## PERSPEKTIF KEADILAN TRANSISIONAL PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT
Fadli Andi Natsif Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: fadlianfa@yahoo.com

## Abstract
Completion  of  human  rights  violations  (HAM)  is  not  only  be  resolved through the mechanism of the courts (both permanent human rights courts and ad hoc  human  rights  court).  In  the  Court  of  Human  Rights  Act  also  contains provisions allowing for the completion of grave human rights  violations through non-court mechanisms, namely through the Truth and Reconciliation Commission (TRC).  Resolution  of  cases  of  human  rights  violations  through  non  court  is usually  done  in  conditions  of  transitional  government.  An  interregnum  of authoritarian  or  repressive  system  to  a  state  system  develops  the  principles  of democracy. The demands of justice for victims of human rights violations in past time  want  to  be  achieved  in  a  transitional  government  as  well  as  known  as transitional justice (transitional justice).
Keywords: Transitional Justice - Gross Human Rights Violations

## Abstrak
Penyelesaian  pelanggaran  hak  asasi  manuasia  (HAM)  berat  tidak  hanya dapat  diselesaikan  melalui  mekanisme  Pengadilan  (baik  pengadilan  HAM permanen  maupun  pengadilan  HAM Ad  Hoc ).  Di  dalam  Undang-undang Pengadilan  HAM  juga  terdapat  ketentuan  yang  memungkinkan  penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui mekanisme non pengadilan yaitu melalui Komisi Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  (KKR).  Penyelesaian  kasus  pelanggaran  HAM melalui  non  pengadilan  ini  biasa  dilakukan  dalam  kondisi  pemerintahan transisional.  Suatu  peralihan  pemerintahan  dari  sistem  otoriter  atau  represif  ke suatu  sistem  negara  yang  mengembangkan  prinsip-prinsip  demokrasi.  Tuntutan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu yang ingin dicapai dalam suatu peralihan pemerintahan  seperti inilah  yang biasa diistilahkan dengan transitional justice (keadilan transisional).
Kata Kunci: Keadilan Transisional – Pelanggaran HAM Berat

## PENDAHULUAN
stilah  pelanggaran  HAM  yang  berat 1 merupakan  delik  yang  diatur  di  luar Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUH  Pidana),  sehingga  proses penyelesaian  kasusnya  tunduk  pada  UU  No.  26  Tahun  2000  tentang Pengadilan  HAM  (UUPHAM).  Kejahatan  yang  terdapat  dalam  UUPHAM merupakan delik khusus yang tidak ada dalam KUH Pidana, baik dalam Buku II tentang  kejahatan,  mau  pun  Buku  III  tentang  pelanggaran.  Meski  pun  dalam UUPHAM menggunakan istilah “pelanggaran”,  akan tetapi  secara esensial tidak sama dengan jenis pelanggaran dan kejahatan yang ada dalam KUH Pidana.
Sebenarnya  istilah  pelanggaran  HAM  Berat  tidak  terlalu  tepat,  karena genosida  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  yang  diatur  dalam  UUPHAM semuanya merupakan kategori kejahatan (Pasal 8 dan 9 UUPHAM). Istilah crime diartikan  sebagai  kejahatan  sedangkan  pelanggaran  istilahnya infraction atau violation, sehingga untuk  menutupi  kelemahan  istilah  tersebut,  maka  pembuat atau  perumus  UUPHAM  menambahkan  kata  “berat”  dalam  istilah  pelanggaran HAM.  Juga  sekaligus  pembeda  istilah  pelanggaran  yang  diatur  dalam  Buku Ketiga KUH Pidana dan istilah kejahatan dalam Buku Kedua KUH Pidana.
Secara filosufis sebenarnya setiap kejahatan baik yang diatur dalam KUH Pidana  atau  UU  lain  juga  termasuk  pelanggaran  HAM.  Akan  tetapi  secara normatif  istilah  pelanggaran  HAM  sudah  merupakan  delik  khusus  yang  diatur secara terpisah dan tegas dalam UUHAM dan UUPHAM. Jadi setiap UU terutama yang  terkait  dengan  kejahatan  atau  pidana  pada  hakikatnya  dibentuk  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  HAM.  Hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang dikemukakan oleh Achmad Ali bahwa: 2
Hukum pidana dan pemidanaan sangat erat kaitannya dengan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia), oleh karena itu lahirnya KUHAP di Indonesia (UU No. 8 Tahun 1981) terinspirasi oleh Declaration Universal of Human Right (tanggal 10 Desember 1948).
Selain itu Achmad Ali 3 , juga menguraikan adanya perbedaan istilah antara “Pelanggaran HAM Biasa” dan “Pelanggaran HAM Berat”. Menurutnya seluruh Tindak  Pidana  maupun  Perbuatan  Melawan  Hukum  adalah  termasuk  kategori
1 Istilah  atau  jenis  pelanggaran  HAM  ini  biasa  disebut  kejahatan  HAM.  Selanjutnya istilah  ini  secara  bergantian  digunakan  baik  menggunakan  kata  “yang  berat”  maupun  tidak,  tapi yang dimaksud adalah Pelanggaran HAM Berat.
2 Achmad Ali, 2008. Menguak Realitas Hukum (Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum , h. 208.
3 Dalam karya  lain  Achmad Ali berbentuk diktat tanpa tahun dan tidak diterbitkan  yang berjudul Pemahaman Dasar Teori-Teori Hukum dan HAM .
I
“Pelanggaran HAM”, tetapi belum tentu “Pelanggaran HAM Berat”. Merujuk UU tentang  Pengadilan  HAM,  Pelanggaran  HAM  Berat  ada  dua  macam,  yaitu Genosida  dan  Kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ( crime  against  humanity ).  Di Indonesia  selain  kedua  jenis  kejahatan  itu,  maka  seluruh  “Pelanggaran  HAM” hanya merupakan “Pelanggaran HAM Biasa”, yang jika termasuk Tindak Pidana, menjadi  wewenang  Peradilan  Umum.  Berbeda  dengan  Pelanggaran  HAM  Berat, yang  menjadi  wewenang  adalah  Pengadilan  HAM.  Jika  kasus-kasus  dugaan Pelanggaran HAM Berat yang terjadi sebelum berlakunya UU Pengadilan HAM, maka diadili oleh Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk oleh Presiden.
Kemudian lebih lanjut Achmad Ali menguraikan dalam karyanya tersebut perbedaan unsur-unsur yang masuk kategori Pelanggaran HAM Berat berdasarkan UU  Pengadilan  HAM.  Untuk  masuk  dalam  kategori  “genosida”,  maka  harus terpenuhi  adanya  unsur  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok  etnis  dan  kelompok  agama.  Demikian  juga  untuk  masuk  kategori “kejahatan terhadap kemanusiaan”, maka harus terpenuhi unsur “sistematik” atau (bukan  dan)  “bersifat  meluas”  ( widespread ).  Jadi  meskipun  terjadi  perbuatan- perbuatan  seperti  pembunuhan,  pemusnahan,  perbudakan,  pengusiran  atau pemindahan penduduk secara paksa, pemerkosaan, dan lain-lain, tetapi sepanjang tidak memenuhi adanya unsur “genosida” atau “kejahatan terhadap kemanusiaan”, maka  seluruh  perbuatan  tersebut  “bukan  Pelanggaran  HAM  Berat”,  melainkan hanya “Pelanggaran HAM Biasa” atau Tindak Pidana.
Di  dalam  instrumen  internasional  juga  pengertian  istilah  pelanggaran HAM  berat  juga  belum  didefinisikan  secara  jelas  dan  tegas,  seperti  yang dikemukakan oleh H. Victor Conde, 4 sebagai berikut:
Gross  violations  of  human  rights:  a  term  used  but  not  well  defined  in human rights resolutions, declarations, and treaties but generally meaning systematic  violations  of  certain  human  rights  norms  of  a  more  serious nature,  such  as  apartheid,  racial  discrimination,  murder,  slavery, genocide, religious persecution on a massive scale, committed as matter of official practice. Gross violations result in irreparable harm to victims.
Apa yang dikemukakan oleh H. Victor Conde pada prinsipnya mengatakan bahwa  di  dalam  berbagai  resolusi,  deklarasi  dan  perjanjian  tentang  HAM pengertian pelanggaran HAM Berat belum didefinisikan secara baik. Akan tetapi secara  umum  dapat  diartikan  bahwa  pelanggaran  HAM  Berat  itu  merupakan pelanggaran  atau  kekerasan  secara  sistematis,  serius,  dan  skala  massif  yang
4 H. Victor Conde, 1999. A Handbook of International Human Rights Terminology , h. 52.
dilakukan  oleh  aparat  negara  terhadap  norma-norma  yang  berhubungan  dengan HAM  seperti,  aparteid,  diskriminasi  rasial,  pembunuhan,  perbudakan, pembunuhan  massal,  kekerasan  atau  penyiksaan  berhubungan  dengan  agama (persekusi). Kemudian pelanggaran HAM Berat yang dirasakan oleh korban susah untuk dipulihkan atau diperbaiki.
Akan  tetapi  walaupun  belum  ada  pakar  memberikan  definisi  yang  tegas mengenai  pelanggaran  HAM  berat,  ada  Resolusi  yang  pernah  dikeluarkan  oleh Dewan  Ekonomi  dan  Sosial  PBB  No.  1530  yang  memberikan  uraian  kategori yang  termasuk  sebagai  pelanggaran  HAM  berat,  seperti  yang  dikemukakan  oleh Dinah Shelton 5 sebagai berikut:
International human rights law, especially as developed within the United Nations,  recognizes  a  category  of  situations  of  gross  and  systematic violations of human rights. Though never exactly defined, it constitutes the jurisdictional  threshold  for  consideration  of  human  rights  complaints submitted pursuant to Ecosoc Resolution 1503.
Menurut Theo van Boven 6 istilah pelanggaran HAM Berat berbeda dengan pelanggaran  lain.  Kata  “berat”  yang  menerangkan  kata  “pelanggaran” menunjukkan  betapa  parahnya  akibat  pelanggaran  yang  dilakukan,  tetapi  kata “berat”  ini  harus  berhubungan  dengan  jenis  HAM  yang  dilanggar.  Ada  pun kategori  jenis  pelanggaran  HAM  Berat  dari  Theo  van  Boven  ini  merujuk  pada Rancangan  Ketetapan  Tindak  Pidana  Kejahatan  terhadap  Perdamaian  dan Keselamatan  Umat  Manusia,  seperti  genosida, apartheid ,  dan  pelanggaran sistematik  atau  massal  terhadap  HAM  meliputi;  pembunuhan,  penyiksaan, pemaksaan perbudakan, kerja paksa, penganiayaan atas dasar alasan-alasan sosial, politik,  rasial,  keagamaan,  atau  budaya  dengan  cara  sistematik  atau  massal; pembuangan  atau  pemindahan  paksa  penduduk.  Istilah  pelanggaran  berat  yang harus dihubungkan dengan HAM juga dikemukakan oleh Antonius Sujata 7 yaitu:
Klarifikasi  serta  perumusan  yang  tepat  mengenai  pelanggaran  berat tentunya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  konteks  HAM,  karena  pelanggaran berat  tersebut  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  ataupun  dimaknakan  sebagai tindak  pidana  dengan  pemberatan,  atau  tindak  pidana  yang  dilakukan secara  kejam,  atau  yang  mengakibatkan  kematian,  dan  sebagainya. Pelanggaran  berat  tesebut  adalah  Pelanggaran  Berat  HAM  dan  bukan pelanggaran berat tindak pidana atau tindak pidana berat.
5 Dinah Shelton, 1999. Remedies in International Human Rights Law, h. 320.
6 Theo  van  Boven,  1993. Mereka  yang  Menjadi  Korban  Hak  Korban  atas  Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi. Buku ini hasil terjemahan oleh Elsam dan diterbitkan 2002, h. 2.
7 Antonius Sujata, 2000. Reformasi dalam Penegakan Hukum , h. 68.
Secara  tegas  kategori  pelanggaran  berat  (kejahatan)  yang  terdapat  dalam UUPHAM  diistilahkan  dengan pelanggaran  HAM  yang  berat.  Istilah  ini  tidak dirumuskan  secara  definitif,  tapi  hanya  dikatakan  dalam  Pasal  1 point 2 UUPHAM  bahwa  pelanggaran  HAM  Berat  adalah  pelanggaran  HAM sebagaimana dimaksud dalam UUPHAM. Kemudian kategori pelanggaran HAM Berat  disebutkan  dalam  Pasal  7  yaitu  meliputi  kejahatan  genosida  dan  kejahatan terhadap kemanusiaan.
Berbeda  dengan  UUHAM  yang  lahir  lebih  awal  dari  pada  UUPHAM hanya  menggunakan  istilah  pelanggaran  HAM  tanpa  ada  kata  “berat”, merumuskan secara definitif pengertian pelanggaran HAM dalam Pasal 1 point 6 sebagai berikut:
Pelanggaran  hak  asasi  manusia  adalah  setiap  perbuatan  seseorang  atau kelompok  orang  termasuk  aparat  negara  baik  disengaja  maupun  tidak disengaja  atau  kelalaian  yang  secara  melawan  hukum  mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau  kelompok  orang  yang  dijamin  oleh  Undang-undang  ini,  dan  tidak mendapatkan,  atau  dikhawatirkan  tidak  akan  memperoleh  penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Perumusan  istilah  pelanggaran  HAM  dengan  tidak  mencantumkan  kata berat  juga  dikemukakan  oleh  C.  de  Rover 8 bahwa  ada  dua  cara  menunjuk  isi pelanggaran HAM kalau berpedoman pada Declaration for Victims of Crime and Abuse  of  Power (Deklarasi  untuk  Korban  Kejahatan  dan  Penyalahgunaan Kekuasaan), yaitu:
Pertama menggolongkan pelanggaran-pelanggaran itu sebagai
“pelanggaran  hukum  pidana  yang  berlaku  di  negara-negara  anggota termasuk  pelanggaran  hukum  yang  menetapkan  penyalahgunaan kekuasaan  sebagai  kejahatan” .  Pusat  perhatian  pelanggaran  tersebut adalah kerugian dan penderitaan individual atau kolektif yang ditimbulkan terhadap  orang,  termasuk  kerugian  fisik  atau  mental,  penderitaan emosional,  kerugian  ekonomi,  atau  pelemahan  substansial  hak-hak  dasar mereka,  karena  tindakan  atau  kelalaian  yang  dapat  dipersalahkan  kepada negara.  Rumusan  kedua  mengaitkan  dengan “perbuatan  atau  kelalaian (yang  dapat  dipersalahkan  kepada  negara)  yang  belum  merupakan pelanggaran hukum pidana nasional tetapi merupakan kaidah yang diakui secara internasional dalam kaitannya dengan hak asasi manusia” .
8 C. de Rover, C. 1998. To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM , yang telah diterjemahkan oleh Supardan Mansyur. 2000, h. 454-455.
Ada  pun  jenis  pelanggaran  HAM  Berat  yang  termasuk  dalam  kejahatan genosida  (Pasal  8  UUPHAM)  adalah  setiap  perbuatan  yang  dilakukan  dengan maksud  untuk  menghancurkan  atau  memusnahkan  seluruh  atau  sebagian kelompok  bangsa,  ras,  kelompok  etnis,  dan  kelompok  agama.  Perbuatan  ini dilakukan  dengan  cara:  membunuh  anggota  kelompok,  mengakibatkan penderitaan  fisik  atau  mental  yang  berat  terhadap  anggota-anggota  kelompok, mengakibatkan  kemusnahan  secara  fisik,  memaksakan  tindakan-tindakan  yang bertujuan  untuk  mencegah  kelahiran  dalam  kelompok  atau  memindahkan  secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
Jenis  kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat  dalam Pasal  9 UUPHAM. Intinya  menyebutkan  bahwa  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  merupakan  salah satu  perbuatan  dilakukan  baik  secara  meluas  atau  sistematik  yang  ditujukan terhadap  penduduk  sipil,  bentuknya  berupa:  pembunuhan;  pemusnahan; perbudakan;  pengusiran  atau  pemindahan  penduduk  secara  paksa;  perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional .
Adanya  UUPHAM  yang  mengatur  tentang  pelanggaran  HAM  berat merupakan  perwujudan  perlindungan  HAM  dalam  konteks  hukum  nasional Indonesia.  Akan  tetapi  walaupun  Indonesia  telah  membuat  ketentuan  hukum nasional  tentang  perlindungan  HAM  tidak  berarti  prinsip-prinsip  internasional (instrumen hukum internasional) harus diabaikan.
Menurut  Antonius  Sujata 9 bahwa  karena modus pelanggaran  HAM  Berat pada umumnya menggunakan kekerasan sehingga langsung menyentuh nilai-nilai, keadilan, serta perasaan atau harkat manusia. Akibatnya reaksi yang muncul juga keras  bahkan  mengarah  langsung  ke  sendi-sendi  bernegara  tidak  hanya  bersifat nasional akan tetapi juga internasional. Organisasi non pemerintah atau organisasi internasional  sangat  berperan  dalam  mengungkap  sekaligus  mendesak  dilakukan tindakan terhadap pelanggaran HAM Berat.
Memang  terdapat  perbedaan  prinsip  antara  pelanggaran  HAM  atau kejahatan  HAM  dengan  pelanggaran  pidana.  Untuk  istilah  yang  pertama  disebut extra  ordinary  crime yang  umumnya  dikenal  dengan  istilah  pelanggaran  HAM berat.  Kalau  istilah  kedua,  pelanggaran  pidana,  disebut ordinary  crime atau kejahatan biasa.
9 Antonius Sujata, Op. Cit., h.74.
Uraian perbedaan tentang istilah tersebut di atas juga terdapat dalam buku Panduan Pemantauan dan Investigasi HAM. 10 Di dalam buku ini dijelaskan bahwa pelanggaran  HAM  merupakan  jenis  kejahatan  yang  secara  ekslusif  berbeda dengan  pelanggaran  atau  kejahatan  pidana.  Pelanggaran  HAM  ( human  rights violations )  merupakan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  aparat  negara  ( state  actor ) dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power ), baik berupa tindakan langsung  ( by  act )  maupun  melalui  pembiaran  ( by  ommission ).  Kemudian perbedaan  selanjutnya  adalah:  pelanggaran  HAM  merupakan  kegagalan  negara untuk  memenuhi  tanggung jawab ( responsibility )  atau kewajibannya ( obligation ) berdasarkan  hukum  HAM  internasional.  Adapun  ciri-ciri  pelanggaran  HAM adalah  terjadi  sebuah  produk  hukum,  kebijakan,  atau  praktek  pejabat  secara sengaja  melanggar,  mengabaikan  atau  gagal  memenuhi  standar  HAM  normatif. Kalau  pelanggaran  atau  kejahatan  pidana  berkaitan  dengan  pelanggaran  atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku non negara ( non state actor ). Kejahatan ini dalam  istilah  teknis  hukum  HAM  internasional  disebut  sebagai human  rights abuse .

## PEMBAHASAN

## A. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Ham Berat
Penyelesaian  pelanggaran  HAM  Berat  tidak  hanya  dapat  diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan baik pengadilan HAM permanen maupun Ad Hoc . Di  dalam  UUPHAM  terdapat  ketentuan  penyelesaian  pelanggaran  HAM  Berat melalui  mekanisme non pengadilan  yaitu  melalui  Komisi  Kebenaran  dan Rekonsiliasi  (KKR).  Penyelesaian  kasus  pelanggaran  melalui  KKR  biasa dilakukan dalam kondisi pemerintahan transisional. Suatu peralihan pemerintahan dari  sistem  otoriter  atau  represif  ke  suatu  sistem  negara  yang  mengembangkan prinsip-prinsip  demokrasi.  Tuntutan  keadilan  bagi  korban  pelanggaran  HAM masa  lalu  yang  ingin  dicapai  dalam  suatu  peralihan  pemerintahan  seperti  inilah yang biasa diistilahkan dengan transitional justice (keadilan transisional).
Persoalannya  sekarang  Undang-undang  KKR  No.  27  Tahun  2004,  sudah dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (MK).  Putusan MK  ini berdasarkan  pengajuan judicial  revieuw yang  dilakukan  oleh  Tim  Advokasi Kebenaran  dan  Keadilan  terhadap  beberapa  pasal  dalam  UU  KKR  ini  (Pasal  1 angka 9, Pasal 27, dan Pasal 44) yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Akan  tetapi  MK  dalam  putusannya  malah  menganggap  bahwa  materi  UU  KKR
10 Sentot  Setyasiswanto,  editor.  2009. Panduan  untuk  Pekerja  HAM:  Pemantauan  dan Investigasi Hak Asasi Manusia , yang diterbitkan oleh KontraS kerjasama IALDF, h. 70.
ini  saling  bertentangan.  Tidak  ada  kepastian  hukum  dalam  norma  UU  KKR sehingga  tidak  mungkin  dapat  mengungkap  kebenaran  dan  melakukan rekonsiliasi.  Oleh  karena  itu  MK  menilai  UU  KKR  secara  keseluruhan bertentangan  dengan  UUD  1945,  sehingga  harus  dinyatakan  tidak  mempunyai kekuatan mengikat lagi. 11
Di  dalam  UU  KKR  tersebut  dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan komisi  ini  adalah  lembaga  independen  yang  dibentuk  untuk  mencari  dan mengungkapkan  kebenaran  atas  pelanggaran  HAM  berat  dan  melaksanakan rekonsiliasi.
Oleh  Ifdal  Kasim 12 mengatakan  KKR  merupakan  fenomena  transisi muncul  dari  konteks  negara-negara  yang  sedang  menghadapi  transisi  dari  rezim otoriter  ke  demokratis.  Pemerintahan  baru  dalam  masa  transisi  diharapkan  dapat menjawab  tuntutan  masyarakat  atas  kejahatan  HAM  ( gross  violation  of  human rights ).  Di  beberapa  negara,  komisi  ini  masing-masing  memiliki  nama,  mandat, dan wewenang yang berbeda-beda. Di antaranya memiliki mandat terbatas hanya pada  satu  tipe  pelanggaran  HAM,  misalnya  KKR  di  Chile  dan  Argentina mandatnya  terbatas  pada  penyelidikan  atas  kasus-kasus  eksekusi  di  luar  proses hukum ( extrajudicial executions ) dan penghilangan paksa ( disappearances ). Akan tetapi  sebagian  besar  KKR  yang  ada,  memiliki  mandat  sangat  luas  menjangkau hampir semua tipe pelanggaran HAM berat, seperti di Afrika Selatan, Guatemala dan El Salvador.
Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu melalui KKR  sangat  berbeda  dengan  penyelesaian  melalui  Pengadilan  A d  Hoc .  Kalau pengadilan mengenal  adanya proses  yuridis mulai  dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan  sampai  dengan  putusan  hukum,  sedangkan  mekanisme  KKR  tidak mengenal proses seperti itu karena bukan badan peradilan. Hasil utama dari KKR adalah pengungkapan kebenaran melalui gambaran umum pola pelanggaran HAM berat dan rekomendasi.
Adanya  perbedaan  mendasar  antara  mekanisme  pengadilan  dan  non pengadilan  (KKR)  memunculkan  kontroversi.  Komisi  ini  dianggap  tidak menuntut  pertanggungjawaban  hukum  bagi  pelaku  kejahatan  tapi  hanya permintaan  rekomendasi  kepada  pemerintah  untuk  dikeluarkan  kebijakan sehingga  tidak  membawa  rasa  keadilan.  Berbeda  dengan  proses  peradilan  yang
11 Dikutif dari sumber website; www.hukumonline.com, berita : 30-07-2009.
12 Baca Briefing Paper Series , Juli 2000, h. 1-2, yang dibuat oleh Elsam.
berfungsi  untuk  memastikan  pertanggungjawaban  pidana/perdata  seseorang melalui penjatuhan vonis.
Bagi  yang  menerima  dan  menolak  keberadaan  KKR  dapat  dilihat alasannya  masing-masing  yaitu:  bagi  yang  menerima  mengatakan  KKR  sebagai penyelesaian  realistik  di  tengah  situasi  transisi  politik  ( transitional  justice ). Komisi  ini  dapat  menciptakan  perdamaian  dan  tatanan  politik  yang  stabil.  Bagi yang  menolak  mengatakan  KKR  sebagai  gerakan  politik  untuk  menyelamatkan pelaku kejahatan (sarana impunity ) dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban kejahatan HAM. 13
Hakikatnya  Komisi  Kebenaran  dapat  membawa  rasa  keadilan  terhadap korban  apabila  dijalankan  secara  independen.  Artinya  negara  harus  mengungkap dan  menjelaskan  serta  mempertanggungjawabkan  tindakan-tindakan  di  masa lampau,  baik  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  yang  sementara  berkuasa  maupun yang  dilakukan  oleh  rezim  sebelumnya,  berkaitan  dengan  korban-korban  dan pelaku-pelaku  kejahatan.  Kemudian  dilakukan  rekonsiliasi,  artinya  setiap masyarakat  yang  menjadi  korban  tindakan  represif  harus  dipulihkan  dari pengalaman masa lampaunya, serta mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat penyelesaian substansial dari sebuah konflik dan kekacauan yang terjadi.

## B. Pengertian Keadilan Transisional
Penyelesaian  kasus  pelanggaran  HAM  melalui  non  pengadilan  biasa dilakukan dalam kondisi pemerintahan transisional. Suatu peralihan pemerintahan dari  sistem  otoriter  atau  represif  ke  suatu  sistem  negara  yang  mengembangkan prinsip-prinsip  demokrasi.  Tuntutan  keadilan  bagi  korban  pelanggaran  HAM masa  lalu  yang  ingin  dicapai  dalam  suatu  peralihan  pemerintahan  biasa diistilahkan dengan transitional justice (keadilan transisional).
Secara  sederhana  konsep  keadilan  transisional  dikemukakan  oleh  Ruti  G. Teitel. 14 Menurutnya  masalah keadilan transisional timbul dalam konteks transisi atau  suatu  perubahan  dalam  tataran  politik.  Jadi  masalah  keadilan  transisional timbul  pada  jangka  waktu  antara  dua  sistem  pemerintahan.  Pemahaman  umum tentang transisi mengandung makna normatif, yaitu adanya pergeseran rezim dari kurang  demokratik  menjadi  lebih  demokratik.  Kemudian  lebih  lanjut  oleh  Teitel dikatakan fenomena transisi mengarah pada kaitan erat dalam pergeseran normatif tentang pemahaman keadilan dan peran hukum dalam konstruksi transisi.
13 Dikutip dari Briefing Paper Series: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Tahun 2000.
14 Ruti  G.  Teitel,  2000. Keadilan  Transisional ,  yang  diterjemahkan  oleh  Tim  Elsam, 2004, h. 5-7.
Untuk  lebih  jelasnya  Ruti  G.  Teitel 15 menguraikan  makna  keadilan transisional adalah:
Keadilan  yang  dikaitkan  dengan  konteks  ini  dan  kondisi  perpolitikan. Transisi menunjukkan pergeseran paradigma dalam konsepsi keadilan; jadi hukum  memiliki  fungsi  yang  paradoksal.  Dalam  fungsi  sosialnya  yang biasa, hukum menciptakan tatanan dan stabilitas, namun dalam masa tidak biasa  yang  penuh  gejolak  politik,  hukum  menciptakan  tatanan  dan  pada saat  yang  sama  memungkinkan  transformasi.  Dengan  demikian,  dalam masa transisi, institusi tradisional dan predikat-predikat hukum yang biasa tidak  bisa  berlaku.  Dalam  masa-masa  perubahan  politik  yang  dinamis, respon  legal  menimbulkan  paradigma  hukum  transformatif  yang sui generis , khas dan unik.
Makna  keadilan  yang  dimaksud  di  sini  tidak  berdiri  sendiri  sebagaimana yang juga menjadi tujuan hukum. Akan tetapi pemenuhan keadilan yang berkaitan dengan  masa  transisi  suatu  pemerintahan  negara  dari  pemerintahan  yang  otoriter ke pemerintahan demokratis.
Hal  ini  secara  jelas  digambarkan  oleh  Terre 16 bahwa  fenomena transisional  adalah  fenomena  yang  tidak  biasa  atau  tidak  normal  yang menawarkan  cara  pandang  baru  yang  melampaui  teori-teori  klasik  seputar keadilan,  demokrasi,  peran  dan  hakikat  hukum,  negara  dan  masyarakat.  Adanya makna baru yang ditemukan untuk persoalan keadilan di masa transisi dan peran hukum  dalam  penegakan  keadilan  di  masa  transisi  itu.  Sesuai  pandangan  Teitel tentang  konsep transitional  justice yang  memproposalkan  teori  keadilan transisional  dan  teori  hukum  transisional  yang  disebut  jurisprudenci  transisional. Hal  ini  harus  dilakukan  karena  suasana  transisi  berarti  dibayangi  adanya kekerasan  masa  lalu  dan  adanya  keinginan  meraih  harapan  akan  tatanan  sosial yang adil dan damai di masa depan.
Harapan  memujudkan  keadilan  transisional,  agar  pemerintahan  baru  di masa transisi dapat berjalan dengan baik dan tidak dibebankan oleh persoalan atau kasus-kasus  HAM)  yang  pernah  terjadi.  Oleh  karena  itulah  penyelesaian  kasus masa lalu harus diselesaikan dalam perspektif keadilan transisional.
Mengenai  konsep  atau  pengertian transitional  justice ini  juga dikemukakan oleh Todung Mulya Lubis 17 , sebagai berikut:
Konsep transitional justice berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh suatu  negara transitional yang  dalam  proses  keluar  dari  pemerintahan
15 Id. at., h. 8.
16 Dalam artikelnya yang dimuat dalam Jurnal HAM Dignitas, 2003, h. 5-6.
17 Id. At., h. 63-65.
otoriter  represif  ke  pemerintahan  yang  lebih  demokratis.  Penjabaran konsep transitional justice ini berhubungan dengan penghormatan kembali hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sebelumnya secara sistematis ditindas.
Lebih  lanjut  Todung  Mulya  Lubis  menguraikan,  dari  beberapa pengalaman  negara-negara  lain,  seperti  Afrika  Selatan,  El  Salvador  dan Argentina, transisitional  justice dilakukan  melalui  pengungkapan  kebenaran ( truth  finding )  atas  semua  bentuk  pelanggaran  HAM  masa  silam  yang dikategorikan  sebagai crime  against  humanity .  Selain  pelaku  pelanggaran  HAM tersebut  diproses,  diadili  dan  dihukum  juga  banyak  yang  diberikan  amnesti. Khusus keadilan para korban dilakukan rehabilitasi melalui berbagai cara sebagai sebuah healing  process seperti  proses  melalui  komisi  kebenaran  dan  keadilan. Intinya transitional justiceI ingin menghapus mata rantai impunity melalui proses truth  finding,  healing  process dan  rekonsiliasi  dengan  mengawinkan  proses hukum, amnesti, rehabilitasi dan rehabilitasi demokrasi.
Adanya  konsep  penyelesaian  kasus  pelanggaran  HAM  dengan  tidak mengedepankan  proses  pengadilan  semata,  tetapi  mengkombinasikan  dengan jalan pengungkapan kebenaran juga dikemukakan oleh Ifdal Kasim. Menurut Ifdal Kasim 18 ,  kedua  proses  penyelesaian  ini  tidak  sama  sekali  terpisah  satu  dengan lainnya.  Pengungkapan  kebenaran  hakikatnya  menegaskan  kembali  keabsahan norma-norma  yang  selama  ini  telah  dilanggar.  Dalam  konteks  ini  dibutuhkan pengakuan  bersalah  dari  pelaku  (institusi  negara/militer),  dan  diikuti  dengan permintaan maaf secara  resmi. Pengakuan bersalah ini membawa implikasi  yang jauh  lebih  penting  ketimbang  menghukum  lima  belas  perwira  di  antara  ratusan perwira.  Oleh  karena  walaupun  dihukum  ia  akan  bebas  kembali,  tetapi  mereka tidak  mau  mengakui  kesalahannya,  sehingga  penghukuman  tidak  membawa penegasan keabsahan norma yang dilanggar. Berbeda dengan pengakuan bersalah dan permintaan maaf yang harus pula diikuti oleh pemulihan kembali para korban dengan  jalan  memberikan  kompensasi,  rehabilitasi,  atau  bahkan  jaminan  bagi tidak terulangnya pelanggaran di masa depan. Kalau jalan pemulihan para korban ini  tidak  ditempuh,  maka  pengakuan  bersalah  dan  permintaan  maaf  negara tersebut menjadi kehilangan makna.
18 Ifdal Kasim & Riyadi Terre, editor, 2003. Pencarian Keadilan di Masa Transisi , h. 29- 30.
C. Restorative Justice Dalam Keadilan Transisional
Penyelesaian  kasus  pelanggaran  HAM  melalui  mekanisme  KKR  dengan cara  pengungkapan  kebenaran  dan  permintaan  maaf  pelaku,  serta  pemulihan terhadap  korban  merupakan  salah  satu  cara  pencapaian  keadilan  di  luar  proses pidana  yang  cirinya  melakukan  pembalasan.  Mengenai  hal  ini  Muladi 19 mengemukakan  bahwa:  penyelesaian  melalui  KKR  menciptakan  pergeseran konsep  keadilan  dalam  penyelesaian  kasus  pidana  yaitu  keadilan  atas  dasar pembalasan  ( retributive  justice/prosecutorial  justice )  yang  menjadi  ciri  sistem peradilan  pidana  ke  arah  keadilan  yang  bersifat  restoratif  ( restorative justice/community  based  justice ),  yang  menekankan  pentingnya  aspek  restroratif atau penyembuhan bagi mereka yang menderita karena kejahatan.
Jenis  keadilan  dalam  penyelesaian  kasus  pidana  khususnya  dalam  kasus Pelanggaran  Pelanggaran  HAM  berat  yang  menerapkan restorative  justice ,  juga dikemukakan  oleh  Achmad  Ali. 20 Menurutnya  fenomena  penegakan  HAM  di Indonesia di era euphoria ini dalam penyelesaian kasus Pelanggaran HAM Berat, tidak selamanya harus menggunakan “restributive justice” yang merupakan proses hukum  untuk  mempidana  pelaku.  Di  banyak  negara  penyelesaian  kasus-kasus Pelanggaran  HAM  Berat  juga  dapat  menggunakan  “restorative  justice”  yang menggunakan proses rekonsiliasi, bukan proses litigasi di pengadilan. Penggunaan “restorative  justice”  tidak  berfokus  pada  pelaku,  melainkan  berfokus  pada “kepentingan  korban”.  Model  keadilan  restoratif  berupaya  mendapatkan tanggapan  dari  individu  dan  masyarakat  untuk  mendapatkan  pemahaman, keharmonisan,  persahabatan,  dan  juga  kemungkinan  terwujudnya  rekonsiliasi antar-bangsa,  masyarakat  dan  individu.  Filosofi  penggunaan  keadilan  restoratif yang  tidak  mempidana  pelaku,  tetapi  pengungkapan  kebenaran  merupakan  salah satu  cara  untuk  memulihkan  martabat  manusia  yang  menjadi  esensi  atau  nilai HAM. Oleh karena itu pengungkapan kebenaran dalam kasus Pelanggaran HAM merupakan tujuan utama dari keadilan restoratif.
Lebih  lanjut  Achmad  Ali 21 mengungkapkan  keadilan  restoratif  bertujuan menciptakan  kesempatan  bagi  korban,  pelanggar  atau  pelaku  dan  masyarakat, untuk:  1)  Saling  bertemu  dan  mengakui  kebenaran;  2)  Mengambil  langkah memperbaiki  kerugian  atau  kerusakan  yang  telah  terjadi;  3)  Mengintegrasikan kembali para korban dan pelanggar sebagai warga masyarakat yang berkonstribusi
19 Dikutip dari website www.opensubsciber.com: 06/08/2009.
20 Dalam  karya  Achmad  Ali  berbentuk  diktat  tanpa  penerbit  dan  tahun  berjudul: Pemahaman Dasar Teori-Teori Hukum dan HAM.
21 Ibid.
bagi  masyarakatnya,  dan  4)  Memberi  pihak-pihak  kesempatan  untuk berpartisipasi dalam proses.
Di  dalam  karya  lain  Achmad  Ali 22 mengatakan  model  penyelesaian restoratif  yang menekankan penyembuhan terhadap korban  yang tujuan akhirnya kepentingan korban terayomi melalui proses non-litigasi ( non pengadilan) melalui rekonsiliasi yang memang menggunakan restorative justice yang fokus utamanya untuk  kepentingan  korban  dengan  pemberian  kompensasi  atau  restitusi  kepada para korban.
Pengertian  korban  pelanggaran  HAM  lebih  tegas  disebutkan  dalam  Buku Saku Mengenal  HAM  dan  Hak  Korban 23 ,  yang  mengutip  Deklarasi  Umum  PBB tentang Keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM dan Penyalahgunaan Kekuasaan tahun 1985. Di dalam buku tersebut disebutkan:
Korban  adalah  orang  yang  secara  individual  atau  kolektif  menderita kerugian  akibat  tindakan  atau  pembiaran  yang  dilakukan  aparatus  negara ataupun  penyelewangan  kekuasaan.  Penderitaan  yang  dialami  ini  dapat terjadi  baik  secara  fisik,  mental,  emosional,  kerugian  ekonomi  ataupun tidak  terpenuhinya  hak-hak  dasar.  Termasuk  dalam  pengertian  korban adalah  juga  keluarga  dekat  dan  orang  yang  mendapat  serangan  ketika membantu atau mencegah tindak pelanggaran HAM.
Jadi  penyelesaian  pelanggaran  HAM  melalui  non  pengadilan  bertujuan untuk  memenuhi  kepentingan  korban.  Tujuan  kepentingan  korban  inilah  yang menjadi  esensi  dari restrorative  justice .  Adapun  definisi restrorative  justice , sebagai berikut: 24
Restorative  justice  is  a  broad  term  which  encompasses  a  growing  social movement  to  institutionalize  peaceful  approaches  to  harm,  problem- solving  and  violations  of  legal  and  human  rights.  These  range  from international  peacemaking  tribunals  such  as  the  South  Africa  Truth  and Reconciliation Commission to innovations within the criminal and juvenile justice  systems,  schools,  social  services  and  communities.  Rather  than privileging  the  law,  professionals  and  the  state,  restorative  resolutions engage those who are harmed, wrongdoers and their affected communities in  search  of  solutions  that  promote  repair,  reconciliation  and  the rebuilding of relationships. Restorative justice seeks to build partnerships to  reestablish  mutual  responsibility  for  constructive  responses  to wrongdoing  within  our  communities.  Restorative  approaches  seek  a
22 Dimuat  pada  Harian Fajar dengan  judul:  Meluruskan  tentang  Pengadilan  HAM Ad Hoc , 09/04/2008.
23 Ditulis oleh Simon dan Mugiyanto, 2003, h. 35.
24 Dikutip dari website: www.wikipedia.org:13/8/09.
balanced approach to the needs of the victim, wrongdoer and community through processes that preserve the safety and dignity of all .

## KESIMPULAN
Inti  dari  pengertian restorative  justice tersebut  mengatakan  bahwa keadilan penyembuhan ini merupakan salah satu pendekatan institusi perdamaian yang ditujukan untuk keamanan, pemecahan masalah dan pelanggaran hukum dan HAM.  Ini  merupakan  bidang  dari  pengadilan  pembuat  perdamaian  internasional seperti  komisi  rekonsiliasi  dan  kebenaran  Afrika  Selatan  merupakan  inovasi dalam  sistem  pengadilan  dan  kriminal  yang  ditujukan  terhadap  anak,  pelayanan sosial  dan  masyarakat.  Resolusi  terhadap  pemulihan  ini  juga  mengikutsertakan mereka  yang  dilukai,  penjahat  dan  tingkah  laku  mereka  di  masyarakat  bertujuan untuk  menemukan  solusi  yang  mengembangkan  perbaikan,  rekonsiliasi  dan pembangunan kembali suatu jaringan sosial. Keadilan penyembuhan ini mencoba mengembangkan  kerjasama  sebagai  tanggung  jawab  bersama  bagi  pembentukan kembali,  reaksi  yang  membangun  dari  masyarakat  terhadap  penjahat  yang kembali ke tengah mereka. Tindakan pemulihan mencoba melakukan pendekatan seimbang  yang  dibutuhkan  oleh  korban,  penjahat  dan  masyarakat  melalui  proses pemeliharaan keselamatan/keamanan dan bermartabat bagi semuanya.
Selain  pengertian  dan  tujuan restorative  justice yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  kemudian  Zehr 25 mengemukan  prinsip  ruang  lingkup  pengertian restorative justice terdiri  atas tiga elemen/pilar  yaitu:  1) Kerugian/kerusakan dan kebutuhan,  yang  terkait  bukan  hanya  terhadap  korban,  tetapi  juga  masayarakat dan  pelaku/pelanggar;  2)  Adanya  kewajiban  yang  muncul  akibat  dari  kerusakan yang  dilakukan  oleh  pelanggar;  3)  Adanya  kesepakatan  yang  disetujui  secara bersama dan sah sebagai sebuah resolusi antara: korban, pelaku, dan masyarakat.
25 Howard Zehr, 2002. The Little Book of Restrorative Justice , h. 24.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali.  2002. Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan Sosiologis) . P.T. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta.
------------------, Pemahaman  Dasar  Teori-Teori  Hukum  dan  HAM (tanpa  tahun dan tidak diterbitkan).
Antonius Sujata. 2000. Reformasi dalam Penegakan Hukum. Djambatan, Jakarta. Boraine  dan  Valentine  (edited).  2006. Transitional  Justice  and  Human  Security , The International Center for Transitional Justice, Cape Town.
C. de Rover.  1998. To Serve and To Protect  Acuan Universal Penegakan HAM . Terjemahan  oleh  Supardan  Mansyur.  2000.  P.T.  RajaGrafindo  Persada, Jakarta.
Dinah  Shelton.  1999. Remedies  in  International  Human  Rights  Law ,  Oxford University Press, New York.
Fadli  Andi  Natsif.  2006, Prahara  Trisakti  dan  Semanggi.  Analisis  Sosio-Yuridis Pelanggaran HAM Berat di Indonesia , to ACCAe, Makassar.
H. Victor Conde. 1999. A Handbook of International Human Rights Terminology , University of Nebraska Press, Lincoln.
Ifdhal Kasim, & Riyadi Terre, Eddie (editor). 2003. Pencarian Keadilan di Masa Transisi , Elsam, Jakarta.
---------------------  (ed).  2001.  Hak  Sipil  dan  Politik  Esai-Esai  Pilihan-Buku  1, Elsam, Jakarta.
Prasetyohadi (editor). 2001. Keadilan dalam Masa Transisi , Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.
Ruti  G.  Teitel.  2000. Keadilan  Transisional  Sebuah  Tinjaun  Komprehensif , Terjemahan oleh Elsam, 2004, Elsam, Jakarta.
Sentot Setyasiswanto. (editor). 2009. Panduan untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia , KontraS kerjasama IALDF, Jakarta. Simon  dan  Mugiyanto.  2003. Mengenal  HAM  dan  Hak  Korban ,  IKOHI  dan KontraS Aceh, Jakarta.
Theo van Boven. 1993. Mereka yang Menjadi Korban Hak Korban atas Restitusi, Kompensasi,  dan  Rehabilitasi. Terjemahan  oleh  Elsam.  2002.  Elsam, Jakarta.
Zehr,  Howard.  2002. The  Little  Book  of  Restrorative  Justice ,  Good  Book, Virginia.