Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 9, No. 1 Juli 2017 ISSN: 2301-8879 Available Online At: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna

## PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH (SURVEY PADA PEMERINTAH SKPD PROVINSI BALI)
I Gede Jati Antara I Gusti Ayu Intan Saputra Rini* Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa *E-Mail: intansaputrarini@gmail.com
DiPublikasi: 31/07/2017 DOI: 10.22225.KR.9.1.333.101-117 Halaman: 101 - 117

## Abstract
Public sector organizations can be seen on our daily lives. In an organization both of public and private sector management control systems need to achieve organizational goals. One element of the management control is the budget. The budget is used as a management tool for allocating limited resources and sources of funding for the organization. This study aimed to analyze the influence of the characteristics of budget goals proxied by the variable budget participation, budget goal clarity, feedback budget, budget evaluation and budget goal difficulty on the performance of the Bali provincial  government  officials. The population in  this study is the Bali  provincial  government  officials  SKPD.  Data  collection  method  used  is  the  questionnaire.  Number  of questionnaires distributed was 120 (100%) and the back and can be processed as many as 100 (83.3%). The analysis  technique  used  is  the  analysis  of  partial  least  square.  The  data  have  been  collected  and processed using software SmartPLS 2.0 M3. The results of the analysis conducted, it was found that (1) Variable budget participation had no significant relationship to the performance of the apparatus, it is shown on the value of t- statistics  (0.57)  smaller  than  t-table  (1.65).  (2)  Variable  clarity  of  purpose  budget  has  a  significant relationship to the performance of the apparatus, it is shown on the value of t-statistics (2.70) greater than t- table (1.65). (3) Variable feedback budget has a significant relationship to the performance of the apparatus, it is shown on the value of t-statistics (5.47) greater than t-table (1.65). (4) Variable budget evaluation had no significant  relationship  to  the  performance  of  the  apparatus,  it  is  shown  on  the  value  of  t-statistics  (0.34) smaller than t-table (1.65). (5) Variable budget difficulties have a significant relationship to the performance of the apparatus, it is shown on the value of t-statistics (3.51) greater than t-table (1.65).

## Keywords: public sector organization, funding purpose characteristic and apparatus governance performance

## Abstrak
Organisasi  sektor  publik  dapat  kita  lihat  pada  kehidupan  kita  sehari-hari.  Dalam  suatu  organisasi  baik sektor  publik  maupun  swasta  diperlukan  sistem  pengendalian  manajemen  untuk  mencapai  tujuan organisasinya.  Salah  satu  elemen  pengendalian  manajemen  tersebut  adalah  anggaran.  Anggaran digunakan sebagai alat bantu manajemen untuk mengalokasi keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang  dimiliki  organisasi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  karakteristik  tujuan  ang- garan  yang diproksikan oleh  variable partisipasi  anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik ang- garan, evaluasi anggaran dan kesulitan tujuan anggaran terhadap kinerja pada aparat pemerintah Provinsi Bali.  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah  aparat  pemerintah  SKPD  Provinsi  Bali.  Metode  pengumpulan data  yang  digunakan  adalah  dengan  kuesioner.  Jumlah  kuesioner  yang  disebar  adalah  sebanyak  120 (100%) dan yang kembali dan dapat diolah sebanyak 100 (83,3%). Teknik analisis yang digunakan adalah dengan analisis partial least square . Data yang telah dikumpulkan lalu diolah dengan menggunakan soft- ware SmartPLS 2.0 M3. Hasil dari analisis yang dilakukan,  didapatkan bahwa (1) Variabel partisipasi anggaran  memiliki  hubungan  yang  tidak  signifikan  terhadap  kinerja  aparat,  hal  ini  ditunjukkan  dari nilai t-statistics (0,57) yang lebih kecil dari nilai t-tabel (1,65). (2) Variabel kejelasan tujuan anggaran memiliki  hubungan  yang  signifikan  terhadap  kinerja  aparat,  hal  ini  ditunjukkan  dari  nilai t-statistics (2,70) yang lebih besar dari nilai t-tabel (1,65). (3) Variabel umpan balik anggaran memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja aparat, hal  ini ditunjukkan dari  nilai t-statistics (5,47) yang lebih be- sar  dari  nilai  t-tabel  (1,65).  (4)  Variabel  evaluasi  anggaran  memiliki  hubungan  yang  tidak  signifikan
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna Vol. 9, No. 1 Juli 2017

## I.  PENDAHULUAN
Keberadaan organisasi sektor publik dapat dilihat pada kehidupan kita sehari-hari. Institusi pemerintah,  partai  politik,  sekolah,  rumah  sakit  dan puskesmas  merupakan contoh dari organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan untuk kesejahteraan  masyarakat.  Organisasi  sektor  publik disebut  sebagai  sebuah  entitas  ekonomi  yang memiliki  keunikan  sendiri.  Dikatakan  demikian karena  memiliki  sumber  daya  ekonomi  yang  cukup besar,  melakukan  transaksi  ekonomi  dan  juga keuangan,  akan  tetapi  dikelola  tidak  untuk  mencari laba.
Setiap  organisasi  baik  sektor  publik  maupun swasta memerlukan sistem pengendalian manajemen yang menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif  dan  efisien.  Salah  satu  elemen  maupun indikator  penting  dalam  sistem  pengendalian manajemen  adalah  anggaran.  Anggaran  menjadi salah satu alat bantu manajemen dalam mengalokasikan  keterbatasan  sumber  daya  dan sumber  dana  yang  dimiliki  organisasi  untuk mencapai  tujuan.  Pemahaman  terhadap  tujuan anggaran  dan  informasi  tentang  beberapa  tujuan anggaran  memberi  dasar  bagi  manajer  untuk mengukur  efisiensi,  mengidentifikasi  masalah  dan mengendalikan biaya.
Anggaran  sangat  berperan  penting  dalam organisasi  swasta  maupun  pemerintah.  Anggaran dapat  dikatakan  sebagai  pernyataan  mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu  tertentu  dalam  ukuran  finansial  (Mardiasmo, 2009:61).  Anggaran  merupakan  suatu  instrument penting  yang  digunakan  untuk  menghindari terjadinya  pengeluaran  yang  terlalu  besar,  terlalu rendah  atau  adanya  penggunaan  yang  tidak semestinya.  Dalam  organisasi  sektor  publik anggaran  menjadi  hal  terpenting  untuk  menentukan strategi  dan  tujuan  organisasi  dimasa  mendatang. Suatu  organisasi  dikatakan  memiliki  kinerja  yang baik  apabila  mampu  menyusun  serta  melaksanakan anggaran yang telah dibuat dengan tepat.
Menurut  Mardiasmo  (2009:61),  Penganggaran adalah  proses  atau  metode  untuk  mempersiapkan suatu  anggaran.  Penganggaran  dalam  organisasi sektor  publik  merupakan  sebuah  proses  yang dikatakan  cukup  rumit  karena  mengandung  muatan politis  yang  cukup  signifikan.  Hal  ini  berbeda dengan  penganggaran  dalam  organisasi  sektor swasta yang muatan politisnya relatif kecil.
Gerakan reformasi  yang terjadi pada tahun 1998 telah  membawa  perubahan  besar  yang  berdampak
bagi  pemerintahan  dan  perekonomian.  Dengan berakhirnya  masa  orde  baru  munculah  sistem pemerintahan  desentralisasi.  Sistem  pemerintahan desentralisasi  ini  telah  melahirkan  otonomi  daerah, yaitu  hak, wewenang  dan kewajiban daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintah  dan  masyarakatnya  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Proses  penganggaran  menggunakan  pendekatan kinerja  diatur  dalam  Permendagri  Nomor  59  Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,  menjelaskan  tentang  pedoman dalam pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), pembentukan RAPBD dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  bersama-sama  unit  organisasi  perangkat daerah  (unit  kerja).  Rancangan  anggaran  unit  kerja tercantum  pada  suatu  dokumen  Rencana  Kegiatan Anggaran  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (RKA- SKPD),  yang  di  dalamnya  berisi  tentang  standar analisis belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya sebagai  instrumen  pokok  dalam  anggaran  kinerja. Sedangkan  pedoman  evaluasi  kinerja  pemerintah daerah  diatur  dalam  Permendagri  Nomor  21  Tahun 2010  tentang  Pedoman  Evaluasi  Daerah  Otonom Hasil Pemekaran Setelah Berlakunya UU Nomor 22 Tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Arifin, 2012).
Proses  penganggaran  daerah  dengan  pendekatan kinerja  dalam  Kepmendagri  memuat  pedoman penyusunan  rancangan  APBD  yang  dilaksanakan oleh  Tim  Anggaran  Eksekutif  bersama-sama  Unit Organisasi Perangkat Daerah (unit kerja). Rancangan  anggaran  unit  kerja  dimuat  dalam  suatu dokumen yang disebut dengan Rancangan Anggaran Satuan  Kerja  (RASK  atau  formulir  S).  RASK  ini menggambarkan  kerangka  logis  hubungan  antara kebijakan  anggaran  (arah  dan  kebijakan  umum APBD  serta  strategi  dan  prioritas  APBD)  dengan operasional  anggaran  (program  dan  kegiatan anggaran)  di  setiap  unit  pelaksana  anggaran  daerah sesuai  dengan  visi,  misi,  tugas  pokok,  dan  fungsi yang  menjadi  kewenangan  unit  kerja  yang bersangkutan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan dan  layanan  masyarakat.  RASK  memuat  juga standar  analisis  belanja,  tolok  ukur  kinerja  dan standar  biaya  sebagai  instrumen  pokok  dalam anggaran kinerja RASK / RAK merupakan dokumen pengganti dokumen daftar usulan kegiatan dan daftar usulan  proyek  yang  selama  ini  digunakan  dalam penyusunan  rancangan  APBD  dengan  sistem  lama. (Sardjito, 2007 dalam Vilda, 2013).
terhadap  kinerja  aparat,  hal  ini  ditunjukkan  dari  nilai t-statistics (0,34)  yang  lebih  kecil  dari  nilai  t- tabel (1,65). (5) Variabel kesulitan anggaran memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja apa- rat, hal ini ditunjukkan dari nilai t-statistics (3,51) yang lebih besar dari nilai t-tabel (1,65).
Kata Kunci: organisasi sektor publik, karakteristik tujuan anggaran dan kinerja aparat pemerintah
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
Partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran  berarti keikutsertaan manajer pelaksana dalam memutuskan bersama  dengan  komite  anggaran  mengenai rangkaian  kegiatan  dimasa  yang  akan  datang  dalam mencapai  sasaran  anggaran.  Dengan  adanya partisipasi maka manajer akan lebih bertanggungjawab  atas  anggaran  yang  telah disusunnya.
Kejelasan  tujuan  anggaran  merupakan  cerminan sejauh  mana  sasaran  anggaran  tersebut  dirumuskan dengan  khusus,  jelas  dan  spesifik  serta  mudah dipahami oleh para pelaksana yang bertanggungjawab atas pencapaiannya. Para pelaksana  sering  mengalami  masalah  ketidakjelasan tujuan  masing-masing,  hal  ini  akan  menimbulkan tindakan  yang  bertentangan  dengan  kehendak  dari manajemen punjak.
Umpan  balik  anggaran  merupakan  tingkat keberhasilan  dalam  mencapai  tujuan  yang  dapat dijadikan  motivasi  oleh  para  manajer  pelaksana. Secara  formal  umpan  balik  diwujudkan  dalam bentuk  laporan  kinerja  informasi  mengenai  rencana dan hasil kinerja yang dicapai. Hal ini berguna agar tidak terjadi kesalahan yang sama pada pelaksanaan kinerja berikutnya.
Evaluasi  anggaran  adalah  tindakan  yang dilakukan  untuk  menelusuri  penyimpangan  atas anggaran  ke  bagian  yang  bersangkutan  dan digunakan  sebagai  dasar  untuk  penilaian  kinerja pada  bagian  tersebut.  Penyimpangan  baru  diketahui setelah  berakhirnya  tahun  anggaran  yaitu  dengan membandingkan  anggaran  dengan  realisasinya sehingga  dapat  diketahui  kinerja  yang  telah  dicapai oleh pelaksanaan anggaran.
Kesulitan  tujuan  anggaran  memiliki  rentang tujuan  dari  sangat  longgar  dan  mudah  dicapai sampai sangat ketat dan tidak dapat dicapai. Tingkat kesulitan  tujuan  anggaran  diharapkan  tidak  terlalu mudah  dan  tidak  terlalu  sulit  untuk  dicapai  oleh pelaksanaan  anggaran  sehingga  anggaran  menjadi efektif untuk dicapai.
Kinerja  merupakan  kemampuan  atas  prestasi kerja  yang  telah  dicapai  dalam  organisasi  dalam melaksanakan  fungsi,  tugas  dan  tanggungjawab dalam  menjalankan  tujuan  organisasi.  Menurut Mahoney  et.  Al  (1963)  dalam  Panangaran  (2008) kinerja  diukur  dengan  menggunakan  8  indikator yaitu  perencanaan,  investigasi,  koordinasi,  evaluasi, supervise, staffing, negosiasi dan representasi.
Vilda (2013) yang meneliti pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah  daerah  (survey  pada  pemerintah  daerah Kabupaten  Badung).  Hasil  dari  penelitian  ini didapatkan  bahwa  partisipasi  anggaran,  kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, dan evaluasi anggaran  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap  kinerja  aparat  pemerintah.  Sedangkan kesulitan  tujuan  anggaran  tidak  berpengaruh  secara
signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah.
Penelitian  sejenis  juga  dilakukan  oleh  Arista (2015)  yang  meneliti  pengaruh  karakteristik  tujuan anggaran  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah (survey pada pemerintah Kota Denpasar). Hasil dari penelitian  ini  didapatkan  bahwa  partisipasi anggaran  ,  kejelasan  tujuan  anggaran,  evaluasi anggaran,  dan  kesulitan  tujuan  anggaran  tidak berpengaruh  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah. Sedangkan  umpan  balik  anggaran  berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah.
Penelitian ini menggunakan SKPD Provinsi Bali sebagai  sampelnya.  Dipilihnya  SKPD  Provinsi  Bali sebagai  tempat  penelitian  karena  Provinsi  Bali merupakan  salah  satu  Provinsi  yang  terbesar  yang berada  di  Indonesia.  Seperti  organisasi  publik lainnya,  SKPD  Provinsi  Bali  memiliki  struktur manajerial  yang  membuat  anggaran  sebagai  alat untuk  perencanaan  dan  pengendalian  dalam menjalankan aktifitas serta pedoman untuk mencapai tujuan  organisasinya.  Pada  penelitian  sebelumnya menggunakan  Teknik  Analisis  Partial  Least  Square (PLS)  dan  pada  penelitian  ini  juga  menggunakan metode  yang  sama  yaitu  Teknik  Analisis  Partial Least  Square  (PLS).  Metode  ini  digunakan  karena PLS  merupakan  metode  alternatif  penyelesaian model bertingkat yang  rumit yang  tidak mensyaratkan  jumlah  sampel  yang  banyak.  Di samping  itu  ada  juga  beberapa  kelebihan  PLS  yaitu di  antaranya  akan  mempunyai  implikasi  yang optimal  dalam  ketepatan  prediksi.  Metode  PLS merupakan  metode  analisis  yang  powerfull  karena tidak  mengasumsikan  skala  pengukuran  data  dan juga  dapat  dipergunakan  untuk  mengkonfirmasikan teori.
Pada dasarnya penelitian ini merupakan replikasi dari  penelitian  Vilda  (2013)  dengan  menggunakan waktu,  obyek  penelitian  serta  teknik  analisis  data yang berbeda. Sedangkan dari hasil penelitian Arista (2015) menggunakan teknis analisis data yang sama. Variabel  yang  digunakan  adalah  sama.  Melalui penelitian  ini,  ingin  diketahui  apakah  karakteristik tujuan  anggaran  mempengaruhi  kinerja  pemerintah daerah  dalam  menyusun  anggaran,  melaksanakan anggaran,  dan  pertanggungjawaban  anggaran.  Atas dasar  latar belakang,  maka dibuat penelitian dengan judul  “Pengaruh  Karakteristik  Tujuan  Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Survey pada SKPD Provinsi Bali)”.

## II.  TINJAUAN PUSTAKA A.  Landasan Teoritis
Teori  Motivasi  Hygiene  (Frederick  Herzberg) Motivasi  merupakan  suatu  dorongan  melakukan sesuatu  dalam  rangka  mencapai  tujuan.  Motivasi timbul  karena  adanya  suatu  kebutuhan  yang bermuara  pada  pencapaian  tujuan  tertentu.  Teori Motivasi  Hygiene yang  dikemukakan Frederick
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
Herzberg (Marconi,1989) menyatakan bahwa:
a)  Faktor-faktor  pertumbuhan  atau  motivator instrinsik  terhadap  pekerjaan  adalah  prestasi, pengakuan  atas  prestasi,  kerja  itu  sendiri, tanggungjawab dan pertumbuhan atau kemajuan. Faktor  instrinsik  ini  bersifat  terus  menerus  ada. Jika  faktor  ini  ada,  maka  akan  memotivasi seseorang  dengan  kuat  untuk  menghasilkan prestasi  kerja  yang  lebih  baik.  Jika  faktor  ini tidak ada, tidak selalu menimbulkan ketidakpuasan dalam bekerja.
b)  Faktor-faktor  untuk  menghindari  ketidakpuasan atau  hygiene  yang  ekstrinsik  terhadap  pekerjaan meliputi  kebijakan  dan  administrasi  perusahaan, pengawasan,  hubungan  antar  individu,  kondisi kerja, gaji, status, dan rasa aman. Faktor hygiene adalah  faktor  yang  bersumber  dari  luar  diri seseorang, yang mempengaruhi perilaku seseorang  dalam  bekerja  dan  bersifat  sementara. Jika  faktor  ini  ada  berarti  ada  ketidakpuasan, sedangkan  jika  faktor  ini  tidak  ada,  maka  tidak memiliki pengaruh apapun.
Uraian  teori  di  atas  menggambarkan  pengaruh motivasi  pada  sikap  individu.  Apabila  dikaitkan dengan  partisipasi  anggaran,  maka  semakin  besar partisipasi  seseorang  dalam  penyusunan  anggaran maka  akan  semakin  besar  pula  motivasi  seseorang tersebut, yang pada akhirnya akan memotivasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Dalam  kepentingan  nasional  peran  “Negara” sebagai  aktor  yang  mengambil  keputusan  dan memerankan  peranan  penting  dalam  pergaulan internasional  berpengaruh  bagi  masyarakat  dalam negerinya.    Demikian  pentingnya  karena  ini  yang akan  menjadi  kemalasan  bagi  masyarakat  yang berkehidupan  di  wilayah  tersebut.  Kepentingan nasional  tercipta  dari  kebutuhan  suatu  negara. Kepentingan  ini  dapat  dilihat  dari  kondisi internalnya,  baik  dari  kondisi  politik-ekonomi, militer,  dan  sosial-budaya.  Kepentingan  juga didasari  akan  suatu  “power”  yang  ingin  diciptakan sehingga  negara  dapat  memberikan  dampak langsung  bagi  pertimbangan  negara  agar  dapat pengakuan  dunia.  Dengan  demikian,  kepentingan nasional  secara  konseptual  dipergunakan  untuk menjelaskan  perilaku  politik  luar  negeri  dari  suatu negara.  Seperti  yang  dipaparkan  oleh  Kindleberger mengenai kepentingan nasional:
Hubungan  antara  negara  tercipta  karena  adanya perbedaan  keunggulan  yang  dimiliki  tiap  negara dalam berproduksi. Keunggulan komparatif (comparative advantage) tersebut membuka kesempatan  pada  spesialisasi  yang  dipilih  tiap negara  untuk  menunjang  pembangunan  nasional sesuai kepentingan nasional.
Hal  ini  dapat  menjelaskan  bahwa  kepentingan nasional  sebuah  negara  bergantung  dari  sistem pemerintahan  yang  dimiliki,  negara-negara  yang
menjadi partner dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah  yang  menjadikan  negara  tersebut  menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik.

## 1.  Pengertian Anggaran
UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  menjelaskan  bahwa  “anggaran  adalah  alat akuntabilitas,  manajemen  dan  kebijakan  ekonomi. Sebagai  kebijakan  ekonomi,  anggaran  berfungsi untuk  mewujudkan  pertumbuhan  dan  stabilitas perekonomian  serta  pemerataan  pendapatan  dalam rangka mencapai tujuan bernegara”. (Nordiawan,2007;48),  “Anggaran  dapat  dikatakan sebagai pernyataan  mengenai estimasi  berisi kinerja yang  hendak  dicapai  selama  periode  tertentu  dalam ukuran  financial”.  (Mardiasmo  (2009).”Freeman (2003)  dalam  Nordiawan  (2006)  mengungkapkan bahwa  anggaran  adalah  sebuah  proses  yang dilakukan  oleh  organisasi  sektor  publik  untuk mengalokasikan  sumber  daya  yang  dimilikinya  ke dalam  kebutuhan-kebutuhan  yang  tidak  terbatas. Definisi  anggaran  menurut  Mulyadi  (1999)  dalam Dina  (2010)    yaitu,  anggaran  merupakan  suatu rencana  kerja  yang  dinyatakan  secara  kuantitatif, yang  diukur  dalam  satuan  moneter  standar  dan satuan  ukuran  yang  lain,  yang  mencakup  jangka waktu satu tahun.
Sedangkan Vilda (2013) mendefinisikan anggaran  sebagai  estimasi  kinerja  manajemen  yang meliputi perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan penilaian  pada  masa  yang  akan  datang  dan diungkapkan  dalam  bentuk  kuantitatif  yang  formal. Jadi,  anggaran  merupakan  suatu  estimasi  kinerja manajemen  yang  digunakan  oleh  organisasi  sebagai alat perencanaan manajemen yang dilakukan selama periode  tertentu  sebagai  acuan  untuk  mencapai tujuan organisasi.

## 2.  Prinsip Pokok Siklus Anggaran
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  disusun  berdasarkan  tujuan  yang  ingin dicapai  organisasi  dalam  satu  tahun  anggaran. Kebijakan  anggaran  yang  dbuat  dalam  kebijakan umum APBD akan menjadi dasar selanjutnya dalam penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.
Menurut  Mardiasmo  (2009),  terdapat  empat siklus  anggaran  dalam  sektor  pemerintahan  yang meliputi:
a.  Tahap persiapan anggaran (preparation) Pada tahapan  ini dilakukan taksiran pengeluaran atas  dasar  taksiran  pendapatan  yang  telah tersedia.  Terkait  dengan  adanya  penaksiran tersebut  maka  perlu  diperhatikan  sebelum menyetujui  taksiran  pengeluaran,  yaitu  dengan cara  melakukan  penaksiran  pendapatan  secara lebih  akurat.  Selain  adanya  penaksiran  perlu
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
disadari  adanya  masalah  yang  cukup  berbahaya jika  anggaran  pendapatan  diestimasi  pada  saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.
b.  Tahap Ratifikasi (approval/ratification) Tahap  Ratifikasi  adalah  tahap  pengesahan rencana  anggaran  yang  dilakukan  Badan Eksekutif  dengan  Badan  Legislatif  agar  menjadi anggaran  final.  Tahap  ratifikasi  ini  melibatkan proses  politik  yang  cukup  rumit  dan  berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial  skill,  namun  juga  harus  mempunyai political  skill  dan  coalition  building  yang memadai.  Dalam  hal  ini  integritas  dan  kesiapan mental  (coalition  building)  sangat  penting, karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai  kemampuan  untuk  menjawab  dan memberikan  argumentasi  yang  rasional  atas segala  pernyataan  dan  bantahan  dari  pihak legislatif.
c.  Tahap Pelaksanaan Anggaran (Budget Implementation)
Tahap  ini  merupakan  tahapan  yang  sangat penting  dan  harus  diperhatikan  oleh  manajer keuangan  pemerintah.  Dalam  hal  ini  manajer keuangan  publik  mempunyai  sistem  (informasi) akuntansi  dan  sistem  pengendalian  manajemen. Manajer  keuangan  publik  bertanggung  jawab untuk  menciptakan  sistem  akuntansi  yang memadai  dan  handal  untuk  perencanaan  dan pengendalian  anggaran  yang  telah  disepakati sebelumnya.
d.  Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran
Tahap  terakhir  dari  siklus  anggaran  adalah pelaporan  dan  evaluasi  anggaran.  Tahap persiapan,  ratifikasi,  dan  implementasi  anggaran terkait  dengan  aspek  operasional  anggaran, sedangkan  tahap  pelaporan  dan  evaluasi  terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi  telah  didukung  dengan  sistem akuntansi  dan  sistem  pengendalian  manajemen yang  baik,  maka  diharapkan  tahap  budget reporting  and  evaluation  tidak  akan  menemui banyak masalah.

## 3.  Karakteristik Tujuan Anggaran
Menurut  Kenis  (1979)  dalam  Munawar  (2006) ada  lima  dimensi  karakteristik  Tujuan  Anggaran (budgetary Goal Characteristics) yaitu: a.  Partisipasi Anggaran ( Budgetary Participation )
Bronwell (1982) dalam Sarjito (2007)
mengartikan  partisipasi  anggaran  sebagai  proses dalam  oganisasi  yang  melibatkan  para  manajer dalam  penentuan  tujuan  anggaran  yang  menjadi tanggung
jawabnya.
Partisipasi
banyak menguntungkan  bagi  suatu  organisasi,  hal  ini diperoleh dari hampir penelitian tentang partisipasi.
Sedangkan  menurut  Sord  dan  Welsch,  (1995) dalam  Sarjito (2007)  mengemukakan  bahwa  tingkat partisipasi  yang  lebih  tinggi  akan  menghasilkan moral yang lebih baik dan inisiatif yang lebih tinggi pula.
Partisipasi  anggaran  pada  sektor  publik  terjadi pada  saat  pembahasan  anggaran,  dimana  eksekutif dan  legislatif  saling  beradu  argumen  dalam pembahasan  Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (RAPBD). Dimana anggaran dibuat oleh eksekutif dalam  hal  ini  Kepala Daerah  melalui usulan dari unit kerja yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan setelah itu Kepala Daerah bersama-sama DPRD menetapkan anggaran (Munawar, 2006).
Aimee dan Carol (2004) dalam Munawar (2006) menemukan  mekanisme  input  partisipasi  warga negara  mempunyai  pengaruh  langsung  pada keputusan anggaran.
Definisi  partisipasi  dalam  anggaran  secara terperinci  yaitu  (1)  Sejauh  mana  anggaran dipengaruhi  oleh  keterlibatan  para  pengurus,  (2) Alasan-alasan  pihak  manajer  pada  saat  anggaran diproses,  (3)  Keinginan    memberikan  partisipasi anggaran  kepada  pihak  manajer  tanpa  diminta,  (4) Sejauh  mana  manajer  mempunyai  pengaruh  dalam anggaran  akhir,  (5)  Kepentingan  manajer  dalam partisipasinya  terhadap  anggaran,  (6)  Anggaran didiskusikan  antara  pihak  manajer  puncak  dengan manajer  pusat  pertanggungjawaban  pada  saat anggaran disusun.
b.  Kejelasan  Tujuan  Anggaran  ( Budget  Goal Clarity )
Kejelasan  tujuan  anggaran  merupakan  cerminan atau  patokan  sejauhmana  sasaran  anggaran  mampu dirumuskan  secara  spesifik,  jelas  dan  dapat dimengerti  oleh  orang-orang  yang  bertanggung jawab  atas  pencapaiannya.  Para  manajer  sering menghadapi  masalah  ketidakjelasan  tujuan  mereka masing-masing, mereka sering tidak mengetahui apa yang  sebenarnya  diinginkan  oleh  manajemen puncak,  sehingga  tindakan  para  manajer  kadang- kadang  bertentangan  dengan  keinginan  manajemen puncak yang sebenarnya. Dampak lain ketidakjelasan  mengenai  sasaran  anggaran  adalah para manajer tidak bisa membuat skala prioritas atas anggaran  yang  dibuatnya.  Kenis  (1979)  dalam Munawar  (2006)  menemukan  bahwa  manajer memberi reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk  meningkatkan  kepuasan  kerja,  menurunkan ketegangan  kerja,  dan  memperbaiki  anggaran  yang dihubungkan  dengan  sikap,  kinerja  anggaran  dan efisiensi  biaya  manajer  tingkat  bawah  secara signifikan  meningkatkan  kejelasan  dan  ketegasan tujuan anggaran mereka.
c.  Umpan Balik Anggaran ( Budgetary Feed Back ) Secara formal umpan balik anggaran diwujudkan dalam  bentuk  laporan  kinerja  informasi  mengenai
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
rencana  dan  hasil  kinerja  yang  dicapai,  umumnya disampaikan  segera  setelah  pelaksanaan  berakhir. Dengan  maksud  agar  karyawan  yang  bersangkutan tidak  melakukan  kesalahan  yang  sama,  sehingga diharapkan  kinerja  pada  periode  berikutnya  dapat ditingkatkan. Kepuasan kerja dan motivasi anggaran ditemukan  signifikan  dengan  hubungan  yang  agak lemah  dengan  umpan  balik  anggaran.  Umpan  balik mengenai  tingkat  pencapaian  tujuan  anggaran  tidak efektif dalam memperbaiki kinerja dan hanya efektif secara  marginal  dalam  memperbaiki  sikap  manajer. Namun, penemuan ini gagal untuk menjelaskan hasil dari  berbagai  studi  dengan  hubungan  umpan  balik sikap, kinerja dalam task-goal setting .
Umpan  balik  merupakan  tingkat  keberhasilan dalam  mencapai  tujuan  yang  berfungsi  sebagai variabel  motivasional.  Hasil  dari  usaha  yang dilakukan  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  untuk mengetahui  keberhasilan  atau  kegagalan  usahanya, serta  dapat  pula  menjadi  pendorong  untuk  bekerja lebih efisien dan berprestasi lebih baik.
d.  Evaluasi Anggaran ( Budgetary Evaluation ) Evaluasi  anggaran  adalah  tindakan  yang dilakukan  untuk  menelusuri  penyimpangan  yang terjadi  atas  anggaran  ke  departemen  atau  bagian yang  bersangkutan  dan  digunakan  sebagai  dasar penilaian  kinerja  departemen  atau  bagian  tersebut. Umumnya,  penyimpangan  baru  dapat  diketahui setelah  berakhirnya  tahun  anggaran  yaitu  dengan membandingkan  anggaran  dengan  realisasinya sehingga  dapat  diketahui  kinerja  yang  telah  dicapai oleh  para  pelaksana  anggaran.  Kenis  (1979)  dalam Munawar  (2006)  menemukan  bahwa  manajer memberi  reaksi  yang  tidak  menguntungkan  untuk menggunakan  anggaran  dalam  evaluasi  kinerja dalam suatu gaya punitive (meningkatkan ketegangan  kerja,  menurunkan  kinerja  anggaran). Kecenderungan  hubungan  antar  variabel  menjadi lemah.
e.  Kesulitan  Tujuan  Anggaran  ( Budget  Goal Difficulty ) Sasaran  anggaran  memiliki  tingkat  kesulitan dalam  pencapaiannya.  Dari  sangat  mudah  sampai pada  yang  sangat  sulit.  Kenis  (1979)  dalam Munawar  (2006)  mengungkapkan  dalam  manajer yang  memiliki  tujuan  anggaran  yang  terlalu  ketat secara  signifikan  memiliki  ketegangan  kerja  tinggi dan  motivasi  kerja  rendah,  kinerja  anggaran  dan efisiensi  biaya  dibandingkan  untuk  anggaran memiliki  tujuan  anggaran  tepat  atau  ketat  tetapi dapat  dicapai.  Hal  ini  mengidentifikasikan  bahwa ketat  tapi  dapat  dicapai  adalah  tingkat  kesulitan tujuan anggaran.

## 4.  Kinerja Aparat Pemerintah Daerah
Kinerja  dalam  organisasi  merupakan  jawaban dari  berhasil  atau  tidaknya  tujuan  organisasi  yang telah  ditetapkan.  Kinerja  adalah  suatu  kondisi  yang
harus  diketahui  dan  dikonfirmasikan  kepada  pihak tertentu  untuk  mengetahui  tingkat  pencapaian  hasil suatu  instansi  dihubungkan  dengan  visi  yang diemban  suatu  organisasi  atau  perusahaan  serta mengetahui  dampak  positif  dan  negatif  dari  suatu kebijakan operasional.
Wayne  C.  Parker  (1993:3)  dalam  Sadjiarto  Arja (2000) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran/penilaian kinerja suatu entitas pemerintahan yaitu:
a.  Peningkatan kinerja meningkatkan mutu pengambilan  keputusan.  Seringkali  keputusan yang  diambil  pemerintah  dilakukan  dalam keterbatasan  data  dan  berbagai  pertimbangan politik  serta  tekanan  dari  pihak-pihak  yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran  kinerja  ini  akan  memungkinkan pemerintah  untuk  menentukan  misi  dan menetapkan  tujuan  pencapaian  hasil  tertentu.  Di samping  itu  dapat  juga  dipilih  metode pengukuran  kinerja  untuk  melihat  kesuksesan program  yang  ada.  Di  sisi  lain,  adanya pengukuran  kinerja  membuat  pihak  legislatif dapat  memfokuskan  perhatian  pada  hasil  yang didapat,  memberikan  evaluasi  yang  benar tehadap  pelaksanaan  anggaran  serta  melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program baru.
b.  Pengukuran  kinerja  meningkatkan  akuntabilitas internal.  Dengan  adanya  pengukuran  kinerja  ini, secara  otomatis  akan  tercipta  akuntabilitas  di seluruh  lini  pemerintahan,  dari  lini  terbawah sampai  teratas.  Lini  teratas  pun  kemudian  akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Dalam hal ini disarankan pemakaian sistem pengukuran standar seperti halnya management by objectives untuk pengukuran outputs dan outcomes.
c.  Pengukuran  kinerja  meningkatkan  akuntabilitas publik. Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi  kinerja  pemerintah  kepada  masyarakat dirasakan  cukup  menakutkan,  namun  publikasi laporan  ini  sangat  penting  dalam  keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik.
Keterlibatan  masyarakat  terhadap  pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas  hasil  suatu  program  juga  semakin diperhatikan.
d.  Pengukuran  kinerja  mendukung  perencanaan strategi dan penetapan tujuan. Proses perencanaan  strategi  dan  tujuan  akan  kurang berarti  tanpa  adanya  kemampuan  untuk mengukur  kinerja  dan  kemajuan  suatu  program. Tanpa  ukuran-ukuran  ini,  kesuksesan  suatu program  juga  tidak  pernah  akan  dinilai  dengan obyektif.
e.  Pengukuran kinerja  memungkinkan suatu entitas untuk  menentukan  penggunaan  sumber  daya secara  efektif.  Masyarakat  semakin  kritis  untuk menilai  program-program  pokok  pemerintah
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
sehubungan  dengan  meningkatnya  pajak  yang dikenakan  kepada  mereka.  Evaluasi  yang dilakukan cenderung mengarah kepada penilaian apakah  pemerintah  memang  dapat  memberikan pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat. Dalam  hal  ini  pemerintah  juga  mempunyai kesempatan  untuk  menyerahkan  sebagian pelayanan  publik  kepada  sektor  swasta  dengan tetap  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan yang  terbaik  kepada  masyarakat.  Dalam  hal  ini pemerintah  juga  mempunyai  kesempatan  untuk menyerahkan  sebagian  pelayanan  publik  kepada sektor  swasta  dengan  tetap  bertujuan  untuk memberikan pelayanan yang terbaik.
Kinerja  manajerial  merupakan  seberapa  jauh manajer  melaksanakan  fungsi-fungsi  manajemen. Kinerja manajerial ini diukur dengan mempergunakan  indikator  (Mahoney  et.al,  1963 dalam Panangaran, 2008):
a.  Perencanaan,  yaitu  tindakan  yang  dibuat berdasarkan  fakta  dan  asumsi  mengenai gambaran  kegiatan  yang  dilakukan  pada  waktu yang  akan  datang  guna  mencapai  tujuan  yang diinginkan.
b.  Investigasi,  yaitu  upaya  yang  dilakukan  untuk mengumpulkan  dan  mempersiapkan  informasi, dalam  bentuk  laporan-laporan,  catatan  dan analisa  pekerjaan  untuk  dapat  mengukur  hasil pelaksanaannya.
c.  Koordinasi,  menyelaraskan  tindakan  yang meliputi  pertukaran  informasi  dengan  orang- orang  dalam  unit  organisasi  lainnya,  guna  dapat berhubungan  dan  menyesuaikan  program  yang akan dijalankan.
d.  Evaluasi, yaitu penilaian atas usulan atau kinerja yang diamati dan dilaporkan.
e. Supervise ,  yaitu  mengarahkan,  memimpin  dan mengembangkan  potensi  bawahan,  serta  melatih dan  menjelaskan  aturan-aturan  kerja  kepada bawahan.
f. Staffing , yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan  dalam  suatu  unit  kerja,  menyeleksi pekerjaan baru, menempatkan dan mempromosikan  pekerjaan  tersebut  dalam unitnya atau unit kerja lain.
g.  Negosiasi,  yaitu  usaha  untuk  memperoleh kesepakatan dalam hal pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa.
h.  Representasi,  yaitu  menyampaikan  informasi tentang  visi,  misi  dan  kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok  bisnis  dan  konsultasi  dengan perusahaan-perusahaan lain.
B.  Hipotesis
Hipotesis  adalah  jawaban  sementara  terhadap rumusan  masalah  penelitian.  Dari  perumusan masalah  dan  tinjauan  pustaka  sebelumnya,  dapat diajukan beberapa hipotesis yang merupakan dugaan sementara yaitu:
a.  Pengaruh  partisipasi  anggaran  terhadap  kinerja aparat pemerintah
Anggaran  merupakan  suatu  estimasi  kinerja manajemen  yang  digunakan  oleh  organisasi  sebagai alat perencanaan manajemen yang dilakukan selama periode  tertentu  sebagai  acuan  untuk  mencapai tujuan organisasi.
Partisipasi  penyusunan  anggaran  merupakan pendekatan  yang  secara  umum  dapat  meningkatkan kinerja  yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan efektivitas  organisasi.  Partisipasi  anggaran  pada sektor  publik  terjadi  pada  saat  pembahasan anggaran,  dimana  eksekutif  dan  legislatif  saling beradu  argumen  dalam  pembahasan  RAPBD. Dimana anggaran dibuat oleh eksekutif dalam hal ini Kepala  Daerah  melalui  usulan  dari  unit  kerja  yang disampaikan  oleh  Kepala  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  dan  setelah  itu  Kepala  Daerah bersama-sama  DPRD  menetapkan  anggaran  (Vilda 2013).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Vilda  (2013) menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah Kabupaten  Badung.  Arista  (2015)  juga  menemukan bahwa  partisipasi  anggaran  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  Kota Denpasar.
Berdasarkan  landasan  teori  tersebut  maka  dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
H 1 :  Partisipasi  anggaran  berpengaruh  positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah b.  Pengaruh  kejelasan  tujuan  anggaran  terhadap kinerja aparat pemerintah Kejelasan  tujuan  anggaran  merupakan  cerminan atau  patokan  sejauhmana  sasaran  anggaran  mampu dirumuskan  secara  spesifik,  jelas  dan  dapat dimengerti  oleh  orang-orang  yang  bertanggung jawab atas pencapaiannya. Dampak dari ketidakjelasan  tujuan  anggaran  adalah  para  manajer tidak  bisa  membuat  skala  prioritas  atas  anggaran yang dibuatnya.
Vilda (2013) menemukan bahwa kejelasan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Badung. Arista (2015) juga  menemukan  bahwa  kejelasan  tujuan  anggaran berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  aparat pemerintah Kota Denpasar.
Berdasarkan  landasan  teori  tersebut  maka  dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
H 2 :    Kejelasan  tujuan  anggaran  berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
c.  Pengaruh umpan balik anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah Umpan balik anggaran diwujudkan dalam bentuk laporan  kinerja  informasi  mengenai  rencana  dan hasil  kinerja  yang  dicapai,  umumnya  disampaikan segera  setelah  pelaksanaan  berakhir.  Umpan  balik merupakan  salah  satu  variabel  penting  yang  bisa memberikan motivasi kerja kepada para manajer.
Vilda  (2013)  menemukan  bahwa  karakteristik tujuan  anggaran  dengan  variabel  umpan  balik anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Badung. Arista (2015) juga  menemukan  bahwa  umpan  balik  anggaran berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  aparat pemerintah Kota Denpasar.
Berdasarkan  landasan  teori  tersebut  maka  dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
H 3 :  Umpan  balik  anggaran  berpengaruh  positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah d.  Pengaruh  evaluasi  anggaran  terhadap  kinerja aparat pemerintah
Dalam  menyiapkan  anggaran  akan  selalu dilakukan  evaluasi  kegiatan-kegiatan  yang  telah diprogramkan  dan  pada  pelaksanaan  anggaran, selain  itu  juga  akan  dilakukan  evaluasi  terhadap kegiatan  yang  telah  dilakukan  sehingga  kinerja kedepan  akan  menjadi  lebih  baik  daripada sebelumnya.
Arista  (2015)  menemukan  bahwa  karakteristik tujuan  anggaran  dengan  variabel  evaluasi  anggaran berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  aparat pemerintah Kota Denpasar.
Berdasarkan  landasan  teori  tersebut  maka  dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
H 4 :  Evaluasi  anggaran  berpengaruh  positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah e.  Pengaruh  kesulitan  tujuan  anggaran  terhadap kinerja aparat pemerintah Semakin  tinggi  kesulitan  dalam  penyusunan anggaran  maka  semakin  tinggi  kinerja  aparat pemerintah.  Sasaran  anggaran  yang  mudah  dicapai akan  gagal  untuk  memberikan  suatu  tantangan  dan kurang  memotivasi  pengelola  anggaran  sehingga dapat menurunkan kinerja.
Vilda  (2013)  menemukan  bahwa  karakteristik tujuan  anggaran  dengan  variabel  kesulitan  tujuan anggaran  berpengaruh  positif    terhadap  kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Badung.
Berdasarkan  landasan  teori  tersebut  maka  dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
H 5 :  Kesulitan  tujuan  anggaran  berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

## III.METODELOGI PENELITIAN
A.  Tempat dan Objek Penelitian

## 1.  Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pemerintah SKPD Provinsi Bali, yang tersebar di Provinsi Bali 2.  Objek Penelitian
Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah  kinerja  Aparat  Pemerintah  SKPD  Provinsi Bali.  Karakteristik  tujuan  anggaran  dan  kinerja aparat.

## B.  Populasi dan Sampel

## 1.  Populasi Responden
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:  obyek/subyek  yang  mempunyai  kualitas  dan karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya  (Sugiyono,  2009;115).  Adapun populasi  pada  penelitian  ini  adalah  aparat pemerintah SKPD Provinsi  Bali dengan  jumlah 120 responden  dan  yang  kembali  dengan  jumlah  100 kuisioner.
Menurut  Sugiyono  (2009)  sampel  merupakan bagian  dari  jumlah  dan  karakteristik  yang  dimiliki oleh  populasi  tersebut.  Teknik  pengambilan  sampel yang  digunakan adalah  metode purposive  sampling . Dimana  teknik  ini  termasuk  dalam Non  Probability Sampling yaitu  teknik  pengambilan  sampel  yang tidak  memberikan  peluang/kesempatan  sama  bagi setiap  unsur  atau  anggota  populasi  untuk  dipilih menjadi  sampel  (Sugiyono,  2009;120).  Jumlah populasi  yang  sekaligus  menjadi  sampel  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  aparat pemerintah  daerah  yaitu  Sekretaris  Daerah  Provinsi Bali,  16  Dinas,  8  Badan,  2  Kantor,  Rumah  Sakit Indera, dan Inspektorat.
2.  Sampel penelitian
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  pihak yang  mempunyai peranan dalam proses penyusunan anggaran  tahun  2016  di  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah  (SKPD)  Provinsi  Bali  yaitu  kepala  bagian, kepala  bidang,  kepala  sub  bagian  dan  kepala  seksi. Responden  harus  memenuhi  kriteria  yang  telah menduduki  jabatan  minimal  selama  1  tahun. Persyaratan  ini  dimaksudkan  agar  responden  yang menjadi satuan analisis telah mempunyai pengalaman dalam hal menyusun anggaran.

## C.  Identifikasi Variabel
Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah:
1.  Variabel Indenpenden (X)
Variabel Independen atau  yang  sering  disebut sebagai  variabel  bebas  adalah  variabel  yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya  atau  timbulnya  variabel dependen (terikat)  (Sugiyono,  2009:59).  Variabel Independen
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
pada  penelitian  ini  adalah  Karakteristik  Tujuan Anggaran.
2.  Variabel Dependen (Y) Variabel Dependen atau  yang  sering  disebut sebagai  variabel  terikat  adalah  variabel  yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel  bebas  (Sugiyono,  2009:59).  Variabel Dependen pada penelitian ini adalah Kinerja Aparat Pemerintah Daerah pada tahun 2016.

## D.  Definisi Operasional Variabel
Penelitian  ini  menggunakan  lima  variabel  bebas (independen) yaitu  Partisipasi  anggaran,  Kejelasan Tujuan Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran  dan  Kesulitan  Tujuan  Anggaran,  satu variabel terikat (dependen) yaitu Kinerja.
Variabel-variabel  dalam  penelitian  ini  dapat diuraikan sebagai berikut:
1.  Partisipasi  anggaran  yaitu  tingkat  pengaruh  dan keterlibatan  yang  dirasakan  oleh  individu  dalam proses perencanaan anggaran. Partisipasi anggaran  tersebut  menunjukkan  pada  luasnya partisipasi aparat pemerintah daerah.
2.  Kejelasan tujuan anggaran menunjukkan sejauhmana  tujuan  anggaran  program  dan kegiatan  SKPD  dinyatakan  secara  spesifik,  jelas dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab terhadap anggaran.
3.  Umpan  Balik  Anggaran  merupakan  alat  ukur sejauh mana individu mengetahui sampai dimana tujuan  anggaran  program  dan  kegiatan  telah dicapai.
4.  Evaluasi  Anggaran  didefinisikan  sejauh  mana selisih  anggaran  program  dan  kegiatan  SKPD ditelusur  oleh  pimpinan  ke  masing-masing bawahan  dan  digunakan  untuk  mengevaluasi kinerja  bawahan  dalam  penyusunan  dan penggunaan anggaran.
5.  Kesulitan Tujuan Anggaran merupakan tingkatan kesulitan  pencapaian  tujuan  anggaran  program dan  kegiatan  yang  dipersepsikan  oleh  individu dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Lima  dimensi  karakteristik  tujuan  anggaran adalah  partisipasi  anggaran  (X1),  Kejelasan  Tujuan Anggaran  (X2),  Umpan  Balik  Anggaran  (X3), Evaluasi  Anggaran  (X4),  Kesulitan  Tujuan Anggaran  (X5).  Kelima  dimensi  tersebut  disajikan dalam  bentuk  isian  daftar  pernyataan  yang menggunakan  skala  garis.  Poin-poin  yang  di gunakan  untuk  pengukuran  karakteristik  tujuan anggaran  adalah  daftar  pertanyaan  yang  di  gunakan oleh  Kenis  (1979).  Daftar  pernyataan  berjumlah  26 item,  yang  terdiri  dari  5  item  untuk  partisipasi penyusunan  anggaran,  3  item  untuk  kejelasan sasaran  anggaran,  10  item  untuk  evaluasi  anggaran, 3  item  untuk  umpan  balik  anggaran,  dan  5  item untuk  kesulitan  sasaran  anggaran.  Skala  yang digunakan  adalah  skala  garis  yaitu  skor  1  sampai
dengan  10,  dengan  interpretasi  dari  sangat  tidak setuju sampai sangat setuju.
Kinerja  merupakan  usaha  pemerintah  dalam penyusunan  anggaran,  merencanakan  setiap  alokasi biaya  yang  dikaitkan  dengan  tingkat  pelayanan. Kinerja  aparat  pemerintah  daerah  diukur  dengan delapan  dimensi  kinerja  yaitu  perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan, negosiasi, perwakilan/representasi. Variable  kinerja  manajerial  disajikan  dalam  bentuk isian  daftar  yang  menggunakan  skala  garis.  Poin- poin  yang  digunakan untuk pengukuran variable  ini adalah  daftar  pertanyaan  yang  telah  digunakan  oleh Mahoney (1963) yang terdiri dari 9 item pertanyaan. Skala yang digunakan adalah skala garis yaitu skor 1 sampai  dengan  10,  dengan  interpretasi  dari  sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

## E.  Jenis dan Sumber Data
1.  Berdasarkan Sifatnya, yaitu:
a.  Data Kualitatif
Data  Kualitatif  adalah  data  yang  dinyatakan dalam  bentuk  kata,  kalimat,  skema  dan  gambar. Data  kualitatif  yang  dgunakan  dalam  penelitian ini  adalah  data  berupa  elemen-elemen  dalam pernyataan  yang  terdapat  di  dalam  kuesioner. Contohnya  berupa  kuesioner  yang  berisi  data mengenai pernyataan tentang karakteristik tujuan anggaran dan kinerja yang nantinya akan disebar kepada para aparat pemerintah di SKPD Provinsi Bali pada tahun 2016.
b.  Data Kuantitatif
Data  kuantitatif  adalah  data  yang  dinyatakan dalam  bentuk  angka.  Data  kuantitatif  dalam penelitian  ini  diperoleh  dari  data  kualitatif  yang dikuantitatifkan  dengan  bantuan  Skala Garis yang  mengacu  pada  pengukuran  variabel. Contohnya  pernyataan  dalam  kuesioner  yang kemudian  akan  diolah  dan  dinyatakan  dalam bentuk angka.
2.Berdasarkan sumbernya, yaitu:
a.Data Primer
Menurut  Sugiyono  (2009;193),  data  primer merupakan  data  yang  langsung  memberikan  data kepada  pengumpul  data.  Data  primer  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data  yang berasal  dari  hasil  pengisian  kuesioner  oleh responden.
b.Data Sekunder Menurut S ugiyono  (2009;193),  data  sekunder  merupakan  data yang  tidak  langsung  memberikan  data  kepada pengumpul  data,  misalnya  lewat  orang  lain  atau lewat  dokumen.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini adalah  sejarah,  gambaran  umum  dan  stuktur
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
organisasi Pemerintah SKPD Provinsi Bali.

## F.  Metode Pengumpulan Data
Pada  penelitian  ini  metode  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  dengan  kuesioner  (angket). Kuesioner  (angket)  merupakan  teknik  pengumpulan data  yang    dilakukan  dengan  cara  memberi seperangkat  pertanyaan  tertulis  kepada  reponden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009:199).

## G.  Teknik Analisis Data
Gefen  et.  al.  (2000)  menyediakan  sebuah perbandingan  antara  analisis  regresi  tradisional  dan dua  jenis  model  persamaan  struktural  ( structural equation  modeling )  yaitu  berbasis  kovarian ( covariance  based )  dan  berbasis  parsial  kuadrat terkecil ( partial least square ). Menurut Gefen model persamaan  struktural  berbasis  kovarian  seperti LISREL,  EQS,  dan  AMOS  cocok  untuk  analisis konfirmatori  ( confirmatory  analysis )  bukannya untuk  analisis  eksplorasi  ( exploratory  analysis ), membutuhkan dukungan teori  yang kuat, digunakan untuk permodelan kausal dan pengujian teori bukan untuk  prediksi  dan  membutuhkan  jumlah  sampel yang besar.
Karena penelitian ini digunakan untuk memprediksikan prilaku dan menurut Seddon (1997) dukungan  teori  dari  model  DeLone  dan  McLean kurang  kuat,  sehingga  penelitian  ini  menggunakan model persamaan struktural  berbasis parsial kuadrat terkecil  ( partial  least  square  based ).  Chin  dan Newstes  (1999)  menyatakan  model partial  least square (PLS) sesuai untuk aplikasi-aplikasi prediksi dan pembangunan teori.
Menurut (Chin, 1998, Gefen et. al., 2000) model partial  least  square tidak  memerlukan  asumsi- asumsi parametrik dan distribusi normal multivariate dan jumlah sampel dapat kecil minimal sepuluh kali jumlah  indikator  di  konstruk  yang  paling  kompleks di  model.  PLS  merupakan  metode  alternatif penyelesaian model bertingkat yang rumit yang tidak mensyaratkan  jumlah  sampel  yang  banyak.  Di samping  itu  ada  juga  beberapa  kelebihan  PLS  yaitu di  antaranya  akan  mempunyai  implikasi  yang optimal  dalam  ketepatan  prediksi.  Metode  PLS merupakan  metode  analisis  yang powerfull karena tidak  mengasumsikan  skala  pengukuran  data  dan juga  dapat  dipergunakan  untuk  mengkonfirmasikan teori.  Penelitian  ini  menggunakan  alat  analisis Structural  Equation  Modelling (SEM)  dari  paket software Partial Least Square (PLS) 2.0 M3.
Cara Kerja Partial Least Square (PLS) Estimasi parameter yang diperoleh dengan partial last  square (PLS)  dapat  dikategorikan  menjadi  tiga (Ghozali, 2011:19):
1.  Kategori  pertama  adalah wight  estimate yang
digunakan  untuk  menciptakan  skor  variabel laten.
2.  Kategori  kedua  mencerminkan path  estimate yang  menghubungkan  variable  laten  dan  antara variabel laten dan blok indikator laten.
3.  Kategori ketiga adalah berkaitan dengan rata-rata ( means )  dan  lokasi  parameter  untuk  indikator variabel laten.
Untuk  memperoleh  ketiga  estimasi  tersebut, partistal  least  square (PLS)  menggunakan  proses iterasi  tiga  tahap  dan  setiap  tahap  iterasi menghasilkan estimasi, ketiga tahap tersebut adalah:
1.  Tahap pertama menghasilkan weight estimate .
2.  Tahap  kedua  menghasilkan  estimasi  untuk inner model dan outer model .
3.  Tahap  ketiga  menghasilkan estimasi  means dan lokasi (konstanta).
Pada  dua  tahap  pertama  proses  iterasi  indikator dan  variabel  laten  diperlakukan  sebagai  deviasi (penyimpangan)  dari  nilai  rata-ratanya.  Pada  tahap ketiga  untuk  hasil  estimasi  dapat  diperoleh berdasarkan  pada  data  metrik  original,  hasil weight estimate dan path  estimate pada  tahap  kedua digunakan  untuk  menghitung  rata-rata  dan  lokasi parameter.  Tahap  pertama  merupakan  jantung  dari algoritma partial  least  square (PLS)  yang  berisi prosedur  iterasi  yang  selalu  akan  menghasilkan weight estimasi yang stabil.
1.  Model  Spesifikasi  dengan Partial  Least Square (PLS) Model path  analysis (analisis  jalur)  semua variabel  laten  dalam  PLS  terdiri  dari  tiga  set hubungan:
a. Inner model Inner  model menggambarkan  hubungan  antar variabel  laten  berdasarkan  pada substantive  theory . Model persamaannya dapat ditulis seperti:
η= ßO + ßη + Г ξ + ζ (1)
Dimana  η  menggambarkan  vektor endogen ( dependen )  variabel  laten,  ξ  adalah  vektor  variabel laten eksogen ( independen )  dan  ζ  adalah  vektor variabel residual ( unexplanned variance ).
Oleh karena PLS didesain untuk model recursive , maka  hubungan  antar  variabel  laten,  setiap  variabel laten dependen η,  atau  sering  disebut causal  chain system dari  variabel  laten  dapat  dispesifikasi sebagai berikut:
η= Σi ßji ηi + Σi Ύjbξb + ζ (2)
ßji  dan  Ύji  adalah  koefisien  jalur  yang menghubungkan  prediktor  endogen  dan  variabel  ξ dan η sepanjang range  indeks I dan b dan  ζj adalah inner residual variabel.
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
b.  Outer Model
Outer  model mendefinisikan  bagaimana  setiap blok  indikator  berhubungan  dengan  variabel latennya.  Blok  dengan  indikator  berhubungan dengan  variabel  latennya.  Blok  dengan  indikator refleksif dapat ditulis persamaannya sebagai berikut:
X = Ʌχξ + ɛχ
y = Ʌyη + ɛy
(3)
Dimana  x  dan  y  adalah  indikator  atau  manifest variabel  laten  eksogen  ξ  dan  endogen  η,  sedangkan Ʌχ  dan  Ʌy  merupakan  matrik  loading  yang menggambarkan  koefisien  regresi  sederhana  yang menghubungkan  variabel  dengan  indikatornya, sedangkan  residual  yang  diukur  dengan  ɛy  dan  ɛχ dapat diinterpretasikan sebagai kesalahan pengukuran atau noise .
Blok  dengan  indikator  formatif  dapat  ditulis persamaannya sebagai berikut:
ξ = П x + δ ξ η = П ηy + δη (4)
Dimana  ξ,  η,  x  dan  y  sama  dengan  yang digunakan  pada  persamaan  (3). П x  dan П y  adalah koefisien  regresi  berganda  dari  variabel  laten  dan blok  indikator  dan  δx  dan  δy  adalah  residual  dari regresi.

## 2.  Weight Relation
Weight  Relation digunakan  untuk  menciptakan komponen  skor  variabel  laten  yang  diperoleh berdasarkan bagaimana inner model dan outer model dispesifikasi,  model  persamaannya  dapat  ditulis sebagai berikut:
ξb = Σkb . Wkb . Xkb ηi = Σki . Wki . yki (5)
Dimana  Wkb  dan  Wki  adalah  k weight yang digunakan untuk membentuk estimasi variabel laten ξb  dan  ηi.  Estimasi  variabel  laten  adalah linier agregat dari  indikator  dengan  nilai weight pada prosedur  estimasi  PLS  dispesifikasikan  oleh inner model dan outer  model. Simbol  η  adalah  vektor variabel  laten  endogen  dan  simbol  ξ  adalah  vektor laten  eksogen,  simbol  ζ  merupakan  vector  residual dan  ß  serta Г adalah  matrik  koefisien  jalur  ( path coeficien ).

## 3.  Evaluasi Model
Menurut  Chin  dalam  Ghozali  (2011:24) partial least  square (PLS)  tidak  mengasumsikan  adanya distribusi  tertentu  untuk  estimasi  parameter,  maka teknik  parametrik  untuk  menguji  signifikansi parameter  tidak  diperlukan.  Model  evaluasi  PLS berdasarkan  pada  pengukuran  prediksi  yang mempunyai  sifat  nonparametrik. Outer  model ( measurement  model )  dengan  indikator  reflektif
dievaluasi  dengan convergent  validity dari indikatornya  dan composite  reliability untuk  blok indikatornya.
Menurut  Stone  dan  Geisser  dalam  Ghozali (2011:24) modal struktural ( inner model ) dievaluasi dengan  melihat  persentase variance yang  dijelaskan dengan  melihat  nilai R-square untuk  variabel  laten dependen  dan  juga  melihat  besarnya  koefisien  jalur strukturalnya.  Stabilitas  dari  estimasi  ini  dievaluasi dengan  menggunakan  uji  t-statistik  yang  diperoleh lewat prosedur bootstrapping.
4.Model Pengukuran ( Outer Model )
Convergent  validity dari  model  pengukuran dengan variabel reflektif dinilai berdasarkan korelasi antar  item score/component  score dengan construct score yang  dihitung  dengan  PLS.  Menurut  Chin dalam Ghozali (2011:25), ukuran reflektif dikatakan tinggi  jika  berkorelasi  lebih  dari  0,70  dengan konstruk yang ingin diukur. Namun untuk penelitian tahap awal ari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup.
Discriminant  validity dari  model  pengukuran dengan  indikator  reflektif  dinilai  berdasarkan cross loading pengukuran  dengan  konstruk,  jika  korelasi konstruk  dengan  item  pengukuran  lebih  besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan  bahwa  konstruk  memprediksi  ukuran pada  blok  mereka  lebih  baik  daripada  ukuran  pada blok  lainnya.  Fornell  dan  Larcker  dalam  Ghozali (2011:25)  menyatakan  bahwa  metode  lain  untuk mengukur descriminant validity adalah membandingkan  nilai root  of  average  extracted (AVE)  setiap  konstruk  lebih  besar  daripada  nilai korelasi  antara  konstruk  dengan  konstruk  lainnya dalam  model,  maka  dikatakan  memiliki  nilai discriminant validity yang baik.
Composite  reliability ,  blok  indikator  yang mengukur  suatu  konstruk  dapat  dievaluasi  dengan ukuran internal consistency yang dikembangkan oleh Werts, Linn dan Joreskog dalam Ghozali (2011:25), sedangkan  menurut  Fornell  dan  Larcker  dalam Ghozali  (2011:25)  menyatakan  bahwa  pengukuran average  variance  extracted (AVE)  dapat  digunakan untuk  mengukur  reliabilitas component  score variabel  laten  dan  hasilnya  lebih  konservatif dibandingkan dengan composite reliability (Pc.).
5.Model Struktural ( Inner Model )
Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk  konstruk  dependen, dan uji t serta signifikasnsi dari koefisien parameter jalur  struktural  dalam  menilai  model  PLS  dengan interpretasi  pada  regresi.  Perubahan  pada  nilai R- square digunakan  untuk  melihat  pengaruh  variabel laten  independen  tertentu  terhadap  variabel  laten
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
dependen  apakah  mempunyai  pengaruh  yang substantive.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.  Deskripsi Data
Obyek  penelitian  dalam  hal  ini  adalah  pejabat struktural  SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah) Pemerintah Provinsi Bali yang terlibat dalam proses penyusunan  anggaran.  Jumlah  SKPD  di  Provinsi Bali  sebanyak  30  SKPD  yang  terdiri  dari  17 Dinas, 8 Badan, 3 Kantor, Rumah Sakit Indera,  dan Inspektorat. Responden penelitian ini dipilih dengan kriteria  pejabat  struktural  SKPD  Pemerintah Provinsi Bali yang telah menduduki jabatan sebagai kepala  dinas,  kepala  subdinas/kepala  bagian/kepala bidang  dan  kepala  subbagian/kepala  subbidang/ kepala  seksi  dan  juga  staff  yang  terlibat  dalam
proses  penyusunan  anggaran  (RKA-SKPD)  yang memiliki  masa  kerja  minimal  satu  tahun  dalam periode penyusunan anggaran. Kuesioner dibagikan  kepada  30  SKPD  Pemerintah Provinsi  Bali.  Kuesioner  dibagikan  kepada pejabat  struktural  dari  masing-masing SKPD  yang terlibat  dalam  proses  penyusunan  RKA-SKPD. Kuesioner  yang  dibagikan  sebanyak  120  buah, jumlah  kuesioner  yang  tidak  dikembalikan sebanyak  20  buah  dan  yang  diisi  lengkap  (dapat diolah) sebanyak 100 buah.
Kuesioner  yang  disebarkan  dalam  penelitian  ini berjumlah  120  kuesioner  yang  diberikan  kepada pejabat  struktural  SKPD  Pemerintah  Provinsi  Bali. Setelah  tahap  pengumpulan  kuesioner,  hanya sebanyak  100  kuesioner  yang  dapat  digunakan dalam  penelitian  ini  karena  adanya  kuesioner  yang tidak  kembali.  Jumlah  kuesioner  yang  digunakan sebagai acuan dalam mengolah data pada table 1.
Tabel 1 Jumlah Pengembalian Kuesioner Item Jumlah Presentase Jumlah kuesioner yang disebar 120 100% Jumlah kuesioner yang tidak kembali 20 16,7% Jumlah kuesioner yang kembali (dapat dijadikan sam- pel) 100 83,3% Sumber: Data Primer Diolah, 2016
Berdasarkan  Tabel  4  dapat  diketahui  jumlah kuesioner  didistribusikan  sebanyak  120  atau  100%. Kuesioner  yang  tidak  kembali  sebanyak  20  atau 16,7%  dan  kuesioner  yang  kembali  dan  dapat dijadikan sampel yaitu sebanyak 100 atau 83,3%.
Yang  menjadi  responden  adalah  pejabat struktural  yang  telah  menduduki  jabatan  sebagai kepala  dinas,  kepala  subdinas/kepala  bagian/kepala bidang,  kepala  subbagian/kepala  subbidang/kepala seksidan  staf  atau  pelaksana  yang  terlibat  dalam proses  penyusunan  anggaran  dalam  penelitian  ini. Sampel yang dipilih dari populasi penelitian untuk memperoleh  data  primer  dengan  cara  pengisian kuesioner  yang  telah  disebarkan  yaitu  dengan memberikan  jawaban  pada  7  pertanyaan  dan  35 pernyataan  pada  kuesioner  tersebut  yang  terdiri dari variabel partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran,  evaluasi  anggaran,  umpan  balik anggaran, kesulitan tujuan anggaran dan kinerja.
Sebelum menganalisis jawaban-jawaban responden  terhadap  keterkaitan  beberapa  faktor dalam  penelitian  ini,  terlebih  dahulu  akan  dibahas mengenai  karakteristik  responden  itu  sendiri. Karakteristik  responden  diperoleh  dari  identitas diri  responden  secara  individual  yang  tercantum pada masing-masing jawaban terhadap kuesioner.

## B.  Analisis Data
1. Model Pengukuran (Outer Model)
Model pengukuran atau outer model mendefinisikan  bagaimana  setiap  blok  indikator berhubungan dengan variabel latennya. Outer model dengan  indikator  reflektif  dievaluasi  dengan convergent  validity dan discriminant  validity dari indikatornya  dan composite  reliability untuk  blok indikatornya.
a. Convergent Validity Convergent validity dinilai berdasarkan korelasi  antara  skor  item/indikator  ( component score ) dengan skor konstruk ( construct score ) yang dihitung  dengan partial  least  square (PLS). Convergent  validity digunakan  untuk  mengetahui validitas  setiap  hubungan  antara  indikator  dengan konstruk  (variabel  latennya).  Indikator  individu dianggap reliable jika memiliki nilai korelasi diatas 0,70.  Namun  demikian  pada  riset  tahap pengembangan  skala  loading  0,5-0,6  masih  dapat diterima  (Ghozali,  2011:40).  Dalam  penelitian  ini menggunakan  batasan  loading  0,5  karena  skala pengukurannya  baru  digunakan.  Lampiran  3 menunjukkan  nilai outer  weight dan outer  loading sedangkan  model outer  loading terlihat  pada gambar 1 berikut ini:
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna Vol. 9, No. 1 Juli 2017
Hasil  pengolahan  data  dengan  menggunakan Partial  Least  Square (PLS)  yang  nampak  pada lampiran 3 atau pada gambar 3 menghasilkan outer loading untuk  setiap  indikator  (variabel  manifest) dari  konstruk  (variabel  laten).  Hasil  nilai  loading menunjukkan  bahwa  terdapat  nilai  loading  faktor dibawah 0,5 yaitu: indikator x1.1, x1.3, x1.5 untuk mengukur  konstruk  partisipasi  anggaran,  indikator x3.3  untuk  mengukur  konstruk  umpan  balik, indikator  x4.3,  x4.4,  x4.6,  x4.8  dan  x4.9  untuk mengukur  konstruk  evalausi  anggaran,  indikator
x5.1  dan  x5.2  untuk  mengukur  konstruk  kesulitan tujuan  anggaran  dan  y1  dan  y9  untuk  mengukur konstruk kinerja.
Berdasarkan  hasil outer  loading tersebut,  maka indikator    x1.1,  x1.3,  x1.4,x3.3,  x4.3,  x4.4,  x4.6, x4.8, x5.1, x5.2, y1 dan y9 harus di drop dari model untuk  selanjutnya  dilakukan  reestimasi.  Setelah dilakukan proses pengeluaran ( drop ) indikator yang tidak valid tersebut, maka hasil analisis berikutnya tampak pada Lampiran 4 atau Gambar 2:
Gambar 3:
Model Outer Loading
Sumber: Data diolah dengan SmartPLS (2016)
Gambar 4: Model Outer Loading (reestimasi)
Sumber: Data Diolah dengan SmartPLS (2016)
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
Hasil  uji  validitas  setelah  mengeluarkan indikator  yang  tidak  valid  menunjukkan  semua indikator  pertanyaan  hasilnya  valid.  Semua indikator  telah  memiliki  nilai  loading  diatas  0,5 seperti dilihat pada Lampiran 4 atau Gambar 4. Ini menunjukkan  bahwa  semua  indikator  masing- masing  konstruk  memberikan  nilai convergent validity diatas 0,5.

## 2.  Discriminant Validity
Discriminant Validity digunakan untuk menunjukkan  bahwa  konstruk  (variabel  laten) memprediksi  ukuran  pada  blok  mereka  lebih  baik daripada  ukuran  pada  blok  lainnya. Discriminant Validity dapat dilihat dari nilai cross loading . Nilai korelasi indikator terhadap konstruknya harus lebih besar  dibandingkan  nilai  korelasi  antara  indikator dengan  konstruk  lainnya  seperti  dilihat  pada lampiran 5.
Pada Lampiran 5 terlihat semua loading korelasi antara masing-masing variabel lebih besar daripada
loading  korelasi  dengan  variabel  lainnya.  Hal  ini menunjukkan  konstruk  (variabel  laten)  mampu memprediksi  ukuran  blok  mereka  lebih  baik daripada  ukuran  blok  lainnya.  Artinya  variabel partisipasi  anggaran,  kejelasan  tujuan  anggaran, umpan  balik  anggaran,  evaluasi  anggaran  dan kesulitan  tujuan  anggaran  memiliki discriminant validity yang baik.

## 3.  Composite Reliability
Penilaian  reliabilitas  blok  indikator  dilakukan dengan  menggunakan composite  reliability (pc). Dibandingkan  dengan cronbach  alpha,composite reliability mengasumsikan  semua  indikator  diberi bobot  sama  sehingga  pc  merupakan closer approximation dengan  asumsi  estimasi  parameter adalah akurat. Suatu indikator dikatakan mempunyai  reliabilitas  yang  baik  jika  nilainya lebih  besar  dari  0,70.  Hasil  uji  reliabilitas  dengan composite  reliability dapat  dilihat  pada  Tabel  2 berikut ini:
Tabel 2

## Composite Reliability
Composite Reliability Partisipasi anggaran 0,84 Kejelasan tujuan anggaran 0,87 Umpan balik anggaran 0,84 Evaluasi anggaran 0,81 Kesulitan tujuan anggaran 0,84 Kinerja aparat 0,87 Sumber: Data primer diolah dengan SmartPLS (2016)
Pada  Tabel  2  terlihat  semua  variabel  laten (konstruk)  dapat  diterima  karena  memiliki  nilai composite  reliability semua  variabel  laten  diatas 0,7  dengan  demikian  konstruk  yang  dibangun menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukuran atau reliabel.
4.  Model Struktural ( Inner Model )
Setelah  semua  faktor  loading  memenuhi  syarat validitas  konvergen  yaitu  nilainya  diatas  0,7  dan melakukan uji discriminant validity dan composite
reliability langkah  selanjutnya  melakukan  uji model  struktural  ( inner  model ).  Berdasarkan  uji inner  model semua  faktor  order  baik  pada first order maupun second  order signifikan  pada  ≤ 0,05.  Langkah  selanjutnya  menguji  tingkat signifikansi  antar  variabel  laten  dengan  melihat hubungan  antar  konstruk  dengan  memperhatikan hasil  estimasi  koefisien  parameter  path  dengan tingkat  signifikansinya  dan  parameter  path  antar variabel  laten  tersebut.  Berikut  merupakan  hasil ringkasan pengujian signifikansi terhadap hipotesis H 1 sampai dengan H 5 :
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017

## C.  Pembahasan Hasil Penelitian
Pengujian  secara  statistik  setiap  hubungan  yang dihipotesiskan  dilakukan  dengan  menggunakan simulasi  dalam  Partial  Least  Square  (PLS). Dilakukan  metode bootstrapping terhadap  sampel dalam  hal  ini.  Pengujian  dengan bootstrapping juga dimaksudkan  untuk  meminimalkan  masalah  ketidak normalan  data  penelitian.  Hasil  pengujian  dengan bootstrapping dari  analisis  Partial  Least  Square (PLS) adalah sebagai berikut:
1.  Hasil  pengujian  hipotesis  pertama  menunjukkan bahwa  hubungan  variabel  partisipasi  anggaran (PA)  dengan  kinerja  (K)  menunjukkan  nilai Original Sample (O) sebesar 0,06 dengan nilai T -Statistics sebesar 0,57. Nilai tersebut lebih kecil dari  t-tabel  (1,650).  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  partisipasi  anggaran  tidak  berpengaruh terhadap  kinerja  aparat  pemerintah.  Hal  ini berarti  Hipotesis  1  ditolak.  Hasil  penelitian    ini menunjukkan  bahwa  partisipasi  anggaran  tidak memiliki  pengaruh  terhadap  kinerja  aparat pemerintah  daerah.  Alasan  penolakan  hipotesis ini  diduga  masing-masing  dari  aparat  tersebut sudah  memiliki jobdescription yang  harus dijalankan dan dipertanggungjawabkan.
Sehingga  tanpa  harus  selalu  ikut  berpartisipasi, seluruh aparat dilingkungan SKPD Provinsi Bali tetap  bekerja  dan  menjalankan  tugas  sesuai kinerjanya  masing-masing.  Selain  itu  proses penganggaran  di  beberapa  bagian  pada  SKPD Provinsi Bali dilakukan langsung oleh pemerintah  pusat.  Hal  ini  menyebabkan  tidak terjadinya proses partisipasi penyusunan anggaran.
2.  Hasil  pengujian  hipotesis  kedua  menunjukkan bahwa  hubungan  variabel  kejelasan  tujuan anggaran (KA) dengan kinerja (K) menunjukkan nilai Original  Sample  (O) sebesar  0,19  dengan nilai T-Statistics sebesar 2,70. Nilai tersebut lebih besar dari t-tabel (1,650). Hasil ini berarti bahwa kejelasan  tujuan  anggaran  berpengaruh  terhadap kinerja  aparat  yang  berarti  bahwa  Hipotesis  2 diterima.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kejelasan tujuan  anggaran  memiliki  pengaruh  terhadap kinerja  aparat  pemerintah  daerah.  Hasil  ini menyatakan  bahwa  sasaran  anggaran  yang  jelas, spesifik  dan  mudah  di  pahami  mampu meningkatkan  kinerja.  Hasil  penelitian  ini pemerintah  Provinsi  Bali  menunjukkan  bahwa semakin  jelas  tujuan  dalam  penyusunan anggaran,  maka  semakin  tinggi  kinerja  aparat pemerintah  daerah  dalam  penyusunan  anggaran, sebaliknya  jika  tujuan  anggaran  kurang  jelas maka  kinerja  aparat  pemerintah  daerahakan menurun. Dengan demikian hipotesis kedua (H 2 ) dalam  penelitian  ini  dapat  di  terima.  Hasil penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian  yang dilakukan Vilda (2013)
3.  Hasil  pengujian  hipotesis  ketiga  menunjukkan
bahwa  hubungan variabel umpan balik anggaran (UB)  dengan  kinerja  (K)  menunjukkan  nilai Original Sample (O) sebesar 0,42 dengan nilai T- Statistics sebesar 5,47. Nilai tersebut lebih besar dari  t-tabel  (1,650).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  umpan  balik  anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat  yang berarti bahwa  Hipotesis  3  diterima.  Umpan  balik terhadap  sasaran  anggaran  yang  dicapai  adalah variabel  penting  yang  memberikan  motivasi kepada  para  aparat  pemerintah.  Jika  para  aparat tidak  mengetahui  hasil  yang  diperoleh  dari upayanya untuk  mencapai sasaran  maka  ia tidak mempunyai  dasar  untuk  merasakan  kesuksesan atau  kegagalan  dan  tidak  ada  inisiatif  untuk menunjukkan  kinerja  yang  lebih  baik,  dan  pada akhirnya menjadi tidak puas. Hasil penelitian ini konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan Vilda (2013).
4.  Hasil  pengujian  hipotesis  keempat  menunjukkan bahwa  hubungan  variabel  evaluasi  anggaran (PA)  dengan  kinerja  (K)  menunjukkan  nilai OriginalSample (O) sebesar -0,02 dengan nilai T -Statistics sebesar 0,34. Nilai tersebut lebih kecil dari  t-tabel  (1,650).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  evaluasi  anggaran  tidak berpengaruh  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah daerah.  Hal  ini  berarti  bahwa  evaluasi  anggaran tidak  terpengaruh  terhadap  kinerja  aparat pemerintah  daerah.  Alasan  penolakan  hipotesis ini  diduga  karena  ada  atau  tidaknya  evaluasi anggaran,  tidak  mempengaruhi  kinerja  dari aparat  pemerintah  Provinsi  Bali.  Hal  ini disebabkan  oleh  aparat    memiliki  rasa  percaya diri dengan apa  yang  mereka kerjakan, sehingga dengan  ada  atau  tidaknya  evaluasi  mereka  tetap memiliki  kinerja  yang  baik  sesuai  dengan bidangnya  masing-masing.  Hasil  penelitian  ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Arista (2015)
5.  Hasil  pengujian  hipotesis  kelima  menunjukkan bahwa  hubungan  variabel  kesulitan  tujuan anggaran (KS) dengan kinerja (K)  menunjukkan nilai Original  Sample  (O) sebesar  0,48  dengan nilai T-Statistics sebesar 3,51. Nilai tersebut lebih besar  dari  t-tabel  (1,650).  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  kesulitan  tujuan  anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat, yang berarti bahwa  Hipotesis  5  diterima.  Tujuan  anggaran yang sulit  mampu  mendorong aparat  pemerintah Provinsi  Bali  untuk  berusaha  mencapai  hal tersebut dalam rangka menghasilkan kinerja yang optimal.  Hal  itu  juga  memberikan  motivasi  bagi aparat  pemerintah  daerah  Provinsi  Bali  untuk berkerja  dengan  baik.  Tujuan  yang  sulit menghasilkan  kinerja  yang  lebih  tinggi dibandingkan  jika  menetapkan  tujuan  spesifik yang  sedang  atau  mudah,  maupun  tujuan  yang bersifat  umum.  Hasil  ini  menunjukkan  kesulitan tujuan  anggaran  dan  kinerja  berhubungan  erat.
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna
Vol. 9, No. 1 Juli 2017
Penelitian  ini  bertentangan  dengan  penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Vilda  (2013) dan Arista (2015).

## V.  SIMPULAN DAN SARAN

## A.  Simpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis,  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Partisipasi  anggaran  (PA)  tidak  berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah Provinsi Bali.
2.  Kejelasan  tujuan  anggaran  (KA)  berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah Provinsi Bali.
3.  Umpan  balik  anggaran  (UB)  berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah Provinsi Bali.
4.  Evaluasi  anggaran  (EA)  tidak  berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah Provinsi Bali.
5.  Kesulitan  Tujuan  Anggaran  (KS)  berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah Provinsi Bali.

## B.  Saran
Berdasarkan  keterbatasan  dalam  penelitian  ini, beberapa  saran  yang  perlu  diperhatikan  oleh  aparat SKPD  Provinsi  Bali  serta  untuk  penelitian  kedepan adalah sebagai berikut:
1.  Proses  penyusunan  anggaran  pada  SKPD
Provinsi Bali disarankan untuk lebih memperhatikan  kejelasan  tujuan  anggaran. Sehingga  sasaran  anggaran  yang  jelas,  spesifik dan  mudah  di  pahami  mampu  meningkatkan kinerja. Semakin jelas kejelasan tujuan anggaran dalam  penyusunan  anggaran,  maka  semakin tinggi  kinerja  aparat  pemerintah  daerah  dalam penyusunan  anggaran,  sebaliknya  jika  tujuan anggaran  kurang  jelas  maka  kinerja  aparat pemerintah  daerah  akan  menurun.  Umpan  balik terhadap  sasaran  anggaran  yang  akan  dicapai yang  memberikan  motivasi  kepada  para  aparat pemerintah  Provinsi  Bali.  Jika  para  aparat  tidak mengetahui  hasil  yang  diperoleh  dari  upayanya untuk  mencapai  sasaran  maka  ia  tidak mempunyai  dasar  untuk  merasakan  kesuksesan atau  kegagalan  dan  tidak  ada  inisiatif  untuk menunjukkan  kinerja  yang  lebih  baik,  dan  pada akhirnya  menjadi  tidak  puas.  Tujuan  anggaran yang sulit  mampu  mendorong aparat  pemerintah daerah  Provinsi  Bali  untuk  berusaha  mencapai hal  tersebut  dalam  rangka  menghasilkan  kinerja yang optimal. Hal itu juga memberikan motivasi bagi  aparat  pemerintah  daerah  Provinsi  Bali untuk  berkerja  dengan  baik.  Kesulitan  tujuan anggaran  dan  kinerja  berhubungan  erat. Kesulitan tujuan anggaran menunjukkan seberapa ketat tujuan anggaran dan seberapa sulit tujuan  anggaran  untuk  dicapai.  Oleh  karena  itu, aparat  pemerintah  daerah  semakin  berusaha
untuk mencapai target anggaran.
2.  Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan  metode  observasi  (pengamatan) secara  langsung  kepada  obyek  penelitian sehingga  hasil  yang  didapatkan  bisa  lebih optimal  dan  untuk  menghindari  kemungkinan respon  bias  pada  pengisian  kuesioner  oleh responden.Penelitian berikutnya dapat menambahkan  variabel  lain  yang  mungkin berpengaruh dalam melakukan penelitian tentang kinerja  pada  pemerintah  daerah,  misalnya variabel  kepuasan  kerja,  budaya  individu, job relevant information sebagai variabel independen,  variabel  moderating  atau  variabel intervening.  Meskipun  ada  hipotesis  tidak terbukti  dalam  penelitian  ini,  tetap  disarankan untuk  menggunakan  variabel  yang  tidak signifikan  dalam  penelitian  berikutnya,  untuk diteliti ulang. Karena dalam penelitian terdahulu variabel  tersebut  merupakan  faktor  kunci  yang perlu dipertimbangkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifah,  Nur  Sabrina.  2009. Pengaruh  Partisipasi Penyusunan  Anggaran  Terhadap  Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi  Dan  Komitmen  Organisasi Sebagai  Variabel  Moderating.  (Survey  pada pemerintah  daerah  Se-Eks  Karisidenan Surakarta). Skripsi Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Arifin,  Solikhun.  2012. Pengaruh  Partisipasi
Penyusunan  Anggaran  Terhadap  Kinerja Pemerintah  Daerah:Komitmen  Organisasi, Budaya Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan Sebagai  Variabel Moderasi . Skripsi  Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. Ghozali, Imam. 2011. Structural Equation Modeling
Metode  Alternatif  dengan  Partial  Least Square  PLS .  Semarang:  Badan  Penerbit
Universitas Diponegoro Arista.  2015. Pengaruh  Karakteristik  Tujuan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Survey pada Pemerintah Kota  Denpasar). Skripsi  Fakultas  Ekonomi Universitas Warmadewa Denpasar.
Desy  Sukma  Dewi.  2014. Pengaruh  Partisipasi Anggaran,  Kompleksitas  Tugas,  Komitmen Organisasi, Asimetri Informasi Dan Kohesivitas  Kelompok  Terhadap  Senjangan Anggaran  Pada  SKPD  Kota  Tabanan. Proposal  Penelitian  Fakultas  Ekonomi Universitas Warmadewa Denpasar.
Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik . Yogyakarta : Andi
https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna Vol. 9, No. 1 Juli 2017 Halim,  Abdul  dan  Syam  Kusufi.  2012. Teori,
Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik . Jakarta : Salemba Empat.
Munawar.  2006. Pengaruh  Karakteristik  Tujuan Anggaran  Terhadap  Perilaku,  Sikap  dan Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah  di Kabupaten  Kupang. Simposium  Nasional Akuntansi IX Padang.
Nordiawan,  Deddi.  2006. Akuntansi  Sektor  Publik .
Jakarta : Salemba Empat.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.Ritonga, Panangaran. 2008. Pengaruh Budaya Paternalistik dan Komitmen  Organisasi  Terhadap  Hubungan Antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Tonga,  Vilda  Felicia.  2013. Pengaruh  Karakteristik Tujuan  Anggaran  Terhadap  Kinerja  Aparat Pemerintah Daerah (survey pada Pemerintah Daerah  di  Kabupaten  Badung). Skripsi
Fakultas  Ekonomi  Universitas  Warmadewa:
Denpasar.
Wulandari,  Nur  Endah.  2011. Pengaruh  Partisipasi Penyusunan  Anggaran  Terhadap  Kinerja Aparat  Pemerintah Daerah: Kepuasan Kerja dan  Komitmen  Organisasi  Sebagai  Variabel Moderating  (Studi Empiris  Pada  Pemerintah Daerah Kabupaten Demak). Skripsi  Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro: Semarang.
Prof.  Augusty  Ferdinand,  DBA. Metode  Penelitian
Manajemen .  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Diponerogo
http://www.balisaja.com/2013/08/menapak-sejarah- provinsi-bali.html# http://www.baliprov.go.id