## DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm

## PELUANG TENAGA KERJA ASING UNTUK BEKERJA DI INDONESIA BERDASARKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
Ida Hanifah
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara JL. Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400, Fax: (061) 6623474, 6631003)
Email: idahanifah@umsu.ac.id
Naskah Diterima: 03-11-2020  Direvisi: 05-01-2021 Disetujui: 06-01-2021 Diterbitkan: 07-01-2021
DOI: ……………………………….

## How to cite:
Hanifah, Ida., (2021). “Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja”, De Lega Lata: Jurnal  Ilmu Hukum, 6 (1): p. 158-173

## Abstrak
Tenaga  kerja  asing  (TKA)  juga  mendapat  tempat  yang  diatur  dalam  Rancangan  UU  Cipta Kerja.  Banyak  dari  masyarakat  khususnya  para  buruh  menentang  adanya  regulasi  yang dianggap  mempermudah  tenaga  kerja  asing  untuk  bekerja  di  Indonesia.  Keluarnya  Pasal  42 UU  Cipta  Kerja  secara  otomatis  mengamandemen  Pasal  42  UU  Ketenagakerjaan Nomor  13 Tahun 2003  yang mewajibkan TKA mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat lain yang  ditunjuk  Dalam  Perpres  Nomor  20  tahun  2018,  TKA  yang  masuk  ke  Indonesia  harus mengantongi sejumlah izin antara lain Visa Tinggal Terbatas (VITAS), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Metode penelitian  yang  digunakan  dengan library  research. Dengan  berlakunya  UU  Cipta  Kerja, maka TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja karena tak lagi membutuhkan izin tertulis dari  menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk.  Izin  masuk  TKA  dipangkas  dan  kini  hanya membutuhkan  RPTKA  saja.    Kemudian  di  Pasal  46  UU  Ketenagakerjaan,  TKA  dilarang menduduki  jabatan  yang  mengurusi  personalia  dan  jabatan  tertentu  yang  rinciannya  diatur Keputusan  Menteri.  Di  UU  Cipta  Kerja,  pembatasan  jabatan  bagi  TKA  di  perusahaan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU Ketenagakerjaan dihapus.
Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Cipta Kerja.

## Abstract
Foreign  workers  (TKA)  also  have  a  place  stipulated  in  the  Draft  Job  Creation  Law.  Many people,  especially  workers,  are  against  the  existence  of  regulations  that  are  considered  to make it easier for foreign workers to work in Indonesia. The issuance of Article 42 of the Job Creation  Law  automatically  amends  Article  42  of  the  Manpower  Law  Number  13  of  2003 which  requires  foreign  workers  to  obtain  written  permission  from  the  minister  or  other official  appointed  in  Presidential  Decree  Number  20  of  2018,  foreign  workers  who  enter Indonesia must pocket a number of permits, including a Stay Visa Limited (VITAS), Plan for the  Use  of  Foreign  Workers  (RPTKA),  and  Permits  to  Use  Foreign  Workers  (IMTA).  The research  method  used  is  the  research  library.  With  the  enactment  of  the Job  Creation  Law, foreign  workers  only  need  to  need  RPTKA  because  they  no  longer  need  written  permission
Akre
from the minister or appointed official. TKA entry permits have been trimmed and now only need RPTKA. Then in Article 46 of the Manpower Law, foreign workers are prohibited from occupying  positions  in  charge  of  personnel  and  certain  positions,  the  details  of  which  are regulated  by  a  Ministerial  Decree.  In  the  Job  Creation  Law,  the  position  restriction  for foreign workers in Indonesian companies as regulated in Article 46 of the Manpower Law is removed.

## Keywords: Foreign Workers, Job Creation.

## PENDAHULUAN
Dinamika  hukum  dipandang  adalah  sesuatu  yang  dibutuhkan  pada  era  globalisasi  saat ini.Manusia  adalah  mahkluk  hidup  yang  terlahir  untuk  berkembang  secara  fisik  dan  psikis. Oleh  sebab  itu  hukum  yang  pada  dasarnya  memiliki  sifat  mengatur  dianggap  perlu  untuk dikembangkan sejalan dengan gaya hidup masyarakat. Di awal tahun 2020 pemerintah tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (yang selanjutnya disingkat dengan RUU) Cipta Kerja  dengan  menggunakan  konsep  Omnibus  Law.  RUU  ini  sedang  dipersiapkan  oleh Pemerintah untuk dijadikan sebuah skema dalam upaya membangun perekonomian Indonesia agar  mampu  menarik  investor  untuk  menanamkan  modalnya  di  Indonesia.  Pemerintah memandang  perlu  adanya  RUU  Cipta  Kerja  ini  karena  tingginya  angka  pengangguran  di Indonesia  yang  mencapai  7  juta  jiwa  sehingga  diharapkan  RUU  ini  mampu  membuka lapangan kerja baru (Fajar Kurniawan, 2020, Pp. 63-64).
Pasal  27  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan  bahwa  “Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang layak  bagi  kemanusiaan”.  Berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut,  pemerintah  berkewajiban  untuk memberikan  atau  menyediakan  lapangan pekerjaan  bagi  rakyatnya  untuk  dapat  hidup  secara layak sesuai dengan batas-batas kemanusiaan (Hanifah, 2020, h. 10).
Konsep  Omnibus  Law  ini  merupakan  konsep  yang  baru  digunakan  dalam  sistem perundang-undangan di Indonesia. Sistem ini biasanya disebut sebagai Undang-Undang sapu jagat karena mampu mengganti beberapa norma undang-undang dalam satu peraturan. Selain itu  konsep  ini  juga  dijadikan  misi  untuk  memangkas  beberapa  norma  yang  dianggap  tidak sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan  merugikan  kepentingan  negara.  Di  dalam  RUU Cipta  Kerja  memiliki  11  klaster  yang  salah  satu  diantaranya  mengatur  tentang ketenagakerjaan.  Klaster  ini  melingkupi  3  undang-undang  yang  dilebur  menjadi  satu  yakni Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang badan  penyelenggara  jaminan  sosial.  Pada  klaster  ketenagakerjaan  ini  Pemerintah  berupaya untuk  mengharmonisasikan  3  undang-undang  tersebut  agar  sejalan  sehingga  mampu memberikan sebuah ruang kepada investor untuk melihat regulasi yang telah disempurnakan tanpa  perlu  khawatir  adanya  regulasi  yang  tumpang  tindih  dan  mengakibatkan  kerugian kepada investor itu sendiri (Fajar Kurniawan, 2020, Pp. 63-64).
Tenaga  kerja  asing  (TKA)  juga  mendapat  tempat  yang  diatur  dalam  Rancangan  UU Cipta Kerja. Banyak dari masyarakat khususnya para buruh menentang adanya regulasi yang dianggap  mempermudah  tenaga  kerja  asing  untuk  bekerja  di  Indonesia.  Masyarakat menganggap  seharusnya  tenaga  kerja  asing  jika  ingin  bekerja  di  Indonesia  maka  harus
menaati  UU  Ketenaga  Kerjaan  buka  UU  Cipta  Kerja.  Pada  Pasal  42  UU  Ketenaga  Kerjaan menyebutkan  bahwa  setiap  pemberi  kerja  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing  wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, sedangankan pada Rancangan UU  Cipta  Kerja  menyatakan  izin  tertulis  tenaga  kerja  asing  diganti  dengan  pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing.
Contoh  lainnya  pada  UU  Ketenagakerjaan  tepatnya  Pasal  43  ayat  1  menyatakan  bahwa pemberi  kerja  yang  mempergunakan  tenaga  kerja  asing  harus  memiliki  rencana  penggunaan tenaga  kerja  asing  yang  disahkan  oleh  Menteri  atau  Pejabat  yang  ditunjuk,  sedangkan  pada UU  Cipta  Kerja  tepatnya  Pasal  43  mengenai  rencana  penggunaan  tenaga  kerja  asing  dari pemberi  kerja  sebagai  syarat  mendapat  izin  kerja  dimana  dalam  UU  Cipta  Kerja,  informasi terkait  periode  penugasan  ekspatriat,  penunjukan  tenaga  kerja  menjadi  warga  negara Indonesia  sebagai  mitra  kerja  ekspatriat  dalam  rencana  penugasan  ekspatriat  dihapuskan. Contoh selanjutnya adalah Pasal 44 ayat 1 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pemberi kerja  tenaga  asing  wajib  menaati  ketentuan  mengenai  jabatan  dan  standart  kompetensi  yang berlaku,  sedangkan  pada  UU  Cipta  Kerja  Pasal  44  mengenai  kewajiban  menaati  ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi tenaga kerja asing dihapus. Pada intinya tenaga kerja asing yang belum tentu memiliki skill atau kemampuan yang lebih baik dari tenaga kerja Indonesia dipermudah masuknya ke Indonesia tentu saja memperkecil peluang anak bangsa yang ingin bekerja di negeri sendiri. Banyak sekali informasi yang beredar tentang tentangan UU Cipta Kerja,  tetapi  masyarakat  harus  pandai  dalam  memilah  milah  informasi  yang  diberikan  oleh media agar tidak salah dalam memahami suatu ketentuan hukum yang berlaku. Pada dasarnya mendapatkan  informasi  adalah  salah  satu  keinginan  yang  paling  mendasar  bagi  setiap manusia.  Hal  ini  dikarenakan  dengan  mendapatkan  informasi  setiap  orang  dapat  terbantu dalam  mengembangkan  potensi  di  dalam  dirinya  (Taufik  Hidayat  Lubis  dan  Ismail  Koto, 2020, h. 232).
Berdasarkan uraian-uraian di atas maka perlu diteliti dengan seksama mengenai peluang tenaga  kerja  asing  untuk  bekerja  di  Indonesia  berdasarkan  Rancangan  UU  Cipta  Kerja  dan selanjutnya  akan  dibandingkan  dengan  UU  Ketenagakerjaan  yang  selama  ini  berlaku  di Indonesia sebagai pedoman tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Berdasarkan uraian diatas  dapat  ditari  permasalahan  yang  akan  dibahas  pada  penelitian  ini  yaitu  bagaimana peluang  tenaga  kerja  asing  untuk  bekerja  di  Indonesia  berdasarkan  Rancangan  Undang- Undang  Cipta  Kerja  dan  bagaimana  regulasi  tenaga  kerja  asing  untuk  bekerja  di  Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  pustaka  ( library research ). Library  research berarti  penelitian  yang  menggunakan  dokumen  tertulis  sebagai data, dan sumber data  yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  tersier.  Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  hukum  yang mengikat atau yang membuat orang taat hukum, meliputi produk hukum yang menjadi bahan kajian dan produk hukum sebagai alat kritiknya. Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan
bahan hukum primer berupa doktrin para ahli yang ditemukan dalam buku, jurnal, dan dalam website (Ida Hanifah, 2020, h. 11).
Prosedur  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dalam  penilitian  ini  berupa dokumentasi  berupa  catatan  atau  kutipan,  penelusuran  literatur  hukum,  buku-buku  dan lainnya  yang  bertalian  dengan  identifikasi  masalah  dalam  penilitian  dimaksud  dengan  cara offline maupun online. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan  perundang-undangan.  Maka  analisa  bahan  hukum  dilakukan  adalah  dengan menggunakan  metode  analisa  konten  ( centent  analysis  method )  yang  dilakukan  dengan menguraikan  materi  peristiwa  hukum  atau  produk  hukum  secara  rinci  guna  memudahkan interpretasi dalam pembahasan (Rahmat Ramadhani dan Ramlan, 2019, h. 258).

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Peluang  Tenaga  Kerja  Asing  Untuk  Bekerja  Di  Indonesia  Berdasarkan  Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
Pada  dasarnya  penggunaan  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia  sudah  dipermudah  dengan terbitnya  Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja Asing. Masyarakat Indonesia tengah tersengat oleh Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA).  Bagaimana  tidak,  jika  persoalan  lapangan kerja  masih  menjadi  masalah  utama  bagi  sebagain  penduduk  Indonesia.  Apalagi  ternyata, kesempatan kerja yang minim ini menyebabkan masyarakat menengah bawah lebih memilih untuk  menjadi  buruh  migran.  Padahal  seharusnya  pemerintah  memberikan  jaminan  untuk warga  negaranya  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  seperti  amanat  undang-undang dasar.Terbukanya  kesempatan  kerja  bagi  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia,  sesungguhnya merupakan  sebuah  ironi  besar,  mengingat  angka  pengangguran  yang  masih  sangat  tinggi. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), sesungguhnya melukai rasa keadilan di masyarakat, meskipun alasan yang digulirkan adalah tenaga kerja asing tersebut bukanlah buruh kasar (Ida Hanifah, 2020, h. 12).
Tetapi pada Tahun 2020 muncul sebuah regulasi yang dianggap kembali mempermudah masuknya  tenaga  kerja  asing  untuk  bekerja  di  Indonesia.  Berdasarkan  Pasal  1  butir  1 Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  menyatakan  bahwa  Cipta  Kerja  adalah  upaya penciptaan  kerja  melalui  usaha  kemudahan,  perlindungan,  dan  pemberdayaan  koperasi danusaha  mikro,  kecil,  dan  menengah,  peningkatan  ekosistem  investasi  dan  kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas:
1. Pemerataan hak
2. Kepastian hukum
3. Kemudahan berusaha
4. Kebersamaan, dan
5. Kemandirian
Pada  dasarnya  UU  Cipta  Kerja  ini  lahir dengan  tujuan  yang  baik  yaitu  untuk  menaikan perekonomian  dan  harga  jual  serta  kualitas  UMK-M  di  Indonesia.  Pasal  3  UU  Cipta  Kerja menjabarkan tujuan UU Cipta Kerja dibentuk yaitu:
1. Menciptakan  dan  meningkatkan  lapangan  kerja  dengan  memberikan  kemudahan, pelindungan,  dan  pemberdayaan  terhadap  koperasi  dan  UMK-M  serta  industri  dan perdagangan  nasional  sebagai  upaya  untuk  dapat  menyerap  tenaga  kerja  Indonesia  yang seluas-luasnya  dengan  tetap  memperhatikan  keseimbangan  dan  kemajuan  antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
2. Menjamin  setiap  warga  negara  memperoleh  pekerjaan,  serta  mendapat  imbalan  dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
3. Melakukan  penyesuaian  berbagai  aspek pengaturan  yang  berkaitan  dengan  keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional; dan
4. Melakukan  penyesuaian  berbagai  aspek  pengaturan  yang  berkaitan  dengan  peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada  kepentingan  nasional  yang  berlandaskan  pada  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.
Pada Pasal 42 UU Cipta Kerja BAB  Ketenagakerjaan dijabarkan mengenai tenaga kerja asing. Pasal 42 ayat 1 menyatakan bahwa  Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja  asing  wajib  memiliki  rencana  penggunaan  tenaga  kerja  asing  yang  disahkan  oleh Pemerintah Pusat. Sementara pemberi kerja orang perorangan dilarang untuk mempekerjakan tenaga kerja asing, hal ini diatur pada Pasal 42 ayat (2) UU Cipta Kerja. Rencana Penggunaan Tenaga  Kerja  Asing  yang  selanjutnya  disebut  RPTKA  adalah  rencana  penggunaan  tenaga kerja asing  yang  merupakan  dokumen awal  yang  harus  disiapkan  oleh  pemberi  kerja tenaga kerja  asing  pada  jabatan  tertentu  yang  dibuat  oleh  pemberi  tenaga  kerja  asing  untuk  jangka waktu  tertentu  yang  disahkan  oleh  menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk  RPTKA  berguna sebagai dasar untuk mendapatkan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) (Adella Virginia, 2019, h. 349).
RPTKA diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi RI (Depnakertrans). Masa  berlaku  RPTKA  itu  sendiri  adalah  1  (Satu)  tahun,  kecuali  jabatan-jabatan  yang  ada dalam  akta  pendirian  perusahaan  yaitu  3  (Tiga)  tahun.  Untuk  perpanjangannya,  disesuaikan dengan  lokasi  penempatan  kerja  Tenaga  Asing  tersebut.  Jika  hanya  dalam  satu  otonomi daerah,  maka  instansi  penerbit  adalah  Dinas  Tenaga  Kerja  &  Transmigrasi  RI  dimana  TKA tersebut  bekerja.  Berdasarkan  Permen  16  Tahun  2015,  waktu  yang  dibutuhkan  untuk pengesahan RPTKA adalah 3 hari kerja jika semua dokumen lengkap dan sesuai persyaratan. Sementara  Izin  Menggunakan  Teaga  Kerja  Asing  (IMTA)  adalah  izin  yang  harus  dimiliki untuk  setiap  tenaga  kerja  asing  yang  dipekerjakan  oleh  kegiatan  usaha  dalam  rangka penanaman  modal  oleh  Penanaman  Modal  Asing(PMS)/Penanaman  Modal  Dalam  Negeri (PMDN)  yang  menggunakan  tenaga  kerja  dalam  kegiatanya.  IMTA  berlaku  untuk  masa waktu  satu  tahun  dan  selanjutnya  dapat  diperpanjang.  Prosedur  untuk  mengurus  IMTA diajukan  oleh  investor  untuk  setiap  tenaga  kerja  asing  yang  digunakan  kepada  Direktur Pengendalian  Penggunan  Tenaga  Kerja  Asing  (Ditjen  P2TKA),  Direktorat  Jenderal Pembinaan  Penempatan  Tenaga  Kerja  Kementerian  tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  melalui loket  pelayanan  yang  tersedia  di  Direktorat  P2TKA  atau  di  Badan  Koordinasi  Penanaman Modal (BKPM) (Adella Virginia, 2019, h. 350).
Apabila  Pemberi  Kerja  tidak  memenuhi  kewajiban-kewajiban  diatas  saat mempekerjakan TKA Di  Indonesia, maka akan dikenai sanksi. Terdapat 3 jenis sanksi  yaitu Sanksi  Pidana,  Sanksi  Administrasi  dan  Sanksi  Perdata.  Sanksi  Pidana  atau  yang  disebut ultimum  remedium  yang  berarti  merupakan  sanksi  pamungkas  (terakhir)  dalam  suatu penegakan  hukum  adalah  suatu  hukuman  sebab  akibat,  sebab  adalah  kasusnya  dan  akibat adalah  hukumnya,  orang  yang  terkena  akibat  akan  memperoleh  sanksi  baik  masuk  penjara ataupun  terkena  hukuman  lain  dari  pihak  berwajib.  Sanksi  Pidana  merupakan  suatu  jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat menggangu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari  pelaku  kejahatan  tersebut,  namun  tidak  jarang  bahwa  sanksi  pidana  diciptakan  sebagai suatu  ancaman  dari  kebebasan  manusia  itu  sendiri.  Jika  perusahaan  atau  pemberi  kerja mempekerjakan  TKA  tanpa  mempunyai  izin,  berarti  perusahaan  tersebut  telah  melanggar ketentuan  Pasal  42  UU  Ketenagakerjaan.  Atas  pelanggaran  tersebut,  pemberi  kerja  dapat dikenakan  sanksi  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  4  (empat) tahun  dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp  100  juta  dan  paling  banyak  Rp  400  juta  yang  telah diatur dalam pasal 185 ayat (1) Undang-Undang  Ketenagakerjaan (Adella Virginia, 2019, h. 351).
Sementara  itu  pada  Pasal  42  ayat  (3)  mengatur  bahwa  ketentuan  sebagaimana  yang disebut pada ayat (1)  yaitu mengenai  pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat tidak berlaku jika:
1. Direksi  atau  komisaris  dengan  kepemilikan  saham  tertentu  atau  pemegang  saham  sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
2. Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing;atau
3. Tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi,  perusahaan rintisan ( start-up ) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.
Pada  Pasal  42  ayat  (4)  menyatakan  bahwa  Tenaga  kerja  asing  dapat  dipekerjakan  di Indonesia  hanya  dalam  hubungan  kerja  untuk  jabatan  tertentu  dan  waktu  tertentu  serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Perjanjian kerja merupakan dasar  hubung-an  kerja.  Perjanjian  kerja  pada  awalnya  diatur  dalam  BAB  7  BUKU  III  KUH Perdata  serta  dalam  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor:  PER-02/MEN/1993  tentang Kesepakatan  Kerja  waktu  tertentu  yang  sudah  tidak  berlaku  lagi  dengan  adanya  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  yang  di  dalamnya  diatur  tentang Perjanjian  Kerja.  Dalam  hukum  ketenagakerjaan  jenis  perjanjian  kerja  dibedakan  atas: (Fithriatus Shalihah, 2017, Pp. 151).
1. Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja anatar pekerja-/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Selanjutnya disebut PKWT dan
2. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Selanjutnya disebut PKWTT.
Era  globalisasi  menuntut  pekerja  untuk  saling  berlomba  mempersiapkan  dirinya  supaya mendapat pekerjaan yang terbaik bagi dirinya. Tuntutan untuk lebih meningkatkan daya saing dirasakan oleh pengusaha dalam melakukan perdagangan inter-nasional. Investor asing  yang akan  menanamkan  sahamnya  ke  Indonesia  lebih  menyukai  sistem  kontrak  kerja  yang  tidak banyak  menimbulkan  masalah  daripada  menerapkan  pekerja  tetap.  Yang  dimaksud  dengan pekerja/buruh  harian  lepas  adalah  pekerja/buruh  yang  bekerja  untuk  melakukan  pekerjaan- pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah yang diterima  didasarkan  pada  kehadiran.  Untuk  pekerjaan-pekerjaan  tertentu  yang  berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian lepas. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh  bekerja  kurang  dari  21  (dua  puluh  satu)  hari  dalam  1  (satu)  bulan.  Perjanjian kerja  harian  lepas  dikecualikan  dari  ketentuan  jangka  waktu  PKWT  pada  umumnya. Pengusaha  yang  memperkejakan  pekerja/buruh  harian lepas  wajib  membuat  perjanjian  kerja harian lepas secara tertulis dapat berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan, se- kurang-kurangnya  memuat  Nama/alamat  pengusaha  atau  pemberi  kerja;  Nama/alamat pekerja/buruh;  Jenis  pekerjaan  yang  dilakukan;  dan  Besarnya  upah  dan/imbalan  lainnya. Apabila  perjanjian  kerja  lepas  harian  dilakukan  dengan  ketentuan  pekerja/buruh  bekerja  21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT atau pekerja tetap (Fithriatus Shalihah, 2017, h. 151-152).
Ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagaimana  tersebut  di  atas dalam penerapannya belum berjalan efektif, dimana untuk dilakukannya perpanjangan PKWT dari  2  tahun  yang  telah  berakhir  tersebut,  untuk  melanjutkan  dengan  penambahan  waktu PKWT  selama  maksimal  1  tahun  lagi,  maka  perusahaan  harus  memutuskan  hubungan  kerja selama  30  hari  terhadap  para  pekerja  yang  dimaksud.  Setelah  itu,  barulah  perusahaan  dan pekerja  bisa  melakukan  hubungan  kerja  kembali  dengan  status  PKWT  untuk  masa  kerja maksimal  1  tahun.  Artinya  hukum  ketenagakerjaan  telah  membatasi  seseorang  hanya  boleh bekerja dengan status pekerja waktu tertentu paling lama adalah 3 tahun dengan ketentuan di atas.  Jika  perusahaan  menginginkan  hubungan  kerja  tetap  berlanjut,  maka  mau  tidak  mau dalam  memasuki  tahun  ke  4  (empat),  perusahaan  harus  merubah  status  perjanjian  kerjanya menjadi PKWTT (Fithriatus Shalihah, 2017, h. 152).
Kewajiban  pemberi  kerja  bagi  tenaga  kerja  asing  tertera  pada  Pasal  5  UU  Cipta  Kerja sebagai berikut:
1. Menunjuk  tenaga  kerja  warga  negara  Indonesia  sebagai  tenaga  pendamping  tenaga  kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing;
2. Melaksanakan  pendidikan  dan  pelatihan  kerja  bagi  tenaga  kerja  Indonesia  sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing, dan
3. Memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.
Sementara  itu  pengaturan  pemberian  kompensasi  untuk  tenaga  kerja  asing  diatur  pada Pasal 47 UU Cipta Kerja sebagai berikut:
1. Pemberi  kerja  wajib  membayar  kompensasi  atas  setiap  tenaga  kerja  asing  yang dipekerjakannya.
2. Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi  pemerintah,  perwakilan  negara  asing,  badan  internasional,  lembaga  sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
3. Ketentuan  mengenai  besaran  dan  penggunaan  kompensasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada  tataran  konsep  apakah  Omnibus  Law  yang  disampaikan  oleh  Audrey  O  Brien  dan Ahmad Redi dapat  memaksimal kan penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan khususnya pekerja  Asing  sehingga  dapat  menumbuhkan  perkembangan  ekonomi  dalam  rangka mensejahterakan  bangsa  Indonesia?  Bahwa  pada  keyataannya  penegakan  hukum  terhadap pekerja  asing  dan  perusahaan  tenaga  kerja  saat  ini  telah  dibahas  diatas ada tiga  aspek  yaitu: (Dekie GG Kasenda, 2020, h. 678-679)
1. Aspek  substansi  hukum  yaitu  peraturan  perundang-undangan  diatur  dalam  dua  payung hukum  yaitu,  undang-undang  ketenagakerjaan  serta  tersebar  dalam  banyak  peraturan pelaksanaannya  dan  Undang-undang  keimigrasian  tersebar  dalam  banyak  peraturan pelaksanaanya  sebagaiamana  telah  disebutkan  diatas,  yang  pada  kenyataanya  hal  ini menimbulkan  kebingungan  penerapan  ketentuan  undang-undang  mana  yang  tepat  dan benar  bukan  saja  dari  sisi  substasi  hukum  yaitu  ketentuan  hukum  yang  mana  yang  akan diterapkan tetapi juga terhadap aparaturnya yaitu soal struktur hukum.
2. Aspek  Struktur  hukum  dalam  hal  ini  adalah  aparat  pengakan  hukum  dibidang ketenagakerjaan  yang  pada  kenyataannya  aparat  hukum  dibidang  ketenagakerjaan khususnya  bagi  pekerja  asing  terdapat  silang  pendapat  apakah  dilakukan  oleh  Penyidik Pegawai  negeri  sipil  (PPNS)  di  Kementerian  Ketenagakerjaan  atau  kah  PPNS  di  Dirjen Imigrasi,  faktanya  di  kalimantan  tengah  penegakan  hukum  terhadap  pekerja  asing dilakukan  oleh  PPNS  Imigrasi  dan  sanksi  yang  diterapkan  adalah  hukuman  administrasi denda  dan  deportasi  tidak  dilakukan  pro  Justisia  yaitu  penyidikan  yang  dilanjutkan  ke persidangan  Pengadilan  sebagaiman  ketentuan  Pasal  122  Undang-undang  keimigrasian. Hal  ini  menunjukan  dualisme  ppnsnya  dan  kurangnya  kemampuan  sumber  daya  PPNS dalam  hal  penerapan  hukum  sehingga  berakibat  tidak  maksimalnya  penegakan  hukum terhadap Pekerja Asing.
3. Aspek budaya hukum dalam penegakan hukum dibidang ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja  asing  tidak  terlepas  dari  budaya  hukum  eksternal  yaitu  masyarakat  yang  pada kenyataannya  masyarkat  yang  hidup  dilingkungan  perusahaan  khususnya  di  daerah Kalimantan  Tengah  tidak  terlalu  memperdulikan  status  pekerja  asing  dilingkungannya apakah legal atau ilegal karena yang diketahui oleh masyarakat mereka dipekerjakan oleh perusahaan  sehingga  hal  ini  telah  diterima  secara  umum  sebagai  sesuatu  hal  yang  biasa sehingga  hal  ini  mempengaruhi  budaya  hukum.  Internal  yaitu  budaya  yang  berada  pada aparat penegak hukum ketika melihat ada pekerja asing tersebut tidak menimbulkan reaksi dan  masyarakat  umum  atau  tidak  ada  laporan  dari  masyarakat  maka  aparat  hukum  akan
menganggap keberadaan tenaga kerja asing tersebut tidak bermasalah. Keadaan inilah yang membentuk budaya hukum yang tidak responsif yang bersifat negatif yang mengakibatkan penegakan  hukum  terhadap  pekerja  asing  dan  perusahaan  tenaga  kerja  asing  tidak maksimal.
Keluarnya  Pasal  42  UU  Cipta  Kerja  secara  otomatis  mengamandemen  Pasal  42  UU Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun  2003  yang  mewajibkan  TKA  mendapatkan  izin  tertulis dari menteri atau pejabat lain yang ditunjuk Dalam Perpres Nomor 20 tahun 2018, TKA yang masuk  ke  Indonesia  harus  mengantongi  sejumlah  izin  antara  lain  Visa  Tinggal  Terbatas (VITAS),  Rencana  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (RPTKA),  dan  Izin  Menggunakan Tenaga  Kerja  Asing  (IMTA).  Dengan  berlakunya  UU  Cipta  Kerja,  maka  TKA  hanya  perlu membutuhkan  RPTKA  saja  karena  tak  lagi  membutuhkan  izin  tertulis  dari  menteri  atau pejabat  yang  ditunjuk.  Izin  masuk  TKA  dipangkas  dan  kini  hanya  membutuhkan  RPTKA saja.    Kemudian  di  Pasal  46  UU  Ketenagakerjaan,  TKA  dilarang  menduduki  jabatan  yang mengurusi personalia dan jabatan tertentu yang rinciannya diatur Keputusan Menteri. Di UU Cipta  Kerja,  pembatasan  jabatan  bagi  TKA  di  perusahaan  Indonesia  sebagaimana  diatur dalam Pasal 46 UU Ketenagakerjaan dihapus. Kemudahan lainnya bagi masuknya TKA yakni dihapusnya pasal 43 UU  Ketenagakerjaan. Sebelumnya di pasal tersebut, RPTKA sekurang- kurangnya memuat keterangan alasan penggunaan TKA, jabatan TKA di perusahaan, jangka waktu  penggunaan  TKA,  dan  penunjukan  WNI  sebagai  pendamping.  alu,  UU  Cipta  Kerja juga  menghapus  Pasal  44  UU  Ketenagakerjaan  yang  mewajibkan  perusahaan  pemberi  kerja TKA  untuk  menaati  ketentuan  mengenai jabatan  dan  standar  kompetensi  yang  berlaku  yang diatur dalam Keputusan Menteri (Kompas, https://money.kompas.com).
Selain  itu,  penghasilan  pekerja  asing  atau  warga  negara  asing  (WNA)  yang  didapatkan dari Indonesia bisa bebas dari Pajak Penghasilan (PPh). Namun demikian, ada syarat tertentu yang  harus  dipenuhi.  Syarat  pertama,  pekerja  yang  bersangkutan  harus  memiliki  keahlian tertentu, dan yang kedua pembebasan pajak tersebur berlaku selama empat tahun pajak yang dihtung  sejak  menjadi  subjek  pajak  dalam  negeri.  Yang  dimaksud  penghasilan  dalam  beleid tersebut yakni penghasilan yang diperoleh dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia. Namun demikian, pembebasan  PPh  tersebut  tidak  berlak  bagi  WNA  yang  memanfaatkan  Persetujuan Penghindaran  Pajak  Berganda  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  pemerintah  negara  mitra (Kompas, https://money.kompas.com ).  Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas  dapat  diketahui beberapa peluang tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia.

## Regulasi  Tenaga  Kerja  Asing  Untuk  Bekerja  Di  Indonesia  Berdasarkan  Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Perburuhan  sekarang  ini  disebut  dengan  istilah  ketenagakerjaan,  sehingga  hukum perburuhan  sama  dengan  hukum  ketenagakerjaan.  Ada  beberapa  pengertian  yang dikemukakan  oleh  ahli  hukum  berkenaan  dengan  istilah  hukum  perburuhan  atau  hukum ketenagakerjaan, diantaranya sebagai berikut: (Dedi Ismatullah, 2014: 45-46)
1. Imam soepomo memberi pengertian bahwa hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, yang baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan suatu kejadian pada saat seseorang bekerja pada orang lain secara formal dengan menerima upah tertentu. Dengan
kata  lain,  hukum  perburuhan  adalah  seperangkat  aturan  dan  norma  yang  tertulis  ataupun tidak  tertulis  yang  mengatur  pola  hubungan  industrial  antara  pengusaha  dan  pekerja  atau buruh.
2. Menurut molenaar, hukum perburuhan pada pokoknya mangatur hubungan antara majikan dengan buruh, buruh dan buruh, dan antara penguasa dan penguasa.
3. Menurut  Levenbach,  hukum  perburuhan  merupakan  peraturan  yang  meliputi  hubungan kerja antara pekerja dan majikan, yang pekerjaannya dilakukan di bawah pimpinan.
4. Menurut  Van  esveld,  hukum  perburuhan  tidak  hanya  meliputi  hubungan  kerja  yang dilakukan  di  bawah  pimpinan,  tetapi  termasuk  pula  pekerjaan  yang  dilakukan  atas  dasar tanggung jawab sendiri.
5. M.G.  Levenbach  merumuskan  hukum arbeitsrech (hukum  perburuhan)  sebagai  sesuatu yang  meliputi  hukum  yang  berkenaan  dengan  keadaan  penghidupan  yang  langsung, bersangkut,paut dengan hubungan kerja. Dengan kata lain, berbagai pengaturan mengenai persiapan  bagi  hubungan  kerja,  mengenai  jaminan  sosial  buruh  serta  peraturan  mengenai badan dan organisasi di lapangan perburuhan.
6. MOK  berpendapat  bahwa arbeitsrech adalah  hukum  yang  berkenaan  dengan  pekerjaan yang  dilakukan  dibawah  pimpinan  orang  lain  dan  dengan  keadaan  penghidupan  yang langsung bergandengan dengan pekerjaan tersebut
Sebelum  lebih  jauh  membahas  mengenai  regulasi  tenaga  kerja  asing  untuk  bekerja  di Indonesia,  maka  akan  lebih  baik  mengetahui  terlebih  dahulu  beberapa  pihak  yang  terkait dengan ketenagakerjaan.  Setiap sistem hukum khususnya  yang berada di Indonesia tentunya memiliki  subjek  dan  objek  hukum  yang  berbeda-beda.  Subjek  hukum  sering  kali  dikaitkan dengan pihak-pihak  yang terkandung dalam sistem hukum tersebut. Berikut beberapa pihak- pihak  yang  ada  pada  hukum  ketenagakerjaan:  (Toman  Sony  Tambunan  dan  Wilson  R.  G Tambunan, 2019: 177)
1. Pekerja/buruh,  adalah  setiap  orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah  atau  imbalan dalam bentuk lain.
2. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau  badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, bukan milik sendiri, dan orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam kedua poin di atas yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
3. Organisasi pekerja/buruh, dalam Undnag-Undnag Republik Indonesia No 21 Tahun 2000, serikat  pekerja  adalah  organisasi  yang  dibentuk  dari,  oleh  dan  untuk  pekerja  baik diperusahaan maupun di luar perusahaan.
4. Organisasi  pengusaha,  adalah  wadah  persatuan  dan  kesatuan  bagi  pengusaha  Indonesia yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata pengurusan, atau ciri- ciri alamiah tertentu.
5. Pemerintah, yang dimaksud pemerintah pusat adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan  negara  yang  dibantu  oleh  Wakil  Presiden  dan  Menteri  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945
Tenaga kerja memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Tenaga kerja sendiri sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Tujuan pembanguan nasional seperti  dalam  undang-undang  adalah  membangun  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan masyarakat  Indonesia.  Salah  satu  upaya  membiayai  pembanguan  yang  sedang  digiatkan  di Indonesia  dengan  menarik  investasi  asing  masuk  ke  Indonesia.  Masuknya  investasi  asing sering kali dibarengi juga masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen  Indonesia  sebagai  anggota  MEA  (Masyarakat  Ekonomi  Asean)  maupun  sebagai anggota WTO (World Trade Organization) untuk memberi kebebasan masuknya tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Masuknya. enaga kerja asing di Indonesia tentunya harus disertai dengan peraturan yang menyeluruh dan komprehensif (Nurhidayati, 2019, h. 241).
Peraturan  mengenai  penggunaan  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia  tidak  diatur  tersendiri, tetapi  merupakan  bagian  kompilasi  dari  Undang-Undang  No.13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan,  yang  dimuat  di  bab  VIII  pasal  42  sampai  49  yang  mengatur  kewajiban pemberi  kerja  yang  menggunakan  tenaga  kerja  asing  harus  memiliki  izin  tertulis,  rencana penggunaan  tenaga  kerja  asing,  jenis  jabatan  dan  standar  kompetensi  tenaga  kerja  asing, penunjukan  warga  negara  Indonesia  sebagai  pendamping  tenaga  kerja  asing,  melakukan pendidikan  dan  pelatihan  bagi  tenaga  kerja  Indonesia,  serta  kewajiban  pemberi  kerja memulangkan  tenaga  kerja  asing  setelah  hubungan  kerjanya  berakhir.  Peraturan ketenagakerjaan  ini  diperkuat  dengan  Peraturan  Presiden  No.  20  Tahun  2018  tentang penggunaan tenaga kerja asing. Dalam Peraturan disebutkanbahwa tenaga kerja yang datang di  Indonesia  untuk  menduduki  jabatan  tertentu,  dengan  demikian  tidak  membolehkan  ada tenaga  kerja  yang  tidak  memiliki  ketrampilan,  karena  dalam  undang-undang  sudah  jelas disebutkan harus ada alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja Indonesia. Akan tetapi dalam prakteknya masih ada pelanggaran tehadap peraturan perizinan dan penggunaan tenaga kerja asing (Nurhidayati, 2019, h. 242).
Pengaturan  tentang  tenaga  kerja  asing  dimuat  dalam  bab  VIII  pasal  42  sampai  49  UU Ketenagakerjaan.Dalam  Undang-Undang  tersebut  menyebutkan  bahwa  Pemberi  kerja  yang akan menggunakan tenaga kerja asing harus mempunyai rencana penggunaan yang mencakup alasan,  jabatan  yang  akan  diduduki,  jangka  waktu,  serta  harus  ada  yang  mendampingi  dari tenaga kerja warga Indonesia. Rencana penggunaan tenaga kerja asing ini harus disahkan oleh Menteri,  dan  sebagai  persyaratan  untuk  mendapatkan  izin  kerja.  Tenaga  kerja  asing  harus memiliki  standar  kompetensi  dan  kualifikasi  pengetahuan,  keahlian,  keterampilan  di  bidang tertentu,  dan  pemahaman  budaya  Indonesia.  Pendampingan  terhadap  tenaga  kerja  asing menitik beratkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga kerja pendamping tersebut dapat  memiliki  kemampuan  sehingga  pada  waktunya  diharapkan  dapat  mengganti  tenaga kerja  asing  yang  didampinginya.  Tenaga  kerja  asing  dilarang  menduduki  jabatan  personalia dan  jabatan  tertentu  yang  diatur  dengan  Keputusan  Menteri.  setelah  hubungan  kerja berakhirPemberi kerja wajib memulangkan tenaga kerja asing kenegara asalnya (Nurhidayati, 2019, h. 242).
Tenaga  kerja  asing  menurut  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerjadi wilayah Indonesia. Pasal 42 UU Ketenagakerjaan mengatur sebagai berikut:
1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.
3. Kewajiban  memiliki  izin  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  tidak  berlaku  bagi perwakilan  negara  asing  yang  mempergunakan  tenaga  kerja  asing  sebagai  pegawai diplomatik dan konsuler.
4. Tenaga  kerja  asing  dapat  dipekerjakan  di  Indonesia  hanya  dalam  hubungan  kerja  untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
5. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
6. Tenaga  kerja asing  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (4)  yang  masa  kerjanya  habis  dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.
Selanjutnya  pada  Pasal  43  UU  Ketenagakerjaan  mengatur  tentang  rencana  penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia sebagai berikut:
1. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenagakerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
2. Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang- kurangnya memuat keterangan:
a. Alasan penggunaan tenaga kerja asing;
b. Jabatan  dan/atau  kedudukan  tenaga  kerja  asing  dalam  struktur  organisasi perusahaanyang bersangkutan;
3. Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dand.penunjukan tenaga kerja warga negara indonesia sebagai pendamping tenaga kerjaasing yang dipekerjakan.
a. Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak  berlaku  bagi  instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.
b. Ketentuan  mengenai  tata  cara  pengesahan  rencana  penggunaan  tenaga  kerja  asing diaturdengan Keputu san Menteri.
Rencana  penggunaan  tenaga  kerja  asing sangat  penting  dalam  kegiatan  pemberian  kerja kepada  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia  agar  tenaga  kerja  asing  yang  bekerja  di  Indonesia dapat bekerja dengan status legal. Secara umum TKA yang berada di Indonesia dikategorikan pada 2 (dua) kategori, yaitu: (Ahmad Jazuli, 2018, Pp. 94-95)
1. TKA  legal  (memiliki  dokumen  resmi);  hal  ini  mengacu  pada  ketentuan  umum  UU  No. 6/2011 tentang keimigrasian, Pasal 1 Ayat  yang menyatakan  Dokumen Perjalanan adalah dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  dari  suatu  negara, Perserikatan  Bangsa-Bangsa,  atau  organisasi  internasional  lainnya  untuk  melakukan perjalanan  antarnegara  yang  memuat  identitas  pemegangnya  dan  Dokumen  Keimigrasian adalah  Dokumen  Perjalanan  Republik  Indonesia,  dan  Izin  Tinggal  yang  dikeluarkan  oleh Pejabat  Imigrasi  atau  pejabat  dinas  luar  negeri.  Jadi  agar  dapat  keluar  masuk  wilayah Indonesia  maka  setiap  orang  asing  termasuk  di  dalamnya  TKA  diwajibkan  memiliki Dokumen  Perjalanan(Paspor  dan  Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor)  yang  sah  dan  masih berlaku  serta  memiliki  Visa  yang  sah  dan  masih  berlaku,  kecuali  ditentukan  lain
berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional (lihat ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU Kemigrasian).
2. TKA  ILLEGAL  (Tanpa  Dokumen  Resmi),  Pemberi  kerja  dapat  memperkerjakan  TKA untuk  bekerja  di  Indonesia.  Namun,  jika  penggunaan  TKA  tidak  mengikuti  aturan  yang telah  ditetapkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan berarti  telah  memperkerjakan  TKA  ilegal.  Penggunaan  TKA  ilegal  merupakan  hal  yang melanggar  hukum  dan  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  berupa  sanksi  pidana.  adi, pemberi kerja yang akan menggunakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pemberi kerja orang perseorang dilarang memperkerjakan TKA sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  42  Ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bila melanggar ketentuan penggunaan TKA yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  13Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  maka  akan dikenakan  sanksi  pidana.  Oleh  karena  itu,  pemberi  kerja  tenaga  kerja  asing  wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja  Asing (RPTKA) untuk memperoleh Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) serta bersedia untuk dikenakan retribusi.Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat menutup mata, di mana situasidan kondisi Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan kerja bagisebagian dari pencari kerja. Pemberian izin  penggunaan  tenaga  kerja  asing  dimaksudkan  agar  pengguna  tenaga  kerja  asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja lokal secara optimal. Oleh karena itudi dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, dilakukan melalui mekanisme dan  prosedur  yang  sangat  ketat, terutama  dengan  cara  mewajibkan  bagi  perusaahan  yang mempergunakan tenaga kerja asing bekerja di wilayah Indonesia dengan membuat rencana penggunaan  tenaga  kerja  asing  (RPTKA)  yang  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
Sementara  itu  jika  terjadi  sebuah  hubungan  kerja  antara  pemberi  kerja  dengan  tenaga kerja  asing  maka  akan  timbul  kewajiban,  Pasal  45  UU  Ketenagakerjaan  menjabarkan beberapa kewajiban pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga asing sebagai berikut:
1. Menunjuk  tenaga  kerja  warga  negara  Indonesia  sebagai  tenaga  pendamping  tenaga  kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan
2. Melaksanakan  pendidikan  dan  pelatihan  kerja  bagi  tenaga  kerja  Indonesia  sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.
Pembayaran  kompensasi  oleh  pemberi  kerja  kepada  tenaga  kerja  diatur  pada  Pasal  47 yang menyatakan:
1. Pemberi  kerja  wajib  membayar  kompensasi  atas  setiap  tenaga  kerja  asing  yang dipekerjakannya.
2. Kewajiban  membayar  kompensasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  tidak  berlaku bagiinstansi  pe  merintah,  perwakilan  negara  asing,  badan-badan  internasional,  lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
3. Ketentuan  mengenai  jabatan-jabatan  tertentu  di  lembaga  pendidikan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
4. Ketentuan  mengenai  besarnya  kompensasi  dan  penggunaannya  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Eksistensi  TKA  sebenarnya  dapat  ditinjau  dari  segala  segi,  dimana  salah  satunya  yang menentukan  kontribusi  terhadap  daerah  dalam  bentuk  retribusi  dan  juga  menentukan  status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi.TKAadalah tiap orang bukan warga  negara  Indonesia  yang  mampu  melakukan  pekerjaan,  baik  didalam  maupun  di  luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia, yaitu: (Ahmad Jazuli, 2018, Pp. 94)
1. Memenuhi  kebutuhan  tenaga  kerja  terampil  dan  profesional  pada  bidang-bidang  tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI.
2. Mempercepat  proses  pembangunan  nasional  dengan  jalan  mempercepat  proses  alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.
3. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI.
4. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.

## KESIMPULAN
Keluarnya  Pasal  42  UU  Cipta  Kerja  secara  otomatis  mengamandemen  Pasal  42  UU Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun  2003  yang  mewajibkan  TKA  mendapatkan  izin  tertulis dari menteri atau pejabat lain yang ditunjuk Dalam Perpres Nomor 20 tahun 2018, TKA yang masuk  ke  Indonesia  harus  mengantongi  sejumlah  izin  antara  lain  Visa  Tinggal  Terbatas (VITAS),  Rencana  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (RPTKA),  dan  Izin  Menggunakan Tenaga  Kerja  Asing  (IMTA).  Dengan  berlakunya  UU  Cipta  Kerja,  maka  TKA  hanya  perlu membutuhkan  RPTKA  saja  karena  tak  lagi  membutuhkan  izin  tertulis  dari  menteri  atau pejabat  yang  ditunjuk.  Izin  masuk  TKA  dipangkas  dan  kini  hanya  membutuhkan  RPTKA saja.    Kemudian  di  Pasal  46  UU  Ketenagakerjaan,  TKA  dilarang  menduduki  jabatan  yang mengurusi personalia dan jabatan tertentu yang rinciannya diatur Keputusan Menteri. Di UU Cipta  Kerja,  pembatasan  jabatan  bagi  TKA  di  perusahaan  Indonesia  sebagaimana  diatur dalam Pasal 46 UU Ketenagakerjaan dihapus. Kemudahan lainnya bagi masuknya TKA yakni dihapusnya pasal 43 UU  Ketenagakerjaan. Sebelumnya di pasal tersebut, RPTKA sekurang- kurangnya memuat keterangan alasan penggunaan TKA, jabatan TKA di perusahaan, jangka waktu  penggunaan  TKA,  dan  penunjukan  WNI  sebagai  pendamping.  Lalu,  UU  Cipta  Kerja juga  menghapus  Pasal  44  UU  Ketenagakerjaan  yang  mewajibkan  perusahaan  pemberi  kerja TKA  untuk  menaati  ketentuan  mengenai jabatan  dan  standar  kompetensi  yang  berlaku  yang diatur  dalam  Keputusan  Menteri.  Selain  memiliki  problematika  hukum  dalam  RUU  Cipta Kerja,  juga  masih  berlanjut  setelah  disahkannya  RUU  itu  menjadi  UU  No.  11  Tahun  2020 dengan adanya Pasal-Pasal yang dihapuskan berkaitan dengan ketenagakerjaan.

## SARAN
Seharusnya  pembuat  Undang-Undang  mengadakan  sosialisasi  terlebih  dahulu  terkait dengan  Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  dan  melihat  respon  masyarakat  khususnya para  pekerja  Indonesia.  Pada  dasarnya  Rancangan  Undang-Undang  Cipta  Kerja bertujuan untuk  menambah  kualitas  dan  perkembangan  ekonomi  di  Indonesia,  tetapi  agar  hal  itu
tercapai maka harus membuat regulasi yang baik dan adil bagi semua pihak, baik pihak tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Indonesia maupun tenaga kerja Indonesia sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Adella,  Virginia.  (2019).  Rencana  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  (RPTKA)  Sebagai  Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia. Jurnal Jurist Diction , 2 (2).
Ahmad, Jazuli. (2018). Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. Jurnal JIKH , 12 (1).
Dedi Ismatullah. (2014). Hukum Ketenagakerjaan . Bandung: Pustaka Setia.
Dekie, GG, Kasenda. (2020). Penegakan Hukum Tenaga Kerja Asing dalam Konsep Omnibus Law. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai , 5 (1).
Fajar,  Kurniawan.  (2020).  Problematika  Pembentukan  RUU  Cipta  Kerja  Dengan  Konsep Omnibus  Law  Pada  Klaster  Ketenagakerjaan  Pasal  89  Angka  45  Tentang  Pemberian Pesangon Kepada Pekerja Yang Di PHK. Jurnal Panorama Hukum , 5 (1).
Fithriatus,  Shalihah.  (2017).  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  Dalam  Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM. Jurnal UIR Law Review , 1 (2).
Ida, Hanifah. (2020). Peran dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah di Luar Negeri. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1).
Muhammad  Idris.  (2020).  UU  Cipta  Kerja  Disahkan,  Tenaga  Kerja  Asing  Makin  Mudah Masuk Ke RI, Diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2020, Melalui https://money.kompas.com/read/2020/10/06/143238626/uu-cipta-kerja-disahkan-tenaga- kerja-asing-makin-mudah-masuk-ri?page=all.
Nurhidayati.  (2019).  Perizinan  Tenaga  Kerja  Asing  Kebijakan  dan  Implementasinya. Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen , 3 (2).
Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2018  Tentang  Penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing  di Indonesia.
Rahmat,  Ramadhani  dan  Ramlan.  (2019).  Perjanjian  Build  Operate  And  Transfer(Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Adminsitrasi Negara Dan Hukum Bisnis. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2).
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
Taufik,  Hidayat,  Lubis  dan  Ismail,  Koto.  (2020).  Diskursus  Kebenaran  Berita  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  Tentang  Pers  dan  Kode  Etik  Jurnalistik. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2).
Toman Sony Tambunan dan Wilson RG Tambunan.  (2019). Hukum Bisnis . Jakarta: Prenada Media Group.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan