BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5  No 3,  2024, pp. 1962-1971 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v5i3.9105

## Peningkatan Literasi Sertifikasi Halal untuk Keberlanjutan UMKM Meruya Selatan
Aslam Mei Nur Widigdo 1* , Rosalendro Eddy Nugroho 2 , 1,2 Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia *e-mail korespondensi: aslam.mei@mercubuana.ac.id

## Abstract
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are one of the business sectors that play an important role in supporting the Indonesian economy. Many potentials can be utilized by MSMEs to improve their business, for example, the development of the halal market domestically and abroad. However, the existence of MSMEs cannot  be  separated  from  the  obstacles  and  challenges  faced.  One  of  the  obstacles  is  related  to  halal standardization and certification. Many MSMEs do not yet have halal certification. The causes of not having halal  certification  include  low  literacy  related  to  halal  regulations  and  rules  (raw  materials,  supply  chain, production  process,  certification  process),  as  well  as  unpreparedness  in  certification.  This  problem  is  also experienced by food MSMEs in the South Meruya sub-district, Kembangan District, West Jakarta. The methods used in PKM are surveys, training, mentoring, and evaluation. This Community Service aims to increase halal literacy for food MSMEs in South Meruya and increase awareness and readiness to register for halal certification. The results of the training showed that the material delivered was following the needs of South Meruya MSMEs and there was an increase in halal certification literacy and awareness to apply it. Keywords: Halal Certification Literacy; Sustainability; MSMEs

## Abstrak
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  merupakan  salah  satu  sektor  usaha  yang  memegang  peranan penting  dalam  mendukung  perekonomian  Indonesia.  Banyak  potensi  yang  bisa  dimanfaatkan  oleh  UMKM untuk  meningkatkan  bisnisnya,  misalnya  perkembangan  pasar  halal  di  dalam  negeri  maupun  luar  negeri. Namun  keberadaan  UMKM  tidak  terlepas  dari  kendala  dan  tantangan  yang  dihadapi.  Salah  satu  kendala adalah terkait dengan standardisasi dan sertifikasi halal. Banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal. Penyebab belum dimilikinya sertifikasi halal diantaranya adalah rendahnya literasi terkait dengan peraturan halal  dan  kaidah  halal  (bahan  baku,  supply  chain,  proses  produksi,  proses  sertifikasi),  serta  ketidaksiapan dalam  sertifikasi.  Permasalahan  ini  juga  dialami  oleh  UMKM  pangan  yang  menjadi  binaan  mitra  kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.
Metode  yang  dipergunakan  dalam  PkM  adalah  survey,  pelatihan/sosialisasi,  pendampingan,  serta  evaluasi. Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi  halal bagi UMKM pangan binaan kelurahan  Meruya  Selatan,  meningkatkan  kesadaran  untuk  mendaftar  sertfikasi  halal,  dan  meningkatkan kesiapan UMKM pangan binaan mitra kelurahan Meruya Selatan dalam proses sertifikasi halal. Hasil pelatihan menunjukkan  materi  yang  disampaikan  sesuai  dengan  kebutuhan  UMKM  Meruya  Selatan  dan  adanya peningkatan literasi sertfikasi halal serta kesadaran untuk menerapkannya.
Kata Kunci: Literasi Sertifikasi Halal; Keberlanjutan; UMKM
Accepted: 2024-04-08 Published: 2024-07-03

## PENDAHULUAN
UMKM  adalah  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  yang  menjadi  salah  satu  pilar  penyangga perekonomian Indonesia. Usaha  Mikro Kecil dan  Menengah  (UMKM)  merupakan  usaha  yang didirikan  dan  dijalankan oleh  individu/rumah  tangga  atau  kelompok  usaha  kecil  yang  diukur berdasarkan    omset    yang  dihasilkan    (Syafitri  et  al.,  2022).  Berdasarkan  Data  Kementerian Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  (Kementerian  KUKM)  pada  tahun  2021,  jumlah  pelaku UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau Rp8.573,89 triliun. Menurut Sulastri (2022)  UMKM mampu menyerap 97  persen  dari  total  angkatan  kerja  dan  mampu  menghimpun  hingga  60,4  persen  dari  total investasi di Indonesia. Karena itu keberadaan UMKM di Indonesia menjadi sesuatu hal yang sangat penting.
UMKM  yang  jumlahnya  juta-an  dapat  menjadi  unit  tangguh  dalam  penggerak  roda perekonomian di Indonesia. Di masa krisis, UMKM terbukti dapat bertahan. Keberadaan UMKM di Indonesia  menjadi  sesuatu  hal  yang  sangat  penting.  Karena  itu,  berbagai  pihak  dan  dengan berbagai upaya seyogyanya tetap mendukung keberlanjutan UMKM.
Terdapat  beberapa  masalah  yang  dihadapi  oleh  UMKM  di  Indonesia,  diantaranya  adalah bagaimana    meningkatkan  kapasitas,  kualitas,  dan  produktivitas  UMKM  agar  berkontribusi  lebih besar  terhadap  perekonomian  dan  perdagangan  global. Tantangan  ke  depan  lainnya  yang dihadapi  UMKM  berkaitan  dengan  inovasi  dan  teknologi,  literasi  digital,  produktivitas,  legalitas, pembiayaan, branding dan  pemasaran,  sumber  daya  manusia,  standardisasi  dan  sertifikasi. Diantara  berbagai  permasalahan  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh  UMKM  dalam  menjalankan usahanya,  standardisasi  dan  sertifikasi  menjadi  permasalahan  klasik  yang  sudah  lazim  dihadapi. Produk  dan  layanan  yang  tidak  terstandardisasi,  masih  terbatasnya  prosedur  yang terstandardisasi,  belum  dilakukan  sertifikasi  diantaranya  sertifikasi  halal  adalah  sederetan permasalahan yang umum dihadapi oleh UMKM.
UMKM  harus  memahami  bahwa  potensi  pasar  halal  sangat  besar,  baik  di  dalam  negeri maupun  luar  negeri.  Di  dalam  negeri  pasar  halal  sangat  besar  mengingat  jumlah  penduduk Indonesia  yang  myoritas  muslim.  Kusnandar  (2021)  menyatakan  bahwa  berdasarkan  data Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Dukcapil)  Kementerian  Dalam  Negeri, 236,53  juta  jiwa  (86,88%  dari  total  penduduk  Indonesia)  beragama  Islam.  Ketentuan  wajib memakan makanan yang halal bagi umat muslim di-firman-kan Allah SWT sebagaimana  pada Al Qur‟an surat Al Maidah (5) ayat 88  yang berbunyi “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (tayyib) dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.
Sertifikasi  halal  merupakan  keniscayaan  bagi  sektor  usaha  makanan  sebagaimana diamanahkan  UU  No.  33  tahun  2014  yang  diperbaharuhi  dengan  UU  Cipta  Kerja  No.    11  tahun 2020  pasal  48.  Pasal  4  Undang-undang  RI  No.  33  tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal menyatakan  produk  yang  masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib bersertifikat halal. Berdasarkan hal dimaksud terlihat betapa urgennya sertifikasi halal bagi pelaku usaha  dalam  mensikapi  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Selain  itu,  sertifikasi  halal dibutuhkan dalam rangka  memenuhi trend perdagangan dunia. Banyak negara diluar  Indonesia juga telah menerapkan sertifikasi halal atas produk yang beredar di negara dimaksud, walaupun ketentuan  ada  yang  bersifat  wajib  dan  ada  yang  sifatnya      sukarela.  Hasil  penelitian  Nuraini  & Sucipto    (2021)  menyatakan  bahwa  pemenuhan  ketentuan  makanan  halal  di  Malaysia,  Jepang dan Korsel bersifat sukarela.
Sertifikasi  halal  pada  produk  pangan,  obat-obatan  dan  kosmetik  adalah  untuk  memberikan kepastian  kepada  masyarakat  sebagai  konsumen,  dan  kemanan  terkait  kehalalan  suatu  produk. Selain  itu  sertifikat  halal  juga  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dimiliki  oleh  produsen  untuk memberikan  rasa  aman  kepada  konsumen,  dan  dapat  menunjang  distribusi,  promosi  dan pemasaran produk (Widiati & Azkia, 2023). Sertifikasi halal memiliki manfaat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap konsumen. Dengan adanya sertifikasi halal maka konsumen akan lebih yakin  bahwa  produk  yang  dimakan  atau  dipergunakan  medapat  kepastian  kehalalan.  Dalam perspektif  kompetisi,        sertifikasi  halal  akan  menunjukkan  keunggulan  kompetitif  perusahaan dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  tidak  menerapkan  sertifikasi  halal.  Walaupun  demikian belum banyak pelaku usaha  melaksanakan sertifikasi halal. Termasuk dalam hal ini pelaku usaha dari kalangan skala menengah, kecil dan mikro. Halim Alamsyah, staf ahli Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa baru 1% UMKM yang  memiliki sertifikat halal (Prakoso, 2021).
Kondisi  masih  rendahnya  UMKM  yang  menerapkan  sertifikasi  halal  secara  nasional,  juga dialami UMKM di kelurahan Meruya Selatan. Permasalahan ini bagus diangkat dan perlu dicarikan solusi penyelesaiannya, mengingat dengan penyelesaian permasalahan sertifikasi halal, akan bisa mendukung  peningkatan  daya  saing  kompetisi  UMKM  di  satu  sisi,    pemenuhan  kewajiban  yang telah  diatur  sesuai  ketentuan  perundang-undangan  di  sisi  lain,  serta  pemanfaatan  potensi perdagangan, dan yang terakhir adalah dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha.
Beberapa  hal  yang  menyebabkan  UMKM  belum  menerapkan  sertifikasi  halal  diantaranya adalah  masih  rendahnya  literasi  terkait  dengan  ketentuan  halal,  baik  dari  sisi  ketentuan  syariat agama  Islam,  ketentuan  sesuai  hokum  positif  seperti    undang-undang,    peraturan  pemerintah,
1964
ketetapan Menteri Agama, serta ketentuan proses produksi halal.  Kesiapan SDM, teknologi (IT), prosedur operasi yang dimiliki oleh UMKM juga menjadi kendala tersendiri.
Beberapa  penelitian  terdahulu  menyatakan  bahwa  problematika  sertifikasi  halal  bagi  UMK diantaranya adalah  a) tingkat penghasilan yang minim dan tidak pasti menyebabkan keterbatasan ekonomi  sehingga  pelaku  UMK  merasa  berat  untuk  mengurus  sertifikasi  halal,  b)  keterbatasan penggunaan  teknologi  informasi    menjadi  hambatan  proses  pengurusan  sertifikasi  halal  secara online c) belum memadainya fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki pelaku UMK (Ningrum, 2022).  Menurut  Nukeriana    (2018)  faktor  penghambat  belum  berlaku  efektifnya  undang-undang tentang Jaminan Produk Halal adalah  kurangnya informasi/ pengetahuan tentang sertifikasi halal serta  kurangnya  kesadaran  hukum  konsumen  dan  produsen  untuk  mendapatkan  sertifikat  halal. Sementara itu Widiastuti (2020) menjelaskan kendala perkembangan industry halal dikelompokan dalam  lima  aspek  yaitu  kebijakan  SDM  pelaku  usaha,  infrastruktur,  sosialisasi,  dan  produksi. Beberapa UMKM juga belum mengetahui kaidah halal mulai dari supply chain, pemotongan hewan, proses  sertifikasi    (Gunawan  et  al.,  2020).  Problem  utama  yang  dihadapi  pelaku  bisnis  UMKM dalam penerapan sertifikasi halal menurut pakar adalah pengetahuan tentang halal dan diikuti oleh keterbatasan staff yang dimiliki (Widigdo & Bayinah, 2023)

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  sebelumnya  maka  rumusan  masalah  yang  dijadikan  dasar  kegiatan pengabdian masyarakat adalah:
1. Masih rendahnya tingkat penerapan sertifikasi halal di UMKM Meruya Selatan.
2. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari UMKM tentang ketentuan halal.
3. Masih rendahnya pengetahuan UMKM  terkait persiapan proses sertifikasi halal

## Tujuan Kegiatan
Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah :
1. Membantu meningkatkan pengetahuan UMKM Meruya Selatan terkait ketentuan halal
2. Membantu meningkatkan pengetahuan persiapan  proses sertifikasi halal.

## Manfaat Kegiatan
Kegiatan  PkM  ini  bermanfaat  dalam  peningkatan  pengetahuan  terkait  ketentuan  halal, persiapan  proses  sertifikasi  halal,  dan  hal-hal  terkait  pendaftaran  sertifikasi  halal  dalam  rangka UMKM Meruya Selatan yang berkelanjutan.

## METODE
Sasaran  kegiatan  PkM  adalah  para  UMKM  yang  berloasi  di  Kelurahan  Meruya  Selatan Kecamatan  Kembangan,  Jakarta  Barat.  Pemilihan  objek  sasaran  didasarkan  pertimbangan  UMKM yang berada di area pembinaan Universitas Mercu Buana dan membutuhkan bantuan pembinaan dan pelatihan.
Kegiatan dilakukan dengan beberapa metode dan tahapan meliputi
 Tahap pra-survey (dengan metode observasi dan wawancara),
 Tahap pelaksanaan pelatihan (metode presentasi, diskusi dan tanya jawab),
 Tahap mentoring (pendampingan, diskusi secara online maupun tatap muka).
Tahap  pelaksanaan  pelatihan  dilakukan  dengan  melibatkan  UMKM  yang  berada  di  wilayah kelurahan Meruya Selatan baik yang menjadi binaan secara langsung dari PKK Kelurahan Meruya Selatan. Pendampingan dilakukan sampai dengan penyelesaian laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pra-survey dan Pelatihan
Kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM)  skema  Kerjasama  Dalam  Negeri  (KDN) dilakukan  kerjasama  antara  Universitas  Mercu  Buana  dengan  Kelurahan  Meruya  Selatan, Kecamatan Kembangan Jakarta Selatan. Kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu pra-survey, pelaksanaan  pelatihan  dan  mentoring.  Kegiatan  pra-survey  dan  wawancara  dilaksanakan  dalam kurun Januari hingga Februari 2024 dengan mengunjungi dan diskusi dengan bidang ekonomi dan bidang Kesra Kelurahan Meruya Selatan, Ibu-ibu PKK, serta perwakilan UMKM yang menjadi binaan Kelurahan Meruya Barat. Pembinaan UMKM secara operasional dilakukan oleh Ibu-ibu PKK sebagai perwakilan kelurahan.
Pra-survey  dan  wawancara  juga  dilakukan  terhadap  obyek  PkM  secara  langsung  yaitu  pra- survey di 4 UMKM yang mewakili,  yaitu UMKM Uti Tari yang memiliki usaha jamu, UMKM  Putra Cake yang memiliki usaha makanan jajanan tradisional, UMKM Hilwah Food yang bergerak dalam usaha  kripik  kentang,  dan  Meymey  Snack  yang  memiliki  usaha  kripik  pisang  dan  cokies. Berdasarkan  pra-survey  dan  wawancara  dimaksud  diketahui  bervariasinya  permasalahan  yang dihadapi  oleh  para  UMKM  yang  berbeda  satu  dengan  lainnya.  Namun  secara  secara  umum permasalahan meliputi  pemodalan, SDM, pemasaran, pembukuan dan sertifikasi halal
Pelaksanaan  pelatihan  dilakukan  pada  tanggal  6  Maret  2023  di  aula  pertemuan  Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Jumlah peserta pelatihan adalah 27 orang dengan profil peserta pelatihan sebagaimana disajikan pada Tabel 1 .
Tabel 1 . Profil Peserta Pelatihan Frekuensi (orang) Persen (%) Jenis Kelamin Laki-laki 4 14.8 Perempuan 23 85.2 Usia (th) 21 – 30 1 3.7 31 – 40 7 25.9 41 - 50 9 33.3 51 - 60 8 29.6 diatas 60 2 7.4 Latar Belakang Pendidikan SLTA 23 85.2 Diploma 3 11.1 Sarjana 1 3.7 Kepemilikan usaha Milik sendiri 19 70.4 Usaha keluarga 3 11.1 Usaha bersama 5 18.5 Lama usaha (th) Kurang dari 5 14 51.9 5 - 9 9 33.3 10 - 15 1 3.7 16 - 20 1 3.7 Jumlah pegawai Kurang dari 5 26 96.3 5 - 9 1 3.7 Jenis usaha Makanan 18 66.7 Kerajinan 2 7.4 Jasa 3 11.1 Jenis usaha lainnya 4 14.8 Pendapatan (Rp... juta/bl) Kurang dari 5 22 81.5 5 - 9 3 11.1 10 - 15 2 7.4
1966 Sertifikasi Halal Sudah 2 7.4 Belum 25 92.6
Berdasarkan  data  Tabel  3  terlihat  bahwa  mayoritas  peserta  berdasar  jenis  kelamin  adalah perempuan  yakni  85.2%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penggerak  UMKM  didominasi  oleh perempuan.  Kelurahan  Meruya  Selatan  menggunakan  istilah  UP2K  (Usaha  Peningkatan Pendapatan  Keluarga)  sebagai  diksi  lain  daripada  UMKM.  Dengan  dominasi  perempuan  sebagai pengelola  UMKM,  menunjukkan  bahwa  peranan  perempuan  dalam  meningkatkan  pendapatan keluarga  yang  bisa  dikatakan  juga  bahwa  dengan  UP2K  dimaksud  para  istri  ingin  mendukung suami sebagai kepala keluarga.
Berdasarkan  latar  belakang  pendidikan,  maka  didapatkan  informasi  mayoritas  peserta berpendidikan SLTA, yaitu 85.6%. Berdasarkan status usaha milik sendiri adalah mayoritas dengna porsi  70.4%,  lama  usaha  kurang  5  tahun  (51.9%),  jumlah  pegawai  dibawah  5  orang  (96.3%), jenis usaha makanan (66.7%), pendapatan kurang dari Rp. 5 juta/bulan (81.5%).  Ini merupakan gambaran umum profil dari UMKM peserta pelatihan.
Berdasarkan status sertifikasi halal, tabel 3 menunjukkan mayoritas peserta pelatihan  belum memiliki sertifikat halal yakni sebesar  92.6%. Hal  ini  menggambarkan gejala yang berlaku dan menjadi  fenomena  nasional.  Belum  dilakukan  sertifikasi  halal  ini,  khususnya  bagi  UMKM  lingkup makanan  akan  berpotensi  gangguan  keberlanjutan  usaha.  Apalagi  jika  dikaitkan  pemberlakuan ketentuan dari Pemerintah CQ Kementerian Agama, bahwa batas masih ditolerirnya suatu usaha makanan  tidak  memiliki  sertifikat  halal  adalah  bulan  Oktober  2024.  Karena  itu  dengan  hasil mapping  ini,  diharapkan  UMKM  dan  mitra  (Kelurahan  Meruya  Selatan)    dapat  memberikan perhatian dan skala prioritas penanganan untuk regristasi sertifikasi halal.

## 1.1. Literasi Sertifikasi Halal untuk Keberlanjutan UMKM
Literasi sertifikasi halal adalah topik yang disampaikan dalam pelatihan berdasarkan hasil pra- survey  dan  fenomena  yang  berlaku  secara  umum  di  kalangan  UMKM  yaitu  belum  dimilikinya sertifikat halal oleh UMKM. Hal ini juga dikonfirmasi dari hasil kuesioner yang disampaikan kepada peserta pelatihan yang menunjukkan bahwa mayoritas UMKM yang hadir belum memiliki sertifikat halal.
Beberapa  hal  yang  dijelaskan  dalam  pelatihan  terkait  dengan  pengetahuan  sertifikasi  halal meliputi  dasar  hukum  penerapan  sertifikasi  halal,  prosedur  pengajuan  sertifikasi  halal,  dokumen yang  harus  dilampirkan  untuk  pengajuan    sertifikasi  halal,  pra-syarat  untuk  sertifikasi  halal,  alur pendampingan proses produksi halal program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis).
Beberapa aturan pemerintah terkait dengan ketentuan halal yang dijelaskan antara lain adalah UU RI No. 33 tahun 2014  tentang Jaminan Produk Halal, dimana pada Pasal 4 metetapkan bahwa produk  yang  masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib  bersertifikat  halal. Selain  itu  dijelaskan  tentang    Peraturan  MenAg  RI  No.  20  th  2021  terkait    Sertifikasi  Halal  Bagi Usaha Mikro dan Kecil yang pada Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa produk usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal.
Sementara  itu  beberapa  ketentuan  syariat  Islam  yang  dijelaskan  adalah  terkait  dengan sumber hukum primer yaitu Al Qur‟an dan  Hadist. Misalnya firman Allah pada Al Qur‟an surat Al Baqarah  168  yang  berbunyi    “Wahai  manusia!  Makanlah  dari  (makanan)  yang  halal  dan  „thoyib‟ yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu”. Kemudian dalam Al Qur‟an surat (An Nisa 59) Allah berfirman “Wahai orang- orang  yang  beriman!  Taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (Muhammad),  dan  Ulil  Amri  (pemegang kekuasaan)  di  antara  kamu.  Kemudian,  jika  kamu  berbeda  pendapat  tentang  sesuatu,  maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Salah satu hadist  Rasullah Muhammad SAW yang disampaikan adalah hadist diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang  berbunyi  Hakim  bin  Hizam  RA  berkata:  "Nabi  Muhammad  SAW  bersabda:  'Penjual  dan pembeli,  keduanya  bebas  menentukan  (untuk  membatalkan  atau  meneruskan)  selama  belum berpisah,  atau  sampai  keduanya  berpisah.  Jika  keduanya  jujur  dan  menjelaskan  (kondisi  barang
dengan  benar,(  maka  berkahlah  jual  beli  keduanya.  Dan  bila  menyembunyikan  sesuatu  dan berdusta, dihapuslah berkah jual beli keduanya.‟
Ketentuan  syariat  Islam  dan  peraturan  perundang-undangan  Republik  Indonesia  yang  telah disampaikan menjadikan dasar betapa pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM. Sertifikasi halal akan menjadi  faktor  kritis  dalam  keberlanjutan  usaha  UMKM.  Pengetahuan  tentang  peraturan  baik secara syariat Islam, maupun peraturan pemerintah terkait ketentuan halal menjadi hal yang wajib dimiliki  oleh  UMKM.  Demikian  juga  pengetahuan  tentang  prosedur  mendaftar  sertifikasi  halal maupun  hal-hal  yang  menjadi  persyaratan  UMKM  untuk  dapat  memproses  kebutuhan  sertifikasi halal, perlu dipahami dan dimiliki oleh para pelaku UMKM. Pentingnya pengetahuan sertifikasi halal bagi  SDM  UMKM  juga  sejalan  dengan  beberapa  penelitian  terdahulu.  Pratikto  et  al,  (2023) menyatakan literasi halal mempengaruhi akuisisi sertifikasi halal para UMKM. Sedangkan Sucipto et al. (2022) menyampaikan bahwa pengetahuan mempengaruhi penerapan sistem jaminan halal,
Pengetahuan  adalah  sesuatu  hal  yang  penting  dalam  mencapai  kinerja  karyawan  sesuai dengan  target  yang  ditetapkan,  yang  tujuan  lebih  lanjutnya  adalah  dalam  rangka  meningkatkan kinerja  organisasi.  Karyawan  yang  memiliki  pengetahuan  yang  baik  diharapkan  kemampuannya akan baik dan hasil kinerjanya juga akan baik. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa sharing  pengetahuan  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  karyawan  sebagaimana  dinyatakan (Pelealu,  2022),  (Kusumiartono  et  al.,  2022),    (Anggraini  et  al.,  2023).  Sementara  itu  Rejeki  & Widigdo (2021) serta Apriansyah & Widigdo (2022) menyatakan bahwa kompetensi dibentuk  dari dimensi pengetahuan, kemampuan dan attitude berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.
Pada  saat  sosialisasi  disampaikan  keterkaitan  literasi  halal  dengan  kinerja  SDM  dan  Kinerja UMK.  Diagram  sebagaimana  gambar  1  menunjukkan  betapa  pentingnya  literasi  halal  bagi  SDM pada UMKM. Semakin tinggi penguasaan pengetahuan SDM UMKM akan ketentuan halal, baik yang sifatnya peraturan, maupun proses produksi maka akan membuat SDM semakin terampil sehingga membuat  lancar  UMKM  berproduksi  yang  sesuai  dengan  standar  ketentuan  halal.    Pengetahuan proses produksi halal meliputi antara lain ketentuan menggunakan bahan halal, pemrosesan yang halal, produk halal secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan persyaratan sertifikasi halal.    Akibat  lebih  lanjut  lancarnya  produksi  yang  sesuai  ketentuan  halal  maka    kinerja  UMKM akan  semakin  bagus  dan  mendukung  keberlajutan  usaha . Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian terdahulu.  Menurut  Shofiyah  &  Qodariyah  (2022)  sertifikasi  halal  secara  optimal  mampu meningkatkan  pendapatan  pelaku  UMKM  secara  tepat  dan  mewujudkan  respon  postif  oleh konsumen  terhadap  produk  industri  sektor  pangan.  Penelitian  Widiati  &  Azkia    (2023) menunjukkan  bahwa  sertifikat  Halal  mampu  meningkatkan  penjualan  produk  sehingga  ekonomi pelaku  usaha  lebih  berdaya  dalam  pemenuhan  kebutuhan  pangan  dan  menunjang  ketahanan pangan tingkat rumah tangga.
Gambar 1. Hubungan pengetahuan/literasi sertifikasi halal, kinerja karyawan dan  kinerja UMKM

## 1.2. Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan
Evaluasi peserta terhadap pelaksanaan pelatihan disajikan pada Tabel 2
Tabel 2 . Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan Frekuensi (orang) Persen (%) Kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan usaha UMKM Sangat Setuju 12 44.4 Setuju 13 48.1 Cukup Setuju 1 3.7 Tidak Setuju 1 3.7 Sangat Tidak Setuju Kebermanfaatan materi bagi usaha UMKM Sangat Setuju 16 59.3 Setuju 8 29.6 Cukup Setuju 1 3.7 Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 2 7.4 Penyampaian materi mudah dipahami Sangat Setuju 9 33.3 Setuju 18 66.7 Cukup Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Waktu Penyampaian Materi sudah sesuai Sangat Setuju 7 25.9 Setuju 18 66.7 Cukup Setuju 1 3.7 Tidak Setuju 1 3.7 Sangat Tidak Setuju Bahan materi pelatihan dan alat tulis baik Sangat Setuju 10 37.0 Setuju 14 51.9 Cukup Setuju 3 11.1 Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Goody Bag yang diberikan menarik Sangat Setuju 10 37.0 Setuju 12 44.4 Cukup Setuju 3 11.1 Tidak Setuju 2 7.4 Sangat Tidak Setuju Secara keseluruhan Acara Pelatihan ini bagus Sangat Setuju 16 59.3 Setuju 11 40.7 Cukup Setuju Tidak Setuju
Sangat Tidak Setuju
Berdasarkan  tabel  2  terlihat  bahwa  mayoritas  peserta  pelatihan  menyatakan  setuju  dan sangat setuju dengan pernyataan bahwa pelatihan sesuai dengan kebutuhan usaha UMKM, yaitu sebesar  92.5%.  Terkait  pernyataan    manfaat  materi  bagi  usaha  UMKM,  88.9  %  menyatakan setuju  dan  sangat  setuju.  7.4%  tidak  setuju,  kemungkinan  karena  jenis  usahanya  yang  tidak sesuai  dengan  lingkup  wajib  sertifikasi  halal.    Sementara  itu  secara  keseluruhan  100%  peserta menganggap acara pelatihan bagus.
Sosialisasi diharapkan  memotivasi para  pengusaha UMKM untuk segera mendaftar sertifikasi halal. Mengingat bahwa Oktober tahun 2024 adalah batas akhir UMKM diberikan dispensasi tidak memiliki sertifikat halal.

## 2. Pelaksanaan Monitoring dan Mentoring Tindak Lanjut
Pelaksanaan  mentoring  tindak  lanjut  oleh  UMKM  dan  mitra,  dilakukan  melalui  telephon,  WA dan kunjungan. Beberapa tindak lanjut yang dilakukan adalah
 Memberikan  template  manual  Sistem  Jaminan  Produk  Halal  ke  UMKM  untuk  bisa dipergunakan sebagai referensi dalam penyusunan prosedur
 Mendorong UMKM menyusun prosedur dan sistem mutu  berbasis ketentuan halal dengan kriteria  memenuhi  penilaian  atas  lima  aspek  meliputi  komitemen  dan  tanggung  jawab, bahan, proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi sebagaimana pada gambar.
Beberapa foto pelaksanaan kegiatan PkM adalah sebagai berikut
Gambar 2 . Rapat Koordinasi dengan Kelurahan &PKK Gambar 3 . Pra-survey di UMKM Pangan
Gambar 4 . Pelaksanaan Pelatihan

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  kesimpulan  yang  dapat ditarik adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan PkM bermanfaat bagi UMKM Meruya Selatan
2. Materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan usaha UMKM Meruya Selatan
3. Peningkatan literasi dan kesadaran sertifikasi halal diantara UMKM yang hadir
Karena  keterbatasan  waktu,  maka  pada  saat  pelatihan  masih  terdapat  keterbatasan  dalam penyampaian  materi,  khususnya  terkait  cara  penyusunan  prosedur  &  sistem  mutu  dikaitkan ketentuan  sistem  jaminan  halal.  Disamping  itu  pelatihan  yang  dilakukan,  memiliki  keterbatasan peserta jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di kelurahan Meruya Selatan. Karena itu  disarankan  Kelurahan  Meruya  Selatan  sebagai  pembina  UMKM  perlu  menindaklanjuti melakukan  tambahan  pelatihan  yang  lebih  detil  dan  coaching  dengan  melibatkan  lebih  banyak UMKM yang tersebar Kelurahan Meruya Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini, R., Susita, D., & Wiradendi, C. (2023). The Effect of Work Discipline and Knowledge Sharing on Employee Performance through Work Motivation as an Intervening Variable at Petroleum and Gas Companies in Indonesia Resty. UTSAHA (Journal Of2 Entrepreneurship),
2(1), 30–42. https://doi.org/10.61306/ijmea.v1i2.61
Apriansyah, R., & Widigdo, A. M. N. (2022). The Effect of Competence , Experience , and Placement on Employee Performance Bppsdm Ministry of Agriculture Jakarta with Motivation as Mediation Variable. 5(2), 2615–3076.
Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariyah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. Sewagati, 4(1), 14.
https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446
Kusnandar,V.B. (2021). Sebanyak 86,88% Penduduk Indonesia Beragama Islam.databoks. katadata.co.id.
Kusumiartono, N., Brahmasari, I. A., & Ardiana, I. D. K. R. (2022). ANALYSIS OF THE EFFECT KNOWLEDGE SHARING, TEAMWORK ON EMPLOYEE ENGAGEMENT AND EMPLOYEE PERFORMANCE IN BARISTAND INDUSTRI SURABAYA THE MINISTRY OF INDUSTRY‟S WORK UNIT. INDONESIAN JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY SCIENCE, 1(7), 780–791.
Ningrum, R. T. P. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6(1), 43–58. https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30
Nukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan di Kota Bengkulu. Qiyas, 3(1), 154–166.
Nuraini, S., & Sucipto. (2021). Comparison halal food regulation and practices to support halal tourism in Asia: A review. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 733(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/733/1/012044
Pelealu, D. R. (2022). THE EFFECT OF KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM AND KNOWLEDGE SHARING ON EMPLOYEE PERFORMANCE AND LOYALTY. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 5(1), 371–389.
Prakoso, J.P. (2021) Kemenkeu Catat Cuma 1 Persen UMKM Indonesia Punya Sertifikasi Halal. Bisnis.com.
Pratikto, H., Agustina, Y., & Mutiara, T. (2023). Readiness and Interest in Halal Certification: Evidence of the Importance of Self-declare Literacy and Types of Business of Indonesian MSMEs. AEBMR 246, 193–200. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-188-3_20
Rejeki, R. T., & Widigdo, A. M. N. (2021). THE EFFECT OF LEADERSHIP, JOB SATISFACTION,
ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR AND COMPETENCE ON EMPLOYEE PERFORMANCE (CASE STUDY AT XYZ MINISTRY IN INDONESIA). Dinasti International Jpurnal of Digital Business Management, 2(2), 222–232.
https://doi.org/https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i2
Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan yang Telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan. Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin, 5(2), 246–259. http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index
Sucipto, S., Damayanti, R. W., Perdani, C. G., Kamal, M. A., Astuti, R., & Hasanah, N. (2022).
Decision Tree of Materials: A Model of Halal Control Point (HCP) Identification in Small-Scale Bakery to Support Halal Certification. International Journal of Food Science, 2022.
https://doi.org/10.1155/2022/5244586
Sulastri. (2022). Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi. KPKNL Balikpapan – Kementerian Keuangan RI.
Syafitri, Y., Irwandi, I., Sulaimawan, D., Astika, R., & Susianto, D. (2022). Penguatan Kapasitas SDM/UMKM Pengembangan Industri Pangan Lokal Tahun 2021 pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 2(1), 183–190. https://doi.org/10.54082/jamsi.198
Widiati, S., & Azkia, L. I. (2023). Strategi Pengembangan Usaha Dan Peran Sertifikasi Halal Produk Pangan Lokal UMKM Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga. Sebatik,
27(1), 398–406. https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2275
Widigdo, A. M. N., & Bayinah, A. N. (2023). Strategy to Accelerate Halal Certification for MSEs in Indonesia : An Analytic Network Process Approach. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics, 15(2), 331–352.
https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v15i2.3394