Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol. 3, No. 2 – Juni 2022, Hal. 287-291| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5066.287-291

## PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PELESTARIAN HUTAN TAMAN NASIONAL BALI BARAT DI DESA EKA SARI
Ni Putu Eka Dharma Yanti, I Nyoman Gede Sugiartha Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia edharma852@gmail.com  Nyomansugiartha14@gmail.com putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Peran  masyarakat  dalam  pengelolaan  Taman  Nasional  Bali  Barat  kawasan  Konservasi  adalah  melibatkan masyarakat  secara  aktif  dalam  pengelolaan  kawasan  Konservasi.  Desa  Ekasari  sebagai  salah  satu  desa Penyangga  Balai  Taman  Nasional  Bali  Barat.Penelitian  ini  mengkaji  dua  hal:  Peran  masyarakat  dalam pelestarian  hutan  Taman  Nasional  Bali  Barat  di  Desa  Ekasari  dan  Penerapan  Sanksi  Hukum  Bila  Masyarakat melakukan  Pelanggaran.  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  Mengetahui  peran  masyarakat  dalam  Pelestarian Hutan. Penelitian ini merupakan penulisan penelitian Empiris dan Pendekatan Secara Sosiologis, bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer dengan analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran masyarakat  Desa  Ekasari  berperan  secara  aktif  dalam  pelestarian  Taman  Nasional  Bali  Barat.  Bila  anggota masyarakat Desa Ekasari melakukan pelangaran akan dikenakan sanksi sesuai apa yang diatur dalam awig-awig Desa adat. Di samping itu dikenakan sanksi pada UU No.5 Tahun 1990 Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas dapat dikenakan pidana Kata Kunci: Peran Masyarakat,  Pengelolaan kawasan Konservasi, Sanksi Hukum.

## Abstract
The role of the community in the management of the West Bali National Park Conservation area is to actively involve  the  community  in  the  management  of  the  Conservation  area.  Ekasari  Village  is  one  of  the  supporting villages for the West Bali National Park Center. This research examines two things: The role of the community in  preserving  the  forests  of  the  West  Bali  National  Park  in  Ekasari  Village  and  the  Application  of  Legal Sanctions  If  People  Do  Violations.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  role  of  the  community  in forest  conservation.  This  research  is  an  empirical  research  writing  and  a  sociological  approach,  the  legal materials are sourced from primary legal materials with descriptive data analysis. The results showed that the role of the people of Ekasari Village played an active role in the preservation of the West Bali National Park. If members  of  the  Ekasari  Village  community  commit  a  violation,  they  will  be  subject  to  sanctions  according  to what is stipulated in the customary village awig-awig. In addition, sanctions are imposed on Law No. 5 of 1990 Violation of the above provisions can be subject to criminal penalties Keywords: Community Role, Management of Conservation Areas, Legal Sanctions

## I. PENDAHULUAN
Dalam  Taman  Nasional  Bali  Barat  terdapat  konservasi  tempat  bagi  sumber  daya  alam  yaitu  hayati beserta  ekosistemnya.  Basis  Resort  adalah  konsep  dari  pengelolaan  taman  nasional  tersebut  yang dimana resort yang dimana dalam pengelolaan tersebut resort menjadi unit terkecil dan ujung tombak dalam  adanya  konservasi  sumber  daya  alam  hayati  dan  ekosistem. (Salim,  2003). Kombinasi  dari kondisi fisik alam yang berupa air, tanah, energi, mineral, serta tumbuhan dan binatang yang tumbuh di  tanah  ataupun  lautan  merupakan  isi  dari  lingkungan. Forrest adalah  dataran  tanah  yang bergelombang, dan dapat diperluas lagi bagi kepentingan luar dalam kehutanan, contohnya pariwisata. Forrest adalah  hutan  dalam  bentuk  bahasa  inggris,  hutan  adalah  suatu  binatang  buas  dan  burung- burung hutan. (Black, 1979) . Dalam penggunaan lingkungan tersebut terdapat pada Aturan mengenai konservasi  terutama  merujuk pada  UU  No.  5  tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di Bali Taman Nasional Bali Barat merupakan satu-satunya taman nasional yang  berlokasi  di  Jembrana  dan  Buleleng  dimana  letaknya  berada  di  dua  kabupaten.  Balai  TNBB ditetapkan  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan  Nomor:  SK.2849/  Menhut-  VII/ KUH/2014  tentang  kawasan  Hutan  pada  Kelompok  Hutan  Bali  Barat  (RTK  19),  dimana  total  luas
kawasan TNBB adalah 19.026,97 ha. Taman Nasional Bali Barat merupakan Balai Taman Nasional tipe  A  yang  terdiri  dari  sub  bagian  TU  (Tata  Usaha)  SPTN  (Seksi  Pengelolaan  Taman  Nasional) Wilayah 1, Wilayah 2; dan Wilayah 3 kelompok jabatan fungsional.
Prinsip dalam konservasi sumber daya alam menggunakan 3P dimana yang dimaksud adalah Perlindungan,  Pengawetan  dan  Pemanfaatan.  Pengelolaan  taman  nasional    yang  sesuai  dengan pengaturan hukum yang ada terdapat pada pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam penyusunan zonasi taman nasional harus melalui  konsultasi  dari  masyarakat  dari  provinsi  maupun  kabupaten  kota.  Undang-Undang  No.  22 tahun  1999  mengatur  mengenai  hak  –  hak  negara  atas  hutan,  perorangan,  Kawasan,  hasil,  investasi serta perangkat yang mempunyai hubungan dengan dikelolanya hutan.
Beberapa  penelitian  terkait  dengan  permasalahan  yang  diangkat  yaitu, (Widyagraha  et  al., 2022) tentang  Partisipasi  Masyarakat  Blimbingsari  dalam  Pelaksanaan  Kesepakatan  Konservasi Taman Nasional Bali Barat.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  meliputi bagaimana  peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  Taman  Nasional  Bali  Barat  di  Desa  Ekasari serta  Bagaimana  penerapan  Sanksi  hukum  terhadap  pelanggaran  dan  pengelolaan  Taman  Nasional Bali Barat di Desa Ekasari? Sehingga tujuan penelitian akan menjawab rumusan masalah tersebut.

## II. METODE PENELITIAN
Pencarian  informasi  dilaksanakan  secara  empiris  dengan  berpatokan  kepada  keterangan  narasumber dan  peraturan  pemerintah dengan  fokus  analisis  pada  informasi  yang  berkaitan dalam  penulisan  ini. Supaya  memperoleh  hasil  yang  objektif  dilakukan  Pendekatan  sosiologis  hukum. Pendekatan sosiologis  hukum  adalah  pendekatan  dengan  mengidentifikasikan  dan  menjadikan  hukum  sebagai konsep  nyata  dalam  kehidupan  masyarakat  secara  riil  karena  hukum  sebagai  institusi  sosial. (Soekanto,  1986). Pencarian  data  dalam  undang-undang  dan  Pendekatan  fakta  ( Fact  approach ). Penunjang  perolehan  data  melalui  sumber  primer  dan  juga  sumber  sekunder.  Penyempurnaan  data yang  didapat  dalam  teknik  dikumpulkannya  data  melalui  teknik  wawancara  dan  studi  kepustakaan. Setelah  bahan-  bahan  penelitian  dikumpulkan,  lalu  diobservasi  dan  diolah  dengan  menggunakan Analisa deskriptif kualitatif.  Penelitian ini menggunakan lokasi di Desa Ekasari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Nasional Bali Barat Di Desa Ekasari
Peran  adalah  sesuatu  yang  sedang  berjalan  dan  dimainkan,  dalam  suatu  organisasi  peran  adalah sesuatu yang penting dimana menjadikan sebuah aktivitas yang dijalani mempunyai kedudukan sosial. Dalam terminologi peran merupakan sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh masyarakat. Role adalah peran  dalam  bahasa  inggris,  yang  dimana  berdefinisi  “ person’s  task  or  duty  in  undertaking ”  tugas seseorang dalam suatu usaha, dalam berkedudukan dalam masyarakat peran sangat penting karena ini sebuah tingkah  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Peranan adalah  merupakan  sebuah  tindakan  yang dilakukan  orang  dalam  suatu  peristiwa  Pengetahuan  dan  kebijakan  yang  mempengaruhi  suatu keputusan penyeleaian dan penanggulangan suatu masalah kehidupan, pemahaman, pengetahuan dan kebijakan  yang  dimiliki  dan  dilakukan  oleh (Taufiq,  2014) Peran  serta  mayarakat  digunakan  untuk sarana  komunikasi  bagi  pemrintah  dalam  mengumpulkan  informasi  serta  saran  dalam  adanya pengambilan keputusan yang responsif (Kim, 2020) .
Selama  ini  masyarakat  tidak  diikutsertakan  dalam  pemilihan  keputusan  antara  elite  dan nonelite jadi, saat ini peran serta masyarakat dijadikan sebagai interaksi antara dua kelompok  dalam pengambilan  keputusan.  Tujuan  tertentu  adalah  tujuan  yang  dicari  dalam  peran  serta  masyarakat tersebut,  keputusan  tersebut  sangat  berperan  penting  dan  juga  sangat  besar  dalam  berjalannya pengelolaan  konservasi.  Pengelolaan  Kawasan  konservasi  sangat  terkait  dengan  komunikasi  antar masyarakat dengan dua arah sehingga meningkatkan kepahaman masyarakat dengan terus – menerus. Peran  serta  itu  bermakna  bahwa  dimana  dengan  adanya  Peran  dalam  penelitian  yakni  peran masyarakat  dalam  pelestarian  lingkungan  terhadap  Taman  Nasional  Bali  Barat  yang  ada  sehingga mampu menciptakan keejahteraan hidup warga masyarakat sekitar hutan Taman Nasional Bali Barat. Dengan  manusia  yang  langsung  ataupun  tidak  langsung  bertanggung  jawab  terhadap  lingkungan. (Gane, 2020) . Peran Masyarakat dalam menciptakan kehidupan bagi lingkungan serta alam, karena itu
Jurnal Interpretasi Hukum Vol.3, No.2, 2022
terdapat  peran  masyarakat  dalam  menciptakan  lingkungan  hidup  diinginkan  juga  harus  menjaga lingkungan  sekitar  masyarakat  di  Desa  Ekasari  sebagai  salah  satu  desa  penyangga  terhadap  TNBB, sudah memiliki kesepakatan konservasi dengan Balai TNBB. Pihak Pertama Kepala Balai TNBB dan sebagai  pihak  Kedua  yakni  Perbekel  Desa  Ekasari.  Yang  mana  isi  kesepakatan  tersebut,  meliputi Pihak pertama, melaksanakan kegiatan pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok di Desa Penyangga  dengan  kegiatan-kegiatan  antara  lain:  Pengembangan  usaha  kelompok  masyarakat, pendampingan  produk  usaha  kelompok  masyarakat;  dan    Peningkatan  kapasitas  kelompok masyarakat.    Pihak  kedua,    mengakui  bahwa  TNBB  berupa  tanah  yang  dimiliki  negara  serta  tidak dapat secara sembarangan diperjual belikan, seperti halnya dapat dilakukan terhadap hak milik sendiri yang bisa dipindahtangankan, diagunkan, serta diwariskan; memberikan dukungan dalam dikelolanya tempat  kawasan  konservasi  Taman  Nasional  bali  Barat  dalam  rangka  menjaga  kelestarian  kawasan tersebut.  Sedangkan  Para  pihak (pihak  pertama  dan  pihak  kedua),  membangun  rasa  saling  percaya dalam  proses  kerjasama  untuk  tercapainya  kesejahteraan  masyarakat  Desa  Ekasari  dan  kelestarian kawasan Taman Nasional Bali Barat.

## 2. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Masyarakat Melakukan Pelanggaran Dalam Pengelolaan Taman Nasinonal Bali Barat Di Desa Ekasari
Secara  umum  manusia  dan  hewan  serta  alam  saling  berkaitan  dan  merupakan  satu  ekosistem  yang harus  dilindungi,  alam  terdiri  dari  dua  keragamannya  yaitu  unsur  hayati  dan  non  hayati,  adanya keselarasan dalam dua unsur tersebut merupakan cara manusia untuk melestarikan alam dikarenakan unsur tersebut mempunyai suatu hubungan timbal balik yang kuat berupa unsur alam hayati serta non hayati.  Punahnya  satwa  tertentu  dapat  mempengaruhi  proses  ekologis. (Rahmadi,  2018) dikelolanya sumber daya alam termasuk pengelolaan Kawasan konservasi salah satunya, hal ini telah diatur dalam beberapa  peraturan  perundang-undangan,  mengabaikan  eksistensi  hak-hak  masyarakat  adat  yang berada  di  Desa  Ekasari  tetapi  justru  ada  banyak  yang  memanfaatkan  kepentingan  dari  pemerintah dengan membuat pemerintah sebagai agen pembangunan dan juga penjaga sumber daya alam. Hal ini tentu  menimbulkan  akibat  dimana  semakin  kuatnya  pemerintah  dalam  hal  ini  termasuk  juga  swasta dalam  mengontrol sumber  daya  alam  sehingga  masyarakat  adat  yang  asli dalam  lingkungan  sumber daya  alam  tersebut  semakin  lemah  secara  sistematis,  sehingga  timbulah  konflik  dalam  kawasan konservasi  ini.  Padahal  keberhasilan  dalam  hasil  hutan  dan  juga  fungsi  kelola  hutan  yang  membuat masyarakat menjadi memperbaiki kehidupan dalam penggunaan hutan.
Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumberdaya  Alam  dan Ekosistemnya  (UU  No.5  Tahun  1990),  merupakan  salah  satu  aturan  tentang  lingkungan  hidup  yang mengatur  tentang  satwa  dan  tumbuhan.  Dengan  demikian  aturan  ini  dapat  digunakan  untuk perlindungan  satwa  langka  seperti  burang  Jalak  Bali.  Perlindungan  satwa  liar  dalam  aturan  ini sebetulnya  tidak  hanya  perlindungan  satwa  liar  di  habitatnya,  tetapi  juga  mencakup  juga  satwa  liar yang dipelihara oleh manusia.  Dalam memanfaatkan hutan harus berfokus pada fungsi pokok hutan. Upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  menjaga  keseimbangan  fungsi  pokok  hutan  yaitu  dengan mengecek hutan secara berkala, adanya upaya rehabilitasi hutan, serta dapat juga dilakukan reklamasi hutan. Hal ini dapat membuahkan hasil berupa, menjadikan hutan semakin asri dan lestari, membuat kualitas hutan lebih baik, adanya peningkatan keberdayaan dan sejahteranya masyarakat, dan adanya keberhasilan masyarakat dalam menjaga hutan (Santosa & Praputra, 2014).
Saat  ini  pengelolaan  hutan  konservasi  di  kawasan  TNBB  berjalan  dengan  baik  dan  efektif, karena  masyarakat  adat  sebagai  masyarakat  desa  hutan  penyangga  TNBB  sudah  diberi  peran  aktif dalam  pengelolaannya.  Dengan  kata  lain,  pelestarian  dan  pemanfaatan  TNBB  bersamaan  dengan adanya  peran  serta  (partisipasi)  masyarakat,  juga  adanya  perlindungan  dalam  HAM  dan  juga keberlangsungan  ekonomi  masyarakat  adat  menjadi  lebih  adil  .  Kearifan  lokal  masyarakat  adat sebagai  masyarakat  desa  hutan  sekitar  TNBB  saat  ini  juga  sudah  mulai  mendapat  pengakuan (sekalipun  belum  secara  formal)  dan  mulai  dikembangkan  oleh  Balai  Taman  Nasional  Bali  Barat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam pengelolaan TNBB, pihak Balai TNBB tidak lagi menggunakan  pendekatan top  down .  Pengembangan  sosial  forestri  di  TNBB  dilaksanakan  di  luar kawasan,  kecuali  yang  berbentuk  wisata  alam.  Sistem  pengelolaan  sosial  forestri  tidak  adanya membuat  perubahan  dalam  fungsi  dan  status  hutan  karena  dilakukan  secara  komprehensif,  bukan memberikan  kepunyaan  akan  hutan  namun  dengan  pengelolaan  serta  pemberdayaan  hutan  dengan memberikan  hak  serta  tanggung  jawab  dengan  menyeluruh  akan  kawasan  hutan  sebagai  kawasan sosial  forestri. (Ekawati  &  Nurrochmat,  2014) .  Di  samping  itu,  sudah  dibentuk  kemitraan  dengan
masyarakat adat sebagai masyarakat desa Ekasari sebagai hutan sekaligus memfungsikan secara nyata kelembagaan desa adat dalam pengelolaan hutan. Dalam awig-awig tersebut sudah diatur kewajiban bagi warga desa untuk secara bersama-sama memelihara  keasrian  maupun  kelestarian  hutan  yang ada  di  wilayah  desa dan laut  maupun  pantai  yang  ada  di  sekitar  desa.  Mengenai sanksi bagi yang  melanggar  awig-awig  desa.  Awig-  awig  adalah  suatu  peraturan  daerah  desa  yang  disusun  dan dibuat  oleh  Krama  Desa/  banjar  pekraman  yang  menjadi  pedoman  dasar  untuk  mengambil  satu keputusan (Duarsa et al., 2020) . Dalam awig-awig diatur dalam pararem indik pamidanda (peraturan pelaksana  yang  mengatur  tentang  denda).  Keefektifan  penerapan  sanksi  yang  sudah  disepakati terhadap pelanggar awig-awig , sangat tergantung pada peran kelembagaan adat yang ada (prajuru dari desa  adat  dan  banjar  adat).  Selain  sanksi  adat  yang  berupa  denda  adat,  ada  sanksi  sosial  lain  yang berupa  gunjingan  atau  cemoohan  yang  bersumber  dari  komunitas  (warga  desa).  Salah  satu  upaya untuk melindungi lingkungan adalah dengan membuat aturan tentang perlindungan lingkungan.
Beberapa aturan yang terkait dengan perlindungan satwa, khususnya biota laut terdapat dalam beberapa  aturan,  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (UU    No.  32  Tahun  2009),  UU  No.  5  Tahun  1990,  dan  Konvensi tentang  Keanekaragaman  Hayati  ( Convention  on  Biodiversity ).  Dalam  UU  No.  32  Tahun  2009,  ini terdapat pasal – pasal yang didalamnya mengatur mengenai dilindunginya satwa yang termasuk dalam sumber  daya  alam,  dimana  hal  tersebut  juga  ada  di  dalam  Pasal  57  ayat  (1)  yang  intinya pemberdayaan  lingkungan  hidup  seperti  konservasi  tempat  sumber  daya  alam  yang  menjadi  salah satunya.
Pada  UU  No.  5  Tahun  1990,  diatur  tentang  tumbuhan  dan  satwa  agar  terlindungi  melalui konservasi,  di  mana  taman  nasional  juga  merupakan  bagian  dari  konservasi  di  Kawasan  Pelestarian Alam. Larangan untuk mengubah keutuhan kawasan suaka alam terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) dan (3).
Dengan  adanya  aturan  ini,  maka  binatang  yang  dilindungi  di  TNBB  tidak  boleh  ditangkap, dibunuh, dan dijual. Selain itu, juga dilarang untuk menyimpan dan menjual binatang yang dilindungi, walaupun  dalam  keadaan  mati.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  21  ayat  (2)  huruf  b,  dimana  dalam  pasal tersebut  berisikan  larangan  untuk  menyimpan,  memiliki,  serta  memperniagakan  satwa  yang  sudah dilindungi  dalam  keadaan  mati.  Pelanggaran  itu  dapat  dikenakan  sanksi  yang  diatur dalam  Pasal  40 ayat  (2):  Barang  siapa  dengan  sengaja  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  paling  lama  5  (lima)  tahun  penjara  serta  denda  yang diberikan paling banyak serratus juta rupiah.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Peran  masyarakat  di  Desa  Ekasari  ikut  secara  aktif  dan  dalam  pengelolaan  kawasan  Konservasi. Konsep  Keraifan  lokal  masyarakat  Taman  Nasional  Bali  Barat  merupakan  gagasan-  gagasan  lokal milik  masyarakat  setempat  yang  memiliki  nilai  baik,  penuh  kearifan,  dan  tertanam  dan  diikuti  oleh setiap  anggota  masyarakat  Penerapan  sanksi  hukum  bila  masyarakat  di  Desa  Ekasari  melakukan pelanggaran  yang  dituangkan  dalam  awig-awig  desa  adat.  Dalam awig-awig tersebut  sudah  diatur kewajiban  bagi  masyarakat  Mengenai  sanksi  bagi  yang  melanggar  awig-awig  desa  diatur  dalam pararem indik pamidanda (peraturan pelaksana yang mengatur tentang denda). Keefektifan penerapan sanksi  yang  sudah  disepakati  terhadap  pelanggar awig-awig ,  sangat  tergantung  pada  peran kelembagaan adat yang ada (prajuru dari desa adat dan banjar adat). Selain sanksi adat yang berupa denda adat, ada sanksi sosial lain yang berupa gunjingan atau cemohan (Kesepekan). Dalam UU No. 32 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Saran
Diharapkan  Taman  Nasional  Bali  Barat  dalam  menjalankan  peraturan  dalam  kebijakan  untuk mengelola  wilayah  konservasi  harus  selalu  memperhatikan  ciri  –  ciri  program.  Isi  program  sesuai serta satu tujuan dalam mengelola konservasi sumber daya alam, serta bermanfaat untuk masyarakat dengan kondisi yang berada di lapangan untuk melindungi kawasan Taman Nasional Bali Barat untuk meningkatkan  Kemampuan  mlalui  Konservasi.  Bersamaan  dengan  terdapatnya  sumber  daya  alam yang  sesuai  dengan  peraturan  Pengelolaan  Taman  Nasional  Bali  Barat  diharapkannya  di  masa
Jurnal Interpretasi Hukum Vol.3, No.2, 2022
mendatang  menjadi  lebih  baik  dalam  usaha  menjamin  keutuhan  lingkungan  ekosistem  serta  sumber daya alam hayati dan non hayati.

## DAFTAR PUSTAKA
Black, H. C. (1979). Black’s Law Dictionary . West Publishing.
Duarsa, I. G. Y. P., Sugiartha, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2020). Penerapan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Jurnal Konstruksi Hukum , Vol.1 (1). Ekawati, S., & Nurrochmat, D. R. (2014). Hubungan Modal Sosial dengan Pemanfaatan dan Kelestarian Hutan Lindung. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutana . Gane, A. (2020). Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan dalam Tindak Pidana Kehutanan . Kim, J. (2020). Tackling biopiracy in  Southeast  Asia: the need for a legally binding regional instrument. Asia Pasific Journal of Environmental , Vol.23 (1). Rahmadi, T. (2018). Hukum Lingkungan di Indonesia . Jakarta, Rajawali Pers. Salim. (2003). Dasar-Dasar Hukum Kehutanan . Jakarta, Sinar Grafika. Santosa, A., & Praputra, A. V. (2014). Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Konservasi . DKI, PT Kanisius. Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta, UI Press.
Taufiq,  A.  (2014).  Upaya  Pemeliharaan  Lingkungan  oleh  Masyarakat  di  Kalangan  Kampung  Sukadaya Kabupaten Subang. Jurnal Geografi , Vol.14 (2).
Widyagraha,  N.  G.  B.,  Sugiartha,  I.  N.  G.,  &  Widiati,  I.  A.  P.  (2022).  Partisipasi  Masyarakat  Blimbingsari dalam  Pelaksanaan  Kesepakatan  Konservasi  Taman  Nasional  Bali  Barat. Jurnal  Konstruksi  Hukum , Vol.2 (2).