Hubungan Hukum  Anak Hasil  Surrogate  Mother Dengan Ayah Biologis  Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Legal Relations of A Child's Surrogate Mother With A Biological Father The Perspective Of Islamic Law (Study The Constitutional Court Ruling No.46/PUU- VIII/2010)
Nur Fitri Hariani 1 , M. Saleh Ridwan 2 , Marilang 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: nurfitriharianihasan@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima* 12 Juli 2021 Revisi I* 01 Agustus 2021 Revisi II* 15 Agustus 2021 Disetujui* 20 Oktober 2021 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hubungan  perdata  anak  hasil surrogate  mother  dengan  ayah  biologis.  penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dengan  metode  kepustakaan  (library  research) dengan  menggunakan  tiga  pendekatan,  yakni:  pendekatan  teologi normatif  (syar’i),  pendekatan  yuridis  dan  pendekatan  filosofis.  Sumber data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  buku-buku, jurnal-jurnal  serta  artikel-artikel  yang  berkaitan  dengan  penelitian. Sedangkan teknik pengelolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan  yaitu:  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  anak  hasil  surrogate  mother  juga telah  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ayah  dan  keluarga  ayahnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang dapat  dibuktikan  dengan  DNA  (Deoxyribo  Nucleic  Acid).  Anak  hasil surrogate mother adalah anak bilogis dari pasangan suami isteri  yang sah  namun  dalam  hukum  positif  dan  hukum  islam  anak  hasil surrogate mother anak luar nikah yang digolongkan ke dalam anak zina. Meskipun tidak  melalukan  perbuatan  zina  secara  langsung,  namun  esensi  dari perbutaan zina terdapat dalam praktik tersebut. maka dari itu hubungan anak hasil surrogate mother dengan ayah biologis terhalang dalam tiga perkara,  yaitu  tidak  boleh  menggunakan  nama  ayah  dalam  nama  anak tersebut,  tidak  berhak  mendapat  perwalian  ketika  ingin  menikah,  serta tidak  berhak  mewarisi  harta  dari  orang  tuanya.  Meski  demikian,  anak tersebut  masih  bisa  menjadi  anak  dari  pasangan  suami  isteri  tersebut dengan cara pengangkatan anak, dari ibu surrogatenya (ibu kandung) ke orang tua biologis (asal sperma dan ovum) dan mendapatkan hak 1) hak perlindungan (elimentasi); 2) hak mendapatkan biaya hidup; 3) hak mendapatkan biaya kesehatan; 4) hak untuk biaya pendidikan, serta 5) wasiat wajibah.
Kata  Kunci:  Hubungan  Hukum,  Anak  Hasil  Surrogate  Mother,  Ayah Biologis, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang
“This  study  aims  to  determine  the  relationship  between  child  surrogate mother civil and biological father. This research is a qualitative research using  library  research  method  using  three  approaches,  namely:  a normative  theological  approach  (syar'i),  a  juridical  approach  and  a philosophical  approach.  Sources  of  data  used  in  this  study  come  from books,  journals  and  articles  related  to  research.  Meanwhile,  data processing  and  analysis  techniques  are  carried  out  in  three  stages,
namely:  data  reduction,  data  presentation  and  conclusion  drawing.  The results  showed  that  the  child  from  the  surrogate  mother  had  a  civil relationship  with  the  father  and  his  father's  family  based  on  the Constitutional  Court  Decision  No.  46  /  PUU-VIII  /  2010  which  can  be proven  by  DNA  (Deoxyribo  Nucleic  Acid).  The  child  from  the  surrogate mother is the biological child of a legal husband and wife partner, but in positive law and Islamic law the child from the surrogate mother is an out of  wedlock  child  who  is  classified  as  adultery.  Even  though  he  does  not commit adultery directly, the essence of adultery is found in this practice. Therefore,  the  relationship  between  the  child  from  the  surrogate  mother and  the  biological  father  was  hindered  in  three  cases,  namely  not  using the  father's  name  in  the  child's  name,  not  having  the  right  to  get guardianship when he wanted to get married, and not having the right to inherit property from his parents. However, the child can still become the child  of  the  husband  and  wife  by  adopting  the  child,  from  the  surrogate mother  (biological  mother)  to  the  biological  parent  (from  sperm  and ovum) and obtaining the right to 1) protection right (elimentation); 2) The right to receive living expenses; 3) The right to receive medical expenses; 4) The right to tuition fees, and 5) Compulsory will.”
Keyword: Legal  Relationships,  Children  from  Surrogate  Mother  Results, Biological  Father,  Constitutional  Court  Decision  No.  46  /  PUU-VIII  / 2010

## A. PENDAHULUAN
Kehidupan di dunia akan terus menerus berkembang. Manusia adalah salah satu makhluk yang sangat sempurna yang ditakdirkan untuk hidup berpasang-pasangan satu dengan  yang  lainnya.  Pernikahan  adalah  jalan  diberikan  oleh  Allah  untuk  dijadikan sebagai  proses  keberlangsungan  hidup  di  dunia  tetap  berlanjut.  Salah  satu  tujuan  dari pernikahan  adalah  untuk  melestarikan  dan  mengembangkan  bani  Adam.  Namun  perlu diingat  bahwa,  perkawinan  bukan  hanya  sekadar  memperoleh  anak,  tetapi  berusaha mencari  dan  membentuk  generasi  yang  berkualitas,  yaitu  untuk  mencari  anak  yang shalih dan bertaqwa kepada Allah swt. 1
Kehadiran  buah  hati  adalah  dambaan  setiap  keluarga.  Kehadirannnya  dijadikan kelengkapan  kebahagiaan  yang  sempurna  di  dalam  rumah  tangga.  Anak  adalah  titipan dari  Allah  swt.  yang  harus  dijaga  dan  dikasihi  dengan  tulus.  Kehadiran  anak  dalam keluarga  adalah  dambaan  setiap  pasangan  karena  anak  merupakan  pelengkap  keluarga dan  juga  dapat  dikatakan  sebagai  perhiasan  dunia  dan  menjadi  penerus  kehidupan  di dunia serta dapat menjadi penolong bagi orang tuannya di akhirat kelak. Firman Allah QS.al-Kahfi/ 28: 46
1 Sudarto, Ilmu  Fikih  (Refleksi  Tentang  Ibadah  Muamalah,  Munakahat  dan  Mawaris) ,  Edisi  I (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 149-150.
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang
َا  ٌرْيَخ َّو اًبا َوَث  َكِ ب َر َدْنِع  ٌرْيَخ ُت ٰحِلّٰصلا  ُتٰيِقٰبْلا َو ۚاَيْنُّدلا ِةوٰيَحْلا ُةَنْي ِز َن ْوُنَبْلا َو ُلاَمْلَا ًلَم
Terjemahnya:
harta  dan  anak-anak  adalah  perhiasan  kehidupan  dunia  tetapi  amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. 2
Dalam suatu hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:
ُهَل  وُعْدَي  ٍحِلاَص  ٍدَل َو َو  ِهِب  ُعَفَتْنُي  ٍمْلِع َو  ٍةَي ِراَج  ٍةَقَدَص  ْنِم  ٍةَث َلََث  ْنِم  الَِّإ  ُهُلَمَع  َعَطَقْنا  ُناَسْنِ ْلْا  َتاَم  اَذِإ
Artinya:
Jika  seseorang  meninggal  dunia,  maka  terputuslah  amalannya kecuali  tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau doa anak yang shalih ( HR. Muslim No. 1631) Dua  dalil  di  atas  jelas  menyatakan  bahwa  anak  adalah  anugrah  terbesar  dari Allah  dalam  hidup  ini.  Mendambakan  anak  adalah  impian  setiap  pasangan.  Selain menambah  kebahagiaan  rumah  tangga,  memiliki  anak  juga  menjadi  suatu  penutup kesempurnaan,  terutama  seorang  wanita.  Tetapi,  tidak  semua  pasangan  dengan  mudah bisa  mendapatkan  keturunan. Banyak  di  sekitar  kita  pasangangan  yang  telah  lama menikah  namun  belum  dikaruniai  buah  hati  dari  pernikahan  mereka  meskipun  telah mencoba berbagai cara.
Ajaran  syariat  Islam  mengajarkan  untuk  tidak  boleh  berputus  asa  dan mengajukan  untuk  senantiasa  berikhtiar  dan  menggapai  karunia  Allah  swt.,  sejalan dengan maqashidusy  syari’ah (tujuan  filosofis  syariah  Islam)  adalah hifdzun  nasl (memelihara  fungsi  dan  kesucian  reproduksi)  bagi  kelangsungan  dan  kesinambungan generasi  umat  manusia.  Sesuai  dengan  janji  Allah  bahwa  “setiap  kesulitan  ada kemudahan, setiap masalah pasti ada solusi”. Jadi dapat dikatakan, teknologi Fertilisasi In Vitro ini merupakan solusi atas kesulitan reproduksi manusia. Allah mengkaruniakan ilmu  kedokteran  dan  kemajuan  teknologi  agar  manusia  dapat  lebih  bersyukur  dan menggunakannya sesuai dengan kaidah ajaran-Nya. 3
Kemajuan teknologi dalam bidang kedoteran yang ditemukan pada tahun 1970- an  dikenal  dengan  sebutan in  vitro  fertilization (IVF)  merupakan  salah  satu  jawaban dari  upaya  pasangan  untuk  mendapatkan  keturunan.  I n  vitro  fertilization (IVF) merupakan  suatu  pengembangan  teknologi  bidang  kedokteran  yang  melakukan penyatuan atau pembuahan benih laki-laki terhadap benih perempuan pada cawan petri (di  labolatorium),  yang  mana  setelah  terjadinya  penyatuan  tersebut  ( zygote ),  akan  di implementasikan  atau  ditanaman  kembali  di  rahim  wanita  asal  dari  benih  tersebut. Namun ada juga yang ditanam pada rahim wanita lain yang tidak mempunyai hubungan sama  sekali  dengan  sumber  benih.  Hal  ini  di  sebut  dengan surrogate  mother (ibu pengganti) yang dilakukan melalui suatu  perjanjian sewa. 4 Surrogate mother atau sewa rahim  ini  mendapat  kontrovesi  dari  sis  etika  dan  agama,  karena  prosesnya  yang  tidak
2 Kementerian  Agama  RI, Al-Qur’an Terjemahan  Dan  Tajwid  Warna  Al-Has 𝐼̅ B  (Jarkarta: Samad), h. 299.
3 Setiawan Budi Utomo, Fiqih Aktual , (Cet II; Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 188.
4 Deriza Rahman, Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika Dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 2
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang
melalui  hubungan  seks  tapi  penanamannya  pada  orang  yang  tidak  tetikat  hubungan suami isteri. 5
Di  Indonesia  sampai  saat  ini  secara  formal  praktik surrogate  mother belum dilakukan.  Namun  dalam  praktiknya  banyak  perilaku  yang  mengarah  kepada dilakukannya  dapat  dilihat  dengan  ditemukannya  wanita  muda  yang  berasal  dari Indonesia  yang  menyatakan  dirinya  bersedia  menjadi surrogate  mother. 6 Di  Papua praktik  sewa  rahim  itu  pernah  terjadi  hanya  saja  sewa-menyewa  tersebut  tidak dipermasalahkan karena dilakukan dalam lingkup keluarga. Seorang ponakan menyewa rahim  tantenya  agar  bisa  mendapatkan  anak. 7 Dan  yang  paling  terbaru  seorang  “artis terkenal”  (apakah  berita  benar  atau  gosip).  Pengacara  dari  artis  tersebut  mengatakan bahwa  artis  tersebut  telah  disewa  rahimnya  oleh  sepasang  suami  istri  dengan  suatu imbalan  materi  dan  sebuah  mobil  mewah,  walaupun  yang  bersangkutan menyangkalnya.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  tidak  menutup  kemungkinan  praktik  ini sudah terjadi (mungkin secara diam-diam) atau bakal terjadi.
Di  Indonesia,  praktik  Fertilisasi in  vitro telah  diatur  dalam  Undang-undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan 8 .  Sejatinya  praktik  Fertilisasi in  vitro ini merupakan  suatu  jalan  keluar  bagi  setiap  pasangan  yang  menginginkan  keturunan namun  terhalang  karena  fakor  tertentu  seperti:  endometriosis  (radang  pada  selaput lender  rahim),  oligospermia  (sperma  yang  kurang  baik), unexplained  infertility (tidak dapat diterangkan sebabnya) dan adanya faktor immunologic (faktor kekebalan) 9 . Tentang surrogate mother (sewa rahim) belum ada regulasi yang secara spesifik membahas hal tersebut. Dalam hukum Islam, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya membahas tentang anak sah.
Anak yang sah adalah:
1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
2. Hasil  perbuatan  suami  istri  yang  sah  diluar  rahim  dan  dilahirkan  oleh  isteri tersebut. 10
Secara biologis anak hasil dari sewa rahim adalah anak dari pasangan suami istri tersebut,  hanya  saja  dilahirkan  melalui  perempuan  lain.  Status  perkawinan  dari perempuan  tersebut  adalah  penentu  atas  status  anak  yang  akan  lahir  kelak.  Anak  yang dilahirkan  dari  sewa  rahim  dapat  berstatus  anak  di  luar  perkawinan  yang  tidak  diakui, yaitu  anak  yang  dilahirkan  karena  zina,  yaitu  akibat  dari  hubungan  suami  atau  istri dengan laki-laki atau perempuan lain. 11
Setiap  anak  yang  lahir  memiliki  hak  yang  harus  dipenuhi,  terlepas  dari  latar belakang  anak  tersebut.  pada  tahun  1954,  Persatuan  Bangsa-bangsa  (PBB) mengumumkan  tentang  hak-hak  yang  anak.  Kemudian  pada  tahun  1989,  disahkan
5 Indar,  Muh.  Alwy  Arifin,  dkk, Hukum  dan  Bioetik  Dalam  Perspektif  Etika  dan  Hukum Kesehatan (Sleman: Deepublish, 2019), h.78.
6 Sonny  Dewi  Judiasih,  Susilowati  Suparto  Dajaan,  dkk, Aspek  Hukum  Sewa  Rahim  Dalam Perspektif Hukum Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 4-5.
7 “Sewa  Rahim  Di  Indonesia  Dilakukan  Diam-Diam”  Https://Health.Detik.Com/Ibu-Dan- Anak/D-1370505/Sewa-Rahim-Di-Indonesia-Dilakukan-Diam-Diam (18 November 2020)
8 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
9 Salim Hs, Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 1.
10 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam , Bab XIV, Pasal 99
11 Desriza  Ratman, Surrogate  Mother  Dalam  Perspektif  Etika  Dan  Hukum:  Bolehkah  Sewa Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 120.
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang
sebagai  konvensi  hak-hak  anak.  Pemerintah  melalui  Keputusan  Presiden  No.  36  tahun 1990 mengakui hak-hak tersebut. 12 Hak-hak anak yang dimaksud adalah:
a. Hak untuk bermain
b. Hak untuk mendapatkan pendidikan
c. Hak untuk mendapatkan perlindungan
d. Hak untuk mendapatkan rekreasi
e. Hak untuk mendapatkan makanan
f. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
g. Hak untukmendapatkan nama atau identitas
h. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
i. Hak untuk berperan dalam pembangunan
j. Hak untukmendapatkan kesamaan 13
Kasus  tentang  pemenuhan  hak  anak  yang  paling  populer  adalah  yang  dialami oleh  Aisyah  Mokhtar  yang  dinikahi  oleh  Moerdiyono  secara  siri.  Dari  perkawinan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan.Namun timbul  suatu  permasalahan  bahwa  Moerdiyono  tidak  mengakui  anak  tersebut  sebagai darah  dagingnya.Demi  mempertahankan  hak  anaknya  Machica  melakukan  berbagai upaya hukum, bahkan dia sampai mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi agar anaknya  mendapat  status  hukum  tetap  sebagai  anak  Moerdiyono.  Tuntutan  Aisyah Mokhtar  dikabulkan  oleh  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  46/PUU-VIII/2010 tanggal  27  Februari  2012. 14 Berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU- VIII/2010 terkait judicial review terhadap pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: 15
Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut  hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata dengan keluarga ayahnya.
Dengan  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  anak  yang  dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak dicatat akan memiliki status dan hak keperdataan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan. Dari putusan tersebut menimbulkan berbagai implikasi  hukum  dan  menjadi  polemik,  apakah  semua  anak  yang  terlahir  di  luar pernikahan, dalam hal ini anak hasil  Fertilisasi In Vitro dengan jalan surrogate mother termasuk  dalam  putusan  ini  atau  tidak.  Untuk  mengkaji  lebih  dalam  kedudukan  anak hasil  fertilisasi  in  vitro  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  maka  penelitian tesis ini “Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother denganOrang Tua Biologis Perspektif  Hukum  Islam  (Telaah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  No.  46/PUU- VIII/2020”
12 KumparanMom, “10 Hak Anak, Sudahkah Kita Penuhi Semua? Cek Yuk, Moms!” Situs Resmi Kumparan . https://Kumparan.Com/Kumparanmom/10-Hak-Anak-Sudahkah-Kita-Penuhi-Semua-Cek- Yuk-Moms-1rwycywqmx3 (18 November 2020)
13 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
14 Muhammad  Ali  Hanafiah  Selian,  “Surrogate  Mother,  Tinjauan  Hukum  Perdata  Dan  Islam”
Dalam Jurnal Yuridis Vol. 4 No.2, Desember 2017
Https://Ejournal.Upnvj.Ac.Id/Index.Php/Yuridis/Article/Viewfile/255/220 (18 November 2020).
15 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah library research deskriptif kualitatif yaitu usaha untuk menemukan,  mengembangkan,  mengumpulkan  data-data  dari  pustaka,  buku-buku  atau karya tulis  yang relevan  dengan  masalah yang diteliti yang mana  analisis  data bersifat kualitatif  yaitu  upaya  yang  dilakukan  secara  bersamaan  dengan  pengumpulan  data, memilah-milanya menjadi suatu yang dapat dikelolah, mencari serta menemukan pola, menemukan  apa yang penting dipelajari  dan memutuskan apa yang dibaca dan mudah difahami dan diinformasikan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologis  normatif  (syar’i),  merupakan  pendekatan  dengan  mengacu  pada  ketentuan agama sebagai dasar hukum yang terdiri dari al-Qur’an, hadis, hasil ijtihad dan kaidah- kaidah fikih  yang selanjutnya disebut hukum  Islam. Dalam penelitian ini peneliti akan mecari  tahu  bagiamana  hubungan  hukum  anak  hasil surrogate  mother dengan  ayah biologis berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  membaca  sejumlah  literatur-literatur atau  karya  ilmiah  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  penelitian  dan  mengolahnya dengan menggunakan metode kualitatif. Hal tersebut dapat dilakukan  dengan beberapa tahap yang diuraikan sebagai berikut:
a. Mencari data dan informasi dengan mengumpulkan serta membaca sejumlah literatur  atau  karya  ilmiah  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  proses fertilisasi in  vitro dan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  sewa  rahim  dan  juga yang  berkaitan  dengan  anak  diluar  perkawinan  menurut  putusan  MK No.46/PUU-VIII/2010 kemudian dijadikan sebagai sumber data.
b. Penelaan  terhadap  buku-buku  yang  telah  dipilih  dikumpulkan,  dengan memilih  beberapa  referensi  yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian  untuk dijadikan  sumber  data  primer.  Di  samping  itu,  dilengkapi  sumber  data sekunder yang menunjang sumber data primer.
c. Menerjemahkan  literatur  berbahasa  Inggris  yang  telah  dipilih  ke  dalam bahasa indonesia, bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.
d. Menganalisa data-data dan informasi yang telah dikumpulkan dan senantiasa menganalisis sesuai dengan pokok-poko dari penelitian ini.
Seluruh  data  yang  yang  berhasil  diperoleh  atau  yang  berhasil  dikumpulkan selama  proses  penelitian  dari  data  sekunder  dianalisis  secara  kualitatif  kemudian disajikan  secara  deskriptif  yaitu  menuliskan,  menjelaskan  dan  memaparkan permasalahan  yang  timbul  di  dalam  hubungan  hukum  dari  anak  yang  lahir  dari surrogate  mother /sewa  rahim  dengan  orang  tua  biologisnya  jika  ditelaah  berdasarkan putusan  MK  No.  46/VIII/2010.  Guna  memperoleh  gambaran  yang  dapat  dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

## C. PEMBAHASAN

## Sejarah Surrogate Mother
Praktik  sewa  rahim  pertamakali  dilakukan  pada  tahun  1987,  di  Afrika  Selatan. Seorang  ibu,  Edith  Jones,  melahirkan  kembar  tiga  anak-anak  hasil  pencangkokan embrio  putrinya,  Suzanne  dan  suaminya.  Hal  ini  dilakukan  karena  Suzanne  tidak memiliki  kandungan  sejakia  lahir.  Proses  pembuahannnya  dilakukan  di  rumah  sakit BMI  Park,  Nottingham.  Inilah  pertama  kalinya  praktik  sewa  rahim,  dimana  seorang putri  (Suzanne)  yang  menyewa  rahimibunya  (Edith  Jones)  untuk  mengandung  embrio
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang
dari dirinya dan suaminya. 16 Hal yang sama pun pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Papua. Seorang ponakan menyewa rahim tantenya agar dapat  mendapatkan keturunan. Praktik  sewa  rahim  di  Amerika  dan  Eropa,  praktik  sewa  rahim  merupakan  hal  yang telah  lumrah  dilakukan.  Yang  paling  baru  adalah  yang  dilakukan  oleh  oleh  Kim Kardashian  dan  Kanye  West.  Sebelumnya  mereka  telah  melakukan  sewa  rahim  untuk anak  ketiga  mereka  kemudian  mereka  berencana  lagi  untuk  menggunakan  jasa  sewa rahim untuk anak keempat mereka. 17
Di  Indonesia,  secara  formal  sampai  saat  ini  praktik surrogate  mother (sewa rahim)  belum  dilakukan.  Namun  dalam  praktiknya  banyak  perilaku  yang  mengarah kepada dilakukannya dapat dilihat dengan ditemukannya wanita muda yang berasal dari Indonesia yang menyatakan dirinya bersedia menjadi surrogate mother. 18 Terlebih sejak ada  pemberitaan  seorang  “artis  terkenal”  (apakah  berita  benar  atau  gosip).  Pengacara dari artis tersebut mengatakan bahwa artis tersebut telah disewa rahimnya oleh sepasang suami  istri  dengan  suatu  imbalan  materi  dan  sebuah  mobil  mewah,  walaupun  yang bersangkutan menyangkalnya. Hal ini membuktikan bahwatidak menutup kemungkinan praktik ini sudah terjadi (mungkin secara diam-diam) atau bakal terjadi. 19
Pada  awalnya  hanya  pasangan  suami  isteri  saja  yang  boleh  melakukan  pross Surrogacy tapi  dalam  perkembangannya  homoseksual  juga  boleh  melakukan  proses Surrogacy .  Jumlah  homoseksual  individual  atau  pasangan  yang  mencari  untuk menyewa surrogate mother secara konsisten dilaporkan tidak lebih dari satu persen, tapi tiga  agensi  telah  mencari surrogate untuk  sepasang  homoseksual  perempuan.  Sekitar 25% adalah Katolik, proporsi yang sama dengan Yahudi, dan sekitar 42% Protestan. 20

## Pengertian Surrogate Mother
Surrogate mother secara harfiah disamakan dengan istilah “ibu pengganti” atau “ibu wali”. 21 Dalam arti sebenarnya, Surrogate mother adalah “ some one who takes the place of another person” (seseorang memberikan tempat untuk orang lain). 22 Surrogate mother merupakan teknik bayi tabung, yang dimana sperma dan ovum pasangan suami isteri  diproses  dalam  tabung,  lalu  dimasukkan  ke  dalam  rahim  orang  lain,  bukan  ke rahim  isteri.  Perempuan  yang  bersedia  untuk  dititipkan  embrionya  disebut  dengan surrogate mother dan pasangan suami isteri yang menggunakan jasa surrogate mother disebut dengan intended parent . Selama proses kehamilan hingga melahirkan surrogate mother ini diberikan biaya untuk memenuhi semua kebutuhannya. Ketika anak tersebut sudah  lahir,  maka surrogate  mother harus  menyerahkannya  kepada intended  parent . 23 Perjanjian ini disebut dengan gestational agreement .
16 Luthfi  As-Syaukani, Politik,  HAM,  dan  Isu-Isu  Teknologi  dalam  Fikih  Kontemporer , (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998)
17 Fadhila Auliya Widia Putri, “Sewa
Rahim”, id.theasianparent.com . Https://Id.Theasianparent.Com/Sewa-Rahim (18 November 2020
18 Sonny  Dewi  Judiasih,  Susilowati  Suparto  Dajaan,  dkk, Aspek  Hukum  Sewa  Rahim  Dalam Perspektif Hukum Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 4-5.
19 Desriza  Ratman, Surrogate  Mother  Dalam  Perspektif  Etika  Dan  Hukum:  Bolehkah  Sewa Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 39..
20 Sonny  Dewi  Judiasih,  Susilowati  Suparto  Dajaan,  dkk, Aspek  Hukum  Sewa  Rahim  Dalam Perspektif Hukum Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 5-6.
21 Desriza  Ratman, Surrogate  Mother  Dalam  Perspektif  Etika  Dan  Hukum:  Bolehkah  Sewa Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 35.
22 Desriza  Ratman, Surrogate  Mother  Dalam  Perspektif  Etika  Dan  Hukum:  Bolehkah  Sewa Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 3.
23 Sonny  Dewi  Judiasih,  Susilowati  Suparto  Dajaan,  dkk, Aspek  Hukum  Sewa  Rahim  Dalam Perspektif Hukum Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 13
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang
Surrogate mother dalam konteks hukum nasional pupoler disebut dengan istilah “sewa rahim” yang secara harfiah disamakan dengan “ibu pengganti”. Sewa rahim yang dimaksud  adalah  perjanjian  antara  seorang  wanita  melakukan  perjanjian  dengan  pihak lain  (suami  istri)  untuk  mengandung  dan  membesarkan  janin  dari  perempuan  atau pasangan lain dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan dalam Islam, surrogate  mother (sewa  rahim)  lazim  disebut al-‘Ummu  al-musta’jin atau al- ‘Ummu  al-badilah atau  dikenal  juga  dengan  sebutan ar-rahmu  al-musta’jin. Dalam praktiknya, ada dua pihak yang terlibat dalam sewa rahim, yaitu pihak pertama adalah wanita yang menyewakan rahimnya dan pihak kedua selaku penyewa adalah pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. 24
Ada dua jenis surrogate mother , yaitu genetik dan kehamilan. Pertama,Surogasi genetik  disebut  juga  dengan  surogasi  tradisional,  parsial  atau  lurus,  yang  mana  ibu pengganti  juga  merupakan  ibu  genetik  dari  anak  tersebut.  Pembuahan  biasanya  terjadi dengan inseminasi buatan menggunakan sperma calon ayah dan dapat dilakukan tanpa harus  ke  klinik.  Kedua,  surogasi  gestasional  disebut  juga  sebagai  ibu  pengganti  penuh atau induk. Pada proses yang kedua ini harus dilakukan di klinik menggunakan metode In  Vitro  Fertilization (IVF).  Embrio  yang  ditransfer  dapat  dibuat  menggunakan  gamet pasangan  suami  isteri  atau  sperma  calon  ayah  dan  sel  ovum  donor.  Calon surrogate mother biasanya  sudah  dikenal  oleh  sang  isteri  karena  berasal  dari  anggota  keluarga atau teman. Atau tidak dikenal sama sekali karena mereka bertemu melalui pihak ketiga, baik melalui organisasi atau dari teman. 25
Dalam  perkembangan  teknologi  kedokteran surrogate  mother dapat  dilakukan dalam berbagai cara, yaitu:
1. Benih  yang  akan  ditanam  berasal  dari  pasangan  suami  isteri  kemudian ditanam kembali ke rahim isteri;
2. Salah satu benih donor (baik sperma atau ovum) yang kemudian ditanam ke rahim isteri;
3. Benih  berasal  dari  pasangan  suami  isteri,  tetapi  ditanam  pada  rahim  wanita lain. 26
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, surrogate  mother dibagi  menjadi  tiga  jenis, yaitu:
1. Traditional Surrogacy (Surogasi Tradisional)
Surogasi  tradisional  adalah  kehamilan  yang  terjadi  yang  dimana  ovum  berasal dari surrogate mother yang dibuahi oleh sperma yang berasal dari laki-laki yang bukan pasangan surrogate mother . Setelah anak tersebut lahir, maka anak tersebut diserahkan untuk  kemudian  diasuh  oleh  laki-laki  tersebut  dan  pasangannya.  Jadi  yang  menjadi orang  tua  biologisnya  sudah  jelas,  ayah  asal  dari  pendonor  sperma  dan  ibunya  adalah surrogate  mother yang  memberikan  ovum.  Maka  dapat  simpulkan  bahwa,  pembuahan sel sperma dan ovum dilakukan secara langsung. Artinya si suami (pasangan yang sah) melakukan  hubungan  secara  langsung  dengan surrogate  mother .  Dan  ketika surrogate
24 Muhammad  Ali  Hanafiah  Selian,  “Surrogate  Mother,  Tinjauan  Hukum  Perdata  Dan  Islam”
Dalam Jurnal Yuridis Vol. 4 No.2, Desember 2017
Https://Ejournal.Upnvj.Ac.Id/Index.Php/Yuridis/Article/Viewfile/255/220 (18 November 2020).
25 V. Jadva, L. Blake, dkk, “Surrogacy Families 10 Years On: Relationship With The Surrogate, Decisions  Over  Disclosure  And  Children’s  Understanding  Od  Their  Surrogacy  Origins” Human Reproduction ,  vol.  27,  no.  10,  (Juli  2012)  https://academic.oup.com/humrep/article/27/10/3008/750058 (Diakses 8 Desember 2020).
26 Muntaha,  “ Surrogate  Mother Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Indonesia ”  Mimbar  Hukum, vol.  25,  no.  1  (Februari  2013)  https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16101/10647  (Diakses  12 November 2020).
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang
mother itu  hamil  dan  melahirkan  anak  tersebut,  dia  menyerahkannya  kepada  laki-laki dan pasangannnya (suami isteri).
2. Gestational Surrogacy (Surogasi Gestasional)
Surogasi  gestasional  merupakan  surogasi  yang  paling  umum  dilakukan, khususnya  negara-negara  yang  melegalkan,  seperti  India.  Pada  surogasi  jenis  ini, kehamilan  berasal  dari  sel  telur  dan  ovum  dari  pasangan  suami  isteri  kemudian dimasukkan  ke  dalam  rahim  wanita  lain  ( surrogate  mother) hingga surrogate  mother melahirkan.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa  dalam gestational  surrogacy (surogasi gestasional) anak yang dilahirkan oleh surrogate mother secara genetik membawa gen wanita  dan  laki-laki  lain  (suami-isteri),  sehingga  orang  tua  biologis  dari  anak  tersebut adalah  laki-laki  dan  perempuan  asal  dari  sperma  dan  ovum  (suami-isteri),  bukan  si wanita ( surrogate mother ) yang mengandung dan melahirkan bayi. Hal ini dikarenakan sel telur dan sel sperma menyatu menjadi zigot terjadi di luar ( in vitro ), akbibatnya sang surrogate mother tidak memiliki hubungan bilogis langsung dengan sang jabang bayi.
3. Intended mother
Intended  mother diartikan  sebagai  “ibu  yang  menginginkan  kehamilan”  yang mana hak atas anak akan dialihkan kepadanya setelah sang anak lahir. Surogasi jenis ini dilakukan  oleh  wanita  lajang  atau  yang  memiliki  pasangan  yang  menghendaki kehamilannya dilakukan oleh wanita lain yang menyetujui untuk dihamili dengan janin dari sel telurnya sediri maupun dari hasil donasi melalui suatu perjanjian bisnis.

## Landasan Hukum Pelaksanaan Surrogate Mother
Meskipun tidak ada secara spesifik yang membas tentang pelaksanaan surrogate mother , namun tidak menutup kemungkinan ada peraturan yang dapat digunakan dalam menangani hal tersebut. Hal dilakukan agar tidak adanya kekosongan hukum atas suatu peristiwa. Perauran yang secara tidak langsung menyengkut mengenai surrogate mother dapat dilihat dari beberapa ketentuan sebagai berikut:
1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 127 ayat (1), menyatakan bahwa:
Upaya  kehamilan  di  luar  cara  alamiah  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pasangan suami isteri yang sah dengan ketentuan:
a. Hasil  pembuahan  sperma  dan  ovum  dari  suami  isteri  yang  bersangkutan ditanamkan dalam rahim isteri dari mana ovum berasal;
b. Dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan kewenangan untuk itu;
c. Pada fasilitas pelayanan tertentu. 27
Ketentuan di atas menjelaskan tentang kebolehan melalukan pembuahan sperma ovum di luar rahim asalkan dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah dan di tanam kembali setelah menjadi zygot di rahim sang isteri. Jadi secara implisit sewa rahim atau surrogate mother tidak dibenarkan menutut hukum di Indonesia. Pada Pasal 72 huruf b juga menekankan bahwa kegiatan reproduksi bisa dilakukan secara bebas asalkan tidak merendahkan martabat manusia berdasarkan norma agama dan tetap menghormati nilai- nilai luhur.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu
Peraturan internal Departemen kesehatan ini menyatakan bahwa:
27 , Pasal 127 ayat undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan - Undang Republik Indonesia,
(1)
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang
a. Pelayanan  teknologi  buatan  hanya  dapat  dilakukan  dengan  sel  telur  isteri dan sperma suamiyang bersangkutan.
b. Pelayanan  reproduksi  buatan  merupakan  bagian  dari  pelayanan  infertile, sehingga  kerangka  pelayanannya  merupakan  bagian  dari  pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan.
c. Embrio yang dapat dipindahkan satu waktu ke dalam rahim isteri tidak lebih dari tiga; boleh dipindahkan empat embrio pada keadaan:
1). Rumah sakit memiliki tiga tingkat perawatan intensif BBL
2). Pasangan  suami  isteri  sebelumnya  sudah  mengalami  sekurang- kurangnya dua kali prosedur teknologi reproduksi yang gagal, atau
3). Isteri berumur lebih dari 35 tahun.
d. Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apa pun
e. Dilarang melakukan jual beli embrio ovum dan spermatozoa
f. Dilarang  menghasilkan  embrio  manusia  semata-mata  untuk  penelitian. Penelitian  atau  sejenisnya  terhadap  embrio  manusia  hanya  dilakukan  kalau tujuan penelitiannya dirumuskan dengan sangat jelas.
g. Dilarang  melakukan  penelitian  terhadap  atau  dengan  menggunakan  embrio manusia  yang  berumur  yang  berumur  lebih  dari  14  hari  sejak  tanggal fertilisasi.
h. Sel telur manusia yang dibuahi dengan spermatozoa manusia tidak boleh di biak in vitro lebih dari 14 hari (tidak termasuk hari-hari penyimpanan dalam suhu yang sangat rendah/simpan beku).
i. Dilarang  melakukan  penelitian  atau  eksperimentasi  terhadap  atau  dengan menggunakan  embrio,  ovum  atau  spermatozoa  manusia  tanpa  izin  khusus dari siapa telur atau spermatozoa itu diperoleh.
j. Dilarang  melakukan  fertilisasi  trasnspesies  kecuali  apabila  fertilisasi transpesies  itu  diakui  sebagai  cara  untuk  mengatasi  atau  mendiagnosis infertilitas  pada  manusia.  Setiap  hybrid  yang  terjadi  akibat  fertilisasi transpesies harus segera diakhiri pertumbhannya pada tahap biasa. 28
3. Peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
a. Pasal  1  angka  10  menyatakan  bahwa  reproduksi  dengan  bantuan  atau kehamilan di luar cara alamiah adalah upaya memperoleh kehamilan diluar cara  ilmiah  tanpa  melaluiproses  hubungan  seksual  antara  suami  dan  isteri apabila cara alami tidak memperoleh hasil.
b. Pasal 40 menyatakan sebagai berikut:
1). Reproduksi  dengan  bantuan  atau  kehamilan  di  luar  cara  alamiah  hanya dapat dilakukan pada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidak suburan atau intertilitas untuk mememperoleh katurunan.
2). Reproduksi  dengan  bantuan  atau  kehamilan  di  luar  cara  alamiah sebagimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan  dengan menggunakan  hasil  pembuahan  sel  sperma  dan  ovum  yang  berasal  dari suami isteri yang bersangkutan dan ditanamkan di dalam rahim isteri dari mana ovum berasal.
3). Reproduksi  dengan  bantuan  atau  kehamilan  di  luar  cara  alamiah sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  sesuai  dengan perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  serta  tidak  bertentangan dengan norma agama.
28 Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  39  Menkes/SK/2010  tentang Republik  Indonesia,
Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu .
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang
4). Reproduksi  dengan  bantuan  atau  kehamilan  di  luar  cara  alamiah sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dilakukan  oleh  tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan.
c. Pasal 43 menyatakan bahwa:
1). Kelebihan  embrio  hasil  pembuahan  di  luar  tubuh  manusia  ( fertilisasi  in vitro ) yang tidak ditanamkan pada rahim harus disimpan sampailahirnya bayi  hasil  reproduksi  dengan  bantuan  atau  kehamilan  di  luar  cara alamiah.
2). Penyimpanan  kelebihan  embrio  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dapat  diperpanjang  setiap  1  (satu)  tahun  aas  keinginan  pasangan  suami isteri untuk kepentingan kehamilan berikutnya.
3). Kelebihan  embrio  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (2)  dilarang ditanam pada:
a). Rahim ibu jika ayah embrio meninggal atau bercerai; atau
b). Rahim perempuan lain.
4). Dalam hal pasangann suami isteri pemiliknya tidak memperpanjang masa simpan  kelebihan  embrio,  fasilitas  pelayanan  kesehatan  penyelenggara reproduksi  dengan  bantuan  atau  kehamilan  di  luar  cara  alamiah  harus memusnahkan kelebihan embrio. 29
Ketentuan  dari  peraturan  di  atas  meskipun  tidak  secara  langsung  menyebutkan secara spesifik  tentang kebolehan sewa rahim, namun  pada pasal  43 ayat (3) huruf (b) menegaskan tidak dibolehkan untu menitip embrio pada rahim wanita lain dalam hal ini surrogate mother.
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanggal 26 Mei 2006
Praktik transfer embrio ke rahim titipan (bukan rahim isteri yang memiliki ovum tersebut)  telah  diharamkan  oleh  fatwa  MUI  pada  26  Mei  2006.  Isi  dari  fatwa  tersebut adalah:
a. Bayi  tabung  dengan  sperma  dan  ovum  dari  pasangan  suami  isteri  yang  sah hukumnyamubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah- kaidah agama.
b. Bayi tabung dari pasangan suami isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalkan  isteri  kedua  dititipikan  pada  isteri  pertama)  hukumnya  haram berdasarkan  kaidah Sadd  Az-zari’ah ,  sebab  hal  ini  akan  menimbulkan masalah  yang  rumit  dalam  halwarisan  (khususnya  antara  anka  yang dilahirkan  dengan  ibu  yang  mempunyai  ovum  dan  ibu  yang  mengandung kemudia melahirkannya, begitupun sebaliknya).
c. Bayi  tabung  dari  sperma  yang  dibekukan  dari  suami  yang  telah  meninggal dunia  hukumnya  haram  berdasarkan  kaidah Sadd  Az-zari’ah ,  sebab  hal  ini akan menimbulkan masalah yang rumit pada nasb dan warisan.
d. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri  yang  sah  hukumnya  haram,  karena  hukumnya  sama  saja  dengan hubungan antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina). 30
Jika  dalam  perkembangannya,  ditemukan  adanya  rumah  sakit  yang  melakukan pratik surrogacy ,  maka  rumah  sakit  tersebut  dikenakan  sanksi  administratif.  Sanksi tersebut  tertuang  dalam  Permenkes  RI  no.  73  Menkses/PER/II/1999  tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan Pasal 10 ayat (1) dan (2).
29 Republik Indonesia, Peraturan pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 1 angka (10), Pasal 40 dan Pasal 43.
30 Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanggal 26 Mei 2006 tentang Bayi Tabung/ Inseminasi Buatan.
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang
(1) Pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan Menteri ini dapat dikenakan tindakan administratif.
(2) Tindakan administratif sebagimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan  sampai  dengan  pencabutan  izin  penyelenggaraan  pelayanan teknologi reproduksi buatan. 31
Dapat disimpulkan dari peraturan di atas, bahwa terhadap pelaksanaan surrogate mother tidak dapat dibenarkan dan dilegalkan. Alasan-alasan pelarangan pelaksanaannya yaitu:
1. Hanya  pasangan  yang  terikat  perkawinan  yang  sah  yang  bisa  melakukan kehamilan di luar rahim, sementara praktik surrogate mother tidak dilandasi oleh perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan luar rahim, hanya boleh ditanamkan kembali kepada wanita dimana  sel  telur  tersebut  berasal,  sementara  pada  praktik surrogate  mother , hasil pembuahan ditanam pada wanita yang bukan sumber dari asal sel telur itu berasal (wanita yang disewa).
3. Adanya larangan dan sanksi terhadap pelanggaran metode kehamilan di  luar cara alami terhadap sarana/fasilitas kesehatan.
4. Adanya aturan yang melarang surrogacy dalam bentuk apapun.
5. Semua  jenis surrogacy ,  baik  itu gestational  agreement (indikasi  medik dengan  imbalan  materi), intrafamilie  surrogate (indikasi  medik  tanpa imbalan)  dan commercial  surrogate (tanpa  indikasi medik  dan denganimbalan  materi)  tidak  dapat  dilakukan  disarana/fasilitas  kesehatan yang ada di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku. 32
Ada  dua  pendapat  yang  berbeda  tentang  pratik surrogate  mother, apakah termasuk termasuk kedalam tindakan pidana atau tidak. Pendapat pertama dikemukakan oleh Ni Putu Tya Suindrayani dan Sagung Putri M.E. Purwani. Dalam tulisan mereka, surrogate  mother bukan  termasuk  tindakan  pidana.  Mereka  berpendapat  bahwa  dalam asas  legalitas  yang  dianut  dalam  hukum  pidana  Indonesia,  perbuatan  surogasi  (ibu pengganti)  tidak  dapat  digolongkan  sebagai  tindak  pidana.  Sebab  perbuatan  surogasi dalam  hukum  kesehatan  maupun  hukum  pidana  tergolong  dalam  kondisi  kekosongan norma  yang  artinya  belum  ada  paying  hukum  yang  mengaturnya  secara  konkret  dan mengikat secara luas. 33
Sedangkan  pendapat  kedua,  mengatakan  bahwa  tindakan  medik surrogate mother dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  zina.  Sehingga  dalam  mengantisipasi kekosongan  hukum  terhadap  kasus surrogate  mother di  bidang  hukum  pidana,  dapat diterapkan  pasal  284  KUHP  dengan  menggunakan  konstruksi  penafsiran  ekstensif. Pendapat ini dikemukakan oleh Muntaha. Beliau mengkonstruksi dengan menyamakan alat kelamin laki-laki dan alat teknologi yang dipakai untuk memasukkan zigot ke rahim wanita yang bukan isterinya, merupakan suatu perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perzinahan.  Sebab  hakikat  dari  perbuatan  zina,  bukan  memasukkan  alat  kelamin  dan alat,  tetapi  terdapatnya  sperma  laki-laki  dalam  rahim  seorang  perempuan  yang  tidak iikat oleh suatu perkawinan yang sah. Sehingga ruang lingkup yuridis perzinahan yang termaktub  di  dalam  pasal  284  KUHP.  Maka  dari  itu,  perbuatan surrogate
31 Republik  Indonesia, Permenkes  RI  no.  73  Menkses/PER/II/1999  Tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan , Pasal 10 ayat (1) dan (2).
32 Desriza  Ratman, Surrogate  Mother  Dalam  Perspektif  Etika  Dan  Hukum:  Bolehkah  Sewa Rahim Di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), h. 103-104.
33 Ni  Putu  Tya  suindrayani,  Sagung  Putri  M.E.  Purwani,  “Urgensi  pengaturan  surogasi  dengan hukum  pidana  di  indonesia”, JurnalKertha Wicara , vol. 9.no. 10 (Tahun 2020) http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1846500 (Diakses 25 November 2020).
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang
mother merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan dan/atau dituntut berdasarkan pasal 284 KUHP. 34
Dalam khazanah keilmuan  Islam, sewa menyewa disebut dengan ijarah . Ijarah diartikan  sebagai  hak  untuk  memanfaatkan  barang/jasa  dengan  membayar  imbalan tertentu. 35 Jumhur  ulama  fikih  berpendapat  bahwa ijarah adalah  menjual  manfaat  dan yang  boleh  disewakan  adalah  manfaatnya  bukan  bendanya.  Maka  dari  itu,  mereka melarang  menyewakan  pohon  untuk  diambil  buahnya,  domba  untuk  diambil  susunya, sumur  untuk  diambil  airnya,  dan  lain-lain,  sebab  semua  itu  bukan  manfaatnya  tetapi bendanya. 36
Dalam  akad ijarah tidak  ada  perubahan  kepemilikan,  tetapi  hanya  perpindahan hak  guna  saja  dari  yang  menyewakan  kepada  penyewa.  Orang  yang  menyewakan disebut muajjir sedangkan  yang  menyewa  disebut  dengan musta’jir ,  dan  objek  yang disewakan  disebut ma’jur .  Adapun  sesuatu  yang  dibayarkan  sebagai  ganti  manfaat disebut dengan ajr atau ujrah yang berarti upah. Ketika akad ijarah telah terjadi secara sah,  maka musta’jir sudah  berhak  atas  manfaat,  dan  orang  yang  menyewakan  sudah berhak  atas  upah  sebagai  pengganti  manfaat  yang  disewakan  karena ijarah termasuk jenis  transaksi  tukar-menukar. 37 Akad ijarah dikatakan  sah  apabila  telah  memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada empat, yaitu:
1. ‘Aqid (orang yang berakad)
2. Shigat akad 3. Ujrah (upah)
4. Manfaat
Sedangkan syarat ijarah sebagaiman syart dalam jual beli, yaitu:
1. Syarat Terjadinya Akad ( al-inqad )
Syarat al-inqad berkaitan  dengan  ‘ aqid ,  zat  akad,  dan  tempat  akad.  Menurut ulama Hanafiyah, ‘ aqid (orang  yang  melakukan  akad)  haruslah  berakal  dan mumayyiz (minimal  tujuh  tahun),  serta  tidak  disyaratkan  harus  baligh.  Akan  tetapi,  jika  bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz adalah sah bila telah mendapat izin dari walinya.
2. Syarat pelaksanaan ( an-nafadz ) Agar ijarah dapat terlaksana, barang tersebut harus milik ‘ aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh atas objek tersebut. Sehingga, ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan penuh atau tidak diizinkan oleh pemiliknya), tidak dimungkinkan terjadinya ijarah . 38
3. Syarat Sah Ijarah Akad ijarah dinyatakan  sah  apabila ijab dan qabul selalu  disertai  dengan  kata ijarah. Kedua  pihak  yang  mengadakan  akad  sewa  disyaratkan  memiliki  kemampuan dan  kelayakan.  Akad  ini  diakhiri  pada  hak  pemindahan  kepemilikan  ke  tangan  si penyewa.  Dalam ijarah harga  sewa  dan  harga  beli  ditetapkan  bersama  di  awal
34 Muntaha,  “ Surrogate  Mother Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Indonesia ”  Mimbar  Hukum, vol.  25,  no.  1  (Februari  2013)  https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16101/10647  (Diakses  12 November 2020).
35 : Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam”, Surrugate Mother Muhammad Ali Hanafiyah Selian, “ Jurnal Yuridis , vol. 4 no. 2 (Desember 2017) November 2020).
https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220 (Diakses18 36 Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah (Bandung: pustaka setia, 2001), h. 122.
37 : Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam”, Surrugate Mother Muhammad Ali Hanafiyah Selian, “ Jurnal Yuridis , vol. 4 no. 2 (Desember 2017) November 2020). .id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220 (Diakses18 https://ejournal.upnvj.ac 38 Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah (Bandung: pustaka setia, 2001), h. 125
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang
perjanjian, inilah yang  membedakan dengan akad sewa biasa. 39 Hal-hal  yang dipenuhi adalah sebagai berikut:
a. Adanya keridaan dari kedua pihak yang berakad
b. Adanya ma’qud ‘Alaihi (barang) yang jelas dan bermanfaat
c. Adanya ma’qud ‘Alaihi (barang) harus dapat memenuhi syara’
d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’
e. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang yang diwajibkan kepadanya
f. Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa
g. Manfaat ma’qud ‘Alaihi (barang) sesuai dengan keadan yang umum. 40
Terkait  dengan  kasus surrogate  mother (sewa  rahim),  tentu  memiliki  pro  dan kontra  terhadap  pelaksanaannya.  Terlebih  lagi  kasus  ini  terhitung  baru  dalam  bidang keilmuan. Pendapat yang membolehkan sewa rahim yaitu Prof. Dr. Jurnalis Udin, PAK. Beliau  mengatakan  bahwa  jika  sewa  rahim  dilakukan  padahal  rahim  ibu  tersebut memungkinkan untuk mengandung dan melahirkan, maka baginya adalah haram untuk dilakukan.  Namun  jika  hal  itu  darurat  untuk  dilakukan  karena  hanya  itu  jalan  satu- satunya untuk mendapatkan anak dari benihnya sendiri, kemudian rahim isterinya rusak, maka  baginya  hukumnya  mubah,  karena  hal  itu  dilakukan  dalam  keadaan  darurat  dan keinginan untuk memiliki anak sangat besar.
Pendapat  kedua  yang  membolehkan  yaitu,  H.  Ali  Akbar.  Beliau  menyamkan sewa rahim dan menyusukan anak ke wanita lain. Baginya menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, dikarenakan si ibu tidak bisa menghamilkannya akibat ada  kelainan  atau  gangguan  pada  rahimnya.  Dalam  Islam,  menyusukan  anak  kepada wanita lain dibolehkan dalam islam, malah boleh diupahkan. Maka hukum tersebut juga dapat berlaku untuk memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.
Sedangkan pendapat  yang mengharamkan sewa rahim, yaitu dikemukakan oleh Dr.  Yusuf  Qardawi.  Menurutnya  pelarangan  atas  sewa  rahim  itu  sudah  jelas  apa  lagi dalam  undang-undang  kesehatan  telah  melarang  praktik  bayi  tabung  yang  ditanam selain pada rahim isteri yag sah. MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang pelarangan sewa rahim tersebut. Ketidakbolehan ini menurutnya karena menimbulkan ketidak jelas siapa  yang  menjadi  ibu  dari  anak  tersebut,  selain  itu  adanya  ketidakjelasan  atas  nasab dari bayi tersebut.
Pendapat lain yang melarang yaitu, Prof. Dr. Said Agil Husin Al-Munawar, MA. Bagi  beliau,  meskipun  sewa  rahim  memberikan  manfaat,  namun  keburukan  atau mafsadah yang  ditimbulkan  lebih  banyak.  Keburukan  yang  ditimbulkan  diantaranya kacaunya  status  anak,  dan  juga  dimungkinkan  akan  timbul  persengketaan  antar  ibu. Maka  dari  itu  beliau  berpendapat  bahwa  hukum  sewa  rahim  itu  tidak  dibenarkan (haram). 41
Dari  pendapat  di  atas  tentang  dibolehkan  dan  tidak  dibolehkannya  praktik surrogate  mother (sewa  rahim),  dapat  ditarik  sebuah  kesimpulan  bahwa  praktik inseminasi  buatan  (fertilisasi  in  vitro)  yang  di  tanam  pada  rahim  dari  pasangan  suami isteri  yang  sah  (bayi  tabung)  itu  diperbolehkan  dalam  undang-undang  maupun  dalam hukum Islam. Dalam praktiknya ditemukan kendala pada rahim wanita calon ibu. Zigot tersebut  tidak  dapat  di  tanam  pada  isteri  karena  mengalami  cacat  sehingga  terhalang untuk ditanam di rahimnya. Solusi yang dapat ditempuh adalah sewa rahim. Praktik ini
39 : Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam”, Surrugate Mother Muhammad Ali Hanafiyah Selian, “
Jurnal Yuridis , vol. 4 no. 2 (Desember 2017) November 2020).
https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220 (Diakses18 40 Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah (Bandung: pustaka setia, 2001), h. 125-128. 41 Muhammad Ali Hanafiyah Selian, “ Surrugate  Mother : Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam”,
Jurnal Yuridis , vol. 4 no. 2 (Desember 2017)
https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220 (Diakses18 November 2020).
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang
menimbulkan pro dan kontra. Pendapat yang membolehkan praktik sewa rahim karena adanya  cacat  yang  menjadi  penghalang  sehingga  berlaku  hukum  darurat  baginya. Sedangkan  yang  melarang  alasannya  karena  perbuatan  tersebut  lebih  banyak mudarat nya dibanding manfaatnya. Selain itu praktik tersebut dalam bidang kedokteran juga tidak dibenarkan.
Hubungan  Keperdataan  Anak  Hasil  Surrogate  Mother  dengan  Ayah  Biologisnya Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  Menurut Hukum Islam
Penentuan  nasab  dalam  hal  anak  hasil surrogate  mother menimbulkan  suatu persoalan baru, karena dalam agama Islam tidak dikenal anak yang diperoleh dari teknik inseminasi  melainkan  dari  perkawinan  yang  sah.  Di  sisi  lain,  praktik  ini  juga menimbulkan  persoalan  dalam  kewarisan  yakni  dalam  penentuan  hak  waris  anak, sehingga menjadi tugas baru bagi ulama untuk mengkaji lebih lanjut apakah ada hal-hal yang mempunyai kesamaan dengan kasus tersebut. 42
Setiap  wanita  yang  hamil  sebagai  hasil  dari  donor  ovum  atau  donor  embrio dalam  proses  implantasi,  baik  itu  tidak  terikat  dalam  perkawinan  atau  terikat  dalam ikatan perkawinan, hak dari anak tersebut yaitu:
1. Setiap anak yang lahir atau yang belum lahir, tidak akan memiliki, hubungan dengan  laki-laki  yang  menghasilkan  semen/sperma  yang  digunakan  di prosedur donor, hak dan kewajiban anak itu akan diberikan kepada suami dari wanita tersebut
2. Laki-laki  yang  menghasilkan  semen/sperma  yang  digunakan  tidak  akan memiliki hak dan kewajiban sebagai seorang ayah dari anak yang dikandung, kecuali  kalau  laki-laki  itu,  atau  sewaktu-waktu  menjadi  suami  dari  wanita itu. 43
Dilihat sekilas hubungan yang terjalin antara anak dengan pasangan suami isteri pemilik benih dalam hal ini orang tua biologisnya, sama seperti hubungan orang tua dan anaknya  pada  umumnya.  Namun  jika  dilihat  dari  peraturan  yang  ada,  hubungan  yang terjalin  memiliki  sedikit  perbedaan.  Mengingat  anak  tersebut  adalah  anak  hasil surrogate  mother ,  bukan  dikandung  dan  dilahirkan  dari  isterinya  meskipun  benihnya berasal dari suami dan isterinya.
Pasal  7  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Perubahan  Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:
Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri 44
Pasal di atas secara tegas telah menyebutkan tentang keharusan anak mengetahui orang tuanya. Dalam kasus surrogate mother , status  anak yang dilahirkan adalah anak luar  nikah  yang  dikategorikan  sebagai  zina.  Oleh  karena  status  anak  luar  nikah,  maka untuk  memperjelas  siapa  orang  tuanya,  maka  dilakukan  pengakuan  atau  pengesahan terhadap  anak  tersebut.  KUHPer  menyaratkan  bahwa  anak  luar  kawin  yang  dapat disahkan  adalah  anak  luar  kawin  selain  anak  zina  dan  anak  sumbang.  Anak  sumbang
42 Salim HS, Bayi Tabung Tinjauan Aspek hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h.1.
43 Sonny  Dewi  Judiasih,  Susilowati  Suparto  Dajaan,  dkk, Aspek  Hukum  Sewa  Rahim  Dalam Perspektif Hukum Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), h. 26.
44 Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Bab 3, Pasal 7 Ayat (1)
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang
dapat  disahkan  apabila  telah  memperoleh  dispensasi  dari  presiden, 45 sedangkan  akan zina dapat dilakuan dengan cara pengangkatan anak.
Hak-hak  keperdataan  anak  luar  kawin  dalam  peraturan  perundang-undangan, secara  khusus  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  diberlakukan bagi  warga  non  muslim  dan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  berlaku  bagi  umat muslim.  Hak  keperdataan  anak  merupakan  hak  yang  melekat  pada  setiap  anak  yang diakui oleh hukum  yang terjalin  dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya. Hak tersebut  meliputi,  hak  mengetahui  asal  usulnya,  hak  mendapat  pemeliharaan  dan pendidikan,  hak  diwakili  dalam  segela  perbuatan  hukum  di  dalam  dan  di  luar pengadilan, hak mengurus harta benda anak, serta hak mendapatkan warisan. 46
Kenyataannya  tidak  semua  anak  mendapatkan  perlindungan  hak  yang  yang sama.  Masih  banyak  anak-anak  yang  tidak  mendapatkan  haknya,  seperti  banyak dijumpai  masih  adanya  anak-anak  terlantar  dan  terjadinya  eksplotasi  anak.  Hal  yang sama  juga  dirasakan  oleh  anak  luar  kawin.  Anak  luar  kawin  menanggung  beban  yang diakibatkan  karena  perbuatan  orang  tuanya.  Selain  menyandang  status  anak  tidak  sah, anak  tersebut  juga  hanya  hanya  mempunyai  hak  keperdataan  dengan  ibunya  saja, sedangkan ayah biologisnya secara hukum tidak terikat oleh anak tersebut.
Akibat adanya ketidak adilan yang didapatkan oleh anak luar nikah, Mahkamah konstitusi  melalui judicial  review pada  Pasal  43  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 Rentang  Perkawinan  merubah  peraturan  yang  ada  dalam  Putusan  No.  46/PUU- VIII/2010. Dari perubahan hukum tersebut, norma hukum yang berlaku sekarang, baik yang berlaku dalam KUHPer maupun dalam Kompilasi Hukum Islam berubah menjadi “anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga  ibunya,  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  bukti  lain  menurut  hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. 47 Mahkamah  Konstitusi  pada  bagian  pertimbangan  hukum  putusan,  sebagaimana hasil  putusan  tersebut  berpendapat  bahwa  secara  ilmiah  tidak  mungkin  seseorang perempuan  hamil  tanpa  terjadinya  pertemuan  antara ovum dan sperma baik  melalui hubungan  seksual  maupun  cara  lain  berdasarkan  perkembangan  teknologi  yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karenanya suatu ketidakadilan jika hanya ibu yang menaggung perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. 48
Dengan  demikian,  penulis  beranggapan  bahwa  terkait  dengan  anak  hasil surrogate  mother juga  termasuk  dalam  putusan  tesebut.  Mengingat  dalam  putusan tersebut  tidak  disebutkan  secara  rinci  tentang  yang  mana  yang  dimaksud  anak  luar
45 Chirstiana  Tri  Budhayati, “Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, Merombak Hukum Keluarga Di Indonesia”, Jurnal Hukum REFLEKSI HUKUM (Oktober 2012), h. 241. https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1197/2/ART_Christiana%20Tri%20B_Putusan%20MK %20No%2046_Full%20text.pdf (Diakses 19 Desember 2020)
46 Abnan Pancasilawati, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin”,
FENOMENA ,
vol.
6 no. 2 (2004), h. 186
https://www.researchgate.net/publication/307523364_Perlindungan_Hukum_Bagi_Hak- Hak_Keperdataan_Anak_Luar_Kawin (Diakses 19 Desember 2020)
47 Abnan Pancasilawati, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin”, FENOMENA ,
vol.
6 no. 2 (2004), h. 185
https://www.researchgate.net/publication/307523364_Perlindungan_Hukum_Bagi_Hak- Hak_Keperdataan_Anak_Luar_Kawin (Diakses 19 Desember 2020)
48 Abnan Pancasilawati, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin”, FENOMENA ,
vol.
6 no. 2 (2004), h. 185-187. https://www.researchgate.net/publication/307523364_Perlindungan_Hukum_Bagi_Hak- Hak_Keperdataan_Anak_Luar_Kawin (Diakses 19 Desember 2020)
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang
kawin.  Anak  hasil  inseminasi  melalui  proses surrogate  mother dikategorikan  sebagai anak  yang  lahir  di  luar  pernikahan  atau  anak  yang  diakibatkan  karena  zina,  apabila perempuan  yang  mengandungnya  berstatus  janda  atau  gadis,  hak  kewarisan  anak tersebut  hanya  kepada  ibu  yang  mengandungnya  dan  bukan  kepada  laki-laki  pemilik benih tersebut. hal ini dikarenakan anak tersebut telah lahir dikarenakan oleh perbuatan zina tersebut. 49
Akibat dari putusan ini pengesahan anak luar kawin dapat dilakukan atas inisiatif anak  yang  bersangkutan  atau  pihak  yang  mewakili  kepentingannya.  Pengesahan dilakukan di pengadilan dengan memberikan bukti yang sah memiliki hubungan darah berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  yang  sah.  Dengan adanya  putusan  ini,  kedua  orang  tua  tersebut  tidak  lagi  diharuskan  untuk  melakukan perkawinan  jika  hanya  untuk  mendapatkan  hubungan  perdata  antara  anaknya  dengan dirinya  dan  keluarganya. 50 Terhadap  anak  luar  nikah  yang  statusnya  anak  zina  yaitu statusnya sebagai anak angkat.
Anak yang dilahirkan dari suatu rahim dengan tidak ada akad nikah disilsilahkan kepada ibunya yang melahirkan seperti anak zina walaupun bukan hasil dari perbuatan zina,  dari  itu  anak  yang  dilahirkan  bukan  anak  si  ayah  yang  punya  sperma,  dengan demikian  bila  ia  perempuan,  ayah  yang  punya  sperma  tidak  berhak  menjadi  wali sekaligus tidak saling waris mewarisi. 51 Dalam hal ini yang dimaksud adalah anak yang lahir  dari  perjanjian surrogate  mother (ibu  pengganti).  Anak  tersebut  dikatakan  anak luar nikah atau disamakan dengan anak zina karena ibu surrogate nya tidak mempunyai hubungan pernikahan dengan ayah biologis dari anak tersebut. Sedangkan anak tersebut adalah anak sah apabila ibu surrogate nya terikat suatu perkawinan. Namun tidak dapat dipastikan secara mutlak karena sel telur dan sel sperma berasal dari pasangan pemesan rahim sewaan.
Status anak yang terlahir dari hasil surrogate mother tergantung dari status pernikahan dari ibu surrogate nya (ibu pengganti). Jika ibu pengganti terikat dalam suatu perkawinan yang sah,  maka  anak  tersebut  adalah  anak  sah  dari  perempuan  tersebut  dengan  suaminya,  sampai suaminya  tidak  mengakui  anak  itu  serta  membuktikannya  di  pengadilan.  Kemudian  jika  ibu pengganti  berstatus  janda  atau  lajang  maka  anak  tersebut  berstatus  anak  di  luar  nikah  dan merupakan  anak  zina  dengan  laki-laki  sumber  dari  sperma  tersebut.  meskipun  secara  tidak langsung  melakukan  hubungan  biologis,  namun  sudah  melanggar  esensi  dari  zina  itu  sendiri, yaitu adanya sperma yang masuk ke dalam rahim tanpa melalui pernikahan yang sah. Maka dari itu,  anak  tersebut  adalah  anak  biologis  dari  pasangan  suami  isteri  (sumber  sperma  dan  ovum) namun ibu penggantinya adalah ibu kandung dari anak tersebut.
Status  hukum  anak  hasil surrogate  mother adalah  anak  luar  nikah  yang  dikategorikan sebagai anak zina. Meski dalam praktiknya tidak melakukan hubungan secara langsung antara ayah  dengan  ibu surrogate nya  tetapi  hal  utama  dikatakan  zina  adalah  adanya  sperma  yang masuk  kedalam  rahim  tanpa  adanya  pernikahan  yang  sah.  Oleh  karena  itu,  meskipun  dalam perjanjian  sewa  rahim  ( surrogacy  agreement )  ibu surrogate harus  menyerahkan  anak  tersebut kepada  pasangan  suami  isteri  yang  melakukan  perjanjian,  anak  tersebut  statusnya  tetap  saja tidak berubah menjadi anak sah dari pasangan tersebut meskipun secara biologis sel sperma dan
49 Ahmad  Fauzi  Sudirman,  Achmad  Musyahid,  “Status  Anak  Hasil  Inseminasi  Melalui  Proses Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dan Hak Kewarisannya Perspektif Hukum Islam”, QADAUNA vol. 1 Edisi Khusus (Oktober 2020).
50 Abnan Pancasilawati, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin”, FENOMENA ,
vol.
6 no. 2 (2004), h. 189. https://www.researchgate.net/publication/307523364_Perlindungan_Hukum_Bagi_Hak- Hak_Keperdataan_Anak_Luar_Kawin (Diakses 19 Desember 2020)
51 H.  M.  Hasballah  Thaib, Kuliah  Agama  dan  Etika  Kedokteran ,  Medan:  Penerbit  Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, 2010, h. 175.
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang
ovum  berasal  dari  pasangan  tersebut.  Anak  tersebut  tetaplah  anak  luar  nikah  dan  stausnya adalah anak zina.
Anak luar nikah dapat berubah menjadi anak sah apabila orang tua kandungnya melakukan pengesahan atau pengakuan di pengadilan dengan menyertakan bukti bahwa anaktersebut  memiliki  hubungan  darah  dengan  orang  tuanya.  Namun  perlu  diingat bahwa, anak luar nikah dapat disahkan atau diakui oleh orang tuanya kecuali anak zina dan anak sumbang, kecuali jika anak sumbang mendapat kompensasi dari presiden.
Hubungan  perdata  anak  hasil  surrogate  mother  dengan  orang  tua  biologisnya dapat  menjadi  legal  menutut  hukum  apabila  orang  tua  biologis  tersebut  melakukan pengangkatan  anak.  Dalam  hukum  perdata,  pengangkatan  anak  merupakan  suatu perbuatan  menyamakan  kedudukan  anak  angkat  dengan  anak  kandung,  baik  itu  dalam pemliharaan  dan  sampai  pada  hal  kewarisan.  Selanjutnya  dalam  Kompilasi  hukum Islam pada pasal 171 disebutkan bahwa:
Anak  angkat  adalah  anak  yang  dalam  hal  pemeliharaan  hidupnya  sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal ke orang tua angkatnya berdasrkan putusan pengadilan. 52
Pengangkatan anak adalah salah satu bentuk perlindungan anak guna melindungi hak-hak anak agar anak laur nikah terlebih anak zina dapat merasakan perlindungan dan tidak merasa sebatang kara hidup di dunia akibat perbuatan orang tua mereka. selain itu adanya  keadilan  bagi  mereka  atas  haknya  sebagai  manusia.  Dengan  begitu,  hak  yang dimiliki anak sah sama dengan hak anak luar nikah.
Menurut  hukum  Islam,  pengangkatan  anak  tidak  memutuskan  hubungan  darah antara  anak  dan  orang  tua  kandung,dan  anak  angkat  tidak  berkedudukan  sebagai  ahli waris  dari  orang  tua  angkat.  Kemudian,  anak  angkat  tidak  diperkenankan  memakai nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan juga  orang  tua  angkat  tidak  boleh  bertindak  sebagai  wali  dalam  perkawinan  anak angkatnya. 53 Meski demikian anak tersebut tetap mendapatkan haknya dalam hal, yaitu: 1 )  Hak  perlindungan;  2)  hak  mendapatkan  hidup;  3)  Hak  untuk  mendapatkan  biaya kesehatan; 4) Hak untuk biaya pendidikan; dan 5) wasiat wajibah.

## D.  PENUTUP

## Kesimpulan
Hubungan antara anak dan orang tua tergantung pada status dari anak itu sendiri. Jika  statusnya  sebagai  anak  sah  maka  anak  tersebut  memiliki  hubungan  perdata  yang sempurna  dengan  orang  tuanya.  Sedangkan  jika  anak  tersebut  adalah  anak  luar  nikah bahkan digolongkan dengan anak zina maka anak tersebut tidak memiliki ikatan penuh kepada  orang  tuanya,  khusunya  dengan  ayahnya.  Hal  tersebut  berdasar  pada  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974. Namun peraturan itu dianggap tidak adil karena, seharusnya laki-laki sebagai ayah juga harus ikut bertanggug jawab atas perbuatan yang dilakukan bersama-sama.  Maka  dari  itu  diajukan judicial  review di  Mahkamah  Konstitusi,  dan mengubah  peraturan  tersebut.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010 menyatakan  bahwa,  “anak  luar  nikah  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang disebut sebagai ayah dan keluarga ayahnya jika  dapat  dibuktikan  dengan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  atau  bukti  yang  sah”. Dengan  peraturan  ini  anak  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ayah  biologisnya.
52 Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 171.
53 Muhammad  Al-Ghazali,  “Perlindungan  Terhadap  Hak-Hak  Anak  Angkat  Dalam  Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, QIYAS , vol. 1 no. 1 (April 2016), h. 103-104. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/235/186 (Diakses 15 Januari 2021)
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang
Namun  perlu digaris bawahi,  bahwa peraturan ini bukan untuk  melegalkan perzinahan tetapi suatu bentuk perlindungan anak dari perbuatan orang tua mereka. meskipun telah memiliki  hubungan  perdata  namun,  tetap  ada  batasan  atau  ada  hak  yang  tidak  boleh diberikan,  yaitu:  1)  tidak  boleh  menggunakan  nama  ayah  dalam  namanya;  2)  tidak adanya perwalian bagi perempuan jika hendak menikah; serta 3) tidak berhak mendapat warisan. Pelarangan tiga hak ini berdasar kepada hukum Islam dan peraturan-peraturan yang  ada  di  Indonesia,  dikarenakan  tidak  adanya  hubungan  darah  atau  nasab  kepada orang tua mereka. Hak-hak yang dapat diberikan sebagai hukuman ta’zir dalam hukum Islam,  dan  bentuk  perlindungan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum  Islam,  orang  tua  bilogis  dalam  hal  ini  ayah  berkewajiban  memberikan  hak:  1) hak perlindungan (elimentasi); 2) Hak mendapatkan biaya hidup; 3) Hak mendapatkan biaya  kesehatan;  4)  Hak  untuk  biaya  pendidikan,  serta  5)  Wasiat  wajibah.  Anak  hasil surrogate  mother tidak  boleh  serta  merta  langsung  diberikan  kepada  orang  tua  bilogis dari ibu kandung setelah dilahirkan. Anak tersebut harus melalui prosedur pengangkatan anak,  meskipun  pasangan  suami  isteri  tersebut  adalah  orang  tua  biologisnya,  tetapi surrogate  mother adalah  ibu  kandung  atau  orang  tua  yang  sah  secara  hukum.  Maka setelah dilakukan pengangkatan anak maka anak tersebut telah menjadi anak seutuhnya dari pasangan suami isteri tersebut.

## Saran
Anak  adalah  korban  dari  perbuatan  orang  tuanya.  Hendaknya  semua  pihak memberikan perlindungan dan tidak memberikan deskriminasi dalam kehidupan sehari- hari. Khususnya kepada orang tua, haruslah menjaga dan merawat anak tersebut dengan sepenuh hati dan memberikan perlindungan sebagaimana yang seharusnya seperti anak kandung pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Al-Ghazali,  Muhammad.  “Perlindungan  Terhadap  Hak-Hak  Anak  Angkat  Dalam Pembagian  Harta  Waris  Perspektif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Dan Hukum  Islam”, QIYAS ,  vol.  1  no.  1  (April  2016),  h.  103-104. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/235/186.
Arifin, Indar, Muh. Alwy dkk. Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan.Sleman: Deepublish, 2019.
Dajaan,  Sonny  Dewi  Judiasih,  Susilowati  Suparto  dkk. Aspek  Hukum  Sewa  Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
HS, Salim. Bayi Tabung Tinjauan Aspek hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
Hs, Salim. Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum . Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemahan Dan Tajwid Warna Al-Has 𝐼̅ B. Jarkarta: Samad.
Luthfi  As-Syaukani, Politik,  HAM,  dan  Isu-Isu  Teknologi  dalam  Fikih  Kontemporer . Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang
Musyahid,  Ahmad  Fauzi  Sudirman,  Achmad.  “Status  Anak  Hasil  Inseminasi  Melalui Proses Surrogate  Mother (Ibu  Pengganti)  Dan  Hak  Kewarisannya  Perspektif Hukum Islam”, QADAUNA vol. 1 Edisi Khusus (Oktober 2020).
Rachmat Syafe’I, Fiqh Muamalah . Bandung: pustaka setia, 2001.
Rahman,  Deriza. Surrogate  Mother  Dalam  Perspektif  Etika  Dan  Hukum:  Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
Ratman,  Desriza. Surrogate  Mother  Dalam  Perspektif  Etika  Dan  Hukum:  Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia? Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam , Bab XIV.Pasal 99.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu .
Republik Indonesia, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , Pasal 127 ayat (1).
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Republik  Indonesia, Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Sudarto, Ilmu  Fikih  (Refleksi  Tentang  Ibadah  Muamalah,  Munakahat  dan  Mawaris) , Edisi I. Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2018.
Thaib,  H.  M.  Hasballah. Kuliah  Agama  dan  Etika  Kedokteran ,  Medan:  Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara.
Utomo, Setiawan Budi. Fiqih Aktual . Cet II; Jakarta: Gema Insani, 2007.

## Internet
“Sewa Rahim Di Indonesia Dilakukan Diam-Diam” Https://Health.Detik.Com/Ibu-Dan- Anak/D-1370505/Sewa-Rahim-Di-Indonesia-Dilakukan-Diam-Diam.
Selian,  Muhammad  Ali  Hanafiah.  “Surrogate  Mother,  Tinjauan  Hukum  Perdata  Dan Islam” Dalam Jurnal Yuridis
Vol. 4 No.2, Desember 2017
Https://Ejournal.Upnvj.Ac.Id/Index.Php/Yuridis/Article/Viewfile/255/220.
Selian,  Muhammad  Ali  Hanafiyah.  “ Surrugate  Mother :  Tinjauan  Hukum  Perdata  Dan Islam”, Jurnal Yuridis , vol.
4 no. 2 (Desember 2017) https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/viewFile/255/220.
Ni  Putu  Tya  suindrayani,  Sagung  Putri  M.E.  Purwani,  “Urgensi  pengaturan  surogasi dengan hukum pidana di indonesia”, JurnalKertha Wicara , vol. 9.no. 10 (Tahun 2020) http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1846500.
Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)
Nur Fitri Hariani, M. Saleh Ridwan, Marilang
Pancasilawati,  Abnan.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Hak-Hak  Keperdataan  Anak  Luar
Kawin”, FENOMENA , vol. 6
no. 2 (2004), h. 186 https://www.researchgate.net/publication/307523364_Perlindungan_Hukum_Ba gi_Hak-Hak_Keperdataan_Anak_Luar_Kawin.
Putri, Fadhila Auliya Widia. “Sewa Rahim”, id.theasianparent.com . Https://Id.Theasianparent.Com/Sewa-Rahim.
Muntaha,  “ Surrogate  Mother Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Indonesia ”  Mimbar Hukum, vol. 25, no. 1 (Februari 2013) https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16101/10647.
Blake,  V.  Jadva,  L.  dkk,  “Surrogacy  Families  10  Years  On:  Relationship  With  The Surrogate, Decisions Over Disclosure And Children’s Understanding  Od  Their Surrogacy  Origins” Human  Reproduction ,  vol.  27,  no.  10,  (Juli  2012)
https://academic.oup.com/humrep/article/27/10/3008/750058. Budhayati,  Chirstiana  Tri.  “Putusan  MK  No  46/PUU-VIII/2010,  Merombak  Hukum Keluarga Di Indonesia”, Jurnal Hukum REFLEKSI HUKUM .https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/1197/2/ART_Christi ana%20Tri%20B_Putusan%20MK%20No%2046_Full%20text.pdf.
KumparanMom, “10 Hak Anak, Sudahkah Kita Penuhi Semua? Cek Yuk, Moms!”, Situs Resmi Kumparan . https://Kumparan.Com/Kumparanmom/10-Hak-Anak-
Sudahkah-Kita-Penuhi-Semua-Cek-Yuk-Moms-1rwycywqmx3.