## KESESUAIAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2015 PADA KANTOR DESA BHUANA GIRI DENGAN PERATURAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 32 TAHUN 2015
Ni Luh Sri Wahyuni
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja,
Indonesia
e-mail : sri.wahyuni.sw109@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  penyusunan  laporan  keuangan,  kesesuaian pelaksanaan penyusunan laporan keuangan, kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala dalam melakukan  penyusunan  laporan  keuangan  dengan  Peraturan  Bupati  Karangasem  Nomor  32  Tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  deskriptif  komparatif,  yaitu dengan   membandingkan  antara  penyusunan  laporan   keuangan  Kantor   Desa   Bhuana   Giri   tahun anggaran  2015  dengan  Peraturan  Bupati  Karangasem  No  32  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa,  laporan  keuangan  yang  disusun  belum sepenuhnya  lengkap,  laporan  keuangan  Kantor  Desa  Bhuana  Giri  belum  sepenuhnya  menerapkan Peraturan  Bupati  Karangasem  No  32  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  terdapat kendala  dalam  sumber  daya  manusia,  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam  penyusunan laporan keuangan lebih ditingkatkan dengan memberikan pendidikan maupun pelatihan atas aturan baru maupun aturan lama terkait dengan penyusunan laporan keuangan desa.
Kata kunci : laporan keuangan desa

## Abstract
This  study  aims  to   determine  the  process  financial,  the  suitability  of   financial  reporting, constraints  and  how  to  overcome  abstacles  in  the  preparation  of  financial  statements  with  Regulation Karangasem  Regent  number  32  year  2015.  This  research  type  is  descriptive  research.  Data  were obtained by interview and documentation. Data analysis method used is comparative descriptive analysis method that is by comparing between financial reporting of Bhuana Giri village office in budget year 2015 with  regulation of  Karangasem Regent number  32  year  2015 about  management of  village  finance.The result of this research indicate that, financial statements prepared is not yet fully completed, the financial reporting of Bhuana Giri village office fully implements regulation of Karangasem Regent number 32 year 2015  on  management  of  village  finance,  there  are  constraits  in  human  resources,  quality  of  human resources  which  is  held  in  the  preparation  of  financial  statements  is  further  enchanced  by  providing education and training on new rules and old rules related to the preparation of village financial report.
Keyword: village financial statements

## PENDAHULUAN
Di era reformasi pengelolaan keuangan  daerah  sudah  mengalami beberapa    perubahan    regulasi    dari waktu  ke  waktu.  Perubahan  tersebut merupakan  rangkaian  bagaimana  suatu pemerintah  daerah  dapat  menciptakan good    governance dan clean government dengan   melakukan   tata
kelola pemerintahan dengan baik.
Keberhasilan  dari  suatu  pembangunan di  daerah  tidak  terlepas  dari  aspek pengelolaan  keuangan  daerah  yang dikelola  dengan  manajemen    yang  baik pula.
Pengelolaan keuangan merupakan salah  satu  kegiatan  administrasi  yang sangat          penting          dalam          ke
pemerintahannya. Untuk menjamin
akuntabilitas pengelolaan keuangan perlu diterapkan prinsip tata kelola yang baik.  Selain  itu,  setiap  organisasi seharusnya  melakukan  pelaksanaan anggaran  dengan  baik  dan  benar  agar setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan
secara transparan.  Menurut  Peraturan  Bupati Karangasem  Nomor  32  Tahun  2015 tentang, “Pengelolaan  Keuangan  Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. ”
Semakin baik pengelolaannya maka  semakin  baik  pula  manfaat  dan hasil  yang  diperoleh  masyarakat  desa dalam kemajuannya,
begitupun sebaliknya apabila pengelolaannya kurang  memadai  maka  dana desa  akan menimbulkan masalah dan dapat merugikan  masyarakat  desa.  Dalam pengelolaan  desa  perlu  memperhatikan kondisi  dan  kebutuhan  dari  masing- masing desa. Dengan demikian, diperlukan  pengelolaan  keuangan  yang efektif  dan  efisien  demi  tercapainya tujuan desa yang optimal.
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 desa adalah desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut dengan  nama  lain,  selanjutnya  disebut desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum   yang   memiliki   batas   wilayah yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintah
Didalam pemerintahan desa, kepala   desa   di   Bali   yang   disebut dengan   perbekel   dibantu   perangkat desa sebagai
unsur dari penyelenggaraan  desa.  Menurut  Ikatan Akuntansi  Indonesia  (2015)  prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai  yang dijadikan  panutan  dan  dipatuhi  oleh pembuat  standar  akuntansi.  Dalam pengeloaan keuangan desa harus
menjunjung tinggi
prinsip-prinsip akuntabilitas.      Menurut      Mardiasmo
(2015) akuntabilitas publik adalah kewajiban  pihak  pemegang  amanah untuk memberikan pertanggungjawaban,  menyajikan  dan mengungkapkan  segala  aktifitas  dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah ( principal ) yang memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk meminta  pertanggungjawaban  tersebut. Menurut  Sabeni  dan  Imam  (2001) akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban ( accountability )    merupakan    suatu bentuk keharusan seseorang
(pimpinan/pejabat)        untuk  menjamin bahwa  tugas  dan  kewajiban  yang  di embannya  sudah  dilaksanakan  sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang
transparansi, menurut  Nordiawan    (2006)  transparan memberikan  informasi  keuangan  yang terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh  atas  pertanggungjawaban pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber daya   yang   dipercayakan   kepadanya dan ketaatanya pada peraturan perundang-undangan,      dan  partisipatif dibutuhkan  adanya  satu  jaminan  bahwa segala    aktivitas    dan    transaksi pemerintah    terekam    secara    baik dengan  ukuran-ukuran  yang  jelas  dapat diikhtisarkan  melalui  proses  akuntansi dalam  bentuk  laporan,  sehingga  bisa dilihat    segala  yang  terjadi  dan  terdapat di  dalam  ruang  entitas  pemerintahan tersebut.          Sebagai  upaya  untuk mewujudkan  transparansi,  akuntabel, dan  partisipatif  pengelolaan  keuangan desa  di  dalam  penyampaian  laporan pertanggungjawaban keuangan
pemerintah  yang  memenuhi  prinsip disiplin,  tertib,  taat  pada  peraturan perundang-undangan,  efektif,  efisien, ekonomis,
transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Proses pembuatan informasi keuangan berasal dari
pencatatan        bukti-bukti        transaksi.
Pencatatan  bukti  transaksi  merupakan proses yang sangat penting dan berpengaruh  pada  proses  penyususan laporan    keuangan.    Jika    terjadi kesalahan  pada  penulisan  bukti-bukti transaksi,  maka  laporan keuangan  yang dihasilkan  tidak  akan  valid  dan  relevan, dan  tentunya  akan  menyesatkan  atau mempersulit pengguna informasi keuangan tersebut.
Anggaran    Pendapatan    Belanja Desa  (APBDesa)  merupakan  rencana keuangan  tahunan  yang  dibahas  dan disetujui  bersama  dengan  pemerintah desa.  APBDesa  disusun  sesuai  dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan  desa  dan  kemampuan pendapatan desa. Kedudukan APBDesa    sangatlah    penting    sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan
keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam  proses  pembangunan  di  daerah dan  sebagai  wadah  untuk  menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui program dan kegiatan.  Proses  penganggaran  yang telah  direncanakan  dengan  baik  dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan  mencapai  sasaran  yang  lebih optimal. Pemerintah desa dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan yang mengutamakan potensi  serta  keunggulan  desa  sesuai dengan  karakteristik  desa  sehingga APBDesa yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan.
Laporan  keuangan  disusun  untuk menyediakan  informasi  yang  relevan mengenai  posisi  keuangan  dan  seluruh transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu entitas  pelaporan  selama  satu  periode pelaporan.  Laporan  keuangan  terutama digunakan untuk membandingkan realisasi  pendapatan,  belanja,  transfer, dan     pembiayaan      dengan      anggaran yang  telah  ditetapkan,  menilai  kondisi keuangan,  mengevaluasi  efektivitas  dan efisiensi  suatu  entitas  pelaporan,  dan membantu  menentukan  ketaatannya terhadap peraturan perundang- undangan  yang  digunakan.  Menurut Harahap  (2009:10) “laporan  keuangan menggambarkan  kondisi  keuangan  dan
hasil    usaha    suatu    perusahaan    pada saat    tertentu    atau    jangka    waktu tertentu ”. Menurut Kamaludin dan Indriani    (2012)    laporan    keuangan adalah  hasil  akhir  dari  suatu  proses pencatatan  yang  merupakan  suatu ringkasan  dari  transaksi  keuangan  yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.    Dapat    disimpulkan bahwa,  laporan  keuangan  merupakan suatu proses pelaporan dan pertanggungjawaban  keuangan  yang menggambarkan    kondisi    keuangan pada  saat  tertentu  atau  selama  tahun buku yang bersangkutan.
Penyajian laporan keuangan menjadi salah
satu bentuk pertanggungjawaban    secara    tertulis atas  kinerja  keuangan  yang  telah tercapai.  Penyajian  laporan  keuangan merupakan salah satu bentuk
pelaksanaan akuntabilitas keuangan publik yang menjadi
pertanggungjawaban  bagaimana  aparat desa  dalam  bentuk  laporan  keuangan.
Pertanggungjawaban pelaporan
keuangan  yang  baik  dan  benar  akan mengurangi  dan  menghindarkan  dari adanya penyelewengan atau pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh pemerintah seperti, korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Namun, tidak banyak desa yang sudah menerapkan ataupun membuat
pembukuan   laporan   keuangan   yang baik  dan  benar.      Hal  ini  menyebabkan kepala    desa    maupun    aparatur    desa perlu paham benar bagaimana pembukuan di dalam pelaporan keuangan yang benar.
Penyajian  laporan  keuangan  tidak terlepas  dari  orang –orang  yang  terlibat dalam  penyajian  laporan  keuangan tersebut  diantaranya:  Pertama  sumber daya manusia. Menurut Nawawi (2001:37) “sumber    daya    manusia adalah orang yang bekerja atau menjadi anggota  suatu  organisasi  yang  disebut personil,    pegawai,    tenaga    kerja,    dan lain-lain ”.  Menurut  Susilo  (2002:3)
“sumber  daya  manusia  adalah  pilar penyangga  utama  sekaligus  penggerak organisasi  dalam  usaha  mewujudkan visi,
misi,
dan tujuannya ”.
Dalam penyusunan dan pencatatan laporan keuangan dibutuhkan    tenaga    sumber    daya manusia
atau pegawai untuk menjalankan    perangkat    pendukung yang  dipergunakan  dalam    penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Sehubungan  dengan  Peraturan  Bupati Karangasem  Nomor  32  tahun  2015 dimana harus mengusai aplikasi komputer dalam menyusun dan menyajikan  laporan keuangan,  untuk  itu sangat dibutuhkan pegawai yang mengerti dengan baik dan  dapat menjalankan  secara  benar  program aplikasi komputer.
Kedua perangkat pendukung.
Perangkat  pendukung  yang  dibutuhkan dalam penyusunan dan penyajian laporan   keuangan   adalah   perangkat pendukung
teknis. Perangkat pendukung  teknis  adalah  perangkat keras (hardware) berupa unit komputer. Menurut  Kemeth  dan  Jane  (2005:18) “perangkat  keras  adalah  perlengkapan fisik   yang   digunakan   untuk   aktifitas input,  pemrosesan,  dan  output  dalam sebuah    sistem     informasi ”.    Dimana kumpulan  perintah  yang  ditulis  dalam bahasa-bahasa     pemrograman     yang kemudian  akan  diubah  lagi  menjadi bahasa  mesin  yang  lebih  rendah  dan hanya dapat dimengerti oleh mesin
Sedangkan       perangkat       lunak (software) merupakan komponen kumputer      yang      berfungsi      untuk mengatur     hardware     yang     berupa susunan perintah/intruksi yang
diberikan.  Perangkat  lunak  (software) yang  digunakan  adalah  aplikasi      yang setidaknya bisa mengoperasikan program    Microsoft    Excel,    karena dengan   program    ini    mempermudah untuk    menghitung    secara    otomatis untuk  menyiapkan  laporan  keuangan desa    ketika    laporan    tersebut dibutuhkan.
Penyusunan  laporan  keuangan Desa    Bhuana    Giri    Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem dilatar  belakangi  oleh  Peraturan  Bupati Karangasem   Nomor   32   Tahun   2015 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Peraturan     Bupati     Karangasem     ini
bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan Pasal  43  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa,  perlu menetapkan  Peraturan  Bupati  tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Bupati tersebut juga merupakan  salah  satu  komitmen  besar untuk mendorong
perluasan kesejahteraan  bagi  seluruh  masyarakat.
Peraturan  ini  juga  mengatur  materi sesuai    pasal    mengenai    asas pengelolaan keuangan desa,
kekuasaan    pengelolaan    keuangan desa,      APBDesa,  pendapatan,  belanja desa,
pengelolaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban,  pembinaan  dan pengawasan.    Peraturan    Bupati    ini dibuat  dengan  tujuan  agar  setiap  orang mengetahuinya, memerintahkannya pengundangan  Peraturan  Bupati  ini dengan  penempatannya  dalam  berita daerah Kabupaten Karangasem.
Peraturan        Bupati        tersebut menyebutkan  bahwa  setiap  desa  wajib membuat     laporan     keuangan     yang lengkap,  yang  terdiri  dari  :  pertama, Rancangan   Peraturan   Desa   tentang APBdesa, kedua, Rancangan Anggaran Biaya,  ketiga,  Buku  Kas  Pembantu Kegiatan,  keempat,  Surat  Permintaan Pembayaran,
kelima,
Pernyataan Tanggungjawab  Belanja,  keenam,  Bukti Transaksi, ketujuh, Penatausahaan, kedelapan, Laporan Realisasi Pelaksanaan  APBDesa  Semester,  serta kesembilan, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, namun kenyataannya  Kantor  Desa  Bhuana  Giri tidak  membuat  pelaksanaan  laporan keuangan    yang    lengkap    sesuai pedoman  peraturan  Bupati  Karangasem Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  yang digunakan,  dimana  kantor  desa  ini kurang  melampirkan  laporan  kekayaan milik  desa,  serta  dalam  pembuatan laporan  pertanggungjawaban di  masing- masing    kegiatan    lampiran    bukti transaksi  masih  ada  yang  kurang dilampirkan.    Dari    permasalahan tersebut,   maka   penulis   tertarik   untuk
melakukan penelitian tentang “Kesesuaian Penyusunan Laporan
Keuangan  Desa  Tahun  Anggaran  2015 Pada Kantor Desa Bhuana Giri Dengan Peraturan   Bupati   Karangasem   Nomor 32 Tahun 2015 ” Penelitian  ini  bertujuan  untuk, mengetahui    tentang    penyusunan laporan  keuangan  pada  Kantor  Desa Bhuana  Giri  tahun  anggaran  2015, meneliti  dan  memberikan  informasi tentang  kebenaran    dalam  pelaksanaan penyusunan  laporan  keuangan  desa tahun  anggaran  2015  sesuai  dengan Peraturan   Bupati   Karangasem   Nomor 32  Tahun  2015,  mengetahui  kendala yang    dihadapi    oleh    Kantor    Desa Bhuana   Giri,   dan   mengetahui   cara untuk mengatasi kendala dalam melakukan  penyesuaian  penyusunan laporan keuangan desa tahun anggaran 2015 tersebut.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian  deskriptif.  Menurut  Narbuko dan Chamadi (2009:44) penelitian deskriptif  merupakan  penelitian  yang berusaha untuk menuturkan
pemecahan    masalah    yang    ada sekarang berdasarkan data-data, penelitian  ini  juga  menyajikan  data, menganalisis  dan  menginterprestasi. Sumber  data  penelitian  ini  yaitu  data primer  terdiri  dari  hasil  wawancara berupa  tanya  jawab  langsung  dengan bendahara  desa  dan  sekretaris  desa, dan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan  Kantor  Desa  Bhuana  Giri. Subyek  yang  dijadikan unit  pengamatan dalam  penelitian  ini  adalah  sub  bidang keuangan  desa  dan  sekeretaris  desa. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian  adalah  laporan  keuangan
Kantor Desa Bhuana Giri tahun anggaran 2015 yang telah disusun.
Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian   ini   yaitu   wawancara,   dan dokumetasi.  Metode  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah peneliti    akan    menggunakan    teknik deskriptif    komparatif,    yaitu    dengan membandingkan antara penyusunan laporan keuangan Kantor Desa Bhuana
Giri   Tahun   2015   dengan   Peraturan Bupati  Karangasem  Nomor  32  Tahun 2015   tentang   Pengelolaan   Keuangan
Desa, tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian dan
ketidaksesuaian  penyusunan  laporan keuangan  Kantor  Desa  Bhuana  Giri anggaran    2015    dengan    Peraturan Bupati  Karangasem  Nomor  32  Tahun 2015  Tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Menurut        Peraturan        Bupati Karangasem   Nomor   32   Tahun   2015 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Pengelolaan   Keuangan   Desa   adalah keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  dari perencanaan,                     pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, tentu saja
peraturan  tersebut  harus  dilaksanakan disetiap  desa  yang  ada  di  daerah administratif   Kabupaten   Karangasem. Penyusunan  laporan  keuangan  dimulai dari  proses  perencanaan.  Menyusun Rencana     Kerja     Pemerintah     Desa (RKPDesa).  Rancangan  peraturan  desa tentang      RKPDesa      disusun      oleh sekretaris  desa,  berdasarkan  RKPDesa yang nantinya menjadi dasar penyusunan APBDesa.
Laporan  keuangan  Desa  Bhuana Giri  ditahap  pelaksanaan  terdiri  dari pembuatan  rancangan  anggaran  biaya yang  dibuat  dalam  bentuk  lembar  kerja APBDesa.    Lembar    kerja    akan diverifikasi  oleh  sekretaris  desa  dan disahkan  oleh  kepala  desa,  kemudian pelaksana  kegiatan  bertanggungjawab terhadap  tindakan  pengeluaran  dengan membuat buku kas pembantu kegiatan.
Dalam   pelaksana   kegiatan   jika melakukan   pemesanan   barang   harus mengajukan surat permintaan pembayaran.         Surat         permintaan pembayaran  yang  telah  diverifikasi  oleh sekretaris  desa  akan  disetujui  oleh kepala  desa  dan  bendahara  desa  akan melakukan  pembayaran.  Pembayaran yang  telah  dilakukan  akan  dicatat  oleh bendahara  desa,  bendahara  desa  wajib melakukan          pencatatan          setiap
penerimaan  dan  pengeluaran  serta melakukan   tutup   buku   setiap   akhir bulan  secara  tertib.  Penerimaan  dan pengeluaran dalam bentuk
penatausahaan
dilakukan oleh bendahara desa dalam bentuk buku kas umum,  buku  kas  pembantu  pajak,  dan buku bank desa.
Setelah tahap penatausahaan dilanjutkan ke tahap pelaporan. Laporan realisasi  pelaksanaan  APBDesa  akan disampaikan  oleh  kepala  desa  kepada bupati    berupa    laporan    semester pertama  dan  laporan  semester  akhir tahun. Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa akan disampaikan    secara    periodik    oleh kepala  desa  kepada  bupati  setiap  akhir tahun anggaran.
Dalam penyusunan laporan
keuangan  Desa  Bhuana  Giri  terdapat kendala di dalam penerapannya.
Kendala  pertama  yang  dihadapi  Kantor Desa  Bhuana  Giri  adalah  sumber  daya manusia,  terdapat  pegawai  yang  masih kurang didalam bidang pendidikan maupun  pelatihan  khususnya  bidang akuntansi.      Adapun     kendala      lainnya yang dihadapi adalah setiap pengambilan    maupun    pengeluaran uang tidak sesuai dengan sistem.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian, dapat    dijelaskan    bahwa    pertama, laporan  keuangan  Desa  Bhuana  Giri tahun anggaran 2015 di dalam
penyusunannya belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Bupati
Karangasem   Nomor   32   Tahun   2015 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Ini    dikarenakan    peraturan    tersebut disahkan pada pertengahan tahun yaitu pada  tanggal  6  Juli  2015.  Hal  ini  belum sesuai     dengan     Peraturan     Bupati Karangasem   Nomor   32   Tahun   2015 Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa yang  menyatakan,  penyusunan  laporan keuangan  disusun  berdasarkan  tahap yang  ditetapkan  di  Peratuan  Bupati Karangasem   Nomor    32    yang    dimulai dari  tahap  perencanaan  yang  membuat rancangan    peraturan    desa    tentang
APBDesa, kemudian di tahap pelaksanaan  yang  membuat  rancangan anggaran  biaya  yang  diverifikasi  oleh sekretaris  desa  dan  di  sahkan  oleh kepala  desa,  setiap  pelaksana  kegiatan jika      melakukan      pemesanan      barang harus  mengajukan  surat  permintaan pembayaran yang disertai dengan pernyataan  tanggungjawab  belanja  dan bukti transaksi yang lengkap.
Pada     tahap     penatausahaan laporan   keuangan   yang   dibuat   untuk mencatat     setiap     penerimaan     dan pengeluaran  menggunakan  buku  kas umum,  buku  kas  pembantu  pajak,  dan buku  bank  desa.  Kemudian  pada  tahap pelaporan    kantor    desa    membuat laporan semester pertama yang disampaikan  paling  lambat  pada  akhir bulan  Juli  dan  laporan  semester  akhir tahun  yang  disampaikan  pada  akhir bulan Januari. Pada tahap pertanggungjawaban  laporan  keuangan yang disusun yaitu, laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan  APBDesa  setiap  akhir tahun    anggaran    yang    ditetapkan dengan    peraturan    desa    dan melampirkan  laporan  kekayaan  milik desa  per  31  Desember  dan  laporan program  pemerintah  dan  pemerintah daerah yang masuk ke desa.
Kedua,    laporan    keuangan    yang tidak sesuai pada tahun anggaran 2015 terdapat     pada     format     pembuatan rancangan  peraturan  desa tentang APBDesa,  format  penyajian  rancangan anggaran      biaya,      format      pembuatan buku    kas    umum,    format    pembuatan buku  kas  pembantu  pajak,  format laporan  semester  pertama  dan  akhir, periode pelaporan, dan format pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang tidak sepenuhnya  sesuai,  dalam  Peraturan Bupati  Karangasem  Nomor  32  Tahun 2015.  Adapun  laporan  keuangan  yang dimaksud  yaitu:  pertama,  rancangan peraturan  desa  tentang  APBDesa.  Di dalam tahap perencanaan yang membuat  rancangan  peraturan  desa tentang  APBDesa  dibuat  sebagai  dasar penyusunan      APBDesa,      rancangan
peraturan  desa  meliputi  SK  peraturan desa yang didalamnya terdapat pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan  desa  selama  satu  periode atau satu tahun.
Dalam  format  pembuatan  belum sesuai  dengan  acuan  Peraturan  Bupati Karangasem   Nomor   32   Tahun   2015 yang  terdiri  dari  4  kolom  dengan  nama kolom kode  rekening,  uraian,  anggaran, dan  keterangan.  Rancangan  peraturan desa    tentang    APBDesa    yang    dibuat oleh  Kantor  Desa  Bhuana  Giri  terdiri dari  4  kolom  dengan  nama  kolom  kode rekening,  uraian,  sebelum  perubahan,
setelah perubahan, dan
bertambah/berkurang.
Hal ini
dikarenakan rancangan   peraturan desa yang dibuat masih menggunakan aturan lama  dan  baru  menyesuaikan  dengan aturan  yang  baru.      Sedangkan  untuk pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan  komponenya  sudah  sesuai dengan  aturan  yang  baru.  Kedua, rancangan  anggaran  biaya,  menjadi dasar  bagi  pelaksanaan  kegiatan  untuk melakukan  tindakan  pengeluaran  atas beban anggaran belanja kegiatan.
Rancangan    anggaran    biaya meliputi  bidang  yang  diisi  dengan  kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok  belanja  desa,  kegiatan,  dan waktu    pelaksanaan.    Dalam    format kolom pembuatan sudah sesuai dengan acuan  Peraturan  Bupati  Karangasem Nomor  32  Tahun  2015.      Akan  tetapi rancangan  anggaran  biaya  yang  dibuat oleh  Kantor  Desa  Bhuana  Giri  dalam bentuk  lembar  kerja.  Jika  hal  ini  terus berlanjut,  maka  nantinya  akan  terdapat permasalahan    dalam    pembuatan laporan keuangan selanjutnya.
Ketiga,  buku  kas  umum.  Buku  kas umum digunakan untuk mencatat transaksi  yang  bersifat  tunai,  yang pencatatanya dilakukan secara kronologis. Buku kas umum terdiri dari 9 kolom  dengan  nama kolom  no,  tanggal, kode  rekening,  uraian,  penerimaan, pengeluaran, nomor bukti, jumlah pengeluaran komulatif, dan saldo.
Dalam  format  pembuatan  belum sesuai  dengan  acuan  Peraturan  Bupati Karangasem   Nomor   32   Tahun   2015.
Format  buku  kas  umum  yang   dibuat oleh  Kantor  Desa  Bhuana  Giri  terdiri dari   6   kolom   dengan   nama   kolom nomor  urut,  tanggal,  nomor  rekening, uraian,  penerimaan,  dan  pengeluaran. Jika   hal   ini   terus   berlanjut,   maka nantinya  akan  terdapat  permasalahan dalam pembuatan laporan keuangan, ini dikarenakan    masih    menggunakan aturan yang lama dan baru menyesuaikan    dengan   aturan    yang baru.  Keempat,  buku  kas  pembantu pajak. Buku  kas  pembantu  pajak digunakan untuk mencatat pungutan/potongan  yang  dilakukan  oleh bendahara  desa.  Buku  kas  pembantu pajak  terdiri  dari  6  kolom  dengan  nama kolom  no,  tanggal,  uraian,  pemotongan, penyetoran, dan saldo.
Dalam   format   pembuatan   belum sesuai  dengan  acuan  Peraturan  Bupati Karangasem   Nomor   32   Tahun   2015. Format  buku  kas  pembantu  pajak  yang dibuat  oleh  Kantor  Desa  Bhuana  Giri terdiri dari 5 kolom dengan nama kolom no, tanggal, uraian, pemotongan, penyetoran.   Jika   ini   terus   berlanjut, maka  nantinya  tidak  akan  mengetahui sisa  saldo  akhirnya  untuk  pembuatan laporan keuangan berikutnya. Ini dikarenakan    masih    menggunakan aturan yang lama dan baru menyesuaikan    dengan   aturan    yang baru.
Kelima,  laporan  semester  pertama dan    laporan    semester    akhir    tahun. Laporan semester pertama dan laporan semester  akhir  tahun  adalah  laporan yang  dibuat  per  6  bulan.  Dalam  format kolom  pembuatan  sudah sesuai  dengan acuan  Peraturan  Bupati  Karangasem Nomor  32  Tahun  2015.      Akan  tetapi untuk  periode  pelaporannya  berbeda dengan  peraturan  yang  baru  karena masih  menggunakan  aturan  lama  dan baru      menyesuaikan      dengan      aturan yang  baru  yang  periode  pelaporannya untuk laporan semester pertama disampaikan  selambat-lambatnya  pada akhir  bulan  Juli  tahun  berjalan  dan laporan semester akhir tahun disampaikan  pada  akhir  bulan  Januari. Jika  terus  berlanjut,  maka  akan  terjadi permasalahan                   keterlambatan
mengumpulan  laporan  keuangan  ke pemerintah daerah
Keenam, laporan
pertanggungjawaban                  realisasi pelaksanaan       APBDesa.       Laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan  APBDesa  adalah  laporan keuangan   tahunan   pemerintah   desa. Laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan APBDesa meliputi pendapatan  desa,  belanja  desa,  dan pembiayaan  desa  selama  satu  periode atau  satu  tahun.  Dalam  pembuatan belum  sesuai  dengan  acuan  Peraturan Bupati  Karangasem  Nomor  32  Tahun 2015  yang  SK  rancangan  peraturan desanya    dipisahkan    dari    laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan
APBDesa  juga  belum      melampirkan laporan  kekayaan  milik  desa,  laporan program    pemerintah    dan    program daerah yang masuk  desa, serta periode pelaporan  yang  berbeda.  Jika  ini  terus berlanjut,  maka  nantinya  akan  terdapat permasalahan    dalam    pembuatan laporan  keuangan.  Ini  juga  dikarenakan masih  menggunakan  aturan  yang  lama dan baru   menyesuaikan dengan aturan yang baru.
Ketiga  terdapat  kendala  didalam penyusunan  laporan  keuangan  yaitu adanya  keterbatasan  dari  sumber  daya manusia  di  dalam  hal  pendidikan, kurangnya pelatihan, maupun sosialisasi  yang  menghambat  dalam proses  penyusunan  laporan  keuangan Desa  Bhuana  Giri  sesuai  Peraturan Bupati  Karangasem  Nomor  32  Tahun 2015 dan kendala lainnya yaitu di dalam pengeluaran       uang       masih       tidak dilakukan secara sistem ataupun secara bertahap.
Cara   yang   bisa   dilakukan   Kantor Desa  Bhuana  Giri  agar  penyusunan laporan    keuangan    bisa    dilaksankan dengan   baik   adalah   sebagai   berikut. Pertama,  dengan  suatu  pelatihan  yang dilaksanakan dapat memberikan penekanan  pada  tugas  yang  harus dilaksanakan oleh pegawai, selain pelatihan  juga  menekankan  kepada kemampuan pengetahuan,
keterampilan     dan     sikap     pegawai.
Menurut Notoatmojo (2009:16) pelatihan merupakan upaya yang berkaitan
dengan peningkatan kemampuan  atau  keterampilan  pegawai yang  sudah menduduki suatu  pekerjaan atau    tugas    tertentu.    Jadi    dengan adanya  pelatihan,  kemampuan  dan keterampilan  pegawai  lebih  meningkat, sehingga    jika    terdapat    perubahan aturan lama ke aturan baru, tidak  terjadi kesalahan    di    dalam    penyusunan laporan keuangan. Kedua, setiap melakukan  pengeluaran  uang  pihak kantor  desa  lebih  memperketat  atau menerapkan  prinsip  disiplin  anggaran dalam    melakukan  kegiatan.  Dalam  hal ini  menurut  pendapat  Nordiawan  (2007) disiplin anggaran
merupakan penganggaran pengeluaran harus didukung  dengan  adanya  kepastian tersedianya  penerimaan  dalam  jumlah yang  cukup  dan  tidak  dibenarkan melaksanakan  kegiatan  atau  proyek yang belum atau tidak tersedia anggarannya.  Dengan  kata  lain,  bahwa penggunaan  setiap  pos  anggaran  harus sesuai  dengan  kegiatan  atau  proyek yang diusulkan.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Adapun  simpulan  dari  penelitian  ini adalah  laporan  keuangan  yang  disusun oleh   Kantor   Desa   Bhuana   Giri   pada tahun anggaran  2015  yang dibuat  mulai dari  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban,
belum
sepenuhnya  dibuat  dengan  lengkap. Laporan  keuangan  yang  dibuat  yaitu: pada  tahap  perencanaan  Kantor  Desa Bhuana Giri membuat rancangan peraturan desa tentang APBdesa, tahap pelaksanaan  membuat  laporan  lembar kerja,    buku    kas    pembantu    kegiatan, surat  permintaan  pembayaran,  dan lampiran bukti transaksi. Tahap selanjutnya  yaitu,  penatausahaan  pada tahap  ini  Kantor  Desa  Bhuana  Giri membuat  buku  kas  umum,  buku  kas pembantu  pajak,  dan  buku  bank  desa, kemudian  pada  tahap  pelaporan  yang membuat   laporan   semester   pertama
dan  laporan  semester  akhir  tahun,  dan tahap  pertanggungjawaban  membuat laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan APBDesa.
Kedua pelaksanaan laporan keuangan   yang   disusun   oleh   Kantor Desa Bhuana Giri sudah mengacu pada Peraturan   Bupati   Karangasem   Nomor 32 Tahun 2015, akan tapi masih banyak ketidaksesuain  yang  diterapkan  pada lapangan, khususnya pada format pembuatan laporan keuangan rancangan  peraturan  desa  tentang APBDesa,  rancangan  anggaran  biaya yang  dibuat  dalam  bentuk  Laporan lembar  kerja,  format  pembuatan  buku kas  umum,  buku  kas  pembantu  pajak, laporan  semester  pertama  dan  akhir tahun,  serta  format  pembuatan  laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan    APBDesa    yang    laporan SK  rancangan  peraturan  desa  tentang APBDesa dipisahkan dan belum melampiran  laporan  kekayaan  milik desa,  laporan  program  pemerintah,  dan program  daerah  yang  masuk  desa. Ketiga dalam penyusunan laporan keuangan    Kantor    Desa    terdapat kendala di dalam sumber daya manusia yang  masih  belum  mampu  menyusun laporan   keuangan.   Kualitas   sumber daya  manusia,  perubahan  peraturan, pengeluaran  uang  yang  tidak  dilakukan secara sistem, serta kurangnya sosialisasi  dari  pihak  kantor  desa menjadi  hambatan  dalam  penyusunan laporan  keuangan  di  Kantor  Desa Bhuana Giri.

## Saran
Berdasarkan  simpulan  penelitian diatas,  dapat  dikemukakan  beberapa saran  sebagai  berikut      pertama,  untuk tahun  berikutnya  Kantor  Desa  Bhuana Giri dalam penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada Peraturan   Bupati   Karangasem   Nomor 32    Tahun    2015,    diharapkan    agar disusun  dan  lengkapi  secara  lengkap, dalam  rangka  menciptakan  laporan keuangan    Kantor    Desa    Bhuana    Giri yang  baik  ( good  governance ).  Kedua pada    tahun    anggaran    selanjutnya Kantor   Desa  Bhuana  Giri  harus   bisa
menyesuaikan dengan benar penyusunan  laporan  keuangan  yang berpedoman  pada  Peraturan  Bupati Karangasem  Nomor  32  Tahun  2015 khususnya  pada  format  yang  masih banyak kesalahan dalam penyusunanya.
Dengan  adanya  laporan  keuangan yang  sesuai  dengan  peraturan,  dapat mempermudah      untuk      mengetahui adanya  kecurangan  dalam  hal  laporan keuangan.  Sehingga  diharapkan  tidak terdapat       kesalahan       lagi       dalam penyusunan  laporan  keuangan.  Ketiga kualitas  sumber  daya  manusia  yang terlibat dalam  penyusunan laporan keuangan  lebih  ditingkatkan  dengan memberikan pendidikan maupun pelatihan  atas  aturan  baru  maupun aturan  lama  terkait  dengan  penyusunan laporan  keuangan,  setiap  melakukan pengeluaran  uang  pihak  kantor  desa lebih  memperketat  atau  menerapkan prinsip disiplin anggaran dalam melakukan  kegiatan  agar  tidak  terjadi kesalahan dibidang keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim.  Peraturan  Bupati  Karangasem Nomor 32 Tahun 2015. tentang Pengelolaan Keuangan Desa. ---------.     Peraturan     Menteri     Dalam Negeri  No.  113  Tahun  2014. tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa.
Harahap,   Sofyan   Syafri.   2007. Teori Akuntansi .   Jakarta:   PT   Raja Grafindo Persada.
Ikatan     Akuntansi     Indonesia.     2015. Standar   Akuntansi   Keuangan Desa. Jakarta: Salemba Empat Kamaludin   dan   Rini    Indriani.    2012.
Manajemen            Keuangan. Konsep          Dasar          dan Penerapannnya.  Edisi  Revisi. Bandung: CV Mandar Maju.
Kemeth  dan  Jane.  2005. Mengelola Perusahaan Digital.
Yogyakarta: Penerbit Andi Mardiasmo.    2002. Akuntansi    Sektor Publik. Yogyakarta:    Penerbit Andi Narbuko, Cholid dan Abu A Chamadi.
2010. Metode Penelitian .
Jakarta: PT Bumi Aksara Nawawi, Hadari. 2001. Perencanaan Sumber  Daya  Manusi  untuk Organisasi Profit yang Kompetitif .  Yogyakarta:  Gajah Mada University Press Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor    Publik. Yogyakarta: ANDI OFFSET . Pokok-Pokok             Akuntansi
Pemerintahan. Yogyakarta:
BPF
Notoatmodjo,          Soekidjo.          2009.
Pengembangan  Sumber  Daya Manusia .   Jakarta:   PT   Rineka Cipta Sabeni, Arifin dan Ghozali  Imam. 2001.
Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan. Yogyakarta: BPF
Sujarweni,  V.  Wiratna,  2015. Akuntansi Desa .     Yogyakarta:     Pustaka Baru Press Susilo.    2002. Audit    Sumber    Daya Manusia .     Jakarta:     Penerbit Gema Amini