Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 15  No. 1 Juli 2023 pp 116-126 ISSN: 2301-8879
E-ISSN: 2599-1809
Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## PENGARUH SANKSI, PELAYANAN FISKUS, SOSIALISASI, DAN KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WPOP
Anik Yuesti 1
Desak Ayu Sriary Bhegawati 2
I Gusti Ayu Agung Janur Ratna Sari 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar Jln. Kamboja No.11 A Denpasar-Bali E-mail : anikyuesti@unmas.ac.id , desakbhegawati@unmas.ac.id gek.ari.cute@gmail.com
DiPublikasi: 01/07/2023
https://doi.org/10.22225/kr.15.1.2023.116-126

## Abstract
Taxpayer compliance is a form of obedience that is done to comply with existing tax provisions and or regulations,  but  must  be  implemented  in  fulfilling  its  tax  obligations.  In  the  self-assessment  system taxpayers  have  the  freedom  to  calculate,  deposit,  self-report  their  tax  obligations.  Factors  that  affect taxpayer compliance include sanctions, fissure services, socialization, and tax awareness. This research is intended to comply with whether sanctions, fissure services, tax socialization, and awareness have an effect  on  the  compliance  of  Private  Taxpayers  in  KPP  Pratama  Denpasar  Timur.  The  method  of determining the pattern used in this test is unintentional sampling with a pattern quantity of a hundred obtained primarily based on the components Slovin. The information analysis technique used on this have a look at is a more than one linear regression analysis preceded via a classical assumption check. based on the outcomes of the evaluation executed, it modified into concluded that sanctions, fissure offerings, and tax awareness have a top notch impact at the compliance of private taxpayers at the same time as tax socialization has no vast impact at the compliance of personal taxpayers.

## Keywords: Compliance, Sanctions, Fiscus Services, Socialization, Tax awareness

## Abstrak
Kepatuhan  Wajib  Pajak  adalah  suatu  bentuk  kepatuhan  terhadap  undang-undang  dan/atau kepatuhan terhadap undang-undang dan/atau peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam sistem self assessment, wajib pajak memiliki kebebasan untuk menghitung,  mempertimbangkan  dan  melaporkan  sendiri  kewajiban  perpajakannya.  Sanksi,  celah hukum, informasi dan kesadaran perpajakan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sanksi, pelayanan tilang,  perpajakan  dan  sosialisasi  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama Denpasar Timur. Metode penentuan pola yang digunakan dalam pengujian ini adalah sampel acak yang terdiri dari total seratus sampel  yang sebagian besar diperoleh dari komponen Slovin. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini lebih menyerupai analisis regresi linier yang didahului dengan uji hipotesis klasik. Berdasarkan hasil evaluasi disimpulkan bahwa sanksi , layanan fiscus, dan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Kata kunci : Kepatuhan, Sanksi, Layanan Fiskus, Sosialisasi, Kesadaran pajak

## 1. PENDAHULUAN
Wajib  pajak    Indonesia  khawatir  tentang membayar pajak mereka karena banyak langkah- langkah pajak yang berlaku saat ini. Wajib Pajak terpaksa  bekerja  sama  karena  tidak  ingin  beban pajaknya  digelapkan.  Kepatuhan  wajib  pajak sangat  penting  bagi  pengamat    keuangan  dan asuransi  (Winerungan,  2012).  Pemerintah  telah memberlakukan  banyak  tindakan  pajak    selama pandemi ini. Dengan diterbitkannya PMK No. 1, sistem  perpajakan  pemerintah  akan  membantu industri  keuangan,  komoditas,  dan  manufaktur berkembang  dan  mempercepat  efek  alirannya, menjadikannya  lebih  kuat  dan  mampu  bertahan dari  wabah.  Wajib  Pajak  perlu  memprioritaskan untuk  mengoptimalkan  salah  satu  strategi  pajak yang diterapkan. Wajib pajak harus memprioritaskan  salah  satu  strategi  perpajakan yang diterapkan untuk memaksimalkan pemanfaatan selama wabah Covid-19,  membantu mempromosikan  dan  merayakan  bisnis  wajib pajak.  Kepatuhan  wajib  pajak    merupakan  isu utama  di  Indonesia.  Ketidakpatuhan  dapat berdampak merugikan negara dan mengakibatkan kerugian dalam pemungutan kas negara (Ariyanto et al., 2020).
Misalnya,  adanya  sanksi  perpajakan  dapat mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak.  Denda pajak  digunakan  sebagai  pencegah  untuk memastikan  wajib  pajak  mematuhi  aturan. Otoritas  Indonesia  lebih  suka  menggunakan teknik self-assessment dalam administrasi perpajakan, tetapi pengetahuan tentang implikasi pajak  dapat  membantu  (Mardiasmo,  2011). Pendekatan  ini  memungkinkan  pembayar  pajak untuk  menyatakan,  menghitung,  dan  membayar pajak penghasilan pribadi. Pemerintah tidak dapat berfungsi  secara  efektif  jika  pajak  saat  ini  tidak dibayar  dan  pembayar  pajak  saat  ini  tidak  patuh (Nurazizah., 2017)
Seperti  terlihat  pada  Tabel  1,  kepatuhan WPOP  di  KPP  Pratama  Denpasar  Timur mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Tingkat  kepatuhan  naik  menjadi  89,13%  pada tahun  2018,  turun  menjadi  87,20%  pada  tahun 2019, dan turun menjadi 72,69% pada tahun 2020. Dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  kepatuhan
wajib  pajak  yang  dicapai  dalam  sisa  tiga  tahun untuk  terdaftar  KPP  Pratama  Denpasar  Timur lebih  tinggi.  lebih  dari  50.  Hal  ini  menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sudah wajar dan perlu ditingkatkan.
Kualitas  pelayanan  perpajakan  seperti denda  pajak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  kemauan  wajib  pajak.  Oleh  karena  itu, petugas  pajak  memiliki  tanggung  jawab  untuk selalu melayani wajib pajak secara sempurna, adil dan  terpercaya,  serta  menyadarkan  masyarakat akan  kewajiban  membayar  pajak.  Sumbangan kepada  wajib  pajak  harus  dilakukan  dengan santun,  tanggap,  hati-hati  dan  cepat,  serta  tidak boleh  dilakukan  secara  bertahap.  Memberikan rasa  kebanggaan  yang  luar  biasa    kepada  wajib pajak  sebagai  pelayanan  pertama  yang  diberikan oleh pelayanan pajak (Siregar, 2017).
Sosialisasi  perpajakan  adalah  upaya direktur  pajak  untuk  membekali  warga  negara, khususnya  wajib  pajak,  dengan  perpajakan, sehingga  mereka  memahami  segala  sesuatu tentang  perpajakan  sesuai  dengan  aturan,  proses perpajakan, dan teknik yang digunakan. Kegiatan tersebut harus dilakukan dengan sukses dan sering untuk  mencapai  tujuan  dari  pengenalan  ini (Jotopurnomo,  Cindy.,  dan  Mangoting,  2013). Melalui  pengenalan  yang  baik  dan  efektif  dapat meningkatkan pemahaman  wajib pajak. Mari kita tingkatkan  intensitas  informasi  yang  didapat, maka  secara  bertahap  kita  akan  tingkatkan kesadaran  wajib  pajak  yang  patuh  terhadap  hak dan kewajiban fiskalnya.
Peningkatan  pengetahuan  wajib  pajak membantu  dalam  pendaftaran,  pelaporan  dan pembayaran  pajak.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  melihat  pengaruh  sanksi  pajak, petugas pajak, informasi perpajakan dan informasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur.

## 2. TINJAUAN LITERATUR

## Teori Kepatuhan
Pengertian tinjauan kepatuhan (compliance principle)  digunakan  dalam  penelitian  ini  untuk menguji  pengaruh  masing-masing  variabel  yaitu
sanksi perpajakan, pelayanan perpajakan, sosialisasi,  dan  kesadaran  wajib  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut  (Heriyanto  dan Tolly,  2013)  teori  kepatuhan,  norma  internal merupakan  unsur  yang  mendukung  tingkat pemahaman  dan  kesadaran  wajib  pajak.  Hal  ini merupakan  salah  satu  faktor  yang  berkontribusi terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Faktor lainnya  adalah  petugas  pajak  memberikan  tata cara  pemungutan  pajak  dan  penetapan  sanksi perpajakan,  serta  komitmen  normatif  melalui moralitas  dan  legitimasi,  dimana  wajib  pajak mematuhi  undang-undang  yang  ada  karena merupakan  persyaratan  dan  penetapan  sanksi perpajakan  bagi  wajib  pajak  yang  melakukan tidak  mematuhi  kewajiban  perpajakan  (Kusuma, 2016)
Unsur-unsur  tersebut  akan  mempengaruhi sanksi perpajakan,  penawaran  pengangkut  pajak, sosialisasi,  dan  perhatian  pajak  terhadap  volume kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Norma internal merupakan variabel-variabel yang mendorong  toleransi  dan  kesadaran  wajib  pajak dalam filosofi kepatuhan (filosofi kepatuhan). Ini adalah  salah  satu  elemen  yang  digunakan  untuk mengelola  konsentrasi  kepatuhan  wajib  pajak. Tokoh lainnya adalah petugas pajak menawarkan cara  pemungutan  pajak  dan  kepastian  sanksi perpajakan, serta mengontrol komitmen dari sudut kebaikan  dan  legalitas,  di  mana  wajib  pajak mematuhi  undang-undang  yang  hidup  sebagai persyaratan  dan  memutuskan  sanksi  pajak. Kewajiban  perpajakan  bagi  wajib  pajak  yang tidak patuh (Kusuma, 2016).
Dasar-dasar  ini  akan  didasarkan  pada sanksi perpajakan,  penawaran  penyerahan  pajak, dan sosialisasi.Yayasan-yayasan ini akan menerima  sanksi  pajak,  penawaran  penyerahan pajak,  sosialisasi,  dan  pemberitahuan  pajak tentang  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang dalam membawa pajaknya ke tempat lain.
Hipotesis
Memberikan  wajib  pajak  yang  melanggar peraturan  perpajakan,  baik  sanksi  pajak  yang signifikan,  ringan,  atau  sedang,  tetap  merupakan pendekatan termudah untuk mencegah kepatuhan wajib  pajak.  Namun  masih  banyak  wajib  pajak yang menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus dibayar sehingga selama ini dirasakan sulit oleh wajib pajak. Kehidupan kontroversi atau efek yang datang kepada wajib pajak atas sanksi pajak yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi  perilaku  wajib  pajak  menjadi patuh.  Semakin  ringan  atau  berat  sanksi  pajak yang dikenakan kepada pelanggar, semakin besar kepatuhan  wajib  pajak.  Denda  pajak  memiliki pengaruh kelas satu terhadap kepatuhan pelaporan wajib  pajak,  menurut  temuan  penelitian  dari (Dewi,  2018)  dan  (Megawangi  &  Setiawan, 1017).  Menurut  ringkasan  sebelumnya,  hipotesis awal dari penelitian ini adalah:
H 1 :  Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.
Pemerintah  membuat  keringanan  pajak tersedia  untuk  membantu  pembayar  pajak memenuhi  tanggung  jawab  pajak  mereka.  Jadi, penerbit pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak mencantumkan  sebab-sebab  yang  jelas  dan mudah  dipahami  melalui  penggunaan  Wajib Pajak;  Selain  itu  bentuk  provider  yang  diberikan berupa  sikap  ramah  petugas  pajak  dalam menerima wajib pajak secara sederhana sehingga wajib  pajak  mengalami  kelonggaran.  dengan penawaran  yang  diberikan  oleh  petugas  pajak. Salah  satu  inisiatif  pemerintah  untuk  mendorong kepatuhan wajib pajak adalah dengan memberikan  penawaran  pajak  yang  baik  dan akurat  kepada  masyarakat.  Fiskus  berupaya menjaga  sikap  gembira,  jujur,  dan  tertib  dalam memberikan pelayanan, terutama setelah peralihan dari mesin pajak ke alat penilaian diri.
Manfaat dari emiten luar biasa yang dapat diberikan  otoritas  pajak  dapat  meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan meningkatkan  kepatuhan.  Semakin  baik  kualitas
pelayanan yang ditawarkan fiskus, maka kepatuhan  wajib  pajak  akan  semakin  besar.  Hal ini  diperkuat  dengan  temuan  kajian  dari  teori (Anggreni, et al 2021) dan (Wati et al, 2021) yang menyimpulkan bahwa pelaku ekonomi berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi.  Hipotesis  kedua  yang  dapat diperhatikan dari garis besar di atas adalah: H 2 :   Pelayanan  Fiskus  berpengaruh  postif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.
Sosialisasi  pajak  dapat  dilakukan  dengan dua  cara,  menurut  (Herryanto  &  Toly,  2013): sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung.  Sosialisasi  langsung  adalah  praktik sosialisasi  pajak  yang  melibatkan  langsung dengan  wajib  pajak,  sedangkan  sosialisasi  tidak langsung melibatkan pemberian informasi perpajakan  kepada  wajib  pajak  dengan  sedikit keterlibatan.  Semakin  banyak  masyarakat  umum khususnya wajib pajak orang pribadi mengetahui dan  memahami  peraturan  perpajakan  yang berlaku,  maka  semakin  besar  keinginan  wajib pajak  tersebut  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya (Jannah, 2017). Sosialisasi perpajakan diyakini dapat meningkatkan kemauan wajib  pajak  untuk  membayar  pajak.  Semakin sering  Direktorat  Jenderal  Pajak  melakukan kegiatan sosialisasi, maka kepatuhan wajib pajak dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya akan  semakin  meningkat.  Hal  ini  juga  didukung oleh penelitian dari (Lende et al, 2021) dan (Yanti et al, 2021) yang menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi.
H 3 :   Sosialisasi  pajak  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.
Menurut  (Nurazizah.,  2017),  kesadaran wajib pajak adalah kemampuan untuk memahami arti,  sifat,  dan  tujuan  membayar  pajak  melalui pengetahuan tentang perilaku atau karakter wajib pajak  badan.  Kesadaran  wajib  pajak  adalah mentalitas  wajib  pajak  yang  secara  sadar
mengenal, memahami, dan dengan rela menegakkan  peraturan  perpajakan.  Semakin fokus  wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban perpajakannya, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut temuan penelitian (Pranadata,  2014)  dan  (Sadhani  et  al,  2021), pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh yang menguntungkan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi.  Berdasarkan  pernyataan  di  atas, hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah: H 4 :  Kesadaran berpengaruh positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi.

## METODE

## Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  KPP  Pratama Denpasar Timur yang beralamat di Jalan Tantular No.4  Dangin  Puri  Klod,  Kecamatan  Denpasar Timur. Objek penelitian yaitu secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi sebagai fiscus di KPP Pratama Denpasar Timur, yaitu sebanyak 75.621  Wajib  Pajak.  Pendekatan  sampling  yang digunakan pada pemeriksaan ini adalah pendekatan Accidental Sampling. Dalam pengujian  ini  proses  pengambilan  sampel menggunakan  rumus Slovin, sederhananya sehingga  pola  100  orang  berubah  menjadi diterima.  Teknik  pengumpulan  informasi  pada observasi  ini  adalah  dengan  menggunakan kuesioner. Metode penilaian informasi penelitian ini terdiri dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik (nilai normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas) dan evaluasi regresi linier lebih dari satu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Data  responden  yang  diperoleh  dari  hasil kuesioner  yang  telah  disebar  berdasarkan  jenis kelamin, tingkatan usia, dan pendidikan dipaparkan dalam Tabel 1.
Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%) Laki-laki 52 52.0 Perempuan 48 48.0 Jumlah 100 100

## Sumber : Hasil pengolahan data primer, 2021
Tabel  1  menunjukkan  variasi  responden laki-laki  sebanyak  lima  puluh  dua  orang  (lima puluh dua persen) dan responden wanita sebanyak 48 orang (48 persen). Catatan ini memberikan arti mayoritas  wajib  pajak  pria  atau  wanita  di  KPP Pratama Denpasar Timur adalah WPOP pria.

## Tabel 2.
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkatan Usia Tingkat umur (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%) 20-30 38 38,0 31-40 32 32,0 41-50 18 18,0 > 50 12 12,0 Jumlah 100 100
Sumber : Hasil pengolahan data primer, 2021
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 38 orang (38 persen).  Responden  umur  31-40  tahun    ada  32 orang (32 persen), responden usia 41-50 tahun ada
18 orang (18 persen) dan responden berusia lebih dari 50 tahun ada 12 orang  (12 persen). Statistik ini  menawarkan  statistik  bahwa  mayoritas responden  yang  dilihat  adalah  WPOP  di  KPP Pratama Denpasar Timur dengan jenis usia 20-30 tahun.
Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Pendidikan Jumlah (Orang) Persentase (%) SMA 18 18.0 Diploma 14 15.0 S1 58 58.0 S2 10 10.0 Total 100 100 Sumber : Hasil pengolahan data primer, 2021 Tabel 3 menunjukkan bahwa 18 responden
(18 persen) memiliki tingkat pendidikan menengah  atas,  14  responden  memiliki  tingkat pendidikan  terakhir  diploma  (14  persen),  lima puluh  8  responden  (58  persen)  memiliki  tingkat pendidikan terakhir sarjana. ) sedangkan responden  yang  memiliki  tingkat  pendidikan terakhir  pasca  sarjana  (S2)  adalah  sebanyak  10 orang  (10  persen).  Catatan  ini  memberikan informasi bahwa sebagian besar responden dalam penelitian  ini  adalah  WPOP  di  KPP  Pratama Denpasar  Timur  dengan  pendidikan  terakhir pendidikan S1 (Sarjana).
Tabel 4.
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian Variab el Indika tor Koefisie n Korelasi Sanksi Pajak (SP) X 1.1 0,749 X 1.2 0,825 X 1.3 0,817
Variab el Indika tor Koefisie n Korelasi X 1.4 0,715 X 1.5 0,769 Pelayan an Fiskus (PF) X 2.1 0,820 X 2.2 0,808 X 2.3 0,720 X 2.4 0,672 X 2.5 0,671 Sosialis asi Pajak (SoP) X 3.1 0,777 X 3.2 0,821 X 3.3 0,855 X 3.4 0,766 X 3.5 0,733 Kesada ran Pajak (KP) X 3.1 0,778 X 3.2 0,710 X 3.3 0,801 X 3.4 0,792 X 3.5 0,739 Kepatu han Wajib Pajak Orang Pribadi (KWP) Y 1 0,519 Y 2 0,852 Y 3 0,817 Y 4 0,810
Y 5 0,761

## Sumber : Hasil pengolahan data primer, 2021
Hasil uji validitas di tabel 4 menunjukkan bahwa  masing-masing  alat  penelitian  yang digunakan  untuk  mengukur  variabel  sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki tingkat koefisien korelasi dengan nilai  keseluruhan  semua  perangkat  asersi  lebih besar  dari  0,30  dengan  banyak  hal  yang  kurang dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat penegasan  dalam  perangkat  penelitian  valid  dan layak  untuk  digunakan  sebagai  perangkat penelitian.

## Tabel 5.

## Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Instrumen
Penelitian No . Variabel Cronbach ’s Alpha 1 Sanksi Pajak (SP) 0,833
2 Pelayanan Fiskus (PF) 0,793 3 Sosialisasi Pajak (SoP) 0,847 4 Kesadaran Pajak (KP) 0,820 5 Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi (KWP) 0,807

## Sumber : Hasil pengolahan data primer, 2021
Reliabilitas  melihat  hasil  yang  disajikan pada  tabel  5  menunjukkan  bahwa  semua instrumen  penelitian  memiliki  koefisien  Alpha Cronbach  lebih  dari  0,70.  Sehingga  dapat dinyatakan bahwa semua variabel telah memenuhi syarat reliabilitas.
Tabel 6.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Koefisi en regresi T- hitung Signifikan si Constanta 6,277 2,435 0,017 Sanksi Pajak (SP) 0,177 2,147 0,034 Pelayanan Fiskus (PF) 0,222 2,109 0,038 Sosialisasi Pajak (SoP) 0,056 0,716 0,476 Kesadaran Pajak (KP) 0,257 2,728 0,008

## Sumber : Data primer diolah, 2021
Berdasarkan  efek  dari  lebih  dari  satu evaluasi regresi linier seperti yang ditawarkan di tabel  6,  persamaan  regresi  berikutnya  dapat dibuat:
KWP = 6,277 + 0,177 SP + 0,222 PF + 0,056 SoP + 0,257 KP
Konstanta  sebesar  6,277  cara  bahwa  jika biaya  sanksi  perpajakan  (SP),  pelayanan  pajak (PF),  sosialisasi  pajak  (SoP),  dan  fokus  pajak (KP), sama dengan 0, maka kepatuhan wajib pajak (KWP) tetap atau sama 6.277 .
1 = 0.177, jika harga sanksi perpajakan (SP) dinaikkan  1  satuan,  maka  nilai  kepatuhan  wajib pajak  (KWP)  akan  tumbuh  dengan  bantuan persentase 0,177 dengan asumsi variabel lain yang tidak bias konstan.
2 =  0.222,  jika  nilai  pelayanan  pajak  (PF) meningkat  sebesar  1  satuan,  maka  biaya kepatuhan  wajib  pajak  (KWP)  akan  booming sebesar 0.222 persentase dengan asumsi variabel tidak bias yang berlawanan stabil.
3 = 0,056, jika biaya sosialisasi perpajakan (SoP)  ditingkatkan  sebesar  1  satuan,  maka  nilai kepatuhan  wajib  pajak  (KWP)  akan  tumbuh hingga  0,056  persen  dengan  asumsi  variabel imparsial yang berbeda konsisten.
4 =  0.257,  jika  nilai  kesadaran  pajak  (KP) meningkat dengan  menggunakan  1  satuan,  maka biaya  kepatuhan  wajib  pajak  (KWP)  akan melonjak  hingga  0.257  persen  dengan  asumsi variabel independen yang berlawanan konsisten.

## Tabel 7.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,553 0,305 0,276 1,84383

## Sumber : Data diolah, 2021
Hasil  koefisien  pengendalian  diri  yang dilihat  pada  tabel  7  menunjukkan  biaya  R2 (koefisien  determinasi  yang  disesuaikan)  adalah 0.276.  ini  berarti  bahwa  27,6  persen  variasi kepatuhan  wajib  pajak  dipengaruhi  melalui  cara versi  sanksi  pajak,  kualitas  layanan  pajak,  dan sosialisasi  pajak,  sedangkan  tujuh  puluh  dua, empat persen  penutup  dijelaskan  melalui  elemen yang  berbeda  sekarang  tidak  termasuk  dalam model.
Tabel 8 dapat dilihat bahwa biaya Fhitung adalah 10,443, dengan muatan signifikansi 0,000 <  0,05,  sehingga  kelompok  yang  diuji  memiliki perbedaan  ukuran  yang  baik.  Pengaruh  tersebut mengimplikasikan  bahwa  setiap  variabel  bebas khususnya  sanksi  perpajakan,  pelayanan  pajak, sosialisasi pajak dan bunga pajak secara simultan dapat berpengaruh cukup besar terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
Tabel 8. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) Model Sum of Square df Mean square F Si gn ifi ka n 1  Regres sion 142,019 4 35,505  10,4 43 0,0 00 Residu al 322,971 95 3,400 Total 464,990 99 a. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak, Sosialisasi, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber : Data diolah, 2021

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  pengaruh sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak adalah  sebesar  0,034  dengan  koefisien  sebesar 0,177.  H0  ditolak,  namun  H1  bersifat  luas, yang ditunjukkan  dengan  signifikansi  0,034  0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan  memiliki  dampak  yang  cukup  besar dan  luas  terhadap  sifat  kepatuhan  wajib  pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pengenaan  sanksi  perpajakan  yang  lebih  keras terhadap  wajib  pajak  akan  meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di KPP  Pratama  Denpasar  Timur.  Kesimpulan  ini didukung  oleh  penelitian  seperti  (Andini  et  al, 2021)  dan  (Wijaya  et  al,  2020),  yang menunjukkan  bahwa  sanksi  perpajakan  memiliki pengaruh yang merugikan.
Berdasarkan  temuan  analisis  pengaruh kualitas  pelayanan  fiskus  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  diperoleh  nilai  signifikan  sebesar 0,038,  dengan  koefisien  nilai  2  sebesar  0,222. Dengan  nilai  signifikansi  0,038  0,05  maka  H0 ditolak dan H2 diterima. Temuan ini menunjukkan  bahwa  kualitas  otoritas  pajak berpengaruh  baik  dan  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam
membayar  pajak  di  KPP  Pratama  Denpasar Timur.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jika  fiskus pada KPP Pratama Denpasar Timur semakin baik maka  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  pada KPP  Pratama  Denpasar  Timur  akan  semakin meningkat.  Penelitian  ini  mendukung  temuan penelitian  sebelumnya  (Lubis,  2017)  dan  (Sakti, 2019).
Hasil  tersebut  mengimplikasikan  bahwa keunggulan pembawa pajak berdampak baik dan sangat  besar  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi  dalam  membayar  pajak  di  tempat kerja Pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar  Timur. Oleh  karena  itu  jika  pelayanan  pemerintah perpajakan  di  KPP  Pratama  Denpasar  Timur semakin  baik  maka  akan  semakin  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  tempat kerja  pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar  Timur. Hal ini terlihat  mendukung  hasil  penelitian  yang dilakukan melalui (Lubis, 2017) dan (Sakti, 2019) yang menyimpulkan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi.
Pengujian pengaruh penyedia jasa perpajakan  terbaik  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  menghasilkan  nilai  signifikansi  0,038  dan koefisien  dua  sebesar  0,222.  Dengan  biaya signifikan 0,038 0,05, H0 ditolak dan H2 normal. Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  keunggulan pembawa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  dalam  membayar  pajak  di  tempat  kerja Pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar  Timur. Akibatnya,  jika  pelayanan  pajak  pemerintah  di KPP  Pratama  Denpasar  Timur  membaik,  wajib pajak  orang  pribadi  akan  lebih  patuh  di  tempat kerja  pelayanan  Pajak  Pratama  Denpasar  Timur. Hal ini tampaknya memperkuat temuan penelitian yang  dilakukan  oleh  (Lubis,  2017)  dan  (Sakti, 2019),  yang  menunjukkan  bahwa  layanan perpajakan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi.
Nilai signifikansi  0,476  dan  dengan  faktor tiga 0,056 berdasarkan  hasil  penelitian  pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kewajiban membayar  wajib  pajak.  H0  beraturan  dan  H3 ditolak dengan harga signifikan 0,476 > 0,05. Hal ini  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  pajak  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kejujuran  pajak wajib  pajak  pria  maupun  wanita.  Akibatnya, banyak  sosialisasi  pajak  yang  dilakukan  tidak
dapat mengubah kepatuhan wajib pajak terhadap WPOP di lingkungan kerja perusahaan pengangkutan  pajak  primer  di  Denpasar  Timur. Hasil  penelitian  ini  mendukung  hasil  penelitian sebelumnya (Lianty, R.A, 2018) yang menemukan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak  orang  pribadi.  Hal  ini  karena  wajib  pajak tidak  dapat  sepenuhnya  memahami  struktur  atau informasi perpajakan yang diberikan melalui KPP dan pajak atau informasi tersebut tidak disertakan. Kesalahpahaman  para  tergugat  atau  wajib  pajak tentang struktur atau fakta-fakta subjek perpajakan  disebabkan  banyaknya  wajib  pajak yang  terlibat  langsung  dalam  perkumpulan tersebut,  sehingga  isi  atau  informasi  perpajakan yang  diberikan  tidak  dapat  tersampaikan  dengan baik kepada wajib pajak yaitu sosialisasi lanjutan tidak berhasil. Efektif (Kundalini, 2016).
Evaluasi  dampak  kesadaran  perpajakan terhadap  Kepatuhan  perpajakan,  signifikansinya adalah  0,008  dengan  koefisien  4  0,257. Signifikansi 0,008 < 0,05 menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H4 diterima secara luas. Hasil tersebut menunjukkan  bahwa  kesadaran  perpajakan memiliki pengaruh yang luar biasa dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  pria atau  wanita dalam membayar pajak di KPP Pratama Denpasar Timur.  Artinya,  semakin  sadar  pajak  WPOP  di lingkungan  kerja  pajak  utama  Denpasar  Timur, maka  wajib  pajak  orang  pribadi  akan  semakin baik dalam memenuhi kewajibannya di lingkungan  kerja  penyedia  jasa  pelayanan  pajak utama  Denpasar  Timur.  Artinya  semakin  tinggi kesadaran pajak WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur  maka  akan  semakin  baik  kinerja  wajib pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Denpasar Timur.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan segera wajib pajak terhadap  kewajiban  perpajakannya.    Kualitas pelayanan  perpajakan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kewajiban  perpajakan  orang pribadi.  3)  Sosialisasi  perpajakan  tidak  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kewajiban
perpajakan. 4) Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap wajib pajak.
Agar penelitian kedepannya dapat menambah  jumlah  sampel  penelitian  dan memperluas  wilayah  sampling  peneliti  serta melaksanakan penelitian di seluruh kabupaten/kota  se-provinsi  Bali  agar  hasilnya nanti  dapat  lebih  digeneralisasikan  secara  lebih luas. Saran bagi yang perlu membayar pajak yaitu yang perlu membayar pajak, membayar kewajiban  perpajakannya  tepat  waktu,  karena SPBU  Pratama  Denpasar  Timur  menyediakan bagi yang membutuhkan membayar pajak secara langsung dengan kemudahan layanan pembayaran pajak.  melalui  pemanfaatan  berbagai  layanan prima.  Selain  itu,  wajib  pajak  orang  pribadi berusaha  melaporkan  semua  penghasilannya sesuai dengan kebutuhan keuangannya sendiri.
Selain  itu,  KPP  Pratama  fiskus  Denpasar Timur  disarankan  agar  dapat  meningkatkan pengenalan  atau  nasehat  yang  terbaik  kepada wajib  pajak  agar  wajib  pajak  membayar kewajiban  perpajakannya  dengan  segera  dan selalu  patuh.  Ditjen  Pajak  dapat  memberikan pelatihan  wajib  pajak  kepada  pejabat  sehingga dapat  meningkatkan  pelayanan  prima.  Dengan berkembangnya  wajib  pajak  yang  ditujukan kepada  fiskus  maka  diperlukan  sikap  dan  pola pikir yang profesional dari seluruh pegawai, siap melayani wajib pajak dengan sebaik mungkin.
Mereka  yang  ingin  membayar  pajak, terutama  yang  memiliki  tagihan  yang  harus dibayar, harus memenuhi kewajiban pembayarannya  tepat  waktu,  karena  lingkungan kerja  KPP  Pratama  Denpasar  Timur  telah membuat  tempat  penampungan  bagi  masyarakat yang diharuskan melakukan pengurusan perpindahan. Pengeluaran hanya dengan menggunakan berbagai layanan eksternal. Biasanya.  Selain  itu,  warga  negara  biasa cenderung menyatakan semua gaji mereka sesuai dengan kebutuhan moneter khusus mereka.
Secara  umum  dukungan  yang  diberikan kepada pejabat yang berwenang di KPP Pratama Denpasar  Timur  nampaknya  menjaga  presentasi atau informasi yang terbaik bagi para prospek agar dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  cepat  dan amanah. Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan perintah dinas kepada pejabat yang berwenang untuk  meningkatkan  bantuan  khusus. Kemajuan  manajemen  warga  dari  sisi  ke  sisi
sebagai  beban  penguasa  dapat  diprediksi  ketika semua  aktor  harus  memiliki  kemampuan  untuk melakukan  sesuatu  dengan  terampil  dan  cara berpikir  yang  kemudian  dapat  direformasi  oleh warga.

## DAFTAR PUSTAKA
Andini, Y. I. A. A., Yuesti, A., & Bhegawati, S. A. D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Bangli. KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi) , 1 (2), 391–397.
Anggreni, I. A. N. S., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Abiansemal Pada MasaCovid’19. KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi) , 1 (2), 400–505.
Ariyanto, D. Adnyani, G.W. Putri, I. G. A. P. (2020). Influence of justice, culture and love of money towards ethical perception on tax evasion with gender as moderating variable. Journal of Money Laundering Control, 23 (1), 245–266.
https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2019- 0047. Dewi, D. T. (2018). Pengaruh Kesadarana, Tingkat Pendidikan, Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar . Universitas Mahasaraswati Denpasar. Heriyanto dan Tolly. (2013). Perpajakan di Indonesia. (1st ed.). Salemba Empat. Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Tax and Accounting Review , 1 (1), 125–133. Jannah, N. (2017). Pengaruh Kebermanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Waiib Pajak (Studi pada WP yang terdaftar
di KPP Pratama Boyolali). Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
Jotopurnomo, Cindy., dan Mangoting, Y. (2013).
Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Tax & Accounting Review , 1 (51). Kundalini, P. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015 . Universitas Negeri Yogyakarta.
Kusuma, K. C. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014 (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsulta . Universitas Negeri Yogyakarta.
Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S.
(2021). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib
Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di
Kecamatan Gianyar. Jurnal Kharisma, 3 (1), 253–266.
Lianty, R.A, M. (2018). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . Universitas Telkom Bandung. Lubis, R. H. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Medan Belawan. Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen ,
4 (1), 31–41.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Edisi Revisi 2011. ANDI.
Megawangi & Setiawan, P. E. (1017). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh
Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas
Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. E-Jurnal Akuntansi Esa Unggul ,
19 (3), 2348–2377.
Nurazizah. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak. Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Penghasilan Orang Pribadi di Pasaman Barat (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi Wilayah Kerja Pasaman Barat). (STKIP) PGRI Sumatera Barat. Pranadata, I. G. P. (2014). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Batu. Universitas Brawijaya.
Sadhani, N. W. Y. S., Yuesti, A., & Bhegawati,
D. A. S. A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tentang Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan terhadap Pelaksanaan Program Tax Amnesty Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Batubulan. KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi), 1 (3), 932–942. Sakti, I. M. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Pelayanan Pegawai Pajak, Dan Kesadaran Wajib PajakTerhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Denpasar Timur . Universitas Mahasaraswati Denpasar.
Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. Journal of Accounting & Management Innovation, 1 (2), 119–128.
https://doi.org/10.47860/economicus.v14i2. 196 Wati, N. N. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Kota Tabanan. Jurnal Kharisma , 3 (3), 349– 358.
Wijaya, M. I., Lestari, R., & Nurleli, N. (2020). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kinerja Manajerial. Prosiding Akuntansi , 191–194.
Winerungan, O. L. (2012). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di
KPP Manado Dan Kpp Bitung. Jurnal
EMBA , 1 (3), 960–970.
Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA) , 3 (1), 242–252.