## Sosialisasi Tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Bermasalah Dengan Hukum

## Herryliyus, Erwin dan Kabib Nawawi

## Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi

## ABSTRAK
Hak  untuk  mendapatkan  pendampingan  Penasihat  hukum  diberikan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan (penyidikan, penuntutan dan atau persidangan), dimaksudkan agar pemeriksaan terhadap  tersangka/terdakwa  tidak  dilakukan  secara  sewenang-wenang  dan  berlarut-larut. Dengan  didampingi  penasihat  hukum  diharapkan  pemeriksaan  terhadap  tersangka/terdakwa dapat  berjalan  dengan  lancar,  sehingga  dapat  terwujud  peradilan  yang  sederhana, cepat  dan biaya ringan. Namun ada sebagian besar masyarakat yang belum mengerti dan memahami arti pentingnya bantuan/penasihat hukum  dalam proses peradilan, oleh karena itu melalui kegiatan ini  diharapkan  dapat    meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  pemahaman,  pengetahuan akan pentingnya bantuan hukum/penasihat hukum   serta prosedur yang harus ditempuh untuk mendapatkan  bantuan  hukum  tersebut,  maka  dipandang  sangat  perlu  dilakukan  penyuluhan hukum  tentang  pemberian  bantuan  hukum  bagi  masyarakat.  Dengan  adanya  penyuluhan hukum  ini,  maka  masyarakat  akan  mendapatkan  pengetahuan,  pemahaman  dan  mengetahui prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, maka diperoleh hasil  bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  akan  pentingnya  bantuan  hukum  dalam  proses peradilan pidana terutama masyarakat yang tidak mampu. Dengan pemberian bantuan hukum (pendampingan)  yang  diberikan,  maka  masyarakat  akan  mendapatkan  haknya  sebgaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
Kata Kunci: Bantuan Hukum; Masyarakat Kurang Mampu

## PENDAHULUAN
Pada prisipnya ada dua asas pokok dalam Hukum Acara Pidana, yaitu:  pertama  pengaturan tentang prosedur beracara di pengadilan dan kedua pengaturan  tentang hak dan kewajiban seseorang  yang  tersangkut  proses  pidana. 1 Adapun  asas-asas  tersebut  telah  dimuat  dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, antara lain:
a. Setiap orang  diperlakuan sama  dan tidak boleh adanya perbedaan di hadapan  hukum. disebut juga dengan istilah asas isonamia atau equality before the law.
b. Orang  yang  ditangkap,  ditahan,  digeledah,  dan  sitaan  barang  hanya  dapat  dilakukan oleh aparat yang berwenang dan disertai surat perintah dari pejabat yang berwenang dan sesuai aturan yang telah ditentukan.
c. Seseorang belum boleh dinyatakan bersalah apabila belum adanya putusan pengadilan yang   membuktikan kesalahannya dan telah mempunyai  kekuatan hukum yang tetap. Lazimnya disebut asas presumption of innocence.
d. Apabila  terjadi  kekeliruan  terhadap  seseorang  dan  mengakibatkan  orang  tersebut dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan ataupun diproses di pengadilan tidak dengan  alasan yang benar  dan atau terjadi kesalahan mengenai orangnya atau dasar hukumnya, maka berhak mendapatkan  ganti kerugian dan rehabilitasi mulai ditingkat penyidikan    akibat  dari  perbuatan  penegak  hukum  baik  dengan  sengaja atau    karena
1 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 2
kelalaiannya  dapat  diproses  melalui  proses  peradilan  pidana  atau  dapat    diberikan sanksi administrasi.
e. Peradilan    dilakukan    dengan  singkat,    tidak  berlarut-larut,  pembiayaan  rendah  serta terbuka dan bersikap adil, dikenal sebagai asas contente justitie serta fair trial .
f. Untuk kepentingan pembelaan atas dirinya, maka siapapun yang yang tersangkut dalam suatu perkara, wajib mendapatkani haknya berupa bantuan hukum.
g. Setiap  orang  yang  ditetapkan  sebagai    tersangka,  sejak  ditangkap  dan  atau  ditahan, maka  wajib  diberitahukan  mengenai  dakwaannya  dan  dasar  hukumnya  serta disampaikan juga akan haknya  agar bisa didampingi  penasihat hukum.
h. Pelaksanaan persidangan wajib dihadiri  terdakwa .
i. Pemeriksaan  terdakwa  dilaksanakan  secara  terbuka  untuk  umum,  kecuali  adanya ketentuan  lain dalam peraturan perundang-undangan.
j. Pengawasan terhadap Pelaksanaan putusan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  Secara sistematis  membedakan menjadi dua golongan yaitu : 2
a.  Golongan  "hak"  dan  sekaligus  "wajib".    Dalam  kategori  ini  yang  mendapatkan bantuan hukum adalah para  tersangka/terdakwa yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya adalah pidana mati, 15 tahun atau lebih  dan ancaman pidanya lebih dari 5 tahun., maka berdasarkan  Pasal 56 KUHAP, dalam artian adanya   kewajiban pendampingan yang harus diberikan.
b. Kategori "hak" hanya dapat diberikan apabila tersangka  melakukan   tindak pidana sebagaimana  ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP.
Adapun hak-hak dari tersangka maupun terdakwa dirumuskan dalam  Pasal 50 s/d 68 KUHAP  yaitu:
1. Hak untuk secepatnya memperoleh pemeriksaan, diatur dalam pasal  50 ayat (1,2,3).
(1). Hak tersangka untuk dapat secepatnya diperiksa oleh  oleh penyidik dan selanjutnya dapat diteruskan kepada Penuntut Umum.
(2).  Hak  Tersangka    agar  perkaranya  secepatnya  dilimpahkan  ke  pengadilan  oleh Penuntut Umum.
(3). Hak Terdakwa untuk secepatnya dilakukan proses di pengadilan.
Maksud    ketentuan  ini  yaitu  untuk  menghindarkan  tindakan  semena-mena  serta tindakan tidak senonoh dari penegak hukum juga untuk terciptanya  kepastian hukum.
2. Hak untuk diberitahu kesalahan.
(a). Tersangka mempunyai hak untuk untuk memperoleh informasi mengenai perbuatan yang disangkakan kepadanya dengan mempergunakan bahasa  yang bisa diketahui dan dimengerti sejak dimulainya  pemeriksaan.
(b). Terdakwa  mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan dengan menggunakan bahasa  yang  dapat  dipahami  oleh  terdakwa  mengenai  perbuatan  yang    dituduhkan kepadanya.
Adapun  maksud  ketentuan  ini  adalah  :  agar  pelaku  mengetahui  serta  mengerti mengenai  kategori  perbuatan  yang  diduga  telah  dilakukannya,  sehingga  ia    merasa memperoleh  jaminan sesuai dengan kebutuhannya agar dapat melakukan persiapan sebagai upaya  pembelaannya,  artinya  pelaku dapat   memahami  berat  ringan kesalahan yang telah dilakukan  sehingga  ia  bisa  mempersiapkan  atau  mengupayakan  bantuan  hukum  untuk pembelaan dirinya.
2 Poernomo,  Bambang,  1995, Pokok-pokok  Tata  Cara  Peradilan  Pidana, Indonesia  Dalam  Undang- undang R.I. No.8 Tahun 1981, Liberty, Yogyakarta.

## 3. Berhak   didampingi penasihat hukum/memperoleh bantuan hukum
Pasal  54  KUHAP  merumuskan, bahwa:  setiap  tersangka/terdakwa  diberikan  haknya untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  yang  digunakan  bagi  kepentingan  pembelaan  dirinya pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut ketentuan  dalam Undang-undang ini.
Maksud dari ketentuan ini adalah: hak seseorang untuk memperoleh bantuan hukum untuk    kepentingan  pembelaan  dirinya,  disebabkan  tidak  semua  orang  mengerti  tentang hukum.
Hak  untuk  mendapatkan  pendampingan    Penasihat  hukum  diberikan  pada  setiap tingkat  pemeriksaan  (penyidikan,  penuntutan  dan  atau  persidangan),  dimaksudkan  agar pemeriksaan  terhadap  tersangka/terdakwa  tidak  dilakukan  secara  sewenang-wenang  dan berlarut-larut.  Dengan  didampingi  penasihat  hukum  diharapkan  pemeriksaan  terhadap tersangka/terdakwa dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat terwujud peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Selanjutnya  rumusan  Pasal  56,  mengatur  adanya  adanya  pendampingan  hukum diberikan kepada tersangka/terdakwa  secara gratis kepada mereka  yang tidak mempunyai cukup  dana,  jika  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  ketentuan  pidana  dan  diancam pidana  lima tahun atau lebih.
Terhadap tersangka/terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana dan diancam dengan  pidana  mati atau ancaman pidananya  lima belas tahun atau lebih pada setiap  tingkat  pemeriksaan,  maka  apabila  mereka  tidak  memiliki  pendamping  hukum sendiri, maka aparat yang memeriksa wajib menyediakan pendamping hukum bagi mereka. 4. Berhak  memperoleh juru-bahasa, sebagaimana dirumuskan  Pasal 53 ayat (1,2) KUHAP. Pasal 177 ayat (1). Tersangka atau terdakwa yang diperiksa pada tingkat penyidikan dan  pengadilan  mempunyai  hak  untuk  memperoleh  juru  bahasa.  .  Ayat  (2).  apabila pelakunya tunawicara maka berlaku aturan sebagaimana ditentukan Pasal 178.
Perlunya memperoleh  bantuan juru  bahasa,  karena tidak  menutup  kemungkinan ada pelakuya kurang memahami bahasa Indonesia dengan lancar, apalagi  warga negara asing, maka memang diperlukan juru bahasa agar  mereka dapat  memahami apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan kepadanya
5. Berhak untuk secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan perkaranya.
6. Berhak untuk memperoleh  putusan hakim yang seadil-adilnya.
7. Berhak untuk  dikunjungi  keluarganya.
8. dan hak-hak lainnya.
Perlindungan hak-hak azasi manusia dalam  KUHAP, khususnya bagi tersangka atau terdakwa  dalam  proses  peradilan  pidana  telah  mendapat  perhatian  secara  khusus  dalam rangka  melindungi  dari  berbagai  perbuatan  upaya  pemaksaan  yang  dapat  merugikan tersangka atau terdakwa. Salah satu hak pelaku adalah seperti yang teruang dalam Pasal 54, yang  merumuskan    bahwa  tersangka  atau  terdakwa  mempunyai  hak  untuk  memperoleh bantuan hukum disetiap tingktan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan ini .
Ketentuan  khusus  aturan  yang  mengatur  pendampingan  hukum  pada  tingkat penyidikan seperti yang ditentukan di dalam pasal 56 KUHAP merupakan aturan yang dapat menjamin adanya perlindungan terhadap hak pelaku selama dalam proses penyidikan
Pendampingan  hukum  merupakan  hak  setiap  masyarakat  yang  diberikan  oleh advokat/pengacara,  namun  dalam  kenyataan  menunjukkan  bahwa  walaupun  di  Indonesia, khususnya  di  di  daerah-daerah  keberadaan    pengacara  menunjukkan  jumlah  yang  cukup banyak  dibandingkan  dengan    waktu  yang  lalu,  namun  dalam    kenyataannya  didalam masyarakat  masih  banyak  dari  mereka  khususnya  dari    golongan  masyarakat  yang  tidak mempunyai  dana  atau  miskin    masih  dianggap  rumit    untuk  memperoleh      akses pendampingan  hukum  tersebut  ketika  ia  bermasalah  dengan  hukum  khususnya  persoalan
hukum  pidana. 3 .  Padahal  pengaturan  dalam  Pasal  56  KUHAP  mengatur  secara  jelas mengenai  bantuan  hukum  dapat  diberikan  apabila  pelaku    melakukan    suatu  perbuatan pelanggaran hukum yang diancam hukuman lebih 5 tahun.
Ketentuan KUHAP memberikan perlindungan, khususnya bagi pelaku  pidana dalam proses peradilan pidana dalam rangka melindungi dari berbagai perbuatan upaya pemaksaan yang  dapat  merugikan  tersangka  atau  terdakwa.  Hak  Tersangka  sebagaimana  ditentukan dalam KUHAP salah satunya  adalah seperti yang teruang dalam Pasal 54.
Pendampingan  penasihat  hukum  terhadap  pelaku  diberikan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan  (penyidikan,  penuntutan  dan  atau  persidangan),  dimaksudkan  agar pemeriksaan terhadap  pelaku tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan berlarut-larut. Dengan didampingi penasihat hukum diharapkan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa dapat berjalan dengan lancar, sehingga dapat terwujudnya peradilan yang  jujur, sederhana, tidak lama  dan dana seminimal mungkin.   Pelaku  iperbolehkan  untuk  memilih  sendri penasihat hukumnya sebagaimana  ditegaskan dalam Pasal 55 KUHAP.
Selanjutnya  rumusal  Pasal  56  ayat  (1),  merumuskan:    apabila  pelaku  didakwa melakukan  perbuatan    tindak  pidana  yang  ancaman  pidananya  adalah    pidana  mati  atau ancamannya  pidana  lima  belas  tahun  atau  lebih  atau  bagi  mereka  yang  tidak  mampu  dan tidak  memiliki  penasihat  hukum  sendiri,  maka  wajib  disediakan  penasihat  hukum  bagi mereka untuk semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
Selanjut  pada  ayat  (2)  merumuskan:  Setiap  penasihat  hukum  yang  diberikan kewenangan    untuk    bertindak  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1),  memberikan  bantuannya dengan gratis.
Kenyataan  yang  terjadi,  berkaitan  dengan  masalah  bantuan  hukum  dalam  proses peradilan pidana,  sebagian besar masyarakat banyak yang belum mengerti dan memahami arti  pentingnya  bantuan/penasihat  hukum  tersebut,  khususnya  masyarakat  yang  berada  di daerah-daerah pedesaan, bahkan sering dijumpai banyak pihak/terdakwa tidak mengerti atau tidak tahu cara yang harus ditempuh untuk memperoleh pendampingan  tersebut, khususnya dalam  proses  peradilan  pidana.  Apalagi  masyarakat  yang  kurang  mampu,  sangat  sulit mendapatkan bantuan hukum.
Sejak  tahun  1980  sampai  sekarang,  pemerintah    telah  membuat      suatu  program pendampingan  hukum kepada masyarakat yang bermasalah dengan hukum, khususnya pada masyarakat  yang  kurang  berutung..Dalam  jangka  waktu  tersebut,  keberadaan  program tersebut    menunjukkan  bahwa  pendampingan  hukum  bagi  masyarakat  yang  tidak mempunyai kemampuan dana diperlukan dan diharapkan adanya upaya meningkatkan dan mengupayakan  peningkatan atau intensitas pendampingan hukum
Tujuan dari program pendampingan hukum tersebut adalah pemberdayaaan lembaga bantuan  hukum  dengan  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dengan  tidak    adanya pengecualia, adanya persamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga  dengan program ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.
Dengan adanya program ini, maka penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak ada  perbedaan  perlakuan  dalam  masyarakat.  Artinya  setiap  orang,  baik  mempunyai kemampuan  ekonomi  ataupun  secara  ekonomi  tidak  mampu  dalam  pemberian  bantuan hukum  tidak  ada  perbedaan  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum.  Dengan  demikian diharapkan sifat pembelaan yang diberikan  secara gratis dalam kasus  pidana  tidak melihat dari  aspek  kepangkatan,  kedudukan,  derajat  diri  seseorang,  tetapi  dilihat  sebagai  bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang memang ditujukan untuk memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
3 Diding Rakhmat, Implementasi Kebijakan  Program Bantuan Hukum  Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan , Jurnal Unifikasi, Vol.04, Nomor 01, Januari 2017
Pemberian  bantuan  hukum  yang  diberikan  oleh  Lembaga  Bantuan  Hukum  atau Advokat  dalam  Program  pendampingan  kepada    masyarakat  yang  tidak  mempunyai kemampuan  dana,  diharapkan  dapat  melakukan    pendampingan  dan  bisa  memberikan pembelaannya demi kepentingan hukum masyarakat tanpa ada perbedaan, walaupun dengan biaya yang terbatas.
Bertitik tolak dari realita yang ada, maka dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat  akan  pemahaman,  pengetahuan  akan  pentingnya  bantuan  hukum/penasihat hukum  dalam  proses  peradilan  pidana  serta  prosedur  yang  harus  ditempuh  untuk mendapatkan  pendampingan  hukum  khususnya  pada  masyarakat  yang  tidak  mempunyai kemampuan  dana,  maka  dipandang  sangat  perlu  dilakukan  penyuluhan  hukum  tentang sosiaisasi  pemberian  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  dalam  proses  peradilan  pidana tersebut.

## Permasalahan Mitra.
Persoalan  pemberian  bantuan  hukum  terhadap  tersangka/terdakwa  merupakan  persoalan yang  cukup  rumit/kompleks  dan  memerlukan  perhatian  khusus  dalam  penanganannya. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  maka  melalui  penyuluhan  hukum  yang  dilakukan,    ada beberapa permasalahan yang akan menjadi perhatian, yaitu:
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana  sangat menjunjung tinggi dan memberi jaminan  serta  penghormatan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia.  Salah  satu  hak  yang diberikan  KUHAP  adalah  pemberian  bantuan  hukum,  namun  masih  banyak tersangka/terdakwa  yang  tidak  mengetahui  dan  memahami  akan  haknya,  sehingga  perlu diberikan pemahaman    tentang hal tersebut, sehingga permasalahan mitra adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  Memberikan    pemahaman  kepada  msyarakat  akan  pentingnya pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan pidana?
2. Upaya  apa  yang  dilakukan  untuk  membantu  masyarakat  khususnya  yang  kurang mampu dalam hal memperoleh bantuan  hokum?.
Tujuan Pengabdian Pada Masyarakat .
Adapun tujuan dari Kegiatan ini  adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Umum.
Memberikan    pemahaman  kepada  masyarakat  akan  pentingnya  pemberian pendampingan  hukum  kepada  tersangka/terdakwa.  Sehingga  mereka  akan memeperoleh pengetahuan  akan hak-haknya.
2. Tujuan Khusus.
Untuk  membantu  masyarakat  khususnya  yang  tidak  mempunyai  kemampuan  dana dalam proses mendapatkan pendampingan  hukum.

## Manfaat Pengabdian Pada Masyarakat .
Manfaat yang ingin dicapai dari kegiatan adalah pemahaman kepada   masyarakat khususnya terhadap tersangka/terdakwa yang kurang mampu akan lebih tahu tentang hak-haknya dalam proses peradilan pidana .

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan sosialisasi menghadirkan masyarakat desa Gerunggung sebagai sasarannya, dalam kegiatan ini dihadiri peserta berjumlah 25 orang. Peserta kegiatan dibatasi mengingat wabah covid  19  dan  tetap  menjaga  protokoler  kesehatan.    .  Pelaksanaan  kegiatan  dengan mmenggunakan  metode  pendekatan  berupa  sosialisasi,  diskusi  dan  tanya  jawab..  Hasil
kegiatan  diharapkan  tumbuh  pemahaman  mengenai  Peraturan  yang  berkaitan  pemberian bantuan  hukum  terhadap  masyarakat  yang  bermasalah  dengan  hukum.  Adapun  tahapan- tahapan  yang  dilaksanakan dalam kegiatan ini yang berlokasi di Kantor Desa Bunggur.

## Tahap Persiapan :
Melakukan      survey    untuk  menentukan  mitra.  yang  terpilih,  Selanjutnya  hasil  survey dipergunakan  untuk  penyusunan  materi  kegiatan  dan  jadwal  kegiatan,  serta  pelaksanaan kegiatan.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan  ini,  agar  tercapai  hasil  yang  maksimal,  maka dilakukan  beberapa tahapan, meliputi:

## Persiapan
Sebelum melakukan kegiatan, maka tahapan pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan segala  sesuatunya  berkaitan  dengan  kegiatan  yang  akan  dilakukan,  meliputi.  penentuan lokasi  kegiatan  dengan  terlebih  dahulu  melakukan  survey,  selanjutnya  menyusun  materi, penentuan pelaksanaan kegiatan, Penentuan mitra atau khalayak sasaran.

## Materi Kegiatan
Penyampaian Materi Kegiatan yang  disampaikan oleh Narasumber   meliputi :
NO JUDUL MATERI PEMATERI PENDAMPING 1 Penjelasan  tentang    Pemberian  Bantuan Hukum kepada masyarakt. Tim Pengusul Kepala Desa 2 Tanya jawab dan Diskusi Tim Pengusul Kepala Desa

## HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
Kagiatan Pengabdian Pada Masyarakat berupa sosialisasi tentang perlunya bantuan hukum terhadap  masyarakat  yang  dilaksanakan  di Desa  Gerunggung  Kecamatan  Sekernan  Kab. Muaro  Jambi.  Pelaksanaan  kegiatan  dilakukan  dengan  Metode    berupa    pendekatan sosialisasi, dengan  ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dari kegiatan ini dapat memberikan masukan  kepada  masyarakat  apabila    bermasalah  dengan  hukum  dan  memerlukan pendampingan hukum. Pembahasan  materi dari kegiatan ini  berkaitan dengan pemberian bantuan hukum kepada  warga negara yang tidak mampu dan mempunyai persoalan hukum

## Pentingnya Bantuan Hukum
Setiap warga negara mempuyai hak yang sama dalam  konstitusi yaitu persamaan di muka hukum serta hak mendapatkan kepastian hukum yang adil (access to justice), sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945   Pasal 27 ayat (1)   dan Pasal 28 ayat 1. Kedua Pasal tersebut merumuskan bahwa Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum  dan  negara  mempunyai  tanggungjawab  memberikan  jaminan  dalam  memperoleh haknya menurut hukum dan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.  .
Salah satu bentuk konkrit dari persamaaan hak dan tidak ada perbedaan  dalam hukum yaitu  dengan  diberikannya    pendampingan  hukum  kepada  masyarakat  yang  mempunyai persoalan  hukum,  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto,  bahwa diberikannya pendampingan oleh para ahli kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan agar terciptanya  hak-hak dan  perlindungan hukum yang baik. 4 ”
Untuk  mewujudkan    hak  untuk  mendapatkan    pendampingan  kepada  semua  warga tanpa  terkecuali  khususnya  mereka  yang  tidak  mempunyai  cukup  dana  (tidak  mampu), maka      dibentuklah  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum
4 IGN.  Ridwan  Widyadharma, Profesional  Hukum  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010). hlm. 26
(UUBH) dan merupakan acuan bagi Pemerintah untuk memberikan jaminan kepada warga negaranya, untuk memperoleh akses keadilan dan persamaan dimuka hukum.  Tujuan utama dari peraturan tersebut adalah agar semua masyarakat  terutama masyarakat tidak mampu diberikan  haknya  untuk  mendapatkan  pendampingan  secara  gratis.  Pemberian pendampingan diberikan dalam masalah keperdataan, pidana, dan Tata Usaha Negara, baik melalui  proses  hukum  maupun  melalui  proses  perdamaian  antar  para  pihak  yang berperkara. 5
Pengaturan  pendampingan hukum juga diatur Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,  dalam ketentuan tersebut diatur tentang   kewajiban  seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan pendampingan  secara gratis sesuai dengan persyaratan yang  ditentukan..  Apabila  kewajiban  tersebut  tidak  dilaksanakan  tanpa  alasan  yang  jelas, maka  ada  ancaman  sanksi  yang  bisa  diterapkan  kepada  advokat  sebagaimana  yang  telah ditentukan dalam  peraturan perUndang-Undangan. 6
Masyarakat  yang  bermasalah  dengan  hukum  khususnya  masyarakat  yang  tidak mempunyai  kemampuan  dana  (tidak  mampu)  menganggapan  bahwa  untuk  memperoleh pendampingan dalam proses hukum dibutuhkan biaya tinggi dalam  penyelesaian kasusnya melalui proses peradilan. Pemahaman dari masyarakat tersebut berakibat terhadap tindakan dalam  proses  peradilan,  terlebih  pada  masyarakat  tidak  mempunyai  kemampuan  dana. Sehingga  jika  mempunyai    persoalan  hukum,  mereka  tidak      melakukan  respon  apapun dalam    proses  pengadilan  dan  pasrah  terhadap    perlakuan  ketidakadilan  yang  ada    tanpa melakukan aksi terhadap permasalahan yang menimpa mereka. Hal tersebut tidak terlepas dari kekurang pahamannya  dalam memperoleh pendampingan hukum secara cuma-cuma.
Masyarakat  yang  bermasalah  dengan  hukum  tidak  semuanya  memahami    proses beperkara,  maka untuk itu  diperlukan  bantuan  dalam  penyelesaikan  persoalan  hukumnya, berupa pendampingan hukum, baik dengan menggunakan proses peradilan maupun  di luar proses peradilan. Untuk itu diperlukan pihak yang bisa  memberikan pendampingan hukum sampai pada proses  persidangan yang dalam hal ini   advokat.   Kewajiban pendampingan penasehat  hukum    secara  gratis  dalam  kasus  pidana  dirumskan    dalam  KUHAP,  dalam penjelasannya disebutkan bahwa terhadap masyarakat tidak mempunyai biaya (miskin) dan tidak memiliki pengacara untuk mendampinginya, maka wajib diberikan oleh aparat yang ditunjuk untuk  semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan, sebagaimana rumusan Pasal  56  Ayat  (2)  merumuskan    “Setiap  penasihat  hukum  yang  ditugaskan  untuk pendampingan  sesuai dengan rumusan  ayat (1), bantuan yang diberikan secara gratis”
Selanjutnya pemberian  pendampingan secara gratis juga ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Indonesia nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara  gratis, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2,  bahwa    penasehat  hukum  diwajibkan  memberikan  pendampingan  secara  cuma-cuma kepada lapisan masyarakat yang membutuhkan. Pasal 3 Ayat (1) Pendampingan diberikan secara  cuma-cuma  sesuai  dengan  rumusan  Pasal  2,    Pendampingan  diberikan      untuk memberikan  hak    dan  memperoleh  Keadilan  di  setiap tingkat  proses  peradilan. Ayat  (  2) Pendampingan    s ecara  gratis  tidak  hanya  terbatas  dalam  proses  persidangan  tapi  juga diberikan  di luar proses persidangan.
Berdasarkan  beberapa  ketentuan  tersebut,  maka  advokat  mempunyai  peranan  yang sangat  penting   dalam  memberikan  pendampingan     hukum  yang  diberikan  kepada  warga yang bermasalah dengan hukum, karena dengan pendampingan tersebut mereka tidak akan
5 Angga dkk,  Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia, Diversi Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 219
6 Yusuf Saefudin,  dalam Angga dkk,  Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia, Diversi Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 219
mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  baik  oleh  oknum  tertentu,  demikian  pula  untuk pembelaan dalam hal materinya, sehingga  akan  terwujud keputusan yang mencerminkan rasa keadilan 7 .
Keberadaan  Peraturan  yang  memberikan  pendampingan  kepada  masyarakat  tidak sepenuhnya dapat terlaksana, karena masih ada persoalan dalam pelaksanaannya, salah satu penyebabnya adalah kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat terhadap  peraturan Bantuan  hukum  maupun  Organisasi  Bantuan  Hukum.    Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan sosialisasi  agar  dapat    menjangkau  sasaran  utamanya  yaitu  masyarakat  yang  berkonflik dengan  hukum  khususnya  mereka  yang  tinggal  di  pedesaan  dan  tempat  terpencil  lainnya yang sulit untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Bantuan hukum.

## Prosedur Untuk Mengajukan Bantuan Hukum
Pendampingan  hukum  adalah  alat  yang  sangat  dibutuhkan  dalam  proses  peradilan khususnya dalam proses peradilan pidana. Dalam Sistem peradilan pidana  seseorang yang dijadikan  sebagai pelaku  tidak bisa melakukan sendiri pembelaan atas dirinya dalam proses dan pemeriksaan hukum, sehingga diperlukan pihak lain dalam memberikan pendampingan hukum.  Pendampingan  hukum  adalah  berupa    sebuah  jasa  hukum  yang  diberikan  oleh advokat secara gratis kepada  masyarakat miskin   yang mempunyai persoalan hukum.
Penyelenggaraan  pendampingan  yang  diberikan  kepada  masyarakat    adalah  upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan dan jaminan hak warga negara dengan tujuan agar  setiap  orang  yang  disangka  melakukan  tindak  pidana  mendapatkan    perlindungan hukum  dan  pembelaan  terhadap  hak-hak  konstitusinya    mulai  sejak  ditahan  sampai  pada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Tekait  pemeberian  bantuan  hukum  secara  gratis  diatur  dalam Pasal  1  angka 3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  83  Tahun  2008  Tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pemberian Bantuan Hukum secara gratis.   sebagai acuan pelaksanaan dari UU No.18 tahun 2003 Tentang Advokat.   Yang dimaksud dengan pendampingan hukum secara gratis yaitu merupakan jasa hukum yang diberikan advokat dan tidak memperoleh   bayaran honorarium meliputi  konsultasi  hukum,  menjadi  kuasa,  mewakili,  pendampingan,  pembelaan,  dan memberikan pendampingan hukum lain untuk kepentingan yang didampingi.
Untuk memperoleh pendampingan hukum secara  gratis, maka pemohon   melakukan pengajuan permohonan tertulis atau lisan yang ditujukan:
1. kepada advokat; atau
2. melalui organisasi advokat; atau
3. melalui LBH.
Permohonan tertulis tersebut paling tidak harus memuat:
a. Nama, alamat, dan pekerjaan pemohon; dan
b. penjelasan singkat tentang pokok permasalahn yang diajukan untuk pendampingan hukum.
c. melampirkan keterangan miskin yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.
Adapun kriteria masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang  secara  ekonomis  tidak  mempunyai  kemampuan    membayar  jasa  hukum  untuk mengurus dan mengatasi persoalan  hukum.yang dideritanya yang dikuatkan dengan  surat keterangan miskin  dari aparat yang berwenang.

## Subjek Hukum yang Bisa Mengajukan Bantuan Hukum
Undang-Undang  Bantuan  Hukum  tidak  menyebutkan  secara  konkrit  kriteria  warga masyarakat yang mendapatkan bantuan hukum, namun secara garis besar meliputi: 8
1. Warga masyarakat yang mempunyai persoalan dalam hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi;
2. Warga  Masyarakat  yang  mendapatkan  pelanggaran  yang  dilakukan  aparat  penegak hukum terhadap hak-hak  konstitusionalnya;
3. Warga masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan;.
4. Warga masyarakat yang tertindas karena persoalan hukum yang menimpanya.
Keempat  kriteria  tersebut  merupakan  syarat  pelengkap  untuk  mendpatkan  bantuan hukum  secara  gratis,  sementara  syarat  mutlaknya  mengacu  pada  Pasal  5  ayat  (1) merumuskan  syarat  untuk  memperoleh  pendampingan  adalah  perorangan  atau  kelompok masyarakat yang memang sangat tidak mampu dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

## Pihak yang Memberi Bantuan Hukum
Undang-Undang Advokat   mewajibakan  seorang advokat untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin secara gratis sesuai syarat-syarat yang ditentukan  dalam peraturan.
Advokat  adalah  orang  yang  karena  pekerjaannya  melakukan  pembelaan    kepada masyarakat  yang  membutuhkan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  proses  peradilan  yang memenuhi syarat-syarat sesuai peraturan per Undang-undangan. Dengan demikian  berarti orang yang diizinkan memberikan pendampingan hukum adalah advokat. Sehingga seorang advokat  berdasarkan  peritah  Undang-Undang  mempunyai    kewajiban  untuk  mendampigi masyarakat yang membutukan jasanya dan mempunyai persoalan hukum.
Berdasarkan dari beberapa sumber informasi, ternyata  masih ada advokat yang tidak bersedia  melakukan  pendampingan  secara  gratis,  padahal  dalam  beberapa  aturan  adanya kewajiban  seorang  advokat  memberikan  pendampingan.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari belum adanya sanksi yang diberikan  apabila seorang advokat menolak untuk memberikan pendampingan.  Oleh  karena  itu  diharapkan  kepada  advokat  untuk  dapat  menjalankan tugasnya  dengan  baik  agar  masyarakat  mendapatkan  hak-haknya  sesuai  peraturan perundang-undangan.  Melalui    sosialisasi  dari  kegiatan  ini mempunyai nilai positif, yaitu memberikan pemahamn kepada masyarakat akan pentingnya pendampingan hukum melalui jasa advokat dan diberikan secara gratis. .

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  kegiatan    dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  lancar  sesuai  dengan  target  yang ditentukan   serta memperoleh  dukungan dari semua peserta. Hal tersebut dapat dilihat dari keaktifan    semua  peserta  dan    mengikuti  penyuluhan  hingga  kegaiatan  selesai.  Pemahaman peserta terhadap materi juga sudah cukup baik dilihat dari cukup tingginya  pertanyaan yang diajukan  peserta  walaupun    masih  ada  beberapa    peserta  yang  kurang  aktif.  Kegiatan penyuluhan  akan    tetap    diselenggarakan  dengan  materi  yang  berbeda.  Adanya  kegiatan lanjutan  agar masyarakat dapat  lebih mengetahui hak-hak nya apabila ada persoalan hukum yang  dihadapi,  sehingga  masyarakat  akan  merasakan  manfaat  dari  adanya  pendampingan hukum  yang  diberikan  oleh  advokat  serta  mengetahui  prosedur  untuk  mendapatkan pendampingan hukum secara gratis.
8 Ibid . hlm.14

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 Angga  dkk,    Penerapan  Bantuan  Hukum  Bagi  Masyarakat  Kurang  Mampu  Di  Indonesia,
Diversi Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018
Poernomo,  Bambang,  1995, Pokok-pokok  Tata  Cara  Peradilan  Pidana, Indonesia  Dalam Undang-undang R.I. No.8 Tahun 1981, Liberty, Yogyakarta.
Diding Rakhmat, Implementasi Kebijakan  Program Bantuan Hukum  Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan , Jurnal Unifikasi, Vol.04, Nomor 01, Januari 2017 IGN.  Ridwan  Widyadharma, Profesional  Hukum  Dalam  Pemberian  Bantuan  Hukum (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010
Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Uu No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum