## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
VOLUME 45
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2019

## DAFTAR ISI

## PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963−1969
Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser  ........................................................................... 1 AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron ...................................... 19 PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 Al Araf Assadallah Marzuki ................................................................................................ 33

## MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Nyimas Latifah Letty Aziz .................................................................................................... 47

## KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER
NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA Melpayanty Sinaga................................................................................................................ 61

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL
LINTAS BATAS Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana ............................................. 76

## MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA
Djuneidi .................................................................................................................................. 93

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Meilinda Sari Yayusman .................................................................................................... 106

## TINJAUAN BUKU
PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET Ubaidillah............................................................................................................................. 113

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018 VOLUME 45 ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694 NOMOR 1, JUNI 2019
DDC: 320.5 Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser
PERTUMBUHAN NASIONALISME INDONESIA DI KALANGAN ORANG PAPUA 1963 − 1969

## ABSTRAK
Secara geografis, proses mengindonesiakan orang Papua sejak 1945 hingga dewasa ini di beberapa daerah sebenar­ nya masih dalam tahap penyemaian, belum ke tahap pertumbuhan apalagi perkembangan. Padahal, sejak 1945 hingga 1961, Jakarta tidak pernah mempersiapkan dan mengirim kelompok nasionalis Indonesia ke Papua untuk mengindonesiakan orang di Papua. Maka, tidaklah mengherankan apabila ketika Tri Komando Rakyat (Trikomando) diumumkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta, nasionalisme orang Papua lebih kuat daripada nasionalisme Indonesia. Sementara sejak pascaintegrasi 1963 hingga kini, pemerintah telah menjadikan hampir seluruh tanah Papua yang dianggap menentang Jakarta sebagai daerah sasaran operasi militer. Mengacu pada kondisi Papua dewasa ini, memunculkan pertanyaan apakah keinginan rakyat Papua pada masa kini yang masih memilih referendum dan memisahkan diri dari NKRI menandakan bahwa nasionalisme Papua masih dominan daripada nasionalisme Indonesia? Tulisan ini membahas dua hal pokok, yaitu para aktor yang terlibat dalam proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak Tahun 1963−1969? dan proses pertumbuhan kesadaran nasionalisme Indonesia di kalangan orang Papua di Biak pada 1963−1969.
Kata Kunci: perkembangan Papua, nasionalisme Indonesia, operasi militer, orang Papua

## DDC: 322.4

## Damianus Benediktus Gene Djo dan Eusabius Separera Niron AMBIVALENSI TINDAKAN REPRESIF NEGARA ATAS KONFLIK PAPUA

## ABSTRAK
Artikel ini  bertujuan untuk mengoreksi pendekatan represif yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat Papua dan mencoba melihat bangkitnya nasionalisme masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan represif yang dilakukan oleh negara. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, tulisan ini berargumen bahwa dalam penyelesaian konflik Papua, pendekatan represif oleh aparat keamanan yang mengatasnamakan negara masih masif terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif tersebut tidak akan menyelesaikan konflik yang terjadi di tanah Papua. Pendekatan represif malah akan membangkitkan trauma kekerasan masa lalu dan menghambat proses pembangunan serta perkembangan demokrasi lokal di tanah Papua. Tindakan represif di tanah Papua, sering didasarkan pada alasan integrasi dan stabilitas nasional. Namun, tindakan ini di lain sisi membangkitkan semangat nasionalisme dari masyarakat Papua sebagai suatu bangsa. Oleh karena itu upaya penyelesaian problem di Papua harus dilakukan dengan cara yang kritis­progresif dan humanis yakni dialog dalam terang Pancasila: sosio­nasionalisme dan sosio­demokrasi.
Kata Kunci: konflik Papua, tindakan represif, dan dialog

## DDC: 302.2

## Al Araf Assadallah Marzuki

## PENGUATAN DEMOKRASI CYBER DI INDONESIA PASCA PEMILU 2019 ABSTRAK
Pada 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan presiden, anggota legislatif, dan DPD periode 2019−2024 secara serentak) yang dianggap sebagai pemilihan umum terumit sedunia. Pada era digital, ruang siber ( cyber space ) dalam proses pemilihan umum dan penguatan demokrasi menjadi penting untuk menciptakan suasana demokrasi yang kondusif, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan permasalahan demokrasi di ruang siber yang meliputi penyebaran berita hoaks, independensi Pers, dan hingga munculnya pembatasan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun konstruksi penulis tawarkan untuk menguatkan demokrasi di ruang siber. Pertama, berita hoaks sering kali muncul dari media daring yang tidak terdaftar, seharusnya untuk mendirikan media berita daring diperlukannya suatu izin pendirian badan usaha pers. Kedua,  terhadap media berita daring yang tidak terdaftar di Dewan Pers seharusnya oleh pemerintah bukan hanya dilakukan pemblokiran atas media daring tersebut, tetapi juga menjatuhkan pidana denda terhadap media berita yang menyalahi aturan tesebut.
Kata Kunci: demokrasi, cyber law, demokrasi cyber
DDC: 320.8

## Nyimas Latifah Letty Aziz
MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

## ABSTRAK
Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa­bangsa dan negara­negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya­upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah­daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai­nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.
Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah
DDC: 364.1

## Melpayanty Sinaga
KEJAHATAN TRANSNASIONAL MELALUI PERDAGANGAN BARTER NARKOBA DI KAWASAN PERBATASAN RI – PAPUA NEW GUINEA

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan perbatasan RI­ PNG. Kejahatan transnasional melalui perdagangan barter narkoba dan sepeda motor yang menjadi sangat trend atau menjadi kejahatan yang baru di Jayapura. Umumnya kejahatan transnasional sering menukar uang dengan narkoba tetapi ini berbeda yakni melalui penukaran sepeda motor yang merupakan hasil curian yang dikenal dengan curanmor dan terjadi melalui lintas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode gabungan dengan memadukan strategi kualitatif pada satu tahapan dan strategi kuantitatif pada tahapan lain ataupun sebaliknya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aktor beserta pihak pemerintah yaitu aparat keamanan, korban yang kehilangan motor dan observasi ke lapangan terkait jalur­jalur perdagangan narkoba di wilayah perbatasan RI – PNG baik jalur darat maupun laut. Hasil yang ditemukan antara perdagangan barter narkoba dan sepeda motor masih marak terjadi karena pengawasan dari bidang keamanan yang
kurang maksimal ditambah dengan pos­pos keamanan yang masih banyak belum dibangun sehingga memudahkan para pelaku untuk mengirimkan barang terlarang (narkoba) melalui jalan­jalan sempit atau gang yang tidak dapat dideteksi oleh petugas kemanan serta Papua yang dikelilingi oleh jalur laut yang memudahkan para pelaku untuk melakukan transaksi barter narkoba.
Kata Kunci: barter, kejahatan transnasional, perbatasan

## DDC: 303.4
Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana

## PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI PERBATASAN PAPUA: UPAYA MENJAMIN HUMAN SECURITY DAN MELAWAN PERDAGANGAN ILEGAL LINTAS BATAS

## ABSTRAK
Selama ini pembangunan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Indonesia di Papua, dinilai tertinggal dari daerah lainnya. Sesungguhnya, wilayah perbatasan memiliki peluang untuk menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi apabila ditunjang oleh pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu artikel ini berupaya mengeksplorasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan darat Indonesia­Papua Nugini. Konsep pembangunan perbatasan, khususnya pembangunan infrastruktur, diadopsi sebagai kerangka untuk mendiskusikan dinamika wilayah perbatasan Indonesia di Papua. Pembangunan wilayah perbatasan Indonesia di Papua dalam artikel ini akan dianalisa sebagai upaya untuk menjamin human security dan melawan perdagangan ilegal. Maraknya perdagangan ilegal di perbatasan Indonesia­Papua Nugini dinilai dapat mengancam human security masyarakat Indonesia di Perbatasan Papua. Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan Papua melalui pembangunan infrastruktur perbatasan. Sungguhpun sejumlah kebijakan pemerintah tidak secara eksplisit menekankan terminologi human security , tetapi kebijakan yang telah diambil pemerintah menunjukkan upaya untuk menjamin human security masyarakat di perbatasan Indonesia­Papua Nugini.
Kata kunci: keamanan manusia, pembangunan infrastruktur, perbatasan Papua, perdagangan ilegal

## DDC: 320.5

## Djuneidi

## MENAKAR RASA NASIONALISME GENERASI MUDA INDONESIA

## ABSTRAK
Fenomena bipolarisasi sosial yang terjadi pada bangsa Indonesia dalam konteks pemilihan umum presiden 2019, yaitu antara kubu pendukung Joko Widodo & Ma’aruf Amin yang berhadap­hadapan dengan kubu Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, tidak terlepas dari latar belakang sejarah reformasi 1998 ketika rezim otoritarian militerisme tumbang oleh aksi massa dan mahasiswa waktu itu. Bipolarisasi ini sudah nampak jelas mengandung muatan dan berdampak negatif,bahkan cenderung “perang verbal”, “perang politik identitas” yang menggunakan segala cara melalui media sosial (medsos) dan sampai pada sikap serta perilaku sosial. Penelusuran kualitatif dari generasi muda (milenial) Indonesia memperlihatkan fenomena menurunnya kesadaran berbangsa dan bernegara­Indonesia (NKRI) serta miskinnya pengetahuan dan pemahaman haluan (ideologi) negara sehingga mudah terinfiltrasi pemahaman lain, bahkan menegasikan ideologi negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila Hal ini jelas mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kemerdekaan. Peranan pemerintah dalam memberikan pemahaman sejarah dan ideologi bangsa ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan sebaik­baiknya melalui dunia pendidikan, olah­raga, dan dalam setiap dinamika pembangunan yang partisipatif dan transparan.
Kata Kunci: Indonesia, pemilu 2019, nasionalisme, sportivitas, identitas nasional, intoleransi, ekstrimism
Meilinda Sari Yayusman

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Judul Buku: Routledge Handbook of Diaspora Studies Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii
Ubaidillah

## TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET
Judul Buku: Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate .
Penulis: Richard Moon (2018). Cambrigde University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978­1­108­42546­9.

## MASYARAKAT INDONESIA
MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA
NO. AKREDITASI: 21/E/KPT/2018
VOLUME 45
ISSN 0125-9989 E-ISSN 2502-5694
NOMOR 1, JUNI 2019

## DDC: 320.5

## Bernarda Meteray dan Yan Dirk Wabiser
GROWTH OF INDONESIA NATIONALISM AMONG THE PAPUANS 1963 − 1969

## ABSTRACT
Geographically, the process of integrating Papuans in some areas since 1945 until recently remains in the seed stage, not yet reaching the rising stage or even more the development stage. Since 1945 to 1961, Jakarta never prepared and sent Indonesian nationalist groups to Papua for integrating the Papuans. It is, therefore, not surprising when the People’s Triple Command (Trikora) was announced by the President, Soekarno, on December 19, 1961 in Yog - yakarta, the Papuan nationalism was stronger than Indonesians. Meanwhile, after the 1963 integration until today, the government has turned out the land of Papua, which is considerably against Jakarta, as the target of military operations. Seeing the current situation in Papua, it is interesting to examine whether the current aspiration of Papuans in choosing referendum and separating themselves from Indonesia indicates that the Papuan nationalism is still dominant than that of Indonesians? This article elaborates two main topics: (1) who were the actors involved in the process of raising awareness of Indonesian nationalism among Papuans in Biak in 1963-1969? (2) How was the rising awareness process of Indonesian nationalism among Papuans in Biak done in 1963-1969?
Keywords: the development of Papua, Indonesian nationalism, military operation, Papuans

## DDC: 322.4

## Damianus Benediktus Gene Djo1 dan Eusabius Separera Niron THE AMBIVALENCE OF STATE REPRESSION ON PAPUA CONFLICT

## ABSTRACT
The aim of this article is to examine the repressive approach conducted by the state to the people of Papua and to see the rise of Papuan nationalism as a result of repressive actions. Using a qualitative method with a review of literatures, this paper argues that in resolving the conflict of Papua, some repressions done by security forces on behalf of the state are still massively found in Papua. This repressive approach will not solve the conflicts in Papua. The repressive approach will only evoke the trauma of past violence and hinder the development of local democracy in Papua. The underlying grounds of repressive actions in the land of Papua are often based on the notion of national integration and stability. On the other hand, this action aroused the nationalism spirit of the local people in Papua as a nation. Therefore, the efforts to resolve the problems in Papua must be carried out in a critical-progressive and humanist way which is by undertaking a dialogue based on Pancasila: socio-nationalism and socio-democracy.
Keywords: Papua conflict, repressive actions, dialogue

## DDC: 302.2 Al Araf Assadallah Marzuki

## STRENGTHENING INDONESIA’S CYBER DEMOCRACY AFTER THE 2019 ELECTION

## ABSTRACT
In 2019, Indonesia has conducted the festival of democracy encompassing presidential, legislative members, and Regional Representative Council (DPD) elections for the period of 2019-2024 which were considered as the most complex election in the world. In the digital era, a cyber space in strengthening democracy and during election process becomes important to create the atmosphere of democracy which is conducive, orderly, and beneficial for the community. This relates to the problem of democracy in cyber space ranging from the spread of hoax news, press independence, to the emergence of social media restrictions imposed by the government. Thus, the author suggests for strengthening democracy in cyber space. The underlying reasons for this argument are: first, hoax news is often published on an unregistered online media from which this situation is contradicted with the existing regulation that obliges online news platform to register and acquire a permission for establishing press institute. Second, responding the online news platforms unregistered in Press Council, the government should not only block them, but also impose fines for those who violate the regulations.
Keywords: democracy, cyber law, cyber democracy
DDC: 320.8

## Nyimas Latifah Letty Aziz
BUILDING A NATIONAL IDENTITY IN THE DECENTRALIZATION AND REGIONAL AUTONOMY PERSPECTIVE

## ABSTRACT
This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside.  Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia’s national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.
Keywords: decentralization, national identity, regional autonomy
DDC: 364.1

## Melpayanty Sinaga
TRANSNATIONAL CRIMES THROUGH  BARTERING DRUGS IN THE BORDER AREA OF RI - PAPUA NEW GUINEA

## ABSTRACT
This research aims to explore the transnational crime occurred in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. Transnational crimes through bartering drugs and motorcycles become a new trend or a new crime in Jayapura. Generally, transnational crime is often done by exchanging money with drugs; however, this one is different. The exchange of stolen motorcycles conducted in state borders become a new motive of transnational crime. The mixed research method is used to combine the qualitative method for one step and quantitative one for another. In-depth interviews as a part of the data collection technique will be conducted to gain information from actors and governmental parties such as security apparatus and victims who lose their motorcycles. Field observation is also held to know the routes of the drug trade, both land and sea, in the border area of Indonesia and Papua New Guinea. The result is that the drug and stolen motorcycle trades remain significantly occurred due to the minimum supervision of the security apparatus and the limited number of security stations. This situation
allows people to send prohibited things, including drugs, through small and narrow undetected roads and sea routes surrounding Papua in which those provide easiness for people to do drug transactions.
Keywords: barter, transnational crime, border

## DDC: 303.4
Melyana R. Pugu, Yanyan M. Yani, dan Wahyu Wardhana INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN PAPUA BORDER REGION: EFFORTS TO ASSURING HUMAN SECURITY AND FIGHTING ILLEGAL CROSS-BORDER TRADE

## ABSTRACT
All this time, border development, particularly Indonesia border area in Papua, is left behind from the development of other regions. Indeed, border regions have great opportunities to become a driving force for economic activity when they are supported by adequate infrastructure development. Therefore, this article explores the development of the land border region between Indonesia and Papua New Guinea. The concept of border development, specifically infrastructure development, is adopted in this article as a basis for discussing the dynamics of Indonesia’s border area in Papua. The development of Indonesia’s border areas in Papua in this article will be analyzed as an attempt to guarantee human security and fight illegal trade. The increase of illegal trade in Indonesia and Papua New Guinea border region could threaten the human security of the Indonesian people in the Papua Border regions. Therefore, the government took several development policies to improve the welfare of people in Papua border through the construction of border infrastructure. Even though human security policies which have adopted by the government did not explicitly stress the human security terminology, but the policies show that the government efforts to assure human security in Indonesia-Papua New Guinea border area.
Keywords: human security, infrastructure development, Papua border, illegal trade
DDC: 320.5

## Djuneidi

## MEASURING THE SENSE OF NATIONALISM OF INDONESIAN YOUNG GENERATION

## ABSTRACT
The phenomenon of social bipolarization within Indonesians in the context of the 2019 presidential election, which is between the supporters of Joko Widodo & Ma'aruf Amin and Prabowo Subianto & Sandiaga Uno, is very relatable to the history of the 1998 reformation era. It was the period when the authoritarian militarism regime was collapsed by mass and students’ demonstrations. This bipolarization has a clear negative impact, even is considered as "a verbal war" and "a political identity war" that use all means such as social media, attitudes, and social behavior. The qualitative research of the Indonesian millennials shows the declining phenomenon of awareness to the sense of belonging to the nation and country of Indonesia and the poor knowledge and understanding of the ideology of the country so they are easily distracted by other understandings and neglect the national ideology which is Pancasila. This clearly threatens the wholeness of the Republic of Indonesia (NKRI) that the Indonesian heroes have greatly struggled and been sacrifice before. The role of the government in providing an understanding of the history and ideology of this nation is an obligation that must be inherited in the heart of Indonesians through the world of education, sports, and in every participative and transparent dynamical development.
Keywords: Indonesia, election 2019, nationalism, sportsmanship, nation-state identity, intolerance, extremism
Meilinda Sari Yayusman

## TINJAUAN BUKU PERKEMBANGAN STUDI DIASPORA
Judul Buku: Routledge Handbook of Diaspora Studies Penulis: Robin Cohen dan Caroline Fisher (Eds.) (2019), Routledge, New York, Amerika Serikat, hlm. xviii

## Ubaidillah

## TINJAUAN BUKU PERAN AGAMA DALAM UJARAN KEBENCIAN: SUMBER ATAU TARGET
Judul Buku: Putting Faith in Hate: When Religion is The Source or Target of Hate .
Penulis: Richard Moon (2018). Cambrigde University Press. 151 hal. + indeks. ISBN 978­1­108­42546­9.

## MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
Nyimas Latifah Letty Aziz Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia E-mail: nyimas.letty@gmail.com

## ABSTRACT
This paper examines the building process of a national identity from the perspective of decentralization and regional autonomy. National identity is the identification of a nation and a country that distinguishes it from the other nations and countries of the world. However, this national identity fades because of the negative influences coming from outside. Indonesia, which is an archipelago country, has a wide area ranging from Sabang to Merauke within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. To maintain Indonesia’s national identity, the government needs to make efforts to unite the nation, one of which is through decentralization and regional autonomy policies. The government provides a space for regions to develop their areas and maintain local cultural values   as a national unifier. This is a good means to build and enhance a sense of nationalism for the formation of national identity. This article raises the issue on how to build national identity which is viewed from the perspective of decentralization and regional autonomy that has been extracted from the results of descriptive analysis research. The data used are data from interviews and literature studies.
Keywords: decentralization, national identity, regional autonomy

## ABSTRAK
Makalah ini mengkaji tentang membangun identitas nasional dalam perspektif desentralisasi dan otonomi daerah. Identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa dan negara yang membedakannya dengan bangsa­bangsa dan negara­negara di dunia. Namun, identitas nasional ini memudar karena pengaruh negatif dari luar. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki wilayah yang luas dari Sabang sampai Merauke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjaga identitas nasional Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan upaya­upaya untuk mempersatukan bangsa, salah satunya melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah memberikan ruang bagi daerah­ daerah untuk membangun daerahnya dan menjaga nilai­nilai budaya lokal sebagai pemersatu nasional. Ini merupakan modal yang kuat untuk membangun dan meningkatkan rasa nasionalisme sehingga terbentuk identitas nasional. Artikel ini mengangkat isu tentang bagaimana membangun identitas nasional dilihat dari perspektif desentralisasi dan otonomi daerah yang disarikan dari hasil penelitian deskriptif analisis melalui studi literatur.
Kata kunci: desentralisasi, identitas nasional, otonomi daerah

## PENGANTAR
Identitas  nasional  merupakan  kekhasan  yang dimiliki  suatu  negara  yang  membedakannya dengan  negara­negara  lain  di  dunia.  Identitas nasional  yang  dimiliki  oleh  bangsa  Indonesia mengacu pada cita­cita luhur yang dibangun oleh para pejuang bangsa sehingga menjadi satu tujuan bersama  berlandaskan  pada  Pancasila  sebagai
dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi dasar negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Selain itu, Indonesia memiliki lambang negara Garuda Pancasila, bendera merah putih, dan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Kesemuanya itu dibingkai dalam Negara Kesa­ tuan Republik Indonesia (NKRI).
Undang­Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, khususnya di pasal 18B ayat (2) berbunyi “Negara mengakui dan menghormati  kesatuan­kesatuan  masyarakat hukum  adat  beserta  hak­hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang­undang.  Di  sini  jelas  ada  pengakuan negara mengenai kekhususan atau keistimewaan, keragaman, dan masyarakat hukum adat beserta hak­hak tradisionalnya (Aziz, 2016, p. 2).
Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  yang memiliki kedaulatan tunggal, memiliki wilayah yang luas dengan beraneka ragam suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Berdasarkan data survei BPS (2010), Indonesia memiliki 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa. Suku terbesar di Indonesia adalah suku Jawa yang jumlahnya mencapai 41% dari total penduduk Indonesia. Sedangkan suku terkecil ada pulau Kalimantan dan Papua yang jumlahnya hanya ratusan orang. Namun, pem - bagian kelompok suku ini tidaklah jelas, karena adanya perpindahan penduduk dan pencampuran budaya  yang  saling  memengaruhi  (indonesia. go.id, 2017).
Sila pertama dari Pancasila adalah “Ketu­ hanan  yang  Maha  Esa”.  Dengan  demikian  di Indonesia terdapat kelompok­kelompok agama dan  golongan  yang  diakui  oleh  Negara,  yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Dari beberapa agama yang diakui tersebut, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Berdasarkan data Globalreligiousfutures , jumlah penduduk Indonesia pada 2010 yang beragama Islam (muslim) sebanyak 209,12 juta jiwa atau setara 87,17% dari total penduduk yang mencapai 239,89 juta jiwa. Pada 2020, penduduk muslim Indonesia  diprediksi  akan  bertambah  menjadi 263,92 juta jiwa dan meningkat menjadi 256,82 juta jiwa pada 2050. Namun, secara persentase penduduk yang beragama Islam akan menyusut menjadi 86,39%. Nasrani (Katolik dan Kristen) sejumlah 33,200 juta, Hindu sejumlah 4,150 juta, Budha sejumlah 1,74 juta, agama lokal sejumlah 700 ribu, lainnya 410 ribu, tidak beragam 240 ribu, dan Yahudi 10 ribu ( (Kusnandar, databoks. katadata.co.id, 2019).
Selain suku dan agama, faktor pembentuk identitas  nasional  adalah  bahasa  dan  budaya. Sebagaimana diketahui dengan keaneka ragaman suku di Indonesia yang jumlahnya ribuan, maka budaya yang ada juga beraneka ragam. Budaya yang tumbuh dan berkembang di setiap wilayah di  Indonesia  menjadi  salah  satu  jati  diri  bagi bangsa Indonesia. Keanekaragamanan suku dan budaya juga membentuk bahasa­bahasa daerah. Oleh karena itu, pada 28 Oktober 1928, seluruh pemuda di Indonesia yang terdiri dari sembilan (9) organisasi pemuda saat itu (Jong Java, Jong Sumatranen  Bond,  Jong Ambon,  Jong  Batak, Jong  Celebes,  Jong  Islamieten  Bond,  Sekar Rukun, Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), dan Pemuda Kaum Betawi) mengikrarkan diri dalam sumpah pemuda (Sahroji, 2017). Isi sumpah  pemuda  ialah  bertumpah  darah  yang satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia;  dan  menjunjung  bahasa  persatuan, bahasa Indonesia. Artinya, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia.
Selain keempat unsur di atas, faktor lainnya yang juga menjadi pembentuk identitas nasional adalah  nilai­nilai  primordialisme  atau  sikap kecintaan  terhadap  suku  bangsa,  nilai­nilai sejarah lokal, dan rasa solidaritas sosial sebagai warga negara yang mengacu pada Pancasila dan Bhinneka  Tunggal  Ika,  serta  sifat,  sikap  dan perilaku para pemimpin baik di level nasional maupun lokal. Kesempatan­kesempatan ini mulai terbuka lebar pascaberakhirnya Orde Baru dengan ditandainya era reformasi.
Pascareformasi 1998, era demokrasi mulai terbangun dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pada era ini, kepemimpinan lokal mulai bermunculan. Daerah­daerah yang selama  ini  merasa  kewenangannya  dibatasi mulai mendapatkan peluang untuk mendapatkan kewenangan lebih dalam batas wilayah­wilayah tertentu.  Sehingga  pada  masa  ini  pemekaran daerah  banyak  terjadi  di  berbagai  wilayah  di Indonesia. Sistem perpolitikan di Indonesia juga turut mengalami perubahan yang tadinya pada masa Orde Baru hanya ada tiga (3) partai menjadi multi partai. Keberadaan otonomi daerah juga membuka  kesempatan  bagi  kepala  daerah  dan wakil kepala daerah untuk dipilih secara langsung oleh  rakyat.  Kepala  daerah  dan  wakil  kepala
daerah terpilih mendapatkan legitimasi hukum yang kuat sehingga tidak mudah digoyang oleh legislatif. Begitu pula dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang telah dilaksanakan se - cara langsung sejak 2009 sampai dengan saat ini (2019) memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat.
Pada  posisi  ini,  rakyat  dapat  melakukan pesta demokrasi setiap lima tahun sekali. Begitu pula dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan secara langsung. Proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dilakukan pertama kali pada  tahun  2005.  Tujuan  pelaksanaan  pilkada langsung  ini  ialah  untuk  membangun  kembali nilai­nilai demokrasi di aras lokal. Rakyat diberi - kan kesempatan lebih dalam berdemokrasi untuk memilih pemimpin­pemimpin di daerah­daerah yang memiliki pemahaman akan nilai­nilai bu - daya lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Bahkan, putra­putra daerah memiliki peluang be - sar untuk memimpin daerahnya. Namun, otonomi daerah dan pilkada langsung juga memberikan ruang munculnya raja­raja kecil di daerah, poli - tik dinasti, bahkan primordialisme yang sangat kental. Ini menjadi kekhawatiran bagi nasional akan munculnya rasa kedaerahan yang kental dan penafian terhadap nilai­nilai nasional.
Negara melalui UUD NRI 1945 di pasal 18B ayat(1) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan  menghormati  satuan­satuan  pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang­undang.” Sementara ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati ke - satuan­kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak­hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang­undang (Aziz, 2016, p. 2).
Meski Negara mengakui keberagaman terse - but, bukan berarti daerah­daerah bisa menerapkan aturan­aturan sendiri. Tetap ada payung hukum dalam pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah. Merujuk pada pasal 18B ayat (1) dan (2), jelas negara mengakui adanya desentralisasi baik itu asimetris maupun simetris. Pemberlakuan desentralisasi  simetris  kepada  daerah­daerah otonomi  umum,  sedangkan  pemberlakuan
desen tralisasi  asimetris  kepada  daerah­daerah yang  memiliki  status  otonomi  khusus  dan istimewa.  Saat  ini  daerah  yang  mendapatkan status otonomi khusus hanya DKI Jakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat. Sementara daerah yang mendapatkan  status  istimewa  adalah  Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Lantas  keberadaan  desentralisasi  dan  oto - nomi daerah ini apakah akan menjadi modal pe - mersatu bangsa atau justru menjadi pembelahan bangsa dalam konstruksi kebangsaan Indonesia? Mengingat banyak perubahan yang terjadi pas - careformasi karena munculnya aturan­aturan atau kebijakan­kebijakan  baru  beserta  turunannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, artikel ini membahas empat hal, yaitu pengertian iden - titas nasional, implementasi dalam membangun identitas nasional dan distorsinya; desentralisasi dan  otonomi  daerah  sebagai  modal  pemersatu bangsa; solusi atas permasalahan bangsa sebagai penutup.

## IDENTITAS NASIONAL: JATI DIRI BANGSA
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas adalah ciri­ciri, keadaan khusus pada seseorang atau disebut juga jati diri (kbbi.web. id). Sedangkan karakter adalah sifat­ sifat, watak atau tabiat. Apabila dikaitkan pemahaman tentang identitas  nasional  tidaklah  dapat  dipisahkan dengan  jati  diri  suatu  bangsa  sehingga  dapat dikatakan  identitas  nasional  merupakan  iden - titas bangsa (kebangsaan), jati diri bangsa atau kepribadian bangsa.
Bangsa  menurut  KBBI  adalah  kelompok masyarakat  yang  bersamaan  asal  keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerin - tahan sendiri. Kebangsaan adalah kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara (kbbi.web.id). Menurut  Giddens,  bangsa  adalah  seperangkat bentuk kelembagaan pemerintahan yang mem - pertahankan monopoli administratif atas suatu wilayah dengan batas­batas yang dibatasi, atur - annya diberikan sanksi oleh hukum dan dikontrol langsung atas terjadinya kekerasan yang sifatnya internal  maupun  eksternal  (Giddens,  2011). Sementara  Anderson,  mendefisinikan  bangsa sebagai  suatu  komunitas  politik  yang  inheren
terbatas  dan  berdaulat,  seperti  musyawarah (Anderson, 2000).
Pendapat lainnya, Kohn, bangsa terbentuk karena  adanya  persamaan  bahasa,  ras,  agama, peradaban, wilayah, negara dan kewarganegaraan, di mana dalam hal ini bangsa yang terbentuk dan berkembang tersebut melalui suatu proses sejarah (Kohn, 1984). Sementara Renan mendefinisikan bangsa sebagai suatu jiwa (asas kerohanian), soli­ daritas, dan hasil sejarah. Bangsa bukan sesuatu yang abadi, dan wilayah dan ras bukanlah penye - bab timbulnya bangsa. Dalam hal ini, wilayah merupakan ruang di mana suatu bangsa hidup, dan  manusialah  yang  membentuk  jiwanya  se - bagai akibat dari kejayaan dan kemuliaan di masa lalu. Adanya keinginan untuk hidup bersama di masa kini dan masa depan. Penderitaan bersama merupakan modal sosial dalam kebangsaan. Oleh karena itu, kebangsaan memerlukan musyawarah, keinginan  hidup  bersama,  pengorbanan,  dan pembinaan (Renan, 1990).
Merujuk  pada  beberapa  definisi  tentang kebangsaan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kebangsaan  ialah  kesadaran  diri  suatu  warga negara  yang  berada  pada  ruang  atau  wilayah yang  sama,  yang  memiliki  kesamaan  cita­cita untuk  bersama­sama  membangun  wilayahnya yang membentuk adanya suatu identitas nasional tanpa mengabaikan nilai­nilai sejarah dan lokal. Keberadaan identitas nasional inilah yang kemu - dian mengatur apa yang menjadi hak dan kewa - jiban warga negara sehingga terwujud asas­asas demokrasi yang adil, merata, dan berkelanjutan.
Kesamaan cita­cita tersebut terwujud melalui lambang negara, bendera negara, bahasa negara, dan  lagu  negara.  Lambang  Negara  Indonesia adalah burung Garuda. Lambang negara terse - but diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang bentuk dan ukurannya. Di  tengah­tengah  burung  Garuda  terdapat gambar Pancasila sebagai dasar negara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda­beda tetapi tetap satu. Penetapan urutan lambang garuda termuat di dalam UU 1945 hasil amandemen pada pasal 36A. Arti kepala garuda menghadap  ke  kanan  menunjukkan  kebenaran dengan jumlah bulu sebanyak 17,8,19, dan 45 menggambarkan tanggal dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
Bendera negara Indonesia berwarna merah putih.  Penetapan  warna  ini  merupakan  simbol identitas  nasional  yang  termuat  dalam  UUD 1945 pasal 35. Arti warna merah pada bagian atas ialah sifat keberanian dari bangsa Indonesia. Arti warna putih di bagian bawah ialah kesucian atau kebenaran. Bahasa pemersatu bangsa Indonesia ialah Bahasa Indonesia yang termuat dalam UUD 1945 pasal 36. Pada mulanya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang kemudian di - angkat menjadi dasar bahasa nasional. Alasannya bahwa  bahasa  melayu  merupakan  bahasa pergaulan  suku­suku  di  Indonesia,  digunakan dalam berbagai prasasti, dan dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat di nusantara.
Simbol  pemersatu  lainnya  yang  menjadi identitas  nasional  adalah  lagu  kebangsaan Indonesia Raya yang selalu dinyanyikan setiap upacara di berbagai kesempatan dan peringatan ulang tahun kemerdekaan RI. Penetapan aturan lagu kebangsaan ini di dalam UUD 1945 hasil amandemen  pasal  36B  yang  kemudian  diatur dalam  peraturan  pemerintah  Nomor  44 Tahun 1958.  Lagu  Indonesia  Raya  diciptakan  oleh W.R. Supratman, yang dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional.
Keempat simbol nasional tersebut merupa - kan sarana pemersatu bangsa untuk memperkuat kedaulatan negara. Sebelum Indonesia merdeka, tepatnya 28 Oktober 1928 yang saat ini dikenal dengan Sumpah Pemuda, para pemuda Indonesia telah mengikrarkan diri memiliki satu tanah air, tanah air Indonesia; memiliki bangsa yang satu, bangsa Indonesia; menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ketiga hal inilah yang menjadi modal awal pemersatu bangsa, satu tanah air, satu bangsa  dan  satu  bahasa  dan  menjadi  pengikat suatu bangsa yang sejatinya membentuk inden - titas nasional.
Lantas,  kenapa  identitas  nasional  menjadi penting? Identitas nasional memegang peranan penting dalam dunia global untuk membedakan - nya dengan bangsa­bangsa lainnya di dunia. Ada enam  (6)  hal  yang  menjadi  pertimbangannya, yakni  secara  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya, pertahanan, dan keamanan. Secara politik, untuk mengatur pemerintahan di mana identitas nasion - al menjadi dasar dalam pembuatan aturan politik dan pemerintahan. Salah satunya dengan adanya
kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah. Aturan­aturan tentang partai politik dan pelak - sanaan  pemilihan  kepala  daerah.  Kesemuanya ini untuk memenuhi apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan nilai dan peraturan yang berlaku.
Secara ekonomi, identitas nasional meme - gang peranan penting untuk mengontrol sumber daya ekonomi melalui lokal wisdom . Pemerintah melalui  kebijakan  lokal  memberikan  ruang bagi para warga untuk bekerja, dan mendorong persebaran dan mobilitas barang dan jasa. Tujuan lainnya ialah juga untuk membangun kerjasama antardaerah  sehingga  tercipta  pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi.
Secara sosial, dengan adanya identitas nasio­ nal membuat adanya keterikatan sosial se perti keterikatan  adanya  norma­norma,  nilai­nilai, simbol­simbol,  dan  tradisi­tradisi  yang  sama yang saling menguatkan. Apalagi ikatan­ikatan tersebut disatukan oleh sejarah yang sama, meski keberagaman tersebut tidak hilang justru semakin memperkuat dan saling mengisi kekurangannya.
Secara budaya, pengaruh globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdampak positif dan negatif. Interaksi antar - bangsa tidak dapat dielakkan dan budaya serta nilai­nilai asing dengan sangat mudahnya masuk dan  dapat  memengaruhi  nilai­nilai  lokal  yang dianut oleh suatu bangsa. Keberadaan identitas nasional  menjadi  penting  sebagai  penyaring budaya­budaya dan nilai­nilai asing yang tidak sesuai  dengan  nilai­nilai  dan  norma­norma  di masyarakat lokal. Kekhasan budaya lokal justru bisa menjadi sarana suatu bangsa untuk bisa ber - saing dan eksis di kancah global karena adanya pembedaan  dengan  bangsa  lainnya.  Sehingga dengan demikian mudahnya suatu bangsa terse - but bisa dikenali dengan kekhasannya. Apalagi Indonesia  memiliki  simbol­simbol  yang  khas seperti Pancasila, lagu Indonesia Raya, semboyan Bhinneka  Tunggal  Ika,  dan  bahasa  Indonesia. Kesemuanya ini juga untuk memberikan penghar - gaan kepada para pahlawan nasional yang sudah memerjuangkan kemerdekaan Indonesia sehingga kesemuanya itu bisa terwujud.
Secara  pertahanan  dan  keamanan,  Indo­ nesia  merupakan  negara  kepulauan  yang  me­ miliki  perairan  sangat  luas  yang  perlu  dijaga
kedaulatannya. Dengan memiliki identitas nasio­ nal, maka warga memiliki rasa cinta tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Sehingga serangan  dan  pengaruh  budaya  dan  nilai­nilai asing tidak de ngan mudah menggoyah persatuan dan kesatuan bangsa.
Kesemuanya ini dapat diwujudkan melalui kepemimpinan  yang  secara  Islam  memiliki sifat­sifat  jujur  ( shiddiq ),  dapat  dipercaya ( amanah ), menyampaikan apa adanya ( tabligh ), dan  cerdas  ( fathonah ).  Pendapat  lain,  Edwin Ghisseli mengemukakan, sifat kepemimpinan ha - ruslah memiliki kemampuan sebagai pengawas, prestasi dalam pekerjaan, kecerdasan, ketegasan, kepercayaan diri, dan inisiatif (Handoko, 1995, p. 297).
Menurut George R. Terry, pemimpin harus memiliki  sifat,  yakni  tahan/kuat  menghadapi rintangan,  stabil  secara  emosi,  pengetahuan tentang hubungan antarmanusia, jujur, obyektif, ikhlas, mampu mengajari, komunikasi yang baik, keterampilan sosial, dan kemampuan manajerial. Sementara  menurut  Ordway  Tead,  pemimpin haruslah  memiliki  sifat  tahan,  ulet,  dan  kuat secara jasmani dan rohani; paham arah dan tujuan organisasi; antusiasme; mampu menyenangkan semua pihak, integritas, penguasaan teknis; te - gas; cerdas; dan mampu mengajari; serta dapat dipercaya (Kartono, 1995, p. 37)
Merujuk  pada  beberapa  pendapat  di  atas untuk  membangun  identitas  nasional  dalam suatu wilayah negara atau pun daerah, lembaga/ institusi, organisasi, memerlukan kepemimpinan yang memiliki sifat­sifat jujur; amanah; komu - nikatif; cerdas secara intelligence quetiont (IQ) dan emotional quetiont (EQ); inisiatif, inovatif dan kreatif; sehat lahir batin; kuat dan tangguh; tegas; percaya diri, dan kemampuan manajerial. Pemahaman  tentang  sifat  kepemimpinan ini  menjadi  modal  penting  suatu  bangsa  un - tuk  membangun  bangsanya.  Sejak  Indonesia merdeka  sampai  dengan  saat  ini  telah  terjadi tujuh  kali  pergantian  kepemimpinan  presiden. Pasca  Indonesia  merdeka,  17  Agustus  1945 sampai dengan 1966, Indonesia dipimpin oleh Presiden  Soekarno.  Presiden  Soekarno  mer - upakan bapak proklamator Indonesia. Presiden Soekarno  memiliki  sifat  kepemimpinan  yang penuh  dengan  inisiatif  dan  inovatif,  percaya
diri, kuat dan tangguh, komunikatif, dan cerdas. Utamanya, Presiden Soekarno memiliki semangat nasionalisme yang kuat dan mampu menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dengan memper - hatikan  asal­usul  daerah,  suku,  golongan,  dan juga partai. Tidak hanya di level nasional, bahkan sampai mancanegara, Presiden Soekarno menjadi sumber inspirasi bagi pergerakan kemerdekaan bangsa­bangsa  Asia  Afrika  untuk  lepas  dari negara­negara Barat, seperti Amerika dan Eropa. Namun, kelemahan dari kepemimpinan Presiden Soekarno ialah pada sejarah kepemimpinannya terjadi  penyimpangan  terhadap  UUD  1945 de ngan  mengangkat  dirinya  sebagai  Presiden seumur hidup, dan munculnya paham nasionalis, agama, dan komunis (NASAKOM).
Berakhirnya  kepemimpinan  Presiden Soekarno maka berakhir pula Era Orde Lama. Pada periode tersebut dimulai dengan Era Orde Baru  yang  dipimpin  oleh  Presiden  Soeharto (12 Maret 1967 sampai dengan 21 Mei 1998). Presiden Soeharto memiliki sifat kepemimpinan yang sederhana, berani, tegas, konsisten, kuat dan tangguh. Namun, di tahun­tahun selanjutnya peri - ode kepemimpinannya menjadi dominan, otoriter, dan  sentralistis.  Jumlah  partai  politik  yang tadinya multi partai menjadi tri partai (Golkar, PPP, dan PDI). Partai yang beraliran Islam ber - gabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai­partai nasionalis dan non muslim menjadi  Partai  Demokrasi  Indonesia  (PDI). PNS diarahkan untuk memilih partai golongan karya (Golkar). Presiden Soeharto juga dikenal sebagai  ahli  strategi  dalam  militer.  Ia  mampu melihat peluang, ancaman, dan tantangan yang dihadapi bangsa ke depannya. Kemampuannya mempersiapkan langkah langkah strategis dalam pembangunan,  membuatnya  dikenal  sebagai Bapak Pembangunan.
Kepemimpinan Presiden Soeharto berakhir dengan  adanya  Era  Reformasi  yang  dimulai pada  tahun  1998.  Kepemimpinan  Presiden Soeharto digantikan oleh Presiden B.J. Habibie (21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999). Pergantian kepemimpinan ini karena adanya de - sakan krisis ekonomi di Indonesia dan dorongan situasi politik.   Presiden  Habibie  merupakan pemimpin yang cerdas, inovatif, inisiatif, kreatif, dan demokratis. Namun juga memiliki kelemahan
dalam pengambilan keputusan yang terburu­buru. Pada masa kepemimpinan Presiden Habibie era otonomi  daerah  dimulai  dan  bermunculanlah daerah­daerah pemekaran baru. Tetapi, pada masa kepemimpinannya juga Timor Leste lepas dari NKRI. Kepemimpinan Presiden Habibie tidaklah berlangsung lama, hanya satu (1) tahun saja. Setelah  Presiden  B.J.  Habibie,  presiden keempat Indonesia adalah Presiden Abdurrahman Wahid  (20  Oktober  1999  sampai  dengan  23 Juli 2001). Ia adalah tokoh petinggi agama di Nahdlatul  Ulama  (NU)  dan  merupakan  kyai yang sangat liberal pemikirannya dan penuh ide. Kepemimpinannya tidak berlangsung lama, kare - na kemudian pada 23 Juli 2001, sidang istimewa MPR RI melengserkannya sebagai presiden.
Kepemimpinan  selanjutnya  dipimpin  oleh Presiden Megawati Soekarnoputri untuk periode 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004. Presiden  Megawati  memiliki  kepemimpinan yang  intuitif,  cukup  demokratis,  dan  anti  ke - kerasan. Namun, kepemimpinannya hanya satu periode  meneruskan  kepemimpinan  Presiden Abdurrahman Wahid.  Setelah Megawati, presi - den keenam RI adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,  atau  lebih  dikenal  SBY.  Presiden SBY merupakan presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga memiliki legiti - masi yang kuat. Namun, Presiden SBY berasal dari Partai Demokrat yang jumlah kursinya di parlemen tidak banyak sehingga dalam pengam - bilan kebijakannya kurang mendapat dukungan dari parlemen. Presiden SBY memiliki pencitraan yang baik di mata rakyat. SBY memiliki sifat kepemimpinan yang cerdas, santun, demokratis, dan  stabil.  Presiden  SBY  menjabat  sebagai presiden untuk dua (2) kali periode jabatan, yaitu periode I pada 20 Oktober 2004 sampai dengan 20 Oktober 2009. Periode II pada 20 Oktober 2009 sampai dengan 20 Oktober 2014.
Presiden ketujuh RI adalah Presiden Joko Widodo. Ia menjabat presiden pada 20 Oktober 2014  sampai  dengan  20  Oktober  2019.  Ia terpilih kembali pada pilpres bulan April 2019 untuk  masa  jabatan  20  Oktober  2019  sampai dengan 20 Oktober 2024. Pada periode pertama kepemimpinannya, ia adalah pemimpin yang se - derhana, inisiatif, inovatif, dan kreatif. Pada masa kepemimpinannya  di  periode  pertama  cukup
banyak program­program yang dikeluarkan untuk peningkatan  kesejahteraan  masyarakat,  namun hasilnya  masih  belum  terlalu  signifikan  untuk penurunan pengangguran dan penciptaan lapa - ngan kerja (Ichwanuddin, 2019). Pertumbuhan ekonomi masih di level 5 persen. Padahal untuk keluar dari middle income trap , Indonesia seha - rusnya memiliki pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen (Sukmana, 2019).
Merujuk  pada  kepemimpinan  nasional  di atas, maka setiap periode kepemimpinan ada titik keberhasilan dan kelemahan dari masing­masing kepala  negara  untuk  membangun  dan  mem - perkokoh konstruksi kebangsaan, dalam hal ini ialah identitas nasional. Tentunya keberhasilan penguatan identitas nasional tidak hanya berada di pemimpin nasional, tetapi juga memerlukan dukungan warga negara. Penguatan­penguatan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, perta­ hanan dan keamanan menjadi modal bangsa untuk memperkokoh  kebangsaan  dan  keindonesiaan. Rasa  saling  memiliki,  pantang  menyerah  dan rela berkorban demi kemajuan bangsa dan ne­ gara menjadi modal dasar mewujudkan identitas nasional yang kuat.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan sikap nasionalisme (kebangsaan dan keindonesiaan), Presiden dan aparatur sipil negara (ASN) haruslah menempatkan  kepentingan  bangsa  sebelum negara, kelompok atau individu. Di sini negara berperan untuk memberikan perlindungan iden - titas kepada warganya. Pemerintah membentuk semua  personil  non­politik  dan  politik  dalam melayani  negara.  Rasa  nasionalisme  memiliki prioritas utama untuk menempatkan bangsanya sebelum  negara  lain,  tidak  melakukan  sesuatu demi keuntungan pribadi, mengambil tindakan bagi kepentingan bangsa tanpa pengaruh dari luar, mengutamakan  kepentingan  dan  kemakmuran bangsa, dan punya rasa memiliki dan patuh pada aturan hukum dan kebijakan negaranya. Namun, untuk mewujudkan itu semua juga terdapat tan - tangan dan kendalanya. Lantas apa yang menjadi problem pada tataran implementasinya? Untuk menjawab permasalahan­permasalahan tersebut berikut ini penjelasannya.

## IMPLEMENTASI DALAM MEMBANGUN IDENTITAS NASIONAL DAN DISTORSINYA
Era globalisasi telah menghadirkan munculnya berbagai tantangan terhadap identitas nasional. Untuk  itu  diperlukan  suatu  tawaran  tentang konsep identitas nasional. Merujuk pada kondisi Indonesia yang sangat beragam mulai dari suku, agama, ras, dan budaya yang sangat mengakar, nilai nilai primordialisme dibungkus dalam NKRI untuk membangun nasionalisme (kebangsaan dan keindonesiaan). Konsep ini merupakan kombi - nasi dari identitas institusional (formal dan non formal), identitas budaya dan identitas komunitas (lokal dan nasional).
Pada tataran global, krisis identitas nasional muncul di tingkat politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kondisi demikian terjadi disebabkan oleh ketidakefektifan pemerintahan di suatu negara. Merujuk pada kondisi yang terjadi di Indonesia, pasca reformasi 1998, Indonesia telah melakukan banyak perubahan dalam sistem perpolitikannya. Sistem tri partai diganti kembali dengan sistem multi  partai.  Ruang  demokrasi  mulai  dibuka kembali melalui pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) secara langsung dan pemilih­ an  anggota  legislatif  (pileg)  secara  langsung. Pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  langsung juga  dilakukan  secara  serentak  (konkuren). Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah juga diberlakukan sejak 1999. Selain itu, kesempatan membangun model pemerintahan yang demokra - tis  telah  dimulai  dari  pinggiran  (desa)  dengan adanya kebijakan pemerintah menggelontorkan dana desa sejak 2015 (Aziz, 2016).
Secara politik dan ekonomi, penetapan ke - bijakan desentralisasi dan otonomi daerah, serta pemberian dana desa memiliki arah dan tujuan untuk perbaikan sistem pemerintah yang baik dan berkelanjutan ( good and sustainable governance ), mengurangi rentang kendali pemerintahan ( span of control ), dan memeratakan pembangunan dan kesejahteraan masyakarat. Secara sosial, dengan adanya  pembangunan  ekonomi  yang  adil  dan merata  akan  berdampak  pada  kesejahteraan masyarakat, misalnya tersedianya lapangan kerja, pengurangan  pengangguran,  perbaikan  pendi - dikan  dan  kesehatan  masyarakat,  peningkatan
kualitas hidup dan lingkungan, penurunan angka krimininalitas, penurunan angka kemiskinan dan kematian, dan sebagainya.
Secara  budaya,  dengan  adanya  kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan peluang kepada daerah untuk menerapkan local wisdom . Pemilihan kepala daerah memberikan kesempatan  bagi  putra­putra  daerah  memban - gun  dan  mengembangkan  daerahnya  melalui pengembangan nilai nilai budaya lokal. Selain itu pemanfaatan dana desa juga bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam mengembang - kan nilai­nilai seni budaya lokal, mulai dari seni tari, musik, makanan, busana, dan sebagainya, yang  menjadi  pendorong  bagi  wisatawan  baik di tingkat lokal, nasional bahkan mancanegara. Di sini akan terjadi integrasi budaya lokal dan nasional yang juga akan memperkuat identitas nasional.
Namun, kesemuanya ini memerlukan proses yang tidak sebentar. Banyak kendala dan tantang­ an yang dihadapi pada tataran implementasinya. Kebijakan otonomi daerah dan dana desa yang diterapkan di Indonesia, selain memberikan nilai positif juga memiliki kelemahan. Keberadaan oto - nomi daerah juga memunculkan adanya raja­raja kecil di daerah; politik dinasti yang mewariskan kepemimpinan antarkekerabatan (oligarki); prak - tik­praktik korupsi yang merajalela, aturan atau kebijakan daerah yang memberatkan masyarakat, misalnya penetapan pajak daerah yang tinggi; dan sebagainya.
Hal  lainnya  yang  juga  menjadi  kendala, yaitu dengan pemberian dana desa tidak disertai dengan kapasitas aparat desa untuk mengelola­ nya, juga turut menjadi problem penyimpangan penggunaan dan peruntukan dana desa. Banyak kepala  desa  yang  akhirnya  masuk  bui  karena adanya penyimpangan dalam penggunaan dana desa (Cahyono & Aziz, 2019). Sejak 2015­2019, pemerintah  telah  mengalokasikan  dana  desa sejumlah Rp257 triliun dan sudah disalurkan ke 74.950  desa  di  seluruh  Indonesia.  Pemerintah sudah membangun satu juta meter jembatan sejak dana dikucurkan. Sementara jalan desa terbangun 18 kali dari panjang Pulau Jawa yang mencapai 1.100 kilometer. Rencananya, pemerintah akan meningkatkan  alokasi  anggaran  desa  menjadi
Rp400 triliun yang akan dikucurkan hingga 2024 (Suprayitno, 2019).
Namun,  menurut  laporan  Indonesia Corruption  Watch  (ICW),  sejak  dana  desa dikucurkan 2015 sampai dengan 2018, korupsi dana desa meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar. Pada tahun 2015, korupsi dana desa tercatat sebanyak 17 kasus. Kemudian pada tahun 2016, jumlahnya meningkat menjadi 41  kasus.  Tahun  2017,  jumlah  korupsi  dana meningkat dua kali lipat menjadi 96 kasus. Pada tahun 2018 semester I tercatat 27 kasus korupsi dana desa. Dari kasus kasus korupsi dana desa, aktor  yang  banyak  melakukan  korupsi  adalah kepala  desa  (kades).  Tahun  2015  sebanyak 15  kades  yang  terkena  kasus  korupsi;  2016 jumlahnya dua kali lipat menjadi 32 kades; dan tahun 2017, jumlahnya meningkat dua kali lipat menjadi 65 kades. Selain kades, kasus korupsi dana desa juga dilakukan oleh perangkat desa sebanyak 41 orang (Ihsanuddin, 2018).
Hal lainnya yang juga berpengaruh terhadap penguatan nasionalisme (kebangsaan dan keindo - nesiaan) adalah keberadaaan fungsi partai politik (parpol).  Indonesia  menerapkan  sistem  multi partai pada masa Orde Lama kemudian berubah menjadi sistem tri partai di masa Orde Baru dan di  era  Reformasi  ini  kembali  ke  multi  partai, tentunya memiliki plus minusnya. Sistem multi partai membuka ruang demokrasi bagi banyak pihak untuk menyalurkan dan ide­idenya; ma­ syarakat mendapatkan kebebasan untuk memilih partai sesuai dengan visi politiknya; kesempatan untuk mendirikan partai sesuai dengan ideologi, mulai menjadi anggota sampai dengan menjadi ketua  partai  politik  (parpol);  membuka  ruang kaderisasi parpol yang lebih luas; parpol dapat melakukan kontrol sosial yang lebih luas; dan sebagainya.
Namun, sistem multi partai juga memiliki kelemahan,  yakni  partai  yang  banyak  menye - babkan  pemerintah  tidak  memiliki  kestabilan karena tidak adanya dukungan penuh dari sebuah partai,  tetapi  dukungan  tersebut  harus  melalui koalisi. Sistem multi partai cenderung bergerak lamban dalam memberikan dukungan terhadap
peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, program­program yang dibuat oleh pemerintah juga menjadi kurang efektif karena banyaknya kepentingan yang bermain di situ. Kelemahan lainnya,  dengan  sistem  multi  partai  dapat menurunkan fungsi nasionalisme terhadap negara karena banyak paham ideologi yang muncul.
Sementara sistem tri partai yang diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru juga memiliki kelemahan, yaitu pertumbuhan partai­partai kecil menjadi terhambat; masyarakat memiliki pilihan terbatas; ruang kaderisasi parpol menjadi lebih sempit; parpol kurang dapat melakukan kontrol sosial yang lebih luas; dan sebagainya. Tetapi, sistem  tri  partai  ini  juga  memiliki  kelebihan, yaitu  pemerintahan  dapat  berjalan  lebih  stabil karena mendapatkan dukungan penuh dari par - tai; program pemerintah dapat berjalan dengan lebih efektif; arah pertumbuhan ekonomi dapat lebih dikontrol; fungsi nasionalisme dapat lebih ditingkatkan; dan sebagainya.
Ketiga hal di atas, pada tataran implemen­ tasinya berpengaruh pada penguatan dan pengem - bangan  identitas  nasional  dalam  membangun konstruksi kebangsaan dan keindonesiaan. Semua ini dapat bertindak untuk memperkuat persatuan nasional  atau  justru  melemahkannya.  Kondisi demikian  memerlukan  solusi  perbaikan  dari pemerintah  pusat  yang  menyatukan.  Apabila dibiarkan  terus  menerus  terjadi,  justru  akan merusak persatuan identitas nasional.
Padahal,  sebagaimana  kita  ketahui  bahwa identitas nasional merupakan modal pemersatu bangsa. Identitas nasional menjadi tanda suatu bangsa dan membedakannya dengan bangsa­bang - sa lain di dunia. Hakekat identitas nasional yang telah kita miliki adalah Pancasila dan penerapan - nya. Aktualisasi berbangsa dan bernegara yang tercermin dari sila­sila di Pancasila merupakan pedoman  kuat  dalam  pelaksanaan  keseharian masyarakat Indonesia. Apabila ini bisa diterap - kan dengan nyata maka akan mampu mengatasi pengaruh­pengaruh negatif yang datang dari luar. Lantas bagaimana menurunkan konsep nasional ini ke dalam tataran regional (daerah), mengingat Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  memiliki wilayah yang luas. Kebijakan nasional ini dapat diturunkan melalui kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah sebagai upaya membangun jiwa nasionalisme dari daerah­daerah.

## DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH: MODAL PEMERSATU BANGSA
Desentralisasi  dan  otonomi  daerah  merupa - kan  dua  konsep  yang  berbeda,  meski  dalam pelaksanaannya  saling  melengkapi  satu  sama lainnya.  Desentralisasi  lebih  mengedepankan tentang  mekanisme  pengaturan  hubungan kekuasaan  dan  kewenangan  di  dalam  struktur pemerintahan. Sementara konsep otonomi daerah lebih mengedapankan tentang masalah hak dan kewajiban daerah (antara pemerintah daerah dan masyarakat) di dalam pelaksanaan pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan daerah.
Menurut  Chema  dan  Rondinelli,  desen - tralisasi  merupakan  perpindahan  kewenangan, kekuasaan, dan tanggung jawab antarlevel peme­ rintahan yang meliputi pembagian kekuasaan dan sumber daya untuk membuat dan menjalankan kebijakan publik dalam masyarakat. (Rondinelli, 2007, pp. 1­20). Sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2014 Bab 1 pasal 1 ayat 8, desentralisasi adalah  penyerahan  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah  pusat  kepada  daerah  otonom  ber - dasarkan asas otonomi.
Asas  otonomi  merupakan  prinsip  dasar penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  ber - dasarkan otonomi daerah. Sementara pengertian otonomi daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 Bab  1  pasal  1  ayat  6,  otonomi  daerah  adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  se - tempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian jelas bahwa desentralisasi  dan  otonomi  daerah  memiliki makna yang berbeda tetapi dalam pelaksanaannya saling melengkapi di dalam kerangka NKRI.
Desentralisasi di Indonesia dibagi menjadi dua (2), yakni desentralisasi simetris dan desen - tralisasi asimetris. Desentralisasi simetris berlaku bagi daerah otonomi umum. Sedangkan desen - tralisasi asimetris berlaku bagi daerah otonomi khusus atau istimewa. Yang membedakan kedua daerah otonom tersebut ialah bagi daerah otonomi
umum berlaku UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan untuk daerah otonomi khusus atau istimewa berlaku UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah se - bagai payung hukumnya, dan untuk hal hal yang belum diatur di dalam UU Pemerintahan Daerah selanjutnya diatur di dalam UU otonomi khusus atau UU istimewa. Selain regulasi, kekhususan yang dimiliki oleh daerah otonomi khusus atau istimewa ialah adanya dana otonomi khusus dan dana istimewa. Sementara ini di Indonesia telah ada  lima  (5)  daerah  yang  mendapatkan  status otonomi khusus atau istimewa, yaitu DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sekaligus pusat pemerin - tahan memiliki status khusus yang pengaturannya diatur di dalam UU No. 29 Tahun 2007 (saat ini dalam proses revisi).
Empat (4) daerah lainnya adalah Aceh yang mana pengaturan kewenangannya diatur dalam UU  No.11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh; UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua; UU No. 35 Tahun 2008 juncto UU No. 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua Barat; dan UU No. 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta. Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat mendapatkan keistime - waan dengan adanya pemberian dana otonomi khusus (dana otsus) yang jumlahnya sebesar dua (2) persen dari Dana Alokasi Umum Nasional (DAUN) dengan jangka waktu selama duapuluh (20)  tahun.  Sedangkan  Yogyakarta,  diberikan dana istimewa (dais) yang besarnya tergantung kemampuan keuangan negara (APBN) dengan jangka waktu terbatas. Lain halnya dengan keem - pat daerah ini, Jakarta memang berstatus daerah khusus tetapi DKI Jakarta tidak memiliki alokasi dana  otsus  atau  dais  sebagaimana  di  keempat daerah khusus dan istimewa tersebut.
Pemberian otsus bagi Aceh, Papua dan Papua Barat  lebih  kepada  alasan  politis  supaya  dae­ rah­daerah tersebut tetap berada dalam wilayah NKRI, dan alasan ekonomi karena terjadi konflik berkepanjangan  maka  daerah­daerah  tersebut mengalami  ketertinggalan  dalam  pembangun­ an  dari  daerah­daerah  lainnya  di  Indonesia. Sedangkan  pemberian  status  keistimewaan kepada Yogyakarta lebih kepada alasan sejarah karena Yogyakarta pernah menjadi ibu kota ne­ gara Indonesia dan alasan faktor budaya. Alasan
historis  dan  budaya  ini  turut  pula  mendorong daerah lainnya di Indonesia menuntut diberikan - nya otonomi khusus (Suryani, 2019).
Sementara di daerah otonomi umum, dana yang diterima oleh daerah adalah dana alokasi umum,  dana  alokasi  khusus  dan  dana  bagi hasil.  Tujuan  dari  pemberian  otonomi  khusus dan  otonomi  umum  adalah  sama,  yakni  untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan ( span of  control ),  meningkatkan  pelayanan  publik, pemerataan  pembangunan,  dan  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  serta  menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah. Di sini perlu kerja sama pemerintah dan masyarakat melalui program pemberdayaan dan penguatan masyarakat, serta penguatan kelem - bagaan demokrasi lokal. Partisipasi masyarakat ini dalam bentuk penyaluran aspirasi, pemikiran dan kepentingan dalam penyelenggaraan peme­ rintahan daerah.
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  provinsi di  Indonesia  saat  ini  berjumlah  34  provinsi dengan  416  kabupaten  (termasuk  1  kabupaten administratif di provinsi DKI Jakarta), dan 98 kota (termasuk 5 kota administratif di provinsi DKI  Jakarta).  (otda.kemendagri.go.id,  2018). Ketiga puluh empat (34) provinsi ini memiliki keragaman etnis, agama dan budaya. Keberadaan otonomi daerah dan otonomi khusus yang mem - berikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, kecuali yang menjadi urusan pemerintah pusat tidaklah men - jadikan daerah terpecah pecah dan berdiri sendiri. Meski keberadaan otonomi daerah dan otonomi khusus menonjolkan nilai nilai lokal tetapi tidak berarti  identitas  masyarakat  menjadi  bangsa Indonesia dinafikan. Justru keberagaman yang ada memperkuat identitas bangsa dalam kesatuan bingkai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Cita­cita  ini  telah  lama  disampaikan  oleh Bung Hatta sejak tahun 1932. Pandangan poli - tiknya tentang Arah Indonesia Merdeka menya - takan desentralisasilah, bukan sentralisasi yang menjadi  dasar  bagi  cita­cita  tolong  menolong dalam  asas  kolektivisme  yang  tumbuh  dalam masyarakat Indonesia. Pada bagian lain, Hatta mengatakan bahwa Indonesia yang terbagi­bagi atas pulau­pulau dan berbagai golongan bangsa perlu  mengagendakan  otonomi  agar  tiap­tiap
golongan,  kecil  dan  besar,  mendapatkan  hak untuk menentukan nasibnya sendiri (Hatta, 1953).
Sayangnya, agenda desentralisasi ini belum dapat  terwujud  pada  masa  Orde  Lama  dan Orde  Baru,  sejatinya  baru  dapat  diwujudkan pasca Reformasi 1998. Tujuan reformasi ialah untuk tercapainya demokrasi, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah ialah sebagai bagian dari agenda demokratisasi. Cara pandang  menempatkan  desentralisasi  sebagai bagian dari demokrasi juga dikemukakan oleh Smith (1985). Namun, dalam konteks demokra - tisasi sebagai wadah agenda desentralisasi harus pula  mencakup  reformasi  dan  restrukturisasi lembaga  perwakilan,  sistem  pemilihan,  dan penegakan keadilan atas dasar supremasi hukum (Syadzily, 2019).
Pada konteks ini, saat ini sudah ada lemba - ga­lembaga khusus di daerah otonomi khusus dan istimewa sebagaimana yang ada di Aceh, Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, dan DIY. Lembaga­ lembaga khusus yang ada di Aceh, misalnya Wali Nanggroe, Majelis Adat Aceh (MAA), Dewan Perwakilan  Rakyat  Aceh  (DPRA),  Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Dinas Syariah Islam,  dan  sebagainya.  Di  Papua  dan  Papua Barat terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Papua/ Papua  Barat  dan  Majelis  Rakyat  Papua/Papua Barat  (Aziz,  2016).  Di  DKI  Jakarta,  terdapat empat (4) deputi yang membedakannya dengan daerah­daerah lainnya di Indonesia, yakni deputi bidang industri, perdagangan dan transportasi; deputi bidang tata ruang dan lingkungan hidup; deputi bidang pengendalian kependudukan; dan deputi bidang budaya dan pariwisata ( (Djohan, 2019). Sedangkan DIY memiliki parampara praja, yang fungsinya seperti watimpres, dan asisten keistimewaan  yang  saat  ini  diganti  namanya menjadi paniradya kaistimewaan, yang fungsinya lebih luas dari asisten kaistimewaan (Sunartono, 2018). Sementara untuk daerah otonomi umum mengikuti  struktur  kelembagaan  yang  ada  di pusat.
Sistem pemilihan di era reformasi berbeda dengan sebelumnya. Sejak adanya otonomi dae­ rah, maka kepala daerah dipilih secara langsung oleh  masyarakat  dan  pelaksanaannya  mulai diserentakkan sejak tahun 2015. Namun, untuk
daerah  otonomi  khusus  dan  istimewa  terdapat perbedaan dengan dengan daerah­daerah otonomi umum lainnya. Misalnya di Aceh terdapat partai politik lokal, yaitu partai Aceh (PA) yang berang - gotkan mantan­mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Cahyono, 2016). Di Papua ber - laku sistem noken yang pilihannya berdasarkan pilihan kepala suku (Tryatmoko, 2016). Kondisi demikian mengundang pro kontra karena tidak sesuai dengan nilai­nilai demokrasi. Begitu pula di DIY, kepala daerah sudah ditetapkan di dalam UU No. 13 Tahun 2012 tentang pengaturan dan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY. Posisi Sultan Yogyakarta selain pemimpin kerajaan juga sebagai kepala daerah. Posisi ini mengundang pro kontra di masyarakat (Aulia, 2018).
DKI  Jakarta  memiliki  perbedaan  dengan daerah­daerah lainnya di Indonesia. Sebagaimana diatur  dalam  UU  No.  29  Tahun  2007  (dalam proses  revisi),  secara  struktural  DKI  Jakarta memiliki otonomi tunggal di tingkat provinsi dan memiliki kota administratif; memiliki 4 deputi; memiliki dewan kota; memiliki wakil di setiap jenjang pemerintahan; dan gubernur memiliki hak protokoler dan dapat menghadiri sidang kabinet. Pemerintah DKI Jakarta memiliki kewenangan khusus tata ruang, SDM dan lingkungan hidup; pengendalian pendudukan dan pemukiman; trans - portasi; industri dan perdagangan; pariwisata dan kebudayaan (melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi). Sistem pemilihan kepala daerahnya (gubernur dan wakil gubernur) dipilih  secara  langsung  berpasangan,  dan  pe - menangnya harus lebih dari 50%. Untuk jumlah anggota  DPRD­nya  paling  banyak  125%  dari jumlah penduduk (Djohan, 2019).
Selain  dalam  hal  politik  dan  pemerintah, daerah­daerah otonomi khusus dan istimewa juga memiliki perbedaan dalam pengelolaan keuangan dengan  diberikannya  dana  otsus  dan  istimewa kepada Aceh, Papua/Papua Barat, dan DIY. Hal inilah yang membedakan daerah otonomi umum dengan daerah otonomi khusus, karena adanya pengelolaan fiskal yang berbeda (Aziz & Zuhro, 2018). Sementara DKI Jakarta meski memiliki status khusus tetapi tidak memiliki dana kekhu - susan dari APBN. Meski masing­masing daerah otonomi khusus dan istimewa memiliki regulasi
sendiri, payung hukumnya tetap meng acu pada UU pemerintahan daerah.
Pasca reformasi, bagi daerah otonomi umum telah  terjadi  beberapa  kali  perubahan  undang undang pemerintahan daerah mulai dari UU No. 22 Tahun 1999 berisikan hakekat otonomi yang luas dan prinsip otonomi yang materil dengan dua  tingkatan  pemerintahan  di  level  provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian direvisi menjadi UU  No.32  Tahun  2004,  dan  yang  membeda - kannya  dengan  UU  sebelumnya  ialah  tentang prinsip otonomi yang sifatnya materil dan format. Selanjutnya, undang­undang pemerintahan dae­ rah direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014 yang pada prinsipnya sama dengan UU No. 32 Tahun 2004.
Pada  era  reformasi  ini,  kebijakan  desen - tralisasi  tidak  hanya  menyangkut  politik dan  administrasi,  tetapi  juga  diikuti  dengan desentralisasi  fiskal  yang  melahirkan  UU  No. 25  Tahun  1999.  Kemudian  pada  tahun  2004 direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal membuka ruang pendapatan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mengalami kenaikan yang sangat signifikan.
Pada tahun 2001, realisasi belanja ke daerah mencapai Rp84,8 triliun (5,4 persen dari Produk Domestik Bruto/PDB). Tahun 2006, meningkat menjadi Rp220,4 triliun (6,8 persen dari PDB). Tahun 2010, meningkat kembali menjadi Rp322,4 triliun. Untuk tahun 2015, alokasi anggaran ke daerah sebesar Rp634,8 triliun (Syadzily, 2019, p.  43).  Kondisi  demikian  menjadi  daya  tarik bagi  daerah­daerah  untuk  membentuk  daerah otonom baru, dengan motivasi untuk mengelola pemerintahan secara mandiri dan otonom. Begitu pula dengan usulan daerah khusus dan istimewa juga berdatangan dari daerah­daerah yang mera - sa  memiliki  perbedaan  dengan  daerah­daerah lainnya di Indonesia berkaca pada Aceh, Papua/ Papua Barat, dan DIY. Namun, mengingat fakta di lapangan sejak 2004 sampai dengan 2018, total bupati/wali kota dan wakilnya yang tertangkap kasus korupsi mencapai 101 orang (Kusnandar, 2019).  Oleh  karena  itu,  saat  ini  pemerintah pusat  melakukan  moratorium  terhadap  usulan pemekaran daerah, daerah otonomi khusus atau
istimewa.  Daerah­daerah  diminta  untuk  lebih fokus pada pemberantasan korupsi dan pening - katan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.
Kasus­kasus  yang  terjadi  baik  di  daerah otonomi umum maupun otonomi khusus dapat menjadi ancaman bagi bangunan identitas nasio­ nal. Padahal kalau kita kembalikan pada tujuan mulia  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  ialah pengakuan kepada nilai nilai lokal dan mencip - takan pemerataan, keadilan, dan kesejahteraan dalam pembangunan nasional maka ini menjadi modal yang kuat untuk memperkokoh identitas nasional. Kekhasan dari masing­masing daerah menjadi nilai tambah dalam keaneka ragaman bu - daya yang justru memperkuat identitas nasional Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara. Daya tarik lokal menjadi khasanah kekayaan bangsa yang  memberikan  nilai­nilai  ekonomis  bagi investasi negara. Ini semua bisa dicapai, apabila ada kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah dilaksanakan bisa dijalankan dengan efektif. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi, bimbingan  dan  pengawasan  (korbinwas)  dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Zuhro, 2018).  Korbinwas  ini  penting  supaya  tujuan desentralisasi dan otonomi daerah dapat tercapai dan dapat menjadi modal bagi pemersatu bangsa untuk memperkokoh identitas nasional.

## PENUTUP : SOLUSI ATAS PERMASALAHAN BANGSA
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia memiliki identitas nasional yang tidak dimiliki bangsa dan negara lain, seperti sembo­ yan,  lambang  dan  dasar  dari  konstitusi  yang ada di Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila,  dan  UUD  1945.  Untuk  itu,  penting bagi bangsa dan negara untuk menjaga ketiga hal tersebut dalam bingkai Negara Kesatuan Repub - lik Indonesia. Hubungannya dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, jelas terdapat di dalam UUD 1945 pasal 18A dan 18B, penga - kuan negara terhadap kekhasan masing­masing daerah seiring dengan semboyan Bhinneka Tung - gal Ika, meski berbeda­beda tetapi tetap satu. Di dalam implementasinya menerapkan dasar negara Pancasila  yang  mengacu  pada  kelima  silanya,
mulai dari hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam keyakinan beragama sampai dengan pengaturan  hubungan  dengan  manusia  dalam pelaksanaan kegiatan sehari­hari.
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, memberikan perubahan­perubahan tidak hanya dalam pengelolaan sistem politik, pemerintahan, dan administrasi, tetapi juga pada pengelolaan keuangan  daerah  dengan  tujuan  pemerataan pembangunan  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.  Meski  dalam  implementasinya, banyak  kendala  dan  tantangan  yang  dihadapi, namun ini tidaklah menjadikan bangsa ini men - jadi terpecah belah. Justru dengan adanya kendala dan tantangan, semakin membuat bangsa ini kuat dan tangguh untuk bersama mengatasinya. Oleh karena  itu,  dalam  pelaksanaan  desentralisasi dan otonomi daerah penting adanya korbinwas berjenjang  antarlevel  pemerintahan,  antara pemerintah pusat dan daerah, antara pemerintah daerah dan dewan, dan antara pemerintah daerah dengan perwakilan masyarakat.
Selain  itu  dalam  implementasinya,  desen - tralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang demokrasi  bagi  masyarakat  lokal  untuk  turut mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan efektif.  Kebijakan­kebijakan  pemerintah  bisa meningkatkan  dan  menumbuhkembangkan investasi  dan  ekonomi  daerah  untuk  kese - jahteraan  masyarakat.  Nilai­nilai  budaya  lokal dapat dikembangkan secara luas yang menjadi identitas nasional. Masyarakat juga dapat terlibat dan  mengawasi  sistem  perpolitikan  yang  ada, apalagi dengan adanya sistem multi partai saat ini,  sebagai  bagian  dari  bentuk  pelibatan  dan pengawasan masyarakat.
Harapan  ke  depannya,  melalui  kebijakan desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  bangunan konstruksi kebangsaan dan keindonesian dapat menjadi lebih baik dalam bingkai NKRI.

## PUSTAKA ACUAN
Buku Anderson,  B.  (2000). Imagined Communities: Reflection  on  the  Origin  and  Spread  on Nationalism. London: The Thetford Press Ltd. Aulia, D. (2018). Politik Pengelolaan Dana Istimewa di Yogyakarta. Dalam N.L. Aziz, & R. S. Zuhro
(Eds.),  Politik  Pengelolaan  Dana  Otonomi Khusus dan Istimewa (hlm. 109­170). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Aziz, N. L. (2016). Peran Lembaga Khusus dalam Politik Aceh dan Papua: Catatan Pendahuluan. Dalam N. L. Aziz, & D. Aulia (eds.), Peran Lembaga  Khusus  dalam  Politik  Aceh  dan Papua (hlm.2). Tangerang: Mahara Publishing. Aziz,  N.  L.,  &  Zuhro,  R.  S.  (Eds).  (2018). Politik Pengelolaan  Dana  Otonomi  Khusus  dan Istimewa . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Cahyono, H,, & Aziz, N. L. (Eds.). (2019). Pengelolaan Dana  Desa:  Studi  dari  Sisi  Demokrasi  dan Kapasitas Pemerintahan Desa. Jakarta: LIPI Press (dalam Proses Penerbitan). Cahyono, H. (2016). Lembaga­Lembaga Khusus di Aceh: Studi tentang Wali Nanggroe, MAA, dan MPU. Dalam N.L. Aziz, & D. Aulia (Eds.), Peran  Lembaga  Khusus  dalam  Politik Aceh dan Papua (hlm. 91­137). Tangerang: Mahara Publishing. Giddens,  A.  (2011). The  Constitution  of  Society. Yogyakarta: Pedati. Handoko,  T.  H.  (1995). Manajemen. Yogyakarta: BPFE UGM.
Hatta,  M.  (1953).  Kumpulan  Karangan  “Ke  Arah Indonesia  Merdeka”.  Jakarta­Amsterdam­ Surabaya:  Penerbitan  dan  Balai  Buku Indonesia.
Kartono. K. (1995). Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Kohn, H. (1984). Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya. Jakarta:  Erlangga  bekerjasama  dengan  PT Pembangunan.
Renan, E. (1990). What Is A Nation? Dalam Nation and  Narration.  Diedit  oleh  Homi  Babha.
London: Routledge.
Rondinelli,  G.C.  (2007). From Government Decentralization  to  Decentralized Governance  in  G.  Cheema  &  D.  Rondinelli (ed),  Decentralizing  Governance:  Emerging Concept and Practices. Washington  DC: Brookings Institution Press. Smith, B. (1985). Decentralization: The Territorial Dimension  of  The  State. London:  Asia Publishing House.
Suryani,  D.  (ed.).  (2019). Peran Aktor di Balik Tuntutan  Otsus. Jakarta:  LIPI  Press  (Dalam proses penerbitan).
Syadzily, T. H. (2019). Desentralisasi, Otonomi, dan Pemekaran  Daerah  di  Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
Tryatmoko,  M.W.  (2016).  Dinamika  Lembaga Perwakilan dalam Otonomi Khusus di Tanah
Papua. Dalam N.L. Aziz, & D. Aulia (Eds.), Peran  Lembaga  Khusus  dalam  Politik Aceh dan Papua (hlm. 141­148). Tangerang: Mahara Publishing.
Zuhro,  R.  S.  (2018).  Politik  Stabilitas  Nasional dalam  Pengawasan  Dana  Otonomi  Khusus dan Istimewa. Dalam N.L.Aziz, & R.S. Zuhro (Eds.), Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa (hlm. 241­266). Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Jurnal:
Aziz,  N.  L.(2016,  Desember).  Otonomi  Desa  dan Efektivitas  Dana  Desa. Jurnal  Penelitian Politik, 13 (12), 193­211. Laporan
Djohan,  D.  Kebijakan  Desentralisasi Asimetrik  di
Indonesia. FGD Tim Otonomi Daeerah P2P LIPI pada 13 Februari 2019 . Jakarta.
Ichwanuddin,  Wawan.  (2019). Survei Nasional “Pemilu Serentak 2019”. Jakarta: P2P LIPI.
Internet:
Ihsanuddin.  (21  November  2018).  Diakses dari https://nasional.kompas.com/ read/2018/11/21/19000481/icw­ada­181­ka - s u s ; k o r u p s i ­ d a n a ­ d e s a ­ r u g i k a n –negara­rp­406­miliar?page=all
Indonesia.go.id. (2017).  Diakses  dari  http://www. indonesia.go.id/profil/suku­bangsa  pada  15 Oktober 2019.
kbbi.web.id. (n.d.). Diakses dari https:/kbbi.web.id/ identitas pada 5 Oktober 2019.
kbbi.web.id. (n.d.). Diakses dari https:/kbbi.web.id/ kebangsaan pada 5 Oktober 2019.
Kusnandar,  V.B.  (24  September  2019).  Diakses dari  https://databoks.katadata.co.id/datapub - lish/2019/09/24/berapa­jumlah­penduduk­mus - lim­Indonesia pada 15 Oktober 2019.
Kusnandar,  V.B.  (9  Oktober  2019).  Diakses  dari https://databoks.katadata.co.id/datapub - lish/2019/10/09/berapa­jumlah­bupatiwa - li­kota­yang­terjerat­kasus  ­korupsi  pada  10 Oktober 2019.
otda.kemendagri.go.id. (2018).  Diakses  dari https://otda.kemendagri.go.id/wp­content/ uploads/2019/03/Pembentukan­Daerah­
D a e r a h ­ O t o n o m ­ d i ­ I n d o n e s i a ­ s , d ­ Tahun­2014­2.pdf .
Sahroji,  A.  (28  Oktober  2017).  Diakses dari https://nasional.okezone.com/ read/2017/10/27/337/1803559/hari­sump - ah­pemuda­mengenal­9­organisasi­pemu - da­yang­ikut­ambil­bagian­dalam  ­kon - gres­pemuda pada 15 Agustus 2019.
Sukmana, Y. (16 Juli 2019). Diakses dari https://mon - ey.kompas.com/read/2019/07/16/154600826/ menurut­sri­mulyani­ini­syarat­ri­keluar­dari­ middle­income­trap pada 15 Agustus 2019 . Sunartono.  (4  September  2018).  Diakses  dari https://jogjapolitan.harianjogja.com/ read/2018/09/04/510/937816/ini­dia­lemba - ga­baru­milik­pemda­di­yang­mengurusi­keis - timewaan­diy .
Suprayitno, A. (31 Juli 2019). Diakses dari  https:// www.alinea.id/nasional/400­kades­tersand - ung­kasus­hukum­dana­desa­bIXjB9mcb pada 15 Agustus 2019 .
Perundang-undangan:
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara.
UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU  No.  25  Tahun  1999  tentang  Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang­Undang.