## Al-Mizan
(e-Journal)

## Analisis Inovatif Peraturan Daerah dalam Pengelolaan Zakat Perspektif Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik
Nuvazria Achir 1 , Mohamad Hidayat Muhtar 2
1,2 Universitas Negeri Gorontalo
Email: ulfa@ung.ac.id; hidayatmuhtar21@gmail.com
Author Correspondence: hidayatmuhtar21@gmail.com
Abstract: The emergence of various regional legislative products concerning zakat management, such as the Regional Regulation of Pohuwato Regency Number 6 of 2015 on Zakat Management, harbors potential complications. These issues pertain mainly to the implementation of good governance principles and innovation in the regulations and practices of zakat management. The primary aim of this study is to evaluate  the  effectiveness  and  accountability  of  zakat  management  in  Pohuwato Regency,  as  enforced  through  the  Regional  Regulation  of  Pohuwato  Regency Number 6 of 2015 on Zakat Management. Furthermore, this study seeks to identify critical steps that ought to be considered when addressing the challenges of zakat management. The adopted research methodology is empirical legal research, with an analytical and observational approach. The focus of this research is to gather factual data  through  case  studies  and  interviews,  as  well  as  observing  and  analyzing  the practical application and enforcement of the law. The study's findings highlight that coordination, transparency, accountability, empowerment of mustahiq (the poor and needy), and zakat literacy should be considered to establish effective and efficient zakat  management  in  Pohuwato  Regency.  Vital  steps  requiring  attention  include professionalism,  accountability,  transparency,  public  participation,  effectiveness, and coordination between agencies. By implementing these steps, zakat can optimize its benefits, thereby enhancing the quality of life and overall welfare of the people.
Keywords: Good Governance; Zakat Management; Regional Regulation

## Innovative Analysis of Local Regulations in Zakat Management Perspective of Good Governance Principles
Abstrak: Lahirnya berbagai produk hukum daerah terkait pengelolaan Zakat, salah satunya  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pohuwato  Nomor  6  Tahun  2015  tentang Pengelolaan Zakat, berpotensi menimbulkan suatu permasalahan, seperti berkaitan dengan  implementasi  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik  dan  inovasi  dalam regulasi  serta  praktik  pengelolaan  zakat.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengevaluasi  efektivitas  dan  akuntabilitas  pengelolaan  zakat  di  Kabupaten Pohuwato  melalui  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pohuwato  Nomor  6  Tahun  2015 tentang  Pengelolaan  Zakat,  serta  mengidentifikasi  langkah-langkah  yang  perlu diperhatikan  dalam  menghadapi  permasalahan  pengelolaan  zakat. Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan  analitis  dan observasional. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data faktual melalui studi kasus  dan  wawancara,  serta  mengobservasi  dan  menganalisis  bagaimana  hukum
diterapkan  dan  ditegakkan  dalam  praktik.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa koordinasi,  transparansi,  akuntabilitas,  pemberdayaan mustahik, dan literasi zakat perlu diperhatikan untuk menciptakan pengelolaan zakat yang efektif dan efisien di Kabupaten  Pohuwato.  Langkah-langkah  penting  yang  perlu  diperhatikan  meliputi profesionalisme,  akuntabilitas,  transparansi,  partisipasi  publik,  efektivitas,  dan koordinasi antar lembaga. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, zakat dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.
Kata Kunci:  Pemerintahan yang Baik; Pengelolaan Zakat; Peraturan Daerah

## A. Pendahuluan
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan  tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 1 Ini mengandung  makna  bahwa  negara  berkewajiban  membuat  peraturan  perundang- undangan,  atau  melakukan  kebijakan-kebijakan  bagi  pelaksanaan  wujud  rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2 Oleh sebab itu, dalam konstitusi hukum Islam memiliki pijakan dan karakteristik tersendiri walaupun secara tegas Indonesia bukan Negara Islam tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hukum Islam sangat penting.
Hukum Islam sendiri mengacu pada beragam sistem hukum yang telah dan terus diproduksi dengan tujuan agar sesuai dengan akidah Islam. Sistem hukum Islam beroperasi  dalam  berbagai  cara  dan  terkadang  terputus-putus.  Penggunaan  istilah tunggal  hukum  Islam  tidak  boleh  dipahami  sebagai  menunjukkan  tidak  adanya polisentrisitas hukum (beberapa kelompok dan institusi menghasilkan hukum Islam) atau  pluralisme  hukum  (dalam  masyarakat  Islam,  karena  sistem  hukum  Islam  dan non-Islam  hidup  berdampingan).  Ada  perbedaan  historis  dan  substantif  yang signifikan antara hukum Islam dan 'legalitas Muslim' (sistem hukum yang digunakan oleh umat Islam). Hukum Islam mengacu pada interpretasi hukum ( fiqh) dari hukum
1 Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 29.
2 Mohamad  Hidayat  Muhtar  and  Nur  Mohamad  Kasim, Peraturan  Daerah  Syariah  Dalam Sistem Hukum Indonesia (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023), 1.
ilahi  (syariah);  legalitas  Muslim  mengacu  pada  hukum  negara  (di  mana  Muslim adalah  mayoritas  atau  minoritas)  atau  praktik  hukum  komunitas  Muslim  non- negara. 3
Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 29 UUD 1945 memberikan pijakan bahwa negara berbasis pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan kemerdekaan beragama dan beribadah harus dijamin oleh negara. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, hukum Islam masih memiliki peran yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sisi lain, hal ini diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang memiliki karakteristik  Islam  (bersumber  dari  hukum  Islam  atau  Peraturan  Daerah  (Perda) syariah), memiliki kewenangan di tingkat daerah untuk mengatur urusan keagamaan dan  sosial  masyarakat  Muslim,  namun  perlu  diharmonisasikan  dengan  hukum nasional untuk memastikan keberlakuan dan kepatuhan yang konsisten dengan nilai- nilai konstitusional Indonesia.
Pada  kondisi  saat  ini,  keberadaan  produk  hukum  di  daerah  berupa  Perda dengan nuansa syariah ini masih menjadi polemik. Perda syariah atau lazimnya yang dikenal  dengan  istilah  Perda  bernuansa  agama  merupakan  istilah  terhadap  produk hukum  daerah  yang  didasarkan  pada  suatu  agama,  yaitu  Islam.  Perda  syariah merupakan  bagian  dari  aspirasi  masyarakat  daerah,  sehingga  setiap  daerah  berhak membuat  peraturan  perundang-undangan  yang  khas  sesuai  dengan  daerahnya. 4 Dalam konteks Perda dengan karakteristik syariah adalah Perda tentang pengelolaan zakat.  Pengelolaan  zakat  adalah  tanggung  jawab  umat  Muslim  yang  harus dilaksanakan  secara  baik  dan  benar.  Sebagai  bentuk  dukungan  dari  pemerintah daerah  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  zakat  tersebut,  beberapa  daerah  membuat Perda yang mengatur pengelolaan zakat dengan nuansa syariah. 5
3 Mohamad  Hidayat  Muhtar,  “Hukum  Tata  Negara  Islam,”  in Mengenal  Hukum  Islam (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), 119.
4 Nuvazria Achir and Sri N anang Meiske Kamba, “Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah Dan Hubungannya  Dengan  Pelaksanaan  Tugas  Serta  Kewajiban  Pemerintah  Daerah,” Jurnal  Ilmiah Penegakan Hukum 7, no. 2 (December 29, 2020): 126-132, https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3997.
5 Rahmat Qadri Nasrun, Husni Djalil, and Efendi Efendi, “Kedudukan Peraturan Daerah Yang Dibatalkan Oleh Keputusan Menteri Dalam  Negeri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU- XIII/2015,” Syiah  Kuala  Law  Journal  3,  no.  1  (April  29,  2019):  95-113, https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12158.
Sejalan  dengan  perkembangan  dan  kondisi  saat  ini,  turut  mendorong Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pohuwato  untuk  menerbitkan  Peraturan  Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya ditulis Perda Zakat), di mana Perda ini lahir dari adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011  tentang  Pengelolaan  Zakat  (selanjutnya  ditulis  UU  Zakat),  di  mana  dalam undang-undang tersebut menyatakan:
1) Zakat  merupakan  harta  yang  wajib  dikeluarkan  oleh  seorang  muslim  atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2) Pengelolaan  zakat  adalah  kegiatan  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pengoordinasian  dalam  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  pendayagunaan zakat. 6
Menindaklanjuti  pasal  1  UU  Zakat  tersebut,  maka  aturan  pelaksananya  di tingkat daerah adalah Perda Zakat. Kehadirannya diharapkan pengelolaan zakat di Kabupaten Pohuwato dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan efektif. Di sisi lain, Perda  Zakat  ini  memberikan  landasan  hukum  bagi  pemerintah  daerah  untuk mengatur  pelaksanaan  pengelolaan  zakat  secara  sesuai  dengan  kondisi  daerah, sehingga dana zakat dapat dikumpulkan dan didistribusikan secara tepat sasaran dan efisien.
Berkaitan dengan itu, pengertian zakat menurut Perda Zakat ialah salah satu ibadah wajib bagi setiap orang Islam yang mampu. Sementara itu, dalam Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  (selanjutnya ditulis  UU  Administrasi  Pemerintahan)  pada  konsiderans  Menimbang  dinyatakan bahwa: ‘ dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  dan  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. ’ 7
6 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1.
7 Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan.
Juga  dalam  undang-undang  tersebut  dinyatakan  Tentang  Asas-asas  Umum Pemerintahan  yang  Baik  (AUPB)  ialah  prinsip  yang  digunakan  sebagai  acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau  tindakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, 8 di  mana  AUPB  ini meliputi asas: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan  kewenangan,  keterbukaan,  kepentingan  umum,  dan  pelayanan yang baik. 9
Perda Zakat di Kabupaten Pohuwato memuat pengertian zakat sebagai salah satu  ibadah  wajib  bagi  setiap  orang  Islam  yang  mampu.  Namun,  dalam pelaksanaannya,  pengelolaan  zakat  harus  memperhatikan  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik  sesuai  dengan  UU  Administrasi  Pemerintahan.  Asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik  ini  meliputi  kepastian  hukum,  kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Dalam pengelolaan zakat, asas-asas tersebut  harus  diperhatikan  agar  pengelolaan  zakat  dapat  dilaksanakan  secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara  itu,  materi  muatan  Perda,  baik  di  tingkat  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota  berisi  materi  muatan  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi daerah  dan  tugas  pembantuan  serta  menampung  kondisi  khusus  daerah  dan  atau penjabaran  lebih  lanjut  peraturan  perundang-undangan.  AUPB  merupakan  prinsip yang  digunakan  sebagai  acuan  penggunaan  wewenang  bagi  pejabat  pemerintahan dalam  mengeluarkan  keputusan  dan/atau  tindakan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Dalam  perkembangannya  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik memiliki arti penting dan fungsi, yaitu:
1) Bagi  administrasi  negara,  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik bermanfaat  sebagai  pedoman  dalam  melakukan  penafsiran  dan  penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas.
2) Bagi  masyarakat,  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  itu  sebagai pencari  keadilan,  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  dapat
8 Ibid., pasal 1 poin 17.
9 Ibid., pasal 10 ayat (1).
dipergunakan sebagai dasar gugatan sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
3) Bagi Hakim Tata Usaha Negara (TUN), asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat digunakan sebagai alat penguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan Pejabat TUN.
4) Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang Undang-Undang. 10
Perda di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki materi muatan yang berbeda-beda,  tergantung  pada  kondisi  khusus  daerah  dan  penjabaran  lebih  lanjut peraturan  perundang-undangan.  Namun,  penggunaan  wewenang  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  harus  mengacu  pada  AUPB.  AUPB  digunakan sebagai  acuan  penggunaan  wewenang  bagi  pejabat  pemerintahan  dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
AUPB  memiliki  arti  penting  dan  fungsi  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara,  seperti  menjadi  pedoman  administrasi  negara  dalam  melakukan penafsiran  dan  penerapan  terhadap  ketentuan  perundang-undangan  yang  bersifat samar  atau  tidak  jelas,  dan  menjadi  pencari  keadilan  bagi  masyarakat  yang  dapat digunakan sebagai dasar gugatan. Selain itu, AUPB juga berguna bagi Hakim Tata Usaha Negara (TUN) dalam membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan Pejabat TUN, dan bagi badan legislatif dalam merancang  undang-undang. Dengan memperhatikan AUPB, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan memastikan keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan.
Dalam konteks pengelolaan zakat yang diatur oleh Perda Zakat di Kabupaten Pohuwato  terdapat  kaitan  dengan  kajian  hukum  Islam,  di  mana  pengertian  zakat sebagai  salah  satu  ibadah  wajib  bagi  setiap  orang  Islam  yang  mampu  merupakan landasan  hukum  yang  bersumber  dari  syariah  Islam.  Selain  itu,  UU  Zakat  juga merujuk pada syariah Islam sebagai landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat perlu memperhatikan prinsip-
10 Solechan,  “Asas - asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  dalam  Pelayanan  Publik,” Administrative Law & Governance Journal 2, no. 3 (2019): 541-557.
prinsip  hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan  zakat,  seperti  kewajiban  membayar zakat, syarat-syarat zakat, dan penerima zakat yang berhak menerimanya.
Namun,  dalam  pengelolaan zakat  di  Indonesia,  perlu  diingat  bahwa  sistem hukum  Islam  yang  digunakan  adalah fiqh,  yaitu  interpretasi  hukum  dari  syariah Islam.  Sistem  hukum  Islam  di  Indonesia  juga  hidup  berdampingan  dengan  sistem hukum  non-Islam,  sehingga  pengelolaan  zakat  diatur  dalam  konteks  perundang- undangan nasional yang lebih luas. Selain itu, AUPB juga harus diperhatikan dalam pengelolaan zakat agar dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.  Dalam  kajian  hukum  Islam,  pengelolaan  zakat  menjadi salah satu bagian dari sistem hukum Islam yang harus diperhatikan dan dilaksanakan secara  baik  dan  benar.  Dalam  pengelolaannya,  perlu  mengacu  pada  syariah  Islam sebagai  landasan  hukum  dan  prinsip-prinsip  hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan zakat,  serta  memperhatikan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik  yang merupakan acuan penggunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan  hal  itu,  permasalahan  dalam  implementasi  prinsip-prinsip pemerintahan  yang  baik  dalam  pengelolaan  zakat  sesuai  dengan  Perda  Zakat  di Kabupaten  Pohuwato  adalah  adanya  kebutuhan  untuk  memastikan  bahwa pengelolaan  zakat  dilakukan  secara  transparan,  akuntabel,  dan  dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai ibadah wajib bagi setiap orang Islam yang mampu, pengelolaan zakat harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti  kepastian  hukum,  kemanfaatan,  ketidakberpihakan,  kecermatan,  tidak menyalahgunakan  kewenangan,  keterbukaan,  kepentingan  umum,  dan  pelayanan yang baik. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik diimplementasikan dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Pohuwato melalui Perda Zakat.
Selain  itu,  permasalahan  terkait  inovasi  dalam  regulasi  dan  praktik pengelolaan  zakat  di  Kabupaten  Pohuwato  melalui  Perda  Zakat  adalah  adanya kebutuhan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan zakat  di  daerah  tersebut.  Sebagai  bentuk  dukungan  dari  pemerintah  daerah  dalam pelaksanaan  pengelolaan  zakat,  Perda  Zakat  mengatur  pengelolaan  zakat  dengan
nuansa syariah sesuai dengan UU Zakat. Namun, seiring dengan perkembangan dan kondisi  saat  ini,  diperlukan  inovasi  dalam  regulasi  dan  praktik  pengelolaan  zakat untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan  efektif.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mengevaluasi  apakah  terdapat  inovasi dalam regulasi dan praktik pengelolaan zakat di Kabupaten Pohuwato melalui Perda Zakat, serta dampaknya terhadap efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat di daerah tersebut.
Olehnya sebab itu, untuk menganalisis persoalan tersebut, maka penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan analitis dan observasional. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data faktual melalui  studi  kasus  dan  wawancara,  serta  mengobservasi  dan  menganalisis bagaimana  hukum  diterapkan  dan  ditegakkan  dalam  praktik.  Penelitian  ini  bukan hanya  mencari  pemahaman  teoritis,  tetapi  juga  mencari  pemahaman  empiris mengenai  bagaimana  hukum  positif  beroperasi  dalam  masyarakat  dan  bagaimana individu  dan  institusi  bereaksi  terhadap  hukum  tersebut.  Data  dianalisis  dengan metode  deskriptif  analitis,  dengan  mendeskripsikan  dan  menganalisis  praktik penegakan  hukum  yang  diamati  dan  bagaimana  praktik  tersebut  sesuai  atau  tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tujuan akhir dari penelitian ini  adalah  menghasilkan  temuan  baru  berupa  inovasi  yang  dapat  memberikan pemahaman  yang  lebih  dalam  tentang  bagaimana  hukum  positif  beroperasi  dan ditegakkan dalam realitas.

## B. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat dalam Syariat Hukum Islam
Zakat merupakan sesuatu yang kedengarannya tidak asing bagi umat Muslim, bahkan dianggap sesuatu yang sakral dan wajib dilaksanakan bagi umat Muslim yang mampu. 11 Hal ini dikarenakan zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan  instrumen  penting  dalam  mengurangi  kesenjangan  sosial  serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat. Dalam mengkaji hal
11 Andi Mardiana, “Potensi Zakat di Provinsi Gorontalo,” Al-Mizan 10, no. 1 (2014): 35-47.
ini dalam konteks syariat hukum Islam dapat dihubungkan beberapa prinsip-prinsip pengeleloaan zakat sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil-dalil Alquran, yaitu:

## 1. Profesionalisme
Ajaran  Islam  sebagai  agama  universal  sangat  kaya  akan  pesan-pesan  yang mendidik bagi Muslim untuk menjadi umat terbaik, menjadi khalifah yang mengatur dengan  baik  bumi  dan  isinya.  Pesan-pesan  yang  sangat  mendorong  kepada  setiap Muslim untuk berbuat dan bekerja secara profesional, yaitu bekerja dengan benar, optimal, jujur, disiplin, dan tekun.
Perintah memungut zakat telah jelas disebutkan Allah swt. melalui firman- Nya:
ِإ ْمِهْيَلَع ِِّلَصَو اَِبِ مِهيِِّكَزُ تَو ْمُهُرِِّهَطُت ًةَقَدَص ْمِِلِاَوْمَأ ْنِم ْذُخ
َلِ ٌنَكَس َكَت َلََص َّن ُ ٌعيَِسَ َُّللَّاَو ْم يِلَع ٌم ( ١٠٣ )
Terjemahnya:
Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kamu membersihkan  dan  menyucikan  mereka  dan  mendoalah  untuk  mereka. Sesungguhnya  doa  kamu  itu  menentramkan  jiwa  mereka;  dan  Allah  Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS at-Taubah/9: 103). 12
Dalam konteks ini, zakat harus dikumpulkan dan dikelola oleh orang-orang yang  kompeten  dan  profesional,  yaitu  para amil-amil  zakat.  Oleh  karena  hal  ini sejalan dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah swt. melalui QS at-Taubah/9: 103 tersebut.

## 2. Akuntabilitas
Maali  dan  Napier  sebagaimana  dikutip  Basri  menjelaskan  akuntabilitas dalam Islam diturunkan dalam konsep ketauhidan dan konsep kepemilikan. 13 Dalam hal ini posisi manusia sebagai khalifah di muka bumi, baik sebagai pemimpin maupun yang dipimpin. Sebagaimana Allah swt. telah berfirman dalam Alquran:
12 Kementerian  Agama  RI., Qur ’an  Kemenag  in  Word  v.3 (Jakarta:  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat , 2023).
13 Hasan Basri, “ Accounting And Accountability in Islamic Religious organizations: a case Study of Pesantren in the Province of Nanggroe Aceh Darussalam- Indonesia,” Dissertation (George Town-Pulau Pinang: University Sains Malaysia, 2010)
Perspektif Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik
۟اأوُ نوَُتََو َلوُسَّرلٱَو ََّللَّٱ ۟اوُنوَُتَ  َلَ ۟اوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّ يَأَٓيَ َنوُمَلْعَ ت ْمُتنَأَو ْمُكِتَٓنَٓمَأ ( ٢٧ )
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui (QS al-Anfal/8: 27). 14
Berdasarkan  QS  al-Anfal/8:  27  tersebut  bahwa  seorang  pemimpin  atau seseorang  yang  diberikan  amanah  tidak  boleh  mengkhianati  amanat  yang  telah diberikan, dalam hal ini orang-orang yang ditunjuk menjadi pemungut ( amil) zakat, karena merupakan bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan zakat dan menjaga hak- hak penerima manfaat ( asnaf).

## 3. Transparansi
Transparansi adalah sesuatu yang sangat penting ada dalam penyelenggaraan kegiatan,  khususnya  terkait  dengan  kepentingan  umum,  dan  salah  satunya  dalam pengelolaan zakat. Transparansi dalam Islam mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Sebagaimana tuntunan Alquran melalui firman Allah swt.:
ْمُتْمَكَح اَذِإَو اَهِلْهَأ َٓلَِإ  ِتَنَاَمَْلْا اوُّدَؤُ ت ْنَأ ْمُكُرُمَْيَ ََّللَّا َّنِإ ََّللَّا َّنِإ  ِلْدَعْلِبِ اوُمُكَْتَ ْنَأ ِساَّنلا َْيَْب
اًيرِصَب اًعيَِسَ َناَك ََّللَّا َّنِإ ِهِب ْمُكُظِعَي اَّمِعِن ( ٥٨ )
Terjemahnya:
Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi nasihat yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS al-Nisa/4: 58). 15
Berdasarkan  QS  al-Nisa/4:  58  tersebut  dipahami  amanah  adalah  sebuah tanggungjawab.  Amanah  adalah  simbol  bagaimana  seorang  Muslim  terhadap  apa yang  dipercayakan  kepadanya,  tak  terkecuali  pentingnya  menjaga  amanat  dan menegakkan keadilan yang mencakup transparansi dalam pengelolaan zakat.
14 Kementerian Agama RI., Qur’an Keme nag in Word v.3.
15 Ibid.

## 4. Partisipasi Publik
Partisipasi publik adalah keikutsertaan masyarakat dalam semua proses dan tahapan pembuatan keputusan serta ikut bertanggungjawab terhadap hasil keputusan yang telah disepakati. Dalam Islam, partisipasi publik sejalan dengan prinsip syura (musyawarah). Sebagaimana firman Allah swt. dalam Alquran:
َنوُقِفْنُ ي ْمُهاَنْ قَزَر اَِّمَِو ْمُهَ نْ يَ ب ٓىَروُش ْمُهُرْمَأَو ( ٣٨ )
Terjemahnya:
Dan urusan mereka (adalah) dengan musyawarah di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka (QS ash-Shura/42: 38).
Berdasarkan  QS  ash-Shura/42:  38  tersebut  dipahami  bahwa  pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pengelolaan zakat.

## 5. Efektivitas
Efektivitas  mengandung  arti  pengaruh,  efek  keberhasilan,  kemanjuran, kemujaraban. 16 Efektivitas  dalam  pengelolaan  zakat  berkaitan  erat  dengan  tujuan zakat,  yaitu  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial.  Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt.:
ِءاَرَقُفْلِل ُتاَقَدَّصلا اََّنَِّإ
ِفَِو َيِْمِراَغْلاَو  ِباَقِِّرلا  ِفَِو ْمُُبِوُلُ ق ِةَفَّلَؤُمْلاَو اَهْ يَلَع َيِْلِماَعْلاَو ِيِْكاَسَمْلاَو
ٌميِكَح ٌميِلَع َُّللَّاَو َِّللَّا َنِم ًةَضيِرَف ِليِبَّسلا ِنْباَو َِّللَّا ِليِبَس ( ٦٠ ) Terjemahnya:
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,  para  amil  yang  mengurus  zakat,  para  mualaf  yang  dibujuk  hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan; sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS at-Taubah/9: 60). 17
16 Maskawati, Perlindungan  Hukum  Masyarakat  Adat  dalam  Pembangunan  Lingkungan Hidup (Yogyakarta: Litera, 2019), h. 21.
17 Kementerian Agama RI., Qur’an Kemenag in Word v.3 .
Dalam konteks ini, efektivitas pengelolaan zakat harus mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan ini dan memastikan manfaat zakat sampai kepada golongan yang ditentukan ( asnaf).

## 6. Koordinasi Antar Lembaga
Koordinasi antar lembaga dalam Islam mencerminkan prinsip kerjasama dan semangat gotong royong. Prinsip kerjasama dan gotong royong ini telah dijelaskan dalam firman Allah swt.:
ََّللَّا َّنِإ ََّللَّا اوُقَّ تاَو ِناَوْدُعْلاَو ِْثِْْلْا ىَلَع اوُنَواَعَ ت  َلََو ٓىَوْقَّ تلاَو ِِِّبْلا ىَلَع اوُنَواَعَ تَو ِباَقِعْلا ُديِدَش ( ٢ )
Terjemahnya:
Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong  dalam  dosa  dan  permusuhan.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah, sesungguhnya Allah amat berat hukuman-Nya (QS al-Ma'idah/5: 2). 18
Berdasarkan QS al- Ma’idah/5: 2 ini tergambar penekanan akan pentingnya bekerjasama  dalam  kebaikan  dan  takwa  yang  mencakup  upaya  koordinasi  antar lembaga, tak terkecuali dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan yang lebih luas dari kesejahteraan dan keadilan sosial.
Dengan  mengaitkan  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik  dalam pengelolaan zakat dengan dalil-dalil Alquran, maka dapat dipahami bahwa prinsip- prinsip tersebut sejalan dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam dan mencapai tujuan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat.

## C. Implementasi Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat
Amal dalam Islam berasal dari konsep zakat, tindakan ibadah wajib tahunan untuk  mendistribusikan  kekayaan  di  antara  orang  miskin  dan  fakir.  Dengan demikian, zakat adalah sarana untuk menyucikan kekayaan umat Islam. Ini dibagi menjadi dua kategori besar: zakat maal dan al-fitr. Zakat maal menyumbang 2,5% dari kekayaan seorang Muslim dan dapat dibayarkan kapan  saja; sedangkan zakat
fitrah hanya dilakukan di akhir bulan Ramadhan, yaitu sebelum Idul Fitri (hari raya di akhir bulan Ramadhan), dengan  memberikan makanan kepada fakir miskin dan fakir miskin. 19
Di  akhir  masa  Kolonial  di  Indonesia,  selama  paruh  pertama  abad  ke-20, perintah Alquran tentang zakat ditafsirkan tidak hanya sebagai ibadah wajib, tetapi juga  sebagai  instrumen  untuk  kesejahteraan  sosial.  Gagasan  ini  secara  khusus dipelopori oleh Muhammadiyah, organisasi Muslim reformis terbesar di Indonesia, yang mengkritisi praktik pengumpulan dan pendistribusian zakat yang ada. 20 Secara tradisional, zakat dikumpulkan oleh modin – orang-orang yang berkomitmen untuk melakukan adzan (panggilan untuk shalat) dan shalat di masjid – dan didistribusikan sebagian besar di antara jemaah masjid. Namun, Muhammadiyah menyarankan agar zakat  dikelola  secara  profesional  dan  disalurkan  kepada  fakir  dan  miskin.  Untuk menyebarkan gagasan ini, Muhammadiyah mengacu pada QS al-Ma> ’ un/107  untuk membenarkan  dan  menghidupkan  kegiatan  sosialnya  dengan  mendirikan  panti asuhan, rumah sakit, dan lembaga pendidikan modern di perkotaan Indonesia. 21
Praktik  zakat  tradisional  dan  kritik  reformis  yang  ditimbulkannya mendominasi  wacana  dalam  Islam  selama  beberapa  dekade.  Namun,  di  Indonesia merdeka,  terutama  pada  tahun  1980-an, ketika  kelas  menengah  Muslim  Indonesia mulai berkembang, zakat dan bentuk amal Islam lainnya diartikulasikan tidak hanya sebagai  instrumen  untuk  kesejahteraan  sosial  tetapi  juga  untuk  keadilan  sosial. 22
Perubahan  wacana  ini  tidak  lepas  dari  respons  umat  Islam  Indonesia  terhadap developmentalisme Orde Baru. Para pendukung zakat sebagai bentuk kesejahteraan sosial  adalah  sarjana  Muslim  yang  mendukung developmentalisme  Orde  Baru,
19 Najib  Kailani  and  Martin  Slama,  “Accelerating  Islamic  Charities  in  Indonesia: Zakat  , Sedekah and the Immediacy of Social Media,” South East Asia Research 28, no. 1 (January 2, 2020): 73, https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939.
20 Amelia  Fauzia,  “Penolong  Kesengsaraan  Umum:  The  Charitable Activism  of Muhammadiyah during the Colonial Period,” South East Asia Research 25, no. 4 (December 2017): 381, https://doi.org/10.1177/0967828X17740458.
21 Konstantinos Retsikas, “Reconceptualising Zaka t in Indonesia: Worship, Philanthropy and Rights,” Indonesia  and  the  Malay  World  42,  no.  124  (September  2,  2014):  338, https://doi.org/10.1080/13639811.2014.951519.
22 Howard  M.  Federspiel, Indonesia  in  Transition:  Muslim  Intellectuals  and  National Development (New York: Nova Science Pub Incorporated, 1998), 35.
sedangkan  penganjur  keadilan  sosial  sering  memiliki  latar  belakang  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan menyuarakan keprihatinan mereka tentang dampak negatif  dari  proyek  pembangunan  Orde  Baru,  terutama  yang  berkaitan  dengan melebarnya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.
Dalam konteks implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pengelolaan zakat bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan transparan  dengan  memperhatikan  prinsip-prinsip  keadilan  sosial.  Selain  itu, pemerintah  harus  berperan  dalam  mengawasi  pengelolaan  zakat  agar  tidak  terjadi penyalahgunaan  dana  zakat  dan  memastikan  bahwa  zakat  benar-benar  disalurkan kepada  fakir  dan  miskin  yang  membutuhkan.  Prinsip-prinsip  pemerintahan  yang baik,  seperti  akuntabilitas,  transparansi,  partisipasi  publik,  dan  efektivitas,  harus diintegrasikan  dalam  pengelolaan  zakat  untuk  memastikan  bahwa  zakat  dapat berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat  Indonesia  secara  umum,  dan  masyarakat  Kabupaten  Pohuwato  secara khusus.
Implementasi  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik  dalam  pengelolaan zakat,  terutama  dalam  konteks  Perda  Zakat  di  Kabupaten  Pohuwato  melibatkan beberapa  langkah  penting  untuk  memastikan  zakat  berkontribusi  secara  positif terhadap  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  masyarakat  Kabupaten  Pohuwato. Adapun beberapa langkah yang perlu diperhatikan, yaitu:
1. Profesionalisme; pengelolaan zakat harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan  profesional.  Pemerintah  daerah  dapat  bekerja  sama  dengan  lembaga- lembaga  pengelola  zakat  terpercaya  untuk  mengumpulkan,  mengelola,  dan mendistribusikan  zakat.  Pelatihan  dan  peningkatan  kapasitas  bagi  para pengelola  zakat  juga  penting  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas pengelolaan zakat.
2. Akuntabilitas;  pengelolaan  zakat  harus  dilakukan  secara  akuntabel  dan transparan. Laporan keuangan dan penggunaan dana zakat harus diaudit secara berkala oleh auditor independen dan hasil audit harus dipublikasikan agar dapat diakses oleh masyarakat umum.
3. Transparansi; pengelolaan zakat harus ditingkatkan melalui peningkatan akses informasi publik. Informasi mengenai jumlah zakat yang terkumpul, penerima manfaat, dan penggunaan dana zakat harus mudah diakses oleh masyarakat.
4. Partisipasi publik; masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan alokasi zakat. Hal ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, diskusi, dan dialog yang melibatkan berbagai pihak, termasuk penerima manfaat zakat, pengelola zakat, dan pemerintah daerah.
5. Efektivitas;  pengelolaan  zakat  harus  diarahkan  untuk  mencapai  hasil  yang optimal  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial.  Evaluasi  dan monitoring program-program yang dibiayai oleh zakat harus dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program tersebut.
6. Koordinasi  antar  lembaga;  pemerintah  daerah  perlu  bekerjasama  dengan lembaga pengelola zakat, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan zakat dengan program- program pembangunan sosial yang ada.
Merespon  langkah-langkah  ini,  Otan  Mamu  selaku  Ketua  Badan Pembentukan  Peraturan  Daerah  (Bapemperda)  Kabupaten  Pohuwato,  mengakui bahwa mereka sangat penting dalam implementasi pengelolaan zakat di Kabupaten Pohuwato. Hal ini tergambar dari wawancara berikut ini:
Mengenai profesionalisme, kami sepenuhnya menyadari bahwa profesionalisme adalah kunci dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, kami melakukan  kerjasama  dengan  lembaga  pengelola  zakat  yang  terpercaya  dan berpengalaman.  Kami  juga  berinvestasi  dalam  pelatihan  dan  peningkatan kapasitas bagi para pengelola zakat di Kabupaten Pohuwato. 23
Mamu  juga  mengakui  pentingnya  akuntabilitas  dan  transparansi, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara berikut ini:
Kami  berkomitmen  untuk  memastikan  akuntabilitas  dan  transparansi  dalam pengelolaan zakat. Laporan keuangan dan penggunaan dana zakat diaudit oleh auditor independen dan hasilnya dipublikasikan secara rutin. Kami juga sedang berusaha  untuk  mempermudah  akses  masyarakat  ke  informasi  ini.  Namun
23 Otan Mamu, Ketua Bapemperda Kabupaten Pohuwato, Wawancara, tanggal 25 Mei 2023 di Pohuwato.
tantangan  yang  kami  hadapi  adalah  mengedukasi  masyarakat  tentang pentingnya  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  zakat.  Kami berusaha  untuk  membangun  sistem  yang  memudahkan  masyarakat  untuk melacak penggunaan zakat mereka 24
Mamu  juga  menambahkan  bahwa  partisipasi  publik  adalah  elemen  kunci dalam pengelolaan zakat. Sebagaimana terungkap dalam wawancara berikut ini:
Kami menyadari bahwa masyarakat harus memiliki suara dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan alokasi zakat. Untuk itu, kami melibatkan masyarakat melalui berbagai forum konsultasi dan dialog.
Mengenai  efektivitas  dan  koordinasi  antarlembaga,  Mamu  menegaskan sebagaimana dalam wawancara berikut ini:
Pengelolaan  zakat  harus  membantu  kita  mencapai  tujuan  kesejahteraan  dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kami rutin melakukan evaluasi dan monitoring terhadap  program-program  yang  dibiayai  oleh  zakat.  Sedangkan  koordinasi antarlembaga itu penting, dimana kami bekerjasama dengan berbagai lembaga, baik lembaga pengelola zakat, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat kita terkoordinasi dengan baik dan terintegrasi dengan program-program pembangunan sosial lainnya. 25
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa Otan Mamu selaku Ketua Bapemperda Kabupaten Pohuwato sangat serius dalam pengimplementasian prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik  dalam  pengelolaan  zakat,  dimana  pihak- pihak  terkait  berusaha  sebaik  mungkin  untuk  memastikan  transparansi  dan akuntabilitas dalam prosesnya.
Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk melakukan inovasi dalam regulasi dan praktik pengelolaan zakat. Mamu menjelaskan bahwa mereka telah mencoba beberapa metode baru, termasuk penggunaan teknologi digital  untuk  mempermudah  proses  pengumpulan  dan  distribusi  zakat.  Hal  ini terungkap dalam wawancara berikut ini:
Terkait  inovasi,  kami  sedang  mengeksplorasi  penggunaan  teknologi  digital untuk  memudahkan  proses.  Dengan  demikian,  kami  berharap  bahwa pengelolaan zakat akan menjadi lebih efisien dan efektif. 26
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.
Kesimpulannya  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pohuwato  melalui Bapemperda Kabupaten Pohuwato berkomitmen bahwa pentingnya prinsip-prinsip pemerintahan  yang  baik  dalam  pengelolaan  zakat,  sebagaimana  dalam  konteks dibentuknya Perda Zakat Kabupaten Pohuwato, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat.

## D. Inovasi dalam Regulasi dan Praktik Pengelolaan Zakat melalui Peraturan Daerah
Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat\
Pengelolaan  zakat  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam  kehidupan ekonomi  dan  sosial  umat  Islam.  Sebagai  instrumen  redistribusi  kekayaan  dan penanggulangan kemiskinan, zakat memegang peranan strategis dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan  lingkungan  sosio-ekonomi,  kebutuhan  akan  inovasi  dalam  regulasi  dan praktik  pengelolaan  zakat  menjadi  semakin  mendesak.  Berbagai  kajian  ahli menunjukkan  bahwa  inovasi  dalam  pengelolaan  zakat  dapat  meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan zakat, serta memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat. 27
Salah  satu  contoh  inovasi  dalam  pengelolaan  zakat  adalah  penggunaan teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  untuk  mempermudah  proses pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat. Aplikasi berbasis TIK, seperti platform  digital  dan  sistem  manajemen  zakat,  dapat  membantu  meningkatkan transparansi,  akuntabilitas,  dan  kecepatan  dalam  proses  pengelolaan  zakat.  Selain itu, inovasi dalam metode pengumpulan dan pendistribusian zakat, seperti program zakat produktif, juga menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan manfaat zakat bagi masyarakat. 28
27 M.  Kabir  Hassan, Handbook  of  Empirical  Research  on  Islam  and  Economic  Life (Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2016), 81.
28 Armiadi Musa, Teuku Zulfikar, and Bismi Khalidin, “Digital -Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives,” Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Islam  6,  no.  2  (October  15,  2022):  614 – 33, https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.11960.
Dalam konteks regulasi, kajian ahli menunjukkan bahwa penguatan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dan peningkatan koordinasi antar-LPZ merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih efisien dan efektif. Selain  itu,  inovasi  dalam  regulasi  juga  mencakup  pengembangan  mekanisme pengawasan  dan  evaluasi,  serta  penyesuaian  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP) pengelolaan  zakat  dengan  kebutuhan  dan  tantangan  masa  kini. 29 Sebagai  catatan, inovasi  dalam  regulasi  dan  praktik  pengelolaan  zakat  bukanlah  suatu  usaha  yang mudah.  Namun,  melalui  kerja  sama  antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  LPZ, diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih baik dan mampu memberdayakan umat serta mendukung pembangunan berkelanjutan.
Berkaitan  dengan  itu,  Perda  Zakat  di  Kabupaten  Pohuwato  mengatur mengenai pengelolaan zakat di daerah tersebut merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten  Pohuwato  untuk  mengoptimalkan  pengelolaan  zakat  guna  mencapai tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun permasalahan yang sering dihadapi dalam  pengelolaan  zakat  di  Kabupaten  Pohuwato  berdasarkan  hasil  penelitian  di lapangan, antara lain:
1. Koordinasi antara Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dan pemerintah daerah; di mana dalam Perda Zakat di Kabupaten Pohuwato, pemerintah daerah memiliki peran  penting  dalam  pengawasan  dan  pengendalian  zakat.  Namun,  koordinasi antara  LPZ  dan  pemerintah  daerah  tidak  berjalan  efektif  dan  kurang  mampu menciptakan sistem pengelolaan zakat yang efisien dan efektif
2. Transparansi dan akuntabilitas; Perda Zakat di Kabupaten Pohuwato mengatur mengenai tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan zakat. Namun, perlu diperiksa apakah proses tersebut berjalan dengan transparan dan akuntabel, serta  apakah  penerapan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  telah digunakan  secara  optimal  untuk  meningkatkan  transparansi  dan  akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.
29 Nuvazri a Achir and Sri Nanang Meiske Kamba, “The Function Of Sharia -Based Regional Regulations On Education And Social Services In The Regions,” Jambura Law Review 3, no. Special Issues (April 24, 2021): 1 – 17, https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.7643.
3. Pemberdayaan mustahik;  meskipun  Perda  Zakat  di  Kabupaten  Pohuwato mengatur mengenai pengelolaan zakat, namun program-program pemberdayaan mustahik  yang  dijalankan  belum  efektif  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup masyarakat dan mencapai kemandirian ekonomi.
4. Literasi zakat; di mana perlu mencermati apakah pemerintah daerah, LPZ, dan masyarakat  di  Kabupaten  Pohuwato  telah  memiliki  pemahaman  yang  cukup mengenai hakikat, tujuan, dan manfaat zakat, serta  sosialisasi dan pendidikan mengenai zakat telah dilakukan secara optimal.
Berdasarkan temuan tersebut dan dikonfimasi kepada Mamu bahwa hal-hal tesebut  merupakan  permasalahan  nyata  dalam  pengelolaan  zakat  di  Kabupaten Pohuwato.  Hasil  wawancara  dengan  Mamu  terkait  koordinasi  antara  Lembaga Pengelola  Zakat  (LPZ)  dan  pemerintah  daerah,  transparansi  dan  akuntabilitas pengelolaan zakat dan penerapan teknologi informasi diketahui:
Kami berupaya meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan LPZ. Kami percaya bahwa kolaborasi yang baik antara LPZ dan pemerintah daerah akan membantu  memperbaiki  sistem  pengelolaan  zakat.  Untuk  transparansi  dan akuntabilitas, pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan pengelolaan zakat berjalan dengan transparan dan akuntabel. Juga kami bekerja keras untuk menerapkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam  pengelolaan  zakat. Kami  percaya  ini  akan  membantu  meningkatkan  transparansi  dan akuntabilitas. 30
Selanjutnya  terkait  dengan  pemberdayaan mustahik  dan  literasi  zakat diketahui dari hasil wawancara dengan Mamu berikut ini:
Dalam hal pemberdayaan mustahik, bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting. Kami mengakui bahwa program pemberdayaan mustahik memerlukan perhatian  lebih.  Oleh  karena  itu,  kami  sedang  merencanakan  strategi  baru untuk meningkatkan efektivitas program ini. Terakhir mengenai literasi zakat, pemerintah daerah telah meluncurkan beberapa program untuk meningkatkan pemahaman  masyarakat  tentang  zakat  melalui  berbagai  program  pendidikan dan sosialisasi. Kami percaya bahwa pengetahuan yang baik tentang zakat akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat. 31
30 Otan Mamu, Ketua Bapemperda Kabupaten Pohuwato, Wawancara, tanggal 25 Mei 2023 di Pohuwato.
31 Ibid.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut  jelaslah  bahwa  Kabupaten  Pohuwato memahami  tantangan  yang  dihadapi  dalam  pengelolaan  zakat  dan  berkomitmen untuk  mengatasi  tantangan  tersebut  sesuai  dengan  Perda  Zakat  di  Kabupaten Pohuwato.  Oleh  sebab  itu,  dalam  menghadapi  permasalahan  pengelolaan  zakat  di Kabupaten Pohuwato diperlukan adanya upaya yang terintegrasi dan sistematis dari berbagai  pihak,  seperti  pemerintah  daerah,  Lembaga  Pengelola  Zakat  (LPZ),  dan masyarakat di Kabupaten Pohuwato.
Di  sisi  lain,  peningkatan  koordinasi,  transparansi,  akuntabilitas, pemberdayaan  mustahik,  dan  literasi  zakat  merupakan  aspek-aspek  penting  yang perlu  diperhatikan  guna  menciptakan  pengelolaan  zakat  yang  efektif  dan  efisien, sehingga zakat dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan umat secara menyeluruh, khususnya pada masyarakat Kabupaten Pohuwato.

## E. Kesimpulan
Pengelolaan  zakat  di  Kabupaten  Pohuwato  melalui  Peraturan  Daerah Kabupaten  Pohuwato  Nomor  6  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan  Zakat  dalam implementasinya telah menggunakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti profesionalisme,  akuntabilitas,  transparansi,  partisipasi  publik,  efektivitas,  dan koordinasi  antar  lembaga.  Namun,  masih  terdapat  beberapa  permasalahan  dalam pengelolaan  zakat  di  daerah  tersebut,  seperti  kurang  efektifnya  koordinasi  antara Lembaga  Pengelola  Zakat  dan  pemerintah  daerah,  rendahnya  transparansi  dan akuntabilitas,  belum  optimalnya  program  pemberdayaan mustahik, dan rendahnya literasi zakat di masyarakat.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Pohuwato  telah  melakukan  beberapa  upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, antara lain upaya terintegrasi dan sistematis dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, LPZ, dan masyarakat dengan fokus pada peningkatan koordinasi, transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan mustahik, dan literasi zakat pada masyarakat.

## Daftar Pustaka
Achir,  Nuvazria,  and  Sri  Nanang  Meiske  Kamba.  “Peraturan  Daerah  Bernuansa Syari’ah  Dan  Hubungannya  Dengan  Pelaksanaan  Tugas  Serta  Kewajiban Pemerintah Daerah.” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 7, no. 2 (December 29, 2020): 126 – 32. https://doi.org/10.31289/jiph.v7i2.3997.
______ . “The Function Of Sharia -Based Regional Regulations On Education And Social Services In The Regions.” Jambura Law Review 3, no. Special Issues (April 24, 2021): 1 – 17. https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.7643.
Basri, Hasan. “ Accounting And Accountability in Islamic Religious organizations: a case  Study  of  Pesantren  in  the  Province  of  Nanggroe  Aceh  Darussalam- Indonesia. ” Dissertation.  George  Town-Pulau  Pinang:  University  Sains Malaysia, 2010.
Fauzia,  Amelia.  “Penolong  Kesengsaraan  Umum:  The  Charitable  Activism  of
Muhammadiyah during the Colonial Period.” South East Asia Research 25, no. 4 (December 2017): 379 – 94. https://doi.org/10.1177/
0967828X17740458.
Federspiel, Howard M. Indonesia in Transition: Muslim Intellectuals and National Development. New York: Nova Science Pub Incorporated, 1998.
Hassan,  M. Kabir. Handbook of Empirical Research on Islam and Economic Life. Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2016.
Ishaq. Metode  Penelitian  Hukum  Dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi. Bandung: Alfabeta, 2017.
Kailani,  Najib,  and  Martin  Slama.  “Accelerating  Islamic  Charities  in  Indonesia:
Zakat  ,  Sedekah and  the  Immediacy  of  Social  Media.” South  East  Asia Research  28,  no.  1  (January  2,  2020):  70 – 86.  https://doi.org/10.1080/
0967828X.2019.1691939.
Kementerian Agama RI. Qur ’an Kemenag in Word v.3 . Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat , 2023.
Mardiana, Andi. “Potensi Zakat di Provinsi Gorontalo,” Al-Mizan 10, no. 1 (2014): 35-47.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2014.
Maskawati. Perlindungan  Hukum  Masyarakat  Adat  dalam  Pembangunan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: Litera, 2019.
Muhtar,  Mohamad  Hidayat.  “Hukum  Tata  Negara  Islam.”  In Mengenal  Hukum Islam. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
Muhtar,  Mohamad  Hidayat,  and  Nur  Mohamad  Kasim. Peraturan Daerah Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023.
Musa,  Armiadi,  Teuku  Zulfikar,  and  Bismi  Khalidin.  “Digital -Based  Information System  of  Zakat  Management  in  Indonesia:  Strategies  for  Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives.” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan  Hukum  Islam  6,  no.  2  (October  15,  2022):  614 – 33.  https://doi.org/ 10.22373/sjhk.v6i2.11960.
Nasrun,  Rahmat  Qadr i,  Husni  Djalil,  and  Efendi  Efendi.  “Kedudukan  Peraturan Daerah  Yang  Dibatalkan  Oleh  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Setelah Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  137/PUU- XIII/2015.” Syiah  Kuala Law  Journal  3,  no.  1  (April  29,  2019):  95 – 113.  https://doi.org/
10.24815/sklj.v3i1.12158.
Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
______. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    23  Tahun  2011  tentang Pengelolaan Zakat.
______. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2014  tentang Administrasi Pemerintahan.
Retsikas,  Konstantinos.  “Reconceptualising  Zakat  in  Indonesia:  Worship,
Philanthropy  and  Rights.” Indonesia  and  the  Malay  World  42,  no.  124 (September  2,  2014):  337 – 57.  https://doi.org/10.1080/13639811.2014.
951519.
Solechan. “Asas - asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  dalam  Pelayanan  Publik,” Administrative Law & Governance Journal 2, no. 3 (2019): 541-557