ISSN (e): 2598-8069

## Analisis dan Evaluasi Tingkat Kematangan E-Government pada Information Architecture dengan Menggunakan United Nations Model
ENDANG AMALIA 1 , ADIETYA 2
1 Universitas Widyatama 2 Universitas Widyatama Email: endang.amalia@widyatama.ac.id

## ABSTRAK
Penggunaan teknologi informasi pada saat ini telah diterapkan di berbagai bidang, terutama  di  lingkungan  pemerintahan  yang  dikenal  dengan  sebutan  E- Government. E-Government di Indonesia juga mulai dikembangkan dan diterapkan pada  seluruh  pemerintahan.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  model tingkat  kematangan  United  Nations  sebagai  acuan  penilaian  yang  digabungkan dengan  evaluasi  SPBE  (Sistem  Pemerintah  Berbasis  Elektronik).  Model  tingkat kematangan  United  Nations  memiliki  4  tahapan  dalam  mengukur  tingkat kematangan,  yaitu  Informasi  Statis,  Interaksi,  Layanan  Transaksional,  dan Layanan  Terhubung.  Information  Architecture  membantu  dalam  memetakan menu-menu  dalam  situs  web  kedalam  4  tahapan  United  Nations  atau  disebut dengan Domain, sedangkan evaluasi SPBE digunakan dalam menghitung indeks nilai  tingkat  kematangan  situs  web.  Pengambilan  data  yang  dibutuhkan  dalam penelitian  menggunakan  metode  wawancara  dan  pemberian  kuisioner  kapada pihak yang berperan langsung dalam pengelolaan situs web. Hasil kuisioner serta bobot  penilaian  menentukan  nilai  tingkat  kematangan  tiap  domain,  kemudian diolah menggunakan perhitungan evaluasi SPBE sehingga didapatkan nilai tingkat kematangan situs web pada tahun 2018 mendapatkan nilai 3,071. Evaluasi dan rekomendasi diberikan untuk membantu meningkatkan nilai tingkat kematangan dengan melakukan perbaikan pada beberapa bagian, terutama pada domain yang memiliki nilai rendah dibandingkan dengan yang lain .
Kata  kunci :  Analisis,  E-Government,  Evaluasi,  Information  Architecture, Kemantangan, United Nations.

## ABSTRACT
The use of information technology at this time has been applied in various fields, especially in a government environment known as E-Government. E-Government in Indonesia also began to be developed and applied to all governments. In this study, researcher used a model of the level of maturity of the United Nations as an integral reference to SPBE. The maturity level model of the United Nations has 4 levels of maturity level measurement, such as Static Information, Interaction, Transactional Services, and Connected Services. Information architecture helps in mapping menus in the website to 4 stages of the United Nations or the domain used. Data collection is needed in research using interview methods and provides the information to parties who have the potential to directly manage the website. The results of the questionnaire also determine the maturity level of each domain, then calculate using SPBE formulation and the results of this research is 3,071. Evaluations and references are given to increase value with some sectors, and start to improve by the domains that have a low value of maturity level.
Keywords :  Analysis,  Evaluation,  E-Government,  Information  Architecture, Maturity, United Nations.

## 1. PENDAHULUAN
Penggunaan teknologi informasi pada saat ini telah diterapkan di berbagai bidang, terutama di  lingkungan  pemerintahan  yang  dikenal  dengan  sebutan E-Government .  Definisi E- Government adalah  suatu  upaya  pemerintah  dalam  mengembangkan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  berbasis  elektronik  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  untuk memberikan  informasi  dan  pelayanan  bagi  masyarakat  (Adi,  Suroto:  2017).  Institut E- Government Universitas  Waseda  (Prof.  Dr.  Toshio  OBI,  Director)  telah  merilis  hasil  survei peringkat  E-Government  Internasional  2017  Waseda-IAC,  edisi  tahunan  ke-13.  Dalam  hasil survei  tersebut  ditampilkan  10  peringkat  tertinggi,  dimulai  dari  yang  paling  unggul  yaitu Singapura  91.0,  Denmark  88.7,  USA  87.1,  Jepang  81.2,  Estonia  81.1,  Canada  77.4,  New Zealand 75.0, Korea Selatan 74.8, UK 74.2 dan Taiwan 73.2 (OBI, Toshio: 2017).
Bagi  pemerintah,  penggunaan  teknologi  informasi  adalah  sebuah  keharusan,  dikarenakan teknologi  informasi  terbukti  dapat  meningkatkan  kualitas  pelayanan.  Pemerintah  Indonesia mulai  menerapkan  dan  mengembangkan E-Government dan  mengeluarkan  beberapa kebijakan, yakni Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No.32 Tahun 2004 tentang  Pemerintah  Daerah.  Dengan  dasar  tersebut  pemerintah  mulai  menerapkan  dan mengembangkan  teknologi  informasi  sebagai  pelayanan  publik  dan  administrasi. E- Government di  Indonesia  juga  mulai  dikembangkan  dan  diterapkan  pada  seluruh pemerintahan. Berdasarkan survei pada tahun 2016 Indonesia mendapatkan peringkat ke 116 EGDI  ( E-Government  Development  Index )  yang  dinyatakan  turun  10  peringkat  dibanding tahun 2014 yang menduduki peringkat ke 106. Kemudian nilai Online Service Index (OSI) dan Telecommunication Infrastructure Index (TII) Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata di  regional  Asia  Tenggara.  Indonesia  berada  pada  angka  0,3623  OSI  dan  0,3016  TII, sedangkan rata-rata OSI di kawasan Asia Tenggara adalah 0,4598 dan 0,306 pada angka TII. Namun Human Capital Index (HCI) Indonesia sudah mampu melebihi nilai rata-rata regional
Asia Tenggara (0,6233) yaitu pada angka 0,6796 (Widowati, Dyah: 2016). Nilai tersebut juga dipengaruhi oleh kualitas E-Government yang terdapat pada tiap instansi di Indonesia. Melihat peringkat EGDI Indonesia menurun, hal tersebut membuktikan tingkat pelayanan pemerintah yang masih kurang baik dalam menerapkan E-Government maka diperlukan adanya analisis dan evaluasi tingkat kematangan E-Government di Indonesia. Analisis dan evaluasi diakukan pada  seluruh E-Government yang  diterapkan  pada  tiap  instansi  di  Indonesia.  Hal  tersebut dilakukan untuk menilai tingkat kematangan E-Government yang telah di terapkan. Kemudian dilakukan evaluasi dengan membuat saran perbaikan atau inovasi pada E-Government yang telah  diterapkan.  Dalam  pembuatan  dan  pengembangan  sebuah website  E-Government , terdapat  banyak  faktor  yang  harus  diperhatikan,  salah  satunya  adalah Information Architecture .  Information  Architecture  terbagi  menjadi  4  poin  yaitu  desain  struktural  pada lingkungan informasi yang terdistribusi, perpaduan dari organisasi, labeling, search, dan sistem navigasi antara website dan intranet (P. Morville et al.,: 2007). Pengelompokan menu menjadi salah satu poin utama IA dalam pembuatan sebuah situs web.
Situs web Diskominfo Provinsi Jawa Barat adalah salah satu portal E-Government di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan infomasi langsung ke masyarakat tentang profil, kegiatan, berita,  serta  kegiatan  yang  berlangsung  di  Diskominfo  Profinsi  Jawa  Barat.  Selain  untuk menyebarkan  informasi,  situs  web  juga  diharapkan  dapat  melayani  masyarakat  dalam melakukan  pendaftaran  kerja  praktik  serta  permintaan  mobil  Diskominfo.  Namun  dalam kenyataannya  situs  web  belum  dapat  menampilkan  seluruh  informasi  secara  lengkap  dan terjadwal. Beberapa menu dapat menampilkan informasi yang lengkap namun terdapat juga beberapa  menu  yang  belum  dapat  menampilkan  informasi  secara  lengkap  dan  terjadwal. Selain itu, situs web diskominfo belum pernah diukur nilai kematangannya.
Berikut state of the art yang digunakan untuk penelitian ini:
Tabel 1. Penelitian Terdahulu No Nama Penulis Judul Penelitian Ringkasan 1 Baharudin Noveriyanto, Laila Chairun Nisa, Achmad Sofian Bahtiar, Sahri, dan Irwansyah E-GOVERNMENT SEBAGAI LAYANAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA (Studi Kematangan e- government Sebagai Layanan Komunikasi Government to Government, Government to Citizen, Government to Business) tingkat  kematangan  e-government  di Kota Surabaya telah memenuhi pemeringkatan  pada  level  4.  Sehingga sudut pandang ilmu komunikasi mengatakan, tingkat kematangan layanan  e-governemen  sebagai  media komunikasi government to government, government  to  citizen,  government  to business. 2 Titur Kristianto, Andri Lefi Lestari dan Sulistyowati Analisis Tingkat Kematangan E- Government Menggunakan Framework Cobit 5 (Studi Kasus: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya) Dinas  Perdagangan  dan  Perindustrian Kota  Surabaya  merupakan  dinas pemerintahan  yang  bergerak  di  bidang perdagangan  dan  perindustrian.  Tugas utama  adalah  mendukung  pelayanan dan pemantauan kegiatan perdagangan dan  perindustrian  di  Surabaya.  Pada dinas  tersebut  menerapkan  sistem  e- government dalam
memberikan pelayanan izin usaha sampai memberikan informasi kepada masyarakat.  Dalam  pelaksanaan  e- government  terdapat  kendala  berupa tata kelola e-government belum matang, sehingga  berdampak  pada  pelayanan kurang  maksimal,  diperlukan  tingkat
kematangan  e-governement  berupa pendekatan COBIT 5. 3 Qilbaaini Effendi Muftikhali dan Tony Dwi Susanto Kumpulan Model Maturity E- Government: Sebuah Ulasan Sistematis model  pengembangan  model  maturity dari E- Government  sesuai  dengan  5  kategori Capability Maturity Models, the governmental  models,  the  holistic appoarch models, evolutionary e- government model maturity, dan related special purpose model serta kekurangan,  kelebihan  dari  setiap kategorinya 4 Agron Chaushi, Blerta Abazi Chausi dan Florie Ismaili Measuring e-Government Maturity: Comparative analysis of e-Government indexes The  purpose  of  this  paper  is  not  to propose  a  new  way  of  measuring  e- government  maturity.  Rather,  it  is  an attempt to compare the existing indexes and to point out the shortcomings of the already  existing  indexes  in  order  to contribute  toward  an  improvement  of these quantitative measures.
Dari latar belakang diatas maka dilakukan penelitian yang akan mengevaluasi dan menganalisa website Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Aspek yang akan dievaluasi dan dianalisa yaitu pada bagian  menu  dan  submenu  situs  web  serta  tingkat  kematangannya,  dengan  menerapkan tingkatan tahapan yang terdapat pada United Nations Maturity Model . United Nations memiliki 4  tahapan  diantaranya, emerging information, enhanced information services, transactional services, dan connected  services (Fath-Allah  et.  al.,:  2014).  Kemudian  penilaian  tingkat kematangan  dilakukan  dengan  menerapkan  langkah  dan  konsep  yang  digunakan  pada pedoman evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Dari latar belakang diatas maka  dibuat  penelitian  dengan  judul  Analisa  dan  Evaluasi  Tingkat  Kematangan  serta Information Architecture Pada Website E-Government Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

## 2. LANDASAN TEORI

## Analisis
Pengertian analisis adalah sebagai berikut (P, Salim: 2002):
1. Analisis  adalah  penyelidikan  terhadap  suatu  peristiwa  (perbuatan,  karangan  dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
2. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.

## Evaluasi
Evaluasi dipandang sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan (Jabar, Arikunta: 2010).

## E-government
E-Government dapat  disebut  dengan Electronic  Government , Electronic  Governance, Digital Government, Online Government, e-Gov, etc (A, Groundland: 2004). Tujuan penerapan
E-Government yaitu untuk meningkatkan prinsip-prinsip good governance (Hardjaloka, laura: 2014).

## United Nation Maturity Model
Maturity model E-Government adalah seperangkat tahapan yang menentukan tingkat kematangan E-Government yang  diterapkan.  Manfaat  utama  dari maturity  model tersebut adalah sebagai cara untuk menentukan peringkat E-Government (Fath-Allah et. al.,: 2014).. United Nations mengembangkan model kematangan menjadi empat tahap dari E-Government. Model kematangan ini digunakan untuk menilai tingkat kematangan pada negara anggota PBB. Adapun empat tahapan tersebut didefinisikan sebagai berikut (Nations, United: 2012):
1. Tahap  pertama,  layanan  informasi  yang  muncul:  situs  web  pemerintah  memberikan informasi  tentang  kebijakan  publik,  tata  kelola,  hukum,  peraturan,  dokumentasi  yang relevan, dan jenis layanan pemerintah yang disediakan. Informasi yang memiliki hubungan dengan  kementerian,  departemen,  dan  cabang  pemerintahan  lainnya.  Warga  dengan mudah dapat memperoleh informasi tentang apa yang baru di pemerintah nasional dan kementerian serta dapat melihat informasi yang diarsipkan.
2. Tahap ke dua, layanan informasi yang disempurnakan: Situs web pemerintah memberikan satu atau dua cara komunikasi elektronik dua arah yang disempurnakan antara pemerintah dan  warga  negara,  seperti  formulir  yang  dapat  diunduh  untuk  layanan  dan  aplikasi pemerintah. Situs web memiliki kemampuan audio dan video dan multi-bahasa, dan lain sebagainya.
3. Tahap ke tiga, layanan transaksional: Situs web pemerintah terlibat dalam komunikasi dua arah  dengan  warganya,  termasuk  meminta  dan  menerima  masukan  tentang  kebijakan pemerintah, program, peraturan, dll. Beberapa bentuk otentikasi elektronik dari identitas warga  diperlukan  untuk  berhasil  menyelesaikan  pertukaran.  Situs  web  pemerintah memproses  transaksi  non-finansial.  E-voting,  mengunduh  dan  mengunggah  formulir, memuat  pajak  secara  online  atau  mengajukan  permohonan  sertifikat,  lisensi,  dan  izin. Mereka juga menangani transaksi keuangan, yaitu di mana uang ditransfer pada jaringan yang aman ke pemerintah.
4. Tahap  ke  empat,  layanan  terhubung:  Situs  web  pemerintah  telah  mengubah  cara pemerintah berkomunikasi dengan warganya. Mereka proaktif dalam meminta informasi dan  pendapat  dari  warga  menggunakan  Web  2.0  dan  alat  interaktif  lainnya.  Informasi, data, dan pengetahuan ditransfer dari lembaga pemerintah melalui aplikasi terintegrasi. Pemerintah telah beralih dari pendekatan yang berpusat pada pemerintah ke pendekatan yang berpusat pada warga negara, di mana eservices ditargetkan kepada warga negara melalui peristiwa siklus hidup dan kelompok-kelompok tersegmentasi untuk menyediakan layanan  yang  disesuaikan.  Pemerintah  menciptakan  lingkungan  yang  memberdayakan warga  untuk  lebih  terlibat  dengan  kegiatan  pemerintah  sehingga  memiliki  peran  dalam pengambilan keputusan.

## Tahapan Evaluasi SPBE
Tahapan evaluasi SPBE yang diterapkan pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah (Kementrian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: 2018):
1. Perencanaan, yaitu mempersiapkan instrumen evaluasi, mempersiapkan tim evaluator, dan melakukan sosialisasi evaluasi.
2. Pelaksanaan, yaitu melakukan pengumpulan data melalui evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan, serta melakukan penilaian atas hasil pengumpulan data.
3. Pelaporan, yaitu menyusun hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan. Merujuk kepada gambar 1 adalah metode penelitian terapan yang digunakan penulis (Sekaran, Uma: 2013).
Gambar 1 Metode Penelitian Terapan yang Digunakan Penulis
Penelitian  Terapan  digunakan  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  solusi  atas permasalahan yang terjadi pada situs web Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Metode penelitian terapan digunakan dengan masksud menerapkan, menguji dan mengevaluasi situs web yang saat  ini  telah  digunakan.  Gambar Flowchart diatas  merupakan  tahapan  yang  dimiliki  oleh metode penelitian terapan, kemudian disesuaikan dengan tahapan penelitian yang dilakukan. Adapun tahapan dari penerapan Penelitian Terapan pada objek penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Observasi
Pada  tahapan  ini  dilakukan  penggalian  informasi  terkait  dengan  struktur  situs  web, informasi yang ditampilkan, fitur yang diterapkan serta layanan yang terdapat pada situs web Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
2. Pengumpulan Data Awal Pengumpulan  data  awal  dilakukan  dengan  wawancara  secara  langsung  kepada  pihak penanggung jawab pengelola situs web Diskominfo untuk menggali informasi lebih lanjut. Wawancara terstruktur dilakukan dengan mengacu pada skenario wawancara yang telah dibuat.
3. Pendefinisian Masalah
Pada tahap  ini dilakukan perumusan masalah terhadap hasil wawancara terkait dengan masalah yang saat ini ada pada situs web. Masalah yang ada dinyatakan dalam bentuk pertanyaan dan dibuat dalam beberapa poin rumusan masalah.
4. Desain Penelitian Ilmiah
Pada tahapan ini dilakukan perancangan penelitian dengan menggabungkan model tingkat kematangan United  Nations dengan  evaluasi  SPBE.  Kemudian  dilakukan  persiapan instrumen  evaluasi  seperti  pertanyaan  wawancara,  dan  kuisioner  yang  mengacu  pada evaluasi  SPBE.  Kemudian  instrument  evaluasi  tersebut  dicetak  dan  dipersiapkan  untuk dilakukan wawancara kepada pihak terkait.
5. Pengumpulan Data dan Analisis
Pada tahap ini dilakuikan wawancara penilaian tingkat kematangan dengan menanyakan daftar  pertanyaan  yang  telah  disiapkan  yang  terdapat  pada  tabel  kuisioner  penilaian. Setelah didapatkan hasil dari wawancara tersebut, selanjutnya dilakukan persetujuan hasil

## Analisis dan Evaluasi Tingkat Kematangan E-Government pada Information Architecture dengan Menggunakan United Nations Model
penilaian  dengan  memperlihatkan  hasil  tersebut  kepada  pihak  terkait.  Setelah  disetujui barulah  dilakukan  analisis  terhadap  nilai  awal  tersebut  hingga  didapatkan  nilai  tingkat kematangan situs web tersebut yang dinilai dengan mengacu pada evaluasi SPBE.
6. Deduksi
Deduksi  atau  penarikan  kesimpulan  dilakukan  setelah  mendapatkan  hasil  analisis  dari tahap sebelumnya. Kesimpulan dirumuskan mengacu pada kuisioner yang dibuat sesuai dengan  evaluasi  tingkat  kematangan  SPBE.  Setelah  didapatkan  kesimpulan,  barulah dilakukan  perumusan  evaluasi  dan  rekomendasi  yang  diambil  dari  kekurangan  yang terdapat pada hasil tabel kuisioner sebelumnya, yang juga mengacu pada evaluasi SPBE. Ketika  dalam  menarik  kesimpulan  terdapat  kekurangan  dalam  menjawab  masalah  yang telah  dirumuskan,  maka  kembali  ke  proses  sebelumnya  sesuai  dengan  kekurangan tersebut.  Dalam  penelitian  ini  sempat  dialami  kekurangan  dalam  pengambilan  data, kemudian  peneliti  kembali  lagi  pada  proses  pengumpulan  data  dan  dilakukan  analisis kembali.
7. Menulis laporan
Setelah  pertanyaan  penelitian  sepenuhnya  dijawab,  maka  selanjutnya  dilakukan pembuatan laporan ilmiah. Dalam kasus ini peneliti menuliskan laporan kedalam laporan tugas akhir.

## 8. Membuat presentasi
Setelah  laporan  selesai  dibuat,  selanjutnya  melakukan  presentasi  kepada  Diskominfo Provinsi  Jawa  Barat  terkait  dengan  hasil  pengukuran  dan  rekomendasi  evaluasi E- Government pada situs web Diskominfo.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Analisis Tingkat Kematangan
Analisis tingkat kematangan pada  situs web Diskominfo menggunakan metode  pengukuran evaluasi  SPBE.  Penilaian  pada  evaluasi  SPBE  menggunakan  metode  tingkat  kematangan ( maturity  level ) United  Nations untuk  menilai  domain  Informasi  Statis,  domain  Interaksi, domain Layanan Transaksional dan domain Layanan Terhubung yang terdapat pada situs web Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Dengan menggunakan evaluasi SPBE sebagai acuan, maka dibuat kuisioner yang ditujukan kepada responden yang terlibat langsung dalam pengelolaan situs web. Pertanyaan yang diajukan berjumlah 28 pertanyaan. Teknik pengolahan data dari hasil kuisioner juga menggunakan evaluasi SPBE, dimana juga terdapat bobot nilai berbentuk persentase yang dibagi kedalam tiap domain. Teknik perhitungan data dari kuisioner dan bobot penilaian  yang  telah  diisi  responden  adalah  dengan  memberikan  nilai  tngkat  kematangan ( maturity level ) yaitu <1,8=Sangat Kurang, 1,8 - <2,6=Kurang, 2,6 - <3,5=Cukup, 3,5 - 4,2= Baik, 4,2 – 5,0=Sangat Baik (Widyantini, Rini: 2018) yang dijelaskan pada tabel 2.

## Tabel 2. Indikator Pengukuran Tingkat Kematangan
Domain 1 Informasi Statis Aspek 1 Menu Beranda Indikator 1 Informasi Beranda Aspek 2 Menu Profil Indikator 2 Sub menu Sejarah
Domain 1 Informasi Statis Indikator 3 Sub menu Visi dan Misi Indikator 4 Sub menu Struktur Organisasi Indikator 5 Sub menu Tupoksi Indikator 6 Sub menu Pejabat Struktural Indikator 7 Sub menu Profil Kepala Dinas Indikator 8 Sub menu Rencana Strategis Indikator 9 Sub menu Peraturan Pendukung Indikator 10 Sub menu Info Kepegawaian Indikator 11 Sub menu Raihan Prestasi Indikator 12 Sub menu Program dan Kegiatan Aspek 3 Menu Informasi Publik Indikator 13 Sub menu Berita Indikator 14 Sub menu Dokumen Perencanaan Indikator 15 Sub menu Transparansi Anggaran Indikator 16 Sub menu Transparansi Kinerja Indikator 17 Sub menu PPID Diskominfo Indikator 18 Sub menu Pojok TIK Aspek 4 Menu Layanan Publik Indikator 19 Sub menu Fasilitas Layanan Publik Indikator 20 Sub menu Tanya Jawab Indikator 21 Sub menu FAQ Domain 2 Interaksi Aspek 5 Menu Berita Aspek 6 Menu Pojok TIK Aspek 7 Menu Tanya Jawab Aspek 8 Menu FAQ Domain 3 Layanan Transaksional Aspek 9 Menu Daftar PKL Online Aspek 10 Menu Permintaan Mobil Diskominfo Domain 4 Layanan Terhubung Aspek 11 Media Sosial
Persentase penilaian tingkat kematangan situs web Diskominfo Provinsi Jawa Barat yang didapat dari hasil wawancara dengan responden yang dijelaskan pada tabel 3 dan 4.
Tabel 3. Bobot Penilaian Kematangan Domain dan Aspek Penilaian Jumlah Indokator Total Bobot Domain 1 – Informasi Statis 21 50% Aspek 1 – Menu Beranda 1 12.5% Aspek 2 – Menu Profil 11 12.5% Aspek 3 – Menu Informasi Publik 6 12.5% Aspek 4 – Menu Layanan Publik 3 12.5% Domain 2 – Interaksi 4 40% Aspek 5 – Berita 1 10% Aspek 6 – Pojok TIK 1 10% Aspek 7 – Tanya Jawab 1 10% Aspek 8 – FAQ 1 10%
Analisis dan Evaluasi Tingkat Kematangan E-Government pada Information Architecture dengan Menggunakan United Nations Model
Domain dan Aspek Penilaian Jumlah Indokator Total Bobot Domain 3 – Layanan Transaksional 2 5% Aspek 9 – Daftar PKL Online 1 2.5% Aspek 10 – Permintaan Mobil Diskominfo 1 2.5% Domain 4 – Layanan Terhubung 1 5% Aspek 11 – Media Sosial 1 5%

## Perhitungan Nilai Tingkat Kematangan
Perhitungan  nilai  tingkat  kematangan  bersumber  dari  pedoman  perhitungan  SPBE (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia,: 2018) dengan rumus sebagai berikut:
1. Nilai Aspek = Nilai rata-rata Indikator x Bobot Aspek
2. Nilai Domain = Nilai rata-rata Indikator x Bobot Domain
3. Nilai Tingkat Kematangan = Nilai rata-rata Indikator x bobot total
Hasil perhitungan nilai tingkat kematangan dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 4. Perhitungan Nilai Tingkat Kematangan Nilai Indikator Bobot Nilai Aspek Nilai Domain Nilai Tingkat Kematangan Domain 1 50% Aspek 1 12,5% 4x12,5% = 0,5 (64:21)x 50% =
1,5238
(86:28) = 3,071
Indikator 1 4 Aspek 2 12,5% (35:11)x12, 5% = 0,3977 Indikator
2 4 Indikator 3 4 Indikator 4 4 Indikator 5 4 Indikator 6 4 Indikator 7 4 Indikator 8 4 Indikator 9 2 Indikator 10 2 Indikator 11 2 Indikator 12 1 Aspek 3 12,5% (17:6)x12,5 % = 0,354 Indikator 13 4 Indikator 14 2
Nilai Indikator Bobot Nilai Aspek Nilai Domain Nilai Tingkat Kematangan Domain 1 50% Indikator 15 2 Indikator 16 2 Indikator 17 3 Indikator 18 4 Aspek 4
12,5%  (8:3)x12,5% = 0,333
Indikator 19
2 Indikator 20 4 Indikator 21 2 Domain 2 40% Aspek 5 4 10% 4x10% =
0,4
(17:4)x4 0% = 1,7 Aspek 6 5 10% 5x10% = 0,5 Aspek 7 5 10% 5x10% = 0,5 Aspek 8 3 10% 3x10% = 0,3 Domain 3 5% Aspek 9 1 2,5% 1x2,5% = 0,025 (2:2)x5 % = 0,05 Aspek 10 1 2,5% 1x2,5% = 0,025 Domain 4 5% Aspek 11 3 5% 3x5% = 0,15 3x5% = 0,15

## 4.2. Evaluasi Tingkat Kematangan
Dalam tabel berikut dipaparkan evaluasi situs web guna mengetahui letak kekurangan situs web  pada  tiap  domain.  Tabel  evaluasi  dibuat  berdasarkan  kekurangan  yang  terdapat  pada situs web, mengacu pada hasil kuisioner dan analisis yang didapat pada tahap sebelumnya.

## Tabel 4. Evaluasi Tingkat Kematangan
No Domain Nilai Tingkat Kematangan Aspek dan Indikator Evaluasi 1 Domain 1 (Informasi Statis) 4 Aspek 1 – Indikator 1 (Menu Beranda) a. Menu beranda sudah berada di tingkat  monitoring.  Sudah dilakukan  monitoring  terhadap informasi  yang  ditampilkan pada menu tersebut. b. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala
Analisis dan Evaluasi Tingkat Kematangan E-Government pada Information Architecture dengan Menggunakan United Nations Model
No Domain Nilai Tingkat Kematangan Aspek dan Indikator Evaluasi terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 2 Domain 1 (Informasi Statis) 4 Aspek 2 – Indikator 2 (Sub Menu Sejarah) a. Sub  menu  sejarah  sudah berada  di  tingkat  monitoring. Sudah  dilakukan  monitoring terhadap informasi yang ditampilkan pada menu tersebut. b. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 3 Domain 1 (Informasi Statis) 4 Aspek 2 – Indikator 3 (Sub Menu Visi dan Misi) a. Sub  menu  visi  dan  misi  sudah berada  di  tingkat  monitoring. Sudah  dilakukan  monitoring terhadap informasi yang ditampilkan pada menu tersebut. b. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 4 Domain 1 (Informasi Statis) 4 Aspek 2 – Indikator 4 (Sub Menu Struktur Organisasi) a. Sub  menu  struktur  organisasi sudah  berada  di  tingkat monitoring.  Sudah  dilakukan monitoring  terhadap  informasi yang  ditampilkan  pada  menu tersebut. b. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 5 Domain 1 (Informasi Statis) 4 Aspek 2 – Indikator 5 (Sub Menu Tupoksi) a. Sub  menu  tupoksi  sudah berada  di  tingkat  monitoring. Sudah  dilakukan  monitoring terhadap informasi yang ditampilkan pada menu tersebut. b. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 6 Domain 1 (Informasi Statis) 4 Aspek 2 – Indikator 6 (Sub Menu Pejabat Struktural) a. Sub  menu  pejabat  struktural sudah  berada  di  tingkat monitoring.  Sudah  dilakukan monitoring  terhadap  informasi yang  ditampilkan  pada  menu tersebut. b. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 7 Domain 1 (Informasi Statis) 4 Aspek 2 – Indikator 7 (Sub Menu a. Sub  menu  profil  kepala  dinas sudah  berada  di  tingkat monitoring.  Sudah  dilakukan
No Domain Nilai Tingkat Kematangan Aspek dan Indikator Evaluasi Profil Kepala Dinas) monitoring  terhadap  informasi yang  ditampilkan  pada  menu tersebut. b. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 8 Domain 1 (Informasi Statis) 4 Aspek 2 – Indikator 8 (Sub Menu Rencana Strategis) a. Sub  menu  rencana  strategis sudah  berada  di  tingkat monitoring.  Sudah  dilakukan monitoring  terhadap  informasi yang  ditampilkan  pada  menu tersebut. b. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 9 Domain 1 (Informasi Statis) 2 Aspek 2 – Indikator 9 (Sub Menu Peraturan Pendukung) a. Sub menu peraturan pendukung sudah menampilkan  informasi  namun belum  ada  jadwal  pasti  terkait pembaharuan informasi. b. Belum ada monitoring terhadap sub menu peraturan pendukung. c. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 10 Domain 1 (Informasi Statis) 2 Aspek 2 – Indikator 10 (Sub Menu Info Kepegawaian) a. Sub  menu  info  kepegawaian sudah  menampilkan  informasi namun belum ada jadwal pasti terkait pembaharuan informasi.
b. Belum ada monitoring terhadap sub menu info kepegawaian. c. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 11 Domain 1 (Informasi Statis) 2 Aspek 2 – Indikator 11 (Sub Menu Raihan Prestasi) a. Sub  menu  raihan  prestasi sudah  menampilkan  informasi namun belum ada jadwal pasti terkait pembaharuan informasi.
b. Belum ada monitoring terhadap sub menu raihan prestasi. c. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 12 Domain 1 (Informasi Statis) 1 Aspek 2 – Indikator 12 (Sub Menu Program dan Kegiatan) a. Diskominfo baru memiliki rencana  untuk  menampilkan informasi pada menu tersebut. b. Sub menu belum menampilkan informasi apapun terkait program dan kegiatan.
Analisis dan Evaluasi Tingkat Kematangan E-Government pada Information Architecture dengan Menggunakan United Nations Model
No Domain Nilai Tingkat Kematangan Aspek dan Indikator Evaluasi c. Belum ada monitoring terhadap sub  menu  program  dan kegiatan. d. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 13 Domain 1 (Informasi Statis) 4 Aspek 3 – Indikator 13 (Sub Menu Berita) a. Sub menu berita sudah berada di  tingkat  monitoring.  Sudah dilakukan  monitoring  terhadap informasi  yang  ditampilkan pada menu tersebut. b. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 14 Domain 1 (Informasi Statis) 2 Aspek 3 – Indikator 14 (Sub Menu Dokumen Perencanaan) a. Sub menu dokumen perencanaan sudah menampilkan  informasi  namun belum  ada  jadwal  pasti  terkait pembaharuan informasi. b. Situs  web  belum  menampilkan informasi  secara  berkala  pada sub menu dokumen perencanaan. c. Belum ada monitoring terhadap sub menu dokumen perencanaan. d. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 15 Domain 1 (Informasi Statis) 2 Aspek 3 – Indikator 15 (Sub Menu Transparansi Anggaran) a. Sub menu transparansi anggaran  sudah  menampilkan informasi  namun  belum  ada jadwal pasti terkait pembaharuan informasi. b. Situs  web  belum  menampilkan informasi  secara  berkala  pada sub menu transparansi anggaran. c. Belum ada monitoring terhadap sub menu transparansi anggaran. d. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 16 Domain 1 (Informasi Statis) 2 Aspek 3 – Indikator 16 (Sub Menu Transparansi Kinerja) a. Sub  menu transparansi  kinerja sudah  menampilkan  informasi namun belum ada jadwal pasti terkait pembaharuan informasi.
b. Situs  web  belum  menampilkan informasi  secara  berkala  pada sub menu transparansi kinerja.
No Domain Nilai Tingkat Kematangan Aspek dan Indikator Evaluasi c. Belum ada monitoring terhadap sub menu transparansi kinerja. d. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 17 Domain 1 (Informasi Statis) 4 Aspek 3 – Indikator 17 (Sub Menu PPID Diskominfo) a. Sub  menu  PPID  Diskominfo sudah  dapat  menampilkan informasi terbaru setiap saat.
b. Belum ada monitoring terhadap sub menu PPID Diskominfo. c. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 18 Domain 1 (Informasi Statis) 4 Aspek 3 – Indikator 18 (Sub Menu Pojok TIK) a. Sub  menu  pojok  TIK  sudah berada  di  tingkat  monitoring. Sudah  dilakukan  monitoring terhadap informasi yang ditampilkan pada menu tersebut. b. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 19 Domain 1 (Informasi Statis) 2 Aspek 4 – Indikator 19 (Sub Menu Fasilitas Layanan Publik) a. Sub  menu  fasilitas  layanan publik  sudah  menampilkan informasi  namun  belum  ada jadwal pasti terkait pembaharuan informasi. b. Situs  web  belum  menampilkan informasi  secara  berkala  pada sub  menu  fasilitas  layanan pubik. c. Belum ada monitoring terhadap sub  menu  fasilitas  layanan publik. d. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 20 Domain 1 (Informasi Statis) 4 Aspek 4 – Indikator 20 (Sub Menu Tanya Jawab) a. Sub  menu Tanya  jawab  sudah berada  di  tingkat  monitoring. Sudah  dilakukan  monitoring terhadap informasi yang ditampilkan pada menu tersebut. b. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 21 Domain 1 (Informasi Statis) 2 Aspek 4 – Indikator 21 (Sub Menu FAQ) a. Sub menu FAQ sudah menampilkan  informasi  namun belum  ada  jadwal  pasti  terkait pembaharuan informasi.
Analisis dan Evaluasi Tingkat Kematangan E-Government pada Information Architecture dengan Menggunakan United Nations Model
No Domain Nilai Tingkat Kematangan Aspek dan Indikator Evaluasi b. Situs  web  belum  menampilkan informasi  secara  berkala  pada sub menu FAQ. c. Belum ada monitoring terhadap sub menu FAQ. d. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 22  Domain 2 (Interaksi) 4 Aspek 5 (Menu Berita) a. Menu  berita  sudah  berada  di tingkat  monitoring.  Sudah dilakukan  monitoring  terhadap fitur  yang  diterapkan  pada menu tersebut. b. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap informasi yang sudah di tampilkan. 23  Domain 2 (Interaksi) 5 Aspek 6 (Menu Pojok TIK) a. Menu pojok TIK sudah berada di tingkat penilaian dan evaluasi. Sudah dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap fitur yang diterapkan pada menu tersebut. b. Menu pojok TIK sudah memiliki nilai sempurna dalam penerapan fitur interaksi. 24  Domain 2 (Interaksi) 5 Aspek 7 (Menu Tanya Jawab) a. Menu tanya jawab sudah berada di tingkat penilaian dan evaluasi. Sudah dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap fitur yang diterapkan pada menu tersebut. b. Menu tanya jawab sudah memiliki nilai sempurna dalam penerapan fitur interaksi. 25 Domain 2 (Interaksi) 3 Aspek 8 (Menu FAQ) a. Menu  FAQ  sudah  menerapkan keseluruhan fitur interaksi. b. Belum ada monitoring terhadap fitur yang terdapat pada menu FAQ. c. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap  fitur  yang  sudah  di terapkan. 26 Domain 3 (Layanan Transaksi onal) 1 Aspek 9 (Menu Daftar PKL Online) a. Diskominfo baru memiliki perencanaan terkait pembuatan  fitur  Daftar  PKL Online. b. Belum ada menu dan informasi terkait  fotur  tersebut  di  dalam situs web. c. Belum ada monitoring terhadap fitur tersebut.
No Domain Nilai Tingkat Kematangan Aspek dan Indikator Evaluasi d. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap fitur tersebut. 27 Domain 3 (Layanan Transaksi onal) 1 Aspek 10 (Menu Permintaan Mobil Diskominfo) a. Diskominfo baru memiliki perencanaan terkait pembuatan  fitur  Permintaan Mobil Diskominfo. b. Belum ada menu dan informasi terkait  fotur  tersebut  di  dalam situs web.
c. Belum ada monitoring terhadap fitur tersebut. d. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap fitur tersebut. 28 Domain 4 (Layanan Terhubun g 3 Aspek 11 (Menu Media Sosial) a. Menu  Media  Sosial  sudah menerapkan  keseluruhan  fitur pada situs web.
b. Belum ada monitoring terhadap fitur tersebut. c. Belum  dilakukan  penilaian  dan evaluasi secara berkala terhadap fitur tersebut.

## 5. KESIMPULAN

## Kesimpulan
Dari hasil kajian terhadap layanan e-government situs web Diskominfo Provinsi Jawa Barat dapat ditarik kesimpulan:
1. Dari  hasil  wawancara  diketahui  bahwa  Diskominfo  Profinsi  Jawa  Barat  belum  pernah melakukan  penilaian  tingkat  kematangan  terhadap  situs  web  nya  tersebut,  pernah dilakukan audit namun merupakan audit keamanan situs web.
2. Analisis yang dilakukan dengan menggabungkan model United Nations dan evaluasi tingkat kematangan SPBE didapat nilai tingkat kematangan situs web 3,071 dimana nilai tingkat kematangan tersebut berada diantara 2,6 - <3,5 yang dikategorikan “Cukup” dalam tabel kategori penilaian tingkat kematangan SPBE.
3. Hasil analisis menunjukkan nilai pada tiap indikator, aspek dan domain. Dari hasil tersebut dapat terlihat bagian mana yang masih perlu perhatian lebih untuk ditingkatkan. Setiap indikator  dan  aspek  memiliki  kekurangan  yang  berbeda  sehingga  memiliki  cara  yang berbeda juga dalam meningkatkan nilai tingkat kematangannya.

## Saran
Dari hasil analisis dan evaluasi tingkat kematangan e-government pada situs web Diskominfo ada beberapa rekomendasi yang dapat penulis sebutkan yaitu:
1. Baiknya  Diskominfo  Provinsi  Jawa  Barat  melakukan  penilaian  tingkat  kematangan  pada situs web dalam kurun waktu tertentu. Penilaian dapat menggunakan metode yang sesuai atau  dapat  menggunakan  beberapa  model  tingkat  kematangan  yang  ada.  Dengan mengambil  tahapan  tingkat  kematangan  yang  dimiliki  oleh United  Nations serta menggunakan  teknik  penilaian  yang  mengacu  pada  evaluasi  tingkat  kematangan  SPBE, maka dapat diperoleh nilai tingkat kematangan situs web Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

## Analisis dan Evaluasi Tingkat Kematangan E-Government pada Information Architecture dengan Menggunakan United Nations Model
2. Nilai  tingkat  kematangan  situs  web  dari  hasil  analisis  adalah  3,071  yang  dikategorikan “Cukup”. Sebaiknya Diskominfo terus melakukan perbaikan pada situs web sesuai dengan hasil  evaluasi  dan  rekomendasi,  juga  melakukan  penetapan  waktu  penilaian  secara berulang  dalam  periode  tertentu.  Sehingga  dalam  penilaian  tingkat  kematangan selanjutnya akan didapat kemajuan dan peningkatan nilai tingkat kematangan situs web.
3. Dalam  upaya  untuk  meningkatkan  nilai  tingkat  kematangan  pada  situs  web,  dapat dilakukan dengan cara menaikkan level pada setiap indikator dan aspek penilaian dengan mengacu  pada  kuisioner  yang  telah  diisi  sebelumnya.  Diharapkan  peningkatan  nilai diupayakan berfokus pada beberapa indikator dan aspek yang memiliki nilai tertinggal dari yang lainnya.

## REFERENSI
Rujukan Buku: Mardalis, 1999. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal . Jakarta: Bumi Aksara.
P. Morville and L. Rosenfeld. 2007. Information Architecture for the World Wide Web , Third Edition, United States: O’Reilly Media, Inc.
S. Toub, Evaluating Information Architecture, Argus Center for Information Architecture, 2000. Sekaran, U., Bougie, R. " Research Methods for Business: A Skill-Building Approach ". Vol.6. Sihwi, Sari Widya. 2009. Pengembangan Process Maturity Framework Pada E-Government di Indonesia . Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia. Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta, Cet. Ke 8, h. 137.
Wardianto,  M  Ferdy.  2017. Evaluasi  dan  Analisis  Information  Architecture  Pada  Situs Egovernment Indonesia (Indonesia.go.id). Universitas Telkom, Bandung, Indonesia.
Rujukan Jurnal:
A. Gronlound. 2004. " Introducing e-Gov: History, definitions, and issues ," Communications of the Association for Information Systems . vol. 15, no. 15, pp. 713-729.
Fath-Allah,  A.,  Cheikhi,  L.,  Al-Qutaish,  R.E.,  dan  Indri,  A.  (2014). E-Government  Maturity Models: A Comparative Study . Vol.5, No.3, 73.
Hardjaloka, Laura. 2014. " Studi Penerapan E-Government Di Indonesia dan Negara Lainnya Sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi Di Sektor Publik" E-Government . vol. 15, no. 15, pp. 435-452.
Rujukan Prosiding:
Kurniasih,  Dewi. Interaksi  Sosial  Dalam  Implementasi  eGovernment .  Universitas  Komputer Indonesia. Bandung, Indonesia.
Shelley, B. Ruth, B. Marc, M. Shelley, S. Marnie, T. Elaine G. 1999. The Impact of Information Architecture on Academic Web Site Usability . MCB UP Ltd, Canada. PP 293-304.
Sitokdana, Melkior N.N. 2015. Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota Surabaya, Medan, Banjarmasin, Makassar dan Jayapura . Universitas Gajah Mada,
Yogyakarta, Indonesia.
Zeng, G., & Qiu, Z. (2008). Audio Watermarking in DCT. International COnference on Signal Processing , (pp. 2193 - 2196).
Rujukan Sumber Online :
Adi, Suroto. 2017. Model E-Government . Diambil dari:
https://sis.binus.ac.id/2017/10/09/model-e-government/ (23 April 2018).
Diskominfo.  Diskominfo  Provinsi  Jawa  Barat  [online].  http://diskominfo.jabarprov.go.id/  (6 agustus 2018)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia, 2018. Pelaksanaan  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE) .  Diambil  dari: https://spbe.menpan.go.id/ (1 Mei 2018).
OBI, Toshio, 2017. Singapore tops the list again, Japan rises from 5th to 4th . Diambil dari: https://www.waseda.jp/top/en-news/53182 (23 April 2018).
Widowati, Dyah P.D. 2016. Inilah Peringkat E-Government Indonesia Berdasarkan Survei PBB 2016 .  Diambil  dari:  https://bpptik.kominfo.go.id/2016/09/09/2190/inilah-peringkat-e- government-indonesia-berdasarkan-survei-pbb-2016/ (23 April 2018).
Widyantini, Rini. 2018. Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah . Vol.1.3.
United-Nations.  (2012).  UN  E-Government  Survey  2012:  E-Government  for  the  People.
Retrieved
from
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf