HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## UPAYA KONSTITUSIONAL DALAM MEMUTUS MATA RANTAI DINASTI POLITIK PADA PEMILUKADA SERENTAK TAHUN 2024

## Dairani
Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur
Email: dayraas16@gmail.com

## Abstrak
Pada  prinsipnya  setiap  warganegara  berkedudukan  sama  untuk  turut  serta  dalam pelaksanaan  Pemilukada  baik  untuk  memilih  maupun  dipilih,  namun  demikian,  guna menciptakan prinsip demokrasi dan birokrasi yang baik maka perlu adanya instrument hukum  yang  mengatur  hal  tersebut  khususnya  yang  berkaitan  dengan  banyaknya dinasti politik yang terus berkembang hingga saat ini. Pemilu dan pilkada serentak pada tahun 2024 berpotensi terhadap meningkatnya angka dinasti politik Indonesia. Dalam artikel ini terdapat dua isu hukum yang akan dikaji, pertama,  legalitas dan kedudukan politik  dinasti  dalam  sistem  hukum  ketatatanegaraan  Indonesia,  kedua,  terkait  upaya konstitusional dalam memutus mata rantai dinasti politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  secara  hukum  dinasti  politik  adalah  legal  hal  ini  dipertegas dengan adanya putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan Pasal 7 huruf r UU No. 8 tahun 2015 karena dianggap bertentangan dengan UUD. Upaya konstitusional yang  dapat  dilakukan  guna  mencegah  dinasti  politik  ada  beberapa  aspek  pertama, masyarakat  untuk  bersama-sama  tidak  memilih  calon  yang  berangkat  dari  dinasti politik,  kedua,  partai  politik  untuk  tidak  menunjuk  calon  yang  memiliki  hubungan dengan  penguasa  dan  yang  ketiga  pada  penyelenggara  pemilu  (KPU  dan  Bawaslu) untuk  memberikan  sanksi  tegas  bila  ditemukan  calon  yang  berkampanye  dengan memanfaatkan jabatan keluarganya dan fasilitas negara.

## Kata Kunci: Upaya Konstitusional, Politik Dinasti, Pemilu serentak 2024

## Abstract
In  principle,  every  citizen  has  the  same  status  to  participate  in  general  elections  and regional head elections both to vote and to be elected, however, in order to create good democratic  and  bureaucratic  principles,  it  is  necessary  to  have  legal  instruments  that regulate  this,  especially  with  regard  to  the  many  political  dynasties.  which  continues  to grow  today.  Simultaneous  elections  and  local  elections  in  2024  have  the  potential  to increase  the  number  of  Indonesian  dynastic  politics.  In  this  article  there  are  two  legal issues  that  will  be  studied,  first,  the  legality  of  dynastic  politics  in  Indonesian constitutional law, second, related to constitutional efforts to break the chain of dynastic politics  in  Indonesia.  The  results  of  the  study  show  that  legally,  political  dynasties  are legal, this is confirmed by the Constitutional Court's decision no. 33/PUU-XIII/2015 which
canceled  Article 7 letter  r of  Law no. 8  of 2015 because it is considered contrary to the Constitution. Constitutional efforts that can be made to prevent dynastic politics in several aspects, firstly, the public does  not jointly vote for candidates who depart from political dynasties,  secondly,  political  parties  do  not  appoint  candidates  who  have  ties  to  the authorities and thirdly, election organizers (KPU and Bawaslu) to impose strict sanctions if a candidate is found campaigning by taking advantage of his family's position and state facilities.

## Keywords: Constitutional Efforts, Dynasty Politics, 2024 Simultaneous Elections

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Negara  yang  menganut  sistm  demokrasi  dalam  roda  pemerintahannya  akan banyak  mendapat  respon  baik  dari  warganegaranya,  sebab  sistem  demokrasi merupakan  sistem  yang  baik  dan  menguntungkan  banyak  pihak.  Disamping  itu, demokrasi  adalah  salah  satu  simbol  peradaban  pada  dunia  modern.    Sehingga  negara yang telah menyatakan demokrasi sebagai penggerak roda pemerintahan harus benar- benar  mampu  mewujudkan  demokrasi  yang  berkeadilan,  baik  dalam  ranah  sosial, hukum,  politik  dan  ekonomi. 1 Kedaulatan  rakyat  merupakan  satu  dari  sekian  banyak ciri  negara  demokrasi,  sehingga  setiap  kebijakan  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah harus  bermuara  baik  demi  kepentingan  rakyat.  Demokrasi  selalu  erat  hubungannya dengan  HAM,  Politik  dan  kebebasan.  Sehingga  masyarakat  atau  warganegara  akan berjuang  untuk  menjaga  dan  menjamin  terlaksananya  HAM  dalam  kaitannya  dengan politik, hukum dan ekonomi. Dengan demikian HAM akan terwujud dan terjamin oleh negara  yang  demokratis  dan  demikian  juga  sebaliknya,  demokrasi  dapat  diwujudkan bilamana  negara  mampu  dalam  menjamin  tegaknya  HAM. 2 Berbicara  demokrasi  dan Ham  tentu  berkaitan  dengan  juga  dengan  hak  untuk  memilih  dan  dipilih  dalam penyelenggaraan  pemilihan  umum  dan  pemilihan  kepala  daerah  yang  sering  kali dikaitkan dengan banyaknya calon dari dinasti politik.
Di  kalangan  masyarakat,  perbincangan  dan  perdebatan  soal  dinasti  politik menjadi  isu  dan  bahan  yang  tak  pernah  habis  untuk  diperdebatkan
1 Isnu  Harjo  Prayitno,  Dian  Ekawati,  Susanto,  Politik  Dinasti  Pada  Pilkada  2020  Dalam  Perspektif Hukum  Dan  Demokrasi  (Analisa  Yuridis  pada  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Kota  Tangerang Selatan  2020),  Jurnal  Surya  Kencana  Dua:  Dinamika  Masalah  Hukum  dan  Keadilan  Vol.8  Nomor  1  Juli 2021, hal.2
2 Ellya  Rosana,  Negara  Demokrasi  Dan  Hak  Asasi  Manusia.  Jurnal  TAPIs  Vol.12  No.1  Januari-Juni 2016. Hal. 1
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
keberlangsungannya,  sehingga  muncul  sikap  pro-kontra  di  masyarakat  dalam menyikapai dinasti politik. 3 Dinasti politik mulai ramai perbincangan oleh masyarakat, tokoh, akademisi dan media pada awal mula tertangkapnya Gubernur Banten Ratu Atut Choisiah dalam kasus tindak pidana korupsi suap. Berkuasa selama 8 tahun Ratu Atut mampu  membangun  kerajaan  dinasti  politik  di  Banten  yang  megikutsertakan  semua keluarga dan karabatnya untuk mengisi pos-pos jabatan penting bahkan hingga bupati dan  wali  kota.  Selain  di  Banten  ada  banyak  di  daerah-daerah  lain  seperti  di  Kediri, Probolinggo dan Kabupaten Bangkalan yang secara turun temurun posisi kepala daerah berasal dari keluarga yang sama baik suami ke istrinya serta dari orangtua ke anaknya. Misalnya  pada  kabupaten  Probolinggo  setelah  2  priode  Hasan  Aminudin  menjabat digantikan  istrinya  yang  juga  menjabat  2  priode  sebelum  akhirnya  ditangkap  KPK karena kasus jual beli jabatan. Demikian pula dengan bupati bangkalan yang mewarisi kepemimpinan  ayahnya  serta  mengkuti  jejak  ayahnya  yang  sama-sama  berurusan dengan  KPK  karena  kasus  korupsi. 4 Dinasti  politik  pada  pemilukada  serentak  tahun 2020 terdapat 16 calon yang berangkat dari dinasti politik dari 270 daerah pemilihan, dengan  rincian  9  Provinsi,  224  Kabupaten  dan  37  Kota. 5 Angkat  tersebut  terbilang banyak dan berpotensi menciptkan kesuburan terhadap tumbuhnya kasus korupsi. 6 Di atas hanya sebagian kecil yang dicontohkan kasus korupsi yang berangkat dari dinasti politik.
Keberadaan dan keberlangsungan dinasti politik dalam suatu negara demokrasi tentu  tidak  baik-baik  saja  sebab  hal  tersebut  berpotensi  merusak  demokrasi, memperlambat  birokrasi  serta  memperbesar  peluang  terjadinya  praktik  kotor  yaitu
3 https://banten.idntimes.com/news/banten/muhammad-iqbal-15/ratu-atut-chosiyah-dinasti- politik-hingga-terjerat-bui-dan-korupsi di akses 10 Desember 2022. Pukul 19.34 WIB
4 https://www.detik.com/jatim/berita/d-6449105/akhir-drama-kasus-dugaan-korupsi-di- bangkalan-kpk-tangkap-bupati-ra- latif#:~:text=Sudah%20lebih%20dari%20sebulan%20sejak,Ra%20Latif%20itu%20melenggang%20beb as. Di akses 12 Desember 2022. Pukul 08. 30 WIB.
5 Isnu  Harjo  Prayitno,  Dian  Ekawati,  Susanto,  Politik  Dinasti  Pada  Pilkada  2020  Dalam  Perspektif Hukum  Dan  Demokrasi  (Analisa  Yuridis  pada  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Kota  Tangerang Selatan  2020),  Jurnal  Surya  Kencana  Dua:  Dinamika  Masalah  Hukum  dan  Keadilan  Vol.8  Nomor  1  Juli 2021, hal. 1
6 https://surabaya.kompas.com/read/2022/12/08/131400378/ra-latif-bupati-bangkalan-yang- jadi-tersangka-korupsi-ikuti-jejak-sang?page=all di akses 10 Desember 2022 Pukul 21.40 WIB
korupsi. 7 Sebab  dinasti  politik  bila  terus  dipertahankan  akan  menutup  ruang  gerak warganegara yang lain untuk turut serta dalam kontestasi politik karena tidak adanya dukungan dan kekuatan dari keluarga yang sedang menjabat. Sehingga jabatan-jabatan publik dan jabatan strategis hanya bisa di isi oleh orang-orang yang punya  hubungan dengan  pengauasa  atau  keluarga  yang  sedang  menjabat.  Sebab,  pada  realitanya masyarakat tidak berani dan percaya diri bila berlawanan dengan calon yang berangkat dari lingkungan dinasti politik. 8
Meskipun dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia pasca putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015  yang  membatalkan  Pasal  7  huruf  r  UU  No.  8  tahun  2015  dinasti politik  adalah  sesuatu  yang  legal  dan  punya  payung  hukum,  namun  dalam kenyataannya  dinasti  politik  banyak  ditentang  oleh  warga  negara  karena  beberapa pelanggaran  yang  sering  kali  terjadi  yang  berpotensi  merugikan  orang  lain  bahkan hingga merugikan keuangan negara  akibat dari tindak pidana  korupsi yang dilakukan oleh  pejabat  yang  punya  kepentingan  dan  punya  relasi  atau  hubungan  kekeluargaan dengan penguasa. Mahfud MD mengatakan, dinasti politik memang harus dilawan dan diperangi  bersama-sama  dengan  masyarakat,  akan  tetapi  pelarangan  politik  dinasti dengan begitu saja di dalam UU dapat melanggar hak konstitusional dari warganegara. Sehingga,  perlu  instrumen  hukum  lain  untuk  mengaturnya.  Diantara  pelanggaran  dan penyalahgunaan  yang  sering  terjadi  karena  politik  dinasti  adalah,  banyak  petahana (incumbent)  yang  menyalahgunakan  kedudukannya  dalam  pelaksanaan  pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (Pemilukada). 9
Kewenangan  yang  melekat  sering  kali  disalahgunakan  untuk  kepentingan  diri sendiri  agar  kembali  terpilih  sebagai  kepala  daerah,  serta  tidak  jarang  jabatan  dan fasilitas  yang  ada  dipergunakan  tidak  sesuai  peruntukannya  misal  kampanye pemenangan  calon  yang  memiiliki  hubungan  baik  sehingga  dalam  hal  ini  negara  dan masyarakat sangat dirugikan. Selain hal di atas, penyalahgunaan jabatan dapat terjadi dengan menekan pejabat structural dibawahnya secara massif dan sistematis. Hal lain
7 https://nasional.sindonews.com/berita/1022572/18/politik-dinasti-kotor-tapi-mk- benar?showpage=all diakses 11 Desember 2022. Pukul 21.30 WIb
8 Isnu  Harjo  Prayitno,  Dian  Ekawati,  Susanto,  Politik  Dinasti  Pada  Pilkada  2020  Dalam  Perspektif Hukum  Dan  Demokrasi  (Analisa  Yuridis  pada  Pemilihan  Walikota  dan  Wakil  Walikota  Kota  Tangerang Selatan  2020),  Jurnal  Surya  Kencana  Dua:  Dinamika  Masalah  Hukum  dan  Keadilan  Vol.  8  Nomor  1  Juli 2021, hal. 70
9 https://nasional.sindonews.com/berita/1022572/18/politik-dinasti-kotor-tapi-mk- benar?showpage=all diakses 11 Desember 2022. Pukul 21.30 WIb
HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
yang  juga  berpotensi  disalahgunakan  adalah  APBD  yang  sedang  dikelola,  serta pendistribusian bansos yang diberikan kapada masyarakat bahwa hal tersebut semata- mata bantuan dari calon dinasti politik atau koleganya padahal jelas itu adalah bantuan yang  sah  dari  pemerintah  tanpa  ada  kaitannya  dengan  calon  yang  berangkat  dari dinasti politik. 10
Sehingga  tidak  jarang  dijumpai  dilapangan,  timses  patahan  berkata  bahawa bantuann  tersebut  merupakan  sepenuhnya  dari  calon  dengan  menggunakan  uang pribadi.  Sehingga  timses  dapat  menekan  masyarakat  untuk  memilih  calon  tersebut karena telah berbuat baik dan mau membantu masyarakat.  Kemudian kunjungan kerja petahana (calon) juga sering kali banyak dan berkali-kali datang ke banyak daerah dan pelosok  dengan  dalih  kunjungan  kerja  padahal  sejatinya  untuk  berkampanye  agar masyarakat  memilihnya.  Serta  tidak  jarang  bagi-bagi  amplop,  membangun  rumah ibadah, dan bantuan infrastruktur lainnya disampaikan berasal dari calon, padahal jelas hal  tersebut  tidak  benar.  Disamping  itu  calon  petahana  juga  menggunakan  egonya untuk menekan ASN yang seharusnya berada pada posisi netral diminta memenangkan diirinya atau calon yang sedang diusung yang disertai dengan sanksi bila ASN tersebut tidak  patuh  dengan  sanksi  yang  bermacam-macam  mulai  dari  dipindah  tugas,  lambat dalam  kenaikan  pangkat  dan  sejenisnya.  Terdapat  pula  petahana  merombak  dan mengisi  jabatan  dengan  pendukungnya  yang  memenangkan  pertarungan  dalam Pemilukada.
Dengan berbagai persoalan di atas, maka penting dilakukan kajian dan antisipasi dengan  harapan  penyelenggaraan  pemilu  dan  pilkada  pada  tahun  2024  dapat diminimalisir  sehingga  tatan  demokrasi  dan  biroksi  dapat  terselenggara  dengan  baik dan terhindar dari tindak pidana korupsi yang kebanyakan dilakukan oleh pejabat yang dilahirkan dari kontestasi dinasti politik.

## B. Fokus Masalah
Fokus kajian yang akan diteliti dalam artikel ini adalah kedudukan dan legalitas dinasti  politik  dalam  sistem  ketetanegaraan  hukum  Indonesia,  serta  upaya-upaya hukum  atau  konstitusional  yang  dapat  dilakukan  guna  memutus  mata  rantai  dinasti
10 Ellya Rosana, Negara Demokrasi Dan  Hak  Asasi Manusia.  Jurnal TAPIs Vol.12 No.1 Januari-Juni 2016. Hal. 4
politik  pada  penyelenggaraan  pemilu  dan  pemilihan  kepala  daerah  yang  akan berlangsung  pada  tahun  2024  mendatang.  Sehingga  pemimpin  yang  terpilih  nantinya adalah pemimpin yang memang memiliki kapasitas, kualitas dan dihendaki oleh rakyat tanpa  adanya  tekan  atau  inversi  bagi  masyarakat  untuk  memilihnya  dikarenakan adanya hubungan kekerabatan dengan penguasa yang sedang menjabat.

## C. Metode Penelitian
Guna  menjawab  isu  hukum  dalam  artikel  ini  maka  jenis  penelitian  hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus dijadikan  sebagai  pisau  analisis  dalam  penelitian  ini  guna  menemukan  jawaban terhadap isu hukum yang sedang dikaji. Diantara peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, UUD NRI 1945, UU No. 10 tahun 2016 Tentang Pilkada,  UU  No.  7  tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum,  Putusan  MK  No.  33/PUU- XIII/2015 dan beberapa peraturan terkait seperti PKPU dan peraturan Bawaslu.

## PEMBAHASAN

## Legalitas  dan  kedudukan  hukum  dinasti  politik  dalam  sistem  hukum ketatanegaraan Indonesia
Lahirnya  PMK  No:  33/PUU-XIII/2015  tentang  uji  materi  terhadap  UU  No.  8 tahun  2015  tentang  Pilkada  menegaskan  legalitas  dinasti  politik  dalam  sistm  hukum ketatanegaraan Indonesia. Semula ketentuan Pasal 7 huruf r membatasi dan menutup ruang  gerak  terhadap  calon  yang  punya  relasi  atau  hubungan  keluarga  dengan penguasa,  tentu  pasal  ini  dimaksudkan  agar  keberadaan  dinasti  politik  dapat  ditekan atau diminimalisir jumlahnya. Namun demikian MK berpendapat bahwa pasal tersebut bertentangan dengan prinsip HAM dalam UUD  NRI 1945 sehingga pasal tersebut tidak lagi  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  sekaligus  keberadaan  dinasti  politik  menjadi legal punya payung hukum.
Sebagaimana  di  ketahui  bersama  bahwa,  Pasal  7  huruf  r  tersebut  melarang adanya dinasti politik, namun mahkamah berpendapat bahwa pasal tersebut menabrak ketentuan Pasal 27 ayat (1),  Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat  (2),  dan  Pasal  28J  ayat
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
(2)    UUD    NRI    Tahun    1945.    Berikut  ini  beberapa  argumentasi  yuridis  atau  alasan hukum MK membatalkan ketentuan pasal di atas adalah: 11
1. Menurut  MK,  batasan  yang  termuat  pada  pasal  7  (r)  berikut  penjelasannya mengandung  unsur  diskriminasi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28J  (2)  yang memberikan kebebasan dan kesempatan yang sama terhadap setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, alasan lain yaitu bersebrangan dengan Pasal 27 (1) yang menghalangi hak konstitusional warga negara dalam ikut serta menjadi calon  kepala daerah.  Pasal 28D (3) menjamin guna mendapat  kesempatan yang sama dalam urusan pemerintahan. MK juga menilai bahwa Pasal 7 (r) tidak sesuai dengan  Pasal  28J  ayat  (2)  UUD  NRI  1945,    bahwa  syarat  hubungan  keluarga dengan  petana  sama  sekali  tidak  mengganggu  hak  orang  lain,  dan  tidak  pula bertentangan  dengan  nilai,  agama,  moral,  ketertiban  dan  keamanan  dalam masyarakat. Sehingga MK berkesimpulan Pasal 7 pada point r inkonstitusional. 12
2. MK  berpendapat  Pasal  7  point  r      berikut  penjelasannnya  terdapat  upaya mendiskriminasi  padahal  seseorang  tidak  boleh  diperlakukan  diskrimanasi dengan  alasan  hubungan  dan  kelahiran  sebagaimana  ditegaskan  pada  Pasal  28I ayat  (2),  namun  demikian,    MK    menyadari    tidak  semua  perbedaan  dianggap diskriminasi. 13 Namun,  dalam  kasus  tampak  nyata  kalau  pembedaan    tersebut dibuat semata-mata  didasari  oleh  maksud  untuk  mencegah  kelompok  orang tertentu  untuk bersama sama ikut dalam kontestasi pilkada untuk memanfaatkan haknya secara konstitusional. 14 Sehingga pada kesimpulannya, MK  mengabulkan permohonan  terhadap  Pasal  7  point  r  UU  Pilkada  beserta  penjelasannya  karena bertentangan    dengan    UUD    NRI  1945,  khususnya  pasal-pasal  yang  mengatur tentang HAM yaitu Pasal 2 (1),  Pasal  28D (3), Pasal  28I (2), serta Pasal  28J  (2) UUD NRI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 15
11 Hady,  N.  (2019).  Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  33/PUU-XIII/2015  Dalam Upaya Memutus Dinasti Politik Dan Antisipasi Pada Pilkada Mendatang. Arena Hukum, 11(3), 484-499. Hal. 451
12 Ibid, 13 Ibid, 14 Ibid, 15 Hady,  N.  (2019).  Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  33/PUU-XIII/2015  Dalam Upaya Memutus Dinasti Politik Dan Antisipasi Pada Pilkada Mendatang. Arena Hukum, 11(3), 484-499. Hal. 480
Dengan  demikian  kedudukan  dan  legalitas  dinasti  politik  dalam  sistem  hukum ketatanegaraan Indonesia legal berkuatan hukum tetap sejak putusan MK No. 33/PUU- XIII/2015 yang secara tegas membatalkan Pasal 7 huruf r UU No. 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan  Kepala  Daerah.  Perlu  untuk  diketahui  bahwa  Pasal  7  huruf  r  UU  Pilkada sebelum  dibatalkan  oleh  MK  melarang  seseorang  ikut  serta  dalam  pemilihan  umum kepala daerah bila memiliki hubungan dengan petaha atau penguasa. Namun demikian legalitas  dan  kedudukan  hukum  dinasti  politik  tersebut  tidak  lantas  membenarkan apalagi  mengiyakan  bahwa  dinasti  politik  adalah  baik,  bersih  dan  tidak  merusak tatanan demokrasi dan birokrasi, sehingga keberadaannya tetap harus dilawan dengan cara-cara  dan  upaya  konstitusional  agar  tidak  melanggar  hak  konstitusional warganegara. 16
Upaya-upaya  konstitusional  dalam  memutus  mata  rantai  dinasti  politik  di Indonesia khususnya pada penyelenggaraan pemilukada serentak tahun 2024.
Dalam  memutus  dan  meminimalisir  tumbuh  kembang  dinasti  politik,  terdapat aturan  hukum  yang  secara  tegas  mengatur  dan  membatasi  ruang  tersebut  yaitu  pada ketentuan Pasal 7 huruf r UU Pilkada, namun seiring berjalannya waktu atas uji materi UU Pilkada ke MK, maka keberlakuan Pasal 7  huruf tidak lagi punya kekuatan hukum mengikat  karena  dibatalkan  oleh  MK  sebab  bertentangan  dengan  UUD  NRI  1945. 17
Frase tidak adanya konflik  kepentingan dengan penguasa  dalam bunyi pasal  di atas sejatinya  merupakan  upaya  yang  tepak  guna  memutus  mata  rantai  perkembangan dinasti politik, Pilkada langsung pada prinsipnya dianggap bentuk perwujudan praktek demokrasi    yang    mendekati    sempurna,    sebab  dengan  pilkada  langsung  diharapkan mampu  melahirkan  para  pemimpin  daerah  yang  berkualitas  dan  memahami  kondisi rakyat, serta juga diharapkan mampu mewujudkan akselerasi   kemajuan dan perbaikan demokrasi  dan  kesejahteraan  rakyat yang ada di daerah. 18
16 Syarif  Hidayat,  Shadow  State...,  Bisnis  dan  Politik  di  Provinsi  Banten,  dalam  Politik  Lokal  di Indonesia,(Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), hal. 267
17 Dalam  penjelasan  Pasal  7  huruf  r,  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “tidak  memiliki konfl  ik  kepentingan  dengan  petahana”  adalah  tidak  memiliki  hubungan  darah,  ikatan  perkawinan dan/atau  garis  keturunan  1  (satu) tingkat  lurus  ke  atas,  ke  bawah,  ke  samping  dengan  petahana  yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan
18 Pemilukada dinilai dapat mengakomodasi sistem seleksi terpadu yang saling melengkapi untuk melahirkan  calon  kepala  daerah  terpilih  yang  berkualitas,  mulai  dari  selaksi  sistem  kenegaraan,  partai politik,  administratif,  sampai    seleksi    politis.  Atas    dasar    itu,    Pemilukada    diharapkan    akan menghasilkan figur pemimpin  yang aspiratif, berkualitas, dan legitimate yang akan lebih mendekatkan
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Pilkada  serentak  yang  telah  dilaksanakan  sejak  tahun  2017  hingga  2020  lalu masih  belum  benar-benar  bersih  dari  persoalan  yang  terjadi  di  lapangan,  diantara banyaknya pelanggaran yaitu dengan masih tingginya politik uang, netralitas ASN dan penyelenggara  pemilu  hingga  semakin  bertambahnya  calon-calon  kepala  daerah  yang dianggap  punya  relasi  kuat  denngan  dinasti  politik  dan  berpotensi  merusak  citra demokrasi  dan  birokrasi.  Disamping  persoalan  di  atas,  gugatan    sengketa    hasil Pemilihan  kepala daerah di MK masih berada pada angka yang cukup tinggi. Selain itu, terdapat banyak kritik atas pelaksanaan  Pemilukada langsung. 19
Achmad  Sodiki  mengatakan,  incumbent  berpotensi  besar  melakukan penyalahgunaan  kekuasaan  dan  kewenanganya  menjelang  dan  selama  proses pelaksanaan  Pilkada  berlangsung.  Membagi-bagi  bantuan  sosial  yang  jadwalnya disesuaikan  dengan  kepentingan  Pilkada. 20 Selain  itu,  calon  kepala  daerah  petahana dapat dipastikan menggunakan pengaruh dan kekuasaanya untuk melibatkan ASN yang seharusnya berada pada posisi netral sebagai conto,  camat,  kepala  desa,   lurah akan dikomando  untuk  bersama-sama  memenangkan  dirinya  dalam  proses  kontestasi politik. 21 Hal      inilah      yang      menurut  Moh.    Mahfud      MD,    telah    terjadi    politisasi birokrasi  dalam  Pilkada. Padahal  dalam  demokrasi, birokrasi seharusnya  dibebaskan dari      pengaruh      serta    keterjalinan  ikatan  politik  praktis,  harapannya  tidak mengganggu  layanan  terhadap  masyarakat  dan  tetap  mampu  bekerja  secara
pemerintah  dengan  rakyatnya.  Disamping  itu,  Pemilukada  diharapkan  menjadi  bagian  integral  dari akslerasi demokratisasi di tingkat nasional. Artinya, demokrasi  di  tatanan  nasional  akan  bertumbuh kembang  secara    mapan    jika  pada  tingkatan  lokal  nilai-nilai    demokrasi  telah  berakar  kuat  terlebih dahulu. Lihat M. Mahfud MD, Evaluasi ...Op, Cit, hlm 7
19 Moh.    Mahfud    MD,    mencatat  7  (tujuh)    persoalan    terkait    dengan    penyelenggaraan Pemilukada,  yaitu:  (i)  Pemilukada menjadi arena rivalitas kekuasaansecara tidak sehat,sehingga belum dapat melahirkan pemimpin yang memiliki  political  virtues  yang  bertindak  secara  bertanggungjawab, mengutamakan    kepentingan    masyarakat  di  atas  kepentingan  pribadi,  kelompok,  atau  partai;  (ii) Pemilukada  mendorong  berjangkitnya  moral  pragmatisme,  baik  calon  kepala  daerah,    penyelenggara Pemilukada,    maupun    masyarakat;  (iii)  Pemilukada    mengekalkan      oligarki      kekuasaan      sekaligus melahirkan   orang-orang   yang   kecanduan   kekuasaaan;   (iv)   Pemilukada menimbulkan persoalan anggaran; (v) Pemilukada memicu politisasi birokrasi; (vi) Pemilukada rentan terhadap konfl ik antar elit politik yang melibatkan massa; dan (vii) penyeragaman tata cara Pemilukada seperti sekarang cenderung mengabaikan  karakter  masyarakat  adat  yang  masih  eksis.  Lihat  Moh.  Mahfud  MD,Evaluasi  Pemilukada dalam  Perspektif  Demokrasi  dan  Hukum,  dalam  Demokrasi  Lokal,  Evaluasi  Pemilukada  di  Indonesia, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta, 2012
20 Achmad    Sodiki,  Sengketa  Pemilukada  dan  Putusan-putusan  Mahkamah  Konstitusi,  dalam Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hal. 40
21 Hady,  N.  (2019).  Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  33/PUU-XIII/2015  Dalam Upaya  Memutus  Dinasti  Politik  Dan  Antisipasi  Pada  Pilkada  Mendatang. Arena  Hukum, 11(3),  484-499.. hal. 491
professional tanpa ada embel-embel ketakutan terhadap calon karena melibatkan dan menekan untuk memilih dan memenangkannya. Oleh sebab itulah, pelaksanaan Pilkada perlu  adanya  batasan  ruang  penyalahgunaan  jabatan  bagi  calon  incumbent  serta keluarganya  untuk  membangun  kerajaan  dinasti  politik  khususnya  pada  pesta demokrasi  tahun  2024,  serta  guna  memperbaiki  tatanan  demokrasi  yang  bersih  dan bebas dari pengaruh dinasti politik.
Dengan  lahirnya  putusan  MK  No.  33/PUU-XIII/2015  yang  secara  tegas membatalkan  Pasal  7  point  r  UU  Pilkada,    Maka  perlu  mekanisme  lain  yang  sah  dan konstitusional guna membatasi dan meminimalisir tingginya angka dinasti politik pada Pilkada serentak tahun 2024. Diantara langkah-langkah konstitusional tersebut sebagai berikut:
1. Masyarakat,  sebagai  pemilih  masyarakat  punya  hak  untuk  berkampanye  dan melakukan  penolakan  terhadap  dinasti  politik  yang  terus  berkembang, disamping itu masyarakat juga punya hak untuk tidak memilih atau mencoblos calon yang berangkat dari  lingkungan  dinasti politik. Dengan masyarakat tidak memilih  atau  mencoblos  maka  potensi  terpilihnya  calon  tersebut  akan  sangat kecil sehingga dapat menekan jumlah calon terpilih dari kalangan dinasti politik.
2. Partai Politik, dalam proses penjaringan pencalonan kepala daerah partai politik punya wewenang penuh untuk menentukan calon-calon yang dianggap mampu secara kapasitas, punya  kapabilitas yang mempuni sehingga diharapkan parpol tidak merekomendasikan calon yang berangkat dari lingkungan dinasti politik.
3. Penyelenggara dan pengawas Pemilukada, dapat memberikan sanksi yang tegas terhadap  calon  yang  terbukti  dalam  kampanye  memanfaatkan  jabatan  dari keluarganya yang sedang berkuasa serta menghukum calon dengan memberikan sanksi  diskualifikasi  terhadap  calon  yang  berkampanye  menggunakan  atau memanfaatkan fasilitas negara karena relasi dari keluarga yang sedang berkuasa.
4. Calon  peserta  pemilu  yang  harus  memiliki  jiwa  negarawan  dan  tidak menggantungkan nasib pada keluarga yang sedang menjabat atau berkuasa.

## KESIMPULAN
Dalam  konsep  dan  sistem  hukum  ketatanegaraan  Indonesia  walaupun  secara tegas tidak disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam kehidupan politik sehari-hari istilah dinasti politik bukanlah hal yang tabu. Pro dan kontra terjadi di  masyarakat,  secara  normatif  kedudukan  dinasti  politik  di  Indonesia  pasca  putusan
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
MK MK No. 33/PUU-XIII/2015 yang secara tegas membatalkan Pasal 7 huruf r UU No. 8 tahun  2015  Tentang  Pemilihan  Kepala  Daerah  menjadi  legal  dan  berkekuatan  hukum tetap. Namun demikian bukan berarti  masyarakat bisa menerima begitu saja legalitas tersebut. Sebagai pemilih masyarakat  punya hak  yang konstitusional untuk  mencegah tingginya angka politik dinasti yaitu  dengan  cara tidak memilih atau mencoblos calon yang berasal dari keluarga dinasti politik. Partai politik selaku pengusung calon kepala daerah  diharapkan  tidak  merekomendasikan  calon  yang  erat  dengan  dinasti  politik serta dari unsur penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dapat mempertegas aturan dan  sanksi  yang  konstitusional  namun  memberikan  dampak  yang  tegas  terhadap maraknya dinasti politik.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Sodiki, 2012. Sengketa Pemilukada dan Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, dalam  Demokrasi  Lokal,  Evaluasi  Pemilukada  di  Indonesia,  (Jakarta: Konstitusi Press,)
Syarif  Hidayat,  Shadow  State..., Bisnis  dan  Politik  di  Provinsi  Banten,  dalam  Politik
Lokal  di  Indonesia, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014)
Asshiddiqie, Jimly.  2006 Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.   Jakarta:   Sekretaris Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi RI.
Agustino,  Leo,  dan  Mohammad  Agus  Yusoff.  “Patronase        Politik        Era        Reformasi:
Analisis    Pilkada  Di    Kabupaten    Takalar    Dan    Provinsi    Jambi”.  Jurnal Administrasi   Publik   Vol.   11,   No.   2,   (Oktober 2014)
Djati,  Wasisto  Raharjo,  Revivalisme  Kekuatan  Familisme    Dalam    Demokrasi:    Dinasti Politik   Di   Aras   Lokal,   Masyarakat: Jurnal  Sosiologi.  2015;18(2):203-231 DOI 10.7454/Mjs.V18i2.3726
Ellya  Rosana,  Negara  Demokrasi  Dan  Hak  Asasi  Manusia.  Jurnal  TAPIs  Vol.12  No.1
Januari-Juni 2016
Hady,  N.  (2019).  Implikasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  33/PUU-XIII/2015 Dalam  Upaya  Memutus  Dinasti  Politik  Dan  Antisipasi  Pada  Pilkada Mendatang. Arena Hukum, 11(3), 484-499
Haryanto,   Nico,   2011, Politik   Kekerabatan   dan  Institusionalisasi  Partai  Politik  di Indonesia,  Jurnal  Analisis,  CSIS,  Vol.  40, No.2, 2011
Isnu  Harjo  Prayitno,  Dian  Ekawati,  Susanto,  Politik  Dinasti  Pada  Pilkada  2020  Dalam Perspektif  Hukum  Dan  Demokrasi  (Analisa  Yuridis  pada  Pemilihan  Walikota dan  Wakil  Walikota  Kota  Tangerang  Selatan  2020),  Jurnal  Surya  Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.8 Nomor 1 Juli 2021
MD, M. Mahfud. Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan    Hukum,  dalam Demokrasi Lokal, Evalusi Pemilukada  di  Indonesia.Jakarta: Konspres, 2011. Susanti, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. Journal of Government and Civil Society, 1(2)
Siboy,  A.  2020.  Desain  Penguatan  Kualitas  Politik  Dinasti  dalam  Pemilihan  Kepalada Daerah.  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Tulang  Bawang,  Vol.  19  No.  1 Februari 2020
https://banten.idntimes.com/news/banten/muhammad-iqbal-15/ratu-atut-chosiyah- dinasti-politik-hingga-terjerat-bui-dan-korupsi di akses 10 Desember 2022. Pukul 19.34 WIB
https://surabaya.kompas.com/read/2022/12/08/131400378/ra-latif-bupati- bangkalan-yang-jadi-tersangka-korupsi-ikuti-jejak-sang?page=all  di  akses 10 Desember 2022 Pukul 21.40 WIB https://nasional.sindonews.com/berita/1022572/18/politik-dinasti-kotor-tapi-mk- benar?showpage=all diakses 11 Desember 2022. Pukul 21.30 WIb