## Analisis Yuridis Kepailitan Harta Yang Ditinggalkan

## Brata Yoga Lumbanraja, Siti Malikhatun Badriyah, Irma Cahyaningtyas
Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email: Bratayoga@students.undip.ac.id

## Abstract
Bankruptcy is a debt settlement process that results in a general confiscation of the assets of bankrupt debtors. One of the factors that makes bankruptcy possible is that the debtor has passed away before paying off his debt and the creditor is requesting bankruptcy statement so that in the case of settlement of the debt, it raises problems regarding the produce for filing a bankruptcy application for the assets left  behind.  The  method  used  in  this  article  is  normative  juridical  with  secondary  data  through literature studies using primary, secondary  and tertiary legal materials. According to the results of this  study,  debtors  who  have  died  before  paying  their  debts  can  be  declared  bankrupt.  This  is  an accordance with the procedure for requesting a bankruptcy statement for inheritance as stipulated in articles  208-211  of  law  number  37  of  2004  Bankruptcy  and  Suspension  of  Liabilities  and  Debt Payment.
Keywords: Bankruptcy; Heritage; Procedure

## Abstrak
Kepailitan  adalah  proses  likuidasi  utang,  yang  mengarah  pada  penyitaan  umum  aset  debitur  yang pailit.  Salah  satu  faktor  yang  memungkinkan  terjadinya  kepailitan  adalah  debitur  telah  meninggal dunia sebelum melunasi utangnya dan kreditur memohonkan pernyataan pailit sehingga dalam hal penyelesaiannya utang tersebut menimbulkan permasalahan mengenai prosedur untuk mengajukan permohonan pailit terhadap harta yang ditinggalkan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan  data sekunder melalui studi literatur dengan menggunakan  bahan hukum primer,  sekunder  dan  tersier.  Menurut  hasil  penelitian  ini  bahwa  debitur  yang  telah  meninggal sebelum  melunasi  utangnya,  dapat  dinyatakan  pailit.  Hal  ini  sesuai  dengan  prosedur  permintaan pernyataan  pailit  terhadap  harta  peninggalan    yang  diatur  dalam  Pasal  208-211Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang.
Kata kunci : Kepailitan; Harta Peninggalan; Prosedur

## A. Pendahuluan
Utang  adalah  kewajiban  yang  harus  dibayar,  pembayaran  utang  dijamin  dengan  harta kekayaan debitur. Kepailitan merupakan implementasi lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip pari pasu prorate (Mahmudah, 2009), sesuai aturan dalam ketentuan Pasal 1331 dan 1332 KUH Perdata yang merupakan konsep dasar kepailitan di Indonesia. Pasal 1331KUH Perdata mengatur bahwa semua  barang, baik  yang bergerak maupun  yang tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun  yang akan  ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan- perikatan perorangan debitur itu. Pasal 1332 KUH Perdata mengatur bahwa kebendaan tersebut
menjadi  jaminan  bersama-sama  bagi  semua  orang  yang  menguntungkan  padanya;  pendapatan penjualan  benda-benda  itu  dibagi-bagi  menurut  keseimbangan,  yaitu  menurut  besar  kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Intinya Pasal ini menerangkan bahwa benda milik debitur baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak demi hukum menjadi jaminan atas utang-utang debitur, dan masing- masing kreditur mempunyai kesempatan sama (paritas creditorum) di dalam pemenuhan hak atas utang-utang debitur nya kecuali undang - undang menentukan lain.
Tetapi  tidak  selalu  debitur  dengan  sukarela  mau  membayar  utangnya,  sehingga  timbul masalah  penyelesaian  utang.  Apabila  terjadi  masalah  penyelesaian  utang  maka  ada  mekanisme Penyelesaian  utang  yang  telah  diatur  di  indonesia.  Penyelesaian  utang  bisa  dilakukan  di  luar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian utang di luar pengadilan yaitu ADR (Negosiasi, Mediasi,    Konsiliasi)  sedangkan  penyelesaian  utang  melalui  pengadilan  dibedakan  dengan pengadilan  umum,  yaitu  Pengadilan  Niaga,  dengan  mengajukan  permohonan  pernyataan kepailitan. Pembentukan Pengadilan Niaga mengalihkan kompetensi absolut Pengadilan  Negeri untuk  mengatasi  kasus-kasus    kepailitan  (Wijayanta,  2007)  ,  Pengadilan  Niaga  mempunyai kewenangan  memeriksa  dan  memutus  perkara  kepailitan  dan  Penangguhan  Kewajiban Pembayaran utang, sebagaimana diamanatkan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Kepailitan  adalah  penyelesaian  suatu  utang  di  pengadilan  niaga  dengan  mengajukan permohonan  pailit  kepada  debitur.  kreditur,  debitur  dan  pihak  lain  dapat  mengajukan  pailit. Kepailitan mengakibatkan adanya sita umum terhadap harta kekayaan debitur. Penyitaan umum adalah penyitaan semua harta kekayaan debitur saat ini dan yang akan datang dengan tujuan untuk pembagian yang adil dan proporsional dari hasi penjualan harta sitaan diantara rekan-rekan seiman sesuai  dengan  jumlah  utangnya  masing-masing  setiap  orang  kecuali  kreditur  memiliki  alasan untuk memiliki prioritas (Isfardiyana, 2016).
Berdasarkan  Teori  Hukum,  Situasi  Penyitaan  umum  untuk  kegiatan  kepailitan  lainnya bergantung pada sistem hukum. Jika masih dalam lingkup perdata, penyitaan umum lebih tinggi dari  kegiatan lex  specialis lainnya.  Sedangkan  posisi  penyitaan  umum  dibandingkan  dengan penyitaan  pidana  fiskal  didasarkan  pada asas  lex  specialis  derogate  legi  generalis dan  teori harmonisasi antar sistem hukum, sehingga setiap penyitaan bersifat lex specialis . penyitaan umum tidak dapat membatalkan penyitaan pidana maupun pajak. Penyitaan sanksi fiskal juga tidak boleh menganggu  penyitaan  umum  jika  terjadi  kebangkrutan  (Febryka,  2014).  Berkaitan  dengan kewajiban debitur untuk melunasi utang-utangnya  yang dijamin dengan harta kekayaan debitur dan penyelesaian utang tersebut dapat dilakukan melalui lembaga kepailitan.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah adalah pertama, apakah debitur yang telah meninggal dunia harta peninggalanya dapat dimohon untuk pailit? dan kedua, bagaimana prosedur permintaan pailit terhadap harta peninggalan debitur yang telah meninggal?.
Artikel sebelumnya yang serupa dengan artikel ini dilakukan oleh Lenny dan Sonny yang berjudul Aspek Pertanggung Jawaban Ahli Waris Dari Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit Di Indonesia, artikel ini fokus membahas mengenai perlindungan hukum terhadap  ahli  waris  dan  pihak  pewaris  pemegang  jaminan  pribadi  pada  perusahaan  yang  pailit, hasil penelitian menunjukan bahwa hal ini memerlukan penyitaan umum atas seluruh harta benda ahli  waris  jika  ternyata  harta  warisan  dari  pihak  pewaris  pemegang  jaminan  pribadi  tidak mencukupi  untuk  semua  tuntutan  kreditur,  yang  pada  akibatnya,  harta  pribadi  ahli  waris  juga menjadi kebangkrutan (Nadriana & Judiasih, 2017). Artikel yang serupa juga dilakukan oleh Defa yang berjudul Perang Dan Tanggungjawab Kurator Atas Harta Pailit Debitur, penelitian ini fokus membahas  peran  dan  tanggungjawab  kurator  dalam  pengelolaan  kekayaan  debitur  pailit,  hasil penelitian  harus  menunjukan  bahwa  debitur  pailit  lebih  terbuka  kepada  kurator,  dan  yang dilakukan oleh kurator adalah menyelesaikan semua harta kekayaan yang pailit, dan pada setiap petugas percobaan menemukan satu milliar dalam pailit, lalu kurator mengumumkan (Yolanda, 2017).  Artikel    lainnya  yang  serupa  juga  pernah  dilakukan  oleh Harry  yang  berjudul  Akibat Kepalitan Terhadap Harta Peninggalan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, penelitian ini berfokus pada pembahasan ahli waris putusan pailit. Perinciannya, sehingga dalam hal ini dapat merugikan ahli waris debitur itu sendiri maupun bagi para krediturnya (Kapero, 2018) . Artikel ini berbeda dengan artikel  serupa  sebelumnya.  Artikel  ini  berfokus  pada  pembahasan  kepailitan  harta  peninggalan, berupa pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit, pihak-pihak yang dapat dimohonkan pailit, dan syarat yang harus dipenuhi  untuk melaksanakan prosedur permohonan pernyataan pailit.

## B. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini  adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan  yang  digunakan  untuk  memepelajari  norma  hukum  yang  tertuang  dalam  ketentuan perundang-undangan (Soekanto & Mamudji, 2003). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam artikel  ini  adalah  analisis  deskriptif,  yaitu  studi  yang  mendeskripsikan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  terkait  dengan  teori  hukum  dan  praktik  penerapan  hukum  positif  serta fenomena  yang  terjadi  dalam  praktik  di  bidang  kepailitan.  Data  yang  digunakan  yaitu  data sekunder  melalui  penelitian  kepustakaan  terhadap  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.
bahan hukum tersebut akan diolah dan dianalisis menggunakan teknik pengolahan data kualitatif yaitu  mendeskripsikan  kualitas  data  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  konsisten,  logis,  tidak tumpang  tindih  dan  efektif  yang  memudahkan  pemahaman,  dan  interpretasi  data  (Muhamad, 2004).

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Permohonan Pailit Terhadap Harta Peninggalan Debitur Yang Telah Meninggal Dunia.
Kepalitan  secara  etimologis  berasal  dari  kata  sederhana  yaitu  pailit/kebangkrutan (Situmorang  &  Soekarso, 1994) . Kata Pailit  berasal  dari bahasa Perancis yaitu Failite yang berarti  kemacetan  pembayaran,  dalam  bahasa  Belanda  digunakan  istilah Failiet .  Sedangkan dalam hukum Anglo  Amerika, undang-undangnya dikenal dengan Bankcruptcy Act (Hartini, 2007). kepailitan adalah proses di mana pengadilan dalam hal ini pengadilan niaga menyatakan pailitnya seorang debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utang karena debitur tidak mampu membayar utangnya. Aset debitur dapat dialihkan kepada kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah (Rudy,Kailimang,&Ponto 2001).
Negara  yang  Menganut  berbahasa  Inggris  pailit  dan  kepailitan  menggunakan  istilah bankruptcy dan bankrupt .  kepailitan  adalah  keadaan  dimana  debitur  gagal  membayar kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Asyhadie, 2005). Martias gelar Iman Radjo Mulano  memberikan  pendapat  tentang  keapilitan  sebagaimana  ditentukan  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata)  yaitu  semua  aset  debitur  menjadi  jaminan untuk  semua  utang.  Kepailitan  adalah  penyitaan  umum  dari  semua  properti  debitur  kepada kreditur secara kolektif (Mulano, 1969).
Kepailitan  adalah Penyitaan secara umum semua kekayaan debitur pailit yang diawasi dan  diselesaikan  oleh  petugas  percobaan  dibawah  pengawasan  hakim  pengawas.  Pernyataan pailit harus didahului dengan pernyataan Pengadilan niaga, atas permintaan debitur atau atas permintaan satu atau lebih kreditur (Simatupang, 2018). Sedangkan pengertian menurut Black ’ s Law Dictionary yang menyatakan bahwa pailit atau bankrupt yaitu:
“ The state or condition of a person ( individual, partnership, corporation, municipally) who  is  unable  to  pay  its  debt  as  they  are  or  become  due  The  term  includes  a  person against  whom  an  inVolumeuntary  petition  has  been  filled,  or  whohas  filed  a Volumeuntary  petition,  or  who has  been  adjudged  a  bankrupt” (Widjaja  &  Gunawan, 2000) .
Dari  definisi yang sudah diberikan Black ’ s Law Dictionary , pengertian pailit berkaitan dengan ketidakmampuan (debitur) untuk melunasi utangnya. Ketidakmampuan tersebut harus
dibarengi dengan tindakan tertentu dari debitur yang secara sukarela mengajukan permohonan pailit  ke  pengadilan,  atau  atas  permintaan  pihak  ketiga.  Pengertian  kepailitan  menjelaskan bahwa  kepailitan  adalah  tentang  penyitaan  umum,  padahal  ruang  lingkup  kepailitan  dalam undang-undang  kepailitan  tidak  hanya  mencakup  tentang  penyitaan  umum  tetapi  juga mencakup  beberapa  ketentuan  lain  selain  penyitaan  umum,  seperti  rehabilitasi  dan  kondisi hukum debitur setelah penyelesaian (Febryka, 2014).
Berdasarkan  Pasal  2,  ayat  (2),(3),(4)  dan  (5)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 tentang Kepailitan dan PKPU, diatur bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh: debitur atas permintaannya  sendiri,  satu  atau  lebih  kreditur,  kejaksaan  untuk  kepentingan  umum,  bank indonesia, debitur sebagai bank, badan pengawasan pasar modal yang sekarang disebut (OJK), dalam  hal  debitur  adalah  perusahaan  efek,  bursa  efek,  lembaga  penjamin  penyelesaian, permohonan  menteri  keuangan,  apabila  debitur  adalah  perusahaan  asuransi,  perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan umum. Pihak yang dapat mengajukan pailit dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Debitur, undang-undang mengijinkan debitur untuk mengajukan pailit sendiri. Jika debitur masih  terkait  pernikahan  yang  sah,  maka  permohonan  hanya  dapat  dilakukan  atas persetujuan suami atau pasangan ( Pasal 4 ayat ( 1 ) UU Kepailitan ).
b) Seorang  kreditur  atau  Lebih,  Berdasarkan  penjelasan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang kepailitan,  Kreditur  yang  dapat  mengajukan  pailit  terhadap  debiturnya  adalah  kreditur preferen,  kreditur  separatis  ataupun  kreditur  konkuren.  Ada  3  jenis  kreditur  dalam  KUH Perdata,  yaitu  sebagai  berikut  (Sjahdeini,  2010):    Kreditur  Prefen  (preferensial),  kreditur yang  menurut  undang-undang,  semata-mata  karena  sifat  piutangnya,  mendapatkan pelunasanya  dengan  dibayar  dimuka.  Kreditur  prefen  adalah  kreditur  yang  menikmati keistimewaan,  yaitu  hak  yang  diberikan  kepada  debitur  secara  hukum  lebih  tinggi  dari debitur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Berdasarkan  Pasal 1134 KUH Perdata. Kreditur saparis, merupakan kreditur  yang meiliki hak milik yang menjamin hak milik, yang dalam kitab undang-undang hukum perdata disebut sebagai gadai dan hipotek. Sistem hukum indonesia tentang penjaminan saat ini mengenal empat jenis jaminan, yaitu gadai,  hipotek,  fidusia,  dan  hak  tanggungan,  dalam  hal  pailit  kreditur  separatis  lebih diutamkan  daripada  kreditur  lainnya,  ia  dapat  mengeksekusi  jaminan  tersebut  seolah-olah tidak  terjadi  adanya  kepailitan  (Sularto,  2012).  Kreditur  Konkuren,  Kreditur  yang merupakan  kreditur dengan hak Pari Passu dan Pro rata , artinya kreditur secara kolektif menerima  pembayaran  (tanpa  prioritas)  yang  dihitung  berdasarkan  jumlah  klaim  masing- masing yang dibanding terhadap seluruh piutang mereka. Dengan cara ini, kreditur konkuren
pembayaran utangnya dari kekaayaan yang dimiliki debitur tanpa harus didahulukan. Hal ini diatur dalam pasal 1132 KUH Perdata.
c) Kejaksaan,  Permohonan  pailit  terhadap  debitur  juga  dapat  diajukan  oleh  kejaksaan  demi kepentingan umum (Pasal 2 ayat ( 2 ) UU Kepailitan). Pengertian kepentingan umum adalah kepentingan  bangsa  dan  Negara  dan/atau  kepentingan  masyarakat  luas,  misalnya  debitur melarikan diri, debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan, debitur mempunyai utang kepada  BUMN  atau  badan  usaha  lain  yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat,  debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas , debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu , atau dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.
Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  No.  17  Tahun  2000  tentang  Permohonan  Pernyataan  Pailit Untuk  Kepentingan  Umum,  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  wewenang  kejaksaan  untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum. Kemudian Pasal 2 ayat ( 2 ) PP No. 17 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum.
d) Bank Indonesia, Permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia berdasarkan penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan. UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.  7  tahun  1992  tentang  Perbankan  (selanjutnya  disebut  UU  Perbankan)  memberikan definisi  tentang  bank  sebagai  berikut :  Bank  adalah badan  usaha  yang  menghimpun  dana dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ( Pasal 1 butir 2 ).
e) OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang  Perasuransian  (UU  Perasuransian).  Permohonan  pernyataan  pailit  terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah berdasarkan undang-undang ini hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuagan  (OJK).  Ruang  lingkup  tugas  OJK  berfungsi  sejalan  dalam  menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor  jasa  keungan,  maka  kewenagan  pengajuan  pailit  terhadap  Perusahaan  Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah semua dilakukan oleh menteri keuagan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) beralih menjadi Kewenangan OJK berdasarkan  UU  Perasuransian,  hal  ini  berdasarkan  Penjelasan  Pasal  50  ayat  (1)
Perasuransian. Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang  pembubaran,  likuidas,  dan  kepalitan  perusahaan  asuransi,  perusahaan  asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah (Peraturan Ojk 28/2015), Penilaian kreditur menyatakan perusahaan asuransi memenuhi persyaratan dinyatakan pailit sesuai UU KPKPU, dapat menyampaikan permohonan kepada OJK agar OJK mengajukan permohonan  pernyataan  pailit  perusahaan  asuransi  yang  bersangkutan  kepada  pengadilan niaga.
f) Menteri Keuangan, Permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN  yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat  diajukan  oleh  Menteri  Keuangan,  dengan  maksud  untuk  membangun  tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  usaha-usaha  tersebut.  Kewenangan  ini  yang  hanya diberikan  kepada  menteri  keuangan,  didasarkan  pengalaman  sebelumnya,  yaitu  banyak perusahaan asuransi yang dimintakan pailit oleh kreditur secara pribadi, seperti perusahaan asuransi  manulife,  perusahaan  asuransi  prudential,  dan  lain-lain.  Ada  beberapa  definisi istilah yang penting di sini antara lain: Perusahaan Asuransi, Pasal 1 butir 7 UU Asuransi memberikan  definisi  perusahaan  reasuransi  sebagai  berikut  yaitu  Perusahaan  reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi  oleh  perusahaan  asuransi  kerugian  dan/atau  perusahaan  asuransi  jiwa.  Dana Pensiun, dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun memberikan definisi dana pensiun sebagai berikut: Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan  menjalankan  program  yang  menjanjikan  manfaat  pensiun.  Bumn  yang  bergerak dikepentingan publik, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan menegaskan bahwa yang  dimaksud  dengan  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  bergerak  di  bidang  kepentingan publik  adalah  badan  usaha  milik  negara  yang  seluruh  modalnya  dimiliki  oleh  negara  dan tidak terbagi atas saham. BUMN diatur dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Pihak yang dapat dimohonkan pailit, menurut Gunawan Widjaja, adalah sebagai berikut (Widjaja  &  Gunawan,  2000)  individu,  baik  pria  maupun  wanita,  yang  sudah  menikah  atau belum.  Jika  permohonan  pailit  diajukan  oleh  debitur  yang  sudah  kawin,  permohonan  pailit hanya dapat dilakukan atas persetujuan suami istri, kecuali tidak ada pencampuran harta benda antara suami dan istri.
Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing  pesero  yang  secara  tanggung  renteng  terikat  untuk  seluruh  utang  firma;
Perseroan-perseroan,  perkumpulan-perkumpulan,  koperasi  maupun  yayasan  yang  berbadan hukum.  Kepailitan  yang  diajukan  kepada  Perseroan-perseroan,  perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun yayasan yang berbadan hukum, maka hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya; Harta peninggalan,  harta  yang  belum  dibagikan  kepada  para  ahli  warisnya  sebagai  suatu  kesatuan kumpulan harta kekayaan tersendiri. Akibat Hukum Kepailitan, utusan pernyataan permohonan pailit juga menimbulkan adanya sita umum terhadap harta kekayaan debitur yang mengalami pailit, kepailitan menyebabkan debitur pailit kehilangan semua hak sipilnya (hak perdata) untuk mengontrol dan mengelola aset pailit mereka. Suatu perusahaan pailit sama sekali tidak dapat melakukan  kegiatan  hukum  menyangkut  harta  kekayaan  tersebut  (Salam  &  Hartono,  2014). Kepailitan  mengakibatkan  debitur  kehilangan  haknya  dalam  lapangan  hukum  harta kekayaannya karena seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan  berada  dalam  sitaan  umum  sejak  saat  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan sebagaimana  yang  diatur  dalam  undang-undang  Kepailitan  Bagian  Kedua  tentang  Akibat Kepailitan  (Kuswardani,Busro,Achmad,2014).  Selanjutnya  ini  merupakan  beberapa  akibat hukum kepailitan antara lain:
Akibat Terhadap debitur Pailit, Pasal 24 ayat (1) UUK-PKPU menentukan, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit,  sejak  hari  putusan  pailit  diucapkan.  Harus  dicermati  bahwa  dengan  diputuskannya menjadi  debitur  pailit,  bukan  berarti  debitur  kehilangan  hak  keperdataannya  ( Volumekomen handelingsbevoegdheid) untuk  dapat  melakukan  semua  perbuatan  hukum  di  bidang keperdataan, oleh karena itu, sejak diumumkannya perintah pailit, hanya kekayaan debitur yang dinyatakan  pailit  yang  dapat dikendalikan dibawah penguasaan dan  pengelolaan pihak  lain  , Menurut Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 69 ayat (1) UUK-PKPU, pengampu harta kekayaan debitur pailit (harta pailit) adalah kurator. Sesuai dengan Pasal 26 UUK-PKPU tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
Sebagai  akibat  dari  harta  kekayaan  debitur  pailit  maka  harta  kekayaan  debitur  pailit termasuk harta pailit yang disita secara umum (sita umum), artinya penyitaan mempengaruhi semua orang. Namun karena alasan kemanusian bagi debitur, ada barang milik debitur pailit yang  dikecualikan  dari    UUK-PKPU  yaitu  :  Benda,  termasuk  hewan  yang  benar-benar dibutuhkan  oleh  debitur  sehubungan  dengan  pekerjaannya  perlengkapannya,  alat-alat  medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur  dan  keluarganya,  dan  bahan  makanan  untuk  30  (tiga  puluh)  hari  bagi  debitur  dan keluarganya,  yang  terdapat  ditempat  itu;  Segala  sesuatu  yang  diperoleh  debitur  dari
pekerjaannya sendiri sebagai  penggajian  dari  suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang  tunggu  atau  uang  tunjangan,  sejauh  yang  ditentukan  oleh  Hakim  Pengawas  atau,  uang yang  diberikan  kepada  debitur  untuk  memenuhi  suatu  kewajiban  memberi  nafkah  menurut undang-undang.
Sebagai  akibat  dari  kewajiban  debitur,  semua  kewajiban  debitur  yang  dikeluarkan (timbul) setelah pernyataaan pailit tidak dapat lagi dibayar (dipenuhi) dari harta pailit, kecuali kontrak  menguntungkan  harta  pailit  sebagaimana  dimakasud  pada  Pasal  25  UUK-PKPU. Akibat  konsekuensi  hukum  dari  Pasal  25  UUK-PKPU,  jika  setelah  dikeluarkannya  perintah pailit debitur tetap melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan  yang telah dimasukan dalam harta pailit, perbuatan hukum itu tidak mengikat, kecuali jika kontrak yang dibuatnya membawa manfaat harta pailit (Sjahdeini, 2010).
Akibat  keputusan  suami/istri  dari  debitur  pailit,  jika  seseorang  dinyatakan  pailit,  yang pailit juga termasuk istri atau suaminya yang melakukan perkawinan atas dasar suatu kombinasi harta  (Pasal  23  UUK-PKPU).  Ketentuan  ini  mempunyai  akibat  hukum  yang  serius  bagi kepailitan istri/suami, sehingga semua harta benda istri/suami juga akan disita karena pailit dan masuk  dalam  budel  pailit.    Menurut  ketentuan  di  dalam  KUH  Perdata  harta  bersama  adalah seluruh harta yang timbul sejak dimulainya perkawinan tidak terkecuali baik yang merupakan hibah, hadiah, maupun warisan, sehingga apabila tidak terdapat perjanjian kawin bagi debitur yang  berada  dibawah  ketentuan  KUHPerdata  (golongan  Tionghoa,  Eropa  dan  Timur  Asing) seluruh harta bersamanya dapat disita dalam perkara kepailitan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kecuali para pihak sepakat lain (dalam akad nikah),  semua  harta menjadi  milik bersama, kecuali  harta  yang menjadi bagian dari perkawinan, dan properti yang merupakan hibah, hadiah atau warisan (Munir, 2010).
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  207  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004,  dalam  hal pailit  dan  PKPU,  yang  sebenarnya  mengatur  bahwa  pernyataan  pailit  atas  harta  kekayaan almarhum  debitur  adalah  wajib  jika  sekurang-kurangnya  dua  kreditur  mengajukannya. Persyaratan  pengajuan  kepailitan  terhadap  harta  peninggalan.  Adapun  yang  menjadi persyaratan diajukannya pernyataan pailit tersebut, ada dua yang harus dibuktikan, yaitu: utang seseorang  yang  meninggal  ketika  masih  hidup  tidak  dilunasi  sepenuhnya;  atau  ketika  orang tersebut meninggal, warisan tidak cukup untuk melunasi utangnya.
Tentunya pembuktian tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai hal a quo, diatur dalam ketentuan Pasal 208, yang mengatur mengenai prosedur pengajuan kepailitan terhadap harta peninggalan. Prosedur pengajuan Kepailitan terhadap Harta Peninggalan. Permohonan diajukan ke pengadilan  yang
yuridisnya  mencakup  tempat  tinggal  terakhir  debitur  yang  meninggal.  Setelah  diajukan permohonan, ahli waris harus dipanggil untuk mendengar aplikasi dalam surat juru sita. Surat panggilan tersebut harus disampaikan di tempat tinggal terakhir debitur yang meninggal, tanpa keharusan menyebutkan nama masing-masing ahli waris, kecuali nama mereka itu dikenal.
Putusan  pernyataan  pailit  berakibat  demi  hukum  dipisahkannya  harta  kekayaan  orang yang  meninggal  dari  harta  kekayaan  ahli  warisnya.  Permohonan  pernyataan  pailit  harus diajukan kepada pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitur meninggal. Ketentuan mengenai perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tidak berlaku terhadap kepailitan harta peninggalan, kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara murni.

## 2. Prosedur Permohonan Pailit Terhadap Harta Peninggalan.
Pengurusan suatu perkara kepailitan harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Perusahaan yang  tidak  dapat  membayar  utangnya  lagi,  tidak  serta-merta  dapat  langsung  dipalitkan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  Seorang  debitur  yang  memiliki  dua  atau  lebih kreditur  dan  gagal  untuk  membayar  kembali  setidaknya  satu  utang  yang  belum  dibayar  dan dapat dipulihkan menyatakan kebangkrutan atas perintah pengadilan, atas permintaanya sendiri atau atas permintaan satu atau lebih krediturnya. Sederhananya berdasarkan aturan a quo, ada 3 syarat Pailit yaitu; harus ada utang, salah satu utang sudah jatuh tempo dan bisa dipulihkan, dan debitur minimal mempunyai dua kreditur.
Rahayu Hartini mengungkapkan pendapat bahwa untuk dapat dinyatakan pailit, debitur harus  memenuhi  persyaratan  bahwa  debitur  memiliki  dua  atau  lebih  kreditur  kegagalan membayar  setidaknya  satu  utang  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih;  atas  permintaan sendiri atau atas permintaan satu atau lebih kreditur. (Hartini, 2007).
Munir Faudy mengungkapkan pendapat bahwa untuk bisa dinyatakan pailit, debitur harus memenuhi  persyaratan  sebagai  berikut  :  ada  utang;  setidaknya  satu  dari  utang  jatuh  tempo; setidaknya  satu  dari  utang  dapat  dipulihkan;  ada  debitur;  adanya  kreditur;  lebih  dari  satu kreditur;  Penyitaan  pailit  diajukan  oleh  pengadilan  khusus  yang  disebut  Pengadilan  Niaga (Munir, 2010).
Tata Wijayanta mengungkapkan pendapat bahwa syarat dasar untuk pengajuan kepailitan adalah ketidakmauan ( unwilling ) debitur untuk membayar utangnya, bukan berdasarkan pada ketidakmampuan (unable) debitur  membayar  utangnya  (Wijayanta,  2014).  Persyaratan
permohonan  pailit    sudah  diatur  dalam    Pasal  2  ayat  (1)  dan  yang  diutarakan  dari  para  ahli tersebut diatas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :
a. Adanya dua kreditur atau lebih ( Concursus Creditorium )
Concursus  creditorium merupakan  Persyaratan  pertama  dan  terpenting  untuk kepailitan (Akbar,Sulilowati,&Mahmudah,2017). Syarat ini menyatakan  debitur setidaknya harus memiliki dua kreditur yang berkaitan erat dengan filosofi lahirnya hukum kepailitan seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  hukum  kepailitan  adalah  sebuah implementasi dari Pasal 1132 KUH Perdata (Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi  semua  kreditur  terhadapnya  hasil  penjualan  barang-barang  itu  dibagi  menurut perbandingan  piutang  masing-masing  kecuali  bila  diantara  para  kreditur  itu  ada  alasan- alasan sah untuk didahulukan). Adapun 3 jenis kreditur yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu  sebagai  berikut:  (Jono,  2010).  Kreditur  Konkuren,  diatur  dalam  Pasal  1132  KUH Perdata.  Kreditur  konkuren  adalah  kreditur  dengan  persamaan  dan  hak  proporsionalitas, artinya  kreditur  secara  kolektif  menerima  pembayaran  (tanpa  prioritas),  yang  dihitung berdasarkan jumlah klaim masing-masing terkait dengan total klaimnnya. Dengan demikian, kreditur merangkap memiliki posisi yang sama mengenai pelunasan utang dari harta debitur tanpa prioritas. Kreditur Preferen (yang diistimewakan), kreditur yang oleh undang-undang, semata-mata  karena  sifat  piutangnya,  terlebih  dahulu  mendapatkan  pelunasanya.  Kreditur preferen adalah kreditur dengan hak khusus, yaitu hak yang diberikan kepada kreditur karena hukum  lebih  tinggi  dari  pada  debitur  lain,semata-mata  berdasarkan  sifat  utangnya  (Pasal 1134  KUH  Perdata).  Kreditur  Separatis,  kreditur  pemegang  hak  milik  berwujud  ( in rem) ,yang  disebut sebagai  gadai  dan hipotek  dalam  kitab undang-undang hukum  perdata. Saat  ini,  sistem  hukum  Indonesia  tentang  jaminan  mengenal  4  (empat)  jenis  agunan, termasuk Hipotek, Gadai, Hak Tanggungan, dan Fidusia . Kreditur separatis (kreditur dengan hak  substantif,  seperti  kreditur  dengan  hak  hipotek)  (Kuswardani,Busro,&Achmad,2014). Selain itu, kreditur separatis diartikan sebagai kreditur yang memiliki jaminan kebendaan, seperti pemegang  gadai,  bunga  fidusia, hipotek, hak tanggungan,  dan jaminan  kebendaan lainnya (Sularto, 2012).
b. Adanya utang
Berdasarkan  Pasal  1  angka  (6)  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang,  pengertian  utang  adalah  sebagai berikut : Utang adalah kewajiban yang dapat atau dapat diekspresikan dalam uang, dalam mata uang Indonesia atau mata uang asing, baik secara langsung atau dikemudian hari atau secara bersyarat, kontraktual atau bersyarat, yang harus dipenuhi oleh debitur dan jika tidak
dipenuhi pemberian hak kepada kreditur untuk pengakuan hukum terhadap harta kekayaan debitur  .  Uraian  diatas  menggambarkan  bahwa  pengertian  utang  disini  mungkin  muncul bukan  hanya  karena  perjanjian  utang  atau  perjanjian  pinjaman,  tetapi  juga  hasil  dari peraturan  atau  perjanjian  yang  dinilai  dengan  uang.  Kejelasan  pengertian  utang  di  dalam Pasal 1 butir (6) ini dirasakan lebih nyata di banding Undang-Undang Kepailitan sebelumnya yang tidak menjabarkan pengertian dari utang tersebut.
c. Satu utang yang telah jatuh tempo dan tersedia ditagih
UUK-PKPU yang menjelaskan bahwa istilah utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih dimaknai sebagai kewajiban membayar utang yang telah dilunasi karena sudah disepakati, percepatan  waktu  pemulihan  yang  telah  disepakati,  pengenaan  sanksi  atau  denda  oleh instansi yang berwenang atau karena keputusan pengadilan, arbiter,  atau  majelis arbitrase (Sjahdeini, 2010). Ada perbedaan antara arti utang yang telah jatuh tempo dan utang yang telah dapat ditagih. Utang yang jatuh tempo atau utang yang telah expired atau due otomatis menjadi  utang  yang  tertagih,  tapi  utang  yang  telah  dapat  ditagih  belum  tentu  utang  yang kadaluwarsa  telah  jatuh  tempo.  Menegaskan  uraian  di  atas,  utang  hanya  akan  dibayarkan jika  menurut  perjanjian  atau  kontrak  pinjaman,  utang  tersebut  telah  mencapai  waktu pembayaran yang ditentukan dalam kontrak oleh debitur. (Sjahdeini, 2010).
Mekanisme permohonan pailit terhadap harta peninggalan debitur yang sudah meninggal sudah diatur dalam Pasal 208 - 211 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pernyataan Utang yaitu
1. Permohonan  harus  diajukan  kepada  pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat tinggal terakhir saat debitur meninggal
2. Ahli waris harus dipanggil untuk mendengar permohonan pailit yang berdasarkan surat juru sita
3. Surat panggilan harus disampaikan di tempat tinggal terkahir debitur yang sudah meninggal, tanpa  harus  menyebutkan  seluruh  nama  ahli  waris  kecuali  nama  mereka  sudah  diketahui sebelumnya
4. Permohonan  pernyataan  pailit  diajukan  selambat  lambantnya  90  (Sembilan  puluh)  hari setelah debitur meninggal ke pengadilan
Ketentuan  untuk  melakukan  perdamaian  tidak  berlaku  dalam  hal  kepailitan  harta peninggalan, kecuali harta peninggalan yang menjadi warisan sudah diterima oleh ahli waris keseluruhannya.

## D. Simpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  diuraikan  dalam  artikel  ini,  dapat  ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, debitur yang telah meninggal dunia dan belum melunasi utangnya dapat  dinyatakan  pailit  dengan  mengajukan  pailit  atas  aset  debitur,  debitur  dalam  hal  ini merupakan pihak yang dimohonkan dalam permohonan kepailitan harta peninggalan. Berdasarkan ketentuan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dalam hal pailit dan PKPU,  yang sebenarnya mengatur bahwa pernyataan pailit atas harta kekayaan almarhum debitur adalah wajib jika  sekurang-kurangnya  dua  kreditur  mengajukannya.  Adapun  yang  menjadi  persyaratan diajukannya pernyataan pailit tersebut, ada dua yang harus dibuktikan yaitu: utang seseorang yang meninggal ketika  masih  hidup tidak dilunasi  sepenuhnya  atau ketika orang  tersebut  meninggal, warisan  tidak  cukup  untuk  melunasi  utangnya.  Kedua,  prosedur  permohonan  pernyataan  pailit terhadap harta peninggalan diatur dalam Pasal 208-211 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pernyataan Utang yaitu Permohonan harus diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir saat debitur meninggal, Ahli waris harus dipanggil untuk mendengar permohonan pailit yang berdasarkan surat juru sita, Surat panggilan harus disampaikan di tempat tinggal terakhir debitur yang sudah meninggal, tanpa harus menyebutkan seluruh nama ahli waris, kecuali nama mereka sudah diketahui sebelumnya, Permohonan  pernyataan  pailit  diajukan  selambat-lambatnya  90  (Sembilan  puluh)  hari  setelah debitur meninggal ke pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Akbar, R. M., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2017). Penggunaan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia Guna Pemenuhan Syarat Concursus Creditorium Dalam Kepailitan. Diponegoro Law Jurnal , 6 (1), 4.
Asyhadie, Z. (2005). Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia . Raja Grafindo Persada. Febryka, N. L. (2014). Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan (The Position  Of  General  Seizure  Towards  Others  In  The  Process  Of  Bankrupcy). Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan , 9 (2).
Hartini, R. (2007). Hukum kepalitan . UMM.
Isfardiyana, S. H. (2016). Sita Umum Kepailitan Mendahului Sita Pidana dalam Pemberesan Harta Pailit. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum , 3 (3), 635.
Jono. (2010). Hukum Kepailitan . Sinar Grafika.
Kapero, H. V. C. (2018). Akibat Kepailitan Terhadap Harta Peninggalan Dikaitkan Dengan Undang
Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang. Lex Et Societatis , 6 (2), 8.
Kuswardani,  D.,  Busro,  G.,  &  Achmad.  (2014).  Akibat  Hukum  Putusan  Pailit  terhadap  Kreditor Preferen dalam Perjanjian Kredit yang Dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Law Reform , 9 (2), 72.
Mahmudah, S. (2009). Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Menurut Undang Undang No 40 Tahun 2007 . 40 , 472–477.
Marcella, C., Susilowati, E., & Mahmudah, S. (2016). Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi. Diponegoro Law Journal , 5 (4), 4.
Muhamad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . PT Citra Aditya Bakti.
Mulano,  M.  G.  I.  R.  (1969). Pembahasan  Hukum  Penjelasan-Penjelasan  Istilah-Istilah  Hukum Belanda Indonesia untuk Studi dan Praktik . Ghalia Indonesia.
Munir, F. (2010). Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek . PT Citra Aditya Bakti.
Nadriana,  L.,  &  Judiasih,  S.  D.  (2017).  Aspek  Pertanggung  Jawaban  Ahli  Waris  Dari  Pewaris Pemegang Personal Garansi Pada Perusahaan Yang Pailit Di Indonesia. Jurnal Notariil , 2 (2), 17.
Rudy, L., Kailimang, D., & Ponto, B. (2001). Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang . Alumni.
Salam, A., & Hartono, D. (2014). Optimalisasi Aset Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Milik Perseroan Terbatas di dalam Hukum Kepailitan di Indonesia. Law Reform , 9 (2), 3.
Simatupang, T. H. (2018). Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia. Hukum De Jure , 18 (03), 406.
Sjahdeini, S. R. (2010). Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahn 2004 Tentang Kepailitan . Grafiti.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Raja Grafindo Persada.
Sularto. (2012). Perlindungan Hukum Kreditor Sparatis dalam Kepailitan. Mimbar Hukum , 24 (02),
242.
Widjaja,  ahmad yani, & Gunawan. (2000). Seri Hukum Bisnis Kepailitan . Grafindo Persada.
Wijayanta,  T.  (2007).  Perkembangan  Perbedaan  Pendapat  (  Dissenting  Opinion)  dalam  Putusan Kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Mimbar Hukum , 19 , 427.
Wijayanta, T. (2014). Kajian Tentang Pengaturan syarat kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Mimbar Hukum , 26 (01), 11–12.
Yolanda, D. C. (2017). Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Atas Harta Debitor Pailit (Studi Kasus
Putusan Nomor54/Pailit/2011/Pn.Niagajkt.Pst). Binamulia Hukum , 6 (2), 17.

## Peraturan Perndang-Undangan :
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan Penundaan Kewajiban.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan AtasUndang-undang Nomor 7 Tahun1992 tentang Perbankan
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
Undang-undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha MilikNegara (BUMN)
Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keugan
Peraturan  Otoritas  Jasa  keuangan  Nomor  28/POJK.05/2015  tentang  pembubaran,Likuidas,  dan Kepalitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi.