Korespondensi: Universitas Jayabaya Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210 E-mail: ambarwati@jayabaya.ac.id
VOLUME 6 NOMOR 1  2022   | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |  Website : journal.undiknas.ac.id

## SIKAP ASEAN TERHADAP PELANGGARAN HAM DI MYANMAR PASCA KUDETA

## Ambarawati
Universitas Jayabaya ambarwati@jayabaya.ac.id
Received : 3 January 2022 | Reviewed: 5 January 2022 | Accepted: 27 January 2022

## ABSTRAK
Tulisan ini menganalisis mengenai sikap ASEAN dalam menghadapi pelanggaran HAM di Myanmar pasca kudeta militer Februari 2021.  Dalam beberapa kasus, ASEAN sering diposisikan dalam kondisi dilema dalam mengambil sikap terhadap pelangaran HAM, dilema antara memegang teguh prinsip non-interfere  dan  melindungi  hak  asasi  manusia  (responbility  to  protect/R2P).  Dalam  kasus pelanggaran HAM di Myanmar, ASEAN juga dianggap berada di dilema.   ASEAN telah memiliki prinsip non-intervensi yang tertuang dalam TAC (Treaty and Amity Cooperation) yan g selama ini dipegang sebagai code of conduct dalam interaksi antar negara-negara ASEAN. Dalam menyikapi pelanggaran HAM  di  Myanmar, prinsip inipun  juga menjadi acuan perilaku, sehingga ASEAN dianggap kurang tegas dan lemah. Masalah pelanggaran HAM ditangani tetap dengan upaya dialog dan menghindari penggunaan cara-cara intervensionisme sebagaimana ditunjukkan oleh negara- negara Barat. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan mengeksplorasi konsep kedaulatan, hak asasi manusia dan R2P (responbility to protect). Aktor yang menjadi fokus tulisan adalah ASEAN sebagai organisasi regional, dan poin yang ingin dibuktikan dalam analisis adalah bahwa prinsip non-intervensi bukan sebagai kelemahan ASEAN, tetapi sebuah sikap konsisten. Organisasi ini selama 54 tahun telah mengelola hubungan diantara mereka dengan saling menghormati kedaulatan satu sama lain.
Kata kunci: Non-intervensi, ASEAN Way, Hak Asasi Manusia, Responbility to Protect

## ABSTRACT
This paper analyzes ASEAN’s attitude toward human rights violence in Myanmar in the post February 2021 military coup. In many cases, ASEAN is often regarded in the dilemmatic position in taking attitude toward human rights violence, a dilemma between consistency in non -interference principle and protection of human rights (responsibility to protect /  R2P). ASEAN  has a  principle of non- interference as a code of conduct in interaction between its members in accordance with Treaty and Amity  of  Cooperation (TAC).  This  principle is  also applied regarding human rights  violence in
Myanmar, so that ASEAN is regarded as indecisive and weak. The problem of human rights violence is managed with a dialogue and avoid interventionist way as Western countries do.The method used in this paper is an analysis of descriptive qualitative with exploration some concepts, such as sovereignty, human rights,  and  responbility to  protect. Focused actor  in  this  paper  is  ASEAN  as  regional organization and what is to prove in this analysis is that the principle of non-interference is a not weak point of ASEAN, but it is a consistency in its attitude. The organization has been managing its members to respect each other sovereignty in their interactions for 54 years.

## Keywords: Non-intervensi,  ASEAN Way,  Hak Asasi Manusia,  Responbility to Protect

## PENDAHULUAN
Sejak akhir tahun 2019  hampir seluruh  negara-negara  di dunia berjuang  menghadapi bencana  wabah    Covid-19,  namun  militer  Myanmar  (Tatmadaw)  melakukan  aksi  kudeta merebut kekuasaan dari pemerintahan yang sah yang  dipegang oleh NLD ( National League fo Democratic ,  partai politik  pimpinan   Aung San Suu Kyii). NLD memenangkan  Pemilu  pada tahun 2020 dan membentuk  pemerintahan  dibawah kepemimpinan  Presiden Win  Myint  dan dalam  struktur  pemerintahan  ini  Aung  San  Suu  Kyii  memegang  jabatn  sebagai State Counsellor .  Pada kudeta 1 Februari 2021, Presiden Win Myint, Wakil Presiden serta pimpinan NLD  ditangkap  dan    dikenai    tahanan  rumah.    Kudeta  dilakukan    karena    pihak    militer menuduh  bahwa NLD  telah  melakukan  kecurangan  dalam Pemilu tahun 2020 lalu.  Tuduhan pihak    militer  ini    senada  dengan  tudingan   partai    oposisi  yang    didukung militer Union Solidarity  and Development Party (USDP)  bahwa pemilu   2020 terjadi kecurangan.  Setelah menyatakan kondisi  darurat, pemimpin  kudeta Jenderal Min Aung Hlaing   membentuk State Administration  Council (SAC)  sebagai    lembaga  eksekutif  penyelenggara    negara,    dan  ia mengangkat  dirinya sebagai  Ketua  SAC. (KHRG, 2021)
Sejak  kudeta  pada  Februari  2021,    hampir  di  seluruh  pelosok    Myanmar  terjadi perlawanan terhadap  junta militer.  Berbagai  elemen masyarakat turun ke jalan dan melakukan protes  serta  memobilisasi  gerakan    dalam  organisasi  CDM  ( Civil  Disobedient  Movement ). Menanggapi  aksi-aksi  perlawanan  rakyat,   SAC   mengerahkan    kekuatan  militernya    untuk menghadapi    aksi-aksi    tersebut.    Kekuatan  militer  dikerahkan  di  berbagai    wilayah  dan melakukan  berbagai    aksi  kekerasan  terhadap rakyat.  Laporan  Al-Jazzera    pada   bulan  Juli 2021,  militer SAC  telah  membunuh  25 orang  penduduk  sipil  d i Depayin  (wilayah Sagaing, 200 mil dari Naypydaw). Kebanyakan korban yang  ditemukan hampir semuanya  ditembak di kepala.  (Aljazeera,  5  Juli  2021)  Jumlah  rakyat  yang  tewas  yang  menjadi  korban  kekerasan aparat  militer    sejak  Februari  hingga  Agustus  telah    lebih    dari  1000  orang,  termasuk menewaskan 75 anak-anak  dan seribu  anak-anak juga  ikut  ditahan. (Aljazeera,  17 Juli 2021, Reuters, 18 Agustus, 2021)
Kondisi yang juga sangat memperihatinkan  dialami  oleh para  perempuan  dan anak- anak  di berbagai wilayah di Myanmar.  Maggi Quadrini,  reporter The Diplomat melaporkan kondisi    perempuan  dan  anak-anak  di  Myanmar  semakin  hari  semakin  memprihatinkan, terutama  mereka yang berada di wilayah-wilayah  pusat perlawanan,  karena  wilayah-wilayah tersebut menjadi target utama operasi   militer   SAC.  Dilaporkan  di kota Tedim (Chin  State) pada  25  November  seorang    perempuan  mengalami  perkosaan  yang    dilakukan  di  depan keluarganya,   dan sore harinya   tentara juga  memperkosa  seorang  perempuan   yang  sedang hamil.  Direktur  Chin Human Rights Organization, Thin  Yu Mon,  menggambarkan  peristiwa
tersebut  sebagai “disgusting  and  extremely  inhumane.” (Quadrini, The  Diplomat ,  25 November  2021).
Negara-negara  Barat menjatuhkan  beragam  sanksi  seperti sanksi-sanksi  perdagangan, investasi, penjualan senjata Pemerintahan Joe Biden menjatuhkan sanksi 8 hari  setelah kudeta dengan  memutuskan akses keuangan ke Amerika  dan kemudian memberi  sanksi  terhadap 22 menteri  Myanmar  dibekukan  asetnya    dan  dilarang  bertransaksi    dengan  individu    atau perusahaan  di Amerika.  Tiga  negara,    Amerika,    Inggris  dan Kanada   adalah negara    yang paling aktif dalam menanggapi   persoalan  kudeta  di Myanmar.  (UN News, May 20, 2021)
Pada bulan  Juni  2021  Majelis  Umum  PBB menjatuhkan  resolusi  yang  menghimbau agar negara-negara tidak menjual   senjata  ke Myanmar (tidak mengikat). 119 dari 193 negara mendukung  resolusi    tersebut,    termasuk    6    negara    anggota    ASEAN yaitu  Indonesia, Malaysia,  Philippina, Singapore, Vietnam  dan Myamnar (pemerintahan  yang dikudeta  masih diakui  oleh  PBB).  ( Arms Control Association ,   Agustus, 2021)
Ketika  pada  April  2021  akan  diadakan ASEAN  Summit di  Jakarta,    banyak  pihak menunggu  bagaimana  respon  ASEAN   terhadap situasi    di  Myanmar.  ASEAN   selama  ini menampilkan  citra  yang  “adem  ayem”    dan  interaksi-interaksi  antar    anggota-anggotanya cukup  positif   dibandingkan dengan kawasan-kawasan    lain  yang  masih    diwarnai   konflik. Cara-cara  penyelesaian  damai yang   diadopsi ASEAN  untuk menyelesaikan    konflik   telah diakui    PBB  sebagai    mekanisme  positif    dalam    membangun  rasa  saling  percaya  dan mengurangi  potensi konflik  di Asia  Tenggara. Namun sehubungan  dengan peristiwa kudeta militer   di Myanmar  yang  telah banyak merenggut korban jiwa, kehadiran pimpinan  junta ke pertemuan  puncak  para  pemimpin  ASEAN  menjadi  momen  yang  menentukan  tentang bagaimana  sikap  ASEAN dalam merespon peristiwa kekerasan politik di Myanmar.
ASEAN Summit pada  April  2021 dihadiri   utusan dari 10 negara  termasuk  pimpinan junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing. Pertemuan ini menghasilkan lima  konsensus  yang disepakati, yaitu : meminta   semua  pihak untuk menahan diri  dan menghentikan  kekerasan  ; memulai    dialog    konstruktif    untuk  menemukan    solusi  damai    demi  kepentingan    rakyat Myanmar  ;  utusan  khusus    Ketua  ASEAN  (d alam  hal  ini  Brunei  Darussalam)akan memfasilitasi  mediasi    didampingi    oleh  Sekjen  ASEAN  ;  ASEAN juga  akan  melakukan pendampingan  kemanusiaan  melalui  AHA  Centre    ( ASEAN  Coordinating  Centre  for Humanitarian  Assistance ).  (Media  Indonesia, 25  April  2021).  Lima  konsensus  yang  cukup lunak,  beda tipis  dengan  semacam    himbauan,   dan d iantara lima  konsensus  tersebut  tidak terdapat tuntutan untuk   membebaskan  para  tawanan sipil   dan  pemulihan  demokrasi,  Point pembebasan  tahanan  politik  dihilangkan  dari  pernyataan  untuk  menghindari  keberatan  dari Min Aung Hlaing. (kompas.com,  25April 2021)
Setelah  menunggu  beberapa  bulan,    pemerintah  militer    Myanmar    hanya    sedikit memberi  perhatian  terhadap konsensus    tersebut.  Bahkan  tindak  kekerasan  oleh  Tatmadaw (militer)    terus  berlanjut.  Terbukti  dengan semakin  meningkatnya  tekanan pemerintah  junta terhadap  gerakan  pro-demokrasi.  Pemerintah  junta  bahkan  menggunakan  peralatan  militer berat  seperti  pesawat  tempur  untuk  melakukan  serangan  di  desa-desa.  Korban  jiwa  telah mencapai  seribu  orang.  Pada Oktober Tatmadaw telah  mengirimkan    sejumlah    pasukan  ke bagian utara Myanmar  untuk menghadapi perlawaanan rakyat  sipil.   Bahkan Myanmar  telah memasuki   babak  baru  yaitu pecahnya  perang  saudara   antara  pasukan  pemerintah    dengan
milisi  NUG. Pimpinan  NUG telah mendeklarasikan  perang   defensif  melawan  junta  militer di  Myanmar.    Sejauh  ini    belum  ada  usulan  dialog  antara  junta  militer  dengan  kelompok- kelompok perlawanan. Pemerintahan militer  hanya  menjanjikan akan menggelar pemilu tahun 2023.
Tentang reaksi terhadap krisis Myanmar,  sepuluh anggota  ASEAN terbelah sikapnya. Indonesia,  Malaysia,  Singapura  dan  Filipina  terbelah    sikapnya    terhadap  ketidakpatuhan Myanmar  terhadap  lima  konsensus    hasil  pertemuan  April  2025.    Keempat    negara    ini bersikeras  agar  pemerintahan  militer  tidak  diundang  pada  pertemuan  para  kepala  negara ASEAN  pada  Oktober  2021.  Indonesia,    Malaysia,  Singapore  dan  Brunei    juga  menolak permintaan China agar mengundang  Min Aung Hlaing pada pertemuan  ASEAN – China 22 November  2021.  Ini  kedua  kalinya  pimpinan  junta  militer  itu    ditolak  ikut  serta    dalam pertemuan  regional Asia Tenggara.  Sebelumnya Min Aung Hlaing  juga   tidak diundang pada pertemuan  puncak  ASEAN  Oktober  2021.    Pimpinan  ASEAN  (Brunei)  hanya    memberi undangan  kepada  diplomat  veteran  senior  Myanmar,    Chan  Aye,sebagai  perwakilan  non- politik.    Namun  Chan  Aye  tidak  bergabung  dalam  pertemuan  virtual  para  kepala  negara ASEAN (Aljazeera,    26  Oktober 2021).    Sikap  ini    diambil    karena  pimpinan  junta militer Myanmar  mengabaikan  konsensus  April 2021,   dan mereka juga  menolak  permintaan  utusan khusus ASEAN Dato Erywan Yusof  untuk bertemu dengan pimpinan  NLD,  Aung San Suu Kyii  yang  ditahan Tatmadaw  sejak  kudeta meletus Februari  2021.
Penolakan terhadap kehadiran Min Aung Hlaing  sudah dianggap sebagai  sikap keras ASEAN  yang  memiliki  prinsip  non-intervensi    dan  mengedepankan  dialog  konstruktif. ASEAN memiliki   kode perilaku yang  telah  disepakati untuk  saling menghormati  kedaulatan masing-masing.   Prinsip   saling  menghormati  ini  tertuang dalam perjanjian  TAC ( Ttreaty  of Amity and  Cooperation )   yang   disepakati pada tahun 1976,  dan sejauh  ini  ASEAN hampir tidak  menunjukkan reaksi keras  terhadap persoalan   HAM. Dalam  kasus pembantaian warga Rohingya oleh Tatmadaw,  tidak ada respon yang secara siginifikan  menunjukkan penolakan atau penyesalan  dari ASEAN.  Pada saat itu ASEAN menawarkan bantuan kemanusiaan  dan membantu  pemulangan  pengungsi Rohingya  dari  Bangladesh.
Berdasarkan uraian  diatas,  tulisan ini  akan membahas  tentang ASEAN  dengan code of  conduct nya  yang    membuat    ASEAN tidak merespon    secara    tegas  terhadap    masalah pelanggaran  HAM  di wilayah    Asia  Tnggara.  ASEAN sebagai  organisasi  terdekat   dimana Myanmar  sebagai  anggota,    tidak menunjukkan  sikap  tegas,    dan  terkesan  lunak  terhadap pelanggaran HAM di Myanmar. Alasan bahwa ASEAN menghormati prinsip  kedaulatan dan mengedepankan  cara-cara  dialog  konstruktif  untuk    menyelesaikan  masalah  pada  akhirnya adalah ASEAN tidak banyak  berkontribusi atas masalah pelanggaran HAM di Myanmar. Lima konsensus  April  2021  yang  intinya  adalah    himbauan  dan  dialog  ternyata  diabaikan  oleh pemerintahan  militer  Myanmar.   Sehubungan dengan hal  tersebut ada dua poin pentng yang menjadi fokus analisa  tulisan ini  yaitu,  apakah ASEAN dalam dilema antara kedaulatan dan persoalan HAM ?  Apakah negara-negara  anggota ASEAN perlu  meninggalkan  ASEAN Way dalam mendukung dan melindungi  hak asasi warga Myanmar paska kudeta militer ?
Untuk menganalisa  dua permasalahan  tersebut,   tulisan  ini  akan  dibagi dalam  empat bagian,  pertama  tentang pendahuluan  dan problem  statements.   Bagian  kedua adalah  kajian teoritis,  yang akan menguraikan  konsep-konsep yang  dianggap relevan  sebagai pisau analisa untuk permasalahan.  Bagian  ketiga  adalah  tentang metodologi    yang  berisi  uraian  langkah-
langkah dan prosedur untuk menjawab permasalahan dan bagaimana mengaplikasikan  konsep- konsep  dalam  pembahasan.  Bagian  keempat  berisi  pembahasan  yang  berisi  analisa    dari permasalahan.
Poin  penting yang   ingin  ditampilkan  dalam tulisan  ini  adalah  bahwa negara-negara ASEAN telah memiliki  panduan dalam interaksi   terutama  yang berkaitan    dengan masalah kedaulatan.    Topik  tentang  konsistensi  dalam  hal  kedaulatan    negara-negara  ASEAN  ini menjadi topik menarik   ketika dihadapkan dengan nilai-nilai  HAM universal.

## KAJIAN TEORI Prinsip Non-intervensi
Gagasan bahwa  sesama negara berdaulat untuk  tidak saling intervensi   telah menjadi code of conduct dalam hubungan antar  negara  sejak Westphalia. Tidak saling campur tangan dalam posisi  setara diantara  negara-negara  berdaulat  menjadi norma-norma  dalam interaksi internasional.   Prinsip  non-intervensi memiliki  landasan kuat yaitu kedaulatan.  Dalam entitas politik  yang  independen dan berdaulat inilah  masyarakat  yang  terdiri  dari individu-individu menjalankan dan memperoleh kebaikan-kebaikan bersama. Mengejar dan mengimplementasikan  kebaikan  bersama  adalah salah satu tujuan utama dibentuknya negara. (Namang, 2020)
Kedaulatan dan independensi adalah  batasan  bagi  bangsa lain untuk tidak ikut campur terhadap  urusan  domestik  negara  lain.  Stephen  Krasner  sebagaimana  dikutip  Badescu menyebutkan  ada  empat  pengertian  tentang  kedaulatan,    yaitu kedaulatan  Westphalian dipahami  sebagai    kedaulatan  yang  menyingkirkan  semua  aktor-aktor  eksternal    dari kewenangan domestik,  kedaulatan domestik,  yaitu organisasi  kewenangan publik dalam suatu negara dan tingkat pelaksanaan kontrol  dari lembaga tersebut,   kedaulatan legal int ernasional berkaitan  dengan   saling  pengakuan  antar    negara,    dan kedaulatan interdependensi,    yaitu kemampuan untuk mengontrol  aktifitas-aktifitas serta gerakan di perbatasan. (Badescu, 2011)
Perspektif yang berbeda dikemukakan Kegley dan Blanton yang menyebutkan ada tiga perspektif tentang masalah  kedaulatan yang  berkaitan dengan prinsip   non-intervensi,   yaitu yang diwakili  kelompok  ilmuwan realis, statis/legalis   dan kelompok relativis/pluralis.  Ketiga kelompok ini menolak  keterlibatan masyarakat global dalam masalah  HAM. Kelompok realis menolak  dukungan terhadap  HAM karena  dianggap    sebagai  pemborosan  yang    berbahaya tidak bersesuaian  dengan  kepentingan  nasional.  Para penganut paham statis/legalis  menolak HAM karena  pihak asing  terhadap masalah  HAM sebagai bentuk campur  tangan  yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.  Sedangkan kelompok terakhir  menganggap bahwa HAM adalah moral yang lekat dengan imperialisme.  (Kegley dan Blanton, 2011)
Pemikiran  realis   yang dominan sejak berakhirnya  Perang Dunia II  menganggap bahwa persoalan  HAM warga negara   merupakan  masalah  domestik  sehingga ikut campur  terhadap persoalan    HAM  negara    lain  adalah  bentuk    intervensi    yng    bisa  menjadi  preseden, hinggamungkin    suatu    saat  negara  kita sendiri    juga  akan  diintervensi    oleh    negara    lain. Sebagaimana dikemukakan  oleh John T. Rourke :
Sovereignty,  the  legal  concept  that  countries  have  absolute  control  over  what happens  within  their  borders,  has  kept  human rights  out  of  the  interplay  of  world politics  because most violations occur within state borders and, therefore, have been
seen as domestic  matters.  Intervening  to address  them would constitute  a violation of sovereignty.  What  is worse, violating  another  country’s  sovereignty   might set  a precedent for the future violation of your own sovereignty by  others. (Rourke, 2008, h. 452)
Salah  seorang    tokoh    realis  Amerika,  John  Herz  mengemukakan  tentang  masalah kedaulatan negara yang  seharusnya bersifat impermeable (tidak bisa disusupi).  Sejak abad 16 para  elit  penguasa  negara    hampir  semuanya  berusaha    tetap  waspada  untuk  menjaga kemerdekaannya dan agar negaranya  tidak  mudah disusupi. Dan ini  tercermin  dalam aturan- aturan hukum internasional  yang  mengatur  tentang jurisdiksi  suatu negara,   sehingga  hukum tersebut  dianggap  sebagai    legitimasi  bagi    negara  untuk  mempertahankan  kondisi impermeabilitasnya  negaranya.(Herz, 1961).
Selama  berabad-abad  negara-negara  membangun   berbagai   model keamanan negara untuk  mencegah adanya  intervensi  negara lain.   Pada era perang dingin, negara-negara  yang tergabung dalam Blok Barat  dan Blok Timur   membangun   sistem  keamanannya sedemikian rupa,    melibatkan  senjata  pemusnah  massal  demi  menjamin  keeamanan  dan  kemakmuran rakyatnya.  Pengembangan  kapasitas  dan kapabilitas  senjata  nuklir  sebagai  bagian  dari  arm- race,    pada  gilirannya  membuat  warganegara  di  kedua  blok  tersebut  menjadi  tidak aman. Demikian juga  di era internet,  teknologi satelit  dan senjata dengan artifisial intelijen, negara- negara di dunia masih b erjuang  agar wilayahnya  aman, rakyatnya terlindungi  dari intervensi dan infiltrasi pihak-pihak   yang dianggap musuh.
Dalam perkembangannya, untuk menjamin integritas dan keamanannya,  negara-negara berdaulat  juga    saling  melakukan  kerjasama/aliansi,    mereka  menyepakati  aturan-aturan internasional  untuk tidak saling  intervensi   yang dilegalkan  dalam traktat/perjanjian.  Seperti yang  dilakukan oleh  negara-negara founding  fathers ASEAN,  dimana  pada  1976,  mereka sepakat tentang prinsip non-intervensi  yang  tertuang dalam Treaty of Amity and Cooperation.

## Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia (HAM) menurut John T. Rourke,  terdiri dari dua macam hak,  yaitu proscriptive  rights (hak-hak yang dilarang untuk dilanggar)  dan prescriptive  rights (hak-hak yang ditentukan). Proscriptive  rights merupakan hak-hak  dasar manusia yang dibawa karena kelahirannya,  seperti jenis  kelamin,   etnis atau warna kulit.  Kewajiban  bagi  siapapun  untuk menghormati hak-hak karena kelahiran ini berlaku individu atau  kelompok.  Misalnya  seorang pimpinan  perusahaan  hanya menerima  karyawan  kulit  putih saja,   berarti  pimpinan  tersebut melanggar proscriptive rights. Sedangkan prescriptive  rights berkenaan dengan hak-hak dasar manusia  yang    harus  dipenuhi  oleh  negaranya,  yaitu  kebutuhan-kebutuhan  yang  diperlukan bagi siapapun agar bisa bertahan hidup dalam komunitasnya. (Rourke, 2008, h.453)
Tentang hak-hak  mana  yang harus   diprioritaskan,   hal ini  masih  menjadi  perdebatan baik  dalam baik pada ranah akademis maupun  dalam praktek  bernegara. Pemerintah negara- negara  menerapkan  standar yang berbeda-beda dalam mendukung HAM, namun negara kuat seperti  Amerika selalu  menuntut negara-negara   Dunia Ketiga  untuk menyesuaikan   standar pemenuhan HAM seperti yang  mereka gunakan.
Kasus  pelanggaran  HAM  yang    cukup  memprihatinkan    setelah  berakhirnya  perang dingin  adalah kasus genosida rakyat Bosnia oleh pasukan Serbia dan Montenegro saat pecah
konflik  Balkan.   Pelanggaran  HAM berat yang  memakan  ribuan  jiwa  (termasuk  perempuan dan anak-anak Bosnia  dan Kroasia) membuat para elit negara-negara harus  memilih   diantara tiga  alternatif,  yaitu : Pertama , menjalankan  prinsip  non-intervensi   secara   penuh  sehingga semua kesalahan  dibebankan pada tentara Bosnia, tentara Serbia  dan milisi   Kroasia. Kedua , intervensi  militer   dalam   skala  penuh  dimana  bila  ada akibat-akibat  yang berat masyarakat internasional akan  menanggung tanggungjawab. Ketiga , mengambil  tindakan yang  berada  di kedua sisi   yang  bertentangan  tersebut. (Lihat Jackson and Sorensen, 2005, h. 211)
Dalam kasus konflik Bosnia Herzegovian,  menggambarkan  bagaimana negara-negara menghadapi  pilihan   moral  yang  sulit,  yaitu  pilihan  moral  untuk menghormati  kedaulatan negara-negara  lain,    pada    satu  sisi  mereka    dihadapkan pada   fenomena    dimana  hak-hak manusia  dilanggar   secara    keji  dan etnis  Bosnia menghadapi  pemusnahan  secara  sistematis oleh  pasukan  Serbia.  Penggunaan    intervensi  militer  dikhawatirkan akan  membawa  dampak legitimasi    dari  tindakan  intervensi  itu  sendiri  dan  kekhawatiran  akan  terjadinya  eskalasi konflik. (Jackson and Sorensen, 2005, hal. 214)
Pada awal abad 21,  ketika umat manusia hampir di seluruh  dunia bisa  dengan mudah terhubung    satu  sama  lain,  isu  tentang    HAM sudah  menjadi  konsumsi  masyarakat  global. Demikian  juga  pelanggaran  HAM tentara Myanmar  (Tatmadaw)  di  Rakhine  State terhadap rakyat Rohingya, dengan  mudah diekspos  oleh berbagai   media  dan kasus terakhir  adalah tindakan represif  Tatmadaw terhadap para demonstran yang  menentang  pemerintahan junta militer   di  Myanmar.  Dari  penyebaran   berita  dan pesan-pesan  berantai    ke  seluruh    dunia, tumbuh  simpati  dan keprihatinan yang meluas terhadap rakyat yang tertindas. Poin inilah yang menjadi inti dari kepedulian masyarakat  di suatu negara  terhadap pelanggaran HAM di negara lain.    Rasa    simpati,  empati,    kasihan,    marah,    geram  terhadap  pelanggaran  HAM  tidak mengenal    batas  kedaulatan,    ras,  suku,    agama  dan jenis  kelamin,  karena  kehidupan  umat manusia  dihargai  sama   secara  universal.   Hal-hal   seperti  inilah  yang  menjadi penghubung antara    pengaturan  kedaulatan negara  dan dorongan  normatif  tentang penghargaan  atas  hak hidup  manusia  dimanapun  mereka  berada.  Dan disinilah  perdebatan yang  sampai  sekarang belum  mencapai  titik  temu,  tentang   menghormati  kedaulatan   atau    melindungi  kehidupan manusia dari pelanggaran.

## Responsibility   to Protect (R2P)
Dari dua konsep yang  telah  dikemukakan di atas,  yaitu  tentang prinsip non-intervensi dan tentang HAM  ,    maka  akan  muncul  dua  perspektif  yang    bertolak  belakang.    Menurut prinsip  non-intervensi,  masalah  HAM  warga  negara  adalah  masalah  domestik  yang menyangkut  hubungan  horisontal  (antar  kelompok  masysrakat)  dan    hubungan  vertikal (hubungan  antar  rakyat  dan  pemerintahnya).    Negara-negara  menurut  norma-norma internasional    tradisional    tidak berhak  untuk ikut campur     masalah-masalah  domestik dari negara  berdaulat.  Sedangkan menurut  konsep HAM  merupakan  konsep  universal    dimana masyarakat    global  ( global  community )  berhak    sebagai  pihak  yang  mendukung  dan membelanya.
Dalam kajian teori HI,  perdebatan tentang intervensi-non intervensi menjadi fokus dari teori-teori  English  School.    Dalam  tubuh    mazhab  English    School  terbelah  menjadi    dua kelompok yang dikenal dengan aliran pluralis dan solidaris. (Lihat Tim  Dunne, 2013). Aliran pluralis mengakui  tentang  norma-norma  hidup  berdampingan  dalam  praktek  kehidupan bernegara.    Kehidupan  bernegara  dengan  saling  berdampingan    dibangun  dengan  saling
mengakui  bahwa  mereka    sama-sama  independen,  sederajat  sebagai  anggota  masyarakat negara-negara   dan bebas untuk  mengejar  tujuan-tujuan mereka  masing-masing.   Sedangkan aliran  solidaris  melihat  bahwa  dalam  masyarakat  internasional,    ada  nilai-nilai  dan  norma- norma yang bisa dipertahankan secara kolektif dan ini juga menyangkut tentang  HAM. Dasar pemikiran  bagi  aliran  solidaris  adalah  bahwa setiap individu  memiliki  hak-hak dasar  yang melekat,    dan  untuk  ini  negara  seharusnya  bisa  memodifikasi  kedaulatannya  sehingga memungkinkan  masyarakat internasional  untuk melakukan intervensi   dalam kasus terjadinya pelanggaran HAM. (Dunne, et.al., 2013).
Perdebatan  serupa  terjadi  dalam  perspektif  normatif,  yaitu  antara  penganut communitarian dan cosmopolitan . Communitarian dikategorikan  sebagai  pendekatan state- centric,    berlandaskan  pada  pemikiran  nilai-nilai  berakar  pada  masyarakat,    dan  individu menemukan  makna  dirinya    ketika  ia  berada  dalam  lingkungan  masyarakat.  Masyarakat memerlukan  perdamaian,    keadilan  dan  tatanan    dan  hal  ini  hanya    bisa  dijamin  oleh pemerintah,  dengan  demikian otoritas pemerintah tidak boleh ditentang. (Brown, 1992, h.56). Sebaliknya, cosmopolitan menurut  Toni  Erskine    terdiri    dari  dua  hal  yaitu political cosmopolitan dan ethic cosmopolitan . Political  cosmopolitan mendukung melemahnya  batas- batas  kedaulatan  negara  dengan tujuan untuk  menciptakan  pemerintahan  dunia  atau  sejenis sistem    representasi    yang  melampaui  negara-negara.  Sedangkan ethic  cosmopolitan mendukung apa  yang   disebut a  global  sphere  of  equal  moral  standing .  Menurut perspektif ethic ini hubungan kekerabatan, teman, yang  dianggap lebih  baik daripada yang lain. (Erskine, 2013)
Ketika terjadi tragedi kemanusiaan  di Rwanda, Sekretaris  Jenderal PBB saat itu, Kofi Annan  dalam pidatonya  di Majelis  Umum PBB  menantang  negara-negara  yang hadir untuk mencegah  another  Rwanda  tidak  terulang  lagi.  Kanada  merespon  seruan  ini  dengan membentuk  komisi  independen  yang  beranggotakan  tokoh-tokoh  dan  para  ilmuwan  dari berbagai  negara, yaitu International  Commission  Intervention  and State Sovereignty (ICISS) pada tahun 2000.  ICISS  membuat  laporan yang  diberi title Responbility to Protect (yang kemudian terkenal  dengan  akronim  R2P).  Konsep R2P  ini  yang   kemudian disebarluaskan oleh Sekjen PBB, Ban Ki Moon pada  berbagai  pertemuan di PBB. (Badescu, 2011)
R2P dianggap    sebagai  konsepsi  tentang   bagaimana  masyarakat    internasional  juga memiliki  kewajiban  ketika negara  gagal menegakkan  tanggungjawab untuk melindungi  hak- hak    warganegaranya.  Maka  dalam  hal  ini  campur  tangan  sebagai    anggota  masyarakat internasional  dimungkinkan,    karena  ini  juga  merupakan    tanggungjawab    negara    sebagai anggota  masyarakat  internasional.    R2P  juga  dianggap  sebagai  jalan  tengah  ketika  negara- negara  menghadapi  dilema  moral  untuk  melindungi  HAM  dan  pad a  sisi  lain  harus menghormati norma-norma  kedaulatan.  Sebagai dikemukakan Badescu :
The R2P framework addresses the “moral imbalance” between sovereignty  and human rights,  and suggests that  approaching sovereignty  as responsibility  answers this  moral inadequacy.  Essentially,  the  right  to  interfere  in  a  state  where    extreme  violations  of human  rights  are  taking  place  comes  from  the  failure  of    that  state  to  meet  its responsibilities  as  a  sovereign  member  of  the  international  community.  (Badescu, 2011,h.5)
Dalam  bentuk bagan,   persoalan  yang   dihadapi ASEAN dalam masalah  HAM  bisa digambarkan sebagai berikut :
Apakah ASEAN dalam dilema ?
Sovereignty R2P Humanity
- Responbility  to prevent - Responbility  to react - Responbility  to rebuild
(Pattison, 2010)
Menurut James Pattison,  konsep R2P  lebih  luas  dari sekedar  intervensi  kemanusiaan. Ada  tiga hal penting  dalam R2P,   yaitu responbility  to prevent,   responbility  to react dan responbility  to  rebuild. Masyarakat internasional  memiliki  tanggungjawab untuk  mencegah terjadinya    pelanggaran  HAM  dengan  mengambil  langkah-langkah    pencegahan    seperti memberikan  bantuan   dan mediasi    (seperti  yang    dilakukan    Kofi Annan pada saat  terjadi kekerasan  pada Pemilu   di Kenya 2008),  dan juga  mengundang   pasukan  perdamaian  untuk mencegah    meluasnya  konflik.    Penggunaan  instrumen    militer    adalah  sebagai    bentuk responbility  to  react ,    dan  sementara    tindakan  intervensi    dilaksanakan,    masyarakat internasional  juga  harus  langkah  lanjut  seperti   langkah    diplomatik,   bantuan  atau   sanksi- sanksi   ekonomi    dan  juga   menggunakan  langkah-langkah   hukum   bagi pelanggar   HAM. Dan setelah  konflik  bisa   diredakan maka   bisa  dilakukan langkah  untuk   membangun  atau merestrukturisai  kembali   wilayah  konflik ( rebuild ). (Pattison, 2010)

## METODE PENELITIAN
Untuk  mendapatkan  jawaban  permasalahan  tentang    apakah  ASEAN    mengalami dilema dalam menentukan sikap,  tulisan ini  menggunakan metode metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan  fenomena tentang sikap  ASEAN  yang selalu  dianggap lemah dan kurang  tegas (indecisive),  namun  gambaran itu bisa menyesatkan bila tidak memahami  tentang  apa yang  dimaksud dengan ASEAN Way.  Metode ini dianggap sesuai    dengan  topik  yang diangkat yaitu  menggambarkan  bagaimana  sikap  ASEAN dalam menghadapi persoalan  pelanggaran HAM di Myanmar.
Analisis kualitatif secara umum dikenal sebagai analisis interpretatif yang menekankan sifat dinamis,  terkonstruksi  dan bertumbuhnya  realitas  sosial.  Mengapa  dianggap  demikian, karena berbeda dengan riset  kuantitatif,  metode kualitatif salah satunya mengandalkan pada penelusuran sumber data intensif  dan  variatif yang dalam prosesnya bisa berkembang  dengan temuan-temuan baru. Bukan  berarti analisis kualitatif tidak  membatasi masalah, rambu-rambu agar  analisis  tidak  melebar  sebelumnya  sudah  dibuat  dengan  pembatasan    waktu    dan pembatasan tema. Menurut Denzin dan Lincoln, metode kualitatif bekerja dalam suatu konteks historis  yang  kompleks,  atau  qualitative  research  means  different things  in  each  of  these moments. (Denzin  dan Lincoln,  2000).   Sedangkan sumber  data diperoleh dari studi pustaka termasuk penelusuran berita dan peristiwa.
Untuk  menganalisa  topik  tentang    dilema  ASEAN,  dalam  tulisan  ini  akan mengeksplorasi  tiga  konsep  utama  sebagai  dasar  analisa,    yaitu  konsep    kedaulatan
(sovereignty),   konsep HAM dan terakhir  tentang  konsep jalan tengah antara kedaulatan dan HAM,  yaitu responbility  to protect (R2P).

## PEMBAHASAN ASEAN dan Prinsip Kedaulatan
Tradisi  negara-negara  di Asia  Timur  dan  Asia  Tenggara  dikenal    sebagai  penganut faham kedaulatan. Kritik dari negara-negara tetangga dianggap sebagai  campur tangan urusan domestik dan melanggar prinsip  non-intervensi.  Ketika ASEAN didirikan pada 1967, negara- negara-negara  pendirinya  adalah  lima  negara  berdaulat  penuh.  ASEAN memang  didirikan bukan  sebagai  organisasi  yang  mengejar  tujuan  perlindungan  HAM.  Ketika  di  Bangkok dideklarasikan pendirian ASEAN, belum  ada pemikiran  untuk memasukkan  isu  HAM dalam tujuan organisasi  ini,    karena  tujuan utama  didirikan ASEAN  secara  formal  adalah sebagai organisasi  yang mewadahi kerjasama  ekonomi, sosial dan budaya. (Michael Leifer, 1982).
Meskipun  secara  formal  untuk    tujuan  ekonomi,  sosial  dan budaya,  namun  suasana konflik ideologi saat itu  sangat  kental mempengaruhi  deklarasi tersebut. Kelima  negara juga sepakat    bahwa  anggota-anggota  ASEAN    menolak  keberadaan  pangkalan  asing,    dan kalaupun ada pangkalan asing maka tidak akan digunakan  secara langsung atau  tidak langsung yang  akan menggangu  proses   pembangunan  di negara-nengara   anggota. Dengan demikian jelas   bahwa, kelima  negara pendiri ASEAN menganggap  bahwa keterlibatan  negara-negara non-kawasan  akan  diminimalisir   sekecil   mungkin.  ASEAN  diarahkan  menjadi organisasi yang  berbeda  dengan SEATO ( South  East Asia Treaty Organization ),  karena SEATO  hanya menjadi sarana containment policy Amerika  di Asia Tenggara. ASEAN  lebih  tepat  dipahami sebagai    kelanjutan  model  kerjasama  Maphilindo    (Malaysia-Philipina-Indonesia),    yaitu kerjasama  negara-negara  se kawasan tanpa campur tangan negara luar kawasan.
Secara formal  dalam pertemuan-pertemuan  para  pemimpin  ASEAN  agenda yang disusun adalah pembicaraan ekonomi,  sosial dan budaya,  namun secara tidak resmi  dalam sidang-sidang  pertemuan    juga  dibahas  agenda-agenda    kerjasama    politik.  Hasil  dari pembicaraan-pembicaraan  tidak resmi ini adalah pada 27 November 1971 para menteri luar negeri ASEAN  mendeklarasikan bahwa  kawasan Asia Tenggara  adalah  kawasan damai, netral  dan  bebas nuklir  (ZOPFAN/ Zone of Peace, Freedom and Neutrality ).   Kesepakatan ZOPFAN diimplementasikan dalam dua tingkatan, yaitu :
- Tingkat  pertama ,  bahwa  negara-negara    Asia  Tenggara  harus    menjunjung  prinsip saling menghormati kedaulatan  dan integritas teritorial masing-masing  dan tidak  ikut kegiatan-kegiatan   yang  bisa  menimbulkan   ancaman  bagi   keamanan   negara   lain, baik langsung maupun  tidak langsung.
- Tingkat   kedua , negara-negara  besar  seperti  Amerika  Serikat,  Uni Soviet dan RRC harus  menyepakati  bahwa wilayah Asia  Tenggara   adalah  suatu  daerah netral  dan untuk  ini    mereka  harus  menciptakan  instrumen    pengawasan    bagi  penjaminan netralitas Asia Tenggara  dalam pertarungan  antar  kekuatan  besar. (Luhulima,  1997, h.235)
Dengan  rumusan  pelaksanaan  ZOPFAN    seperti  diatas,negara-negara  ASEAN ingin menegaskan posisinya  dalam konflik ideologi yang  kancah pertarungannya semakin melibatkan kawasan Asia Tenggara. Prinsip bebas dari campur tangan negara-negara besar, pada satu sisi  juga tidak akan campur tangan dalam masalah   domestik negara-negara  lain
secara  kuat    telah  ditanamkan  sebagai    nilai-nilai  dan  norma-norma  dalam  organisasi ASEAN.    Dalam  konteks  ini,  prinsip non-interferre telah  menjadi  semacam code-of conduct dalam interaksi  antar negara-negara  ASEAN,  yang  kemudian dikenal  sebagai ASEAN Way .

## Treaty of Amity and Cooperation (TAC) : ASEAN Way
Pada KTT  I ASEAN   di Bali    1976,    telah    disepakati  perjanjian  non-intervensi    sesama negara  anggota    yang    dikenal    sebagai Treaty  of  Amity  and  Cooperation /TAC. Sebelumnyanya  ASEAN telah  menyatakan    niat  kerjasama    dengan    dua deklarasi,    yaitu Deklarasi  Bangkok  sebagai   pendirian  ASEAN  dan Deklarasi  Manila   sebagai  kesepakatan untuk ZOPFAN.  Di Bali,  prinsip penghormatan atas kedaulatan  negara-negara  anggota  pada akhirnya dituangkan  dalam bentuk perjanjian   yang  mengikat,  dan bisa dilihat  sebagai code of conduct dalam ASEAN.  Menurut Prasetyono, TAC mencakup  nilai-nilai  :
..... antara lain  saling  menghormati kemerdekaan,  kedaulatan,  integritas  teritorial  dan identitas  nasional  ;  hak  setiap    negara  untuk    bebas  dari  campur  tangan  kekuatan eksternal,  menyelesaikan  perbedaan dan  sengketa  secara   damai,   tidak  menggunakan ancaman atau  kekuatan  dan mengembangkan  kerjasama   regional  di antara    negara- negara  Asia Tenggara. (Prasetyono, 1996)
Kesepakatan dalam TAC berisi penegasan tentang prinsip non-intervensi yang tertuang dalam pasal-pasal  perjanjian  tersebut. Pasal 2 dan Pasal 11 dengan tegas menyebutkan prinsip free from  external  interference .  (TAC, Ayat 2 dan 11). Penegasan prinsip  non-intervensi  dan mengedepankan    dialog  serta  manajemen  konflik  kemudian  dikenal    sebagai ASEAN  Way , yaitu sebuah  prinsip  atau nilai-nilai  yang dipegang ASEAN untuk menyelesaikan  persoalan - persoalan  dikawasan  Asia  Tenggara    dengan cara-cara  damai    dan dialog.   Pada awal-awal diluncurkan perjanjian tersebut terdapat  ketidaksepakatan-ketidaksepakatan  dalam pelaksanaannya.  Singapura menginginkan  agar prinsip  tersebut  perlu  didukung oleh  Dewan Keamanan PBB,  namun Indonesia menolak  karena hal itu justru akan mengundang  negara- negara besar untuk intervensi  di kawasan Asia Tenggara.  Malaysia dan Singapura juga dengan setengah hati mendukung  netralitas serta prinsip non-intervensi,   karena pada dasarnya kedua negara ini   masih  ingin  terlibat dalam  kerjasama  FPDA  ( Five Power Defense Arrangement ) dengan Amerika Serikat, Australia  dan New Zealand.  (Unger, 1995)
Tahun 2007,  pada pertemuan puncak ASEAN di Singapura,  kesepuluh  negara anggota ASEAN  sepakat  untuk  meluncurkan  ASEAN  Charter  (Piagam  ASEAN)    yang    menjadi landasan hukum  organisasi  tersebut. Piagam  ASEAN juga  memberi  penekanan  pada prinsip integritas  terirotial,  identitas nasional    dan non-inervensi,  namun  mendorong negara-negara ASEAN  untuk  membentuk  suatu  badan  HAM.  ( American  Bar  Association  Rule  of  Law Initiative ,   2014). Dalam perkembangan  selanjutnya, ASEAN mengalami tiga kali amandemen yaitu pada 1987, 1998 dan 2021 serta telah memperluas  keanggotaanya. Hingga tahun 2019, ada 40 negara partisan yang menandatangani TAC.
https://asean2019.go.th/en/news/signing-ceremony-of-the-instrument-of-accession-to-the- treaty-of-amity-and-cooperation-in-southeast-asia-tac-by-bahrain-and-germany/ )

## ASEAN dan Isu HAM
Seiring dengan bertambahnya jumlah keanggotaan (dari lima menjadi sepuluh anggota negara-negara  Asia  Tenggara),  ASEAN    kemudian    dikenal  sebagai  institusi  yang
mempromosikan  nilai-nilai  dan prosedur  normatif untuk penyelesaian  konflik   dengan cara- cara damai  (ASEAN Way). Pada sisi lain,  globalisasi  dan era internet  abad 21 juga melanda masyarakat negara-negara  Asia Tenggara,   termasuk  isu  HAM dan demokratisasi. Indonesia adalah salah satu negara yang harus membayar  mahal karena menanggung kerusuhan berdarah tahun  1998    yang    melengserkan  kekuasaan  Presiden  Suharto  akibat    gerakan  HAM  dan tuntutan demokratisasi.
Sebagai  pendukung prinsip non-interfere ,  kesadaran institusional  HAM dari para  elit pemimpin  ASEAN  bisa  dikatakan  terlambat.  Menurut  tesis  Wictor  Beyer  (2011),    ada ketidaksesuain antara  nilai-nilai  HAM  dengan prinsip-prinsip ASEAN Way . Hal itu disebabkan oleh  beberapa  faktor,  yaitu  : pertama ,  kawasan  Asia  Tenggara  merupakan  kawasan  yang sangat    heterogen,  tidak  hanya  sistem  sosial  dan  kulturnya,    namun  juga  jenis    sistem politiknya.  Sistem  politik  autoritarian(Indonesia  masa  Orde  Baru,  Thailand  dibawah  rezim militer), semi autoritarian (Malaysia, Philipina dan Singapura),  negara  dengan ideologi agama (Brunei  Darussalam)  dan sistem   sosialis  (Vietnam,  Laos,  Kamboja  dan Myanmar). Kedua , HAM  selalu dianggap sebagai  ancaman kedaulatan dan dengan demikian  dianggap sebagai persoalan   domestik. Ketiga , keterkaitan HAM, demokrasi  dan pertumbuhan ekonomi sangat erat  dan memainkan peran penting  dalam proses pembangunan negara-negara Asia Tenggara. Para pemimpin   negara menganggap  bahwa pertumbuhan  ekonomi harus  lebih  diutamakan, dan rakyat  harus  bersedia  berkorban demi  keamanan nasional  dan pertumbuhan  ekonomi. Terakhir , cultural  relatisvism yang  membentuk Asian values sering dijadikan argumen untuk menolak HAM yang  dianggap berasal  dari Barat  dan tidak sesuai  dengan  budaya dan  nilai - nilai Asia. (Boyer, 2011).
Meskipun  terlambat,    untuk  merespon  perkembangan  internasional  negara-negara anggota  ASEAN   akhirnya  sepakat    mendeklarasikan  HAM  ASEAN    pada pertemuan    di Bangkok  2009    dan  juga  disepakati  untuk  membentuk  suatu  badan  HAM  pada  pertemuan tersebut.   AICHR (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/ Komisi  HAM Antar  pemerintah  ASEAN).  Ini    merupakan  langkah  besar  ASEAN  dalam  merespon perkembangan internal  dan eksternal pasca Perang Dingin. Tak  lama kemudian  ASEAN juga membentuk  badan HAM yang  lebih   spesifik   untuk perempun  dan anak  (ACWC / ASEAN Commission  on  the  Promotion  and  Protection  of  the  Rights  of  Women  and  Children ). ( American Bar Association Rule of Law Initiative ,   2014)
Meskipun ASEAN dianggap telah mengambil beberapa langkah maju dalam isu HAM, namun kedua badan HAM masih dinilai banyak  mengandung  kelemahan. Kedua badan HAM ini  dibentuk   untuk   tujuan mempromosikan  dan melindungi  HAM   dan kebebasan  bangsa- bangsa negara-negara ASEAN,  namun menurut John D. Ciorciari,  prinsip  perlindungan HAM AICHR dan ACWC  adalah bagian dari upaya besar  untuk mewujudkan Asia Tenggara  yang stabil    dan  harmonis,  serta  tetap  menghormati  perbedaan  sejarah,  kultur,    agama  serta mempertimbangkan  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban.    Banyak  kritik  dilontarkan tentang pembentukan  kedua badan ini   yang  dianggapnya   sebagai toothless ,   atau  sekedar window dressing dan bahkan dilihat seperti lame-duck . (Ciorciari,   2015, h. 696)

## Sikap  ASEAN :  Bukan Sebuah Dilema
Kasus pembantaian  muslim  Rohingya  dan kudeta  militer  Myanmar  merupakan test- case bagi   ASEAN bagaimana   organisasi  tersebut   apakah masih  mempertahankan  prinsip non-intervensi atau mulai bergeser  pada tuntutan R2P.  Posisi ASEAN selalu  dianggap  dalam
situasi   dilema  berkenaan  dengan masalah  HAM. Sebagaimana  dikemukakan   diatas, bahwa menyikapi  masalah   pelanggaran  HAM Myanmar,  negara-negara   ASEAN  terbelah menjadi dua  kubu,    yaitu  yang  mendukung  pemerintahan  junta  militer  (Thailand,  Kamboja,Laos, Vietnam),  dan  yang    mengecam  pemerintahan  junta    dan  pelanggaran    HAM    (Indonesia, Singapura, Malaysia   dan Philipina).   Sementara Brunei  Darussalam  mengambil   sikap  hati- hati,  karena memegang  mandat  sebagai Ketua ASEAN saat ini.
Sikap  Kamboja,  Laos,  Vietnam  dan  Thailand    menunjukkan  keengganan    tentang respon  ASEAN yang    lebih    keras  terhadap   Myanmar.   Ketidakhadiran PM Thailand  pada pertemuan  Agustus  2021  merupakan  isyarat  Thailand  tidak  ingin  mendukung  atau  terlibat perumusan konsensus yang akan menyudutkan  pemerintahan junta di Myanmar.  Sikap serupa ditunjukkan oleh Vietnam yang secara  eksplisit  dinyatakan oleh Dang Dinh Quy,  Duta Besar Vietnam untuk PBB yang  menjabat  sebagai Ketua Dewan Keamanan PBB. Quy  menyatakan bahwa Vietnam menentang  pemberian  sanksi internasional  kepad a Myanmar.  Vietnam lebih mendukung  dialog  yang    menyertakan  Myanmar  dan  tidak  mengucilkannya.  (BBC  News Indonesia, 26 April 2021).
Sikap  penolakan  negara-negara  ASEAN   seperti  ditunjukkan  Malaysia  dengan tidak mengakui  pemerintahan junta  dan menyerukan  pembebasan Aung San Suu Kyii.  Singapura juga  menunjukkan  sikap  kritis  dengan menyebutkan  penindasan  dengan kekerasan  terhadap para  demonstran  prodemokrasi  oleh  militer  di Myanmar    sebagai  sesuatu  yang   tidak   bisa diterima.  Indonesia melalui   pernyataan Presiden  Joko Widodo bahwa   kondisi di Myanmar tidak bisa  diterima dan  tidak bisa  diteruskan, serta   minta    pihak  pemerintahan  junta  untuk menghentikan   penggunaan kekerasan  dan membebaskan  para tahanan.
Meskipun  setengah  anggota    ASEAN  mengecam  dan    menuntut  dihentikannya kekerasan,  namun belum ada  langkah untuk memberi  sanksi terhadap pemerintahan junta di Naypydaw. Beberapa pihak  mendesak agar  ASEAN mengambil  langkah  tegas, terutama dari para aktifis pro-demokrasi.   Namun,  sebagaimana  kasus-kasus  HAM terjadi di kawasan  ini, ASEAN selalu bertindak  hati-hati  dan pendekatan dialog adalah  fokus  utama organisasi ini. Ketika SAC tidak mengijinkan  utusan khusus  Brunei  menemui State  Counsellor ,  Aung San Suu  Kyii  yang    dikenakan    tahanan  rumah,    Brunei    sebagai  Ketua  ASEAN    hanya “menghukumnya   “ dengan tidak  mengundang Min  Aung Hlaing  ke ASEAN Summit  pada Agustus 2021. Inilah  yang  dikenal   sebagai ASEAN Way ,   sebuah   kode berperilaku   yang dicoba dipertahankan dalam  interaksi   antar negara-negara anggota ASEAN.
Sikap  yang  demikian  membuat  ASEAN  sering  dianggap  selalu  dalam  dilema  dan kurang  tegas dalam  menghadapi  persoalan    pelanggaran  HAM. (Desker,  2021, Wey,  2021). Barry Desker  dalam tulisannya  juga menyebutkan bahwa tindakan negara-negara  Barat yang langsung menjatuhkan sanksi ekonomi dianggap kurang  efektif, karena  sanksi-sanksi tersebut tidak mewajibkan  perusahaan-perusahaan  besar   seperti  Total  (Prancis),  Chevron (Amerika) dan  Woodside (Australia)  untuk menarik  investasi mereka  bisnis  minyak  dan gas. Selain itu Myanmar  juga  masih  menikmati  perdagangan yang lancar  dengan Thailand  dan China,   dan masih dalam  hubungan erat dengan China dan Russia yang  hak vetonya di Dewan Keamanan bisa digunakan sebagai perlindungan.  (Desker, 2021).
Pendekatan  intervensionisme  selama  tidak  dikenal  dalam  organisasi  ASEAN. Intervensionisme  telah  beberapa  kali  ditunjukkan oleh  negara-negara  Barat  dalam  aksi-aksi
mereka  terhadap   rezim  otoriter  yang  dianggap melanggar  HAM  seperti  di Iraq, Libya  dan Suriah.  Kebijakan  untuk  intervensi  militer  atas  nama  HAM    pada  gilirannya  membawa penderitaan lebih luas terhadap rakyat jelata. (Tickner  dan Sjoberg, 2013).  Rakyat di wilayah- wilayah  konflik  harus  meninggalkan  negaranya  dan mengungsi    ke  negara  yang    dianggap aman    dan sebagian  dari mereka  tewas   dalam perjalanan.     Dengan  demikian  tujuan utama perlindungan HAM justru menimbulkan  persoalan  baru yang  lebih luas.
Dengan  demikian,  pendekatan  ASEAN  berbeda  dengan  negara-negara  yang mengklaim  diri   sebagai  penjaga  HAM. ASEAN tetap mengedepankan    dialog dan mencari upaya penyelesaian  damai. Sikap ini  yang  dianggap sebagai code of conduct ,  sebagai bentuk implementasi  dari ASEAN  Way. Konsep  ini  yang    membedakan  dengan  pendekatan intervensionisme    yang  diadopsi  negara-negara  Barat.    ASEAN tidak  dalam  dilema  antara sovereignty dan humanity ,    karena  ASEAN    memiliki langgam sendiri  dalam  menyikapi persoalan  di  kawasan.    Sikap  yang    selama  ini    diambil  oleh    ASEAN  dalam  persoalan pelanggaran  HAM di Myanmar  bukan sebuah   dilema,  tetapi sebuah konsistensi.   Konsisten untuk  terus  mengupayakan  cara-cara  damai  dengan  perundingan  dibanding  melakukan permusuhan  frontal    dengan   pihak  yang    dianggap  musuh.  Konsepsi  yang  berbeda  dalam memahami    nilai-nilai  yang  dianut bangsa-bangsa  Asia  Tenggara    membuat  banyak    pihak menilai  ASEAN  lemah  dan terbelenggu dalam  prinsip mempertahankan  kedaulatan.  Harus dipahami  bahwa  selama  berabad-abad  negara-negara  di kawasan ini  telah   berjuang    untuk mendapatkan  dan mempertahankan  kedaulatannya.

## KESIMPULAN
Pada ulang tahunnya ke-54,  organisasi  ASEAN menghadapi ujian yang  cukup  berat dengan persoalan pelanggaran HAM di Myanmar.  ASEAN telah kokoh posisinya sebagai PBB mini  versi  Asia  Tenggara  ( little-UN )  yang   sering   dianggap  lemah  namun  tetap dibutuhkan Hak asasi manusia merupakan  isu yang krusial (dan juga ambigu) bagi  negara-negara anggota ASEAN  yang  selama ini memiliki  prinsip  saling menghormati   dan menolak untuk intervensi.
Pada era  pasca perang  dingin,  fenomena internasional  yang menyebar  cukup kuat ke seluruh dunia yaitu demokratisasi  dan HAM yang  dianggap sebagai representasi  dari liberal- way.  Perkembangan  teknologi  komunikasi  abad  21  memungkinan    peristiwa-perisitiwa  di berbagai   belahan dunia bisa  menyebar  dan direspon oleh seluruh   masyarakat   internasional, tak terkecuali   peristiwa  kudeta  militer  di Myanmar   dan respon  represif   dari pemerintahan junta di Myanmar. Tindakan represif Tatmadaw (militer  Myanmar)  telah merenggut sekurang- kurangnya seribu jiwa  para demonstran pro-demokrasi.
Dalam isu HAM ASEAN tidak pernah bersikap keras dan tegas dan lebih memilih  jalan untuk tetap berdialog  mencari  solusi  damai.  Sejarah  membuktikan  cara  dialog  untuk  solusi damai    menjadi  ujung  tombak  diplomasi  ASEAN   ditengah desakan  untuk  bersikap  keras terhadap   pelanggar  HAM. Ini  adalah code  of  conduct yang  telah  disepakati    oleh  negara- negara anggota ASEAN  yang  tertuang  dalam perjanjian  tahun  1976  yaitu  TAC. Jadi dalam menyikapi  pelanggaran  HAM  di  Myanmar,  ASEAN  telah  mengembangkan  code  mereka sendiri,  yang  berbeda  dengan  pendekatan negara-negara  Barat.  Dengan  demikian,  negara- negara  ASEAN    tidak    dalam  posisi    dilema,    yang    harus  memilih  untuk  menghormati kedaulatan   atau  melakukan  aksi  dalam  rangka responbility  to  protect. ASEAN tidak perlu memilih,    karena  organisasi  ini   telah  memiliki  prinsip non-interferre ,  yang  telah  bertahan selama beberapa dasawarsa dan menjadi ciri khas ASEAN.

## DAFTAR PUSTAKA
Kutipan Buku :
American Bar Association   Rule of Law Initiative ,   2014, The ASEAN Human Rights Declaration : A Legal Analysis, American Bar Association
Arms Control Association, July/August,  2021,  UN Adopts Nonbinding Arms Embargo On Myanmar, https://www.armscontrol.org/act/2021-07/news-briefs/un-adopts-nonbinding- arms-embargo-myanmar
Badescu, Christina Gabriela,  2011, Humanitarian Intervention  and the Responsibility  to Protect : Security  and Human Rights , (NewYork ; Routledge)
Boyer, Wictor,  2011, Assesing an ASEAN Human Rights Regime :  A New Dawn for Human Rights in South East Asia ?, Thesis,   Faculty of Law, Lund University.
Ciorciari,  John D., 2012, “Institutionalizing Human Rights in Southeast Asia”, Human Rights Quarterly 34 (2012) 695–725 by The Johns Hopkins University Press
Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, Ed.,  2000, Handbook of Qualitative Research, Second Edition, (California : Sage Publications, Inc.,).
Desker, Barry, 2021,  “ASEAN’s Myanmar dilemma”, East Asia Forum , https://www.eastasiaforum.org/2021/05/23/aseans-myanmar-dilemma/
Dunne, Tim,  Milja  Kurki, and Steve Smith, 2013, International   Relations Theories Discipline  and Diversity , Third Edition, (Oxford ; Oxford University Press)
Erskine, Toni, 2013, Normative Theory, dalam Dunne, Tim Dunne,  Milja  Kurki, and Steve Smith, 2013, International   Relations Theories Discipline  and Diversity ,  Third Edition, (Oxford ; Oxford University Press)
Herz,  John H.,  1961.,“The Rise and Demise of the Territorial  State”  dalam James N. Rousenau, Ed., International  Politics   and Foreign Policy , (New York : Free Press).
Jackson, Robert dan Georg Sorensen,  2005, Pengantar Studi  Hubungan Internasional, Terjemahan,  (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
KHRG, Southeast  Myanmar Field Report: Military  Coup, Protests, Armed Conflict and Attacks, Human Rights Abuses, and COVID-19, January to June 2021 ,  December 6,  2021
Leifer,  Michael,    1995,  Vietnam’s  Foreign  Policyin  the  Post-Soviet  Era  :  Coping  With Vulnerability,   dalam Robert S. Ross, Ed ., East Asia in Transition  : Toward a New Regional Order , (Singapore : ISEAS,New York : M.E. Sharpe)
Luhulima, CPF, 1997, ASEAN Menuju Postur Baru , (Jakarta : CSIS)
Namang, Raimundus Bulet,  2020, Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , Vol. 4, No. 2,
Pattison, James, 2010, Humanitarian Intervention  and the Responsibility  to Protect  : Who Should Intervene? ,   (New York ; Oxford University Press)
Prasetyono, Edy, 1996,  Masalah  Perluasan Treaty  of  Amity  and Cooperation (TAC),   dalam Bantarto Bandoro, Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik ,  (Jakarta : CSIS).
Quadrini, Maggi,   In Post-Coup Myanmar,  Women  Face Systemic  Campaigns  of Terror  ans Assault, The  Diplomat , https://thediplomat.com/2021/11/in-post-coup-myanmar-women- face-systemic-campaigns-of-terror-and-assault/
Kegley, Charles W.  Dan Shanon L. Blanton,  2011, World Politics:  Trend and Transformation ,  2010-2011 Edition, Wadsworth ; Cengage Learning
Luhulima,  CPF., 1997, ASEAN Menuju Postur Baru , (Jakarta : CSIS)
Prasetyono, Edy, 1996,  “ Masalah Perluasan Treaty of Amity and Cooperation (TAC)”, dalam Bantarto Bandoro, Penyunting, Agenda dan Penataan Keamanan Asia Pasifik ,  (Jakarta : CSIS)
Rourke, John T., 2008, International  Politics  on the World  Stage ,  12th Edition,  (New York; The McGraw Hill Company).
Tickner,  J.Ann dan Laura Sjoberg, 2013, Feminism,   dalam Dunne, Tim Dunne,  Milja  Kurki, and Steve Smith, 2013, International   Relations  Theories Discipline  and Diversity , Third Edition, (Oxford ; Oxford University Press).
Unger, Danny, 1995, “From Domino to Dominant : Thailand’s  Security Policies  in Twentieth First Century”,  dalam Robert S.Ross, Ed., East Asia in Transition  : Toward a New Regional Order , (Singapore : ISEAS)

## Kutipan Website
Aljazeera,  July 5, 2021, Myanmar Military  Kills at Least 25  People in Raid on Central Town https://www.aljazeera.com/news/2021/7/5/myanmar-military-kill-at-least-25-people-in-raid- on-central-town
Aljazeera,  July  17,  2021,  75  Children  Killed,  1,000  Detained Since  Myanmar  Coup  :  UN Report https://www.aljazeera.com/news/2021/7/17/75-children-killed-1000-detained-since- myanmar-coup-un-experts
Aljazeera,  October    27,  2021,  ASEAN  Urged  to  Take  ‘Decisive  Step’  by  Recognising Myanmar’s  NUG, https://www.aljazeera.com/news/2021/10/27/asean-myanmar
BBC News  Indonesia,   26  April  2021,  ASEAN capai  konsensus  untuk akhiri  krisis  politik Myanmar, namun diminta 'berani jatuhkan
sanksi',
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56855751
Kompas.com, 25 April 2021, Media Asing Sorot Hasil KTT ASEAN untuk Konflik Myanmar di Jakarta https://www.kompas.com/global/read/2021/04/25/084500670/media- asing-sorot-hasil-ktt-asean-untuk-konflik-myanmar-di-jakarta?page=all
Media  Indonesia,  25  April  2021,    “Inilah  Lima  Konsensus  yang  Disepakati    Dalam  KTT ASEAN”
Reuters,  August  18  2021, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/death-toll-since- myanmar-coup-tops-1000-says-activist-group-2021-08-18/
UN News  :  Global  Perspective  Human  Stories,  May  20,  2021,  “Myanmar  :  Rights  Expert Welcomes  Fresh  Sanctions Againts Junta, Urges  Other Nations’  Step Up”,  United Nations, https://news.un.org/en/story/2021/05/1092302
Wey,  Adam  Leong  Kok,  2021,    “ASEAN Can’t  Do  Much  About Myanmar’s  Crisis”, The Diplomat ,    August  09,    2021 https://thediplomat.com/2021/08/asean-cant-do-much-more- about-myanmars-crisis/