## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 3  (2024) https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1360           pp. 9-25

## Research Article

## Konsep Komunikasi Politik Dalam Al-Qur'an

## Khoiriah
Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail : khoiriah144@gmail.com
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  February 06, 2024 Revised :  March 17, 2024 Accepted :  April 01, 2024 Available online    :  June 10, 2024
How  to  Cite: Khoiriah  (2024)  “The  Concept  of  Political  Communication  in  the  Al - Qur’an”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(3), pp. 9 – 25. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1360.

## The Concept of Political Communication in the Al- Qur’an
Abstract. This  research  explores  the  concept  of  political  communication  in  the  Qur'an  and  its relevance to the modern context. Through an in-depth analysis of the verses of the Qur'an, the main principles  of  political  communication  are  found,  such  as  consultation  (shura),  honesty,  justice, openness,  and  transparency.  The  principle  of  consultation  emphasizes  the  importance  of  open consultation  and  exchange  of  views  in  decision-making,  in  line  with  the  concept  of  participatory democracy. The principles of honesty and justice maintain integrity and public trust, while openness and  transparency  encourage  participation  and  accountability  in  governance.  Although  facing challenges  in  the  digital  age,  these  principles  remain  relevant  and  can  form  the  basis  for  effective, ethical political communication that contributes positively to the development of a harmonious and prosperous society.
Keywords: Political Communication, Qur'an, Consultation, Honesty, Justice.

## Khoiriah
Konsep Komunikasi Politik Dalam Al-Qur'an
Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi konsep komunikasi politik dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan konteks modern. Melalui analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ditemukan prinsip- prinsip utama komunikasi politik, seperti musyawarah (shura), kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan transparansi. Prinsip musyawarah menekankan pentingnya konsultasi dan pertukaran pendapat yang terbuka  dalam  pengambilan  keputusan,  sejalan  dengan  konsep  demokrasi  partisipatif.  Prinsip kejujuran dan keadilan menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat, sedangkan keterbukaan dan transparansi  mendorong  partisipasi  dan  akuntabilitas  dalam  pemerintahan.  Meskipun  menghadapi tantangan di era digital, prinsip-prinsip ini tetap relevan dan dapat menjadi landasan bagi komunikasi politik yang efektif, etis, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.
Kata Kunci: Komunikasi Politik, Al-Qur'an, Musyawarah, Kejujuran, Keadilan.

## PENDAHULUAN
Komunikasi  politik  merupakan  salah  satu  komponen  vital  dalam  sistem demokrasi modern, di mana pertukaran informasi antara pemerintah, politisi, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam pembentukan opini publik dan pengambilan keputusan  kebijakan  (Nasution,  L.  K.,  2020).  Dalam  era  digital  saat  ini,  dinamika komunikasi politik mengalami perubahan signifikan dengan kemunculan teknologi baru  dan  platform  media  sosial  yang  memungkinkan  penyebaran  informasi  secara lebih cepat dan luas (Indra, D., Wahid, U., & Magister, P., 2021). Hal ini memberikan tantangan dan peluang baru bagi aktor-aktor politik dalam mengelola pesan mereka dan mempengaruhi audiens (Hasfi, N., 2019).
Studi  tentang  komunikasi  politik  tidak  hanya  relevan  untuk  memahami mekanisme penyebaran informasi dan pembentukan opini publik, tetapi juga penting untuk  mengeksplorasi  bagaimana  kekuasaan  dan  pengaruh  didistribusikan  dalam Masyarakat  (Indrawan,  J.,  &  Ilmar,  A.,  Medium).  Sebagai  disiplin  ilmu  yang multidisipliner,  komunikasi  politik  melibatkan  berbagai  pendekatan  dari  ilmu politik,  komunikasi,  sosiologi,  dan  psikologi  untuk  menganalisis  interaksi  antara aktor politik dan public (Alam, S., 2021).
Selain  itu,  pentingnya  etika  dalam  komunikasi  politik  semakin  mendapat perhatian,  terutama  dalam  konteks  meningkatnya  prevalensi  berita  palsu  dan misinformasi  (Triwicaksono, Y.  D. B.  B., & Nugroho,  A., 2021). Fenomena ini tidak hanya  mengancam  kualitas  informasi  yang  diterima  oleh  publik,  tetapi  juga berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik (Rahmah, S.,  2021).  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  juga  akan  membahas  implikasi  etis  dari praktik komunikasi politik dan bagaimana etika dapat ditegakkan untuk memastikan komunikasi yang lebih bertanggung jawab dan transparan.
Dalam konteks komunikasi politik, salah satu prinsip utama yang diajarkan dalam Al-Qur'an adalah musyawarah atau shura. Prinsip ini menekankan pentingnya konsultasi dan pertukaran pendapat dalam proses pengambilan Keputusan (Hidayati, F. R., 2021). Dua ayat yang sering dijadikan rujukan adalah Surah Asy-Syura (42:38) dan  Surah  Ali  Imran  (3:159).  Ayat-ayat  ini  menekankan  bahwa  umat  Islam diperintahkan  untuk  melakukan  musyawarah  dalam  urusan  mereka,  baik  yang bersifat  sosial,  politik,  maupun  pribadi.  Musyawarah  memungkinkan  tercapainya

## Khoiriah
Konsep Komunikasi Politik Dalam Al-Qur'an
keputusan  yang  lebih  bijaksana  karena  melibatkan  berbagai  perspektif  dan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat (Afriadi, A., Prisanto, G. F., Ernungtyas, N. F., Irwansyah, I., & Afriani, A. L., 2019). Dalam Surah Asy-Syura 42:38, Allah SWT berfirman: ُ ق ِفْنُي ْم ُهٰن ْ ق َز َر اَِّمِ َو َْۖم ُهَنْيَب ى ٰر ْو ُش ْم ُه ُرْمَاَو ََۖةوٰل َّصلا اوُماَقَاَو ْم ِهِ بَرِل اْوُبا َجَت ْسا  َنْي ِذ َّ لا َو َ ن ْو
“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang -orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan  dan  melaksanakan  salat,  sedangkan  urusan  mereka  (diputuskan)  dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”
Ayat  ini  menekankan  bahwa  keputusan  yang  diambil  melalui  musyawarah mencerminkan  kebijaksanaan  kolektif  dan  keadilan,  karena  semua  pihak  memiliki kesempatan  untuk  menyampaikan  pandangan  dan  aspirasinya.  Musyawarah  atau konsultasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam komunikasi politik yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan melalui dialog dan pertukaran pendapat yang  terbuka  dan  inklusif.  Dalam  Surah  Asy-Syura  ayat  38,  Allah  SWT memerintahkan  umat  Muslim  untuk  melaksanakan  musyawarah  dalam menyelesaikan urusan mereka. Ayat ini menegaskan bahwa keputusan yang diambil melalui  musyawarah  mencerminkan  kebijaksanaan  kolektif  dan  keadilan,  karena melibatkan  perspektif  dan  pengalaman  yang  beragam  dari  berbagai  pihak  yang berkepentingan  (Riauan,  M.  A.  I.,  2020).  Dalam  konteks  komunikasi  politik, musyawarah  memainkan  peran  yang  sangat  signifikan.  Proses  ini  memfasilitasi partisipasi  aktif  dari  setiap  individu  yang  memiliki  kepentingan  untuk menyampaikan  pandangan,  aspirasi,  dan  kontribusi  mereka  dalam  pengambilan Keputusan (Kasman, S., 2019). Musyawarah tidak hanya memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan  yang  dihasilkan  lebih  komprehensif  dan  inklusif.  Dengan  melibatkan berbagai pihak, musyawarah dapat mencegah dominasi pendapat dari satu kelompok tertentu dan memastikan bahwa setiap suara dihargai dan dipertimbangkan secara proporsional (Suryana, C. , 2021).
Lebih lanjut, musyawarah berkontribusi dalam membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keputusan yang diambil (Indra, D., Wahid, U., & Magister, P., 2021). Ketika individu atau kelompok terlibat secara aktif dalam proses pengambilan  keputusan,  mereka  cenderung  merasa  lebih  terikat  dan  bertanggung jawab  untuk  melaksanakan  keputusan  tersebut  (Fauzi,  A.  M.,  Novinayah,  F.  S., Darmawan,  O.  A.,  &  Rivaldi,  R.,  2019).  Hal  ini  dapat  mengurangi  resistensi  dan meningkatkan  dukungan  dari  masyarakat  terhadap  kebijakan  atau  program  yang dihasilkan  melalui  musyawarah,  sehingga  memfasilitasi  implementasi  yang  lebih efektif  (Nasution,  A.  R.  H.,  2022)  Akan  tetapi,  perlu  dipahami  bahwa  musyawarah bukanlah  proses  yang  sederhana.  Memfasilitasi  musyawarah  yang  efektif membutuhkan  kemampuan  komunikasi  yang  baik,  sikap  terbuka,  dan  kesediaan untuk mendengarkan serta menghargai pendapat orang lain secara objektif. Dalam

## Khoiriah
Konsep Komunikasi Politik Dalam Al-Qur'an
konteks komunikasi politik, para pemimpin dan pembuat kebijakan  harus mampu menciptakan  lingkungan  yang  kondusif  bagi  musyawarah,  di  mana  setiap  pihak merasa  aman  untuk  menyampaikan  pandangan  mereka  tanpa  rasa  takut  atau intimidasi (Setiawan, W., & Muhid, A. , 2021). Hal ini membutuhkan komitmen yang kuat  terhadap  prinsip-prinsip  transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  dalam proses pengambilan keputusan.
Musyawarah  juga  menumbuhkan  rasa  kepemilikan  dan  tanggung  jawab bersama  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Dalam  Surah  Ali  Imran  3:159,  Allah  SWT berfirman:
ِب ْ ل َ ق ْ لا  َظْيِل َ غ ا ًّظ َ ف  َت ْ ن ُ ك  ْو َ ل َو  ْم ُه َ ل  َت ْ نِل ِ ه للّٰا  َن ِ م ٍة َم ْح َر اَمِبَف ْم ُهْن َع ُ ف ْعا َ ف ََۖكِل ْو َح  ْن ِم ا ْو ُّض َ فْنا َ ل َوَت ُم ْ لا  ُّب ِح ُ ي َ ه للّٰا َّ ن ِا ِِۗ ه للّٰا ى َ لَع ْ ل َّ كَوَت َ ف  َت ْم َز َع ا َذِا َ ف   ِرْم َ ا ْ لا ىِف ْم ُه ْرِوا َشَو ْمُه َ ل  ْر ِف ْغَت ْسا َو َنْيِلِ ك
“Maka,  berkat  rahmat  Allah  engkau  (Nabi  Muhammad)  berlaku  lemah  lembut terhadap  mereka.  Seandainya  engkau  bersikap  keras  dan  berhati  kasar,  tentulah mereka  akan  menjauh  dari  sekitarmu.  Oleh  karena  itu,  maafkanlah  mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala  urusan  (penting).  Kemudian,  apabila  engkau  telah  membulatkan  tekad, bertawakallah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  mencintai  orang-orang  yang bertawakal.”
Ayat ini menggarisbawahi pentingnya sikap lemah lembut dan inklusif dalam memimpin,  serta  menunjukkan  bahwa  musyawarah  dapat  memperkuat  solidaritas dan  kerjasama  di  antara  anggota  masyarakat.  Dalam  praktik  komunikasi  politik, musyawarah  dapat  diimplementasikan  melalui  berbagai  mekanisme  seperti  forum diskusi  publik,  dewan  konsultatif,  dan  proses  legislatif  yang  transparan.  Dengan menerapkan  prinsip  ini,  para  pemimpin  dan  pembuat  kebijakan  tidak  hanya  akan mampu membuat keputusan yang lebih baik, tetapi juga membangun kepercayaan dan  legitimasi  di  mata  masyarakat.  Prinsip  musyawarah  mengajarkan  bahwa kekuatan  sebuah  keputusan  terletak  pada  partisipasi  aktif  dan  keterlibatan  semua pihak yang berkepentingan, sehingga hasil yang dicapai tidak hanya adil tetapi juga dapat diterima dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di sisi lain Surah Ali Imran ayat 159, Allah SWT memberikan petunjuk yang berharga terkait implementasi musyawarah dalam komunikasi politik. Ayat ini secara khusus  ditujukan  kepada  Nabi  Muhammad  SAW,  namun  memiliki  relevansi  yang kuat  bagi  para  pemimpin  dan  pembuat  kebijakan  di  semua  zaman.  Allah  SWT memerintahkan  untuk  berlaku  lemah  lembut  dan  menghindari  sikap  keras  atau berhati  kasar,  karena  hal  tersebut  dapat  menyebabkan  orang-orang  menjauh. Sebaliknya,  sikap  lemah  lembut  dan  inklusif  dapat  memperkuat  solidaritas  dan kerjasama di antara anggota masyarakat.
Pada ayat ini, Allah SWT juga memerintahkan untuk bermusyawarah dengan orang-orang  dalam  segala  urusan  penting.  Ini  menunjukkan  bahwa  musyawarah merupakan  prinsip  yang  fundamental  dalam  pengambilan  keputusan,  terutama dalam  konteks  komunikasi  politik.  Melalui  musyawarah,  setiap  individu  atau kelompok  yang  berkepentingan  memiliki  kesempatan  untuk  menyampaikan

## Khoiriah
Konsep Komunikasi Politik Dalam Al-Qur'an
pandangan dan aspirasinya, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara lebih luas.
Dalam  praktik  komunikasi  politik,  musyawarah  dapat  diimplementasikan melalui  berbagai  mekanisme,  seperti  forum  diskusi  publik,  dewan  konsultatif,  dan proses legislatif yang transparan (Hidayat, R., & Suwanto, S. , 2020). Para pemimpin dan pembuat kebijakan harus terbuka untuk mendengarkan dan mempertimbangkan masukan  dari  berbagai  pihak,  termasuk  masyarakat  umum,  akademisi,  organisasi masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Proses musyawarah yang inklusif dan partisipatif tidak hanya akan menghasilkan keputusan yang lebih baik, tetapi juga membangun kepercayaan dan legitimasi di mata Masyarakat (Indra, D., Wahid, U., & Magister, P. , 2021).
Prinsip musyawarah dalam komunikasi politik mengajarkan bahwa kekuatan sebuah keputusan terletak pada partisipasi aktif dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan. Dengan melibatkan berbagai perspektif dan kepentingan, hasil yang dicapai tidak hanya akan menjadi lebih adil, tetapi juga dapat diterima dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini membantu mencegah konflik dan resistensi yang dapat menghambat implementasi kebijakan. Pada akhirnya, penerapan musyawarah dalam  komunikasi  politik  sesuai  dengan  petunjuk  Al-Qur'an  dapat  berkontribusi pada terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis, stabil, dan sejahtera (Suryana, C. , 2021).
Meskipun  prinsip  musyawarah  dalam  komunikasi  politik  telah  dijelaskan dalam  Al-Qur'an,  namun  masih  terdapat  penelitian  yang  diperlukan  dalam  hal penerapan  praktis  prinsip  ini  dalam  konteks  modern.  Era  digital  saat  ini menghadirkan  tantangan  baru  dalam  komunikasi  politik,  dengan  kemunculan teknologi baru dan platform media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara lebih cepat dan luas. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana  prinsip  musyawarah  dapat  diimplementasikan  secara  efektif  dalam lingkungan komunikasi politik yang semakin dinamis dan terfragmentasi ini. Urgensi dari aspek penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa prinsip musyawarah tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks komunikasi politik modern (Syabana, M. S. A., & Suyono, S. , 2023).
Selain itu, terdapat penelitian yang perlu dilakukan dalam hal studi komparatif antara prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an dengan teori-teori komunikasi politik modern.  Teori-teori  seperti  agenda  setting,  framing,  dan  spiral  keheningan  telah dikembangkan oleh para ahli di bidang komunikasi politik. Namun, belum banyak penelitian  yang  mengeksplorasi  keselarasan  dan  perbedaan  antara  prinsip musyawarah  dengan  teori-teori  tersebut.  Penelitian  yang  mengisi  aspek  ini  dapat memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman kita tentang komunikasi politik  yang  efektif  dan  beretika,  serta  bagaimana  prinsip-prinsip  agama  dapat diintegrasikan dengan teori-teori modern (Hasfi, N., 2019).
Aspek penelitian lain yang perlu dieksplorasi adalah peran musyawarah dalam menciptakan perdamaian dan resolusi konflik dalam konteks komunikasi politik. Al- Qur'an menekankan pentingnya perdamaian dan menghindari perpecahan, namun belum  banyak  penelitian  yang  secara  spesifik  mengkaji  bagaimana  prinsip musyawarah dapat berkontribusi dalam mengatasi konflik dan membangun dialog
yang  konstruktif  (Mustapa,  2020).  Urgensi  dari  aspek  penelitian  ini  terletak  pada kebutuhan  untuk  menemukan  strategi  komunikasi  politik  yang  efektif  dalam menyelesaikan konflik dan mempromosikan rekonsiliasi berdasarkan prinsip-prinsip agama (Hidayati, F. R., 2021).
Terdapat  penelitian  yang  diperlukan  terkait  dengan  dampak  komunikasi politik  yang  baik  terhadap  pembangunan  masyarakat  dan  negara.  Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat, namun belum banyak penelitian yang mengeksplorasi bagaimana komunikasi politik yang sesuai dengan prinsip musyawarah dapat mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan  politik  yang  berkelanjutan  (Sujoko,  A.  ,  2019).  Mengisi  aspek  penelitian  ini memiliki  urgensi  dalam  memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang hubungan  antara  komunikasi  politik  yang  baik  dengan  pembangunan  masyarakat yang sejahtera dan Makmur (Al Mujib, I. H., 2020).
Dengan  mengeksplorasi  aspek-aspek  penelitian  ini,  diharapkan  dapat diperoleh  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang  penerapan  prinsip musyawarah dalam komunikasi politik sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, serta solusi yang  lebih  efektif  dalam  mengatasi  tantangan  komunikasi  politik  di  era  modern. Untuk  mengeksplorasi  aspek-aspek  penelitian  terkait  konsep  musyawarah  dalam komunikasi  politik  menurut  Al-Qur'an,  pendekatan  penelitian  kualitatif  dapat digunakan. Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman  yang  mendalam  dan  holistik  tentang  fenomena  yang  diteliti.  Dalam konteks  ini,  penelitian  dapat  menggunakan  metode  studi  kasus  untuk mengeksplorasi  penerapan  prinsip  musyawarah  dalam  komunikasi  politik  di lingkungan  tertentu,  seperti  lembaga  pemerintahan,  partai  politik,  atau  organisasi masyarakat sipil (Sari, 2022).
Teknik  pengumpulan  data  yang  dapat  digunakan  meliputi  wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah, politisi, aktivis, dan anggota masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Wawancara  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  pemahaman  tentang  perspektif, pengalaman,  dan  praktik  musyawarah  dalam  komunikasi  politik  yang  dilakukan. Selain  itu,  observasi  partisipatif  juga  dapat  dilakukan  untuk  mengamati  secara langsung  proses  musyawarah  dan  interaksi  antara  berbagai  pihak  yang  terlibat (Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. , 2019).
Analisis  data  kualitatif,  seperti  analisis  tematik  atau  analisis  wacana  kritis, dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan makna  yang muncul dari data  yang  dikumpulkan.  Pendekatan  ini  memungkinkan  peneliti  untuk mengeksplorasi  bagaimana  prinsip  musyawarah  diterapkan  dalam  praktik komunikasi politik, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada (Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., ...  & Arisah,  N.,  2023).  Selain  itu,  analisis  komparatif  juga  dapat  dilakukan  untuk membandingkan praktik musyawarah dengan teori-teori komunikasi politik modern, serta mengeksplorasi keselarasan dan perbedaan di antara keduanya.
Untuk  memahami  dampak  komunikasi  politik  yang  baik  terhadap pembangunan masyarakat dan negara, penelitian dapat menggunakan metode studi kasus  longitudinal  atau  penelitian  tindakan  partisipatif.  Dengan  melibatkan

## Khoiriah
Konsep Komunikasi Politik Dalam Al-Qur'an
masyarakat secara langsung dalam proses penelitian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis dampak jangka panjang dari penerapan prinsip musyawarah dalam komunikasi politik terhadap pembangunan masyarakat, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik.Dengan mengombinasikan berbagai metode  penelitian  kualitatif  ini,  diharapkan  dapat  diperoleh  pemahaman  yang mendalam  dan  holistik  tentang  penerapan  konsep  musyawarah  dalam  komunikasi politik menurut Al-Qur'an, serta implikasinya bagi pembangunan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Prinsip Musyawarah (Shura)
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  salah  satu  prinsip  utama  komunikasi politik dalam al-qur'an adalah musyawarah atau shura. prinsip ini ditemukan dalam beberapa ayat, seperti surah asy-syura ayat 38
ُ ق ِفْنُي ْم ُهٰن ْ ق َز َر اَِّمِ َو َْۖم ُهَنْيَب ى ٰر ْو ُش ْم ُه ُرْمَاَو ََۖةوٰل َّصلا اوُماَقَاَو ْم ِهِ بَرِل اْوُبا َجَت ْسا  َنْي ِذ َّ لا َو َ ن ْو
Artinya “(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan  Tuhan  dan  melaksanakan  salat,  sedangkan  urusan  mereka  (diputuskan) dengan  musyawarah  di  antara  mereka.  Mereka  menginfakkan  sebagian  dari  rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”
Surah Asy-Syura ayat 38 menyajikan prinsip musyawarah atau shura sebagai landasan  utama  dalam  komunikasi  politik  dan  pengambilan  keputusan.  Ayat  ini menegaskan bahwa orang-orang yang beriman dan mematuhi perintah Allah, salah satu ciri utama mereka adalah bahwa urusan mereka diputuskan melalui musyawarah atau  konsultasi  di  antara  mereka  sendiri.  Prinsip  ini  mencerminkan  pentingnya melibatkan  berbagai  pihak  dalam  proses  pengambilan  keputusan  dan  menghargai pendapat serta aspirasi setiap individu atau kelompok yang berkepentingan. Dalam konteks  komunikasi  politik,  musyawarah  menjadi  prinsip  yang  sangat  relevan  dan penting untuk diimplementasikan. Proses ini memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan,  pendapat,  dan  sudut  pandang  yang  beragam  dari  berbagai  pihak,  seperti pemerintah, politisi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan warga negara.
Melalui musyawarah, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan kebijaksanaan  kolektif  dan  mencapai  keadilan  bagi  semua  pihak.  Implementasi prinsip  musyawarah  dalam  komunikasi  politik  dapat  dilakukan  melalui  berbagai mekanisme,  seperti  forum  diskusi  publik,  dewan  konsultatif,  dan  proses  legislatif yang transparan. Mekanisme-mekanisme ini memungkinkan terjadinya dialog yang terbuka,  inklusif,  dan  konstruktif  di  antara  para  pemangku  kepentingan.  Dengan mengadopsi  pendekatan  musyawarah,  para  pembuat  kebijakan  dapat  memperoleh masukan yang lebih kaya dan beragam, serta membangun dukungan dan legitimasi dari  masyarakat  terhadap  keputusan  yang  diambil.  Namun,  penerapan  prinsip musyawarah  dalam  komunikasi  politik  juga  menghadapi  tantangan  dan  kendala

## Khoiriah
Konsep Komunikasi Politik Dalam Al-Qur'an
tertentu.  Salah  satunya  adalah  risiko  dominasi  oleh  kelompok  atau  individu  yang memiliki  kekuatan  atau  pengaruh  lebih  besar,  sehingga  dapat  menghambat partisipasi  yang  setara  dari  semua  pihak.  Selain  itu,  kurangnya  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  proses  musyawarah  juga  dapat  menyebabkan  keputusan  yang tidak adil atau kurang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang  konsisten  untuk  memastikan  bahwa  prinsip  musyawarah  diimplementasikan dengan cara yang benar-benar inklusif, terbuka, dan adil. Selanjutnya Surah Ali Imran ayat  159  memberikan  landasan  yang  kuat  untuk  prinsip  musyawarah  dalam  Islam, yang  relevan  dalam  berbagai  konteks,  termasuk  pribadi,  sosial,  dan  politik.  Ayat tersebut berbunyi:
َع ُ ف ْعا َ ف ََۖكِل ْو َح  ْن ِم ا ْو ُّض َ فْنا َ ل  ِب ْ ل َ ق ْ لا  َظْيِل َ غ ا ًّظ َ ف  َت ْ ن ُ ك  ْو َ ل َو  ْم ُه َ ل  َت ْ نِل ِ ه للّٰا  َن ِ م ٍة َم ْح َر اَمِبَف ْم ُهْن َوَت ُم ْ لا  ُّب ِح ُ ي َ ه للّٰا َّ ن ِا ِِۗ ه للّٰا ى َ لَع ْ ل َّ كَوَت َ ف  َت ْم َز َع ا َذِا َ ف   ِرْم َ ا ْ لا ىِف ْم ُه ْرِوا َشَو ْمُه َ ل  ْر ِف ْغَت ْسا َو َنْيِلِ ك Artinya: “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap  mereka.  Seandainya  engkau  bersikap  keras  dan  berhati  kasar,  tentulah mereka  akan  menjauh  dari  sekitarmu.  Oleh  karena  itu,  maafkanlah  mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala  urusan  (penting).  Kemudian,  apabila  engkau  telah  membulatkan  tekad, bertawakallah  kepada  Allah.  Sesungguhnya  Allah  mencintai  orang-orang  yang bertawakal.”
Ayat  ini  menekankan  pentingnya  musyawarah  dalam  penyelesaian  urusan, baik  yang  bersifat  pribadi,  sosial,  maupun  politik.  Dalam  konteks  pribadi, musyawarah dapat digunakan  sebagai metode untuk mencapai kesepakatan dalam masalah  keluarga  atau  keputusan  penting  lainnya.  Ayat  ini  mengajarkan  bahwa pemimpin keluarga, seperti halnya pemimpin dalam konteks yang lebih luas, harus mengedepankan  sikap  lemah  lembut  dan  inklusif,  sehingga  setiap  anggota  merasa didengarkan dan dihargai.
Dalam  konteks  sosial,  musyawarah  dapat  menjadi  alat  yang  efektif  untuk menyelesaikan  konflik  dan  mempromosikan  kerjasama.  Sikap  lemah  lembut  yang dianjurkan  dalam  ayat  ini  menunjukkan  pentingnya  empati  dan pengertian  dalam berinteraksi dengan orang lain. Proses musyawarah memungkinkan setiap individu untuk  menyampaikan  pandangan  mereka,  yang  dapat  mengarah  pada  solusi  yang lebih komprehensif dan diterima oleh semua pihak. Hal ini penting dalam menjaga harmoni sosial dan menghindari perpecahan di dalam masyarakat. Dalam konteks politik,  prinsip  musyawarah  sangat  relevan  untuk  sistem  pemerintahan  yang demokratis.  Ayat  ini  menekankan  pentingnya  inklusivitas  dalam  pengambilan keputusan politik, di mana pemimpin harus mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat  dari  berbagai  kelompok  masyarakat.  Musyawarah  dalam  politik  dapat diwujudkan melalui mekanisme seperti forum publik, dewan konsultatif, dan proses legislatif yang transparan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,  kebijakan  yang  dihasilkan  akan  lebih  mencerminkan  kebutuhan  dan aspirasi rakyat, serta memperkuat legitimasi pemerintahan.

## Khoiriah
Konsep Komunikasi Politik Dalam Al-Qur'an
Ayat  ini  juga  menekankan  pentingnya  tawakkal  atau  berserah  diri  kepada Allah  setelah  keputusan  diambil.  Ini  menunjukkan  bahwa  setelah  melalui  proses musyawarah yang komprehensif dan inklusif, para pemimpin dan pembuat kebijakan harus memiliki keyakinan dan ketenangan dalam melaksanakan keputusan tersebut, seraya memohon bimbingan dan keberkahan dari Allah. Secara keseluruhan, analisis Surah Ali Imran ayat 159 menggarisbawahi bahwa musyawarah bukan hanya sebuah prosedur  teknis,  tetapi  juga  nilai  moral  yang  penting  dalam  Islam.  Prinsip  ini mendukung  terciptanya  keputusan  yang  lebih  bijaksana,  adil,  dan  inklusif  dalam berbagai  konteks  kehidupan.  Penerapan  musyawarah  dapat  memperkuat  kohesi sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik, dan memperkuat tata kelola yang baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan harmonis.
Musyawarah, sebagai proses konsultasi dan pertukaran pendapat yang terbuka dan inklusif, memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Ali Imran  ayat  159  dan  Surah  Asy-Syura  ayat  38.  Prinsip  ini  menekankan  pentingnya melibatkan  berbagai  pihak  yang  berkepentingan  dalam  pengambilan  keputusan, sehingga  keputusan  yang  dihasilkan  mencerminkan  kebijaksanaan  kolektif  dan keadilan. Surah Ali Imran ayat 159 menegaskan bahwa musyawarah harus dilakukan dengan  sikap  lemah  lembut  dan  inklusif.  Proses  ini  bukan  hanya  tentang mendengarkan pendapat, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana setiap orang merasa  dihargai  dan  didengarkan.  Dalam  konteks  komunikasi  politik,  ini  berarti bahwa pemimpin harus mengutamakan empati dan kesabaran dalam mendengarkan aspirasi  dan  pandangan  masyarakat.  Sikap  inklusif  ini  mendorong  partisipasi  aktif dari  semua  lapisan  masyarakat,  yang pada  akhirnya  menghasilkan  keputusan  yang lebih bijaksana dan dapat diterima oleh banyak pihak.
Surah Asy-Syura ayat 38 menyoroti bahwa musyawarah adalah bagian integral dari kehidupan umat Islam yang taat. Pengambilan keputusan melalui musyawarah mencerminkan  komitmen  kolektif  untuk  mencari  solusi  terbaik  yang  mencakup keadilan  dan  kebijaksanaan  bersama.  Dalam  praktik  komunikasi  politik,  ini diterjemahkan  sebagai  keterlibatan  berbagai  pemangku  kepentingan  dalam  proses legislasi  dan  kebijakan  publik.  Dengan  melibatkan  suara-suara  yang  beragam, keputusan yang diambil lebih representatif dan mencerminkan kepentingan seluruh komunitas.
Musyawarah sebagai proses konsultasi dan pertukaran pendapat yang inklusif memiliki  beberapa  implikasi  penting  dalam  konteks  komunikasi  politik  dan  tata kelola .  Pertama, musyawarah  mendorong  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pengambilan keputusan. Dengan melibatkan berbagai pihak, keputusan yang diambil lebih  mudah  dipertanggungjawabkan  karena  didasarkan  pada  konsensus  dan persetujuan  bersama. Kedua, musyawarah  memperkuat  legitimasi  keputusan  yang diambil. Keputusan yang dihasilkan dari proses yang inklusif dan partisipatif lebih cenderung diterima dan didukung oleh masyarakat, karena mereka merasa memiliki andil  dalam  proses  tersebut. Ketiga ,  musyawarah  juga  memainkan  peran  penting dalam  memperkuat  kohesi  sosial  dan  solidaritas.  Dengan  mendengarkan  dan mempertimbangkan pandangan berbagai pihak, musyawarah membantu mengatasi perbedaan dan konflik, serta mendorong kerjasama dan pemahaman yang lebih baik

## Khoiriah
Konsep Komunikasi Politik Dalam Al-Qur'an
di antara anggota masyarakat. Hal ini penting dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial, serta menghindari polarisasi yang dapat mengancam integritas komunitas.
Kesimpulannya, prinsip musyawarah yang diuraikan dalam Surah Ali  Imran ayat 159 dan Surah Asy-Syura ayat 38 menunjukkan bahwa komunikasi politik yang efektif  dan  adil  memerlukan  proses  konsultasi  yang  inklusif.  Dengan  melibatkan berbagai  pihak  dalam  pengambilan  keputusan,  musyawarah  memastikan  bahwa keputusan yang dihasilkan tidak hanya benar secara prosedural tetapi juga adil dan sesuai  dengan  nilai-nilai  kebijaksanaan  kolektif.  Prinsip  ini  sangat  relevan  dalam membangun tata kelola yang baik dan mendukung demokrasi yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## Kejujuran dan Keadilan
Selain prinsip musyawarah, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam komunikasi politik. Penelitian mendalam terhadap ayat-ayat Al- Qur'an seperti Surah Al-Maidah 5:8 dan Surah An-Nisa 4:135 mengungkapkan bahwa umat  Muslim  diperintahkan  untuk  berlaku  adil  dan  jujur  dalam  setiap  aspek kehidupan,  termasuk  dalam  komunikasi  politik.  Prinsip-prinsip  ini  sangat  relevan dalam  konteks  komunikasi  politik  modern,  di  mana  integritas  dan  kepercayaan publik terhadap para pemimpin dan proses politik sangat penting. Surah Al-Maidah 5:8 berbunyi:
ٍم ْو َ ق ُ ن ٰ اَن َش ْم ُ كَّنَمِر ْج َي اَلَو َۖ ِط ْسِق ْ لاِب َءۤا َدَه ُش ِ ه ِللّٰ  َنْيِماَّوَق اْوُنْو ُ ك ا ْوُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَهُّي َ آٰي ِۗاْو ُ ل ِد ْعَت ا َّ ل َ ا ىٰٓلَع َ ن ْو ُ ل َم ْعَت اَمِب ٌۢ  رْيِب َخ َ هللّٰا  َّنِا َِۗهللّٰا اوُقَّتاَو َۖىٰوْقَّتلِل  ُب َرْقَا َو ُه ِۗاْوُل ِدْعِا Artinya : “Wahai orang -orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”
Ayat ini mengajarkan bahwa umat Islam harus selalu berpegang pada keadilan, bahkan  terhadap  orang-orang  yang  mungkin  mereka  tidak  sukai.  Ayat  ini mengingatkan bahwa keadilan adalah salah satu nilai utama dalam Islam dan harus ditegakkan tanpa memandang perbedaan pribadi atau kelompok. Dalam komunikasi politik,  prinsip  ini  berarti  bahwa  politisi  dan  pemimpin  harus  berusaha  untuk bersikap  adil  dalam  setiap  tindakan  dan  keputusan  mereka,  termasuk  dalam penyampaian  informasi  dan  kebijakan  kepada  publik.  Keadilan  dalam  komunikasi politik membantu mencegah diskriminasi dan bias, serta memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama dan adil. Surah An- Nisa 4:135 berbunyi:
Vol. 7  No. 3 (2024) P-ISSN : 2614-4883 ;  E-ISSN : 2614-4905 AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies https://al-afkar.com 19
ا َو ْ لا  ِو َ ا ْم ُ ك ِس ُ فْن َ ا ىٰٓلَع  ْو َ ل َو ِ ه ِ للّٰ َءۤا َد َه ُش  ِط ْس ِق ْ لاِب  َنْي ِما َّو َ ق اْوُن ْو ُ ك ا ْوُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا اَهُّي َ آٰي ْ ن ِا   َنْيِب َر ْ ق َ ا ْ لا َو  ِنْي َدِل ِد ْعَت ْ ن َ ا ى ٰٓو َه ْ لا او ُعِب َّ تَت ا َ ل َ ف ِۗاَم ِهِب ى ٰ ل ْو َ ا ُ ه للّٰا َ ف ا ًرْي ِق َ ف  ْو َ ا ا ًّيِن َ غ  ْن ُ كَّي َ ه للّٰا َّ نِا َ ف ا ْو ُض ِر ْعُت ْوَا اٗٓ وْلَت  ْنِاَو  اْوُل
ا ًرْيِب َخ  َنْوُلَم ْعَت اَمِب  َناَك
Artinya: “Wahai orang -orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjak an.”
Ayat ini menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan, bahkan jika hal itu berlawanan dengan kepentingan pribadi atau keluarga. Ayat ini mengingatkan bahwa seorang Muslim harus selalu bersikap jujur dan adil, meskipun hal itu mungkin sulit atau merugikan diri sendiri. Dalam konteks komunikasi politik, kejujuran ini sangat penting  karena  politisi  dan  pemimpin  sering  kali  dihadapkan  pada  godaan  untuk memanipulasi  informasi  demi  keuntungan  politik.  Kejujuran  dalam  komunikasi politik  berarti  menyampaikan  informasi  yang  benar  dan  akurat  kepada  publik, menghindari  manipulasi  dan  misinformasi,  serta  transparan  dalam  proses pengambilan keputusan.
Kejujuran  dan  keadilan  dalam  komunikasi  politik  juga  berdampak  pada peningkatan  kepercayaan  publik  terhadap  pemerintah  dan  institusi  politik.  Ketika pemimpin  dan  politisi  dikenal  karena  integritas  dan  keadilan  mereka,  masyarakat cenderung  lebih  percaya  dan  mendukung  kebijakan  yang  mereka  buat.  Hal  ini penting  untuk  membangun  hubungan  yang  positif  antara  pemerintah  dan  warga negara,  yang  pada  akhirnya  dapat  memperkuat  stabilitas  dan  efektivitas pemerintahan.
Selain itu, penerapan prinsip kejujuran dan keadilan dalam komunikasi politik juga berkontribusi pada pembentukan opini publik yang lebih sehat dan konstruktif. Dengan  memastikan  bahwa  informasi  yang  disampaikan  adalah  benar  dan  adil, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi mengenai isu-isu politik dan kebijakan publik. Hal ini juga membantu mengurangi polarisasi dan  konflik  di  dalam  masyarakat,  karena  semua  pihak  merasa  bahwa  mereka diperlakukan secara adil dan informasi yang mereka terima dapat dipercaya.
Dalam  kesimpulannya,  analisis  terhadap  prinsip-prinsip  kejujuran  dan keadilan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Maidah 5:8 dan Surah An-Nisa 4:135,  menunjukkan  bahwa  nilai-nilai ini  sangat  relevan  dalam  komunikasi  politik. Penerapan prinsip kejujuran dan keadilan tidak hanya memastikan bahwa keputusan dan  informasi  yang  disampaikan  kepada  publik  adalah  benar  dan  adil,  tetapi  juga membantu  membangun  kepercayaan  dan  legitimasi  yang  diperlukan  untuk pemerintahan yang efektif dan stabil. Dengan demikian, kejujuran dan keadilan harus

## Khoiriah
Konsep Komunikasi Politik Dalam Al-Qur'an
menjadi  landasan  dalam  setiap  aspek  komunikasi  politik,  baik  dalam  proses pengambilan keputusan maupun dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

## Keterbukaan dan Transparansi.
Penelitian  menunjukkan  bahwa  Al-Qur'an  menganjurkan  keterbukaan  dan transparansi dalam komunikasi politik. Ayat seperti Al-Baqarah 2:188 menekankan pentingnya  keterbukaan  dalam  menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat. Analisis  mendalam  terhadap  ayat  ini  memberikan  pemahaman  yang  mendalam tentang  bagaimana  prinsip-prinsip  ini  harus  diintegrasikan  dalam  konteks komunikasi politik modern.
Surah Al-Baqarah ayat 188 berbunyi: َ ا  ْن  ِم ا ً قْي ِر َ ف ا ْو ُ ل ُ ك ْ أَتِل ِما َّ كُح ْ لا ى َ ل ِا ٗٓا َهِب ا ْو ُ ل ْدُت َو  ِل ِطاَب ْ لاِب ْم ُ كَنْيَب ْم ُ ك َ لا َو ْم َ ا اٗٓ ْو ُ ل ُ ك ْ أَت ا َ ل َو ِم ْ ث ِا ْ لاِب  ِسا َّنلا  ِلاَوْم ࣖ َ ن ْو ُم َ ل ْعَت ْمُتْن َ ا َو “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu  membawa  (urusan)  harta  itu  kepada  para  hakim  dengan  maksud  agar  kamu dapat  memakan  sebagian  harta  orang  lain  itu  dengan  jalan  dosa,  padahal  kamu mengetahui.”
Ayat  ini  menekankan  pentingnya  keterbukaan  dan  kejujuran  dalam  segala aspek  kehidupan,  termasuk  dalam  urusan  keuangan  dan  komunikasi  politik. Larangan  terhadap  memakan  harta  orang  lain  dengan  cara  yang  tidak  benar  atau membawa  perkara  yang  tidak  benar  kepada  pemerintah  menggarisbawahi  prinsip- prinsip  integritas  dan  transparansi.  Dalam  konteks  komunikasi  politik,  ayat  ini memberikan pengingat bahwa pemimpin dan elit politik harus bertanggung jawab atas  informasi  yang  mereka  sampaikan  kepada  publik,  serta  tidak  boleh memanipulasi kebenaran demi keuntungan pribadi atau politik.
Penerapan  prinsip  keterbukaan  dan  transparansi  dalam  komunikasi  politik memiliki implikasi yang signifikan dalam membangun hubungan yang sehat antara pemerintah  dan  masyarakat.  Keterbukaan  dalam  menyampaikan  informasi  publik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih baik  dan  terinformasi  mengenai  isu-isu  politik  dan  kebijakan  publik.  Selain  itu, transparansi  juga  membantu  mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan  dan  korupsi, karena tindakan-tindakan tersebut lebih mudah terungkap dalam lingkungan yang terbuka dan terbuka.
Dalam konteks demokrasi, keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi politik juga merupakan syarat mutlak untuk mendukung partisipasi politik yang lebih luas  dan  responsif.  Ketika  masyarakat  memiliki  akses  yang  lebih  besar  terhadap informasi  publik,  mereka  dapat  terlibat  lebih  aktif  dalam  proses  pembuatan keputusan dan memberikan umpan balik yang lebih berarti kepada pemimpin dan pembuat kebijakan. Hal ini penting untuk memperkuat akuntabilitas dan legitimasi pemerintah, serta untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.
Dalam kesimpulannya, ayat Al-Qur'an seperti Al-Baqarah 2:188 memberikan landasan  yang  kuat  untuk  mendorong  keterbukaan  dan  transparansi  dalam

## Khoiriah
Konsep Komunikasi Politik Dalam Al-Qur'an
komunikasi  politik.  Prinsip-prinsip  ini  tidak  hanya  penting  dalam  membangun kepercayaan  dan  legitimasi  pemerintah,  tetapi  juga  dalam  memperkuat  partisipasi politik dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pemimpin dan elit politik harus memperhatikan dan menginternalisasi nilai-nilai keterbukaan dan transparansi ini dalam setiap aspek komunikasi politik mereka, demi menciptakan masyarakat yang lebih adil, berdaya, dan responsif.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  ditemukan  bahwa  Al-Qur'an  menawarkan prinsip-prinsip komunikasi politik yang komprehensif dan relevan dengan konteks modern. Salah satu prinsip utama yang ditekankan adalah musyawarah atau shura, yang menekankan pentingnya konsultasi dan pertukaran pendapat yang terbuka dan inklusif  dalam  pengambilan  keputusan.  Konsep  ini  tidak  hanya  merupakan pandangan Islam klasik, tetapi juga sejalan dengan konsep demokrasi partisipatif dan deliberatif  yang  dianut  oleh  banyak  negara  modern.  Dalam  prakteknya,  prinsip musyawarah  mempromosikan  partisipasi  aktif  dari  berbagai  pihak  yang berkepentingan, memastikan bahwa suara semua elemen masyarakat didengar dan dipertimbangkan  dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, prinsip ini membentuk dasar bagi tata kelola yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat.
Prinsip  musyawarah  dalam  Al-Qur'an  juga  menggarisbawahi  pentingnya mencapai kesepakatan yang disepakati bersama melalui dialog dan konsensus. Hal ini  tidak  hanya  memperkuat  legitimasi  keputusan,  tetapi  juga  menciptakan  rasa kepemilikan bersama terhadap hasil keputusan. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan berkeadilan, tetapi  juga  memperkuat  solidaritas  dan  kohesi  sosial  dalam  masyarakat.  Dalam konteks  kontemporer,  prinsip  musyawarah  Al-Qur'an  juga  memiliki  implikasi penting  untuk  pembangunan  demokrasi  yang  kuat  dan  berkelanjutan.  Dengan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, prinsip ini memperkuat dasar demokratis yang melampaui sekadar pemilihan umum dan  mencakup  pengambilan  keputusan  yang  inklusif  dan  responsif.  Dengan demikian, prinsip musyawarah dapat menjadi panduan bagi negara-negara modern dalam  mengembangkan  institusi  dan  praktik  demokrasi  yang  lebih  matang  dan berkelanjutan.  Prinsip musyawarah dalam Al-Qur'an memberikan kontribusi yang berharga  bagi  pemahaman  dan  praktik  komunikasi  politik  dalam  konteks kontemporer. Prinsip ini tidak hanya menegaskan pentingnya dialog dan konsensus dalam  pengambilan  keputusan,  tetapi  juga  memperkuat  fondasi  demokrasi partisipatif  dan  inklusif.  Dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  ini  dalam  praktek komunikasi  politik,  negara-negara  modern  dapat  memperkuat  legitimasi, responsivitas, dan kohesi sosial dalam sistem politik mereka.
Selain prinsip musyawarah, prinsip kejujuran dan keadilan dalam komunikasi politik yang diajarkan dalam Al-Qur'an juga memiliki relevansi yang sangat penting dalam  konteks  modern.  Kejujuran  dan  keadilan  merupakan  fondasi  yang  tak tergantikan  dalam  membangun  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemimpin  dan institusi politik. Al-Qur'an menegaskan bahwa kejujuran dalam komunikasi politik adalah kewajiban moral yang harus dipatuhi oleh setiap individu yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip ini tidak hanya memastikan integritas dalam

## Khoiriah
Konsep Komunikasi Politik Dalam Al-Qur'an
penyampaian  informasi,  tetapi  juga  memperkuat  kredibilitas  pemimpin  dan pemerintah di mata publik.
Dalam era pasca-kebenaran dan meningkatnya misinformasi di media sosial, prinsip  kejujuran  dan  keadilan  menjadi  semakin  relevan  untuk  menjaga  integritas dan  kredibilitas  komunikasi  politik.  Penyebaran  informasi  palsu  atau  fitnah  dapat merusak hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta mengganggu stabilitas politik dan  sosial.  Oleh  karena  itu,  kejujuran  dalam  komunikasi  politik  menjadi  landasan yang  tidak  dapat  ditawar-tawar  untuk  memperkuat  kepercayaan  publik  dan memastikan pemahaman yang akurat tentang isu-isu politik.
Prinsip  keadilan  dalam  komunikasi  politik  juga  berperan  penting  dalam menjamin hak-hak semua pihak dan mencegah diskriminasi atau penindasan dalam penyampaian  informasi.  Dengan  memastikan  bahwa  semua  suara  didengar  dan dipertimbangkan  tanpa  pandang  bulu,  prinsip  ini  membantu  memperkuat inklusivitas dalam proses politik dan meningkatkan representasi kepentingan yang beragam dalam pengambilan keputusan.
Melalui prinsip kejujuran dan keadilan dalam komunikasi politik, Al-Qur'an menawarkan  panduan  yang  kokoh  bagi  pembangunan  sistem  politik  yang  adil, transparan,  dan  responsif  terhadap  kebutuhan  masyarakat.  Dalam  era  di  mana informasi dapat dengan mudah tersebar dengan cepat dan luas, mematuhi prinsip- prinsip ini tidak hanya penting untuk menjaga integritas komunikasi politik, tetapi juga  untuk  memperkuat  fondasi  demokrasi  yang  kuat  dan  berkelanjutan.  Dengan demikian,  pemahaman  dan  penerapan  prinsip  kejujuran  dan  keadilan  dalam komunikasi  politik,  sebagaimana  diajarkan  dalam  Al-Qur'an,  menjadi  kunci  bagi terwujudnya sistem politik yang inklusif, adil, dan berdaya.
Keterbukaan  dan  transparansi  juga  merupakan  prinsip  penting  dalam komunikasi politik menurut Al-Qur'an. Prinsip ini tidak hanya mendorong partisipasi masyarakat  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  tetapi  juga  membangun kepercayaan terhadap pemerintah. Al-Qur'an menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung  jawab  kepada  rakyatnya dan  bahwa  informasi  yang  berkaitan dengan kepentingan  publik  harus  disampaikan  secara  jujur  dan  terbuka.  Dalam  konteks modern, keterbukaan dan transparansi menjadi semakin penting untuk memerangi korupsi  dan  memastikan  akuntabilitas  dalam  pemerintahan.  Dengan  memberikan akses  yang  lebih  besar  kepada  masyarakat  terhadap  informasi  publik,  pemerintah dapat  meningkatkan  tingkat  transparansi  dalam  pengelolaan  keuangan  dan pelaksanaan  kebijakan.  Hal  ini  tidak  hanya  memungkinkan  masyarakat  untuk mengawasi dan menilai kinerja pemerintah, tetapi juga menciptakan tekanan sosial yang dapat mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Selain  itu,  keterbukaan  dan  transparansi  dalam  komunikasi  politik  juga membantu  membangun  hubungan  yang  lebih  baik  antara  pemerintah  dan masyarakat. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses kepada publik,  pemerintah  dapat  mengurangi  kesenjangan  informasi  dan  meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah, tetapi juga meningkatkan efektivitas kebijakan yang diambil, karena  didasarkan  pada  masukan  dan  umpan  balik  yang  lebih  luas  dari  berbagai pemangku kepentingan.

## Khoiriah
Konsep Komunikasi Politik Dalam Al-Qur'an
Adanya  prinsip  keterbukaan  dan  transparansi  dalam  komunikasi  politik, sebagaimana  diajarkan  dalam  Al-Qur'an,  memiliki  implikasi  yang  sangat  penting dalam  pembangunan  sistem  politik  yang  adil,  transparan,  dan  berakuntabilitas. Dalam  era  di  mana  kepercayaan  publik  semakin  penting  dan  korupsi  merupakan ancaman  serius  terhadap  stabilitas  dan  pembangunan  negara,  mematuhi  prinsip- prinsip ini bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan langkah yang  strategis  untuk  memperkuat  fondasi  demokrasi  dan  memastikan keberlangsungan  pemerintahan  yang  baik.Namun,  penerapan  prinsip-prinsip komunikasi  politik  dalam  al-qur'an  juga  menghadapi  tantangan  dalam  konteks modern.  Era  digital  dan  media  sosial  telah  mengubah  lanskap  komunikasi  politik secara signifikan, dengan penyebaran informasi yang lebih cepat dan terfragmentasi. Hal  ini  menuntut  strategi  dan  pendekatan  komunikasi  yang  lebih  adaptif  dan inovatif, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam al-qur'an.
Selain  itu,  penelitian  juga  mengungkapkan  tantangan  dalam  menciptakan lingkungan  yang  kondusif  bagi  musyawarah  yang  sebenarnya,  seperti  kurangnya kesediaan  untuk  mendengarkan  pendapat  yang  berbeda  dan  dominasi  kelompok tertentu. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan komitmen yang kuat dari para pemimpin  dan  pembuat  kebijakan  untuk  menjunjung  tinggi  prinsip-prinsip transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi  aktif  dari  seluruh  lapisan  masyarakat. Penelitian  ini  memberikan  wawasan  berharga  tentang  konsep  komunikasi  politik dalam  al-qur'an  dan  relevansinya  dengan  konteks  modern.  Prinsip-prinsip  seperti musyawarah,  kejujuran,  keadilan,  keterbukaan,  dan  transparansi  dapat  menjadi landasan bagi komunikasi politik yang efektif, etis, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  disimpulkan  bahwa  Al-Qur'an menawarkan  prinsip-prinsip  komunikasi  politik  yang  komprehensif  dan  relevan dengan  konteks  modern.  Prinsip-prinsip  seperti  musyawarah  (shura),  kejujuran, keadilan,  keterbukaan,  dan  transparansi  memberikan  fondasi  yang  kokoh  bagi praktik komunikasi politik yang efektif dan bertanggung jawab. Prinsip musyawarah menegaskan  pentingnya  konsultasi  dan  pertukaran  pendapat  terbuka  dalam pengambilan  keputusan,  sejalan  dengan  konsep  demokrasi  partisipatif  dan deliberatif.  Sementara  itu,  prinsip  kejujuran  dan  keadilan  menjadi  pijakan  dalam membangun  kepercayaan  masyarakat  dan  mencegah  penyebaran  informasi  palsu atau  fitnah,  terutama  di  era  pasca-kebenaran  dan  meningkatnya  misinformasi  di media  sosial.  Keterbukaan  dan  transparansi  dalam  komunikasi  politik  tidak  hanya mendorong  partisipasi  masyarakat,  tetapi  juga  membangun  kepercayaan  terhadap pemerintah,  serta  memerangi  korupsi  dan  memastikan  akuntabilitas  dalam pemerintahan. Meskipun menghadapi tantangan dalam penerapannya di era digital dengan  penyebaran  informasi  yang  cepat  dan  terfragmentasi,  prinsip-prinsip komunikasi politik dalam Al-Qur'an tetap relevan dan dapat menjadi landasan bagi praktik  komunikasi  yang  efektif,  etis,  serta  berkontribusi  positif  terhadap pembangunan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

## REFRENSI
Afriadi, A., Prisanto, G. F., Ernungtyas, N.  F., Irwansyah, I., &  Afriani, A. L.  (2019).
Komunikasi  Politik  “Rasa”  Ala  Jokowi  Dalam  Merespon  Politik  Sentimen. Wacana , 18(2), 142-153.
Al  Mujib,  I.  H.  (2020).  Perspektif  Islam  Dalam  Komunikasi  Politik  Kyai  (Studi Etnografi Pengasuh Pondok Pesantren Annuriyyah Jember Jawa Timur). Jurnal Nomosleca , 6(1).
Alam,  S.  (  2021).  Penggunaan  Media  Sosial  Sebagai  Alat  Komunikasi  Politik. Avant Garde , 9(1), 67.
Fauzi,  A.  M.,  Novinayah,  F.  S.,  Darmawan,  O.  A.,  &  Rivaldi,  R.  (2019).  Kontroversi Sosial Caleg Perempuan Pks (Komunikasi Politik, Dogma Agama & Afirmasi). Mediakom , 3(1), 40-52.
Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., ... & Arisah, N. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit Tahta Media.
Hasfi, N. (2019). Komunikasi Politik Di Era Digital. Politika , 10(1).
Hidayat,  R.,  &  Suwanto,  S.  .  (2020).  Membumikan  Etika  Politik  Islam  Nabi Muhammad  Saw  Periode  Madinah  Dalam  Konteks  Perpolitikan  Indonesia. Juspi (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) , 3(2), 124-141.
Hidayati,  F.  R.  (2021).  Komunikasi  Politik  Dan  Branding  Pemimpin  Politik Melalui Media Sosial: A Conceptual Paper. Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi , 5(2), 145- 161.
Indra, D., Wahid, U., & Magister, P. . (2021). Tinjauan Literatur: Digital Komunikasi Politik  Anies  Baswedan. Jurnal  Interaksi:  Jurnal  Ilmu  Komunikasi ,  5(2),  228- 239.
Indrawan,  J.,  &  Ilmar,  A.  (Medium).  Kehadiran  Media  Baru  (New  Media)  Dalam Proses Komunikasi Politik. 2020 , 8(1), 1-17.
Kasman,  S.  (2019).  Komunikasi  Politik  Nabi  Muhammad  Saw  Terhadap  Perjanjian Hudaibiyah  (Analisis  Surat  Perjanjian  Hudaibiyah  Dalam  Perspektif Jurnalistik). Jurnal Dakwah Tabligh , 20(1), 1-20.
Kusumastuti,  A.,  &  Khoiron,  A.  M.  .  (2019). Metode  Penelitian  Kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (Lpsp).
Mustapa,  H.  &.  (2020).  Creative  Understanding  Dalam  Progressivisme  Pemikiran Islam  Politik  Syafruddin  Prawiranegara  (1911-1989):  Sebuah  Pendekatan Komunikasi. Politea: Jurnal Politik Islam , 3(1), 133-172.
Nasution, A. R. H. (2022). Strategi Komunikasi Politik Tim Pemenangan Cory Sriwaty Sebayang – Theopilus  Ginting  Pada  Pilkada  Karo  Tahun  2020. Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [Jimsipol] , 2(2). Nasution, L. K. (2020). Komunikasi Politik Dalam Al-Qur'an. . Hikmah , 14(1), 151-164. Rahmah,  S.  (2021).  Personal  Branding  Ganjar  Pranowo  Untuk  Membangun Komunikasi  Politik  Di  Media  Sosial  Instagram. Jurnal  Interaksi:  Jurnal  Ilmu Komunikasi , 5(1), 94-101.
Riauan,  M.  A.  I.  (2020).  Konstruksi  Realitas  Pada  Pesan  Politik  Calon  Walikota Pekanbaru Di Riau Pos. . Ettisal , 5(1).
Sari, I. N. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Unisma Press.

## Khoiriah
Konsep Komunikasi Politik Dalam Al-Qur'an
Setiawan, W., & Muhid, A. . (2021). Pengaruh Media Terhadap Pendewasaan Politik Umat Islam: Literatur Review. Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis , 5(1), 73-85.
Sujoko,  A.  .  (2019).  Komunikasi  Politik  Gerakan#  2019gantipresiden.  . Jurnal Komunikasi Islam , 9(1), 36-57.
Suryana,  C.  .  (2021).  Politik  Sebagai  Dakwah:  Komunikasi  Politik  Partai  Keadilan Sejahtera (Pks). Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi , 5(1).
Syabana, M. S. A., & Suyono, S. . (2023). Komunikasi Politik Tokoh Masyarakat Dalam Menghadapi  Pemilu  2024  (Studi  Kasus  Pada  Tokoh  Pemuka  Pendapat  Desa Jatimulyo  Kecamatan  Jenggawah  Kabupaten  Jember). Jurnal  Bisnis  Dan Komunikasi Digital , 1(1), 9-9.
Triwicaksono,  Y.  D.  B.  B.,  &  Nugroho,  A.  (2021).  Strategi  Komunikasi  Politik Pemenangan Kepala Daerah. Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi , 5(1), 133-145.