## SERTIFIKASI HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERASAL DARI BEKAS HAK MILIK TANAH ADAT
Eddie 1 , Hadin Muhjad 2 , Suprapto 3
1,2,3 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Kota
Banjarmasin, Indonesia sheddie448@gmail.com, mhmuhjad@ulm.ac.id, suprapto@ulm.ac.id Article Info Abstract Article History Received: November 10, 2022 Accepted: December 24, 2022 After  the  UUPA  came  into  effect,  all  land  rights  throughout Indonesia were subject to land law regulated by the UUPA, in fact  in  society  there  were  still  rights  to  land  from  customary law,  so  that  the  conversion  was  carried  out  from  an atmosphere  of  customary  law  to  become  UUPA.  For  legal certainty  over  land  rights,  the  Head  of  the  National  Land Agency issued a special policy on customary land registration procedures . Keywords: Land certificate, customary land, registration procedures

## Abstract
Setelah  UUPA  berlaku,  semua  hak  atas  tanah  di  seluruh  Indonesia  tunduk  pada hukum pertanahan yang diatur oleh UUPA, ternyata dalam masyarakat masih ada hak atas  tanah  dari  hukum  adat,  sehingga  dilakukan  pengubahan  dari  suasana  hukum adat  menjadi  hukum  adat.  menjadi  UUPA.  Untuk  kepastian  hukum  atas  hak  atas tanah,  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  mengeluarkan  kebijakan  khusus  tentang tata cara pendaftaran tanah adat.
Keywords: Sertifikat tanah, tanah adat, prosedur pendaftaran
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj

## I. PENDAHULUAN
Berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  (UUPA)  telah  terjadi  perubahan  fundamental  terhadap  hukum  agraria  di Indonesia terutama di bidang pertanahan. 1 UUPA telah menghapuskan dualisme hukum  tanah  untuk  menuju  unifikasi  hukum  yaitu  kesatuan  hukum  dilapangan hukum pertanahan di Indonesia.
Dengan  adanya  Hukum  Pertanahan  Nasional  diharapkan  terciptanya  kepastian hukum di Indonesia. Untuk tujuan tersebut oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan penyediaan  perangkat  hukum  tertulis  berupa  peraturan-peraturan  lain  dibidang hukum pertanahan nasional yang mendukung kepastian hukum serta selanjutnya lewat  perangkat  peraturan  yang  ada  dilaksanakan  penegakan  hukum  berupa penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif.
Menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang bisa menjadi objek pendaftaran tanah adalah :
a.  bidang-bidang  tanah  yang  dipunyai  dengan  hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak guna bangunan dan hak pakai;
b.  hak tanggungan;
c.  tanah negara;
d.  tanah wakaf;
e.  hak milik atas satuan rumah susun
f.  hak tanggungan.
Pada kenyataannya  didalam masyarakat masih terdapat hak eigendom, hak opstal, hak erfpacht serta hak penduduk asli atau bumi putera yang tunduk pada Hukum  Adat  yang  tidak  mempunyai  bukti  tertulis,  yang  dipunyai  penduduk setempat sering disebut tanah adat misalnya tanah hak ulayat, tanah milik adat, tanah Yasan, tanah gogolan dan lainnya.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  9  UUPA  tersebut  di  atas,  maka  jelas  tanah- tanah yang berasal dari hak-hak atas tanah adat  tidak bisa didaftar. Jika tanah- tanah ini tidak bisa didaftarkan tentu akan merugikan para pemilik tanah, karena mereka    akan  kehilangan  haknya.  Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  cara  agar tanah  ini  dapat  didaftarkan,  maka  cara  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan melakukan konversi terhadap tanah yang bersumber dari hak yang tunduk pada Hukum  Adat  tersebut.  Dengan  adanya  konversi  tanah  dari  hak-hak  atas  tanah adat  diharapkan  masyarakat  tidak  ada  yang  dirugikan  haknya  karena  setelah dikonversikan hak tersebut akan dapat didaftarkan.
Konversi bekas hak-hak atas tanah merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi  asas  unifikasi  hukum  melalui  UUPA.  Peraturan  Menteri  Pertanahan dan  Agraria  (PMPA)  Nomor  2  Tahun  1962  mengatur  ketentuan  mengenai penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah secara normatif.  Peraturan  konversi  tersebut  merupakan  implementasi  ketentuan peralihan UUPA. Tujuan pendaftaran konversi tanah untuk memberikan kepastian hukum,  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas  tanah  atau menghasilkan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 2 Kepemilikan  tanah  di  Indonesia  pada  umumnya  dikuasi  oleh  masyarakat Indonesia,  akan  tetapi  secara  hukum  belum  demikian.  Hal  ini  dilihat  dari banyaknya  masyarakat  Indonesia  yang  menguasai  lahan  tersebut  tetapi  tidak
1 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia jilid I Hukum Tanah Nasional , Jakarta: Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 1.
2 Agung  Raharjo, Pendaftaran  Konversi  Tanah  Hak  Milik  Adat  oleh  Ahli  Waris ,  Tesis,  Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, Hlm. 14
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
memiliki  bukti  kepemilikan  yang  sah  melalui  kepemilikan  sertifikat  tanah  yang  di hakinya tersebut.
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional mengatakan  bahwa  pada  tahun  2019  masyarakat  Indonesia  yang  memiliki sertifikat tanah hanya sekitar 40%. Untuk di awal tahun 2020, adanya peningkatan pendaftaran  sertifikat  tanah mencapai  11,24  juta  pendaftar.  Tentunya  pendaftar sertifikat  tanah  mengalami  kenaikan  dari  tahun-tahun  sebelumnya.  Namun, sebanyak 50% permasalahan tanah masih ditemukan di Indonesia.
Memang  untuk  memperoleh  Hak  Milik  atas  Tanah  di  Indonesia sebagaimana disebutkan di atas melalui beberapa cara yaitu : a.  Terjadi karena hukum adat ;
b.  Terjadi  karena  penetapan  pemerintah,  menurut  cara  dan  syarat-syarat  yang ditetapkan ;
c.  Terjadi karena ketentuan Undang-undang. 3
Untuk  mewujudkan  tertib  administrasi  pertanahan  dilakukan  dengan menyelenggarakan  pendaftaran  tanah  yang  bersifat Rechts  Cadaster (Pendaftaran  tanah  yang  bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  hukum). 4 Terselenggarannya  pendaftaran  tanah  secara  baik  merupakan  dasar  dan perwujudan  tertib  administrasi  di  bidang  pertanahan.  Untuk  mewujudkan  tertib administrasi pertanahan, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan  rumah  susun  wajib  didaftarkan.  Dengan  dilaksanakannya  pendaftaran tanah atas tanah tersebut tentu ketika itu juga diberikan status hukum, berupa hak pada  tanah  tersebut  sesuai  dengan  hak  yang  dimohonkan.  Bila  seseorang memohon  hak  milik,  hak  guna  bangunan  atau  hak  guna  usaha,  maka  dengan pendaftaran tanah tersebut muncullah status hukum di atas tanah itu menjadi hak milik,  hak  guna  bangunan  atau  hak  guna  usaha  atas  nama  pemohon  yang disetujui. Artinya dengan didaftarkannya tanah seseorang baru ada hak milik atas tanah,  hak  guna  bangunan  atau  hak  guna  usaha  atas  tanah  dan  hakhak  yang lainnya.  Kalau  tidak  didaftarkan  maka  tidak  ada  hak  milik,  hak  guna  bangunan atau hak guna usaha atau hak pakai dan hak-hak lainya.
Demikian pula setelah berlakunya UUPA, maka tanah adat juga mengalami perubahan.  Segala  sesuatu  yang  bersangkutan  dengan  tanah  adat  (hak  ulayat, jual  beli  tanah,  dsb)  mengalami  perubahan.  Apabila  sebelum  berlakunya  UUPA hak  ulayat  masih  milik  persekutuan  hukum  adat  setempat  yang  telah  dikuasai sejak  lama  dari  nenek  moyang  mereka,  maka  setelah  berlakunya  UUPA  hak ulayat  masih  diakui.  Dikatakan  dalam  Pasal  3  UUPA,  “ Hak  ulayat  dan  hak-hak yang  serupa  dari  masyarakat  hukum  adat  masih  diakui  sepanjang  dalam kenyataan di masyarakat masih ada ”. Bila terjadi proses individualisasi terhadap hak ulayat mulai mendesak, maka dapat memberikan pengakuan secara khusus terhadap  hak-hak  perorangan.  Maka  selanjutnya  dilakukan  kewajiban berdasarkan  UUPA  bahwa  tanah-tanah  adat  tersebut  perlu  didaftarkan  untuk memperoleh  sertifikat  agar  ada  perlindungan  hukum  dan  kepastian  hukum terhadap hak atas tanah adat tersebut.
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis  tertarik  melakukan  pembahasan tentang  permasalahan  proses  sertifikasi  terhadap  tanah-tanah  hak  milik  atas tanah  adat.  Terkait  dengan  bagaiman  prosedurnya  kemudian  mekanisme  serta
3 Jayadi setiabudi, Op. Cit , hal 16.
4 Urip Santoso, Op.Cit , hal 21.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
aturan-aturan yang berkaitan dengan sertifikasi bagi tanah-tanah adat. Mengingat pentingnya  sebidang  tanah  mendapatkan  sertifikat  sebagai  alat  bukti  yang  sah dan kuat.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  mengkaji  peraturan perundang-undangan  tentang  pendaftaran  tanah  dan  hak  milik  atas  tanah  adat.    Latar masalahnya adalah terdapat  kekaburan hukum yang ada dalam peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  dimana  aturan  yang  mengatur    status  sertifikat  hak  milik  atas tanah adat belum ada, karena begitu didaftarkan menjadi formal hilang status adatnya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda bukti hak,  yang  berupa  sertifikat.  Pengertian  sertifikat  menurut  Pasal  1  angka  20  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997,  adalah  Surat  tanda  bukti  hak  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-undang Pokok Agraria, untuk hak atas tanah,  hak  pengelolaan,  tanah  wakaf,  hak  milik  satuan  rumah  susun  dan  hak tanggungan  yang  masing-masing  sudah  dibukukan  dalam  buku  tanah  yang bersangkutan. Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:
a.  Sertifikat  merupakan  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik  dan  data  yuridis  tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada  dalam  surat  ukur  dan buku tanah yang bersangkutan;
b.  Dalam  hal  suatu  bidang  tanah  sudah  diterbitkan  sertifikat  secara  sah  atas  nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak terseebut apabila dalam waktu 5  (lima  )  tahun  sejak  diterbitkanya  sertifikat  itu  tidak  mengajukan  keberatan  secara tertulis  kepada  pemegang  sertifikat  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  yang bersangkutan  ataupun  tidak  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat. 5
Sebagian  besar  rakyat  Indonesia  menganut  hukum  adat  sehingga  hukum  adat menjadi dasar pembentukan Hukum Tanah Nasional. Hukum tanah adalah suatu sistem dari cabang hukum yang mandiri yang mengatur aspek yuridis dari sebuah tanah, yang disebut hak–hak penguasaan atas tanah.  Ketentuan– ketentuan hukum yang mengatur hak–hak penguasaan atas tanah dapat disusun menjadi satu kesatuan yang merupakan satu  sistem. 6 .  Ketentuan–  ketentuan  yang  mengatur  tersebut  menjadikan  hukum  adat sebagai  suatu  dasar  pembentuk.  Urip  Santoso  mengemukakan  Hukum  Adat  menjadi dasar  utama  dalam  pembentukan  Hukum  Agraria  Nasional  dapat  disimpulkan  dalam Konsideran UUPA yang menyatakan;
“bahwa  berhubungan  dengan  apa  yang  disebut  dalam  pertimbangan  –  pertimbangan perlu  adanya  Hukum  Agraria  Nasional,  yang  berdasarkan  atas  hukum  adat  tentang tanah, yang sederhana, dan menjamim kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tidak mengabaikan unsur – unsur yang bersandar pada hukum agama” 7
Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan  konsiderans  dalam  UUPA  yang  menyatakan bahwa  hukum  tanah  nasional  disusun  berdasarkan  hukum  adat.  Pernyataan  ini   dapat ditemukan antara lain dalam :
a.  Penjelasan Umum angka III (1);
b.  Pasal 5 dan penjelasannnya.
5 Ibid., hal. 44
6 Ibid., hal. 17
7 Urip, Op. Cit., hal. 5-6
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Dalam Penjelasan Umum angka III (1) UUPA dinyatakan bahwa : Dengan sendirinya Hukum Agraria yang baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum daripada  rakyat  banyak.  Oleh  karena  rakyat  Indonesia  sebagian  besar  tunduk  pada hukum adat, maka hukum agrarian baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan – ketentuan hukum adat itu sebagai hu`kum asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan  kepentingan  masyarakat  dalam  negara  yang  modern  dan  dalam  hubungannya dengan  dunia  internasional  serta  disesuaikan  dengan  sosialisme  Indonesia. Sebagaimana  dimaklumi  maka  hukum  adat  dalam  pertumbuhannya  tidak  terlepas  pula dari  pengaruh  politik  dan  masyarakat  kolonial  yang  kapitalis  dan  masyarakat  swapraja yang feudal.
Demikian pula dalam Penjelasan Umum angka III (1) UUPA di atas, dalam pasal 5 dinyatakan bahwa ;
Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  dan  Negara,  yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan  –  peraturan  lainnya,  segala  sesuatu  dengan  mengindahkan  unsur  – unsur yang bersandar pada hukum agama.
Hukum  adat  yang  menjadi  sumber  utama  dalam  penyusunan  hukum  tanah nasional,  menjadikan  segala  hal  dari  kerangka  dasar  hukum  adat  sebagai  sumber pertama, hal ini ditegaskan oleh Budi Harsono bahwa :
Hukum  Tanah  baru  yang  dibentuk  dengan  menggunakan  bahan–bahan  dari hukum  adat,  berupa  norma–norma  hukum  yang  dituangkan  dalam  peraturan perundang–  undangan  sebagai  hukum  yang  tertulis,  merupakan  hukum  tanah nasional positif yang tertulis. UUPA merupakan hasilnya yang pertama.
Dalam hubungan ini, R. Roestandi Ardiwilaga menyebutkan bahwa hak milik adat diperoleh  karena  “pembukaan  tanah,  sesudah  lebih  dulu  dibuat  tanda-tanda  batasnya, dan setelah melalui hak pilih lebih dahulu dan hak memungut hasil. Tanah yang dimiliki sedemikian  itu  dapat  diwariskan,  dipindahkan  (serah  lepas),  digadaikan.” 8 Sejalan dengan  hal  tersebut,  Dianayu  Permata  Sari  menyatakan  bahwa  hak  milik  atas  tanah menurut  hukum  adat  ini,  didapat  dari  “pembukaan  tanah,  karena pembawaan  lumpur (di  ex  Marga  Kayuagung  disebut  tanah nyurung ),  atau  karena  pemberian  dari  Kepala Persekutuan  Hukum.  Hak  milik  ini  dapat  dijual,  ditukar,  dihibahkan,  dipinjamkan,  dan diwariskan.” 9
Masih dalam kaitannya dengan penguasaan hak milik atas tanah menurut hukum adat ini, Boedi Harsono mengatakan bahwa:
Makin banyak usaha yang dilakukan seseorang atas suatu bidang  tanah, maka makin  eratlah  hubungannya  dengan  tanah  yang  bersangkutan  dan  makin  kuat pula  haknya  atas  tanah  tersebut.  Dengan  bertambah  kuatnya 10 penguasaan bagian-bagian  tanah-bersama  tersebut  oleh  para  warganya,  secara  alamiah kekuatan hak ulayat tambah lama menjadi tambah lemah, hingga akhirnya hilang sama sekali.
Dengan UUPA ini, maka hilanglah masa dualisme dan pluralisme hukum agraria di Indonesia, sejak saat itu di Indonesia telah terjadi unifikasi hukum agraria . Tidak ada lagi  hukum  agraria  adat  dan  tidak  ada  lagi  hukum  agraria  perdata  barat,  yang  ada adalah  hukum  agraria  berdasarkan  UUPA  dan  peraturan  pelaksanaannya.  Demikian juga  halnya  dengan  hak-hak  atas  tanah,  tidak  ada  lagi  hak-hak  atas  tanah  menurut hukum adat dan tidak ada lagi hak-hak atas tanah menurut hukum perdata barat, yang ada  adalah  hak-hak  atas  tanah  menurut  UUPA  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16
8 R. Roestandi Ardiwilaga, Op.cit., h.21
9 Dianayu  Permata  Sari,  2015, Pengaturan  Kepemilikan  Tanah  “Nyurung”  Di  Kecamatan  Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir , Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, h.7.
10 Boedi  Harsono,  1997, Hukum  Agraria  Indonesia  (Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Djambatan, Jakarta, h.182
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
UUPA.  Sehubungan  dengan  status  hak-hak  atas  tanah  yang  lahir  berdasarkan  hukum adat dan hukum perdata barat setelah berlakunya UUPA ini, maka hak-hak atas tanah tersebut harus dikonversi menjadi hak-hak atas tanah menurut UUPA.
Konversi  adalah  pengaturan  dari  hak-hak  tanah  yang  ada  sebelum  berlakunya UUPA untuk masuk sistem dalam dari UUPA. 11 Ketentuan konversi mengenai hak-hak tanah  telah  diatur  dalam  pada  Ketentuan-Ketentuan  Konversi  UUPA  Pasal  II  ayat  1 yaitu: hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang  dimaksud  dalam  Pasal  20  ayat  1,  seperti  yang  disebut  dengan  nama  sebagai dibawah,  yang  ada  pada  mulai  berlakunya  undang-undang  ini,  yaitu  hak  agrarisch eigendom, milik, yayasan, andarbeni hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant sultan, landirijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikilir dan  hak-hak  lain  dengan  nama  apapun,  juga  yang  akan  ditegaskan  lebih  lanjut  oleh Menteri  Agraria,  sejak  mulai  berlakunya  undang-undang  ini  menjadi  hak  milik  tersebut dalam  Pasal  20  ayat  (1),  kecuali  jika  yang  mempunyainya  tidak  memenuhi  syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21. Kemudian dilanjutkan pada ayat 2 yang berbunyi yaitu  hak-hak  tersebut  dalam  ayat  1  kepunyaan  orang  asing  warga  negara  yang disamping  kewarganegaraan  Indonesianya  mempunyai  kewarganegaraan  asing  dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai yang dalam Pasal 21 ayat (2) menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.
Kemudian  dalam  Pasal  VI  mengenai  Ketentuan  Konversi  di  UUPA menyatakan bahwa Hak-hak  atas  tanah  yang  memberi  wewenang  sebagaimana  atau  mirip  dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai di  bawah,  yang  ada  pada  mulai  berlakunya  Undang-undang  ini,  yaitu  :  hak vruchtgebruik,  gebruik,  grant  controleur,  bruikleen,  ganggam  bauntuik,  anggaduh, bengkok,  lungguh,  pituwas,  dan  hak-hak  lain  dengan  nama  apapun  juga,  yang  akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi  hak  pakai  tersebut  dalam  pasal  41  ayat  (1)  yang  memberi  wewenang  dan kewajiban  sebagaimana  yang  dipunyai  oleh  pemegang  haknya  pada  mulai  berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
Pada Pasal VII ayat (1) menerangkan secara rinci bahwa hak gogolan, pukulen, atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi  hak  milik  tersebut  pada  Pasal  20  ayat  (1).  Ayat  (2)  menyatakan  hak  gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada Pasal 41  ayat  (1),  yang  memberi  wewenang  dan  kewajiban  sebagai  yang  dipunyai  oleh pemegang  haknya  pada  mulai  berlakunya  udang-undang  ini.  Ayat  (3)  menyatakan bahwa  jika  ada  keragu-raguan  apakah  sesuatu  hak  gogolan,  pekulen  atau  sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang memutuskan.
Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan  Konversi  dan  Pendaftaran  Bekas  Hak-Hak  Indonesia  Atas  Tanah menyatakan  bahwa  pasal  ini  mengatur  tentang  hak-hak  yang  tidak  diuraikan  dalam sesuatu surat hak tanah, maka oleh yang bersangkutan diajukan:
a.  Tanda  bukti  haknya,  yaitu  bukti  surat  pajak  hasil  bumi/ verponding Indonesia  atau bukti surat pemberian hak oleh instansi yang berwenang (kalau ada disertakan pula surat ukurnya);
b.  Surat keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh asisten Wedana (camat) yang : 1)  Membenarkan surat atau surat-surat  bukti hak tersebut.
2)  Menerangkan apakah tanahnya tanah perumahan atau tanah pertanian.
3)  Menerangkan  siapa  yang  mempunyai  hak  itu,  kalau  ada  disertai  turunan  surat- surat jual beli tanahnya.
c.  Tanda bukti kewarganegaraan yang sah dari yang mempunyai hak.
11 A.P. Parlindungan, 1990:1.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Dari ketentuan Pasal 3 ini, maka khusus untuk tanah-tanah yang tunduk kepada Hukum  Adat  tetapi  tidak  terdaftar  dalam  ketentuan  konversi  sebagai  tanah  yang  dapat dikonversikan  kepada  sesuatu  hak  atas  tanah  menurut  ketentuan  UUPA,  tetapi  diakui tanah  tersebut  sebagai  hak  adat,  maka  ditempuhlah  dengan  upaya  “Penegasan  Hak” yang diajukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah setempat diikuti dengan bukti pendahuluan  seperti  bukti  pajak,  surat  jual-beli  yang  dilakukan  sebelum  berlakunya UUPA dan surat membenarkan tentang hak seseorang dan menerangkan juga tanah itu untuk  perumahan  atau  untuk  pertanian  dan  keterangan  kewarganegaraan  orang  yang bersangkutan.
Pasal  7  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  ini  menjelaskan  bahwa Mengenai  hak-hak yang  tidak  ada  atau  tidak  ada  lagi  tanda  buktinya,  sebagai  yang  dimaksudkan  dalam Pasal 2 dan 3, maka atas permohonan yang berkepentingan diberikan “pengakuan hak”, atas  dasar  hasil  pemeriksanaan  Panitia  Pemeriksaan  Tanah  A  tersebut  dalam Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.113/Ka/1961 (TLN Nomor 2334). Pengakuan hak  tersebut  diberikan  sesudah  hasil  pemeriksaan  Panitia  itu  diumumkan  selama  2 bulan berturut-turut di Kantor Kepala Desa, Asisten Wedana dan Kepala Agraria daerah yang bersangkutan dan tidak ada yang menyatakan keberatan, baik mengenai haknya, siapa  yang  empunya  maupun  letak,  luas  dan  batas-batas  tanahnya.  Ayat  (2) menyatakan  bahwa  Pengakuan  hak  yang  dimaksudkan  di  dalam  ayat  (1)  Pasal  ini diberikan  oleh  Kepala  Inspeksi  Agraria  yang  bersangkutan.  Jika  menurut  Keputusan Menteri Negara Agraria No. Sk.112/Ka/1961 jo SK 4/Ka/62 (TLN Nomor 2333 dan 2433) yang  berwenang  memberikan  hak  yang  diakui  itu  instansi  yang  lebih  rendah,  maka instansi  itulah  memberikan  pengakuan  tersebut.  Ayat  (3)  berbunyi  bahwa  Dengan mengingat  ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal  6,  maka  di  dalam  surat  keputusan pengakuan  hak  tersebut  ditegaskan  konversi  haknya  menjadi  hak  milik,  hak  guna bangunan,  hak  guna  usaha  atau  hak  pakai,  yang  atas  permohonan  yang berkepentingan,  akan  didaftar  oleh  Kepala  Kantor  Pendaftaran  Tanah  yang bersangkutan.  Di  daerah  mana  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  sudah mulai  diselenggarakan,  maka  pengakuan  hak  itu  baru  mulai  berlaku,  jika  haknya  telah didaftarkan  pada  Kantor  Pendaftaran  Tanah.  Atas  permintaan  yang  berhak  diberikan kepadanya  sertifikat  atau  sertifikat  sementara,  dengan  dipungut  biaya  menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.
Selanjutnya  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  PP  Nomor  24  Tahun  1997  menentukan bahwa untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak- hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti- bukti  tertulis,  keterangan  saksi  dan  atau  pernyataan  yang  bersangkutan  yang  kadar kebenarannya  oleh  Panitia  Ajudikasi  dalam  pendaftaran  tanah  secara  sistematik  atau oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  dalam  pendaftaran  tanah  secara  sporadik,  dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Kemudian  disebutkan  pada  Ayat  (2)  dalam  hal  tidak  atau  tidak  lagi  tersedia  secara lengkap  alat-alat  pembuktian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  pembukuan  hak dapat  dilakukan  berdasarkan  kenyataan  penguasaan  fisik  bidang  tanah  yang bersangkutan  selama  20  (dua  puluh)  tahun  atau  lebih  secara  berturut-turut  oleh pemohon  pendaftaran  dan  pendahulu  pendahulunya,  dengan  syarat  :  a.  penguasaan tersebut  dilakukan  dengan  itikad  baik  dan  secara  terbuka  oleh  yang  bersangkutan sebagai  yang  berhak  atas  tanah,  serta  diperkuat  oleh  kesaksian  orang  yang  dapat dipercaya.  b.  penguasaan  tersebut  baik  sebelum  maupun  selama  pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
Dalam  masyarakat  kita  masih  banyak  yang  tidak  memiliki  bukti-bukti  atas kepemilikan  tanah  secara  lengkap  atau  bukti-bukti  tersebut  tidak  lagi  tersedia.  Hal  ini menyebabkan  kesulitan  bagi  masyarakat  untuk  tidak  dapat  mengajukan  permohonan pendaftaran  hak  atas  tanah  bekas  milik  adat.  Oleh  sebab  itu,  Surat  Keterangan  dari Kepala  Desa/Lurah  diperlukan  sebagai  kepastian  bagi  kepemilikan,  penguasaan,
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
penggunaan,  pemanfaatan  atas  suatu  bidang  tanah  sesuai  dengan  kenyataan  fisik  di lapangan,  riwayat  kepemilikan,  peralihan  atau  perolehan  tanah  sesuai  dengan  catatan dalam  buku  register  desa/kelurahan  dan  keterangan  mengenai  ada  tidaknya  sengketa terhadap tanah tersebut dengan pihak lain dan tidak menjadi jaminan suatu hutang.
Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No 9/SE/VI/2013 tentang  Surat  Keterangan  Tanah  Bekas  Milik  Adat dibuat  dalam  rangka  memberikan kepastian  hukum  bagi  format  dan  materi  Surat  Keterangan  dari  Kepala  Desa/Lurah sebagai  kelengkapan  permohonan  pendaftaran  hak  atas  tanah  bekas  milik  adat. Terbitnya  SE  Kepala  Badan  Pertanahan  No.  9/SE/VI/2013  tersebut  atas  dasar  UUPA, PP  No.  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  No.  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan Pelaksanaan  PP  No.  24  Tahun  1997  dan  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Terdapat  beberapa  hal  yang  diperlukan  sebagai  kelengkapan  permohonan pendaftaran hak atas tanah bekas milik adat, antara lain: a.  Subyek hak (pemilik); b.  Letak, batas-batas dan luas tanah;
c.  Mengenai penguasaan, penggunaan, pemanfaatan tanah;
d.  Riwayat kepemilikan, peralihan atau perolehan tanah;
e.  Kepastian  bukan  merupakan  aset  Pemerintah  atau  pihak  lain  dan  tidak  termasuk dalam kawasan hutan;
f.  Tidak sedang menjadi jaminan suatu hutang dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain.
Menurut  SE  Kepala  Badan  Pertanahan  No.  9/SE/VI/2013,  Surat  Keterangan Tanah  Bekas  Milik  Adat  tidak  dapat  dijadikan  bukti  kepemilikan  tanah  terhadap  tanah- tanah yang tidak memenuhi kriteria angka 1 diatas, yakni :
1.  Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, dalam hal tidak adanya bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, maka pembukuan hak dapat  dilakukan  berdasarkan  kenyataan  penguasaan  fisik  bidang  tanah  yang bersangkutan  selama  20  tahun  atau  lebih  secara  berturut-turut  oleh  pemohon pendaftar  dan  pendahulu-pendahulunya  dengan  syarat:  penguasaan  tersebut dilakukan  dengan  itikad  baik  dan  secara  terbuka,  penguasaan  tersebut  tidak dipermasalahkan  oleh  masyarakat  hukum  adat  atau  desa/kelurahan  yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;
2.  Pasal 4 ayat (1) huruf a Permen Agraria/ Kepala BPN No 5 Tahun 1999, penguasaan bidang-bidang  tanah  yang  termasuk  tanah  ulayat  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2  oleh  perseorangan  dan  badan  hukum  dapat  dilakukan  oleh  warga masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan  dengan  hak  penguasaan  menurut ketentuan  hukum  adatnya  yang  berlaku,  yang  apabila  dikehendaki  oleh  pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut UUPA;
Pasal 76 ayat (3) Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, dalam hal bukti-bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak ada, maka permohonan tersebut  harus  disertai  dengan  surat  pernyataan  dari  pemohon  dan  keterangan  dari Kepala Desa/Lurah. Untuk tanah bekas hak milik adat  di atas, jika pihak yang hendak melakukan proses penyertifikatannya  merupakan  pemilik  asli  yang  tercantum  dalam tanah adat tersebut, maka tidak diperlukan adanya jual beli terlebih dahulu. Jika sudah terjadi pewarisan misalnya, maka harus didahului dengan pembuatan keterangan waris dan  prosedur  waris  seperti  biasa.  Sedangkan  jika  perolehan  haknya  dilakukan  melalui mekanisme jual beli, maka harus di ikuti lebih dahulu proses jual belinya..
Penyertifikatan tanah  adat  dalam  istilah  hukum  pertanahan  dikenal  dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali, yaitu kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap  objek  pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftar.  Kegiatan  ini  ada  dua  jenis,
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
pertama, pendaftaran tanah secara sistematis, yang diprakarsai oleh pemerintah. Yang kedua, pendaftaran tanah secara sporadis yang dilakukan mandiri/atas prakarsa pemilik tanah. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi adalah:
1.  Surat Rekomendasi dari lurah/camat perihal tanah yang akan didaftarkan.
2.  Membuat surat tidak sengketa dari RT/RW/Lurah.
3.  Surat Permohonan dari pemilik tanah untuk melakukan penyertifikatan (surat ini bisa diperoleh di Kantor Pertanahan setempat).
4.  Surat kuasa (apabila pengurusan dikuasakan kepada orang lain, misalnya PPAT).
5.  Identitas  pemilik  tanah  (pemohon)  yang  dilegalisasi  oleh  pejabat  umum  yang berwenang  (biasanya  Notaris)  dan/atau  kuasanya,  berupa  fotokopi  KTP  dan  Kartu Keluarga,  surat  keterangan  waris  dan  akta  kelahiran  (jika  permohonan penyertifikatan dilakukan oleh ahli waris).
6.  Bukti atas hak yang dimohonkan: girik/petok/rincik/ketitir atau bukti lain sebagai bukti kepemilikan.
7.  Surat pernyataan telah memasang tanda batas.
8.  Fotokopi  Surat  Pemberitahuan  Pajak  Terutang  (SPPT)  dan  Surat  Tanda  Terima Sementara (STTS) tahun berjalan.
Setelah semua dilengkapi dan didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat, maka rangkaian  kegiatan  pendaftaran  tanah  pun  dimulai.  Pihak  Kantor  Pertanahan  akan meninjau  lokasi  dan  mengukur  tanah,  menerbitkan  gambar  situasi/surat  ukur, memproses  pertimbangan  Panitia  A,  pengumuman,  pengesahan  pengumuman, pemohon  membayar  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan  (BPHTB)  sesuai dengan luas yang tercantum dalam gambar situasi/uang pemasukan, dan yang terakhir, penerbitan sertifikat tanah.

## IV.  KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sejak UUPA berlaku maka semua hak-hak atas tanah yang ada di seluruh Indonesia harus tunduk pada ketentuan UUPA bagi  tanah  yang  berstatus  hak-hak  atas  tanah  adat  dilakukan  melalui  cara  konversi,  namun sayangnya  masyarakat  kita  biasanya  tidak  memiliki  bukti-bukti  yang  lengkap,  maka  oleh Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  diambil  kebijakan  penegasan  hak  dan  pengakuan  hak. Sehingga  prosedur  pendaftaran  hak-hak  atas  tanah  adat  memiliki  proses  kekhususan tersendiri dengan tujuan agar hak-hak atas tanah adat memiliki kepastian hukum maka perlu disertifikasi.

## REFERENSI
Boedi  Harsono,  1997,  Hukum  Agraria  Indonesia  (Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Djambatan, Jakarta.
--------,  1994,  Hukum  Agraria  Indonesia  (Himpunan  Peraturan-peraturan  Hukum  Tanah), Djambatan, Jakarta.
--------, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Penerbit Universitas Trisakti, ed. 3 Jakarta, 2007.
Dianayu Permata Sari, 2015, Pengaturan Kepemilikan Tanah “Nyurung” Di Kecamatan Kota Kayuagung  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir,  Tesis  Program  Studi  Magister  Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
Elsa Syarief, Pensertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom, KPG, Jakarta 2014. Fernando M Manulang, 2007, Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung. G. Kartasapoetra. 1986. Masalah Pertanahan di Indonesia. Jakarta. PT. Bina Aksara.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Hadin  Muhjad  dan  Nunuk  Nuswardani.  2012.    Penelitian  Hukum  Indonesia  Kontemporer. Yogyakarta: Genta Publishing.
Herman Soesang Obeng, 1975. Pertumbuhan hak milik individuil menurut hukum adat dan menurut UUPA di Jawa Timur. Majalah Hukum
Imam Soetiknjo.1994. Politik Agraria Nasional. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Iman Sudiyat. 1981. Hukum Adat Sketsa Asas. Cetakan Kedua. Liberty. Yogyakarta Maria S.W. Sumardjono. 2005. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi, Edisi Revisi. Buku Kompas. Jakarta.
Parlindungan, A.P., 1988, Pendaftaran dan Konversi Hak-hak Atas Tanah Menurut U.U.PA, Alumni, Bandung.
Roestandi Ardiwilaga, 1960, Hukum Agraria Indonesia, Masa Baru, Bandung-Jakarta. Sahyuti.Nilai-nilai  Kearifan  Pada  Konsep  Penguasaan  Tanah  Menurut  Hukum  Adat  di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 21 No. 1, Juli 2006: 14-27. Supriadi, 2007, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta. Urip Santoso, 2010, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta.
--------------.  2015.  Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  Atas  Tanah.  Jakarta.  Prenada  Media Group. Cetakan ke-5. 2015.
--------------, 2013, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta.