## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 8 Nomor 1, September 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index
THE EXISTENCE OF REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL IN THE POSITION OF THE LEADERS OF THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY
EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN MAJELIS

## PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
Rahmat Bijak Setiawan Sapii 1 , Yoan Dwi Pratama 2 , Tasya Darosyifa 3 , Ali Imran Nasution 4
1 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 1 e-mail: rahmatbss@upnvj.ac.id * 2 e-mail: yoandwip@upnvj.ac.id
3 e-mail: tasyadarosyifa@upnvj.ac.id 4 e-mail: aliimran.nst@upnvj.ac.id

## Abstract
Through  the  fourth  amendment  to  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia,  the Regional Representative Council was formed as a representation of groups and regions which also added new rooms in parliament. The existence of the DPD is often considered weak because of its limited authority both in carrying out functions and getting attention in filling the MPR leadership positions  which  are  dominated  by  the  DPR  in  the  2019  MD3  Law.  The  purpose  of  this  study  is  to determine, examine and analyze the existence of the Regional Representatives Council in occupying the  leadership  position  of  the  People's  Consultative  Assembly  and  examine  the  compositional division  that  should  be  between  the  DPR  and  DPD  in  occupying  the  leadership  position  of  the People's  Consultative  Assembly.  This  research  method  uses  normative  law  with  a  statutory  and conceptual approach. This research concludes that the composition of leadership position between DPR and DPD to fill the MPR is not balanced.  Because if you stick to the 2019 MD3 Law, it will cause injustice to the DPD which is a high state institution at the level of the DPR. In addition, there is  also  legal  uncertainty  regarding  the  number  of  MPR  leaders  who  come  from  representatives  of the  DPR  as  a  consequence  of  implementing  the  parliamentary  threshold.  Therefore,  we  need  an ideal arrangement that does not come out of the constitution but provides legal certainty and justice.
Keywords: Regional Representative Council; Leadership Position; People's Consultative Assembly.

## Abstrak
Melalui  amandemen  keempat  Undang-Undang  Dasar  NRI  1945,  dibentuklah  Dewan Perwakilan  Daerah  sebagai  representasi  golongan  dan  kedaerahan  yang  juga  menambah  kamar baru dalam parlemen.  Eksistensi  DPD  sering  kali  dianggap  lemah  dikarenakan  kewenangan  yang terbatas baik dalam menjalankan fungsinya hingga kurang mendapatkan perhatian dalam pengisian jabatan  pimpinan  MPR  yang  didominasi  DPR  dalam  UU  MD3  2019.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui,  mengkaji  dan  menganalisis  eksistensi  Dewan  Perwakilan  Daerah  dalam  menduduki jabatan  pimpinan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  dan  mengkaji  pembagian  komposisi  yang seharusnya  antara  DPR  dan  DPD  dalam  menduduki  jabatan  pimpinan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat.  Penelitian  ini  juga  ditujukan  untuk  memberikan  komposisi  yang  ideal  bagi  DPD  dalam penjajakan pengisian  jabatan pimpinan  MPR.  Metode penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa komposisi jabatan pimpinan antara DPR dan DPD di  MPR  tidak  berimbang.    Sebab  bila  berpegang  teguh  pada  UU  MD3  2019,  akan  menimbulkan
 Naskah diterima: 22 Juni 2022, direvisi: 23 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022 Doi: 10.3376/jch.v8i1.535
ketidakadilan  bagi  DPD  yang  merupakan  lembaga  tinggi  negara  setingkat  DPR.  Di  samping  itu, terdapat  pula  ketidakpastian  hukum  menyangkut  jumlah  pimpinan  MPR  yang  berasal  dari keterwakilan  DPR  sebagai  konsekuensi  penerapan  parliamentary  threshold.  Oleh  sebab  itu, diperlukan sebuah pengaturan komposisi ideal yang tidak keluar dari konstitusi namun memberikan kepastian hukum dan berkeadilan.
Kata Kunci : Dewan Perwakilan Daerah; Jabatan Pimpinan; Majelis Permusyawaratan Rakyat.

## PENDAHULUAN
Proses  amandemen  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  (UUD  NRI  1945)  dari  tahun  1999- 2002  menandai  dibentuknya  sebuah lembaga negara baru yang disebut Dewan Perwakilan  Daerah  (DPD).  Kehadiran DPD  menaruh  harap  akan  terjadinya peningkatan
efektivitas fungsi pengawasan  antara  lembaga  perwakilan rakyat dengan pemerintah. Di mana dalam sebuah  negara  demokrasi,  peran  lembaga perwakilan  rakyat  adalah  suatu  nadi  bagi penyelenggaraan  pemerintahan.  Begitu pula  dengan  hadirnya  DPD  diharapkan mampu  menjadi  wadah  aspirasi  dari daerah  agar  tidak  tergerus  atas  berbagai kebijakan  serta  pengambilan  keputusan yang  terlalu  politis.  Hal  tersebut  dapat diperjuangkan dengan memberikan wadah bagi  daerah  untuk  turut  menyerukan kepentingannya  dalam  ketatanegaraan Indonesia (Reni Dwi P, 2005, hal. 214) .
Hasil  amandemen  UUD  NRI  1945 juga  merubah  struktur  ketatanegaraan Indonesia  dengan  menempatkan  posisi yang  sejajar  antara  Dewan  Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),  dan  Majeleis  Permusyawaratan Rakyat  (MPR)  sebagai  lembaga  tinggi negara. Akan tetapi, kehadiran DPD yang seharusnya  menjadi  solusi  ideal  atas kurang terdengarnya aspirasi daerah  yang demokratis  malah  menjadi  terbelenggu akibat  terjerat  oleh  fungsi-fungsi  dan kewenangan yang tidak sebesar kewenangan  DPR.  Tidak  hanya  itu,
keterbatasan  DPD  juga  terlihat  dalam susunan  komposisi  pimpinan  MPR.  Di mana  dalam  beberapa  periode  terakhir, terjadi  berbagai  perubahan  komposisi pimpinan MPR dengan penambahan kursi bagi DPR, namun tidak dengan DPD yang terus  hanya  menjadi  minoritas  dalam pimpinan MPR.
Apabila  DPD  adalah  representasi perwakilan daerah, maka DPR merupakan representasi partai politik  (Maulidi, 2014, hal.  5).  Keduanya  sama-sama  dipilih melalui  sistem  pemilihan  umum,  tetapi DPD  merupakan  representasi  dari  rakyat dalam konteks kedaerahan melalui representasi  teritorial,  sedangkan  DPR merupakan  representasi  dari  rakyat  yang pada  umumnya  merupakan  representasi politik (Asshiddiqie, 2006, hal. 41). Bagir Manan berpandangan bahwa ketika parlemen terdiri dari dua kamar (DPR dan DPD),  maka  mestinya  perlu  satu  nama yang mengakomodir kedua kamar tersebut.  Nama  ini  disebut  MPR  dalam tata negara Indonesia sebagai wadah joint session .  Awal  mula  kehadiran  MPR merupakan sebuah lembaga yang difungsikan  sebagai  penjelmaan  seluruh rakyat  yang  anggotanya  terdiri  atas  wakil rakyat, wakil daerah, dan wakil golongan. Namun,  saat  ini  MPR  bukan  lagi  sebagai lembaga penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.  Selaras  dengan  perubahan Pasal  1  ayat  (2)  UUD  NRI  Tahun  1945 setelah  amandemen  yang  mengubah paradigma  MPR  yang  pada  mulanya sebagai  pelaku  utama  kedaulatan  rakyat
bergeser menjadi kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang.
Selanjutnya  dalam  konstitusi,  MPR ini juga mempunyai kewenangan
tersendiri  di  luar joint  session ,  sehingga ketiganya bersifat mandiri dan mempunyai  kewenangan  masing-masing secara  organisatoris  dan  menciptakan suatu sistem baru yang disebut sistem tiga kamar  atau  trikameral  (Huda,  2008,  hal. 233). Mekanisme pemilihan anggota DPR dan DPD diatur melalui sebuah pemilihan umum. Di mana pemilihan umum tersebut merupakan sebuah sarana pertanggungjawaban antara rakyat
sebagai  pemilih  dan  wakil  rakyat  sebagai yang terpilih. Merujuk, Pasal 22E ayat (1) UUD  NRI  Tahun  1945  dapat  diketahui bahwa  pemilihan  umum  diselenggarakan untuk  memilih  anggota  lembaga  cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif.
Lembaga  yang  dimaksud  pada  kedua cabang kekuasaan tersebut meliputi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  serta Presiden dan Wakil
Presiden.
Menyangkut kelembagaan DPR dan DPD merupakan  lembaga  cabang  kekuasaan legislatif pada tingkat nasional atau pusat.
Untuk  mengatur  lebih  lanjut  perihal kelembagaan  DPR,  DPD,  dan  MPR secara spesifik sebagaimana yang termaktub  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945, maka pada tahun 2003 yang lalu Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2003  Tentang Susunan  dan  Kedudukan  MPR,  DPR, DPD,  dan  DPRD  disahkan.  Tentu  dalam struktur  suatu  lembaga  negara  terdapat pimpinan  yang  memiliki  lingkup  tugas yang lebih spesifik atau khusus dibanding anggota  secara  umum.  Oleh  karena  itu, undang-undang  tersebut  mengatur  perihal
eksistensi  pimpinan  sebagai  bagian  alat kelengkapan  MPR.  Seiring  berjalannya waktu,  undang-undang  tersebut  terus mengalami  perubahan.  Setidaknya  sejak tahun  2003  sampai  saat  ini  telah mengalami  lima  kali  perubahan.  Melihat kenyataan,  pada  perubahan  yang  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2019 salah satu ketentuan yang mengalami  perubahan  yakni  menyangkut pimpinan MPR. Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2019  dapat diketahui  bahwa  Pimpinan  MPR  meliputi ketua  dan  wakil  ketua  yang  merupakan representasi  dari  masing-masing  fraksi dan  kelompok  anggota  yang  dipilih  dari dan oleh anggota MPR.
Pengaturan  tersebut  cukup  menarik perhatian  serta  menuai  pro  dan  kontra  di masyarakat.  Dalam  sudut  pandang  pro menyatakan bahwa dalam rangka melakukan  rekonsiliasi  politik,  gagasan tersebut sangat dianjurkan untuk direalisasikan.  Namun,  dari  sisi  kontra mengemukakan bahwa perubahan pengaturan  komposisi  jabatan  pimpinan MPR  dianggap  sebagai  tindakan  yang pragmatis  demi  sebuah  jabatan  dan kekuasaan. Silang pendapat tersebut tidak menemui  titik  temu  karena  kedua kelompok membawa kepentingannya masing-masing.  Sehingga,  yang  masih tersisa  dari  perdebatan  tentang  Pasal  15 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2019  adalah  tentang  aspek keadilan dan ketidakpastian hukum.
Berbicara mengenai konsep keadilan, tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan politik, salah satunya mengenai pengisian jabatan  atau  kuota  pimpinan  dalam  suatu lembaga  pemerintahan  (Arum,  2019,  hal. 38) . Melalui  gagasan  keadilan  perspektif
Aristoteles yang membagi konsep
keadilan  menjadi  keadilan  distributif  dan komutatif  (Nasution,  2014,  hal.  121).  Di mana keadilan distributif berbicara mengenai  penentuan  dan  pembagian  hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara. Dapat diartikan  dengan  bagaimana  negara  dapat memberikan  keadilan  dan  kemanfaatan terhadap  masyarakat  secara  proporsional. Sedangkan  keadilan  komutatif  lebih berbicara  mengenai  keadilan  dalam  tolak ukur kesamaan dan kesamarataan.
Dewasa ini, konstruksi keadilan lebih menekankan  pada  keadilan  komutatif yang  memukul  rata  seluruh  masyarakat pada  porsi  yang  sama  dan  mutlak  dalam kesetaraan.
Sedangkan konstruksi keadilan  yang  mendekati  kesejahteraan adalah keadilan distributif.
Dapat dicermati  bahwa  wujud  ketidakadilan dapat  dilihat  pada  keterwakilan  anggota DPD  dalam  jabatan  pimpinan  MPR. Kelompok  anggota  DPD  hanya  diberi  1 (satu)  perwakilan  dalam  menduduki jabatan  pimpinan  MPR,  sementara  itu perwakilan  DPR  diberi  9  (sembilan) perwakilan  yang  masing-masing  berasal dari  fraksi  partai  politik.  Situasi  tersebut menunjukkan bahwa
terdapat ketimpangan secara kuantitas pada komposisi  jabatan  pimpinan  MPR  yang berasal  dari  DPR  dan  DPD.  Oleh  karena itu,  pengisian  jabatan  pimpinan  MPR  RI sebagaimana  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2019  tidak mencerminkan  keadilan  kelembagaan. Konsep keadilan dan ketidakadilan
Aristoteles bila dilihat dalam keterwakilan DPD  pada  posisi  jabatan  pimpinan  MPR,
tidak  membahas  mengenai  harus  adanya kesetaraan jumlah dengan DPR, melainkan tingkat proporsional dan
efektifitas kerja DPD yang tidak bertentangan pada konstitusi.
Di samping itu, wujud ketidakpastian hukum  dari  keberlakuan  undang-undang tersebut  dapat  dilihat  pada  ketidakpastian jumlah  partai  politik  yang  memenuhi ambang  batas  parlemen  ( Parliamentary Threshold) untuk lolos ke parlemen setiap periode.
Ambang batas parlemen berdampak  pada  keikutsertaan  partai politik  dalam  Parlemen  khususnya  bagi
DPR.  Misalnya,  pada  Pemilu  2019 terdapat sembilan Partai yang memperoleh suara melebihi batas ambang parlemen  4%  antara  lain:  PDI-P,  Partai Gerindra,  Partai  Golkar,  PKB,  NasDem, PKS, Demokrat, PAN, dan PPP (Kominfo,  2019).  Namun,  tidak  dapat dimungkiri  pada  pemilu  edisi  selanjutnya jumlah  partai  politik  yang  mampu memenuhi Parliamentary Threshold dapat berubah.
Akibatnya,  jumlah  pimpinan  MPR sangat  rentan  berubah,  menyesuaikan dengan  hasil  pemilihan  umum  yang menghendaki  partai  politik  yang  mampu memenuhi Parliamentary  Threshold .  Di sisi  lain,  komposisi  pimpinan  MPR  dari DPD tentu tidak akan mengalami penambahan  atau  pengurangan  karena ketentuan  peraturan  perundang-undangan sudah memberikan limitasi satu perwakilan  atau  representasi  kelompok anggota  DPD.  Oleh  karena itu,  penelitian ini  akan  menganalisis  aspek  keadilan  dan kepastian  hukum  yang  berkaitan  dengan eksistensi DPD dalam menduduki jabatan pimpinan MPR.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang- undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Dalam  menjawab  rumusan masalah,  penelitian  ini  menggunakan bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. Bahan  hukum  primer  yang  digunakan yakni  berupa  UUD  NRI  Tahun  1945,
Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  atau  yang  dikenal  dengan  UU MD3  yang  berlaku  dalam  kurun  waktu satu  dekade  yakni  sejak  2009  hingga 2019.  Di  mana,  segala  muatan  yang tertuang dalam peraturan tersebut dilakukan  penelaahan  lebih  lanjut,  guna mendapatkan  dari  berbagai  persoalan dalam  penelitian  ini  (Mahmud  Marzuki, 2011, hal. 187).
Di samping itu, melalui bahan hukum sekunder  berupa  jurnal  ilmiah  dan  buku. Kemudian, sebagai komplementer melalui bahan  hukum  tersier  berupa  artikel  yang dimuat  dalam  berbagai  laman  internet, kamus  hukum,  dan  ensiklopedia.  Dalam mengumpulkan  data  yang  diperlukan dalam  penelitian,  penulis  menggunakan cara studi kepustakaan (library research) . Setelah  data  tersebut  terhimpun,  penulis menyajikan  sekaligus  menganalisis  data- data dengan teknik deskriptif kualitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Menduduki Jabatan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Realisasi  Amandemen  UUD  NRI Tahun  1945  telah  memberikan  dampak terhadap  eksistensi  kelembagaan  MPR dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia. Seperti secara normatif sebelum amandemen  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945
menghendaki  eksistensi  MPR  sebagai lembaga  tertinggi  negara  yang  sangat superpower . Padmo Wahjono berpendapat muatan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI  Tahun  1945  menghendaki  bahwa MPR  merupakan  suatu  lembaga  yang memegang  kedaulatan  rakyat  secara penuh  (Rohmat,  2016,  hal.  182).  Dengan kata  lain  dapat  dipastikan  bahwa  pada hakikatnya  UUD  NRI  Tahun  1945 mengisyaratkan bahwa pemerintahan demokrasi  bergantung  pada  kedaulatan rakyat  (Iswari,  2020,  hal.  128).  Lebih lanjut,  dapat  diketahui  bahwa  MPR menjadi  satu-satunya  lembaga yang memiliki legal  powe r  yakni  untuk melakukan  segala  sesuatu  sebagaimana yang  dikehendaki  oleh  UUD  1945  dan lembaga  yang  tidak  memiliki  tandingan ( No Rival Authority) (Nazriyah, 2017, hal.
41).  Oleh  karena  itu,  kala  itu  presiden selaku  kepala  pemerintahan  dan  kepala negara  bertanggung  jawab  kepada  MPR selaku lembaga tertinggi negara.
Namun,  pasca  amandemen  eksistensi MPR  bertransformasi  menjadi  lembaga tinggi  negara  yang  memiliki  kedudukan setara  dengan  berbagai  lembaga  negara lainnya. Dengan kata lain, terjadi perubahan  dalam  sistem  ketatanegaraan yang  pada  mulanya  bercorak  vertikal hierarki  menjadi  horizontal  hierarkis (Maheswara  et  al.,  2017,  hal.  4).  Di samping  itu,  sebelum  amandemen  UUD 1945  dinyatakan  bahwa  keanggotaan MPR  meliputi  anggota  DPR,  Utusan Daerah,  dan  Utusan  Golongan  (Mahesa Rannie,  2017,  hal.  47–48).  Dari  sisi kelembagaan,  MPR  memiliki  anggota yang  merupakan  manifestasi  tiga  sistem yakni perwakilan politik (political representatives) , perwakilan daerah (territorial/regional  representatives) ,  dan
perwakilan golongan
(functional representatives ) (Ashiddiqie, 2017).
Kala  itu,  sistem  kamar  lembaga perwakilan  yang  dianut  yakni  bikameral karena  lembaga  perwakilan  di  Indonesia hanya meliputi MPR dan DPR. Sekalipun kala  itu  dalam  tubuh  MPR  terdapat keanggotaan Utusan Golongan dan Utusan Daerah yang sekilas mirip dengan DPD,  namun  baik  Utusan  Golongan  dan Utusan  Daerah  tidak  dapat  dikatakan sebagai  kamar  dari  sistem  bikameral.  Hal tersebut  dikarenakan  dalam  menjalankan tugasnya,  Utusan  Daerah  dan  Utusan Golongan mewakili badan mereka sendiri serta  melaksanakan  tugas  dan  fungsi mereka  sehingga  tetap  berkedudukan sebagai  Utusan  Golongan  dan  Utusan Daerah,  bukan  sebagai  pribadi  anggota MPR.  Sedangkan  anggota  DPD  dalam menjalankan  fungsi  MPR  tidak  mewakili DPD,  melainkan  sebagai  pribadi  seorang anggota  MPR,  begitu  juga  sebaliknya, ketika  melaksanakan  tugas  sebagai  DPD tidak  secara  otomatis  mewakili  MPR, karena kedua lembaga tersebut mempunyai  tugas  dan  fungsi  yang berbeda  (Pasaribu,  2017,  hal.  55).  Lebih lanjut, bahwa kriteria suatu lembaga dapat dikatakan  sebagai  sebuah  kamar  apabila memiliki fungsi sesuai dengan kedudukannya sebagai parlemen,
memiliki anggota tersendiri, dan memiliki struktur  kelembagaan  dan  aturan-aturan tersendiri  tentang  prosedur  (Fatmawati, 2009, hal. 496).
Kemudian melalui Amandemen UUD NRI Tahun 1945 terjadi perubahan sistem kamar  lembaga  perwakilan  di  Indonesia yang semula bikameral menjadi trikameral. Menurut Bagir Manan kelembagaan  MPR  terpisah  dengan  DPR dan  DPD,  meskipun  keanggotaan  MPR
terdiri  dari  anggota  DPR  dan  DPD (Subanrio,  2021,  hal.  74).  Hal  tersebut ditandai  dengan  eksistensi  pimpinan lembaga bagi MPR, DPR dan DPD secara terpisah. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa  sistem  kamar  lembaga  perwakilan di  Indonesia  terdiri  dari tiga  kamar  yakni MPR,  DPR  dan  DPD.  Sedangkan  bila melihat  eksistensi  Utusan  Golongan  dan Utusan  Daerah  sebelum  amandemen UUD  NRI  1945,  masing-masing  badan tersebut tidaklah memiliki pemimpin yang terpisah dari kepemimpinan MPR.
Meskipun  DPD  merupakan  sebuah lembaga  yang  baru  lahir  pada  Oktober 2004, akan tetapi susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD sudah diatur dalam UU No 22 Tahun 2003 Tentang Susunan  dan  Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  (UU  MD3  Tahun  2003)  yang notabene diundangkan sebelum terbentuknya DPD. Pengaturan komposisi pimpinan  MPR  diatur  dalam  Pasal  7  UU MD3  Tahun  2003  yang  menyatakan pimpinan  MPR  terdiri  dari  seorang  ketua dan  tiga  wakil  ketua  yang  mencerminkan unsur  DPR  dan  DPD.  Tidak  ada pengaturan pembagian jumlah perwakilan dari  masing-masing  representasi  DPR maupun  DPD.  UU  MD3  Tahun  2003 hanya memberikan batasan jumlah pimpinan MPR yang terdiri dari ketua dan tiga  wakil  ketua  yang  mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam sidang paripurna.
Kala  itu,  koalisi  kebangsaan  dan koalisi  kerakyatan  mengusung  masing- masing  nama  calon  pimpinan  MPR periode 2004-2009. DPD telah
menyiapkan  nama  melalui  pemilihan internal. Sementara itu, sebelum pimpinan MPR  tersebut  belum  terbentuk  maka pimpinan  sementara  MPR  yang  terdiri atas  2  (dua)  orang  dengan  komposisi ketua  MPR  dari  Ketua  DPR  dan  wakil ketua MPR dari Ketua DPD. Dalam rapat paripurna  untuk  memilih  pimpinan  MPR terpilih  satu  orang  ketua  dan  tiga  wakil ketua.  Hasil  pemilihan  pimpinan  MPR memberikan  komposisi  yang  seimbang dengan perbandingan 2 (dua) banding (2) dari  anggota  DPR  dan  DPD  (DetikNews, 2004). Hal ini ditandai dengan terpilihnya
Hidayat Nurwahid dari Koalisi Kerakyatan  dan  AM  Fatwa  (DPR),  M Aksa  Mahmud  (DPD)  dan  Mooryati Soedibyo (DPD) sebagai Wakil Pimpinan MPR. Kemudian pada tahun 2009, dibentuklah  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun  2009  Tentang  MPR,  DPR,  DPD, dan  DPRD  (UU  MD3  Tahun  2009)  yang mencabut  UU  MD3  Tahun  2003.  Jabatan pimpinan MPR diatur dalam Pasal 14 ayat (1)  UU  MD3  Tahun  2009  menghendaki komposisi  pimpinan  MPR  terdiri  dari representasi  DPR  dan  DPD  dengan perbandingan 3 (tiga) banding 2 (dua). Di dalam  aturan  tersebut  juga  secara  terang benderang dijelaskan bahwa jabatan ketua MPR hanya dapat diduduki oleh
representasi  DPR.    Pada  perkembangan selanjutnya,  UU  MD3  Tahun  2009 dicabut pada tahun 2014 melalui Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2014  Tentang MPR,  DPR,  DPD,  dan  DPD  (UU  MD3
Tahun 2014). Apabila mencermati ketentuan yang mengatur jabatan pimpinan  pada  UU  MD3  tahun  2009 dengan  UU  MD3  Tahun  2014,  maka dapat  dilihat  terdapat  perubahan  dari  segi
komposisi  representasi  DPR  dan  DPD dalam jabatan pimpinan MPR.
Sebagaimana  yang  termaktub  dalam Pasal  15  ayat  (1)  UU  MD3  Tahun  2014 ditegaskan  bahwa  jumlah  pimpinan  MPR tetap  berasal  dari  DPR  dan  DPD  dengan total 5 (lima) orang. Namun, Pasal 15 ayat (4)  menerangkan  bahwa  tiap  fraksi  dan kelompok  hanya  diperkenankan  untuk mengajukan  satu  orang  bakal  kandidat untuk mengisi slot pimpinan MPR. Dalam hal  ini,  eksistensi  DPD  hanya  dianggap atau  terhitung  menjadi  satu  perwakilan, berbeda halnya dengan DPR memiliki hak untuk  mengajukan  empat  perwakilan fraksi.  Secara  praktik  kehendak  tersebut telah  terealisasi  melihat  pada  tahun  2014 Paket  A  Pimpinan  MPR  yakni  Koalisi Merah  Putih  yang  dengan  komposisi Zulkifli Hasan (PAN), Mahyudin
(Golkar),  EE.  Mangindaan  (Demokrat), Hidayat  Nur  Wahid  (PKS),  dan  Osman Sapta Odang (DPD) berhasil memenangkan  pemilihan  pimpinan  MPR (Humas  Sekretariat  Kabinet  Republik Indonesia,  2014).  Oleh  karena  itu, pemberlakuan  UU  MD3  Tahun  2014 berimplikasi terhadap terjadinya perubahan  komposisi  representasi  DPR dan  DPD  melalui  pengurangan  jumlah perwakilan  DPD  dalam  jabatan  pimpinan MPR.
Selain  itu,  melalui  UU  MD3  Tahun 2014  dikenal  pula  sistem  paket  dalam rangka  pengisian  jabatan  pimpinan  MPR. Menurut Bivitri Susanti, penerapan sistem paket  tidak  secara  serta  merta  menutup ruang  bagi  terbentuknya  paket  pimpinan MPR yang berasal dari dua koalisi politik yang  berbeda  (Ramadhan,  2019).  Hal tersebut  terbukti,  melihat  pada  pemilihan pimpinan  MPR  2014-2019  PPP  yang notabenenya  merupakan  partai  yang
tergabung  dalam  Koalisi  Merah  Putih (KMP) bergabung dengan Paket Pimpinan MPR  yang  terdiri  dari  partai  politik  yang tergabung  dalam  Koalisi  Indonesia  Hebat (KIH)  dengan  mengusung  Hazrul  Anwar sebagai  Wakil  Ketua  MPR  (Syahputri, 2014).  Dari  3  (tiga)  jenis  UU  MD3  yang berlaku  sebelumnya  dapat  dilihat  bahwa pola perubahan komposisi pimpinan MPR biasanya  terjadi  di  awal  periode  jabatan bersamaan  dengan  berlakunya  UU  MD3 baru.  Namun,  komposisi  pimpinan  MPR yang  diatur  dalam  UU  MD3  Tahun  2014 tidak  mampu  bertahan  sampai  akhir periode pimpinan MPR.
Pengaturan  jabatan  pimpinan  UU MD3  Tahun  2014  mengalami  perubahan pada tahun 2018 melalui Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2018  (UU  MD3  Tahun 2018)  dengan  menambahkan  jumlah pimpinan MPR yang semula terdiri atas 5 (lima)  orang  menjadi  8  (delapan)  orang. Oleh  karena  itu,  pada  tanggal  26  Maret
2018 berdasarkan Keputusan MPR Nomor  7  Tahun  2018,  ketiga  perwakilan DPR  yakni  Ahmad  Basarah  (P-DIP), Ahmad Muzani (Gerindra), dan Muhaimin  Iskandar  (PKB)  ditetapkan menjadi  pimpinan  MPR  (JPNN.com, 2018).  Alasan  yang  melatarbelakangi adanya  penambahan  jumlah  pimpinan MPR  tersebut  yakni  guna  mencerminkan representasi  rakyat  melalui  keterwakilan para  fraksi  partai  politik  yang  telah
mampu  lolos  ke  parlemen.  Melihat pembahasan  pembentukan  UU  MD3 Tahun  2019,  pembentuk  undang-undang hanya  menekankan  bahwa  penambahan pimpinan MPR ke depan akan berpatokan pada  jumlah  partai  yang  berhasil  lolos ambang  batas  dan  masuk  parlemen (Ananda, 2019).
Tidak  ada  sama  sekali  semangat untuk memberikan kesempatan yang sama atau  komposisi  yang  lebih  seimbang antara  DPD  dan  DPR  dalam  menduduki jabatan pimpinan MPR. Perubahan tersebut tidak memberikan dampak terhadap penambahan slot bagi kelompok anggota  DPD  dalam  komposisi  pimpinan MPR. Senada dengan itu, pakar komunikasi  politik  Ermus  Sihombing menegaskan  bahwa  penambahan  slot pimpinan  MPR  tanpa  adanya  urgensi yang  jelas,  dianggap  hanya  sebagai bentuk pragmatisme politik berupa adanya  pembagian  jabatan  bagi  setiap fraksi  partai  politik  di  DPR  (Sukoyo, 2019).  Dari  seluruh  perubahan  UU  MD3, pengaturan  komposisi  pimpinan  MPR selalu  menguntungkan  DPR.  Pengaturan yang  terasa  tidak  adil,  tentunya  akan berdampak  pada  eksistensi  DPD  dalam menduduki  jabatan pimpinan MPR.
Berikut  ini  akan  diuraikan  perbandingan komposisi  pimpinan  MPR  dari  DPR  dan DPD sepanjang berlakunya UU MD3:

## Tabel 1. Perbandingan Komposisi DPR dan DPD dalam Pimpinan MPR
No.  UU Komposisi DPR Komposisi DPD 1. UU No. 22 Tahun 2003  2 Pimpinan (ditentukan melalui rapat Paripurna) 2  Pimpinan  (ditentukan melalui rapat Paripurna) 2. UU No. 27 Tahun 2009   3 Pimpinan 2 Pimpinan 3. UU No. 17 Tahun 2014  4 Pimpinan 1 Pimpinan 4. UU No. 42 Tahun 2014  4 Pimpinan 1 Pimpinan 5. UU No. 2 Tahun 2018 7 Pimpinan 1 Pimpinan
6. UU No. 13 Tahun 2019  9 Pimpinan (fraksi/partai yang
lolos Parliamentery Thershold ) 1 Pimpinan
Dari tabel di atas terlihat bahwa pada UU  MD3  Tahun  2003  dan  UU  MD3 Tahun  2009  komposisi  pimpinan  MPR dari  DPR  dan  DPD    masih  berimbang. Sementara itu, sejak berlakunya UU MD3 Tahun  2014,  UU  MD3  Tahun  2018,  dan UU MD3 Tahun 2019 menunjukan bahwa jabatan  pimpinan  MPR  yang  berasal  dari perwakilan  DPR  dan  DPD  yang  semakin tidak  berimbang.  Dalam  hal  ini  DPD hanya  mendapatkan  kuota  1  (satu) pimpinan MPR.
2. Konsep Pembagian Komposisi antara  DPR  dan  DPD  dalam Menduduki Jabatan Pimpinan

## Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sebelum  jauh  membahas  jabatan pimpinan  MPR,  perlu  diketahui  bahwa keterpilihan  keanggotaan  MPR  yang merupakan  anggota  DPR  dan  DPD mendapatkan legitimasi melalui penyelenggaraan  pemilu.  Pada  dasarnya Indonesia  menerapkan  ambang  batas Parlemen ( Parliamentary Threshold ) dengan  sistem  proporsional  terbuka  guna memastikan  keterwakilan  partai  politik dalam  parlemen.  Penerapannya  bertujuan untuk  mengupayakan  penyederhanaan kuantitas  partai  politik  yang  lolos  ke parlemen.  Namun,  sebelum  menerapkan
Parliamentary Threshold dalam penyelenggaraan  pemilu  tahun  1999  dan 2004, Indonesia terlebih dahulu menerapkan Ambang batas pemilu ( Electoral  Threshold) yakni  perolehan persentase  suara  minimal  yang  harus diraih  oleh  partai  politik  peserta  pemilu) guna  menjamin  keikutsertaannya  pada
penyelenggaraan Pemilu edisi selanjutnya (Isra & Fahmi, 2019, hal. 183) .
Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1999  guna  menjamin  tiket  untuk berkompetisi dalam penyelenggaraan pemilu  tahun  2004  setiap  partai  politik harus  meraih  2%  (dua  persen)  kursi  DPR pada hasil pemilu 1999.
Kemudian pada Pemilu 2004 melalui Pasal  9  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 12  Tahun  2003  menjelaskan  bahwa electoral threshold ditetapkan sebesar 3%
(tiga  persen).  Hingga  pada  akhirnya dalam  rangka  penyelenggaraan  2009 sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008, eksistensi ambang batas parlemen
(parliamentary threshold) telah diterapkan yakni sebesar 2,5% (dua koma lima persen). Selanjutnya, secara persentase parliamentary  threshold yang dibebankan terhadap partai politik peserta pemilu  dalam  pemilihan  legislatif  2014 kembali  meningkat  menjadi  3,5%  (tiga koma  lima  persen).  Kemudian,  pada perubahan terakhir parliamentary threshold ditetapkan  sebesar  4%  untuk memastikan  partai  politik  peserta  pemilu lolos  ke  parlemen  dan  dapat  diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.
Peningkatan
persentase Parliamentary  Threshold yang  selalu terjadi  dalam  penyelenggaraan  pemilu dalam  kurun  waktu  2009  hingga  2019 dianggap sebagai bagian rencana penyederhanaan  partai  politik  sebagai peserta  pemilu  dan  pembatasan  kuantitas
partai  politik  di  DPR  (Isra,  2019) .
Parliamentary  threshold sebagaimana yang  disebutkan  diatas  secara  prinsip dipertahankan konstitusionalitasnya melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  52/PUU-X/2012.  Dalam  putusan tersebut  dinyatakan  bahwa  kebijakan penetapan parliamentary  threshold sudah tepat  dengan  penentuan  kursi  DPR, karena  DPR  sebagai  lembaga  yang bersifat nasional dan memegang kekuasaan  membentuk  Undang-Undang serta menjadi penyeimbang dari kekuasaan  presiden  sebagai  wujud  dari check  and  balances (Tata  Strata,  2019,
hal. 235).
Merunut pada beberapa aturan mengenai  jabatan  pimpinan  MPR  yang diatur  sepanjang  berlakunya  UU  MD3 masih lebih mengedepankan corak pragmatisme  politik  dibandingkan  aspek keadilan dan kepastian hukum.  Misalnya, pada  saat  pemberlakuan  UU  MD3  Tahun 2014  yang  mencabut  UU  MD3  Tahun 2009  menghendaki  terjadinya  perubahan komposisi  pimpinan  MPR  antara  DPD dan DPR serta mengenalkan sistem paket dalam  pengisian  jabatan  MPR.  Melalui pemberlakukan  UU  MD3  Tahun  2014, komposisi pimpinan MPR berubah menjadi  1  orang  ketua  yang  berasal  dari DPR  dengan  4  wakil  ketua  yang  berasal dari  perwakilan  fraksi  partai  politik  DPR dan  perwakilan  kelompok  anggota  DPD. Di  mana  masing-masing  fraksi  partai politik  dan  kelompok  anggota  memiliki hak  untuk  dapat  mengajukan  satu  bakal calon pimpinan MPR.
Sistem  paket  atau  lebih  dikenal
dengan sistem koalisi, dalam pembentukannya diawali dengan
konfigurasi  politik  oleh  beberapa  partai menjadi satu paket atau satu koalisi. Pada
dasarnya  koalisi  menjadi  ciri  khusus  dari sistem  parlementer  dan  negara  yang menganut  multipartai.  Koalisi  partai politik  dimungkinkan  melalui  konteks sebagai pengusul pasangan calon Presiden dan  Wakil  Presiden  yang  diusulkan  oleh koalisi  partai  politik  peserta  pemilihan umum.  Di  samping  itu,  Jimly  Ashiddiqie menyatakan  bahwa  koalisi  partai  politik dapat  terbentuk  dalam  pembentukan fraksi  DPR  dan  fraksi  MPR  (Wospakrik, 2016).  Hal  tersebut  ditandai  dengan penerapan  sistem  paket  dalam  pengisian jabatan pimpinan MPR dan DPR.
Pada  beberapa  tahun  silam,  tepatnya 2014  terdapat  dua  koalisi  partai  politik (paket)  yakni  Koalisi  Indonesia  Hebat (KIH)  dan  Koalisi  Merah  Putih  (KMP). Pembentukan  UU  MD3  Tahun  2014 mengusung  proyek  dari  partai-partai untuk  berkuasa.  Revisi  UU  MD3  Tahun 2014 berlangsung setelah Pemilu Legislatif  2014  selesai  yang  mana  PDI-P menjadi pemenang pemilu tidak mendapat kursi  pimpinan  DPR,  karena  kelompok Oposisi  mengubah  aturan  pemilihan pimpinan  DPR  berdasarkan  pada  sistem paket,  hal  ini  menjadikan  PDI-P  harus mengikuti  kembali  pemilihan  di  internal DPR  (Rakhmat  Nur  Hakim,  2018).  Hal tersebut  juga  berlaku  ketika  prosesi pemilihan  pimpinan  MPR.  Oleh  karena itu,  Revisi  undang-undang  tentang  MD3 yang  telah  terjadi  beberapa  kali  dengan hanya  menyorot  dan  fokus  terhadap penambahan  jumlah  pimpinan  MPR dianggap sebagai manifestasi dari pragmatisme politik berbagai fraksi partai untuk  berkuasa  menjadi  pimpinan  di MPR.
Kemudian  ambang  batas  parlemen berdampak  pada  keikutsertaan  partai politik  dalam  parlemen  khususnya  DPR.
Pemilu  2019  menghasilkan  9  (sembilan) partai  politik  yang  memperoleh  suara melebihi  batas  ambang  parlemen  4% antara  lain:    PDIP,  Gerindra,  Golkar, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, PAN dan PPP (Kominfo, 2019). Sementara itu, UU MD3 Tahun 2019 menghendaki pimpinan MPR  yang  terdiri  dari  ketua  dan  wakil ketua  yang  menjadi  representasi  dari masing-masing  fraksi  dan  kelompok anggota  yang  dipilih  dari  anggota  MPR. Hal ini menciptakan ketidakpastian jumlah  pimpinan  MPR  yang  sewaktu- waktu  dapat  berubah  tergantung  pada partai  politik  yang  mampu  melebihi ambang parlemen 4%.
Menyangkut hal tersebut, pada hakikatnya Gustav Radbruch menerangkan  terdapat  tiga  tujuan  hukum yakni  kepastian  hukum,  keadilan  dan kemanfaatan. Lebih lanjut, Gustav
Radbruch  menerangkan  bahwa  kepastian hukum tentu saja
menghendaki berfungsinya  hukum  dalam  hal  ini peraturan perundang-undangan tidak semata-mata hanya dilihat dari pelaksanaan  hukum  tersebut.  Namun, dilihat  dengan  dari  materi  muatan  dalam suatu  peraturan  dapat  memuat  berbagai prinsip dasar hukum  (Prayogo, 2016, hal.
192).
Selaras  dengan  pendapat  Radbruch, Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  juga  menegasakan bahwa materi muatan yang termaktub dan diatur dalam peraturan perundang- undangan  harus  mencerminkan  beberapa asas,  salah  satunya  yakni  asas  ketertiban dan  kepastian  hukum.    Asas  tersebut dapat  dimaknai  bahwa  segala  materi muatan dalam suatu peraturan perundang- undangan harus dapat menjamin
terwujudnya  ketertiban  pada  masyarakat melalui  jaminan  kepastian  hukum.  Asas tersebut  dapat  dimaknai  bahwa  segala materi  muatan  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin  terwujudnya  ketertiban  pada masyarakat  melalui  jaminan  kepastian hukum.
Kemudian,  terkait  dengan  kepastian hukum  Lord  Lloyd  menerangkan  bahwa ketidakpastian  hukum  akan  menimbulkan kekacauan sebagai konsekuensi ketidaktegasan  sistem  hukum  (Julyano  & Sulistyawan,  2019,  hal.  15).  Oleh  karena itu,  pengaturan  jabatan  pimpinan  MPR dalam  UU  MD3  Tahun  2019  yang  tidak menegaskan secara konkrit jumlah pimpinan MPR akan berimplikasi terhadap  ketidakpastian  hukum.  Belum lagi,  ada  kemungkinan  jumlah  pimpinan MPR  berjumlah  genap,  yang  terjadi karena  jumlah  fraksi  partai  politik berjumlah  ganjil  ditambah  1  (satu) pimpinan  dari  DPD.  Situasi  tersebut menimbulkan kekhawatiran dalam rangka pengambilan  keputusan  yang  dilakukan secara voting (pemungutan suara). Pengambilan  keputusan  oleh  pimpinan MPR  yang  berjumlah  genap  berpotensi menciptakan deadlock (kebuntuan) karena suara yang dihasilkan oleh masing-masing kelompak berjumlah seimbang.
Berdasarkan  UU  MD3  yang  berlaku saat  ini,  tercatat  susunan  pimpinan  MPR periode 2019-2024 diisi oleh 9 (sembilan) orang  representasi  dari  fraksi  partai politik  dan  1  (satu)  orang  yang  berasal dari DPD (Farisa, 2019). Berdasarkan UU MD3  yang  berlaku  saat  ini,  tercatat susunan  pimpinan  MPR  periode  2019- 2024  diisi  oleh  9  (sembilan)  orang representasi dari fraksi partai politik dan 1 (satu)  orang  yang  berasal  dari  DPD
(Martha Pigome, 2011, hal. 336) .
Minornya  kuantitas  perwakilan  fraksi DPD  dalam  komposisi  jabatan  pimpinan MPR  dikhawatirkan  akan  berdampak terhadap  pengambilan  keputusan  yang tidak  seimbang.  Oleh  karena  itu,  dapat dikatakan  bahwa  minimnya  perwakilan yang  berasal  dari  DPD  dalam  komposisi pimpinan  MPR  tidak  mencerminkan pelaksanaan demokrasi yang baik.
Kehadiran  DPD  di  tubuh  MPR mengisyaratkan  bahwa  kini  ada  yang mewakili kepentingan lintas golongan dan komunitas  yang  syarat  dan  betul-betul paham  atas  daerahnya.  Para  wakil  daerah tersebut baru dapat dikatakan benar-benar berdiri  di  atas  golongan  dan  daerahnya bila betul-betul memahami muatan daerah yang diwakilinya dan terbebas dari segala ideologis  pribadi.  Terlebih  dewasa  ini parpol  yang  eksis  di  daerah  cenderung mengikuti  kebijakan  parpol  yang  ada  di pusat.  Sehingga  apabila  seorang  wakil daerah  yang  merupakan  bagian  dari lingkup  yang  berbasis  parpol,  maka berkemungkinan besar mengabaikan daerah yang diwakilinya bila tidak sejalan dengan  kepentingan  partainya  (Martha Pigome, 2011). Menurut Adam Bachtiar,
pembentukan  DPD  berusaha  membangun kembali  prinsip check  and  balances dalam  lembaga  legislatif  itu  sendiri  dan sebagai  wadah  aspirasi  keterwakilan daerah  yang  memperjuangkan  aspirasi daerahnya dalam lembaga legislatif (Martha Pigome, 2011). Tidak cukup bila kepentingan  daerah  hanya  diwakili  oleh representation in ideas, melainkan sangat perlu  diwakili  dalam  bentuk  kehadiran individu  kedaerahan representation  in person. Kehadiran  tersebut  harus  mampu mengakomodasi  segala  aspirasi  dan
kepentingan  daerahnya  secara  efektif  dan adil  dalam  rangka  pembuatan  keputusan politik secara nasional dan memberdayakan potensi kedaerahan. Oleh karena  itu  dirasa  adanya  keseimbangan kuantitas  antara  DPD  dan  DPR  dalam pengisian  jabatan  pimpinan  MPR  dirasa sangatlah perlu. Kemudian, mengacu pada penyelenggaraan  negara  dengan  asas pemerintahan  negara  yang  menjelaskan bahwa  asas  keadilan  adalah  setiap tindakan  dalam  penyelenggaraan  negara harus  mencerminkan  keadilan  secara proporsional  bagi  setiap  warga  negara. Maka  keadilan  dengan  proporsional mestinya  dibangun  dalam  pembentukan aturan mengenai pimpinan MPR sehingga secara kuantitas dapat terjadi keseimbangan yang proporsional.
Pembentukan  peraturan  perundang- undangan juga harus memperhatikan betul mengenai  asas  keadilan  sebagaimana yang  tertuang  pada  UU  Nomor  12  Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  dijelaskan  bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional  bagi  setiap  warga  negara, makna  keadilan  tersebut  harus  dimaknai bukan  hanya  dalam  pelaksanaan  hak  dan kewajiban, akan tetapi juga dari komposisi  perwakilan  DPR  dan  DPD terhadap  jabatan  pimpinan  MPR.  Melihat pada aturan sebelumnya, UU MD3 Tahun 2009  memiliki  aturan  mengenai  jabatan pimpinan  MPR  yang  lebih  seimbang dibandingkan dengan UU MD3 sesudahnya. Pimpinan MPR terdiri dari 1 orang  ketua  yang  berasal  dari  anggota DPR dan 4 orang wakil ketua yang terdiri dari  2  orang  wakil  ketua  berasal  dari anggota  DPR  dan  2  orang  wakil  ketua
berasal dari anggota DPD. Secara rasional pembagian  tersebut  menempatkan  secara proporsional  kuantitas  perwakilan  DPD sebagai  pimpinan  MPR  dan  tidak  jauh berbeda perbandingannya dengan perwakilan  DPR  sebagai  pimpinan  MPR. Oleh karena itu, sebagai upaya memperbaiki  komposisi  pimpinan  MPR diperlukan  sebuah  gagasan  konseptual yang selaras dengan kehendak konstitusi.
Gagasan ini bertujuan menyempurnakan  pengaturan  pimpinan
MPR  dalam  Pasal  15  UU  MD3  Tahun
2019  dengan  cara  menambah  komposisi pimpinan  MPR  dari  DPD  berdasarkan perbandingan jumlah anggota DPD dengan  DPR.    Realisasi  gagasan  tersebut yang menghendaki terjadinya suatu
perubahan dianggap sebagai sebuah upaya pembentukan  sistem  hukum  yang  lebih luas (Roza & S, 2019, hal. 132). Merujuk pada Pasal 22C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945  menyatakan  bahwa  jumlah  seluruh anggota  DPD  tidak  lebih  dari  sepertiga jumlah  anggota  DPR.  Konsepsi  dalam konstitusi  tersebut  juga  dapat  diterapkan dalam  menentukan  jumlah  komposisi antara  DPD  dan  DPR  dalam  menduduki jabatan pimpinan MPR. Apabila diuraikan dalam bentuk angka dengan asumsi hanya 10  batas  tertinggi  fraksi  yang  dapat  lolos parliamentary treshold , maka perbandingan  komposisi  pimpinan  MPR yang  terdiri  dari  DPD  dan  DPR  adalah sebagai berikut:

## Tabel 2. Simulasi Perbandingan Komposisi DPR dan DPD dalam Pimpinan MPR
DPD DPR/Partai Politik Lolos PT 1 3 1 4 1 5 2 6 2 7 2 8 3 9 3 10
Gagasan  ini  menjadi  problematis ketika  memilih  salah  satu  perbandingan yang  terdapat  pada  tabel  dijadikan  dasar pengaturan  komposisi  pimpinan  MPR. Misalnya,  UU  MD3  mengatur  secara spesifik komposisi pimpinan MPR adalah 2  (DPD)  banding  7  (DPR).  Pengaturan model  ini  berisiko  menimbulkan  masalah ketika  dalam  situasi  jumlah  partai  politik
yang  memenuhi parliamentary  threshold berada  di  bawah  perbandingan  tersebut. Akibatnya,  akan  ada  slot  kursi  pimpinan MPR bagi DPR yang kosong. Oleh karena itu, dalam UU MD3 diperlukan pengaturan  komposisi  pimpinan  MPR yang  ideal,  berkepastian  hukum,  dan berkeadilan  berdasarkan  komposisi  yang seimbang antara DPR dan DPD.
Sebaiknya, pengaturan mengenai jumlah  pimpinan  MPR  harus  mampu mengakomodir  berbagai  kemungkinan risiko  terhadap  ketidakpastian  hukum. Selaras  dengan  kehendak  Pasal  22C  ayat (2)  UUD  NRI  Tahun  1945,  maka pengaturan  komposisi  pimpinan  MPR yang  ideal  adalah  seluruh  fraksi  partai politik  yang  memenuhi parliamentary threshold dan  perwakilan  DPD  yang jumlahnya  tidak  lebih  dari  sepertiga jumlah  pimpinan  MPR  yang  berasal  dari DPR. Kemudian terkait dengan penentuan posisi  ketua  dan  wakilnya  dilakukan dengan  cara  musyawarah  ataupun voting dari dan oleh anggota MPR. Namun, perlu digarisbawahi  bahwa  tidak  secara  mutlak posisi  ketua  MPR  harus  diisi  oleh perwakilan  DPR.  Dengan  kata  lain anggota DPD juga mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk mengisi jabatan ketua MPR.

## SIMPULAN
Melalui  pembahasan  yang  selaras dengan  rumusan  masalah  yang  diangkat, dapat disimpulkan bahwa:
1. Setelah amandemen keempat
Undang-Undang  Dasar  NRI  1945 dibentuklah  alat  kelengkapan  negara dengan nomenklatur Dewan Perwakilan  Daerah  yang  di  gadang- gadang  dapat  mengoptimalkan  serta memperbaiki  kegagalan  dari  Utusan Golongan  dan  Utusan  Daerah  terkait dengan  skema  perwakilan.  Namun dengan  sempitnya  kewenangan  DPD dalam lembaga legislatif juga menunjukkan  lemahnya  optimalisasi eksistensi  DPD  dalam  parlemen. Tidak  sampai  di  sana,  dalam  tubuh MPR  juga  peran  DPD  dikuasai  oleh DPR.  Hal  tersebut  ditandai  dengan jabatan  pimpinan  MPR  melalui  UU
MD3  Tahun  2019  yang  memberikan pengaturan komposisi 9:1 antara DPR dengan  DPD.  Sekalipun  UU  MD3 telah mengalami serangkaian perubahan  sejak  2003,  namun  tetap saja  pimpinan  MPR  didominasi  oleh DPR  yang  semakin  menunjukkan kuatnya pragmatisme politik di tubuh parlemen. Padahal DPD juga diperlukan dalam penjajakan tersebut, sebab  DPD  yang  paling  mengetahui terkait  kebutuhan  kedaerahannya. Bagaimana  mungkin  DPD  sebagai keterwakilan  daerah  dapat  mewakili seluruh aspirasi daerahnya bila hanya sebagai minor dalam jabatan pimpinan MPR.
2. Menghindari  minornya  keterwakilan DPD dalam pengisian jabatan pimpinan MPR, komposisi ideal yang ingin penulis sarankan dengan ditujukan kepada pembentuk undang- undang untuk membentuk pengaturan komposisi pimpinan MPR yang ideal, berkepastian  hukum,  dan  berkeadilan berdasarkan komposisi yang seimbang  antara  DPR  dan  DPD.  Hal ini selaras dengan perbandingan yang dikehendaki dalam Pasal 22C ayat (2) Undang-Undang  Dasar  NRI  Tahun 1945.  Hal  tersebut  ditujukan  demi optimalisasi  eksistensi  DPD  dalam pengisian  jabatan  pimpinan  MPR yang membutuhkan penguatan fungsi optimalisasi dalam parlemen. Konsep tersebut sebagai manifestasi perbaikan sistem ketatanegaraan lembaga  perwakilan  di  Indonesia yang masih belum mampu memperkuat  fungsi  legislasi  DPD sebab dikhawatirkan
akan berbenturan dengan kepentingan politik  lembaga  legislatif  lainnya,
khususnya lembaga pembentuk undang-undang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Puji  syukur  atas  rahmat  Allah  SWT penelitian  dapat  dilaksanakan  dengan lancar dan baik. Di samping itu, penelitian ini  tidak  terlepas  dari  turut  serta  para penulis  yang  senantiasa  dengan  penuh komitmen  dan  semangat  untuk  secara bersama-sama  menyelesaikan  penelitian ini.    Ucapan  terima  kasih  kami  haturkan kepada  pihak  yang  berperan  andil  dalam pelaksanaan  penelitian  ini  yakni  Instansi kami  berasal  yakni  Fakultas  Hukum Universitas
Pembangunan Nasional
Veteran  Jakarta  atas  segala  bantuan  dan dukungan  yang  diberikan  kepada  para penulis  berupa  tempat  untuk  berdiskusi serta  disediakannya  berbagai  literatur yang  dapat  menunjang  penelitian  yang para penulis lakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananda,  P.  (2019). Jumlah  Pimpinan MPR Menjadi 10 .
Arum, G. A. (2019). KONSEP KEADILAN (IUSTITIA) PERSPEKTIF ST. THOMAS AQUINAS DAN RELEVANSINYA BAGI  PEMAKNAAN  SILA  V PANCASILA. Lumen Veritatis: Jurnal  Filsafat  dan  Teologi , 10 (1), 23–44.
https://doi.org/10.30822/lumenveritat is.v10i1.207
Ashiddiqie,  J.  (2017). Pengantar  Ilmu
Hukum Tata Negara (9 ed.). Rajawali Pers.
Asshiddiqie,  J.  (2006). PENGANTAR ILMU  HUKUM  TATA  NEGARA JILID I TIDAK DIPERJUALBELIKAN Persembahan MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  ii .  Sekretariat  Jenderal dan Kepaniteraan
Mahkamah
Konstitusi RI.
DetikNews.  (2004). Babak  II  Koalisi Kebangsaan VS Koalisi Kerakyatan .
Farisa, F.  chusna.  (2019). Berikut Susunan Pimpinan MPR 2019-2024 .
Fatmawati, F. (2009). CATATAN SINGKAT
MENGENAl
KEDUDUKAN  MPR  SESUDAH
PERUBAHAN  UUD  1945. Jurnal Hukum & Pembangunan , 39 (4), 491. https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no 4.291
Huda,  N.  (2008). UUD  1945  dan Gagasan Perubahan Ulang . Rajawali.
Humas  Sekretariat  Kabinet  Republik Indonesia.  (2014). Zulkifli  Hasan Terpilih  Jadi  Ketua  MPR  RI  2014- 2019 .
Isra,  S.  (2019). Sistem  Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial . Rajawali Pers.
Isra,  S.,  &  Fahmi,  K.  (2019). Pemilihan Umum  Demokratis:  Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi
Indonesia . Rajawali Pers.
Iswari,  F.  (2020).  Aplikasi  Konsep
Negara  Hukum  Dan  Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-
Undang  Di  Indonesia. JCH  (Jurnal Cendekia Hukum) , 6 (1), 127. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285
JPNN.com.  (2018). Sah,  Pimpinan  MPR jadi 8 orang .
Julyano,  M.,  &  Sulistyawan,  A.  Y.
(2019).  Pemahaman  Terhadap  Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi  Penalaran  Positivisme Hukum. Crepido , 1 (1), 13–22.
https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.
13-22
Kominfo. (2019). KPU Tetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pilpres 2019 . Mahesa  Rannie.  (2017).  Kedudukan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan
Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD
1945. Simbur Cahaya , 24 (2).
Maheswara,  A.  W.,  Permana,  I.,  &
Andira, K. (2017). Penerapan Sistem Strong  Bicameralism  di  Indonesia Sebagai Upaya Optimalisasi Kewenangan MPR. Padjadjaran
Law Review , Vol. 5 .
Mahmud  Marzuki,  P.  (2011).  Penelitian Hukum. In jurnal Penelitian Hukum . Prenadamedia Group.
Martha  Pigome.  (2011).  Implementasi
Prinsip  Demokrasi  dan  Nomokrasi dalam  Struktur  Ketatanegaraan  RI
Pasca  Amandemen  UUD  1945. Jurnal Dinamika Hukum , 11 (2).
Maulidi.  (2014).  KEDUDUKAN  DAN PERAN DPD RI SEBAGAl LEGISLATIVE PARTNER

## DALAM
SISTEM PARLEMEN
INDONESIA.  In Edoc.Uii.Ac.Id . Universitas Islam Indonesia.
Nasution,  B.  J.  (2014).  Kajian  Filosofis tentang Konsep Keadilan dari
Pemikiran  Klasik  sampai  Pemikiran Modern. Jurnal  Yustisia , 3 (2),  118–
130.
Nazriyah,  R.  (2017).  Penguatan  Peran Majelis  Permusyawaratan  Rakyat Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan , 47 (1), 39. https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no 1.134
Pasaribu,  P.  (2017).  Kedudukan  Dan Fungsi  Dewan  Perwakilan  Daerah (Dpd) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yuriska :  Jurnal  Ilmiah
Hukum , 2 (2), 46. https://doi.org/10.24903/yrs.v2i2.198
Prayogo,  R.  T.  (2016).  Penerapan  Asas Kepastian  Hukum  Dalam  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2011  Tentang  Hak  Uji  Materiil  Dan Dalam  Pedoman  Beracara  Dalam Pengujian  Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia , 13 (2), 191–202.
Rakhmat Nur Hakim. (2018). No
TitlePerjalanan  Revisi  UU  MD3 yang  Penuh  Nuansa  Pragmatisme Politik .
Ramadhan,  A.  (2019). Bivitri:  Paket Pimpinan  MPR  Jangan  Hanya  Dari Satu Kubu Saja .
Reni Dwi P. (2005). Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia . Rajagrafindo Persada.
Rohmat,  A.  M.  (2016).  Kedudukan  Dan Kewenangan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Dalam Era
Reformasi. Jurnal  Pembaharuan Hukum , 3 (2), 181. https://doi.org/10.26532/jph.v3i2.140 8 Roza,  D.,  &  S,  G.  T.  P.  (2019). Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia. Jurnal
Cendikia Hukum , 5 (1), 12. https://doi.org/10.3376/jch.v5i1.185 Subanrio.  (2021).  Penataan  Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia. Supremasi Hukum , 30 (1).
Sukoyo, Y. (2019). Penambahan Pimpinan  MPR  Harus  Lewat  Kajian Akademik .
Syahputri,  E.  (2014). Ini  dua  paket
pimpinan MPR 2014-2019 .
Tata  Strata,  H.  S.  S.  (2019).  Ambang Batas Parlemen (Parliamentary
Threshold)  dan  Asas  Demokrasi. Jurnal Akrab Juara , 4 (5).
Wospakrik,  D.  (2016).  Koalisi  Partai Politik  Dalam  Sistem  Presidensil  di Indonesia. Papua Law Journal , 1 (1), 153.