PERLAWANAN EKSTRA LEGAL: “TRANSFORMASI PERLAWANAN PETANI MENGHADAPI KORPORASI PERKEBUNAN”
Muhammad Afandi *
Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: History of plantation is the history of peasants’ land grabbing in Nusantara. The peasants have responded this situation with resistance in many ways. The theme of the research is peasant resistance during the transition of democracy organized by peasant movement of Deli Serdang confronts PTPN II. This research reveals that the peasants consider that reformation era has opened political chance for them to struggle in legal ways. But when the resistance in legal way is dead locked, the peasants took another way to rebel, in the extra legal way, with its consequences such as open war with national military or civilian militia recruited by PTPN II. The birth of extra legal movement is the consequence of nation failure and it is also the consequence of the contradictions of the formal law in handling agrarian conflict.
Keywords Keywords Keywords Keywords Keywords: PTPN II, peasant social movement, reclaiming, rebellion transformation.
Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Intisari:Sepanjang sejarahnya perkebunan telah mengakibatkan terjadinya perampasan tanah-tanah petani di seluruh pelosok Nusantara. Situasi yang demikian direspon oleh petani dengan melakukan perlawanan-perlawanan melalui beragam cara. Penelitian ini mengangkat tema perlawanan petani di era “transisi demokrasi” yang dilakukan oleh gerakan petani Persil IV Deli Serdang dalam menghadapi korporasi perkebunan negara (PTPN II). Penelitian ini mengungkapkan era transisi demokrasi (reformasi) dimaknai oleh petani sebagai suatu kesempatan politik untuk menempuh perjuangan-perjuangan jalur legal. Namun ketika perlawanan jalur legal menemui kebuntuan, petani meninggalkan pola perlawanan tersebut dengan menempuh perlawanan ekstra legal yang dihadapkan pada resiko-resiko perang terbuka dengan aparat keamanan negara ataupun milisi-milisi sipil yang direkrut oleh PTPN II. Lahirnya gerakan ekstra legal merupakan konsekuensi yang ditimbulkan akibat gagalnya negara serta menguatnya kontradiksi-kontradiksi hukum formal dalam penyelesaian konflik agraria.
Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci: PTPN II, gerakan sosial petani, reklaiming, transformasi perlawanan.

## A. Pengantar
“dimanapun perkebunan itu timbul atau diimpor dari luar, maka ia selalu merusak norma-norma budaya yang telah ada sebelumnya dan menetapkan keten- tuan-ketentuannya sendiri, kadang-kadang dengan cara membujuk, kadang-kadang dengan paksaan, tetapi selalu berada dalam konflik-konflik dengan ketentuan-ketentuan budaya yang dilanda olehnya – (Eric Wolf)”
Maraknya pemberitaan media tentang kon- flik-konflik agraria dan perlawanan-perlawanan petani di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa
Sumatera dan Kalimantan merupakan wilayah yang paling rawan terjadinya sengketa perta- nahan antara petani dengan korporasi perke- bunan, khususnya perkebunan kelapa sawit. Provinsi Sumatera Utara menempati posisi kedua setelah Kalimantan Barat sebagai provinsi yang menempati angka konflik agraria tertinggi.
Perlawanan-perlawanan petani di Indonesia terhadap perkebunan telah muncul sejak dahu- lu, seperti pemogokan atas tanam paksa hingga pemberontakan, sebagaimana yang terjadi di Langkat dan Deli pada tahun 1872, yang dikenal sebagai ‘Perang Batak”. Pemberontakan tersebut merupakan sikap penentangan Masyarakat Karo terhadap Sultan Deli yang menyewakan tanah
* Alumni Pasca Sarjana Antropologi UGM, Peneliti Agraria dan Relawan FKMA (Forum Komunikasi Masyarakat Agraris).
leluhur mereka kepada kolonial Barat untuk memperluas perkebunan tembakau. Masyarakat Karo menunjukkan perlawanan mereka dengan membakar gudang-gudang tembakau. Pembe- rontakan lain terhadap perkebunan juga terjadi di Banten pada tahun 1888. Namun gerakan petani yang bergaya mileniaris tersebut segera mati seiring ditangkapnya pemimpin-pemimpin gerakannya oleh pihak kolonial. Selanjutnya pada masa Orde Baru yang menerapkan kebijakan developmentalisme yang bercorak industrialisasi pertanian semakin mempersempit ruang gerak petani karena penyerobotan-penyerobotan tanah terhadap petani yang meluas. Gerakan petani le- bih memilih gerakan bawah tanah untuk meng- hindari represif yang dibangun dengan gaya militeristik. Di pihak lain, politik stigmatisasi Orde Baru terhadap petani yang selalu meng- hubungkannya dengan gerakan komunis dan subversif, menyebabkan gerakan petani menjadi semakin tiarap. Namun momentum reformasi yang berakhir dengan tumbangnya rezim Orde Baru menjadi awal satu masa transisi politik di Indonesia, sekaligus menjadi katalisator bagi meledaknya masalah-masalah agraria yang selama ini bergolak di bawah tanah. Fenomena politik ini mendorong lahirnya perlawanan-per- lawanan petani dengan cara-cara yang terbuka di berbagai daerah.
Dalam perlawanannya petani tidak jarang menggunakan kekuatan-kekuatan politik formal yang teroganisir dalam kekuatan negara seperti partai politik, organisasi-organisasi tani resmi bentukan pemerintah ataupun NGO untuk memperluas dukungan dalam mencapai keme- nangan-kemenangan yang diinginkan. Strategi seperti ini biasanya akan mengarah pada satu pola karakter gerakan perlawanan yang biasa disebut legal. Orientasi gerakan seperti ini cen- derung memahami negara sebagai sebuah arena politik, dimana kanal-kanal politik yang tersedia dimaknai sebagai suatu metode instrumentasi
strategi perjuangan. Dalam praktiknya, perla- wanan akan menggunakan kekuatan parlemen (partai) yang dipilih, sebagai pendorong tuntutan yang diinginkan oleh petani dan selanjutnya diperjuangkan dalam jalur-jalur hukum formal negara (peradilan).
Selain perlawanan legal, hadir pula perla- wanan petani yang ekstra legal . Dalam praktik- nya, perlawanan ekstra legal tersebut justru berorientasi pada gerakan sosial-revolutif yang cenderung mempertahankan sikap garis keras dan memilih berkonfrontasi langsung secara terbuka dengan kekuatan negara. Pola perla- wanan gerakan ini pada kelanjutannya meng- hasilkan gerakan yang radikal konfrontatif terhadap hegemoni negara dan mengadopsi cara-cara yang disebut negara sebagai tidak le- gal serta dianggap melanggar aturan hukum negara. Dalam perkembangannya perlawanan ekstra legal kerap dianggap sebagai gerakan sosial baru (GSB) karena bercirikan pada perjuangan yang berbasis otonom, anti institusional dan bersifat anti otoritarian karena menolak campur tangan negara.
Sejarah perkembangan perkebunan di Indo- nesia terkait erat dengan sejarah perkembangan kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi. 1 Perkebunan kelapa sawit dirintis sejak 1911 oleh pemerintah Belanda dan terus berkembang seiring dengan peningkatan permintaan minyak nabati akibat revolusi industri pada pertengahan abad ke-19. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di pantai timur Sumatera (Deli) dan Aceh yang saat itu luasnya 5.123 hektar. Selan- jutnya di Masa Orde Baru, terutama di sekitar tahun 1980 an, pemerintah banyak memberikan ijin-ijin lokasi dan pengusahaan hutan kepada korporasi-korporasi yang bergerak di bidang
1 Sartono Kartodirjo dan Joko Suryo, Sejarah Perkebunan di Indonesia . Yogyakarta: Aditya Media, 1989, hlm. 3.
Muhammad Afandi: Perlawanan Ekstra Legal .....: 63-95
perkebunan kelapa sawit, hal tersebut disebab- kan kelapa sawit menjadi komoditas monokultur andalan Indonesia. Keuntungan besar dan orien- tasi ekspor komoditas ini membuat pemerintah mendorong investasi besar-besaran terhadap industri perkebunan kelapa sawit dengan pem- bukaan lahan besar-besaran melalui penggunaan hukum negara sebagai alat pelegitimasian perampasan tanah-tanah petani.
Hal inilah yang akhirnya mendorong terja- dinya konflik di masyarakat akibat penyerobotan tanah petani oleh korporasi sawit. (Aditjondro, 2011: 3). Konflik-konflik tersebut merupakan konsekuensi dari menguatnya kepentingan kapitalisme global yang bekerja dalam bentuk korporasi-korporasi raksasa di bidang perke- bunan serta gagalnya negara dalam menyelesai- kan sengketa-sengketa pertanahan. Penyero- botan dan perampasan paksa terhadap tanah petani memicu perlawanan-perlawanan dan mendorong lahirnya gerakan sosial petani dalam perkembangan maraknya industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada masa kini.
Berkaitan dengan semakin meluasnya kepen- tingan kapitalisme perkebunan akan tanah yang berdampak pada peningkatan konflik agraria, lahirlah sebuah gerakan sosial petani Persil IV melawan korporasi perkebunan negara (PTPN II) di Deli Serdang yang belum berakhir hingga sekarang. Bermula dari perampasan tanah petani oleh negara yang terjadi pada tahun 1972 di masa Rezim Orde Baru yang selanjutnya dikuasai oleh PTPN II. Deli Serdang merupakan kabupaten yang menempati urutan pertama jumlah kasus sengketa pertanahan tertinggi di Propinsi Su- matera Utara, dengan total 32 kasus dari 97 kasus. Angka ini juga terkait dengan faktor kesejarahan pertama kelapa sawit di Indonesia yang berlokasi di Deli Serdang. 2
Oleh karena melalui perjuangan legal, perju- angan yang ditempuh dengan cara-cara formal di lembaga peradilan negara dari tahun 1997 hingga 2006 tidak membuahkan hasil secara baik, maka petani memilih strategi reclaiming dan pendudukan lahan sebagai alternatif terakhir untuk mendapatkan tanah mereka itu hingga detik ini.
Sebagai sebuah fenomena gerakan sosial petani kontemporer, perubahan metode perju- angan legal menjadi ekstra legal yaitu gerakan reclaiming dan pendudukan  yang dilakukan oleh para petani tersebut menarik untuk dikaji secara ilmiah. Hal ini bukan saja berkaitan dengan semakin maraknya perlawanan-perla- wanan petani di Indonesia pada masa kekinian yang berkonflik dengan korporasi perkebunan swasta ataupun negara, namun juga terkait dengan meningkatnya pola-pola perlawanan petani yang memilih cara ekstra legal dengan variasi-variasi yang baru dan beragam, misalnya: sabotase, pembakaran gedung-gedung pemerin- tahan dan korporasi perkebunan, perusakan tanaman, pemblokiran, hingga perang terbuka.
Berdasarkan logika di atas, kajian ini akan difo- kuskan dengan merumuskan beberapa permasa- lahan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu:
1. Bagaimana strategi bertahan hidup petani setelah kehilangan tanah?
2. Bagaimana pola dan strategi perlawanan petani dalam menghadapi korporasi perkebunan?
Etnografi dari penelitian ini akan menyajikan sebuah argumen tentang perlawanan petani yang mengalami beberapa perubahan dalam pola-pola perjuangan mereka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan historis- antropologis melalui studi kasus. Menurut Lofland, 3 metode studi kasus dalam penelitian
2 Bakumsu, Tabel Kasus Tanah di SUMUT : Medan, 2011.
3 John Lofland, Protes: Studi tentang Perilaku Kelompok dan Gerakan Sosial (terj. Lutfhi Ashari), Yogyakarta: In- sist Press, 2003.
gerakan sosial mengikuti beberapa tahapan: menyeleksi sebuah kasus, mengumpulkan data, mengajukan pertanyaan, dan menjawab perta- nyaan-pertanyaan yang diajukan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, sebagai berikut: observasi partisi- patif, pengumpulan data dalam bentuk doku- men, wawancara dan diskusi, browsing dan clip- ping print.
Penelitian lapangan dalam studi ini dilakukan di kawasan Persil IV yang berlokasi di 3 desa (Tadukan Raga, Limau Mungkur, Lau Barus Baru), Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

## B. Persil IV dalam Tekanan Zaman

## 1. Penamaan Persil IV dan Asal Mula Perkampungan
Nama Persil IV sebenarnya merujuk pada kon- sep sebuah kawasan yang sekarang ditempati oleh Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II-PTPN II (Persero/BUMN) yang berkantor di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, terletak kurang lebih 30 kilometer dari Kota Medan. Penamaan Persil IV bermula dari kebijakan negara pada tahun 1956 yang mem- berikan surat ijin garap berupa tanah suguhan dengan sistem Persil yang ditandai empat nomor seluas 525 hektar kepada masyarakat di 5 dusun. Dusun-dusun tersebut adalah: Dusun Tung- kusan yang secara administratif merupakan wilayah Desa Tadukan Raga, Dusun Sinembah dan Limau Mungkur yang secara administratif merupakan wilayah Desa Limau Mungkur, Du- sun Lau Barus dan Batutak yang secara admin- istratif merupakan wilayah Desa Lau Barus Baru. Ketiga desa tersebut secara administratif meru- pakan wilayah Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang.
Sebelum negara memberikan surat ijin garap kepada masyarakat yang pada umumnya ber- mata pencaharian petani di lokasi penelitian ini,
sebagian besar masyarakat 5 dusun tersebut telah mengusahai tanah dan mendirikan bangunan rumah berupa gubuk-gubuk sebagai tempat tinggal sementara selama musim tanam dari sejak tahun 1940-an. Berbagai jenis tanaman yang ditanam oleh masyarakat terdiri dari berbagai jenis, mulai dari tanaman pangan pokok seperti padi ladang, tanaman keras seperti pohon du- rian, jengkol, petai dan jenis tanaman palawija seperti jagung ataupun jenis tanaman buah berupa pisang dan duku. Kawasan seluas 525 Ha tersebut menurut penuturan salah seorang war- ga Dusun Tungkusan yang bernama Syahrial (51 tahun) adalah sebuah kawasan yang dahulunya adalah hutan tua , sekaligus satu-satunya kawasan tersisa yang tidak dijadikan areal perkebunan oleh perusahaan-perusahaan Perkebunan Belan- da. Berbeda dengan kawasan-kawasan di sekitar- nya yang umumnya adalah areal-areal perke- bunan tembakau milik Belanda yang dikenal sebagai basis kawasan “tembakau Deli’.
Jauh sebelum menjadi nama dusun, tempat mereka tinggal disebut sebagai kampung. Sam- pai saat penelitian ini dilakukan, belum ada ca- tatan resmi atapun tulisan yang menjelaskan tentang asal mula terbentuknya perkampungan yang menjadi 5 dusun tersebut. Namun, hal ini dapat digambarkan berdasarkan atas rabaan yang dibuat melalui cerita para orang tua (sese- puh) kelima dusun. Menurut penuturan Mak Esron (66 tahun) sesepuh Dusun Limau Mung- kur, menceritakan bahwa pada tahun 1940-an penduduk yang tinggal di Limau Mungkur masih sangat sedikit, tidak lebih dari 20 kepala keluarga (KK). Pada awal tahun 1950-an, terjadi migrasi penduduk dari Desa Durian Tinggung, Keca- matan STM Hulu ke Limau Mungkur, Keca- matan STM Hilir. Arus migrasi ini menambah jumlah populasi penduduk di Desa Limau Mungkur, selanjutnya warga pendatang juga mulai ikut menggarap kawasan “hutan tua” untuk bercocok tanam yang pada tahun 1956
Muhammad Afandi: Perlawanan Ekstra Legal .....: 63-95
akhirnya oleh negara diberikan surat ijin garap di atas tanah yang disebut sebagai “Tanah Su- guhan Persil IV”. 4 Per Kepala Keluarga (KK) men- dapatkan 2 Ha.
Berbeda dengan Dusun Tungkusan, menu- rut penuturan Syahrial, penduduk Tungkusan sebelum tahun 1956 awalnya bermukim di tepian Sungai Blumei, bersebelahan dengan kampung Lubuk Beringin. Namun pada saat negara mem- berikan surat ijin garap kepada warga pada tahun 1956 di kawasan Persil IV dengan luas 2 Ha per KK dan 20 x 50 meter per KK untuk tempat ting- gal, penduduk Tungkusan dan Lubuk Beringin yang bermukim di tepian Sungai Blumei pindah ke kawasan yang telah ditetapkan. Hal ini berdam- pak pada terbentuknya pemukiman baru ber- sebelahan dengan kawasan Persil IV. Kampung Lubuk Beringin selanjutnya secara administratif dipersatukan menjadi Dusun Tungkusan.
Menurut penuturan Pak Soni (61 tahun) sesepuh Dusun Sinembah, kampungnya memi- liki sejarah yang cukup panjang. Dahulunya para orang tua mereka telah bermukim lama di Kam- pung Sinembah. Pada awal tahun 1900-an, tanah orang tua mereka dirampas paksa oleh peru- sahaan perkebunan tembakau Belanda tanpa ganti rugi. Ketika terjadi pemberontakan mela- wan perusahaan perkebunan menawarkan “politik etis” kepada warga yang bertujuan untuk meredam pemberontakan dengan cara membe- rikan tanah jaluran. Tanah jaluran tersebut diperbolehkan untuk ditanami padi selepas musim panen tembakau selama setahun. 5
Setahun setelah ditanami padi, tanah jaluran harus kembali dikosongkan sampai enam atau tujuh tahun untuk dipersiapkan menjadi areal penanaman tembakau selanjutnya. Warga juga tidak harus membersihkan dan mencangkul tanah jaluran untuk proses awal penanaman padi karena perusahaan perkebunan telah mentrak- tornya selepas musim panen tembakau.
Dengan kata lain warga mendapat kemu- dahan dalam pengelolaan tanah jaluran. Namun menurut Pak Soni, ini hanya praktik tipu daya perusahaan perkebunan, pentraktoran tersebut baginya sangat berkaitan dengan proses perce- patan produksi penanaman tembakau selanjut- nya. Ia menjelaskan bahwa semakin cepat tanah jaluran ditanami padi maka akan semakin mem- percepat tanah tersebut kembali subur sehingga tembakau dapat kembali ditanam oleh perusa- haan. Apabila tanah selepas musim panen tem- bakau langsung ditanami kembali maka kwalitas tembakau yang dihasilkan akan bermutu rendah dan memang tidak dibenarkan dalam proses penanamannya. Ia menganggap politik etis peru- sahaan perkebunan dengan memberikan tanah jaluran kepada warga pada masa lampau me- mang secara ekonomis membantu warga untuk menghasilkan bahan pangan, namun hal itu juga menguntungkan bagi perusahaan perkebunan karena juga membantu kesuburan tanah untuk ditanami tembakau kembali. Selanjutnya pada tahun 1956, warga yang bermukim di Kampung Sinembah oleh negara diberikan surat ijin garap dengan luas 2 Ha per KK.
Dua dusun lainnya adalah Lau Barus dan Batutak. Kampung Lau Barus terletak bersebe- lahan dengan Limau Mungkur. Berdirinya Kam- pung Lau Barus bermula dari perpindahan seba- gian penduduk di Limau Mungkur ke daerah tersebut. Menurut penuturan warga, Kampung Lau Barus berdiri pada awal tahun 1950-an ketika pemukiman di Limau Mungkur mulai sedikit padat. Dusun yang terakhir adalah Batutak,
4 Hutan Tua adalah sebutan oleh warga terhadap kawasan yang pada tahun 1956 disebut sebagai kawasan Persil IV. Kawasan ini satu-satunya kawasan yang tidak tersentuh oleh industri perkebunan. Kawasan ini selain digunakan untuk bercocok tanam juga dimanfaatkan kayunya untuk kebutuhan pembangunan tempat tinggal oleh warga.
5 Budi Agustono, Muhammad Osmar Tanjung dan Edy Suhartono, Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indo- nesia VS PTPN II . Bandung: Akatiga, 1997.
menurut penuturan Pak Tarigan (65 tahun), berdirinya Kampung Batutak bermula dari segelintir orang mantan pekerja perkebunan tembakau yang bersuku Jawa menduduki “tanah perengan” pada tahun 1940 yang selanjutnya digunakan untuk mendirikan tempat tinggal. Tanah perengan adalah tanah yang berkontur tidak rata di areal perbukitan dalam kawasan yang dikonsesikan untuk perkebunan tembakau milik perusahaan Belanda. Tanah dengan bercirikan tidak rata dalam sistem perkebunan tidak digunakan sebagai areal penanaman. Peru- sahaan perkebunan tembakau hanya meman- faatkan tanah berkontur rata. Pendudukan ta- nah perengan kemudian disusul oleh beberapa Kepala Keluarga pendatang yang bersuku Karo. Pendudukan tersebut dalam kurun waktu 10 tahun telah membentuk satu perkampungan besar yang pada tahun 1950 menurut penuturan Pak Tarigan telah mencapai 25 KK. Warga kedua dusun tersebut selanjutnya pada tahun 1956 di- berikan surat ijin garap Tanah Suguhan dengan luas 2 Ha per KK.

## 2. Zaman Gelap Orde Baru dan Perampasan Tanah
Tepat berusia enam belas tahun pada tahun 1972 petani mendapatkan pengakuan dari negara atas kepemilikan tanah seluas 525 Hektar. Tanah tersebut dimiliki kurang lebih 260 KK yang ter- sebar di 5 dusun. Setiap tahunnya petani memba- yar pajak atas tanah yang mereka miliki sejak tahun 1956 tersebut. Wilayah Persil IV berbeda dengan wilayah-wilayah di sekitarnya yang me- rupakan wilayah perkebunan. Daerah ini dike- lilingi oleh perkebunan-perkebunan raksasa yang dimiliki oleh perkebunan negara dan peru- sahaan-perusahaan swasta lainnya.
Pada tahun 1972 perkebunan tembakau mulai ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan seiring dengan merosotnya kwalitas yang dihasilkan dan faktor meningkatnya kebu-
tuhan minyak nabati di pasar dunia. Hal ini berdampak pada beralihnya jenis tanaman yang dikembangkan oleh perkebunan, yaitu karet dan kelapa sawit mulai menjadi tanaman komoditas andalan bagi perusahaan-perusahaan di masa tahun 1970-an. Di tengah persaingan antar peru- sahaan perkebunan, petani di Persil IV tetap me- milih menanam tanaman berupa padi, palawija, dan buah-buahan.
Tepat menjelang panen padi di pertengahan tahun 1972, petani mendapat kabar dari pihak perkebunan negara kebun Limau Mungkur (sekarang PTPN II) bahwa tanah yang mereka usahai di atas tanah Persil harus diserahkan kepada pihak perkebunan dengan janji tanah dan tanaman yang dimiliki oleh warga akan diganti rugi. Pihak perkebunan juga mendesak agar petani menyerahkan surat ijin garap atas tanah Persil kepada pihak perkebunan dalam tempo satu bulan setelah pengumuman ganti rugi dikeluarkan. Mendapat kabar tersebut, seorang petani sekaligus pemuka agama dusun Tungkusan yang bernama Haji Sulaiman mengundang seluruh warga yang memiliki surat ijin garap tanah Persil untuk bermusyawarah dirumahnya. Musyawarah dihadiri oleh seluruh pemilik tanah yang memiliki surat ijin garap. Sebagian besar para undangan yang hadir berse- pakat untuk tidak menyerahkan surat ijin garap kepada pihak perkebunan, hal ini disebabkan tidak layaknya uang ganti rugi yang ditawarkan oleh pihak perkebunan serta kuatnya keinginan para warga untuk tetap mempertahankan tanah mereka dikelola sebagai lahan pertanian.
Melihat perkembangan petani tidak bersedia untuk menyerahkan surat ijin garap, pihak per- kebunan melancarkan pernyataan secara seren- tak di 5 dusun kawasan Persil IV dengan menya- takan petani adalah sisa-sisa anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Propaganda dan pela- belan komunis terhadap petani juga didukung oleh pihak kepolisian, tentara dan aparat
Muhammad Afandi: Perlawanan Ekstra Legal .....: 63-95
pemerintahan Kecamatan STM Hilir. Melihat situasi ini, petani meresponnya dengan mem- percepat masa panen terhadap tanaman yang mereka tanam dan mulai secara bergiliran mela- kukan penjagaan terhadap lahan yang mereka miliki dengan memilih tinggal hingga berhari- hari di lahan mereka. Mak Esron (66 tahun) menyebutnya sebagai masa gagal panen, dia mengartikan sebagai gagal panen yang disengaja karena pemanenan dilakukan tidak tepat pada waktunya.
Seminggu setelah hampir setengah dari seluruh pemilik lahan mulai melakukan pema- nenan, pihak perkebunan negara memobilisasi seluruh pekerja perkebunan yang dibantu oleh aparat kepolisian dan tentara bergerak menuju lahan milik petani dengan membawa traktor dan alat-alat berat lainnya. Pada malam yang tak ter- duga, seluruh gubuk-gubuk milik petani dibakar dan tanaman diatasnya dibabat serta ditebang. Peristiwa itu berlanjut hingga esok harinya dengan pentraktoran yang dikawal ketat oleh puluhan aparat keamanan negara. Di atas lahan Persil IV, tepatnya dua bulan setelah pentrak- toran, pihak perkebunan negara menanaminya dengan jenis tanaman karet seluas 320 hektar dan 200 hektar sisanya ditanami kelapa sawit. Akses petani untuk mengusahai tanah yang telah mereka dapatkan secara sah menurut hukum sejak tahun 1956 telah terputus pasca peristiwa tahun 1972 tersebut.

## 3. Sekilas Tentang PTPN II
Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara II (PTPN II) adalah sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang agribisnis perke- bunan. Produksinya meliputi budidaya kelapa sawit, karet, kakao, gula dan tebu yang areal penanamannya tersebar di Sumatera Utara dan Papua. Dalam peta lokasi Sumatera Utara, peru- sahaan ini menguasai lahan di tiga Kabupaten, yaitu Serdang Bedagai, Deli Serdang dan
Langkat yang dibagi menjadi lima distrik. Budi- daya kelapa sawit menempati areal seluas 85. 988, 92 ha, karet 10. 608, 47 ha, kakao 1. 981, 96 ha dan tebu seluas 13. 226, 48 ha. Perusahaan per- kebunan ini berkantor pusat di Tanjung Morawa, Propinsi Sumatera Utara. Berdirinya PTPN II didasari oleh ketentuan-ketentuan dalam Un- dang-Undang No. 9 tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1969 yang mengatur tentang Perusahaan Perseroan. PTPN II didiri- kan pada tanggal 5 April 1976 melalui Akte Notaris GHS Loemban Tobing, SH, No. 12, selanjutnya disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. Y.A 5/43/8 tanggal 28 Januari 1977 dan diumumkan dalam lembaran negara No. 52 tahun 1978. 6
Lahan-lahan yang dikuasai PTPN II memiliki keterkaitan sejarah yang cukup panjang dengan perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda. Lahan PTPN II berasal dari konsesi tanah NV. Van Deli Maatschappij seluas 250. 000 ha yang membentang dari Sungai Ular di Kabupaten Deli Serdang hingga Sei Wampu Kabupaten Langkat yang diusahai sejak 1870. 7 Pengambilalihan ta- nah-tanah milik perkebunan Belanda ini bermula pada 7 November 1957 terkait dengan krisis poli- tik Perebutan Irian Barat dengan Belanda, Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia mengumumkan untuk mengambil alih seluruh perkebunan milik orang Belanda. Pengumuman tersebut diteruskan dengan keluarnya pengu- muman Menteri Kehakiman G.A Maengkom pada tanggal 5 Desember 1957 yang menyatakan pengambilalihan akan dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu Penguasa Militer Pusat dan Daerah. Namun Juanda Kartawidjaja selaku Menteri Pertahanan dan pimpinan tertinggi mi- liter Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember
6 http: ptpn2.com, 2012 , diunduh pada 13 Januari 2012.
7 http : bumn.go.id, 2012 , diunduh pada 15 Januari 2012.
1957 memberi wewenang kepada Menteri Pertanian untuk mengeluarkan peraturan terkait dengan pengelolaan perkebunan Belanda. Dengan kewenangan tersebut Menteri Pertanian menempatkan perkebunan Belanda dibawah pengawasan sebuah organisasi yang bernama Pusat Perkebunan Negara (PPN). Organisasi ini menjadi cikal bakal lahirnya PTPN yang pada masa selanjutnya menguasai konsesi tanah yang dimiliki perkebunan Belanda di Sumatera Timur setelah dikeluarkan Undang-Undang No. 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan- Perusahaan Milik Belanda di Indonesia. 8
Gambar 1. Kantor PTPN II Kebun Limau Mung- kur  di Dusun Tungkusan. Sumber: foto pribadi
Kebijakan nasionalisasi itu dalam sejarah perjalanannya justru menjadi salah satu penyebab utama terjadinya konflik-konflik agraria yang berkepanjangan, terutama pasca tumbangnya era Demokrasi Terpimpin. Hal itu bermula ketika pengkonversian tanah-tanah perkebunan Belan- da yang mengantongi hak erfacht menjadi hak guna usaha yang dinasionalisasi oleh negara tidak terlebih dahulu mengembalikan tanah- tanah rakyat yang dahulunya dirampas paksa oleh kolonial. Selanjutnya posisi-posisi strategis di tubuh organisasi perkebunan yang dijabat oleh elit-elit tentara semakin mempersempit dan menghalangi rakyat (petani) untuk menuntut
kembali tanah-tanah mereka yang terampas, tuduhan sebagai pendudukan illegal dan dicap sebagai komunis akan dilekatkan pada mereka oleh tentara-tentara yang telah membentuk “kelas sosial baru”. 9
Dalam perkembangannya PTPN II melaku- kan peleburan (reorganisasi) dengan PTPN IX menjadi PTPN II berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1996. Peleburan terse- but dilakukan pada tanggal 11 Maret 1996 dengan Akte Notaris Ahmad Bajumi, SH., kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2.8330.HT.01.01.TH.96 dan di- umumkan dalam Berita Negara RI nomor 81. 10 Di kabupaten Deli Serdang PTPN II memiliki 16 kebun yang setiap kebun dikepalai oleh seorang Administratur (ADM). Wilayah Persil IV terletak bersebelahan dengan salah satu kebun milik PTPN II, yaitu kebun Limau Mungkur dengan tapal batas sungai Batutak di sebelah Timur dan Sungai Bekaca di sebelah Barat.
PTPN II Kebun Limau Mungkur mengklaim mengusahai lahan seluas 2. 322 ha yang didalam- nya termasuk wilayah Persil IV. Namun berda- sarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri melalui SK No. 13/HGU/DA/1975 tanggal 10 Maret 1975, PTPN II hanya diberikan Hak Guna Usaha seluas 1400 ha. Hal ini ditegaskan kembali dengan surat ukur yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tanggal 20 Agustus 1993, Nomor 1450/08/1993 yang menyatakan bahwa PTPN II kebun Limau Mungkur hanya memiliki HGU seluas 1400 ha. 11 Dengan demikian tanah
8 Karl Pelzer, Sengketa Agraria . Jakarta: Sinar Harapan, 1991.
9 Noer Fauzi, Land Reform Dari Masa ke Masa.
Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2012.
10 http : ptpn2.com, 2012 , diunduh pada 13 Januari 2012. 11 Notulensi Rapat Kerja dan Jajak Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Deli Serdang terhadap Permasalahan Tanah Persil IV yang dihadiri oleh BPN Tk. II Deli serdang, ADM PTPN II Kebun Limau Mungkur, Camat Kecamatan STM Hilir, Kepada Desa Tadukan Raga, Limau Mungkur, Lau Barus Baru dan Petani pada tanggal 27 Oktober 1998.
Muhammad Afandi: Perlawanan Ekstra Legal .....: 63-95
seluas 922 ha (2.322 – 1400) dapat dikatakan seba- gai areal yang tidak memiliki HGU, sekaligus memperkuat argumentasi petani bahwa dida- lamnya terdapat 525 ha tanah mereka yang dirampas oleh PTPN II sejak tahun 1972.

## C. Strategi Bertahan Hidup Petani Persil
IV di Masa Orba

## 1. Kondisi Petani di Awal Kehadiran PTPN
Sejak terjadinya peristiwa perampasan tanah pada tahun 1972, hubungan antara rakyat petani dengan PTPN II terlihat kurang harmonis. Di akhir tahun 1972, PTPN II mulai disibukkan dengan mentraktor tanah, penyiangan bibit karet dan kelapa sawit serta persiapan-persiapan teknis untuk memulai dan mengembangkan perkebunan di wilayah administrasi kebun Li- mau Mungkur, sementara petani mulai kehi- langan aktivitasnya untuk bertani. Harapan- harapan untuk mendapatkan tanah mereka kem- bali seakan menemui jalan buntu. Seluruh petani Persil dihadapkan dengan persoalan-persoalan ketiadaan tanah yang mereka fungsikan sebagai sumber kehidupan. Hampir dari seluruh petani menggantungkan kehidupan di atas tanah terse- but. Hanya sekitar 20 persen (50-an KK) yang masih memiliki lahan di luar lahan Persil. 12 Bagi mereka yang memiliki lahan di luar Persil, mere- ka mencoba untuk bertahan hidup dari tanah yang tersisa, namun bagi sebagian yang lain hanya mengandalkan sisa pekarangan rumah untuk dikelola dan ditanami jenis tanaman sayur mayur sebagai sumber penghasilan ataupun sekedar untuk dikonsumsi.
Pada tahun 1975, Rajali dan Haji Sulaiman (warga dusun Tungkusan) mencoba memper- tanyakan kasus perampasan tanah yang dialami- nya kepada kepala Desa Tadukan Raga. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa menyatakan tidak tahu menahu persoalan yang dihadapi Haji Sulaiman. Kepala Desa menyarankan Sulaiman untuk mempertanyakan persoalannya kepada Camat STM Hilir.
“Kepala Desa yang kami harapkan untuk mengayomi warganya saat itu tidak bisa berbuat apa-apa, malah ia mengatakan agar kami merelakan tanah tersebut diambil PTPN untuk kepentingan negara. Banyak dari kami tidak memiliki lahan selain tanah Persil. Bagi yang memiliki lahan cadangan (di luar tanah Persil) bukan berarti tidak sengsara, mereka juga mengalami nasib yang terpuruk. Saat itu kami benar- benar tidak tahu harus mengadu kepada siapa karena memang kita sama-sama tahu zaman Orde Baru sangat represif. Bagi siapapun yang menolak kebijakan pemerintah maka dia akan dicap PKI ataupun ditangkap secara tidak wajar”. (Rajali, 62 tahun)
Haji Sulaiman selanjutnya mencoba untuk mendapatkan jawaban dari Camat STM Hilir terkait persoalan yang dihadapinya. Usaha ke- dua yang ditempuhnya juga berujung pada ketidakpastian. Camat STM Hilir hanya memberi jawaban “saya tidak bisa memberikan kepastian atas persoalan yang kalian hadapi”. Ia juga me- nambahkan agar para petani melaporkan per- masalahan tersebut ke pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. 13 Usaha-usaha yang ditempuh dengan mendatangi Kepala Desa dan Camat tidak membuahkan hasil yang baik berdampak pada kekecewaan yang mendalam terhadap insti- tusi-institusi negara. Petani pemilik tanah Persil di 4 dusun yang lain juga menyimpulkan bahwa jalur-jalur formal dengan berharap pada sebuah kepastian hukum di lembaga-lembaga pemerin-
12 Wawancara dengan Informan (Agus-Menantu Haji Sulaiman : Pengurus Gerakan Petani Persil IV), April 2012. Dalam wawancara ini, Informan mengatakan bahwa hanya 20 persen dari jumlah pemilik tanah Persil yang memiliki lahan di luar areal Persil (lahan cadangan). 20 persen yang memiliki lahan cadangan tidak terpusat di salah satu dusun, tetapi tersebar di 5 dusun.
13 Wawancara dengan Informan (Rajali-Pengurus Gerakan Tani Persil IV), April 2012.
tahan tidak akan menghasilkan keadilan bagi mereka.
Selain di Kecamatan STM Hilir, pada awal tahun 1970-an perampasan tanah petani oleh negara untuk kepentingan PTPN juga terjadi di kecamatan-kecamatan lain dalam wilayah Ka- bupaten Deli Serdang. Ada 32 kasus perampasan tanah petani selain kasus Persil IV yang terjadi di awal rejim Orde Baru dengan melibatkan PTPN dan organisasi militer. 26 kasus merupa- kan konflik antara petani dan PTPN II, 1 kasus dengan PTPN III, 2 kasus dengan PTPN IV, 2 kasus dengan organisasi militer (Puskopad Bukit Barisan dan Veteran) dan 1 kasus dengan peru- sahaan swasta (PT. London Sumatera).
Tabel. Konflik Agraria (Tanah) Di Deli Serdang
Sumber: Hasil wawancara peneliti dengan berbagai NGO di Sumatera Utara dan Bakumsu,
2012.
Dari tabel di atas dapat diperoleh keterangan bahwa konflik agraria berupa perampasan tanah petani oleh perkebunan negara maupun swasta serta institusi militer di Kabupaten Deli Serdang
No Nama
Kelompok Luas Areal Jumlah KK Lawan Sengketa
Alas Hak 1 Kelompok Tani Manunggal 42 Ha 36 KK PTPN II Helvetia SK Mendagri No. 12 5/4,
Tanggal 28 Juni 1951. SK Gubsu No. 36/K/Agr, Tanggal 28 September 2 Kelompok Masyarakat Pematang Belo 270 Ha 210 KK Veteran SK Kepala Kampung Tandem Hilir II No. 196/T.H.II/66, Tanggal 30 Agustus 1966. Menerangkan Pematang Belo merupakann garapan penduduk Tandem Hilir II. Restu dari Menteri Agraria, 4 Mei 1962. 3 Kelompok Tani Terbit Fajar, Desa
Tandem Hulu II, Psr 2, 3, 4, 5, 6.
Kec. Hamparan Perak 170 Ha 366 KK PTPN II Kebun Tandem UU Darurat No. 8 Tahun 1954 KRPT Daftar Panjang Bukti Pembayaran Pajak. 4 Kelompok Tani Sigara-gara I. Kec. Patumbak 70 Ha 80 KK PTPN II Kebun Patumbak UU Darurat No. 8 Tahun 1954, KRPT, Peta Kalk No. 594U oleh Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sum. Timur. Tanggal 9 September 1960. 5 Kelompok Tani
Sigara-gara II.
Kec. Patumbak 80 Ha 60 KK PTPN II Kebun Patumbak UU Darurat No. 8 Tahun 1954, KRPT, Peta Kalk No. 594P oleh Ktr. Reorganisasi Pemakaian Tanah Sum. Timur. Tanggal 15 Juni 1957. 6 Kelompok Tani
Lantasan Lama, Pasar 4. Kec.
Patumbak 60 Ha 90 KK PTPN II Kebun Patumbak UU Darurat No. 8 Tahun 1954, KRPT, Peta Kalk No. 659P oleh Ktr. Reorganisasi Pemakaian Tanah Sum. Timur. Tanggal 4 Juni 1957. 7 Kelompok Tani Kurnia Negara. Kec. Patumbak 100 Ha 150 KK PTPN II Tanjung Morawa, Kebun Patumbak UU Darurat No. 8
Tahun 1954, KRPT Tanggal 22 Mei 1957.
8 Kelompok Tani Paya Bakung. Pasar 5,7,8,9. Kec. Hamparan Perak 300 Ha 184 KK PTPN II Tanjung Morawa,
Kebun Sei Semayang
UU Darurat No. 8
Tahun 1954, SK Mendagri No. 15 15/5/4 jo SK Gubsu 36/k/Agr TI 27 September 1951.
9 Kelompok Tani Paya Bakung,
Pasar 10, Bulu Cina. Kec. Hamparan Perak
105 Ha 95 KK PTPN II Tanjung
Morawa, Kebun Bulu
Cina UU Darurat No. 8 Tahun 1954, Peta Kalkir dan Daftar Panjang.
10 Kelompok Tani Paya Bakung, Pasar 1 dan 2. Kec. Hamparan Perak 208 Ha 104 KK PTPN II Tanjung Morawa,
Kebun Sei
Semayang
UU Darurat No.8 Tahun 1954, KRPT, Peta Kalkir, SK Gubsu 36/k/Agr/1951.
11 Kelompok Tani Bulu Cina, Pasar 2,3,4,5. Kec. Hamparan Perak 550 Ha 235 KK PTPN II Tanjung Morawa, Kebun Bulu Cina UU Darurat No. 8 Tahun 1954, KRPT, Peta Kalkir dan Daftar Panjang. 12 Kelompok Tani
Bulu Cina, Pasar 9,10,11,12. Kec. Hamparan Perak 489 Ha 342 KK PTPN II Tanjung Morawa, Kebun Bulu Cina UU Darurat No.8 Tahun 1954, KRPT, SK Gubsu
36/k/Agr 1951.
13 Kelompok Tani
Klumpang. Kec. Hamparan Perak 200 Ha 150 KK PTPN II Tanjung
Morawa,
Kebun Klumpang
UU Darurat No. 8 Tahun 1954, KRPT, Peta
Lokasi BPPST No. 879, Tanggal 15 Agustus
14 Kelompok Tani
Sei Semayang, Pasar 1 dan 2. Kec. Sunggal 80 Ha 53 KK PTPN II Tamora, Kebun Sei Semayang UU Darurat No. 8
Tahun 1954, KRPT, Peta Lokasi BPPST No. 879
Tahun 1960.
15 Kelompok Tani Sukarende. Kec. Kutalimbaru 50 Ha 58 KK PTPN II Tamora, Kebun Tuntungan UU Darurat No. 8
Tahun 1954.
16 Kelompok Tani Silebo-lebo. Kec. Kutalimbaru 350 Ha 300 KK PTPN II Tamora, Kebun Sei Glugur PLR Deli Serdang
No. Ist/LR/11/1968
17 Kelompok Tani Paya Badau. Kec. Patumbak 73 Ha 58 KK PTPN II Tamora, Kebun Patumbak UU Darurat No. 8
Tahun 1954
18 Kelompok Tani Durin Tonggal. Kec. Pancur Batu 524 Ha 500 KK PTPN II Tamora, Kebun Berkala UU Darurat No. 8 Tahun 1954, KRPT No.
583A 1953. 19 Kelompok Tani Dolok Masango. Kec Kotarih 16 Ha 100 KK PTPN III Sei Kambing UU Darurat No. 8
Tahun 1954, SK Pembayaran Pajak
Tahun 1955-56. 20 Kelompok Tani
Ujung Jahe Simalingkar. Kec. Pancur Batu
300 Ha 100 KK PTPN II Tamora,
Kebun Bekala
UU Darurat No 8 Tahun
21 Kelompok Tani Psr 4 dan 5
Kelambir 5. Kec. Hamparan Perak
83 Ha 58 KK PTPN II Tamora, Kebun Kelambir UU Darurat No. 8
Tahun 1954.
22 Kelompok Tani Peta Kesra, Ramunia. Kec. Pantai Labu 351 Ha 250 KK Puskopad BB SK Pangdam II BB No. 153/II/175 23 Kelompok Tani Psr 2 dan 3
Kelambir Lima. Kec. Hamparan Perak 85 Ha 38 KK PTPN II Tamora, Kebun Kelambir Lima UU Darurat No. 8 Tahun 1954. 24 BPRPI Kebun Saentis. Kec. Percut
600 Ha 5000 KK PTPN Bandar Kalipah Permohonan pelepasan
HGU PTPN II Kebun Saentis
25 Kelompok Tani
Psr 3 Wonorejo. Kec. Batang Kuis 100, 59 Ha 131 KK PTPN II Tamora, Kebun Batang Kuis Permohonan Pelepasan HGU PTPN II Kebun Saentis
26 Kelompok Tani
Veteran Pasar 1 dan 2 Helvetia 217 Ha 175 KK PTPN II Tamora, Kebun Helvetia UU Darurat No. 8 Tahun 1954, KRPT, Daftar Panjang, Peta Kalkir. 27 Kelompok Tani
Bingkat II. Kec. Perbaungan 71 Ha 150 KK PTPN IV,
Kebun
Adolina
UU Darurat No. 8
Tahun 1954. 28 Kelompok Tani Bingkat III. Kec. Perbaungan 400 Ha 150 KK PTPN IV,
Kebun
Adolina UU Darurat No. 8
Tahun 1954.
29 Kelompok Tani Bingkat I. Kec. Perbaungan
104 Ha 23 KK PTPN II Tamora, Kebun Melati UU Darurat No. 8
Tahun 1954. 30 Kelompok Tani Pintu Air 75 Ha 110 KK PTPN II Tj Garbus UU Darurat No. Tahun
31 Kelompok Tani Mulyorejo. Kec. Hamparan Perak 364 Ha 364 KK PTPN II Tamora, Kebun Sei Semayang Surat BPPST 8, 7, 8
Tahun 1960.
32 Kelompok Tani Pergulaan 118 Ha 300 KK PT. Lonsum
JUMLAH 6.605, 59 Ha 10.020 KK
Muhammad Afandi: Perlawanan Ekstra Legal .....: 63-95
pada era awal rejim Orde Baru telah mengaki- batkan tercaploknya lahan milik petani seluas 6.605, 59 hektar yang berdampak pada kehi- dupan 10. 020 KK. Jika ditambah dengan luas lahan Persil IV maka angka tersebut bertambah menjadi 7. 130 hektar dan 10. 280 KK.
Terputusnya akses terhadap alat produksi (tanah) berdampak pada penghilangan identitas kehidupan petani. Situasi ini mendorong tercip- tanya krisis subsistensi dan proletarisasi massal yang berskala besar di era awal tahun 1970-an. Petani dihadapkan dengan berbagai pilihan- pilihan untuk bertahan hidup. Secara tofografi mereka tetap bermukim di areal rumah yang selama ini mereka huni yang terletak menge- lilingi lahan Persil. Namun akses terhadap tanah untuk kegiatan produksi tidak lagi dapat mereka gapai. Dalam kondisi demikian petani mencoba melakukan usaha-usaha untuk bertahan hidup dengan pilihan-pilihan yang sebenarnya tidak mereka inginkan.
Sebelum peristiwa perampasan, Haji Sulai- man biasanya menanam padi di tanah Persil selu- as 2 hektar dengan sistem persawahan tadah hu- jan. Selama setahun, pemanenan dapat dilaku- kan dua kali jika curah hujan mencukupi. Hasil dari pemanenan selama setahun, seperempatnya digiling menjadi beras untuk pemenuhan kebu- tuhan pangan keluarga setahun. Dua pertiganya dijual untuk ditukar menjadi uang yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan non pangan dan pendidikan anaknya. Selain memi- liki tanah Persil, Haji Sulaiman juga mempunyai sebidang tanah lain seluas 0, 5 hektar yang loka- sinya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Di atas tanah tersebut ia menanam jenis tanaman buah seperti dukuh, rambutan dan pinang. Setiap tahun ia memanen dukuh dan rambutan yang selanjutnya dijual ke pasar-pasar tradisional di Kota Talun Kenas ataupun Tanjung Morawa. Hasil panen disimpan dalam bentuk tabungan untuk menjadi cadangan keuangan keluarga jika
sewaktu-waktu terjadi kebutuhan mendadak. Selama lebih dari sepuluh tahun semenjak ia mengelolah kedua lahan yang dimilikinya, ia dapat menabung uang dengan jumlah yang me- nurutnya dapat ditukarkan dengan enam sapi. Kondisi ekonomi keluarganya sedikit lebih baik daripada warga-warga lain di dusun Tungkusan.
Di dusun Tungkusan terdapat sekitar 100 or- ang yang dikatakan sebagai pemilik tanah Persil. 14 Sisa pemilik lainnya berjumlah 160 orang dan tersebar di empat dusun yang lain. Dari 100 orang pemilik tanah Persil di dusun Tungkusan tidak semuanya memiliki lahan cadangan seperti Haji Sulaiman. Hanya sekitar 22 orang warga yang memiliki lahan cadangan seperti Haji Sulaiman di dusun Tungkusan. Bagi Rajali dan warga du- sun Tungkusan lain yang tidak memiliki lahan cadangan hanya mengandalkan pendapatan ekonomi keluarga dari tanah Persil yang luasnya 2 hektar. Di atas tanah 2 hektar tersebut Rajali menanam padi seluas 1 ½ hektar, ½ hektar sisanya ia tanami jenis tanaman buah-buahan seperti rambutan dan pisang. Dari 1 ½ hektar, ia men- dapatkan rata-rata 4 ton padi dalam sekali musim panen. ¼ dari jumlah hasil panennya ia giling secara berkala menjadi beras untuk kebutuhan pangan keluarga selama setahun dan sisanya dijual untuk memenuhi kebutuhan non pangan dan pendidikan anaknya. Tidak hanya di dusun Tungkusan, di 4 dusun yang lain (Sinembah, Limau Mungkur, Lau Barus dan Batutak) juga memiliki kesamaan dalam bertahan hidup. Da- lam kesehariannya, warga di 4 dusun yang lain juga bertahan hidup melalui aktifitas bercocok tanam di dalam ataupun di luar tanah Persil yang mereka miliki.
Setelah peristiwa perampasan di tahun 1972, situasi dan kondisi perekonomian rumah tangga
14 Wawancara dengan Syahrial (Anak bungsu Haji Sulaiman) pada 24 April 2012.
petani Persil berubah drastis. 260 KK pemilik ta- nah Persil kehilangan haknya untuk mengakses alat produksi (tanah). Haji Sulaiman dan warga lain bertahan hidup di atas lahan cadangannya. Lahan cadangan yang semula tidak diperuntuk- kan untuk pertanian jenis tanaman pangan pokok (padi) diubah sepenuhnya menjadi areal pertanian jenis tanaman pangan pokok. Hal ini dilakukan untuk menghindari krisis pangan keluarga. Ia harus merelakan tanaman buah- buahan di lahan cadangan dibabat dan diganti menjadi padi ataupun ubi.
Situasi yang berbeda dialami Rajali dan warga lain yang tidak mempunyai lahan cadangan. Mereka berusaha bertahan hidup dengan men- jadi buruh upahan di lahan-lahan milik warga lain ataupun kuli bangunan di sekitar desa. Perampasan tersebut selain berdampak pada ter- cerabutnya petani dari akarnya juga mengaki- batkan peningkatan kemiskinan di wilayah Kabupaten Deli Serdang pada pertengahan tahun 1970-an, khususnya pada wilayah-wilayah konflik yang disebutkan pada tabel di atas.
Selain menjadi pekerja serabutan, kuli bangunan dan buruh upahan di lahan-lahan milik warga lain, kesempatan untuk bertahan hidup juga muncul dari PTPN. Kesempatan tersebut berupa tawaran-tawaran untuk bekerja menjadi buruh di lingkungan perkebunan. Salah seorang warga dusun Limau Mungkur bernama Mak Esron (66 tahun) menceritakan penga- lamannya sebagai berikut:
“Pada masa itu saya masih ingat kira-kira tahun 1975, datang kepada saya 2 orang laki-laki yang mengaku utusan dari PTPN, tetapi saya lupa na- manya. Mereka mengatakan membawa pesan dari atasan mereka yang berisi akan membantu warga di dusun kami. Mereka menawarkan kepada kami untuk bergabung dan bekerja di PTPN. Setiap warga yang memiliki niat baik dan semangat kerja yang tinggi akan dipertimbangkan untuk menjadi pekerja. Pernyataan mereka langsung saya tolak karena saya masih ingat betul ketika tanah saya dirampas mereka.
Jadi tidak akan pernah sudi keringat akan saya berikan untuk perkebunan. Saya dan warga-warga lain yang tanahnya dirampas perkebunan juga ber- sepakat untuk tidak memberi restu kepada sanak saudara yang ingin bekerja di perkebunan. Memang kami miskin, tapi kami akan lebih bermartabat jika kami tidak menjadi buruh di atas tanah sendiri”. Mak Esron-dusun Limau Mungkur, 18 April 2012
Dari tahun 1975-1980, PTPN II kebun Limau Mungkur tetap berusaha untuk melakukan perekrutan tenaga kerja dari 5 dusun Persil. Peta- ni menganggap perekrutan tersebut merupakan sebuah usaha yang tersistematis untuk penji- nakkan sikap warga yang menentang kehadiran PTPN II. Walaupun dalam kondisi ekonomi rumah tangga yang semakin memburuk, hampir seluruh dari pemilik tanah Persil yang tersebar di 5 dusun tetap tidak menerima tawaran-ta- waran untuk bekerja menjadi buruh di perke- bunan. Sikap tersebut lahir dari sebuah proses politik yang panjang. Perkebunan dianggap menjadi musuh petani sejak lahirnya perke- bunan-perkebunan Belanda yang telah meram- pas tanah leluhur mereka. Kebencian terhadap perkebunan kembali menguat di saat Orde Baru memperlakukan mereka dengan sewenang- wenang.
Kelangkaan dan terbatasnya kesempatan kerja di sekitar desa mereka semakin mendorong petani dalam ruang-ruang kemiskinan. Petani- petani yang memiliki lahan cadangan dalam beberapa musim panen mengalami kegagalan. Haji Sulaiman dan Mak Esron beberapa kali selama dalam kurun waktu lima tahun (1975- 1980) melakukan pinjaman kepada bank untuk menutupi biaya produksi pertanian. Pinjaman diberikan dengan menggadaikan surat tanah cadangan kepada pihak bank. Kegagalan-kega- galan panen disebabkan serangan wabah wereng di areal pertanian mereka. Wabah wereng terse- but dianggap tidak lahir begitu saja.
Menurut Haji Sulaiman, wereng mulai ada
Muhammad Afandi: Perlawanan Ekstra Legal .....: 63-95
ketika PTPN II hadir di wilayah mereka. Peng- gunaan pestisida, pupuk dan cairan-cairan senyawa kimia dalam jumlah besar yang di semprotkan di areal perkebunan PTPN II terbawa air di kala musim hujan dan mengalir ke sungai Batutak, selanjutnya aliran air masuk ke sebagian wilayah pertanian warga dan menimbulkan dampak kerusakan ekosistem. Kerusakan itu berdampak pada munculnya wabah wereng pa- da tahun 1976-1980 dalam beberapa gelombang. 15
Rajali dan Pak Soni (66 tahun, dusun Sinembah) warga yang digolongkan tidak memiliki lahan cadangan untuk memenuhi kebutuhan hidup- nya selalu berhutang ataupun menjual hewan ternak karena penerimaan atas kegiatan produksi mereka selalu defisit.
Hal yang demikian terus memicu petani terjebak dalam proses pemiskinan dan keti- dakstabilan ekonomi rumah tangga pertanian. Dalam proses ekonomi yang seperti itu, petani mengalami mobilitas profesi secara horizontal dari petani menjadi buruh lintas profesi ataupun pekerja sektor informal. Di sisi lain juga menga- lami penurunan mobilitas secara vertikal, dari petani pemilik lahan sedang menjadi petani berlahan sempit. Perubahan-perubahan corak produksi ini meluas pada terbentuknya relasi- relasi yang bersifat konfliktual antara perke- bunan dan petani. Relasi konfliktual yang berba- sis pada perbedaan kepentingan ini secara perla- han mendorong radikalisme petani dalam ben- tuk perlawanan-perlawanan yang dilakukan dengan diam-diam ataupun terbuka. Seperti yang diungkapkan oleh Scott (1993), bahwa pemutusan dan penghilangan akses terhadap alat produksi (tanah) terhadap petani secara sepihak akan memposisikan petani sebagai pihak
yang terpojokkan, dan sewaktu-waktu dalam kondisi yang dirasa aman maka akan mencip- takan suatu perlawanan dan pemberontakan secara kolektif.

## 2. Berburu di Areal Perkebunan dan Aksi Diam-diam
Dusun Tungkusan merupakan dusun dengan jumlah penduduk terbesar daripada empat dusun yang lainnya. Menurut catatan statistik Desa Tadukan Raga, penduduknya pada tahun 1995 mencapai 856 jiwa dengan jumlah laki-laki 515 dan 341 perempuan. Diantara jumlah terse- but, yang memiliki pekerjaan tetap sebagai Pega- wai Negeri Sipil (PNS) hanya berjumlah 6 orang. Sisanya berprofesi sebagai buruh upahan, kuli bangunan, dan petani lahan kecil. Setengah dari jumlah keseluruhan penduduk dusun Tung- kusan memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik tanah Persil. Namun setengah lainnya sama sekali tidak memiliki hubungan kekera- batan dan bukan sebagai ahli waris tanah Persil. Penduduk yang sama sekali tidak memiliki hu- bungan kekerabatan dengan pemilik tanah Persil terdapat beberapa orang yang bekerja di perke- bunan sebagai buruh rendahan. Keterbatasan lapangan perkerjaan serta tidak terdapatnya hubungan biologis dengan pemilik tanah Persil merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menerima pekerjaan sebagai buruh perkebunan. Walaupun demikian, hal itu tidak memicu ketegangan dalam hubungan-hu- bungan sosial keseharian antar warga.
Dalam kesehariannya pemuda-pemuda dusun Tungkusan memilih bekerja sebagai pengeruk pasir (bonjor) di Sungai Blumei yang bersebelahan dengan tempat tinggal mereka. Mereka bekerja dengan sistem manual melalui penyelaman tanpa perlindungan alat-alat ke- amanan. Pekerjaan itu mulai dilakukan sejak tahun 1995 ketika sekelompok pengusaha dari Kota Tanjung Morawa mendapatkan ijin penge-
15 Hasil wawancara dengan Mak Esron (66 tahun) warga dusun Limau Mungkur. Ia mengatakan sebelum kehadiran PTPN II di wilayah mereka wereng tidak pernah ada.
rukan dan pemanfaatan pasir sungai dari peme- rintahan Kabupaten Deli Serdang. Namun semenjak para pengusaha menggunakan teknik pengerukan yang lebih canggih melalui mesin- mesin penyedot, tenaga manusia menjadi tidak dibutuhkan. Pemuda-pemuda tersebut kembali menjadi pengangguran ataupun buruh sera- butan di sekitar-sekitar desa.
Pemuda pengangguran desa sesekali meman- faatkan waktu dengan berburu pada malam hari di kawasan-kawasan sekitar desa, terutama di pinggiran perkebunan. Hewan buruan bernilai ekonomi tinggi adalah ular sawah dan babi hu- tan. Mereka melakukan pemburuan menggu- nakan senapan angin dan tombak bermata maja. Satuan petugas keamanan perkebunan PTPN II memberikan izin bagi para pemburu untuk memasuki kawasan perkebunan. Kebijakan ini bermula, setelah populasi babi hutan yang dika- tegorikan sebagai hama pengganggu tanaman meningkat di areal tersebut. Dengan ijin itu para pemuda secara berkelompok melakukan pem- buruan di kawasan-kawasan perkebunan PTPN II. Setelah beberapa kali melakukan pemburuan, kemudahan-kemudahan perijinan didapatkan dengan mudah dalam waktu-waktu selanjutnya. Terkadang tanpa harus melapor kepada pihak petugas keamanan, mereka dapat langsung me- masuki areal perkebunan.
Mula-mula situasi itu hanya dimanfaatkan untuk memburu hewan yang bernilai ekonomi tinggi. Tapi mereka menyadari sesuatu yang lain juga akan mendatangkan keuntungan, yaitu mencuri tandan buah kelapa sawit segar. Sejarah perampasan yang dialami oleh orang tua mereka mendorong terbentuknya kesadaran politik untuk mengganggu aktif itas produksi perke- bunan. Bahkan terputusnya sekolah sebagian para penganggur ini disadari akibat sejarah tahun 1972. Secara perlahan beberapa perencanaan untuk mencuri buah kelapa sawit kecil-kecilan ini dilakukan dengan hati-hati dan secara sadar
mereka juga mengetahui akibat yang akan dipi- kul jika aksi tersebut diketahui oleh petugas keamanan. Pencurian dilakukan hanya seming- gu sekali secara bergantian. Kelapa sawit hasil curian dimasukkan ke dalam karung buruan. Selanjutnya kegiatan berburu digunakan sebagai alat dan taktik untuk bisa mengakses masuk ke wilayah perkebunan secara terus menerus. He- wan-hewan buruan tidak lagi menjadi target utama, bahkan secara sengaja dibiarkan agar produksi kelapa sawit perkebunan semakin me- nurun sekaligus memperluas kesempatan kegiatan berburu dapat terus dilakukan karena hewan yang dianggap pengganggu tanaman itu populasinya sengaja dibiarkan meningkat. 16
Gaya perlawanan cerdas ini merupakan ben- tuk perlawanan yang oleh Scott disebut bersifat Brechtian . Perlawanan yang sedikit atau sama sekali tidak membutuhkan kordinasi atau perencanaan luas dan secara sengaja menghin- dari konfrontasi simbolis dengan kelas pengu- asa. 17
Melihat perkembangan yang tidak menun- jukkan pada penurunan populasi babi hutan, pihak perkebunan melakukan penambahan jum- lah petugas keamanan yang dilengkapi dengan senapan angin berjenis khusus. Operasi rutin perburuan babi hutan ditingkatkan. Walaupun pihak perkebunan tetap memberikan ijin kepada para pemuda untuk ikut dalam perburuan na- mun operasi rutin yang dilakukan perkebunan semakin mempersempit ruang gerak mereka melakukan pencurian buah kelapa sawit.
16 Ramlan, salah seorang warga dusun Sinembah yang kerap melakukan perburuan bersama pemuda dusun Tungkusan menyatakan mereka sengaja membiarkan hewan pengganggu tanaman tidak diburu. Dengan demikian populasi babi hutan semakin meningkat dan hal tersebut tetap memberikan peluang kepada mereka mendapat alasan untuk bisa terus mengakses perkebunan dengan dalih berburu kepada pihak petugas keamaman PTPN II.
17 James C Scott, 1997. Senjatanya Orang-orang Yang Kalah . Jakarta: YOI, hlm. xxiii.
Muhammad Afandi: Perlawanan Ekstra Legal .....: 63-95
Selama lebih dari dua dekade, kehidupan ekonomi rumah tangga petani menjadi porak- poranda. Segala bentuk strategi bertahan hidup telah dilakukan dengan berbagai cara, namun petani dihadapkan pada suatu kenyataan kemis- kinan yang bergerak secara progessif. Kekuasaan modal (capital) di era rejim Orde Baru yang ditransformasikan dalam bentuk industri perke- bunan telah menghancurkan tatanan masyarakat petani pedesaan. Dengan berbagai cara, modal (negara ataupun swasta) mengambil alih perta- nian dan mengubah secara mendasar bentuk- bentuk tatanan masyarakat di dalamnya yang selanjutnya memproduksi kemiskinan secara sis- tematis di atas tatanan masyarakat baru (kapi- talistik).
Dalam ranah agraria, akumulasi primitif yang berasal dari sejarah perkembangan kapitalisme ini telah mencirikan bentuk-bentuk transformasi, diantaranya adalah mengubah kekayaan alam menjadi modal dan kaum tani diubah menjadi buruh tani. Skema pembangunan Orde Baru yang ditandai pada tingginya angka perampasan tanah-tanah petani akhirnya menghasilkan suatu konflik-konflik struktural di berbagai daerah, khususnya di wilayah-wilayah pinggiran perke- bunan Sumatera Utara hingga saat ini.

## D. Transformasi Perlawanan Petani

## 1. Awal Mula Terjadinya Gerakan Sosial Petani
Setelah melewati proses waktu panjang dengan kondisi perekonomian yang semakin tidak mencukupi kebutuhan keluarga, petani tetap berusaha mencari alternatif untuk keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Selain itu mereka juga mulai membayangkan persoalan- persoalan jumlah angka pemilik lahan yang masih hidup semakin menurun. Petani berang- gapan jika para generasi pertama (pemilik lahan Persil) tidak memulai sesuatu untuk merebut tanah mereka dari perkebunan maka untuk sela-
manya status kepemilikan tanah itu akan sema- kin tidak jelas. Walaupun segala sesuatu yang akan dilakukan tidak akan mengembalikan tanah mereka pada masa itu tetapi petani berke- yakinan dengan memulai sesuatu minimal telah mewariskan sejarah perjuangan yang akan terus dilanjutkan kepada generasi selanjutnya.
Awal tahun 1996, segelintir petani mencoba untuk melakukan sebuah diskusi rutin terkait penyelesaian atas tanah Persil. Pertemuan dila- kukan secara bergiliran di setiap dusun. Dalam pertemuan tersebut di sepakati untuk mengirim- kan surat pengaduan kepada Wakil Presiden melalui “Tromol Pos 5000”. 18 Petani beranggapan surat pengaduan itu merupakan cara terakhir yang mereka tempuh untuk mencari keadilan lewat jalur formal.
Setiap dusun mendelegasikan satu orang un- tuk menandatangani surat pengaduan yang diki- rim pada tanggal 8 Agustus 1996. Mereka adalah Haji Sulaiman, Polin Silalahi, Nazarudin Purba, Nampat Sembiring dan K. Berutu. Di luar duga- an, surat tersebut mendapatkan jawaban atas nama Asisten Wakil Presiden yang berisikan agar petani melaporkan perkara itu kepada Bupati Deli Serdang. Selanjutnya petani menindak lanjuti dengan mengirimkan surat pengaduan lanjutan kepada Bupati Deli Serdang.
Bupati Deli Serdang pada tanggal 21 Februari 1997 mengeluarkan surat jawaban dengan No- mor. 593/15/RHS yang isinya antara lain menya- rankan agar petani menyelesaikan permasalahan kasus tanah Persil melalui jalur hukum. Situasi ini mendorong lahirnya sebuah harapan baru terkait penyelesaian kasus perampasan yang mereka hadapi. Informasi-informasi dan jawaban
18 Tromol Pos 5000 adalah kotak surat pengaduan yang ditujukan untuk pemerintahan Pusat (Presiden/wakil Presiden). Siapa saja berhak mengirim surat pengaduan, secara perorangan maupun organisasi, yang berisi tentang persoalan-persoalan yang sedang dihadapi.
dari surat-surat yang diterima di kelola oleh Haji Sulaiman cs untuk mengkonsolidasikan perju- angan petani. Haji Sulaiman merupakan salah satu orang yang mempunyai pengaruh cukup besar di dusun Tungkusan. Ia di anggap cukup gigih dan konsisten dalam perjuangan sehingga masyarakat sering menyebutnya sebagai “tokoh penggerak”. Di sisi lain ketaatan agama serta gelar haji yang melekat pada dirinya semakin mem- perkuat kharisma yang dimilikinya. Begitu juga dengan Polin Silalahi, seorang warga dusun Batutak yang dianggap tokoh agama mewakili petani beragama Kristen. Kedua orang itu diang- gap tokoh kunci dan pemersatu perjuangan peta- ni yang mulai menggelora.
Krisis ekonomi dan politik yang memuncak pada jatuhnya Soeharto pada 20 Mei 1998 telah menjadi katalisator meledaknya kekuatan-keku- atan petani yang selama ini memilih jalur perla- wanan bawah tanah. Puluhan ribu KK petani Deli Serdang telah menunggu lama jatuhnya Soehar- to, khususnya petani yang kehilangan tanah di awal 1970-an. Euforia reformasi menyulut keben- cian-kebencian petani untuk melakukan perla- wanan-perlawanan terbuka. Zaman reformasi di anggap suatu era transisi politik, dari otoritarian menuju demokratis. McAdam, Tarrow, dan Tilly dalam bukunya yang berjudul Dynamics of Contentation (2001) menyatakan gerakan sosial terbuka cenderung terjadi di dalam masyarakat transisional.
Seminggu setelah kejatuhan Soeharto, ribuan petani di pinggiran perkebunan Deli Serdang menduduki kembali lahan mereka (reclaiming) . Organisasi-organisasi yang mengatasnamakan “kelompok perjuangan petani” muncul secara spontan di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang. Diantaranya 4 kelom- pok tani di Kecamatan Patumbak, yaitu : Kelom- pok Tani Sigara-gara I, II, Lantasan Lama dan Kurnia Negara Namosuro. Pendudukan lahan itu segera disusul oleh kelompok-kelompok tani
lain yang tersebar di beberapa kecamatan. Aksi dilakukan dengan membabat seluruh lahan dan tanaman perkebunan PTPN II.
Menurut catatan Badan Advokasi Hukum Sumatera Utara (BAKUMSU), NGO yang ber- gerak di bidang advokasi hukum, menyatakan gerakan pendudukan lahan oleh petani di wila- yah perkebunan PTPN juga terjadi di Kabupaten Langkat, Asahan dan Labuhan Batu dalam jum- lah besar di akhir Mei 1998. Gerakan pendudukan tersebut mendorong lahirnya pembelajaran poli- tik petani secara massal dan selanjutnya ditiru oleh masyarakat petani di wilayah-wilayah ping- giran perkebunan, terutama di wilayah rawan konflik pertanahan. Perkebunan dianggap men- jadi musuh bersama petani. 19
Meluasnya gerakan pendudukan lahan di Deli Serdang berpengaruh terhadap psikologis petani Persil. Kelompok tani di Kecamatan Patumbak yang terletak tidak jauh dari wilayah Persil dianggap telah berhasil mendapatkan tanah mereka kembali. Pembabatan tanaman yang me- reka lakukan mengakibatkan terhentinya ke- giatan produksi perusahaan perkebunan. Isu-isu tentang reformasi dan pelanggaran HAM mem- persempit PTPN untuk melakukan represif itas terhadap gerakan petani. Bahkan seminggu sete- lah jatuhnya Soeharto, aktif itas penjagaan kea- manan di lingkungan PTPN II terlihat menurun.
Melihat perkembangan ini, Haji Sulaiman cs mengajak seluruh petani Persil untuk mendu- duki lahan pada awal Juni 1998. Seluruh pemilik lahan beserta para kerabat secara bergelombang mulai menduduki tanahnya. Di atas lahan itu, 320 hektar tanaman karet yang telah ditanami sejak tahun 1972 diganti menjadi tanaman kelapa sawit pada awal tahun 1998 oleh PTPN II. Sebe- lum kejatuhan Soeharto seluruh areal Persil
19 Soeharto dianggap menjadi musuh bersama seluruh rakyat Indonesia, perkebunan dianggap menjadi musuh bersama seluruh petani, Rajali-dusun Tungkusan.
Muhammad Afandi: Perlawanan Ekstra Legal .....: 63-95
dengan luas 525 hektar telah diseragamkan men- jadi perkebunan kelapa sawit. Namun 320 hektar masih tergolong tanaman kelapa sawit berumur muda, 205 hektar sisanya merupakan tanaman kelapa sawit berumur tua. Pendudukan dilaku- kan di atas lahan 320 hektar tanaman kelapa sawit muda. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembabatan terhadap tanaman di atasnya. Mere- ka menyepakati setiap KK mendapatkan 6 rante (1 rante: 20 x 20 m) dan selanjutnya ditanami dengan tanaman palawija.
Haji Sulaiman dan para panandatangan surat pengaduan Tromol Pos berinisiatif untuk melan- jutkan dan menindaklanjuti surat jawaban Bupa- ti Deli Serdang dengan cara mendatangi komisi A DPRD Deli Serdang. Petani merasa sudah berhasil mendapatkan tanah mereka kembali. Namun mereka tetap berkeinginan untuk men- dapatkan kepastian hukum atas tanah tersebut. DPRD Deli Serdang merespon laporan petani dengan mengadakan sebuah pertemuan “dengar pendapat” pada tanggal 27 Oktober 1998. Perte- muan itu dihadiri oleh Kepala Badan Pertanahan (BPN) tingkat II Deli Serdang, Kepala Adminis- trasi PTPN II kebun Limau Mungkur, Camat STM Hilir, Kepala Desa Tadukan Raga, Lau Barus Baru dan Limau Mungkur serta seluruh petani pemilik tanah Persil.
Dalam pertemuan tersebut disimpulkan bahwa lahan Persil IV seluas 525 hektar tidak termasuk dalam HGU PTPN II kebun Limau Mungkur. Hal ini berdasarkan sertif ikat HGU dan hak Konsesi Limau Mungkur Nomor. 02.04.08.05.2.0001 yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri  dengan surat keputusan Nomor. 13/HGU/DA/1975 serta Surat Ukur Nomor.1450/ 08/1993.
ADM PTPN II Kebun Limau Mungkur men- jelaskan bahwa tanah yang dikuasai dan diusahai oleh PTPN II Kebun Limau Mungkur adalah seluas 2322 hektar. Namun BPN Tk II Deli Ser- dang sebagai perwakilan negara yang memiliki
otoritas pertanahan menjelaskan bahwa berda- sarkan Keputusan Nomor.13/HGU/DA/1975 dan Surat Ukur Nomor.1450/08/1993, PTPN II Kebun Limau Mungkur hanya mengantongi ijin HGU seluas 1400 hektar. Dengan demikian, tanah selu- as 2322 hektar yang dikuasai oleh PTPN II Kebun Limau Mungkur terdapat sisanya seluas 922 hektar yang tidak memiliki sertifikat HGU. Per- temuan itu semakin memperjelas bahwa di dalam lahan 922 hektar terdapat tanah petani Persil IV seluas 525 hektar yang dirampas PTPN II pada tahun 1972. Sisanya (922-525) 397 hektar juga diyakini milik petani Persil V yang dirampas pada tahun 1972. 20
Kepala Desa Tadukan Raga, Limau Mungkur dan Lau Barus dalam pertemuan itu menge- luarkan pendapat bahwa tanah seluas 922 hektar merupakan tanah milik petani Persil IV dan V yang dirampas PTPN II Kebun Limau Mungkur pada tahun 1972, selanjutnya para Kepala Desa menyarankan agar tanah yang dipersengkatakan segera dikembalikan kepada masyarakat sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki.
Selain keberhasilan dari kelompok-kelompok tani lain dalam menduduki lahan, surat-surat jawaban ataupun rekomendasi dari Asisten Wa- kil Presiden, Bupati, dan rapat dengar pendapat juga menjadi faktor-faktor penting meyakinkan petani untuk terus melakukan perjuangan. Kemenangan dirasakan sudah di depan mata. Reformasi dimaknai menjadi suatu kesempatan untuk mendapatkan keadilan karena terbukanya akses-akses institusional. Terbukanya akses-akses instusional, melemahnya kedudukan negara (Orde Baru) mencirikan suatu bentuk masyara- kat yang sedang mengalami transisi politik. Situasi ini memunculkan kecenderungan situasi perlawanan rakyat di dalamnya dengan karakter yang lebih terbuka. Segala sesuatu yang dimaknai sebagai kesempatan akan menciptakan nilai-nilai
20 Notulensi rapat dengar pendapat, 27 Oktober 1998.
yang selanjutnya dimobilisasi sebagai kekuatan- kekuatan perubahan social. 21
Petani menggunakan segala bentuk strategi dalam perjuangannya. Walaupun dalam pendu- dukan lahan yang mereka lakukan tidak menga- lami represif itas dari pihak-pihak perkebunan, namun mereka tetap menempuh perjuangan dengan cara-cara yang disebut sebagai jalur legal dan ekstra legal. Dua bentuk perjuangan ini mere- ka gunakan untuk memenangkan dua wilayah yang cukup berbeda, hukum dan non hukum. Bagi  mereka keputusan hukum akan mele- gitimasi secara permanen terhadap kepemilikan tanah sekaligus untuk memudahkan bentuk- bentuk kegiatan transaksional, seperti pembagian warisan ataupun jual beli jika tanah telah dikuasai secara penuh. Kepemilikan tanah Persil IV yang tidak bersifat komunal menjadi faktor penting terbentuknya perjuangan yang masih memper- cayai  kemenangan hukum formal. Berbeda dengan karakter perjuangan masyarakat berciri- kan kepemilikan tanah komunal, yang biasanya tidak mengadopsi perjuangan-perjuangan legal ketika berhadapan dengan kekuasaan negara karena di dalam masyarakat tersebut pada umumnya tanah bersifat kepemilikan kolektif dan sosial sehingga tidak dibenarkan untuk di transaksikan dalam kegiatan-kegiatan komersial.
Pada tanggal 24 Maret 1999, BPN Tk II Deli Serdang mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor.410.874/P3/1999 yang berisikan penje- lasan bahwa tanah Persil IV yang dituntut oleh petani  adalah di luar HGU PTPN II kebun Limau Mungkur. Setelah keputusan BPN ini dikelu- arkan, petani mengajukan surat permohonan kepada Camat STM Hilir untuk menindaklanjuti dengan menuntut dibuatnya surat keterangan Camat agar legitimasi atas kepemilikan tanah tersebut menjadi semakin kuat.

## 2. Menempuh Perjuangan Legal:

## Menang di Atas Kertas
Keputusan-keputusan lembaga negara sudah dianggap berpihak kepada petani. Namun PTPN II kebun Limau Mungkur tetap tidak mengelu- arkan keputusan untuk menyerahkan tanah persil kepada petani. Petani menyepakati untuk menempuh jalur legal, menggugat PTPN II di lembaga peradilan. Petani berkeyakinan dengan bukti-bukti kepemilikan serta keputusan-ke- putusan politik yang sudah di dapatkan akan memenangkan gugatan yang mereka ajukan. Petani Persil IV mengajak Petani Persil V untuk bergabung melakukan gugatan perdata terhadap PTPN II.
Untuk menuntut PTPN II di lembaga pera- dilan bisa dilakukan dengan gugatan pero- rangan. Namun petani memilih untuk menuntut secara berkelompok. Atas kesepakatan itu, petani Persil IV dan V menggunakan sebuah organisasi koperasi milik petani Persil V yang bernama “Koperasi Juma Tombak” untuk menuntut PTPN II di lembaga peradilan. Aliansi ini bermula pada satu pandangan untuk memudahkan keme- nangan secara bersama, selain itu karena letak kedua lahan (Persil IV dan V) sama-sama berada dalam kawasan PTPN II kebun Limau Mungkur. Mereka membentuk satu kepengurusan perju- angan bersama. Petani Persil IV memilih perwa- kilan-perwakilannya untuk di susun menjadi kepengurusan kolektif dengan perwakilan- perwakilan Petani Persil V. Haji Sulaiman dan para penandatangan Tromol Pos terpilih menjadi perwakilan dari Persil IV. Sementara di Persil V, Supandi, seorang petani yang juga menjabat seba- gai Kepala Desa Lau Barus Baru terpilih menjadi salah perwakilan dari beberapa orang yang ter- pilih. Kepengurusan kolektif bertanggung jawab memimpin perjuangan di jalur legal (peradilan) serta wajib mendistribusikan segala bentuk perkembangan informasi kepada seluruh petani
21 Doug McAdam, Sidney Tarrow dan Charles Tilly, Dynamics of Contention . New York: Cambridge Univer- sity Press, 2001.
Muhammad Afandi: Perlawanan Ekstra Legal .....: 63-95
terkait perjuangan yang di tempuh melalui jalur legal.
Pada tahun 1999, petani menggugat PTPN II kebun Limau Mungkur di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor.61/Pdt.G/1999 mengabulkan tuntutan petani. PTPN II diwa- jibkan membayar ganti rugi material 74 Milyar rupiah dan diharuskan untuk mengembalikan tanah seluas 922 hektar kepada petani. Putusan pengadilan ini meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk tetap menduduki lahan. Aktifitas produksi perkebunan PTPN II lumpuh total. Tingkat keamanan di wilayah administrasi kebun Limau Mungkur tidak berjalan normal, kegiatan pemanenan kelapa sawit oleh PTPN II di atas areal 205 hektar kelapa sawit tua Persil IV terhenti setelah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengabulkan tuntutan petani.
Dalam menjalani proses persidangan di lembaga peradilan, petani hanya mengandalkan sumber keuangan yang didapatkan dari iuran wajib. Keuangan di kelola untuk membayar sejumlah biaya administrasi persidangan dan honor pengacara. Kegiatan pertanian di atas areal 320 hektar yang telah mereka kuasai tidak mencukupi biaya-biaya operasional yang dibu- tuhkan selama proses persidangan. Melihat perkembangan situasi keamanan PTPN II di atas areal 205 hektar yang semakin lumpuh total, petani menyepakati untuk memanen kelapa sawit sebagai sumber keuangan perjuangan. Sejak itu, petani mendapatkan sumber-sumber logistik yang cukup besar. Pemanenan kelapa sawit di lakukan 2 kali dalam satu bulan.
Mendapatkan putusan kekalahan di tingkat Pengadilan Negeri, PTPN II menempuh upaya hukum “banding” di tingkat pengadilan Tinggi yang berkedudukan di Kota Medan. Langkah ini ditempuh PTPN II bertujuan untuk menga- lahkan gugatan yang diajukan petani sekaligus menggugurkan putusan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam. Namun pada tahun 2000, Penga- dilan Tinggi Sumatera Utara memutuskan perkara tersebut dengan Nomor.230/Pdt/2000 menolak pengajuan banding PTPN II. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan tanah seluas 922 hektar harus dikembalikan kepada pihak penggugat (petani) dan PTPN II diwajib- kan untuk membayar ganti rugi material 49 Milyar rupiah kepada petani.
Kemenangan ini dirayakan petani dengan memagar seluruh areal PTPN II kebun Limau Mungkur, khususnya wilayah Persil IV dan V. Pemagaran ini dimaksudkan untuk melumpuh- kan secara total aktif itas produksi PTPN II. Perlawanan semakin luas dan terbuka. Pema- garan dan pendirian plank-plank yang bertulis- kan “tanah ini milik rakyat” di lakukan secara serentak.
Setelah 2 kali mendapatkan kekalahan di lem- baga peradilan, PTPN II pada tahun 2001 meng- gunakan pihak ketiga, yaitu preman-preman bayaran pimpinan “Anto Keling” untuk mengin- timidasi kegiatan pendudukan lahan yang sedang dilakukan petani. Anto Keling adalah seo- rang pengusaha perkebunan swasta dan me- mimpin salah satu organisasi kepemudaan di Deli Serdang. 22 Intimidasi tersebut berlanjut dengan pembabatan seluruh tanaman milik petani di atas lahan 320 hektar dan berujung pada sebuah bentrokan. Bentrokan mengakibatkan seorang petani Persil IV (Rajali) menjadi korban karena terkena bacokan senjata tajam berjenis pedang. 23
“Saya masih ingat peristiwa tersebut, di saat kami dua kali dimenangkan oleh pengadilan, PTPN II mendatangkan preman bersenjata dalam jumlah
22 Wawancara dengan Bang Esron (Informan), dusun Limau Mungkur, 23 April 2012.
23 Rajali merupakan salah seorang petani yang berasal dari dusun Tungkusan. Ia menjadi korban dalam bentrokan yang terjadi pada tahun 2001 dan mengalami cacat permanen hingga kini.
besar. Hampir seratus orang kira-kira jumlah mereka. Kami tahu mereka akan datang ke lahan kami, kemudian kami bersiap untuk menghadapi mereka. Namun mereka sepertinya lebih ahli dalam menggunakan senjata, seperti pasukan terlatih. Saya tersungkur, bahkan saya kira sudah mati. Namun saya masih hidup setelah satu bulan dirawat di rumah sakit, tapi ya begini dengan kondisi banyak besi/ pen di tangan saya. Rajali-dusun Tungkusan”.
Sebagian besar sumber keuangan/kas orga- nisasi petani digunakan untuk biaya pengobatan Rajali di rumah sakit. Di sisi lain pasca bentrokan tersebut, lahan Persil IV seluruhnya dikuasai oleh Anto Keling cs, dan lahan 320 hektar yang telah dibabat oleh petani kembali ditanami kelapa sawit oleh PTPN II. Sumber-sumber keuangan yang biasanya di dapatkan dari pemanenan kelapa sawit di atas lahan 205 hektar tidak lagi berjalan. Anto Keling cs digunakan PTPN II untuk melakukan penjagaan keamanan pena- naman lahan 320 hektar dan pemanenan kelapa sawit di areal 205 hektar.
Setelah menguasai lahan Persil IV, PTPN II memberi kuasa kepada pihak Anto Keling cs untuk melakukan pemanenan di areal Persil V. Menurut salah seorang warga dusun Limau Mungkur, Esron Ginting, mengatakan bahwa pemberian kuasa tersebut adalah suatu tindakan cacat hukum karena penggugat (petani) dan tergugat (PTPN II) dalam proses berperkara tidak berhak memberi kuasa kepada siapapun sebelum adanya keputusan hukum tetap (eksekusi). Ia menambahkan pemberian kuasa itu selain merupakan tindakan cacat hukum juga sebagai salah satu usaha PTPN II untuk mendorong kon- flik horizontal.
Setelah berhasil menguasai lahan Persil IV dan V melalui pihak ketiga, PTPN II mengajukan upaya hukum “Kasasi” di tingkat Mahkamah Agung. Upaya ini ditempuh PTPN II melalui ku- asa hukumnya, Posman Nababan, SH, untuk membatalkan putusan hukum Pengadilan Ting- gi Sumatera Utara. Putusan Mahkamah Agung
pada tahun 2004 dengan Nomor. 1611.K/Pdt/ 2004 menolak permohonan kasasi yang diajukan PTPN II. Persidangan yang dipimpin oleh Abdul Rahman Saleh, SH, MH tersebut memutuskan bahwa PTPN II harus mengembalikan tanah seluas 922 hektar dan membayar ganti rugi ma- terial 49 Milyar kepada petani.
Setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan Kasasi PTPN II sekaligus mempertegas secara hukum keme- nangan terhadap petani, PN Lubuk Pakam mem- buat penetapan eksekusi dengan Nomor.14/Eks/ 2004/61/Pdt/99 PN-LP. Penetapan eksekusi itu mewajibkan PTPN II untuk menyerahkan tanah seluas 922 hektar dan membayar ganti rugi ma- terial 49 milyar rupiah kepada petani selambat- lambatnya 8 hari sejak penetapan itu dikeluar- kan.
Walaupun petani tidak lagi menduduki lahan sejak peristiwa penyerangan kelompok Anto Keling Cs pada tahun 2001, namun petani tetap melakukan gugatan hukum terhadap PTPN II. Kemenangan atas gugatan dari Pengadilan Nege- ri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menjadi cukup bukti bagi petani untuk melaku- kan pendudukan lahan kembali. Penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam itu dianggap sebagai sum- ber kekuatan hukum tetap.
Organisasi perjuangan petani “Juma Tombak” mengkonsolidasikan seluruh petani untuk “turun ke lahan” saat eksekusi dilakukan. 24 Na- mun saat eksekusi akan dilakukan, pihak PTPN II tetap menempatkan pihak ketiga (Anto Keling cs) menjaga keamanan areal lahan perkebunan. Eksekusi dibatalkan karena PTPN II menyatakan telah mengajukan permohonon Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi di Mahkamah Agung. Dengan dalih itu, PTPN II menyatakan
24 Turun ke lahan adalah istilah yang diartikan oleh petani sebagai tindakan turun ke lahan.
Muhammad Afandi: Perlawanan Ekstra Legal .....: 63-95
putusan Kasasi belum menjadi kekuatan hukum tetap.
Upaya permohonan PK yang diajukan PTPN II dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini mengakibatkan putusan Kasasi yang memenang- kan tuntutan petani secara hukum dianggap tidak berlaku. Petani menjadi sangat kecewa atas dikabulkannya PK PTPN II di Mahkamah Agung karena lembaga tersebut dianggap mengelu- arkan 2 putusan yang berbeda. PTPN II menya- takan keberhasilan PK yang mereka ajukan di Mahkamah Agung bersumber dari adanya salah seorang pengurus koperasi “Juma Tombak” yang berkhianat dengan memberikan kesaksian kepa- da PTPN II bahwa ia tidak pernah ikut memberi tanda tangan dalam pendirian koperasi “Juma Tombak”. Kesaksian tersebut menjadi materi dikabulkannya PK PTPN II di Mahkamah Agung. Keterangan PTPN II itu tidak dipercayai oleh petani dan dianggap hanya sebuah rekayasa untuk memecah belah perjuangan. Namun petani Persil IV secara perlahan mulai memper- cayai keterangan PTPN II terkait penghianatan tersebut. Hal ini disebabkan salah seorang pengurus “Koperasi Juma Tombak” yang berasal dari Persil V dicurigai telah mendapatkan sejum- lah uang dari PTPN II dengan pembuktian or- ang tersebut menjadi “kaya mendadak”. Terjadi perpecahan di tubuh organisasi perjuangan peta- ni Persil IV dan V. Petani Persil IV memilih untuk memisahkan diri dari Petani Persil V, Haji Sulai- man cs bersepakat mengeluarkan diri dari orga- nisasi perjuangan “Koperasi Juma Tombak”.
Selama 8 tahun (1996-2004), petani telah melakukan perjuangan dengan cara-cara yang mereka yakini. Perjuangan dipilih dengan 2 cara yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, perjuangan legal dan ekstra legal. Perjuangan legal yang semula diyakini berhasil untuk mengembalikan tanah berakhir dengan ketidak- pastian. Perjuangan ekstra legal (reclaiming) dihadapkan dengan intimidasi-intimidasi dari
pihak PTPN II.
Era transisi politik (reformasi) yang dimaknai petani sebagai era keterbukaan, melahirkan pelu- ang dan kesempatan yang selanjutnya dimobi- lisasi menjadi kekuatan-kekuatan untuk meraih kemenangan. Putusan-putusan pengadilan di anggap sebagai sumber daya eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk membangun perlawanan dengan cara-cara yang lebih terbuka. Menurut McAdam, mobilisasi kekuatan-kekuatan ekster- nal akan terus berubah seiring dengan situasi politik yang berpihak kepada para aktor (petani) atau sebaliknya. Pertikaian dan perlawanan akan semakin meningkat ketika situasi kehidupan sehari-hari semakin menekan dan melampaui batas toleransi petani. Namun ketika para petani kembali dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan dan sumber-sumber kekuatan eksternal melemah, petani akan kembali memilih strategi-strategi perlawanan lain. Kemenangan- kemenangan petani di ranah hukum formal (le- gal) tidak berbanding lurus dengan harapan yang mereka inginkan, sehingga petani menye- but kemenangan itu dengan istilah “menang di atas kertas”.

## 3. Belajar Dari Keberhasilan Kelompok Tani Lain
Sejak PTPN II berhasil menguasai kembali lahan Persil IV dan V pada tahun 2001 dengan memobilisir preman-preman bayaran pimpinan Anto Keling cs serta dikabulkannya permohonan Peninjauan Kembali (PK) PTPN II di Mahkamah Agung semakin mempersempit ruang gerak petani untuk menduduki lahan. Petani memilih untuk tidak menduduki lahan karena penjagaan keamanan di atas areal Persil IV semakin diper- ketat dengan penambahan jumlah pasukan ke- amanan.
Haji Sulaiman, Polin Silalahi, Rajali dan seluruh petani Persil IV merefleksikan perju- angan yang selama ini mereka lakukan. Mereka
merencanakan sebuah pertemuan untuk mem- bahas persoalan tersebut sekaligus mengundang kelompok tani Kecamatan Patumbak yang dianggap telah berhasil secara penuh menda- patkan tanah perjuangan. Dalam pertemuan tersebut, delegasi kelompok tani Patumbak mengatakan:
“Perjuangan di meja pengadilan memang sering dimenangkan oleh petani, tetapi petani tetap tidak bisa menguasai lahannya secara penuh. PTPN II selalu menggunakan preman yang dibayar dari sawit yang ada di atasnya. Maka cara yang tepat adalah membunuh kelapa sawit itu. Jika kelapa sawit itu tidak lagi ada maka PTPN II tidak lagi bisa membayar preman. Dengan cara itulah kami berhasil men- duduki lahan kami.”
Pernyataan delegasi kelompok tani Patumbak dalam pertemuan itu menjadi sebuah materi ref- leksi perjuangan petani Persil IV. Dari pernyataan itu, petani baru menyadari areal 205 hektar tanaman kelapa sawit tua di lahan Persil IV menjadi sumber keuangan utama untuk meno- pang pembiayaan operasional PTPN II dalam membiayai para preman. Pertemuan refleksi menyimpulan bahwa tanaman kelapa sawit tua di areal 205 hektar harus dimusnahkan.
Untuk memusnahkan tanaman kelapa sawit, petani Patumbak menyarankan untuk di bor dan selanjutnya dimasukkan racun rumput. Cara lain untuk memusnahkan tanaman kelapa sawit juga bisa di lakukan dengan membakar, namun cara tersebut mengundang resiko yang cukup besar berupa penangkapan dari petugas keamanan PTPN II terhadap petani. Satu botol racun rum- put volume 1 liter dapat digunakan untuk me- musnahkan 10 tanaman kelapa sawit. Di dalam areal 1 hektar, tanaman kelapa sawit berjumlah 110 batang, maka di areal 205 hektar terdapat 22.550 batang tanaman kelapa sawit yang akan dimusnahkan.
Petani mulai menghitung biaya produksi pemusnahan 22.550 batang tanaman kelapa
sawit. Dibutuhkan biaya sekitar 90 juta rupiah untuk membeli 2.225 botol racun. Petani menda- patkan kesulitan untuk menutupi biaya yang dibutuhkan. Menghadapi kesulitan-kesulitan itu, dibentuklah satu kelompok khusus yang merekrut sebagian kelompok pemuda untuk mencuri kelapa sawit tua sebagai sumber keu- angan pembelian racun. Pencurian di lakukan pada malam hari, di saat petugas keamanan dan preman bayaran PTPN II lengah dalam penja- gaan. Petani dengan prinsip kehati-hatian secara diam-diam melakukan pencurian lewat sistem kordinasi yang hanya dimengerti oleh mereka sendiri.
Kegiatan ini tidak berlangsung lama setelah diketahui hasil produksi pemanenan mulai menurun. PTPN II meningkatkan penjagaan areal 205 hektar dengan sistem 24 jam. Pasca peningkatan penjagaan keamanan ini, petani tidak hanya terhenti untuk melakukan kegiatan pencurian tetapi juga menghentikan operasi pemusnahan tanaman kelapa sawit.

## 4. Menjadi Buruh Industri, Kehadiran Mahasiswa dan Meluasnya Solidaritas
Gagalnya operasi pemusnahan kelapa sawit pada tahun 2004, berakibat pada terhentinya segala bentuk rencana kegiatan pendudukan. Intimidasi secara terang-terangan oleh preman PTPN II bahkan tidak hanya terjadi di areal per- kebunan, meluas hingga perkampungan warga. Di sela-sela waktu luang penjagaan, preman-pre- man bayaran memasuki perkampungan warga menenteng senjata tajam. Perilaku teror  sengaja dilakukan untuk mempersempit dan mengisolasi kekuatan-kekuatan perlawanan petani. Selain itu, pada awal tahun 2005, PTPN II mencoba mela- kukan perekrutan terhadap pemuda-pemuda Persil untuk bekerja sebagai petugas keamanan di bawah kendali preman-preman PTPN II.
Petani memilih tiarap, tidak melakukan per- lawanan-perlawanan terbuka sekaligus menolak
Muhammad Afandi: Perlawanan Ekstra Legal .....: 63-95
tawaran-tawaran bekerja sebagai petugas ke- amanan di lingkungan perkebunan. Perekono- mian rumah tangga petani menurun drastis, petani yang berumur tua rata-rata mengandalkan pendapatan rumah tangga dari bekerja menjadi buruh upahan ataupun berdagang keliling di sekitar desa. Pemuda-pemuda desa lulusan Sekolah Menengah Atas sebagian besarnya terse- rap menjadi buruh-buruh industri di Kawasan Industri Medan Star (KIM) Tanjung Morawa yang terletak tidak jauh dari wilayah Persil. Kawasan Industri terbesar di Propinsi Sumatera Utara yang dibangun di awal tahun 2000 itu menyerap lebih dari 456 pemuda di dusun-dusun Persil. Mobilisasi profesi secara besar-besaran pemuda Persil menjadi buruh Industri di KIM Tanjung Morawa mendorong perubahan kom- posisi kependudukan masyarakat Persil.
Menurut catatan statistik Desa Tadukan Raga, Limau Mungkur dan Lau Barus Baru, pada tahun 2005 jumlah penduduk berusia 19-35 tahun, lebih dari setengahnya bekerja di KIM Tanjung Mora- wa. Kehadiran KIM Tanjung Morawa berdam- pak pada mobilisasi besar-besaran penduduk yang berprofesi sebagai buruh perkebunan, kuli bangunan dan jasa menjadi buruh industri di KIM Tanjung Morawa.
Selain bekerja, sebagian buruh mulai terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik di serikat buruh. Kegiatan-kegiatan politik di serikat buruh yang mereka pilih mendorong lahirnya kesadaran politik baru atas persoalan-persoalan yang diha- dapi dan berdampak pada munculnya kesadaran untuk berorganisasi pada pemuda-pemuda Persil. Situasi ini berlanjut pada penalaran sikap kritis terhadap kasus Persil IV yang dihadapi oleh sebagain besar orang tua mereka. Proses tersebut berkembang menjadi terciptanya kesadaran kelas yang menuntut mereka membangun jaringan- jaringan gerakan sosial yang dianggap akan menguatkan perlawanan Persil IV.
“Awalnya kami tidak tahu cara-cara berorganisasi dengan baik. Setelah kami bekerja sebagai buruh industri di Tanjung Morawa selanjutnya kami belajar tentang berorganisasi dan terlibat dalam serikat- serikat buruh. Teori-teori tentang gerakan sosial kami pelajari pelan-pelan dan menjadi sadar terhadap penindasan yang terjadi. Hal inilah yang mendorong kami untuk membangun jaringan-jaringan gerakan, khususnya gerakan mahasiswa, karena gerakan maha- siwa kami anggap sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial-Agus, pemuda dusun Tungkusan”.
Salah seorang pemuda, Agus (Menantu Haji Sulaiman), mencoba menemui salah satu orga- nisasi mahasiswa bernama Forum Mahasiswa Anti Penindasan (FORMADAS) di Kota Medan dari sebuah informasi yang didapatkan dari salah satu kerabatnya. 25 Menurut kerabatnya, orga- nisasi yang akan ditemui adalah organisasi maha- siswa independen yang sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan advokasi rakyat pinggiran. Pertemuan melahirkan sebuah kesepakatan bahwa mahasiswa akan melakukan investigasi dan pendataan terhadap kasus Persil IV yang akan dimulai pada pertengahan Juni 2007. Sebulan setelah itu FORMADAS memutuskan untuk mengirim 8 orang mahasiswa untuk terlibat dalam perjuangan petani dengan metode live in (tinggal menetap). 26 Metode ini merupakan meto- de pengorganisiran yang sering mereka gunakan untuk membangun dan menguatkan gerakan petani. Setiap dusun, FORMADAS menempat- kan 2 orang mahasiswa tinggal bersama petani.
Kehadiran mahasiswa membawa dampak perubahan terhadap semangat perlawanan peta- ni yang telah melemah. Petani mulai agresif
25 FORMADAS adalah sebuah organisasi mahasiswa independent yang berdiri pada tahun 2000 di kota Medan. Organisasi ini mempunyai kepengurusan di 4 Universitas dan aktif dalam kegiatan-kegiatan advokasi dan pengorga- nisiran di sektor mahasiswa dan petani.
26 Wawancara dengan Juson Jusri Simbolon, salah seorang pendiri FORMADAS dan 1 dari 8 orang mahasiswa yang ikut live in di dusun Tungkusan sejak bulan Agustus 2006.
melakukan pertemuan-pertemuan terkait per- masalahan perjuangan mereka yang berhenti sejak dikuasainya lahan Persil oleh preman-pre- man PTPN II. Pada tanggal 26 Agustus 2007, sebuah pertemuan Akbar bertema “Tanah Untuk Rakyat” dilaksanakan di dusun Tungkusan. 27 Seluruh pemilik tanah dan ahli waris menghadiri acara tersebut. Pertemuan akbar menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk memulai kem- bali perjuangan dengan menata ulang sistem organisasi yang selama ini dianggap bersifat sentralistik. Perombakan organisasi dilakukan dengan mendirikan badan-badan otonom di setiap dusun. Tiap-tiap dusun memiliki 5 orang perwakilan yang akan disusun menjadi kepengu- rusan bersama dengan perwakilan dusun-dusun lainnya. Perombakan diharapkan meminimalisir ketergantungan perjuangan terhadap sekelom- pok orang.
Setelah terpilihnya 5 orang perwakilan setiap dusun, dibentuk sebuah organisasi perjuangan baru yang bernama Gerakan Petani Persil IV (GTP-IV). Isu perjuangan petani diperluas dalam diskusi-diskusi dan kegiatan politik di Kota Medan yang digagas oleh FORMADAS dengan menyertakan pengurus GTP-IV sebagai nara sumber. Kegiatan-kegiatan ini memperluas jaringan solidaritas terhadap perjuangan petani Persil IV. Satu bulan setelah FORMADAS terlibat dalam perjuangan petani, FORMADAS memben- tuk satu aliansi yang bernama SMAPUR (Soli- daritas Mahasiswa Untuk Perjuangan Rakyat). Aliansi didirikan untuk memperluas solidaritas perjuangan petani di tingkat mahasiswa yang berkedudukan di Kota Medan. Aliansi ini terdiri dari 6 organisasi mahasiwa di 4 kampus yang berbeda. 28

## 5. Tanah Milik Petani, Kelapa Sawit Milik PTPN II
Keterlibatan mahasiwa dalam perjuangan petani berdampak pada berubahnya sistem ke- amanan perkebunan PTPN II kebun Limau Mungkur. Hal itu bermula ketika petani dan mahasiswa melakukan sebuah aksi demonstrasi pada tanggal 10 September 2007. Aksi turun ke jalan ini merupakan demonstrasi pertama petani sepanjang sejarah perjuangan yang mereka lakukan. Petani menggeruduk Kantor DPRD, Gubernur, dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan menuntut pembentukan segera tim penyelesaian tanah rakyat Persil IV dan peng- hentian segala bentuk intimidasi serta kekerasan terhadap petani. Aksi itu menghasilkan kepu- tusan akan dilaksanakannya pertemuan “dengar pendapat” antara pihak-pihak terkait yang akan difasilitasi oleh Komisi A DPRD Sumatera Utara pada tanggal 24 Oktober 2007.
Rapat “dengar pendapat” yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2007 menyepakati untuk membentuk “tim bersama” penyelesaian kasus tanah Persil IV. Namun karena lambatnya proses pembentukan tim bersama, mahasiswa dan beberapa utusan petani kembali menggelar demonstrasi pada tanggal 1 November 2007 di Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Pada tanggal 10 Desember 2007, petani me- manfaatkan hari Hak Azasi Manusia (HAM) sebagai momentum untuk mengkampanyekan persoalan kasus perampasan tanah dan pelang- garan HAM yang terjadi. Mereka menggeruduk kembali kantor DPRD Sumatera Utara. Aksi demontrasi berujung pada sebuah bentrokan yang mengakibatkan penangkapan terhadap 2 orang mahasiswa. Bentrokan dalam aksi
27 Arsip FORMADAS
28 SMAPUR didirikan setelah satu bulan FORMADAS terlibat dalam perjuangan petani Persil IV. SMAPUR menjadi organisasi aliansi dari beberapa organisasi mahasiwa yang tersebar di beberapa kampus
(Institut Teknologi Medan, Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi) dan menjadi lembaga yang berfungsi untuk memperluas kampanye solidaritas perjuangan petani.
demonstrasi itu mendorong terbentuknya opini di media-media publik (koran dan televisi) ter- hadap isu-isu seputar kasus Persil IV, khususnya isu keterlibatan preman-preman bayaran PTPN II. 29
Pemberitaan media publik tentang keterli- batan preman-preman bayaran di areal petani secara politis mempersempit PTPN II menerus- kan sistem keamanan yang berbasis preman. Menghindari tekanan-tekanan politis terhadap penggunaan preman di areal petani, PTPN II menggunakan isu “tanah milik petani, tanaman milik negara”. Isu ini memberikan legitimasi PTPN II sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggunakan aparat Kepolisian dalam sistem keamanan perkebunan PTPN II.
“Jika areal lahan yang diklaim PTPN II tidak memiliki HGU, maka tanaman kelapa sawit di atasnya bukanlah aset negara. Walaupun penanaman kelapa sawit tersebut dilakukan oleh PTPN II namun harus diketahui bahwa tanah dibawahnya merupakan tanah rakyat. Seharusnya PTPN II lah yang harus membayar ganti rugi terhadap petani karena telah mencaplok tanah Persil IV sejak tahun 1972. Klaim PTPN II yang menyatakan tanaman kelapa sawit di atas lahan Persil IV sebagai aset negara merupakan klaim yang tidak beralaskan hukum, bahkan sebuah rekayasa yang hanya untuk menjadikan kelapa sawit di atasnya menjadi bisnis korupsi antara PTPN II dan aparat keamanan. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Persil IV, bahkan banyak ratusan kasus yang serupa terjadi di wilayah pinggiran perkebunan PTPN II Sumatera Utara. Semua ini bermula dari kebijakan Orde Baru yang dengan secara sengaja merampas tanah rakyat untuk perkebunan negara pada awal tahun 1970-an : SMAPUR-Medan”.
Gambar 2. Aksi demontrasi petani dan mahasiswa pada hari HAM pada tanggal 10 Desember 2007 di kantor DPRD SUMUT yang berujung bentrok. Sumber: foto pribadi
Terusirnya preman-preman dari areal lahan Persil dianggap oleh petani sebagai sebuah keberhasilan yang disebabkan hadirnya maha- siswa di dalam gerakan mereka. Namun di sisi lain petani dihadapkan pada sebuah kekuatan baru yang akan menjadi musuh di saat mereka akan mencoba untuk menduduki lahan, yaitu satuan petugas keamanan yang berasal dari aparat Kepolisian.

## 6. Reklaiming dan Transformasi Perlawanan
Perubahan sistem keamanan yang berbasis pada penggunaan aparat Kepolisian semakin memperuncing penyelesaian pengembalian tanah kepada petani. Klaim “tanaman kelapa sawit adalah aset negara” dirasa tidak beralaskan azas-azas hukum formal yang berlaku karena klaim kepemilikan tanaman tidak di dasarkan pada pelekatan ijin HGU. Hukum formal telah memberikan suatu penjelasan yang kontradiktif terhadap kasus yang mereka alami. Pembuktian terhadap kepemilikan tanah petani melalui keputusan-keputusan institusi negara seperti yang telah disebutkan di atas berupa putusan pengadilan ataupun lembaga yang berwenang atas otoritas pertanahan tidak mewujudkan keadilan bagi petani serta meningkatnya tin- dakan-tindakan represif aparatus negara
29 Arsip FORMADAS dan Harian Kompas, 11 Desember 2007.
semakin menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang tidak terdamaikan.
Pola-pola perlawanan bergaya legal dengan menggunakan instrumen negara sebagai kanal- kanal politik untuk mencapai keadilan telah menemui jalan buntu. Strategi-strategi bertahan hidup di tengah krisis subsistensi yang melonjak telah dirasa melampaui batas toleransi, hal ini menghadapkan petani pada beberapa pilihan yang tidak lagi bisa ditawar. Di lain pihak, keme- nangan-kemenangan kelompok tani lain di seki- tarnya yang dianggap berhasil menguasai lahan dengan cara memusnahkan tanaman di atasnya menjadi sebuah tinjauan reflektif atas pola perju- angan yang mereka lakukan. Pengalaman yang demikian mendorong terbentuknya satu keper- cayaan kolektif untuk menempuh perlawanan bergaya ekstra legal.
Reklaiming dianggap sebagai cara yang ter- baik bagi petani untuk mendapatkan tanah mereka kembali sekaligus dimaknai sebagai pencarian terhadap hukum petani itu sendiri ketika hukum negara tidak memberikan ke- adilan. 30 Bentrokan aksi demonstrasi pada hari HAM yang berujung pada penangkapan 2 orang mahasiswa menyulut kemarahan seluruh petani dan mahasiswa terhadap institusi negara. Situasi ini memancing pendudukan lahan pada 14 Desem- ber 2007. Menghadapi gelombang pendudukan lahan secara massal, PTPN II mengosongkan lahan persil IV dari penjagaan keamanan. Selain men- duduki lahan, petani juga mendirikan “posko- posko perjuangan” di beberapa sudut areal lahan. 31
Posko-posko perjuangan digunakan sebagai tempat konsolidasi pendudukan lahan yang
dijaga secara bergantian selama 24 jam. Kaum perempuan mulai terlibat dalam gerakan pendu- dukan, sebagian besarnya menggantikan peran perjuangan suami yang telah meninggal dunia. Pemusnahan tanaman mulai dilakukan secara terang-terangan dengan cara membakar dan meracuni pohon kelapa sawit.
Gambar 3. Petani sedang beristirahat di posko “perjuangan utama” selepas pendudukan lahan.
Sumber: foto pribadi
Mahasiswa menggalang solidaritas perju- angan di 2 lokasi yang berbeda. Sekitar 40-an mahasiwa ikut dalam gerakan pendudukan itu, sementara mahasiswa lainnya yang tergabung dalam SMAPUR menggalang aksi solidaritas melalui demontrasi jalanan di sekitar wilayah- wilayah kampus selama berhari-hari. Aksi-aksi ini difungsikan untuk meningkatkan kampanye dan propaganda politik sebagai pencegah lahir- nya black campaign terhadap gerakan pendu- dukan yang dilakukan petani. Mahasiswa men- duga PTPN II akan melakukan black campaign atau kampanye hitam dengan memunculkan opini-opini di media cetak yang akan menuduh petani telah melakukan tindakan-tindakan melawan hukum dan menjarah aset negara.
Tepat pada 16 Desember 2007, sebuah posko utama yang biasanya dijadikan sebagai tempat konsolidasi perjuangan petani di dusun Lau Barus Baru dibakar orang tak dikenal. Peristiwa itu meningkatkan jumlah massa pendudukan lahan keesokan harinya. Di lain pihak, PTPN II
30 Wawancara dengan Ramlan.
31 Posko Perjuangan adalah sebuah tempat konsolidasi yang dibangun petani dengan menggunakan bambu dan beratap tepas di atas areal lahan Persil IV. Setiap dusun memiliki posko-posko, namun terdapat satu posko utama yang difungsikan sebagai tempat pertemuan seluruh unit- unit dusun.
Muhammad Afandi: Perlawanan Ekstra Legal .....: 63-95
memobilisir preman-preman bayaran untuk merespon gelombang pendudukan lahan yang semakin membesar. Direktur PTPN II melaku- kan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak ketiga, yaitu CV. Bintang Meriah yang dipimpin M. Said Ginting dan Koperasi Kecil Nuansa Baru, pimpinan Yusron Harahap dalam sebuah Surat Keputusan No.11.0/X/01/I/2007. Surat KSO ini telah diajukan pada tanggal 4 Januari 2007, jauh sebelum peristiwa pendu- dukan dilakukan, namun baru dilaksanakan setelah peristiwa pendudukan lahan oleh petani mulai membesar pada 16 Desember 2007.
M. Said Ginting dan Yusron Harahap dalam surat KSO disebut sebagai pihak yang berhak untuk memanen kelapa sawit dan menjaga keamanan di areal PTPN II kebun Limau Mung- kur. Penggunaan pihak ketiga ini merupakan strategi PTPN II untuk menghindari tuntutan secara hukum sekaligus menggeser konf lik menjadi horizontal (petani versus preman). Mobilisasi preman-preman bayaran ini diikuti dengan penambahan pasukan keamanan yang berasal dari satuan petugas Kepolisian Resort Deli Serdang.
“Kami sangat tahu, bahkan mungkin telah menjadi rahasia umum bahwa kelapa sawit di atas areal persil IV seluas 525 hektar bukanlah aset negara karena tidak ada HGUnya. Nilai hasil panen setiap bulan dari 525 hektar itu kira-kira mencapai paling sedikit 500 juta rupiah. Uang itulah yang dibagi-bagi antara PTPN II, polisi dan preman. Mereka menggunakan tipu muslihat kalau itu dikatakan “aset negara”. Saya dan yang lain tidak akan berhenti untuk menruskan perjuangan yang telah diamanatkan oleh orang tua kami. Esron Ginting, dusun Limau Mungkur”.
Jumlah preman-preman bayaran melebihi jumlah petani yang melakukan pendudukan lahan. Dalam situasi yang demikian petani dan mahasiswa tetap melakukan pendudukan lahan dengan cara membersihkan rumput-rumput disekelilingnya tanpa merusak tanaman kelapa sawit. Petani berdalih bahwa PTPN II pernah
menyatakan tanah adalah milik petani, dengan itu mereka tetap bisa untuk mempertahankan dan menduduki lahannya. Jika situasi dianggap aman dari jangakauan pihak petugas keamanan, petani secara diam-diam tetap melakukan pera- cunan tanaman kelapa sawit, tetapi akan kembali berpura-pura membersihkan rumput-rumput jika satuan petugas keamanan datang. Strategi ini untuk menghindari upaya kriminalisasi hu- kum yang akan dijatuhkan jika petani tertangkap tangan melakukan perusakan tanaman.
Namun bentuk-bentuk intimidasi yang tersis- tematis tetap dilakukan PTPN II terhadap petani. Pengurus-pengurus perjuangan tiap-tiap dusun secara bergiliran diberikan surat panggilan ke kantor polisi Resort Deli Serdang. Pemanggilan- pemanggilan itu dilakukan untuk memberikan tekanan secara politis dan psikologis agar mereka merasa takut untuk ikut dalam pendudukan lahan. Bahkan salah seorang pengurus perju- angan dusun Batutak yang bernama M. Pasaribu dijerat dengan hukuman 8 bulan penjara karena dituduh melakukan pencurian buah kelapa sawit selama masa meningkatnya gelombang pendudukan lahan di awal januari 2008.
“Saya tidak pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit, justru merekalah yang mencuri sebagian besar kehidupan saya. Kasus itu direkayasa agar saya bisa dijebloskan ke dalam penjara-M. Pasaribu, dusun Batutak”.
Menghadapi jumlah satuan petugas ke- amanan PTPN II dalam jumlah yang tidak seim- bang, kaum laki-laki mulai berhati-hati dalam pendudukan lahan. Pendudukan dilakukan dengan cara bergerombol dan memusat di satu titik. Sementara kaum perempuan mulai me- manfaatkan ruang-ruang keagamaan seperti perwiritan dan ibadah gereja sebagai media konsolidasi untuk mendiskusikan strategi-stra- tegi perlawanan yang akan dipilih.
Perusakan portal-portal (penghalang) oleh preman-preman bayaran PTPN II dan seringnya
aparat kepolisian melakukan penembakan- penembakan ke udara di areal lahan pendu- dukan berdampak pada menurunnya jumlah petani laki-laki yang menduduki lahan. Kaum perempuan mengambil alih peran laki-laki untuk menduduki lahan. Mereka beranggapan strategi tersebut tidak akan berakhir dengan bentrokan fisik karena perempuan lebih aman dari penye- rangan-penyerangan. Anggapan-anggapan demikian dibuktikan dengan pembuatan bari- kade untuk menghalangi truk pengangkut buah kelapa sawit. Supir truk pengangkut buah kelapa sawit yang merasa takut untuk menabrak barisan barikade perempuan selanjutnya diambil alih oleh seorang oknum kepolisian Resort Deli Serdang yang bernama Bripka. K. Sihite. Peristiwa itu berujung pada sebuah tragedi tabrakan yang mengakibatkan 3 orang kaum perempuan men- jadi korban. 32
Situasi kembali memanas pasca peristiwa penabrakan kaum perempuan di areal pendu- dukan lahan. Pada tanggal 14 Januari 2008 petani dan mahasiswa kembali “turun ke jalan” meng- geruduk kantor DPRD Sumatera Utara. Mereka mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menarik seluruh aparat Kepolisian dan preman-preman dari lahan sengketa. Situasi pen- jagaan keamanan di lahan persil IV terlihat menurun pasca aksi demonstrasi dilakukan. Petani dan mahasiswa menggunakan strategi demonstrasi sebagai bentuk kampanye dan pro- paganda terbuka. Strategi ini bukan merupakan suatu tujuan untuk mendapatkan perubahan keadilan karena mereka menyadari jalur-jalur formal tidak akan menghantarkan pada suatu jalan kemenangan. Menghadapi tekanan-te- kanan dan bentuk intimidasi yang diorganisir dalam milisi-milisi sipil (preman) secara terus menerus, aksi pendudukan tidak dapat dilaku- kan secara rutin dan teratur. Di sisi lain petani
juga dihadapkan pada persoalan krisis ekonomi rumah tangga yang berkepanjangan selama masa pendudukan. Selanjutnya strategi pendu- dukan lahan dilakukan secara bergantian oleh tiap-tiap dusun agar memudahkan mereka untuk bekerja menutupi sebagian kebutuhan ekonomi rumah tangga.
Syarial, warga dusun Tungkusan akan bekerja sebagai pemanjat pohon nira apabila dusunnya sedang tidak mendapatkan giliran pendudukan lahan. Sementara, Ramlan, warga dusun Sinem- bah harus meninggalkan pekerjaannya sebagai sopir apabila sedang mendapatkan giliran pen- dudukan lahan.
Melihat perkembangan aksi pendudukan lahan yang dilakukan petani semakin menurun, PTPN II justru memobilisasi jumlah penam- bahan preman. Situasi ini mempersempit petani, khususnya kaum laki-laki. Pada pertengahan 2008, PTPN II mengalihkan kuasa keamanan baru kepada pihak ketiga (Lingga). 33 Ini meru- pakan ketiga kalinya PTPN II kebun Limau Mungkur memberikan kuasa pemanenan dan keamanan kepada pihak ketiga. Namun yang berbeda dari sebelumnya adalah Lingga cs dianggap lebih intimidatif dan terbuka melaku- kan teror kepada petani dan mahasiswa, baik laki- laki maupun perempuan.
“Kelompok preman sebelumnya biasanya tidak ter- lalu berani untuk mengahadapi massa petani perem- puan apalagi mahasiswa. Namun Lingga cs lebih beringas dan tidak pandang bulu, baik perempuan ataupun mahasiwa jika melawan akan disikat-Agus, dusun Tungkusan”.
Jumlah preman terus meningkat, tidak seban- ding dengan jumlah petani. Jika terus melakukan pendudukan lahan dengan jumlah yang tidak seimbang maka kerugian akan akan menimpa
32 Wawancara dengan Informan.
33 Lingga adalah seorang pimpinan di salah satu organisasi kepemudaan (Pemuda Panca Marga) di Deli Serdang yang berafiliasi sangat dekat dengan militer.
Muhammad Afandi: Perlawanan Ekstra Legal .....: 63-95
mereka. Memasuki Oktober 2008, petani meng- hentikan aksi pendudukan lahan. Tindakan ini disebut sebagai strategi tertutup, ditempuh un- tuk menghindari kerugian-kerugian dalam bentuk kekerasan fisik dan material. Perlawanan petani akan terus beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terjadi di medan politik. Pendu- dukan lahan dianalogikan sebagai medan politik perebutan sumber daya (tanah) saat reklaiming ditempuh sebagai cara untuk memenangkan pertarungan.
Pengurus-pengurus perjuangan tiap-tiap dusun dan mahasiwa mencoba menemukan strategi-strategi baru untuk menghadapi kelom- pok preman bayaran PTPN II. Mereka merekrut kerabat-kerabat yang bukan ahli waris tanah persil IV ataupun warga-warga sekitar desa untuk terlibat dalam kegiatan pendudukan lahan. Strategi ini bertujuan untuk menggalang penambahan jumlah massa menghadapi pre- man-preman PTPN II yang berjumlah tidak ku- rang dari 250 orang. Massa yang dihimpun peta- ni ini disebut sebagai kelompok “pendukung”. Strategi perekrutan oleh petani menawarkan “sejumlah tanah” kepada kelompok pendukung. Bagi siapa saja yang mendukung secara aktif dalam pendudukan lahan maka ia berhak untuk mendapatkan tanah Persil jika kemenangan telah didapatkan. Saat itu setiap petani ataupun ahli waris bersedia memberikan 10 rante dari 2 hektar yang dimiliki tiap-tiap petani kepada kelompok pendukung. Strategi ini berhasil merekrut 200 massa dari kelompok pendu- kung.
“Setiap pemilik dan ahli waris memiliki hak kepe- milikan tanah Persil seluas 2 hektar, kami akan mem- berikan 10 rante dari 2 hektar yang kami miliki kepada siapa saja yang mau ikut bergabung dalam pendudukan lahan. Pemilik tanah Persil ada sekitar 260 orang, namun yang aktif untuk menduduki lahan hanya sekitar 200 orang karena sisanya harus bekerja ataupun tidak kuat secara fisik. Namun jika tiap-tiap pemilik mau memberikan sebagian
tanahnya maka jumlah massa akan bertambah untuk menduduki lahan. Syahrial-dusun Tungkusan”.
Merasa memiliki jumlah massa yang seim- bang, petani melakukan pendudukan lahan kembali pada awal Januari 2009. Mereka mem- bakar dan merusak tanaman kelapa sawit secara bergelombang hingga Maret 2009. Aksi itu telah berhasil memusnahkan 90 hektar kelapa sawit di areal Persil IV dan berdampak pada menurun- nya jumlah hasil produksi pemanenan pihak PTPN II. Aksi-aksi ini direspon secara massif oleh PTPN II dengan menambah jumlah satuan petu- gas keamanan dari pihak kepolisian dan preman- preman bayaran. Kelompok pendukung dituduh sebagai provokator dan perusak aset negara. Namun isu-isu tersebut tidak berdampak pada menurunnya jumlah kelompok pendukung dalam aksi pendudukan lahan karena pemilik dan ahli waris tanah Persil IV menaikkan jumlah tawaran pemberian tanah kepada kelompok pen- dukung hingga 1 hektar.
Ketegangan-ketegangan dalam konflik perta- nahan yang terjadi di Persil IV kerap berujung pada bentrokan-bentrokan antara kedua belah pihak, yakni petani dan PTPN II. Kedua belah pihak tetap mempertahankan kepentingan masing-masing. Bagi petani, tanah merupakan ruang hidup yang harus dipertahankan dan direbut dari pihak-pihak yang telah mengklaim secara sepihak atas kepemilikan tanah yang mereka miliki. Di lain pihak, PTPN II tetap mem- pertahankan aset tanaman kelapa sawit yang telah divonis tidak memiliki HGU itu sebagai lahan bisnis dan korupsi dengan klaim “aset negara” tanpa mempertimbangkan dampak kemiskinan yang timbul olehnya sejak tahun 1972. Selain berdampak pada kerugian materil dan non materil, aksi pendudukan lahan terse- but juga berdampak pada penghilangan nyawa manusia, khususnya petani.

## Gambar 4. Preman-preman PTPN II kebun
Limau Mungkur. Sumber: foto pribadi
Pada Akhir Desember 2009, bermula dari terjadinya pembakaran ‘Posko Perjuangan Bersama” milik petani di atas areal Persil IV yang dilakukan oleh pihak Lingga cs menyulut kema- rahan petani untuk menyerang balik tindakan tersebut. Bentrokan terulang kembali pada tang- gal 17 April 2010, seorang petani tewas terkena tusukan benda tajam.

## 7. Berubahnya Sistem Kepemilikan Tanah
Terbentuknya kelompok pendukung pada akhir tahun 2008 telah merubah sistem kepe- milikan tanah petani. Setiap pemilik ataupun ahli waris tanah Persil IV yang tiap-tiap individunya berhak atas tanah seluas 2 hektar telah menge- luarkan setengahnya kepada orang lain (kelom- pok pendukung) untuk menambah jumlah massa dalam aksi pendudukan lahan.
Perlawanan-perlawanan ekstra legal melalui pendudukan lahan tidak hanya berdampak pada berubahnya sistem kepercayaan petani terhadap institusi negara namun juga berdampak pada berubahnya sistem kepemilikan tanah. Petani diharuskan untuk melakukan sesuatu ketika dihadapkan pada suatu kenyataan dalam gera- kan pendudukan lahan yang mereka lakukan tidak mempunyai jumlah kekuatan yang seim- bang menghadapi kekuatan korporasi perke- bunan. Terbatasnya jumlah aktor (petani) dalam gerakan pendudukan lahan mendorong lahirnya
perubahan-perubahan dalam sistem perlawanan yang dilakukan. Kelompok Tani Patumbak yang memiliki kekuatan massa lebih besar daripada kekuatan preman-preman PTPN II tidak harus mengeluarkan sebagian tanahnya untuk mem- bentuk kelompok pendukung. Namun bagi petani Persil IV akan mengalami tekanan yang tidak seimbang jika tidak merekrut ataupun membentuk kelompok pendukung untuk meng- hadapi massa kekuatan PTPN II yang lebih besar. Hal ini disebut sebagai strategi adaptasi dan transformasi perlawanan petani.

## E. Kesimpulan
Perlawanan-perlawanan petani di Indonesia telah banyak dideskripsikan oleh para akademisi dengan beberapa model pendekatan teori sebagai unit analisa, khususnya dalam disiplin ilmu-ilmu humaniora. Dari beberapa pendekatan yang ditawarkan telah melahirkan sejumlah karya akademik yang mengkategorisasikan perla- wanan-perlawanan petani menjadi sangat bera- gam. Keragaman itu tidak dapat dipisahkan dari sudut pandang dan latar belakang paradigma peneliti dalam menganalisis secara mendalam terhadap fenomena-fenomena perlawanan peta- ni sepanjang sejarahnya.
Studi penelitian ini memusatkan pada perla- wanan petani masa kini dalam menghadapi korporasi perkebunan. Model perlawanan Scottian memang masih sangat relevan untuk menjelaskan fenomena perlawanan petani yang terjadi di Indonesia pada masa Orde Baru. Petani di masa itu tidak memilih perlawanan-perla- wanan yang demonstratif dan terbuka demi menghindari kerugian-kerugian materil atau- pun non materil. Namun argumentasi pende- katan moral ekonomi Scottian yang menyatakan gerakan petani merupakan sebuah reaksi untuk mempertahankan institusi tradisional dan norma-norma resiprositas mereka dari ancaman kapitalisme menjadi tidak tepat jika melihat
Muhammad Afandi: Perlawanan Ekstra Legal .....: 63-95
struktur ekonomi dan sistem kepemilikan tanah petani Persil IV.
Sistem kepemilikan tanah yang bersifat kepe- milikan pribadi akan mencirikan suatu tatanan masyarakat kapitalistik yang telah terlibat dalam kegiatan-kegiatan transaksional (jual-beli, uang, perdagangan), dan hal itu akan melemahkan intitusi-instusi tradisional berfungsi sosial seka- ligus melenyapkan bentuk-bentuk resiprositas (pertukaran-barter). Pada umumnya di dalam suatu masyarakat yang telah menganut sistem kepemilikan pribadi, segala sesuatu akan dile- takkan pada azas-azas ekonomi rasional, dengan pengertian tiap-tiap individu memiliki keinginan menjadi “kaya”. Dengan demikian, pada dasar- nya yang ditolak petani bukan nilai-nilai kapi- talisme namun perampasan tanah yang dilaku- kan oleh para kapitalis negara sehingga mereka kehilangan eksistensi dan sumber kehidupan- nya.
McAdam, Tarrow, dan Tilly 34 menyatakan gerakan sosial terbuka cenderung terjadi di dalam masyarakat transisional. Segala sesuatu yang dimaknai sebagai kesempatan akan men- ciptakan nilai-nilai yang selanjutnya dimobilisasi sebagai kekuatan-kekuatan perubahan sosial. Seperti yang telah dijelaskan di dalam bab IV tesis ini bahwa euforia reformasi menyulut keben- cian-kebencian petani untuk melakukan perla- wanan-perlawanan terbuka. Seminggu setelah kejatuhan Soeharto, ribuan petani di pinggiran perkebunan Deli Serdang menduduki kembali lahan mereka (reclaiming) . Organisasi-organisasi yang mengatasnamakan “kelompok perjuangan petani” muncul secara spontan di beberapa keca- matan dalam wilayah kabupaten Deli Serdang.
Pendekatan ini masih sangat relevan untuk menjelaskan perubahan-perubahan strategi perjuangan petani di era transisi demokrasi.
Perjuangan-perjuangan jalur legal yang pada mulanya dianggap dapat mengembalikan tanah petani di era reformasi justru berakhir dengan kemenangan-kemenangan di atas kertas. Situasi ini direspon petani dengan memilih strategi per- juangan ekstra legal melalui tindakan reklaiming (pendudukan lahan). Lahirnya gerakan ekstra legal merupakan konsekuensi yang ditimbulkan akibat gagalnya negara serta menguatnya kon- tradiksi-kontradiksi hukum formal dalam penye- lesaian konflik agraria. Hal ini merupakan aspek terpenting dari tesis ini terhadap perubahan pola- pola perlawanan petani Persil IV.
Berdasarkan paparan pembahasan yang dijelaskan pada Bab I hingga Bab IV, studi ini menarik beberapa kesimpulan terkait strategi- strategi bertahan hidup dan pola-pola perla- wanan petani dalam menghadapi korporasi perkebunan.
Berkaitan dengan bagaimana strategi berta- han hidup petani setelah kehilangan tanah, petani melakukan strategi subsistensi keamanan pangan melalui pendayagunaan lahan yang tersisa. Petani-petani yang masih memiliki lahan cadangan bertahan hidup di atas lahan yang ter- sisa dengan merubah areal lahan cadangan men- jadi areal pertanian tanaman pangan pokok (padi), dimana sebelum terjadinya perampasan oleh PTPN II lahan cadangan hanya diman- faatkan sebagai areal pertanian tanaman non pangan pokok. Bagi petani-petani yang tidak memiliki lahan cadangan berusaha bertahan hidup dengan menjadi buruh upahan di lahan- lahan milik warga lain ataupun kuli bangunan di sekitar desa. Petani melakukan mobilitas pro- fesi secara horizontal dari petani menjadi buruh lintas profesi ataupun pekerja sektor informal untuk menciptakan basis perekonomian uang. Di sisi lain, juga melakukan penurunan mobilitas secara vertikal, dari petani pemilik lahan sedang menjadi petani pemilik lahan kecil.
Selanjutnya berkaitan dengan bagaimana pola
34 Doug McAdam, Sidney Tarrow dan Charles Tilly, op.cit.
dan strategi perlawanan petani dalam meng- hadapi korporasi perkebunan, petani melakukan: Pertama , petani memilih strategi-strategi per- lawanan tertutup bergaya Scottian pada masa Orde Baru dengan melakukan pencurian ta- naman kelapa sawit berskala kecil secara diam- diam di atas areal tanah mereka yang telah diklaim menjadi milik PTPN II. Namun strategi tersebut berubah seiring hadirnya reformasi, petani memilih strategi perlawanan terbuka dengan cara menduduki kembali lahan mereka (reclaiming). Hal ini juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk yang semakin mening- kat namun tidak berbanding lurus dengan jumlah luas lahan untuk proses produksi sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah angka pengangguran sekaligus terciptanya buruh-buruh non skill (tidak terampil).
Kedua , petani menempuh perjuangan-per- juangan di jalur legal (pengadilan). Selama menempuh perjuangan di jalur legal, petani bertambah percaya diri ketika lembaga-lembaga peradilan mengabulkan gugatan-gugatan yang mereka ajukan melawan PTPN II. Namun keme- nangan berupa putusan-putusan tersebut ber- akhir dengan “kemenangan di atas kertas”, secara de jure mereka berhak atas tanah tetapi secara de facto penguasaan lahan tidak dapat dilakukan.
Pernyataan PTPN II yang mengakui “tanah milik rakyat tetapi tanaman milik perkebunan” sema- kin menyebabkan kebuntuan-kebuntuan dalam proses penyelesaian kasus tersebut. Kebuntuan itu memicu lahirnya sebuah kesadaran untuk meninggalkan pola-pola perjuangan legal dengan memilih reklaiming sebagai cara yang terbaik untuk mengembalikan tanah mereka kembali. Di lain pihak, keberhasilan kelompok tani Patumbak dan sekitarnya dalam menguasai lahan dari pihak PTPN II dengan cara-cara men- duduki lahan serta membabat seluruh tanaman di atasnya menjadi faktor-faktor pendukung strategi perjuangan ekstra legal dilakukan.
Ketiga , petani melakukan strategi aliansi terbuka. Terbentuknya aliansi-aliansi politik yang terbangun pasca meleburnya gerakan mahasiswa dalam perjuangan petani dimaknai oleh petani sebagai kekuatan-kekuatan pendukung untuk memobilisasi ulang gerakan perlawanan petani. Dalam kerangka berpikir seperti itu, munculnya kembali perlawanan petani dengan pola-pola ekstra legal melalui reclaiming merupakan suatu gerakan perlawanan balik (counter-claim) ter- hadap hegemoni dan kekuasaan negara yang sebelumnya melakukan klaim secara sepihak ter- hadap tanah petani. Proses yang demikian dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan pola perlawanan petani di dalamnya disebut sebagai peristiwa transformasi perlawanan petani.

## Daftar Pustaka
Aditjondro, George. J, 1998. Seminar “ Konferensi 100 Tahun Perkebunan Kelapa Sawit di In- donesia ”.
Agustono, Budi, Muhammad Osmar Tanjung dan Edy Suhartono, 1997. Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia VS PTPN II .
Bandung: Akatiga.
Bakumsu, 2011. Tabel Kasus Tanah di SUMUT :
Medan.
Breman, Jan, 1989. The Taming the Coolie Beast: Plantation Society and The Colonial Order in Southeast Asia . New Delhi: Oxford Uni- versity Press.
Eckstein, Susan, 1989. Power and Populer Pro- test, Latin America Social Movements . Ber- keley: University of California Press.
Fauzi, Noer, 2012. Land Reform Dari Masa ke Masa. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
Ikhsan, Edy, 2012. Ayam Mati di Dalam Lumbung:
Kepingan Sejarah Kekalahan Orang Melayu Atas Tanah Adatnya.
Jorgensen, Danny L, 1989. Participant Observa- tion. A Methodology for Human Studies .
London: Sage Publication.
Muhammad Afandi: Perlawanan Ekstra Legal .....: 63-95
Kartodirjo, Sartono dan Joko Suryo, 1989. Sejarah Perkebunan di Indonesia . Yogya- karta: Aditya Media.
Khudori, 2004. Neoliberalisme Menumpas Peta- ni . Yogyakarta: Resist Book.
Kompas , 11 Desember 2007.
Kompas , 14 Desember 2007. KPA, Konflik Kekerasan Agaria, 2007.
Kuntowijoyo, 2002. Radikalisasi Petani . Yogya- karta: Yayasan Gentang Budaya.
Larana, Johnston, Gusf ield, 2002. New Social Movement: from ideology to identity . Temple University Press.
Lofland, John, 2003. Protes: Studi tentang Peri- laku Kelompok dan Gerakan Sosial (terj. Lutfhi Ashari), Yogyakarta: Insist Press.
Li, Tania Murray, 2003. Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia . Jakarta: YOI.
Mamay, Sergey. Theories of Social Movements and Their Surrent Development in Soviet Society . www.lucy.ukc.ac.uk.
Manalu, Dimpos, 2009. Gerakan Sosial dan Peru- bahan Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
McAdam, Doug, Sidney Tarrow dan Charles Tilly, 2001 . Dynamics of Contention . New York: Cambridge University Press.
Mulyanto, Dede, 2011. Antropologi Marx . Ban- dung: Ultimus.
Mustain, 2007. Petani Versus Negara . Yogyakata: Arruz Media.
Padmo, Soegijanto, 2007. Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten . Yogyakarta: Media Pressindo.
Pelzer, Karl, 2007. Toean Keboen dan Petani .
Jakarta: Sinar Harapan.
____, 1991. Sengketa Agraria . Jakarta: Sinar Ha- rapan.
Reid, Anthony, 2011. Menuju Sejarah Sumatera .
Jakarta: KITLV dan YOI.
Said, Mohammad, 1977. Suatu Zaman Gelap di Deli, Koeli kotrak Tempo Doeloe Dengan Segala Derita Dan Kemarahannya . Medan: Waspada.
Sawit Watch, Kasus-kasus Perkebunan sawit.
Scott, James C, 1997. Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah . Jakarta: YOI.
____, 1989. Peasant Resistance . New York: Rmunck Me Sharpe.
Situmorang, Abdul Wahab, 2007. Gerakan So- sial: Studi Kasus Beberapa Perlawanan .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Smelser, Neil J, 2007. Theory of Collective Beha- vior . New York: The Free Press.
Soetrisno, Lukman, 1997. Kata Pengantar . Senjatanya Orang-orang Yang Kalah, J. Scott. Jakarta: YOI.
Spadley, James P, 1997. Metode Etnograf i . Yog- yakarta: Tiara Wacana.
Stoller, Ann Laura, 2005. Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera 1870-1979 . Yogyakarta: KARSA.
Tarrow, Sidney, 1998. Power in Movement: So- cial Movement and Contentious Politics , Cambridge: Cambridge University Press.
Tilly, Charles, 1978. From Mobilization to Revo- lution . USA: Addison-Wesley Publishing Company.
____, 1998. Social Movements and (all sors of) other Political Interactions-Local, National, and International-Including Identities, Theory and Society 27: 453-480.
Wolf, Eric, R, 2009. Petani: Suatu Tinjauan Antro- pologis . Jakarta: Rajawali Press.
____, 2009. Perang Petani . Yogyakarta: Insist Press.
www.bumn.go.id www.ptpn2.com www. suarausu-online.com www.walhi.or.id