INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4221-4232 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang ( Human Trafficking)
Alya Gustin Liantina 1 ✉ , M. Genta Lambang 2 , Ayo Vide Siratama 3 , Reza Fatika Yuniar 4 ,
Zainab Ompu Jainah 5
Universitas Bandar Lampung Email: alyagliantina@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Karena korban dipaksa dan disesatkan untuk menjadi korban perdagangan manusia, yang kemudian mengeksploitasi mereka secara seksual untuk  mencapai tujuan mereka, maka pelanggaran hak  asasi manusia  merupakan  bagian  yang  melekat  dalam  kejahatan  ini.  Perbudakan,  eksploitasi  seksual,  dan perdagangan  manusia  dalam  segala  bentuknya  jelas  saling  berhubungan.  Tujuan  yang  memandu pembuatan karya ini tercantum di bawah ini: untuk mengkaji Undang-Undang dan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan manusia, unsur-unsur yang berkontribusi terhadap kejahatan ini, dan langkah-langkah  yang  diambil  oleh  pihak  berwenang  untuk  memerangi  para  pelaku  perdagangan Orang. Dengan menggunakan kerangka hukum normatif dan data sekunder, kami melakukan analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan prosedur logika ilmiah. Karena alasan-alasan ini dan alasan lainnya, terungkap bahwa KUHP dan UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama  mengatur  ketentuan-ketentuan  yang  berkaitan  dengan  larangan  perdagangan  orang  di Indonesia:  mengatasi  masalah-masalah  seperti  kemiskinan,  rendahnya  tingkat  pendidikan,  kemajuan teknologi, dan pemaksaan dengan  kekerasan, pemerintah berencana untuk  meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan orang dan pencegahannya melalui sosialisasi ke berbagai kelompok, meningkatkan kesempatan kerja melalui pelatihan keterampilan wirausaha dan pemberdayaan ekonomi, mendorong  lebih  banyak  anak  untuk  berpartisipasi  dalam  pendidikan  formal  dan  informal,  dan mendorong kerja sama antara kabupaten dan provinsi dalam memerangi dan menangani perdagangan orang.
Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pengaturan Hukum, Indonesia

## Abstract
Because victims are coerced and misled into becoming victims of human trafficking, who then sexually exploit them to achieve their ends, human rights violations are an inherent part of this  crime. Slavery, sexual exploitation, and human trafficking in all their forms are obviously interconnected. The goals that guided the creation of this piece are listed below: to examine the statutes and case law pertaining to human trafficking, the elements that contribute to this crime, and the measures taken by authorities to combat traffickers. Using a normative legal framework and secondary data, we conduct a descriptive qualitative analysis using scientific logic procedures. Because of these and other reasons, it has come to light that the Criminal Code and Law No. 21 of 2007 pertaining to the Crime of Trafficking in Persons primarily  govern  the  provisions  pertaining  to  the  prohibition  of  human  trafficking  in  Indonesia: overcoming issues such as poverty, low levels of education, technological advancements, and coercion with violence, the government is planning to raise public  awareness about human trafficking and its prevention  through  socialization  to  different  groups,  increase  employment  opportunities  through training in entrepreneurial skills and economic empowerment, encourage more children to participate in formal  and  informal  education,  and  foster  cooperation  between  districts  and  provinces  in  the  fight against and response to trafficking.
Keywords: Trafficking in Persons (TPPO), Legal Regulations, Indonesia

## PENDAHULUAN
Perdagangan  Orang  adalah  kejahatan  yang  terus  berlanjut  dan  bahkan  semakin meningkat frekuensinya, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dalam Pasal 28 bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak. Perbudakan dalam bentuk kontemporernya adalah perdagangan manusia. Selain itu, ini adalah salah satu bentuk perlakuan paling tidak manusiawi  yang  merendahkan  martabat  manusia.  Kasus  perdagangan  manusia  yang mengkhawatirkan di beberapa negara, terutama negara terbelakang seperti Indonesia (Jafar et al., 2023). Tidak ada negara yang kebal terhadap perdagangan manusia, danjumlah orang yang  terlibat  dalam  perdagangan  manusia  meningkat  setiap  tahunnya  dengan  melewati batas-batas  internasional.  Para  korban  dipaksa  untuk  bekerja  di  tambang  atau  sebagai pekerja rendahan upah di sektor pertanian, sering kali sebagai pekerja rumah tangga.
Pemerintah  dan  aparatur  negara  lainnya  harus  segera  mengatasi  fenomena perdagangan  orang  di  bawah  kerangka  hukum  yang  secara  khusus  mengatur pemberantasannya (Nugroho & Roesli, 2017). Perdagangan manusia adalah masalah global, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegahnya, dimulai dengan aturan hukum. Namun, perdagangan manusia terus terjadi, dan baik pemerintah masing-masing negara maupun  organisasi  internasional  yang  menanganinya  belum  menemukan  solusinya.
Perdagangan  manusia  adalah  bagian  dari  hubungan  antarnegara  dan  terjadi  di  dekat perbatasan (Wedasmara, 2018).
Perdagangan  manusia  mencakup  berbagai  praktik  kejam,  termasuk  namun  tidak terbatas  pada:  merekrut,  mengangkut,  menyembunyikan,  mengirim,  memindahkan,  atau menerima  seseorang  melalui  pemaksaan,  ancaman,  kekerasan,  penculikan,  pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran  atau  manfaat,  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  persetujuan  dari  orang  yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri (Bagaskara, 2023).
Bisnis  kriminal  yang  paling  menguntungkan  adalah  perdagangan  orang,  yang memperlakukan orang seperti komoditas yang  dapat  didaur ulang  dan mengeksploitasi, menyiksa,  dan  menyalahgunakan  mereka  untuk  meningkatkan  keuntungan.  Hal  ini  juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena para korban dipaksa dan ditipu untuk masuk ke dalam bisnis kriminal tersebut (Panjaitan et al., 2021). Sejak munculnya modernisasi di Indonesia yang semakin memudahkan para pelaku perdagangan orang untuk beroperasi, masalah  perdagangan  orang  semakin  parah  dan  berbahaya  bagi  masyarakat  secara keseluruhan, terutama bagi perempuan dan anak-anak (Farhana, 2012).
UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak  dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  mengatur  tentang  penjualan  anak  dan  pemaksaan  hubungan  seksual terhadap  perempuan  dan  anak  untuk  tujuan  komersial  atau  tujuan  tertentu  lainnya, demikian  pula  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  namun  masih  belum mampu  menjangkau  kompleksitas  trafiking  (perdagangan  orang),  terutama  bila  hanya menggunakan Pasal 297 KUHP yang berbunyi: “Perdagangan wanita dan anak laki -laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama enam tahun”.
Dalam  rangka  menemukan  dan  menegaskan  unsur-unsur  kriminalisasi  untuk membantu  anggota  dewan  membahas  dan  menyusun  Rancangan  Undang-Undang Penghapusan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  penulis  meyakini  bahwa  menekankan pentingnya  kriminalisasi  dalam  tindak  pidana  perdagangan  orang  merupakan  hal  yang paling penting untuk memulai segala sesuatunya atau menjadi dasar pembahasannya. Pada tanggal 12 Desember 2000, pemerintah Indonesia telah menandatangani Protokol Palermo untuk  mencegah,  memberantas,  dan  menghukum  tindak  pidana  perdagangan  orang, khususnya  perempuan  dan  anak,  yang  menjadi  instrumen  hukum  internasional  yang mampu menangkap kompleksitas permasalahan perdagangan orang  (M. Ali & Pramono, 2011).  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Penghapusan  Perdagangan  Orang
(perdagangan orang) yang sedang disusun oleh dewan harus mencerminkan protokol ini. Sebagai contoh, Pasal 3 protokol ini (tentang definisi) menekankan pengabaian persetujuan korban, pengakuan dan hak-hak korban yang harus dipenuhi oleh negara, serta kerentanan anak-anak terhadap perdagangan orang dan perlunya perlakuan khusus.
Semangat  dan  substansi  undang-undang  ini  harus  melindungi  hak-hak  korban, terutama perempuan dan anak-anak. Perspektif ini sangat penting untuk mengangkat isu tindak  pidana  untuk  membantu  para  pemikir  dan  anggota  dewan  dalam  menyusun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Seperti  yang  telah  disebutkan  di  atas,  perdagangan  manusia  dianggap  sebagai kejahatan  terorganisir  karena  dilakukan  dalam  sebuah  jaringan  yang  terorganisir  tetapi dalam organisasi ilegal dan dilakukan dengan cara yang canggih karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang telah membuat batas-batas negara hampir tidak dikenal, terutama  dengan  pengawasan  yang  tidak  ketat  di  daerah  perbatasan  atau  tempat pemeriksaan  imigrasi.  Perdagangan  manusia  merupakan  salah  satu  kejahatan  terburuk, terutama bagi perempuan dan anak-anak, karena melanggar hak asasi manusia. Isu ini harus disorot oleh media atau dijadikan perhatian publik, bersamaan dengan upaya penyelamatan oleh penegak hukum dan respon pemerintah (Wedasmara, 2018).
Tujuan yang memandu pembuatan karya ini tercantum di bawah ini: untuk mengkaji Undang-Undang  dan  kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  perdagangan  manusia,  unsur- unsur yang berkontribusi terhadap kejahatan ini, dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang untuk memerangi para pelaku perdagangan Orang.

## METODE PENELITIAN
Berikut ini adalah analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari permasalahan yang diteliti  oleh  peneliti  dan  diuraikan  dalam  artikel  ini  berdasarkan  metode  penelitian  yang digunakan  untuk  menyusunnya:  Penelitian  hukum  normatif  adalah  jenis  penelitian  yang digunakan  dalam  artikel  ini.  Penelitian  di  bidang  hukum  yang  mengandalkan  sumber informasi  sekunder,  terutama  yang  bersifat  normatif  atau  doktrinal.  Karena ketergantungannya pada sumber-sumber kepustakaan sekunder, penelitian di bidang studi hukum normatif atau  doktriner  sering  dikenal  sebagai penelitian kepustakaan atau  studi dokumen  (Warman,  2014).  Strategi  yang  akan  digunakan  peneliti  ketika  melakukan penelitian  hukum.  Penelitian  hukum  yang  menganut  pendekatan  normatif mempertimbangkan  berbagai  perspektif,  seperti  pendekatan  konseptual,  historis,  dan pendekatan berbasis Undang-Undang.
Hal  ini  membutuhkan  pengaturan  metodis  dalam  penelitian  sebelumnya  sebelum dievaluasi menggunakan prosedur logika ilmiah yang bersifat kualitatif (Z. Ali, 2021). Analisis data  penelitian  hukum  bersifat  kualitatif  dan  bukan  kuantitatif  karena  menghindari penggunaan  formulasi  statistik  yang  mengutamakan  angka-angka  untuk  memberikan gambaran  yang  lebih  lengkap  tentang  masalah  yang  dihadapi.  Prosedur  pemecahan masalah menggunakan metode  deskriptif untuk menjelaskan keadaan subjek atau objek penelitian,  yang  dapat  berupa  individu,  lembaga,  masyarakat,  dan  lain-lain,  untuk menyelidiki masalah. Saat ini, dengan melihat keadaan yang ada (Warman, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Reformasi hukum pidana di Indonesia harus mempertimbangkan kebutuhan hukum pidana  dalam  segala  aspek.  Karena  para  ahli  mengatakan  bahwa  hukum  pidana  adalah pedang  bermata  dua,  maka  hukum  pidana  dianggap  sebagai  yang  terpenting.  Selain melindungi masyarakat dari kejahatan, hukum pidana juga melanggar hak asasi manusia ketika hakim menjatuhkan hukuman mati yang harus dilindungi oleh  hukum. Mengingat kemungkinan bahwa hukum pidana terkadang melanggar " rechgoederren" dasar manusia seperti kebebasan dan jiwa, masyarakat, terutama para sarjana hukum,  harus membantu mengembangkan hukum pidana kita di masa depan  (Nugroho & Roesli, 2017). Masalah- masalah pidana belum banyak diketahui, sehingga ilmu hukum pidana yang menekankan pada pemidanaan dan pemenjaraan kurang mendapat perhatian. Banyak persoalan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang berada di luar ranah sistem pemidanaan dan pemidanaan.
Banyak  akademisi  Indonesia  yang  memiliki  pandangan  yang  kaku  dan  absolut terhadap hukum, yang berkontribusi pada wacana miring tentang hukum pidana sebagai ilmu pengetahuan. Mengejutkan bahwa hanya ada sedikit sekali upaya untuk mempelajari dan  membicarakan  perampasan  kemerdekaan,  khususnya  pemenjaraan  di  Indonesia, hingga  saat  ini.  Para  ahli  tidak  sepakat  tentang  seberapa  serius  hukuman  ini,  sehingga diperlukan penelitian baru untuk menyelesaikan perdebatan tersebut. Salah satu perhatian utama  dalam  hukum  pidana  adalah  pemidanaan  dalam  kaitannya  dengan  hal  di  atas. Hukum  acara  pidana  dan  hukum  pelaksanaan  pidana  keduanya  berkaitan  dengan administrasi dan pelaksanaan hukuman.
Jika  kita  adalah  bangsa  yang  terhormat  dan  bermartabat,  kata  Moedjono  kita membutuhkan  hukum  pidana  baru  yang  lebih  ramah  terhadap  warga  negara  dan memasukkan  prinsip-prinsip  Pancasila,  falsafah  negara  kita.  Ketentuan-ketentuan  yang
mencerminkan politik hukum pidana di masa lalu atau nilai-nilai masyarakat selama hampir satu  abad  tentang  apa  yang  baik  dan  buruk  mungkin  tidak  sesuai  dengan  masyarakat sekarang.  Dalam  hal  waktu,  Moedjono  mencatat  bahwa  perubahan  sosial  sering  kali menyebabkan  perubahan  nilai,  sehingga  apa  yang  dulunya  merupakan  tindakan  yang dilarang  mungkin  sekarang  menjadi  legal  atau  sebaliknya,  sehingga  sulit  untuk mempertahankan validitas KUHP di masa lalu. Masyarakat menginginkan hukum pidananya sendiri, bukan hukum pidana masa lalu (Moedjono, 1980).
Hakim dapat memilih jenis, tingkat keparahan, dan metode hukuman, meskipun sistem hukum  modern  mempengaruhi  transplantasi  hukum  dari  satu  budaya  ke  budaya  lain. Hukuman  mati  dan  perampasan  kemerdekaan,  yang  menurut  konsep  rancangan  KUHP perlu  ditinjau  ulang  secara  hati-hati,  masih  diperdebatkan,  tetapi  "Integrasi  Masyarakat" disetujui. Asas legalitas menyatakan bahwa setiap tindak pidana harus ditentukan demikian oleh suatu aturan hukum (Pasal 1 ayat (1) KUHP) atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 14 ayat (2) UUDS 1950) sebelum seseorang dapat dituntut untuk dipidana atas perbuatannya.

## 1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Didalam KUHP
Ketentuan  mengenai  larangan  perdagangan  orang  di  Indonesia  pada  dasarnya  telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan tindak pidana perdagangan orang didalam KUHP sebagai berikut:
(1) “Menjadi  pencarian  dan  kebiasaan  dengan  cara  memudahkan  perbuat an  cabul antara orang lain dengan orang lain terdapat dalam Pasal 296 KUHP.
(2) Memperniagakan  anak  perempuan  dan  anak  laki-laki  untuk  tujuan  prostitusi terdapat dalam Pasal 297.
(3) Menyerahkan anak untuk di eksploitasi dalam Pasal 301 KUHP.
(4) Menjalankan perniagaan budak Pasal 324 KUHP.
(5) Melarikan orang terdapat dalam Pasal 328 KUHP.
(6) Dengan melawan dan membawah orang ketempat lain dai yang dijanjikan untuk melakukan suatu pekerjaan pada tempat tertentu, terdapat dalam Pasal 329 KUHP.
(7) Menyembuyikan  orang  dewasa  yang  dicabut  dari  kuasanya  yang  sah  terdapat dalam Pasal 331 KUHP.
(8) Melarikan wanita (belum dewasa dan sudah dewasa) dalam Pasal 332 KUHP.
(9) Merampas  kemerdekaan  orang  atau  meneruskan  penahanan  dengan  melawan hukum, diatur dalam Pasal 333 KUHP.
(10) Merampas  kemerdekaan  orang  atau  meneruskan  penahanan  dengan  melawan
hukum diatur dalam Pasal 335 KUHP.
(11) Menjanjikan  wanita  tersebut  mendapat  pekerjaan,  tetapi  ternyata  diserahkan kepada  orang  lain  untuk  melakukan  perbuatan  cabul,  pelacuran  atau  perbuatan melanggar kesusilaan pidana diatur dalam Pasal 433 ayat (2) KUHP”.
2. Pengaturan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  Dalam  Undang-Undang  No.21  Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
a) Aspek Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UU  No.21  Tahun  2007  yang  bertujuan  untuk  memberantas  tindak  pidana perdagangan  orang,  kejahatan  yang  dilakukan  mulai  dari  perekrutan, pengangkutan, dan penempatan baik di dalam maupun di luar negeri dengan unsur penipuan,  bujuk  rayu,  pemanfaatan, dan kekerasan, bahkan yang  dilakukan  oleh korporasi dan mengatur sanksi  pidana penjara  dan denda. Pelaku tindak pidana perdagangan  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  perdagangan  orang  yang mengakibatkan  eksploitasi,  baik  melalui  percobaan,  penggunaan,  pengiriman, maupun  korporasi,  akan  didenda  paling  sedikit  120  juta  rupiah  dan  dipenjara  3 sampai seumur hidup.
b) Aspek  lain  yang  berhubungan  dengan  perdagangan  manusia.  Hal  ini  mengatur tentang  mereka  yang  mencoba  menghalangi,  mencegah,  menghalang-halangi, atau menggagalkan investigasi dan persidangan Perdagangan Orang. Pasal 19-27 UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mengatur tindak pidana lain yang mendukungnya.
c) Elemen-elemen  pekerjaan  polisi,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  silang  di pengadilan. Bagian ini mencakup proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan silang terhadap saksi, korban, dan barang bukti dalam kasus perdagangan orang. Bagian ini  dimulai dengan Pasal 28 dan dilanjutkan  dengan  Pasal 42 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Z
d) lemen  mitigasi  dan  perawatan.  Langkah-langkah  pencegahan  dalam  undang- undang  ini  meliputi  (1).  (Pasal  56-57  mengatur  program  pencegahan).  (2). Membentuk gugus tugas (sebagaimana diuraikan dalam Pasal 58).
e) Keterlibatan  masyarakat  dan  kolaborasi  internasional.  Bagian  ini  membahas bagaimana  pemerintah  dapat  membantu  menghentikan  dan  pada  akhirnya menghapuskan perdagangan manusia dengan bekerja sama dengan negara lain di berbagai bidang. Selain itu, bagian ini juga mengatur bagaimana masyarakat dapat membantu mengakhiri perdagangan orang untuk selamanya. Pasal 59-63 UU No.

## B. Faktor Pendorong/Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
Kesulitan Ekonomi (Kemiskinan)
Sebagai  sebuah  fenomena  sosial,  masalah  kemiskinan  di  Indonesia  masih  belum memiliki jawaban yang jelas. Kemiskinan merupakan salah  satu aspek dari kompleksitas berbagai masalah yang ada di negara ini, sehingga ini bukanlah masalah baru bagi republik ini.  Dari  sekian  banyak  alasan  dan  penyebab  kemiskinan,  beberapa  di  antaranya  yang paling signifikan adalah kurangnya kesempatan kerja, kurangnya pemahaman tentang cara kerja ekonomi dan bisnis, dan dampak dari faktor-faktor yang terkait dengan ukuran rumah tangga terhadap pendapatan rumah tangga (Satriani, 2013).
Pemerintah tidak pernah peduli atau berusaha mengatasinya, seperti dengan program KB (Keluarga Berencana) sejak era Orde Baru Presiden Soeharto, yang bukan merupakan solusi  yang  sempurna  atau  cerdas  karena  mengabaikan  kebutuhan  dasar  masyarakat. Jutaan  orang  Indonesia  telah  bermigrasi  ke  dalam  dan  luar  negeri  untuk  menghidupi keluarga  mereka  karena  kemiskinan  dan  pengangguran.  Kemiskinan  tidak  hanya mengindikasikan kerentanan terhadap perdagangan orang. Karena jutaan orang Indonesia hidup  dalam  kemiskinan  tetapi  tidak  menjadi  korban  perdagangan  orang,  dan  banyak orang baik yang menjadi korban perdagangan orang (Rizqi, 2017). Media melanggengkan kenyataan  ini  dengan  menayangkan  acara-acara  yang  bersifat  pamer  dan  konsumeris, yang pada gilirannya mempromosikan cara hidup yang materialistis dan boros (Hamzah, 1986). Kurangnya kesempatan kerja dan meningkatnya angka pengangguran jelas telah mendorong banyak anggota masyarakat kita untuk mempertimbangkan berimigrasi untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

## Pendidikan Yang Tidak Memadai
Meskipun benar bahwa tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin kesuksesan, namun hal ini meningkatkan peluang seseorang untuk menghindari jebakan umum, seperti birokrasi  administratif  dan  menjadi  korban  penipuan  dokumen,  berkat  keakraban seseorang dengan materi dan kemampuan membaca dan memahaminya.
Karena  kemiskinan  dan  pendidikan  berjalan  beriringan,  dapat  dibayangkan  bahwa keluarga  tidak  mampu  menyekolahkan  anak-anak  mereka  ke  perguruan  tinggi  setelah menyelesaikan sekolah dasar, menengah, atau menengah atas. Karena kemiskinan masih menjadi  masalah  besar  di  Indonesia,  pemerintah  telah  mencanangkan  Program  Wajib Belajar  9  tahun  (setidaknya  SD  hingga  SMP),  namun  jika  hal  ini  berdampak  pada
pendidikan anak-anak Indonesia, maka program ini tidak akan diimplementasikan. Sebuah kebijakan  baru  baru-baru  ini  dibuat  oleh  pemerintah.  Kebijakan  ini  memastikan  bahwa anak-anak di Indonesia dapat melanjutkan pendidikan mereka di luar masa wajib belajar 12 tahun dengan mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  untuk  subsidi  bahan  bakar  minyak  (BBM)  ke  dana  subsidi  untuk  siswa berpenghasilan rendah (Nugroho & Roesli, 2017).
Selain kemiskinan, masalah utama lainnya adalah bahwa sekolah negeri dan swasta masih membutuhkan donasi yang besar untuk pembangunan gedung dan biaya lainnya. Migrasi  dipengaruhi  secara  negatif  oleh  rendahnya  tingkat  pendidikan.  Di  negara  ini, banyak  ijazah  lulusan  SMP  dan  SMA  yang  tidak  dijual  sebagai  persyaratan  untuk mendapatkan  pekerjaan.  Tingkat  pendidikan,  terutama  sekolah  dasar,  masih  rendah  di negara  ini.  Lebih  buruk  lagi,  mereka  buta  huruf  dan  lebih  rentan  terhadap  penipuan, pemalsuan  dokumen,  serta  menjebak  dan  menjerat  korban  untuk  dieksploitasi  atau diperjualbelikan oleh para pelaku, pengepul, atau pihak-pihak tertentu.

## Kemajuan Teknologi
Sejumlah  perubahan  dalam  kehidupan  sosial,  ekonomi,  hukum,  dan  teknologi masyarakat berdampak pada tingkat kejahatan, yang merupakan gejala dari masalah sosial yang  lebih  besar.  Di  dunia  saat  ini,  setiap  orang  perlu  menguasai  teknologi  karena teknologi  membantu  perkembangan.  Jika  kita  tidak  mengetahui  cara  menggunakan teknologi ini, kita akan tertinggal, tetapi sangat disayangkan bahwa kehidupan masyarakat terkena dampak negatif dari kemajuan teknologi yang pesat (Rizqi, 2017).

## Intimidasi Dengan Kekerasan
Gerakan pagar besi terutama menggunakan perempuan sebagai budak seks, mucikari, majikan,  dan  lainnya;  hal  ini  jelas-jelas  lebih  anarkis,  berdampak  pada  korban  secara psikologis lebih dalam, dan menampilkan sisi yang lebih biadab dengan membuat mereka mengikuti  perintah  yang  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  mereka  secara  umum (Sulistiyo, 2012).

## C. Kebijakan Dalam Mencegah Dan Mengatasi Pelaku Perdagangan Orang
Saat  ini,  di  era  pluralisme  agama  dan  kemerdekaan  yang  demokratis,  masyarakat Indonesia bekerja sama untuk memastikan keselamatan seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang paling  rentan terhadap  perdagangan orang dan  bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. (Wikisource, 2021).
Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir seperti perdagangan manusia, kerja  sama  internal  dengan  negara-negara  sahabat  dan  lembaga-lembaga  internasional
semakin berkembang dan akan terus berlanjut. Untuk mencegah para pelaku perdagangan manusia, pihak berwenang dan masyarakat mengambil tindakan hukum yang lebih keras terhadap mereka sekaligus melindungi para korban. Pencegahan perdagangan orang untuk kelompok rentan meliputi konseling, kampanye, dan penyadaran masyarakat. Pemerintah mengembangkan  program  pemberdayaan  pasca-reintegrasi  bagi  mantan  korban perdagangan orang dan kelompok rentan dengan LSM lokal, nasional, dan internasional serta  badan-badan  dunia  untuk  mencegah  terjadinya  perdagangan  orang.  Program- program  pemberdayaan  menangani  masalah  kemiskinan  dan  pendidikan  yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang (Wikisource, 2021).
Langkah-langkah  yang  telah  diambil  Indonesia  untuk  memerangi  perdagangan manusia adalah”
1. Mengikuti  ketentuan- ketentuan  dalam  “Undang -Undang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (PTPPO)”,  yang  telah  disahkan pada tahun 2007.
2. Meningkatkan kesadaran akan PTPPO sesuai dengan “UU No. 21/2007” .
3. Sesuai  dengan  “Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  2008  tentang  Tata  Cara  dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi atau Korban TPPO”, perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu.
4. Gugus  Tugas  Pencegahan  dan  Penanganan  TPPO  dibentuk  berdasarkan  Peraturan “Presiden No. 69 Tahun 2008” dan terdiri dari wakil -wakil pemerintah dan masyarakat.
5. Membuat Peraturan Daerah tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wedasmara, 2018).
Mengedukasi  berbagai  demografi  (misalnya,  anak  sekolah,  guru,  dan  kepala kecamatan dan desa) tentang bahaya perdagangan orang adalah langkah pertama dalam strategi  pemerintah  di  masa  depan  untuk  mengakhiri  praktik  ini.  Kedua,  meningkatkan jumlah  lapangan  pekerjaan  yang  tersedia  dengan  memfasilitasi  inisiatif  seperti pemberdayaan  ekonomi  dan  pengembangan  keterampilan  kewirausahaan.  Terakhir, meningkatkan keterlibatan anak-anak dalam lingkungan pendidikan formal dan informal. Keempat, mencegah dan menangani perdagangan orang membutuhkan kerja sama lintas kabupaten/provinsi(Wedasmara, 2018).

## SIMPULAN
Pemerintah dan aparat negara lainnya harus segera menangani perdagangan orang di bawah undang-undang yang secara khusus mengatur penghapusannya. Perdagangan orang  melibatkan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,
atau  penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  penipuan,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi rentan,  penjeratan  utang,  atau  memberi  bayaran  atau  manfaat  walaupun  memperoleh persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain  tersebut,  baik  yang dilakukan  di  dalam  maupun  antarnegara.  Reformasi  hukum  pidana  Indonesia  harus mempertimbangkan semua aspek hukum pidana. KUHP dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang perdagangan orang.
Kejahatan  transnasional  ini  menempati  urutan  ketiga  secara  global,  dan  memiliki banyak penyebab yang rumit. Masalah perdagangan manusia di Indonesia sangat kompleks dan multi faktor. Banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya perdagangan manusia. Namun demikian, beberapa elemen penting termasuk kesulitan ekonomi, pendidikan yang tidak memadai, kemajuan teknologi, dan intimidasi dengan kekerasan.
Pemerintah telah memberlakukan sejumlah peraturan untuk memerangi perdagangan manusia. Tujuan jangka panjangnya termasuk mengedukasi masyarakat tentang masalah ini dan  bagaimana  cara  menghindari  menjadi  korban,  meningkatkan  jumlah  lapangan pekerjaan  yang  tersedia  melalui  inisiatif  seperti  pemberdayaan  ekonomi  dan  pelatihan keterampilan  wirausaha,  melibatkan  lebih  banyak  anak  di  sekolah,  baik  secara  formal maupun informal, dan membina kerja sama antara berbagai kabupaten dan provinsi untuk memerangi dan menanggulangi perdagangan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M., & Pramono, B. A. (2011). Perdagangan orang: dimensi, instrumen internasional, dan pengaturannya di Indonesia. Citra Aditya Bakti.
Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
Bagaskara,  W.  A.  (2023). Politik  Hukum  Pidana  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Farhana. (2012). Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Sinar Grafika.
Hamzah, A. (1986). Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia.
Jafar,  E.,  Mutthu,  Z.  Z.,  Monoarfa,  N.,  &  Kleden,  K.  L.  (2023).  Tantangan  dan  Strategi Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang. Seminar  Nasional-Hukum  Dan Pancasila, 2, 12 – 23.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). (n.d.).
Moedjono.  (1980). Pidato  Pengarahan  Pada  Simposium  Pembaharuan  Hukum  Pidana Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Nugroho, B., & Roesli, M. (2017). Analisa hukum tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Jurnal Bina Mulia Hukum, 2(1), 106 – 114.
Panjaitan, J. S. B., Marlina, M., & Zulyadi, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang. Journal  of  Education,  Humaniora  and Social Sciences (JEHSS), 4(2), 1136 – 1153.
Rizqi,  E.  (2017).  Analisis  Hukum  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
Satriani, R. A. (2013). Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya. State University of Surabaya.
Sulistiyo, A. (2012). Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Pandecta Research Law Journal, 7(2).
Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Perdagangan Orang. (n.d.).
Warman,  E.  (2014).  Penegakan  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif  Kriminologi. Yogyakarta: Genta Publishing.
Wedasmara, I. M. S. (2018). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). Jurnal Yustitia, 12(1).
Wikisource.  (2021). Penghapusan  Perdagangan  Orang  Di  Indonesia  Tahun  2004-2005. Https//Id.Wikisource.Org/Wiki/Penghapusan_Perdagangan_Orang_Di_Indonesia_Tah un_2004-2005. Diakses pada Sabtu, 02 Desember 2023. Pukul 13.45 WIB