## AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
Khusnudin 1
Email: khusnudin@pbs.uin-malang.ac.id

## Abstract
Islam  as  a  way  of  life  for  Muslims  explains  comprehensively  about worship  and  muamalah,  including  in  non-cash  economic transactions.  Various  verses  in  the  Koran  provide  guidance  to document  non-cash  transactions. Honesty, accountability,  and piety are  needed  in  the  recording  process.  How  is  the  implementation  of sharia maqasid in accounting to be important to know.
Qualitative  research  through  literature  study  by  studying  the normative aspects of the verses of the Koran and the hadith, as well as analyzing through the maqashid sharia approach.
Accounting  as  a  complement  (tahsiniyat)  can  turn  into  a  need (hajiyat)  at  the  maqashid  level.  Sharia  orders  to  record  non-cash transactions  become  a  necessity  (dharuriyat)  to  protect  property ownership.

## Keywords: accounting, transactions, maqashid sharia

## 1. PENDAHULUAN
Tradisi mencatat pada kalangan umat Islam sudah berjalan sangat lama.  Sejak dimulai turunnya wahyu pada awal kenabian Muhammad SAW dalam al-Quran surat Al-Alaq.  Wahyu  pertama  memerintahkan  untuk  membaca,  tidak  dapat  dipisahkan dengan  apa  yang  harus  dibaca  yaitu  tulisan  atau  catatan.    Catatan  berperan  sebagai dokumen  yang  usianya  dapat  lebih  lama  dibandingkan  dengan  umur    pencatat  atau penghafalnya.  Sebuah perintah yang dapat bersebrangan dengan kebiasaan sebagian besar  masyarakat  yang  memiliki  tradisi  menghafal  syair.  Dokumen  berupa  tulisan berfungsi  sebagai  pedoman  atau  petunjuk  peristiwa    praktik  muamalah  yang    telah terjadi,  sedang terjadi, maupun dalam bentuk rencana  yang akan dilakukan.
Al-Quran  sebagai  pedoman  hidup  bagi  orang  Muslim  menjelaskan  secara komprehensif    tentang  ibadah  maupun  muamalah.  Penjelasan  dapat  bersifat  umum dan  terkadang  secara  detail  dijelaskan    dalam  Al-Quran.  Persoalan  yang  dijelaskan secara  umum  pada  Al-Quran  akan  dapat  ditemui  rincian  penjelasannya  pada  As- Sunnah  atau  Al-Hadist.  Berbagai  praktik  muamalah  banyak  dijelaskan  dalam  Al- Quran,  termasuk  perintah  untuk  mencatat  transaksi  ekonomi  secara  spesifik  utang- piutang  sebagaimana  dijelaskan  pada  surat  Al-Baqarah  ayat  282.  Kejujuran, akuntabilitas,  dan  ketaqwaan  sangat    diperlukan  dalam  proses  pencatatan    sebagai bentuk  implementasi dari maqashid syariah.
1 Corresponding author: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
: 2459-9816
Maqashid  syariah sebagai  maksud  atau  tujuan  syariah    untuk  menciptakan kebahagiaan yang hakiki bagi umat manusia  melalui perlindungan terhadap  agama, jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta.  Klasifikasi  maqasid  syariah  memiliki    tingkatan dharuriyat , hajiyat, dan taksiniyat . Maqashid syariah dapat berisi penjelasan secara umum  maupun  rinci    sesuai  dengan  tanda  yang  ditujukan  melalui  apa  yang  tertulis maupun melalui maknanya.
Meski  demikian,  banyak  pelaku  ekonomi  yang  enggan  mencatat  transaksinya sesuai    perintah  yang  dijelaskan  secara  tegas  dalam  Al-Quran.  Berbagai  persoalan praktik  pencucian  uang,  penipuan,  dan  korupsi  menjadi  persoalan  besar  dalam pengelolaan  keuangan.  Perintah  syariat  Islam  untuk  mengelola  dan  mencatat berbagai  transaksi  ekonomi  secara  jujur  dan  akuntabel  tidak  diimplementasikan sesuai  dengan  maksud  diturunkannya  ayat  tersebut.  Bagaimana  implementasi maksud    syariah    dalam  pencatatan  keuangan  atau  akuntansi,  inilah  yang  menjadi fokus  dalam penelitian  ini.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Akuntansi
Akuntansi adalah proses mencatat, meringkas, mengklasifikasi, mengolah, dan menyajikan data transaksi keuangan.  Akuntansi juga berarti  suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, serta mengkomunikasikan  transaksi ekonomi  yang terjadi  pada  suatu    organisasi  kepada    pihak  yang  berkepentingan  (Wiroso  2016). Berbagai    definisi  akuntansi  mengacu  pada  sistem  dalam  bisnis    yang  membahas tentang    keuangan  dari  segi  sumber    dan  penggunaannya  dapat    berfungsi  sebagai analisis laba rugi  suatu usaha.
Berbagai  asas  dalam  transkasi  syariah,  menurut  Dewan  Standar  Akuntansi Syariah (DSAS) IAI, harus terdapat 5 unsur yaitu:  prinsip persaudaraan,  keadilan, kemaslahatan,    keseimbangan,  dan  universalisme.  Prinsip  kemaslahatan  (sesuai tujuan maqashid  syariah )  adalah  segala  bentuk  kebaikan  dan  manfaat  yang berdimensi  duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan  yang  diakui  harus  memenuhi  unsur  kepatuhan  syariah  serta bermanfaat  dan  membawa  kebaikan    dalam  semua  aspek  yang    tidak  menimbukan kemudharatan.  Transaksi  syariah yang bermaslahat  harus memenuhi  unsur-unsur yang menjadi  tujuan ketetapan syariah yaitu  pemeliharaan terhadap  akidah,  intelek, keturunan, jiwa dan keselamatan, serta  harta benda (Wiroso 2016).

## 2.2 Akuntansi dalam Islam
Berbagai  ayat  dalam  Al-Quran  telah  menjelaskan    pentingnya  perhatian  pada aspek  akuntansi  atau  pencatatan.    Diantaranya  surat  Al-Baqarah  ayat  282,  terkait perintah untuk menulis dengan benar utang-piutang, mendatangkan saksi, dan tanpa bosan  untuk  mencatat  meskipun  nilai  transaksi  kecil.  Pada  surat  An-Nisa  ayat    29 menjelaskan larangan memakan harta dengan cara yang batil,  sedangkan  pada ayat 58  memerintahkan  untuk  menyampaikan  amanat  kepada  yang  berhak  menerimanya dan berlaku adil.  Pada surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 menjelaskan kecelakaan  pada orang  yang  curang  untuk  mengurangi  timbangan,    sedangkan  dalam  surat    Al-Nahl ayat 90 memerintahkan untuk berlaku adil.
Dalam berbagai Al-Hadist  juga menjelaskan bagaimana  pentingnya akuntansi dalam    pengelolaan  harta  atau  kekayaan.  Salah  satunya  adalah  terkait  Hadist  yang
menjelaskan kondisi yang akan menimpa seseorang pada  hari perhitungan di akherat kelak.  Hadist tersebut  menjelaskan  bahwa  “S eseorang tidak akan bergeser kedua kaki manusia  (anak adam) pada hari kiamat dari sisi Tuhannya,hingga dia ditanya tentang lima perkara yaitu tentang umurnya, masa mudanya, hartanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan, serta amalan dari ilmu yang dimiliki” (HR. at-Tirmidzi no. 2416 dan HR. Al-Thabrani no. 9772).  Dua pertanyaan tersebut yang terkait  harta  menunjukan    pentingnya  akuntansi.  Pertanyaan  tersebut    adalah  dari mana  harta  yang  ia  dapatkan  dan  untuk  apa  harta  tersebut  dibelanjakan.  Sebuah definisi  akuntansi yang keluar lebih dari  1500 tahun yang lalu.

## 2.3 Maqashid Syariah
Maqashid secara etimologi  berasal dari kata maqshid yang berarti  tuntutan, kesengajaan,  atau  tujuan.  Menurut  istilah maqashid  as-syariah berarti  kandungan nilai    yang  menjadi  tujuan  pensyariatan    hukum. Maqashid  syariah berarti    tujuan yang    hendak  dicapai    dari  suatu  penetapan  hukum  (An-Nabhani  1996).    Tujuan maqashid syariah adalah  tercapainya kemaslahatan di dunia dan di akherat,  syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami, syariah sebagai hukum  yang harus dilakukan dan  membawa  manusia  dalam  naungan  hukum.  Hakekat  dan    tujuan  awal pemberlakuan  syariah  adalah  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  manusia. Kemaslahatan  dapat  terealisasi    apabila  lima  unsur  pokok    dapat  diwujudkan  dan dipelihara.  Kelima unsur  pokok tersebut adalah  perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.  Dalam usaha untuk mewujudkan dan memelihara unsur pokok  ini,  al-Syatibi  membagi  menjadi  tiga  tingkat maqashid atau  tujuan  syariah yaitu maqashid  al-dharuriyat , maqashid  al-hajiyat ,  dan maqashid    al-tahsiniyat (Bakri 1996).
Klasifikasi  tradisional    membagi maqashid menjadi  tiga  tingkatan    yaitu keniscayaan  ( dharuriyat ),    kebutuhan  ( hajiyat ),  dan    kelengkapan  ( tahsiniyat ). Dharuriyat terbagi menjadi  perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dharuriyat adalah  sasaran  di  balik  hukum Ilahiyah . Maqashid pada tingkatan kebutuhan  atau hajiyat dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia, dan tahsiniyat pada  tingkatan  kelengkapan  yang  memperindah  maqashid  pada tingkat   sebelumnya. Cendekiawan muslim modern kemudian memasukan  dimensi maqashid yang  baru,  guna  memperbaiki  kekurangan  pada  konsep maqashid tradisional,  seperti    keadilan,    kebebasan,  menyetuh  aspek  yang  lebih  luas  dari individu dan mengambil dari sumber-sumber syariat (Al-Quran dan As-Sunnah) dari pada fikih (Auda 2008).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  kualitatif    melalui    studi  pustaka  dengan  mengkaji  aspek  normatif dari      ayat  Al-Quran    dan    Al-Hadist  terkait  akuntansi    dan    menganalisis  melalui pendekatan maqashid syariah .

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Islam  telah  menjelaskan      perintah    untuk  menulis  transaksi  utang  piutang merupakan  perintah    yang  bersifat  membimbing  sebagai  bentuk  keutamaan    dalam transaksi  yang  memiliki  waktu  tempo.  Perintah  menulis  dengan  tepat  dan  benar terhadap  utang  piutang  tanpa  menambahi.    Adanya  perintah  untuk  membantu menulis atau mencatat utang-piutang bagi yang tidak mahir dalam
mendokumentasikan  utang-piutangnya  dinilai  sebagai  sedekah.    Sampai  diperintah untuk  mendikte  agar  transaksi  utang-piutang  dapat  didokumnetasikan  dengan sejelas-jelasnya.      Memberikan  kesaksian    dalam    pencatatan utang-piutang  dinilai sebagai fardu  khifayah .    Perintah  untuk  tidak  bosan-bosannya  mencatat  utang-piutang  baik besar  maupun  kecil  akan  berguna  ketika  terjadi  perselisihan    dapat  dijernihkan    tanpa keraguan    yang  merujuk  pada  catatan  atau  dokumen  tertulis  (Ar-Rifai  1989).    Aspek keimanan  menjadi  dasar  mendokumentasikan  transaksi  non-tunai      Hal  ini  sebagai    bentuk perlindungan  harta  bagi  kreditor  (yang  memberi  pinjaman)  tanpa  ada  kekhawatiran kehilangan harta yang dipinjamkannnya.
Adanya  Hadist  yang  menjelaskan  lima  perkara  akan  dipertanyakan  kelak hingga  kaki  seseorang  tidak  melangkah  diantanya  adalah  masalah  harta.  Ada  dua pertanyaan  terkait  dengan    harta  darimana  sumbernya  dan  untuk  apa  ia    gunakan. Harta tentunya harus berasal dari sumber yang halal, bukan dari sumber-sumber yang dilarang dalan syariah. Jika sumber kekayaan atau harta berasal dari yang halal maka dapat  melewati    pertanyaan  berikutnya,    untuk  apa  dibelanjakan.    Dalam  sistem pembukuan  modern  dikenal  dengan  istilah  harta  aktiva  dan  pasiva  atau fixed  assets dan  ekuitas.  Keduanya  tidak  mengandung  perbedaan  dengan  dari  mana  sumber kekayaan dan untuk apa kekayaan itu digunakan.
Dalam  pandangan maqasid  syariah ,  perlindungan  terhadap  harta  menempati urutan  kelima setelah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, dan keturunan.  Jika diberi tingkatan berdasarkan skala prioritas maka dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.  Apabila dirinci dalam  bentuk implementatif, maka  akuntansi dalam pandangan maqashid syariah terhadap harta masuk pada kategori tahsiniyat (kelengkapan)  dan berdasarkan  perkembangan  sosiokultur  maka  pencatatan  dapat  meningkat  menjadi sebuah  kebutuhan  ( hajiyat )  dalam  sistem  bisnis  atau  transaksi  ekonomi.    Terlebih jika  transaksi  dilakukan  tidak  secara  tunai  maka  menjadi  kebutuhan  untuk melindungi  harta  bagi  kedua  belah  pihak  (debitor  dan  kreditor).    Adanya  bentuk perintah  syariah  untuk  mencatat  transaksi  yang  tidak  tunai  menunjukkan  sebuah keniscayaan  ( dharuriyat )  untuk  melindungi  kepemilikan  harta.    Implementasi maqashid syariah dalam perlindungan harta melalui dapat dilihat pada tabel 2.

## Tabel 1  Tingkatan Maqashid Syariah berdasarkan Urutan Prioritas
Tingkat Maqasid Perlindungan  terhadap Agama  Jiwa  Akal  Keturunan  Harta Dharuriyat (keniscayaan, primer) 1 2 3 4 5 Hajiyat (kebutuhan, sekunder) 6 7 8 9 10 Tahsiniyat (pelengkap, tersier) 11 12 13 14 15 Sumber: Hasil Pengolahan Data

## Tabel 2 Implementasi Maqashid Syariah dalam Pemeliharaan Harta
Tingkatan Maqashid Perlindungan terhadap harta Implementasi Dharuriyat (keniscayaan) Kepemilikan - Sumber halal - Dengan melihat sebab-sebab kepemilikan sesuai syariah Hajiyat (kebutuhan) Pengembangan harta - Melalui perdagangan ( murabahah, salam, istishna )
- Produksi
- Kerjasama ekonomi ( mudharabah, musaqqah )
: 2459-9816
- Jasa ( wadiah , safety box , jasa transfer,
samsarah, ijarah ) - Tapa riba, kezaliman, maysir ,  dan gharar . Tahsiniyat (kelengkapan) Kelengkapan - Pelaporan (kejujuran, akuntabilitas) - Mencatat semua unsur pemasukan dan pengeluaran  keuangan sesuai tuntunan syariah - Terdokumentasi (memiliki arsip)

## Sumber: Hasil Pengolahan Data

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
Keberadaan akuntasi dalam transaksi  bisnis dan ekonomi dijelaskan dalam Al- Quran  dan  Hadist.  Kejujuran  dan  akuntabilitas  menjadi  tuntutan  untuk mendokumentasikan  transaksi  bisnis  dan  ekonomi.  Akuntasi  sebagai  bagian pelengkap  ( tahsiniyat )  dalam  pengembangan  harta  dapat  berubah  menjadi  sebuah kebutuhan  (hajiyat)  dalam  tingkatan maqashid  syariah .  Adanya  perintah  untuk mencatat  transaksi  non-tunai  menjadi  sebuah  keniscayaan  ( dharuriyat )  untuk melindungi kepemilikan harta.
Penelitian  ini  akan  lebih  baik  jika  menggunakan  obyek  pada  UMKM  dan lembaga  keuangan  mikro  syariah  untuk  melihat  kesesuain  pencatatan  laporan keuangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah  sehingga  implementasi maqashid  syariah dalam melindungi harta dapat diwujudkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Nabhani, Taqiyuddin.  1996. Al-Syakhsiyah al-islamiyah juz III .  (Beirut: Dar al- Ummah), 359-361.
Ar-Rifai,  Muhammad  Nasib,  1989. Kemudahan  dari  Allah  Ringkasan  Ibnu  Katsir Jilid I . Jakarta:Gema Insani Press. 461-468. Wiroso.  2016. Akuntasi  Syariah  pada  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan Syariah  Implementasi  PAPSI-BPRS  2015,  Materi  Pembelajaran    BPR- SSyariah ,  Jakarta: tp, April 2016.  11-20. Auda, Jasser. 2015. Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah. Bandung: PT Mizan Pustaka. 32-35.
Bakri, Asafri Jaya. 1996. Konsep Maqashid Syariah menurut Syatibi , (Jakarta: Raja Grafindo Persada.  69-72.