## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## PERBANDINGAN ANTARA KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1993 DENGAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 SERTA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 PADA PENGADAAN TANAH YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BINJAI
PADA TAHUN 2005
Oleh:
Diko Ammar 1

## Abstract
Public  interest  cannot  be  said  specifically.  The public  interest  as  a  concept  must  go  hand  in hand  with  the  realization  of  the  state.  The  state is  formed  in  the  public  interest,  and  law  is  the main  means  to  realize  the  interest.  The  law  is solely  not  only  to  ensure  the  public  interest  but also  to  protect  the  personal  one  so  that  justice can  be  carried  out.  Once,  it  shows  how important  the  public  interest  is  in  the  life  of  the state,  and  in  practice  it  is  contradictory  to  the personal  interest.  That  is  why  it  should  be clearly  defined.  In  the  Presidential  Regulation number  65  of  2006,  the  criteria  are  re-loaded, but  in  contrast to  Presidential  Decree  No.  55  of 1993  the  criteria  are  development  for  the  public interest  carried  out  by  the  Government  or Regional  Government  which  is  subsequently owned  or  will  be  owned  by  the  Government  or the  Regional  Government,  "and  includes  7 (seven)  activities.  Different  from  Presidential Decree  number  55  of  1993,  in  the  criteria  for limiting  activities  for  the  public  interest  in Presidential  Regulation  number  65  of  2006  it  is added  the  word  "will"  be  owned  and  not  given the  limit  "not  used  for  profit  seeking".  The method  used  in  this  study  is  to  use  normative legal research methods.
Keywords: Comparison, Presidential
Regulation Number 55 and Number 65 of 2016,
Land Acquisition
1 Dosen tetap FH-UMN Medan

## Abstrak
Dalam kepentingan umum belum dapat dikatakan  spesifik,  kepentingan  umum  sebagai konsep  harus  berjalan  berdampingan  dengan terwujudnya  negara.  Negara  dibentuk  demi kepentingan  umum  dan  hukum  merupakan sarana  utama  untuk  mewujudkan  kepentingan umum tersebut. Hukum tidak mempunyai pilihan lain  kecuali  disamping  menjamin  kepentingan umum juga melindungi  kepentingan  perorangan agar keadilan dapat terlaksana. Begitu pentingnya  arti  kepentingan  umum  dalam kehidupan  bernegara  dan  dalam  praktiknya berbenturan  dengan  kepentingan  individu maka perlu  didefinisikan  dengan  jelas.  Di  dalam Peraturan  Presiden  nomor  65  Tahun  2006 batasan kriteria dimuat kembali, namun berbeda dengan  Keputusan  Presiden  nomor  55  Tahun 1993  kriterianya  adalah  pembangunan  untuk kepentingan  umum  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah  atau  Pemerintah  daerah  yang selanjutnya  dimiliki  atau  akan  dimiliki  oleh Pemerintah  atau  Pemerintah  daerah,  “  dan meliputi  7  (tujuh)  kegiatan.  Berbeda  dengan Keputusan  Presiden  nomor  55  Tahun  1993 kriteria pembatasan kegiatan untuk kepentingan umum  dalam  Peraturan  Presiden  nomor  65 Tahun  2006  ditambahkan  kata  “akan”  dimiliki dan tidak diberi batasan “tidak digunakan untuk mencari keuntungan”. Adapun metode dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.
Kata  Kunci :  Perbandingan,  PP  No.55  Tahun 1993  dan  PP  No.  65  Thaun  2016,  Pengadaan Tanah,

## A.  Latar Belakang
Sebelum diterbitkannya keppres nomor 55 Tahun  1993  masalah  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum diatur dalam :
1.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  15 Tahun  1975  tentang  ketentuan  mengenai tata cara pembebasan tanah.
2.  Peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  15 Tahun  1975  tentang  ketentuan  mengenai tata cara pembebasan tanah untuk

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kepentingan  Pemerintah  bagi  pembebasan tanah oleh pihak swasta.
3.  Peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  2 Tahun  1985  tentang  tata  cara  pengadaan tanah untuk keperluan
proyek
pembangunan untuk wilayah Kecamatan. Dengan  diterbitkannya  Keputusan  Presiden nomor  55  Tahun  1993  maka  ketiga  Peraturan tersebut diatas dinyatakan tidak berlaku.

## B.  Rumusan Masalah
Adapun  yang  menjadi  permasalah dalam  pembahsan  ini  adalah “Bagaimana Perbandingan Kepentingan umum antara Keputusan Presiden nomor 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 serta Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2006 ” ?

## C.  Tujuan Pembahasan
Untuk  Mengetahui  Perbandingan  Kepentingan umum  antara  Keputusan  Presiden  nomor  55 Tahun  1993  dan  Peraturan  Presiden  nomor  36 Tahun 2005 serta Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2006.

## D.  Pembahasan
Pengertian pengadaan tanah dalam Keputusan Presiden nomor 55 Tahun 1993 yaitu setiap  kegiatan  untuk  mendapatkan  tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.
Menurut pendapat Prof. Arie. S. Hutagalung, SH. Mli bahwa :
“  Lingkup  Pengadaan  tanah  tidak  cukup hanya  berhenti  sampai  pada  proses pemberian  ganti  rugi  kepada  pemegang hak atas tanah tersebut. Dengan berpedoman kepada Kepres no 55 Tahun 1993 pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum harus memperhatikan kepentingan  warga  masyarakat  yang terkena  pembebasan  tanah.  Untuk  itu lingkup  kegiatan  pengadaan  tanah  harus
meliputi  pula  pihak-pihak  yang  terkena dampak  akibat  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum tersebut tetap terpelihara  kesejahteraan  hidupnya  dan bahkan  lebih  baik  dari  kehidupan  semula sebelum terkena proyek pemban gunan.” 2
Keputusan  Presiden  nomor  55  Tahun 1993  menegaskan  bahwa  ketentuan  tentang pengadaan  tanah  yang  diatur  dalam  Keputusan Presiden  ini  semata-mata  hanya  digunakan untuk  pemenuhan  kebutuhan  tanah  bagi pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan umum.  Dengan  demikian,  maka  ketentuan  ini hanya  bisa  diterapkan  kalau  ada  tuntutan kepentingan  umum  menghendaki  diadakannya suatu  proyek  atau  kegiatan  tertentu  dari pembangunan  yang  menghendaki  pengadaan tanah.
Dalam  pasal  1  angka  2  Keputusan Presiden  nomor  55  Tahun  1993  pengadaan tanah  dilakukan  dengan  cara  pelepasan  atau penyerahan  hak  atas  tanah  yaitu  kegiatan  yang melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak  atas  tanah  dengan  tanah  yang  dikuasainya dengan  memberikan  ganti  rugi  atas  dasar musyawarah.
Pada  tanggal  3  Mei  2005  Pemerintah menerbitkan  Peraturan  Presiden  nomor  36 Tahun  2005  tentang  pengadaan  tanah  bagi pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan umum,  terbitnya  Peraturan  Presiden  nomor  36 Tahun  2005  karena  Keputusan  Presiden  nomor 55  Tahun  1993  dipandang  tidak  sesuai  lagi sebagai landasan hukum pelaksanaan pembangunan  untuk  kepentingan  umum  tidak jelas  apakah  alasan  terkait  aspek  filosofis, yuridis,  sosiologis  atau  karena  pertimbangan
2 Arie  Sukanti  Hutagalung, Serba  Aneka masalah  tanah  dalam  kegiatan  ekonomi  (suatu kumpulan karangan) Depok; Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002) hal.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  bersifat  pragmatis  yang  lazim  disebut “terobosan”. 3
Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun 2005 diciptakan dengan pertimbangan :
1.  Terjadinya peningkatan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah, pengadaan tanahnya perlu dilakukan secara  cepat  dan  transparan  dengan  tetap memperhatikan prinsip
penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah.
2.  Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan  untuk  kepentingan  umum sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan  Presiden  nomor  55  Tahun  1993 sudah tidak sesuai dengan landasan hukum dalam  rangka melaksanakan  pembangunan untuk kepentingan umum.
Pengertian pengadaan tanah dalam Peraturan  Presiden  nomor  36  Tahun  2005 adalah  setiap  kegiatan  untuk  mendapatkan tanah  dengan  cara  memberikan  ganti  rugi kepada yang melepaskan atau yang menyerahkan  tanah,  bangunan,  tanaman,  dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. 4
Pada  Keputusan  Presiden  nomor  55 Tahun  1993,  metode  pengadaan  tanah  berupa pencabutan hak atas tanah tidak mencerminkan  prinsip  penghormatan  terhadap hak  atas  tanah  dan  asas-asas  pengadaan tanah,  karena  pencabutan  hak  yang  dilakukan dengan  undang-undang  nomor  20  Tahun  1961 tersebut harus  dalam keadaan yang memaksa, tetapi pada Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005,  pencabutan  hak  dapat  dilakukan  dengan
3 Maria  S.W.  Sumardjono, Kebijakan pertanahan  antara  Regulasi  dan  Implementasi (Jakarta: Penerbit buku Kompas, 2005) hal 102.
4 Indonesia,  Peraturan  Presiden  nomor  36 tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, pasal 1 angka 3.
alasan pembangunan untuk kepentingan umum, Pemerintah  melalui  panitia  pengadaan  tanah dapat serta merta mencabut hak atas seseorang yang  tidak  mau  pindah  dari  tanah  yang  ia tempati.  Pencabutan  hak  atas  tanah  adalah mekanisme yang dianut oleh Peraturan Presiden  nomor  36  Tahun  2005  apabila  kata sepakat tak kunjung tercapai. Padahal perolehan  tanah  harus  tetap  mengedepankan asas hukum dan musyawarah.
Maka untuk meningkatkan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah dan kepastian  hukum  dalam  pengadaan  tanah  bagi pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan umum,  maka  Pemerintah  mengubah  dan menambah  beberapa  pasal  pada  Peraturan Presiden  nomor  36  Tahun  2005  dengan menerbitkan  Peraturan  Presiden  nomor  65 Tahun 2006 tentang perubahan atas  Peraturan Presiden  nomor  36  Tahun  2005  tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan  untuk  kepentingan  umum  yang ditetapkan pada tanggal 5 juni 2006.
Pengertian  pengadaan  tanah  menurut Peraturan  Presiden  nomor  65  Tahun  2006 tersebut ialah setiap kegiaan untuk mendapatkan  tanah  dengan  cara  memberikan ganti  rugi  kepada  yang  melepaskan  atau menyerahkan  tanah,  bangunan,  tanaman  dan benda-benda  yang  berkaitan  dengan  tanah. Pengadaan  tanah  menurut  Peraturan  Presiden nomor  65  Tahun  2006  dilakukan  dengan  cara pelepasan  atau  penyerahan      hak  atas  tanah yang dilakukan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak atas tanah. 5
5 Indonesia,  peraturan  Presiden  tentang perubahan  atas  peraturan  Presiden  nomor  65  tahun 2006  tentang  pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan pembangunan  untuk  kepentingan  umum,  pasal  1 angka 3

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pada  pasal  2  ayat  2  dari  Peraturan Presiden  nomor  65  Tahun  2006  disebutkan bahwa : Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah dilakukan  dengan  cara  jual  beli,  tukar  menukar atau  dengan  cara  lain  yang  disepakati  secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Menurut  Syafruddin  Kalo,  pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  harus  memuat azas-azas : 1.  Azas kesepakatan/konsensus.
Seluruh  kegiatan  pencabuan  hak  dan segala  aspek  hukumnya,  seperti  pemberian ganti rugi, pemukiman kembali dan pemulihan  kembali  kondisi  sosial  ekonomi, hukum harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang memerlukan tanah  dan  pemegang  hak  atas  tanah. Kesepakatan  ini  dilakukan  atas  dasar persetujuan  kehendak  kedua  belah  pihak tanpa adanya unsur paksaan kesilapan dan penipuan serta dilakukan dengan itikad baik, Apabia dalam kesepakatan itu dilaksanakan adanya  unsur  kesilapan,  paksaan  dan penipuan, maka kesepakatan dapat dibatalkan.
2.  Azas Kemanfaatan
Pencabutan  atau  pembebasan  tanah  pada prinsipnya  harus  dapat  memberi  manfaat bagi  yang  membutuhkan  tanah  dan  pihak masyarakat  yang  tanahnya  dicabut  atau dibebaskan. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat terwujud sehingga pembangunan  dapat  dilaksanakan  sesuai dengan rencana peruntukan berbagai fasilitas kepentingan umum.
3.  Azas Kepastian Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk kepentingan  umum  harus  dilakukan  dengan
cara-cara  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  sehingga  masyarakat dan semua pihak yang terkait dapat dengan pasti  mengetahui  hak-hak  dan  kewajiban masing-masing,  agar  peraturan  itu  dapat bermakna  sosial  dalam  arti  dapat  benar- benar terwujud sebagai perilaku yang riil. 4.  Azas Keadilan
Penempatan azas keadilan dalam ketentuan peraturan  perundang-undangan  pengadaan tanah untuk kepentingan umm adalah dalam arti  diletakkan  sebagai  dasar  penentuan bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi  yang  harus diberikan  kepada  pemilik  tanah  dan  orang- orang  yang  terkait  dengan  tanah  yang dicabut  atau  dibebaskan  haknya  untuk kepentingan  umum.  Disisi  lain  prinsip keadilan  juga  harus  meliputi  pihak  yang membutuhkan tanah agar dapat memperoleh  tanah  sesuai  dengan  rencana peruntukannya dan
memperoleh perlindungan hukum.
5.  Azas Musyawarah
Azas  ini  harus  mencerminkan  adanya persetujuan  antara  pemilik lahan  dan  orang yang  membutuhkan  tanah  yang  telah dinyatakan secara tegas oleh yang bersangkutan, kemudian harus diikuti dengan  akte  pelepasan  hak  atas  tanah dengan ganti rugi yang disetujui oleh kedua belah pihak. 6.  Azas keterbukaan Dalam proses pencabutan atau pembebasan tanah, warga masyarakat yang terkena dampak berhak mengetahui informasi  berkenaan  dengan  perencanaan, pelaksanaan  dan  pengawasan  perolehan tanah dan pemukiman kembali. Penyebaran infoemasi dapat dilakukan melalui

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
penyuluhan  hukum  dan  media  yang  dapat dijangkau oleh masyarakat luas.
7.  Azas keikut sertaan.
Azas  ini  dimaksudkan  untuk  menempatkan posisi  pihak  yang  memerlukan  tanah  dan pihak yang tanahnya dicabut atau dibebaskan  harus  diletakkan  secara  sejajar dalam  seluruh  proses  pengambil  alihan tanah. 8.  Azas minimalisasi dampak dan kelangsungan kesejahteraan ekonomi Pencbutan atau pembebasan tanah dilakukan dengan upaya untuk
meminimalkan dampak negatif atau dampak penting  yang  mungkin  timbul  dari  kegiatan pembangunan  disertai  dengan  upaya  untuk memperbaiki  taraf  hidup  masyarakat  yang terkena  dampak,  sehingga  kesejahteraan sosial  ekonomi  menjadi  lebih  baik  atau minimal  setara  dengan  keadaan  sebelum pencabutan atau pembebasan. 6
Perbandingan  Kepentingan  umum  antara Keputusan  Presiden  nomor  55  Tahun  1993 dan  Peraturan  Presiden  nomor  36  Tahun 2005  serta  Peraturan  Presiden  nomor  65 Tahun 2006.
a.  Kepentingan  umum  menurut  Keputusan

## Presiden nomor 55 Tahun 1993.
Definisi  dari  kepentingan  umum  belum dapat  dikatakan  spesifik,  kepentingan  umum sebagai  konsep  harus  berjalan  berdampingan dengan  terwujudnya  negara.  Negara  dibentuk demi kepentingan umum dan hukum merupakan sarana  utama  untuk  mewujudkan  kepentingan umum tersebut. Hukum tidak mempunyai pilihan lain  kecuali  disamping  menjamin  kepentingan umum juga melindungi  kepentingan  perorangan agar keadilan dapat terlaksana. Begitu
6 Syafruddin Kalo, Opcit, hal 153-158.
pentingnya  arti  kepentingan  umum  dalam kehidupan  bernegara  dan  dalam  praktiknya berbenturan  dengan  kepentingan  individu maka perlu didefinisikan dengan jelas. 7
Menurut Maria S.W. Sumardjono
kepentingan  umum  sebagai  konsep  tidak  sulit dipahami tapi tidak mudah didefinisikan,
kepentingan umum menurut Keputusan
Presiden  nomor  55  Tahun  1993  didefinisikan sebagai kepentingan seluruh lapisan masyarakat,  sedangkan  mengenai  kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dibatasi  pada  kegiatan  pembangunan  yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki oleh Pemerintah,  serta  tidak  digunakan  untuk mencari keuntungan. Dengan demikian interprestasi  kegiatan  yang  termasuk  dalam kategori  kepentingan  umum  dibatasi  pada terpenuhinya ketiga unsur tersebut. 8
Pengertian  kepentingan  umum  yang  lebih spesifik dan jelas terdapat pada undang-undang nomor  20  Tahun  1961  dan  instruksi  Presiden nomor  9  Tahun  1973  tentang  pedoman pelaksanaan  Pencabutan  hak-hak  atas  tanah dan  benda-benda  yang  ada  di  atasnya,  yaitu suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan yang bersifat  kepentingan  umum  apabila  kegiatan tersebut menyangkut ;
- Kepentingan bangsa dan negara.
- Kepentingan masyarakat luas;
- Kepentingan rakyat banyak;
- Kepentingan pembangunan. 9
7 Sunarno, Tinjauan  kritis  terhadap kepentingan  umum  dalam  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum ” http;//www.umy.ac.id/hukum/download/nanrno.htm. tanggal 05 Oktober 2011. pukul 20.00 WIB.
8 Maria SW. Sumardjono, opcit hal. 73.
9 Indonesia,  Instruksi  presiden  tentang pedoman-pedoman  pelaksanaan  pencabutan  hak-hak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Tanah  yang  dihaki  seseorang  bukan  hanya mempunyai  fungsi  bagi  pemilik  hak  saja,  tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya.
Sebagai konsekuensinya maka dalam mempergunakan  tanah  yang  bersangkutan bukan  hanya  kepentingan  yang  berhak  sendiri saja yang dipakai sebagai pedoman, tetapi juga harus  diingat  dan  diperhatikan  kepentingan masyarakat. Harus diusahakan adanya keseimbangan antara kepentingan yang mempunyai dan kepentingan masyarakat. 10
Pembatasan  bidang-bidang  yang  termasuk dalam  kepentingan  umum  disebutkan  dalam pasal  5  ayat  1  dari  Keputusan  Presiden  nomor 55 Tahun 1993 menyebutkan bahwa kepentingan  umum  berdasarkan  Keputusan Presiden  ini dibatasi untuk pembangunan yang dilakukan  dan  selanjutnya  dimiliki  Pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan, meliputi sebagai berikut :
a. Jalan umum, saluran pembuangan air;
b. Waduk  bendungan  dan  bangunan  perairan lainnya termasuk saluran irigasi ;
c. Rumah  sakit  umum  dan  pusat  kesehatan masyarakat.
d. Pelabuhan atau bandar udara atau terminal.
e. Peribadatan;
f. Pendidikan atau sekolahan;
g. Pasar umum atau pasar inpres;
h. Fasilitas pemakaman umum;
i. Fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan  bahaya  banjir,  lahr  dan bendacana lainnya;
j. Pos dan telekomunikasi;
atas  tanah  dan  benda-benda  yang  ada  diatasnya, Inpres nomor 9 tahun 1973, pasal 1.
10 Boedi Harsono, Hukum
Agraria
Indonesia,  sejarah  pembentukan  Undang-undang Pokok  Agraria,  isi  dan  pelaksanaannya, Jakarta; Djambatan hal 286.
k. Sarana olah raga;
l. Stasiun  penyiaran  radio,  televisi  serta sarana pendukungnya;
m. Kantor Pemerintah;
n. Fasilitas angkatan bersenjata republik
Indonesia.
b.  Kepentingan  umum  menurut  Peraturan Presiden  nomor  36  Tahun  2005  jo Peraturan  Presiden  nomor  65    Tahun 2006
Pasal  1  angka  5  Peraturan  Presiden  nomor 36 Tahun 2005 menyebutkan bahwa kepentingan umum sebagai kepentingan sebagian  besar  masyarakat.  Selanjutnya  dalam pasal  5  disebutkan  bahwa  pembangunan  untuk kepentingan  yang  dilaksanakan  Pemerintah atau  Pemerintah  daerah  meliputi  21  bidang kegiatan. Dalam Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tidak  dimuat  batasan  untuk  kriteria  kepentingan umum  sebagaimana  dimuat  dalam  kepres nomor 55 Tahun 1993.
Di  dalam  Peraturan  Presiden  nomor  65 Tahun  2006  batasan  kriteria  dimuat  kembali, namun  berbeda  dengan  Keputusan  Presiden nomor  55  Tahun  1993  kriterianya  adalah pembangunan  untuk  kepentingan  umum  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah daerah  yang  selanjutnya  dimiliki  atau  akan dimiliki  oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah daerah,  “  dan  meliputi  7  (tujuh)  kegiatan. Berbeda dengan Keputusan Presiden nomor 55 Tahun 1993 kriteria pembatasan kegiatan untuk kepentingan  umum  dalam  Peraturan  Presiden nomor 65 Tahun 2006 d itambahkan kata “akan” dimiliki dan tidak diberi batasan “tidak digunakan untuk mencari keuntungan”. 11
11 Maria  S.W.  Sumardjono  “ Tanah  dalam Perspektif  Hak,  Ekonomi,  sosial  dan  Budaya ”

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Menurut pandangan Maria S.W. Sumardjono, kepentingan umum dalam Peraturan  Presiden  nomor  36  Tahun  2005 sudah  berbeda  jauh  dengan  sebelumnya. Perluasan  objek  dalam  Peraturan  Presiden nomor 36 Tahun 2005 boleh dikatakan tidak lagi murni untuk kepentingan pembangunan. Karena beberapa objek pada Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 pada kenyataannya sudah tidak lagi  sepenuhnya  dikelola  oleh  Pemerintah, melainkan  terdapat  campur  tangan  swasta  dan ditujukan untuk mencari keuntungan. 12
Untuk dapat mengedepankan prinsip penghormatan  hak  atas  tanah,  kepentingan umum  dan  bidang-bidang  yang  termasuk kepentingan  umum  dalam  Peraturan  Presiden nomor  36  Tahun  2005  disempurnakan  dengan peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2006 yang membatasi kepentingan umum untuk sebahagian  besar  lapisan  masyarakat  dengan kriteria yaitu kegiatan pembangunannya dilakukan  dan  selanjutnya  dimiliki  atau  akan dimiliki  oleh  Pemerintah  atau  Pemerintah daerah.
Menurut  pasal  5  Peraturan  Presiden  nomor
36 Tahun 2005 pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah daerah meliputi ;
a.  Jalan  umum, jalan tol,  rel  kereta  api  (diatas tanah,  diruang  atas  tanah  ataupun  diruang bawah  tanah)  saluran  air  minum/air  bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi ;
b.  Waduk,  bendungan  dan  bangunan  perairan lainnya;
c.  Rumah  sakit  umum  dan  pusat  kesehatan masyarakat;
d.  Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;
e.  Peribadatan;
Penerbit  buku  Kompas,  Jakarta,  Januari  2008,  hal 286.
12 Ibid, hal. 103.
f. Pendidikan atau sekolah;
g.  Pasar umum;
h.  Fasilitas pemakaman umum;
i. Fasilitas keselamatan umum;
j. Pos dan telekomunikasi;
k.  Sarana olahraga;
l. Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya;
m.  Kantor  Pemerintah,  Pemerintah  daerah, perwakilan negara asing, perserikatan bangsa-bangsa  dan  atau  lembaga-lembaga internasional dibawah naungan perserikatan bangsa-bangsa ;
n.  Fasilitas  Tentara  nasional  dan  Kepolisian Republik  Indonesia  sesuai  dengan  tugas pokok dan fungsinya;
o.  Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan;
p.  Rumah susun sederhana;
q.  Tempat pembuangan sampah;
r.  Cagar alam dan cagar budaya;
s.  Pertamanan;
t. Panti sosial;
u.  Pembangkit,  transmisi,  distribusi  tenaga listrik. 13
Sedangkan  menurut  pasal  5  Peraturan Presiden  nomor  65  Tahun  2006,  pembangunan untuk  kepentingan  umum  yang  dilaksanakan Pemerintah  atau  Pemerintah  daerah  yang selanjutnya  dimiliki  atau  akan  dimiliki  oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah meliputi :
a.  Jalan  umum, jalan  tol, rel  kereta  api  (diatas tanah,  diruang  atas  tanah  ataupun  diruang bawah  tanah)  saluran  air  minum/bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
b.  Waduk,  bendungan,  bendungan  irigasi  dan bangunan perairan lainnya;
c.  Pelabuhan,  bandar  udara,  seperti  tanggul penanggulangan  bahaya  banjir,  lahar  dan lain-lain bencana;
d.  Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul  penanggulangan  bahaya  banjir, lahar dan lain-lain bencana;
e.  Tempat pembuangan sampah;
f. Cagar alam dan cagar budaya;
g.  Pembangkit,  transmisi,  distribusi  tenaga listrik. 14
13 Indonesia,  Peraturan  Presiden  nomor  36 tahun 2005, tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
14 Indonesia,  Peraturan  Presiden  nomor  36 tahun 2005, tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
E.  Pengaturan Pelaksanaan Pengadaan Tanah  menurut  Keputusan  Presiden
Nomor  55  Tahun  1993  dan  Peraturan Presiden  nomor  36  Tahun  2005  serta Peraturan  Presiden  nomor  65  Tahun 2006.
Menurut  pasal  2  ayat  (2)  Keputusan Presiden  nomor  55  Tahun  1993  Pengadaan tanah  bagi  pelaksanaan  pembangunan  untuk kepentingan  umum  dilaksanakan  dengan  cara pelepasan  atau  penyerahan  hak.  Sedangkan menurut pasal 2 ayat 2 dari Keputusan Presiden nomor  55  Tahun  1993,  Pelepasan  hak  adalah kegiatan  melepaskan  hubungan  hukum  antara pemegang  hak  atas  tanah  dengan  tanah  yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah.
Untuk  mengatur  lebih  lanjut  pelaksanaan pengadaan  tanah  menurut  keppres  nomor  55 Tahun  1993  pada  tanggal  14  Juni  1994 Pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  menteri negara agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional  nomor  1  Tahun  1994  tentang ketentuan  pelaksanaan  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  nomor  55  Tahun  1993 tentang  pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum.
Peraturan ini mengatur rinci pembentukan panitia pengadaan tanah di tingkat kabupaten/kota dan propinsi, tata cara pengadaan  tanah  (meliputi  penetapan  lokasi, tata kerja panitia, pelaksanaan musyawarah dan penetapan  bentuk  serta  besarnya  ganti  rugi, keberatan terhadap putusan panitia pelaksanaan  pemberian  ganti  rugi,  pelepasan, penyerahan  dan  permohonan    hak  atas  tanah) tata  cara  usul  pencabutan  hak,  pengadaan tanah skala kecil dan biaya pengadaan tanah.
Prosedur pengadaan tanah yang dilakukan  oleh  Pemerintah  kota  Binjai  pada
Tahun 2005 sebagaimana diatur dalam Peraturan  menteri  Agraria,  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  nomor  1  Tahun  1994 dimulai  dari  penetapan  lokasi  yang  merupakan bagian pertama, terdiri dari pasal 6 dan pasal 7, pada  tahap  ini  instansi  Pemerintah  yang membutuhkan  tanah  mengajukan  permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan  umum  kepada  walikota  melalui kepala kantor Pertanahan kota Binjai.
Tahapan  selanjutnya  pada  bahagian kedua,  terdiri  dari  6  pasal,  dimulai  dari  pasal  8 hingga  pasal  13  yang  merupakan  tata  kerja panitia,  pada  tahap  ini  Panitia  bersama-sama dengan  instansi  Pemerintah  yang  memerlukan tanah memberikan penyuluhan kepada masyarakat  yang  terkena  lokasi  pembangunan mengenai  maksud  dan  tujuan  pembangunan agar  masyarakat  memahami  dan  menerima pembangunan yang berangkutan.
Pada bahagian ketiga, pelaksanaan musyawarah  dan  penetapan  bentuk  dan besarnya  ganti  kerugian  terdiri  dari  7  pasal, yang dimulai dari pasal 14 hingga pasal 21 dari Peraturan  menteri  agraria  tersebut  diatas. Musyawarah  dilaksanakan  secara  langsung antara  instansi  Pemerintah  yang  memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah. Dalam menyelesaikan  pemakaian  tanah,  panitia  dapat menetapkan besarnya pemberian uang santunan  menurut  pedoman  yang  ditetapkan oleh walikota.
Selanjutnya  pada  bahagian  keempat, keberatan  terhadap  Keputusan  panitia    terdiri dari  6  pasal  yakni  pasal  22  hingga  pasal  27, pemegang  hak  atas  tanah  dapat  mengajukan keberatan  kepada  Walikota  ataupun  gubernur terhadap  Keputusan  panitia  disertai  dengan alasan keberatannya.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pelaksanaan  pemberian  ganti  kerugian yang  merupakan  bagian  kelima  terdiri  dari  1 pasal  yakni  pasal  28,  pemberian  ganti kerugian berupa  uang  dibayarkan  secara  langsung kepada  yang  berhak,    lokasi  penyerahan  uang ditentukan  oleh  panitia,  dengan  disaksikan sekurang-kurangnya 3 orang anggota panitia.
Menurut  Iswan,  Penyerahan  uang  ganti rugi  pada  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  pada  tahun  2005  dilakukan  di  Kantor Instansi  yang  membutuhkan  tanah,  yakni  dinas Peternakan dan Perikanan oleh Panitia pengadaan tanah. 15
Terakhir bahagian keenam tentang pelepasan,  penyerahan  dan  permohonan  hak atas  tanah  terdiri  dari  8  pasal  yang  dimulai  dari pasal  30  hingga  pasal  37  yakni  berisikan tentang  bersamaan  dengan  pemberian  ganti kerugian dibuat surat pernyataan pelepasan hak atau  penyerahan  tanah  uang  ditandatangani oleh  pemegang  hak  atas  tanah  dan  kepala kantor  pertanahan  kota,  serta  disaksikan  oleh sekurang-kurangnya 2 orang anggota panitia.
Sedangkan  tata  cara  pengadaan  tanah yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 36 Tahun  2005  meliputi  3  cara  pelepasan  atau penyerahan  hak  atas  tanah,  pencabutan  hak atas  tanah,  jual  beli,  tukar  menukar  atau  cara lain yang disepakati secara sekarela oleh pihak- pihak yang bersangkutan.
Adapun  tahapan  pengadaan  tanah  oleh Pemerintah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dimulai dari proses jual beli, tukar  menukar  atau  cara  lain  yang    desepakati oleh para pihak. Bila cara tersebut tidak berhasil maka ditempuh cara berikutnya yaitu pelepasan
15 Wawancara  langsung  dengan  Iswan, penanggung Jawab kegiatan belanja langsung bagian Tata  Pemerintahan  Sekretariat  Daerah  Kota  Binjai pada waktu itu dan perwakilan dari pemerintah kota Binjai.
atau  penyerahan  hak  atas  tanah  disertai pemberian  ganti  kerugian.  Apabila  kedua  cara diatas  belum  berhasil  juga,  maka  dilakukan pencabutan  hak  atas  tanah  disertai  pemberian ganti rugi.
Konsep  dasar  pengadaan  tanah  menurut Peraturan  Presiden  nomor  36  Tahun  2005 adalah  melalui  pelepasan  atau  penyerahan  hak atas  tanah  dilakukan  melalui  musyawarah berdasarkan  kesepakatan  pemegang  hak  atas tanah  dan  pihak  yang  memerlukan  tanah. Pengadaan  tanah  melalui  cara  tersebut  harus didasarkan  pada  rencana  tata  ruang  wilayah yang sudah ada  sebelumnya jika Rencana Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  yang  baru  belum ditetapkan.  Pasal  9  ayat  1  Peraturan  Presiden nomor  36  Tahun  2005  menyebutkan  bahwa musyawarah  dilakukan  secara  langsung  antara pemegang  hak  atas  tanah  dengan  panitia pengadaan tanah dan instansi Pemerintah yang memerlukan tanah.
Pasal  10  ayat  (2)  Peraturan  Presiden nomor  36  Tahun  2005  menyebutkan  apabila musyawarah  tidak  mencapai  kata  sepakat mengenai  bentuk  dan  besarnya  ganti  rugi, panitia menyerahkan persoalan tersebut kepada bupati/walikota  atau  gubernur  untuk  memutus besarnya ganti rugi dengan mempertimbangkan permintaan  dari  pada  pemegang  hak  atas tanah.
Bagi  tanah  yang  sangat  dibutuhkan  oleh Instansi Pemerintah dan tidak dapat dipindahkan  kelokasi  lain,  uang  ganti  rugi  yang telah ditetapkan oleh Gubernur ataupun Walikota/Bupati  uang  tersebut  dapat  dititipkan pada pengadilan Negeri Setempat.
Menurut  pasal  18  Peraturan  Presiden nomor  36  Tahun  2005  menyebutkan  apabila upaya  pelepasan  atau  penyerahan  hak  atas tanah  tidak  juga  memperoleh  kesepakatan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi maka dapat  dilakukan  pencabutan  hak  atas  tanah. Pencabutan  hak  atas  tanah  diajukan  oleh Bupati/Walikota/Gubernur/Menteri  dalam  Negeri sesuai kewenangannya kepada Presiden melalui  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional dengan  tembusan  kepada  Menteri  dan  Instansi yang  memerlukan  tanah  dan  menteri  Hukum dan Ham. 16
Pencabutan  hak  atas  tanah  dilakukan sesuai  dengan  Undang-undang  nomor  20 Tahun  1961  sebagaimana  dituangkan  dalam pasal  40  dari  Peraturan  menteri  agraria  kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1994 :             “ Dalam keadaan yang  sangat  mendesak  yang  memerlukan penguasaan  tanah  dan/atau  benda-benda  yang terkait dengan tanah yang bersangkutan dengan segera,  Gubernur  dapat  menyampaikan  usul kepada  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  melalui  menteri  dalam negeri  untuk  dilakukan  acara  pencabutan  hak secara  khusus  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 6 Undang- undang nomor 20 Tahun 1961.” Atas permohonan tersebut Presiden dapat menyetujui  atau  menolak.  Apabila  permohonan pencabutan  hak  atas  tanah  tidak  disetujui  oleh Presiden maka tanah harus dikembalikan dalam keadaan  semula  kepada  pemegang  hak  atas tanah.  Jika  permohonan  pencabutan  hak  atas tanah  disetujui  maka  Presiden  menerbitkan surat  Keputusan  pencabutan  hak  atas  tanah disertai pemberian ganti rugi.
Pasal  20  Peraturan  Presiden  nomor  36 Tahun  2005  menyebutkan  bahwa  pelaksanaan pembangunan  untuk  kepentingan  umum  yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari
16 Indonesia,  Peraturan  Presiden  nomor  36 tahun  2005  tentang  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum.
1 (satu) hektar dapat dilakukan secara langsung oleh  Instansi  Pemerintah  yang  memerlukan tanah  dengan  para  pemegang  hak  atas  tanah dengan  cara  jual  beli  atau  tukar  menukar  atau cara  lain  yang  disepakati  para  pihak.  Hal  ini berarti untuk tanah yang tidak lebih dari 1 (satu) hektar  dilakukan  secara  langsung  melalui  jual beli  atau  tukar  menukar  ataupun  ganti  rugi  hak atas  tanah,  namun  dapat juga  dengan meminta bantuan  panitia  Pengadaan  tanah  melalui  cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 17
Pengadaan  tanah  untuk  pembangunan bagi  kepentingan  umum  menurut  peaturan Presiden  nomor  36  Tahun  2005  jo  Peraturan Presiden  nomor  65  Tahun  2006  sudah diterbitkan pengaturan petunjuk pelaksanaannya yaitu pada tanggal 21 Mei 2007 ditetapkan  Peraturan  kepala Badan  Pertanahan Nasional  nomor  3  Tahun  2007  tentang ketentuan  pelaksanaan  Peraturan  Presiden nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan  umum  sebagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan  Presiden  nomor  65  Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan
Presiden  nomor  36  Tahun  2005  tentang pengadaan
tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
Bahwa  berdasarkan  Peraturan  kepala Badan  Pertanahan  Nasional  nomor  3  Tahun 2007  untuk  dapat  memperoleh  tanah  bagi pelaksanaan  pembangunan  untuk  kepentingan umum,  instansi  Pemerintah  yang  memerlukan tanah  harus  mengajukan  proposal  rencana pembangunan  minimal  1  (satu)  tahun  sebelum pelaksanaan pembangunan, dengan menguraikan :
17 H.  Achmad  Rubaie, Hukum  Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, cetakan 1 (Malang :  Pusat  studi  dan  Desentralisasi  dan  perancangan Hukum, Bayumedia Publishing, 2007) hal 120.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
a.  Maksud dan tujuan pembangunan.
b.  Letak dan lokasi pembangunan c.  Luas tanah yang diperlukan.
d.  Sumber pendanaan dan
e.  Analisis  kelayakan lingkungan  perencanaan pembangunan termasuk
dampak pembangunan  berikut  upaya  pencegahan dan pengendaliannya. 18

## Kesimpulan
Pada  tahapan  perencanaan  dan  pelaksanaan serta  penyelesaian  terdapat  3  Peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Keputusan Presiden nomor 55 Tahun 1993 dan Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005 serta Peraturan  Presiden  nomor  65  Tahun  2006, sedangkan  ketentuan  yang  berlaku  didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 36 Tahun 2005, berlaku  azas  hukum  umum  yakni  Peraturan yang  baru  mengalahkan  peraturan  yang  lama (Lex  posteriori  derogat  legi  priori) tanpa mengenyampingkan  ketentuan-ketentuan  pada peraturan  yang  lama  yakni  Peraturan  menteri agraria,  kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 1994 tentang ketentuan  pelaksanaan  keputusan  presiden republik Indonesia nomor 55 tahun 1993.
18 Badan  Pertanahan  Nasional,  Keputusan Kepala Badan Pertanahan nasional tentang ketentuan pelaksanaan peraturan Preiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah  diubah  dengan  peraturan  presiden  nomor  65 tahun  2006  tentang  perubahan  atas  peraturan Presiden  nomor  36  tahun  2005  tentang  pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, peraturan kepala Badan Pertanahan  Nasional  nomor  3  tahun  2007  pasal  2 ayat (1).

## Daftar Bacaan
H.  Achmad  Rubaie, Hukum  Pengadaan  Tanah untuk  Kepentingan  Umum,  cetakan  1 (Malang : Pusat studi dan Desentralisasi dan  perancangan  Hukum,  Bayumedia Publishing, 2007
Muhammad  Yamin  Lubis  dan  Abdul  Rahim Lubis ,  Pencabutan  hak,  pembebasan dan pengadaan tanah , opcit, hal. 68.
Muhammad  Yamin  Lubis  dan  Abdul  Rahim Lubis, Pencabutan  hak,  pembebasan dan pengadaan tanah , opcit, hal. 70.
MHD.  Yamin  Lubis  dan  Abd.  Rahim  Lubis, Hukum  Pendaftaran  tanah, Opcit,  hal 142.
MHD.  Yamin  Lubis  dan  Abd.  Rahim  Lubis, Hukum Pendaftaran tanah, ibid, hal 140.