PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR: 79/PID.C/2013/PN.IM
Taufik Hidayat, S.H. Jajang Arifin, S.H. Fakultas Hukum Universitas Wiralodra, Indramayu Email: tepakbatuk@gmail.com , jajangarifincyber@gmail.com

## Abstrak
Theft as arranged in Article 362 of the Criminal Code, it is a basic principle of theft of crime in general, so that Law Enforcement Apparatus such as Police, Prosecutor and Judge in  handling theft  cases  refer to  that Article. Whereas in  addition  to  the article there is also article 364 of the Criminal Code which regulates specifically about theft limits of not more than Rp. 2.50, - (two hundred and fifty rupiah) is a light theft. The Supreme Court on February 27, 2012 has issued the Supreme Court Regulation Number 2  of  2012  on  Adjustment  of  Limitations  of  Light  Criminal  Act  and  Penalties  in  the Criminal  Code  to  be  referred  to  the  Law  Enforcement  Apparatus  in  Handling  Light Theft. The study aims to examine the detention procedure conducted by the investigator and the prosecutor against the defendant in the criminal case register No. 79 / Pid.C / 2013  /  PN.Im  pursuant  to  the  Supreme  Court  Regulation  Number  2  of  2012  on Adjustment of Mild Crimes and Amount of Penalties in the Criminal Code, and to know the legal considerations of the Panel of Judges in the judgment of the defendant in a criminal case register Number: 79 / Pid.C / 2013 / PN.Im.
Key Word: Crime, Little Crime, Local Government, Corruption , Number of fines in the Criminal Code

## I. PENDAHULUAN
Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana  untuk  dapat  dihukum  (dipidana).  Tindak  kejahatan  bercirikan  merugikan (materiil  dan  imateriil)  yang  diderita  oleh  korban,  menimbulkan  kekerasan  sosial, sehingga  harus  dicegah  dan  diselesaikan  lewat  peradilan  pidana.Senang  atau  tidak sejahtera yang dinikmati oleh seorang warga masyarakat tidak merupakan kondisi yang permanen, karena pribadi-pribadi dalam suasana yang ideal menyenangkan itu adalah potensial sebagai calon korban kejahatan kapan dan dimana sukar dapat diprediksi 1 .
1 Soedjono Dirdjosisworo, 2002, Respon Terhadap Kejahatan, Bandung: manikmaya, hlm.1.
Penyelesaian  dalam  suatu  perkara  pidana,  dikenal  dengan  dua  prinsip  dasar yang  sangat  penting  yaitu  prinsip  adanya  tindak  pidana  yang  bersumber  pada  asas legalitas dan prinsip adanya kesalahan yang bersumber pada asas praduga tak bersalah. Setelah  dikeluarkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) telah merubah batasan pidana denda dalam perkara- perkara  tindak  pidana  ringan  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  364  KUHP (pencurian ringan), 373 KUHPidana (pengelapan ringan), 379 KUHPidana (penipuan ringan),  384  KUHP  (keuntungan  dari  penipuan),  407  KUHP  (perusakan  ringan)  dan pasal 482 KUHP (penadah ringan) yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima  puluh  rupiah)  menjadi  Rp  2.500.00  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah).  Batasan pidana denda sebesar Rp 250,- adalah batasan pidana denda yang disusun berdasarkan kondisi  perekonomian  tahun  1960-an  yang  tentunya  bila  dikonversi  dengan  kondisi perekonomian  tahun  2000-an  seperti  sekarang  ini  sudah  tidak  relevan  lagi.  Dengan batasan pidana denda sebesar Rp 250,- penyidik, penuntut umum dan hakim tidak lagi dan  tidak  menganggap  adanya  pasal-pasal  tindak  pidana  ringan      sebagaimana diatur  Pasal  364,  373,  379,  384,  407  dan  pasal  482  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana. Kesemua pelaku yang terkait pencurian, pengelapan, penipuan, perusakan dan penadahan dianggap sama dan ditetapkan upaya penahanan atas diri si pelaku. Tidak heran, pada akhirnya timbul kegalauan di masyarakat tentang arti keadilan hukum bagi masyarakat kecil.
Masyarakat melihat adanya ketimpangan hukum antara penjahat kecil dengan penjahat kelas berat, pencuri sandal jepit dengan koruptor, kejahatan dengan motif lapar dengan  kejahatan  dengan  motif  ekonomi,  karena  kesemuanya  disamaratakan  dan kesemuanya  dilakukan  upaya  penahanan  jika  tidak  ada  lagi  pengkotegorian  tindak pidana ringan, tidak ada lagi batasan nilai barang atau jumlah uang yang menjadi objek perkara  tentunya  dapat  berimbas  dan  berefek  negatif  tentang  arti  keadilan  hukum 2 . Penulis dalam penelitian ini akan mengkaji tentang peristiwa tindak pidana percobaan pencurian  dalam  keadaan  memberatkan  yang  dilakukan  oleh RALI  Bin  TASMIN, Tempat  lahir  Indramayu,  Umur/tanggal  lahir  24  Tahun,  Jenis  kelamin  Laki-laki,
2 Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kebangsaan  Indonesia,  Tempat  tinggal  Desa  Eretan  Blok  Prempu  RT.  04/02 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan.
Dimana duduk perkaranya secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut:
Diketahui pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 23:30 Wib di Desa  Kertawinangun  Blok  Jalan  Pertamina  Kecamatan  Kandanghaur  kabupaten Indramayu telah terjadi diduga tindak pidana percobaan pencurian yang dilakukan oleh RALI Bin TASMIN dan sdr. TASMIN (DPO) adapun barang yang diambil ikan lele Jumbo  adapun  caranya  yaitu RALI  Bin  TASMIN dan  sdr. TASMIN  (DPO) mendatangi  tempat  kolam  ikan  lele  jumbo  menggunakan  kendaraan  sepeda  motor Jupiter MX dan kemudian RALI Bin TASMIN dan sdr. TASMIN (DPO) masuk ke kolam menggunakan alat entek atau sudu untuk  mengambil ikan lele jumbo tersebut tanpa  seijin  pemiliknya  namun  ketahuan  dulu  pada  pemiliknya  dan  warga  sekitar kemudian RALI  Bin  TASMIN dan  sdr. TASMIN  (DPO) melarikan  diri.  Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian 1 (satu) karung ikan lele bilamana dijual dengan harga senilai kurang lebih Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan  melaporkan  kejadiannya  ke  Polsek  Kandanghaur  untuk  diusut  sesuai  dengan hukum yang berlaku.
Dalam perkara ini ( Register Perkara Nomor : 79/Pid.C/2013/PN.Im. ), terdakwa RALI  Bin  TASMIN akhirnya  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Indramayu dinyatakan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  berdasarkan  fakta-fakta  persidangan melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  oleh  Penyidik/Kuasa  Penuntut  Umum melakukan  tindak  pidana Percobaan  pencurian  dalam  keadaan  memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  diatas  maka  penulis  mengangkat permasalahan yang akan di teliti sebagai berikut:
1. Apakah  prosedur  penahanan  yang  dilakukan  penyidik  serta  penuntut  umum terhadap terdakwa dalam perkara pidana register Nomor :
79/Pid.C/2013/PN.Im,  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan  terhadap  Terdakwa  dalam  perkara  pidana  register  Nomor: 79/Pid.C/2013/PN.Im?

## Tujuan
a. Untuk mengetahui prosedur penahanan yang dilakukan penyidik serta penuntut umum  terhadap  terdakwa  dalam  perkara  pidana  register  Nomor  : 79/Pid.C/2013/PN.Im,  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
b. Untuk  mengetahui  pertimbangan  hukum  majelis  hakim  dalam  menjatuhkan putusan  terhadap  Terdakwa  dalam  perkara  pidana  register  Nomor: 79/Pid.C/2013/PN.Im.

## II. KAJIAN TEORI
2.1.   Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP
a. Pencurian biasa
Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: 3
“ Barang  siapa  mengambil  sesuatu  benda  yang  seluruhnya  atau sebagian  milik  orang  lain  dengan  maksud  untuk  memiliki  secara melawan  hukum,  diancamkarena  pencurian,  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp.  900;
(sembilan ratus rupiah) ”.
Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian ada 2 (dua), yaitu:
1) Unsur-unsur subyektif terdiri dari:
a) perbuatan mengambil
3 R. Sugandhi, 1981, Kitab Undang-undang dan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional , hlm. 376.
b) obyeknya suatu benda
c) unsur keadaan  yang meyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain.
2) Unsur obyektifnya, terdiri dari:
a) adanya maksud
b) yang ditujukan untuk memiliki
c) dengan melawan hukum
Suatu  perbuatan  atau peristiwa baru dapat  dikualifikasikan sebagai  pencurian apabila terdapat unsur tersebut di atas.
b. Unsur subyektif
a) Unsur perbuatan mengambil
Perbuatan  mengambil  yang  menjadi  unsur  subyektif  di  dalam  delik pencurian seharusnya ditafsirkan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di  bawah  kekuasaanya  yang  nyata  dan  mutlak.  Jadi  di  dalam  delik  pencurian dianggap  sudah  selesai  jika  pelaku  melakukan  perbuatan  “mengambil”  atau setidak-tidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula. Dalam praktek  sehari-hari  dapat  terjadi  seorang  mengambil  suatu  benda,  akan  tetapi karena diketahui oleh orang lain kemudian barang tersebut dilepaskan, keadaan seperti ini sudah digolongkan perbuatan mengambil.

## b) Unsur benda
Pengertian benda yang dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP adalah benda berwujud  yang  menurut  sifatnya  dapat  dipindahkan.Di  dalam  kenyataan  yang menjadi  obyek  pencurian  tidak  hanya  benda  berwujud  yang  sifatnya  dapat dipindahkan  oleh  karena  itu  pengertian  benda  tersebut  berkembang  meliputi setiap  benda  baik  itu  merupakan  benda  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  baik berupa  benda  benda  berwujud  maupun  tidak  berwujud  dan  benda-benda  yang tergolong res nullius dalam batas-batas tertentu.Pengertian benda menurut Pasal 362 KUHP memang tidak disebutkan secara rinci, sebab tujuan pasal ini adalah untuk melindungi harta kekayaan orang.
c) Unsur-unsur atau seluruhnya milik orang lain
Benda tersebut  tidak perlu  seluruhnya milik orang lain cukup    sebagian saja.  Siapakah  yang  diartikan  dengan  orang  lain  dalam  unsur  sebagian  atau seluruhnya  milik  orang  lain.  Orang  lain  itu  diartikan  sebagai  bukan  petindak. Dengan  demikian  maka  pencurian  dapat  terjadi  terhadap  benda-benda  milik badan hukum, missal milik negara.
c. Unsur-unsur obyektif

## a) Maksud dan tujuan
Maksud  untuk  memiliki  terdiri  dari  dua  unsur,  yakni  unsur  maksud (kesengajaan  sebagai  maksud),  berupa  unsur  kesalahan  dalam  pencurian  dan unsur memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari  perbuatan  mengambil  barang  milik  orang  lain  itu  ditujukan  untuk memilikinya.  Dari  penggabungan  dua  unsur  itulah  yang  menunjukkan  bahwa dalam  tindak  pidana  pencurian,  pengertian  memiliki  tidak  mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan melawan hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.

## b) Menguasai bagi dirinya sendiri
Pengertian menguasai bagi dirinya sendiri yang terdapat pada Pasal 362 KUHP maksudnya adalah “menguasai sesuatu benda seakan-akan ia pemilik dari benda  tersebut”.Pengertian  seakan-akan  di  dalam  penjelasan  tersebut  memiliki arti bahwa pemegang dari benda itu tidak memiliki hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda yang sebenarnya.
Unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai:
“Barangsiapa  mengambil  barang  sesuatu,  yang  seluruhnya  atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan  hukum,  diancam  karena  pencurian,  dengan  pidana  penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”
Mengambil barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain  dengan  tujuan  memiliki  barang  tersebut  secara  melawan  hukum.  Yang menjadi unsur-unsur dari tindak pidana pencurian tersebut ialah:
• Barangsiapa (Subyek Hukum);
Semua  yang  termasuk  barangsiapa  disini  ialah  subyek  hukum.  Adapun yang  dimaksud  dengan  subyek  hukum  adalah  segala  sesuatu  yang  dapat memperoleh  hak  dan  kewajiban  dari  hukum 4 .  Dapat  memperoleh  hak  dan kewajiban  dari  hukum  hanyalah  manusia  atau  orang.  Jadi,  manusia  atau  orang merupakan  subyek  hukum.Dalam  hukum  pidana  yang  menjadi  subyek  hukum ialah mereka yang melakukuan suatu tindak pidana baik dilakukan oleh dua orang atau lebih.
Dalam rumusan Pasal 55 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 55
Ayat (1) : “Dihukum  sebagai  orang  yang  menyuruh  melakukan peristiwa pidana :
1e.  Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
2e. Orang  yang  dengan  pemberian,  perjanjian,  salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman,  atau  tipu  daya,  atau  dengan  member kesempatan,  daya  upaya,  atau  keterangan,  sengaja membujuk, untuk melakukan sesuatu perbuatan.(KUHP. 163 bis, 263 s).
(2) : “Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh  dipertanggungkan  kepadanya  hanyalah  perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya”
Dari rumusan pasal 55 KUHP tersebut, yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi 4 macam, yakni: 5

## a. Orang yang melakukan (plegen)
Orang  ini  bertindak  sendirian  untuk  mewujudkan  segala  anasir  atau elemen dari tindak pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, misalnya  orang  lain  itu  harus  pula  memenuhi  elemen  status  sebagai  pegawai negeri.
b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen).
Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit  ada dua orang,  yakni yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan pelaku utama
4 Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengatar , Yogyakarta, Liberty, hlm. 67.
5 Sugandhi, Op. Cit , hal. 68
itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang  melakukan  tindak  pidana,  sedangkan  orang  yang  disuruh  tidak  dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
c.   Orang yang turut melakukan (medeplegen)
“Turut  melakukan”  diartikan  disini  ialah  “melakukan  bersama- sama”.Dalam  tindak  pidana  ini  pelakunya  paling  sedikit  harus  ada  dua  orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan.Dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan (keduanya harus melakukan tindak pidana itu). Tetapi apabila pelaku kedua itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan  yang  sifatnya  hanya  membantu,  maka  pelaku  kedua  itu  tidak  dapat dikategorikan  sebagai  orang  yang  turut  melakukan,  tetapi  hanya  sebagai  orang yang “membantu melakukan” sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 56 KUHP sebagai berikut :

## Pasal 56
Ayat (1) :  ” Dihukum  sebagai  orang  yang  membantu  melakukan kejahatan. (KUHP. 58, 86) :
1e.   Barangsiapa  dengan  sengaja  membantu  melakukan kejahatan itu (KUHP. 186).
2e.   Barangsiapa yang memberikan kesempatan,daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu (KUHP. 57 s, 60, 86, 236 s).
d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan dan sebagainya, dengan sengaja menghasut supaya melakukan perbuatan itu (uitlokker)
Orang itu harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya harus  memakai  salah  satu  dari  cara-cara  seperti  dengan  pemberian        upah, perjanjian,  salah  memakai  kekuasaan  atau  martabat  dan  sebagainya  yang disebutkan dalam pasal itu, artinya tidak boleh memakai cara lain. Seperti halnya dengan “menyuruh melakukan”, pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni orang yang menghasut dan yang dihasut, hanya bedanya pada “menghasut
supaya melakukan”, orang yang dihasut itu dapat juga dihukum sebagai pelaku, sedang pada “menyuruh melakukan” orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum.
• Perbuatan mengambil
Yang  dimaksud  dengan  mengambil  dalam  Pasal  362  KUHP  ialah memindahkan  penguasaan  nyata  terhadap  suatu  barang  ke  dalam  penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain.Kata mengambil dalam arti sempit terbatas  pada  menggerakan  tangan  danjari-jari,  memegang  barangnya,  dan mengalihkannya ke tempat lain.
Mengambil  untuk  dikuasainya,  maksudnya  pada  waktu  pencuri mengambil  barang  itu,  barang  tersebut  belum  ada  dalam  kekuasaanya. Pengambilan  atau  pencurian  itu  sudah  dapat  dikatakan  selesai,  apabila  barang tersebut  sudah  berpindah  tempat,  maka  orang  tersebut  belum  dapat  dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru akan melakukan percobaan pencurian.

## • Yang diambil harus suatu barang
Yang dimaksud dengan barang pada tindak pidana ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, karena jika tidak ada nilai ekonominya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentukkehendaknya untuk mengambil  sesuatu  barang  yang  memiliki  nilai  ekonomi.Sesuatu  barang  yaitu segala  sesuatu  yang  berwujud  termaksud  binatang  (manusia  tidak  termaksud) misalnya uang, baju dan sebagainya. 6
• Barang bergerak yang ada pemiliknya
Barang  bergerak  yang  ada  pemiliknya  berarti  itu  berada  di  bawah kekuasaan orang lain. Barang seperti inilah yang menjadi objek dari tindak pidana ini.Mengenai pemiliknya dapat terjadi secara bersama-sama atau oleh seseorang atau yang dimilikinya oleh negara.
d. Pencurian Ringan
6 R.  Soesilo, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal Demi Pasal , Politeia, Jakarta, Hlm. 58
Pencurian  ringan  diatur  dalam  pasal  364  KUHP,  pasal  ini  merupakan bentuk ringan dari pada pasal 362 mengenai pencurian biasa. Pasal ini berbunyi sebagai berikut: 7
“Perbuatan  yang  diterangkan  dalam  pasal  362  dan  pasal  363  No.4, begitu  juga  yang  diterangkan  dalam  pasal  363  No.5,  asal  saja  tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari  dua  ratus  lima  puluh  rupiah,  dihukum  sebagai  pencurian  ringan dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  tiga  bulan  atau  denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- ”.
Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pencurian biasa, pencurian  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  dengan  bersekutu,  atau pencurian  yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu, asal tidak dilakukan  dalam  sebuah  rumah  atau  dalam  pekarangan  tertutup  yang  ada rumahnya dan jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari 2.50,- (dua ratus lima puluh) dihukum sebagai pencurian ringan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut KUHAP
Hukum  pidana  dalam  arti  luas  terdiri  dari  hukum  pidana  (substantife  atau material)  dan  hukum  acara  pidana  (hukum  pidana  formal) 8 .  Hukum  pidana  materil dapat ditemukan dalam KUHP dan hukum pidana formal sebagai bentuk pelaksana dari hukum pidana material diatur dalam KUHAP. Apabila hukum dibagi atas hukum privat dan publik, maka hukum keberadaan hukum acara pidana ada diranah hukum publik. Sifat publik hukum acara pidana karena yang bertindak jika terjadi pelanggaran pidana ialah Negara (melalui alat-alatnya) 9 . Perkara-perkara tindak pidana ringan ditentukan bentuk  perbuatannya  dalam  KUHP  beserta  ancaman  hukumannya  sebagai  bentuk pidana materilnya. Sedangkan penyelesaian tindak pidana ringan tersebut diatur dalam KUHAP sebagai hukum pidana formalnya.
7 Ibid.
8 Andi Hamzah, 2004, Hukum Acara Pidana, Jakarat, Sinar Grafika, hlm. 9.
9 Ibid, hlm. 10.
Terhadap  pelaku  tindak  pidana  ringan  akan  dilaksanakan  pada  pemeriksaan acara  cepat,  prosedur  pelimpahan  dan  pemeriksaan  perkara  dilakukan  oleh  Penyidik sendiri  tanpa  dicapur  tangani  oleh  Penuntut  Umum.  Ketentuan  ini  sedikit  bebeda dengan prosedur pemeriksaan biasa dan singkat.Dengan adanya ketentuan khusus ini maka  ketentuan  umum  yang  mengatur  kewenangan  penuntut  umum  ini dikesampingkan.Oleh  sebab  itu,  dalam  pemeriksaan  dengan  acara  cepat  Penyidik mengambil  alih  kewenangan  Penuntutan  yang  dimiliki  Penuntut  Umum.Berdasarkan Pasal  205  ayat  (2)  KUHAP,  Penyiddik  “atas  kuasa”  Penuntut  Umum  melimpahkan berkas  perkara  langsung  ke  pengadilan  dan  langsung  menghadapkan  terdakwa  ke pengadilan  dan  berwenang  langsung  menghadapkan  terdakwa  beserta  barang  bukti, saksi, anli atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Maksud “atas kuasa” menurut pasal 205 ayat (2) KUHAP ini adalah sebagai berikut:
“Yang  dimaksud  dengan  “atas  kuasa”  dari  Penuntut  Umum  kepada Penyidik adalah Demi hukum. Dalam hal Penuntut umum hadir, tidak mengurangi nilai “atas kuasa”tersebut”
Pada saat perkara sudah lengkap dan memenuhi syarat formal dimana terdakwa dan para saksi telah hadir maka tidak ada jalan lagi bagi hakim untuk menyidangkan perkara  tersebut  pada  hari  itu  juga.  Hakim  memang  dapat  menunda  pemeriksaan perkara  secara  resmi  di  di  sidang  pengadilan  umum,  hal  tersebut  menjadi penyimpangan  dalam  pemeriksaan  acara  cepat  ini.    Apabila  terdakwa  tidak  hadir dengan alasan yang tidak sah maka hakim berdasarkan pasal 214 ayat (2) KUHAP tetap dapat  menjatuhkan  putusan verstek. Sedangkan  tidak  hadirnya  saksi  tidak  menjadi alasan diundurnya waktu persidangan karena keterangan saksi dapat dibacakan. Hal ini berhubungan pula dengan tidak disumpahnya saksi sebagaimana diatur dalam pasal 208 KUHAP, disamping itu, berdasarkan pasal 209 ayat (2) KUHAP, berita acara sidang tidak perlu dibuat. Kalau ketentuan pasal 209 ayat (2) ini terperinci, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: 10
a. Pada  prinsipnya  pemeriksaan  perkara  tindak  pidana  ringan  tidak dibuat berita acara pemeriksaan sidang.
b. Berita  acara  pemeriksaan  yang  dibuat  oleh  Penyidik  sekaligus dianggap dan dijadikan berita acara pemeriksaan sidang pengadilan.
10 Yahya Harahap, 2001, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta: PT. Sinar Grafika Edisi  Kedua, hlm. 408.
c. Pembuatan  berita  acara  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  baru dianggap  perlu,  jika  ternyata  hasil  pemeriksaan  sidang  pengadilan terdapat  hal-hal  yang  tidak  sesuai  dengan  berita  acara  pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.

## 3.2. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkama Agung Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan Mahkamah Agung ini menyesuaikan nilai barang dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP Menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu  rupiah).  Oleh  sebab  itu  pasal-pasal  yang  memenuhi  unsur  tersebut  dan mengandung nilai yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditangani dengan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana yang diatur dalam (Pasal 205-210 KUHAP). Dengan demikian perkara tersebut ditangani melalui pemeriksaan  cepat,  dengan  hakim  tunggal,  prosedur  pelimpahan  dan  pemeriksaan perkara dilakukan oleh Penyidik sendiri tanpa dicampur tangani oleh Penuntut Umum. Pasal 2 ke- 1 mengatur bahwa Ketua Pengadilan dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian,  Penipuan,  Penggelapan,  Penadahan,  dari  Penuntut  Umum,  wajib memperhatikan nilai barang atau uang  yang menjadi obyek perkara tersebut. Pasal 2 ke-2 mengatur bahwa perkara dengan nilai atau uang yang menjadi objek perkara tidak lebih  dari  Rp.  2.500.000,-  (dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah)  diperiksa  dengan  acara pemeriksaan  cepat  yang  prosedurnya  telah  dijelaskan  di  atas.  Disamping  itu  Ketua Pengadilan  tidak  menetapkan  penahanan  atau  perpanjangan  penahanan,  apabila terhadap terdakwa dikenakan penahanan sebelumnya.
3.3. Penegakan  Hukum  Berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2 Tahun  2012  Tentang  Penyesuaian  Batasan  Tindak  Pidana  Ringan  dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dihubungkan dengan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Indramayu  Nomor  Register  : 79/Pid.C/2013/PN.Im
Maksud dari landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat- syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah  satu  unsur  tidak  ada,  tindakan  penahanan  kurang  memenuhi  asas  legalitas meskipun  tidak  sampai  dikualifikasikan  sebagai  tindakan  yang  tidak  sah  (ilegal). Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan unsur objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur
subjektif,  serta  tidak  dikuatkan  unsur  syarat-syarat  yang  seperti  itu  lebih  bernuansa kurang berdimensi relevansi dan urgensi.
Adapun unsur yang menjadi landasan dasar penahanan akan dibicarakan dalam uraian berikut: 11

## a. Landasan Dasar atau Unsur Yuridis
Dasar hukum atau objektif (Landasan Dasar atau Unsur Yuridis), dikarenakan Undang-undang sendiri telah menentukan terhadap pasal-pasal kejahatan tindak pidana mana penahanan dapat diterapkan. Tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan  atas  tersangka  atau  terdakwa.  Undang-undang  sendiri  telah  menentukan baik  “secara  umum”  maupun  secara  “terinci”,  terhadap  kejahatan  yang  bagaimana pelakunya  dapat  dikenakan  penahanan.  Dasar  unsur  yuridis  atau  objektif,  ditentukan dalam pasal 21 ayat (4) yang menetapkan; penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka  atau  terdakwa  yang  melakukan  tindak  pidana  dan  atau  percobaan  maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana.
1).  Yang  diancam  dengan  pidana  penjara  “lima  tahun  atau  lebih”.  Pidana  yang ancaman  hukumannya  lima  tahun  ke  atas  yang  diperkenankan  dilakukan penahanan  terhadap  tersangka  atau  terdakwa.  Kalau  ancaman  hukuman  yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang dilanggar di bawah lima tahun, secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan tahanan. Tindak pidana yang  signifikan,  ancaman  hukumannya  lebih  dari  lima  tahun  ialah  kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Bab XIX KUHP, mulai dari pasal 338 dan seterusnya.
2). Di samping aturan umum yang kita sebut di atas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana  yang disebut dalam KUHP dan Undang-Undang pidana  khusus  di  bawah  ini,  sekalipun  ancaman  hukumannya  kurang  dari  lima tahun. Barang kali alasannya didasarkan pada pertimbangan, pasal-pasal tindak pidana  itu  dianggap  sangat  mempengaruhi  kepentingan  ketertiban  masyarakat pada  umumnya,  serta  ancaman  terhadap  keselamatan  badan  orang  pada khususnya. Yang termasuk dalam kelompok ini:
11 M.  Yahya  Harahap,  2000, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  Penyidikan  dan Penuntutan , Jakarta, Sinar Grafika Edisi Kedua, hlm. 166.
a).  Yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP, pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335, ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506.
b).  Kelompok  kedua  ialah  pasal-pasal  yang  berasal  dari  Undang-Undang  Tindak Pidana Khusus:
(1). Pasal  25  dan  26  Rechten  ordonantie  (pelanggaran  terhadap ordonansi  bea  dan  cukai,  terakhir  diubah  dengan  St.  tahun  1931 Nomor 471).
(2).  Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigran (UU No. 8 Drt. Tahun 1855 L.N Tahun 1855 No. 8).
(3).  Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (L.N Tahun 1976 No. 37. TLN. No. 3086).

## b. Landasar Unsur Rasa Kekhawatiran
Unsur ini menitikberatkan kepada keadaan atau keperluan penahanan ditinjau dari segi subjektivitas si tersangka atau terdakwa, tetapi sekaligus berjumpa dua segi subjektivitas yakni segi sujektif tersangka atau terdakwa, yang dinilai secara subjektif oleh  penegak  hukum  yang  bersangkutan.  Adapun  unsur  keadaan  atau  keperluan penahanan dimaksud, ditentukan dalam Pasal 21 KUHAP ayat (1), yaitu berupa adanya “keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”:
a. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri,
b. Merusak atau menghilangkan barang bukti,
c. Atau kekhawatiran akan mengulangi tindak pidana.
Semua keadaan yang “mengkhawatirkan” di sini adalah keadaan yang meliputi subjektivitas tersangka atau terdakwa. Dan pejabat yang menilai keadaan kekhawatiran itu pun bertitik tolak dari  penahanan subjektif.  Bukankah sangat  sulit  menilai secara objektif adanya niat tersangka melarikan diri sehingga benar-benar mengkhawatirkan pejabat  penegak  hukum,  juga  keadaan  yang  mengkhawatirkan  bahwa  tersangka  atau terdakwa akan merusak barang bukti maupun hendak mengulangi tindak pidana adalah penilaian subjektif. Memang secara teoritis dapat  dibuat suatu konstruksi yang dapat menggambarkan  keadaan  yang  mengkhawatirkan  misalnya,  tersangka  menyiapkan perkakas atau alat yang serasi untuk mengulangi tindak pidana. Namun, dalam konkreto sangat  sulit  menilai  suatu  keadaan  yang  mengkhawatirkan,  dan  keadaan
mengkhawatirkan  itu  lebih  erat  ukurannya  dengan  penilaian  subjektif  orang  yang merasa khawatir itu.

## c. Dipenuhi Syarat Pasal 21 Ayat (1) KUHAP
Disamping  unsur-unsur  penahanan  yang  disebut  di  atas,  penahanan  harus memenuhi syarat undang-undang seperti yang ditentukan Pasal 21 ayat (1):
a. Tersangka  atau  terdakwa  “diduga  keras”  sebagai  pelaku  tindak  pidana  yang bersangkutan,
b. Dugaan yang keras itu didasarkan pada “bukti yang cukup”
Syarat    penahanan  berbeda  dengan  syarat  penangkapan.  Percobaan  itu  dalam hal bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada “ bukti permulaan yang cukup” sedang pada penahanan lebih tinggi kualitasnya dari pada penagkapan.

## IV. Kesimpulan
Berdasarkan atas pembahasan masalah, sebagaimana telah dikemukakan dalam bab-bab  terdahulu,  maka  pada  bab  terakhir  penulis  membuat  kesimpulan  dan  saran sebagai berikut :
Prosedur  yang dilakukan oleh pihak Penyidik  serta Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara pidana register Nomor : 79/Pid.C/2013/PN.Im, belum sesuai dengan    Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor.  2  Tahun  2012  tentang  Penyesuaian Batsan  Tindak  Pidana  Ringan  dan  Jumlah  Denda  Dalam  KUHP,  karena  dengan dikeluarkan Perma tersebut perkara yang dengan objek perkara bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di nilai sebagai bentuk tindak pidana ringan. Melalui Perma tersebut juga maka terhadap pelaku yang memenuhi ketentuan otomatis  tidak  dapat  ditahan  karena  tidak  lagi  memenuhi  syarat  objektif  yang  diatur dalam  Pasal  21  Ayat  (4)  KUHAP  karena  ancaman  hukumannya  hanya  tiga  bulan penjara atau kurungan dari 5 tahun penjara. Dengan demikian, perkara tersebut  juga tidak dapat diajukan upaya kasasi karena ancaman hukumannya kurang dari 1 tahun.
Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa dalam perkara  pidana register Nomor :  79/Pid.C/2013/PN.Im,  Dalam amar putusannya hakim menyatakan berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi yang ada hadir di persidangan serta barang bukti yang ada bahwa terdakwa RALI Bin Tasmin dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan Percobaan Pencurian Dalam
Keadaan yang Memberatkan serta menghukum terdakwa selama 2 (dua) bulan dengan mempertimbangkan  hal-hal  yang  meringankan  serta  memberatkan  berdasarkan  fakta hukum yang ada dalam persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, 2004, Hukum Acara Pidana, Jakarat, Sinar Grafika.
M.  Yahya  Harahap,  2000, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Penyidikan dan Penuntutan , Jakarta, Sinar Grafika Edisi Kedua.
R.  Soesilo, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Politeia, Jakarta.
R.  Sugandhi,  1981, Kitab  Undang-undang  dan  Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional.
Soedjono Dirdjosisworo, 2002, Respon Terhadap Kejahatan, Bandung: manikmaya. Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum Suatu Pengatar , Yogyakarta, Liberty.
Yahya  Harahap,  2001, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP: Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan Kembali, Jakarta: PT. Sinar Grafika Edisi  Kedua.
Penjelasan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2012Tentang  Penyesuaian Tindak  Pidana  Ringan  dan  Denda  Dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana.