Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Di Era Covid-19
Fira Annisa 1 , Mustapa Khamal Rokan 2
1,2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara E-mail: firaannisa1509@gmail.com 1 , mustafarokan@uinsu.ac.id 2
Article History:
Received: 23 Maret 2022 Revised: 29 Maret 2022 Accepted: 29 Maret 2022
Abstrak: Masa pandemi covid-19  merupakan  wabah penyakit  yang  membawa  perekonomian  masyarakat menurun  drastis  karena  dari  wabah  ini  berakibat pada  berhentinya  roda  usaha  masyarakat  dan  tidak hanya  itu  sektor  perbankan,  industry  dan  lain sebagainya mendapatkan imbasnya. Sehingga income masyarakat  menurun  dan  berakibat  juga  pada pemenuhan  kewajiban  terutama  pada  pembayaran angsuran  pembiayaan  di  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  (BPRS)  Puduarta  Insani.  Dalam  penelitian ini  merupakan  sebuah  jenis  penelitian  kualitatif deskriptiv  yang  mana  peneliti  melakukan  studi lapang  untuk  mendapatkan  informasi  yang  akurat dengan  melakukan  wawancara,  dari  hasil  tersebut dilakukanlah  analisis  data  dan  kreadibilitas  data guna  mendapatkan  hasil  yang  baik.  Sehingga menghasilkan    bahwa  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  (BPRS)  Puduarta  Insani  memberikan kelonggaran  dan  tidak  semuanya  tergantung  pada masing-masing  lembaga  keuangan  yang  memiliki kebijakan tersendiri, mulai dari pengurangan jumlah bayar angsuran.
Kata Kunci: Strategi Penanganan, Pembiayaan, Bermasalah

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  adalah  sebuah  virus  global  yang  penyebarannya  tergolong  sangat cepat  dan  sudah  meluas  ke  berbagai  negara  termasuk  Indonesia. Dampaknya tidak melulu pada satu sektor kehidupan. Semua bidang sosial kemasyarakatan telah merasakan pengaruh buruknya. Sektor    pendidikan  anak  usia  dini  hingga  perguruan  tinggi  telah    terpukul  sehingga  muncul sekolah online dan  sekolah dari  rumah  (Santoso,  2020), resepsi pernikahan pun telah dikurangi (Al  Amin,  2020),  termasuk  segala  pola  kesehatan  masyarakat  pun  dilibatkan  agar  pandemi  ini segera segera berlalu (Hidayat et al, 2021).
Bidang  perekonomian  pun  tak  terkecuali.  Pasca  pemerintah  pusat  memberlakukan kebijakan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  (Pandoman,  2020).  Di  beberapa  daerah menyebabkan  banyak  pekerja,  karyawan,  maupun  buruh  terkena  PHK  sehingga  menyebabkan laju  perekonomian  menjadi  terhambat.  Hal  tersebut  tentunya  akan  berdampak  pada  sektor perbankan  karena  semakin  sedikitnya  dana  yang  masuk  ke  bank,  bersamaan  dengan dikeluarkannya kebijakan penundaan cicilan bagi debitur sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menjamin kehidupan dimasa pandemic.
Tidak bisa dipungkiri lagi  menurut  beberapa ahli menyampaikan  bahwa  pandemi covid-
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
19  terdapat  banyak  dampak  seperti  yang  diterangkan  oleh  Rizal  yaitu  “Hampir  semua  sektor terdampak,  tidak  hanya  kesehatan.  Adapun  Sektor  ekonomi  juga  mengalami  dampak  serius akibat  dari  munculnya  pandemi  virus  corona,  pembatasan  aktivitas  masyarakat  berpengaruh pada  aktivitas  bisnis  yang  kemudian    berimbas  pada  perekonomian.  Adapun  Laporan  yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus ini menjelaskan bahwa  pada  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  dalam kuartal II 2020 minus atau penurunan 5,32 persen.  Dari  sebelumnya, dalam  kuartal  I  2020,  BPS  menyebut  pada  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  hanya  tumbuh sebesar  2,97  persen,  turun  drastis  dari  pertumbuhan  sebesar  5,02  persen  pada  tahun  yang  sama 2019 lalu” (Rizal, 2020).
Dari  beberapa  sektor-sektor  di  atas  bahwa  semua  memiliki  dampak  yang  tidak  baik sehingga  masyarakatlah  akhirnya  menjadi  korban  dari  dampak  itu,  meskipun  dari  wabah  ini pemerintah  telah  peduli  dengan  memberikan  bantuan  social  untuk  tambahan  sebagai  tali  asih mereka  karena  telah  terjadi  wabah  corona.  Namun  disisi  lain  masyarakat  yang  memiliki kewajiban salah satunya tanggungan hutang di beberapa lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, leasing syariah,  dan  pegadaian  syariah  yang  dialokasikan  dananya  buat  modal  usaha atau perdagangan dan modal bekerja akan terasa sekali terjadinya wabah corona ini.
Eksistensi suatu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam beberapa tahun terakhir menjadi  alternatif  lembaga  keuangan  untuk  masyarakat  yang  sangat  penting  dalam  memajukan sektor  riil  dikarenakan  bank  Syariah  berperan  memasyarakatkan  praktek  bagi  hasil  untuk menghindari  praktek  riba  (Bunga).  Bank  Pembiayaan  rakyat  syariah  (BPRS)  merupakan  salah satu lembaga keuangan syariah yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah atau muamalah  islam.  BPRS  berdiri  berdasarkan  UU  No.  72  tahun  1992  bank  berdasarkan  prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992  tentang  perbankan,  disebutkan  bahwa  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaya yang berdasarkan prinsip syariah yang didalamnya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran (Rodoni & Hamid, 2008).
Begitu  pula  dengan  BPRS  Puduarta  Insani  dalam  pelaksanaannya  merupakan  salah  satu bank syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah yang juga melakukan kegiatan penghimpun  dana  (funding)  dari  penyaluran  dana  (landing).  Aktivitas  funding  merupakan aktifitas  pokok  bank  syariah  dengan  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyediakan fasilitas  produk  penghimpun  dana.  Sedangkan  aktifitas  landing  (pembiayaan)  yakni  aktifitas pemberian  fasilitas  penyediaan  dana  untuk  memenuhi  kebutuhan  pihak-pihak  yang  merupakan defisit  unit,  BPRS  Puduarta  Insani  menyalurkan  dana  yang  sudah  terkumpul  dari  nasabah  ke berbagai  usaha  kecil  dan  menengah  termasuk  juga  untuk  kebutuhan  konsumtif  yang  dikemas dalam produk pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah, dan ijarah multijasa (Azmi, 2022).
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Puduarta  Insani  akhir-akhir  ini  berada  di masa-masa  sulit  karena  sebagian  besar  nasabahnya  bermasalah  dalam  hal  pembayaran pembiayaan.  Nasabah  BPRS  Puduarta  Insani  mengalami  penurunan  dalam  ekonominya. Sebagian  besar  pembiayaan  bermasalah  terdapat  pada  nasabah  yang  memiliki  penghasilan  dari usaha sendiri. Omzet penjualan menurun drastis dari waktu sebelum pandemic covid-19 bahkan bisa  berkurang  lebih  dari  75  %  (Setiawan  &  Ali,  2021).  Hal  ini  merupakan  uji  nyali  bagi pimpinan  lembaga  keuangan  untuk  mencari win-  win  solution agar  tingkat  pembiayaan bermasalah bisa menurun.
Pembiayaan  bermasalah  memberikan  dampak  yang  kurang  baik  bagi  bank  syariah terutama  bagi  BPRS  Puduarta  Insani.  Bahaya  atas  pembiayaan  yang  bermasalah  yaitu  tidak terbayar  nya  kembali  pembiayaan  yang  diberikan  baik  sebagian  maupun  keseluruhan.  Semakin
besar  pembiayaan  bermasalah  yang  dihadapi  oleh  bank,  maka  akan  menurunkan  pula  tingkat kesehatan  operasional  bank  tersebut  (Azwar,  2021).  Kemudian  untuk  kualitas  pembiayaan  ini pada  hakikatnya  didasari  oleh  resiko  terhadap  kepatuhan  atau  ketaatan  para  nasabah  dalam melaksanakan  kewajibannya.  Seperti  halnya  ketentuan  yang  mengacu  pada  PBI  No.  9/  9/  PBI/ 2007 dan PBI No. 10/ 24/ PBI/ 2008 yang menjelaskan tentang penetapan kualitas pembayaran, yang  dimana  pada  kualitas  pembayaran  tersebut  dinilai  berdasarkan  aspek  prospek  usahanya, kemudian  dinilai  berdasarkan  kinerja  nasabahnya,  serta  juga  kemampuan  untuk  membayarnya (Ibrahim dkk, 2017).
Adapun  pada  sisi  pembiayaan,  proses  penilaian  nasabah  yang  telah  dilakukan  oleh masing-masing Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani berdasarkan penilaian 5C  yaitu Character,  Capacity,  Capital,  Collateral,  Condition  of  Economy.yang  paling  perlu mendapatkan  perhatian  accountofficer  adalah  character,  dan  apabila  prinsip  ini  tidak  terpenuhi, prinsip  lainnya  tidak  berarti.  Dengan  kata  lain,  permohonannya  harus  ditolak  (Rahayu  dkk, 2021).  Berdasarkan  penilaian  ini  kejadian  wabah  diluar  dari  rencana  yang  terjadi  karena termasuk  pada  bencana,  sehingga  proses  ini  tidak  bisa  disalahkan.  “Pembiayaan  merupakan penyediaaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan  antara  bank  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  untuk mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu  tertentu dengan  imbalan atau bagi hasil” (Kasmir, 2002).
Dalam  jurnal  penelitian  Madjid  telah  dijelaskan  hal  demikian.  “penanggulangan  atau penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  bisa  dilakukan  melalui  pihak  bank  itu  sendiri  secara bertahap-tahap  dengan  melakukan  pendekatan  persuasif.  jika  tahap  pertama  tersebut  telah dilakukan, maka cara  yang lain  atau digunakan langkah langkah dan tahapan berikutnya antara lain di selesaikan melalui debt collector, kemudian melalui Kantor Lelang, melalui kantor badan peradilan  ( al-  qadha ),  melalui  lembaga  arbitrase  ( tahkim )  dan  Penyelesaian  melalui  Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN” (Madjid, 2018).
Rozaq  kemudian menjelaskan,  “ketika  jalur  non-litigasi  atau  jalur kekeluargaan tidak ditemukan  kesepakatan  antara bank dan  nasabah,  maka  bank  bisa  melanjutkan  dengan menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan sederhana untuk nilai gugatan kurang dari 200 juta. Kemudian adanya peraturan Perma baru tentang Gugatan Sederhana  menjadi  salah satu  alternatif  yang  bisa  digunakan  BPRS  dalam  menyelesaikan  pembiayaan  bermasalah terhadap  perkara  cidera  janji  (wanprestasi)  atau  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan nasabah.  BPRS  perlu  mempelajari  tata  cara  pengajuan  Gugatan  Sederhana  yang  bisa  menjadi solusi  lain    dalam  menyelesaikan  permasalahan  wanprestasi  nasabah  yang  menyebabkan tingginya angka NPF” (Yasin & Muhammad, 2020).
Dari  latar  belakang  diatas,  peneliti  beranggapan  ini  merupakan  masalah  pembiayaan yang  harus  diprioritaskan  pada  masa  pandemi.  Dari  sini  juga pihak  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani akan bisa menyesuaikan keadaan dilapangan yang memang  ada perubahan  pendapatan  dari  masyarakat  (nasabah)  sehingga ini menjadi tugas utama bagi pihak perbankan  untuk  dapat  mampu  menciptakan  atau  memberikan  strategi  baik  dari  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Puduarta  Insani  sendiri  atau  UMKM  nya agar bisa keluar dari permasalahan  tersebut dan nasabah juga bisa  menjaga  loyalitasnya  pada  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani. Sehingga rumusan masalahnya apa saja faktor penyebab pembiayaan  bermasalah  dan  bagaimanakah  strategi  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) Puduarta Insani pada masa pandemi covid-19.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## LANDASAN TEORI

## A. Strategi
Strategi  berasal  dari  bahasa  Yunani,  yaitu  “strategos”.  Kata  tersebut  berasal  dari  kata “stratos”  yang  berarti  tentara,  dan  “ag”  yang  berarti  memimpin.  Dalam  penggunaannya,  kata “strategos” diartikan seni berperang. Dalam pengistilahannya, strategi adalah ilmu perencanaan dan  pengerahan  sumber  daya  untuk  operasi  besar-besaran,  melansir  kekuatan  pada  posisi  yang paling menguntungkan sebelum menyerang lawan (Hutabarat & Huseini, 2011).
Menurut pendapat Thompson, Strickland, dan Gamble yang menyatakan bahwa “strategi perusahaan  terdiri  dari  gerakan  pesaing,  pendekatan  bisnis  yang  digunakan  manajer  untuk meningkatkan  pertumbuhan,  usaha  untuk  menarik  dan  memuaskan  pelanggan,  dan  mencapai target yang telah ditetapkan” (Saputri, 2021).
Strategi  merupakan  penempatan  misi  perusahaan,  penetapan  sasaran  organisasi  dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakkan dan strategi tertentu mencapai sasaran  dan  memastikan  implementasinya  secara  tepat,  sehingga  tujuan  dan  sasaran  utama organisasi  akan  tercapai.  Strategi  menunjukkan  arahan  umum  yang  hendak  ditempuh  oleh organisasi  untuk  mencapai  tujuannya.  Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana  penting yang  dimiliki  oleh  setiap  organisasi  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  telah  ditetapkan  oleh masing-masing perusahaan.
Penilaian terhadap pembiayaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal  23  (2)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah  yang  meliputi penilaian  terhadap  watak/karakter,  kemampuan,  modal,  agunan,  dan  prospek  usaha  dari  calon nasabah  penerima  pembiayaan.  Kewajiban  dilakukannya  penilaian  pembiayaan  di  perbankan syariah meskipun sudah diterapkan, akan tetapi pada faktanya masih terdapat permasalahan yaitu adanya pembiayaan bermasalah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani pada sisi  strategi  dalam  penelitian  ini  digunakan  untuk  mencari  jalan  keluar  bagaimana  bisa meminimalisir  terjadinya  pembiayaan  bermasalah.  Adapun  upaya  penyelesaian  pembiayaan bermasalah  perlu  mengedepankan  proses  musyawarah  antara  bank  syariah  dan  nasabah (kekeluargaan). Tujuannya adalah agar dapat menghasilkan solusi-solusi terbaik dan tetap dapat menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak (Rakhmawati & Makhrus, 2021). Adapun pada sisi  loyalitas  yakni  diharapkan  nasabah  yang  konsisten  membayar  dengan  menjaga  kesetiaan, kepercayaan guna bisa memenuhi kewajibannya.
B. Pembiayaan dan Pembiayaan Bermasalah
Berdasarkan  Pasal  1  butir  25  UU  No.21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan  yang dipersamakan dengan itu berupa:
1. transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
2. transaksi  sewa-menyewa  dalam  bentuk  Ijarah  atau  sewa  beli  dalam  bentuk  Ijarah Muntahiyah bit Tamlik
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna‟
4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh
5. dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  dibiayai  dan/atau  diberi  fasilitas  dana  untuk  mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil (Madjid, 2018). Pemberian pembiayaan dari pihak bank kepada nasabah seharusnya berdasarkan atas kepercayaan, dengan demikian pada dasarnya pemberian pembiayaan merupakan pemberian
kepercayaan kepada pihak yang dipercaya dalam menerima pembiayaan tersebut. Adapun unsur- unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah;
1. Kepercayaan,  merupakan  suatu  keyakinan  pihak  perbankan  melalui  pembiayaan bahwa  pembiayaan  yang  dialokasikan  (berupa  uang,  barang,  atau  jasa)  akan  benar- benar diterima kembali pada masa  yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank,  dimana  sebelumnya  sudah  dilakukan  penelitian  penyelidikan  tentang  nasabah baik secara intern maupun ekstern
2. Kesepakatan, disamping unsur
kepercayaan didalam pengalokasian.
Pembiayaan/kredit juga  mengandung  kesepakatan  antara  si  pemberi  kredit  (bank) dengan  si  penerima  kredit  (nasabah).  Kesepakatan  ini  dituangkan  dalam  suatu perjanjian  di  mana  masing-masing  pihak  menandatangani  hak  dan  kewajibannya masing-masing
3. Jangka  waktu,  merupakan  setiap  pembiayaan  atau  kredit  dalam  bahasa  konvennya yang diberikan dengan jangka waktu tertentu, dan jangka waktu ini  mencakup  jangka waktu  pengembalian  pembiayaan  yang  telah  disepakati.  Jangka  waktu  tersebut  bisa berbentuk  dalam  3  bagian  yakni  jangka  pendek,  jangka  menengah  dan  jangka panjang
4. Resiko  adalah  adanya  suatu  tenggang  jangka  waktu  pengembalian  dimana  akan menyebabkan  suatu  resiko  tidak  tertagihnya/macet    pembiayaan.  Sehingga  semakin panjang  masa  pembiayaan  atau  kredit  semakin  besar  juga  resikonya  demikian  pula sebaliknya.  Namun  pada  resiko  ini  menjadi  tanggungan  bank,  baik  resiko  yang disengaja  oleh  nasabah  yang  lalai,  maupun  oleh  resiko  yang  tidak  disengaja. Misalnya terjadi bencana atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya
5. Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau  jasa tersebut yang  kita  kenal  dengan  nama  bunga  (konven)  dan  bagi  hasil  (syariah).  Balas  jasa dalam  bentuk  bagi  hasil,  bunga,  dan  biaya  administrasi  kredit  ini  merupakan keuntungan  bank.  Sedangkan  bagi  bank  yang  berdasarkan  prinsip  syariah  balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.”
Pembiayaan  Bermasalah  yakni  “pembiayaan  dimana  menurut  kualitasnya  didasarkan pada resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban  untuk  membayar  bagi  hasil,  serta  melunasi  pembiayaannya.”  Berikut  penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:
1. Dikatakan  Lancar  Apabila  pembayaran  angsuran  dan  margin  tepat  waktu,  tidak  ada tunggakan,  sesuai  dengan  persyaratan   akad,  selalu menyampaikan  laporan keuagan secara  teratur  dan  akurat,  secara  dokumentasi  perjanjian  piutang  lengkap  dan pengikatan agunan kuat
2. Masuk  kategori  dalam  Perhatian  Khusus  Apabila  terdapat  tunggakan  pembayaran angsuran  pokok  dam  atau  margin  sampai  dengan  90  hari.  Akan  tetapi  selalu menyampaikan  laporan  keuangan  secara  teratur  dan  akurat,  dokumentasi  perjanjian piutang  lengkap  dan pengikatan  agunan kuat,  serta pelanggaran  terhadap persyaratan perjanjian piutang yang  tidak  prinsipil
3. Terhitung  Kurang  Lancar  Apabila  terdapat  tunggakan  pembiayaan  angsuran  pokok dan  atau  margin  yang  telah  melewati 90  hari  sampai  180  hari,  penyampaian laporan keuangan tidak  secara teratur dan meragukan,  dokumentasi  perjanjian  piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan  pokok
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
perjanjian  piutang,  dan  berupaya  melakukan  perpanjangan  piutang  untuk menyembunyikan kesulitan keuangan
4. Tergolong diragukan Apabila terjadi tunggakan  pembiayaan  angsuran pokok dan atau margin  yang  telah  melewati  180  hari  sampai  dengan  270  hari.  Nasabah  tidak menyampaikan  informasi  keuangan  atau  tidak  dapat  dipercaya,  dokumentasi perjanjian  piutang  tidak  lengkap  dan  pengikatan  agunan  lemah  serta  terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian
5. Divonis macet apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang  telah  melewati  270  hari,  dan  dokumentasi  perjanjian  piutang  dan  pengikatan agunan tidak ada (Usanti & Shomad, 2013).
C. Factor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah
Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah tentu terjadi karena ada faktor penyebabnya. Pada  dasarnya  faktor  pembiayaan  bermasalah  pada  BPRS  Puduarta  Insani  ada  2  faktor  yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor  internal  merupakan  faktor  yang  disebabkan  oleh  kelalaian,  kesengajaan  dan kesalahan  yang  terjadi  di  dalam  perusahaan,  dalam  hal  ini  ialah  faktor  manajerial.  Beberaa kesalahan  yang  terjadi  di  dalam  manajerial  seperti,  kurangnya  pengawasan  pada  nasabah, kurangnya  analisis  dalam  pembelian  dan  penjualan  produk  bank,  lemahnya  dalam  koordinasi dengan  nasabah,  bank  tidak  mempunyai  informasi  yang  cukup  terhadap  watak  nasabah (Wangsawidjaja, 2012).
Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang timbul karena di luar batas manajemen perusahaan  seperti  keadaan  ekonomi  global,  terjadinya  bencana  alam  yang  tidak  diperhitungkan dan  lain  sebagainya.  Dalam  kondisi  saat  ini  terjadinya  pembiayaan  bermasalah  diakibatkan  oleh terjadinya pandemic virus covid-19 yang mengakibatkan jalannya perekonomian di seluruh dunia menjadi  menurun.  Peraturan  pembatasan  sosial  (PSBB)  menjadikan  kegiatan  ekonomi  seperti produksi dan distribusi menjadi terhambat dan terus menurun. Sehingga masalah ini mengakibatan banyak pengusaha dan masyarakat  terdampak secara ekonomi. Begitu juga dengan para nasabah bank akan mengalami masalah dalam  proses pembiayaan atau kredit. Oleh karena itu perbankan juga  harus  mampu  menghadapi  permasalahan  yang  terjadi  akibat  dari  pandemic  virus  covid-19 (Hayati, 2017).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan untuk menemukan masalah dan menganalisis secara deskriptif. Penelitian dilakukan di PT. BPRS PUDUARTA INSANI dari bulan Februari sampai dengan Maret 2022. Pengambilan data pada penelitian ini mengutamakan penggunaan  observasi  dan  wawancara.  Sehingga  peneliti  datang  langsung  ke  lapangan  dan mengamati  secara  rinci.  Wawancara  atau  interview  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  yang diperlukan  dengan  terjun  langsung  dan  bertemu  pihak  terkait  yaitu  Pihak  pimpinan  dan manajemen  pembiayaan  BPRS  PUDUARTA  INSANI  untuk  melakukan  percakapan  supaya mendapat  informasi  dan  data  yang  diperlukan.  Setelah  melakukan  wawancara  maka  perlu dilakukan rangkuman untuk diproses pada bagian selanjutnya. Wawancara dilakukan dalam waktu yang ditentukan untuk mengumpulkan data (Anggito & Setiawan, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Puduarta  Insani.  Menurut  Bapak  Heri Amri selaku account officer menuturkan bahwa “keadaan pandemi memiliki dampak positif
dan  negatif  yang  bisa  diterima  oleh  BPRS.  Positif  menurut  anggapan  saya  dengan  adanya covid  ini pemerintah memberikan tander proyek  bantuan nya untuk  pencairan nya melalui bank.  Adapun  pada  sisi  negatif  nya  adalah  banyak  adanya  pembiayaan  bermasalah meskipun tidak semua bermasalah. Namun dalam menghadapi pembiayaan bermasalah ini, pendekatan  yang  dilakukan  lebih  pada  layaknya  orangtua  ke  anak.  Artinya  strategi mendasar adalah kekeluargaan. Tehnisnya seperti  yakni  dilakukan observasi  masalah  yang sedang  terjadi  dan  bermusyawarah  dengan  nasabah  untuk  mencarikan  solusi  keluarnya. Namun  sebelum  itu,  pihak  BPRS  akan  memberikan  surat  teguran  sampai  3  kali  kepada nasabah yang menunggak atau bisa dikatakan pembiayaan nya bermasalah dan apabila tidak ditanggapi  atau  tidak  ada  respon  dari  beliau  (nasabah)  maka  kami  akan  melakukan kunjungan kelokasi nasabah”
Contoh Bapak Handoko adalah nasabah bank BPRS, beliau adalah pedagang dipasar yang  kesehariannya  berdagang  dipasar,  sebagian  modal  didapatkan  dari  pinjaman  bank demi  berjalan  nya  usaha  perdagangannya.  Ketika  datang  masa  pandemi, income menurun drastis dari  tiap bulan bersih 3 juta  rupiah  menjadi  1  juta  rupiah.  Sehingga  dari penghasilan yang  menurun  itu pemenuhan  kewajiban  dan  kebutuhan  terbengkalai,  hingga  masuk  pada masa  pembayaran  angsuran  pembiayaan  nunggak.  Akhirnya  dari  cerita  panjang  ini  pihak Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Puduarta  Insani    memberikan  solusi  bahwa dilakukan nya pelatihan mandiri untuk berjualan online dan dibimbing langsung oleh Bapak Fathur. Itu solusi yang ditawarkan oleh beliau bisa  keluar dari  permasalahan income. Hingga berita terakhir Bapak Handoko pada bulan berikutnya mengalami perubahan bahwa income mulai stabil  sejak merubah  pola penjualan offline  dengan disandingi menjual barang-barang nya di online.
Adapun  juga  diungkapkan  oleh  Bapak  Hari  Susanto  dari  Supervisor  Pembiayaan (marketing) BPRS Puduarta Insani menuturkan,  “ketika  ada sebuah pembiayaan bermasalah, kami  mendatangi  rumah  nasabah  dengan  mendengarkan  keluh  kesah  terjadinya ketidakmampuan  membayar.  Seperti  contoh  Bapak  Syaiful  Anwar  seorang  nasabah pembiayaan  yang  telah  berlangganan  lama  menjadi  nasabah.  Diakhir-akhir  ini  terdapat masalah dengan menurun nya penghasilan dari produksi kerupuknya karena adanya pandemi covid-19.  Dari  kejadian  ini  Bapak  Syaiful  Anwar  dibantu  oleh  pihak  BPRS  dengan melakukan evaluasi  penjualan dengan menghasilkan pelebaran  titik  penjualan, yang semula hanya  fokus  dipasar  sekarang  sudah  mulai  masuk  kerumah-rumah  penduduk  mengingat masa  pandemi  masyarakat  agak  takut  beraktivitas  diluar  rumah  sehingga  Bapak  Syaiful Anwar melalukan jemput bola dengan masuk ke rumah-rumah warga dan hasilnya melebihi dari sebelum-sebelumnya.”
Lalu  ditambahkan  oleh  bapak  Fathur  Rahim  selaku  account  officer  di  BPRS Puduarta  Insani.  Beliau  mengatakan  “  kalau  ada  nasabah  yang  menunggak  maka  akan diberikan  surat  teguran,  lalu  dikunjungi  untuk  bermusyawarah  dengan  nasabah.  Jika  dia masih  menunggak  maka  akan  diberikan  keringanan  oleh  pihak  bank  yaitu  dengan memberikan dana zakat  yang bersumber dari dana kebajikan untuk menutupi tunggkannya dan hanya berlaku 1 bulan tanpa harus diganti. Jika nasabah masih menunggak juga maka akan  diberikan  solusi  untuk  menjual  jaminan  yang  telah  diberikan  nasabah  kepada  bank, apabila  nasabah  tersebut  keberatan  untuk  menjualnya,  maka  pihak  bank  lah  yang selanjutnya  akan  menjual  jaminan  tersebut.  Dan  apabila  nasabah  bersikeras  tidak  mau jaminannya  dijual,  maka  akan  dibawa  kejalur  hukum  untuk  menyelesaikan  permasalah pembiayaan  ini.  Setelah  itu  jaminan  akan  dilelang  oleh  bank.  Namun  biasanya  jarang  ada
EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.1, No.2, Juni 2022
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
nasabah yang pembiayaan nya bermasalah sampai kejalur hukum”
Dari beberapa informasi diatas bahwa strategi masing- masing lembaga keuangan syariah berbeda-beda artinya mereka  melihat bagaimana  keadaan  dilapangan,  sehingga  strategi-strategi yang dilakukan diatas bisa disimpulkan sebagai berikut:
A. Pemberitahuan dengan surat teguran sampai 3 kali
B. Kunjungan lapangan apabila surat edaran tidak ditanggapi
C. Pembinaan pada nasabah yang pembiayaan nya bermasalah
D. Pelebaran titik pemasaran
E. Pemberian dana zakat yang hanya berlaku 1 bulan
F. Perubahan  jadwal  pembayaran  angsuran  pembiayaan  nasabah  dalam  jangka  waktunya (rescheduling)
G. Perubahan  sebagian  atau  seluruh  persyaratan  pembiayaan  tanpa  menambah  sisa  pokok yang harus dibayar ke bank (reconditioning).

## KESIMPULAN
Adanya  pembiayaan  bermasalah  pada  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS) Puduarta Insani secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak risiko bagi bank  itu  sendiri  maupun  secara  nasional.  Dilihat  dari  segi  produktivitasnya (performancenya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, adanya pembiayaan bermasalah akan berakibat pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dapat  di  tarik  kesimpulan  yaitu: Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta  Insani melalui beberapa tahapan  yaitu:,  Pemberian surat  teguran (surat  peringatan  1  sampai  3),  Pendekatan  kepada  nasabah  yaitu  memberikan  solusi  agar nasabah  mampu  membayar  angsuran  pembiayaannya  sesuai  dengan  kemampuan  nasabah, Penagihan  secara  intensif  yaitu  penagihan  langsung  dengan  mengunjungi  usaha  nasabah untuk  mengetahui  kondisi  sebenarnya  pada  nasabah  dan  menyelesaikan  permasahannya. Proses recheduling yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo nasabah, memperpanjang jangka waktu  angsuran,  dan  yang  paling  banyak  digunakan  di  masa  pandemi  covid-19  ini  yaitu memperkecil  jumlah  angsuran.  Proses  Reconditioning  yaitu  perubahan  sebagian  atau  bisa ajdi seluruh persyaratan tanpa menambah sisa pokok yang harus dibayar ke bank.

## DAFTAR REFERENSI
Anggito,  Abi  dan  Setiawan,  Johan.  (2018).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Sukabumi:  CV
Jejak.
Azmi,  Akhyar  Ibrahim.  (2022).  “Analisis  Strategi  Keselamatan  Pembiayaan  Yang  Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al- Washliyah Medan”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam [JIMPAI], Vol.3 No.2, h.2
Azwar,  Martavevi.  (2021).  “Strategi  Penanganan  Pembiayaan  Bemasalah  Pada  Pembiayaan Murabahah Di Masa Pandemi Covid-19”, Zhafir : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking Vol.3 No.1, h.3
Hayati,  Ismatul.  (2017).  “Pola  Restrukturisasi  Pembiayaan  Murabahah  (Studi  Kasus  Banak Muamalat Indonesia Cabang Surabaya).” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
Diakses dari
http://digilib.uinsuby.ac.id/21974/1/Ismatul%20Hayati_F52415089.pdf Hidayat, Fattah, dkk. .(2021). “Penanganan Kesehatan Pasien Reaktif COVID-19 Melalui Terapi Zikir  Dan  Lingkungan  Wawasan  Pengalaman  Subyektif.”  Ulumuddin :  Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 11, no. 1 ,1–12.
Ibrahim,  Azharsyah  .  dkk.  (2017).  “Analisis  Solutif  Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  Di Bank  Syariah:  Kajian  Pada  Produk  Murabahah  Di  Bank  Muamalat  Indonesia Banda Aceh.” Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume 10 Nomor 1, 76 Jemsly  dan  Martani  Huseini.  (2011).  Strategi:  Pendekatan  Komprehensif  dan  Terintegrasi Strategic  Excellence  dan  Operational  Excellence  Secara  Simultan.  Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
Kasmir. (2013). Bank dan Lembaga  Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Kholis, Muhammad Nur. (2020). “Menakar Nilai Kemanfaatan Penangguhan Walimat Al-„Ursy
Di  Masa  Darurat  COVID-19  Melalui  Analisis  Sadd  Adz-Dzari‟ah.”  Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman, 10(1), 27-38
Madjid, Sitti Saleha.(2018). “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”. J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 . Nomor 2, 97-108
Pandoman,  Agus.  (2020)  “Analisis  Quietus  Politik  Terhadap  Upaya  Pemerintah  Menangani Wabah  Covid-19  Pasca  Deklarasi  Public  Health  Emergency  Of  International Concern (PHEIC).” Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 10, no. 1 ,1–12.
Rahayu. Dkk. (2021). "Analisis Prinsip 5C dan 7P dalam Pemberian Kredit untuk Meminimalisir Kredit  Bermasalah  dan  Meningkatkan  Profitabilitas:  Studi  Kasus  pada  Swamitra Pekanbaru."  Prosiding  Seminar  Nasional  Ekonomi,  Bisnis  &  Akuntansi.  Vol.  1 ,22
Rakhmawati,  Chossy  dan  Makhrus.  (2021).  “Penyelesaian  Pembiayaan  Bermasalah  di  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  dalam  Perspektif  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional” Alhamra: Jurnal Studi Islam Vo.2 No.1 ,63
Rizal,  Jawahir  Gustav.  (2020).  “Pandemi  Covid-19,  Apa  Saja  Dampak  pada  Sektor Ketenagakerjaan  Indonesia?”.  (Selasa,  11  agustus  2020,  jam  10.25  WIB) https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19- apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-Indonesia-?page=all
Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. (2008). Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Zikrul Hakim Santoso, Fattah Setiawan. (2020). “Masa Depan Pendidikan Hukum Islam Di Perguruan Tinggi Keagamaan  Islam  Refleksi  Pembelajaran  Di  Masa  Kedaruratan    COVID-19.” Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman 10, no. 1 ,13–26.
Saputri, Melinda ayu. (2021). “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dampak Covid-19 Di  Pt.  Bri  Syariah  Kk  Kediri  Tulungagung”  (Skripsi  tidak  diterbitkan,  Jurusan Perbankan Syariah IAIN Tulungagung)
Setiawan, Adi dan Haidar Ali. (2021). “Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 Di Bank Muamalat Madiun”, An-Nisbah : Jurnal Perbankan Syariah Vol.2 No.1 , h.70
Usanti,  Trisadini  P  dan  Abdul  Shomad.  (2013).    Transaksi  Bank  Syariah.  Jakarta:  PT.  Bumi Aksara
Wangsawidjaja. (2012) Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka utama Yasin, Rozaq M dan Muhammad Rifqi. (2020) “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah:
Tinjauan  Aspek  Hukum  (Studi  Pada  BPRS  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta).” HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam. 7(2).