Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
ANGKA KECELAKAAN KERJA NAIK PENINGKATAN DALAM 8 TAHUN TERAKHIR: PENGIMPLEMENTASIAN PROGRAM ZERO ACCIDENT AWARD
Agris Bagus Puta Pratama 1 , Galang Satrio Nugroho 2 , Mardian Putra Frans 3 1,2,3 Ilmu Hukum/Hukum/Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia agrisbagusputra@gmail.com 1,*) , galangsatrionu@gmail.com 2 , mardian.putra@uksw.edu 3
Naskah diterima: 26 April 2024; revisi: 25 Mei 2024; disetujui: 16 Juni 2024

## Abstract
This research discusses important aspects in achieving complete mobility in a company, with a focus on labor aspects  and  Occupational  Health  and  Safety  (K3).  Even  though  the  company  received  the  "Zero  Accident Award"  from  the  Ministry  of  Manpower  for  its  success  in  achieving  zero  work  accidents,  the  increase  in  the number of accidents in recent years shows the lack of success of this program. This research uses a qualitative approach  with  normative  juridical  analysis  to  identify  gaps  between  regulations  for  implementing  the  Zero Accident Award program and field practice. The research results show the need for continuous improvement in risk management and work accident prevention in companies.
Keywords: Work Accidents, Occupational Health and Safety, Zero Accident Award
* Alamat korespondensi: Universitas Kristen Satya Wacana agrisbagusputra@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Dengan  terjadinya  pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  pesat  menimbulkan  persaingan  yang cukup  ketat  pula.  Hal  ini  merupakan  suatu  hal  yang  wajib  dan  juga  tidak  dapat  dihindari  agar perusahaan tetap berjalan dan menghasilkan keuntungan (Nurdahlia, dkk, 2023). Tidak bisa dipungkri kebutuhan primer dan skunder dalam masyarakat mengalami peningkatan dari masa ke masa, ditandai dengan mobilitas masyarakat semakin yang meningkat pula.
Aspek  ketenagakerjaan  dan  sumber  daya  manusia  akan  selalu  berjalan  dengan  beriringan. Oleh karena itu company atau perusahaan perlu meingkatkan kuantitas dalam sumber daya manusia untuk  menjaga  kestabilan  produksi  di  perusahaannya.  Pada  fenomena  ini,  pemerintah  sebagai regulator perekonomian mengambil peranan dalam menciptakan kestabilan dan perekonomian dengan menyusun  dan  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1970  Tentang  Keselamatan  Kerja dengan  tujuan    para  pekerja  dijamin  keselamatan  dalam  bekerjanya.  Perlindungan  kesehatan  dan keselamatan kerja (K3) merupakan salah satu syarat untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Selain itu, K3 merupakan hak asasi setiap pekerja untuk mendapat jaminan penuh mengenai aspek kesehatan dan keselamatan dalam bekerja.
Secara umum permasalahan perlindungan keselamatan kerja (K3) masih sering diabaikan di Indonesia. Hal ini menandakan angka kecelakaan kerja masih tinggi dan memprihatinkan. Meskipun karyawan  merupakan  aset  berharga  bagi  perusahaan  mana  pun,  namun  kepudilian  dunia  usaha terhadap (K3) juga masih relatif rendah ((Liu, dkk, 2020).
Di  era  globalisasi  dan  pasar  bebas,  Era  Perdagangan  Bebas  ASEAN  (AFTA),  Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Komunitas Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) mulai berlaku pada tahun 2020  dan  terbukti  mendorong  perdagangan  bebas.  Jika  ingin  memenangkan  persaingan  pemerintah Indoensia harus juga memikirkan Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebab keselamatan kerja juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh industri Indonesia. SMK3 merupakan suatu  konsep  pengendalian  K3  yang  sistematis  dan  komprehensif  dengan  sistem  manajemen  yang lengkap melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pemantauan (Liu, dkk, 2020).
Penghargaan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang  dikenal  dengan  Kecelakaan  Nihil  atau Zero  Accident  Award  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  manajemen  perusahaan  yang  berhasil melaksanakan program kesehatan dan keselamatan kerja dengan tujuan tercapainya kecelakaan nihil atau  zero  accident.  Melalui  Surat  Keputusan  dikeluarkan  oleh  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik Indonesia,  pemerintah  menganugerahkan  kehormatan  ini  dalam  bentuk  penghargaan  atau  piagam. Untuk mencapai kesejahteraan pekerja dan mencapai penghargaan tanpa kecelakaan ini, pekerja harus diberikan  jam  kerja  yang  memadai  sesuai  dengan  undang-undang  Kementerian  Tenaga  Kerja.  Jam kerja  adalah  salah  satu  kriteria  untuk  memenangkan  No  Accident  Award,  Di  Indonesia,  Undang- Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan PP No. 35 Tahun 2021 yang merupakan bagian dari Undang Undang Cipta Kerja mengatur tentang jam kerja tenaga kerja (Liu, dkk, 2020).
Banyaknya kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja secara berulang-ulang mengakibatkan kematian,  kerusakan  harta  benda,  dan  terhentinya  produksi.  Menurut  Jamsostek,  tercatat  65.474 kecelakaan  pada  tahun  2007  yang  mengakibatkan  1.451  kematian,  5.326  cacat  tetap,  dan  58.697 kerugian. Informasi kejadian ini mencakup seluruh organisasi yang tergabung dalam Jamsostek yang memiliki  kurang  lebih  7  juta  anggota  atau  sekitar  10  dari  seluruh  tenaga  medis  profesional  di Indonesia. Ini berarti 930 kecelakaan per 100.000 pekerja terampil per tahun. Oleh karena itu, jumlah total  kecelakaan  diperkirakan  akan  lebih  tinggi  lagi.  Faktanya,  menurut  studi  World  Financial Discussion pada tahun 2006, angka pekerja meninggal yang disebabkan oleh kecelakaan di Indonesia adalah  17  hingga  18  per  100.000  pekerja  profesional.  Mengingat  keanehan  yang  terjadi,  maka penyusunan Peraturan Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pedoman “Zero Kecelakaan Kerja” dan Jaminan Ketenagakerjaan  saat  ini  dinilai  belum  berhasil,  mengingat  angka  kecelakaan  industri  yang  terus meningkat. Jumlahnya meningkat setiap tahunnya selama 10 tahun terakhir (korneilis, dkk, 2020).
Eksekusi  program  Zero  Accident  Award  menjadi  objek  eksplorasi  mendasar  yang  akan dicermati  pencipta  dalam  ujian  kali  ini.  Program  yang  telah  dicanangkan  oleh  Dinas  Penyediaan Tenaga  Kerja  (Kemenaker)  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Nomor  1  Tahun  1970  tentang Kesejahteraan Kerja. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program ini, menurut pembuatnya perlu ada bantuan  lebih  lanjut  sehingga  yang  utama  tujuan  dapat  dicapai  dalam  melaksanakan  program  Nol Kecelakaan Kerja yang mendasar.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  kualitatif.  Yang  dimaksud  dengan “kualitatif”  adalah  cara  atau  metode    untuk  menggali  dan    memahami  makna  bagi  individu  atau kelompok orang yang berbeda. Selain itu, penelitian kualitatif dapat menyentuh berbagai jenis disiplin ilmu,  topik,  dan  disiplin  ilmu  (Kaharuddin,  2021).  Tulisan  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif karena dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang bersifat deskriptif guna untuk  memberikan  informasi  akurat  dan  mendalam  mengenai  regulasi  dalam  pengimplementasian Program Zero Accident Award.
Pada  penulisan  ini,  akan  dibahas  secara  terstruktur  mengenai  regulasi  pengimplementasian Program Zero Accident Award dilihat dari sisi angka kecelakaan kerja yang mengalami peningkatan dalam  10  tahun  terakhir.  Yang  mendasar  kepada  peraturan  perundang-undangan  terkait  dan  studi kepustakaan  dalam  sistem  pengumpulan  olah  data.    Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  dapat dikategorikan  sebagai  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  yuridis  normatif  merupakan  suatu penelitian  yang  bertumpu  pada  bahan  hukum  primer  dengan  melihat  konsep,  teori,  atau  peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penelitian (Negara, 2023).
Karna dalam penelitian ini mengacu kepada studi kepustakaan untuk memperoleh data yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian, Maka bahan yang digunakan pada penelitian ini dapat dibagi menjadi dua,  yaitu bahan primer dan bahan sekunder. Bahan primer yang digunakan berupa bahan hukum yang berlaku di Indonesia. Terdiri dari:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
b. Peraturan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik  Indonesia  No.18  Tahun  2016  tentang  Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
c. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2023  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi Undang-Undang
d. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia  Nomor  :  Per.04/Men/1987  Tentang Panitia  Pembina  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  Serta  Tata  Cara  Penunjukan  Ahli Keselamatan Kerja
e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).
f. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  Per.05/Men/1996  tentang  Sistem  Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 01/Men/2007 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan K3
Bahan  sekunder  yang  digunakan  terdiri  dari  publikasi  dan  tulisan  mengenai  hukum,  seperti jurnal atau buku. Dari data yang telah didapat, penelitian ini menggunakan metode deduktif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  Hasil  dan  Pembasahan  ini  penulis  menganalisis  tentang  Undang-undang  Tahun  1970 Tentang  Keselematan  Kerja,  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja(K3),  Panitia  Pembina  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), Panitia Pelaksana Kesehetan Keselamatan Kerja (P2K3), Zero Accident Award , dan tentunya tentang pengimplementasian program Zero Accident award sendiri

## Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dalam pasal 2 ayat 1 di jelaskan bahwa ruang lingkup keselamatan kerja meliputi segala tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air,  di  dalam  air  maupun  di  udara,  yang  berada  di  dalam  wilayah  kekuasaan  hukum  Republik Indonesia.  Selain  mengatur  ruang  lingkup  kerja  Undang-Undang  ini  juga  mengatur  tentang  fungsi syarat sayarat keselamatan kerja yang di atur dalam pasal 3 ayat 1, fungsi syarat-syarat keselamatan kerja yang di maksud antara lain ialah :
a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
d. memberi  kesempatan  atau  jalan  menyelamatkan  diri  pada  waktu  kebakaran  atau  kejadian- kejadian lain yang berbahaya;
e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
g. mencegah  dan  mengendalikan  timbul  atau  menyebarluasnya  suhu,  kelembaban,  debu,  kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
h. mencegah  dan  mengendalikan  timbulnya  penyakit  akibat  kerja  baik  physik  maupun  psychis, peracunan, infeksi dan penularan;
i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
r. menyesuaikan  dan  menyempurnakan  pengamanan  pada  pekerjaan  yang  bahaya  kecelakaannya menjadi bertambah tinggi (UU, 1970).

## Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  merupakan  sebuah  cara  untuk  melindungi  para pekerja agar selalu terhindar dari segala bentuk macam bahya dalam melaksanakan pekerjaannya di tempat  kerja  dan  agar  orang  lain  yang  memasuki  tempat  kerja  dapat  mempergunakan  dan mempergunakan sumber daya produksi dengan aman dan efisien serta melaksanakan tugasnya. tugas selama proses produksi berjalan dengan lancar. Prinsip K3 Indonesia yang tertuang dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1970  tentang  Keselamatan  Kerja  di  Tempat  Kerja  adalah  setiap  pekerja berhak atas perlindungan keselamatan dalam melakukan pekerjaan demi kesejahteraan dirinya sendiri dan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nasional.

## Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)
Menteri Tenaga Kerja mempunyai wewenang untuk membentuk sebuah panitia, panitia yang dimaksud  disini  adalah  panitia  Pembina  keselamatan  dan  Kesehatan  kerja.  Dimana  panitia  ini bertugas  untuk  meningkatkan  kerja  sama,  saling  pengertian  dan  partisipasi  yang  efektif  antara pengusaha  manajer  dan  pekerja  untuk  mencapai  tugas  dan  tanggung  jawab  bersama  dibidang keselamatan dan Kesehatan kerja, guna melancarkan kegiatan/usaha produksi. Susunan tugas dan hal hal lain dari panitia Pembina keselamatan dan Kesehatan kerja ini diteapkan langsung oleh Menteri tenaga kerja.
Tugas dari panitia Pembina keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3) meliputi beberapa aspek penting  untuk  memastikan  lingkungan  kerja  yang  aman  dan  sehat.  Berikut  adalah  beberapa  tugas utama dari P2K3:
1. Pengembangan kebijakan K3
Menyusun,  mengembangkan,  dan  mengimplementasikan  kebijakan,  prosedur,  dan  program keselamatan kerja di tempat kerja.
2. Identifikasi dan Evaluasi Resiko
Melakukan  identifikasi  dan  penelitian  risiko  terkait  keselamatan  kerja,  serta  memberikan rekomendasi untuk tindakan pencegahan.
3. Pelatihan dan Penyuluhan
Menyediakan pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi terkait K3 kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka mengenai pentingnya K3.
4. Pengawasan dan Pemantauan Melakukan  pengawasan  dan  pemantauan  rutin  terhadap  pelaksanaan  K3  di  tempat  kerja  untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Penyelidikan Kecelakaan Kerja
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Menyelidiki insiden atau kecelakaan kerja untuk menemukan penyebabnya dan mengembangkan langkah-langkah pencegahan agar tidak terulang di masa depan.
6. Pelaporan dan Dokumentasi
Mencatat  dan  melaporkan  semua  insiden,  kecelakaan,  serta  kondisi  berbahaya  di  tempat  kerja, serta memastikan bahwa semua dokumen terkait K3 diarsipkan dengan baik.
7. Konsultasi dan Koordinasi Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak manajemen, karyawan, dan pihak eksternal seperti dinas tenaga kerja atau lembaga terkait K3 lainnya untuk menyelesaikan masalah K3.
8. Perbaikan Berkelanjutan
Mengupayakan perbaikan berkelanjutan dalam program K3 melalui evaluasi rutin, umpan balik dari karyawan, dan penerapan praktik terbaik di bidang K3.
Dengan melaksanakan tugas-tugas ini diharapkan Panitia Pembina Keselamatan Kerja(P2K3) dapat berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

## Zero Accident Award
Kesejahteraan  dan  Kesejahteraan  (K3)  merupakan  prakrasa  pemerintah  untuk  membangun tempat  kerja  yang  terlindungi,  kokoh  dan  sejahtera,  terbebas  dari  kecelakaan,  kebakaran,  ledakan, pencemaran  alam  dan  penularan  usaha.  Kecelakaan  kerja  dapat  menyebabkan  malapetaka  bagi pekerja,  dunia  usaha,  pemerintah  dan  masyarakat  serta  dapat  menghilangkan  nyawa  manusia, kerusakan harta benda dan pencemaran lingkungan.
Melalui    Program  Kampanye  Nasional  Peningkatan  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja pemerintah bertujuan untuk meningkatkan motivasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi dan  menggalakkan  penerapan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  di  seluruh  tempat  kerja  serta kesadaran  akan  program  yang  mengedepankan  keselamatan  dan  Kesehatan  kerja.Kami  bertujuan untuk meningkatkan Perlindungan kesehatan di tempat kerja merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam proses produksi (Permen, 2007).
Perusahaan yang  memenuhi persyaratan untuk memperoleh penghargaan no-accident dapat mengajukan  permohonan  ke  instansi  prefektur/kota  yang  bertanggung  jawab  di  bidang ketenagakerjaan, disertai dengan informasi pendukung sebagai berikut:
1) Jam  kerja  aktual  seluruh  karyawan  Rincian  lokasi  perusahaan  dan  jam  kerja  aktual  tahunan selama tiga tahun berturut-turut.;
2) Jam  lembur  sebenarnya  untuk  setiap  pekerja  yang  bekerja  lembur  selama  tiga  tahun  berturut- turut, rincian jam kerja tahunan.;
3) Rincian jam kerja aktual dan tahunan seluruh karyawan kontraktor dan/atau subkontraktor (jika ada,  yang  dianggap  bagian  dari  perusahaan)  di  lokasi  perusahaan  selama  tiga  tahun  berturut- turut.;
4) Jam lembur aktual yang dilakukan oleh seluruh karyawan kontraktor dan/atau subkontraktor (jika dianggap  sebagai  bagian  dari  perusahaan)    selama  tiga  tahun  berturut-turut;  Dirinci  dalam  hal jam kerja tahunan (Korneilis, 2020).

## Pengimplementasian Zero Acident Award
Otoritas  publik  yang  menyusun  program  ini  bertekad  untuk  memberikan  efisiensi  dalam organisasi  agar  tidak  terjadi  kecelakaan  kerja  di  lingkungan  kerja  tanpa  kehilangan  waktu  kerja. Untuk  mencapai  kehormatan  tersebut,  ada  beberapa  sudut  pandang  yang  harus  dijalankan  untuk mendapatkan kehormatan tersebut. Namun jumlah kecelakaan kerja telah meningkat selama delapan tahun  terakhir,  yang  berarti  bahwa  pelaksanaan  program  ini  tidak  dapat  memenuhi  tujuan  dasar mengapa program ini dibentuk.
Mengapa  penulis  menjadikan  Program  Zero  Accident  Award  sebagai  tolak  ukur  naiknya angka  kecelakaan  kerja?  (yang  dimana  program  ini  hanya  sebagai  bentuk  penghargaan  apabila perusahaan berhasil mencapai angka nihil kecelakaan kerja saja.)
Penulis  menarik  garis  besar  bahwa  program  nihil  kecelakaan  kerja  atau  zero  accident  ini memiliki keterkaitan sama halnya dengan ketenagakerjaan dan sumber daya manusia keduanya saling beirisan satu sama lain, jika dilihat dari tujuan dasar program ini, zero accident award memiliki tujuan untuk  memberikan  produktifitas  di  perusahaan  agar  mendapatkan  nihil  kecelakaan  kerja  di  tempat kerja.  Dengan  adanya  grafik  yang  terus  melonjakkan  angka  kecelakaan  kerja  hingga  menyentuh
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mencapai  8  tahun  terakhir,  artinya  program  ini  sama  sekali  tidak  meunjukkan  bahwa  adanya keefektifitasan  dalam  pengimplementasian  program  tersebut.  Walapun  memang  tidak  sedikit  juga perusahaan  yang  memperoleh  penghargaan  ini.  Namun  sama  saja  tidak  tertutup  dengan  presentasi angka  kecelakaan  kerja  yang  cinderung  naik.  Berikut  dilampirkan  grafik  statistik  angka  kecelakaan kerja dalam beberapa tahun terakhir;
Gambar 1. Statistik Kecelakaan Kerja di Indonesia dari Tahun 2015-2022
Berdasarkan  data  grafik  yang  dicantumkan  diatas,  angka  peningkatan  dimulai  pada  tahun 2016  sampai  2022,  jika  diperhatikan  angka  mengalami  kenaikan  sekitar  10.000-20.000  kecelakaan kerja pertahunnya. Dengan angka kecelakaan yang  diklaim oleh Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau JKM dari program jaminan sosial ketenagakerjaan selama 2019 hingga November  2023  terus  melonjak  (BPJS,  2023),  ikut  meningkatkan  grafik  menjadi  8  tahun  terakhir. Berdasarkan Analisa berikut, seperti yang ditunjukkan oleh hipotesis jenis pengaruh berjenjang HW Heinrich, komitmen terbesar terhadap penyebab kecelakaan kerja berasal dari kecerobohan manusia, khususnya  88%.  Sementara  itu,  10%  lainnya  disebabkan  oleh  ketidakpuasan  properti/sumber daya/produk dan 2% karena variabel lain. Akibat dari pengkajian kecelakaan kerja selama ini dapat diduga bahwa hanya sedikit variabel penyebab kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa atau luka- luka karena tidak dilibatkannya ahli perancang pembangunan, pemanfaatan strategi pelaksanaan yang tepat,  lemahnya  pengelolaan  pelaksanaan  pembangunan  di  lapangan,  tidak  sepenuhnya  pedoman pelaksanaan.  Pedoman  yang  ada  mengenai  K3,  ketidakberdayaan  manajemen  pelaksanaan  K3, rendahnya kualitas dan jumlah aksesibilitas Alat Pertahanan Perorangan (APD), unsur finansial dan sosial  buruh  serta  tidak  adanya  disiplin  buruh  dalam  menyepakati  pengaturan  mengenai  K3.  K3, termasuk penggunaan APD jika terjadi kecelakaan kerja (Handoko, dkk, 2014).
Dalam fenomena yang dialami dalam kurun waktu 8 tahun terakhir pada fluktatif yang naik dalam pertahunnya , disini pengimplementasian pada program Zerro Accident Award yang diusung oleh  pemerintah  menjadi  rancu  atau  tidak  dapat  dijelaskan  kepastiannya.  Sudah  ada  ulusan  dari pemerintah mengenai rekomendasi perancangan kembali mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970  tentang  Keselamatan  Kerja  mengenai  beberapa  aspek  didalamnya  termasuk  tentang Keselamatan Kerja yang menyangkut di dalam maupun diluar perusahaan namun belum ada follow up lebih lanjut terkait rekomendasi tersebut.
Seperti  apa  pengimplementasian  program  yang  seharusnya,  agar  mencapai  skala  prioritas yang  ditetapkan?  Lalu,  seperti  apa  wujud  pengimplementasiannya  dalam  program  Zero  Accident Award agar dapat memenuhi skala prioritas yang ada? Dalam analisa yang penulis lakukan, penulis menarik garis besar pada pengimplementaian program ini yaitu sebegai bentuk beberapa rekomendasi;
1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Keselamatan Kerja
Undang  -  Undang  Nomor  1  Tahun  1990  tentang  Keselamatan  Kerja  sudah  usang  atau berkurang  keefektifitasannya  pada  masa  perkembangnya  teknologi  yang  semakin  berkembang, dan  beberapa  aspek  yang  mendukung  pada  mobilitas  di  suatu  perusahaan  berkaitan  dengan jaminan keselamatan kerja pada karyawan yang bekerja melalui dunia virtual atau digital dalam beberapa  aspek  terkait,  seperti  pada  ruang  lingkup  yang  belum  adanya  hal-hal  yang  mengatur nengenai  lingkup  pengaturan  bagi  pekerja  daring  dalam  adanya  kemajuan  informasi  dan teknologi  saat  ini  memungkinkan  adanya  pekerja  yang  bekerja  di  dunia  digital  yang  berbasis
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pada  internet.  sebagai  tujuan  lain  bentuk  dari  jaminan  pekerja  yang  bekerja  di  dunia  virtual. Sebenarnya dalam undang-undang tersebut sudah ada pasal berupa kajian mengenai perubahan rincian  undang-undang    dikemudian  hari  mengikuti  pada  perkembangan  ilmu  pengetahuan, teknik  dan  teknologi  serta  pendapatan-pendapatan  baru  di  kemudian  hari,  yang  terdapat  pada bagian syarat-syarat keselamatan pada BAB ke-3 Pasal (3) Ayat (2). Namun, pada halnya saat ini kita masih menunggu mengenai revisi dari undang-undang tersebut.
2) Zero Acident Award
Dalam  program  ini,  target  yang  dicapai  pada  masa  sekarang  dilihat  dari  angka kecelakaan  kerja  yang  mengalami  peningkatan  dalam  kurung  waktu  8  tahun  terakhir  perlu diperhatikan  mengenai  kefektivitasaannya  dalam  implementasi  yang  dilakukan  belakangan  ini. Perlu  adanya  tinjauan  yang  lebih  mengenai  bentuk  mekanisme  program  yang  lebih  baik  dari aspek  struktur  hukum  seperti;  adanya  penambahan  pada  pengaturan  mengenai reward terkait dengan  ekonomi  kepada  perusahaan  yang  patuh  dalam  menerapkan  persyaratan  K3,  atau terhadap  aspek-aspek  lain  yang  berkaitan  dengan  adanya  perkembangan  kemajuan  di  masa sekarang ini.

## IV.  KESIMPULAN
Program  ini  pada  dasarnya  dimaksudkan  sebagai  bentuk  apresiasi  dan  validasi terhadap perusahaan yang berhasil mencapai nihil kecelakaan dalam beberapa tahun berturut- turut.  Namun  lebih  dari  itu,  program  ini  juga  dirancang  untuk  menjaga  keselamatan, kesehatan, dan mengurangi risiko bagi karyawan. Upaya menjaga keselamatan dan kesehatan karyawan dilakukan melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pencapaian nihil  kecelakaan.  Tercapainya  nihil  kecelakaan  ditandai  dengan  tersedianya  perlengkapan keselamatan kerja, seperti helm, kaca mata, sarung tangan, sepatu safety dan body harness. Selain  itu,  karyawan  diharapkan  mematuhi  peraturan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja, dengan dukungan pengawas K3 dan mencapai nihil kecelakaan.
Untuk  menjaga  keberlanjutan  program  Zero  Accident  Award,  perlu  dikaji  kembali mekanisme pelaksanaannya agar lebih efektif. Meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan  utama  program  ini  positif,  penting  untuk  diingat  bahwa  evaluasi  berkelanjutan diperlukan  untuk  menjaga  program  tetap  berjalan  sesuai  tujuan  awalnya.  Hal  ini  mungkin melibatkan  pemutakhiran  peraturan  hukum  yang  relevan  atau  penyesuaian  program implementasi untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal.

## REFERENSI
BPJS Ketenagakerjaan.https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/Kecela aan-Kerja-Makin- Marak-dalam-Lima-Tahun-Terakhir, diakses pada tanggal 16 Februari 2023.
Dwi  Handoko,  Sony  Sunaryo.  (2014). Analisa  Pengaruh  Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  (K3) Pada  Pekerja  Bangunangedung  Penataan  Ruang  Kementerian  Pekerjaan  Umum” ,  Jurnal Konstruksia, Volume. 5 Nomor 2.
Kaharuddin. (2021). Kualitatif Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi , Makassar : Equilibrium (Jurnal Pendidikan).
Korneilis,  Waliadi  Gunawan.  (2018).  Manfaat  Penerapansistem  Manajemen  K3  Dalam  Upaya Pencapaian  Zero  Accident  Di  Suatu  Perusahaan,  Jurnal  Sistem  Informasi  dan  Informatika (SIMIKA) Vol.1 No.1
Liu S, Nkrumah ENK, Akoto LS, Gyabeng E, Nkrumah E. (2020). “The State of Occupational Health and  Safety  Management  Frameworks  (OHSMF)  and  Occupational  Injuries  and  Accidents  in the  Ghanaian  Oil  and  Gas  Industry:  Assessing  the  Mediating  Role  of  Safety  Knowledge” . BioMed Research International.
Nia  Nurdahlia,Saparuddin  Siregar.  (2023). Analisis  Sistem  Perhitungan  Jumlah  Jam  Kerja  Dalam Meraih.  Penghargaan  Zero  Accident  K3  Dinas  Ketenagakerjaan  UPT  Wilayah  1  Sumatera Utara. Sci-Tech Journal, Volume 2 Nomor 2. Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia.  Nomor  :  Per-01/Men/I/2007 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Juni 2024 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Tanggul Ansari Negara (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Origins and Approaches , Audito Comparative Law Journal, Volume. 4, Nomor. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.