TAMBANG RAKYAT, BERKAH ATAU MUSIBAH? (STUDI TENTANG TAMBANG EMAS RAKYAT DI GUNONG UJEUN KABUPATEN ACEH JAYA)
Aminah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar aminahaneukpanga@gmail.com

## Abstract
This study aims to explain the gold mining in Gunong Ujeun, Aceh jaya by using the theories of Thomas Homer-Dixon of the environmental scarcity, whether in Gunong Ujeun mining can be categorized as a blessing or a disaster with a view of reality and phenomena that exist in the field.  The  data  in  this  research  was  obtained  through  literature  (library  research)  and  field research.  The  results  showed  that  small-scale  gold  mining  in  the  region  Gunong  Ujeun    has many benefits, it is a blessing bestowed by the Almighty to the people, especially for people who do the mining. Since 2008 has been a lot of things are changing in the region District of Krueng Sabee, ranging from forests to watersheds in the river. The destruction of the forest will be an impact  on  other  natural  resources  such  as  soil  cycles  are  no  longer  fertile,  discoloration  and quality of water, as well as damage to the fish that were in the river will die, and as a result of toxic mercury wastes are poured into the river. This caused conflict among the community. It is is  a  horizontal  conflict    between  migrant  and  local  communities.  The  cause  of    it,  namely  (1) frequent flooding aftermath of the mining (2) more difficult to get fresh fish and   the water has been  contaminated  with  mercury  and  cyanide.  (3)  government  agency  that  is  less  concerned with the environment (4) Control of natural resources by immigrant communities.
Keywords: Peoples Mining, conflict, environmental degradation.

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  kaya  akan  akan  Sumber Daya  Alam  (SDA).  Kekayaan  sumberdaya  alam  ini  merupakan  suatu  keberkahan  sekaligus sebagai  karunia Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  diberikan  kepada  negara  Republik  Indonesia ini. Ada beberapa jenis kekayaan alam yang terdapat di negara yang sedang berkembang ini, yaitu kekayaan  alam  yang  dapat  diperbaharui  (hutan,  tanah,  lahan  subur,  air,  sungai,  laut),  dan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui (minyak bumi, gas, dan bahan tambang lainnya). Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1967,  bahan  tambang  terbagi  menjadi  tiga Golongan yaitu Golongan A (disebut sebagai bahan strategis), Golongn B (sebagai bahan vital) dan Golongan C (bahan tidak strategis dan tidak vital).
Dalam peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 juga menjelaskan secara rinci bahwa jenis tambang Golongan A adalah barang yang penting bagi pertahanan, keamanan dan strategis untuk menjamin perekonomian negara dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pemerintah.  Contoh  Golongan  A  yaitu  Minyak  Bumi,  Uranium  dan  plutonium.  Sedangkan bahan Golongan B adalah bahan tambang yang dapat menjamin hidup orang banyak. Contohnya adalah  Emas,  Perak,  Besi  dan  tembaga.  Bahan  Golongan  C  adalah  bahan  tambang  yang  tidak dianggap langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980). Contoh bahan Golongan C adalah Garam, Pasir, Marmer, Batu Kapur, Tanah Liat dan Asbes.
Dibalik  semua  keberkahan  yang  telah  Tuhan  limpahkan  ke  perut  bumi  ini,  terdapat berbagai  permasalahan  di  daerah  penghasil  tambang,  baik  yang  dihadapi  oleh  masyarakat penambang, masyarakat non-penambang (masyarakat yang tinggal di daerah penambangan akan tetapi  tidak  melakukan  penambangan),  pemerintah  maupun  Aktivis-aktivis  anti tambang,  yang pada  akhirnya  dari  yang  seharusnya  berkah  berubah  menjadi  musibah.  Permasalahan  yang paling  sering  dihadapi  oleh  daerah  penghasil  tambang  adalah  munculnya  konflik,  mulai  dari konflik  laten  (konflik  yang  tidak  muncul  kepermukaan  atau  konflik  yang  tidak  berujung terhadap kekerasan) hingga konflik kekerasan yang menjatuhkan korban.
Salah  satunya  adalah  konflik  kekerasan  yang  berkepanjangan  yang  terjadi  di  Provinsi Aceh  dan  Provinsi  Papua.  Semua  konflik  yang  terjadi  di  Aceh  berawal  sejak  zaman pemberontakan  DI/TII  pimpinan  Daud  Beureuh tahun  1953  hingga  Hasan Tiro 1976. Korban- korban yang berjatuhan pun tidak sedikit. Hal ini juga didukung oleh kebijakan negara saat itu yang  cenderung  mengedepankan  pendekatan  militer  dengan  menurunkan  ribuan  tentara  non organik ke wiilayah ini. Pemberontakan yang terjadi oleh Daud Beureuh (Ibrahimy-El, M. Nur, 2001) dilatarbelakangi lebih banyak didorong oleh keinginannya untuk memanifestasikan nilai- nilai  Islam  dan  sistem  pemerintahan  Aceh  (Rani  Usman,  2003:124).  Berbeda  dengan  latar belakang  pemberontakan  Daud  Beureuh,  pemberontakan  Hasan  Tiro  lebih  dimotivasi  oleh nasionalisme  Aceh  yang  tumbuh  sejak  era  kesultanan  Aceh  melawan  penjajahan  Belanda  dan oleh  ketidakadilan  yang  dirasakan  rakyat  Aceh,  terutama  dalam  hal  pengelolaan  sumber  daya alam (Djumala, 2003: 5).
Selanjutnya  juga  pada  masa  orde  baru  yang  mengeksploitasi  sumber  daya  alam  Aceh guna menopang pembangunan nasional. Seperti eksploitasi sumber alam di Aceh dalam bentuk gas  dan  minyak.  Eksploitasi  sumber  daya  alam  Aceh  didistribusikan  kembali  ke  Aceh  hanya sampai  20%  dari  pemasukan  eksploitasi  alam,  sedangkan  70%  diambil  oleh  pemerintah  Pusat untuk  pembangunan  Nasional.  Eksploitasi  secara  besar-besaran  serta  kurang  meperhatikan masyarakat  lokalpun  tak  terhindarkan.  Pemberian  hak  pengelolaan  kepada  perusahaan- perusahaan besar atas hutan Aceh dan pemberian hak eksploitasi atas berbagai sumberdaya alam lainnya (pertambangan Minyak dan Gas) tanpa disertai alokasi yang transparan dan adil, telah menumbuhkan  kekecewaan  yang  semakin  mendalam  masyarakat  Aceh  kepada  pemerintah Pusat (M. Hamdan dan Basyar, 2006).
Fakta  ini  menyebabkan  masyarakat  Aceh  berada  di  bawah  garis  kemiskinan, berpendidikan  rendah,  dan  hancurnya  identitas  lokal.  Bumi  Aceh  pada  saat  itu,  ibarat  sapi perahan  yang  diambil  susunya  secara  terus-menerus,  tanpa  memperdulikan  tubuh  dan materialnya. Pemerintah Pusat tidak pernah menanggapi ketidakpuasan masyarakat Aceh secara serius.  Akumulasi  inilah  yang  selanjutnya  menjadi  pemberontakan  di  Aceh  dan  melahirkan gerakan  pemisahan  diri  dibawah  bendera Acheh  Sumatra  National  Liberation  Front (ASNLF) yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Namun pada tanggal 15 Agustus  2005  konflik  yang  berkepanjangan  melanda  Aceh  dapat  diredam  dengan  adanya perdamaian  atau Momorandum  of  Understanding (MoU)  atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan MoU Helsinki.
Berdasarkan  nota  kesepakatan  tersebut  dan  otonomi  khusus  yang  diberikan  RI  kepada pemerintah  Aceh,  pemerintah  RI  menyetujui  bahwa  hasil  alam  yang  ada  di  wilayah  Provinsi Aceh  baik  yang  dikelola  oleh  masyarakat,  BUMN,  BUMD,  Koperasi,  maupun  investasi  luar, pemerintah  Aceh  berhak  mendapatkan  dan  mengelola  hasil  sumberdaya  alam  tersebut  sebesar 70%.  Tiga  puluh  persen  selanjutnya  diserahkan  kepada  pemerintah  pusat.  Namun  pasca persetujuan  nota  kesepahaman  yang  ditandatangani  pada  tahun  2005  tersebut,  potensi-potensi konflik di provinsi Aceh masih mengancam.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  di  Papua,  konflik  di  Papua  telah  dimulai  sejak  tahun  1949 semenjak  penyatuan  wilayah  papua  ke  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Dalam  perjanjian  penyerahan  yang  dilakukan  di  Den  Haag  tersebut,  pemerintah  Belanda menyerahkan  kedaulatan  seluruh  teritorial  Hindia  Belanda,  kecuali  Papua  kepada  Pemerintah RI.  Sejak  itu,  Papua  mulai  melakukan  perlawanan  untuk  memerdekakan  Papua. Kelompok  ini dinamakan OPM (Organisasi Papua Merdeka). OPM ini lahir semenjak tahun 1960-an. Sekitar tahun  1070-an,  setelah  Freeport  beroperasi  mendulang  emas  dan  bahan  tambang  lainnya, popularitas  terhadap  OPM  dari  masyarakat  Papua  semakin  meningkat.  Kekuatan  konflik  di Papua  dapat  diredam  dengan  diberikannya  Otonomi  Khusus  oleh  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah Papua (https://icssis.fies.wordpress.com)
Hampir disetiap wilayah pertambangan tejadi konflik, tidak terkecuali di wilayah Gunong Ujeun Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya. Gunong Ujeun adalah salah satu lokasi tambang emas yang dikelola oleh masyarakat Kabupaten Aceh Jaya. Letaknya diapit oleh dua kecamatan  yaitu  Kecamatan  Krueng  Sabee  (Gampong  Panggong)  dan  Kecamatan  Panga (Gampong  Batee  Meutudong).  Wilayah  pertambangan  emas  rakyat  tersebut  ditemukan  oleh masyarakat  pada  tahun  2006  dan  mulai  diekploitasi  secara  besar-besaran  pada  tahun  2008. Wilayah  pertambangan  emas  rakyat  tersebut  baru  mendapatkan  rekomendasi  dari  pihak gubernur untuk dijadikan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 1.000 Ha pada tahun 2014 (Aminah, 2014:37).
Konflik  yang  terjadi  di  Wilayah  Gunong  Ujeun  adalah  konflik  Laten.  Dimana  konflik yang  terjadi  tersebut  tidak  dalam  bentuk  tindak  kekerasan  dan  tidak  adanya  gerakan  dari masyarakat  untuk  menghentikan  tambang  tersebut.  Konflik  ini  terjadi  antara  masyarakat pendatang  dengan  masyarakat  lokal. Bentuk  konflik  yang  terjadi  di  wilayah  Gunong  Ujeun adalah konflik laten. Dimana dalam konflik ini tidak terlihat adanya konflik yang besar seperti tindak  kekerasan  dan  lain  sebagainya.  (Aminah,  2015:100).  Masyarakat  yang  datang  dari berbagai  daerah  juga  melakukan  penambangan  di  wilayah  Gunong  Ujeun  baik  yang  sudah bergabung  dengan  koperasi-koperasi  yang  telah  dibentuk  di  kecamatan  Panga  dan  kecamatan Krueng  Sabee  maupun  sebagai  penambang  perorangan  yang  melakukan  penambangan  secara tradisional  di  wilayah  tersebut.  Hal  ini  tentu  saja  akan  menimbulkan  konflik  diantara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal.
Berdasarkan  permasalahan  diatas,  tulisan  ini  mencoba  untuk  menganalisis  apakah pertambangan  emas  rakyat  yang  ada  di  Gunong  Ujeun  Kabupaten  Aceh  Jaya  dapat dikategorikan sebagai Berkah atau Musibah dengan melihat realitas yang ada dilapangan.

## KAJIAN LITERATURE
Teori  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  Kelangkaan  Lingkungan ( environmental  scarcity) konsep  dari  Thomas  Homer-Dixon.  Homer-Dixon  sangat  dikenal dengan  penelitian  tentang  hubungan  lingkungan,  kelangkaan  dan  kekerasan.  Melalui penelitiannya, Homer berusaha membuat suatu gambaran yang lebih jelas kaitan antara tekanan lingkungan  dan  munculnya  kekerasan.  Dimana  tekanan  lingkungan  yang  disebut  “kelangkaan lingkungan” berkontribusi terhadap kerusakan sosial dan kekerasan. Koneksi antara kelangkaan lingkungan dan kekerasan dianalisisnya secara rumit (Homer-Dixon, 1991:2).
Menurut Homer-Dixon, peperangan masa depan dan kekerasan sipil akan sering muncul karena kelangkaan sumber daya seperti air, tanah pertanian, hutan dan ikan. Negara-negara yang basis  sumberdaya  alamnya  terancam  merosot  akan  melakukan  perlawanan  yang  menyebabkan munculnya konflik kekerasan (Samuel P, Hantington, 2005:117). Dalam penelitiannya, Homer- Dixon  memfokuskan  pada  sumberdaya  yang  dapat  diperbarui  ( renewable  resources ).  Dalam penelitian  tersebut  Homer-Dixon  (Homer-Dixon  and  Percival,  1996:12)  mengajukan  dua pertanyaan  penelitian  untuk  mencari  dan  menjelaskan  hubungan  kausalitas  antara  kelangkaan lingkungan  dan  konflik  sosial. Pertama ,  apakah  kelangkaan  lingkungan  dapat  menghasilkan kekerasan  di  negara  berkembang?. Kedua ,  implikasinya,  bagaimana  hubungan  antara keduanya?.  Hubungan  kausalitas  antara  kelangkaan  lingkungan  dan  konflik  kekerasan  tidak akan  menjelma  menjadi  konflik  ketika  institusi  politik  mampu  memainkan  perannya  dengan baik. Jika faktor-faktor personal, institucional dan struktural ini berinteraksi dengan faktor sosial lainnya  maka  akan  memiliki  kekuatan  baru  untuk  menimbulkan  konflik  kekerasan  (Homer- Dixon,  1999;  Homer-Dixon  1998;  Schwartz,  Deligianis  &  Homer-Dixon,  2000).  Konflik  dan ketegangan sosial tidak terjadi dengan sendirinya. Untuk lebih jelas perhatikan gambar berikut:

## kelangkaan lingkungan
Gambar I. Penyebab Konflik dan Ketegangan Sosial dalam Kelangkaan Lingkungan Dari Homer-Dixon.
Sumber: Analisis Penulis

## Sumber-Sumber Personal
(penebangan hutan, overfishing, pembuangan limbah, konversi lahan, dst)
Sumber-Sumber Institusional
(kebijakan pengelolaan hutan, AMDAL, transmigrasi, tata ruang, dst)
Sumber-Sumber Struktural
(gender bias, diskursus pembangunan, structural adjustment programs, dst)
Kelangkaan Lingkungan (Supply, Demand, Structural) Efek-Efek Sosial Konflik Kekerasan
Dari  gambar  diatas  dapat  dilihat  bahwa  konflik  kekerasan  atau  ketegangan  sosial  tidak terjadi  dengan  sendirinya.  Namun  ketika  kelangkaan  lingkungan  tersebut  berinteraksi  dengan sumber-sumber konflik yang lain yang bersumber dari sumber-sumber personal yang terdiri dari (penebangan  hutan,  overvising,  pembuangan  limbah,  konservasi  lahan),  sumber  institusional yang  terdiri  dari  kebijakan  pengelolaan  hutan,  AMDAL,  transmigrasi,  tata  ruang  dst)  serta struktural  (Gender  bias,  diskursus  pembangunan, structural  adjustment  programs dst)  yang bersifat  suplply,  demand  dan  struktural  maka  akan  menimbulkan  efek-efek  sosial.  Dari  efek- efek sosial tersebut, maka akan menimbulkan konflik kekerasan atau ketegangan sosial. Homer- Dixon  menjelaskan  bahwa  kelangkaan  lingkungan  disebabkan  oleh  tiga  hal  yaitu  dari  sisi permintaan, sisi penawaran, dan sisi struktural (Lihat Gambar II).
Sumber: Homer-Dixon, 1999: 134

## Gambar II. Siklus Konflik Kelangkaan Lingkungan
Kelangkaan  lingkungan  ( environmental  scarcity )  terjadi  ketika  kejadian-kejadian  alam dan faktor-faktor fisik lainnya berinteraksi dengan faktor permintaan, penawaran, dan struktural. Akibat  dari  interaksi  ini  adalah  berkurangnya  produktivitas,  lingkungan  akibat  bencana  dan eksploitasi  berlebihan,  meningkatnya  permintaan  atas  sumberdaya  karena  peningkatan konsumsi  dan  jumlah  penduduk,  dan  ketidakadilan  distribusi  sumberdaya. Supply-induced scarcity terjadi  ketika  sumberdaya  alam  berkurang  secara  perlahan  atau  drastis  akibat eksploitasi  yang  berlebihan  sehingga  ketersediaan  sumberdaya  di  bumi  semakin  menipis. Demand-induced  scarcity disebabkan  oleh  bertambahnya  permintaan  atas  sumberdaya  alam. Pertambahan  ini  disebabkan  adanya  peningkatan  konsumsi  seperti  pertumbuhan  penduduk, pertumbuhan  di  sektor  industri,  dan  pembangunan  ekonomi.  Sementara, structural-induced scarcity disebabkan  oleh  ketimpangan  pendapatan,  kekuatan  ekonomi,  ataupun  ketidakadilan dalam  mendistribusikan  sumberdaya  alam.  Pada  konteks  ini,  sebagian  besar  sumberdaya
terkonsentrasi  atau  dikuasai  oleh  sekelompok  kecil  penduduk,  sementara  porsi  terbesar penduduk mengalami kekurangan (Ucu Martanto, :9-10).
Dalam  risetnya,  Homer-Dixon  kemudian  mengembangkan  teori  kerusakan  lingkungan dan  kelangkaan  sumber  daya  alam,  termasuk  pangan,  sebagai  pemicu  munculnya  konflik- konflik yang brutal (Homer-Dixon and Jessic Blitt, 1991: 71). Menurut Homer-Dixon biang dari seluruh  permasalahan  lingkungan  adalah  kelangkaan  sumberdaya  alam  yang  terbaharukan  dan yang  menjadi  penyebab  utama  terjadinya  kelangkaan  sumberdaya  adalah  pertumbuhan penduduk yang cepat. Hal inilah yang menurut Homer-Dixon menjadi penjelas mengapa konflik atas  lingkungan  lebih  sering  terjadi  di  negara-negara  berkembang  yang  pertumbuhan penduduknya yang tinggi daripada negara-negara maju yang pertumbuhan penduduknya rendah.
Homer-Dixon  (1991:71)  ingin  menunjukkan  bahwa  pemenuhan  kebutuhan  manusia berkaitan  erat  dengan  pergeseran  kualitas  serta  kuantitas  lingkungan.  Konflik  sosial  akan muncul  ketika  tidak  ada  lagi  keseimbangan  antara  jumlah  yang  dibutuhkan  dengan  yang didapatkan.  Homer-Dixon  menyimpulkan  bahwa  “Saat  Kerusakan  lingkungan  berlanjut, besarnya  gejolak  sosial  juga  akan  meningkat.  Homer-Dixon  juga  menyatakan  bahwa  konflik, damai  dan  ketegangan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  tergantung  kondisi  lingkungan  dan pendekatan  ekonomi  politik  yang  dilakukan  di  suatu  negara.  Pengelolaan  sumber  daya  alam secara  sentralistik  rentan  menyebabkan  konflik,  sedangkan  desentralisasi  mampu  mengurangi resiko konflik.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  metode  penelitian  kualitatif dengan  pendekatan  studi  kasus.  Adapun  yang  menjadi  lokasi  penelitian  ini  adalah  Gunong Ujeun  Kecamatan  Krueng  Sabee  Kabupaten  Aceh  Jaya,  Provinsi  Aceh,  dengan  pertimbangan bahwa,  lokasi  tersebut  merupakan  salah  satu  tempat  yang  memiliki  kekayaan  tambang  berupa pertambangan  emas  yang  merupakan  salah  satu  keberkahan  yang  Tuhan  berikan  untuk dimanfaatkan oleh manusia agar dapat meningkatkan tarap kehidupan masyarakat.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  kepustakaan  dan  lapangan.  Kepustakaan dengan  membaca  buku  teks  dan  bahan  bacaan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  tema  penelitian sedangkan lapangan dengan mewawancarai para informan yang menjadi sumber informasi bagi penulis untuk menganalisis dengan menggunakan teori yang digunakan. Yang menjadi informan dalam  penelitian  ini  adalah  Kasie  Pengusahaan  Pertambangan  Mineral  Batubara  dan  Panas Bumi  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  Aceh,  Kepala  Bidang  Pertambangan,  Energi,  dan Sumber  Daya  Mineral  Kabupaten  Aceh  Jaya,  Ketua  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Kabupaten (DPRK)  Aceh  Jaya,  Anggota  DPRK  Aceh  Jaya  Komisi  C  bidang  Pertambangan,  Pihak Kecamatan  Krueng  Sabee,  pihak  kecamatan  Panga,  Kepala  Desa  ( Geuchik )  Gampong  Batee Meutudong,  Kepala  Desa  ( Geuchik )  Gampong  Panggong,  Anggota  Koperasi  pertambangan rakyat (pendatang dan masyarakat lokal), Masyarakat penambang perseorangan (pendatang dan masyarakat  lokal),  Ketua  Koperasi  Pertambangan  Rakyat  Peusahoe  Rakan  di  Kecamatan Krueng  Sabee,  Ketua  Koperasi  Pertambangan  Rakyat  Aceh  Sumatra  di  Kecamatan  Panga. Sedangkan teknik analisis data yaitu Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah menelaah langkah berikutnya yaitu mereduksi data dengan melakukan abstraksi atau membuat rangkuman inti. Tahap ketiga yaitu menyusun data- data  tersebut  dalam  satuan-satuan  dan  tahap  akhir  dari  analisis  data  ialah  melakukan pemeriksaan keabsahan data (Moleong, 2002: 247).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pertambangan emas rakyat ada di wilayah Gunong Ujeun kabupaten Aceh Jaya memiliki banyak  manfaat,  ini  merupakan  suatu  keberkahan  yang  dianugerahkan  oleh  yang  Maha Kuasa kepada  masyarakat,  terutama  bagi  masyarakat  yang  melakukan  penambangan.  Hal  ini
menyebabkan  terjadinya  pengekploitasian  tambang  emas  semakin  lama  semakin  marak dilakukan. Banyak masyarakat yang datang dari berbagai daerah ke lokasi Gunong Ujeun untuk bekerja  sebagai  penambang  terutama  dari  wilayah  pulau  Jawa  (Bogor)  dan  kabupaten/kota lainnya  baik  yang  bergabung  dengan  koperasi  yang  ada  di  kecamatan  Panga  dan  Kecamatan Krueng  Sabee  maupun  bekerja  secara  individu  (tidak  bergabung  dengan  Koperasi).  Namun meskipun Kabupaten Aceh Jaya memiliki kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa  yang  beraneka  ragam  terutama  emas  yang  harga  jualnya  tinggi  namun  sampai  saat  ini pemerintah  kabupaten  Aceh  Jaya  belum  menerima  pendapatan  asli  daerah  dari  hasil  tambang emas tersebut (Aminah, 2016:137).
Sejak  tahun  2008  proses  eksploitasi  pertambangan  emas  rakyat  di  Gunong  Ujeun  mulai dilakukan  secara  besar-besaran,  telah  banyak  hal  yang  berubah  diwilayah  Kecamatan  Krueng Sabee,  mulai  dari  tatanan  hutan  hingga  aliran  sungai  Krueng  Sabee.  Rusaknya  hutan  tersebut akan  berdampak  kepada  sumberdaya  alam  lainnya  seperti  siklus  tanah  sudah  tidak  subur  lagi, perubahan warna air dan kualitas air, serta kerusakan terhadap ikan-ikan yang berada disungai akan  mati  serta  beracun  akibat  limbah  merkuri  yang  dialirkan  ke  sungai  Krueng  Sabee  Aceh Jaya. Penambangan emas di Gunong Ujeun, bisa dianggap sebagai suatu berkah sekaligus juga sebagai  musibah  bagi  masyarakat  sekitar.  Bagi  masyarakat  penambang  mereka  mendapatkan hasil tambang yang banyak bahkan beberapa diantara mereka telah menjadi orang terkaya saat ini  di  kabupaten  Aceh  Jaya.  Namun  disisi  lain,  masyarakat  yang  tidak  menambang  akan mendapat musibah baik itu banjir maupun sulit dalam mendapatkan air serta ikan segar seperti dulu.

## Gambar III. Kondisi Pertambangan Emas Gunong Ujeun Kabupaten Aceh Jaya
Berdasarkan  gambar  diatas  dapat  dilihat  bahwa  wilayah  pertambangan  emas  yang dulunya  merupakan  wilayah  hutan  produksi  telah  berubah  menjadi  wilayah  yang  gundul  serta banyaknya  lobang-lobang  yang  telah  digali  oleh  masyarakat.  Masyarakat  yang  berada  di wilayah  pertambangan  terutama  masyarakat  yang  masih  menggunakan  air  bersih  dari  aliran sungai Krueng Sabee akan merasa takut dan was-was terhadap air yang digunakan tersebut. Hal ini dikeranakan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan tes terhadap air sungai Krueng Sabee. Berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh  Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh  Jaya  bahwa  air  yang  mengalir  di  sungai  Krueng  Sabee  dan  beberapa  sumur  masyarakat yang berdekatan dengan gelondongan (tempat penggilingan emas) telah tercemar oleh mercury (zat  kimia  yang  beracun).  Mercury  tersebut  digunakan  oleh  masyarakat  penambangan  emas untuk memisahkan antara emas dan bebatuan.
Apabila pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kurang melakukan pengawasan terhadap proses penambangan  emas  rakyat  di  Gunong  Ujeun  maka  dikhawatirkan  akan  muncul  benih-benih konflik  dalam  masyarakat  terutama  antara  masyarakat  pendatang  dengan  masyarakat  lokal. Homer-Dixon  (1991:134),  menjelaskan  bahwa  penyebab  konflik  dan  ketegangan  sosial  dalam
kelangkaan  lingkungan  tidak  dapat  terjadi  dengan  sendirinya.  Namun  ketika  kelangkaan lingkungan  tersebut  berinteraksi  dengan  sumber-sumber  konflik  lainnya  yang  bersumber  dari sumber  personal  (penebangan  hutan,  overfishing,  pembuangan  limbah,  konversi  lahan,  dst), sumber institusional (kebijakan pengelolaan hutan, AMDAL, transmigrasi, tata ruang, dst) dan sumber  struktural  (gender  bias,  diskursus  pembangunan, structural  adjustment  programs ,  dst) yang  juga  bersifat supply,  demand ,  dan  struktural,  maka  sumber-sumber  inilah  yang  akan menimbulkan konflik dan ketegangan sosial.
Dari hasil penelitian dilapangan mengungkapkan dalam proses penambangan emas rakyat di  wilayah  Gunong  Ujeun  Kabupaten  Aceh  Jaya  telah  terjadi  konflik  bersifat  laten.  Konflik tersebut  terjadi  antara  masyarakat  pendatang  dengan  masyarakat  lokal.    Penyebab  terjadinya konflik  di  wilayah  pertambangan  yaitu pertama masyarakat  Kecamatan  Krueng  Sabee  sering dilanda banjir pasca terjadinya penambangan emas rakyat di Gunong Ujeun. kedua masyarakat Kecamatan  Krueng  Sabee  semakin  sulit  untuk  mendapatkan  ikan-ikan  segar  dan  air  bersih karena  ikan  dan  air  telah  terkontaminasi  dengan  mercury  dan  sianida.  Penyebaran  merkuri  ini menyebabkan  masyarakat  mengalami  kelangkaan  sumber  air  yang  bersih  dan  ikan-ikan  serta kerang tidak dapat dimakan lagi sehingga terjadi konflik antara masyarakat penambang dengan masyarakat lokal yang masih menggunakan air sungai Krueng Sabee sebagai sumber kehidupan bagi  masyarakat  kecamatan  Krueng  Sabee. Ketiga lembaga  pemerintah  yang  kurang  peduli dengan  lingkungannya,  meskipun  Pemerintah  kabupaten  Aceh  Jaya  telah  mendapatkan rekomendasi  dari  Gubernur  Aceh  pada  tahun  2010  serta  mengeluarkan  Peraturan  Bupati (Perbup)  Aceh  Jaya  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Penataan  Pertambangan  Rakyat.  Namun fakta  dilapangan  bahwa  peraturan  tersebut  belum  berjalan  secara  optimal. Keempat adanya penguasaan sumberdaya alam oleh masyarakat pendatang terhadap wilayah pertambangan. Hal ini  terlihat  bahwa  hampir  65  persen  masyarakat  yang  melakukan  penambangan  emas  rakyat diwilayah  Gunong  Ujeun  adalah  masyarakat  pendatang.  Sementara  masyarakat  lokal  akan merasa terjajah dengan kehadiran mereka dilingkungannya. Sebagai konsekuensinya, keamanan lingkungan  yang  terganggu  akan  memicu  terjadinya  masalah  keamanan  lainnya.  Seperti keamanan pangan yang pada akhirnya akan menyebabkan keamanan individu masyarakat lokal di wilayah Gunong Ujeun.
Dari  beberapa  penyebab  konflik  diatas,  jika  saling  berinteraksi  antara  satu  penyebab dengan  penyebab  lainnya  akan  menyebabkan  kelangkaan  lingkungan  yang  nantinya  juga  akan berujung  pada  tindak  kekerasan  (konflik  kekerasan).  Untuk  menghindari  dampak  negatif  dari kelangkaan  lingkungan  ini,  pemerintah  kabupaten  Aceh  Jaya  beserta  seluruh  jajarannya  mulai dari  pihak  dinas-dinas  terkait  hingga  pihak  kepolisian  harus  lebih  memperhatikan  aspek lingkungan  dan  masyarakat  sekitar  wilayah  pertambangan  emas  rakyat  di  Gunong  Ujeun.  Hal ini untuk menghindari terjadinya konflik sosial didalam masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN

## A. SIMPULAN
Pertambangan  emas  yang  ada  di  wilayah  Gunong  Ujeun  Kecamatan  Krueng  Sabee Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu keberkahan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk dipergunakan demi kepentingan hidup masyarakat Kabupaten Aceh Jaya. Namun dalam proses  eksploitasi  pertambangan  emas  rakyat  di  Gunong  Ujeun  telah  menimbulkan  konflik sosial  yang  bisa  disebutkan  sebagai  suatu  musibah  di  dalam  masyarakat,  Konflik  yang  terjadi adalah  konflik  yang  bersifat  laten  secara  horizontal  yaitu  antara  masyarakat  penambang pendatang  dengan  masyarakat  lokal.  Dalam  konflik  ini  telah  memperlihatkan  bahwa  adanya hubungan  antara  kelangkaan  lingkungan  dengan  konflik  dan  ketegangan  sosial  yang  terjadi  di antara  masyarakat  penambang  pendatang  dengan  masyarakat  lokal  di  wilayah  pertambangan emas  rakyat  Gunong  Ujeun.  Namun  dalam  kasus  ini  tidak  sepenuhnya  seperti  apa  yang
dibayangkan  oleh  Homer-Dixon  bahwa  kelangkaan  lingkungan  menimbulkan  konflik kekerasan. Konflik yang terjadi di wilayah Gunong Ujeun adalah konflik yang bersifat laten.

## B. SARAN
Pertama ,  Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Jaya  harus  bekerja  lebih  maksimal  dalam pengelolaaan  pertambangan  emas  rakyat  dengan  mengambil  tindakan  yang  tegas  dalam mengelola  hasil  tambang  rakyat  tersebut.  Agar  tidak  terjadi  konflik  di  dalam  masyarakat. pemerintah  kabupaten  Aceh  Jaya  juga  harus  sering  mengunjungi  tempat  pengolahan pertambangan  emas  rakyat.  Sehingga  proses  penambangan  emas  rakyat  selalu  terkontrol  oleh pihak pemerintah. Hal ini akan dapat meminimalisir terjadinya kejahatan atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak penambang dilapangan. Selain itu, pemerintah juga harus terus memantau terkait  pembuangan  limbah  Terutama  tempat  gelondongan  yang  menggunakan  merkuri  dan sianida. Sehingga air, tanah dan ikan akan tetap terjaga dan masyarakat tidak perlu takut untuk mengkonsumsikannya. Kedua ,  Untuk  kedepannya  disarankan  kepada  pihak  koperasi-koperasi dan pihak individual yang bekerja di wilayah pertambangan emas rakyat baik masyarakat lokal maupun  masyarakat  pendatang  agar  memperhatikan  lingkungan  dalam  proses  melakukan penambangan  emas  rakyat  di  Gunong  Ujeun.  Dengan  memperhatikan  lingkungan  maka  hasil alam  tetap  bisa  diambil  dana  lam  akan  terjaga.  Sehingga  berkah  tidak  menjadi  musibah. pertambangan rakyat agar lebih maksimal dalam melakukan mediasi konflik. Meskipun konflik saat  ini  masih  dalam  bentuk  konflik  laten,  namun  jika  tidak  dapat  diatasi  dengan  baik  akan menjelma menjadi konflik kekerasan.

## REFERENSI
Aminah.  2014.  Kebijakan  Pemerintah  Aceh  Jaya  dalam  Pengelolaan  Tambang  Emas  Rakyat (Studi  Kasus  Pertambangan  Emas  di  Kecamatan  Krueng  Sabee). Skripsi. Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Aminah,  2015.  Politik  Pertambangan  Emas  Rakyat  (Studi  Kasus  Konflik  Pertambangan  Emas
Di  Gunong  Ujeun  Aceh Jaya). Tesis.. Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Airlangga, Surabaya.
Aminah. 2016. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam Pengelolaan Tambang Emas Rakyat Di Gunong Ujeun. Jurnal Public Policy. 2 (2): 137
Basyar,  M.H  dkk.  2006. Aceh  Baru:  Tantangan  Perdamaian  dan  Reintegrasi ,  Yogyakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI.
Djumala,  Darmasjah.  2013. Shoft  Power  Untuk  Aceh:  Resolusi  Konflik  dan  Politik Desentralisasi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Hantington,  Samuel  P.  2005. Amerika  dan  Dunia:  Memperdebatkan  Bentuk  Baru  Politik Internasional , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Homer-Dixon,  T.  F  dan  Jessic  Blitt,  1991, Evidence:  Links  Among  Environment,  Population and Scarcity , New York: Rowman and Littlefield.
Homer-Dixon, T. 1991. On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict. Journal International Security. 16 (2) (Fall). Homer-Dixon,  T.  1999. Environment,  Scarcity.  Violence .  Princeton  University  Press:  New Jersey.
Ibrahimy-El,  M.  Nur.  2001. Peranan  Teungku  M.  Daud  Beureueh  dalam  Pergelokan  Aceh. Media Dakwah.
Martanto,  Ucu,  “Perubahan  Lingkungan  dan  Konflik  Kekerasan:  Membaca  Papua  Melalui Pendekatan  Environmental  Security” ,Laporan  Penelitian ,Yogyakarta:  Universitas  Gajah Mada.
Martanto, Ucu. 2009. Paper Seminar International, “ Center for Peace and Conflict Resolution”, 12 Novermber 2009, Syiah Kuala University, Banda Aceh, Indonesia. Hal: 8.
Moleong  Y.  2002. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi ,  Bandung;  PT.  Remaja Rosdakarya.
Rani, U.A. 2003. Sejarah Peradaban Aceh , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Nomensen. 2013. Mereduksi Konflik Vertikal dan Horizontal Di Papua.
https://icssis.fies.wordpress.com/2013-02-14.pdf. Diakses tanggal

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  Nomor  12  Tahun  2002  Tentang  Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Alam.
Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penataan Pertambangan Rakyat