## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## PENANGKAPAN IKAN SECARA ILLEGAL DI PERAIRAN INDONESIA
Moh. Tamsil Tamrin Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan HAM Parigi Mautong Email : tamsil984@gmail.com

## ABSTRACT
The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), known as the Archipelagic State (Archipelagic State), because it is an archipelago perched along the equator, has a sea area of 5.8 million km² consisting of a territorial sea with an area of 0.8 million km2, the archipelago sea 2.3 million km2 and Exclusive economic zone 2.7 million km2. In addition,  Indonesia  has 17,480 islands and a coastline of  95,181 km2 which have a potential source of marine biological wealth stored in it. Not handling the problem of illegal  fishing  professionally  by  the  government  makes  the  problem  complex  and complicated so this condition is exploited by fishermen from other countries to carry out activities that violate the provisions of the legislation, for example the Philippines is known as the largest tuna exporting country in the world, but 70 percent of the tuna they export comes from Indonesian waters.

## Keyword: Illegal. Fish catching

## A. PENDAHULUAN
Sumberdaya  ikan  di  wilayah  perairan indonesia yang  cukup  melimpah  dan beraneka  ragam,  bila  dimanfaatkan  melebihi  daya  dukungnya, akan terancam kelestariannya.  Ancaman  terhadap  kelestarian  sumberdaya  ikan  terjadi  sebagai akibat  dari  pelaku  usaha  yang  memanfaatan  sumberdaya  ikan  secara  tidak bertanggung jawab dan  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku 1 . Tidak tertanganinya masalah penangkapan ikan illegal secara professional oleh pemerintah menjadikan masalah menjadi kompleks dan rumit sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan dari Negara lain untuk melakukan kegiatan- kegiatan  yang  melanggar  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  misalnya Filipina terkenal merupakan Negara pengekspor tuna terbesar di dunia, akan tetapi
1 Frans E Likadja dan Daniel P Bessie, Hukum Laut Dan Undang-Undang Perikanan, Ghalia Indonesia, Jakarta 2005, hlm 23
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
70 persen ikan tuna  yang mereka ekspor tersebut  berasal  dari perairan indonesia. Begitupula dengan Thailand sebagai pengekspor ikan kaleng, namun banyak pihak menyakini  bahwa  ikannya  berasai  dari  perairan  indonesia  yang  ditangkap  secara illegal 2 . Untuk menjamin  terselenggaranya  pengelolaan sumberdaya  ikan  secara optimal  dan berkelanjutan  perlu  ditingkatkan  peran pengawas  perikanan  menjadi sangat  penting dan  strategis  dalam  rangka  menunjang pembangunan perikanan secara  terkendali  dan  sesuai    dengan    asas    pengelolaan    perikanan,  sehingga pembangunan dapat berjalan  secara berkelanjutan.

## B. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  Penangkapan  Ikan  Secara  Illegal  Di  Perairan Indonesia  Menurut  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  Tentang Perikanan
Diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang kemudian diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  45  tahun  2009  tentang  perikanan,  ini merupakan  langkah  positif  dan  merupakan  landasan  hukum  atau  aturan  bagi penegak hukum dan hakim perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait  dengan  pencurian  ikan  illegal  ( illegal  fishing )  yang  dampaknya  sangat merugikan Negara.  Sebagaimana di laporkan oleh Departemen Kedaulatan dan Perikanan kerugian lain yang tidak bisa di nilai akibat penangkapan illegal adalah kerusakan terumbu karang akibat penangkapan ikan ikan karang dan ikan hias dengan menggunakan bahan peledak dan potasium, padahal ekosistem terumbu karang sangat penting untuk kehidupan biota laut.
Secara umum dampak illegal  fishing  di  perairan  Indonesia akan penulis uraikan sebagai berikut:
a. Hilangkan pendapatan dan penerimaan Negara
Hal ini di sebabkan karena ikan ikan hasil tangkapan di bawa dan di jual ke luar negeri sehingga retribusi dan pajak atas hasil penangkapan itu tidak dapat
2 www.bi.go.id . Suaka Laut dan Solusi Illegal Fishing, di akses tanggal 31 Janurari 2015
di  pungut  Pemerintah  Indonesia,  sehingga  dapat  mengurangi  pendapatan negara.
b. Rusaknya lingkungan sumber daya perikanan
Hal  ini  di  sebabkan  karena  kapal  kapal  yang  melakukan  pencurian  ikan menggunakan  alat  alat  yang  dilarang  untuk  menangkap  ikan,  seperti menggunakan trawl yang dapat merusak :
1. Terumbu karang, karena trawl dapat beroperasi sampai ke dasra perairan sehingga merusak karang karang yang berada di pasar perairan.
2. Punahnya  anak  anak  ikan  sampai  dengan  ukur  an  tertentu,  sebab  trawl dapat menangkap anak anak ikan sampai ukuran tertentu
c. Berkurangnya pendapatan nelayan
Hal  ini  disebabkan  kapal  kapal  pencuri  ikan  biasanya  beroperasi  di  daerah perairan yang di peruntukkan bagi nelayan nelayan kecil yang beroperasi di jalur I(< 6 mil) sehingga menjadi saingan bagi nelayan nelayan kecil lainnya yang beroperasi di jalur I.
d. Bertambahnya biaya operasional nelayan untuk melaut
Hal  ini  di  sebabkan  oleh  karena  nelayan  nelayan  kecil  tersebut  harus menangkap ke daerah penangkapan yang lebih jauh sehingga membutuhkan biaya operasioanal  yang lebih besar seperti bahan bakar, konsumsi dan lain lain.
e. Konflik antar nelayan
Hal ini di sebabkan karena penafsiran otonomi daerah yang sempit seolah olah laut terkapling- kapling sehingga nelayan dari suatu daerah tidak dapat masuk ke daerah lain untuk menangkap ikan.
Berdasarkan  Undang-Undang  31  tahun  2004  Jo  Undang-Undang  45 tahun  2009  tentang  perikanan  telah  mencantumkan  kegiatan-kegiatan  yang masuk dalam kategori pencurian ikan ( iilegal fishing ) sebagaimana yang penulis uraikan pada tabel dibawah ini :
Tabel Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor
45 tahun 2009 Yang Terkait Illegal Fishing
Pasal Materi Pokok 7. Kewajiban  setiap  orang  untuk  memenuhi  kewajiban  sebagaimana ditetapkan oleh menteri dalam pengelolaan sumber daya perikanan
8. Kewajiban  setiap  orang  untuk  memenuhi  kewajiban  sebagaimana ditetapkan oleh menteri dalam pengelolaan sumber daya perikanan
9. Pelarangan  pemilikan  dan  penggunaan  kapal  dengan  alat  tangkap dan/atau  alat  bantu  yang  tidak  sesuai  dengan  ukuran  yang ditetapkan,tidak  sesuai  persyaratan  atau  standar  dan  alat  tangkap  yang dilarang
12. Pelarangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan diwilayah pengelolaan RI  pelarangan  memasukan  atau  mengeluarkan  ikan  dan/atau  hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah RI tanpa sertifikasi kasehatan untuk konsumsi manusia
21 Pelarangan  penggunaan  bahan  baku,  bahan  tambahan  makanan,  bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengelolaan ikan
23 Pelarangan  penggunaan  bahan  baku,  bahan  tambahan  makanan,  bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia 26 Kewajiban memiliki SIUP
27 Kewajiban memiliki SIPI bagi kapal penangkap ikan 28 Kewajiban memiliki Surat Izin Kapal Pengangkat Ikan bagi kapal yang mengangkut ikan 29 Warga  Negara  asing  yang  melakukan  usaha  perikanan  di  wilayah republik indonesia, kecuali untuk penangkapan ikan di ZEE Indonesia
36 Hal-hal yang dipatuhi oleh kapal asing
37 Persyaratan tanda pengenal perikanan 38 Tentang  hal  yang  harus  dilakukan  kapal  ikan  berbendera  asing  selama berada di wilayah perairan RI
43 Kewajiban kapal ikan untuk memiliki surat laik operasi dari pengawasan perikanan
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009  Jo  Undang-Undang  31  tahun  2004  tentang  perikanan  telah  memberikan aturan  yang  begitu  ketat  terhadap  pengelolaan  perikanan  diperairan  indonesia, namun  pada  kenyataannya  banyak  Pencurian    ikan    (illegal    fishing)    yang
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dilakukan    tanpa    Surat    Izin    Usaha  Perikanan  (SIUP)    dan  Surat  Izin Penangkapan  Ikan  (SIPI)    sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Pasal 93 ayat  (2) yaitu :
“Setiap orang yang memiliki dan/atau  mengoperasikan kapal  penangkap ikan    berbendera    asing    melakukan  penangkapan    ikan    di    wilayah pengelolaan  perikanan Republik  Indonesia,  yang  tidak  memiliki  Surat Izin Penangkapan  Ikan  (SIPI)  dipidan  dengan  pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak  Rp.  20.000.000.000,00 (dua  puluh  miliar rupiah)”.
Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia dan asing melakukan penangkapan ikan di dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),  akan  mendapat sanksi  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan denda  paling  banyak  Rp.  20.000.000.000,00  (dua  puluh  miliar  rupiah).  Izin perikanan  merupakan  alat  kontrol  pemerintah  dalam  pengelolaan sumber daya dan usaha perikanan, dengan mengeluarkan dan mengalokasikan izin  perikanan, pemerintah  dapat  mengetahui  seberapa  besar  sumber  daya perikanan yang suda ada dikelola dan dimanfaatkan. Izin  adalah  paspor  untuk  menangkap  ikan  dan berusaha  dibidang perikanan.
Pemerintah  telah  menetapkan  dua  macam  surat  izin  yang  harus dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan usaha penangkapan ikan di Indonesia yaitu :
1.  Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) 2.  Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 3
Surat  Izin  Usaha  Perikanan  (SIUP)  adalah  suatu  izin  tertulis  yang harus  dimiliki    perusahaan    perikanan    untuk    melakukan    usaha    perikanan    di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dengan menggunakan sarana produksi (kapaldan  alat  tangkap  ikan)  maka  usaha  yang  dilakukan  tanpa  Surat  Izin Usaha Perikanan  (SIUP)  adalah  suatu  tindak  pidana  kejahatan  dan  diancam
3 Kerugian Negara Akibat Pencurian Nelayan Asing Di Wilayah Perairan Indonesia Mencapai  3  (tiga) trilyun  pertahun  ,  Harian  Kompas  terbitan  tanggal  4  Juni 2012 hal. 1.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
dengan  hukuman  penjara  paling  lama  8  (delapan)  tahun  dan  hukuman  denda maksimum Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
Surat  Izin  Penangkapan  Ikan  (SIPI)  adalah  izin  tertulis  yang  harus dimiliki oleh  setiap  orang  yang  menjalankan  usaha  penangkapan  ikan  dengan mengunakan  kapal  berbendera   Indonesia  maupun  asing.  Kapal  berbendera Indonesia  diwajibkan  memiliki  Surat  Izin  Penangkapan  Ikan  (SIPI)  untuk menangkap ikan baik di perairan Indonesia (yang terdiri dari perairan kepulauan Indonesia, perairan pedalaman, laut territorial dan Zona Ekonomi Eksklusif), jika tidak memiliki  Surat Izin  Penangkapan Ikan  (SIPI)  dapat  dikategorikan sebagai pidana  kejahatan  dan  di  hukum  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah), sementara  jika  kapal  perikanan  berbendera  asing  yang  melakukan  penangkapan ikan  tanpa  Surat  Izin  Penangkapan  Ikan  (SIPI)  diperairan  Indonesia  diancam dengan hukuman penjara paling lama  6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
2. Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Praktik Pencurian Ikan Secara Illegal Di Perairan  Indonesia
Pemerintah  melalui  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP) mengeluarkan  beberapa  kebijakan  untuk  mencegah  terjadinya  praktik  pencurian ikan secara illegal (illegal fishing), di antaranya adalah sebagai berikut 1. Pembentukan Satgas Pemberantasan Illegal Fishing
Satgas  ini  terdiri  dari  perwakilan  sejumlah  instansi  yaitu  KKP,  Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK),  Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Bank Indonesia, serta Kepolisian. Satgas di antaranya mempunyai tugas memonitor penghentian  sementara  (moratorium)  perizinan  usaha  perikanan  tangkap, memverifikasi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri,
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
serta menghitung kerugian negara akibat pencurian ikan. Menurut data KKP, potensi  pendapatan  negara  bukan  pajak  (PNBP)  dari  sektor  kelautan  dan perikanan  yang  mencapai  Rp25  triliun  per  tahun  belum  termanfaatkan,  dari sumber daya ikan dan nonsumber daya ikan 4 .  Nilai potensi tersebut rencananya dibebankan  kepada  kapal  berbendera  asing  di  atas  30  gros  ton  (GT)  yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Cara ini ditempuh untuk mengembalikan uang negara yang hilang. Saat ini, dari 5.329 kapal  besar  bertonase  di  atas  30  GT  yang  beroperasi  di  wilayah  perairan Indonesia, 20% di  antaranya kapal  berbendera  asing. Selama ini setiap kapal hanya berkontribusi sebesar Rp90 juta melalui pembayaran retribusi perizinan kapal  penangkapan  ikan.  Padahal,  dalam  sekali  melaut,  setiap  kapal  dapat menghasilkan  ikan  hingga  2.000  ton.  Tentunya  nilai  yang  diperoleh  sangat besar  dibandingkan  nilai  pendapatan  negara  yang  disumbangkan.  Jika ditotalkan,  jumlah  yang  disumbangkan  untuk  PNBP  hanya  berkisar  Rp300 miliar  per  tahun.    Penangguhan  perizinan  ini  dimaksudkan  untuk  menekan angka  kerugian  dari  sektor  kelautan  dan  perikanan.  Sebagai  informasi, setidaknya sebanyak 207 kapal sudah dibekukan izinnya.
2. Meningkatkan  Sarana dan Prasarana Pengawasan
Sarana dan prasarana pengawasan merupakan faktor terpenting dalam melakukan  kegiatan  pengawasan.  Keberadaan  sarana  dan  prasana  yang menunjang sangat diperlukan dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya perikanan di perairan indonesia. Adanya sarana dan prasarana yang menunjang akan membantu terlaksananya pengawasan yang efektif dan terkendali. Salah satu  bentuk  peningkatan  sarana  dan  prasana  dibidang  pengawasan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  yaitu  dengan  menggunakan Vessel  Monitoring System (VMS) yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan transmitor
4 Koran Sindo, Strategi Menanggulangi Pencurian Ikan, http://m.koransindo.com diakses tanggal 12 mei 2015
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
yang  berfungsi  untuk  mengawasi  proses  penangkapan  ikan  yang  dilakukan diperairan  indonesia.  Pengawasan  VMS  dilakukan  didarat  melalui  bantuan satelit yang mengawasi kegiatan kapal penangkapan ikan yang telah terpasang transmitter. Menurut  Direktur  Jenderal  Pengawasan  dan  Pengendalian Sumberdaya  kelautan  dan  perikanan  yang  mengklaim  bahwa  VMS  dapat menanggulangi sekitar 50 persen masalah dari sistem penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal 5 . Disamping menggunakan alat VMS pemerintah juga meningkatkan  kerjasama  dan  koordinasi  antar  instansi  pemerintah  yang mempunyai kewenangan di laut, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian  Perhubungan,  TNI-AL,  dan  Polisi  Perairan.  Pelaksanaan pengawasan  sumber  daya  perikanan  dilakukan  dengan  tahapan  sebagai berikut:
a. Pengawasan  pada  tahap  pra  produksi  dilakukan  dengan mengedepankan pencegahan (preventif) melalui penerapan SLO dan Berita  Acara  Hasil  Pemeriksaan  Kapal  (HPK)  Keberangkatan sebagai hasil pemeriksaan dokumen kapal.
b. Pengawasan pada tahap produksi dilakukan dengan cara melakukan pemantauan  kapal  penangkap  ikan  dan  kapal  pengangkut  ikan dengan menggunakan transmitter VMS dan patroli kapal pengawas melalui  verifikasi  data  dokumen/perizinan,  alat  tangkap,  ukuran kapal,  ABK,  wilayah  penangkapan,  hasil  tangkapan,  dan  aktivasi transmitter VMS.
c. Pengawasan pada tahap pasca produksi dilakukan setelah melakukan penangkapan ikan, dengan melakukan pemeriksaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta hasil tangkapan di pelabuhan
3. Penegakan Hukum Dibidang Perikanan
Pelaksanaan  penegakan  hukum  dibidang  perikanan  menjadi  sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara baik  dan  berkelanjutan.  Adanya  suatu  kepastian  hukum  merupakan  sesuatu yang  sangat  dibutuhkan.  Karena  selama  pelaku-pelaku  pencurian  ikan
5 Yaya  Mulyana, Konservasi  Kawasan  Perairan  Indonesia  Bagi  Masa  Depan  Dunia.  Direktorat Konservasi dan Tanaman Nasional Laut, Jakarta : DIrektorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. 2008. Hlm 21
Maleo Law Journal Volume 4 Issue 1 April 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
diperairan Indonesia hanya dikenai sanksi yang sangat ringan padahal kerugian Negara  akibat  pencurian  ikan  tersebut  sangat  besar.  Ketegasan  aparat  yang berwenang menangani keamanan dilaut  sebagai aparat penegak hukum utama sangat  penting  agar  terwujudnya  keamanan  dan  integritas  wilayah    Negara Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI)  serta terlindunginya sumber daya alam di laut dari  berbagai bentuk gangguan keamanan dan  pelanggaran  hukum  di wilayah  perairan   yurisdiksi  nasional  Indonesia. Perwujudan keamanan di laut  pada  hakikatnya  memiliki  dua  dimensi  yaitu  penegakan  kedaulatan dan penegakan hukum yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
Persepsi keamanan di laut tidak hanya masalah penegakan kedaulatan dan hukum  tetapi  keamanan  di  laut  mengandung  pemahaman,  bahwa  laut  aman digunakan  bagi  pengguna  dan  bebas  dari  ancaman  atau  gangguan  terhadap aktifitas penggunaan atau pemanfaatan laut, yaitu 6 :
a. Laut    bebas    dari    ancaman    kekerasan,    yaitu    ancaman    dengan menggunakan  kekuatan  bersenjata  yang  terorganisir  dan   memiliki kemampuan  untuk   menggangu  serta  membahayakan  personel  atau negara,  ancaman  tersebut  dapat  berupa  pembajakan,  perampokan, sabotase objek vital,peranjauan dan aksi teror.
b. Laut  bebas  dari  ancaman  navigasi,  yaitu  ancaman  yang  ditimbulkan oleh  kondisi  geografi  dan  hidrografi  serta  kurang  memadainya  sarana bantu  navigasi  sehingga  dapat  menbahayakan  keselamatan pelayaran.
c. Laut    bebas    dari    ancaman    terhadap    sumber    daya    laut,    berupa pencemaran  dan  perusakan  ekosistem  laut,  serta  konflik  pengelolaan sumber daya laut.
d. Laut  bebas  dari ancaman pelanggaran hukum,  yaitu  tidak dipatuhinya hukum nasional maupun Internasional yang berlaku di perairan, seperti pencurian ikan (illegal fishing), penyelundupan dan lain-lain.
Mewujudkan  stabilitas  keamanan  di  laut  diperlukan  upaya  untuk menghadapi  segala    bentuk    gangguan    dan    ancaman    di    laut    dengan
6 Tedjo  Edhy  Purdijanto,  Mengawal  Perbatasan  Negara  Maritim,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2001, hlm 27
mengerahkan  kekuatan dari  berbagai  instansi  yang  berwenang  melaksanakan penegakan  kedaulatan hukum di laut.

## C. PENUTUP
1. Kesimpulan
A. Undang-Undang  Nomor  45    tahun  2009  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan telah memberikan aturan yang  begitu  ketat  terhadap  pengelolaan  perikanan  diperairan  Indonesia. Akan  tetapi  pada  kenyataanya  masih  banyak  Pencurian    ikan    (illegal fishing)  yang  dilakukan  tanpa  Surat  Izin  Usaha Perikanan (SIUP)  dan Surat  Izin  Penangkapan  Ikan  (SIPI)  yang  terjadi  di  wilayah  perairan Indonesia
B. Pemerintah  melalui  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP) mengeluarkan  beberapa  kebijakan  untuk  mencegah  terjadinya  praktik pencurian  ikan  secara  illegal  (illegal  fishing),  di  antaranya  adalah, Pembentukan Satgas Pemberantasan Illegal Fishing, Meningkatkan  Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Penegakan Hukum Dibidang Perikanan

## 2. Saran
A. Pemerintah melalui dewan legislative perlu segera membuat Undang-Undang mengenai  pencurian  ikan  secara  illegal  (Illegal  Fishing)  yang  spesifik mengatur  masalah  pencurian  ikan  tersebut,  karena  saat  ini  pencurian  ikan masih  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor    31  tahun  2004  tentang Perikanan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tetap tidak bisa memberantas praktik pencurian ikan secara cepat dan tepat.
B. Perlu  keberanian  hakim   dalam  menjatuhkan  putusan  yang  paling  berat yaitu pidana  denda  yang  besar   dan  perampasan  kapal  ikan  beserta  isinya agar nelayan  asing jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yaitu mencuri ikan di Perairan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Albert W. Koers, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994
Akhmad Fauzi, Kebijakan  Perikanan  Dan  Kelautan .   Gramedia: Jakarta. 2007
Abdul Hakim G Nusantara dan Benny K Harman , Analisa dan Perbandingan Undang- Undang  Antimonopoli:  Undang-Undang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat PT Elex Media Komputindo, Jakarta,1999
Dewan  Kelautan  Indonesia, Evaluasi  Kebijakan  Dalam  Rangka  Implementasi Konvensi  Hukum  Laut  Internasional (UNCLOS  1982) di  Indonesia. Departemen Kelautan  dan  Perikanan  Sekretariat  Jenderal    Satuan  Kerja Dewan Kelautan Indonesia tahun 2006
Didik  Heru  Purnomo, Pengamanan  Wilayah  Laut  Indonesia ,  Jurnal  Hukum Internasional, Desember  2004
Lili Rasyidi dan otje Salman, Rancangan Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi, bandung, 2003,
Lawrence M, Friedman, Law and Society An Introduction , New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977
Muhammad Sabri, Evaluasi Terhadap Pengelolaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Gajah Mada, Yogyakarta, 2009
Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
Riza Damanik. Menjala ikan terkahir (sebuah fakta krisis di laut indonesia ), Jakarta, WALHI, 2008
Tedjo  Edhy  Purdijanto,  Mengawal   Perbatasan  Negara  Maritim,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2001

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu