## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PDAM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA ATAS PENETAPAN TARIF DALAM KONTRAK BAKU
Raden Riyan Budi Setiawan 1 , M.Revendra Diva Firdiansyah 2 , Maulana Syarif Hidayatullah 3 1,2,3 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : riyan.budisetiawan52@gmail.com, mrevendra123@gmail.com, Maulanasyarifh13@gmail.com

## Abstrak:
Pembangunan  di  Indonesia  merupakan  pembangunan  manusia  yang  seutuhnya  yaitu pembangunan di segala bidang, mengingat pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya pembangunan di bidang usaha yang semakin meningkat, maka tidak bisa dihindari akan timbulnya persaingan usaha yang tidak  sehat baik antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain maupun antara pelaku usaha dengan konsumen. Salah satu badan usaha yang bergerak di bidang jasa tersebut seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyedia air bersih. Dimana terkait dengan kedudukanya sebagai badan usaha yang berorientasi pada provit orientit pada satu sisi, dan perlindungan  terhadap  konsumen  di  sisi  lain  merupakan  suatu  persoalan  yuridis  yang  perlu diperhatikan. Hubungan hukum yang timbul antara pelaku usaha PDAM dengan konsumen selaku pengguna  jasa  air  merupakan  hubungan  hukum  yang  lahir  dari  kontraktual,  dimana  jenis kontraktual  tersebut  merupakan  kontrak  baku  atau  standar  kontrak,  dengan  melihat  konsep kontrak  baku  terlihat  bahwa  kedudukan  salah  satu pihak  dalam  hal  ini konsumen  berada  dalam posisi yang sangat lemah karena konsumen hanya diberikan dua alternatif pilihan yaitu setuju atau tidak setuju terhadap kontrak tersebut. Beberapa PDAM mengeluarkan suatu kebijakan kenaikan tarif  secara  sepihak  dan  memberlakukan  tarif  baru  yang  mengalami  peningkatan  yang  cukup signifikan dari  ketentuan  tarif lama.  Kenaikan  tarif ini  dinilai  sebagai  kebijakan  sepihak  sehingga kedudukan  konsumen  selaku  pengguna  jasa  air  dalam  kontrak  baku  sangat  dirugikan  oleh adanya  kebijakan tarif  secara  sepihak  tersebut.  Adapun  rumusan  masalah  dalam  tulisan  yaitu Bagaimana  perlindungan  hukum  konsumen  atas  penetapan  tarif  secara  sepihak  oleh  PDAM ? Berdasarkan  hasil penelitian,  bahwa  perlindungan  hukum  konsumen  atas  penetapan  tarif  yang dilakukan melalui sepihak dalam kontrak baku oleh PDAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Permendagri  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum PDAM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen dapat mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan hubungan hukum yang lahir dari kontraktual. Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2006, apabila keputusan Bupati dan/atau Walikota terkait kenaikan tarif tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2006, maka dapat digugat pembatalan surat keputusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

## Abstrak
Development  in Indonesia is a complete  human development, namely development in all fields, considering that economic development and development in general and especially development in  the  business  sector  is  increasing,  unhealthy  business  competition  will  inevitably  arise  both between  one  business  actor  and  another  business  actor  and  between  business  actors  and consumers. One of the business entities engaged in these services is the Regional Drinking Water Company (PDAM) which is a business entity engaged in clean water supply services. Where related to  its  grievances  as  a  business  entity  oriented  towards  profit-oriented  on  the  one  hand,  and protection of consumers on the other hand is a juridical issue that needs to be considered. The legal relationship that arises between PDAM business actors and consumers as users of water services is
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
a legal relationship born from contractual, where the type of contractual is a standard contract or standard contract, by looking at the concept of a standard contract, it can be seen that the position of one of the parties, in this case, the consumer is in a very weak position because consumers are only given two choices, namely agreeing or disagreeing with the contract. Some PDAMs issued a unilateral tariff increase policy and imposed new tariffs that experienced a significant increase from the  old  tariff  provisions.  This  tariff  increase  is  considered  a  unilateral  policy  so  the  position  of consumers as users of water services in standard contracts is greatly harmed by the unilateral tariff policy. The formulation of the problem in the paper is How is the legal protection of consumers for unilateral  tariff  determination  by  PDAM?  Based  on  the  results  of  the  study,  consumer  legal protection  for  tariff  determination  carried  out  unilaterally  in  standard  contracts  by  PDAMs  is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Permendagri Number 23 of  2006  concerning  Technical  Guidelines  and  Procedures  for  Regulating  PDAM  Drinking  Water Tariffs. Based on Law Number 8 of 1999, consumers can file a lawsuit civilly with the District Court (PN)  or  the  Consumer  Dispute  Resolution  Agency  (BPSK)  based  on  a  legal  relationship  born  of contractual origin. Meanwhile, based on Permendagri Number 23 of 2006, if the decision of the Regent and/or Mayor regarding the tariff increase is contrary to Permendagri Number 23 of 2006, it can be sued for cancellation of the decree in the State Administrative Court (PTUN).

## PENDAHULUAN
Pembangunan  di  Indonesia  adalah  pembangunan  manusia  yang  seutuhnya,  yaitu pembangunan  di  segala  bidang,  dan  di  bidang     peningkatan  sumber  daya  manusia  dan peningkatan di bidang sumber  daya  alam, tujuan untuk meningkatkan  harkat dan martabat manusia  secara  adil  dan  berkeadilan,  meningkatkan  dukungan    pembangunan  di  segala bidang secara finansial.
Hubungan hukum yang tercipta antara kontraktor PDAM dengan konsumen sebagai pengguna  jasa  air  adalah  hubungan  hukum  yang  lahir  dari  suatu  kontrak,  dimana  jenis kontraknya  adalah  kontrak  baku  atau  kontrak  baku,  karena  isi  kontrak  dibakukan  dan disajikan  dalam  bentuk.  Kontrak  antara  konsumen  dengan  PDAM  juga  memiliki  kontrak kelompok yaitu bentuk akadnya sama untuk semua konsumen tanpa ada perbedaan diantara konsumen.
Kontrak baku adalah jenis kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh satu pihak, di mana pihak lain memiliki sedikit atau tidak ada kesempatan untuk bernegosiasi atau mengubah klausula  yang  dibuat  oleh  satu  pihak,  sehingga  kontrak  baku  biasanya  sangat  sepihak. Melihat konsep kontrak baku, terlihat bahwa pihak lawan, disini konsumen, memiliki posisi yang  sangat  lemah  karena  konsumen  hanya  memiliki  dua  alternatif,  yaitu  setuju  atau menolak perjanjian.
Beberapa  PDAM  mengeluarkan  kebijakan  yang  menaikkan  tarif  secara  sepihak  dan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
memperkenalkan tarif baru yang jauh lebih tinggi dari aturan tarif lama. Dalam pelayanan ini, dasar revisi tarif adalah Keputusan Walikota dan Gubernur yang menetapkan tarif air minum.  Sebaliknya,  kebijakan  kenaikan  tarif  didasarkan  pada  kontrak  layanan  PDAM standar.
Mengingat  kenaikan harga  ini  sebagai  kebijakan sepihak tanpa pelanggan,  terutama organisasi pelanggan, maka kenaikan tersebut secara prosedural melanggar Permendagri No.  23  Tahun  2006  tentang  Petunjuk  Teknis  dan  Tata  Cara  Penetapan  Tarif  Air  Minum PDAM. Dengan demikian, kebijakan revisi tarif sepihak secara signifikan melemahkan posisi konsumen sebagai pengguna jasa air dalam kontrak baku.
Adapun  rumusan  masalah  dalam  tulisan  yaitu Bagaimana  perlindungan  hukum konsumen atas penetapan tarif secara sepihak oleh PDAM ?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  Penelitian  Hukum Normatif.  Dimana  Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  dengan  penelitian doctrinal , dalam penelitian ini acap kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ( law in book ) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku bagi manusia yang dianggap pantas. 2
Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan yaitu:
a) Pendekatan  Perundang-Undangan  ( Statute  Approach ),  yaitu  suatu  pendekatan  yang melakukan penelahaan semua undang- undang dan regulasi yang bersangkut dengan isu hukum yang  sedang ditangani”. 3
b) Pendekatan  Konsep  ( Conceptual  Approach ),  yaitu  suatu  pendekatan  beranjak  dari pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam ilmu  hukum. Dengan  mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran  bagi  peneliti  dalam  membangun  suatu  argumentasi  hukum  dalam memecahkan isu  hukum yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  konsumen  adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  menggambarkan perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen  dalam  upaya  memenuhi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Di bidang hukum, istilah ini masih tergolong baru, terutama di Indonesia, sedangkan di negara-negara maju, dengan berkembangnya industri dan teknologi, istilah ini mulai dibicarakan.
Karena perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) konsumen dalam membeli  barang  dan  jasa  terhadap  kemungkinan  kerugian  dari  penggunaannya,  maka dapat  dikatakan  bahwa  hukum  perlindungan  konsumen  adalah  hukum  yang  mengatur penjaminan  perlindungan  konsumen  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumen.  Dengan demikian Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen,  hak  dan  kewajiban  produsen  serta  cara  mempertahankan  hak  tersebut  dan memenuhi kewajiban tersebut.
Pada  dasarnya  hak  timbul  dari  tiga  hal.  Pertama-tama,  tentang  hakikat  manusia sebagai  manusia  ciptaan  Tuhan.  Diciptakan  oleh Tuhan,  manusia  memiliki  beberapa  hak sebagai  manusia  dan  untuk  kelangsungan  kemanusiaan,  misalnya  hak  untuk  hidup, kebebasan,  dll.  Hak-hak  ini  disebut  hak  asasi  manusia.  Kedua,  hak  yang  mengalir  dari hukum,  yaitu  hak  yang  diberikan  oleh  hukum  negara  kepada  orang-orang  dalam kedudukannya sebagai warga negara atau anggota masyarakat. Hak ini disebut tuntutan hukum,  hak  dalam  arti  hukum.  Misalnya  hak  memilih  dalam  pemilihan  umum,  hak mendirikan  bangunan, dll.  Ketiga,  hak  yang  timbul  karena hubungan hukum  antara  satu orang  dengan  orang  lain  melalui  suatu  kontrak  atau  perjanjian.  Misalnya,  seseorang melakukan perbuatan hukum berupa kontrak atau perjanjian. Walaupun hak ini timbul dari hubungan kontraktual, namun tetap mendapat perlindungan hukum jika perjanjian yang dibuat untuk menciptakan hak tersebut adalah sah.
Dengan pengertian di  atas,  dapat  dipahami  juga  bahwa  hak  konsumen meliputi  hak konsumen sebagai pribadi (yang harus hidup), hak konsumen sebagai subjek hukum dan warga negara (yang timbul dari undang-undang atau undang-undang), dan hak konsumen sebagai pihak. Kontrak dengan pedagang.
Dengan keinginan untuk melindungi kepentingan konsumen, kami mulai memikirkan kepentingan  konsumen  mana  yang  harus  dilindungi.  Kepentingan  tersebut  dapat dirumuskan dalam bentuk hak.
Presiden  Amerika  Serikat  Jhon  F.  Kennedy  dalam  pidatonya  di  hadapan  kongres Amerika Serikat pada tahun 1962, pada waktu mengemukakan gagasan tentang perlunya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
perlindungan konsumen, beliau sekaligus menyebutkan empat hak  konsumen  yang perlu mendapat perlindungan secara hukum, yaitu: 4
1) Hak memperoleh keamanan ( the right to safety );
2) Hak memilih ( the right to choose );
3) Hak mendapat informasi ( the right to be informed ); dan
4) Hak untuk didengar ( the right to  be heard ).
Di dalam Pedoman perlindungan bagi konsumen yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa- Bangsa  ( UN-Guidelines  for  Consumer  Protection )  melalui  Resolusi  PBB  tentang  Prinsip- Prinsip  Umum,  dikemukakan  bahwa  kebutuhan-kebutuhan  konsumen  yang  diharapkan dapat dilindungi oleh  setiap negara di dunia adalah: 5
1. Perlindungan  dari  barang-barang  yang  berbahaya  bagi  kesehatan  dan  keamanan konsumen;
2. Perlindungan kepentingan-kepentingan ekonomis konsumen;
3. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi sehingga mereka dapat memilih sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya;
4. Pendidikan kosumen;
5. Tersedianya ganti rugi bagi konsumen;
6. Kebebasan  dalam  membentuk  lembaga konsumen  atau  lembaga  lain  yang  sejenis  dan memberikan  kesempatan  bagi  lembaga-lembaga  tersebut  untuk  mengemukakan pandangan mereka dalam proses pengambilan keputusan.
Mengingat bahwa pelaku usaha berada dalam kedudukan yang lebih kuat, baik secara ekonomis maupun dari segi kekuasaan ( bargaining power, bargaining position ) dibandingkan dengan  konsumen,  maka konsumen  perlu  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  serta upaya penyelesaian sangketa secara patut atas hak-haknya. Perlindungan itu dibuat dalam suatu peraturan perundang-undang serta dilaksanakan dengan baik. 6
Dalam hukum positif Indonesia ada beberapa instrument  hukum  yang memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen atas penetapan tarif secara sepihak oleh PDAM diantaranya  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.
1.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen Perlindungan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
konsumen  diartikan  sebagai
segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  pemenuhan  hak-hak  konsumen  sebagai wujud  perlindungan  kepada  konsumen,  maka  hukum  perlindungan  konsumen  tiada  lain adalah  hukum  yang  mengatur  upaya-upaya  untuk  menjamin  terwujudnya  perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.
Dalam  Pasal 1 angka (1) Undang-Undang
Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  disebutkan: “ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
Oleh karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan  jaminan  atau  kepastian  tentang  terpenuhinya  hak-hak  konsumen. Perlindungan  konsumen   mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga akibat-akibat  dari  pemakaian  barang  dan jasa itu.
Cakupan  perlindungan  konsumen  dalam  dua  aspeknya  itu,  dapat  dijelaskan  sebagai berikut: 7
1. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan  apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang- undang. Dalam  kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian, jika timbul kerugian karena memakai atau mengkonsumsi produk atau jasa yang tidak sesuai.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam  kaitan  ini  termasuk  persoalan-  persoalan  promosi  dan  periklanan,  standar kontrak,  harga,  layanan  dan  sebagainya.  Hal  ini  berkaitan  dengan  perilaku  produsen dalam memproduksi dan mengedarkan barang atau jasa.
Aspek  pertama  mencakup  barang  atau  jasa  yang  tunduk  pada  produksi  dan perdagangan;  termasuk  dalam  lingkup  tanggung  jawab  produk,  d.  H.  tanggung  jawab produsen  atas  kenyataan  bahwa  barang  yang  dikirim  ke  konsumen  memiliki  cacat  yang menyebabkan  kerugian  konsumen,  misalnya  keracunan  makanan,  barang  tersebut  tidak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan karena sifat buruk, barang tersebut tidak memakan waktu lama karena itu. untuk cacat yang rusak bisa dan sebagainya. Oleh karena itu, tanggung jawab produk terkait erat dengan masalah kompensasi atas kerusakan. Yang kedua  berkaitan  dengan  pembelian  barang  dan/atau  jasa  yang  dikelompokkan  dalam kontrak  standar,  yang  menantang  persyaratan  kontrak  yang  dikenakan  produsen  kepada konsumen ketika konsumen ingin mendapatkan barang atau jasa yang mereka butuhkan.
Umumnya  produsen  membuat  atau  menetapkan  syarat-syarat  kontrak  baku  tanpa benar-benar  mempertimbangkan  kepentingan  konsumen,  sehingga  konsumen  tidak memiliki  kemampuan  untuk  mengubah  syarat-syarat  tersebut  untuk  melindungi kepentingannya.  Semua  ketentuan  yang  tercantum  dalam  kontrak  sepenuhnya  sesuai dengan kehendak operator di bidang barang atau jasa.
Mungkin tidak ada alasan hukum atau dasar hukum yang kuat untuk munculnya praktik kontrak standar, tetapi diasumsikan bahwa mereka hanya menghemat waktu dan uang atau untuk  menghindari  negosiasi  panjang  karena  alasan  keuangan.  Diasumsikan  bahwa negosiasi akan berlangsung cukup lama sebelum isi perjanjian dapat dikonfirmasi. Hindari negosiasi yang panjang agar tidak memakan waktu terlalu lama dan memakan biaya lebih.
Mengenai isi, terdapat perbedaan hak dan kewajiban para pihak yang ditentukan dalam kontrak baku. Dengan kata lain, pengusaha cenderung melindungi kepentingannya dengan memaksakan  hak  ganda  dengan  membatasi  hak  pihak  lain.  Sebaliknya,  pengusaha meminimalkan kewajibannya sendiri dan mengurus hutang rekanan sebanyak mungkin.
Di  dalamnya  terkandung  berbagai  klausula  pengecualian  sebagai  pengecualian terhadap ketentuan KUH Perdata. Sehingga dapat dikatakan bahwa klausul kontrak baku sama-sama menguntungkan pedagang dan membebani pihak lain.
Kontrak  standar  berbentuk  Surat  Permohonan  Langganan  (SPL)  untuk  PDAM.  Jika mengikuti klausula kontrak maka akan banyak ditemukan hal-hal yang mengatur kewajiban konsumen, sedangkan kewajiban kontraktor dalam hal ini PDAM tidak termasuk dalam SPL, seperti:  B.  Kewajiban  Pelanggan  dimana  Pelanggan  diwajibkan  membayar  tagihan  air bulanan berdasarkan konsumsi ditambah biaya lain yang ditentukan dalam waktu PDAM. Di  sisi  lain,  kewajiban  PDAM  tidak  tercantum  dalam  SPL.  Karena  SPL  tidak  memuat kewajiban  bagi  pengusaha,  dalam  praktiknya  konsumen  tidak  dapat  mengetahui  secara pasti apa kewajiban PDAM tersebut.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Sehubungan dengan standar  kontrak adalah penggunaan klausula baku dalam transaksi konsumen.  Yang  dimaksud  dengan  klausula  baku  menurut  Pasal  1  angka  (10)  Undang- Undang Perlindungan Konsumen adalah:
“ Klausula  baku  adalah  setiap  aturan atau  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah dipersiapkan dan  ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh  pelaku usaha yang dituangkan  dalam  suatu  dokumen  dan/atau  perjanjian  yang  mengikat  dan  wajib dipenuhi oleh konsumen ”.
Para pembentuk undang-undang ini menerima kenyataan bahwa mengadakan kontrak baku merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari, karena kontrak baku atau model kontrak merupakan fakta yang muncul dari kebutuhan masyarakat. Namun demikian, dipandang perlu untuk mengaturnya sedemikian rupa agar tidak disalahgunakan dan/atau merugikan  pihak  lain.Pasal  18  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  membuat sejumlah  larangan  penggunaan  klausula  baku  dalam  (standar)  kontrak,  yaitu  sebagai berikut:
1) Pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan  untuk perdagangan  dilarang  membuat  atau  mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
b. Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  barang  yang dibeli konsumen;
c. Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak  menolak  penyerahan  kembali  uang  yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
f. Memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk  mengurangi manfaat  jasa  atau  mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
g. Menyatakan  tunduknya  konsumen  kepada  peraturan  yang  berupa  aturan  baru, tambahan,  lanjutan,  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yang  dibuat  sepihak  oleh  pelaku
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak  tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak  jaminan  terhadap  barang  yang dibeli  oleh konsumen secara angsuran.
2) Pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan  klausula  baku  yang  letak  atau  bentuknya  sulit terlihat  atau  tidak  dapat  dibaca  secara jelas,  atau  yang  pengungkapannya  sulit dimengerti.
3) Setiap  klausula  baku  yang  telah  ditetapkan oleh  pelaku  usaha  pada  dokumen  atau perjanjian yang  memenuhi  ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4) Pelaku usaha wajib  menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang- undang ini.
Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disebutkan bahwa salah satu  hak  konsumen  adalah  hak  atas  advokasi,  perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa  konsumen  yang  memadai.  Selain  itu,  ketentuan  pencantuman  klausula  baku bahwa pedagang tidak boleh mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa konsumen secara  sepihak  mentaati  peraturan  berupa  aturan  baru,  penambahan,  perpanjangan dan/atau  perubahan  lebih  lanjut  yang  dilakukan  oleh  pedagang  dimana  konsumen menggunakan jasa, yang kamu punya dibeli Selain itu, undang-undang ini memaksa para pengusaha  untuk  segera  menyesuaikan  model  kontrak  yang  mereka  gunakan  dengan ketentuan undang-undang ini.
Namun, jika ternyata digunakan model kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas,  maka  akibat  hukumnya  batal.  Artinya  klausul  tersebut  akan  dianggap  batal  karena tidak mempunyai kekuatan hukum. Larangan dan persyaratan penggunaan kontrak baku di atas bertujuan untuk menempatkan konsumen pada posisi yang sama dengan pengusaha berdasarkan  prinsip  kebebasan  berkontrak  dan  untuk  mencegah  kemungkinan ketidaktahuan, perlakuan yang tidak setara dan tindakan merugikan konsumen. yaitu yang dapat dimanfaatkan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan.
Adanya  pembatasan  atau  larangan  pencantuman  klausula  baku  tertentu  dalam  suatu kontrak  dimaksudkan  agar  keadaan  tidak  disalahgunakan  oleh  pihak  yang  kedudukannya lebih kuat, yang pada akhirnya merugikan konsumen.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Banyak  operator  menggunakan  kontrak  standar  untuk  menyediakan  barang  dan/atau jasa  kepada  konsumen,  seperti  di  PDAM,  dimana  setiap  konsumen  yang  ingin  menjadi konsumen atau pelanggan harus menandatangani kontrak standar yang disediakan terlebih dahulu.  dalam  bentuk  Surat  Permintaan  Berlangganan  (SPL).  SPL  merupakan  rancangan yang memuat identitas pemohon serta hak dan kewajiban yang disebutkan dalam beberapa pasal.
Jika  diperhatikan  isi  atau  isi  SPL  yang  disusun  oleh  PDAM  terlihat  bahwa  hak  dan kewajiban  para  pihak  sangat  tidak  seimbang,  hanya  mencantumkan  hak  dan  kewajiban konsumen selaku pelanggan PDAM, sedangkan hak dan kewajiban PDAM tidak terdaftar. Mengingat  tidak  tercantumnya  hak  dan  kewajiban  PDAM,  maka  konsumen  sebagai pelanggan  tidak  dapat  membatasi  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  PDAM  terhadap pelanggan  dalam  artian  konsumen  dapat  mengajukan  protes  atas  pelanggaran  atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban atau gugatan tersebut terhadap kegiatan ini.
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen selaku  pelanggan  PDAM  dalam  hal  adanya kenaikan tarif  yang  dilakukan  melalui  kontrak baku  oleh  PDAM  yang  merugikan  pihak  konsumen selaku  pelanggan,  maka  apabila  mengacu  pada  kontrak  baku  berupa  Surat  Permohonan Berlangganan  (SPL)  yang  diberikan  oleh  PDAM  maka  tindakan  yang dilakukan  oleh  PDAM sudah  melanggar  ketentuan  dari  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang Perlindungan Konsumen khususnya ketentuan pencantuman klausula baku.
Kalau dicermati secara menyeluruh baik dari bentuk maupun substansi dari SPL (Surat Permohonan  Berlangganan)  PDAM,  maka SPL  tersebut  belum  bisa  dikatakan  memenuhi persyaratan  suatu  bentuk  kontrak  karena  bentuk  SPL  tersebut  belum  terlihat  apa  yang menjadi  judul  kontrak,  sehingga  kontrak  antara  PDAM  dengan  konsumen  masih menimbulkan penafsiran mengenai kontrak apa antara PDAM dengan konsumen.
Pasal 18 Huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku  usaha  dalam  menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yangditujukan  untuk diperdagangkan  dilarang  membuat  dan/atau mencantumkan  klausula  baku  pada  setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila  menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang  berupa  aturan  baru,  tambahan, lanjutan  dan/atau  pengubahan  lanjutan  yan dibuat sepihak  oleh  pelaku  usaha  dalam  masa konsumen  memanfaatkan  jasa  yang  dibelinya. Apabila ketentuan  di  atas  dicantumkan dalam klausula  baku maka konsekuensi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
yuridisnya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula  baku  tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dalam artian  bahwa  klausula tersebut  dari  awal dianggap tidak pernah ada.
Akan tetapi mengingat dalam  kontrak baku yaitu Surat Permohonan Berlangganan (SPL) dari PDAM tidak mencantumkan klausula tentang penentuan tarif air bagi konsumen, maka kenaikan  tarif  yang  dilakukan  secara  sepihak  oleh  PDAM  dapat  dikatakan  melanggar ketentuan Pasal  18 Huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  karena  terkait  dengan  mekanisme  penetapan  tarif  oleh  PDAM.  Karena mekanisme  kenaikan tarif dasar air minum yang merupakan suatu kebijakan Pemerintah Daerah  tidak dicantumkan  dalam  SPL  tersebut  sehingga  tidak  memberikan  kepastian hukum kepada konsumen selaku pelanggan PDAM.
2.   Permendagri  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Teknis  dan  Tata  Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum.
Dalam  rangka  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  pengguna  layanan  PDAM, pemerintah  telah  mengeluarkan  regulasi  sebagai  bentuk  control  atau  pengawasan terhadap kebijakan PDAM yang dapat merugikan konsumen selaku pengguna layanan jasa, seperti  terkait  kenaikan  tarif,  dimana  kenaikan  tarif  PDAM  sekalipun  merupakan kewenangan Kepala Daerah yang memiliki PDAM akan tetapi ada mekanisme yang harus diperhatikan sebelum kebijakan kenaikan tarif tersebut dilakukan.
Dalam  Permendagri  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Teknis  Dan  Tata  Cara Pengaturan  Tarif  Air  Minum  Pada  Perusahaan Daerah  Air  Minum,  dimana  dalam  Pasal  2 disebutkan  bahwa  penetapan  tarif  didasarkan  pada  beberapa  prinsip  yang  salah  satunya adalah  prinsip transparansi dan  akuntabilitas.  Dimana  PDAM akan  menyampaikan  secara jelas informasi dan menjaring secara sungguh-sungguh aspirasi yang  yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada pemangku kepentingan.
Selain  itu  dalam  Pasal  21  angka  (4) disebutkan,  bahwa  konsep  usulan  penetapan  tarif terlebih  dahulu  dikonsultasikan  dengan wakil  atau  forum  pelanggan  melalui  media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Kepala Daerah.
Sedangkan dalam Pasal 21 angka (8) disebutkan, direksi melakukan sosialisasi keputusan besarnya tarif kepada masyarakat pelanggan  melalui  media  massa  paling  lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru dilakukan secara efektif.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 tersebut bahwa padaPada dasarnya  negara  telah  melindungi  konsumen  sebagai  pelanggan  PDAM,  dalam  hal  ini kenaikan  tarif  air  harus  melalui  mekanisme  tertentu,  seperti  misalnya.  misalnya berkonsultasi  dengan  perwakilan  atau  forum  pelanggan,  dan  menyebarluaskan  hasil tersebut ke komunitas pelanggan sebelum diterapkan. secara efektif.
Kalaupun  usulan  kenaikan  tarif  air  minum  menjadi  tanggung  jawab  Direktur  Daerah, dalam hal ini Gubernur dan/atau Walikota, selaku pemilik PDAM. Namun, manajer regional tidak  dapat  menaikkan  tarif  secara  sepihak  atas  rekomendasi  dewan  direksi  setelah mendapat  persetujuan  dewan  pengawas  tanpa  negosiasi  terlebih  dahulu  dengan perwakilan atau forum pelanggan.
Terkait mekanisme dan prosedur penetapan tarif dalam Pasal 21 Permendagri Nomor 23 Tahun 2006, disebutkan:
1) Tarif  ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah  berdasarkan  usulan  Direksi  setelah disetujui  oleh Dewan Pengawas.
2) Konsep  usulan  tarif  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  oleh  Direksi PDAM  dengan mempertimbangkan  mutu  pelayanan,  pemulihan  biaya  dan  target pengembangan  tingkat  pelayanan,  dilengkapi  data  pendukung.  Dasar  perhitungan usulan penetapan tarif;
a) Hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
b) Perbandingan proyeksi biaya  dasar dengan tarif berlaku;
c) Proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
d) Perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
e) Kajian dampak kenaikan beban perbulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.
3) Konsep  usulan  penetapan  tarif  terlebih  dahulu  dikonsultasikan  dengan  Wakil  atau Forum Pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Kepala Daerah.
4) Konsep  usulan  penetapan  tarif  beserta  data  pendukung  dan  umpan  balik  dari Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
5) Hasil  pembahasan  usulan  penetapan  tarif  dan  pendapat  Badan  Pengawas,  Kepala
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Daerah  membuat  ketetapan  menyetujui  atau menolak  secara tertulis  kepada Direksi PDAM paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima
6) Berdasarkan penetapan tarif oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Direksi menerbitkan keputusan besarnya tarif bagi setiap pelanggan.
Badan  Pengelola  mengumumkan  keputusan  besaran  tarif  kepada  masyarakat pelanggan melalui media paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif baru berlaku. Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penetapan  tarif  merupakan  kompetensi  pengelola wilayah sesuai usulan direksi, setelah mendapat persetujuan direksi, dengan terlebih dahulu  memperhatikan  tujuan  service  quality,  cost  recovery  dan  service. pengembangan tingkat. Meskipun penetapan tarif merupakan hak prerogatif pengelola daerah, namun konsep penetapan tarif yang diusulkan harus dikonsultasikan terlebih dahulu  dengan  perwakilan  atau  forum  pelanggan  melalui  alat  komunikasi  untuk mendapatkan  umpan  balik  sebelum  disampaikan  kepada  regulator.  Setelah  direktur regional  menetapkan  tarif,  pengurus  memutuskan  besaran  tarif  untuk  klien  dan sekaligus  menginformasikan  kepada  masyarakat  sebagai  klien  melalui  media  paling lambat  30.)  hari  sebelum  tarif  baru  benar-benar  digunakan.  Permendagri  Nomor  23 Tahun  2006  menjelaskan  bahwa  konsep  usulan  tarif  harus  terlebih  dahulu dikonsultasikan  dengan  perwakilan  atau  forum  pelanggan  melalui  berbagai  sarana komunikasi  untuk  mendapatkan  masukan  sebelum  disampaikan  kepada  Pengurus Daerah. Jika usulan tersebut sebelumnya tidak didiskusikan dengan forum perwakilan atau  pelanggan,  keputusan  gubernur  atau  walikota  tentang  korifikasi  PDAM  dapat diajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan gubernur atau walikota tidak memenuhi persyaratan Konstitusi Federal. Peradilan yang berlaku yaitu Permendagri nomor 23 tahun 2006.
Mengenai  perlindungan  konsumen  atas  retribusi  air  yang  ditetapkan  secara  sepihak oleh PDAM, ada dua perlindungan konsumen yang diberikan oleh pemerintah. Pertama; Konsumen seperti pelanggan memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap PDAM melalui organisasi pelanggan sebelum direktur PDAM mengajukan usulan rencana kenaikan tarif PDAM kepada direktur daerah. Kedua; Pelanggan berpeluang mengajukan keberatan dalam bentuk gugatan ke PTUN jika kenaikan dilakukan berdasarkan keputusan gubernur  atau  walikota,  namun  hal  tersebut  tidak  termasuk  dalam  Permendagri  No.  23
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Tahun 2006 tentang tarif teknis. Kebijakan dan prosedur penetapan tarif air minum PDAM.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  terdapat  dua  macam  rezim  perlindungan  hukum  bagi konsumen  terkait  penetapan  tarif  melalui  kontrak  standar  PDAM,  yaitu  perlindungan hukum  berdasarkan  UU  Perlindungan  Konsumen  No.  8  Tahun  1999  dan  perlindungan hukum berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2006 tentang petunjuk teknis dan tata cara. Mengatur tarif air minum PDAM.
Mengenai perlindungan UU No.8 Tahun 1999 merupakan hubungan kontraktual karena merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yaitu. jika  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  isi  perjanjian,  maka  pihak  lainnya  dapat mengajukan  gugatan  perdata  ke  Pengadilan  Negeri  atau  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK).
Menurut Permendagri 23 Tahun 2006 tentang perlindungan hukum konsumen, semua usulan  kenaikan  harga  air  PDAM  harus  terlebih  dahulu  dirundingkan  dengan  perwakilan pelanggan  melalui  berbagai  sarana  komunikasi  untuk  mendapatkan  masukan  sebelum disampaikan kepada Pengurus Daerah.
Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka keputusan Gubernur dan/atau Walikota dapat diajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan keputusan tersebut.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  31  ayat  (2)
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004 tentang  Mahkama  Agung,  memberi  ukuran  atau alasan suatu peraturan di bawah undang- undang dapat dibatalkan:
1) Karena  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi (aspek materil); atau
2) Pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku (aspek formil).
Sehingga  dengan  demikian  apabila  ada  suatu  peraturan  di  bawah  undang-undang seperti halnya Keputusan Bupati dan/atau Walikota yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka akibat hukumnya terhadap Keputusan tersebut dapat dibatalkan.

## KESIMPULAN
Setelah melalui penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum konsumen  atas penetapan tarif yang dilakukan melalui kontrak baku oleh PDAM diatur dalam
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dan Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum PDAM.  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999,  konsumen  dapat  mengajukan gugatan  secara  perdata  ke  Pengadilan  Negeri  (PN)  atau Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK)  berdasarkan  hubungan  hukum  yang  lahir  dari  kontraktual.  Sedangkan berdasarkan Permendagri  Nomor  23  Tahun  2006,  apabila  keputusan  Bupati  dan/atau Walikota terkait kenaikan tarif tersebut bertentangan dengan Permendagri Nomor 23 Tahun 2006,  maka dapat  digugat  pembatalan  surat  keputusan  tersebut  di  Pengadilan  Tata  Usaha Negara (PTUN).

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian  Sutedi, “ Tanggung  Jawab  Produk  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen ”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, Cet. Pertama.
Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo “ Hukum Perlindungan  Konsumen ” Cetakan  Ketujuh. Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2011.
“ Larangan Penggunaan Klausula Baku Tertentu Dalam Perjanjian Konsumen Dengan Pelaku Usaha”, Jurnal Hukum No. 17 Vol. 8 Juni 2001, UII. Yokyakarta. Janus Sidabalok, “ Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia ” Cetakan Kedua. Penerbit PT. Citra Aditya  Bakti. Bandung. 2010.
Kurniaw an,  “ Hukum  Perlindungan  Konsumen  Problematika  Kedudukan  Dan  Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”,
Penerbit Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, 2011. Mariam Darus Badrulzaman,  dkk, “Perjanjian Baku  (Standar),  Perkembangannya  di Indonesia ” Bandung: Alumni, 1980.
Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad “Dualisme  Penelitian Hukum  Normatif  Dan Empiris” Cetakan  I  Penerbit Pustaka Pelajar.Yokyakarta. 2010.
Munir  Fuady,  “ hukum  bisnis  dalam  teori  dan praktek” dalam  Salim  HS., “Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata ” Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006. Philipus  M.  Hadjon, “ Perlindungan  Hukum Bagi  Rakyat  Di  Indonesia ”  Penerbit  Bina Ilmu. Surabaya. 1987.
Salim, HS, “ Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdata ”, Penerbit. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2006.
Soerjono Soekanto, “ Pengantar Penelitian Hukum ” Cetakan III, UI Press, Jakarta. 1986. Subekti, “ Hukum     Perjanjian ” Penerbit Intermesa. Jakarta. 2002.
Sudikno  Mertokusumo, “ Mengenal  Hukum ”.
Penerbit Liberty. Yokyakarta. 1986.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen .
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah .
Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1962 tentang Perusahaan Daerah .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum PDAM. .