## KHITAN PEREMPUAN DALAM FATWA MUI NO. 9A TAHUN 2008 DAN PERMENKES NO. 6 TAHUN 2014

## PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH
1 Erik Sabti Rahmawati dan 2 Lukluil Maknun
1,2 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
1 dhavha.fitri@gmail.com

## Abstract
This study aims to (1) find out the foundations affecting the issuance of MUI instruction and PERMENKES, and (2) explain the female circumcision in MUI instruction and PERMENKES by  using  maqashid  al-syari'ah  review.  This  research  is  a  literature  research.  This  study obtained two research results, (1) the basis of the issue of MUI instruction No.9A Year 2008 is to revive the sunnah of circumcision on women as a sign of glorification for women. While the  foundation  of  the  publication  of  PERMENKES  is  caused  by  the  phenomenon  of unhygienic  female  circumcision  practices  that  tend  to  eliminate  female  libido.  (2)  if reviewed using maqashid al-syari'ah, female circumcision in MUI instruction emphasize on spreading Islam that is hifdz al-diin (keeping religion) and hifdz al-nafs (keep spirit). While female  circumcision  in  PERMENKES  more  emphasis  on  hifdz  al-nafs  (keeping  spirit), because if the implementation of the circumcision by eliminating totally or part of female genital organs, then it will adversely affect the physical and also psychological  woman. Key Words: Circumcision; MUI Fatwa; PERMENKES; Maqashid Al-Syari’ah.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  landasan-landasan  yang  mempengaruhi terbitnya  fatwa  MUI  dan  PERMENKES,  dan  (2)  menjelaskan  khitan  perempuan  dalam fatwa  MUI  dan  PERMENKES  dengan  menggunakan  tinjauan maqashid  al-syari’ah. Penelitian ini berupa literature research (penelitian kepustakaan). Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif dengan tujuan untuk memperoleh  persamaan  dan  perbedaan  tentang  khitan  perempuan  dalam  Fatwa  MUI No.9A  Tahun  2008  dan  PERMENKES  No.6  Tahun  2014.  Dalam  penelitian  ini  diperoleh dua  hasil  penelitian,  (1)  landasan  terbitnya  Fatwa  MUI  No.9A  Tahun  2008  ialah  untuk menghidupkan  sunnah  adanya  khitan  pada  perempuan  sebagai  tanda  pemuliaan  bagi para  perempuan.  Sedangkan  landasan  terbitnya  PERMENKES  ialah  disebabkan  oleh adanya  fenomena  praktek  khitan  perempuan  yang  tidak  higienis  yang  cenderung menghilangkan  libido  perempuan.  (2)  jika  ditinjau  menggunakan maqashid  al-syari’ah, khitan  perempuan  dalam  fatwa  MUI  menekankan  pada  syiar  Islam  yaitu hifdz  al-diin (menjaga agama) dan hifdz al-nafs (menjaga jiwa). Sedangkan khitan perempuan dalam PERMENKES  lebih  menekankan  pada hifdz  al-nafs (menjaga  jiwa),  karena  jika pelaksanaan  khitan  tersebut  dengan  menghilangkan  secara  total  atau  sebagian  dari organ kelamin wanita, maka itu akan berdampak buruk pada fisik dan juga psikis seorang perempuan.
Kata Kunci : Khitan; Fatwa MUI; PERMENKES; Maqashid Al-Syari’ah.

## PENDAHULUAN
Islam  sangat  memperhatikan  perlindungan  untuk  setiap  individu,  yakni  melalui perlindungan untuk urusan individu yang bersifat materi dan moral, juga termasuk didalamnya masalah kebersihan dan kesehatan. Dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan kebersihan dan pemeliharaan  kesehatan  antara  lain  meliputi  thaharah,  khitan,  penyelenggaraan  jenazah, hygiene dalam  hidup,  kehamilan,  pemeliharaan  anak,  pengaturan  makanan,  memotong  kuku, membersihkan (merapikan) bulu di sekitar tubuh, merapikan kumis, dan sebagainya (Alhafidz, 2007).  Khitan  atau  sering  disebut  dengan sunat ,  merupakan  bagian  dari  ajaran  Islam  yang bertujuan untuk menjaga kesucian dan kesehatan. Khitan juga merupakan salah satu persoalan yang masih di perselisihkan oleh ulama, baik pada zaman dahulu maupun pada zaman sekarang (Subhan, 2008).
Khitan  berawal  pada  tradisi  Nabi  Ibrahim  as.  Beliau  adalah  orang  yang  pertama  kali dikhitan.  Pelaksanaan  khitan  Nabi  Ibrahim  AS  tersebut  menjadi  simbol  dan  tanda  ikatan perjanjian  suci  ( mitsaq )  antara  dia  dengan  Allah.  Khitan  adalah  suatu  kegiatan  yang  telah menjadi tradisi di berbagai belahan dunia dan sampai sekarang masih di lakukan oleh penganut Islam, Yahudi, dan sebagian penganut Kristen. Namun bagi penganut Koptik Kristen dan Yahudi, khitan bukanlah hanya sebagai suatu proses bedah kulit bersifat fisik semata, akan tetapi juga menunjuk arti dan esensi kesucian (Subhan, 2008).
Khitan  bagi  laki-laki  yang  telah  membudaya  di  berbagai  belahan  dunia  dilaksanakan dalam bentuk yang hampir sama, yaitu pemotongan kulup penis (kulit kepala dzakar ) laki-laki. Khitan  akan  mencegah  kotoran  pada dzakar ,  karena  kotoran  ini  berada  pada  bagian  bawah kulup  yang  menjadi  pusat  berkembangbiaknya  bakteri.  Jika  kulup  itu  tidak  dihilangkan  dan masih  menutup dzakar, maka  bagian  yang  peka  ini  akan  selalu  bergesekan  dengan  pakaian, sehingga  menyebabkan  syaraf  yang  merupakan  daerah  peka  menjadi  berkurang  (Alfanjari, 2005).
Khitan  tidak  hanya  berlaku  untuk  laki-laki,  akan  tetapi  juga  untuk  anak  perempuan. Praktik khitan pada perempuan telah lama dikenal sejak zaman Mesir Kuno. Hal itu di buktikan dengan ditemukannya fenomena khitan pada mummi perempuan yang hidup pada abad ke-16 SM (16 SM) jauh sebelum Islam datang. Praktik khitan ini juga masih berlangsung di beberapa Negara  Arab  seperti  Sudan,  Yaman,  dan  sebagian  Negara  Teluk  dan  bahkan  di  Indonesia (Utomo, 2003).
Khitan  bagi  perempuan  atau  biasa  disebut  dengan khifadh biasa  dilakukan  dengan memotong  sebagian  kecil  dari  kulit  kemaluan  yang  menonjol  di  atas  lubang  kencing.  Namun dalam  hal  ini  Rasulullah  SAW  mengingatkan  bahwa  dalam  memotongnya  tidak  boleh berlebihan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ jika kamu menghitan (perempuan), potonglah pada bagian terdekat, janganlah
kamu  memotongnya  terlalu  dalam,  karena  hal  itu  membuat  indah  wajah  dan  menyenangkan suami ” (Alhafidz, 2007, p. 100) .
Di  Indonesia,  arti  penting  yang  diberikan  oleh  keperawanan  dan  selaput  darah  yang utuh  pada  masyarakat  ini  merupakan  sebuah  alasan  mengapa  khitan  perempuan  masih dijalankan secara luas meski  tumbuh  kecenderungan saat ini untuk meninggalkannya,  karena dianggap  ketinggalan  dan  membahayakan.  Dibalik  makna  penyunatan,  terdapat  kepercayaan bahwa dengan membuang bagian-bagian tertentu dari organ kelamin luar seorang gadis, hasrat seksual bisa dikurangi. Ini mengharuskan seorang wanita yang mencapai usia rawan puberitas dan  keremajaan  untuk  menjaga  keperawanan  serta  kehormatannya  dengan  sangat  hati-hati (Siraj, 2013).
Pada masa dahulu, di Indonesia, khitan sering dilaksanakan pada anak-anak perempuan saat  berusia  17  atau  18  tahun  (sebelum  memasuki  masa  menstruasi).  Praktek  khitan  yang dilakukan  di  pedesaan  lebih  mengandalkan  tenaga  dukun  setempat,  sehingga  banyak  terjadi kasus komplikasi yang muncul akibat operasi primitif yang membahayakan jiwa seorang gadis (Siraj, 2013).
Beberapa  dukun  khitan  percaya  bahwa  penyunatan  yang  efektif  yaitu  memerlukan potongan yang dalam dengan sebuah silet untuk menjamin pemotongan klitoris sempurna agar tidak ada bagian organ sensitif seksual yang tersisa. Dengan demikian pendarahan yang banyak menjadi peristiwa yang biasa bahkan terkadang mengakibatkan kematian (Siraj, 2013).
Selain dilakukan oleh dukun, khitan di Indonesia juga dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu, yaitu dokter, bidan, dan perawat yang telah memiliki surat izin praktik, atau surat izin kerja.  Menurut  tim  medis,  khitan  atau  sunat  perempuan  diindikasikan  sebagai  upaya  untuk pencegahan penyakit atau penanggulangan kelainan yang berkaitan dengan adanya prepusium , seperti  kelainan  kulit  yang  bertangkai  dengan  permukaan  berjonjot,  tumor  ganas,  dan  lain sebagainya (Alhafidz, 2007).
Menanggapi  PMK  No.1636  Tahun  2010  tersebut,  Menteri  Kesehatan  mengeluarkan peraturan terbarunya yaitu PERMENKES No. 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan PERMENKES No. 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan. Menteri Kesehatan menilai, sunat perempuan hingga saat ini tidak termasuk tindakan kedokteran, karena pelaksanaannya tidak berdasarkan  indikasi medis  dan  belum  terbukti  bermanfaat  bagi  kesehatan.  Selain  itu,  khitan perempuan juga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kebijakan global (Kementerian Kesehatan RI, 2014).
Masalah  khitan  perempuan  juga  dibahas  dalam  fatwa  MUI  diawali  dengan  adanya penegasan bahwa khitan baik bagi laki-laki maupun  perempuan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. Hal ini menjadi penting untuk ditegaskan terkait dengan adanya kesalahpahaman
terhadap  posisi  khitan.  Khitan  tidak  hanya  sekedar  kebutuhan  medis,  namun  merupakan bentuk ibadah yang “dogmatik” (Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008).
Meskipun  secara  medis  tidak  (lebih  tepatnya  belum)  ditemukan  manfaat  terhadap pelaksanaan khitan bukan serta merta ia menjadi terlarang. Hal ini sangat berbeda dengan cara pandang medik ansich . Cara pandang yang seperti ini dipastikan akan melarang khitan jika tidak ada pertimbangan medis (Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008).
Namun demikian fatwa MUI juga tidak menutup mata terhadap fakta adanya berbagai praktek khitan perempuan yang menimbulkan bahaya. Maka dari itu, untuk mengindari adanya bahaya akibat penyimpangan terhadap praktek khitan perempuan, Fatwa MUI juga menegaskan mengenai  batasan  atau  tata  cara  khitan  perempuan  sesuai  dengan  ketentuan  syari’ah, sebagaimana tersebut dalam diktum ketiga fatwa MUI. Penentuan batasan atau tata cara khitan tersebut didasarkan pada petunjuk yang diberikan Nabi SAW yang menekankan pada 3 prinsip, yaitu: a) sedikit saja, b) tidak berlebihan, dan c) tidak menimbulkan bahaya (Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008).
Dalam  penelitian  ini,  penulis  juga  memaparkan  beberapa  penelitian-penelitian sebelumnya yang penulis tulis dalam bentuk tabel sebagai berikut:
No. Peneliti/Tahun Judul Penelitian Pembahasan 1. Erowati/STAIN Pekalongan/2012 Khitan bagi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam Hukum khitan dalam pandangan Imam empat Madzhab dan mayoritas ulama yaitu makrumah . 2. Taufiq Hidayatullah/UIN Sunan Kalijaga/ 2010 Khitan Wanita Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Pandangan khitan dalam perspektif hukum Islam dan ahli kesehatan ialah lebih menolak khitan wanita relevansinya terhadap masa sekarang. 3. Muhammad Sauki/UIN Syarif Hidayatullah/ 2010 Khitan Perempuan Perspektif Hadits dan Sirkumsisi Perempuan Menurut WHO Hadits tentang sirkumsisi perempuan adalah bersifat lemah dan tidak shahih serta bukan merupakan tuntunan langsung dari
Islam.
Dari  ketiga  penelitian  tersebut,  dapat  diketahui  bahwasanya  fokus  penelitian  yang dilakukan  penulis  memiliki  perbedaan  dari  penelitian-penelitian  sebelumnya.  Dimana  pada penelitian pertama membahas tentang hukum khitan dalam pandangan Imam empat Madzhab dan mayoritas ulama yang menetapkan bahwa khitan perempuan adalah makrumah . Kemudian penelitian kedua membahas tentang pandangan khitan dalam perspektif hukum Islam dan ahli kesehatan  ialah  lebih  menolak  khitan  wanita  relevansinya  terhadap  masa  sekarang.  Adapun penelitian  ketiga  membahas  hadits  tentang  sirkumsisi  perempuan  adalah  bersifat  lemah  dan tidak  shahih  serta  bukan  merupakan  tuntunan  langsung  dari  Islam.  Berbeda  dengan  ketiga penelitian  tersebut,  penelitian ini  lebih  memfokuskan  khitan  perempuan  menurut  pandangan MUI dan juga Menteri Kesehatan yang memiliki perbedaan dalam menetapkan fatwa dan juga
peraturannya. Selain itu, penulis membandingkan khitan perempuan dalam fatwa MUI dan juga peraturan Menteri tersebut dengan meggunakan perspektif Maqashid al-Syari’ah.
Dari    beberapa  fenomena  yang  telah  dijabarkan,  maka  dari  itu  penulis  tertarik  untuk membuat  karya  tulis  ini.  Adapun  tujuannya  yaitu  ingin  mengetahui  landasan  terbitnya  fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan juga PERMENKES No. 6 Tahun 2014. Serta mengetahui bagaimana khitan  perempuan  dalam  fatwa  MUI  No.  9A  Tahun  2008  dan  juga  PERMENKES  No.  6  Tahun 2014 dalam perspektif Maqashid al-Syari’ah.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini termasuk penelitian normatif, karena penulis melakukan penelitian dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  saja  atau  juga  dapat  disebut  dengan penelitian  kepustakaan  ( literature  research ).  Selanjutnya,  pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  komparatif,  karena  dilakukan  dengan  cara  membandingkan khitan  perempuan  dalam  Fatwa  MUI  No.  9A  Tahun  2008  dengan  PERMENKES  No.  6  Tahun 2014, yang bertujuan untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara keduanya.
Kemudian  jenis  data  yang  digunakan dalam  penelitian  normatif  adalah  data  sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Amiruddin & Asikin, 2010). Dalam hal ini, bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah Fatwa MUI, dan PERMENKES. Sedangkan  untuk  bahan  hukum  sekunder,  peneliti  menggunakan  buku-buku  tentang  khitan perempuan,  seperti:  Nilai  Kesehatan  dalam  Syari’at  Islam,  Menggagas  Fiqh  Pemberdayaan Perempuan,  Fiqh  Aktual,  Fikih  Kesehatan,  dan  juga  Lembar  Negara,  seperti:  Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  185,  PERMENKES  No.  6  tahun  2014  Tentang Pencabutan  PMK  No.  1636/MENKES/PER/XI/2010  Tentang  Sunat  Perempuan.  Selain  dari buku-buku,  penulis  juga  mengambil  referensi  dari  artikel  yang  membahas  tentang  khitan perempuan,  seperti:  Khitan  bagi  Perempuan  ditinjau  dari  Kesehatan  dan  Islam,  Fatwa  MUI tentang  Khitan  Perempuan,  Pencabutan  PERMENKES  tentang  Sunat  Perempuan,  Peraturan Menteri Kesehatan RI Soal Sunat Perempuan Telah Dicabut, dan Polemik Khitan Wanita.
Selanjutnya,  metode  pengumpulan  bahan  hukum yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode dokumentasi yaitu seperti Fatwa MUI, Peraturan Menteri Kesehatan, buku dan artikel yang membahas tentang khitan perempuan khususnya literatur dari Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014.
Metode  penelitian  terakhir  yang  penulis  gunakan  ialah  metode  pengolahan  data  dan analisis  bahan  hukum  yang  terdiri  dari  proses editing, yaitu  penyeleksian  atau  pemeriksaan ulang  terhadap  sumber-sumber  data  atau  bahan  hukum  yang  telah  terkumpul  (Sayuti,  1989), meliputi  Fatwa  MUI, Peraturan  Menteri  Kesehatan, buku  dan  artikel  yang  membahas  tentang khitan perempuan. Proses selanjutnya ialah proses classifying yaitu mengklasifikasikan sumber-
sumber  data.  Hal  ini  dilakukan  agar  peneliti  lebih  mudah  dalam  melakukan  pengelompokan sumber-sumber bahan hukum, yaitu dari Fatwa MUI, Peraturan Menteri Kesehatan, buku dan artikel yang membahas tentang khitan perempuan.
Kemudian menggunakan proses verifying yaitu memeriksa kembali data-data informasi yang  ada  agar  validitasnya  bisa  terjamin  (Abdullah  &  et  al.,  2006),  dilakukan  dengan  cara sumber-sumber  bahan  hukum,  seperti  Fatwa  MUI, Peraturan  Menteri  Kesehatan, buku  dan artikel  yang  membahas  tentang  khitan  perempuan  digabungkan  dengan  pokok  permasalahan yang diteliti dengan metode perbandingan atau komparasi, yaitu fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan PERMENKES No. 6 Tahun 2014 mengenai khitan bagi perempuan dalam tinjauan Maqashid Al-Syari’ah. Selanjutnya proses terakhir yaitu menganalisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif komparatif, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil analisis diatas yang berkaitan dengan khitan perempuan dalam tinjauan Maqashid Al-Syari’ah melalui perbandingan dua sumber hukum, yaitu fatwa MUI No.9A Tahun 2008 dan PERMENKES No.6 Tahun 2014.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Landasan Terbitnya Fatwa MUI dan PERMENKES tentang Khitan Bagi Perempuan
Masyarakat  di  Indonesia sering  merasakan  kebingungan  terhadap suatu  perkara  yang masih belum jelas atau belum tetap hukumnya, seperti perkara khitan bagi perempuan. Khitan bagi  perempuan  ini  merupakan  sebuah  implementasi  pemikiran  yang  salah,  yang  tersebar  di tengah-tengah  pemeluk  agama  lain  (Siraj,  2013).  Selain  itu  juga  terjadi  beragam  tata  cara pelaksanaan  khitan  bagi  perempuan  yang  tidak  jarang  berimplikasi  terhadap  adanya dlarar (bahaya) bagi perempuan, ada yang dengan cara menggores dan mengerik, menusuk, mencubit dan menindik insisi serta eksisi (Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008).
Terdapat  kepercayaan  bahwa  dengan  membuang  bagian-bagian  tertentu  dari  organ kelamin  luar  seorang  gadis,  hasrat  seksualnya  dapat  dikurangi.  Namun  berbeda  dengan kepercayaan yang di pegang teguh oleh dukun-dukun yang akan mengkhitan perempuan. Para dukun memiliki kepercayaan bahwa penyunatan yang efektif ialah memerlukan potongan yang dalam dengan sebuah silet untuk menjamin pemotongan klitoris menjadi sempurna,  dan agar tidak  ada  bagian  organ  sensitif  seksual  yang  tersisa.  Hal  ini  mengakibatkan  banyaknya pendarahan yang bahkan terkadang dapat mengakibatkan kematian ((Siraj, 2013).
Dalam  ajaran  Islam,  secara  umum  khitan  perempuan  hukumnya  adalah khilaf (perbedaan) antara wajib, makrumah  dan sunnah. Namun menurut MUI  seperti  yang telah di sebutkan  diatas,  hukum  khitan  bagi  perempuan  adalah makrumah (bentuk  pemuliaan) . Kemudian  juga  dalam  literatur  fiqh  tidak  ditemukan  satu  pun  ulama  madzhab  fiqh  yang mu’tabar (terkenal) melarang praktek khitan prempuan. Bahkan terdapat kesepakatan bahwa khitan  perempuan  adalah  bentuk  keutamaan  seperti  halnya  yang  terdapat  dalam  fatwa  MUI.
Hanya  saja  terdapat  perbedaan  hukum  fiqh-nya  antara  sunnah  dan  wajib  (Konsideran  Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008).
Selanjutnya,  dalam  diktum  ketiga  fatwa  MUI  terdapat  substansi  tentang  khitan  bagi perempuan  yang  terdiri  dari  4  bagian,  yaitu:  (a)  status  hukum  khitan  perempuan  adalah makrumah , dan pelaksanaannya adalah sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan, (b) hukum  pelarangan  khitan  terhadap  perempuan  bertentangan  dengan  ketentuan  syari’ah, karena bagi laki-laki atau perempuan khitan termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam, (c) batas atau  cara  khitan  perempuan  meliputi:  khitan  bagi  perempuan  cukup  dengan  hanya menghilangkan  selaput  ( jaldah / colum / prapaeputium )  yang  menutupi  klitoris,  khitan  bagi perempuan  tidak  boleh  dilakukan  secara  berlebihan,  seperti  memotong  atau  melukai  klitoris (insisi  dan  eksisi)  yang  mengakibatkan dloror (bahaya  dan  merugikan),  dan  (d)  rekomendasi yang  ditujukan  kepada  pemerintah  cq.  Departemen  Kesehatan  untuk  menjadikan  fatwa  ini sebagai  acuan  dalam  penetapan  peraturan/regulasi  tentang  masalah  khitan  perempuan,  dan juga  untuk  memberikan  penyuluhan  dan  pelatihan  kepada  tenaga  medis  untuk  melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini (Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008).
Berdasarkan  substansi  tersebut,  sebenarnya  MUI  hanya  ingin  menegaskan  2  hal sekaligus,  yaitu:  (1)  menegaskan  tindak  pelarangan  khitan  terhadap  perempua,  dan  (2) menegaskan tata cara berkhitan pada perempuan yang sesuai dengan ketentuan syari’ah serta melarang  tindakan  berlebihan  dalam  praktek  khitan  yang  menimbulkan  bahaya  bagi perempuan, baik secara fisik maupun psikis (Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008).
Alasan atau argumentasi dalam penetapan fatwa tersebut diatas diawali dengan khitan perempuan  baik  bagi  laki-laki  maupun  perempuan  adalah  merupakan  fitrah  (aturan)  dan termasuk syariat Islam dan pelaksanaannya merupakan bagian dari ibadah. Menurut MUI, hal ini  sangat  penting  untuk  ditegaskan  terkait  adanya  kesalahpahaman  mengenai  posisi  khitan bagi perempuan. Karena khitan bukan hanya sekedar kebutuhan medis, melainkan  juga salah satu bentuk ibadah yang “dogmatik” (Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008).
MUI juga memberikan gambaran secara sederhana tentang pengambilan sikap terhadap masalah  khitan  bagi  perempuan,  yaitu  terdapat  2  kutub  yang  berlawanan:  (1)  Pihak  yang melakukan  khitan  terhadap  perempuan  dengan  praktek  yang  secara  pasti  membahayakan, seperti  dengan  menjepit  dan  sejenisnya,  menutup  dan  menjahit  vagina,  mengambil  seluruh klirotis  dan  labia  baik  mayora  maupun  minora,  serta  praktek  lain  yang  membahayakan, sebagaimana  yang  terjadi  di  beberapa  negara  Afrika  Utara.  (2)  Pihak  yang  melarang  seluruh praktek khitan perempuan, dengan alasan sebagai bentuk kekerasan, mutilasi dan pelanggaran hak  asasi  manusia.  Sebagai  sebuah  lembaga  yang  mengayomi  seluruh  masyarakat  muslim  di Indonesia, MUI menjadi penengah diantara kedua ekstrim tersebut. Karena menurutnya, kedua
ekstrim itu baik secara akademik maupun keagamaan sangat bertentangan dengan ketentuan normatif yang dikembangkan dalam Islam (Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008).
Penentuan  batasan  atau  tata  cara  berkhitan  terhadap  perempuan  tersebut,  lebih menekankan pada 3 prinsip berdasarkan petunjuk yang diberikan Nabi SAW, yaitu: sedikit saja, tidak berlebihan, dan tidak menimbulkan bahaya. Ketentuan ini juga telah sesuai dengan hukum Islam yaitu untuk menjaga agama dan jiwa seorang perempuan (Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008).
Selain  dibahas  oleh  MUI,  khitan  perempuan  juga  dibahas  dalam  Peraturan  Menteri Kesehatan (PERMENKES). Dalam upaya memberikan perlindungan pada perempuan, terutama dalam  hal  khitan,  Menteri  Kesehatan  mengeluarkan  peraturan  yang  mengatur  tentang  Sunat Perempuan  yang  tertuang  dalam  PMK  No.  1636/2010.  Pada  peraturan  tersebut,  Menteri Kesehatan menegaskan bahwa khitan hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis tertentu yang dapat memberikan pelayanan khitan pada perempuan seperti dokter, bidan, dan perawat yang memiliki  surat  izin  praktek.  Menteri  Kesehatan  juga  mencantumkan  syarat-syarat  dalam pelaksanaan sunat perempuan, seperti: dilakukan di ruangan dan tempat tidur/meja tindakan yang  bersih, menggunakan  alat-alat  yang  steril,  mendapat  pencahayaan  yang  cukup,  dan  juga menggunakan air bersih yang mengalir (Kementerian Kesehatan RI, 2010).
Selain  mencantumkan  syarat-syarat,  Menteri  Kesehatan  juga  menentukan  larangan- larangan  seperti:  (1)  sunat  perempuan  tidak  dapat  dilakukan  pada  perempuan  yang  sedang menderita  infeksi genitalia  eksterna dan/atau  infeksi  umum,  (2)  dilarang  melakukan  sunat perempuan  dengan  cara:  a)  mengkauterisasi klitoris ,  b)  memotong  atau merusak klitoris baik sebagian  maupun  seluruhnya,  dan  c)  memotong  atau  merusak labia  minora,  labia  majora, hymen atau  selaput  darah  dan  vagina,  baik  sebagian  maupun  seluruhnya  (Kementerian Kesehatan RI, 2010).
Keberlakuan PMK No. 1636/2010 hanya berlangsung kurang lebih selama 4 tahun. Karena kemudian  peraturan  ini  di  cabut  dengan  di  berlakukannya  PERMENKES  No.  6  Tahun  2014 tentang  Pencabutan  PMK  No.  1636/2010  tentang  Sunat  Perempuan.  Selanjutnya,  terdapat beberapa kelompok aktivis perempuan yang mendukung keberlakuan PERMENKES No. 6/2014 tersebut.  Menurut  para  kelompok  aktivis  perempuan,  PMK  No.  1636/2010  yang  bersifat “permisif”  terhadap  khitan/sunat  perempuan  justru  dapat  memicu  praktek  sunat  ilegal terhadap  anak  perempuan.  Penggunaan  jarum  dan  penjelasan langkah-langkah  yang  harus diambil oleh tenaga medis, dinilai dapat memicu terjadinya perlukaan dan trauma pada wanita (Kementerian Kesehatan RI, 2010).
Dalam  PERMENKES  No.6 Tahun  2014,  juga  telah  ditetapkan  bahwa  PMK No. 1636/MENKES/PER/XII/2010  tentang  Sunat  Perempuan  dicabut  dan  tidak  berlaku   lagi, dengan  pertimbangan bahwa  sunat  perempuan  hingga  saat  ini  tidak  merupakan  tindakan kedokteran,  karena  pelaksanaannya  tidak  berdasarkan  indikasi  medis  dan  belum  terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu juga khitan perempuan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kebijakan global (Kementerian Kesehatan RI, 2014). Selain itu,
wakil  Menteri  Kesehatan,  Ali  Qufron  Mukti,  menyatakan  bahwa  alasan  pencabutan  tersebut dikarenakan  banyaknya  pemikiran  masyarakat  yang  menganggap  khitan  perempuan  di Indonesia  adalah  sama  dengan  khitan  perempuan  yang  dilakukan  di  Afrika,  yaitu  dengan memutilasi kelamin perempuan ( female genital mutilation ) (VOA Indonesia, 2014).
Pemikiran-pemikiran  masyarakat  yang  dimaksud  dalam    ungkapan  wakil  Menteri Kesehatan  tersebut  tidak  jauh  berbeda  dengan  istilah  yang  diberikan  WHO  tentang  khitan perempuan,  yaitu Female  Genital  Cutting (FGC)  atau Female  Genital  Mutilation (FGM)  atau mutilasi alat kelamin perempuan. Menurut WHO, definisi FGM ialah meliputi seluruh prosedur yang menghilangkan secara total atau sebagian dari organ genitalia eksterna atau melukai pada organ kelamin wanita karena alasan non-medis (Mianoki, n.d.).
Berdasarkan penjelasan dari kedua objek tersebut, dapat disimpulkan bahwa landasan terbitnya Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 berbeda dengan landasan terbitnya PERMENKES No. 6 Tahun  2014.  Landasan  terbitnya  Fatwa  MUI  No.9A  Tahun  2008 ialah  mereka  melihat  adanya berbagai dampak negatif yang ditemukan lebih sebagai akibat dari penyimpangan dari praktik khitan  perempuan.  Hal  ini  dikarenakan  ketidak  cukupan  pengetahuan  masyarakat  khususnya tenaga  medis  seputar  khitan  perempuan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  MUI  dalam  fatwanya memberi  himbauan  kepada  Menteri  Kesehatan  untuk  memberikan  penyuluhan  dan  pelatihan kepada segenap tenaga medis dalam melakukan khitan atau sunat perempuan.
Adapun  landasan  terbitnya  PERMENKES  No.6  Tahun  2014  ialah  karena  praktik  sunat perempuan dinilai melanggar hak reproduksi dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk  menyehatkan  perempuan.  Khitan  ini  juga  dianggap  lebih  cenderung  menghilangkan libido  perempuan.  Hal  ini  juga  di  setujui  oleh  sekelompok  aktivis  perempuan  yang  menolak kebolehan khitan tersebut dengan alasan bahwa khitan bagi perempuan dapat memicu praktek sunat ilegal dan juga dapat menimbulkan traumatik terhadap anak perempuan.

## Khitan  Perempuan  dalam  Fatwa  MUI  No.  9A  Tahun  2008  dan  PERMENKES  No.  6  Tahun 2014 Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah
Dalam penelitian ini terdapat dua objek berbeda yang menjadi bahan penelitian, yaitu Fatwa  MUI  No.  9A  Tahun  2008  dan  PERMENKES  No.  6  Tahun  2014.  Namun  keduanya mempunyai  kesamaan  yaitu  dalam  membahas  khitan  bagi  perempuan.  Sebagaimana  telah dijelaskan  dalam  poin-poin  di  atas,  masih  terdapat  banyak  perbedaan  pendapat  dalam menghukumi khitan bagi perempuan ini, terutama dalam Fatwa MUI No. 9A Tahun 2008 dan PERMENKES  No.  6  Tahun  2014  tersebut.  Dalam  fatwa  MUI  dijelaskan  bahwa  khitan  bagi perempuan  hukumnya  adalah makrumah (memuliakan).  MUI  berpendapat  demikian  karena khitan  bagi  perempuan  merupakan  salah  satu  syariat  Islam  dan  pelaksanaannya  merupakan salah satu bentuk ibadah yang di anjurkan.
Hal tersebut telah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam yang bertujuan untuk hifdz al-diin (menjaga agama), yang mana jika kita mengamalkan salah satu syariat Islam maka sama halnya  dengan  kita  menjaga  sebuah  agama  dan  sama  halnya  juga  dengan  kita  mensyiarkan Islam. Juga dalam Islam tidak ada unsur paksaan dalam beribadah, seperti halnya khitan. Ketika ingin  mengkhitankan  perempuan,  sebaiknya  meminta  persetujuan  darinya  terlebih  dahulu, namun jika ia tidak berkehendak maka tidak ada keharusan untuk memaksanya.
Selain  dapat  menjaga  agama,  khitan  juga  dapat  menjaga  jiwa  ( hifdz  al-nafs )  seorang perempuan.  Dianggap  dapat  menjaga  jiwa,  karena  khitan  yang  dilakukan  dengan  cara  yang benar  akan  menimbulkan  dampak  baik  terutama  kepada  kesehatan  perempuan  tersebut. Namun  berbeda  halnya  jika  khitan  dilakukan  dengan  sembarangan,  akan  berdampak  buruk terutama  kepada  perempuan  yang  di  khitan.  Karena  selain  mengakibatkan  pendarahan,  juga dapat  berakibat  pada  kematian. Guna  mencegah  terjadinya  suatu  hal  yang  tidak  di  inginkan, maka  MUI  telah  menetapkan  batasan-batasan atau  tata cara mengkhitan seorang  perempuan, yaitu  dengan  3  hal:  1)  sedikit  saja,  2)  tidak  berlebihan,  dan  3)  tidak  menimbulkan  bahaya. Dengan mengikuti tata cara tersebut, maka tidak akan ada kematian pada perempuan ketika di khitan.
Kemudian  dalam  peraturannya,  Menteri  Kesehatan  menolak  dan  mencabut  PMK  No. 1636/2010  tentang  khitan  bagi  perempuan  dengan  salah  satu  alasan  bahwa  khitan  tersebut tidak termasuk dalam tindakan medis, juga tidak terkandung manfaat di dalamnya, seperti yang terdapat dalam PERMENKES No. 6/2014 huruf (a) bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam bidang kedokteran harus berdasarkan indikasi medis dan terbukti bermanfaat secara ilmiah, (b) bahwa sunat  perempuan  hingga  saat  ini  tidak  merupakan  tindakan  kedokteran  karena pelaksanaannya  tidak  berdasarkan  indikasi  medis  dan  belum  terbukti  bermanfaat  bagi kesehatan ”  (Kementerian  Kesehatan  RI,  2014,  sec.  Menimbang  (a)   dan  (b)).  Juga  dalam  poin selanjutnya,  Menteri  Kesehatan  juga  menjelaskan  bahwa  khitan  bagi  perempuan  dipandang tidak  lagi  sesuai  dengan  dengan  dinamika  perkembangan  kebijakan  global  (Kementerian Kesehatan RI, 2014).
Tujuan dari adanya peraturan ini adalah untuk menjaga jiwa perempuan ( hifdz al-nafs ). Karena seperti yang telah di jelaskan pada pembahasan sebelumnya, menurut para kelompok aktivis  perempuan,  PMK  No.  1636/2010  yang  bersifat  “permisif”  terhadap  khitan/sunat perempuan  justru  dapat  memicu  praktek  sunat  ilegal  terhadap  anak  perempuan.  Kemudian penggunaan  jarum  dan  penjelasan langkah-langkah  yang  harus  diambil  oleh  tenaga  medis, dinilai dapat memicu terjadinya perlukaan dan trauma pada wanita (Dokter Anakku, 2015).
Selanjutnya, dalam hal untuk mengetahui kejelasan hukumnya, peneliti membandingkan kedua  objek  tersebut  di  atas  dengan  melihat  manfaat  khitan  bagi  perempuan  menggunakan tinjauan maqashid  al-syari’ah. Seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  pembahasan  sebelumnya,
bahwa perbedaan penetapan hukum bagi khitan perempuan antara PERMENKES dan fatwa MUI adalah  karena  mereka  memiliki  persepsi  yang  berbeda  dan  melihat  kemaslahatan  khitan perempuan dari sisi yang berbeda. Namun perbedaan tersebut tetaplah memiliki tujuan sendiri, yaitu  untuk  menjaga  unsur-unsur  pokok  yang  tercantum  dalam  pembahasan maqashid  al- syari’ah, yaitu agama dan jiwa.
Karena  sesuai  dengan  definisi  dari maqashid  al-syari’ah yaitu  mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan mafsadat (kerusakan) bagi mereka. Dan untuk mewujudkan  kemaslahatan  itu  ialah  dengan  menjaga  kelima  unsur  pokok  yang  ada  pada manusia  atau  dengan  menjaga  salah  satu  dari  lima  unsur  yaitu  agama,  jiwa,  akal,  harta  dan keturunan.
Selanjutnya,  khitan  bagi  perempuan  bukanlah  sebuah  kebutuhan  primer,  seperti  yang telah dijelaskan dalam pembagian tingkatan maqashid al-syari’ah yaitu maqashid al-dharuriyat , yang mana kebutuhan pada tingkat ini harus dan bahkan wajib di penuhi. Jika tidak di penuhi, maka akan merusak kehidupan manusia secara keseluruhan baik di dunia maupun di akhirat. Khitan  bagi  perempuan  ini  adalah  termasuk  dalam  tingkat maqashid  al-tahsiniyat atau merupakan sebuah kebutuhan pelengkap saja, yang jika di penuhi akan membawa rasa nyaman dalam  kehidupan manusia,  namun  jika  tidak  di  penuhi  tidak  akan  membawa  kerusakan  pada kehidupan manusia.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil paparan data yang telah di jelaskan sebelumnya, peneliti memberikan 2  kesimpulan  terkait  studi  komparatif  fatwa  MUI  No.  9A  tahun  2008  dan  PERMENKES  No.  6 tahun 2014 tentang khitan bagi perempuan tinjauan maqashid al-syari’ah. Pertama, Fatwa MUI No.  9A  tahun  2008  dan  PERMENKES  No.6  tahun  2014  mempunyai  landasan  atau  dasar  yang berbeda.  Alasan  dari  munculnya  fatwa  ini  ialah  untuk  menghidupkan  sunnah  adanya  khitan pada  perempuan  sebagai  tanda  pemuliaan  bagi  para  perempuan.  Selain  itu  juga  karena banyaknya masyarakat yang masih kebingungan akan hukum pasti dari khitan bagi perempuan, bahkan  ada  juga  larangan  dari  tenaga  kesehatan  untuk  melakukan  khitan,  karena  dianggap membahayakan kesehatan. Kemudian dengan berlandaskan pada ayat-ayat al-quran dan hadits- hadits  yang  menerangkan  tentang  syariat  khitan  perempuan,  maka  diputuskanlah  fatwa  MUI yang  menjelaskan  bahwa  hukum  khitan  bagi  perempuan  ialah makrumah (pemuliaan  bagi perempuan), dengan alasan bahwa khitan perempuan merupakan salah satu dari syariat agama dan  jika  dilakukan  dengan  benar  dan  sesuai  dengan  syariat  Islam,  maka  tidak  akan membahayakan  kesehatan.  Kemudian  dalam  peraturannya,  Menteri  Kesehatan  mengeluarkan peraturan  terbaru  No. 6 tahun  2014  yang  berisi  tentang  Pencabutan  terhadap  PMK No. 1636 tahun  2010  tentang  Khitan  bagi  Perempuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  (1).  Pencabutan  ini
berdasarkan  pada  banyaknya  fenomena  yang  terjadi  di  masyarakat  Indonesia  khususnya masyarakat  pedesaan,  dimana  khitan  bagi  perempuan  ini  dilakukan  dengan  alat  yang  tidak steril (silet), dan pemotongannya (klitoris) dengan berlebihan sehingga mengakibatkan banyak pendarahan juga banyak mengakibatkan kematian pada perempuan yang di khitan. Alasan lain dari  adanya  peraturan  baru  ini  ialah  disebabkan  oleh  adanya  fenomena  praktek  khitan perempuan yang tidak higienis yang cenderung menghilangkan libido perempuan.
Kedua,  yaitu  Jika  ditinjau  menggunakan maqashid  al-syari’ah, khitan  peremuan  dalam fatwa  MUI  adalah  menekankan  pada  syiar  Islam  yaitu  menjaga  agama  ( hifdz  al-diin ) dan menjaga  jiwa  ( hifdz  al-nafs ).  Dikatakan  dapat  menjaga  agama  ialah  karena  jika  umat  Islam mengamalkan  salah  satu  syariat  Islam,  maka  sama  halnya  dengan  menjaga  agama  Islam  dan mensyiarkan Islam. Sedangkan dianggap dapat menjaga jiwa seorang perempuan, karena khitan yang  dilakukan  dengan  cara  yang  benar  akan  menimbulkan  dampak  baik  terutama  kepada kesehatan  perempuan  tersebut.  Banyak  manfaat  yang  akan  di  dapat  untuk  perempuan  yang telah  di  khitan  dengan  batas-batas  yang  telah  ditentukan,  terutama  ketika  setelah  berumah tangga,  diantaranya  ialah:  dapat  menstabilkan  syahwat  dari  seorang  perempuan  ketika berhubungan  badan  dengan  suaminya.  Namun  jika  ketika  di  khitan  tidak  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  yang  telah  di  jelaskan,  maka  perempuan  tersebut  akan  terganggu psikisnya,  juga  dorongan  seksualnya  akan  dingin  sehingga  membuat  suami  tidak  dapat menikmatinya.  Kemudian  khitan  perempuan  dalam  PERMENKES  No.  6/2014  jika  di  tinjau menggunakan maqashid  al-syari’ah adalah  untuk  menjaga  jiwa  ( hifdz  al-nafs ).  Dalam  hal  ini PERMENKES No. 6/2014 hanya melihat pada sisi medisnya saja.  Selanjutnya,  larangan khitan perempuan dalam PERMENKES adalah untuk menjaga agar tidak membahayakan kondisi psikis maupun  fisik  perempuan.  Karena  apabila  khitan  dilakukan  dengan  tidak  benar,  maka  akan menimbulkan banyak pendarahan dan bahkan bisa berakibat pada kematian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. A., & et al. (2006). Metode penelitian agama: Pendekatan multidisipliner. Yogyakarta: Karunia kalam Semesta.
Alfanjari, A. S. (2005). Nilai kesehatan dalam syari’at Islam . Jakarta: Bumi Aksara.
Alhafidz, A. W. (2007). Fikih kesehatan . Jakarta: Amzah.
Amiruddin, & Asikin, Z. (2010). Pengantar metode penelitian hukum . Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Dokter Anakku. (2015). Pencabutan Permenkes sunat perempuan. Retrieved November 1, 2016, from http://dokteranakku.net/articles/2015/02/pencabutan-permenkes-sunat- perempuan.html.
Kementerian Kesehatan RI. (2010). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010
Tentang Sunat Perempuan, Tanggal 15 November 2010. Jakarta, Indonesia: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 672.
Kementerian Kesehatan RI. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan PMK Nomor: 1636/MENKES/PER/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan, Tanggal 7 Februari 2014. Jakarta, Indoensia: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185.
Konsideran Fatwa MUI-DIY No. 9A Tahun 2008.
Mianoki, A. (n.d.). Polemik khitan wanita. Retrieved November 1, 2016, from https://muslim.or.id/11314-polemik-khitan-wanita.html.
Sayuti, H. (1989). Pengantar metodologi riset . Jakarta: CV. Fajar Agung..
Siraj, F. M. (2013). Khitan bagi perempuan ditinjau dari kesehatan dan Islam. Retrieved November 2, 2016, from https://www.kompasiana.com/aufklarung/khitan-bagi- perempuan-ditinjau-dari-kesehatan-dan-islam_552b74786ea834c7538b45b2
Subhan, Z. (2008). Menggagas fiqh pemberdayaan perempuan . Jakarta: El-Kahfi.
Utomo, S. B. (2003). Fiqh aktual . Jakarta: Gema Insani Press.
VOA Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan RI soal sunat perempuan telah dicabut. Retrieved November 2, 2016, from https://www.voaindonesia.com/a/peraturan-menteri- kesehatan-ri-soal-sunat-perempuan-telah-dicabut/1839905.html.