1086

## Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
P-ISSN : 2085-2487;  E-ISSN : 2614-3275 Vol. 9, No. 3, (September) 2023. Journal website: jurnal.faiunwir.ac.id

## Research Article

## Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Prespektif Hak Asasi Manusia
Ibnudin 1 , Ahmad Syathori 2 , Didik Himmawan 3
1. Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu, ibnufauzanhariri@gmail.com 2. Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu, ahmadsyathori98@gmail.com 3. Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu. didikhimmawan@gmail.com
Copyright © 2023 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0).
Received :  June 29, 2023 Revised :  August 5, 2023 Accepted :  August 15, 2023 Available online    :  September 7,  2023
How to Cite : Ibnudin, Ahmad Syathori, and Didik Himmawan. 2023. “Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Prespektif Hak Asasi Manusia”. Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 9 (3):1086-1100. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i3.706.

## Reconstruction of Interfaith Marriage Law Human Rights Perspective
Abstract: The  development  of  cases  of  interfaith  marriages  in  Indonesia  is  increasing,  while  Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is still not clearly and firmly regulated, unlike mixed marriages of different nationalities which are regulated in article 57 Law number 1 of 1974. Various research results show that interfaith marriages continue to occur in various forms of practice in Indonesia by exploiting legal loopholes and various interpretations regarding the conditions for the validity of marriage according to religious law as regulated in article 2 paragraph (1) Marriage Law No. 1 of 1974. Such regulatory conditions have the potential to continue a long, never-ending debate throughout the political dynamics of marriage law in Indonesia. This article was written in order to study and provide a legal offer regarding the issue of interfaith marriage from a Human Rights (HAM) perspective that guarantees legal certainty, namely the fulfillment of moral and legal rights that uphold human dignity based on Pancasila and the Indonesian Constitution, which can then be used as a solution. and legal offers.
Keywords: Legal Reconstruction, Interfaith Marriage, Human Rights
Abstrak . Perkembangan kasus perkawinan beda agama di Indonesia semakin meningkat, sementara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  Perkawinan  ternyata  masih  belum  diatur  secara  jelas  dan  tegas,  tidak  seperti  perkawinan campuran  beda  kewarganegaraan yang  diatur  dalam  pasal  57  Undang-undang  nomor  1  Tahun  1974. Berbagai hasil riset menunjukkan bahwa perkawinan beda agama terus terjadi dalam berbagai bentuk praktiknya  di  Indonesia  dengan  memanfaatkan  celah-celah  hukum  dan  keragaman  interpretasi penafsiran tentang syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Kondisi pengaturan yang demikian, berpotensi melanjutkan  perdebatan  panjang tak  pernah  usai sepanjang  dinamika  politik  hukum  perkawinan  di Indonesia. Atikel ini ditulis dalam rangka mengkaji dan menjadi tawaran hukum mengenai persoalan perkawinan beda agama prespektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin kepastian hukum, yaitu terpenuhinya  hak  moral  dan  hak  legal yang  menjunjung  tinggi  martabat  kemanusiaan  berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia yang kemudian bisa dijadikan solusi dan tawaran hukum.
Kata Kunci : Rekonstruksi Hukum, Perkawinan Beda Agama, Hak Asasi Manusia

## PENDAHULUAN
Polemik  perkawinan  beda  agama  terus  bergulir  sepanjang  sejarah  politik hukum perkawinan  di  Indonesia.  Jumlah  pengajuan  perkawinan  beda  agama  di Indonesia tercatat dari tahun 2005 sebanyak 1.425 pasangan (Nurcholis, 2022). Rata- rata presentase perkawinan beda agama dari setiap agama di Indonesia di tahun 1980 mencapai 18,3%, tahun 1990 mencapai 26,7% dan tahun 2000 mencapai 19,5% (Aris Setiyanto, 2017). Bahkan hingga saat ini, perkawinan beda agama masih juga belum diatur secara  jelas dan tegas dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  yang merupakan kodifikasi hukum perkawinan nasional terbaru yang berlaku di Indonesia (Dahwal, Sirman, 2016).
Pengaturan hukum yang demikian, akan terus melahirkan beragam interpretasi hukum dan yurisprudensi tentang hukum perkawinan beda agama, baik yang sifatnya mengabulkan, maupun yang sifatnya menolak permohonan perkawinan beda agama. Bahkan faktanya, hingga saat ini perkawinan beda agama terus terjadi dalam berbagai bentuk  praktiknya  di  Indonesia  dengan  memanfaatkan  celah-celah  hukum  dan keragaman  penafsiran  tentang  syarat  sahnya  perkawinan  menurut  hukum  agama sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (Sri Wahyuni, 2014 ). Perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara tegas  dan  pasti,  maka  dapat  dikatakan  terjadi  kekaburan  hukum  dan  kebebasan terhadap  praktik  perkawinan  beda  agama  di  Indonesia  ( Siswadi,  I.,  Supriadi,  S.,  & Mario, M. 2022) .
Bahkan  hingga  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor  68/PUU- XII/2014 yang  menolak  permohonan  beda  agama  untuk  seluruhnya, perkawinan beda agama  masih  terus  terjadi  di  Indonesia.  Bahkan  Mahkamah  Konstitusi  (MK) kembali  memperoleh  permohonan  pengujian  kembali  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  pada  Selasa  (01/11/2022).  Sidang permohonan  perkara  Nomor  24/PUU-XX/2022  ini  diajukan  oleh  E.  Ramos  Petege yang merupakan seorang pemeluk  agama  Katolik  yang  hendak  menikah  dengan perempuan  beragama  Islam.
Kemudian permohonan Nomor 24/PUU-XX/2022 dalam perkara pengujian UU Perkawinan  ini  diajukan  oleh  E.  Ramos  Petege.  Namun,  perkawinan  itu  harus dibatalkan  dikarenakan  perkawinan  beda  agama  tidak  diakomodasi  oleh  UU Perkawinan.  Pemohon merasa  hak-hak  konstitusionalnya  dirugikan  karena  tidak dapat melangsungkan perkawinan tersebut. Pemohon juga merasa dirugikan karena kehilangan kemerdekaan dalam memeluk agama dan kepercayaan karena apabila ingin melakukan  perkawinan  beda  agama,  akan  ada  paksaan  bagi  salah  satunya  untuk menundukkan keyakinan. Selain itu, Pemohon juga kehilangan kemerdekaan untuk dapat  melanjutkan  keturunan dengan  membentuk  keluarga  yang  didasarkan  pada kehendak bebas. Adapun materi yang diujikan Ramos yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)  serta  Pasal  8  huruf  f  UU Perkawinan.  Menurutnya,  ketentuan  yang  diujikan tersebut, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD  1945.  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan  menyatakan,  “Perkawinan  adalah  sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu.”  Pasal  2  ayat  (2) UU  Perkawinan menyatakan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.”  Pasal  8  huruf  f  UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan dilarang antara dua orang yang:… f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau  peraturan lain  yang  berlaku,  dilarang  kawin”  ( Utami Argawati 2022).
Larangan  tentang  pernikahan  beda  agama  ini  juga  sudah  termaktub  dalam Undang-undang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam, sehingga setiap warga negara wajib untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku. Nilai yang tertinggi dalam HAM adalah  ketuhanan sehingga setiap umat  harus patuh pada perintah Tuhannya ( Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. 2021) .
Hal  yang  demikian  kemudian  muncul  di  masyarakat  ada  beberapa  bentuk perkawinan  beda  agama  yang  terjadi  : Pertama ,  salah  satu  pihak  calon  pasangan beralih agama  yang  dilakukan  untuk  memenuhi  ketentuan  undang-undang  yang melarang perkawinan  beda  agama.  Agar  perkawinan  dapat  dilangsungkan  dan memperoleh  status sah  menurut  undang-undang  dan  hukum  agama  sering  terjadi kompromi di antara calon pasangan. Mereka sepakat bahwa salah satu bersedia masuk ke  agama  calon pasangannya.  Setelah  perkawinan  mereka  memperoleh  status  sah, beberapa bulan kemudian bahkan ada yang hanya  beberapa minggu salah satu dari mereka  kembali  keagamaannya semula.  Perkawinan semacam  ini sebenarnya  tidak termasuk perkawinan beda agama karena ketika terjadinya perjanjian perkawinan para pihak  dalam satu  agama. Kedua ,  Perkawinan  yang  dilaksankan  menggunakan  dua tata cara ritual peribadatan agama yang diyakini oleh calon pasangan dan kemudian diajukan  pencatatan  di  Kantor  Catatan  Sipil.  Perkawinan  semacam  ini  dilakukan karena  masing-  masing  calon  mempelai  tetap  mempertahankan  agama  yang dianutnya. Atau kedua  calon tidak ada yang mau beralih agama dan menundukkan
diri pada hukum agama salah satu pihak, maka Kantor Catatan Sipil hanya berfungsi sebagai instansi yang meresmikan perkawinan kedua calon. Ketiga , perkawinan beda agama  yang  dilakukan  di  luar  negeri.  Setelah  perkawinandilangsungkan  menurut hukum yang  berlaku dalam  suatu  negara  tertentu,  kemudian  para  pihak  pulang  ke Indonesia  mencatatkan  perkawinannya  di  Kantor  Catatan  Sipil.  Dalam  konteks hukum positif, kepastian hukum Perkawinan beda agama masih diperdebatkan, sebab UU No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara jelas dan eksplisit. Pasal 57 UU Perkawinan hanya  mengatur  perkawinan  campuran.  Perkawinan  campuran  adalah  perkawinan antara  dua  orang  yang di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan,  karena perbedaan kewarganegaraan, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang- undang kewarganeraan RI yang berlaku ( Zeinudin,M&Ariyanto, O, 2021 ). Karena belum diakomodir secara eksplisit perkawinan beda agama dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menimbulkan penafsiran beragam di kalangan para ahli hukum, misalnya dalam rumusan Pasal 66 dinyatakan:
“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (burgerlijk  Wetboek),  Ordonansi  Perkawinan  Indonesia  Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesier S.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran  (Regeling  op  de  Gemengde  Huwelijken  S.  1898  no.  158)  dan peraturan-peraturan  lain  yang  mengatur  tentang  perkawinan  sejauh  telah diatur  dalam  undang-undang  ini  dinyatakan  tidak  berlaku.”  ( Cantonia,  S.,  & Majid, I. A., 2021)
Mengacu  Pasal  66  Undang  Undang  Perkawinan  No  1  Tahun  1974  di  atas, perkawinan  beda  agama  dinyatakan  boleh  dilangsungkan,  karena  Pasal  tersebut mengisyaratkan  pemberlakuan  peraturan  sebelumnya.  Pada  Pasal  66  UUP menyatakan,  peraturan-peraturan  lain  yang  mengatur  tentang  perkawinan  sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan ini  dapat  dipahami,  jika  dalam  undang-undang  perkawinan  belum  diatur  tentang perkawinan  beda  agama,  maka  peraturan  sebelumnya  yang  mengatur  kebolehan perkawinan  beda  agama  dimaksud  dapat  diberlakukan  ( Daus,  C.  R.,  &  Marzuki, I.,2023) .
Argumentasi lain, UU perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan perbedaan agama antara calon suami  isteri adalah  larangan/halangan perkawinan.  Hanya  saja  dalam  UU  Perkawinan  Pasal  2  ayat  (1)  dinyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan  kepercayaannya  itu.”  Jika dicermati, secara  filosofis  UU  No.  1 Tahun  1974,  GHR Tahun 1898 dan BW ( Burgerlijk Wetboek ) terdapat perbedaan mendasar, yaitu UU No.1 tahun 1974 menganggap sahnya perkawinan didasarkan pada agama ( Cantonia, S., & Majid, I. A., 2021) .
Berdasarkan  narasi  di  atas,  maka  perlu  kiranya  mengkaji  ulang  hukum perkawinan beda agama di tinjau berdasarkan prespektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang  diharapkan  dapat  memberi  pemahaman  yang  lebih  luas  tentang  bagaimana
bentuk penghormatan  terhadap  martabat  manusia  dan  kemanusian,  yang  sejatinya tidak  diskriminatif  terhadap  perbedaan  agama,  sebab  semua  warga  negara, bersamaan kedudukannya di depan hukum memiliki hak yang sama untuk memenuhi haknya sebagai manusia dan warga Negara dalam bingkai konstitusi dan HAM. Kajian ini  dilakukan  unuk  mengkaji  bagaimana  rekonstruksi  dan  kepastian  hukum perkawinan beda agama prespektif Hak Asasi Manusia.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  bersifat deskriptif analitis artinya  hasil  penelitian  ini  berusaha memberikan  gambaran  secara  menyeluruh,  mendalam  tentang  suatu  keadaan  atau gejala yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  pendekatan yuridis  empiris yakni  mengkaji  perundangan-undangan,  buku, jurnal, artikel dan bahan hukum lainnya yang berlandasan pada objek penelitian ini. Adapun  tahapan  analisa  dalam  penelitian  ini  dimulai  dengan  mengumpulkan  data kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan menguraikan data yang telah dikumpulkan untuk menjawab tujuan penelitian.
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  yang  mendeskripsikan pandangan  yuridis,  agama-agama  dan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap  praktik pernikahan beda agama di Indonesia. Penelitian ini juga berjenis penelitian pustaka (library  research)  dengan  sumber  data  primer  dokumen-dokumen  yuridis  yang mengatur  tentang pernikahan  beda agama di  Indonesia, dokumen agama-agama di Indonesia  yang  mengatur  tentang  pernikahan  beda  agama  di  Indonesia  dan  juga dokumen  Hak  Asasi Manusia. Penelitian ini juga di dukung sumber data sekunder, dokumen lain hasil penelitian  dan  lainnya  yang  terkait.  Metode  pengumpulan  data dilaksanakan melalui dokumentasi.

## PEMBAHASAN
Pedoman tentang perkawinan yang berlaku untuk masyarakat Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan juga termasuk perbuatan hukum yang diakui  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  Pasal  28  B  ayat  (1) sebagai hak asasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. 2 Bagi warga Negara Indonesia, peraturan  tersebut  merupakan  sebuah  peraturan  yang  bernilai  positif  dari  sudut pandang  yuridis  formal.  Undang-undang  perkawinan  ini,  tidak  hanya  memuat asasasas,  tetapi  juga  terdapat  pedoman  hukum  yang  dijadikan  arahan  dan diberlakukan  untuk  semua  warga  negara  Indonesia.  Fenomena  perkawinan  seperti perkawinan  beda  agama  ternyata  tidak  dijelaskan  secara  langsung  oleh  Undang- Undang  Perkawinan  (UUP)  seperti  dalam  pasal  2  ayat  (1)  UUP  yang  menjelaskan tentang  keabsahan perkawinan  jika dilakukan  menurut aturan  hukum dari  masing- masing agama dan kepercayaan ( Zeinudin, M., & Ariyanto, O, 2021) .
Fenomena seperti ini yang akhirnya mencuat polemik serta pemikiran pro dan kontra.  Terlebih  lagi  hak asasi  manusia  merupakan apsek  sosial yang diakui dunia. Indonesia  juga  telah  memberikan  dasar  hukum  atas  keistimewaan  tersebut  dalam
Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terdapat pula pasal 29 dalam  undang-undang  tersebut  yang  menyebutkan  tentang  kebebasan  bagi  semua lapisan masyarakat dalam beragama dan beribadah sesuai keyakinannya tersendiri.
Sejak Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan hak asasi manusia di  Indonesia  menjadi  sangat  penting  dalam  kehidupan  berbangsa.  Dewasa  ini, perkembangan perkawinan beda agama di Indonesia semakin meningkat, dan hal ini tidak dapat dipungkiri sebab pluralitas masyarakat yang multi etnik, suku, budaya dan agama.  Pancasila  sebagai  landasan  norma  hukum  memberikan  perlindungan  yang sama  terhadap  semua  warga  negara,  sesuai  Sila  ke-5:  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia.” Demikian juga pada Pasal 27 UUD 1945 disebutkan: “semua warga negara  sama  kedudukannya  di  dalam  hukum”.  Pasal  29  UUD  1945  memberikan kebebasan  kepada  masyarakat  atau  warga  negara  untuk  memeluk  agama  dan kepercayaan masing-masing ( Zeinudin, M., & Ariyanto, O, 2021) .
Undang-Undang  Perkawinan  menentukan sahnya  perkawinan dalam  Pasal  2 Ayat(1)  bahwa  perkawinan  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agama  dan  kepercayaannya  itu.  Sahnya  perkawinan  di  Indonesia  dinilai  memiliki kekentalan nuansa agama, unsur agama yang mendominasi syarat sahnya perkawinan, maka  terjadi  degradasi  capaian  tujuan  unifikasi  Undang  Undang  Perkawinan  yang mengacu pada  keseragaman terselenggaranya perkawinan  bagi setiap warga  negara. Ketentuan  pasal  tersebut  memiliki  sifat  dualistis,  yang  masih  terasa  kabur  karena agama  masih  dijadikan  tolak  ukur  penentu  keabsahan  perkawinan.  Sahnya perkawinan juga termuat dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan  tersebut  memandang  sahnya  perkawinan  secara  hukum  demi tertibnya  administratif,  karena  hal  ini  akan  berimplikasi  terhadap  ketentuan- ketentuan dalam peristiwa hukum yang lain. Pencatatan perkawinan juga didasarkan pada agama yang dimiliki, apabila beragama Islam maka perkawinan dicatatkan oleh pegawai dikantor urusan agama sebagai pencatat nikah, talak dan rujuk, sedangkan selain  agama  Islam  pencatatan  dilakukan  di  kantor  catatan  sipil  ( Zeinudin,  M.,  & Ariyanto, O, 2021) .
Hal  ini  terlihat  dengan  luasnya  pengaturan  terkait  hak  asasi  manusia  dan pengelompokkannya khusus dalam satu bab tersendiri. Selain UUD 1945, sebelumnya terdapat  Ketetapan  MPR  Nomor  XVII/MPR/1998  tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan landasan yang kuat mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Mengkaji  Hak Asasi  Manusia  (HAM) secara  komprehensif dalam  kaitannya dengan konstruksi  hukum  perkawinan  beda  agama,  bukanlah  persoalan  yang  sederhana. Secara umum, akan tercakup didalamnya dimensi nilai, dimensi konsep, dan dimensi perundang- undangannya. Apalagi jika dikaitkan juga dengan kepastian hukum, selain harus dapat dipertanggung jawabkan secara epistemologi khususnya berkaitan dengan makna “kepastian” itu sendiri, juga akan bersinggungan dengan keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan sebagai bagian dari tujuan hukum (Azhari, W. H., & Lubis, F, 2022).
Tujuan  hukum yang diikhtiarkan dapat  mengakomodir  keseimbangan aspek keadilan,  kepastian,  dan  kemanfaatan  pada  akhirnya  harus  diselenggarakan berdasarkan penghormatan terhadap HAM. Sedangkan pada sisi lain, agar legitimasi Hak Asasi Manusia menjadi kuat dan terjamin juga memerlukan wadah hukum dalam bentuk perundang-undangan. HAM yang memberikan landasan terhadap kepastian hukum,  dan  kepastian  hukum  jaminan  terhadap  HAM.  Dalam  konteks melangsungkan perkawinan akan mendapat makna kepastian hukum terselenggaranya  hak  dan  kewajiban  berdasarkan  HAM  (Slamet  Marta  Wardaya, 2005).
Perspektif hak asasi manusia secara umum yang meliputi tataran nilai, konsep, dan perundang-undangan, pada dasarnya merupakan suatu konsep yang seharusnya dapat  berjalan  secara  konsisten,  harmonis,  sistematis,  dan  sinkron.  HAM  dalam kerangka demikian ditengarai akan dapat memberikan kontribusi pada tataran praktis dengan  meminimalisir  berbagai  pandangan  subyektif  yang  cenderung  dikotomis. HAM dilihat dari sisi  nilaiberarti harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral atau lebih dikenal sebagai bernilai moral, berarti harus dapat di pertanggung jawabkan berdasarkan parameter tertentu atau lebih dikenalsebagai bernorma moral, dan pada akhirnya HAM harus dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat menjadi pelindung sesuatu  yang  tidak  dapat  disubstitusikan  yang  lain  yakni  martabat  manusia.  HAM bernilai moral  mengandung makna bahwa kebebasan,  tanggung jawab, nurani, dan kewajiban  harus  diletakkan  secara  mutlak,  otonom,  dan  proporsional.  Suatu keputusan yang bernilai moral, dengan demikian masyarakat manusia dalam keadaan bebas  tanpa tekanan  dari  siapapun.  Kebebasan  yang  dimiliki  harus  dipertanggung jawabkan secara pribadi dan berdasarkan kebenaran suara nurani yang wajib ditaati.
Nilai-nilai moral yang hendak dibangun sebagai landasan HAM tersebut pada akhirnya  harus  memiliki  parameter  atau  ukuran-ukuran  tertentu.  Parameter  yang tercermin  di  dalam  norma  moral  pada  intinya  menuntut  adanya  obyektivitas  dan universalitas yang berujung pada martabat manusia sebagai parameter tertinggi dan terpenting  (Slamet  Marta  Wardaya,  2005).  Dimaksudkan  memiliki  obyektivitas terdapat dua  catatan  yang  perlu  diperhatikan. Pertama , bahwa  suatu  ukuran  yang bersifat subyektif  tidak  berarti  mengadakan  penyangkalan  terhadap  obyektivitas norma  moral.  Pengakuan  terhadap  norma  moral  dikarenakan  kewajiban  untuk ciptaan  subyek. Kedua , adanya  sifat  subyektif  tidak  berarti  peniadaan  kebebasan, justru sebaliknya norma moral selalu mengandaikan kebebasan. Obyektivitas norma moral  tidak  boleh  sebagai  paksaan  dengan  menyingkirkan  kebebasan.  Berkaitan dengan  universalitas  norma moral, umum sepakat bahwa perilaku tidak jujur suatu kelompok  misalnya,  akan mendapat  penilaian  tidak  jujur  pula  dari  kelompok masyarakat lainnya.
Martabat manusia sebagai norma tertinggi dan terpenting dalam norma moral yang akan  menjadi dasar  HAM, sudah  sepatutnya dapat dipahami secara  memadai. Untuk  memahami  yang  dimaksudkan  dengan  martabat,  dapat  dibandingkan  atau dibedakan  dengan  harga.  Harga  selalu  bermakna  namun  pada  prinsipnya  dapat disubstitusi. Sedangkan martabat adalah sesuatu yang unik dan pada prinsipnya tidak
dapat disetarakan atau di substitusikan.
Imanuel kant mengartikan moral sebagai martabat kewajiban penghormatan terhadap  martabat  manusia  merupakan  suatu  bentuk  perintah  yang  tidak  dapat ditawar. Dalam tatapan konsep, HAM dipahami berdasarkan aspek hak dan kewajiban yang  meliputi  hak  moral dan  hak  legal, serta  kewajiban  moral dan  kewajiban  legal. Pemikiran hak dalam artian modern baru muncul pada akhir abad 17 atau permulaan abad 18. Hak dalam artian modern dapat dicirikan dengan kebebasan manusia terlepas dari ikatan hukum obyektif. Kenyataan perkembangan ini muncul sebagai akibat dari keinsafan manusia dalam menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat yang bebas  dan  otonom.  Sedangkan  tradisi  pemikiran  tentang  kewajiban  mendahului pemikiran  tentang  hak.  Kenyataan  ini dapat dibuktikan  berdasarkan  banyak ajaran yang  berkonotasi  kewajiban  terhadap  Tuhan,  Agama,  Raja,  Negara  atau  kelompok- kelompok  tertentu.  Fakta  menunjukkan,  bahwa  sesungguhnya  sejak  dulu  terdapat korelasi  antara  hak  dan  kewajiban.  Setiap  kewajiban  seseorang  selalu  berkaitan dengan hak orang lain.
Pemahaman  terhadap  hak  dan  kewajiban  secara  memadai  akan  meliputi pemahaman terhadap hak dan kewajiban baik secara moral maupun legal. Hak legal adalah  hak  berdasarkan  atas  hukum  dan  sepenuhnya  berdasarkan  prinsip-prinsip hukum. Sedangkan hak moral adalah hak yang hanya berdasarkan prinsip etis. Hak moral belum tentu hak legal, meskipun banyak hak moral yang serentak adalah juga hak legal. Meskipun antara hak moral dan hak legal berbeda, namun idealnya hak legal adalah juga hak moral. Peraturan hukum yang ideal apabila merupakan hasil endapan moralitas yang baik. Demi efektivitas sebaiknya hak moral diberi legitimasi hak legal. Hak moral akan memiliki kedudukan kuat apabila dilindungi status hukum yang kuat.
Berkenaan  dengan  kewajiban  moral  dan  kewajiban  legal,  akan  mendapat gambaran  yang  jelas  dengan  mengandaikan  pembagian  kewajiban  atas  ”kewajiban sempurna” dan “kewajiban tidak sempurna”. Kewajiban sempurna berarti selalu terkait dengan hak orang lain, dan sebaliknya kewajiban tidak sempurna berarti tidak terkait dengan hak orang lain. Kewajiban sempurna selalu mendasarkan diri pada keadilan, sehingga  orang  memiliki  kewajiban  jika  orang  lain  berhak  menuntut  agar  sesuatu diberikan kepadanya. Sedangkan kewajiban tidak sempurna berarti tidak berdasarkan atas  keadilan  tetapi  semata-mata  hanya  memiliki  alasan  moral yang  lain,  misalnya berbuat baik atau murah hati terhadap orang lain yang memang membutuhkan.
HAM dalam tataran konsep ditinjau berdasarkan aspek kemasyarakatan akan memunculkan  konsep  individualisme,  konsep  kolektivisme  (mekanistis  dan organistis), dan konsep personalisme. Konsep individualisme akan menekankan pada kebebasan  pribadi  manusia  seluas-  luasnya  dan  tidak  seorangpun  boleh mengganggunya. Konsep kolektivisme Mekanistis akan menekankan pada kolektivitas yang berkembang dan digerakkan oleh kekuatan mekanis di luar kehendak individu. Sedangkan  konsep  kolektivisme  organistis  mengandung  menekankan  masyarakat sebagai suatu organisme hidup yang tediri dari individu- individu yang digerakan oleh kekuatan  organis  diluar  kehendak  individu.  Sedangkan  konsep  personalisme menekankan  bahwa  pribadi  manusia  tidak  dapat  dipandang  sebagai  individu
berdaulat atau kolektivisme. Pribadi manusia harus dipandang sebagai personal sosial, dibina oleh masyarakat, hidup terikat oleh masyarakat, mengendalikan hak asasi dan hak-hak lainnya, yang penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum.
Pemahaman secara konsep atas HAM berdasarkan Martabat Manusia Ciptaan Allah  adalah  berdasarkan  gambaran:  “menghormati  martabat  manusia  berarti sekaligus menghormati  kemahadaulatan  Allah”.  Dengan  demikian,  sangat  tidak mungkin  menghormati  Allah  dan  dalam  waktu  yang  bersamaan  memperkosa martabat manusia. Setiap upaya mempertentangkanantara hormat terhadap Allah dan hormat terhadap manusia merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Semua manusia  sebagai  manusia  pada  hakikatnya  adalah  sama  di  hadapan  Allah,  tanpa membedakan  latar  belakang  agama,  suku,  kekayaan,  atau  jenis  kelamin.  Dengan demikian,  adanya  diskriminasi  berdasarkan  perbedaan  bangsa,  warna  kulit,  jenis kelamin,  bahasa,  agama, keyakinan  politik,  pendapat,  kelahiran  atau  kedudukan memiliki makna sebagai melanggar martabat manusia.
Karena di hadapan Allah, semua manusia adalah sama derajatnya, maka tidak ada orang atau kelompok manapaun yang begitu saja berhak menguasai seseorang. Ini berarti setiap kekuasaan manusia atas manusia harus memiliki legitimasi. Bahwa tidak ada wewenang mutlak manusia terhadap manusia lainnya, berarti tidak ada wewenang didunia untuk mewajibkan sesuatu melawan suara hati. Dalam suara hatinya, manusia selalu menyadari bahwa ia hanya bertanggung jawab mutlak  kepada Allah SWT.
Kekhususan  manusia terletak pada akal  budi dan  kemauannya yang  mampu mendengarkan suara hati dalam kondisi bebas. Martabat manusia menuntut bahwa setiap orang tanpa kecuali dihormati hak- hak asasinya. Berdasarkan kenyataan bahwa Allah  telah  menunjukkan  kerahimannya  terhadap  manusia,  memunculkan  suatu norma dasar  bahwa:  “bahwa  apabila  dapat  dicegah,  manusia  tidak  pernah  boleh dibiarkan  menderita”.  Menghormati  martabat  manusia  secara  konkret  berarti menjamin perlindungan HAM. Oleh karena itu, muncul kecenderungan kuat dewasa ini dengan menekankan bahwa HAM wajib dilindungi secara hukum. Kewajiban asasi manusia  terhadap  masyarakat  perlu  diimbangi  dengan  jaminan  hak-hak  asasinya. Pelanggaran  terhadap  HAM  merupakan  perlakuan  yang  tidak  sesuai  dengan martabat  manusia.
Kodrat  manusia  sebagai  ciptaan  Allah  telah  mengimplikasikan  bahwa penghormatan terhadap HAM berarti hormat terhadap Allah pula. Kalau kita memang ber-Tuhan Allah, kita harus menjunjung tinggi HAM, sebab Hak Asasi Manusia sendiri merupakan nilai nilai ajaran yang berumber dari ajaran Tuhan itu sendiri ( Zeinudin, M., & Ariyanto, O, 2021) .
Dalam hubungannya dengan kepastian, secara epistemologis terdapattiga jenis kepastian, yaitu Certitudo Metaphysica yang bersifat mutlak, Certitudo Physica yang bersifat hipotesis, dan Certitudo Moralis yang bersifat manusiawi. Hubungan antara ketiga  jenis  dan  sifat  kepastian  tersebut  adalah  “perbandingan”  dan  “keterjalinan”. Berdasarkan perbandingan,  maka yang dilihat adalah  kadar  konstan dengan urutan tertinggi pada Certituo Metaphysica dan Certitudi Moralis . ( Zeinudin, M., & Ariyanto, O, 2021) , sedangkan berdasarkan keterjalinan adalah, adanya kepastian dasar dan dasar
kepastian  sebagai  legitimasi  bagi  kepastian  pengembangan  ilmu  pengetahuan  bagi manusia  dan  lingkungan.  Adanya  keterjalinan  ketiga  jenis  kepastian  tersebut membawa konsekuensi  hilangnya  kekuatiran  membuat  pernyataan  secara  keliru, karena  manusia tahu  bahwa  dirinya  tidak  keliru.  Sedangkan  dalam  hubungannya dengan kepastian hukum, terlebih dahulu harus disinggung fungsi dan tujuan hukum.
Fungsi  dan  tujuan  hukum  sebenarnya  sudah  terkandung  di  dalam  batasan pengertian atau definisi tentang hukum. Hukum yang didefinisikan sebagai perangkat kaidah  dan  asas  yang  mengatur  kehidupan  manusia  dan  masyarakat,  dapat disimpulkan  bahwa  salah  satu  fungsi  terpenting  adalah  tercapainya  keteraturan. Konsekuensi dari keteraturantersebut adalah bahwa dalam kehidupan harus terdapat kepastian.  Keteraturan  yang  berisikan  kepastian,  didalam  konteks  kepentingan penjagaan keamanan pada gilirannya disebut ketertiban ( Zeinudin, M., & Ariyanto, O, 2021) .
Meskipun makna keadilan dapat bermacam-macam karena adanya perbedaan sistem  nilai,  namun  hukum  positif  tetap  harus  berdasarkan  keadilan.  Keruntuhan hukum  akan  terjadi  manakala  masyarakat  pendukungnya  merasakan  suatu ketidakadilan  dalam  pengaturan  hukum.  Konstruksi  demikian  secara  logis menghasilkan  kesimpulan  bahwa  ketidakadilan  akan  mengganggu  ketertiban,  dan seterusnya karena ketertiban terganggu, maka akan terganggu pula  kepastian hukum.
Pandangan  logis  antara  keadilan,  ketertiban,  dan  kepastian  sebagai  mana dikemukakan  di  atas,  terkadang  akan  menemui  kesukaran  dalam  realitanya.  Oleh karenanya  muncul  kecenderungan  untuk  membedakan  antara  fungsi  dan  tujuan hukum. Hukum dalam rangka menjamin keteraturan, kepastian, dan ketertiban harus dipandang bukan sebagai tujuan akhir namun hanya merupakan fungsi. Sedangkan tujuan hukum selalu berkaitan dengan tujuan akhir dalam kehidupan masyarakat dan pada akhirnya bermuara pada keadilan.
Secara  konvensional  dikemukakan  bahwa  tujuan  hukum  sekaligus  akan meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tujuan hukum yang menitikberatkan kepada  keadilan  beranjak  dariteori  etis,  dan  tujuan  hukum  yang  menitik  beratkan kepada  kemanfaatan  beranjak  dari  teori  utilitis.  Sedangkan  tujuan  hukum  yang menitik  beratkan  kepada  kepastianberanjak  dari  teori  yuridis  dogmatik  atau positivisme hukum. Didalam perkembangan kemudian, ketiga bagian tujuan hukum secara  konvensional  tersebut  sering  disebut  sebagai  ajaran  prioritas  baku. Berdasarkan  relitas  dalam  masyarakat,  penerapan  ajaran  konvensional  atau  relitas baku  seringkali  menghadapi  kendala.  Atau  dalam  redaksi  lain,  spesifikasi  hukum dengan tujuan-tujuan spesifik, seperti antara hukum pidana dan perdata, atau hukum materiil dan hukum formil telah menjadikan persoalan semakin rumit.
Terhadap  persoalan  spesifik  di  dalam  masyarakat  tersebut,  maka  ajaran prioritas baku  memberi  solusi  sebagai  berikut:  prioritas  pertama  diberikan  kepada keadilan,  disusul  oleh  kemanfaatan,  dan  terakhir  kepastian.  Urutan  tersebut  tidak dapat  dirubah sehingga  ketika  memutuskan  suatu  perkara,  maka  prioritas-prioritas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian harus ditempatkan secara berurutan. Sedangkan ajaran prioritas kasuistis memberi makna keadilan, kemanfaatan, dan kepastian harus
ditempatkan sesuai kasus yang dihadapai.
Sampai  pada  poin  ini,  penulis  berpendapat,  bahwa  kepastian  hukum berdasarkan HAM yang  bersendi  utama manusiawi. Hubungan antara ketiga jenis dan  sifat  kepastian  tersebut  adalah“perbandingan”  dan  “keterjalinan”.  Berdasarkan perbandingan, maka yang dilihat adalah kadar konstan dengan urutan tertinggi pada Certituo  Metaphysica dan Certitudi  Moralis  ( Zeinudin,  M.,  &  Ariyanto,  O,  2021) . Sedangkan  berdasarkan  keterjalinan  adalah,  adanya  kepastian  dasar  dan  dasar kepastian  sebagai  legitimasi  bagi  kepastian  pengembangan  ilmu  pengetahuan  bagi manusia  dan  lingkungan.  Adanya  keterjalinan  ketiga  jenis  kepastian  tersebut membawa konsekuensi  hilangnya  kekuatiran  membuat  pernyataan  secara  keliru, karena  manusia tahu  bahwa  dirinya  tidak  keliru.  Sedangkan  dalam  hubungannya dengan kepastian hukum, terlebih dahulu harus disinggung fungsi dan tujuan hukum. Fungsi dan tujuan hukum sebenarnya sudah terkandung di dalam batasan pengertian atau definisi tentang hukum. Hukum yang didefinisikan sebagai perangkat kaidah dan asas yang  mengatur kehidupan manusia  dan  masyarakat, dapat disimpulkan bahwa salah  satu  fungsi  terpenting  adalah  tercapainya  keteraturan.  Konsekuensi  dari keteraturan  tersebut  adalah  bahwa  dalam  kehidupan  harus  terdapat  kepastian. Keteraturan  yang  berisikan  kepastian,  didalam  konteks  kepentingan  penjagaan keamanan pada gilirannya disebut ketertiban.
Meskipun makna keadilan dapat bermacam-macam karena adanya perbedaan sistem  nilai,  namun  hukum  positif  tetap  harus  berdasarkan  keadilan.  Keruntuhan hukum  akan  terjadi  manakala  masyarakat  pendukungnya  merasakan  suatu ketidakadilan  dalam  pengaturan  hukum.Konstruksi  demikian  secara  logis menghasilkan kesimpulan  bahwa  ketidakadilan  akan  mengganggu  ketertiban,  dan seterusnya karena ketertiban terganggu,maka akan terganggu pula  kepastian hukum.
Pandangan  logis  antara  keadilan,  ketertiban,  dan  kepastian  sebagai  mana dikemukakan  di  atas,  terkadang  akan  menemui  kesukaran  dalam  realitanya.  Oleh karenanya  muncul  kecenderungan  untuk  membedakan  antara  fungsi  dan  tujuan hukum. Hukum dalam rangka menjamin keteraturan, kepastian, dan ketertiban harus dipandang bukan sebagai tujuan akhir namun hanya merupakan fungsi. Sedangkan tujuan hukum selalu berkaitan dengan tujuan akhir dalam kehidupan masyarakatdan pada akhirnya bermuara pada keadilan.
Secara  konvensional  dikemukakan  bahwa  tujuan  hukum  sekaligus  meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tujuan hukum yang menitikberatkan kepada keadilan  beranjak  dariteori  etis,  dan  tujuan  hukum  yang  menitik  beratkan  kepada kemanfaatan  beranjak  dari  teori  utilitis.  Sedangkan  tujuan  hukum  yang  menitik beratkan  kepada  kepastianberanjak  dari  teori  yuridis  dogmatik  atau  positivisme hukum.
Didalam  perkembangan  kemudian,  ketiga  bagian  tujuan  hukum  secara konvensional tersebut sering disebut sebagai ajaran prioritas baku.Berdasarkan relitas dalam  masyarakat,  penerapan  ajaran  konvensional  atau  relitas  baku  seringkali menghadapi  kendala.  Atau  dalam  redaksi  lain,  spesifikasi  hukum  dengan  tujuan- tujuan spesifik, seperti antara  hukum  pidana dan perdata, atau  hukum  materiil dan
1097
hukum formil telah menjadikan persoalan semakin rumit.
Terhadap  persoalan  spesifik  di  dalam  masyarakat  tersebut,  maka  ajaran prioritas baku  memberi  solusi  sebagai  berikut:  prioritas  pertama  diberikan  kepada keadilan,  disusul  oleh  kemanfaatan,  dan  terakhir  kepastian.  Urutan  tersebut  tidak dapat  dirubah sehingga  ketika  memutuskan  suatu  perkara,  maka  prioritas-prioritas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian harus ditempatkan secara berurutan. Sedangkan ajaran prioritas kasuistis memberi makna keadilan, kemanfaatan, dan kepastian harus ditempatkan sesuai kasus yang dihadapai ( Annisa, A., 2021) .
Sampai  pada  poin  ini,  penulis  berpendapat,  bahwa  kepastian  hukum berdasarkan HAM  yang  bersendi  utama  pada  martabat  manusia  sebagai  norma terpenting,  harus  diletakkan  secara  proporsional  terhadap  manusia  yang  akan melangsungkan  perkawinan.  Perkawinan  berlangsung  dengan  mengedepankan kepastian hukum hak dan kewajban individu manusia yang bermartabat sebagai dasar pijakan dalam Hak asasi manusia. Bahwa setiap penerbitan hukum perkawinan dalam bentuk  perundang-  undangan dalam suatu negara, dan melibatkan unsur agama di dalamnya, maka terlebih dahulu akan terjadi proses pemaknaan  terhadap agama  itu sendiri. Nilai-nilai agama akan diberi makna antara sosiologis dan ideologis. Makna agama  dengan  sifat  sosiologis akan  terbagi  dalam  dua  kategori,  yakni  kategori fungsional dan kategori substansial (Abdurrahman, 2021).
Dengan  kategori  fungsional  maka agama  menjadi wahana  interpretatif yang akan  membantu  manusia  untuk  membuka  misteri  tabir  alam  semesta.  Dengan kategori  substansial,  maka  agama  menjadi  wahana  yang  berkaitan  dengan supranatural atau dunia transenden. Sedangkan makna agama dengan sifat ideologis, berati  agama  akan  dipakai  sebagai  unsur  atau  wahana  untuk  merebut  dan mempertahankan  kekuasaan  atau  kewenangan.  Proses  tarik  menarik  antara  agama yang  diberi  makna  sosiologis  dan ideologis,  akan  terus  berlangsung  menurut keinginan masyarakat pendukung yang multidimensional ( Zeinudin, M., & Ariyanto, O, 2021) .
Dengan  demikian,  menjadi  jelas  bahwa  corak  hukum  perkawinan  yang melibatkan unsur agama di dalamnya, cenderung akan  menghadapi persoalan yang tidak sederhana, tergantung dari bobot penempatan makna agama itu sendiri, apakah lebih  cenderung  ke  “sosiologis  fungsional”,  “sosiologis  substansial”  atau  “ideologis”. Menjadi  persoalan  dalam  hal  agama  dimasukkan  sebagai  salah  satu  unsur pembentukan hukum negara adalah, tidak ada jaminan perlindungan perlakuan adil dan tidak diskriminatif terhadap agama lain, manakala agama tertentu secara eksklusif dijadikan ideologi dan sumber hukum negara ( Zeinudin, M., & Ariyanto, O, 2021) . Proses  terbentuknya  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan yang diwarnai oleh silang pendapat antar anggota masyarakat, pada satu sisi menunjukkan tingkat atau kadar kepedulian atau kepentingan masyarakat akan hal tersebut. Bahwa pada kenyataannya, salah satu klasula yang dianggap kontroversial dalampembahasan adalah berkaitan dengan sahnya perkawinan, antara berdasarkan agama  dan  cukup  dicatatkan  saja  (Sudarsono,  2005).  Persoalan  keabsahaan  suatu perkawinan berdasarkan dua pilihan tersebut menjadi semakin kontroversial, karena
akan  membuka  peluang  selebar-lebarnya  terhadap  disahkannya  perkawinan  beda agama (Abdurrahman, 2015).
Perseturuan yang semakin sengit menyangkut keabsahaan perkawinan, pada akhirnya dirumuskan secara “tidakmemuaskan” dan “tidak menyelesaikan persoalan”. Artinya,  persoalan  perkawinan  beda  agama  tidak  diatur  secara  tegas,  atau  dapat dikatakan  tidak  memiliki  kepastian  hukum.  Adanya  pasal yang  menyatakan  bahwa perkawinan sah adalah menurut hukum agama masing-masing, ternyata dalam pasal yang lain dibuka kemungkinan perkawinan adalah sah menurut catatan saja, asalkan dilangsungkan tidak di wilayah hukum Indonesia. Kontradiksi antar pasal dalam satu perudang-undangan  telah  menunjukkan  adanya  sikap  kompromistis  yang  secara formal  sangat  tidak  mempedulikan  nilai-nilai  metode  pembuatan  perundang- undangan secara benar, yakni terpenuhinya asas  konsistensi,  harmonisasi, sistemasi, dan sinkronisasi ( Zeinudin, M., & Ariyanto, O, 2021) .
Persoalan penting lain yang sekiranya perlu mendapat perhatian adalah makna dari  pasal  6 ayat  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan yang menegaskan,  bahwa:  “ Perkawinan  harus  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon mempelai ”.  Kata persetujuan  mengandung  makna  yang  substansial  didalam  hukum keperdataan.  Secara  normatif,  persyaratan  akan  sahnya  suatu  persetujuan  telah diletakan  dalam  pasal  1320  KUH  Perdata,  yaitu  terpenuhinya:  (1)  Kesepakatan;  (2) kecakapan; (3) obyek tertentu; (4) dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan  kepentingan  umum.  Pasal  tersebut  secara  doktrinal  dapat  diklasifikasikan menjadi dua bagian. Syarat nomor 1 dan 2 disebut sebagai syarat subyektif dan syarat nomer 3 dan 4 disebut sebagai syarat obyektif. Dalam suatu persetujuan, apabila syarat subyektif tidak dipenuhi berarti dapat dibatalkan. Sedangkan bila syarat obyektif tidak terpenuhi  berarti  batal  demi  hukum.  Kenyataan  ini  mengandung  makna  bahwa kemungkinan terdapat pihak yang tidak cakap menurut hukum atau dibuatnya suatu pesetujuan secara tidak bebas (R. Subekti, 2001).
Ditinjau  secara  materiil,  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  yang  tidak  memberikan  kepastian  hukum  secara  memadai  terhadap pihak-pihak  yang  akan  melangsungkan  perkawinan  beda  agama,  sudah  dapat dikategorikan sebagai kurang menghargai HAM (Hazairin, 1986).
Seharusnya  hak  dan  kewajiban  individu  manusia  berdasarkan  parameter martabat  manusia  sebagai  norma  tertinggi  dan  terpenting  sebagai  landasan  HAM mendapat perlindungan secara pasti berupa kepastian hukum. Perkawinan beda agama yang mendapat legitimasi agama dan moral sebagai suatu anugerah dari Allah, ternyata dikebiri  atas  nama  legitimasi  legal  yang  mengabaikan  martabat  manusia  sebagai landasan utama HAM.
Sehingga perkawinan beda agama sudah semestinya mendapat perhatian dari pemerintah  dengan  dikeluarkan  pengaturan  hukum  yang  baru.  Karena  kasus perkawinan beda agama ini bukan hal baru, sudah bayak yang melakukan perkawinan beda agama  bahkan  seorang  publik  figur ada yang  melaksanakan  perkawinan  beda agama, entah menundukkan diri pada salah satu agama atau menikah diluar negeri yang memperbolehkan  perkawinan  beda  agama  dapat  dilaksanakan.  Tetapi  pada
perubahan undang-undang perkawinan yang baru No. 16 Tahun 2019 sama sekali tidak menyinggung perihal perkawinan beda agama, maka polemik perkawinan beda agama ini  akan  terus  menjadi  perbincangan  dan  memunculkan  interpretasi  hukum  yang beragam  sehingga  calon  pasangan  kawin  beda agama  tidak  memperoleh  legitimasi hukum  pada  akhirnya  terciptalah  ketidak  pastian  hukum  yang  terjadi  didalam masyarakat.  Sehingga  harapan  tercipta  kepastian  hukum  dalam  masyarakat  terkait kawin beda agama akan terus menjadi cita-cita hukum untuk masyarakat.

## KESIMPULAN
Dari  narasi  tentang  hak  asasi  manusia  dan  kepastian  hukum  yang  cukup panjang di  atas,  maka  sejatinya  rekonstruksi  hukum  perkawinan  kedepan  dapat memberikan kepastian hukum terhadap kemungkinan terlaksananya hak moral dan hak  legal  dalam  melaksanakan  perkawinan  beda  agama  sebagai  bukti  nyata terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan berdasarkan hak asasi manusia, Pancasila, dan konstitusi, yang tidak diskrimanatif karena perbedaan agama. Sebab setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, memiliki hak  yang  sama  sebagai  warga  negara  untuk  memperoleh  haknya  sebagai  manusia, sebagai  warga  negara,  dan  juga  sebagai  pribadi  yang  bebas  beragama  dan berkeyakinan,  termasuk  di  dalamnya  hak  untuk  melaksanakan  perkawinan  beda agama berdasarkan  pilihan kemanusiaannya, dansekaligus juga  berdasarkan pilihan kebebasan beragama dan berkeyakinan pada dirinya.
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut,  dapat  ditarik  saran  yang  sekiranya  dapat penulis  berikan  terhadap  permasalahan  perkawinan  beda agama di  Indonesia yaitu diperlukannya  usaha  untuk  melakukan  perubahan  atau  perumusan  ulang  dalam bidang hukum perkawinan melalui perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan yang dapat  menciptakan  keadilan dan  kepastian  hukum  bagi  seluruh warga  negara. Selain itu, diperlukannya persamaan pandangan dalam memahami perkawinan beda agama agar dalam pelaksanannya agar terjadi keselarasan dalam mengatasi dualisme pandangan  terhadap perkawinan  beda agama di  Indonesia.  Para  Hakim  Pengadilan Negeri  yang  memiliki  kewenangan  untuk  memeriksa  dan  memutus  perkara  yang diajukan  kepadanya  khususnya  berkenaan  perkawinan  beda  agama  diharapkan memiliki dasar pertimbangan yang kuat agar dapat dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmin,  Status  Perkawinan  Antar  Agama  Ditinjau  dari  UUP  1  tahun  1974.  Dian Rakyat. Jakarta. 1999
Dahwal,  Sirman, Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia ,  Bandung,  Mandar Maju, 2016
Friedrich,  C.J.,  Immanuel  Kant’s Moral  andPolitical  Writings ,  NewYork:Random House, 1949
Hazairin, Tinjauan  Mengenai  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan , Jakarta, Tinta Mas, 1986
1100

## Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Prespektif Hak Asasi Manusia
Ibnudin, Ahmad Syathori, Didik Himmawan
R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta,Intermasa, Cet. Ke-18, 2001
Slamet  Marta  Wardaya, Hak  Asasi  Manusia.  Hakekat,  Konsep,  dan  Implikasinya Dalam  Perspektif Hukum dan Masyarakat , ed. H. Muladi, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2005
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional ,Jakarta: Rineka Cipta, 2005 Sri Wahyuni, Kontroversi PerkawinanBeda Agama di Indonesia , Volume 14, Jurnal Ar Risalah, 2014.
Zeinudin,  M.,  &  Ariyanto,  O.  (2021).  Rekonstruksi Hukum  Perkawinan Beda  Agama Berbasis Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Jendela Hukum , 8 (2), 13-24. Daus, C. R., & Marzuki, I. (2023).  Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam , 8 (1), 40-64.
Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan Beda Agama  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia. Jurnal  Preferensi Hukum , 2 (1), 16-21.
Aris  Setiyanto,  Danu. Larangan  Perkawinan  Beda  Agama  Dalam  Kompilasi  Hukum Islam  Perspektif  Hak  AsasiManusia. Al-Daulah:  Jurnal  Hukum  dan Perlindungan Islam. Volume 7 Nomor 1. 2017.
Chairunissa,  N.  (2022).  Perkawinan  Beda  Agama  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum Islam  Dan  Hak  Asasi  Manusia. IUS  FACTI:  Jurnal  Berkala  Fakultas  Hukum Universitas Bung Karno , 1 (01 Juni), 48-61.
Cantonia, S., & Majid, I. A. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di  Indonesia  dalam  Perspektif  Undang-Undang  Perkawinan  dan  Hak  Asasi Manusia. Jurnal Hukum Lex Generalis , 2 (6), 510-527.
Annisa, A. (2021). Pernikahan beda agama di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) , 7 (1), 599-612.
Siswadi,  I.,  Supriadi,  S.,  &  Mario,  M.  (2022).  Kawin  Beda  Agama  dalam  Hukum Perkawinan  Indonesia  Prespektif  HAM. JIIP-Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pendidikan , 5 (12), 5823- 5829.
Azhari, W. H., & Lubis, F. (2022). Pernikahan beda agama dalam perspektif kompilasi hukum islam dan hak azasi manusia. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam , 10 (2).
Abdurrahman, Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  (Dalam  Perspektif  Hukum  Dan Agama), https://suduthukum.com/2015/01/hukum-perkawinan-beda-agama- dalam_20.html
Utami Argawati 2022 https://www.mkri.id/index.php?page=web. Berita&id=18664&menu=2
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Undang-undang  Nomor  1 tahun  1974 Tentang perkawinan
Undang-undang  Nomor  16  tahun  2019  Tentang  Perubahan  atas  Undang-  undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
Putusan Mahkamah Konstitusi  (MK) Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang perkawinan beda  agama dan kepercayaan.