## DISKRESI DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PUBLIK PADA PELAKSANAAN TUGAS DALAM SITUASI DARURAT
Githa Angela Sihotang 1 , Pujiyono 2 , Nabitatus Sa’adah 3 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pujifhundip@yahoo.com

## ABSTRAK
Kewenangan  menjalankan  jabatan  yang  dimiliki  pejabat  publik  terdapat  kekuasaan  diskresi (discretionary  power). Diskresi  adalah  suatu  wewenang  yang  diberikan  kepada  pejabat publik untuk bertindak  atas  inisiatif  sendiri dalam melakukan  tindakan  yang  tidak  diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan. Kondisi seperti itulah yang membuat jabatan rawan untuk diselewengkan, karena bersamaan dengan  menjalankan  kebijakan  untuk  publik,  dengan  mudah  terdapat  niat  untuk  menarik  keuntungan pribadi  atau  pun  kelompok.  Penggunaan  diskresi  mempunyai  syarat-syarat  khusus, agar  dalam menggunakan  kewenangannya  para  pejabat tidak  berlaku  sewenang-wenang. Belakangan  ini permasalahan yang menyangkut kebijakan tidak sedikit yang diproses dan dijerat dengan Undang-Undang Tindak  Pidana  Korupsi,  sehingga  menimbulkan  polemik  tentang  dapat  atau  tidaknya  kebijakan  dijerat dengan pidana. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal reseacrh dengan tujuan  untuk  mengetahui  diskresi  dan  tanggung  jawab  pejabat  publik  pada pelaksanaan  tugas  dalam situasi darurat dan batasan perbuatan melawan hukum yang berdampak hukum administrasi dan hukum pidana  dalam  melaksanakan  tugas  dalam  situasi  darurat. Permasalahan  yang  dibahas  dalam  tesis  ini mengenai diskresi dan tanggung jawab pejabat publik pada pelaksanaan tugas dalam situasi darurat dan batasan  perbuatan  melawan  hukum  yang  berdampak  hukum  administrasi  dan  hukum  pidana  dalam melaksanakan tugas dalam situasi darurat. Batasan diskresi merupakan perbuatan Hukum Administrasi, apabila peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang perbuatan tersebut tidak jelas sehingga diperlukan diskresi dan tindakan atau perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan memaksa demi kepentingan umum yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, dengan batas-batas, yaitu bentuk peraturan kebijaksanaan tidak  boleh  menyimpang  dengan  aturan  diatasnya,  tidak  digunakan  sewenang-wenang;  masih  berada dalam  ruang  lingkup  peraturan  dasarnya;  dalam  keadaan  memaksa,  kepentingan  umum;  berlandaskan AAUPL. Batasan batasan bahwa diskresi oleh pejabat administrasi negara merupakan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, apabila dilakukan tindakan yang dilakukan menyimpang dari seharusnya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga dapat menyebabkan kerugian keuangan negara.
Kata  Kunci  : Diskresi;  Hukum Administrasi Negara;  Situasi Darurat; Tanggung Jawab Pejabat Publik; Tindak Pidana Korupsi
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Penulis Kedua, Penulis Koresponden
3 Penulis Ketiga

## PENDAHULUAN
Kekuasaan diskresi terdapat pada kekuasaan  menjalankan  jabatan  yang  dimiliki pejabat publik. Kekuasaan diskresi merupakan jenis kekuasaan  untuk  menggunakan  wewenangan berdasarkan  inisiatif  pejabat.  Kekuasaan  ini diberikan  oleh  undang-undang  dengan  maksud agar  pejabat  dapat  menjalankan  tugas sebagaimana  mestinya. Kondisi  seperti  inilah jabatan  rawan  untuk  diselewengkan,  karena bersamaan  dengan  menjalankan  kebijakan  untuk publik, dengan mudah terdapat niat untuk menarik keuntungan  pribadi  atau  pun  keuntungan kelompok. 1 Penggunaan  diskresi  mempunyai syarat-syarat  khusus,  agar  dalam  menggunakan kewenangannya,  pejabat tidak  berlaku  sewenang- wenang.
Permasalahan  yang  menyangkut  kebijakan tidak  sedikit  yang  diproses  dan  dijerat  dengan Undang-undang  Tindak  Pidana  Korupsi,  sehingga menimbulkan  polemik. 2 Pejabat  terperangkap menjadi  koruptor  karena  tugas  mereka  yang
1 Indriyanto  Seno  Adji, KORUPSI  :  Kriminalisasi  Kebijakan Aparatur Negara? (Jakarta:  2010), halaman1-2. Makalah disampaikan dalam diskusi panel  dengan topik  “Kebijakan Aparatur  Negara dan Pertanggungjawaban  Pidana”, pada Rakernas  Asosiasi  Pemerintah  Provinsi  Seluruh  Indonesia (APPSI)  dengan  tema  “Revitalisasi  Peran  Gubernur  Guna Menciptakan Sinergitas & Harmonisasi Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah” pada hari Kamis, di Hotel Grand Preanger, Bandung, 2 Desember 2010 2 Marwan  Effendy, Apakah  Suatu  Kebijakan  Dapat  Di Kriminalisasi?, halaman  1-2.  Makalah  disampaikan  dalam Seminar  “Pertanggungjawaban  Kebijakan  Ditinjau  Dari Hukum”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA), di Hotel Bumi Karsa Bidakara – Jakarta, Selasa,11 Mei 2010
melekat  pada  jabatan itu. Tanda  tangan  pejabat harus ada dalam kebijakan itu, sehingga merekalah yang bertanggung jawab jika ternyata menimbulkan kerugian  negara yang akhirnya dianggap  sebagai tindak  pidana  korupsi,  walaupun  dana  yang dihasilkan tidak dinikmati pejabat tersebut. 3
Kebijakan yang dapat  dikualifikasi  sebagai tindak  pidana  korupsi,  tentu  dilematis, padahal kebijakan adalah bagian dari suatu sistem. Pejabat pemerintah yang takut mengambil kebijakan, maka roda  pemerintahanpun tidak  akan  berjalan sesuai harapan. 4 Tidak  jarang pejabat pemerintah mengalami  keraguan  dalam  menjalankan  fungsi dan wewenangnya, khususnya dalam menjalankan kebijakan  wewenangnya  yang  dipersepsikan  oleh penegak  hukum  sebagai  perbuatan  korupsi  yang berlindung dibalik kebijakan. 5
Contohnya  pada  kasus  Bullogate  yang bermula  dari  kebijakan  yang  diambil  mantan Presiden  B.J.Habibie  dalam  menanggulangi kerawanan  pangan  dan  dalam  keadaan  krisis kepercayaan  kepada  pemerintah  yang  meluas sebagai  dampak  pemerintah  sebelumnya. Alasan kebijakan yang diambil B.J.Habibie: 6
1. Bantuan  dari  luar  negeri  tidak  datang sesuai jadwal yang diharapkan;
3 Benny  Irawan, Diskresi  sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi: Kajian Kriminologi  dan  Hukum  terhadap  Fenomena  Pejabat Otoritas, (Mimbar, Vol. XXVII, No.2, 2011) halaman 143-144
4 Marwan Effendy..., Loc.cit.
5 Indriyanto Seno Adji..., Loc.cit.
6 Ibid., halaman 8
2. Anggaran  untuk  penyelesaian  masalah- masalah  yang  tak  terduga,  dalam  hal  ini sembako  dan  penyalurannya  pada  APBN tahun  1998/1999,  sangat  terbatas  dan anggaran sudah berjalan;
3. Pemerintah  harus  segera  bereaksi  untuk mengembalikan citra kepercayaan pemerintah yang waktu itu sedang merosot di masyarakat.
Cara  mengatasi  hal  tersebut,  B.J.Habibie mengambil  kebijakan  cepat  yakni  mengundang Menko  Kesra,  Menperindag/Kepala  Bulog,  dan Mensesneg  untuk  menjajagi  kemungkinan pemanfaatan  dana  non-budgeter  Bulog  sebesar Rp.40  miliar  dan  segera  diserahkan  kepada Mensesneg  untuk  program  pengadaan  dan pembagian  sembako  kepada  masyarakat  miskin. Presiden memerintahkan kepada Mensesneg guna mengkoordinasikan  pelaksanaan  pengadaan  dan pembagian sembako. 7
Berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  dan  diperkuat putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Akbar Tanjung, Dadang Sukandar, Winfried Simatupang dinyatakan terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama- sama,  tetapi  Mahkamah  Agung  mengeluarkan Putusan Vrijspraak (putusan bebas).
Berdasarkan  uraian  di  atas, dirumuskan permasalahan berikut :
1. Bagaimana diskresi  dan  tanggung  jawab pejabat  publik  pada  pelaksanaan  tugas dalam situasi darurat?
2. Apa  batasan  perbuatan  melawan  hukum yang  berdampak  hukum  administrasi  dan hukum pidana dalam melaksanakan tugas dalam situasi darurat?

## METODE PENELITIAN
Metodologi  penelitian  digunakan dengan maksud memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung  jawabkan  kebenarannya.  Penelitian merupakan  sarana  yang  dipergunakan  untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. 8
Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan  penelitian hukum doktrinal.  Penelitain hukum  doktrinal  adalah  penelitian-penelitian  atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar  doktrin  yang  dianut  sang  pengkonsep. Penelitian  doktrinal  disebut  juga  penelitian normatif. 9
8 Soerjono Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum (Jakarta: UI-Press, 1986), halaman 3
9 Ibid., halaman 121-122

## PEMBAHASAN
1. Diskresi dan Tanggung Jawab Pejabat Publik
Pada  Pelaksanaan  Tugas  dalam  Situasi Darurat
Diskresi (freies  ermessen) merupakan kewajiban  pemerintah  dalam  sebuah  negara kesejahteraan (welfare  state),  yang  mana  tugas pemerintah  yang  utama  dalam  negara kesejahteraan  adalah memberikan  pelayanan umum  atau  mengusahakan  kesejahteraan  bagi warga  negara. Diskresi  yang  ada di  Indonesia muncul  bersamaan  dengan  adanya  pemberian tugas  bagi  pemerintah  untuk  melaksanakan  dan merealisasikan  tujuan  negara  Indonesia. Situasi darurat dapat dipahami  sebagai  daya  paksa  yang terdapat  di  dalam Pasal  48  KUHP “barangsiapa melakukan  perbuatan  karena  daya  paksa,  tidak dipidana.”
Diskresi dilakukan  oleh  administrasi  negara dalam  hal-hal 10 1) Belum  adanya  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur tentang penyelesaian in  concreto terhadap  suatu  masalah tersebut menuntut penyelesaian dengan segera; 2) Peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi dasar  berbuat  aparat  pemerintah  memberikan kebebasan sepenuhnya.
Pemberian diskresi kepada pejabat pemerintah merupakan  konsekuensi  logis  dari konsep negara  kesejahteraan,  tetapi  dalam
10 Ibid., halaman 152-153
kerangka  negara  hukum, diskresi tidak  dapat digunakan  tanpa  batasan.  Atas  dasar  tersebut, maka diskresi memiliki  unsur-unsur: 1) Sebagai bentuk  dari  konsekuensi  dari  konsep negara kesejahteraan; 2) Merupakan  bentuk  sikap  dari campur  tangan  pemerintah  atau  pejabat administrasi negara;  3) Dimaksudkan  untuk menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  yang muncul  secara  tiba-tiba  atau  belum  dimuat  dalam ketentuan undang-undang; 4) Diambil berdasarkan inisiatif  sendiri  dari  pemerintah;  5)Bertujuan  untuk memberikan  pelayanan  publik;  6)Dimaksudkan untuk  mengisi  kekurangan  peraturan perundang- undangan;  7)Tidak  bertentangan  dengan  sistem hukum atau pun norma-norma dasar.
Diskresi merupakan wewenang bebas, maka diskresi melekat  pada  jabatan.  Sesuatu  yang melekat  pada  jabatan, maka penggunaan diskresi pada dasarnya adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan jabatan. Tindakan seorang pemangku jabatan  hanya  mengikat  jabatan  kalau  dia melakukan suatu tindakan jabatan (ambtshandeling),  yaitu  tindakan  yang  dilakukan dalam  kualitasnya  sebagai  pejabat.  Supaya  dapat dibedakan  dari  tindakan  pribadi (prive  handeling), maka  digunakan  alat-alat  formal  seperti  nama jabatan,  cap  jabatan,  kertas  jabatan,  sampul jabatan,  tandatangan  ketua  serta  sekretaris,  dan sebagainya. 11
11 Harun  Alrasid, Masalah  Pengisian  Jabatan  Presiden, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, halaman 20,
Pejabat  pemerintah  yang  menggunakan diskresi, selama dilakukan dalam lingkungan formil wewenangnya  atau  dilakukan  dalam  rangka melaksanakan  kewenangan  jabatan,  semua konsekuensi  yang  timbul akan  menjadi  tanggung jawab dari jabatan yang diemban. 12
Parameter  yang  membatasi  gerak  bebas kewenangan aparatur negara adalah detournement de povouir (penyalahgunaan wewenang) dan abus de  droit (sewenang-wenang),  sedangkan  dalam area  Hukum  Pidana pun memiliki  kriteria  yang membatasi  gerak  bebas  kewenangan aparatur Negara, yaitu unsur wederrechtelijkheid dan menyalahgunakan kewenangan. Manakala aparatur negara  melakukan  perbuatan  yang  dianggap menyalahgunakan  kewenangan  dan  melawan hukum, pengadilan mana  yang  akan  memproses hal tersebut. 13

## 2. A. Batasan Perbuatan Melawan Hukum yang
Berdampak  Hukum  Administrasi  dalam Melaksanakan Tugas dalam Situasi Darurat
Pejabat administrasi negara telah dilengkapi dengan  kewenangan-kewenangan  baik  yang bersifat  atributif  maupun  yang  bersifat  delegatif.
dalam  Ridwan, Diskresi  dan  Tanggung  Jawab  Pemerintah, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2014), halaman 200
12 Ridwan, Diskresi  dan  Tanggung  Jawab  Pemerintah, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2014), halaman 201
13 Indriyanto Seno Adji,...Op.Cit., halaman 3
Agar tugas pelayanan publik tetap mencapai hasil maksimal, pejabat administrasi diberikan kemerdekaan  untuk  bertindak  atas inisiatif  sendiri dalam menyelesaikan  permasalahan  konkret  yang harus  ditangani secara  tepat,  sementara  terhadap permasalahan  itu  tidak  ada,  atau  masih  belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga  legislatif  yang  kemudian  dalam  hukum administrasi  negara  disebut  wewenang  bebas (diskresi). 14
Tidak  pernah  ada  wewenang  bebas sepenuhnya,  sebab  dalam  kerangka  hukum modern, hal  ini  berarti  bahwa  wewenang  yang dimiliki  oleh  pejabat  administrasi  tidak  boleh digunakan untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang itu kepadanya. Wewenang bebas yang diberikan mengandung  suatu  kewajiban  bahwa pejabat  administrasi  negara  harus  selalu menentukan  keputusan  yang  terbaik  untuk menghadapi  situasi  konkret. 15 Sifat  wewenang pemerintah,  yaitu  yang  bersifat  terikat,  fakultatif, dan  bebas,  terutama  keputusan-keputusan (besluiten) dan  ketetapan-ketetapan (beschikking) oleh  organ  pemerintahan  sehingga  dikenal  ada keputusan atau ketetapan yang bersifat terikat dan bebas. 16
14 Yopie Morya Immanuel Patiro..., Op.Cit., halaman 186-187
15 Yopie Morya Immanuel Patiro..., Op.Cit., halaman 187
16 Indohartono, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Lembaga Penulisan dan Pengembangan
65
Harus  juga  dipahami  bahwa  bebasnya  sifat wewenang  pemerintahan  yang  dirumuskan  dalam peraturan  dasarnya, tetap  harus  berlaku  norma- norma  tidak  tertulis  yang  disebut  dengan  Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Layak. 17 Kebijakan yang  diambul  pejabat  pemerintah  tidak diperkenankan Hakim  biasa untuk mengadilinya. Bukanlah pengadilan yang dapat menilai kebijakan penguasa dengan diskresinya, sehingga kebijakan pemerintah  tidak  boleh  dicampuri  oleh  Hakim Umum.  Pembatasan  terhadap Beleidsvrijheid itu adalah  apabila  terdapat  perbuatan  yang  masuk dalam  kategori  penyalahgunaan  wewenang dan perbuatan sewenang-wenang, dan pola penyelesaian  terhadap  penyimpangan  ini  adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara. 18
B. Batasan  Perbuatan  Melawan  Hukum  yang Berdampak Hukum Pidana dalam Melaksanakan Tugas dalam Situasi Darurat
Penyimpangan  kekuasaan  pada  pejabat publik  dapat  berupa  penyalahgunaan  wewenang yang  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  dapat  dilihat  pada  Pasal  3  Undang- undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang
Hukum Administrasi Negara (LPP-HAN) Bogor-Jakarta, 1995, halaman 189
17 Rusli K.Iskandar, Normatifisasi Hukum Administrasi Negara, dalam  SF  Marbun  dkk, Dimensi-Dimensi  Pemikiran  Hukum Administrasi  Negara,  (Yogyakarta:  Universitas  Islam Indonesia Press, 2001), halaman 187
18 Ibid., halaman 10-11
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pasal ini mengatur  tentang  penyalahgunan  wewenang  oleh seseorang  yang  memiliki  jabatan  atau  kedudukan dimana  akibat  perbuatannya  itu  merugikan Keuangan  Negara.  Jelas  bahwa  penyalahgunaan wewenang  merupakan  suatu  perbuatan  yang dilarang  oleh  undang-undang.  Pasal 3  Undang- undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:
“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau kedudukan  yang  dapat  merugikan  keuangan negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana dengan pidana penjara seumur hidup  atau pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (limah puluh jutarupiah) dan paling  banyak  Rp.1.000.000.000  (satu  milyar rupiah).”
Unsur-unsur  dalam  rumusan  Pasal  3 Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  ini  adalah setiap  orang,  dengan  tujuan menguntungkan  diri sendiri  atau orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan  atau
66
kedudukan,  dapat  merugikan  keuangan  negara atau perekonomian negara.
Tindak  pidana  yang  diatur  dalam Pasal  3 Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  ini merupakan  bentuk  tindak  pidana  korupsi  pokok. Ketentuan  pasal  ini  tidak  menyebutkan  unsur secara melawan hukum sehingga Penuntut Umum tidak perlu membuktikannya. Sifat melawan hukum tersebut  sudah  terdapat  pada  unsur-unsur  yang lain, 19 sedangkan  unsur  penting  atau  bagian  inti (bestanddelen)  yang  harus  didefinisikan  atau diberikan  pembatasan  oleh  pembentuk  undang- undang yaitu unsur ketiga. Hal ini diperlukan karena pengertian penyalahgunaan wewenang merupakan ruang lingkup (domain) dari hukum
Penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  korupsi, apabila  suatu  tindakan  atau  perbuatan  yang dilakukan  oleh  pejabat  publik  dalam  hal  tertentu dimana  peraturan perundang-undangan  yang berlaku  tidak  atau  belum  mengaturnya,  atau peraturan  yang  ada  yang  mengatur  tentang tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pejabat  publik  atau  pejabat  administrasi  negara tersebut  menyimpang  dari  seharusnya  dilakukan, dengan maksud atau sengaja untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain
19 Hari  Sasangka, Komentar  Korupsi,  (Bandung:  Mandar Maju, 2007), halaman 11
sehingga  dapat  menyebabkan  kerugian  keuangan atau  perekonomian  negara  yang  sebagaimana dengan tegas telah diatur oleh undang-undang dan dengan  batas 1) Diskresi  yang  digunakan menyimpang dari tujuan peraturan yang mendasari kewenangan  pejabat  publik dan  2) Diskresi  yang digunakan  oleh  pejabat  publik  dimaksudkan  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau suatu  korporasi  sehingga  dapat  merugiakan keuangan atau perekonomian negara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian penulisan hukum yang berjudul “Diskresi dan  Tanggung  Jawab  Pejabat  Publik  Pada Pelaksanaan Tugas dalam Situasi Darurat”, ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Diskresi (freies  ermessen) merupakan suatu kebebasan yang pada asasnya memperkenankan  alat  administrasi  negara mengutamakan  keefektifan  tercapainya  suatu tujuan  daripada  berpegang  teguh  pada ketentuan  hukum,  atau  kewenangan  yang  sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan  tugas-tugas  menyelenggarakan kepentingan  umum. Prinsipnya,  pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi, selama tindakan  itu  dilakukan  dalam  lingkungan  formil wewenangnya  (zolang  hij  tenminste  binnen formele  kring  van  zijn  bevoegdheid  heeft gehandeld)  atau  dilakukan  dalam  rangka
melaksanakan  kewenangan  jabatan,  semua konsekuensi  yang  timbul  akan  menjadi tanggungjawab  jabatan.  Seorang  pejabat pemerintah  juga  tidak  dapat  mengelak  dari tanggung  jawab  dan  tanggung  gugat  dengan berlindung  di  balik  alasan  bahwa yang dilakukannya  itu  atas  dasar  diskresi,  jika ternyata  diskresi  yang  digunakannya  itu  tidak sah atau menyimpang dan merugikan pihak lain. Diskresi  dan  peraturan  kebijakan  itu  dianggap tidak  sah  atau  menyimpang  jika  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  dan asas  hukum  (rechtsbeginsel),  ada  unsur penyalahgunaan  wewenang  dan  unsur sewenang-wenang  atau  melanggar  asas rasionalitas,  melanggar  hak  asasi  manusia, bertentangan  dengan  asas-asas  umum pemerintahan  yang  baik  (AAUPB)  dan  /  atau prinsip  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik (Goed  Bestuur),  dan  terdapat  unsur maladministrasi.
2. A.    Batasan  bahwa  Diskresi  oleh  Pejabat Administrasi  Negara  merupakan  Perbuatan Hukum  Administrasi  Negara,  apabila  suatu tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh Pejabat  Administarsi  Negar  dalam  hal  tertentu dimana  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  tidak  atau  belum  mengaturnya,  atau peraturan  yang  ada  yang  mengatur  tentang tindakan  atau  perbuatan  tersebut  tidak jelas/tersamar  sehingga  diperlukan  kebebasan
menilai dari  Pejabat  Administrasi  Negara,  dan tindakan  atau  perbuatan  tersebut  hanya  dapat dilakukan dalam pengertian keadaan memaksa atau  mendesak  demi  kepentingan  umum  yang telah  ditetapkan  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan, dengan batas-batas  atau tolak ukur, yaitu diskresi dalam bentuk peraturan kebijaksanaan  tidak  boleh  menyimpang  atau bertentangan  dengan  aturan  diatasnya  dalam arti  harus  sesuai  dengan  hierarki  peraturan perundang-undangan;  diskresi  yang  digunakan tidak  boleh  melanggar  hak  asasi  kewajiban warga  negara  dalam  artian  tidak  digunakan sewenang-wenang;  diskresi  yang  digunakan masih  berada  dalam  ruang  lingkup  peraturan dasarnya;  diskresi  digunakan  dalam  keadaan memaksa  atau  mendesak  kesejahteran  atau kepentingan  umum;  diskresi  yang  digunakan harus  berlandaskan  Asas-Asas  Umum Pemerintahan yang Layak (AAUPL).
B. Batasan  bahwa  diskresi  oleh  pejabat administrasi negara merupakan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai  tindak  pidana  korupsi,  apabila  suatu tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pejabat  administrasi  negara  dalam  hal  tertentu dimana  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  tidak  atau  belum  mengaturnya,  atau peraturan  yang  ada  yang  mengatur  tentang tindakan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh pejabat administrasi negara tersebut
menyimpang dari seharusnya dilakukan, dengan maksud atau sengaja untuk menguntungkan diri sendiri  atau  orang  lain  sehingga  dapat menyebabkan
kerugian
keuangan/perekonomian negara yang sebagaimana  dengan  tegas  telah  diatur  oleh Undang-undang  dan  dengan  batas-batas  atau tolak  ukur,  yaitu  diskresi  yang  digunakan menyimpang  dari  tujuan  peraturan  yang mendasari  kewenangan  pejabat  administrasi negara  dan;  diskresi  yang  digunakan dimaksudkan  untuk  menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  sehingga dapat merugiakan keuangan atau perekonomian negara.

## SARAN
1. Dalam  mengadili  permasalahan  diskresi, penegak  hukum  harus  berhati-hati  dalam menentukan  ranah  Hukum  Administrasi Negara  atau  ranah  Hukum  Tindak  Pidana Korupsi;
2. Perlu  adanya pengawasan dalam penerapan  ranah  hukum  Pengadilan  Tata Usaha  Negara  atau  Pengadilan  Tindak Pidana  Korupsi  kepada  penegak  hukum yang mengadili perkara diskresi.

## DAFTAR PUSTAKA
Benny  Irawan, Diskresi  sebagai  Tindak  Pidana Korupsi:  Kajian  Kriminologi  dan  Hukum terhadap  Fenomena  Pejabat  Otoritas, (Mimbar, Vol. XXVII, No.2, 2011)
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodikin  Sudrajat, 2009, Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan  Pelayanan  Publik, Bandung:
Nuansa.
Hari Sasangka, 2007, Komentar Korupsi, Bandung: Mandar Maju.
Ridwan, 2014, Diskresi dan  Tanggung  Jawab

## Pemerintah, Yogyakarta: Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Press
Soerjono  Soekanto, 1986, Pengantar  Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press.

## Yopie  Morya  Immanuel  Patrioo, 2011, Diskresi
Pejabat  Publik  dan  Tindak  Pidana  Korupsi,
Bandung: CV Keni Media.

## Indohartono, 1995, Perbuatan Pemerintah Menurut
Hukum Publik dan Hukum Perdata, Lembaga Penulisan  dan  Pengembangan  Hukum Administrasi  Negara  (LPP-HAN)  Bogor- Jakarta.

## SF Marbun dkk, 2001, Dimensi-Dimensi Pemikiran
Hukum  Administrasi  Negara, Yogyakarta:
Universitas Islam Indonesia Press.

## JURNAL
Adji,  Indriyanto  Seno, 2010, KORUPSI    :
Kriminalisasi  Kebijakan  Aparatur  Negara?,
Jakarta.
Effendy,  Marwan,2010, Apakah  Suatu  Kebijakan
Dapat Di Kriminalisasi?, Jakarta.