At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020
ISSN (Online)  : 2503-1929
Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Terhadap Realisasi Anggaran Pembangunan di Sektor Pendidikan Kabupaten Jombang

## Abstract

## Ilyas Nurul Azam
Sekolah Tinggi Agama
Islam At-Tahdzib Jombang, email: ilyasnurulazam@gmail.com
Background. Performance  indicators  for  development  activities  are quantitative  and  qualitative  measures  that  describe  the  level  of achievement  of  a  predetermined  activity  which  is  categorized  into inputs,  outputs,  outcomes,  benefits  and  impacts  of  regional development activities.
Aim. This  study  specifically  analyzes  how:  (1)  the  consistency between  the  Regional  Expenditure  Budget  and  the  realization  of  the development budget in the Jombang Regency government's education sector  from  a  financial  perspective,  (2)  the  level  of  efficiency  and effectiveness of the development budget in the education sector which is allocated from the Budget Revenue Expenditures The area as seen from  the  realization  of  the  budget,  expenditure  plans  and  realization of  expenditure  in  the  Jombang  Regency  government's  education sector.
Methods. Measurement  analysis  using  the  Balance  Score  Card method of financial aspects and Value For Money levels of efficiency and effectiveness.
Results. The results of this study indicate that: (1) there is consistency between  the  Regional  Expenditure  Budget  and  the  realization  of  the development budget in the Jombang Regency government's education sector from a financial perspective, (2) the development budget in the education  sector  is  allocated  from  the  Regional  Expenditure  Budget from  a  financial  perspective.  budget  realization,  expenditure  plans and realization of expenditure in the education sector of the Jombang Regency government are said to be efficient with a value of more than 90%  and  an  effectiveness  level  of  100%  taking  into  account  the outcomes achieved
Keywords: Efficiency  and  effectiveness,  APBD,  Education  sector development budget, Education budget management

## PENGANTAR
Perencanaan  dan  pengalokasian  anggaran  menjadi  sangat  penting  untuk  membiayai  program pemerintah  guna  menaikkan  kuantitas  dan  kualitas  pendidikan.  Dimana  pendidikan  yang  baik memerlukan  anggaran  yang  cukup  untuk  meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia  di  Indonesia  pada umumnya dan di Kabupaten Jombang pada khususnya sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini.
Sejak  diberlakukannya  Otonomi  Daerah  pada  tahun  2001,  salah  satu  isu  yang  menyertai reformasi  adalah  bergesernya  kebijakan  dekonsentrasi  menjadi  desentralisasi  dalam  asas penyelenggaran pemerintah daerah.  Desentralisasi pada dasarnya merupakan transfer dari  kekuasaan dan  tanggung  jawab  untuk  fungsi-fungsi  publik  dari  pemerintah  pusat  kepada  pemerintahan  di bawahnya  (daerah  Propinsi  dan  daerah  Kabupaten/Kota).  Seperti  yang    dikemukakan  oleh  Koswara (2001) dalam Nurcholis (2005).
APBD merupakan salah satu dokumen rencana kinerja dari  aspek finansial, dimana anggaran itulah  yang  akan  digunakan  pemerintah  daerah  sebagai  dasar  untuk  melakukan  pembangunan
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020
ISSN (Online)  : 2503-1929
daerahnya.    Sedangkan  indikator  kinerja  kegiatan  pembangunannya  adalah  ukuran  kuantitatif  pada kualitatif  yang  menggambarkan  tingkat  pencapaian  suatu  kegiatan  yang  telah  ditetapkan  yang dikategorikan  dalam  masukan  (input),  keluaran  (output),  hasil  (outcomes),  manfaat  (benefit)  dan dampak (impacts) kegiatan pembangunan daerah tersebut. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau  tidak  langsung  dapat  mengindikasikan  sejauh  mana  keberhasilan  pencapaian  sasaran.    Dalam hubungan  ini,  penetapan  indikator  kinerja  kegiatan  merupakan  proses  identifikasi,  pengembangan, seleksi, dan konsultasi tentang indicator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan programprogram instansi. Dari berbagai indicator tersbut, dapat diketahuilah sejauh mana tingkat efisiensi  dan  efektivitas  anggaran  yang  direncanakan  dengan  realisasinya  terhadap  pembangunan daerah.
Kabupaten Jombang adalah salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Jawa Timur sebagai daerah  otonom  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengelola  daerahnya  sendiri.    Adanya otonomi  daerah  membawa  konsekuensi  kepada  Kabupaten  Jombang  harus  memenuhi  kewajibannya untuk  menyelenggarakan  kegiatan  pendidikan  serta  berkewajiban  untuk  mendanai  kegiatan pendidikan.
Selanjutnya tentang alasan peneliti untuk memilih studi kasus Pemerintah Kabupaten Jombang adalah bahwa Kabupaten Jombang merupakan kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang sudah mampu menyelenggaran  APBD  yang  mandiri.  Jika  dilihat  dari  pertumbuhan  ekonominya  sejak  diberlakukan otonomi daerah, Kabupaten Jombang terus mengalami peningkatan, tahun 2006 sebesar 5,60%, tahun 2007 sebesar 6,12% kemudian tahun 2008 sebesar 5,95% kemudian tahun 2009 sebesar 5,02%.  Dari data tersebut dapat diketahui secara umum bahwa perekonomian telah berada pada track record yang benar dan terus mempertahankan momentum stabilitasnya.  Pelaksanaan pembangunan di  Kabupaten Jombang  didasari  oleh  paradigma  pertumbuhan  yang  di  dalamnya  juga  mengandung  unsure pemberdayaan masyarakat dan pemeratan. Kemudian mengenai data APBD, setelah OTODA rata-rata jumlahnya  surplus  dengan  bantuan  DAU  dan  DAK  yang  relatif  tidak  terlalu  besar  dibanding kabupaten lain di Jawa Timur.
Namun  pada  dasarnya  surplus  atau  defisit  anggaran  bukanlah  tolok  ukur  satusatunya  yang menjadi  masalah  bahwa  suatu  perencanaan  anggaran  itu  dapat  memaksimalkan  realisasi  program pembangunan daerah  atau tidak.  Tetapi bagaimana pemerintah daerah dapat bertindak  secara  efisien serta  bertanggung  jawab  atas  anggaran  pembangunan  serta  rencana  kerja  yang  baik  dengan  berbagai indikator kinerja yang sesuai.
Secara  khusus,  mengapa  penelitian  ini  dirasa  perlu  dilakukan,  bahwasanya  ada  beberapa persoalan  yang  terjadi  di  Kabupaten  Jombang  berkaitan  dengan  Realisasi  Anggaran  pembangunan sektor  pendidikan.  Kabupaten  Jombang  dalam  menyelenggarakan  pendidikan  menghadapi permasalahan  pendidikan  menyangkut  sarana  dan  prasarana  pendidikan,  kualitas  pendidikan,  tenaga pendidik  serta  keperluan  sekolah  lainnya.  Sebelum  Otonomi  Daerah,  banyak  program-program pembangunan  bidang  pendidikan  yang  belum  terlaksana  dengan  baik  karena  keterbatasan  dana  dari pemerintah yang selalu tersentralisir di pemerintah pusat.  Banyak sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai, gedung sekolah rusak, dan lain sebagainya.  Masih banyak guru yang maksimal hanya mempunyai  jenjang  pendidikan  sampai  D2.  Kondisi  permasalahan  pendidikan  lainnya  adalah keterbatasan  dana  APBD  dan  manajemen  pengelolaan  keuangan  pemerintah  daerah  untuk  prioritas sector  pendidikan  guna  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia.    Sumber  dana  pembangunan pendidikan  adalah  berasal  dari  APBD,  sedangkan  sumber  penerimaan  terbanyak  masih  berasal  dari DAU dan DAK.

## REVIEW LITERATUR

## Perencanaan Pembangunan Daerah
Abe (2005) menjelaskan perencanaan adalah susunan (rumusan) sistematik mengenai langkah- langkah yang akan dilakukan dimasa depan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020
ISSN (Online)  : 2503-1929
potensi-potensi, faktor-faktor internal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan tertentu.
Nawawi  (2003)  mengemukakah  sebagai  berikut  “Perencanaan  adalah  proses  pemilihan  dan penetapan  tujuan,  strategi,  metode,  anggaran,  dan  standar  (tolok  ukur)  keberhasilan  suatu  kegiatan”. Pengertian  ini menunjukkan bahwa perencanaan merupakan proses  atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu dari beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai  oleh  sebuah  organisasi/perusahaan.  Kemudian  memilih  strategi  dan  metode  untuk  mencapai tujuan tersebut.
Secara sederhana terminologi pembangunan kerap diartikan sebagai proses perubahan ke arah keadaan  yang  lebih  baik.  Pengertian  pembangunan  menurut  Kartasasmita  (1997)  adalah  suatu  proses yang  berkesinambungan  dari  peningkatan  pendapatan  riil  berkapita  melalui  peningkatan  jumlah  dan produktivitas  sumber  daya.  Dengan  definisi  ini  pembangunan  dapat  dimaknai  sebagai  kegiatan  nyata dan  berencana  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Menurut  Irawan  dan  Suparmoko  (1990), mengartikan  pembangunan  ekonomi  sebagai  usaha-usaha  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  suatu bangsa  yang  seringkali  diukur  dengan  tinggi  rendahnya  pendapatan  per-kapita.  Jadi  tujuan pembangunan  ekonomi    disamping  menaikkan  pendapatan  nasional  riil,  juga  untuk  meningkatkan produktivitas.
Berdasarkan  UU  No  25  tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional, Perencanaan  Pembangunan  disebutkan  sebagai  sebuah  sistem,  sehingga  membentuk  sistem pembangunan  nasional.  Dalam  undangundang  tersebut  yang  dimaksud  dengan  Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana  pembangunan  dalam  jangka  panjang,  jangka  menengah,  dan  tahunan  yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
Perencanaan pembangunan daerah merupakan bentuk dari perumusan kepentingan lokal dalam memenuhi  kebutuhan  daerah  itu  sendiri.  Mendukung  pendapat  tersebut,  Abe  (2002)  mengemukakan perencanaan  daerah  merupakan  proses  menyusun  langkahlangkah  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  daerah  dalam  rangka  menjawab  kebutuhan  masyarakat  untuk  mencapai  suatu  tujuan tertentu.

## Konsep Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan
Di  dalam  Undang-undang  Nomor  20  tahun  2003,  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  pendidikan  adalah:  “usaha  sadar  dan  terencana  untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi  dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”
Perencanaan Pembangunan Pendidikan menurut Coombs dalam Sa’ud (2005) adalah penggunaan analisa yang rasional dan sistematis terhadap proses pembangunan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan lebih efisien dan menanggapi kebutuhan dan tujuan muridmurid dan masyarakat.
Sedangkan  perencanaan  pendidikan  menurut  Beeby  (Soenarya,  2000),  suatu  kegiatan  jauh melihat kedepan dalam menentukan kebijaksanaan, prioritas dan pembiayaan sistem pendidikan sesuai dengan realitas ekonomi dan sosial suatu negara.

## Manfaat dan Biaya Pendidikan
Ada dua konsep dasar manfaat dari pendidikan yang diperoleh seseorang, yaitu (1) Pendidikan seringkali diasumsikan sebagai faktor terpenting penentu ekonomi dan kesuksesan sosial seseorang, (2) Pendidikan juga sangat berkaitan erat dengan pendapatan dan keberhasilan.
Ada  dua  konsep  dasar  biaya  dari  pendidikan,  yaitu  (1)  Pengeluaran  pendidikan  terdiri  dari pengeluaran  dasar  saat  ini  seperti  pembayaran  gaji  guru  dan  pengeluaran  untuk  periode  yang  akan datang (biasanya disebut anggaran capital). Pengeluaran untuk bangunan baru dan peralatan, perbaikan
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020
ISSN (Online)  : 2503-1929
dan  renovasi  bangunan,  dan  lain  sebagainya  tidak  dihitung  sebagai  biaya  dasar.  (2)  Pada  saat  yang sama, biaya yang dikeluarkan saat ini tidak hanya merupakan pengeluaran langsung tetapi semua biaya kesempatan  (contohnya:  biaya  sosial  pendidikan  sekolah  tinggi,  dalam  hal  ini  pengeluaran  langsung oleh sekolah atau pelajar).

## Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  merupakan  suatu  perwujudan  pelaksanaan  desentralisasi  dan  merupakan penerapan  konsep  teori  “areal  division  of  power”  yang  membagi  kekuasaan  secara  vertikal,  yaitu daerah dibawahnya.
Konsep  desentralisasi  atau  otonomi  daerah  merupakan  konsekuensi  dari  bentuk  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  dimana  konsep  tersebut  merupakan  sistem  perencanaan  dan pelaksanaan pembangunan yang akomodatif terhadap inisiatif dan tanggung jawab masyarakat daerah.
Berlakunya  UU  No.  22  Tahun  1999  dan  UU  No.  25  Tahun  1999  merupakan  titik  awal berjalannya  otonomi  daerah  (reformasi  pemerintahan  daerah  dan  reformasi  pengelolaan  keuangan daerah  di  Indonesia).  Kedua  UU  ini  telah  membawa  perubahan  mendasar  pada  pola  hubungan  antar pemerintahan  dengan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah.  Seiring  dengan  waktu,  pemerintah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## Desentralisasi dan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
Desentralisasi dapat dimaknai sebagai suatu bentuk transfer kewenangan dan tanggung jawab dari  Pemerintah  Pusat  kepada  level  pemerintahan  yang  lebih  rendah,  atau  sektor  privat  untuk menjalankan fungsi-fungsi publik.
Pengertian  desentralisasi  menurut  Rondinelli  dalam  Adnan  (2001)  adalah  transfer tanggungjawab  dalam  perencanaan,  manajemen  dan  alokasi  sumber-sumber  dari  pemerintah  pusat, unit  yang  berada  di  bawah  level  pemerintah,  otoritas  atau  korporasi  publik  semi  otonomi,  otoritas regional atau fungsional dalam wilayah yang luas atau lembaga privat non pemerintah dan  organisasi nirlaba.
Menurut  Supriyono  (2003)  hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah  menyangkut  pengelolaan pendapatan  (revenue)  dan  penggunaannya  (expenditure)  untuk  kepentingan  pengeluran  rutin  maupun pembangunan  daerah  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  publik  yang  berkualitas,  responsible  dan akuntable.
Prinsip  pada  pembagian  sumber  keuangan  menurut  Supriyono  (2003)  adalah  money  follow functions yang tercermin dalam undang-undang tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Prinsip money  follow  function  menurut  Bahl  dalam  Saragih  (2003),  setiap  penyerahan  atau  pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

## Keuangan Daerah
Keuangan  daerah  adalah  alat  fiskal  pemerintah  daerah,  merupakan  bagian  integral  dari keuangan  negara  dalam  mengalokasikan  sumber-sumber  ekonomi,  memeratakan  hasil  pembangunan dan  menciptakan  stabilitas  ekonomi.  Peranan  keuangan  daerah  semakin  penting,  selain  karena keterbatasan  dana  yang  dapat  dialihkan  ke  daerah  berupa  subsidi  dan  bantuan,  tetapi  juga  karena semakinkompleknya  persoalan  yang  dihadapi.  Selain  itu,  peranan  keuangan  daerah  yang  makin meningkat akan dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Anggaran secara umum dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan  suatu  institusi  atau  lembaga  tertentu  untuk  suatu  periode  di  masa  yang  akan  datang. Anggaran juga dipahami sebagai pernyataan yang berisi perincian penerimaan dan belanja operasional
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020
ISSN (Online)  : 2503-1929
maupun  belanja  modal,  bersama  dengan  rencana  untuk  tahun  yang  akan  datang  (Tony  Byrne  dalam Rinusu, 2003).
Menurut Mardiasmo (2002) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu pertama,  sebagai  alat  perencanaan;  kedua,  sebagai  alat  pengendalian,  ketiga,  sebagai  alat  kebijakan fiskal, keempat, sebagai alat politik, kelima, sebagai alat koordinasi dan komunikasi, keenam, sebagai alat  penilaian  kinerja,  ketujuh,  sebagai  alat  motivasi,  dan  kedelapan,  sebagai  alat  menciptakan  ruang publik.
Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan dan transfer. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas (1) anggaran pendapatan, (2) anggaran belanja, (3) transfer, dan (4) pembiayaan.
Proses atau tahap-tahap penganggaran dalam pemerintahan pada dasarnya tidak berbeda antara sektor  swasta  dan  sektor  publik.  Menurut  Mardiasmo  (2002)  siklus  anggaran  terdiri  dari  beberapa tahap, yaitu (a) Tahap persiapan anggaran (preparation), (b) Tahap ratifikasi (approval/ratification), (c) Tahap implementasi (implementation) dan Tahap pelaporan dan evaluasi (reporting and evaluation).
Dalam  konteks  desentralisasi,  apabila  Pemerintah  daerah  melaksanakan  fungsinya  secara efektif,  dan  diberikan  kebebasan  dalam  pengambilan  keputusan  penyediaan  pelayanan  di  sektor publik, maka mereka harus didukung sumbersumber  keuangan yang memadai baik  yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.
Arti  penting  partisipasi  pada  intinya  terletak  pada  fungsinya.  Fungsi  pertama  adalah  sebagai sarana  swaedukasi  kepada  masyarakat  mengenai  berbagai  persoalan  publik.  Dalam  fungsi  ini, partisipasi  masyarakat  tidak  akan  mengancam  stabilitas  politik  dan  seharusnya  berjalan  di  semua jenjang  pemerintahan.  Fungsi  lain  dari  partisipasi  adalah  sebagai  sarana  untuk  menampilkan keseimbangan  kekuasaan  antara  masyarakat  dan  pemerintah  sehingga  kepentingan  dan  pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintahan.
Arti  penting  partisipasi  dapat  juga  dilihat  dari  manfaatnya  dalam  meningkatkan  kualitas keputusan  yang  dibuat  karena  didasarkan  pada  kepentingan  dan  pengetahuan  riil  yang  ada  di  dalam masyarakat.  Partisipasi  juga  bermanfaat  dalam  membangun  komitmen  masyarakat  untuk  membantu penerapan suatu keputusan yang telah dibuat.
PP  105/2000  Penjelasan  Pasal  8  :  Anggaran  dengan  pendekatan  kinerja  adalah  suatu  sistem anggaran  yang  mengutamakan  upaya  pencapaian  hasil  kerja  (output)  dari  perencanaan  alokasi  biaya (input)  yang  telah  ditetapkan.  PP  58/2005,  Ps  1  (35)  Kinerja  adalah  keluaran/hasil  dari kegiatan/program  yang  akan  atau  telah  dicapai  sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran  dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Dokumen  rencana  kinerja  memuat  informasi  tentang  sasaran  yang  ingin  dicapai  dalam  tahun yang bersangkutan, indikator kinerja, dan  rencana pencapaiannya.  Selain itu, dimuat pula  keterangan yang  antara  lain  menjelaskan  keterkaitan  dengan  sasaran,  kebijakan  dengan  programnya,  serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sektor lain (Yuwono, 2005).
Efisiensi  (daya  guna)  mempunyai  pengertian  yang  berhubungan  erat  dengan  konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan  terhadap  input  yang  digunakan  (cost  of  output).  Proses  kegiatan  operasional  dapat dikatakan  efisien  apabila  suatu  produk  atau  hasil  kerja  tertentu  dapat  dicapai  dengan  penggunaan sumber  daya  dan  dana  yang  serendah-rendahnya  (spending  well).  Jadi  pada  dasarnya  ada  pengertian yang  serupa  antara  efisiensi  dengan  ekonomi  karena  kedua-duanya  menghendaki  penghapusan  atau penurunan biaya (cost reduction). Efisiensi diukur dengan rasio antara output dan input.

## HIPOTESIS
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020
ISSN (Online)  : 2503-1929
1.  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah  diduga  cenderung  konsisten  dengan  realisasi  anggaran pembangunan  di  sektor  pendidikan  pemerintah  Kabupaten  Jombang  pada  tahun  2007-2011  yang dilihat dari aspek finansial.
2.  Anggaran  pembangunan  di  sektor  pendidikan  yang  teralokasi  dari  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah yang dilihat dari realisasi anggaran, rencana belanja dan realisasi belanja sektor pendidikan pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2007-2011 diduga cenderung efektif dan efisien.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berbentuk  deskriptif  kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005 :6).
Menurut  Creswell  (1998:  15)  penelitian  deskriptif  kuantitatif  adalah  suatu  proses  penelitian dan  pemahaman  yang  berdasarkan  pada  metodologi  yang  menyelidiki  suatu  fenomena  sosial  dan masalah  manusia.  Menurut  Singgih  (2003)  Data  yang  digunakan  adalah  data  kuantitatif,  yaitu  hasil observasi (pengamatan) atas sesuatu hal yang bisa dinyatakan dalam angka (numerik). Sehingga dapat disimpulkan bahwa deskriptif kuantitatif adalah penelitian  yang bertujuan menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan data statistik

## Tempat dan Waktu Penelitian
Secara  spesifik  penelitian  ini  dilakukan  dalam  wilayah  Kabupaten  Jombang.  Penelitian  ini dibatasi  pada  efisiensi  dan  efektivitas  anggaran  pendapatan  belanja  daerah  terhadap  realisasi  tata kelola  anggaran  pembangunan  di  sektor  pendidikan  Pemerintah  Kabupaten  Jombang  tersebut. Penelitian ini menggunakan batasan temporal tahun 2007-2011, dimana jangka waktu tersebut adalah masa diberlakukannya kebijakan otonomi daerah.

## Jenis Data dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  di  sini  adalah  data  sekunder  dengan  data  yang  bersifat  kuantitatif maupun kualitatif. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari:
1.  Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Jombang
2.  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang
3.  Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang
4.  Biro Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur.

## Metode Pengumpulan Data
Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber dengan melakukan studi kepustakaan dan pengamatan di lapangan. Data  yang diperoleh disesuaikan dengan jangka waktu penelitian, yaitu tahun 2007 sampai 2011.

## Analisis Data
Dalam penelitian  ini menggunakan analisis pengukuran  kinerja. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi  efisiensi  APBD  tersebut  terhadap  realisasi  anggaran  pembangunan  di  sektor pendidikan Pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2007-2011. Ada dua tahap, yaitu:
1) Balanced Scorecard Aspek Finansial
Balanced  Scorecard  Model  ini  pada  awalnya  memang  ditujukan  untuk  memperluas  area pengukuran  kinerja  organisasi  swasta  yang  profit  oriented.  Pendekatan  ini  mengukur  kinerja berdasarkan  aspek  finansial  dan  non  finansial  yang  dibagi  dalam  empat  perspektif,  yaitu
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020
ISSN (Online)  : 2503-1929
perspektif  finansial,  perspektif  pelanggan,  perspektif  proses  internal,  dan  perspektif  inovasi  dan pembelajaran.  Namun  dalam  penelitian  ini,  saya  menggunakan  satu  perspektif  saja  yaitu perspektif  finansial  karena  perspektif  tersebut  lebih  spesifik  dan  relevan  untuk  menjawab rumusan masalah pertama yang dikemukakan di atas. Perspektif finansial ini melihat kinerja dari sudut pandang profitabilitas ketercapaian target keuangan, sehingga didasarkan atas sales growth, return of investment, operating income dan cash flow (quinlivan, 2000 dalam Mardiasmo, 2006).
2) Efektivitas
Mengukur  tingkat  output  dari  organisasi  sektor  publik  terhadap  target-target  pendapatan  sektor publik.  Pengukuran  tingkat  efektivitas  memerlukan  data-data  realisasi  pendapatan  dan  anggaran atau target pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi: Tingkat efektivitas:
Kriteria efektivitas:
•  Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti efektif
•  Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x=100%) berarti efektivitas berimbang
•  Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti tidak efektif
Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi  yang  telah  ditetapkan.  Efektivitas  merupakan  perbandingan  outcome  dan  output. Outcome merupakan dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat sedangkan output merupakan  hasil  yang  dicapai  dari  suatu  program  aktivitas  dan  kebijakan.  Untuk  mengukur tingkat  efektivitas  dalam  pengelolaan  keuangan  dengan  melihat  perbandingan  anggaran pendapatan dengan realisasinya dan persentase tingkat pencapaiannya (Mardiasmo, 2006).
3) Efisiensi
Efisiensi  diukur  dengan  rasio  antara  output  dan  input.  Rasio  efisiensi  tidak  dinyatakan  dalam bentuk  absolut  tetapi  dalam  bentuk  relatif.  Unit  A  adalah  lebih  efisien  dibanding  unit  B,  unit  A adalah lebih efisien tahun ini dibanding tahun lalu, dan seterusnya.
Mengukur  tingkat  input  dari  organisasi  sektor  publik  terhadap  tingkat  outputnya  sektor  publik. Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi: Tingkat efisiensi:
Kriteria efisiensi adalah:
• Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti efisien
• Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x=100%) berarti efisiensi berimbang
• Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti tidak efisien
Pengukuran efisiensi (efficiency).

## HASIL PENELITIAN (Times New Roman: 11)

## Gambaran Umum Kabupaten Jombang PDRB Sektoral
Besaran PDRB per kapita atas dasar harga berlaku adalah sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel 5.1. PDRB Perkapita TAHUN Jumlah (ribu rupiah) 2007 8.240,27 2008 9.497,68
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020 ISSN (Online)  : 2503-1929 2009 10.411,47 2010 11.693.94 2011 13.182.59

## Sumber: BAPPEDA Kab. Jombang
Artinya,  dibanding  tahun  sebelumnya  telah  tumbuh  9,50  %,  dengan  inflasi  (harga  produsen) sebesar  7,17  %.  Angka-angka  itu  paling  tidak  merupakan  tanda  akan  perlunya  mempertahankan momentum yang ada untuk mencapai sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan.

## Pertumbuhan Ekonomi
Usaha  pemulihan  ekonomi  pasca  krisis  nampaknya  cukup  menggembirakan,  hal  ini  terbukti dengan  angka  pertumbuhan  ekonomi  yang  terus  meningkat  selama  lima  tahun  terakhir.  Laju pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Jombang  semakin  cepat  selama  2003  -  2007  yaitu  berturut-turut 5,10%  (2004)  kemudian  5,34%,  5,73%,  6,07%  (2007)  sedangkan  untuk  tahun  2007  sampai  2011 kenaikannya  tidak  terlalu  besar,  sempat  turun  sedikit  dari  tahun  2007  ke  2009,  namun  secara keseluruhan pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan cukup baik. Berikut ini datanya:
Tabel 5.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun Jumlah (%) 2007 6,07 2008 5,79 2009 5,28 2010 6,12 2011 6,83

## Sumber: BAPPEDA Kab. Jombang
Secara  umum  bahwa  perekonomian  Kabupaten  Jombang  telah  berada  pada  track  recordyang benar  dan  terus  mempertahankan  momentum  stabilitasnya.  Inflasi  pada  tahun  2007  berkisar  7% (berada di bawah inflasi Jawa Timur) dan tahun 2008 berada pada 9%. Bahkan ketika inflasi melonjak sebesar 15,40 % akibat kenaikan harga BBM kita masih mampu tumbuh dengan kecepatan yang sama dengan tahun sebelumnya, atau tepatnya lebih cepat sedikit.

## Deskripsi Data Perkembangan Penerimaan APBD
Roda  pemerintahan  dan  pembangunan  di  daerah  tidak  akan  pernah  bergerak  kalau  tidak  ada dana/anggaran pendapatan dan belanja yang cukup memadai. Sesuai dengan syarat pembangunan yang berkelanjutan,  maka  pemerintah  daerah  akan  senantiasa  meningkatkan  anggaran  pendapatan  dan belanja daerahnya.
Pendapatan  daerah  selama  tahun  2007-2011  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan. Perkembangan realisasi pendapatan daerah selama tahun 2007-2011 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kebupaten Jombang Tahun2007-2011 (jutaan rupiah) Pendapatan 2007 2008 2009 2010 2011 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil BUMD dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan lain-lain yang sah 14.172 52.429 273 13.564 15.643 67.237 239 14.483 17.784 61.399 297 10.731 19.023 18.312 1.608 70.210 24.705 21.945 2.191 75.957
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020 ISSN (Online)  : 2503-1929

## DANA PERIMBANGAN
Bagi Hasil (Pajak dan Bukan Pajak) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi 49.755 537.082 9.893 31.179 56.128 591.774 26.024 36.852 61.877 617.818 49.308 16.698 72.500 606.942 50.280 58.141 76.207 664.466 43.070 68.190 JUMLAH PENDAPATAN 708.348 808.380 882.158 1.019.280 1.212.775

## Sumber: DISPENDA Kab. Jombang, diolah
Pendapatan  daerah  Kabupaten  Jombang  dalam  lima  tahun  terakhir  masih  didominasi  oleh pendapatan  Dana  Perimbangan  yang  proporsi  rata-rata  setiap  tahunnya  sebesar  70  %.  Tingginya proporsi  pendapatan  dari  Dana  Perimbangan  ini  disebabkan  adanya  kenaikan  yang  cukup  signifikan dari penerimaan DAU dan DAK terutama sejak tahun 2008.

## Pendidikan
Angka  melanjutkan  jenjang  pendidikan  yang  cenderung  menurun  dapat  disebabkan  oleh beberapa hal. Pertama kesempatan melanjutkan  yang tidak tersedia  secara memadai, dalam arti tidak tersedia  sekolah  dan  ruang  kelas  yang  mampu  menampung  anak-anak  yang  ingin  bersekolah.  Data dinas pendidikan kabupaten/kota di Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa  salah  satu penghambat partisipasi  pendidikan  adalah  tidak  meratanya  akses  bagi  penduduk  untuk  jenjang  pendidikan utamanya di tingkat menengah. Kedua, kerusakan sekolah juga ikut memperburuk situasi.
Berkait  dengan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  berdasarkan  data  yang  ada  pada  tahun 2009/2010,  jumlah  SD  dan  MI  sebanyak  824,  siswa  baru  tingkat  I  sebesar  20.933,  siswa  seluruhnya sebesar  124.709,  dan  lulusan  sebesar  20.184.  Untuk  menampung  sejumlah  siswa  tersebut,  tersedia ruang kelas sebanyak 5.120, dengan rincian 2.514 Memiliki kondisi baik, 1.568 kondisi rusak ringan, dan  1.038  kondisi  rusak  berat  dengan  jumlah  kelas  sebesar  5.865  sehingga  terdapat  shift  sebesar  1, Guru yang mengajar di SD dan MI sebanyak 8.941 di antaranya yaitu sebanyak 7.309 (81.56 persen) adalah  layak  mengajar  1.105  (9.54  persen)  semi  layak,  dan  527  (8.90  persen)  tidak  layak  mengajar. Untuk  menunjang  kegiatan  belajar  mengajar  di  SD  dan  MI  terdapat  fasilitas  perpustakaan  sebesar 1.815, lapangan olahraga sebesar 824 Dan ruang UKS sebesar 171.
Jumlah SD sebesar 562, dengan jumlah siswa sebanyak 13.648 dan ruang kelas sebesar 3.502. dan ditangani oleh guru sebanyak 5.464 Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebesar 193, lapangan olahraga sebesar 562 dan ruang UKS sebesar 140. Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri  lebih  banyak  di  SD  jika  dibandingkan  dengan  MI.  Sebaliknya,  jumlah  madrasah  swasta  lebih banyak di MI jika dibandingkan dengan SD. Hal ini disebabkan karena MI lebih banyak dibangun oleh yayasan  swasta  sedangkan  SD  lebih  banyak  dibangun  oleh  pemerintah  melalui  program  bantuan pembangunan sekolah dasar yang lebih dikenal dengan SD Inpres.
Jumlah  SLTP  dan  MTs  adalah  sebanyak  233,  siswa  baru  tingkat  I  sebesar  22.423,  siswa seluruhnya  sebesar  65.555,  dan  lulusan  sebesar  17.858  Untuk  menampung  sejumlah  siswa  tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 1.915, dengan rincian 1.467 Memiliki kondisi baik, 375 dengan kondisi rusak ringan, dan 13 kondisi rusak berat dengan jumlah kelas sebesar 1.885 . Guru yang mengajar di SLTP  dan  MTS  sebanyak  5.714  di  antaranya  yaitu  sebanyak  4.910    (88.65  persen)  adalah  layak mengajar 200 (5.13 persen) semi layak, dan 604 (6.22 persen) tidak layak mengajar. Untuk menunjang kegiatan  belajar  mengajar  di  SLTP  dan  MTS  terdapat  fasilitas  perpustakaan  sebesar  188,  lapangan olahraga  sebesar  136  ruang  UKS  sebesar  127.  Dan  laboratorium  sebesar  339.  Pada  tabel  tersebut digambarkan pula bahwa jumlah  SLTP lebih besar jika dibandingkan dengan MTs, hal  ini terlihat di semua data yang ada.
Jumlah  SLTP  sebesar  113,  dengan  jumlah  siswa  sebesar  13.169  dengan  ruang  kelas  sebesar 1.171,  dan  ditangani  oleh  guru  sebanyak  2.917,Selain  itu,    terdapat  pula  perpustakaan  sebesar  999, lapangan  olahraga  sebesar  66  ruang  UKS  sebesar  74,  dan  ruang  labratorium  sebesar  208  Seperti halnya  dengan  MI,  jumlah  MTs  juga  lebih  banyak  madrasah  swasta  jika  dibandingkan  dengan
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020
ISSN (Online)  : 2503-1929
madrasah negeri yaitu sebesar 10 dan 102. Hal yang sama juga terjadi pada SLTP yang lebih banyak sekolah swasta yaitu sebesar 66 jika dibandingkan dengan sekolah negeri sebesar 47, walaupun jumlah siswanya masih lebih banyak sekolah negeri yaitu 28.180 berbanding sekolah swasta yaitu 10.989.
Berdasarkan data yang ada pada tahun 2009/2010, jumlah SMU, SMK, dan MA sebanyak 173, siswa  baru  tingkat  I  sebesar  19.699  siswa  seluruhnya  sebesar  53.435  dan  lulusan  sebesar  15.245. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 1.404, dengan rincian 1.291 Kondisi baik, 93. kondisi rusak ringan, dan 20 kondisi rusak berat dengan jumlah kelas sebesar 1.410 . Guru  yang  mengajar  di  SMU,  SMK  dan  MA  sebanyak  5.271  di  antaranya  yaitu  sebanyak  4.888  ( 84.60 persen) adalah layak mengajar 149 ( 9.89 persen) semi layak, dan 234 ( 5.51 persen) tidak layak mengajar.  Untuk  menunjang  kegiatan  belajar  mengajar  di  SMU,  SMK  dan  MA  terdapat  fasilitas perpustakaan  sebesar  137,  lapangan  olahraga  sebesar  101  ruang  UKS  sebesar  114  laboratorium sebesar 349 keterampilan sebesar 35, BP sebesar 106 , serba guna sebesar 43 Bengkel sebesar 66, dan ruang praktik sebesar 54.
Jumlah  lembaga  SMA  48,  lebih  sedikit  dari  pada  SMK  51,  tetapi  jumlah  siswa  SMK  lebih banyak  dari  pada  SMA  yaitu  22.587  dibanding  16.066.  Hal  ini  disebabkan  di  kabupaten  jombang disamping terdapat 7 SMK Negeri yang tersebar di daerah perbatasan, masyarakat atau orang tua lebih suka memasukkan anak-anaknya ke SMK dengan harapan setelah lulus mendapatkan pekerjaan. Dari ketiga jenis sekolah yang ada, jumlah ruang kelas yang paling besar memiliki kondisi yang baik adalah SMA yaitu 438, sedangkan ruang kelas yang memiliki kondisi rusak berat terdapat pada MA yaitu 13. Melihat kondisi yang rusak berat ini, selayaknya jika pada jenis sekolah tersebut diprioritaskan untuk memperoleh  bantuan  rehabilitasi  terlebih  dahulu  dibandingkan  dengan  dua  jenis  sekolah  lainnya. Selanjutnya, jika dilihat guru yang layak mengajar, ternyata paling banyak di MA yaitu sebesar 1.773 atau sebesar 34.63 persen dan yang terkecil di SMA yaitu 1.514 atau sebesar 32.11 persen. Bila dilihat fasilitas sekolah yang seharusnya ada, ternyata tidak semua fasilitas yang ada dimiliki oleh SMA, MA, atau  SMK.  Perpustakaan,  lapangan  olahraga,  UKS  terdapat  di  tiga  jenis  sekolah,  sedangkan  bengkel dan  ruang  praktik  hanya  di  SMK.  Kondisi  sekolah  yang  tidak  memiliki  fasilitas  tersebut  hendaknya menjadi prioritas dalam pembangunan fasilitas tersebut.

## Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jombang
Angka  IPM  berkisar  antara  0  hingga  100.  Semakin  mendekati  100,  maka  hal  tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik.
Tabel 5.4 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2007-2011 Tahun Indeks Harapan Hidup Indeks Pendidikan Indek Daya Beli IPM 2007 70,82 77,33 62,47 70,21 2008 77,04 78,34 61,59 72,32 2009 77,04 78,34 61,59 72,32 2010 76,96 78,36 63,25 72,86 2011 77,16 78,82 65,68 73,74

## Sumber: Bappeda Kabupaten Jomban
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai IPM Kabupaten Jombang berada dalam kategori sedang atau menengah untuk nilai IPM antara 50-80.

## PEMBAHASAN

## Perkembangan Realisasi Pendapatan
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020
ISSN (Online)  : 2503-1929
Lima  Tahun  Terakhir  Pendapatan  daerah  selama  tahun  2007-2011  mengalami  peningkatan yang  cukup  signifikan.  Perkembangan  realisasi  pendapatan  daerah  selama  tahun  2007-2011  adalah sebagai berikut:
Tabel 5.5 Realiasasi Pendapatan Tahun 2007-2011 (dalam jutaan rupiah) No. Pendapatan 2007 2008 2009 2010 2011 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 80.438 97.601 90.214 109.154 124.800 2. Dana Perimbangan 596.730 672.614 729.004 729.721 783.742 3. Penerimaan Lain-lain yang sah 31.180 38.163 62.940 180.404 304.233 JUMLAH PENDAPATAN 708.348 808.380 882.158 1.019.280 1.212.775

## Sumber : BPKD Kabupaten Jombang
Pendapatan  daerah  Kabupaten  Jombang  dalam  lima  tahun  terakhir  masih  didominasi  oleh pendapatan  Dana  Perimbangan  yang  proporsi  rata  setiap  tahunnya  sebesar  70%.  Tingginya  proporsi pendapatan  dari  Dana  Perimbangan  ini    disebabkan  adanya  kenaikan  yang  cukup  signifikan  dari penerimaan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terutama sejak tahun 2009.
Gambar 5.1
Sedangkan  untuk  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  proporsi  setiap  tahunnya  rata  rata sebesar 10%, terutama pendapatan retribusi daerah.

## Perkembangan Realisasi Belanja Lima Tahun Terakhir
Gambar 5.2
Berdasarkan  analisis  belanja  tahun  2007,  maka  dari  total  belanja  tersebut  sebesar  58,61  % merupakan  belanja  tidak  langsung,  dimana  di  dalamnya  belanja  gaji  pegawai  yang  mengambil  porsi
2007 2008
2009 2010 2011 Realisasi 708.348 808.380 882.158 1.019.280 1.212.775 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2007-2011 (jutaan rupiah)
2004 2006 2008 2010 2012 635.05 835.84 924.01 1.001.95 1.143.45
2007
2008 2009
2010 2011
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2007-2011 (jutaan)
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020
ISSN (Online)  : 2503-1929
sebesar 49,76 % dari total belanja; dan bantuan untuk pemerintah desa mengambil porsi 7,58 %. Dua jenis belanja tidak langsung ini dalam lima tahun ke depan diperkirakan masih akan mengambil porsi yang cukup besar dalam struktur belanja daerah.

## BSC Aspek Finansial
Sesuai  dengan  yang  dikemukakan  dalam  metode  penelitian  di  atas,  maka  pengukuran  BSC yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  perspektif  finansial.  Perspektif  ini  melihat  kinerja dari  sudut  pandang  penyedia  sumber  daya  dan  ketercapaian  target  keuangan  sebagaimana  rencana organisasi  yang  tertuang  dalam  RENSTRA  Dinas  Pendidikan.  Untuk  mengetahui  kinerja  keuangan, alat analisis rasio adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan keuangan lain secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.
Rasio APBD per tahun dalam prosentase adalah:
a)  Rasio Penerimaan APBD
Tabel 5.6 Rasio Penerimaan APBD Tahun Penerimaan APBD (Rp) Total Penerimaan APBD (Rp) Rasio (%) 2007 708.347.851.790,38 4.630.941.456.906,83 15,30 2008 808.379.708.662,45 4.630.941.456.906,83 17,46 2009 882.158.477.743,09 4.630.941.456.906,83 19,05 2010 1.019.280.049.807,86 4.630.941.456.906,83 22,01 2011 1.212.775.368.903,05 4.630.941.456.906,83 26,19 b)  Rasio Pengeluaran APBD Tabel 5.7 Rasio Pengeluaran APBD Tahun Pengeluaran APBD (Rp) Total Pengeluaran APBD (Rp) Rasio (%) 2007 635.050.179.177,29 4.540.305.502.975,05 13,99 2008 835.844.210.095,41 4.540.305.502.975,05 18,41 2009 924.017.847.666,91 4.540.305.502.975,05 20,35 2010 1.001.954.919.161,82 4.540.305.502.975,05 22,07 2011 1.143.438.346.873,62 4.540.305.502.975,05 25,18
Nilai rasio di atas juga sebanding dengan rasio penerimaan dan pengeluaran APBN dan APBD rata-rata di Kabupaten/Kota lain di Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur pada khususnya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di Indonesia. Misalnya saat krisis moneter tahun 2004- 2005, hampir semua Kabupaten/Kota di Indonesia mengalami penurunan pendapatan APBD nya.
c)  Rasio Pengeluaran APBD untuk sektor pendidikan (penerimaan dana pendidikan)
Tabel 5.8 Rasio Pengeluaran APBD untuk Sektor Pendidikan Tahun % dari total pengeluaran APBD Pengeluaran APBD untuk sektor Pendidikan (Rp) Total Pengeluaran APBD untuk sektor Pendidikan (Rp) Rasio (%) 2007 46,74 % 296.835.463.720,66 2.360.441.348.017,66 12,58 2008 41,04 % 343.034.182.800,00 2.360.441.348.017,66 14,53
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020 ISSN (Online)  : 2503-1929 2009 43,67 % 464.339.500.460,00 2.360.441.348.017,66 19,67 2010 47,60 % 594.583.072.125,00 2.360.441.348.017,66 25,19 2011 44,15 % 661.649.128.912,00 2.360.441.348.017,66 28,03
d)  Rasio Penerimaan Dana Pembangunan Sektor Pendidikan

## ∑
Tabel 5.9 Rasio Penerimaan Dana Pembangunan Sektor Pendidikan Tahun % dari total pengeluaran APBD Penerimaan Dana Pembangunan Sektor Pendidikan (Rp) Total Penerimaan Dana Pembangunan Sektor Pendidikan (Rp) Rasio (%) 2007 7,27 % 46.195.005.600 309.199.833.000 14,94 2008 6,46 % 54.017.486.100 309.199.833.000 17,47 2009 5,39 % 61.839.966.300 309.199.833.000 20,00 2010 7,41 % 69.662.447.200 309.199.833.000 22,53 2011 6,99 % 77.484.927.800 309.199.833.000 25,06
Dari  data  dan  perhitungan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  sebenarnya  anggaran  untuk pembangunan  pendidikan  yang  diperoleh  dari  APBD  rata-rata  jumlahnya  hanya  berkisar  antara  5 sampai  7%.  Ini  jauh  dari  ketentuan  pemerintah  pusat  yang  selalu  menetapkan  anggaran  pendidikan lebih dari 20%.
e)  Rasio Pengeluaran Dana Pendidikan

## ∑
Tabel 5.10 Rasio Pengeluaran Dana Pendidikan Tahun Pengeluaran Dana Pendidikan (Rp) Total Pengeluaran Dana Pendidikan (Rp) Rasio (%) 2007 273.071.577.046 1.956.959.318.234 13,95 2008 328.611.630.832 1.956.959.318.234 16,79 2009 339.541.671.341 1.956.959.318.234 17,35 2010 463.268.198.167 1.956.959.318.234 23,67 2011 552.466.240.848 1.956.959.318.234 28,23
f)  Rasio Pengeluaran Dana Pembangunan Sektor Pendidikan

## ∑
Tabel 5.11 Rasio Pengeluaran Dana Pembangunan Sektor Pendidikan Tahun % dari pengeluaran dana pendi Pengeluaran Dana Pembangunan Sektor Pendidikan (Rp) Total Pengeluaran Dana Pembangunan Sektor Pendidikan Rasio (%)
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020 ISSN (Online)  : 2503-1929 dikan (Rp) 2007 16,92 46.195.005.600 309.199.833.000 14,94 2008 16,44 54.017.486.100 309.199.833.000 17,47 2009 12,61 61.839.966.300 309.199.833.000 20,00 2010 17,18 69.662.447.200 309.199.833.000 22,53 2011 17,17 77.484.927.800 309.199.833.000 25,06
Melalui metode BSC aspek finansial, program-program pembangunan pendidikan selama lima tahun  periode  2007-2011  dikatakan  konsisten  karena  antara  target  dan  realisasinya  100%  terlaksana dengan baik yaitu melalui program:
1)  pemerataan dan perluasan kesempatan pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan,
2)  peningkatan mutu dan relevansi pendidikan,
3)  peningkatan manajemen pendidikan.
Disini diketahui bahwa:
Tabel 5.12 Rasio Dana Pembangunan Pendidikan Tahun Pengeluaran Dana Pembangunan Sektor Pendidikan (Rp) Total Pengeluaran Dana Pembangunan Sektor Pendidikan (Rp) Rasio (%) 2007 46.195.005.600 46.195.005.600 100% 2008 54.017.486.100 54.017.486.100 100% 2009 61.839.966.300 61.839.966.300 100% 2010 69.662.447.200 69.662.447.200 100% 2011 77.484.927.800 77.484.927.800 100%
Berdasarkan  estimasi  di  atas  maka  tujuan  pertama  dari  penelitian  ini  terjawab  dimana  sesuai hipotesa  pertama  yang  dikemukakan  pada  bab  sebelumnya  bahwa  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah cenderung konsisten dengan realisasi tata kelola anggaran pembangunan di sektor pendidikan pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2007-2011.
Pernyataan  tersebut  sesuai  (mendukung)  dengan  teori  perencanaan  pembangunan  sektor pendidikan  dan  teori  perencanaan  anggaran  pembangunan  dimana  perencanaan  pembangunan  harus disesuaikan dengan perencanaan anggaran yang ada supaya program-program pembangunan yang ada dapat terlaksana dengan baik

## Efisiensi
Efisiensi  pengelolaan  biaya  pendidikan  Kabupaten  Jombang  per  tahun  dalam  prosentase adalah:
Efisiensi  disini  adalah  membandingkan  antara  input  dan  output.  Input  secara  teori  adalah realisasi  belanja  untuk  memperoleh  pendapatan,  biaya  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah realisasi  dana  pendidikan  (dana  yang  diperoleh  dari  APBD)  sebelum  digunakan  untuk  belanja kedinasan).  Output  secara  teori  adalah  realisasi  pendapatan,  pendapatan  yang  dimaksud  dalam penelitian ini adalah realisasi pendapatan dana pendidikan yang teralokasi dari APBD.
Tabel 5.13
Tingkat Efisiensi Tahun Realisasi Belanja Dana Pendidikan (Dana yang diperoleh dari APBD) sebelum Realisasi Pendapatan Dana Pendidikan yang Teralokasi dari APBD (OUTPUT) (Rp) Efsn (%)
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020 ISSN (Online)  : 2503-1929 digunakan untuk Belanja Kedinasan (INPUT) (Rp) 2007 273,071,577,046 296,835,463,721 91.99 2008 328,611,630,832 343,034,182,800 95.80 2009 339.541.671.341 464.339.500.460 2010 463.268.198.167 594.583.072.125 2011 552.466.240.848 661.649.128.912
Mengacu  kepada  metode  penelitian  tersebut  di  atas  tentang  pedoman  penilaian  dan kemampuan  keuangan,  maka  kriteria  pengelolaan  keuangan  daerah  tersebut  dikatakan  cukup  efisien, karena  bernilai  kurang  dari  100%.  Grafik  berikut  memperlihatkan  perkembangan  tingkat  efisiensi pelaksanaan anggaran Kabupaten Jombang selama 5 tahun (2007-2011).
Berdasarkan  estimasi di  atas diketahui bahwa tingkat efisiensi  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah  dengan  realisasi  tata  kelola  anggaran  pembangunan  di  sektor  pendidikan  pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2007-2011 cenderung efisien.
Pernyataan  tersebut  sesuai  (mendukung)  dengan  teori  efisiensi  yang  menyatakan  bahwa efisiensi  mempunyai  pengertian  yang  berhubungan  erat  dengan  konsep  produktivitas  dimana membandingkan antara rasio input dan output, dalam hal ini sektor pendidikan.
Efisiensi disini juga mendukung teori pembangunan ekonomi dimana dalam salah satu definisi pembangunan,  tujuan  pembangunan  ekonomi  disamping  meningkatkan  pendapatan  nasional  riil  juga untuk meningkatkan produktivitas (sektor pendidikan).
Namun untuk melihat tujuan tata kelola anggaran pembangunan khususnya  sektor pendidikan, efisiensi anggaran tidak cukup, karena produk barang/jasa yang digunakan untuk  social welfareharus diperhatikan juga efektivitasnya.
Efektivitas  disisni  adalah  membandingkan  antara  outcome  dan  output.  Outcome  secara  teori adalah  realisasi  pendapatan,  dimana  dalam  penelitian  ini  realisasi  pendapatan  adalah  realisasi pendapatan dana pendidikan. Sedangkan output secara teori adalah anggaran pendapatan, yang dalam penelitian  ini  adalah  anggaran  pendapatan  dana  pendidikan.  Dana  pendidikan  dalam  penelitian  ini adalah dana pendidikan yang teralokasi dari APBD.
Tabel 5.14 Tingkat Efektivitas Tahun Realisasi Pendapatan Dana Pendidikan (yang teralokasi dari APBD) (OUTCOME) (Rp) Anggaran Pendapatan Dana Pendidikan (yang teralokasi dari APBD) (OUTPUT) (Rp) Efek- tivitas (%) 2007 296,835,463,721 296,835,463,721 100 2008 343,034,182,800 343,034,182,800 100 2009 464.339.500.460 464.339.500.460 100 2010 594.583.072.125 594.583.072.125 100 2011 661.649.128.912 661.649.128.912 100
Efektivitas 100% berarti efektivitas berimbang yang  artinya adalah ketercapaian outcomenya seimbang  dengan  output  yang  ada.  Angka  disini  tidak  bersifat  mutlak,  yang  lebih  penting  adalah ketercapaian  outcomenya.  Meskipun  anggaran  pembangunan  sektor  pendidikan  relatif  kecil, Kabupaten Jombang mampu melaksanakan tujuan dari pembangunan suatu daerah  khususnya bidang pendidikan  selama  periode  ini  (tahun  2007-2011),  ditunjukkan  dengan  tercapainya  outcome  sebagai berikut:
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah ISSN (Cetak)  : 2089-7723 Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020 ISSN (Online)  : 2503-1929
1. Kondisi  sektor  pendidikan  menyangkut  prasarana  dan  sarana  pendidikan  dalam  lima  tahun terakhir mengalami peningkatan sejumlah 84 lembaga. Jumlah  TK negeri dan swasta meningkat sebanyak  57  lembaga,  sedangkan  jumlah  SD/MI  negeri  dan  swasta  mengalami  penurunan sebanyak 5 lembaga dan jumlah SMP/MTs  negeri dan swasta mengalami peningkatan sebanyak 18  lembaga.  Sementara  jumlah  SLTA/MA  negeri  dan  swasta  pada  tahun  2007  meningkat sebanyak 14 lembaga.
2. Perkembangan  pendidikan  di  Kabupaten  Jombang  sepanjang  tahun  2004  sampai  2008 menunjukkan perkembangan yang relatif stabil. Hal ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi kasar (APK)  untuk  SD/MI  mencapai  104,21%  dan  APK  SMA/MA/SMK  mencapai  86,59%  di  tahun 2008, APK untuk SMP/MTs sebesar 98,54% (prosentasenya di atas APK Jawa Timur yang hanya sebesar 92,13%) meningkat menjadi 101,58% di tahun 2008. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM)  SD/MI  mencapai  92%  di  tahun  2008.  APM  SMP/MTs  sebesar  67,61%  di  tahun  2005 meningkat menjadi 85,25% di tahun 2006 dan meningkat lagi sebesar 86,33% di tahun 2007. Hal ini mengindikasikan terjaganya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar.
3. Angka  putus  sekolah  yang  dihitung  berdasarkan  angka  (jumlah  siswa)  putus  sekolah  per  1.000 siswa  pada  setiap  jenjang  pendidikan  sampai  pada  tahun  2008  untuk  SD/  MI  sebesar  0,09%, SMP/ MTs sebesar 0,40, serta SMA/ MA/ SMK sebesar 0,87%.
4. Indeks  Pembangunan  Manusia  68,40%  di  tahun  2004  meningkat  69,99%  di  tahun  2006  dan  di tahun  2008  mencapai  72,32%,  dengan  didominasi  oleh  indeks  pendidikan  yang  nilainya  di  atas 73% dibanding indeks kesehatan dan indeks daya beli.
Sesuai hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa terjadi kekonsistensian antara anggaran yang  tertuang  dalam  APBD  dengan  anggaran  yang  direncanakan  dan  yang  direalisasikan  untuk pembangunan  sektor  pendidikan.  Dimana  program  pembangunan  yang  direncanakan  dalam RENSTRA  dinas  pendidikan  disesuaikan  dengan  alokasi  anggaran  dari  APBD.  Namun  di  sisi  lain, dari  hasil  penelitian  tersebut  pemerintah  Kabupaten  Jombang  ternyata  memiliki  tata  kelola  anggaran yang  kurang  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  perbandingan  rasio  metode  BSC  aspek  financial  bahwa antara  yang  dianggarkan  dan  realisasi  sama,  dengan  tingkat  rasio  100%.  Kondisi  ini  menjelaskan bahwa  dalam  pengggarannya  masih  menggunakan  cara  lama  yang  terpetak-petak  dengan  sistem anggaran  yang  sudah  ada  di  tahun-tahun  sebelumnya.  Jadi  dalam  merencanakan  program pembangunan  pendidikan,  mengacu  pada  program-program  pembangunan  yang  belum  terlaksana  di tahun sebelumnya. Namun kembali pada keterbatasan anggaran yang teralokasi dari APBD. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan prinsip partisipasi masyarakat yang dalam teori nya menyatakan bahwa arti penting partisipasi terletak pada fungsi dan manfaatnya. Fungsi partisipasi adalah sebagai sarana untuk menampilkan  keseimbangan  kekuasaan  antara  masyarakat  dan  pemerintah  sehingga  kepentingan  dan pengetahuan  masyarakat  dapat  terserap  dalam  agenda  pemerintahan.  Sedangkan  manfaat  partisipasi adalah  membangun  komitmen  masyarakat  untuk  membantu  penerapan  suatu  keputusan  yang  telah dibuat.  Hal  ini  juga  dapat  dilihat  dari  nilai  efektivitas  100%  (efektivitas  berimbang),  angka  ini menjelaskan  bahwa  dana  yang  dianggarkan  sama  persis  dengan  realisasi  anggarannya.  Padahal  jika ditinjau ulang, suatu pelaksanaan program pembangunan umumnya terjadi selisih anggaran (misalnya program  pembangunan  di  atas  50  juta  rupiah  yang  sesuai  dengan  Kepres  no.80  tahun  2003  harus melalui  proses  tender  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  maka  pasti  ada  biaya  akomodasi  lain  yang tidak tercoverdalam anggaran pembangunan pendidikan).
Selanjutnya mengenai keterkaitan dengan penelitian terdahulu, hasil penelitian ini mendukung hasil  penelitian  yang  dilakukan  Lumbantobing  (2006)  dan  Arifudin  (2005)  yang  menyatakan  bahwa pembangunan  sektor  pendidikan  umumnya  terhambat  oleh  alokasi  anggaran  dari  APBD  yang  relatif kecil.  Dalam  kenyataanya  APBD  mengalokasikan  anggaran  untuk  pembangunan  pendidikan  kurang dari 20% (tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang menetapkan bahwa alokasi APBD minimal 20%  untuk  sektor  pendidikan  di  setiap  daerah).  Hasil  penelitian  ini  juga  mendukung  penelitian  yang dilakukan  Fatoni  (2005)  mengenai  arti  penting  partisipasi  masyarakat  dalam  tata  kelola  anggaran pemerintah. Pada umumnya proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan pemerintah saat ini kurang mencerminkan partisipasi masyarakat.

## KESIMPULAN
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
ISSN (Online)  : 2503-1929
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya, maka beberapa kesimpulan dan saran-saran penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Selama  lima  tahun  terakhir,  anggaran  pendidikan  yang  direalisasikan  setelah  dikurangi  gaji  guru jumlahnya masih kurang dari 10%.
2. Rata-rata alokasi anggaran pendidikan dari total belanja APBD dikurangi DAK sebesar 2,6%.
3. Dengan  menggunakan  analisis  BSC  aspek  finansial  dapat  diketahui  bahwa  anggaran  pendidikan yang  dikelola  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Jombang  teralokasikan  100%,  dengan  kata  lain  apa yang  sudah  dianggarkan  konsisten  dengan  realisasi  pembangunan  pendidikannya.  Namun  di  sisi lain,  kondisi  ini  mencerminkan  nilai  partisipasi  masyarakat  yang  relatif  kecil    karena  dalam pengggarannya  masih  menggunakan  cara  lama  yang  terpetak-petak  dengan  sistem  anggaran  yang sudah ada di tahun-tahun sebelumnya.
4. Rasio  APBD  terhadap  realisasi  tata  kelola  anggaran  sektor  pendidikan  cukup  efisien  karena nilainya di atas 90% (mendekati 100%) dan  efektifitas berimbang senilai 100% yang ditunjukkan dengan kenaikan IPM hingga lebih dari 70% dengan didominasi indeks pendidikan, nilai APK dan APM yang mengalami peningkatan, dan prestasi lainnya di Kabupaten Jombang.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsyad,  Lincolin.  1999  Pengantar  Perencanaan  dan  Pembangunan  Ekonomi  Daerah.  BPFE,
Yogyakarta.
Brata,  Aloysius  Gunadi.  2004.  Komposisi  Penerimaan  Sektor  Publik  dan  Pertumbuhan  Ekonomi Regional. www.google.com LP-UAJY, Yogyakarta.
Burhanuddin,  1999.  Pengaruh  Karakteristik  Anggaran  terhadap  Efektivitas  Pelaksanaan  Anggaran (Studi  Pada  Pemko  Kodya  Malang).  Tesis  Magister  Administrasi  Publik,  Program  Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.
Devas, Nick B. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Terjemahan, Masri Maris. UI Press, Jakarta.
Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  Departemen  Keuangan  Republik Indonesia.  2004.  Tinjauan  Pelaksanaan  Hubungan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  2001-2003. Jakarta.
Djojohadikusumo,  Sumitro.  1994.  Perkembangan  Pemikiran  Ekonomi,  Dasar  Teori  Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. LP3ES, Jakarta.
Fuady,  Dati  Fatimah,  Rinto  Adrioso  dan  Wahyu  Basyir.  2002.  Memahami  Anggaran  Publik.  Idea press, Yogyakarta.
Hasibuan, H. Malayu S.P. 2005. Manajemen : Dasar, Pengertian dan Masalah. Bumi Aksara, Jakarta. Irawan dan Suparmoko, M. 1992. Ekonomika Pembangunan: Edisi Kelima. BPFE, Yogyakarta.
Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan  Prakteknya di Indonesia. LP3S, Jakarta.
Korten, D, dan Syahrir, 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Yayasan Obor, Jakarta. Kunarjo.  2002.  Perencanaan  dan  Pengendalian  Program  Pembangunan.  Penerbit  Universitas Indonesia, Jakarta.
Kuncoro,  Mudrajad.  2003.  Ekonomi  Pembangunan:  Teori,  Masalah,  dan  Kebijakan:  Edisi  Ketiga. UPPAMP-YKPN, Yogyakarta.
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi, Yogyakarta. Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi, Yogyakarta. Muluk,  Khairul.  2007.  Menggugat  Partisipasi  Publik  dalam  Pemerintahan  Daerah  (Sebuah  Kajian dengan Pendekatan Berpikir Sistem). Bayumedia, Malang.
Munandar,  M.  2001.  Budgeting:  Perencanaan  Kerja,  Pengkoordinasian  Kerja  Pengawasan  Kerja.
BPFE, Yogyakarta.
Munir,  Badrul.  2002.  Perencanaan  Pembangunan  daerah  Dalam  Persfektif  Otonomi  Daerah.  Badan Penerbit Bappeda Propinsi NTB, Mataram.
At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah
ISSN (Cetak)  : 2089-7723
Volume 8 Nomor 2 Tahun 2020
ISSN (Online)  : 2503-1929
Munir,  Dasril,  Henry  Arys  Djuanda,  Hessel  Nogi  S.  2004.  Kebijakan  dan  Manajemen  Keuangan Daerah. YPAPI, Yogyakarta.
Sihombing, Umberto. 2002. Menuju Pendidikan Bermakna, Melalui Pendidikan Berbasis Masyarakat,
Konsep, Strategi dan Pelaksanaan. Multi Guna, Jakarta.
Ratnawati,  P.  2003.  Mengukur  Kepuasan  Masyarakat  Terhadap  Pelayanan  Pendidikan.  Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No. 43 tahun ke 9 Juli 2003.
Yuwono,  Sony,  Tengku  Agus  Indrajaya,  Hariyandi.  2005.  Penganggaran  Sektor  Publik:  Pedoman Praktis  Penyusunan,  Pelaksanaan,  dan  Pertanggungjawaban  APBD  (Berbasis  Kinerja). Bayumedia, Malang.
______________.  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  29  Tahun  2002  tentang  Pedoman Pengurusan,  Pertanggungjawaban  dan  Pengawasan  Keuangan  daerah  serta  Tata  Cara Penyusunan  Anggran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  Pelaksanaan  Tata  Usaha  Keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
______________. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ______________. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah