## SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

## (Pendekatan Yuridis)

## MUHAMMAD SUKRI

## ABSTRAK
Sejarah  Peradilan  Agama  di  Indonesia  lelah  ada  sejak  jaman  kerajaan-kerajaan  Islam, kemudian  pada  jaman  penjajahan  be  landa  dan  Jepang.  sesudah  kemerdekaan  sampai  akhirnya keluar  IV .Yo.  7 tahun  1989  lemang  Pengadilan  agama  yang  lehih  mempertegas  lagi  kedudukan Pengadilan  Agama  di  Indonesia  Proses  interaksi  peradilan  agama  mi  telah  berlangsung  dalam jangka  waktu  wng  panjang  sejak  masyarakat  Islam  memiliki  kekuatan  politik  pada masa kesultanan  Islam  hingga  sekarang,  maka  ketika  disebutkan  peradilan  agama  maka  yang dimaksudkan adalah peradilan Islam di Indonesia.

## Kata kunci: Sejarah. Peradilan Agama. Indonesia

## PENDAHULUAN
Peradilan agama di Indonesia adalah salah satu institusi Islam di Indonesia yang sangat tua, ia  merupakan  salah  satu  mata  rantai  yang  berkesinambungan  sejak  masa  Rasulullah  sampai sekarang  Dalam  perjalanannya  yang  panjang,  peradilan  agama  tetap  eksis  sebagai  peradilan  bagi masyarakat  Islam  Walaupun  mengalami  pasang  surut  peradilan  agama  tetap  berkembang  sesuai situasi dan kondisi pada masanya Pembangunan dan pembinaan peradilan agama di Indonesia tidak mungkin  lepas  dari  kekuasaan  negara  karena  memberlakukan  peradilan  apapun  tanpa  landasan yuridis  yang  diberiikan negara  bukannya  mendatangkan  ketertiban  tetapi  akan  menimbulkan kekacauan Dasar negara dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada cukup akomodatif bagi  kemungkinan  berkembanganya  Peradilan  Agama  Khususnya  di  negara  Indonesia,  masalah peradilan agama telah diatur pada Pasal 224 UUD 1945 yang menyatakan bahwa
1. Kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  lain-lain badankehakiman menurut Undang-undang
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang. 1
Kemudian Pasal 24 UUD 1945 ini telah jelas dilaksanakan secara transparan dengan lahirnya UU No  14  Tahun  1970,  L.N  1970-74,90  tentang  ketentuan-ketentuan  pokok  kekuasaan  kehakiman Dalam  Pasal  10  ayat  (1)  dan  (2)  dari  Undang-undang  tersebut  dinyatakan  bahwa  Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:
a. Peradilan Umum b. Peradilan Agama
c. Peradilan Militer
d. Peradilan Tata Usaha Negara 2
1 Republik IndonesiaUndang-undang Dasar 1945. Bab IX. Pasal 24 (Jakarta Sekertanal Negara Republik Indonesia. 1991). h.6
2 Republik  Indonesia UU So.  14  Tahun 1970.  Ten/an#  Ketentuan-ketentuan Pokok  kekuasaan Kehakiman. (Jakarta  Al-Hikmah. 1993). h  108  Sebagai pelaksana  Pasal  24  UUD  lelah  diundangkan 3  Undang-undang  lenlang kekuasaan kehakiman, yaitu:  I.  Undang- undang No 19 Tahun 1948 lemang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan 2. Undang-undang No 19 Tahun 1964
Selanjutnya, Pasal 2 dari Undang-undang tersebut dinyatakan pula bahwa:
Tugas  pokok  kekuasaan  kehakiman  adalah  menerima, memeriksa,  mengadili  sena menyelesaikan  perkara  yang  diajukan  kepadanya  Tugas  lain  dari  pada  yang  tersebut  di  ayat  (I) dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan. 3
Dengan lahirnya Undang-undang ini. maka setiap lingkungan peradilan yang disebut dalam Pasal  10  UU  No.  14  Tahun  1970  sudah  memiliki  landasan  kedudukan  dan  kekuasaan  Sekalipun menurut  M  Yahya  Harahap.  mungkin  UU  No  7  Tahun  1989  agak  terlambat  dibanding  dengan kehadiran  undang-undang  untuk  lingkungan  peradilan  yang  lain.  hal  itu  tidak  mengurangi  makna keberadaannya di tengah-tengah upaya pembangunan dan pembinaan hukum nasional.
Bahkan keterlambatan kehadiran tersebut boleh jadi karena situasi dan kondisi politik pada saat  itu  belum  memungkinkan.  Katakanlah  persiapan  draft  rancangan undang-undang  peradilan agama  sudah siap  sekitar  sepuluh  tahun  yang  lalu,  jauh  mendahului  kedudukan  dan  kekuasaan lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  tetapi  akhirnya  pengesahan  dan pengundangannya  jauh  tertinggal  beberapa  tahun  sebagai  akibat  kandungan sensitivitas yang melekat  pada  batang  tubuhnya.setelah  menempuh  jalan  yang  agak  panjang,  ternyata  proses kelahiran  dan  kehadirannya  sudah  lebih  matang  dan  mampu  menjernihkan  sifat  sensitivitasnya melalui konsensus nasional dalam sidang-sidang permusyawaratan Dewan Perwakilan Rakyat. 4
Sebelum  kelahiran  undang-undang  perkawinan,  pemerintah  sebenarnya  telah  mencoba menindak lannjuti pesan UU No. 14 Tahun 1970. Usaha ini kemudian membutuhkan waktu yang cukup  lama.  17  tahun  hingga  akhirnya  Rancangan  Undang-undang  Peradilan  Agama  dapat diajukan ke DPR untuk memperoleh persetujuan Dengan amanat Presiden RI No R-0/PU/XII 1988 tanggal 3 Desember 1988 pemerintah menyampaikan rancangan Undang-undang tentang Peradiilan Agama  ke  DPR  Pada  tanggal  28  Januari  1989  Menteri  Agama  atas  nama  Pemerintah  RI  telah menyatakan  keterangannya  atas  RUU tersebut  dalam  sidang  paripurna  DPR-R1.  Setelah  melaluui perdebatan panjang, akhirnya pada tanggal 29 Desember 1989, melalui Lembaran Negara RI Tahun 1989 No 49, disahkan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 5

## PEMBAHASAN
Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Islam  Samudera  Pasai  di  Aceh,  kerajaan  Islam  Mataram  di  Jawa  Tengah,  kerajaan  Islam  di Banjarmasin, Makassar dan selainnya Wewenang Peradilan Agama pada saat itu meliputi perkara perdata  bahkan pidana  Di zaman  pemerintahan  Hindia  Belanda,  Peradilan  Agama  berkembang  di daerah-daerah dalam keadaan tidak sama. baik namanya, wewenangnya, maupun strukturnya Ada beberapa sebutan nama Peradilan Agama pada waktu itu seperti
"Rapat  Ulama,  Raad  Agama.  Mahkamah  Islam,  Mahkamah  Syara',  Priessteraa,  Peradilan Paderi,Godsdientige  Rechtspark.  Godsdietnst  Beatme,  Mohammedansche  Godsdienst Beatme.Kerapatan Qadi, Hof Voor Islamietische Zaaken, Kerapatan Qadi besar. Mahkamah Islam Tinggidan sebagainya"
lenlang  ketentuan-ketentuan  pokok  kekuasaan  kehakiman  3.  Undang-undang  No  14  Tahun  1970  lemang  ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Padmo Wajono. Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia (C# I. Jakarta Rajawali Press. 1984). h. 31
3 Republik Indonesia,UU No. 14 Tahun 1970. Loc.cit
4 Drs. Aluiiad Rafiq. MA. Hukum Islam di Indonesia (CcL I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995). h. 40-41
5 Lihai H Roihan A. Rasyid. Hukum Acara Peradilan Amonia (Cel. IV: Jakarta: PT. Grafindo Persada. 1995), h.6
Menurut Soepomo, pada masa penjajahan Belanda terdapat lima buah tatanan peradilan
1. Peradilan Gubernemen, tersebar di seluruh daerah Hindia Belanda
2.  Peradilan  Pribumi,  tersebar  di  luar  Jawa  dan  Madura,  yaitu:  Keresidenan  Aceh,  Tapanuli. Sumatera  Barat.  Jambi,  Palembang,  Bengkulu,  Riau.  Kalimantan  Barat.  Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku dan di pulau Lombok dari Keresidenan Bali dan Lombok
3. Peradilan Swapraja, tersebar hamper di seluruh daerah Swapraja kecuali di daerah Pakualam dan Pontianak
4.Peradilan  Agama,  tersebar  di  daerah-daerah  tempat  berkedudukan  Peradilan  Gubernemen yang  menjadi  bagian  dari  Peradilan  Pribumi  atau  daerah-daerah  swapraja  dan  menjadi bagian di Peradilan Swapraja
5. Peradilan Desa, tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen Di samping  itu ada juga  Peradilan  Desa  yang  merupakan  bagian dari  Peradilan  Pribumi  atau Peradilan Swapraja. 6
Pada  tahun  1882,  Peradilan  Agama  yang  lahir  dengan  namapristerraad(majelis  atau pengadilan  pendeta)  sebetulnya  tidak  sesuai  karena  yang  dimaksudkan  adalah  Pengadilan  Agama bagi  orang  Islam,  didirikan  di  setiap  tempat  di  mana  terdapat  Pengadilan  Negeri  ataualndraad. wewenangnya  tidak ditentukan  secara  jelas  dalam  staatblad  1882  No.  152  yang  menjadi  dasar eksistensinya  Oleh  karena  itu,  pengadilan  itu  sendiri  yang  menentukan  perkara-perkara  yang dipandangnya  termasuk  ke  dalam  lingkungan  kekuasaannya  yakni  perkara-perkara  yang berhubungan dengan  pernikahan,  segala  jenis  perceraian, mahar,  nafkah  sah  atau  tidaknya  anak perwalian,  kewarisan, hihah,  sadaqah,  baitul  mal danwakaf Dengan  demikian,  secara  jelas  dapat dikatakatan  bahwa  yang  menjadi  inti  wewenang  Peradilan  Agama  pada  waktu  itu  adalah  hal-hal yang berhubungan dengan hokum perkawinan dan kewarisan Islam
Penentuan  lingkungan  wewenang  yang  dilakukan  sendiri  oleh  Pengadilan  Agama  adalah kelanjutan dari praktek peradilan dalam masyarakat bumi putera yang beragama Islam, sejak zaman pemerintahan  VOC  dan  kerajaan-kerajaan  Islam  sebelumnya  Pembentukan  peradilan  agama dengan Siaatshlad 1882  No  152  itu  sesungguhnya  adalah  pengakuan  resmi  dan  pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat itu. 7
Legitimasi  keberadaan  Peradilan  Agama  pada  waktu  itu  didasarkan  pada  Pasal  75  ayat  (2) Regerings Reglemen (RR) yang berbunyi:
"Dalam  hal  terjadi  perkara  perdata  antara  sesama  orang  Indonesia  asli  atau  dengan  orang yang  dipersamakan  mereka  maka  mereka  tunduk  pada  putusan hakim  agama  atau  kepada masyarakat mereka menurut Undangundang agama atau ketentuan-ketentuan agama mereka. 8
6 Lihat Cik Hasan Bisri. Peradilan Agama di Indonesia (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996), h.110
7 Lihat Muhammad  Daud  Ali. Hukum  Islam.  Pengantar  Ilmu  dan  Tata Negara  Islam di Indonesia (Cet.  Ill:  JakaitaiPT.  Raja Gnifindo Persada. 1993). h. 217
8 Lihat Zainal  Abidin  Abu  Bakar. Kompetensi  dan  Struktur  Organisasi  Peradilan  Agama dalam  buku Peradilan  Agama  dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia. Editor Muh. Mahfud et.all (Yogyakarta Universitas Islam Indonesia. 1993). h. 33
Atas  dasar  Pasal  tersebut,  maka  bagi  orang  Islam  pada  waktu  itu  berlaku  hukum  Islam sepenuhnya, sehinggaProf Mr L W. C Van Den Berg berpendapat bahwa dalam masyarakat Islam di  Indonesia,  hukum  adatnya  adalah  hukum  Islam,  teorinya  ini  kemudian  dikenal  dengan  teori recepiio in Complexu. Teori receptio in complexu dari Van Den Berg ini mendapat kecaman dari Prof Snouck Hurgronje dengan mengemukakan teorinya yaitu Teori Receptio.
Menurut  teori  ini,  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  adalah  hukum  adat  asli  Hukum  Islam telah  berpengaruh  di  dalam  hukum  adat,  hukum  Islam  baru  mempunyai  kekuatan  kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat Jadi yang lahir keluar adalah hukum adat bukan hukum Islam  Teori  Snouck  ini  tidak  sesuai  dengan  kenyataan  pada  waktu  itu  Teorinya  tidak  lain  hanya untuk  memperkuat  penjajahan  pemerintahan  kolonialnya  pada  waktu  itu  Namun  pendapat  Prof Snouck telah mempengaruhi jalan pikiran ahli hukum dan pemerintahan Hindia Belanda ketika itu, sehingga Pasal 134 ayat (2) indisehe Staatsregeling yang diundangkan dengan Staatsblaad 1929 No 212  sebagai  Pasal  75  ayat  (2)  Regeling  Reglemen  bunyinya  sebagai  berikut  "Dalam  hal  timbul perkara  hukum  di  antara  orang  muslim  dan  hukum  adat,  mereka  meminta  penyelesaian  maka penyelesaian  perkara  tersebut  diselenggarakan  oleh  hakim  agama  terkecuali  jika  ordonansi menetapkan sesuatu yang lain. 9
Kata-kata  "...  dan  hukum  adat  mereka  meminta  penyelesaiannya..." telah  digunakan  untuk memperkecil  kompetensi  atau  wewnang  pengadilan  agama  pada  waktu  itu  Kekuasaan  Peradilan Agama  sebelumnya  selain  sengketa  suami  istri  juga  sengketa  tentang  waris  mal  waris,  hibah, shadaqah, wakaf, wasiat dan yang sehubungan dengan itu Akan tetapi, dengan adanya perubahan bunyi  Pasal  134 ayat (2)  Indisehe  Staatregeling  tersebut,  maka  terjadilah  pengurangan  wewenang peradilan agama di Jawa dan Madura, jika sebelumnya atas dasar Staadsblaad 1882 No 152 tentang Peradilan  Agama  di  Jawa  dan  Madura  kekuasaan  Peradilan  Agama  lebih  luas  seperti  yang  telah disebutkan tadi Setelah diadakan perubahan dengan Staadsblaad 1937 No 116, kekuasaan Peradilan Agama  hanya  terbatas  pada  penyelesaian  sengketa  suami  istri  saja  Demikian  pula  halnya  dengan dibentuknya ordonansi tentang Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dengan Staadsblaad 1937 No 638. Sedang di daerah-daerah Hindia Belanda selebihnya tetap berpedoman pada Pasal 134 ayat (2) lndische Staatsregeling. 10
Pada  masa  pendudukan  Jepang  peraturan  mengenai  Peradilan  Agama  tidak  mengalami perubahan Hal ini didasarkan pada peraturan peralihan Pasal 3 UU No 1 tahun 1942 tertanggal 7 Maret  1942.  Selama  itu  Mahkamah  Islam  Tinggi  diurus  oleh Sihoobu (Departemen  Kehakiman) meneruskan  ketentuan  pemerintah  Belanda yang  menyatakan  bahwa  ketua,  anggota-anggota  dan Panitera  pengganti  Mahkamah  Islam  Tinggi  diangkat  oleh  Gubernur  Jenderal  dan  melakukan sumpah jabatan di hadapan Direktur Van Justitie Nama Pengadilan Agama dan Mahkamah  Islam Tinggi diganti dengan Sooryoo Hooin dan Kaikyoo Kootoo Hooin. Dalam rangka niat Jepang untuk menjadikan  kemerdekaan  bagi  Indonesia  dikemudian  hari  dalam  lingkungan  Asia  Timur  Raya, maka  oleh Gunseikanbu pada  akhir  Januari  1945  telah  disampaikan  sebuah  pertanyaaan  kepada Dewan  Sanyo atau Sanyo  KaigiJimushitsu (Dewan  Pertimbangan  Agung)  tentang  bagaimana pendirian Dewan ini terhadap kedudukan agama dalam negara Indonesia kelak. 11
Di  jaman  revolusi  sejak  tahun  1945-1950  Pengadilan  Agama  masih  berdasarkankepada peraturan  perundang-undangan  pemerintah  kolonial  yaitu, Pertama. Peraturan tentang  Pengadilan
9 Departemen  Agama  RI.laporan  Hasil  Simposium  Sejarah  Peradilan  Agama (Jakarta  Proyek  Pembinaan  Administrasi  Hukum Peradilan Agama. 1993). h. 75
10 Zainal Abidin Abii Bakar.op. Cit.. h 34
11 Lihat Zaini  Ahmad  Noch  dan  Abdul  Basil  Adnan. Sejarah  Singkat  Pengadilan  Agama  di  Indonesia (Surabaya: Bina  Ilmu. 1980). h. 44
Agama di Jawa dan Madura (Stbl. Tahun 1882 No. 152 dihubungkan dengan Stbl Tahun 1937 No. 116 dan 610) Kedua Peraturan tentang kerapatan qadhi dan kerapatan qadhi besar untuk sebagian residen  Kalimantan  Selatan  dan  Kalimantan  Timur  (Stbl  Tahun  1937  No  638  dan  639).  Hal  ini disebabkan  karena  bangsa  Indonesia  pada  waktu  itu  dihadapkan  kepada  revolusi  fisik  di  mana Belanda  akan  menjajah  Indonesia  serta  konstitusi  yang  menjadi  dasar  penyelenggaraan badan- badan kekuasaan negara menyangkut penundaan dan perubahan.
Pada tahun 1957, berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dap Pasal 1 ayat (4) UU Darurat No. 1 Tahun 1951, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun  1957 tentang  pembentukan  Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  Syari'at  di  luar  Jawa  dan Madura Menurut ketentuan Pasal 1 PP tersebut menyatakan ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri  ada  sebuah  Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  Syariah  yang  daerah  hukumnya  sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Sedangkan menurut ketentuan Pasal 11, apabila tidak ada ketentuan lain, di Ibukota Propinsi diadakan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Propinsi yang  wilayahnya  meliputi  satu  atau  lebih  daerah  Propinsi  yang  telah  ditetapkan  oleh  Menteri Agama
Adapun kekuasaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah itu menurut ketetapan Pasal 4 PP No. Tahun 1954 adalah sebagai berikut:
1.  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syariah  memeriksa  dan  memutuskan  perselisihan  antara suami  istri  yang  beragama Islam  dan  semua  perkara  yang  menurut  hukum  yang  hidup diputus  menurut  agama  Islam  yang  berkenaan  dengan  nikah, talak,  rujuk,  fasak,  nafakah, mas kawin (mahar), tempat kediaman, mu t’ ah dan sebagainya; hadhanah, perkara waris mal waris, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu Demikian pula memutuskan perkara perceraian dan pengesahan bahwa syaratta'lik talak sudah berlaku
2.  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syariah  tidak  berhak  memeriksa  perkara-perkara  tersebut dalam  ayat  (I)  Jika  untuk  perkara  itu  berlaku  lain  dari  pada  hukum  agama  Islam.  Apabila dibandingkan  antara  kekuasaan  pengadilan-pengadilan  agama  di  Jawa  dan  Madura  yaitu hadhanah, perkara waris, wakaf, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain yang berhubungan dengan  itu  Kelihatannya  kekuasaan  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syariah  lebih  luas daripada kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. 12
Menurut ketentuan Stbl. 1937 No. 116, lingkungan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tidak berwenang menangani perkara kewarisan Namun pelaksanaan PP No 45 Tahun 1957 tidaklah langsung  mencapai  kesempurnaan.  Faktor  politis  maupun  administrasi  menyebabkan  pelaksanaan tugas  badan-badan  peradilan  agama  yang  baru  ini  berjalan  secara  bertahap  Mula-mula  dengan penetapan Menteri Agama/Mahkamah Syariah Tingkat Pertama dan tingkat banding di Sumatera, kemudian dengan ketetapan Menteri Agama No 4 dan 5 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 untuk daerah Kalimantan. Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. 13
Dalam  pada  itu  dirasakan  adanya  kesulitan  dalam  melayani  masyarakat  yang  berperkara, disebabkan daerah hukum pengadilan-pengadilan Negeri di luar Jawa dan Madura tidak bersamaan dengan daerah hukuin administrasi pemerintahan (Kabupaten), perkembangan wilayah administrasi yang  masih  belum  mantap  dengan tumbuhnya  propinsi  dan  kabupaten  bani.  maka  untuk
12 Lihat cik Hasan Bisri. Peradilan Anama di Indonesia.....op.Cit., h. 116
13 Lihat Zaini Ahmad Noch dan Abdul Basith Adnan. op. Cit.., h. 60
mengimbangi  perkembangan  itu  dibentuklah  cabang-cabang  Pengadilan  Agama/Mahkamah Syariah baru secara berturut-turut di berbagai daerah seperti:
a. Keputusan Menteri Agama No 25 tahun 1959 di daerah Lampung
b.  Keputusan  Menteri  Agama  No.  23  tahun  1960  meliputi  18  cabang  di  daerah  Sumatera Barat,Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur. NTB dan Maluku.
c. Keputusan Menteri Agama No. 62 tahhun 1961 untuk cabang Lhokseumawe dan Balai Selasa (Aceh)
d. Keputusan  Menteri  Agama  No.  87  tahun  1966  penambahan  pembentukan  Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di daerah Sulawesi dan Maluku
e. Keputusan  Menteri  Agama  No.  195  tahun  1968  penambahan  pembentukan  Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di daerah Riau, Aceh dan Sumatera Utara. 14
Mulai  saat  itulah  terdapat  tiga  bentuk  peraturan  peiundang-undangan  yang  mengatur pengadilan Agama di Indonesia, yiitu.Pertama, Stbl. 1882 No 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610 yang mengtur Pengadilan di Jawa dan Madura. Kedua, Stbl. 1937 No. 638 dan 639 yang mengetur Pengadilan  Agama  di  Kalimantan  Selatan. Ketiga, No.  45  tahun  1957  yang  mengetur  Pengadilan Agamadi  luar  Jawa,  Madura  dan  Kalimantan  Selatan.  Dengan  adanya  Pengadilan  Agama  dan Pengadilan  Tinggi  Agama  yang  dimulai  pada  tahun  1958  maka  sekarang  ini  sudah  ada  305 Pengadilan  Agama  dan  25  Pengadilan  Tinggi  Agama  yang  tersebar dari  Sabang  sampai  Marauke dengan  personil  sebanyak  kurang  lebih  6.000.753  orang  dan  tenaga  hakim  sebanyak  140  orang Balai  sidang  Pengadilan  Agama  seluruhnya  telah  dibangun  melalui  anggaran  Pelita  sejak  eera pembaharuan  Orde  Baru  dan  setiap  tahunnya  kurang  lebih  220.000  perkara  yang  ditangani  oleh Pengadilan Agama. 15
Berdasarkan  ketiga  Undang-undang  tentang  Peradilan  Agama  tersebut  di  atas.  selain  dari kekuasaannya  yang  berbeda,  pengadilan-pengadilan  Agama  tidak  dapat  pula  melaksanakan keputusannya sendiri karena dalam susunannya tidak terlepas Juru Sita dan dinyatakan pula bahwa putusan-putusan  badan  Pengadilan  agama  tidak  dapat  pula  melaksanakan  keputusannya  sendiri karena  dalam  susunannya  tidak  terlepas  Juru  Sita  dan  dinyatakan  pula  bahwa  putusan-putusan badan  Pengadilan  Agama  memerlukan  suatu  pernyataan  dapat  dijalankan (fiat  eksekusi) dari Pengadilan  Negeri  jika  putusan  tersebut  tidak  dipatuhi  oleh  pihak  yang  dikalahkan  atau  pihak tersebut  tidak  mau  membayar  ongkos  perkara  Ketua  Pengadiilan  Negeri  menyatakan  putusan tersebut  "dapat  dijalankan"  apabila  ternyata  tidak  ada  pelanggaranterhadap  ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan pembentuukan badan Pengadilan Agama itu. Kalau terdapat pelanggaran Ketua Pengadilan Negeri memberi pernyataan "tidak dapat dijalankan" pada  putusan  Pengadilan  Agama.  Anehnya u jiwa  mengendalikan  Pengadilan  Agama"  tetap dilanjutkan  dalam  Undang-undang  pengadilan  Perkawinan  nasional  (1974)  yang  menyertakan dalam  Pasal  63  ayat  (2)bahwa  setiap  keputusan  Pengadilan  Agama  dikukuhkan  oleh  Pengadilan Agama. 16
Berbagai  kekurangan  yang  melekat  pada  Pengadilan  Agama  telah  menyebabkan  tidak mampu  melaksanakan  tugasnya  sebagai  kekuasaan  kehakiman  secara  mandiri  seperti  yang dikehendaki oleh Undang-undang No 14 Tahun 1974 Selain itu, masalah yang menghambat gerak langkah  Pengadilan  Agama  yakni  susunan,  kekuasaan  dan  acara  Pengadilan  Agama  belum  diatur dalam  Undang-undang  tersendiri  sebagaimana  yang  dikehendaki  oleh  Pasal  Undang-undang
14 Ibid., h.61
15 Lihat Munawira Syadzali.landasan Pemikiran Hukum Islam dalam Rangka Menemukan Peradilan Agama di Indonesia, dalam buku Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Prospeknya, Pengantar Juhaya S. Praja (Bandung PT. Remaja Rosdakarva. 1994). h 47
16 Republik Indonesia. Udang-undang No. 14 Tahun 1974 Tertang Perkawinan (Jakarta al-Hikmah.1993). h. 47
Kekuasaan  Kehakiman,  yaitu:  "Susunan  kekuasaan  serta  acara  dari  badan-badan  tersebut  dalam Pasal 10 ayat (I) diatur dalam Undang-undang tersendiri. 17
Untuk  melaksanakan  UU  No  14  Tahun  1970  dan  untuk  menegakkan  hukum  Islam  yang berlaku  secara  yuridis  formal  dalam  negara  Republik  Indonesia,  pada  tanggal  8  Desember  1988 Presiden  RI  menyampaikan  rancangan  Undang-undang  Peradilan  Agama  kepada  DPR  untuk dibicarakan  dan  disetujui  sebagai  Undang-undang  mengganti  semua  peraturan  perundang- undangan  tentang  Peradilan  Agama  yang  tidak  sesuai  dengan  UUD  1945  dan  UU  Pokok-pokok Kekuasaan  Kehakiman.  Setelah  dibicarakan  secara  mendalam  dibahas  dan  diuji  dengan  berbagai wawasan  dan  peraturan  yang  berlaku  di  negara  Indonesia,  akhirnya  pada  tanggal  14  Desember 1989  Undang-undang  tersebut  disyahkan  menjadi  UU  No.  7  Tahun  1989  oleh  Presiden  RI. diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara  No.  49  Tahun  1989. 18 Akhirnya  secara yuridis  formal  Pengadilan  Agama  telah  sama kedudukannya dengan Pengadilan yang lainnya.

## KESIMPULAN
Demikianlah perjalanan yang panjang Peradilan Agama mengalami pasang surut, kemudian menjadi  salah  satu  pelaksana  kekuasaan  pemerintah  dalam  bentuk  dan  wewenang  yang  beraneka ragam.  Pada  masa  penjajahan  Belanda,  ia  mengalami degradasi terutama  kekuasaan  mutlaknya Kini ia  mengalami  perkembangan  pesat  terutama  pada  struktur,  kekuasaan dan prosedurnya  yang sama dengan peradilan yang lainnya di Indonesia.
17 Republik  Indonesia.Undang-umkmg No.  14  Tahun  1970  Tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman (Jakarta.al-Hikmah), h. 108
18 Muhammad  Daud  Ali. Hukum  Islam  Pengantar  Ilmu  Hukum dan  Tata Hukum  Negaradi Indonesia (Cet  V:  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada. 1996), h 255

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Zainal Abu Bakar. Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam buku Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia. Editor Muh Mahfud et.all.. Yogyakarta Universitas Islam Indonesia, 1993
Ahmad. Drs, Rafiq, MA, Hukum Islam di Indonesia Cet I, Jakarta: PT Raja Graflndo Persada, 1995 Ali, Muhammad Daud, Hukum Islam; Pengantar Ilmu dan Tala Negara Islam di Indonesia Cet III.
Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 1993
Ali .Muhammad Daud. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.
Cet V, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1996
A. Rasyid, H Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama Cet. IV; Jakarta. PT. Grafindo Persada. 1995
Bisri.  Cik  Hasan, Peradilan  Agama  di  Indonesia,  Cet  IV; Jakarta  PT  Raja  Grafindo  Persada.  1996 Departemen Agama RI. Uiporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama. Jakarta Proyek Pembinaan Administrasi Hukum Peradilan Agama. 1993
Harahap. M Yahya Kedudukan, kewenangan dan acara Peradilan Agama dalam Uli No. 7 Tahun

## 1989. Jakarta Pustaka Kartini, 1990
Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan, Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia,
Surabaya:  Bina  Ilmu.  1980  Republik  Indonesia. Undang-undang  Dasar  19-15, Bab  IX.  Pasal  24 (Jakarta Sekertanat NegaraRepublik Indonesia. 1993)
Padmo Wajono, Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia.Cet 1. Jakarta Rajawali Press. 1984
Republik Indonesia. UU No. 14 Tahun 1970, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jakarta  Al-Hikmah,  1993  Republik  Indonesia. Undang-undang  No.  N  Tahun  1974 Tentang Perkawinan, Jakarta. al-Hikmah. 1993
Republik Indonesia. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jakarta
Syadzali .Munawirai, Ixuuiasan Pemikiran Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia, dalam buku Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Prospekiiya, Pengantar Juhaya S. Praja Bandung PT Remaja Rosdakarya, 1994