## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 05 | Nomor 01 | Juni 2021 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970

## Hadis  Tentang  Gadai:  Analisis  Hukum  Pemanfaatan  Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin
Doli Witro 1 , Arzam 2 , Mhd. Rasidin 2
1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung│doliwitro01@gmail.com
2 Institut Agama Islam Negeri Kerinci

## Abstrak
Tulisan ini membahas hadis yang berkenaan dengan hukum gadai. Pembahasan dalam tulisan ini dikhususkan dalam sebuah hadis yang ditetapkan sebagai hadis utama. Kemudian hadis akan diuraikan dari teks, artinya, tafsir, hal-hal penting yang terdapat dalam hadis, perbedaan pendapat para ulama, kandungan hadis, dan faedah  yang  terdapat  dalam  hadis  tersebut.  Dalam  pemaparan  hadis  tersebut ditambah juga dengan hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang gadai sebagai penguat.  Tulisan  ini  bertujuan  menjelaskan  hukum  barang  gadai  yang dimanfaatkan oleh penerima gadai. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif yang  bersifat  pustaka.  Bahan-bahan  dalam  penelitian  ini  diambil  dari  bahan pustaka seperti buku dan artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu tentang hukum gadai. Teknik analisis yang  digunakan  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Analisis menunjukkan barang (jaminan) yang digadai kepada seorang penerima gadai  boleh  dimanfaatkan  selama  dia  membayar  sewa  dari  manfaat  yang diambilnya.
Kata Kunci: Hadis Gadai; Hukum Gadai; Pemanfaatan Barang Gadai

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970

## Hadith  About  Pawn:  Legal  Analysis  of  the  Use  of  Animals  as  Collateral  by
Murtahin

## Abstract
This paper discusses  the hadiths relating to the law of pawning, especially the use of pawning items by mu. The discussion in this paper is devoted to a hadith, which is designated as the main hadith. Then the hadith will be elaborated from the text, its meaning, interpretation, important matters contained in the hadith, differences in opinion of the scholars, the content of the hadith, and the benefits contained  in  the  hadith.  In  the  explanation  of  the  hadith,  other  traditions  that explain pawning as reinforcement are also added. This paper aims to explain the law  of  pawn  items  used  by  pawn  recipients  (murtahin).  This  article  uses qualitative research that is the library in nature. The materials in this study were taken  from  library  materials  such  as  books  and  scientific  articles  published  in journals related to the issues discussed, namely the law of using pawn items by murtahin. The analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the analysis show that the goods (collateral) that are  pawned  to  a pledge  recipient  can  be  used  as  long as  he  pays  the  rent from the benefits he takes.
Keywords: Pawn Hadith; Pawn Law; Utilization of Pawn Goods

## PENDAHULUAN
Lembaga  keuangan  syariah  dalam sektor  sistem  keuangan  syariah  telah terjadi  perkembangan  signifikan  yang ditandai  dengan  hadirnya  berbagai instrument  keuangan  berbasis  syariah serta  berdirinya  bermacam  lembaga keuangan.  Secara  esensial  lembaga keuangan  syariah  memiliki  perbedaan dengan lembaga
keuangan konvensional,  baik  dalam  tanggung jawabnya,  kekuasaan,  ruang  lingkup, tujuannya.  Sistem  keuangan  syariah memiliki  bagian  integral  dari  setiap institusi  dalam  lembaga  keuangan syariah.  Di  sisi  lain  lembaga  keuangan syariah memiliki tujuan untuk membantu  manusia  mencapai  dan memenuhi kebutuhan hidupnya (Soemitra, 2016: 27).
Manusia  disebut  dengan  makhluk sosial,  artinya  di  dalam  kehidupannya akan  saling  membutuhkan  satu  dengan yang lainnya (Witro, 2019, pp. 34–35), serta memiliki hasrat untuk hidup rukun, makmur  dan  bersama-sama.  Manusia tidak  mungkin  hidup  secara  individu tanpa  interaksi  sosial  dengan  manusia yang lainnya (Witro, 2021, p. 2; Witro, Nuraeni,  &  Januri,  2021,  p.  56).  Oleh sebab  itu,  setiap  manusia  dalam menjalani  kehidupannya  pastinya tidak akan terlepas dari masalah uang, karena itu sesama manusia saling membutuhkan.  Dengan  alasan  tersebut maka  menjadi  jalan  alternatif  ketika seseorang yang tidak mempunyai uang, namun  mempunyai  barang  yang  bisa dijadikan uang dapat digunakan melalukan  gadai  (Fatmah,  2018:  55).
Gadai  merupakan  penangguhan  barang yang  dimiliki  pemberi  gadai  oleh penerima  gadai  sebagai  jaminan  untuk mendapat sejumlah uang atau pembiayaan (Agustin, 2017: 3; Fadllan, 2014: 31; Kusairi, 2012: 122). Adapun rukun-rukun gadai adalah rahin (pemberi  gadai), murtahin (pemegang gadai), marhun  bih (pembiayaan),
marhun (barang  jaminan),  dan sighah (akad)  (Irfan,  2015:  50;  Wahid,  2018: 154).
Berangkat  dari  uraian  di  atas,  salah satu  yang  dapat  membantu  manusia dalam  memenuhi  kebutuhannya  atau mendapatkan uang, bisa dengan menggadaikan  barang  (benda)  untuk mendapatkan  nominal  uang.  Bagi segelintir  orang  yang  memiliki  barang yang  bisa  dijadikan  agunan,  tentunya akan  memanfaatkan  barang  tersebut untuk digadaikan misalnya di pengandaian, karena transaksinya
terlembaga, aman, dan legal (Subagiyo,
2014: 162).
Gadai  sebagai  sebuah  fenomena sosial yang menggunakan skema qardul hasan yang  mana marhun hanya berfungsi sebagai jaminan kepercayaan (Ali,  2008:  42).  Barang  jaminan  hanya sebagai pengaman hutang  (Karmaen & Antoni,  2020:  53).  Kepercayaan  dari orang  yang  berpiutang (murtahin) ,
maka yang berhutang (rahin) , menggadaikan barangnya menjadi jaminan  dari  hutangnya,  hal  itu  semua merupakan aktivitas gadai yang
merupakan  bagian  salah  satu  bentuk dari institusi financial informal. Sedangkan  barang  jaminannya  tetap dimiliki  oleh  pihak  pengadai,  akan tetapi hal itu semua dikuasai oleh pihak pemegang  gadai.  Ketika  pihak  yang menggadaikan  tidak  dapat  melunasi hutangnya, maka barang tersebut boleh dijual  oleh  pihak  pegadaian  dengan kesepakatan awal dari pegadaian tersebut (Syafe’i, 1995: 13). Akad Rahn ini  juga  diperbolehkan dalam  hukum  Islam. Rahn juga merupakan akad dalam praktik
muamalah yaitu perjanjian atas hutang- piutang  atas  jaminan  orang  yang memberikan hutang dan yang berhutang dalam  hal  kepercayaannya  berupa barang  sebagai  jaminan  dari  hutang tersebut. Landasan hukum tentang akad gadai ( rahn ) terdapat dalam Al-Qur’an, Hadits, dan Ijma’ . Serta akad ini sudah diterapkan dalam perbankan dan pegadaian  syariah.  Transaksi  gadai  ini tidak  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip  syariah  yang  menimbulkan kemudharatan bagi
masyarakat
(Febrianasari, 2020: 194). Penelitian  tentang  gadai  sejauh  ini sudah dilakukan. Safrizal (2016)
tentang  “Praktek Gala  Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif syari’ah (Studi Kasus  di  Desa  Gampong  Dayah  Syarif Kecamatan  Mutiara  Kabupaten  Pidie Provinsi  Aceh)”.  Dalam  kajian  ini ditemukan  bahwa  praktek gala  umong belum  memenuhi  rukun  dan  syarat

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
gadai  ( rahn )  dalam  Islam.  Adapun rukun yang belum sesuai adalah waktu pengembalian  hutan  oleh  penggadai
( rahim ) kepada penerima hutang
( murtahin ). Waktu tersebut tidak disebutkan  dengan  jelas  dan  tidak tertera pada akad gadai yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Berangkat dari hal tersebut meninmbulkan kesalahpahaman,  yang  pada  akhirnya menimbulkan pertengkaran antara kedua  belah  pihak.  Selain  itu,  terdapat hal  lain  yang tidak  sesuai  dengan  akad gadai yaitu pemanfaatan barang
jaminan  ( marhun ).  Pada  kasus  ini barang  jaminan  berupa  tanah  sawah produktif  yang  pemanfaatan  barang dilakukan oleh penerima gadai
( murtahin ).  Praktek  ini  mengakibatkan orang  kaya  yang  bertindak  sebagai penerima  gadai  ( murtahin )  terkesan seperti investor yang mendapat keuntungan dari barang jaminan ( marhun ) yang diberikan oleh
penggadai  ( rahin ).  Padahal  hakikatnya akad  gadai  merupakan  akad  tabaru’ ( non  profit )  atau  saling  menolong. Sementara  di  sisi  lain,  penggadai tidak dapat  memanfaatkan  hartanya,  karena sudah diambil alih oleh penerima gadai.
Kusairi  (2012)  tentang  “Konsep Gadai  dalam  Hukum  Islam  (Studi
Analisis terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari’ah di Perusahaan  Umum  Pegadaian  Syari’ah Pamekasan)”. Dalam kajian ini ditemukan  bahwa  Perusahaan  Umum
Pegadaian  Syariah  Pamekasan  pada mekanisme  operasional  gadai  syariah yang  diterapkan  sudah  sesuai  dengan rukun-rukun  dan  syarat-syarat  dalam hukum  ekonomi  syariah  mulai  dari prosedur pengajuan pembiayaan sampai dengan pelunasan. Salah satu akad yang diterapkan  adalah  akad ijarah. Pada Perusahaan  Umum  Pegadaian  Syari’ah Jokotole  Pamekasan  tidak  menerapkan sistem  bunga,  namun  diterapkannya akad  ijarah  sebagai  pengganti  sistem bunga.  Penerapan  akad ijarah ini memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut, bahkan keuntungannya lebih besar dari keuntungan sistem bunga pada pegadaian konvensional. Surepno  (2018)  tentang  “Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah)  pada  Lembaga  Keuangan Syariah”. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa rahn diterapkan atau diaplikasikan dalam perbankan syariah, bukan hanya digunakan pada pegadaian saja.  Dalam  perbankan  syariah, rahn tidak menjadi produk utama, melainkan sebagai  pelengkap  saja.  Satu  di  antara manfaat  yang  diberikan  akad rahn di perbankan  syariah  adalah  memberikan keamanan  kepada  pemegang  deposito dan  semua  penabung  bahwa  tabungan mereka  aman  dan  tidak  hilang  jika nasabah  peminjam  ingkar  janji  karena barang  jaminan  ( marhun )  atau  suatu aset yang dipegang bank.
Fadllan  (2015)  tentang  “Gadai Syariah:  Perspektif  Fikih  Muamalah dan  Aplikasinya  dalam  Perbankan”.
Dalam  kajian  ini  ditemukan  bahwa penggadaian syariah merupakan
pegadaian  yang  tidak  sama  dengan pegadaian  konvensional.  Pegadaian syariah tidak menerapkan sistem bunga atau  sewa  modal  yang  tidak  sesuai
dengan nilai-nilai Islam. Semua perikatan (kontrak/perjanjian/akad) yang  dibuat  dalam  pegadaian  syariah harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  Islami yang dimaksudkan untuk tolong menolong  satu  sama  lain.  Dengan hadirnya  pegadaian  syariah  merupakan satu di antara pelaksanaan ibadah dalam bentuk perekonomian dan upaya penerapan  ajaran  Islam  yang  diajarkan oleh Rasul s.a.w.
Sofi’i  (2016)  tentang  “Analisis Transaksi Gadai Emas dalam Perspektif Islam  (Studi  Kasus  pada  BMT  Al Muqrin Pondok Cabe Pamulang Banten)”. Dalam penelitian ini menunjukkan  bahwa  BMT  Al  Muqrin Pondok  Cabe  menggunakan  prinsip
qardh pada gadai emas syariah sebagai kontrak yang diberikan kepada nasabah. Sementara  prinsip ijarah digunakan
sebagai akad untuk mengikat penyewaan  tempat  pengamanan  dan tempat  penyimpangan  barang  jaminan. Kemudian  prinsip rahn digunakan sebagai  akad  untuk  pengikat  barang jaminan yaitu emas.
Fatmah (2018) tentang Pemanfaatan
barang gadai. Dalam kajian ini dijelaskan  bahwa  terdapat  perbedaan pendapat  di  kalangan  para  ulama mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai  oleh  penerima  gadai,  menurut Hanafiyah tidak
membolehkan manfaatkan  barang  gadai  meskipun penerima  gadai  mendapatkan  izin  dari penggadai.  Namun  menurut  sebagai ulama Hanafiyah boleh penerima gadai manfaatkan  barang  jaminan  tersebut, jika  mendapatkan  izin  dari  penggadai. Menurut Malikiyah tidak membolehkan pemegang  gadai  mengambil  manfaat dari  barang  jaminan  oleh  penerima gadai,  jika  hutang  tersebut  berupa pinjaman.  Menurut  Syari’iyah  tidak
membolehkan penerima gadai mengambil manfaat dari barang
jaminan  karena  manfaat  hanya  boleh diambil  oleh  penggadai.  Menurut Hanabilah,  apabila  barang  jaminannya berupa  hewan,  penerima  gadai  boleh memanfaatkan.  Misalnya  mengambil susu,  atau  mengendarainya  sebagai ganti  dari  biaya  yang  dikeluarkan kepada  hewan  tersebut.  Meskipun penerima gadai tidak mendapat izin dari penggadai atas barang jaminan tersebut. Sementara untuk barang jaminan selain hewan  tidak  diperbolehkan  mengambil manfaat  oleh  penerima  gadai,  kecuali atas seizin penggadai.
Tulisan  ini  membahas  hadis  yang berkenaan dengan hukum gadai,
terkhusus  pemanfaatan  barang  gadai

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
yang dilakukan mu Pembahasan dalam tulisan  ini  dikhususkan  dalam  sebuah hadis  yang  ditetapkan  sebagai  hadis utama.  Kemudian  hadis  tersebut  akan diuraikan  dari  teks,  artinya,  tafsir,  hal- hal  penting  yang  terdapat  dalam  hadis, perbedaan pendapat para ulama,
kandungan  hadis,  dan  faedah  yang terdapat  dalam  hadis  tersebut.  Dalam
pemaparan hadis tersebut ditambah juga dengan hadis-hadis lain yang menjelaskan  tentang  gadai  sebagai penguat. Tulisan ini bertujuan menjelaskan hukum barang gadai yang dimanfaatkan  oleh  penerima  gadai ( murtahin ).

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  penelitian kualitatif yang bersifat pustaka. Bahan- bahan dalam penelitian ini diambil dari bahan  pustaka  seperti  buku  dan  artikel ilmiah  yang  diterbitkan  di  jurnal  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang dibahas yaitu tentang hukum pemanfaatan barang gadai yang dilakukan murtahin . Data-data
dikumpulkan  dengan  membaca  dan memahami  setelah  bahan-bahan  yang sudah  dikumpulkan.  Data-data  yang telah  dikumpulkan  disajikan  dengan naratif  deskriptif  dan  dianalisis  dengan teknik  analisis  yaitu  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1984: 21–24).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hadis utama: Menggadaikan kendaraan tunggangan dan hewan perah
ُءاَّيِر َ كَز اَن َرَب ْخ َ أ ِ َّ للَّا  ُد ْب َع اَن َرَب ْخ َ أ  ٍلِتا َ ق ُم  ُنْب  ُد َّمَح ُ م اَن َ ث َّد َح َ لا َ ق َ لا َ ق ُهْن َع ُ َّ للَّا  َي ِض َر َة َرْيَر ُه يِب َ أ  ْن َع  ِ ي ِب ْع َّشلا  ْن َع َم َّ ل َس َو   ِه ْي َ ل َع  ُ َّ للَّا  ى َّ ل َص  ِ َّ للَّا ُ لو ُس َر : ُب َ كْرُي   ُر ْه َّ ظلا َ نا َ ك ا َذِإ ِهِت َ ق َ فَنِب ا َذِإ ِهِت َ ق َ فَنِب  ُب َر ْشُي ِ ر َّدلا  ُنَبَلَو اًنو ُه ْرَم
ُة َ ق َ فَّنلا  ُب َر ْشَي َو  ُب َ كْرَي ي ِذ َّ لا ى َ ل َع َو اًنو ُه ْر َم َ نا َ ك Terjemahnya:
Telah  menceritakan  kepada  kami
Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullah telah mengabarkan kepada  kami  Zakariya’  dari  Asy- Sya’biy dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Punggung  hewan  yang dinaiki  harus  diberi  nafkah  apabila ia merupakan barang gadaian, susu binatang ternak yang diminum wajib diberikan  nafkah  apabila  ia  barang gadaian  dan  bagi  orang  yang menaiki  serta  orang  yang  meminum susunya bertanggung
jawab terhadap nafkahnya” (H.R. Bukhari).
Redaksi dan jalur berbeda:
ُه يِب َ أ  ْن َع  ٍرِما َع  ْن َع ُءاَّي ِر َ كَز اَن َ ث َّد َح  ٍمْي َع ُن وُب َ أ اَن َ ث َّد َح َة َرْيَر َ نا َ ك ُهَّن َ أ َم َّ ل َس َو  ِه ْي َ ل َع ُ َّ للَّا ى َّ ل َص  ِ ي ِب َّنلا  ْن َع ُهْن َع ُ َّللَّا  َي ِض َر
َ نا َ ك ا َذِإ  ِ ر َّدلا  ُنَبَل  ُب َر ْشُيَو ِهِتَقَفَنِب  ُب َ كْرُي  ُن ْه َّرلا ُ لو ُ قَي

## اًنو ُه ْر َم
Terjemahnya:
Telah  menceritakan  kepada  kami Abu  Nu’aim  telah  menceritakan kepada  kami  Zakariya’  dari  ‘Amir
dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Sesuatu (hewan)  yang  digadaikan  boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu  juga  susu  hewan  boleh diminum  bila  digadaikan” (H.R. Bukhari).
Hadis penguat: Menggadaikan baju perang
ُش َم ْع َ أ ْ لا اَن َ ث َّد َح  ِد ِحا َو ْ لا  ُد ْب َع اَن َ ث َّد َح  ٌد َّد َس ُم اَن َ ث َّد َح ِف َ ل َّ سلا يِف َ ليِب َ ق ْ لا َو  َن ْه َّرلا َمي ِها َرْبِإ َدْن ِع اَن ْر َ كا َ ذَت َ لا َ ق
ْن َع   ُد َو ْس َ أ ْ لا اَن َ ث َّد َح ُمي ِها َرْبِإ َ لا َ ق َ ف ُ َّ للَّا  َي ِض َر َة َشِئاَع ْن ِم  ىَر َت ْشا َمَّل َسَو ِهْيَلَع ُ َّللَّا ىَّل َص َّي ِب َّنلا  َّن َ أ  ا َهْن َع ُه َع ْر ِد ُهَن َه َرَو  ٍل َج َ أ ى َ ل ِإ اًما َع َط ٍ يِدوُهَي
Terjemahnya:
Telah  menceritakan  kepada  kami
Musaddad telah menceritakan kepada  kami  ‘Abdul  Wahid  telah menceritakan kepada kami Al
A’masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai  dan  pembayaran  tunda  dalam jual  beli.  Maka  Ibrahim  berkata; telah  menceritakan  kepada  kami  Al Aswad dari ‘Aisyah radliallahu ‘anha bahwa Nabi  shallallahu  ‘alaihi wasallam  pernah  membeli  makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran  tunda  sampai  waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan  (menjaminkan)  baju besi Beliau.” (H.R. Bukhari)
Hadis penguat: Menggadaikan senjata
ِ َّ للَّا  ِدْب َع  ُنْب  ُّي ِل َع اَنَث َّد َح و ٌر ْم َع َ لا َ ق ُ ناَي ْ ف ُس اَن َ ث َّد َح
َ لا َ ق ُ لو ُ قَي اَم ُهْن َع ُ َّ للَّا  َي ِض َر ِ َّ للَّا  ِدْب َع  َنْب  َرِبا َج ُت ْع ِم َس
ِنْب   ِب ْعَكِل   ْنَم  َمَّل َسَو  ِهْيَلَع  ُ َّللَّا  ىَّل َص  ِ َّللَّا   ُلو ُس َر
ْي َ ل َع ُ َّ للَّا ى َّ ل َص  ُه َ لو ُس َر َو َ َّ للَّا ى َذآ  ْد َ ق ُهَّنِإ َ ف  ِف َر ْش َ أ ْ لا ِه ْ ن َ أ اَن ْد َر َ أ َ لا َ ق َ ف  ُهاَت َ أ َ ف اَن َ أ َة َم َ ل ْس َم  ُنْب  ُد َّمَح ُ م َ لا َ ق َ ف َم َّ ل َس َو او ُ لا َ ق ْم ُ ك َءا َسِن ي ِنو ُن َه ْرا  َلاَقَف  ِنْيَق ْسَو ْو َ أ ا ً ق ْس َو اَن َ ف ِل ْس ُ ت َ لا َ ق   ِب َر َع ْ لا ُ ل َم ْج َ أ   َتْن َ أ َو  اَنَءا َسِن َكُن َهْرَن   َفْيَك َ ق ْم ُ ك َءاَنْب َ أ ي ِنو ُن َه ْراَف ُّب َسُي َ ف اَنَءاَنْب َ أ  ُن َه ْرَن َ فْي َ ك او ُ لا اَنْي َ ل َع  ٌراَع ا َ ذ َه  ِنْي َ ق ْس َو  ْو َ أ  ٍق ْسَوِب  َن ِه ُر ُ لا َ ق ُي َ ف ْم ُه ُد َح َ أ
ُه َد َع َو َ ف  َحا َ ل ِ سلا ي ِن ْعَي ُ ناَي ْ ف ُس َ لا َ ق َة َم ْ أ َّ للا  َكُن َه ْرَن اَّنِك َ ل َو َّ ل َص  َّي ِب َّنلا اْوَت َ أ َّم ُ ث  ُهو ُ لَت َ ق َ ف ُه َيِت ْ أَي ْ ن َ أ َم َّ ل َس َو  ِه ْي َ ل َع ُ َّ للَّا ى ُهو ُرَب ْخ َ أ َ ف
Terjemahnya:
Telah  menceritakan  kepada  kami ‘Ali bin ‘Abdullah telah menceritakan  kepada  kami  Sufyan berkata, ‘Amru aku mendengar Jabir bin  ‘Abdullah  radliallahu  ‘anhuma berkata; Rasulullah shallallahu
‘alaihi  wasallam  bersabda: “Siapa yang  bersedia  untuk  (membunuh) Ka’ab bin Al Asyraf karena dia telah menghina  Allah  dan  Rasul-Nya shallallahu  ‘alaihi  wasallam?.  Lalu
Muhammad Bin Maslamah berkata: “Aku bersedia”. Kemudian Muhammad bin Maslamah menemui Ka’ab  bin  Al  Asyraf,  lalu  berkata: “Kami ingin engkau agar meminjamiku  satu  atau  dua  wasaq kurma”.  Dia  (Ka’ab)  menjawab: “Gadaikan dulu isteri-isteri kalian”. Para sahabat Maslamah menjawab: “Bagaimana mungkin kami menggadaikan isteri-isteri kami sedangkan  engkau  orang  arab  yang paling  tampan?”.  Dia  berkata: “Kalau  begitu  gadaikan  anak-anak kalian.” Mereka berkata: “Bagaimana  kami  menggadaikan

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
anak-anak  kami,  padahal  nantinya mereka mendapat cemoohan: “Duh, anaknya digadaikan hanyalah untuk sekedar  menadapat  satu  atau  dua wasaq, itu adalah celaan bagi kami, namun  kami  akan  menggadaikan kamu  dengan  lakmah”.  Sufyan berkata:  “Maksud  lakmah  adalah pedang”.  Maka  Maslamah  berjanji kepadanya  untuk  menemuinya,  lalu mereka  membunuhnya  kemudian mereka  temui  Nabi  shallallahu ‘alaihi  wasallam  lalu  mereka kabarkan kejadiannya (H.R. Bukhari).
Tafsir,  Kandungan,  dan  Makna Hadis Utama
Kata azh-zhahru berarti  kebalikan dari  perut  yaitu  punggung  hewan  yang dapat  dinaiki,  misalnya  onta,  kuda, keledai  dan  hewan-hewan  lainnya. Kemudian  kata labanu  ad-dary berarti susu. Maksudnya hewan yang memiliki susu  di  teteknya.  Kata binafaqatih berarti  memberikan  nafkah,  maka hewan  yang  dinaiki,  harus  diberikan nafkah. Hadis ini menunjukkan prinsip dasar pegadaian dan ia merupakan jenis akad  yang  legal  secara  hukum  syari’at yang dapat menjaga hak-hak orang lain di  mana  barang  yang  digadaikan  dapat menjadi jaminan utang saat orang yang berutang  tidak  mampu  membayar utangnya (Bassam, 2006: 485–486).
Islam  memperbolehkan  menggadai hewan, karena syarat menggadai adalah mengetahui  jenis  barang  yang  digadai, kriteria  dan  ukurannya.  Ini  semua terdapat pada hewan. Jenis hewan yang bisa  digadai  yaitu  hewan  yang  dapat dinaiki.  Oleh  karenanya,  penerima gadai  boleh  menaikinya  dan  harus
menanggung  nafkahnya  dalam  rangka mencari  keadilan  dalam  hal  tersebut (Bassam, 2006: 486).
Wahbah Az-Zuhayli mengemukakan terjadi  perbedaan  pendapat  para  ulama terhadap biaya yang dikeluarkan murtahin terhadap  marhun atau  barang dijadikan  sebagai  jaminan.  Menurut ulama  mazhab  Hanafiyah  membagi menjadi  dua  kategori  mengenai  biaya yang  dikeluarkan  untuk  menjaga  dan merawat barang jaminan yaitu murtahin sebagai pihak yang diberikan tanggung jawa  untuk  merawat  barang  jaminan dengan rahin sebagai  pemilik  barang. Segala  biaya terkait  kepentingan  untuk kepentingan  menjaga  barang  jaminan serta  keutuhannya  adalah  kewajiban rahin (pemberi gadai)  (Zain, Abbas, & Idami, 2019: 418).
Di  sisi  lain  penerima  gadai  tidak dibolehkan  menaiki  hewan  ternak tersebut dan tidak membawanya apabila barang gadaian tersebut membebaninya karena  di  dalamnya  terdapat  bahaya baginya  dan  bagi  pemilik  yang  asli. Apabila  hewan  tersebut  dapat  diperah susunya,  maka  ia  boleh  memerahnya dan  mengambil  susunya  selama  ia memberikan  nafkah  dalam  rangka mencari  keadilan.  Hukum  ini  berlaku pada  hewan  yang  dapat  dinaiki  dan diperas  susunya,  di  mana  ada  izin  dari Allah s.w.t. Oleh karena itu, maka tidak perlu meminta izin lagi kepada pemberi gadai  dan  tidak  perlu  lagi  ada kesepakatan  dengannya.  Hal  tersebut selagi  susu  yang  ada  sesuai  dengan nafkah  yang  diberikan  (Bassam,  2006: 486).
Menurut  mazhab  Hanafi  pemberi gadai  tidak  memiliki  hak  untuk memanfaatkan  barang  jaminan  tanpa izin  penerima  gadai,  begitu  juga sebaliknya.  Penerima  gadai  memiliki hak  atas  barang  jaminan,  maka  jika pemberi  gadai  hendak meminta  barang jaminan,  maka  harus  meminta  izin terlebih dahulu kepada penerima gadai. Lebih  jika  ada  kerusakan  barang jaminan yang dimanfaatkan oleh pemberi  gadai,  maka  ia  bertanggung jawab  mengganti  atau  memperbaiki senilai  kerusakan  tersebut.  Para  ulama
mazhab Hanabilah mengemukakan pemberi gadai tidak bisa memanfaatkan barang jaminan tanpa izin dari penerima gadai.  Hal  ini  berangkat  dari  prinsip bahwa  segala  manfaat  atau  hasil  yang diperoleh  oleh  penerima  gadai  akan dikembalikan  kepada  pemberi  gadai (Roficoh & Ghozali, 2018: 30).
Oleh  karena  itu,  apabila  susu  yang ada  lebih,  maka  penerima  gadai  dapat menjualnya, karena ia berposisi sebagai pemilik. Adapun apabila susu yang ada tidak mencukupi dan susu tersebut lebih sedikit dari pembiayaan yang dikeluarkan,  maka  penerima  gadai boleh mengembalikannya kembali kepada  pemberi  gadai,  apabila  ia memiliki niat untuk mengembalikannya. Adapun  apabila  penerima  gadai  secara sukarela  mau  menerima  kelebihan pembiayaan tersebut, maka barang yang digadai  tidak perlu dikembalikan (Bassam, 2006: 486).
Para  pengikut  Madzhab  Hambali berkata  “apabila  penerima  gadai membiayai  hewan  yang  tidak  dapat
diperas susunya dan tidak dapat dinaiki tanpa  ada  izin  dari  pemberi  gadai, walaupun ia dapat melakukannya, maka ia  tidak  boleh  mengembalikannya kepada pemberi gadai tersebut, sekalipun ia berniat mengembalikannya, karena  ia  telah  berbuat  sukarela  atau berlebihan”.  Adapun  Ibnu  Qayyim berkata:  “barangsiapa  yang  melakukan sesuatu  demi  orang  lain  sebagai kewajiban baginya, maka kebalikannya tersebut akan kernbali padanya berdasarkan  firman  Allah  s.w.t.  dalam surat ar-Rahman ayat 60:

## ُۚ ُنا َس ْح ِاْلا اَّلِا  ِنا َس ْح ِاْلا ُءۤا َز َج  ْلَه ٦٠

## Terjemahnya:
Tidak  ada  balasan  untuk  kebaikan selain  kebaikan  (pula) (Departemen Agama RI, 2010: 533).
Kebaikan yang disia-siakan,
bukanlah balasan bagi orang yang telah berbuat baik. Hal ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w. yang diriwayat dari Jabir bin Abdillah Al Ansahary:
ْئ ِز ْجُيْلَف  ٌفُو ْر ْعَم ِهْيَلِإ َعِن ُص  ْنَم ُه .
Terjemahnya:
“Siapa  yang  memperoleh  kebaikan dari  orang  lain,  hendaknya  dia membalasnya.” (H. R. Tirmidzi).
Syaikhul  Islam  berkata,  “apabila pemberi gadai berkata: ‘aku tidak dapat membiayai  lagi,’  lalu  orang  yang membiayai  (penerima  gadai)  berkata: ‘pembiayaan  tersebut  kewajiban  kamu dan  aku  hanya  menjaga  barang  yang digadaikan  saja.’  Maka  hal  ini  murni keadilan,  kemaslahatan  dan  tuntunan Al-Qur’an.” Ini  adalah  pendapat

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
madzhab  ahli  Madinah  dan  para  ahli
Hadis. Ahlul Hadis berkata, “sesungguhnya orang yang mendasarkan  kewajiban  orang  lain,
maka  kompensasinya  akan  kembali padanya.  Ibnu  Qayyim  berkata,  “hadis di atas, prinsip dan dasar-dasar syari’ah menunjukkan  bahwa  hewan  yang digadaikan  pada  hakekatnya  memiliki kehormatan diri yang menjadi hak Allah s.w.t. Pemiliknya memiliki hak kepemilikan dan penerima gadai memiliki  hak  kepercayaan.  Apabila barang  gadai  tersebut  berada  di  tangan penerima  gadai  dan  ia  tidak  menaiki serta  tidak  memeras  susunya,  maka lenyaplah manfaatnya. Oleh karena itu, merupakan  tuntutan  keadilan,  anologi, kemaslahatan pemberi gadai dan penerima  gadai  untuk  mengambil manfaat,  yaitu  dengan  menaiki  dan memeras susunya di mana konpensasinya  adalah  memberi  nafkah apabila penerima gadai telah memanfaatkannya  dan  menggantinya dengan pembiayaan. Hal ini
memadukan di antara dua kemaslahatan dan dua hak.” (Bassam, 2006: 487–488).
Di  dalam  hadis  utama  terdapat keterangan mengenai kewajiban berlaku adil pada segala hal yang ada di dalam kekuasaan  seseorang  dan  di  dalam tindak  tanduknya.  Hadis  di  atas menunjukkan  bahwa  pembiayaan  dan manfaat gadai kembali kepada pemberi gadai.  Pembiayaan  tidak  wajib  bagi penerima  gadai,  kecuali  di  dalam kondisi  adanya  manfaat  yang  didapat dari  barang  gadaian  yang  dapat dimanfaatkan  oleh  penerima  gadai
disertai dengan membiayainya sekedarnya.  Di  dalamnya  terdapat keterangan  bahwa  manfaat  barang gadaian  yang  ada  dapat  diambil  dan tidak  boleh  lenyap  begitu  saja.  Ini termasuk  menyia-nyiakan  harta  yang dilarang (Bassam, 2006: 488).

## Perbedaan  pendapat  di  kalangan ulama Hadis utama
Di  dalam  Hadis  utama  di  atas terdapat  dalil  bahwa  barang  gadai berada pada kekuasaan penerima gadai selama  masa  pegadaian  berlangsung sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam al-Baqarah ayat 283:
ٌن ٰه ِر َ ف  اًبِتا َ ك  ا ْو ُد ِج َ ت  ْم َ ل َّو   ٍر َ ف َس  ى ٰ ل َع  ْمُت ْ ن ُ ك ْ ن ِا َو۞
َن ِم ُتْؤا ى ِذ َّ لا  ِ د َؤُيْلَف ا ًض ْعَب ْمُك ُض ْعَب  َنِمَا  ْنِاَفۗ ٌة َضْوُبْقَّم ْن َم َو  َۗة َداَه َّشلا  اوُمُتْكَت  اَلَو  ۗ ٗهَّبَر  َ هللَّا   ِقَّتَي ْ ل َو  ٗهَتَنا َم َ ا ࣖ ٌم ْي ِلَع َ ن ْو ُ ل َم ْعَت اَمِب ُ ه للَّا َو ۗ ٗه ُب ْ ل َ ق ٌمِث ٰ ا ٗٓٗهَّنِا َ ف ا َه ْمُت ْ كَّي ٢٨٣

## Terjemahnya:
Dan  jika  kamu  dalam  perjalanan sedang  kamu  tidak  mendapatkan seorang  penulis,  maka  hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.
Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai  sebagian  yang  lain, hendaklah  yang  dipercayai  itu menunaikan  amanatnya  (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah,  Tuhannya.  Dan  janganlah kamu  menyembunyikan  kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Departemen Agama RI, 2010: 49).
Abdurrahman  bin  Nashir  As-Sa’di mengemukakan ayat ini apabila
seseorang atau sekelompok orang yang tengah  di  perjalanan.  Kemudian  tidak mendapatkan seorang penulis atas akad hutang-piutang  yang  dilakukan,  maka dapat digantikan dengan barang jaminan  sebagai  bentuk  bukti  yang pengaman  hutang  antara  kedua  belah pihak.  Barang  jaminan  atau  agunan tersebut dipegang oleh murtahin (pemberi  gadai)  (Misno,  2018:  27). Berangkat dari ayat ini dapat dipahami bahwa  dalam  hukum  Islam,  gadai berawal  dari  transaksi  muamalah  yang tidak  tunai  (hutang)  dengan  barang jaminan yang diberikan sebagai sesuatu yang  sekiranya  dapat  memberikan ketengan  bagi  orang  yang  memberikan pinjaman.  Oleh  karenanya,  dalam hukum Islam tidak melarang pemberian barang  sebagai  jaminan  hutang  atau memperbolehkan praktek gadai (Purbasari & Rahayu, 2017: 148). Pendapat-pendapat  yang  masyhur dari madzhab imam Ahmad menyatakan  bahwa  menerima  barang gadaian adalah syarat. Demikian pegadaian tidak dapat terlaksana kecuali dengan  menerima  barang  gadaian  ini. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya Abu Hanifah dan Imam Asy- Syafi’i. Riwayat lain dari Imam Ahmad mengatakan,  “menerima  barang  gadai bukan  merupakan  syarat  keharusan. Transaksi  pegadaian  dapat  terlaksana dengan sekedar adanya akad” (Bassam, 2006: 488).
Benda atau barang jaminan hendaknya  harta  yang  dibolehkan secara syar’i dan bisa dijual (menghasilkan  harta).  Karena  tidak
dibolehkan  menggadaikan  barang  atau benda yang haram seperti khamar, babi, dan  sejenisnya.  Selain  itu  tidak diperbolehkan  menggadaikan  barang yang  berasal  dari  harta  curian  atau gasab. Begitu  juga  dengan  harta  yang belum  menjadi rahin sepenuhnya (Surepno,  2018:  181).  Para  ulama sepakat  barang  yang  boleh  dijadikan jaminan  dalam  praktek  gadai  sama dengan  syarat-syarat  barang  yang menjadi dari objek jual beli (Surahman & Adam, 2018: 141).
Dikatakan di dalam al Inshaf, imam Ahmad mengemukakan bahwa memegang  barang  gadai  bukan  syarat yang  harus  dilakukan.  Ia  menjadi keharusan dengan adanya akad saja. Al Qadhi berkata, ini adalah pendapat para pengikut  kita.  Dikatakan  di  dalam At- Talkhish , “ini adalah pendapat-pendapat yang  masyhur  dari  dua  riwayat.  Ini adalah pendapat madzhab imam Ahmad, Ibnu  Aqil  dan  ulama  lainnya  (Bassam, 2006: 488–489).
Oleh karena itu berdasarkan riwayat tersebut,  apabila  orang  yang  menerima hak  gadai  tidak  mau  menerima  barang yang digadaikan, maka ia boleh dipaksa seperti jual beli. Selain itu apabila orang yang menggadaikan barangnya menarik kembali barang gadaiannya dari
penerima  gadai  untuk  dipinjam  atau yang lainnya lalu ia memintanya, maka penerima  gadai  harus  memaksa  untuk menariknya kembali.” Syaikh
Abdurrahman  bin  Hasan  berkata: Adapun  firman  Allah  s.w.t.  “ maka hendaklah  ada  barang  tanggungan yang  dipegang. ”  (Q.S.  al-Baqarah/2:

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
283) maka ia merupakan kriteria umum dan  kebutuhan  menuntut  untuk  tidak harus menerima (Bassam, 2006: 489).
Analisis  faidah  Hadis  utama:  Telah penggunaan  hewan  sebagai  barang gadai oleh murtahin
Para  ulama  sepakat  pemanfaatan barang gadai oleh orang yang menerima gadai  tersebut  tidak  boleh  mengambil manfaat  atau  hasil  dari  barang  yang digadaikan tersebut. Orang yang menerima barang gadai tidak mempunyai  hak  untuk  memanfaatkan barang  gadai  yang  dipegangnya.  Oleh karena  itu,  semua  hasil  yang  ada menjadi milik orang yang menggadaikan (Yusuf, 2016: 8). Karena pada  dasarnya  akad  gadai  merupakan akad tabarru’ . Tabarru’ menjadi prinsip dalam  melakukan  suatu  transaksi muamalah  dan  juga  menjadi  dorongan untuk  menjalankan  perintah  Allah. Semua  transaksi  muamalah  yang  lahir dari  akad tabarru’, diniatkan  dan bermaksud  sebagai  perbuatan  tolong- menolong antar sesama makhluk ciptaan  Allah  (Safrizal,  2016:  232; Suwandi, 2017: 211).
Namun  pada  hadis  utama  di  atas menunjukkan  bahwa  barang  yang digadaikan  tidak  boleh  dianggurkan, tetapi  ia  harus  dimanfaatkan  dan dibiayai. Ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi s.a.w., “ sesungguhnya setiap pinjaman yang menarik manfaat, maka ia riba .” Hal tersebut berdasarkan ijma’
ulama.  Oleh  karena  itu,  pembiayaan barang  gadaian  dibebankan  kepada pemiliknya.  Sebagaimana  juga  hasil yang  diperoleh  juga  diberikan  kepada
pemilik  asli  kecuali  dua  manfaat  ini, karena keduanya merupakan pengecualian  yang  dikemukakan  oleh hadis  ini.  Selain  itu  disyaratkan  juga  – mencari keadilan– yaitu dimana manfaat yang diperoleh oleh orang yang menaiki  dan  orang  yang  memerah susunya sesuai dengan ukuran pembiayaannya. Dengan demikian,
maka ia jauh sekali dari pinjaman yang menarik manfaat. Bersamaan dengan itu hadis  ini  tidak  diambil  kecuali  oleh imam  Ahmad.  Adapun  tiga  imam lainnya, maka mereka tidak mengambil hadis ini dan mereka menjawab dengan jawaban-jawaban  yang  dapat  dibantah. Di  antaranya  dakwaan  nasakh  pada hadis.  Di  antaranya  juga  bahwa ba’di dalam  kalimat binafaqatihi ,  tidak menunjukkan  arti  kompensasi  tetapi  ia menunjukkan ma’iyah (kebersamaan)
yang  artinya  sesungguhnya  punggung hewan dapat dinaiki dan juga berkewajiban  membiayainya.  Dengan demikian  pemberi  barang  gadai  tidak boleh malarang untuk dimanfaatkan dan pembiayaan tidak gugur darinya. Pendapat  yang  shahih  adalah  apa  yang dapat  dipahami  dari  teks  hadis  dan makna  lahiriyah  hadis  sebagaimana dipahami  oleh  para  perawi  hadis diantaranya  Iman  Ahmad  (Bassam, 2006: 489–490).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hadis  di  atas,  barang (jaminan) yang digadai kepada seorang penerima  gadai  boleh  dimanfaatkan
selama dia membayar sewa dari manfaat yang diambilnya. Dengan kata murtahin mengambil  manfaat  secara  adil  sesuai dengan  kadar  yang  diberikan  kepada barang  gadai  yang  diamanatkan  atau dikuasainya. Hal berlaku kepada benda
hidup  seperti  hewan  tunggangan  dan hewan perah. Begitu juga dengan benda mati  lainnya  yang  bisa  dimanfaatkan sehingga  memberikan  manfaat  kepada penerima gadai.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustin, Y. (2017). Analisis Kesesuaian Akuntansi Rahn Emas Dalam Perspektif Psak Pada Hadits Imam Bukhari. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 6 (8), 1–15. Retrieved from http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/1523
Ali, Z. (2008). Hukum Pegadaian Syari’ah . Jakarta: Sinar Grafika.
Bassam, A. bin A. Al. (2006). Syarah Bulughul Maram, Jilid 4 . Jakarta: Pustaka Azzam.
Departemen  Agama  RI.  (2010). Al-Quran  dan  Terjemahnya .  Bandung:  Syaamil Qur’an.
Fadllan,  F.  (2014).  GADAI  SYARIAH;  Perspektif  Fikih  Muamalah  dan Aplikasinya dalam Perbankan. IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah , 1 (1), 30–41. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.364
Fadllan, F. (2015). OBLIGASI SYARIAH; Antara Konsep dan Implementasinya. IQTISHADIA:  Jurnal  Ekonomi  &  Perbankan  Syariah , 1 (2),  163–175. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.479
Fatmah, F. (2018). Pemanfaatan barang gadai. IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan & Keislaman , 2 (1), 55–60. Retrieved from https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IQRA/article/view/281 Febrianasari, S. N. (2020). Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts). Qawãnïn: Journal of Economic Syaria Law , 4 (2), 193–208. https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471 Irfan,  A.  (2015).  Suatu  Tinjauan  Islam:  Praktik “Boroh”  (Pegadaian)  (Mengatasi Masalah Dengan Masalah). Jurnal Akuntansi Universitas Jember , 10 (2), 48– 63. https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1251
Karmaen,  S.,  &  Antoni,  A.  (2020).  Pemanfaatan  Barang  Jaminan  oleh  Murtahin Dalam  Perspektif  Islam. EL-HIKAM:  Jurnal  Pendidikan  Dan  Kajian
Keislaman , 13 (1), 22–66. Retrieved from http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/elhikam/article/view/3893 Kusairi,  A.  (2012).  Konsep  Gadai  Dalam  Hukum  Islam  (Studi  Analisis  terhadap Mekanisme  Operasional  Gadai  Syarî’ah  di  Perusahaan  Umum  Pegadaian Syari’ah  Pamekasan). Al-Ihkam , 7 (1),  116–141.  https://doi.org/10.19105/al- lhkam.v7i1.320
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis (a Source book of New Methods) . Beverly Hills: Sage Publications.

## J-HES
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Misno, A. (2018). Gadai Dalam Syari’at Islam. Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 1 (1), 26–39. https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.226
Purbasari,  I.,  &  Rahayu,  S.  (2017).  Analisis  Penerapan  Akad  Rahn  (Gadai)  dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pamekasan). Jurnal Hukum Ekonomi Islam , 1 (1), 144–170. Retrieved from https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/1 Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah , 3 (2),
26–43. https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736
Safrizal, S. (2016). Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’Ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie  Provinsi  Aceh). Jurnal  Ilmiah  Islam  Futura , 15 (2),  231–250. https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.544
Soemitra, A. (2016). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Kencana.
Sofi’i,  I.  (2016).  ANALISIS  TRANSAKSI  GADAI  EMAS  DALAM PERSPEKTIF  ISLAM  (Studi  Kasus  Pada  BMT  Al  Muqrin  Pondok  Cabe Pamulang Banten). Keberlanjutan: Jurnal Manajemen Dan Jurnal Akuntansi , 1 (2), 94–112. Retrieved from http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/keberlanjutan/article/view/145 Subagiyo,  R.  (2014).  Tinjauan  Syariah  Tentang  Pegadaian  Syariah  (Rahn). An- Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah , 1 (1), 161–184. https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.161-184
Surahman, M., & Adam, P. (2018). Penarapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga  Pegadaian  Syariah. Law  and  Justice , 2 (2), 135–146. https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838
Surepno, S. (2018). Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah. TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law , 1 (2), 174– 186. https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090
Suwandi,  S.  (2017).  Hukum  jaminan  antara  utang-piutang  dan  rahn. Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah , 7 (2), 203–218. https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3855
Syafe’i,  R.  (1995). Konsep  Gadai  (al-Rahn)  dalam  Fiqh  Islam .  Jakarta:  Pustaka Firdaus.
Wahid,  N.  (2018).  Pelibatan  Akad  Ijarah  dalam  Praktik  Rahn  di  Bank  Syari’ah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam , 12 (1), 147–161. https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1349
Witro,  D.  (2019).  Praktek  Jual  Beli  Parang  dengan  Cara  Penumpukan  untuk Meningkatkan Harga di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum , 17 (1), 34–40. https://doi.org/10.32694/010710
Witro,  D.  (2021).  Qaidah  furu’  fi  al-hiwalah:  Sebuah  tinjauan  umum. Qawãnïn: Journal of Economic Syaria Law , 5 (1), 1–12. https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.2897
Witro, D., Nuraeni, N., & Januri, M. F. (2021). Classification of Aqad in Sharia Economic Law. Nurani , 21 (1), 55–68. https://doi.org/10.19109/nurani.v21i1.8387
Yusuf, N. (2016). Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam.
Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah , 4 (2), 1–14. https://doi.org/10.30984/as.v4i2.206
Zain, I., Abbas, S., & Idami, Z. (2019). Klausula Akad Rahn Dari Perspektif Hukum Islam  Dan  Urgensi  Notaris  Dalam  Penyusunannya. Jurnal  Hukum  Ius  Quia
Iustum , 26 (2), 410–431. https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art10