INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 14550-14564 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan
Sarfika Datumula
Universitas Al-khairaat Palu Email: sarpika@unisapalu.ac.id

## Abstrak
Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepa- katan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Penyelesaian  sengketa  suami  isteri  dapat  ditempuh dengan  damai,  dengan  menentukan dan menunjuk satu orang juru damai dari pihak keluarga suami dan keluarga isteri. Konsep ini sesuai dengan QS. An- Nisa’ ayat 35, agar sengketa rumah tangga dapat diselesaikan  dengan  baik  dan  dapat  diterima  oleh  semua  pihak.  Fase  mediasi  yang dilaksanakan oleh hakam  ini  adalah  merupakan  fase  kedua,  sedangkan  fase  pertama adalah diselesaikan sendiri oleh suami dan isteri yang bersengketa. Proses penyelesaian melalui hakam adalah jalur diluar litigasi, dengan manfaat dapat diselesaikan dengan waktu relatif singkat, dapat diterima oleh semua pihak dan dapat  menyimpan  rahasia  perselisihan  suami  isteri.  Peranan  hakam  sebagai  mediator  dalam penyelesaian sengketa perceraian atas dasar syiqaq, sangatlah bermanfaat dan berarti dalam memberi masukan pada hakim guna ikut menyelesaiakan perselisihan yang terjadi.
Kata Kunci: Mediasi, Perceraian dan Diluar Pengadilan

## Abstract
Mediation  is  a  way  of  resolving  disputes  through  a  negotiation  process  to  obtain  an  agreement between the parties assisted by a mediator. Settlement of husband and wife disputes can be reached peacefully, by determining and appointing one peacemaker from the husband's family and the wife's family. This concept is in accordance with QS. An-Nisa' verse 35, so that household disputes can be resolved properly and acceptable to all parties. The mediation phase carried out by the hakam is the second  phase,  while  the  first  phase  is  resolved  by  the  husband  and  wife  who  are  in  dispute.  The settlement process through hakam is a path outside of litigation, with the benefits of being able to be resolved  in  a  relatively  short  time,  acceptable  to  all  parties  and  being  able  to  keep  the  secrets  of husband and wife disputes. The role of the hakam as a mediator in resolving divorce disputes on the basis of syiqaq is very useful and meaningful in providing input to judges to help resolve disputes that
occur.
Keywords: Mediation, Divorce and Out of Court

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  wanita  yang diharapkan di  dalamnya tercipta rasa  sakinah, mawaddah  dan rahmah. Untuk mencapai hal  tersebut  diperlukan  adanya  saling  pengertian  dan  saling  memahami  kepentingan kedua  belah  pihak,  terutama  lagi  yang  terkait  dengan  hak  dan  kewajiban.  Dalam kehidupan rumah tangga sering kita jumpai orang (suami isteri) mengeluh dan mengadu kepada  orang  lain  ataupun  kepada  keluarganya,  akibat  karena  tidak  terpenuhinya  hak yang  harus  diperoleh  atau  tidak  dilaksanakannya  kewajiban  dari  salah  satu  pihak,  atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami  isteri)  tersebut.  Dan  tidak  mustahil  dari  perselisihan  itu  akan  berbuntut  pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).
Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah syiqaq (terjadinya perselisihan/persengketaan  yang  berlarut-larut  antara  suami  isteri).  Namun  jauh sebelumnya dalam Al- Qur’an sura h an-Nisaa ayat 35, Allah swt (Syahrizal , 2009: 145). telah memerintahkan  bahwa  jika  dikhawatirkan  ada  persengketaan  antara  keduanya  (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam ( mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam ( mediator) dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu cara  menyelesaikan  perselisihan/persengketaan  antara  suami  isteri,  yaitu  dengan  jalan mengirim  seorang  hakam  selaku  “mediator”  dari  kedua  belah  pihak  untuk  membantu menyelesaikan perselisihan tersebut (Syahrizal , 2009: 145).
Mediasi  adalah  salah  satu  cara  penyelesaian  sengketa  “ non  litigasi ”,  yaitu penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar  jalur  pengadilan.  Namun  tidak  selamanya  proses penyelesaian sengketa secara mediasi, murni ditempuh di luar jalur pengadilan. Salah satu contohnya, yaitu pada sengketa perceraian dengan alasan, atau atas dasar syiqaq, dimana cara mediasi dalam masalah ini tidak lagi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi ia juga merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan (Syahrizal , 2009: 145).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif dengan  kajian  Kepustakaan.  Menurut  Moleong  dalam  Sukaesih  menyatakan  bahwa
penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Sukaesih, 2019)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pengertian Mediasi
Untuk  mengetahui  pentingnya  peranan  hakam  ( mediator)  dalam  ikut menyelesaikan sengketa perceraian, maka tak berlebihan kiranya apabila beberapa istilah- istilah  pokok  dalam  makalah  ini  perlu  penjelasan  secara  proporsional  dan  baik  agar pemahaman  komprehensif,  utuh  dan  bermakna  dapat  diperoleh  untuk  kejelasan pemahaman terhadap hal-hal yang akan dibahas. Pemahaman demikian sangat signifikan adanya sebab tiap istilah dalam suatu kajian terkait erat dengan teksnya untuk kemudahan pemahaman terhadap konsep dari istilah yang digunakan, sehingga kontribusinya dapat dimanfaatkan secara jelas bagi ilmu pengetahuan dengan baik (Syahrizal , 2009: 149).
Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, mediare yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran  yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada  di  tengah  juga  bermakna  mediator  harus  berada  pada  posisi  netral  dan  tidak memihak  dalam  menyelesaikan  sengketa.  Ia  harus  mampu  menjaga  kepentingan  para pihak yang bersengketa secara adil dan sama sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa (Syahrizal , 2009: 149).
Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan  menjembatani  antara  dua  pihak  yang  bersengketa  guna  menghasilkan kesepakatan (agreement)  ( Satria,  “ Pengertian    Mediasi ”, www.badilag.net).  Dalam kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  kata  mediasi  diberi  arti  sebagai  proses  pengikutsertaan  pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat (Depdikbud, 1989: 1265).
Berdasarkan  penjelasan  mediasi  dari  segi  kebahasaan  di  atas  lebih  menekankan pada  keberadaan  pihak  ketiga  yang  menjembatani  para  pihak  bersengketa  untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini sangat penting untuk membedakan proses penyelesaian sengketa  dengan bentuk penyelesaian  seperti arbitrase, ajudikasi  dan  lain- lain.  Mediator  berada  pada  posisi  di  tengah  dan  netral  antara  para  pihak  yang bersengketa dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.
Penjelasan mediasi dari segi kebahasaan ini belum lengkap, oleh karena itu perlu ditambah  dengan  penjelasan  lain  secara  terminologi  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli resolusi konflik, diantaranya:
1. Menurut  Garry  Goopaster,  mediasi  sebagai  proses  negosiasi  pemecahan  masalah  di mana  pihak  luar  yang  tidak  memihak (imparsial)  bekerjasama  dengan  pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan (Goopaster, 1993: 201).
2. Menurut Gunawan Widjaya, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa alternatif di mana  pihak  ketiga  yang  dimintakan  bantuannya  untuk  membantu  proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak diberikan  wewenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memustukan perselisihan yang terjadi (Widjaya, 2001: 2).
3. Menurut  Huala  Adolf,  mediasi  adalah  proses  melibatkan  keikutsertaan  pihak  ketiga (mediator)  yang  netral  dan  independen  dalam  suatu  sengketa.  Tujuannya  adalah untuk  menciptakan  adanya  suatu  kontak  atau  hubungan  langsung  diantara  para pihak.  Mediator  bisa  negara,  individu,  organisasi  internasional  dan  lain-lain  (Adolf, 2004: 120).
Dengan berbagai pengertian mediasi tersebut, dapat dinyatakan bahwa mediasi sesungguhnya merupakan  proses penyelesaian sengketa secara netral oleh  pihak ketiga yang  dilakukan  dalam  suasana  dialog  yang  terbuka,  tidak  berpihak,  jujur  dan  tukar pendapat untuk mencapai kata mufakat.
Pengertian-pengertin   mediasi  di  atas  juga  menggambarkan  esensi  kegiatan mediasi  dan  peran  mediator  sebagai  pihak  ketiga.  Mediasi  adalah  proses  pengambilan keputusan  yang  dilakukan  para  pihak  dengan  dibantu  pihak  ketiga  sebagai  mediator. Kewenangan  pengambilan  keputusan  sepenuhnya  berada  di  tangan  para  pihak  dan mediator  hanyalah  membantu  para  pihak  di  dalam  proses  pengambilan  keputusan tersebut.  Kehadiran  mediator  menjadi  amat  penting  karena  ia  dapat  membantu  dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik sehingga menghasilkan outcome yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai.
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  mediasi  dilakukan  secara  bersama-sama  oleh pihak  yang  netral.  Mediator  dapat  mengembangkan  dan  menawarkan  pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai  suatu  alternatif  menuju  kesepakatan  dalam  penyelesaian  sengketa.  Alternatif penyelesaian   yang  ditawarkan  mediator  diharapkan  mampu  mengakomodasikan kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan  tanpa  merasa  ada  pihak  yang  menang  atau  pihak  yang  kalah  ( win-win solusion (Saifullah,  2009: 67).
Dalam  prakteknya,  penyelesaian  sengketa  dengan  mediasi  merupakan  langkah penyeleseaian  sengketa  melalui  jalur  non  litigasi.  Praktek  mediasi  ini   sudah  dijalankan dalam  badan  peradilan  di  Indonesia.  Esensi  utama  dari  proses  mediasi  adalah  lebih berperannya  para  pihak  yang  bersengketa,  yang  didasarkan  pada  suatu  itikad  baik  dan kesukarelaannya  dalam  proses  mediasi  sehingga  tercapai  suatu  penyelesaian  sengketa yang merupakan hasil dari kesepakatan para pihak.
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  non-litigasi  dalam  bentuk  mediasi  memang bukan  merupakan  masalah  yang  mampu  mengatasi  semua  sengketa,  namun  demikian dengan menggunakan jalur ini terdapat beberapa  keuntungan yang bisa diperoleh yaitu: 1. Untuk  mengurangi  kemacetan  dan  penumpukan  perkara  ( court  congestion)  di pengadilan.  Banyaknya  kasus  yang  diajukan  ke  pengadilan  menyebabkan  proses berperkara  seringkali  berkepanjangan  dan  memakan  biaya  yang  tinggi  serta  sering memberikan hasil yang kurang memuaskan
2. Untuk  meningkatkan  keterlibatan  masyarakat  (desentralisasi  hukum)  atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa;
3. Untuk memperlancar jalur keadilan ( acces to justice) di masyarakat
4. Untuk  memberi  kesempatan  bagi  tercapainya  penyelesaian  sengketa  yang menghasilkan keputusan yang  dapat  diterima oleh  semua pihak sehingga para  pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi
5. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah
6. Bersifat tertutup/rahasia (confidential)
7. Lebih  tinggi  tingkat  kemungkinan  untuk  melaksanakan  kesepakatan,  sehingga hubungan  pihak-pihak  bersengketa  di  masa  depan  masih  dimungkinkan  terjalin dengan baik
8. Mengurangi merebaknya “permainan kotor” dalam pengadilan (Ilah, 2009: 342).
B. Penyelesaian   Sengketa   Perceraian Di   Luar Pengadilan
Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami isteri) mengeluh dan  mengadu  kepada  orang  lain  ataupun  kepada  keluarganya,  akibat  karena  tidak terpenuhinya  hak yang harus diperoleh atau  tidak  dilaksanakannya  kewajiban  dari  salah satu  pihak,  atau  karena  alasan  lain,  yang  dapat  berakibat  timbulnya  suatu  perselisihan diantara  keduanya  (suami  isteri)  tersebut.  Dan  tidak  mustahil  dari  perselisihan  itu  akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).
Salah satu alasan atau sebab dimungkinkannya perceraian adalah syiqaq (terjadinya perselisihan/persengketaan  yang  berlarut-larut  antara  suami  isteri).  Namun  jauh sebelumnya  dalam  AI-Qur ’ an  surah  an-Nisaa  ayat  35,  Allah  SWT,  telah  memerintahkan
bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakam  (mediator)  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  (mediator)  dari keluarga  perempuan.  Dari  ayat  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  salah  satu  cara menyelesaikan  perselisihan/persengketaan  antara  suami  isteri,  yaitu  dengan  jalan mengirim  seorang hakam  selaku  mediator  dari  kedua  belah  pihak  untuk  membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.
Mediasi  adalah  salah  satu  cara  penyelesaian  sengketa “ non  litigasi ” ,  yaitu penyelesaian  yang  dilakukan  di  luar  jalur  pengadilan.  Namun  tidak  selamanya  proses penyelesaian sengketa secara mediasi, mumi ditempuh di luar jalur pengadilan. Salah satu contohnya, yaitu pada sengketa perceraian dengan alasan, atau atas dasar syiqaq, dimana cara mediasi dalam masalah ini tidak lagi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi ia juga merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan (Syahrizal , 2009: 145).
Selama  ini,  pola  penasihatan  keluarga  bermasalah  di  Indonesia  ada  dua  macam, yaitu penasihatan di luar pengadilan dan penasihatan di pengadilan. Penasihatan di luar pengadilan dilakukan oleh perorangan, biasanya seorang tokoh masyarakat, tokoh agama atau  anggota  keluarga  yang  dituakan,  atau  oleh  lembaga  penasihatan,  seperti  BP4  dan lembaga  penasihatan  atau  konsultasi  keluarga  lainnya.  Sedangkan  penasihatan  di pengadilan  dilakukan  oleh  majelis  hakim,  pada  setiap  kali  persidangan,  terutama  pada sidang  pertama  yang  harus  dihadiri  oleh  suami  dan  isteri  secara  pribadi,  tidak  boleh diwakilkan.
Pola  penasihatan  seperti  disebutkan  di  atas  mempunyai  kelebihan  dan kekurangannya.  Di  antara  kelebihannya  adalah  bahwa  penasihatan  di  luar  pengadilan dapat  dilakukan  lebih  informal  dan  tidak  dibatasi  ketentuan-ketentuan  hukum  acara, sehingga permasalahan lebih banyak dapat digali tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Dengan demikian, maka pemecahannyapun   dapat   ditentukan   dengan   pertimbangan yang   matang,   sehingga   dapat diterima  oleh  kedua  belah  pihak.  Namun  demikian, penasihatan  di  luar  pengadilan  sangat tergantung kepada kadar kesulitan permasalahan dan  tergantung kepada tingkat “ kewibawaan ” p ara  penasihat,  baik  perorangan  maupun lembaga. Hasilnyapun tidak mempunyai kekuatan hukum, apalagi jika permasalahan tidak dapat  dipecahkan  dan  suami-isteri  tidak  dapat  didamaikan.  Konsep  inilah  yang  dikenal dengan  masuknya  pihak  ketiga  untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang berselisih. Pihak  ketiga  ini  dikenal  biasanya  dengan  nama  mediator  (Soemartono,  Soemartono, 2006: 31).
Sesuai  dengan  maknanya,  mediasi  berarti  menengahi.  Seorang mediator  tidaklah berperan  sebagai judge  yang  memaksakan  pikiran  keadilannya,  tidak  pula  mengambil kesimpulan  yang  mengikat  seperti arbitrer  tetapi  Iebih  memberdayakan  para  pihak untuk  menentukan  solusi  apa  yang  mereka  inginkan.  Mediator  mendorong  dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak   mengklarifikasi   kebutuhan   dan   keinginan- keinginan   mereka, menyiapkan   panduan, membantu   para   pihak   dalam   meluruskan perbedaan-perbedaan  pandangan  dan  bekerja  untuk  suatu  yang  dapat  diterima  para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang  bersengketa  lalu  dibuatkanlah  suatu  memorandum  yang  memuat  kesepakatan- kesepakatan yang telah dicapai Sementara itu, penasihatan di pengadilan sangat dibatasi waktu,  tempat  dan  ketentuan-ketentuan  beracara,  sehingga  permasalahan  tidak  dapat digali  sebanyak  permasalahan  yang  dilakukan  pada  penasihatan  di  luar  pengadilan. Demikian pula pemecahannyapun.
Pendek  kata,  penasihatan  di  depan  sidang  pengadilan  lebih  banyak  untuk memenuhi  ketentuan  formil  dan  sangat  sulit  dapat  dikembangkan  sebagaimana penasihatan  di  luar  pengadilan.  Apa  lagi  pasangan    suami    isteri    yang    datang    ke pengadilan, pada  umumnya, adalah  pasangan  yang membawa permasalahan keluarga yang sangat berat, sudah patah arang. Memang demikian, karena sidang pengadilan pada dasarnya  bukanlah  merupakan  lembaga  penasihatan,  namun  ia  adalah  lembaga  pelaku kekuasaan  kehakiman,  yang  dalam  kegiatannya  berfungsi  juga  untuk  melakukan penasihatan sebelum memeriksa Iebih jauh perkara yang diajukan dan memutus perkara jika  tidak  ada  kesepakatan  damai  di  antara  para  pihak.  Hasil  penasihatan  berupa kesepakatan untuk damai atau tidak ada kesepakatan apa-apa dapat langsung dijadikan dasar  oleh  majelis  hakim  untuk  melakukan  proses  hukum  selanjutnya:  pembuatan  akte perdamaian atau pemeriksaan perkara sesuai permohonan atau gugatan.
Di  dalam  pengadilanpun  dikenal  juga  dengan  lembaga  mediasi,  yaitu  proses pemeriksaan sebelum dilaksanakan sidang gugatan perceraian di persidangan Pengadilan Agama.  Lembaga  ini  dikenal  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  RI  Nomor  1  Tahun  2016,  merupakan  penegasan  ulang  terhadap  peraturan sebelumnya  yaitu PERMA Nomor 2 Tahun 2008,. Lahirnya acara mediasi melalui PERMA Nomor  1  Tahun  2016  (kemudian  akan  disebut  PERMA),  merupakan  penegasan  ulang terhadap  perma  sebelumnya  yaitu  Nomor  2  Tahun  2008,.  Dilatarbelakangi  dengan menumpuknya  perkara  di  lingkungan  peradilan  terutama  dalam  perkara  kasasi,  mediasi dianggap  instrument  efektif  dalam  proses  penyelesaian  sengketa  yang  lebih  cepat  dan
murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar  kepada  para  pihak  menemukan penyelesaian  yang  memuaskan  dan  memenuhi  rasa keadilan (Saifullah, 2014: 67).
Penasihatan di luar pengadilan, merujuk kepada  Q.S An-nisa' [4]: 35  berikut : ََناَك ََٰاللّ َ نِا َ ۗ َاَمُهَنْيَب َُٰاللّ َِقِ ف َوُّي اًح َلَْصِا آَدْي ِرُّي َْنِا َ ۗ اَهِلْهَا َْن ِم اًمَكَح َو َ هِلْهَا َْن ِم اًمَكَح ا ْوُثَعْباَف اَمِهِنْيَب ََقاَقِش َْمُتْف ِخ َْنِا َو َاًرْيِبَخ اًمْيِلَع Terjemahnya:
Dan  jika  kamu  khawatir  terjadi  persengketaan  antara  keduanya,  Maka  kirimlah  seorang juru damai  dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai  dari keluarga perempuan. jika keduanya  (juru  damai    itu)  bermaksud  mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi taufik  kepada  suami-istri  itu.  Sungguh  Allah  Maha  mengetahui  lagi  Maha  teliti (Kementerian Agama RI, 2013: 84).
Dalam  Ayat  ini,  menegaskan  bahwa  setiap  terjadi  persengketaan  diperintahkan untuk  mengutus  pihak  ketiga  ( hakam)  dari  pihak  suami  dan  istri    untuk    mendamaikan mereka.   Dalam  hal  ini,  ulama'  fiqih  sepakat untuk menyatakan  bahwa kalau hakam (juru  damai  dari  pihak  suami  atau  istri)  berbeda  pendapat  maka  putusan  mereka  tidak dapat dijalankan dan kalau hakam  sama-sama  memutuskan  untuk  mendamaikan  suami dan  istri  kembali,  maka  putusannya  harus  dijalankan  tanpa  minta  kuasa  mereka (Saifullah ,  2014:  68).  Dalam  Al Qur’an tidak  ada  ayat  yang  menerangkan  untuk bercerai ketika terjadi konflik dalam rumah tangga itu karena perceraian sangat dibenci Allah  Swt,  melainkan  memberi  jalan  keluar  dengan  proses  mediasi  (Almaraghiy, 1988: 49).
Ayat  ini  juga  menjelaskan  tentang  pengangkatan  hakam,  jika  kamu  tahu      ada pertengkaran   antara   suami   istri,   sedangkan   kamu   tidak mengetahui  siapa  yang bersalah    dan    mereka    terus    mempersengketakan  ayat  ini  menunjukkan  kebolehan mengangkat hakam (Ash Ahiddieqy 2002:  193).
Konsep hakam  disini  dapatlah  disamakan  dengan  mediator  sebagai  pendamai bagi perselisihan suami isteri. Hakam mendudukan peranan penting dalam islam sebagai juru damai yang jumlahnya berdasarkan ayat tersebut di atas minimal 2 (dua) orang. Dan sebaiknya  biasa  sepanjang  perjalanan  kedua  orang hakam  ini  dapat  diberikan  pula kesempatan  untuk  memilih  (satu)    orang    lagi    sebagai hakam,    sehingga    hakam (mediator )    berjumlah    3    (tiga)    orang  sebagaimana  kebiasaan  dalam  praktek    (Ash Ahiddieqy 2002:  193).
Tidak  semua  orang  dapat  dijadikan hakam  (mediator),  untuk  menduduki  posisi ini Islam  mengajurkan  agar  untuk  memilih  orang  yang  benar-benar  dapat  ditunjukan sebagai hakam  adalah  orang  yang  benar-benar  bijak  mempunyai  latar  belakang
kesholehannya  tidak  diragukan  oleh  semua  orang.  Yaitu  mempunyai  sifat  adil,  juru, memiliki  pengetahuan dan mempunyai  hubungan  kekerabatan  ( family)  dan  yang paling penting adalah dapat menjaga rahasia. Dengan sifat-sifat seperti ini tentunya penyelesaian secara damai sengketa suami isteri menemukan jalannya terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak.
Pelaksanaan  penyelesaian  oleh hakam  (mediator)  bukanlah  bersifat  kewenangan sebagaimana  dijalankan  oleh  Hakim  Pengadilan,  tetapi  lebih  bersifat  kewajiban  yang hasil akhir hanya bersifat anjuran atau nasehat. Suami atau isteri dalam menyikapi nasehat atau  anjuran hakam, dapat  menerima atau menolak. Bila menerima nasehat  dari  hakam maka  selesailah  sengketa  suami  isteri,  bila  menolak  tentunya  permasalahan  sengketa rumah  tangga  menjadi  panjang  dan  berbelit-belit  yang  putusan  akhimya  akan merugikan  dan  menjadi  pil  pahit  bagi  kedua  belah  pihak.  Bila  ditinjau  dari  sudut pandang waktu dan hasil yang dicapai dengan menempuh jalan mediasi tentunya banyak manfaat  bila  dibandingkan  dengan  jalur  litigasi. Hakam  dalam  melakukan  pemeriksaan sengketa  rumah  tangga  lebih  menitik  beratkan  pada  hubungan  kekeluargaan,  tanpa melalaui proses formal yang berbelit-belit. Waktu yang ditempuh relatif singkat. Diperiksa dan ditengahi oleh hakam dari keluarga sendiri atau famili baik dari pihak suami  maupun dari  pihak  isteri  yang  mengetahui  seluk  belum  dan  latar  belakang  keluarga.  Oleh karena hakam dan family yang memiliki kemampuan dan wibawa serta sangat dihormati, tentunya segala keputusan dan nasihat untuk penyelesaian sengketa rumah tangga selalu diterima  dengan  lapang  dada  oleh  semua  pihak  baik  dari  suami  dan  keluarga  suami maupun isteri  dan  keluarga  isteri.  Segala  rahasia  rumah  tangga  yang  disengketakan tetap  menjadi rahasia  dan  tidak  terbuka  untuk  umum  dan  paling  terpenting  segala  aib keluarga atau rumah tangga yang bersengketa tetap terjaga dengan baik.
Oleh  karena  itu  Allah  menetapkan  jalur hakam  adalah  jalan  yang  paling  terbaik  bila dibandingkan  dengan  jalur  litigasi,  sesuai  dengan  QS.  An- Nisa’ ayat  35 .  Walaupun demikian hakam  adalah  fase  kedua.  Sedangkan  fase  pertama  Menurut  A.  Syukur,  Islam menyerahkan  kebebasan  penyelesaian  untuk  mencapai  kata  sepakat  yang  adil  pada mereka berdua (Syukur , 2011: 67)  Jika kedua jalan ini tidak menyelesaikan sengketa rumah tangga  yang  dihadapi  oleh  suami  isteri,  jalur  terakhir  adalah  jalur  litigasi,  dimana putusannya bersifat mengikat.
C. Prosedur  Pengangkatan  Hakam,    Peran  Hakam  Dan  Wewenang  Hakam     Dalam Penyelesaian   Sengketa   Perceraian
1. Pengangkatan Hakam
Pengangkatan hakam dalam perkara peceraian atas dasar syiqaq, ialah dilakukan pada sesudah  proses  pemeriksaan  perkara  melewati  tahap  pemeriksaan  saksi,  yaitu  setelah mendengar  keterangan  saksi  tentang  sifat  persengketaan,  dengan  kata  lain  Pengadilan barulah  dapat  mengangkat  hakam  setelah  pemeriksaan  pembuktian  selesai  diperiksa. Saksi-saksi dan alat-alat bukti lain yang diajukan para pihak telah selesai diperiksa.
Prosedur  demikian  didasarkan,  bahwa  Pengadilan  atau  hakim  harus  terlebih  dahulu mengetahui secara seksama apa dan bagaimana perselisihan serta persengketaan suami isteri, dan faktor yang melatar belakangi perselisihan sudah dapat diraba, barulah hakim memberi  bekal  kepada  hakam  (mediator)  tentang  segala  sesuatu  yang  ditemukan  di persidangan untuk dijadikan  bahan menjajaki usaha penyelesaian  perselisihan. Dan agar hakam dapat bekerja sebaik mungkin, segala sesuatu yang terjadi di persidangan haruslah disampaikan kepadanya.
Berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (2), bahwa yang berwenang mengangkat hakam adalah pengadilan, yang pengangkatannya dilakukan oleh Ketua Majelis yang memeriksa perkara.  Namun  demikian  dari  segi  pendekatan  hukum  Islam  maupun  dari  segi pendekatan  hukum  acara  perdata,  pengusulan  hakam  datang  dari  pihak-pihak  yang berperkara. Para pihak bebas memutuskan siapa yang mereka ingini menjadi hakam dari pihaknya.  Akan  tetapi  apa  yang  mereka  usulkan,  tidak  mengikat  hakim.  Oleh  karena demikian,  sebaiknya  hakim  menganjurkan  kepada  para  pihak  untuk  mengusulkan beberapa orang, serta dalam pengusulan itu dilengkapi dengan  biodata masing-masing calon.
2.  Peran  Hakam  Sebagai  Mediator  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Perceraian  Dengan Alasan Syiqaq
Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa dengan cara litigasi (lewat Pengadilan), dan penyelesaian dengan cara  non  liti gasi,  salah  satu  diantaranya  adalah  cara  “Mediasi”,  dimana  orang  yang menjalankannya  biasa  disebut  dengan  “mediator”,  yang  sekaligus  merupakan  substansi dari kajian ini.
Perbedaan  mendasar  dari  kedua  cara  penyelesaian  sengketa  tersebut,  seperti  yang banya k dikenal orang ialah, bahwa cara “litigasi” yaitu cara penyelesaian sengketa secara “formal”  (lewat  Pengadilan)  serta  mempunyai  prosedur  serta  aturan -aturan  yang  mesti
dipenuhi. Sedangkan cara penyelesaian “non litigasi” adalah sebaliknya (tidak melalui j alur pengadilan) (Syukur , 2011: 67).
Namun  sebelum  lebih  jauh  melangkah,  penulis  dalam  tulisan  ini,  tidak  akan  melihat hanya sebatas perbedaan tersebut, dan tidak akan mengkaji atau memilah-milih, apalagi membandingkan baik sisi-sisi kelebihan ataupun kekurangan dari kedua cara penyelesaian sengketa  tersebut,  melainkan  akan  mencoba  melihat  peranan  mediator  dalam menyelesaiakan sengketa perceraian dengan alasan syiqaq. Dimana mediasi dalam kajian ini  tidak  lagi  berdiri  sendiri  sebagai  wadah  atau  cara  penyelesaian  sengketa  yang  non litigasi,  melainkan  ia  ikut  membantu  menyelesaikan  sengketa  melalui  proses  litigasi, khususnya pada sengketa perceraian dengan alasan terjadinya syiqaq.
Peranan  hakam  selaku  mediator  dalam  sengketa  yang  dimaksud,  sangatlah  jelas, bahwa  apabila  dikhawatirkan  ada  persengketaan/perselisihan  antara  keduanya  (suami isteri),  maka  kirimlah  seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari keluarga perempuan untuk membantu menyelesaikannya. Dimana kata hakam dalam Q.S An-nisa'  [4]:  35      tersebut,  menurut  hemat  penulis  tidak  lain  adalah  sebagai “ mediator ” (Syukur , 2011: 67) .
Dan  apabila  ditelusuri  lebih  dalam,  ada  kalanya  para  pihak  yang  berselisih  tersebut (suami  isteri),  salah  satu  diantara  keduanya  atau  mungkin  pula  dua-duanya,  dalam  hati kecilnya  masih  menginginkan  untuk  kembali  seperti  biasa,  namun  kadang  kendalanya, disamping  faktor-faktor  yang  telah  disebutkan  di  atas,  mereka  tidak  mengetahui  serta tidak mampu untuk memulainya. Inilah mungkin salah satu hikmah diperintahkannya oleh Allah swt., untuk mengutus hakam selaku mediator dalam ikut menyelesaikan perselisihan antara  suami  isteri,  yang  sekaligus  memperlihatkan  kepada  kita  begitu  penting  dan mulianya  peranan  serta  tugas  dari  hakam  ( mediator)  tersebut  dalam  berusaha mendamaikan keduanya.
Peranan hakam selaku mediator yang cukup besar, dapat juga dilihat dalam penjelasan pasal 76 ayat (2) UU No. 7/1989, dimana pengangkatan hakam dalam perkara perceraian atas dasar syiqaq, dilakukan sesudah proses pemeriksaan saksi serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak. Setelah Pengadilan atau hakim mendapat gambaran secara seksama apa  dan  bagaimana  perselisihan  serta  persengketaan  suami  isteri  dan  faktor  yang mempengaruhinya,  dan  berpendapat  bahwa  ada  kemungkinan  bisa  didamaikan  melalui hakam yang dekat dan berpengaruh kepada suami isteri. Hemat penulis peranan hakam selaku  mediator  sangat  berguna  dalam  ikut  membantu,  memberikan  masukan  serta pertimbangan  pada  pengadilan  atau  hakim  guna  memutus  dan  menyelesaikan perselisihan yang terjadi.
3. Kewenangan Hakam Selaku Mediator Dalam Menyelesaikan    Perselisihan Perkawinan Yang  dimaksud  dengan  kewenangan  hakam  selaku  mediator  dalam  menyelesaikan sengketa  perceraian  atas  dasar  syiqaq,  tidak  lain  adalah  kewenangan  hakam  untuk menjatuhkan  putusan.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  kerangka  teori sebelumnya, bahwa pendapat hakam tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan. Undang-undang  dalam  hal  ini  juga  tidak  memberikan  kewenangan  bagi  hakam  untuk menjatuhkan putusan (Kholis, 2009: 13).
Hakam yang diatur dalam pasal 76 ayat (2) lebih dititikberatkan pada kewajiban dari pada kewenangan. Hakam wajib berusaha untuk mencari upaya penyelesaian, tapi tidak berwenang  memutus  dan  menyelesaikan  sendiri  perselisihan  perselisihan  suami  isteri. Sesuai fungsinya dan peranannya, hukum memberikan kepada hakam hak mengusulkan atau mengajukan pendapat kepada hakim yang mengangkatnya, dan tidak mengikat bagi hakim.  Dalam  hal  ini  tampaknya  undang-undang  memberikan  kebebasan  yang sepenuhnya kepada hakim untuk menilai usulan dari hakam.
Memang  mengenai  hal  ini  terdapat  dua  pendapat,  dimana  ada  yang  berpendapat bahwa hakam tidak mutlak mempunyai wewenang mengambil putusan. Namun ada juga pendapat berpendirian, bahwa hakam berwenang mengambil putusan, dan putusan yang dijatuhkan  hakam,  mengikat  kepada  suami  isteri.  Namun  di  luar  dari  itu  semua,  dan dengan  tidak  bermaksud  untuk  menafikan  pendapat  yang  ada,  penulis  memandang bahwa meskipun pada prinsipnya (sesuai aturan) usul hakam tidak mengikat, tetapi kalau usul  yang  diajukan  tersebut  didukung  oleh  alasan-alasan  yang  logis  dan  masuk  akal, kurang  bijaksana  rasanya  apabila  hakim  mengabaikannya,  sekurang-kurangnya  usulan pendapat hakam harus diperhatikan hakim dalam mengambil putusan (Kholis, 2009: 13). Dan penulis yakin, bahwa dengan acuan-acuan penerapan yang ada, hakim tidak akan membabi buta dan menelan begitu saja pendapat dan usul hakam. Apalagi bertitik tolak dari  asumsi  tentang  adanya  kemungkinan  hakam  yang  ceroboh  dalam  mengambil kesimpulan  mengusulkan  perdamaian  sekalipun  tidak  didukung  oleh  dasar  alasan  yang benar, dengan sendirinya kurang dapat dipertanggung jawabkan rasanya apabila hakim tutup mata dalam menerima usul tersebut begitu saja.

## SIMPULAN
Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator.  Penyelesaian sengketa  suami  isteri  dapat  ditempuh  dengan  damai,  dengan  menentukan  dan
menunjuk satu orang juru damai dari pihak keluarga suami dan keluarga isteri. Konsep ini sesuai  dengan  QS.  An- Nisa’ ayat 35,  agar  sengketa  rumah  tangga  dapat  diselesaikan dengan  baik  dan  dapat  diterima  oleh  semua  pihak.  Fase  mediasi  yang dilaksanakan oleh hakam  ini  adalah  merupakan  fase  kedua,  sedangkan  fase  pertama  adalah diselesaikan sendiri oleh suami dan isteri yang bersengketa.
Proses  penyelesaian  melalui  hakam  adalah  jalur  diluar  litigasi,  dengan  manfaat dapat  diselesaikan  dengan  waktu  relatif  singkat,  dapat  diterima  oleh  semua  pihak  dan dapat  menyimpan  rahasia  perselisihan  suami  isteri.  peranan  hakam  sebagai  mediator dalam  penyelesaian  sengketa  perceraian  atas  dasar  syiqaq,  sangatlah  bermanfaat  dan berarti dalam memberi masukan pada hakim guna ikut menyelesaiakan perselisihan yang terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Adolf,  Huala.  (2004). Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Internasional.  Cet  I.  Jakarta:  Sinar
Grafika.
Ali,  Ahmad . (2009). Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah.   Jakarta: Kencana.
Almaraghiy, Ahmad Musthofa.2009 . Tafsir al maraghiy (Jilid  5),Terjemahan Anshori Umar.  Semarang, Toha Putra.
A.Syukur , Fatahilah. (2011). Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan   Dalam  Rumah  Tangga) teori dan Praktek di  Pengadilan Indonesia.  Bandung: CV. Mandar Maju.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1989). Kamus Besar Bahasa   Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Firmansyah, Kholis. (2009). Mediasi sebagai solusi. Malang, UIN Maliki.
Goopaster,  Gary .  (1993).  Negosiasi  dan  Mediasi:  Sebuah  Pedoman  Negosiasi  dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi.   Jakarta: ELIPS Project.
Hasby Ash Ahiddieqy, Teungku Muhammad. (2002). Al Bayan, Tafsir  Penjelas Al- Qur'anul Karim,. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
llah, Muhammad. (2009). Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. Semarang: Walisongo Press.
Kementerian Agama RI.  (2013). Alqur’an dan Terjemahnya  Edisi Transliterasi.   Solo:  Tiga Serangkai.
Morteza Mutahhari, dalam https://lawyersinbali.wordpress.com/pelak  sanaan-mediasi dalam-perkara-perceraian-sebagai-arternatif-penyelesaian-sengketa-dipengadilan- agama/ , Diakses  24   Maret  2023
PERMA Nomor 1 Tahun 2008
Saifullah , Muhammad. 2009.  Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan  Hukum  Positif  Di Indonesai. Semarang: Walisongo Press.
Satria, Rio. “ Pengertian  Mediasi ”, www.badilag.net, Diakses  24  Maret  2023
Soemartono, Gatot.(2006). Arbitrase dan Mediasi di Indonesia. Jakarta:P Gramedia Pustaka Utama, 2006
Syahrizal ,  Abbas.  (2009).  Mediasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Syariah,  Hukum  Adat  Dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana.
Widjaya, Gunawan. (2001). Seri Hukum Bisnis: Alternatif   Penyelesaian
sengketa.
Edisi I  Cet. I . Jakarta: Raja   Grafindo Persada.