## Pengaruh Kompetensi, Independen, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Dalam Pengawasan
Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara)

## Fauziah
Politeknik Ganesha Medan Jl. Veteran No. 190 Pasar VI Manunggal Email : yenniramadhani@rocketmail.com
Abstrak - Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuktikan  secara  empiris  apakah  ada  pengaruh  kompetensi, independensi dan motivasi untuk kualitas audit di bidang pengawasan keuangan di auditor BPKP Perwakilan Provinsi  Sumatera  Utara.  Jenis  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  asosiatif  adalah  untuk  mengetahui pengaruh  variabel  dependen dan variabel  independen  digambarkan  numerik  dan  data.  Data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dengan  menggunakan kuesioner  (angket),  yang  telah  terstruktur  dengan  tujuan  mengumpulkan  informasi  dari  BPKP  Perwakilan auditor Provinsi Sumatera Utara  sebagai responden dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari hasil laporan pemantauan pada kualitas akuntabilitas keuangan Negara / Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 oleh  BPKP Perwakilan  Provinsi Sumatera  Utara.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  auditor  yang bekerja  di  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  perwakilan  Provinsi  Sumatera  Utara sebesar  126  orang.  Penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  sampling  jenuh  /  sensus berdasarkan  ketersediaan  data  yang  sesuai  variabel  penelitian  berjumlah  126  orang.  Dianalisis  dengan menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda.  Hasil  penelitian  menunjukkan  nilai  R  dari  0,741  (74,1%). Penelitian  ini  menghasilkan  penemuan  empat  sebagai  hipotesis  penelitian.  Pertama,  kompetensi  dan  efek positif  yang  signifikan  terhadap  kualitas  audit.  Kedua,  independensi  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kualitas audit. Ketiga, motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Keempat, dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi, independensi dan motivasi bersama-sama memiliki hubungan yang kuat dan efek positif terhadap kualitas audit.
Kata Kunci — Kompetensi, Independensi, Motivasi, Kualitas Audit

## I. PENDAHULUAN
Tuntutan masyarakat akan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan    bebas    KKN menghendaki    adanya    pelaksanaan    fungsi    pengawasan yang    baik    oleh  auditor  atas  pelaksanaan  pemerintahan. Pengelolaan  keuangan  pemerintah  yang  baik  juga  harus didukung oleh kualitas audit yang baik. Karena jika kualitas audit rendah, kemungkinan  memberikan kelonggaran  untuk melakukan penyimpangan penggunaan anggaran.
―Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menegaskan peran  BPKP  sebagai  auditor  Presiden  yang  bertugas melakukan  pengawasan  intern  akuntabilitas  keuangan negara dan pembina penyelenggaraan SPIP. Peran strategis tersebut  telah  disikapi  dengan  melakukan  reposisi  dan revitalisasi (repovi). (Lakip BPKP, 2014 : 9).‖
Sebagai  bagian  dari  agenda  repovi  tersebut,  BPKP telah  melakukan  perubahan  visi,  sebelumnya  bervisikan ― katalisator pembaharuan manajemen pemerintah” ke arah pengukuhan  jati  diri  sebagai  ― auditor  Presiden” sesuai dengan kompetensi kunci. Hal tersebut lebih mengedepankan  peran  proaktif  BPKP  untuk  dapat memberikan  nilai  tambah  kepada stakeholders dan shareholder melalui  strategi  pengawasan pre-emptive, preventif  dan  represif .  BPKP  telah  merubah  paradigmanya sebagai  pengawas  internal dengan  menjalankan  dua  jenis jasa,  yaitu  memberikan  jasa assurance  dan  consulting . Dengan  paradigma  baru  tersebut,  BPKP  menjadi  suatu lembaga  pengawasan  yang  kemampuannya  tidak  hanya sekedar  menunjukkan  kesalahan  lewat  serangkaian  audit, melainkan  juga  mampu  memberikan  saran  dan  masukan  di bidang perbaikan manajemen pemerintahan.
Sedangkan  berdasarkan  tujuan  pembentukannya, BPKP  berperan  untuk  menciptakan  pemerintahan  yang
good  governance yaitu  menciptkaan  pemerintahan  yang bersih  dari  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Salah  satu  hasil audit  dari  BPKP  adalah  sebuah  kesimpulan  mengenai  ada tidaknya  indikasi  tindak  pidana  ataupun  perdata  yang menyebabkan  kerugian  keuangan  negara.  Oleh  karena  itu audit yang dilakukan oleh BPKP harus berkualitas.
Kualitas  audit  merupakan  suatu  kemungkinan (joint probability) dimana  seorang  auditor  akan  menemukan  dan melaporkan  pelanggaran  yang  ada  dalam  sistem  akuntansi kliennya (Kusharyanti, 2003 dalam Annisa, 2012). Kualitas audit  yang  baik  maka  akan  dihasilkan  laporan  keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Kemungkinan  dimana  auditor  akan  menemukan  salah  saji tergantung  pada  kualitas  pemahaman  auditor  sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor. Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu  kompetensi  dan  independensi  (SFAC,  2000  dalam Annisa,  2012).  Sedangkan  pengukuran  kualitas  audit memerlukan  kombinasi  antara  proses  dan  hasil  (Sutton, 1993).  Dalam  sektor  publik, Government  Accountability Office (GAO),  mendefinisikan  kualitas  audit  sebagai ketaatan  terhadap  standar  pofesi  dan  ikatan  kontrak  selama melaksanakan audit (Lowenshon et al. , 2005).
Di  Sumatera  Utara  fenomena  hasil  audit  BPKP Sumatera Utara terkesan lamban dalam  menuntaskan kasus dugaan  korupsi  Bupati  Tobasa  senilai  3,5  Miliar  yang terbengkalai.  BPKP  dinilai  lambat  menghitung  kerugian negara  atas  kasus  korupsi  tersebut  ( www.metrosiantar.com diakses  15  mei  2015).  Begitu  juga  kasus  dugaan  korupsi Pemko  Binjai,  BPKP  Sumatera  Utara  lamban  merespon hasil  audit  penggunaan  anggaran  di  satuan  SKPD  Pemko Binjai  ( www.delinewsonline.com diakses  13  mei  2015). Mengapa  lembaga  pengawasan  ini  belum  melaksanakan fungsi dengan baik sehingga penyimpangan itu bisa terjadi, padahal  disisi  lain  pengawasan,  pemeriksaan,  pembina pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  tugas  pokok  dari BPKP.
Menurut  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang  dilakukan  oleh  APIP,  wajib  menggunakan  Standar Pemeriksaan  Keuangan  Negara  (SPKN)  yang  tertuang dalam  Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007. Pernyataan standar umum pertama  SPKN  adalah:  ―Pemeriksa  secara  kolektif  harus memiliki  kecakapan  profesional  yang  memadai  untuk melaksanakan tugas pemeriksaan‖.
Dengan  Pernyataan  Standar  Pemeriksaan  ini  semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang  secara  kolektif  memiliki  pengetahuan,  keahlian,  dan pengalaman  yang  dibutuhkan  untuk  melaksanakan  tugas
tersebut.  Oleh  karena  itu,  organisasi  pemeriksa  harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan  berkelanjutan,  dan  evaluasi  atas  pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan  pemeriksa  yang  memiliki  kompetensi yang memadai.
Selain  keahlian  audit,  seorang  auditor  juga  harus memiliki  independensi  dalam  melakukan  audit  agar  dapat memberikan  pendapat  atau  kesimpulan  yang  apa  adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan (BPKP, 1998).  Pernyataan  standar  umum  kedua  SPKN  adalah: ―Dalam  semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan pemeriksaan,  organisasi  pemeriksa  dan  pemeriksa,  harus bebas  dalam  sikap  mental  dan  penampilan  dari  gangguan pribadi,  ekstern,  dan  organisasi  yang  dapat  mempengaruhi independensinya‖. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya  sedemikian  rupa,  sehingga  pendapat, simpulan,  pertimbangan  atau  rekomendasi  dari  hasil pemeriksaan  yang  dilaksanakan  tidak  memihak  dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.
Dengan  demikian  kompetensi  dan  independensi merupakan  standar  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang auditor  untuk  dapat  melakukan  audit  dengan  baik.  Namun, belum  tentu  auditor  yang  memiliki  kedua  hal  di  atas  akan memiliki  komitmen  untuk  melakukan  audit  dengan  baik. Sebagaimana dikatakan oleh Goleman (2001), hanya dengan  adanya  motivasi  maka  seseorang  akan mempunyai  semangat  juang  yang  tinggi  untuk meraih  tujuan  dan  memenuhi  standar  yang  ada. Dengan  kata  lain,  motivasi  akan  mendorong seseorang,  termasuk  auditor,  untuk  berprestasi, komitmen  terhadap  kelompok  serta  memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi.
Penelitian ini mengacu pada penelitian Annisa Perdany dan Sri Suranta (2012) yang  berjudul pengaruh  kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit investigatif pada  kantor  perwakilan  BPK-RI  Yogyakarta.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kompetensi  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  audit  investigatif, sedangkan  independensi  berpengaruh  negatif  dan  tidak signifikan terhadap kualitas audit investigatif.
Berdasarkan  uraian  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa kompetensi,  independensi,  motivasi  berpengaruh  terhadap kualitas  audit  dan  menjadi  hal  yang  penting  dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan karena selain mematangkan pertimbangan dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan, juga  penting  untuk  mencapai  harapan  pemerintahan  yang bersih  dan  transparan.  Dengan  demikian,  peneliti  ingin
menguji  pengaruh  kompetensi,  independensi,  dan  motivasi terhadap  kualitas  audit  pada  Auditor  BPKP  Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan  untuk  menjamin  agar  pelaksanaan  kegiatan pemerintahan  berjalan  sesuai  dengan  rencana  dan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Selain  itu,  dalam  rangka  mewujudkan good governance dan clean  government ,  pengawasan  juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien,  transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN. Pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan tersebut  dapat  dilakukan  melalui  pengawasan  melekat, pengawasan  masyarakat,  dan  pengawasan  fungsional (Cahyat, 2004).
Menurut Susmanto (2008), APIP melakukan pengawasan  fungsional  terhadap  pengelolaan  keuangan negara  agar  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  untuk membantu manajemen pemerintahan dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan unit kerja yang dipimpinnya (fungsi quality  assurance ).  Pengawasan  yang  dilaksanakan APIP  diharapkan  dapat  memberikan  masukan  kepada pimpinan  penyelenggara  pemerintahan  mengenai  hasil, hambatan,  dan  penyimpangan  yang  terjadi  atas  jalannya pemerintahan  dan  pembangunan  yang  menjadi  tanggung jawab  para  pimpinan  penyelenggara  pemerintahan  tersebut. Lembaga/badan/unit  yang  ada  di  dalam  tubuh  pemerintah (pengawas  intern  pemerintah),  yang  mempunyai  tugas  dan fungsi  melakukan  pengawasan  fungsional  adalah  Aparat Pengawasan  Intern  Pemerintah  (APIP),  yang  terdiri  dari: pertama,  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan (BPKP);  kedua,  Inspektorat  Jenderal  Departemen;  ketiga, Inspektorat  Utama/Inspektorat  Lembaga  Pemerintah  Non Departemen (LPND) /Kementerian; dan keempat, Lembaga
Pengawasan Daerah atau Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota. III. PEMBAHASAN Penelitian ini mengkaji pengaruh kompetensi, independensi  dan  motivasi  terhadap  kualitas  audit  dalam pengawasan  keuangan  daerah  sehingga  menggunakan pendekatan  assosiatif  yaitu  untuk  mengetahui  pengaruh antara  variabel  dependen  dan  variabel  independen  yang digambarkan  secara  numerik  dan  data.  Kompetensi, independensi  dan  motivasi  auditor  adalah  variabel independen.  Sedangkan  variabel  dependen  adalah  kualitas audit  dalam  pengawasan  keuangan  daerah.  Populasi  dalam
penelitian ini adalah  seluruh  auditor  yang bekerja di Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  perwakilan Provinsi  Sumatera  Utara  yang  berjumlah  126  orang.  Data primer  diperoleh  dengan  menggunakan  daftar  pertanyaan (kuisioner)  yang  telah  terstruktur  dengan  tujuan  untuk mengumpulkan  informasi  dari  auditor  BPKP  Perwakilan Provinsi  Sumatera  Utara  sebagai  responden  dalam penelitian ini.

## 1. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial kompetensi  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  audit. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  pendapat  De  Angelo bahwa  kemungkinan  ( probability )  dimana  auditor  akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi).

## 2. Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit
Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa  secara  parsial independensi  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas audit.  Independensi  merupakan  suatu  tindakan  baik  sikap perbuatan atau mental auditor dalam sepanjang pelaksanaan audit  dimana  auditor  dapat  memposisikan  dirinya  dengan auditee nya  secara  tidak  memihak  dan  dipandang  tidak memihak oleh pihak  – pihak  yang berkepentingan terhadap hasil auditnya.

## 3. Pengaruh Motivasi Terhadap Kualitas Audit
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial motivasi  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kualitas  audit.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian Lilis  Ardini  (2010)  menyatakan  variabel  motivasi  secara parsial  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kualitas audit di tolak.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat diambil kesimpulan :
1. Kompetensi  berpengaruh  positif  secara  signifikan terhadap  kualitas  audit,  sehingga  semakin  baik  tingkat kompetensi, maka akan semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.
2. Independensi  berpengaruh  positif  secara  signifikan terhadap  kualitas  audit,  sehingga  semakin  baik independensi  yang  dimiliki,  maka  akan  semakin  baik kualitas audit yang dihasilkan.
3. Motivasi  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap kualitas  audit,  sehingga  tinggi  atau  rendah  tingkat motivasi,  belum  tentu  juga  semakin  baik  kualitas  audit yang dihasilkan.
4. Kompetensi, independensi, dan motivasi secara simultan berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap  kualitas audit  dalam  pengawasan  keuangan  daerah  yang dilaksanakan  oleh  auditor  BPKP  perwakilan  Provinsi Sumatera Utara.

## REFERENSI
[1]Alim,  M.N.,  T.  Hapsari,  dan  L.  Purwanti,  (2007).  Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
[2]Alvin  A.,  dan  James  K.Loebbecke.  (2000). Auditing. Buku Satu, Jakarta : Penerbit Erlangga.
[3]Analisa  Daily  (2015),  Audit  BPKP  Dinilai  Cenderung Kriminalisasi Tersangka  Korupsi, http://old.m.m.m.m.analisadaily.com ,
[4]  Annisa  Perdany  dan  Sri  Suranta,  (2012).  Pengaruh Kompetensi  dan  Independensi  Auditor  Terhadap  Kualitas Audit  Investigatif  pada  Kantor  Perwakilan  BPK  RI Yogyakarta,  Jurnal  Fakultas  Ekonomi,  Universitas  Sebelas Maret.
[5]Arfan  Ikhsan  (2008).  Metodologi  Penelitian  Akuntansi Keprilakuaan, Edisi I, Yogyakarta: Graha Ilmu.
[6]Bintang  Susmanto,  (2008).  Pengawasan  Intern  pada Kementerian  Koordinator  Bidang  Kesejahteraan  Rakyat. http://www . Menkokesra.go.id/content/view/117/323.
[7]BPKP,  (1998). Sistem  Informasi  Akuntansi ,  Edisi  Kedua. Cetakan Pertama Yogyakarta : BPFE
[8]  ____________(2014).  Laporan  Hasil  Pengawasan  Atas Kualitas  Akuntabilitas  Keuangan  Negara/Daerah  di Wilayah  Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun  2014,  Nomor  : Lap-22/PW  02/4/2015,  tanggal  27  Januari  2015.  BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
[9]Cahyat, A. (2004). Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten. Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang
Pengawaasan, Governance Brief Number 3 .
[10]Christiawan,  Yulius  Jogi,  (2000).  Konsep  Pengauditan dalam Lingkungan Pengolahan Data Akuntansi Terkomputerisasi. Jurnal Akuntansi & Keungan.
[11]Darsono  dan  Harmailis.  (2011).  Identifikasi  Faktor-Faktor Yang  Memotivasi  Auditor  Untuk  Menjadi  Auditor Investigatif  pada  BPKP  Perwakilann  Provinsi  Jawa  Barat, Tesis, Universitas Widyatama, Bandung.
[12]Deli  News,  (2015).  BPKP  Sumut  Lamban          Merespon Audit Penggunaan Anggaran Pemko Binjai, http://www.delinewsonline.com .
[13]  Dyah  Setyaningrum,  (2012).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kualitas  Audit  BPK-RI.  Jurnal  Universitas Indonesia.
[14]Eko  Suyono,  (2011). The  Effect  of  Independence, Experience,  and  Accountability  to  The  Audit Quality, Journal Economy and Bussiness.
[15]  Evi  Octavia,  (2015). The  Effect  of  Comptence  and Independence  of  Auditors  on  the  Auditquality. Journal  of Finance and Accounting. Vol. 6, No. 3.
[16]  Guy,  M.,  and  Wayne,  C  (2002).  Auditing.  Edisi  Kelima. Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.
[17]Imam  Ghozali,  (2006).  Aplikasi  Analisis  Multivariat dengan Program SPSS. Edisi 3, BP Undip, Semarang.
[18]Herawaty  dan  Susiana  Arleen,  (2007).  Analisis  Pengaruh Independensi,  Mekanisme Corporate Governance ,  dan Kualitas  Audit  Terhadap  Integritas  Laporan  Keungan, Simposium Nasional Akuntansi, Vol. X. 01-31.
[19]Hiro  Tugiman,  (2006).  Standar  Profesional  Audit  Internal. Cetakan Kesembilan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
[20]Kompas (2015). KPK ingin BPKP Percepat Audit Kerugian Negara  dalam  Kasus  E-KTP www.Nasionalkompas.com , Diakses tanggal 25 Mei 2015.
[21]  Lowenshon,  S.,  Johnson  E.L.,  dan  Elder  J.R  (2005). Auditor  Specialization  and  Perceived  Audit  Quality, Auditee  Satisfaction,  and  Audit  Fees  in  the  Local Government Audit Market.
[22]Mardiasmo,  (2002).  Otonomi  &  Manajemen  Keuangan Daerah, Yogyakarta: Penerbit Andi.
[23]  _____________(2006).  Perwujudan  Transparansi  dan Akuntabilitas  Publik  Melalui  Akuntansi  Sektor  Publik  : Suatu  Sarana Good  Governance.  Jurnal  Akuntansi Pemerintah Vol. 2, No. 1.
[24]Mayangsari,  S.  (2003).  Pengaruh  Keahlian  Audit  dan Independensi terhadap Pendapat Audit : Suatu Kuasieksperimen. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 6. No. 1. Januari.
[25]Messier, F.W., V.S. Glover, dan F.D. Prawitt. (2005). Jasa Audit  dan  Assurance:  Suatu Pendekatan  Sistematis. Diterjemahkan  oleh  Nuri  Hinduan.  Edisi  4  Buku  1  &  2, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
[26]Metro Siantar news, (2015). Masih banyak ditemukan hasil audit BPKP Sumut terkesan lambat www.metrosiantar.com , Diakses tanggal 15 Mei 2015.
[27]Moekjizat,  (2002). Dasar-Dasar  Motivasi, Pioner  Jaya, Jakarta.
[28]Mulyadi,  (2002). Pemeriksaan  Akuntan. Yogyakarta: Badan Penerbit STIE YKPN.
[29]Muh.  Taufik,  Efendy,  (2010).  Pengaruh  Kompetensi, Independensi dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat  Dalam  Pengawasan  Keuangan  Daerah  Pada Inspektorat  Pemerintah  Gorontalo,  Tesis.  Universitas Diponegoro, Semarang.
[30]Nelli  Novyarni,  (2014). Influence  of  Internal  Auditor Competence and Independence on the Quality of Financial Reporting
by Municipal/Provincial Government, International  Journal  of  Economics,  Commerce  and Management, Vol II, Issue 10, October.
[31]Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparutur Negara Nomor  PER/05/M.PAN/03/2008. Standar  Audit  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Jakarta.
[32]Robbins,  S.P.,  T.A.  Judge.  (2008). Perilaku  Organisasi. Edisi 12. Jakarta : Salemba Empat.
[33]S, Arikunto. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik .  Cetakan  Ke  dua  belas,  edisi  revisi  V,  Jakarta  :
Rineka Cipta
[34]Sri  Lastanti  dan  Hexana,  (2005).  Tinjauan  Terhadap Kompetensi  dan  Independensi  Akuntan  Publik  :  Refleksi Atas  Skandal  Keuangan. Media  Riset  Akuntansi,  Auditing dan Informas, Vol. 5 No. 1 April 2005.
[35]Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D. Penerbit Alfabeta, Bandung.
[36]Sukrisno Agoes (2004). Auditing II. Edisi Ketiga. Penerbit : LP FEUI
[37]Suryabrata., Sumadi (1998). Metodologi Penelitian. Jakarta
: PT. Raja Grafindo Persada
[38]Suwandi,  (2005).  Pengaruh  Kejelasan  Peran  dan  Motivasi Kerja  terhadap  Efektivitas  Pelaksanaan  Tugas  Jabatan Kepala  Sub  Bagian  di  Lingkungan  Sekretariat  Daerah Propinsi Jawa Timur. Tesis tidak dipublikasikan. Universitas Airlangga, Surabaya.
[39]Tampubolon,  R,  (2005). Risk  and  System-Based  Internal Audit. Penerbit Elex Media Komputindo, Jakarta.
[40]Wahjosumidjo,  (1987). Kepemimpinan  dan  Motivasi.
Ghalia Indonesia, Jakarta.