Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 2 September 2022 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal 4 63 – 477

## EKSPLORASI FAKTOR-FAKTOR KEGAGALAN  BADAN USAHA MILIK DESA
Oleh:
Taufik Raharjo* Politeknik Keuangan Negara STAN *e-mail: taufik.raharjo@pknstan.ac.id Aditya Wirawan Politeknik Keuangan Negara STAN Ambang Aries Yudanto
Politeknik Keuangan Negara STAN Muhammad Setiawan Kusmulyono Universitas Prasetiya Mulya Article Info Abstract Article History : Received  16  Agustus - 2022 Accepted  25 Agustus - 2022 Available Online 30  September - 2022 The purpose of this study is to explore the factors that have the potential to influence the failure of BUM Desa. Exploration of factors that have the potential to influence the failure of BUM Desa is based on a qualitative study by collecting data and information using interviews with key figures related to the management of BUM Desa. The results of this study indicate that  the  factors  that  have  the  potential  to  influence  the  failure  of  BUM Desa are as follows (1) Government Regulations Related to the Pandemic, (2) Adaptability of BUM Desa Business Models, (3) Unprofessional BUM Desa  Governance,  (4)  Vision  of  BUMdes  Not  yet  Visionary,  (5)  Low Community  Participation,  (6)  Low  Capacity  and  Skills  of  Human Resources in BUM Desa, (7) Leadership of Village Heads, (8) Mindset of Village Heads who are Not Agile, (9) Macroeconomic Conditions Not yet Stable,  (10)  Negative  Externalities  from  Government  Policies,  and  (11) Unfavorable Village Local Political Atmosphere.. Keyword :
Village,  Performance,  Village Owned-Enterprises, Failure

## 1. PENDAHULUAN
Semenjak  terbitnya  Undang-undang  No  6  Tahun 2014 tentang Desa, Desa telah ditetapkan memiliki hak  asal  usul dan  hak tradisional dalam mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat. Melalui Undang-Undang ini, Pemerintah mencoba melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat,  maju,  mandiri,  dan  demokratis  sehingga dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat  dalam melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan sejahtera.  Selanjutnya,  Desa  telah  memiliki otonomi  tersendiri  dalam  mengelola  rumah tangganya.
Otonomi  desa  merupakan  kebijakan  pemerintah daerah  yang  diberikan  kepada  pemerintah  desa untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga  dapat  memaksimalkan  pendapatan  desa untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat (Adisasmita, 2006). Salah satu bentuk kebijakan  pembangunan  desa  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat  desa  adalah  dengan adanya  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa) (Amanda, 2015).
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik  Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,  Pembinaan  dan  Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik  Desa/Badan  Usaha  Milik  Desa  Bersama. BUM  Desa  merupakan  badan  hukum  yang didirikan  oleh  desa  dan/atau  bersama  desa-desa guna  mengelola  usaha,  memanfaatkan  aset, mengembangkan  investasi  dan  produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan  jenis  usaha  lainnya  untuk  sebesar- besarnya  kesejahteraan  masyarakat  desa.  BUM Desa  merupakan  Program  dari  pemerintah  pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa).  BUM  Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui
penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari kekayaan  Desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat  Desa. BUM  Desa  merupakan  Program  dari  pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Operasionalisasinya  menggunakan  falsafah  bisnis yang berakar dari budaya lokal. Bidang usaha yang dijalankan  berdasarkan  pada  potensi  desa  dan informasi  pasar.  Keuntungan  yang  diperoleh ditujukan untuk kesejahteraan penyetara modal dan masyarakat melalui kebijakan desa di fasilitasi oleh pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten  dan pemerintah desa (Amri, 2016).
Pembentukan  BUM  Desa  di  seluruh  Indonesia mendapatkan  dukungan  yang  luar  biasa  oleh pemerintah, terlihat dari arahan pemerintah tentang prioritas penggunaan dana desa yang mengarahkan pembentukan  BUM  Desa  di  setiap  desa  di Indonesia. Pembentukan BUM Desa dimaksudkan guna  menampung  seluruh  kegiatan  peningkatan pendapatan  masyarakat,  baik  yang  berkembang menurut  adat  istiadat/  budaya  setempat,  maupun kegiatan  perekonomian  yang  diserahkan  untuk dikelola  oleh  masyarakat  melalui  program  atau proyek  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah (Gunawan, 2011).
Sampai  dengan  tahun  2021,  Menteri  Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa  PDTT),  Abdul  Halim  Iskandar menyampaikan  bahwa  jumlah  BUMDes  di Indonesia  mencapai  57.273  BUMDes,  dimana 45.233  merupakan  BUMDes  aktif  dan  12.040 BUMDes  yang  tidak  aktif.  Diantara  yang  aktif tersebut, terdapat 15.768 BUMDes yang terdampak pandemi hingga sampai menutup usaha (kontan.co.id, 2021). Dari sekian banyak BUMDes, disebutkan bahwa beberapa di antaranya yang benar-benar hidup namun banyak yang  mati suri, sebagian besar berada di luar pulau Jawa dan Sumatera (Bonivasius Prasetya Ichtiarto, 29/07/2018, kumparan.com).
Mengingat  banyaknya BUM Desa yang mati suri dan  hasilnya  masih  jauh  dari  harapan,  sehingga perlu menjadi perhatian khusus, karena Pemerintah telah  memberikan  dukungan  yang  sangat  banyak dalam mendirikan hingga mengembangkan program  BUM  Desa  ini.  Penelitian  mengenai faktor kesuksesan BUM Desa pun telah dilakukan oleh  beberapa  peneliti,  dimana  kesuksesan  BUM Desa  sangat  dipengaruhi  oleh Pertama ,  Sumber Daya  Manusia  yang  kompeten  dan  komitmen dimulai  dari  direktur  hingga  seluruh  pengurus BUM Desa (Yudiardi & Karlina, 2017; Raharjo et al,  2019;  Jaryono  &  Tohir,  2019;  Sofyani  et  al, 2019;  Bake  et  al,  2021),  serta  mempunyai  jiwa
patriotisme, mengingat pengelolaan BUM Desa ini juga  merupakan  bentuk  pengabdian  kepada masyarakat  (Sofyani  et  al  (2019). Kedua , Komitmen  Kepala  Desa  dalam  mendukung  dan menyelaraskan program BUM Desa (Raharjo et al, 2019;  Bake  et  al,  2021;  Jaryono  &  Tohir,  2019). Ketiga ,  Sumber  Daya  Alam  jika  memang  usaha BUMDesa  tersebut  mengandalkan  sumber  daya alam (Raharjo et al, 2019; Jaryono & Tohir, 2019). Keempat , Sumber Daya Keuangan dan tata Kelola keuangan jika memang usaha BUM Desa tersebut padat modal (Raharjo et al, 2019; Bake et al, 2021). Kelima ,  Tata  Kelola  Kelembagaan  termasuk  di dalamnya  budaya  organisasi  yang  mendukung keberhasilan BUM Desa (Qosjim, 2017; Bake et al, 2021). Keenam ,  Dukungan  masyarakat  terhadap usaha  yang  dijalankan  oleh  BUM  Desa  baik bersifat  sosial,  ekonomi,  politik,  dan  budaya, (Qosjim, 2017; Bake et al, 2021; Jaryono & Tohir, 2019). Ketujuh ,  Pengawasan  sebagai  kendali  atas pencapaian  tujuan  BUM  Desa  (Raharjo  et  al, 2019). Kedelapan ,  Skala  dan  Jangkauan  usaha (Qosjim  (2017). Kesembilan ,  Aksesibilitas  dan peluang pasar (Bake et al, 2021), dan Terakhir , jika usaha BUM Desa tersebut bergerak dalam industri manufaktur,  maka  perlu  adanya  Dukungan Teknologi dan Ketersediaan Bahan baku (Bake et al, 2021).
Disisi  lain,  Penelitian  tentang  faktor  kegagalan BUM  Desa  pun  sudah  dilakukan,  namun pembahasannya  belum  begitu  dalam.  Hal  ini terlihat  hanya  tiga  faktor  yang  dapat  diungkap seperti persoalan permodalan (Sutardi et al, 2017; Ni  Wayan  et  al,  2017;  Nugroho,  2020),  kualitas SDM  yang  rendah  (Candraningsih  et  al,  2018; Dewi et al, 2018; Nurjanah et al, 2020; Haerudin & Lina,  2021;  Sukriani  et  al,  2018;  Gunaya  et  all, 2017;  Posi  &  Mahendra,  2021),  dan  terakhir keterbatasan  penggunaan  Teknologi  dan  Sistem Informasi  Akuntansi  (Leni  &  Musmini,  2020) sehingga  perlu  eksplorasi  lebih  dalam  mengenai faktor  yang  menyebabkan  kegagalan  BUM  Desa. Oleh  karena  itu  penelitian  ini  mencoba  mengisi kajian eksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan BUM Desa. Sorotan penelitian ini akan tertuju  pada  BUM  Desa  yang  belum  berhasil  di sekitar  BUM  Desa  yang  telah  berhasil  dengan karakteristik  usaha,  demografi,  dan  kondisi lingkungan yang relatif sama.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2. 1 Social Enterprise (Kewirausahaan Sosial) Kewirausahaan  sosial  meraih  popularitas  ketika Muhammad Yunus, seorang bankir dari Bangladesh, meraih nobel perdamaian pada tahun 2006.  Muhammad  Yunus  melalui  Grameen  Bank menawarkan  inovasi  sosial  berupa  konsep
pendanaan  mikro  untuk  memberi  pinjaman  bagi pengusaha kecil yang tidak layak pinjam oleh bank komersial.  Jauh  sebelum  Muhammad  Yunus mendirikan  Grameen  Bank,  Bill  Drayton  telah merintis  Ashoka,  sebuah  gerakan  kewirausahaan sosial  universal  sekaligus  menjadi  perintis  istilah kewirausahaan sosial untuk pertama kalinya. Kisah  Muhammad  Yunus  dan  banyak  wirausaha sosial  lainnya  didasari  oleh  adanya  disparitas dalam  perolehan  pendapatan  secara  global, optimalisasi  tanggung  jawab  sosial  perusahaan yang  hanya  berorientasi  reputasi,  kegagalan  pasar dan  negara  dalam  mengelola  masyarakat,  serta kemajuan  teknologi  yang  hanya  menimbulkan
permasalahan  baru  tanpa  adanya  kejelasan  solusi (Zahra  et  al.,  2008).  Kewirausahaan  sosial merupakan  pendekatan  inovatif  baru  yang  yang memproduksi nilai sosial saat kebutuhan dasar bagi masyarakat  tidak  dapat  dilayani  oleh  pemangku kepentingan yang berwenang (Austin et al., 2006; Mair  &  Martí,  2006).  Secara  sederhana, kewirausahaan  sosial  juga  dapat  didefinisikan sebagai usaha yang inovatif untuk mencapai tujuan sosial  dengan  menciptakan  produk,  layanan,  dan organisasi  yang  nyata  yang  akan  menghasilkan manfaat  sosial  secara  berkelanjutan  (Guo  & Bielefeld, 2014).
Gambar 1. Sustainability Equilibrium
Gambar  di  atas  merupakan  sebuah  spektrum ekuilibrium  berkelanjutan  untuk  memudahkan pemangku  kepentingan  dalam  mengidentifikasi wirausaha  sosial  dan  bukan  wirausaha  sosial. Spektrum  bipolar  tersebut  memiliki  dua  kutub berseberangan  yaitu  kutub  yang  fokus  pada penciptaan  nilai  ekonomi  dan  fokus  dalam penciptaan  nilai  sosial  (Alter,  2007).  Tipologi tersebut  menggambarkan  bahwa  pada  kutub penciptaan  nilai  ekonomi,  entitas  organisasi  yang berada  di  wilayah  tersebut  adalah  perusahaan komersial dan dapat didefinisikan sebagai pencari keuntungan semata. Pada sisi lainnya, dalam upaya penciptaan  nilai  sosial,  entitas  organisasi  yang berada  di  wilayah  tersebut  adalah  yayasan  yang dianggap  sebagai  organisasi  murni  yang  tidak mencari  laba.  Posisi  wirausaha  sosial  atau  bisnis sosial  itu  sendiri  berada  di  tengah  antara  kedua kutub  yang  dapat  dikategorisasikan  sebagai organisasi yang tujuan utamanya adalah pencapaian misi sosial  namun dengan pendekatan bisnis (Alter, 2007; Yudha & Kusmulyono, 2018).
Sebuah  studi  tentang  kewirausahaan  sosial  yang dirintis oleh Austin dkk. (2006) memformulasikan empat aspek yang membedakan antara kewirausahaan sosial dan kewirausahaan komersial.
a. Kegagalan Pasar Kegagalan pasar adalah suatu kondisi dimana pasar  akan  mencari  titik  efisiensi  dan efektivitas dalam mengoptimalkan keuntungan  pribadinya.  Akibatnya,  proses pertambahan permintaan yang mengakibatkan turunnya keuntungan tidak akan dilayani oleh pasar. Hal ini berdampak adanya ketidakadilan  bagi  masyarakat  yang  tidak dapat  mengakses  permintaan  yang  ada. Kewirausahaan  sosial  hadir  untuk  membantu mengurangi permasalahan ini.
b. Misi Misi  adalah  dasar  pembeda  paling  utama antara  usaha  komersial  dengan  usaha  sosial. Prioritas kewirausahaan sosial adalah menyelesaikan  masalah  sosial,  sedangkan
prioritas  kewirausahaan  komersial  adalah keuntungan finansial.
c. Mobilisasi Sumber Daya Motivasi sumber daya terutama pekerja dalam usaha sosial utamanya didasari rasa pelayanan yang tinggi untuk dapat membantu menyelesaikan  masalah  sosial  yang  ada  di masyarakat.  Hal  ini  tentunya  melebihi  batas materialisme  karena yang dilihat  tidak  hanya remunerasi uang saja.
d. Pengukuran Kinerja Dalam kewirausahaan sosial, ukuran keberhasilan  tidak  hanya  dilihat  dari  pundi rupiah saja. Hal terkait manfaat sosial  sangat diperhitungkan dalam kinerja bagi kewirausahaan sosial. 2. 2 Desa Soetardjo
Kartohadikoesoemo
(1984),
mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan  masyarakat  tersebut  mengadakan  pemerintah sendiri.  Selain  itu,  Desa  didefinisikan  sebagai kesatuan  masyarakat  hukum  yang  mempunyai susunan  asli  berdasarkan  hak  asal-usul  yang bersifat  istimewa  (Widjaja,  2003).  Selanjutnya menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Dari  beberapa  definisi  desa  yang  telah dikemukakan  oleh  para  ahli  dan  undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu wilayah, yang  memiliki  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan  hak  tradisional  yang  diakui  serta  dihormati dalam sistem pemerintahan.

## 2. 3 BUM Desa
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik  Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.  Badan  Usaha  Milik  Desa,  selanjutnya disebut  BUM  Desa,  adalah  badan  usaha  yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang
berasal dari kekayaan Desa  yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat Desa.  kemudian  dalam  Pasal  1  angka  1  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, menyatakan Badan Usaha Milik Desa  yang  selanjutnya  disebut  BUM  Desa  adalah badan  hukum  yang  didirikan  oleh  desa  dan/atau bersama  desa-desa  guna  mengelola  usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau  menyediakan  jenis  usaha  lainnya  untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Menurut  peraturan  Menteri  Nomor  4  Tahun  2015 tersebut,  pendirian  BUM  Desa  bertujuan  untuk meningkatkan perekonomian Desa;
mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; meningkatkan usaha masyarakat  dalam  pengelolaan  potensi  ekonomi Desa;  mengembangkan  rencana  kerjasama  usaha antar  desa  dan/atau  dengan  pihak  ketiga; menciptakan  peluang  dan  jaringan  pasar  yang mendukung  kebutuhan  layanan  umum  warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  melalui  perbaikan pelayanan  umum,  pertumbuhan  dan  pemerataan ekonomi  Desa;  dan  meningkatkan  pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. selain itu  dipertajam  berdasarkan  Permendesa  Nomor  3 Tahun  2021  yakni  dengan  mengelola  usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya.
Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan (2007), terdapat tujuh ciri utama yang membedakan  BUMDes  dengan  lembaga  ekonomi komersial  lainnya.  Beberapa  perbedaan  tersebut adalah  Badan  usaha  ini  dimiliki  oleh  desa  dan dikelola  secara  bersama;  Modal  usaha  bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal; Operasionalisasinya menggunakan  falsafah  bisnis  yang  berakar  dari budaya  lokal  (local  wisdom);  Bidang  usaha  yang dijalankan  didasarkan  pada  potensi  dan  hasil informasi  pasar;  Keuntungan  yang  diperoleh ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan  desa  (village  policy);  Difasilitasi  oleh Pemerintah,  Pemprov,  Pemkab,  dan  Pemdes; Pelaksanaan  operasionalisasi  dikontrol  secara Bersama (Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan  Desa,  serta  anggota  atau pemodal).

## 3. METODE
3. 1 Metode Penelitian
Penelitian  eksplorasi  kegagalan  BUM  Desa  ini dilaksanakan  pada  desa-desa  yang  telah  memiliki BUM  Desa  dan  bergerak  pada  layanan  umum kepada  masyarakat  mulai  dari  simpan  pinjam, wisata,  maupun  layanan  komersial  lainnya. Filosofi  penelitian  yang  dipergunakan  adalah interpretivisme. Filosofi interpretivisme ini didasarkan  pada  kebaruan  fenomena  yang  akan diteliti  pada  objek  penelitian  dimana  pandemi  ini merupakan  suatu  situasi  tidak  terduga  yang memberikan tekanan berat bagi BUM Desa-BUM Desa  yang  baru  saja  merintis  layanan  usahanya (Saunders et al., 2016).
Selanjutnya, pendekatan yang dipergunakan untuk mendukung  penelitian  ini  adalah  induktif  dengan metodologi  penelitian  yang  akan  dipilih  adalah mono-method qualitative study . Pendekatan mono- method qualitative study adalah penggunaan teknik pengkoleksian data tunggal yaitu kualitatif karena sifat penelitian yang lebih eksploratoris (Saunders et  al.,  2016).    Selanjutnya,  strategi  riset  yang
dipergunakan adalah studi kasus. Tim peneliti akan mengambil sampel dari beberapa BUM Desa yang memiliki kriteria selaras dengan profil sampel yang diharapkan.

## 3. 2 Variabel dan Indikator
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat  eksploratoris  sehingga  variabel  yang diteliti  akan  ditentukan  melalui  tinjauan  literatur dan wawancara awal. Selanjutnya, dari 2 aktivitas tersebut  akan  ditentukan  variabel-variabel  yang signifikan dalam menyebabkan terjadinya perlambatan  kinerja  dari  BUM  Desa  yang  ada. Secara garis besar, jika merujuk pada literatur yang membahas BUM Desa, beberapa hal yang menjadi perhatian  dalam  menentukan  kinerja  BUM  Desa adalah  tata  kelola  BUM  Desa,  profesionalisme pengelola BUM Desa, komitmen kepala desa, dan partisipasi masyarakat.
Secara lebih visual, identifikasi variabel ini tergambar dalam grafis berikut:

## Gambar 2. Proses Penelitian

## 3. 3 Teknik Pengumpulan Data
Pendekatan  kualitatif  merupakan  pendekatan  riset yang telah dipergunakan dalam penelitian ini. Oleh karena  itu,  teknik  pengumpulan  data  yang  akan dilaksanakan adalah dengan melakukan wawancara mendalam. Setelah mengetahui teknik pengumpulan  data,  maka  langkah  berikutnya adalah  menyusun  instrumen  wawancara  sebagai bagian  dari  prosedur  penelitian  kualitatif  untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Teknik  wawancara  yang  telah  dilakukan  adalah semi-structured  interview yang  artinya  para narasumber  telah  diinformasikan  terlebih  dahulu gambaran pertanyaan yang akan diberikan. Tujuan dari  pemberian  informasi  di  awal  adalah  agar informan  dapat  mempersiapkan  data  pendukung sebelum  dilaksanakannya  wawancara  sehingga jika  ada  jawaban  yang  muncul  saat  wawancara terkait  suatu  data  sekunder,  narasumber  dapat
dengan mudah mereferensikannya dan menjadikan hal  tersebut  sebagai  salah  satu  cara  triangulasi. Berikut merupakan tahapan pelaksanaan wawancara:
a. Menghubungi  calon  informan,  menanyakan kesediaan, dan membuat janji pertemuan.
b. Mengirimkan daftar pertanyaan dan menginformasikan  jika  ada  data  sekunder yang diperlukan, silahkan untuk dibawa pada saat wawancara.
c. Pelaksanaan wawancara
1) Memohon izin untuk melakukan perekaman 2) Menyampaikan maksud bahwa wawancara direkam dengan tujuan untuk validitas dan reliabilitas data
3) Menyampaikan  kepada  narasumber  jika ada  informasi  sensitif  untuk  dapat disesuaikan dengan etika riset.
3. 4 Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Setelah data terkumpul, tim akan melakukan  analisis  tematik  untuk  melihat  pola yang  terjadi  mulai  dari  hasil  penelusuran  data melalui desk study maupun wawancara mendalam.
Langkah  yang  akan  kami  lakukan  adalah  sebagai berikut:
a. Melakukan transkripsi data hasil wawancara
b. Melakukan peringkasan data dan triangulasi untuk mengecek validitas dan reliabilitas data
c. Melakukan koding melalui pendekatan
analisis tematik 1) Mengidentifikasi  pemahaman  bersama atas data yang tersedia ( data comprehension )
2) Melakukan  integrasi  atas  data  yang terkoneksi ( integrate related data)
3) Mengidentifikasi  tema-tema  kunci  dari pola  yang  ada  ( identify  key  theme  of patterns )
4) Menyusun  deskripsi  tematik  atas  data yang  sudah  diintegrasikan  ( produce thematic description of the data )
5) Menyusun  kerangka  teoritik  atas  pola yang tersusun ( develop theories )
d. Mengambil kesimpulan
e. Menyampaikan temuan kesimpulan awal
f. Menyusun laporan sesuai dengan target luaran
Validasi  yang  dilakukan  akan  menggunakan triangulasi.  Triangulasi  akan  mempergunakan dukungan  dari  data  sekunder  seperti  peraturan pemerintah  maupun  informasi  formal  yang diterbitkan oleh Kementerian Desa PDTT maupun artikel ilmiah lainnya. Selain itu, proses triangulasi juga  akan  dilakukan  dengan  menyampaikan  hasil peringkasan  data  untuk  diinformasikan  kembali kepada  narasumber  untuk  memastikan  bahwa transkripsi dan simpulan informasi yang disampaikan sesuai dengan yang dimaksud.

## 3. 5 Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  adalah  seluruh  pemangku kepentingan  yang  berhubungan  dengan  aktivitas pengelolaan  BUM  Desa  di  pedesaan.  Berikut adalah daftar pemangku kepentingan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini:
Tabel 1. Daftar Informan No Bagian Narasumber Narasumber Rasionalisasi 1 Kepala Desa Setempat 1. Kepala Desa Panggungharjo (KD.1) 2. Kepala Desa  Sukorejo (KD.2) 3. Kepala Desa Gondang (KD.3) Observer  netral  yang dapat memberikan pendapat lebih berimbang 2 Staf Desa 1. Staf Desa Basin (SD.1) Observer  netral  yang dapat memberikan pendapat lebih berimbang 3 Perwakilan BPD 1. BPD Desa Basin (BP.1) Observer  netral  yang dapat memberikan pendapat lebih berimbang 4 Direktur Bumdesa 1. Direktur BUMDesa Bakti Manunggal, Desa Karang Duren (BM.1) 2. Direktur BUMDesa Mitra , Desa Basin (BM.2) 3. Direktur BUMDesa Ganeca (BM.3) 4. Direktur  BUMDesa  Lumintu (BM.4) 5. Direktur  BUMDesa  Makmur Mandiri (BM.5) 6. Direktur  BUMDesa  Gondang (BM.6) Observer  netral  yang dapat memberikan pendapat lebih berimbang
No Bagian Narasumber Narasumber Rasionalisasi 5 Staf Bumdesa 1. Staf BUMKal Arta Tirta Mandiri (SBM.1) 2. Staf BUMDesa Limentu (SBM.2) 3. Staf BUMDesa Makmur Mandiri (SBM.3) 4. Staf BUMDesa Makmur Mandiri (SBM.4) 5. Staf BUMDesa Makmur Mandiri (SBM.5) Observer  netral  yang dapat memberikan pendapat lebih berimbang 6 Pengelola  Unit  Usaha Bumdesa 1. Pengelola Usaha BUMDesa Tirta Mandiri (PU.1) 2. Pengelola Usaha BUMDesa Badra Naya (PU.2) 3. Pengelola Usaha BUMDesa Karya Usaha (PU.3) Observer  netral  yang dapat memberikan pendapat lebih berimbang 7 Penyuluh Desa 1. Penyuluh desa tingkat Kecamatan Kebon Arum (PD.1) 2. Penyuluh Desa Basin (PD.2) Observer  netral  yang dapat memberikan pendapat lebih berimbang 8 Akademisi 1. Akademisi dan penggiat BUMDesa UIN Sunan Kali Jaga (A.1) 2. Akademisi dan penggiat BUMDesa UIN Sunan Kali Jaga (A.2) Observer  netral  yang dapat memberikan pendapat lebih berimbang
Jika merujuk pada teknik pengumpulan data, maka kegiatan pengumpulan data telah dilakukan dengan wawancara  untuk  sebagian  besar  narasumber. Teknik diskusi kelompok terarah akan difokuskan untuk  menggali  informasi  jika  wawancara dilakukan secara bersamaan. Tim juga melakukan
proses penyeleksian dari BUM Desa yang menjadi lokasi penelitian. Penyeleksian ini didasarkan pada sisi  keterwakilan,  keterjangkauan,  ketersediaan waktu, dan pertimbangan adanya pandemi. Berikut ini  adalah  daftar  nama  desa  dan  BUM  Desa yang bersedia untuk dikunjungi:
Tabel 2. BUMDesa Objek Penelitian No Nama Bumdesa Lokasi Rasionalisasi 1 Tirto Mandiri Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Mewakili BUM Desa yang telah maju, namun terdampak Pandemi 2 Bodronoyo Desa Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten Mewakili BUM Desa rintisan 3 Mitra Paramarta Desa Basin, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten Mewakili BUM Desa rintisan 4 Karya Usaha Desa  Karang  Duren,  Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten Mewakili BUM Desa rintisan 5 Bakti Manunggal Desa  Gondang,  Kecamatan  Kebon Arum, Kabupaten Klaten Mewakili BUM Desa rintisan 6 Lumintu Desa  Pasung,  Kecamatan  Wedi, Kabupaten Klaten Mewakili BUM Desa berkembang 7 Ganeca Desa Sukorejo, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten Mewakili BUM Desa rintisan
8 Makmur Mandiri Desa  Sendang  Tirto,  Kecamatan Kapanewon  Berbah,  Kabupaten Sleman Mewakili BUM Desa rintisan 9 Panggung Lestari Desa  Panggungharjo,  Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Mewakili BUMDesa yang telah maju, namun terdampak Pandemi 10 Sedya Makmur Desa  Tirto  Nirmolo,  Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Mewakili BUMDesa yang telah maju, namun terdampak Pandemi

## 3. 6 Instrumen dan Tahapan Penelitian
Instrumen penelitian yang akan menjadi pemandu awal adalah daftar pertanyaan bagi para narasumber.
Tabel 3. Instrumen Penelitian No Tujuan Riset Pertanyaan Riset Daftar Pertanyaan 1 Mengidentifikasi faktor yang membuat kinerja BUM  Desa  tidak optimal ● Apa saja faktor yang mempengaruhi  kinerja  BUM Desa sehingga tidak optimal?
● Bagaimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan?
● Bolehkah diceritakan bagaimana proses pengambilan keputusan untuk memilih sebuah bisnis yang akan dijalankan oleh BUM Desa? 2 Mengetahui seberapa besar pengaruh perpolitikan  dalam mempengaruhi kesejahteraan  desa dalam  tata  kelola BUM Desa ● Apa  saja  unsur-unsur  politik yang mempengaruhi tata kelola BUM Desa? ● Bagaimana suasana perpolitikan desa mempengaruhi  kesejahteraan desa? ● Bagaimana pembagian kekuasaan  yang  ada  dalam organisasi di desa? ● Bagaimana delegasi pengambilan  keputusan  yang ada di desa? ● Bagaimana  peran  kepala  desa dalam pengelolaan BUM Desa? 3 Mengetahui Tata Kelola dan Profesionalisme Manajemen  BUM Desa yang Baik ● Apakah  BUM  Desa  memiliki standar  tata  kelola  organisasi yang baik?
● Bagaimana  cara  BUMDesa mewujudkan  profesionalisme dalam beroperasi (SDM dll)?
● Apakah  BUM  Desa  memiliki
AD/ART
● Bagaimana penerapan AD ART tersebut?
● Bagaimana peran lembaga
pengawas? ● Bagaimana  sistem  perekrutan, pengelolaan,  dan  peningkatan kinerja pegawai BUM Desa?
4 Mengidentifikasi partisipasi warga dalam  mewujudkan kesejahteraan  desa melalui  operasional BUM Desa ● Bagaimana peran dan keterlibatan warga masyarakat dalam  setiap  Program  BUM Desa?
● Bagaimana reaksi warga masyarakat  tentang  kinerja BUM Desa? ● Apakah  Anda  tahu  ada  BUM Desa?
● Bagaimana kinerja BUM Desa menurut Anda?
● Apakah  Anda  tertarik  untuk berpartisipasi  dalam  kegiatan BUM Desa?
5 Mengidentifikasi fenomena desa wisata sebagai kerangka model bisnis BUM Desa ● Hal-hal apa saja yang membuat  BUM  Desa  tertarik untuk  menjalankan  konsep desa wisata? ● Bagaimana  ketersediaan  aset desa  dalam  mengakomodasi keinginan  BUM  Desa  untuk menjadi desa wisata? ● Apa alasan desa ini bergabung menjadi desa wisata?
● Apakah  ada  aset  lain  yang dimiliki  desa  dan  tidak  terkait wisata?

## 4. HASIL PEMBAHASAN
Tahapan  analisis  dan  pembahasan  di  Bab  4  ini dimulai  dengan  menyediakan  deskripsi  informasi terkait situasi terkini di masing-masing BUM Desa. Deskripsi  tersebut  akan  menghasilkan  temuan- temuan  yang  potensial  dalam  menyebabkan kegagalan kinerja BUM Desa. Temuan-temuan ini kemudian  akan  dikategorisasi  pada  bagian selanjutnya. Kemudian, setelah temuan dikategorisasi,  tim  peneliti  akan  menyusun  model kerangka temuan  yang diduga menjadi  kombinasi dalam menyebabkan kegagalan BUM Desa. 4.1 Identifikasi Situasi di Masing-masing Bumdesa
a. BUM  Desa  Tirto  Mandiri,  Desa  Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa)  Tirta Mandiri terletak di Desa Ponggok Kabupaten Klaten.  BUM  Desa  ini  bergerak  dalam industri pariwisata khusus mengelola wahana wisata  di  Desa  Wisata  Ponggok.  BUM  Desa ini membawahi Divisi Usaha Wisata Berdesa (Umbul  Ponggok,  Studi  Desa,  Budidaya Perikanan)  dan  Divisi  Usaha  Perdagangan  & Jasa  (Toko  Desa  Sumber  Panguripan,  PAB, Simpan  Pinjam).  Mengelola  pengembangan usaha  lain  yaitu  Resto  Ponggok  Ciblon, Homestay  Tirta  Mandiri,  Gedung  Banyu Panguripan.
b. BUMDesa  Bodronoyo,  Desa  Jomboran, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa) Bodroyono  terletak  di  Desa  Jomboran Kabupaten  Klaten.  BUM  Desa  ini  bergerak dalam  industri  pariwisata  khusus  mengelola kafe  kopi  sawah  di  Desa  Wisata  Jomboran. kafe  kopi  sawah  mampu  menampung tenaga kerja sebanyak 30 orang dari desa Jomboran. Keberadaan  kafe  telah  menjadi  sumber pendapatan  asli  desa  (PADes).  Begitu  pula dengan  lahan  parkir  kafe  yang  dikelola BUMDes  (Agung  Widodo  wartakita.org, diakses 30 November 2021).
c. BUMDesa  Mitra  Paramarta,  Desa  Basin, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Mitra Paramarta  terletak  di  Desa  Kebon  Arum Kabupaten  Klaten.  BUM  Desa  ini  bergerak dalam industri pariwisata khusus pengelolaan tempat  wisata  di  Desa  Basin.  BUM  Desa  ini sudah  mampu  berdiri  namun  gagal  bangkit akibat  pandemi  Covid  19.  aset  BUM  Desa Mitra Paramarta banyak mengalami kehilangan  karena  tidak  mampu  melakukan pengamanan aset dan investasi dari Pemerintah Desa belum selesai (belum tuntas)
d. BUMDesa Karya Usaha, Desa Karang Duren, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten BUMDesa  Karya  Usaha  awalnya  bergerak dalam  usaha  simpan  pinjam  yang  mampu memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  desa, namun  secara  finansial  BUMDesa  ini  belum mampu  menujukan  kinerjanya.  Sehingga dapat dikatan usaha simpan pinjam ini masih bersifat  sosial.  Saat  ini,  BUMDesa  telah berupaya  membangun  wahana  wisata  berupa mini zoo .
e. BUMDesa Bakti Manunggal, Desa Gondang, Kecamatan Kebon Arum, Kabupaten Klaten Desa  Gondang  merupakan  pintu  masuk Kecamatan  Kebon  Arum  dan  terletak  secara strategis    dalam  jalur  pada  jalan  raya Yogyakarta-Solo.  Desa  Gondang  menjadi salah satu desa yang memperoleh mandat dari Pemerintah Kabupaten Klaten  untuk menjadi salah  satu  sentra  wisata  bersama  dua  desa lainnya  di  Kecamatan  Kebon  Arum.  Saat  ini Desa  Gondang  sedang  berfokus  pada pengembangan rest area di tepian Jalan Raya Yogyakarta-Solo  dan  perbaikan  infrastruktur mata air yang berada di wilayah selatan desa. Hal  menarik  dari  Desa  Gondang  adalah adanya  hubungan  komunikasi  yang  positif antara Kepala Desa dengan Direktur Bumdesa.  Komunikasi  positif  ini  terbangun karena Direktur Bumdesa ini merupakan salah satu pendukung Kepala Desa dalam pemilihan kepala desa sebelumnya. Selain itu, kapasitas Direktur  Bumdesa  cukup  dapat  diandalkan karena  merupakan  sarjana  lulusan  dari Universitas Gadjah Mada. Sayangnya, menurut penuturan beliau, dalam waktu dekat akan  mengikuti  seleksi  calon  pegawai  negeri sipil dan kemungkinan akan bermigrasi keluar desa jika lolos. Tantangan lain dalam desa ini adalah  adanya  konflik  dengan  calon  kepala desa yang kalah dalam kontestasi sebelumnya sehingga tidak menggerakkan warga simpatisannya  untuk  mendukung  kebijakan kepala desa terpilih.
f. BUMDesa Lumintu, Desa Pasung, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten
BUMDesa Lumintu Desa Pasung, Kecamatan Wedi,
Kabupaten Klaten memilih mengembangkan bidang  agrowisata  buah.
Selain  itu,  BUMDes  Pasung  juga  mengelola kolam  pemancingan  ikan  dan  warung  makan Tirto  Mili,  Kafe  Sor  Tower,  dan  lainnya. BUM Desa Lumintu berdiri pada tahun 2018. BUM  Desa  Lumintu  merupakan  BUM  Desa Rintisan  yang  terdampak  atas  adanya
pandemik
covid 19 (Sumarsono, wartakita.org, diakses 30 November 2021). g. BUMDesa Ganeca, Desa Sukorejo, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten
BUMDesa  Ganeca  merupakan  BUMDesa yang berada dalam fase rintisan. Berlokasi di Desa Sukorejo, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten.  Saat  ini,  berkecimpung  dalam  bisnis pengelolaan  sampah  rumah  tangga  di lingkungan  sekitarnya.  Namun,  di  beberapa kesempatan  sebelumnya,  BUMDesa  ini pernah  mencoba  beberapa  area  bisnis  seperti pom bensin dan beberapa lainnya.
Saat ini pun kondisi arus kas dari BUMDes ini masih belum optimal dikarenakan unit bisnis yang  ada  belum  bisa  secara  maksimal memberikan  kontribusi  kepada  PADes  (hasil interview, 2021).
h. BUMDesa  Makmur  Mandiri,  Desa  Sendang Tirto, Kecamatan Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman
BUMDesa  Makmur  Mandiri  ini  terletak  di dekat lapangan udara Adi Sucipto Yogakarta. Secara geografis dan sosiologi, desa ini sudah termasuk sub urban dengan gaya hidup warga desa  yang  sudah  mendekati  gaya  hidup perkotaan.  Maka  unit  usaha  unggulan BUMDesa ini bergerak dibidang pengelolaan sampah  yang  menjadi  masalah  bagi  warga perkotaan.  Unit  usaha  ini  juga  merupakan program  unggulan  Provinsi  DI  Yogyakarta. Secara  finansial,  usaha  pengelolaan  sampah ini  belum  mendatangkan  keuntungan  yang banyak, namun sudah mampu menjadi solusi atas  masalah  persampahan.  Informasi  yang menarik  adalah  saat  ini  ketua  BUMDesa sedang  dalam  periode  kampanye  dalam rangka pencalonannya menjadi kepala Desa.
i. BUMDesa Panggung Lestari, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Pemerintah  Desa  Panggungharjo  mendirikan BUMDes  yang  diberi  nama  BUMDes Panggung Lestari sebagai upaya pendayagunaan  potensi  desa  dan  diharapkan menjadi  entitas  yang  mampu  mengungkit perekonomian  masyarakat  pada  bulan  maret tahun 2013 (www.panggungharjo.desa.id diakses  30  November  2021  jam  15:24).  ini merupakan  contoh  BUM  Desa  yang  sudah maju  namun  mendapatkan  dampak  baik  dari sisi  adanya  kebijakan  pemerintah  atas pandemik  covid  19  dan/atau  terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan berubahnya  BUM  Desa  berubah  dari  badan usaha menjadi badan hukum.
j. BUMDesa  Sedya  Makmur,  Desa  Tirto Nirmolo,  Kecamatan  Kasihan,  Kabupaten Bantul BUMDesa Sedya Makmur Desa Tirtonirmolo, Kasihan,  Bantul,  DIY.  BUMDes  Sedya Makmur merupakan salah satu BUMDes yang dapat  dikatakan  sukses.  Diketahui  BUMDes Sedya Makmur memerupakan pengembangan dari unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)  yang  berdiri  sejak  1988  dan menjadi  salah  satu  BUMDes  yang  memiliki aset terbesar saat ini yaitu mencapai 12 milyar pada November 2019 (Suyoto, Dr. Ratminto, M.Pol. Admin, 2020)

## 4.2 Kategorisasi Faktor Kegagalan BUM Desa
Berdasarkan  identifikasi  dalam  situasi  terkini  di masing-masing  desa  yang  dikunjungi,  terdapat beberapa  kategori  permasalahan  yang  dapat diklasifikasikan. Klasifikasi yang berhasil diidentifikasi yaitu:
4.2.1 Aturan Pemerintah Terkait Pandemi a. Kebijakan PSBB dan PPKM membuat unit usaha yang mengundang banyak pengunjung harus  ditutup  sementara  (KD.1  dan PU.1).
4.2.2 Adaptabilitas Model Bisnis BUMDesa
a. Tidak  banyak  unit  usaha  BUM  Desa yang  dirintis  dari  embrio  usaha.  Unit usaha  banyak  diputuskan  tanpa melihat  potensi  aset  desa.  (PD.1  dan BM.6)
b. BUM  Desa  mengandalkan  prioritas pendapatan  dari  unit  usaha  wisata. Sejak pandemi, dengan adanya aturan pembatasan  sosial,  unit  usaha  wisata sama  sekali  tidak  dapat  menerima kunjungan dan tanpa pemasukan sama sekali.  Unit  usaha  tambahan  yang tersedia  pun  juga  merupakan  unit pendukung wisata seperti penyediaan makanan, parkir, souvenir, dan sejenisnya, sehingga juga turut terdampak  ketika  wisata  ditutup (PU.1).
c. Unit  usaha  BUM  Desa  selain  wisata belum  sanggup  menjadi  penopang pendapatan  BUM  Desa  (PU.1  dan BM.2).
d. Beberapa  unit  usaha  BUM  Desa masih  belum  kokoh  karena  masih membutuhkan  suntikan  pendanaan berkelanjutan. Hal ini terkait pemilihan  unit  usaha  yang  tidak sesuai dengan aset desa dan keuangan desa (KD.2, BM. 3 dan BM.2).
e. Ketergantungan  unit  usaha  BUM Desa pada sektor konsumsi lokal desa dimana  kemampuan  konsumsi  lokal juga  terbatas  akibat  pandemi  (KD.2,
BM.3, dan BP.1). 4.2.3 Tata Kelola BUMDesa yang tidak sesuai koridor peraturan perundang- undangan a. Legalitas  usaha  BUM  Desa  maupun unit  usaha  yang  belum  disiapkan namun sudah meluncurkan layanannya (BM.1).
b. Akuntabilitas dalam pengelolaan manajemen BUM Desa (BM.2, PU.2)
c. Akuntabilitas  khususnya  masalah integritas  dalam  pelaporan  keuangan BUM Desa (PU.2 dan KD.1)
d. Manajemen  BUM  Desa  tidak  siap menghadapi  perubahan  ketika  ada pergantian pucuk pimpinan unit usaha (KD.1 dan KD.3).
e. Kepala  desa  melakukan  intervensi dalam pengelolaan BUM Desa dalam konteks  tertentu  dapat  dibenarkan, dalam  rangka  untuk  menaikkelaskan BUMDesa  untuk  menjadi  lebih  maju dan mandiri (KD.1).
f. Kepala desa secara pribadi mengelola unit  usaha  BUM  Desa  bersama keluarganya (PU.2)
g. Anggota keluarga kepala desa
melakukan intervensi dalam keputusan BUM Desa (PU.2).
h. Transparansi  dan  akuntabilitas  atas laporan  keuangan  BUM  Desa  pada usaha yang dikelola oleh kepala desa (KD.1, PU.2).
i. Kepala desa berani mengambil resiko yang  terukur  namun  tidak  memenuhi kaidah perundangan yang seharusnya terkait BUM Desa (KD.1)
j. Pendekatan  pengelolaan  BUM  Desa yang didominasi oleh aspek kekeluargaan dibandingkan profesionalisme (PU.3, PD.1). 4.2.4 Visi BUMDesa yang Belum Visioner
a. Pendekatan  pragmatis  untuk  fokus kepada economic profit dibandingkan social  benefit .  Salah  satu  yang dilakukan  adalah  mempekerjakan karyawan  operasional  dari  luar  desa (PU.2).
b. Pendekatan  pengelolaan  usaha  yang mengedepankan keuntungan finansial
(BM.2, SBM.1 dan SBM.4).
4.2.5 Rendahnya Partisipasi Masyarakat
a. Komitmen  masyarakat  yang  rendah dalam  menjaga  aset  milik  unit  usaha BUM Desa (BM.2)
b. Rendahnya  partisipasi  masyarakat dalam  mengikuti  kegiatan  yang dilaksanakan oleh BUM Desa (BM.2).
c. Rasa memiliki dari masyarakat sekitar unit  usaha  BUM  Desa  sangat  rendah (BM.2).
4.2.6 Kapasitas  dan  Keterampilan  Sumber Daya  Manusia  di  BUM  Desa  yang Rendah
a. Pengurus  BUM  Desa  tidak  memiliki motivasi  karena  BUM  Desa  tidak mampu  menjamin  keberlangsungan kesejahteraannya (BM.2, BM.3,
KD.2, dan BP.1). b. Kapasitas  Direktur  BUM  Desa  tidak memadai  terkait  faktor  usia  dan  latar belakang pekerjaan sebelumnya
(SBM.2, KD.2 dan KD.1).
c. Direktur BUM Desa sedang mempertimbangkan  pilihan  profesi baru di luar desa (BM.4).
d. Fokus  Direktur  BUM  Desa  terbagi kepada  kepentingan  pribadi  di  luar BUM Desa (BM.2).
e. Kapasitas  SDM  lokal  belum  mampu mengimbangi  harapan  pemerintah daerah untuk standar layanan hospitality yang memadai.
f. SDM  Pengelola  BUM  Desa    yang sudah sepuh (SBM.1).
4.2.7 Kepemimpinan Kepala Desa
a. Kepemimpinan  kepala  desa  tidak optimal (BM.3, BM.2, SD.1)
b. Direktur BUM Desa tidak ada inisiatif karena  dominasi  tinggi  dari  kepala desa (BM.2, SBM.2)
c. Tarik ulur semangat usaha antara tim sepuh  (kepala  desa)  dan  tim  muda (direktur BUM Desa) (PU.3)
d. Kepala  desa  terlalu  dominan  dalam pengelolaan  hal-hal  lain  di  desa (KD.1)
e. Tingkat ketergantungan yang tinggi pada Kepala Desa (KD.1)
4.2.8 Pola  Pikir  Kepala  Desa  yang  Tidak
Lincah
a. Rendahnya inisiatif ide dari kepala desa sehingga mudah ditekan oleh pihak lainnya (SD.1, PD.2, BM.3).
b. Inisiatif ide usaha yang tersedia bukan dari keinginan masyarakat dan kepemilikan aset lokal (BM.2, PD.2).
c. Pandangan  direktur  BUM  Desa  dan kepala  desa  bersilangan  tentang pemanfaatan dana desa (SBM.2).
d. Inisiatif  dan  ide  dari  pihak  yang terlibat dalam pengelolaan BUM Desa tidak optimal
e. Kepala  desa  kurang  jeli  dalam mencari  dan  memanfaatkan  peluang (BP.1, BM.3)
f. Kepala  desa  memiliki  kemampuan berjejaring  yang  rendah  sehingga mampu mengundang investor berinvestasi dan hanya berharap pada bantuan  maupun  dana  desa  saja (BM.3, BP.1 SD.1, BP.2). 4.2.9 Kondisi  Makroekonomi  yang  Belum Stabil
a. Usaha  BUM  Desa  terdampak  karena mitra usaha terkena dampak pandemi, seperti  keterlambatan  pembayaran pinjaman pokok (SBM.1).
4.2.10 Eksternalitas  Negatif  dari  Kebijakan Pemerintah
a. Tekanan dari program pemerintah untuk pemilihan ide bisnis BUM Desa  yang membuat program BUM Desa tidak dapat berjalan optimal (PD.1 dan PD.2).
b. Belum tersedianya modal untuk peningkatan skala unit usaha yang disiapkan (BM.2).
c. Tekanan dalam alokasi pemilihan unit usaha bagi BUM Desa (BM.2, BM.1, PD.2).
4.2.11 Atmosfer Politik Lokal Desa
a. Tantangan dari lawan politik yang kalah saat pilkades menghambat upaya-upaya pengembangan usaha BUM Desa (SD.1).
b. Direktur Bumdes menjadikan BUM Desa sebagai alat politik menjadi kepala desa (kuda troya) (PU.1,
SBM.5).
c. Analisis bisnis yang dilakukan hanya untuk pembuktian sesaat, bukan atas dasar keberlanjutan, lebih ke arah pemanfaatan untuk misi lainnya (PU.1, PU.2 dan SBM.5)

## 4.3 Pemodelan Kegagalan BUM Desa
Berdasarkan  penjabaran  kategorisasi  faktor-faktor kegagalan  BUM  Desa,  maka  selanjutnya  dibuat pemodelan yang dapat menggambarkan hubungan dan pengaruh antar kategori atau variabel terhadap kegagalan BUM Desa. Adapun desain pemodelan kegagalan BUM Desa adalah sebagai berikut.
Gambar 3.  Pemodelan Kegagalan BUM Desa
Dari  pemodelan  tersebut  dapat  digambarkan bahwa, kegagalan BUM Desa berpotensi dipengaruhi oleh 11 faktor yang saling berhubungan  dan  berpengaruh  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Sebelas  faktor tersebut  antara  lain  Aturan  Pemerintah  Terkait Pandemi, Adaptabilitas Model Bisnis BUM Desa, Tata  Kelola  BUM  Desa  yang  Tidak  Profesional, Visi  Bumdes  yang  Belum  Visioner,  Rendahnya
Partisipasi Masyarakat, Kapasitas dan
Keterampilan Sumber Daya Manusia di BUM Desa yang  Rendah,  Kepemimpinan  Kepala  Desa,  Pola Pikir  Kepala  Desa  yang  Tidak  Lincah,  Kondisi Makroekonomi  yang  Belum  Stabil,  Eksternalitas Negatif dari Kebijakan Pemerintah, dan Atmosfer Politik Lokal Desa yang kurang kondusif. Adapun kepemimpinan kepala desa ini berpotensi dipengaruhi  pola  pikir  kepala  desa  yang  tidak
lincah.  Untuk  tata  kelola  BUM  Desa  yang  tidak profesional berpotensi dipengaruhi oleh kepemimpinan  Kepala  Desa  dan  rendahnya kapasitas  SDM  pengelola  BUM  Desa.  Kemudian faktor  adaptabilitas  model  bisnis  BUM  Desa berpotensi  dipengaruhi  oleh  rendahnya  kapasitas SDM pengelola BUM Desa, Visi BUM Desa yang belum  visioner,  dan  kondisi  makroekonomi  yang tidak  stabil.  Jika  melihat  kondisi  terkini,  untuk eksternalitas  negatif  dari  kebijakan  Pemerintah berpotensi  dipengaruhi  oleh  aturan  Pemerintah terkait pandemi.

## 5. KESIMPULAN
Tujuan utama penelitian ini adalah mengeksplorasi faktor-faktor  yang  berpotensi  mempengaruhi kegagalan  BUM  Desa.  Eksplorasi  faktor-faktor yang  berpotensi  mempengaruhi  kegagalan  BUM Desa  disusun  berdasarkan  kajian  secara  kualitatif dengan pengumpulan data dan informasi menggunakan  wawancara  kepada  tokoh-tokoh kunci  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  BUM Desa.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa faktor-faktor  yang  berpotensi  mempengaruhi kegagalan  BUM  Desa  adalah  sebagai  berikut  (1) Aturan Pemerintah Terkait Pandemi, (2) Adaptabilitas  Model  Bisnis  BUM  Desa,  (3)  Tata
Kelola BUM Desa yang Tidak Profesional, (4) Visi Bumdes  yang  Belum  Visioner,  (5)  Rendahnya Partisipasi Masyarakat, (6) Kapasitas dan Keterampilan Sumber Daya Manusia di BUM Desa yang Rendah, (7) Kepemimpinan Kepala Desa, (8) Pola  Pikir  Kepala  Desa  yang  Tidak  Lincah,  (9) Kondisi  Makroekonomi  yang  Belum  Stabil,  (10) Eksternalitas  Negatif  dari  Kebijakan  Pemerintah, dan (11) Atmosfer Politik Lokal Desa yang kurang kondusif.
maka perlu adanya mitigasi risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor kegagalan BUM Desa tersebut.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta : Graha Ilmu.
A  Friedlander,  Walter.Pengantar  Kesejahteraan Sosial Jakarta: Gema Insani Press, 1961
Amanda,  H.  W.  (2015).  Strategi  Pembangunan
Desa  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli Desa  Melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES)(Studi Pada Badan Pengelola Air Minum  (BPAM)  Di  Desa  Ketapanrame Kecamatan  Trawas  Kabupaten  Mojokerto).
Publika, 3(5).
Amri,  K.  (2016).  Evaluasi  Program  Badan  Usaha Milik Desa (BUMDes). JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara), 13(3), 295-299.
Arikunto,  Suharsimi.  1998.  Prosedur  Penelitian
Suatu  Pendekatan  Praktek.  Jakarta:  PT. Rineka Cipta.
Astamoen,  P.  Moko.  2005.  Entrepreneurship. Penerbit Alfabeta. Jakarta.
Bake,  J.,  Akib,  H.,  &  Niswaty,  R.  (2021).
Management Model and the Success Factors of  Village  Owned  Enterprises  (VOEs)  in Indonesia. International Journal of Economics  &  Business  Administration (IJEBA), 9(2), 82-100.
Bungin,  Burhan.  2003.  Analisis  Data  Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Candraningsih, K. E., Sarayanti, K. Y., Pratiwi, P. R.,  Putu,  L.,  Ayu,  I.  G.,  Juliantari,  D.,  &
Devilaksmi,  A.  T.  (2018).  Pengelolaan Keuangan  Dan  Sumber  Daya  Manusia  Pada BUMDesa Bulian Kecamatan Kubutambahan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan HUmanika, 8(1), 24–32. Dewi,  C.,  Kurniawan,  P.  S.,  &  Yasa,  I.  N.  P. (2018). Analisis Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan
Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Badan Usaha Milik Desa ( Studi Pada Badan Usaha Milik  Desa  Mandala  Giri  Amertha  Desa Tajun  ).  JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 9(3), 26–37.
Gunawan, K. (2011). Manajemen BUMDes dalam rangka  menekan  laju  urbanisasi.  Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi, 10(3), 61-72.
Gunaya,  G.  N.  A.,  Sujana,  E.,  &  Eka,  P.  M.  D. (2017).  Fenomena  Rangkap  Jabatan  Dalam Pengelolaan  Keuangan  Badan  Usaha  Milik Desa  (BUMDesa)  (Studi  Kasus  Pada  Badan Usaha  Milik  Desa  Mandala  Parahita  Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten  Buleleng).  E-Jurnal  S1  Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2).
Haeruddin,  &  Lina,  M.  (2021).  Analisis  Sistem Akuntansi  Dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM DESA). AkMen, 18(1), 36–45.
Henry Faizal Noor, Ekonomi Manajerial, Jakarta :
PT. Raja Grafindo Persada, 2007 http://kemendesa.go.id/view/detil/2428/bumdes- maju-mandiri-dongkrak-perekonomian-desa- bejiharjo
http://kemendesa.go.id/view/detil/2254/kemendes- pdtt-tampilkan-bumdes-terbaik-tingkat- nasional-di-sail-sabang-2017
http://kemendesa.go.id/view/detil/1932/40- bumdes-raih-omzet-ratusan-juta-hingga-rp8- miliar-per-tahun http://kemendesa.go.id/view/detil/1932/40- bumdes-raih-omzet-ratusan-juta-hingga-rp8- miliar-per-tahun http://www.berdesa.com/ini-dia-lima-bumdes-
terbaik-di-pulau-jawa/ https://kumparan.com/tugujogja/kemendes-pdtt- separuh-lebih-bumdes-di-indonesia-mati- suri-27431110790555989 https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/27/185 143526/jumlah.bumdes.mencapai.18.446.uni t https://republika.co.id/berita/ekonomi/desa- bangkit/18/07/30/pcdo4b383-jumlah- bumdes-mencapai-35-ribu https://www.panggungharjo.desa.id/bumdes/ http://www.wartakita.org/di-masa-pandemi-covid- 19-ekonomi-desa-harus-tetap-menggeliat- kades-jomboran-begini-caranya/
http://www.wartakita.org/tarik-minat-kaum- milenial-agar-mau-bertani-bumdes-lumintu- pasung-kembangkan-agrowisata-buah/
Jaryono,  J.,  &  Tohir,  T.  (2019).  Analisis  Kinerja
Bumdes  “Mitra  Usaha  Makmur”  Dalam
Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa (Pades)  Desa  Susukan  Kecamatan  Sumbang Kabupaten Banyumas. Sustainable Competitive Advantage (SCA), 9(1). Leni,  M.  Y.  K.,  &  Musmini,  L.  S.  (2020). Menerapkan  Sistem  Informasi  Akuntansi Dalam Meningkatkan Transparansi Pengelolaan  Keuangan  Pamsimas  Pada BUMDesa  Giri  Artha.  Jurnal  Akuntansi Profesi, 11(1).
Maryunani.  2008.  Pembangunan  Bumdes  dan Pemerdayaan  Pemerintah  Desa.  Bandung: CV Pustaka Setia.
Moleong,  Lexy  J.  (2007)  Metodologi  Penelitian
Kualitatif,  Penerbit  PT  Remaja  Rosdakarya Offset, Bandung
Muhadjir,  Noeng  .  1996.  Metodologi  Penelitian
Kualitatif, Yogyakarta : Rakesarasin. Ni  Wayan,  S.  P.,  Putu,  S.  K.,  &  Edy,  S.  (2017). Analisis Perbandingan Rasio-Rasio Keuangan Dan Dampaknya Terhadap Kelangsungan  Bisnis  Badan  Usaha  Milik
Desa  (Studi  Kasus  Pada  BUMDesa  Di  K abupaten  Klungkung).  E-Jurnal  S1  Ak
Universitas Pendidikan Ganesha, 1(1), 1–12.
Nugroho,  T.  W.  (2020). Performance  Analysis  of
Village-owned enterprises Based on Financial and Management Aspects in Blitar Regency, East Java. Habitat, 31(2), 64–77.
Nurjanah,  S.,  Mukhzarudfa,  &  Yudi.  (2020).
Penerapan Tata Kelola dan Kinerja Keuangan Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesaa) di  Kabupaten  Merangin.  Jurnal  Akuntansi Dan  Keuangan  Universitas  Jambi  (JAKU), 5(4), 243–257.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  39 Tahun
2010  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa Badan Usaha Milik Desa,
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah Tertinggal,  Dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  Tentang Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan,  dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Posi,  S.  H.,  &  Mahendra,  P.  S.  P.  A.  (2021).
Pengaruh  Tingkat  Pendidikan,  Pemahaman Akuntansi dan Pelatihan Penyusunan Laporan  Keuangan  Terhadap  Pelaporan Keuangan  BUMDesa  Berdasarkan  SAK ETAP.  JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 12(2), 463–469.
Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan, 2007, Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa
(BUMDes), Malang, Universitas Brawijaya
Primiana,  Ina.  2009,  Menggerakkan  Sektor  Riil UKM  & Industri, Penerbit Alfabeta, Bandung.
Qosjim, A. (2017). Analisis Kinerja BUMDES di Kabupaten  Lumajang.  Jurnal  Ekuilibrium, 1(1), 10-17.
Raharjo, T ., Wirawan, A.,  Yudanto, A. A. (2019). Sukses  adalah  Hak  Semua  BUMDesa. Prasetya Mulya Publishing.
Rahman, A. (2015). Peranan Badan USAha Milik
Desa (Bumdes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu
Kabupaten  Rokan  Hulu).  Jurnal  Mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, 2(1).
Soetardjo  Kartohadikoesoemo.1984.  Desa,  Balai Pustaka, Jakarta.
Sofyani,  H.,  Atmaja,  R.,  &  Rezki,  S.  B.  2019. Success  factors  of  village-owned  enterprises (BUMDes)  performance  in  indonesia:  An exploratory study. Journal of Accounting and Investment, 20(2), 44-58
Sukmadinata,  Nana  Syaodih.  2007.  Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Suharto  ,  Edi.2005.  Analisis  Kebijakan  Publik  : Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah  dan Kebijakan Sosial. Alfabeta : Bandung.
Sukriani, L., Putu Eka, D. M. D., & Wahyuni, M. A.  (2018).  Pengaruh  Tingkat  Pendidikan,
Pengalaman Kerja, Pelatihan, dan Penggunaan  Teknologi  Informasi  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  BUMDesa  di Kecamatan  Negara.  JIMAT  (Jurnal  Ilmiah Mahasiswa  Akuntansi)  Undiksha,  9(3),  85– 97.
Suryana. 2014. Kewirausahaan, Edisi  IV. Jakarta: Salemba Empat.
Sutardi, K. Y., Wahyuni, M. A., & Sinarwati, N. K.
(2017).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Proses
Penyaluran  Kredit  Desa  Tajun  Tahun  2011- 2015.  JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2), 2–11. Suyoto,  Dr.  Ratminto,  M.Pol.  Admin.  2020. Analisis  Modal  Sosial  Badan  usaha  Milik Desa  Dalam  Pengelolaan  Unit  Usaha Ekonomi  Desa  Simpan  Pinjam  (UED-SP) (Studi  Kasus  BUM  Desa  Sedya  Makmur, Desa  Tirtonirmolo,  Kecamatan  Kasihan, Kabupaten Bantul) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Undang-Undang  Republik  Indonesia    Nomor  6
Tahun 2014 Tentang Desa
Widjaja,  HAW.  2003.  Otonomi  Desa  Merupakan
Otonomi  Asli  Bulat  dan  Utuh.  PT.
RajaGrafindo Persada,Jakarta. Yudiardi, D., & Karlina, N. (2017). Identification
Of  Supporting  And  Inhibiting  Factors  Of Bumdes (Village-Owned Enterprises)
Village  Development  Planning  In  Sukarame
District Garut. Global Journal of Politics and
Law Research, 5(1), 1-14.