PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MEMERANGI KORUPSI (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP)
Tedi Rustendi 1

## ABSTRACT
This article aims to offer the concept of strengthening the role of government internal auditors (APIP) in an effort to improve the effectiveness of internal audit as a management partner in the fight against corruption and fraud in general. Cases of corruption occurring  in the public sector  incur major state financial losses, system damage,  and  even  the  failure  of a  program  or  project  to  achieve  its  objectives.  In addition, the realization value of state asset recovery from corruption cases revealed is very low compared to the amount of losses calculated. The internal audit function as  a  management  partner  holds  a  strategic  role  in  combating  corruption. Strengthening  the  internal  audit  organization  and  transforming  the  role  of  internal audit in terms of prevention, detection and investigation of fraud especially corruption is done in line with increasing the maturity of the internal audit organization that is characterized by the enhancement of the capabilities of internal auditors. The role of internal  audit  can  be  realized  if  there  is  real commitment  and  support  from  senior management,  and  in  carrying  out  its  function,  internal  auditors  should  perform professional skills properly and be objective based on high integrity.
Keyword : corruption, internal audit

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan menawarkan konsep penguatan peran  auditor internal pemerintah  (APIP)  dalam  upaya  meningkatkan  efektivitas  audit  internal  sebagai mitra manajemen dalam memerangi korupsi dan fraud secara umum. Kasus korupsi yang terjadi di sektor publik menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar, kerusakan  sistem,  bahkan  kegagalan  suatu  program/proyek  mencapai  tujuannya. Disamping itu, nilai realisasi recovery aset negara dari kasus korupsi yang terungkap sangat rendah dibanding jumlah kerugian yang diperhitungkan. Fungsi audit internal sebagai  mitra  manajemen  memegang  peran  strategis  dalam  memerangi  korupsi. Penguatan organisasi audit internal dan transformasi peran audit internal dalam hal pencegahan,  pendeteksian  dan  investigasi fraud khususnya  korupsi  dilakukan sejalan dengan meningkatkan kematangan  organisasi audit internal yang dicirikan dengan peningkatan kapabilitas auditor internal. Peran audit internal tersebut dapat terealisasi  bila  ada  komitmen  dan  dukungan  nyata  dari  manajemen  senior,  dan dalam  melaksanakan  fungsinya,  auditor  internal  harus  melaksanakan  kecakapan profesional  dengan  semestinya  dan  bersikap  objektif  yang  dilandasi  dengan integritas yang tinggi.
Kata kunci : korupsi, audit internal
1 Dosen Prodi Akuntansi Fak. Ekonomi Univ. Siliwangi, tedirustendi@unsil.ac.id

## PENDAHULUAN.
Korupsi  merupakan  kategori fraud yang  menyalahgunakan  kewenangan  atau kepercayaan  dengan  melakukan  tindakan  yang  melanggar  ketentuan  hukum  dan regulasi untuk memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung bagi pelaku  (ACFE, 2016).  Korupsi  merupakan  tindakkan  melanggar  hukum  yang  dimaksudkan  untuk memperkaya  diri  sendiri  atau  pihak  lain.  Konflik  kepentingan  ( conflict  of  interest ) merupakan faktor yang dapat mendorong pelaku untuk menyalahgunakan kewenangan atau  kepercayaan  bagi  kepentingan  pribadi  atau  pihak  lain  secara  melanggar  hukum misalnya kecurangan dalam skema pembelian (pengadaan barang dan jasa). Selain itu, korupsi juga meliputi suap ( bribery ), pemberian ilegal ( illegal gratuity ),  dan pemerasan ( economic  extortion ).  Dalam  terminologi fraud ,  korupsi  merupakan  tindakan  ilegal, sehingga  dikategorikan  sebagai  kejahatan  ( crime )  karena  mengandung  unsur penuntutan.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi –  KPK  (2017)  mengemukakan  tiga  sektor strategis yang dikenal sangat rawan korupsi, yaitu pendidikan, kesehatan, dan perijinan. Besarnya anggaran yang dikelola oleh ketiga sektor tersebut dan bersentuhan langsung dengan  kebutuhan masyarakat  umum  disinyalir  menjadi  penyebab  utama  kerentanan tersebut. Merujuk kepada pernyataan Menteri Dalam Negeri (Antara, 2017), diketahui area atau bidang yang rawan korupsi pada sektor publik adalah penyusunan anggaran, penerimaan pajak dan retribusi, pengadaan barang dan jasa, pemberian dana bantuan sosial dan hibah, perjalanan dinas, serta pengisian jabatan startegis atau yang dikenal dengan istilah jual-beli jabatan.
Pernyataan  KPK  tersebut  di  atas  memiliki  makna  yang  substansial,  dimana semakin besar dana yang dikelola oleh suatu instansi maka risiko melekat pada instansi tersebut  relatif  lebih  tinggi  dibanding  instansi  yang  mengelola  dana  yang  kecil. Disamping itu, kegiatan atau program dan proyek yang bersentuhan langsung dengan khalayak  sasaran  yang  lebih  banyak  dan  lebih  luas  serta  melibatkan  banyak  pihak, menimbulkan konsekuensi pengawasan yang semakin rumit dan cenderung lemah.
Sementara  itu,  pernyataan  Menteri  Dalam  Negeri  tersebut  di  atas, menggambarkan skema korupsi yang semakin tersamarkan dan dilakukan oleh pejabat yang  berada  pada  posisi  yang  tinggi  dan  srategis.  Disamping  itu  terdapat kecenderungan,  korupsi  dilakukan  dengan  cara  berkolusi  baik  dengan  pejabat  lain, pegawai  dan  atau  dengan  pihak  ketiga. Fraud demikian  biasanya  dipicu  oleh penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan ( abuse of power ) yang dilakukan oleh pejabat yang  memiliki  posisi  yang  tinggi  dan  strategis  yang  dimulai  pada  saat  penyusunan
anggaran yang  menguntungkan pihak tertentu atau setidaknya membuka celah untuk membuat  kebijakan-kebijakan  yang  menguntungkan  pihak  tertentu.  Oleh  karena  itu, korupsi dalam bentuk suap dan gratifikasi atau pemberian ilegal menjadi hal yang umum ditemukan, disamping mark-up biaya, atau mark-down penerimaan. World Bank (2016) memberikan contoh skema korupsi pada pengadaan barang yaitu :
1.  Permintaan  pembayaran,  dimana  seorang  pejabat  pemerintah  menuntut  suap ( bribe ) atau pembayaran kembali ( kickback ) dari perusahaan atau individu, atau ;  perusahaan  atau  individu  menawarkan  suap  dengan  imbalan  memenangkan kontrak.  Dalam  kebanyakan  kasus,  pejabat  yang  korup  akan  mengijinkan pembayar  suap  untuk  menaikan  harga  guna  menutup  biaya  suap  atau mempertahankan keuntungan.
2.  Untuk memastikan bahwa kontrak akan diberikan kepada pemberi suap, pejabat pemerintah memanipulasi proses penawaran ( bid-rigging ) untuk menyingkirkan pesaing.
3.  Untuk  mendapatkan  kembali  biaya  suap  (mempertahankan  keuntungan),  dan untuk  memanfaatkan  hubungan  yang  korup,  perusahaan  (biasanya  dengan sepengetahuan  dan  keterlibatan  pejabat  pemerintah)  akan  menaikan  harga, melakukan  penagihan  untuk  pekerjaan  yang  tidak  dilakukannya,  dan  atau mengganti  produk  standar  (gagal  memenuhi  spesifikasi  kontrak).  Hal  tersebut sering  dikuti  dengan  pembayaran  suap  berikutnya  kepada  pengawas  atau auditor.
Auditor, merupakan pihak berikutnya yang menjadi incaran pelaku korupsi, atau pejabat  yang  korup  untuk  menutupi  kecurangannya,  terutama  bila  auditor  diperkirkan akan  mampu  mendeteksi  tindak  kecurangan  tersebut.  Salah  satu  aparat  pengawas fungsional yang menjadi garda terdepan dalam menghalangi tindak korupsi pada sektor publik adalah fungsi audit internal yang dikenal dengan istilah Aparat Pengawas Intern Pemerintah –  APIP  yang  terdiri  atas  BPKP,  Inspektorat  Jendral,  Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Satuan Pengawas Internal.
Berdasarkan  standar  audit  secara  umum,  auditor  internal  harus  memiliki kompetensi yang memadai baik secara individu maupun kolektif, independen, dan patuh pada  standar  audit  dan  kode  etik.  Namun  ada  yang  menarik  dari  pernyataan  Wakil Presiden  Jusuf  Kalla  yang  dikutif  oleh  Ihsanuddin  (2017)  bahwa  jabatan-jabatan  di inspektorat  atau  lembaga  pengawasan  internal  di  suatu  instansi  pemerintahan  kerap diisi oleh pejabat yang tidak memiliki kompetensi di bidang pengawasan, dan kadang- kadang  di  banyak  tempat,  inspektorat  menjadi  tempat  pembuangan.  Disamping  itu,
faktor  subjektivitas  menjadi  penyebab  inspektorat  kerap  tidak  efektif  menjalankan perannya sebagai lembaga pengawasan internal.
Secara spesifik pada praktek audit internal di daerah, KPK (2017) menegaskan bahwa faktanya, hingga saat ini ( pen : tahun 2016 ) KPK belum pernah menerima laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi dari APIP, padahal sebagai pengawas, harusnya APIP  yang  terlebih  dahulu  mengetahui  indikasi  tersebut.  Oleh  karena  itu  KPK merekomendasikan  perlunya  penguatan  APIP,  sebab  selama  ini  peran  APIP  yang seharusnya  independen  dan  bisa  menjadi  pengawas  pemerintah  daerah  justru  tidak berjalan, bahkan seolah- olah berada pada posisi “melindungi” bila pemerintah daerah melakukan penyelewengan. Hasil penelitian Elieser dkk (2016) mengungkapkan bahwa perwujudan peran yang efektif dari APIP nampaknya masih mendapat hambatan yang signifikan. Pada bagian lain, Elieser dkk (2016) menegaskan bahwa faktor penghambat peran APIP adalah sumber daya aparatur, independensi, dan fasilitas pendukung.
Data  yang  dirilis  oleh  BPKP  (2016)  berkenaan  dengan  level  kapabilitas  APIP sampai Triwulan ke-3 Tahun 2016 menunjukkan bahwa dari 628 APIP di tingkat pusat dan daerah, 12 APIP atau 1,91% termasuk level 3 ( integrated ), 191 APIP atau 30,31% level  2  ( infrastucture ),  dan  366  APIP  atau  58,10%  level  1  ( initial ),  dan  61  APIP  atau 9,68% belum assesment .  Berdasarkan level kapabilitas APIP seperti yang ditetapkan oleh BPKP (2015) yaitu Level-1 Initial , Level-2 Infrastructure , Level-3 Integrated , Level- 4 Managed ,  dan  Level-5 Optimized ,  maka  data  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa kapabilitas APIP secara umum masih berada pada level-1 dan hanya 1,91% yang sudah masuk  dalam  level-3.  Namun  demikian  terdapat  peningkatan  yang  signifikan  bila dibandingkan  dengan  capaian  kapabilitas  APIP  tahun  2015.  Kondisi  tersebut mengandung  makna  bahwa  kontribusi  APIP  dalam  pengawasan  internal  organisasi pemerintahan masih jauh dari harapan para pemangku kepentingan.
Namun demikian tidak berarti mengecilkan eksistensi audit internal, sebab fakta lain yang dirilis oleh ACFE (2016) menunjukkan bahwa secara umum hasil studi terkait peran audit internal dalam pendeteksian fraud pada tahun 2016 di Asia Pasifik (termasuk Indonesia)  mencapai  15,80%  dari  keseluruhan  kasus fraud yang  berhasil  dideteksi. Laporan yang dirilis oleh ACFE tersebut menunjukkan potensi yang sangat besar dari peran audit internal sebagai garda terdepan dalam menghalangi fraud , sebab hasil studi tersebut juga memberikan petunjuk bahwa metode pendeteksian lain seperti pada Tabel 1.1 sebagian besar dapat dilakukan oleh auditor internal melalui prosedur audit tertentu.
Tabel 1.1: Deteksi Awal Fraud
No Metode Deteksi %-tase dari seluruh Kasus Fraud Asia Pasifik Dunia 1 Tip 45,20 39,10 2 Internal Audit 15,80 16,50 3 Review oleh Manajemen 13,10 13,40 4 Audit Eksternal 5,90 3,80 5 Rekonsiliasi Akun 5,00 5,50 6 Notifikasi Penegak Hukum 4,50 2,40 7 Lainnya 4,10 5,50 8 Secara Kebetulan 2,70 5,60 9 Pemeriksaan dokumen 1,40 3,80 10 Surveillance /monitoring 0,90 1,90 11 Pengendalian IT 0,90 1,30 12 Pengakuan 0,50 1,30
Sumber : ACFE (2016) – direpresentasikan dalam format tabel .
Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua faktor yang menyebabkan belum optimalnya fungsi  audit  internal  pada  sektor  publik,  yaitu  kematangan  organisasi  audit  internal,  dan transformasi  peran  audit  internal.  Kedua  faktor  tersebut  perlu  segera  dibenahi  dengan dilandasi komitmen manajemen dan pemangku kepentingan lain  dalam mengikatkan dirinya pada organisasi dan bersedia untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi  termasuk mengembangkan fungsi audit internal yang efektif.

## PEMBAHASAN

## Kematangan Organisasi Audit Internal.
Auditor  internal  harus  mempertimbangkan  ekspektasi  pemangku  kepentingan terhadap efektivitas fungsi audit internal dalam struktur governance perusahaan. Oleh karena itu auditor harus mengurangi risiko yang berkenaan dengan pemberian jasa audit internalnya baik  yang  berkaitan  dengan  manajemen  fungsi  audit  internal  maupun  keterlibatan  individu auditor. Secara tipikal, risiko yang berkaitan dengan manajemen fungsi audit internal disajikan pada Tabel 2.1.
Kepala bagian audit internal harus membangun organisasi fungsi audit internal yang kuat  agar  jasa  audit  yang  diberikannya  efektif  dan  efisien.  Organisasi  bagian  audit  internal lebih  dominan  dipandang  sebagai  sekumpulan  orang  yang  terampil  dan  ahli  yang  siap memberikan  layanan  audit  dengan  dukungan  sumber  daya  yang  ada  dan  batasan
organisasional  yang  mengikat.  Oleh  karena  itu,  keberhasilan  fungsi  audit  internal  salah satunya  ditentukan  oleh  kualitas  auditor,  dan  bagaimana  sumber  daya  manusia  (auditor) tersebut dikelola dalam suatu tim untuk setiap penugasan audit. Aspek kualitas auditor baik secara individual maupun organisasional akan mempengaruhi kematangan organisasi bagian audit internal seperti yang umum terdapat dalam maturity model .
Tabel 2.1. Risiko yang Berkaitan dengan Manajemen Fungsi Audit Internal Area/Sumber Risiko
Konsekuensi
Perubahan prioritas strategi  Fungsi audit internal tidak fokus pada persoalan utama organisasi
Perubahan ekspektasi manajemen  Fungsi audit internal gagal memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan
Perubahan regulasi  Fungsi audit internal tidak selaras dengan
ketentuan/tidak dapat menilais secara memadai kepatuhan organisasi terhadap ketentuan yang baru
Dukungan kepemimpinan yang tidak
memadai
Operasional Fungsi Audit Internal tidak memproleh dukungan yang efektif, Sehingga dampaknya/kontribusinya tereduksi.
Garis pelaporan yang tidak tepat  Fungsi audit internal dipandang tidak independen dan atau peran audit internal dibatasi.
Cakupan kerja yang tidak memadai  Fungsi audit internal tidak dapat menetapkan prioritas strategi berikut risiko yang terkaitnya.
Proses rekruitmen dan retensi yang tidak tepat, dan pengaturan kerja yang tidak memadai/fleksibel
Fungsi audit internal tidak dapat menunjukkan dan mempertahankan profesionalismenya sebagai auditor yang kompeten dan berpengalaman, sehingga mengurangi kapasitanya dalam memberikan nilai tambah pada penugasannya.
Lingkungan kerja yang tidak aman  Fungsi auditor terganggu/tertekan yang dapat mempengaruhi kesehatan/keselamatannya.
Sumber daya yang tidak memadai  Fungsi audit internal tidak dapat berkerja sesuai rencana, sehingga nilai tambahnya bagi organisasi akan berkurang.
Pengelolaan kontrak kerja yang tidak memadai Fungsi audit internal tidak berkualitas, dan reputasinya terancam buruk
Rekruitman sumber daya manusia yang tidak memadai dan pengelolaan kontrak kerja yang tidak
memadai
Terjadinya nepotisme dan kecurangan oleh auditor yang dapat merusak reputasi, sehingga fungsi audit internal tidak berkualitas,
Pengetahuan mengenai manajemen tidak memadai
Fungsi audit internal tidak memiliki pengetahuan pokok yang berkenaan dengan perusahaan, sehingga nilainya bagi perusahaan berkurang. Penggunaan teknologi informasi
yang tidak memadai atau tidak tepat Aktivitas audit tidak efisien dan tidak efektif, sehingga nilainya bagi perusahaan berkurang.
Sumber : Pitt (2014)
Pitt  (2014)  mengemukakan  tingkat  kematangan  organisasi  bagian/unit  audit  internal berdasarkan maturity models , yaitu sebagai berikut :
1. Foundation , dimana standar audit belum ditetapkan, aktivitas audit tidak rutin, dan tidak profesional, staf auditor tidak kompeten.
2. Emerging ,  dimana  standar  audit  ditetapkan  tetapi  kurang  dipatuhi,  aktivitas  audit dilakukan secara rutin dan profesional baik ad hoc ataupun individual, dan beberapa staf audit memiliki kualifikasi dan atau pengalaman, tetapi tidak secara kolektif.
3. Established , dimana aktivitas audit secara profesional sesuai  dengan   standar  audit yang  ditetapkan,  dan  staf auditor secara kolektif memiliki keahlian dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawabnya.
4. Embedded ,  dimana  aktivitas  audit    baik  jasa  penjaminan  maupun  jasa  konsultasi memenuhi  ekspektasi  pemangku  kepentingan,  dan  fokus  kepada  prioritas  strategis, serta pengembangan staf auditor dilakukan secara terstruktur dan sistematis.
5. Leading , dimana aktivitas audit merupakan layanan unggulan dengan memanfaatkan proses  dan  teknologi  mutakhir,  serta  secara  kolektif  staf  auditor  sangat  ahli  dan berpengalaman.
Secara  spesifik,  kematangan  organsiasi  audit  inetrnal  pada sektor  publik  ditetapkan berdasarkan kapasitas, kewenangan dan tanggungjawab, serta kompetensi auditor internal, yang dikenal dengan istilah kapabilitas APIP. BPKP (2015) menetapkan lima level kapabilitas APIP, yaitu :
1.  Level-1 : Initial , dengan ciri belum ada praktek pengawasan yang bersifat tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan masih tergantung kepada kinerja individu,  sehingga APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi.
2.  Level-2  : Infrastructure ,  dengan  ciri  proses  audit  dilakukan  secara  tetap,  rutin  dan berulang,  serta  sudah  membangun  infrastruktur  namun  baru  sebagian  yang  telah selaras  dengan  standar  audit, outcome -nya mampu  memberikan  keyakinan  yang memadai,  proses  sesuai  dengan  peraturan,  dan  mampu  mendeteksi  terjadinya korupsi.
3.  Level-3  : Integrated ,  dengan  ciri  praktek  profesional  audit  internal  telah  ditetapkan secara  seragam  dan  selaras  dengan  standar,  dan  mampu  memberikan  konsultasi pada  tata  kelola,  manajemen  risiko  dan  pengendalian  intern,  dimana outcome -nya mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan suatu program atau kegiatan,
4.  Level-4  : Managed ,  dengan  ciri  unit  audit  internal  telah  mengintegrasikan  semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko, dimana outcome -nya  mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
5.  Level-5 : Optimizing , dengan ciri unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam maupun dari  luar  organisasi untuk perbaikan berkelanjutan, dimana APIP menjadi agen perubahan.
Indikator  keberhasilan  dalam  pelaksanaan  tata  kelola  pemerintah  yang  baik  di lingkungan  APIP  mengacu  kepada  enam  elemen  yang  dinilai  dalam  kerangka  kapabilitas APIP,  yaitu  peran  dan  layanan,  pengelolaan  sumber  daya  manusia,  praktek  profesional, akuntabilitas  dan  manajemen  kinerja,  budaya  dan  hubungan  organisasi,  dan  struktur  tata kelola (BPKP, 2015).
Kematangan organisiasi audit internal merupakan aspek penting dalam menentukan tingkat peranan fungsi audit  internal dalam mencegah, mendeteksi bahkan menginvestigasi fraud .  Keberhasilan  pemberian  jasa  penjaminan  ( assurance )  atau  konsultasi  ( consulting ) ditentukan  oleh  kapabilitas  auditor  internal  baik  secara  individual  maupun  organisasional. Organisasi  audit  internal  harus  dikelola  berdasarkan  prinsip-prinsip good governance ,  yang merupakan bagian integral dari governance organisasi secara keseluruhan. Dalam hal ini visi, misi,  tujuan  dan  strategi  yang  dibangun  oleh  organsiasi  audit  internal  harus mempertimbangkan  ekspektasi  para  pemangku  kepentingan  dan  selaras  dengan  tujuan strategis organisasi pemerintahan, serta praktek profesional audit  internal dilandasi dengan integritas yang tinggi sesuai standar audit dan nilai etika yang berlaku serta mendahulukan kepentingan publik.
Semakin  baik  tingkat  kematangan  organisasi  audit  internal  yang  dicirikan  dengan adanya good  governance organisasi  audit  internal,  auditor  internal  yang  kompeten  dan independen,  dan  dukungan  sumber  daya  yang  memadai,  maka  peran  audit  internal  akan semakin  strategis  sebagai  mitra  manajemen  dalam  mewujudkan  visi,  misi  dan  tujuan
organisasi  pemerintahan,  dengan  cara  mengevaluasi  efektivitas  manajemen  risiko, pengendalian, dan proses governance , termasuk dalam upaya untuk mencegah, mendeteksi bahkan menginvestigasi korupsi dan tindak kecurangan lainnya.
Peran audit  internal  yang dimaksud di atas dapat terealisasi bila ada komitmen dan dukungan  nyata  dari  manajemen  senior  untuk  memperkuat  organisasi  audit  internalnya dengan  melaksanakan  ketentuan  peraturan  dan  regulasi  terkait  fungsi  audit  internal, menempatkan  orang  yang  kompeten  dan  berintegritas,  mengembangkan  dan  membina sumber  daya  manusia  (auditor)  secara  berkelanjutan,  dan  menyediakan  sumber  daya pendukung yang memadai. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian  Karagiorgos et al (2010)  yang  menyimpulkan  perlunya  manajemen  senior  memperkuat  posisi  audit  internal untuk mendukung tercapainya fungsi audit internal yang efektif. Hasil studi lain yang dilakukan oleh  Jusbair  dkk  (2017)  mengungkapkan  bahwa  kurangnya  komitmen  dari  pimpinan  dalam memperkuat Satuan Pengawasan Internal merupakan faktor penyebab tidak efektifnya peran Satuan Pengawasan Internal tersebut.

## Transpormasi Peran Audit Internal.
Tata kelola yang baik dengan birokrasi yang jujur merupakan solusi untuk mengatasi masalah  korupsi  dan  kejahatan.  Semua  negara  harus  menetapkan  tujuan  jangka  panjang untuk  mencapai  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  melalui  pengelolaan  ekonomi  dan lingkungan  yang  transparan  dan  efisien  Ghosh  dan  Siddique  (2015).  Konsep  tersebut mengandung  makna  bahwa  pada  sektor  publik,  aspek  pengelolaan  sumber  daya  ekonomi (keuangan  negara)  harus  berada  dalam  lingkup  sistem governance yang  transparan, akuntabel,  responsibel,  mandiri  dan fair ,  serta  dilandasi  dengan  integritas  yang  tinggi  yang direfleksikan dengan kepatuhan pada ketentutan hukum dan regulasi serta nilai etika. Dalam perspektif  yang  lebih  spesifik,  manajemen  bertanggungjawab  untuk  menerapkan  prinsip- prinsip governance , manajemen risiko, dan pengendalian internal, serta mengimplementasikan  program  anti -fraud  (fraud  control  plan) ,  sebagai  upaya  untuk terciptanya good governance dan clean government .
Fungsi  audit  internal  sebagai  bagian  dalam  struktur governance organisasi pemerintahan harus mampu menjadi mitra manajemen dengan menjalankan tanggungjawabnya dalam pengawasan keuangan negara yang semakin kompleks dan rentan terhadap risiko terjadinya korupsi. Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas peran audit internal,  perlu  adanya  sinergi  antara  unsur  manajemen,  organisasi  audit  internal  dan pemangku  kepentingan  lainnya.  Studi  yang  dilakukan  oleh  Groff  et  al  (2016)  menekankan bahwa  peran  audit  internal  yang  semakin  besar  terkait  isu-isu  strategis  memerlukan
komunikasi  terbuka,  transparan,  dan  saling  percaya  diantara  pemangku  kepentingan  yang terlibat.
Berkenaan dengan risiko korupsi dalam pengelolaan keuangan negara, BPKP (2007) menawarkan konsep yang berorientasi ke masa yang akan datang dalam memerangi korupsi, yaitu  upaya preventif  akan  lebih  dikedepankan atau ditonjolkan sehingga upaya  investigasi terhadap  tindak  korupsi  dapat  dikurangi  secara  alamiah  mengikuti  tren  positif  efektivitas program fraud control plan .
Sumber : BPKP (2007).
Gambar 2.1: Konsepsi Intensitas Memerangi Korupsi
Pentingnya upaya pencegahan korupsi atau fraud secara umum didasarkan kepada pertimbangan bahwa bila fraud terjadi, maka :
1.  Kerugian,  kerusakan,  dan  kegagalan  akibat  korupsi  umumnya  besar,  sedangkan pemulihan sistem memerlukan waktu, dan penggantian kerugian sangat kecil dimana sebagian besar tidak dapat ditarik kembali.
2.  Penyelesaian  hukum  atas  kasus  korupsi memerlukan  biaya  yang  besar  dan  waktu yang lama.
3.  Merusak reputasi organisasi dan manajemen yang berdampak terhadap menurunnya kepercayaan  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  terhadap  organisasi  dan manajemen.
4.  Korupsi  atau fraud secara  umum  yang  terlambat  ditemukan  cenderung  membuka peluang bagi pelakunya untuk menutupi kecurangannya dengan kecurangan yang lain, sehingga kerugiannya semakin besar.
Konsep  tersebut,  mendorong  organisasi  audit  internal  pemerintah  untuk  melakukan transformasi peran untuk mengemban tanggungjawab yang lebih besar dengan fokus pada upaya  pencegahan  dan  pendeteksian  tindak  korupsi.  Transformasi  peran  tersebut  dapat dilakukan  sejalan  dengan  peningkatan  kematangan  organisasi  audit  internal  atau  level kapabilitas yang memungkinkan untuk melakukan aktivitas assurance dan consulting secara konsisten. The IIA (2016) menegaskan bahwa untuk dapat mengevaluasi risiko fraud dan cara
organisasi mengelola risiko tersebut maka auditor harus memiliki pengetahuan dan keahlian memadai.

## Peran Audit Internal dalam Pencegahan dan Pendeteksian Korupsi.
Moeller  (2009)  mengemukakan  bahwa  auditor  internal  sering  berada  dalam  posisi yang  lebih  baik  daripada  auditor  eksternal  untuk  mencegah  dan  mendeteksi fraud dengan pertimbangan :
1.  Auditor  internal  melakukan  audit  secara  terus-menerus  sehingga  pencegahan  dan pendeteksian fraud lebih mudah dilakukan.
2.  Auditor  internal  dipandang  lebih  mengenal  dan  menguasai  aktivitas  dan  sistem organisasi,  sehingga  melalui  observasi  dapat  berada  dalam  posisi  yang  lebih  baik untuk mendeteksi red flags dari suatu fraud .
3.  Auditor  internal  dapat  melakukan  review  secara  lebih  terinci  dan  berulang  terhadap transaksi dan dokumen terkait selama fase audit berjalan, sehingga potensi fraud lebih dapat dideteksi.
Tanggungjawab  auditor  internal  dalam  mencegah  terjadinya  korupsi  merupakan aktivitas  penjaminan  ( assurance  activity ).  Meskipun  faktanya  korupsi  tidak  mungkin  dapat dihilangkan,  tetapi  bila  auditor  mampu  menjalankan  aktivitas  auditnya  secara  efektif  maka dapat memberikan efek yang kuat dalam menghalangi tindak korupsi yang dimaksud. Auditor harus  mengembangkan  program  audit  yang  berisi  prosedur  audit  untuk  pencegahan fraud yang meliputi :
1.  Evaluasi proses governance organisasi pemerintahan dengan tujuan untuk :
 Menilai  tingkat  kepatuhannya  setiap  unsur  organsiasi  pemerintahan  terhadap ketentuan hukum, regulasi, etika, dan perikatan.
 Menilai tingkat kepatuhan operasional  terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
 Menilai respon manajemen terhadap risiko dalam kaitannya dengan pengendalian yang berkenaan dengan pengamanan asset, reliabilitas informasi berikut teknologi informasi yang digunakan.
 Mengembangkan perencanaan audit untuk mencegah dan mendeteksi fraud .
2.  Mereview  program  pengelolaan  risiko fraud atau fraud  control  plan ,  atau anti-fraud policy .  Pickett (2005) mengemukakan bahwa pengelolaan risiko fraud merupakan isu utama, dimana audit internal dapat menggunakan waktu untuk membantu manajemen memastikan  bahwa  risiko fraud dipahami  dan  ditekan  sedemikian  rupa.  Review terhadap program pengelolaan risiko fraud tersebut dilakukan untuk :
 Memastikan  bahwa  manajemen  merancang  dan  mengimplementasikan  program pengelolaan risiko fraud .
 Memastikan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan program risiko fraud diterapkan dan berfungsi sebagaimana mestinya.
 Memastikan  mekanisme whistleblowing berfungsi  sebagaimana  mestinya  dan setiap informasi yang diterima ditindaklanjuti oleh manajemen.
 Menyediakan  informasi  yang  berguna  sebagai  dasar  bagi  manajemen  untuk melakukan perbaikan berkelanjutan atas program pengelolaan risiko fraud .
3.  Mereview  dan  mengevaluasi  kelayakan  perancangan  dan  efektifitas  implementasi pengendalian internal untuk :
 Memastikan bahwa unsur, prinsip, dan fokus pengendalian internal diterapkan dan berfungsi  dalam pelaksanaannya,  serta memastikan  bahwa  integrasi  unsur-unsur pengendalian internal mampu merespon risiko secara tepat.
 Menilai risiko pengendalian internal
 Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pengendalian
 Menyediakan informasi yang berguna bagi manajemen untuk melakukan perbaikan pengendalian internal secara berkesinambungan
Tanggung jawab auditor internal dalam mendeteksi korupsi atau fraud secara umum berkenaan dengan upaya menemukan kecurangan dalam suatu kegiatan atau transaksi sedini mungkin  sebelum  menimbulkan  kerugian,  kegagalan,    dan  kerusakan  yang  lebih  besar. Mekanisme pendeteksian korupsi atau fraud secara umum dapat dilakukan dengan cara :
1.  Review terhadap pengendalian internal
2.  Analisis data terhadap transaksi yang memiliki pola tidak biasa dan bersifat anomali, misalnya dengan teknik review analitis.
3.  Memanfaatkan informasi dari pihak ketiga (misalnya pegawai, pelanggan, vendor, atau pihak  lain)  dalam  kerangka  mekanisme whistleblowing berkenaan  dengan  keluhan atau keberatan yang ditujukan kepada organisasi, manajemen atau personel tertentu, atau informasi spesifik sebagai petunjuk terkait indikasi fraud .

## Peran Audit Internal dalam Investigasi Korupsi.
Sejalan  dengan  ekspektasi  yang  semakin  tinggi  dari  para  pemangku  kepentingan terhadap  kinerja  fungsi  audit  internal,  dan  semakin  tingginya  kematangan  organisasi  audit internal misalnya pada level managed dan enabled , maka menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi  audit  internal  untuk  menunjukkan  kapabilitasnya  dalam  melakukan  investigasi fraud .  Meskipun  berdasarkan  standar  audit  internal  yang  diterima  secara  umum,  auditor internal tidak dituntut untuk memiliki keahlian dalam investigasi fraud , namun kepala bagian
audit internal tetap bertanggungjawab untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi auditor  internalnya  pada  keahlian  khusus  yang  memungkinkan  auditor  internal  melakukan investigasi fraud .
Bila auditor internal memiliki keyakinan bahwa korupsi atau fraud secara umum telah terjadi, maka dia harus segera melaporkan temuan kecurangan tersebut (meskipun aktivitas audit belum selesai) kepada manajemen yang memiliki kewenangan untuk melakukan langkah tindak lanjut yang diperlukan, misalnya untuk melakukan investigasi fraud . Bila auditor internal memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi fraud , maka manajemen dapat memberikan penugasan  khusus  kepada  auditor  internal  untuk  melakukan  investigasi  yang  dimaksud. Golden et al (2006) mengemukakan bahwa pada organisasi audit internal yang tidak memiliki auditor  forensik,  maka  investigator  eksternal  dapat  diberdayakan  (ditugaskan)  untuk memberikan  asistensi  kepada  audit  internal  dalam  melakukan  investigasi fraud ,  dimana kerjasama  antara  investigator  eksternal  dengan  auditor  internal  memungkinkan  investigasi dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien  karena  auditor  internal  dipandang  lebih  mengenal organisasi, sistem dan personelnya.
Namun  demikin,  meskipun  auditor  internal  memiliki  keahlian  yang  memadai  untuk melakukan investigasi fraud , faktanya terdapat masalah independensi auditor internal. Faktor independensi  auditor  sangat  penting  sebab  korupsi  atau fraud secara  umum  mungkin melibatkan  level  manajemen  yang  lebih  tinggi,  pihak  yang  terlibat  biasanya  memiliki kemampuan untuk menekan atau mengintimidasi auditor, dan hasil investigasi dapat berkaitan dengan masalah hukum sehingga proses litigasi memerlukan saksi ahli yang independen dan memahami aspek hukum secara memadai.
Berdasarkan keterbatasan yang dimiliki auditor internal tersebut, maka peran auditor internal  dalam  investigasi fraud lebih  kepada  upaya mengungkap  kasus  korupsi  atau fraud secara  umum  dalam  organisasi  guna  kepentingan  manajemen  puncak  dalam  pengambilan keputusan yang sifatnya segera, agar korupsi yang lebih besar dapat dihalangi, kerugian yang lebih besar dapat dihindari, dan pelaku dapat ditindak sebagaimana mestinya. Dalam praktek, kasus korupsi yang diungkap oleh auditor internal memudahkan manajemen untuk mengambil keputusan  terkait  penindakan  kepada  pelaku  berupa  ganti  rugi,  me-non  aktifkan  pelaku sampai  terbit  keputusan  yang  bersifat  tetap,  dan  memulihkan  sistem  yang  rusak,  serta memperbaiki kelemahan dan pelaksanaan pengendalian internal.
Moeller  (2009)  mengemukakan  bahwa  pada  investigasi fraud oleh  auditor  internal harus  dilakukan  secara  khusus,  dengan  tujuan  utama  membuktikan  adanya  kerugian, menetapkan pihak yang betanggung jawab berikut motifnya, dan membuktikan metode audit investigasi  yang  digunakan  sudah  tepat,  dimana  kesimpulan  berkenaan  dengan fraud didasarkan  pada  tahapam  investigasi  yang  rinci  dan  sistematis,  dan  mendokumentasikan
proses  review  yang  dilakukan  berikut  pengamanan  terhadap  semua  dokumen  terkait fraud tersebut.

## PENUTUP
Kasus korupsi yang terjadi di sektor publik banyak yang dapat dikategorikan sebagai white  collar  crime yang  menimbulkan  kerugian  materi  (keuangan  negara)  yang  besar, kerusakan sistem, bahkan kegagalan suatu program/proyek mencapai tujuannya. Disamping itu, kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak dalam skema kolusi sulit untuk diungkapkan atau dibongkar sampai keakarnya. Disisi lain nilai realisasi recovery aset negara dari kasus korupsi yang terungkap sangat rendah dibanding jumlah kerugian yang diperhitungkan.
Berbagai upaya dengan pendekatan holistik dilakukan oleh manajemen dan pemangku kepentingan  lainnya  untuk  memerangi  korupsi.  Manajemen  bertanggungjawab  untuk merancang dan menerapkan good governance , manajemen risiko, pengendalian internal, dan kebijakan anti-fraud atau fraud control plan . Namun faktanya hal tersebut tidak cukup untuk menekan risiko fraud khususnya korupsi.
Fungsi  audit  internal  sebagai  mitra  manajemen  memegang  peran  strategis  dalam memerangi korupsi. Transformasi peran audit internal dalam hal pencegahan, pendeteksian dan investigasi fraud khususnya korupsi dilakukan sejalan dengan meningkatkan kematangan organisasi  audit  internal  yang  dicirikan  dengan  peningkatan  kapabilitas  auditor  internal. Tranformasi  peran  audit  internal  tersebut  harus  dilakukan  guna  mewujudkan  konsep  masa datang  dalam  upaya  memerengi  korupsi  yaitu  mengedepankan  upaya  preventif  dan mengurangi upaya investigatif.
Peran audit  internal  yang dimaksud di atas dapat terealisasi bila ada komitmen dan dukungan  nyata  dari  manajemen  senior  untuk  memperkuat  organisasi  audit  internalnya dengan  melaksanakan  ketentuan  peraturan  dan  regulasi  terkait  fungsi  audit  internal, menempatkan  orang  yang  kompeten  dan  berintegritas,  mengembangkan  dan  membina sumber  daya  manusia  (auditor)  secara  berkelanjutan,  dan  menyediakan  sumber  daya pendukung  yang  memadai.  Disamping  itu,  dalam  melaksanakan  fungsinya,  auditor  internal harus melaksanakan kecakapan profesional dengan semestinya dan bersikap objektif  yang dilandasi dengan integritas yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA.
Association  of  Certified  Fraud  Examiners –  ACFE.  2016. Report  to  The  Nation,  on Occupational Fraud and Abuse ; 2016 Global fraud Study . ACFE pada http://acfe.com Antara.  2017.  Mendagri  Ingatkan  kepala  Daerah  Pahami  Area  Rawan  Korupsi.
Antaranews.com pada https://www. antaranews.com/berita/654901/
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan – BPKP. 2016. Grand Design Peningkatan Kapabilitas  APIP  Berkelas  Dunia.  Workshop  Nasional  AAIPI,  Artikel  pada http://aaipi.or.id/ wpcontent/uploads/2016/12/1
__________  .  2015.  Pedoman  Teknis  Penilaian  Kapabilitas  Aparat  Pengawas  Intern Pemerintah. Perka BPKP NO 16 Tahun 2015 berikut Lampiran I – IV.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan – BPKP. 2007. Fraud Control Plan ; Tidak Sekedar  Teori  tetapi  Sebuah  Solusi  Menekan  Korupsi.  Artikel  pada  : http://www. bpkp.go.id/konten/418/FCP.bpkp
Elieser Yohanes, dan Adri Paton, dan Anwar Alaydrus. 2016. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah  (APIP)  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  di  Kabupaten Bulungan. E-Journal Administrative Reform Vol 4 No 1 2016 Hal 65 – 78.
Ghosh,  R.N.,  and  M.A.B.  Siddique.  2015. Corruption,  Good  Governance,  and  Economic Development  ;  Contemporary  Analysis  and  Cas  Studies . World  Scientific  Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore.
Golden, Thomas W., and Steven L. Skalak, and Mona M. Clayton. 2006. A Guide to Forensic Accounting Investigation . Jhon Wiley and Sons Inc., Hoboken, New Jersey.
Groff, Maja Zaman, and Roberto Di Pietra, and Aleša Saša Sitar. 2016. Contemporary Role of Internal  Auditing  in  Corporate  Governance .  Dynamic  Relationships  Management Journal Vol 5 No 1 hal 51 – 63.
Jusbair Baheri, dan Sudarmanto, dan Ismail Suardi Wekke. 2017. The Effect of Management Support to Effectiveness of Internal Audit for Public Universities . Journal of Engineering and Applied Sciences Vo, 12 no 7 2017 hal 1696 – 1700.
Karagiorgos,  Theofanis,  and  George  Drogolas,  and  Evaggelos  Gotzamanis,  and  Ioannis Tampakoudis. 2010. Internal Auditing as an Effective Tool fo Corporate Governnace .
Journal of Business Management – JBM Vo, 2 No 1 2010 hal 15 – 23.
Komisi Pemberantasan Korupsi – KPK. 2017. Laporan Tahunan 2016. Komisi Pemberantasan
Korupsi https://www. kpk.go.id/images/Laporan.../
Ihsanudin.  2017.  Jusuf  Kalla  :  Inspektorat  Jadi  Tempat  Pembuangan.  Kompas.com 28/08/2017 pada http://nasional.kompas.com/read/2017/08/28/14482561/
Moeller, Robert. 2009. Brink’s Modern Internal Auditing ; a Common Body of Knowledge, 7 th edt . Jhon Wiley &Sons Inc., Hoboken, New Jersey.
Pickett, Spencer KH. 2005. The Essential Handbook of Internal Auditing. Jhon Wiley & Sons Ltd., West Sussex – UK.
Pitt, Sally-Anne. 2014. Internal Audit Quality ; Developing Quality Assuranceand Improvement Program. Jhon Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey.
Susmianti, Rachmad Arijanto interview dg Roberth Gonijaya, yang saat ini menjabat sebagai Inspektur VII, Itjen Kemenkeu. (2016 : 8). Menuju APIP Berkelas Dunia. Buletin Kinerja Edisi  XXVI  2016  pada https://www.kemenkeu.go.id/media/5018/buletin-kinerja-xxvii- 1501-dummy.pdf
The  Institute  of  Internal  Auditor –  The  IIA.  2016. International  Standards  for  Professional Practice of Internal Auditing (Standards) . The Institute of Internal Auditors. Standards and Guidance, Florida.
World  Bank.  2016. Fraud and Corruption  Awaraness  Handbook,  How  It  Work  And  What  to Look-for : A Handbook for Staff . Integrity Vice Presidency – The World Bank Group.