Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu

## Mursalin
Manajemen, F.Ekonomi dan Bisnis, Univ.PGRI Palembang, mursalin@univpgri-palembang.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini  bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh  Moral Wajib  Pajak,  Penghindaran  Pajak,  Sanksi Perpajakan,  dan  Sikap  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial masing-masing bahwa Moral Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.  Penghindaran  Pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Sanksi  Perpajakan  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi.  Sikap Wajib  Pajak berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Secara  simultan  Moral  Wajib  Pajak, Penghindaran  Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  dan  Sikap  Wajib  Pajak  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Berdasarkan  kesimpulan penelitian  ini maka Wajib  Pajak memiliki moral yang baik dalam memiliki NPWP dan jujur dalam melaporkan SPT, Wajib Pajak taat dalam membayar pajak  sehingga  akan  terhindar  dari  sanksi  perpajakan,  Wajib  Pajak  menaati  semua  peraturan perpajakan yang berlaku, dan Wajib Pajak tepat waktu dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya.
Kata kunci : Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  the  effect  of  taxpayers'  morals,  tax  avoidance,  tax  sanctions  and taxpayer  attitudes  towards  individual  taxpayer  compliance  at  the  Palembang  Seberang  Ulu  Pratama Tax  Office.  The  results  of this  study  indicate  partially each  of  the  Taxpayers'  Moral  has  no  effect  on Individual  Taxpayer  Compliance.  Tax  Avoidance  has  no  effect  on  Individual  Taxpayer  Compliance. Tax  Sanctions  affect  Individual  Taxpayer  Compliance.  The  attitude  of  the Taxpayer  has  an  effect  on Individual  Taxpayer  Compliance.  Simultaneously,  Taxpayer  Morals,  Tax  Avoidance,  Tax  Sanctions and  Taxpayer  Attitudes  affect  Individual  Taxpayer  Compliance.  Based  on  the  conclusions  of  this study,  taxpayers  have  good  morals  in  having  an  NPWP  and  are  honest  in  reporting  SPT, taxpayers are  obedient  in  paying  taxes  so  that  they  will  avoid  tax  sanctions,  taxpayers  obey  all  applicable  tax regulations, and taxpayers are on time to fulfill all tax obligations and tax rights.
Keywords: Taxpayer Morals, Tax Avoidance, Tax Sanctions, Taxpayer Attitudes, Personal Taxpayer Compliance.

## A. PENDAHULUAN
Pengertian
Pajak menurut Undang-undang  Nomor  16  Tahun 2009  Pasal  1  adalah  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang  dengan  tidak  mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan  untuk  keperluan  negara
bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.
Permasalahan yang sering terjadi berkaitan  dengan  pemungutan  pajak yaitu  masih  banyaknya  masyarakat yang  tidak  mau  memenuhi  kewajiban pajaknya. Menurut Rahayu (2017: 192) kepatuhan Wajib  Pajak  menjadi  aspek yang  paling  penting  mengingat  bahwa sistem perpajakan di Indonesia
is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License .
menuntut  Wajib  Pajak  untuk  turut  aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.  Sistem  pemungutan yang  berlaku  adalah  sistem Self Assesment  System, dimana  segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan  sepenuhnya  oleh  Wajib Pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur penelitian.
Kepatuhan  Wajib  Pajak  sangat dipengaruhi  oleh  moralitas  dari  Wajib Pajak.  Hal  ini  disebabkan  karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang  tidak  lepas  dari  kondisi moral reasoning itu  sendiri.  Aspek  moral dalam  bidang  perpajakan  menyangkut dua hal, yaitu (1) kewajiban perpajakan merupakan  kewajiban  moral  yang harus  ditunaikan  oleh  setiap  Wajib Pajak,  dan  (2)  menyangkut  kesadaran moral  terkait  dengan  alokasi  atau distribusi dari penerimaan pajak (Heru, 2019: 263).
Penghindaran  pajak  merupakan salah  satu  upaya  meminimalisasi beban  pajak  yang  sering  dilakukan oleh Wajib Pajak, karena masih berada dalam  peraturan  perpajakan  yang berlaku dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan.  Di  sisi  lain  penghindaran pajak  ini  menyebabkan  permintaan barang  yang  dikenakan  pajak  menjadi berkurang, atau bertambahnya permintaan barang  lain  sekaligus terjadi  penambahan  dalam  produksi barang  yang  tidak  dikenakan  pajak berat, tetapi dapat meningkatkan tabungan  atau  investasi  lain  (Rahayu, 2017: 202).
Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting  dalam  menentukan  kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  semua kewajiban pajakanya. Sejauh ini sanksi pajak  digunakan  untuk  meningkatkan kepatuhan  Wajib  Pajak  membayar pajaknya.  Masyarakat  pada  umumnya patuh  pada  peraturan  apabila  ada sanksi  yang  mengikat.  Semakin  tinggi sanksi yang diberikan, maka menghasilkan
kepatuhan yang semakin semakin baik. Sikap  Wajib  Pajak  merupakan pernyataan atau pertimbangan
evaluatif, baik menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai obyek, orang  atau  peristiwa.  Sikap  Wajib Pajak mencerminkan bagaimana Sikap Wajib Pajak
terhadap aspek lingkungan pajak baik sikapnya terhadap  peraturan  pajak,  kebijakan pajak, adminitrasi pajak dan pelayanan pajak.  Sikap  yang  baik  dari  Wajib Pajak  meningkatkan  kecenderungan kepatuhan  dari  Wajib  Pajak  (Heru, 2019: 264).
Sebagai salah satu Kantor Pelayanan  Pajak  di  Kota  Palembang, Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Palembang  Seberang  Ulu  mengalami peningkatan jumlah Wajib Pajak orang pribadi  yang  terdaftar,  tetapi  tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  orang  pribadi masih  rendah.  Dilihat  dari  data  jumlah Wajib  Pajak  orang  pribadi  yang terdaftar dari jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang wajib menyampaikan SPT di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dalam tabel berikut ini:
Tabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu
Tahun 2015-2019 Tahun Jumlah WP OP Terdaftar Jumlah WP OP Menyerahkan SPT Persentase Kepatuhan WP OP (%) 2015 48.462 36.312 74,92 2016 53.857 38.223 70,97 2017 58.627 28.024 47,80 2018 53.673 30.741 57,27 2019 62.694 36.404 58,06 Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu (2020) Berdasarkan tabel di atas menunjukkan  bahwa  meningkatnya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar  belum  tentu  menunjukkan peningkatan  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi. Di lihat dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dari tahun 2015  sampai  dengan  tahun  2017 mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya tetapi  tahun  2018  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  yang  terdaftar  mengalami penurunan  sebanyak  4.945  orang  dan tahun  2019 bertambah sebanyak 10.124  orang.  Namun  penambahan tersebut tidak terjadi pada Wajib Pajak Orang  Pribadi  yang  menyampaikan SPT  tahun  2015  sebanyak  36.312 orang,  tahun  2016  sebanyak  38.223 orang dan mengalami kenaikan sebanyak  1.911  orang,  tahun  2017 sebanyak
28.024 orang
dan mengalami penurunan sebanyak 10.199  orang,  tahun  2018  sebanyak
30.741 orang dan mengalami kenaikan sebanyak  2.717  orang,  tahun  2019 sebanyak 36.404 orang dan mengalami  kenaikan  sebanyak  5.663 orang.  Hal ini  berdampak  pada  tingkat kepatuhan  WP  OP  di  KPP  Pratama Palembang  Seberang  Ulu  itu  sendiri. Jika  dilihat  dari  tahun  2015-2017, tingkat  kepatuhan  WP  OP  sebanyak 74,92%,  namun  turun  menjadi  70,97% di  tahun  2016,  pada  tahun  2017 menurun  lagi  menjadi  47,80%,  pada tahun  2018  sebanyak  57,27%  dan mengalami peningkatan sebanyak
9.047 orang, pada tahun 2019 sebanyak  58,06%  dan  mengalami peningkatan  tidak  signifikan  menjadi 79 orang.
Ini  menandakan  bahwa  tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP  Pratama  Palembang  Seberang Ulu  masih  rendah,  dimana  hanya setengah  dari  jumlah  Wajib  Pajak orang  pribadi  yang  melaksanakan kepatuhan  Wajib  Pajak  orang  pribadi dengan  baik.  Banyak  faktor  yang menyebabkan  Wajib  Pajak  yang  tidak melaksanakan  kewajiban  perpajakan salah  satunya  masalah  Moral  Wajib Pajak,  Penghindaran  Pajak,  Sanksi Perpajakan dan Sikap Wajib Pajak dan masih  banyak  Wajib  Pajak  yang  tidak melaksanakan  hak  dan  kewajibannya dengan baik.
Berdasarkan uraian di atas, penulis  tertarik  melakukan  penelitian yang  berjudul  “Pengaruh  Moral  Wajib Pajak,  Penghindaran  Pajak,  Sanksi Perpajakan,  dan  Sikap  Wajib  Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Orang  Pribadi  di  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Palembang  Seberang Ulu. ˮ

## B.  KAJIAN TEORI
Heru (2019: 263) Teori Perkembangan Moral ( Theory of Moral Reasoning ) adalah teori yang menyatakan keputusan moral terutama yang dipengaruhi oleh perlakuan terhadap  sanksi  pada  tingkatan moral
reasoning yang  rendah,  pengharapan akan adanya
keadilan ( peer expectation )  pada  tingkatan  yang tertinggi.
Wajib Pajak
yang menggunakan  prinsip  moral  dalam pengambilan  keputusan  pembayaran pajak  akan  lebih  patuh  dibandingkan Wajib  Pajak  lainnya.  Wajib  Pajak dengan  tingkatan  moral  yang  sama tetapi  memiliki  persepsi  yang  berbeda akan  memilki  reaksi  yang  berbeda terhadap kepatuhan pajak.
Heru  (2019:  264)  teori  ekuitas yang menekankan pada aspek keadilan.  Teori  ini  menyangkut  aspek hak  dan  kewajiban  Wajib  Pajak. Apabila  Wajib  Pajak  memandang bahwa hak dan kewajibannya sebanding dengan artian bahwa adanya keseimbangan antara kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan hak-hak  yang  dapat  diperolehnya,
maka  Wajib  Pajak  cenderung  lebih patuh  dalam  menjalankan  kewajiban pajaknya.  Teori  ini  juga  menyangkut keadilan  dalam  perlakuan  terhadap setiap Wajib Pajak.
Mardiasmo (2016: 27) menyatakan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran  pajak,  pemotong  pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan Resmi (2016: 27) menyatakan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran  pajak,  pemotong  pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## Kerangka Pemikiran
Gambar Kerangka Pemikiran
Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
H 5
H 1 H 2 H 3 H 4 Moral Wajib Pajak (X 1 )
Penghindaran Pajak (X 2 )
Sanksi Perpajakan
(X 3 )
Sikap Wajib Pajak (X 4 ) Kepatuhan WPOP (Y)
Pengembangan Hipotesis Pengaruh Moral Wajib
Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi
Kepatuhan  Wajib  Pajak  sangat dipengaruhi  oleh  moralitas  dari  Wajib Pajak.  Hal  ini  disebabkan  karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang  tidak  lepas  dari  kondisi moral reasoning itu  sendiri.  Aspek  moral dalam  bidang  perpajakan  menyangkut dua hal, yaitu (1) kewajiban perpajakan merupakan  kewajiban  moral  yang harus  ditunaikan  oleh  setiap  Wajib Pajak,  dan  (2)  menyangkut  kesadaran moral  terkait  dengan  alokasi  atau distribusi dari penerimaan pajak (Heru, 2019: 263).
H 1 :  Pengaruh  Moral  Wajib  Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak
Orang Pribadi Pengaruh Penghindaran
Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi
Penghindaran  pajak  merupakan salah  satu  upaya  meminimalisasi beban  pajak  yang  sering  dilakukan oleh Wajib Pajak, karena masih berada dalam  peraturan  perpajakan  yang berlaku dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan.  Di  sisi  lain  penghindaran pajak  ini  menyebabkan  permintaan barang  yang  dikenakan  pajak  menjadi berkurang, atau bertambahnya permintaan  barang  lain  sekaligus terjadi  penambahan  dalam  produksi barang  yang  tidak  dikenakan  pajak berat, tetapi dapat meningkatkan tabungan  atau  investasi  lain  (Rahayu, 2017: 202).
H 2 :  Pengaruh  Penghindaran  Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengaruh Sanksi Perpajakan
terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi
Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting  dalam  menentukan  kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  semua kewajiban pajakanya. Sejauh ini sanksi pajak  digunakan  untuk  meningkatkan kepatuhan  Wajib  Pajak  membayar pajaknya.  Masyarakat  pada  umumnya patuh  pada  peraturan  apabila  ada sanksi  yang  mengikat.  Semakin  tinggi sanksi yang diberikan, maka menghasilkan kepatuhan yang semakin semakin baik.
H 3 : Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi Sikap  Wajib  Pajak  merupakan pernyataan atau
pertimbangan evaluatif, baik menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai obyek, orang  atau  peristiwa.  Sikap  Wajib Pajak mencerminkan bagaimana Sikap Wajib Pajak terhadap aspek lingkungan pajak baik sikapnya terhadap  peraturan  pajak,  kebijakan pajak, adminitrasi pajak dan pelayanan pajak.  Sikap  yang  baik  dari  Wajib Pajak  meningkatkan  kecenderungan kepatuhan  dari  Wajib  Pajak  (Heru, 2019: 264).
H 4 :  Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan  dan  Sikap  Wajib  Pajak Secara Bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kepatuhan  Wajib  Pajak  sangat dipengaruhi  oleh  moralitas  dari  Wajib Pajak.  Hal  ini  disebabkan  karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang  tidak  lepas  dari  kondisi moral reasoning itu  sendiri.  Aspek  moral dalam  bidang  perpajakan  menyangkut dua hal, yaitu (1) kewajiban perpajakan merupakan  kewajiban  moral  yang harus  ditunaikan  oleh  setiap  Wajib Pajak,  dan  (2)  menyangkut  kesadaran moral  terkait  dengan  alokasi  atau distribusi dari penerimaan pajak (Heru, 2019: 263).
Penghindaran  pajak  merupakan salah  satu  upaya  meminimalisasi beban  pajak  yang  sering  dilakukan oleh Wajib Pajak, karena masih berada dalam  peraturan  perpajakan  yang berlaku dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan.  Di  sisi  lain  penghindaran pajak  ini  menyebabkan  permintaan barang  yang  dikenakan  pajak  menjadi berkurang, atau bertambahnya permintaan barang  lain  sekaligus terjadi  penambahan  dalam  produksi barang  yang  tidak  dikenakan  pajak berat, tetapi dapat meningkatkan tabungan  atau  investasi  lain  (Rahayu, 2017: 202).
Persepsi  Wajib  Pajak  mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting  dalam  menentukan  kepatuhan Wajib  Pajak  dalam  memenuhi  semua kewajiban pajakanya. Sejauh ini sanksi pajak  digunakan  untuk  meningkatkan kepatuhan  Wajib  Pajak  membayar pajaknya.  Masyarakat  pada  umumnya patuh  pada  peraturan  apabila  ada sanksi  yang  mengikat.  Semakin  tinggi sanksi yang diberikan, maka menghasilkan
kepatuhan yang semakin semakin baik. Sikap  Wajib  Pajak  merupakan
pernyataan atau pertimbangan evaluatif, baik menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai obyek, orang  atau  peristiwa.  Sikap  Wajib
Pajak mencerminkan bagaimana Sikap
Wajib Pajak
terhadap aspek lingkungan pajak baik sikapnya terhadap  peraturan  pajak,  kebijakan pajak, adminitrasi pajak dan pelayanan pajak.  Sikap  yang  baik  dari  Wajib Pajak  meningkatkan  kecenderungan kepatuhan  dari  Wajib  Pajak  (Heru, 2019: 264).
H 5 :  Pengaruh  Moral  Wajib  Pajak,
Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan  dan  Sikap  Wajib  Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian asosiatif.  Data  yang  digunakan  adalah data  primer  dan  data  sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebanyak 62.694  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama  Palembang  Seberang  Ulu Tahun  2019.  Sampel  dalam  penelitian ini  sesuai  dengan  jumlah  kuesioner yang dibagikan sebanyak 100 responden yang di dapat dari perhitungan menggunakan rumus Slovin. Metode  yang  digunakan  dalam penentuan sampel
adalah menggunakan  teknik simple  random sampling. Metode  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  kuesioner  dan  dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis  kualitatif  dan  kuantitatif  untuk mengetahui  variabel  bebas  dengan variabel  terikat  digunakan  uji  asumsi klasik dan analisis regresi berganda.

## D. HASIL PENELITIAN
Responden  dalam  penelitian  ini berjumlah  100  Wajib  Pajak  Orang Pribadi.  Variabel  Moral  Wajib  Pajak (X 1 ) terdiri dari 6 pertanyaan, dari ke 6
pertanyaan  adalah  valid  (r  hitung  >  r tabel)  dan  dapat  digunakan  sebagai data penelitian. Variabel Penghindaran Pajak  (X 2 )  terdiri  dari  6  pertanyaan, dari  ke  6  pertanyaan  adalah  valid  (r hitung  >  r  tabel)  dan  dapat  digunakan sebagai data penelitian. Variabel Sanksi  Perpajakan  (X 3 )  terdiri  dari  6 pertanyaan,  dari  ke  6  pertanyaan adalah  valid  (r  hitung  >  r  tabel)  dan dapat digunakan sebagai data penelitian.  Variabel  Sikap  Wajib  Pajak (X 4 ) terdiri dari 6 pertanyaan, dari ke 6 pertanyaan  adalah  valid  (r  hitung  >  r tabel)  dan  dapat  digunakan  sebagai data  penelitian.  Variabel  Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Y)  terdiri dari 6 pertanyaan, dari ke 6
pertanyaan  adalah  valid  (r  hitung  >  r tabel)  dan  dapat  digunakan  sebagai data penelitian. Variabel kontrol perilaku  persepsian  (X 5 )  terdiri  dari  6 pertanyaan,  dari  ke  6  pertanyaan adalah  valid  (r  hitung  >  r  tabel)  dan
dapat digunakan sebagai data penelitian.
Nilai Cronbach Alpha Moral Wajib Pajak  sebesar  0,676,  Penghindaran Pajak sebesar 0,607, Sanksi Perpajakan  sebesar  0,781,  Sikap Wajib  Pajak  sebesar  0,768,  dan Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi sebesar 0,774. Sehingga dapat disimpulkan  bahwa  pertanyaan  dalam kuesioner  semua  variabel  ini  reliabel karena  mempunyai  Cronbach  Alpha lebih dari 0,60.

## Uji Asumsi Klasik
Uji Asumsi klasik yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Uji Normalitas Data Hasil  dari  pengelolaan  data,  uji normalitas data
dengan menggunakan  SPSS  Versi  22 adalah sebagai berikut:

## Gambar Hasil Uji Normalitas Metode Grafik

## Sumber: Data Primer yang diolah (2020)
Berdasarkan  gambar  di  atas titk-titik menyebar disekitar garis dan  mengikuti  garis  diagonal, maka nilai residu tersebut
normal. 2. Uji Multikolinearitas Hasil  dari  pengelolaan  data,  uji multikolinearitas dengan menggunakan  SPSS  Versi  22 adalah sebagai
berikut:

## Tabel Hasil Uji Multikolinearitas
Variable Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) 1,890 2,607 ,725 ,470 Moral Wajib Pajak ,046 ,146 ,030  ,316 ,753 ,565  1,770 Penghindaran Pajak ,266 ,174 ,164  1,532 ,129 ,440  2,274 Sanksi Perpajakan ,411 ,162 ,295  2,538 ,013 ,375  2,663 Sikap Wajib Pajak ,458 ,155 ,325  2,949 ,004 ,416  2,406
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data Primer yang diolah (2020)
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan  semua  variabel bebas mempunyai nilai tolerance  >  0,1  dari  nilai  VIF  <
10  dengan  demikian,  maka disimpulkan bahwa seluruh variabel  bebas  dalam  penelitian ini tidak terjadi multikolineritas. 3. Uji Heteroskedastisitas Hasil  dari  pengelolaan  data,  uji heteroskesastisitas dengan menggunakan  program  SPSS
Versi 22 adalah sebagai berikut: Pengujian heteroskedastisitas didukung dengan analisis statistik  menggunakan  metode uji glesjer. Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Glesjer Coefficients a Variable Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 2,443 1,692 1,443 ,152 Moral Wajib Pajak ,011 ,095 ,016 ,116 ,908 ,565 1,770 Penghindaran Pajak -,027 ,113 -,037 -,240 ,811 ,440 2,274 Sanksi Perpajakan -,101 ,105 -,159 -,957 ,341 ,375 2,663 Sikap Wajib Pajak ,121 ,101 ,189 1,200 ,233 ,416 2,406

## a. Dependent Variable: Res2
Sumber: Data Primer yang diolah (2020)
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempunyai  nilai  probabilitas  lebih besar  dari 0,05.  Dengan  demikian,  hal ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Koefisien Determinasi
Uji ini untuk menentukan proporsi atau  persentase  total  variasi  dalam
variabel  terikat  yang  diterangkan  oleh variabel  bebas.  Hasil  perhitungan Adjusted  R 2 dapat  dilihat  pada  output model summary . Pada kolom Adjusted R 2 dapat  diketahui  berupa  persentase yang  dapat  dijelaskan  oleh  variabel- variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya
dipengaruhi atau dijelaskan oleh
variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan  dalam  model  penelitian.
Tabel Hasil Koefisien Determinasi (R 2 ) Variable R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,721 a ,519 ,499 3,455
a. Predictors: (Constant), Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Sumber: Data Primer yang diolah (2020)
Berdasarkan  tabel  hasil  uji  hipotesis tabel Model Summary diperoleh nilai R Square  (R 2 )  sebesar  0,519.  Nilai menunjukkan bahwa variabel dipengaruhi  52%.  Hal  ini  berarti  52% variabel  Moral  Wajib  Pajak  (X 1 ), Penghindaran Pajak (X 2 ), Sanksi Perpajakan (X 3 ) dan Sikap Wajib Pajak (X 4 ) sedangkan sisanya 48% dipengaruhi  oleh  faktor  lain  seperti kualitas  seperti  kualitas  pelayanan, pemahaman  perpajakan,  E- filling dan E- Billing dan  faktor-faktor  lain  yang diduga berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## Uji Hipotesis
1)  Pengujian hipotesis secara
parsial/individual Untuk menjawab:
H 01 :  Moral  Wajib  Pajak  tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi H 02 :  Penghindaran  Pajak  tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi H a3 :  Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi H a4 :  Sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi
Maka hasilnya diuji dengan menggunakan  uji  t,  dapat  dilihat pada tabel berikut: Tabel Hasil Uji Parsial Coefficients a Variable Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 1,890 2,607 ,725 ,470 Moral Wajib Pajak ,046 ,146 ,030 ,316 ,753 Penghindaran Pajak ,266 ,174 ,164 1,532 ,129 Sanksi Perpajakan ,411 ,162 ,295 2,538 ,013 Sikap Wajib Pajak ,458 ,155 ,325 2,949 ,004
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Sumber: Data Primer yang diolah (2020)
H 01 : Moral Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan  nilai  t tabel dengan  taraf nyata  (a)  sebesar  5%  (0,05)  serta  db (n-k-1) = (95) = 1.985 Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai signifikan (0,753)
dengan  menggunakan  t tabel dengan taraf  nyata  df,  maka  t hitung 0,316  < 1.985 dan signifikan Moral Wajib Pajak sebesar  0,753  >  0,05.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  H 02a diterima  dan H a2a ditolak. Hal ini menunjukkan Moral Wajib  Pajak  tidak  berpengaruh  secara parsial  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi.
H 02 : Penghindaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan  nilai  t  tabel  dengan  taraf nyata  (a)  sebesar  5%  (0,05)  serta  db (n-k-1) = (95) = 1.985
Hasil  uji  hipotesis  mnunjukkan  bahwa diketahui nilai signifikan (0,129) dengan  menggunakan  t tabel dengan taraf  nyata  df,  maka  t hitung 1.532  <
1.985  dan  signifikan  Penghindaran Pajak sebesar 0,129 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan  bahwa  H 02a diterima  dan H a2a ditolak.  Hal  ini  menunjukkan Penghindaran Pajak tidak berpengaruh secara  parsial  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
H a3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan bahwa diketahui nilai signifikan variabel  Sanksi  Perpajakan  terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  sebesar  0,013 dengan  menggunakan  t tabel dengan taraf  nyata  df,  maka  t hitung 2.538  > 1,985 dan signifikan Sanksi
Perpajakan  0,013  <  0,05.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  H a2c diterima  dan H 02c ditolak.  Hal  ini  menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh  secara  parsial  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil  penelitian  ini  Sanksi  Perpajakan secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi melalui Indikator:
1. Sanksi yang tegas
2. Sanksi  perpajakan  memotivasi
Wajib Pajak untuk patuh
3. Sosialisasi sanksi perpajakan
H a4 :  Sikap  Wajib  Pajak  berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan bahwa diketahui nilai signifiakan varabel  Sikap  Wajib  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  sebesar  0,04 dengan  menggunakan  t tabel dengan taraf  nyata  df,  maka  t hitung 2.949  > 1.985 dan signifikan Sikap Wajib Pajak 0,04  <  0,05.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa  H a2d diterima  dan  H 02d ditolak. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Sikap Wajib Pajak berpengaruh secara parsial  terhadap  Kepatuhan  Wajib
Pajak Orang Pribadi.
Hasil  penelitian  ini  Sikap  Wajib  Pajak secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi melalui indikator:
1.  Aspek Ekonomi
2.  Aspek Regulasi Pemerintahan
3.  Aspek Birokrasi
2)  Pengujian Hipotesis Secara Simultan/Bersama-sama Uji F dilakukan untuk mengetahui adalah  pengaruh  variabel  independen Moral  Wajib  Pajak,  Penghindaran Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  dan  Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  secara  bersama-sama  atau simultan.
Tabel Hasil Uji Secara Simultan ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 1226,230 4 306,558 25,676 ,000 b Residual 1134,252 95 11,939 Total 2360,482 99
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan Sumber: Data Primer yang diolah (2020)
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan  nilai  F tabel dengan  taraf nyata (a) sebesar 5% (0,05) serta (db) = (k; n-k) = F (4; 96) = 2,47
Berdasarkan tabel dijelaskan nilai signifikan F menunjukkan bahwa F hitung sebesar  25.675  >  F tabel 2,47  dengan tingkat  signifikan  0,000  lebih  kecil  dari 0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa Moral  Wajib  Pajak  (X 1 ),  Penghindaran Pajak (X 2 ), Sanksi Perpajakan (X 3 ) dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

## E. PEMBAHASAN
1. Moral  Wajib  Pajak  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi
H 01 :  Moral  Wajib  Pajak  tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan analisis dengan menggunakan  SPSS  Versi  22  dan  uji hipotesis  yang  dilakukan  bahwa  H 01 diterima  dan  H a1 ditolak.  Artinya  Moral Wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan  t hitung lebih  kecil  dari  t tabel dan nilai  signifikan  lebih  besar  dari  nilai alpha.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa semakin  rendah  Moral  Wajib  Pajak, maka  tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi semakin menurun.
Moral adalah integritas dan martabat pribadi yang dimiliki manusia. Moral  berkaitan  dengan  nilai  baik  dan buruk  perbuatan  manusia.  Tindakan yang bermoral adalah tindakan manusia yang dilakukan secara sadar, mau  atau  tahu  serta  tindakan  yang berjunjung  tinggi  nilai  pribadi  manusia, harkat dan martabat manusia. Kepatuhan Wajib Pajak lebih jika moral penduduk baik. Keinginan untuk meloloskan  diri dari pajak lebih termotivasi dengan kondisi moral masyarakat yang rendah. Moral masyarakat  yang  buruk  menghambat pemungutan  pajak,  ketidakpatuhan mendominasi  kewajiban  perpajakan Wajib Pajak.
Hasil  penelitian  tidak  sejalan dengan Theory  of  moral  reasoning adalah teori yang menyatakan keputusan moral terutama yang dipengaruhi  oleh  perlakuan  terhadap sanksi pada tingkatan moral reasoning yang  rendah,  pengharapan  adanya keadilan ( peer expectation ) pada tingkatan  yang  tertinggi.  Wajib  Pajak yang lebih menggunakan prinsip moral dalam pengambilan
keputusan pembayaran pajak lebih patuh dibandingkan  Wajib  Pajak  lainnya. Wajib  Pajak  dengan  tingkatan  moral yang  sama  tetapi  memiliki  persepsi yang  berbeda  akan  memilki  reaksi yang  berbeda  terhadap  kepatuhan pajak.
2. Penghindaran  Pajak  terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak
H 02 :  Penghindaran  Pajak  tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan analisis dengan menggunakan  SPSS  Versi  22  dan  uji hipotesis  yang  dilakukan  bahwa  H 02 diterima  dan  H a2 ditolak.  Artinya Penghindaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak
Orang Pribadi. Hasil ini dapat dibuktikan  dengan  t hitung kecil  dari  t tabel dan nilai signifikan lebih besar dari nilai alpha.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa semakin  tinggi  Penghindaran  Pajak, maka  tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi semakin rendah.
Penghindaran  Pajak  merupakan tindakan  dalam  meminimalkan  beban pajak dengan usaha Wajib Pajak yang tidak  melanggar  norma  peraturan perundang-undangan perpajakan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Penghindaran  Pajak  yang  dilakukan oleh  responden  cukup  baik,  terbukti bahwa  dengan  mayoritas  responden mengisi  poin  setuju  pada  masing- masing pertanyaan. Hal ini menunjukkan bahwa reponden merasa Penghindaran  Pajak  belum  berjala dengan  baik.  Karena  itu  responden cukup sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan merasa takut sehingga meraka  tidak  patuh  dalam  memenuhi semua kewajiban perpajakannya.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan teori ekuitas Teori ini menyangkut  aspek  hak  dan  kewajiban Wajib  Pajak.  Apabila  Wajib  Pajak memandang bahwa hak dan kewajibannya sebanding dengan artian bahwa  adanya  keseimbangan  antara kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan hak-hak  yang  dapat  diperolehnya, maka  Wajib  Pajak  cenderung  lebih patuh  dalam  menjalankan  kewajiban pajaknya.  Teori  ini  juga  menyangkut
keadilan  dalam  perlakuan  terhadap setiap Wajib Pajak.
3. Pengaruh  Sanksi  Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi H a3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan analisis dengan menggunakan  SPSS  Versi  22  dan  uji hipotesis  yang  dilakukan  bahwa  H a3 diteima dan H 03 ditolak. Artinya Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil  ini  dapat  dibuktikan  dengan  nilai t hitung lebih  besar  dari  t tabel dan  nilai signifikan  lebih  kecil  dari  nilai  alpha. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin tinggi Sanksi Perpajakan, maka tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi semakin baik.
Sanksi  Perpajakan  merupakan salah  satu  upaya  pemerintah  untuk meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak akan  tanggung  jawab  perpajakannya. Sanksi  perpajakan  terdiri  dari  sanksi berupa  bunga,  denda  dan  kenaikan. Wajib  Pajak  yang  tidak  ingin  dikenai sanksi  tersebut  harus  semaksimal mungkin untuk meningkatkan kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  hal perpajakan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan teori ekuitas. Teori ini menyangkut  aspek  hak  dan  kewajiban Wajib  Pajak.  Apabila  Wajib  Pajak memandang bahwa hak dan kewajibannya sebanding dengan artian bahwa  adanya  keseimbangan  antara kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan hak-hak  yang  dapat  diperolehnya, maka  Wajib  Pajak  cenderung  lebih patuh  dalam  menjalankan  kewajiban pajaknya.  Teori  ini  juga  menyangkut keadilan  dalam  perlakuan  terhadap setiap Wajib Pajak.
4. Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi H a4 : Sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan analisis dengan menggunakan  SPSS  Versi  22  dan  uji hipotesis  yang  dilakukan  bahwa  H a4 diterima  dan  H 04 ditolak.  Artinya  Sikap Wajib  Pajak  berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil  ini  dapat  dibuktikan  dengan  nilai t hitung lebih  besar  dari  t tabel dan  nilai signifikan  dari  nilai  alpha.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  semakin  baik Sikap  Wajib  Pajak,  maka  semakin tinggi  juga  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi.
Sikap merupakan kecenderungan pernyataan seseorang, baik menyenangkan
maupun
tidak meyenangkan,  yang  mencerminkan bagaimana  merasa  tentang  orang, objek atau kejadian di dalam lingkungannya.  Sikap  Wajib  Pajak yang  patuh  adalah  Wajib  Pajak  yang sadar,  paham  hak  dan  kewajiban perpajakan  dan  diharapkan  peduli terhadap  pajak  yaitu  melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar  dan  paham  hak  perpajakannya. Sedangkan  jika  Wajib  Pajak  tidak patuh  maka  menimbulkan  keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut
menyebabkan penerimaan negara berkurang.
Hasil penelitian ini sejalan dengan teori ekuitas yang menekankan  pada  aspek  keadilan. Teori  ini  menyamgkut  aspek  hak  dan kewajiban  Wajib  Pajak.  Apabila  Wajib Pajak  memandang  bahwa  hak  dan kewajibannya sebanding dengan artian bahwa  adanya  keseimbangan  antara kewajibannya sebagai Wajib Pajak dak hak-hak  yang  dapat  diperolehnya,
maka  Wajib  Pajak  cenderung  lebih patuh  dalam  menjalankan  kewajiban pajaknya.
5. Pengaruh  Moral  Wajib  Pajak,
Penghindaran  Pajak,  Sanksi Perpajakan  dan  Sikap  Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi H a5 : Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan analisis dengan menggunakan  SPSS  Versi  22  dan  uji hipotesis  yang  dilakukan  bahwa  H a5 diterima  artinya  Moral  Wajib  Pajak,
Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan  dan  Sikap  Wajib  Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan
Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Hasil  ini dapat  dibuktikan  dengan  nilai  F hitung lebih besar dari F tabel . Hal ini menunjukkan  bahwa  semakin  baik Moral  Wajib  Pajak,  Penghindaran Pajak,  Sanksi  Perpajakan  dan  Sikap wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi.
Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak,  Sanksi  Perpajakan,  dan  Sikap Wajib  Pajak  merupakan  salah  satu indikator  yang  penting  dimiliki  oleh setiap Wajib Pajak dalam meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi.  Dari  hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Kepatuhan Wajib Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdaftar  di KPP  Pratama  Palembang  Seberang Ulu  membutuhkan  Moral  Wajib  Pajak, Penghindaran Pajak,
Sanksi Perpajakan  dan  Sikap  Wajib  Pajak untuk  meningkatkan  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang
Pribadi dengan melaksanakan  hak  dan  kewajiban perpajakan  sesuai  dengan  peraturan perpajakan yang berlaku.
Hal  ini  sejalan  dengan  teori ekuitas yang menekankan pada aspek keadilan.  Teori  ini  menyangkut  aspek hak  dan  kewajiban  Wajib  Pajak. Apabila  Wajib  Pajak  memandang bahwa hak dan kewajibannya sebanding dengan artian bahwa adanya keseimbangan antara kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan hak-hak  yang  dapat  diperolehnya, maka  Wajib  Pajak  cenderung  lebih patuh  dalam  menjalankan  kewajiban pajaknya.  Teori  ini  juga  menyangkut keadilan  dalam  perlakuan  terhadap setiap Wajib Pajak.

## F. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1) Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Moral Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Hal ini  ditunjukkan  bahwa  semakin rendah  Moral  Wajib  Pajak,  maka tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi semakin menurun.
b. Penghindaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Hal ini  ditujukkan  bahwa  semakin tinggi  Penghindaran  Pajak,  maka tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi semakin rendah.
c. Sanksi  Perpajakan  berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi. Hal ini ditunjukkan bahwa  semakin  tinggi  Sanksi
Perpajakan, maka tingkat Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi semakin baik.
d. Sikap  Wajib  Pajak  berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi. Hal ini ditunjukkan bahwa  semakin  baik  Sikap Wajib Pajak,  maka  semakin  tinggi  juga Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi.
e. Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak,  Sanksi  Perpajakan  dan Sikap  Wajib  Pajak  berpengaruh terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi. Hal ini ditunjukkan bahwa  semakin  baik  Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi  Perpajakan  dan  Sikap
Wajib Pajak, maka semakin tinggi juga  tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 2) Saran
Berdasarkan  kesimpulan,  maka diberikan saran sebagai berikut:
a. Wajib  Pajak  hendaklah  memilki moral  yang  baik  dalam  memiliki NPWP dan jujur dalam melaporkan SPT.
b. Wajib Pajak hendaklah taat dalam  membayar  pajak  sehingga terhindar dari sanksi perpajakan.
c. Wajib  Pajak  hendaklah  menaati semua peraturan perpajakan yang berlaku.
d. Wajib  Pajak  hendaklah  tepat waktu  dalam  memenuhi  semua kewajiban  perpajakan  dan  hak perpajakannya.
e. Wajib  Pajak  hendaklah  memilki moral yang baik dalam memperoleh  NPWP,  jujur  dalam melaporkan  SPT,  taat  dalam membayar  pajak,  menaati  semua peraturan perpajakan yang berlaku  dan  tepat  waktu  dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Heru, K. (2019). Pengantar Perpajakan Cara  Meningkatkan  Kepatuhan Pajak. Surabaya: Indeks Jakarta.
Mardiasmo.  (2016). Perpajakan  Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi offset.
Rahayu,  S.  K.  (2017). Konsep  dan Aspek Formal Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Resmi,  S.  (2017). Perpajakan  Teori dan Kasus. Yogyakarta: Salemba Empat.
Republik  Indonesia.  (2009). Undang- undang  No.  16  Tahun  2009 tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan .