EISSN   : 27164012
ISSN : 23384751
DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi

## Dan Pembangunan Daerah
Jl. Maulana Yusuf No.10 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, 15118 Banten

## DEFISIT KRITIS MEDIA MASSA: MENIMBANG KEBUTUHAN AKAN REGULASI DIRI MEDIA MASSA BERDASARKAN PEMIKIRAN JÜRGEN HABERMAS
Michael Carlos Kodoati 1 ; Serepina Tiur Maida 2 Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara 1 ; Universitas Mpu Tantular 2
Email: michael.carlosk@driyarkara.ac.id; serefinahutabarat@yahoo.com
Article Information : Submitted: 16 Juni 2023 Revised: 15 Juli 2023 Published: 16 Juli 2023

## ABSTRACT
This  paper  aims  to  observe  the  need  for  mass  media  self- regulation  based  on  Jürgen  Habermas’s thoughts. Mass media have become a critical channel for public spaces since the birth of democracy. Habermas criticizes the contemporary mass media industry as no longer a critical channel because of the need for money to operate. The mass media are influenced by capitalism and political power. This causes a deficit in mass media. By using literature studies, this research wants to show the importance of regulating so that the mass media does not fall under the domination of capitalism and political power. Media regulations need to be tightened, and ways need to be found so that independence is maintained in the adaptation of mass media commercialization. The need for money and the habit of political imagery in the public space cannot interfere with the performance of mass media as a channel for public criticism in a democracy.
Keywords : deficit, critical, mass media, self-regulation, Jürgen Habermas, public space, press

## ABSTRAK
Tulisan ini disusun untuk melihat kebutuhan akan regulasi diri media massa berdasarkan pemikiran Jürgen  Habermas.  Media  massa  menjadi  saluran  kritis  ruang  publik  sejak  kelahiran  demokrasi. Habermas  mengkritik  industri  media  massa  kontemporer  tidak  lagi  sebagai  saluran  kritis  karena kebutuhannya  akan  uang  untuk  beroperasi.  Media  massa  terpengaruh  kapitalisme  dan  kekuasaan politik.  Ini  menyebabkan  defisit  kritis  media  massa.  Dengan  menggunakan  studi  kepustakaan, penelitian ini hendak menunjukkan pentingnya mengatur agar media massa tidak jatuh pada dominasi kapitalisme dan kekuasaan politik. Regulasi media perlu dikencangkan dan perlu mencari cara agar independensi  tetap  terjaga  dalam  adaptasi  komersialisasi  media  massa.  Kebutuhan  akan  uang  dan kebiasaan pencitraan politik dalam ruang publik tidak boleh mengganggu kinerja media massa sebagai saluran ruang kritik publik dalam demokrasi.
Kata Kunci : defisit, kritis, media massa, regulasi diri, Jürgen Habermas, ruang publik, pers

## A. PENDAHULUAN
Kehidupan  masyarakat  modern  kini  pada  umumnya  sepakat  untuk  hidup dalam sistem demokrasi. Meski tidak sempurna, demokrasi merupakan sistem hidup masyarakat yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia (Kodoati, 2020). Demokrasi  mengandaikan  subjek-subjek  yang  setara,  berhak  memperjuangkan hidupnya  masing-masing.  Demokrasi  lahir  sebagai  konsekuensi  dari  sejarah kesewenang-wenangan kekuasaan politik raja atau feodalisme. Subjek-subjek yang merupakan masyarakat itu sendiri tiba pada kesadaran bahwa feodalisme bukanlah cara  bagi  subjek-subjek  untuk  menikmati  kehidupan  yang  sesuai  dengan kehendaknya  sendiri.  Pemikir  teori  kritis  Jerman,  Jürgen  Habermas  menulis pemikirannya  mengenai  sejarah  kelahiran  demokrasi,  mengenai  kemuakan  publik terhadap sistem feodal yang sewenang-wenang, kelahiran demokrasi dan bagaimana peran  kesetaraan  berdinamika  dalam  nuansa  kritis  subjek-subjek  dalam  ruang publik.  Habermas  menekankan  keberadaan  media  massa  sebagai  saluran  kritik subjek-subjek  yang  pada  akhirnya  membangkitkan  perlawanan  pada  feodalisme, menumbangkannya dan mengalihkannya pada kekuasaan rakyat (Kodoati, 2022a).
Media massa secara historis telah bekerja sebagai media kritis, instrumen bagi pesan-pesan  kritis  yang  berdinamika  dalam  kehidupan  sosial  demokratis.  Media massa  secara  historis  bekerja  mengelola  komunikasi  di  antara  banyak  orang  yang kritis dan ingin agar kehidupan bersamanya diatur atas kehendaknya sendiri bukan kehendak kekuasaan feodal. Itulah media massa sebagai saluran ruang publik kritis. Ruang  publik  adalah  arena  komunikasi  kritis  warga  yang  rasional  dengan pemerintah  diberikan  kuasa  memerintah  oleh  rakyat.  Inilah  komunikasi  politik publik, dan sebagai komunikasi, media massa menjadi ruang publik bagi interaksi setara berujung konsensus tentang bagaimana kehidupan bersama diatur. Merawat komunikasi  kritis  berarti  merawat  pula  ruang  publik  tetap  kritis.  Media  massa sebagai ruang publik kritis itu perlu dirawat demi kokohnya demokrasi. Dalam arti itu, media massa yang tidak lagi kritis akan menyebabkan pincangnya demokrasi. Pincangnya  demokrasi  karena  kemunculan  media  massa  yang  tidak  lagi  kritis merupakan  masalah  yang  menjadi  kekhawatiran  publik  hari-hari  ini.  Banyak tuduhan dari publik itu sendiri bahwa media massa yang diharapkan sebagai ruang publik kritis justru tidak lagi kritis.
Dunia  kontemporer  telah  berhasil  membangun  struktur-struktur  sistem karena  perkembangan  teknologi  dan  industrialisasi  yang  pesat.  Media  massa, bersama dengan apa pun yang hidup di dunia kontemporer berelasi dengan struktur- struktur sistem itu. Bagi perkembangan media massa, dominasi sistem politik dan kapitalisme telah memunculkan istilah yang dikatakan Habermas: refeodalisasi. Di hadapan  sistem,  media  massa  sebagai  ruang  publik  kritis  tidak  berdaya  dari pengaruh  uang  dan  kekuasaan  politik.  Dengan  begitu  Habermas  menilai  bahwa feodalisasi  baru  telah  lahir.  Demokrasi  yang  mulanya  buah  kritik  publik  malah kembali pada kondisi subjek-subjek pasif tak berdaya di hadapan feodalisme. Media massa tidak lagi kritis dan menjadi tidak berbeda dengan kehumasan feodal yang semata-mata  memberitakan  seremoni  kekuasaan,  tidak  lagi  sebagai  media  yang mengutarakan keprihatinan publik itu sendiri.
Sejatinya dalam negara hukum demokratis, kebebasan pers oleh media massa dijamin oleh regulasi yang konstitusional. Di Indonesia misalnya kita memiliki UU Pers. Itu berarti media massa sebagai saluran kritik dijamin oleh hukum, dan tidak perlu merasa was-was akan kekangan sistem politik dan kapitalisme. Media massa
yang tidak kritis karena berada dalam rongrongan kekuasaan politik dan kapitalisme lebih memilih jatuh pada komersialisasi ketimbang mengupayakan independensinya.
Media  massa  cenderung  kehilangan  independensi  karena  dikuasai kapitalisme dan menjadi alat kekuasaan politik (Kodoati, 2022b), Indonesia hari ini memiliki  contoh  yang  sangat  relevan.  Misalnya,  Lativi  milik  Abdul  Latief  terlilit utang dan dibayarkan oleh PT. Visi Media Asia milik Grup Bakrie, sedangkan TV 7 milik bersama Kompas Gramedia dan Para Grup (sekarang CT Corp) juga mengalami kesukaran beroperasi karena biaya produksi program (Harahap, 2014). Awal tahun 2007, dengan total suntikan dana Rp 1,3 triliun, Lativi dikelola dengan manajemen baru dan berganti nama menjadi TV One, sementara TV 7 menjadi Trans 7. Suntikan dana korporasi kepada  TV One dan Trans 7 membuat keduanya eksis.  Media massa memang  membutuhkan  modal  untuk  biaya  produksi  program.  Tetapi  faktanya bukan sekedar itu, media massa malah telah jatuh ke dalam sistem kapitalisme dan diperalat sebagai pundi-pundi  penghasil laba bagi korporasi. Bisnis Trans 7, salah satu stasiun televisi yang menerima suntikan dana dan dikelola manajemen baru tadi sangat menjanjikan (hampir 40 persen pendapatan Para Grup (sekarang CT Corp) dihasilkan  Trans  7)  (Harahap,  2014).  Pengelolaan  media  massa  tidak  lagi  sekedar kebutuhan untuk memenuhi biaya produksinya, melainkan telah berubah menjadi usaha  yang  mendatangkan  laba.  Biaya  produksi  yang  lebih  kecil  dari  laba mengindikasikan kuasa pemodal terhadap media massa. Contohnya, stasiun televisi SCTV milik Eddy Kusnadi Sariaatmadja, PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) mencatat pendapatan  sebanyak  Rp  5,93  triliun  dengan  jumlah  laba  bersih  Rp  1,35  triliun (Sandria, 2022). Hary Tanoesoedibjo yang memiliki PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC), induk dari RCTI, Global TV, MNC TV dan I News membukukan kenaikan laba bersih sebanyak Rp 2,38 triliun pada tahun 2021 (Sandria, 2022). Selanjutnya, soal media massa menjadi alat kekuasaan politik. Di Indonesia, sebagian besar korporasi pemilik  stasiun  televisi  merupakan  politisi  dan  media  massa  miliknya  digunakan sebagai alat mempromosikan gagasan politis mereka. Metro TV (Surya Paloh, Partai Nasdem),  TV  One,  ANTV,  Viva  News  (Aburizal  Bakrie,  Partai  Golkar),  MNC  TV, RCTI, Global TV, Sindonews, I News, Koran Sindo (dan media massa lain di bawah naungan MNC Grup dimiliki Hary Tanoesoedibjo, Partai Perindo, sebelumnya Partai Nasdem  dan  Partai  Hanura) (Wahid  &  Pratomo,  2017) .  Media  massa  tersebut  kerap memunculkan wajah pemiliknya di berbagai produksi pemberitaan dan memberikan porsi tayangan mengenai pemiliknya atau partai pemiliknya menjelang Pemilu 2014. Bahkan, pada saat Pemilu 2014, media massa menayangkan narasi kemenangan yang berbeda,  misalnya  TV  One  mendeklarasikan  kemenangan  Prabowo  Subianto  dan Hatta  Rajasa,  di  lain  pihak  Metro  TV  menayangkan  deklarasi  kemenangan  Joko Widodo dan Jusuf Kalla. TV One dimiliki Aburizal Bakrie yang pro Prabowo-Rajasa, sementara  Metro  TV  dimiliki  Surya  Paloh,  Ketua  Umum  Partai  Nasdem,  yang merupakan  salah  satu  pendukung  utama  Joko-Kalla (Wahid  &  Pratomo,  2017) .  Pola semacam itu bertahan hingga Pemilu terbaru pada tahun 2019.
Bagi  media  massa,  perkembangan  teknologi  dan  kecanggihan  ilmu komunikasi  yang  menjadi  sumber  dayanya,  tidak  semakin  menghasilkan  umpan balik yang diskursif sebagai ciri dari dimensi kritik demokratis. Kecanggihan satelit dewasa ini, semestinya bagi media massa memampukannya untuk dapat mendorong produksi  program  yang  menjangkau  semakin  banyak  orang  agar  dalam  situasi diskursus. Habermas melihat bahwa semua kecanggihan teknologi itu malah tidak membantu  terbangunnya  diskursus.  Media  massa  yang  dikelola  berdasarkan mekanisme  kapitalisme,  telah  mengubah  perilakunya  dari  saluran  kritik  publik,
menjadi organ kapitalisme yang memproduksi program, demi menjual ruang iklan yang  hasilnya  tidak  sekedar  digunakan  sebagai  biaya  operasional,  tetapi  juga sekaligus menjadi ekosistem penghasil keuntungan bagi kapitalisme. Media massa berbasis televisi yang mengaku diri penyiaran publik, tetapi kekurangan konten yang mengandung  kebutuhan  substantif  publik.  Tayangan  televisi  lebih  didominasi tayangan sinetron, dengan muatan iklan yang berlimpah dan tayang dalam durasi berjam-jam pada jam tayang utama, sementara tayangan mengandung informasi dan diskursus  publik  hanya  berdurasi  singkat,  itu  pun  berisi  informasi  mengenai pencitraan  tokoh  politik,  bukan  tayangan  diskusi  yang  membicarakan  persoalan publik, bahkan tayang di tengah malam ketika publik sudah tidur. Misalnya, stasiun RCTI, menayangkan 80 persen program hiburan berupa sinetron, 8 persen tayangan interaktif  (bukan  dialog  isu  tetapi  kuis  interaktif),  dan  12  persen  tayangan  berita. Salah satu tayangan berita yaitu Liputan 6 di stasiun televisi SCTV dalam satu tahun berhasil mengumpulkan laba Rp 120 miliar, atau Rp 1 miliar per bulan (Setiawan, 2021),  angka  itu  jauh  di  bawah  laba  yang  dihasilkan  sebuah  judul  sinetron  yang tayang setiap hari pada jam tayang utama di stasiun televisi RCTI sejumlah Rp 2,1 triliun hanya dalam 178 hari (Bigalpha, 2021).
Habermas  mengkritik  media  massa  kontemporer  yang  tidak  lagi  memiliki kinerja  sebagai  ruang  publik  kritis.  Harapannya,  media  massa  dapat  mengatur dirinya, sehingga menjadi independen dan berkualitas diskursif, dapat mendorong optimisme demokratis dan dapat terus mempromosikan demokrasi. Kesadaran akan perlunya independensi media massa seharusnya mendorong media untuk meyakini tradisi  jurnalisme  demokratis  yakni  bahwa  kebenaran  dapat  ditegakkan  tanpa pengaruh  uang  dan  suasana  ketidakbebasan  (Borden,  2013).  Tidak  kembali  pada prinsip  jurnalisme  demoratis  itu,  media  massa  menghadapi  apatisme  publik. Masyarakat  mengalami  sikap  tidak  percaya  karena  haknya  atas  informasi  tidak terpenuhi.  Turun  ke  jalan  dengan  potensi  anarki  lebih  dipilih  oleh  warga  karena salurannya untuk menyampaikan aspirasi mandek. Publik merasakan ketidakadilan. Jika  keadilan  adalah  tujuan  hukum,  maka  media  massa  perlu  mengatur  dirinya, meyakini bahwa kebebasannya untuk beroperasi tidak perlu diancam oleh kekuasaan politik dan kapitalisme. Berdasarkan hukum, keadilan informasi bagi publik dapat terwujud jika media massa beroperasi dalam tindakan-tindakan yang sesuai dengan harapan demokrasi. Demokrasi mengandung tata kelola cara-cara hidup bernegara berdasarkan hukum, yang dapat menjadi arahan, cambuk, atau suatu pengingat bagi cara beroperasi media massa dewasa ini.

## B. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian ini merujuk pada pemikiran Jürgen Habermas yang dituangkannya dalam  Jurnal Communication  Theory yang  berjudul Political  Communication  in  Media Society:  Does  Democracy  Still  Enjoy  an  Epistemic  Dimension?  The  Impact  of  Normative Theory on Empirical Research. Pemikiran Habermas ini telah dibaharui ulang lebih rinci dalam  beberapa  pustaka  buku  yang  ditulisnya Europe  the  Faltering  Project. Namun kekayaan  pemikiran  Habermas  dalam  teori  komunikasi  sudah  sangat  kaya  secara filosofis dan tersedia dalam banyak buku yang sudah terbit sejak tahun 1961, hingga kini tahun 2023.
Sebagai  sosiolog,  filsuf  dan  teoretis  dari  aliran  teori  kritis  Jerman,  Habermas dalam  penelitian  ini  menyumbangkan  pemikiran  brilian  melalui  buku-bukunya mengenai ruang publik, teori tindakan komunikatif, teori diskursus, etika diskursus, hingga radikalisasi demokrasi yang disebutnya Demokrasi Deliberatif. Pemikirannya
mengenai  komunikasi  politik  yang  mengandung  kritiknya  terhadap  media  massa yang  digunakan  sebagai  sumber  utama  penelitian  ini  dibangun  dari  pemikiran- pemikirannya dalam tema-tema buku tersebut.
Penelitian ini terutama memetik makna baru tentang bagaimana media massa dalam  era  demokrasi  beroperasi.  Kritik  Habermas  terhadap  media  massa  pada akhirnya  memicu  penulis  untuk  menyodorkan  kepada  media  massa  kini,  bahwa kritik akan terus ada, tidak saja dari Habermas. Yang paling penting ialah penelitian ini mampu memberi petunjuk yang jelas bahwa menjadi pers adalah suatu kesadaran luhur. Maksudnya, bagi media massa, ruang redaksinya perlu diisi oleh orang-orang yang  memahami  bahwa  eksistensi  profesinya  tidak  sekedar  melulu  soal  uang melainkan  juga  demi  cita-cita  demokrasi,  suatu  kebebasan  di  mana  masyarakat warga  dalam  komunikasi  publiknya  tidak  dikekang  oleh  kontrol  sistem  yang terinstitusi.

## C. METODE
Metodologi  penelitian  yang  digunakan  di  sini  ialah  penelitian  literatur  atau pustaka.  Menurut  Creswell,  penelitian  kepustakaan  atau library  research ,  adalah penelitian  yang  dilakukan  melalui  kegiatan  mengumpulkan  data  atau  karya  tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada  dasarnya  tertumpu  pada  penelaahan  kritis  dan  mendalam  terhadap  bahan- bahan pustaka yang relevan. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah penelusuran pustaka  bukan  hanya  sekedar  untuk  memperoleh  informasi  penelitian  sejenis, memperdalam  kajian  teoritis  ataupun  mempertajam  metodologi  tetapi  juga memanfaatkan  sumber  perpustakaan  untuk  memperoleh  data  penelitiannya (Creswell, 2009).
Dengan  menggunakan  metode  ini  secara  teoretis  penulis  dipermudah  dalam menganalisis  teks-teks  penting  Habermas  mengenai  keprihatinannya  atas  defisit kritis media massa yang tidak sejalan dengan cita-cita demokrasi. Implikasi teoretis tersebut  pada  akhirnya  secara  praktis  mempermudah  penulis  dalam  membangun relevansi  bagi  praktik-praktik  media  massa  Indonesia  saat  ini,  data-data  kondisi media massa Indonesia yang ada pada beberapa tulisan akademik maupun populer menambah pisau bedah bagi analisis teks-teks penting Habermas.
Sebagai penelitian literatur atau pustaka, penelitian ini dimulai sejak tahun 2021 dan secara ilmiah merupakan analisis filsafat praktis di bidang komunikasi politik yang  bertujuan  mengingatkan  publik  mengenai  pentingnya  media  massa  kritis, terutama  dalam  masa-masa  demokrasi  Indonesia  yang  tengah  membangun  sistem pemilihan umum yang melibatkan partisipasi demokratis yang wajar dan sesuai cita- cita demokrasi.

## D. TEMUAN HASIL PENELITIAN

## 1. Sekilas pemikiran Jürgen Habermas
Habermas  setidaknya  identik  dengan  teorinya  mengenai  ruang  publik,  teori tindakan komunikatif, teori diskursus, etika diskursus, hingga radikalisasi demokrasi yang  disebutnya  Demokrasi  Deliberatif.  Namun  yang  terpenting dari  keseluruhan pemikirannya itu bagi tujuan penelitian ini ialah identifikasi terhadap defisit kritis media massa yang menurutnya tidak sesuai dengan demokrasi.

## Mengenai ruang publik dan munculnya media massa sebagai ruang kritis
Ruang  publik  dibayangkan  sebagai  ruang  interaksi  masyarakat  yang  bebas dominasi,  bersifat  kritis  dan  argumentatif  yang  bertujuan  pada  konsensus  bagi kehidupan  bersama.  Habermas  menggambarkan  (Habermas,  1989)  berakhirnya feodalisme karena perlawanan publik di sekitar Revolusi Prancis. Sejak abad ke-13 lahir  komunitas-komunitas  dagang  dengan lalu  lintas  “berita”  sebagai  bentuk komunikasi  perdagangan  jarak  jauh  para  pedagang  dalam  bentuk  surat  menyurat. Inilah  awal  bagi  kesadaran  kritis  yang  nantinya  akan  menumbangkan  kekuasaan feudal. Ada dua jurnal yang diorganisir di masa kapitalisme awal itu. Pertama , jurnal- jurnal dagang oleh editor serikat-serikat dagang, ditujukan untuk kalangan pedagang saja. Kedua, jurnal-jurnal  administrasi  otoritas  publik  oleh  editor  lembaga-lembaga humas,  ditujukan  untuk  relasi  otoritas  dengan  kalangan-kalangan  tertentu  pada kegiatan perekonomian publik. Pada perkembangan selanjutnya, dinamika relasi para pedagang dan negara terjadi. Bagi perkembangan berita, jurnal-jurnal yang dikelola serikat-serikat  pekerja  mulai  berkembang  tidak  hanya  pada  informasi-informasi penting terkait perdagangan, namun juga mulai berisi tulisan-tulisan terkait instruksi pedagogis bahkan kritik budaya dan kajian-kajian filsafat, sastra, dan seni.
Jurnal-jurnal  berubah  menjadi  sarana  budaya  kritik  tertulis.  Publik  menjadi terbiasa membaca, lalu berkembang dari waktu ke waktu semakin terdidik karena bacaannya semakin kritis. Perkembangan itu menciptakan tegangan antara pedagang dan negara. Budaya kritik tertulis berkembang menjadi budaya kritik lisan, di mana isu-isu yang dibaca mulai menjadi bahan pembicaraan di kedai-kedai kopi dan salon- salon tempat di mana mereka berkumpul di waktu luang. Budaya kritik tertulis dan lisan berbaur menjadi ruang publik baru yang mengkritisi otoritas negara terhadap kegiatan  ekonomi.  Otoritas  negara  mulai  mengurusi  urusan  perdagangan  melalui aturan-aturan administrasi yang sarat kewajiban-kewajiban pajak dan intervensi yang memunculkan  sikap  kritis  publik.  Muncul  kesadaran  mengenai  ketidaksetujuan publik  untuk  ditindas  oleh  kebijakan  negara.  Jurnal-jurnal  kemudian  melahirkan istilah “pers”, yakni suatu penalaran kritis publik terhadap kebijakan negara. Otoritas publik mulai memaknai kelompok masyarakat sebagai publik kritis, dalam maknanya yang spesifik: “pers.”
Pada  paruh  pertama  abad  ke-18,  budaya  kritik  tertulis  dan  lisan  semakin populer di ruang publik. Jurnal-jurnal mulai bersifat surat kabar berkala, dicetak rutin harian, diedarkan luas, kini tidak hanya untuk kalangan sendiri, tetapi semakin luas menjangkau  masyarakat  warga  lintas  wilayah.  Konten  surat  kabar  semakin  kritis, berisi  ulasan  para  cendikia  mengenai  buku,  sejarah  dan  moralitas.  Debat  di  ruang publik  semakin  kritis,  terhubung  secara  translokal  karena  kemudian  orang  pada teritori-teritori  lain  yang  terdekat  mulai  menjangkau  bacaan-bacaan  yang  sama. Publik menjadi semakin kritis, karena debat memunculkan pendapat-pendapat yang kemudian disoroti dalam tajuk-tajuk utama surat kabar.

## Budaya debat hingga budaya komersial
Menurut Habermas (Habermas, 1989), ketika surat-surat kabar berkala sebagai pemantik  budaya  kritik  publik  berkembang  menjadi  media  massa  yang  dijangkau luas, media massa mulai dikelola berbasis usaha, karena mengupayakan permintaan tiras  yang  besar  dari  publik  pembaca.  Media  massa  menjadi  industri  yang  sarat
periklanan,  campur  tangan  humas  dan  jajak  pendapat  publik.  Surat  kabar  berisi budaya  kritik  mulai  diambil  alih  oleh  surat  kabar  bergambar  yang  didanai  oleh investor  pemasang  iklan  dan  didistribusikan  melalui  layanan  berlangganan  yang berupaya menaikkan tingkat penjualan.  Inilah awal dari komersialisasi surat kabar berkala.  Kebijakan  editorial  pada  surat  kabar  tidak  lagi  otonom  dan  dikendalikan demi  kelancaran  bisnis  investor.  Kesempatan  ini  digunakan  oleh  lembaga  humas untuk  membayar  ruang  iklan  untuk  membentuk  citra  politik.  Gerakan  lembaga humas semakin intens dengan pembentukan pendapat publik melalui jajak pendapat yang hasilnya memoles citra politik dan dimuat dalam halaman-halaman iklan surat kabar.
Dalam  keadaan  itu,  Habermas  melihat  bahwa  ruang  publik  dengan  budaya kritik telah direfeodalisasi. Artinya, komunikasi publik yang kritis telah kembali pada bentuk  komunikasi  publik  di  “depan  warga”  (pada  masa  feodal).  Ironisnya pembalikan  itu  difasilitasi  oleh  media  massa.  Industri  media  massa  telah menyebabkan  masuknya  kepentingan  partikularistik  produsen  dan  konsumen barang  serta  jasa  komersial  ke  dalam  aktivitas  komunikasi  publik.  Industrialisasi, refeodalisasi, warga pasif dan tidak kritik, menjadi tanda kematian budaya kritik yang semakin  parah  ketika  media  massa  berbasis  industri  radio,  televisi,  dan  bioskop bermunculan. Itulah keadaan kontemporer media massa.
Media massa modern berbasis industri surat kabar, radio, televisi, dan bioskop akhirnya  meredupkan  debat-debat  di  salon  dan  kedai  kopi  dan  menyebabkan bubarnya  kelompok-kelompok  guyub  yang  biasa  minum  atau  rekreasi  bersama. Waktu luang masyarakat yang sebelumnya digunakan untuk perbincangan di kedai- kedai  kopi  dan  salon  berubah  menjadi  aktivitas  menonton  televisi  dan  karena  itu diskusi-diskusi dianggap tidak diperlukan lagi.  Perdebatan rasional kritis akhirnya hanya dilakukan oleh segelintir orang yang dianggap ahli yang ditata oleh televisi, radio,  dan  surat  kabar  komersial  sebagai  program  atau  konten  yang  dibisniskan. Program  pers  dikelola  dengan  hati-hati  agar  bisa  dikonsumsi  sesuai  harga  pasar. Semua  konten  media  massa  kontemporer  yang  diedarkan  kepada  publik  disusun dalam  hitung-hitungan  keuntungan.  Kebangkitan  industri  media  massa  telah mengubah warga dalam budaya kritik menjadi warga pasif tanpa kritik. Warga bukan lagi generator atau penggerak yang partisipatif, tetapi hanya penerima informasi.
Media massa semakin mengakomodasi humas dalam memanipulasi pendapat publik. Karenanya Habermas menawarkan perlunya “publisitas kritis”, yakni suatu publisitas yang tidak memanggungkan pendapat yang manipulatif. Publisitas kritis ini perlu dimapankan dalam konstitusi suatu negara demokrasi yang menjamin hak- hak.

## 2. Inti kritik Habermas atas media massa
Pusat  kritik  Habermas  terhadap  media  massa  (Habermas,  2006)  berbunyi: “Media  massa  bukanlah  gambaran  yang  diinginkan  mengenai  kemungkinan deliberatif 1 dalam demokrasi, karena bentuk komunikasi  pada  media  massa  tidak sesuai  dengan  gambaran  komunikasi  tatap  muka  yang  spontan  dan  timbal  balik. Namun demikian, media massa dapat menjadi deliberatif jika memenuhi dua syarat, yaitu  (1)  memiliki  sistem  regulasi  diri  berdasarkan  hukum  yang  menciptakan
1 Deliberatif dapat berarti musyawarah, diskusi berbagai pihak setara.
independensi  media  massa  dan,  (2)  menghasilkan  hubungan  umpan  balik  antara diskursus  elit  yang  terinformasi  dan  masyarakat  warga  yang  responsif  di  antara pembaca, pendengar dan pemirsa.” Dalam arti itu semua, media massa defisit sikap kritis.
Media massa secara negatif telah menyebabkan lemahnya kualitas diskursus publik, karena fungsi kritisnya diperlemah oleh kebutuhan media massa akan modal, pengelolaan  iklan  dan  industrialisasi  yang  masif  (Hardiman,  2009).  Media  massa terkooptasi  sistem,  baik  itu  kekuasaan  maupun  pasar,  padahal  media  massa seharusnya bergerak dalam kepentingan warga, karena keberadaan dan praktiknya juga dijamin dalam konteks jaminan hak-hak dasar warga (Hardiman, 2009).  Media massa dalam ruang publik sebenarnya diharapkan dapat menumbuhkan kekuatan solidaritas yang mengutuhkan sebuah masyarakat dalam perlawanannya terhadap sumber-sumber  lain,  yakni  uang  (kapitalisme)  dan  kuasa  (birokrasi  negara),  agar tercapai suatu keseimbangan  (Hardiman, 2009). Media massa harusnya menyadari posisinya sebagai entitas tak terpisahkan dari sistem saraf negara hukum demokratis (Hardiman, 2009).
Dalam  demokrasi  dengan  masyarakat  yang  kompleks,  peran  warga  tidak boleh  sebatas  pada  keikutsertaan  dalam  pemilihan  umum  belaka.  Jika  itu  terjadi, hanya ada peran berlebihan dari negara yang beroperasi menurut rasionalitas sasaran di hadapan masyarakat. Apa yang terjadi di antara satu pemilu ke pemilu berikutnya dan  semua  proses  di  sekitar  itu  mengandung  keterlibatan  penuh  warga.  Jika demokrasi  ingin  dimengerti  secara  deliberatif,  pemilihan  umum  dapat  dianggap sebagai “hasil pemakaian publik atas hak - hak komunikatif” yang berlangsung terus - menerus  (Hardiman,  2009).  Menurut  Habermas  hak-hak  komunikatif  masyarakat terlaksana terutama di dalam diskursus-diskursus informal yang dapat dilaksanakan secara  inklusif  dan  dapat  mempersoalkan  segala  tema  yang  relevan.  Tidak  hanya dalam rangka pemilu, sehari-hari publik perlu mengungkapkan pendapat-pendapat mereka  sendiri  dan  mempersoalkan  segala  tema  yang  relevan  untuk  masyarakat supaya  suara-suara  yang  sensitif  dalam  kehidupan  warga  dikelola  oleh  sistem kekuasaan yang ada (Hardiman, 2009).
Media  massa  sebagai  hak  dasar  yang  dijamin  konstitusi,  sayangnya  meski telah dijamin sebagai hak dasar dalam hukum, ia ditemukan tidak netral di hadapan ruang-ruang  publik,  karena  dikendalikan  oleh  para  aktor  media  massa  yang melakukan kontrol media massa dengan menduduki akses-akses untuk seleksi dan pembentukan  tema  tentang  informasi  yang  diberitakannya  dan  juga  siapa  yang berkontribusi dalam pembentukan informasi, ditambah dengan masyarakat warga yang  tidak  mampu  mengkritisi  gangguan-gangguan  terhadap  media  massa  itu (Hardiman,  2009).  Didukung  oleh  teknologi  yang  dimilikinya  itu,  media  massa merupakan kekuatan luar biasa yang dapat bersuara paling lantang mewakili suara masyarakat  warga  (Habermas,  2006).  Menurut  Habermas,  secara  konstitusional, media massa memiliki kontribusi yang tepat untuk pembentukan pendapat publik melalui kebebasan pers, keragaman media massa dan kebebasan informasi. Hal itu termasuk peraturan yang menjamin akses khalayak dan masyarakat warga ke ruang publik dan mencegah monopoli arena komunikasi publik oleh kepentingan politik, sosial atau ekonomi. Dalam arti ini, punggung komunikasi politik masyarakat warga adalah media massa, olehnya ia harus bebas kepentingan (Habermas, 2009).
Masalahnya, hukum  sebagai sabuk yang kuat dalam realitanya berhadapan dengan rasionalisasi sistem yang semakin otonom dan kokoh. Apa pun dapat dijamin hukum,  termasuk  kebebasan  pers,  tetapi  dalam  praktik,  realisasi  perkaranya bukanlah  hal  yang  mudah  bagi  media  massa  untuk  beroperasi  secara  bebas  dari
tekanan  sistem.  Sejak  industri  televisi  dan  industri-industri  serupa  muncul, perusahaan media massa telah menghasilkan program untuk pemirsa dan menjual perhatian pemirsa mereka kepada pengiklan. Prinsip media massa semacam itu telah menimbulkan kerusakan politik dan budaya yang meluas di mana pun. Meski begitu, ada media massa yang tetap dirasuki semangat bernalar, meski pula mengenai media massa  seperti  ini,  Habermas  berkata  lirih:  “Ada  media -media  massa  yang  tetap mengacu  dirinya  sebagai  surat  kabar  bernalar.  Lalu  bagaimana  jika  beberapa  dari media  massa  semacam  ini  mendapat  tekanan  dari  investor  keuangan  karena kebutuhannya akan uang? Media-media massa ini tertekan biasanya karena terpaksa melakukan pemotongan biaya, sementara ia tahu itu berbahaya bagi standar tradisi jurnalistik sesungguhnya, yang dengan sendirinya menyerang jantung ruang publik. Tanpa arus informasi yang diperoleh melalui penelitian ekstensif, dan tanpa stimulus argumentasi  berdasarkan  keahlian  yang  tidak  murah,  komunikasi  politik  akan kehilangan  vitalitas  diskursifnya.  Ruang  publik  tidak  lagi  berisi  perlawanan  kritis publik, perjuangan kebutuhan dasar warga, tetapi telah bergantung pada efektivitas periklanan dan dukungan sponsor” (Habermas, 2009).

## 3. Keperluan regulasi diri media massa demi keadilan informasi bagi publik
Habermas  mencapai  pandangannya  mengenai  peran  media  massa  bagi demokrasi (Habermas, 2006) , bahwa “media massa tidak lagi cocok bagi demokrasi , ” buruk, dan hanya jaringan masyarakat warga dengan komunikasi argumentatifnya yang  dapat  melangsungkan  proses  diskursif  yang  mengakomodasi  kedaulatan rakyat.  Lalu  adakah  tawaran  Habermas  agar  kerusakan  media  massa  dapat diperbaiki?  Habermas  menentukan  di  titik  mana  potensi  perbaikan  media  massa dapat  dilakukan.  Kode  etik  profesi  yang  dimiliki  media  massa,  diperjelas konteksnya dalam Between Facts and Norms sebagai kombinasi antara pengekangan kode  etik  profesi  dan  jaminan  hukum  sebagai  solusi  perbaikan  media  massa (Habermas, 1996).
Dalam  konteks  negara  hukum  demokratis  di  mana  masyarakat  bersifat kompleks,  hukum  menjamin  hak-hak  dasar  melalui  strukturisasi  ruang  publik dalam  kaitannya  dengan  ruang  tindakan  (hak  berserikat  dan  membentuk perkumpulan),  keamanan  insfrastruktur-infrastruktur  media  massa  (kebebasan pers, penyiaran, televisi dan kegiatan publikasi), hubungan dengan sistem politik (hak partai dalam berpartisipasi pada deliberasi-deliberasi publik), dan pluralisme (proteksi  terhadap  keberagaman  cara-cara  hidup,  subkultur-subkultur,  orientasi kepercayaan dan hak utuh wilayah-wilayah privat) (Hardiman, 2009).
Menurut  Habermas,  tuntutan  regulasi  diri  demi  netralitas  media  massa memang merupakan persoalan yang tidak mudah untuk dilakukan, tapi tersedianya regulasi  itu  sendiri  diharapkan  mampu  menuntut  upaya  media  massa  untuk menjadi  netral  di  ruang  publik.  Pemilik  media  massa  cenderung  menggunakan kekuatan ekonomi mereka sebagai saklar untuk segera mengubah kekuatan media massa  menjadi  pengaruh  publik  dan  tekanan  politik.  Independensi  media  tetap menjadi  tantangan  serius  ketika  akses  sistem  kapitalisme  dan  kekuasaan  politik mendapatkan  kesempatan  untuk  mengintervensi  pembentukan  dan  penerapan regulasi  diri  media  massa  itu  sendiri.  Karena  teknologi  yang  dimilikinya,  media massa memiliki kekuatan luar biasa dalam membawa pengaruh pada pembentukan pendapat publik. Tanpa keinginan media massa dalam mengatur diri, lingkungan
sosial masyarakat yang kritis dan akan merespon secara negatif pemberitaan oleh media  massa.  Agak  merisaukan,  ketika  warga  menemukan  media  massa  terlalu membingkai  positif  kebijakan  yang  salah  dari  kekuasaan  negara,  media  massa merusak kepercayaan warga dan menjadikan warga menjadi apatis terhadap isu-isu publik  yang  diberitakan.  Regulasi  diri  media  massa  perlu  sehingga  warga  tidak apatis terhadap isu publik (Habermas, 2006).

## E. DISKUSI
Kritik  Habermas  terhadap  media  massa  menyimpulkan  bahwa  kooptasi kapitalisme dan kekuasaan politik menyebabkan media massa tidak dapat menjadi presentasi  ruang  publik  demokratis.  Komunikasi  publik  pada  akhirnya  masih melihat  perlunya  media  massa  sejauh  berperan  sebagai  medium  yang  merawat budaya kritik. Jika media massa beroperasi tidak pada keperluan itu, media massa hanya dapat berperan secara terbatas di luar harapan demokrasi (Wessler, 2018). F. Budi  Hardiman  dalam  uraiannya  mengenai  kekuatan  media  dalam  demokrasi deliberatif (Hardiman, 2009) melihat media massa sebagai bagian dari sistem saraf negara  hukum  demokratis.  Tetapi  karena  melihat  perilaku  media  massa  tidaklah netral, satu- satunya presentasi ruang publik itu hanyalah harapan “yang tersisa” bagi terjalinnya komunikasi publik dalam komunitas masyarakat warga. Dalam arti itu, media  massa  yang  tidak  berada  dalam  keperluan  memicu  budaya  kritik  pada akhirnya menjadi “pilihan sisa” yang bisa saja dipakai ataupun tidak.

## Ekspansi Sistem Terhadap Media Massa
Publik  masih  membutuhkan  media  massa  dalam  proses-proses komunikasinya,  tetapi  menjadi  perawat  budaya  kritik  bukan  peran  yang  mudah bagi  media  massa  untuk  dilakukan  dewasa  ini.  Pemikir  Jerman,  Gertrund  Koch dalam The Habermas Handbook menimbang pentingnya menemukan cara-cara yang adaptif bagi media massa di masa kontemporer. Koch membenarkan bahwa dunia dengan  kapitalisme  lanjut  telah  berkembang  menjadi  tanah  yang  subur  bagi pergerakan  sistem  di  dalam  dunia  (Koch,  2009).  Analisa  Koch  ini  tentu  memicu pertanyaan: Apakah media massa termasuk dapat bertahan di hadapan sistem pada kondisi seperti yang dikatakan Koch? Jawabannya adalah sulit. Menjadi sulit karena sistem  telah  menjadi  struktur  makro  dengan  fungsi  yang  bereproduksi  dengan sangat teratur dan terlalu kuat untuk dihindari. Media massa sebagai objek yang digempur sistem tersebut terlalu lemah. Mengapa media massa lemah di hadapan sistem? Perspektif filsafat klasik pernah mengemukakan bahwa ketidakmampuan dalam diri manusia maupun entitas dunia pada umumnya mengandung semacam akrasia atau  kelemahan  kehendak  (Mele,  1987). 2 Dalam  konteks akrasia itu,  media massa  tidak  dapat  menolak  dunia  yang  sudah  kapitalistis.  Apa  yang  dapat menghadapi kapitalisme? Pertanyaan ini problematik, ketika jawabannya menunjuk pada  realita  bahwa  kapitalisme  telah  merasuk  hingga  ke  seluruh  kehidupan manusia, sejak kelahiran hingga kematiannya. Martin Young dan Francis Markham
2 Kelemahan kehendak adalah kehendak manusia yang cenderung tidak berdaya pada tuntutan menata diri. Aristoteles memakai ini untuk mengidentifikasi manusia sebagai pribadi dengan kelemahan kehendak (akrasia). Filsuf Amerika Serikat, Alfred Mele, pada buku Irrationality, menyebutkan akrasia sebagai konsep Aristotelian yang lawannya ialah enkrateia yakni pengaturan atau pengendalian diri. Menurut Mele, konsep ini penting karena kelemahan kehendak manusia yang sering berujung perilaku buruk menjadi objek bagi kajian-kajian etika.
(Kodoati, 2022a) dalam konteks ekonomi politik pernah menulis bahwa persoalan akrasia sebagai  suatu  perilaku,  berada  karena  dibentuk  oleh  kekuatan  struktural yang ada di sekitarnya. Memang tidak mudah memiliki kehendak yang kuat ketika lingkungan sekitar menyediakan struktur-struktur yang koersif. Bagi media massa hari ini dalam perspektif itu dapat berarti bahwa tidak mudah menjadi media yang independen,  ketika  struktur  ekonomi  dan  politik  memaksa  media  massa  untuk semakin lemah. Media massa seakan diberi pilihan yang sulit: dikooptasi sistem agar bisa eksis, mati jika melepaskan diri dari sistem.
Agresi  sistem  dapat  ditemukan  melalui  daya  ekspansi  kapitalisme  yang menyasar kelemahan media massa, misalnya media massa yang hampir bangkrut. Stasiun  televisi  Lativi  pernah  terancam  bangkrut  karena  utang  yang  timbul  dari biaya operasional yang tinggi (mengikuti logika kapitalisme). Tidak ada pilihan bagi Lativi, selain menyerah pada ekspansi korporasi yang membantunya membayarkan utang  agar  tetap  eksis.  Kini  Lativi  berubah  nama  menjadi  TV  One  dan  menjadi perusahaan  media  massa  yang  mapan,  tetapi  di  balik  kemapanan  yang didapatkannya, Lativi ternyata diakuisisi dalam motif politis dari pemodal. Lativi berubah format dari televisi hiburan menjadi televisi berita, belakangan digunakan sebagai alat politik pemodal yang merupakan konglomerat sekaligus politisi (Wahid & Pratomo, 2017) . Daya agresi sistem tidak pernah memperhitungkan apakah objek kooptasinya itu merupakan institusi di mana komunikasi publik dirawat atau tidak. Sistem  itu  tidak  mengenal  komunikasi  yang  memuat  saling  pengertian.  Dalam logika industrial, tidak ada tujuan selain keuntungan, oleh sebab itu sistem industri melihat  segala  sesuatu  sebagai  barang  dagangan.  Ranah  informasi  pun  menjadi dagangan, sumber keuntungan. Bagi sistem, media massa sama saja dengan barang lainnya  yang  dapat  diperdagangkan  demi  meraup  untung.  Dalam  logika  pasar, kepentingan  komersial  media  massa  dianggap  lebih  penting  dari  usaha memperkaya debat demokrasi (Haryatmoko, 2007).
Ekspansi  sistem  tidak  saja  telah  memperdaya  media  massa  untuk  meraup keuntungan kapital, tetapi juga memasuki ruang para subjek (partisan), mendorong subjek  menjadi  pasif,  menciptakan  publik  yang  motivasinya  menentukan  pilihan sebatas pada penentuan berdasarkan tontonan iklan tanpa diskursus. Melihat itu, sulit  tampaknya  bagi  media  massa  untuk  menjadi  perawat  budaya  kritik  dalam komunikasi  publik  di  dunia  yang  sarat  sistem  kapitalisme  ini.  Terjadi  kebuntuan untuk  menerjemahkan  dimensi  normatif  media  massa  sebagai  presentasi  ruang publik yang independen ke dalam dimensi praktis (Kodoati, 2022a).

## Kriteria Diskursif Media Massa
Pesimisme terhadap kinerja media massa masih menyisakan adanya sebagian media massa yang masih berupaya untuk independen di tengah gempuran sistem. Koch dalam hal ini membuka diskusi bahwa gangguan sistem dapat dilakukan hanya oleh bentuk komunikasi massa yang terbuka bagi struktur jaringan yang fleksibel dan dinamis  (Koch,  2009).  Jika  melihat  terlalu  kokohnya  sistem,  maka  yang  dapat dipertimbangkan  ialah  perlunya  media  massa  untuk  bergerak  fleksibel  di  antara sistem dan normatif demokrasi. Penelitian ini menawarkan adaptasi yang fleksibel menurut konsep inklusivitas, timbal balik langsung, adanya klaim pembenaran dan komunikasi yang beradab yang dikemukakan oleh Habermas sendiri (Wessler, 2018).
Pertama ,  soal  inklusivitas.  Media  massa  yang  fleksibel  di  antara  sistem  dan ketentuan  normatif  dapat  merawat  tradisi  debat  dengan  mengangkat  isu kontroversial menyangkut kepentingan warga dan menjangkau secara luas mereka
yang  berkepentingan.  Media  massa  tidak  boleh  melakukan  pembatasan  terhadap suara-suara  dari  dalam  publik  sendiri.  Bentuk  inklusivitas  semacam  itu  dapat ditafsirkan  sebagai  upaya  media  massa  memproduksi  program  yang  mengangkat isu-isu kontroversial dalam masyarakat. Teknologi yang dimiliki media massa dapat mendorongnya untuk mengangkat isu-isu untuk kepentingan masyarakat sekaligus melibatkan  partisipasi  langsung  masyarakat  dalam  diskusi-diskusi  media  massa yang lebih luas (Ferree dkk., 2002).
Kedua ,  soal  reproksitas  atau  timbal  balik  langsung.  Dibandingkan  monolog, bentuk  debat  bisa  memenuhi  harapan  deliberatif.  Penting  bagi  sebuah  program televisi  untuk  mengadakan  diskusi  yang “tidak  sekedar  debat”.  Debat  untuk memenuhi  kriteria  timbal  balik  langsung  perlu  mengacu  pada  aturan-aturan diskursus. Artinya bahwa debat diadakan dalam rangka membicarakan kepentingan bersama.  Bernhard  Peters  mengingatkan  bahwa  diskursus  perlu  berisi  debat  yang substantif, agar kriteria deliberatifnya terpenuhi (Kodoati, 2022a).
Lalu yang ketiga , soal kandungan klaim pembenaran. Dalam sebuah program dialog  televisi,  seorang news  anchor sesuai  fungsinya  sebagai  “jangkar”  program, perlu  merawat  kemauan  untuk  mengisi  programnya  dengan  penggalian  terhadap argumentasi  yang  berisi  alasan-alasan  dari  na rasumbernya.  “Keteguhan”  sang jangkar  untuk  menggali  alasan-alasan  argumentatif  dalam  program  wawancara media massa menegaskan bahwa media massa melakukan tugas deliberatif dengan baik.  Persoalan  keteguhan  ini  juga  menjadi  tantangan  seorang  pewawancara, misalnya soal kemampuan menganalisa dan memetakan persoalan. Tetapi yang juga penting,  bahwa  penggalian  argumentatif  ini  pun  belum  cukup  sebagai  kriteria deliberatif. Perlu ada alasan-alasan argumentatif yang memenuhi kriteria deliberatif jika itu berisi klaim dan keputusan otentik yang dapat diakses dan diadu di muka publik.
Dan yang terakhir keempat , soal komunikasi yang beradab. Cara-cara beradab perlu  dilakukan  dalam  setiap  diskusi  media  massa  agar  memenuhi  kriteria deliberatif. Menyangkut hal ini, media massa tidak seenaknya mengabaikan aktor, kelompok atau perhatian terhadap isu tertentu dan sebaliknya berat sebelah karena menghadirkan narasumber lain dengan tujuan menyerang pihak yang diabaikan tadi. Media massa perlu menerapkan prinsip imparsial yang mengandung upaya covering both side . Media massa bisa saja berada dalam kendali pemodal di lingkaran sistem, tetapi upaya untuk bersikap netral masih bisa dilakukan dengan cara menghadirkan dua pihak secara berimbang dalam setiap peliputan berita. Media massa tidak dapat memenuhi  kriteria  deliberatif  jika  melakukan  peliputan  berita  yang  berat  sebelah (Heychael, 2014). 3
Habermas pada akhirnya sudah final dan tidak berharap akan pelonggaran- pelonggaran  semacam  ini.  Apa  yang  menjadi  inti  dari  teori  diskursus  Habermas bahwa norma kehidupan bersama perlu dibicarakan dalam diskursus pada akhirnya memerlukan regulasi diri sebagai pintu masuk bagi upaya yang lebih konkret tentang bagaimana media massa hidup di tengah-tengah sistem. Bagian mengenai regulasi diri ini kemudian dielaborasi menjadi lebih realistis pada bagian berikut.
3 Bentuk berat sebelah semacam ini dapat dilihat dalam dinamika pemberitaan media massa di Indonesia. Misalnya, stasiun televisi TV One dan Metro TV pada tahun 2014,  memperlihatkan diri sebagai media massa yang memihak Prabowo-Hatta di satu pihak dan memihak Joko-Kalla di pihak lain. TV One menonjolkan pemberitaan mengenai Prabowo-Hatta sebanyak 70 persen dan hanya 30 persen untuk Joko-Kalla, sebaliknya Metro TV menonjolkan pemberitaan mengenai Prabowo-Hatta hanya 15 persen dan sebanyak 85 persen untuk Joko-Kalla.

## Hidup Bersama Dengan Sistem: Upaya Regulasi Diri Media Massa
Jika  media  massa  merupakan  infrastruktur  hak  berekspresi,  hal  itu  dapat dijadikan  dasar  bagi  regulasi  diri  media  massa.  Bagi  Habermas,  untuk  keperluan menjamin hak-hak, maka dapat terus diingat bahwa hukum yang dibentuk bersifat tidak tetap, dapat terus direvisi dan dapat terus dipersoalkan sesuai kebutuhan hak (Hardiman, 2009). Daya tahan media massa terhadap sistem agar dapat independen dan  berkualitas  diskursif  dapat  diatasi  dengan  mencari  cara  yang  adaptif  pada kriteria-kriteria  pembentukan  regulasi  itu  sendiri.  Media  massa  dapat  mencoba untuk hidup bersama dengan sistem. Tetapi bagaimana cara hidup bersama dengan sistem tetapi tetap independen?
Pertama ,  regulasi  perlu  dibentuk  berdasarkan  kekhasan  kebebasan  media massa. Mengenai ini, Christians, C. G. dkk. melihat bahwa meski media massa telah dibekali  dengan  regulasi,  gempuran  komersialisasi  maupun  propaganda  politik terselubung  dari  sumber-sumber  kekuasaan  politik  akan  terus  ada  dengan  motif yang  terus  berubah  pada  masyarakat  yang  juga  plural  (Christians  dkk.,  1993). 4 Dalam  arti  itu,  kekhasan  suatu  komunitas  masyarakat  warga  diperlukan  dalam penyusunan  sebuah  regulasi.  Mengenai  ini  Haryatmoko  melihat  perlu  adanya diskusi  tentang  kriteria  regulasi  yang  mendasari  ide  kekhasan  kebebasan  media massa dalam masyarakat yang plural (Haryatmoko, 2007). Dalam konteks Indonesia, kriteria  regulasi  media  massa  tentu  perlu  diletakkan  pada  kebutuhan  untuk menjawab kekhasan Pancasila sebagai sumber hukum negara (Kodoati, 2022a). 5
Kedua ,  sedikitnya  ada  tiga  hal  yang  perlu  dilanjutkan  sebagai  diskusi  dari realisasi  regulasi  diri  media  massa.  Regulasi  media  massa  perlu  mengakomodasi ketentuan-ketentuan mengenai, (1) regulasi keadilan pasar, (2) komisi mandiri dan (3)  martabat  manusia.  Menyangkut  yang pertama ,  regulasi  media  massa  perlu mengatur  keadilan  pasar.  Haryatmoko  melihat  regulasi  diri  media  massa  dapat stabil jika di dalamnya mengatur cara-cara kapitalisme untuk bertindak adil dalam persoalan konsentrasi ekonomi agar tidak hanya dinikmati oleh media tertentu saja (Haryatmoko, 2007). Pada kasus perbandingan pendapatan antara program berita dan program sinetron yang disampaikan di bagian awal, regulasi media massa perlu mengatur agar setiap televisi menayangkan durasi yang seimbang untuk beragam program. 6 Kedua ,  soal  komisi  mandiri.  Regulasi  diri  media  massa  perlu  diperluas kepada perhatian akan pentingnya organ yang bertindak sebagai wasit agar regulasi media massa dihormati. Di Indonesia organ semacam ini adalah Dewan Pers yang
4 Keragaman pluralitas berdasarkan struktur sosial (keluarga, gereja, sekolah, pemerintahan, bisnis, pers  dan  pengadilan),  berdasarkan  kultur  (budaya,  suku),  berdasarkan  keragaman  pengakuan (ideologi, falsafah hidup dan kepercayaan).
5 Pancasila  dikenal  sebagai  konsep  universal  mengenai  ketuhanan,  kemanusiaan,  persatuan, musyawarah  dan  keadilan,  tetapi  tentu  konsep-konsep  universalitas  itu  berakar  dari  karakter Indonesia  yang  tentu  berbeda  dengan  prinsip  universalitas  dalam  karakter  Barat.  Meski  Pancasila mengandung nilai-nilai universal, pluralitas berdasarkan struktur sosial, kultur dan ragam keyakinan “yang khas Indonesia” membedakannya dari pluralitas negara lain.
6 Menurut Haryatmoko, publik Indonesia sekarang lebih menyukai program televisi yang menghibur daripada program informasi yang mendidik atau berita. Dalam pengertian itu, media massa bernalar akan  kalah  saing  dengan  media  massa  yang  berisi  hiburan.  Regulasi  yang  tidak  adil  akan  dapat mendorong televisi-televisi berupaya membuat program yang menjual dengan tetap menayangkan berita tetapi kualitasnya diubah menjadi berita hiburan ( politic entertainment dan news entertainment ), bukan lagi berita yang berbentuk diskursus, memberi informasi dan mendidik publik (Haryatmoko, 2007); Misalnya menjadi tidak adil ketika Metro TV menayangkan 80 persen tayangan berita sementara RCTI menayangkan 80 persen tayangan sinetron.
dibentuk sebagai amanat UU Pers. Inisiatif mengenai apa yang sebelumnya dibahas mengenai  hukum  perlu  dibicarakan  terus  menerus,  dalam  konteks  media  massa, organ  ini  dapat  menjadi  inisiator  untuk  sering  membicarakan  pembaharuan regulasi.  Menjadi  bahan  refleksi  sekarang  ini,  setelah  20  tahun  lebih diperundangkan,  inisiatif  untuk  itu  hingga  kini  belum  terlalu  terlihat.  Lalu  yang ketiga soal  martabat  manusia.  Maksudnya,  regulasi  yang  dipakai  sebagai  sarana regulasi  diri  media  massa  akhirnya  pertama-tama  ditujukan  pada  penegakkan martabat manusia (Haryatmoko, 2007). Habermas (Hardiman, 2009) juga memberi sumbangannya  tentang  pentingnya  hukum  ditujukan  demi  kebahagiaan  pribadi manusia. Namun kiranya tidak berlebihan untuk menafsirkan tuntutan normatif itu dengan pandangan yang lebih praktis seperti misalnya terdapat pada Haryatmoko dalam pemikirannya mengenai etika komunikasi (Haryatmoko, 2007), bahwa dalam hidup bersama standar dasarnya ialah kewajiban untuk hormat pada diri dan orang lain. Orang yang tidak hormat pada orang lain, ia tidak hormat pada dirinya. Hal ini juga  dapat  berarti  bahwa  dengan  tegaknya  penegakkan  martabat  manusia,  maka penegakkan kemerdekaan pers turut didukung. Pers pada dasarnya digerakkan oleh manusia sebagai agen. Tegaknya martabat manusia ini sekaligus menuntun insan pers untuk meyakini bahwa manusia diatur oleh regulasi agar ia merdeka. Itu berarti juga  bahwa  kemerdekaan  media  massa  akan  tegak  ketika  pers  beroperasi  sesuai aturan  yang  berlaku.  Pada  dasarnya  kemerdekaan  media  massa  sangat  penting dalam  demokrasi.  Penelitian  ini,  dengan  menimbang  berbagai  pemikiran  yang dimunculkan justru melihat pers atau media massa menjadi tidak merdeka karena realita kooptasi kapitalisme dan kekuasaan politik padanya.

## F. KESIMPULAN
Pertama-tama  tentu  terima  kasih  kepada  Habermas  yang  dengan pendasarannya pada konsep ruang publik, teori diskursus dan demokrasi deliberatif telah  memberikan  kritiknya  kepada  media  massa.  Kebutuhan  publik  akan  suatu medium dalam komunikasi publik sekarang ini tidak dapat lepas dari kebutuhannya akan  media  massa  sendiri,  apa  pun  bentuknya,  entah  konvensional,  atau  digital. Namun satu yang pasti ialah sikap Habermas final dalam kritiknya, bahwa media massa perlu beroperasi secara bebas dari dominasi sistem sebagaimana dikatakan Koch sebelumnya. Kehidupan zaman ini berada dalam dunia yang penuh dengan gangguan  sistem.  Itu  berarti  bahwa  dunia  sarat  sistem  tempat  media  massa beroperasi ini tidak dapat dihindari. Adaptasi dalam batas-batas yang rasional tentu perlu  dilakukan.  Bagi  media  massa,  menjadi  adaptif  bukan  berarti  menjadi  tidak berpihak pada kepentingan warga. Pada akhirnya ialah regulasi diri pada Habermas kiranya dapat diperluas untuk mencapai dimensi praktis yang lebih realistis bagi ruang kontemporer tempat media massa itu beroperasi. Dalam konteks masyarakat Indonesia, mengorganisir secara diskursif aspirasi warga yang kompleks sekali ini tidaklah mudah. Mempraktikkan tuntutan normatif Habermas dalam praktik media massa,  untuk  komunikasi  publik  dengan  ratusan  juta  orang  dalam  satu  wilayah negara  seperti  Indonesia,  tidaklah  cukup  jika  dipahami  sekedar  bahwa  “kita sebangsa dan setanah air” yang telah menapaki reformasi yang menjamin kebebasan pers. Keragaman masalah, keragaman komunikasi dan keragaman tafsir mengenai efek  pers  bebas  itu  sendiri  perlu  dikokohkan  agar  berjalan  pada  poros sesungguhnya.
Menyangkut praktik media massa berbasis televisi secara khusus, dewasa ini tentu  tidak  ada  stasiun  televisi  (juga  media-media  massa  lainnya)  yang  dapat
beroperasi  tanpa  berelasi  dengan  sistem  baik  itu  kapitalisme  maupun  kekuasaan politik, namun upaya adaptif dapat dilakukan tanpa perlu kehilangan kemerdekaan media massa. Televisi misalnya dengan teknologi siaran langsung dari mana pun yang  dimilikinya  dapat  menjawab  tantangan  Habermas  untuk  menyediakan diskusi-diskusi bernalar yang melibatkan lebih banyak orang. Kapitalisme dengan pendanaannya perlu didorong untuk semakin mengembangkan teknologi mutakhir agar  diskursus  dapat  masuk  ke  rumah-rumah  warga  dan  berinteraksi  langsung dengan  masyarakat  dengan  sebanyak  mungkin  dapat  menyiarkan  respon  publik dari belahan dunia mana pun.
Sekarang,  kritik  Habermas  terhadap  media  massa  diharapkan  dapat membangkitkan kesadaran luhur bagi media massa bahwa ruang redaksinya perlu diisi oleh orang-orang yang memahami bahwa eksistensi profesinya tidak sekedar melulu soal uang melainkan juga demi cita-cita demokrasi, suatu kebebasan di mana masyarakat warga dalam komunikasi publiknya tidak dikekang oleh kontrol sistem yang terinstitusi (Hardiman, 2009).  Di Indonesia, baik jika teks paling atas dalam tubuh  UU  Pers  dihayati  dalam  kinerja  media  massa:  “Kemerdekaan  pers  adalah salah  satu  wujud  kedaulatan  rakyat  yang  berasaskan  prinsip-prinsip  demokrasi, keadilan,  dan  supremasi  hukum;  kemerdekaan  pers  dijamin  sebagai  hak  asasi rakyat.”

## REFERENSI
Bigalpha. (2021, Februari 26). Total Pendapatan Sinetron Ikatan Cinta . Akun Instagram @Bigalpha.
https://www.instagram.com/p/CLwJI_JMjYa/?utm_source=ig_embed&ig_rid=7d7e53cd -52fa-44fd-bf02-a4a667dacc8c
Borden, S. L. (2013). Journalism as Practice: MacIntyre, Virtue Ethics and the Press . Christians, C. G., Ferré, J. P., & Fackler, P. M. (1993). Good News: Social Ethics and the Press (Communication and Society) (Vol. 2). Oxford University Press. Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 3rd ed. Dalam Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 3rd ed. Sage Publications, Inc.
Ferree, M. M., Gamson, W. A., Gerhards, J., & Rucht, D. (2002). Shaping Abortion Discourse . Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511613685
Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society (T. Burger & F. Lawrance, Ed.). The MIT Press. Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy (W. Rehg, Ed.). The MIT Press.
Habermas, J. (2006). Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research1. Communication Theory , 16 (4), 411 – 426. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1468- 2885.2006.00280.x
Habermas, J. (2009). Europe: The Faltering Project . Polity Press. Harahap, M. A. (2014). Kapitalisme Media: Ekonomi Politik Berita Dan Diskursus Televisi . Hardiman, F. B. (2009). Demokrasi Deliberatif: Menimbang “Negara Hukum” Dan “Ruang Publik” Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas . Kanisius. Haryatmoko. (2007). Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi . Kanisius. Heychael, M. (2014). Independensi Televisi Menjelang Pemilu Presiden 2014: Ketika Media Jadi Corong Kepentingan Politik Pemilik . Yayasan Tifa dan Remotivi. Koch, G. (2009). The Habermas Handbook . Columbia University Press.
Kodoati, M. C. (2020). Komunikasi Politik: Sebuah Kajian Berdasarkan Pemikiran Brian McNair [Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara].
https://17813.rmwebopac.com/item/RHHDHC_Q5EKujLNyYit- Nw_qV3tPZlEVkOlo8bzdeNl_Q
Kodoati, M. C. (2022a). Kritik Jürgen Habermas atas Media Massa : Prinsip, Debat dan Relevansi [Tesis Magister]. Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.
Kodoati, M. C. (2022b, Oktober 28). Keadilan Informasi Bagi Publik . www.tinjau.id. https://tinjau.id/keadilan-informasi-bagi-publik/
Mele, A. R. (1987). Irrationality: An Essay on `Akrasia’, Self -Deception, and Self-Control . Oxford University Press.
Sandria, F. (2022, April 15). Bedah Kinerja Saham Emiten TV Tahun Ini, Siapa Juaranya? www.cnbcindonesia.com. https://www.cnbcindonesia.com/market/20220414161143-17- 331807/bedah-kinerja-saham-emiten-tv-tahun-ini-siapa-juaranya
Setiawan, K. (2021, Mei 4). Kuartal I 2021, Pendapatan Pengelola SCTV Naik Ditopang Pemasukan Iklan . www.tempo.co. https://bisnis.tempo.co/read/1459206/kuartal-i-2021- pendapatan-pengelola-sctv-naik-ditopang-pemasukan-iklan
Wahid, A., & Pratomo, D. A. (2017). Masyarakat Dan Teks Media: Membangun Nalar Kritis Masyarakat Pada Teks Media . UB Press. Wessler, H. (2018). Habermas and the Media . Polity Press.