## EVALUASI ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Yohanes Suhardjo Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM)
Diterima: April 2018. Disetujui: Juli 2018. Dipublikasikan: Oktober 2018

## ABSTRACT
The Regional Regulation of Sorong Regency Number 08 of 2007 concerning the Principles of Regional Financial Management needs to be evaluated for its conformity with regulations issued by the central government.
This study uses a qualitative method that is cross sectional where primary data collection in  this  study  was  obtained  using  oral  and  written  interviews.  Secondary  data  used  were  Sorong Regency Local Regulation Number 08 of 2007 which was compared with Minister of Home Affairs Regulation  Number  59  of  2007.  The  research  object  focused  on  Sorong  Regency  Regional Regulation  Number 08 of  2007. This research took place in 2014, the regulations reviewed  were regulation before 2014.
The  results  of  the  study  show  that  the  Sorong  District  Regulation  Number  08  of  2007 contains  provisions  that  are  no  longer  in  line  with  the  new  provisions  stipulated  by  the  Central Government, in this case in particular the Minister of Home Affairs Regulation Number 59 of 2007 and therefore the Sorong Regency Number 08 Year Regulations 2007 was immediately amended or replaced with a new Regional Regulation.
Keywords: Regional Regulation of Sorong Regency Number 08 of 2007, Minister of Home Affairs Regulation Number 59 of 2007

## ABSTRAK
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sorong  Nomor  08  Tahun  2007  tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan  Keuangan  Daerah  perlu  dievaluasi  kesesuaiannya  dengan  regulasi  yang  diterbitkan oleh pemerintah pusat.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  yang  bersifat cross  sectional dimana pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh menggunakan wawancara lisan dan tertulis. Data sekunder yang digunakan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 yang  dikomparasi  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007.  Obyek penelitian berfokus pada Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007. Penelitian ini berlangsung pada tahun 2014, maka regulasi yang ditelaah merupakan regulasi sebelum tahun 2014.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Perda  Kabupaten  Sorong  Nomor  08  Tahun  2007 berisi ketentuan  yang sudah tidak selaras  lagi dengan ketentuan baru  yang ditetapkan Pemerintah Pusat, dalam hal ini khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 maka dari itu sebaiknya Perda Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 segera diubah atau diganti dengan Perda baru.
Kata  Kunci: Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sorong  Nomor  08  Tahun  2007,  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Melalui  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  22  tahun  1999  dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi  fiskal,  dunia  tata  kelola  pemerintahan  daerah  memasuki  era  baru. Setiap  provinsi  dan  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  mengurus  rumah tangganya  sendiri  dengan  cara  meminimalisir  campur  tangan  dari  pemerintah pusat.  Dalam  perkembangannya,  undang-undang  tersebut  mengalami  perubahan dan  penyesuaian  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini tentu  saja  semakin  mengukuhkan  peluang  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  untuk mengelola serta memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya secara lebih efektif  dan  efisien  agar  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  dan meminimalisir tingkat kesenjangan ekonomi yang ada di setiap lapisan masyarakat.
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  aspirasi  masyarakat  untuk meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam rangka  pelayanan  terhadap  masyarakat  dan  pelaksanaan  pembangunan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai  implementasi  tuntutan  globalisasi  yang  harus  diberdayakan  dengan  cara memberikan  daerah  kewenangan  yang  lebih  luas,  lebih  nyata  dan  bertanggung jawab,  terutama  dalam  mengatur,  memanfaatkan  dan  menggali  sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.
Pada dasarnya tujuan pemberian otonomi daerah adalah:
1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik;
2. Pengembangan kehidupan demokrasi;
3. Keadilan nasional;
4. Pemerataan wilayah daerah;
5. Pemeliharaan  hubungan  yang  serasi  antara  pusat  dan  daerah  serta  antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI;
6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat; dan
7. Menumbuhkan  prakarsa  dan  kreatifitas,  meningkatkan  peran  serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Otonomi  daerah  merupakan  perwujudan  dari  pelaksanaan  urusan pemerintah  berdasarkan  asas  desentralisasi  yakni  penyerahan  urusan  pemerintah kepada  daerah  untuk  mengurus  rumah  tangganya.  Salah  satu  urusan  yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada  Pemerintah  Daerah  dan  potensial untuk  dikembangkan  dalam  penggalian sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.
Hakekat otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang lebih besar dalam pengurusan  maupun  pengelolaan  daerah  termasuk  di  dalamnya  pengelolaan keuangan.  Mardiasmo  (2002)  memberikan  pendapat  bahwa  dalam  era  otonomi daerah  tidak  lagi  sekedar  menjalankan  instruksi  dari  pusat,  tetapi  benar-benar mempunyai  keleluasaan  untuk  meningkatkan  kreativitas  dalam  mengembangkan potensi  yang  selama  era  otonomi  bisa  dikatakan  terpasung.  Pemerintah  daerah diharapkan  semakin  mandiri,  mengurangi  ketergantungan  terhadap  pemerintah pusat,  bukan  hanya  terkait  dengan  pembiayaan,  tetapi  juga  terkait  dengan kemampuan pengelolaan keuangan daerah.
Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002), bahwa otonomi yang diberikan  kepada  daerah  Kabupaten  dan  Kota  dilaksanakan  dengan  kewenangan yang  luas,  nyata  dan  bertanggungjawab  kepada  pemerintah  daerah  secara proporsional.  Artinya,  pelimpahan  tanggungjawab  akan  diikuti  oleh  pengaturan pembagian,  pemanfaatan  dan  sumberdaya  nasional  yang  berkeadilan,  serta perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah.  Sejalan  dengan  kewenangan  tersebut, pemerintah  daerah  diharapkan  lebih  mampu  menggali  sumber-sumber  keuangan khususnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembiayaan  pemerintahan  dan
Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
pembangunan  didaerahnya  melalui  Pendapatan  Asli  Daerah  atau  PAD.  Oleh karenanya penyelenggaraan otonomi daerah akan lebih berdaya guna dan berhasil guna,  manakala  dibarengi  dengan  kemampuan  yang  kuat  dari  daerah  dalam mengembangkan  atau  meningkatkan  potensi  sumber-sumber  keuangan  secara optimal.  Hal  itu  berarti,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk  lebih  mandiri  dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya.
Untuk  dapat  menjalankan  kekuasaan/kewenangan  yang  dimiliki, pemerintah  daerah  harus  memiliki  sumber-sumber  daya  yang  cukup  diantaranya adalah  sumber  daya  keuangan  yang  memadai.  Sumber  daya  keuangan  dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Memandang begitu pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan  daerah  sehingga  mampu  membangun  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  di  daerah,  Pemerintah  Kabupaten  Sorong  pada  tanggal  15  Desember 2007  menetapkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sorong  Nomor  8  Tahun  2007 tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Peraturan  daerah  tersebut untuk mengatur segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah agar  proses  pengelolaannya  menjadi  lebih  transparan  dan  akuntabel.  Peraturan daerah  tersebut  mencakup:  (1)  Ketentuan  umum  yang  melingkupi  pengertian, ruang lingkup keuangan daerah dan asas umum pengelolaan keuangan daerah; (2) Kekuasaan  pengelola  keuangan  daerah  yang  terdiri  dari  pemegang  kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, koordinator pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola  keuangan  daerah,  pejabat  pengguna  anggaran  atau  pengguna  barang daerah,  pejabat  kuasa  pengguna  anggaran  atau  kuasa  pengguna  barang  daerah, pejabat pelaksana teknis kegiatan SKPD, pejabat penatausahaan keuangan SKPD serta  bendahara  penerimaan  dan  bendahara  pengeluaran;  (3)  Asas  umum  dan struktur  APBD  yang  di  dalamnya  menjelaskan  mengenai  asas  umum  APBD, struktur APBD, pendapatan daerah, belanja daerah, belanja tidak langsung, belanja langsung,  surplus  atau  defisit  APBD,  pembiayaan  daerah,  sisa  lebih  perhitungan anggaran  tahun  anggaran  sebelumnya,  dana  cadangan,  hasil  penjualan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  penerimaan  pinjaman,  penerimaan  piutang,  investasi
Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang; (4) Penyusunan rancangan APBD yang  berisi  azas  umum,  rencana  kerja  pemerintahan  daerah,  kebijakan  umum APBD  serta  prioritas  dan  plafon  anggaran  sementara,  rencana  kerja  dan  aggaran SKPD dan penyiapan raperda APBD; (5) Penetapan APBD meliputi penyampaian dan  pembahasan  rancangan  peraturan  daerah  tentang  APBD,  evaluasi  rancangan peraturan  daerah  tentang  APBD  dan  rancangan  peraturan  kepala  daerah  tentang penjabaran  APBD  dan  penetapan  peraturan  daerah  tentang  APBD  dan  peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
Penjelasan  selanjutnya,  (6)  Kedudukan  keuangan  pimpinan  dan  anggota DPRD;  (7)  Kedudukan  keuangan  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah;  (8) Pelaksanaan APBD  yang menjelaskan mengenai asas umum pelaksanaan APBD, pelaksanaan  anggaran  pendapatan  daerah,  pendapatan  daerah,  pelaksanaan anggaran  belanja  daerah  dan  pelaksanaan  anggaran  pembiayaan  daerah;  (9) Perubahan  APBD  yang  berisi  dasar  perubahan  APBD,  kebijakan  umum  serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD, pergeseran anggaran, penggunaan  saldo  anggaran  lebih  tahun  sebelumnya  dalam  perubahan  APBD, pendanaan  keadaan  darurat,  pendanaan  keadaan  luar  biasa,  penyiapan  raperda perubahan  APBD  serta  penetapan  perubahan  APBD;  (10)  Pengelolaan  kas  yang menjelaskan  mengenai  pengelolaan  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  dan pengelolaan  kas  non  anggaran;  (11)  Penatausahaan  keuangan  daerah  yang membahas  tentang  asas  umum  penatausahaan  keuangan  daerah,  pelaksanaan penatausahan  keuangan  daerah,  penatausahaan  penerimaan  dan  penatausahaan pengeluaran;  (12)  Akuntansi  keuangan  daerah  meliputi  sistem  akuntansi  dan kebijakan  akuntansi;  (13)  Pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD  yang membahas  laporan  realisasi  semester  pertama  anggaran  pendapatan  dan  belanja, laporan tahunan, penetapan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta evaluasi  rancangan  peraturan  daerah  tentang  pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD  dan  peraturan  kepala  daerah  tentang  penjabaran  pertanggungjawaban pelaksanaan  APBD;  (14)  Pengendalian  defisit  dan  penggunaan  surplus  APBD meliputi  pengendalian  defisit  APBD  dan  penggunaan  surplus  APBD;  (15) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah menjelaskan mengenai pembinaan dan pengawasan, pengendalian intern serta pemeriksaan ekstern; (16)
Penyelesaian  kerugian  daerah;  (17)  Ketentuan  peralihan  dan  (18)  Ketentuan penutup.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sorong  Nomor  08  Tahun  2007  tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  tersebut  perlu  dievaluasi kesesuaiannya  dengan  regulasi  yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  pusat.  Seiring berjalannya  waktu,  sampai  dengan  tahun  2014  ini,  regulasi  yang  ditetapkan pemerintah  pusat  mengalami  perubahan  dengan  cepat.  Sebagai  contohnya, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kurun waktu 1 tahun mengalami perubahan menjadi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Pada  tahun  2011,  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah  mengalami  perubahan  ke-2  menjadi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan.  Serta Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan  yang  mana  dalam  kurun  waktu  5  tahun  mengalami  perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Mengingat  sangat  urgen  untuk melakukan  evaluasi atas  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sorong  Nomor  08  Tahun  2007  tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah, maka artikel ini akan membahas tentang evaluasi atas Peraturan Daerah  Kabupaten  Sorong  Nomor  08  Tahun  2007  tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

## Rumusan Masalah
Permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam  artikel  ini  yaitu  evaluasi  atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Fokus  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam artikel  ini  adalah  “Bagaimana  kesesuaian  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sorong
Nomor  08  Tahun  2007  tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah dengan regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat ?”

## TELAAH PUSTAKA

## Siklus Keuangan Daerah
Siklus  keuangan  daerah  merupakan  rangkaian  proses  pelaksanaan  semua hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam siklus keuangan daerah  berlangsung  proses  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  merupakan keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Adapun siklus keuangan daerah yang dilakukan sebagai berikut:
1. Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD)
Kabupaten/Kotamelakukan penyusunan Draft Rancangan APBD (R-APBD)  dengan  melihat  masukan  baik  berupa  data  keuangan  tahun sebelumnya (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Aliran Kas, dan Catatan atas  Laporan  Keuangan)  maupun  berupa  usulan  Rencana  Kerja danAnggaran  dari  masing-masing  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (RKA SKPD).
2. Draft  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (R-APBD) selanjutnya diserahkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri  dari:  (a)  Sekretariat  Daerah;  (b)  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah  (Bappeda);  (c)  Inspetorat  Daerah;  (d)  Dinas/Badan  Pengelola Keuangan  dan  Aset  Daerah  selaku  SKPKD;  (e)  SatuanKerja  Perangkat Daerah  terkait  misalnya  Dinas  Pekerjaan  Umum.  TAPD  melakukan penelaahan draft R-APBD yang diajukan SKPKD.
3. RAPBD yang telah ditelaah oleh TAPD diserahkan kepada Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Daerah mengajukan R-APBD dimaksud kepada DPRD dalam rangka pembahasan R-APBD.
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
4. Pembahasan R-APBD antara pemerintah daerah dengan DPRD dilakukan oleh TAPD dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Hasil pembahasan TAPD dengan Banggar DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk    menyetujui RAPBD menjadi APBD.
5. Sesudah  DPRD  dengan  Pemerintah  Daerah  menyetujui  dan  kemudian menetapkan  R-APBD  menjadi  Peraturan  Daerah  tentang  APBD,  maka dibuat Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
6. Atas  dasar  Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran  APBD,  SKPKD membuat DPA sesudah melakukan pembahasan dengan Satuan Kerja yang terkait. DPA tersebut diserahkan oleh SKPKD ke SKPD yang terkait.
7. Berdasarkan  DPA  yang  diterima,  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah mengajukan  Surat  Permintaan  Pembayaran  (SPP)  untuk  realisasi  belanja dan  Surat  Tanda  Setoran  (STS)  untuk  penyetoran  pendapatan  ke  Kas Daerah.
8. SKPD membuat SPM untuk memerintahkan pembayaran. SPM diserahkan ke Kepala SKPKD sebagai BUD.
9. BUD melalui Kuasa BUD melakukan verifikasi kelengkapan bukti dalam rangka menerbitkan SP2D atas dasar pengajuan SPM oleh SKPD.
10. Apabila  semua  persyaratan  sudah  lengkap,  maka  BUD/Kuasa  BUD menerbitkan SP2D.
11. Kas Daerah menerima SP2D dan melakukan pembayaran atas dasar SP2D yang diterima.
12. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah, Kas Daerah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan/pengeluaran  dimaksud  berdasarkan  bukti-bukti  penerimaan (TBP/STS)  maupun  bukti-bukti  pengeluaran  (SPP,  SPM,  Kwitansi pembayaran/pengeluaran  uang) yang  telah  disahkan  oleh  Unit Perbendaharaan  SKPKD.  Pelaksanaan  kegiatan  ini  dicatat  dalam  Buku Besar Kas Umum.

## Otonomi Daerah
Otonomi  daerah  merupakan  perwujudan  dari  pelaksanaan  urusan pemerintah  berdasarkan  asas  desentralisasi  yakni  penyerahan  urusan  pemerintah kepada  daerah  untuk  mengurus  rumah  tangganya.  Salah  satu  urusan  yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada  Pemerintah  Daerah  dan  potensial untuk  dikembangkan  dalam  penggalian sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah. Menurut Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  Pasal  1  ayat  5  “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
Sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2002), bahwa otonomi yang diberikan  kepada  daerah  Kabupaten  dan  Kota  dilaksanakan  dengan  kewenangan yang  luas,  nyata  dan  bertanggungjawab  kepada  pemerintah  daerah  secara proporsional.  Artinya,  pelimpahan  tanggungjawab  akan  diikuti  oleh  pengaturan pembagian,  pemanfaatan  dan  sumber  daya  nasional  yang  berkeadilan,  serta perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah.  Sejalan  dengan  kewenangan  tersebut, pemerintah  daerah  diharapkan  lebih  mampu  menggali  sumber-sumber  keuangan khususnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembiayaan  pemerintahan  dan pembangunan  didaerahnya  melalui  Pendapatan  Asli  Daerah  atau  PAD. Sumber-sumber Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi:
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan asli daerah terdiri dari: Hasil pajak daerah, Hasil restribusi daerah, Hasil perusahan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,antara lain hasil penjualan asset daerah dan jasa giro.
b) Dana Perimbangan
Dana  perimbangan  terdiri  dari:  Dana  Bagi  Hasil  (Dana  Alokasi  Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus).
c) Pinjaman Daerah
Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
Pinjaman daerah terdiri atas: Pinjaman Dalam Negeri (Pemerintah pusat, Lembaga keuangan bank, Lembaga keuangan bukan bank dan Masyarakat (penerbitan obligasi daerah)) dan Pinjaman Luar Negeri (Pinjaman bilateral, Pinjaman multilateral, Lain-lain pendapatan daerah yang sah, Hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah Kabupaten/Kota lainnya, Penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

## Otonomi Khusus Papua
Provinsi  Papua  adalah  Provinsi  Irian  Jaya  yang  diberi  Otonomi  Khusus dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Otonomi  Khusus  sendiri adalah  kewenangan  khusus  yang  diakui  dan  diberikan  kepada  Provinsi  Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua, untuk mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
Pemberian  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua  dimaksudkan  untuk mewujudkan  keadilan,  penegakan  supremasi  hukum,  penghormatan  terhadap HAM,  percepatan  pembangunan  ekonomi,  peningkatan  kesejahteraan  dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.
Landasan  konstitusional  Otonomi  Khusus  Papua  adalah  Pasal  18B  UUD 1945  yang  menyatakan  bahwa  negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.  Selain  itu  Pasal  18A  UUD  1945  juga  menentukan  bahwa hubungan  wewenang  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  provinsi, kabupaten,  dan  kota  atau  antara  provinsi  dan  kabupaten  dan  kota,  diatur  dengan undang-undang  dengan  memperhatikan  kekhususan  dan  keragaman  daerah. Ketentuan  ini  memberikan  kemungkinan  pengaturan  pemberian  otonomi  dan desentralisasi  wewenang  yang  tidak  sama  untuk  daerah-daerah  tertentu  yang bersifat khusus, berbeda dengan pengaturan otonomi untuk daerah lain yang secara umum diatur berlandaskan pada Pasal 18 UUD 1945.
Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
Otonomi Khusus Provinsi Papua diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2001.  Didalam  Undang-Undang  tersebut  disebutkan  bahwa  Otonomi Khusus  bagi  Provinsi  Papua  pada  dasarnya  adalah  pemberian  kewenangan  yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri didalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Kewenangan  yang lebih luas berarti pula tanggungjawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat Papua.
Menyimak  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi Khusus  bagi  Provinsi  Papua,  disebutkan  bahwa  Provinsi  Papua  adalah  Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada  Provinsi  Papua  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  dan  hak-hak  dasar masyarakat Papua.
Dengan mengkomparasikan, dapat disimak bahwa tidak terdapat perbedaan yang mendasar berkenaan dengan konsep “otonomi” dan “otonomi khusus” untuk Papua. Keduanya bermakna sama, yaitu  kewenangan  yang melekat pula hak dan kewajiban  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat.  Namun  demikian,  terdapat  kekhususan  Papua pada tiga dimensi.
a) Dimensi peristilahan. Papua dapat menggunakan istilah yang berbeda dengan Pusat. Beberapa istilah yang khas bagi Papua adalah:
1. Dewan  Perwakilan  Rakyat  Papua  (DPRP),  yaitu  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua. Di daerah lain, lembaga ini disebut sebagai DPRD saja;
2. Peraturan  Daerah  Provinsi  (Perdasi),  yaitu  Peraturan  Daerah  Provinsi Papua  dalam  rangka  pelaksanaan  kewenangan  sebagai  Pemerintahan Daerah Provinsi. Di daerah lain, pranata ini disebut sebagai Perda saja;
3. Distrik,  yaitu  wilayah  kerja  Kepala  Distrik  sebagai  perangkat  daerah Kabupaten/Kota. Di daerah lain, lembaga ini disebut sebagai Kecamatan;
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
4. Kampung  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain,  yaitu  kesatuan masyarakat  hukum  yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  asal-usul  dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota. Di daerah lain, lembaga disebut sebagai Desa dan Kelurahan; dan
5. Badan Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain, yaitu sekumpulan  orang  yang  membentuk  satu  kesatuan  yang  terdiri  atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga  setempat  untuk  memberikan  saran  dan  pertimbangan  kepada Pemerintah  Kampung.  Di  daerah  lain,  lembaga  ini  disebut  sebagai Dewan Kelurahan.
b) Dimensi  kelembagaan.  Memungkinkan  terdapat  beberapa  lembaga  dan pranata yang bersifat khas di Papua, yaitu:
1. Majelis  Rakyat  Papua  (MRP),  yaitu  representasi  kultural  orang  asli Papua  yang  memiliki  wewenang  tertentu  dalam  rangka  perlindungan hak-hak  orang  asli  Papua  dengan  berlandaskan  pada  penghormatan terhadap adat  dan  budaya,  pemberdayaan  perempuan,  dan  pemantapan kerukunan hidup beragama;
2. Lambang  Daerah,  yaitu  panji  kebesaran  dan  simbol  kultural  bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk Bendera Daerah dan Lagu Daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan; dan
3. Peraturan  Daerah  Khusus,  yang  selanjutnya  disebut  Perdasus,  adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang Otsus.
c) Dimensi  keuangan.  Secara  komparatif,  terdapat  empat  kekhususan  hak keuangan bagi Papua yang berbeda secara signifikan dengan daerah lain.
1. Persentase dana perimbangan dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 70%  selama  tahun  ke-1  sampai  dengan  tahun  ke-25  dan  menjadi  50% untuk tahun ke-26 dan seterusnya;
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
2. Pesentase dana perimbangan dari Pertambangan Gas Bumi/Alam sebesar 70% selama tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-25, dan menjadi 50% untuk tahun ke ke-26 dan seterusnya;
3. Penerimaan  khusus  dalam  rangka  pelaksanaan  Otonomi  Khusus  setara dengan  2%  dari  plafon  Dana  Alokasi  Umum  Nasional,  terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan; dan
4. Dana tambahan dalam rangka pelaksanan Otsus    yang ditetapkan antara Pemerintah dan DPR RI berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun, terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Secara rinci,  perbedaan  Papua    dengan  daerah    lain  dapat    dilihat dalam  perbandingan  antara  permasalahan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.  Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua  dimaksudkan  untuk  mewujudkan  keadilan,  penegakan  supremasi  hukum, penghormatan  terhadap  HAM,  percepatan  pembangunan  ekonomi,  peningkatan kesejahteraan  dan  kemajuan  masyarakat  Papua,  dalam  rangka  kesetaraan  dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain.
Kebijakan  Otonomi  Khusus  diberikan  dengan  melihat  sisi  penegakan hak-hak  dasar  di  Papua.  Pada  Undang-Undang  Otonomi  Khusus  ini  disebutkan bahwa  pemberlakuan  kebijakan  khusus  didasarkan  pada  nilai-nilai  dasar  yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan  kedudukan,  hak,  dan  kewajiban  sebagai  warga  negara.  Dengan demikian pemberian otonomi khusus juga diletakkan pada keyakinan bahwa telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian  masalah  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  dan  perlindungan  Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua.

## METODE PENELITIAN

## Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat cross sectional . Penelitian cross sectional seringkali disebut penelitian sekali bidik ( one snapshot ), merupakan penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan pada suatu titik waktu tertentu  (Asep  Hermawan,  2006:45).  Lokasi  penelitian  ini  yaitu  di  Kabupaten Sorong.  Obyek  penelitian  berfokus  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sorong Nomor  08  Tahun  2007  tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Penelitian  ini  berlangsung  pada  tahun  2014,  maka  regulasi  yang  ditelaah merupakan regulasi sebelum tahun 2014.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian  ini  menggunakan  2  jenis  data  yaitu  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  menggunakan  wawancara lisan dan tertulis. Data sekunder yang digunakan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sorong  Nomor  08  Tahun  2007  Tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan Daerah  yang  dikomparasi  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59 Tahun  2007,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2011,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  pustaka  dan  informan . Pustaka dalam  penelitian  ini  yaitu  literatur/buku  teks  dan  regulasi  tentang  pengelolaan keuangan  daerah.  Informan  yaitu  partisipan  yang  diwawancarai  mengenai  obyek penelitian  (Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sorong  Nomor  08  Tahun  2007  Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah).

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  yaitu  dokumentasi  dan wawancara.  Dokumentasi  berupa  telaah  literatur,  Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri.  Juga  pengumpulan  data
Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
dilokasi  penelitian  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah  di Kabupaten Sorong. Metode wawancara berupa pengajuan pertanyaan secara lisan dan  tertulis  kepada  partisipan  kunci  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  BPKAD Kabupaten  Sorong  selaku  SKPKD  Kabupaten  Sorong,  agar  data  kredibel  maka didukung  dengan  partisipan  pendukung  diantaranya  Kepala  Bidang  Aset  dan Asisten Sekretaris Daerah Bidang  Administrasi & Umum. Wawancara dilakukan menggunakan teknik wawancara mendalam ( indepth-interview).

## Metode Analisis Data
Analisis data menggunakan teknik komparasi, adapun data yang diperoleh melalui wawancara dianalisis menggunakan tahapan seperti berikut:

## 1. Tahap Reduksi Data
Tahap  reduksi  data,  dimana  peneliti  merangkum  dan  memilih informasi  inti  yang  sesuai  dengan  fokus  penelitian.  Selanjutnya  mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara secara lisan dan tertulis serta  dokumentasi.  Pada  tahap  awal  ini,  data  yang  dikumpulkan  melalui dokumentasi berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007  Tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang dikomparasi  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

## 2. Tahap Display Data
Display  data  dalam  penelitian  kualitatif  dilakukan  dalam  bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flow chart dan sebagainya. Data  yang  dapat  disajikan  oleh  peneliti  dalam  penelitian  ini  berupa  Studi Evaluasi atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 Tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Analisis  data, dimana  peneliti  menganalisis  kesesuaian  regulasi  Peraturan  Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 atas Peraturan Menteri Nomor 59
Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

## 3. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data
Penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi,  dimana  berdasarkan  pada penyajian  data  dan  reduksi  data  yang  menjawab  rumusan  masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Obyek Penelitian
Secara Geografis Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat terletak diantara 00° 33’ 42” – 01° 35’ 29” Lintang Selatan dan 130° 40’ 49” – 132° 13’ 48” Bujur Timur  dengan  batas  administrasi  sebagai  berikut:sebelah  utara(Samudera  Pasifik dan  Selat  Dampir);sebelah  timur  (Kabupaten  Tambrauw  dan  Kab.  Sorong Selatan);sebelah selatan (Laut Seram); dansebelah barat (Kota Sorong, Kab. Raja Ampat dan Laut Seram).
Kabupaten Sorong memiliki luas wilayah 13.603,46 km 2 dengan luas lautan 514,65 km 2 dan luas daratan 845,71 km 2 serta memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA)  baik  daratan  maupun  lautan  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Sorong. Secara administratif, Kabupaten Sorong dibagi menjadi 19 distrik, 13 kelurahan serta 121 kampung.
Secara topografi Kabupaten Sorong sangat bervariasi mulai dataran rendah dan  berawa.  Wilayah  Kabupaten  Sorong  hampir  60  persen  berupa  daerah pegunungan  dengan  lereng-lereng  yang  curam  seperti  Makbon,  Moraid,  dan sebagian  Pulau  Salawati  terdapat  di  bagian  tengah  ke  arah  timur  dan  utara.  Dua puluh  persen  topografi  Kabupaten  Sorong  berupa  dataran  rendah  dan  sebagian berawa yang menyebar di bagian selatan sampai ke barat.
Jumlah  Penduduk  Kabupaten  Sorong  Tahun  2016  berjumlah  82.784 Jiwa (sumber  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Sorong  17  April  Tahun  2017)  dengan
jumlah  43.683  penduduk  berjenis  kelamin  laki-lakidan  39.101  adalah  penduduk berjenis kelamin perempuan.
Penduduk  Kabupaten  Sorong,  seperti  halnya  dengan  Kota  Sorong tetangganya  secara  sosial  budaya  terdiri  atas  penduduk  asli  dan  penduduk pendatang.  Penduduk  asli  di  Kabupaten  Sorong  dapat  dibagi  ke  dalam  beberapa kelompok, yaitu :
1. Suku  Moi,  terdiri  dari  suku  Klabra,  Karon,  Madik,  Kebar,  Keboro,  dan Yaun,  yang  tersebar  di  Distrik  Feet,  Abun,  Sausafor,  Moraid,  Makbon, Aimas, Salawati, Seget, Segun, Beraur, Klamono, dan Disrik Sayosa;
2. Suku Maibrat, terdiri dari suku Meimere/Make, Meite, dan Meimaru, yang tersebar di Distrik Aimas dan Salawati;
3. Suku Inanwatan, terdiri dari suku Mate Mani, suku Puragi, Oderau, Kaiso, dan Samaun, yang tersebar di Distrik Aimas dan Salawati;
4. Suku  Tehit,  terdiri  dari  suku  Sawiat,  dan  Ogit,  yang  tersebart  di  Distrik Aimas daan Salawati;

## Analisis Data
Analisis  data  dilakukan  melalui  penerapan  metode  komparatif.  Metode tersebut menganalisis kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun  2007  Tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dengan Peraturan Pemerintah Pusat, dengan cara membandingkan (komparasi) pasal-pasal Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sorong  Nomor  08  Tahun  2007  dengan  khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
Selain  itu,  analisis  data  meliputi  pula  penerapan  metode  triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang  lain  diluar  data  itu  untuk  keperluan  pengecekan  atau  sebagai  pembanding terhadap data itu (Moleong, 2005:330).
Teknik  triangulasi  yang  digunakan  adalah  triangulasi  sumber.  Triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data atau informasi kepada informan yang satu dengan  informan  yang  lainnya.  Dalam  penelitian  ini  informannya  yaitu  Kepala BPKAD Kabupaten Sorong selaku SKPKD Kabupaten Sorong sebagai partisipan kunci.

## Pembahasan
Hasil  analisis  komparatif  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sorong  Nomor  08 Tahun  2007  Tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  belum menjelaskan  secara  tegas  mengenai  formulir  DPPA  (Dokumen  Pelaksanaan Perubahan  Anggaran).  Hal  ini  bertentangan  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Dalam  Permendagri  tersebut  dijelaskan  bahwa format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek dan rincian  obyek  pendapatan,  belanja  serta  pembiayaan  baik  sebelum  dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sorong  Nomor  08  Tahun  2007  Tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  tersebut  juga  belum  menjelaskan secara  rinci  mengenai  pejabat  yang  berwenang  menandatangani  SPM  (Surat Perintah  Membayar),  hal  ini juga  bertentangan  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah yang menegaskan bahwa pengguna anggaran merupakan pejabat yang berwenang menandatangani SPM.
Mengenai  pelimpahan  kewenangan  pengelolaan  keuangan  daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan  Keuangan  Daerah  tersebut  belum  menguraikan  secara  rinci  dan eksplisit. Padahal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  menegaskan  secara  rinci  dan  eksplisit ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan dimaksud.
Adapun pelimpahan kewenangan tersebut meliputi:
(a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
(b) Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
(c) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
(d) Mengadakan  ikatan/perjanjian  kerjasama  dengan  pihak  lain  dalam  batas anggaran yang telah ditetapkan;
(e) Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
(f) Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
(g) Melaksanakan  tugas-tugas  kuasa  pengguna  anggaran  lainnya  berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
Pengertian  Belanja  Modal  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  52  Peraturan Daerah  Kabupaten  Sorong  Nomor  08  Tahun  2007  Tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan  Keuangan  Daerah  tergolong  keliru  sebab  tidak  sesuai  dengan pengertian  Belanja  Modal  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Ketentuan yang benar seharusnya menyatakan bahwa belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan  aset  tetap  berwujud  yang mempunyai  nilai  manfaat  lebih  dari  12 (duabelas)  bulan  untuk  digunakan  dalam kegiatan  pemerintahan. Nilai  aset  tetap berwujud  yang dianggarkan  dalam  belanja  modal  sebesar  harga  beli/bangun  aset ditambah  seluruh  belanja  yang  terkait  dengan  pengadaan/pembangunan  aset sampai  aset tersebut  siap  digunakan. Kepala  daerah  menetapkan  batas  minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembebanan belanja modal.
Ketentuan  yang  mengatur  tentang  Kebijakan  Umum  Anggaran  (KUA)  dan Prioritas dan Plafon Anggaran Semetara (PPAS) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tidak selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sorong  Nomor  08 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa pembahasan KUA dan PPAS dilakukan secara terpisah. Namun  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan
Keuangan  Daerah  menegaskan  bahwa  pembahsan  KUA  dan  PPAS  dilakukan bersamaan.
Sistematika  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sorong  Nomor  08  Tahun  2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah belum disusun secara benar. Hal ini tercermin pada urutan “Bagian” yang melompat. Bagian Pertama Peraturan Daerah  Kabupaten  Sorong  Nomor  08  Tahun  2007  Tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur tentang Asas Umum Pelaksanaan APBD, selanjutnya  Bagian  Kedua  kosong,  melompat  ke  Bagian  Ketiga  tentang Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Dengan  demikian  bisa dikatakan  bahwa  sistematika  Peraturan  Daerah  keliru.  Selain  itu  terdapat  juga Nomor BAB yang ganda, yaitu BAB IX. BAB IX mengatur tentang Pelaksanaan APBD, namun terdapat pula BAB IX yang mengatur tentang Pengelolaan Kas. Hal ini tentu menimbulkan kerancuan dalam penerapannya.
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  64  Tahun  2013  Tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis  Akrual  pada  Pemerintah  Daerah  maka  ketentuan  mengenai  Sistem Akuntansi  dan  Kebijakan  Akuntansi  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sorong  Nomor  08  Tahun  2007  tersebut  sudah  tidak  relevan  lagi. Dengan demikian perlu dilakukan koreksi terkait ketentuan tersebut.
Dalam  Peraturan  Daerah  tersebut,  juga  perlu  ditambahkan  ketentuan  yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 10a dan pasal 11, serta dalam rangka percepatan Otonomi Khusus  sesuai  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Uraian  tentang  Komparasi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sorong  Nomor  08 Tahun 2007 dengan khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, diringkas dalam bentuk Tabel sebagai berikut:
Tabel 1

## Hasil Komparasi Perda Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 dengan
khususnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 KETENTUAN Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Belum menjelaskan secara eksplisit Menjelaskan secara eksplisit Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Belum menjelaskan secara rinci Menjelaskan secara rinci Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Belum menguraikan secara rinci dan eksplisit Menguraikan secara rinci dan eksplisit Pengertian Belanja Modal Tidak menegaskan klasifikasi berdasarkan masa manfaat ekonomis Menegaskan klasifikasi berdasarkan masa manfaat ekonomis Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dibahas terpisah Dibahas bersamaan
Hasil  komparasi  Perda  Kabupaten  Sorong  Nomor  08  Tahun  2007  dengan khususnya Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 sejalan dengan pendapat partisipan kunci.  Menurut  Kepala  BPKAD  Kabupaten  Sorong,  Perda  Kabupaten  Sorong Nomor  08  Tahun  2007  harus  segera  diubah  atau  diganti  dengan  Perda  baru  agar selaras dengan peraturan di atasnya.
Pendapat  yang  sama  juga  dinyatakan  oleh  partisipan  pendukung,  yaitu Kepala Bidang Aset dan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi & Umum.
Kepala  Bidang  Aset  BPKAD  Kabupaten  Sorong  menegaskan  bahwa memang  sebaiknya  jika  pemerintah  pusat  sudah  menerbitkan  peraturan  baru  di bidang  pengelolaan  keuangan  daerah  maka  pemerintah  daerah  perlu  segera menyesuaikan  peraturan  daerah  atau  peraturan  kepala  daerah  tentang  keuangan daerah agar selaras dengan peraturan baru yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi & Umum berpendapat yang sama.  Menurut  Asisten  Sekretaris  Daerah  Bidang  Administrasi  &  Umum, Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat.
Maka apabila pemerintah pusat telah menetapkan peraturan baru, pemerintah daerah  sebaiknya  segera  melakukan  koreksi  terhadap  peraturan  daerah  atau
Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
peraturan  kepala  daerah  yang  terkait  agar  isi  ketentuan  yang  terdapat  dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah tersebut selaras dengan ketentuan yang  diatur  dalam  peraturan  pemerintah  pusat  dimaksud.  Walaupun  perubahan peraturan  pemerintah  pusat  (Peraturan  Pemerintah  dan/atau  Peraturan  Menteri) sangat cepat, Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian dengan cepat pula.

## Kesimpulan
Perda Kabupaten Sorong Nomor 08 Tahun 2007 berisi ketentuan yang sudah tidak selaras lagi dengan ketentuan baru yang ditetapkan Pemerintah Pusat, dalam hal ini khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

## Saran
Perda  Kabupaten  Sorong  Nomor  08  Tahun  2007  sebaiknya  segera  diubah atau  diganti  dengan  Perda  baru  agar  isinya  bisa  selaras  dengan  ketentuan  yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Lexy  J.  Moleong.  (2005). Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  1999,  Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  1999,  Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 16, No. 4    Oktober 2018
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2001,  Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah .
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 59  Tahun  2007  dan  perubahan kedua  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  64  Tahun  2013 Tentang Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual Pada Pemerintah Daerah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32  Tahun  2011  Tentang Pedoman Pemberian  Hibah  Dan Bantuan  Sosial  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Majalah Ilmiah Solusi Vol. 16, No. 4    Oktober 2018