Kearifan  Lokal  Masyarakat  Pesisir  Pantai  yang  Berpotensi Blue  Economy dalam Rangka  Pencapaian Sustainable  Development  Goals di  Pulau  Rupat  Kabupaten Bengkalis
Zulfikar Jayakusuma a , Maria Maya Lestari b , Nurahim Rasudin c
a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: zulfikarjk@gmail.com
b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: maria.maya@lecturer.unri.ac.id c Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: nurahimrasudin@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 21-10-2022
Revised     : 30-05-2023 Accepted : 30-05-2023 Published  : 31-05-2023

## Keywords:
Local Wisdom Coastal Community Blue Economy The authority of the government and regional governments to carry out marine management for the greatest prosperity of the people through the utilization, and exploitation of marine resources by using blue economy principles.  This  approach  aims  to  improve  sustainable  marine management, and marine conservation, and coastal resources, and their ecosystems  in  order  to  realize  economic  growth  with  the  principles  of community  involvement,  resource  efficiency,  minimizing  waste  and multiple  revenue  streams.  Rupat  island,  as  the  outermost  island  of Indonesia, has local wisdom potential that must be identified in order to be  declared  to  support  sustainable  development  goals.  This  research aims to find out the local wisdom of coastal communities that have the potential  to  be  a  blue  economy  in  order  to  achieve  the  sustainable development goals. This research is normative legal research, using data from literature studies, interviews, and observations. This is descriptive research  that  aims  to  provide  a  detailed  and  clear  description  of  the problem  to  be  studied.  The  results  of  the  identification  of  the  local wisdom  of  coastal  communities  that  have  the  potential  for  blue economy are the rituals and processes of fishing procedures and the use of  traditional  fishing  gear,  wise  management  of  mangroves  and  local community cultural arts that support marine tourism. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 21-10-2022
Direvisi      : 30-05-2023 Disetujui : 30-05-2023 Diterbitkan : 31-05-2023
Kata Kunci:
Kearifan Lokal
Masyarakat Pesisir Pantai Ekonomi Biru
Kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengelolaan kelautan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  melalui pemanfaatan  dan  pengusahaan  sumber  daya  kelautan  dengan menggunakan  prinsip blue  economy .  Pendekatan  ini  bertujuan meningkatkan pengelolaan kelautan kerkelanjutan serta konservasi laut dan  sumber  daya  pesisir  beserta  ekosistemnya  dalam  rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip-prinsip keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalkan limbah, dan multiple revenue . Pulau Rupat sebagai pulau terluar Indonesia memiliki potensi kearifan  lokal  yang  harus  diidentifikasi  untuk  dapat  dinyatakan mendukung sustainable  development  goals. Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  kearifan  lokal  masyarakat  pesisir  pantai  yang berpotensi blue  economy dalam  rangka  pencapaian sustainable development  goals. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif, dengan menggunakan data hasil studi literatur, wawancara dan observasi.  Sedangkan  sifat  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
permasalahan  yang  akan  diteliti.  Hasil  identifikasi  kearifan  lokal masyarakat  pesisir  pantai  yang  berpotensi blue  economy adalah  ritual dan  proses  tata  cara  penangkapan  ikan  serta  penggunaan  alat  tangkap ikan  tradisional,  pengelolaan  mangrove  secara  arif  dan  seni  budaya masyarakat lokal yang mendukung wisata bahari.

## PENDAHULUAN
Kearifan lokal bukan hanya dimiliki oleh masyarakat adat, akan tetapi kearifan lokal juga  dimiliki  oleh  masyarakat  yang  telah  beberapa  keturunan  menetap  dan  tinggal  di  suatu wilayah  yang  memiliki  kebiasaan  yang  mentradisi  diterapkan  secara  turun  temurun  oleh masyarakat  tersebut.  Kearifan  lokal  adakalanya  terdegradasi  atau  tergerus  oleh  gelombang kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Akan  tetapi  sebaliknya  kearifan  lokal  dapat menjadi  acuan  kembali  ketika  hasrat  pembangunan  dengan  menerapkan  pola-pola  modern tidak  mendukung  kelestarian  lingkungan  dan  berdampak  negatif  terhadap  keberlanjutan pembangunan tersebut.
Pulau Rupat merupakan sebuah pulau yang terletak di wilayah terluar Indonesia yang berbatasan  langsung  dengan  negara  Malaysia  dengan  pembatasnya  terdiri  atas  lautan  yaitu Selat Malaka. Masyarakat pulau Rupat merupakan masyarakat yang heterogen dan terdiri atas masyarakat  lokal  Melayu,  masyarakat  adat  suku  Akit  dan  masyarakat  pendatang,  baik  dari daerah sekitar maupun masyarakat keturunan Tionghoa.
Saat  ini  mata  pencaharian  masyarakatpun  sudah  beraneka  ragam.  Dahulunya  laut merupakan sumber mata pencaharian masyarakat, berupa perikanan dan pemanfaatan sumber daya  laut  lainnya.  Sekarang  pengerukan  pasir  laut  juga  menjadi  mata  pencarian  oleh masyarakat.  Perkebunan  di  daerah  darat  pulau  Rupat  khsususnya  perkebunan  sawit  juga cukup  signifikan  mempengaruhi  perkembangan  perekonomian  masyarakat.  Akan  tetapi  jika ditinjau  dari  prinsip  keberlanjutan  pengelolaan  sumber  daya  alam,  kelapa  sawit  sebagai penghasilan masyarakat ini telah mendegradasi wilayah pulau Rupat itu sendiri.
Membangkit  batang  terendam  dengan  mengembalikan  kearifan  lokal  masyarakat lokal pulau Rupat merupakan sebuah keniscayaan agar sumber daya alam yang tersedia dapat dikelola  dengan  bijaksana  dan  berkelanjutan  serta  mendukung  peningkatan  perekonomian masyarakat.  Secara  geografis  posisi  pulau  Rupat  sangat  strategis,  pertama,  berada  di  selat Malaka  yang  berbatasan  langsung  dengan  Malaysia  dan  berada  pada  jalur  pelayaran internasional.  Kedua,  pulau  Rupat  berdekatan  langsung  dengan  pulau  Sumatera  dan  kota Dumai sebagai kawasan Industri. Pulau Rupat memiliki potensi bahari yang sangat menarik
dan masih alami, jika terus dirawat dengan baik oleh stakeholder maka akan menjadi destinasi wisata  yang  sangat  menarik.  Di  samping  itu,  pulau  Rupat  juga  memiliki  sumber  daya  alam seperti  pasir  putih  yang  mempunyai  kandungan  sinika  tertinggi  di  dunia  yang  mencapai  95 persen. 1
Pulau  Rupat  dengan  laut  yang  luas  ditambah  dengan  sumber  daya  yang  melimpah dapat mengadopsi konsep blue economy (ekonomi biru) dikarenakan banyaknya masyarakat wilayah pesisir pantai yang mencari ikan sebagai sumber penghasilan mereka. Penangkapan ikan harus didukung dengan konsep blue economy agar sumber daya yang diambil dalam laut tersebut tidak didapatkan dengan cara-cara yang salah dan tidak diambil secara keseluruhan, 2 tetapi memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam.
Menerapkan  konsep blue  economy artinya  tidak  hanya  tergantung  kepada ketersediaan  sumber  daya  secara  alamiah,  seperti  ikan  di  laut,  mangrove  di  pesisir  pantai, akan  tetapi  membuat  inovasi,  kreatifitas  dan  mengkombinasikan  pengelolaan  sumber  daya alam.  Menurut  Cusack  et.al  dalam  Wijayanti,  pendapatan  masyarakat  merupakan  jumlah penghasilan  yang  diterima  oleh  masyarakat  atas  upah  atau  hadiah  yang  didapat  dari  hasil melakukan  suatu  pekerjaan.  Pengembangan  kegiatan  penghasil  pendapatan  alternatif  dapat membantu mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat pesisir pada penangkapan ikan, hal  ini  berpotensi  mengurangi  tekanan  pada  stok  ikan. 3 Artinya  nelayan  tidak  hanya tergantung  pada  penangkapan  ikan  di  laut  akan  tetapi  dapat  membuat  tambak  ikan  atau tambak  udang  serta  mengelola  sumber  daya  wilayah  pesisir  lainya  seperti  mangrove  dan rumput laut.
Menurut  Andini  Fitri  et.al,  dalam  penelitiannya  tentang  kearifan  lokal  suku  Akit yang wilayahnya menyebar di sekitar provinsi Riau, suku Akit menggunakan kearifan lokal dalam aktivitas nelayan. Cara-cara tradisional yang diajarkan oleh leluhur mereka di zaman dahulu masih mereka gunakan hingga saat ini. Nilai-nilai yang ada di dalam warisan tersebut sangat  bermanfaat  untuk  menjaga  kelestarian  laut.  Ada  beberapa  bentuk  kearifan  lokal
1 “Potensi  yang  Dapat  Dikembangkan  di  Kecamatan  serta  Daerah  Pengembangannya,  Kecamatan  Rupat Kabupaten Bengkalis”, diakses tanggal 27 Meii 2023, https://camatrupat.bengkaliskab.go.id/web/statis/potensi- bidang-pariwisata/5.
2 Y. A. Wahyuddin, Hidayat, Raka Maypangestu Hidayat dan Tri Ridho Verdiansyah, “Strategi Kebijakan Blue Economy Indonesia dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan pada Era Joko Widodo”, Sriwijaya Journal of  Internasional  Relations  Vol  2  No  2,  Desember  2022: 70-87,  https://doi.org/10.47753/sjir.v2i2.49, http://sjir.ejournal.unsri.ac.id/index.php/sjir/article/view/49/21.
3 Ajeng  Wijayanti,  Ramlah,  “Pengaruh Concept  Blue  Economy dan Green  Economy terhadap  Perekonomian Masyarakat Kepulauan Seribu”, Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Volume 6 Nomor 3, Juli 2022: 2875-2886, https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.906,
nelayan  suku  Akit  desa  Tanjung  yang  masih  mereka  pegang  teguh  dan  laksanakan  sampai sekarang  yakni,  ritual  bele laut,  turun  perahu,  pantang  larang  dan  penentuan  waktu,  musim dan cuaca. Masyarakat nelayan suku Akit juga masih menggunakan peralatan-peralatan yang masih tradisonal yang digunakan untuk bekerja. Peralatan yang digunakan nelayan suku Akit antara lain belat, jaring, dayung dan juga perahu. 4 .
Oleh  karenanya  sangat  penting  dalam  tulisan  ini  mengidentifikasi  potensi- potensi kearifan lokal masyarakat pesisir pantai yang terdiri atas masyarakat suku Akit dan  masyarakat  lokal  lainnya  yang  dapat  menjadi  mata  pencaharian,  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  tapi  tetap  menjaga  kelestarian  lingkungan  hidup,  sehingga terciptanya pembangunan yang berkelanjutan di pulau Rupat.
Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum normatif yang didukung oleh beberapa data  lapangan  yaitu  dengan  merumuskan  dan  menganalisis  data  hasil  studi  literatur, wawancara  dan  observasi.  Kearifan  lokal  masyarakat  pesisir  pantai  pulau  Rupat  yang  telah diidentifikasi  dikelompokan  kepada  kearifan  lokal  yang  berpotensi blue  economy dalam dalam  rangka  pencapaian sustainable  development  goals yang  telah  dirumuskan  oleh masyarakat internasional dan merupakan salah satu kewajiban Indonesia untuk memenuhinya. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang diteliti.
Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati  oleh  para  pemimpin  dunia,  termasuk  Indonesia,  guna  mengakhiri  kemiskinan, mengurangi  kesenjangan  dan  melindungi  lingkungan.  SDGs  berisi  17  tujuan  dan  169  target yang  diharapkan  dapat  dicapai  pada  tahun  2030.  Di  dalam  tujuan  14  ditetapkan  bahwa “mengkonservasi  dan  memanfaatkan  secara  berkelanjutan  sumber  daya  laut,  samudra  dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan”. Tujuan SDGs ke-14 sejalan dengan konsep blue  economy yang  disusun  dan  dijalankan  oleh  pemerintah  Indonesia.  Melalui  prinsip ekonomi  biru  pemerintah  menerapkan  konsep  pembangunan  berkelanjutan  untuk  wilayah desa  yang  berada  di  pesisir  pantai.  Pemerintah  melalui  Kementerian  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), menyusun konsep SDGs desa, yaitu melalui  SDGs  setiap  warga  desa  berhak  terbebas  dari  kemiskinan,  berhak  dibiayai  oleh negara, berhak mendapatkan pendidikan yang layak, hingga berhak hidup dalam perdamaian.
4 Fitri Andini,  Ashaluddin  Jalil,  Resdati,  “Kearifan  Lokal  Nelayan  Suku  Akit  di  Desa  Tanjung  Kedabu Kecamatan  Rangsang  Pesisir  Kabupaten  Kepulauan  Meranti”, (J-PSH)  Jurnal  Pendidikan  Sosiologi  Dan Humaniora Volume 13 Number 2 Oktober 2022 : 454-461 , http://dx.doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.56010.
SDGs  desa  ini  mengacu  pada  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  59  Tahun  2017  tentang tujuan  pembangunan  berkelanjutan  nasional.  Dalam  Perpres  itu  disebutkan  ada  17  tujuan pembangunan berkelanjutan nasional. Sementara SDGs desa menambahkan satu tujuan lagi, artinya  SDGs  desa  memiliki  18  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  desa.  Ke-18  SDGs  desa itu adalah:
1) Desa tanpa kemiskinan;
2) Desa tanpa kelaparan;
3) Desa sehat dan sejahtera;
4) Pendidikan desa berkualitas;
5) Keterlibatan perempuan desa;
6) Desa layak air bersih dan sanitasi;
7) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
8) Pertumbuhan ekonomi desa merata;
9) Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan:
10) Desa tanpa kesenjangan;
11) Kawasan permukiman desa aman dan nyaman;
12) Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan;
13) Tanggap perubahan iklim;
14) Desa peduli lingkungan laut;
15) Desa peduli lingkungan darat;
16) Desa damai berkeadilan;
17) Kemitraan untuk pembangunan desa;
18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. 5
Beranjak  dari  uraian  pada  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  kearifan  lokal  masyarakat  pesisir  pantai  yang  berpotensi blue economy dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goals di pulau Rupat kabupaten Bengkalis.
5 Fajar  Wahyu  Hermawan,  “ Ini  Manfaat  Data  SDGs  Desa ”, Portal  Berita  Info  Publik, 20  Juni  2021, https://infopublik.id/kategori/sorot-sosial-budaya/542421/ini-manfaat-data-sdgs-desa.

## TEORI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN KONSEP BLUE ECONOMY
Kata  atau  istilah  berkelanjutan  sering  dilekatkan  kepada  pembangunan  dan pengelolaan sumber daya alam. Sejak diawali oleh Konferensi Stockholm 1972, Konferensi Nairobi  1982,  Konferensi  Rio  de  Janeiro  1992  dan  Konferensi  Johannesburg  2002  serta Konferensi Rio de Janeiro 2012, istilah berkelanjutan telah menjadi konsep, prinsip, proses, atau  tujuan  yang  harus  dicapai.  Pembangunan  berkelanjutan  adalah  standar  atau  indikator untuk  pelaksanaan  pembangunan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  seperti,  pertanian berkelanjutan,  perkebunan  berkelanjutan,  pertambangan  berkelanjutan  yang  lebih  spesifik adalah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
Otto Soemarwoto mengatakan dalam pengertian pembangunan berkelanjutan :
“perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana  masyarakat  bergantung  padanya,  keberhasilan  penerapannya  memerlukan kebijakan, perencanaan, dan proses pembelajaran sosial terpadu, viabilitas politiknya tergantung  kepada  dukungan  penuh  masyarakat  melalui  pemerintahannya, kelembagaan sosialnya dan kegiatan dunia usahanya. 6
Secara  implisit  definisi  tersebut  menurut  Kegley,  Jr.  mengandung  pengertian  strategi imperatif bagi pembangunan berkelanjutan sebagai berikut :
a. Berorientasi untuk pertumbuhan yang mendukung secara nyata tujuan ekologi, sosial dan ekonomi;
b. Memperhatikan  asas-asas  ekologis  dalam  konsumsi  materi  dan  memperkuat pembangunan kualitatif pada tingkat masyarakat dan individu dengan distribusi yang adil;
c. Perlunya  campur  tangan  pemerintah,  dukungan  dan  kerjasama  dunia  usaha  dalam upaya konservasi dan pemanfaatan yang berbasis sumber daya;
d. Perlunya  keterpaduan  kebijakan  dan  koordinasi  pada  semua  tingkat  dan  antara yurisdiksi  politik  terkait  dalam  pengembangan  energi  bagi  pertumbuhan  kebutuhan hidup;
e. Bergantung  pada  pendidikan,  perencanaan  dan  proses  politik  yang  terinformasikan, terbuka dan adil dalam pengembangan teknologi dan manajemen;
f. Mengintegrasikan  biaya  sosial  dan  biaya  lingkungan  dari  dampak  pembangunan  ke dalam perhitungan ekonomi. 7
Pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable  development )  merupakan  sebuah  konsep yang  terbentuk  dari  beberapa  prinsip  yang  saling  mendukung  dan  terkait  satu  sama  lain.
6 Otto  Soemarwoto, Pembangunan  Berkelanjutan  antara  Konsep  dan  Realitas ,”  (Bandung:  Departemen Pendidikan  Nasional  Universitas  Padjadjaran,  2006),sebagaimana  dikutip    dalam  Aca  Sugandhy  dan  Rustam Hakim, Prinsip-Prinsip  Kebijakan  Pembangunan  Berkelanjutan  Berwawasan  Lingkungan ,  (Jakarta:  Bumi Aksara, 2007), 21.
7 Kegley. Jr (et.al) , The Global Agenda Issues and Perspective , (New York: Mcgraw-Hill, 1992), sebagaimana dikutip  Aca Sugandy dan Rustam Hakim, Ibid, 21-22.
Pembangunan  berkelanjutan  sebagai  sebuah  konsep  masih  bersifat  abstrak  dan  untuk mewujudkan bentuknya harus diimplementasikan oleh negara-negara ke dalam sistem hukum nasionalnya.  Menurut  Philippe  Sands,  prinsip-prinsip  umum  dan  aturan  hukum  lingkungan internasional  yang  tercermin  dalam  perjanjian-perjanjian  internasional,  mengikat  tindakan organisasi  internasional,  praktik  negara,  dan  komitmen  yang  bersifat soft  law . 8 Beberapa prinsip  umum  mungkin  mencerminkan  hukum  kebiasaan  ( customary  law ),  pada  pihak  lain mungkin  memunculkan  kewajiban  hukum,  dan  yang  lain  mungkin  memiliki  status  hukum yang bahkan kurang berkembang. Lebih lengkap dikatakan :
“ the  general  principles  and  rules  of  international  environmental  law  as  reflected  in treaties,  binding  acts  of  international  organizations,  state  practice,  and  soft  law commitments. Some general principles or role may reflect customary law, others may reflect emerging legal obligations, and yet others might have an even less developed legal status.” 9
Pembangunan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  tidak  dikelola  dengan bijaksana  dan  tidak  menjaga  kelestariannya  dapat  merusak  lingkungan  hidup.  Menurut Homer-Dixon  et.al.  kegiatan  manusia  dapat  menyebabkan  kerusakan  lingkungan  atau kelangkaan sumber daya dalam tiga cara :
“Pertama,  kegiatan  manusia  dapat  menyebabkan  penurunan  jumlah  dan  kualitas sumber daya, terutama jika sumber daya dieksploitasi dengan tingkat kecepatan yang melebihi daya pulihnya. Dikatakan bahwa manusia hidup lebih banyak mengorbankan sumber  daya  alam  daripada  untuk  kepentingan  sumber  daya  tersebut.  Sumber  daya alam yang dapat diperbarui ( renewable ) seperti lapisan tanah permukaan, hutan atau satwa  liar  dapat  juga  mengalami  penurunan  kualitas  dan  kuantitasnya  jika  mereka digunakan pada tingkat yang melebihi kapasitas pemulihannya.
Kedua,  penurunan  atau  kelangkaan  sumber  daya  disebabkan  oleh  pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya penduduk, tanah dan air yang jumlahnya tetap sama sudah  barang  tentu  dimanfaatkan  oleh  lebih  banyak  orang.  Hal  ini  berarti  jumlah pemakaian tanah dan air per orang semakin berkurang.
Ketiga, akses terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang tidak seimbang. Akses yang tidak seimbang biasanya disebabkan oleh pranata hukum atau hak kepemilikan yang  terkonsentrasi  kepada  sekelompok  kecil  masyarakat  sehingga  menyebabkan kelangkaan hak kepemilikan bagi kelompok lain.” 10
8 G.J.H. Van Hoof, Rethingking the Sources of Internasional Law/ Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional , Diterjemahkan oleh Hata, (Bandung: Alumni, 2000),  380.
9 Philippe Sands, Principles of International Environmental Law I, Frameworks, Standards and Implementation, (Manchester: Manchester University Press, 1995), 183.
10 Dixon, Homer et.al., “Environmental Change and Violent Conflict”, sebagaimana dikutip dari  Mitchel, Bruce (et.al.) Pengelolaan Sumber Daya Alam , (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 9.
Pembangunan  berkelanjutan  merupakan  prinsip-prinsip  yang  telah  disepakati  oleh negara-negara  di  dunia,  bahkan  oleh  masyarakat  internasional  secara  keseluruhan,  karena proses  pembentukannya  yang  diikuti  oleh  aktor-aktor  internasional  bukan  negara. Pembangunan  berkelanjutan  telah  menjadi  pedoman  bahkan  standar  dalam  menilai,  apakah suatu  negara,  perusahaan  internasional  atau  entitas  hukum  lainnya  dalam  melaksanakan pembangunan  atau  mengelola  sumber  daya  alam,  telah  memperhatikan  aspek-aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Prinsip  tindakan  pencegahan  merupakan  prinsip  ke-11  dalam  Deklarasi  Rio,  yang selengkapnya berbunyi :
“States  shall  enact  effective  environmental  legislation.  Environmental  standards, management  objectives  and  priorities  should  reflect  the  environmental  and developmental context to which they apply. Standards applied by some countries may be inappropriate and of unwarranted economic and social cost to other countries, in particular developing countries.”
Prinsip  tindakan  pencegahan  menghendaki  negara-negara  membuat  peraturan  perundang- undangan  lingkungan  yang  efektif.  Standar-standar  lingkungan,  tujuan  dan  prioritas manajemen  harus  mencerminkan  konteks  lingkungan  dan  pembangunan  yang  mereka terapkan. Di samping itu, standar yang diterapkan oleh beberapa negara mungkin tidak tepat dan tidak beralasan dari biaya ekonomi dan sosial negara-negara lain, khususnya di negara- negara berkembang.
Selanjutnya  prinsip  kehati-hatian  terdapat  dalam  prinsip  15  Deklarasi  Rio  yang selengkapnya berbunyi :
“In  order  to  protect  the  environment,  the  precautionary  approach  shall  be  widely applied by states according to their capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation.”
Prinsip  kehati-hatian  merumuskan  bahwa  dalam  rangka  perlindungan  terhadap  lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan secara luas oleh negara sesuai dengan kemampuan mereka. Di mana ada ancaman kerusakan serius atau permanen, kurangnya kepastian ilmiah tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah efektif untuk mencegah degradasi  lingkungan.  Prinsip  tindakan  pencegahan  berkaitan  erat  dengan  prinsip  kehati-
hatian,  kedua  prinsip  ini  menekankan  pentingnya  langkah-langkah  antisipasi  pencegahan terjadinya masalah-masalah lingkungan. 11
Konstitusi  Indonesia  yaitu  UUD  1945  telah  memberi  landasan  tentang  arti  penting pembangunan berkelanjutan, menurut Jimly Asshiddiqie, 12 :
“...dapat dijelaskan bahwa kata “berkelanjutan” di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (4) itu  sebenarnya  berkaitan  dengan  konsep sustainable  development atau  dalam  bahasa Indonesia  disebut  pembangunan  berkelanjutan.  Hal  ini  terkait  erat  dengan perkembangan  gagasan  tentang  pentingnya  wawasan  pemeliharaan,  pelestarian  dan perlindungan lingkungan hidup yang sehat di mana dewasa ini telah menjadi wacana dan  kesadaran  umum  di  seluruh  penjuru  dunia  untuk  menerapkannya  dalam  praktik. Oleh karena itu kedua istilah ini dapat dikatakan berkaitan erat satu sama lain.”
Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie 13 :
“pembangunan  berkelanjutan  merupakan  salah  satu  perwujudan  dari  wawasan lingkungan  yang  dimaksud  dalam  UUD  1945  tersebut.  sebaliknya  prinsip pembangunan  berkelanjutan  juga  harus  diterapkan  dalam  kebijakan  pembangunan yang  berwawasan  lingkungan.  Tidak  ada  pembangunan  berkelanjutan  tanpa lingkungan hidup sebagai unsur utamanya, dan tidak ada wawasan lingkungan tanpa pembangunan berkelanjutan. “
Istilah ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunter Pauli melalui bukunya yang berjudul The Blue Economy : 10 years – 100 innovations – 100 million jobs.  Ekonomi  biru  menerapkan  logika  ekosistem,  yaitu  ekosistem  selalu  bekerja  menuju tingkat  efisiensi  lebih  tinggi  untuk  mengalirkan  nutrien  dan  energi  tanpa  limbah  untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem. Selanjutnya, ekonomi biru  menitikberatkan  pada  inovasi  dan  kreativitas  yang  meliputi  variasi  produk,  efisiensi sistem  produksi,  dan  penataan  sistem  manajemen  sumber  daya.  Ekonomi  biru  kemudian berkembang dan sering dikaitkan dengan pengembangan daerah pesisir. Konsep ekonomi biru sejalan  dengan  konsep  ekonomi  hijau  yang  ramah  lingkungan  dan  difokuskan  pada  negara- negara berkembang dengan wilayah perairan (laut), yang biasa dikenal dengan Small Island Development States (SIDS). Ekonomi biru dalam hal ini ditujukan untuk mengatasi kelaparan, mengurangi kemiskinan, menciptakan kehidupan laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di daerah pesisir, dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Implementasi ekonomi biru  secara  global  dianggap  krusial  mengingat  72  persen  dari  total  permukaan  bumi
11 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia , (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,  2011), 20.
12 Jimly  Asshiddiqie, Green  Constitution  Nuansa  Hijau  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945 , (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), 133.
13 Ibid.
merupakan  lautan.  Di  samping  itu,  laut  berfungsi  sebagai  salah  satu  sumber  penyedia makanan dan pengatur iklim dan suhu bumi sehingga kelestariannya perlu dijaga.
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia.  Terbentang  dari  Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Banyaknya  hasil  produksi  perikanan  di  Indonesia  perlu  dipertahankan  dan  dijaga.  Tanpa pengelolaan dan pengawasan yang baik, perikanan di Indonesia rentan terjadi pelanggaran, 14 dan rentan pula terjadi perusakan lingkungan.
Daerah perairan yang luas disadari pemerintah seharusnya dikelola dengan bijaksana dan  dapat  menopang  perekonomian  negara,  yang  didukung  oleh  kuatnya  perekonomian masyarakat  hingga  pada  tingkat  desa,  khususnya  daerah  pesisir  pantai  yang  memanfaatkan daerah  pesisir  dan  laut  menjadi  sumber  mata  pencahariannya.  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada Pasal 14, menetapkan bahwa  pemerintah dan pemerintah daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  melakukan  pengelolaan  kelautan  untuk  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat  melalui  pemanfaatan  dan  pengusahaan  sumber  daya  kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. 15 Pemanfaatan sumber daya kelautan ini meliputi:
a. perikanan;
b. energi dan sumber daya mineral;
c. sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
d. sumber daya nonkonvensional.
Di samping itu pengusahaan sumber daya kelautan ini dapat berupa:
a. industri kelautan;
b. wisata bahari;
c. perhubungan laut; dan
d. bangunan laut.
14 Oki  Pratama,  “Konservasi  Perairan  Sebagai  Upaya  menjaga  Potensi  Kelautan  dan  Perikanan  Indonesia”,  10 Juni 2020, https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-.
15 Pada  bagian  penjelasan  Pasal  14  Ayat  (1),  Undang-Undang  Kelautan,  dirumuskan  bahwa  yang  dimaksud dengan "ekonomi biru, adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan  prinsip-prinsip  antara  lain  keterlibatan  masyarakat,  efisiensi  sumber  daya,  meminimalkan  limbah,  dan nilai tambah ganda ( multiple revenue ).
Elemen-elemen dalam ekonomi biru masih menjadi bahan perbincangan di berbagai negara,  namun  pendekatan  yang  mungkin  dilakukan  untuk  mencapainya  manakala  seluruh stake  holder memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut:  (a)  pengelolaannya  didasarkan  prinsip efisiensi  alam  ( nature’s  efficiency ),  yakni  setiap  pengelola  sumber  daya  alam  akan  terjadi proses  “tanpa  limbah”  dan  tidak  ada  sisa  untuk  limbah  dimana  limbah  dari  satu  proses menjadi bahan baku dari proses produksi lainnya; (b) kepedulian sosial dimana akan terjadi peningkatan  pendapatan,  lebih  banyak  menghasilkan,  lebih  banyak  menyerap  tenaga  kerja, dan  lebih  banyak  peluang  usaha  bagi  masyarakat;  (c)  inovasi  dan  kreativitas,  dimana  akan melahirkan  bisnis  inovatif  dan  kreatif  untuk  melipatgandakan  hasil,  memperluas  lapangan kerja, namun tidak merusak lingkungan.
Selain  masalah  efisiensi  yang  menjadi  agenda  utama  pendekatan  ekonomi  biru, terdapat empat prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya menurut Pauli, yaitu : (a) Nirlimbah  ( zero waste ),  prinsip  ini  menekankan  sistem  siklikal  dalam  proses  produksi sehingga tercipta produksi bersih. Setiap proses produksi atau ekstraksi sumber daya, selalu ada limbah atau sisa produksi. Limbah tersebut dapat menjadi bahan material ( raw materials ) atau sumber energi bagi produksi lanjutan yang tentunya diharapkan memiliki nilai ekonomis; (b)  Inklusi  sosial,  hasil  dari  setiap  pengelolaan  sumber  daya  alam  seharusnya  mampu menciptakan  rasa  keadilan  melalui  pemerataan  sosial  dan  menyediakan  kesempatan  kerja yang  layak  dan  berkelanjutan  bagi  masyarakat  miskin;  (c)  Inovasi  dan  adaptasi,  yang memperhatikan  prinsip  hukum  fisika  dan  sifat  alam  yang  adaptif;  (d)  Efek  ekonomi pengganda,  bahwa  setiap  ekstraksi  bahan  baku  alam,  seharusnya  memberikan  efek  ganda yang diartikan bahwa suatu ekonomi dapat membangkitkan aktivitas ekonomi lanjutan yang berantai dan berdampak luas. Efek ekonomi pengganda memiliki pasar yang relatif aman dan tak rentan terhadap gejolak harga pasar. Ekonomi biru lebih berorientasi pada produk ganda sehingga tidak bergantung pada satu produk. 16 Seperti pariwisata yang memadukan beberapa produk dalam satu aktifitas.
16 Wulfram I. Ervianto, “Studi Pendekatan Ekonomi Biru Untuk Infrastruktur di Indonesia”, Prosiding Seminar Nasional  Sains  dan  Teknologi,  Fakultas  Teknik  Universitas  Muhammadyah  Jakarta :  1-7, https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/3545.

## IDENTIFIKASI  KEARIFAN  LOKAL  MASYARAKAT  PESISIR  PANTAI  YANG BERPOTENSI BLUE ECONOMY DI PULAU RUPAT KABUPATEN BENGKALIS

## 1. Ruang Lingkup Kearifan Lokal
Kearifan  lokal  masyarakat  pesisir  pantai  yang  berpotensi blue  economy di  pulau Rupat  kabupaten  Bengkalis,  difokuskan  di  kecamatan  Rupat.  Wilayah  ini  dipilih  karena berada  di  pesisir  pantai  dan  terdiri  atas  masyarakat  yang  heterogen  atau  tidak  didominasi hanya oleh satu suku saja. Suku yang dominan adalah suku Jawa yang datang bertahun-tahun lalu  dan  bukan  merupakan  transmigran.  Suku  lainnya  seperti  suku  Akit  (suku  Laut),  suku Melayu dan suku-suku pendatang lainnya yang tidak terlalu dominan. Suku Tionghoa (Cina) yang  datang  untuk  berdagang  maupun  kawin  dengan  warga  setempat,  khususnya  suku  Akit banyak tinggal di sekitar sungai Cingam. Suku Akit yang berada di wilayah sungai Cingam adalah suku Laut yang sudah ditempatkan di daratan sehingga tidak banyak lagi aktifitas di laut yang dilakukan mereka. Sungai Cingam tidak memiliki pemangku adat, tetapi memiliki kepengurusan  adat,  yang  merupakan  implementasi  dari  kebijakan  daerah  dan  sesuai  dengan pepatah melayu “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”
Kearifan  lokal  identik  dengan  masyarakat  adat,  akan  tetapi  kearifan  lokal  bukan hanya diakui sebagai milik masyarakat adat atau tradisional, masyarakat yang heterogen atau terdiri atas berbagai suku memiliki kearifan lokal yang juga turun temurun telah diakui oleh masyarakat tersebut. Kearifan lokal dapat dilihat dari praktik-praktik yang telah berlangsung lama  dan  diakui  oleh  masyarakat  setempat  dan  masyarakat  lainnya  sebagai  suatu  kebiasaan yang harus dipatuhi dan diikuti. Kearifan lokal bersifat mengikat bagi anggota masyarakatnya.
Beberapa peraturan perundang-undangan mendefinisikan “kearifan lokal” antara lain; Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan,  salah  satu  asasnya  adalah “kearifan  lokal”.  Dimana  kearifan  lokal  diartikan  yaitu  penyelenggaraan  perkebunan  harus mempertimbangkan  karakteristik  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  serta  nilai-nilai  luhur  yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat. Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 81 Undang-Undang  Perkebunan  ini  berbunyi  “Ketentuan  menghargai  kearifan  lokal dimaksudkan  agar  penerapan  teknologi  untuk  pengembangan  usaha  perkebunan  di  suatu wilayah  dapat  bersinergi  dengan  kebiasaan,  tradisi,  adat,  agama,  dan  budaya  setempat sehingga dapat diterima oleh masyarakat agar mencapai hasil yang optimal.
Selanjutnya  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  mendefinisikan  kearifan  lokal  adalah  nilai-nilai  luhur  yang
masih  berlaku  dalam  tata  kehidupan  masyarakat.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  merumuskan  pengertian  kearifan lokal yaitu nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Jika dianalisis beberapa peraturan perundang-undangan  ini  sebenarnya  menempatkan  definisi  kearifan  lokal  sebagai  konsep pembangunan berkelanjutan yang terdiri atas keseimbangan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
2. Kearifan  Lokal  Masyarakat  Pesisir  Pantai  yang  Berpotensi Blue  Economy dalam Rangka  Pencapaian Sustainable  Development  Goals di  Pulau  Rupat  Kabupaten Bengkalis
Otto  Soemarwoto  dalam  Zulfikar  Jayakusuma,  mengungkapkan  bahwa  faktor  yang diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan ialah :
1) Terpeliharanya proses ekologi yang esensial;
2) Tersedianya sumber daya yang cukup; dan
3) Lingkungan sosial budaya dan ekonomi yang sesuai. 17
Selanjutnya Achmad Gusman menjelaskan bagaimana penerapan pembangunan berkelanjutan di wilayah laut dan pesisir melalui konsep blue economy atau ekonomi biru. Menurut Gusman, ekonomi biru merupakan penerapan konsep pembangunan berkelanjutan untuk wilayah laut. Pembangunan  berkelanjutan  di  darat  yang  diistilahkan  ekonomi  hijau  telah  terlebih  dahulu berkembang dan mendapat perhatian oleh masyarakat internasional. 18
Masyarakat  adat  Melayu  tradisional  yang  hakikat  hidupnya  sebagai  nelayan  dan petani  sangat  bersahabat  dengan  alam  dan  lingkungannya.  Alam  tidak  saja  dijadikan  alat pencari nafkah tetapi juga berkaitan dengan kebudayaan dan kepercayaan. Dalam ungkapan dikatakan: “Kalau tidak ada laut, hampalah perut; bila tak ada hutan, binasalah badan”. Dalam ungkapan  lain  dikatakan:  “Kalau  binasa  hutan  yang  lebat,  rusak  lembaga  hilanglah  adat.
17 Zulfikar  Jayakusuma,  “Peranan  Audit  Lingkungan  dalam  Pencegahan  Pencemaran  dan/  atau  Kerusakan Lingkungan  Hidup  untuk  Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan”, Al’  Adl,  Volume  VII  Nomor  14,  Juli- Desember 2015: 101-116, http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v7i14.229.
18 Achmad  Gusman  Siswandi,  “Rio+20  Pembangunan  Berkelanjutan  dan  Paradigma  Ekonomi  Biru  ( Blue Economy)” , dalam Peran Hukum dalam Pembangunan di Indonesia Kenyataan, Harapan dan Tantangan, Liber Amicorum Prof. Dr. Etty R. Agoes, S.H., LL.M, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 490-491.
Ungkapan-ungkapan  di  atas  secara  jelas  menunjukkan  hubungan  antara  masyarakat  adat Melayu  dengan  alam  lingkungannya.  Dalam  adat  istiadat  ditetapkan  “pantang  larang”  yang berkaitan dengan pemeliharaan serta pemanfaatan alam mulai dari hutan, tanah, laut dan selat, tokong  dan  pulau,  suak  dan  sungai,  tasik  dan  danau,  sampai  kepada  kawasan  yang  menjadi kampung halaman, dusun, ladang, kebun dan sebagainya. 19
Esensi  dari  pembangunan  berkelanjutan (the  postulate  of  sustainability )  dalam mengidentifikasi  kearifan  lokal  yang  berpotensi blue  economy pada  dasarnya  meliputi  tiga aspek, yaitu ecology, economy dan social security yang disebut dengan segitiga keberlanjutan/ triangel  of  sustainability . 20 Mengacu  kepada  prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan maka  ada  3  pilar  keseimbangan  yang  dijadikan  indikator  keberlanjutan,  yaitu  ekologi, ekonomi  dan  sosial  budaya.  Menurut  Meadows  ketiga  dimensi  tersebut  dapat  diuraikan sebagai berikut :
1) Dimensi  ekologi  merupakan  representasi  dari  natural capital dan built  capital yang harus  terus  dipertahankan  eksistensinya  tanpa  menurun  kualitasnya  dan  diefisienkan penggunaannya;
2) Dimensi ekonomi merupakan representasi dari human capital dan social capital yang harus dapat dirasakan oleh semua masyarakat;
3) Dimensi  sosial  budaya  merupakan  representasi  dari human  and  social  capital juga merupakan  representasi  dari well  being (pencapaian  dari ultimate  ends )  yang  harus bisa dicapai oleh semua masyarakat. 21
Kearifan lokal masyarakat pesisir pantai yang berpotensi blue economy terdiri atas:
a) Kearifan menangkap ikan di laut;
b) Kearifan pemanfaatan mangrove;
c) Kearifan budaya dan seni yang menjadi daya tarik wisata bahari
Kearifan menangkap ikan di laut berkaitan dengan pengelolaan perikanan melalui pendekatan ekosistem blue  economy yang  berlandaskan  pada  integrasi  tiga  pilar  yaitu  pilar  ekosistem, pilar  ekonomi,  dan  sosial. 22 Konsep blue  economy mengedepankan  dan  menekankan  aspek pada  efisiensi.  Efisiensi  dapat  mendorong  dengan  adanya  pengembangan  dalam  sebuah investasi  dan  bisnis  hasil  perikanan  dan  kelautan  dengan  tetap  melestarikan  dan  menjaga
19 Widia  Edorita  dan  Zulfikar  Jayakusuma,  “Implementasi  Nilai-Nilai  Adat  dan  Kearifan  Lokal  dalam Melestarikan Hutan, Sungai dan Danau Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”, Riau Law Journal Vol. 2 No.2, November 2018 : 262-282, https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6201.
20 Lilin Budiati, Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup ,  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 52.
21 Ibid.
22 Lestari  Sukarniati  dan  Rifki  Khoirudin,  “Analisis  Kelembagaan  Penerapan  Konsep Blue  Economy pada Tambak  Udang  (Studi  Kasus  di  Dusun  Ngentak  Desa  Poncosari  Kecamatan  Srandakan  Kabupaten  Bantul)”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 3 (2017 ): 52-65, http://dx.doi.org/10.35906/jep01.v3i2.198.
lingkungan tetap lestari. Pada intinya, kegiatan blue economy adalah penerapan perekonomian kelautan  dengan  diimbangi  pelestarian  lingkungan  pesisir. 23 Pelestarian  lingkungan  pesisir harus disokong oleh kearifan lokal masyarakat lokal, seperti halnya masyarakat pesisir pantai pulau Rupat.
Kearifan  menangkap  ikan  di  laut  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  pesisir  pantai pulau Rupat diawali dengan ritual-ritual adat (suku Akit) maupun tradisi keagamaan (selain suku Akit). Seperti ritual bele yang dilakukan suku Akit yaitu ritual berupa “koreksi diri” atas tangkapan ikan di laut, baik karena tidak ada mendapatkan ikan maupun karena menurunnya tangkapan ikan mereka. Membele laut, yaitu upaya menjaga atau merawat lingkungan (laut) yang  merupakan  sumber  mata  pencaharian  mereka 24 .  Tujuan  ritual  bele  untuk  menjaga hubungan  baik  dengan  alam,  karena  ketika  mereka  menjaga  hubungan  baik  dengan  alam maka  alam  pun  akan  senantiasa  memberikan  rezeki  yang  tak  terhingga  kepada  mereka begitupun sebaliknya.
Alat-alat  yang  dipakai  seperti,  belat,  jaring,  dayung,  serta  tata  cara  proses penangkapan  ikan  sangat  mendukung  tangkapan  ikan  yang  lestari.  Penentuan  waktu,  cuaca dan  musim,  serta  melakukan  pemilahan  ikan,  yaitu  hanya  ikan  besar  dan  bermanfaat  yang diambil, sebaliknya ikan-ikan kecil atau anak-anak ikan dikembalikan ke laut untuk menjaga keseimbangan alam, dan untuk anak cucu mereka yang nantinya menjadi nelayan.
Kearifan  pemanfaatan  mangrove,  kehidupan  turun  temurun  di  sekitar  pesisir  pantai menjadikan  suku  Akit  memiliki  keahlian  yang  merupakan  kearifan  lokal  dalam  memelihara pohon mangrove atau pohon bakau. Serumpun pohon mangrove biasanya terdiri dari beberapa batang  (4  sampai  6  batang).  Tidak  seluruh  batang  dipelihara,  batang  paling  kecil  dan pertumbuhannya  tidak  lurus  dibuang.  Tujuannya  agar  pohon  yang  lain  bisa  berkembang dengan baik. Masyarakat sangat arif dalam penebangan pohon, tidak seluruh pohon mangrove ditebang,  pohon  yang  masih  kecil  tidak  ditebang.  Nilai  kearifannya  adalah  memberi kesempatan  untuk  keberlanjutan  pohon  yang  masih  kecil  untuk  tumbuh  dan  berkembang menjadi besar. Sistem penebangan pohon mangrove untuk arang tidak mendatar tetapi miring
23 Aulia  Audrei  Al  Fahri,  et.al,  “Reformasi  Implementasi  Konsep Blue  Economy sebagai  Upaya  Proteksi Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kota Semarang” Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik , Volume 4 Nomor 3  Tahun 2022 : 168-174 , https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i3.525,
24 Fitri Andini, Op. Cit.
sekitar 45 derajat. Nilai kearifan penebangan tersebut adalah agar mudah tumbang dan posisi tumbang tidak menimpa pohon kecil. 25
Keseluruhan  tata  cara  dan  proses  penangkapan  ikan,  serta  kearifan  pemanfaatan mangrove menjadi  satu  dengan  budaya  dan  seni  yang  menjadi  daya  tarik  wisata  di  wilayah pesisir pantai pulau Rupat. Hal ini di dukung oleh kondisi geografis dan bentang alam yang indah  menjadikan  wisata  bahari  sebagai  pilihan  pendukung blue  economy guna  pencapaian sustainable  development  goals bagi  masyarakat  pesisir  pantai  pulau  Rupat.  Wisata  bahari berkesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan desa atau SDGs desa. Hal ini telah dibahas selaras dengan kemunculan blue economy pada tahun 2009, di kongres Komite Senat untuk  perdagangan,  ilmu  pengetahuan,  dan  transportasi  Amerika  Serikat.  Pada  tahun  yang sama, Simposium Internasional tentang Inisiatif Ekonomi Biru untuk Pertumbuhan Hijau di Korea  berlangsung,  di  mana  “konsep  penggunaan  sumber  daya  laut  dengan  cara  yang menghormati lingkungan dapat mengevaluasi bagaimana model aktivitas bisnis dan teknologi baru  memenuhi  kondisi  ekonomi  dan  lingkungan,  berkontribusi  pada  keberlanjutan  sumber daya”. 26 Wisata bahari dengan mengelola kearifan lokal di pulau Rupat dapat dipadupadankan dengan konsep bisnis modern dan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
Wisata  bahari  dan  pesisir  menurut  Sarwono  adalah  kegiatan  yang  memanfaatkan potensi alam bahari sebagai daya tarik wisata maupun wadah kegiatan wisata yang dilakukan di  atas  maupun  di  bawah  permukaan  di  wilayah  laut  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari keberadaan  ekosistemnya  yang  kaya  akan  keanekaragaman  jenis  biota  laut. 27 Berkaitan dengan  wisata  bahari,  Pauli  dalam  bukunya  berjudul Blue  Economy "Ekonomi  Biru" mengusulkannya  sebagai  model  berbasis  inovasi  teknologi  untuk  memasok  produk  dengan biaya rendah, mempromosikan penciptaan lapangan kerja lokal dan model yang menghormati lingkungan  dan  kompetitif  di  pasar.  Pada  Konferensi  PBB  tentang  pembangunan berkelanjutan yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 2012, lautan dianggap sebagai area prioritas, dengan beberapa tujuan awal yang diusulkan seperti “pola konsumsi dan produksi
25 “Kehidupan  Masyarakat  Adat  Suku  Akit,  dan  Kearifan  Lokal  (tulisan  1), Bahteraalam.org,  15  Januari  2021, https://bahteraalam.org/2021/01/15/kehidupan-masyarakat-adat-suku-akit-dan-kearifan-lokal-tulisan-1/.
26 Rosa  María  Martínez-Vázquez,  Juan  Milán-García  dan  Jaime  de  Pablo  Valenciano,  “Challenges  of the Blue Economy: evidence and research trends”, Enviromental Science Europe (2021): 33-61, https://doi.org/10.1186/s12302-021-00502-1.
27 Gina  Sonya  Adriadi    et.al.  “Pengembangan  Kegiatan  Ekonomi  Berbasis Blue Economy  di  Kawasan  Pesisir Kek  Mandalika. Jurnal  Konstanta  Ekonomi  Pembangunan , Vol.  1  No.  1  (2022):  Jurnal  Konstanta  Ekonomi Pembangunan, Juni 2022 : 1-17, https: https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/konstanta/article/view/160/104.
yang berkelanjutan”, ketahanan pangan, energi berkelanjutan untuk semua dan pengurangan risiko bencana dan ketahanan. 28
Beranjak dari konsep yang dibawa dari pertemuan global maka implementasinya di tingkat lokal merupakan kewajiban setiap negara untuk merumuskannya di dalam kebijakan negara  tersebut.  Kearifan  lokal  masyarakat  pesisir  pantai  pulau  Rupat  dalam  konsep blue economy dapat  membuat  rumah  mereka  menjadi homestay atau  tempat,  menginap  yang sederhana bagi wisatawan dengan menawarkan, objek wisata berupa alam kehidupan nelayan atau masyarakat pesisir pantai. Potensi ini didukung oleh posisi pulau Rupat yang berada pada bagian  terluar  negara  Indonesia  dan  berbatasan  langsung  dengan  negara  tetangga  Malaysia. Hal ini merupakan sebuah kebiasaan masyarakat untuk menyediakan tempat menginap bagi tamu yang ingin bermalam di desa mereka. Kebiasaan ini berkembang menjadi kearifan lokal yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga di desa.
Pariwisata telah memainkan peran yang menentukan dalam mengembangkan banyak ekonomi  pulau,  memicu  kegiatan  lain  untuk  mendapatkan  keuntungan  ekonomi  lokal. Demikian  pula,  akuakultur  dan  perikanan  telah  berkontribusi  pada  pembangunan  ekonomi daerah  tertentu  tanpa  membahayakan  akses  ke  sumber  daya  penting  seperti  perikanan  skala kecil. Potensi wisata bahari, tambak udang dan ikan serta peladangan dengan memanfaatkan kondisi  dan  karakteristik  wilayah  pesisir  pantai  khususnya  pulau  Rupat,  merupakan  upaya ekonomi biru yang mendukung Sustainable Development Goals.
Pekerjaan  sebagai  nelayan  merupakan  profesi  yang  biasanya  ditekuni  oleh masyarakat  pesisir  pantai.  Menangkap  ikan  sebagai  nelayan  lebih  banyak  dilakukan  oleh masyarakat Asli yaitu Suku Akit. Sementara suku lainnya seperti Jawa, walaupun telah lama tinggal  di  pulau  Rupat.  Keterangan  dari  tokoh  masyarakat  yang  juga  merupakan  sekretaris desa  Sungai  Cingam,  bahwa  masyarakat  setempat  sudah  mulai  jarang  yang  menjalani pekerjaan sebagai nelayan. Masyarakat Jawa yang tinggal secara turun temurun dan berasal dari pulau Jawa membawa budaya dan tradisi berladang. Sehingga masyarakat saat ini mulai banyak yang menekuni pekerjaan berladang. Perkebunan atau perladangan yang mendukung blue economy dilakukan masyarakat dengan menanam tanaman dan buah-buahan yang cocok dengan  kondisi  kawasan  pesisir,  seperti  buah-buahan,  kelapa  hibrida  yang  saat  ini  digagas oleh masyarakat setempat.
28 Ibid.
Menurut  Soerjono  Soekanto  yang  dikutip  Setia  Putra,  salah  satu  fungsi  hukum merupakan  sebagai  sarana  perubahan  masyarakat,  hal  ini  berarti  hukum  digunakan  untuk mengarahkan pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan menciptakan pola-pola  baru  juga  berarti  mengubah  ataupun  menghapus  kebiasaan-kebiasaan  lama  yang sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  zaman. 29 Dalam  hal  ini  kebijakan  pemerintah harus  diikat  secara  hukum  agar  menjadi  pedoman  bagi  kearifan  lokal  yang  berpotensi blue economy dan  mendukung  pencapaian  SDGs  desa.  Pembangunan  desa  adalah  upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 30 Tujuan pembangunan desa di dalam Undang-Undang tentang Desa dirumuskan yaitu “meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup  manusia  serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan.  Undang-Undang  tentang  Desa  menggunakan  2 (dua)  pendekatan,  yaitu  “desa  membangun‟  dan  “membangun  desa‟  yang  diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa.
Prinsip tidak meninggalkan satu orangpun merupakan prinsip utama SDGs. Dengan prinsip  tersebut  setidaknya  SDGs  harus  bisa  menjawab  dua  hal  yaitu,  keadilan  prosedural yaitu  sejauh  mana  seluruh  pihak  terutama  yang  selama  ini  tertinggal  dapat  terlibat  dalam keseluruhan  proses  pembangunan  dan  keadilan  subtansial  yaitu  sejauh  mana  kebijakan  dan program  pembangunan  dapat  atau  mampu  menjawab  persoalan-persoalan  warga  terutama kelompok tertinggal.
Penelitian ini pada akhirnya ingin memberikan sumbangsih kepada kepada penelitian dalam  skala  yang  lebih  besar  yaitu  pembangunan  dunia  yang  mengacu  kepada Sustainable Development  Goals ,  mewujudkan  sebuah  cita-cita  yang  didambakan  oleh  setiap  umat manusia  yaitu  “ The  Future  We  Want ”  (masa  depan  yang  kami  inginkan),  yang  telah berkembang menjadi prinsip “ No One Left Behind ” (tak ada satupun yang tertinggal).
29 Setia Puta, Puspa Gundary, “Hukum Waris Adat Masyarakat Suku Talang Mamak di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, Riau Law Journal Vol. 3 No.2, Novemer 2019: 165-179, https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7814/6543
30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 angka 8

## KESIMPULAN
Kearifan lokal masyarakat pesisir pantai yang berpotensi blue economy dalam rangka pencapaian sustainable  development  goals adalah  ritual  dan  proses  tata  cara  penangkapan ikan  serta  penggunaan  alat  tangkap  ikan  tradisional,  pengelolaan mangrove secara  arif  dan seni budaya masyarakat lokal. Kearifan lokal ini mendukung blue economy guna pencapaian SDGs desa dalam bentuk pengelolaan wisata bahari.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Fahry,  Aulia  Audrei,  et.al.  “Reformasi  Implementasi  Konsep Blue Economy sebagai Upaya Proteksi Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kota Semarang” Jurnal Manajemen dan  Ilmu  Administrasi  Publik  ,  Volume  4  Nomor  3    Tahun  2022: 168-174 , https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i3.525,
Andini, Fitri, Ashaluddin Jalil, Resdati. “Kearifan Lokal Nelayan Suku Akit di Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti”. (J-PSH) Jurnal Pendidikan  Sosiologi  Dan  Humaniora  Volume  13  Number  2  Oktober  2022: 454-461, http://dx.doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.56010.
Asshiddiqie,  Jimly. Green  Constitution  Nuansa  Hijau  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Bruce, Mitchel, et.al. Pengelolaan Sumber Daya Alam .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
Budiati,  Lilin. Good  Governance  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup .  Bogor:  Ghalia Indonesia, 2014.
Edorita, Widia dan Zulfikar Jayakusuma. “Implementasi Nilai-Nilai Adat dan Kearifan Lokal dalam Melestarikan Hutan, Sungai Dan Danau Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten  Kampar”, Riau  Law  Journal  Vol.  2  No.2,  November  2018 :  262-282, https://doi.org/10.30652/rlj.v2i2.6201.
Ervianto,  Wulfram  I.  “Studi  Pendekatan  Ekonomi  Biru  Untuk  Infrastruktur  di  Indonesia”. Prosiding  Seminar  Nasional  Sains  dan  Teknologi,  Fakultas  Teknik  Universitas Muhammadyah
Jakarta : 1-7,
https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/3545.
Gina,  Sonya  Adriadi  et.al..  “Pengembangan  Kegiatan  Ekonomi  Berbasis  Blue  Economy  Di Kawasan Pesisir Kek Mandalika. Jurnal Konstanta Ekonomi Pembangunan Juni (2022) 1-17, https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/konstanta/article/view/160/104.
Hermawan, Fajar Wahyu.“ Ini Manfaat Data SDGs Desa ”. Portal Berita Info Publik, 20 Juni 2021.  https://infopublik.id/kategori/sorot-sosial-budaya/542421/ini-manfaat-data-sdgs- desa.
Hoof,  G.J.H.  Van. Rethingking  the  Sources  of  Internasional Law /  Pemikiran  Kembali Sumber-sumber  Hukum  Internasional .  Diterjemahkan  oleh  Hata.  Bandung:  Alumni, 2000.
Jayakusuma, Zulfikar. “Peranan Audit Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan  Lingkungan  Hidup  untuk  Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan”. Al’
Adl, Volume VII Nomor 14, Juli-Desember 2015: 101-116,
http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v7i14.229.
“Kehidupan Masyarakat Adat Suku Akit, dan Kearifan Lokal (tulisan 1)”. Bahteraalam.org, 15  Januari  2021,  https://bahteraalam.org/2021/01/15/kehidupan-masyarakat-adat-suku- akit-dan-kearifan-lokal-tulisan-1/.
Lestari,  Sukarniati  dan  Rifki  Khoirudin.  “Analisis  Kelembagaan  Penerapan  Konsep Blue Economy pada  Tambak  Udang  (Studi  Kasus  di  Dusun  Ngentak  Desa  Poncosari Kecamatan  Srandakan  Kabupaten  Bantul)”. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan,  3  (2017 ): 52-65, http://dx.doi.org/10.35906/jep01.v3i2.198.
“Potensi  yang  Dapat  Dikembangkan  di  Kecamatan  serta  Daerah  Pengembangannya, Kecamatan  Rupat  Kabupaten  Bengkalis”,  diakses  tanggal  27  Mei  2023, https://camatrupat.bengkaliskab.go.id/web/statis/potensi-bidang-pariwisata/5.
Pratama, Oki. “Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia”. 10 Juni 2020. https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-.
Putra, Setia, Puspa Gundary. “Hukum Waris Adat Masyarakat Suku Talang Mamak di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Riau Law Journal
Vol. 3 No.2, November 2019: 1 65-179,
https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/view/7814/6543.
Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,  2011.
Sands,  Philippe. Principles  of  International  Environmental  Law  I,  Frameworks,  Standards and Implementation. Manchester: Manchester University Press, 1995.
Siswandi, Achmad Gusman. “Rio+20 Pembangunan Berkelanjutan dan Paradigma Ekonomi Biru  ( Blue  Economy)”. Dalam  Peran  Hukum  dalam  Pembangunan  di  Indonesia Kenyataan,  Harapan  dan  Tantangan,  Liber  Amicorum  Prof.  Dr.  Etty  R.  Agoes,  S.H., LL.M,. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
Sugandhy, Aca dan Rustam Hakim. Prinsip-Prinsip Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan . Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
Vázquez,  Rosa  María  Martínez-,  Juan  Milán-García  dan  Jaime  de  Pablo  Valenciano, Challenges of the Blue Economy: evidence and research trends, Environmental Science Europe (2021): 33- 61, https://doi.org/10.1186/s12302-021-00502-1.
Wahyuddin,  Y.  A  ,  Hidayat,  Raka  Maypangestu  dan    Tri  Ridho  Verdiansyah.  “Strategi Kebijakan  Blue  Economy  Indonesia  dalam    Mendukung  Pembangunan  Berkelanjutan Pada  Era  Joko  Widodo”. Sriwijaya  Journal  of  Internasional  Relations  Vol  2  No  2, Desember
2022: 70-87. https://doi.org/10.47753/sjir.v2i2.49,
http://sjir.ejournal.unsri.ac.id/index.php/sjir/article/view/49/21.
Wijayanti, Ajeng,  Ramlah. “Pengaruh Concept Blue Economy dan Green Economy terhadap Perekonomian  Masyarakat  Kepulauan  Seribu”. Owner:  Riset  &  Jurnal  Akuntansi Volume 6 Nomor 3, Juli 2022: 2875-2886, https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.906,