Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PRINSIP KEADILAN DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP PIHAK SWASTA DALAM USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
Suryani
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta Selatan, Indonesia suryani@gmail.com
Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 21 Juni 2023

## Abstract
Article  33  paragraph  (2)  and  paragraph  (3)  of  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia regulates guarantees for the exploitation of electricity supply which is controlled by the state which is used for the maximum prosperity of the people. However, in an effort to increase the country's ability to supply electricity, the government provides opportunities for private business entities, cooperatives and non-governmental organizations to participate in the electricity supply business. Problems arise when there is a PT PLN (Persero) policy that limits the rights of private actors in supplying electricity. The problem in this study is how is the principle of justice in the implementation of regulations in the electricity sector towards private parties  in  the  business  of  providing  electricity?  The  research  method  used  is  normative juridical. The results of the study reveal that the principle of justice in the implementation of regulations  in  the  electricity  sector  towards  private  parties  in  the  business  of  supplying electricity is contrary to the principle of distributive justice. The actions of PT PLN (Persero) regarding making it difficult for the installed power capacity of the development of rooftop PLTS to a maximum of 15% in several regions are inseparable from the Indonesian ideology which is based on nationalist understanding which is more concerned with domestic interests. If  PT  PLN  (Persero)  could  pay  attention  to  the  Constitutional  Court  Decision  Number 111/PUU-XIII/2015  which  states  that  the  phrase  "state  control"  accommodates  the Constitutional Court not in the sense that the state owns it, but in the sense that the state only formulates  it  including  regulatory  aspects  (regelendaad),  management  (bestuursdaad), management (beheersdaad), and supervision (toezichthondensdaad).
Keywords: Justice, Private Parties, Electric Power
* Alamat korespondensi:
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta Selatan, Indonesia E-mail: suryani@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia 1 dibentuk  berdasarkan  konstitusinya,  yaitu  UUD  NRI Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dalam UUD NRI Tahun  1945  tersebut  dinyatakan  tentang  tujuan  negara.  Tujuan  negara  tersebut  terdapat  dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang setelah empat kali amandemen, terakhir tahun 2002, diberi nama  lengkap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  tujuan  negara  tidak berubah.
Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan  negara  ini  kemudian  dijabarkan  dalam  isi  atau  batang  tubuh  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk pelaksanaan pemerintahan dalam mencapai tujuan negara berdasarkan hukum 2 adalah mengeluarkan pengaturan mengenai ketenagalistrikan.
Listrik  merupakan  kebutuhan  mendasar  yang  sangat  penting  dan  berpengaruh  pada  seluruh aktivitas rakyat maupun pemerintah. Terlebih pada zaman modern sekarang, hampir seluruh aktivitas (misalnya  di  bidang  ekonomi,  pertahanan  dan  keamanan,  politik,  budaya,  dan  sosial)  telah menggunakan  peralatan  berbasis  teknologi  yang  membutuhkan  sumber  energi  listrik  sebagai  sarana penunjang aktivitas maupun produktivitas. 3
Tenaga listrik sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pemanfaatan sumber daya alam  antara  lain  dengan  menggunakan  batu  bara,  gas,  air,  dan  sumber  daya  lainnya  untuk  dapat menghasilkan  tenaga  listrik.  Pengusahaan  penyediaan  tenaga  listrik  dikuasai  oleh  negara  yang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  dalam pelaksanaannya  diberikan  kepada  Perusahaan  Listrik  Negara  yang  selanjutnya  disebut  PT  PLN Persero. 4
PT PLN Persero sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik, melaksanakan fungsinya berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009  tentang  Ketenagalistrikan  sebagaimana  telah beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Ketenagalistrikan).
Pasal  4  ayat  (1)  Undang-Undang  Ketenagalistrikan  mengatur  bahwa  pelaksanaan  usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh  Badan  Usaha  Milik  Negara  dan  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  yang  secara  jelas  dapat  diketahui bahwa yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah PT PLN Persero. 5 Tujuan dibentuknya PT PLN Persero sebagai pelaksana pembangunan ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan, hal ini sesuai dengan pembukaan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  alinea  ke-empat,  yaitu  demi  terwujudnya kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  dan  misi  PT  PLN  Persero  untuk  menjadikan  tenaga  listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, serta menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
Dalam  upaya  meningkatkan  pemenuhan  kebutuhan  tenaga  listrik,  perlu  dilakukan  percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mendorong peran swasta untuk ikut serta dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Adapun latar belakang pemerintah mendorong pihak swasta supaya dapat berperan dalam usaha penyediaan tenaga listrik, dikarenakan adanya perkembangan teknologi ketenagalistrikan dan perubahan lingkungan strategis yang semakin
1 UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat
2 Pradnya Paramitha, 2009, hlm. 12.
3 Moh. Mahfud MD, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .
4 Elia Jesika Mening, “Problematik Yuridis PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero).
5 Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
kompetitif dan tidak terpisahkan dari sistem perekonomian internasional yang menitikberatkan pada asas keadilan, keterbukaan, dan tidak diskriminatif sehingga dipandang perlu melibatkan peran swasta guna mendorong kemajuan penyelenggaraan ketenagalistrikan nasional.
Pada  tahun  1972,  Pemerintah  Indonesia  menetapkan  status  perusahaan  listrik  negara  sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Pada tahun 1990, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.
Sejak  berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  1990  tentang  Perusahaan  Umum (Perum) Listrik Negara, kondisi ketenagalistrikan nasional yang masih bersifat monopoli dihadapkan pada  berbagai  masalah,  antara  lain  kontribusi  listrik  terhadap  kebutuhan  nasional  masih  rendah, prasarana dan sarana belum memadai, jaringan masih terbatas, kemampuan pembiayaan terbatas, dan tingkat pelayanan masih jauh dari harapan.
Sejalan dengan kebijakan tersebut dan dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha penyediaan tenaga listrik, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan  Bentuk  Perusahaan  Umum  (Perum)  Listrik  Negara  Menjadi  Perusahaan  Perseroan (Persero), PLN dinilai memenuhi persyaratan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).  Oleh  karena  itu,  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Ketenagalistrikan  dan  bentuk  usaha PLN  sebagai  Persero,  diharapkan  terjalin  kerjasama  dengan  pihak  swasta  dalam  penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik, peningkatan pelayanan, keamanan dan kenyamanan.
Dasar hukum pihak swasta dapat berperan dalam usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia terdapat  pada  Pasal  11  ayat  (1)  Undang-Undang  Ketenagalistrikan  yang  menyatakan  bahwa  usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Adapun untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Ketenagalistrikan, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau  koperasi  sebagai  penyelenggara  usaha  penyediaan  tenaga  listrik  terintegrasi.  Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tercipta suatu keadilan bagi badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang dikelola swasta untuk dapat pula melakukan penyelenggaraan sarana dan prasarana usaha penyediaan tenaga listrik.
Dalam upaya negara, melalui PT PLN Persero, mendorong pemanfaatan energi surya yang ramah lingkungan untuk pembangkitan tenaga listrik dengan menggunakan sistem pembangkit listrik tenaga surya atap (PLTS atap) yang digunakan untuk kepentingan sendiri, maka perlu dilakukan peningkatan mutu  pelayanan  pembangunan  dan  pemasangan  sistem  PLTS  atap.  Penggunaan  sistem  PLTS  atap bertujuan  untuk  menghemat  tagihan  listrik  pelanggan  PLTS  atap,  mendapatkan  listrik  dari  sumber energi terbarukan, dan berkontribusi menurunkan emisi gas rumah kaca.
Pihak  swasta  dalam  penyelenggaraan  sistem  PLTS  atap  dapat  berpartisipasi  melalui  proyek Engineering,  Procurement,  and  Construction (EPC)  yang  ditawarkan  oleh  PT  PLN  (Persero),  atau dapat melalui skema Independent Power Producer (IPP), Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), atau dengan  skema  lain  seperti  sewa  beli  ( Build,  Lease  and  Transfer ).  Oleh  karena  itu,  pemerintah mengeluarkan beberapa regulasi untuk mendukung upaya tersebut, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik jo Peraturan Menteri Energi (PerMen ESDM Nomor 10 Tahun 2017 jo. PerMen ESDM Nomor 49 Tahun 2017) dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Yang Terhubung  Pada  Jaringan  Tenaga  Listrik  Pemegang  Izin  Usaha  Penyediaan  Tenaga  Listrik  Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU) (PerMen ESDM Nomor 26 Tahun 2021).
Dasar penerbitan PerMen ESDM Nomor 10 Tahun 2017 jo. PerMen ESDM Nomor 49 Tahun 2017 ini adalah supaya terjadi kesetaraan risiko dalam jual beli listrik antara penjual (IPP) dan pembeli (PT PLN Persero) khususnya terkait aspek komersial. Aturan ini diterbitkan untuk memberikan payung hukum supaya pembangkit yang masuk ke dalam sistem kelistrikan wajib memenuhi keandalan sistem yang  dipersyaratkan.  Kemudian  salah  satu  tujuan  utama  dari  penerbitan  PerMen  ESDM  Nomor  26 Tahun 2021 tersebut adalah untuk membantu keekonomian inisiatif pemasangan PLTS atap dari sektor rumah tangga hingga industri. Namun demikian, dalam praktiknya PT PLN (Persero) selaku penyedia listrik justru tidak menjalankan amanat dalam PerMen ESDM Nomor 26 Tahun 2021.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Ketidakpatuhan PT PLN Persero terhadap PerMen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 diantaranya adalah adanya pembatasan kapasitas daya terpasang dari pengembangan PLTS atap maksimal 15% di beberapa  daerah,  seperti  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur  hingga  Bali.  Pembatasan  tersebut tentunya bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) PerMen ESDM Nomor 26 Tahun 2021 yang mengatur bahwa sistem PLTS atap yang akan dipasang oleh calon pelanggan PLTS atap di wilayah usaha  Badan  Usaha  Milik  Negara  Pemegang  IUPTLU,  kapasitasnya  dibatasi  paling  tinggi  100% (seratus persen) dari daya tersambung pelanggan PLTS atap.
Adanya  pembatasan  tersebut  membuat  Asosiasi  Energi  Surya  Indonesia  (AESI),  Asosiasi Pabrikan  Modul  Surya  Indonesia  (APAMSI),  Perkumpulan  Pengguna  Listrik  Surya  Atap  (PPLSA), Perkumpulan Pemasang PLTS Atap Seluruh Indonesia (PERPLATSI) dan Asosiasi Pembangkit Surya Atap Bali (APSA) selaku pihak swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik merasa ketidakadilan, sehingga menderita kerugian.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  pada  dasarnya  merupakan  penelitian  yuridis  normatif,  oleh  karena  sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah normatif yang berupa asas-asas hukum dan sistem hukum. 6 Penelitian normatif dalam penelitian ini merupakan penelitian yang menguraikan atau menggambarkan secara  rinci,  sistematis,  menyeluruh  dan  mendalam  tentang  prinsip  keadilan  dalam  pelaksanaan peraturan di bidang ketenagalistrikan terhadap pihak swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  karena  menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang berkaitan dengan permasalahan akan diteliti. Data yang diperoleh akan dianalisis secara analisis kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tujuan negara Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk mewujudkan keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. 7 Dalam upaya mewujudkan salah satu tujuan tersebut, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur ketentuan-ketentuan yang merupakan prinsip dasar pembentukan seluruh  peraturan  perundang-undangan  di  bidang  perekonomian.  Konstitusi  mengamanatkan pembangunan  ekonomi  nasional  harus  berdasarkan  prinsip  demokrasi  yang  mampu  mewujudkan kedaulatan ekonomi Indonesia.
Sistem ekonomi Pancasila atau demokrasi ekonomi yang anti liberal merupakan konsep dasar sistem ekonomi nasional yang secara jelas disebutkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi ekonomi Indonesia bercita-cita untuk mewujudkan keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  ( social  justice,  fairness,  equity,  equality )  sehingga menyandang  pemihakan  ( parsialisme,  special  favour )  terhadap  yang  lemah,  yang  miskin  dan terbelakang  untuk  mendapatkan  perhatian  dan  perlakuan  khusus  ke  arah  pemberdayaan  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  ada.  Parsialisme  tidak  dipandang  sebagai  sikap  yang diskriminatori,  melainkan  memberi  makna  positif  terhadap  doktrin  kebersamaan  dalam  asas kekeluargaan  Indonesia.  Dari  sinilah  titik  tolak  bahwa  efisiensi  ekonomi  Indonesia  berdimensi kepentingan sosial. Itulah makna demokrasi ekonomi yang mengandung asas efisiensi berkeadilan. 8 Keadilan  merupakan  salah  satu  tujuan  hukum.  Tujuan  hukum  memang  tidak  hanya  keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. 9 Hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang  dibentuk  penguasa  yang  berwenang.  Dimana  ada  hukum,  disitu  ada  masyarakat.  Hukum
6 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif-Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Jakarta:  Rajawali Press, 2007, hlm. 10.
7 Tujuan bernegara dapat dilihat dalam alinea keempat UUD NRI 1945.
8 Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia , Jakarta: LP3ES, 2018, hlm. 22.
9 Darji  Darmodihardjo  dan  Sidartha, Pokok-pokok  Filsafat  Hukum,  Apa  dan  Bagaimana  Filsafat  Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 155.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
memerlukan  kekuasaan  sehingga  hukum  dapat  ditegakkan.  Hukum  tanpa  kekuasaan  adalah  angan- angan. Kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. 10
Keadilan harus ditempatkan lebih tinggi dari kepastian hukum dan kemanfaatan. Keputusan yang adil berarti keputusan yang tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. 11 Keadilan dalam  bidang  ekonomi,  salah  satunya,  adalah  memberikan  kesempatan  kepada  pihak  swasta  selaku investor untuk menjadi bagian dalam pembangunan nasional yaitu dalam bidang  penyediaan tenaga listrik.
Tenaga  listrik  merupakan  sarana  yang  dibutuhkan  oleh  rakyat  dalam  menunjang  aktivitas kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketersediaan listrik harus dijamin supaya dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak sekaligus tulang punggung ekonomi nasional. Dengan demikian, tenaga listrik  merupakan  cabang  produksi  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  yang  berdasarkan konstitusi, penguasaannya diberikan kepada PT PLN Persero.
Sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  Ketenagalistrikan,  dalam  upaya  meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, negara memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik, yang  salah  satunya  adalah  melalui  pemanfaatan  energi  surya  yang  ramah  lingkungan  untuk pembangkitan tenaga listrik melalui PLTS atap.
Peran  swasta  dalam  penyelenggaraan  pembangkitan  tenaga  listrik  melalui  PLTS  atap berdasarkan pada:
1.   Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009  tentang  Ketenagalistrikan  sebagaimana  telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja Menjadi Undang-Undang;
3.  Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
4.  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik;
5.  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.
Penulis  berpendapat  bahwa  aspek  keadilan  di  dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan secara umum bukanlah monopoli ketentuan hukum ketenagalistrikan belaka. Namun lebih dari itu, prinsip tersebut juga harus melandasi setiap perumusan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, prinsip keadilan tercermin pada asas perlakuan yang sama dalam hukum ( het rechtsgelijkheidsbeginsel ) yang merupakan salah satu dari lima asas material yang wajib dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan oleh I.C van der Vlies. 12
I.C  van  der  Vlies  mengatakan  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas formal dan asas materiil. Asas formal mencakup:
1. Asas tujuan yang jelas ( beginsel van duetlijke doelstelling );
2. Asas organ/lembaga yang tepat ( beginsel van het juiste organ );
3. Asas perlu pengaturan ( het noodzakelijkheids beginsel );
4. Asas dapat dilaksanakan ( het beginsel van uitvoorbaarheid );
5. Asas konsensus ( het beginsel van consensus ). Dalam asas materiil adalah sebagai berkut:
1. Asas  terminologi  dan  sistematika  yang  benar  ( het  beginsel  van  duitdelijke  terminologie  en duitdelijke systematiek );
2. Asas dapat dikenali ( het beginsel van de kenbaarheid );
10 Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia , Bandung: Alumni, 2012, hlm. 34. Lihat: Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional , Jakarta: Bina Cipta, 1970, hlm. 5.
11 Yoachim Agus Tridiatno, Keadilan Restoratif, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 9.
12 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis , Bandung: Nuansa Media, 2004, hlm. 56.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum ( het rechsgelijkheids beginsel );
4. Asas kepastian hukum ( het rechtszekerheidsbeginsel );
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual ( het beginsel van de individuale rechtsbedeling ).
Tidak hanya pada saat penyusunan regulasinya, akomodasi asas atau prinsip keadilan juga dinilai penting  pada  saat  penyelenggaraan  usaha  penyediaan  tenaga  listrik.  Menurut  Penulis,  pengaturan penyediaan  tenaga  listrik  harus  dapat  memberikan  jaminan  hukum  bagi  tercapainya  keadilan,  dan jaminan  tersebut  harus  diberikan  kepada  pihak-pihak  yang  terkait  di  dalam  penyelenggaraan  usaha penyediaan tenaga listrik, yaitu pihak BUMN dan pihak swasta .
Penulis  berpendapat,  supaya  dapat  terpenuhi  asas  keadilan,  hukum  usaha  penyediaan  tenaga listrik harus memuat ketentuan mengenai pola penyelenggaraan yang dilaksanakan secara seimbang; yang artinya seluruh pelaku usaha memiliki keseimbangan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan sarana  dan  prasarana  usaha  penyediaan  tenaga  listrik,  sepanjang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.
Permasalahan  timbul  ketika  implementasinya  tidak  sepenuhnya  dijalankan  oleh  pelaksana kebijakan. Hal tersebut terlihat ketika PT PLN (Persero) menerbitkan Surat Edaran Internal PT PLN (Persero) terkait dengan pembatasan kapasitas daya terpasang dari pengembangan PLTS atap maksimal 15%.  Kebijakan  PT  PLN  (Persero)  tersebut  tentunya  bertentangan  dengan  Pasal  5  ayat  (1)  PerMen ESDM Nomor 26 Tahun 2021. Padahal, sebagai suatu Perseroan Terbatas, PT PLN (Persero) wajib selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan bisnisnya.
Hal  tersebut  di  atas  tentunya  berlawanan  dengan  prinsip  keadilan  distributif 13 sebagaimana dinyatakan Aristoteles, yaitu:
1. Balance atau kesebandingan, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah atau bagian menurut  jasanya.  Ia  tidak  dapat  menuntut  supaya  tiap  orang  mendapatkan  bagian  yang  sama banyaknya  oleh  karena  jasa  tiap  orang  tidak  sama,  jadi  bukan  persamaan  melainkan kesebandingan.
Tindakan  PT  PLN  (Persero)  yang  memberikan  kebijakan  pembatasan  kapasitas  daya terpasang  dari  pengembangan  PLTS  atap  maksimal  15%  mendapatkan  banyak  tentangan  dari berbagai pihak, seperti Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia  (APAMSI),  Perkumpulan  Pengguna  Listrik  Surya  Atap  (PPLSA),  Perkumpulan Pemasang PLTS Atap Seluruh Indonesia (PERPLATSI) dan Asosiasi Pembangkit Surya Atap Bali (APSA) hingga Gubernur Bali, I Wayan Koster.
Menurut Penulis, kebijakan PT PLN (Persero) tersebut tidak sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) PerMen ESDM Nomor 26 Tahun 2021. Padahal, PT PLN (Persero) wajib selalu mematuhi ketentuan  peraturan  perundang-undagan  dalam  menjalankan  bisnisnya.  Bahkan  dalam  Pasal  42 angka  20  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mengubah Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketenagalistrikan mengatur bahwa konsumen berhak  untuk,  antara  lain,  mendapat  pelayanan  yang  baik,  mendapat  tenaga  listrik  secara  terus menerus  dengan  mutu  dan  keandalan  yang  baik,  dan  memperoleh  tenaga  listrik  yang  menjadi haknya dengan harga yang wajar.
2. Certainty atau  kepastian  hukum,  adalah  tujuan  setiap  undang-undang . Peraturan  perundang- undangan yang mengatur pihak swasta berperan dalam usaha penyediaan tenaga listrik senantiasa dapat  memberikan  kepastian  hukum  kepada  pelaku  usaha,  apa  hak-hak  dan  kewajiban  mereka, siapa subjek dan objek pekerjaan.
Tindakan  PT  PLN  (Persero)  terkait  pembatasan  kapasitas  daya  terpasang  dari pengembangan PLTS atap maksimal 15% di beberapa daerah, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Bali akan menimbulkan sentimen negatif bagi investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri, dikarenakan pembatasan tersebut akan berpengaruh terhadap keuntungan yang diterima oleh investor.
Hal tersebut tentunya mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi investor, karena menurut Satjipto  Rahardjo,  kepastian  hukum  adalah  bukan  terletak  kepada  peraturan  perundang-
13 Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007 , hlm. 60.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
undangannya, melainkan kepada pelaksanaan undang-undang itu sendiri. 14 Oleh karena itu, apabila pemerintah melalui Menteri ESDM tidak melakukan peninjauan dan klarifikasi kepada PT PLN (Persero)  atas  adanya  Surat  Edaran  Internal  tersebut,  maka  terjadi  ketidakpastian  hukum  atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tingkat peranan pihak swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
3. Arrangement atau  pengaturan,  mengandung  arti  bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur peranan pihak swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik telah mengatur dengan baik mengenai pelaku usaha dalam penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik.
Secara  substansi,  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  pihak  swasta  berperan dalam  usaha  penyediaan  tenaga  listrik  sudah  cukup  baik.  Hal  tersebut  sebagaimana  ditegaskan dalam  Pasal  11  Undang-Undang  Ketenagalistrikan  yang  menjamin  kesempatan  kepada  badan usaha  swasta,  koperasi,  dan  swadaya  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  usaha  penyediaan tenaga listrik.
Terkait dengan pelaksanaan sistem PLTS atap, perlu adanya pengaturan terkait dengan implementasi di lapangan, seperti aspek teknis, sehingga tidak berdampak buruk terhadap sistem (mutu  layanan,  efisiensi,  maupun  keselamatan)  dan  supaya  potensi  naiknya  biaya  (Anggaran Investasi  (AI)/Anggaran  Operasi  (AO))  termitigasi  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya upaya harmonisasi dengan beberapa kementerian, terkait kajian aspek teknis, finansial, maupun aspek keselamatan ketenagalistrikan.
4. Implementation atau  pelaksanaan,  mengandung  arti  bahwa  dalam  setiap  pelaksanaan  kegiatan penyelenggaraan  usaha  penyediaan  tenaga  listrik  selalu  mengikuti  amanat  dalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagaimana  telah  Penulis  jelaskan  sebelumnya  bahwa  Pasal  11  Undang-Undang Ketenagalistrikan  menjamin  kesempatan  kepada  badan  usaha  swasta,  koperasi,  dan  swadaya masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  usaha  penyediaan  tenaga  listrik.  Berdasarkan  ketentuan tersebut, maka tercipta suatu keadilan bagi badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang dikelola swasta untuk dapat pula melakukan penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik.
Dalam  praktiknya,  tindakan  PT  PLN  (Persero)  terkait  pembatasan  kapasitas  daya terpasang  dari  pengembangan  PLTS  atap  maksimal  15%  di  beberapa  daerah  sangat  bertolak belakang dan bertentangan dengan amanat dalam Pasal 11 Undang-Undang Ketenagalistrikan jo Pasal  5  ayat  (1)  PerMen  ESDM  Nomor  26  Tahun  2021.  Padahal,  Direktur  Jenderal Ketenagalistrikan  Kementerian  ESDM  Rida  Mulyana  menyatakan  bahwa  keterlibatan  pihak swasta akan meringankan kondisi finansial PT PLN (Persero) yang di saat bersamaan fokus pada penyelesaian program 35.000 MW. 15
Penulis  berpendapat,  tindakan  PT  PLN  (Persero)  terkait  pembatasan  kapasitas  daya terpasang dari pengembangan PLTS atap maksimal 15% di beberapa daerah tidak terlepas dari ideologi Indonesia yang berpijak pada paham nasionalis yang lebih mementingkan kepentingan dalam negeri. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:
“(3)  Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4)   Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Sistem  demokrasi  ekonomi  memberikan  makna  pada  pengertian  kepemilikan  bukan semata-mata  hanya  dalam  arti  penguasaan  aset  sumber  kepemilikan  dan  kekuatan  ekonomi. Bidang-bidang  usaha  yang  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  atau  produk  barang/jasa  yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat dikuasai negara. Hal ini untuk menjaga supaya rakyat banyak  tidak  di  bawah  kekuasaan  orang  perorangan  yang  menguasai  cabang-cabang  produksi penting yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
14 Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir , Jakarta: Kompas, 2008, hlm. 77.
15 Kontan,  “Pemerintah  Dorong  Peran  Swasta  Untuk  Elektrifikasi  Di  Daerah  Terpencil”, https://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-dorong-peran-swasta-untuk-elektrifikasi-di-daerah- terpencil?page=2 ., diakses pada tanggal 21 Mei 2023 pukul 13:41 WIB.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pengertian dikuasai negara tidak berarti bahwa negara sendiri yang menjadi pengusaha, tetapi penguasaan  tersebut  dilakukan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  menjamin  kelancaran jalannya  perekonomian  yang  di  dalamnya  memuat  larangan  penindasan  golongan  kuat  terhadap golongan lemah. Dalam sistem demokrasi ekonomi, harus dihindari sistem ekonomi liberalisme yang dapat menimbulkan eksploitasi manusia dan bangsa lain.
Asas perekonomian Indonesia berlawanan dengan asas liberalisme, tetapi tidak berarti bahwa seluruh  kegiatan  ekonomi  diselenggarakan  oleh  negara  atau  koperasi.  Sistem  ekonomi  anti  liberal tersebut  harus  dapat  menjamin  mekanisme  harga  tetap  terjaga  tetapi  tetap  di  bawah  pengendalian negara, sehingga ada jaminan pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Menurut  Penulis,  seharusnya  PT  PLN  (Persero)  dapat  memperhatikan  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa frasa “penguasaan negara” ditafsirkan Mahkamah  Konstitusi  bukan  dalam  makna  negara  memiliki,  tetapi  dalam  pengertian  bahwa  negara hanya  merumuskan  mencakup  aspek  pengaturan  ( regelendaad ),  pengurusan  ( bestuursdaad ), pengelolaan ( beheersdaad ), dan pengawasan ( toezichthondensdaad ).
Menurut  Penulis,  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  111/PUU-XIII/2015, makna Hak Menguasai Negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta terhadap sumber daya alam, membuka peluang bagi perorangan atau swasta untuk  turut  berperan  sepanjang  empat  peranan  negara/pemerintah,  yaitu  pengaturan  ( regelendaad ), pengurusan ( bestuursdaad ), pengelolaan ( beheersdaad ), dan pengawasan ( toezichthondensdaad ) masih tetap  dipenuhi  dan  sepanjang  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  memang  tidak  atau  belum  mampu melaksanakannya.
Atas dasar tersebut, seharusnya dalam penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik, PT PLN (Persero)  dapat  memperhatikan  dan  memberikan  kesempatan  kepada  pihak  swasta  yang  memiliki kompetensi yang sama seperti PT PLN (Persero) untuk dapat berperan dalam penyelenggaraan usaha penyediaan  tenaga  listrik  sehingga  PT  PLN  (Persero)  dapat  terhindar  dari  praktik  monopoli  dan persaingan usaha tidak sehat.

## IV. KESIMPULAN
Prinsip keadilan dalam pelaksanaan peraturan di bidang ketenagalistrikan terhadap pihak swasta dalam  usaha  penyediaan  tenaga  listrik berlawanan  dengan  prinsip  keadilan  distributif.  Tindakan  PT PLN (Persero) terkait pembatasan kapasitas daya terpasang dari pengembangan PLTS atap maksimal 15% di beberapa daerah tidak terlepas dari ideologi Indonesia yang berpijak pada paham nasionalis yang  lebih  mementingkan  kepentingan  dalam  negeri.  Seharusnya  PT  PLN  (Persero)  dapat memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa frasa  “penguasaan  negara”  ditafsirkan  Mahkamah  Konstitusi  bukan  dalam  makna  negara  memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan mencakup aspek pengaturan ( regelendaad ), pengurusan ( bestuursdaad ), pengelolaan ( beheersdaad ), dan pengawasan ( toezichthondensdaad ).

## REFERENSI
Buku: Apeldoorn, L.J. van., Pengantar Ilmu Hukum , Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2009.
Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia , Bandung: Alumni, 2012,  hlm.  34.  Lihat:  Mochtar  Kusumaatmadja, Fungsi  dan  Perkembangan  Hukum  dalam Pembangunan Nasional , Jakarta: Bina Cipta, 1970.
Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis , Bandung: Nuansa Media, 2004.
Darji Darmodihardjo dan Sidartha, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. Moh. Mahfud MD, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Telah Diubah  Dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VII, No. 1, Juni 2023 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi , Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011. Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia , Jakarta: LP3ES, 2018. Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir , Jakarta: Kompas, 2008. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, Penelitian  Hukum  Normatif-Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Jakarta: Rajawali Press, 2007.
Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Yoachim Agus Tridiatno, Keadilan Restoratif, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015.
Jurnal:
Elia Jesika Mening, “Problematik Yuridis PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan”, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta , Fakultas Hukum, 2013.
Internet:
Kontan,  “Pemerintah  Dorong  Peran  Swasta  Untuk  Elektrifikasi  Di  Daerah  Terpencil”, https://industri.kontan.co.id/news/pemerintah-dorong-peran-swasta-untuk-elektrifikasi-di- daerah-terpencil?page=2 ., diakses pada tanggal 21 Mei 2023 pukul 13:41 WIB.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2009  tentang  Ketenagalistrikan  sebagaimana  telah  beberapa  kali diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum)
Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor  10  Tahun  2017  jo.  Peraturan  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia  Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap Yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum.