Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.455-460 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4962.455-460

## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 TERHADAP DAERAH KERJA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
A A Sg Saviti Mahawishwa Karmani, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Gusti Ketut Sri Astiti Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia savitimahawishwa@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com & notarisppatsriastiti@yahoo.com

## Abstrak
Pengaturan daerah kerja PPAT dirumuskan dalam PP No. 24 Tahun 2016 Pasal 12 Ayat 1 merumuskan bahwa wilayah kerja PPAT mencakup wilayah provinsi kedudukan kantor PPAT tersebut berada. Dalam penelitian ini membahas  mengenai  implementasi  daerah  kerja  PPAT  dan  sanksi  yang  akan  didapatkan  apabila  PPAT melakukan  kewenangan  diluar  daerah  kerjanya.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  membahas  pengaturan hukum  tentang  daerah  kerja  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dan  untuk  mengetahui  sanksi  terhadap  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  yang  melakukan  kewenangan  di  luar  daerah  kerja.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  serta  pendekatan  konseptual . Sumber  bahan hukum penelitian ini terdiri dari sumber bahan primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum primer dan  sekunder  dilakukan  dengan  mengumpulkan,  membaca  dan  merekam  bahan  hukum  sesuai  dengan  hukum yang terkait dengan pesoalan dalam kajian ini. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa  PP No. 24 Tahun 2016 pada Pasal 12 Ayat 1 tidak terlaksana sesuai isi dari peraturan tersebut. Belum terdapat pasal yang menjelaskan mengenai sanksi apabila PPAT tidak melaksanakan daerah kerja satu provinsi, sehingga PPAT yang melakukan kewenangan  di  luar  daerah  kerja  tidak  mendapatkan  sanksi.  Implementasi  ini  bertentangan  dengan Asas  Lex Posterior Derogat Legi Priori . Kata Kunci : Daerah Kerja, PPAT, Sanksi

## Abstract
The arrangement of the PPAT work area is formulated in PP No. 24 of 2016 Article 12 Paragraph 1 formulates that the PPAT working area includes the province where the PPAT office is located. This research discusses the implementation of the PPAT work area and the sanctions that will be obtained if the PPAT exercises authority outside its working area. This research aims to discuss the legal arrangements regarding the work area of  the Land Deed Making Official and to find out the sanctions against the Land  Deed Maker Officer who exercises authority  outside  the  work  area.  This  research  is  normative  research  using  a  statutory  approach  and  a conceptual  approach.  The  sources  of  legal  materials  for  this  research  consist  of  primary,  secondary,  and tertiary  sources  of  material.  The  collection  of  primary  and  secondary  legal  materials  is  carried  out  by collecting,  reading,  and  recording  legal  materials  in  accordance  with  the  laws  related  to  the  issues  in  this research.  The  results  of  this  research  explain  that  PP  no.  24  of  2016  in  Article  12  Paragraph  1  is  not implemented  according  to  the  contents  of  the  regulation.  There  is  no  article  that  explains  the  sanctions  if  the PPAT does not carry out the work area of  one province so that the PPAT who exercises authority outside the work  area  does  not  get  sanctions.  This  implementation  contradicts  the  Lex  Posterior  Derogat  Legi  Priori Principle.
Keywords: PPAT, PPAT Work Area, Sanction

## I. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum.  Dalam  negara  hukum  tentu  adanya  prinsip  dalam  menjamin beberapa  hal  penting  setiap  individu  yaitu  dalam  perlindungan  hukum,  kepastian,  hingga  ketertiban. Ahli Roscoe Pound memberikan beberapa jenis kepentingan-kepentingan  yang  ada pada masyarakat yaitu  kepentingan  pribadi,  publik,  dan  sosial.  Pada  kegiatan  sehari-hari,  masyarakat  melakukan perbuatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  kepentingannya,  namun  hanya  sebagian  besar  saja  yang disebut  perbuatan  hukum.  Suatu  perbuatan  oleh  subyek  hukum  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan hukum  apabila  perbuatan  tersebut  menimbulkan  akibat  hukum  seperti  hak  dan  kewajiban.  Tidak semua perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum namun hanya perbuatan oleh orang atau
badan  hukum  saja  yang  dapat  dikatakan  sebagai  perbuatan  hukum  karena  perbuatan  tersebut menimbulkan hak dan kewajiban ( Hasanuddin, 2004: 83 ).
PPAT  didefinisikan  sebagai  profesi  dibidang  hukum  dan  merupakan  sebagai  profesi  yang menjadi pilar utama dalam pelaksanaan penegakan hukum. Profesionalitas dan integritas yang tinggi dari berbagai profesi dibidang hukum sangat diharapkan dapat diterapkan dalam setiap individu dalam menjalankan tugas pokok serta fungsi sesuai dengan hukum positif Indonesia. Notaris adalah pejabat hukum  yang  berwenang  dalam  hal  membuat  akta  otentik,  definisi  tersebut  telah  dirumuskan  dalam Pasal  1  UUJN.  Berkaitan  yang  dimaksud  dengan  jabatan  Utrecht  memberikan  definisi  yaitu  suatu lingkungan pekerjaan tetap untuk suatu kepentingan umum (Utrecht, 1985).
Jabatan dan profesi sebagai PPAT diatur dalam PP No. 24 Tahun 2016 yang berinduk pada UUPA yaitu, “Peraturan Jabatan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Daerah kerja PPAT dapat dilihat berdasarkan letak pendaftaran  tanah tertentu. Daerah kerja PPAT sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yaitu satu wilayah kabupaten/madya, namun setelah peraturan tersebut diganti menjadi PP No. 24 Tahun 2016 wilayah kerja PPAT berubah mencakup satu wilayah Provinsi ( Harsono, 2000: 689 ).
PPAT  yang  berkehendak  untuk  memindahkan  lokasi  kantor  yang  terdapat  di  kawasan kabupaten/kota  tempat  kedudukan  PPAT  tersebut  tentunya  dapat  dilaksanakan  dengan  cara melaporkan  kepada  pihak  kantor  pertanahan  dimana  kedudukan  PPAT  tersebut.  PPAT  hanya diperbolehkan  memiliki  satu  lokasi  kantor  di  daerah  kedudukannya,  tidak  diperkenankan  untuk mendirikan kantor lain ataupun kantor cabang. Apabila PPAT juga merangkap sebagai notaris, maka kantor tersebut haruslah sama dengan tempat kedudukan  kantor PPAT tersebut. Daerah kerja PPAT telah  diatur  berdasarkan  ketentuan  Pasal  12  Ayat  1  No.  37  1998  yang  merumuskan  “Daerah  kerja PPAT  adalah  satu  wilayah  kerja  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kotamadya”,  yang  selanjutnya dipertegas dengan Pasal 13 Ayat 1.
Pada awalnya PPAT dapat menjalankan tugas serta jabatannya hanya dalam satu provinsi hal tersebut  berdasarkan  adanya  ketentuan  PP  No.  37  Tahun  1998.  Maka  saat  ini  “dipaksa”  untuk menentukan tempat melaksanakan tugas serta jabatannya sesuai dengan kedudukan kantor sat itu, atau dapat menentukan sesuai dengan kehendak yang diinginkan. Namun, perubahan dari PP No. 24 Tahun 2016, cakupan daerah kerja oleh PPAT diperluas yang awalnya hanya mencakup kabupaten atau kota yang kemudian diubah sehingga daerah kerja PPAT mencakup satu wilayah provinsi. Namun, setelah peraturan pemerintah tersebut diundangkan, tidak diimplementasikan berdasarkan rumusan dalam PP No. 24 Tahun 2016.
Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  relevan  dengan  kajian  ini:  pertama  adalah penelitian  yang  membahas  tentang  kekuatan  alat  bukti  akta  otentik  terhadap  akta  Pejabat  Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 JUNCTO Pasal 1868 KUHPerdata ( Wahid et al., 2019 ). Kedua, kajian yang membahas implementasi peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dikaitkan dengan model jual beli tanah menurut hukum adat  di  Tanjungsari,  Kabupaten  Bogor  ( Setiadi  et  al.,  2019 ).  Ketiga,  penelitian  yang  membahas efektivitas  implementasi  daerah  kerja  PPAT  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  ( Ridgeky,  2018 ).  Sehingga  penelitian  ini  berfokus  pada  implementasi Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  terhadap  Daerah  Kerja  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah dengan tujuan untuk untuk membahas pengaturan hukum tentang daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah  dan  untuk  mengetahui  sanksi  terhadap  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  yang  melakukan kewenangan di luar daerah kerja.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif,  dengan  mengkaji  hukum  tertulis  dari berbagai  aspek,  namun  tidak  mengkaji  aspek  implementasinya.  Penelitian  ini  menerapkan  metode pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  serta  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach )  guna  menunjang  pembahasan  dalam  penelitian  ini  ( Sunggono,  2016 ).  Dengan menggunakan  bahan  hukum  primer  berupa  ketentuan  perundang-undangan,  adapun  peraturan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  seperti:  PP  No.  37  Tahun  1998,  dan  PP  No.24  Tahun  2016,  serta menggunakan  bahan  hukum  sekunder  seperti  buku  ilmiah, jurnal, doktrin-doktrin  serta  karya  ilmiah para  sarjana  yang  tentunya  berkaitan  dengan  permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Dan  juga
menggunakan  bahan  hukum  tersier  guna  mendukung  bahan  sekunder  dan  primer,  adapun  bahan hukum  tersier  seperti  kamus  hukum,  majalah,  dan  media  internet.  (Lexy  J.  Moleong,  2002:36). Pengumpulan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  dilakukan  dengan  mengumpulkan,  membaca  dan merekam  bahan  hukum  sesuai  dengan  hukum  bola  salju  yang  terkait  dengan  Investigasi  Perumahan Asing Indonesia.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Peraturan hukum daerah kerja pejabat pembuat akta tanah
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dikatakan  suatu  profesi  dibidang  hukum  yang  berwenang  penuh diberikan  kepada  PPAT  melahirkan  akta  autentik  atau  akta  asli  dalam  suatu  perbuatan  yang memerlukan kekuatan hukum tertentu, adapun perbuatan hukum yang dimaksud berkaitan dengan hak atas properti yang dapat dikuasai dengan hak milik di wilayah Indonesia. Untuk menjamin kepastian hukum yang jelas di masyarakat, Pejabat Pembuat Akta Tanah diharuskan tetap berlandaskan dengan peraturan  yang  sudah  ada  serta  memperhatikan  dengan  baik  nilai  moral  yang  terdapat  di  dalam profesinya.  Untuk  berlangsungnya  prinsip  hukum  yang  benar  haruslah  memerlukan  pejabat  umum yang bisa dalam melahirkan produk hukum yaitu akta otentik.
Terdapat  beberapa  peraturan  yang  memberikan  definisi  terhadap  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah, seperti  yang  tercantum  dalam  Pasal  1  Ayat  (4)  UU  No.4  Tahun  1996.  Peraturan  Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 pada  rumusan  Pasal  1  serta  Pasal  2  telah  memberikan  definisi  yang  dapat  dikatakan  cukup  jelas mengenai  PPAT.  PPAT  merupakan  pejabat  umum  yang  memiliki  hak  ataupun  berwenang  penuh terhadap  pembuatan  akta-akta  pertanahan  yang  semua  jenisnya  telah  disahkan  oleh  Menteri  Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  merupakan  akta  otentik  atau  asli  tentang  hak  milik  atas  tanah maupun  hak  milik  atas  rumah  susun.  Adanya  suatu  akta  otentik  yang  dapat  dimiliki  bagi  seluruh pemegang  hak  katas  tanah  ataupun  hak  milik  atas  rumah  susun  merupakan  suatu  upaya  pemerintah yang  bertujuan  untuk  menciptakan  suatu  kepastian  hukum  serta  perlindungan  hukum  bagi  seluruh masyarakat yang memiliki hak miliki baik terhadap tanah ataupun hak milik terhadap rumah susun.
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  dipisahkan  dengan  berbagai  perairan  yang  ada  di wilayah Indonesia. Dengan adanya kondisi tersebut tentunya sangat berdampak bagi ada atau tidaknya PPAT di daerah tertentu. Tidak semua wilayah Indonesia yang dapat dijumpai adanya PPAT. Untuk tetap  dapat  melayani  masyarakat  dalam  pembuatan  akta,  Menteri  dapat  memberikan  kewenangan sementara  terhadap  pejabat-pejabat  yang  berkedudukan  di  daerah  tertentu  sebagai  PPAT  sementara seperti: Camat atau Kepala Desa, Kepala Kantor Pertanahan.
Peranan PPAT sangatlah penting didalam menjalankan pendaftaran atas tanah. Dari itu akta yang dibuatnya  mengandung  sebuah  informasi  yang  sangat  penting  dalam  memberikan  suatu  kepastian hukum  bagi  warga  negara  Indonesia.  Maka  dari  itu  PPAT  memiliki  berbagai  hakekat  diantaranya PPAT  memiliki  kewenangan  penuh  untuk  menerbitkan  akta  yang  dimana  diterbitkan  oleh  PPAT merupakan akta otentik, PPAT juga merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki tugas sama seperti  PPAT  yaitu  menyelenggarakan  pendaftaran  atas  tanah,  akta  yang  diterbitkan  oleh  PPAT bukanlah  sebuah  Surat  Keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  PTUN  dikarenakan  akta  yang  diterbitkan oleh  PPAT  merupakan  laporan  tertulis  yang  berisikan  pernyataan  yang  dibuat  oleh  para  pihak  yang bersangkutan,  dan  juga  keputusan  yang  dimiliki  oleh  PPAT  itu  sendiri  ialah  menolak  atau mengabulkan suatu permohonan pihak yang bersangkutan.
Notaris-PPAT  mempunyai  kedudukan  yang  strategis  didalam  lalu  lintas  hukum  yang  terjadi  di masyarakat.  Kepastian,  keamanan,  dan  kenyamanan  atas  kebutuhan  hukum  masyarakat  tentunya menjadi prioritas utama dalam profesi ini. Agar lebih terjaminnya kepastian hukum terhadap hak atas tanah, Negara Republik Indonesia dalam hal ini melakukan pendaftaran atas tanah tersebut. Agar bisa diangkat  sebagai  PPAT,  terdapat  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  rumusan  Pasal  6  PP Peraturan Jabatan  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT),  yaitu:  1)  Berstatus  WNA;  2) Berusia  22 Tahun; 3) memiliki perjalanan berkelakuan baik yang tertera dalam surat dari instansi Kepolisian; 4) tidak sama sekali  pernah  melakukan  suatu  tindak  pidana;  5)  Sehat  secara  jasmani  maupun  rohani;  6)  memiliki tanda bukti lulus (ijazah) sarjana hukum dan tanda bukti lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan khusus  PPAT;  7)  Lulus  ujian  yang  diselenggarakan  oleh  kementerian  agraria/pertanahan;  dan;  8)
Telah  menjalani  magang  di  kantor  PPAT  minimal  1  (satu)  tahun,  setelah  lulus  pendidikan kenotariatan ( Sutedi, 2012 ).
Didalam  syarat  diatas  PPAT  juga  harus  mengetahui  beberapa  hal  dalam  menerbitkan  sebuah akta, diantaranya PPAT memiliki kewenangan dalam menerbitkan akta pada tempat pembuatan akta, PPAT memiliki kewenangan dalam menerbitkan akta haruslah mengetahui untuk siapa akta tersebut dibuat, dan juga berwenangan untuk waktu penerbitan akta yang dibuat tersebut.
PPAT  memiliki  peran  yang  dimana  sebagai  sumber  pemberi  penerimaan  negara  melalui  sektor pajak,  tidak  hanya  itu  PPAT  juga  memeriksa  pembayaran  Pajak  Penghasilan  (PPh).  Dari  hal  itu, PPAT  mempunyai  peran  yang  penting,  dikarenakan  PPAT  itu  sendiri  yang  melahirkan  akta  yang sebagai bukti nyata jika suatu saat ada permasalahan atau sengketa yang terjadi ( Salim, 2015: 97 ). Negara  dalam  hal ini  merupakan  sebagai  perantara  dalam  melaksanakan  sumber  agrarian,  yang dimana sumber ini sangat dibutuhkan dalam perkembangan hidup masyarakat yang sejahtera. Negara telah  mengeluarkan  peraturan  mengenai  penjaminan  hak  kepemilikan  tanah  yang  berupa  akta  yang diterbitkan oleh PPAT. Dalam hal ini telah diatur dalam UU UUPA.
PPAT  dikenal  semenjak  PP  Pendaftaran  Tanah  telah  berlaku,  PP  tersebut  merupakan pelaksanaan  dari  UU  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.  Yang  dimana  peraturan  itu  berisikan mengenai PPAT merupakan perjabat yang mempunyai fungsi untuk melahirkan atau menerbitkan akta yang diartikan untuk melaksanakan pemindahan hak atas tahan, atau memberi hak yang baru dan di bebankan  kepada  ha  katas  tanah.  PPAT  memiliki  fungsi  dimana  telah  dijelaskan  pada  UU  Hak Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  dan  PP  Pendaftaran Tanah,  namun  saat  ini  telah  dibentuk  peraturan  baru  yaitu  PP  No.  18  Tahun  2021  tentang  Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Pelaksanaan administrasi dalam pengurusan akta tanah tentunya secara de jure dan de facto dapat ditunjukan  dan  dan  dibuktikan.  Administrasi  yang  dimaksud  baik  yang  berhubungan  dengan  data dibidang  pertanahan  yang  menjadi  obyek  perbuatan  hukum  tertentu,  maupun  didalam  hubungan hukum yang berhubungan dengan bidang pertanahan, atau data yuridis.
Dalam  PP  No.  24  Tahun  2016  terdapat  beberapa  perubahan,  salah  satunya  yaitu  daerah  kerja PPAT. Mengenai  daerah  kerja  PPAT telah tertuang  dalam  ketentuan  Pasal  12  Ayat  1,  bahwasannya daerah  kerja  PPAT  tersebut  berkedudukan  di  satu  provinsi  yang  meliputi  daerah  kerjanya,  sebagai contoh dalam mengurusi pengalihan atas tanah yang bertempat di Kabupaten Tabanan, maka hal itu bisa dilaksanakan oleh PPAT di luar daerah Tabanan namun masih dalam Provinsi Bali.
Dengan  demikian,  PP  No.  18  tahun  2021  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  aturan  yang  dapat menyatukan  ( omnibus law ),  menyelaraskan,  memperbarui,  serta  mencabut  ketentuan  yang  tidak  lagi signifikan  berdasarkan  UU  Cipta  Kerja.  Adapun  ketentuan  yang  dimaksud  seperti  lain  PP  No.  40 Tahun  1996,  PP  No.  24  Tahun  1997,  dan  PP  No.  41  Tahun  1996,  dan  juga  memuat  pembaharuan ketentuan PP mengenai Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Serta pada PP 37 Tahun 1999 yang diganti menjadi PP Nomor 24 Tahun 2016.

## 2. Sanksi Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Melakukan Kewenangan Di Luar Daerah Kerja
Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dikatakan  sebagai  suatu  profesi  yang  dimana  memiliki  hak  atau kewenangan  dalam  melaksanakan  dan  membuat  akta  asli  dalam  hak  atas  tanah  serta  mengenai perbuatan hukumnya. Adapun perbuatan hukum tersebut adalah seperti peralihan hak dan akta yang berupa  jual,  beli,  tukar  menukar,  pembagian  hak  Bersama  hingga  hibah.  Kewenangan  PPAT  yang terkait adalah diterapkan didalam ruang lingkup kerja PPAT. Menurut PP No. 37 Tahun 1998 bahwa pelaksanaan  pendaftaran  tanah,  jual  dan  beli,  hingga  hibah  dapat  dilakukan  melalui  PPAT  yang terdapat  di  wilayah  kabupaten/kota  yang  bersangkutan.  Namun  dalam  PP  No.  24  Tahun  2016 menyebutkan dalam pelaksanaanya PPAT seperti pendaftaran tanah, jual dan beli, hingga hibah dan hak tanggungan dalam suatu wilayah kabupaten/kota bisa dilakukan oleh PPAT yang terdaftar di luar wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan syarat masih dalam satu provinsi.
Perluasan  cakupan  wilayah  untuk  profesi  PPAT  yang  dijadikan  satu  wilayah  provinsi diharapkan dapat mengatasi masalah suatu wilayah kabupaten/kota yang tidak memiliki PPAT. Tetapi dalam pelaksanaan lapangannya perlu adanya perincian peraturan sehingga dalam peraturan tersebut dapat  sesuai  dengan  sistem-sistem  lainnya  seperti  pengecekan  pajak,  sertifikat,  pendaftaran  yang semuanya  secara  online  dan  laporan  bulanan  secara  berkala  dan  rutin  oleh  PPAT.  Namun  demikian peraturan  mengenai  perubahan  daerah  kerja  PPAT  tersebut  sampai  dengan  saat  ini  belum  dapat
dilaksanakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan yang terbaru, mengingat masih diperlukan aturan  khusus  yang  mengatur  hal  tersebut.  Penyusunan  aturan  undang-undang  harus mengimplementasikan  nilai  dalam  cita  hukum  ke  norma  hukum  yang  menurut  pada  kesadaran  dan penghayatan akan nilai tersebut ( Atmadja & Budiartha, 2018: 70 ).
Pada  PP  No.  24  Tahun  2016  berdasarkan  tahun  disahkannya  undang-undang  tersebut semestinya pada tahun 2021 peraturan sudah dapat dilaksanakan sebagai landasan dalam masyarakat dan mempermudah dalam proses kegiatan pertanahan seperti jual dan beli, hibah dan lainnya. Tetapi PP No. 24 Tahun 2016 belum dilaksanakan secara maksimal dan masih mengacu terhadap PP No. 37 Tahun 1998 yang sebenarnya sudah dicabut oleh Presiden RI. Dilihat dari asas Lex Posterior Derogat Legi  Priori yang  menyebutkan  UU  baru  yang  disusun  menggeserkan  UU  yang  lama  sehingga seharusnya  PP  No.  24  Tahun  2016  dapat  diterapkan  dalam  jangka  waktu  lima  tahun  dan  sudah tergolong lama dalam penerapannya (Mahmudin, 2008: 70).
PP  No.  37  Tahun  1998  Pasal  12  Ayat  1  menyebutkan  wilayah  kedudukan  PPAT  sebatas dalam  wilayah  kabupaten/kota  dari  kantor  PPAT  itu  bertempat.  Artinya  bahwa  kantor  PPAT  hanya dapat  melakukan  proses  jual  dan  beli  maupun  pendaftaran  tanah  hanya  didalam  wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan saja. Peraturan tersebut diperbaharui dan diganti menjadi PP No. 24  Tahun  2016  dengan  tujuan  untuk  mempercepat  sistem  kerja  PPAT  dalam  pengecekan  sertifikat untuk mengetahui status hak atas tanah hingga subjeknya.
Perubahan  tersebut  juga  memperluas  kewenangan  PPAT  dalam  daerah  kerja  dan  khususnya bagi PPAT senior yang telah banyak mewakili orang dalam bidang pertanahan namun sebaliknya bagi PPAT junior akan mempersempit daerah kerjanya. Tetapi dalam perluasan tersebut terdapat tuntutan PPAT  harus  bersinergi  dengan  PPAT  lain  untuk  saling  membantu  dalam  informasi  atas perkembangan  administrasi  pendaftaran  tanah  di  Indonesia.  Sesuai  Pasal  12  (1)  PP  No.  24 menyebutkan  PPAT  seharusnya  melaksanakan  wilayah  kerja  dalam  satu  wilayah  provinsi.  Namun terjadi  permasalahan  yang  tidak  menerapkan  asas Lex  Posterior  Derogat  Legi  Priori. Dimana  asas tersebut bertujuan untuk terjaminnya keadilan dan kepastian hukum sehingga salah satu tujuan hukum tercapai dengan baik.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  menurut  asas  yang  terkait  yang  berarti  hukum  yang  terbaru ( lex  posterior )  meminggirkan  hukum  yang  lama  ( lex  prior )  maka  dari  itu,  Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 sudah seharusnya dilaksanakan, namun pada kenyataannya belum terlaksana sampai  saat  ini.  Serta,  PP Nomor  24  Tahun  2016  belum  terdapat  pasal  yang  menjelaskan  mengenai sanksi  apabila  PPAT  tidak  melaksanakan  daerah  kerja  wilayah  hanya  satu  provinsi,  adapun  sanksi yang tercantum pada peraturan tersebut yaitu sebagai berikut: PPAT dapat diberhentikan jika terdapat indikasi  rangkap  jabatan,  dimana  karena  PPAT  dalam  peraturan  tidak  diperbolehkan  melakukan rangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pegawai BUMN, advokat, konsultan atau penasehat hukum, dan lainnya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  dari  penelitian  ini  maka  didapatkan  kesimpulan  dari  pokok  permasalahan yaitu Pengaturan mengenai daerah kerja PPAT terdapat pada ketentuan PP No. 24 Tahun 2016 Pasal 12 (1) yang mengatur wilayah kerja dari PPAT yaitu dalam satu Provinsi. Menurut PP No.24 Tahun 2016 menyebutkan seorang PPAT dapat melakukan pengurusan pada berbagai wilayah selama masih dalam  satu  Provinsi.  Namun  didalam  peraturan  sebelumnya  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun  1998  mengatur  wilayah  kerja  PPAT  hanya  mencangkup  wilayah  kerja  pada  daerah kabupaten/kota.  Pada  PP  No.  24  Tahun  2016  terdapat  permasalahan  yaitu  tidak  adanya  pasal  yang menjelaskan sanksi apabila PPAT tidak melaksanakan daerah kerja satu provinsi yang menyebabkan jika  terdapat  PPAT  yang  melaksanakan  tugas  diluar  daerah  kerja  tidak  mendapatkan  sanksi.  Dalam hal  ini  berarti  tidak  sesuai  dalam  asas Lex  Posterior  Derogat  Legi  Priori yang  mengandung  makna bahwa  jika  terdapat  perbaharuan  atau  pergantian  undang-undang  lama  dengan  yang  bary  maka peraturan UU lama tidak lagi digunakan.
2. Saran
Berdasarkan  simpulan  dari  penelitian  penulis  dapat  memberikan  sumbangan  pemikiran  berbentuk saran  yang  dapat  dilakukan  oleh  pihak  yang  terkait  adapun  yaitu  Bagi  pemerintah  diharapkan mengkaji  ulang  PP  No.  24  Tahun  2016  dengan  tujuan  aturan  dapat  maksimal  dalam  pelaksanaanya
oleh Pejabat PPAT. Hendaknya pemerintah menambahkan isi pasal pada PP No. 24 Tahun 2016 yaitu penjelasan  mengenai  sanksi  administrasi  dan  sanksi  kode  etik  terhadap  PPAT  yang  belum melaksanakan daerah kerja satu provinsi.

## DAFTAR BACAAN
Atmadja, I. D. G., & Budiartha, I. N. P. (2018). Teori-Teori Hukum . Malang: PT. Citra Intrans Selaras. Hasanuddin, A. . (2004). Pengantar ilmu hukum . Jakarta : UIN Jakarta. Harsono, B. (2000). Hukum agraria Indonesia : himpunan peraturan-peraturan hukum tanah . Djambatan. Mahmudin, D. D. (2008). Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta : PT. Refika Aditama. Ridgeky, D. (2018). Efektivitas Implementasi Daerah Kerja PPAT Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah . Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro.
Salim, H. (2015). Teknik  pembuatan akta satu (konsep teorotis, kewenangan notaris,bentuk dan minuta akta) . Jakarta : Rajawali Pers.
Setiadi,  W.,  Sinjar,  M.  A.,  &  Sugiyono,  H.  (2019).  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah  Dikaitkan  dengan  Model  Jual  Beli  Tanah  menurut  Hukum  Adat  di Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , Vol.8 (1). Sunggono, B. (2016). Metodologi penelitian hukum . PT RajaGrafindo Persada. Sutedi, A. (2012). Sertifikat Hak Atas Tanah . Jakarta : Sinar Grafika. Utrecht, E. (1985). Pengantar hukum administrasi negara Indonesia . Jakarta: Ichtiar.
Wahid,  A.,  Dewi,  E.  K.,  &  Sarip.  (2019).  Kekuatan  Alat  Bukti  Akta  Otentik  terhadap  Akta  Pejabat  Pembuat Akta  Tanah  (PPAT)  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2016  JUNCTO  Pasal  1868 KUHPerdata. Jurnal Kajian Hukum Islam , Vol. 4 (2).