## Journal of Regional Economics Indonesia
Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/ Journal email: jrei@unmer.ac.id
* Mohammad Wahed, Kiki Asmara, Riko Steya Wijaya. © 2020 University of Merdeka Malang All rights reserved. Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

## Pengembangan  Ekonomi  Desa  Dengan  Instrumen  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDESa)

## Mohammad Wahed, Kiki Asmara, Riko Steya Wijaya
Mohammad  Wahed,  Kiki  Asmara,  Riko  Steya  Wijaya; Jurusan  Ekonomi  Pembangunan,  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
A R T I C L E I N F O

## Article history:
Received 2020-04-7 Received in revised form 2020-07-18 Accepted 2020-08-01
Kata kunci: Ekonomi Pedesaan, BUMDESa, Potensi Desa . Keywords : Rural Economy, BUMDESa, Village Potential .
How to cite item: Mohammad Wahed, Kiki Asmara, Riko Steya Wijaya. (2020). Pengembangan Ekonomi Desa Dengan Instrumen Badan Usaha Milik Desa (BUMDESa). Journal of Regional Economics Indonesia , 1(2).

## Abstrak
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  strategi  pembangunan  pedesaan,  mengetahui kondisi  actual  dari  pengelolaan  BUMDesa,  permasalahan  yang  dihadapi  BUMDesa,  dan mengetahui  peran BUMDesa dalam pengembangan  ekonomi pedesaan.  Penelitian ini  merupakan kajian literatur dari berbagai jurnal yang relevan dengan pengembangan ekonomi lokal (pedesaan) melalui  peran  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa).  Hasil  penilitian  ini  menyimpulkan  bahwa pengelolaan  Bumdesa  harus  dijadikan  sebagai  landasan  utama  untuk  membangun  ekonomi pedesaan. Keberadaannya harus membawa perubahan yang signifikan dibidang ekonomi dan juga sosial,  oleh  karena  itu,  Bumdesa  yang  dikembangkan  di  desa  sangat  dibutuhkan  tenaga Sumberdaya  Manusia  yang  professional  sebagai  motor  penggerak  untuk  pengembangan  dan pengelolaan Bumdesa tersebut. Namun, pengalaman dari wilayah madura bahwa BUMDesa yang produktif  angkanya  sangat  kecil.  Hal  ini  disebabkan  oleh:  1)  tidak  tahu  cara  pengelolaannya;  2) Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  ditingkat  desa  yang  masih  tergolong  rendah;  dan  3)  sulitnya mencari potensi di masing-masing desa.

## Abstract
The research aims to find out how rural development strategies are, to know the actual conditions of BUMDesa management, the problems faced by BUMDesa, and to know the role of BUMDesa in rural  economic  development.  This  research  is  a  literature  review  from  various  journals  that  are relevant  to  local  (rural)  economic  development  through  the  role  of  Village-Owned  Enterprises (BUMDesa). The results of this study concluded that the management of Bumdesa should be used as the main basis for building the rural economy. Its existence must bring about significant changes in the economic and social fields, therefore, Bumdesa which is developed in the village is very much needed by professional Human Resources as the driving force for the development and management of  Bumdesa.  However,  the  experience  from  the  Madura  region  is  that  the  number  of  productive BUMDesa is very small. This is due to: 1) not knowing how to manage it; 2) Human Resources (HR) at the village level which are still low; and 3) difficulties in finding potential in each village.

## 1. Latar Belakang
Pembangunan  bisa  dimaknai  sebagai  suatu  proses  yang  mengarah untuk  meningkatkan  seluruh  aspek  kehidupan  di  masyarakat.  Sebaran penduduk  di  wilayah  Indonesia  terbesar  berada  di  wilayah  pedesaan (Zulkarnaen  et  al.  2016).  Dalam  upaya  membangun  kemandirian  maka pembangunan  perlu  di  arahkan  ke  level  pedesaan  sehingga  titik  sentral pembangunan berawal dari daerah pedesaan. Disisi lain, daerah pedesaan menjadi  sentral  utama  pengembangan  ekonomi  karena  desa  merupakan sektor awal perputaran dari kegiatan perekonomian suatu Negara (Desa

## M OHAMMAD W AHED , K IKI A SMARA , R IKO S TEYA W IJAYA , P ENGEMBANGAN E KONOMI D ESA D ENGAN I NSTRUMEN B ADAN U SAHA M ILIK D ESA (BUMDES A ) 59
et al. 2019).
Wilayah  pedesaan  merupakan  satuan  politik  terkecil  pemerintahan dengan segala potensi yang dimilikinya mulai dari jumlah penduduk dan ketersediaan  sumber  daya  alam  yang  melimpah  (Rahayuningsih  et  al. 2019).  Kedua  potensi  tersebut  akan  memberikan  manfaat  yang  besar terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa  jika  di  kelola dengan  maksimal.  Namun,  sampai  saat  ini  proses  pembangunan  di wilayah  pedesaan  masih  memiliki  banyak  kelemahan,  misalnya:  1) kualitas  sumberdaya  manusia  (SDM)  masih  rendah;  dan  2)  kemampuan keuangan  juga  relatif  kecil.  Untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut, pemerintah  sudah  melakukan  berbagai  upaya  melalui  penggolontoran berbagai  dana  bagi  program  pembangunan  desa  yang  salah  satunya adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Salah  satu  program  andalan  untuk  mewujudkan  kemandirian  dan kreativitas masyarakatnya  melalui peraturan permendagri No. 39  Tahun 2010 dan UU Pasal 1  Ayat 6 Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang menjelaskan keberadaan BUMDesa ternyata belum  mampu  dilaksanakan  oleh  seluruh  desa  di  Indonesia,  hal  ini disebabkan karena kondisi pedesaaan saat ini masih mengalami berbagai masalah klasik  seperti kualitas sumber daya manusia (SDM) yang relatif rendah yang berdampak pada ketidak mampuan pemerintah desa dalam mengelola potensi desa. Pelaksanaan BUMDesa di beberapa daerah masih belum  bisa  berjalan  secara  efektif  dan  mampu  memberi  kontribusi  bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Penelitian  Prasetyo  (2017)  menunjukkan  bahwa  partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDesa masih kurang karena pengetahuan masyarakat  terhadap  program  BUMDes  masih  sedikit.  Terkait  pola pemanfaatan  lebih  banyak  pada  pembangunan  fisik  desa  sedangkan kontribusi bagi pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal karena sejumlah kendala terutama yaitu anggaran BUMDes. Sedangkan Prawitno et  al.  (2019)  dari  hasil  penelitiannya  menyimpulkan  bahwa  Pemerintah Kabupaten  Gowa  telah  membentuk  Peraturan  daerah  sebagai  pedoman pelaksanaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  yaitu  Peraturan  Kab.  Gowa  No.  7 Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pembentukan  dan  Pengelolaan  Badan Usaha  Milik  Desa.  Namun,  permasalahan  Sumberdaya  manusia  dalam pengelolaan badan usaha milik desa masih bersifat lamban dan cenderung
menurun.
Penelitian yang sama dilakukan oleh Rahayuningsih et al. (2019) dan Maulana  (2019),  bahwa  keberadaan  BUMDesa  sangat  dirasakan  oleh masyarakat.  Peran  aktif  dari  BUMDesa  adalah  ikut  menjaga  stabilitas pupuk  bagi  petani;  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  untuk meningkatkan  kreativitas,  inovasi  dan  variasi  usaha  BUMDesa  yang berbasis  pada  pengelolaan  potensi  desa  di  sektor  wisata  sesuai  dengan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar.
Berdasarakan beberapa hasil penelitian diatas memberikan gambaran bahwa  implementasi  BUMDesa  di  sejumlah  daerah  masih  belum  bisa dikatakan efektif dalam memberikan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi  masyarakat  desa  karena  belum  didukung  dengan  kualitas sumberdaya  manusia  yang  memadai  dan  sistem  pengelolaan  BUMDesa yang  belum  maksimal.  Oleh  sebab  itu,  kajian  ini  bermaksud  untuk mengetahui  peran  dan  perkembangan  BUMDesa  dengan  studi  kasus  di wilayah  Madura.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  tujuan penelitian  ini  adalah:  (i)  mengetahui  Kondisi  BUMDesa  di  wilayah Madura;  (ii)  mengetahui  strategi  pengembangan  ekonomi  pedesaan;  (iii) mengetahui  kendala  apa  saja  yang  dihadapi  oleh  BUMDesa;  dan  (iv) mengetahui  proses  pengembangan  ekonomi  masyarakat  melalui BUMDesa.

## 2. Landasan Teori
A. Pengembangan Ekonomi Lokal
The World Bank menjelaskan proses ekonomi yang dilakukan bersama oleh  pemerintah,  usahawan,  dan  organisasi  non-pemerintah  untuk menciptakan  kondisi  yang  lebih  baik  untuk  pertumbuhan  ekonomi  dan penciptaan  lapangan  kerja  ditingkat  lokal.  Sedangkan  menurut International  Labour  Organization mendefinisikan  proses  partisipatif  yang mendorong  kemitraan  antara  dunia  usaha  dan  pemerintah  dan masyarakat  pada  wilayah  tertentu  dengan  tujuan  akhir  menciptakan lapangan  pekerjaan  yang  layak  dan  merangsang  kegiatan  ekonomi. Pembangunan  ekonomi  lokal  memiliki  inisiatif  memobilisasi  pelaku, organisasi, dan sumber daya, mengembangkan lembaga baru dan sistem lokal melalui dialog dan tindakan strategis (Fitriyani et al. 2019).

## M OHAMMAD W AHED , K IKI A SMARA , R IKO S TEYA W IJAYA , P ENGEMBANGAN E KONOMI D ESA D ENGAN I NSTRUMEN B ADAN U SAHA M ILIK D ESA (BUMDES A ) 61

## B. Pengembangan Ekonomi Desa
Todaro  dan  Smith  (2011)  mengatakan  bahwa  sebagian  masyarakat miskin  menetap  di  wilayah  perdesaan  yang  sebagian  besar  hidup  dari pertanian.  Dalam  pembangunan  ekonomi  secara  tradisional,  peranan pertanian  dianggap  pasif  dan  sebagai  unsur  penunjang.  Peran  utama pertanian hanya sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang  murah  dalam  jumlah  yang  cukup  untuk  ekonomi  industri  yang sedang berkembang yang dinobatkan sebagai “sektor unggulan” dinamis dalam startegi pembangunan secara keseluruhan.
Dalam  pengembangan  ekonomi  desa  sangat  terkait  dengan pemberdayaan.  Wibowo  (2014)  menjelaskan  bahwa  secara  etimologis pemberdayaan  berasal  dari  kata  dasar  daya  yang  berarti  kekuatan  atau kemampuan.  Sedangkan  menurut  Fitriyani  et  al  (2019)  memberikan makna  pemberdayaan  masyarakat  sebagai  upaya  menjadikan  suasana kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  menjadi  semakin  efektif  secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi, psikologi dan lain- lain.
C. Program One Village One Product (OVOP) One  Village  One  Product merupakan  suatu  program  berbasis pendekatan  pengembangan  potensi  daerah  di  suatu  wilayah  untuk menghasilkan  satu  produk  kelas  global  yang  unik  khas  daerah  dengan memanfaatkaan sumber daya lokal (Fadil. 2019). Pendekatan OVOP pada umumnya  menghasilkan  prodok  bersamasama,  bergabung  dalam  suatu desa,  satu  kecamatan,  satu  unit  usaha.  OVOP  yang  diharapakan  ialah produk  yang  dihasilkan  bisa  memenuhi  kebutuhan  hidup  keluarga  dan desa, dan memberikan surplus berupa tabungan masyarakat. Jadi produk One Village One Product adalah tabungan masyarakat (Sumodiningrat dan Wulandari, 2016).

## D. Konsep BUMDESa
Definisi BUMDesa menurut Maryunani (2008), adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat  perekonomian  desa  dan  membangun  kerekatan  sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDesa merupakan suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi
untuk  melakukan  usaha  dalam  rangka  mendapatkan  suatu  hasil  seperti keuntungan  atau  laba.  Dalam  prasyarat  pelaksanaan  BUMDesa  secara eksplisit telah disebutkan peranan dari yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis  social  (Hulu,  2013).  Peranan  secara  ekonomi  tentu  saja meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  melalui  usaha-usaha  yang dikelola  oleh  BUMDesa  serta  kontribusinya  terhadap  kas  desa  atau PADesa.  Sedangkan  peranan  secara  sosial  dapat  tirlihat  dari  bagaimana nantinya  keberadaan  BUMDesa  mampu  memberdayakan  masyarakat, meningkatkan  interaksi  dan  solidaritas  yang  telah  terbina  selama  ini melalui kegiatan BUMDesa yang dikelola secara kolektif.
Menurut (Zulkarnaen, 2016), maksud dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah sebagai berikut:
1. Maksud  pembentukan  BUMDesa  antara  lain:  a)  menumbuh kembangkan  perekonomian  desa;  b)  meningkatkan  sumber pendapatan  asli  desa;  c)  menyelenggarakan  kemanfaatan  umum berupa  penyediaan  jasa  bagi  peruntukan  hajat  hidup  masyarakat desa; dan d) sebagai perintis bagi kegiatan usaha di desa.
2. Tujuan  pembentukan  BUMDesa  antara  lain:  a)  meningkatkan peranan  masyarakat  desa  dalam  mengelola  sumber-sumber pendapatan  lain  yang  sah;  b)  menumbuhkembangkan  kegiatan ekonomi  masyarakat  desa,  dalam  unit-unit  usaha  desa;  c) menumbuhkembangkan  usaha  sektor  informal  untuk  dapat menyerap  tenaga  kerja  masyarakat  di  desa;  dan  d)  meningkatkan kreatifitas berwira usaha Desa masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
Pendirian  BUMDes  dilandasi  oleh  UU  No.  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  PP  No.  72  Tahun  2005  tentang  Desa.  Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah sebagai berikut:
1. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1)  “Desa  dapat  mendirikan  badan  usaha  milik  desa  sesuai  dengan kebutuhan dan potensi desa”.
2. PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:
a. Bentuk  Badan  Usaha  Milik  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) harus berbadan hukum (Pasal 79).
b. Kepengurusan  Badan  Usaha  Milik  Desa  terdiri  dari  Pemerintah desa dan masyarakat (Pasal 80).

## M OHAMMAD W AHED , K IKI A SMARA , R IKO S TEYA W IJAYA , P ENGEMBANGAN E KONOMI D ESA D ENGAN I NSTRUMEN B ADAN U SAHA M ILIK D ESA (BUMDES A ) 63
Pengembangan  ekonomi  masyarakat  melalui  BUMDesa  dengan memobilisasi  potensi.  Berkaitan  dengan  persoalan  ekonomi  perdesaan melibatkan  seluruh  elemen  masyarakat  dan  pemerintahan  perdesaan (Wibowo,  2014).  Pengembangan  ekonomi  masyarakat  melalui  BUMDes dapat  di  simpulkan  dari  sisi  kelembagaan  BUMDes  yang  dibentuk pemerintah  sebagai  lembaga  sosial  dan  komersial  (Prawitno  et  al.  2019). Dimana  BUMDes  menjadi  salah  satu  tulang  punggung  perekonomian masyrakat  dan  dapat  meningkatkan  keuangan  desa  dari  program- program  yang  ada.  BUMDes  juga  berperan  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari keikut sertaan dalam program yang ada.

## 3. Metode Penelitian
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  kajian  literatur  dari  berbagai  jurnal  yang relevan  dengan  pengembangan  ekonomi  lokal  (pedesaan)  melalui  peran Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa).  Jenis  penelitian  yang  akan digunakan  adalah  deskriptif  yaitu  suatu  tipe  penelitian  yang  bertujuan untuk  memberikan  gambaran  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat mengenai  data  BUMDesa  yang  ada  di  wilayah  Madura  (Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep).

## B. Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  data  sekunder yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan  lembaga  instansi lainnya  serta  menggunakan  data  kualitatif  yang  diperoleh  untuk memandingkan beberapa hal terkait penelitian, seperti jumlah pengguna, buku-buku yang terkait dalam kajian ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Study Literatur ,  metode  pengumpulan  data  dengan  cara  melakukan peninjauan pustaka dari berbagai literatur karya ilmiah, majalah dan buku-buku  yang  menyangkut  teori-teori  yang  relevan  dengan masalah yang diteliti.
2. Dokumentasi,  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data  melalui dokumen  baik  yang  berbentuk  tulisan,  gambar  atau  karya-karya
manumental  seseorang  dan  menyalin,  melihat,  serta  mengevaluasi laporan  dan  dokumen-dokumen  yang  terkait  dengan  objek penelitian.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## A. Gambaran Umum BUMDESa di Wilayah Madura
Keberadaan  BUMDesa  diharapkan  bisa  mengurangi  angka kemiskinan  desa  di  Jawa  Timur  yang  merupakan  tertinggi  secara nasional.  Karena  itu  dengan  program  BUMDesa  diharapkan  bisa mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di  desa  yang  tentunya  berdampak linear  pada  turunnya  angka  kemiskinan.  Namun,  baru  sekitar  7  persen BUMDesa yang sudah berjalan dengan baik. Sementara, sisanya sekitar 92 persen masih level rintisan (https://www.republika.co.id/ diakses 2 Mei 2020 jam 5.06).
Gambar 01. Klasifikasi BUMDesa di Jawa Timur
Sumber: Data diolah, 2019
Berdasarkan gambar  diatas,  sebagian  besar Bumdesa  di  Jawa Timur masuk  kategori  rintisan,  yakni  mencapai  45  persen.  Kemudian  44 persennya sudah tumbuh atau berkembang dan 11 persen masuk kategori maju. Kriteria ini dilihat dari kelembagaan hingga omset yang dihasilkan. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes) di  wilayah  jawa  timur  sebanyak  5.432.  Artinya,  baru  70  persen  desa  di Jawa  timur  yang  memiliki  BUMDes.  Di  mana  di  Jawa  Timur  terdapat 7.724 desa dan masih 2.292 desa sisanya belum memiliki BUMDes.
45 44 11 0 10 20 30 40 50 Merintis Berkembang Maju

## M OHAMMAD W AHED , K IKI A SMARA , R IKO S TEYA W IJAYA , P ENGEMBANGAN E KONOMI D ESA D ENGAN I NSTRUMEN B ADAN U SAHA M ILIK D ESA (BUMDES A ) 65

## Gambar 02. BUMDESa di Wilayah Madura
Sumber: Data diolah, 2020
Dari  gambar  02  bisa  dilihat  bahwa  perkembangan  BUMDesa  di Kabupaten  Bangkalan  terdapat  273  BUMDesa  dari  jumlah  273  desa  dan hanya  terdapat  2  BUMDesa  yang  kegiatannya  produktif.  Selanjutnya,  di Kabupaten Sampang,  secara  keseluruhan dari jumlah 180  desa, baru 150 desa  yang  memiliki  BUMDesa.  Sedangkan  yang  masih  produktif  sekitar 52 BUMDesa dan terdapat 30 desa belum memiliki BUMDesa. Kabupaten Pamekasan,  tercatat  sebanyak  99  desa  memiliki  BUMDesa  dari  jumlah keseluruhan  178  desa,  tetapi  hanya  33  BUMDesa  yang  pengelolaannya aktif.  Sedangkan  di  Kabupaten  Sumenep,  Jumlah  BUMDesa  yang  sudah berdiri sebesar 237 dari total 330 desa, namun dari angaka 237 yang benar- benar  aktif  dan  memiliki  omset  hanya  1  BUMDesa  yang  berada  di  desa karanganyar  dengan  omset  Rp.  36  juta/tahun.  Di  samping  itu  terdapat beberapa  BUMDesa  yang  sudah  menonjol  berada  di  kec.  Gili  genting bergerak  dibidang  pariwisata  dan  di desa  moncek  tengah  bergerak  di bidang  pertanian  dan  holtikultural  (https://radarmadura.jawapos.com/ diakses 1 Mei 2020 jam 18.00) .
Dapat  disimpulkan  beberapa  kendala  yang  di  hadapi  dalam pengelolaan BUMDesa di wilayah madura, diantaranya: 1) tidak tahu cara pengelolaannya;  2)  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  ditingkat  desa  yang masih rendah. Kendala lain dari terbentuknya BUMDes di wilayah pulau Madura  adalah  sulitnya  mencari  potensi  desa  karena  meskipun  sudah melakukan studi banding ke daerah lain, sebagian besar potensi desanya tidak sama dengan desa yang menjadi tempat studi lapangan tersebut.
273 150 99 237 2 52 33 2 0 50 100 150 200 250 300 Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep
Jumlah BUMDesa BUMDesa aktif

## B. Strategi Pembangunan Ekonomi Pedesaan
Hulu  (2013)  berpendapat  bahwa  untuk  meningkatkan  ekonomi perdesaan  harus  dilakukan  dengan  strategi  pembangunan  melalui pengembangan  sumber  daya  manusia,  pemberdayaan  masyarakat, pengelolaan  potensi  desa,  pertanian  berkelanjutan,  Peternakan  berbasis diversifikasi produk, Pengembangan Kawasan Agropolitan,
Pengembangan  Agroindustri.  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  merupakan potensi  paling  utama  dalam  pembangunan  ekonomi  desa.  Identifikasi potensi  desa  yang  dilakukan  oleh  sumber  daya  manusia  yang  handal, dapat  diapstikan  pembangunan  desa  secara  berkelanjutan  akan  dengan sendirinya terbangun.

## C. BUMDESa dalam Perspektif UU Desa
Undang-Undang  desa  mengamanahkan  dalam  pasal  87  bahwa pemerintah  desa  dapat  mendirikan  BUMDesa  yang  dibangun berdasarkan  semangat  kekeluargaan  dan  kegotongroyongan  serta menjalankan  usaha  di  bidang  ekonomi  atau  pelayanan  umum  untuk kesejahteraan  bagi  masyarakat  desa.  BUMDesa  dibentuk  melalui musyawarah desa sebagai bahan pengkajian dan pengambilan keputusan terhadap hal yang dianggap penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan pasal 54 ayat (2a) dan pasal 88 ayat (1).

## D. Permasalahan yang Dihadapi BUMDESa
Secara  umum  beberapa  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  BUMDesa adalah sebagai berikut: a) iklim berusaha belum kondusif ( Unfair Business Practices );  b)  keterbatasan  informasi  dan  akses  pasar;  c)  rendahnya produktivitas  (teknologi  rendah);  d)  keterbatasan  permodalan;    dan  e) rendahnya  jiwa  dan  semangat  kewirausahaan.  Sedangkan  secara  khusus permasalahan  yang  dihadapi  BUMDesa  adalah:  a)  komunikasi;  b) transparansi dan akuntabilitas; dan c) kapasitas manajerial.

## E. Peran BUMDESa dalam Meningkatkan Ekonomi Pedesaan
BUMDesa  merupakan  suatu  badan  usaha  yang  mengelola  potensi desa  sehingga  dapat  meningkatkan  ekonomi  masyarakat  desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014. Adapun secara konsep, kegiatan usaha BUMDesa dapat  diklasifikasikan berdasarkan  jenis unit usaha BUMDesa sebagai berikut:

## M OHAMMAD W AHED , K IKI A SMARA , R IKO S TEYA W IJAYA , P ENGEMBANGAN E KONOMI D ESA D ENGAN I NSTRUMEN B ADAN U SAHA M ILIK D ESA (BUMDES A ) 67
1. Lembaga  Perantara/ Brokering, BUMDesa  menjadi  perantara  antara komoditas  yang  dihasilkan  warga  pada  pasar  yang  lebih  luas sehingga  BUMDesa  memperpendek  jalur  distribusi  komoditas menuju pasar.
2. Keuangan/ Banking, BUMDesa  bisa  membangun  lembaga  keuangan untuk  membantu  warga  mendapatkan  akses  modal  dengan  cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin.
3. Bisnis  Sosial/ Serving, melakukan  pelayanaan  pada  warga  sehingga warga  mendapatkan  manfaat  sosial  yang  besar.  Pada  model  usaha seperti ini BUMDesa tidak menargetkan keuntungan. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.
4. Usaha  Bersama/ Holding, BUMDesa  membangun  sistem  usaha terpadu yang melihatkan banyak usaha di desa.
5. Gambaran mengenai klasifikasi unit usaha yang ada pada BUMDesa perlu adanya konektivitas dengan upaya yang dilakukan pemerintah Desa  dalam  pembangunan  masyarakat  desa.  Pembangunan masyarakat  desa  pada  dasarnya  merupakan  gerakan  masyarakat yang didukung oleh pemerintah untuk memajukan masyarakat desa
BUMDes Bersama merupakan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola lebih dari satu desa secara bersama-sama. Berdirinya BUMDesma diawali dengan  adanya  prakarsa  kolaborasi  mengelola  sumber  daya  bersama. Prakarsa  desa  dan  inisiatif  desa  berawal  dari  langkah  sederhana  yakni melalui  dialog  dengan  kepala  desa,  perangkat  desa,  BPD,  dan  pelaku wirausaha  desa  lainnya  tentang  potensi  desa  yang  dapat  dikelola bersama.
Kedudukan hukum BUMDesma sebagaimana tertuang dalam UU No.
6/2014  tentang  Desa  membuka  peluang  “pelayanan  usaha  antar-Desa”. Dalam  pelayanan  usaha  antar-Desa  dapat  dibentuk  BUMDesa  yang merupakan  milik  2  (dua)  Desa  atau  lebih  (vide  Pasal  92  ayat  6  UU Desa).   Selanjutnya,  Pasal  141  PP  No.  43/2014  sebagai  peraturan pelaksanaan  UU  No.  6/2014  tentang  Desa  mengenalkan  istilah  hukum BUMDesma.  BUMDes  bersama  didirikan  dengan  menggunakan  dasar penggabungan  dari  dua  atau  lebih  BUMDes  sekala  lokal  yang  ada  di masing-masing desa yang akan melakukan kerja sama BUMDesma tanpa kehilangan eksistensi masing-masing, sebagai berikut.
Gambar 03. Mekanisme Penggabungan BUMDESa Menjadi BUMDESama
BUMDesma  merupakan  representasi  desa  yang  mempunyai  otoritas langsung untuk memiliki dan mengelola sumber daya publik (tanah desa, dana desa, dana bergulir, hibah pemerintah, sumber daya alam bersama) sebagai  modal  untuk  menjalankan  bisnis.  Bumdesma  dapat  menjadi wadah dan patron yang menyatukan sekaligus melindungi banyak pelaku ekonomi  kecil  menjadi  bisnis  yang  lebih  besar,  tanpa  harus  mencaplok usaha bisnis yang sudah berkembang.

## 5. Kesimpulan dan Saran

## A. Kesimpulan
Berpijak  pada  hasil  dari  kajian  ini  dalam  upayan  pengembangan ekonomi  pedesaan  melalui  peran  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa), maka diperoleh beberapa kesimpulan berikut:
1. Kondisi  BUMDesa  yang  produktif  di  wilayah  Madura  angkanya sangat  kecil.  Hal  ini  disebabkan  oleh:  1)  tidak  tahu  cara pengelolaannya;  2)  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  ditingkat  desa yang  masih  tergolong  rendah;  dan  3)  sulitnya  mencari  potensi  di masing-masing desa.
2. Sumber  Daya  Manusia  merupakan  potensi  paling  utama  karena pemberdayaan  potensi  desa  tidak  akan  berkembang  jika  sumber daya manusia dan pemberdayaan tidak dilakukan. Potensi desa yang diidentifikasi  secara  baik  dan  didukung  dengan  sumber  daya manusia  yang  handal  maka  dapat  diapstikan  pembangunan  desa

## M OHAMMAD W AHED , K IKI A SMARA , R IKO S TEYA W IJAYA , P ENGEMBANGAN E KONOMI D ESA D ENGAN I NSTRUMEN B ADAN U SAHA M ILIK D ESA (BUMDES A ) 69
secara  berkelanjutan  akan  dengan  sendirinya  terbangun  dan Kesejahteraan dapat dicapai.
3. Secara umum beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BUMDesa adalah  sebagai  berikut:  a)  iklim  berusaha  belum  kondusif  ( Unfair Business  Practices );  b)  keterbatasan  informasi  dan  akses  pasar;  c) rendahnya  produktivitas  (teknologi  rendah);  d)  keterbatasan permodalan;    dan  e)  rendahnya  jiwa  dan  semangat  kewirausahaan. Sedangkan  secara  khusus  permasalahan  yang  dihadapi  BUMDesa adalah:  a)  komunikasi;  b)  transparansi  dan  akuntabilitas;  dan  c) kapasitas manajerial.
4. BUMDesa  merupakan  suatu  badan  usaha  yang  mengelola  potensi desa untuk meningkatkan ekonomi pedesaan dengan klasifikasi jenis unit usaha BUMDES sebagai berikut: a) lembaga perantara/ Brokering ;  b)  keuangan/ Banking ;  c)  bisnis  sosial/ Serving ; dan d) usaha bersama/ Holding.

## B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:
1. Untuk  mengembangkan  ekonomi  pedesaan  yang  identik  dengan sektor  pertanian  maka  perlu  dilakukakn  langkah-langkah  strategis melalui  pengembangan  usaha  bisnis,  pemberian  paket  permodalan, pembentukan  sikap  mental  mandiri,  menumbuhkan  kembangkan Responsibility  Ness terhadap  kelembagaan,  serta  memperluas  akses pasar,  dan  meningkatkan  produktivitas  petani  melalui  sapta  usaha tani  yang  pada  akhirnya  mampu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat pedesaan.
2. Meskipun  secara  sumber  daya  pengelola  BUMDesa  secara  formal belum  memiliki  kualifikasi  untuk  menjalankan  suatu  badan  usaha tetapi  bisa  disiasati  dengan  pemberian  pelatihan  keterampilan kepada  para  pengelola  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan keterampilan mereka dalam mengelola badan usaha.
3. BUMDesa bisa mewadahi semua usaha atau industri kecil yang ada di  desa  sehingga  melahirkan  bentuk  kegotongroyongan  diantara sesama pelaku usaha.

## Daftar Pustaka
Fadil,  2019. “Peran cafe sawah dalam pengembangan ekonomi desa pujon kidul, kecamatan pujon, kabupaten malang.” Desa,  Ekonomi, Pujon Kidul, Kabupaten Malang, dan Jurnal Ilmiah.
Fitriyani,  Yuli  et  al.  2019.  “Menggerakkan  Ekonomi  Desa  Melalui  Badan Usaha Milik Desa.” (May).
Hulu, Rokan. 2013. “Peranan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat ( Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu).”
Arief  Maulana.  2019.  “Persepsi  Persepsi  Petani  Terhadap  Peran  Bumdes Dalam Penyediaan Pupuk Organik Pada Tanaman Manggis Di Desa Somongari  Kecamatan  Kaligesing  Kabupaten  Purworejo  48.” 8(September): 48–57.
Prasetyo, Ratna Azis. 2017. “Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan.” (May).
Prawitno, Ashar, 2019. “Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa)  Dalam  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  Di  Kabupaten Gowa  Desa” Departemen  Politik,  Pemerintahan  Fisip,  dan  Universitas Hasanuddin . Vol. 5, No. 2, pp. 50–60.
Rahayuningsih,  Yunia  et  al.  2019.  “Peran  Bumdes  Dalam  Penguatan Ekonomi  Desa  Sukaratu  Kabupaten  Serang  ,  Banten  The  Role  Of Village  Owned  Enterprise  In  Strenghtening  The  Economic  Of Sukaratu Village , Serang Regency , Banten Province.” (2).
Wibowo,  Hendro.  2014.  “Pengembangan  ekonomi  kreatif  desa  melalui badan  usaha  milik  desa  (bumdes)  menuju  koperasi  berbasis  it hendro wibowo, pp. 17–30.
Zulkarnaen,  Reza  M,  Fakultas  Ekonomi,  dan  Universitas  Padjadjaran. 2016.  “Kondisi  Masyarakat  Sebelum  BUMDES  Pendirian  BUMDES sebagai  lembaga  ekonomi  guna  mengelola  aset  ,  jasa  kesejahteraan masyarakat Desa. Vol. 5, No. 1, pp. 1–4.
Maryunani.  (2008).  Pembangunan  Bumdes  dan  Pemberdayaan Pemerintah Desa. Bandung: CV Pustaka Setia.