320
6 Irwansyah.  2021. Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel.  Edisi  Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 165

## 3. Tantangan  dan  Perkembangan  Kekuatan  Bukti  Elektronik  dalam Sistem Pembuktian Perdata
Pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat, khususnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Hal  ini  terkait dengan  munculnya  berbagai  fenomena  baru  yang  merupakan  implikasi  dari kemajuan teknologi dan informasi. 7 Pada era teknologi informasi seperti sekarang ini,  masyarakat  dalam  keseharianya  tidak  terlepas  dari  peralatan  elektronik  yang memudahkan dalam segala urusan. Baik dalam aspek sosial maupun aspek ekonomi. Kehadiran  perangkat  elektronik  sekarang  ini  tentu  berkaitan  erat  dengan  pesatnya teknologi jaringan internet. Dengan internet hubungan individu dengan individu atau kelompok lain sekan tidak ada sekat pembatasnya ( borderless ).
Hubungan  antarmanusia  lewat  jaringan  internet  selain  banyak  menghasilkan keuntungan  juga  terdapat  permasalahan  yang  mengiringinya.  Kemajuan  dan perkembangan  teknologi  secara  tidak  langsung  menjadi  sarana  efektif  yang menimbulkan perbuatan melawan hukum. 8 Oleh karenanya , diperlukan regulasi yang tepat untuk mengakomodir permasalahan-permasalahan tersebut.
Dalam  tataran  hukum  nasional,  keberadaan  UU  ITE  menjadi  payung  hukum  paling penting  dalam  permasalahan  transaksi  elektronik  dewasa  ini. Namun  demikian,  jika dilihat  secara  komprehensif  peraturan  yang  mangkomodir  bukti  elektronik  yang berhasil dihimpun, di antaranya adalah:
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
b. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 31 taun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peratutan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.
d. Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang.
e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
f. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
g. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan.
Menilik jelajah historis, b ukti elektronik sejatinya telah dikenalkan sejak 1997 yaitu pada  Undang-undang  No.  8  Tahun  1997  tentang  Dokumen  Perusahaan.  Namun demikian,  dalam  undang-undang  tersebut,  tidak  disebutkan  secara  gamblang  kata “bukti elektronik”. Hanya saja pada Pasal 15 disebutkan bahwa data yang disimpan
7 Fakhriah, Efa Laela. "Perkembangan alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan menuju pembaruan hukum acara perdata." ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 1, no. 2 (2015): 135-153.
8 Ahmad  M.  Ramli, Cyberlaw  dan  HAKI  dalam  sistem  Hukum  Indonesia, Refika  Aditama,  Bandung, 2004, hlm. 1.
dalam  mikrofilm  atau  media  lainnya  dianggap  sebagai  alat  bukti  yang  sah. 9 Kata “elektronik” pertama kali dimunculkan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan  perubahan  dari  Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Tindak Pidana Korupsi.
Istilah 'bukti elektronik' atau ‘bukti digital’ didefinisikan Mason (2008) sebagai istilah generatif untuk dua jenis bukti yaitu bukti analog dan bukti digital, yang didefinisikan sebagai  data  (terdiri  dari  output  perangkat  analog  atau  data  dalam  format  digital) yang  dibuat,  dimanipulasi,  disimpan  atau  dikomunikasikan  oleh  perangkat  apapun, komputer  atau  sistem  komputer  atau  dikirimkan  melalui  sistem  komunikasi,  yang relevan dengan proses ajudikasi. Dalam prakteknya penggunaan bukti elektronik lebih merujuk  kepada  bukti  digital  dikarenakan  lebih  kompleks  dalam  pemahaman  dan prosedur mendapatkannya.
National  Institute  of  Justice  (NIJ),  Office  of  Justice  Programs,  U.S.  Departement  of  Justice , menyatakan  bukti  elektronik  dalam  bukunya Electronic  Crime  Scene  Investigation:  A Guide  for  First  Responders  2nd  edition (2008),  adalah  informasi  dan  data  yang  bernilai dalam proses penyelidikan yang disimpan pada, diterima, atau dikirim oleh perangkat elektronik.  Menurut  ISO/IEC  27037  (2012),  digital  evidence  atau  bukti  elektronik didefinisikan sebagai informasi atau data, disimpan atau dikirim dalam bentuk biner ( binary form ) yang diandalkan sebagai bukti. Sementara dalam Undang Undang nomor 11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  hanya  mendefinisikan Informasi Elektronik (Pasal 1 butir 1 UU ITE) dan Dokumen Elektronik (Pasal 1 butir 4 UU ITE) yang dipertegas melalui pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil  dan  persyaratan  materil  yang  diatur  dalam  UU  ITE . Dari  definisi-definisi  di atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  bukti  elektronik  adalah  data  yang  tersimpan dan/atau  ditransmisikan  melalui  sebuah  perangkat  elektronik,  jaringan,  atau  sistem komunikasi,  yang  dibutuhkan  untuk  membuktikan  sebuah  fakta  peristiwa  yang terjadi.
Dalam sistem pembuktian, dikenal dua macam pembuktian, yaitu pembuktian secara formil  dan  pembuktian  secara  materil.  Bukti  elektronik  dikatakan  sah  apabila  syarat formil dan syarat materil terpenuhi. 10 Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE,  yaitu  bahwa  informasi  atau  dokumen  elektronik  bukanlah  dokumen  atau  surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Selain itu, informasi dan/atau dokumen tersebut harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim  atau  dianggap  tidak  mempunyai  nilai  pembuktian  oleh  pengadilan. 11 Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intin ya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang  dimaksud,  dalam  banyak  hal  dibutuhkan  digital  forensik. 12 Syarat  formil  dan
9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. 10 Widiawati,  Nadya,  dan  Achmad  Solikhin  Ruslie.  "Kekuatan  Pembuktian  Alat  Bukti  Elektronik Dalam Peradilan Pidana E-Litigasi Berlandaskan Nilai Keadilan." Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance 2, no. 3 (2022): 716-743.
11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, hlm. 96 12 Josua  Sitompul. Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw :  Tinjauan  Aspek  Hukum  Pidana.  Jakarta: Tatanusa, 2012
materiil dari bukti elektronik dalam perkara pidana sebagaimana diurai pada Tabel 1.

## Tabel 1. Syarat formil dan materiil dari bukti elektronik dalam perkara pidana
FORMIL MATERIL Otentikasi Relevan Melakukan  penilaian  bahwa  bukti  elektronik  asli dan tidak dimanipulasi – Terdapat dokumentasi yang dapat menunjukkan  data  adalah  yang  sebenarnya seperti:
• Berita  Acara  yang  memuat  deskripsi perangkat  elektronik  yang  disita,  orang yang melakukan dan persetujuan para pihak
• Chain  of  Custody yang  berisi  informasi deskripsi  lengkap  perangkat  elektronik  dan bukti  elektronik  (merek,  nomor  model, nomor  seri,  kapasitas,  dll)  serta  seluruh aktivitas forensik digital
– Dokumentasi  pada  poin  sebelumnya  disertai dengan validasi seperti tandatangan baik digital maupun  tertulis,  keterangan  tanggal,  dan  cap baik digital maupun tertulis
– Dokumentasi pada poin sebelumnya mencantumkan  dengan  jelas  sumber  data, pemilik  sumber  data  dan  orang  yang mengakuisisinya
Melakukan  penilaian  bahwa  bukti  elektronik relevan  dengan  tindak  pidana  dan  tersangka yang terdapat dalam gugatan. – Bukti  elektronik  mencantumkan  dengan jelas nama terdakwa
– Tanggal  yang  terdapat  dalam  bukti elektronik  sesuai  dengan  ruang  lingkup penyidikan/perkara
– Tidak  menyangkut  privasi  seseorang  yang tidak sesuai dengan tuntutan

## Reliable
Melakukan  penilaian  bahwa  bukti  elektronik menunjukkan fakta yang sebenarnya.
– Interpretasi fakta dari bukti elektronik tidak bermakna ganda – Terdapat  alat  bukti  lain  yang  mendukung fakta  yang  ditunjukkan  oleh  bukti elektronik  seperti  keterangan  saksi  dan keterangan ahli Integritas Kecukupan Melakukan penilaian bahwa bukti elektronik terjaga integritasnya  (kondisi  ketika  dihadirkan  di persidangan  sama  seperti  ketika  bukti  elektronik ditemukan)
– Terdapat dokumentasi yang dapat menunjukkan data terjaga keutuhannya seperti Chain  of  Custody dan  foto  hasil  verifikasi integritas data (seperti hash)
– Terdapat Chain  of  Custody yang  mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan terhadap bukti elektronik untuk membuktikan bahwa prosedur forensik digital sesuai dengan standar. Chain of custody didukung  oleh  bukti  lainnya  seperti keterangan saksi dan keterangan ahli
Melakukan  penilaian  bahwa  bukti  elektronik yang  dikumpulkan  telah  cukup  dari  seluruh pihak yang terlibat.
– Bukti  elektronik  telah  diperoleh  dari seluruh pihak yang terlibat
Persyaratan  materiil  ini  lah  yang  kemudian  menjadi  aspek  yang  masih  menjadi persoalan  dalam  persidangan  perkara  perdata.  Karena  dalam  hukum  acara  perdata telah  ditegaskan  bahwa  barang  siapa  yang  mendalilkan  maka  dialah  yang  wajib membuktikan  ( actori  incumbit  probation) .  Selama  ini  pembuktian  yang  dianut  dalam proses  penyelesaian  perkara  perdata  adalah  pembuktian  formal  yang  hanya  mencari kebenaran secara formil semata.
Terdapat 3 (tiga) pandangan mengenai kedudukan bukti elektronik apabila dikaitkan dengan  ala  bukti  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP), yaitu: 13 Pertama ,  alat  bukti  dan/atau  dokumen  elektronik  memperluas  cakupan  atau ruang lingkup alat bukti. Alat bukti yang diperluas dalam KUHAP adalah alat bukti surat.  Esensi  surat  adalah  kumpulan  dari  tanda  baca  tertentu  yang  memiliki  makna. Hasil cetak dari informasi elektronik dokumen elektronik dikategorikan sebagai surat lain  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  187  huruf  d  KUHAPP  dan  hanya  dapat dijadikan  alat  bukti  bila  memiliki  hubungan  dengan  isi  alat  pembuktian  lainnya. 14 Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  9/KN/1999  yang  dalam  putusannya  hakim menerima hasil print-out sebagai alat bukti surat, 15
Kedua, alat  bukti  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  sebagai  alat    bukti  lain disamping  alat-alat  bukti  sebagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan  perundang- undangan  untuk  keperluan  penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan  yang  tetap  dalam  bentuk  orisinalnya.  Pada  poin  makanya  sangat diperlukan  penanganan  bukti  elektronik  harus  sesuai  dengan  prinsip,  prosedur  dan tahapan penanganannya. 16
Ketiga ,  bukti  elektronik  dapat  dikatakan  sebagai  perluasan  bukti  petunjuk.  Bukti petunjuk  diatur  dalam  Pasal  188  ayat  (1)  KUHAP,  yakni  “perbuatan,  kejadian  atau keadaan,  yang  karena  persesuaiannya,  baik  antara  yang  satu  dengan  yang  lain maupun  dengan  tindak  pidana  dan  siapa  pelakunya.”  Pasal  182  ayat  (2)  KUHAP membatasi  kewenangan  hakim  dalam  cara  memperoleh  alat  bukti  petunjuk.  Sumber yang  dapat  digunakan  mengkonstruksi  alat  bukti  petunjuk,  terbatas  dari  alat-alat buktii  secara  limitative  yaitu  bahwa  petunjuk  “hanya”  dapat  diperoleh  daari keterangan saksi, surat dan terdakwa. 17
Dalam  perkara  perdata,  bukti  elektronik  yang  diajukan  oleh  pihak  yang  berperkara oleh  Majelis  Hakim  dalam  pertimbangannya  mengesampingkan  bukti  elektronik tersebut,  karena  tidak  bisa  menunjukkan  keaslian  dari  bukti  elektronik  tersebut sehingga dianggap tidak memenuhi syarat materiil alat bukti. Akan tetapi banyak pula dalam putusannya hakim menganggap bukti elektronik telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dipertimbangkan lebih lanjut.
Untuk  mengetahui  bagaimana  majelis  hakim  dalam  mempertimbangkan  bukti elektronik  dalam  perkara  perdata,  penulis  telah  mencari  beberapa  putusan  dimana
13 Josua Sitompul, 2012, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa, Jakarta, hlm 13 14 Amran  Suadi,  2020,  “Pembaruan  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia:  Menakar  Beracara  di Pengadilan secara Elektronik” Kencana, Jakarta, hlm. 113
15 Ardiansyah,  Mohammad  Kamil.  "Pembaruan  hukum  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia." Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14, no. 2 (2020): 361-384.
16 Wahab,  Yasser  S.,  Julianto  JJ  Kalalo,  dan  Lisa  Mery.  "Penggunaan  Media  E-mail  sebagai  Sarana Beracara Contante Justitie pada Pengadilan di Indonesia." Hasanuddin Law Review 1, no. 2 (2015): 194-209. 17 Amran Suadi, Op.Cit, hlm. 114
terdapat  bukti  elektronik  di  dalamnya  Seperti  yang  terdapat  pada  putusan  nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Mortb dimana Pemohon mengajukan hasil cetak tangkapan layar ( screenshot) percakapan  antara  Termohon  dengan  pria  lain  yang  bukan  suaminya. Kemudian  dalam  perkara  cerai  talak  dengan  nomor  perkara  77/Pdt.G/2022/PA.Rbg yang  dalam  pokok  perkaranya  Termohon  atau  Penggugat  Rekonvensi  mengajukan alat  bukti  berupa  hasil  cetak  dari  tampilan  aplikasi smartphone yang  telah dinazegelen pos, kemudian dalam pertimbangan hukumnya .
Jika  dilihat  dari  beberapa  kasus  di  atas,  letak  permasalahan  paling  mendasar pembuktian  bukti  elektronik  adalah  pada  aspek  materiilnya.  Karena  pada  dasarnya alat  bukti  elektronik  dan/atau  dokumen  elektronik  bisa  menjadi  alat  bukti  yang berdiri sendiri atau alat bukti petunjuk apabila terhadap bukti tersebut telah dilakukan digital forensik. 18 Untuk melakukan digital forensic tentu harus memakai tenaga ahli di  bidang  forensic  yang  kemudian  di  dalam  persidangan  oleh  majelis  hakim didengarkan  keterangannya  sebagai  saksi  ahli.  Hal  ini  lah  yang  kemudian  di  dalam perkara perdata sangat susah untuk dilakukan karena mendatangkan saksi ahli adalah kewenangan  dari  piihak  yang  mendalilkan  atas  perintah  ataupun  tidak  dari  majelis hakim.  Sementara  biaya  menghadirkan  saksi  ahli  sekaligus  dengan  digital  forensi k bukti elektronik tadi adalah sangat besar. Hal tersebut tentu berlawanan dengan asas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan.
Untuk menilai kebenaran materiil alat bukti elektronik tersebut tanpa perlu dilakukan digital  forensic  dan  menghadirkan  saksi  ahli,  penulis  berpendapat  sepanjang  isi  dari bukti  elektronik  dapat  dilihat,  dibaca  dan  difahami  isinya,  dan  bila  dicetak  telah dibubuhi  meterai,  bukti  elektronik  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  alat  bukti elektronik (vide pasal 6 UU ITE dan pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang  bea  meterai).  Sedangkan  secara  materiil  yang  menyangkut  apakah  bukti tersebut  dari  segi  konten/isinya  benar  atau  tidak,  ada  kaitannya  dengan  perkara tersebut atau tidak, maka dalam hal ini bahwa secara teoritis maupun praktis, prinsip Praduga Otentisitas lebih mudah dan lebih adil untuk diterapkan.
Prinsip praduga  otentisitas  ( presumption  of  authenticity ) menegaskan bahwa hukum  pembuktian  beranggapan  bahwa  suatu  dokumen/data  digital  atau  tanda tangan  digital  dianggap  asli,  kecuali  dapat  dibuktikan  sebaliknya. S uatu  pembalikan beban bukti ( omkering van bewijslast ), artinya barangsiapa yang menyatakan bahwa alat bukti  tersebut  palsu,  dialah  yang  harus  membuktikannya. 19 Dengan merujuk  pada prinsip  praduga  otentisitas ,  maka  untuk  menilai  secara  materiil  suatu  bukti elektronik,  Hakim  cukup  menanyakan  kepada  pihak  lawan  apakah  bukti  tersebut benar  ataukah  tidak? Jika pihak  lawan  mengakui , maka  peristiwa  yang  didalilkan dinilai  terbukti .  Sedangkan  apabila pihak  lawan  menyangkal,  maka  pihak  lawan yang dibebani bukti untuk menguatkan dalil sanggahannya.

## 4. Penutup
18 Susila,  Jaka.  "Monodualistik  Penanganan  Tindak  Pidana  Pelecehan  Seksual  Perspektif Pembaharuan  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia." Al-Ahkam  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan  Hukum Vol.  4,  no.  2 (2019).
19 Lailatul  Arofah,  (2021).  Menakar  Kekuatan  Alat  Bukti  Elektronik  Dalam  Perkara  Perceraian, diakses    dari    https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menakar-kekuatan-alat- bukti-elektronik-dalam-perkara-perceraian-oleh-dr-hj-lailatul-arofah-m-h-22-11 tanggal 27 Juni 2022.
Bukti  elektronik  hadir  seiring  dengan  perkembangan  zaman  di  era  digitaliasi berbasis teknologi informasi. Kehadirannya pun terkait dengan seluruh aspek kehidupan  termasuk  dalam  dunia  hukum  dan  peradilan.  Permasalahan keabsahan, kedudukan, dan kekuatan bukti elektronik dalam perkara perdata sampai sekarang masih dalam perdebatan karena belum adanya hukum acara perdata  yang  mengatur  tentang  bukti  elektronik  tersebut.  Kedudukan  dan kekuatan  bukti  elektronik  sebenarnya  sudah  banyak  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  di  Indonesia,  akan  tetapi  dalam  ranah  hukum  perdata belum  ada  ketentuan  yang  mengatur  alat  bukti  elektronik  ini.  Disparitas putusan  hakim  masih  jamak  terjadi  tentang  bukti  elektronik,  sebab  memang sulit  menentukan  keaslian  dan  cara  memperoleh  bukti  elektronik.  Masalah kemudian  muncul  jika  pihak  lawan  tidak  mengakui  kebenaran  isi  bukti elektronik,  sehingga  perlu  ditekankan  pada  keyakinan  hakim  apakah  bukti elektronik  tersebut  diterima  dan  dipertimbangkan  lebih  lanjut  atau dikesampingkan.  Persoalan  yang  lebih  luas  juga  terjadi  dalam  masalah keperdataan,  karena  saat  ini  transaksi  elektronik  telah  menjadi  bagian  dari perniagaan nasional dan internasional.

## Referensi
Ahmad  M.  Ramli,  2004. Cyberlaw  dan  HAKI  dalam  sistem  Hukum  Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
Amran  Suadi,  2020,  “Pembaruan  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia:  Menakar Beracara di Pengadilan secara Elektronik” Kencana, Jakarta.
Aprilianti, Nargis Nilla, dan Prayitno Dwi Pujo. (2021). "Persfektif Sertifikat Elektronik dalam Pembuktian Hukum Perdata." Atlantis Press Part Spinger Nature .
Ardiansyah,  Mohammad  Kamil.  "Pembaruan  hukum  oleh  Mahkamah  Agung  dalam mengisi  kekosongan  hukum  acara  perdata  di  Indonesia." Jurnal  Ilmiah  Kebijakan Hukum 14, no. 2 (2020): 361-384.
Eddy Army, 2020. Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan, Jakarta, Sinar Grafika.
Edmon Makarim. 2005. Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Fakhriah, Efa Laela. "Perkembangan alat bukti dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan menuju pembaruan hukum acara perdata." ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 1, no. 2 (2015): 135-153.
Irwansyah.  2021. Penelitian  Hukum,  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel.  Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Josua  Sitompul.  2012. Cyberspace,  Cybercrimes,  Cyberlaw :  Tinjauan  Aspek  Hukum Pidana. Jakarta: Tatanusa.
Lailatul  Arofah,  (2021).  Menakar  Kekuatan  Alat  Bukti  Elektronik  Dalam  Perkara
Perceraian, diakses dari https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menakar-
kekuatan-alat-bukti-elektronik-dalam-perkara-perceraian-oleh-dr-hj-lailatul- arofah-m-h-22-11 tanggal 27 Juni 2022.
Riadi,  Rachmad  Yusuf  Augus  Theo,  Dominikus  Rato,  dan  Dyah  Ochtorina  Susanti. "Legalitas  Kontrak  Elektronik  sebagai  Alat  Bukti  dalam  Perspektif  Hukum Perdata." Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 3 (2022): 1461-1478.
Sapardiyono dan Sukmo Pinuji. "Konsistensi Perlindungan Hukum Kepemilikan dan Hak  Atas  Tanah  melalui  Sertipikat  Tanah  Elektronik." Widya  Bhumi 2,  no.  1 (2022): 54-64.
Susila, Jaka. "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan  Hukum  Acara  Pidana  Indonesia." Al-Ahkam  Jurnal  Ilmu  Syari’ah dan Hukum Vol. 4, no. 2 (2019).
Wahab, Yasser S., Julianto JJ Kalalo, dan Lisa Mery. "Penggunaan Media E-mail sebagai Sarana Beracara Contante Justitie pada Pengadilan di Indonesia." Hasanuddin Law Review 1, no. 2 (2015): 194-209.
Widiawati,  Nadya,  dan  Achmad  Solikhin  Ruslie.  "Kekuatan  Pembuktian  Alat  Bukti Elektronik  Dalam  Peradilan  Pidana  E-Litigasi  Berlandaskan  Nilai Keadilan." Bureaucracy  Journal:  Indonesia  Journal  of  Law  and  Social-Political Governance 2, no. 3 (2022): 716-743.