Tanjungpura Law Journal, Vol. 3, Issue 1, January 2019: 88 - 105 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj
Article Info
Submitted: 9 October 2018 | Reviewed: 6 January 2019 | Accepted: 28 January 2019

## PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TERHADAP  INDUSTRI  KREATIF  DALAM MENINGKATKAN INDUSTRI PARIWISATA BERBASIS BUDAYA  LOKAL
Ganefi 1

## Abstract
The creative industry as one of the pillars of the future economy has a very strategic role in  overcoming  the  problems  faced  by  the  community  along  with  the  government, especially  in the field of employment,  business fields, and  as a source  of state  revenue (GDP). Therefore, creative industry entrepreneurs must be protected by their intellectual rights  so  that  all  copyrighted  works  are  legally  protected  by  their  existence  and  not arbitrarily anyone can steal, trade, multiply without the permission of the owner. However apparently only 17% of the 16.7 million creative industry players registered the results of their creativity. This shows that the protection of Intellectual Property Rights towards the creative  industry  is  still  very  weak  due  to  several  factors,  namely;  Lack  of  public awareness / creative industry players to register their creativity businesses; Lack / lack of understanding of the community / industry players regarding the protection of Intellectual Property Rights (IPR); The presumption of some people / creative industry players for the management of registration of Intellectual Property Rights requires quite a large fee; The registration process takes a long time and is complicated.

## Keywords:  creative  industry;  intellectual  property  rights  protection;  tourism industry

## Abstrak
Industri kreatif sebagai salah satu pilar ekonomi masa depan memiliki peran yang sangat strategis  dalam  mengatasi  masalah-masalah  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  bersama pemerintah,  terutama  di  bidang  ketenagakerjaan,  bidang  usaha,  dan  sebagai  sumber penerimaan negara (PDB)  . Oleh karena  itu, pengusaha  industri kreatif harus dilindungi oleh  hak  intelektual  mereka  sehingga  semua  karya  cipta  dilindungi  secara  hukum  oleh keberadaan mereka dan tidak sewenang-wenang siapa  pun dapat mencuri, berdagang, berkembang  biak  tanpa  izin  dari  pemiliknya.  Namun  ternyata  hanya  17%  dari  16,7  juta pelaku  industri  kreatif  yang  mendaftarkan  hasil  kreativitas  mereka.  Ini  menunjukkan bahwa  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  terhadap  industri  kreatif  masih  sangat lemah karena beberapa faktor, yaitu; Kurangnya kesadaran publik / pelaku industri kreatif untuk  mendaftarkan  bisnis  kreativitas  mereka;  Kurangnya  /  kurangnya  pemahaman tentang  komunitas  /  pemain  industri  mengenai  perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual (HKI); Anggapan sebagian orang / pelaku industri kreatif untuk pengelolaan pendaftaran Hak  Kekayaan  Intelektual  membutuhkan  biaya  yang  cukup  besar;  Proses  pendaftaran memakan waktu lama dan rumit.
Kata  Kunci:  industri  kreatif;  industri  pariwisata;  perlindungan  hak  kekayaan intelektual
1 Fakultas    Hukum,  Universitas    Bengkulu,    Jln.  W.R.  Supratman,  Kandang  Limun,  Bengkulu, Indonesia, email: ganefii88@gmail.com, Telp. /fax.  073621170.

## I. Pendahuluan
Kondisi    perekonomian  nasional dewasa  ini,  Pemerintah  bersama- sama  dengan  Pelaku  usaha  dan masyarakat,  secara  sinergis  harus berusaha mencari terobosan-
terobosan baru untuk lebih meningkatkan  dan  memberdayakan industri-industri  kreatif  sebagai  salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi,   sebagaimana  dikemukakan oleh  .  Miftakul  Fauzannah  bahwa  ; “Ekonomi  kreatif  di  Indonesia  tumbuh dan  berkembang    menjadi  sektor ekonomi yang memiliki peranan strategis    bagi  perekonomian,  meski terjadi pelemahan pertumbuhan ekonomi  sejak  awal  tahun,  ditengah lemahnya kinerja ekspor yang berbasis  komoditas  sumber  daya alam, sektor ekonomi kreatif menyimpan  potensi  industri  yang sangat  besar  ,  sebab  berbasis kreativitas dan inovasi “ 2 . Lebih lanjut,
Drewya Cinantyan prasasya
mengemukakan  bahwa “  Ekonomi kreatif  merupakan  konsep  ekonomi yang  penting  untuk  perekonomian Indonesia karena berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui Produk Domestik Bruto (PDB),
ketenagakerjaan,
penciptaan
2 http/infobanknews.com/ekonomi –kreatif berfotensi  jadi 5 besar  penggerak ekonomi, diakses tanggal 25 juli 2018.
lapangan  usaha,  ekspor  dan  lain sebagainya”. 3
Pemikiran  di  atas  menunjukkan bahwa  industri  kreatif  bukan  hanya sebatas    hasil  kreasi  produk  industri, akan tetapi industri melingkupi berbagai aspek yang mampu menggantikan  sumber-sumber  daya alam yang kian hari semakin sedikit/habis, sedangkan industri kreatif  semakin  hari  semakin  besar dan  berkembang  selaras  dengan perkembangan  dan kemajuan  zaman. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan  oleh  Kepala  Badan Ekonomi  Kreatif  (Bekraf),  Tri  Munaf bahwa “  ekonomi  kreatif  secara perlahan  akan  menggantikan  peran komoditas  dan  sumber  daya  alam sebagai  penyokong  perekonomian Indonesia,  dan  gagasan  kreatif  tak akan pernah habis sehingga diharapkan  dapat  menjadi  tulang punggung ekonomi nasional” 4 . Dengan demikian sumber pendapatan negara  selama  ini  sebagian  besar berasal  dari  pajak  dan  sumber- sumber  daya  alam  yang  tidak  dapat terbarukan lambat laun akan bergeser kepada  hasil  produk-produk  industri kreatif.
3 www.  Kompasiana.  Com,  diakses  30  April 2018.
4 Amp.katadata.co.id, Bekraf targetkan industri    kreatif    sumbang      PDB  1.000
Trilliun,  diakses 26 februari 2018.
Menyadari  akan  arti  pentingnya industri  kreatif  dalam  pembangunan ekonomi  nasional,  tentu  diperlukan langkah-langkah  dan  strategi,  baik dalam  pengembangan    hasil  industri, maupun  penemuan-penemuan  aneka produk    baru  yang  berasal  dari tangan-tangan  dan  pemikiran  genius para  kreator  melahirkan    ide-ide kreatif  yang  memiliki  nilai  jual  tinggi, sehingga  mampu  menggugah  setiap orang  untuk  memilikinya.    serta  satu hal  yang  diperlukan  adalah  upaya pengenalan kepada konsumen
terhadap  produk  yang  dihasilkan industri kreatif. Industri kreatif dalam
perkembangannya sangat dipengaruhi oleh industri pariwisata, bahkan hubungan antara industri kreatif dengan industri pariwisata bisa diibaratkan  sebagai  dua  sisi  mata uang  yang  tidak  dapat  dipisahkan. Keduanya  saling  mempengaruhi  dan saling  mendukung  dan  jika  salah satunya  tidak  ada,  maka  mata  uang tersebut  tidak  akan  memiliki  nilai  beli sama  sekali.  Oleh  karena  itu  korelasi antara industri kreatif dengan pariwisata harus benar- benar sinergis,  disatu  sisi  industri  kreatif sebagai daya tarik bagi dunia kepariwisataan, dan disisi lain industri pariwisata sebagai media untuk
mempromosikan produk industri kreatif.
Bahkan sinergitas tersebut bukan hanya semata-mata difokuskan upaya promosi dan strategi pemasaran,  akan  tetapi  sinergitas tersebut berlaku  untuk semua elemen yang terkait di dalammya, baik antara Departemen  Perdagangan  dengan Kementerian  Kepariwisataan,  antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,  antara  Pemerintah  dengan Pelaku  Usaha  maupun  antar  sesama Pelaku  Usaha  yang  berkecimpung  di dalam  bisnis  Industri  kreatif  dengan industri pariwisata.
Industri kreatif sebagaimana dijelaskan  di  atas,  merupakan  salah satu sektor yang diharapkan pemerintah dalam pembangunan ekonomi terutama pembukaan lapangan  usaha,  penyerapan  tenaga kerja  serta  sebagai  sumber  Produck Domestik Bruto (PDB). Upaya Pemerintah  dalam  mendukung  sektor Industri  Kreatif  dilakukan  pula  melalui penerbitan  Peraturan  Pemerintah  No. 14  Tahun  2015  tentang  Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun  2015 –  2035  (RIPIN). 5 Dalam perumusan  RIPIN,  pengembangan dan  pemanfaatan  kreativitas  dan inovasi  dalam  rangka  pengembangan industri kreatif menjadi salah satu poin prioritas pemerintah.
5 Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035,  Juni 2015.
Akan  tetapi  kondisi  industri kreatif  pada  saat  ini  justru  banyak menghadapi masalah  terutama dalam hal pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dikemukakan Wakil  Kepala  Badan  Ekonomi  Kreatif, Ricky  J.Pesik “masalah  pendaftaran hak  atas  kekayaan  intelektual  (HKI) memang  cukup  berat,    sampai  saat ini,  baru  sekitar  17  persen  dari  16,7 juta pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang sudah mendaftar HKI. Jadi masih banyak PR kita karena ada sekitar 83 persen yang belum mendaftarkan,  padahal  manfaat  dari HKI itu besar”. 6
Menurut  Absari  Krisdianti, “di Indonesia sendiri, dikalangan masyarakat  pentingnya  akan  hak paten  masih  rendah,  hal  ini  karena rendahnya kesadaran dari
masyarakat beserta minimnya pengetahuan  menjadi  salah  satu faktor penyebabnya. Selain itu adanya
anggapan bahwa hak paten membutuhkan  biaya  yang  lumayan serta waktu yang lama dan berbelit”. 7
Berdasarkan uraian yang
dikemukakan  di  atas,  maka  dapat dirumuskan masalahnya, sebagai berikut: ‘Bagaimanakah  Perlindungan
6 JPNN. com, Ricky J. Pesik, Pendaftaran  HKI Industri  Kreatif  Masih  Minim, diakses 2 Juli 2018.
7 Absari  Krisdanti,  Rendahnya    Kesadaran Masyarakat    Akan    Pentingnya  Hak  Paten, www. Kompasiana.com, diakses 15 Desember  2016.
Hak  Kekayaan  Intelektual  terhadap industri  kreatif,    dan  faktor-faktor  apa saja  yang  menyebabkan  rendahnya animo  para  pelaku  industri  kreatif untuk  mendaftarkan  hasil  kreativitas industri  pariwisata  yang  berbasis budaya daerah.
II. Pembahasan
A. Tinjauan
tentang Hak

## Kekayaan Intelektual
Hak  kekayaan  Intlektual  (HKI) atau  istilah  dalam  bahasa  Inggris Intellectual  Property  Rights adalah salah  satu  hak  yang  timbul  atau  lahir karena kemampuan intlektual manusia.  Hak  Kekayan  Intlektual merupakan  hak  kebendaan,  hak  atas sesuatu  benda  yang  bersumber  dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari  pekerjaan  rasio  manusia  yang menalar.  Hasil  kerjanya  itu  berupa benda immateril. Benda tidak berwujud . 8
Hak  Kekayaan  Inteletual  adalah suatu  hak  eksklusif  yang  berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi,  ilmu  pengetahuan,  ataupun seni  dan  sastra.  Kepemilikannya bukan terhadap  barangnya  melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreatifitas intlektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan.
8 OK.  Saidin.  1995. Aspek  hukum  Hak Kekayaan  Intlektual ( Intellectual  Property Rights) , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 9.
Hal yang terpenting dari setiap bagian hak  milik  intlektual  ini  adalah  adanya suatu  hasil  ciptaan  tertentu.  Ciptaan ini  mungkin  dalam  bidang  kesenian, tetapi  mungkin  juga  di  dalam  bidang industri  atau  pengetahuan.  Mungkin pula  suatu  kombinasi  dalam  ketiga bidang  tersebut,  yang  masing-masing mempunyai istilah tertentu. 9 Konsep kepemilikan Hak Kekayaan
Intlektual lahir dari pemikiran  John  Locke,  Filsuf  Inggris abad  ke  -16  tentang  pemikiran  hak milik. Menurut Locke hak milik adalah satu  dari  tiga  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan  dari  manusia.  Manusia lahir “  tabula  rasa  “  artinya  dalam keadaan  bebas  dan  setara  dibawah hukum kodrat.
Hukum kodrat melarang siapapun merusak, menghilangkan:  1)  kehidupan;  2) kebebasan;  dan  3)  hak  milik.  Ketiga hal ini menurut John locke tidak dapat dilepaskan  dari    diri  manusia  karena datangnya  dari  Yang  Maha  Kuasa. 10 , sedangkan hak moral merupakan hak eksklusif pencipta yang berisi larangan bagi pihak lain untuk mengadakan perubahan atas kreativitasnya. Hak moral ini tidak bisa dialihkan  kepada  siapa  pun  karena hak  ini  bersifat  pribadi.  Sifat  pribadi dalam  hak  moral  ini  lebih  cendrung
9 Kholis  Roisah.  2015. Konsep  Hukum  Hak Kekayan  Intelektual. Malang:  Setara  Press, hlm. 9.
10 Op.cit , hlm 13.
pada  nama  baik,  kemampuan,  dan integritas pencipta. 11
Hak  Kekayaan  Intelektual  di Indonesia    Menurut  Djamal  dalam tulisannya yang berjudul “ Pemberlakuan hukum kekayaan Intelektual Dalam Praktek Di Indonesia “  (  Dilihat  dari  berbagai
kasus ), bahwa : efektifitas pemberlakuan    Hukum  Kekayaan Intelektual  diIndonesia  dipengaruhi oleh  3  (  tiga  )  faktor,  yaitu  kualitas perundang undangan, aparat penegak hukum, dan pemahaman masyarakat. 12

## B. Tinjauan tentang Industri Kreatif
Industri  Kreatif dapat  diartikan sebagai  kumpulan  aktivitas  ekonomi yang  terkait  dengan  penciptaan  atau penggunaan pengetahuan dan informasi.  Industri  kreatif  juga  dikenal dengan  nama  lain  Industri  Budaya (terutama di Eropa) atau juga
Ekonomi Kreatif. Kementerian
Perdagangan  Indonesia   menyatakan bahwa Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta
11 Muhamad Djumhana dan Djubaedillah. 2014. Hak  Milik  Intlektual. Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, hlm.  26.
12 Djamal. 2017. Pemberlakuan Hukum Kekayaan  Intelektual  Dalam  Praktik  Di Indonesia. Faculty  of  Law,  University  of Mataram  in  cooperation  with    Association  of Intelectual  Property  Lecturer  of  Indonesia,, hlm. 324.
lapangan
pekerjaan dengan menghasilkan  dan  mengeksploitasi daya  kreasi  dan  daya  cipta  individu tersebut. 13 Adapun sub-sektor yang merupakan industri berbasis kreativitas  di  Indonesia  berdasarkan pemetaan  industri  kreatif  yang  telah dilakukan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia adalah: 1)  Periklanan:  kegiatan  kreatif yang berkaitan jasa periklanan (komunikasi satu arah  dengan  menggunakan medium tertentu), yang meliputi proses kreasi, produksi  dan  distribusi  dari iklan yang dihasilkan 2)  Arsitektur:  kegiatan  kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi 3)  Pasar Barang Seni: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang- barang asli, unik dan langka serta  memiliki  nilai  estetika seni yang tinggi. 4)  Kerajinan:  kegiatan  kreatif yang berkaitan dengan kreasi,
produksi dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal  dari  desain  awal sampai dengan proses penyelesaian produknya 5)  Desain: kegiatan kreatif yang  terkait  dengan  kreasi desain grafis, desain
13 https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_kreatif, diakses 10 Juli 2018.
interior,        desain produk, desain industri
6)  Fesyen: kegiatan kreatif yang  terkait  dengan  kreasi desain pakaian, desain alas kaki,  dan  desain  aksesoris
mode lainnya 7)  Video,  Film  dan  Fotografi:
kegiatan  kreatif  yang  terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. 8)  Permainan Interaktif: kegiatan kreatif yang berkaitan  dengan  kreasi, produksi, dan distribusi permainan  komputer  dan video  yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi 9)  Musik: kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, pertunjukan,      reproduksi, dan  distribusi  dari  rekaman suara. 10)  Seni  Pertunjukan:  kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan
11)  Penerbitan dan Percetakan: kegiatan  kreatif  yang  terkait dengan  penulisan  konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor  berita  dan  pencari berita.
12)  Layanan Komputer dan
Peranti Lunak: kegiatan kreatif  yang  terkait  dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, pengolahan data 13)  Televisi dan Radio: kegiatan kreatif yang berkaitan  dengan  usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi . 14)  Riset  dan  Pengembangan: kegiatan  kreatif  yang  terkait dengan  usaha  inovatif  yang menawarkan penemuan
ilmu  dan  teknologi  dan penerapan ilmu dan pengetahuan . 15)  Kuliner:  kegiatan  kreatif  ini termasuk  baru,  kedepan direncanakan  dalam  sektor industri kreatif dengan melakukan  sebuah  studi terhadap  pemetaan  produk makanan olahan khas Indonesia..
Dalam konsideran Undang-
Undang UMKM huruf c, sebagaimana yang  dikutif  oleh  Mukti  Fajar 14 , bahwa:  Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan  secara  menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui  pengembangan  iklim  yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha,  dukungan,  perlindungan, dan  pengembangan  usaha  seluas- luasnya, sehingga mampu meningkatkan  kedudukan,  peran,  dan potensi  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan
Menengah dalam mewujudkan
pertumbuhan  ekonomi,  pemerataan dan  peningkatan  pendapatan  rakyat, penciptaan lapangan kerja,dan pengentasan kemiskinan.
C. Tinjauan tentang Kepariwisataan Indonesia  merupakan  negara kepulauan  serta  memiliki    potensi pariwisata  yang  sangat  beragam. Indonesia  memiliki  luas  1.910.931,32 km² dan memiliki sekitar 17.000 pulau
14 Mukti  Fajar    ND.  2016. UMKM  Di  Indonesia Perspektif    Hukum    Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 255.
yang  terbentang  dari  Sabang  sampai Merauke serta memiliki jumlah penduduk      259.940.857  jiwa.  Selain daripada  itu  pulau-pulau  kecil  yang merentang  sepanjang  6.400  km  dari Barat  ke  Timur  dan  sekitar  3000  km dari  Utara  dan  Selatan  dan  oleh sebab itu, secara alamiah memberikan keanekaragaman.
Dengan  potensi  yang  dimiliki  oleh Indonesia  jika  dibanding  dengan Malaysia.  Luas  wilayah  Malaysia 329.750  km²  dan  memiliki  jumlah pulau  sejumlah  878  dengan  total penduduk  26.160.356  jiwa.  Selain wilayah  yang  sangat  luas,  Indonesia didukung oleh sumber pariwisata yang sangat  beragam.    Dimana  wisata  di Indonesia  memiliki  beranekaragam kriteria  aspek  aspek  kepariwisataan. Keanekaragaman  ini  ditopang  oleh faktor  alam,  budaya/kultur,  sosial  dan ekonomi setempat.
Di Indonesia masalah kepariwisataan  menjadi    perhatian semua  orang  terutama  orang-orang yang memang  gemar menikmati keindahan alam, hampir setiap daerah memiliki  tempat  wisata  yang  indah serta  memiliki  keunikan  tersendiri yang  tidak  dimiliki  oleh  daerah  lain. Selain  itu      banyak    terdapat  tempat- tempat  wisata  yang  terkenal    karena mencerminkan ciri khas budaya daerahnya  seperti : makanan daerah, kesenian, batik , produk tanaman, dan lain-lain.  Oleh  sebab  itu  maka  setiap
tempat  wisata  harus    dijaga  dan dirawat serta perlu dilestarikan keberadaannya tanpa terkecuali. Sehubungan dengan pariwisata tersebut  perlu  ada  kesepahaman persepsi  semua  pihak  dalam  rangka menunjang  kegiatan  kepariwisataan. Untuk itu akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kepariwisataan  yaitu  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan sebagai landasan hukumnya.
Menurut  Pasal  1  angka  4 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa Kepariwisataan adalah  keseluruhan  kegiatan  yang terkait  dengan  pariwisata  dan  bersifat multidimensi  serta  multidisiplin  yang muncul  sebagai  wujud  kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama
wisatawan,  Pemerintah,  Pemerintah
Daerah  dan  pengusaha.  Berdasarkan pengertian Kepariwisataan adalah merupakan  industri  yang  mencakup berbagai  aspek  mulai  dari  jasa transportasi,  akomodasi  perhotelan, panorama alam termasuk alam
pegunungan  maupun  pantai,  aktivitas entertainments seperti berbagai kesenian termasuk dalam
perkembangan  akhir-  akhir  ini  wisata budaya kuliner.
Kegiatan kepariwisataan
tersebut  dituntut  harus  memenuhi kebutuhan  serta  harmoni  dengan interaksi antara pemerintah, pengusaha  industri  kepariwisataan, karyawan,  wisatawan,  serta  yang tidak  kalah  pentingnya  masyarakat setempat,  yang  berorientasi  tidak hanya  pada  masa  sekarang,  namun juga  generasi  masa  datang  terkait pertumbuhan ekonomi, sosial, lingkungan  yang  senantiasa  dilihat dari  kebutuhan  wisatawan,  industri kepariwisataan  maupun  masyarakat setempat ( host communit ). 15
Pemerintah melalui kementerian    budaya  dan  pariwisata,
melakukan kerja sama dengan kementerian yang terkait dalam kaitannya  memajukan  pembangunan pariwisata  di  dalam  negeri.  Karena  di dalam menjalankan industri pariwisata ada  beberapa  prinsip  yang  dapat menjadikan  dasar.  Adapun  beberapa prinsip diantaranya adalah : 16
1)  Menjunjung tinggi norma agama  dan  nilai  budaya sebagai pengejawantahan dan  konsep  hidup  dalam keseimbangan hubungan antara  manusia  dan  Tuhan Yang  Maha  Esa,  hubungan antara  manusia  dan  sesama manusia dan hubungan
15 Ni  Ketut  Supasti  Dharmawan,  dkk.  2017. Kepariwisataan  Berbasis  Budaya  Kuliner Dalam Perspektif Hukum kekayaan Intlektual .  Prosiding,  Lombok,  hlm. 5.
16 Harits  Dwi  Wiratma.  2015. “Perbandingan Industri Pariwisata Indonesia dan  Malaysia ”, LANTIP , 5 (1):  59.
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 1, January 2019 antara manusia dan lingkungan. 2)  Menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. 3)  Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas. 4)  Memelihara  keletarian  alam dan lingkungan hidup 5)  Memberdayakan  masyarakat
setempat.
6)  Menjamin keterpaduan antarsektor,  antar  daerah, antara  pusat  dan  daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam keranga otonomi daerah serta            keterpaduan  antar pemangku kepentingan. 7)  Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata. 8)  Memperkukuh keutuhan negara kesatuan. D.  Perlindungan  Hak  Kekayaan Intelektual  Terhadap  Industri kreatif  dan Industri  Pariwisata
Berbasis Budaya Lokal
Indonesia sebagai negara yang  memiliki  berbagai  keunikan tersendiri  yang  tidak  dimiliki  oleh negara-negara manapun didunia, tentu  menyimpan  potensi  demikian besar khususnya dalam dunia industri kepariwisataan.  Dengan  jumlah  pulau sekitar  17  ribu  dan  dihiasi  oleh keindahan
panorama yang mempesonan serta didiami oleh ribuan  suku  bangsa  dengan  adat  dan budaya  berbeda-beda  menjadi  daya tarik tersendiri bagi wisatawan
mancanegara untuk berkunjung.
Potensi  ini  merupakan  peluang  yang
sangat besar terhadap upaya peningkatan industri kreatif di masing- masing daerah dan apabila diupayakan  secara  maksimal  akan berdampak  bukan  saja  terhadap pembukaan lapangan usaha, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan  ekonomi  masyarakat, juga sebagai potensi terhadap pendapat asli daerah sekaligus sebagai penyumbang
Product Domestik Bruto (PDB) secara
nasional.
Dengan  perkembangan  industri kreatif yang mengalami tren peningkatan dari tahun  ketahun, sebagaimana dirilis oleh Kepala Badan  Ekonomi  Kreatif.  Triawan Munaf, “bahwa  pada  tahun  2015, kontribusi  industri  kreatif  terhadap PDB tercatat sebesar 852 trilliun. Saat itu  industri  ini  menyerap  13,9% tenaga  kerja  dan  menyumbang  US$ 19,4  milliar  terhadap  ekspor  nasional. Selanjutnya,  kontribusi  industri  kreatif tercatat  meningkat  menjadi  922,6 trilliun  di  2016.  Tahun  ini  Bekraf menargetkan kontribusi ekonomi kreatif mencapai 1,041 trilliun. Industri kreatif  diharapkan  menyerap  18,2% tenaga  kerja  dan  menyubang  US$ 23,7  milliar      ekspor  nasional, sedangkan  di  2019,  kontribusinya ditargetkan  senilai  Rp.  1.123  trilliun
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 1, January 2019
terhadap  PDB  dan  menyumbang ekspor US$ 25,1 milliar”. 17
Peningkatan  kontribusi  industri kreatif  yang  menunjukkan  kenaikan signifikan dari tahun ketahun, ternyata
tidak dibarengi
oleh upaya
perlindungan hak kekayaan intelektual
(HKI). Hal ini terlihat dari perbandingan antara  pelaku ekomoni kreatif yang jumlahnya mencapai 16,7 juta,  hanya  17  persen  atau  sekitar 2,84 juta saja yang mendaftarkan Hak Kekayaan  Intelektualnya.  Fakta  ini sangat  berbanding  terbalik  dengan pendaftaran  paten  khususnya  untuk negara-negara asia tenggara.
“Sungguhpun  Indonesia  pada  tahun 1997  telah  meratifikasi  PCT,  melalui Kepres  No.  6,  ternyata  Indonesia sangat tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Singapura memasukkan  837  paten,  kemudian Malaysia  memasukkan  310  paten, disusul  Thailand  dengan  72  paten, Filipina  32  paten,  Vietnam  17  paten,
sedangkan Indonesia hanya
mendaftarkan  paten  sebanyak  13 pengajuan. ” 18
Rendahnya  perlindungan  Hak Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia, ternyata  membawa  dampak  terhadap
17 Desy  Setyowati  dan  Metta  Dharmasaputra, Bekraf  Targetkan  Industri  Kreatif  Sumbang PDB  Rp.  1.000    trillun,      D.  Katadata.co.id, diakses 26 Februari 2018.
18 M.  Taufikul  Basari,  10  Negara  Dengan Aplikasi  Paten  Terbanyak,  Indonesia  Nomor Berapa,  M.  Bisnis.  Com,  diakses  02  Juni 2014.
banyaknya  keunikan-keunikan  seni budaya tradisional daerah yang memiliki  nilai  seni  tinggi  dicuri/diklaim oleh negara lain sebagaimana dikemukanan sebagai berikut:
“Beberapa kebudayaan Indonesia  yang  diduga  dicuri, dipatenkan,  diklaim,  dan/atau dieksploitasi  secara  komersial oleh  korporasi  asing,  oknum warga  negara  asing,  ataupun negara  lain  :  Batik  dari  Jawa oleh  Adidas,  Naskah  kuno  dari Riau  oleh  Pemerintah  Malaysia, Naskah  kuno  dari  Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia, Naskah  kuno  dari  Sulawesi Selatan  Pemerintah  Malaysia, Naskah  kuno  dari  sulawesi
Tenggara oleh Pemerintah Malaysia, Rendang dari Sumatera Barat oleh oknum WN Malaysia,  Sambal  Bajak  dari
Jawa  Tengah  oleh  Oknum  WN Belanda, Sambal Petai dari Riau oleh Oknum WN Belanda, Sambal  Nanas  dari  Riau  oleh
Oknum  WN  belanda,  Tempe dari jawa oleh Beberapa Perusahaan  asing,  Lagu  Rasa Sayang-Sayange  dari  Maluku oleh  Pemerintah  Malaysia,  Tari Reok  Ponorogo  dari  Jawa  timur oleh Pemerintah Malaysia, Lagu Soleram dari Riau oleh
Pemerintah Malaysia, Lagu Injit- Injit  Semut  dari  Jambi  oleh Pemerintah Malyasia,
Alat Musik  Gamelan  dari  Jawa  oleh Pemerintah Malaysia, Tari Kuda
Lumping  dari  Jawa  Timur  oleh Pemerintah Malaysia, Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia, Lagu Kakak  Tua  dari  Maluku  oleh Pemerintah Malaysia, Lagu Anak  Kambing  Saya  dari  Nusa Tenggara oleh Pemerintah
Malaysia,  Kursi  Taman  Dengan Ornamen  Ukir  Khas  Jepara  dari
Jawa  Tengah  oleh  Oknum  WN Perancis, Pigura dengan
Ornamen Ukir Khas Jawa Tengah  oleh  WN  Inggris,  Motif Batik  Parang  dari  Jogyakarta oleh Pemerintah Malaysia, Desin  Kerajinan  Perak  Desak Suarti dari Bali oleh Oknum WN Amerika, Produk berbahan Rempah – Rempah dan Tanaman  Obat  Asli  Indonesia oleh  Shiseido  Co  Lld,  Badik
Tumbuk  Lada  oleh  pemerintah Malaysia, Kopi Gayoh dari Aceh oleh  Perusahaan  Multinasional (MNC)  Belanda,  Kopi  Toraja dari  Sulawesi  Selatan  oleh Perusahaan Jepang, Musik Indang  Sungai  dari  Sumatera Barat  oleh  Malaysia,  Kain  Ulos oleh Malaysia, Alat Musik Angklung oleh Pemerintah Malaysia,  Lagu  Jali-Jali  oleh Pemerintah  Malaysia,  dan  Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia. 19 Klaim/pencurian seni
dan budaya  tradisional  diberbagai  daerah sebagai warisan leluhur sebagai kekayaan  intelektual  tentu  sangat merugikan  bagi  bangsa  Indonesia, terlebih  lagi  pemerintah  saat  ini sedang giat-giatnya membangun sektor  pariwiata  yang  diharapkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara di samping pembukaan  lapangan  usaha  dan lapangan  kerja,  juga  sebagai  sumber devisa  negara  terutama  pendapatan negara  diluar  sektor  pajak  demi
19 Candra  Irawan.  2011. Politik  Hukum  Hak Kekayaan Intlektual Indonesia, Kritik Terhadap  WTO//TRIPS,  Agreement  dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual  Demi  Kepentingan  Nasional ,
Mandar Maju,  hlm. 252.
kelangsungan
pembangunan
nasional. Keprihatinan
terhadap pencurian seni budaya tradisional dari berbagai daerah di tanah air terutama oleh negara Malaysia beberapa waktu lalu,  apabila  tidak  segera  disikapi secara  bijak,  bukan  tidak  mungkin dikemudian  hari  bisa  ratusan  bahkan ribuan kekayaan asli Indonesia menjadi  milik  negara  lain.  Menurut guru  besar  emeritus  Fakultas  Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Eddy  Damian, “  Akibat  berbagai kelemahan,  seni  budaya  Indonesia sering  diklaim  negara  lain,  karena datanya lemah, Indonesia tidak berdaya.  Padahal  jika  memiliki  daftar kekayaan  intelektual,  termasuk  seni budaya,  daftar  itu  bisa  disampaikan kepada  organisasi  Hak  Kekayaan Intelektual  dunia  di  Geneva  untuk mendapatkan pengakuan internasional.  Namun  hal  itu  belum dilakukan Indonesia”. 20 Lebih  lanjut Eddy Damian mengemukakan :
“Meski inventarisasi seni budaya belum  dilakukan,  Pemerintah bisa lebih proaktif untuk melindungi seni budaya bangsa. Berdasarkan  Undang    Undang Nomor  19  tahun  2002      tentang Hak  Cipta,  pasal  10  ayat  2 disebutkan,  negara  memegang hak  cipta  atas  folklor  dan  hasil kebudayaan  rakyat  yang  jadi milik  bersama  ,  diantaranya
20 Eddy Damian, Perlindungan Budaya Indonesia  Lemah,  Kompas.com,  diakses  31 Agustus 2009.
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 1, January 2019
cerita, hikayat, dongeng,
legenda, tarian, koreografi,
kaligrafi, dan karya seni lainnya”. 21 Berdasarkan kewenangan sebagaimana  tertuang  dalam  Undang Undang  Nomor  19  tahun  2002 sebagaimana diubah
menjadi
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun
2014  tentang  Hak  Cipta  tersebut, seharusnya pemerintah dapat melakukan  berbagai  upaya  publikasi secara masif keberbagai  negara,  baik melalui  media  massa,  buku-buku, maupun  melalui  ajang-ajang  pameran kepariwisataan. Hal ini sejalan dengan yang  dikemukakan  pakar  folklor  dan staf pengajar Hukum Dagang dan Hak Kekayaan  Intelektual  Fakultas  Hukum Universitas  Indonesia,  Agus  Sarjono: “Melalui  publikasi  dan  penyajian  data yang  baik  di  Lembaga  internasional, klaim  pihak  asing  terhadap  seni budaya Indonesia bisa dihindarkan”.
Menyadari  akan  arti  pentingnya inventarisasi  kekayaan  seni  budaya bangsa, Direktur Jendral Nilai Budaya, Seni  dan  Budaya,  Tjetjep  Suparman mengemukakan, sebagai berikut : “ Pemerintah menghimbau pemerintah daerah agar menginventarisasi  seni  budaya lokal    yang  ada  di  daerahnya. Namun,  dari  33  propinsi  yang ada  di  tanah  air,  baru  tiga propinsi  ,  yakni,  Bali,  Nusa Tenggara  Barat  dan  Daerah
21 Agus  Sarjono,  dalam  Perlindungan  Budaya Indonesia  Lemah,  Kompas.com.,  diakses  31 Agustus 2009.
istimewa  (DI)  Yokyakarta  yang melakukan  inventarisasi  seni budaya mereka. Hasilnya,
terdapat sekitar 600 seni budaya yang ada diketiga propinsi  tersebut.  Sampai  saat ini  tidak  ada  sanksi  bagi  daerah yang tidak melakukan inventarisasi seni budaya lokal” 22
Menyimak  pemikian  di  atas, menunjukkan  bahwa  ketidakpedulian pemerintah  daerah  terhadap  seni budaya di daerahnya yang menyebabkan  tidak  terinventarisnya berbagai  aneka  seni  budaya  yang telah lama tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang diwariskan  leluhur  kepada  anak  cucu untuk  dijaga  dan  dilestarikan,  justeru diklaim  oleh  negara  lain  sebagai milik mereka.  Bahkan  oleh  negara  yang bersangkutan  diproklamirkan sebagai identitas bangsa. Seperti misalnya tari reog  Ponorogo  dijadikan    ikonnya tahun  pariwisata  negara  malaysia dengan slogan “ Trully of Asia ”.
E. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya  Perlindungan  Hak
Kekayaan  Intelektual  Terhadap
Industri  Kreatif  dan  Industri Pariwisata  Berbasis  Budaya Lokal.
Bertolak dari rendahnya pendaftaran  Hak  kekayaan  Intelektual yang  hanya  sebesar  17  persen  dari total  16,7  juta  pelaku  industri  kreatif,
22 Tjetjep  Suparman,  Perlindungan  Budaya Indonesia Lemah, Kompas. com, diakses 31 Agustus 2009.
telah  memberikan  gambaran  betapa perlindungan hak kekayaan intelektual sangat  memprihatinkan  di  tengah- tengah  gencarnya  upaya  pemerintah membangun  sektor  industri  kreatif sebagai  salah  satu  andalan  di  masa depan  untuk  pembukaan  lapangan usaha,  penyerapan  tenaga  kerja  dan sebagai  sumber  penerimaan  negara di  luar  penerimaan  pajak,  perikanan, dan pertambangan. Oleh karena itulah dimasa  pemerintahan  Joko  Widodo, arah  dan  kebijakan  pembangunan industri  kreatif    dikelola  sendiri  oleh suatu lembaga diluar struktur
pemerintahan/non  departemen  yang disebut Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF). Pembentukan Bekraf diharapkan bukan saja sebagai falisitator  bagi  pelaku  industri  kreatif dalam
mengembangkan dan memasarkan produk-produk kreativitasnya,  juga  ditujukan  sebagai jembatan penghubung beberapa lembaga yang berkaitan dengan industri  kreatif,  seperti,  Departemen
Perindustrian,
perdagangan,
Kepariwisataan dan
Departemen Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, khususnya yang berkaita dengan Hak Kekayaan intelektual,
sehingga
hambatan  yang menyebabkan kurang atau  tidak  berkembangannya  industri kreatif dapat diatasi
dengan kerjasama antar lembaga yang
berkompeten  dalam  pembangunan industri kreatif.
Optimisme seperti yang diharapkan pemerintahan Joko Widodo yang memasuki usia 4 tahun, akan  tercipta  industri  kreatif  terutama yang berkenaan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual tidak  sepenuhnya  berhasil.  Bahkan boleh  dibilang  keadaannya  sama seperti pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Dengan persentase 17% saja  pelaku  industri  kreatif  yang mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya merupakan sebuah bukti betapa perlindungan Hak
Kekayaan Intelektual menjadi masalah  serius  bagi  perkembangan dan  kemajuan  industri kreatif  di masa yang  akan  datang.  Hal  ini  diakui  oleh Kepala  Badan  Ekonomi  Keatif,  Ricky J.  Pesik,  bahwa  saat  ini  masalah Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menghadapi masalah yang sangat  berat,  dan  masih  jadi  PR  kita, padahal  manfaat  HKI  sangat  besar. Jika mengutif yang dikemukakan oleh, Absari Krisdianti, Faktor-faktor penyebab rendahnya pendaftaran Hak Kekayaan  Intelektual  meliputi : 1)  Rendahnya Kesadaran Masyarakat untuk mendaftarkan hak intelektualnya. 2)  Minimnya pengetahuan masyarakat  tentang  Hak Kekayaan Intelektual 3)  adanya  anggapan  bahwa pengurusan  Hak  Kekayaan
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 1, January 2019
Intelektual membutuhkan biaya yang lumayan. 4)  Waktu pengurusan membutuhkan  waktu  lama dan berbelit. Rendahnya kesadaran masyarakat  untuk  mendaftarkan  hak intelektual, terjadi akibat kurang pemahaman  akan  arti  pentingnya hasil kreativitas mereka untuk dilindungi  secara  hukum  dan  jika terjadi  pencurian  hasil  karyanya  yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum  terhadap  pihak-pihak  yang melakukan pencurian tersebut.
Sedangkan  minimnya  pengetahuan masyarakat  tentang  Hak  Kekayaan Intelektual, terjadi akibat kurang tersosialisanya hal-hal yang berhubungan  dengan  aspek-aspek kekayaan  intelektual.  Keadaan  ini menyebabkan  sebagian  besar  pelaku industri  kreatif  sama  sekali  tidak  tahu manfaat dari hak kekayaan intelektual, bahkan  istilah  HKI  itu  sendiri  masih asing ditelinga mereka.
Adapun  bagi  sebagian  dari pelaku industri kreatif yang mengetahui  tentang  perlindungan  hak kekayaan  intelektual,  merasa  enggan untuk  mendaftarkan  hasil  kreativitas mereka,  karena  menganggap  dalam pengurusannya  memerlukan  biaya lumayan  tinggi.  Pengalaman  masa lalu  dan  mungkin  sampai  saat  ini masih  terjadi  disebagian  birokrasi walaupun secara sembunyi-sembunyi, setiapkali  berhubungan  dengan  yang
namanya perizinan, masyarakat selalu dikenakan  biaya  tambahan  di  luar biaya resmi yang ditetapkan pemerintah, berupa pungutan- pungutan  liar  (Pungli)  sebagai  uang “pelicin”  dan  apabila  tidak  diberikan, maka segala urusannya akan dipersulit.
Bahkan  yang  lebih  ironi  lagi justru “uang  pelicin”  jauh  lebih  besar nilainya  dibanding  biaya  resmi  yang harus  dibayar  masyarakat.  Keadaan ini  diperparah  lagi  dengan  sistem birokrasi  yang  tidak  tertata  dengan baik,  terkadang  untuk  mendapatkan satu tanda tangan/rekomendasi pejabat yang berkompeten saja, dibutuhkan  waktu  berhari-hari,  maka tidak  mengherankan  jika  aparatur negara yang seharusnya datang lebih awal,  siap  menunggu  untuk  melayani masyarakat, justru terbalik, masyarakat  harus  siap  menunggu aparatur  negara  sampai  kapanpun yang  bersangkutan  berkenan  untuk membubuhkan tanda tangan di dokumennya. Reformasi birokrasi yang  seharusnya  bertujuan  untuk penyederhanaan  sistem  pelayanan masyarakat,  justru  oleh  sebagian oknum  dibuat  berbelit-belit  dengan tujuan  uang “pelicin”  dijadikan  acuan dalam  setiap  proses  pengurusan surat-menyurat  dan  perizinan.  Di samping kurangnya kesadaran masyarakat,  minimnya  pengetahuan tentang  hak  kekayaan  intelektual,
beban biaya dalam pengurusan pendaftaran,  faktor  lainnya  adalah jarak  antara  tempat  tinggal  pelaku industri  kreatif  dengan  instansi  yang mengurusi  pendaftaran  hak  kekayaan intelektual cukup jauh sehingga membutuhkan  waktu  tempuh  yang lama.
III. Penutup
Industri kreatif dewasa ini mengalami  kemajuan    sangat  pesat, seiring  dengan  kemajuan  industri pariwisata  yang  dapat  diandalkan bukan saja sebagai pembukaan lapangan  usaha,  lapangan  pekerjaan dan  sebagai  sumber  pendapatan negara bahkan lebih jauh lagi, industri kreatif dan industri pariwisata merupakan aset nasional yang senantiasa terbarukan/tergantikan seiring dengan perubahan dan kemajuan  peradaban  manusia.  Oleh karena  itu,  segala  bentuk  usaha industri  kreatif  apabila  memiliki  nilai seni  dan  nilai  ekonomi  tinggi    perlu dilindungi Hak
Kekayaan Intelektualnya agar para pelaku usaha industri  kreatif  akan  merasa  terjamin akan  hak-hak  kepemilikannya  dari aksi-aksi  pencurian,  peniruan  dan pengakuan/klaim atas
hasil
kreativitasnya. Kemajuan  dan  perkembangan industri kreatif dan pariwisata,
ternyata tidak sejalan dengan perlindungan
Hak Kekayaan
Intelektual. Saat ini hanya sekitar 17% dari  16,7  juta  pelaku  industri  kreatif saja yang melakukan pendaftaran hak kekayaan  intelektualnya.  Kondisi  ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran  masyarakat/pelaku  industri kreatif  untuk  melakukan  pendaftaraan kekayaan intelektualnya akibat minimnya pengetahuan mereka tentang perlindungan atas Hak Kekayaan  Intelektual  (HKI)  serta adanya anggapan bahwa setiap pengurusan yang berhubungan dengan  birokrasi  memerlukan  biaya yang tidak sedikit.
Di  samping  itu  juga  rendahnya pendaftaran  hak  kekayaan  intelektual dipengaruhi oleh sistem birokrasi yang berbelit/bertele-tele sehingga membutuhkan  waktu  sangat  lama. Kemudian  kendala  lain  adalah  letak instansi  yang  berwenang  mengurusi pendaftaran Hak Kekayaan intelektual biasanya berada di ibukota Kabupaten/Kotamadia  atau  Propinsi, sedangkan tempat-tempat industri kreatif  tersebar  disegala  pelosok daerah  sehingga  setiap  pengurusan harus menempuh jarak puluhan bahkan  ratusan  kilometer,  sebagai konsekwensinya  pasti  biaya  dan waktu akan banyak terkuras.

## Bibliografi
Buku:
Candra  Irawan.  2011. Politik  Hukum Hak Kekayaan Intlektual
Tanjungpura Law Journal Vol. 3, Issue 1, January 2019
Indonesia, Kritik Terhadap WTO//TRIPS,  Agreement  dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi
Kepentingan    Nasional. Mandar Maju. Djamal.  2017. Pemberlakuan  hukum
kekayaan Intelektual Dalam
Praktik  Di  Indonesia. Faculty  of Law,  University  of  Mataram  in coroperation  with  Association  of Intelectual  Property  Lecturer  of
Indonesia.
Kholis  Roisah.  2015. Konsep  Hukum Hak Kekayan Intelektual. Malang: Setara Press. Muhamad Djumhana dan Djubaedillah,  2014. Hak  Milik
Intlektual. Bandung:  PT.  Citra
Aditya Bakti.
Mukti  Fajar  ND.  2016. UMKM  Di Indonesia Perspektif hukum Ekonomi. Yogyakrta:  Pustaka
Pelajar.
Ni  Ketut  Supasti  Dharmawan,  dkk.
2017. Kepariwisataan  Berbasis Budaya Kuliner Dalam Perspektif Hukum kekayaan Intlektual. Prosiding APHKI,
Lombok.
OK.  Saidin.  1995. Aspek  hukum  Hak
Kekayaan Intlektual ( Intellectual
Property  Rights). Jakarta:  PT.
Raja Grafindo Persada.
Jurnal: Harits Dwi Wiratma. 2015. “Perbandingan Industri Pariwisata Indonesia Dan Malaysia”, LANTIP, 5 (1). Internet: Absari Krisdanti, Rendahnya
Kesadaran  Masyarakat  Akan Pentingnya  Hak  Paten,  www. Kompasiana.com.,  diakses  15 Desember 2016.
Agus  Sarjono,  dalam  Perlindungan
Budaya Indonesia Lemah, Kompas.com., diakses 31 Agustus 2009.
Amp.katadata.co.id,  Bekraf  targetkan industri  kreatif  sumbang  PDB
1.000 Trilliun, diakses 26 Februari  2018. Desy Setyowati dan Metta Dharmasaputra, Bekraf Targetkan Industri Kreatif
Sumbang PDB Rp. 1.000  trillun,
D.  Katadata.co.id,  diakses  26 Februari 2018.
Eddy  Damian,  Perlindungan  Budaya
Indonesia Lemah, Kompas.com., diakses 31 Agustus 2009.
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri_kr
eatif, diakses  10 Juli 2018. http/infobanknews.com/ekonomi –
kreatif  berfotensi  jadi  5  besar penggerak  ekonomi.,  diakses
25 juli 2018.
JPNN. com, Ricky J. Pesik, Pendaftaran HAKI Industri Kreatif  Masih  Minim,  diakses  2 Juli  2018. M. Taufikul Basari, 10 Negara dengan Aplikasi Paten Terbanyak Indonesia  Nomor  Berapa,  M. Bisnis.Com,    diakses  2  Juni 2014. Tjetjep Suparman, Perlindungan Budaya Indonesia Lemah, Kompas.com., diakses 31
Agustus 2009.