## PELAKSANAAN ASIMILASI BAGI ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDAR LAMPUNG
Fitrian Romadhon Dwi Saputra, Mitro Subroto Politeknik Ilmu Pemasyarakatan e-mail : ftrianromadhon@gmail.com

## ABSTRAK
Asimilasi memenuhi asas pemasyarakatan, yang menghendaki narapidana tidak dapat dipisahkan  dari  masyarakat.  Asimilasi  dapat  memberikan  narapidana  kesempatan untuk  terlibat  dengan  masyarakat  melalui  pendampingan  dan  kegiatan  berbasis masyarakat. Dengan cara ini ketika mereka bebas nantinya, mereka dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai bagian dari masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya, dapat memberikan pendidikan dan keterampilan yang nantinya dapat mereka gunakan di  masyarakat.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengidentifikasi  pelaksanaan  asimilasi dalam  rangka  pembinaan  anak  bernegara  dan  mengidentifikasi  hambatan  yang dihadapi  dalam  pelaksanaan  asimilasi  di  wilayah  LPKA  Kelas  II  Bandar  Lampung. Asimilasi  dilaksanakan  dengan  mengintegrasikan  narapidana  dengan  kehidupan masyarakat, dengan bimbingan yang dirancang untuk memberikan keterampilan dan pendidikan  serta  menjadi  sarana  bagi  narapidana  untuk  berhubungan  dengan kehidupan masyarakat di luar. Kendala asimilasi di LPKA Kelas II Bandar Lampung antara  lain:  kurangnya  petugas  yang  terdidik  secara  profesional  dan  profesional, kurangnya  minat  masyarakat  yang  dilayani,  kurangnya  pelatih  narapidana  Sesuai dengan kebutuhan teknologi bisnis, ada juga kekurangan tenaga ahli seperti psikiater, psikolog, sosiolog, dan dokter.
Kata Kunci : Asimilasi; Anak Pidana; Pemasyarakatan

## ABSTRACT
Assimilation fulfills the correctional principle, which requires that prisoners cannot be separated from society. Assimilation can provide prisoners with opportunities to engage with the community through mentoring and community-based activities. In this way  when  they  are  free  later,  they  can  return  to  the  community  as  part  of  the community and last but not least, can provide education and skills that they can later use  in  society.  The  purpose  of  this  study  was  to  identify  the  implementation  of assimilation in the context of fostering state children and identify the obstacles faced in the implementation of assimilation at LPKA Class II Bandar Lampung. Assimilation is carried out by integrating prisoners with community life, with guidance designed to provide  skills  and  education  as  well  as  being  a  means  for  prisoners  to  relate  to community life outside. Constraints to assimilation at LPKA Class II Bandar Lampung include: lack of professionally and professionally educated officers, lack of interest in the  people  being  served,  lack  of  inmate  trainers.  In  accordance  with  the  needs  of business  technology,  there  is  also  a  shortage  of  experts  such  as  psychiatrists, psychologists, sociologists, and doctors.
Keywords : Assimilation; Criminal Child; Correctional

## PENDAHULUAN
Lembaga  Pemasyarakatan  di  Indonesia  berlandaskan  pada  landasan  filosofis  Pancasila sebagai  dasar  bangsa  dan  landasan  kehidupan  bermasyarakat,  dengan  mengutamakan  prinsip keserasian,  keserasian  dan  keseimbangan  jiwa  dan  raga  bagi  setiap  individu.  Atas  dasar  ini, lembaga  pemasyarakatan  tidak  membuat  narapidana  pidana  dihukum  atas  perbuatannya,  tetapi memberikan  pembinaan  kepada  narapidana  dalam  situasi  seperti  itu.  Pidana  adalah  orang  yang melakukan  tindak  pidana  pada  waktu  tertentu  karena  dicabut  kemerdekaannya  berdasarkan putusan hakim. Pembinaan agar orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  dapat  dipidana  dengan  pidana  penjara  atau  pidana  penjara, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan bimbingan kepada mereka. Para tawanan  yang  nantinya  berguna  untuk  menjadi  warga  negara.  Itu  baik  dan  dapat  diterima  di masyarakat.
Dari  tahapan-tahapan  di  atas,  salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan  untuk  pembinaan narapidana adalah dapat dilakukan melalui kegiatan asimilasi, yaitu pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan, yang dapat dilakukan setelah narapidana telah menjalani setengah dari jumlah  narapidana  yang  sebenarnya  selama  jangka  waktu  tertentu.  waktu.  Istilah  lembaga pemasyarakatan  dapat  disamakan  dengan  resosialisasi,  yaitu  segala  sesuatu  yang  ditempatkan dalam  sistem  budaya  Indonesia  dengan  nilai-nilai  yang  berlaku  bagi  masyarakat  Indonesia (Sudarto, 1986). Hal tersebut juga ditekankan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak  Asasi Manusia    Republik  Indonesia  Nomor  M.2.PK.04-10  Tahun  2007  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Asimilasi,  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  di dalam  konsideran  menimbang  ditegaskan  bahwa  pembinaan  narapidana  yang  dilaksanakan berdasarkan  sistem  pemasyarakatan  bertujuan  untuk  mempersiapkan      narapidana      agar  dapat berintegrasi  secara  sehat  dengan  masyarakat  sehingga  berperan  kembali  sebagai  anggota masyarakat  yang bebas  dan bertanggung jawab.  Selain itu, lembaga bertujuan untuk  mengubah sifat, cara berpikir dan perilaku, serta harus membentuk proses interaksi edukatif (Cooke, Baldwin, & Howison, 2008). Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembinaan adalah  melalui  pelaksanaan  asimilasi,  pembebasan  bersyarat,  cuti  sebelum  pelepasan  dan  cuti bersyarat.
Asimilasi  memenuhi  asas  pemasyarakatan,  yang  menghendaki  narapidana  tidak  dapat dipisahkan dari masyarakat. Asimilasi dilakukan untuk membekali narapidana dengan pembinaan, keterampilan  atau  pendidikan  untuk  mempersiapkan  hidup  mandiri  di  masyarakat  setelah menjalani hukuman dalam kebebasan. Asimilasi dapat memberikan narapidana kesempatan untuk terlibat dengan masyarakat melalui pendampingan dan kegiatan berbasis masyarakat. Dengan cara ini  ketika  mereka  bebas  nanti,  mereka  dapat  kembali  ke  masyarakat  sebagai  bagian  dari masyarakat dan dapat memberikan pendidikan dan keterampilan yang dapat mereka gunakan nanti di masyarakat.
Dalam  kegiatan  asimilasi,  narapidana  diperbolehkan  untuk  berhubungan  dengan masyarakat  luar,  yang  dapat  dilakukan  melalui  kegiatan  sosial  seperti  pengabdian  masyarakat, olahraga,  mengikuti  upacara,  atau  menunjukkan  keterampilan  dengan  masyarakat.  pelaksanaan program  asimilasi  yang  dilakukan  di  luar  lembaga  Pemasyarakatan  memiliki  resiko  yang  besar bagi narapidana itu sendiri juga rakyat dimana narapidana tadi melakukan kegiatan asimilasi. buat itu dibutuhkan adanya persetujuan menggunakan masyarakat,  dan  narapidana  yg bersangkutan wajib  memenuhi persyaratan buat menjalankan program asimilasi.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Asimilasi  diberikan  pada  narapidana  sesudah  melalui  sidang  Tim  Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bila narapidana sudah menjalani 1/2 asal masa pidananya dan  berdasarkan penilaian  TPP  telah  memenuhi  segala  persyaratan,  maka  TPP  atas  persetujuan  kepala  forum Pemasyarakatan  dapat  mengajukan  usulan  terhadap  narapidana  tadi  buat  menjalani  proses asimilasi  kepada  kantor  daerah  Kementerian  aturan  serta  HAM.  Asimilasi  diberikan  sebagai realisasi proses pembinaan, yang bertujuan yaitu disamping melindungi rakyat jua menyampaikan pembinaan bagi narapidana agar sehabis menjalani masa pidananya mempunyai persiapan kembali ketengah-  tengah  masyarakat  menjadi  bagian  berasal  masyarakat  tadi  yang  memiliki  bekal ketrampilan,  sehingga  bisa  berguna  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  famili,  warga  ,  bangsa,  dan negara.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : a. Bagaimana pelaksanaan  asimilasi bagi anak pidana di LPKA Kelas II Bandar Lampung?
b. Apasaja  kendala  yang  dihadapi  dalam    pelaksanaan  asimilasi  pidana  anak  pidana  di  LPKA Kelas II Bandar Lampung dan bagaimana upaya mengatasinya?

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  penulis  pada  melakukan  penelitian  ini  merupakan penelitian  realitas.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  yuridis sosiologis  buat  mengkaji  pelaksanaan  asimilasi  bagi  anak  pidana  di  LPKA  Kelas  II  Bandar Lampung. sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:
a. asal Data primer
Adapun asal data primer penelitian ini mengacu di akibat penelitian lapangan, bukan hasil olahan orang lain, berupa wawancara menggunakan Kasi Binadik, Kasi Bimkesmaswat dan  Kaur umum   LPKA Kelas  II  Bandar  Lampung, serta  beberapa anak pidana  yg sedang melaksanakan asimilasi pada LPKA Kelas II Bandar Lampung.
b. asal Data Sekunder
Asal  data  sekunder  yang  akan  digunakan  pada  penelitian  ini  diperoleh  berasal penelusuran bahan-bahan kepustakaan, surat fakta serta penelusuran berasal internet yg berkaitan dengan asimilasi bagi anak pidana.

## PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Asimilasi sebagai Upaya Pembinaan di LPKA Kelas II Bandar Lampung
Sistem  pemasyarakatan  di  Indonesia  mengandung  arti  pembinaan  narapidana  yang berintegrasi  dengan  rakyat  serta  menuju  kepada  integritas  kehidupan  serta  penghidupan. Pemasyarakatan  menjadi  proses  berkiprah  dengan  menstimulir  timbulnya  dan    berkembangnya penyesuaian  diri  pada  lingkungan  integritas,  sebagai  akibatnya  narapidana  yg  bersangkutan menuju  ke  arah  perkembangan  langsung  melalui  asosiasinnya  sendiri  sesuai  dengan  integritas kehidupan serta penghidupan (Poernomo, 1985).
Untuk  memperlancar  proses  pemasyarakatan  narapidana  selama  menjalani  masa pidananya  di  LPKA  Kelas  II  Bandar  Lampung,  narapidana  diikutsertakan  pada  banyak  sekali bentuk  aktivitas  training.  training  terhadap  narapidana  bertujuan  buat  berakibat  narapidana menjadi  manusia  mandiri  dan    mencegah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  kembali  serta
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
ialah  salah    satu  usaha  buat  membangun  suasana  aman  serta  tertib,  pada  warga  ,  serta mempersiapkan narapidana agar dapat terjun kembali secara sehat ke pada warga .
Menggunakan  berpegang  pada  prinsip  dasar  diatas  dibutuhkan  sistem  pemasyarakatan bisa  mencapai  yg  primer  adalah  mencegah  pengulangan  pelanggar  aturan,  aktif  produktif  serta bermanfaat  bagi  warga    dan    bisa  hayati  senang    didunia  dan    akhirat  (Atmasasmita,  1982). sehingga  sistem  pemasyarakatan  pada  Indonesia  wajib    diartikani  sebagai  upaya  pembinaan narapidana dan  memperlakukan cara baru terhadap narapidana berdasarkan prinsip universal yg telah  berkembang  secara  internasional.  aktivitas  pelatihan  dapat  dilakukan  menggunakan pembimbingan serta aktivitas lainnya, yang berupa pemberian  keterampilan maupun pendidikan di  narapidana.  pelatihan  menggunakan  bimbingan  yg  diprogramkan  pada  pada  rumah  Tahanan Negara bisa dilakukan dengan upaya asimilasi.
Tujuan dari pelaksanaan asimilasi ialah agar narapidana bisa menyesuaikan diri secara sehat terhadap masyarakat sehabis menjalani masa pidananya sebagai akibatnya narapidana dapat berinteraksi dengan baik dengan rakyat. Hal ini sesuai dengan prinsip utama pemasyarakatan yang galat  satunya  dimaksudkan  yaitu  selama  kehilangan  kemerdekaan  beranjak  narapidana  wajib diperkenalkan dengan warga  dan  tidak boleh diasingkan berasal kehidupan warga.
Bentuk  aktivitas  asimilasi  yg  dilaksanakan  pada  LPKA  Kelas  II  Bandar  Lampung dilaksanakan dengan dua tahap yaitu:
a. Asimilasi didalam LPKA Kelas II Bandar Lampung.
dalam  bentuk  kegiatan  ini  narapidana  diperkenalkan  mengenai  keadaan  lingkungan LPKA Kelas II Bandar Lampung, termasuk petugas serta penghuni lainya,yg dimaksudkan agar narapidana dapat mengikuti keadaan menggunakan lingkungan LPKA Kelas II Bandar Lampung sehingga  bisa  mempermudah  narapidana  dalam  menjalani  hukumanya  termasuk  pada bersosialisasi menggunakan lingkungan LPKA Kelas II Bandar Lampung.
b. Asimilasi diluar LPKA Kelas II Bandar Lampung.
Bentuk kegiatan ini  dibagi menjadi dua yaitu :
1. Bekerja di pihak ketiga
aktivitas  ini  bisa  dilakukan  di  perusahaan  atau  instansi  swasta,  pemerintahan  juga perorangan dengan kondisi  :
- Surat  permohonan  berasal  perusahaan  atau  instansi  terkait  bahwa  dibutuhkan narapidana buat dipekerjakan diperusahaan atau instansi tadi menggunakan persetujuan dari ketua lingkungan dimana perusahaan itu berada.
- Dilampirkan surat biar   perjuangan.
- Dilampirkan berita program  tentang perjanjian kerja.
2. Bekerja diluar tembok LPKA Kelas II Bandar Lampung
aktivitas  ini  dilakukan  dengan  cara  bekerja  pada  kebun  yang  terdapat  diluar  tembok LPKA Kelas II Bandar Lampung dimana kebun itu ditanami tebu.aktivitas ini juga bisa dilakukan menggunakan  mengadakan  kegiatan  kerja  bakti  diluar  LPKA  Kelas  II  Bandar  Lampung  yg tentunya narapidana yang dipekerjakan harus memenuhi persyaratan yg dipengaruhi.

## Kendala dalam Pelaksanaan Asimilasi di LPKA Kelas II Bandar Lampung
Perkembangan  ke  arah  kemajuan  senantiasa  diusahakan  dari  hari  ke  hari,  namun demikian  sesuai  menggunakan  kondisi  yg  terdapat  tidaklah  sedikit  kendala-  hambatan  yang dihadapi. Hal-hal yang menjadi kendala pada pelaksanaan pembinaan narapidana melalui upaya asimilasi yaitu:

## a. Petugas Pelaksana pelatihan
Keterbatasan  jumlah  petugas  pelaksana  pembinaan  sangat  mensugesti  kelancaran  pada membimbing  dan    mengawasi  penyelenggaraan  pelatihan  narapidana  termasuk  asimilasi.  pada asimilasi  memerlukan  pengawasan  yg  seksama  sebab  narapidana  dihadapkan  menggunakan kehidupan rakyat, sehingga kiprah petugas LPKA Kelas II Bandar Lampung sangat krusial dalam memberikan supervisi terhadap narapidana.

## b. Narapidana
Narapidana  menjadi  pihak  yang  dibina  pada  aplikasi  asimilasi  poly  yg  kurang  menyadari akan pentingnya pelaksanaan asimilasi. Hal ini antara lain disebabkan karena para narapidana pada umumnya  kurang  meyadari  pentingnya  pembinaan  di  LPKA  Kelas  II  Bandar  Lampung  buat kehidupan dimasa yg akan datang sehabis mereka bebas. Hal ini menyebabkan narapidana tidak memanfaatkan saat dan  kesempatan yang diberikan sang petugas aplikasi pelatihan pada mereka dengan  sebaik-  baiknya,  sedangkan  training  yang  diberikan  lebih  banyak  ditentukan  serta diarahkan oleh pihak lembaga. Hal yang mendasari pertimbangan ini diantaranya karena memang wahana training yg terdapat sangat terbatas, serta segala acara training dan  pesertanya ditentukan sang bimbingan asal LPKA Kelas II Bandar Lampung  demi ketertiban serta kelancaran tugas, hal ini secara tidak langsung akan mensugesti aplikasi pembinaan terhadap narapidana pada LPKA Kelas II Bandar Lampung.
c. rakyat
Hubungan narapidana menjadi sebuah hubungan sosial yang mendeskripsikan keterikatan antara  sesama  narapidana,  narapidana  menggunakan  lingkungan  dalam  LPKA  Kelas  II  Bandar Lampung termasuk petugasnya dan  adanya interaksi narapidana menggunakan rakyat yang terjadi selama proses kehidupan narapidana tersebut menjalani masa pidananya. Hal yang adalah kendala pada  aplikasi  pembinaan  terhadap  narapidana  (asimilasi)  sesuai  dengan  yang  akan  terjadi wawancara berkata bahwa aplikasi pembinaan terhadap narapidana (asimilasi) adalah penerimaan masyarakat setempat terhadap narapidana tadi. Dipertimbangkan unsur masyarakat artinya sesuatu yang  rasional  serta  tepat  mengingat  bahwa  narapidana  merupakan  anggota  rakyat  yg  sudah melanggar hukum serta nantinya narapidana akan balik  ketengah masyarakat sehabis bebas nanti. poly diantara mereka yang bersikap sinis terhadap narapidana, akibatnya narapidana tersebut akan merasa kehilangan agama asal warga , kehilangan akan harga dirinya bahkan akan menyebabkan kehilangan gairah hidupnya didalam menempuh kehidupan selanjutnya.

## PENUTUP

## Kesimpulan
a. Pelaksanaan  asimilasi  bagi  anak  pidana  di  LPKA  Kelas  II  Bandar  Lampung  ialah mengikuti  aktivitas  ibadah  pada  luar  LAPAS,  kerja  sosial  dan    kerja  bakti  pada  rakyat, kerja  di  sekitar  LAPAS,  kerja  pada  ladang  sawah,  kolam  peternakan    ikan  serta  daerah cucian mobil dan  motor milik LAPAS. tidak terdapat bentuk kegiatan asimilasi dengan pihak ketiga.
b. Hambatan-kendala yg dihadapi pada pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana pada LPKA Kelas II Bandar Lampung yaitu berasal dari sisi prosedural, faktor lingkungan masyarakat lebih kurang, minimnya dana atau sarana dan  prasarana buat asimilasi, serta asal diri anak pidananya  itu  sendiri,  seperti  karakteristiknya  yg  berbeda  (labil),  ketidakinginan  buat berasimilasi, perilaku apatis anak pidana.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
c. Upaya  yang  dilakukan  sang  pihak  LPKA  Kelas  II  Bandar  Lampung  pada  mengatasi kendala-kendala  asimilasi  ialah  mencarikan  cara  lain    pada  pengurusan  mekanisme asimilasi, cara lain  energi ahli, cara lain  berasal pihakpihak luar, mengajukan penambahan aturan  asimilasi  serta  mengikutsertakan  anak  pidana  pada  bimbingan  rohani  atau keagamaan.

## Saran
a. Perlunya  dorongan  dan    dukungan  dari  pemerintah  buat  bisa  meringankan  prosedural pengajuan  asimilasi,  mencarikan  cara  lain    pelaksanaan  asimilasi  serta  tempat  buat menampung anak pidana yg berasimilasi.
b. harus ada sinergi yg strategis antara pihak LPKA Kelas II Bandar Lampung, anak pidana, warga    serta  Pemerintah  agar  dapat  menghilangkan  kendala-hambatan  yang  ada  dalam pelaksanaan asimilasi bagi anak pidana.
c. Haruslah  ada  keluwesan  ruang  gerak  LPKA  Kelas  II  Bandar  Lampung  pada  upaya pemenuhan  kebutuhan  forum  sendiri  karena  hanya  LPKA  Kelas  II  Bandar  Lampung sendiri yang mengetahui serta mengerti kebutuhan mereka.
d. Menambah aturan pelatihan terutama buat asimilasi, mengadakan bentukbentuk kegiatan asimilasi yg baru dan  menaikkan kerjasama dengan lembagalembaga sosial, dinas-dinas pemerintahan,  perusahaan-perusahaan,  serta  pihak  ketiga  lainnya  untuk  turut  aktif  pada pelatihan anak pidana khususnya di tahap asimilasi.

## Daftar Bacaan
Abdulkadir, Muhamad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung :       Citra Aditya Bakti . Aksara, K. (2004). LPAN Gianyar Dulu dan Kini (Edisi XV).
Arief, B. N. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Atmasasmita,  R.  (1982). Strategi  Pembinaan  Pelanggar  Hukum  dalam  Konteks  Penegakkan Hukum di Indonesia . Bandung: Alumni. Cooke, D. J., Baldwin, P. J., & Howison, J. (2008). Menyingkap Dunia Gelap Penjara . Jakarta: Gramedia.
Soekanto, S. (2007). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia. Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana . Bandung: Penerbit Alumbi. Panjaitan, P. I., & Simorangkir, P. (1991). Lembaga permasyarakatan dalam Perspektif Peradilan Agama . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Poernomo, B. (1985). Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan . Yogyakarta: Liberty.
Wirjono, Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana (edisi ketiga). Bandung : Refika Aditama.