Persepsi WPOP Mengenai Diskriminasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Norma Subjektif Terhadap Etika Penggelapan Pajak
Farah Nabilah, Masripah, Ratna Hindria DPS Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450
Kata Kunci: Diskriminasi pajak, Pengetahuan perpajakan, Norma subjektif, dan Etika penggelapan pajak
Keywords: Tax discrimination, Tax knowledge, Subjectif norm,and Ethical of tax evasion
Corresponding author: masripah@upnvj.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menguji  dan  mengetahui  persepsi wajib  pajak  orang  pribadi  mengenai diskriminasi pajak, pengetahuan  perpajakan,  dan  norma  subjektif  terhadap  etika penggelapan  pajak.  Variabel  independen  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  diskriminasi  pajak,  pengetahuan  perpajakan, dan  norma  subjektif.  Populasi  yang  ada  di  dalam  penelitian  ini adalah  seluruh  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di  KPP Pratama  wilayah  Jakarta,  Bogor,  Depok,  Tangerang,dan  Bekasi. Sampel  yang  ada  dalam  penelitian  ini  berjumlah  100  wajib  pajak orang  pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  wilayah  Jakarta, Bogor,  Depok,  Tangerang,dan  Bekasi.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian Structural  Equation  Modeling (SEM) dengan menggunakan aplikasi Partial Least Square dengan tingkat signifikansi  sebesar  5%.  Hasil  dalam  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  diskriminasi  pajak  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap etika  penggelapan  pajak,  sedangkan  untuk  pengetahuan  perpajakan dan  norma  subjektif  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap etika penggelapan pajak.

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  to  examine  and  determine  the perception  of  individual  tax  payers  on  tax  discrimination,  tax knowledge,  and subjectif  norm  abaout  the  ethical  of  tax evasion. The  independent  variable  used  in  this  tax  discrimination,  tax knowledge, and subjectif norm. The population in this study was all individual taxpayers who are registered in KPP Pratama in Jakarta, Bogor,  Depok,  Tangerang,  and  Bekasi.  The  sample  in  this  study amounted  to  100  individual  taxpayers  who  are  registered  in KPP Pratama  in  Jakarta,  Bogor,  Depok,  Tangerang,  and  Bekasi.  The data  analysis  technique  used  is  Structural  Equation  Modeling (SEM),  using  the  Partial  Least  Square  application  with  a significance  level  of 5%.  The  results  of  this  study  indicate  that  tax discrimination has a significant effect on the ethical of tax evasion, whereas tax knowledge and subjective norm has no significant effect on the ethics of tax evasion.

## 1. Pendahuluan
Pemerintah  melakukan  pemungutan  pajak  pada  wajib  pajak  orang  pribadi  (WPOP) menggunakan  sistem self  assessment  system. Sistem  yang  diterapkan  ini  menguntungkan  tugas pekerjaan  pemerintah  dalam  menarik  dana  pajak.  Keuntungan  yang  lainnya  adalah  lebih  praktis dalam  melakukan  pembayaran  pajak,  agar  masyarakat aktif  dan  lebih  memahami  perpajakan  serta memiliki  kesadaran  dalam  melakukan  pembayaran  pajak.  Selain  itu,  sistem  ini  memiliki  dampak yang  negatif,  karena  dapat  memberikan  peluang  masyarakat  untuk  melakukan  penghindaran  dan penggelapan pajak pada WPOP sehingga menimbulkan kerugian negara.
Timbulnya  pemikiran  yang  negatif  tentang  pajak  pada  WPOP  dapat  menjadikan  pelaku penggelapan (wajib pajak) tanpa diketahui oleh pelaku, mereka telah melakukan pelanggaran dalam suatu etika. Hal tersebut telah menandakan terjadinya kegagalan etis di kalangan negara khususnya pada pandangan masyarakat (Wulandari, Maslichah, & Mawardi, 2019). Terdapat beberapa hal yang mendukung adanya persepsi wajib pajak terhadap tindakan  penggelapan pajak adalah sesuatu yang beretika, diantaranya yaitu diskriminasi pajak. Pada saat melakukan pembayaran pajak yang dimana perlakukan  pegawai  pajak  tidak  seimbang  terhadap  perorangan  maupun  kelompok  dengan  yang lainnya melalui pedoman atas status sosial, agama, etnik dan lain sebagainya.
Adanya wajib pajak yang  merasa didiskriminasikan dengan cara pemotongan pajak pada PPh Pasal 21 bagi perempuan lebih besar dibandingkan pemotongan pajak PPh Pasal 21 bagi pihak  laki- laki,  di  dalam  berita  yang  dikeluarkan  oleh www.koranperdjoeangan.com .  Pada  perhitungan  gaji perempuan  yang  dipotong  pajaknya  oleh  perusahaan,  perempuan  dianggap  masih  lajang (kenyataannya sudah menikah dan memiliki anak). Sedangkan saat menghitung pajak yang dipotong dari gaji laki-laki, perusahan telah menghitung penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada status laki- laki yang telah menikah dan telah mempunyai anak. WPOP yang merasa terdiskriminasi terkait hal tersebut menjadikan sebab masyarakat tidak patuh  dan tidak tertib  dalam  pembayaran wajib pajak, serta dapat dikategorikan bahwa masih terdapat masyarakat yang masih kurang dalam pengetahuan tentang  perpajakan.  Suami  istri  yang  keduanya  bekerja  dalam  perhitungan  pajak  penghasilan  akan digabungkan  terlebih  dahulu  dalam  perhitungan.  Sehingga,  agar  tidak  terjadi  penggandaan perhitungan PTKP, perusahaan hanya akan menghitung PTKP pada karyawan laki-laki yang  sudah menikah.
Faktor lain dari persepsi WPOP dalam tindakan penggelapan pajak yang menjadikan sesuatu beretika  adalah  norma  subjektif.  Seseorang  yang  berpersepsi  mengenai  tekanan  sosial  untuk bertindak  atau  tidak  bertindak  dengan  niat  yang  tergantung  pada  norma  subjektif.  Dimana  norma subjektif  yang  tinggi  mempengaruhi  WPOP  dalam  berpersepsi,  niat  yang  ada  dalam  diri  WPOP untuk melakukan penggelapan pajak dimana akan merugikan dirinya dan juga merugikan negara atas tindakan yang dilakukan (Wanarta & Mangoting, 2014).
Berdasarkan  fenomena  yang  penulis  jelaskan  sebelumnya,  maka  diperlukan  penelitian  untuk memperkuat  faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  etika  penggelapan  pajak.  Hal  ini  yang mendorong  penulis  untuk  melakukan  penelitian  terkait  pengaruh  diskriminasi  pajak,  pengetahuan perpajakan dan norma subjektif terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi.

## 2. Telaah Lite ratur dan Pengembangan Hipotesis

## 2.1. Theory of Planned Behavior
Tingkah  laku yang dilakukan oleh seseorang secara rasionalitas dan yang dilakukan di bawah kontrol  dari  kesadaran  seseorang  yang  dinamakan  dengan Theory  of  planned  behavior .  Seorang Ajzen  pada  tahun  1991,  mengembangkan  sebuah  teori  yaitu Theory  Of  Reasoned  Action (TRA) diubah  membentuk Theory  Of  Planned  Behavior  ( TRB ) dengan  tujuan  dan  maksud  untuk mengaitkan  antara  ikatan  dengan  perilaku  yang  dilakukannya  pada  setiap  orang. Perilaku  individu biasanya  dipengaruhi  oleh  niat  yang  ada  di  hati  seseorang  terhadap  suatu  perilaku  tertentu.  Dari pendapat Ajzen (2005), membagi beberapa tolak ukur dalam memprediksi pada bagian utama yang dapat mempengaruhi niat dari seseorang untuk melakukan suatu tindakan yakni sikap terhadap suatu hal perilaku, persepsi terkait pengontrolan perilaku, dan norma subjektif pada suatu perilaku tertentu. Hubungan  antara  penelitian  ini  dengan  teori  tersebut  terletak  pada  tiga  komponen  dalam theory of planned behavior (Ajzen, 1991) yaitu:
a. Behavioral  beliefs, keyakinan  akan  hal  mengenai  kemungkinan  atas  terjadinya  perilaku tertentu, dengan kata lain bahwa hasil dari keyakinan yang ada di dalam tiap personal atas suatu perilaku  dan  evaluasi.  Pada  TRA  sendiri  hal  ini  disebut  sikap  yang  dimiliki  oleh  perilaku individu, yang dimana dapat dilihat dari tindakan atau perilaku yang dimiliki oleh a parat pajak untuk  melakukan  pendiskriminasian  pajak  atas  orang-orang  tertentu,  maka  hal  tersebut  dapat membuat  suatu  penilaian  negatif  yang  dimiliki  oleh  masyarakat atas  tindakan  hal  tersebut  dan akan  melakukan  penggelapan  pajak  dengan  cara  apapun,  seperti  memalsukan  data  mereka, menunda  pembayaran,  dan  masyarakat akan  beranggapan  bahwa  tindakan  tersebut  etis  untuk dilakukan.
b. Normative  beliefs, yakni  suatu  keyakinan  pada  harapan  bersifat  normatif  yang  muncul disebabkan  oleh  pengaruh  dari  seseorang  serta  dorongan  motivasi  dalam  memenuhi  harapan. Pada TRA disebut dengan norma subjektif. Pengaruh dorongan motivasi dari orang-orang dekat dan  orang  yang  ada  disekitar  memberikan  pengaruh  yang  sangat  signifikan  untuk  seseorang tersebut melakukan wajib pajak secara patuh (Wanarta & Mangoting, 2014).
c. Control beliefs, merupakan keyakinan pada kehadiran yang mendorong maupun memperlambat perilaku yang diperlihatkan dan  penilaian  serta pertimbangan keadaan  tersebut dapat
mendukung  maupun  menghambat  perilaku  yang  dilakukan  oleh  seseorang. Hal  tersebut  dapat dinilai  dalam  mendukung  atau  menghambat  perilaku  pada  diri  sendiri  sesuai  dengan pengetahuan yang berkaitan dengan perpajakan. Hambatan yang mungkin dapat terjadi berasal dari diri sendiri yang masih awam terkait pengetahuan tentang pajak.

## 2.2. Pengembangan Hipotesis
2.2.1. Pengaruh Diskriminasi Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak Dalam Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi
Peraturan pemerintah dalam hal perpajakan secara tidak adil menimbulkan diskriminasi dalam  bidang  perpajakan  itu  sendiri.  Menurut  Silaen  (2015),  dalam  peraturan  tersebut menunjukkan  adanya  sebuah  keuntungan  pada  pihak-pihak  tertentu  saja,  dalam  artian menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap seluruh wajib pajak.
Dalam telaah yang dilakukan Dewi dan Merkusiwati (2017), serta Monica dan Arisman (2018) menunjukkan hasil bahwa diskriminasi pajak mendapatkan pengaruh positif pada etika penggelapan pajak. Berbeda dengan hasil riset studi yang dilakukan oleh Pratiwi dan Prabowo (2019)  serta  Putri  (2017)  yang  mendapatkan  hasil  tindakan  diskriminasi  pajak  tidak berpengaruh atas suatu tindakan tentang etika penggelapan pajak, selama masih adanya suatu indikasi  dari wajib  pajak untuk  menjalankan kegiatan atas pelunasan pajak dan indikasi  yang lain  berupa  mematuhi  peraturan  undang-undang  yang  sudah  dibuat  pemerintah  terkait perpajakan  serta  mempunyai  tingkat  kesadaran  atau  patuh  untuk  hal  pembayaran  pajak. Adapun  hipotesis  yang  terdapat  pada  penelitian  ini  yang  berdasarkan  dari  uraian  di  atas, adalah sebagai berikut:
H 1 : Diskriminasi pajak memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi.
2.2.2 Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap  Etika  Penggelapan  Pajak  Dalam Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi
Seseorang  dapat  mengubah  kebiasaan  dalam  kaitannya  perilaku  manusia  melalui pelatihan  ataupun  pengajaran.  Hal  ini  dikarenakan  seorang  individu  tersebut  memiliki pengetahuan.  Sehingga  bila  sekelompok  wajib  pajak  atau  seseorang  individu  yang  memiliki kewajiban  membayar  pajak  memiliki  pengetahuan  terkait  perpajakan,  maka  pengetahuan tersebut  dapat  mendorong  individu  untuk  menjalankan  kewajibannya.  Sesuai  dengan penelitian  Febri  dan  Sulistiyani  (2018)  yang  menyatakan  bahwa  melalui  pendidikan  formal maupun  tidak  formal  masyarakat  bisa  saja  memperoleh  pengetahuan  tentang  perpajakan  dan hal  itu akan berdampak positif pada tingkat kesadaran kelompok atau individu yang memiliki kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak.
H 1(+) H 2 (+) H 3 (+) Norma Subjektif Etika Penggelapan Pajak
Pengetahuan Perajakan
Diskriminasi Pajak
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putri  (2017)  serta  Febri  dan  Sulistiyani  (2018) mendapatkan  hasil  bahwa  pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  etika pelanggaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Solekhah dan Supriono (2018) serta Kwarto dan  Zulhamzi  (2019)  menyatakan  bahwa  pengetahuan  perpajakan  tidak  memiliki  pengaruh terhadap  kepatuhan  pajak  yang  nantinya  akan  menimbulkan  tindakan  penghindaran  pajak ataupun penggelapan pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu: H 2 :  Pengetahuan  perpajakan  memiliki  pengaruh  terhadap  etika  penggelapan  pajak  dalam persepsi wajib pajak orang pribadi.

## 2.2.3 Pengaruh  Norma  Subjektif  Terhadap  Etika  Penggelapan  Pajak  Dalam  Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam riset studi yang dilakukan oleh Wanarta dan Mangoting (2014) mengenai norma subjektif serta etika penggelapan  pajak memiliki hasil bahwasanya norma ini sendiri memiliki cukup  pengaruh  yang  signifikan  positif  dengan  niat  dari  wajib  pajak  untuk  melakukan  aksi penggelapan  pajak  atau  etika  penggelapan  pajak.  Seiring  dengan  telaah  yang  dilakukan  oleh Alvin  (2014)  yang  mengungkapkan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  yang  signifikan  terjadi  dari adanya norma subjektif. Norma subjektif sendiri dipengaruhi dari orang-orang sekitar dan juga orang-orang  terdekat  termasuk  konsultan  perpajakan,  rekan  kerja,  teman,  keluarga,  serta  hal lainnya yang bisa mengubah atau berpengaruh dalam niat ataupun  perilaku wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.
Berbeda  dari  pada  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Surahman  dan Putra  (2018)  serta Fatimah  dan  Wardani  (2017)  yang  menyatakan  hasil  bahwa  norma  subjektif  tidak  memiliki pengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak. Dalam hal  ini penulis memiliki  hipotesis yang ketiga dalam penelitian ini hal tersebut didapatkan dari uraian di atas, hipotesis tersebut, yaitu: H 3 : Norma subjektif memiliki pengaruh terhadap etika penggelapan pajak dalam persepsi wajib pajak orang pribadi.

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran

## 3. Metode Penelitian
Definisi operasional dan juga indikator yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu:
a. Variabel Dependen (Y)
Variabel  dependen  pada  penelitian  ini  ialah  etika  penggelapan  pajak.  Bagaimana  wajib pajak  menganalisis,  memaknai  dari  perilaku  individu  yang  menyangkut  tentang  penggelapan pajak serta terjadi di  lapangan  dengan selalu mempertimbangkan berbagai faktor tertentu serta yang  terakhir  mengorganisir  presepsi  wajib  pajak  tentang  atau  mengenai  penggelapan  pajak (Dewi  &  Merkusiwati,  2017).  Instrumen  pertanyaan  (lihat  Tabel  1)  yang  dikembangkan  oleh Silaen  (2015)  dipakai  pada  penelitian  ini  untuk  variabel  etika  penggelapan  pajak  dan menggunakan skala likert (sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, netral skor 3, setuju skor 4, dan sangat setuju skor 5).
Tabel 1 . Pengukuran Etika Penggelapan Pajak (Y).
Vari abel Indikator Juml ah Pernyataan Skala Et ika Penggelapan Paja k (Y) Pentingnysa  kerja   sama  antara  wa jib  paja k  dengan fiskus dala m hal penerapan tarif dari pa jak. Peluang  untuk  wa jib   paja k  me la kukan  pelanggaran berupa  penggelapan  pajak  sudah  di  anggap  beretika dan mencakup hal penggelapan pajak dikarenakannya le mahnya hukum yang mengatur akan hal tersebut. 5 Lik ert Pendiskriminasian  pada  perlakuan  perpajakan  serta dala m  hal  integritas  atau  juga  mentalitas  perpajakan dan pejabat pemerintah yang buruk. Penggelapan pajak yang me miliki sebuah konsekuensi.
(Su mber: Charles Silaen, 2015)
b. Variabel Independen (X)
Variabel  independen  didalam  penelitian  ini  ialah  diskriminasi  pajak,  pengetahuan perpajakan,  dan  norma  subjektif.  Pengertian  diskriminasi  menurut  UU  No.  39  Tahun  1999 tentang  HAM  ialah  setiap  pengucilan,  pelecehan,  pembatasan  yang  dilakukan  secara  sengaja ataupun  tidak  disengaja  langsung  atau  tidak  langsung  yang  didasari  pada  perbedaan  individu yang  menyangkut  dasar  dari  agama,  kelompok,  suku,  etnik,  ras,  status  sosial,  status  dari ekonomi,  golongan,  bahasa,  jenis  kelamin,  serta  suatu  keyakinan  politik.  Penelitian  ini menggunakan  instrumen  pertanyaan  Silaen  (2015)  untuk  variabel  diskriminasi  pajak  dan menggunakan skala likert (sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, netral skor 3, setuju skor 4, dan sangat setuju skor 5).
Tabel 2 . Pengukuran Diskriminasi Pajak (X 1 ). Variabel Indikator Jumlah Pe rnyataan Ska la Diskriminasi Paja k (X 1 ) Kebudayaan, ras, agama,  serta  starta sosial  menjadia k suatu diskriminasi. Berbagai  hal  yang men jadi sebuah manfaat  perpaja kan dijadikan suatu diskriminasi.. 4 Lik ert
(Su mber: Charles Silaen, 2015)
Variabel selanjutnya pengetahuan perpajakan  ialah  keadaan wajib pajak dalam  memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak (Wardani & Wati,  2018). Instrumen pertanyaan (lihat Tabel 3) yang dikembangkan oleh Suminarsasi  (2011)  serta  Wardani  dan  Wati  (2018)  dipakai  pada  penelitian  ini  untuk  variabel pengetahuan perpajakan dan menggunakan skala likert (sangat tidak setuju skor 1, tidak setuju skor 2, netral skor 3, setuju skor 4, dan sangat setuju skor 5).
Tabel 3 Pengukuran Pengetahuan Perpajakan (X 2 ). Variabel Indikator Jumlah Pe rnyataan Ska la Pengetahuan Perpaja kan (X 1 ) Tata  cara  mengenai perpajakan serta pengetahuan tentang ketentuan umu m. 9 Lik ert Sistem mengenai perpajakan  yang  ada di  Indonesia  dala m hal  ini  menyangkut hal         pengetahuan akan sistem tersebut. Fungsi dari perpajakan itu sendiri yang menyangkut akan pengetahuan dari fungsi tersebut.
(Su mber:Wardani & Wati, 2018)
Variabel  independent  yaitu  norma  subjektif.  Menurut  Jogiyanto  (2007),  norma  subjektif yaitu  suatu  pandangan  yang  timbul  dari  seseorang  terhadap  kepercayaan  individu  lain  atau orang lain  dan mampu memberi pengaruh terhadap suatu minat agar dapat berpengaruh dalam pengambilan  keputusan  untuk  melakukan  atau  tidak  dalam  perilaku  yang  saat  itu  di pertimbangkan.  Instrumen  pertanyaan  (lihat  Tabel  4)  yang  dikembangkan  oleh  Fatimah  dan Wardani (2017)  dipakai  pada  penelitian  ini  untuk  variabel  norma  subjektif  dan  menggunakan
skala likert (sangat  tidak  setuju  skor  1,  tidak  setuju  skor  2,  netral  skor  3,  setuju  skor  4,  dan sangat setuju skor 5).
Tabel 4 Pengukuran Norma Subjektif (X 3 ). Variabel Indikator Jumlah Pe rnyataan Ska la Norma Subjekt if (X 3 ) Pengaruh dari petugas pajak 4 Lik ert Pengaruh dari konsultan pajak. Pengaruh dari ke luarga
Pengaruh dari te man.
(Su mber:Fatimah &Wardani, 2017)
Penelitian ini menggunakan data primer.  Sumber data diperoleh langsung dari responden tanpa adanya  perantara  yang  dapat  menghasilkan  sebuah  opini  orang  yang  berbeda-beda.  Hipotesis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda yang datanya diolah dengan aplikasi Smart PLS versi  3.0.  Populas i  yang  terdapat  pada  penelitian  ini  sendiri  merupakan  individu  wajib  pajak  dan telah terdaftar pada KPP Pratama Jabodetabek. Sedangkan sampel yang didapatkan dan dapat diolah oleh peneliti sebanyak 100 wajib pajak dari 119 wajib pajak. Sampel yang diambil  memakai teknik berupa non-probability  sampling dengan  metode snowball  sampling dalam  penyebaran  kuesioner yang dilakukan  pada  bulan April sampai bulan Mei tahun 2020.  Dalam penelitian yang  dilakukan ini  untuk  pengambilan  sampel  sendiri  mempunyai  kriteria-kriteria  tertentu.  Penjabaran  daftar perolehan sampel dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5 Proses Seleksi Sampel
No. Kriteria Jumlah 1 Banyaknya kuesioner yang didapatkan 119 2 Banyaknya kuesioner yang tidak me miliki NPWP 0 3 Banyaknya kuesioner yang belum me miliki pengalaman kerja diatas 2 tahun 0 4 Jumlah kuesioner yang outlier (19) Total Kuesioner yang diuji 100
Demografi  responden  meliputi  beberapa  kategori  atau  jenis  didalamnya  seperti  usia, kelamin,  pendidikan  terakhir,  serta  pekerjaan  apa  ya ng  diambil  100  responden  tersebut  di bawah ini merupakan gambaran dari demografi responden yang berkaitan dengan kategori di atas yaitu:

## Tabel 6 Demografi Responden
Kara kteristik Keterangan Frekuensi Presentase La ma  Jadi WP Lebih  dari 2 Tahun 100 100% Jenis Kela min La ki-La ki 53 53% Pere mpuan 47 47% Total 100 100% 20 s/d 24 Tahun 33 33% Usia 25 s/d 29 Tahun 23 23% 30 s/d 34 Tahun 17 17% 35 s/d 49 Tahun 19 19% Diatas 50 Tahun 8 8% Total 100 100% SMU atau Kurang 41 41% Pendidikan Tera khir Dip lo ma 6 6% Sarjana (S1) 42 42% Pascasarjana (S2) 11 11% Doktor (S3) 0 0% Total 100 100% Wiraswasta 4 4% Jenis Pekerjaan Pegawai Swasta 52 52% Pegawai Negeri 23 23% La innya 21 21% Total 100 100% Total Keseluruhan 100 100%

## 4. Hasil dan Diskusi
Tabel 7 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel N Total Ite m Pertanyaan Mean Median Modus STDV Diskriminasi Paja k 100 4 13.42 13.00 12 3.169 Pengetahuan Perpaja kan 100 9 36.16 37.00 41 4.741 Norma Subjekt if 100 4 14.58 15.00 16 3.340 Et ika Penggelapan Paja k 100 5 19.80 20.00 20 3.846
Berdasarkan Tabel 7, nilai rata-rata variabel diskriminasi pajak yaitu 13.42  yang jika  dibagi  4  sesuai  dengan  jumlah  item pertanyaan  yang  ada,  akan  mendapatkan  hasil
sebesar  3.35  terletak  pada  pilihan  jawaban  netral.  Artinya  persepsi  wajib  pajak  terkait adanya  diskriminasi  pajak  adalah  netral.  Dengan  kata  lain,  wajib  pajak  memandang bahwa  tindakan  diskriminasi  pajak  dalam  perpajakan  masih  berlaku  dan  juga  ada  yang memandang bahwa tindakan diskriminasi pajak dalam perpajakan sudah tidak ada.
Nilai  rata-rata  variabel  pengetahuan  perpajakan  yaitu  36.16  yang  jika  dibagi  9 sesuai  dengan  jumlah  item  pertanyaan  yang  ada,   akan  mendapatkan  hasil  sebesar  4.01 atau  responden  menjawab  setuju.  Artinya  ba hwa  wajib  pajak  telah  mengetahui  hal- hal yang  bersangkutan  dengan  perpajakan,  seperti  tata  cara  perpajakan,  sistem  perpajakan, fungsi perpajakan, dan lainnya.
Selanjutnya  nilai rata-rata  variabel  norma subjektif sendiri  memperoleh  nilai 14.58 yang  jika  dibagi  4  sesuai  dengan  jumlah  item  pertanyaan  yang  ada,  akan  mendapatkan hasil  sebesar  3.64  atau  netral  tapi  cenderung  setuju.  Artinya  lingkungan  sekitar  WPOP cenderung mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan
Nilai  rata-rata  variabel etika penggelapan pajak  yaitu sebesar 19.80  yang  jika dibagi 5 (sejumlah  item  pertanyaan  yang  ada),  akan  mendapatkan  hasil  sebesar  3.96.  Artinya responden  menjawab  netral  yang sangat cenderung setuju bahwa  tindakan atas penggelapan pajak termasuk suatu perbuatan yang tidak beretika untuk dilakukan.
Tabel 8 Fornell-Larcker Criterion
Diskriminasi Paja k (X1) Etika Penggelapan Paja k (Y) Norma Subjekt if (X3) Pengetahuan Perpaja kan (X2) DP 1.000 EPP 0.391 0.834 NS 0.125 0.288 0.741 PP 0.272 0.373 0.437 0.716
Pada tabel 8 diatas menyatakan bahwa discriminant validity melalui fornell-larcker criterion telah  memiliki  nilai  diatas  dari  0.5  untuk  konstruk  yang  dimiliki  pada  masing-masing  variabel sehingga  telah  terpenuhi  persyaratan  untuk  validitas  konvergen  (Ghozali  &  Hengky,  2015).  Dari variabel  diskriminasi  pajak  memperoleh  hasil  1.000,  variabel  etika  penggelapan  pajak  memperoleh hasil  sebesar  0.834,  untuk  variabel  norma  subjektif  sendiri  memperoleh  hasil  0.741,  dan  variabel pengetahuan  perpajakan  mendapatkan  hasil  sebesar  0.716.  Maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa seluruh konstruk pada setiap variabel dinyatakan valid.
Tabel 9 Adjusted R-square dan Hasil Uji PLS Algoritma Path dan Bootstrapping
Original Sample (O) Sample Mean. (M) Standard Deviation. (STDV) T.Statistik P.Va lue DP(X1) -> EPP(Y) 0,312 0,311 0,112 2,784 0,006 PP(X2) -> EPP(Y) 0,222 0,251 0,126 1,759 0,079 NS(X3) -> EPP(Y) 0,152 0,183 0,184 0,822 0,411 Adjusted R-Square Etika Penggelapan Pa jak (Y) 0.225
Nilai Adjusted  R-Square pada  Tabel  9  menunjukkan  bahwa  diskriminasi  pajak, pengetahuan perpajakan,  dan  norma  subjektif  mempengaruhi  etika  penggelapan pajak sebesar 0.225  atau  22.5%  dan  sisanya  sebesar  77.5%  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain  diluar penelitian ini seperti tarif pajak, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sebagainya.
Kemudian pada hasil  uji PLS Algoritma Path dan Bootstrapping telah menunjukkan  hasil pengujian  atas  variabel  diskriminasi  pajak  terhadap  etika  penggelapan  pajak  yang  menunjukkan bahwa  t hitung >  t tabel sebesar  2.784  >  1.98498  dan  mendapatkan  perolehan  signifikansi  sebesar 0.006 < 0.05 yang artinya diskriminasi pajak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan  pajak  dalam  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi.  Perolehan  hasil  tersebut  sejalan dengan telaah yang dilakukan Dewi dan Merkusiwati (2017) serta penelitian Monica dan Arisman (2018), yang menunjukkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh positif pada etika penggelapan pajak.  Masyarakat  merasa  masih  terdapat  tindakan  yang  diberikan  oleh  aparatur  pajak  atau didalam  anjuran  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  yang  dapat  membeda-bedakan  masyarakat saat membayar pajak. Hal ini mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dan berpersepsi tindakan tersebut etis meskipun dapat merugikan negara.
Selain  itu  juga  ada  pengetahuan  perpajakan  terhadap  etika  penggelapan  pajak,  dari  hasil olah data terlihat bahwa t hitung < t tabel sebesar 1.759 < 1.98498 dan nilai signifikansi sebesar 0.079 > 0.05. Artinya pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan  pajak  dalam  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  hasil  penelitian  Putri  (2017)  dan  Febri  dan  Sulistiyani  (2018)  mendapatkan  hasil  bahwa pengetahuan  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  etika  pelanggaran  pajak.  Kemungkinan hasil  penelitian  ini  tidak  berpengaruh  disebabkan  persepsi  dari  jawaban  responden.  Karena berdasarkan  analisis  deskriptif,  rata-rata  responden  sebagai  wajib  pajak  menjawab  cenderung setuju  pada  pengetahuan  terkait  perpajakan  dan  responden  menjawab  netral  yang  cenderung setuju terkait penggelapan pajak merupakan tindakan tidak beretika.
Terakhir ada norma subjektif terhadap etika penggelapan pajak yang menunjukkan bahwa t hitung <  t tabel sebesar  0.822  <  1.98498  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0.441  >  0.05.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  norma  subjektif  tidak  memiliki  pengaruh  secara  signifikan  terhadap  etika penggelapan  pajak  dalam  persepsi  wajib  pajak  orang  pribadi.  Sesuai  dengan  hasil  penelitian Fatimah  dan  Wardani  (2017)  serta  Surahman  dan  Putra  (2018),  yang  mendapatkan  hasil  bahwa norma  subjektif  tidak  berpengaruh  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika  penggelapan pajak.  Kemungkinan  norma  subjektif  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  penggelapan  pajak disebabkan  karena  individu  sendiri  berada  di  dalam  kekuatan  sosial  yang  rendah.  Rendahnya kekuatan  sosial  disini  dapat  diartikan  jika  wajib  pajak  me lakukan  pembayaran  pajak,  maka individu  tersebut  berpikir  keuntungan  apa  yang  akan  didapatkan  dari  pemerintah  apabila  dia membayar  pajak.  Hal  ini  didukung  dengan  jawaban  responden  yang  cenderung  setuju  bahwa lingkungan sekitar cenderung mendorong WPOP untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

## 5. Kesimpulan, Implikasi, dan Keterbatasan
Berdasarkan hasil dapat disimpulkan bahwa diskriminasi pajak berpengaruh signifikan terhadap etika  penggelapan  pajak.  Semakin  tinggi  diskriminasi  pajak  yang  dipersepsikan  oleh  wajib  pajak, maka WPOP akan menilai bahwa tindakan atas penggelapan pajak semakin etis atau beretika untuk dilakukan. Dapat diartikan juga bahwa setiap kebijakan yang akan dirancang oleh pemerintah jangan hanya akan menguntungkan sebagian kelompok dari masyarakat, yang nantinya akan menimbulkan kecemburuan pada masyarakat.
Pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  setiap  wajib  pajak  yang  memiliki  ataupun  tidak  memiliki pengetahuan  perpajakan,  akan  tetap  berpersepsi  bahwa  tindakan  penggelapan  pajak  itu  tidak  etis (tidak beretika).
Norma  subjektif  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  etika  penggelapan  pajak. Lingkungan sosial yang ada disekitar wajib pajak seperti keluarga, teman, petugas pajak, konsultan pajak,  ataupun  media  cetak  lainnya  belum  mampu  dapat  mempengaruhi  niat  dari  masing-masing WPOP untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
Implikasi  penelitian, perlunya sosialisasi  kepada masyarakat mengenai perpajakan secara lebih detail lagi. Hal ini agar masyarakat sebagai wajib pajak dapat memahami, dan patuh dalam peraturan yang  telah  diberikan  oleh  pemerintah.  Dengan  demikian,  WPOP  tidak  memiliki  persepsi  adanya diskriminasi pajak dan tidak ada yang merasa etis pada tindakan penggelapan pajak.
Keterbatasan  penelitian  ini  terdapat  pada  teknik  pengumpulan  data  yang  dimana  penulis menggunakan  kuesioner  dalam  bentuk  gfrom  dan  penyebaran  kuesioner  dengan  metode snowball. Sehingga  peneliti  tidak  bisa  memastikan secara  langsung  keabsahan  jawaban responden saat  diisi.
Hal ini dapat menimbulkan bias, karena adanya perbedaan persepsi antara responden dengan peneliti, sehingga responden dalam menjawab tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
Saran  untuk  penelitian  selanjutnya,  dapat  dilakukan  wawancara  kepada  responden  selain menyebarkan  kuesioner  juga.  Dengan  demikian,  dapat  dihasilkan  jawaban  responden  yang  lebih mendalam  lagi,  dibanding  dengan  melakukan  penyebaran  kuesioner  saja.  Menambahkan  variabel- variabel independen untuk melakukan penelitian etika penggelapan pajak, seperti: sistem perpajakan, keadilan,  intensitas  pemeriksaan  pajak,  kualitas  pelayanan,  dan  sebagainya.  Menambahkan  jumlah responden  serta  memperluas  penyebaran  dalam  kuesioner,  sehingga  dapat  menghasilkan  penelitian yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajzen,  I.  (1991).  The  Theory  of  Planned  Behavior. Organizational  Behavior  and  Human Decision Processes. 50 (2), 178–211,
Ajzen,  I.  (2005).  Attitudes,  Personality  and  Behavior. International  Journal  of  Strategic Innovative Marketing , 3(2), 1-191.
Alvin,  A.  (2014).  Pengaruh  Sikap,  Norma  Subyektif,  Dan  Kontrol  Perilaku  Yang Dipersepsikan  Staff  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Pajak  Wajib  Pajak  Badan .  Tax  & Accounting Review , 4 (1), 1–12.
Asih,  N.P.S.M.,  &  Dwiyanti,  K.T.  (2019).  Pengaruh  Love  Of  Money,  Machiavellian,  Dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion), E-Jurnal Akuntansi , 26(2), 1412-1435. doi: 10.24843/eja.2019.v26.i02.p21
Dewi,  N.K.T.J.,  &  Merkusiwati,  N.K.L.A.  (2017).  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi Persepsi  Wajib Pajak Mengenai  Etika  Atas Penggelapan Pajak (Tax  Evasion) Fakultas Ekonomi Dan  Bisnis Universitas Udayana  ( Unud ),  Bali, Indonesia Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univers. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 18(3), 2534-2564.
Faradiza,  S,  A.  (2018).  Persepsi  Keadilan,  Sistem  Perpajakan  Dan  Diskriminasi  Terhadap Etika Penggelapan Pajak. Jurnal Ilmu Akuntansi , 11(1), 53–74. doi: 10.15408/akt.v11i1.8820
Fatimah,  S.,  &  Wardani,  D.K.  (2017).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penggelapan Pajak  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Temanggung. Akuntansi  Dewantara ,  1(1), 1–14.
Febri,  D.,  &  Sulistiyani,  T.T.  (2018).  Pengaruh  Pengetahuan  dan  Pemahaman  Peraturan Perpajakan,  Penghindaran  Pajak  dan  Sanksi  Perpajaka n  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Wilayah  KPP  Pratama  Kota  Tegal). Permana, 10(1), 15–26.
Ghozali,  I.,  &  Hengky,  L.  (2015). Partial  Least  Squares  Konsep,  Teknik  dan  Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. In: 2nd ed. Semarang: Universitas Diponegoro.
Ghozali, I.  (2014). Structural Equation Modelling, Metode Alternatif Dengan Partial Least Square (PLS) . 4th ed. Semarang: Universitas Diponegoro.
Hameed,  H.,  A.  (1983). Aspek-Aspek  Pokok  Agama  Islam .  1st  ed.  Jakarta:  Dunia  Pustaka.
Ilhamsyah,  R.,  Endang,  M.D.W.,  &  Dewantara,  R.Y.  (2016).  Pengaruh  Pemahaman  Dan Pengetahuan  Wajib  Pajak  Tentang  Peraturan  Perpajakan,  Kesadaran  Wajib  Pajak, Kualitas  Pelayanan,  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 8(1), 1–9.
Indriyani,  M.,  Nurlaela,  S.,  &  Wahyuningsih,  E,  M.  (2016). Pengaruh  Keadilan,  Sistem Perpajakan,  Diskriminasi  Dan  Kemungkinan  Terdeteksinya  Kecurangan  Terhadap Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Mengenai  Perilaku  Tax  Evasion .  Prosiding Seminar Nasional IENACO, hlm. 818–25.
Jogiyanto.  (2007). Sistem  Informasi  Keperilakuan .  Edisi  Revisi.  Yogyakarta:  Andi  Offset.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). APBN KITA Kinerja Dan Fakta. 1–69. Diakses  2  Maret  2020,  dari  https://www.kemenkeu.go.id/media/12483/apbn-kita- mei- 2019.pdf.
Koranperdjoeangan.com.  (2019).  Diskriminasi  Kepada  Pekerja  Wanita  Terus  Mengintai, Bahkan  PPh  21  Mencoba  Ikut  Mencengkeram.  Diakses  11  Maret  2020,  dari https://www.koranperdjoeangan.com/diskriminasi-kepada-pekerja-wanita-terus- mengintai-bahkan-pph-21-mencoba- ikut-mencengkeram/.
Kumorotomo,  W. (1994). Etika Administrasi Negara . 2nd ed. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Kwarto,  F.,  Zulhazmi,  A,  B.  (2019).  Pengaruh  penerapan  sistem  e-filing  pengetahuan perpajakan  dan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (studi  pada wajib  pajak  orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha  bebas  di  bintaro  trade center). Jurnal Riset Bisnis , 3(1), 20-29.
Marlina.  (2018).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama  Lubuk Pakam. Jurnal Pundi , 2 (2), hlm. 151-168. doi: 10.31575/jp.v2i2.82
Monica,  T.,  &  Arisman,  A.  (2018).  Pengaruh  Keadilan  Pajak,  Sistem  Perpajakan,  Dan Diskriminasi  Pajak  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Mengenai  Etika Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion)  (Studi  Empiris  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). Jurnal Akuntansi, 1-13.
Mujiyati,  Rohmawati,  F.R.,  &  Ririn,  W,  H.  (2018).  Determinan  Persepsi  Mengenai  Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia 3 (1):
1–12.
Oktaviani,  R.M.,  Srimindarti,  C.,  &  Hardiningsih,  P.  (2018).  Peran  Religiosity  Sebagai Pemoderasi Hubungan  Money  Ethics  Terhadap  Upaya  Tax  Evasion. Jurnal Akuntansi, XXII (1), 105–118.
Palil, M.R., Malek, M.M., & Jaguli, A.R. (2016). Issues, Challenges and Problems with Tax Evasion:  The  Institutional  Factors  Approach. Gadjah  Mada  International  Journal  of Business , 18 (2), 187–206.
Pratiwi,  E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. AFRE (Accounting and Financial Review) , 2 (1), 8–15. doi: 10.26905/afr.v2i1.3008
Pulungan,  R.H.  (2015).  Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  Dan  Kemungkinan Terdeteksinya  Kecurangan  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Jom. FEKON , 2 (2), 1–14.
Putra, I, M. (2019). Pengantar Komplet Akuntansi Dan Perpajakan . Yogyakarta.
Putri,  H.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi,  Kepatuhan  dan  Pengetahuan Perpajakan  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak  (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi  Di Wilayah Kota Pekanbaru). Jom. FEKON, 4 (1), 2045–58.
Ramdhani, M. A. (2019). Etika Administrasi . 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia.
Salam,  B.  (2000). Etika  Individual:  Pola  Dasar  Filsafat  Moral .  1st  ed.  Jakarta:  Rineka Cipta.
Sariani,  P.,  Wahyuni,  M.A.,  &  Sulindawati,  N.L.G.E.  (2016).  Pengaruh  Keadilan,  Sistem Perpajakan,  Diskriminasi,  Dan  Biaya  Kepatuhan  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak  (Tax  Evasion)  Pada  KPP  Pratama  Singaraja. e- journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha , 6 (3).
Seralurin,  Y.C.,  &  Ermawati,  Y.  (2019).  Influence  of  Self-Assessment  System,  Taxation Understanding,  and  Discrimination  Toward  Ethics  of  Tax  Evasion:  A  Case  in  Papua Indonesia. International research journal of management, IT and social sciences , 6 (5), 267–278. doi: 10.21744/irjmis.v6n5.745
Silaen,  C.  (2015).  Pengaruh  Sistem  Perpajakan,  Diskriminasi,  Teknologi  Dan  Informasi Perpajakan  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Mengenai  Etika  Penggelapan  Pajak  (Ta x Evasion). Jom. FEKON, 2 (2), 1–15.
Solekhah,  P.,  Supriono,  S.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  E-Filing,  Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. J Econ Manag Account Technol , 1(1), 74-90. doi: 10.32500/jematech.v1i1.214
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Suminarsasi,  W.,  &  Supriyadi.  (2011).  Pengaruh  Keadilan,  Sistem  Perpajakan,  Dan Diskriminasi  Terhadap Persepsi Wajib Pajak  Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). PPJK 15 Universitas Gadjah Mada , 1 (2), 1–29.
Surahman,  W,  &  Putra,  U.Y.  (2018).  Faktor-Faktor  Persepsi  Wajib  Pajak  Terhadap  Etika Penggelapan Pajak. Jurnal  REKSA:  Rekayasa  Keuangan,  Syariah  dan  Audit , 5 (1), 1- 10.
Suryani,  L.  (2017).  Pengaruh  Sikap,  Norma  Subjektif,  dan  Kontrol  Perilaku  Persepsian Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Dengan  Niat  Mematuhi  Pajak  Sebagai  Variabel  Pemoderasi. Jurnal  Profita, 3  (5),  1– 20.
Suryani,  L.  (2017). Pengaruh  Sikap,  Norma  Subjektif,  dan  Kontrol  Perilaku  Persepsian Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Dengan  Niat  Mematuhi  Pajak  Sebagai  Variabel  Pemoderasi .  Jurnal  Profita,  Volume 3(5), hlm. 1–20.
Umam, K. (2019). Etika Administrasi . 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia.
Wanarta,  E.F.,  &  Mangoting,  Y.  (2014).  Pengaruh  Sikap  Ketidakpatuhan  Pajak,  Norma Subjektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Niat Wajib Pajak O rang Pribadi Untuk Melakukan Penggelapan Pajak . Tax & Accounting Review , 4 (1), 1–13.
Widjaja,  P.N.K.,  Lambey,  L.,  &  Walandouw,  S.K.  (2017).  Pengaruh  Diskriminasi  Dan Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Mengenai Penggelapan  Pajak  Di  Kota  Bitung  (Studi  Kasus  Pada  WPOP  Yang  Ditemui  Di  KPP Pratama Bitung). Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12 (2), 541–552.
Wulandari,  E.,  Maslichah,  &  Mawardi,  M.C.  (2019).  Determinasi  Persepsi  Wajib  Pajak Mengenai  Etika Penggelapan Pajak (Studi  Empiris pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). E-JRA , 09 (05), 129–142.

## LAMPIRAN

## DAFTAR PERTANYAAN

## DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL DEPENDEN

## Etika Penggelapan Pajak
No. Pertanyaan STS TS N S SS
1. Menurut saya, penggelapan pajak adalah tindakan yang etis apabila tarif pajak yang ditetapkan terlalu tinggi.
2. Menurut saya, penggelapan pajak tidak etis meskipun saya tidak secara langsung merasakan manfaat dari uang pajak yang saya setor.
3. Menurut saya, penggelapan pajak tidak etis meskipun pemerintahnya korupsi.
4. Menurut saya, penggelapan pajak tidak etis meskipun uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai,
belanja barang, pemeliharaan, dan
sebagainya.
5. Menurut saya, penggelapan pajak tidak etis meskipun terdapat diskriminasi dalam perpajakan.

## DAFTAR PERTANYAAN UNTUK VARIABEL INDEPENDEN

## Diskriminasi Pajak
No. Pertanyaan STS TS N S SS
1. Menurut saya, membedakan pelayanan
berdasarkan gender atau status merupakan suatu bentuk diskriminasi.
2. Menurut saya, zakat diperbolehkan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak yang merupakan sebagai suatu bentuk diskriminasi.
3. Menurut saya, bantuan dan sumbangan selain
zakat tidak diperbolehkan sebagai pengurang pajak yang merupakan suatu bentuk
diskriminasi
4. Menurut saya, dengan adanya zona bebas
pajak yang merupakan bebas dari bea masuk, bea cukai, dan PPn merupakan suatu bentuk
diskriminasi.

## Pengetahuan Pe rpajakan
No. Pertanyaan STS TS N S SS
1. Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.
2. Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.
3. Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memp erhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri).
4. Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai.
5. Saya tidak paham mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
6. NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya.
7. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar.
8. Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.
9. Salah satu fungsi pajak adalah sebagai
sumber dana bagi negara untuk membiayai pengeluaran rutin negara.

## Norma Subjektif
No. Pertanyaan STS TS N S SS
1. Teman saya pernah mendorong untuk mematuhi ketentuan perpajakan.
2. Keluarga saya pernah mendorong untuk memenuhi ketentuan perpajakan.
3. Konsultan pajak pernah membujuk saya untuk mematuhi ketentuan perpajakan.
4. Petugas pajak pernah membujuk saya untuk mematuhi ketentuan perpajakan.