## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 5(1), Maret 2021, 176-184
Publisher: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi
Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122
Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v5i1.313

## Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan E-Filing di Kota Padang
Annissa Deffira * , Rahmat Kurniawan
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Correspondence email: iwan.rahmat13@gmail.com
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  menguji  apakah  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  pada  saat  sebelum  dan  sesudah  diterapkannya e-filing ?.  Berdasarkan  hipotesis  yang  dianalisis  dengan  menggunakan  uji paired t-test dengan bantuan SPSS, pada 100 sampel yang diujimaka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT sebelum dan sesudah penerapan e-filing . Hal ini dapat dibuktikan dari  hasil uji paired t-test yang menunjukkan  nilai  sig.(2-tailed) sebesar 0,000 yang  lebih kecil dari 0,05, serta nilai rata-rata kepatuhan wajib pajak orang pribadi sesudah penerapan e-filing sebesar 41,86 yang lebih besar dari  nilai rata-rata sebelum penerapan e-filing sebesar 29,31 dengan selisih rata-rata sebesar 12,55.
Kata kunci: kepatuhan wajibpajak; e-filling
Abstract. This study aims to test whether there are significant differences in the compliance of private taxpayers at the time before and  after  the  implementation  of  e-filing?.  Based  on  the  hypothesis  analyzed  using  paired  t-test  with  the  help  of  SPSS,  in  100 samples tested, it can be concluded that there are significant differences in the compliance of private taxpayers, especially in SPT reporting before and after the application of e-filing. This can be proven from the test results paired t-test that shows the value of sig.  (2-tailed)  of  0.000  which  is  smaller  than  0.05,  as  well  as  the  average  value  of  personal  taxpayer  compliance  after  the application of e-filing is 41.86 which is greater than the average value before the application of e-filing of 29.31 with an average difference of 12.55.

## Keywords: taxpayer compliance; e-filling

## PENDAHULUAN
Pentingnya peranan pajak di zaman modern ini, hingga seorang (Franklin, 1907) pernah berkata “ in this world nothing  is  certain  except  death  and  taxes”. Hal  ini  berarti  tidak  ada  yang  lebih  pasti  akan  dihadapi  manusia  selain pajak  dan  kematian,  karena  di  dunia  ini  tidak  ada  tempat  yang  tidak  terjamah  oleh  aspek  pajak  tersebut.  Untuk meningkatkan  penerimaan  pajak,  selain  dibutuhkan  kesadaran  wajib  pajak  juga  dibutuhkan  partisipasi  aktif  dari pegawai  pajak.  Pengukuran  capaian  kinerja  Direktorat  Jenderal  Pajak  Tahun  2018  dilakukan  dengan  cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Realisasi  penerimaan  pajak  adalah  jumlah  realisasi  penerimaan  pajak  neto  terhadap  target  penerimaan  pajak.  Target Penerimaan  Pajak  adalah  target  yang  telah  ditetapkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN). Dalam (APBN, 2018), penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp1.424,00 Triliun. Dari target penerimaan pajak dalam (APBN,  2018)  sebesar  Rp1.424,00  triliun,  penerimaan  pajak  sampai  dengan  Desember  2018  mencapai  Rp1.313,51 triliun, yaitu sebesar 92,24% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2018 ini lebih baik dibandingkan dengan  capaian  periode  yang  sama  di  tahun  2017,  yaitu  sebesar  89,67%.  Capaian  yang  diraih  tanpa  mekanisme perubahan  APBN  ini  merupakan  yang  tertinggi  dalam  lima  tahun  terakhir  (Kementerian  Keuangan  RI,  2018).  Dari target penerimaan pajak dalam APBN 2019 sebesar Rp 1.577,56 triliun, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2019 mencapai 1332,06 triliun, yaitu sebesar 84,44% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2019 ini menurun  dibandingkan  dengan  capaian  periode  yang  sama  di  tahun  2018,  yaitu  sebesar  92,23%  (Kementerian Keuangan RI, 2019).
Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei  2004  tentang  Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  secara  Elektronik,  .  Setelah  sukses  dengan  program  e-SPT, kemudian  Direktorat  Jenderal  Pajak  mengeluarkan  kembali  surat  keputusan  KEP-05/PJ/2005  yang  ditetapkan  pada tanggal 12 Januari 2005 tentang tata cara penyampaian SPT secara elektronik (e-filling), melalui perusahaan penyedia jasa  aplikasi  (ASP),  (Pajak.,  2005).  Pada  tanggal  16  Desember  2008  Direktorat  Jenderal  Pajak  merevisi  peraturan tersebut  dengan  dikeluarkannya  peraturan  DJP  Nomor  47/PJ/2008,  (Direktorat  Jendral  Pajak).  Peraturan  tersebut beberapa  kali  mengalami  pembaharuan  diantaranya  dikeluarkannya  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  PER- 36/PJ/2013,  ((E-Filing),  2008).  kemudian    Peraturan  Jenderal  Pajak  Nomor:  PER-03/PJ/2015,  Peraturan  Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang penyampaian surat pemberitahuan  elektronik, dan terakhir Peraturan
Annissa  Deffira  dan  Rahmat  Kurniawan,  Analisis  Perbedaan  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Sebelum  dan  Sesudah Penerapan E-Filing di Kota Padang
Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:  PER-02/PJ/2019  tentang  tata  cara  penyampaian,  penerimaan,  dan  pengolahan  surat pemberitahuan, (Direktorat Jendral Pajak; (E-Filing), 2008).
Dengan  dikeluarkannya  surat  keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  secara  resmi  dikeluarkannya  produk e-filing . E-filing adalah suatu cara atau proses penyampaian SPT elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui koneksi  jaringan  internet  pada  website  Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  beralamat  di  www.pajak.go.id,  (2020); Direktorat Jendral Pajak; DJP, 2020) atau perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) seperti online pajak yang menyediakan lapor pajak online secara gratis (www.online-pajak.com). Sistem ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara online kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat melaporkan SPT  nya  di  rumah  atau  kantor.  Wajib  pajak  juga  dapat  melaporkan  SPT  nya  24  jam  selama  7  hari.  Artinya,  wajib pajak  dapat  melaporkan  SPT  nya  meskipun  pada  hari  libur.  Maka  hal  ini  tentunya  akan  menghemat  tenaga,  waktu, maupun biaya. Selain itu dengan menggunakan e-filing juga dapat menghemat penggunaan kertas (Mutia, 2016.). Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  penyampaian  SPT  tahunan  dengan  menggunakan e-filing tergantung  dari kenyamanan  dan  kemudahan  Wajib  Pajak  saat  mengakses  sistem  informasi  ( e-filing )  untuk  menyampaikan  atau melaporkan  SPT  tahunan.  Kepatuhan  perpajakan  meliputi  kepatuhan  formal  dan  kepatuhan  material  (substansi), dimana kepatuhan formal artinya melaksanakan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan kepatuhan material  (substansi)  berarti  SPT  itu  disampaikan  dengan  benar  (Darussalam,  2011).  Penggunaan  sistem e-filing memanfaatkan  jaringan  internet,  maka  wajib  pajak  dituntut  untuk  dapat  memahami  dan  mengoperasikan  internet. Sementara  masih  ada  kekhawatiran  dari  wajib  pajak  untuk  menggunakan e-filing saat  penyampaian  SPT,  mereka mengaku khawatir apabila jaringan internet mengalami error atau down sehingga data tidak terekam, hilang, dan justru tidak  masuk  di  database  Ditjen  Pajak.  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani,  mengakui  sempat  terjadi  kendala  server pelaporan  SPT  tahunan,  hal  ini  dikarenakan  server  tidak  bisa  mangakomodasi  lonjakan  pelapor  yang  mengakses bersama-sama. Hal ini akan menjadi catatan Kemenkeu mengingat pengisian SPT melalui e-filing menjadi cara yang mulai  diminati.  Selanjutnya,  Sri  Mulyani  mengatakan  akan  mengatur  ulang  strategi  agar  angka  masyarakat  yang melapor  pajak  bisa  terus  naik.  Evaluasi  akan  dilakukan  secara  internal  dan  dari  segi  perilaku  wajib  pajak ( www.cnnindonesia.com ), (CNN, 2020).
Sementara  itu  di  Sumatera  Barat  pada  tahun  2018,  jumlah  wajib  pajak  yang  sudah  lapor  SPT  tahunan  baru menyentuh  angka  34  persen  dari  720  ribu  wajib  pajak  orang  pribadi  dan  badan  (www.republika.co.id:2018), (REPUBLIKA,  2020)  dan  menurut  Sekretaris  Kota  (Sekko)  Pariaman  Indra  Sakti  menyebutkan  bahwa  hampir  90 persen  (ASN)  di  Kota  Pariaman  masih  kurang  mengerti  tentang  proses  dan  penyampaian  pajak  tahunan  melalui e- filing dan  hanya  50%  ASN  Kota  Pariaman  yang  melaporkan  pajak  tahunannya  melalui e-filing .  Hal  ini  disebabkan oleh  tidak  sepenuhnya  Wajib  Pajak  yang  memahami  tentang  peraturan  perpajakan  dan e-filing itu  sendiri  (Ekspress, 2018). Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi mengungkapkan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya wajib pajak orang pribadi, sampai pada batas waktu pelaporan.Isu mengenai rendahnya tingkat kepatuhan  wajib  pajak  menjadi  sangat  penting  dikarenakan  ketidakpatuhan  perpajakan  akan  memunculkan  upaya penghindaran  dan  penggelapan  pajak,  hal  ini  secara  tidak  langsung  akan  menyebabkan  berkurangnya  penerimaan pajak ke kas negara. Menurut Andreoni dalam (Hutagaol, 2007.) masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik  ( public  finance) ,  penegakan  hukum (law  enforcement), struktur  organisasi  ( organizational  structure) ,  tenaga kerja (employees), etika (code of conduct), atau gabungan dari semua segi tersebut.

## Tinjauan Pustaka Teori Kepatuhan
Teori  kepatuhan  telah  diteliti  pada  ilmu-ilmu  sosial  khususnya  di  bidang  psikologis  dan  sosiologi  yang  lebih menekankan  pada  pentingnya  proses  sosialisasi  dalam  mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  seorang  individu.  Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka (Rahayu,  2010).  Teori  kepatuhan  ( compliance  theory) merupakan  teori  yang  menjelaskan  suatu  kondisi  dimana seseorang  taat  terhadap  perintah  atau  aturan  yang  diberikan.  Kepatuhan  memberikan  motivasi  bagi  seseorang, kelompok  atau  organisasi  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditetapkan (Saraswati, 2012). Kepatuhan juga merupakan perilaku yang taat hukum. Secara konsep, kepatuhan diartikan dengan adanya  usaha  dalam  mematuhi  peraturan  hukum  oleh  seseorang  atau  organisasi.  Dalam  hal  ini  kepatuhan  pajak diartikan  secara  bebas  adalah  ketaatan  dalam  menjalankan  semua  peraturan  perpajakan.  Menurut  (Tahar,  2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

## Teori Atribusi
Teori atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang kemudian dikembangkan lagi oleh  Harold  Kelley  1972  (Nungraheni,  2015).  Atribusi  merupakan  salah  satu  proses  pembentukan  kesan  dengan
Annissa  Deffira  dan  Rahmat  Kurniawan,  Analisis  Perbedaan  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Sebelum  dan  Sesudah Penerapan E-Filing di Kota Padang
mengamati  perilaku  sosial  berdasarkan  faktor  situasional  atau  personal.  Teori  atribusi  juga  merupakan  sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana  setiap individu menafsirkan perilaku mereka  sendiri dan perilaku orang lain.  Menurut  (Noviani,  2018)  terdapat  tiga  tahap  yang  mendasari  proses  suatu  atribusi  yaitu:  (1)  Seseorang  harus melihat  atau  mengamati  suatu  perilaku;  (2)  Seseorang  harus  percaya  bahwa  perilaku  itu  sengaja  dilakukan;  dan  (3) Seseorang  harus  menentukan  apakah  mereka  percaya  bahwa  orang  lain  dipaksa  untuk  melakukan  perilaku  tersebut atau tidak.
Teori  atribusi  menekankan  pada  bagaimana  individu  menafsirkan  berbagai  kejadian  dan  bagaimana  hal  ini berkaitan  dengan  pemikiran  dan  perilaku  mereka.  Teori  ini  menjelaskan  bahwa  ketika  individu  mengamati  perilaku individu  lainnya,  individu  tersebut  berupaya  untuk  menjelaskan  apakah  perilaku  tersebut  disebabkan  pihak  internal ataupun eksternal (Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada di bawah kendali  individu  itu  sendiri.  Perilaku  yang  disebabkan  secara  eksternal  merupakan  perilaku  yang  dianggap  sebagai akibat dari pihak luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dipaksa berperilaku demikian oleh suatu kondisi atau lingkungan.Maksud  dari  teori  ini  lebih  memfokuskan  pada  perilaku  terhadap  individunya.  Hubungan  teori  atribusi dengan  penelitian  ini  terletak  pada  kepatuhan  wajib  pajak.  Dalam  penelitian  ini  akan  menggunakan  teori  atribusi karena  dalam  kepatuhan  wajib  pajak  diperlukan  adanya  perilaku  individu  misalnya  perilaku  berdasarkan  faktor internal adalah seperti kesadaran akan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak  secara  sukarela  untuk  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  dan  melaporkan  SPT  nya  tepat  waktu. Sedangkan  prilaku  yang  disebabkan  oleh  faktor  eksternal  seperti  adanya  paksaan  atau  teguran  dari  pemerintah setempat untuk segera membayar pajak secara tepat waktu.

## Sistem Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik
Aplikasi e-SPT atau disebut dengan elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. E-SPT dapat dilakukan  melalui  media  elektronik.  Yang  diimaksud  dengan  media  elektronik  yaitu  sarana  penyimpanan  data elektronik  yang  dapat  digunakan  untuk  memindahkan  data  dari  suatu  komputer  ke  komputer  lainnya.  Sarana penyimpanan  dapat  digunakan  bervariasi  sehingga  memberikan  alternatif  dalam  melaporkan  SPT  dibanding  yang sebelumnya.  Untuk  memindahkan  data  tersebut,  wajib  pajak  dapat  menggunakan  disket,  CD,  ataupun flash  disk sebagai  medianya.  Penyampaian  SPT  melalui  media  elektronik  dilakukan  dengan  cara  manual,  yaitu  disampikan langsung ke tempat wajib pajak terdaftar atau disampaikan melalui kantor pos terdekat.Pelaporan pajak dengan e-SPT dapat  juga  dilakukan  mengunakan e-filing .  Metode  pelaporan  ini  tentunya  berbeda  dengan  metode  penyampaian dalam bentuk media elektronik, melalui e-filing , penyampaian data elektronik dilakukan dengan menggunakan sistem online  yang real  time melalui  satu  atau  beberapa  perusahaan  penyedia  jasa  aplikasi  atau  ( Application  server provider) ASP.
Kelebihan aplikasi e-SPT adalah sebagai berikut: (1) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket; (2) Data perpajakan terorganisir dengan baik; Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis;  Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer; Kemudahan dalam membuat laporan pajak; Data yang disampaikan WP selalu  lengkap,  karena  penomoran  formulir  dengan  menggunakan  sistem  komputer;  danMenghindari  pemborosan penggunaan kertas.
Menurut  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-01/PJ/2017  (DJP,  2017).Tentang  Penyampaian  Surat Pemberitahuan Elektronik dijelaskan pada pasal 2 bahwa :
1. Setiap  Wajib  Pajak  wajib  mengisi  SPT  dengan  benar,  lengkap,  dan  jelas,  dalam  bahasa  Indonesia  dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk SPT Elektronik.
3. SPT Tahunan Elektronik wajib disampaikan oleh wajib pajak yang :
a. Diwajibkan  menyampaikan  SPT  Masa  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  dalam  bentuk  dokumen  elektronik  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  memiliki  kewajiban  untuk  melaporkan  SPT  Tahunan Pajak Penghasilan;
b. Diwajibkan  menyampaikan  SPT  Masa  Pajak  Pertambahan  Nilai  dalam  bentuk  dokumen  elektronik  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perpajakan  dan  memiliki  kewajiban  untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
c. Sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan Elektronik
d. Terdaftar  di  KPP  Madya,  KPP  di  lingkungan  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Jakarta  Khusus,  dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
Annissa  Deffira  dan  Rahmat  Kurniawan,  Analisis  Perbedaan  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Sebelum  dan  Sesudah Penerapan E-Filing di Kota Padang
e. Menggunakan  jasa  konsultan  pajak  dalam  pemenuhan  kewajiban  pengisian  SPT  Tahunan  Pajak Penghasilan,dan/atau
f. Laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik
4. SPT Masa Elektronik wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang :
a. Terdaftar  di  KPP  Madya,  KPP  di  lingkungan  Kantor  Wilayah  Direktorat  Jenderal  Pajak  Jakarta  Khusus,  dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib pajak Besar, dan/atau
b. Sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik.
5. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Elektronik ke KPP dengan cara :
a. Langsung;
b. Dikirim melaui pos dengan bukti pengiriman surat
c. Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
d. Melalui  saluran  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  Direktur  Jenderal  Pajak  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi informasi.
6. Saluran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi :
a. Laman Direktorat Jenderal Pajak
b. Laman Penyalur SPT Elektronik
c. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak tertentu
d. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak dan;
e. saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Tentang  pelampiran  keuangan  dan/atau  dokumen  yang  disyaratkan  dalam  SPT  elektronik  sesuai  ketentuan Perundang-undangan Perpajakan pasal 3 ayat (1) dengan cara :
a. Menyampaikan  dalam  format Portable  Document  Format (PDF)  dalam  satu file ,  dalam  hal  SPT  Elektronik disampaikan langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c; atau
b. Mengunggah,  dalam  hal  SPT  Elektronik  disampaikan  melalui  saluran  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 ayat (6).
Di dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa batas waktu penyampaian SPT Elektronik mengikuti ketentuan batas  waktu  penyampaian  SPT  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perpajakan. Wajib  Pajak  dapat  menyampaikan  SPT  Elektronik  melalui  saluran  tertentu  sebagimana  dimaksud  dalam  Pasal  2 ayat (6) dalam jangka  waktu 24 (dua puluh  empat) jam sehari dan 7 (tujuh)  hari seminggu dengan standar  waktu Indonesia.

## Konsep Kepatuhan Pajak
Menurut (Pratama, 2012) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai  Wajib  Pajak  yang  memenuhi  kriteria  tertentu  yang  dapat  diberikan  pengembalian  pendahuluan  kelebihan pembayaran  pajak.Jadi,  dari  beberapa  pengertian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kepatuhan  pajak  merupakan kesadaran  bagi  wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dan  melaksanakan  hak  perpajakannya  sesuai ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  kewajiban  perpajakan  meliputi  mendaftarkan  diri,  menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

## Konsep E-Filing System Pengertian E-Filing System
Menurut  (DJP,  2015)  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-03/PJ/2015  yang  dimaksud  dengan e- filing atau  lapor  pajak  online  adalah  penyampaian  SPT  (Surat  Pemberitahuan)  melalui  saluran  pelaporan  pajak elektronik atau online yang telah ditetapkan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak). E-filing atau lapor pajak online ini dapat memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara lebih mudah,  lebih  cepat,  dan  lebih  murah.  Dengan  adanya  efiling  dapat  mengurangi  antrean  di  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP) sehingga akan lebih efektif dan efisien. Selain dapat menghemat dari segi biaya, penggunaan efiling membantu dalam  pengurangan  penggunaan  kertas,  perangko  dan  data  akan  dikirim  langsung  ke  database  Direktorat  Jenderal Pajak  dengan  internet. E-filing adalah  suatu  cara  atau  proses  penyampaian  SPT  elektronik  yang  dilakukan  secara online  dan real  time melalui  koneksi  jaringan  internet  pada website Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  beralamat  di www.pajak.go.id  atau  perusahaan  Penyedia  Jasa  Aplikasi  atau Application  Service  Provider  ( ASP)  seperti  online pajak yang menyediakan lapor pajak secara online realtime . Online berarti bahwa wajib pajak dapat melaporkan pajak melalui  internet  dimana  saja  dan  kapan  saja,  sedangkan  kata realtime artinya  bahwa  konfirmasi  dari  DJP  dapat diperoleh  saat  itu  juga  apabila  data-data  SPT  yang  diisi  dengan  lengkap  dan  benar  telah  sampai  dikirim  secara elektronik.
Annissa  Deffira  dan  Rahmat  Kurniawan,  Analisis  Perbedaan  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Sebelum  dan  Sesudah

## Penerapan E-Filing di Kota Padang

## Dasar Hukum E-Filing
Dalam  menggunakan  sistem e-filing ini  wajib  pajak  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Direktorat  Jenderal Pajak  dapat  memberikan  jaminan  kepada  Wajib  Pajak  atas  keamanan,  kerahasiaan,  dan  keasliannya.  Terdapat beberapa dasar hukum mengenai e-filing , diantaranya (DJP, 2016); (DJP, 2017); (DJP, 2018); (DJP, 2019) adalah :
a) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2016 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
b) Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2017 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik.
c) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan (SPT)
d) Peraturan  Dirjen  Pajak  Nomor  PER-02/PJ/2019  tentang  Tata  Cara  Penyampaian,  Penerimaan,  dan  Pengolahan Surat Pemberitahuan.

## Pengembangan Hipotesis
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Suherman,  2015),  menyimpulkan  bahwa  program e-Filing belum  cukup maksimal  dalam  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  penyampaian  SPT.  Sementara  (Avianto,  2016) menyimpulkan  bahwa e-filing dapat  menumbuhkan  suatu  kepatuhan  sukarela  bagi  wajib  pajak  melalui  program pelayanannya  yang  baik  dan  prosedur  yang  sederhana  serta  memudahkan  wajib  pajak,  wajib  pajak  dapat  terbantu dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan  sebagai  bentuk  kepatuhan.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Nurlaela, 2017)  yang  menyimpulkan  bahwa  penerapan e-filing berpengaruh  positif  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KPP Pratama  Kabupaten  Garut.  Begitupun  dengan  hasil  yang  diperoleh  oleh  (Suprayogo,  2018),  (Dewi,  2010) menyimpulkan  bahwa  Penerapan  sistem e-filing memberi  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hasil  yang  sama  juga  didapatkan  dari  (Ni  Komang  Cahyani,  .2019)  dan  (Ismail,  2018)  yang  menyimpulkan bahwa  penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal  ini  menunjukkan  dengan  diberlakukannya e-filing dapat  memberikan  kemudahan  kepada  wajib  pajak seperti  adanya  efisiensi  waktu,  tenaga  dan  biaya  serta  keamanan,  yang  mendorong  wajib  pajak  untuk  lebih  patuh dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya,  namun  disisi  lain e-filing juga  memiliki  berbagai  kekurangan sehingga membuat  wajib pajak belum maksimal dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah :
H 0 : tidak terdapat perbedaan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi  dalam pelaporan SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan e-filing system. H a :  terdapat  perbedaan  signifikan  terhadap  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  pelaporan  SPT Tahunan sebelum dan sesudah penerapan e-filing system.

## METODE
Pada  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian explanatory  research dengan  pendekatan  kuantitatif. Penelitian  eksplanatori  ( explanatory  research) merupakan  penelitian  penjelasan  yang  menyoroti  hubungan  kausal antara  variabel-variabel  penelitian  dan  menguji  hipotesis  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya  (Sungarimbun,  1995). Penelitian  eksplanatory  menjelaskan  suatu  fenomena  sosial  khusus  tentang  mengapa  ( why) dan bagaimana  (how) sesuatu  terjadi.Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  pertimbangan  ( purposive sampling) yang  menurut  (Sugiyono,  2016)  merupakan  tipe  pemilihan  sampel  yang  informasinya  diperoleh  dengan menggunakan  pertimbangan  tertentu.  Kriteria  yang  digunakan  dalam  pengambilan  sampel  ini  (Sugiyono,  2016) menggunakan  kriterian  yang  ditentukan  memenuhi  kebutuhan  penelitian,  kriterianya  adalah  :  (1)  Sudah  memiliki NPWP;  (2)  Wajib  pajak  orang  pribadi  yang  sudah  menggunakan e-filing  system; dan  (3)Berdomisili  di  Kota Padang.Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dari kuesioner. Untuk menentukan sampel dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  rumus  Slovin.  Sehingga  didapatkan  jumlah  sampel  99,925  dibulatkan menjadi 100 orang wajib pajak orang pribadi sebagai responden dalam penelitian ini.
Metode  untuk  pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan paired  sample  t  test (Sugiyono, 2016).  Tujuan  analisis  ini  adalah  untuk  menguji  dua  sampel  yang  berpasangan,  apakah  mempunyai  rata-rata  yang berbeda  atau  tidak.  Sampel  berpasangan  ( paired  sample) adalah  sebuah  sampel  dengan  subjek  yang  sama  namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Menurut (Widiyanto, 2013) paired sample t test merupakan salah satu metode pengujian  yang digunakan untuk mengkaji keefektifan  perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata- rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan. Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak H 0 pada uji paired sample t test adalah :
1. Jika probabilitas (Asymp sig ) < 0,05 maka H 0 ditolak dan H a diterima 2. Jika probabilitas (Asymp sig ) > 0,05 maka H 0 ditolak dan H a diterima
Annissa  Deffira  dan  Rahmat  Kurniawan,  Analisis  Perbedaan  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Sebelum  dan  Sesudah Penerapan E-Filing di Kota Padang

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah  data  dikumpulkan  dan  didapat  100  responden  maka  proses  pengolahan  data  dapat  dilakukan.  Proses pengolahan  data  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  program  SPSS.  Demografi  responden  pada  penelitian  ini meliputi:    jenis  kelamin,  usia,  pendidikan  terakhir,  pekerjaan,  dan  lamanya  menggunakan e-filing. Setelah  dilakukan tabulasi  data  dan  sesuai  dengan  hasil  yang  diperoleh  maka  dapat  dikelompokkan  demografi  responden  berdasarkan jenis kelamin wanita 69 orang danlaki-laki 31 orang.Sampeldalam penelitian ini sebagian besar memiliki rentang usia 41-50  tahun  yaitu  berjumlah  38  orang  dengan  persentase  38%.  Selanjutnya,  pada  rentang  usia  diatas  50  tahun berjumlah 22 otang dengan persentase 22%, rentang usia 21-30 tahun berjumlah 21 orang dengan persentase 21%, dan terakhir  pada  rentang  usia  31-40  tahun  berjumlah  19  orang  dengan  persentase  19%.Respondenberdasarkan  tingkat pendidikan terakhir yang terbanyak berasal dari pasca sarjana berjumlah 61 orang dengan persentase 61%, selanjutnya sarjana berjumlah 27 orang dengan persentase 27%, kemudian yang berasal dari diploma dan SLTA memiliki jumlah yang sama yaitu masing-masing 6 orang dengan tingkat persentase masing masingnya 6%.Diketahuibahwa responden yang bekerja  sebagai PNS berjumlah 33 orang dengan persentase 33%. Selanjutnya  responden  yang bekerja sebagai karyawan swasta berjumlah 31 orang dengan persentase 31%, responden yang bekerja sebagai wiraswasta berjumlah 2 orang dengan persentase 2%, dan terakhir yang memiliki tingkat persentase terbesar  yaitu sebesar 34% berjumlah 34 orang memilih jenis pekerjaan lainnya.Pada karakteristik lamanya responden telah menggunakan e-filing system, hasil penelitian menunjukkan sebagian besar waktu penggunaan e-filing system oleh responden adalah lebih dari satu tahun yakni  berjumlah  82  orang  dengan  tingkat  persentase  82%.  Selanjutnya  untuk  jangka  waktu  satu  tahun  berjumlah  18 orang dengan persentase 18%.

## Analisis Statistik Deskriptif
Uji statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran secara umum tentang data yang diteliti. Dalam uji statistik deskriptif terdapat nilai terendah (minimum) , nilai tertinggi (maksimum) , rata-rata ( mean ) dan standar deviasi ( std. deviation ). Berikut ini merupakan hasil dari uji statistik deskriptif. nilai terendah sebelum e-filing adalah sebesar 23,  nilai  tertinggi  38,  dan  nilai  rata  rata  sebesar  29,31  dengan  standar  deviasi  sebesar  3,174,  yang  artinya  terdapat penyimpangan  sebesar  3,174  dari  nilai  rata-rata  sebesar  29,31.  Sedangkan  setelah e-filing nilai  terendah  sebesar  36, nilai  tertinggi  nya  45,  dan  nilai  rata-rata  sebesar  41,  86  dengan  standar    deviasi  2,985,  yang  artinya  terdapat penyimpangan sebesar 2,985 dari nilai rata-rata yang berjumlah 41,86.
Persepsi WP Orang pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan e-filing System Pada  bagian  ini  peneliti  akan  menguraikan  distribusi  jawaban  untuk  gambaran  kuesioner  mengenai  kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebelum dan sesudah penerapan e-filing system . Mengenai kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan e-filing system , dapat diketahui bahwa jawaban dari 100 responden sebagian besar mengarah kepada setuju dengan  persentase  sebesar  38,875%.  Selanjutnya  pada  jawaban  sangat  setuju  dengan  persentase  31,50%,  diikuti dengan jawaban tidak setuju dengan persentase sebesar 23,25%, kemudian dengan jawaban sangat tidak setuju dengan persentase  6,125%,  dan  terakhir  pada  jawaban  cukup  setuju  dengan  persentase  sebesar  0,25%.  Dapat  disimpulkan bahwa secara umum responden cenderung setuju dengan indikator kepatuhan wajib pajak sebelum penerapan e-filing system , dimana sebelum diterapkannya e-filing system, wajib pajak merasakan berbagai kesulitan dalam hal pelaporan SPT manual.
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dapat  dijelaskan  hasil-hasil  penelitian  terkait dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan pada BAB I yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terutama dalam pelaporan SPT tahunan sebelum dan sesudah diterapkannya e-filing di Kota Padang. Penerapan e-filing memberikan berbagai macam kemudahan  kepada  wajib  pajak,  diantaranya  memudahkan  dalam  proses  penyerahan  laporan  SPT  kepada  Direktorat Jenderal Pajak. Karena e-filing dapat diakses kapan pun dan dimana pun oleh wajib pajak dengan hanya menggunakan akses internet, sehingga wajib pajak tidak perlu untuk mengantri dalam melaporkan SPT baik SPT Masa ataupun SPT Tahunan. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan dimana H a diterima dengan hasil adanya perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya dalam pelaporan SPT tahunan sebelum dan sesudah penerapan e-filing. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji paired t-test yang menunjukkan nilai sig.  ( 2-tailed)  sebesar  0,000  dimana  nilai  ini  lebih  kecil  dari  0,05.  Nilai  rata-rata  kepatuhan  wajib  pajak  sesudah penerapan e-filing mengenai paired  sample  statistics lebih  besar  dari  nilai  rata-rata  sebelum  penerapan e-filing . Dimana nilai rata-rata sesudah penerapan e-filing sebesar 41,86 dan sebelum penerapan e-filing sebesar 29,31 dengan selisih  rata-rata  sebesar  12,55.  Artinya,  dengan  diterapkannya e-filing dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan di Kota Padang.
Hal ini didukung dengan adanya Teori Kepatuhan ( Compliance Theory) , kepatuhan didefinisikan sebagai suatu kerelaan  melakukan  segala  sesuatu  berdasarkan  kesadaran  sendiri  maupun  adanya  paksaan  sehingga  perilaku
Annissa  Deffira  dan  Rahmat  Kurniawan,  Analisis  Perbedaan  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Sebelum  dan  Sesudah Penerapan E-Filing di Kota Padang
seseorang  sesuai dengaan  harapan. Kaitannya dengan pajak,  kepatuhan wajib pajak merupakan suatu  tindakan  wajib pajak  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (Anggraeni,  2013).  Masih  kurangnya  kesadaran  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak,  tidak  terlepas  dari  faktor pegetahuan  dan  pemahaman  tentang  perpajakan  itu  sendiri.  Menurut  (Zain,  2004);  (Zain,  2007),  pajak  merupakan suatu  pengetahuan  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  wajib  pajak  maupun  aparatur  pajak.  Bila  setiap  wajib  pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman  yang memadai  tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan  wajib pajak  secara sadar  akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik  dan benar.  (Hardiningsih, 2011)  mengatakan  bahwa  wajib  pajak  yang  cenderung  tidak  patuh  adalah  wajib  pajak  yang  kurang  memahami peraturan  perpajakan.  Jika  terdapat  hasil  yang  tinggi  pada  kepatuhan  wajib  pajak,  berarti  terdapat  hasil  yang  tinggi pada tingkat pemahaman wajib pajak.
Distribusi  jawaban  responden  mengenai  kepatuhan  wajib  pajak  sebelum  penerapan e-filing ,  persentase responden yang terbesar berada pada jawaban setuju sebesar 38,875. Hal ini berarti bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa mereka mengalami berbagai kesulitan selama dalam proses pelaporan SPT manual, seperti yang  telah  diuraikan  pada  Tabel  3.1  mengenai  indikator  kuesioner  penelitian.  Hasil  temuan  dari  penelitian  ini  juga menunjukkan  sekitar  65,44%  responden  menyatakan  sangat  setuju,  seperti  yang  terlihat  pada  Tabel  4.9  tentang distribusi jawaban responden mengenai kepatuhan wajib pajak sesudah penerapan e-filing . Hal ini menjelaskan bahwa responden memberikan respon positif terhadap penerapan e-filing di Kota Padang. Responden berpendapat bahwa e- filing sangat  bermanfaat  dan  memberikan  banyak  kemudahan  dalam  menyampaikan  SPT-nya.Mengacu  pada  Teori Atribusi, dinyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, merupakan penyebab internal yang dapat  mempengaruhi  persepsi  wajib  pajak  untuk  membuat  keputusan  perilaku  kepatuhan  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang merasa mendapat kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui e-filing akan    memenuhi  kewajibannya  tersebut  tanpa  adanya  paksaan.  Meskipun  demikian,  capaian penggunaan e-filing belum sepenuhnya dilakukan oleh seluruh wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap penggunaan e-filing sehingga wajib pajak  yang bukan berasal dari lingkungan akuntansi merasa kesulitan dalam proses pengisian e-filing ini. Penerapan  sistem e-filling memberikan  pengaruh  signifikan  tetapi  tidak  dominan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak karena penerapan sistem e-filling merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. E-filling merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang  bertujuan  untuk  memudahkan  wajib  pajak  dalam  pembuatan  dan  penyerahan  laporan  SPT  kepada  Direktorat Jenderal  Pajak.  Penerapan  Sistem e-filling diharapkan  dapat  memberikan  kenyaman  dan  kepuasan  bagi  wajib  pajak dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  sehingga  dengan  diterapkannya  sistem e-filling diharapkan  dapat meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian  dari  (Agustiningsih,  2016) berjudul  “Pengaruh  Penerapan E-Filling ,  Tingkat  Pemahaman  Perpajakan  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  di  KPP  Pratama  Yogyakarta”.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wulandari Agustiningsih, hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di  KPP  Pratama  Yogyakarta.  Hal  ini  ditunjukan  dengan  nilai  koefisien  determinasi 0,454 yang berarti bahwa penerapan e-filing mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 45,4%. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik penerapan sistem e-filling maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
Selain  itu  penelitian  dari  (Suprayogo,  2018)  juga  mendukung  penelitian  ini,  dimana  hasil  penelitian  yang mereka  lakukan  menyatakan  penerapan  sistem e-filing berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Jatinegara, yakni terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem e- filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa semakin baik penerapan sistem e- filing maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi,  atau  semakin  tinggi  penerapan  sistem e-filing , maka semakin banyak wajib pajak orang pribadi yang patuh terhadap perpajakan. Selain penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh (Nurlaela, 2017) juga memberikan hasil yang serupa yakni penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kabupaten Garut. Penerapan sistem e-filing sangat bermanfaat bagi wajib  pajak,  baik  dalam  hal  kecepatan  pelaporan  SPT,  kehematan  dalam  pelaporan,  tidak  merepotkan,  kemudahan dalam  pelaporan  SPT,  kelengkapan  data  dalam  pengisian  SPT,  kemudahan  pengisian  SPT  bagi  wajib  pajak  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, hal ini berarti semakin tinggi penerapan sistem e-filing maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak.
Namun, hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  (Suherman, 2015) dimana hasil dari penelitian mereka menyatakan bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Kota Tasikmalaya. Hal ini dapat disebabkan karena masih ada wajib  pajak  orang  pribadi  yang  belum  sadar  akan  kewajiban  perpajakannya.  Karena  jika  wajib  pajak  orang  pribadi sadar dan menunaikan kewajiban perpajakannya, sudah pasti jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT
Annissa  Deffira  dan  Rahmat  Kurniawan,  Analisis  Perbedaan  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Sebelum  dan  Sesudah Penerapan E-Filing di Kota Padang
Tahunannya  juga  akan  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya  jumlah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar. Pelaporan SPT Tahunan melalui efiling belum maksimal karena masih terdapat beberapa kelemahan dari penerapan e- Filing yang menjadi kendala bagi wajib pajak. Kendala pada penerapan aplikasi e-filing yang dialami Wajib Pajak di antaranya  adalah  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  terhadap  modernisasi  perpajakan  khususnya  pelaporan  SPT Tahunan  melalui e-filing .  Begitupun  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Abdurrohman,  2015),  yang  menyimpulkan bahwa implementasi e-filing belum berperan secara optimal dalam peningkatan kepatuhan pajak. Hal tersebut terjadi karena e-filing belum  mampu  menghilangkan  faktor  perbedaan  individu  yang  berpengaruh  pada  tingkat  kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang berusia lanjut atau orang tua cenderung enggan melakukan e-filing, mereka lebih suka melaporkan SPT secara manual atau datang langsung ke kantor pajak, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka  tentang  IT.  Selain  faktor  umur,  faktor  geografis  Wilayah  Kabupaten  Bojonegoro  yang  sebagian  besar merupakan  wilayah  pedesaan  tentu  sangat  berpengaruh  besar  terhadap  pengguna e-filing ,  kurangnya  fasilitas e- government yang berupa sarana dan prasarana untuk akses internet menjadikan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro lebih  memilih  untuk  melaporkan  SPT  nya  secara  manual.  Pemberlakukan e-filing ini  merupakan  perwujudan  dari reformasi administrasi perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak. Sistem ini menawarkan berbagai kemudahan kepada wajib pajak, sehingga efisiensi waktu, biaya, dan tenaga dapat dilakukan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hipotesis yang dianalisis dengan menggunakan uji paired t-test dengan bantuan SPSS, maka dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  khususnya dalam pelaporan SPT sebelum dan sesudah penerapan e-filing . Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji paired t-test yang menunjukkan  nilai  sig.(2-tailed)  sebesar  0,000  yang  lebih  kecil  dari  0,05,  serta  nilai  rata-rata  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi sesudah penerapan e-filing sebesar 41,86 yang lebih besar dari nilai rata-rata sebelum penerapan e-filing sebesar 29,31 dengan selisih rata-rata sebesar 12,55.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrohman,  S.  T.  D.,  dan    Muhammad  Shobaruddin.  2015.  "  Implementasi  Program    E-Filing  dalam  Upaya Peningkatan    Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Bojonegoro)". Jurnal Administrasi Publik (JAP) , Vol.  Vol. 3, No.  No. 5x, hlm: No. 5, Hal. 807-811. Agustiningsih, W. 2016. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di  KPP Pratama Yogyakarta. ". JURNAL NOMINAL , Vol.  VOLUME V No. NOMOR 2 / TAHUN 2016, hlm.
Anggraeni,  D.  2013.  "“Persepsi  Keadilan  Pajak  terhadap  Perilaku  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi”.  Skripsi. Universitas Diponegoro.". Unpublished Paper . Universitas Diponegoro., APBN. 2018. "10,5 Juta SPT Masuk, 80 Persen Melalui E-Filing.". [diakses pada 03 januari 2019].
Avianto,  G.  D.  S.  M.  R.,  dan  Bayu  Kaniskha.  2016.  "Analisa  Peranan  E-Filing  dalam  Rangka  Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)". Jurnal Perpajakan (JEJAK) , Vol.  Vol. 9 No.  No. 1 2016., hlm. CNN, I. 2020. "kemenkeu bakal evaluasi e-filing spt.". [diakses pada 24 agustus 2020].
Darussalam,  D.  2011.  "Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  Laporkan  SPT  Meningkat  53,2%.  ".  [diakses  pada  Kamis,15 Oktober. 2015.].
Dewi,  S.  J.  2010.  "“Pengaruh  Kepuasan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Ditinjau  Dari  Dimensi  Kualitas  Pelayanan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam  Melaksanakan  Kewajiban  Perpajakan  KPP  Pratama Malang Selatan)”. ". Unpublished Paper . Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya. Malang., Direktorat Jendral Pajak, h. w. p. g. i. e.-f., Vol., No., hlm.
DJP.  2015.  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-03/PJ/2015  tentang  Penyampaian  Surat  Pemberitahuan Elektronik., edited by d. j. pajak. kementrian keuangan RI.
———.  2016.  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER  -  01/PJ/2016  Tentang  Tata  Cara  Penerimaan  dan Pengolahan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan.Jakarta:  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia.,  edited  by  d.  j. pajak. kementrian keuangan RI.
———.  2017.  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER  -  01/PJ/2017  Tentang  Penyampaian  Surat Pemberitahuan Elektronik. 2017. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia., edited by D. J. Pajak. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.
———. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan. 2018. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia., edited by d. j. pajak. kementerian keuangan RI: jakarta.
Annissa  Deffira  dan  Rahmat  Kurniawan,  Analisis  Perbedaan  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Sebelum  dan  Sesudah Penerapan E-Filing di Kota Padang
———.  2019.  Peraturan  Dirjen  Pajak  Nomor  PER-02/PJ/2019  tentang  Tata  Cara  Penyampaian,Penerimaan,dan Pengolahan Surat Pemberitahuan., edited by d. j. pajak. kementerian keuangan RI.
———. 2020. "E-filing pajak". [diakses pada.
Ekspress,  P.  2018.  "tidak  sepenuhnya  Wajib  Pajak  yang  memahami  tentang  peraturan  perpajakan  dan  e-filing  itu sendiri (Padang Ekspress:2018)". [diakses pada 2018].
Franklin, B. 1907. The Writings of Benjamin Franklin . London: Macmillan Publishers: Albert Henry Smyth. Hardiningsih.  2011.  "faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kemauan  membayar  pajak.". dinamika  keuangan ,  Vol.,  No., hlm: 126-142.
Hutagaol, J. 2007. "Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.   ". Jurnal Akuntabilitas , Vol.  Vol.6., No.  No.2., hlm.
Ismail,  J.  G.,  dan  Fitriningsih  Amalo.  2018. "Pengaruh  Penerapan  Sistem  E-Filing  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Dengan  Sosialisasi  Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Kasus  Pada  KPP  Pratama  Kupang).". Jurnal  Akuntansi (JA) Vol.  Vol. 5,, No. N0. 3, SEPTEMBER 2018 Hal. 11 s/d 22). hlm. Judge, R. d. 2008. Perilaku Organisasi . Jakarta: Penerbit Salemba Empat: Jakarta. Kementerian Keuangan RI, L. D. 2018. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak.
———. 2019. laporan kinerja Direktorat Jendral Pajak.
Mutia,  Y.  D.  2016.  "  Pengaruh  Persepsi  Kegunaan  dan  Persepsi  Kemudahan  Terhadap  Minat  Wajib  Pajak  dalam Penggunaan  E-Filing  dengan  Teknologi  Informasi  Sebagai  Variabel  Moderasi.  Jurusan  Akuntansi,Fakultas Ekonomi,UBH.". Unpublished Paper .
Ni  Komang  Cahyani,  P.  d.  N.  N.  .2019.  "  Pengaruh  Penerapan  E-Filling  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi. ". E-JA: E JURNAL AKUNTANSI , Vol.  VOL 28 No.  NO 3 SEPTEMBER 2019 . hlm.
Noviani,  B.  2018.  "“Pengaruh  Penerapan  Sistem  E-Filing  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  Sosialisasi Perpajakan  dan  Pemahaman  Internet  sebagai  Variabel  Moderasi”.  ". Unpublished  Paper .  Fakultas  Ekonomi, Universitas Islam Indonesia,Yogyakarta.,
Nungraheni,  A.  D.  d.  A.  P. 2015.  "Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Studi Empiris  Pada  Wajib  Pajak  di  Kota  Magelang).    ". DIPONEGORO  JOURNAL  OF  ACCOUNTING ,  Vol. Volume 4, , No.  Nomor 3,, hlm: Halaman 1-14.
Nurlaela, L. 2017. "Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut.  Vol. 02; No. 02; Tahun 2017 Halaman 001-008.". Jurnal Wahana Akuntansi , Vol.  02, No.  02, hlm: 001-008. Pajak.,  D.  J.  2005. Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP-05/PJ/2005  tentang  “Tata  Cara  Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik”, Jakarta.
———.  2014. Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  KEP  88/PJ/2004  tentang  “  Penyampaian  Surat Pemberitahuan secara Elektronik”, .
Pratama, M. R. 2012. " Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi  Terhadap Kepatuhan  Kewajiban  Perpajakan  di  Kota  Tangerang  Selatan.  Jakarta:  Universitas  Bina  Nusantara.". Unpublished Paper . Universitas Bina Nusantara, jakarta, Rahayu, S. K. 2010. Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta.: Graha Ilmu,.
REPUBLIKA. 2020. "WAJIB PAJAK MASIH MINIM DALAM MELAPORKAN SPT di SUMBAR". [diakses pada 15 APRIL 2020].
Saraswati, A. K. 2012. "“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Industri yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)”.". Unpublished Paper .
Skripsi. Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.,
Sugiyono. 2016. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: CV Alfabeta.
Suherman, M. M. A., dan Rina Marliana 2015. "Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Kota  Tasikmalaya.
". Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, , Vol.  Vol. 15 No.  No. 1 april 2015, hlm. Sungarimbun, M. d. E. S. 1995. Metode Penelitian Survey . Jakarta: LP3ES.
Suprayogo,  d.  M.  H.  2018.  "Pengaruh  Penerapan  Sistem  E-Filing  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi dengan  Pemahaman  Internet  Sebagai  Variabel  Moderasi  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Jakarta Jatinegara.". Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan , Vol.  Vol. 11 No.  No. 2  Agustus 2018., hlm.
Tahar,  A.,  &  Rachman,  A.  K.  .  2014.  "Pengaruh  Faktor  Internal  dan  Faktor  Eksternal  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak.  ". Jurnal Akuntansi dan Investasi , Vol.  Vo. 15, , No.  No. 1., hlm. Widiyanto. 2013. Statistika Terapan . Jakarta: PT Alex Mediaa Komputindo.: PT Alex Mediaa Komputindo. Zain, M. 2004. Manajemen Perpajakan Jakarta: Salemba Empat. Jakarta: Salemba Empat Zain, M. 2007. Manajemen Perpajakan Jakarta: Salemba Empat.: Salemba Empat.