Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Terhadap Jasa Outsourcing Pada PT. Karang Putih Sejati Padang
Melli Herfina 1 , Ade Rahmawati 2
1 Akademi Akuntansi Indonesia Padang, melliherfina@gmail.com
2 Akademi Akuntansi Indonesia Padang, aderahmawati1004@gmail.com Info Artikel

## Abstrak
Diterima, 15-02- 2021 Pajak  Penghasilan  Pasal  23  yaitu  pajak  penghasilan  yang  dikenakan  atas penghasilan  wajib  pajak  dalam  negeri  atau  bentuk  usaha  tetap  yang menerima  atau  memperoleh  penghasilan  yang  berasal  dari  modal,
penyerahan  jasa,  atau  penyelenggaraan  kegiatan  selain  yang  dipotong  pajak sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  PPh  Paal  21.  Salah  satu  yang  menjadi objek  pajak  yang  dipotong  PPh  Paal  23  adalah  Jasa Outsourcing .  Jasa Outsourcing merupakan  jasa  yang  diserahkan  oleh  tenaga  kerja  kepada pengguna  jasa  tenaga  kerja  dengan  menerima  imbalan  dalam  bentuk  gaji, upah,  honorarium,  tunjangan  dan  sejenisnya.  Tujuan  tugas  akhir  ini dilakukan  untuk  mengetahui  perhitugan,  pemotongan  dan  pelaporan  pajak penghasilan pasal 23 atas jasa outsourcing . Metode penelitan yang digunakan adalah  metode  analisis  deskriptif  yaitu  metode  yang  digunakan  untuk menggambarkan dan membahas keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang ada  sesuai  objek  dengan  cara  studi  lapangan  yang  terdiri  dari  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  perhitungan,  pemotongan  dan  pelaporan  PPh  pasal  23 sudah sesuai dengan tarif dan dasar pengenaan pajak.
Direvisi, 23-02- 2021 Dipublikasi, 15-04- 2021

## Kata Kunci:
Pajak Penghasilan Pasal 23, Jasa Outsourcing

## Keywords:
Income Tax Article 23, Outsourcing Services

## Abstract
Article 23 Income Tax is income tax that is imposed on income of  domestic taxpayers  or  permanent  establishments  that  receive  or  obtain  income  from capital,  delivery  of  services,  or  conduct  activities  other  than  tax  deductions as referred to in Income Tax 21. One of the items that the tax object deducted by Income Tax 23 is outsourcing services. Outsourcing services are services that are delivered by workers to users of labor services by receiving rewards in  the  form  of  salaries,  wages,  honorariums,  benefits  and  the  like.  The purpose  of  this  thesis  is  to  determine  the  calculation,  deduction  and reporting  of  income  tax  article  23  on  outsourcing  services.  The  research method  used  is  descriptive  analysis  method,  which  is  a  method  used  to describe and discuss the state of the company based on the facts according to the  object  by  means  of  field  studies  consisting  of  observations,  interviews, and documentation. Based on the results of the study it can be concluded that the  calculation,  deduction  and  reporting  of  Income  Tax  article  23  are  in accordance with the tariff and tax base.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  merupakan  negara  yang  menjunjung  tinggi  hukum  yang berlandaskan pada Undang-undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila. Sekarang ini setiap negara  sedang  melakukan  pembangunan  secara  menyeluruh  baik  dari  segi  infrastruktur maupun  pada  sektor  pelayanan  masyarakat  tak  terkecuali  bangsa  Indonesia.Untuk melaksanakan  pembangunan  yang  pesat  dan  menyeluruh  dalam  kehidupan  nasional  maka
diperlukan  dukungan  peran  serta  seluruh  potensi  masyarakat  dengan  adanya  pemungutan pajak.
Sumber penerimaan negara terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)  adalah  penerimaan  pajak.  Dari  tahun  ke  tahun,  penerimaan  pajak  yang ditargetkan  selalu  meningkat.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  kesadaran  masyarakat  dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat diperlukan.
Selain  itu,  pajak  memiliki  aspek  strategis  yang  bukan  semata-mata  sebagai  sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud kebersamaan semua warga negara demi keberlangsungan bangsa dan negara. Dengan membayar pajak, maka uang pajak  akan  masuk  ke  negara  untuk  kemudian  dimanfaatkan  bagi  kesejahteraan  rakyatnya. Jadipajak  berasal  dari  masyarakat  dan  akan  dikembalikan  lagi  ke  masyarakat.  Menurut paradigma  klasik  pajak  bersifat  memaksa  yang  dipungut  berdasarkan  UU,  rakyat tidak  dapat imbalan secara langsung dan pajak digunakan untuk menjalankan fungsi negara.
Salah  satu  jenis  pajak  yang  termasuk  dalam  sumber  penerimaan  negara  yaitu  Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  terhadap orang  pribadi  dan  badan  sesuai  dengan  penghasilan  yang  diperoleh  selama  satu  tahun  pajak. Salah  satu  bagian  dari  Pajak  Penghasilan  (PPh)  yang  dipungut  oleh  pihak  lain  adalah  Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.
Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  23  adalah  pajak  yang  dipotong  atas  penghasilan  yang bersal  dari  modal,  penyerahan  jasa,  atau  hadiah  dan  penghargaan.  Biasanya  PPh  pasal  23 dikenakan saat  adanya transaksi diantara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Sementara pihak  pemberi  penghasilan  atau  pembeli  atau  pihak  penerima  jasa  akan  memotong  dan melaporkannya ke kantor pajak dikutip dari pajak.go.id .
Menurut  Waluyo  (2010:273)  pajak  penghasilan  pasal  23  merupakan  pajak  yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha  tetap  yang  berasal  dari  modal,  penyerahan  jasa,  atau  penyelenggaraan  kegiatan  selain yang  telah  dipotong  PPh  pasal  21.  PPh  pasal  23  ini  dibayarkan  atau  terutang  oleh  badan pemerintah  atau  subjek  dalam  negeri,  penyelenggaraan  kegiatan,  bentuk  usaha  tetap,  atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
PT.  Karang  Putih  Sejati  Padang  merupakan  salah  satu  badan  usaha  yang  bergerak dibidang  kontraktor  yang  berada  di  Sumatera  barat.  PT.  Karang  Putih  Sejati  Padang  telah terdaftar  sebagai  wajib  pajak  badan  yang  memiliki  kewajiban  untuk  menyetorkan  potongan pajak  setiap  periodenya.Salah  satunya  yaitu  PPh  pasal  23  atas  pendapatan  jasa  outsourcing. Jasa outsourcing merupakan  penggunaan  tenaga  kerja  dari  pihak  ketiga  untuk  penyelesaian suatu pekerjaan.
Berdasarkan  dari  pembahasan  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  membahas  lebih  lanjut tentang  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  23  atas  jasa outsourcing dengan  mengangkat  judul “Perhitungan,  pemotongan  dan  pelaporan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  23  terhadap  jasa outsourcing pada PT. Karang Putih Sejati Padang.

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Pajak
Berdasarkan  UU  KUP  pasal  1  ayat  1  disebutkan  bahwa  pengertian  pajak  adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  lansung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut  Prof.  Dr.  Rochmat  Soemitro  (Halim,  Abdul  2014:1)  dalam  bukunya  Dasar- dasar  Hukum  Pajak  dan  Pajak  Pendapatan  bahwa  :  pajak  adalah  iuran  raktyat  kepada  kas negara  (peralihan  kekayaan  dari  sektor  pertikel  ke  sektor  pemerintah)  berdasarkan  Undang- undang  (dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  balik  (kontrapretasi)  yang lansung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

## Pajak Penghasilan
Menurut  Resmi  (2011:74)  Pajak  penghasilan  (PPh)  adalah  pajak  negara  yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak,  baik  yang  berasal  dari  dalam  negri  maupun  luar  negri  yang  dapat  dipakai  untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

## Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  dalam  negeri  dan  bentuk  usaha  tetap  yang  berasal  dari modal,  penyerahan  jasa,  atau  penyelenggaraan  kegiatan  selain  yang  telah  dipotong  Pajak Penghasilan  (PPh)  pasal  23,  yang  dibayarkan,  disediakan  untuk  dibayarkan,  atau  telah  jatuh tempo  pembayarannya  oleh  badan  pemerintah,  subjek  pajak  badan  dalam  negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainya.

## METODE PENELITIAN

## Metode Pengumpulan Data
Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan (1) Studi Lapanga dengan mengadakan  penelitian  dan  wawancara  dalam  praktik  kerja  lapangan  dengan  beberapa karyawan,  sehingga  mengetahui  bagaimana  perhitungan,  pemotongan  dan  pelaporan  Pajak Penghasilan  (PPh)  pasal  23  di  PT.  Karang  Putih  Sejati  Padang.  Mengetahui  apakah pemotongan  dan  pelaporan  pajak  sudah  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku  saat  ini. Supaya mengetahui sejauh mana staf bagian keuangan memahami pemotongan dan pelaporan pajak. (2) Studi Kepustakaan yaitu upaya untuk memperoleh data yang dilakukan oleh penulis melalui buku-buku sebagai landasan teori dalam penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2008) teknik pengumpulan data yang digunakan apabila penelitian  ingin  mengetahui  hal-hal  dari  responden  yang  lebih  mendalam.  Dengan menggunakan metode wawancara, penulis melakukan tanya  jawab kepada pihak  yang terkait pada  perusahaan  tempat  penelitian.  Survey  dokumen  yaitu  dengan  melakukan  pengutipan secara  langsung  terhadap  data-data  yang  dimiliki  perusahaan  pada  bagian  yang  terkait  di perusahaan.

## Jenis dan Sumber Data
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 jenis data, diantaranya  adalah: (1)  Data  kualitatif  adalah  jenis  data  dari  penjelasan  kata  verbal,  tidak  dapat  dianalisis  dalam bentuk  bilangan  atau  angka.  (2)  Data  kuantitatif  adalah  jenis  data  yang  dapat  diukur  atau dihitung  secara  langsung,  yang  berupa  informasi  atau  penjelasan  yang  dinyatakan  dengan bilangan  atau  berbentuk  angka  dan  buku-buku  lainnya  untuk  mendukung  teori-teori perpajakan yang digunakan sebagai panduan.
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data Sekunder. Data  primer  merupakan  data  yang  didapat  atau  dikumpulkan  peneliti  dengan  cara  langsung dari  sumbernya.  Contohnya  berupa  wawancara  kepada  pihak  yang  terkait.  Data  sekunder adalah  jenis  data  yang  diperoleh  lewat  pihak  lain,  tidak  langsung  diperoleh  dari  subjek penelitian. Contohnya berupa bukti potong yang penulis dapatkan dari PT. Karang Putih Sejati Padang

## Metode Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  analisis  data  yang  dilakukan  untuk  menjawab  permasalahan  yang ada  adalah  dengan  menggunakan  metode  analisis  deskriptif.  Agussalim  (2010:13)  yaitu metode  analisis  deskriptif  merupakan  metode  yang  digunakan  sebagai  prosedur  pemecahan masalah yang diselidiki  dengan  menggambarkan  keadaan subjek atau objek dalam  penelitian dapat  berupa  orang,  lembaga,  masyarakat  dan  yang  lainnya  yang  pada  saat  sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing pada PT. Karang Putih Sejati Padang
Pelaksanaan  perhitungan  dan  pelaporan  PPh  pasal  23  adalah  suatu  proses  yang  telah diatur dalam Undang-undang, termasuk tarif, ketentuan lainnya yang dikenakan PPh pasal 23 dan  juga  jangka  waktu  pembayaran  dan  pelaporan  telah  di  atur  dalam  undang-undang  yang berlaku.
Adapun  cara  perhitungan  pemotongan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  pasal  23  atas  jasa penyediaan  tenaga  kerja  yaitu  dengan  mengenakan  tarif  berdasarkan  PMK  No. 141/PMK.03/2015 tentang jasa lain sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 dalam  UU  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  pajak  penghasilan  menyebutkan  bahwa  imbalan sehubungan  dengan  jasa,  termasuk  salah  satunya  adalah  jasa  penyediaan  tenaga  kerja ( outsourcing )  yaitu  sebesar  2%  dari  jumlah  penghasilan  bruto  tidak  termasuk  Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Atas Jasa Outsourcing pada PT. Karang Putih Sejati Padang
Setelah  melalukan  perhitungan,  maka  pihak  pemotong  pajak  wajib  membayarkan  PPh Pasal  23  atas  jasa  outsourcingke  kas  negara  dengan  menggunakan  surat  setoran  pajak  yang dibayarkan  melalui  bank  persepsi  atau  kantor  pos  Indonesia  paling  lambat  tanggal  10  setiap bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
Terkait dengan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar paling lama tanggal  20  bulan  berikutnya  setelah  berakhirnya  masa  pajak.  Pemotong  pajak  wajib
melaporkan SPT dengan melampirkan:
1. SPT induk PPh pasal 23
2. Daftar bukti potong PPh pasal 23
3. Bukti pemotongan PPh pasal 23
4. Surat setoran pajak PPh pasal 23 atas jasa outsourcing .
Bukti  pemotongan  PPh  pasal  23  atas  jasa outsourcing wajib  diberikan  kepada  PT. Karang Putih Sejati Padang, karena bukti potong tersebut merupakan dokumen berharga bagi wajib pajak. Bukti pemotongan juga merupakan dokumen wajib pajak untuk mengawasi pajak yang telah dipotong dan menjaga kebenaran atas pajak yang telah dibayar oleh pemotong
Pihak pemotong PPh pasal 23 terdiri dari badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha tetap (BUT), perwakilan perusahaan luar negeri lainnya,  dan  wajib  pajak  pribadi  dalam  negeri  tertentu  yang  ditunjuk  direktur  jendral  pajak. Yang  memotong  pajak  penghasilan  (PPh)  pasal  23  disini  adalah  subjek  pajak  badan  dalam negeri, yang mana yang membayarkan pajaknya adalah pihak yang menerima jasa, yaitu PT. Semen Padang sebagai wajib pajak dalam negeri.
Berdasarkan  peraturan  mentri  keuangan  nomor  PMK-83/PMK.03/2012  tentang  kriteria dan/atau  rincian  jasa  tenaga  kerja  yang  tidak  dikenai  PPN.Peraturan  ini  mempertegas  secara rinci  definisi  perusahaan  jasa  penyedia  tenaga  kerja  ( outsourcing )  sebagai  jasa  yang  tidak dikenai PPN.
Pada  PT.  Karang  Putih  Sejati  ini,  perusahaan  tidak  dikenai  PPN  karena  ia  melengkapi beberapa  kriteria  jasa  tenaga  kerja  yang  tidak  dikenakan  PPN  yang  diantaranya  sebagai berikut :
1. Penyedia  jasa  yang  hanya  menyerahkan  jasa  penyedia  tenaga  kerja  yang  tidak  terkait dengan pemberian jasa kena pajak lainnya.
2. Bukan  yang  membayarkan  gaji,  upah,  bonus,  honorium,  tujangan,  atau  sejenisnya  pada tenaga kerjanya
3. Tidak bertanggung jawab langsung atas hasil kerja tenaga kerja yang di serahkan pada PT. Semen Padang.
4. Tenaga  kerja  yang  disediakannya  masuk  kedalam  struktur  kepegawaian  pengguna  jasa tenaga kerja.
Berdasarkan  PMK-244/PMK.03/2008  tentang  jenis  jasa  lain  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  23  ayat  (1)  angka  2  UU  nomor  36  tahun2008  tentang  pajak  penghasilan, menyatakan bahwa imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk salah satunya jasa penyediaan outsourcing merupaka jenis jasa lain yang dipotong PPh pasal 23 sebasar 2% dari setiap nilai yang dibayarkan.
Berdasarkan  bukti  potong  yang  penulis  dapatkan,  pemotongan  PPh  pasal  23  pada  PT. Karang Putih Sejati untuk jasa outsourcing ini adalah sebesar 2% dari pendapatan bruto biaya penyedia tenaga kerja outsourcing .
Berikut adalah data pemotongan PPh Pasal 23 untuk bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2019 pada PT. Karang Putih Sejati Padang:
Tabel 1. Data Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. Karang Putih Sejati Padang Bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2019 Nama Bulan Total Pendapatan Bruto Biaya Penyedia Tenaga Kerja Outsorcing PPh Pasal 23 yang Dipotong Januari Rp. 7.112.418 Rp. 142.248 Februari Rp. 7.194.741 Rp. 143.895 Maret Rp. 7.283.965 Rp. 145.679
Sumber: PT. Karang Putih Sejati Padang
Berikut adalah cara pemotongan PPh Pasal 23 di atas :
1. Januari Total pendapatan = Rp. 7.112.418
PPh Pasal 23 = Pendapatan bruto * 2% = Rp.7.112.418 * 2%
= Rp. 142.248
2. Februari
Total pendapatan = Rp. 7.194.741
PPh Pasal 23 = Pendapatan bruto * 2% = Rp.7.194.741 * 2% = Rp. 143.895
3. Maret
Total pendapatan = Rp. 7.283.965 PPh Pasal 23 = Pendapatan bruto * 2% = Rp. 7.283.965 * 2% = Rp. 145.679

## Pelaporan  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal  23  Atas  Jasa  Outsourcing  pada  PT.  Karang Putih Sejati Padang
Objek dari PPh Pasal 23 oleh pemerintah telah ditambahkan sampai dengan 62 jenis jasa objek pajak lainnya, seperti yang dicantumkan pada PMK No. 141/PMK.03/2015. Umumnya penghasilan  dari  jenis  ini  terjadi  ketika  terjadi  transaksi  antara  dua  belah  pihak,  pihak penerima  penghasilan  atau  penjual  atau  pemberi  jasa  dikenakan  PPh  pasal  23.  Sedangkan pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong serta melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.
Pada PT. Karang Putih Sejati Padang ini yang melaporkan pembayaran pajaknya adalah konsumennya, yaitu PT. Semen Padang.PT. Semen Padang akan menyetorkan pajak pada KPP tempatnya  terdaftar,  dan  melaporkan  pembayaran  pajaknya  Dimana  penyetoran  atas pemotongan  PPh  Pasal  23  ini  paling  lambat  tanggal  10.  Dan  untuk  melaporkan  pemotongan PPh  Pasal  23  atas  pembayaran  tersebut  paling  lambat  tanggal  20  dengan  menggunakan  SPT masa.
Setelah proses pelaporan pajak PPh 23 ini selesai maka PT. Semen Padang memberikan lampiran SPT dan Bukti Potong kepada PT. Karang Putih Sejati Padang sebagai bukti bahwa pajaknya sudah dibayarkan dan dilaporkan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpuan
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  PT.  Karang  Putih  Sejati  Padang  dapat  ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Proses  perhitungan  dan pemotongan pajak penghasilan  pasal  23  atas  jasa  penyedia  tenaga kerja (oursourcing) yang dilakukan pada PT. Karang Putih Sejati Padang mengenakan tarif berdasarkanPMK-244/PMK.03/2008  tentang  jenis  jasa  lain  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal 23 ayat (1)  angka 2 UU nomor 36 tahun2008 tentang pajak penghasilan, menyatakan bahwa  imbalan  sehubungan  dengan  jasa,  termasuk  salah  satunya  jasa  penyediaan outsourcing merupakan jenis jasa  lain yang dipotong PPh pasal 23 sebasar 2%  dari setiap nilai yang dibayarkan.
2. Pada  PT.  Karang  Putih  Sejati  Padang  untuk  penyedia  jasa outsourcing ini  tidak  kenakan pemotongan PPN, karena ia melengkapi kriteria perusahaan yang tidah dikenai PPN.
3. Pelaksanaan penyetoran dan pelaporan pajak dilakukan oleh konsumen atau penerima jasa, yaitu  PT.  Semen  Padang.  Dimana  jatuh  tempo  penyetorannya  yakni  tanggal  10  dan  jatuh tempo pelaporannya yaitu tanggal 20.

## Saran
Adapun saran yang dapat usulkan berdasarkan kegiatan pelaksanaan PPh Pasal 23 pada PT. Karang Putih Sjati Padang adalah sebagai berikut :
1. PT. Karang Putih Sejati ini telah melakukan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  sebaikya  tetap  mengikuti perubahan  perundang-undangan  agar  lebih  efektif  dan  tidak  terjadi  kesalahan  dalam perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23.
2. Bagi  peneliti  selanjutnya  semoga  hasil  tugas  akhir  ini  dapat  digunakan  untuk  referensi untuk penulisan tugas akhir dengan membahas objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang lainnya, seperti mengenai deviden, royalti, sewa, jasa dan lain sebagainya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141 tahun 2015.

## DAFTAR PUSTAKA
Resmi, Siti. 2017. “ Perpajakan Teori dan Kasus ” Salemba Empat : Jakarta Selatan. Manggulung, Agussalim. 2010. “ Metodologi Penelitian ” Ekasakti Press: Padang Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan: (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D) . Alfabeta. Soemitro, Rochmat. 2014 “ Asas dan Dasar Perpajakan ” Refika Aditama: Jakarta Waluyo. 2010. “ Perpajakan Indonesia ” Salemba Empat : Jakarta Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2009  Pasal  1  Ayat  (1) “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  Pasal  4  ayat  (1) “Pajak Penghasilan”
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 “Pajak Penghasilan” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 “Pajak Penghasilan” Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 141/PMK.03/2015 “Jasa Lain Sebagaimana Tentang Pajak Penghasilan”
Peraturan  Menteri  Keuangan  PMK-83/PMK.03/2012 “Tentang  Kriteria  dan/atau  Rincian Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai PPN”
Peraturan  Menteri  Keuangan  PMK-244/PMK.03/2008 “Jenis  Jasa  Lain  Sebagaimana Dimaksud Tentang Pajak Penghasilan”
Direktorat Jendral Pajak https://www.pajak.go.id/id/funsi-pajak Kementrian Keuangan RI https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/