## Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Berinvestasi Di Indonesia
Dinda Anisa 1 , Tuti Anggraini 2* , Khairina Tambunan 3
1,2,3) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
1) dindaanisa2002@gmail.com , 2) tutianggraini@uinsu.ac.id , 3) khairinatambunan@uinsu.ac.id
*Corresponding Author Diajukan : 8 Juni 2023 Disetujui : 10 Juni 2023 Dipublikasi : 1 Juli 2023

## ABSTRACT
This research was carried out in order to gain a better understanding of cryptocurrencies, as well as the position of Islamic law in relation to them as a form of alternative investment in Indonesia. This  research  is  a  qualitative  investigation  utilizing  phenomenological  and  descriptive methodologies.  The  data  that  was  used  came  from  the  library  and  was  backed  by  a  number  of papers and books that were linked to the issues that were investigated in this study using a syar'i normative methodology. It is possible to invest in cryptocurrency, trade cryptocurrency, or utilize cryptocurrency  as  a  form  of  payment.  In  addition  to  Bitcoin,  several  other  forms  of cryptocurrency are also seeing widespread use. Different points of view on cryptocurrency can be found within the community, which can give rise to both pros and negatives. Because there is no legislation  in  Indonesia  that  recognizes  cryptocurrency  as  a  form  of  payment  or  currency,  it  is illegal to utilize cryptocurrency there. Since the price is still volatile and there are still flaws in the  security,  the  discussion  around  cryptocurrencies  such  as  Bitcoin  has  not  yet  reached  an advantageous point. Some Ulama say, from the perspective of Islamic law, that this kind of digital currency  does  not  have  clarity  and  cannot  be  physically  seen,  allowing  for  the  possibility  of fraud.  As  a  result,  they  consider  cryptocurrency  to  have  aspects  of  Gharar.  The  usage  of cryptocurrency in investment and trading makes it inseparable from speculation about the price, which  is  highly  volatile  and  is  solely  used  as  a  tool  for  making  profits  and  losses.  Maysir  is  a component of cryptocurrency. Because the significance of this crypto currency spans such a wide range of areas, particularly those pertaining to technology and the economy.

## Keywords: Cryptocurrency, Investment, Islamic Law

## PENDAHULUAN
Munculnya mata uang kripto, sering dikenal sebagai cryptocurrency dalam bahasa umum, adalah  semacam  penemuan  keuangan  yang  dimungkinkan  oleh  peningkatan  dan  kemajuan teknologi  baru-baru  ini  dalam  industri  keuangan.  Meskipun  dapat  digunakan  sebagai  metode pembayaran,  cryptocurrency  masih  memiliki  sisi  positif  dan  kontra  karena  risiko  tinggi  dan volatilitas tinggi yang terkait dengannya; namun, semakin banyak investor mulai melihat crypto sebagai alternatif yang layak untuk kendaraan investasi tradisional.
Hingga saat ini (per November 2022), terdapat 9.3581 jenis mata uang kripto yang dapat digunakan sebagai instrumen investasi. Pertumbuhan jumlah jenis dan jumlah cryptocurrency ini terjadi  bersamaan  dengan  perkembangan  industri  cryptocurrency.  Bitcoin  (BTC),  Ethereum (ETH),  Thether  (USDT),  Binance  USD  (USDC),  XRP,  dan  Dogecoin  (DOGE)  adalah  sepuluh cryptocurrency  yang  memiliki  kapitalisasi  pasar  yang  signifikan.  Bitcoin  (BTC),  Ethereum (ETH),  dan  Thether  (USDT)  adalah  cryptocurrency  yang  memiliki  kapitalisasi  pasar  terbesar. Bitcoin adalah yang paling berharga dari sepuluh cryptocurrency yang saat ini beredar. Misalnya, kapitalisasi  pasar  Bitcoin  adalah  324,52  miliar  dolar  AS  per  12  November  2022  pukul  10.10 WIB, yang menempatkannya di posisi kedua setelah Ethereum, yang memiliki kapitalisasi pasar
156,34 miliar dolar AS. Rizvi dan Ali 2022 menyatakan bahwa selain cryptocurrency biasa, ada juga  cryptocurrency  berbasis  syariah  Islam  seperti  Onegram  dan  X8X  yang  didukung  oleh  aset berupa emas. Mata uang digital ini didukung oleh aset berupa emas untuk keamanan tambahan.
Kata  "cryptocurrency"  digunakan  untuk  merujuk  pada  jenis  mata  uang  digital  tertentu yang  dihasilkan  dengan  memanfaatkan  berbagai  prosedur  kriptografi  yang  canggih.  Selain  itu, penggunaan  cryptocurrency  memungkinkan  untuk  memastikan  bahwa  catatan  kronologis transaksi  yang  dilakukan  dengan  bitcoin  akan  tetap  bersifat  pribadi.  Menurut  sudut  pandang Islam, cryptocurrency yang lazim seperti Bitcoin dikatakan mengandung unsur perjudian (maysir) dan  ketidakpastian  (gharar)  (Meera,  2018).  Sebagai  gambaran,  harga  satu  Bitcoin  pernah mencapai  level  tertinggi  sepanjang  masa  yaitu  $60.000  USD  pada  April  2022,  namun  sempat turun menjadi $16.864 USD per 12 November 2022 pukul 10.18 WIB.
Menurut  Guru  Besar  UIN  SMH  Banten itu,  mata  uang  kertas  mengacu  pada mata  uang yang  diakui  negara.  Kalaupun  ada  fluktuasi  nilai  harga,  sah-sah  saja  menggunakannya  sebagai instrumen  transaksi  meskipun  ada  perbedaan  antara  masa  lalu  dan  sekarang,  meskipun  ada fluktuasi  harga  dalam  nilai.  Istilah  "mata  uang  kertas"  mengacu  pada  bentuk  mata  uang  yang disetujui  oleh  negara.  Adopsi  cryptocurrency,  dalam  pandangan  muamalat,  menimbulkan beberapa  pertanyaan  menarik.  Namun,  perubahan  nilai  tidak  dapat  diprediksi,  dan  harga  dapat naik  atau  turun  dalam  jumlah  besar  pada  waktu  tertentu.  Harga  cryptocurrency  sendiri dikendalikan oleh permintaan pasar dua puluh empat jam sehari, tujuh hari seminggu. Akibatnya, berinvestasi dalam mata uang kripto dikaitkan dengan perjudian, yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai gharar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah tidak mengakui cryptocurrency sebagai aset yang dapat diinvestasikan karena tidak asli.
Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  menghasilkan  keuntungan  adalah  mungkin,  berinvestasi dalam  cryptocurrency  mirip  dengan  bermain  dengan  pisau  yang  memiliki  dua  sisi.  Investasi  ini memiliki  potensi  untuk  menghasilkan  pendapatan  yang  sangat  signifikan,  tetapi  juga  memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dengan segera. Saat berinvestasi di cryptocurrency, Anda  perlu  memiliki  persiapan  mental  yang  kuat  karena  pergerakannya  mirip  dengan  roller coaster.  Ini  adalah  sesuatu  yang  ingin  diingat  oleh  investor,  terutama  investor  pemula,  sebagai faktor penting.
Jawaban dari Dana Moneter Internasional sangat diharapkan, dan hingga hari ini, agensi tersebut menyatakan bahwa mereka mendukung penggunaan cryptocurrency secara luas dan terus menyatakan  dukungannya  untuk  proliferasi  mereka.  Christine  Lagarde,  Direktur  Dana  Moneter Internasional,  sangat  jelas  dalam  pidatonya  di  Bank  of  England  Conference  di  London  (2017) bahwa mereka mendapat dukungan penuh. Selama ceramahnya, dia membuat pernyataan berikut: "Bayangkan  sebuah  negara  dengan  institusi  yang  lemah  dan  mata  uang  nasional  yang  tidak stabil." Alih-alih mengadopsi uang yang digunakan di negara lain, seperti dolar yang digunakan di Amerika Serikat, ada kemungkinan beberapa negara ini akan menggunakan lebih banyak mata uang virtual sebagai bentuk mata uang utama mereka. Hal ini berbeda dengan mengadopsi uang yang  digunakan  di  negara  lain.  Oleh  karena  itu,  dalam  banyak  hal,  mata  uang  virtual  mungkin sangat  bersaing  dengan  mata  uang  yang  sudah  digunakan  dan  kebijakan  moneter  yang  ada  saat ini.  Tanggapan  terbaik  yang  dapat  dilakukan  oleh  para  gubernur  bank  sentral  selama  ekonomi terus  berkembang  adalah mempertahankan  status  quo  mengenai  kebijakan  moneter  sambil tetap berpikiran  terbuka  terhadap  gagasan  dan  persyaratan  baru.  Ini  adalah  reaksi  terbaik  yang  dapat dilakukan oleh para gubernur bank sentral.
Namun,  Gubernur  Bank  Indonesia  secara  resmi  telah  mengkonfirmasi  bahwa  larangan tersebut  akan  berlaku  setidaknya  selama  sepuluh  tahun  ke  depan  karena  ia  menyangkal kemungkinan  Cryptocurrency  diakui  sebagai  mata  uang  legal  di  Indonesia  di  masa  mendatang. Selain  itu,  Bank  Indonesia  telah  membahas  rencana  pengembangan  uang  rupiah  digital  dalam upaya  digitalisasi  pembayaran.  Saat  ini  penggunaan  cryptocurrency  sebagai  alat  pembayaran masih ilegal di Indonesia.
Sejak  diperkenalkannya  cryptocurrency  pertama  di  dunia,  Bitcoin,  ke  pasar  untuk perdagangan publik pada tahun 2009, aset cryptocurrency, yang dikenal karena tingkat risikonya yang  sangat  tinggi,  telah  mendapatkan  ketenaran  yang  meluas.  Hal  ini  dikarenakan  aset cryptocurrency telah berhasil menghasilkan return tertinggi dibandingkan dengan yang dihasilkan
oleh  instrumen  investasi  lainnya.  Bitcoin  adalah  cryptocurrency  pertama  yang  menawarkan transaksi  peer-to-peer,  yang  memungkinkan  dua  orang  atau  lebih  untuk  bertransaksi  bisnis  di manapun di dunia dengan kecepatan yang lebih cepat dan biaya yang lebih murah daripada yang dapat dicapai dengan sistem keuangan konvensional. Ini dimungkinkan oleh sifat jaringan Bitcoin yang terdesentralisasi .
Karena  merupakan  hal  baru  terlebih  cryptocurrency  baru  booming  di  Indonesia  pada tahun  2021  ini  sehingga  banyak  sekali  masyarakat  awam  yang  ingin  memulai  investasi  pada instrument  ini  tetapi  tidak  mengetahui  tentang  bagaimana  cryptocurrency  itu  sendiri.  Maka  dari itu, penelitian ini dilakukan untuk memperdalam informasi terkait Investasi pada cryptocurrency. Sehingga, nantinya penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi para calon investor yang ingin  melakukan  investasi  pada  instrument  ini  dan  menjadi  dasar  bagi  riset-riset  mendatang terkait investasi pada mata uang crypto.

## STUDI LITERATUR

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  terdahulu  yang  dijadikan  pedoman  oleh  penulis  dalam  memperluas pemahaman dan mendukung permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
M. Naufal (2022) dalam penelitiannya analisis crytocurrency sebagai investasi pada mata uang  digital  bitcoin  menjelaskan  bahwa  bitcoin  tidak  sah  jika  dijadikan  alat  pembayaran  dalam lingkup nasional, sedangkan dalam penggunaan sebagai investasi adalah sah, karena sampai saat ini  tidak  ada  aturan  yang  melarang  jual  beli  bitcoin  di  Indonesia  dengan  tujuan  investasi  di Indonesia.
Syahidah  (2021)  dalam  penelitiannya  identitas  cryptocurrency  menjelaskan  bahwa Kedudukan  hukum  penggunaan  Cryptocurrency  sebagai  alat  investasi  tidak  dilarang.  Hal  ini didapatkan  pada  ketentuan  Bappebti  yang  mengatur  terkait  boleh  tidaknya  investasi  itu diberlakukan,  selama  tidak  bertentangan  dengan  aturan  negara  maka  pada  hakikatnya  boleh digunakan.
Andi  Siti  (2020)  dalam  penelitiannya  fenomena  crytocurrency  menjelaskan  bahwa Bitcoin sebagai investasi  lebih  dekat  pada  gharar  (spekulasi yang merugikan orang  lain).  Sebab keberadaannya tak  ada  aset  pendukungnya,  harga  tak  bisa  dikontrol  dan  keberadaannya  tak  ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram.
Cryptocurrency  Money  adalah  bentuk  uang  elektronik  yang  memungkinkan  transaksi dilakukan di dalam perusahaan atau organisasi (melalui internet). Mata uang digital, di sisi lain, dimaksudkan  untuk  mengatasi  kesulitan  numerik  yang  bergantung  pada  enkripsi.  Ini  sangat kontras  dengan  uang  kertas  cetak.  Uang  ini  telah  dirancang  sesuai  dengan  kemajuan  terbaru dalam  teknologi  kriptografi  untuk  memastikan  bahwa  uang  ini  tidak  dapat  dengan  mudah direproduksi atau ditransfer ke pihak lain yang tidak memiliki uang ini dan tidak memiliki akses ke  sana.  Struktur  ini  dibuat  untuk  memastikan  bahwa  uang  ini  akan  tetap  aman  (Tejosusilo, 2019).
Di internet, batasan realitas, seperti istilah kekuasaan yang biasanya melekat pada standar moneter  normal,  tidak  berlaku.  Hal  ini  memungkinkan  produksi  uang  tunai  virtual,  yang  dapat digunakan sebagai pengganti mata uang konvensional. Bitcoin adalah contoh pertama mata uang digital,  dan  penciptanya  dikabarkan  adalah  orang  yang  menyebut  dirinya  Satoshi  Nakamoto (Wijaya,  2016).  Namun,  tidak  ada  yang  bisa  menentukan  identitas  sebenarnya  dari  orang  yang mengembangkan  Bitcoin.  Suatu  bentuk  uang  digital  yang  tidak  dikelola,  uang  virtual  sering dikendalikan  dan  didistribusikan  oleh  pemilik  akun  mata  uang  virtual.  Berkenaan  dengan beberapa jenis representasi moneter di dunia maya, khususnya:
Bitcoin  adalah  bentuk  mata  uang  virtual  paling  umum  yang  digunakan  dalam  transaksi tahun  2009.  Mata  uang  digital  berbasis  Bitcoin  yang  dikenal  sebagai  Litecoin  dirilis  ke  publik untuk pertama kalinya pada tahun 2011, dan menggunakan perangkat lunak dasar yang sama.
Mata uang digital yang dikenal sebagai Ethereum pada awalnya tersedia untuk digunakan pada tahun 2013, menjadikannya salah satu cryptocurrency terbaru.
Ripple pertama kali tersedia untuk umum pada tahun 2014 dengan tujuan utama menjadi instalasi yang mengandalkan protokol web di seluruh dunia seperti HTTP dan TCP/IP. Protokol
ini  digunakan  di  papan  informasi  dan  situs  web.  Stellar  adalah  teknologi  ledger  terdistribusi terdesentralisasi  yang  diluncurkan  pada  tahun  2014.  Cardano  yang  rilis  tanggal  29  September 2017 sudah dikirim.
Mengelola bentuk mata uang virtual ini telah diperiksa dari perspektif positif dan negatif oleh  sejumlah  negara,  antara  lain  Cina,  Islandia,  Rusia,  dan  Bolivia.  Terlepas  dari  kenyataan bahwa mereka mendapat manfaat dan kerugian dari pengelolaan mata uang virtual ini, pemerintah ini  terus  menentang  penggunaan  uang  virtual  ini.  Perekonomian  negara-negara  lain  juga mengalami  pertumbuhan  dan  kontraksi  selama  periode  ini.  Bahkan,  ada  bukti  dari  sejumlah sumber  yang  menunjukkan  bahwa  negara-negara  industri  seperti  Jepang,  Singapura,  Amerika Serikat,  dan  Inggris  telah  menerapkan  semacam  inovasi  inkremental  yang  dikenal  sebagai  uang digital  (mata  uang  virtual)  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Negara-negara  ini  termasuk  Jepang, Singapura,  Amerika  Serikat,  dan  Inggris.  Negara-negara  seperti  Inggris,  Amerika  Serikat,  dan Amerika  Serikat  termasuk  dalam  kelompok  ini.  Berikut  ini  adalah  beberapa  perspektif  yang dipegang  oleh  para  sarjana  kontemporer  mengenai  cryptocurrency,  khususnya  ketika  dievaluasi melalui lensa hukum Islam:

## Pendapat Ust. Abdul Somad
Perdagangan  adalah  dasar  dari  sistem  yang  digunakan  pada  zaman  kuno.  Orang  tidak mulai  menggunakan  dinar  dan  dirham  sebagai  instrumen  perdagangan  sampai  setelah  beberapa waktu berlalu. Di sisi lain, benda-benda seperti ini tampaknya tidak bertahan lama karena orang menganggapnya  berpotensi  berbahaya.  Mereka  kemudian  digantikan  oleh  uang  kertas  yang dikeluarkan oleh negara. Terkait uang elektronik (crypto), akademisi Indonesia telah mengajukan dua hal, yaitu: dapat digunakan sebagai mekanisme pertukaran barang dan jasa; dapat digunakan sebagai sistem pembayaran; tidak ada di kartu untuk ini menjadi alat investasi karena nilai mata uang  digital  (crypto)  tidak  stabil  dan  sering  berfluktuasi;  dapat  digunakan  sebagai  mekanisme pertukaran; tidak ada apa pun di kartu untuk ini.

## Pendapat Buya Yahya
Dengan asumsi bahwa Anda perlu melakukan sesuatu untuk merasakan efek itu, berikut ini  adalah  poin  potensial  yang  mungkin  ingin  Anda  pertimbangkan  dengan  menggunakan: Kelahiran mata uang elektronik jenis ini dapat ditelusuri kembali ke individu atau organisasi, dan kekuatan  pendorong  di  balik  pembentukannya  adalah  konglomerasi  pelaku  bisnis.  Karena perdagangan  lebih  transparan,  lebih  baik  terlibat  dalam  aktivitas  itu  daripada  melakukan  hal serupa; Sebaiknya dijauhkan karena ada kemungkinan disalahartikan, dan cenderung dibobol oleh para  ahli  aplikasi  (programmer);  Karena  perdagangan  lebih  transparan,  lebih  bijaksana  untuk terlibat dalam aktivitas itu daripada melakukan hal serupa. Tidak ada jaminan bahwa negara akan menyediakan.  Tidak  ada  jaminan  atau  penjamin  yang  tersedia;  Jumlah  uang  itu  tidak  akan membawamu jauh; Tidak ada penjamin atau penjamin yang hadir.
Selain  itu,  ada  beberapa  peneliti  yang  berpendapat  bahwa  kita  tidak  perlu  berurusan dengan masalah tersebut karena hukum tidak adil.

## Pendapat Ust. Khalid Basalamah
Agar  mereka  memenuhi  syarat  untuk  mendapatkan  pembayaran  halal,  ada  beberapa persyaratan  yang  sebaiknya  dipenuhi  terlebih  dahulu.  Persyaratan  ini  menetapkan  bahwa kerangka, serta asal dan komoditas itu sendiri, pastinya halal. Karena asumsi menyatakan bahwa mereka  wajib  menerima  pembayaran  halal,  inilah  hasilnya.  Jika  ada  kelompok  yang  tidak memenuhi ketiga kualifikasi tersebut, maka peraturan perundang-undangan tidak dapat dianggap sah dan tidak dapat ditegakkan terhadap kelompok tersebut. Fakta bahwa Anda diwajibkan untuk mengambil pembayaran halal dapat disimpulkan dari kondisi yang wajib dipenuhi dengan asumsi bahwa ini adalah sesuatu yang terpaksa Anda lakukan.
Kita  tidak  boleh  mengikuti  hal-hal  yang  tidak  memuaskan  dari  mana  asalnya  atau  di mana  ada kerangka  yang  dikenal  sebagai mulamasa, yaitu  ketika  kita  hanya  menyentuh  sesuatu tetapi  tidak  benar-benar  merasakannya  pada  saat  itu.  Kita  perlu  menghindari  melakukan  salah satu dari hal-hal ini. Hal ini disebabkan fakta bahwa kita diperintahkan untuk tidak terlibat dalam perilaku  seperti  itu  oleh  Islam.  Terlepas  dari  kenyataan  bahwa  Nabi  Muhammad  telah memerintahkan  umatnya  untuk  tidak  melakukannya,  mereka  terus  melakukannya,  dan  mereka masih melakukannya sampai sekarang (Syahidah Rahma, 2021).

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  menggunakan  pendekatan fenomenologis  dan  deskriptif  dalam  metodologinya.  Informasi  yang  digunakan  diperoleh  dari perpustakaan dan didukung oleh sejumlah makalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian kualitatif  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  kejadian, dinamika sosial, fenomena, serta cara pandang individu dan kolektif terhadap suatu topik tertentu. Pendekatan syar'i normatif digunakan sebagai metodologi penelitian. Metodologi ini memerlukan penelitian melalui lensa studi syariah Islam. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua  yaitu  sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  teknik  kepustakaan  (library  research).  Data  yang  diperoleh  selama  penelitian, akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## HASIL
Hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  saat  berinvestasi  dengan  cryptocurrency  adalah keamanan  dari  cryptocurrency  itu  sendiri.  Selain  itu,  proses  transaksi  yang  dilakukan  dan bagaimana  proses  pengumpulan  laba  yang  ditawarkan  kepada  investor  sama-sama  termasuk dalam  hal  yang  perlu  diperhatikan  saat  berinvestasi  dengan  cryptocurrency.  Menurut  hukum Islam,  agar  suatu  transaksi  dianggap  halal,  ada  tiga  syarat  yang  wajib  dipenuhi:  tidak  adanya gharar, maysir, dan riba. Jika salah satu dari pertimbangan ini ditinggalkan dalam suatu transaksi, maka  transaksi  tersebut  dianggap  halal.  Gharar  dalam  transaksi  cryptocurrency,  seperti  yang menggunakan bitcoin, dihasilkan oleh berbagai sebab, salah satunya adalah fakta bahwa bitcoin didirikan  oleh  orang  tak  dikenal  dengan  nama  samaran  Satoshi  Nakamoto.  Penyebab  lainnya antara  lain  penggunaan  beberapa  mata  uang  kripto,  seperti  bitcoin,  dan  penggunaan  beberapa mata  uang  kripto  dalam  transaksi.  Masalah  ini  diperumit  oleh  sejumlah  faktor  lain  juga.  Buku Putih Bitcoin tidak menjelaskan peristiwa di balik kepergian Satoshi Nakamoto dari proyek pada akhir  2010,  juga  tidak  membahas  penerbitan spesifikasi  Bitcoin  pertama dan  bukti konsep  pada tahun 2009. Namun, Buku Putih Bitcoin membuat referensi sekilas ke Satoshi Nakamoto . Tidak ada  yang  bisa  mengatakan  dengan  pasti  siapa  yang  datang  dengan  konsep  yang  nantinya  akan menjadi  bitcoin  pada  awalnya.  Komponen  ambiguitas  ini  terkait  dengan  aspek  ambiguitas  yang berbeda yang disebut gharar (Hamin, 2020).
Bitcoin  adalah  jaringan  pembayaran  peer-to-peer  pertama  yang  didanai  pengguna  dan sepenuhnya terdesentralisasi di dunia. Itu dibuat oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Tidak ada otoritas terpusat atau perantara yang beroperasi di dalam jaringan Bitcoin. Orang-orang yang termasuk  dalam  kelompok  pengguna  internet  tertentu  adalah  orang-orang  yang  paling  cocok untuk menggunakan solusi yang telah diusulkan untuk digunakan dengan Bitcoin. Ketidakpastian terkait  dengan  komponen  ini  karena  bergantung  pada  ada  atau  tidaknya  otoritas  terpusat  yang mampu  memvalidasi  dan  memantau  sistem  transaksi.  Namun,  agar  hal  ini  dapat  diterapkan  di seluruh  sistem  ekonomi,  pertama-tama  perlu  dibentuk  organisasi  pengatur  yang  bertugas memastikan  legalitas  transaksi  tersebut  di  atas.  Selain  itu,  koin  ini  tidak  memiliki  nilai  karena tidak  ada  dalam  bentuk  fisik  apa  pun  dan  hanya  dapat  ditemukan  di  jaringan.  Ini  adalah  satu- satunya  lokasi  di  mana  ia  dapat  ditemukan.  Akibatnya,  itu  tidak  memiliki  nilai  yang  melekat padanya. Ini karena fakta bahwa itu tidak dapat diperdagangkan untuk hal-hal lain.
Untuk  lebih  jelasnya,  pemerintah  tidak  mendukung  penggunaan  bitcoin  karena  tidak didukung  oleh  aset  fisik  apapun,  dan  nilai  bitcoin  juga  tidak  stabil  akibat  tingkat  volatilitasnya yang  tinggi.  Inilah  mengapa  pemerintah  tidak  mempromosikan  penggunaan  bitcoin.  Jika dianalisis  dari  sudut  pandang  keuangan  Islam,  penggunaan  bitcoin  dianggap  termasuk  dalam kategori  aktivitas  terlarang  gharar.  Karena  Bitcoin  bukanlah  bentuk  mata  uang  resmi  yang  sah atau  dikeluarkan  oleh  suatu  entitas  yang  dimiliki  oleh  negara,  maka  menurut  aturan  yang  telah digariskan diatas, Bitcoin memang haram (tidak diakui) dari segi hukum sesuai dengan Undang- Undang Bank Indonesia.

## PEMBAHASAN
Fakta bahwa transaksi yang menggunakan mata uang kripto atau mata uang virtual pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan terhadap Rupiah di bank-bank di Indonesia menjadi  bukti  bahwa  pergerakan  uang  virtual  tidak  diatur  oleh  Pemerintah  Indonesia.  Dalam keadaan  yang  disajikan  di  bawah  ini,  platform  utama  yang  berwenang  menerbitkan  Rupiah, seperti yang diharapkan, adalah Bank Indonesia. Rupiah, di sisi lain, dapat dibuat dan dikeluarkan oleh  Bank  Indonesia.  Peredaran  virtual  currency  berada  di  luar  kewenangan  regulator  Bank Indonesia.  Ini  karena  peredaran  mata  uang  virtual  terdesentralisasi,  yang  menyiratkan  bahwa tidak  ada  kebutuhan  untuk  aktivitas  bank.  Inilah  salah  satu  alasan  mengapa  bank  fisik  tidak diperlukan.
Sebagai  bagian  dari  penjelasannya  tentang  keadaan  yang  ada,  Bank  Indonesia menegaskan  bahwa  cryptocurrency  dan  bentuk  mata  uang  virtual  lainnya  tidak  memenuhi persyaratan  untuk  diakui  sebagai  standar  moneter  yang  sah  atau  sebagai  alat  pembayaran  di Indonesia. Pernyataan ini dibuat sehubungan dengan fakta bahwa mata uang kripto dan jenis mata uang  virtual  lainnya  tidak  memenuhi  persyaratan.  Adalah  melanggar  hukum  di  Indonesia  untuk menggunakan  siklus  ini  dalam  kapasitas  instrumen  cicilan  karena  dampak  langsung  yang ditimbulkannya.  Anda  dapat  melihat  penjelasan  yang  ditawarkan  oleh  Bank  Indonesia  di  sini. Meskipun tidak melanggar hukum untuk menggunakan mata uang virtual di Indonesia, baik Bank Indonesia  maupun  lembaga  keuangan  lainnya  tidak  akan  menjaminnya.  Karena  cryptocurrency digunakan  sebagai  metode  pembayaran,  yang  melanggar  hukum,  berurusan  dengan cryptocurrency  adalah  ilegal  karena  ada  banyak  jenis  uang  virtual,  yang  tidak  diizinkan  untuk digunakan.  Hal  ini  berimplikasi  pada  tidak  terpenuhinya  komponen-komponen  perjanjian  yang dibutuhkan  secara  sah  karena  alat  pembayaran  yang  digunakan  tidak  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terjadi karena alat pembayaran yang digunakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ada dua ayat yang dijadikan landasan pembahasan hukum penggunaan mata uang virtual, baik  sebagai  instrumen  investasi  maupun  sebagai  instrumen  transaksi  bisnis,  yaitu  surat  al-Nisa [4] ayat 29 dan surat alMaidah [5] ayat 90. Allah SWT berfiman:
ة َر اَجِت َن ْوُكَت  ْنَا ٰۤ َّلَِا ِلِط اَبْل اِب ْمُكَنْيَب ْمُكـَل ا َوْمَا ا ْٰۤوُلُكْأَت  َلَ ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَاـٰٰۤي ْمُكْنِ م  ٍض ا َرَت  ْنَع ۗ ْمُكَسُفـْنَا ا ْٰۤوُلُتْقَت  َلَ َو ۗ ْمُكِب َن اَك َ هاللّٰ َّنِا
ا مْي ِح َر
Artinya: “Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan  yang  batil,  kecuali  dalam  perdagangan  yang  berlaku  atas  dasar  suka  sama  suka  di  antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.(Q.S An-Nisa[4]:29)
َاٰٰۤي
َّشلا ِلَمَع  ْنِ م  ٌسْج ِر ُم  َلَ ْز َ ْلَ ا َو  ُب اَصْن َ ْلَ ا َو  ُرِسْيَمْل ا َو  ُرْمَخْلا اَمَّنِا ا ْٰۤوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّي َن ْوُحِلْفُت ْمُكَّلَعَل ُه ْوُبِنَتْج اَف ِنٰطْي
Artinya:  “Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Sesungguhnya  minuman  keras,  maysir  (judi), (berkurban)  untuk  berhala,  dan  mengundi  nasib  dengan  anak  panah  adalah  perbuatan  keji  dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.  (Q.S Al-Maidah [5]:90 )
Dua  bait  ini  mengandung  dua  frase  yang  bisa  diartikan,  yaitu  kata  "kesombongan"  dan "maysir".  Oleh  karena  itu,  akad  yang  cacat  dan  tidak  sah  disebut  dengan  akad  batil.  Karena substansinya  atau  karena  sifat-sifat  lain,  seperti  riba,  najis,  pengkhianatan,  dan  pertaruhan, cenderung  tidak  sah  dan  tidak  dapat  dilaksanakan.  Perbedaan  penting  lainnya  adalah  antara taradhin  dan  rida;  rida  mengacu  pada  pekerjaan  rahasia,  tetapi  taradhin  mengacu  pada pengetahuan  rahasia.  Kemudian,  berdasarkan  premis  hadis  Nabi  Muhammad  SAW  yang  diakui Abu Hurairah sebagai berikut. 'An Abi Hurairah ra qala, naha Rasulullah SAW 'a ba'i al-hashat, wa  'a  ba'I  al-gharar  (HR.  Muslim)  sebagaimana  diungkapkan  dalam  kitab  Sahih  Muslim  juz  4 hadits nomor 1513. Abu Hurairah berkata : “sesungguhnya Rasullah SAW melarang jual beli al- hashat yakni dengan cara melempar, dan jual beli al-gharar, mengandung unsur  ketidakjelasan”.
Menurut  Islam,  kategorisasi  aset  terdiri  dari  sekitar  empat  komponen,  yaitu  sebagai  berikut: memiliki materi yang dapat dihubungi atau dihubungi; memiliki kemampuan untuk dipertahankan dalam  waktu  yang  cukup  dan  tetap  tidak  berubah;  memiliki  standar  keunggulan  dan  tidak memiliki  manfaat.  Orang  menganggapnya  sebagai  keberuntungan,  sama  seperti  emas,  perak, mobil, ekuitas, dan saham, dll.
Masyarakat  modern  pada  masa  milenial  dihadapkan  pada  berbagai  jenis  usaha,  salah satunya  adalah  investasi  yang  juga  memiliki  potensi  keuntungan  yang  sangat  besar.  Salah  satu jenis kegiatan bisnis lainnya adalah perdagangan. Berinvestasi dapat dilakukan dengan berbagai cara,  seperti  membeli  emas  atau  real  estate,  melakukan  investasi  langsung  oleh  perusahaan pendiri,  atau  bahkan  melakukan  investasi  tidak  langsung  dengan  membeli  saham  di  perusahaan tertentu.
Sebagai  hasil  dari  maraknya  sistem  transaksi  online  dan,  khususnya,  inovasi  terbaru dalam  teknologi  keuangan  (fintech),  masyarakat  umum  kini  memiliki  akses  ke  cara-cara  baru yang  memudahkan  individu  untuk  melakukan  investasi  keuangan.  Berinvestasi  dalam cryptocurrency  seperti  bitcoin,  ethereum,  ripple,  wave,  dan  lainnya  seperti  itu  adalah  jenis kemajuan fintech dalam investasi yang masih dalam proses berkembang saat ini. Ada juga jenis aplikasi fintech baru yang berkembang di dalam industri investasi. Jika melihat metode investasi keuangan ini melalui lensa hukum Islam, salah satu hal menarik yang muncul adalah kedudukan mata  uang  kripto  sebagai  objek  dalam  sistem  hukum.  Hal  ini  penting  karena  salah  satu  syarat sahnya suatu akad adalah obyek yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai obyek yang dapat dibenarkan  secara  syri.  Karena  cryptocurrency  mampu  memenuhi  kriteria  ini,  memasukkannya sebagai salah satu prasyarat untuk memvalidasi kontrak.
Dalam hukum Islam, yang disebut fikih, pengertian harta dan harta sering dipertukarkan; namun, arti dari kedua istilah tersebut mungkin berbeda satu sama lain. Kekayaan disebut sebagai al-mal  atau  dalam  bentuk  jamak  sebagai  al-amwal  dalam  hukum  Islam.  Istilah-istilah  ini  secara harfiah berarti "berbalik" atau "bersandar" dari satu posisi ke posisi lain. Atas dasar pemikiran ini, kita dapat mengatakan bahwa harta adalah sesuatu yang cenderung atau kecenderungan menurut kecenderungan  manusia,  dan  itu  adalah  sesuatu  yang  dapat  diwariskan,  meskipun  orang  lain dilarang  menggunakannya dengan cara  apa  pun.  Di  sisi  lain,  harta  benda  atau  benda  juga  dapat diartikan  sebagai  segala  benda  berharga  ('ain')  yang  dimiliki  bersama  di  antara  manusia,  dapat dikelola, dapat disimpan, dan dapat digunakan sesuai dengan adat. Jika dilihat dari sudut pandang ini,  istilah  "properti"  dan  "benda"  dapat  dipahami  berfungsi  sebagai  istilah  umum.  Akuisisi informasi ini menunjukkan bahwa berikut ini merupakan konstituen hal: dapat dilihat, disentuh, atau dipegang secara fisik; dapat disimpan untuk digunakan sendiri; bisa digunakan; masyarakat uruf yang lebih tradisional menganggapnya sebagai harta karun.
Karena tidak memiliki bentuk apapun, cryptocurrency tidak dapat dikategorikan sebagai objek ketika kita mempertimbangkan faktor pertama. Nilai sebenarnya dari cryptocurrency tidak terlihat  oleh  pandangan  manusia  dan  tidak  dapat  digenggam  oleh  tangan  manusia.  Istilah "cryptocurrency"  tidak  mengacu  pada  hak  yang  dimiliki  oleh  orang  dengan  cara  yang  sama seperti yang mengacu pada sekuritas. Di sisi lain, cryptocurrency lebih merupakan formula data komputer  yang  memiliki  bentuk  dan  kualitas  unik  yang  hanya  ada  di  jaringan  komputer  atau internet.  Cryptocurrency  tidak  memenuhi  persyaratan  elemen  pertama;  meskipun  demikian,  ini tidak  menunjukkan  bahwa  mereka  tidak  boleh  dianggap  sebagai  objek.  Hal  ini  memiliki keterkaitan  yang  sangat  erat  dengan  hukum  dasar  Muamalah  yang  mengatur  bahwa diperbolehkan, dan hal ini dilakukan untuk membantu evolusi konsep tentang hal-hal yang ada di Muamalah.  Selain  itu,  jika  dikaitkan  dengan  elemen  keempat,  yaitu  urf,  posisi  cryptocurrency sebagai  objek  lebih  karena  pengakuan  masyarakat  atau  kebiasaan  masyarakat  yang  memang mengidentifikasinya  sebagai  objek  yang  dapat  dipertukarkan.  Ini  karena  masyarakat  telah mempersepsikan  cryptocurrency  sebagai  objek  yang  dapat  diperdagangkan.  Hal  ini  disebabkan oleh  pengakuan  cryptocurrency  sebagai  objek  yang  pada  awalnya  memunculkan  posisinya sebagai objek.

## KESIMPULAN
Munculnya  cryptocurrency  seperti  bitcoin  dan  ethereum  adalah  ilustrasi  lain  dari kerumitan  inovasi  saat  ini.  Contohnya  termasuk  kata-kata  ini:  bitcoin;  ethereum.  Pertukaran Cryptocurrency umumnya tidak dianggap sebagai otoritas dalam mode tunai dan perdagangan di Indonesia oleh spesialis dan regulator Indonesia. Ini karena tidak ada standar hukum di Indonesia yang  mengakui  cryptocurrency  seperti  bitcoin  atau  ethereum  sebagai  bentuk  mata  uang  atau pembayaran.  Ini  karena  fakta  bahwa  standar  tidak  memperhitungkan  nilai  sumber  daya  yang tertanam dalam cryptocurrency. Sifat cryptocurrency atau penggunaan uang virtual di Indonesia, jika penggunaan Sil'ah atau barang masih diperbolehkan, tetapi dalam hal penggunaannya sebagai instrumen bisnis yang mengandung komponen maysir (taruhan), dan sebagai instrumen transaksi yang mengandung unsur gharar di dalamnya, maka itu termasuk kezaliman, dan itu juga termasuk transaksi  yang  diharamkan  dalam  Islam,  maka  itu  termasuk  kezaliman  dan  juga  termasuk transaksi  yang  diharamkan  dalam  Islam.  Jika  dilihat  dari  kacamata  hukum  Islam,  penggunaan cryptocurrency  dapat  disamakan  dengan  spekulasi  karena  bentuk  fisiknya  tidak  dapat  diamati, dan  juga  dapat  mengandung  komponen  gharar  dan  maysir.  MUI  menjelaskan  Bitcoin  dengan menyatakan  dianggap  sebagai mata  uang  asing  di  berbagai  negara.  Ini  sejalan  dengan  apa  yang sudah diketahui banyak orang, karena tidak diakui sebagai mata uang atau alat tukar  resmi oleh otoritas  dan  regulator  yang  mengawasi  pasar  keuangan.  Karena  tidak  mewakili  nilai  suatu  aset, biasanya tidak diakui sebagai mata uang resmi atau alat tukar. Karena transaksi Bitcoin sebanding dengan  transaksi  Forex,  perdagangan  Bitcoin  penuh  dengan  perasaan  ketidakpastian.  Bitcoin sebagai investasi lebih mirip dengan gharar, yang didefinisikan sebagai perjudian yang merugikan orang  lain.  Sangat  mungkin  banyak  spekulasi  yang  ilegal  karena  tidak  ada  aset  dasar  yang mendukungnya,  harga  tidak  dapat  dikendalikan,  dan  tidak  ada  jaminan  formal  atas keberadaannya. Bitcoin, cryptocurrency legal, dapat digunakan sebagai media perdagangan bagi siapa  saja  yang  bersedia  menggunakan  cryptocurrency  dan  mengakuinya.  Bitcoin,  di  sisi  lain, tidak dapat dianggap sebagai investasi yang sah karena tidak dirancang untuk investasi dan hanya digunakan  sebagai  alat  spekulasi.  Ini  bukanlah  bisnis  nyata  yang  menghasilkan  pendapatan; sebaliknya, itu hanyalah mainan untuk bereksperimen dengan untung dan rugi..

## REFERENSI
A.Mas’adi, Ghufron. (2002). Fiqh Muamalah Konteksktual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Afrizal,  Marliyah,  Fuadi.  (2021).  Analisis  Terhadap  Cryptocurrency  (Perspektif  Mata  Uang,
Hukum, Ekonomi dan Syariah). E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis, 22 (2) https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689
Nur  Azizah,  A.  S.,  &  Irfan,  I.  (2020).  FENOMENA  CRYPTOCURRENCY  DALAM PERSPEKTIF  HUKUM  ISLAM. Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan Mazhab Dan Hukum , 1 (1). https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12424 Hamin,D.I  (2020a). Jurnal  Ilmiah  Manajemen  dan  Bisnis ,  Crypto  Currensi  Dan  Pandangan Legalitas  Menurut  Islam  :  Sebuah  Literature  Review,  Jambura,  Volume  2  Nomor  3 https://doi.org/10.37479/jimb.v3i2.9430
Husnul,  Fatorib  &  Mierison.  (2020).  Cryptocurrency  and  Digital  Money  In  Islamic  Law:  Is  It Legal?. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, vol. 11, no. 2.
https://doi.org/10.18860/j.v11i2.8687
K Harahap, T Anggraini, Asmuni. (2022). Crytocurrency dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata
Uang atau Aset
Komoditas. Niagawan, vol 11, no 1. https://doi.org/10.24114/niaga.v11i1.32355
Kusuma,  T.  (2020).  Cryptocurrency  dalam  perdagangan  berjangka  komoditi  di  indonesia perspektif hukum Islam. TSAQAFAH , 16(1), 109-126. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663 Meera, A.K.M. (2018). Cryptocurrencies from islamic perspective: The case of bitcoin. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 20(4), 475-492. https://doi.org/10.21098/bemp.v20i4.902
Muhammad  Masruron.  (2021).  TINJAUAN  HUKUM  ISLAM  TERHADAP  TRANSAKSI
BITCOIN DALAM PERSPEKTIF ULAMA FIQH KLASIK DAN
KONTEMPORER. TAFAQQUH:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  Dan  Ahwal
Syahsiyah , 6 (1), 52-65. Retrieved from http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/4184
Prima  Dwi  P.,  Isti  Nuzulul  A.  (2021).  Melirik  Dinamika  Cryptocurrency  dengan  Pendekatan Ushul Fiqh. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (3). http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3590 Rahmah,  S.,  Miftahul,  J.  (2021).  Identitas  Cryptocurrency:  Halal  dan  Haram. Ar-Ribh:  Jurnal Ekonomi Islam, vol 4, no. 2. https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6237 Rizvi,  S.A.R.,  &  Ali,  M.  (2022).  Do  islamic  cryptocurrencies  provide  diversification opportunities  to  Indonesian  islamic  investors? Journal  of  Islamic  Monetary  Economics and Finance, 8(3), 441-454. https://doi.org/10.21098/jimf.v8i3.1563 Syamsiah,  N.  O.  (2017).  Kajian  atas  cryptocurrency  sebagai  alat  pembayaran  di  Indonesia.
Journal on
Networking and
Security, Vol 6, No. 1.
http://dx.doi.org/10.55181/ijns.v6i1.1449 Tejosusilo,  E.  O.  (2019). Apa  Yang  Dimaksud  Dengan  Cryptocurrency  (Mata  Uang  Digital)? Finansialku .
Wijaya,  D.  A.  (2016).  Mengenal  Bitcoin  &  Cryptocurrency. Jurnal  Ekonomi  dan  BMedan : Puspantara.