## ANALISIS HUKUM ISLÂM TERHADAP MASALAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)
Abd. Wahed
Abstraks :
KDRT  (domestic  violence)  must  be  ended.  Both  wife  and husband  come  to  a  conclusion  to  finish  it.  However,  it doesn't  mean  that  the  role  of  a  husband,  as  discipline upholder,  has  to  be  denied.  Islam  does  not  agree  with  it. As  an  Imam  (leader),  a  husband  must  maintain  moral values  to  establish  a  peaceful  and  perfect  harmonious family. UU. No 23 Th. 2004 implicitly states that domestic violence  is  any  violence  types  occurring  in  a  family.  A husband  has  been  a  person  who  always  be  blamed  on  in this  case.  This  article  analyzes  a  kind  of  violence committed  by  a  husband  against  the  family  members--- children  and  wife  from  the  perspective  of  Fiqh  (Islamic law)
Kata kunci :
KDRT, nusyûz, târik al-shalâh, dan hukum Islâm

## Pendahuluan
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004 1 ,  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (selanjutnya  disebut  UU  PKDRT) pasal  1  menyatakan  bahwa  tindakan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (selanjutnya  disebut  KDRT)  adalah  “setiap  perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis,  dan
1 Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga , (Jakarta: Cemerlang, t.t.h), hlm. 2.

## Wahed
atau  menelantarkan  rumah  tangga,  termasuk  ancaman  untuk perbuatan,  pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan  secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Selanjutnya, pasal 2 UU  PKDRT 2 menyebutkan  bahwa  yang    dimaksudkan  dengan ‘lingkup  rumah  tangga’  adalah  meliputi  “suami,  istri,  dan  anak; orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  (suami, istri  dan  anak)  karena  hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan, pengasuhan  dan  perwalian,  yang  menetap  dalam  rumah  tangga; orang  yang  bekerja  membantu  rumah  tangga  dan  menetap  dalam rumah tangga tersebut”.
Sementara  itu,  Islâm  telah  menggariskan  bahwa  laki-laki adalah  ‘penegak’  bagi  perempuan, 3 yaitu  dijadikan  sebagai penanggung  jawab  terhadap  berlangsungnya  sebuah  keluarga.  Di antara  tanggung  jawab  suami  itu  adalah  ‘memukul’  istri  apabila  ia nusyûz dan memukul anaknya apabila ia târik al-shalâh (meninggalkan shalat),  sedangkan  anak  tersebut  sudah  berusia  sepuluh  tahun.  Di samping  itu,  suami  memiliki  kewajiban-kewajiban  yang  melekat kepada  seorang  suami  sebagai  tanggung  jawab  pribadinya  kepada Allâh.  Swt.,  seperti  memberikan  nafkah  yang  layak,  melindungi keluarganya, dan lain-lain.
Tulisan ini akan membahas kategorisasi kekerasan dalam UU PKDRT,  dan  kategorisasi  kekerasan  yang  harus  dilakukan  seorang suami  sebagai  pemimpin  dalam  suatu  rumah  tangga  untuk menegakkan aturan-aturan Allâh swt. dalam rumah tangga tersebut. Sehingga  pada  akhirnya  akan  dapat  ditarik  benang  merah  di  antara kedua hukum normatif dan formal tersebut.
Tinjauan atas Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2 Ibid, hlm. 3-4
3 Al-Qur’ân surat al-Nisâ’ (4): 34.
Kata kekerasan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejangan. 4 Istilah kekerasan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai ‘perbuatan  seseorang  atau  kelompok  orang  yang  menyebabkan cedera  atau  matinya  orang  lain  atau  menyebabkan  kerusakan  fisik atau barang orang lain’. 5
Kata  ‘kekerasan’  merupakan  padanan  kata  ‘violence’  dalam bahasa  Inggris,  meskipun  keduanya  memiliki  konsep  yang  berbeda. Violence dalam  bahasa  Inggris  diartikan  sebagai  suatu  serangan  atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan  kata  ‘kekerasan’  dalam  bahasa  Indonesia  umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata. 6
Terlepas  dari  perbedaan  pengertian  etimologis,  ‘kekerasan’ dan ‘violence’ tersebut, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik,  namun  juga  psikis.  Sebagaimana  yang  saat  ini  dikenal  tentang kekerasan terhadap istri, anak, pembantu atau antar anggota keluarga dalam  rumah  tangga  yakni,  dapat  berupa  kekerasan  fisik,  kekerasan psikis,  kekerasan  seksual  serta  penelantaran  rumah  tangga sebagaimana  diamanatkan  oleh  pasal  1  UU.  No.  23  tahun  2004 tentang PKDRT.
Secara  tegas,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  diatur  dalam pasal 5 UU PKDRT yang menyatakan bahwa  ”Setiap orang dilarang melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  orang  dalam ruang lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a) kekerasan fisik; (b)
4 WJS.  Purwodarminto,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  (Jakarta:  Balai  Pustaka,  1984), hlm.489.
5 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), hlm. 513.
6 Mansour Faqih, ‘Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender’, dalam Perempuan dalam Wacana  Perkosaan ,  eds.  Eko  Prasetyo  dan  Suparman  Marzuki  (Yogyakarta:  PKBI, 1997), hlm.7.

## Wahed
kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual, atau ; (d) penelantaran rumah tangga “. 7
Berdasarkan  pasal  tersebut,  bentuk-bentuk  kekerasan  dalam rumah  tangga  dibagi  menjadi  kekerasan  fisik  (yaitu  perbuatan  yang mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit  atau  luka  berat),  kekerasan psikis  (yaitu  perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya rasa percaya diri, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang), kekerasan  seksual  (yaitu  pemaksaan  hubungan  seksual  yang dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap  dalam  lingkungan  rumah tangga  tersebut,  dan  pemaksaan  hubungan  seksual  terhadap seseorang  dalam  rumah  tangga  dengan  orang  lain  untuk  tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu), atau penelantaran rumah tangga (seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara  membatasi  dan/atau  melarang  untuk  bekerja  yang  layak  di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut). 8
Sebenarnya  hal  prinsip  yang  menjadi  latar  belakang diundangkannya  UU  No.  23  Th.  2004  ini  adalah  adanya  kesadaran akan diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan baik dalam  ruang  publik  maupun  dalam  rumah  tangga,  serta  adanya pelecehan  terhadap  anak  dibawah  umur  dengan  menjadi  korban pelecehan  seksual  dan  ekploitasi  anak  di  bawah  umur  dan sebagainya.  UU  Ini  merupakan  ketentuan  hukum  yang  mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara,  perlindungan  terhadap  korban  dan  sanksi  bagi  para pelakunya.
UU  anti  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ini  dilegislasikan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: Pertama, bahwa setiap  warga  berhak  mendapatkan  rasa  aman  dan  bebas  dari  segala bentuk  kekerasan  suami.  Kedua,  bahwa  segala  bentuk  kekerasan,
7 Undang-undang No. 23 Tahun 2004, hlm.5
8 Pasal  6-9 Undang-undang No. 23 Tahun 2004, hlm. 5-6
terutama  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  merupakan  pelanggaran hak  asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap  martabat  kemanusiaan serta  bentuk  diskriminasi  yang  harus  dihapuskan.  Ketiga,  bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan perempuan dan  anak-anak,  harus  mendapatkan  perlindungan  dari  Negara  dan atau  masyarakat  agar  terhindar  dan  terbebas  dari  segala  bentuk kekerasan  atau  ancaman  kekerasan,  penyiksaaan,  atau  perlakuan yang  merendahkan  derajat  dan  martabat  kemanusiaan.  Keempat, bahwa  dalam  kenyataannya  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum Indonesia belum menjamin akan adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

## Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam  Islâm.
Konsep kehidupan keluarga dalam Islâm menempatkan semua anggota  keluarga  dalam  porsi  dan  posisi  yang  sesuai  dengan  fitrah masing-masing. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai hak yang lebih besar daripada istri sesuai dengan kewajibannya yang memang menempati  posisi  paling  banyak.  Demikian  juga  seorang  istri mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama  sesuai  dengan  fitrahnya sebagai  perempuan.  Seorang  anak  juga  mempunyai  hak  untuk disayang  namun  juga  mempunyai  kewajiban  untuk  menghormati orang tua.
Seorang  pembantu  rumah  tangga  mempunyai  hak  untuk mendapatkan upah yang layak, untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kemampuannya juga wajib mengikuti aturan yang ditetapkan oleh  majikannnya  selama  tidak  bertentangan  dengan  ajaran  agama dan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Juga  berhak  mendapat teguran  apabila  lalai  terhadap  tugasnya  atau  menyebabkan  suatu kecelakaan kepada keluarga tersebut.
Proporsionalitas  ini  sebagaimana  tergambar  dari  keumuman Hadîts muttafaq alayh riwayat ibn ‘Umar berikut ini :
ﻢﻜﻠﻛو عار ﻢﻜﻠﻛ لﻮﻘﻳ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر ﺖﻌﲰ لﺎﻗ ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﺮﻤﻋ ﻦﺑا ﻦﻋو ةأﺮﳌاو ﻪﺘﻴﻋر ﻦﻋ لﻮﺌﺴﻣو ﻪﻠﻫأ ﰲ عار ﻞﺟﺮﻟاو ﻪﺘﻴﻋر ﻦﻋ لﻮﺌﺴﻣو عار مﺎﻣﻷاو ﻪﺘﻴﻋر ﻦﻋ لﻮﺌﺴﻣ

## Wahed
36
ار ﻢﻜﻠﻜﻓ ﻪﺘﻴﻋر ﻦﻋ لﻮﺌﺴﻣو ﻩﺪﻴﺳ لﺎﻣ ﰲ عار مدﺎﳋاو ﺎﻬﺘﻴﻋر ﻦﻋ ﺔﻟﻮﺌﺴﻣو ﺎﻬﺟوز ﺖﻴﺑ ﰲ ﺔﻴﻋار ع ﻪﺘﻴﻋر ﻦﻋ لﻮﺌﺴﻣو . ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ
“Dari  Ibn  ‘Umar  ra.  Dia  berkata:  saya  mendengar  Rasûlullâh  saw. Bersabda:  setiap  diri  kalian  adalah  pemimpin  dan  akan  diminta pertanggunganjawaban  tentang  kepemimpinannya,  seoarang  imam  adalah pemimpin  dan  akan  dimintai  pertanggungjawaban  tentang  rakyatnya, seorang  laki-laki  adalah  pemimpin  dalam  keluarganya  dan  akan  dimintai pertanggungjawaban  atas  keluarganya,  seorang  perempuan  adalah  penjaga dalam rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas penjagaannya,  dan  seorang  pembantu  adalah  penjaga  terhadap  harta tuannya  dan  akan  dimintai  pertanggungjawaban  atas  kepenjagaannya  itu. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu.”( HR. Bukhari-Muslim). 9
Dari keumuman hadits tersebut, dapat dipahami bahwa setiap anggota  keluarga  mempunyai  hak  dan  kewajiban  serta  tanggung jawab  yang  sama  sesuai  dengan  porsi  dan  posisi  masing-masing. Tidak  dibenarkan  apabila  meminta  perlakuan  yang  lebih  melebihi hak dan kewajibannya tersebut.
Di  antara  hak  seorang  suami  adalah  mendapatkan penghormatan  dan  ketaatan  secara  layak  dari  anggota  keluarga tersebut  berkenaan  dengan  peran  seorang  kepala  rumah  tangga  dan harus  bertanggung  jawab  baik  moral,  material  dan  spiritual  dalam menegakkan  ajaran  Allâh  swt.  Oleh    karena  itu  kewajiban  seorang suami  meliputi  hal-hal  yang  bersifat  material  duniawi  dan  spiritual ukhrâwî.
Kewajiban  suami  yang  bersifat  material  di  antaranya  adalah memberikan  nafkah  yang  layak  menurut  ukuran  kemampuannya kepada  anak,  istri,  dan  anggota  keluarga  yang  menjadi tanggungannya.  Bukan layak menurut ukuran masyarakat di mana ia tinggal.  Nafkah  tersebut  meliputi  sandang  papan  dan  pangan.
9 Abî  Zakariyâ  Muhy  al-Dîn  Yahya  al-Nawâwî,  Riyâdl  al-Shâlihîn,  (Surabaya:  Darul Ulum, t.th.), hlm. 158.
Kewajiban  mental  spiritualnya  adalah  memberikan  bimbingan kepada  istri  dan  anak serta  anggota  keluarga  yang  lain  untuk selalu mentaati perintah Allâh swt. dan rasûl-Nya.
Termasuk kewajiban moral seorang suami adalah memberikan teguran    bahkan  hukuman  yang  layak  dan  bersifat  mendidik  bagi anggota  keluarganya  yang  melanggar  aturan  Allâh  swt.  dan  rasûl- Nya.  Ia  berkewajiban  ‘memukul’  istrinya  yang  nusyûz  dan  anaknya yang târik al-shalâh setelah anak tersebut berumur sepuluh tahun dan ia  telah  melaksanakan kewajibannya  mengajarkan    shalât  sejak  anak tersebut berumur tujuh tahun.
Seorang istri berhak mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari suami dan berhak mendapat perlindungan diri dan kehormatan dari suami,  termasuk  mendapatkan  pendidikan  yang  sesuai  dengan kemampuan  suami  apabila  ia  masih  membutuhkan.  Sedang kewajibannya  adalah  mentaati  suami  baik  dengan  kerelaan  atau dengan keterpaksaan selama suaminya tersebut masih berdiri dalam koridor  keridlaan Allâh  swt. Dan  seorang  istri  wajib  menjadi  asisten suami apabila si suami sedang tidak ada di rumah tempat tinggalnya.

## Analisis Hukum Islâm terhadap KDRT
Letak  urgensi  kajian  ini  adalah  generalisasi  kata  “kekerasan” dalam rumah tangga, sehingga terkesan dalam rumah tangga tersebut tidak  boleh  terjadi  kekerasan  sama  sekali  walaupun  kekerasan tersebut  adalah  bentuk  pelaksanaan  kewajiban  penanggung  jawab keluarga  tersebut  (baca:  suami)  dalam  menjalankan  kewajibannya demi untuk menjaga rel keluarga tersebut dalam garis keridlaan Allâh swt. Di sinilah dibutuhkan analisis yang mendalam tentang kekerasan dalam  rumah  tangga,  apakah  semua  jenis  kekerasan  harus dihapuskan  tanpa  adanya  garis  tegas  seorang  suami  boleh  bersikap tegas dan menindak dengan keras terhadap pelanggaran-pelanggaran syar’î yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  tersebut  sesuai  dengan kewenangan atau kewajibannya.
Sementara  hukum  Islâm  disyari’atkan  bukan  dengan  hampa muatan,  melainkan  penuh  dengan  hikmah-hikmah  disyari’atkannya suatu  hukum.  Di  antara  hikmah  diperbolehkannya  seorang  suami

## Wahed
‘memberi pelajaran’ kepada istrinya adalah agar supaya semata-mata si istri tersebut selalu berada dalam kendali suami dalam rangka taat kepada  Allâh  swt.  dan  rasûl-Nya.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk menghindari nusyûz dan gejala-gejala yang mengarah kepadanya. 10
Hukum  Islâm  dalam  menyikapi  masalah  KDRT  ini  lebih menitikberatkan  kajiannya  dalam  masalah  nusyûz  di  antara  suami istri  dan masalah  târik  al-shalâh  anak  yang  berumur  10  tahun setelah diajari  shalât  oleh  walinya  sejak  ia  berumur  tujuh  tahun.  Adapun tindakan  keras  dari  suami  terhadap  pembantu  misalnya  karena tindakan  sembrono  dari  pembantu  tersebut  belum  didapatkan referensi  untuk  dianalisis  secara  hukum  Islâm  selama  ia  bukan merupakan  pelanggaran  kriminal  yang  dalam  penanganannya diserahkan kepada pihak berwenang.
Berkaitan  dengan  nusyûz,  al-Qur’ân  surat  al-Nisâ’  (4)  ayat  34 menyatakan :
                                            

## Artinya :
Laki-laki  (suami)  itu  adalah  pemimpin  bagi  kaum  wanita,  karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki)  atas sebahagian
10 Syaykh  ‘Alî  Ahmad  al-Jurjâwî,  Hikmat  al-  Tasyrî’  wa  Falsafatuhu,  Jilid  2  (  Kairo, Jâmi’ah al-Azhar, t.th), hlm.43.
39
yang  lain  (wanita),  dan  karena  mereka  (laki-laki)  telah  menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang  taat  kepada  Allah  dan  memelihara  diri  ketika  suaminya  tidak ada,  karena  Allah  telah  memelihara  (mereka).  wanita-wanita  yang kamu khawatirkan nusyûz, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.  Sesungguhnya  Allah  Maha  Tinggi  lagi  Maha besar. 11
Terkait  dengan    ayat  tersebut,  Tafsir  Jalalain  menerangkan bahwa  para  laki-laki  adalah  pemimpin  yaitu  yang  menguasai  para perempuan,  memberikan  pelajaran  dan  melindunginya,  karena  apa yang  telah  dilebihkan  oleh  Allâh  swt.  kepada  sebagian  mereka  atas sebagian  yang  lain,  seperti  kelebihan  dalam  hal  ilmu,  akal  dan perwalian,  dan  sebagainya,  dan  harta  yang  mereka  nafkahkan. Selanjutnya,  dijelaskan  bahwa  perempuan-perempuan  yang  shalih adalah yang taat kepada suaminya, menjaga diri dan kehormatannya ketika  suaminya  tidak  ada,  karena  Allâh  swt.  telah  menjaganya dengan  cara  mewasiatkannya  kepada  suaminya.  Adapun  bagi perempuan-perempuan  yang  dikhawatirkan  akan  berbuat  nusyûz yaitu  maksiat  kepada  suaminya  dengan  membangkang  perintah- perintahnya,  maka  nasehatilah  mereka  agar  mereka  takut  kepada Allâh  swt.,  dan  pisahlah  tempat  tidur  yakni  pindahlah  ke  tempat tidur  yang  lain  jika  mereka  masih  berbuat  nusyûz,  dan  pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai jika dengan pisah tidur mereka  belum  kembali  berbuat  baik.  Jika  mereka  telah  kembali melakukan  apa  yang  suami  perintahkan,  maka  janganlah  mencari cara untuk memukulnya untuk berbuat aniaya. 12
Melengkapi  penjelasan  di  atas,  al-Jurjâwî  menegaskan  bahwa kewajiban untuk memberikan pelajaran kepada istri adalah apabila ia mulai tidak taat dan menunjukkan gelaja nusyûz kepada suami. Maka
11 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: PT. Mahkota, 2004), hlm.108.
12 Jalâl al-Dîn al-Sayûthî, Tafsîr Jalâlayn, Jilid 2 (Bandung: al-Ma’arif, t.th.), hlm. 86.

## Wahed
si  suami  wajib  memberikan  pelajaran,  akan  tetapi  pemberian pelajaran tersebut dilaksanakan dengan urutan bahwa pertama suami wajib  memberikan  peringatan  kepada  si  istri  dengan  lembut  dan halus  seperti  mengingatkannya  untuk  takut  kepada  Allâh  swt., apabila si istri sudah taat kembali, maka cukup hanya sampai di situ. Apabila  masih  tetap  membangkang,  maka  tinggalkan  si  istri  itu sendirian,  dengan  meninggalkannya  di  tempat  tidur,  tidak mengumpulinya,  lebih-lebih  ketika  syahwatnya  memuncak.  Apabila dia  sudah  taat,  maka  cukup  sampai  di  situ  dan  kumpulilah  istri tersebut seperti sediakala. Namun apabila tetap, maka si istri tersebut boleh ‘dipukul’ dengan catatan tidak terlalu keras dan tidak membuat cedera. 13
Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa apabila dengan dipukul si istri tersebut masih membangkang juga, maka  ia boleh dilaporkan kepada  pihak  yang  berwenang,  dalam  hal  ini  ke  pengadilan  agama untuk menunjuk hakam atau juru damai di antara kedua belah pihak suami  istri  tersebut  untuk  mengharmoniskan  hubungan  keduanya. 14 Menurut  al-Jurjâwî,  demikian  hukum  Allâh  swt.  yang  telah digariskan dalam masalah  nusyus ini. 15
Dengan  memahami  analisis  kedua  ulamâ’  di  atas,  dapat dipahami  bahwa  pemukulan  suami  terhadap  istri  yang  nusyûz adalah  lebih  berupa  kewajiban  suami  untuk  mendidik  istrinya  agar selalu taat kepada  Allâh swt., bukan merupakan tindakan kekerasan yang harus dihapuskan. Karena dengan demikian sunnatullâh dalam kehidupan  berumah  tangga  sebagai  suami  istri  yang  diibaratkan bahtera di mana suami sebagai nakhkodanya dan si istri sebagai nâ’ib- nya  untuk  membentuk  keluarga  yang  sakînah,  mawaddah  warahmah akan tercapai. Berbeda halnya dengan kebebasan yang dipropagandakan  oleh  kalangan  non  muslim,  di  mana  ia  lebih
13 Al-Jurjâwî, Hikmat al-Tasyrî,’hlm. 43.
14 Al-Qur’ân Surat al-Nisâ (4): 35. Ayat ini dikenal sebagai ayat syiqâq.
15 Al-Jurjâwî, Hikmat al-Tasyrî,’hlm. 44
bertujuan untuk menabrak sunnatullâh, tersebut sehingga masyarakat yang  dibentuk  adalah  mayarakat  yang  bebas  nilai  dan  berhaluan kebebasan yang sebebas-bebasnya.
Berkaitan  dengan  masalah  ‘pemukulan’  seorang  bapak  atau ayah atau yang menjadi wâli al-shabi karena seorang anak yang tidak mau  melaksanakan  shalât  padahal  ia  telah  berumur  sepuluh  tahun dan sebelumnya sejak berumur tujuh tahun telah di ajarai shalât oleh walinya,  maka  hal  ini  dapat  dianalisis  melalui  Hadîts  Nabî  sebagai berikut :
ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ لﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﻩﺪﺟ ﻦﻋ ﻪﻴﺑأ ﻦﻋ ﺐﻴﻌﺷ ﻦﺑ وﺮﻤﻋ ﻦﻋو ﰲ  ﻢﻬﻨﻴﺑ اﻮﻗﺮﻓو ﺮﺸﻋ ءﺎﻨﺑأ ﻢﻫو  ﺎﻬﻴﻠﻋ  ﻢﻫﻮﺑﺮﺿاو  ﲔﻨﺳ ﻊﺒﺳ ءﺎﻨﺑأ ﻢﻫو ةﻼﺼﻟﺎﺑ ﻢﻛدﻻوأ اوﺮﻣ

## ﻦﺴﺣ دﺎﻨﺳﺈﺑ دواد ﻮﺑأ ﻩاور ﻦﺴﺣ ﺚﻳﺪﺣ ﻊﺟﺎﻀﳌا
Dari ‘Amr ibn syua’yb dari bapaknya dari kakekknya, beliau bersabda: Bersabda Rasûlullâh saw. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan shalât  ketika  sudah  berumur  tujuh  tahun  dan  pukullah  mereka  apabila meninggalkan shalât ketika sudah berumur sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat  tidur  mereka  (yang  laki-laki  dan  perempuan).(HR.  Abû  Dâwud dengan sanad yang baik). 16
اﻮﻤﻠﻋ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر لﺎﻗ لﺎﻗ ﻪﻨﻋ ﷲا ﻲﺿر ﲏﻬﳉا ﺪﺒﻌﻣ ﻦﺑ ةﱪﺳ ﺔﻳﺮﺛ ﰊأ ﻦﻋو يﺬﻣﱰﻟاو دواد ﻮﺑأ ﻩاور ﻦﺴﺣ ﺚﻳﺪﺣ ﲔﻨﺳ ﺮﺸﻋ ﻦﺑا ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻩﻮﺑﺮﺿاو ﲔﻨﺳ ﻊﺒﺴﻟ ةﻼﺼﻟا ﱯﺼﻟا

## ﲔﻨﺳ ﻊﺒﺳ ﻎﻠﺑ اذإ ةﻼﺼﻟﺎﺑ ﱯﺼﻟا اوﺮﻣ دواد ﰊأ ﻆﻔﻟو ﻦﺴﺣ ﺚﻳﺪﺣ لﺎﻗو
Dari Abî Tsurayyah Sibrah Ibn Ma’bad al-Juhanî ra. Beliau bersabda: Bersabda  Rasûlullâh  saw.:  Ajarkanlah  seorang  anak  bersholat  ketika  ia berumur  tujuh  tahun  dan  pukullah  mereka  apabila  meninggalkan  sholat setelah  berumur  sepuluh  tahun.  HR.  Abû  Dâwud  dan  al-Tirmidzî.  Al- Tirmidzî  berkata,  Hadîts  ini  adalah  Hadîts  hasan.  Adapun  redaksi  Abû
16 al-Nawâwî,  Riyâdl alShâlihîn, hlm. 158

## Wahed
Dâwud  adalah:  Perintahkanlah  seorang  anak  dengan  shalât  ketika  ia berumur tujuh tahun. 17
Berdasar  kedua  Hadîts  di  atas,  kewajiban  mengajarkan  shalât kepada  anak-anak  kaum  Muslim  dibebankan  kepada  kedua  orang tuanya  dimulai  sejak  anak  tersebut  berumur  tujuh  tahun  dan dipantau dalam pelaksanaan shalât tersebut sehingga apabila ia telah berumur  sepuluh  tahun,  maka  apabila  si  anak  tersebut  lalai  untuk mengerjakan shalât maka orang tuanya, dalam hal ini bapaknya wajib memberikan  pelajaran  kepadanya  dengan  ‘memukul’  yang  tidak keras  dan  tidak  menimbulkan  bekas,  yang  dimaksudkan  supaya  ia lebih  memperhatikan  dalam  melaksanakan  shalât.  Kewajiban memukul  ini  dimaksudkan  sebagai  sarana  pendidikan  dan  tahdzir (menakut-nakuti) agar si anak itu apabila sampai masanya nanti ‘aqil baligh tidak  menjadi  orang  yang  târik  al-shalâh.  Dimana  derajat seorang  yang  meninggalkan  shalât  lebih  hina  dari  anjing  dalam pandangan  syarî’ah.  Jadi  pada  intinya  perintah  ini  adalah  untuk berhati-hati  agar  sesuatu  yang  tidak  dikehendaki  (meninggalkan shalât) terjadi apabila telah jatuh taklif (perintah mengerjakan syarî’ah) kepada anak tersebut.
Kedua  teks  yang  memerintahkan  untuk  memukul,  baik  pada kasus istri yang nusyûz atau anak yang târik al-shalâh padahal ia masih berumur sepuluh tahun adalah teks-teks yang sharih petunjuknya dan dapat  dikatagorikan  sebagai  nash  yang  qath’î  al-dalâlah.  Sehingga petunjuk  hukum  teks  tersebut  tidak  boleh  diinterfensi  ulang, melainkan  harus  dilaksanakan  sebagaimana  petunjuknya.  Karena dengan sendirinya teks tersebut bukan merupakan lapangan aplikasi ijtihâd .  Akan  tetapi  bentuk-bentuk  pemukulan  itu  yang  masuk  ke dalam  lapangan  ijtihâd.  Karena  kata  fadlribû  dalam  kedua  teks  tadi adalah  berupa  kata  umum,  sehingga  dibutuhkan  ta’wîl  (penjelasan) agar tidak disalahfahami dalam pelaksanaannnya nanti.
Berkenaan  dengan  bentuk  pemukulan  dalam  kasus  nusyûz terdapat sebuah Hadîts yang diriwayatkan oleh al-Turmudzî ra.:
43 ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر ﻊﲰ ﻪﻧا صﻮﺣﻻا ﻦﺑا وﺮﻤﻋ ﻦﻋ لﻮﻘﻳ ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ... : لﺎﻗ نا ﱃا : نﺈﻓ ﻼﻴﺒﺳ ﻦﻬﻴﻠﻋ اﻮﻠﻌﲡ ﻼﻓ ﻢﻜﻨﻌﻃا نﺈﻓ حﱪﻣ ﲑﻏ ﺎﺑﺮﺿ ﻦﻫﻮﺑﺮﺿاو ﻊﺟﺎﻀﳌا ﰲ ﻦﻫوﺮﺠﻫﺎﻓ ﻦﻠﻌﻓ
..... ﺢﻴﺤﺻ ﻦﺴﺣ ﺚﻳﺪﺣ لﺎﻗو يﺬﻣﱰﻟا ﻩاور .
Dari  ‘Amr  ibn  al-  Ahwash,  ia  mendengar  Rasûlullâh  saw., bersabda…: Apabila ia (istri) tersebut nusyûs maka tinggalkanlah di tempat tidur dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai, apabila ia sudah taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari jalan untuk aniaya kepadanya. (HR.al-Turmudzî). 18
Dengan  takhshîs  dari  hadits  ini,  maka  jelaslah  bahwa  pukulan yang  diperbolehkan  dalam  kasus  nusyûz  ini  adalah  pukulan  yang tidak  sampai  menyebabkan  luka  dan  apalagi  cidera.  Berbeda  halnya halnya dengan pukulan yang harus dilaksanakan terhadap anak yang berumur  sepuluh  tahun  yang  meninggalkan  shalât,  maka  jelas-jelas hanya  pukulan  yang  bersifat  mendidik  dan  menakut-nakuti  saja, karena  pada  usia  ini  apabila  ia  belum  baligh  ia  belum  dikenai  taklif. Sehingga    pada  masa  baligh-nya  nanti  ia  menjadi  orang  yang  sangat perhatian terhadap shalât berkat kebiasaan yang ditanamkan sejak ia baru tamyîz.
Adapun  bentuk-bentuk  kekerasan  lain  yang  mungkin  terjadi dalam sebuah keluarga adalah di luar lingkup analisis ini. Untuk itu diperlukan  adanya  kajian  mendalam  terhadap  UU  PKDRT  setelah mengecualikan  kedua  bentuk  ‘kekerasan/pemukuan’  tadi.  Hal  ini perlu  ditegaskan  kembali  agar  tidak  terjadi  kontra  produktif  antara UU PKDRT tersebut dengan pasal 29 ayat 2 Batang Tubuh UUD 1945, di  mana  setiap  warga  negara  dijamin  kebebasannya  dalam menjalankan  ajaran  agamanya. 19 Menurut  hemat  penulis,  ketegasan seorang  suami  dalam  menindak  istrinya  yang  nusyûz  dan  anaknya yang  târik  al-shalâh  adalah  salah  satu  dari  bentuk  kebebasan
18 al-Nawâwî, Riyâdl al-Shâlihîn, hlm. 150.
19 UUD  1945  Pasal  2  ayat  1.  Lihat  Undang-Undang  Dasar  RI.  1945,  yang  Sudah Diamandemen , (Surabaya: Apollo, t.th.), hlm. 21.

## Wahed
menjalankan ajaran agama yang dijamin oleh pasal 29 ayat 1 Batang Tubuh UUD. 1945.

## Reinterpretasi Fiqh tentang KDRT
Salah satu ayat al-Qur’ân yang sering dianggap tidak membela kaum perempuan adalah ayat ke-34 surat  al-Nisâ’, yang menyatakan bahwa  laki-laki  adalah  pemimpin  dari  perempuan,  dan  melegalkan pemukulan  suami  ketika  istri  berbuat  nusyûz.  Ayat  ini  sering dijadikan  alasan  yang  mendukung  budaya  patriarkhi,  yaitu  bahwa laki-laki  adalah  pemimpin  bagi  perempuan  baik  dalam  masyarakat secara umum maupun dalam rumah tangga.
Dalam  tafsir  al-Mîzan,  dinyatakan  bahwa  kata  rijâl  dan  nisâ’ dalam  ayat  tersebut  tidak  bersifat  umum  yaitu  laki-laki  dan perempuan. Akan tetapi laki-laki dan perempuan dalam hubungannnya dalam rumah tangga, yaitu suami istri. Karena dalam ayat  tersebut  juga  dipaparkan  tentang  perempuan-perempuan  yang shâlihah  yang  menjaga  diri  ketika  suaminya  tidak  ada,  dan seterusnya, serta tindakan laki-laki ketika perempuan berbuat nusyûz, maka  laki-laki  dan  perempuan  dalam  konteks  ini  adalah  suami  dan istri dalam rumah tangganya. 20
Senada  dengan  pendapat  di  atas,  Asghar  Ali  Engineer  juga menyatakan  bahwa  konteks  ayat  tersebut  dibatasi  hanya  dalam rumah  tangga.  Menurutnya,  secara  normatif,  memang  al-Qur’ân menempatkan  laki-laki  dalam  kedudukan  yang  lebih  superior terhadap  perempuan.  Namun,  al-Qur’ân  tidak  menganggap  atau menyatakan bahwa struktur sosial bersifat normatif. Sebuah struktur sosial tidak pasti dan memang selalu berubah, dan jika pada sebuah struktur  sosial  dimana  perempuan  yang  menghidupi  keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan  superior  terhadap  laki-laki  dan  memainkan  peranan  yang
20 Sayyid Muhammad Husayn al-Tabatha’i, Al-Mîzan fî al-Tafsîr, (Lebanon: al-‘Alamî, t.th.), IV: 343-346.
dominan  di  dalam  keluarganya  sebagaimana  yang  diperankan  laki- laki. 21
Adapun  tentang  diperbolehkannya  pemukulan  dalam  ayat tersebut,  dapat  dipahami  berdasarkan  peristiwa  khusus  yang menyebabkan  turunnya  (asbâb  al-nuzul)  ayat  tersebut.  Ayat  tersebut turun setelah ada seorang laki-laki yang melukai istrinya. Kemudian saudara  si  istri  tersebut  mengadukannya  kepada  Rasûlullâh  saw., sehingga  beliau  memerintahkan  untuk  dilakukan  qishash.  Dalam riwayat  Ibnu  Murdawayh  disebutkan  bahwa  seorang  sahabat  anshâr menempeleng  istrinya  sampai  berbekas.  Kemudian  si  istri  tersebut mengadukan  kepada  Rasûlullâh,  dan  beliau  melarang  berbuat demikian. Kemudian turunlah ayat 34 surat al-Nisa’ ini. 22
Berdasar  asbâb  al-nuzul  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  ayat tersebut dalam konteks rumah tangga, dan pemukulan diperbolehkan pada saat itu untuk membatalkan keputusan Rasûlullâh saw. tentang qishash. Namun  demikian,  pemukulan  dalam  hal  ini  hendaknya dimaknai untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menyakiti isteri.
Berkaitan dengan pemukulan terhadap isteri, terdapat  Hadîts Nabî  yang diriwayatkan oleh Imâm Muslim dalam kitab Shahîh-nya, di antara khutbah Nabî pada haji wada’, sebagai berikut :
ﺮﻜﺑ ﻮﺑا ﺎﻨﺛﺪﺣ ... ﻢﻠﺳو ﻪﻴﻠﻋ ﷲا ﻰﻠﺻ ﷲا لﻮﺳر لﻮﻗ ﱃا : اﻮﻘﺗﺎﻓ ﻢﻜﻧﺈﻓ ، ءﺎﺴﻨﻟا ﰲ ﷲا
اﺪﺣا ﻢﻜﺷﺮﻓ ﻦﺌﻃﻮﻳ ﻻ نأ ﻦﻬﻴﻠﻋ ﻢﻜﻟ نإو ، ﷲا ﺔﻤﻠﻜﺑ ﻦﻬﺟوﺮﻓ ﻢﺘﻠﻠﺤﺘﺳاو ﷲا نﺎﻣﺄﺑ ﻦﻫﻮﲤﺬﺧأ فوﺮﻌﳌﺎﺑ ﻦ ﻮﺴﻛو ﻦﻬﻗزر ﻢﻜﻴﻠﻋ ﻦﳍو ، حﱪﻣ ﲑﻏ ﺎﺑﺮﺿ ﻦﻫﻮﺑﺮﺿﺎﻓ ﻦﻠﻌﻓ نﺈﻓ ، ﻪﻧﻮﻫﺮﻜﺗ
. ﻩاور ﻢﻠﺴﻣ 23 21 Asghar  Ali  Engineer,  Islam  dan  Teologi  Pembebasan,  terj.  Agung  Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 237.
22 Abû Bakr al-Sayûthî, Lubab al-Nuqul fî Asbâb al-Nuzul (Hamisy Tafsîr Jalâlayn), jilid 1 (Bandung: Al-Ma’arif, t.t), hlm. 92.
23 Abû al-Hasan Muslim Ibn al Hajjaj al-Naysaburî, Shahîh Muslim, Jilid IV (Kairo: Dâr al-Hadîts, 1994), hlm. 432

## Wahed
Menceritakan kepada kami Abû Bakar...dst. sampai sabda Rasûlulâh saw.:  “Takutlah  kalian  kepada  Allâh  terhadap  perempuan  karena  kamu sekalian  telah  mengambil  mereka  sebagai  amanah  Allâh  dan  dihalalkan bagimu kehormatannya (menggaulinya) dengan kalimah Allâh, dan bagimu agar  istri-istrimu  tidak  melakukan  jimak  dengan  laki-laki  lain  yang  tidak mau  sukai  di  ranjangmu,  maka  pukullah  istri-istrimu  itu  dengan  pukulan yang tidak menyebabkan luka, dan istri-istrmu berhak atas rizki dan pakaian yang baik”.
Berdasarkan  Hadîts  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa pemukulan diperbolehkan karena istri berbuat zinâ yang keji. Dalam tafsir  al-Mîzan  juga  dijelaskan,  berkaitan  dengan  penjelasan  ayat  19 surat  al-Nisa’  tentang  larangan  untuk  menguasai  yaitu  menahan, mempersempit  gerak  langkah  dan  mengekang.  Larangan  tersebut diberi  pengecualian  yaitu  jika  mereka  berbuat  fahisyah  mubayyanah. Kata  fahisyah  dalam  al-Qur’ân  biasanya  digunakan  untuk  menyebut perbuatan  zinâ,  sementara  mubayyanah  dari  kata  bayyana  cenderung mempunyai arti pembuktian, sehingga perbuatan keji yang dimaksud adalah perbuatan zinâ yang terbukti. 24
Dengan  melihat  dlahir  hadits  ini,  nusyûz  harus  dipahami sebagai suatu fenomena pembangkangan istri terhadap suami secara lebih luar  biasa sehingga berani berhubungan dengan lawan jenis di ranjang suaminya. Maka dengan demikian  hubungan antara konteks pemukulan  dengan  nusyûz  menurut  pemahaman  klasik  perlu diinterpretasi  kembali  dan  dirumuskan  kembali  dalam  kajian  fiqh. Sehingga hukum Islâm tidak kaku dan lentur mengarahkan umatnya harmonis mengikuti gerak zaman.
Terdapat sedikit perbedaan persepsi antara nusyûz klasik dan komtemporer.  Akan  tetapi  hakikatnya  adalah  sama,  yaitu pembangkangan  istri  terhadap  suami  dalam  hal-hal  yang diperbolehkan  atau  dianjurkan  syara’.  Namun  demikian  keumuman ibarah dalam  ayat  tentang  nusyûz  merupakan  jawaban  atas permasalahan  ini  baik  yang  dahulu  atau  yang  sekarang.  Karena
24 Al-Tabatha’i, Al-Mîzan, hlm. 254-255
sebagaimana  diketahui,  ibarah  yang  berlaku  dalam  al-Qur’ân  adalah berdasar  petunjuk  keumumannya,  bukan  karena  sebab  yang melatarbelakangi turunnya ayat al-Qur’ân tersebut. Al-Shabunî dalam kitab  al-Tibyân  menyatakan  bahwa  ulamâ’  ushûl  berbeda  pendapat mengenai hal ini. Beliau menyatakan:
ﺢﻴﺤﺼﻟا ﻮﻫ اﺬﻫو ، ﺐﺒﺴﻟا صﻮﺼﲞ ﻻ ﻆﻔﻠﻟا مﻮﻤﻌﺑ ةﱪﻌﻟا نأ ﱃا نﻮﺒﻫﺬﻳ ءﺎﻤﻠﻌﻟا رﻮﻬﻤﺠﻓ
. 25
Mayoritas ulama’ ushul memahami bahwa ‘ibarah yang diambil dari teks-teks  al-Qur’ân  adalah  dengan  keumumam  lafadznya,  bukan  dengan kekhususan sebab turunnya ayat tersebut. Ini pendapat yang shahih.
Walaupun tindak pemukulan dibenarkan dalam Islâm, ketika isteri  berbuat  nusyûz,  namun  pemukulan  ini  bukan  berarti  tindak kekerasan,  karena  tujuan  dari  pemukulan  ini  bukanlah  untuk menyakiti,  melainkan  untuk  memberi  pelajaran.  Jadi  dengan demikian  harus  dijelaskan  bedanya  dengan  kekerasan  yang  menjadi bahasan dalam UU KDRT di atas.
Berbeda halnya dengan pemukulan yang sampai mengakibatkan  luka  atau  cedera,  maka  dapat  dianggap  sebagai kekerasan  suami  terhadap  istri  dan  kepadanya  dapat  diaplikasikan hukuman  yang  diamanatkan  oleh  UU.  PKDRT.  Karena,  walaupun misalnya pemukulan tersebut adalah tindakan suami karena isrtinya nusyûz, akan  tetapi  karena  telah  melewati  batas yang  diperbolehkan dalam Islâm maka bisa dianggap sebagai sebuah ‘kekerasan’.
Di samping ayat tentang nusyûz ini, banyak terdapat ayat yang lain  memerintahkan  untuk  mempergauli  istri  dengan  ma’rûf  dan larangan menyakiti isteri atau larangan untuk berbuat kemodlaratan terhadap  isteri.  Yang  dimaksud  dengan  ma’rûf  adalah  sesuatu  yang diketahui  dalam  masyarakat  mengandung  kebaikan,  tidak  ada  yang tidak mengetahuinya atau menyangkalnya. Seperti budi pekerti yang baik,  akhlakul  karimah  dalam  bergaul  dengan  keluarga,  dan  dalam
25 Muhammad ‘Alî al-Shabûnî, Al-Tibyân fî ‘Ulûm al-Qur’ân, (Jakarta: Dinamika Berkat Utama, 1985), hlm. 29.

## Wahed
masyarakat.  Telah  dijelaskan  dalam  al-Qur’ân  pula  bahwa  semua manusia  (baik  laki-laki  maupun  perempuan)  merupakan  kesatuan kemanusiaan  yang  berasal  dari  asal  yang  satu.  Mereka  saling mebutuhkan dan membentuk masyarakat. Masing-masing
mempunyai  kekhususan,  seperti  laki-laki  bersifat  kuat  dan  tegas, sedangkan perempuan bersifat lembut dan penuh kasih. Akan tetapi masing-masing saling membutuhkan. 26
Sedangkan  anak-anak  sebagai  objek  pendidikan  yang  paling muda  dalam  sebuah  rumah  tangga  harus  diperlakukan  dengan lembut  sesuai  karakter  mereka  sebagai  anak-anak.  Banyak  Hadîts yang menganjurkan  hal  demikian.  Akan  tetapi  berbeda  ketika  anak- anak  tersebut  akan  lalai  dalam  mengerjakan  shalât,  maka  perintah untuk  mengingatkan  mereka  dan  mendidik  mereka  lebih  keras  dan lebih  ditegaskan  ketimbang  perintah  yang  lain.  Hal  ini  mengingat pentingnya shalât dalam membentuk kepribadian seorang Muslim.

## Penutup
Konsep  nusyûz  dalam  hukum  Islâm  tidaklah  melegalkan kekerasan  terhadap  isteri.  Pemukulan  terhadap  istri  yang  berbuat nusyûz yang  termuat  dalam  Q.S.  surat  al-Nisâ’  (4):  34,  hendaknya dimaknai  sebagai  tindakan  untuk  memberi  pelajaran,  bukan  untuk menyakiti  bahkan  berbuat  kekerasan,  karena  pemukulan  tersebut tidak boleh melukai. Demikian juga halnya pemukulan terhadap anak yang telah berumur sepuluh tahun yang masih meninggalkan  shalât seyogyanya  dimaknai  sebagai  sarana  mendidik  anak  tersebut  untuk menjadi orang yang shâlih. Semua ini adalah bentuk tanggung jawab seorang  suami/ayah  sebagai  kepala  keluarga  untuk  mengikuti perintah Allâh swt. agar selalu menjaga diri keluarga dari api neraka.
Melalui  analisis  di  atas,  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa sesungguhnya  suami  atau  ayah  berada  di  antara  tuntutan  untuk melaksanakan  perintah  agama  ‘berusaha  menghindarkan  diri  dan keluarga  dari  api  neraka’ sebagai  hukum  normatif  seorang  Muslim
26 al-Tabatha’i, Al-Mîzan, hlm 256.
dengan  ketaatannya  mengikuti  anjuran  UU  PKDRT  sebagai  hukum formatif  baginya  untuk  ‘menghidari  kekerasan  agar  tidak  terjadi dalam keluarganya’.
Daftar Pustaka:
Departemen  Agama  RI.  Al-Qur’an  dan  Terjemahnya.  Surabaya:  PT. Mahkota, 2004.
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI.,  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia, 1991.
Engineer,  Asghar  Ali.  Islam  dan  Teologi  Pembebasan,  terj.  Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
Faqih,  Mansour.  ‘Perkosaan  dan  Kekerasan  Analisis  Gender’,  dalam Perempuan  dalam  Wacana  Perkosaan, eds.  Eko  Prasetyo  dan Suparman Marzuki. Yogyakarta: PKBI, 1997.
Jurjâwî, Syaykh ‘Alî Ahmad al-. Hikmat al- Tasyrî’ wa Falsafatuhu, Jilid
2. Kairo, Jâmi’ah al-Azhar, t.th.
Muslim, Abû  al-Hasan. Shahîh  Muslim,  Jilid  IV  (Kairo:  Dâr  al-Hadîts, 1994.
Nawâwî,  Abî  Zakariyâ  Muhy  al-Dîn  Yahya  al-.  Riyâdl  al-Shâlihîn. Surabaya: Darul Ulum, t.th.
Purwodarminto,  WJS.  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia.  Jakarta:  Balai Pustaka, 1984.
Sayûthî, Abû Bakr al-. Lubâb al-Nuqul fî Asbâb al-Nuzul (Hamisy Tafsîr Jalâlayn), jilid 1 . Bandung: Al-Ma’arif, t.th.
Sayûthî,  Jalâl  al-Dîn  al-.  Tafsîr  Jalâlayn,  Jilid  2.  Bandung:  al-Ma’arif,
t.th.

## Wahed
Shabûnî,  Muhammad  ‘Alî  al-.  Al-Tibyân  fî  ‘Ulûm  al-Qur’ân.  Jakarta:
Dinamika Berkat Utama, 1985.
Tabatha’i,  Sayyid  Muhammad  Husayn  al-.  Al-Mîzan  fî  al-Tafsîr.
Lebanon: al-‘Alamî, t.th.
Undang-Undang  Dasar  RI.  1945,  yang  Sudah  Diamandemen. Surabaya: Apollo, t.th..
Undang-undang  No.  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jakarta: Cemerlang, t.t.h.