Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.15, No.2 Mei 2011, hlm. 281–293 Terakreditasi  SK.  No.  64a/DIKTI/Kep/2010
Korespondensi  dengan  Penulis:
Asf i  M an zi lat i :  Telp.  + 62  341  551  396;  Fax.  +62  341  553  834 E-mail:  asf i_manzilat i@yahoo.com

## KESEPAKATAN KELEMBAGAAN KONTRAK MUDHARABAH DALAM KERANGKA TEORI KEAGENAN

## Asfi Manzilati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang Jl. M.T. Haryono No.165 Malang, 65145

## Abstract
This research aimed to know how the banker (as principals) interact with customers (as agents) in creating and enforcing a contract of mudharabah, offer an alternative arrangement of mudharabah contract resulting mudharabah rules (institutions) that benefited both parties (principal and agent). With in-depth interviews, two important findings were obtained: character of prospective clients was an important determinant of the creation of a contract as collateral material. It should not be used as a tool to compensate investment risk, monitoring was a key to the process of contract enforcement. Based on the findings and review of related literature, a design of mudharabah rules (institutions) that were expected more fair and beneficial to both parties namely the bank / shohibul mal as the principal and client or mudharib as an agent could be developed.
Key words: institutional arrangements, agency theory, mudharabah.
Suatu  perkembangan  yang  cukup  mendasar  di bidang perbankan di Indonesia adalah beroperasi- nya bank syariah. Perkembangan tersebut dimulai dengan  berlakunya  Undang  Undang  Perbankan No. 7/1992 yang memberikan peluang bagi sebuah bank untuk beroperasi dengan sistem syariah (lihat pasal  1  ayat  12).  Dan  kemudian  diterbitkannya Undang Undang No. 10/1998 memungkinkan bank mengubah sistem operasinya sebagai bank syariah baik secara keseluruhan maupun hanya mendirikan cabang-cabang bank syariah (Karim, 2001).
Dengan  telah  diberlakukannya  Undang- Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Sya- riah,  maka  pengembangan  industri  perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhan- nya secara lebih  cepat lagi (Bank Indonesia,  2009).
Pesatnya perkembangan bank syariah ini juga dapat dilihat dari penyebaran jaringan kantor perbankan syariah saat ini. Jika pada tahun 2009 jumlah jaring- an kantor hanya 1440 kantor, jumlah tersebut men- jadi 1890 pada April 2011. Jaringan kantor tersebut telah menjangkau masyarakat di 33 propinsi dan di  banyak  kabupaten/kota  (Statistik  Perbankan Syariah).
Perkembangan  pesat  pada  jumlah  kantor juga diikuti dengan perkembangan penghimpunan dan penyaluran dana yang juga positif. Pada tahun 2009, DPK (dana pihak ketiga) perbankan syariah mencapai 52,2 trilyun dan meningkat menjadi 79,5 trilyun pada April 2011. Sementara itu pada medio April  2011,  jumlah  pembiayaan  yang  disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp. 75,7 triliun (Statistik Perbankan  Syariah).

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 15, No.2, Mei 2011: 281–293
Akan  tetapi,  sampai  sejauh  ini  kredit  atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah se- bagian besar dengan cara murabahah. Hal ini terlihat dari  statistik  Bank  Indonesia  bahwa  pembiayaan masih didominasi oleh akad murabahah. Pada tahun 2009, pembiayaan  murabahah  sebesar  56,13%  dari total pembiayaan, dan sebesar 56,06% pada April 2011.  Sedangkan  pembiayaan  mudharabah  yang pada tahun 2009 hanya sebesar 14% dari total pem- biayaan, justru tinggal 11,6% pada April 2011. Mela- lui murabahah, bank memperoleh margin keuntung- an  yang  kadang  kala  setara  dengan  bunga  bank. Hal  ini  sering  menjadi  pembicaraan  masyarakat bahwa murabahah adalah sebenarnya istilah lain dari bunga bank.
Dari berbagai skema pembiayaan yang dapat dilakukan bank syariah, seharusnya yang menjadi primadona  adalah  sistem  bagi  hasil  (mudharabah atau musyaraka). Pembiayaan mudharabah ini seperti diuraikan Idat (2001), merupakan skema pembiaya- an yang dicontohkan oleh Rasullulah dan sangat menjunjung tinggi antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib).
Hal senada diungkapkan oleh Chapra (2001) bahwa adanya ijma menentang bunga sudah tentu mengantarkan  kepada  pembicaraan  tentang  se- buah  alternatif  terhadap  sistem  intermediasi  ke- uangan moderen yang berbasis bunga. Sistem yang diajukan  ini  dimaksudkan  untuk  lebih  banyak mengandalkan  pada  modal  sendiri  (equity)  dan sedikit  pada  kredit,  yang  terdiri  dari  kombinasi model model primer seperti mudharabah (kemitraan pasif),  musyaraka  (kemitraan  aktif),  dan  model model sekunder seperti murabahah (cost plus service charge ), ijara (sewa), ijara wa iqtina’ (sewa-beli), salam (forward delivery contract), dan istina’ (contacted pro- duction )  (Chapra,  2001).
Secara lebih tegas Mannan (1993) menyata- kan bahwa perbankan Islam didasarkan atas prin- sip shirkah (mitra usaha) yang telah diakui di selu- ruh  dunia. Artinya,  seluruh  sistem perbankan  di mana  pemegang  saham,  depositor,  investor  dan
peminjam akan berperan serta atas dasar mitra usa- ha. Ini bukan semata-mata mitra usaha dalam arti modern. Ia mempunyai kelebihan karena Islam te- lah memberikan kode etik ekonomi yang mengga- bungkan nilai material dan spiritual untuk menja- lankan sistem ekonominya. Kode etik ekonomi ini harus dicerminkan bila prinsip mudharabah dilaksa- nakan dalam praktek. Pendapatan yang dihasilkan oleh  perusahaan  demikian dapat  dibagi  proposi- onal di kalangan berbagai satuan produksi sesudah mengurangi  semua  pembiayaan  yang  sah  dari perusahaan  tersebut  sepanjang  tahun  (Mannan, 1993). Idealnya, bank syariah lebih mengedepan- kan skema mudharabah (akad bagi hasil) dalam me- nyalurkan  dananya.  Namun  pada  kenyataannya skema murabahah (akad jual beli) lebih dominan.
Bagi ekonomi kapitalis, pasar merupakan ins- titusi sentral. Perkembangan kapitalisme modern dapat  digambarkan  sebagai  sebuah  proses  dari suatu perluasan pasar sebagaimana mekanisme pro- duksi dan alokasi barang dan jasa (Beckert, 2007). Sementara itu, pemikiran bahwa kelembagaan bu- kanlah sesuatu yang given adalah beralasan. Ini di- karenakan  pada  dasarnya  pasar  ialah  sebuah bangun yang dibentuk oleh seperangkat institusi, di mana bentuk dan struktur dari institusi itulah yang pada akhirnya akan mendefinisikan bagaima- na pasar itu beroperasi. Dengan bahasa lain, pasar dipercaya  sebagai  “tidak  sempurna”  dan  yang sangat penting juga adalah bahwa meskipun indi- vidu-individu dalam pandangan ekonomi umum- nya rasional, namun rasionalitas tersebut terbatas.
Dugger (1988) melihat perbedaan fundamen- tal antara ’posisi pasar’ ini pada ekonomi neoklasik dengan institusionalisme. Dalam konteks ekonomi neoklasik,  ‘ekonomi  pasar’  akan  berimplikasi kepada  analisisnya,  yaitu  pembuktian  hipotesis sistem pasar-dengan sedikit sekali melibatkan pro- ses sosial pada modelnya. Berbeda dengan ekonom neoklasik, para institusionalis melihat pasar sebagai institusi yang pasif, not a causal one. Artinya, pasar yang  terbentuk  dipengaruhi  oleh  institusi  yang

## Kesepakatan Kelembagaan Kontrak Mudharabah dalam Kerangka Teori Keagenan
Asfi Manzilati
melingkupinya. Kherallah, et al. (2001) menyebut- kan bahwa ekonomi neoklasik menolak “berjalan- nya” institusi; agen ekonomi diasumsikan bergerak pada kondisi (hampir) vakum.
Namun  demikian,  ekonomi  kelembagaan baru (new institutional economics/NIE) memungkin- kan  analisis  institusi  dengan  menggunakan kerangka kerja ekonomi neoklasik. Dalam hal ini NIE  menegaskan  pentingnya  role  of  institutions, sehingga  beberapa  asumsi  neoklasik  yang  tidak realisitis (seperti informasi sempurna, biaya tran- saksi nol, rasional total/full rationality) dilonggar- kan. Namun demikian, asumsi bahwa individu self- seeking untuk  memaksimalkan  tujuan  dengan beberapa kendala tetap dipegang. Lebih jauh, insti- tusi merupakan kendala tambahan dalam kerang- ka kerja NIE (Langois, 1986). Berbeda dengan neo- klasik, NIE tetap mengambil jarak terhadap asumsi perfect rationality, perfect foresight dan zero transac- tion cost (Peukert, 2001).
Mirowski (dalam Staveren, 1999) punya pan- dangan menarik dalam hal ini yaitu bahwa menulis tentang ekonomi kelembagaan harus mendasarkan kepada  teori,  menjelaskan  perilaku  ekonomi  de- ngan diskripsi, narasi sejarah, dan dengan bantuan ilustrasi metafora. Penekanan kepada sejarah dan konteks tentu sangat sulit jika menggunakan pen- dekatan matematis. Sebuah realitas tentu memiliki banyak dimensi dan penggunaan model matematis akan “terlalu menyederhanakan” realitas tersebut ke dalam model. Dengan kata lain, perilaku atau sikap agen terhadap sesuatu tentu tidak didorong oleh stimulus tunggal, misalkan motif ekonomi.
Berdasar pada argumen tersebut penulis me- lihat  keniscayaan  menggunakan  sosiologi  (pan- dangan homo sociologicus) sebagai prespektif.). Pan- dangan yang cenderung melihat manusia sebagai homo sociologicus ketimbang sebagai homo economicus view akan membawa konsekuensi kepada pilihan akan  tingkatan  (level)  analisis  pada  ekonomi kelembagaan, dalam hal ini level mikro. Pada level mikro, atau biasa juga disebut sebagai institutional
arrangement , analisis yang dilakukan berhubungan dengan kesepakatan institusi dengan pendekatan teori  keagenan  yang  terkait  dengan  pengaturan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
Pada level ini, Williamson (2000) lebih mene- kankan analisis kepada model-model pengelolaan transaksi dan termasuk didalamnya adalah pasar, quasi-market dan model hirarkis transaksi. Penataan institusi (institutional arrangement) pada  dasarnya adalah penataan diantara unit-unit ekonomi yang bertindak sebagai pengatur alur di mana para ang- gota komunitas dapat bekerja sama dan atau ber- saing. Pilihan analisis pada level mikro (teori ke- agenan) akan membawa konsekuensi kepada ana- lisis  yang  lebih  menekankan  perhatian  kepada interaksi (baca: kontrak mudharabah) ataupun peri- laku yang bersifat individual..
Sementara  itu,  persoalan  keagenan  (princi- pal-agent) pada  dasarnya  adalah  persoalan  yang muncul ketika pemilik (perusahaan/usaha) dan ma- nager (atau pengelola) bukan pihak yang sama. Jen- sen & Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan (agency relationship) sebagai: “…a contract under which one or more persons (the principal(s)) en- gage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”
Berdasar definisi tersebut, agen adalah sese- orang  yang  membuat  keputusan  ekonomi  untuk orang  lain.  Bech  (2007)  menunjukkan  dua  ciri/ asumsi teori keagenan yaitu: pertama, informasi ti- dak simetris (asymmetric information); dalam hal ini agen  mengetahui  lebih  banyak  tentang  penyele- saian dari sebuah tugas dan pada gilirannya memi- liki keuntungan atas informasi tersebut dibanding- kan dengan prinsipal. Asumsi yang kedua adalah bahwa  prinsipal  dan  agen  memiliki  tujuan  yang berbeda  (conflicting  objectives).
Namun pada dunia realitas, informasi selalu saja tidak sempurna (asymmetric information). Arti- nya, seperti gambaran Varian (1993), ini adalah si- tuasi di mana satu sisi pasar tidak dapat mengetahui

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 15, No.2, Mei 2011: 281–293
(mengamati)  aksi  dari  pihak  lain.  Dan  informasi yang  tidak  sempurna  inilah  sumber  munculnya masalah principal-agent khususnya terkait dengan moral hazard dan adverse selection. Moral hazard di- gambarkan sebagai agen membuat keputusan (tin- dakan) yang berdampak kepada kepuasannya dan bukan  terhadap  prinsipal;  sementara  prinsipal hanya melihat/mengamati “the outcame” (Salanie, 1997). Sedangkan adverse selection disebabkan oleh ketidakmampuan  para  prinsipal  (pemilik)  untuk meneliti sifat-sifat para agen (manajer) dan segala kemungkinan yang mengelilingi mereka. (Miller, 2005)  melihat  munculnya  advers  selection  dikare- nakan pinsipal  dan agen tidak  dapat memberita- hukan perbedaan di antara mereka.
Pemahaman  baru  tentang  keagenan  dalam ekonomi (Jensen, 1994 dalam Chajewski, 2008) se- pakat  bahwa  rasional,  penggerak  perilaku  yang mendasarkan pada keinginan pribadi benar-benar jarang kecuali sebuah usaha  (kebijakan) yang di- sengaja untuk mengenalkan bahwa ini sebuah tang- gung  jawab.  Tanpa  usaha  itu,  individu-individu lebih suka untuk menekan dalam sebuah kolusi.
Individu  mungkin  sebenarnya  tidak  ingin untuk  melakukan  apa  yang  dipersyaratkan  oleh mereka  dengan  sebuah  aturan  yang  sebenarnya mereka  ingin  lakukan,  akan  tetapi  mungkin berhubungan dengan prinsip-prinsipnya, di mana kepuasan yang terkait dengan realisasi dari aturan itu  menghasilkan  ketidakpuasan  (disutility)  yang dihasilkan  dari  tindakan  saat  ini.  Berdasar  argu- men itulah mengapa teori keagenan dalam kerang- ka  ekonomi  sosiologi  dibutuhkan  (Chajewski, 2008).
Pendekatan sosiologi ekonomi berusaha me- ngaitkan dengan sosial, kultural, politik, struktur kognitif suatu keputusan dalam konteks ekonomi. Poin penting akan hal ini adalah untuk tidak memi- sahkan  (indissoluble)  hubungan  antara  pelaku (aktor) dengan lingkungan sosialnya (keadaan so- sial yang melingkupinya).
Mudharabah pada dasarnya merupakan kon- trak profit and loss sharing di mana satu pihak mem- percayakan sejumlah modal kepada seorang inves- tor dengan imbalan memperoleh suatu bagian yang telah ditentukan dari keuntungan/kerugian bisnis yang dimodali.
Profits dan losses (PL-laba dan rugi) tentu me- ngandung unsur ketidakpastian (uncertainty). ma- sing-masing mitra (partner) dalam bisnis mudharabah sama-sama mendapatkan bagian yang disetujui dari selisih antara pendapatan total (total cost [C]), maka laba yang diharapkan dari partisipasi dalam sebuah usaha bersama adalah: ) ( ) ( PL E C R E  
Di mana E adalah nilai yang diharapkan. Pen- dapatan dapat dibagi secara pro rata di antara ber- bagai unit produksi setelah dikurangi biaya-biaya yang  dikeluarkan.  distribusi  bagian-bagian keuntungan ditentukan lewat proses tawar-mena- war  antara  investor  (peminjam)  dan  bank  dan, pada gilirannya, antara penabung dan bank di ba- wah  sistem  mudharabah  ‘dua-deret’  atau  ‘tiga- deret’. Tetapi berbeda dengan bunga, keuntungan bersifat tidak tetap dan berubah ubah, bahkan bisa jadi negatif. Terkait dengan hal ini, Vogel & Hayes (1998) memberikan tekanan pada dua prinsip yaitu return on capital tidak boleh ditentukan tetapi harus merupakan proporsi tertentu dari keuntungan, dan bahwa  modal, bukan  tenaga  kerja, dikenai  risiko keuangan dari kegiatan yang mengandung risiko (venture).
Para  ekonom  berargumentasi  (Vogel  & Hayes,  1998)  bahwa,  seperti  halnya  pada  sistem bunga, mudharabah menawarkan kesempatan (op- portunity) dari  keuangan  murni,  memungkinkan pemilik modal menginvestasikan modalnya tanpa dirinya terlibat dalam pengelolaan modalnya dan tanpa  menunjukkan  dirinya  untuk  bertanggung jawab  terhadap  kelebihan  modalnya.  Kerja  sama yang islami, ditentukan oleh dua prinsip dasar di muka,  mempertahankan  keseimbangan  (balance) yang adil antara prinsipal (pemilik modal) dengan

## Kesepakatan Kelembagaan Kontrak Mudharabah dalam Kerangka Teori Keagenan
Asfi Manzilati
agen (pengusaha/pengelola). Dan yang sangat pen- ting adalah bahwa penyedia modal tidak bisa me- nuntut baik keuntungan yang tertentu dan pasti- nya hasil dari modalnya, apapun yang terjadi pada investasi. Keuntungannya hanyalah proporsi ter- tentu dari keuntungan usaha, dan modalnya adalah “sandera” bagi kerugian usaha, walaupun dia tidak dapat dikenai pertanggung jawaban lebih dari mo- dalnya. Sedang pengusaha (mudharib/agen) mene- rima  prosentase  tertentu  dari  keuntungan.  Dan bahkan ketika usaha merugi, dia akan kehilangan tenaganya tanpa kewajiban lainnya.
Satu hal yang mendorong timbulnya persoal- an keagenan adalah adanya informasi yang tidak simetris. Algoud & Lewis (2003) memberikan gam- baran mengenai biaya informasi pada kontrak ke- uangan  antara  lain:  biaya  pencarían,  biaya  veri- fikasi (pembuktian), biaya monitoring, dan biaya pelaksanaan. Pada beberapa kasus, informasi yang tidak  simetris  akan menyebabkan  terlalu  sedikit- nya kontrak (transaksi) yang dibuat. Terlebih lagi, satu  pihak  akan  berusaha  “mengarahkan”  pihak lain untuk memilih apa yang ditawarkan. Dalam hal ini pihak yang menawarkan akan memberikan “signal” sehingga pihak lain dengan suka rela me- milih pilihan yang “diarahkan” karena diberikan semacam jaminan.
Pada  kerangka  teoritis  keagenan,  bagaima- napun kontrak bagi hasil (profit-loss sharing) yang ideal berkaitan dengan dua  pihak yang memiliki kepercayaan  yang  mungkin  identik  dengan  rasa hormat untuk membangun kerja sama secara alami. Dua pihak tersebut adalah: pertama, adalah “pihak dalam” (insider) yang aktif yang diidentifikasi se- bagai agen (pengusaha). Pihak ini memiliki penge- tahuan  mengenai  proyek  investasi  yang  berisiko sekaligus menguntungkan dimana mereka memili- ki keinginan untuk menjalankan tetapi tidak memi- liki modal untuk membiayainya.
Kedua ,  adalah  “pihak  luar”  (outsider)  yang pasif-seperti  misalnya  bank-  yang  menyediakan seluruhnya  dana  awal  yang  dibutuhkan  untuk
membangun  proyek  tersebut.  Hal  pengawasan terhadap proyek yang dijalankan oleh agen adalah hal untuk membuat keputusan terkait dengan la- poran investasi dan keuangan, dan untuk mengeta- hui  lebih  banyak  mengenai  persentase  distribusi hasil proyek. Istilah dalam kontrak, kepuasan bank dipresentasikan  dalam  “uang”  saja.  Usaha  ini adalah  biaya  yang  tidak  dapat  diobservasi  oleh bank.
Secara khusus, munculnya masalah keagenan pada kontrak mudharabah ditengarai oleh Algoud & Lewis (2003) berasal dari tiga sumber. Pertama, tidak adanya syarat kolateral (jaminan) yang akan memperburuk problem “adverse selection”. Menurut teori perbankan Islam, dana yang disediakan ber- dasarkan kontrak PLS terutama akan mendorong para  pengusaha  baru  yang  tidak  memiliki  aset apapun selain usaha (tenaga) dan keahlian mereka, dan  tanpa  kolateral  akan  digolongkan  sebagai berisiko  tinggi.
Kedua, kontrak mudharabah akan cenderung memunculkan moral hazard karena bank tidak dapat memaksa pengusaha  untuk mengambil  tindakan yang sesuai (atau tingkat usaha yang dibutuhkan). Selain  itu,  bank  tidak  dapat  membatasi  aktivitas pengusaha  dengan  menentukan  intensitas usahanya. Ketiga, karena pengeluaran perusahaan seluruhnya  ditanggung  oleh  bank,  kontrak  ini memberikan  insentif  kepada  pengusaha  untuk mengadakan pengeluaran yang lebih dari yang di- butuhkan guna memaksimalkan laba.
Secara umum, Khalil (2000) menunjukkan tiga besaran  utama  masalah keagenan  terkait  dengan kontrak mudharabah. Tiga hal tersebut antara lain, pertama, ketidakpastian  yang  besar  (diosynchratic uncertainty/risk). Khususnya bagi bank, ketidakpas- tian ini bersumber hasil (return) bank yang tergan- tung sepenuhnya pada keputusan investasi perusa- haan yang dibuat oleh agen.
Masalah kedua adalah linearitas yang ekstrim (linear sharing) antara hasil (reward) dengan kinerja dari  proyek  yang  dihasilkan.  Harapan  terhadap

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 15, No.2, Mei 2011: 281–293
hasil  akhir  sepenuhnya  tergantung  pada  tingkat kemampuan yang sebenarnya dari pengusaha dan tingkat usaha yang dikembangkan dan dikombina- sikan dengan penghindaran terhadap penghasilan tambahan.  Hal  ini  membuat  skema  kompensasi bagi pengusaha menjadi sepenuhnya merupakan fungsi yang  cekung (concave) dari  hasil yang  ter- akhir (hal ini akan membuat agen menjadi penun- tut nilai sisa/ residual claimant).
Masalah ketiga adalah terkait dengan kekuat- an untuk menentukan pilihan/kebijakan (discretion- ary power ). Kontrak mudharabah juga merepresen- tasikan suatu kekuatan kebijakan (diskresi) semen- jak agen mulai mengawasi proyek dan menikmati hak untuk membuat keputusan terkait dengan inves- tasi  dan  distribusi  aliran  kas  berikutnya.  Hal  ini dilakukan  dengan  kebijakan  sepenuhnya  oleh pengusaha atas aset, mirip dengan “satunya” antara pemilik  dengan  manajer  proyek  tanpa  terhalang oleh risiko kerugian finansial. Berbeda dengan mo- dal  (equity),  disini  tidak  secara  otomatis  ada  hak untuk  membuat  pengangkatan  direktur  dengan menggunakan kekuatan voting, yang mengijinkan pemodal untuk mencampuri bila ada kesalahan ter- kait dengan  aktifitas operasional.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana bankir (sebagai prinsipal) berinteraksi dengan nasabah (sebagai agen) dalam menciptakan dan menegakkan sebuah kontrak mudharabah, serta menawarkan satu alternatif kesepakatan (arrange- ment ) kontrak mudharabah sehingga menghasilkan aturan main (institusi) mudharabah yang mengun- tungkan kedua pihak (prinsipal dan agen).

## METODE
Mendasarkan pada penelitian pendahuluan dan permasalahan yang ingin dijawab pada pene- litian ini membawa konsekuensi pemilihan metode penelitian kualitatif. Hal ini sejalan dengan uraian Ulin  et.  al.  (2002)  bahwa  “...ketika  tujuan  utama sebuah  penelitian  adalah  untuk  menggali  dan menjelaskan  perilaku  ketimbang  menggambar-
kannya,  ketika  masalah  penelitian  tidak  “biasa” dan tidak mencukupi untuk diteliti, atau ketika kata- kata yang pantas untuk dikomunikasikan dengan responden tidak tersedia, maka peneliti disarankan untuk  menunjukkan  jawaban  pertanyaan  peneli- tiannya dengan menggunakan metode kualitatif”
Uraian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa penelitian yang didasarkan pada pemikiran bahwa institusi bukanlah sesuatu yang given adalah ber- alasan dan meskipun individu-individu-dalam pan- dangan ekonomi umumnya adalah rasional, namun rasionalitas tersebut terbatas. Dalam hal ini peneliti memilih simbolik interaksionisme (sejalan dengan pandangan homo sociologicus) merupakan perspektif yang bertujuan untuk memahami sifat interaksi da- lam masyarakat, yakni sebagaimana dikemukakan aktifitas sosial yang secara dinamis terjadi di antara individu-individu.  Dengan  demikian  Charon (1979),  dalam  interaksi  individu-individu  biasa mengalami perubahan, bertindak  satu sama lain, saling mempertimbangkan, bertindak, berpersepsi, menginterpretasi, dan kemudian bereaksi. Indivi- du dalam hal ini adalah “diri” merupakan sentral bagi perspektif  interaksionisme simbolik.
Dengan  demikian  individu-individu  tidak hanya  berinteraksi  dengan  pihak  lain  tetapi  juga berinteraksi dengan dirinya sendiri. Interaksionis- me simbolik menunjuk pada karakter interaksi khu- sus yang berlangsung antar manusia (Blumer, 1969). Dan memang, interaksionisme simbolik lebih me- nekankan  ‘proses”  interpretatif  interaksi  ketim- bang “produk” dari kelompok-kelompok sosial.
Harvey  &  Katovich  (1992),  melihat  bahwa institusionalisme  dan  interaksionisme  simbolik memiliki kesamaan-kesamaan prinsip antara lain; sifat  holistik  pada  suatu  masyarakat,  perubahan sosial yang bersifat evolusi (termasuk pentingnya studi mengenai proses perubahan), adanya saling mempengaruhi  di  antara  individu  dengan  ling- kungannya, pentingnya ekspektasi dan antisipasi pada pembentukan perilaku kelompok, mengguna- kan masa lalu untuk determinasi masa mendatang

## Kesepakatan Kelembagaan Kontrak Mudharabah dalam Kerangka Teori Keagenan

## Asfi Manzilati
dan kemampuan untuk mengubah konteks dengan memanipulasi  identitas  dan  pemunculan  dari “diri” (self).
Untuk  mengungkapkan  bagaimana  bankir (sebagai  prinsipal)  pada  bank  syariah  memaknai dan  berinteraksi  dengan  nasabah  pada  kontrak mudharabah ,  penelitian  ini  dilakukan  pada  salah satu unit syariah sebuah bank di Malang (kemudi- an disebut bank US). Dengan wawancara menda- lam dengan informan kunci yaitu Pimpinan Bidang Operasional (kemudian disebut sebagai PBO) dan salah satu karyawan bidang administrasi pembia- yaan kemudian disebut Kar) diharapkan informasi yang dibutuhkan penelitian ini dapat diperoleh.
Informasi (data lapang) yang diperoleh ke- mudian dianalisis dengan mendasarkan kepada 3 premis Blumer (1969), yaitu: (1) Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. (2) Makna terse- but berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. (3) Makna-makna tersebut disempurna- kan di saat proses interaksi sosial berlangsung.

## HASIL

## Character sebagai Collateral Utama
Sebagai unit syariah dari sebuah bank induk yang konvensional, bankir (yang memang sebagian berasal dari induknya) telah terbiasa dengan ske- ma  pada  bank  konvensional.  Pada  saat  nasabah melakukan pengajuan dengan menyampaikan pro- posal, bankir akan melakukan penilaian terhadap proposal  tersebut.  Untuk  memberikan  penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh nasabah ter- sebut bank US masih menggunakan prinsip-prinsip yang telah berlaku di bank konvensional yaitu apa yang dikenal dengan enam C: character, capital, ca- pacity , condition of economy dan constraint (Siamat, 1993).
Meskipun serangkaian proses penilaian ter- sebut tidak menjamin suksesnya kerja sama, tetapi paling tidak, balas jasa (berupa bunga) yang ditetap-
kan sebelumnya adalah tertentu dan tidak tergan- tung  pada  tinggi  rendahnya  return  yang  berhasil diperoleh dari investasi. Lagi pula, risiko terhadap berkurangnya modal terkait dengan naik turunnya return hampir tidak ada, karena risiko tersebut te- lah  dikompensasi  dengan  jaminan  berupa  harta benda.  Dalam  hal  ini  jaminan  tersebut  berfungsi sebagai “sandera”  terhadap modal.
Pada dasarnya, proposal adalah obyek fisik yang merupakan simbol pengajuan pendanaan dari nasabah dengan penilaian terhadapnya mengguna- kan  aturan  formal.  Proposal  tersebut  kemudian menjadi obyek sosial ketika berdasar proposal ter- sebut bankir dan nasabahnya melakukan negosiasi dalam  interaksinya.  Namun  kemudian  penilaian terhadap (calon) nasabah (hanya) melalui proposal menjadi  tidak  cukup  ketika  jaminan  (collateral) berbentuk harta benda sebagai kompensasi terha- dap risiko dilarang dalam kerja sama mudharabah. Dan yang menjadi jaminan utama sebagai kompen- sasi risiko kemudian bertumpu pada karakter ter- percaya yang tentu saja sangat sulit diukur.
Terkait dengan hal ini, menurut Kar: “pada saat nasabah datang untuk pengajuan pembiayaan, maka bank akan mempelajari pengajuan tersebut. Bagaimana transaksi riil yang telah dilakukan, kira- kira skim apa yang sesuai dengan kebutuhan nasa- bah. Namun yang paling penting dalam penilaian adalah own caracter dari nasabah itu sendiri. Apakah jujur  atau  tidak. Apakah  laporan  keuangan  yang dibuat benar atau tidak”.
Pengetahuan  mengenai  karakter  ini  meru- pakan hal yang sangat penting dalam kontrak sya- riah.  Ketika  jaminan  berupa  harta  benda  adalah larangan pada kerja sama ini, skema profit sharing (mudharabah) kemudian mengandung unsur keti- dakpastian (uncertainty) yang cukup tinggi. Masing- masing mitra (partner) dalam bisnis ini sama-sama mendapatkan  bagian  yang  disetujui  dari  selisih pendapatan (revenue) dengan biaya (cost).
Pentingnya karakter ini, di samping sebagai collatelar utama  juga  sebagai  jaminan  apakah

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 15, No.2, Mei 2011: 281–293
nasabah akan bersikap dan bertindak amanah. Ka- rakter yang amanah ini sangat penting mengingat besarnya  kemungkinan  timbulnya  persoalan  ke- agenan (perilaku agen/nasabah) yaitu ketidakpas- tian yang besar atas usaha yang dilakukan, lineari- tas  yang  ekstrim  (linear  sharing)  antara  hasil  (re- ward) dengan kinerja dari proyek yang dihasilkan, dan  kekuatan  agen  untuk  menentukan  pilihan/ kebijakan (discretionary power).
Untuk itu, sebelum melakukan akad (kesepa- katan) kerjasama mudharabah, pada umumnya per- syaratan dalam penentuan nasabah mudharabah ha- rus memenuhi ketentuan umum (prinsip-prinsip) yang  ditentukan  secara  formal.  Namun  untuk mengetahui kelayakan nasabah tersebut bank US memulainya  dengan  pembiayaan  dengan  skema murabahah .  Hal ini  untuk memastikan  kualifikasi (karakter dan kapasitas) nasabah. Nasabah harus teruji dalam hal kejujuran dan kemampuan. Setelah beberapa kali kerjasama murabahah (yang merupa- kan  kerjasama  dengan  risiko  yang  lebih  rendah dan hasil yang lebih pasti), maka pengalaman itu digunakan sebagai patokan kelayakan nasabah un- tuk kerjasana mudharabah.
Tentu  sangat  berat bagi  individu  yang  ada di bank syariah khususnya yang sebelumnya ber- asal dari bank konvensional untuk mengubah ke- biasaan yang telah menjadi aturan formal mengenai jaminan. Bahkan, telah menjadi konvensi (kebiasa- an yang menjadi suatu kewajiban yang kemudian menjadi  norma)  bahwa  jaminan  walaupun  tidak wajib justru sering diperhitungkan terlebih dahulu apakah mencukupi untuk menjadi kompensasi ter- hadap risiko.
Melalui  proses  berlangsungnya  kerjasama murabahah ini, sebenarnya bankir telah melakukan monitoring terhadap mudharabah meski kerjasama ini  sama  sekali  belum  berlangsung.  Seperti  apa yang diuraikan Kar, bahwa sebenarnya pembiaya- an  murabahah  tidak  sekedar  bertujuan  untuk mengetahui karakter nasabah (dalam hal ini calon nasabah mudharabah), tetapi melalui murabahah ini
bank  juga  melakukan  edukasi  terhadap  nasabah mengenai  mudharabah  itu  sendiri.  berdasar  pada proses ini barulah bisa diputuskan apakah nasabah ini layak untuk pembiayaan mudharabah atau tidak.
Dari  pernyataan  tersebut,  tampak  bahwa bankir sendiri tidak menjamin bahwa penciptaan simbol baru berupa prasyarat murabahah bagi ber- langsungnya kerja sama mudharabah adalah sesuatu yang sempurna. Dalam hal ini bankir telah meng- ambil  peran/posisi  dirinya  tidak  sekedar  bank yang punya hubungan dengan nasabah sebagai de- bitur-kreditur. Tetapi telah menempatkan diri se- bagai mitra terhadap nasabahnya. Ini sebenarnya sesuai  dengan  apa  yang  diisyaratkan  oleh  Man- nan (1993) bahwa demikianlah seharusnya hubung- an antara bank dan nasabah di bank syariah.

## Monitoring;  Simbol  Interaksi  Agen-prinsipal
Proses edukasi yang dilakukan ketika inte- raksi murabahah berlangsung, tak pelak merupakan simbol baru, pemaknaan baru terhadap kata moni- toring. Monitoring biasanya dilakukan ketika pro- yek sedang/telah berlangsung, sedangkan proses ini dilakukan sebelum kerja sama mudharabah sen- diri berlangsung. Hal ini mungkin merupakan sikap “kehati-hatian”  yang  tinggi  dikarenakan  pilihan bank  unit  syariah  (BUS)  yang  mendasarkan  bagi hasilnya benar-benar dari profit/loss tidak pada rev- enue seperti  yang  lain-yang  tentu  saja  risikonya relatif  lebih  rendah.
Akan tetapi, realitas (baru) yang diciptakan terhadap pemaknaan sebuah proposal berupa per- syaratan pembiayaan murabahah bagi pembiayaan mudharabah bukanlah  suatu  realitas  yang  “sem- purna”.  Artinya  pengalaman-pengalaman  masa lalu (ketika berlangsung interaksi murabahah), tidak selalu menjadi peramal masa depan yang handal (menjamin “sukses”nya mudharabah). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Fukuyama (2002) bahwa interaksi yang berulang-ulang memungkin- kan individu membangun reputasi, selalu saja ada
potensi baik kejujuran maupun pengkhianatan. Kepercayaan (terhadap kejujuran dan kemampuan) yang diyakini pada awal kerja sama mudharabah bisa saja meningkat atau menurun.
Oleh karenanya, monitoring pada saat mudharabah sedang berjalan menjadi suatu hal yang vital. Pada saat kerja sama berlangsung, bank akan melakukan pengecekan kondisi riil, melihat dengan benar-benar kenyataan di lapangan apakah sesuai atau tidak dengan laporan yang diberikan. Dan kalau misalnya terdapat kerugian, harus dikontrol apakah kerugian tersebut dikarenakan faktor eksternal dan bukan karena penyalahgunaan oleh mudharib . Monitoring ini dilakukan untuk memper- tahankan kepercayaan yang merupakan social capi- tal yang harus dijaga sebagai sumber software dalam berlangsungnya kerja sama ini. Seperti diungkap- kan oleh PBO: “untuk memonitor nasabah mudharabah , bank akan selalu melihat apakah nasabah benar benar jujur, amanah dan mampu, juga dengan melakukan cek kondisi riil, pantau proyek, lihat betul di lapangan dan sesuaikan dengan laporan yang diberikan”
Pernyataan tersebut menggambarkan pe- nempatan monitoring sebagai simbol penting da- lam interaksi pada kerja sama mudharabah . Melalui monitoring, bankir berharap mendapat informasi yang benar mengenai apakah nasabah bisa diper- caya telah mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk investasi tersebut, juga apakah nasa- bah selalu menjaga amanah dengan bertindak jujur dalam melaporkan hasil yang diperoleh dengan tidak membesar-besarkan biaya sehingga keun- tungan menjadi kecil.
Namun demikian, meski monitoring ditem- patkan sebagai simbol kunci bagi berlangsungnya kerja sama mudharabah , tetap saja bankir masih mencari makna-makna, tindakan-tindakan yang diambil pihak lain (dalam hal ini nasabah mudharabah ) yang mungkin belum diyakini sebagai tindakan yang sebenarnya. Ini menunjukkan bahwa bankir merasa mungkin masih ada informasi yang
tersembunyi (hidden information) . Pada posisi ini bisa dikatakan bahwa bankir masih melakukan interaksi dengan yang cukup rumit baik dengan dunia sosialnya terlebih dengan dirinya sendiri.
Sementara mengenai penentuan nisbah bagi hasil, BUS memiliki patokan yaitu melihat berapa bunga bank konvensional dan sejauhmana nasabah ( mudharib ) memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan. Pada umumnya shahibul maal memper- oleh nisbah bagi hasil yang lebih besar. Sekali lagi, bankir dalam melakukan kegiatan operasionalnya di lapangan-termasuk dalam hal ini- menentukan nisbah bagi hasil masih menggunakan “patokan” dari besarnya bunga di bank konvensional, walau- pun di sisi lain sudah berusaha mempertimbangkan kemampuan menghasilkan keuntungan dari mudharib.
Tentang bagi hasil ini, memang pada dasar- nya pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan bagi hasil dimana hasil dalam hal ini adalah hasil positif (untung) maupun hasil negatif (rugi), atau sering disebut dengan profit and loss sharing. Namun dalam pelaksanaannya sangat sulit karena selalu ada grace period sampai suatu pembiayaan (proyek) menghasilkan keuntungan dan ini biasanya inves- tor ( shahibul maal ) tidak bersedia. Sehingga pada umumnya pelaksanaan mudharabah didasarkan pada pendapatan (sales) dalam pembagian hasilnya (revenue sharing) dan bukan profit sharing. Sejauh ini baru BUS yang bagi hasilnya didasarkan pada profit sharing yaitu dari laba operasional (operating profit). Sulitnya pelaksanaan profit sharing karena besarnya kemungkinan membesar-besarkan biaya- biaya sehingga laba/keuntungan menjadi kecil. Tentu saja hal ini akan merugikan bank. Bahkan dalam pelaksanaan mudharabah biasanya terdapat pelanggaran, yaitu adanya jaminan bahwa pokok (principal) tidak akan pernah berkurang. Hal ini dikenal dengan istilah “implicit guaranted”. Jika hal ini (kerjasama mudharabah dengan jaminan pokok tidak akan pernah berkurang) terjadi, maka dapat dikatakan kontrak ini bukan mudharabah murni. Seharusnya jaminan tersebut tidak ada, tetapi pe-

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 15, No.2, Mei 2011: 281–293
saingnya adalah pembiayaan konvensional (dimana terdapat  jaminan  pada pokok),  jadi  tidak  mudah untuk melaksanakan mudharabah murni tetapi se- baiknya dilakukan alternatif dimana yang menja- min  adalah  pihak  lain  dengan  kontrak  yang  ter- pisah dengan kontrak mudharabahnya.

## Desain  (aturan  main)  Institusi  dengan Mendasarkan pada persoalan Keagenan untuk “Membumikan” Mudharabah
Sulitnya pelaksanaan mudharabah (murni) se- perti diuraikan sebelumnya disinyalir disebabkan adanya persoalan insentif yang dihadapi oleh bank syariah dan/atau para deposannya dibandingkan dengan  bank  konvensional  (Algoud  &  Lewis, 2003). Pertama, untuk menghindari masalah adverse selection (seleksi  yang  merugikan).  Bank  syariah mungkin perlu melakukan evaluasi yang ekstensif dan melakukan aktifitas pengumpulan informasi. Konsekuensinya, perbankan syariah memerlukan biaya intermediasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kelangsungan hi- dup dan profitabilitas dari setiap proyek harus di- nilai secara terpisah sebelum menegosiasikan laba.
Kedua, terkait  dengan  risiko  para  deposan, implikasi monitoring yang lebih ekstensif tampak- nya akan membawa akibat bagi perilaku para deposan yang  perhatiannya  lebih  fokus  dari  hubungan bank-peminjam kepada hubungan deposan-bank. Fakta bahwa bank syariah tidak memberikan lang- sung  pembayaran  yang  bisa  disamakan  dengan bunga tetap kepada para deposannya, dan menja- lankan perjanjian bagi-risiko dengan para pemin- jam, menunjukkan bahwa para deposan harus me- nanggung lebih banyak kesulitan untuk memilih dan  memonitor  aktifitas  bank  mereka,  dan  tidak hanya  menghindari  jangan  sampai  menyimpan dana mereka di bank yang gagal tetapi juga bagai- mana mendapatkan keuntungan yang paling tinggi. Hasil investasi sistem profit-and-loss-sharing kurang mudah dilihat dibandingkan dengan suku bunga, sementara  kinerja  masa  lampau  tidak  selalu  bisa
menjadi petunjuk yang benar untuk prospek masa mendatang mengenai hasil yang diharapkan atau keselamatan institusinya.
Ketiga, terkait dengan bentuk perjanjian jika dilihat dari sudut pandang efisiensi sektor finan- sial, perjanjian utang yang baku tetap saja bukan merupakan aransemen keuangan yang optimal-se- mua tergantung pada besarnya biaya monitoring dan apakah ada economics scale (skala ekonomi) da- lam pengumpulan informasinya. Keempat, perhatian terhadap  “variabel  agama” dan  pendapat  bahwa suatu  analisis  tentang  pendanaan  islami  tidak dapat dilaksanakan dari sudut pandang yang benar benar ekonomis adalah sesuatu yang tidak boleh dihindari. Pada sisi deposito dari neraca, agaknya akan banyak deposan yang memilih bank syariah (Islam)  dengan  alasan  ideologis  semata  dan  me- reka akan termotivasi hanya oleh keuntungan yang ada. Sama halnya, pada sisi aset, “variabel agama” bisa  bertindak  sebagai  lawan  dari  kesulitan-ke- sulitan insentif.
Seperti  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa masalah  keagenan  yang  menonjol  pada  kontrak mudharabah adalah adanya “tuntutan” tidak berku- rangnya pokok (principal) dari dana yang diinves- tasikan  dan  tidak sempurnanya  informasi  (asym- metric  information) yang  menyebabkan  terjadinya masalah adverse selection dan moral hazard. Terkait dengan dua masalah utama tersebut, perlu diben- tuk  formula  (skema)  kontrak  mudharabah,  tanpa melanggar  ketentuan  dalam  kontrak  mudharabah. Tuntutan  tidak  berkurangnya  pokok  (principal) atau dengan kata lain adanya jaminan secara impli- sit  bahwa pokok  tidak  berkurang adalah  pelang- garan dalam kontrak mudharabah. Di sisi lain, pihak investor  pasti  tidak  menginginkan  hal  tersebut. Yang diharapkan pastilah hasil positif (keuntungan) atau paling tidak modal/dana tidak berkurang.
Untuk itu penulis menawarkan konsep kon- trak mudharabah yang dikuti kontrak lain, yaitu asu- ransi dalam hal ini asuransi pembiayaan bagi hasil (syariah), seperti terlihat  pada Gambar 1.

## Kesepakatan Kelembagaan Kontrak Mudharabah dalam Kerangka Teori Keagenan
Asfi Manzilati
PERJANJIAN BAGI HASIL MODAL PROYEK/USAHA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN Pengambilan Modal Pokok Nisbah X % Nasabah (Mundharib) KEAHLIAN/ KETRAMPILAN Bank (Shahibul maal ) MODAL 100 % ASURANSI P re m i B a g i h as il In v e st a si Asuransi Kerugian Nisbah
Y %
Gambar 1. Skema Perluasan Mudharabah terkait dengan Masalah Keagenan
Dalam  hal  ini  pihak  pengguna/pengelola dana  tidak  menjamin  tidak  berkurangnya  pokok (principal).  Di  sisi  lain, pemilik  dana  tidak  perlu khawatir  terhadap  berkurangnya  modal/dana investasi  karena  adanya  jaminan  dari  pihak  asu- ransi terhadap kemungkinan terjadinya risiko ter- hadap kerugian usaha. Dalam hal ini pihak asuransi bertindak  sebagai  mudharib  penerima  dana, diinvestasikan  sesuai  dengan  prinsip  syariah. Sedangkan  yang  bertindak  sebagai  shahibul  maal adalah  peserta  asuransi,  yang  akan  memperoleh manfaat  jasa  perlindungan  serta  bagi  hasil  dari keuntungan  investasi.  Yang  perlu  diperhatikan dalam kerangka ini adalah penentuan siapa yang mengasuransikan usaha tersebut. Hal ini bisa saja melalui negosiasi antara pemilik dana (bank) de- ngan pengusaha-misalnya modal yang ditanamkan termasuk di dalamnya untuk keperluan asuransi.
Namun  demikian,  perluasan  konsep  ker- jasama mudharabah ini tidak sepenuhnya menjamin hilangnya masalah keagenan dan memang hal ini
tidak  mungkin.  Satu  hal  lagi  yang  ingin  penulis sampaikan  adalah  pentingnya  lembaga  arbitrase syariah.  Jika  terjadi  perselisihan  antar  individu individu yang berinteraksi pada kerjasama mudha- rabah ,  paling  tidak  persoalan  keagenan  dapat  di- eliminir.
Lembaga  arbitrase  (hakam)  sebenarnya  te- lah dikenal sejak jaman pra Islam dan tradisi penye- lesaian sengketa melalui juru damai berkembang pada  masyarakat  Makkah  sebagai  pusat  perda- gangan  (Sumitro,  2002).  Di  Indonesia  lembaga semacam  ini  telah  diresmikan  pada  tanggal  21 Oktober 1993 dengan nama Badan Arbitrase Mua- malat Indonesia (BAMUI) yang kemudian berkem- bang menjadi Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional).
Basyarnas  merupakan  lembaga  arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pi- hak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan, untuk mencapai penyelesaian  terbaik  ketika  upaya  musyawarah

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 15, No.2, Mei 2011: 281–293
tidak menghasilkan mufakat. Putusan Basyarnas bersifat final dan mengikat ( binding ). Untuk mela- kukan eksekusi atas putusan tersebut, penetapan eksekusinya diberikan oleh pengadilan negeri setempat (PMII KOMFAKSYAHUM, 2007).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bankir (sebagai prinsipal) berinteraksi dengan nasabah (sebagai agen) dalam menciptakan dan menegakkan sebuah kontrak mudharabah , serta menawarkan satu alternatif kesepakatan ( arrange- ment ) kontrak mudharabah sehingga menghasilkan aturan main (institusi) mudharabah yang mengun- tungkan kedua pihak (prinsipal dan agen). Pada penelitian yang dilakukan ini diperoleh dua temuan penting yaitu bahwa karakter calon nasabah meru- pakan penentu penting terciptanya sebuah kontrak ketika jaminan material (seharusnya) tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk mengkompensasi risiko.
Temuan yang kedua adalah bahwa monitor- ing merupakan kunci penting pada proses pene- gakan kontrak. Monitoring ini dilakukan sejak kon- trak mudharabah “belum terjadi” yaitu melalui kon- trak murabahah yang berulang-ulang yang berfungsi sebagai “alat uji” karakter sekaligus sebagai “edu- kasi” kepada mitra (nasabah). Monitoring ini kemudian dilakukan ketika kerjasama berlangsung untuk meminimalisir risiko. Lagi-lagi monitoring menjadi simbol penting bagi interaksi mudharabah . Melalui monitoring diharapkan bankir dapat mengetahui sikap amanah dari nasabah ( mudharib ).

## Saran
Bagi praktisi perbankan, satu desain institusi mudharabah dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih adil dan menguntungkan kedua pihak yaitu bank/ shahibul maal sebagai prinsipal dan nasa- bah/ mudharib sebagai agen. Dalam hal ini pelibatan kontrak asuransi kerugian (syariah) pada setiap
kontrak mudharabah yang disepakati sangat penting untuk menghindari mudharib (agen/nasabah) ber- tindak tidak amanah dengan penghindaran terha- dap kerja keras.
Formula ini pun seharusnya dilengkapi de- ngan satu lembaga pendukung yang biasanya dise- but dengan lembaga arbitrase. Lewat lembaga arbi- trase (tentu saja dipercaya oleh individu-individu yang terlibat), maka perselisihan-perselisihan yang muncul tidak perlu diselesaikan melalui pengadilan.
Untuk meminimalisir kemungkinan moral hazard dan adverse selection pada kontrak mudha- rabah, disarankan pada awalnya dimulai dengan pembiayaan berjangka pendek, misalkan berdasar- kan “job order purchase contract” atau factoring .

## DAFTAR PUSTAKA
Agustianto. 2009. Evaluasi Bank Syariah 2008 dan Outlook 2009 (Bagian 1) . www.Pesantren Virtual.com (Diakses pada Tanggal 28 Juli 2009).
Agustiono. 2007. Mudharabah dan Musyarakah Core Busi- ness Bank Syariah . www.pkes.org/ ?page=info_list & id=51 & PHPSESSID (Diakses pada Tanggal 29 Juli 2009).
Algoud, L.M. & Mervyn, K.L. 2003 . Perbankan Syariah; Prinsip Praktik Prospek. PT. Serambi Ilmu Semesta.
Anonymous. 2011. Statistik Perbankan Syariah . www.bi.go.id (Diakses pada Tanggal 2 Februari 2011).
Anonymous. 2009. Sekilas Perbankan Syariah di Indo- nesia. www.bi.go.id/web/ id/Perbankan/ Perbankan+Syariah. (Diakses pada Tanggal 3 Juli 2010).
Bashir, A.H.M. 2000. Limited Liability, Moral Hazard and Financial Constraints in Profit-Sharing Contract. Pre- pared for the Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking. August 13-15. Loughborough University, U. K.
Bech, M. 2007. Sales Management . www.sam.sdu.dk (Diakses tanggal 14 Februari 2008).
Beckert, J. 2007. The Social Order of Markets . MPIfG Dis- cussion Paper 07 / 15 Max-Planck-Institut für
Gesellschaftsforschung, Köln Max Planck Insti- tute for the Study of Societies, Cologne. December: 5.
Blumer, H. 1969. Symbolic Interactionism . Perspective and Method . Prentice-Hall Inc. USA.
Chapra. M.U. 2001. Masa Depan Ilmu Ekonomi , Sebuah Tinjauan Islam . Gema Insani Press. Jakarta.
Charon, J.M. 1979. Symbolic Interactionism: An Introduc- tion, an Intepretation, an Integration . Upper Sadde River. Prentice–Hall. New Jersey.
Chajewski, L. 2008. Agency Theory in Economic Sociol- ogy. Institute for Political Studies. The Polish Acad- emy of Sciences. http://www.collegium.edu.pl/ chajewski/Chajewski2005a.pdf (Diakses pada Tanggal 14 Februari 2008).
Dugger, W.M. 1988. A Research Agenda for Institutional Economics. Journal of Economics Isssues, 22(4): 983.
Fukuyama. F. 2002. The Great Disruption . Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial . CV. Qalam. Yogyakarta.
Harvey, J.T. & Katovick, M.A. 1992. Symbolic Interactionism and Institutionalism: Common Roots. Journal of Economic Issues , 25(3).
Idat, D.G.2001. Memberdayakan Sistem Bagi Hasi Bank Syariah Menjadi Win-Win Solution and Happy Bisnis. Pengembangan Perbankan September-Oktober No.91.
Jensen, M.C. & Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Owner- ship Structure. Journal of Financial Economics , 3(4): 308.
Khalil, A.F., Rickwood, C., & Murinde, V. Agency Contrac- tual Problems in Profit-Sharing (Mudarabah) Financ- ing Practices by Interest-Free Banks . Prepared for the Fourth International Conference on Islamic Eco- nomic and Banking, August 13-15. Loughborough University, U.K.
Karim, A.A. 2001. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer .
Gema Isani Press.Jakarta.
Kherallah, M. & Kirsten, J. 2001. The New Institutional Economics: Aplications for Agricultural Policy Research in Developing Countries. MSSD Discus- sion Paper No. 41 .
Mannan, M.A. 1993. Teori dan Praktek Ekonomi Islam . PT. Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta.
Miller, N. 2005. Notes on the Principle-Agent Problem . http:/ /www.people.fas.harvard. edu/~aeggers/ patheory.pdf . (Diakses pada 19 Februari 2008).
Peukert, H. 2001. Bridging Old and New Institutional Economics: Gustav Schmoller and Douglass C. North. Seen with Oldinstitutionalists’ Eyes. Euro- pean Journal of Law and Economics : 92-93 (March).
Staveren, V.I. 1999. Chaos Theory and Institutional Eco- nomic: Metaphor or Model ? Journal of Economic Issues , 33(1): 142.
Siamat, D. 1993. Manajemen Bank Umum . Intermedia. Jakarta.
Sumitro, W. 2002 . Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga Lembaga Terkait: BMI dan Takaful di Indonesia . PT.
Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Ulin, P.R., Robinson, E.T., Tolley, E.E., & McNeill, E.T.
2002. Qualitative Methods; Applied Reseach in Sexual and Reproductive Health. Family Health Interna- tional. North Carolina. USA.
Varian, H.R. 1993 . Intermediate Microeconomics: A Modern Approach . W.W. Norton Company. New York. Lon- don.
Vogel, F.E. & Hayes, S.L. 1998. Islamic Law and Finance. Kluwer Law International . London.
Williamson, O.E. 2000. The New Institutional Econom- ics; Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Eco- nomic Literature , 38: 597.