Volume 9, Nomor 2, April 2023 p-ISSN  : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 DOI : 10.37858/publisitas.v9i2.314

## Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kelurahan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020
Mardi Murahman 1 ,  Syafri Aprudi 2*
1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musi Rawas- Jl. Letkol Sukirno, Air Kuti, Kec. Lubuk Linggau Tim. I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625
2 Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musi Rawas- Jl. Letkol Sukirno, Air Kuti, Kec. Lubuk Linggau Tim. I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31625
*E-mail correspondences : syafri1971@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengetahui  bagaimana  dukungan  warga  perempuan  dalam memproyeksikan  keistimewaan  demokrasinya  dalam  pemilihan  kepala  daerah  serentak  di Pemerintahan Musi Rawas tahun 2020, khususnya di Kota Sumber Harta, Kawasan Sumber Harta. Isu-isu  Pelantikan  Kepala  Daerah  Sementara  Dalam  Pemberian  Keistimewaan  Demokrasi Khususnya  Riset  Otak  (Perkumpulan  Mental  dan  Dekat),  Inspirasi  Komitmen  dan  Kewajiban Perempuan  Pemilih  di  Kota  Sumber  Harta,  Lokal  Sumber  Harta.  Penelitian  ini  menggunakan teknik  subjektif.  Jenis  sumber  informasi  dalam  penelitian  ini  adalah  informasi  esensial  dan informasi  pilihan,  informasi  esensial  diperoleh  melalui  persepsi  dan  pertemuan,  sedangkan informasi  tambahan  diperoleh  melalui  dokumentasi  yang  berhubungan  dengan  pemeriksaan,  dan metode penyelidikan informasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi informasi penurunan, informasi  pertunjukan  dan  gambar  akhir  konfirmasi.  Akhir  dari  eksplorasi  ini  adalah  tentang asosiasi  pemilih  perempuan  dalam  pandangan  ilmu  otak  (inklusi  mental  dan  rumah  tangga), inspirasi  komitmen  dan  kewajiban.  Pemilih  perempuan  di  Kota  Sumber  Harta,  Wilayah  Sumber Harta,  partisipasi  perempuan  cukup  baik  dan  jumlah  warga  perempuan  meningkat  lebih  banyak dari  tahun  sebelumnya.  Hal  ini  harus  terlihat  dari  adanya  perhatian,  kemampuan  dan  adanya masalah  legislasi  kas.  Hal  ini  berdampak  pada  kuantitas  pemilih  perempuan  dalam  memberikan keistimewaan  demokrasi  di  Kota  Sumber  Harta,  Kawasan  Sumber  Harta,  Rezim  Musi  Rawas, perluasan warga perempuan.
Kata Kunci: Partisipasi, Pemilih Perempuan, Pemilu, Kabupaten Musi Rawas

## ABSTRACT
It is hoped that this research will be able to find out how the support of female members is in projecting  their  democratic  privileges  in  simultaneous  regional  head  elections  in  the  2020  Musi Rawas  Government,  especially  in  Sumber  Harta  City,  Sumber  Harta  Region.  Issues  of Inaugurating  Temporary  Regional  Heads  in  Granting  Democratic  Privileges,  Especially  Brain Research (Mental and Close Association), Inspiration for Commitment and Obligations of Women Voters in Sumber Harta City, Sumber Harta Local. This study uses subjective techniques. The types of  information  sources  in  this  study  are  essential  information  and  optional  information,  essential information  is  obtained  through  perceptions  and  encounters,  while  additional  information  is obtained through documentation related to inspection, and information investigation methods used in  this  study  include  drop  information,  performance  information  and  final  images  confirmation.
The  end  of this  exploration is  about  the  association  of  female  voters  in  the  view  of  brain  science (mental inclusion and household), the inspiration of commitment and obligation. Female voters in Sumber Harta City, Sumber Harta Region, women's participation is quite good and the number of female citizens has increased more than the previous year. This should be seen from the attention, ability  and  problems  of  cash  legislation.  This  has  an  impact  on  the  quantity  of  women  voters  in giving  democratic  privileges  in  the  City  of  Sumber  Harta,  the  Sumber  Harta  Region,  the  Musi Rawas Regime, the expansion of female citizens.

## Keywords: Participation, Female’s Voters, Election, Musi Rawas District

## 1. PENDAHULUAN
Pemilihan Kepala Daerah, disingkat Pilkada,  adalah  pendaftaran  politik, khususnya  penentuan  tokoh-tokoh  yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, baik  Wakil  Pimpinan/Wakil  Pimpinan Utusan  maupun  Pejabat/Pejabat  Agen atau  Ketua/Wakil  Ketua  Kota.  Pasal  1 ayat  (1)  Peraturan  Nomor  8  Tahun  2015 menyatakan  bahwa:  Penetapan  Wakil Pimpinan  dan  Wakil  Pimpinan  yang Diangkat,  Pengurus  dan  Pengurus  Agen, serta  Ketua  dan  Ketua  Utusan  yang selanjutnya disinggung Ras adalah
kegiatan  bergoyang  perseorangan  dalam wilayah dan peraturan/komunitas perkotaan  untuk  memilih  perwakilan Pemimpin.
Kerangka  kerja  politik  umum kepala  wilayah  selama  ini  di  tahun  2020 ini  merupakan  yang  ketiga  kalinya diselenggarakan di Indonesia.
Perlombaan  Kepala  Daerah  Pada  tahun 2020  ini  termasuk  salah  satunya  yaitu Perda  Musi  Rawas  yang  juga  telah dilakukan Sinkronisasi Keputusan Kepala Daerah  bersama  270  daerah  dengan rincian  9  wilayah,  224  lokal  dan  37 kelurahan.  Menilik  informasi  dari  KPU untuk Peraturan Musi Rawas secara tegas untuk sub-wilayah Sumber Harta, Sumber  Harta  Lokal,  jumlah  Daftar
Pemilih  (DPT)  super  awet  sebanyak 2.766 warga pada tahun 2020, terdiri dari
1.376  pemilih  perempuan  dan  1.390 pemilih  laki-laki.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  kuantitas  pemilih  perempuan  di wilayah  Musi  Rawas,  khususnya  di wilayah  sublokal  Sumber  Harta,  masih berada di bawah jumlah pemilih laki-laki sebesar  85%,  di  atas  rata-rata  pemilih perempuan  sebesar  75%.  Selanjutnya, jumlah  Daftar  Penduduk  Tetap  (DPT) pada  tahun  2015  di  Kecamatan  Sumber Harta  sebanyak  2.480  yang  terdiri  dari 1.223  pemilih  perempuan  dan  1.257 pemilih laki-laki.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
2011 yang mengharuskan 30%
keterwakilan  perempuan  dalam  kursi Parpol.  Keadilan  orientasi  tidak  berarti bahwa  wanita  harus  setara  dengan  pria, juga tidak berarti bahwa peluang dan hak istimewa  seseorang  bergantung  pada seksualitas  (alami)  sebagai  wanita  atau pria.  Harus  dipahami  adalah  pemerataan Orientasi  adalah  syarat  dan  perlakuan yang  adil  terhadap  perempuan  dan  laki- laki.  Jadi  orientasi  pemerataan  dan pemerataan  adalah  dengan  tujuan  agar perempuan dan laki-laki dapat mengambil  bagian  dalam  status  yang sama,  berada  mendapatkan  kesempatan yang  sama  untuk  memahami  kapasitas sejati dan kebebasan bersama.
Hal inilah yang menjadikan partisipa perempuan semakin  berkurang, karena  kesadaran  para  perempuan  untuk
tahu pentingnya mempelajari pemerintahan  tidak  diterapkan.  Namun hal  itu  juga  tidak  menjadi  tolak  ukur untuk para perempuan
dalam
memberikan hak suaranya dalam pemilihan Kepala Daerah. KPU Kabupaten Musi  Rawas sebagai Koordinator Pengangkatan Kepala  Daerah  Perda  Musi  Rawas merupakan  lembaga  pemilah  pilkada serentak yang diperintahkan oleh Peraturan  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Koordinator  Keputusan  Politik  yang diberi  tugas  dan  jabatan  untuk  mengatur seluruh tahapan Pilkada. Salah satu tugas dan  keahlian  KPU  Musi  Rawas  dalam memilah keputusan daerah adalah menuntaskan upaya politik.
Pilkada langsung merupakan pilihan  untuk  menjamin  tercapainya target pelaksanaan kemerdekaan teritorial dan  pengakuan  demokratisasi  di  tingkat lokal. Perlombaan terdekat justru mendorong  orang-orang  di  daerah  untuk mengambil bagian dalam setiap perkembangan  politik  di  wilayah  mereka secara  efektif.  Dengan  demikian,  pada tahap terakhir akan memberikan mindfulness dan  pelatihan  politik  kepada daerah setempat untuk membantu pengembangan budaya politik anggota.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat mengetahui  bagaimana  kerjasama  warga perempuan dalam memproyeksikan kebebasan berdemokrasinya dalam sinkronisasi  keputusan  kepala  daerah pada  Rezim  Musi  Rawas  tahun  2020,
khususnya  di  Kota  Sumber  Harta,
Kawasan Sumber Harta. Isu-isu Pelantikan  Kepala  Wilayah  Sekaligus Pemberian Kebebasan Berdemokrasi
khususnya  Riset  Otak  (Perkumpulan
Mental  dan  Dekat  Rumah),  Inspirasi Komitmen  dan  Kewajiban  Perempuan Warga  Negara  di  Kota  Sumber  Harta, Kawasan Sumber Harta.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Partisipasi  masyarakat  atau  rakyat dalam politik sangat menentukan tingkat legitimasi politik dari pemerintahan yang terbentuk  hasil  Pemilu;  artinya  semakin tinggi tingkat i partisipasi i politik i masyarakat  atau  rakyat  maka  akan semakin tinggi tingkat legitimasi pemerintahan pemerintahan yang terbentuk[1]. Pengertian keragaman pemilih merupakan  faktor  yang  mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan pemilu. Keanekaragaman pengalaman  warga  negara  merupakan salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi seseorang  untuk  mempraktikkan  hak pilihnya  dalam  suatu  keputusan  politik. dengan  asumsi  diikuti  kembali,  elemen yang  memengaruhi  partisipasi  pemilih adalah  variabel  sosial  dan  keuangan. Kedua  elemen  ini  terkait  dengan  tingkat gaji,  tingkat  pendidikan,  agama  dan jumlah  keluarga.  Secara  sosial,  warga negara  akan  lebih  sering  menempatkan kegiatan pemungutan suara yang sebanding  dengan  lingkungan  sosial. Keputusan mereka dalam balapan dipengaruhi  oleh  segmen  dan  fondasi keuangan,  seperti  orientasi,  tempat tinggal (kota-pedesaan), bisnis, pelatihan, gaji dan agama[2].
Penyelenggara i pemilu  merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas komisi pemilihan umum dan  badan  pengawasan  pemilu  sebagai satu  kesatuan  fungsi  penyelenggara
pemilu untuk memilih Dewan perwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Presiden  dan  Wakili  Presiden  secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubenur,  Bupati  dan  Wali  Kota  secara demokratis[3].
Perilaku  warga  terkait  dengan bagaimana  kondisi  ras  politik  dilakukan sesuai  standar  ras  politik  dewan,  untuk lebih spesifik, keterampilan yang mengesankan, kepastian yang sah, kepercayaan, kewajaran, organisasi, produktivitas,  dan  kelangsungan  hidup.
Koordinator  ras  politik  juga  menambah sejauh  mana  masyarakat  umum  tertarik untuk  mempraktikkan  hak  mereka  untuk memberikan suara.
KPU sebagai koordinator keputusan politik harus memahami kualitas  warga  negara  yang  mungkin dapat  memahami  kerja  sama  mereka. Secara garis besar, deklarasi pemilih yang mengambil  keputusan  berkaitan  dengan tiga hal, khususnya kesiapan, kemampuan dan  kesempatan  mereka.  Ketiga  hal  ini sangat penting untuk meningkatkan minat daerah setempat. Jaringan akan mengambil bagian dengan asumsi mereka merasa terlibat dengan tindakan tertentu[2].
Penting  untuk  memiliki  kemauan
dan  kapasitas  individu  untuk  mengambil bagian  dalam  pengambilan  keputusan. Sebaiknya pejabat publik atau koordinator  partai  politik  juga  harus membuka  pintu  bagi  daerah  untuk berperan aktif dalam pengambilan
keputusan politik dewan. Dengan keinginan daerah setempat dalam
perlombaan  politik  yang  lebih  besar, memiliki inspirasi bagi masyarakat
adalah  hal  yang  mendasar.  Inspirasi dapat diberikan sebagai pelatihan politik sebagaimana  yang  diperintahkan  dalam Peraturan  Nomor  2  Tahun  2011  tentang golongan  ideologi,  dimana  golongan ideologi memimpin sekolah yang dibiayai negara sesuai dengan kewajibannya,  dengan  memperhatikan pemerataan dan keseimbangan
orientasi[4].
Bentuk  umum i dari i partisipasi pemilih  merupakan  menggunakan  hak suara  pada  saat i pemilihan i umum (pemilu). Bentuk- i bentuk partisipasi pemilih antara i lain:
1. Pemberian i Suara i ( Voting i ) Suatu i bentuk partisipasi yang dilakukan  pemilih  dalam  pemberian hak  suaranya  di  TPS  (tempat pemungutan suara) serta ikut menyaksikan  proses i pemungutan i dan penghitungan i suara x di TPS.
2. Kampanye Merupakan suatu i bentuk partisipasi x yang i dilakukan  para pemilih  yang  ikut  serta  dalam kegiatan sosialisasi untuk
mempengaruhi dan menarik simpati x serta  mendapatkan  suara.
Seperti pemasangan baliho, spanduk dan selebaran.
3. Sebagai saksi TPS
Merupakan bentuk partisiasi yang di lakukan  para  pemilih  dalam    keikut sertaan mengawasi proses
berjalannya  pemilu  di  TPS  agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan  pada  saat  penghitungan suara[5].
Berdasarkan  UUD  1945,  Pasal  1 ayat  (1)  kekuasaan  dipegang  oleh
perseorangan dan dijalankan oleh konstitusi  dengan  sistem  pemungutan suara yang mutakhir, bahwa praktek yang bergolak  adalah  utusan  perseorangan, bukan  dirajam  oleh  perseorangan  itu sendiri.  Untuk  mengetahui  siapa  yang memiliki  kekuatan  untuk  menangani individu, balapan umum diadakan. Perlombaan politik umum  adalah  metode dukungan politik individu untuk mengambil  bagian  dalam  menentukan strategi publik[6]. Perlombaan Politik Umum ( Political race ) adalah salah satu kebebasan  dasar  yang  mendasar  dari penduduk  dan  metode  untuk  memahami kekuasaan  individu,  dari  individu  oleh individu  dan  untuk  individu  dan  untuk mewujudkan  pemerintahan  mayoritas. Konsekuensinya berkaitan dengan pelaksanaan  kebebasan  dasar  otoritas publik  harus  menyelesaikan  keputusan. Sesuai  aturan  bahwa  individu  berdaulat, maka,  pada  saat  itu,  semuanya  harus dikembalikan  kepada  individu  untuk memutuskannya[7].
Ras  adalah  metode  fundamental untuk mengakui mayoritas aturan pemerintahan  di  suatu  negara.  Substansi ras  adalah  penyampaian  suara  individu untuk  membentuk  yayasan  agen  dan pemerintah  sebagai  direktur  negara.  Ras adalah  cara  yang  paling  mendasar  bagi individu  untuk  mengambil  bagian  dalam kerangka  berbasis  popularitas  delegasi yang canggih[8].

## 3.    METODE PENELITIAN
Teknik  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  strategi  subyektif dengan  metodologi  dasar  adalah  strategi yang  memukau  dan  area  atau  titik
eksplorasi  ini  dipimpin  di  Kota  Sumber Harta, Lokal Sumber Harta, Rezim Musi Rawas yang dilakukan dari Januari 2022 hingga  akhir,  hingga  spesifik  Juli  2021. Sumber informasi menggabungkan sumber  informasi  esensial  dan  sumber informasi  tambahan  dengan  prosedur pemilahan  informasi  sebagai  persepsi, rapat  keluar  masuk  dan  dokumentasi. Adapun saksi dalam penelitian ini adalah Top  PPS  Kota  Sumber  Harta  sebagai narasumber  utama,  Silaturahmi  PPK Kota  Sumber  Harta,  Camat  Sumber Harta,  24  warga  wanita  sebagai  saksi pendukung.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
1.  Psikologi  (Keterlibatan  Mental  dan Emosional)
1. Kesadaaran
Berdasarkan  dari  hasil  observasi, wawancara  dan  dokumentasi,  peneliti mengonfirmasikan bahwa partisipasi pemilih perempuan di Kelurahan
Sumber  Harta  sangat  dibutuhkan  dalam kegiatan  apapun.  hal  tersebut  juga dilakukan  atas  dasar  kerelaan  dari  hati mereka  masing-masing  apa  lagi  ini dalam kegiatan pemilihan Kepala Daerah,  yang  mana  satu  suara  sangat berharga  dan  dapat  menentukan  nasib daerah  tersebut.  Partisipasi  bukan  hanya sekedar  memberikan  hak  suaranya  pada saat Pemilihan Umum, melainkan masyarakat  diharapkan  agar  dapat  turut serta  mengawasi  jalannya  pemilihan umum  tersebut  agar  proses  Pemilihaan Umum  dapat  berjalan  dengan  lancar. Pemerintahan yang baik ialah pemerintahan  yang  selalu  melibatkan masyarakat atau kaum perempuan dalam
kegiatan apapun. Dan mampu mengayomi masyarakatnya demi mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat. Peneliti juga menyimpulkan bahwa
Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak  di  Kelurahan  Sumber  Harta telah terlaksana dengan x lancar tanpa x ada halangan x suatu x apapun. Hal ini dikarenakan  pemerintah  setempat  turut melibatkan  kaum  perempuan  dalam mengawasi  jalannya  proses  pemilihan Umum tersebut, baik dalam segi pemberian  hak  suara  maupun  proses pelaksanaannya.

## 2.  Figur
Hasil  observasi,  wawancara  dan dokumentasi,  mengkonfirmasikan  bahwa jelas  bahwa  sosok  figur  bukan  menjadi salah  satu  alasan  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  memberikan  hak suaranya,  namun  ada  juga  masyarakat yang  memilih  dan  memberikan  hak suaranya  dengan  menilai  figur  dari Paslon  tersebut,  tetapi  tidak  semua masyarakat  menilai  figur.  Melainkan mereka
(Masyarakat) sangat mengharapkan  adanya  sosok  pemimpin yang  adil  dan  bijaksana  dalam  membuat keputusan.  Yang  mampu  mengayomi masyarakat dan mau mendengarkan keluh kesah dari masyarakatnya sehingga dapat membawa  perubahawan  daerah  tersebut untuk  lebih  maju  lagi.  Peneliti  juga menyimpulkan  bahwa  memang  benar telah  terlaksananya  Pemilihan  Umum Kepala  Daerah  Serentak  di  Kelurahan Sumber  Harta,  dalam  memberikan  hak suaranya masyarakat di Kelurahan Sumber  Harta  tidak  begitu  menilai  dari segi  figur  Paslon  tersebut.  Melainkan masyarakat  memilih  berdasarkan  hati
nurani  mereka  masing-masing  dan  ada juga  masyarakat  yang  memilih  dengan melihat visi dan misi dari paslon tersebut sehingga visi misi tersebut menjadi tolak ukur mereka dalam memilih.

## 2. Motivasi Kontribusi

## 1. Kerelaan
Berdasarkan  dari  hasil  observasi, wawancara  dan  dokumentasi,  peneliti menarik  kesimpulan  bahwa  motivasi kontribusi dalam berpartisipasi memberikan  hak  suara  adalah  kerelaan hati dalam diri seseorang untuk  bersedia memberikan  kontribusinya  dalam  suatu kegiatan. hal tersebut yang paling utama dibutuhkan.  Agar  suatu  kegiatan  yang didasari  atas  kemauan  dan  kerelaan dapat  menghasilkan  sesuatu  yang  sesuai dengan tujuan utamanya yaitu memperoleh pemimpin yang adil, bijaksana  sehingga  mampu  membawa perubahan  untuk  daerahnya  lebih  maju lagi dari sebelumnya.
2. Politik Uang (Vote Buying)
Hasil observasi, x wawancara dan x dokumentasi, disimpulkan x bahwa didalam motivasi konrtibusi perlu adanya  kerelaan  hati  dari  seseorang dalam berpartisipasi. Berpartisipasi untuk  selalu  mendukung  dan  ikut mensukseskan kegiatan Pemilihan
Kepala  Daerah  Serentak  di  Kelurahan Sumber  Harta.  Membrantas  adanya kegiatan  politik  Uang  di  Kelurahan Sumber  Harta  agar  masyarakat  dapat memberikan  hak  suaranya  dengan  tepat. Sehingga  menghasilkan  pemimpin  yang bisa  menjadi  tauladan  bagi  masyarakat dan menjadi pemimpin yang berkualitas.

## 3.   Tanggung Jawab
1.  Tanggung  Jawab  dalam  Aktivitas Kelompok
Hasil  observasi,  wawancara  dan dokumentasi  menunjukkan  bahwa  dalam pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah  tentunya  tak  lepas  dari  tanggung jawab bersama. Tanggung jawab merupakan x hal  yang x sangat  penting x dan sangat x dibutuhkan  dikalangan  manapun. oleh karena itu Semua orang dituntut agar bisa  belajar  mempertanggung  jawabkan dari  apa  yang  telak  dilakukan,  baik didalam organisasi, pemerintahan maupun  dimasyarakat  agar  selanjutnya dapat  dipercaya  oleh  semua  orang. Bertanggung  jawab  bukan  hanya  sekedar memberikan hak suara pada saat pemilihan  Kepala  Daerah  berlangsung, melainkan  juga bertanggung  jawab untuk turut  serta  mengawasi  jalanya  pemilihan Kepala Daerah sampai dengan selesainya acara  pemilihan  Kepala  Daerah  samapai dengan proses penghitungan hasil perolehan surat suara.
2. Tanggung Jawab Sosial
Berdasarkan hasil observasi,
wawancara  dan  dokumentasi,  dapat dikonfirmasikan
bahwa didalam pelaksanaan  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah  tentunya  tak  lepas  dari  tanggung jawab  bersama.  baik  bertanggung  jawab dalam aktivitas kelompok maupun tanggung  jawab  dalam  aktivitas  sosial. Keduanya sama-sama memiliki peran dan fungsinya  masing-masing,  yaitu  sama- sama bertanggung jawab dalam menjalankan  tugas  yang  diterimanya. Bertanggung  jawab  bukan  hanya  sekedar memberikan hak suara pada saat
pemilihan
Umum berlangsung
melainkan  juga  bertanggung  Jawab sepenuhnya  atas  maju  mundurnya  suatu kegiatan  tersebut.  Masyarakat  yang  baik yaitu masyarakat yang mau bekerja sama untuk  bertanggung  jawab  memajukan daerahnya  dengan  penuh  keikhlasan sehingga daerah tersebut biasa lebih baik dari  yang  sebelumnya,  baik  dalam pemerintahannya  maupun Perekonomian daerah tersebut.

## Pembahasan
1.  Psikologi  (Keterlibatan  Mental  dan Emosional) 1. Kesadaran
Berdasarkan  dari  data  penelitian peneliti mengkonfirmasikan bahwa partisipasi pemilih perempuan di Kelurahan  Sumber  Harta  Kacamatan Sumber  Harta  pada  pemilihan  Kepala Daerah  Serentak.  Mengenai    tentang Psikologi  (Keterlibatan  Mental  dan Emosional)  para  pemilih  perempuan dalam keitutsertaan didasari atas kesadaran dan kesediaan  para pemilih.
Berdasarkan  dari  data  penelitian sesuai  teori  Keth x Davis  dan x John  W. Newstron, partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional orang-orang  dalam  situasi  kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan  kontribusi  kepada  pencapai tujuan  dan  tanggung  jawab  dalam pencapaian  tujuan.  Yaitu  dengan  cara melihat keterlibatan mental dan emosional  para  pemilih  perempuan, motivasi kontribusi dari pemilih perempuan dan tanggung jawab dari para pemih perempuan dalam bentuk pemberian hak suara[9].
Berdasarkan  dari  data  penelitian
peneliti mengkonfirmasikan bahwa
keterlibatan serta kesadaran dari masyarakat  khusus  pemilih  perempuan atau  keterwakilan  perempuan  dalam pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak. Pemerintah  telah  memberikan  peluang bawasanya disetiap Partai Politik (Parpol) atau pun pemerintahan telah memberikan peluang untuk menyediakan kursi sebesar 30%  dari  keterwakilan  perempuan  yang mana  telah  ditetapkan  didalam  Undang- undang x Nomor  2  Pasal x 2  Ayat  (1) Tahun 2011[4].
Berdasarkan  dari  data  penelitian yang sesuai dengan teori Keith Davis dan John W. Newstrom, maka dapat disimpulkan sementara bahwa keterlibatan/partisipasi pemilih perempuan  di  Kelurahan  Sumber  Harta Kecamatan Sumber Harta dalam pemilihan x kepala  Daerah x Serentak  pada tahun x 2020 mengenai keterlibatan mental dan  emosional  dan  kesadaran  dalam partisipasi  perempuan  di  Kelurahan Sumber Harta 75% meningkat dari tahun sebelumnya,  Pada  tahun  sebelumnya jumlah  pemilih  perempuan  di  Kelurahan Sumber  Harta  sebanyak  1.223  pemilih perempuan  dan  1.257  untuk  jumlah pemilih  laki-laki  dari  2.480  jumlah  data pemilih  tetap  pada  tahun  2015  dan  pada tahun 2020 ini jumlah pemilih perempuan pada Pemilihan Kepala Daearah Serentak di  Kelurahan  Sumber  Harta  sebanyak 1.264  pemilih  dan  1.297  jumlah  pemilih lak-laki  dari  2.561  data  pemilih  tetap. Suara  sah  pada  tahun  2015  sebanyak 2.201  suara  sah  yang  terdiri  dari  1.080 pemilih perempuan dan 1.201 untuk suara sah  laki-laki.  Pada  tahun  2020  jumlah suara  sah  sebanyak  2.235  terdiri  dari
1.105  suara  sah  perempuan  dan  1.130 untuk suara sah laki-laki. Ini menandakan partisipasi pemilih perempuan  di  Kelurahan  Sumber  Harta lebih  banyak  dan  meningkat  dari  tahun sebelumnya  dalam  memberikan  hak suaranya.  Hal  ini  dikarenakan  tingkat kesadaaran  dari  kau  perempuan  lebih baik dan itu menunjukan bahwa perempuan  juga  memiliki  peran  yang baik,  baik    dalam  pemerintahan  maupun di dalam masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dapat kita lihat dari keterlibatan  aktif  dalam  berpartisipasi, baik sebagai petugas pelaksanaan Pemilihan Umum maupun sebagai pelaku pemberi hak suara.

## 2. Figur
Berdasarkan  dari  data  penelitian bentuk  keterlibatan  pemilih  perempuan dalam  pelaksanaan  pemilihan  Kepala Daerah Serentak bukan hanya
keterlibatan x secara emosional x semata tetapi  juga  keterlibatan x pemilih  dalam melihat  sosok  figur  yang  akan  dipilih dan yang akan menjadi pemimpin. Figur merupakan  salah  satu  bentuk  yang menggambarkan  jati  diri  dari  seseorang tersebut.  Sosok  figur  bukanlah  satu- satunya  alasan  dari  seseorang  ingin berpartisipasi  dan  terlibat  didalamnya, melainkan seseorang berpartisipasi karena adanya dorongan dari hati  nurani mereka  sehingga  ingin  berpartisipasi, tetapi  ada  juga  yang  melakukan  karena adanya  faktor  lain.  Hal  ini  menunjukan bahwa  partisipasi  masyarakat  atau  para pemilih  perempuan  tidak  dapat  diukur dari  kehadiran  sosok  figur,  Melainkan terdapat alasan lain yang mengakibatkan mereka  para  pemilih  perempuan  terlibat
dan berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala  Daerah  Serentak  di  Kelurahan Sumber Harta waktu lalu.
Berdasarkan  data  penelitian  yang sesuai dengan  teori Keth Davis dan John W.  Newstron,  partisipasi  merupakan keterlibatan x mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong  mereka  untuk  memberikan kontribusi  kepada  pencapai  tujuan  dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan. Yaitu  dengan  cara  melihat  keterlibatan mental  dan  emosional  para  pemilih perempuan,  motivasi  kontribusi  dari pemilih  perempuan  dan  tanggung  jawab dari para pemih perempuan tersebut[9].
Berdasarkan  dari  data  penelitian dapat  disimpulkan  sementara  bahwa dalam melaksanakan penelitian di Kelurahan  Sumber  Harta  Kecamatan Sumber Harta diperoleh  informasi  bahwa masyarakat khususnya pemilih
perempuan  di  Kelurahan  Sumber  Harta terlibat aktif dalam pelaksanaan Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak.  Baik berpartisipasi  dalam  bentuk  pemberian hak  suara,  berpartisipasi  dalam  kegiatan kampanye, maupun berpartisipasi sebagai Panitia  Pemungutan  Suara  di  TPS  dan berpartisipasi  sebagai  Saksi  didalam pelaksanaan Pemilihan. Berkat kerjasama yang  baik  dan  propesional  dari  para pemilih pasti akan menghasilkan
pemimpin yang berkualitas dan menjadikan Pemilihan x Umum Kepala x Daerah  Serentak x tahun x 2020  ini sebagai  ajang  pemilihan  Umum  yang berkualitas dan domokratis.
2 . Motivasi Kontribusi 1. Kerelaan
Berdasarkan dari  data  penelitian peneliti mengkonfirmasikan bahwa Untuk  menghasilkan  pemimpin  yang baik  dalam  pemilihan  Umum  yang mampu  memimpin  dan  menjadikan daerah  ini  lebih  maju  lagi  tentunya bentuk  keterlibatan  pemilih  perempuan dalam  pelaksanaan  pemilihan  Kepala Daerah Serentak bukan hanya keterlibatan  secara  emosional  melaikan bersedia  menerima  dan  memberikan motivasi  kontribusi  dalam  berpartisipasi sehingga para pemilih mampu berpartisipasi  dengan  baik.  Kerelaan para  pemilih  yang  dengan  suka  rela bersedia  berpartisipasi  secara  langsung dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala daerah  serentak.    Berdasarkan dari  data penelitian sesuai dengan teori Keth x Davis  dan x John  W.  Newstron , partisipasi merupakan keterlibatan mentaldan emosional x orang-orang dalam situasi x kelompok yang mendorong x mereka  untuk  memberi x kontribusi  kepada  pencapai  tujuan  dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan.  Melihat  keterlibatan  mental  dan emosional  para  pemilih  perempuan, motivasi  kontribusi  pemilih  perempuan dan  tanggung  jawab  dari  para  pemih perempuan  tersebut.  partisipasi  bukan hanya  sekedar  terlibat  secara  emosional melainkan  juga  bersedia  memberikan kontribusinya  untuk  mencapai  tujuan sesuai dengan yang diharapkan,
Sehingga  dapat  menghasilkan  sosok pemimpin yang berkualitas.
Berdasarkan  dari  data  penelitian maka x dapat disimpulkan x sementara bahwa  dalam  pemilihan  Umum  kepala Daerah tentunya membutuhkan kontribusi dari masyarakat berupa
partisipasi  dalam  memberikan  hak  suara dan  dukungan  dari  masyarakat  setempat seperti  turut  dalam  kegiatan  kampanye dan pemasangan spanduk hal itu dilakukan  sesuai  dengan  kerelaan  hati dan kesediaan dari para pemilih, sehingga dalam  pelaksanaan  pemilihan  tersebut dapat  berjalan  dengan  lancar  tanpa  ada hambatan  suatu  apapun  dan  menjadikan pemilihan  kepala  daerah  ini  secara demokratis dan lebih berkualitas.
2. Politik Uang (Vote Buying)
Berdasarkan  dari  data  penelitian bahwa  berkontribusi  dalam  pelaksanaan pemilihan kepala daerah umumnya masih banyak yang ditemukan dalam berpartisipasi  masih  mengharapkan  jasa imbal  balik,  seperti  dalam  berpartisipasi pemberian  hak  suara  masih  banyak terdapat masyarakat yang menerima uang atau  materi  lainnya  pemberian  dari  Tim kampanye  Paslon  masing-masing  dengan alasan  bersedia  memberikan  suaranya pada saat pemilihan diselenggarakan.
Berdasarkan  dari  data  penelitian serta  teori  Sri  Handayani  (2019:19) mengenai  Pemilihan x Umum  (Pemilu) merupakan x salah  satu x hak  asasi x warga negara  yang  sangat  prinsipil x dan  sarana perwujudan x kedaulatan x rakyat, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat serta untuk menghasilkan x pemerintahan yang x demokratis. Dengan demikian,
sehubungan dengan pelaksanaan kebebasan  dasar,  otoritas  publik  benar- benar harus mengambil keputusan. Sesuai aturan  bahwa  individu  berdaulat,  maka, pada saat itu, semuanya harus dikembalikan  kepada  individu  untuk memutuskannya.
Mencermati  pendalaman  informasi  dan Undang-Undang x Nomor 10 Tahun  2016 pasal  71  ayat  (1)  sangat  jelas  pemohon dan/kelompok misi dilarang menjanjikan dan/memberikan  uang  atau  materi  lain untuk mempengaruhi koordinator keputusan  politik  dan/warga  negara. Selain itu, jika terbukti mengabaikannya, maka akan diatur dalam Pasal 187A ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang yang  dengan  sengaja  memberikan  atau memberikan  uang  atau  barang  lain sebagai  imbalan  karena  mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan haknya untuk mencoblos. , menggunakan hak mereka untuk memberikan suara dengan tujuan tertentu  sehingga  suara  menjadi  tidak sah,  memilih  pesaing  tertentu  atau  tidak memilih pendatang baru tertentu dikompromikan  dengan  batas  72  (72) bulan  dan  denda  paling  ekstrim  sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Berdasarkan  dari  data  penelitian dan  teori  Sri  Handayani  (2019:19) mengenai  Pemilihan  Umum  (Pemilu) dan  undang-undang  Nomor  10  Tahun 2016  pasal  71  ayat  (1)  dan  pasal  187A ayat  (1)  larangan  mengenai  adanya money  Politik  dalam  Pemilihan  Umum maka dapat peneliti simpulkan sementara  bahwa,  didalam  pemilihan Umum  kepala  daerah  tentunya  sangat dibutuhkan adanya kontribusi dan berpartisipasi  dari  masyarakat  setempat guna  memperkuat  tali  persatuan  dan perdamaian. Setiap masyarakat memiliki hak  memilih  dan  dipilih,  dengan  itu masyarakat yang berperan sebagai pemilih hendaknya dapat memilih sesuai dengan  pilihan  hati  nurani  masing-
masing,  dengan  menolak  adanya  money politik dan unsur penekanan atau paksaan dari pihak lain sehingga terdapat kepuasan  tersendiri  dari  hasil  yang  telah diberikan.  Untuk  memperoleh  pemimpin yang  baik  tentunya  harus  bisa  menjadi tauladan yang baik bagi warganya.

## 3. Tanggung Jawab
1.  Tanggung  Jawab  dalam  Aktivitaas Kelompok
Berdasarkan  dari  data  penelitian peneliti mengkonfirmasikan bahwa bentuk  keterlibatan  pemilih  perempuan dalam  pemilihan  Umum  Kepala  Daerah Serentak  bukan  hanya  sekedar  terlibatan secara  emosional  semata  melainkan  juga bentuk tanggung  jawab dari para pemilih dalam  memberikan  suara  dan  dukungan yang diberikan.
Berdasarkan dari  data  penelitian dan sesuai teori  Keth Davis dan  John W.
Newstron (2010:180) kerja sama mendesak  individu  untuk  mengakui tanggung jawab dalam kegiatan kelompok.  Ini  juga  merupakan  siklus sosial  di  mana  individu  menjadi  terlibat sendiri  dengan  latihan  dan  kebutuhan untuk  membuat  kemajuan.  Dukungan adalah hubungan psikologis dan mendalam dari orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi dalam  mencapai tujuan dan bertanggung  jawab  untuk  mencapai tujuan.
Berdasarkan  dari  data  penelitian maka dapat peneliti simpulkan sementara bahwa,  dalam  berpartisipasi  pada  saat pemilihan Umum Kepala Daerah dibutuhkan  adanya  tanggung  jawab  dari para  pemilih  dan  para  pendukungnya. Bertanggung  jawab  bukan  hanya  sekedar
dalam  memberikan  suara  tetapi  juga turut  mengawasi  jalanya  penghitungan surat  suara  sampai  dengan  dengan penghitungan  surat  suara  selesai  dan pengumuman  hasil  tertinggi  perolehan suara pada tingkat Kecamatan.

## 2. Tanggung Jaawab Sosial
Berdasarkan  dari  data  penelitian peneliti mengkonfirmasaikan bahwa bentuk  keterlibatan  pemilih  perempuan dalam  pemilihan  Umum  Kepala  Daerah Serentak  bukan  hanya  sekedar  terlibatan secara emosional semata melainkan juga bentuk tanggung jawab dari para pemilih maupun Panitia Penyelenggara
Pemilihan  dalam  memberikan  dukungan dan hak suaranya.
Berdasarkan dari  data  penelitian yang    sesuai  teori  Keth  Davis  dan  John W.  Newstron  (2010:180)  partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok.  Ini  juga  proses  sosial  yang melaluinya  orang-orang  menjadi  terlibat sendiri  didalam  kegiatan  dan  mau mewujudkan  keberhasilan.  Partisipaasi merupakan  keterlibatan  mental  dan emosional  orang-orang  dalam  situasi kelompok  yang  mendorong  mereka untuk  memberikan  kontribusi  kepada pencapai  tujuan  dan  tanggung  jawab dalam pencapaian tujuan.
Berdasarkan  dari  data  penelitian maka dapat peneliti simpulkan sementara  bahwa,  dalam  berpartisipasi pada  saat  pemilihan  Umum  Kepala Daerah  dibutuhkan  adanya  tanggung jawab  Sosial  dari  para  pemilih  dan  para pendukungnya. Bertanggung jawab bukan  hanya  sekedar  memberikan  hak suara  tetapi  juga  turut  berpartisipasi
dalam  mengawasi  jalanya  pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut sampai  dengan  selesainya  sesi  acara
Pemilihan. Hal tersebut dilakukan sebagai  bukti  nyata  bahwa  masyarakat baik  itu  perempuan  maupun  laki-laki memiliki  peran  yang  sama,  yaitu  sama- sama  menjaga  ketertiban  dan  kedamaian dalam  pelaksanaan  Pemilihan  agar  dapat menghasilkan  Pemimpin  yang  bijaksana serta membawa perubahan untuk daerah.

## 5.    KESIMPULAN
Berdasarkan  dari  penelitian  bahwa keterlibatan  pemilih  perempuan  yang dilihat dari kesadaran pemilih baik dalam pemberian  hak  suara  maupun  turut mengawasi  jalanya  Pemilihan  pemilih perempuan  di  Kelurahan  Sumber  Harta jumlah pemilih perempuanya lebih meningkat dari tahun sebelumnya.

## 6.    DAFTAR PUSTKA
[1] M. F. Harnawansyah, Sistem Politik Indonesia . Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
[2] Fadli, Desain Partisipasi Masyarakat  dalam  Pemantauan Pemilihan Umum . Jakarta: Perludem, 2015.
[3] Presiden  Republik  Indonesia,  “UU no.7  2019  Pemilu  Serentak,”
Undang.  Pemilu ,  2017,  [Online]. Available: http://rumahpemilu.org/wp- content/uploads/2017/08/UU-No.7- Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf.
[4] Presiden  Republik  Indonesia,  “UU No. 2 Tahun 2011,” no. 2, 2011.
[5] G.  J.  dan  A.  F.  G.  Wardhana, Presidential Treshold . Malang:
Setara Press, 2019. [6] A. Wijayanti and Laksmi, “Perilaku Informasi Pemilih
Pemula  Menghadapi  Pemilu  2019 di  SMA  103  Jakarta,” Edu  Lib    J. Libr.  Inf.  Sci. ,  vol.  9,  no.  1,  pp. 144–153, 2019, doi: 10.17509/edulib.v9i2.15232. [7] E.  T.  Noer, Demokrasi  dan Demokratisasi .  Jakarta:  Pustaka Pelajar, 2014.
[8] Efrizal, Political  Explore:  Sebuah Kajian Ilmu Politik . Bandung: CV.
Alfabeta, 2012.
[9] K.  Newstrom.  John  W.,  Davis, Perilaku Dalam Organisasi ,
Ketujuh. Jakarta: Erlangga, 2010.