## ANALISIS PERSEPSI TERHADAP EKOLOGI DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KABUPATEN SLEMAN
(Analysis of Perception towards Ecology in Ecotourism Development in Sleman Regency)
E VARENY Y USTINA 1) , R ICKY A VENZORA 2) DAN T UTUT S UNARMINTO 3)
1) Mahasiswa Program Studi Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan, Pascasarjana IPB
2,3) Dosen Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, IPB

## Email: evareny@yahoo.com
Diterima 01 November 2017 / Disetujui 22 Januari 2018

## ABSTRACT
The  study on  the  ecology perception is  important to  support  ecotourism  development  in Sleman  Regency.  The objectives of this  study are  to create  an  effective  strategy  among  stakeholders  that  ensures  the  sustainability  of  ecology  in  ecotourism  development  in  Sleman.  This  study  was conducted in  Sleman  Regency  involving  groups  of  respondent  who are  stakeholders of ecotourism in  Sleman  Regency.  Data was  collected using a closed-ended  questionnaire  with  a  scale  of  1-7.  The  result  shows  that  the  stakeholder’s  perception  in  Sleman  Regency  is  varied  and  an  effective strategy is necessary for the development of a sustainable ecotourism.
Keywords: ecology, ecotourism, perception, Sleman, sustainable

## ABSTRAK
Studi persepsi terhadap ekologi merupakan hal yang penting untuk mendukung pengembangan ekowisata di Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan strategi yang efektif di antara para pemangku kepentingan, yang mendukung kelestarian ekologi dalam pengembangan  ekowisata  di  Kabupaten  Sleman.  Kelompok  responden  yang  dilibatkan  merupakan  para  pemangku  kepentingan  ekowisata  di Kabupaten  Sleman.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan  kuesioner  tertutup  ( closed  ended  kuesioner )  dengan  skala  1-7.  Hasil penelitian  menunjukkan bahwa persepsi  para  pemangku  kepentingan di  Kabupaten  Sleman  beragam  sehingga diperlukan  strategi  yang  efektif  guna mendorong keberpihakan pemangku kepentingan terhadap ekologi dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Sleman.
Kata kunci: berkelanjutan, ekologi, ekowisata, persepsi, Sleman

## PENDAHULUAN
Di berbagai belahan dunia, wisata telah menunjukkan perannya dalam mendukung perkembangan  ekonomi  di  suatu  wilayah.  Di  India, wisata  menyumbangkan  6,7  persen  Produk  Domestik Bruto  (PDB)  pada  tahun  2014,  serta  mendorong pertumbuhan lapangan kerja dibandingkan dengan sektor lain,  sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Ohlan  (2017). Sedangkan  di  Turkey,  wisata  membantu  mengurangi hambatan nilai tukar mata uang dan mendukung efisiensi biaya  untuk  pengembangan  industri  (Kucukaltan  dan Terziouglu 2013).
Meskipun  kegiatan  wisata  memberikan  manfaat ekonomi yang signifikan terhadap pembangunan, namun wisata  juga  berpotensi  menimbulkan  konsekuensi  serius terhadap  kondisi  ekologi.  Hal  ini  didasarkan  pada kegiatan  wisata  yang  umumnya  dikelola  secara  masif tanpa  memperhatikan  keberlanjutan  ekologi.  Mengacu pada  hasil  penelitian  Dipayana  dan  Sunarta  (2015), kegiatan  wisata  memicu  pertumbuhan  sarana  (villa  dan guesthouse )  serta  meningkatnya  konversi  lahan  dari
pertanian  ke  non  pertanian  di  Desa  Tibubeneng Kabupaten  Badung  Bali,  dimana  luasan  lahan  302,30 hektar  di  tahun  2011  turun  menjadi  260  hektar  di  tahun 2013. Lebih lanjut, Holden (2008) menambahkan bahwa pengembangan wisata yang tidak berkelanjutan, berpotensi  mendorong  penggunaan  sumber  daya  alam yang mengarah pada transformasi habitat secara ekologis serta punahnya flora dan fauna.
Memperhatikan  berbagai  paparan  para  ahli  di  atas, maka dipandang penting untuk mengembangkan kegiatan wisata  yang  berkelanjutan  dalam  kerangka  ekowisata. Ekowisata dipahami dengan  merealisasikan empat aspek penting,  di  antaranya  adalah;  (1)  dikemas  dalam  jumlah terbatas,  (2)  memperhatikan  nilai  –  nilai  ekologi,  (3) pengawasan  berkelanjutan,  (4)  mengandung  unsur edukasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh David (2011). Selanjutnya, hal ini dapat diwujudkan dengan mengelola keterlibatan  para  pemangku  kepentingan,  sehingga mendorong upaya para pihak untuk melestarikan ekologi, dimana  hal  ini  dimaksudkan  untuk  (1)  mereduksi terjadinya  eksploitasi  masif  terhadap  lingkungan,  (2)
mendorong  partisipasi  para  pihak  untuk  mengelola  isu ekologi  dalam  pengembangan  ekowisata,  (3)  mencegah terjadinya  tumpang  tindih  kepentingan  yang  berpotensi mengancam  kelestarian  ekologi.    Peric et  al. (2014), menegaskan  bahwa  pengelolaan  pemangku  kepentingan merupakan  proses  pengintegrasian  hubungan  dan kepentingan  para  pihak  guna  mendukung  keberlanjutan ekowisata  dalam  jangka  panjang.  Selanjutnya,  Yilmaz dan  Gunel  (2009)  menambahkan  pengelolaan  pemangku kepentingan  dipandang  sebagai  media  yang  berguna untuk  mengakomodasi  kepentingan  para  pihak  dalam mencapai tujuan.
Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang penting dilakukan studi persepsi terhadap ekologi  dalam  pengembangan  ekowisata.  Hal  ini didasarkan  pada  berbagai  potensi  yang  dimiliki Kabupaten Sleman, di antaranya; Candi Prambanan, Ratu Boko,  Sambisari,  Ijo,  Museum  Ullen  Sentalu,  Gunung Merapi, desa  wisata, atraksi seni dan  kuliner tradisional. Data  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten Sleman  (2015)  menyebutkan  realisasi  penerimaan  asli daerah  (PAD)  dari  sektor  ini  sebesar  Rp  104M  atau meningkat  dari  target  yang  ditetapkan,  yaitu  Rp  92M. Meskipun  berbagai  potensi  ekowisata  berkontribusi positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten Sleman, namun tidak dipungkiri bahwa kawasan Gunung Merapi  yang  ada  di  Kabupaten  Sleman  menimbulkan kerentanan  terhadap  timbulnya  bencana  ekologi.  Selain itu, Kabupaten Sleman juga merupakan daerah hulu yang berfungsi  sebagai  wilayah  tangkapan  air  bagi  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Atas  dasar  itu,  maka dipandang  penting  untuk  melakukan  studi  persepsi terhadap  ekologi  yang  bertujuan  untuk  menghasilkan strategi  yang  efektif  guna  menjembatani  kepentingan para pihak dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Sleman.  Harapannya,  penelitian  ini  dapat  dijadikan sebagai  acuan  bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sleman  dalam  mengembangkan  ekowisata  di  Kabupaten Sleman.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Sleman  pada bulan  Mei  –  Agustus  2016  (Gambar  1).  Teknik pengambilan  sampel  menggunakan  metode purposive sampling, yaitu  metode  pemilihan  sampel  dengan mempertimbangkan  sampel  yang  terdiri  dari  orang  – orang  yang  dianggap  memiliki  kesesuaian  pengetahuan dan  pengalaman  terkait  dengan  kajian,  sebagaimana diungkapkan  oleh  Altinay  dan  Paraskevas  (2008).
Adapun  alasan  penggunaan  metode purposive  sampling , yaitu  sampel  yang  dipilih  dengan  metode  ini  dianggap logis  dan  lebih  representatif  mewakili  populasi,  yang didasarkan pada pertimbangan tertentu dalam menentukan  responden.  Pertimbangan menentukan responden, di antaranya adalah; (1) kategori Pemerintah, yang berasal dari Institusi Pemerintah yang terlibat dalam perencanaan  dan  pengelolaan  ekowisata  di  Kabupaten Sleman, (2) kategori masyarakat pelaku ekowisata, yaitu penduduk  Kabupaten  Sleman  yang  memiliki  kegiatan yang  berhubungan  dengan  penyediaan  produk  dan  jasa ekowisata (pemandu, pengelola desa ekowisata, pengrajin),  (3)  kategori  masyarakat  bukan  pelaku ekowisata,  yang  merupakan  penduduk  yang  tinggal  di Kabupaten  Sleman  dan  memahami  perkembangan ekowisata  di  Kabupaten  Sleman  tetapi  tidak  memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan penyediaan barang  dan  jasa  ekowisata,  (4)  kategori  pelaku  bisnis, yang  merupakan  pemilik  atau  pengelola  badan  usaha baik  perusahaan  kecil,  menengah  hingga  besar,  yang menyediakan  barang  dan  jasa  untuk  memenuhi kebutuhan  wisatawan,  yaitu;  bisnis  hotel,  bisnis  rumah makan,  bisnis  travel,  (5)  kategori  wisatawan,  yaitu pengunjung  yang  telah  lebih  dari  dua  kali  mengunjungi Kabupaten Sleman untuk melakukan kegiatan ekowisata.
Roscoe  (1975)  memaparkan  apabila  sampel  dibagi dalam  kategori,  maka  jumlah  sampel  yang  diambil minimal  30  responden  untuk  mewakili  masing  –  masing kategori,  sehingga  jumlah  sampel  dalam  penelitian  ini yaitu  160  responden,  yang  terdiri  dari;  (1)  masyarakat bukan  pelaku  ekowisata  (30  orang),  (2)  masyarakat pelaku  ekowisata  (30  orang),  (3)  pelaku  bisnis  (30 orang),  (4)  wisatawan  (30  orang),  (5)  Pemerintah  (40 orang). Khusus untuk kategori masyarakat, sampel terdiri dari  dua,  yaitu  (1)  masyarakat  bukan  pelaku  ekowisata, yang  tinggal  di  Kabupaten  Sleman  dan  memahami perkembangan  ekowisata  di  Kabupaten  Sleman  tetapi tidak  memiliki  kegiatan  yang  berhubungan  langsung dengan  penyediaan  barang  dan  jasa  ekowisata,  (2) masyarakat  pelaku  ekowisata  yang  tinggal  di  Kabupaten Sleman dan memiliki kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan  produk  dan  jasa  ekowisata  (pemandu, pengelola  desa  ekowisata,  pengrajin).  Sedangkan  untuk kategori Pemerintah, ada 40 responden yang berasal dari Institusi Pemerintah yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan  kegiatan  ekowisata  di  Kabupaten  Sleman yang  terdiri  dari:  BAPPEDA,  Pemerintah  Kabupaten Sleman,  Balai  Pelestarian  Cagar  Budaya  dan  Balai Pelestarian  Nilai  Budaya,  serta  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kabupaten Sleman.

## Gambar 1.  Lokasi Penelitian
Phenomenology merupakan pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini,  dimana  hal  ini  untuk mengkaji  fenomena  manusia  dan  perilaku  sosialnya. Peneliti  berusaha  untuk  mendalami  dan  mengetahui, makna  yang  terkandung  di  balik  fenomena  yang bersumber dari partisipan (Altinay dan Paraskevas 2008).
Fenomena  yang dipelajari merupakan persepsi para pemangku kepentingan terhadap ekologi dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Sleman. Persepsi diukur  menggunakan  metode One  Score - One Indicator Scoring  System dengan  skala  yang  digunakan  yaitu  1-7 (pengembangan dari skala Likert 1-5), dimana penggunaan  skala    1-7  sesuai  dengan  karakter masyarakat  Indonesia  yang  mengartikulasikan  nilai dengan sangat detail (Avenzora 2008).
Penelitian  dilakukan  dengan  mengumpulkan  dua jenis  data  yaitu  data  primer  melalui  penyebaran kuesioner  tertutup  ( close  ended  kuesioner )  dan  data sekunder  yang  terdiri  dari  1)  dokumen  Rencana  Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman, 2) dokumen Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD) Kabupaten  Sleman  tahun  2016-2021,    3)  data  BPS Kabupaten Sleman tahun 2015.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Persepsi terhadap Ekologi
Ekologi  merupakan  salah  satu  parameter  yang digunakan  untuk  menilai  sejauhmana  keberpihakan  para pemangku kepentingan terhadap ekologi dalam pengembangan ekowisata. Keberpihakan itu dapat dinilai dengan  menelusuri  apakah  pengembangan  ekowisata yang  dilakukan  para  pemangku  kepentingan  telah mendukung  dan  menjamin  keberlanjutan  ekologi,  yaitu dalam  hal:  (1)  ruang  terbuka  hijau,  (2)  keanekaragaman hayati (flora dan fauna), (3) ketersediaan sumber daya air untuk  memenuhi  kebutuhan  pariwisata,  perikanan, peternakan,  pertanian  dan  rumah  tangga,  (4)  penetapan lokasi  wisata  dan  penggunaan  material  bangunan  yang sesuai  dengan  kondisi  lokal,  (5)  koridor  lansekap,  (6) pengelolaan  sampah,  (7)  penerapan  energi  terbarukan dalam  kegiatan  wisata,  yang  dikembangkan  dari indikator  -  indikator  yang  dipaparkan  oleh  Buckley (2003)
Dari  penelusuran  tujuh  hal  tersebut,  maka  hasil studi  menunjukkan  bahwa  nilai  rata  –  rata  persepsi  para pemangku  kepentingan  terhadap  ekologi  adalah  skor  5 (agak  baik)  untuk  Pemerintah,  masyarakat,  wisatawan, dan skor 4 (ragu – ragu) untuk pelaku bisnis, yang secara detail tampak pada Gambar 2.
Gambar 2.  Persepsi para pemangku kepentingan terhadap ekologi
Berdasarkan hasil kajian tampak bahwa Pemerintah, masyarakat dan wisatawan berpandangan bahwa pentingnya  memperhatikan  kelestarian  ekologi  dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Sleman dibandingkan  dengan  pelaku  bisnis.  Beragamnya perbedaan  persepsi  ini  diperkuat  fakta  –  fakta  di lapangan.  Dalam  konteks  ketersediaan  sumber  daya  air, seluruh  pemangku  kepentingan  memiliki  kesadaran untuk  turut  memelihara  sumber  daya  air,  yang diwujudkan  dalam  gerakan  bersih  embung  dan  bersih sungai.  Terkait  embung,  Kabupaten  Sleman  memiliki  7 embung,  di  antaranya  adalah  Embung  Tambakloyo, Kaliaji,  Lampeyan,  Tirtoagung,  Tlogoputri,  Gedongan dan  Tegaltirto.  Embung  –  embung  ini  dimanfaatkan sebagai  sumber  resapan  air  serta  mendukung  irigasi sawah.  Selain  itu,  masyarakat  juga  melaksanakan kegiatan  bersih  sungai  yang  dikenal  dengan  Merti  Kali. Merti  Kali  merupakan  upacara  adat  lokal  yang mengandung  makna  yaitu  menghormati  sungai  sebagai
sumber  penghidupan.  Terpeliharanya  kondisi  embung dan  sungai  di  Kabupaten  Sleman,  bukan  hanya mendukung  kebutuhan  air  di  Kabupaten  Sleman  dan sekitarnya,  juga  menciptakan  daya  tarik  bagi  wisatawan untuk  melakukan  berbagai  aktivitas  seperti  memancing dan atraksi seni budaya.
Sebaliknya,  konversi  lahan  pertanian  ke  non pertanian  di  Kabupaten  Sleman  terjadi  setiap  tahunnya, sebagaimana yang tampak dalam Tabel  1.  Meskipun  alih  fungsi  lahan  tidak  terkontrol, namun  masyarakat  masih  memiliki  inisiatif  untuk menyisakan  lahan  tempat  tinggalnya  sebagai    kebun pekarangan  rumah.  Lahan  ini  ditanami  berbagai  jenis tanaman  sayuran  serta  tanaman  obat  -  obatan  yang dimanfaatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  harian  rumah tangga.  Di  samping  itu,  komunitas  petani  di  Kabupaten Sleman  turut  berpartisipasi  dengan  mengembangkan budidaya  mina  padi  organik  yang  dimanfaatkan  untuk kegiatan agro-tourism .
Tabel 1.  Luas lahan sawah Kabupaten Sleman di Provinsi D.I. Yogyakarta
No 2009 2010 2011 2012 1 22.803 22.708 22.675 19.330,59
Sumber: Cakrabawa et al. (2014)
Ditinjau  dari  kawasan  hutan,  ekosistem  hutan  di Kabupaten  Sleman  pernah  mengalami  degradasi. Gunawan et  al. (2015)  mengungkapkan  bahwa  erupsi merapi  tahun  2010  menyebabkan  77%  ekosistem  hutan mengalami  degradasi,  yaitu;  12,5%  atau  ±  766,67  ha (degradasi  berat),    2.207,61  ha  atau  36%  (degradasi sedang),  1.745,54  ha  atau  28%  (degradasi  ringan)  dan 23%  atau  ±1.425,22  ha  tidak  terkena  dampak  erupsi. Terdegradasinya  ekosistem  hutan  paska  erupsi  Merapi telah  mendorong  Pemerintah  untuk  merestorasi  kawasan hutan  lindung.  Meskipun  kegiatan  restorasi  telah diinisiasi  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sleman,  namun belum seluruh pihak yang berinisiatif berpatisipasi dalam kegiatan ini terutama para pelaku bisnis.
Dalam konteks keanekaragaman hayati flora, salak pondoh (S alacca zalacca gaertner voss ) yang merupakan flora  identitas  Kabupaten  Sleman  banyak  dikembangkan
untuk  diolah  menjadi  berbagai  jenis  bahan  pangan, minuman  dan  bahan  obat  -  obatan.  Pemerintah Kabupaten  Sleman  memberikan  dukungan  dengan menetapkan  Kecamatan  Turi  dan  Kecamatan  Tempel sebagai  wilayah  pengembangan  sentra  industri  kreatif salak  pondoh,  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sleman  Nomor  11  Tahun 2015
Tentang
Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan  Kabupaten  Sleman  Tahun  2015  -  2025. Di  samping  flora  identitas  (salak  pondoh),  Kabupaten Sleman  juga  memiliki  fauna  identitas  yaitu  burung Punglor  (Z oothera  citrina ).  Meskipun  burung  Punglor ditetapkan  sebagai  fauna  identitas  Kabupaten  Sleman, namun burung Punglor tidak banyak dikenali masyarakat.  Menurut  data  IUCN  Redlist,  terungkap bahwa  burung  Punglor  ( Zoothera  citrina )  termasuk dalam status least concern (berisiko rendah).
(a) (b) (c) (d)
Gambar  3.  Kondisi  lingkungan  di  Kabupaten  Sleman  (a)  Burung  Punglor  (b)  Usaha  daur  ulang  sampah  (c)  Kebun pekarangan rumah milik masyarakat (d) Aliran sungai
Ditinjau dari pengelolaan daur ulang limbah wisata, upaya  para  pihak  untuk  melakukan  daur  ulang  limbah wisata masih cukup minim. Pelaku bisnis masih memiliki ketergantungan  pada  tempat  pembuangan  akhir  (TPA)
yang  dikelola  oleh  Pemerintah.  Upaya  pengelolaan  daur ulang  limbah  yang  dilakukan  masyarakat  hanya ditunjukkan  salah  satu  desa  wisata  yaitu  desa  wisata kelola  sampah  Sukunan  yang  khusus  mengelola  sampah
sebagai  bagian  dari  kegiatan  atraksi  wisatanya. Sementara  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Sleman  telah menetapkan  aturan  serta  kewajiban  untuk  daur  ulang sampah  yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Daerah  No  4 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Hanya saja, hal ini  belum  sepenuhnya  dipahami  dan  dipatuhi  oleh seluruh masyarakat maupun pelaku bisnis.
Dilihat dari indikator penerapan penggunaan energi terbarukan,  fakta  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  para pemangku  kepentingan  masih  menggunakan  energi listrik  konvensional.  Meskipun  pemanfaatan  energi terbarukan  (biogas)  diterapkan  oleh  sebagian  kecil masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan  harian  skala rumah  tangga,  namun  inisiatif  ini  belum  diikuti  oleh pelaku bisnis.
Memperhatikan  berbagai  fakta  di  lapangan  yang tampak  di  atas,  setidaknya  ada  dua  hal  yang  mendasari perbedaan persepsi di antara para pemangku kepentingan terhadap  ekologi,  yaitu  pengetahuan  dan  orientasi. Pengetahuan  mendesain  pola  pikir  individu  dalam mengamati perubahan lingkungan dan sekitarnya. Hal ini sejalan  dengan  pernyataan  Keraf  dan  Dua  (2001)  yang mengungkapkan  bahwa  pengetahuan  merupakan  faktor yang  menentukan  cara  pandang  terhadap  realita. Sedangkan  orientasi  mengarah  pada  nilai  yang  dipegang untuk  melakukan    tindakan.  Ditambahkan  oleh  Stern (2000)  terdapat  tiga  orientasi  nilai  yang  mempengaruhi perilaku  terhadap  lingkungan,  antara  lain  (1)  nilai egoistic (nilai  yang  terfokus  pada  diri  sendiri),  (2)  nilai altruistic (nilai yang memperhatikan kesejahteraan orang lain),  (3)  nilai biospheric (nilai  yang  menekankan  pada lingkungan dan biospher).
Beragamnya persepsi terhadap ekologi menunjukkan  bahwa  para  pemangku  kepentingan memiliki  pemahaman  dan  kepentingan  yang  berbeda, dimana  hal  ini  menjadi  tantangan  dalam  pengembangan ekowisata  yang  berkelanjutan  di  Kabupaten  Sleman. Pelaku bisnis tidak  memiliki  pemahaman  yang  memadai mengenai lingkungan sehingga pelaku bisnis tidak terlalu memperhatikan isu – isu terkait ekologi. Di samping itu, orientasi  pelaku  bisnis  dalam  menjalankan  usaha  yaitu memperbesar  profit.  Annuar et  al. (2012)  menyebutkan pelaku  bisnis  lebih  berorientasi  pada  keuntungan  selain mengelola  ruang,  aktivitas  dan  produk  ekowisata. Sementara  itu,  pemahaman  dan  inisiatif  untuk  menjaga kondisi  ekologi  justru  dimiliki  lebih  baik  oleh masyarakat.  Masyarakat  memandang  ekowisata  bukan saja  berdampak  bagi  ekonomi  dan  sosial  budaya, melainkan juga berperan dalam mendukung keberlanjutan ekologi sehingga tampak kuatnya keberpihakan  masyarakat  terhadap  ekologi  dalam pengembangan  ekowisata.  Sejalan  dengan  hal  ini, Muganda et  al. (2013)  menyebutkan  masyarakat  lokal tidak  dapat  diabaikan  keberadaannya  karena  perannya yang  krusial  dalam  pengembangan  ekowisata.  Ditinjau dari  sisi  wisatawan,  persepsi  positif  yang  dimiliki wisatawan  menunjukkan  bahwa  wisatawan  memiliki kepedulian  dan  kesadaran  yang  tinggi  terhadap  ekologi.
Sedangkan  dari  sisi  Pemerintah,  persepsi  Pemerintah terhadap  ekologi  agak  baik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan adanya  produk  –  produk  kebijakan  yang  pro  terhadap pengelolaan  lingkungan.  Di  samping  itu,  adanya dukungan teknis bagi masyarakat dalam bentuk pelatihan dan sarana pendukung. Hanya saja tidak dapat dipungkiri bahwa dorongan Pemerintah terhadap pelaku bisnis agar terlibat  dalam  kegiatan  pelestarian  ekologi  dirasakan kurang maksimal sehingga pelaku bisnis tidak menempatkan  hal  ini  sebagai  kewajiban  yang  perlu ditindaklanjuti.

## SIMPULAN
1. Hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan persepsi terhadap ekologi di antara para pemangku kepentingan. Persepsi Pemerintah, masyarakat pelaku, masyarakat bukan pelaku, wisatawan cenderung  lebih  baik  dibandingkan  persepsi  pelaku bisnis.  Adapun  dua  hal  yang  mendasari  berbedanya persepsi  di  antara  para  pemangku  kepentingan  yaitu pengetahuan dan orientasi.
2. Penting  bagi  para  pemangku  kepentingan  untuk memahami  dan  mengelola  isu  –  isu  yang  terkait dengan  ekologi.  Para  pemangku  kepentingan  perlu membangun  hubungan  antar  pemangku  kepentingan guna  meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman bersama mengenai isu ekologi di Kabupaten Sleman. Setidaknya  terdapat  dua  isu  penting  terkait  ekologi yang  perlu  ditindaklanjuti  bersama  yaitu  penerapan daur ulang limbah dan penerapan energi terbarukan.
3. Adapun  strategi  yang  efektif  yang  dapat  dilakukan untuk  menjembatani  kepentingan  para  pihak  dalam pengembangan  ekowisata  yaitu  dalam  bentuk kolaborasi.  Kolaborasi  yang  dibangun  perlu  memuat pandangan bersama dengan memperhatikan prinsip  – prinsip keberlanjutan. Pemerintah perlu lebih proaktif untuk  memfasilitasi  kolaborasi  para  pihak  dengan mengarusutamakan keberpihakan terhadap ekologi.

## DAFTAR PUSTAKA
Altinay  L,  Paraskevas  A.  2008. Planning  Research  in Hospitality and Tourism . Burlington (US): Butterworth-Heinemann.
Annuar  NA,  Ahmad  H,  Jusoh  H,  Hussain  MY.  2012. Understanding  the  role  of  stakeholder  in  the formation  of  tourist  friendly  destination  concept. Journal  of  Management  and  Sustainability .  2(2): 69-74
Avenzora R. 2008. Ekoturisme Teori dan Praktek. Ricky Avenzora.  editor.  Banda  Aceh  (ID):  BRR  NAD NIAS.
Buckley  R.  2003.  Ecological  indicators  of  tourism impacts  in  parks. Journal  of  Ecotourism .  2(1):  54- 66
Cakrabawa  ND,  Hakim  ML,  Supriyatna  MA.  2014. Statistik  Lahan  Pertanian  Tahun  2009-2013 Statistics  of  Agricultural  Land  2009-2013 .  Jakarta (ID):  Pusat  Data  dan  Sistem  Informasi  Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian
David  L.  2011.  Tourism  Ecology:  towards  the responsible,  sustainable  tourism  future. Worldwide Hospitality and Tourism Themes . 3(3): 210-216
Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  Kabupaten  Sleman.
2015. Statistik  Pariwisata  dan  Budaya  Kabupaten Sleman .  Yogyakarta  (ID):  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kabupaten Sleman.
Dipayana  A,  Sunarta  IN.  2015.  Dampak  pariwisata terhadap  alih  fungsi  lahan  di  Desa  Tibubeneng Kecamatan  Kuta  Utara  Kabupaten  Badung  (studi sosial  budaya). Jurnal  Destinasi  Pariwisata .  3(2): 58-66
Holden  A.  2008. Environment  and  Tourism .  New  York (US): Routledge
Gunawan H, Heriyanto NM, Subiandono E, Mas’ud  AF, Krisnawati  H.  2015.  Invasi  jenis  eksotis  pada  areal terdegradasi  pasca  erupsi  di  Taman  Nasional Gunung  Merapi. Prosiding  Seminar  Nasional Masyarakat Biodiversiti Indonesia . Vol 1(5): 1027- 1033
Keraf  S,  Dua  M.  2001. Ilmu  Pengetahuan  :  Sebuah Tinjauan  Filosofis .  Yogyakarta  (ID):  Penerbit Kanisius
Kucukaltan  D,  Terziouglu  M.K.  2013.  Economic  impat of  tourism  demand:  evidence  from  Turkey. An International  Journal  of  Tourism  and  Hospitality Research . 24(3): 484-488
Muganda M, Sirima A, Ezra P.M. 2013. The role of local communities  in  tourism  development:  grassroots perspectives  from  Tanzania. Journal  of  Human Ecology. 41(3): 53-66
Ohlan  R.  2017.  The  relationship  between  tourism, financial  development  and  economic  growth  in India. Future Business Journal . 3: 9-22 Peric  M,  Durkin  J,  Lamot  I.  2014.  Importance  of stakeholder  management  in  tourism  project:  case study  of  The  Istra  Inspirit  Project. Congress Proceedings  Trends  in  Tourism  and  Hospitality Industry.
Roscoe  JT.  1975. Fundamental  Research  Statistics  for the  Behavioural  Sciences .  New  York  (US):  Holt Rinehart & Winston
Stern  P.  2000.  Toward  a  coherent  theory  of environmentally  significant  behaviour. Journal  of Social Studies . 56(3): 407-424
Yilmaz  BS,  Gunel  OD.  2009.  The  Importance  of strategic stakeholder management in tourism sector: research on probable applications. An International Multidiciplinary journal of tourism . 4(1): 97-108.