## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 5, No. 1, Juni 2023, pp 1-8 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v5i1.2029
1
Urgensi Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan
St. Hadijah Wahid 1 , Alisa Maharani 2 , Muhammad Azhar Nur 3 123 Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, Indonesia
1 Email: ijha747@gmail.com

## Artikel info
Artikel history: Received; 07-05-2023 Revised: 25-05-2023 Accepted: 20-06-2023 Published: 28-06-2023
Keywords: Visum et Repertum; Investigation; Criminal Act of Persecution;
Abstract. The  research  objective  to  determine  the  urgency  and obstacles to post mortem et repertum in uncovering criminal acts of persecution at the Sinjai Police Station. This type of research is included  in  the  type  of  phenomenological  research  with  a qualitative  approach  method.  The  subjects  of  this  study  were Investigators  from  the  Criminal  Investigation  Unit  of  the  Sinjai Police.  The  data  collection  methods  are  interviews  and documentation.  While  the  data  analysis  uses  data  collection techniques,  data  reduction,  data  presentation  and  drawing conclusions.  The  results  of  the  study  show  that  the  urgency  of visum et repertum at the investigative stage in uncovering criminal acts  is  as  valid  evidence,  as  a  basis  for  detaining  suspects,  as  a consideration for judges in making decisions, and as a substitute for  evidence.  While  the  obstacles  to  visum  et  repertum  in disclosing criminal acts are caused by internal factors, namely the high  number  of  general  criminal  cases  handled  by  investigators and  the  lack  of  investigative  personnel  causing  the  handling  of cases  to  experience  obstacles.  As  for  external  factors,  namely reports that often come late from the victim, doctors who handle post  mortem  are  still  lacking  and  often  do  not  exist,  medical equipment  at Sinjai  Hospital is  not  complete,  the victim's  family refuses to be examined and requests for post mortem et repertum psychiatry takes a long time to publish.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi  dan hambatan  visum  et  repertum  dalam  mengungkap  tindak  pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai. Jenis penelitian ini termasuk  dalam  jenis  penelitian  fenomenologi  dengan  metode pendekatan  kualitatif.  Subjek  dari  penelitian  ini  yaitu  Penyidik Satuan  Reserse  Kriminal  Polres  Sinjai.  Adapun  metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  urgensi  visum  et  repertum  pada  tahap penyidikan  dalam  mengungkap  tindak  pidana  yaitu  sebagai  alat bukti  yang  sah,  sebagai  dasar  penahanan  tersangka,  sebagai pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan,  dan  sebagai pengganti barang bukti. Sedangkan hambatan visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana disebabkan oleh faktor internal yaitu tingginya kasus pidana umum yang ditangani penyidik serta

## 2 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, Juni 2023
kurangnya  personel  penyidik  menyebabkan  penanganan  kasus mengalami hambatan. Adapun faktor eksternal yaitu laporan yang seringkali  datang  terlambat  dari  pihak  korban,  dokter  yang menangani visum et repertum masih kurang dan seringkali tidak ada, alat-alat medis di RSUD Sinjai belum lengkap, pihak keluarga korban  menolak  untuk  dilakukan  pemeriksaan  serta  dalam permintaan  visum  et  repertum  psikiatri  membutuhkan  waktu yang cukup lama untuk diterbitkan.
Keywords: Visum et
Repertum;
Penyidikan; Tindak Pidana
Penganiayaan;
Coresponden author: Email: ijha747@gmail.com
artikel dengan   akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

## PENDAHULUAN
Hukum  pidana  disebut  juga  aturan  yang  didalamnya  memuat  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh dilakukan.  Dari  larangan  itu,  diatur  tentang  pelanggaran  dan  kejahatan  yang  mana  perbuatan yang diancam dengan hukuman berupa penderitaan atau penyiksaan atau hukum pidana dengan kata lain adalah hukum yang mengatur atas tindakan yang merugikan kepentingan umum. Lebih sederhana lagi, hukum pidana ialah hukum yang memuat aturan mengenai perbuatan yang tidak boleh  untuk  dilakukan,  jika  aturan  tersebut  dilanggar  maka  akan  mendapatkan  sanksi  sesuai Undang-Undang yang mengaturnya. Perbuatan dan pelaku adalah dua hal yang berkaitan sangat erat. Pelaku ialah seseorang atau orang yang mempunyai hubungan tertentu atau terlibat dalam suatu perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana, sedangkan perbuatan merupakan kata kerja yang dilakukan oleh pelaku. Pada dasarnya, setiap perbuatan dalam hukum pidana, sudah pasti ada pelaku didalamnya.
Pidana (straf) , disebut juga dengan hukuman, atau  lebih  tepatnya didefinisikan sebagai suatu  sanksi  atau  siksaan  yang  diberikan  kepada  orang  atau  sekelompok  orang  apabila perbuatannya  dinilai  melanggar  apa  yang  ada  dalam  aturan  hukum  pidana (Chazawi,  2019) . Pidana yang dilakukan biasanya mengarah pada kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh seseorang maupun kelompok secara luas. Tindak pidana tidak hanya dapat ditemukan di daerah- daerah pelosok tetapi juga terjadi di daerah atau negara maju. Tindakan-tindakan yang dilakukan dapat  berupa  penganiayaan,  ancaman  bahkan  pembunuhan  dengan  atau  tidak  menggunakan senjata  tajam  yang  mengakibatkan  adanya  korban  bahkan  kematian (Mudjrimin  &  Ismawan Putra, 2020) . Di dalam pustaka hukum pidana, ada begitu banyak istilah-istilah yang kita kenal atau  bahkan  seringkali  kita  dengar,  salah  satunya  yaitu  hukum  pidana  formil  dan  materiil. Berbicara tentang hukum pidana formil, istilah yang lebih terkenal yaitu hukum tata cara untuk beracara yang termuat dalam KUHAP.
Hukum  pidana  fomil  dapat  didefinisikan  sebagai  aturan-aturan  dalam  menjalankan  hukum pidana materiil, isinya memuat tentang penjelasan akan tata cara penanganan perkara pidana seperti  tata  cara  penyidik  dalam  proses  penyelidikan  dan  penyidikan,  pemanggilan  tersangka, serta tugas dan wewenang lain dari penyidik. Selain itu, di negara kita terdapat dua macam pidana yaitu  pidana    umum  dan  khusus.  Khusus  berbicara  tentang  hukum  pidana  umum,  maka  yang terbesit  didalam  pikiran  adalah  hukum  yang  berlaku  untuk  umum,  yang  diatur  dalam  KUHP (pidana materiil) dan KUHAP (pidana formil). Dikategorikan sebagai hukum pidana umum sebab aturan yang dimuat dalam bukunya berlaku  bagi siapapun tanpa terkecuali, seperti Pasal  338 KUHP tentang pembunuhan, berlaku bagi siapa saja yang melakukan pembunuhan.
Urgensi Visum Et Repertum Pada … (Wahid & Maharani ) | 3
Hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang atau masyarakat dari  kejahatan.  Salah  satunya  yaitu  Pasal  338  KUHP  tentang  pembunuhan  yang  memberikan perlindungan  terhadap  jiwa/nyawa.  Demikian  pula  hukum  pidana  memberikan  perlindungan terhadap  badan,  tubuh  atau  jasmani  dengan  memberikan  hukuman  bagi  siapapun  pelaku penganiayaan. Hal itu tertuang dalam Bab XX buku kedua KUHP yang berjudul “Penganiayaan” yang dimuat dari Pasal 351 sampai dengan Pasal 358.
Kepolisian Republik Indonesia merupakan institusi atau lembaga hukum sebagaimana fungsinya dalam  Undang-Undang  Kepolisian  RI  Nomor  2  Tahun  2002  Pasal  2  yang  bertugas  dalam memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,  memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian juga berperan dalam bidang penyidikan suatu perkara sebagaimana wewenangnya dalam Undang-Undang.
Tujuan  penyidikan  suatu  perkara  pidana  adalah  untuk  menemukan  suatu  kebenaran  materil untuk  memecahkan  suatu  tindak  pidana.  Penyidik  mempunyai  tugas  untuk  mecari  dan mengumpulkan barang bukti dalam mengungkap tindak pidana, baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan maupun pada proses pemberkasan selanjutnya. KUHAP dalam Pasal 184 ayat (1) telah mengatur 5 macam alat bukti sah, diantaranya keterangan saksi, pernyataan ahli, petunjuk, surat dan  keterangan  yang  dinyatakan  oleh  tersangka.  Dalam  usahanya  mengungkap  suatu  tindak pidana, tak jarang penyidik meminta seorang ahli untuk membantunya dalam pemeriksaan guna memperoleh bukti jelas semata-mata untuk kepentingan peradilan. Hal ini disebabkan penyidik juga memiliki keterbatasan, juga ia tak memiliki keahlian khusus dalam pemeriksaan khususnya pemeriksaan terhadap barang bukti yang ia temukan. Inilah yang disebut sebagai keterangan atau pendapat ahli.
Pendapat  ahli  atau  keterangan  ahli  dalam  pasal  186  KUHAP  adalah  sesuatu  yang  dinyatakan seorang ahli dalam persidangan. Ahli yang dimaksud disini ialah seseorang yang memiliki ilmu, keahlian,  serta  pendidikan  khusus  yang  mampu  menganalisa  terhadap  sesuatu  yang  ia  temui. Bantuan  seorang  dokter  ahli  sangat  dibutuhkan  oleh  penyidik,  terlebih  pada  saat  penyidikan suatu perkara yang berhubungan dengan luka tubuh atau kematian yang memiliki luka. Hal ini dimaksudkan  agar  sebab  akibat  luka  tersebut  berasal  dapat  diketahui  penyebabnya  melalui bantuan  pemeriksaan  dari  dokter.  Kemudian  setelah  dokter  selesai  melakukan  pemeriksaan dibuatkan laporan berdasarkan hasil temuan yang didapatkan dan diserahkan kembali kepada penyidik yang bersangkutan. Laporan atas hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan tertulis yang ditandatangani oleh dokter yang bersangkutan.
Alat bukti yang dibutuhkan dalam menguak suatu perkara seperti penganiayaan yaitu keterangan atau laporan yang dibuat oleh dokter berbentuk surat yang dengan kata lain disebut Visum et Repertum. Keterangan yang berupa laporan tertulis ini dibuat berdasarkan hasil temuan pada saat dokter memeriksa korban atas permohonan dari penyidik untuk keperluan persidangan. Namun melihat fenomena sekarang ini, masih  banyak masyarakat belum mengetahui akan esensi dan urgensi visum  et  repertum dilakukan  untuk  membuktikan  seseorang  telah  mengalami  suatu kekerasan, terlebih kepada mereka yang merupakan korban tindak pidana seperti yang marak terjadi  di  Kabupaten  Sinjai.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  dokter  ahli  untuk  membantu  aparat hukum  dalam  hal  ini  tim  penyidik  kepolisian  yang  bertugas  dalam  bidang  penyelidikan  dan penyidikan dalam  menemukan kausalitas mengenai penyebab tindak pidana dan akibatnya.
Melihat latar belakang masalah tersebut, dipandang perlu untuk mengulas pokok permasalahan secara mendalam mengenai urgensi Visum et Repertum dan hambatannya, dimana diletakkan di bawa  judul “Urgensi Visum  Et  Repertum pada  Tahap  Penyidikan  Dalam  Mengungkap  Tindak Pidana Penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai”.

## METODE
Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif tentang urgensi visum et repertum pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak  pidana  di  Kantor  Kepolisian  Resor  Sinjai  yang  dengan  kata  lain  merupakan  penelitian lapangan dimana penulis mencari data secara langsung di lokasi penelitian (Eril & Hadijah Wahid, 2020). Penelitian ini dilakukan di Kantor Polres Sinjai, adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan  Mei  tahun  2022.  Pada  penelitian  ini  yang  menjadi  subjek  penelitian  yaitu  penyidik Satreskrim Polres Sinjai. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  wawancara  dan  dokumentasi.  Sedangkan  instrumen  penelitian  menggunakan  pedoman wawancara  dan  alat  dokumentasi.  Kemudian  teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Informan dalam penelitian ini adalah Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Sinjai unit Pidum yang berjumlah 2 orang. Dalam proses penelitian dan memberikan informasi sudah seharusnya penulis  mengenali  dan  mengetahui  identitas  dari  setiap  informan.  Untuk  lebih  jelas  akan diuraikan table 1.
Tabel 1. Data Deskripsi Informan Polres Sinjai No Nama Pekerjaan 1 Iptu Yantar, SH Kaur Binops 2 Briptu Wahyudin Basat Reskrim
1) Urgensi Visum et Repertum pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  ditemukan  bahwa  urgensi visum  et repertum bagi penyidik Kepolisian Resor Sinjai dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan adalah:
a) Sebagai alat bukti yang sah
Didasarkan dari KUHAP pasal 184 ayat (1) yang menjelaskan alat bukti yang sah di mata Undang- Undang, dimana alat bukti sah itu terdapat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka visum et repertum termasuk kedalam jenis alat bukti keterangan ahli dan juga bukti surat ( Wahyudin, personal communication, 17 Mei 2022).
Visum  et  repertum merupakan  alat  bukti  yang  sah  dimana  merupakan  keterangan  atas  hasil pemeriksaan  seorang  ahli  berdasarkan  apa  yang  ia  lihat  dan  ia  temukan  dan  kemudian melaporkannya dalam bentuk tertulis (surat). Tentang nilai hukum pembuktiannya bergantung pada hakim yang akan menilainya apakah  ia termasuk sebagai alat bukti keterangan ahli atau sebagai alat bukti surat. Namun apabila ditinjau dari Staatblad 1937 Nomor 350 tentang definisi visum et repertum, maka visum et repertum termasuk kedalam jenis alat bukti surat, sebab visum et repertum merupakan keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk laporan tertulis.
b) Sebagai dasar penahanan tersangka
Seseorang  yang  merupakan  korban  dari  tindak  pidana  penganiayaan  ialah terdapat  luka  pada bagian  tubuh.  Dan  untuk  membuktikan  bahwa  luka  tersebut  ialah  merupakan  luka  akibat perbuatan  pidana  adalah  dengan melalui  pemeriksaan visum  et  repertum oleh  dokter (Yantar, personal communication, 12 Mei 2022). Dalam hal penerapan pasal yang akan dijatuhkan kepada tersangka,  hasil  dari visum  et  repertum yang  akan  menentukan  (Wahyudin,  personal communication, 17 Mei 2022).
Untuk membuktikan seseorang sebagai korban dari tindak pidana penganiayaan, maka dalam hal ini  penyidik  Kepolisian  Resor  Sinjai  perlu  meminta  keterangan  seorang  ahli.  Salah  satu keterangan ahli yang dimaksud ialah keterangan dokter ahli yang memiliki kewenangan dalam
Urgensi Visum Et Repertum Pada … (Wahid & Maharani ) | 5 memberikan suatu keterangan medis yang sah mengenai keadaan korban yaitu visum et repertum . Selain  berfungsi  sebagai  keterangan  mengenai  hasil  pemeriksaan  terhadap  luka  serta  sebab akibat dari luka itu, visum et repertum menjadi suatu dasar bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik kepolisian untuk penahanan tersangka.
Untuk menentukan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, hasil visumlah yang akan menjelaskan. Dalam isi visum et repertum, menjelaskan jenis luka yang ada pada tubuh korban, ukuran  lukanya  beserta  akibat  dari  luka  tersebut.  Dalam  hal  penerapan  Pasal  yang  akan dijatuhkan,  penyidik  kemudian  melihat  seberapa  berat  luka  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan tersangka.
c) Sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
Visum et repertum sebagai pelengkap bukti dalam berkas perkara yang membantu hakim untuk mempertimbangkan  terlebih  dahulu  sebelum  menjatuhkan  putusan  (Wahyudin,  personal communication, 17 Mei 2022). Dikatakan sebagai pelengkap bukti dalam berkas perkara yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, sebab dalam  sebuah  kasus  kejahatan  seperti  penganiayaan  atau  pembunuhan  dan  kemudian  terjadi persoalan seperti terdakwa menunjukkan suatu kelainan seperti gejala gangguan kejiwaan, maka keterangan dari ahli psikiater inilah yang menjadi penentu pada putusan pengadilan kelak. Untuk mengetahui sebab-sebab si terdakwa melakukan penganiayaan dapat dilihat dari latar belakang kejiwaan  si  terdakwa,  maka  peranan  dari visum et  repertum yang  dibuat  oleh  dokter  psikiatri sangat dibutuhkan.
visum  et  repertum dari  ahli  psikiatri  ini  adalah  untuk  menentukan  pelaku  dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Fungsi dari adanya visum psikiatri ini untuk memberikan keterangan lebih terperinci mengenai kondisi psikologis dari pelaku apakah ia pada saat  melakukan  tindak  pidana  sadar  atau  tidak.  Dari  keterangan  atas  hasil  pemeriksaan  itu pulalah  ditentukan  apakah  pelaku  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  atau  tidak. Jika  tidak,  maka  tidak  bisa  dilakukan  pemidanaan  (Yantar,  personal  communication,  12  Mei 2022).

## d) Sebagai pengganti barang bukti
Dalam  sebuah  kasus  penganiayaan  yang  mengakibatkan  korbannya  terbunuh,  dalam  hal  ini jenazah dikategorikan sebagai barang bukti. Oleh sebab itu jenazah ini harus segera dilakukan pemeriksaan  untuk  kemudian  diterbitkan  hasil  visumnya  mengingat  jenazah  ini  harus  segera dimakamkan  dikarenakan  akan  membusuk  jika  terlalu  lama.  Hasil  visumnya  inilah  yang  akan menjadi data pelengkap untuk menguatkan fakta sebab kematiannya yang bisa menjadi kesaksian dalam  pengadilan  nanti  sekalipun  korbannya  ini  sudah  tidak  ada  (Yantar,  personal communication, 12 Mei 2022).
Pada kasus penganiayaan yang menyebabkan korban terbunuh, hasil visum deri jenazah ini yang akan  menjelaskan  secara  rinci  mengenai  sebab  akibat  kematian  dan  cara  kematiannya,  sebab jenazah disini hanya berperan sebagai saksi diam yang tidak bisa lagi menjelaskan kronologi yang menimpanya, oleh sebab itulah keberadaan dari visum et repertum ini yang akan menggantikan barang bukti. Jenazah yang merupakan saksi diam sudah tidak mampu untuk berbicara perihal keadaannya,  oleh  karena  itulah  visum  yang  akan  menggantikan  kesaksiannya  pada  sidang peradilan nanti.
2) Hambatan Visum  et  Repertum Pada  Tahap  Penyidikan  Dalam  Mengungkap  Tindak Pidana Penganiayaan di Kantor Kepolisian Resor Sinjai
Dalam tugasnya menangani kasus, terkhusus tindak pidana penganiayaan, penyidik Polres Sinjai sebenarnya  hampir  tidak  menemui  hambatan,  namun  untuk  mendapatkan visum  et  repertum seringkali menemui hambatan yang muncul dari beberapa faktor, diantaranya:
6 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, Juni 2023
a) Faktor Internal
i. Tingginya perkara pidana umum yang ditangani sehingga penyidik seringkali kewalahan dalam menangani perkara.
ii. Personel penyidik Polres Sinjai yang masih tergolong kurang, sehingga dalam penanganan kasus seringkali mengalami hambatan, mengingat kasus pidana umum adalah kasus yang paling sering terjadi di wilayah hukum Polres Sinjai (Wahyudin, personal communication, 17 Mei 2022).
b) Faktor Eksternal
i. Laporan atau pengaduan yang seringkali datang terlambat sehingga terlambat dilakukan visum.
ii. Dokter yang menangani masalah visum et repertum masih kurang.
iii. Peralatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai yang belum lengkap sehingga dalam hal  pemeriksaan visum  et  repertum organ  dalam  dan  juga  otopsi  jenazah  menjadi terhambat.
iv. Dokter yang menangani masalah visum et repertum seringkali tidak ada ditempat dengan alasan cuti atau sedang ada perjalanan dinas di luar wilayah Sinjai.
v. Dokter  yang  membuat visum  et  repertum seringkali  mengalami  kesalahan  penelitian, seperti  salah  dalam  memberikan  keterangan  mengenai  bagian  tubuh  korban  yang mengalami luka.
vi. Dalam  kasus  penganiayaan  yang  berujung  kematian,  seringkali  pihak  keluarga  korban menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
vii. Dalam  hal visum  et  repertum psikiatri,  membutuhkan  jangka  waktu  observasi  selama enam  bulan  lamanya  untuk  kemudian  dokter  psikiater  menerbitkan  hasil  visumnya (Wahyudin, personal communication, 17 Mei 2022).
Dari kedua faktor tersebut, hambatan yang paling sering ditemui penyidik dalam memperoleh visum et repertum adalah faktor waktu. keterlambatan pihak korban yang datang melapor atau mengadu merupakan hambatan yang akan berpengaruh pada hasil visumnya, terlebih jika korban tersebut  hanya  mengalami  luka  ringan  yang  seiring  berjalannya  waktu,  luka  tersebut  akan mengalami proses penyembuhan. Disamping itu, dokter yang menangani seringkali tidak dapat ditemui oleh penyidik dikarenakan sedang cuti atau sedang diluar wilayah Sinjai, maka penyidik harus menunggu dokter kembali, sehingga menyebabkan lamanya visum et repertum diterbitkan. Begitupula  pada visum  et  repertum organ  dalam  dan  juga  otopsi  jenazah,  RSUD  Sinjai  masih terbatas dalam hal penanganan forensik, oleh sebab itu korban atau jenazah harus dipindahkan ke Rumah Sakit dengan peralatan medis yang lebih lengkap, sehingga membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk memperoleh visum et repertum. Dalam kasus tersangka diduga mengalami gejala- gejala gangguan kejiwaan, aparat hukum dalam hal ini penyidik Polres Sinjai berkewajiban untuk membawa terdakwa ke psikiater untuk dilakukan pemeriksaan mengenai kejiwaannya. Namun yang  menjadi  kendala  adalah  belum  adanya  dokter  psikiater  di  Wilayah  Kabupaten  Sinjai sehingga untuk memperoleh visum et repertum psikiatri, terdakwa harus dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa  di  Kota  Makassar  untuk  dilakukan  pemeriksaan.  Prosedur  penerbitan visum  et  repertum psikiatri ini pun memakan jangka waktu yang tidak sedikit yang akibatnya proses hukum menjadi terhambat.

## Pembahasan
Visum  et  Repertum adalah  laporan  tertulis  yang  isinya  memuat  tentang  keterangan  mengenai keadaan seseorang yang mengalami luka pada tubuh atau mengalami sakit dan meninggal dunia, dimana terdapat dugaan bahwa luka tersebut merupakan akibat dari suatu tindak pidana. Hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter kemudian dibuatkanlah kesimpulan terhadap sebab dan akibat luka tersebut (DH Pasha, 2018) . Visum et repertum yakni berupa rencana yang dibuat  terhadap  sesuatu  yang  dokter  temukan  pada  saat  memeriksa  tubuh  korban  yang  luka sebagai  dugaan  merupakan  akibat  dari  perbuatan  pidana,  tujuannya  ialah  sebagai  pengganti peristiwa  serta  pengganti  barang  bukti  sepenuhnya  yang  telah  diperiksa  sebelumnya  yang
Urgensi Visum Et Repertum Pada … (Wahid & Maharani ) | 7 mencakup keseluruhan yang ia temui dan dari hasil pemeriksaan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan (Papilaya, 2010) . Adapun jenis-jenis visum et repertum yaitu: (1) Visum et repertum korban hidup; (2) Visum et repertum jenazah; (3) Visum et repertum tempat kejadian perkara; (4) Visum  et  repertum penggalian  jenazah;  (5) Visum et  repertum psikiatri;  (6) Visum  et  repertum barang bukti (Trisnadi, 2013).
Penyidikan  dalam  KUHAP,  ialah  rangkaian  kegiatan  penyidik, atas dasar  ketentuan  yang  telah diatur  dalam  undang-undang  untuk  mencari  dan  mengumpulkan  bukti  yang  bertujuan  untuk memperkuat tindak pidana serta menemukan tersangkanya (Alauddin et al., 2020) . Komponen hukum acara pidana yang berkaitan dengan penyidikan adalah: (1) Ketentuan mengenai sarana penyidik.;  (2)  Ketentuan  mengenai  terdapatnya  kejadian  pidana;  (3)  Pemeriksaan  tempat kejadian  perkara;  (4)  Penghadiran  tersangka  atau  terdakwa;  (5)  Penahanan  sementara;  (6) Penggeledahan; (7) Pengusutan atau investigasi; (8) Pembuatan Berita acara, seperti berita acara penangkapan,  investigasi,  dan  olah  Tempat  Kejadian  Perkara;  (9)  Penyitaan;  (10) Pengesampingan  perkara;  (11)  Pelimpahan  berkas  perkara  kepada  jaksa  penuntut  umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk dilengkapi (Hamzah, 2019) .
Tindak pidana dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, dimana jika dilakukan maka akan mendapat sanksi tegas sesuai aturan yang telah ditetapkan (Ilyas, 2012) .
Penganiayaan  ialah  tindakan  yang  meliputi  serangan  pada  bagian  tubuh  manapun  yang  dapat menyebabkan cedera dan luka, bahkan dari cedera serius tersebut mengakibatkan kehilangan nyawa (Gunadi  &  Efendi,  2014) .  Adapun  jenis  tindak  pidana  penganiayaan  terbagi  atas  dua bentuk,  yang  berdasarkan  unsur  kesalahannya  terbagi  atas:  (1)  Penganiayaan  yang  dilakukan dengan unsur kesengajaan, yang dikualifikasikan terdapat di Bab XX Buku II Pasal 351 sampai dengan 358 KUHP; (2) Penganiayaan yang disebabkan karena kelalaian, terdapat padaPasal 360 Bab XXI KUHP yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kelalaian yang merugikan orang lain ( Gunadi & Efendi, 2014) .

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis berkesimpulan: (1) Urgensi visum et repertum pada tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan di Kantor Kepolisian  Resor  Sinjai  yaitu sebagai  alat  bukti  yang  sah,  sebagai  dasar  penahanan  tersangka, sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan sebagai pengganti barang bukti; (2)  Hambatan visum  et  repertum dalam  mengungkap  tindak  pidana  penganiayaan  di  Kantor Kepolisian Resor Sinjai disebabkan oleh faktor internal yaitu tingginya kasus pidana umum yang ditangani  penyidik  serta  kurangnya  personel  penyidik  menyebabkan  penanganan  kasus mengalami hambatan. Adapun faktor eksternal yaitu laporan yang seringkali datang terlambat dari pihak korban, dokter yang menangani visum et repertum masih kurang dan seringkali tidak ada,  alat-alat  medis  di  RSUD  Sinjai  belum  lengkap,  pihak  keluarga  korban  menolak  untuk dilakukan pemeriksaan serta dalam permintaan visum et repertum psikiatri membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diterbitkan.

## DAFTAR RUJUKAN
Chazawi,  A.  (2019). Pelajaran  Hukum  Pidana  1  Stelsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (1st ed.). Rajawali Pers.
Gunadi, I., & Efendi, J. (2014). Cepat & Mudah Memahami Hukum PIdana . Kencana.
Hamzah, A. (2019). Hukum Acara Pidana Indonesia (Tarmidzi (ed.); 2nd ed.). Sinar Grafika.
Ilyas, A. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana . Rangkang Education.
Alauddin, A., Fadly, & Azhar Nur, M. (2020). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Pada Anak di
8 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 5, No. 1, Juni 2023
Kabupaten  Sinjai. Jurnal  Al  Ahkam:  Hukum  Pidana  Islam , Volume  2 (No.  2),  81. http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index
Eril,  & Hadijah Wahid, S. (2020). Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang  di  Kecamatan  Bulupoddo  Kabupaten  Sinjai. Al  Ahkam  Hukum  Pidana  Islam , Volume 2 (No. 1), 25. http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index
Mudjrimin, J., & Ismawan Putra, A. A. (2020). Pengaruh Budaya Siri’ Dalam Kasus Penyalahgunaan Senjata Tajam di Kabupaten Sinjai. Jurnal Al Ahkam: Hukum Pidana Islam , Volume 2 (Nomor 2), 105. http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index
Trisnadi, S. (2013). Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang . Vol. V (2), 125.
DH  Pasha,  S.  N.  (2018). Peranan  Visum  et  Repertum  Sebagai  Alat  Bukti  Dalam  Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat . Universitas Hasanuddin.
Papilaya, E. M. (2010). Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan di Bawah Umur . Universitas Pembangunan Nasional Veteran.