## REKONSTRUKSI DUAL BANKING SYSTEM : KEBERADAAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH PERBANKAN DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN NASIONAL
Dewi Sukma Kristianti email: dewi.sukma@unpar.ac.id

## Abstract
The legal practice of Islamic (Sharia) economics in the real sector of Indonesia’s national economic development  by  way  of  various  institutions  or  Islamic  (sharia-based)  economic  centers  has  had  a positive  impact  on  the  growth  and  development  of  the  national  economy.  The  practice  is  based  on Islamic principles, which have been shaped into a wide variety of regulations or legislation in effect. In the legal concept of Sharia economics, the state as represented by the government that implements Sharia-based economic practices must apply the principles of Islamic economics to achieve the goal of Islamic economic law. The purpose of this Sharia economic law emphasizes  the benefits for society based  on  the  balance  and  fairness  thus  attained  to  present  a  showcase  of  the  politics  involved  in Islamic economic law. The actual reality of legislation in Sharia-based economic activities issued by the government still falls decidedly short of expectations when compared to conventional economic activities and  legal certainty in other countries,  due  to the role that Islamic economic law plays  in determining the government’s  political  direction and  ways  of  formalizing Islamic  economic  law in Indonesia.
Keywords:
Islamic economic law, legal politics, and the national economic development .

## Abstrak
Praktik hukum ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi nasional, melalui berbagai lembaga atau  sentra  ekonomi  yang  bergerak  pada  sektor  riil,  telah  membawa  dampak  positif  terhadap pertumbuhan  dan  pembangunan  ekonomi  nasional.  Praktik  tersebut  didasarkan  pada  prinsip syariah, yang dituangkan ke dalam berbagai macam regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konsep hukum ekonomi syariah, negara yang diwakili oleh pemerintah yang menerapkan  praktik  ekonomi  syariah  harus  menerapkan  prinsip-prinsip  ekonomi  syariah  untuk mencapai  tujuan  dalam  hukum  ekonomi  syariah.  Tujuan  menjalankan  hukum  ekonomi  syariah yang menitikberatkan pada kemashlahatan masyarakat berdasarkan keseimbangan  dan keadilan menjadi potret politik hukum ekonomi syariah. Kenyataan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan ekonomi syariah yang dikeluarkan pemerintah masih sangat tertinggal bila dibandingkan dengan kegiatan ekonomi konvensional dan ketentuan hukum negara lain, disebabkan oleh politik hukum  ekonomi  syariah  yang  menjadi  arah  dan  cara  pemerintah  dalam  memformalkan  hukum ekonomi syariah di Indonesia.
Kata Kunci: hukum ekonomi syariah, politik hukum dan pembangunan ekonomi nasional .

## Pendahuluan
Pemberlakukan  sistem  perbankan  syariah  di  Indonesia  dianggap  sebagai bukti  pengakuan  Pemerintah  terhadap  kemampuan  dan  ketahanan  sistem  bagi
hasil  bank  syariah  dalam  menghadapi  krisis  ekonomi  pada  tahun  1997  hingga tahun  1998.  Bentuk  pengakuan  tersebut  ditunjukkan  oleh  Pemerintah  dengan cara menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  (selanjutnya  disebut dengan  UU  Perbankan).  UU  Perbankan  merupakan  suatu  evolusi  perkembangan pengaturan  pada  sistem  perbankan  nasional  dengan  diberlakukannya  sistem perbankan  syariah  sebagai  alternatif  dari  sistem  perbankan  konvensional. Alternatif  sistem  tersebut  yang  kemudian  disebut  sebagai dual  banking  system , yaitu,  bank  syariah  sebagai  alternatif  dari  bank  konvensional  yang  berjalan beriringan dan bersamaan dalam sistem perbankan nasional. 1
Pemberlakuan dual  banking  system menandai  diberlakukannya  2  (dua) sistem  yang  berbeda,  dengan  prinsip-prinsip  dan  pelaksanaan  perbankan  yang berbeda  satu  dengan  lainnya.  Pemberlakuan  sistem  ini  menandai  adanya  suatu “dualisme”  pada  sistem  perbankan  nasional  yaitu,  sistem  hukum  nasional  dan sistem hukum syariah/Islam.
Menurut  Sutan Remy Sjahdeni, dalam penerapan dualisme sistem hukum ini,  praktek  dan  pelaksanaan  perbankan  syariah  di  Indonesia  selain  tidak  boleh bertentangan  dengan  hukum  Islam  secara  normatif  ( Al-Qur’an,  Sunnah/Hadits , dan ijtihad ), juga tidak boleh bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. 2 Penegasan  yuridis  ini,  berkaitan  dengan  legalitas  hukum  ekonomi Islam  di  Indonesia,  sekaligus  menunjukkan  eksistensi  dan  posisinya  dalam kerangka sistem hukum ekonomi nasional yang berlaku saat ini.
Akibat  dari  pemberlakuan  “model dual  banking  system” ala  Indonesia tersebut  adalah,  timbulnya  persoalan  pada  fungsi  intermediasi  bank  syariah sebagai  lembaga  keuangan  yang  memiliki  perbedaan  pada  variasi  penyaluran dana  ke  masyarakat,  dengan  fungsi  intermediasi  bank  konvensional  sebagai lembaga  keuangan  yang  hanya  dapat  menyalurkan  dana  ke  masyarakat  dalam
1 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, Kencana Prenada Media, Cetakan Kesatu, Jakarta, Juni 2014, hlm. 105-110.
2 Id.
bentuk  kredit.  Kedua  hal  tersebut  menjadi  samar  karena  penerapan  fungsi intermediasi  bank  syariah  yang  sama  dengan  atau  ditundukkan  pada  aturan- aturan  hukum  mengenai  bank  konvensional  yang  berbeda  produk  dan operasionalnya.
Alih-alih mengalami pengalihan nasabah muslim dari bank konvensional ke bank  syariah,  mayoritas  nasabah  bank  syariah  merupakan  nasabah  yang  sama pada  bank  konvensional.  Artinya,  masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  adalah muslim  pun  masih  memandang  prinsip-prinsip  syariah  dalam  kegiatan  usaha perbankan  syariah  sebagai  aturan-aturan  yang  sama  dengan  bank  konvensional. Apa  yang  menjadi  maksud  dan  tujuan  awal  mula  didirikannya  bank  syariah sebagai  upaya  pemenuhan  terhadap  sistem  perbankan  yang  halal  dengan  tidak menggunakan  sistem  bunga  sebagai  penentuan  harga  atas  produk-produk  bank konvensional,  tidak  berbanding  lurus  dengan  tingkat  kesadaran  masyarakat muslim  di  Indonesia.  Pertanyaan  yang  timbul  adalah,  apakah  adanya  2  (dua) sistem  perbankan  berupa  bank  konvensional  dan  bank  syariah  yang  berlaku  di Indonesia  sebagai dual  banking  system dapat  berjalan  dan  berkembang  secara bersama-sama,  dengan  karakteristik  yang  khas  diantara  keduanya  berdasarkan perangkat aturan yang sesuai dengan sistem perbankan yang digunakan?
Beberapa hal yang akan disoroti dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: kedudukan  prinsip-prinsip  syariah  sebagai ethical  economy dalam  hukum perbankan  syariah;  penerapan dual  banking  system pada  sistem  perbankan nasional  untuk melihat hukum yang diterapkan dalam operasional kegiatan usaha perbankan  syariah  di  Indonesia  sebagai  alternatif  dari  sistem  perbankan konvensional;  dan  rekonstruksi  konsep dual  banking  system sebagai  upaya pembaharuan  pengelolaan  dan  pengembangan  hukum  perbankan  syariah  dalam rangka  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  berdasarkan  asas-asas  pada sistem perekonomian Pancasila.
Kedudukan  Prinsip-Prinsip  Syariah  Bidang  Perbankan  sebagai Ethical Economy pada Hukum Perbankan Syariah.
Pada  dasarnya  prinsip-prinsip  syariah  dalam  hukum  Islam  merupakan prinsip  yang  bersifat ethical  economy ,  karena  menerapkan  aturan  yang  bersifat rahmatan  lil’alamin 3 dan  mengatur  manusia  sebagai khalifatullah  fi  al-ardh 4 . 5 Kedua  konsep  tersebut  menjadikan  tiap-tiap  perilaku  manusia  dalam kedudukannya sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat dibatasi oleh  aturan  yang  bersifat  komprehensif.  Sifat  komprehensif  dalam  hukum  Islam ini menyangkut semua aspek kehidupan manusia, yang terdiri dari: Pertama , asas tauhid , yaitu keyakinan yang diyakini kebenarannya sehingga menjadi iman setiap manusia  dalam  menjalankan  ibadah  dan  muamalah,  dimana  asas  ini  menjadi sentral-fundamental  ibadah  dan  muamalah . Kedua,  asas akhlak ,  yaitu  segala sesuatu  yang  berguna (akhlakul  karimah), sehingga  konsep  akhlak  yang  baik adalah  segala  sesuatu  yang  berguna/bermanfaat  baik  untuk  dirinya  maupun masyarakat.  Konsep  akhlak  di  sini  bukanlah  moral  ataupun  etika.  Ketiga,  asas syariah , yaitu aturan-aturan yang menjadi ukuran baik atau buruknya akhlak yang akan  melahirkan  sikap  batin  dan  perilaku-perilaku  yang  baik  atau  buruk,  baik dalam  bidang  yang  bersifat  individu  ( ibadah )  dan  bidang  yang  bersifat  sosial ( muamalah ). 6
Ketiga asas tersebut saling terkait satu sama lain sebagai suatu sistem yang komprehensif  dan  menjadi  kerangka  dasar  pada  hukum  Islam.  Ketiga  kerangka tersebut mencakup semua aspek kehidupan manusia dalam rangka menjaga atau melindungi hal-hal yang berkaitan dengan tujuan hukum Islam yang diwujudkan dalam  bentuk  kemaslahatan/kemanfaatan  umat  manusia,  yang  dikenal  dengan
3 Adalah:  aturan  yang  menetapkan  kasih  sayang  yang  ditujukan  bagi  seluruh  umat  manusia beserta segenap alam semesta dan isinya. Lihat dalam Q.S. A L -A NBIYAA ’ ayat 107.
4 Adalah:  manusia  sebagai  entitas  yang  melekat  pada  mahluk  Tuhan  yang  berpeluang  dengan potensinya  menciptakan peradaban di muka bumi ini ( man of  inovator ), baik sebagai pribadi maupun sebagai mahluk sosial.Lihat dalam Q.S. A L -B AQARAH AYAT 30.
5 Zamir  Iqbal  dan  Abbas  Mirakhor,  Pengantar  Keuangan  Islam,  Teori  dan  Praktik,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 10-15.
6 Muhammad  Daud  Ali,    Hukum  Islam,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 5-20.
istilah maqashid al syari’ah. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dalam maqashid al  syari’ah adalah  sebagai  berikut: 7 Hifdzu  din ,  yaitu,  memelihara  kebebasan beragama  dan  tidak  mengganggu  keyakinan  orang  lain; Hifdzu  aql ,  yaitu, memelihara  kebebasan  nalar  untuk  berpikir  dan  kebebasan  untuk  berpendapat lain dengan orang lain; Hifdzu mal , yaitu, memelihara kebebasan untuk memiliki dan menjaga harta bendanya; Hifdzu nafs , yaitu, memelihara hak untuk hidup; dan Hifdzu nasl , yaitu, memelihara hak untuk melanjutkan keturunannya.
Hukum  ekonomi  Islam  memberikan  jaminan  untuk  tercapainya pemenuhan tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas dan kemaslahatan semua kebutuhan  primer  ( basic  needs ) 8 tiap  orang  secara  menyeluruh.  Serta  tidak menutup  kemungkinan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sekunder  dan  tersiernya sesuai  dengan  kadar kemampuannya  sebagai  individu  yang  hidup  dalam sebuah masyarakat yang memiliki gaya hidup tertentu, sebagai  salah satu bagian dalam syariah muamalah 9 , yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadits/Sunnah . 10
Pada syariah  muamalah aturan-aturan  dalam  Al-Qur’an  memiliki  sifat Zanni , yaitu ketentuannya bersifat umum, universal, tidak diatur secara terperinci dan  tegas  agar  dapat  menyesuaikan  dengan  perkembangan  masyarakat  yang terbatas  waktu,  tempat, 11 dan  perkembangannya  berdasarkan  beberapa  cara penemuan hukum Islam yang menggunakan berbagai macam cara penalaran ( Ar- Ra’yu )  yang  tetap  berlandaskan  pada Al-Qur’an dan As-Sunnah/Hadits, yang kemudian dikenal dengan proses ijtihad . 12
7 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance, John Wiley&Sons, Ltd., 2007, hlm. 65.
8 Kebutuhan  primer  ( basic  needs )  dalam  konsep  hukum  Islam  adalah  segala  kebutuhan  atas makanan  dan  minuman  yang  layak  bagi  kesehatan  dan  ketentuan  syariah,  rumah  tinggal, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan.
9 Adalah: pola hubungan manusia dalam masyarakat dan dengan alam semesta. Kegiatan dalam syariah  muamalah atas  segala  bidang  kegiatan  yang  mengatur  kehidupan  manusia  dalam masyarakat
10 Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Risalah Gusti, Cetakan Kedelapan, Surabaya, Maret 2009, hlm. 52.
11 Ahmad M. Saefuddin, Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam, Media Da’wah, Jakarta, 1984, hlm. 15.
12 Zainuddin Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta 2010, hlm. 26.
Proses ijtihad merupakan rasionalisasi hukum Islam dalam semua bidang ibadah  dan  muamalah,  yang  akan  menghasilkan  aturan-aturan  dari  berbagai macam  metode  ilmiah  penemuan  hukum  Islam  yang  digunakan  dalam  proses ijtihad untuk  menghasilkan  temuan  yang  disebut  dengan Fiqih 13 .  Tujuan dilakukannya fiqih adalah,  untuk  memenuhi  seluruh  kegiatan  manusia  dalam kehidupannya  sebagai amar  ma’ruf  nahi  mungkar ,  yang  berarti  mengerjakan usaha  yang  benar  dan  meninggalkan  yang  dilarang. 14 Menurut  Ibnu  Subhi  yang dikutip  oleh  Satria  Effendi  M.  Zein , 15 fiqih adalah  “ pengetahuan  tentang  hukum syara’  yang berhubungan  dengan  segala amal  perbuatan  yang digali satu  persatu dalilnya .” Fiqih inilah  yang  sering  diterjemahkan  sebagai  hukum  Islam,  yang memiliki cakupan sangat luas sesuai dengan bidang-bidang yang diatur. 16
Keseluruhan  pendekatan  yang  digunakan  dalam  sistem  hukum  Islam dilandasi  beberapa  asas  pokok  dalam  kegiatan  manusia,  baik  dalam  kegiatan ibadah maupun muamalah. Beberapa asas pokok yang melandasi seluruh kegiatan ekonomi  syariah  termasuk  bidang  perbankan,  adalah: 17 Pertama,  kepemilikan. Konsep  kepemilikan  dalam sistem  hukum  Islam  adalah  manusia  sebagai  pemilik bukan  merupakan  penguasa  mutlak  atas  sumber-sumber  ekonomi.  Tetapi  ia hanya sebatas kemampuan untuk memanfaatkannya, karena segala sumber daya ekonomi adalah absolut milik Tuhan yang dimanfaatkan oleh manusia dalam arti umum  sehingga  harus  dikuasai  oleh  Negara  untuk  kepentingan  seluruh masyarakat.  Kedua,  keseimbangan.  Dalam  sistem  hukum  Islam  keseimbangan diartikan mampu memenuhi kebutuhan duniawi dengan kebutuhan akhirat, serta
13 Fiqih adalah  suatu  produk  hukum  berupa  peraturan  dasar  dalam  berperilaku  dan  sebagai peraturan  dalam  menyelesaikan  persoalan  di  masyarakat,  dengan  menggunakan  berbagai pendekatan, baik pendekatan tradisional dan pendekatan modern melalui alat-alat interpretasi dan konstruksi hukum Islam ( ijma’, maslahah mursalah, sadduz dzariah, ‘urf, istishab, istihsan, dan qiyas ).
14 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, RajaGrafindo Persada, Jakarta 2008, hlm. 5.
15 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqih, Kencana, Jakarta 2008, hlm. 4.
16 Fiqih  muamalah  adalah  hukum-hukum  syara’  yang  berhubungan  dengan  urusan  pemenuhan kebutuhan  manusia  dalam  masyarakat,  atau  hukum  yang  berkaitan  dengan  tindakan  hukum manusia  dalam  persoalan  keduniaan.  Lihat  dalam  Rahmat  Syafei,  F IQIH M UAMALAH , Pustaka Setia, Bandung 2000, hlm. 13.
17 A.M. Saefuddin, supra no. 12,  pada 21.
memenuhi  kepentingan  individu  dengan  kepentingan  umum,  dengan  cara  harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu untuk mendapatkan hak.  Ketiga, Keadilan. Merupakan  asas  yang  menjadi  titik  tolak  sekaligus  proses  dan  tujuan  semua tindakan manusia. 18
Ketiga asas dalam sistem hukum Islam yang menjadi prinsip-prinsip dasar atau  umum  hukum  ekonomi  dan  keuangan  syariah  menghasilkan  beberapa instrumen  pokok,  yaitu:  zakat,  pelarangan  riba  dan  judi,  kerjasama  ekonomi, jaminan sosial, dan peranan Negara. 19
Berdasarkan  asas-asas  di  atas,  maka  setiap  kegiatan  bank  syariah  harus memenuhi 4 (empat) aspek dasar ekonomi syariah yang terdiri dari: 20
1. Ekonomi  illahiyah/Ketuhanan,  mengandung  arti  manusia  diciptakan  oleh Tuhan  untuk  memenuhi  perintah-Nya,  yakni  beribadah,  dan  dalam  mencari kebutuhan  hidupnya  manusia  harus berdasarkan  aturan-aturan/hukum  yang tujuan utamanya adalah untuk mendapat ridho Tuhan;
2. Ekonomi akhlaq, mengandung arti kesatuan ekonomi dan akhlaq harus selalu berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seorang manusia tidak bebas begitu saja mengerjakan apa yang diinginkan dan yang menguntungkan pribadinya tanpa mempedulikan kepentingan umum;
3. Ekonomi  kemanusiaan,  mengandung  arti  manusia  memenuhi  kebutuhan hidupnya dalam bidang ekonomi merupakan “ khalifah ” atau pelaksana amanat berdasarkan segala yang telah diberikan Tuhan; dan
4. Ekonomi  keseimbangan,  mengandung  arti  setiap  manusia  harus  dapat menyeimbangkan  hak  individunya  dan  masyarakat  baik  dunia  dan  akhirat, jiwa  dan  raga,  akal  dan  hati,  serta  iman  dan  kekuasaan.  Di  dalam  sistem ekonomi  syariah  tidak  boleh  menzalimi  masyarakat,  khususnya  kaum  yang lemah secara ekonomi, tetapi juga tidak menzalimi hak individu.
18 Moh. Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 214.
19 Zainuddin Ali, supra no. 13, pada 7
20 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Dana Bhakti Wakaf, Jogjakarta 1995, hlm. 89-113.
Keempat sudut pandang tersebut merupakan pendekatan sistem ekonomi terhadap hukum syariah. Menurut Syafruddin Prawiranegara, pendekatan sistem ekonomi  terhadap  hukum  syariah,  yaitu:  pertama,  konsumsi  manusia  dibatasi pada  tingkat  yang  dibutuhkan  dan  bermanfaat  bagi  kehidupan  manusia.  Kedua, alat  pemuas  kebutuhan  manusia  seimbang  dengan  tingkat  kualitas  manusia. Ketiga,  dalam  pengaturan  distribusi  dan  sirkulasi  barang  dan  jasa  diterapkan konsep pemerataan. 21
Mengenai  perbankan  syariah  tidak  akan  ditemukan  secara  eksplisit  pada Al-Qur’an,  sebab  hukum  Islam  mengenai  perbankan  syariah  merupakan Fiqihmuamalah bidang ekonomi syariah. Hal ini dihasilkan dari proses ijtihad atau interpretasi  wahyu  Allah  yang  bersifat  transendental,  dengan  menggunakan pendekatan maqashid al syari’ah 22 , yang kemudian menghasilkan prinsip-prinsip syariah bidang perbankan. 23
Proses ijtihad memiliki  berbagai  macam  pendekatan  atau  cara  pandang yang  berbeda-beda,  sebagai  akibat  adanya  keleluasaan  menginterpretasikan ketentuan yang terdapat pada Nash Al-Qur’an . Maka disinilah letak persoalan dari perbedaan  pandangan  akibat  keleluasaan  metode  pendekatan  dalam  proses ijtihad yang  digunakan  para  ahli  dalam  memahami  aspek  situasi  dan  kondisi masyarakat, aspek ruang, dan aspek waktu. 24
Dengan  demikian  menjadi  suatu  hal  yang  wajar  apabila  terdapat ketidakseragaman  hukum  perbankan  syariah  di  berbagai  tempat  atau  aturan hukum  bagi  bank  syariah  di  suatu  negara  yang  bisa  saja berbeda  dengan  aturan bank  syariah  di  negara  lain.  Ketidakseragaman  pada  aturan-aturan  pelaksanaan bank  syariah  tersebut  menurut hukum  taklifi (penetapan  akibat  hukumnya ) adalah Mubah, yaitu,  diperbolehkan  atau  dibenarkan  sepanjang  memenuhi
21 Syafruddin Prawiranegara, Sistem Ekonomi Islam, Publicita, Jakarta 1985, hlm. 10-15.
22 Teori Maqashid  Al  Syaria’ah yang  juga  dikenal  dengan  konsep al  maslahah  mursalah yang dikembangkan  oleh  Imam  Malik  yang  memiliki  tujuan  menemukan  kemaslahatan  umum melalui beberapa metode penemuan hukum dalam proses ijtihad.
23 Hendi Suhendi, supra no. 11, pada 5.
24 Ilyas Supena, Dekonstruksi dan Rekonstruksi, Gama Media, Yogyakarta, 2002, hlm. 3.
prinsip-prinsip syariah utama, 25 yaitu: 26 Prinsip keyakinan/iman ( tauhid ); Prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun ); Prinsip kemaslahatan ( maslahah ); Prinsip universalisme ( alamiyah ); dan Prinsip secara tegas tidak mengandung hal- hal  yang  dilarang,  antara  lain: 27 Tidak  mengandung Maysir (mengandung  unsur penipuan);  Tidak  mengandung Gharar (mengandung  unsur  ketidakjelasan informasi/keterangan  seputar  objek  dan  bidang  yang  dilakukan);  Tidak mengandung Qimar (mengandung unsur judi/spekulasi); dan Tidak mengandung Riba (bunga/keuntungan/manfaat yang tidak boleh diambil).
Prinsip-prinsip  syariah  sebagai  prinsip  utama  dalam  kegiatan  ekonomi syariah  di  atas,  menghasilkan  beberapa  prinsip-prinsip  syariah  dalam  bidang perbankan  yang  menjadi  prinsip-prinsip  operasional  perbankan  syariah  melalui produk-produk  yang  ditawarkan  di  masyarakat,  antara  lain: Murabahah 28 , Mudharabah 29 , Musyarakah 30 , Ijarah 31 , dan wadi’ah 32 . 33
Secara  garis  besar  keberadaan  atau  kedudukan  prinsip-prinsip  syariah sebagai ethical  economy pada  bidang  perbankan,  baik  yang  bersifat  umum  dan khusus  akan  selalu  berpusat  pada  prinsip  tauhid  yang  akan  menghasilkan  iman dan  etika,  untuk  mencapai  tujuan  hukum  Islam  yaitu  kemaslahatan  dan
25 Lihat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/16/PBI/2008, Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Pasal 2 Ayat (3)
26 Zamir  Iqbal  dan  Abbas  Mirakhor,  Pengantar  Keuangan  Islam,  Teori  dan  Praktek, Kencana Predana Media Group, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Jakarta 2009, hlm. 69.
27 Id.
28 Adalah:  jual  beli  antara  dua  belah  pihak  dimana  pembeli  dan  penjual  menyepakati  harga  jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.
29 Adalah: perjanjian kerjasama untuk melakukan kegiatan pembiayaan usaha antara pihak pemilik dana (shahibul  mal) dan  pihak  pengelola  dana (mudharib) untuk  mengelola  suatu  kegiatan ekonomi  dengan  menyepakati  nisbah  bagi  hasil  atas  keuntungan  yang  akan  diperoleh,  dan masing pihak-pihak siap menghadapi risiko usaha menurut prestasi masing-masing pihak.
30 Adalah:  perjanjian  antara  pihak-pihak  yang  akan  bekerjasama  dalam  kegiatan  usaha  untuk menyertakan dananya sebagai modal usaha dengan menyepakati nisbah pembagian hasil baik yang bersifat tetap maupun temporer.
31 Adalah:  suatu  kegiatan  sewa  mneyewa  barang  atau  benda  dengan  imbalan  pendapatan  sewa berdasarkan  kesepakatan  baik  dengan  tidak  adanya  pengalihan  pemilikan  ( ijarah )  maupun adanya pengalihan pemilikan ( ijarah mumtahiya ).
32 Adalah:  suatu  perjanjian  penitipan  dari  pihak  pemilik  kepada  pihak  penerima  titipan  dengan konsekuensi sewaktu-waktu titipan akan diambil pemilik.
33 Lihat  Undang-undang  R.I.  No.10  Tahun  1998,  L.N.R.I.  Tahun  1998,  Perubahan  atas  undang- undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 13.
kesejahteraan  sosial  ( maqashid  al  syari’ah )  berdasarkan  ketentuan  yang  telah ditetapkan Tuhan. 34
Hal itu sejalan dengan prinsip yang mendasari hukum Islam bahwa hukum atau  aturan  Tuhan  adalah  aturan  yang  dipahami  sebagai  sarana  untuk  melayani Tuhan, bukan untuk melayani masyarakat. Sehingga manusialah yang seharusnya mengikuti  hukum  bukan  sebaliknya,  karena  hukum  Islam  bukan  hukum  yang dibuat sesuai dengan keinginan manusia tetapi keinginan Tuhan. 35
Fungsi Intermediasi Bank Konvensional Dalam Sistem Perbankan Nasional.
Prinsip-prinsip  yang  berlaku  pada  bank  konvensional  adalah  dari  sistem keuangan suatu negara. 36 Lembaga keuangan bank merupakan wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi untuk menitipkan atau menyimpan  dananya  dan/atau  melakukan  berbagai  transaksi  keuangan. Kemudian,  bank  menyalurkannya  kepada  masyarakat  melalui  pranata  hukum perkreditan. 37
Landasan  yuridis  hukum  perbankan  di  Indonesia  diatur  dalam  berbagai peraturan  perundang-undangan,  baik  dalam  bentuk  Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Bank Indonesia. 38
Menurut  O.P.  Simorangkir 39 ,  bank  memiliki  3  (tiga)  tugas  dalam melaksanakan fungsinya, yaitu: pertama, operasi perkreditan secara aktif. Dalam tugas  ini  bank  menciptakan  atau  memberikan  kredit  kepada  masyarakat; kedua, operasi  perkreditan  secara  pasif,  artinya  bank  menerima  simpanan  masyarakat; dan ketiga, bank sebagai perantara pemberi kredit.
Pada  umumnya  kegiatan  bank  konvensional  adalah  melakukan  kegiatan- kegiatan  dalam  memperjualbelikan  mata  uang,  surat  efek,  dan  instrumen-
34 Zainuddin Ali, supra catatan no. 12, pada 13-17.
35 Ratno Lukito, Tradisi Hukum Indonesial, IMR Press, Cianjur, 2013, hlm. 53.
36 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Edisi Revisi, Bandung, 2012, hlm. 13.
37 Id. 38 Id, 5.
39 Id  18.  Lihat  juga  pada  O.P.  Simorangkir, Pengantar  Lembaga  Keuangan  Bank  dan  Nonbank, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta, 2004, hlm. 11.
instrumen yang dapat diperdagangkan, penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya  atau  untuk  mendapatkan  bunga  dan/atau  pembuatan, pemberian  pinjaman  dengan  atau  tanpa  barang  tanggungan,  penggunaan  uang yang  ditempatkan  atau  diserahkan  untuk  disimpan.  Termasuk  pembelian, penjualan,  penukaran,  atau  penguasaan  atau  penahanan  alat  pembayaran, instrumen  yang  dapat  diperdagangkan,  atau  benda-benda  lainnya  yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai kegiatan yang teratur. 40
Bank sebagai lembaga keuangan merupakan suatu badan usaha yang telah mendapatkan  izin  usaha  dari  pemegang  otoritas  industri  perbankan  dan keuangan.  Izin  dimaksud  agar  bank  yang  hendak  mengumpulkan  dana  dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat tidak merugikan masyarakat. 41
Sistem  perolehan  keuntungan  bank  konvensional  adalah  dengan  cara menetapkan  keuntungan  secara  tetap  bagi  pemilik  modal  sejak  awal  perjanjian, dengan  menggunakan  sistem  penetapan  bunga  sebagai  harga  yang  ditawarkan kepada  nasabah.  Selain  itu,  bank  konvensional  hanya  dapat  melakukan  fungsi intermediasi  berupa  pemberian  jasa-jasa  yang  bersifat commercial yang  berupa menerima  simpanan  dan  memberi  pinjaman  dengan  bunga. 42 Di  luar  dari  itu, kegiatan commercial  bank bukanlah  menjadi  fungsi  intermediasi  bank konvensional,  melainkan  menjadi  fungsi  intermediasi  lembaga  keuangan  non bank, dalam hal ini lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi.
Pemisahan  antara commercial  banking dan investment  banking 43 di Indonesia  merupakan  model  yang  juga  diterapkan  dalam  sistem  perbankan Amerika  Serikat.  Pemisahan  yang  dilakukan  dalam  sistem  perbankan  Amerika Serikat dilakukan sebagai jawaban terhadap gelombang kebangkrutan bank akibat
40 Abdurrahman,  Ensiklopedia  Ekonomi  Keuangan  Perdagangan  Inggris-Indonesia,  Pradnya Paramitha, Jakarta, 1991, hlm. 86.
41 Arief  R.  Permana  dan  Anton  Purba,  Sekilas  Ulasan  UU  Perbankan  Syariah, Buletin  Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 6, Nomor 2, Edisi Agustus 2008, hlm. 12.
42 Muhammad  Zuhri,  Riba  dalam  Al-Qur’an  dan  Masalah  Perbankan:  Sebuah  Tilikan  Antisipatif, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 59.
43 Investment Banking adalah suatu kegiatan pembiayaan dengan cara menyalurkan dana melalui beberapa kegiatan usaha.
stagnasi  ekonomi  pada  tahun  1930-an.  Pemisahaan  antara  kegiatan commercial banking dan investment  bank yang  diatur  dalam Glass-Steagall  Act.  Legislative history tersebut  adalah  keyakinan  Kongres  Amerika  Serikat  bahwa  keterlibatan commercial  banking pada  kegiatan investment  banking merusak  prinsip  kehati- hatian  dan  kepercayaan  masyarakat  sehingga  menyebabkan  terjadinya kehancuran pasar modal dan kebangkrutan bank yang kemudian disusul dengan depresi ekonomi pada tahun 1929. 44
Perdebatan  mengenai  pemisahan  kegiatan  usaha  bank  konvensional tersebut  sudah  terjadi  sepanjang  abad  dua  puluh  dan  semakin  hangat,  paling tidak,  sejak  tahun  1960-an  dimana  bank  umum  dan  perusahaan  sekuritas berusaha  memperluas  kegiatan  usaha  masing-masing,  sehingga  secara  perlahan batas  yang  memisahkan  kedua  jenis  lembaga  ini  semakin  menipis. 45 Melihat kenyataan  yang  ada,  pemisahan  seperti  di  atas  memang  sudah  tidak  begitu relevan  lagi,  mengingat  operasional  perbankan  tidak  lagi  mengenal  tapal  batas, dan  derivatif  dari  produk-produk  perbankan  begitu  cepat  berkembang.  Hal  ini yang  membuat  Lembaga  federal  di  Amerika  Serikat  yang  bertanggungjawab terhadap  pengaturan  dan  pengawasan  bank  komersial,  yaitu the  Office  of Comptroller  of  the  Currency  (OCC ), the  Federal  Deposit  Insurance  Corporation (FDIC )  dan the  Federal  Reserve  Sistem  (Fed )  sepakat  untuk  memperlunak pembatasan antara commercial bank dan investment bank . 46
Alasan  pelunakan  tersebut  didasarkan  pada  alasan  bahwa  pendelegasian fungsi-fungsi tertentu dari suatu lembaga perantara keuangan akan menurunkan biaya karena dapat menghilangkan duplikasi. Misalnya, fungsi sebagai pengumpul informasi  sebelum  memutuskan  untuk  membiayai  dan  memonitor  debitur
44 Zulkarnain Sitompul,  Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2002, hlm. 4-5.  Lihat  dalam  George  Graham, Bank  Insurance  Battle  Flares  Again  Sweeping  Reform  of Banking Legislation is Put Under Treat , Financial Times , 5 May 1995, hlm. 5.
45 Zulkarnain Sitompul,  Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia: Kajian dari Perspektif Bank Syariah, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2002, hlm. 9.  Dikutip  dari  Joao  A.C.Santos,  Securities  Units  of  Banking  Conglomerates: Should  Their Location Be Regulated?, Cato Journal , Vol. 18, No.1, Spring/Summer 1998, hlm. 93.
46 Id
tertentu. Berdasarkan alasan ini, diyakini bahwa bank yang juga menawarkan jasa sekuritas seperti menjamin emisi saham suatu perusahaan di pasar modal dapat mengembangkan  suatu  hubungan  yang  luas  dan  panjang  dengan  perusahaan tersebut. 47 Alasan lainnya adalah peningkatan jumlah titik temu antara bank dan perusahaan  mempermudah  bank  dalam  mengumpulkan  informasi  tentang perusahaan  dan  menggunakan  informasi  tersebut  untuk  bertransaksi.  Sebagai contoh,  akan  lebih  sederhana  bagi  suatu  bank  untuk  menilai  kondisi  suatu perusahaan yang pernah dijamin oleh bank tersebut pada saat perusahaan itu go public. 48
Sementara itu, kecenderungan globalisasi telah pula menghilangkan batas- batas tradisional kedaulatan negara dalam sistem keuangan. Modal tidak pernah memiliki bendera nasional, dana mengalir dari satu negara ke negara lain secara cepat,  bergerak  melewati  batas-batas  negara.  Secara  umum  bank  dan  lembaga keuangan  lainnya  serta  sistem  keuangan  di  seluruh  dunia  terlibat  dalam  proses restrukturisasi  secara  luas.  Dalam  proses  ini  seluruh  lembaga  keuangan  dipaksa untuk  bersikap  proaktif  dalam  melaksanakan  perubahan  dan  diharuskan melakukan  antisipasi  terhadap  perkembangan-perkembangan  baru  dengan  cara menyusun rencana sesuai dengan perkembangan baru tersebut. 49
Perbankan  dewasa,  ini  dihadapkan  pada  persaingan  yang  sangat  ketat dalam segala jenis usaha yang digelutinya. Pada retail banking saingan ini datang dari building  societies,  saving  bank,  postal  giros,  credit  co-operative,  insurance companies dan non  bank  financial  institution .  Sedangkan wholesale  banking juga menghadapi  persaingan  yang  sama.  Meningkatnya  kegiatan  sekuritisasi  telah mengalihkan  perhatian  perantara  kredit  dari  bank  ke  pasar  uang  dan  modal. Pertumbuhan transaksi comercial paper menunjukkan perubahan yang signifikan tentang hal ini. 50
47 Id
48 Jane E.Hughes dan Scott B. MacDonald, International Banking Text and Cases, Boston: Addison Wesley, 2002, hlm. 68.
49 Id
50 Zulkarnain Sitompul, supra no. 45, pada 9
Perubahan-perubahan tersebut membuat pemerintah semakin merasakan meningkatnya  kesulitan  mengindentifikasi  ketentuan  yang  relevan  bagi  masing- masing  industri  jasa  keuangan.  Dengan  hilangnya  hambatan  tradisional  yang dipergunakan  untuk  memisahkan  segmen  usaha  jasa  keuangan  yang  dilakukan dalam  mata  uang  dan  negara  yang  berbeda,  maka  karakteristik  yang dipergunakan  untuk  memisahkan  antara  lembaga  keuangan  dan  lembaga  non keuangan  juga  ikut  hilang.  Kekaburan  perbedaan  antara  lembaga  keuangan seringkali  disebut  sebagai  universalisasi  dari  kegiatan  usaha  bank  sebagaimana yang ditemukan di beberapa negara. 51

## Fungsi  Intermediasi  Bank  Syariah  dan  Kedudukan  Prinsip-Prinsip  Syariah Dalam Sistem Perbankan Nasional
Keberadaan  perbankan  konvensional  memang  telah  puluhan  tahun  lebih dulu ada dan berlaku sebagai sistem hukum perbankan nasional. Jika kita cermati kehadiran dan keberadaan hukum perbankan syariah, secara historis dikhususkan sebagai  upaya acces  to  justice bagi  masyarakat  muslim  Indonesia  dan  untuk memenuhi kebutuhannya menjalankan ibadah dan keyakinannya.
Karakteristik  kegiatan  usaha  bank  syariah  melarang  bunga  bank  karena merupakan  riba  dan  melarang  transaksi  keuangan  yang  bersifat  spekulatif  dan tidak  jelas.  Bank  syariah  melalui  formula  sistem  bagi  hasil  ( profit  and  loss sharing ), 52 berdasar  pada  kegiatan  kerjasama  dan  tolong  menolong  melalui produk-produk pembiayaan, jual beli, dan jasa. Kegiatan yang tidak menempatkan penyaluran  dana  yang  dibutuhkan  masyarakat  sebagai  utang  piutang  atau  lebih dikenal  dengan  istilah  kredit,  adalah  karakteristik  dalam  operasional  bank syariah. 53
51 Edward P.M. Gardener , Changes in Western European Banking, Routledge, London, 1993, hlm. 5.
52 Prinsip profit  and  loose  sharing /sistem  bagi  hasil  adalah  prinsip  pembagian  keuntungan  dan kerugian berdasarkan bentuk kerjasama pembiayaan yang dilakukan.
53 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 10-25.
Prinsip-prinsip  syariah  bidang  perbankan  di  atas  secara  tidak  langsung merumuskan  fungsi  dan  kegiatan/operasional  bank  syariah  melalui  akad-akad atau perjanjian syariah yang dapat kita lihat sebagai berikut: 54 penerima amanah untuk  melakukan  investasi  atas  dana-dana  yang  dipercayakan  oleh  pemegang investasi/tabungan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank; pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana shahibul mal sesuai  dengan  arahan  investasi  yang  dikehendaki  oleh  pemilik  dana;    penyedia jasa  lalu  lintas  pembayaran  dan  jasa-jasa  lainnya  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  prinsip  syariah;  dan  pengelola  fungsi  sosial  seperti,  pengelolaan  dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsinya pilihan).
Berdasarkan  beberapa  fungsi  operasional  bank  syariah  sebagai  lembaga keuangan  yang  diikat  dengan  sejumlah  akad/perjanjian  di  atas,  dapat  dilihat terdapat  perbedaan  fungsi  intermediasi  bank  syariah  yang  lebih  leluasa menjalankan  fungsinya  melalui  beberapa  produk  dibandingkan  fungsi intermediasi  bank  konvensional.  Fungsi  intermediasi  pada  bank  syariah  yang bervariasi  dan  lebih  luas  tersebut  dikenal  dengan  istilah universal  banking system . 55
Konsep universal  banking  system pada  fungsi  intermediasi  bank  syariah merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  sebagai  kegiatan operasionalnya,  yaitu  fungsi commercial  banking  system dan  fungsi investment banking . Beberapa akad atau perjanjian yang mengikat beberapa produk-produk bank  syariah  di  atas  menunjukkan  bahwa  produk-produk  bank  syariah  lebih bervariasi dan ruang lingkup kegiatannya pun meliputi berbagai kegiatan usaha, yaitu  kegiatan  usaha commercial  banking (seperti: akad  murabahah ),  yang memperoleh  keuntungan  dari  margin  keuntungan/selisih  harga  penjualan  dan pembelian  produk  yang  telah  disepakati  di  awal  akad/perjanjian  dan  kegiatan usaha investment banking (seperti: akad mudharabah, akad musyarakah, dan akad
54 Muhammad Asro dan Muhammad Khalid, Fiqih Perbankan, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 65.
55 Sutan Remy Sjahdeini, supra No. 2, pada 36.
ijarah ),  yang  memperoleh  keuntungan  melalui  pembiayaan  kerjasama berdasarkan sistem bagi hasil. 56
Penyaluran  dana  melalui  kredit  dalam  kegiatan  operasional  bank  syariah bukan  merupakan  kegiatan  usaha investment dan commercial  banking  system , melainkan  kegiatan  bank  syariah  sebagai  pengelola  dana  sosial,  yang  fungsinya optional /pilihan. Kredit pada bank syariah didasarkan pada asas tabarru atau asas tolong menolong, dengan sebutan Qardh . Terhadap akad qardh /akad kredit, bank syariah  tidak dibenarkan  mengambil  keuntungan  atas  transaksi  tersebut.    Maka, untuk dana yang disalurkan dalam kegiatan akad qardh , bank syariah tidak boleh menarik  dari  dana  titipan  berupa:  tabungan,  deposito,  dan  giro  nasabah, melainkan harus berasal dari dana atau modal internal bank syariah sendiri dan dana sosial dari nasabah. 57
Lantas  bagaimanakah  fungsi  intermediasi  bank  syariah  yang  bersifat universal  banking di  Indonesia,  mengingat  konsep universal  banking pada dasarnya  tidak  boleh  dilakukan  oleh  bank  yang  sama,  terkecuali  dilakukan  oleh anak perusahaan bank tersebut ( subsidiary ). Kenyataannya, bank-bank syariah di Indonesia  hampir  seluruhnya  adalah  anak  perusahaan  ( subsidiary )  dari  induk perusahaan  yang  merupakan  bank  konvensional.  Hingga  saat  ini  hanya  Bank Muamalat  Indonesia  (BMI)  saja  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  dari induk perusahaan bank konvensional. Ini menunjukkan bahwa bank-bank syariah di  Indonesia  memang  hanya  menjalankan  salah  satu  fungsi  intermediasi  saja, bukan menjalankan fungsi intermediasinya sebagai universal banking . Inilah yang menghambat  perkembangan  bank  syariah  di  Indonesia,  karena  keleluasaannya dalam  melakukan  kegiatan  usaha  sangat  terbatas.  Padahal  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  (UU  Perbankan Syariah) diatur mengenai kegiatan-kegiatan bank syariah baik sebagai commercial banking maupun investment banking .
56 Muhammad Syafi’i Antonio,  Bank Syariah Bagi Bankir&Praktisi  Keuangan, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta, 1999, hlm. 143.
57 Zulkarnain Sitompul, supra no. 45,  pada 2-8.
Berkenaan dengan masalah di atas, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana  posisi  prinsip  syariah  mengenai  perbankan  di  Indonesia?  Menurut Pasal  24  Ayat  (1)  huruf  a,  Pasal  24  Ayat  (2)  huruf  a,  dan  Pasal  25  huruf  a  UU Perbankan Syariah, bahwa bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  prinsip  syariah  diakui  sebagai  hukum  positif.  Namun  pertanyaan  tidak hanya berhenti sampai diakuinya prinsip syariah sebagai hukum positif. Persoalan berikutnya  adalah  apakah  prinsip-prinsip  syariah  yang  diakui  sebagai  hukum positif di Indonesia adalah segala prinsip yang berdasarkan sumber-sumber dari hukum Islam? Sesuai dengan UU Perbankan Syariah, bahwa prinsip syariah yang diakui  sebagai  hukum  positif  adalah  prinsip  syariah  yang  telah  difatwakan  oleh Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional (DSN). 58
Atho’ Mudzhar dalam penelitiannya tentang karakteristik fatwa MUI dalam Buku Mahsun  Fuad,  menyimpulkan  bahwa  lebih  dari  22  fatwa  yang  dikeluarkan oleh  MUI,  sebagian  besar  fatwa  tersebut  lebih  banyak  berusaha  mendukung kebijakan  Pemerintah.  Artinya,  fatwa-fatwa  tersebut  lebih  merupakan  legitimasi atas  segala  kehendak  pemerintah  bukan  menitikberatkan  pada  vitalitasnya sebagai  sistem nilai  moral  dan  etika  yang  hidup  dan  berkembang di  masyarakat untuk kemaslahatan sebesar-besarnya bagi masyarakat. 59
Penerapan Dual Banking System di Indonesia
Kurun  waktu  23  tahun  keberadaan  bank  syariah  di  Indonesia  menjadi bagian dari sistem perbankan nasional, sebagai alternatif dari bank konvensional. Hal ini bukanlah waktu yang singkat dalam suatu proses tumbuh kembang bank syariah di Indonesia. Tentunya bank syariah nasional diharapkan telah mengalami perkembangan  yang  sangat  pesat  berdampingan  dengan  bank  konvensional, sebagai konsekuensi diberlakukannya dual banking system .
58 Diatur pula dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009
59 Mahsun  Fuad,  Hukum  Islam  Indonesia:  Dari  Nalar  Partisipatoris  Hingga  Emansipatoris,  LKiS, Yogyakarta, 2008, hlm. 58.
Beberapa model pelaksanaan sistem perbankan syariah di beberapa negara berdasarkan hasil yang dicapai pada Konfenrensi Organisasi Islam ( Organization Islamic Conference ) pada 1983 oleh Abdul Mumin, digolongkan dalam 4  (empat) kategori:  Pertama,  sistem  tunggal  ( mono  banking  system );  Kedua,  sistem  ganda ( dual  banking system ); Ketiga,  sistem konvensional  modifikasi  ( conventional  plus system ), dan Keempat, sistem konvensional ( conventional system ). 60
Persoalan dual  banking  system yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  sistem dual  banking dengan  porsi  pasar  paling  besar,  yaitu  pasar  perbankan konvensional.  Meskipun  pertumbuhannya  cukup  tinggi  tetapi  dibandingkan dengan perbankan konvensional hanya mencapai 2,5%. Hal ini disebabkan tidak jelasnya  penerapan dual  banking  system yang  dilakukan  pada  sistem  perbankan nasional.  Kenyataannya  kegiatan  operasional  bank  syariah  melalui  kedua  fungsi intermediasinya  dibatasi  bahkan  dipisahkannya  antara  kegiatan commercial banking dan investment  banking .  Kegiatan investment  banking hanya  dilakukan melalui subsidiary bank  umum  ( commercial  bank )  dan  lembaga  keuangan nonbank. 61
Keberadaan dual  banking  system di  Indonesia  memiliki  tujuan  yaitu, menciptakan  diversifikasi  risiko  yang  dapat  mengurangi  masalah systemic  risk pada saat terjadinya krisis keuangan karena secara paralel mempunyai hubungan keuangan  terbatas  satu  sama  lain.  Pemberlakuan  sistem  tersebut  merupakan upaya  restrukturisasi  perbankan.  Sebab  perbankan  yang  kuat  menandakan  kuat atau lemahnya perekonomian suatu negara. 62
Pemberlakuan dual banking system bagi bank syariah di Indonesia melalui UU  Perbankan  Syariah  sebagai  dasar  hukum  utama  bagi  pendirian  dan  kegiatan bank  syariah,  lebih  diartikan  sebagai  konversi  bank  konvensional  menjadi  bank syariah  atau  bank  umum  syariah  menjadi  anak  perusahaan  bank  umum
60 Syukri  Iska.,  Sistem  Perbankan  Syariah  Di  Indonesia  dalam  Perspektif  Fikih  Ekonomi,  Fajar Media Press, Yogyakarta 2012, hlm. 57-58.
61 Zainul Arifin, Bank Syariah Versus Bank Konvensional, Republika, 17 Juni 2012.
62 Chatu  Mongol  Sonakul,  Message  From  The  Governor,  Bank  of  Thailand  Supervision  Report, Bangkok, 2000, tanpa halaman.
konvensional, atau dapat pula bank konvensional yang membuka Islamic Window atau Unit Usaha Syariah. 63
Pemberlakuan dual  banking  system menempatkan  peran  alternatif  bank syariah dalam berbagai bentuk, yaitu: bank syariah sebagai anak perusahaan dari induk perusahaannya yang merupakan bank umum konvesional, atau dapat pula sejak  awal  berupa  bank  syariah  yang  tidak  terafiliasi  dengan  bank konvensional/tunggal,  atau  berupa  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  dalam  bank konvensional. Pemberlakuan dual banking system dengan berbagai model tersebut justru  menimbulkan  persoalan  mengenai  apakah  variasi  bentuk  tersebut  telah sesuai dengan pengertian dual banking system ? Sebab beberapa bentuk terutama yang  merupakan  anak  perusahaan  dan  unit  usaha  syariah  lebih  sesuai  menjadi model Conventional  Plus  System (Sistem  Konvensional  Plus  yang  berupa  bank syariah baik sebagai anak perusahaan maupun unit usaha).
Konsep dual  banking  system yang  berlaku  di  Indonesia,  selain menimbulkan  persoalan-persoalan  yang  kompleks,  juga  menimbulkan  keraguan dalam  hal  pemisahan  atau  tidak  keuangan  perusahaan  bank  syariah  dan  bank konvensional,  serta  persoalan  mengenai  perundang-undangan  yang  diatur  atau diberlakukan  secara  berbeda  dalam  satu  perusahaan  bank  yang  harus  berjalan secara  paralel.  Tentu  saja  perbedaan  pemberlakuan  perundang-undangan tersebut  menimbulkan  persoalan  tersendiri  dalam  harmonisasi  sistem pengawasan  yang  dilakukan  lembaga  pengawas  Prinsip  Syariah,  pengawas  bank dan  pengawas  pasar  keuangan.    Persoalan  lainnya  menyangkut  bentuk  badan usaha  yang  dipergunakan  bank  syariah  di  Indonesia  yang  harus  berbentuk Perseroan Terbatas (PT) seperti halnya bank konvensional. Hal ini mempengaruhi
63 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008, Perbankan  Syariah L.N.R.I  Tahun  2008,  Pasal  5 mengatur  sebagai  berikut:  Bank  Konvensional  hanya  dapat  mengubah  kegiatan  usahanya berdasarkan  Prinsip  Syariah  dengan  izin  Bank  Indonesia;  Bank  Umum  Syariah  tidak  dapat dikonversi  menjadi  Bank  Umum  Konvensional;  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  tidak  dapat dikonversi  menjadi  Bank  Perkreditan  Rakyat;  dan  Bank  Umum  Konvensional  yang  akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka Unit Usaha Syariah di kantor pusat bank dengan izin Bank Konvensional.
tujuan  bank  syariah  yang  ditetapkan  pada  prinsip  syariah,  yaitu,  penentuan pilihan  terhadap  produk  yang  dikeluarkan  bank  syariah  yang  lebih menitikberatkan pada produk manakah yang lebih cepat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Karena bank menempatkan nasabah penitip dana dan pemegang saham  sebagai  pihak  yang  lebih  diutamakan  daripada  nasabah  penerima pembiayaan/penyaluran  dana  padahal  yang  sebenarnya  hubungan  di  antara ketiganya adalah kemitraan yang sejajar karena seharusnya didasarkan pada asas ukhuwah /kekeluargaan dan kerjasama.
Persoalan  lain  di  Indonesia,  yang  dapat  mempengaruhi  perkembangan bank  syariah,  adalah,  ketidakjelasan  model  yang  berdampak  pada  nasabah  bank syariah  sendiri  dengan  tidak  menempatkan  kedua  sistem  perbankan  sebagai alternatif atau pilihan. Dalam kenyataannya selama ini, nasabah bank syariah yang ada merupakan nasabah bank konvensional. Artinya dari sisi dana nasabah yang dihimpun tidak menunjukkan suatu perkembangan yang berarti. Pendekatan yang didasarkan pada keadaan mayoritas penduduk Indonesia sebagai Muslim diawal pendirian  bank  syariah,  bukan  merupakan  faktor  penentu  terjadinya perkembangan  bank  syariah  secara  pesat  atau  tidak  di  Indonesia.  Sebagai gambaran saja, Negara Malaysia dengan jumlah penduduk Muslim lebih kecil dari jumlah  penduduk  Muslim  Indonesia,  sampai  dengan  pertengahan  2015,  telah mengeluarkan  lebih  dari  150  produk  bank  syariah  melalui  berbagai  jenis  akad yang  ditawarkan  dengan  target  pangsa  pasar  bank  syariah  di  Malaysia  yang ditetapkan sebesar diatas 30%. 64
Menurut  penulis  beberapa  perangkat  hukum  perbankan  syariah  yang masih  belum  optimal,  adalah  berkaitan  dengan:  Pertama,  keberadaan  dan kedudukan  prinsip  syariah  perbankan  dalam  kebijakan  hukum  dan  politik pembuatan  peraturan  dalam  sistem  hukum  Indonesia;  Kedua,  mengenai perangkat  hukum  khusus  yang  dipergunakan  dalam  usaha  pengembangan produk-produk  perbankan  syariah,  baik  produk  pembiayaan  sektor  usaha  riil
maupun pertanian/perkebunan, produk jual beli, produk sewa menyewa, produk sewa beli, produk jasa dan produk sosial bank syariah; Ketiga, fungsi intermediasi, yaitu  sebagai  penghimpun  kelebihan  dana  masyarakat  untuk  kemudian menyalurkannya pada masyarakat lain yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya.  Namun,  pengaturannya  tidak  dapat  disamakan  bagi  keduanya. Fungsi intermediasi bank syariah menempatkan nasabah pemilik tabungan/dana dan  nasabah  penerima  penyaluran  dana  dan  bank  sebagai  kemitraan  yang memiliki hubungan sejajar dan saling bekerjasama berdasarkan sistem bagi hasil. Dari sisi produk yang ditawarkan bank syariah sebagai lembaga intermediasi lebih variatif  dan  aktif.  Sedangkan  fungsi  intermediasi  bank  konvensional  merupakan lembaga penyalur dana pihak ketiga (nasabah) sebagai kredit yang harus segera dilunasi  berdasarkan  jatuh  tempo  yang  telah  ditentukan  di  awal  perjanjian;  dan Keempat,  pengetahuan  masyarakat  tentang  sistem  dalam  bank  syariah  masih dianggap  asing.  Masyarakat  masih  terbiasa  menggunakan  produk  bank konvensional  karena  keuntungan  yang  diberikan  bersifat  pasti  dan  kurangnya pengetahuan  karyawan  bank  syariah  mengenai  beberapa  akad  syariah  yang terkait dengan produk bank.
Keempat hal di atas harus diperbaiki dengan cara membuat suatu regulasi atau  aturan  hukum  yang  dapat  mengoptimalkan  peran  bank  syariah  di masyarakat.
Rekonstruksi Dual Banking System dalam Sistem Perbankan Nasional.
Sekalipun  sistem  perbankan  syariah  diakui  keberadaannya  karena  telah mampu  menunjukkan  ketahanannya  menghadapi  krisis  dan  membantu perekonomian  negara,  dan  diakui  pula  memiliki  kedudukan  yang  sejajar dengan sistem  perbankan  konvensional,  dalam  kenyataannya  sistem  perbankan  syariah belum  dapat  berkembang  secara  optimal.  Perbankan  syariah  harus  ditempatkan sesuai dengan prinsip dasar yang telah ditetapkan syariah mengenai perbankan. Prinsip-prinsip syariah sebagai ethical economy pada bidang perbankan, baik yang bersifat  umum  dan  khusus  akan  selalu  berpusat  pada  prinsip  tauhid  yang  akan
menghasilkan  iman  dan  etika,  untuk  mencapai  tujuan  hukum  Islam  yaitu kemaslahatan  dan  kesejahteraan  sosial  ( maqashid  al  syari’ah )  berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan.
Namun,  keberadaan  bank  syariah  dengan  sistem  dan  berbagai  prinsip dasar  yang  melandasi  kegiatannya  masih  sebatas  pengakuan  penyebutan  dalam undang-undang saja. Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, mengenai keberadaan hukum  di  Indonesia,  keberadaan  perbankan  syariah  masih  terjebak  menjadi “tawanan” undang-undang.
Positivisme  hukum  menurut  Hart  dalam  karyanya,  “ The  Concept  of  Law ”, menyatakan: hukum adalah perintah manusia, sehingga tidak memiliki hubungan penting antara hukum dan kesusilaan atau hukum sebagai apa adanya dan hukum yang  diharapkan  bersifat  tertutup  karena  telah  ditetapkan  standar  yang  pasti. 65
Teori  Hart  ini  merupakan  cerminan  pengaruh  ajaran  teori  hukum  murni  khas Hans  Kelsen.  Tetapi  ada  hal  yang  membedakan  dari  teori  hukum  murni  Hans Kelsen.  Pendekatan  Kelsen  terhadap  hukum  sesungguhnya  diilhami  oleh kekuasaan  Tuhan  dalam  kehidupan  manusia  dengan  berbagai  perintah  Tuhan. Akan  tetapi  Kelsen  mewujudkan  konsep  perintah  Tuhan  sebagai  kehendak penguasa.  Artinya  konsep  hukum  Kelsen  merupakan  otorisasi  kepada  pejabat untuk  menerapkan  norma  hukum.    Kemudian  oleh  John  Austin  hal  ini dikembangkan sebagai perintah dari penguasa. 66
Tidak  mengherankan  jika  Atho’  Mudzhar  menyimpulkan  bahwa  hukum Islam  di  Indonesia  merupakan  legitimasi  kebijakan  (kehendak  penguasa),  yaitu melalui  legalisasi  hukum  Islam  melalui  lembaga-lembaga  yang  dibentuk  untuk mendukung  kebijakan  pemerintah.    Satjipto  Rahardjo,  menyebutnya  sebagai paradigma  hukum  positivistik-legalistik,  yaitu  suatu  paradigma  yang  membaca dan  memahami  hukum  secara  linear,  deterministik,  dan  mekanistik.  Karenanya, harus ada usaha pembebasan dari dominasi perundang-undangan. Namun bukan
65 H.L.A. Hart, The Concept of Law, Oxford University Press, 1997, hlm 86.
66 Romli  Atmasasmita,  Teori  Hukum  Integratif,  Rekonstruksi  Terhadap  Teori  Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 30-32.
berarti  “ chaos ”,  akan  tetapi  dibutuhkan  budaya  kesadaran  hukum  sehingga “penjajahan” undang-undang tidak tercapai tujuan hukumnya. Hukum merupakan alat  untuk  mencapai  tujuan  bagi  manusia  mencapai  kebutuhannya  dalam kehidupan  di  masyarakat  dan  negara,  untuk  mencapai  kebahagiaan  dan kesejahteraan. 67 Romli  Atmasasmita  berkenaan  dengan  ini  menyatakan,  hukum Indonesia sudah lama melupakan dan mengabaikan nilai-nilai luhur Pancasila, dan terjebak pada “kotak normatif” yang telah dilakukan aliran Kelsenian. 68
Maka,  diperlukan  suatu  upaya  rekonstruksi  hukum  perbankan  syariah  di Indonesia.  Rekonstruksi  menurut  James  P.  Chaplin,  adalah  membangun  atau pengembalian  sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut  terkandung  nilai-nilai  primer  yang  harus  ada  dalam  aktivitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. 69
Dalam rekonstruksi dual banking system ini perlu dilihat kembali  nilai-nilai primer,  yaitu,  tujuan  awal  hukum  Islam  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  teori maqashid  al  syari’ah dan  pembentukan  hukum  dalam  sistem  pembangunan ekonomi  nasional,  yaitu,  nilai-nilai  luhur  Pancasila  sebagai  ideologi  bangsa Indonesia.
Pendekatan  teori maqashid  al  syari’ah ,  merupakan  teori  yang  dihidupkan oleh para pakar ahli hukum  modern, dengan  mencari korelasi antara kebutuhan adanya  legislasi  Islam  dan  persoalan  era  globalisasi  saat  ini,  dengan  prinsip- prinsip dasar dalam 5 (lima) dasar tujuan hukum Islam dan beberapa asas pokok untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. 70
Ideologi  Pancasila  bangsa  Indonesia  sebagai  filsafat  hukum  dan  asas-asas hukum  fundamental  dalam  setiap  perancangan  undang-undang,  menekankan prinsip  ekonomi  untuk  mencapai  tujuan  nasional,  yaitu  masyarakat  adil  dan makmur. Artinya, kemakmuran rakyat dapat diperoleh melalui kegiatan ekonomi
67 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan, Jurnal Hukum Progresif, April 2005, hlm. 1-24.
68 Romli Atmasasmita, supra no. 67, pada 70-75.
69 James P. Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 421.
70 Amir Muallim dan  Yusdana,  Konfigurasi  Pemikiran  Hukum  Islam,  UII  Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 5.
yang  betul-betul  sehat  dan  jauh  dari  praktik-praktik  persaingan  usaha  tidak sehat. 71 Pemikiran ini menurut Moh. Hatta, secara substansial sesuai dan sejalan dengan  hukum  ekonomi  syariah,  karena  keduanya  mengandung partial compatibility yang  bukan substitusibility .  Bahkan  Moh.  Hatta  sangat  yakin  nilai- nilai dan norma-norma hukum Islam yang bersifat universal dapat diterima siapa saja  tanpa  perlu  diwujudkan  dalam  formalisme  dan  simbol-simbol  keislaman. Optimalisasi  melalui  regulasi  tidak  melalui  penyebutan  peraturan  dengan  istilah “Islam” atau “Syariah”. 72
Akan tetapi untuk saat ini, dimana ideologi dan sistem ekonomi neoliberal atau  neokapitalisme  menjadi mainstream ekonomi  global,  kehadiran  simbol  dan pelembagaan keislaman seperti, perbankan Islam, atau Asuransi Syariah, dan lain- lain,  dapat  membantu membangun  dan  mengembangkan  sistem  alternatif  untuk memberikan  tatanan  baru  bagi  masyarakat  sesuai  dengan  konsep  dasar  hukum Islam  yaitu rahmatan  lil  ‘alamin dan khalifatulillahi  fil  ‘ardh .  Namun  kita  tidak hanya  berhenti  sampai  pada  simbol  dan  pelembagaan  semata  tanpa  diikuti dengan  upaya  pengembangan  melalui  pengenalan  secara  umum  tentang  sistem ekonomi syariah. Sebab simbolisasi dan pelembagaan semata tanpa diikuti upaya kesadaran  hukum  masyarakat  mustahil  akan  menghasilkan  pelaksanaan  yang dapat  mewujudkan  tujuan.  Sebagaimana  dikemukakan  Lawrence  M.  Friedman, bahwa  dalam  suatu  sistem  hukum  akan  berjalan  efektif  apabila  diantara  ketiga subsistem  hukum  (substansi,  struktur,  dan  budaya  hukum)  dapat  berjalan beriringan.
Maka, berkaitan dengan pembaharuan dan pengembangan bank syariah di Indonesia  upaya  rekonstruksi  dapat  dilakukan  melalui  penerapan universal banking . Bila konsep universal banking pada dasarnya tidak boleh dilakukan oleh perbankan  Indonesia,  maka  berdasarkan dual  banking  system perlu  pula dikembangkan  kemungkinan  bank  syariah  melakukan  kegiatan  yang  lebih  luas
71 Ade Komarudin, Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing, Wahana Semesta Intermedia, Jakarta, 2014, hlm. 80-85.
72 Anwar Abbas, Bung Hatta dan Ekonomi Islam, Menangkap Makna Maqashid Al Syari’ah, Kompas Media Nusantara, Jakarta, Juni 2010, hlm. 346-347.
yaitu  melakukan  kegiatan  usaha  asuransi  sebagaimana  lazimnya  dilakukan  oleh universal banking yang sesungguhnya. Alasannya adalah sistem perbankan syariah merupakan  sub  sistem  dari  suatu  sistem  ekonomi  Islam  yang  cakupannya  lebih luas.  Tujuan  pendirian  bank-bank  Islam  ini  umumnya  adalah  untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lainnya yang terkait.  Tambahan  pula,  dengan  memperluas  kegiatan  usaha  bank  syariah  maka prospek  pengembangan  bank  syariah  sebagai  bagian  peningkatan  ketahanan sistem perbankan menjadi semakin baik. Konsep pengembangan yang selama ini dilakukan melalui pendekatan institusi, menjadi lebih lengkap.

## Penutup
Kedudukan hukum Islam yang semula sebagai sumber hukum pembuatan hukum  positif  nasional  seolah-olah  dianggap  merupakan  pemberlakuan  hukum Islam  di  Indonesia,  di  samping  hukum  positif  nasional  yang  berlaku.  Hal  ini merupakan  konsekuensi  penduduk  Indonesia  yang  mayoritas  beragama  Muslim. Namun,  keberadaan  mayoritas  tersebut  tidak  serta  merta  dan  mengakibatkan sistem hukum perbankan syariah berkembang pesat. Hal ini dikarenakan hukum Islam  di  Indonesia  belum  berkembang  sebagai ethical  economy ,  masih  sebatas legalisasi  hukum  Islam.  Ini  terjadi  sebagai  akibat  hukum  Indonesia  sudah  lama melupakan dan mengabaikan nilai-nilai luhur Pancasila, dan terjebak pada “kotak normatif”.
Tujuan bank syariah di Indonesia sebagai sistem perbankan yang berlaku secara  paralel  dengan  sistem  perbankan  konvensional  ( dual  banking  system) , adalah meningkatkan kesejahteraan umum melalui kemitraan yang sejajar antara nasabah penyimpan dana dan nasabah pengguna dana yang didasarkan pada asas ukhuwah /kekeluargaan dan kerjasama.
Hal  ini  dapat  tercapai  melalui  upaya  restrukturisasi  perbankan  syariah, yaitu  kembali  melihat  nilai  primer  bank  syariah  melalui  fungsi  intermediasi sebagai universal banking , sesuai dengan karakteristik sistem perbankan syariah
berdasarkan  sumber-sumber  hukum  Islam.  Sedangkan  tujuan  prinsip  syariah dalam  bidang  perbankan  adalah  sebagai  wujud  tercapainya  tujuan  hukum  Islam secara  umum,  sebagai Rahmatan  Lil‘Alamin  ( kasih  sayang  seluruh  umat )  dan khalifatulillahi  fil  ‘ardh  ( kemanusiaan ). Ini  berarti  bahwa  prinsip-prinsip  syariah dalam  hukum  Islam  tidak  hanya  diperuntukkan  bagi  masyarakat  muslim  saja tetapi diperuntukkan bagi seluruh umat manusia.
Dengan  demikian,  perlu  adanya  aturan  hukum  dalam  perbankan  syariah yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat secara universal. Harmonisasi hukum Islam dalam hukum positif, baik secara  materiil  maupun  prosedural  dilakukan  secara  tepat  berdasarkan  prinsip- prinsip  yang  berasal  dari  sumber  hukum,  dan  bukan  hanya  sebatas  simbolisasi atau  pelembagaan  melalui  legalisasi  hukum  yang  hanya  akan  menjadikan keberadaan dan fungsi sistem hukum perbankan syariah di Indonesia sia-sia.

## Daftar Pustaka
Buku: Abdurrahman,  1991,  Ensiklopedia  Ekonomi  Keuangan  Perdagangan  Inggris- Indonesia, Pradnya Paramitha, Jakarta
Ali,  Moh.Daud  dan  Habibah  Daud,  1995,  Lembaga-Lembaga  Islam  di  Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta Ali,  Muhammad  Daud,    1998,    Hukum Islam,  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
Ali,  Zainuddin,  2010,  Hukum  Islam,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga
An-Nabhani, Taqyuddin, 2009, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Penerbit Risalah Gusti, Cetakan Kedelapan, Surabaya.
Antonio, Muhammad Syafi’i, 1999, Bank Syariah Bagi Bankir&Praktisi Keuangan, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta
________________________________,  2001,  Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik,  Gema Insani Press, Jakarta.
Asro, Muhammad dan Muhammad Khalid, 2011, Fiqih Perbankan,  Pustaka Setia,
Bandung.
Ayub, Muhammad, 2007, Understanding Islamic Finance, John Wiley&Sons, Ltd. Effendi M. Zein, Satria, 2008, Ushul Fiqih, Kencana, Jakarta.
Iqbal,  Zamir  dan  Abbas  Mirakhor,  2009,  Pengantar  Keuangan  Islam,  Teori  dan Praktek,  Kencana  Predana  Media  Group,  Edisi  Pertama,  Cetakan  Ke-1, Jakarta
Lukito, Ratno, 2013, Tradisi Hukum Indonesia, IMR Press, Cianjur. Muallim, Amir dan Yusdana, 1999, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, UII Press,
Yogyakarta
M. Saefuddin, Ahmad, 1984, Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam, Media Da’wah,
Jakarta.
Rahman, Afzalur, 1995, Doktrin Ekonomi Islam, Dana Bhakti Wakaf, Jogjakarta Remi Sjahdeini, Sutan, 2014, Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, Kencana Prenada Media, Cetakan Kesatu, Jakarta.
Sembiring, Sentosa, 2012, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Edisi Revisi, Bandung Simorangkir, O.P., 2004, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank, Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta.
Suhendi, Hendi, 2008, Fiqih Muamalah, RajaGrafindo Persada, Jakarta Supena, Ilyas, 2002, Dekonstruksi dan Rekonstruksi, Gama Media, Yogyakarta Syafei,Rahmat, 2000, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung Syafruddin Prawiranegara, 1985,  Sistem Ekonomi Islam, Publicita, Jakarta Zuhri,  Muhammad,  1996,  Riba  dalam Al-Qur’an  dan  Masalah  Perbankan:  Sebuah Tilikan Antisipatif, RajaGrafindo Persada, Jakarta
Jurnal:
Arifin, Zainul, Bank Syariah Versus Bank Konvensional, Republika, 17 Juni 2012 Chatu  Mongol  Sonakul,  Message  From  The  Governor,  tanpa  halaman  (Bank  of Thailand Supervision Report, Bangkok, 2000)
Permana,  Arief  R.  dan  Anton  Purba,  Sekilas  Ulasan  UU  Perbankan  Syariah  12 (Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 6, Nomor 2, Edisi Agustus 2008)
Sitompul,  Zulkarnain,  Kemungkinan  Penerapan  Universal  Banking  System  di Indonesia:  Kajian  dari  Perspektif  Bank  Syariah,  4-5  (Jurnal  Hukum  Bisnis, Volume 20, Agustus-September 2002).

## Undang-Undang:
Undang-undang R.I. Nomor 10 Tahun 1998, L.N.R.I. Tahun 1998, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah , L.N.R.I Tahun 2008 Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  Nomor  10/16/PBI/2008,  Pelaksanaan  Prinsip Syariah  dalam  Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran  Dana  serta Pelayanan Jasa Bank Syariah