Analisis Segitiga Kebijakan Kesehatan dalam Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya

## ANALISIS SEGITIGA KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDIS DAN ANGKA KREDITNYA
Nauri Anggita Temesvari Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul Jakarta Jl. Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk Jakarta Barat nauri@esaunggul.ac.id

## Abstract
Health Information Management Workforce is one of many types health workforce which is distributed in Indonesia, include clinic, primary healthcare, and hospital. In Ministry of Health’s  Regulation  Number  55  in  Year  2013  described  about  job  describtion  and education’s  qualification  from  Diploma,  Bachelor,  and  Master  Degree  in  Health Information  Management.  To  support  the  regulation,  government  made  Ministry  of Administrative  and  Bureaucratic  Reform’s  Regulation  Number  30  in  Year  2013  about functional  job  and  credit  score  in  Health  Information  Management  Workforce.  The purpose of this research is to analyse the involvement triangle of health policy in making Ministry  of  Administrative  and  Bureaucratic  Reform’s  Regulation  Number  30  in  Year 2013  using  qualitative  method.  Actor  who  involved  in  making  this  regulation  are organization  of  health  information  management’s  professional,  association  of  heatlh information  management  education,  and  also  government.  The  content  of  this regulation are from determine to monitor the functional job’s level. The context of this research  are  culture’s  movement  and  social’s  problem.  The  process  in  making  this regulation is for replacing the previous regulation which is adjusted in current condition.
Keywords :  Policy  Analysis,  Functional  Job,  Health  Information  and  Management Professional

## Abstrak
Perekam  Medis  dan  Informasi  Kesehatan  (PMIK)  merupakan  jenis  tenaga  kesehatan yang tersebar di setiap fasilitas kesehatan di Indonesia, baik klinik, puskesmas, maupun rumah  sakit.  Pada  Permenkes  No.  55  Tahun  2013  menerangkan  bahwa  PMIK mempunyai  kewenangan  sesuai  dengan  kualifikasi  pendidikan  mulai  dari  Ahli  Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Sarjana Terapan atau Sarjana Rekam Medis dan Informasi  Kesehatan,  dan  Magister  Rekam  Medis  dan  Informasi  Kesehatan.  Untuk mendukung  pemberdayaan  PMIK  berdasarkan  kualifikasi  pendidikannya  kemudian dibentuk juga pertauran pendukung yaitu Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterlibatan segitiga kebijakan kesehatan dalam pembentukan Permenpan- RB,  yang  terdiri  dari  aktor,  konten,  konteks,  dan  proses  dengan  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Dari  hasil  penelitian,  aktor  yang  terlibat  antara  lain  organisasi profesi  perekam  medis,  asosiasi  pengelola  perguruan  tinggi,  dan  juga  pemerintah. Konten dari Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2013 adalah jenis level jabatan fungsional, kualifikasi  pengangkatan  tiap  level  jabatan,  hingga  pembinaan  dari  jabatan  fungsional tersebut.  Konteks  perumusan  Permenpan-RB  Nomor  30  Tahun  2013  adalah  adanya pergesaran  budaya  dalam  pemanfaatan  teknologi  dan  juga  faktor  sosial  dalam peningkatan  jenjang  karir  sesuai  kepakaran  Perekam  Medis.  Sedangkan  proses perumusan Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2013 merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada di masyarakat.
Kata  Kunci :  Analisis  Kebijakan,  Jabatan  Fungsional,  Perekam  Medis  dan  Informasi Kesehatan Pendahuluan Perekam Medis dan Informasi
Kesehatan  (PMIK)  merupakan  salah  satu
jenis  tenaga  kesehatan  yang  tersebar  di setiap  fasilitas  kesehatan  di  Indonesia,  baik klinik,  puskesmas,  maupun  rumah  sakit.
Analisis Segitiga Kebijakan Kesehatan dalam Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya
PMIK  memfokuskan  kegiatannya  pada  data pelayanan  kesehatan  dan  pengelolaan sumber  informasi  pelayanan  kesehatan dengan  menjabarkan  sifat  alami  data, struktur, dan menterjemahkannya ke berbagai  bentuk  informasi  demi  kemajuan kesehatan dan pelayanan kesehatan perorangan, pasien, dan masyarakat (1).
Pada  Peraturan  Menteri  Kesehatan (Permenkes)  No.  55  Tahun  2013  pasal  13 menerangkan  bahwa  PMIK  mempunyai kewenangan  sesuai  dengan  kualifikasi pendidikan  mulai  dari  Ahli  Madya  Rekam Medis  dan  Informasi  Kesehatan,  Sarjana Terapan  Rekam  Medis  dan  Informasi Kesehatan,  hingga  Sarjana  Rekam  Medis dan  Informasi  Kesehatan,  dan  Magister Rekam  Medis  dan  Informasi  Kesehatan. Peraturan yang telah
disebutkan sebelumnya juga didukung dengan Permenristekdikti  No.  257  Tahun  2017 tentang Nama
Program Studi pada Perguruan  Tinggi  terdiri  dari  level  Diploma Tiga,  Sarjana  Terapan,  dan  Magister Manajemen  Informasi  Kesehatan.  Sejalan dengan  Permenkes  No.  55  Tahun  2013, Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia (Menpan  RB)  mengeluarkan  Peraturan Menpan  RB  Nomor  30  Tahun  2013  tentang jabatan  fungsional  perekam  medis  dan angka  kreditnya,  yang  mana  dijelaskan perekam  medis  yang  menjabat  sebagai pegawai  negeri  sipil  diberi  tugas,  tanggung jawab,  wewenang,  dan  hak  secara  penuh oleh  pejabat  yang  berwenang  untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan pada sarana kesehatan. Selanjutnya,  pada  Bab  IV  Pasal  6  jabatan fungsional perekam medis dibedakan menjadi  perekam  medis  terampil  dan  ahli, dimana  salah  persyaratan  perekam  medis terampil minimal pendidikan terakhir diploma  tiga  rekam  medis  dan  informasi kesehatan,  sedangkan  perekam  medis  ahli minimal pendidikan terakhir sarjana terapan atau sarjana manajemen informasi kesehatan.
Kebijakan kesehatan merupakan implementasi  dari  kebijakan  publik  dengan tujuan pembentukannya yaotu meningkatkan derajat kesehatan masyarakt. Kebijakan  kesehatan  nasional  ditujukan sebagai  perwujudan  peningkatan  status kesehatan  dan  kesejahteraan  penduduk nasional.  Pentingnya  pembuatan  kebijakan kesehatan  sebagai  bagian  dari  kebijakan
publik semakin menguat mengingat karakteristik  unik  yang  ada  pada  sektor kesehatan sangat kompleks yaitu menyangkut  hajat  hidup  masyarakat  dan ketidakpastian dalam kondisi sakit(2) .Untuk membuat  sebuah  kebijakan  kesehatan, perlu  memperhatikan  segitiga  kebijakan yang terdiri dari aktor, konten, konteks dan proses(3).  Dengan  adanya  peraturan  ini, peneliti tertarik untuk menganalisis penyusunan  Peraturan  Menpan  RB  Nomor 30  Tahun  2013  menggunakan  metode segitiga analisa kebijakan kesehatan.

## Metode Penelitian
Jenis
penelitian ini adalah menggunakan  pendekatan  kualitatif  analitik dengan  menggunakan  segitiga  analisa kebijakan  kesehatan  menilai  dari  aspek aktor,  konten,  dan  konteks  dari  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia Nomor  30  Tahun  2013  Tentang  Jabatan Fungsional  Perekam  Medis  dan  Angka Kreditnya.

## Hasil dan Pembahasan
Perencanaan Perekam
Medis dan

## Informasi Kesehatan
Perencanaan  tenaga  kesehatan  tidak terlepas  dari  area  kebijakan  kesehatan. Menurut  Green  (1999),  perencanaan  di bidang kesehatan terbagi menjadi dua yaitu perencanaan  aktivitas  yang  berhubungan dengan  pengaturan  jadwal  dan  kerangka kerja yang bisa dimonitor untuk implementasi  sebelum  suatu  kegiatan dilakukan  dan  perencanaan  alokatif  yang berhubungan dengan pengambilan keputusan  tentang  bagaimana  seharusnya sumber daya dialokasikan. Metode penyusunan rencana kebutuhan SDM kesehatan  berdasarkan  Keputusan  Menteri Kesehatan  RI  Nomor  81/Menkes/SK/I/2004 tentang  Pedoman  Penyusunan  Perencanaan SDM  Kesehatan  di  Tingkat  Provinsi, Kabupaten/Kota  serta  Rumah  Sakit  antara lain  pertama  penyusunan  kebutuhan  SDM kesehatan berdasarkan keperluan kesehatan (health  need  method) menurut  golongan umur,  jeniskelamin,  dan  status  ekonomi, kedua penyusunan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan kesehatan (health services demand method) (4).  Kebutuhan  PMIK  saat  ini  masih  masih terfokus pada PMIK terampil dimana jenjang pendidikan  yang  dibutuhkan  adalah  D3,
Analisis Segitiga Kebijakan Kesehatan dalam Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya
sedangkan  masih  sedikit  PMIK  ahli  di fasilitas  kesehatan.  Jika  diumpakan  setiap fasilitas  kesehatan,  seperti  RS  Umum,  RS Khusus,  dan  Puskesmas  harus  memiliki  1 PMIK  ahli,  maka  dari  38.655  fasilitas kesehatan  di  Indonesia  masih  belum terpenuhi  ketersediaan  PMIK  ahli  dengan adanya  lulusan  dari  Perguruan  tinggi Sarjana  terapan  dan  Sajana    rekam  medis dan  manajemen  informasi  kesehatan  yang berjumlah  kisaran  830  lulusan  saat  ini  (5). Hal  ini  sesuai  dengan  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  20  tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional, program pendidikan tinggi terbagi menjadi tiga aspek yakni
pendidikan akademik (sarjana, megister, dan doktoral), pendidikan profesi/spesialisasi,  dan  pendidikan  diploma (6).

## Analisis Kebijakan Kesehatan
Kebijakan kesehatan merupakan segala  tindakan  pengambilan  keputusan yang  memengaruhi  sistem  kesehatan  yang dilakukan  oleh  aktor  institusi  pemerintah, organisasi,  lembaga  swadaya  masyarakat dan lainnya(3). Kebijakan kesehatan adalah keputusan,  rencana  dan  tindakan  yang dilakukan untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu  di  dalam  suatu  masyarakat  (7). Untuk membuat sebuah kebijakan kesehatan,  perlu  memperhatikan  segitiga kebijakan  yang  terdiri  dari  aktor,  konten, konteks  dan  proses.  Pada  kenyataannya, aktor baik  individu, kelompok, atau organisasi dipengaruhi oleh konteks, lingkungan dimana aktor hidup dan bekerja. Konteks  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor seperti  politik,  ideologi,  sejarah,  budaya, ekonomi,  dan  sosial  baik  yang  terjadi  pada skala  nasional  maupun  internasional  yang memengaruhi  kebijakan  kesehatan.  Proses pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh aktor yaitu posisi dalam struktur kekuasaan, nilai, pendapat  dan  harapan  pribadi.  Konten kebijakan  mencerminkan  dimensi  tersebut. Konten  merupakan  substansi  dari  kebijakan yang  secara  detail  menggambarkan  bagian pokok  dari  kebijakan  tersebut.  Aktor merupakan  pusat  dari  kerangka  kebijakan kesehatan.  Aktor  merupakan  istilah  yang digunakan  untuk  menyebut  suatu  individu, kelompok dan organisasi yang memengaruhi suatu  kebijakan.  Aktor  pada  dasarnya memang  memengaruhi  kebijakan  namun seberapa  luas  dan  mendalam  dalam memengaruhi  kebijakan  tergantung  dari
kekuasaannya. Kekuasaan merupakan campuran  dari  kekayaan  individu,  tingkat pengetahuan,  dan  otoritas  yang  tinggi  (3). Di  bawah ini  merupakan  penjabaran  faktor- faktor yang memengaruhi kebijakan kesehatan  dalam  pembentukan  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia Nomor  30  Tahun  2013  Tentang  Jabatan Fungsional  Perekam  Medis  Dan  Angka Kreditnya.
Gambar 1 Segitiga Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Kesehatan Sumber: Kent Buse, Nicolas Mays dan Gill Walt. 2005. Making Health Policy. England:Open University Press
Ada beberapa tujuan untuk melaksanakan  suatu  analisis  dari  kebijakan yaitu:  1)  Untuk  dapat  memahami  proses kebijakan yang dikembangkan dan diimplementasi, 2) Untuk mengetahui tujuan dan  motivasi  di  balik  kebijakan  yang diimplementasi termasuk fokus pada pendekatan  pendapatan  keluarga  dan kemiskinan,  3)  Untuk  memahami  cara kebijakan  tersebut  berpengaruh  terhadap area  keberadaan  pendapatan  keluarga,  dan 4)  Untuk  memahami  area-area  yang potensial  untuk  diintervensi  dalam  proses kebijakan (8).

## Aktor  Perumusan  Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2013
Aktor  atau  pemeran  serta  dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu para pemeran serta  resmi  dan  para  pemeran  serta  tidak resmi.  Yang  termasuk  ke  dalam  pemeran serta  resmi  adalah  agen-agen  pemerintah (birokrat),  presiden  (eksekutif),  legislatif, dan yudikatif. Mereka dikatakan aktor resmi karena  mempunyai  kekuasaan  yang  secara sah  diakui  oleh  konstitusi  dan  mengikat. Sedangkan, yang termasuk dalam kelompok
Analisis Segitiga Kebijakan Kesehatan dalam Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya
pemeran serta tidak resmi, yaitu pihak yang tidak memiliki wewenang yang sah, meliputi kelompok-kelompok  kepentingan,  partai politik dan warga negara individu(9).
PORMIKI
atau Perhimpunan Profesional  Perekam  Medis  dan  Informasi Kesehatan  Indonesia  adalah  organisasi profesi  bagi  tenaga  dan  peminat  di  bidang manajemen informasi kesehatan di Indonesia.  Tujuan  PORMIKI  yaitu:  1) Membantu  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat  melalui  peningkatan  sistem kesehatan  nasional  dengan  membina  dan mengembangkan  sistem  rekam  medis  dan informasi  kesehatan,  2)  Mengembangkan ilmu rekam medis dan informasi kesehatan, dan 3) Memperjuangkan kepentingan profesi dan  para  anggota  (10).  Sejalan  dengan tujuan  tersebut  aktor  yang  terlibat  dalam merumuskan  jenjang  profesi  serta  tugas fungsional  dari  PMIK  yang  ada  pada Permenpan-RB  Nomor  30  Tahun  2013. Selama  ini  jenjang  profesi  yang  umum diketahui  oleh provider adalah  lulusan  D3 Rekam Medis, sehingga
diperlukan pengenalan secara mendalam kepada provider perbedaan  tugas  pokok  dan  fungsi dari PMIK lulusan D3 Rekam Medis, Sarjana Terapan  Manajemen  Informasi  Kesehatan, dan
Sarjana
Manajemen
Informasi Kesehatan. Aktor  selanjutnya  adalah  APTIRMIKI atau Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis dan
Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia.  APTIRMIKI  merupakan  wadah dari  seluruh  pengelola  institus  pendidikan rekam  medis  dan  informasi  kesehatan. Dalam  perencanaan  PMIK  di  setiap  fasilitas kesehatan,  diperlukan  institusi  pendidikan yang  mengelola  pengembangan  pendidikan baik  D3  maupun  program  lanjutannya. Kurikulum yang dikembangkan harus menyesuaikan  dengan  Kerangka  Kualifikasi Nasional  Indonesia  (KKNI)  atau Indonesia Qualification  Framework (IQF)  Direktorat jenderal  Pendidikan  Tinggi.  Pada  saat  ini capaian pembelajaran yang telah dirumuskan  dan  dipahami  oleh  semua institusi adalah untuk program D3, sementara  capaian  pembelajaran  untuk Sarjana  Terapan  dan  Sarjana  belum dirumuskan bersama. Hal ini mengakibatkan belum cukup jelas kualifikasi apa yang akan menjadi  pembeda  antara  Sarjana  Terapan dan Sarjana dibandingkan Diploma ketika di lapangan. Dalam hal ini, APTIRMIK membutuhkan PORMIKI untuk menyamakan
persepsi  antara  kebutuhan provider dan capaian pembelajaran.
Selanjutnya
BKN atau Badan Kepegawaian  Negara  sebagai  instansi  yang terlibat dalam pengadaan dan pengembangan  karir  kepegawaian  pegawai negeri
sipil memiliki peran dalam pemerataan  PMIK  di  setiap  kelompoknya, baik  terampil  maupun  ahli.  Selama  ini formasi  yang  dibuka  dalam  pengadaan Calon  Pegawai  Negeri  Sipil  (CPNS)  yang banyak  dibuka  adalah  jenjang  D3  untuk perekam medis. Kurang terpaparnya provider terhadap  PMIK  ahli  menjadi hambatan  dalam  pengadaan  PMIK  ahli. Bukan  hanya  dalam  lingkup  pemerintahan, provider non pemerintah pun belum banyak mengetahui adanya lulusan Sarjana Terapan maupun Sarjana.
Selain  itu,  terdapat  pula  peran ekekutif,  legislatif,  dan  yudikatof  dalam perumusan  pada  Permenpan-RB  Nomor  30 Tahun  2013.  Peran  penting  presiden  dan para menterinya dalam proses pembentukan kebijakan,  tidak  perlu  disangsikan  lagi. Sistem  konstitusi  Indonesia  memberikan wewenang  yang  besar  kepada  eksekutif untuk menjalankan pemerintahan. Lembaga yudikatif mempunyai peran dalam kebijakan publik  melalui  pengujian  kembali  suatu undang-undang.  Pada  dasarnya,  tinjauan yudisial  merupakan  kekuasaan  pengadilan untuk menentukan apakah tindakan- tindakan  yang  diambil  oleh  cabang-cabang eksekutif  maupun  legislatif  sesuai  dengan konstitusi  atau  tidak.  Bila  keputusan- keputusan tersebut melawan atau bertentangan  dengan  konstitusi  negara, maka badan yudikatif ini berhak membatalkan  atau  menyatakan  tidak  sah terhadap  peraturan  atau  undang-undang yang  telah  ditetapkan(9).  Tentu  saja lembaga  legislatif  terlibat  dalam  proses tawar menawar dalam perumusan peraturan ini.

## Konten  Perumusan  Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2013
Jenjang  jabatan  fungsion  Perekam Medis  pada  Pasal  6  dibedakan  menjadi Perekam Medis Terampil dan Perekam Medis Ahli.  Dalam  pengangkatan  jabatannya, dijelaskan  pada  Pasal  28  bahwa  jabatan fungsional  Perekam  Medis  Terampil  harus memenuh syarat: a) berijazah paling rendah Diploma III rekam medis informasi kesehatan,  b)  pangkat  paling  rendah
Analisis Segitiga Kebijakan Kesehatan dalam Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya
Pengatur,  golongan  II/c,  memiliki  Surat Tandar  Registrasi  (STR)  Perekam  Medis yang masih berlaku, dan nilai prestasi kerja kurang  bernilai  baik  dalam  1  (satu)  tahun terakhir. Sedangkan untuk jabatan fungsional  Perekam  Medis  Ahli  harus memenuhi  syarat:  a)  berijazah  paling rendah  Sarjana  (S1)  atau  Sarjana  Terapan Rekam  Medis  Informasi  Kesehatan,  b) Memiliki  Surat  Tanda  Registrasi  (STR) Perekam  Medis  yang  masih  berlaku,  c) Pangkat  paling  rendah  Penata  Muda, golongan  ruang  III/a,  dan  nilai  prestasi kerja  paling  kurang  bernilai  baik  dalam  1 (satu) tahun terakhir.
Pada  Pasal  31  dijelaskan  bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme  Perekam  Medis  yang  akan naik  jenjang  jabatan  setingkat  lebih  tinggi, yang  bersangkutan  harus  mengikuti  dan lulus  uji  kompetensi.  Standar  kompetensi PMIK yang telah ditetapkan PORMIKI antara lain:  1)Profesionalisme  yang  luhur,  2) Mawas  diri  dan  pengembangan  diri,  3) Komunikasi  efektif,  4)  Manajemen  data kesehatan,
5) Pemanfaatan statistik kesehatan  untuk  riset  biomedis  dan manajemen kualitas, 6)
Manajemen organisasi  dan  kepemimpinan,  dan  7) Pemanfaatan  teknologi  informasi  dalam pelayanan RMIK.
Pasal  32  terkait  formasi  jabatan fungsional perekam medis dijelaskan bahwan  dalam  pengangkatan  Pegawai Negeri  Sipil  Pusat  dalam  jabatan  fungsional Perekam  Medis  dilaksanakan  sesuai  dengan formasi  jabatan  fungsional  Perekam  Medis yang ditetapkan oleh Menteri yang bertangung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan  Kepala  Badan  Kepegawaian Negara.  Sedangkan  pengangkatan  Pegawai
Negeri Sipil Daerah dalam jabatan fungsional  Perekam  Medis  dilaksanakan sesuai  dengan  formasi  jabatan  fungsional Perekam Medis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah  masing-masing  setelah  mendapat persetujuan  tertulis  dari  Menteri  yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan memperoleh  pertimbangan  Kepala  Bdan Kepegawaian  Negara.  Penetapan  formasi jabatan fungsional Perekam Medis didasarkan  pada  indikator,  antara  lain:  a) Kelas  atau  tipe  sarana  kesehatan,  b)  Jenis pelayanan  kesehatan,  c)  Jumlah  tempat tidur sarana kesehatan, d) Jumlah
kunjungan pasien, e) Jumlah klaim penggantian  pembayaran,  dan  f)  Jam  kerja pelayanan  rekam  medis  dan  informasi kesehatan 24 jam.
Formasi  jabatan  fungsional  Perekam Medis untuk lingkungan Rumah Sakit Umum adalah:  1)  Rumah  Sakit  Umum  Kelas  A, terampil 70 (tujuh puluh) orang dan ahli 20 (dua  puluh)  orang,  2)  Rumah  Sakit  Umum Kelas  B,  terampil  45  (empat  puluh  lima) orang  dan  ahli  10  (sepuluh)  orang,  3) Rumah  Sakit  Umum  Kelas  C,  terampil  30 (tiga puluh) orang) dan ahli 6 (enam) orang, 4) Rumah Sakit Umum Kelas D, terampil 15 (lima  belas)  orang)  dan  ahli  4  (empat) orang).  Untuk  lingkungan  Rumah  Sakit Khusus  adalah:  1)  Rumah  Sakit  Khusus Kelas  A,  terampil  40  (empat  puluh)  orang) dan  ahli  15  (lima  belas)  orang,  2)  Rumah Sakit  Khusus  Kelas  B,  terampil  25  (dua puluh  lima)  orang  dan  ahli  10  (sepuluh) orang,  3)  Rumah  Sakit  Khusus  Kelas  C, terampil  20  (dua  puluh)  orang)  dan  ahli  5 (lima)  orang.  Untuk  lingkungan  balai sanatorium,  terampil  10  (sepuluh)  orang dan  ahli  5  (lima)  orang).  Untuk  lingkungan Puskesmas, terampil 5 (lima) orang dan ahli 2  (dua)  orang,  Untuk  lingkungan  fasilitas kesehatan  lainnya,  terampil  2  (dua)  orang dan ahli 1 (satu) orang (11).

## Konteks  Perumusan  Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2013
Dalam  teori  sistem  politik  David Easton, pembentukan kebijakan tidak dapat dipertimbangkan  secara  baik  bila  terpisah dari lingkungannya. Tuntutan-tuntutan menyangkut  tindakan-tindakan  kebijakan timbul dari dalam lingkungan dan ditransmisikan  ke  dalam  sistem  politik. Kebijakan publik dipandang sebagai tanggapan dari suatu sistem politik terhadap tuntutan-tuntutan yang timbul dari lingkungan,  yang  merupakan  kondisi  atau keadaan  yang  berada  di  luar  batas-batas sistem  politik.  Kekuatan  yang  timbul  dari dalam  lingkungan  dan  memengaruhi  sistem politik  dipandang  sebagai  input  bagi  sistem politik.  Lingkungan  dapat  terdiri  dari lingkungan  budaya,  politik,  kondisi  sosial dan  ekonomi  yang  berpengaruh  terhadap perumusan kebijakan publik(9).
Budaya  merupakan  warisan  sosial yang  diturunkan  dari  satu  generasi  ke generasi  berikutnya,  sehingga  menjadi identitas  dari  suatu  komunitas.  Budaya hanya  merupakan  salah  satu  saja  dari
Analisis Segitiga Kebijakan Kesehatan dalam Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya
banyak  faktor  yang  memengaruhi  tindakan atau  perilaku  manusia.  Tindakan  manusia akan  memengaruhi  perumusan  kebijakan. Seperti halnya dalam perumusan Permenpan-RB  Nomor  30  Tahun  2013.  Ada nilai  budaya  yang  secara  umum  melekat dalam  dunia  kesehatan  di  Indonesia. Masuknya  teknologi  menggeser  budaya dalam pelayanan rekam medis di Indoenesia. Era digitalisasi saat ini mengharuskan
tenaga kesehatan meninggalkan  pengolahan  data  secara manual.  Untuk  memenuhi  kompetensi tersebut  dibutuhkan  capaian  pembelajaran yang mendukung bukan hanya mempelajari pengelolaan  data  rekam  medis  secara manual,  tetapi  juga  secara  ekeltronik. Perencanaan  perekam  medis  pun  harus direncanakan  secara  matang,  sehingga terjadi pemerataan kualitas tenaga kesehatannya  maupun  pelayanan  yang diberikan.  Pada  Permenpan-RB  Nomor  30 Tahun  2013,  formasi  telah  disesuaikan bedasarkan jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Hal selanjutnya yang dibutuhkan adalah mengenalkan lulusan Sarjana Terapan  dan  Sarjana  sebagai  bentuk pengembangan  karir  dari  Perekam  Medis kepada fasilitas kesehatan sehingga mereka dapat  menyusun  kebutuhan  untuk  Perekam Medis  Ahli  yang  selama  ini  masih  belum banyak diketahui.
Dari aspek sosial yang memengaruhi perumusan Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2013  adalah  adanya  kebutuhan  dari Perekam  Medis  untuk  peningkatan  jenjang karirnya.  Selama  ini  dalam  peningkatan jenjang karir yang diperlukan adalah dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan. Dengan  adanya  program  Sarjana  Terapan atau  Sarjana,  mempermudah  Perekam Medis  untuk  meningkatkan  jenjang  karir sesuai dengan kepakarannya.

## Proses  Perumusan  Permenpan-RB
Nomor 30 Tahun 2013
Proses pengembangan kebijakan menurut  Brehaut  dan  Juzwishin  adalah mengumpulkan, memproses, dan mendiseminasikan informasi yang berhubungan  dengan  kebijakan  yang  akan dikembangkan;  mempromosikan  pilihan- pilihan  untuk  langkah  yang  akan  diambil; mengimplementasi pada pengambilan keputusan;  memberikan  sanksi  bagi  yang tidak bisa mentaati; dan mengevaluasi hasil pencapaian  (12).  Pendekatan  yang  paling
sering  digunakan  untuk  mengerti  suatu proses  kebijakan  adalah  yang  disebut “stages  heuristic” yaitu  memilih  proses kebijakan  ke  dalam  suatu  rangkaian tingkatan  dengan  menggunakan  teori  dan model serta tidak mewakili apa yang terjadi pada  keadaan  sebenarnya.  Langkah  yang pertama  adalah  identifikasi  masalah  dan pengenalan akan hal-hal yang baru termasuk  besar  persoalan-persoalannya. Langkah kedua, formulasi kebijakan dengan mengidentifikasi  siapa  yang  terlibat  dalam perumusan kebijakan,
bagaimana bagaimana kebijakan disepakati, dan bagaimana dikomunikasikan.
Langkah ketiga,  implementasi  kebijakan.  Langkah terakhir, evaluasi kebijakan dimana diidentifikasi apa saja yang terjadi termasuk hal-hal  yang  muncul  dan  tidak  diharapkan dari suatu kebijakan (13).
Agenda-agenda dari kebijakan kesehatan  didominasi  oleh  hal-hal  yang spesifik yang berhubungan dengan kebutuhan  yang  dirasakan  dalam  konteks sistem kesehatan untuk
menjawab persoalan  kesehatan  masyarakat,  penyebab penyakit-penyakit atau hal yang berhubungan dengan organisasi dan manajemen kesehatan (14). Pada umumnya kebijakan baru
dikembangkan dari kebijakan  dan  aturan-aturan  yang  sudah ada kemudian digabungkan dengan pengalaman  di  waktu  sebelumnya  serta prioritas yang hendak dikembangkan (15). Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 135/KEP/M.PAN/12/2002  tentang  Jabatan Fungsional  Perekam  Medis  dan  Angka Kreditnya  masih  terdapat  kekurangan  dan belum  dapat  menampung  perkembangan  di bidang  pelayanan  rekam  medis  dan informasi kesehatan. Oleh karenanya terbentuklah  Permenpan-RB  Nomor  30 Tahun  2013.  Hadirnya  Program  Studi Sarjana Terapan dan Sarjana juga menjadikan  peraturan  ini  dibentuk.  Hal  ini sejalan  dengan  konsep  bahwa  suatu kebijakan
dibentuk bersarkan pengembangan  dari  pengalaman  di  waktu lampau.

## Kesimpulan
Perumusan Permenpan-RB Nomor 30 Tahun  2013  melibatkan  faktor  aktor, konteks,  konten,  dan  proses.  Aktor  yang terlibat  antara  lain  organisasi  profesi perekam medis, asosiasi pengelola
Analisis Segitiga Kebijakan Kesehatan dalam Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya
perguruan  tinggi,  dan  juga  pemerintah. Konten dari Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2013  adalah  jenis  level  jabatan  fungsional, kualifikasi  pengangkatan  tiap  level  jabatan, hingga  pembinaan  dari  jabatan  fungsional tersebut.  Konteks  perumusan  Permenpan- RB  Nomor  30  Tahun  2013  adalah  adanya pergesaran  budaya  dalam  pemanfaatan teknologi  dan  juga  faktor  sosial  dalam  hal kebutuhan  peningkatan  jenjang  karir  sesuai kepakaran  Perekam  Medis  yang  diakui  oleh Pemerintah.  Sedangkan  proses  perumusan Permenpan-RB  Nomor  30  Tahun  2013 merupakan  perubahan  atas  peraturan sebelumnya dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada di masyarakat. Saran  yang  dapat  disampaikan  dalam perumusan Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2013  adalah  meningkatkan  eksistensi  dari lulusan  Sarjana  Terapan  atau  Sarjana sehingga  lebih  dikenal  oleh provider . Sedangkan untuk organisasi
profesi
perekam  medis  maupun  asosiasi  perguruan tinggi bersinergi membuat capaian pembelajaran  yang  seragam  pada  level Sarjana Terapan atau Sarjana.

## Daftar Pustaka
1. Kemenkes  RI.  Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan  Pekerjaan  Perekam Medis. 2013;1–8. 2. Ayuningtyas D. Kebijakan Kesehatan:
Prinsip  dan  Praktik.  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada; 2014.
3. Buse  K,  Mays  N,  Walt  G.  Making Health  Policy.  Making  Health  Policy. 2005.
4. Kurniati  A,  Efendi  F.  Kajian  Sumber
Daya Manusia Kesehatan Di Indonesia. In: Kajian SDM Kesehatan di Indonesia. 2012.
5. Siswati.  Kebutuhan  Perekam  Medis dan  Informasi  Kesehatan  Ahli  di Indonesia. Jakarta; 2018.
6.
Pemerintah
Republik Indonesia. Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  20  Tahun  2003  Tentang Sistem  Pendidikan  Nasional.  Dep
Pendidik Nas. 2003;
7. WHO.  The  world  health  report  2006: working  together  for  health.  World Health. 2006;
8. Baginski OS, Soussan J. A
Methodology  for Policy Process Analysis Livelihood Policy
Relationships in South Asia. 2007. 9. Winarno  B.  Kebijakan  Publik:  Teori, Proses,  dan  Studi  Kasus.  CAPS;
2012. 10.   PORMIKI.  Profil  PORMIKI  [Internet]. 2018.  p.  http://pormiki.or.id/visi- misi/. Available from: http://pormiki.or.id/visi-misi/ 11.   Menpan.  Menteri  pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia.
2013;2008(1):1–2.
12.   Brehaut  J,  Juzwishin.  Bridging  the Gap:  The  Use  of  Research  Evidence in  Policy  Development.  Canada: Alberta  Heritage  Foundation  for Medical Research; 2005.
13.   Pollard  A,  Court  J.  How  Civil  Society
Organizations Use Evidence to Influence Policy Processes: A Literature Review. 2005. (ODI
Working Papaer 249).
14.   Leppo K. Strengthening Capacities for Policy  Development  and  Strategic Management in National Halth Systems. Geneva; 2001.
15.   Massie  RGA.  Kebijakan  Kesehatan:
Proses,  Implementasi,  Analisis  Dan Penelitian.  Bul  Penelit  Sist  Kesehat [Internet]. 2009;Vol. 12(No. 4):409– 17. Available from: https://media.neliti.com/media/publi cations/21293-ID-kebijakan-
kesehatan-proses-implementasi- analisis-dan-penelitian.pdf