## Peran Perempuan di Dewan Dalam Mendorong Pengungkapan Emisi Karbon dengan Kebijakan Pajak Karbon

## Tiara Nurpratiwi
STIE Mulia Darma Pratama tnurpratiwi@gmail.com
Endang Sri Mulatsih STIE Mulia Darma Pratama endangsrimulatsih21@gmail.com

## Ahmad Fikriyansyah
STIE Mulia Darma Pratama ahmadfikriyansyah@yahoo.com

## Abstract
The purpose of this study is to investigate the role of women on board in influencing corporate carbon emission disclosure,  considering  the  impact  of  carbon  tax  implementation.  This  study  utilizes  both  quantitative  and qualitative approaches. Data analysis was conducted using panel data logistic regression. Quantitative data obtained from annual reports and sustainability reports of mining companies on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016-2022 were compiled in a panel data format that includes cross-section and time series elements. A logistic regression analysis approach using STATA version 18 was used to test the relationship between  the  dependent  variable,  carbon  emissions  disclosure,  and  independent  variables,  such  as  the proportion of women on board and the proportion of female audit committee. Qualitative data was obtained through a literature review that discusses the impact of women's presence on boards of directors on carbon emissions disclosure in Asian countries. The study population is coal production sub-sector companies on the Indonesia Stock Exchange, with purposive sampling obtained a sample of 12 companies that meet the criteria related to consistency of listing and availability of annual reports. The result of this study is that the presence of Women on Board significantly supports the disclosure of carbon emissions in sub-sector mining companies in Indonesia, in line with similar findings in Asian countries. However, carbon tax policy is shown to weaken the  relationship.  Thus,  further  research  is  needed  to  investigate  other  factors  that  may  influence  carbon emissions disclosure in the mining industry and other sectors.
Keywords: Women on Boards, Carbon Emissions Disclosure, Carbon Tax Provisions

## A. PENDAHULUAN
Perubahan iklim global merupakan tantangan penting yang harus dihadapi oleh seluruh dunia. Salah  satu  faktor  utama  penyebab  perubahan  iklim  adalah  emisi  karbon  dioksida  (CO2),  yang berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global. Pemanasan global ini membawa dampak serius terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekonomi (Friedlingstein, 2022). Terdapat perdebatan tentang efektivitas  peningkatan  efisiensi  karbon  ekonomi  dalam  mengurangi  total  emisi  CO2.  Penelitian (Foster et al., 2021) berpendapat bahwa peningkatan efisiensi karbon dapat membantu melawan efek pertumbuhan  ekonomi,  sementara  penelitian  (York,  2010)  menyarankan  bahwa  hal  tersebut  dapat menyebabkan eskalasi emisi CO2. Tren intensitas karbon dan total emisi CO2 di dunia dan negara-

## Volume 19 Nomor 2, Desember 2023

## Peran  Perempuan  di  Dewan  Dalam  Mendorong Pengungkapan  Emisi  Karbon  dengan  Kebijakan Pajak Karbon
negara  penghasil  emisi  tertinggi  menunjukkan  bahwa  peningkatan  efisiensi  karbon  mungkin  tidak cukup  untuk  melawan  pertumbuhan  ekonomi  dan  mengurangi  emisi  (Chang  et  al.,  2017). Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan populasi adalah pendorong utama emisi CO2  (Zhou et al., 2021). Oleh karena itu, penting untuk mengurangi emisi CO2 dengan cepat di negara-negara industri yang sangat maju dan mendukung upaya pengurangan di negara-negara berkembang (York, 2010). Salah  satu  cara  untuk  mengurangi  emisi  CO2  adalah  dengan  mengurangi  intensitas  energi  dan meningkatkan  penyebaran  energi  bersih  dan  terbarukan  (Ding  et  al.,  2022)(Mirziyoyeva  & Salahodjaev, 2023).
Sebagai anggota G20, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kacanya hingga 314 juta ton pada 2030 dengan dukungan internasional (Supriadi et al., 2016). Namun, tantangan besar menanti Indonesia, yang merupakan negara penghasil emisi karbon terbesar keempat di dunia (Azmi et  al.,  2022).  Salah  satu  sektor  yang  berkontribusi  besar  terhadap  emisi  karbon  adalah  sektor pertambangan (Pramudya et al., 2017), yang menghasilkan 1,2 miliar ton CO2 ekuivalen pada tahun 2022, atau sekitar 40% dari total emisi nasional. Emisi tersebut berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batubara, minyak, dan gas, yang digunakan untuk mengoperasikan mesin-mesin tambang (Damayanti & Khaerunissa, 2018). Sehingga, perlu dilakukan upaya dekarbonisasi yang masif dan terstruktur  di  sektor  pertambangan  untuk  mencapai  target  pengurangan  emisi.  Namun  disisi  lain Sektor  pertambangan  di  Indonesia  memainkan  peran  penting  dalam  perekonomian  negara,  hal  ini tercermin dalam PDB dan memberikan peluang kerja.  Sektor pertambangan di Indonesia menempati urutan ke-6 dalam hal kontribusi total output dan ke-4 dalam hal nilai tambah bruto (Subanti et al., 2018). Di Kalimantan Timur, sektor pertambangan memiliki hubungan ekonomi dengan sektor lain, menguntungkan pemilik modal lebih dari pekerja yang dipekerjakan  (Mirziyoyeva & Salahodjaev, 2023).
Sebagai  respons  terhadap  pengurangan  emisi  karbon,  Indonesia  tengah  mempertimbangkan kebijakan  pajak  karbon  sebagai  langkah  untuk  merangsang  perusahaan  untuk  mengurangi  emisi mereka  (Bank,  2021).  Pajak  karbon  ini,  akan  dikenakan  pada  penggunaan  bahan  bakar  fosil  yang menghasilkan karbon dioksida (CO2), diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dengan biaya yang diungkapkan sebagai biaya per metrik ton CO2 setara (Gurtu et al., 2022). Dalam penelitian (Gale et al.,  2015)  menunjukkan  bahwa  penerapan  pajak  karbon  dapat  memberikan  insentif  ekonomi  bagi perusahaan  untuk  mengurangi  emisi  dan  investasi  dalam  teknologi  ramah  lingkungan.  Meskipun sudah ada upaya seperti pajak karbon global, dampak lingkungan dari pertambangan masih menjadi isu (Schandl et al., 2016). Solusi yang diusulkan adalah menerapkan Kebijakan Pajak Karbon yang

## Peran  Perempuan  di  Dewan  Dalam  Mendorong Pengungkapan  Emisi  Karbon  dengan  Kebijakan Pajak Karbon
bertujuan  mengumpulkan  pendapatan  dari  industri  pertambangan  serta  mengalihkannya  untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat (Narassimhan et al., 2018).
Pajak karbon dapat memberikan insentif bagi perusahaan pertambangan untuk menghemat energi fossil serta beralih ke energi bersih dan terbarukan. Selain itu, pajak karbon juga dapat mendorong perusahaan  pertambangan  untuk  lebih  transparan  dan  akuntabel  dalam  mengungkapkan  dampak lingkungan mereka (Monica et al., 2021). Menurut (Safiullah et al., 2022), pengungkapan ini penting tidak  hanya  untuk  memenuhi  ekspektasi  pemangku  kepentingan,  tetapi  juga  sebagai  bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap dampak lingkungan mereka. Hal ini juga memungkinkan pihak  berkepentingan  untuk  menilai  dampak  lingkungan  dari  aktivitas  bisnis  (Kolk  et  al.,  2008). Menariknya, komposisi dewan direksi, khususnya inklusi perempuan, ditemukan memiliki korelasi dengan transparansi pengungkapan emisi (Andersson, 2019). Studi menunjukkan bahwa perusahaan dengan  representasi  wanita  yang  lebih  tinggi  di  dewan  direksi  cenderung  lebih  transparan  dalam melaporkan praktik keberlanjutan mereka (Post et al., 2011).
Spesifik di Indonesia, dalam (Saadah et al., 2022) menemukan bahwa komisaris perempuan di perusahaan Indonesia cenderung lebih fokus pada isu-isu lingkungan dibandingkan dengan komisaris laki-laki.  Selain  itu,  (Adams  &  Ferreira,  2009)  menemukan  bahwa  keberagaman  gender  di  dewan direksi  dapat  meningkatkan  keputusan  strategis  dan  tanggung  jawab  sosial  korporat.  Selanjutnya penelitian  serupa  menunjukkan  bahwa  perusahaan  dengan  representasi  wanita  yang  lebih  besar  di dewan mereka cenderung lebih proaktif dalam melaporkan praktik keberlanjutan (Post et al., 2011) (Vinet  &  Zhedanov,  2011).  Kehadiran  perempuan  di  dewan  direksi  dapat  mendorong  perusahaan untuk  lebih  transparan  dalam  mengungkapkan  emisi  karbon  (Harjoto  et  al.,  2020).  Meskipun  ada bukti  yang  menunjukkan  hubungan  positif  antara  inklusi  perempuan  di  dewan  direksi  dan  kinerja lingkungan  perusahaan,  masih  diperlukan  penelitian  lebih  lanjut.  Terutama  untuk  memahami bagaimana kehadiran perempuan di dewan direksi dan komisaris dapat mempengaruhi pengungkapan emisi  dan  respons  perusahaan  terhadap  kebijakan  pajak  karbon,  khususnya  di  sektor  seperti pertambangan.
Sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan dapat melakukan strategi pembangunan  berkelanjutan  dan  pengungkapan  emisi  CO2.  (Hollindale  et  al.,  2019)  menyatakan bahwa  keputusan  perusahaan  untuk  mengungkapkan  tergantung  pada  peran  manajemen  senior. Keberagaman gender pada  pimpinan  puncak  berdampak  positif  bagi  pembangunan  perusahaan karena terdapat variasi pendapat dan pengambilan keputusan  (Solikhah, 2020). Keragaman gender dewan  meningkatkan  kemungkinan  pengungkapan greenhouse  gas  disclosure (baik  dari  segi
Pajak Karbon
kecenderungan  maupun  keluasan).  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  akan  mengeksplorasi  hubungan antara gender  diversity di  dewan  direksi  perusahaan  dan  tingkat  transparansi Carbon  Emission Disclosure .
Penelitian  terkait women  on  board terhadap  pengungkapan  emisi  karbon  telah  menjadi  topik yang  mendapat  perhatian  luas.  Sebagian  besar  penelitian  dilakukan  untuk  negara-negara  maju  di Eropa dan Barat. Meskipun demikian, terdapat beberapa kesenjangan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.  Beberapa  penelitian  (Hollindale  et  al.,  2019)  (Ben-Amar  et  al.,  2017)  (Kılıç  &  Kuzey, 2018)  (Tingbani  et  al.,  2020)  menyatakan  bahwa  terdapat  hubungan  positif  antara  kehadiran perempuan di dewan dengan keterbukaan informasi tentang emisi gas rumah kaca. Namun, terdapat juga  beberapa  analisis  lain  yang  menemukan  hasil  berbeda,  di  mana  beberapa  penelitian  (Harque, 2017) menunjukkan bahwa tidak ada hubungan, sementara yang lainnya (Martín & Herrero, 2020) (Nuber  &  Velte,  2021)  menemukan  hubungan  yang  negatif  antara  peningkatan  jumlah  dewan perempuan  dengan  volume  emisi  CO2.  Penelitian  lain  (Nainggolan  et  al.,  2015)  mengindikasikan bahwa keragaman gender tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Meskipun sudah ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  mengeksplorasi  hubungan  antara women  on  board dan pengungkapan emisi karbon, namun masih diperlukan keterbaruan dalam penelitian ini. Oleh karena itu,  penelitian  ini  diarahkan  untuk  memperhatikan  efek  moderasi  dari  penerapan  kebijakan  pajak karbon terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan di sektor pertambangan dengan melibatkan keberagaman gender dalam dewan.
Sebagai kesimpulan, penerapan pajak karbon adalah instrumen kebijakan yang efektif, namun implementasinya  membutuhkan  dukungan  dari  para  pemimpin  perusahaan.  Salah  satu  cara  untuk meningkatkan  dukungan  tersebut  adalah  dengan  meningkatkan  keberagaman gender di  dewan direksi,  yang  telah  terbukti  dapat  mempengaruhi  keputusan  strategis  dan  kebijakan  lingkungan Perusahaan. Melihat masih terdapat perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah penelitian  sebelumnya,  maka  pada  penelitian  ini  akan  membahas  mengenai  pengaruh  keberadaan perempuan dalam dewan ( women on board ) terhadap pengungkapan emisi karbon ( carbon emission disclosure ) perusahaan sub-sektor pertambangan yang di moderasi oleh pemberlakuan pajak karbon di Indonesia.
Peran  Perempuan  di  Dewan  Dalam  Mendorong Pengungkapan  Emisi  Karbon  dengan  Kebijakan Pajak Karbon

## B.   KAJIAN  TEORI

## Carbon Emission Disclousure
Pengungkapan  Emisi  Karbon  adalah  salah  satu  contoh  dari  informasi  yang  diberikan  tentang lingkungan  dalam  laporan  tambahan  sesuai  dengan  PSAK.  Pengungkapan  lingkungan  melibatkan informasi  tentang  seberapa  banyak  gas  rumah  kaca  yang  dihasilkan,  penggunaan  energi,  strategi terkait perubahan iklim, pencapaian target pengurangan emisi, serta risiko dan peluang yang terkait dengan  dampak  perubahan  iklim  (Jannah  dan  Muid,  2014).  Pemahaman  tentang  studi  terkait pengungkapan  sukarela  emisi  gas  rumah  kaca  menjadi  krusial  karena  membantu  manajemen memahami  batasan  dan  insentif  yang  terkait  dengan  pengungkapan  tersebut.  Hasil  ini  juga  dapat memberikan manfaat  bagi  perusahaan lain  yang  ingin  mempertimbangkan pengungkapan sukarela gas rumah kaca yang telah dilakukan oleh perusahaan (Ghomi dan Leung, 2013).

## Women on Board
Keragaman gender adalah isu penting dalam dunia bisnis kontemporer. Keberadaan perempuan di posisi puncak perusahaan masih kurang, tetapi ada kecenderungan untuk meningkatkan keragaman gender  karena  dianggap  penting  untuk  efektivitas  organisasi  dan  pembangunan  berkelanjutan  dan dianggap sebagai masalah etika yang penting.
Kehadiran perempuan di dewan telah ditemukan memiliki  pengaruh  positif  pada  keputusan  investasi  yang  efektif,  terutama  dalam  hal  menekan kurangnya investasi dan mengurangi risiko perusahaan. Namun disisi lain, terdapat penelitian telah menunjukkan  bahwa  keragaman gender  dewan secara  negatif  mempengaruhi  tingkat  kelebihan kepemilikan  kas,  menunjukkan  bahwa  perempuan  yang  ditunjuk  di  ruang  dewan  efektif  dalam memantau tindakan manajerial dan kebijakan pembiayaan (Jilani et al., 2023). Selain itu, peran wanita yang  berpengaruh  terutama  yang  bertugas  di  komite  audit,  telah  ditemukan  secara  signifikan membatasi manajemen pendapatan, akrual,  dan  manajemen pendapatan  riil,  sehingga memperkuat peran  dan  kekuatan  direktur  wanita  dalam  mengurangi  praktik  tidak  etis  (Al-absy,  2022).  Kinerja dewan dan pendapatan perusahaan meningkat berkat kepemimpinan seorang direktur Perempuan dan membantu menerapkan praktik akuntansi yang lebih hati-hati (Alves, 2023). (Richardson et al., 2016) menyatakan  bahwa  wanita  cenderung  lebih  hati-hati  dan detail saat  meninjau  risiko,  membuat perhitungan  yang  lebih  matang  dibanding  pria.  (Hejase  et  al.,  2013)  menyebutkan  bahwa  sifat emosional wanita dapat membawa dampak positif pada lingkungan bisnis, meskipun beberapa asumsi menyatakan sebaliknya.

## Peran  Perempuan  di  Dewan  Dalam  Mendorong Pengungkapan  Emisi  Karbon  dengan  Kebijakan Pajak Karbon

## Carbon Tax Policy
Pajak karbon merupakan cara untuk memberikan insentif kepada produsen dan konsumen agar beralih  ke  produksi  yang  rendah  intensif  karbon  serta  lebih  ramah  lingkungan.  Namun,  karena sulitnya memantau semua sumber emisi,  sehingga fokus pengenaan pajak pada kandungan karbon bahan  bakar  fosil  di  titik-titik  yang  mudah  diukur  seperti  tambang  batu  bara,  kilang  minyak,  dan fasilitas  pengolahan  gas  alam.  Pada  prakteknya,    perdagangan  internasional  membuat  analisis  ini rumit  karena  adanya  potensi  pergeseran  produksi  ke  wilayah  dengan  pajak  karbon  rendah  dan masalah dalam menyesuaikan perbedaan pajak karbon domestik dan luar negeri. Terdapat pilihan lain seperti  mengenakan  pajak  pada  tingkat  konsumsi  akhir  energi,  memberikan  subsidi  selektif,  atau menggunakan kombinasi pajak dari beberapa titik di  rantai pasokan.  (Metcalf  & Weisbach, 2009) merekomendasikan penggunaan pajak karbon pada tingkat kilang dan tambang dengan penyesuaian selektif bagi industri energi-intensif yang terkena dampak negatif.
Pemerintah  Indonesia  telah  membuat  komitmen  untuk  memerangi  perubahan  iklim  melalui pengenalan pajak karbon (Dewi & Dewi, 2022). Efektivitas pajak karbon di Indonesia masih belum dipelajari,  tetapi  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  pajak  karbon  dikombinasikan  dengan daur  ulang  pendapatan  dan  investasi  dalam  energi  terbarukan  dapat  memiliki  efek  positif  pada ekonomi, PDB, dan tingkat pekerjaan (Hartono et al., 2023). Pengenalan pajak karbon di Asia Selatan memiliki  potensi  untuk  meningkatkan  PDB  dengan  menghasilkan  pendapatan,  mendorong pertumbuhan ekonomi melalui daur ulang pendapatan, dan mendorong pertumbuhan inklusif melalui kebijakan peningkatan ekuitas (Mercer-Blackman et al., 2023). Pemerintah Indonesia saat ini telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi   Peraturan   Perpajakan yang   di dalamnya  mengatur  salah  satunya  mengenai pajak  karbon.

## Kerangka Pemikiran dan Hipotesis
Keterwakilan perempuan dalam dewan direksi dan komisaris ( women on board ) telah menjadi fokus  perhatian  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Data  empiris  menunjukkan  bahwa  perwakilan perempuan  dalam  dewan  belum  mencerminkan  proporsi  perempuan  dalam  masyarakat  secara keseluruhan seperti hasil dari beberapa penelitian (Fernando et al., 2020)(Thams et al., 2018)(Conyon & He, 2017). Pada tahun 2019, hanya sekitar 20,0% direktur perempuan di 2.765 perusahaan dalam Morgan  Stanley  Capital  International  All  Country  World  Index (MSCI  ACWI),  sementara perempuan menduduki hanya sekitar 10,3% posisi dewan direksi di 67 negara (Valls Martínez et al.,

## Peran  Perempuan  di  Dewan  Dalam  Mendorong Pengungkapan  Emisi  Karbon  dengan  Kebijakan Pajak Karbon
2022)(Terjesen  et  al.,  2013).  Berdasarkan  fenomena  tersebut  penelitian  ini  akan  mengeksplorasi bagaimana keterwakilan perempuan di dewan direksi dapat memainkan peran penting dalam konteks pengungkapan emisi karbon.
Selain itu, penelitian juga mencatat bahwa perempuan cenderung lebih aktif dalam kegiatan amal dan filantropi,  yang  dapat  berdampak  positif  terhadap  pelaksanaan Corporate  Social  Responsibility (CSR) dan kinerja perusahaan  (Khandelwal  et  al.,  2020)(Sánchez-Teba et al.,  2021). Karakteristik psikologis direktur perempuan, seperti sensitivitas terhadap harapan beragam pemangku kepentingan, mendorong mereka untuk memajukan praktik sosial Perusahaan  (Oh, Chang, Jung, 2019). Hal ini mengarah pada asumsi bahwa keputusan perempuan cenderung lebih bersifat sosial, dan oleh karena itu, mereka dapat  memainkan peran dalam  meningkatkan pengungkapan emisi  karbon dan praktik berkelanjutan.  Keragaman  dewan  direksi  berdasarkan  gender  merupakan  faktor  penentu  penting dalam pengungkapan karbon dan bahwa peningkatan jumlah perempuan dalam dewan direksi akan meningkatkan kesediaan perusahaan untuk  menginformasikan kepada publik tentang emisi  karbon mereka  (Gonenc  &  Krasnikova,  2022).  Sejalan  dengan  penelitian  (Gurol  &  Lagasio,  2022) menunjukkan bahwa ukuran dewan, rasio perempuan, dan rasio direktur independen dalam dewan berhubungan positif dan signifikan dengan skor pengungkapan tata kelola sosial lingkungan (ESG). Pentingnya  peran  perempuan  tidak  hanya  terbatas  pada  tingkat  dewan  direksi  maupun  komisaris, melainkan  juga  mencakup  keberadaan  mereka  dalam  komite  audit.  Proporsi  perempuan  di  komite audit memiliki pengaruh positif pada pengungkapan emisi karbon. Dalam (Kim, 2022) menemukan bahwa perwakilan perempuan (secara personel) di komite audit dikaitkan dengan kemungkinan yang lebih  tinggi  untuk  mengeluarkan  laporan  tanggung  jawab  sosial  dan  tingkat  pengungkapan lingkungan  yang  lebih  tinggi.  Selain  itu,  kehadiran  perempuan  di  komite  dewan  meningkatkan kemungkinan  pengungkapan  perubahan  iklim  sukarela(Wang  &  Sun,  2022).  Namun,  dampak representasi keseluruhan perempuan di dewan pada pelaporan perubahan iklim tidak secara konsisten positif (Niza & Ratmono, 2019). Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif perempuan dalam tata  kelola  perusahaan,  khususnya  dalam  komite  audit,  memainkan  peran  penting  dalam meningkatkan pengungkapan emisi karbon dan risiko perubahan iklim (Chariri et al., 2018)(Ararat & Sayedy, 2019).
Dua  pandangan  teoritis  muncul  dalam  hubungan  antara  keragaman gender dewan  dan pengungkapan  emisi  karbon.  Teori  agensi  menekankan  bahwa  keragaman  gender  dapat meningkatkan  pengambilan  keputusan  dengan  menghadirkan  sudut  pandang  yang  lebih  luas  dan menggabungkan pengetahuan yang berbeda(Poletti-hughes & Briano-turrent, 2019). Ini juga dapat

## Peran  Perempuan  di  Dewan  Dalam  Mendorong Pengungkapan  Emisi  Karbon  dengan  Kebijakan Pajak Karbon
mendorong dewan untuk membuat keputusan yang lebih bertanggung jawab secara sosial. Dalam hal ini,  keragaman  gender  di  dewan  dapat  mengatasi  konflik  kepentingan  dan  membantu  mencapai keseimbangan antara tujuan keuangan dan nonkeuangan.
Teori keagenan membahas bagaimana keragaman gender di dewan direksi dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan mengatasi konflik kepentingan.Dewan yang beragam gender memiliki komunikasi  yang  lebih  efektif  dengan  pemangku  kepentingan,  mendukung  pembangunan berkelanjutan  dan  kinerja  jangka  panjang  yang  lebih  baik.  Ini  karena  dewan  membawa  berbagai macam modal manusia dan modal sosial yang bervariasi. Dengan kata lain, keragaman gender dapat meningkatkan  kemampuan  dewan  dalam  mengatasi  masalah,  membuat  keputusan  yang  baik,  dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia
H 1 :  W omen on board berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon
Langkah  kebijakan  yang  mendesak  untuk  menangani  perubahan  iklim  sangat  diperlukan,  dan salah  satu  langkah  domestik  yang  memiliki  potensi  besar  dalam  memperlambat  perubahan  iklim adalah penerapan pajak karbon. Pajak karbon telah diakui oleh ekonom sebagai mekanisme kebijakan yang efisien dan efektif dalam mengatasi perubahan iklim karena mengubah harga karbon (Timilsina, 2023).  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  pajak  karbon  dapat  mengirimkan  sinyal  ke  pasar  untuk mengalihkan produksi dan konsumsi ke bahan bakar yang lebih bersih (Liu et al., 2023). Disisi lain, pajak  karbon  dapat  menghadapi  kontradiksi  dari  konsumen  dan  produsen  karena  biaya  tambahan yang dikenakan pada mereka (Marcos et al., 2022).
Berbagai penelitian di berbagai bidang telah mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Kanada (Yuan et al., 2023). Meskipun ada berbagai cara untuk mengubah  harga  karbon,  terdapat  dua  instrumen  kebijakan  utama  untuk  penetapan  harga  karbon adalah pajak karbon dan perdagangan emisi. Banyak negara telah menerapkan pajak karbon sebagai instrumen  kebijakan  untuk  memenuhi  target  pengurangan  emisi  yang  ditetapkan  berdasarkan Perjanjian Iklim Paris (Cavalcanti et al., 2023). Maka dari itu beberapa dekade terakhir menganggap pajak  karbon  sangat  efisien  dan  telah  digunakan  secara  luas  di  Eropa  sebagai  bagian  dari  upaya mengatasi perubahan iklim. Sebelas negara anggota Uni Eropa (UE) telah menerapkan pajak karbon sejak Finlandia memperkenalkannya pertama kali pada tahun 1990. Meskipun demikian, penggunaan pajak  karbon  masih  jarang  di  luar  Uni  Eropa,  meskipun  ada  upaya  untuk  memperluas  inisiatif semacam itu.
Pajak karbon adalah salah satu contoh dari apa yang dapat disebut sebagai "pajak dengan motif lingkungan," "instrumen ekonomi," "mekanisme pasar," atau "mekanisme penetapan harga karbon."

## Peran  Perempuan  di  Dewan  Dalam  Mendorong Pengungkapan  Emisi  Karbon  dengan  Kebijakan Pajak Karbon
Intinya, pajak karbon melibatkan pemberian pajak atau biaya atas emisi karbon yang dihasilkan dari bahan  bakar  atau  aktivitas  yang  menghasilkan  gas  rumah  kaca.  Dasar  teoritisnya  adalah  perlunya menginternalisasi biaya lingkungan yang terkait dengan emisi karbon. Salah satu keuntungan utama dari  pajak  karbon,  bersama  dengan  instrumen  ekonomi  lainnya,  adalah  efisiensinya  dalam  hal ekonomi jika dibandingkan dengan regulasi konvensional.
Carbon Tax Policy dapat mempengaruhi keterbukaan informasi perusahaan tentang emisi karbon (Aisyah et al., 2020). Hal ini tergambar pada kondisi dimana pengungkapan sukarela emisi karbon di Indonesia masih rendah, namun untuk perusahaan disektor pertambangan lebih banyak melakukan pengungkapan sukarela emisi karbon dibandingkan dengan sektor lain (Supriadi et al., 2016) Dengan adanya pajak atas emisi karbon, diharapkan perusahaan di sektor pertambangan mungkin akan lebih tertarik  untuk  mengurangi  emisi  karbon  (Dilasari  et  al.,  2023)  dan  telah  diterapkan  pada  banyak negara maju seperti Swedia, Finlandia dan Denmark yang secara efektif mengurangi emisi negatif dari emisi karbon sebesar 7-15% (Lazăr, 2018).  Peningkatkan pengungkapan informasi tentang emisi karbon dapat memperbaiki reputasi perusahaan dan meningkatkan kinerja lingkungan (Fauver et al., 2018).
H 2 : Peraturan Pajak Karbon memoderasi pengaruh w omen on board terhadap pengungkapan emisi karbon
Bersumber deskripsi yang telah dijabarkan, digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:
Gambar 1

## Kerangka Pemikiran

## Sumber: Data diolah

## C.    METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif  ( mix  method ). Mix  method diharapkan akan menghasilkan manfaat positif, memberikan kedalaman dan luasnya informasi yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan pendekatan tunggal secara terpisah(Almalki, 2016).

## Peran  Perempuan  di  Dewan  Dalam  Mendorong Pengungkapan  Emisi  Karbon  dengan  Kebijakan Pajak Karbon
Data kuantitatif  yang dikumpulkan merupakan data panel  yakni  gabungan antara crosssection dan timeseries . Data yang digunakan yaitu data sekunder dari laporan tahunan ( annual report ) dan laporan keberlanjutan  ( sustainability  report )  perusahaan  tambang  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia periode 2016 sampai dengan 2022 dengan menggunakan analasis regresi logistik. Data kualitatif yang dikumpulkan pada penelitian ini bersumber dari penelitian literatur yang membahas pengaruh women on board terhadap pengungkapan emisi karbon di negara asia kemudian dilakukan analisis komparatif dengan hasil regresi dari data sekunder.

## Data
Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  perusahaan  sub-sektor coal  production yang  merupakan bagian dari sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 34 perusahaan. Periode pengamatan yaitu tahun 2017 sampai tahun 2022 . Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling , dimana penentuan sampel penelitian berdasarkan kriteria, yaitu perusahaan selama periode pengamatan secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan akses terhadap laporan tahunan ( annual report ) dan laporan keberlanjutan ( sustainability report ) dapat diperoleh baik dari website Bursa Efek Indonesia dan/atau website perusahaan sampel. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sampel penelitian sejumlah 12 perusahaan.
Tabel 1.

## Daftar Sampel Penelitian
Kode Emiten Nama Emiten ADRO Adaro Energy Tbk AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk ARII Atlas Resources Tbk BSSR Baramulti Suksessarana Tbk BUMI Bumi Resources Tbk BYAN Bayan Resources Tbk DSSA Dian Swastatika Sentosa Tbk INDY Indika Energy Tbk KKGI Resource Alam Indonesia Tbk PTBA Bukit Asam Tbk SMMT Golden Eagle Energy Tbk TOBA Toba Bara Sejahtra Tbk
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah Carbon  Emission  Disclosure yang  diukur  dengan dummy  jika  1  melakukan  pengungkapan  emisi  karbon  jika  0  tidak  mengungkapkan  emisi  karbon. Variabel independen adalah women on board yang diproksikan dengan proporsional women on board yaitu membagi total Perempuan dalam board (Dewan Direksi dan Komisaris) dengan total seluruh board (Dewan  Direksi  dan  Komisaris)  dan  variabel control  proporsional  female  audit  committee yang diproksikan dengan proporsional perempuan dalam komite audit yaitu dengan membagi total perempuan dalam komite audit dengan total seluruh ketua dan anggota komite audit. Kemudian pada penelitian ini terdapat variabel moderasi yaitu carbon tax policy yang diproksikan dengan kriteria 1

## Peran  Perempuan  di  Dewan  Dalam  Mendorong Pengungkapan  Emisi  Karbon  dengan  Kebijakan Pajak Karbon
jika  pemerintah  telah  menggaungkan  /  mengimplementasikan  carbon  tax  policy  dan  0  untuk sebaliknya.

## 3.2  Metode Analisis
Penelitian ini menggunakan regresi logistik data panel dengan aplikasi STATA versi 18. Tahap analisis regresi logistik data biner diawali dengan analisis deskriptif, pemilihan model terbaik antara Common Effects Models (CEM), Fixed Effects Model (FEM), atau Random Effects Model (REM). Setelah  pemilihan  model  terbaik, dilakukan  uji  asumsi  klasik dan  selanjutnya uji   kesesuaian model ( Goodness of Fit ).

## D.    HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Deskriptif
Statistik  deskriptif  menggambarkan  mengenai  ringkasan  data  penelitian  seperti  mean,  standard deviasi,  varian,  modus  dan  lain-lain.  Menurut  (Sugiyono,  2017)  analisis  deskriptif  adalah  statistik yang  digunakan  untuk  menganalisa  data  dengan  cara  menggambarkan  data  yang  telah  terkumpul sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  untuk  umum  atau generalisasi. Berdasarkan sampel yang akan dipergunakan terdapat 1 (satu) variabel dependen dan variabel controlnya, 1 (satu) variabel independen serta 1 variabel moderasi. Berikut analisis deskriptif untuk setiap variabel dependen, variabel independen maupun moderasinya.
Tabel 2
Tabel 3
Tabel 3

## Pemilihan Model Terbaik
Pemilihan  model  terbaik  dilakukan  berdasarkan  nilai  r 2 terbesar  dan  model  yang  paling  banyak signifikan

## Tabel 4
Berdasarkan  table  diatas,  dari  ketiga  uji  CEM,  FEM  dan  REM  maka  dipilih  Model  Fixed  Logit sebagai model yang terbaik secara statistik.

## Uji Asumsi Klasik
1. Uji Hosmer H o : Women on board berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon H 1 : Women on board tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon Dengan Alpha=0.05, H o ditolak jika prob <M alpha
Berdasarkan table diatas,karena prob=0.08 > alpha maka model fit

## 2. Keakuratan model
Dalam uji keakuratan model, model dikatakan baik jika mampu memprediksi di atas 50 persen
Pajak Karbon

## Tabel 5
Berdasarkan table 5 dapat diketahui keakuratan uji modelnya 68% yaitu diatas 50%.

## 3. Uji Multikolienaritas
H 0 : 𝜌 𝑖𝑗 = 0 untuk 𝑖 ≠ 𝑗
(tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas)
H 1 : 𝜌 𝑖𝑗 ≠ 0 untuk 𝑖 ≠ 𝑗
(terdapat multikolinearitas antar variabel bebas)
α = 0.05,
Hipotesis  nol  (H 0 )  akan  ditolak  jika  nilai  VIF  lebih  besar  dari  10  berarti  variabel  independen mengalami multikolinearitas atau nilai korelasi antar variabel bebas/independen kurang dari 0,8. Berikut hasilnya:

## Peran  Perempuan  di  Dewan  Dalam  Mendorong Pengungkapan  Emisi  Karbon  dengan  Kebijakan Pajak Karbon
Berdasarkan  hasil  pada  table  di  atas  dapat  disimpulkan  tidak  menoolak  Ho  dan  model  bebas asumsi  multikol  karena  VIF<10.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  pelanggaran asumsi klasik sehingga model REM  yang terpilih dapat diintrepetasikan.

## Uji Goodness Of Fit (Kesesuaian Model)

## 1. Uji Koefisien Determinasi ( Uji Adjust R Square )
Pengujian koefisien determinasi atau uji adjust R square dilakukan untuk melihat presentase dari kontribusi  dari  variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Hasil  dari  uji adjust  R  square melalui program STATA adalah sebagai berikut :
Tabel Hasil Koefisien Determinasi
0.1931
Berdasarkan table diatas, diketahui nilai R square adjusted mendekati  20 persen. Sehingga model dianggap  sudah  cukup  baik.  Jika  dilihat  pada  diatas  yaitu  hasil  koefisien  determinasi,  nilai Adjusted R Square sebesar 0,1931. Sehingga hal ini memperlihatkan bahwa variabel independen secara  total  mampu  menjelaskan  variasi  dan  berkontribusi  terhadap  variabel  dependen  yaitu sebesar 19.31 persen dan sisanya oleh varibael lain di luar model.

## 2. Uji Signifikansi Hipotesis Secara Keseluruhan (Uji Chi)
Peneliti melakukan pengujian data untuk mengetahui  signifikansi  dari pengaruh  antara variabel independen  yang  secara  bersama-sama  terhadap  variabel  dependen  melalui  uji  Chi.  Hasil pengujian hipotesis secara uji chi2 adalah sebagai berikut :
𝐻 0 :β 1 = β 2 = β 3 =0
(tidak ada satu variabel pun yang berpengaruh/model tidak fit)
𝐻 1 :Minimal ada satu 𝛽 𝑗 ≠ 0
(minimal 1 variabel yang berpengaruh, model fit)
Suatu  model  dikatakan  fit/  tolak  H o apabila  nilai  Chi2  statistik  >  Chi2  tabel  atau  nilai probabilitasnya < alpha.
Dari hasil di dapat Chi2 statistik dan nilai probability value= 0.041 < 0,05, sehingga tolak Ho dan disimpulkan dengan tingkat kesalahan 5 persen dengan model fit/ sesuai, dengan kata lain secara bersama-sama  variabel  independent  dengan  variabel control mempengaruhi  secara  linier signifikan terhadap dependen.

## 3. Uji Signifikansi Hipotesis Secara Parsial (Uji T)
Selain melakukan uji F untuk melihat signifikansi pengaruh antara variabel independen terhadap dependen  secara  keseluruhan.  Peneliti  juga  melakukan  pengujian  signifikansi  hipotesis  secara parsial ( uji T ).
𝐻 0 : βj = 0
(variabel ke-j tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon)
𝐻 1 : βj ≠ 0
(variabel j berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon)
Kriteria  Pengambilan  Keputusan  :  Tolak  Ho  jika 𝑠𝑡𝑎𝑡 > 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (1.64)  atau  jika P-value/2 ≤ 𝛼. Dalam hal ini yang signifikan (ada tanda bintang) yaitu variabel  prpotional women on board dan carbon tax policy .
Pengaruh Women on Board terhadap pengungkapan Emisi Karbon
Berdasarkan hasil uji t  dapat  dilihat dari hasil pengujian signifikansi.  Hasil dapat  dilihat dari nilai Chi2 statistik dan nilai probability value= 0.041 < 0,05. Maka hasil tersebut menyatakan bahwa H 1 diterima,  berarti Women  on  Board berpengaruh  terhadap  pengungkapan  Emisi  Karbon.  Artinya, proporsi  perempuan  dalam  dewan  direksi  sebuah  perusahaan  memengaruhi  keputusan  perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait emisi karbon. Ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam posisi kepemimpinan di perusahaan dapat memengaruhi transparansi perusahaan dalam hal isu lingkungan.
Umumnya kita ketahui, manajemen puncak merupakan tokoh kunci yang memiliki pengaruh terhadap pengunkapan  pelaporan  keberlanjutan  khuhs  nya  di  wilayah  ASEAN  (Khunkaew  et  al.,  2023). Women on Board merupakan peran penting dalam suatu Perusahaan dalam pengambilan keputusan. Di  Malaysia,  peran  perempuan  dalam  mempromosikan  tanggung  jawab  sosial  perusahaan  (CSR) dapat memiliki dampak positif sehingga perusahaan dengan lebih banyak perempuan dalam posisi kepemimpinan lebih cenderung terlibat dalam praktik yang bertanggung jawab secara sosial,  yang dapat meningkatkan reputasi dan hubungan pemangku kepentingan(Zaini et al., 2020). Dalam (Girón et al., 2022) proporsi wanita pada dewan perusahaan di Asia memiliki dampak positif pada pelaporan keberlanjutan, terutama  pada pengungkapan sukarela emisi karbon  (Gonenc & Krasnikova, 2022). Begitupula dengan pengungkapan emisi karbon merupakan hal penting yang mesti diterapkan, karena hal  ini  menunjukan  komitmen  suatu  perusahaan  terhadap  praktik  lingkungan  yang  berkelanjutan. Dalam (Park et al., 2023) mengemukakan bahwa pengungkapan emisi karbon di Korea meningkatkan

## Peran  Perempuan  di  Dewan  Dalam  Mendorong Pengungkapan  Emisi  Karbon  dengan  Kebijakan Pajak Karbon
transparansi dan akuntabilitas sehingga memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk investor, pelanggan,  dan  publik,  untuk  menilai  dampak  lingkungan  perusahaan  dan  upayanya  untuk mengurangi  perubahan iklim. Di Korea Selatan,  mengungkapkan bahwa    (Kim, 2022) Perusahaan dengan  proporsi  eksekutif  wanita  yang  lebih  tinggi  cenderung  memiliki  frekuensi  pengungkapan sukarela yang lebih tinggi tentang informasi emisi karbon. Oleh karena itu, kehadiran perempuan di dewan direksi di negara-negara Asia dapat berkontribusi untuk mengatasi perubahan iklim dengan mempromosikan akuntabilitas dan praktik keberlanjutan yang lebih besar di sektor pertambangan.
Carbon  Tax  Policy  memoderasi  pengaruh Women  on  Board terhadap  pengungkapan  Emisi Karbon
Berdasarkan tabel 2 menunjukan bahwa carbon tax policy memperlemah pengaruh hubungan Women on Board terhadap pengungkapan Emisi Karbon hal ini ditunjukan pada tabel  dengan dengan fixed logit 18.72  dan  -1.189.  Sebagaimana  diketahui  telah  banyak  penelitian  yang  membahas  terkait kebijakan pajak karbon dan pengungkapan emisi karbon di negara-negara Asia. Pada penerapannya dampak peraturan pajak karbon pada pengungkapan emisi karbon dapat bervariasi tergantung pada desain spesifik dan implementasi peraturan di berbagai negara atau wilayah(An et al., 2022). Pada penelitian (Gokhale, 2021) kebijakan pajak karbon Jepang gagal karena memiliki keterbatasan seperti adanya ketergantungan Jepang pada batu bara sebagai sumber energi dan penerapan tarif pajak karbon yang rendah dan tarif karbon efektif yang rendah di sektor industri dan listrik sehingga Jepang harus mempertimbangkan  reformasi  kebijakan  berdasarkan  pengalaman  kebijakan  karbon  Jerman  dan Amerika  Serikat.  (Timilsina,  2011)  menemukan  bahwa  kebijakan  pajak  karbon  cum-CDM  dapat meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  di  Thailand,  tergantung  pada  harga  pengurangan  emisi bersertifikat  (CER)  dan  skema  daur  ulang  pajak  karbon  dan  pendapatan  CER.  (Nopiah,  2019) menyimpulkan bahwa pajak karbon adalah pilihan kebijakan yang efektif dan efisien untuk mitigasi perubahan  iklim  di  penghasil  emisi  besar  Asia  seperti  Jepang,  China,  dan  India.  Penerapan  pajak karbon di jepang diproyeksikan menghasilkan peningkatan PDB 0,44%sedangkan China dan India pengurangan emisi CO2 akibat pajak karbon menyebabkan penurunan PDB masing-masing sekitar 0,82% dan 1,98%.

## E.     Kesimpulan
Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Women on Board (perempuan dalam dewan)  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengungkapan  emisi  karbon  pada  Perusahaan  sub  sektor

## Peran  Perempuan  di  Dewan  Dalam  Mendorong Pengungkapan  Emisi  Karbon  dengan  Kebijakan Pajak Karbon
pertambangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian yang dilakukan pada negara di Asia. Selanjutnya diketahui Carbon Tax Policy memperlemah hubungan antara Women on Board terhadap emisi karbon pada Perusahaan sub sektor pertambangan di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan beberapa hasil penelitian pada negara asia yang menunjukan bahwa pajak karbon memoderasi women on Board terhadap pengungkan emisi karbon. Disisi lain, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk  memahami  secara  lebih  mendalam  faktor-faktor  lain  yang  mungkin  memengaruhi pengungkapan emisi karbon baik dalam industri pertambangan maupun industry lain yang memiliki pengaruh terhadap pertambahan emisi karbon.

## F.    Ucapan Terima Kasih
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada DRTPM Kemdikbudristek selaku penyelenggara hibah  kompetitif  nasional  tahun  2023  yang  telah  memberikan  dana  penelitian  dosen  pemula  ini. Ucapan  terima  kasih  juga  disampaikan  kepada  pihak  STIE  Mulia  Darma  Pratama  sebagai  panitia tingkat perguruan tinggi dan semua pihak yang telah terlibat.

## Daftar Pustaka
Adams, R. B., & Ferreira, D. (2009). Women in the boardroom and their impact on governance and performance. Journal of Financial Economics , 94 (2), 291–309.
Aisyah,  R.  N.,  Majid,  J.,  &  Suhartono,  S.  (2020).  Carbon  Tax:  Alternatif  Kebijakan  Pengurangan External Diseconomies Emisi Karbon. ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review , 1 (2). Al-absy, M. S. M. (2022). Impactful women directors and earnings management Impactful women directors  and  earnings  management. Cogent  Business  &  Management , 9 (1),  1–20. https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2148873
Almalki,  S.  (2016).  Integrating  Quantitative  and  Qualitative  Data  in  Mixed  Methods  Research  — Challenges  and  Benefits. Journal  of  Education  and  Learning , 5 (3),  288–296. https://doi.org/10.5539/jel.v5n3p288
Alves, S. (2023). Do female directors affect accounting conservatism in European Union ? Do female directors affect accounting conservatism in European Union ? Cogent Business & Management , 10 (2), 1–22. https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2219088
An, Y., Zhou, D., Wang, Q., Shi, X., & Taghizadeh-Hesary, F. (2022). Mitigating size bias for carbon pricing  in  small  Asia-Pacific  countries:  Increasing  block  carbon  tax. Energy  Policy , 161 (112771). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112771.
Andersson,  J.  J.  (2019).  Carbon  taxes  and  Co2  emissions:  Sweden  as  a  case  study. American Economic Journal: Economic Policy , 11 (4), 1–30. https://doi.org/10.1257/pol.20170144
Ararat, M., & Sayedy, B. (2019). Gender and climate change disclosure: An interdimensional policy approach. Sustainability (Switzerland) , 11 (24), 1–19. https://doi.org/10.3390/su11247217

## Peran  Perempuan  di  Dewan  Dalam  Mendorong Pengungkapan  Emisi  Karbon  dengan  Kebijakan Pajak Karbon
Azmi,  R.,  Maslahat,  P.,  &  Wahono,  J.  W.  (2022).  The  carbon  footprint  from  the  power  plant  in Indonesia  and  renewable  energy  supply  for  reduce  the  carbon  emission  The  carbon  footprint from the power plant in Indonesia and renewable energy supply for reduce the carbon emission.
The 1st ASEAN International Conference on Energy and Environment . https://doi.org/10.1088/1755-1315/997/1/012008
Bank,  W.  (2021).  Carbon  Pricing  Dashboard.  In World  Bank .  https://carbonpricingdashboard. worldbank.org/
Ben-Amar, W., Chang, M., & McIlkenny, P. (2017). Board gender diversity and corporate response to  sustainability initiatives:  Evidence from  the carbon disclosure project. Journal of  Business Ethics , 142 (2), 369–383. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10551-015-2759-1
Cavalcanti, T., Hasna, Z., & Santos, C. (2023). Research Insights: How Can a Carbon Tax Reduce Emissions  with  Small  Economic  Impacts? IADB:  Inter-American  Development  Bank . https://policycommons.net/artifacts/3529257/research-insights/4330151/ on 10 Nov 2023. CID: 20.500.12592/b16n0n.
Chang,  Y.  S.,  Choi,  D.,  &  Kim,  H.  E.  (2017).  Dynamic  trends  of  carbon  intensities  among  127 countries. Sustainability (Switzerland) , 9 (12), 1–21. https://doi.org/10.3390/su9122268
Chariri, A., Januarti,  I., & Yuyetta, E. N. A. (2018). Audit Committee Characteristics and Carbon
Emission Disclosure. E3S Web of Conferences , 73 , 1–5.
https://doi.org/10.1051/e3sconf/20187302001
Conyon,  M.  J.,  &  He,  L.  (2017).  Firm  performance  and  boardroom  gender  diversity:  A  quantile regression approach. Journal of Business Research , 79 , 198–211.
Damayanti,  R.,  &  Khaerunissa,  H.  (2018).  Carbon  dioxide  emission  factor  estimation  from Indonesian  coal. Indonesian  Mining  Journal , 21 (1),  45–58.  https://doi.org/10.30556 /imj.vol21.no1.2018.687
Dewi,  I.  G.  P.  E.  R.,  &  Dewi,  N.  M.  S.  S.  (2022).  Analysis  the  Effectiveness  of  Implementation
Carbon Tax in Indonesia. Jurnal Economina , 1 (4), 880–889.
https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.194
Dilasari, A. P., Ani, H. N., & Rizka, R. J. H. (2023). Analisis Best Practice Kebijakan Carbon Tax Dalam Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon Di Indonesia. Riset Dan Jurnal Akuntansi , 7 (1), 184–194. https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1182
Ding, R., Zhou, T., Yin, J., Zhang, Y., Shen, S., Fu, J., Du, L., Du, Y., & Chen, S. (2022). Does the Urban  Agglomeration  Policy  Reduce  Energy  Intensity?  Evidence  from  China. International Journal  of  Environmental  Research  and  Public  Health , 19 (22).  https://doi.org /10.3390/ijerph192214764
Fauver,  L.,  McDonald,  M.  B.,  &  Taboada,  A.  G.  (2018).  Does  it  pay  to  treat  employees  well? International evidence on the value of employee-friendly culture. Journal of Corporate Finance , 50 , 84–108.
Fernando, G. D., Jain, S. S., & Tripathy, A. (2020). This cloud has a silver lining: Gender diversity, managerial  ability,  and  firm  performance. Ournal  of  Business  Research , 117 ,  484–496. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.042.
Foster,  V., Dim,  J. U.,  Vollmer, S., &  Zhang,  F. (2021). Understanding  Drivers of Decoupling of

## Peran  Perempuan  di  Dewan  Dalam  Mendorong Pengungkapan  Emisi  Karbon  dengan  Kebijakan Pajak Karbon
Global Transport CO2 Emissions from Economic Growth. Documents.Worldbank.Org .
Friedlingstein, P. (2022). Global Carbon Budget 2022. Earth System Science Data , 14 , 4811–4900. Gale, W. G., Brown, S., & Saltiel, F. (2015). Carbon taxes as part of the fiscal solution . Implementing a US Carbon Tax. Routledge.
Girón,  A.,  Kazemikhasragh,  A.,  Cicchiello,  A.  F.,  &  Monferrá,  S.  (2022).  The  Impact  of  Board Gender Diversity on Sustainability Reporting and External Assurance: Evidence from Lower- Middle-Income  Countries  in  Asia  and  Africa. Journal  of  Economic  Issues , 56 (1),  209–224. https://doi.org/10.1080/00213624.2022.2020586
Gokhale, H. (2021). Japan’s carbon tax policy: Limitations and policy suggestions. Current Research in Environmental Sustainability , 3 , 100082. https://doi.org/10.1016/j.crsust.2021.100082 Gonenc, H., & Krasnikova, A. V. (2022). Board Gender Diversity and Voluntary Carbon Emission
Disclosure. Sustainability (Switzerland) , 14 (21), 1–18. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su142114418
Gurol,  B.,  &  Lagasio,  V.  (2022).  Women  board  members’  impact  on  ESG  disclosure  with environment  and  social  dimensions:  evidence  from  the  European  banking  sector. Social Responsibility Journal , 19 (1), 211–228.
Gurtu,  A.,  Vyas,  V.,  &  Gurtu,  A.  (2022).  Emissions  Reduction  Policies  and  Their  Effects  on Economy. Journal of
Risk and Financial Management , 15 (9). https://doi.org/10.3390/jrfm15090404
Harjoto,  M.  A.,  Laksmana,  I.,  &  Lee,  W.  E.  (2020).  Female  leadership  in  corporate  social responsibility reporting: Effects on writing, readability and future social performance. Advances in Accounting , 49 , 100475. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.adiac.2020.100475
Hartono, D., Indriyani, W., Iryani, B. S., Komarulzaman, A., Nugroho, A., & Kurniawan, R. (2023). Carbon tax, energy policy, and sustainable development in Indonesia. Sustainable Development , 31 (4), 2332–2346. https://doi.org/10.1002/SD.2511
Hejase,  H.,  Haddad,  Z.,  Hamdar,  B.,  Massoud,  R.,  &  Farha,  G.  (2013).  Female  Leadership :  An Exploratory Research from Lebanon. American Journal of Scientific Research , 86 , 28–52.
Hollindale, J., Kent, P., Routledge, J., & Chapple, L. (2019). Women on boards and greenhouse gas emission disclosures. Accounting & Finance , 59 (1), 277–308.
Jilani, I., Lakhal, F., & Lakhal, N. (2023). Women on boards and on top management positions and excess cash holdings: a quantile regression approach. Corporate Governance (Bingley) , 23 (7), 1585–1606. https://doi.org/10.1108/CG-10-2022-0435
Khandelwal, C., Kumar, S., Madhavan, V., & Pandey, N. (2020). Do board characteristics impact corporate risk disclosures? The Indian experience. Journal of Business Research , 121 , 103–111. Khunkaew, R., Wichianrak, J., & Suttipun, M. (2023). Sustainability reporting, gender diversity, firm value and corporate performance in ASEAN region. Cogent Business and Management , 10 (1). https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2200608
Kim, E. (2022). The Effect of Female Personnel on the Voluntary Disclosure of Carbon Emissions Information. International  Journal  of  Environmental  Research  and  Public  Health , 19 (20).

## Peran  Perempuan  di  Dewan  Dalam  Mendorong Pengungkapan  Emisi  Karbon  dengan  Kebijakan Pajak Karbon
https://doi.org/10.3390/ijerph192013247
Kılıç, M., & Kuzey, C. (2018). The effect of corporate governance on carbon emission disclosures: evidence from Turkey. International Journal of Climate Change Strategies and Management , 11 (1), 35–53.
Kolk, A., Levy, D., & Pinkse, J. (2008). Corporate Responses in an Emerging Climate Regime: The Institutionalization and Commensuration of Carbon Disclosure. European Accounting Review , 17 (4), 719–745.
Lazăr, A.-I. (2018). Economic Efficiency vs. Positive and Negative Externalities. Review of General Management , 27 (1), 112–118.
Liu, T., Liu, W., Li, Y., & Liu, M. (2023). Single or combined tax? A comparative study of the effects of  resource  and  carbon  taxes  under  China’s  peak  emission  target. Energy  &  Environment . https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0958305X23117990
Marcos, A., Hartmann, P., Barrutia, J. M., & Apaolaza, V. (2022). Carbon Taxes Beyond Emissions’ Reduction:  Co-benefits  and  Behavioural  Failures  in  Emerging  Markets. Environmental Sustainability  in  Emerging  Markets ,  243–262.  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978- 981-19-2408-8_11
Martín, C. J. G., & Herrero, B. (2020). Do board characteristics affect environmental performance? A study of EU firms. Corporate Social Responsibility and Environmental Management , 27 (1), 74–94.
Mercer-Blackman, V.,  Milivojevic,  L.,  & Mylonas, V. (2023).  Are Carbon Taxes Good for South Asia ? Policy Research Working Paper , May , 10462.
Metcalf, G. E., & Weisbach, D. (2009). The Design of a Carbon Tax. Harvard Environmental Law Review , 33 (2), 499–556.
Mirziyoyeva,  Z., & Salahodjaev, R. (2023). Renewable energy, GDP and CO2 emissions in  high- globalized countries. Frontiers in Energy Research , 11 (July), 1–8.
https://doi.org/10.3389/fenrg.2023.1123269
Monica, M., Daromes, F. E., & Ng, S. (2021). The Role of Women on Boards as A Mechanism to Improve  Carbon  Emission  Disclosure  and  Firm  Value. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Dan  Bisnis , 16 (2), 343–358. https://doi.org/10.24843/JIAB.2021.V16.I02.P11
Nainggolan, Elisabeth, N., & Rohman, A. (2015). Pengaruh struktur corporate governance terhadap pengungkapan  lingkungan  (studi  empiris  pada  perusahaan  non-keuangan  yang  terdaftar  di bursa efek Indonesia periode 2011-2013) . Universitas Diponegoro.
Narassimhan, E., Gallagher, K. S., Koester, S., & Rivera, J. (2018). Carbon pricing in  practice :  a review  of  existing  emissions  trading  systems. Climate  Policy , 18 (8),  967–991. https://doi.org/10.1080/14693062.2018.1467827
Niza,  T.  C.,  &  Ratmono,  D.  (2019).  Pengaruh  Karakteristik  Corporate  Governance  Terhadap Pengungkapan Emisi Gas Rumah Kaca. Diponegoro Journal of Accounting , 8 (4), 1–12.
Nopiah, R. (2019). Climate Change Mitigation Through Market-based instruments in  Large Asian Emitters. Munich Personal RePEc Archive , 91230 .

## Peran  Perempuan  di  Dewan  Dalam  Mendorong Pengungkapan  Emisi  Karbon  dengan  Kebijakan Pajak Karbon
Nuber, C., & Velte, P. (2021). Board gender diversity and carbon emissions: European evidence on curvilinear relationships and critical mass. Business Strategy and the Environment , 30 (4), 1958– 1992. https://doi.org/10.1002/bse.2727
Park, J., Lee, J., & Shin, J. (2023). Corporate governance, compensation mechanisms, and voluntary disclosure of carbon emissions: Evidence from Korea. Journal of Contemporary Accounting & Economic , 100361 . https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcae.2023.100361
Poletti-hughes, J., & Briano-turrent, G. C. (2019). International Review of Financial Analysis Gender diversity on the board of directors and corporate risk : A behavioural agency theory perspective.
International Review
of Financial Analysis , 62 (February), 80–90. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2019.02.004
Post, C., Rahman, N., & Rubow, E. (2011). Green governance: Boards of directors’ composition and environmental corporate social responsibility. Business & Society , 50 (1), 189–223.
Pramudya, E. P., Hospes, O., & Termeer, C. J. A. M. (2017). Governing the Palm-Oil Sector through Finance: The Changing Roles of the Indonesian State. Bulletin of Indonesian Economic Studies , 53 (1), 57–82. https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1228829
Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2016). Women on the Board of Directors and Corporate Tax Aggressiveness in Australia:An Empirical Analysis. Accounting Research Journal , 29 (3), 1–28. https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/ARJ-09-2014-0079
Saadah, K., Probohudono, A. N., & Setiawan, D. (2022). Comparison of Environmental Disclosure on  Social  Media  and  Sustainability  Report  (CEO  Narcissism  Perspective). International Colloquium on Business and Economics , Atlantis Press , 179–194.
Safiullah, M., Alam, M. S., & Islam, M. S. (2022). Do all institutional investors care about corporate carbon emissions? Energy Economics , 115 , 106376.
Sánchez-Teba,  E.  M.,  Benítez-Márquez,  M.  D.,  &  Porras-Alcalá,  P.  (2021).  Gender  Diversity  in Boards of Directors: A Bibliometric Mapping. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity , 7 (1), 12. https://doi.org/10.3390/JOITMC7010012
Schandl, H., Hatfield-Dodds, S., Thomas, W., Geschke, A., Cai, Y., West, J., Newth, D., Baynes, T., Lenzen,  M.,  &  Owen,  A.  (2016).  Decoupling  global  environmental  pressure  and  economic growth : Scenarios for energy use , materials use and carbon emissions . White Rose Research Online URL for this paper : Version : Accepted Version Article : Schandl , H ,. Journal Cleaner Production , 132 , 45–56.
Solikhah, B. (2020). Are the Financial Performance and Media Coverage Associated with the Quality of Environmental Disclosures? KnE Social Sciences , 1255–1265.
Subanti, S., Hakim, A. R., & Hakim, I. M. (2018). An Application of Multiplier Analysis in Analyzing the Role of Mining Sectors on Indonesian National Economy. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , 333 (1). https://doi.org/10.1088/1757-899X/333/1/012102
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Alfabeta.
Supriadi, A., Oktaviani, K., Kencono, A., Prasetyo, B., Kurniasih, T., & Sunaryo, F. (2016). Data Inventory Emisi GRK Sektor Energi. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral .

## Peran  Perempuan  di  Dewan  Dalam  Mendorong Pengungkapan  Emisi  Karbon  dengan  Kebijakan Pajak Karbon
Terjesen, S. A., Aguilera, R. V., & Lorenz, R. (2013). Legislating a Woman’s Seat on the Board: Institutional Factors Driving Gender Quotas for Boards of Directors. Journal of Business Ethics, Forthcoming .
Thams, Y., Bendell, B. L., & Terjesen, S. (2018). Explaining women’s presence on corporate boards: The  institutionalization of  progressive  gender-related  policies. Journal  of  Business  Research , 86 (130–140).
Timilsina, G. R. (2011). Carbon tax under the Clean Development Mechanism: a unique approach for  reducing  greenhouse  gas  emissions  in  developing  countries. Climate  Policy  (Taylor  & Francis Group) , 9 , 139–154. https://doi.org/https://doi.org/10.3763/cpol.2008.0546
Timilsina,  G.  R.  (2023).  Carbon  Taxes. Journal  of  Economic  Literature , 60 (4),  1456–1502. https://doi.org/10.1257/jel.20211560
Tingbani,  S.,  Chithambo,  L.,  Tauringana,  V.,  &  Papanikolaou,  N.  (2020).  Board  gender  diversity, environmental committee and greenhouse gas voluntary disclosures. Business Strategy and the Environmen , 59 (6), 2145–2892.
Valls Martínez, M. del C., Santos-Jaén, J. M., Soriano Román, R., & Martín-Cervantes, P. A. (2022). Are  gender  and  cultural  diversities  on  board  related  to  corporate  CO2  emissions? Journal  of Cleaner Production , 363 (132638). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132638 Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. Journal of  Physics  A:  Mathematical  and  Theoretical , 44 (8),  1–13.  https://doi.org/10.1088/1751- 8113/44/8/085201
Wang, J., & Sun, J. (2022). The role of audit committees in social responsibility and environmental disclosures:  evidence  from  Chinese  energy  sector. International  Journal  of  Disclosure  and Governance , 19 (1), 113–128. https://doi.org/10.1057/s41310-021-00131-3
York, R. (2010). The paradox at the heart of modernity: The carbon efficiency of the global economy. International Journal of Sociology , 40 (2), 6-22.
Yuan, C., Zhang, J., Zheng, L., & Zhu, J. (2023). An Investigation of Canadian Greenhouse Climate Prediction using Time Series. Highlights in Science, Engineering and Technology , 50 , 116–123. https://doi.org/10.54097/hset.v50i.8489
Zaini, S. M., Sharma, U., Samkin, G., & Davey, H. (2020). Impact of Ownership Structure on the Level of Voluntary Disclosure : A Study of Listed Family-controlled Companies in Malaysia. Accounting Forum , 44 (1), 1–34.
Zhou,  D.,  Chen,  B.,  Li,  J.,  & Jiang,  Y.  (2021).  Chinaʼs  economic  growth,  energy  efficiency,  and industrial  development:  nonlinear effects  on carbon dioxide emissions. Discrete Dynamics  in Nature and Society , 1–7.