## DINAMIKA PEMBAHARUAN  HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

## Eko Setiawan
Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi
oke.setia@gmail.com

## Abstract
This  article  will  elaborate  the  thought  of  renewing  of  Islamic  family  law  in  Indonesia. Family law generally is the law based on family ties. This family ties can occur because of consanguinity,  or  occur  because  of  a  marriage.  The  family  relationships  are  very important  because  there  is  nothing  to  do  with  the  relationship  to  the  children  and  the parents, the law of inheritance, custody and guardianship. Basically source of family law can  be  divided  into  two  kinds,  namely  the  source  of  written  and  unwritten  laws.  Written source of family law is a source of law derived from a variety of legislation, jurisprudence, and  treaties.  While  the  source  of  the  unwritten  law  is  a  source  of  law  that  grows  and develops in society lifes.
Artikel  ini  akan  menjelaskan  tentang  pemikiran  pembaharuan  hukum  keluarga  Islam  di Indonesia.  Hukum  keluarga  secara  garis  besar  merupakan  hukum  yang  bersumber  pada pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini dapat terjadi  karena pertalian darah, ataupun  terjadi  karena  adanya  sebuah  perkawinan.  Hubungan  keluarga  sangat  penting karena  ada  sangkut    pautnya  dengan  hubungan  anak  dan  orang  tua,  hukum  waris, perwalian  dan  pengampuan.  Pada  dasarnya  sumber  hukum  keluarga  dapat  dibedakan menjadi  dua  macam,  yaitu  sumber  hukum  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Sumber  hukum keluarga tertulis adalah sumber hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang- undangan,  yurisprudensi,  dan  traktat.  Sedangkan  sumber  hukum  tak  tertulis  adalah sumber hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
Kata Kunci: Pembaharuan, hukum keluarga, Islam
Hukum  keluarga  mempunyai  posisi  yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap  sebagai  inti syari’ah .  Hal  ini berkaitan  dengan  asumsi  umat  Islam  yang memandang  hukum  keluarga  sebagai  pintu gerbang  untuk  masuk  lebih  jauh  ke  dalam agama  Islam.  Pada  dasarnya  sesuatu  itu  tidak akan terbentuk karena tidak adanya sesuatu hal yang  mendasarinya,  seperti  halnya  hukum keluarga  Islam  tidak  akan  pernah  ada  tanpa adanya  sesuatu  yang  melatar  belakanginya. Pembahasan ini penting dilakukan karena tidak semua  masyarakat  Indonesia  beragama  Islam sehingga  sejarah,  peristiwa  dan  sebab  lahirnya hukum  keluarga  Islam  dianggap  sangat kontroversial.
Hukum keluarga Islam dirasa sangat penting kehadirannya  di  tengah-tengah  masyarakat muslim  karena  permasalahan  tentang  keluarga
menyangkut  tentang  perkawinan,  kewarisan dan lain sebagainya yang tidak bisa disamakan dengan  yang  beragama  non  muslim,  sehingga masyarakat  menginginkan  adanya  hukum keluarga  Islam  yang  berlaku  khusus,  apalagi dengan  perkembangan  zaman  yang  semakin berkembang pula sehingga dibutuhkan metode- metode  untuk  pembaruan  hukum.  Lahirnya Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  dan  KHI  (Kompilasi  Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, ketidakpastian dan tuntutan masyarakat muslim untuk  menjadi  pedoman,  dan  rujukan  dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga.
Pada  zaman  modern,  khususnya  abad  ke20, bentuk-bentuk  literatur  hukum  Islam  telah bertambah  menjadi  dua  macam,  selain  fatwa, keputusan  pengadilan  agama,  dan  kitab fiqh .
Adapun  yang  pertama  ialah  undang-undang yang berlaku di negara-negara muslim khususnya mengenai hukum keluarga. Sedangkan  yang  kedua  adalah  kompilasi hukum  Islam  yang  sebenarnya  merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab fiqh 1.
Sikap  para  ulama  terhadap  diundangkannya materi-materi hukum keluarga di negara-negara muslim telah menimbulkan pandangan pro dan kontra.  Diantara  para  ulama  ada  yang  tetap ingin  mempertahankan  ketentuan-ketentuan hukum  lama  dengan  kalangan  pembaharu  baik yang menyangkut metodologi maupun substansi hukumnya. 2 Sebagai contoh misalnya,  dengan  diberlakukannya  Undang- Undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan dan  Undang-Undang  No.7  tahun  1989  tentang Peradilan  Agama,  umat  Islam  Indonesia  telah memiliki  peraturan  perundang-undangan  yang memadai  untuk  mengatur  masalah-masalah keluarga, perkawinan, perceraian dan warisan.
Sementara  ulama  tradisional  Indonesia masih  ada  yang  belum  sepenuhnya  memahami atau  menyetujui  berbagai  aturan  dalam  kedua undang-undang  tersebut  karena  dianggap  tidak selamanya  sesuai  dengan  apa  yang  termuat dalam  kitab-kitab fiqh .  Akan  tetapi  sebagian ulama  lain  merasa  bangga  dengan  lahirnya kedua  undang-undang  itu  karena  dianggap sebagai  kemajuan  besar  dalam  perkembangan pemikiran  hukum  Islam  di  Indonesia.  Apalagi dengan  disepakatinya  hasil  Kompilasi  Hukum Islam  oleh  para  ulama  Indonesia  pada  tahun 1988  yang  kemudian  diikuti  oleh  Instruksi Presiden  No.  1  tanggal  10  Juni  1991  untuk menyebarluaskan dan sedapat mungkin menerapkan isi kompilasi tersebut, hal ini telah menandai  lembaran  baru  dalam  perkembangan pemikiran Islam di Indonesia khususnya dalam bidang hukum keluarga. 3
Dari  sini,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji lebih  dalam  tentang  dinamika  pembaruan hukum  keluarga  Islam  di  Indonesia.  Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk
1 M.  Mudzhar,  “ Dampak  Gender  Terhadap Perkembangan  Hukum  Islam” ,  Jurnal  Studi  Islam,  1,
(1999), h. 172.
2 John Donohue, Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah - Masalah . (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 365
3 M. Mudzhar, Dampak.., h. 173
memilih  judul  tersebut,  diantaranya  adalah: (1)  Dalam  hukum  keluarga  di  Indonesia perkawinan  mendapatkan  perhatian  tersendiri. Secara substantif, hukum perkawinan Indonesia merupakan  penjabaran  hukum  perkawinan dalam Islam. Sebagai negara dengan penduduk muslim  terbesar  di  dunia,  wajar  jika  bangsa Indonesia  menjadikan  Islam  sebagai  rujukan perundang-undangan, termasuk dalam perkawinan;  (2)  Di  Indonesia  dalam  catatan sejarah,  isu  pembaruan  hukum  keluarga  telah muncul  sejak  lama,  sebelum  kemerdekaan diraih.  Pada  momen  Konggres  Perempuan 1928,  isu  ini  muncul  karena  banyaknya  kasus yang menimpa kaum perempuan selama dalam kehidupan  perkawinan.  Seperti,  terjadinya perkawinan  di  bawah  umur,  kawin  paksa, poligami,  talak  yang  sewenang-wenang  dan mengabaikan hak-hak perempuan, dan sebagainya;  (3)  Hukum  keluarga  mempunyai posisi  yang  penting  dalam  Islam.  Hukum keluarga dianggap sebagai inti syari’ah . Hal ini berkaitan  dengan  asumsi  umat  Islam  yang memandang  hukum  keluarga  sebagai  pintu gerbang  untuk  masuk  lebih  jauh  ke  dalam agama Islam.

## Konsepsi Hukum Keluarga
Hukum keluarga dalam pengertian sempit yakni hukum perkawinan dan perceraian,  terdapat  dalam  berbagai  kitab fiqhi di suatu negara. Pada umumnya kitab-kitab itu adalah hasil ijtihad pada mujâhid dari berbagai tingkatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum masyarakat  muslim  pada  masanya.  Hukum keluarga  yang demikian dapat ditelusuri dalam kitab-kitab fikhi berbagai  mazhab,  seperti empat  mazhab  dalam  sunni  ( Hanafi,  Maliki, Syafi’i dan Hambali ) dan tiga pada syiah (Itsna Asyari , Ismaili dan Zaidi ).
Meskipun  hasil  penalaran  para fuqaha di masa  lampau  telah  memenuhi  kebutuhan masyarakat  muslim  di  masa  itu,  namun  dalam konteks sekarang dianggap belum tentu sesuai. Disamping itu, isinya pun berbeda satu dengan lain  karena  tingkat  penalarnya,  meskipun mereka  berada  dalam  satu  mazhab  yang  sama. Adanya  ketidakpuasan  terhadap  isi  yang dikandungnya  akibat  perbedaan  pendapat, menyebabkan  masyarakat  muslim  yang  belum paham justru mengikuti hukum adat yang turun temurun,  bakan  sistem  hukum  Kristen  (barat)
140 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 138-147 yang disusun secara sistematis dan jelas dalam satu kitab atau peraturan perundang-undangan. 4
Hukum  keluarga  secara  garis  besar  dapat dimaknai  hukum  mengatur  tentang  pertalian kekeluargaan.  Pertalian  kekeluargaan  ini  dapat terjadi    karena  pertalian  darah,  ataupun  terjadi karena  adanya  sebuah  perkawinan.  Hubungan keluarga  ini  sangat  penting  sebab  terkait dengan  hubungan  orang  tua  dan  anak,  hukum waris,  perwalian,  serta  pengampuan.  Hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan peraturan    yang  mengatur  tentang  hubungan kekeluargaan.  Maksud  k ekeluargaan  disini terdapat  dua  macam,  yaitu    pertama  di  tinjau dari  hubungan  darah  dan  kedua  ditinjau  dari hubungan  perkawinan.  Kekeluargaan  ditinjau dari  hubungan  darah  atau  bisa  disebut  dengan kekeluargaan  sedarah  ialah  pertalian  keluarga yang  terdapat  antara  beberapa  orang  yang mempunyai  leluhur  yang  sama. Kekeluargaan karena  perkawinan  ialah  pertalian  keluarga yang  terjadi  karena  sebab  perkawinan  antara seseorang  dengan  keluarga  yang  tidak  sedarah dari istri (suaminya).

## Sumber Hukum Keluarga
Sumber  hukum  keluarga  Islam  adalah  al- Quran  dan  al-Hadits.  Kedua  sumber  tersebut kemudian  digali  yang  hasilnya  dapat  berupa fiqh , fatwa dan  bahkan  peraturan  perundang- undangan ( qânun ). Tidak diragukan lagi bahwa banyak  fiqh  yang  ditulis  para  ulama  terkait dengan  hukum  keluarga  Islam.  Fiqh  yang berkaitan  dengan  perkawinan  dengan  segala akibat  hukumnya  banyak  terkondifikasi  dalam fiqh  munâkahat .  Sedangkan  fiqh  yang  terkait dengan  pewarisan  terkondifikasi  dalam fiqh mawarits .  Meskipun  tidak  berlaku  secara yuridis  formal,  kedua  produk  hukum  tersebut dapat  dikategorikan  sebagai  hukum  yang tertulis.  Karena itu agar  berlaku secara formal, produk  hukum  Islam  (fiqh  maupun  fatwa) harus  diadopsi  menjadi  peraturan  perundang- undangan.
Indonesia  merupakan  negara  yang  jumlah mayoritas  penduduknya  beragama Islam, namun  konstitusi  negaranya  tidak  menyatakan diri  sebagai  negara  Islam  melainkan  sebagai negara  yang  mengakui  otoritas  agama  dalam membangun karakter bangsa. Indonesia
4 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama. (Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 1997), h. 90-91
mengakomodir  hukum-hukum  agama  sebagai sumber  legislasi  nasional,  selain  hukum  adat dan hukum barat. Kondisi demikian menyebabkan  hukum  Islam  sebagai  salah  satu sistem hukum  di  dunia ini  seperti    “lenyap” di permukaan kecuali hukum keluarga. 5
Dalam pembaharuan hukum Islam, Indonesia cendrung menempuh jalan kompromi  antara syariah dan  hukum  sekuler. Hukum  keluarga  di  Indonesia  dalam  upaya perumusannya selain mengacu pada kitab-kitab fikih  klasik,  fikih  modern,  himpunan  fatwa, keputusan  pengadilan  (yurisprudensi),  juga ditempuh  wawancara  kepada  seluruh  ulama Indonesia.  Pengambilan  terhadap  hukum  barat sekuler  memang  tidak  secara  langsung  dapat dibuktikan,  tetapi  karena  di  Indonesia  berjalan cukup lama hukum perdata ( Burgelijk Wetbook )  yang  diterjemahkan  menjadi  kitab undang-undang  hukum  perdata,  hukum  acara perdata  (reglemen  Indonesia  yang  diperbarui) warisan  Belanda,  dan  hukum-hukum  lain, berdasarkan asas konkordansi, adanya pengaruh  hukum  Barat  yang  tidak  bisa dinaifkan  begitu  saja.  Seperti  halnya  bidang pencatatan  dalam  perkawinan,  kewarisan, perwakafan,  wasiat  dan  sebagainya.  Upaya akomodasi ataupun rekonsiliasi hukum keluarga Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman demi menciptakan ketertiban masyarakat menjadi salah satu bukti dari keunikan tersebut 6 .
Persoalan  pencatatan  dalam  fikih  klasik bukan  menjadi  sesuatu  yang  signifikan  bila dibandingkan  dengan  tolok  ukur  kehidupan modern  saat  ini,  akan  tetapi  bila  ideal  moral mengacu  kepada  semangat  Alqur‟an  sangat jelas  sekali  bahwa  Alqur‟an  secara  langsung memerintahkan  perlunya  sistem  administrasi yang rapi dalam urusan hutang piutang maupun transaksi  perjanjian,  sehingga  masalah  yang berhubungan dengan perbuatan hukum seseorang  seperti  perkawinan,  kewarisan, perwakafan  yang  mempunyai  akibat  hukum lebih  kompleks,  pencatatan  mempunyai  peran
5 Mohammad  Daud  Ali,  “Hukum  Keluarga  dalam Masyarakat  Kontemporer  ”, Makalah ,  disajikan  pada seminar  nasional  Pengadilan  Agama  sebagai  Peradilan Keluarga  dalam  Masyarakat  Modern,  (Jakarta:  Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia  dan  Pusat  Ikatan  Hakim Peradilan Agama, 1993)
6 Abdullah Saeed, Pemikiran Islam: Sebuah
Pengantar . (Yogyakarta: Baitul Hikmah.2014), h. 103
yang  lebih  penting.  Indonesia  merupakan negara  yang  mayoritas  muslim  di  dunia, sedangkan madzhab fikih yang paling dominan adalah madzhab syafi‟i.

## Azas-Azas Hukum Keluarga
Berdasarkan hasil analisis terhadap KUH Perdata  dan  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974, dirumuskan beberapa azas dalam hukum keluarga,  yaitu:  (1)  Azas  monogami,  azas  ini mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh  mempunyai  seorang  istri,  dan  seorang istri  hanya  boleh  mempunyai  seorang  suami; (2)  Azas  konsensual,  yakni  azas  yang mengandung  makna  bahwa  perkawinan  dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus  antara  calon  suami-istri  yang  akan melangsungkan perkawinan; (3) Azas persatuan bulat, yakni suatu azas dimana antara suami-istri  terjadi  persatuan  harta  benda  yang dimilikinya (Pasal 119 KUH Perdata); (4) Azas proporsional,yaitu  suatu  azas  dimana  hak  dan kedudukan  istri  adalah  seimbang  dengan  hak dan  kewajiban  suami  dalam  kehidupan  rumah tangga  dan  di  dalam  pergaulan  masyarakat (Pasal  31  Undang-Undang  No.1  Tahun  1974 tentang perkawinan); (5) Azas tak dapat dibagi- bagi, yaitu suatu azas yang menegaskan bahwa dalam  tiap  perwalian  hanya  terdapat  seorang wali.
Hak dan Kewajiban dalam Hukum Keluarga
Sebagai suatu hubungan hukum, perkawinan  menimbulkan  hak  dan  kewajiban bagi  suami  istri.  Yang  dimaksud  “hak”    ialah sesuatu  yang  merupakan  milik  atau  dapat dimiliki  oleh  suami  atau  istri  yang  timbul karena perkawinannya. Sedangkan “kewajiban”  ialah  sesuatu  yang  harus dilakukan  atau  diadakan  oleh  suami  atau  istri untuk memenuhi hak dan dari pihak yang lain. Hak  dan  kewajiban  dalam  hukum  keluarga dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (a) Hak dan kewajiban antara suami istri; (b) Hak dan  kewajiban  antara  orang  tua  dengan anaknya;  (c)  Hak  dan  kewajiban  antara  anak dengan  orang  tuanya  manakala  orang  tuanya telah  mengalami  proses  penuaan .  Hak  dan kewajiban  antara  suami  istri  adalah  hak  dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban
tersebut    diatur  dalam  Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

## Hukum Keluarga Islam di Indonesia
Secara  historis,  hukum  keluarga  Islam mencuat  kepermukaan  bermula  dari  diakuinya peradilan  agama  (PA)  secara  resmi  sebagai salah  satu  pelaksana  “ judicial  power ”  dalam negara  hukum  melalui  Pasal  10  Undang- Undang    No.  14  Tahun  1970.  Lebih  lanjut, kedudukan,  kewenangan  atau  yurisdiksi  dan organisatorisnya  telah  diatur  dan  dijabarkan dalam  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989, Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006,  yang mempunyai  kewenangan  mengadili  perkara tertentu: (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4)  hibah,  (5)  wakaf,  (6)  infaq,  (7)  shadaqah, (8)  zakat  dan  (9)  ekonomi  syari‟ah,  bagi penduduk yang beragama Islam .
Kenyataan  bahwa  keberadaan  pengadilan agama  belum  disertai  dengan  perangkat  atau sarana  hukum  positif  yang  menyeluruh,  serta berlaku  secara unifikasi sebagai  rujukan. Meskipun  hukum  materiil  yang  menjadi yurisdiksi  pegadilan  agama  sudah  dikodifikasi dalam Undang-Undang  No. 1 Tahun  1974 dan Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975, namun  pada  dasarnya  hal-hal  yang  diatur didalamnya  baru  merupakan  pokok-pokok. Akibatnya,  para  hakim  yang  seharusnya mengacu  pada  undang-undang,  kemudian kembali  merujuk  kepada  doktrin  ilmu fiqh . Karena  itu  adanya  perbedaan  putusan  hukum antar  PA  tentang  persoalan  yang  sama  adalah suatu  hal  yang  dapat  dimaklumi,  sebagaimana ungkapan different  judge  different  sentence . 7 Dari  realitas  di  atas,  pemerintah  kemudian berinisiatif  melengkapi  pengadilan  agama dengan  prasarana  hukum  yang  unifikatif  lewat jalan  pintas  berupa  kompilasi  hukum  Islam (KHI).
Dalam  teori  sosiologi  hukum,  A.  P. Craabree  LLB  menyatakan  bahwa    “ law  is clothes  the  living  body  of  society ”.  Hukum adalah  pakaian  masyarakat  yang  harus  sesuai ukuran  dan  jahitannya  dengan  kebutuhan masyarakat.  Intinya  hukum  itu  mengikuti kebutuhan  masyarakat  dan  mencerminkan
7 Cik  Hasan  Bisri, Kompilasi  Hukum  Islam  dan Peradilan  Agama  dalam  Sistem  Hukum  Nasional , (Jakarta: Logos, 1999), h. 17
142 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 138-147 kemaslahatan. 8 Terkait  dengan  teori  diatas, hukum  keluarga  Islam  yang  temuat  dalam berbagai  aturan  hukum,  bila  ditelaah  secara mendalam, memang masih mengandung banyak  kelemahan  sebagai  konsekuensi  logis dari  dinamika  kehidupan.  Lebih-lebih  bila dihadapkan dengan kebutuhan dan kompleksitas problematika masyarakat saat ini, harus  dilakukan  upaya  mengaktualisasikannya atau  pembaharuan.  Seperti,  menguatnya  arus yang  menghendaki  adanya  kesetaraan  laki-laki dan perempuan atau menghapus hukum-hukum yang  bias  gender  yang  cenderung  menjadikan perempuan  dalam  posisi  subordinat,  serta adanya  perbenturan  beberapa  pasal  dengan struktur dan pola budaya masyarakat.
Hal  inilah  yang  kemudian  menimbulkan minimnya  renspon  masyarakat  untuk  mentaati hukum keluarga yang ada yang selama ini. Jadi menurut saya, untuk itulah langkah pembaharuan
hukum
melalui proses kontekstualisasi menjadi keniscayaan.
Kontekstualisasi  hukum  Islam,  dalam  arti bahwa  hukum  yang  sudah  ada  dirumuskan kembali  dengan  perbaikan  atau  menambah poin-poin  tertentu  untuk  disesuaikan  dengan tuntutan  perkembangan  masyarakat.  Di  sini yang  perlu  diperhatikan  adalah  teks nash , konteks  teks,  konteks  masyarakat  Indonesia. Ketiga  hal  ini  harus  dijadikan  pijakan  proses kontekstualisasi, sehingga budaya-budaya lokal dan  realitas  kebutuhan  masyarakat  tidak tereleminasi.
Asumsi  yang  perlu  dibangun  adalah  bahwa unifikasi  hukum  Islam  tetap  dibutuhkan  demi kemaslahatan umum. Landasan ushul fiqh yang dipakai  adalah  “ ma layudraku kulluhu layutraku  kulluhu.” Jangan  kita  membuang sesuatu, disebabkan tidak bisa dicapai keseluruhan yang  benar-benar  sempurna. Kesempurnaan  yang  mutlak,  hanya  ada  pada sisi Allah.

## Kilas Balik Pembaharuan Hukum Keluarga
Dalam  catatan  sejarah  di  Indonesia,  isu pembaharuan  hukum  keluarga  telah  muncul sejak lama, sebelum kemerdekaan diraih.  Pada momen  Konggres  Perempuan  1928,  isu  ini muncul karena banyaknya kasus yang menimpa
8 Dadan Muttaqien, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia , (Yogyakarta: UII Press.1999), h. 80
kaum  perempuan  selama  dalam  kehidupan perkawinan.  Seperti,  terjadinya  perkawinan  di bawah  umur,  kawin  paksa,  poligami,  talak yang sewenang-wenang dan mengabaikan hak- hak perempuan dan sebagainya.
Pada  tahun  1937,  pemerintah  kolonial Belanda  pernah  menyusun  rancangan  undang- undang  perkawinan  modern  yang  disebut ordonansi  pencatatan  perkawinan.  Langkah  ini diambil  atas  desakan  kuat  dari  organisasi- organisasi  perempuan  yang  ada  saat  itu. Ordonansi  pencatatan  perkawinan  ini  berlaku bagi  penduduk  pribumi,  Arab  dan  Asia  bukan Tionghoa,  yang  ada  di  Indonesia.  Hebatnya ordonansi  ini  menetapkan  aturan  monogami serta  memberi  hak  cerai  yang  sama  pada perempuan  dan  laki-laki.  Meski  begitu, ordonansi  ini  hanya  diberlakukan  bagi  mereka yang memilih aturan pencatatan atas pernikahannya.
Pada  tahun  1950,  hukum  perkawinan  yang mengakomodir semua kepentingan lintas agama  maupun  ras  yang  ada  di  Indonesia, belum dimiliki negeri ini. Ordonansi perkawinan  yang  berazaskan  monogami  itu ditolak Pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya memang ada perundang-undangan pemerintah  Republik  Indonesia  Tahun  1946, yang  menetapkan  pendaftaran  perkawinan, menyarankan ketidaksetujuan pada perkawinan anak-anak dan perkawinan paksa, menyarankan agar  pejabat  perkawinan  menasehati  pasangan nikah  tentang  hak  mereka,  serta  berusaha mencegah  terjadinya  talak  dengan  meneliti masalah dari kedua belah pihak yang berselisih (suami-istri).  Tapi  sayang,  dalam  praktik  baik perkawinan  anak-anak  maupun  paksa  tetap banyak  terjadi.  Barangkali  karena  aturan tersebut hanya bersifat anjuran belaka. Akibatnya  desakan  adanya  undang-undang perkawinan  yang  memberikan  jaminan  hak yang  sama  bagi  semua  warganegara,  terus bergulir hingga terbentuknya komisi perkawinan pada tahun 1950.
Komisi  perkawinan  terdiri  dari  para  ahli agama yang tentu saja mayoritas laki-laki, serta para  tokoh  perempuan  dari  berbagai  kalangan, termasuk  kalangan  umat  Katholik  dan  juga muslim.  Dalam  prosesnya,  komisi  ini  berhasil merancang  undang-undang  perkawinan  umum yang  bisa  digunakan  semua  warga  negara Indonesia.  Tetapi  di  dalam  rancangannya,
perkawinan  didasarkan  pada  rasa  suka  sama kedua  pasangan,  dan  poligami  diizinkan dengan  persyaratan  yang  ketat  serta  hanya dengan persetujuan agama si pasangan.
Ada  hal  menarik  yang  terjadi  ketika  masa berlangsungnya penggodokan rancangan undang-undang perkawinan oleh komisi perkawinan.  Pemerintah  saat  itu  membuat pengumuman melalui Keputusan No. 19 Tahun 1952,  tentang  aturan  tunjangan  pensiun  bagi para „janda‟ pegawai  negeri. Dalam keputusan itu  ditetapkan  salah  satunya  adalah,  dalam kasus  poligami  tunjangan  pensiun  diberikan dua  kali  jumlah  yang  diterima  seorang  „janda‟ si  pegawai  agar  dibagi  rata  dengan  istri-istri lain  yang  tidak  lebih  dari  empat  orang. Sementara bagi pegawai negeri laki-laki pelaku poligami,  menerima  tambahan  gaji.  Ini  berarti poligami  diizinkan  bahkan  disokong  negara dengan  menggunakan  uang  rakyat  untuk membayar  biayanya.  Ketetapan  ini  tentu  saja menuai  protes  dan  demonstrasi  dari  kalangan luas gerakan perempuan yang memperjuangkan hak-hak  perempuan.  Namun  saat  itu,  tidak satupun  organisasi  perempuan  muslim  yang turut  serta,  karena  ketidakleluasaan  hubungan mereka  dengan  sejumlah  organisasi  agama yang dipimpin oleh laki-laki.
Demikian upaya pembaharuan  hukum keluarga  itu  terus  bergulir  hingga  tahun  1974. Oleh  sejumlah  tokoh  dalam  sebuah public hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat saat itu,  diajukan  tuntutan  segera  dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang perkawinan,  yang di dalamnya harus mengatur hal-hal  antara  lain:  (1)  Adanya  kata  sepakat dari  calon  suami  dan  istri  untuk  mencegah kawin  paksa;  (2)  Ditetapkannya  batas  umur minimum  untuk  kawin,  mengingat  pentingnya kesejahteraan keluarga dalam suatu perkawinan; (3) Perkawinan berazaskan monogami  dengan  pengecualian  yang  sangat ketat;  (4)  Persamaan  hak  dalam  mengajukan perceraian  antara  suami  dan  istri;  (5) Pembagian  harta  benda  bersama  secara  adil bila terjadi suatu perceraian.
Dengan  tuntutan  tersebut,  akhirnya  aturan yang  dikehendaki  itu  ditetapkan  melalui Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan.  Namun  hukum  adalah  aturan- aturan  normatif  yang  mengatur  pola  perilaku manusia.  Hukum  juga  tidak  tumbuh  dalam
ruang  yang vacum ,  tetapi  tumbuh  dari kesadaran  masyarakat  yang  membutuhkan adanya  suatu  aturan  bersama.  Oleh  karena  itu, hukum seharusnya berkembang sehingga dapat mengakomodir  nilai-nilai  yang  tumbuh  di masyarakat,  termasuk  nilai  adat,  tradisi  dan agama. Inilah yang dimaksud al-‘âdat muhkamat dalam  teori  Islam  atau  adat  istiadat suatu masyarakat yang dapat dijadikan hukum.
Hukum  seharusnya  tidak  menutup  diri  dari upaya  pembaharuan,  sesuai  kebutuhan  dan kemaslahatan bersama.  Terlebih  lagi  idealnya sebuah  hukum  harus  selalu  menjunjung prinsip-prinsip  dasar  Islam  dan  nilai  hak  asasi manusia, seperti keadilan, kemaslahatan ( maslahah ), pluralisme ( al-ta’addudiy) , demokrasi  ( al-dimuqratiy ),  dan  kesetaraan  ( al- musâwah ),  khususnya  kesetaraan  di  antara lelaki  dan  perempuan.  Oleh  karena  itu, belakangan  tuntutan  akan  adanya  amandemen Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  kembali  marak.  Tidak  saja  di Indonesia,  di  berbagai  negara  muslim  lain  pun dihadapkan pada tuntutan yang sama, mengingat  hukum  keluarga  yang  berlaku  di negara  mereka  dirasa  masih  bias  gender 9 dan belum memenuhi hasrat keadilan bersama.
Tidak  heran,  upaya  reformasi  hukum keluarga  ini  selalu  jadi  isu  kontroversi  di negara-negara muslim modern. Sebagai konskuensinya,  upaya  pembaharuan  hukum keluarga  selalu  menghadapi  perlawanan  kuat, khususnya  dari  kelompok  “pemilik  otoritas agama,”  Sebab  mengubah  hukum  keluarga dianggap  mengubah  esensi  agama.  Upaya pembaharuan hukum keluarga bisa-bisa dimaknai  sebagai  “pembangkangan”  terhadap syariat Islam. 10 Akibatnya,  belum  semua negara berpenduduk muslim melakukan pembaharuan
terhadap
hukum keluarganya.  Demikian  upaya  pembaharuan hukum keluarga itu terus bergulir hingga 1974. Sejumlah  tokoh  dalam  sebuah public  hearing dengan  DPR  saat  itu,  diajukan  tuntutan  segera
9 Bias Gender adalah kebijakan / program / kegiatan atau  kondisi  yang  memihak  atau  merugikan  salah  satu jenis kelamin
10 Syariat  Islam  berisi  hukum  dan  aturan,  disamping itu  syariat  Islam  juga  berisi  penyelesaian  masalah seluruh  kehidupan  ini.  Maka  oleh  sebagian  penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan sempurna  seluruh  permasalahan  hidup  manusia  dan kehidupan dunia ini.
144 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 138-147 dibentuknya  undang-undang  yang  mengatur tentang perkawinan.

## Dinamika  Pembaharuan  Hukum  Keluarga Islam di Indonesia
Bagi  negara-negara  muslim,  pembaharuan hukum  keluarga  dimotori  oleh  Turki,  pada tahun  1917,  dengan  hadirnya Ottoman  Law  of Family Rights atau Q anun Qarar al-Huquq al- ‘A’ilah al-Uthmaniyah .
Selanjutnya,
pembaharuan Turki terhadap hukum keluarganya  diikuti  oleh  sejumlah  negara  lain seperti,  Libanon (1919),  Yordania  (1951),  dan Syiria (1953). Turki sebetulnya masuk kategori negara  Islam  yang  melakukan  pembaharuan hukum keluarga secara radikal dan menggantikannya  dengan  hukum  sipil  Eropa. Sementara  negara-negara  muslim  lain,  hanya berusaha  mengkodifikasi  hukum  keluarganya tanpa  menghilangkan  landasan  pijak  yang asasi, yaitu Alquran dan Hadits . 11 Seperti yang dipraktikkan Mesir pada tahun 1920 dan tahun 1929,  Tunisia,  Pakistan,  Yordania,  Syiria,  dan Irak.
Di  Indonesia  meski  tidak  tergolong  negara Islam,  melainkan  mayoritas  berpenduduk muslim,  upaya  pembaharuan  hukum  keluarga ini  tidak  terlepas  dari  munculnya  pemikir- pemikir  reformis  muslim,  baik  dari  tokoh  luar negeri  maupun  dalam  negeri.  Dari  luar  negeri bisa  disebutkan  antara  lain  Rifa‟ah  al-Tahtawi (1801-1874),  Muhammad  „Abduh  (1849- 1905),  Qasim  Amin  (1863-1908),  juga  Fazlur Rahman  (1919-1988).  Sedang  tokoh  dari reformis  muslim  nasional  antara  lain  Mukti Ali,  Harun  Nasution,  Nurcholis  Madjid,  dan Munawir  Syadzali.  Sosok  Munawir  Syadzali ini  dikenal  sangat  kuat  mendorong  komunitas Islam  untuk  melakukan ijtihad 12 secara  jujur dan  berani,  terutama  soal  hukum  waris. Gagasannya  yang  terkenal  adalah  tentang
11 Hadits adalah  perkataan  (sabda),  perbuatan, ketetapan  dan  persetujuan  dari  Nabi  Muhammad  yang dijadikan  landasan  syariat  Islam. Hadits dijadikan sumber  hukum  Islam  selain  al-Qur'an,  dalam  hal  ini kedudukan hadits merupakan  sumber  hukum  kedua setelah Al-Qur'an.
12 Ijtihad adalah  sebuah  usaha  yang  sungguh- sungguh,  yang  sebenarnya  bisa  dilaksanakan  oleh  siapa saja  yang  sudah  berusaha  mencari  ilmu  untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al- Qur‟an maupun hadits dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.
perlunya  mengubah  hukum  waris,  terutama mengenai  pembagian  yang  lebih  adil  dan proporsional bagi (anak-anak) perempuan.
Memang bila  dilihat  dari  tujuannya, pembaharuan  hukum  keluarga  secara  garis besar bertujuan „meningkatkan status‟ perempuan  dalam  segala  aspek  kehidupan  dan hukum  keluarga  termasuk  juga  waris.  Meski tujuan  ini  tidak  disebutkan  secara  eksplisit, materi  hukum yang  dirumuskan  bahwa undang-undang  seputar  hukum  keluarga  yang dibuat  umumnya  merespon  sejumlah  tuntutan status  dan  kedudukan  perempuan  yang  lebih adil  dan  setara.  Undang-undang  perkawinan khususnya  yang  dimiliki  Mesir  dan  Indonesia jelas menggulirkan tujuan tersebut.
Tujuan  lain  yang  dimiliki  negara-negara Islam  dalam  memperbaharui  hukum  keluarga adalah  unifikasi  hukum.  Usaha  unifikasi hukum  ini  dilakukan  karena  masyarakatnya menganut  bermacam-macam  mazhab 13 atau bahkan  agama  yang  berbeda-beda.  Di  Tunisia misalnya,  upaya  unifikasi  hukum  perkawinan ditujukan  untuk  semua  warga  negara  tanpa memandang  perbedaan  agama.  Selain  tujuan- tujuan tersebut,  ada lagi  tujuan lain dari upaya pembaharuan  hukum  keluarga  yaitu  untuk merespon  tuntutan  zaman.  Dimana  tuntutan zaman dan dinamika perkembangan masyarakat tersebut adalah akibat dari pengaruh  global  yang  mempengaruhi  hampir seluruh aspek kehidupan manusia.
Dalam  reformasi  hukum  keluarga  tersebut, umumnya  upaya  terfokus  pada  masalah  status personal,  yang  masih  diatur  oleh  hukum  Islam yang  telah  mapan  di  beberapa  negara  muslim. Untuk mengurangi keberatan kaum konservatif, pembaharuan  ini  sering  dilakukan  secara  tak langsung  melalui  jalur  prosedural.  Sebagai contoh, hukum baru yang menuntut persyaratan bahwa pernikahan harus dicatat agar sah secara hukum  dan  bahwa  pasangan  harus  sudah mencapai usia minimum tertentu, adalah upaya untuk  menghalangi  pernikahan  dini  dan perkawinan paksa. Berkenaan dengan persoalan  di  atas,  maka  muncullah  gagasan para mujtahid untuk mengadakan pembaharuan
13 Mazhab adalah  istilah  dari  bahasa  Arab,  yang berarti  jalan  yang  dilalui  dan  dilewati,  sesuatu  yang menjadi  tujuan  seseorang  baik  konkrit  maupun  abstrak. Sesuatu dikatakan mazhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya.
dalam hukum, khususnya dalam hal muamalah yang menyangkut kepentingan umat, dalam hal ini diperlukan pula metode-metode yang masih relevan  dalam  mengistimbatkan  hukum  bagi para mujtahid. 14
Untuk  mengetahui  metode-metode  dalam pembaharuan hukum maka kita perlu memaparkan sedikit tentang konsep pembaharuan  terlebih  dahulu.  Dalam  literatur hukum
Islam
kontemporer, kata “pembaharuan”  silih  berganti  digunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi  dan  lain  sebagainya.  Diantara kata-kata tersebut yang paling banyak digunakan  adalah  kata  reformasi.  Reformasi berasal dari bahasa inggris “ reformation ” yang berarti  membentuk  atau  menyusun  kembali. Reformasi sama artinya dengan memperbaharui,  asal  kata  “baru”  dengan  arti memperbaiki  supaya  menjadi  baru  atau mengganti  dengan  yang  baru,  atau  proses perbuatan, cara memperbaharui, proses pengembangan  adat  istiadat  dan  cara  hidup yang baru.
Dari  konsep  pembaharuan  reformasi  di  atas dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan pembaharuan  hukum  Islam  adalah  sebagai upaya  atau  perbuatan  melalui  proses  tertentu dengan  penuh  kesungguhan  yang  dilakukan oleh  mereka  yang  mempunyai  kompetensi  dan otoritas  dalam  pengembangan  hukum  islam ( mujtahid )  dengan  cara-cara  yang  telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah istinbâth hukum  yang  dibenarkan  sehingga  menjadikan hukum  Islam  lebih  segar  dan  modern  tidak ketinggalan zaman.
Faktor-Faktor Penyebab
Terjadinya

## Pembaruan Hukum Keluarga
Menurut  para  pakar  hukum  Islam  di Indonesia,  pembaharuan  hukum  Islam  yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya  yaitu:  (1)  Untuk  mengantisipasi kekosongan  hukum  karena  norma-norma  yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat  terhadap  hukum  terkait  masalah yang  baru  terjadi  sangat  mendesak  untuk
14 Secara  bahasa mujtahid adalah  orang  yang melakukan ijtihad .    Dan ijtihad secara  bahasa  yaitu mencurahkan  segenap  kemampuan  dan  usaha  untuk melakukan sesuatu.
diterapkan;  (2)  Pengaruh  globalisasi  dan IPTEK  sehingga  perlu  ada  aturan  hukum  yang mengaturnya,  terutama  masalah-masalah  yang belum  ada  aturan  hukumnya;  (3)  Pengaruh reformasi  berbagai  bidang  yang  memberikan peluang  terhadap  hukum  Islam  untuk  bahan acuan  dalam  membuat  hukum  nasional;  (4) Pengaruh  pembaharuan  pemikiran  hukum Islam  yang  di  laksanakan  oleh  para mujtahid baik tingkat internasional ataupun nasional.
Pembaharuan  hukum  Islam  disebabkan karena  adanya  perubahan  kondisi,  situasi tempat  dan  waktu  sebagai  akibat  dari  faktor- faktor  yang  telah  dikemukakan  di  atas. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori qaul qadim dan qaul jadid yang dikemukakkan oleh Imam  Syafi‟i,  bahwa  hukum  dapat  juga berubah  karena  berubahnya  dalil  hukum  yang diterapkan  pada  peristiwa  tertentu  dalam melaksanakan maqâsyid syari’ah. 15
Dengan  memperhatikan  uraian  diatas  dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam  telah  terjadi  dalam  kurun  waktu  yang cukup  lama,  berproses  dengan  kondisi  dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini  disebabkan  karena  norma-norma  yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh 16 sudah tidak mampu  lagi  memberi  solusi  terhadap  masalah baru yang terjadi. Sebagai contoh dalam bidang hukum  keluarga seperti perkawianan  yang ijab qabulnya  dilakukan  melalui  via  telepon, pemberian  harta  waris  kepada  anak  angkat dengan cara wasiat wajibah dan lain sebagainya.  Hal  ini  telah  mendorong  negara untuk  mengaturnya  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan.
15 Maqasyid syari’ah merupakan  tujuan syari’ah yang lebih memperhatikan kepentingan umum.
16 Fiqh adalah  salah  satu  bidang  ilmu  dalam  syariat Islam  yang  secara  khusus  membahas  persoalan  hukum yang  mengatur berbagai aspek  kehidupan  manusia, baik kehidupan  pribadi,  bermasyarakat  maupun  kehidupan manusia dengan Tuhannya.  Beberapa ulama fiqh seperti Imam  Abu  Hanifah  mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan  seorang  muslim  tentang  kewajiban  dan haknya  sebagai  hamba  Allah. Fiqh membahas  tentang cara  bagaimana  cara  tentang  beribadah,  tentang  prinsip Rukun Islam dan hubungan antar manusia sesuai dengan dalil-dalil  yang  terdapat  dalam  Al-Qur'an  dan  Al- Sunnah.
146 | de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 2, Desember 2014, hlm. 138-147

## Metode Pembaharuan Hukum Keluarga
Adapun metode-metode pembaharuan hukum keluarga Islam ada dua yaitu diantaranya: Pertama, Metode  Konvensional. Dalam  penerapan  metode  konvensional,  para ulama terlihat dalam berijtihad dengan merujuk pada  ayat Alqur‟an  dan  sunnah Nabi Muhammad.  Para  ahli  menetapkan,  ada beberapa  ciri  khas  atau  karakteristik  metode penetapan hukum Islam yaitu: (a) Menggunakan  pendekatan  parsial  (global);  (b) Kurang memberikan perhatian terhadap sejarah;  (c)  Terlalu  menekankan  pada  kajian teks/harfiah;  (d)  Metodologi fiqh seolah-olah terpisah  dengan  metodologi  tafsir;  (e)  Terlalu banyak dipengaruhi budaya-budaya dan tradisi- tradisi  setempat,  dan  dalam  beberapa  kasus didalamnya  meresap  praktek-praktek bid’ah dan kufarat, 17 khususnya  yang  berkaitan dengan  ibadah;  (f)  Masuknya  unsur  politik  di dalamnya atau pengaruh kepentingan penguasa dalam menerapkan teori-teori fiqh . Kedua , Metode kontemporer pada prinsipnya  metode  pembaruan  yang  digunakan dalam  melakukan  kodifikasi  hukum  Islam kontemporer  ada  lima  yaitu:  (a) Takhayyur yaitu  memiliki  pandangan  salah  satu  ulama fiqh ,  termasuk  ulama  di  luar    madzhab, takhayyur secara substansial  disebut tarjih ; (b) Talfîq ,  yaitu  mengkombinasikan  sejumlah pendapat  ulama  (dua  atau  lebih)  dalam menetapkan hukum satu masalah; (c) Takhshish al - qadla , yaitu hak negara menbatasi kewenangan  peradilan  baik  dari  segi  orang, wilayah,  yuridiksi  dan  hukum  acara  yang ditetapkan; (d) Siyasah syari’ah yaitu kebijakan  penguasa  menerapkan  peraturan yang  bermanfaat  bagi  rakyat  dan  tidak bertentangan dengan
syari’ah ; (e) Reinterpretasi nash yaitu  (penafsiran  ulang terhadap nash )  melakukan  penafsiran  atau pemahaman ulang terhadap nash (Alqur‟an dan sunnah Nabi Muhammad SAW).
Adapun dasar pertimbangan yang digunakan dalam  menggunakan  metode-metode  tersebut diatas  ada  minimal  2  yakni: mashlahah mursalah dan  konsep  yang  lebih  sejalan dengan  tuntutan  dan  perubahan  zaman.
17 Pengertian kufarat dalam Islam ialah semua cerita sama  ada  rekaan  atau  khayalan,  ajaran-ajaran.,  pantang- larang, adat istiadat, ramalan-ramalan.
Sementara dasar dalam melakukan reinterpretasi nash muncul dalam empat bentuk yaitu:  (a)  Ada  negara  yang  menggunakan pendekatan  tematik  dan  integratif,  meskipun penggunaannya  belum  konsisten  dan  belum sistematis  terhadap  semua  masalah;  (b)  Ada negara  yang  menggunakan  dasar  analogi ( qiyas ),  maksudnya  mencari  kesamaan  hukum antara  kasus  yang  sudah  ada  ketetapan hukumnya dalam nash dengan kasus baru yang ketetapannya  hukum  belum  ada;  (c)  Ada negara  yang  mendasarkan  pada mashlahah , maksudnya  penetapan  hukum  berdasarkan untuk kepentingan orang banyak, dan ketetapan hukum  tersebut  tidak  bertentangan  dengan syari’ah ;  (d)  Ada  negara  yang  mendasarkan pada pemahaman penafsiran secara kontekstual.
Pembaharuan  hukum  Islam  adalah  upaya untuk  melakukan  penyelarasan  pemahaman dan  aplikasi  ajaran  Islam  dibidang  hukum dengan  kemajuan  modern  dengan  tetap berdasarkan  pada  semangat  ajaran  Islam. Adapun  tujuan  pembaharuan  hukum  keluarga Islam  secara  umum  dapat  pula  di  kelompokan sebagai  tersebut,  yaitu:  (1)  Unifikasi  hukum perkawinan;  (2) Peningkatan status  wanita;  (3) Respon  terhadap  perkembangan  dan  tuntutan zaman;  (4) Memberikan  kepastian hukum  bagi masalah-masalah  perkawinan;  (5)  Menjadi pegangan hakim.

## Kesimpulan
Pembaharuan  hukum  keluarga  Islam dapat dilakukan sesuai kebutuhan dalam batas- batas  yang  ditetapkan  syariat.  Pembahasuan hukum  keluarga  yang  keluar  dari  ketentuan syariah  merupakan  suatu  kesalahan,  meskipun dengan  dalil  untuk  kemaslahatan,  keadilan, kesetaraan  maupun  istilah-istilah  lainnya. Metode-metode  pembaharuan  hukum  keluarga Islam  ada  dua  yaitu  metode  konvensional  dan metode  kontemporer.  Tujuan  pembaharuan hukum  keluarga  Islam  yang  dilakukan  di Indonesia  merupakan  upaya  untuk  menjawab tantangan  modernitas  dalam  bidang  hukum keluarga,  karena  pemahaman  konvensional yang  mapan  tentang  berbagai  ayat  Al-Quran, Hadits  dan  kitab-kitab fiqh dianggap  tidak mampu  menjawab  tantangan  problem  hukum keluarga yang muncul pada era moderen.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  Muhammad  Daud. Hukum  Islam  dan Peradilan  Agama. Jakarta:  P.T.  Raja Grafindo. 1997.
Ali,  Mohammad  Daud,  “ Hukum  Keluarga dalam Masyarakat  Kontemporer , 1993. Makalah  disajikan  dalam  Seminar Nasional  Pengadilan  Agama  sebagai Peradilan  Keluarga  dalam  Masyarakat Modern,  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia  dan  Pusat  Ikatan  Hakim Peradilan Agama (Jakarta, 1993) Bisri,  Cik Hasan. Kompilasi  Hukum Islam dan
Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Logos. 1999. Donohue,  John. Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah - Masalah .  Jakarta: Rajawali Press. 1995.
Mudzhar,  M.  Dampak  Gender  Terhadap Perkembangan  Hukum  Islam. Jurnal Studi  Islam .  Volume  ke-1  Nomor  1: 1999.
Muttaqien,  Dadan. Peradilan  Agama  dan Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata Hukum  Indonesia. Yogyakarta  :  UII Press. 1999.
Saeed,  Abdullah. Pemikiran Islam:  Sebuah Pengantar . Yogyakarta: Baitul Hikmah. 2014.