## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM
Andi Rezty Amalia 1 , Erlina 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Andireztyamalia25@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kapan  terjadinya  kesepakatan  dalam  perjanjian  transaksi  e- commerce  yang  tercantum  mengenai    syarat  sahnya  perjanjian    menurut  pasal  1320  KUHPerdata.Jenis penelitian  ini  adalah  studi  pustaka  (  literature  research)  dengan  pendekatan  yuridis-normatif    yakni  berkaitan langsung  dengan  topik  permasalahan  seperti  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku,  jurnal,  hingga  karya tulis  lainnya  yang  berkaitan  dengan  permaslahan  yang  diangkat.  Teknik  pengolahan  data  dan  analisis  data dilakukan  dengan  cara  memperoleh,  menelusuri  dan  menganalisis  bahan  pustaka  serta  dokumen-  dokumen terkait, editing, mereduksi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan perjanjian melalui e-commerce dinyatakan lahir saat tercapainya suatu kesepakatan dalam kegiatan jual-beli online disosial media instagram  apabila  adanya  pernyataan  salah  satu  pihak  diterima  oleh  pihak  lainnya  dan  tidak  terlepas  dari  apa yang  telah  secara  dasar  diamatkan  oleh  Pasal  1320  KUHPerdata.  Kemudian  Bentuk  tanggungjawab  pelaku usaha  terhadap  konsumen  dalam  transkasi e-commerce di  sosial  media  instagram  yaitu  dengan  menerapkan tanggungjawab  praduga  bersalah.Apabila  produsen  tidak  mampu  membuktikan  ketidakbersalahannya,  maka dengan  sendirinya  dianggap  bersalah,  sehingga  bertanggungjawab  seluruhnya  atas  kerugian  yang  dialami konsumen.Akibat  hukum  dari  perjanjian  e-commerce  adalah  sah  menurut  hukum  apabila  memenuhi  syarat perjanjian1320  KUHPerdata  selama  terpenuhi  unsur  syarat  subjektif  dan  objektif.Implikasi  penelitian  yakni diharapkan pemerintah memberikan responsif atas perkembangan masyarakat di dunia transaksi elektronik demi menghindari  terjadinya wanprestasi , walaupun ada undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, perundangan  tersebut  juga  belum  secara  teknis  mengatur  perlindungan  konsumen  ketika  bertransaksi  dengan memanfaatkan media online salah satunya yaitu instagram.
Kata Kunci: Perjanjian, Transaksi, Jual Beli, E-commerce dan Media sosial instagram

## Abstract
This paper aims to determine when an agreement occurs in an e-commerce transaction agreement that is listed  regarding  the  valid  terms  of  the  agreement  according  to  article  1320  of  the  Civil  Code.  This  type  of research is literature research with a juridical-normative approach, which is directly related to problem topics such  as  laws  and  regulations.  invitations,  books,  journals,  to  other  papers  related  to  the  issues  raised.  Data processing  and data analysis techniques are carried out  by obtaining, tracing  and analyzing  library materials and  related  documents,  editing,  reducing  data  and  drawing  conclusions.  The  results  of  this  study  indicate  an agreement  through  e-commerce  is  declared  born  when  an  agreement  is  reached  in  online  sale  and  purchase activities on social media Instagram if a statement from one party is accepted by the other party and cannot be separated from what has been basically saved by Article 1320 of the Civil Code. Then the form of responsibility of  business  actors  to  consumers  in  e-commerce  transactions  on  social  media  Instagram  is  by  applying  the responsibility  presumption  of  guilt.  If  the  producer  is  unable  to  prove  his  innocence,  then  it  is  automatically considered guilty, so that it is entirely responsible for the losses suffered by consumers. The legal consequences of  the  e  agreement  -commerce  is  legal  according  to  law  if  it  meets  the  terms  of  the  agreement  1320 KUHPerdata as long as the elements of subjective and objective requirements are met. The research implication is  that  the  government  is  expected  to  be  responsive  to  the  development  of  society  in  the  world  of  electronic transactions in  order to  avoid  default, even though there are laws on information and electronic transactions, legislation  It  also  does  not  technically  regulate  consumer  protection  when  making  transactions  using  online media, one of which is Instagram.
Keywords: Agreement, Transaction, Buying and Selling, E-commerce and Instagram social media

## PENDAHULUAN
Transaksi  online  atau  bisnis e-commerce adalah  jalan  baru  untuk  memasuki peluangpeluang  bisnis  yang  tidak  ditemukan  dalam  bisnis  konvensional.    Perkembangan teknologi  informasi  telah  merubah  kebiasaan  masyarakat  dalam  melakukan  transaksi  jual beli.  kebiasaan  masyarakat  yang  sebelumnya  melakukan  transaksi  jual  beli  secara  langsung atau dengan tatap muka, kini perlahan berubah menjadi sebuah gaya baru yaitu transaksi jual beli  melalui  internet.  Transaksi  jenis  ini  dilaksanakan  dapat  terjadi  dengan  dilandasi  rasa kepercayaan saja. 1
Di  era  modern  ini,  kompleksitas  kebutuhan  menjadi  semakin  meningkat.  Seiring dengan  kebutuhan  itu,  banyak  bermunculan  transaksi  kegiatan  yang  berbasis  Tekhnologi mengingat  masyarakat  sekarang  memang  cenderung  melakukan  sebagian  besar  kegiatannya melalui  smartphone  dan  online. 2 Aplikasi  instagram  sebagai  jawaban  atas  kebutuhan  dan perkembangan  teknologi  tengah-tengah  masyarakat  .Instagram  sebagai  salah  satu  media sosial  yang  digendrungi  oleh  masyarakat  indonesia  yang  dapat  berbagi  konten  gambar  , menjadikan  mengakses  instagram  sebagai  aktivitas  seru  yang  digemari  oleh  para  pengguna internet  di  indonesia,tidak  diherankan  jika  para  pebisnis  online  mulai  memanfaatkan instagram  untuk  mengembangkan  bisnisnya.  Hal  ini  kemudian  dimanfaatkan  oleh  sebagian orang  untuk  melakukan  pemasaran  dan  transaksi  jual  beli.Pelaku  usaha  memanfaatkan teknologi ini  untuk menghasilkan  revenue  stream  atau  sumber  pendapatan  bagi  para  pelaku usaha  yang  mungkin  tidak  dapat  disediakan  pada  cara  konvensional.Salah  satunya diwujudkan dengan cara transaksi jual-beli melalui internet atau disebut e-commerce . 3
Implementasi e-commerce atau  transaksi  elektronik  diindonesia  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (UU ITE), yang kemudian telah dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.UU ITE ini terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang
1 Aulia  Fajriani  Kamaruddin,Istiqamah.  (2020). Menilik  Keabsahan  Transaksi  e-commerce  yang dilakukan  Oleh  Anak  diBawah  Umur .  Alauddin  Law  Development  Journal  (ALDEV ): Fakultas  Syariah  dan Hukum , 02 (03),404
2 Andi Arvian Agung,Erlina, perindungan hukum terhadap konsumen penggunaan jasa pinjaman online , jurnal Alauddin Law Development journal (ALDEV) : Fakultas Syariah dan hukum, 02,no.03 ( 2020),h.436
3 Aulia  Fajriani  Kamaruddin,Istiqamah.  (2020). Menilik  Keabsahan  Transaksi  e-commerce  yang dilakukan  Oleh  Anak  diBawah  Umur .  Alauddin  Law  Development  Journal  (ALDEV ): Fakultas  Syariah  dan Hukum , 02 (03),402
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa :
”Transaksi  elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  dengan  menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.”
Perkembangan  dan  kemajuan  dalam  dunia  teknologi  yang  didukung  dengan  akses Internet  tanpa  batas  telah  berhasil  memberikan  kemudahan  dalam  berbagai  sisi  kehidupan sekalipun  disatu  sisi  yang  lain  kemudahan  tersebut  dapat  membawa  dampak  yang  tak terhingga  pula. 4 Keberadaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  memiliki  dampak  positif akan  tetapi  tentu  saja  tidak  terhindar  dari  permasalahan  yang  muncul.Mengingat  bahwa antara  pihak  pelaku  usaha  dan  konsumen  melakukan  pembelian  yang  tidak  bertatap  muka atau  di  lakukan  atas  rasa  kepercayaan  dari  para  pihak,permasalahan  yang  timbul  akibat transaksi  jual  beli  online  melalui  internet  antara  lain  bahwa  kualitas  barang  yang  dipesan tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dijanjikan  oleh  pelaku  usaha,  waktu  pengiriman  tidak  sesuai dengan  waktu  yang  telah  disepakati,  dalam  proses  pengiriman  barang  juga  rawan  terjadi kerusakan. Permasalahan lain yang dapat terjadi yaitu barang yang telah dipesan dan dibayar oleh konsumen tidak dikirim oleh pelaku usaha. Kerugian-kerugian yang dialami konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan  konsumen, maupun  akibat  dari adanya  perbuatan melanggar  hukum  yang dilakukan oleh  produsen.  Konsumen  menjadi  sasaran  aktivitas  bisnis  untuk  meraup  keuntungan  yang sebesar  besarnya  oleh  pelaku  usaha  melalui  kiat  promosi,  cara  penjualan,  serta  penerapan perjanjianstandar  yang  terkadang  merugikan  konsumen.  Faktor  utama  yang  menjadi kelemahankonsumen, adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. 5
Minimnya  perlindungan  hukum  terhadap  pihak  yang  melakukan  transaksi  merupakan permasalahan  hukum  yang  sering  terjadi.Oleh  karena  itu  pada  tahun  2008  Indonesia mengeluarkan  peraturan  khusus  yang  mengatur  transaksi  internet  yaitu  UU  ITE.  Kontrak elektronik  juga  harus  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama  dengan  kontrak  konvensional, dimana mengikat para pihak sebagaimana pasal 18 ayat 1 UU ITE yang menyebutkan bahwa “transaksi  elektronik  yang  dituangkan  ke  dalam  kontrak  elektronik  mengikat  para  pihak” Namun  melihat  isi  dari  Pasal  15  ayat  1  UUITE  mengatur  bahwa  ”Setiap  penyelenggara sistem  elektronik  harus  menyelenggarakan  sistem  elektronik  secara  andal  dan  aman  serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya , melihat
4 Andi Arvian Agung,Erlina, perindungan hukum terhadap konsumen penggunaan jasa pinjaman online , jurnal Alauddin Law Development journal (ALDEV) : Fakultas Syariah dan hukum, 02,no.03 ( 2020),h.433
5 Dedi Aswandi,Marilang,Nurjannah, Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen , Alauddin Law Develompent (ALDEV), 01,no.03 (2019),h.10
isi dari Pasal 15 ayat 1 UUITE rentan terjadinya wanprestasi perjanjian elektronik yang telah disepakati.
Permasalahan  hukum  yang  timbul  antara  lain  adalah  aspek  hukum  perjanjian,dimana tentang  perjanjian  itu  sendiri  di  atur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata.Untuk  memastikan perjanjian  itu  sah  atau  tidak  harus  dipenuhi  syarat  sah  perjanjian  yaitu  adanya  kesepakatan para  pihak,  kecakapan  para  pihak,  adanya  hal  tertentu  dan  suatu  sebab  yang  halal.Dalam transaksi e-commerce yang  sulit  untuk  dipenuhi  dari  syarat  sah  perjanjian  yang  terdapat dalam  KUHPerdata  adalah  jika  dilihat  dari  segi  perdata,jual  beli  melalui  internet  belum dikatakan sah karena antara pihak pelaku usaha dan konsumen tidak bertemu secara langsung sehingga  sulit  untuk  menentukan  kapan  terjadinya  kesepakatan 6 .  Banyak  hal  yang  tidak terduga  terjadi  oleh  para  pihak  yang  melakukan  akad  tersebut.  Salah  satunya  yaitu  adanya cidera  janji  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha.Dalam  praktiknya,  sering  ditemukan  tidak adanya  upaya  yang  dilakukan  pihak  pelaku  usaha  dalam  mengatasi  persoalan tersebut. 7 Contohnya  apabila  konsumen  sudah  memilih  barang  pada  konten  gambar  dan deksripsi foto yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha diinstagram ,namun barang yang telah datang  tidak  sesuai  kualitas  yang  dijanjikan,maka  pelaku  usaha  menganggap  bahwa  barang tersebut  tidak  bisa  di  kembalikkan  lagi,namun  melihat  isi  dari  Pasal  7  huruf  g  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen,maka  pelaku  usaha  berkewajiban  untuk  memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan  perjanjian.Sayangnya,  atas  pelanggaran  Pasal  7  tidak secara tegas diberikan sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  penelitian  pustaka.  Adapun pendekatan  penelitian  yang  digunakan  ialah  pendekatan  penelitian  secara  pendekatan normatif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder serta  data  tersier  (Bahan  tambahan).  Adapun  metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan adalah  studi  pustaka  (  Literature  Research  ).Teknik  pengolahan  data  yang  dilakukan  adalah dengan  beberapa  data  yang  didapat  dari  artikel,buku  literatur  dan  perundangundangan  serta
6 Aulia  Fajriani  Kamaruddin,Istiqamah.  (2020). Menilik  Keabsahan  Transaksi  e-commerce  yang dilakukan  Oleh  Anak  diBawah  Umur .  Alauddin  Law  Development  Journal  (ALDEV ): Fakultas  Syariah  dan Hukum , 02 (03),403.
7 Nurul  Afiqah  Mutmainnah,Hadi  Daeng  Mapuna, Peranan  Restrukturisasi  dalam  akad  murabahah  ( Studi  kasus  Putusan  nomor:0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo  ) ,  Jurnal  Qadauna  :  Fakultas  Syariah  dan  Hukum, 01,no.02 ( 2020),h.91
sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis sedang teliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan Perjanjian Transaksi Elektronik di Sosial Media Instagram
Perjanjian jual-beli melalui elektronik sebenarnya perjanjian yang telah terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdata :
"Suatu  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."
Perjanjian  jual-beli  melalui  elektronik  sebenarnya  tidak  terlepas  dari  konsep pelaksanaan jual-beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap,sebagai berikut :
a. Penawaran,dimana  pelaku  usaha  atau  penjual  mengupload  barang  dagangannya lengkap  dengan  deskripsi  atau  keterangan  bahkan  harga  barang  tersebut  di  akun sosial  media instagramnya.Lalu  pihak  konsumen  bisa  melihat  barang  yang  telah  di tawarkan  oleh  pelaku  usaha  sehingga  mempermudah  pembeli  atau  konsumen melihat-lihat  produk  tersebut  dimanapun  dan  kapan  saja  tanpa  dibatasi  oleh  ruang dan  waktu.Penawaran  terjadi  apabila  konsumen  membuka  akun  instagram  milik pelaku  usaha  yang  ditawarkan  dalam  barang  dagangannya.Oleh  karena  itu,apabila pembeli  tidak  membuka  milik  akun  instagram  pelaku  usaha  maka  penawaran tersebut  dapat  dikatakan  tidak  ada.maka dapat  dikatakan  penawaran  terjadi  apabila seseorang membuka dan melihat barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha disosial media  instagramnya.  .Contohnya  pelaku  usaha  menawarkan  suatu  barang  di instagram dengan baju berbahan sutera akan tetapi pesanan yang datang tidak sesuai ekspetasi  atau  mengecewakan  ternyata  pakaian  tersebut  hanya  berbahan  kain  sifon dan menerawang.
b. Penerimaan,dengan menggunakan penawaran di akun sosial media instagram maka penerimaan  tersebut  dilakukan  dengan  sosial  media  instagram  juga.  Setiap  calon pembeli tersebut dapat membuat kesepakatan terhadap pelaku usaha atas barang atau jasa  yang  ditawarkan  melalui  akunnya.pada  transaksi  jual-beli  melalui elektronik,konsumen  dapat  memilih  barang  tertentu  yang  ditawarkan  oleh  penjual dan dapat menyimpannya terlebih dahulu sebelum masuk ketahap pembayaran.
c. pembayaran,biasanya sebelum tahap pembayaran kedua belahpihak sepakat terlebih dahulu  mengenai  sistem  pembayarannya.sistem  pembayaran  sebagai  berikut  :  a) transfer antar rekening bank,b) dompet virtual , c) COD , d) jasa kurir.
d. Pengiriman,dapat dilakukan apabila proses pembayaran telah dilakukan.pengiriman
dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  jasa  pengiriman  barang  seperti  jne,jnt,dan tiki,sehingga konsumen berhak atas penerimaan barang tersebut.
Menurut  penulis,maka  lahirnya  suatu  kesepakatan  dalam  kegiatan  jual-beli  online disosial  media  instagram  apabila  pihak  pembeli  telah  mentransferkan  bayaran/uangnya kepada pihak penjual.Kemudian apabila kedua belah pihak sama-sama menyetujui suatu hal pokok  yang  menjadi  objek  yang  dijanjikan  maka  perjanjian  tersebut  dapat  dinyatakan lahir.Sepakat  disini  dapat  diartikan  suatu  persesuaian  paham  (pendapat)  dan  keinginan diantara  kedua  belahpihak.Dalam  konteks  tersebut  terjadi  pertemuan  kehendak  kedua belahpihak  mengenai  objek  yang  akan  diperjanjikan.Namun  dalam  melakukan  setiap perbuatan  hukum,  segala  kemungkinan  bisa  terjadi,  termasuk  apabila  para  pihak  ternyata sepakat untuk membatalkan perjanjian jual beli yang telah disepakati sebelumnya. 8
Demikian juga kaitannya dengan kontrak (perjanjian)yang dibuat  secara elektronik.dimana masyarakat sudah memanfaatkan perkembangan teknologi dalam kegiatan perekonomian,persesuaian  kehendak  tersebut  tidak  mengharuskan  untuk  bertemu  secara langsung  atau  dilakukan  secara  tertulis.Berbeda  dengan  masyarakat  konvensional,dimana dalam  persesuaian  kehendak  tersebut  cukup  antara  kedua  belahpihak  bertemu  secara langsung  dan  dilakukan  secara  lisan  atau  tertulis.Berdasarkan  pasal  1338  KUH  Perdata “semua  (kontrak)  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  sesuai  undang-undang  berlaku  sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan baik. Perjanjian tersebut tidak boleh di tarik kembali selain adanya kesepakatan para pihak atau karena adanya alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang.Meskipun  dalam  kegiatan  usaha  telah  diadakan  perjanjian  dengan kesepakatan antara kedua pihak, namun tentu saja dalam perbuatan atau kegiatan usaha tidak selalu  berjalan  mulus  seperti  yang  diinginkan  oleh  pelaku  usaha.  Walaupun  pada  awalnya tidak  beriktikad  untuk  melakukan  penyimpangan  dari  kesepakatan,  ada  saja  penyebab terjadinya  penyimpangan  pada  tahap  berikutnya. 9 Memang,  bukanlah  hal  mudah  untuk melakukan  harmonisasi  hukum  kontrak.Akan  tetapi,  terdapatnya  prinsip-prinsip  yang  sama saja  sudh  merupakan  keberhasilan.  Kompleksitas  permasalahan  di  era  globalisasi  menjadi suatu  keniscayaan  untuk  diupayakan  solusinya.  Solusi  dimaksudkan  setidak-tidaknya  untuk menghindari  terjadinya  benturan  kepentingan.  Atau  kalaupun  terjadi  benturan  kepentingan,
8 Erlina, Analisis yuridis pembatalan perjanjian jual beli hak atas tanah , Jurnal El-Iqtishady, 01,no.01 ( 2019),h.113
9 Nurul  Afiqah  Mutmainnah,Hadi  Daeng  Mapuna, Peranan  Restrukturisasi  dalam  akad  murabahah  ( Studi  kasus  Putusan  nomor:0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo  ) ,  Jurnal  Qadauna  :  Fakultas  Syariah  dan  Hukum, 01,no.02 ( 2020),h.88
akibat yang terjadi diupayakan untuk diminimalkan. 10

## B. Bentuk  Tanggung  Jawab  Pelaku  Usaha  dalam  Memenuhi  Hak  Konsumen  dalam Transaksi Elektronik melalui Media Sosial Instagram
Tujuan  perlindungan  kepada  konsumen  adalah  meningkatkan  harkat  dan  martabat konsumen  serta  membuka  akses  informasi  tentang  barang  dan/atau  jasa  baginya  dan menumbuhkembangkan  sikap  prilaku  usaha  yang  jujur  dan  bertanggung  jawab,  meskipun antara  pihak  produsen  dan  konsumen  hampir  tidak  pernah  bertemu  langsung. 11 Berbicara tentang  perlindungan  komsumen,  sama  halnya  dengan  membicarakan  tanggung  jawab produsen/  tanggung  jawab  produk,  karena  pada  dasarnya  tanggung  jawab  produsen dimaksudkan  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen 12 .  Berdasarkan  pasal  19 UUPK  meliputi  tanggung  jawab  pelaku  usaha  terhadap  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan  kerugian  konsumen.  Maka  produk  yang  cacat  bukan  merupakan  satu satunya  dasar  pertanggungjawaban  bagi pelaku  usaha.Terkait  dengan  pembuktian  terhadap pembuktian ada tidaknya unsur kesalahan dalam ganti kerugian tersebut, merupakan beban dan  tanggung  jawab  pelaku  usaha.Rumusan  ini  dikenal  kemudian  dengan  sistem pembuktian  terbalik,  hal  ini  merupakan  salah  satu  pemberdayaan  konsumen,  karena  pihak penggugat  (konsumen)  tidak  lagi  dibebani  untuk  membuktikan  kesalahan  produsen, melainkan  produsen  yang  harus  membuktikan  ketidakbersalahannya.  Sehingga,  apabila produsen  tidak  mampu  membuktikan  ketidakbersalahannya,  maka  dengan  sendirinya dianggap  bersalah,  sehingga  bertanggungjawab  seluruhnya  atas  kerugian  yang  dialami konsumen. Pertanggungjawaban tentu dilakukan dan di bedakan berdasarkan jenis barang Yang  rusak,  kemudian  besarnya  ganti  kerugian  dimana  semua  hal  tersebut  dilakukan agartidak  ada  pihak  yang  akan  dirugikan.Selain  itu,  untuk  menghindari  hal-hal  yang  dapat merugikan konsumen maupun pihak pelaku usaha, setiap barang yang hendak dikrim diJasa pengiriman barang,jadi jika terjadi kerusakan atau kehilangan selama masa  pengiriman,  maka  sudah  menjadi  tanggung  jawab  pihak  pengiriman  barang. 13 Dengan diberlakukannya prinsip tanggung jawab Praduga Bersalah ( Presumtion Of Liability  )  ,maka  menurut  penulis  perlunya  kesadaran  para  pelaku  usaha  terhadap
10 Sitti  Nurjannah,Harmonisasi Prinsip-prinsip  Hukum  Kontrak  Melalui  Choice  Of  Law ,  Jurnal  Al- Daulah : Fakultas Syariah dan Hukum, 02,no.02 (2013),h.166
12 St.Nurjannah, Pembinaan  dan  pengawasan  pemerintah  terhadap  perlindungan  konsumen ,  Juranl  Al- Daulah: Fakultas syariah dan hukum 01,no.02 (2013),h.2
13 Ahmad  Fatur  Rahman,Hadi  Daeng  Mapuna, Tanggung  kawab  pegadaian  syariah  atas  hilang  atau rusaknya  barang  jaminan  dalam  perspektif  hukum  islam ,  jurnal  El-Iqtishady  :  Fakultas  Syariah  dan  Hukum, 02,no.01 ( 2020),h.77.
pentingnya  menjaga  kulitas  produk  yang  dihasilkannya,karena  sangat  beresiko  yang  harus ditanggung  bagi  dirinya  dan  tentu  saja  pihak  konsumen  yang  sangat  dirugikan.  Perlu diketahui  tujuan perlindungan kepada konsumen adalah meningkatkan harkat dan martabat konsumen  serta  membuka  akses  informasi  tentang  barang  dan/atau  jasa  baginya  dan menumbuhkembangkan  sikap  prilaku  usaha  yang  jujur  dan  bertanggung  jawab,  meskipun antara  pihak  produsen  dan  konsumen  hampir  tidak  pernah  bertemu  langsung. 14 Maka  dari itu  pelaku  usaha  diharapkan  lebih  berhati-hati  dalam  memproduksikannya  sebelum mempromosikan  dagangannya  di  sosial  media  instagram  sehingga  orang  yang  membuka akun bisnisnya tidak ada keraguan terhadap kuliatas yang di janjikan.

## KESIMPULAN
1. Lahirnya  suatu  kesepakatan  dalam  kegiatan  jual-beli  online  disosial  media  instagram apabila adanya pernyataan salah satu pihak diterima oleh pihak lainnya.Misalnya Penjual menerima  konfirmasi  langsung  oleh  konsumen  bahwa  barang  tersebut  sudah  sampai  di alamatnya dan menyetujui mengenai objek yang diperjanjikan.
2. Bentuk tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen atas perjanjian jual beli secara online  dengan  menggunakan  e-commerce  adalah  dengan  menerapkan  tanggungjawab praduga  bersalah.Apabila  produsen  tidak  mampu  membuktikan  ketidakbersalahannya, maka dengan sendirinya dianggap bersalah, sehingga bertanggungjawab seluruhnya atas kerugian yang dialami konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Fatur  Rahman,Hadi  Daeng  Mapuna,  (  2020)  ,  Tanggung  kawab  pegadaian  syariah atas  hilang  atau  rusaknya  barang  jaminan  dalam  perspektif  hukum  islam, jurnal  El- Iqtishady : Fakultas Syariah dan Hukum, 02,(01), 77.
Andi  Arvian  Agung,  Erlina.(2020)  .  Perindungan  hukum  terhadap  konsumen  penggunaan jasa pinjaman online. Alauddin Law Development journal (ALDEV) : Fakultas Syariah dan hukum , 02(03),433-436.
Andi  Tenri  Ajeng.  (2017)    .Tinjauan  Hukum  Perjanjian  Jual-Beli  Melalui  E-commerce. Skripsi. Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar.
Aulia  Fajriani  Kamaruddin,Istiqamah.  (2020).  Menilik  Keabsahan  Transaksi  e-commerce yang  dilakukan  Oleh  Anak  diBawah  Umur. Alauddin  Law  Development  Journal (ALDEV), 02 (3),402-404.
Dedi  Aswandi,Marilang,Nurjannah,  (2019),  Efektivitas  Badan  Penyelesaian  Sengketa
14 St.Nurjannah, Pembinaan  dan  pengawasan  pemerintah  terhadap  perlindungan  konsumen ,  Juranl  Al- Daulah: Fakultas syariah dan hukum 01,no.02 (2013),h.3
Konsumen  (BPSK)  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen, Alauddin  Law Develompent (ALDEV), 01(03), 10.
Erlina,  Analisis  yuridis  pembatalan  perjanjian  jual  beli  hak  atas  tanah,  (2019), Jurnal  El- Iqtishady : Fakultas Syariah dan Hukum , 01(01), 113.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13(3), 241-254.
Nurul  Afiqah  Mutmainnah,Hadi  Daeng  Mapuna,  (  2020)  ,    Peranan  Restrukturisasi  dalam akad murabahah  (  Studi  kasus  Putusan  nomor:0293/Pdt.G/2017/PA.Gtlo  )  , Jurnal Qadauna : Fakultas Syariah dan Hukum , 01(02) , 88-91.
Rifan,  A.  N.,  Jamaluddin.  Dkk.  (  2014).    Perlindungan  hukum  Terhadap  konsumen  dalam transaksi Online. jurnal serambi hukum, 08(2), 91.
Sarwono  Jonathan,prihartono.  (  2012). Perdagangan  Online:  Cara  bisnis  di  internet .  PT. Alex Media Komputindo: Jakarta.
Sitti  Nurjannah,  (2013).  Harmonisasi  Prinsip-prinsip  Hukum  Kontrak  Melalui  Choice  Of Law, jurnal Al-Daulah:Fakultas syariah dan hukum.02(02), 166
St.Nurjannah,  (2013).  Pembinaan  dan  pengawasan  pemerintah  terhadap  perlindungan konsumen. Jurnal Al-Daulah: Fakultas syariah dan hukum , 01(02) , 2-3.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Syamsuddin,  R.,  Fuady,  M.  I.  N.,  Prasetya,  M.,  &  Umar,  K.  (2021).  The  effect  of  the COVID-19  pandemic  on the  crime  of  theft. International  Journal  of  Criminology and Sociology , 10 , 305-312.
Nurlaelah. (2020). Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Siri' Na Pacce di Sekolah Dasar (Suatu Alternatif Pendidikan Karakter. Gowa: Jariah Publishing Media.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright issues  on  the  prank  video  on  the  youtube.  In International  Conference  on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.