## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI DAN DANA BANTUAN PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
Sri Ramadhani, SE., M.Si., CA 1 Cahyo Utomo, SE., M.Si., Ak. 2
Universitas Unisbank Semarang
sriramadhani@gmail.co.id 1 www.unisbank.ac.id 2
Diterima: November 2018. Disetujui: Desember 2018. Dipublikasikan: Januari 2019

## ABSTRACT
The purpose of this study is to  identify and analyze  whether Regional Original  Income, Allocation Funds and government assistance can increase the human development index. The analytical method used is  multiple  regression  by  carrying  out  the  classical  assumption  test  method  before  collecting  the  best research  model.  The  research  sample  was  15  districts  /  cities  in  Central  Java  Province.  Human Development Index data  was obtained from the Indonesian Central Statistics Agency. The results of this study  concluded  that  Regional  Original  Revenue  and  Allocation  Funds  simultaneously  influence  the Human Development Index. The results are consistent with the research hypothesis. The results of partial hypothesis  testing  can  be  seen  that  there  is  a  significant  effect  of  variable  local  revenue  and  allocation funds to increase the index of human growth.
Keywords: Regional Original Revenue, Alokasi Fund, Central Java Province

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian  ini  adalah untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis apakah Pendapatan  Asli Daerah, Dana Alokasi dan bantuan pemerintah dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Metode analisis  yang  digunakan  adalah  regresi  berganda  dengan  melakukan  metode  uji  asumsi  klasik  sebelum mengumpulkan model penelitian terbaik.  Sampel penelitian adalah 15 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah.  Data  Indeks  Pembangunan  Manusia  diperoleh  dari  Lembaga  Pusat  Statistik  Indonesia.  Hasil penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  serta  Dana  Alokasi  berpengaruh  secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasilnya konsisten dengan hipotesis penelitian. Hasil  uji hipotesis  secara parsial dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi terhadap peningkatan indeks pertumbuhan manusia.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi, Provinsi Jawa Tengah

## PENDAHULUAN
Reformasi pemerintahan yang disertai dengan keterbukaan sudah menjadi tuntutan di Indonesia. Hal ini menyebabkan semakin menguatnya tuntutan aspek transparansi dan akuntabilitas.  Kedua  aspek  tersebut  menjadi  penting  dalam  pengelolaan  pemerintah termasuk  di  bidang  pengelolaan  keuangan  negara  maupun  daerah.  Hal  itulah  yang mendorong terjadinya proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi yang disebut dengan otonomi. Otonomi adalah pendelegasian urusan pemerintah pusat kepada  pemerintah  daerah  yang  bersifat  operasional  dalam  rangka  sistem  birokrasi pemerintahan.
Vol. 17, No. 1    Januari 2019
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah    dan  desentralisasi  fiskal,  pemerintah daerah  diberi  keleluasaan  untuk  mengelola  dan  memanfaatkan    sumber  penerimaan daerah  yang  dimilikinya  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  daerah.  Pelaksanaan otonomi  daerah  akan  membawa  suatu  konsekuensi  logis,  bahwa  tiap  daerah  harus berkemampuan untuk memberdayakan dirinya sendiri, baik dalam kepentingan ekonomi, pembinaan  sosial  kemasyarakatan,  dan    pemenuhan  kebutuhan  untuk  membangun daerahnya serta dapat melaksanakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Samad & Iyan, 2013).
Pembangunan daerah merupakan pembangunan  yang semuanya dipersiapkan dan dilaksanakan  oleh  daerah  dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  ada  di  daerah tersebut. Pesatnya pembangunan daerah membutuhkan alokasi dana pembangunan yang besar  sehingga  menyebabkan  belanja  pemerintah  daerah  juga  semakin  meningkat. Besarnya  belanja  daerah  ditentukan  oleh  besarnya  pendapatan  daerah  yang bersangkutan.  Instansi  pemerintah  daerah  yang  menerima  anggaran  belanja  tentunya harus  mampu  menunjang  pertumbuhan  belanja  daerah  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dari  setiap  kota/kabupaten  yang  ada  di  Indonesia  (Kainde, 2013). Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis  dalam    perekonomian  (Christopher,  2009).  Pemanfaatan  belanja  hendaknya dialokasikan    untuk    hal-hal    produktif,  misalnya  untuk  melakukan  aktivitas pembangunan (Saragih, 2013). Dalam membiayai belanja daerah diperlukan pendapatan daerah  yang  memadai.  Pendapatan  daerah  adalah  semua  hak  pemerintah  daerah  yang diakui sebagai penambah  nilai  kekayaan  bersih  (Mangowal, 2013). Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (Halim & Kusufi, 2012).
Kemandirian suatu daerah dalam bidang keuangan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi  pendapatan  asli  daerah  terhadap  pendapatan  daerah  tersebut.  Menurut Mardiasmo  (2016)  menyatakan  bahwa  “dari  segi  pendapatan,  kemampuan  pemerintah daerah  untuk  meningkatkan  kemampuan  daerahnya  masih  belum  signifikan.  Bahkan masalah  yang  sering  muncul  adalah  rendahnya  kemampuan  pemerintah  daerah  untuk menghasilkan prediksi pendapatan daerah  yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal”.
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 17, No. 1    Januari 2019
Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian  otonomi  kepada  daerah,  terutama  peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan masyarakat  yang  semakin  baik  (Mamuka  &  Elim,  2014).  Pada  umumnya,  dana perimbangan merupakan bagian terbesar dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan sistem perpajakan,  dan koreksi ketidakefisienan  fiskal    (Santoso  & Suparta,  2015).  Perkembangan  dana  perimbangan  dari  tahun  ke  tahun  mengalami fluktuasi.  Masalah yang  sering  terjadi  pada dana perimbangan yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah secara  signifikan  karena  habis  untuk  belanja  pegawai.  Penelitian  sebelumnya  yang dilakukan oleh Sa’diyah & Putri (2015) yang meneliti pengaruh pendapatan asli daerah terhadap  kinerja  manajerial  pemerintah  daerah  Kabupaten  Aceh  Utara.  Hasilnya menunjukkan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Penelitian  lain yang  dilakukan  Panji  & Indrajaya  (2016)  yang  meneliti      pengaruh  dana  perimbangan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dan  tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Bali.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  pada  Kabupaten/Kota  di Provinsi Bali.
Pembangunan suatu negara diharapkan mampu memberikan hasil nyata yaitu Pro Growth, Pro Poor, Pro Job dan Pro Environment yang artinya menciptakan pertumbuhan ekonomi,  kesempatan  kerja,  pengentasan  kemiskinan  dan  pelestarian  lingkungan  untuk kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, dan yang paling populer saat  ini  adalah  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  atau Human Development  Indeks  (HDI) , yang diluncurkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan  Mahbub  ul  Haq  seorang  ekonom  Pakistan  dibantu  oleh  Gustav  Ranis  dari  Yale University dan  Lord  Meghnad Desai dari London School of Economics dalam bukunya yang  berjudul Reflections  on  Human  Development (1995),  dan  telah  disepakati  dunia melalui United  Nation  Development  Program (UNDP).  IPM  Indonesia  tahun  2012 berada pada nilai 62,9 di urutan 121, tahun 2011 di urutan 124 dan tahun 2010 di urutan
Vol. 17, No. 1    Januari 2019
108  dari  187  negara  yang  disurvei.IPM  Indonesia  dibandingkan  dengan  Negara  di kawasan  ASEAN  masih  sangat  rendah,  yang  berada  pada  peringkat  ke-6  dan  hanya unggul dari Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar.Pembangunan di wilayah Sumatera Utara,  juga  masih  menghadapi  berbagai  permasalahan  terutama  di  bidang    kesehatan dan infrastruktur. Dana  Alokasi  Umum (DAU)  sebagai salah satu instrumen fiskal  dana perimbangan selain Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), bertujuan untuk  mendukung pembangunan.  Sumber  pembiayaan  lainnya  adalah  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  bantuan  keungan  provinsi.  Hal  tersebut  harus  diikuti  juga  dengan alokasi belanja yang tepat.
Penelitian yang peneliti lakukan ini, merupakan pengembangan ide dari penelitian sebelumnya oleh Setyowati dan Suparwati (2012) dengan judul    Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,  DAU,  DAK,  PAD  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  dengan Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  Sebagai  Variabel  Intervening  (Studi  Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). Setyowati dan Suparwati (2012) mengamati  sebanyak  4  (empat)  variabel  independen,1  (satu)  variabel  dependen  dan  1 variabel intervening, yaitu pertumbuhan ekonomi, DAU,DAK dan PAD sebagai variabel independen, Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen dan pengalokasian anggaran belanja modal sebagai variabel intervening. Sedangkan penelitian ini mengamati sebanyak 5 (lima) variabel independen, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus  (DAK),  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  dan  Bantuan Keuangan Provinsi BKP, 1 (satu) variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan 1 (satu) variabel moderating yaitu realisasi belanja pelayanan dasar. Rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah DAU, DAK, PAD, DBH, BKP berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial maupun simultan ?
2.      Apakah  Belanja  Pelayanan  Dasar  memoderasi  hubungan  DAU,  DAK,  PAD, DBH,  BKP  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)Tujuan  penelitian  ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh DAU, DAK, PAD, DBH, BKP terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial maupun simultan.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:
1.  Masukan  bagi  perencanaan      pembangunan    di    kabupaten/  kota    agar    dapat
mengoptimalkan alokasi DAU, DAK, PAD, DBH dan BKP untuk sumber pendanaan kegiatan.
2.    Informasi  dan  masukan  bagi  peneliti  sejenis,  untuk  melanjutkan  pengembangan penelitian.

## KAJIAN PUSTAKA
Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan dasar untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: Setyowati dan Suparwati (2012)  yang melakukan studi mengenai Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus, Pendapatan  Asli  Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran  Belanja  Modal  sebagai  variabel  intervening  (Studi  Empiris  Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah).
Hasil  penelitian  ini  menemukan  bahwa  Pertumbuhan  Ekonomi  (PE)  terbukti  tidak berpengaruh  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  melalui  Pengalokasian Anggaran  Belanja  Modal  (PABM),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  terbukti  berpengaruh positif  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  melalui  Pengalokasian  Anggaran Belanja  Modal  (PABM),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terbukti  berpengaruh  positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal  (PABM),  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terbukti  berpengaruh  positif  terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  melalui  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal (PABM), dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM) yang diproksikan dengan Belanja Modal (BM) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sari  (2011)  melakukan  studi  dengan  judul  Analisis Pengaruh  Tingkat  Kemandirian  Fiskal,  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  melalui  Belanja  Modal  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera Utara.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  TKF  tidak  berpengaruh  terhadap  IPM kabupaten/kota di Sumatera Utara. PAD berpengaruh signifikan terhadap IPM.
Lugastoro dan Ananda (2013) melakukan studi mengenai Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  rasio  PAD  dan  DAK  terhadap  belanja modal  dan  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  IPM
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 17, No. 1    Januari 2019
sedangkan  variabel  DAU  berpengaruh  negatif  signifikan.  Sementara  itu  rasio  DBH terhadap  belanja  modal  menjadi  satu-  satunya  variabel  yang  tidak  signifikan mempengaruhi  IPM.  Pertumbuhan  ekonomi  menjadi  variabel  dengan  pengaruh  paling dominan  terhadap  IPM.  Rosiana  (2010)  melakukan  studi  dengan  judul  Analisis Pengaruh  Determinan  Indeks Pembangunan  Manusia  Dikaitkan  dengan  Pembangunan Wilayah  pada  Kabupaten/Kota  di Sumatera  Utara.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa Pertumbuhan  Ekonomi  yang  diproksikan  dengan  PDRB  harga  berlaku  berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kota di Sumatera Utara, sedangkan  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  Dana Alokasi  Khusus (DAK)  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  besarnya  Indeks  Pembangunan  Manusia. Penelitian  Riva  Ubar  Harahap  (2010)  dengan  judul  Pengaruh  Dana    Alokasi  Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Utara.  Hasil  penelitian  menemukan  bahwa  Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Sidik  (2013)  mendifinisikan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  sebagai  salah  satu komponen  dana  perimbangan  pada  APBN  yang  pengalokasiannya  didasarkan  atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu sumber pendanaan bagi daerah otonom melalui mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara  lain  untuk  meningkatkan  penyediaan  sarana  dan  prasarana  fisik  daerah  sesuai prioritas  nasional  serta  mengurangi  kesenjangan  laju  pertumbuhan  antar  daerah  dan pelayanan antarbidang (Subekan,  2012:88).  Dana  alokasi  khusus  merupakan  dana  yang dialokasikan  dari  APBN  ke Daerah tertentu.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut  Mardiasmo  (2002),  pendapatan  asli  daerah  adalah  penerimaan  yang diperoleh dari  sektor pajak  daerah,  retribusi  daerah, hasil perusahaan milik  daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  Sejak  diterbitkannya  Undang-Undang  nomor  28  Tahun  2009,  Pajak  Bumi  dan Bangunan  Perkotaan  dan  Pedesaan  (PBB-P2)  dan  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Bangunan (BPHTB) sudah menjadi pendapatan asli daerah. Menurut Simanjuntak et al. (2013), “ Regional Origina    Income is a representation of the  revenue  generated by the regional”. Menyatakan  bahwa  pendapatan  asli  daerah  adalah  representasi  dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan pendapatan  asli  daerahnya  agar  dapat  membiayai  pengeluaran  daerah  dan  tidak menghambat  kegiatan  ekonomi  di  daerah  yang  bersangkutan.  Menurut  Olubukunola (2011), “Internally  Generated  Revenue  (IGR)  is  the  revenue  that  the  local  government generates  within  the  area  of  its  jurisdiction ”.  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah pendapatan pemerintah daerah yang dihasilkan dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan asli daerah yang tinggi menandakan otonomi daerah yang dilaksanakan berjalan dengan baik.  Idris  (2016)  lebih  lanjut  menjelaskan  bahwa,  “ Local  Revenue  (PAD)  is  all  cash receipts into the right area recognized as an addition to net worth in one fiscal year and does not need to be paid back by the government ”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan kas daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu  tahun  anggaran  dan  tidak  perlu  dibayar  kembali  oleh  pemerintah.  Pajak  yang dipungut  pemerintah  daerah  jangan  sampai  menciptakan  biaya  pemungutan  yang  lebih tinggi dari pada pendapatan pajak yang diterima oleh pemerintah daerah. Pada dasarnya, makin banyak kontribusi pendapatan  asli daerah terhadap  APBD,  ini menandakan makin kecilnya keterikatan regional terhadap sentral sebagai efek implementasi otonomi daerah atas asas secara nyata serta bertanggung jawab (Rinaldi, 2014). Peningkatan kemandirian daerah sangat erat hubungannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli  daerahnya  (Mahmudi,  2009). “Revenue  generated  by  local  government  is  used  to finance various expenditure programmes. Expenditure is an actual payment or creation of obligation to make a future payment for some benefits items or service received” (Abba et  al .  2015),  menyatakan  bahwa  pendapatan  yang  dihasilkan  oleh  pemerintah  daerah digunakan  untuk  membiayai  berbagai  rencana  pengeluaran.  Pengeluaran  adalah
pembayaran yang dilakukan saat ini untuk kewajiban pada masa yang akan datang dalam rangka memperoleh beberapa barang atau jasa yang diterima. Semakin besar pendapatan asli  daerah  akan  membuat  belanja  daerah  juga  meningkat  dan  akan  lebih  banyak pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat (Adriani & Yasa, 2015). Sejalan dengan hal tersebut menurut Sasana (2011) menyatakan bahwa, “Semakin besar kemampuan daerah dalam  mengumpulkan  pendapatan  asli  daerah  akan  semakin  longgar  alokasi  belanja daerah,  sehingga  terdapat  hubungan  yang  positif  antara  pendapatan  asli  daerah  dengan belanja daerah”.

## Dana Bagi Hasil (DBH)
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil dibagi menjadi dua yaitu dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam (DBHSDA). Dana Bagi Hasil merupakan penerimaan yang  berasal  dari  hasil  pembagian  penerimaan  pusat  dan  provinsi  yang  diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota.

## Dana Perimbangan
Nasution(2015)  menjelaskan  bahwa, “ Regional bottom aid is a source of revenue comes from the budget to support the implementation of local authorities in achieving the objective of granting regional autonomy which is primarily done by an increase better in services  and  public  welfare ”.  Dana  transfer/bantuan  pemerintah  daerah  merupakan sumber  pendapatan    yang  berasal  dari  anggaran  untuk  mendukung  pelaksanaan pemerintah  daerah  dalam  mencapai  tujuan  pemberian  otonomi  kepada  daerah  terutama dilakukan  dengan  peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  semakin baik.  Sari, et  al .  (2014)  menjelaskan  bahwa  “Dana  perimbangan  adalah  modal  yang berasal dari perolehan APBN  yang diperuntukkan bagi daerah dalam upaya membiayai kepentingan  daerah    sebagai  bentuk  pengimplementasian  asas  desentralisasi”.  Sejalan dengan  hal  tersebut  menurut  Capkova  &  Roncakova  (2014)  menjelaskan  bahwa, “The main  mechanism  for  intergovernmental  transfers  is  grants  from  central  to  local governments.  A  variety  of  unconditional  (general)  grant  systems  are  in  use to  address vertical imbalances. Provision of conditional (specific) block  grants  from  the  centre  to subnational governments aims to financing certain services, such as primary education,
social services and roads. Equalisation grants are used to address horizontal imbalances between local authorities”
Berdasarkan  pendapat  Capkova  &  Roncakova  (2014)  mekanisme  utama  untuk transfer  antar  pemerintah  adalah  transfer  dari  pemerintah  pusat  ke  pemerintah  daerah. Berbagai  macam  sistem  transfer  tanpa  syarat  (umum)  digunakan  untuk  mengatasi ketidakseimbangan vertikal. Transfer dengan syarat (khusus)  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah daerah bertujuan untuk membiayai layanan tertentu, seperti pendidikan dasar, pelayanan  sosial  dan  jalan.  Transfer  dana  perimbangan  digunakan  untuk  mengatasi ketidakseimbangan  horizontal  antar  pemerintah  daerah.  Sumber-sumber  dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Aprizay dkk, 2014). Kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan kebalikan dari besarnya rasio penerimaan transfer di dalam pemenuhan pembelanjaan  pemerintah.  Belanja  daerah  sangat  dipengaruhi  oleh  transfer  dari pemerintah  pusat  (Abdullah  &  Halim,  2013).  Perimbangan  keuangan  dengan  dana transfer  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  menjadi  insentif  bagi  pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah (Sasana, 2011)

## Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006,  bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan  yang bersifat umum atau khusus dari provinsi  kepada  kabupaten/kota,  pemerintah  desa,  dan  kepada  pemerintah daerah  lainnya  atau  dari  pemerintah  kabupaten/kota  kepada  pemerintah  desa  dan pemerintah  daerah lainnya  dalam rangka  pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

## Belanja Pelayanan Dasar (BPD)
Menurut penjelasan teknis Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006, pemerintah daerah akan meningkat kinerjanya dengan mengarahkan pada pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan  IPM  dengan  menekankan  pada  aspek  pengeluaran  yang  mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum. Pengeluaran belanja dalam pelaksanaan APBD  yang  terkait  dengan  IPM  menurut  SE  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 120.04/1050/OTDA/2011 sebagaimana telah direvisi  dengan SE Menteri Dalam Negeri
Nomor.  120.04/7303/  OTDA/2012  perihal  pedoman  penyusunan  LPPD,  yaitu pengeluaran untuk pelayanan dasar.

## Belanja Daerah
Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah  daerah  yang  digunakan  untuk membiayai  kegiatan  pembangunan  daerah.  Menurut  Ferreiro  (2009),  “ Government expenditure  at  first  should  be  analyzed  based  on  functional  expenditur e”. Menyatakan bahwa  pengeluaran  pemerintah  pada  awalnya  harus  dianalisis  berdasarkan  pengeluaran fungsional.  Pemerintah  daerah  sebaiknya  melakukan  identifikasi  kegiatan  mana  yang benar-benar masuk skala prioritas menurut ukuran kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Simanjuntak et  al .  (2013),  “ Regional expenditure is all the expending of regional's cash in a one budget period ”. Menyatakan bahwa  belanja  daerah  adalah  semua  pengeluaran  kas  daerah  dalam  jangka  waktu  satu tahun  anggaran.  Pengeluaran  kas  daerah  tersebut  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan pemerintah  daerah  itu  sendiri.  Kainde  (2013)  mengemukakan  bahwa,  “Belanja  daerah adalah  semua  kewajiban  pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai  pengurang  nilai kekayaan  bersih  (ekuitas  dana)  dalam  periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan”. Belanja  pemerintah  daerah  sebaiknya  lebih  mengutamakan  untuk  kepentingan masyarakat  daerah  agar  tujuan  pemerintah  daerah  dalam  mensejahterakan  masyarakat daerah dapat tercapai.  Liesionis  (2013),  “ Unproductive  expenditure  hampers  economic development  and  inhibits  its  growth”, menyatakan  bahwa  pengeluaran  yang  tidak produktif  menghambat  pembangunan  ekonomi  dan  menghambat  pertumbuhannya.  Hal ini disebabkan pemerintah  daerah  lebih banyak membiayai    pengeluaran untuk belanja pegawai dari pada pengeluaran untuk pembangunan daerah itu sendiri.
“Government expenditure grew faster than the growth of its revenue. This resulted in  persistent  fiscal  deficits consequently government  had  to  borrow  from  both  internal and  external  sources” (Abba et  al .  2015).  Menyatakan  bahwa  pengeluaran  pemerintah tumbuh  lebih cepat  dari  pertumbuhan  pendapatan.  Hal  ini mengakibatkan  defisit fiskal terus-menerus  akibatnya  pemerintah  harus  meminjam  dana  dari  sumber  internal  dan eksternal.
Vol. 17, No. 1    Januari 2019
Indeks  Pembangunan Manusia merupakan indeks  komposit  yang  digunakan  untuk mengukur  pencapaian  rata-rata  suatu  negara  dalam  tiga  hal  mendasar  pembangunan manusia, yaitu: (1) lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; (2) tingkat  pendidikan,  yang  diukur  dengan  kombinasi  antara  angka  melek  huruf  pada penduduk  dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga); dan (3) tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang  telah  disesuaikan  (PPP  Rupiah)  (Mirza,  2012:4).  IPM  merupakan  rata-rata  dari ketiga  komponen  tersebut,  dengan rumus:  IPM=(X1+X2+X3)  /  3  Dimana  :  X1= angka harapan hidup X2= tingkat pendidikan X3= tingkat kehidupan layak.

## Kerangka Pemikiran
(Gideon, et al . 2013) lebih lanjut menjelaskan bahwa, “Revenues from taxes, user fees  and  Inter  governmental  transfers  are  likely  to  be  insufficient  to  meet  the infrastructural  needs  of  local  authorities.  For  this  reason,  local  authorities  may  also want to access private capital and this is achieved through such initiatives as borrowing” . Pendapatan  dari  pajak,  retribusi  dan transfer  dana antar  pemerintah  mungkin  tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dari pemerintah setempat. Untuk alasan ini,  pemerintah  daerah  juga  mungkin  ingin  mengakses  modal  swasta  dan  ini  dicapai melalui  inisiatif  seperti  pinjaman.  Dalam  hal  ini  diharapkan  pemerintah  daerah  lebih mengutamakan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dari pada pengeluaran yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, karena kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari pembangunan daerah itu sendiri.
Gambar 1
Kerangka Pikir Empiris
Hipotesis Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Bantuan Pemerintah Indeks Pembangunan Manusia
Berdasarkan  skema  kerangka  pemikiran,  penulis  merumuskan  hipotesis  sebagai berikut:
H1 :      Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  pendapatan  asli  daerah  terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
H2   :     Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana perimbangan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
H3   :     Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  pendapatan  asli  daerah  dan  dana perimbangan  terhadap  peningkatan  Indeks  Pembangunan  Manusia  secara simultan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penlitian  yang  digunakan  adalah  penelitian survey ,  tipe  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini  adalah  Laporan  Realisasi  APBD.  Teknik  penarikan  sampel  yang  digunakan  oleh penulis adalah purposive sampling . Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi APBD periode 2008-2018 yaitu sebanyak 10 periode.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  pendapatan  yang  dihasilkan  oleh  daerah  dalam wilayah  yurisdiksinya  yang diakui sebagai penambah  nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, dan harus didorong pertumbuhannya  agar  dapat menanggung sebagian beban  belanja  yang  diperlukan  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kegiatan pembangunan  daerah  yang  setiap  tahunnya  terus  meningkat.  Berikut  ini  merupakan perkembangan  PAD.  Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi  pada  pendapatan  asli  daerah, kendala  utama  yang  dihadapi  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah adalah  minimnya  pendapatan  yang  bersumber  dari  pendapatan  asli  daerah.  Proporsi pendapatan asli  daerah  yang rendah,  menyebabkan pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah (Dewi, et    al . 2014:81). Pendapatan Asli Daerah  hanya mampu  membiayai belanja  pemerintah  daerah  paling  tinggi sebesar 20% (Setyowati & Suparwati, 2012).
Ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat merupakan wujud ketidakberdayaan  pendapatan  asli  daerah  (Mardiasmo;  basri,  2013:168).  Kemampuan
Vol. 17, No. 1    Januari 2019
daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan perekonomian daerah dapat dikatakan masih  sangat  terbatas,  mengingat  peranan  pendapatan  asli  daerah  yang  masih  rendah dalam penerimaan APBD kota/kabupaten dan kesiapan sumber daya manusia di tingkat daerah  masih  sangat  terbatas.  Pendapatan  Asli  Daerah  belum  dapat  mendorong peningkatan  belanja  daerah    dan  tidak  sepenuhnya  mampu  menopang  kemandirian daerah serta masih sangat bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, maka dari  itu  sumber-  sumber  pendapatan  asli  daerah  perlu  dioptimalkan.  Peningkatan penerimaan  pajak  daerah  disebabkan  oleh  meningkatnya  penerimaan  yang  berasal  dari pajak  bumi  dan  bangunan  sektor  perkotaan  dan  pedesaan  yang  diikuti  peningkatan penerimaan  bea  perolehan  hak  atas  tanah  dan  bangunan.  Hal  ini  dikarenakan  semakin penduduk yang membutuhkan tempat tinggal sehingga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan juga meningkat. Jenis penerimaan yang mempunyai kontribusi terbesar kedua terhadap  pendapatan  asli  daerah  adalah  jenis  penerimaan  yang  berasal  dari  retribusi daerah yang cenderung  naik turun setiap tahunnya selama tahun anggaran 2008-2018.
Peningkatan penerimaan retribusi daerah disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari  jenis-jenis  retribusi  daerah  yaitu  dari  retribusi  jasa  umum,  retribusi  jasa  usaha  dan retribusi perizinan tertentu. Sebaliknya penuruna penerimaan retribusi daerah disebabkan menurunnya  penerimaan  dari  jenis-jenis  retribusi  daerah.  Jenis  penerimaan  yang mempunyai  kontribusi  terbesar  ketiga  terhadap  pendapatan  asli  daerah  adalah  jenis penerimaan yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disebabkan oleh meningkatnya penerimaan yang berasal dari jenis-jenis lain-lain pendapatan daerah yang sah.  Contohnya  penerimaan  jasa  giro.  Jenis  penerimaan  yang  mempunyai  kontribusi terendah terhadap pendapatan asli daerah adalah jenis penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang cenderung naik turun setiap tahunnya selama tahun anggaran 2008-2018.

## Dana Perimbangan
Dana transfer atau bantuan pemerintah daerah  merupakan  sumber  pendapatan yang berasal dari anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah dalam mencapai
Vol. 17, No. 1    Januari 2019
tujuan  pemberian  otonomi  kepada  daerah  terutama  dilakukan  dengan  peningkatan pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  semakin  baik.  Berikut  ini  merupakan perkembangan dana perimbangan periode 2008-2018.
Peningkatan  dana  perimbangan  disebabkan  oleh  meningkatnya  jenis  penerimaan dana  perimbangan.  Contohnya  dana  alokasi  umum,  begitu  juga  sebaliknya  penurunan dana  perimbangan  disebabkan  oleh  menurunnya  jenis  dana  penerimaan  yang  diterima oleh  contohnya  dana  alokasi  khusus.  Pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak atau bukan pajak, dana alokasi umum dan dana  alokasi  khusus.  Dana  perimbangan  dari  pemerintah  pusat  digunakan  untuk mengurangi kesenjangan fiskal baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah itu sendiri.
Masalah  yang  sering  terjadi  pada  dana  perimbangan  yaitu  dana  perimbangan  dari pemerintah pusat tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah secara signifikan  karena  habis  untuk  belanja  pegawai.  Besarnya  nilai  transfer  yang  diberikan oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  dalam  bentuk  dana  perimbangan seharusnya  menjadi  insentif  bagi  daerah  untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah. Berdasarkan  fungsinya,  pendapatan  asli  daerah  seharusnya  merupakan  aspek  penting dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

## Belanja Daerah
Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah  daerah  yang  digunakan  untuk membiayai  kegiatan  pembangunan  daerah.  Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi  pada belanja  daerah,  masalah yang  sering  terjadi pada belanja dan anggaran belanja daerah adalah  belanja  pegawai  yang ada  dalam belanja tidak  langsung, hingga mencapai lebih dari 50% dari total anggaran belanja tidak langsung memberikan beberapa dampak salah satunya  yaitu  pemborosan  dibagian  pegawai.  Alokasi  dana  yang  seharusnya dimaksimalkan  untuk  pelayanan  dasar  masyarakat  banyak  dipakai  untuk  membiayai belanja  pegawai,  akibatnya  mengurangi  alokasi  anggaran  untuk  pelayanan  publik  atau masyarakat. Pada umumnya belanja  daerah memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan  kenaikan  belanja  daerah  biasanya  dikaitkan  dengan  penyesuaian  terhadap perubahan kurs rupiah, inflasi, penyesuaian faktor makro ekonomi, dan perubahan jumlah cakupan layanan. Namun demikian dengan pradigma baru otonomi daerah,      pemerintah
Vol. 17, No. 1    Januari 2019
daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah dengan melakukan efisiensi belanja dan penghematan  anggaran.  Belanja  yang  dikeluarkan  oleh  diharapkan  lebih  banyak digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat  daerah.  Misalnya  digunakan  untuk pembangunan daerah.
Hasil analisis korelasi antara pendapatan asli daerah  dengan  belanja  daerah  adalah sebesar  0,966  dengan  arah  positif,  hal  ini  membuktikan  bahwa  ketika  pendapatan  asli daerah mengalami peningkatan maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan dengan  asumsi  dana  perimbangan  dalam  kondisi  konstan.  Hasil  tersebut  ditunjukkan dengan  tabel  dibawah  ini.  Pendapatan  Asli  Daerah  memiliki  pengaruh  sebesar  0,694 dengan  arah  positif  terhadap  belanja  daerah  artinya  pendapatan  asli  daerah  memiliki pengaruh yang berbanding lurus dengan belanja daerah ketika dana perimbangan dalam kondisi  tetap  atau  tidak  mengalami  perubahan,  sehingga  ketika  pendapatan  asli  daerah mengalami peningkatan, maka belanja daerah juga akan mengalami peningkatan ketika dana perimbangan tidak mengalami perubahan. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah ketika dana perimbangan tidak mengalami perubahan adalah sebesar 0,694 x  100% = 64,9%. Pada hasil perbandingan t hitung dengan  t tabel diperoleh sebesar 6,354 > 2,228, dengan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, yang artinya H 0 ditolak dan H a diterima maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  parsial  pendapatan  asli  daerah  mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah
Penelitian sebelumnya memberikan hasil yang sama  dengan  penelitian  ini  bahwa berdasarkan  hasil  uji  t  atau  parsial  variabel  pendapatan    asli    daerah    berpengaruh signifikan  terhadap  belanja  daerah,  yakni  (Rahmawati, et  al .  2015)  yang  melakukan penelitian  pada  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Timur  dengan  hasil  penelitian menggunakan uji-t yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut membuktikan bahwa dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah yang bersifat bantuan atau dapat dikatakan dana yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan fiskal terhadap pendanaan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, hal ini dapat menyebabkan rendahnya kewenangan    dalam mengalokasikan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan untuk digunakan dalam mendanai  kebutuhan  daerah  yaitu  belanja  daerah.  Jauh  lebih  baik  menggunakan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah sehingga dapat memberikan
Vol. 17, No. 1    Januari 2019
kewenangan serta keleluasan yang luas bagi pemerintah daerah untuk mendanai belanja daerah  sebagai  kebutuhan  daerah  serta  mewujudkan  kemandirian  daerah  dalam kemampuan  fiskal.  Penelitian  sebelumnya  memberikan  hasil  yang  sama  dengan penelitian  ini  bahwa  berdasarkan  hasil  uji-t  atau  parsial  variabel  dana  perimbangan berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  daerah,  yakni  (Sari, et    al .  2014)  yang melakukan  penelitian  pada  Kabupaten  Badung  Provinsi  Bali  dengan  hasil  penelitian menggunakan  uji-t  yaitu  dana  perimbangan  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja daerah.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Perimbangan  secara  Simultan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
Pendapatan  Asli  Daerah  dan  dana  perimbangan  secara  bersama-sama  memiliki pengaruh  yang  berbanding  lurus  terhadap  alokasi  belanja  daerah    yaitu  sebesar  0,973. Nilai R Square adalah sebesar 0,973 hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan  dana  perimbangan  secara  simultan  memiliki  pengaruh  yang  sangat  kuat  terhadap belanja daerah sedangkan sisanya 3,7% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain diluar penelitian. Berdasarkan hasil perbandingan F hitung dengan  F tabel adalah  162,298  >  4,256, yang  artinya  H 0 ditolak  dan  H a diterima  sehingga  hal  ini  membuktikan  bahwa  secara simultan  pendapatan    asli  daerah    dan  dana  perimbangan  berpengaruh  signifikan terhadap belanja dengan tingkat signifikansi 0,000 b . Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan  asli daerah dan dana perimbangan  yang diperoleh  daerah  maka akan semakin tinggi pula belanja daerah

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Pendapatan  asli  daerah  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap    belanja daerah. Hal ini dapat dilihat pada hasil pengujian koefisien korelasi yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai hubungan dengan arah positif dan signifikan terhadap belanja daerah Dana perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja. Berdasarkan hasil koefisien korelasi dana perimbangan memiliki hubungan yang positif  dan  signifikan  terhadap  belanja  daerah.  Pendapatan  asli  daerah  dan  dana perimbangan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  belanja  daerah.  Hal  ini disebabkan karena pendapatan daerah yang diperoleh baik yang berasal dari pendapatan
asli  daerah  maupun  dana  perimbangan  ditujukan  untuk  mendanai  seluruh  pengeluaran daerah  khususnya  kebutuhan  dalam  meningkatkan  pembangunan  daerah  yang  dapat mensejahterakan masyarakat daerah.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  menunjukan  pengaruh  dana  perimbangan signifikan  terhadap  belanja  daerah  membuktikan  bahwa  masih  bergantung  pada pemerintah pusat, saran dari saya tingkatkan pendapatan asli daerah. Untuk meningkatkan alokasi  belanja  daerah  maka pemerintah  daerah  diharapkan  terus  menggali sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah.  Sebaiknya  perencanaanya  lebih  ditingkatkan agar jumlah belanja daerah tidak melebihi pendapatan yang diterima Pemerintah daerah diharapkan  dapat  memanfaatkan  dana  yang  diperoleh  dari  pendapatan  asli  daerah  dan dana perimbangan untuk membangun infrastruktur publik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.  Untuk  peneliti  selanjutnya  diharapkan  penelitian  ini  dapat  menjadi  acuan untuk melakukan penelitian berikutnya dengan menambah daerah sampel penelitian dan rentang  waktu  penelitian  sehingga  hasil  penelitian  lebih  dapat  digeneralisir.  Untuk peneliti  selanjutnya,  diharapkan  penelitian  ini  dapat  menjadi  acuan  untuk  melakukan penelitian berikutnya dengan menambah variabel lain seperti pendapatan asli daerah yang sah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abba,  Mohammed.  Ahmed Bawa  Bello  & Salihu Aliyu Modibbo. (2015). Expenditure And Internally Generated Revenue Relationship : An Analysis Government State,
Nigeria. Journal Of Arts, Science & Commere . Vol.3 No.1 PP 67-77 Abdullah, S., & A. Halim, (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Pemerintah  Daerah:  Studi  Kasus Kabupaten/Kota  di Jawa dan Bali. Simposium Nasional Akuntansi VI, 1140-1159. Adriani  &  Yasa.  (2015).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Perimbangan terhadap  Tingkat  Pengangguran  melalui  Belanja  Tidak  Langsung  pada Kabupaten/Kota di Provinsi  Bali.  E-Jurnal  EP  Unud. Vol. 4 No. 11 : 1328-1356
Aprizay, Yudi Satrya., Darwanis., Muhammad Arfan. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,  Dana  Perimbangan  dan  Sisa    Lebih  Pembiayaan  Anggaran  terhadap Pengalokasian  Belanja  Modal  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh .  Jurnal Akuntansi    Pascasarjana    Universitas Syiah Kuala. Vol.3, No.1 : 140-149
Basri, Syafril. (2013). Pengaruh Output Daerah Penerimaan Transfer dan Desentralisasi Fiskal terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Pekanbaru . Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan. Vol.3, No.8 : 165-178.
Capkova,  S.,  Ing,  D.,  &    Roncakova,  L.  (2014).  Fiscal  Equalization  and  Regional Growth, I (February), 376-385.
Christopher, Russell Olukayade et al. (2018).
Determinants of    Equity  Price in the Stock Markets.  International Research Journal  of Finance and Economics ISSN 1450-2887Issue 30 (2018). Euro journal Publishing, Inc.
Dewi,  Siska Puspita  & Suyanto. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,  Dana  Alokasi Khusus  terhadap Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah .  Potensio.  Vol.  20  No.  2  :  78-100.
Hali, Muhammad Syafrudin. (2016). Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari . Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan Vol.1 No.1 : 65-81.
Halim, Abdul. (2017). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah , Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
Halim,  Abdul  &  Muhammad  Syam  Kusufi.  (2012). Akuntansi  Sektor  Publik .  Jakarta :Penerbit Salemba Empat.
Idris, Irlan  Fery. (2016). Potential Increase In Revenue Collection BPHTB Tax District Musi  Banyuasin.  European  Journal  Of  Accounting,  Auditing  And  Finance Research . Vol.4 No.1 PP 28-42.
Jaya,  Jeckly  Dharma  dan  Eka  Ardhani  Sisdyani.  (2014). Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Belanja  Modal  pada  Kelengkapan Pengungkapan  Informasi  Keuangan  Daerah  melalui  Situs  Resmi  Pemerintah Provinsi    di    Indonesia .    E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 9, No.2 : 285-303.
Kainde,  Christian.  (2013). Analisis  Varians  dan  Pertumbuhan  Belanja  Daerah  pada Pemerintah Kota Bitung . Jurnal EMBA. Vol. 1, No. 3 : 393-400. Mahmudi. (2009). Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Erlangga.
Mamuka, Veronika & Inggriani Elim. (2015). Analisis Dana Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud . Jurnal EMBA. Vol.2, No.1 : 646-655. Mangowal, Jessy Christine. (2015). Pendapatan Daerah Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara . Manado: Jurnal EMBA. Vol. 1, No.  4: 1386-1396.
Mardiasmo, (2016), Akuntansi Sektor Publik , Yogyakarta: Andi. Mardiasmo.  (2014). Otonomi  &  Manajemen Keuangan Daerah , Andi, Yogyakarta. Nasution,  Abdillah  Arif.  (2015). The  Effect Of Fiscal Potential And Needs On Regional Bottom  Aid  Model  (BDB)  In  Nort  Sumatera  Province.  European  Journal  Of Accounting Auditing And Finance Research . Vol.3 No.2 PP 70-86. Olubukunola,  Olusola.  (2011). Boosting  Internally  Generated  Revenue  Of  Local Governments In Ogun State , Nigeria. Vol.8 No.1 336-348. Panji,  I  Putu  Barat  &  I  Gusti  Bagus  Indrajaya.  (2016). Pengaruh  Dana  Perimbangan terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Tingkat  Kemiskinan  di  Provinsi  Bali . E-Jurnal  EP  Unud.  Vol.5 No.3 : 316-337.
Rahmawati,  Luluk  Atika  &  Bambang  Suryono.  (2015). Flypaper  Effect  Dana  Alokasi Umum  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Belanja  Daerah .  Jurnal  Ilmu  dan Riset  Akuntansi.  Vol.4,  No.9: 1-20.
Rinaldi,  Udin.  (2012). Kemandirian  Keuangan  dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah . Jurnal EKSOS, 8(2), h:105-113.
Sa’diyah,  Halimatus  &  Yetty  Tri  Putri.  (2015). Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah terhadap  Kinerja  Manajerial  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Aceh  Utara .  Jurnal Akuntansi. Vol.4 No.1. pp, 44-53.
Samad, R. Putra & Rita Yani Iyan. (2013). Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah dan
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 17, No. 1    Januari 2019
ISSN : 1412-5331 Dana Perimbangan Kabupaten Rokan Hilir . Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan.Vol.3 No.8: 103-122.
Santoso, Imam & I Wayan Suparta. (2015). Flypaper Effect pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung . Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol.4 No.2 : 135-165. Simanjuntak,  Lestari  LF.,  Ahmad Subeki., Ika Sasti  Ferina  & Hasni  Yusrianty. (2013). Analysis  Of  Flypaper  Effect  In  General Allocation Fund  And Regional  Income  To Regional  Expenditure  Of  Districts  And  Cities  In  South  Sumatera.  Four  A  Annual Conference.
Santoso & Rahayu. (2015). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri . Dinamika Pembangunan, 2(1). Sari, Rosi Puspita & I Gusti Bagus Indrajaya. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung