KONSEPSI PEMIKIRAN DASAR EKONOMI ISLAM, EKONOMI PANCASILA DAN EKONOMI KERAKYATAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

## Alvien Septian Haerisma
Mahasiswa Pascasarjana program Doktor UIN Yogyakarta Email: alvienseptian@gmail.com

## Abstract
Normatively,  religious  teachings  can  influence  economic  activity  in  the  previous  economic system. Meanwhile the Islamic economic system is far ahead which inspires the thinking of the two major economic systems, because the Islamic economic system is inspired by the Koran and al-Hadith. Meanwhile, Indonesia prioritizing the unification of the national economy which is  characterized  by  the  value  of  Pancasila  and  the  1945  Constitution  which  is  based  on  the value of God. Using the literature study method, this research produced, first, the basic thinking of  Islamic  economics  consisting  of  monotheism  and  brotherhood,  work  and  productivity, ownership  and  equitable  distribution.  Pancasila  economic  principles  consist  of  economic, social and moral integration, social equality, nationalistic spirit, cooperation, decentralization, and regional autonomy. The principle of the popular economy consists of the economy compiled the  principle  of  kinship,  the  livelihood  of  the  people  is  controlled  by  the  state,  all  wealth  is controlled by the state and used for the prosperity of the people. Second, the equality of the three  reflects  ethics,  norms  and  morals,  equality,  nationalistic  values,  the  role  of  micro institutions, decentralization and regional autonomy. The difference reflects ethics, norms, and morals  by  the  philosophy  of  the  Koran  and  al-Hadith,  creating  a  prosperous  country, prioritizing the value of hablum minallah and hablum minannas.
Keywords: Islamic Economics, Pancasila Economics and Kerakyatan Economics.

## Abstrak
Secara normatif bahwa ajaran agama dapat memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi pada sistem ekonomi sebelumnya. Sementara itu sistem ekonomi Islam jauh lebih dahulu yang memberikan inspirasi pemikiran kedua sistem ekonomi besar tersebut, karena sistem ekonomi Islam  diilhami  al-Quran  dan  al-Hadits.  Sementara  itu,  di  Indonesia  memprioritaskan penyatuan ekonomi nasional yang bercirikan nilai pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan nilai ketuhanan. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini menghasilkan, pertama,  pemikiran  dasar  ekonomi  Islam  terdiri  tauhid  dan  persaudaraan,  bekerja  dan produktivitas,  kepemilikan  dan  distribusi  berkeadilan.  Prinsip  ekonomi  pancasila  terdiri penyatuan ekonomi, sosial dan moral, kemerataan sosial, semangat nasionalistik, kerjasama, desentralisasi dan otonomi daerah. Prinsip ekonomi kerakyatan terdiri perekonomian disusun azas kekeluargaan, hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, segala kekayaan dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  kemakmuran  rakyat.  Kedua,  persamaan  ketiganya mencerminkan etika, norma dan moral, kemerataan, nilai nasionalistik, peran lembaga mikro, desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Perbedaannya  mencerminkan  etika,  norma  dan  moral sesuai  filosofi  al-Quran  dan  al-Hadits,  mewujudkan  negara  yang  makmur,  mengedepankan nilai hablum minallah dan hablum minannas.
Kata Kunci: Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

## LATAR BELAKANG
Ekonomi  merupakan  segala  aktivitas  yang berkaitan  dengan  produksi  dan  distribusi diantara orang-orang. Ruang lingkup ekonomi  yakni  produksi  dan  distribusi barang  dan  jasa. 1 Pendapat  lain,  aksiologi yang  relevan  dalam  teori  ekonomi,  yang dikaitkan langsung dengan kegiatan manusia di  dunia  ekonomi,  yakni  (1)  konsumsi,  (2) produksi,  dan  (3)  pertukaran  atau  kegiatan pasar. 2 Hal  inilah  dapat  mempertahankan manusia  dalam  pemenuhan  kebutuhannya berupa  makanan,  minuman,  pakaian  dan tempat tinggal. Semuanya berdampak bahwa manusia saling berinteraksi satu dengan yang lainnya.
Perjalanan  ekonomi  global  yang diawali  oleh  fakta-fakta  betapa  besar pengaruh  dari  dua  sistem  raksasa  seperti sistem  ekonomi  kapitalis  dan  ekonomi sosialis.  Dalam  konteks  ekonomi,  kedua sistem ini telah terbukti mampu meningkatkan kemakmuran rakyat di negara yang  menggunakan  kedua  sistem  tersebut, seperti  Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet. 3
Sistem  ekonomi  kedua  ini  memberikan kontribusi  besar  di  bidang  pembangunan yang mengarah kepada kemampuan mengoptimalkan sumber daya yang ada.
Pada pertengahan abad ke-18, lahirlah faham baru yang dinamakan kapitalisme atau liberalisme.  Sistem  ekonomi  ini  merupakan pemikiran Adam  Smith  tahun 1723-1790 di Inggris. Faham ini lebih menitikberatkan dari pekerjaan  ekonomi  yang  diletakkan  kepada pekerjaan  dan  kepentingan  diri. 4 Lalu dilanjutkan  keberadaannya  dengan  sistem baru  yang  ditawarkan  oleh  Friedrich  List tahun 1789-1846 menjadi kapitalisme
1 Mohamad  Hidayat, An  Introduction  to  The Sharia  Economic  (Pengantar  Ekonomi  Syariah) (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 21-22.
2 Hidajat  Nataatmadja, Pemikiran  Kearah Ekonomi Humanistik (Suatu Pengantar Menuju Citra Ekonomi Agamawi) (Yogyakarta: PLP2M, 1984), 8.
3 Heri  Sudarsono, Konsep  Ekonomi  Islam (Suatu Pengantar) (Yogyakarta: Penerbit EKONISIA, 2003), 82.
negara. Selanjutnya muncul yang dinamakan sistem  ekonomi  kapitalisme  campuran  dari seorang  pemikir  Adolf  Wagner  lalu  JM Keynes  tahun  1883-1946.  Pola  sistem ekonomi  baru  ini  dilatarbelakangi  sebagai kritik, pelengkap atau memperbaiki, semuanya itu dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan umum. 5
Demikian  juga  dengan  pemikiran sosialisme yang mengadopsi pemikiran Karl Marx tahun 1818-1883 di negara Uni Soviet. Keruntuhan  sistem  ekonomi  sosialis  pada tahun 1991 pengaruh sistem ekonomi sosialis berkurang,  tetapi  beberapa  negara  yang masih menggunakan sistem sosialis berusaha menerima  mainstream  sistem  yang  berlaku disekitarnya, 6 maka  muncullah  berbagai pemahaman  sistem  sosialis  pasar  dan mazhab-mazhab lainnya.
Pertentangan  kedua  kutub  ekonomi tersebut  dipengaruhi  tentang  ajaran  agama terhadap kegiatan ekonomi sebagai apresiasi dari  manusia  yang  beragama.  Secara normatif bahwa ajaran agama dapat memberikan  pengaruh  terhadap  aktivitas ekonomi pada sistem ekonomi sebelumnya. 7 Sementara  itu  sistem  ekonomi  Islam  jauh lebih  dahulu  yang  memberikan  inspirasi pemikiran  kedua  sistem  ekonomi  besar tersebut,  karena  sistem  ekonomi  Islam diilhami al-Quran dan al-Hadits.
Penjabaran  ekonomi  atas  berbicara banyak ruang lingkup dalam berbagai aspek, diantaranya:  metodologi  sistem  ekonomi, pengertian  sistem,  prinsip  dasar  sistem ekonomi,  asas  sistem  ekonomi  dan  cabang ilmu lainnya. Sistem ekonomi atau pemahaman  berekonomi  sudah  banyak berkembang dan pengaruhnya untuk
4 Abdullah  Zaky  Al-Kaaf, Ekonomi  dalam Perspektif Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 39.
5 Mubyarto, Membangun  Sistem  Ekonomi (Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2000), 4.
6 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, 84.
7 Syafiq M. Hanafi, Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme  (Relevansi  Ajaran  Agama  dalam Aktivitas Ekonomi) (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), 9.
kehidupan manusia hingga saat ini, diantaranya:  ekonomi  kapitalis,  ekonomi sosialis, ekonomi campuran, ekonomi Islam, ekonomi pancasila dan ekonomi  kerakyatan yang banyak didengungkan dan dibicarakan baik  sebagai  ilmu  pengetahuan  maupun wacana akademik atau diskursus terutama di Indonesia.
Persoalan  mendasar  tentang  ekonomi yakni  bagaimana  pemenuhan  kebutuhan dasar  manusia  dalam  rangka  menjalankan aktivitas di dunia guna memenuhi kesejahteraan, keselamatan, dan kemakmuran  hidup  bagi  orang  banyak. Indonesia  sebagai negara  berkembang memiliki  jejak  demokrasi  ekonomi,  hal  ini identik  juga  dengan  demokrasi  pancasila. Apalagi  masyarakat  Indonesia  mayoritas penduduk muslim yang taat dalam beragama.
Suatu  ideologi  diterima  secara  luas, maka  individu  dan  kelompok  tidak  ada hentinya memegang nilai-nilai yang terdefinisi dengan baik untuk mempromosikan  nilai-nilai  tersebut  sebagai makna  sebenarnya  atau  interpretasi  otentik dari ideologi dominan. Salah satu contohnya adalah demokrasi pancasila. 8
Satu  pendekatan  mengenai  sistem ekonomi  pancasila  yang  disorot  para pemerhati  menjelaskan  bahwa  ekonomi pancasila adalah bukan sistem ekonomi tidak mewakili sesuatu pada sistem yang berjalan antara  ekonomi  kapitalis  dan  ekonomi sosialis, atau usaha patungan antara kapitalisme dan sosialisme. Diskursus sistem ekonomi  pancasila  berjalan  paralel  dengan kedua  sistem  ekonomi  utama  ini.  Diskusi tentang sistem ekonomi pancasila, mencangkup  nilai-nilai  pancasila  sebagai lambang negara yang mungkin berbeda dari sistem  kapitalis  atau  sosialis  yang  ada  saat ini. 9
8 R. William Liddle, “The Politics of Ekonomi Pancasila  Some  Reflection  on  Recent  Debate”, Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies , Vol. 18, No. 1 (March, 1982): 96-101.
9 Peter  McCawley,  “The  Economics  of Ekonomi  Pancasila”, Journal  Bulletin  of  Indonesian Economic Studies , Vol. 18, No. 1 (March, 1982): 102.
Perdebatan  di  tahun  1982  an  di kalangan  keagamaan  Indonesia  tentang "Pancasila  sebagai  azas  tunggal  sebuah fondasi atau prinsip tunggal. Opini mencuat menimbulkan  kegelisahan  dan  keresahan dengan  munculnya  diantara  mayoritas komunitas  muslim  untuk  mempertahankan persatuan dan keadilan di negara Indonesia. 10 Sebagian  kelompok  ingin  menegakkan Pancasila  sebagai  fondasi  atau  prinsip tunggal  dalam  aspek  kebangsaan  salah satunya  harus  memahami  dengan  baik  apa arti  Pancasila  yang  sebenarnya,  sehingga dapat menjawantahkan dalam bidang ekonomi. Tantangan ekonomi Pancasila
sekarang  sebenarnya  Indonesia  berada disimpang jalan. Sejak tahun 1983, perekonomian mengalami proses liberalisasi, terutama di sektor moneter dan baru terbatas di  sektor  riil.  Tapi  pada  masa  reformasi,  di bawah tekanan IMF, terjadi proses liberaiisasi  di  sektor  riil,  di  samping  sektor moneter yang terus berjalan, ditandai dengan UU  Bank  Indonesia  yang  menetapkan independensi Bank Sentral. 11
Ideologi pancasila yang mengacu pada UUD 1945 dimana dalam sistem perekonomian  tidak  terlepas  dari  sebuah keadilan dan kesejahteraan bersama atau asas kekeluargaan.  Paham  ekonomi  pancasila sudah  dan  sedang  ditawarkan  berbagai konsep,  gagasan,  prinsip  guna  dalam perbaikan sistem ekonomi di Indonesia.
Penganut  lain,  di  tahun  1990an mencuat  diskusi  tentang  ekonomi  syariah ditandai munculnya bank syariah pertama di Indonesia.  Dalam  ajaran  Islam  telah memaparkannya dalam bab muamalah yaitu hubungan  antar  manusia,  maka  istilah  ini merupakan  sains  sosial  yang  mengkaji persoalan-persoalan  ekonomi  yang  dijiwai
10 Sjafruddin Prawiranegara, “Pancasila as The Sole  Foundation”,  in  http://www.jstor.org/stable, accessed on Oct 1984.
11 M. Dawam Rahardjo, “Isu-isu Kontemporer Ekonomi Pancasila”, Jurnal UNISIA, Vol. 27, No. 53 (Maret, 2004): 211.
dengan  nilai-nilai  syariah  yang  sejalan dengan Islam. 12
Selain itu juga tawaran sistem ekonomi kerakyatan  tidak  kalah  gencarnya.  Bahwa ekonomi kerakyatan bertujuan untuk mewujudkan  masyarakat  Indonesia  yang damai,  demokratis,  berkeadilan,  berdaya saing,  maju  dan  sejahtera  dalam  wadah NKRI yang didukung oleh manusia berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum  dan  lingkungan,  menguasai  ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.
Jika  kita  menelaah  beberapa  dari pemikiran  dasar  dari  sistem  ekonomi  yang sedang  diopinikan  ke  masyarakat  yakni ekonomi  Islam,  ekonomi  pancasila  dan ekonomi  kerakyatan  di  atas.  Wacana  dan diskursus  tentang  ekonomi  Islam,  ekonomi Pancasila  dan  ekonomi  Kerakyatan  sampai saat ini masih berlangsung.
Bahwa sistem ekonomi apapun haruslah  mampu  memberikan  kesejahteraan bagi  seluruh  masyarakat,  memberikan  rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan, keterbukaan  serta  mampu  memberikan kesempatan  seluas-luasnya  kepada  setiap pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya  demi  kemaslahatan  umat,  juga menganut  prinsip  universalitas  yaitu prinsip yang  tidak  membeda-bedakan  suku,  agama, ras  dan  golongan  agama  dalam  masyarakat dengan  prinsip  Islam  sebagai  rahmatan lil’alamiin. 13
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu pertama, bagaimana  pemikiran  dasar  dari  ekonomi Islam,  ekonomi  pancasila  dan  ekonomi kerakyatan? Dan kedua, bagaimana persamaan  dan  perbedaan  pemikiran  dasar
12 Hulwati, Ekonomi Islam (Teori dan Praktiknya  dalam  Perdagangan  Obligasi  Syariah  di Pasar  Modal  Indonesia  dan  Malaysia) (Jakarta: Ciputat Press, 2009), 9.
13 Saeful  Malik,  “Ekonomi  Syariah  VS
Ekonomi
Kerakyatan”, dalam http://www.google.com/.  Diakses  tanggal  18  Juni 2011.
dari  ekonomi  Islam,  ekonomi  pancasila  dan ekonomi  kerakyatan  untuk  kesejahteraan masyarakat?

## LITERATURE REVIEW
Penelitian tentang pemikiran dasar ekonomi untuk  kesejahteraan  masyarakat  bukanlah suatu  yang  baru.  Meskipun  demikian, nampaknya  belum  ditemukan  penelitian yang secara spesifik mengkombinasikan tiga jenis  perekonomian,  yaitu  ekonomi  Islam, ekonomi Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Berikut beberapa karya yang terdokumentasikan  terkait  permasalahan yang  dikaji,  yaitu pertama, Edi  Suandi Hamid  dalam  jurnal  “Akar  Krisis  Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap Indonesia”. Jurnal ini membahas bahwa makna ekonomi kerakyatan adalah suatu perekonomian yang orientasinya pada keterlibatan orang banyak dalam  aktivitas  ekonomi,  yakni  aktivitas produksi,  aktivitas  konsumsi  dan  aktivitas distribusi.  Fakta  yang  ada  sangat  berbeda, karena  ekonomi  kita  terkonsentrasi  pada segelintir pelaku ekonomi saja. 14
Dan kedua, Mubyarto  dalam  buku “Ekonomi
Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan”. Buku tersebut  memaparkan bahwa  penerapan  sistem  ekonomi  tidaklah cukup mudah. Disamping berbagai tantangan yang  bersifat  teknis  dan  politis  bagi perekonomian  Indonesia.  Gagasan  tentang sistem  ekonomi  Indonesia,  yang  dikenal dengan  sebutan  sistem  ekonomi  Pancasila, pada  awal  tahun  1980-an  yang  ternyata mendapat  tanggapan  yang  penuh  antusias dari berbagai kalangan. 15
Dari  kedua  topik  penelitian  yang  telah dipaparkan  di  atas,  ternyata  belum  ada tinjauan  secara  khusus  dan  komprehensif yang memaparkan pemikiran dasar ekonomi
14 Edi  Suandi  Hamid,  “Akar  Krisis  Ekonomi Global dan Dampaknya terhadap Indonesia”, La_Riba Jurnal Ekonomi Islam , Vol. 3, No. 1 (Juli, 2009): 8.
15 Mubyarto, Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan (Yogyakarta:  Pustaka  LP3ES,  1987), 45-110.
Islam,  ekonomi  pancasila  dan  ekonomi kerakyatan  dan  selanjutkan  dihubungkan dengan  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini mampu mengungkapkan mendeskripsikan dan mengalisis  lebih  jauh  sesuai dengan perkembangan  saat  ini.  Di  sinilah  letak perbedaan  studi  ini  dengan  studi-studi  yang telah dilakukan sebelumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami prinsip-prinsip  dasar  dari  ekonomi  Islam, ekonomi pancasila dan ekonomi kerakyatan untuk  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  hal ini  peneliti  berusaha  memahami  dan menggambarkan  apa  yang  dipahami  dan digambarkan  subyek  penelitian.  Maka penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan jenis penelitian  ini  menggunakan  penelitian kepustakaan ( library research ) yakni penelitian dilaksanakan dengan cara pencarian literatur (kepustakaan) baik berupa buku,  catatan,  maupun  laporan  hasil penelitian dari penelitian sebelumnya.
Untuk  teknik  pengumpulkan  data yang  diperlukan,  penulis  melakukannya dengan  mengidentifikasi  tema  atau  wacana dari  buku-buku,  makalah  atau  artikel, majalah, jurnal dari hasil penelitian terdahulu, web (internet), atau juga data yang diambil  dari  informasi lainnya yang berhubungan  dengan  tema  penelitian  ini untuk  mencari  hal-hal  atau  variable  yang berupa  catatan,  transkip,  buku,  surat  kabar dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang  prinsip-prinsip  dasar  dari  sistem ekonomi  Islam,  ekonomi  pancasila  dan ekonomi  kerakyatan  untuk  kesejahteraan masyarakat.  Maka  dilakukan  langkah- langkah  sebagai  berikut:  mengumpulkan data-data  yang  ada  baik  dan  menganalisa data-data melalui buku-buku teks, dokumen lain,  majalah  dari  web  (internet)  dan sebagainya.
Dalam penelitian ini setelah mendapatkan  beberapa  data,  maka  data tersebut  dianalisis  untuk  mendapatkan
kesimpulan,  beberapa  cara  yang  terdapat dalam analisa data sebagai  berikut:  Analisis Deskriptif  ( Descriptif  Analysis), data  ini penulis  sudah  melakukan  pemetaan  tempat terhadap data-data yang akan dicari diberbagai  tempat.  Analisis  isi  ( Content Analysis) ,  peneliti  mencoba  menganalisa lebih dalam berkaitan buku, majalah, jurnal, penelitian  bukan hanya isi pada data tersebut melainkan  peneliti  akan  mengungkapkan latar  belakang,  waktu  dan  beberapa  aspek didalamnya, penulis tersebut mengungkapkan  pendapatnya  diberbagai data yang terkumpul tersebut.
Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu  dimulai  dari  lapangan  atau  fakta empiris  dengan  cara  terjun  ke  lapangan, mempelajari  fenomena  atau  fakta  empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari fenomena  yang  ada  di  lapangan.  Analisis data  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan secara  bersamaan  dengan  cara  proses pengumpulan data. Adapun tahapan analisis data  sebagai  berikut:  Reduksi  Data,  Hal  ini dilakukan  dari  pokok-pokok  pemikiran ekonomi  Islam,  ekonomi  pancasila  dan ekonomi kerakyatan dijabarkan satu persatu secara utuh guna dapat menyimpulkan lebih komprehensif.  Penyajian  Data,  peneliti memberikan kesimpulan tiap-tiap pemikiran pokok  dari  ekonomi  Islam,  ekonomi pancasila  dan  ekonomi  kerakyatan  yang kaitannya  kesejahteraan  untuk  masyarakat. Pengambilan  Keputusan  atau  Verifikasi, setelah  data  disajikan,  maka  dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu  diusahakan  mencari  pola,  model,  tema, hubungan,  persamaan,  hal-hal  yang  sering muncul  dan  sebagainya.  Jadi  dari  data tersebut  berusaha  diambil  kesimpulan. Teknik ini dapat disimpulkan kelebihan dan kekurangan  dari  beberapa  prinsip-prinsip dasar  dan  juga  peneliti  harus  dapat memahami  mana  yang  lebih  baik  dari ekonomi  Islam,  ekonomi  pancasila  dan ekonomi kerakyatan yang kaitannya kesejahteraan untuk masyarakat.

## KONSEP DASAR Definisi Ekonomi Islam
Persoalan  besar  mengenai  ilmu  dan  sistem ekonomi  yang  mengalami  kecarutmarutan sebuah  pengelolaan  yang  mengakibatkan kemiskinan  yang  merajarela,  pengangguran yang  tinggi,  biaya  sekolah  dan  pendidikan makin  tidak  dirasakan  oleh  orang  miskin sehingga  hal  ini  jauh  kearah  kemakmuran dan  kesejahteraan  berekonomi  untuk  orang banyak khususnya masyarakat Indonesia.
Terdapat perbedaan istilah yang ditawarkan oleh beberapa pemikir Islam, ada yang  menyebutkan  dengan  istilah  ekonomi Islam  ialah  sebuah  konsep  ekonomi  yang bersumber  pada  al-Qur’an  dan  as-Sunnah. Oleh karena itu, cara pandang ekonomi non- Islam yang beredar sampai saat ini tidak akan sama  dengan  pandangan  ekonomi  Islam. 16 Pandangan  lain  ekonomi  Islam  merupakan usaha  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh orang  per  orang,  kelompok  orang,  badan usaha  yang  berbadan  hukum  atau  tidak berbadan  hukum  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. istilah ini biasanya  digunakan  juga  untuk  menyebut ekonomi  Islam. 17 Pendapat  lain,  ekonomi Islam yakni rancangan ilmiah yang didasarkan atas konsep keseimbangan antara kebaikan individual dan sosial. 18
Pada  akhirnya  bermuara  yang  sama yakni  terilhami  oleh  wahyu  Illahi  dari  al- Qur’an  dan  al-Hadits.  Konteks  berekonomi dalam syariah terdapat batasan-batasan yang telah  diantaranya:  makan  dari  harta  yang haram,  mencari  untung  tapi  menipu, mendapatkan harta dengan cara serakah dan masih  banyak  lagi  aktifitas  manusia  yang dihadapkan seperti itu. 19
16 Ahmad  Ifham  Sholihin ,  Buku  Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), 259.
17 Ahmad  Ifham  Sholihin ,  Buku  Pintar Ekonomi Syariah, 259 . 18 Afzalur Rahman, Dokrin Ekonomi Islam Jilid I (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 51.
19 Abul Hasan dan Aidit Ghazali (Ed), Reading in  Islamic  Economic  Thought (Selangor:  Longman Malaysia, 1992), 6.
Bukankah dahulu, kini dan akan datang ekonomi  syari’ah  hadir  berbagai  solusi persoalan  luas  baik  persoalan  ekonomi, budaya,  politik  dan  sosial  kemasyarakatan. Gagasan  yang  disajikan  ekonomi  syariah menganggap  kegiatan  ekonomi  manusia sebagai  salah  satu  aspek  dari  pelaksanaan tanggung  jawabnya  di  bumi  (dunia)  ini. Orang yang semakin terlibat dalam kegiatan ekonomi maka sesungguhnya dia makin baik menjaga keseimbangannya. Semakin  sholeh perilaku  atau  kehidupannya,  maka  semakin produktif aktivitas kesehariannya. 20
Pendapat lain mengungkapkan beberapa  nilai-nilai  jaminan  sosial  yang Islami  diantaranya  adalah:  manfaat  dari sumber-sumber  daya  harus  dapat  dinikmati oleh semua kalangan. Negara harus menyediakan dana untuk menjamin kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi, pengeluaran sosial adalah hak sah bagi  orang-orang  yang  miskin,  prioritas untuk  memenuhi  tujuan  bermanfaat  dan penting bagi masyarakat, kebijaksanaan yang konsisten  dengan  cita-cita  pemerataan pendapatan dan kekayaan secara  adil dalam rangka stabilitas ekonomi dan mengalokasikan dana.

## Definisi Ekonomi Pancasila
Ekonomi  Pancasila, sebagaimana  bisa terbaca  dari  tulisan  para  penggagasnya, dimaksudkan sebagai  teori ekonomi dengan perspektif  Indonesia.  Secara  konseptual gagasan  Ekonomi  Pancasila  diproyeksikan mencakup  dua  aspek,  yaitu teori  ekonomi murni dan teori  ekonomi  aplikatif  untuk Indonesia. 21
20 Monzer  Kahf, Ekonomi  Islam  (Telaah Analitik  terhadap  Fungsi  Sistem  Ekonomi  Islam) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 4.
21 Tarli Nugroho, “Ekonomi Pancasila Refleksi Seteah Tiga Dekade”, Paper (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, 2011), 9.

## Definisi Ekonomi Kerakyatan
Beberapa  tawaran  lain,  para  ekonom mengenai  sistem  ekonomi  yang  dinamakan ekonomi kerakyatan. Dalam konsep ekonomi kerakyatan  sebagai  subsistem  dari  ekonomi pancasila,  seharusnya  aktivitas  ekonomi diarahkan  pada  keterlibatan  sebagian  besar rakyat.  Ekonomi  ini  diharapkan  mampu memecahkan  persoalan  bangsa  ini  dengan berbagai  ruang  lingkupnya.  Dalam  hal  ini, ekonomi  kerakyatan  memiliki  prinsip- prinsip dasar yakni yang termaktub sebagaimana  dikemukakan  dalam  Pasal  33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.
Tiga prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah  sebagai  berikut:  (1)  perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak dikuasai oleh negara; dan (3) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat. 22 Berdasarkan  ketiga prinsip  tersebut  dapat  disaksikan  betapa sangat  besarnya  peran  negara  dalam  sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dilengkapi  oleh  Pasal  27  ayat  2  dan  Pasal 34,  peran  negara  dalam  sistem  ekonomi kerakyatan  antara  lain  meliputi  lima  hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi  (2)  mengembangkan  BUMN;  (3) memastikan  pemanfaatan  bumi,  air,  dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat;  (4)  memenuhi  hak setiap  warga  negara  untuk  mendapatkan pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak;  (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar. 23
22 M. Heriyadi, “Peranan Ekonomi Kerakyatan sebagai  Landasan  Perekonomian  Indonesia”,  dalam http://www.google.com/.  Diakses  tanggal  5  April 2012.
23 M. Heriyadi, “Peranan Ekonomi Kerakyatan sebagai  Landasan  Perekonomian  Indonesia”,  dalam

## PEMBAHASAN DAN DISKUS
Pemikiran  Dasar  dari  Ekonomi  Islam,
Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.
Menggunakan istilah prinsip ekonomi ( economic principle ) menyebutkan beberapa hal, 24 yaitu pertama, dalam  memenuhi kebutuhannya,  manusia  selalu  berusaha untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin.  Dan kedua, untuk  mencapai  hasil yang  semaksimal  mungkin,  manusia  dapat menggunakan benda pemuas kebutuhan yang ada.
Sistem  ekonomi  yang  diterapkan diberbagai negara sudah banyak macamnya. Berbagai  perdebatan  sistem  ekonomi  yang ideal pernah survive lama dibeberapa negara. Perbedaan  yang  mendasar  sistem  ekonomi Islam  dengan  sistem  ekonomi  yang  lainnya yakni terletak pada sebuah prinsip- prinsipnya.
1. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam
Prinsip-prinsip ekonomi Islam memberikan kemanfaatan, bukan saja di dunia  namun  juga  berdampak  kebaikan untuk  kehidupan  yang  akan  datang (akhirat). Yaitu diantaranya:
a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan (The  Principle  of  Tawheed  and Brotherhood)
Ini menjadi landasan utama, seyogyanya dijadikan pegangan bagi manusia/insani, karena ini berkaitan dengan keimanan kepada TuhanNya. Alam  dan  segala  isinya,  diyakini bahwa  tidak  terjadi  dengan  sendiri. Juga terjadinya bukan tanpa hikmah. Karena  dialah  Allah  SWT  yang menciptakan langit dan bumi beserta
http://www.google.com/.  Diakses  tanggal  5  April 2012.
24 Sigit  Winarno  dan  Sujana  Ismaya, Kamus Besar  Ekonomi (Bandung:  CV.  Pustaka  Grafika, 2007), 173.
isinya  bukan  untuk  sia-sia. 25
Berpijak  dari  hal  tersebut  bahwa segala  aktivitas  ekonomi  yang  kita lakukan  itu  bersumber  dari  syariah Allah  SWT  dan  bertujuan  akhir kembali  kepada-Nya.  Salah  satu firman  Allah  yang  mengisahkan ketauhidan yakni di dalam Surat Al- Ikhlas (112) ayat 1 yang artinya: Katakanlah:  "Dia-lah  Allah,  yang Maha Esa.
Prinsip  persaudaraan  atau kekeluargaan  juga  menjadi  pilar pijakan yang menjadikan sistem yang akan dapat menciptakan kesejahteraan  semuanya.  Syariah telah  mengajarkan  manusia  harus berbuat  baik,  tolong  menolong sesamanya juga kasih sayang terutama  kepada  anak  yatim,  fakir miskin dan kaum yang lemah. Firman Allah  SWT  dalam  surat  Al-Hujurat (49) ayat 10 yang artinya:
Orang-orang beriman
itu sesungguhnya bersaudara.....
b. Prinsip Bekerja dan Produktivitas (The  Principle  of  Working  and Productivity)
Pandangan ekonomi Islam mengharuskan  kita  untuk  bekerja keras,  karena  pada  hakekatnya bekerja  ialah  sebagian  dari  ibadah.
Karenanya manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan
keluarganya dan berbuat baik terhadap sesamanya. Beberapa pernyataan Allah didalam kitab-Nya, bahwa  bekerja  yaitu  kewajiban seorang  muslim  untuk  mewujudkan kehidupan  yang  lebih  baik  dan sejahtera  baik  didunia  dan  tujuan akhirnya untuk kehidupan akhirat. 26 Dalam ajaran Islam menyuruh kita untuk bekerja sepanjang  hidupnya  dengan  sebaik-
25 Hasan  Aedy, Indahnya  Ekonomi  Islam (Bandung: Alfabeta, 2007), 11.
baiknya.  Hal  ini  Allah  SWT memerintahkan  kepada  manusia dalam surat At-Taubah (9); ayat 105, yang artinya:
Dan  katakanlah:  "bekerjalah  kamu, maka  Allah  dan  rasul-Nya  serta orang-orang  mukmin  akan  melihat pekerjaanmu  itu,  dan  kamu  akan dikembalikan  kepada  (Allah)  yang mengetahui  akan  yang  ghaib  dan yang  nyata,  lalu  diberitakan-Nya kepada  kamu  apa  yang  telah  kamu kerjakan.
Hendaklah  setiap  pekerjaan akan diminta pertanggung jawabannya  dihadapan  Allah  SWT., rizki  yang  kita  dapatkan  dari  hasil kerja  atau  keringat  sendiri  itu  yang paling utama, namun  ketika rizki  itu didapat  dengan  cara  meminta-minta atau  juga  dengan  cara  yang  tidak halal maka itu pekerjaan yang dibenci oleh Allah SWT.
Seperti juga Q.S Ar-Rad (13) ayat 11; menerangkan bahwa:
Sesungguhnya  Allah  tidak  merobah keadaan  sesuatu  kaum  sehingga mereka  merobah  keadaan  yang  ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang  dapat  menolaknya;  dan  sekali- kali  tak  ada  pelindung  bagi  mereka selain Dia.
Selanjutnya, prinsip dari produktivitas bahwa Islam menghendaki agar semua hamba-Nya mengerahkan  segala  kemampuannya dalam  mengelola  sumber  daya  alam sekitarnya  dengan  cara  ketekunan yang diridhoi Allah SWT. Dalam QS. al-Jumu'ah (62) ayat 10, yang artinya: Apabila  Telah  ditunaikan  shalat, Maka  bertebaranlah  kamu  di  muka bumi; dan carilah karunia Allah dan
26 Alvien  S.  Haerisma, Dinar  dan  Dirham (Studi  Perkembangan  dan  Penerapan) (Cirebon: Eduvision Publishing, 2011), 26-27.
ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
c. Prinsip Kepemilikan (The Principle Of

## Ownership)
Islam  mengakui  hak  individu  dalam kepemilikan  harta,  tapi  harta  yang didapat haruslah dengan cara-cara sesuai dengan  ketentuan  Islam.  Kepemilikan harta seseorang berdasarkan
kemaslahatan sehingga saling
menghormati,  menghargai  juga  tidak ada  kecemburuan  antar  status  sosial yang  lain.  Hal  ini  semua  merupakan amanah Allah yang hanya berupa titipan didunia.  Sebuah  firman  Allah  yang terpetik dalam QS.  Al-Baqarah (2) ayat 29, yang artinya:
Dia-lah  Allah,  yang  menjadikan  segala yang ada di bumi untuk kamu.
Dalam  konsep  ekonomi  Islam, nilai  kepemilikan  terletak  pada  moral. Kepemilikan  memiliki  kemanfaatannya dan  bukan  menguasainya  yang  berlebih atas  sumber-sumber  ekonomi,  karena kepemilikan  harta  secara  absolut  hanya milik Allah SWT semata. 27
d. Prinsip  Distribusi  Berkeadilam (The

## Principle Of Distributional Equity)
Distribusi  berkeadilan  merupakan  asas keseimbangan  tatanan  ekonomi  Islam. Makhluk  yang  diciptakan  oleh  Allah SWT.  memiliki  peluang  yang  sama dalam memiliki, mengelola dan menikmati  dari  sumber  daya  yang diambilnya  sesuai  kemampuan  untuk kebutuhan  hidupnya.  Seperti  di  dalam surat  Al-Huud  (11)  ayat  61,  yang artinya:
Dan  kepada  Tsamud  (Kami  utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai  kaumku,  sembahlah  Allah,  sekali- kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia  telah  menciptakan  kamu  dari  bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya,  karena  itu  mohonlah
27 Yulia Hafizah, “Kebijakan Ekonomi
Indonesia  Ditinjau  dari  Konsep  Dasar  Ekonomi Islam”, Millah, Vol. 4, No. 2 (Januari, 2005): 39.
ampunan-Nya,  Kemudian  bertobatlah kepada-Nya,  Sesungguhnya  Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).
Pemerataan  kesempatan  dalam segala  hal,  seyogyanya  tidak  boleh dibeda-bedakan  dari  golongan,  ras, suku,  status  sosial,  dan  sebagainya. Setiap  individu  layak  mendapatkan kesempatan dalam menikmati  hidupnya secara  layak  dalam  aspek  kesehatan, bekerja,  kenyamanan  hidup,  bersosial lainnya.  Sehingga  hak  individu  tidak terbatasi  oleh  kepentingan  orang-orang tertentu  yang  ingin  memikirkan  dirinya sendiri.
Dalam perspektif Islam, manusia memiliki kebebasan berkehendak hendaknya  mempunyai  kemanfaatan ( kemaslahatan) untuk  kehidupan  dan kesejahteraan manusia di dunia. Apapun dapat  kita  lakukan  dalam  mengelola sumber  daya  namun  dengan  baik,  tidak boleh  membuat  kerusakan  sehingga merugikan bagi generasi kedepan.
Setelah  kita  memahami  dari prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam di atas,  mari  kita  berpikir  kembali  yang masih  ragu  dengan  sistem  ini.  Sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan  nilai  dan  petunjuk  dari Allah SWT  sang  pencipta  seluruh  jagat raya. Dengan mengucap syukur khazanah  sistem  ekonomi  Islam  di Indonesia sedang digeluti oleh berbagai kalangan baik pelajar, akademisi, praktisi juga ulama.
Beberapa peranan strategi ekonomi  Islam  khususnya  di  Indonesia dalam upaya menjangkau permasalahan- permasalahan yang dihadapi bangsa kita sekarang  guna  mengangkat  harkat  dan martabat  rakyat  yang  masih  dibawah garis kemiskinan, miskin moral dan juga material.  Salah  satu  kontribusi  institusi
syariah dalam pembangunan di Indonesia  tentu  akan  mengembangkan berbagai  turunan  syariah,  ilmu,  sistem, sumber  daya  manusia,  komunitas  dan lingkungan sekitar.
Sofyan S. Harahap mengemukakan  pendapatnya  pada  saat pembukaan  acara  SeCOND  yang  lalu diselenggarakan  oleh  FE-UI  sebagai keynote speaker, kontribusi yang diberikan oleh berbagai ilmuwan, ulama, dan tokoh  masyarakat  dalam  penerapan sistem ekonomi  Islam  telah  terbukti, 28 diantaranya:
1) Mendorong  mereka  yang  menolak bunga bank masuk bank.
2) Pengembangan  usaha  kecil  dan menengah melalui dana pembiayaan dari  BMT.
3) Mendorong sektor filantropis melalui  zakat,  infak,  shadaqah  dan wakaf.
4) Mendorong  implementasi  syariah disegala bidang.
5) Memacu  lahirnya  industri  lain  yang menyokong perbankan seperti
asuransi syariah, pasar modal syariah dan berbagai sektor riil.
6) Menggerakkan  perhatian  para  ahli muslim dan non-muslim pada pengembangan  konsep  ekonomi Islam.
7) Berkembangnya institusi-institusi
pendidikan yang membuka program studi ekonomi Islam dan perbukuan yang membahas topik-topik
ekonomi Islam.
8) Mendorong  proses  Islamisasi  Ilmu dan bidang lainnya.
Dengan  lahirnya  institusi  syariah  ini maka entitas itu menjadi laboratorium hidup bagi  kita  untuk  menguji  dari  penerapannya dengan  nilai-nilai  dan  konsep  Islam  dalam
28 Yulia Hafizah, “Kebijakan Ekonomi Indonesia  Ditinjau  dari  Konsep  Dasar  Ekonomi Islam”, 27.
bidang  muamalah  dan  turunannya.  Semua keberhasilan  elemen-elemen  dan  sistem ekonomi  Islam  ini  sangat  tergantung  pada umatnya  sendiri  yang  menjalankannya terutama  akademisi  sebagai  peramu  menu sebelum memasuki strike competitive (persaingan  tajam).  Masa  depan  ekonomi Islam tergantung dipundak kita semua, baik pemimpin negara sampai rakyat jelata bahwa ini  adalah  salah  satu  perjuangan  atau jihad fisabillah karena  kita  sudah  melihat  dan mengalami  setiap  yang  bathil  akan  hancur. Mari  kita  hijrah  dari  sistem  ekonomi  yang bathil  menuju  ke  sistem  yang  lebih  berkah yakni ekonomi Islam.

## a. Pemikiran Dasar Ekonomi Pancasila
Ekonomi  Pancasila  merupakan  sebuah sistem  perekonomian  yang  didasarkan  pada lima  sila  dalam  Pancasila.  Istilah  ekonomi Pancasila  baru  muncul  pada  tahun  1967 dalam  suatu  artikel  Dr.  Emil  Salim.  Secara sederhana, ekonomi Pancasila dapat  disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian  pemerintah  atau  istilah  lain ekonomi pasar terkendali. 29
Reformasi sistem ekonomi merupakan reformasi aturan main hubungan- hubungan  ekonomi  yang  mutlak  perlu mempertimbangkan  ideologi  Pancasila  dan demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila  mengacu  pada  setiap  sila  sebagai berikut, 30 yaitu:
1. Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan  oleh  rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
2. Seluruh warga masyarakat bertekad untuk mewujudkan  kemerataan  sosial  yaitu tidak membiarkan berkembangnya ketimpangan  ekonomi  dan  kesenjangan sosial;
3. Semua  pelaku  ekonomi  yaitu  produsen, konsumen,  dan  pemerintah  (sebagai
29 Mubyarto, Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat dan  Peranan  Ilmu-ilmu  Sosial (Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2002), 28.
30 Mubyarto, Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial, 28-29.
produsen  sekaligus  konsumen)  selalu bersemangat  nasionalistik  yang  dalam setiap putusan
ekonominya menomorsatukan tujuan terwujudnya perekonomian  nasional  yang  kuat  dan tangguh;
4. Koperasi dan organisasi-organisasi ekonomi  yang  selalu  mengedepankan kerjasama  ( coorperation )  dan  tindakan bersama  ( collective  action )  menjadi sokoguru kegiatan ekonomi masyarakat;
5. Dalam perekonomian Indonesia yang luas dan  beragam  terus  menerus  diupayakan keseimbangan antara perencanaan ekonomi  nasional  dengan  desentralisasi dan  otonomi  daerah.  Melalui  partisipasi aktif  setiap  daerah,  aturan  main  keadilan ekonomi berjalan sehingga menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

## b. Pemikiran Dasar Ekonomi Kerakyatan
Ekonomi Kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian  dimana  berbagai  kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan  partisipasi  semua  anggota masyarakat, hasil-hasilnya dinikmati oleh seluruh  anggota  masyarakat,  sementara penyelenggaraan
kegiatan-kegiatan ekonomi itupun berada di bawah pengendalian  atau  pengawasan  anggota- anggota masyarakat. 31 Pancasila pada sila ke-5  berbunyi: keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia , yang  berarti keadilan  yang  berlaku  dalam  masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun  spiritual  bahwa  setiap  orang Indonesia  mendapat  perlakuan  yang  adil dalam  bidang  hukum,  politik,  ekonomi dan  kebudayaan.  Salah  satu  penjelasan diatas  yakni  ekonomi  kerakyatan  yang memiliki  nilai  filosofis  sesuai  dengan UUD  1945  pasal  33  dari  penjelasan  Sila Keadilan social. 32
31 Revrisond Baswir, Agenda Ekonomi Kerakyatan (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
bekerjasama dengan IDEA, 1997), 4.
32 Darji Darmodiharjo, et al., Santiaji Pancasila:  Suatu  Tinjauan  Filosofis,  Historis  dan
Terdapat  tiga  prinsip  dasar  ekonomi kerakyatan  yang  termaktub  didalam  UUD 1945 Pasal 33, yaitu:
1. Perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang  produksi  yang  penting bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi,  air,  dan  segala  kekayaan  yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Penjabaran dari prinsip dasar ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi memiliki penjelasan bahwa: dalam pasal 33  tercantum  dasar  demokrasi ekonomi,  produksi  dikerjakan  oleh  semua untuk  semua  dibawah  pimpinan  atau pemilikan anggota-anggota masyarakat.
Kemakmuran masyarakatlah yang diuatamakan  bukan  kemakmuran  orang seorang. 33
Persamaan  dan  perbedaan  pemikiran dasar  dari  ekonomi  Islam,  ekonomi Pancasila dan ekonomi Kerakyatan untuk kesejahtaraan masyarakat.
No.
Persamaan
1. Pemikiran  dasar  semua  sistem ekonomi  baik  ekonomi  Islam, ekonomi  Pancasila  dan  ekonomi Kerakyatan  mencerminkan  etika, norma dan moral.
2. Pemikiran  dasar  sistem  ekonomi mewujudkan kemerataan dari ketimpangan dan kesenjangan sosial yang terjadi pada masyarakat khususnya di Indonesia.
3. Peran  serta  pelaku  ekonomi  yaitu produsen, konsumen, dan
pemerintah  di  dorong  memiliki jiwa  semangat  sebagai  individu
Yuridis  Konstitusional (Surabaya:  Penerbit  Usaha Nasional, 1991), 46-47.
33 Revrisond Baswir, Agenda Ekonomi Kerakyatan, 4 .
atau  warga  negara  yang  memiliki ruh nasionalis.
4. Sistem  ekonomi  ekonomi  baik ekonomi Islam, ekonomi Pancasila dan ekonomi Kerakyatan melibatkan peran lembaga-
lembaga  mikro  seperti:  koperasi dan organisasi-organisasi ekonomi, ini  sebagai  bukti  bahwa  sistem  ini mengedepankan kerjasama
( coorperation ) dan tindakan bersama ( collective action ).
5. Sistem  semua  ini  mengupayakan keseimbangan  antara  perencanaan ekonomi nasional dengan desentralisasi dan otonomi daerah.
6. Semua  sistem  ekonomi  Islam, ekonomi  Pancasila  dan  ekonomi Kerakyatan  memiliki  tujuan  yang sama  yakni  untuk  kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat atau umat lainnya.
No. Perbedaan
1. Prinsip dasar  ekonomi  Islam mencerminkan  etika,  norma  dan moral sesuai filosofi Al-Quran dan Al-Hadits.
2. Prinsip dasar ekonomi Islam, yakni sistem yang mengedepankan
kesejahteraan masyarakat sehingga mewujudkan negeri Baldatun
Thayyibatun wa Rabbun Ghafuur .
3. Peran serta pelaku ekonomi sebagai produsen, konsumen, dan
pemerintah  mengedepankan  nilai
Hablum  Minallah dan Hablum Minannas .
4. Sistem  Ekonomi  Pancasila  dan Kerakyatan  mengakar  dari Bottom Up , namun Sistem Ekonomi Islam mengakar dari Bottom Up dan Top down.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini menyimpulkan  dua  macam,  yaitu  pertama, pemikiran dasar ekonomi Islam terdiri tauhid dan persaudaraan, bekerja dan produktivitas, kepemilikan  dan  distribusi  berkeadilan. Prinsip ekonomi pancasila terdiri penyatuan ekonomi,  sosial  dan  moral,  kemerataan sosial,  semangat  nasionalistik,  kerjasama, desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Prinsip ekonomi  kerakyatan  terdiri  perekonomian disusun azas kekeluargaan, hajat hidup orang banyak  dikuasai  oleh  negara,  segala kekayaan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
Dan  kedua,  persamaan  ketiganya mencerminkan  etika,  norma  dan  moral, kemerataan, nilai nasionalistik, peran lembaga  mikro,  desentralisasi  dan  otonomi daerah.  Perbedaannya  mencerminkan  etika, norma dan moral sesuai filosofi al-Quran dan al-Hadits, mewujudkan negara yang makmur,  mengedepankan  nilai  hablum minallah dan hablum minannas.

## DAFTAR PUSTAKA
Aedy,  Hasan. Indahnya  Ekonomi  Islam. Bandung: Alfabeta, 2007.
Al-Kaaf,  Abdullah  Zaky. Ekonomi  dalam Perspektif  Islam .  Bandung:  Pustaka Setia, 2002.
Baswir, Revrisond. Agenda Ekonomi Kerakyatan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar  bekerjasama  dengan  IDEA, 1997.
Darmodiharjo, Darji et al. Santiaji Pancasila:  Suatu  Tinjauan  Filosofis, Historis  dan  Yuridis  Konstitusional .
Surabaya:  Penerbit  Usaha  Nasional,
1991.
Haerisma,  Alvien  S. Dinar  dan  Dirham (Studi Perkembangan dan Penerapan) . Cirebon: Eduvision Publishing, 2011. Hafizah,  Yulia.  “Kebijakan  Ekonomi Indonesia  Ditinjau  dari  Konsep  Dasar Ekonomi Islam”, Millah, Vol. 4, No. 2 (Januari, 2005).
Hamid,  Edi  Suandi.  “Akar  Krisis  Ekonomi Global  dan  Dampaknya  terhadap

## Alvien Septian Haerisma
Indonesia”, La_Riba  Jurnal  Ekonomi Islam , Vol. 3, No. 1 (Juli, 2009).
Hanafi, Syafiq M. Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme (Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi) . Yogyakarta: Cakrawala, 2007. Hasan, Abul dan Aidit Ghazali (Ed). Reading
in Islamic Economic
Thought. Selangor: Longman Malaysia, 1992. Heriyadi, M. “Peranan Ekonomi Kerakyatan sebagai Landasan Perekonomian Indonesia”, dalam http://www.google.com/. Diakses tanggal 5 April 2012.
Hidayat,  Mohamad. An  Introduction  to  The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah). Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
Hulwati. Ekonomi Islam (Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi  Syariah  di  Pasar  Modal
Indonesia  dan  Malaysia). Jakarta: Ciputat Press, 2009.
Kahf,  Monzer. Ekonomi  Islam  (Telaah
Analitik  terhadap  Fungsi  Sistem Ekonomi  Islam) .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1995.
Liddle, R. William. “The Politics of Ekonomi
Pancasila  Some  Reflection  on  Recent
Debate”, Journal Bulletin of Indonesian Economic Studies , Vol. 18, No. 1 (March, 1982).
Malik,  Saeful.  “Ekonomi  Syariah  VS
Ekonomi Kerakyatan”, dalam http://www.google.com/. Diakses tanggal 18 Juni 2011.
McCawley,  Peter.  “The  Economics  of Ekonomi  Pancasila”, Journal  Bulletin of  Indonesian  Economic  Studies ,  Vol. 18, No. 1 (March, 1982).
Mubyarto. Ekonomi  Pancasila:  Gagasan dan Kemungkinan. Yogyakarta: Pustaka LP3ES, 1987.
________. Membangun  Sistem  Ekonomi . Yogyakarta: Penerbit BPFE, 2000.
________. Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat dan Peranan Ilmu-ilmu Sosial.
Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University
Press, 2002.
Nataatmadja,  Hidajat. Pemikiran  Kearah Ekonomi Humanistik (Suatu Pengantar Menuju  Citra  Ekonomi  Agamawi) . Yogyakarta: PLP2M, 1984. Nugroho,  Tarli.  “Ekonomi  Pancasila Refleksi Seteah Tiga Dekade”, Paper . Yogyakarta:  Pusat  Studi  Pancasila (PSP) UGM, 2011. Prawiranegara, Sjafruddin. “Pancasila as The Sole Foundation”, in http://www.jstor.org/stable,  accessed on Oct 1984.
Rahardjo, M. Dawam. “Isu-isu Kontemporer Ekonomi  Pancasila”, Jurnal  UNISIA,
Vol. 27, No. 53 (Maret, 2004).
Rahman,  Afzalur. Dokrin  Ekonomi  Islam Jilid  I. Yogyakarta:  PT.  Dana  Bhakti Wakaf, 1995.
Sholihin,  Ahmad  Ifham. Buku  Pintar
Ekonomi Syariah . Jakarta: PT.
Gramedia, 2010. Sudarsono,  Heri. Konsep  Ekonomi  Islam (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Penerbit EKONISIA, 2003.
Winarno,  Sigit  dan  Sujana  Ismaya. Kamus Besar Ekonomi. Bandung: CV. Pustaka Grafika, 2007.