Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021

## PROBLEMATIKA HUKUM PENGENAAN PAJAK PULSA DAN KARTU PERDANA
Oleh:

## Yovita Purwanto Puteri
Megister Kenotariatan Universitas Surabaya
yovita.purwanto25@gmail.com
Abstrak
Salah  satu  penghasilan  terbesar  negara  Indonesia  ialah  dari  penerimaan  pajak. Berdasarkan  laporan  APBN  2020  bulan  November  2020,  penerimaan  pajak  mencapai  Rp. 925,3  triliun.  Pajak  Pertambahan  Nilai  (selanjutnya  disebut  PPN)  berada  diurutan  kedua setelah Pajak Penghasilan(PPh) Non-Migas, yakni Rp. 378,8 triliun. Dilansir dari berita online ‘nasional kontan’, Sri Mulyani (Menteri Keuangan Indonesia 2019-2024) menilai bahwa PPN merupakan salah satu harapan untuk membantu peningkatan pajak di Indonesia. Pada tanggal 22  Januari  2021,  Menteri  Keuangan  mengeluarkan  Permenkeu  No.  6/PMK.03/2021,  yang salah satunya mengatur PPN pajak pulsa dan kartu perdana. Tujuan dari penelitian ini untuk membahas mengenai sejauh mana objek apa yang dapat dikenakan PPN, tanpa mengabaikan kesejahteraan  perekonomian  masyarakat  terutama  dalam  kondisi  Covid-19.  Penelitian  yang dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis normatif, memberikan pemahaman bahwa PMK  No.  6  Tahun  2021  ini  masih  memiliki  celah  untuk  merugikan  konsumen  akibat  tidak diaturnya  sanksi  yang  tegas  apabila  tetap  dilakukan  pemungutan  PPN  setelah  distributor tingkat  II  sampai  konsumen.    Pengenaan  PPN  pulsa  dan  kartu  perdana  yang  memberatkan masyarakat  ini  didukung  dengan  kritikan  dari  Ekonom  Idef  Bhima  Yudhistira  dilansir  dari berita online ‘Okezone’,  PPN  ini  akan  menghambat  proses  transformasi  digital,  sehingga pemerintah  disarankan  untuk  meninjau  ulang  serta  menyempurnakan  kembali  mengenai aturan pengenaan PPN pulsa dan kartu perdana yang telah berlaku dimasyarakat saat ini.
Kata kunci : Pajak, PPN Pulsa dan Kartu Perdana, Pemungutan Pajak.

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  membutuhkan  dana  yang  sangat  besar  untuk  menunjang  kebutuhan pemerintahan  pusat  maupun  daerah.  Pendapatan  negara  dari  sektor  pajak  merupakan  salah satu  pemasukan  yang  dimiliki  oleh  Pemerintahan  Indonesia.  Dan  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  Pajak  memiliki  persentase  unggul  dalam  pemasukan  keuangan  negara  jenis  pajak. Dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  akhir Agustus 2020, total pemasukan pajak ialah Rp. 676,9 triliun, dan pemasukan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp. 255,4 triliun, yang  berada diurutan kedua dalam pemasukan pajak non-migas.  Akan  tetapi  pemasukan  pajak  pada  tahun  2021  ini  mengalami  penurunan dibandingkan dengan tahun 2020. 1
Barang dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapat pungutan PPN termasuk dalam golongan Objek  PPN.  Objek  PPN  di  Indonesia  banyak  macamnya.  Salah  satu  objek  PPN  yang  baru pada  tahun  2021  ialah  dikenakannya  pungutan  terhadap  Pulsa  dan  Kartu  Perdana.  Hal  ini didukung dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03.2021 (PMK No. 6  Tahun  2021),  yang  sudah  dibebankan  kepada  Warga  Negara  Indonesia  sejak  tanggal  1 Februari 2021 2 . Pemungutan pajak memang sudah sangat wajar untuk negara-negara di dunia ini,  akan  tetapi  sifat  pajak  yang  mewajibkan  bagi  seluruh  warga  negara  masih  kerap  kali diperdebatkan  sampai  sekarang  ini.  Selain  menekan  perekonomian  masyarakat  karena semakin banyaknya uang yang harus dikeluarkan, juga bisa terjadi penyalahgunaan pada saat pelaksanaan pemungutan pajak sekalipun sudah ada peraturan yang mengaturnya.
Sebelum  Covid-19  menjadi  wabah  nasional  di  Indonesia,  pulsa  dan  kartu  perdana  sudah menjadi  salah satu  kebutuhan pokok masyarakat  Indonesia akibat dari  perkembangan digital yang  semakin  pesat  dari  hari  ke  hari.  Apalagi  mengingat  kondisi  Covid-19,  yang mengakibatkan adanya penerapan PPKM di Jawa-Bali dan PSBB di Jakarta. Sehingga setiap masyarakat,  yang  dipelosok  daerah  sekalipun,  menggunakan  alat  komunikasi  pasti membutuhkan pulsa dan kartu perdana.
1 Kementerian Keuangan, “ Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020 ” (https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-realisasi-penerimaan-perpajakan-hingga- agustus-2020/, Diakses pada 13 Januari 2021)
2 Mahatama Chryshna. “ Dokumen Permenkeu 6/PMK/03/2021 Tentang Pajak Pulsa ” (https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/permenkeu-6-pmk-03-2021-tentang-pajak- pulsa#:~:text=03%2F2021%20tentang%20Pajak%20Pulsa,- Dokumen%20Peraturan%20Menteri&text=03%2F2021%20ini%20mengatur%20tentang,perdana%2C%20token %2C%20dan%20voucer, Diakses pada 6 Februari 2021)
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Ketika Heri Gunawan (Anggota Komisi XI DPR RI) dimintai pendapat, menurutnya perlu adanya tinjuan ulang atas PMK No. 6 Tahun 2021 karena dirasa dapat menambah beban WNI ditengah kondisi Covid-19. Meskipun pemerintah mengatur pengenaan PPN Pulsa dan Kartu Perdana  hanya  sampai  pada  distributor  tingkat  II,  dalam  praktinya  distributor  tidak  ingin mengalami  pengurangan  keuntungan  atau  rugi  akibat  dibebankannya  PPN  kepada  mereka, dan  sudah  pasti  pada  akhirnya  akan  dibebankan  kepada  konsumen  yakni  masyarakat  yang menggunakan Pulsa dan Kartu Perdana. 3
Tujuan dari PMK No. 6 Tahun 2021 untuk menyederhanakan pemungutan PPN dan PPh memang  sudah  bagus,  akan  tetapi  masih  menimbulkan  permasalahan  di  lapangan  terkait dengan  PPN  kartu  perdana  hal  ini  disampaikan  oleh    Koordinator  Pengaduan  dan  Hukum Yayasan  Lembaga  Konsumen  Indonesia. 4 Melihat  kondisi  dan  cara  komunikasi  rakyat Indonesia  saat  ini,  baik  untuk  keperluan  kerja,  kuliah,  sekolah,  dan  lain  sebagainya,  tidak lepas dari pulsa dan kartu perdana. Ketentuan hukum PMK No. 6 Tahun 2021 sampai sajauh pengenaan PPN sampai kepada pihak penyelenggara distribrusi tingkat selanjutnya, yang akan dipungut oleh pihak distributor diatasnya / distrubtor tingkat II. Dengan kata lain bukan pihak pemerintah yang langsung mengenakan pungutan terhadap PPN Pulsa dan Kartu Perdana ini.
Salah  satu  kebisaan  pemungutan  PPN  atas  Barang  Kena  Pajak  yang  sudah  umum  dalam kehidupan kita, pengenaan PPN atas makanan dan minuman cepat saji (10%), sekarang sudah diganti  dengan  Pajak  Pembangunan  satu  (PB1)  yang  mengikuti  kebijakan  dari  Peraturan Daerah  masing-masing.  Pihak  penjual  pastinya  tidak  ingin  mengalami  kerugian  dengan semakin tipis keuntungan yang mereka dapat akibat dari PB1, karena pemasukan yang mereka dapat  tidak  hanya  untuk  membayar  PB1  saja,  tetapi  juga  untuk  bahan  makanan,  karyawan, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, PB1 dibebankan kepada pihak konsumen atau pembeli.
Melihat  praktik  pengenaan  PBI  makanan  dan  minuman  saji  tersebut,  dapat  juga  terjadi dalam praktik pengenaan PPN atas Pulsa dan Kartu Perdana. PPN Pulsa dan Kartu Perdana ini bisa  membengkak  dengan  tidak  adanya  pengaturan  mengenai  transparansi  informasi  kepada masyarakat  dari  penyelenggara  jasa.  Sangat  dimungkinkan  akan  adanya  kenaikan  harga terhadap  Pulsa  dan  Kartu  Perdana,  melihat  rantai  penjualan  yang  sangat  panjang.  Ditambah
3 DPR RI. “ Bebani Rakyat, Tinjau Ulang PMK Nomor 6 Tahun 2021 ”
(https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31571/t/Bebani+Rakyat%2C+Tinjau+Ulang+PMK+Nomor+6+Tahun+20 21, Diakses pada 16 Februari 2021)
4 Dwi Adit ya Putra. “YLKI Soroti Komunikasi Pemerintah Soal Aturan Pajak Pembelian Pulsa”
(https://www.merdeka.com/uang/ylki-soroti-komunikasi-pemerintah-soal-aturan-pajak-pembelian-pulsa.html, Diakses pada 16 Februari 2021)
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
dalam PMK No. 6 Tahun 2021 dibuat pengaturan yang memiliki hak atas pungutan itu ialah distributor satu tingkat diatas distributor selanjutnya.
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  terdapat  dua  rumusan  masalah  yakni  yang pertama,  apakah  pengenaan  PPN  Pulsa  dan  Kartu  Perdana  ini  dapat  dipastikan  tidak  akan merugikan konsumen (masyarakat Indonesia)?. Permasalah yang kedua, bagaimanakah PMK No. 6 Tahun 2021 apabila ditinjau dari teori pembenaraan pengenaan pajak?

## B. METODE PENELITIAN HUKUM
Penelitian hukum pada jurnal yang berjudul “Problematika Hukum Pengenaan Pajak Pulsa dan  Kartu  Perdana”  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Dalam  konsep yuridis  normatif  ini,  penelitian  hukum  diarahkan  sebagai  tulisan  yang  didasarkan  pada peraturan perundang-undangan, dan dalam penelitian ini difokuskan pada PMK No. 6 Tahun 2021.  PMK  No.  6  Tahun  2021  ini  akan  menjadi  suatu  kaidah  atau  norma  yang  menjadi patokan  untuk  proses  pemungutan  pajak  di  Indonesia,  dan  dalam  penelitian  ini  difokuskan pada pengenaan Pajak Pulsa dan Kartu Perdana.
Penelitian  ini  didasarkan  pada  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  Dalam  memilih  data primer  difokuskan  kepada  penggunaan  dokumen  hukum,  yang  secara  normatif  pengenaan PPN  Pulsa  dan  Kartu  Perdana  diatur  dalam  PMK  No.  6  Tahun  2021  dikaitkan  dengan  teori hukum pajak yang terkait. Untuk data sekunder berasal dari beberapa berita online terkait pro kontra dari pada pengenaan PPN Pulsa dan Kartu Perdana.
Acuan dalam penulisan ialah pada data primer, untuk memahami tujuan dan kegunaan dari pada  pengenaan  PPN  Pulsa  dan  Kartu  Perdana  bagi  masyarakat  Indonesia  dikaitkan  dengan masukan  dan  kritikan  dari  pendapat  DPR  dan/atau  lembaga  masyarakat  lainnya.  Diakhir penulisan ini akan ditarik suatu kesimpulan terkait pengaturan atas Pengenaan PPN Pulsa dan Kartu  Perdana  yang  tetap  jelas,  pasti  dan  transparan  serta  memperhatikan  kesejahteraan masyarakat khususnya dalam segi perekonomian.

## C. PEMBAHASAN
a. PPN Pulsa dan Kartu Perdana Merugikan Masyarakat
Pajak  Pertambahan  Nilai  atau  lebih  sering  dikenal  masyarakat  dengan  PPN.  Awal mulanya  sejak  Indonesia  merdeka,  pemungutan  pajak  jenis  ini  tidak  langsung  disebut dengan PPN. PPN merupakan generasi keempat setelah Periode Pajak Pembangunan I (PPb
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
I) Periode Pajak Peredaran 1950 (PPe 1950), dan Pajak Penjualan (PPn). Pembuat kebijakan dari  UU  PPb  I  dan  PPe  1950  dianggap  masih  terpengaruh  dengan  sistem  pajak  yang diterapkan  oleh  pemerintahan  Belanda  saat  menjajah  Indonesia,  sehingga  untuk menghilangkan  pengaruh  dari  sisa  kolonial  ini,  maka  Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan Undang-Undang  Darurat  Nomor  19  Tahun  1951  tentang  Pemungutan  Pajak  Penjualan (selanjutnya disebut UU PPn), yang melandasi dari pemungutan pajak penjualan atau PPn.
Undang-Undang  yang  mengatur  PPN  ini  muncul  karena  adanya  reformasi  dari  UU PPn,  yakni  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1983  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan Pajak  Penjualan  atas  Barang  Mewah  (selanjutnya  disebut  UU  PPN)  yang  disahkan  pada  1 April  1985.  UU  PPN  ini  telah  mengalami  perubahan  sebanyak  tiga  kali,  setelah  perubaha pertama  pada  tahun  1983.  UU  PPN  mengalami  perubahan  kedua  pada  tahun  2000  yakni dengan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2000,  kemudian  perubahan  ketiga  pada  tahun 2009,  yakni  Undang-Undang  Nomor  42  tahun  2009  (UU  No.  42  Tahun  2009).  Perubahan dalam UU PPN memiliki tujuan, supaya peraturan terkati PPN semakin memiliki kepastian hukum  dan  keadilan.  Dan  di  UU  No.  42  Tahun  2009,  diatur  mengenai  cara  pemungutan dalam  sistem  perpajakan  yang  lebih  sederhana  supaya  masyarakat  lebih  mudah  untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, serta meningkatkan keamanan penerimaan negara dari pajak supaya pembangunan skala nasional dapat dilakukan dengan mandiri.
Pada  tanggal  5  Oktober  2020,  masyarakat  Indonesia  digemparkan  dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang  dianggap  masih  memiliki  banyak  sekali  celah  yang  dapat  mengancam  Hak  Asasi Manusia  (HAM),  serta  tidak  adanya  keterbukaan  dengan  masyarakat  sebelum  disahkannya UU Cipta Kerja ini. Pro-Kontra UU Cipta Kerja tidak hanya dalam hal ketenagakerjaan saja atau masalah lingkungan saja, dalam segi  perpajakan juga terdapat  banyak hal  yang masih diperlukan pembaharuan. Salah satunya terkait dengan peraturan pelaksanan dari UU Cipta Kerja, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 /PMK.03/2021 Tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan  Dengan  Penjualan  Pulsa,  Kartu  Perdana,  Token,  dan  Voucer  (selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2021).
Objek atau Barang Kena Pajak yang diatur dalam PMK No. 6 Tahun 2021 ini masih mengacu  pada  UU  No.  42  Tahun  2009.  Sehingga  karakteristik  dari  pada  objeknya  akan sama  dengan  UU  No.  42  Tahun  2009.  PPN  ini  memiliki  karakteristik,  apabila  dilihat  dari
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
segi objek yang dikenakan PPN, pengenaannya bersifat objektif, artinya tidak melihat siapa yang  dikenakan  pajak,  tetapi  lebih  ditekankan  pada  objek  apa  yang  dikenakan  pajak. Sehingga tidak mengenal siapa yang membeli atas suatu barang yang dianggap objek pajak, ketika objek itu ditetapkan sebagai  objek yang dikenakan PPN, maka orang yang membeli harus membayar PPN atas barang tersebut.
Barang  Kena  Pajak  yang  menjadi  pokok  pembahasan  ialah  terkait  Pulsa  dan  Kartu Perdana  yang  sejak  berlakukan  PMK  No.  6  tahun  2021  pada  tanggal  1  Februari    2021 dikenakan PPN. Pulsa dan Kartu Perdana yang dikenakan pajak ini ialah berbentuk voucer fisik  atau  elektronik.  Bila  ditelaah  dari  karakteristik  PPN,  PPN  ini  memiliki  sifat  yang objektif atau mengenakan pajak tidak pada subjek pajak tetapi pada objek pajaknya. Apabila PPN ini dikenakan pada objek pajak Pulsa dan Kartu Perdana, maka tidak peduli siapa yang membeli  Pulsa  dan  Kartu  Perdana  ini  akan  tetap  dipungut  PPN.  Dalam  hal  ini,  menurut hemat  saya  pemerintah  rasanya  kurang  memahami  segi  perekonomian  masyarakat  saat  ini. Perekonomian masyarakat dengan adanya bencana nasional Covid-19 ini mayoritas menurut dari hari ke hari. Hal  ini dapat  kita lihat  dengan jelas, dari pendapat  pajak pemerintah dari APBN  Agustus  2020,  semakin  merosotnya  pendapatan  pemerintah  dibandingan  dengan tahun 2019.
PPN  merupakan  salah  satu  jenis  pajak  yang  dianggap  pemerintah  mampu  dapat memenuhi  target  pendapatan  pemerintah  dari  segi  perpajakan.  Akan  tetapi  tidak  dapat dibenarkan,  apabila  pemerintah  langsung  memberlakukan  peraturan  terkait  PPN  Pulsa  dan Kartu  Perdana  begitu  saja  tanpa  melihat  kondisi  perekonomian  masyarakat  Indonesia  saat ini.  Masyarakat  Indonesia  saat  ini  sedang  gencarnya  menggunakan  media  internet  untuk melakukan  aktivitasnya,  baik  untuk  bekerja  maupun  untuk  sekolah.  Sehingga  sudah  pasti, masyarakat  membutuhkan  Pulsa  dan  Kartu  Perdana  untuk  mendukung  aktivitasnya. Memang  benar,  saat  ini  pemerintah  dari  menteri  pendidikan,  memberikan  bantuan  berupa kuota  kepada  para  pelajar.  Akan  tetapi  bantuan  itu  pun  tidak  cukup,  karena  kuota  yang diberikan pemerintah tidak mencukupi keperluan kuota untuk belajar daring, hal ini penulis rasakan  sendiri,  selama  perkuliahan  masih  dibutuhkan  pulsa  tambahan  yang  jumlahnya tidaklah kecil untuk  mencukupi  kebutuhan belajar daring.  Apabila pemerintah mewajibkan pengenaan  PPN  atas  Pulsa  dan  Kartu  Perdana,  maka  masyarakatlah  yang  pada  akhirnya dirugikan.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Bagan 1: Pemahaman Pumunguta PPN Pulsa dan Kartu Perdana
PMK No. 6 Tahun 2021 memang tidak mewajibkan masyarakat atau konsumen untuk membayar PPN Pulsa dan Kartu Perdana ini. Subjek pajak yang dikenakan atas PPN Pulsa  dan  Kartu  Perdana  dalam  PMK  No.  6  Tahun  2021  ini  ialah  Pengusaha Penyelenggara  Jasa  Telekomunikasi,  Penyelenggara  Distribusi  Tingkat  Pertama, Penyelenggara  Distribusi  Tingkat  Kedua,  dan  Penyelenggara  Distribusi  Tingkat Selanjutnya. PPN yang dikenakan sebesar 10% dengan Dasar Pengenaan Pajak. Pengenaan pajak  ini  dilakukan  oleh  penyelenggara  setingkat  diatasnya,  dimana  untuk  Penyelenggara Distribusi  Tingkat  Pertama  dipungut  oleh  Penyelenggara  Jasa  Telekomunikasi,  untuk Penyelenggara  Distribusi  Tingkat  Kedua  dipungut  oleh  Penyelenggara  Distribusi  Tingkat Pertama, Penyelenggara Distribusi Tingkat Ketiga dipungut oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat kedua, dan begitu pula selanjutnya 5 .
Pada  prakteknya  distributor  terakhir  yang  melakukan  penjualan  tidak  akan  mau mengalami  kerugian  apabila  dikenakan  pajak  oleh  distributor  sebelumnya.  Maka  pajak yang  telah  dibayarkan  oleh  distributor  terakhir  akan  dibebankan  kepada  konsumen  atau masyarakat  yang  membeli  Pulsa  dan  Kartu  Perdana  tersebut.  Praktek  ini  telah dilaksanakan sebelum berlakunya PMK No. 6 Tahun 2021 dimana rantai PPN ini sampai
5 PMK No. 6 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Dan Voucer, pasal 4
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
kepada  pengecer,  hal  ini  juga  disetujui  oleh  Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani 6 .  Dan  dari pengalaman  penulis  ketika  membeli  pusa  dan  kartu  perdana,  harga  yang  diberikan  oleh pengecer  di  konter  lebih  tinggi  dari  pada  membeli  melalui  aplikasi.  Sehingga  pada akhirnya,  peraturan  yang  semula  dibuat  dengan  maksud  tujuan  baik,  bukan  berarti akhirnya  akan  menjadi  baik  pula  dilapangan.  Karena  dalam  dunia  berbisnis,  yang dipikirkan  oleh  pebisnis  ialah  keuntungan  terlebih  dahulu.  Sedangkan  yang  seharusnya dipikirkan  pemerintah  ketika  membuat  peraturan  ialah  kesejeahteraan  masyarakat. Peraturan  ini  tidak  hanya  merugikan  konsumen,  tetapi  juga  para  distributor  dan  pedang kecil  yang  melakukan  transaksi  langsung  dengan  konsumen.  Mereka  yang  dikenakan tanggungan  PPN,  akan  mendapatkan  pengurangan  penghasilan  pula.  Hal  ini  sudah  tidak sejalan  dengan  makna  pemerintah  yang  memiliki  kewajiban  untuk  memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
Pajak yang merupakan salah satu  jenis pemasukan yang diterima pemerintah dari masyarakat,  yang  uangnya  akan  dialokasikan  untuk  kebutuhan  pemerintah  pusat  dan daerah  dikemudian  hari,  supaya  operasional  pemerintah  semakin  meningkat  sehingga mampu  melayani  masyarakat  semaksimal  mungkin.  Akan  tetapi  tidak  dapat  dipungkir bahwa  korupsi  dari  tahun  ke  tahun  selalu  ada  dan  dimungkinan  bertambah,  hal  ini dikarenakan adanya celah-celah yang dapat digunakan untuk korupsi. Dalam PMK No. 6 Tahun  2021  ini,  Pulsa  dan  Kartu  Perdana  yang  dikenakan  PPN  ialah  yang  berbentuk voucer  fisik  atau  elektronik 7 .  Untuk  media  elektronik,  pengguna  jasa  dapat  membeli melalui  aplikasi-aplikasi  yang  telah  disediakan  penyelenggara  jasa  maupun  aplikasi lainnya yang menyediakan pembelian pulsa dan kartu perdana secara elektronik.
Pembelian  yang  dilakukan  melalui  aplikasi  media  elektronik  akan  memiliki sistematika  yang  jelas  dari  penyedia  jasa  sampai  ketangan  konsumen.  Sehingga pemerintah  dapat  melakukan  pengawasan  terkait  PPN  yang  dikenakan  atas  pembalian Pulsa  dan  Kartu  Perdana  melalui  aplikasi online .  Pemungutan  dari  PPN  ini  apabila mengacu  pada  peraturan  yang  lama,  seharunya  menggunakan  faktur  atau  sering  dikenal masyarakat  dengan  sebutan  struk  atau  bukti  pembayaran  pajak.  Bukti  pembelian  ini  bila
6 CNN Indonesia. “Membedah Aturan Pajak Pulsa dan Kartu Perdana Sri Mulyani”
(https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210129145615-532-600017/membedah-aturan-pajak-pulsa-dan- kartu-perdana-sri-mulyani, Diakses pada 26 Februari 2021)
7 PMK No. 6 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Dan Voucer , Pasal 2 ayat 3
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
melalui  media  aplikasi,  sudah  jelas  akan  selalu  ada  jejak  digitalnya.  Tetapi  untuk pembelian Pulsa dan Kartu Perdana melalui toko atau konter pulsa dan kartu perdana tidak selalu  menyertakan  struk,  bahkan  sebagian  besar  memang  tidak  memberikan  struk  bukti pembelian,  sehingga  pemerintah  belum  tentu  dapat  menjamin  pengawasannya.  Karena rumitnya penagihan PPN atas Pulsa dan Kartu Perdana ini, yang melakukan pembayaran melalui  penyelenggara  satu  tingkat  diatasnya,  sangatlah  dimungkinkan  akan  terjadi penyalahgunaan  kewenangan  didalamnya.  Atau  dengan  kata  lain  bisa  saja  dimanfaatkan oleh  oknum  tertentu  untuk  korupsi  dari  hasil  PPN  tersebut.  Sehingga  masyarakat  yang dibebankan  atas  PPN  dari  penjual  ini  akan  dirugikan  pula,  karena  uang  PPN  ini  tidak teralokasikan dengan baik, dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.
Dalam  PMK  No.  6  Tahun  2021  ini  masih  memiliki  banyak  celah,  serta  masih banyak  peraturan  yang  belum  jelas.  Seperti  nominal  harga  yang  harus  dibayarkan  dan berapa  jumlah  hak  yang  seharusnya  didapatkan  masyarakat  atas  pulsa  yang  mereka  beli belum ada pengaturannya. Semisal, pada saat sebelum berlakinya PMK No. 6 Tahun 2021 masyarakat  mendapatkan  pulsa  dengan  nominal  Rp.  10.000-  harus  membayar  dengan nominal Rp.12.000,- apabila ini dibeli di konter penjual pulsa, sedangkan apabila melalui aplikasi  nominalnya  sama  dengan  nominal  yang  kita  terima,  ketika  membeli  pulsa  Rp. 10.000-  maka  yang  didapatkan  Rp.10.000  juga,  nominal  yang  sama  ini  sudah  termasuk dengan  PPN.  Akan  tetapi  setelah  adanya  PMK  No.  6  Tahun  2021,  tidak  ada  keterangan yang  jelas  berapa  nominal  harga  yang  harus  didapatkan  masyarakat  dan  berapa  nominal yang akan didapatkan masyarakat atas pulsa tersebut. Dikhawatirkan akan terjadi kenaikan harga  akibat  dari  PPN  yang  dikenakan  terhadap  PPN  Pulsa  dan  Kartu  Perdana.  Karena sudah  pasti,  pihak  penyelenggara  tidak  ingin  mengalami  kerugian,  karena  selain  PPN masih  ada  pajak  lain  yang  harus  mereka  bayar  seperti  PPh,  dan  ini  sudah  dibebankan kepada pembeli juga yang dimasukan dalam harga penjualan Barang Kena Pajak.
Pemerintah,  khususnya  menteri  keuangan  yang  menerbitkan  PMK  No.  6  tahun 2021  ini  sudah  seharunya  melakukan  peninjauan  kembali  terhadap  peraturan  yang  telah diberlakukan dimasyarakat saat ini. Selain waktu untuk melaksanakan PMK No. 6 Tahun 2021 ini belum tepat, karena kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil saat ini. Alangkah  baiknya  jika  PMK  No.  6  Tahun  2021  diperbaharui  lagi  agar  mendekati peraturan yang sempurna, salah satunya terkait nominal  persentasi pajak yang dikenakan
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
atas Pulsa dan Kartu Perdana ini. Sehingga tujuan dari PMK No. 6 Tahun 2021 ini dibuat juga terwujud, yakni tujuan untuk mempermudah pembayaran Pajak.
Kemudian terkait sanksi yang dikenakan terhadap subjek hukum yang melakukan pemungutan  Pulsa  dan  Kartu  Perdana  kepada  subjek  hukum  yang  seharusnya  tidak diwajibkan melakukan pembayaran PPN. Sesuai dengan informasi dari Menteri Keuangan Sri  Mulyani 8 saat  memberikan  keterangan  mengenai  PMK  No.  6  Tahun  2021  dalam website “Pikiran  Rakyat  Tasikmalaya.com”,  beliau  menegaskan  bahwa  penyederhanaan PPN  Pulsa  dan  Kartu  Perdana  ini  hanya  dipungut  sampai  distributor  tingkat  II  saja, sedangkan  untuk  distributor  tingkat  selanjutnya,  pengecer,  serta  konsumen  tidak  perlu dipungut  PPN.  Sebelum  adanya  aturan  ini,  pemungutan  PPN  sampai  pada  konsumen, untuk  menghindari  pemungutan  liat  atas  PPN  Pulsa  dan  Kartu  Perdana  ini,  lebih  baik diberikan  peraturan  mengenai  sanksi  bagi  subjek  hukum  yang  melakukan  pemungutan kepada  subjek  hukum  diluar  PMK  No.  6  Tahun  2021.  Juga  diperlukan  aturan  mengenai pemberian  label  bebas  PPN  setelah  melewati  distributor  tingkat  II,  sehingga  hal  ini  juga dapat  meminimalisir  pengenaan  pajak  kembali  kepada  distributor  tingkat  selanjutnya sampai akhirnya sampai kepada tangan konsumen.
b. Meminimalisir  Permasalahan  dalam  PMK  No.  6  Tahun  2021  Ditinjau  dari  Teori Pembenaran Pemungutan Pajak
Ketika  pemerintah  melakukan  pemungutan  pajak  kepada  masyarakat,  dapat dianggap  melakukan  pemerasan  kepada  masyarakat,  yang  sebenarnya  tujuan  dari pemungutan  pajak  ini  akan  kelola  dengan  tujuan  untuk  kepentingan,  kesejahteraan masyarakat pula, sehingga diperlukan dasar supaya pemungutan pajak ini dibenarkan atau tetap dapat dilakukan oleh pemerintah. 9 Teori pembenaran dalam pemungutan pajak yang akan dibahas dalam penulisan ini ialah teori asas daya beli dan teori gaya pikul.
Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam kasus ini terkait pemungutan PPN atas Pulsa dan Kartu Perdana ini, tergolong dalam pungutuan  yang  dilaksanakan  negara  kepada  rakyatnya  yang  telah  melakukan  suatu transaksi  jual beli Pulsa dan/atau Kartu Perdana  karena  adanya kebutuhan atau keinginan
8 Hafed Asad. “ Penyederhanaan Pungutan PPN dan PPh Pulsa Dulu dan Sekarang “ ( https://tasikmalaya.pikiran- rakyat.com/ekonomi/pr-061356144/simak-perbedaan-kebijakan-penyederhanaan-pungutan-ppn-dan-pph- pulsa-dulu-dan-sekarang?page=2, Diakses pada 08 Maret 2021)
9 Tunggul Anshari Negara, “ Ilmu Hukum Pajak ” (Malang: Penerbit setara Press,  2017), hlm 57.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
yang harus dipenuhi. Apabila daya beli masyarakat meningkat maka berdampingan dengan pendapatan  perekonomian    masyarakat  terkait  yang  semakin  meningkat  pula,  akan  tetapi apabila  semakin  menurun  penghasilan  yang  didapat  maka  daya  belinya  juga  akan menurun 10 . Hal ini merupakan implementasi dari Teori Daya Beli.
Memang  pada  akhirnya  hasil  pungutan  yang  didapatkan  pemerintah  ini,  nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat, supaya tujuan pemerintah untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Akan tetapi apabila melihat dari teori daya  beli,  saat  kondisi  Covid-19  ini,  sudah  dapat  dipastikan  golongan  masyarakat  yang melakukan  transaksi  jual  beli  Pulsa  maupun  Kartu  Perdana  sebagian  besar  bukan  karena keinginan, melainkan untuk kebutuhan dalam menjalankan sekolah maupun bekerja.
Pembentukan  PMK  No.  6  Tahun  2021,  sangat  dimungkinkan  akan  menjadi  salah satu hal yang menyengsarakan rakyat, sekalipun yang diwajibkan hanya sampai Distributor saja.  Karena  pada  kenyataannya  konsumenlah  yang  akan  menanggung.  Dengan  demikian tujuan  dari  pada  Teori  Daya  Beli  diterapkan  dalam  PMK  No.  6  Tahun  2021  dapat dipertanyakan  ulang,  apakah  dapat  memberikan  kesejahteraan  masyarakat  atau  malah menyengsarakan  rakyat.  Sehingga  pemerintah,  khusunya  Menteri  Keuangan  harus melakukan  peninjauan  ulang.  Peraturan  ini  memang  memiliki  tujuan  yang  bagus  saat dibentuknya,  tetapi  waktu  untuk  eksekusi  peraturan  ini  dalam  masyarakat  kurang  tepat waktunya,  terlebih  saat  ini  masyarakat  sedang  berjuang  untuk  mencari  nafkah  ditengah pandemic Covid-19.
Teori  daya  beli  yang  merupakan  dasar  untuk  memberikan  keadilan  dalam pemungutan pajak 11 , keadilan yang dimaksud ini bukan hanya untuk melihat keadilan bagi pihak  tertentu,  akan  tetapi  keadilan  bagi  seluruh  masyarakat  Indonesia.  Keadilan  bukan berarti menerapkan peraturan untuk seluruh subjek hukum tanpa memandang siapa, tetapi keadilan  itu  untuk  memberikan  rasa  sejahtera,  aman,  dan  tidak  merugikan  masyarakat Indonesia. Ketika masyarakat dirugikan dengan adanya suatu peraturan, maka sudah sangat jelas  bahwa  peraturan  itu  tidak  lagi  memberikan  rasa  keadilan  dalam  pelaksanaannya. Dalam dunia masyarakat yang sudah maju, hukum akan diikuti apabila mempu meletakkan
10 Anita Sari, “ Aspek Hukum Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) di Indonesia”
( http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47128/1/ANITA%20SARI-FSH.pdf , Diakses pada 19 Maret 2021),hlm 21.
11 Soemarso, Perpajakan: Pendekatan Komprehensif. (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hal 4
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
prinsip  keadilan.  Keadilan  dalam  hal  ini  tidak  hanya  memberikan  keuntungan  bagi pemerintah, tetapi juga keadilan dengan tidak merugikan masyarakat.
Pemerintah  ada  karena  adanya  rakyat,  pemerintah  tanpa  rakyat  hanya  seperti pemimpin yang berteriak dilapangan kosong. Pemerintah yang diberikan kuasa lebih untuk menegakkan keadilan melalui  peraturan yang dibuat, juga harus memikirkan konsekuensi selanjutnya  dengan  adanya  peraturan  yang  dibuat  dan  diberlakukan  masyarakat dikemudian  hari.  Ketika  hukum  hadir  untuk  memberikan  rasa  aman,  tetapi  pada kenyataanya sebaliknya, maka seharusnya hukum tersebut haruslah dikaji kembali. Melihat dari  teori  daya  beli,  keadilan  dalam  menerapkan  pemungutan  pajak  ini  belum  terlihat, karena  hanya  ada  aturan  mengenai  siapa  yang  dikenakan  pajak,  tetapi  tidak  ada  sanksi apabila ada yang melanggar PMK No. 6 Tahun 2021. Sehingga nilai keadilan bagi subjek hukum yang seharusnya tidak dikenakan pajak, tetapi dilakukan pemungutan terhadapnya belum terjamin.
Teori gaya pikul ini melihat bahwa ada atau tidaknya keadilan dalam pemungutan pajak ini dari segi jasa yang diberikan oleh pemerintahan Indonesia kepada masyarakatnya, yakni  dengan  memberikan  perlindungan  dari  segi  jiwa  maupun  harta  benda  yang masyarakat tersebut miliki. Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ini berdasarkan pada penghasilan  yang  dimilikinya,  tetapi  tetap  mempertimbangkan  dari  jumlah  pengeluaran yang  digunakan  untuk  keperluan  mereka.  Dalam  teori  ini  keadilan  masih  tetap  menjadi tolak  ukur  ketika  pemerintah  memungut  pajak  kepada  masyarakat  baik  untuk  suatu  jasa kena pajak atau barang kena pajak.
PMK No. 6 Tahun 2021, apabila ditinjau dari teori gaya pikul ini, prinsip keadilan ini  belum  tercermin,  dimana  seharusnya  pemerintah  yang  memberikan  perlindungan kepada  masyarakat  secara  jiwa  maupun  harta  benda,  ketika  penerapan  PPN  Pulsa  dan Kartu  Perdana  ini,  pemerintah  belum  memenuhi  kriteria  keadian  ini.  PPN  ini  yang digunakan  untuk  menutup  kurangnya  pemasukan  pajak  Indonesia  (berdasarkan  APBN Agustus 2020), yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019.
Ketika  pemerintah  mengatur  PMK  No.  6  Tahun  2021  ini,  sebaiknya  juga memikirkan  masyarakat  yang  ekonominya  menengah  kebawah.  Masyarakat  yang ekonominya  semakin  merosot  pada  masa  pandemi  Covid-19  ini,  yang  mengkhawatirkan ialah  masyarakat  ekonomi  menengah  kebawah,  karena  sebagian  besar  dari  mereka  juga
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
mengalami  PHK.  Maka  perekonomian  mereka  juga  goyah.  Terlebih  apabila  memiliki anak-anak  yang  diwajibkan  sekolah  secara  daring,  membutuhkan  kuota  untuk  dapat berkomunikasi. Atau masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang diwajibkan kerja dari rumah, juga memerlukan kuota untuk dapat bekerja secara daring.
Pemerintah  perlu  memberikan  jalan  keluar  bagi  masyarakat  yang  ekonominya semakin menurun, tidak hanya memikirkan pemasukan negara saja. Karena akan percuma, ketika  negara  memiliki  banyak  uang  tetapi  masyarakatnya  menderita  karena  kemiskinan. Pemerintah  perlu  memberikan  keringanan  apabila  masyarakat  yang  membutuhkan  Pulsa dan Kartu Perdana ini masih lemah secara ekonomi, misalnya dengan memberikan nomor handphone khusus bagi masyarakat kurang mampu.
Supaya  PPN  ini  tidak  memberatkan  bagi  distributor,  sekiranya  pemerintah  perlu mempertimbangkan  lagi  pengenaan  PPN  Pulsa  dan  Kartu  Perdana  sebesar  10%  tersebut dengan  melihat  perekonomian  masyarakat  yang  semakin  merosot,  dan  hal  ini  seharusnya sudah  diketahui  masyarakat  dari  perolehan  PPN  yang  menurun  pada  tahun  2020,  yang salah satu sebabnya, karna daya beli masyarakat juga menurun akibat adanya pembatasan aktivitas kerja saat wabah Covid-19 ini. Kemudian untuk menghindari adanya pembebanan PPN dari para distributor kepada konsumen, pemerintah harus memberikan nominal yang jelas  dalam  lampiran  PMK  No.  6  Tahun  2021  ini,  misalnya  ketika  masyarakat  membeli pulsa  Rp.  10.000,-  maka  yang  harus  dibayar  maksimum  sebesar  Rp.  12.000,-.  Sehingga para  distributor  tidak  akan  curang,  dengan  membebankan  biaya  kepada  masyarakat  saat peraturan ini sudah dijalankan di seluruh Indonesia. Selain memperhatikan rasa keamanan masyarakat  dari  segi  ekonomi,  tetapi  pemerintah  juga  telah  memberikan  keadilan  bagi masyarakat umum.
Bagi  golongan  masyarakat  yang  kurang  mampu,  pemerintah  sekiranya  juga  perlu membuat  suatu  peraturan  yang  berkaitan  tentang  alokasi  dana  PPN  Pulsa  dan  Kartu Perdana  yang  didapat  ini  untuk  membantu  masyarakat  kurang  mempu.  Dimana  dana  ini dialokasikan  bagi  mereka  yang  kurang  mampu  dalam  wujud  pulsa  atau  kuota.  Sehingga ada alur yang jelas kemana dana yang dikenakan ini akan digunakan. Dan pengelolaannya bersifat  transparan,  sehingga  masyarakat  menjadi  mengetahui  kemana  pungutan  yang mereka bayar ini akan digunakan.
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Untuk  menghindari  adanya  kecurangan  dalam  pemungutan  pajak  yang  berujung pada korupsi, pemerintah sudah seharusnya memberikan sanksi yang tegas bagi para pihak yang menyalahgunakan tujuan adanya PMK No.  6 Tahun 2021 ini. Dimana peraturan ini bertujuan untuk tidak memberatkan konsumen, sehingga dihapuskan pengenaan PPN Pulsa dan Kartu Perdana terhadap konsumen juga, PPN  ini hanya dikenakan sampai distributor tingkat II. Sehingga apabila ada oknum yang tetap menarik PPN kepada distributor setelah tingkat II sampai ke konsumen haruslah diberikan sanksi yang tegas.

## D. KESIMPULAN
PMK  No.  6  Tahun  2021  hadir  saat  perekonomian  masyarakat  Indonesia  sedang menurun  akibat  pandemi  Covid-19.  Salah  satu  objek  PPN  yang  dikenakan  ialah  Pulsa  dan Kartu  Perdana.  Pulsa  dan  Kartu  Perdana  sudah  menjadi  kebutuhan  pokok  masyarakat, terutama  saat  aktivitas  masyarakat  dimasa  pandemi  sekarang  ini.  Setiap  masyarakat membutuhkan Pulsa dan Kartu Perdana untuk melakukan komunikasi, baik untuk kebutuhan kerja maupun sekolah.
PPN Pulsa dan Kartu Perdana memang hanya dikenakan sampai distributor tingkat II, untuk distributor tingkat selanjutnya sampai pada konsumen sudah tidak dikenakan PPN lagi. Akan  tetapi  melihat  dari  kebiasaan  yang  telah  beredar  dimasyarakat  saat  ini,  sangat dimungkinkan  PPN  ini  akan  tetap  dikenakan  pada  konsumen.  Sehingga  perlu  adanya pembaharuan  dan  penegasan  dalam  PMK  No.  6  Tahun  2021  terkait  sanksi  apabila  terdapat subjek  hukum  yang  melakukan  pungutan  pada  subjek  hukum  yang  seharusnya  tidak diwajibkan untuk membayar PPN Pulsa dan Kartu Perdana ini.
Pemberlakuan  PMK  No.  6  Tahun  2021  ini  dirasa  belum  tepat  melihat  kondisi masyarakat  saat  ini.  Melihat  dari  dasar  pemungutan  pajak,  teori  pembenaran  pemungutan pajak, didalam teori ini terdapat teori daya beli dan teori gaya pikul.  Melihat dari teori daya beli,  pemungutan  dilakukan  pada  saat  adanya  proses  jual  beli,  sehingga  semakin  tingginya nilai jual beli dalam masyarakat maka akan semakin tinggi pula pajak yang masuk, akan tetapi hal ini tidak sesuai apabila diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Pemerintah ada ditengah masyarakat dan membuat suatu aturan untuk kepentingan masyarakatnya, akan tetapi apabila peraturan itu ada memberikan dampak negatif atau menyengsarakan masyarakat maka peraturan ini harus dikaji ulang. Dapat dimungkinkan PPN Pulsa dan Kartu Perdana ini akan dibebankan  pada  konsumen,  sehingga  untuk  menghindari  hal  ini  pemerintah  harus
memberikan  aturan  yang  jelas  bagi  pihak-pihak  yang  melanggar  atau  melakukan  pungutan PPN Pulsa dan Kartu Perdana diluar PMK No. 6 Tahun 2021 ini.
Melihat dari teori gaya pikul, teori ini melihat ada atau tidaknya keadilan dalam proses pemungutan  pajak  ini,  dari  segi  jasa  yang  diberikan  oleh  pemerintahan  Indonesia  kepada masyarakatnya,  yakni  dengan  memberikan  perlindungan  dari  segi  jiwa  maupun  harta  benda yang masyarakat tersebut miliki. Proses penarikan PPN Pulsa dan Kartu Perdana yang masih terkesan  panjang  ini,  sangat  dimungkinkan  akan  terjadi  pengambilan  bagian  yang  bukan haknya  atau  korupsi  dari  hasil  PPN  ini.  Sehingga  PMK  No.  6  Tahun  2021  ini  harus  lebih diberikan  detail  yang  jelas,  terkait  besaran  pajak  yang  akan  diterima.  Serta  diwajibkan  ada transparansi  data  terkait  pendapatan  dari  pemungutan  PPN  distributor  II  sampai  masuk kedalam  keuangan  pemerintah,  dan  disarakan  transparansi  ini  dapat  diakses  secara  publik. Dengan  adanya  transparansi  ini  maka  akan  meminimkan  adanya  koruptor,  sehingga pemerintah  juga  memberikan  rasa  aman  kepada  masyarakat  terkait  dana  yang  mereka sarahkan ke pemerintah untuk dikelola nantinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Negara, Tunggul Anshari. 2017. “Ilmu Hukum Pajak”. Malang: Penerbit setara Press. Soemarso. 2008. “Perpajakan Pendektan Konprehensif”. Jakarta: Salemba Empat.

## Jurnal:
Johan, Arvie. Fadhilatul Hikmah. Anugrah Anditya. “Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila” (diunduh pada 15 Maret 2021). Tersedia pada: file:///C:/Users/admin/Downloads/45192-601-125823-2-10-20190930.pdf
Paramitari, Ni Nyoman Ayu. Ida Ayu Putu Widiati. Luh Putu Suryani. “Analisis Yuridis Pemungutan Pajak Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia” (diunduh pada 17 Maret 2021). Tersedia pada: https://core.ac.uk/download/pdf/276550487.pdf
Sari, Anita. “Aspek Hukum Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) di Indonesia” (diunduh pada 19 Maret 2021). Tersedia pada:
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47128/1/ANITA%20SARI FSH.pdf.
Online Pajak. “ Pengertian dan Tata Cara Pencatatan Transaksi Keluaran.  (diunduh pada 19 Maret 2021). Tersedia pada: https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/jurnal-ppn Oktavira, Bernadetha Aurelia. “Pulsa dan Token Listrik Dikenakan Pajak? Begini Aturannya”. (diunduh pada 19 Maret 2021). Tersedia pada:
https://jurnal.hukumonline.com/klinik/detail/lt601a971ccbe61/pulsa-dan-token-listrik- dikenakan-pajak-begini-aturannya
Jurnal Entrepreneur. “Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Kenali Fungsi dan Besarannya”. (diunduh pada 20 Maret 2021). Tersedia pada: https://www.jurnal.id/id/blog/pajak- pertambahan-nilai/

## Undang-Undang:
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/Pmk.03.2021 Tentang Penghitungan Dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, Dan Voucer.
Dokumen lain:
Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 1 April 2021
Kementerian Keuangan. 2020. Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020 (Internet). (diunduh pada 13 Januari 2021). Tersedia pada: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-realisasi-penerimaan- perpajakan-hingga-agustus-2020/
Chryshna, Mahatma. 2021. Dokumen Permenkeu 6/PMK/03/2021 Tentang Pajak Pulsa (Internet). (diunduh pada 6 Februari 2021). Tersedia pada:
https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/permenkeu-6-pmk-03-2021-tentang- pajak-pulsa#:~:text=03%2F2021%20tentang%20Pajak%20Pulsa,-
Dokumen%20Peraturan%20Menteri&text=03%2F2021%20ini%20mengatur%20tentang,perd ana%2C%20token%2C%20dan%20voucer.
DPR RI. 2021. Bebani Rakyat, Tinjau Ulang PMK Nomor 6 Tahun 2021 (Internet). (diunduh pada 16 Februari 2021). Tersedia pada:
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31571/t/Bebani+Rakyat%2C+Tinjau+Ulang+PMK+No mor+6+Tahun+2021
Putra, Dwi Aditya. 2021. YLKI Soroti Komunikasi Pemerintah Soal Aturan Pajak Pembelian Pulsa (Internet). (diunduh pada 16 Februari 2021). Tersedia pada:
https://www.merdeka.com/uang/ylki-soroti-komunikasi-pemerintah-soal-aturan-pajak- pembelian-pulsa.html
Indonesia, CNN. 2021. Membedah Aturan Pajak Pulsa dan Kartu Perdana Sri Mulyani (Internet). (diunduh pada 26 Februari 2021). Tersedia pada https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210129145615-532-600017/membedah-aturan- pajak-pulsa-dan-kartu-perdana-sri-mulyani
Asad, Hafed. 2021. Penyederhanaan Pungutan PPN dan PPh Pulsa Dulu dan Sekarang (Internet). (diunduh pada 08 Maret 2021). Tersedia pada:  https://tasikmalaya.pikiran- rakyat.com/ekonomi/pr-061356144/simak-perbedaan-kebijakan-penyederhanaan-pungutan- ppn-dan-pph-pulsa-dulu-dan-sekarang?page=2