## KEWENANGAN WAKIL MENTERI DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

## Enny Agustina
Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa, Palembang
Email Korespondensi : ennyagustinadua@yahoo.com

## Abstrak
Prinsip  negara  hukum  pada  dasarnya  mengisyaratkan  adanya  aturan  main  dalam penyelenggaraan  tugas  -  tugas  pemerintahan  sebagai  aparatur  penyelenggara  Negara, dengan  inilah  kemudian  Hukum  Administrasi  Negara  muncul  sebagai  pengawas jalannya  penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintahan.  Berdasarkan  asumsi  tersebut tampak  bahwa  Hukum  Administrasi  Negara  mengandung  dua  aspek  yaitu  pertama, aturan  aturan  hukum  yang  mengatur  dengan  cara  bagaimana  alat  alat  perlengkapan Negara  itu  melakukan  tugasnya  kedua,  aturan  aturan  hukum  yang  mengatur  hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya.Permasalahan  yang  diambil  dalam  penelitia  ini  adalah  bagaimanakah kedudukan Wakil Menteri di  Indonesia dan bagaimanakah kewenangan Wakil Menteri di  Indonesia.Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normati  sehingga sumber  yang  diambil  dari  kepustakaan,makalah-makalah  serta  perundang-undangan. Hasil  penelitian  ini  adalah  dalam  sistem  pemerintahan  Presidensial  di  Indonesia, Menteri  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sesuai  yang  diamanatkan  oleh  Undang- Undang  Dasar  1945  yaitu  sebagai  pembantu  presiden.  Menteri  memimpin  lembaga Departemen dan Nomorn-departemen sesuai dengan kabinet yang disusun oleh Presiden selanjutnya  kewenangan  wakil  menteri  di  Indonesia  yaitu  Menurut  Prajudi Atmosudirdjo,  membedakan  antara  wewenang  (completence,  bevoegdheid)  dan kewenangan  (author,  gezag).  Walaupun  dalam  prakteknya  perbedaan  antara  keduanya tidak selamanya perlu.Kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (yang diberikan oleh undang-undang) atau berasal dari kekuasaan eksekutif administrative.
Kata Kunci : Hukum Administrasi Negara, Kewenanagan Wakil Menteri.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  Pasal  1  ayat  3  Undang  – Undang  Dasar  1945  disebutkan  bahwa “Indonesia  adalah  Negara  Hukum”. Prinsip  negara  hukum  pada  dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
sebagai  aparatur  penyelenggara  Negara, dengan inilah kemudian Hukum Administrasi  Negara  muncul  sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
Berdasarkan  asumsi  tersebut  tampak bahwa Hukum Administrasi Negara
mengandung  dua  aspek  yaitu  pertama, aturan  aturan  hukum  yang  mengatur dengan cara bagaimana alat alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya kedua, aturan aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan  administrasi  negara  dengan para  warga  negaranya  jadi  Hukum Administrasi  Negara  adalah  hukum  yang berkenaan  dengan  pemerintahan  (dalam arti sempit) ( Bestuursrecht of administratief  Recht  omvat  regels,  die betrekking  hebben  op  de  administratie ); yaitu  hukum  yang  cakupannya–secara garis–besar mengatur :
1. Perbuatan  pemerintahan  (pusat  dan daerah ) dalam bidang politik;
2. Kewenangan  pemerintahan  (dalam melakukan perbuatan dibidang publik  tersebut)  di  dalamnya  diatur mengenai  dari  mana,  dengan  cara apa,  dan  bagaimana  pemerintah menggunakan kewenangannya; pengguna kewenangan ini dituangkan  dalam  bentuk  instrumen hukum,  karena  itu  di  atur  pula tentang  pembuatan  dan  penggunaan instrument hukum;
3. Akibat akibat hukum  yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu;
4. Penegakan  hukum  dan  penerapan sanksi sanksi dalam bidang pemerintahan 1 .
Terkait  dengan  diskursus  kekuasaan pemerintahan,  Undang  Undang  Dasar 1945  pada  Bab  III  menjelaskan  mengenai kekuasan  pemerintahan  negara.  Dalam Pasal  4  ayat  (1)  disebutkan  “Presiden Republik  Indonesia  memegang  kekuasaan pemerintahan  menurut  undang  undang dasar  (UUD  1945).  Rumusan  ini  adalah rumusan  asli  BPUPKI  (Badan  Penyelidik Uaha  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia) yang tidak mengalami perubahan. Artinya,
1 Ridwan, HR, 2003, hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, halaman 26.
prinsip  constitusional  government  sebagai salah satu ciri penting negara hukum, telah dirumuskan  oleh  founding  fathers  sejak sebelum  kemerdekaan.  Dengan  adanya Pasal  tersebut  tersiratkan  bahwa  presiden sebagai  kepala  negara  sekaligus  kepala pemerintahan dimana hal ini menjadi salah satu ciri dari sistem pemerintahan presidensial,  Menurut  Jimly  Asshiddiqie, setidaknya  ada  sembilan 2 karakter  sistem pemerintahan presidensial sebagai berikut: 1. Terdapat pemisahan kekuasaan  yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif;
2. Presiden merupakan eksekutif
tunggal.
Kekuasaan eksekutif
Presiden  tidak  terbagi  dan  yang  ada hanya  Presiden  dan  Wakil  Presiden saja;
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya  yaitu  kepala  negara sekaligus merupakan kepala pemerintahan;
Presiden  mengangkat  para  Menteri sebagai  pembantu  atau  sebagai  bawahan yang bertanggung jawab kepadanya:
1. Anggota parlemen tidak boleh menduduki  jabatan  eksekutif  dan demikian pula sebaliknya;
2. Presiden  tidak  dapat  membubarkan atau memaksa parlemen;
3. Jika dalam sistem parlementer berlaku  prinsip  supremasi  parlemen, maka  dalam  sistem  presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena  itu,  pemerintahan  eksekutif bertanggung
jawab kepada konstitusi;
4. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
5. Kekuasaan  tersebar  secara  tidak terpusat seperti dalam sistem
2 Jimly  Asshiddiqie,  2007,  Pokok-Pokok Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi, PT.Bhuana Ilmu Populer., Jakarta, hlm. 316.
parlementer  yang  terpusat  pada parlemen 3
Dalam  sistem  presidensial  yang  di anut  oleh  Indonesia,  presiden  dalam menjalankan  tugas  dan  kewajibannya dibantu  oleh  Wakil  Presiden,  yang  di sebutkan  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  undang undang  dasar  1945  “dalam  melaksanakan kewajibannya  presiden  dibantu  oleh  satu orang  wakil  presiden” 4 Presiden  juga dibantu  oleh  Menteri  Menteri  Negara, disebutkan  dalam  Pasal  17  ayat  (1),  (2), (3),  dan  (4)  UUD  1945  yang  menyatakan bahwa  “Presiden  dibantu  oleh  Menteri- Menteri  negara”,  “Menteri-Menteri  itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, “Setiap  Menteri  membidangi  urusan tertentu dalam pemerintahan”, dan “Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran  keMenterian  negara  diatur dalam  undang-undang”. 5 Dalam  sistem ketatanegaraan  di  Indonesia  pengangkatan Menteri Negara itu bersifat politik dimana Menteri  berposisi  sebagai  perpanjangan tangan  dari  presiden  dalam  menjalankan pemerintahan  negara.  Menteri  memimpin lembaga  departemen  dan  non-departemen sesuai  dengan  kabinet  yang  disusun Presiden. Menurut Pasal 9 Ayat 2 Undang -  Undang.  39  Tahun  2008  tentang Kementrian  Negara  menyebutkan  susunan organisasi kementrian departemen Sekretaris  Jenderal,  Direktorat  Jenderal,
Inspektur  Jenderal  dan  Badan  dan/atau pusat,  Sedangkan  Kementerian  negara non-departemen memiliki Sekretaris Kementerian,  Inspektorat  dan  Deputi sesuai yang  disebutkan diPasal 9 ayat  (4), Karena pada kementerian tertentu dianggap  memerlukan  bantuan  secara khusus  maka  presiden  dapat  mengangkat Wakil Menteri, disebutkan dalam Pasal 10 Undang  -  Undang  38  tahun  2008  tentang Kementrian  Negara:  “dalam  hal  terdapat
3 Ibid 4 Ibid
5 Ibid
beban kerja yang membutuhkan penanganan  secara  khusus,  presiden  dapat mengangkat wakil Menteri pada keMenterian tertentu 6 ”.
Pasal inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum di bentuknya Wakil Menteri  di  Indonesia.  Keberadaan  Wakil Menteri mengundang pro kontra dikarenakan  ketidakjelasan  kedudukannya dalam  sistem  pemerintahan  yang  ada  di Indonesia,  permasalahan  ini  kemudian  di ajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh salah satu  LSM  untuk  melakukan  permohonan pengujian  Undang  –  Undang  Nomor  39 tahun  2008  tentang  Kementerian  Negara Pasal 10 terhadap Undang - Undang Dasar.
Pada tanggal 5 juni 2012 Mahkamah Konstitusi  (MK)  mengeluarkan  putusan No. 79/PUU-IX/2011 yang intinya mengabulkan sebagian permohonan pengujian  Pasal  10  Undang  -  Undang Nomor. 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara  dengan  membatalkan  penjelasan Pasal  tersebut.  Sebagai  tindak  lanjut  atas putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut, presiden  menerbitkan  Keputusan  Presiden Nomor  65  tahun  2012  untuk  mengangkat kembali  semua  Wakil  Menteri  kecuali Wakil Menteri ESDM yang wafat :
1. Wakil Menteri Luar Negeri
2. Wakil Menteri Keuangan 7 3. Wakil Menteri Pertahanan 4. Wakil Menteri Perdagangan 5. Wakil Menteri BUMN 6. Wakil Menteri Kesehatan 7. Wakil Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif
8. Wakil Menteri Agama
9. Wakil Menteri Hukum dan HAM
10. Wakil Menteri Perindustrian 11. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
6 Lihat  BAB.  III  UU  Nomor  39  Tahun 2008  Tentang  Tugas,  Fungsi,  Dan  Susunan Organisasi.
7 Di kementerian keuangan memiliki dua Wakil Menteri
12. Wakil Menteri Perhubungan
13. Wakil Menteri Pekerjaan Umum
14. Wakil  Menteri  Pendidikan  Bidang Kebudayaan
15. Wakil  Menteri  Pendidikan  Bidang Pendidikan 16. Wakil Menteri Pertanian 17. Wakil Menteri PAN dan
18. Reformasi Birokrasi dan juga mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah No.  60  Tahun  2012  tentang  Wakil Menteri.
Dalam  peraturan  pemerintah  ini menyebutkan  kewenangan  wakil  Menteri yang  sifatnya  lebih  luas  sehinggah  tidak sejalan  dengan  alasan  di  bentuknya  Wakil Menteri  yang  tertuang  dalam  Pasal  10 undang  undang  Kementerian  Negara. Membiasnya  kewenangan  jabatan  Wakil Menteri  sebagai  pejabat  negara  akan berimplikasi pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia,  berdasarkan  uraian  di  atas penulis kemudian ingin mengangkat sebuah  penelitian  berjudul  “Kewenangan Wakil  Menteri  Di  Indonesia  Ditinjau  Dari Hukum Administrasi Negara”.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  diatas maka  dirumuskanlah  beberapa  masalah berikut :
1. Bagaimanakah  kedudukan  Wakil Menteri di Indonesia?
2. Bagaimanakah  kewenangan  Wakil Menteri di Indonesia?

## C. METODE PENELITIAN
Adapun  jenis  dan  sumber  data  yang dibutuhkan  dalam  penelitian  ini  adalah data  sekunder  yaitu  merupakan  data  yang diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  atau dari  berbagai  literatur  dengan  menelaah buku-  buku  dan  tulisan-tulisan  atau internet,  jurnal  hukum,  serta  peraturan
perundang-undangan  yang  relavan  dengan permasalahan yang diteliti.

## 1. Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Penelitian kepustakaan (library research) Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi  yang  relavan  melalui membaca dan menelaah buku, majalah,  artikel,  jurnal,  tulisan- tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
2. Mengakses  website  dan  situs-situs yang  menyediakan  informasi  yang berkaitan  dengan  masalah  dalam penelitian ini.

## 2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  dipakai dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif analitis  yaitu  penelitian  yang  bertujuan untuk  memberikan  gambaran  secara  rinci, sistematis  dan  menyeluruh  mengenai segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan kewenangan  wakil  menteri  di  indonesia ditinjau  dari  hukum  administrasi  negara dan menggambarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  berkaitan  dengan kewenangan  wakil  menteri  di  indonesia ditinjau  dari  hukum  administrasi  negara dikaitkan  dengan  teori-teori  kewenangan dan  praktek  pelaksanaan  hukum  positif yang  menyangkut  permasalahan  diatas. Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian
kepustakaan  sekaligus  penelitian  lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari  materi  kepustakaan  yang berupa  literatur,  buku-buku,  tulisan  dan makalah tentang pemecahan perkara pidana (splitsing) dalam proses pembuktian  suatu  tindak  pidana,  akan tetapi  dilakukan  juga  pengambilan  data langsung dilapangan.

## D. PEMBAHASAN
1. Kedudukan  Wakil  Menteri  dalam Sistem  Pemerintahan  Presidensial Indonesia
Sistem  pemerintahan  Presidensial  di Indonesia  baru  mengenal  jabatan  Wakil Menteri  sebagai  jabatan  politis.  Dalam pembentukan awalnya diasumsikan bahwa sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia  belum  mengenal  Nomenklatur istilah  jabatan  Wakil  Menteri  yang diangkat  secara  politis  oleh  Presiden melalui hak preogratifnya.
Dalam sistem
pemerintahan Presidensial di Indonesia, Menteri melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sesuai yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang Dasar  1945  yaitu  sebagai  pembantu presiden.  Menteri  memimpin  lembaga Departemen dan Nomorn-departemen sesuai  dengan  kabinet  yang  disusun  oleh Presiden.  Menurut  Pasal  9  ayat  (2) Undang-  undang  Nomor  39  Tahun  2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan bahwa  Kementerian  Negara  Departemen membawahi  struktur birokrasi  yang terdiri atas Sekretariat Jenderal (Sekjen),
Direktorat  Jenderal  (Dirjen),  Inspektorat Jenderal  (Itjen)  dan  Badan.  Sedangkan Kementerian  Negara  Nomorn-departemen memiliki  Sekretariat  Jenderal  (Sekjen), Inspektorat  Jenderal  (Itjen)  dan  Deputi. Berangkat  dari  latar  belakang  filosofis mengenai  pengangkatan  jabatan  Wakil Menteri  adalah  dalam  rangka  mendukung pelaksaaan tugas Menteri untuk meningkatkan  kinerja  di  Kementerian Negara yang pengangkatannya sepenuhnya menjadi hak dari Presiden.
Dari  penjelasan  tersebut,  maka pengangkatan  Wakil  Menteri  merupakan hak  dasar  yang  melekat  pada  Presiden. Dalam  hal  tersebut  bahwa  Presiden beranggapan  bahwa  terdapat  beban  kerja
yang  membutuhkan  penanganan  secara khusus  dalam  suatu  Kementerian  Negara, maka  berdasarkan  hal  tersebut  Presiden mengangkat Wakil Menteri. Secara Umum tujuan pengangkatan Wakil Menteri antara lain:
1. Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Negara  yang  berdaya  guna  dan berhasil guna.
2. Untuk lebih meningkatkan efektifitas pelaksaan tugas pokok dan fungsi di beberapa  Kementerian  Negara  yang membutuhan penanganan secara khusus.
3. Dalam rangka menjamin
terwujudnyatuuan dan sasaran tertentu  yang  hendak  dicapai  oleh suatu Kementerian Negara.
Menurut  pertimbangan  Mahkamah Konstitusi  dalam  Putusan  Risalah  Sidang Perkara  Nomor  79/PUU-IX/2011  Perihal Pengujian  Undang-undang  Nomor  39 Tahun  2008  tentang  Kementerian  Negara terhadap  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menganggap bahwa Undang-Undang Dasar  1945  hanya  mengatur  hal-hal  yang pokok  sehingga  pelaksanaan  lebih  lanjut diatur dengan Undang- undang.
Berdasarkan ketentuan konstitusi, pengangkatan  Wakil  Menteri  itu  adalah bagian  dari  kewenangan  Presiden  untuk melaksanakan  tugas-  tugasnya.  Tidak adanya perintah maupun larangan di dalam Undang- Undang Dasar 1945 memberi arti berlakunya  asas  umum  di  dalam  hukum bahwa  “sesuatu  yang  tidak  diperintahkan dan  tidak  dilarang  itu  boleh  dilakukan” sepanjang tidak berpotensi melanggar hak- hak konstitusional atau ketentuan- ketentuan  lain  di  dalam  Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Mahkamah
Konstitusi, baik diatur maupun tidak diatur di  dalam  Undang-undang,  pengangkatan Wakil  Menteri  sebenarnya  merupakan
bagian dari kewenangan Presiden, sehingga  dari  sudut  substansi  tidak terdapat  persoalan  konstitusional  dalam konteks  ini.  Hal  tersebut  berarti  bahwa bisa  saja  sesuatu  yang  tidak  disebut  seara tegas  di  dalam  Undang-  Undang  Dasar 1945  kemudian  diatur  di  dalam  Undang- undang,  sepanjang  hal  yang  diatur  di dalam  Undang-undang  tersebut  tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Mahkamah  Konstitusi  menyatakan bahwa  pengangkatan  Wakil  Menteri  itu boleh  dilakukan  oleh  Presiden,  terlepas dari  soal  diatur  atau  tidak  diatur  dalam Undang-undang,  maka  mengenai  orang yang  dapat  diangkat  sebagai  Wakil Menteri  menurut  Mahkamah  Konstitusi, dapat  berasal  dari  Pegawai  Negeri  Sipil, anggota  Tentara  Nasional  Indonesia, anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia, bahkan  warga  Negara  biasa,  sebab Presiden  yang  mengangkat  Wakil  Menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam Pasal 10 Undang-undang
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian  Negara  yang  menyatakan bahwa  “Dalam  hal  terdapat  beban  kerja yang  membutuhkan  penanganan  secara khusus, Presiden dapat  mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian Negara tertentu”,  merupakan  ketentuan  khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang Kementerian  Negara  a  quo  yang  tidak mencantumkan  jabatan  Wakil  Menteri dalam  susunan  organisasi  Kementerian Negara.
Berdasarkan hal tersebut di atas yang juga  karena  Undang-undang  Nomor  39 Tahun  2008  tentang  Kementerian  Negara tidak  menjelaskan  apa  yang  dimaksud “beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus” maka menurut Mahkamah Konstitusi, hal tersebut
menjadi diskresi Presiden untuk menentukan  sebelum  mengangkat  Wakil Menteri  dalam  Kementerian  Negara. Presiden juga memiliki kewenangan menilai  seberapa  berat  beban  kerja  yang sehingga memerlukan pengangkatan Wakil Menteri.  Begitu  pula  jika  beban  kerja dianggap  sudah  tidak  memerlukan  Wakil Menteri, Presiden berwenang juga memberhentikan  Wakil  Menteri  yang bersangkutan.  Sebelum  adanya  jabatan Wakil  Menteri  dalam  struktur  organisasi Kementerian Negara menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang  Kementerian  Negara  mengatur tentang  organisasi  Kementerian  Negara, yang terdiri dari unsur:
1. Pemimpin, yaitu Menteri;
2. Pembantu pemimpin, yaitu
Sekretariat Jenderal;
3. Pelaksana tugas pokok, yaitu
Direktorat Jenderal;
4. Pengawas, yaitu Inspektorat Jenderal;
5. Pendukung,  yaitu  Badan  dan/atau Pusat; dan
6. Pelaksana  tugas  pokok  di  daerah dan/atau  perwakilan  luar  negeri sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
2. Kewenangan Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Menurut Prajudi Atmosudirdjo, membedakan antara wewenang (completence, bevoegdheid) dan kewenangan  ( author,  gezag ).  Walaupun dalam prakteknya perbedaan antara keduanya tidak selamanya perlu.
Kewenangan apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari  kekuasaan  legislatif  (yang  diberikan oleh  undang-undang)  atau  berasal  dari kekuasaan eksekutif administrative. Untuk itu  tipe  kewenangan  tersebut  menurut Prajudi Atmosidurdjo berdasarkan
jenisnya,  yaitu: 8 Kewenangan Prosedural, yaitu  berasal  dari  peraturan  perundang- undangan.  Kewenangan  Substansial,  yaitu berasal  dari  tradisi,  kekuatan  sakral, kualitas pribadi dan instrumental.
Sedangkan  jenis-jenis  wewenang berdasarkan sumbernya wewenang, dibedakan  menjadi  dua  yaitu  wewenang personal  dan  wewenang  offisial,  yaitu: 9 Wewenang  Personal.  Bersumber  pada intelegensi,  pengalaman,  nilai  atau  norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Wewenang Offisial Merupakan wewenang resmi  yang  diterima  dari  wewenang  yang berada di atasnya.
Berdasarkan uraian di atas mengenai jenis-jenis  kewenangan  yang  apabila dihubungkan dengan beberapa kewenangan  Wakil  Menteri  sebelum  dan sesudah  keluarnya  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  79/PUU-IX/2011  yang sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  69 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang  Pembentukan  dan  Organisasi Kementerian Negara dan Pasal 69A, Pasal 69B,  dan  Pasal  69C  Peraturan  Presiden Nomor  91  Tahun  2011  tentang  Perubahan Ketiga  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  47 Tahun  2009  tentang  Pembentukan  dan Organisasi  Kementerian  Negara,  untuk sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011.
Sedangkan  setelah  adanya  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  79/PUU- IX/2011  pengaturan  mengenai  wewenang Wakil  Menteri  yang  diatur  dalam  Pasal  2 ayat  (1),  Pasal  2  ayat  (2),  dan  Pasal  3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang  Wakil  Menteri.  Pada  intinya  tidak terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara
8 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi  Negara,  Jakarta:  Graha  Indonesia, 1966, Hal 78.
9 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi  Negara,  Jakarta:  Graha  Indonesia, 1966, Hal 78
pengaturan  wewenang  Wakil  Menteri sebelum  dan  sesudah  adanya  pengaturan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  79/PUU- IX/2011.  Hanya  saja  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  91  Tahun  2011  tentang Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara  rincian  tugas  Wakil  Menteri  yang belum  diatur  dalam  Peraturan  Presiden Nomor  91  Tahun  2011  tentang  Perubahan Ketiga  atas  Peraturan  Presiden  Nomor  47 Tahun  2009  tentang  Pembentukan  dan Organisasi  Kementerian  Negara  tersebut, dapat  diatur  lebih  lanjut  oleh  masing- masing Menteri yang bersangkutan.
Dengan  demikian  Menteri  dapat secara  leluasa  memberikan  tugas  dan wewenang  kepada  Wakil  Menteri  untuk membantu tugas-tugas Kementerian Negara.

## E. KESIMPULAN
1. Dalam
sistem pemerintahan Presidensial  di  Indonesia,  Menteri melaksanakan  tugas  dan  fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu sebagai  pembantu  presiden.  Menteri memimpin lembaga Departemen dan Nomorn-departemen  sesuai  dengan kabinet  yang  disusun  oleh  Presiden. Menurut  Pasal  9  ayat  (2)  Undang- undang  Nomor  39  Tahun  2008 tentang Kementerian
Negara
menyebutkan  bahwa  Kementerian Negara  Departemen  membawahi struktur  birokrasi  yang  terdiri  atas Sekretariat Jenderal (Sekjen), Direktorat Jenderal (Dirjen), Inspektorat  Jenderal  (Itjen)  dan Badan. Sedangkan Kementerian Negara Nomorn-departemen memiliki Sekretariat Jenderal
(Sekjen), Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Deputi.
2. Tipe  kewenangan  tersebut  menurut Prajudi  Atmosidurdjo  berdasarkan jenisnya, yaitu:
a. Kewenangan  Prosedural,  yaitu berasal dari peraturan
perundang- undangan.
b. Kewenangan Substansial, yaitu berasal  dari  tradisi,  kekuatan sakral,  kualitas  pribadi  dan instrumental.
Sedangkan  jenis-jenis  wewenang berdasarkan  sumbernya  wewenang, dibedakan menjadi dua yaitu wewenang  personal  dan  wewenang offisial, yaitu:
a. Wewenang Personal bersumber  pada  intelegensi, pengalaman,  nilai  atau  norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
b. Wewenang Offisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang  yang berada di atasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Negara:  Suatu  Studi Analisis Mengenai Keputusan presiden  yang  Berfungi  Pengaturan dalam  Kurun  Waktu  Peita    IPelita
IV ,  Disertasi  Fakultas  Hukum  UI, Jakarta.

## Ateng  Syafrudin,  dan  Suprin  Na’a,
Republik  Desa:  Pergulatan  Hukum Tradisional  dan  Hukum  Modern
Dalam Desain Otonomi Desa , 2010, Alumni, Bandung.
Diana  Halim  Koentjoro  (2004). Law  of State  Administration .  Bogor:  Ghalia
Indonesia
GadjongAgus Salim Andi. 2004. Regional
Government  Political  and  Legal Studies . Ghalia Indonesia. Jakarta. Hoessein,Benjamin. 2002. Decentralization and Regional Autonomy . FH UI: Jakarta.
Jimly  Asshiddiqie, Konsolidasi  Naskah UUD  1945  Setelah  Perubahan Keempat ,  2002,  Pusat  Study  HTN, FH UI, Jakarta. Joko  Widodo.  2008 .Analisis  Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses  Kebijakan  Publik .  Jawa Timur: Bayumedia Publishing. Kansil  dan  Christine  Kansil.  2008. Sistem Pemerintahan  Indonesia .  Jakarta:
Bumi   Aksara.
NasutionArif.  2002. Democracy  and
Regional  Autonomy .  Mandar  Maju:
Bandung.
Ni’matul Huda. 2009. Otomoni.Daerah .Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Suharno,  2010. Dasar-  dasar  Kebijakan Publik . Yogyakarta: UNY Press. Thoha Miftah. (1987). Behavioral Perspective of Bureaucracy (Primary Dimensions of Administration  Science  of  the  State, (Volume II ). Jakarta, Rajawali Press.