Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018

## PERANAN  KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM  ANTAR WARGA DESA
Budi Aspani e-mail; budiaspani@yahoo.com

## ABSTRACT
Village Government consists of Village Head and Village Device as regulated in the above mentioned village law. That one of the duties and responsibilities of the Village Head is to reconcile the  rural  community  disputes.  The  type  of  research  used  is  empirical  legal  research  and  by  using primary,  secondary,  and  non-legal  legal  materials.  The  legal  material  can  then  be  analyzed qualitatively. Qualitative analysis is done by describing the data generated in the form of explanations or descriptions of sentences to answer the subject matter. The results obtained that: The Village Head acts as a mediator and guided by deliberation to consensus. Disputes that can not be settled then both parties are handed over to the authorities or the authorities. Inhibiting Factors Lack of knowledge of the  villagers  of  Parit  about  the  role  of  village  heads  in  settling  disputes  between  citizens;  The unambiguous provisions of the law on paradigms or models of disputes and disputes to be resolved by the  Village  Head;  The  community  sometimes  considers  that  if  he  reports  or  resolves  through  the village level, it means making a disgrace of himself in his neighborhood. Pushing Factors Starting the growing level of public awareness to create a safe and orderly environment in Parit Village; The Parit Village community is a homogeneous society so that people's tolerance is very good.
Keywords: Village Head; Disputes; Residents

## ABSTRAK
Pemerintah  Desa  terdiri  dari  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa  sebagaimana  diatur dalam undang - undang tentang desa tesebut  di atas.  Bahwa salah satu tugas dan kewajiban Kepala  Desa  adalah  mendamaikan  perselisihan  masyarakat  desa.  Jenis  penelitian  yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder,  dan  bahan  non  hukum.  Bahan  hukum  yang  di  dapat  kemudian  dianalisis  secara kualitatif.  Analisis  kualitatif  yaitu  dilakukan  dengan  mendeskripsikan  data  yang  dihasilkan dalam  bentuk  penjelasan  atau  uraian  kalimat  guna  menjawab  pokok  permasalahan.  Hasil penelitian diperoleh bahwa  : Kepala Desa berperan sebagai mediator dan berpedoman pada musyawarah  untuk    mufakat.  Perselisihan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  maka  kedua  belah pihak  diserahkan  kepada  yang  berwenang  atau  pihak  berwajib. Faktor  Penghambat Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  desa  Parit  tentang  peranan  Kepala  Desa  dalam penyelesaian  perselisihan  yang  terjadi  antar  warga;  Tidak  tegasnya    katentuan  perundangan tentang paradigma atau model-model perselisihan dan sengketa yang harus diselesaikan oleh Kepala  Desa;  Masyarakat  terkadang  menganggap  bahwa  bila  ia  melaporkan  atau menyelesaikan  melalui  tingkat  desa,  berarti  membuat  aib  sendiri  dilingkungan  tempat tinggalnya. Faktor  Pendorong Mulai  tumbuhnya  tingkat  kesadaran  masyarakat  untuk menciptakan suatu keadaan yang aman dan tertib dilingkungan Desa Parit; Masyarakat Desa Parit adalah masyarakat yang bersifat homogen sehingga toleransi masyarakat sangat baik. Kata Kunci : Kepala Desa; Perselisihan;  Warga
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018

## I. PENDAHULUAN
A. Latara Belakang
Desa merupakan organisasi pemerintahan  terendah  yang  mempunyai peranan  yang sangat penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Secara historis desa  merupakan  cikal  bakal  terbentuknya masyarakat  politik  dan  pemerintahan  di Indonesia  jauh  sebelum  negara  bangsa  ini terbentuk,
Desa  merupakan  institusi  yang otonom  dengan  tradisi,  adat  istiadat  dan hukumnya  sendiri  serta  relatif  mandiri. 1
Pada  umumnya  masyarakat  desa  belum memiliki kesadaran untuk mentaati peraturan  dan  hukum  yang  ada.  Pada  saat ini  umumnya  masyarakat  desa  lebih menuntut  hak  dari  pada  kewajibannya. Masyarakat desa belum banyak mengetahui  tentang  peranan  Kepala  Desa dalam  penyelesaian  perselisihan  antar warga sebagaimana  yang diatur oleh Pasal 26  Ayat  (4)  huruf  k  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Masyarakat  beranggapan  bahwa Kepala  Desa  hanya  berfungsi  sebagai pimpinan  agama  atau  pemimpin  adat, pengayom,  pelindung  dan  yang  dituakan, lebih  lanjut  kedudukan  Kepala  Desa menurut Pasal 25 (2) Inlandsch Reglement adalah:  Jika  ada  perselisihan  faham  antara penduduk desa dilapangan hukum perdata, hukum  keluarga,  hukum  waris,  maka Kepala  Desa  dengan  bantuan  para  petua masyarakat  mengadili  perselisihan  itu dengan cara mendamaikan.
Beranjak  dari  uaraian  di  atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai  Peranan  Kepala  Desa  Dalam Penyelesaian  Perselisihan  Hukum  Antar Warga di Desa Parit Kecamatan Rambutan
1 HAW. Widjaja, Optonomi Desa, PT. Raja Grfindo Peersada, Jakarta, 2003, Hlm.4

## Kabupaten  Banyuasin  Provinsi  Sumatera
Selatan.
B. Permasalahan Dari  latar  belakang  yang  telah diuraikan tersebut di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah    peranan    Kepala    Desa dalam  penyelesaian  perselisihan  antar warga di desa ?
2. Faktor - faktor apa saja yang menghambat  dan  mendorong  peranan
Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan antar warga di desa ?.

## C. Ruang Lingkup
Penulis  membatasi  ruang  lingkup pembahasan  yaitu  hanya  tentang  peranan Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan antar warga menurut Undang-
Undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa dan faktor yang menghambat dan mendorong  peranan  Kepala  Desa  dalam penyelesaian  perselisihan  antar  warga  di desa.
D. Metodologi
1. Jenis Penelitian Penulisan ini menggunakan metode  penelitian  hukum  empiris  adalah suatu    penelitian  hukum  yang  berfungsi untuk  melihat  hukum  dalam  artian  nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di  lingkungan  masyarakat.  Dikarenakan dalam  penelitian  ini  meneliti  orang  dalam hubungan  hidup  di  masyarakat  maka metode  penelitian  hukum  empiris  dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum  yang diambil dari fakta- fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. 2
2. Bahan Hukum
2 Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm 18-19
Budi Aspani, PERANAN  KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM ANTAR WARGA DESA. Halaman. 53-59
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
Bahan  hukum  yang  di  gunakan yaitu; bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum.
1. Bahan  hukum  primer  adalah  bahan hukum yang  mempunyai otoritas.
Bahan hukum tersebut yaitu;
a. Peraturan perundang-undangan
b. Catatan-catatn  resmi  tau  risalah dalam  pembuatan  suatu  peraturan perundang-undangan
c. Putusan Hakim 3
2. Bahan hukum sekunder semua
publikasi tentang hukum yang merupakan dekumen yang tidak resmi. a. Buku-buku teks
yang membicarakan  suatu  atau  beberapa permasalahan  hukum,  misalnya; skripsi, tesis, dan desertasi hukum
b. Kamus-kamus hukum
c. Jurnal-jurnal hukum dan
d. Komentar-komentar  atas  putusan hakim 4
3. Bahan-Bahan Non hukum Bahan  nonhukum  dapat  berupa  buku- buku,  jurnal,  laporan  hasil  penelitian mengenai  ekonomi,  ilmu  politik,  dan disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai  relevan  dengan  objek permasalahan yang akan diteliti. 5
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum. Di  karenakan  tipologi  penelitian hukum  empiris  maka  pengumpulan  bahan hukum  yang  digunakan,  yaitu;    melalui penelitian  lapangan,  yang  dilakukan  baik melalui pengamatan ( observasi ), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.
5. Analisis Bahan Hukum Bahan  hukum  data  lapangan  yang di  dapat  di  kumpulkan,  baik  hasil pengamatan, wawancara ataupun penyebaran kuesioner. Kemudian di  susun
3 Ibidt., hlm 47
4 Ibid. , hlm 54
5 Ibid., hlm 57
kembali  agar  menjadi  bahan  hukum. Analisis  bahan  hukum  di  lakukan  secara kualitatif.. Data yang telah diolah kemudian  dianalisis  secara  kualitatif. Analisis  kualitatif  yaitu  dilakukan  dengan mendeskripsikan  data  yang  dihasilkan dalam  bentuk  penjelasan  atau  uraian kalimat kemudian dibuat kesimpulan.
II. PEMBAHASAN A. Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Antar Warga  Menurut  Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014. Kepala Desa sebagai subyek hukum administrasi negara yang menjalankan tugas-tugasnya melalui pelimpahan  yang  diberikan  kepadanya berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku, selain  daripada  itu  Kepala  Desa  juga merupakan  seorang  pimpinan  tertinggi  di tingkat desa.
Sebagai  seorang  pemimpin  Kepala Desa  harus  dapat  berperan  sebagai administrator  yaitu menjalankan tata tertib administrasi  pemerintahan  dari  mulai perencanaan sampai implementasinya. Penyelenggaraan ketertiban dan keamanan warga  yang  harus  dilakukan  oleh  seorang pemimpin,  disni  Kepala  Desa  bertindak sebagai  stabilisator  dan  juga  Kepala  Desa dapat  bertindak  sebagai  mediator  ataupun hakim perdamaian di desa.
Dalam  mendamaikan  perselisihan yang  ada  pada  masyarakat  desa,  Kepala Desa berperan sebagai mediator bagi pihak yang berselisih. Dalam menjalankan peranannya  tersebut  Kepala  Desa  selalu berpedoman  kepada  musyawarah  untuk mencapai mufakad yang hasilnya mengikat pihak  yang  berselisih  sehingga  tidak  ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Sebelum berlakunya Undang- Undang  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa, jika  terjadi  perselisihan  atau  sengketa antara  warga  di  desa,  Kepala  Desa
Budi Aspani, PERANAN  KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM ANTAR WARGA DESA. Halaman. 53-59
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
berpedoman kepada Undang-Undang No.32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan Daerah,  khususnya  Pasal  208  yang berbunyi,  Tugas  dan  kewajiban  Kepala Desa  dalam  memimpin  penyelenggaraan pemerintahan  desa  diatur  lebih  lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah. 6 Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Kepala Desa di bidang ketentraman dan ketertiban dapat mendamaikan  perselisihan  yang  terjadi  di desa”.  Berdasarkan  Pasal  48  huruf  (k) Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banyuasin Nomor 10 Trahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan,  Penetapan,  Pengangkatan  Dan Pemberhentian  Kepala  Desa  Dan  Penjabat Kepala Desa, bahwa Kepala Desa berkewajiban  menyelesaikan  perselisihan masyarakat  desa 7 Hal  tesebut  di  atas menunjukan  bahwa  Kepala  Desa  berperan sebagai  penengah  bagi  warga  yang berselisih atau yang bersengketa.
Dengan  dikeluarkannya  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa    sebagai  undang-undang  yang menyempurnakan Undang-Undang No. 32 Tahun  2004  untuk  mewujudkan  suatu masyarkat  yang  tertib,  aman  dan  tentram maka  dalam  menyelesaikan  perselisihan atau  sengketa,  Kepala  Desa  berperan sebagai  mediator  untuk  mencapai  suatu perdamaian segala perselisihan atau sengketa  yang  telah  di  damaikan  oleh Kepala Desa harus benar-benar berdasarkan  pada  musyawarah  untuk mencapai  mufakat  sehingga  tidak  ada pihak yang merasa dirugikan.
6 UU.RI. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, KARINA, Surabaya, 2005, hal.330.
7 Lembaram  Daerah  Kabupaten  Bsnyuasin  Tahun 2006,  Bagian  Hukum  dan  Ortala  Sekretariat Daerah  Kabupaten Banyuasin, 2006, hal..16.
Berdasarkan hasil wawancara dengan  Bapak  Kasin  J.  Kepala  Desa  Parit
Kecamatan Rambutan Kabupaten
Banyuasin,  perslisihan-perselisihan  atau sengketa-sengketa  yang  terjadi  di  desa Parit  adalah  menyangkut  hukum  publik dan hukum privat antara lain:
a. Perselisihan Rumah Tangga;
b. Perselingkungan;
c. Gadai tanah kebun,  perebutan hasil bumi pada perbatasan kebun; dan
d. Kenakalan remaja. Latar  belakang  yang  menyebabkan perselisihan  sengketa  tersebut  menurut wawancara  dengan  Kepala  Desa  Parit Bapak  Kasin  J,  jika  perselisihan  rumah tangga untuk bercerai biasanya disebabkan oleh  faktor  ekonomi  atau  si  suami  mau kawin  lagi  dalam  arti  suami  ingin mempunyai  istri muda,  dan masalah  gadai kemungkinan  yang  menggadaikan  atau yang  mempunyai  kebun  atau  sawah mempunyai  kebutuhan  dana  yang  sangat mendesak, dan kenakalan remaja penyebabnya  kurangnya  pendidikan  di rumah, pengaruh lingkungan dan kurangnya  perhatian  orang  tua  terhadap anaknya tersebut.
Dalam  menjalankan  peranannya sebagai  mediator  dalam  menyelesaikan perselisihan  antar  warga,  Kepala  Desa dibantu  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa  yang  merupakan  badan  perwakilan tingkat  desa,  para  wakil  rakyat  atau  dapat pula  rakyat  secara  langsung,  melakukan musyawarah atau mufakat dengan pemerintah  desa  agar  tercapai  keserasian antara  yang  diperintah  dengan  yang memerintah.
Prosedur  penyelesaian  perselisihan antar warga di desa Parit  menurut Kepala Desa  Bapak  Kasim  J.  dihadiri  oleh  ketua dan  anggota  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD),    Kepala  Desa,  para  tokoh adat desa adalah sebagai berikut:
Budi Aspani, PERANAN  KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM ANTAR WARGA DESA. Halaman. 53-59
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
1. Memanggil kedua belah pihak yang berselisih;
2. Yang  dihadiri  oleh  Kepala  Desa, Badan Permusyawaran Desa
(BPD), dan para tokoh masyarakat; 3. Kepala Desa,
Badan Permusyawaran  Desa    (BPD),  dan para  tokoh  masyarakat  berusaha mendamaikan  perselisihan  diantara kedua belah pihak. Jika perselisihan  tersebut  dapat di damaikan,  maka  dibuatkan  surat perdamaian  diatas  segel  yang berlaku.  Jika  ada  suatu  perkara ataupun  persengketaan  yang  tidak dapat  diselesaikan  oleh  Kepala Desa,  maka  Kepala  Desa  harus mengirimkan  kedua  belah  pihak kepada  Camat  kepala  wilayah atasan  Kepala  Desa  atau  kepada pihak yang berwenang untuk mengadili, yaitu pengadilan negeri. Menurut data yang peneliti peroleh, bahwa  persolaan  yang  terjadi  di Desa    Parit  Kecamatan  Rembutan Kabupaten  Banyasin  selalu  dapat ditangani oleh Kepala Desa.
Kepala  Desa  tidak  berwenang menjatuhkan hukuman kepada kedua belah pihak yang bersangkutan maupun kepada salah satu pihaknya, kecuali dalam bentuk perdamaian.
Mengenai  hak  dan  tanggungjawab perangkat  desa  dalam  membantu  Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan atau sengketa,  menurut  Kepala  Desa  segala yang  di  putuskan  oleh  Kepala  Desa, perangkat  desa  selalu  mendukung  sejauh itu tidak menyalahi peraturan dan perundang-undangan serta sepanjang keputusan  itu  tidak  merugikan  salah  satu pihak yang berselisih atau bersengketa.
Sebagaimana  telah  dikemukakan bahwa Kepala Desa adalah subyek hukum
administrasi negara yang menyelenggarakan tugas-tugas negara melalui pelimpahan. baik pelimpahan yang diberikan oleh undang-undang atau pelimpahan yang di dasarkan atas instruksi atasannya. Oleh karena itu demi terselenggaranya tugas-tugas negara tersebut,  maka  Kepala  Desa  memiliki suatu peranan dan wewenang.
Hanya  kewenangan  yang  dimiliki oleh  Kepala  Desa  tidak  boleh  melebihi batas  wewenang  yang  diberikan  undang- undang  maupun  oleh  instansi  atasannya tersebut.  Salah  satu  bentuk  dari  peranan dan  wewenangnya  adalah  menangani  dan menyelesaikan perselisihan  yang terjadi di desanya.
B. Dampak Putusan Kepala Desa Dalam  Menyelesaikan  Perselisihan
Warga Terhadap Peradilan Umum
1. Secara De Jure
Sebagaimana telah diketahui, bahwa  keputusan  Kepala  Desa  dalam menyelesaikan  perselisihan  yang  terjadi antar  warga  itu  dianggap  sedemikian pentingnya,  karena  keputusannya  yang dikeluarkannya  tersebut  mencerminkan kepribadian  bangsa  Indonesia,  yang  di dalam  menyelesaikan  permasalahan  atau perselisihan-perselisihan selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakad.  Hal  ini  sesuai  dengan  isi  yang terkandung  dalam  pancasila,  yaitu  sila  ke- empat  yang  berbunyi  kerakyatan  yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
Adapun  dampak  dari  keputusan Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan  yang  terjadi  antar  warga, apabila  ditinjau  dari  sudut  perundang- undangan yang berlaku, tidak bertentangan atau  tidak  menimbulkan over  lapping (tumpang tindih) dengan kewenang (kompetensi)  yang  dimiliki  oleh  Peradilan Umum,  yaitu  Hakim  Pengadilan  Negeri,
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
karena  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh Kepala  Desa  tersebut  mempunyai  dasar hukum  yang  kuat  sebagaimana  tercantum dalam  Pasal  16  huruf  (k)  Undang-Undang No.  6    Tahun  2014  yang  berbunyi:  “ menyelesaikan   perselisihan masyarakat di desa    Kepala  Desa  dapat  dibantu  oleh Lembaga  Adat  Desa.  Segala  perselisihan yang  telah  di  damaikan  oleh  Kepala  Desa besifat mengikat pihak-pihak yang berselisih”.  disamping  hukum  adat  yang berlaku.
Dari uraian penjelasan pasal tersebut, telah membuktikan bahwa betapa pentingnya  putusan  Kepala  Desa  bagi pihak yang berselisih, dan hal ini sekaligus menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa  apabila ditinjau  secara  De  Jure  tidak  bertentangan dengan  ketentuan-ketentuan  yang  ada  di Peradilan  Umum,  atau  dengan  kata  lain bahwa keputusan yang dikeluarkan Kepala Desa  tidak  menimbulkan  Over  Lapping (tumpang tindih) dengan kewenangan yang dimiliki  Peradilan  Umum  atau  peradilan negeri.
Menurut  keterangan  dari  Kepala Desa  Parit,    mengenai  pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau sengketa-sengketa yang terjadi di desa melalui musyawarah untuk mufakat.
Apabila  perselisihan  dapat  diatasi, maka dibuatkan surat perjanjian perdamaian  yang bersifat mengikat di atas segel  dan    harus  dipenuhi  oleh  para  pihak yang  berselisih  tersebut.  Dari  uraian tersebut  di  atas,  jelas  tampak  keputusan Kepala  Desa  terhadap  Peradilan  Umum tidak tumpang tindih.
2. Secara De Facto
Sebagaimana telah
penulis kemukakan, bahwa secara De jure keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala Desa  dalam  menyelesaikan  perselisihan
yang terjadi antara warga tidak menimbulkan  tumpang  tindih  dengan kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Peradilan Umum, namun realitasnya secara De facto masih  ada  keputusan  yang  dikeluarkan Kepala  Desa  yang  menimbulkn  tumpang tindih  dengan  kewenangan  yang  dimiliki oleh  Peradilan  Umum.  Cohtoh  :  Kepala Desa dapat menyelesaikan masalah pembagian tanah warisan,  yang terletak di salah satu dusun dalam Desa Parit tersebut. De  Facto  dewasa  ini  masih  ada keputusan Kepala Desa yang menimbulkan over  lapping  (tumpang  tindih)  dengan kewenangan yang  dimiliki  Peradilan Umum  (Hakim  Pengadilan  Negeri),  tetapi warga  masyarakat  yang  bersangkutan masih  mau  menerima  dan  mengakui keputusan yang dikeluarkan Kepala Desanya  dalam  jabatan  selaku  Mediator dalam  menyelesaikan  perselisihan  yang terjadi di  desa Parit Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.
Hal  tersebut  terjadi,  karena  warga masyarakat yang bersangkutan lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah  untuk  mencapai  mufakat, melalui Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa membentuk perjanjian  perdamaian  dari  masalah  yang terjadi    di  selesaikan  secara  kekeluargaan dan  berdasarkan  hukum  yang  ada  (hukum positif).  Disamping  itu  tidak  lupa  diikut sertakannya lembaga adat dalam mengatasi masalah  perselisihan  yang  terjadi  antar warga.
C. Faktor-Faktor  Yang  Menghambat
Dan  Mendorong  Peranan  Kepala Desa Dalam Penyelesaian Perselisihan Antar Warga Di Desa
1. Faktor Penghambat
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Parit Bapak Kasim J. faktor  penghambat  dalam  peranannya
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
menyelesaikan  perselisihan  yang  terjadi antar warga adalah sebagai berikut: a. Kurangnya  pengetahuan  masyarakat desa  Parit  Kecamatan  Rambutan
Kabupaten Banyuasin tentang Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014, khususnya Pasal  16 Huruf (k) tentang peranan Kepala Desa dalam penyelesaian  perselisihan  yang  terjadi antar warga, hal  ini disebabkan  masih kurangnya  sosialisasi  aparat  desa maupun kurangnya pemahaman aparat desa terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut.
b. Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 dan  peraturan-peraturan  yang  ada tidak  tegas,  karena  tidak  menjelaskan dan menerangkan paradigma- paradigma atau
model-model perselisihan  dan  sengketa  yang  harus diselesaikan oleh Kepala Desa berbentuk perkara perdata atau perkara pidana atau berbentuk peselisihan-perselisihan  yang  lebih kecil,  sehingga  konsekuensinya  tidak menimbulkan  tumpang  tindih  dengan kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Umum.
c. Masyarakat  terkadang  merasa  malu untuk melaporkan atau menyelesaikan perselisihan  yang  terjadi  padanya  dan menganggap bahwa bila ia melaporkan atau menyelesaikan melalui  tingkat  desa,  berarti  membuat aib sendiri dilingkungan tempat tinggalnya.
2. Faktor Pendorong Yang  menjadi  faktor  pendorong Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan  yang  terjadi  antar  warga  desa adalah sebagai berikut:
1. Mulai  tumbuhnya  tingkat  kesadaran masyarakat  untuk  menciptakan  suatu keadaan yang aman dan tertib dilingkungan Desa Parit.
2. Masyarakat Desa Parit adalah masyarakat  yang  bersifat  homogen sehingga  toleransi  masyarakat  sangat baik.

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan pada keseluruhan hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang telah dijabarkan di atas, ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa  peranan  Kepala  Desa  dalam penyelesaian  perselisihan  yang  terjadi antar  warga  desa  diatur  dalam Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014, yaitu  mendamaikan  perselisihan  yang ada  pada  masyarakat  desa,  berperan sebagai  mediator  dan  berpedoman pada  musyawarah  untuk  mencapai mufakat. Apabila perselisihan tersebut tidak  dapat  diselesaikan  oleh  Kepala Desa maka Kepala Desa menyerahkan kedua  belah  pihak  kepada  yang berwenang atau pihak berwajib.
2. Faktor  Penghambat dan  Pendorong Peranan Kepala Desa.
Faktor Penghambat a.  Kurangnya  pengetahuan  masyarakat desa  Parit  Kecamatan  Rambutan Kabupaten Banyuasin tentang
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014, khususnya Pasal 16 Huru (k) tentang peranan Kepala Desa dalam penyelesaian perselisihan yang terjadi antar warga.
b.   Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 dan  peraturan-peraturan  yang  ada tidak tegas, karena tidak menjelaskan dan menerangkan paradigma- paradigma atau model-model
perselisihan dan sengketa yang harus diselesaikan oleh Kepala Desa. c.   Masyarakat terkadang merasa malu untuk melaporkan atau menyelesaikan  perselisihan  yang terjadi  padanya  dan  menganggap
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
bahwa  bila  ia  melaporkan  atau menyelesaikan melalui tingkat desa,  berarti  membuat  aib  sendiri dilingkungan tempat tinggalnya.
Faktor Pendorong
a. Mulai tumbuhnya
tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan  suatu  keadaan  yang aman dan tertib dilingkungan Desa Parit.
b. Masyarakat  Desa  Parit  adalah masyarakat  yang  bersifat  homogen sehingga toleransi masyarakat sangat baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Bayu  Suryaningrat, Desa  dan  KeKepala
Desaan Menurut Undang-
Undang  Nomor  5  Tahun  1999 ,
Jakarta, 1985. HAW  Widjaja, Pemerintah  Desa/Marga
Berdasarkan  Undang-Undang
No.  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan  Daerah ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2000.
HAW  Widjaja,  Otonomi  Desa,  PT.  Raja Grafindo, Jakarta, 2003. Soerdjono Soekanto, Pengantas Penelitian Hukum ,  Universitas  Indonesia,
Jakarta, 1986.
Soewarno Handajadiningrat dan R. Hidratmo, Landasan dan Pedoman  Kerja  Administrasi Pemerintah  Daerah,  Kota  dan Desa ,  CV.  Haji  Mas  Agung, Jakarta, 1986. WJS. Poerwadarminta, W.J.S. Poerwadarminta, Kamus  Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
Zainuddin  Ali,  M.A.  Metode  Penelitian
Hukum,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2013. Undang  –  Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tetang Pemerintahan Daerah
Lembaram  Daerah  Kabupaten  Bsnyuasin Tahun  2006,  Bagian  Hukum dan  Ortala  Sekretariat    Daerah Kabupaten Banyuasin, 2006.