## I S L A M I K A Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan
Jurnal             Islamika is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License
p-ISSN : 2656-5382 e-ISSN : 2656-0224
Terindeks : SINTA 5, Dimensions,  Scilit,  Crossref, Garuda, Google Scholar, etc
https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3553

## ELABORASI OPERASIONAL AKAD MURABAHAH PRODUK KPR (KREDIT PEMILIKAN RUMAH) DALAM PERBANKAN SYARIAH
Massura Putri Syahru & Anfal Bahri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta massuraputrisyahru@gmail.com ; anfalbhr@gmail.com

## Abstract
This study describes how murabahah for sharia banking KPR products operate as well as murabahah for KPR products that have indications of hilah (legal engineering). This study uses a qualitative method of literature (library research) as a research approach. The findings of this study indicate that Islamic banking has modified the original concept of murabahah contracts, namely that the bank does not yet have a house to sell. The murabahah contract is implemented through murabahah li al-amir bi al-shira' (the buyer requests and authorizes another party to buy an item with certain criteria, then he promises to buy the item throughselling murabahah). This shows that the bank is no longer selling goods, but only representing customers through wakalah. The role of the bank is to support funds, not to enter into a sale and purchase contract. So that shows that the murabahah of Sharia KPR is formulated through the  hilah  based  on  the  indications  and  parameters  of  hilah.  However,  hilah  on  murabahah  are categorized as hilah masyru'ah (hilah are allowed). It can be concluded that the murabahah of Sharia KPR can be used for a limited time, but it is not an ideal contract concept to be used for a long time.
Keywords : Murabahah Contract ; Sharia KPR ; Hilah ; Islamic Banking
Abstrak  : Kajian  ini  mendeskripsikan  bagaimana akad murabahah produk  KPR  perbankan syariah  beroperasi  serta  akad murabahah produk  KPR  yang  memiliki  indikasi praktik hilah (rekayasa hukum). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan (library research) sebagai pendekatan  penelitiannya. Temuan  penelitian  ini menunjukkan  perbankan  syariah telah memodifikasi konsep asli akad murabahah , yaitu bank belum mempunyai rumah yang akan  dijual.  Akad murabahah tersebut  diterapkan  melalui murabahah  li  al-amir  bi  al- shira’ (pembeli meminta dan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk membelikan suatu barang dengan kriteria tertentu, kemudian ia berjanji membeli barang itu melalui jual beli murabahah). Hal ini menunjukkan bank tidak lagi yang menjual barang, namun hanya mewakilkan nasabah melalui  akad wakalah .  Bank  berperan  menyokong  dana,  bukan  melakukan  akad  jual  beli. Sehingga menunjukkan bahwa akad murabahah KPR Syariah diformulasi melalui metode hilah berdasarkan  indikasi  dan  parameter hilah. Akan  tetapi, hilah pada  KPR murabahah dikategorikan hilah  masyru’ah ( hilah yang  diperbolehkan).  Dapat  disimpulkan  bahwa  akad murabahah KPR Syariah dapat digunakan dalam waktu terbatas, namun bukanlah konsep akad yang ideal untuk digunakan dalam waktu panjang.
Kata Kunci : Akad Murabahah ; KPR Syariah ; Hilah ; Perbankan Syariah

## PENDAHULUAN
Aset yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meningkat 12,22% per September 2021 menjadi Rp 646,21 triliun secara year on year (yoy), menunjukkan kuatnya ekspansi dan perkembangan syariah (OJK, 2021) . Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah juga berimplikasi pada pengembangan produk-produknya, produk pembiayaan kepemilikan rumah merupakan salah satu produk yang berkembang yang dapat memudahkan masyarakat dalam memiliki rumah  yang  tentunya  juga  menjadi  peluang  besar  bagi  bank  dalam  aktifitas lending (pendanaan/pembiayaan). Salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memiliki rumah adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan akad murabahah . Tidak mau ketinggalan dengan perbankan konvensional, perbankan syariah juga memiliki produk KPR Syariah namun berbeda dalam operasional produknya, perbedaannya adalah pada pembayarannya. Pembayaran angsuran pada bank syariah tidak berubah,  karena  telah  ditetapkan  sejak  awal  melalui  kesepakatan  (akad)  dua  belah  pihak dengan menggunakan konsep bagi hasil, tentu pada seharusnya hal ini menjadi pilihan bagi masyarakat  muslim  khususnya  kaitannya  dalam  menjalankan  syariat  Islam  yang  tidak memperbolehkan  riba  pada  setiap  kegiatan  muamalah  (Lesmana,  Suminto,  &  Rosmitha, 2021).
Dalam  operasional  produk  KPR murabahah ,  ternyata  tidak  dapat  dihindarkan  dari adanya persoalan yang mengharuskan bank syariah memodifikasi konsep asli akad murabahah demi keberlangsungan dan keefektifan sistem ini. Pada produk KPR dengan akad murabahah , bank  belum  mempunyai  objek  yang  akan  dijual  yaitu  rumah,  sehingga  bank  melakukan penambahan akad. Hal tersebut membuat beberapa ahli fiqh memiliki pendapat bahwa bank bukanlah  yang  menjual  rumah,  tetapi  hanya  menjadi  wakil  nasabah  melalui  akad wakalah dalam  mendapatkan  rumah  yang  akan  diperjualbelikan.  Dari  hal  tersebut  dapat  dipahami bahwa bank hanya pihak yang menyokong dana, bukan benar-benar melaksanakan akad jual beli  dengan  penjual  awal  atau  pemilik  rumah,  yang  nantinya  rumah  tersebut  akan  dibeli nasabah (Ascarya, 2007).
Dari  persoalan  tersebut,  memunculkan  anggapan  bahwa  terdapat  indikasi hilah (rekayasa  hukum)  dalam  KPR  Syariah.  Sebagaimana  diketahui,  beberapa  metode  hukum dalam  hukum  Islam  penggunaannya  dipermasalahkan,  sehingga  keabsahan  produk hukumnya pun juga dipertanyakan. Salah satu metode hukum yang dipermasalahkan adalah
metode hilah ,  namun  beberapa  ulama  dan  sebagian  ahli  hukum  menggunakannya  dengan alasan  supaya  secara  formal  suatu  produk    tertentu  operasionalnya  terlihat  berdasarkan prinsip  syariah.  Urgensi  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menguraikan  dengan  mendalam tentang bagaimana operasional akad murabahah produk KPR Syariah dan akad murabahah KPR Syariah yang memiliki indikasi praktik hilah .
Sepanjang  yang  pernah  ditelusuri  dan  diketahui  oleh  penulis,  terdapat  beberapa penelitian  terdahulu  berkaitan  dengan  tema  yang  akan  dibahas. Pertama ,  penelitian  Arif Rochman dkk mengenai perspektif hukum Islam mengenai konsep transaksi KPR di BTN Syariah  Semarang.  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  pembiayaan  KPR  yang dijalankan  BTN  Syaraih  Semarang  pada  prinsipnya  bukanlah  jual  beli  melalui  skema murabahah atau istishna , akan tetapi merupakan melalui skema hutang piutang atau qard (Arif Rochman, Dharu Triasih, 2017) . Kedua , penelitian yang dilakukan Meichio Lesmana dkk yang menjelaskan bagaimana pembiayaan property indent (KPR syariah) jika dilihat dari perspektif maqashid syariah  dan qawa’id  al -fiqhiyyah ,  ternyata  hukumnya  diperbolehkan  karena  melihat pada urgensi dari pemilikan rumah yang merupakan kebutuhan utama masyarakat, selain itu kepemilikan rumah juga merupakan bentuk menjalankan maqashid syariah atau tujuan hukum Islam,  yaitu  menjaga  keluarga  dan  harta  (Lesmana  et  al.,  2021) . Ketiga ,  penelitian  yang dilakukan  oleh  Azhar  Muttaqin  yang  menjelaskan  tentang hilah  hukmi yang  terjadi  pada pembaruan  atau  pembentukan  hukum  fatwa  DSN  MUI  mengenai  operasional  dari  PPR Inden  Syariah  (Muttaqin,  2022) . Keempat adalah  hasil  penelitian  dari  Fatmasari  yang mengkomparasikan KPR berbasis syariah dengan KPR berbasis konvensional yang mengacu pada  sisi  pola  (akad  atau  perjanjian  awal),  sisi  denda  (pengenaan  denda),  dan  sisi  penalti (pelayanan  terhadap  nasabah  yang  melakukan  pembayaran  angsuran  KPR  sebelum  jatuh tempo) (Fatmasari, 2013) .
Berbeda  dengan  beberapa  penelitian  terdahulu  di  atas,  yang  akan  dijelaskan  pada paper ini adalah mengenai operasional akad murabahah produk KPR Syariah di perbankan syariah dan akad murabahah produk KPR Syariah yang memiliki indikasi praktik hilah .

## METODE
Jenis  metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  kepustakaan (library research). Metode  kualitatif  kepustakaan  merupakan  pemahaman  data  secara  mendalam berdasarkan  kajian  teoritis  maupun  sumber  lain  yang  relevan  dengan  penelitian.  Adapun
bahan kajian pada penelitian ini diambil dari literatur yang berhubungan dengan penelitian, seperti dari buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan KPR Syariah. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, yaitu dengan merumuskan data dan  menganalisis  data  mengenai  KPR  Syariah  dengan  skema murabahah dengan menggambarkan keadaan secara apa adanya dari studi kepustakaan.

## HASIL

## Bank Syariah
Bank  syariah  adalah  lembaga  keuangan  yang  segala  kegiatannya  dijalankan berdasarkan  ketentuan-ketentuan  syariah.  Kegiatan  dalam  bank  syariah  bisa  dilakukan berdasakan  prinsip-prinsip  syariah  apabila  memiliki  fondasi  berupa  akidah  yang  kuat  dan benar  (Agustin,  2021) . Dalam  bank  syariah,  semua  bentuk  perjanjian  antara  bank  dengan pihak terkait dalam aktivitas pembiayaan kegiatan usaha, penyimpanan dana, atau aktivitas yang lain harus dijalankan berdasarkan ketentuan syariah (Miftahuddin, 2019).
Pada tahun 1963, bank syariah untuk pertama kalinya lahir di kota Mit Ghamr (Mesir) sebagai pilot  project ,  yaitu  bank  berkonsep  tabungan  pedesaan.  Usaha  berikutnya  dalam pendirian bank syariah muncul di Pakistan  pada 1965, yang saat itu berdiri dengan konsep bank koperasi. Pada tahun 1970-an gebrakan pendirian bank syariah hidup kembali, hingga pada  akhirnya  berdiri  sebuah  bank  syariah  di  tahun  1975,  bank  tersebut  adalah Islamic Development Bank . Islamic Development Bank merupakan suatu bank yang berbasis internasional Islam  multilateral  yang  kemudian  memicu  lahirnya  bank-bank  syariah  di  banyak  negara, sebagai contoh Dubai Islamic Bank (Dubai, Maret 1975), Kuwait Finance House (Kuwait, 1977), dan Faisal Islamic Bank (Mesir dan Sudan, 1977). Hingga kini, sebanyak 200 lebih bank syariah atau lembaga keuangan berbais syariah telah beroperasi dan berjalan di 70 negara muslim maupun non muslim, jika portofolionya ditotal adalah mencapai sekitar $200 miliar (Lewis, 2001).
Di Indonesia, Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama yang berdiri, yaitu pada  tahun  1992.  Bank  syariah  di  Indonesia  terus  mengalami  perkembangan,  walaupun perkembangannya sedikit terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara muslim yang lainnya  (Muhith,  2012).  Bank  syariah  dengan  perlahan  dapat  memenuhi  dan  menjawab kehendak  masyarakat  yang  membutuhkan  layanan  maupun  jasa  perbankan  berdasarkan ketentuan syariah. Bank syariah di Indonesia berkembang secara pesat baru dirasakan sejak
masa  reformasi  (1990-an  akhir),  yaitu  pasca  pemerintah  bersama  Bank  Indonesia  secara kompak  mempunyai  iktikad  besar  terhadap  bank  syariah  sehingga  membuat  kebijakan- kebijakan  dalam  rangka  pengembangan  bank  syariah,  tepatnya  sejak  adanya  perubahan Undang-Undang  Perbankan  dengan  UU  No.  10  tahun  1998.  Kebijakan  itu  dibuat  bukan hanya  berkenaan  dengan  perluasan  banyaknya  kantor  atau  banyaknya  bank  syariah  yang berdiri, tetapi juga tentang pengembangan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan bank syariah,  sehingga  hal  tersebut  dapat  meningkatkan  aspek  permintaan.  Bank  syariah  kini berkembang  semakin  pesat,  khususnya  sejak  adanya  peraturan  Bank  Indonesia  tentang pemberian  izin  pembentukan  bank  syariah  maupun  izin  bagi  bank  konvensional  dalam membuat unit usaha berbasis syariah (Ascarya, 2005).
Berdasarkan kelembagaan, di Indonesia bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah (UUS). Adapun Bank Umum Syariah (BUS) memiliki konsep kelembagaan yang mirip dengan bank umum konvensional,  sedangkan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  memiliki  konsep kelembagaan  yang  mirip  dengan  BPR  konvensional.  Bentuk  badan  hukum  Bank  Umum Syariah  (BUS)  dan  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  adalah  Perseroan  Terbatas, Perusahaan Daerah, dan Koperasi. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah suatu bagian atau unit bank umum konvensional, bukan badan hukum yang terpisah (Ascarya , 2005).
Landasan utama bank syariah dalam segala operasional kegiatan penghimpunan dana maupun  penyaluran  dana  adalah  dijalankan  berdasarkan  pola  bagi  hasil.  Oleh  karena  hal tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  dalam  menghimpun  dana  dan  menyalurkan  dana (pembiayaan), bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Selain melalui konsep bagi hasil, bank syariah juga memiliki cara lain dalam menghimpun dana dan menyalurkan  pembiayaan,  yaitu  melalui  skema  non  bagi  hasil.  Dalam  menghimpun  dana, bank  syariah  juga  menerapkan  cara  atau  prinsip wadi ’ah,  qard ,  maupun ijarah .  Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah juga dapat menggunakan konsep jual beli dan sewa . Selain itu, bank syariah juga mempunyai banyak jenis jasa keuangan syariah, seperti kafalah, wakalah, hiwalah, rahn, qard, sharf dan ujr. Secara garis besarnya, kegiatan usaha bank syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, pelayanan dalam bentuk jasa dan kegiatan bersifat social (Ascarya, 2005).
Operasional akad Murabahah KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Syariah
Salah satu pembiayaan dalam bank syariah adalah pembiayaan murabahah. Murabahah adalah  bentuk  jual-beli  produk  dengan  harga  asal  ditambah margin atau  keuntungan  yang
sudah disepakati (Antonio, 2001). Lebih lanjut, Karim juga menjelaskan bahwa murabahah merupakan  penjualan  barang  atau  produk  seharga  dengan  produk  tersebut  kemudian ditambah  dengan margin atau  keuntungan  sesuai  dengan  kesepakatan  (Karim,  2007).  Di Indonesia  sendiri,  pembiayaan murabahah termasuk  pembiayaan  yang  mendominasi portofolio pembiayaan di perbankan syariah, salah satunya adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah. Mazhab yang berpendapat jual beli murabahah diperbolehkan mensyaratkan adanya  hak khiyar (memilih)  bagi  pembeli,  yaitu  boleh  melanjutkan  transaksi  atau  tidak melanjutkan  transaksi  jual  beli,  sehingga  tidak  terdapat  janji  di  antara  para  pihak  yang menyebutkan bahwa pembelian harus terjadi dan diteruskan (Az-Zuhaili, 2006).
Secara  umum,  KPR  (Kredit  Pemilikan  Rumah)  adalah  pembiayaan  pembangunan rumah atau renovasi rumah melalui skema kredit yang ditawarkan bank kepada nasabahnya melalui pinjaman (Hardjono, 2008). KPR merupakan pembiayaan yang diberikan pihak bank untuk membeli atau memiliki rumah melalui pendanaan dengan konsep kredit bank. Oleh karena  itu,  KPR  menguntungkan  bagi  kedua  belah  pihak,  terutama  nasabah  karena  bisa memiliki dan mendapatkan rumah dengan cara mencicil. Sederhananya, KPR adalah fasilitas pendanaan  kepemilikan  properti  yang  ditawarkan  bank,  kemudian  pendanaan  tersebut dibayar  kembali  oleh  nasabah  melalui  angsuran  kepada  bank  (Zaky,  2015).  Lebih  lanjut, Haeva  Hadi  dalam  jurnalnya  menyebutkan “mortgage  financing  must  be  based  on  an  agreement between the bank and the customer” (Hadi, 2019) , yang berarti bahwa pembiayaan KPR harus berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.
Perkembangan produk di bank syariah, termasuk produk pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Syariah, dipengaruhi oleh ekspansi perbankan syariah. KPR Syariah adalah pembiayaan  yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah  untuk  kepemilikan  rumah (Ifham,  2017). Dalam K PR Syariah, objek yang ditransaksikan adalah rumah melalui akad murabahah, bukan “uang” seperti pada KPR Konvensional (Budi Santoso, 2010).
Gambaran sederhananya, bank syariah terlebih dahulu membeli rumah (yang akan di- KPR-kan), selanjutnya rumah tersebut dijual lagi kepada nasabah. Melalui skema ini, bank akan mengambil margin keuntungan sesuai kesepakatan dengan nasabah, kemudian debitur atau nasabah akan membayar mengangsur (Zaky, 2015). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dimengeri  bahwa  KPR  Syariah  adalah  alternatif  bagi  seseorang  yang  ingin  membeli  dan memiliki  rumah  secara  angsuran  akan  tetapi  masih  dalam  koridor  prinsip  syariah. KPR Syariah merupakan bentuk pembiayaan pengadaan rumah (konsumtif) yang diterbitkan bank syariah  bagi  nasabah,  baik  rumah  baru  atau  rumah  bekas,  pembayaran  dapat  dilakukan
nasabah melalui angsuran dengan catatan besaran dan jumlah angsuran tidak diperbolehkan berubah karena sudah disepakati saat masa perjanjian (Lesmana Dkk, 2021).
Adapun regulasi yang mengatur akad murbahah dalam KPR Syariah adalah sebagai berikut:
1. Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Prinsip syariah merupakan ketentuan dalam hukum Islam yang mengikat bank dan pihak lain kaitannya dalam menyimpan dana, pembiayaan kegiatan usaha, dan kegiatan lain,  seperti  pembiayaan  dengan  pola  bagi  hasil (mudarabah), pola  penyertaan  modal (musyarakah), pola jual beli (murabahah), pola sewa murni tanpa pilihan (ijarah) dan pola pemindahan kepemilikan barang yang disewa (ijarah wa iqtina’).
2. Fatwa  DSN  MUI  No.04/DSNMUI/IV/2000  Tentang Murabahah dalam  Perbankan syariah di Indonesia
3. Pasal  19  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008  yang  memberikan  pengaturan  terhadap kegiatan  usaha  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  salah  satu  kegiatannya  adalah  pembiayaan melalui akad murabahah .
Secara  teknisnya,  operasional  akad murabahah pada  bank  syariah  adalah  bank menetapkan  harga  jual  suatu  barang,  yaitu  harga  awal  (harga  pokok)  barang  kemudian ditambah  dengan margin keuntungan  bank.  Adapun  harga jual  yang  sudah  ditetapkan  dan disepakati  diawal  akad  tersebut  tidak  diperbolehkan  berubah  dalam  waktu  kontrak berlangsung  (Laksamana,  2009).  Lebih  lanjut,  Afrida  dalam  tulisannya  juga  menjelaskan bahwa murabahah merupakan suatu perjanjian jual beli yang dilakukan bank syariah selaku pemilik barang dengan nasabah yang akan membeli barang itu (Afrida, 2016). Sederhananya, pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dibuat bank sebagai jembatan antara nasabah dengan developer (pemasok barang), maksudnya adalah ketika nasabah menghendaki untuk membeli barang dari developer , namun nasabah belum mempunyai dana untuk membelinya, maka bank akan berperan dengan memberikan bantuan melalui pembiayaan murabahah, yaitu bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari developer , lalu bank menjual ulang barang yang dibeli kepada nasabah dengan harga berdasarkan pembelian awal ditambah margin atau keuntungan  yang  disepakati  antara  bank  dengan  nasabah  pada  saat  pelaksanaan  akad (Prabowo, 2016).
Berdasarkan penjelasan mengenai teknis operasional akad murabahah di atas, dapat dipahami  bahwa  secara  teknis  operasional  akad  murabahah jika  diterapkan  dalam  produk KPR Syariah adalah bank terlebih dahulu melakukan pembelian rumah dari developer sehingga
bank memiliki rumah itu, kemudian bank menjual kembali rumah tersebut kepada nasabah dengan harga pokok (harga awal) ditambah kentungan (margin) yang disepakati di awal oleh bank  maupun  nasabah.  Pembayaran  rumah  yang  dilakukan  nasabah  kepada  bank  adalah melalui angsuran dalam jangka waktu tertentu (Ascarya, 2007).
Namun demikian, kenyataan yang terjadi dalam operasional akad murabahah pada KPR  Syariah  di  perbankan  syariah  adalah  bank  melakukan  modifikasi  atau  perubahan terhadap konsep asli murabahah dengan alasan demi keberlangsungan dan efisiensi sistem ini. Pada operasional KPR murabahah , bank belum mempunyai rumah dan mewakilkan kepada nasabah untuk mencarinya dengan akad wakalah . Murabahah yang dijalankan oleh perbankan syariah  tersebut  adalah murabahah yang  dijalankan  secara murabahah  li  al-amir  bi  al- shira’.
Murabahah  li  al-amir  bi  al- shira’ merupakan  jual  beli  dengan  skema  pembeli  meminta  dan memberikan kuasa kepada bank untuk membelikan suatu barang dengan ciri-ciri tertentu, kemudian  ia  berjanji  membeli  barang  itu  melalui  akad murabahah (Az-Zuhaili,  2006). Operasional produk KPR tersebut menunjukkan terdapat janji beli yang wajib ditunaikan oleh nasabah, sehingga bertentangan dengan pendapat para ulama yang mensyaratkan adanya hak khiyar (hak memilih melanjutkan atau tidak melanjutkan) bagi pembeli jika terjadi suatu hal.
Beberapa ahli fiqh mengomentari operasional akad murabahah produk KPR Syariah di atas, bahwa kedudukan bank tidak lagi merupakan yang menjual barang, akan tetapi hanya berperan memberikan kuasa serta mewakilkan kepada nasabah melalui akad wakalah . Dapat dipahami  bahwa  bank  hanya  berperan  sebagai  pemberi  dana,  bukan  melakukan  jual  beli dengan akad murabahah (Ascarya, 2007). Penambaham akad wakalah dalam bay’ al -murabahah al- amar li shira’ memang dibutuhkan, karena berkaitan dengan perealisasian pemberian kuasa bank kepada nasabah. Sehingga pembiayaan murabahah yang dilakukan tersebut khususnya dalam KPR Syariah merupakan ‘a qd murakkab, yaitu bay‘atani fi bay‘ah (dua transaksi dalam satu perjanjian). Bank syariah terpaksa melakukan tantangan-tantangan maupun persoalan- persoalan tersebut, karena bank syariah juga berorientasi komersil, sama dengan sama dengan bank konvensional. Jika menerapkan skema asli dari akad murabahah khususnya dalam KPR Syariah,  bank  syariah  akan  kesulitan  dalam  menghadapi  persoalan-persoalan,  karena core bussniness bank bukan menjadi penjual barang, akan tetapi merupakan penyedia jasa keuangan.
Hilah
Hilah merupakan bentuk mufrad dari kata hiyal dalam bahasa Arab yang memiliki arti kemahiran dan kebolehan dalam men -tadbir sesuatu dengan baik. Ibn Nujaym mendefinisikan
hilah sebagai  suatu  bentuk  kebijaksanaan  dalam  pemecahan  masalah  yang  melibatkan pemaksimalan  akal sehingga  dapat  diperoleh  jalan  (penyelesaian)  dalam  menyelesaikan permasalahan yang dimaksud (Nujaym, 1983). Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hilah merupakan  suatu  strategi  atau  metode  yang  digunakan  dalam  menyelesaikan  persoalan perkara  hukum.  Sederhananya,  hilah  bertujuan  menyiasati  suatu  hukum  syariah  dengan mencari celah-celah di dalamnya.
Dalam ranah fiqh, semua mazhab kecuali Mazhab Hanafi menolak penggunaan hilah saat menentukan suatu hukum. Adapun fuqaha’ Mazhab Hanafi membolehkan metode hilah dengan dasar sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Mabsut dan Al-Fatawa Al-Hindiyyah bahwa  setiap hilah yang  dilakukan  oleh  lelaki  dengan  maksud  membatalkan  atau menghapuskan hak orang lain, atau bermaksud memasukkan ke dalamnya suatu subhah atau bermaksud menyembunyikan sesuatu yang batil, maka hal tersebut makruh. Setiap hilah yang digunakan  seorang  lelaki  dengan  tujuan  menghindarkan  dirinya  dari  perkara  haram,  atau menggunakan hilah tersebut  dengan  tujuan  untuk  suatu  yang  halal,  maka  hal  tersebut termasuk  dalam  kebaikan.  Sedang  selain  mazhab  Hanafi  beranggapan  bahwa hilah akan merusak qawa’id al -syariah (Khir dkk, 2010).
Namun  demikian  di  atas,  perlu  diketahui  bahwa  secara  prakteknya  terdapat  dua kategori hilah, yaitu hilah masyru’ah ( hilah yang diperbolehkan) dan hilah mazmumah ( hilah yang dicela  atau  dilarang) . Oleh  karena  itu,  pada  kondisi  dan  situasi  tertentu  para  ahli  fiqh memperkenankan menggunakan hilah, hilah tersebut disebut dengan hilah masyru’ah ( hilah yang diperbolehkan) (Mardhiah,  2017).  Karena  adanya  dua  macam hilah tersebut,  terdapat kemungkinan  bahwa operasional  perbankan  syariah  yang  telah berjalan  selama  ini  setelah dikaji  secara  mendalam,  ternyata  beberapa  produknya  termasuk  dalam  produk  yang dihasilkan melalui metode hilah, baik hilah masyru’ah atau hilah mazmumah . Terdapat indikator- indikator  dan  batasan-batasan  tertentu  yang  harus  dipenuhi  berkaitan  dengan  penentuan apakah suatu hal masuk dalam kategori hilah masyru’ah atau hilah mazmumah .    Berikut ini adalah indikasi dari hilah : (Khir, 2010)
1. Suatu hal yang dijalankan tidak biasa tetapi tetap berada di bawah syarat dan ketentuan kontrak.
2. Ketika  sesuatu  dikategorikan  sebagai  barang  pertukaran,  itu  bukan  sesuatu  yang dibutuhkan atau dimaksudkan oleh para pihak dalam kontrak.
3. Akad (perjanjian) atau syarat lain tidak diperlukan atau tidak dimaksudkan ketika suatu hal dimasukkan dalam kontrak.
Selanjutnya, berikut ini adalah parameter dari hilah :(Khir, 2010)
1. Penerapan  dari metode hilah harus selaras  dengan maqashid syariah  berdasarkan  hirarki keutamaannya
Maqashid syariah adalah tujuan- tujuan yang ingin diwujudkan dan dipelihara syara’ dalam kehidupan (Febriadi, 2017). Maqashid syariah meliputi lima tujuan, yaitu hifz al-din
(menjaga agama) , hifz al-nafs (menjaga jiwa) , hifz al- ‘aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan) dan hifz al-mal (menjaga harta) . Berdasarkan rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan metode hilah dapat diperbolehkan (hilah masyru ‘ ah) jika sejalan dengan maqashid syariah.
2. Qasd al-mukallaf pada implementasi metode hilah harus selaras dengan maqashid syariah Qasd  al-mukallaf merupakan  maksud,  alasan,  dan  tujuan  yang  terkandung  pada perbuatan  atau  tingkah  laku  seseorang.  Seperti  alasan  dan  maksud  seseorang  dalam melaksanakan  perikatan,  kontrak,  perjanjian  dan  lain  sebagainya.  Berkaitan  dengan masalah  tersebut,  perspektif  para  ulama  tentang  masalah  apakah  maksud  atau  alasan seseorang  dapat mengubah  legalitas  akad berbeda-beda.  Beberapa  ulama menyebutkan apabila ditemukan indikasi (qarinah) yang menunjukkan adanya suatu hal yang oleh agama dilarang,  seperti  meggunakan  alasan  untuk  mendapatkan  keuntungan  melalui  cara penggunaan akad sosial, maka menjadi tidak diperbolehkan atau tidak sah.
4. Wasa´il yang  dipergunakan  dalam  menggunakan  metode hilah tidak  diperbolehkan menjadikan rusaknya maqashid syariah
Wasa’il adalah  semua  cara  yang  digunakan  dalam  mendapatkan maslahah atau menghindari mafsadah . Wasa’il merupakan  usaha  dalam  menggapai maqashid syariah. Adapaun parameter dari wasilah sendiri berkaitan erat dengan sad al- zari‘ah terkait dengan hukum hilah, apabila pada penggunaan wasa’il terdapat suatu hal yang tidak sejalan dengan maqashid syariah, maka dipastikan bahwa wasa’il itu menjadi batal (haram).
5. Penerapan  metode hilah haruslah menuju  pada maslahah yang mu‘tabarah atau maslahah rajihah
Maslahah berarti  manfaat,  memperoleh  manfaat,  dan  mencegah  kemudaratan.
Maslahah yang dimaksud adalah berhubungan erat dengan maqashid syariah . Maslahah yang mu’tabarah adalah maslahah yang  tidak  bertentangan  dengan  nas-nas  Al-Quran  maupun sunnah. Apabila suatu maslahah bertolak belakang dengan Al-Quran dan sunnah, maka
maslahah itu  merupakan maslahah fasidah . Maslahah dalam  penggunaan  metode hilah disyaratkan tidak menghilangkan maslahah utama yang lain.

## PEMBAHASAN
Analisis KPR Murabahah Berdasarkan Indikasi Hilah
1. Suatu  hal  yang  dikerjakan  di  luar  kelaziman,  tetapi  tetap  berada  di  bawah  syarat  dan ketentuan kontrak
Akad murabahah dalam pembiayaan KPR Syariah dianggap di luar kebiasaan karena yang menjadi obyek saat akad belum ada, jual beli Islam memberikan ketentuan bahwa barang yang ditransaksikan harus ada wujud fisiknya ( ain musyahadah ) dan harus dimiliki seutuhnya oleh penjual. Sebagaimana diketahui  dalam KPR Syariah , bank belum memiliki rumah  yang  akan  diperjualbelikan,  sehingga  bank  mewakilkan  kepada  nasabah  untuk mencari rumah. Tidak adanya wujud fisik rumah yang dimiliki bank menunjukkan bahwa jual  beli  tersebut  tidak  lagi  menggunakan  akad murabahah, akan  tetapi  adalah  akad peminjaman dana karena bank hanya penyedia dana.
Terlihat bahwa akad jual beli produk antara konsumen dan bank bersifat kabur dan tidak pasti karena permasalahan terjadi ketika bank belum membeli barang dari agen atau pemasok barang. Risiko kerusakan dan kerugian terhadap barang yang dibeli tetap menjadi tanggungan bank akad jual beli antara kedua belah pihak berlangsung, meskipun konsumen  membeli  barang  tersebut  melalui  akad wakalah sebagaimana  disebutkan sebelumnya. Hal tersebut tersebut menunjukkan adanya unsur-unsur hilah dalam akad murabahah KPR Syariah.
2. Ketika  sesuatu  dikategorikan  sebagai  barang  pertukaran,  itu  bukan  sesuatu  yang dibutuhkan atau dimaksudkan oleh para pihak dalam kontrak
Ketika seorang konsumen membuat perjanjian jual maupun beli dengan bank, hal tersebut dianggap bermasalah karena para ulama fiqh yang menyetujui jual beli dengan akad murabahah mensyaratkan  adanya  hak khiyar (hak  boleh  melanjutkan  atau  tidak melanjutkan  transaksi  bagi  pembeli).  Namun  realitanya,  hal  ini  sulit  dilakukan  karena setelah rumah diperoleh, bank tidak dapat membatalkan penjualan rumah tersebut kepada konsumen. Untuk memenuhi penjualan tersebut, mereka membuat janji di mana nasabah berjanji untuk membeli produk dan bank berjanji untuk menjual produk.
3. Akad (perjanjian) atau syarat lain tidak diperlukan atau tidak dimaksudkan ketika suatu hal dimasukkan dalam kontrak
Sebagaimana  dinyatakan  sebelumnya,  dalam  pelaksanaan  akad murabahah dalam produk KPR syariah adalah dengan akad wakalah . Dalam konsep bay’ al -murabahah li al-amr bi al-shira ’ , akad wakalah memang dibutuhkan dalam menerapkan pemberian kuasa pihak bank kepada nasabah dalam mencari rumah yang akan dibeli. Berangkat dari hal tersebut, sebagian  ahli  hukum  Islam  berpendapat  bahwa murabahah yang  diterapkan  seperti  itu masuk dalam jenis ‘ aqd murakkab ( bay‘atani fi bay‘ah) , yakni dua akad dalam satu kontrak (akad wakalah dan akad murabahah ).
Berangkat dari pembahasan di atas, untuk sementara dapat disimpulkan pembiayaan KPR murabah}ah yang beroperasi di bank syariah masuk dalam kategori hilah berdasarkan indikasi pertama. Akan tetapi indikasi yang kedua dan indikasi yang ketiga kurang begitu kuat, karena kedua indikasi tersebut berhubungan langsung dengan adanya hambatan atau masalah yang sulit dihindari bank syariah, jika dihindari akan mengakibatkan KPR murabahah tidak dapat beroperasi secara efisine.
Berikut akan diulas berdasarkan parameter hilah untuk menunjukkan apakah transaksi jenis di atas termasuk hilah mubah (hilah masyru‘ah), atau sebaliknya termasuk hilah salah (hilah mazmumah).
Analisis KPR Murabahah Berdasarkan Parameter Hilah
1. Penerapan  dari  metode hilah harus  selaras  dengan maqasid syariah  berdasarkan  hirarki keutamaannya
Produk KPR Syariah dengan konsep akad murabahah ditujukan memberikan tawaran kemudahan bagi setiap orang yang menginginkan memiliki rumah tetapi belum mampu membelinya secara langsung. Penggunaan akad murabahah dalam KPR Syariah tidak menyalahi konsep maqashid syariah ( maslahah al-khamsah atau lima tujuan syariah).
Jika dilihat dari perspektif skala kebutuhannya, akad murabahah memang diperlukan karena memperhatikan kebutuhan orang Islam dalam menghindari pinjaman dana kepemilikan rumah dengan struktur bunga. Adapun margin keuntungan bank saat jual beli melalui akad murabahah masih sejalan dengan ketentuan syariat, karena margin keuntungannya tetap.
Apabila dalam perumusan akad murabahah tidak bertentangan dengan maqashid syariah, khususnya yang termasuk pada kategori daruriyyat, maka penggunaan hilah boleh
dilakukan (hilah masyru‘ah). Jika ternyata produk tersebut sangat dibutuhkan karena jika tidak maka akan menimbulkan kesulitan di kalangan masyarakat, maka tingkatan hajiyyat juga boleh digunakan.
2. Qasd al-mukallaf pada implementasi metode hilah harus selaras dengan maqasid syariah
Dalam akad murabahah KPR Syariah, qasd al-mukallaf terdiri dari pihak bank, pihak nasabah, dan pihak supplier . Pada aspek ini, Bank syariah sama seperti bank umum lainnya, karena mereka adalah lembaga dengan fokus bisnis, sehingga bukanlah tugas yang mudah dan rintangan utama yang harus bagi bank syariah hadapi.
Di  lain  hal,  bank  syariah  menghadapi  beberapa  tantangan  ketika  menerapkan skema  asli  akad murabahah ,  karena core  bussniness bank  adalah  sebagai  pihak  yang menyediakan  jasa  keuangan,  bukan  menjual  barang.  Meskipun  demikian,  pembiayaan KPR  melalui akad murabahah tidak  bertentangan  dengan maqashid syariah,  karena  KPR Syariah dengan akad murabahah sangat dibutuhkan dalam sektor keuangan khusunya dalam bank  syariah.  Adanya  pembiayaan  KPR  Syariah  dengan  akad murabahah akan  sangat membantu  masyarakat  dalam  memiliki  rumah,  karena  rumah  merupakan  kebutuhan primer yang harus komunitas muslim miliki dalam kelangsungan hidupnya. Sehingga bank syariah bisa menjadi tujuan masyarakat muslim dalam memenuhi kebutuhan rumah tanpa menggunakan KPR bank konvensional.
3. Wasa´il yang  dipergunakan  dalam  menggunakan  metode hilah tidak  diperbolehkan menjadikan rusaknya maqasid syariah
Adalah masalah khilafiyyah berkaitan dengan bank syariah yang mengubah sistem kontrak dan mekanisme asli dari akad murabahah. Keputusan menambahkan akad wakalah semata-mata  karena  kebutuhan  efisiensi  yang  harus  dilakukan  oleh  bank.  Di  sisi  lain, barang yang menjadi objek transaksi bukanlah barang biasa, sehingga modifikasi terhadap akad murabahah memang diperlukan. Bank bukan berperan sebagai developer, oleh karena itu  bank  tidak  menyediakan  atau  memiliki  stok  rumah  untuk  dijual,  sehingga  yang menentukan kriteria rumah dan mencari rumah adalah nasabah sendiri.
Regulasi  membuat  bank  tidak  mungkin  melakukan  pembelian  rumah  terlebih dahulu,  karena  itu  nasabah  perlu  dilibatkan  sebagai  wakil  dalam  melakukan  pembelian rumah. Menjual rumah secara langsung kepada nasabah akan membuat harga jual rumah menjadi tinggi dikarenakan melalui proses yang panjang, yaitu pihak bank membeli rumah dahulu dari supplier baru kemudian dijual lagi kepada nasabah. Jika jalan tersebut ditempuh,
maka akan membuat KPR Syariah mahal harganya sehingga berimplikasi pada produk yang tidak kompetitif. Adapun akad ganda yang ada dalam KPR Syariah tidak menyalahi ketentuan akad murakkab yang melarang menggabungkan akad akad sosial (‘aqd tabaru‘) dengan  akad  komersil (‘aqd  tijara h), karena  akad wakalah yang  ditambahkan  dalam operasional KPR Syariah sifatnya adalah melengkapi saja.
Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa penggunaan wasa´il dalam KPR Syariah melalui akad murabahah tidak menyebabkan rusaknya maqasid syariah, karena memang dibutuhkan.
4. Penerapan metode hilah haruslah menuju pada maslahah yang mu‘tabarah ( maslahah yang diakui oleh syara’)
Alasan  di  balik  persetujuan  ulama  atas  skema murabahah KPR  Syariah  adalah bermaksud memudahkan dan mengurangi beban masyarakat dalam persoalan pembelian rumah.  Kemudahan yang  dimaksud  adalah  kemaslahatan  yang  harus  didapatkan  setiap orang, termasuk kemudahan dalam memiliki rumah yang merupakan hajat hidup orang banyak. Sehingga demi mencapai maslahah tersebut, bank diperbolehkan menambahkan akad wakalah agar nasabah juga bisa menjadi wakil dalam mencari dan membeli rumah sesuai dengan kriteria yang nasabah inginkan. Jika KPR Syariah lebih mahal, tentu menjadi tidak kompetitif sehingga berakibat pada bank syariah tidak dapat menarik pelanggan atau nasabah.
Berdasarkan hal tersebut di atas, KPR Syariah dengan akad murabahah melalui skema bay‘u murabahah al -amr bi al-shira adalah sesuai dengan hukum syariah dan dapat diterapkan dalam bank syariah. Akan tetapi KPR Syariah dengan janis akad yang beroperasi selama ini tidak  dapat  dipertahankan  untuk  kedepannya,  karena  mungkin  saja  bank  bisa  berperan sebagai  pihak  yang  menjual  rumah  jika  undang-undang  yang  terkait  diamandemen  dan menghilangkan kewajiban beban pajak ganda, sehingga cukup menerapkan satu pajak.

## KESIMPULAN
Pada pembiayaan KPR Syariah, bank syariah melakukan perubahan terhadap   konsep asli dari akad murabahah . Akad murabahah yang diterapkan adalah murabahah li al-amir bi al- shira’ , pembeli meminta dan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk membelikan suatu barang dengan ciri-ciri atau kriteria tertentu, kemudian ia berjanji akan membeli barang itu
melalui  jual  beli murabahah. Hal  tersebut  menunjukkan  adanya  penambahan  akad  akad wakalah, sehingga  bank  bukan  merupakan  pihak  yang  menjual  rumah,  akan  tetapi  hanya berperan memberikan kuasa dan mewakilkan kepada nasabah melalui akad wakalah . Bank hanya berperan sebagai penyedia dana, bukan melakukan jual beli dengan akad murabahah. Hal tersebut menunjukkan bahwa akad murabahah KPR syariah diformulasi melalui metode hilah berdasarkan indikasi dan parameter hilah. Akan tetapi, hilah pada KPR murabahah dapat dikategorikan hilah yang  disyariatkan (hilah  masyru’ah) atau hilah yang  diperbolehkan. Kesimpulan tersebut didapatkan dengan mengacu pada tidak ditemukannya suatu hal yang bertentangan dengan parameter hilah masyru’ah . Namun demikian, KPR Syariah dengan janis akad  yang  beroperasi  selama  ini  tidak  dapat  dipertahankan  untuk  kedepannya,  karena mungkin saja bank bisa berperan sebagai pihak yang menjual rumah jika undang-undang yang terkait diamandemen dan menghilangkan kewajiban beban pajak ganda (pajak pertama adalah jual beli yang dilakukan bank dengan supplier rumah dan pajak kedua adalah jual beli yang dilakukan bank dengan nasabah), sehingga cukup menerapkan satu pajak  saja. Apabila beban pajak ganda terus diterapkan, tentu saja KPR Syariah menjadi mahal dan tidak dapat bersaing dengan KPR Konvensional.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrida,  Y.  (2016).  Analisis  Pembiayaan  Murabahah  di  Perbankan  Syariah. JEBI  (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) , 1 (1).
Agustin,  H.  (2021).  Teori  Bank  Syariah. JPS  (Jurnal  Perbankan  Syariah) , 2 (1),  67 – 83. https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279
Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik (1st ed.). Jakarta: Gema Insani Press.
Arif Rochman, Dharu Triasih,  dan A. S. A. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Di Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) Semarang. HUMANI (Hukum Dan Masyarakat Madani) , 7 (3), 167 – 181.
Ascarya. (2007). Akad & Produk Bank Syariah . Jakarta: Rajawali Press.
Ascarya dan Diana Yumanita. (2005). Bank Syariah: Gambaran Umum. In Bank Indonesia : Seri Kebanksentralan .
Az-Zuhaili,  W.  (2006). Al- Mu‘amalat  al -Maliyyah  al- Mu‘asirah;  Buhuth  wa  Fatawa  wa  Hulul . Beirut: Dar al- Fikr al- Mu‘asir.
Budi Santoso, A. A. (2010). Jangan Ambil KPR Sekarang! Jakarta: Elex Media Komputindo. Fatmasari. (2013). Analisis Sistem Pembiayaan KPR Bank Konvensional dan Pembiayaan KPRS Bank Syariah (Studi Kasus Bank BTN Dengan Bank Muamalat). Jurnal Akuntansi UNESA , 1 (3).
Febriadi,  S.  R.  (2017).  Aplikasi  Maqashid  Syariah  Dalam  Bidang  Perbankan  Syariah.
Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 1 (2), 231 – 245. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585
Hadi, H., Asikin, Z., & Sood, M. (2019). Agreement on Home Loan (KPR) Due to Natural Disaster (Case Study in North Lombok Regency). International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding , 6 (3), 267. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.824 Hardjono. (2008). Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR . Jakarta: PT. Pusaka Grahatama. Ifham, A. (2017). Ini Lho KPR Syariah! Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Karim, A. A. (2007). Bank Islam, Wacana Ulama . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Keuangan), O. (Otoritas J. (2021). Snapshot Perbankan Syariah September 2021 .
Lesmana,  M.,  Suminto,  A.,  &  Rosmitha,  S.  N.  (2021).  Pembiayaan  Property  Indent (Kpr Syariah)  Ditinjau  Dari  Maqashid  Syariah  Dan  Qawaidul  Fiqhiyyah. Journal  of  Islamic Economics and Philanthropy , 4 (03), 1260 – 1279. https://doi.org/10.21111/jiep.v4i03.6576
Lewis, M. K. dan L. M. A. (2001). Perbankan Syariah, terjemahan . Jakarta: Serambi.
Mardhiah, I. (2017). Hilah dalam Produk Pembiayaan Syariah. Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies , 1 (1), 19 – 44.
Miftahuddin.  (2019).  Perbandingan  Konsep  Keuangan  pada  Bank  Syariah  dan  Bank Konvensional. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , 2 (2), 213 – 228. https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.86
Mohamed  Fairooz  Abdul  Khir,  Marjan  Muhammad,  Ashraf  Dato‘  Md.  Hashim,  Said Bouheraoua,  L.  H.  dan  I.  I.  (2010). Parameter  Hiyal  dalam  Kewangan  Islam .  Malaysia: Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam Kewangan Islam (ISRA).
Muhith, A. (2012). Sejarah Perbankan Syariah. Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan , 01 , 69 – 84.
Muttaqin,  A.  (2022). Hillah  Hukmi  Dalam  Pengembangan  (  Legal  Reform  )  Fatwa  DSN  MUI Tentang Pelaksanaan PPR Inden Syariah . 8 (April).
Nujaym, I. (1983). Al-Ashbah wa al-Nazair . Damaskus: Dar al-Fikr.
Prabowo, B. A. (2016). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 1 No. 16 (Januari 2009), 106 – 126.
Zaky,  A.  F.  dan  A.  (2015).  Analisis  Perbedaan  Implementasi  KPR  Konvensional  dengan KPR Syariah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa , 4 .