Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Pasal  1  tentang  Desa  disebutkan  bahwa Desa  merupakan  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat,  berdasarkan  Prakasa  masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Desa  sebagai  unit  organisasi pemerintah  yang  berhadapan  langsung dengan  masyarakat  dengan  segala  latar belakang  kepentingan  dan  kebutuhannya mempunyai peranan yang strategis, khususnya  dalam  pelaksanaan  tugas  di bidang  pelayanan  publik.  Dalam  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah  mengatur  keuangan  dan  aset  Desa dalam  rangka  memberikan  pelayanan  pada
masyarakat  antara  lain  yang  bersumber dari  Pendapatan  Asli  desa,  adanya kewajiban  bagi  Pemerintah  dari  pusat sampai  dengan  Kabupaten  atau  Kota untuk  memberikan  transfer  dana  bagi Desa, hibah ataupun donasi.
Desa  mempunyai  kedudukan  yang sangat  penting,  menjadi  acuan  untuk mencapai  tujuan  pembangunan  nasional maupun untuk lembaga pemerintah negara Indonesia.  Pemerintah  desa    memegang peran  yang  penting  untuk  mewujudkan pemerintahan  desa  dengan  tata  kelola yang baik. Pemerintah desa. Bisa dikatakan  bagian  dari  birokrasi  negara juga  sebagai  pemimpin  lokal,  memiliki peran  dengan  posisinya  yang  signifikan dalam  pengelolaan  dan  pembangunan pemerintah  desa  yang  baik.  (Rahmah &Indayani, 2020)

## Analisa Penerapan Good Village Governance di Desa Cikujang dan Desa Sukamantri  Kabupaten Sukabumi
PUTRI ELIT TRI 1* ; GATOT WAHYU NUGROHO 2
1,2 Universitas Muhammadiyah Sukabumi Jln. R. Syamsudin, No.50, Cikole, Kota Sukabumi Telp. (0266) 218345 E-mail : putrielittri28@gmail.com (korespondensi) Submit : 2022-07-05 Review : 2022-08-15 Publish :  2022-09-26
Abstract :  The  implementation  of  Good  Village  Governance  will  be  reflected  when implementing transparency and accountability. The principles of good village governance are very important in realizing good governance. This study uses a qualitative method. This study aims  to  determine  the  implementation  of  good  village  governance  in  Cikujang  Village  and Sukamantri  Village,  Sukabumi  Regency.  Methods  of  collecting  data  in  this  study  were collected  by  means  of  observation,  interviews  and  documentation.  What  is  obtained  in  this study is the application of good village governance in the government of Cikujang Village and Sukamantri  Village.  The  implementation  of  good  village  governance  on  the  principle  of transparency  in Cikujang Village  has  not been  implemented properly,  in the  form of  village transparency the information board has not been installed, and this village does not yet have a website  to  facilitate  access  to  information,  and  on  the  principle  of  accountability  the accountability  report  has  been  carried  out  well  but  the  Cikujang  Village  apparatus  slow  to respond to the needs of the village community. Sukamantri Village in the implementation of good village governance is well implemented by the village to the community. In the form of transparency,  the  village  government  provides  easy  access  to  information  regarding  the management of village funds with an information board and Sukamantri Village already has a website, for the form of accountability the village government is responsible for the tasks that have been set, the accountability report has been carried out well, it's just that the service of village  officials  to  the  community  still  inadequate,  village  officials  are  slow  in  serving  the community.
Keywords: Good Village Governance, Transparency, Accountability
Analisa Penerapan Good Village Governance di Desa Cikujang dan Desa Sukamantri  Kabupaten Sukabumi (Putri Elit Tri; Gatot Wahyu Nugroho)
284
Dalam  hal  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  desa,  keuangan  desa  adalah  hak dan  kewajiban  desa,  yang  bisa  diukur dengan uang ataupun barang, maka dari itu desa  diberikan  kewenangan  dari  sumber dana yang  mencukupi  supaya  dapat mengurus  potensi  yang  dimiliki  oleh  desa untuk meningkatkan ekonomi juga kesejahteraan  masyarakat  desa.  Peraturan dalam  Negeri  Nomor  20  tahun  2018 tentang  pengelolaan  keuangan  desa  bahwa setiap  peraturan  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  keuangan  desa,  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  sudah diatur didalam nya. Setiap tahun pemerintah  telah  menganggarkan  keuangan desa  yang  cukup  besar  diberikan  kepada desa  untuk  pembangunan  desa  yang membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 20, 2018.(Zulaifah et al., 2020).
Menurut  UUD  No.  6  Tahun  2014 BAB  V  ,  mengenai  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,  disebutkan  bahwa “Penyelenggaraan pemerintah desa didasarkan  pada  beberapa  asas,  yaitu  : kepastian  hukum,  tertib  penyelenggaraan pemerintahan,  tertib  kepentingan  umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas,  Akuntabilitas,  efektivitas dan  efisiensi,  kearifan  lokal,  keberagaman, dan partisipatif”.
Pengelolaan  dana  desa  bukan  hanya sebatas pembangunan biasa tapi pembangunan  desa  merupakan  penunjang yang  turut  mempengaruhi  perkembangan dari  kota/kabupaten.  Dengan  semakin majunya  teknologi,  maka  pengetahuan masyarakat terus berkembang dan menuntut agar  adanya  pertanggungjawaban dari aparatur  desa  terhadap  dana  desa  yang telah diberikan, pengelolaan keuangan desa ini  harus  menerapkan  prinsip Good  Village Governance.  Good  village  governance yaitu  tata  kelola  pemerintahan  desa  yang baik,  dan  merupakan  acuan  yang  dapat dijadikan  pedoman  mengenai  pengelolaan keuangan  desa.  Prinsip good  village governance sangat penting untuk
mewujudkan  pemerintahan  yang  baik, perlu  adanya  penyediaan  informasi  yang relevan  dan  menggambarkan  kinerja ( Performance ) sektor publik yang penting dalam  memberikan  pertanggungjawaban dari aktivitas yang dijalankan pada semua pihak yang berkepentingan. (Ni Kadek:2019)  Adapun  prinsip  dari good village  governance yaitu,  transparansi, akuntabilitas,  responsibilitas,  kesetaraan dan  independensi.  Sudah  seharusnya pemerintah  desa  melakukan  perubahan yang terarah agar terwujudnya penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik. (Dema,2019)
Salah  satu  aspek  atau  unsur terpenting  dari  tata  kelola  pemerintahan yang  baik  adalah  akuntabilitas,  untuk mencapai akuntabilitas dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban keuangan pemerintah  yang  disusun  berdasarkan prinsip  kesempatan  dan  sesuai  dengan peraturan  pemerintah.  Laporan  keuangan yang  dibuat  oleh  pemerintah  desa  harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas.  Jika  laporan  keuangan pemerintah  desa  tidak  disertai  dengan transparansi  atau  akuntabilitas,  Maka laporan keuangan tersebut dapat mengandung  informasi  yang  tidak  benar. (Zulaifahetal., 2020).
Menurut  Waluyo  menurut  Astuty dan Fanida (2013), akuntabilitas mencakup  pemberian  informasi  keuangan kepada  publik  dan  pengguna  lainnya sehingga dapat
Mengevaluasi pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh pemerintah  desa  dari  kegiatan  yang  telah dilakukan.
Putriyanti,
(2012)
Akuntabilitas  adalahpertanggungjawaban dalam  menjalankan  misi  organisasi  untuk mencapai  tujuan  organisasi  yang  telah ditetapkan dari sarana
pertanggungjawaban yang dilakukan secara bertahap. Tanggung jawab pemerintah  merupakan  hal  yang  penting dalam  mendukung  pelaksanaan  otonomi desa  supaya  dapat  berjalan  dengan  baik. (Nur, 2021)
Analisa Penerapan Good Village Governance di Desa Cikujang dan Desa Sukamantri  Kabupaten Sukabumi (Putri Elit Tri; Gatot Wahyu Nugroho)
Selain  Akuntabilitas,  pelaksanaan pemerintah  yang good  village  governance juga  diperlukan  unsur  transparansi  dari pihak  pemerintah.    Dwiyanto  (2006) menyatakan bahwa Transparansi merupakan informasi yang diberikan mengenai pemerintah dan menjamin kemudahan untuk mendapat informasi yang benar  dan  memadai  dari  pemerintah.  Dana Desa  yang  disalurkan  oleh  Pemerintah Pusat  dan  APBD  harus  diumumkan  secara terbuka,  khususnya  kepada  masyarakat desa setempat. Ini untuk mencegah penggelapan,  kecurigaan  publik,  dan  untuk memastikan  bahwa  pembangunan  kota dilakukan dengan cara yang menguntungkan.
Sulistiyani  (2004)  Ia  menegaskan bahwa  Transparansi  dan  Akuntabilitas merupakan dua kata kunci dalam penyelenggaraan  tata  kelola  yang  baik  dan tata kelola perusahaan yang baik. Transparansi  ditandai  dengan  terbukanya kebijakan,  peraturan,  program,  anggaran, dan  kegiatan  pemerintah  kepada  publik. Asas  pengelolaan  keuangan  daerah  dalam Pemendagri  No.  113  tahun  2014  dimana keuangan  desa  dikelola  berdasarkan  asas- asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran.(Nur, 2021) Transparansi merupakan faktor yang mendorong Akuntabilitas
pada pemerintahan dan juga meningkatkan informasi  mengenai  kebijakan  dan  kinerja pemerintah kepada masyarakat (Wu,Ma&Yu,2017). Transparansi itu diperlukan  untuk  menguatkan  kepercayaan masyarakat  kepada  pemerintah  desa,  maka tingkat  transparansi  pemerintah  itu  sangat penting untuk diketahui. (Nurlailah, Syamsul &Arif, 2020).
Adanya  tata  kelola  desa  yang  baik akan  memberikan  gambaran  mengenai pengelolaan  dana  desa  yang  menjamin akuntabilitas kepada desa dan para pemangku kepentingan yaitu seperti masyarakat,  pemerintah  pusat,  pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Pengelolaan  dana  desa  ini  dapat  dilakukan
seperti  pembuatan  APBDes,  hal  ini dilakukan  dengan  memasukkan  peran masyarakat  dan  menyajikan  informasi keuangan  tentang  APBDes  dilakukan secara transparan sesuai dengan kebutuhan desa, pemerintahan desa bertanggungjawab atas administrasi keuangan  dan  masyarakat  langsung  atau melalui lembaga perwakilan untuk melakukan pengawasan dan penatausahaan  keuangan  oleh  pemerintah desa.  Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik akan  terwujud  jika  semua  perangkat  desa termasuk  masyarakat  desa  yang  mau menjalankan  kerjasama  yang  baik  dan juga  tentunya  harus  dilandasi  rasa  saling percaya untuk memajukan desa. (Kadek,2019).
Di  Indonesia  Krisis  pengelolaan keuangan  desa  masih  menjadi  masalah yang belum bisa teratasi dengan maksimal. Indonesia  Corruption  Watch (ICW) mencatat  kasus  korupsi  di  sektor anggaran  desa  menjadi  kasus  yang terbanyak  ditindak  oleh  aparat  penegak hukum  selama  tahun  2019  lalu  bila dibandingkan  sektor-sektor  lainnya.  Data ICW menunjukkan,  terdapat  46  kasus korupsi  di  sektor  anggaran  desa  dari  271 kasus  korupsi  selama  2019.  Korupsi anggaran  desa  tercatat  memberi  kerugian negara hingga Rp 32,3 miliar.
Peneliti ICW (Wana
Alamsyah,2020)    mengemukakan  bahwa Banyaknya korupsi dana desa ini menunjukkan  belum  adanya  sistem  yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh Pemerintah dalam hal pengawasan  dana  desa.  Pada  tahun  2020 ICW menunjukan  fakta  bahwa  isu-isu penyelewengan  penggunaan  dana  desa marak terjadi. Berarti ada isu pengelolaan dana  desa  di  sana  yang  masih  banyak diselewengkan  oleh  aparatur  desa  itu sendiri  (Kurnia,2021),  kerugian  negara akibat  korupsi  yang  dilakukan  oleh aparatur  desa  mencapai  total  Rp  111 miliar.
Dan pada tahun 2021 Dari pantauan ICW ,  ada  1.298  terdakwa  yang
Analisa Penerapan Good Village Governance di Desa Cikujang dan Desa Sukamantri  Kabupaten Sukabumi (Putri Elit Tri; Gatot Wahyu Nugroho)
286
disidangkan dalam kasus korupsi dana desa sepanjang  2021.  Dari  jumlah  itu  sebanyak 330  orang  di  antaranya  adalah  perangkat desa.  Kurnia  menilai  jika  pelapor  korupsi dana  desa  ditetapkan  sebagai  tersangka maka  angka  praktik  korupsi  di  sektor  dana desa akan semakin tinggi. Karena masyarakat  tidak  berani  untuk  melaporkan atau berkontribusi dalam isu pemberantasan korupsi  (Kurnia,2021).  Selain  itu,  dalam tren  penindakan ICW mencatat  pada semester  pertama  2021,  korupsi  yang dilakukan  oleh  kepala  desa  menempati tiga besar. Sementara sektor dana desa korupsinya  nomor  empat  tertinggi  pada semester  pertama  2021.  Dengan  maraknya kasus korupsi dana desa tersebut mengindikasi  bahwa  masih  rendahnya Akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan  keuangan  desa,  pemerintahan desa  masih  belum  menerapkan Good Village Governance.
Adapun  fenomena  yang  terjadi  di Desa  Cikujang  yaitu  prinsip  transparansi yang  belum  diterapkan  dengan  baik  oleh pihak  desa  dengan  belum  adanya  papan informasi  mengenai  jumlah  penerimaan dana  dan  realisasi  dari  dana  yang  telah dianggarkanoleh  pemerintah,  dan  Desa Cikujang  ini  masih  sulit  untuk  mengakses informasi  mengenai  desa  karena  belum adanya website di  desa.  Cikujang.Dalam prinsip akuntabilitas Desa Cikujang permasalahan  yang  terjadi  yaitu  masih rendahnya  Aparat  Desa  Cikujang  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mereka  menanggapi  kebutuhan  masyarakat dengan  lambat  terbukti  dengan  adanya pihak  warga  yang  Berkali-kali  meminta pihak desa untuk bisa membantu permasalahan  saluran  irigasi  yang  rusak, yang  dimana  air  ini  dimanfaatkan  warga untuk  kebutuhan  rumah  tangga.  Terutama untuk  mandi,  cuci,  Bahkan  beberapa sekolah  dan  sarana  keagamaan  di  wilayah tersebut  memanfaatkan  sarana  air  tersebut. namun  pihak  desa  seperti  kurang  peduli terhadap warga desa.
Desa Sukamantri permasalahan yang terjadi yaitu pada prinsip
akuntabilitas, yaitu masih adanya penilaian  yang  buruk  dari  masyarakat terhadap  kinerja  dan  juga  pelayanan  dari pemerintah  desa.  Terbukti  dengan  warga desa  yang  mengatakan  bahwa  pelayanan di  Desa  Sukamantri  masih  lambat  dalam melayani masyarakatnya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisa  penerapan Good  Village Governance dengan fokus penelitian yaitu akuntabilitas  dan  transparansi.  Penelitian ini  menggunakan  dua  objek  penelitian, yaitu Desa Cikujang, dan Desa Sukamantri. Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, Berdasarkan data Desa Cikujang mempunyai  jumlah  penduduk  8.836  jiwa terdiri  dari  4.414  jiwa  laki-laki  dan  4.422 jiwa  perempuan.  Di  Desa  Cikujang  ini memiliki 23 RW dan 48 RT. Perekonomian  Desa  yang  ada  di  Desa Cikujang  merupakan aset  yang  besar  bagi pertumbuhan  perekonomian  Desa.  Selain mayoritas  penduduk  sebagai  petani  di Desa Cikujang tumbuh usaha-usaha kerajinan,  warung,  gilingan  padi,  toko, industri  rumahan  dan  peternakan.  (Desa Cikujang, 2021)
Desa Sukamantri Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, Luas wilayah desa Sukamantri adalah 90.20 Ha yaitu  39.20  Ha  tanah  darat  dan  51  Ha tanah  pesawahan  atau  pertanian.  Tanah pertanian  diusahakan  untuk  tanaman  padi dengan  hasil  4  ton/Ha  tiap  tahunnya dengan  tanaman  hortikultura. Tanah  darat sebesar  35  Ha  dipergunakan  untuk pemukiman,  sisanya  dipergunakan  untuk lain-lain  seperti  usaha  perikanan  air tawar,  perkantoran,  fasilitas  umum,  dll. kependudukan,  Jumlah  penduduk  Desa Sukamantri  secara  keseluruhan  adalah 8.500  jiwa,  Secara  administratif  wilayah Desa  Sukamantri  terdiri  dari  5  (Lima) wilayah  Kedusunan,  13  (Tiga  belas)  RW, dan  47  (Empat  Puluh  Tujuh)  RT.(Desa Sukamantri, 2021).
Pada  penelitian  terdahulu  telah mengungkapkan  pengelolaan  keuangan
Analisa Penerapan Good Village Governance di Desa Cikujang dan Desa Sukamantri  Kabupaten Sukabumi (Putri Elit Tri; Gatot Wahyu Nugroho)
Vol. 5, No. 3, September 2022
287
desa  studi  Yunita  Dewi  Rahmawati,  Ratna Dewi,  Ainun  Mardi  (2021)  mengemukakan bahwa  Pengelolaan  Dana  Desa  Mulya Subur  belum  menerapkan  asas  pengelolaan Dana  Desa  secara  maksimal,  selanjutnya Ifatul  Ambar  Zulaifah&Marwata  (2020) temuan  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa dalam  tahap  perencanaan  pengelolaan keuangan  desa  ini  sudah  ditangani  dengan baik  dan  sesuai  dengan  peraturan  yang ditetapkan oleh pemerintah, hasil penelitian ini  dapat  dijadikan  contoh  bagi  desa  lain agar  mengikuti  peraturan  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah.
Penelitian  Sri  Wahyuni  Nur  (2021) Pada  studi  ini  Akuntabilitas  pemerintah desa  masih  mempertahankan  prosedur pengelolaan  dana  desa  dalam  Permendagri No.  113  tahun  2014.  Ni  Kadek  Dwi  Santi Prayatni,at.al (2019) mengungkapkan prinsip Good Village Governance, dan hasil dari  penelitian  nya  menunjukan  bahwa Desa bebetin telah melakukan prinsip good village governance (GVG) ,
Pada studi penelitian Syarifah
Rahmah, Indayani (2020) Desa cot keuranji belum menerapkan Good  Governance pada pelaporan  dan  pertanggungjawaban  dana desa,  ketidak  transparanan  pihak  desa menjadi  salah  satu  asas  yang  masih  belum maksimal diterapkan oleh pemerintah desa. Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut  menunjukkan  bahwa  pengelolaan dana  desa  dan good  village  governance masih  ada  yang  belum  sesuai  dengan peraturan yang berlaku.

## METODE
Metode  penelitian  sangat  diperlukan untuk  penelitian  ilmiah  karena  metode penelitian  adalah  metode  untuk  memperoleh tujuan.  Jadi,tujuan  umum  dari  penelitian  ini merupakan  untuk  memperjelas  masalah  dan langkah-langkah yang akan diambil mengenai  masalah  yang  dirumuskan.  Jenis Penelitian  yang  digunakan  dalam  Penelitian ini  adalah  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer
dan  data  sekunder,  data  primer  diperoleh melalui wawancara kepada narasumber atau responden,  yatu  orang  yang  dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi  ataupun  data  yang  dibutuhkan. Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari dokumen  yang  terdapat  di  Desa  Cikujang dan Desa Sukamantri.
Teknik pengumpulan data merupakan  langkah  paling  strategis  pada penelitian,  karena  tujuan  dari  penelitian adalah  untuk  memperoleh  data  dengan observasi, wawancara/ Interview, dokumentasi dan triangulasi Data.
Dalam  penelitian  kualitatif  teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab  rumusan  masalah  atau  menguji hipotesis  yang dirumuskan dalam proposal. Miles  dan  huberman  (1984),  mereka mengemukakan  bahwa  aktivitas  dalam analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus menerus  sampai  tuntas,  sehingga  datanya suda jenuh.

## HASIL

## Deskripsi lokasi penelitian
Desa  Cikujang  merupakan  desa yang  memiliki  luas  445.145  Ha  Desa Cikujang Kecamatan Gunungguruh
Kabupaten
Sukabumi,
Berdasarkan pemutakhiran  data  pada  bulan  Desember 2018,  Desa  Cikujang  mempunyai  jumlah penduduk 8.836 jiwa terdiri dari 4.414 jiwa laki-laki  dan  4.422  jiwa  perempuan.  Desa Cikujang  terdiri  dari  4  Dusun,  23  RW  dan 48 RT.
Desa  Sukamantri  merupakan  desa yang  memiliki  luas  445.145  Ha  Desa Sukamantri  Kecamatan  Cisaat  Kabupaten Sukabumi,  Berdasarkan  pemutakhiran  data pada bulan Desember 2018, Desa Sukamantri  memiliki  5.928  penduduk, 1.756 keluarga, terdiri dari 2.965 jiwa laki- laki  dan  2.963  jiwa  perempuan.Desa Sukamantri terdiri dari 5 wilayah Dusun,dengan jumlah RT sebanyak 47 RT.
Analisa Penerapan Good Village Governance di Desa Cikujang dan Desa Sukamantri  Kabupaten Sukabumi (Putri Elit Tri; Gatot Wahyu Nugroho)
288

## Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri  Nomor  113  tahun  2014, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan  desa  merupakan  keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan pertanggungjawaban  keuangan  desa.  Dalam upaya untuk mencapai good village governance atau  tata  kelola  desa  yang  baik harusnya  desa  mampu  mewujudkan  dalam sistem  pengelolaan  keuangan  desa.  Ada berbagai prinsip dalam pengelolaan keuangan desa yang harus terus diperhatikan oleh  setiap  perangkat  desa,  agar  bisa memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsinya dengan baik.

## Perencanaan
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan  Sekretaris  Desa  Cikujang  dan Sekretaris  Desa  Sukamantri,  dapat  diketahui dari  tahap  perencanaan  yang  dilaksanakan oleh  Desa  Cikujang  dan  Desa  Sukamantri telah  selesai  dengan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  tahun  2014.  Hal tersebut  terbukti  dengan  mengadakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  didalam  perencanaan  dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan  oleh  desa.  Musrenbang  yang dihadiri oleh masyarakat merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena  masyarakat mengetahui  bagaimana  situasi  dan  kondisi Desa  Cikujang  dan  Desa  Sukamantri. Pendapat,  saran,  ide,  atau  gagasan  dari masyarakat  menjadikan  salah  satu  dasar dalam  pemanfaatan  dana  desa.  Tujuan Musrenbang  itu  sendiri  untuk  menentukan dan  memutuskan  prioritas  kegiatan  di  suatu pemerintahan  dan  kedaerahan  sesuai  dana yang diberikan oleh pemerintah, menentukan prioritas  permasalahan  yang  ada  di  suatu daerah yang akan diusulkan melalui musrenbang  dari  tingkat  atas,  menyepakati perwakilan  atau  utusan  untuk  memaparkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat  di  daerahnya,  menyusun  rencana kerja untuk periode atau waktu tertentu.

## Pelaksanaan
Permendagri  Nomor  113  tahun 2014,  Menjelaskan  bahwa  dalam  kegiatan pelaksanaan  dimulai dari perencanaan dana APBDesa  oleh  pemerintah  desa  di  bank yang sudah ditetapkan. Kegiatan pembangunan desa dilaksanakan sepenuhnya oleh tim pelaksanaan keuangan
(TKP) desa sesuai dengan program pembagunan yang telah ditetapkan sebelumnya.  Program  pembangunan  sudah di tetapkan sebelumnya dalam Musrenbang, program pembangunan merupakan prioritas yang  sangat  penting  dan  sangat  dibutuhkan oleh  masyarakat  Desa  Cikujang  dan  Desa Sukamantri,  karena  masih  berlangsung wabah  virus  covid-19  jadi  dana  desa diprioritaskan  pada  bantuan  sosial  untuk masyarakat berupa BLT.

## Pertanggungjawaban
Kepala Desa bertanggungjawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDesa  kepada  Bupati/walikota  melalui camat  di  setiap  tahun  Anggaran,  setiap pelaksanaan kegiatan harus dipertanggungjawabkan  kepada  sekretaris desa  yang  nantinya  akan  membuat  laporan pertanggungjawaban yaitu realisasi APBDesa    yang  nantinya  diserahkan kepada Kepala desa untuk disetujui laporan Realisasi APBDes tersebut.
Dari  tabel  laporan  realisasi  diatas Desa  Cikujang  pada  saat  dimintai  data mengenai  laporan  realisasi  APBDes  tahun anggaran  2021,  pihak  desa  mengatakan bahwa  laporan  realisasi  APBDes  tahun anggaran  2021  sudah  tidak  ada,  dan  pihak desa  hanya  memberikan  laporan  realisasi APBDes  tahun  anggaran  2022,  pada  tahun 2022  ini  masih  belum  ada  realisasinya karena  tahun  2022  ini  masih  berlangsung oleh  karena  itu  belum  ada  realisasi  yang dilaporkan, atau masih 0,- .
Sedangkan  dapat  dilihat  pada  tabel laporan  realisasi  APBDes  tahun  anggaran 2021  Desa  Sukamantri  sudah  cukup bertanggungjawab atas anggaran yang telah dkucurkan  dari  pemerintah  kepada  Desa
Analisa Penerapan Good Village Governance di Desa Cikujang dan Desa Sukamantri  Kabupaten Sukabumi (Putri Elit Tri; Gatot Wahyu Nugroho)

## Sukamantri.
Pelaksanaan Good Village Governance Dalam  pengelolaan  keuangan  desa bermaksud agar pengelolaan keuangan Masyarakat yang diselenggarakan  oleh pemerintah dapat dilakukan dengan tatakelola  yang  baik  baik  dalam  proses persiapan hingga
proses pertanggungjawaban.  Untuk  mencapai Good Village  Governance supaya  terhindar  dari penyelewengan  keuangan  desa  yaitu  dengan menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi.

## Transparansi
Berdasarkan  hasil  dari  wawancara yang telah dilakukan dengan aparat desa dan juga  masyarakat  Desa  Cikujang  dapat disimpulkan  bahwa  keterbukaan  pemerintah Desa  Cikujang  mengenai  keuangan  desa belum  sepenuhnya  diterapkan  dengan  baik, desa masih belum terbuka terhadap masyarakatnya, terbukti dengan belum adanya  papan  informasi  yang  dipajang didepan  desa,  dan  pihak  desa  juga  enggan untuk memberikan laporan realisasi anggaran yang  ada  di  desa,  dengan  alasan  laporannya sudah  tidak  ada,  dan  di  desa  Cikujang  ini belum memiliki website untuk mempermudah mendapatkan akses informasi mengenai Desa Cikujang.
Sedangkan  di  Desa  Sukamantri  dapat disimpulkan  bahwa  keterbukaan  pemerintah desa  mengenai  keuangan  desa  sudah  cukup baik, pemerintah transparan terhadap masyarakat.  Dengan  mengadakan  sosialisasi, akses  informasi  yang  mudah  dengan  melalui pertemuan  khusus  dengan  mengundangnya tokoh masyarakat, dan sumber dana desa dan realisasinya di sampaikan dengan jelas. Secara  keseluruhan  Desa  Sukamantri  telah menerapkan  prinsip  transparansi  dengan baik,  pemerintah  desa  terbuka  terhadap masyarakat mengenai rincian dana yang telah dikelola, keuangan desa disampaikan kepada masyarakat  sehingga  implementasi  prinsip transparansi  memadai  dan  meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Sukamantri.

## Akuntabilitas
Pengelolaan  keuangan  desa  yang baik  tercermin  pada  pengelolaan  keuangan desa  yang  dapat  dipertanggungjawabkan dengan  baik  oleh  desa,  dimulai  dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Prinsip akuntabilitas yang sudah di  interprestasikan  dapat  dilihat  dari pertanggungjawaban  pemerintah  desa  yang menerapkan  prinsip  bahwa  setiap  kegiatan pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku  untuk  menjaminnya velue  for money dan  rentabilitas  dalam  pelaporan keuangan desa. (Ismawan dan haryati,2021). Desa Cikujang dan Desa
Sukamantri dalam semua laporan pertanggungjawaban  telah  dilaksanakan dengan  baik.    Hanya  saja  dari  hasil wawancara  yang  telah  dilakukan  dengan aparat desa dan masyarakat desa, menunjukan  bahwa  Desa  Cikujang  dan Desa  Sukamantri  secara  umum  dalam pelayanan  dan  kinerjanya  belum  terlaksana dengan  baik,  aparat  desa  Cikujang  dan Sukamantri  belum  melaksanakan  tugas yang sesuai dengan peraturan yang ada.

## PEMBAHASAN
Good Village
Governance merupakan  sebuah  proses  pengambilan keputusan  serta  pelaksanaan  yang  nantinya dapat dipertaggungjawabkan. (wardani, 2021).  Pemerintah  desa  yang  baik  tidak terlepas dari permasalahan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas dan juga transparansi mengenai pengelolan keuangan agar  dapat  menghasilkan  laporan  keuangan yang berkualitas (sujana. Et al. : 2020).
Pentingnya menerapkan good village  governance ditingkat  organisasi terkrcil seperti desa yang dapat mewujudkan  keseimbagan  dan  keadilan dalam pendistribusian dana yang dikumpulkan maupun subsidi dari pemerintah pusat. Good Village Governance dapat  menciptkan  laporan pemerintah  desa  yang  berkualitas  dengan
Analisa Penerapan Good Village Governance di Desa Cikujang dan Desa Sukamantri  Kabupaten Sukabumi (Putri Elit Tri; Gatot Wahyu Nugroho)
290
adanya  penekanan  pada  proses  pengelolaan desa  dan  juga  para  pemangku  kepentingan dalam  biodang  sosial,  ekonomi  dan  juga politik.
Pada  tahapan  perencanaan  Desa Sukamantri  telah  melaksanakan  prinsip akuntabilitas  da  juga  prinsip  transparansi, yang  perinsip  tersebut  merupakan  kunci untuk  terwujudnya good  village  governance atau  tastakelola  pemerintah  desa  yang  baik. Pemerintah Desa Cikujang dan Desa Sukamantri melaksanakan tahapan perencanaan  pada  pengelolaan  keuangan desa  sebagaimana  peraturan  yang  berlaku dengan mengadakannya Musrembang (Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan). Pada  tahapan  ini  desa  Cikujang  dan  Desa Sukamantri,  secara  terbuka  menyampaikan kepada  masyarakat  mengenai  sumber  dana desa  dan  mendiskusikan  nya  dengan  tokoh masyarakat,  keterbukaan  dan  tanggungjawab pemerintah desa Cikujang dan Desa Sukamantri  dalam  melaksanakan  tugas  nya dengan baik.
Implementasi
Transparansi dan Akuntabilitas  Desa  Cikujang  dan  Desa Sukamantri terlihat dalam pelaksanaan pengelolaan  keuangan  Desa.  Transparansi pemerintah Desa Cikujang dalam pengelolaan  keuangan  belum  terlaksana dengan  baik,  karena  Desa  Cikujang  tidak memberikan  informasi  yang  dapat  dengan mudah  diakses  dan  mengenai  hal  realisasi kegiatan pembangunan tidak dipasang melalui papan informasi. Dan Desa Sukamantri  dalam  pengelolaan  keuangan diwujudkan  dengan  memberikan  informasi yang  dapat  dengan  mudah  diakses  dan mengenai hal realisai kegiatan pembangunan dipasang melalui papan informasi.
Pemerintah  desa  telah  merealisaikan program  yang  sebelumnya  telah  disepakati dalam musrembang, dalam hal ini mendukung bahwa pemerintah Desa Cikujang  dan  Desa  Sukamantri  dikatakan akuntabel.  Masyarakat  juga  diberi  ruang untuk  ikut  serta  dan  meninjau  langsung pelaksanaan pembangunan.
Pada  tahapan  pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, pemerintah Desa
Cikujang dan Desa Sukamantri  melaporkan informasi keuangan kepada otorits pemerintah yang lebih tinggi / pelaporan ke tingkat atas. Sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pengelolan keuangan desadan belanja desa. Pemerintah Desa  Cikujang  dan  Desa  Sukamantri menyampaikan laporan APBdesa  dan  juga pelaksanaannya.
Hanya  saja  dari  hasil  wawancara yang  telah  dilakukan  dengan  aparat  desa dan  masyarakat  desa,  menunjukan  bahwa Desa Cikujang dan Desa Sukamantri secara umum  dalam  pelayanan  dan  kinerjanya belum  terlaksana  dengan  baik,  aparat  desa Cikujang dan Sukamantri belum melaksanakan  tugas  yang  sesuai  dengan peraturan yang ada.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelitian Good  Village Governance Desa  Cikujang  dan  Desa Sukamantri  telah  melaksanakan Good Village  Governance yang  meliputi  prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap Prinsip  pada Good  Village  Governance tersebut  belum  sepenuhnya  di  laksanakan dengan  baik  oleh  aparat  desa,    prinsip  dari good village governance itu sendiri yaitu:
1. Prinsip  transparansi  di  Desa  Cikujang dapat dilihat dari bagaimana para aparat desa mengikut sertakan masyarakat desa Cikujang  dalam  melakukan  perumusan APBDesa yang melalui beberapa tahapan atau prosedur dalam penyusunan  APBDesa.  Tetapi  bentuk transaransi  desa  Cikujang  yang  belum dilaksanakan yaitu belum adanya papan informasi  yang  dipajang  didepan  desa dan  Desa  Cikujang  ini  belum  memiliki website yang  dapat  mempermudah masyarakat  untuk  mengakses  informasi mengenai desa cikujang. Prinsip akuntabilitas, pemerintah
Desa
Cikujang telah melaksanakan perumusan  APBDesa  melalui  prosedur yang  telah  ditentukan  serta  pelaporan yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku,  dengan  adanya jangka  waktu  yang  telah  ditentukan
Analisa Penerapan Good Village Governance di Desa Cikujang dan Desa Sukamantri  Kabupaten Sukabumi (Putri Elit Tri; Gatot Wahyu Nugroho)
sebelumnya.  Tetapi  desa  Cikujang  ini masih  lambat  dalam  melayani  kebutuhan masyarakat desa.
2. Penerapan  prinsip  transparansi  di  Desa Sukamantri  dapat  dilihat  dari  bagaimana para  aparat  desa  mengikut  sertakan masyarakat  desa  Sukamantri  dalam melakukan  perumusan  APBDesa.  Desa Sukamantri juga memasang papan informasi  dan  memiliki website, yang bertujuan  agar  masyarakat  dapat  dengan mudah  mendapatkan informasi  mengenai desa Sukamantri.
3. Dalam  prinsip  akuntabilitas,  pemerintah Desa  Sukamantri  telah  melaksanakan perumusan  APBDesa  melalui  prosedur yang  telah  ditentukan  serta  pelaporan yang  dilakukan  telah  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku,  Dalam  bentuk pertanggungjawaban  pemerintah  desa melaporkan hasil pembangunan pertriwulan,  dua  kali  dalam  setahun kepada  pemerintah  daerah,  hal  tersebut agar  pemerintah  daerah  mengetahui bahwa  pengelolaan  dana  desa  telah diimplementasikan  dengan  baik,  hanya saja  masih  adanya  penilaian  yang  buruk dari masyarakat terhadap kinerja dan juga pelayanan dari pemerintah desa.
4. Dalam hal ini pemerintah Desa Cikujang dan Desa Sukamantri menjalankan prinsip  tersebut  dengan  baik  dimana perumusan APBDesa dilakukan
berdasarkan skala prioritas yaitu melibatkan masyarakat melalui musyawarah  Dusun  yang  selanjutnya dirundingkan  pada  musyawarah  desa sehingga  akan  tercapai  nya  suatu  skala prioritas dimana kepentingan yang paling pentingkah yang lebih diutamakan, sehingga  dapat  dikatakan  kesetaraan Desa  Cikujang  dan  Desa  Sukamantri telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Hanya saja  Desa  Cikujang  Belum  cukup transparan  karena  tidak  adanya  papan informasi  dan  tidak  ada website untuk mempermudah  akses  informasi  untuk masyarakat, dan untuk prinsip akuntabilitas  Desa  Cikujang  dan  Desa Sukamantri belum memberikan
pelayanan yang baik terahadap masyarakat desa.

## DAFTAR RUJUKAN
Desa Cikujang. (2021). Profil desa cikujang .
Desa  Sukamantri.  (2021). profil  Desa Sukamantri .
Halim,  A.  (2019). Pengelolaan  Keuangan Daerah . UPP STIM YKPN. https://doi.org/10.1016/B978-0-
323-60984-5.00062-7
Haryati, F. H. I.  dan  T.  (2021). Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat pada pengelolaan  alokasi  dana  desa terhadap pembangunan desa . 1 (1).
Mardiasmo.  (2009). Akuntansi  Sektor Publik (Edisi  Terb).  Cv  Andi Offset.
Muindro.  (2013). Akuntansi  Sektor  Publik Organisasi  Non  Laba (Edisi  3). Mitra Wacana Media.
Nur, S. wahyuni. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi  Pengelolaan  dana desa di Desa Tellumpanuae Kabupaten  Maros. PROSIDING SEMINAR  NASIONAL  EKONOMI DAN BISNIS 2021 . https://doi.org/10.35316/idarah.20 21.v2i2.45-58
Nurlailah,  Syamsul,  &  Rahman,  A.  (2020).
Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa :
Studi  Kasus  Pada  Desa-Desa  di Kabupaten  Sigi. Jurnal  Studi Akuntansi  Dan  Keuangan , 3 (2),
151–165.
Permendagri  No.113  Tahun  2014.  (2013). Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No.  113  Tahun  2014. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ,
Analisa Penerapan Good Village Governance di Desa Cikujang dan Desa Sukamantri  Kabupaten Sukabumi (Putri Elit Tri; Gatot Wahyu Nugroho)
Vol. 5, No. 3, September 2022
292
72 (10), 1–13. http://www.jdih.setjen.kemendagri.g o.id/pm/Permendagri No.20 TH
2018+Lampiran.pdf
Permendagri  No.20  Tahun  2018.  (2018).
Permendagri  No  20  Tahun  2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa. Physical Review B , 72 (10), 1–
13. http://www.jdih.setjen.kemendagri.g
o.id/pm/Permendagri No.20 TH
2018+Lampiran.pdf
Prayatni,  N.  K.  D.  S.,  Putri,  L.  M.  W.  S., Dewi,  K.  Y.  D.,  Salain,  L.  P.  P.  O., Zulaeha, N., & Virgiawan, G. A.  B. A.  (2019).  Analisis  Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bebetin Melalui Konsep  Good  Village  Governance (Gvg). Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan
Humanika , 9 (1), 47–58. https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.1 9936
Profil  Desa  Cikujang.  (2021). Profil  desa
cikujang .
Profil  Desa  Sukamantri.  (2021). profil  Desa Sukamantri .
Rahmah,  S.,  &  Indayani,  I.  (2020).  Analisis
Penerapan  Good  Governance  Pada Pelaporan  Dan  Pertanggungjawaban Dana Desa Di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Ekonomi Akuntansi , 5 (1), 12–23. https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1
.15423
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D . Alfabeta.
Sujana,  E.,  Adi,  K.,  Saputra,  K.,  & Manurung, D. T. H. (2020). Internal Control  Systems  and  Good  Village
Governance  to  Achieve  Quality
Village  Financial  Reports . 12 (9), 98–108.
Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014. (2014). Lembaran Negara . 184 , 1– 27.
Zulaifah,  I.  A.,  Kristen,  U.,  &  Wacana,  S. (2020). Perencanaan  Pengelolaan Keuangan  Desa  (  Studi  Kasus pada  Desa  Jlumpang  ,  Kecamatan Bancak  ,  Kabupaten  Semarang  ) . 21 (1),  130–141.  https://jurnal.stie- aas.ac.id/index.php/jap/article/vie w/981/pdf
https://amp.kompas.com/nasional/read/202 0/02/18/19084421/catatan-icw- kasus-korupsi-dana-desa
https://mediapakuan.pikiranrakyat.com/suk abumi-raya/pr-633418903/pasca- tanggul-dan-irigasi-cisungapan- jebol-warga-tuding-aparat-desa- cikujangkurang-peduli-terbatas- anggaran
https://sukamantri-sukabumi.desa.id https://www.beritaekspos.com/2021/12/pe mdes-cikujang-bagikan-blt-dd- di.html?m=1
https://www.tatarsukabumi.id/read/6212/Ad a-Green-Village-di-Desa- SukamantriCisaat-Sukabumi