Available at: https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tasfiyah DOI: https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v7i1.7853

## Islamisasi Konsep Etika Politik Niccolo Machiavelli

## Abdul Wahid
Universitas Darussalam Ponorogo awahid@unida.gontor.ac.id

## Anisa Aliya
Universitas Darussalam Ponorogo Althofunnisa93@gmail.com

## Neng Eri Sofiana
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia nengerisofiana@yahoo.com

## Fatimatuz Zahra
Universitas Darussalam Ponorogo azzahra@mhs.unida.gontor.ac.id

## Abstract
Politics is known as an activity that is synonymous with negative and ‘evil’ things, as well as in The Prince, Niccolo Machiavelli describes politics with the impression of  putting aside morals, even to conquer a territory or advance to become a leader, it can be through cunning ways, vile, and evil. This paper will discuss the Islamization of  Niccolo Machiavelli’s political ethics by using the concept of  Islamization promoted by Syed Naquib al-Attas, and the concept of  political in Islam, especially from the concept of  Ibn Khaldun. It is carried out by library research which in collecting data relies on data from the literature. As for the result, in Islamic political ethics, religious values must color the behavior of  power holders. Al-Qur’an as a source of  ethical values, if  applied in power will produce a government with high moral values, so as to be able to realize happiness and justice equally for the community.
Keywords : Islamization, political ethics, Niccolo Machiavelli.

## Abstrak
Politik dikenal sebagai sebuah aktivitas yang identik dengan hal-hal negatif  dan ‘jahat’, begitu juga dalam The Prince, Niccolo Machiavelli mendeskripsikan politik dengan kesan mengesampingkan moral, bahkan untuk menaklukkan suatu wilayah atau maju
Abdul Wahid, Anisa Aliya, Neng Eri Sofiana, Fatimatuz Zahra
menjadi pemimpin, bisa dengan cara-cara licik, keji, dan jahat. Tulisan ini akan membahas islamisasi etika politik Niccolo Machiavelli dengan menggunakan konsep islamisasi yang diusung oleh Syed Naquib al-Attas, dan konsep etika politik Islam, khususnya dari konsep Ibn Khaldun. Dilakukan dengan penelitian pustaka yang dalam pengumpulan datanya bertumpu pada data-data dari literatur. Adapun hasilnya, dalam etika politik Islam, nilai- nilai agama haruslah mewarnai perilaku pemegang kekuasaan. Al-Qur’an sebagai sumbe rnilai-nilai etika, jika diterapkan dalam kekuasaan akan menghasilkan pemerintahan dengan nilai-nilai moral yang tinggi, sehingga mampu mewujudkan kebahagiaan dan keadilan secara merata bagi masyarakat.
Kata Kunci : Islamisasi, Etika Politik, Niccolo Machiavelli.

## Pendahuluan
Politik atau usaha dari sekelompok manusia sebagai zoon politikon 1 merupakan kebutuhan manusia dengan tujuan menciptakan tatanan masyarakat yang baik dan berkeadilan. 2
Tentunya diperlukan suatu instrumen yang membantu untuk mewujudkan lingkup kebebasan dan bangunan institusi-institusi yang adil. 3 Instrumen tersebut adalah etika politik yang merupakan pembahasan masuk dalam ranah filsafat politik menurut para filsuf Yunani kuno, 4 seperti Plato dengan konsep negara dan keadilan, Aristoteles dengan konsep kebahagiaan, Augustinus dengan konsep Kedaulatan Tuhan, dan Thomas Aquinas dengan konsep kedaulatan hukum kodrat. 5 Dalam hal ini, politik tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai pada etika. Plato dalam Politeia mengatakan: “we say that
1 Zoon politikon merupakan  sebutan  dari  Aristoteles  yang  berpendapat bahwasannya manusia adalah makhluk yang terikat pada kehidupan bersama. Lihat di Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Politik Dan Kotak Pandora Abad Ke-21 (Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2020).
2 Budiardjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), 15.
3 Ayi Sofyan, Etika Politik Islam (Bandung: PUSTAKA SETIA, 2012), 59.
4 Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik .
5 Franz Magnis dan Suseno, Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: PT. Gramedia, 2018), 224–39.
there is justice in an individual; but also, I take it, justice in a whole city” . 6
Namun, pada abad ke-16, terjadi sebuah fenomena di negara-negara Barat, di mana politik mulai memisahkan diri dari etika. Fenomena ini dipelopori oleh seorang filsuf  bernama Niccolo Machiavelli. 7
Pemikiran politik Machiavelli, yang tertuang dalam karyanya The Prince, yang pada kenyatannya merupakan gagasan-gagasan yang berbau dengan kekejaman, kelicikan, pengkhianatan, dan kebohongan, dinilai sebagai perkembangan ide politik yang lebih baik. Buah dari pemikirannya tersebut, pada abad ke-20 ini banyak dipraktikkan di berbagai negara. 8 Hal ini didukung dengan arus deislamisasi pada abad ke-17 yang mana pada saat itu prinsip-prinsip Barat  mulai  disebarluaskan  secara  halus  pada  pemikiran  orang Islam di mana menurut Syed Naquib al-Attas dilakukan melalui sistem pendidikan. 9 Menurutnya pula, deislamisasi pikiran orang Islam dilakukan oleh cendekiawan Muslim yang sekuler, akan terus mengikuti jalan sekularisasi yang sama pada generasi mendatang. 10
Sekularisasi secara sederhana merupakan proses memerdekakan manusia dari naungan agama atau metafisika yang menguasai akal dan bahasa mereka. 11
6 Plato, The Republic, Translated by Tom Griffith (United Kingdom: Cambridge University Press, 2003), 50.
7 Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik .
8 Budi Hardiman, Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche , Cetakan Pe.
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 15; Mukhtar, “Penguasa dan Kekuasaan dalam Pandangan Komunikasi Politik Machiavelli”, Kumunikolo , Vol. 2, No. 1, (Medan: Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumut, 2018), 56; Alfin Falah Fahrezy, “Pemikiran Politik Niccolo Machiavelli: Studi Kasus Dinasti Umayyah”, Living Islam ,  Vol.  4,  No.  2, (Yogyakarta: Magister Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga, 2021), 143; Nashar Akbar Muhammad, “Kejujuran dan Etika dalam Konsep Politik Machiavelli”, Vol. 5, No. 1, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021), 57.
9 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam Dan Sekularisme, Terj. Institut Pemikiran Islam Dan Pembangunan Islam (Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Islam, 2011), 128.
10 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam Dan Sekularisme, Terj. Institut Pemikiran Islam Dan Pembangunan Islam . 11 Mohamad Latief, “Islam Dan Sekularisasi Politik Di Indonesia,” TSAQOFAH Journal Peradaban Islam 13, Nomer (n.d.): 2.
Abdul Wahid, Anisa Aliya, Neng Eri Sofiana, Fatimatuz Zahra

## Dalam bidang politik, peniadaan dan penghapusan kesucian
sekaligus kewibawaan agama disebuat desacralization of  politics. 12
Menurut al-Attas, penghilangan nilai-nilai agama dari kehidupan akan menyebabkan adanya ketidakadilan terhadap alam, baik alam manusia maupun alam dunia. 13 Sehingga, menyebabkan kehilangan adab di kalangan umat dan munculnya pemimpin-pemimpin pengemban urusan umat yang tidak layak baik secara moral, intelektual, maupun spiritual. 14 Maka, dalam rangka mencegah gelombang sekularisasi terutama dalam bidang politik, diperlukan suatu instrumen yang dapat membendung hal tersebut. Dari sini, penulis akan membahas mengenai Islamisasi terhadap etika politik Niccolo Machiavelli, yang mana penulis akan menggunakan konsep islamisasi yang diusung oleh Syed Naquib al-Attas.

## Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer dan Etika Politik
a. Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer
Memudarnya kejayaan intelektual kaum muslimin pada abad ke- 14, menjadi blessing in disguise bagi Barat. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya oleh hancurnya perpustakaan Islam karena serangan tentara Mongol. Ada beberapa buku yang diselamatkan oleh oleh ilmuwan Eropa lewat penerjemahan ke dalam bahasa Latin, Hebrew, Spanyol, dan Italia, seperti Rubaiyyat- Omar Khayam, Matsnawi- Jalaluddin Rumi, Gulistan- Sa’di, dan lainnya 15 yang menjadi cikal bakal revolusi ilmiah Barat yang terjadi pada abad ke 17-18. 16
Krisis yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dalam budaya dan peradaban Barat, menurut Syed Naquib al-Attas, tidak semestinya
12 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam Dan Sekularisme, Terj. Institut Pemikiran Islam Dan Pembangunan Islam . 13 Syed Muhammad Naquib al-Attas.
14 Syed Muhammad Naquib al-Attas.
15 Budi Handrianto, Islamisasi Sains (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010).
16 Handrianto.
harus diterapkan di dunia muslim. 17 Hal tersebut dikarenakan ilmu bukanlah sesuatu yang bebas dari nilai atau velue-free namun sarat dengan nilai atau value laden. 18
Kemudian para pemikir muslim terdorong untuk meluncurkan wacana dewesternisasi dan dekolonisasi melalui proyek intelektual Islamisasi pengetahuan kontemporer yang berpusat di Universitas. 19
Ide ini muncul sekitar abad ke-20, di antaranya digagas oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas, Ismail Raji’ al-Faruqi, dan Seyyed Hossein Nasr. 20 Syed Muhammad Naquib al-Attas. Al-Attas memulai  gagasannya  tentang  Islamisasi  pada  tahun  1960-an, dalam bukunya Preliminary Statement on A General Theory of  The Islamization of  The Malay-Indonesian Archipelago yang terbit pada tahun 1967 , dan 1977 ia menjadi pembicara utama dalam konferensi internasional tentang pendidikan di Mekkah yang dihadiri tokoh- tokoh pendidikan dunia Muslim. 21
Pandangannya tentang Islamisasi tertuang salah satunya dalam bukunya “Islam and Secularism” bahwa proses Islamisasi dengan memisahkan unsur-unsur dan konsep-konsep kunci yang membentuk budaya dan peradaban Barat, mulai dari magic, mitologi, animisme, tradisi budaya nasional yang bertentangan dengan Islam,
17 Handrianto.
18 Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam And Secularism(Kuala Lumpur: International Institute Of  Islamic Thought And Civilization (ISTAC), 1993), 134.
19 Wan  Mohd  Nor  Wan  Daud, Islamisasi Ilmu-Ilmu Kontemporer Dan Peran Universitas Islam Dalam Konteks Dewesternisasi Dan Dekolonisasi (Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor & Centre for Advanced Studies on Islam, Science and Civilisation- Universiti Teknologi Malaysia (CASIS-UTM), n.d.), 31.
20 Handrianto, Islamisasi Sains . 21 Muslem, “Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan Dan Penerapannya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas),” Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam Vol. VIII. (2019): 44. Lihat juga di Usmanul Hakim and Winda Roini, “Identifikasi Worldview Dalam Ilmu Pengetahuan Barat Kontemporer Menurut Syed Muhammad Naquib Al Attas,” Tasfiyah 3, no. 2 (2019): 53, https://doi.org/10.21111/ tasfiyah.v3i2.3498. Lihat juga di Nazia Dinia and Novan Fatchu Alafianta, “The Object of  Islamization of  Contemporary Human Knowledge (IOCHK),” Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam 6, no. 2 (August 24, 2022): 229, https://doi.org/10.21111/tasfiyah. v6i2.8246.
kontrol sekular pada akal dari setiap bidang ilmu pengetahuan modern khususnya dalam ilmu pengetahuan humaniora, dan memasukkan unsur-unsur Islam beserta konsep-konsep kunci dalam setiap bidang dan ilmu pengetahuan yang relevan saat ini. 22
Jadi, Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer sangat penting untuk dilakukan mengingat perkembangan sains dan teknologi yang semakin maju dan meluas. Upaya yang dilakukan al-Attas dengan merumuskan teori-teori Islamisasi perlu ditindaklanjuti dengan memetakan objek-objek Islamisasi, khususnya di bidang ilmu pengetahuan kontemporer.

## b.  Etika Politik
Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif  dan koersif. 23
Etika politik sendiri adalah prinsip-prinsip yang menentukan kewajiban dan tanggungjawab dalam bidang politik. 24 Perwujudan etika politik menurut Plato adalah dengan cara membentuk negara ideal yaitu suatu bentuk negara di mana pemerintah mampu melayani secara langsung dengan cara menetapkan tujuan negara sama dengan tujuan manusia dalam negara (warga negara) yaitu kesenangan dan kebahagiaan. 25 Etika politik merupakan dimensi politik kehidupan manusia. 26
Inti permasalahan politik adalah masalah legitimasi 27 etis kekuasaan. 28 Legitimasi etis adalah berhaknya seorang penguasa
22 Al-Attas, Islam and Secularism .
23 Lihat selengkapnya di Basri Seta, Pengantar Ilmu Politik (Jogjakarta: Indie Book Corner, n.d.), 3.
24 Suseno, Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , 23.
25 Haryatmoko, Etika Politik Dan Kekuasaan , Cet. I (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003), 11.
26 Suseno, Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , 9.
27 Eman Hermawan, Politik Membela Yang Benar: Teori, Kritik, Dan Nalar (Yogyakarta: Klik dan DKN Garda Bangsa, 2001), 6.
28 Suseno, Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , 31.
mendapatkan ketaatan dari rakyatnya apabila memenuhi kelegalan kebijakan, pengesahan kebijakan atau undang-undang secara demokratis, dan undang-undang yang sesuai dengan prinsi-prinsip moral dasar masyarakat. 29 Etika politik tidak membahas mengenai etika kelakuan para politisinya, namun lebih kepada bagaimana kemanusiaan dan keberadaban kehidupan masyarakat dapat dijamin berhadapan dengan kekuasaan negara modern. Etika politik bukan ditujukan kepada politikus namun memberikan patokan-patokan normatif  bagi mereka yang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia. 30 Maka, filsafat dan etika politik mengupas argumentasi dan pernyataan ilmu politik mengenai hakikat realitas manusia, pola legitimasi, dan tuntutan normatif  dasar yang dikemukakan.
Terdapat tiga kriteria untuk menilai tindakan politik, yaitu: pada tingkatan umum, yaitu prinsip-prinsip moral dasar; misalnya prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah. Tingkat menengah dan mengacu pada bidang tertentu, misalnya prinsip kekuasaan harus dilegitimasikan secara demokratis, dan kebijakan publik melalui permusyawaratan dalam perwakilan rakyat. Kemudian tingkat selanjutnya dengan kriteria penilaian yang sesuai dengan zaman dan situasi. Prinsip pertama berlaku umum dan masih abstrak sehingga tidak dapat dioperasionalkan tanpa instrumen dan ukuran yang jelas. Oleh karena itu, ia merupakan wewenang etika umum untuk menilainya. 31
Dalam  etika  politik  dan  etika  normatif,  prinsip  dasar tingkat kedua merupakan hasil perpaduan antara prinsip dasar dengan struktur realitas. Dalam hal ini, diperlukan masukan dari ilmu-ilmu politik tentang realitas dan interpretasinya meskipun hasilnya  bersifat  relatif.  Di  sini,  etika  tidak  dapat  diperlakukan secara dogmatis, misalnya dengan menetapkan prinsip-prinsip dasar dulu, kemudian menerapkannya pada berbagai kehidupan.
29 Suseno, 49.
30 Suseno, xv.
31 Sofyan, Etika Politik Islam , 21.
Abdul Wahid, Anisa Aliya, Neng Eri Sofiana, Fatimatuz Zahra
Dengan demikian, etika politik bertolak dari masalah-masalah di bidang politik yang memerlukan penanganan etis. Etika politik tidak dimulai dari ruang kosong. Realitas politik merupakan bidang yang dipertanyakan dan diperebutkan secara ideologis. Metode etika politik atas dasar realitas ini dikenal dengan metode kritis-negatif. Kritis Karena tidak mulai dari pendapat sendiri, tetapi berangkat dari teori-teori atau paham-paham yang relevan, kemudian diperiksa secara kritis, dengarı cara memisahkan unsur-unsur yang dinilai tepat di antara yang tidak tepat. Negatif, karena tidak mulai dari penetapan prinsip-prinsip tertentu, melainkan membongkar pandangan-pandangan moral politik yang ada, membuang yang tidak tahan uji, tetapi mempertahan kanapa yang semestinya sebagai prinsip. 32
Selain berkaitan dengan perilaku individual, etika politik juga berkaitan dengan perilaku kolektif  atau sosial. yaitu, seorang pemimpin dalam mewujudkan suatu ide atau pandangan, membutuhkan dukungan sebanyak mungkin dari warga negara dengan menggunakan sebuah “perantara”. Yang dimaksud dengan perantara di sini adalah kemampuan menggunakan simbol- simbol atau nilai-nilai seperti agama, keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, sehingga melahirkan suatu tindakan bersama, lewat bicara dan persuasi bukan manipulasi, kebohongan, kekerasan, dan pengkhianatan. Perilaku-perilaku kolektif  tersebut berkaitan dengan masalah struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mengondisikan tindakan kolektif. 33

## Konsep Politik Niccolo Machiavelli
Nicollo Machiavelli lahir pada tahun 1469 di Italia, yang merupakan anak ke-dua dari Bernado Machiavelli. Hidup pada masa Renaisans, ia merupakan seorang tokoh yang sangat dikenal dalam  bidang  politik  dan  filsafat.  Ia  merupakan  seorang  filsuf
32 Sofyan, 23.
33 Suseno, Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern , 8.
yang hidup terjadi pada kemunduran pemikiran Gereja Katolik, penjauhan hal-hal abstrak dan mistis dari agama, dan tumbuhnya benih-benih individualisme. 34
Semasa hidupnya, ia mendapatkan pendidikan yang tinggi. Pendidikan merupakan hal yang dijunjung tinggi dalam keluarga Machvielli.  Pendidikannya  dimulai  pada  tahun  1476,  ia  belajar Bahasa  Tuscan,  berhitung  dan  menulis.  Setelah  itu  dilanjutkan pada umurnya yang ke-12, ia mempelajari ilmu-ilmu kemanusiaan di bawah asuhan Paulo Ponsiglione, dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Florance dalam bimbingan Marcello Virgilio. 35 dan juga posisi yang kuat di kota Florance. 36 Ia merupakan penasihat politik dari bangsawan di kota Valentino Bernama Cesare Borgia yang kala itu berambisi menaklukkan Italia yang dikuasai oleh Paus Julius II. 37 Keadaan politik pada masa itu bisa dikatakan kurang baik karena banyak diwarnai dengan perebutan kekuasaan dan kerajaan-kerajaan besar di Italia seperti Perancis, Spanyol, dan Jerman. Salah satu karya Machiavelli yang terkenal berjudul The Prince, buku ini membahas tentang kemutlakan seorang outokrat dan komunisme demokratis. 38
Machiavelli melewati beberapa peristiwa besar dalam hidupnya yang mempengaruhi pemikirannya. Pertama: ketika Italia yang saat itu dikuasai oleh Lorenzo dan anaknya Pieri de’ Medici, diserang  oleh  Savoranola  dengan  bantuan  Raja  Charles  VIII, dan berhasil membuat keluarga Medici melarikan diri ke Spanyol sehingga kekuasaan beralih ke tangan Savaranola, 39 ia menjadi
34 E. Fernando M. Manullang, “Nicollo Machiavelli: Sang Bells Politik? Suatu Refleksi Dan Kritik Filosofis Terhadap Gagasan Politik Machiavelli Dalam Ii Principe,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun ke-4 (n.d.): 524.
35 Nashar Akbar Muhammad, “Kejujuran Dan Etika Dalam Konsep Politik Machiavelli,” Jurnal Perspektif  Vol. 5 No. (n.d.): 60.
36 Hardiman, Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche , 15.
37 Hardiman, Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche .
38 Anthony Kenny, A New History of  Western Philosophy (Oxford: Clarendon Press, 2006), 273.
39 Niccolo Machiavelli, Sang Penguasa, Surat Seorang Negarawan Kepada Pemimpin
pengamat politik Savanarola, dengan model pemerintahan yang teokratis  dan  demokratis.  Dalam  pemerintahannya,  Savanarola merupakan politis yang moralis, spiritualis dan kerap membela yang miskin. Dengan kepemimpinan yang diterapkan Savaranola, ia menjadi sangat popular di Florance, namun tidak bertaham lama karena rakyat sudah mulai bosan dengan model kepemimpinan Savaranola yang dianggap sangat keras. Namun, pada tahun 1498, Machiavelli menyaksikan ketidaksanggupan Savonarola dalam mempertahankan negara dan pemerintahan, karena ia tidak memiliki kekuatan bersenjata, dukungan penuh dari rakyat, dan manajemen pemerintahan yang tidak didukung oleh para elit negara, sehingga Savanarola mati dengan cara dibakar. 40
Kedua: setelah kejatuhan Savaranola, pemerintahan dipimpin oleh Piero Soderini, yang merupakan teman dekat Machiavelli, pada masa ini karir Machiavelli semakin cemerlang dengan ditempatkannya ia sebagai sekretaris Second Chancery, selama 14  tahun.  Pada  masa  itu  ia  menjalankan  sebanyak  30  kali  misi diplomatik sehingga ia dikenal dengan diplomat dan analis kekuasaan modern yang hebat. 41 Ketiga: pada tahun 1509, ia diberi tanggungjawab melatih tentara bayaran yang dipimpin oleh Vitelli, namun Vitelli mendapatkan bayaran lebih dari pemerintah Pisa yang merupakan target dari Florance. Dari sini Machiavelli berpendapat, bahwasannya pemerintah harus memiliki tentara sendiri. Karena tentara bayaran tidak dapat dipercaya. Keempat: pada tahun 1512, saat Medici kembali mengambil kekuasaan, Mchiavalli dijebloskan kedalam penjara selama satu tahun. Setelah bebas, ia menulis buku berjudul Prince II yang merupakan hasil pengamatannya dan pengalamannya selama berada di pemerintahan. 42 Tujuan Machiavelli menulis buku tersebut adalah dalam rangka mengambil hati penguasa pada masa itu dengan harapan agar diangkat kembali
Republik, Terj. Woekirsari , Cetakan ke (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), IX.
40 Muhammad, “Kejujuran Dan Etika Dalam Konsep Politik Machiavelli.”
41 Muhammad.
42 Hardiman, Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche .
menjadi pejabat pemerintahan Florance. 43 Adapun etika politik dalam perspektif  Machiavelli ialah:
a. Kejahatan untuk sesuatu kebaikan. Menurut Machiavelli, seorang penguasa tidak perlu memperhatikan pertimbangan- pertimbangan moral. Ia bisa menunjukkan hal-hal yang bersifat moralistis seperti kemurahan hati, kejujuran, manusiawi hanya dalam rangka saat dibutuhkan atau guna memenuhi maksud- maksud seorang pemimpin tersebut. Seorang penguasa tidak perlu ragu-ragu dalam menampilkan atau berbuat kejahatan yang mana ia nanti akan diklaim dengan hal tersebut. Karena menurut Machiavelli, mungkin saja apa yang terlihat buruk itu akan membawa kebaikan begitu juga dengan sebaliknya. Dalam The Prince- nya ia mengatakan:
“But because he cannot have them, nor wholly observe them, since human conditions do not permit it, it is necessary for him to be so prudent as to know how to avoid the infamy of  those vices that would take his state from him and to be on guard against those that do not, if  that is possible; but if  one cannot, one can let them go on with less hesitation. And furthermore, one should not care about incurring the fame of  those vices without which it is difficult to save one’s state; for if  one considers everything well, one will find something appears to be virtue, which if  pursued would be one’s ruin, and something else appears to be vice, which if  pursued results in one’s security and well-being.” 44
b.  Berkuasa Dengan Kekejaman. Kekuasaan itu dapat didapatkan dengan dua hal, yakni menjadi penguasa dengan cara yang jahat dan keji atau karena kepercayaan dari rakyatnya. Ia memberikan contoh tentang apa yang dilakukan oleh Agathocles sebagai seseorang dari kasta rendah dan miskin dari Sicilia, namun bisa menjadi Raja Syracuse dengan cara membunuh semua senator, orang-orang kaya dan berpengaruh pada waktu itu. Sehingga ia bisa menjadi penguasa walaupun dengan cara membunuh warga kota, mengkhianati, licik, dan
43 Hardiman.
44 Niccolo Machiavelli, The Prince, Tranlated by Harvey C. Mansfield , Secon Edit (Chicago: The University Of  Chicago Pres, 1998), 62.

## tanpa belas kasihan.
“But, because one becomes prince from private individual also by two modes which cannot be altogether attributed either to fortune or to virtue, I do not think they should be left out, although one of  them can be reasoned about more amply where republics are treated. These are when one ascends to a principality by some criminal and nefarious path or when a private citizen becomes prince of  his fatherland by the support of  his fellow citizens. And, to speak of  the first mode, it will be shown with two examples, one nt. the other modern, without entering otherwise into the merits of  this issue, because I judge it sufficient, for whoever would find it necessary to imitate them.” 45
Selain berbuat kejam dalam mendapatkan kekuasaan, dalam The Prince- nya, Machiavelli juga menuliskan bahwasannya kebaikan, walaupun diraih dengan cara yang kejam dan jahat, bukanlah suatu yang jahat, sebagaimana yang dilakukan oleh kaisar Borgia: “Cesare Borgia was held to be cruel; nonetheless his cruelty restored the Romagna, united it, and reduced it to peace and to faith.” 46 Menurutnya, pangeran atau penguasa diperbolehkan untuk melakukan apapun yang diperlukan, betapa pun tampak tercela, karena rakyat hanya peduli dengan hasilnya, yaitu dengan kebaikan negara.
A prince, therefore, so as to keep his subjects united and faithful, should not care about the infamy of  cruelty, because with very few examples he will be more merciful than those ho for the sake of  too much mercy allow disorders to continue, from which come killings or robberies; for these customarily hurt a whole community, but the executions that come from the prince hurts one particular person. 47
Praktek kekuasaan dengan sesuatu yang kejam dan jahat sebagaimana yang dicanangkan oleh Machiavelli, dalam hal ini adalah telah pada tahapan kebolehan menggunakan nama agama atau mengatasnamakan agama dalam rangka mencapai tujuan- tujuan penguasa. Ia mengatakan:
“Besides this, in order to undertake greater enterprises, always making use of  religion, he turned to an act of  pious cruelty, expelling the Marranos from his kingdom and
45 Machiavelli, The Prince, Tranlated by Harvey C. Mansfield .
46 Machiavelli.
47 Machiavelli.
despoiling it of  them; nor could there be an example more wretched and rarer than this. He attacked Africa under this same cloak, made his campaign in Italy, and has lately attacked France; and so, he has always done and ordered great things, which have always kept the minds of  his subjects in suspense and admiration, and occupied with their outcome. And his actions have followed upon one another in such a move that he has never allowed an interval between them for men be able to work quietly against him.” 48
Dalam hal baik dan buruk menurut Machiavelli, tidak ada perbedaan di antara ke-duanya. Karena yang terpenting adalah bertahannya suatu kekuasaan.
"When the opportunity arises of  someone who works for something extraordinary in civil life, either for good or for ill, and of  picking a mode of  rewarding or punishing him of  which much will be said. And above all a prince should contrive to give himself  the fame of  a great man and of  an excellent talent in every action of  his.” 49

## Pandangan Etika Politik Islam terhadap Etika Politik Machiavelli
Apa yang tertulis pada The Prince merupakan apa yang harus penguasa ketahui dari anjuran-anjuran praktis yang Machiavelli buat, dalam rangka memperkuat dan menjaga kekuasaannya. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemikiran politik Machiavelli didasarkan pada reflesi politik di masa ia hidup. Ia menjadikan fenomena politik yang terjadi ketika itu sebagai pedoman dalam praktik politiknya. Segala macam tindak keburukan dari tabiat orang Eropa ketika itu ia jadikan sebuah kesimpulan bahwa manusia memang selalu condong ke padahal yang buruk.
Kemudian, Machiavelli juga dianggap sebagai pemikir Modern dan juga dianggap sebagai pencetus ide politik yang lebih maju daris sebelumnya. Namun pada kenyataannya, di setiap teori yang ia kemukakan, selalu merujuk pada fenomena masa lalu, jauh sebelum kelahiran Machiavelli sendiri. Seperti yang selalu ia sebutkan dalam
48 Machiavelli.
49 Machiavelli.
Abdul Wahid, Anisa Aliya, Neng Eri Sofiana, Fatimatuz Zahra
bukunya mengenai praktik politik Cesare Borgia yang ia anggap sebagai tokoh penguasa yang patut dianut. Kemudian fanatismenya pada kemegahan imperium Romawi Kuno juga menjadikan bahwa pemikirannya ini tidak orisinil dari dia, namun hanya merangkum fenomena terdahulu yang ingin ia hidupkan kembali.
Machiavelli tidak melihat bahwa stabilitas kekuasaan tergantung dari apakah kekuasaan dipandang sebagai sah atau tidak oleh masyarakat. Ia memang menyadari bahwa jika seorang raja ingin kekuasaannya lestari, maka sang raja harus memenuhi harapan rakyat. Jika kekuasaan raja memiliki legitimasi moral dan diakui sah oleh masyarakat secara sukarela, maka kekuasaannya akan stabil. 50
Dari beberapa hal di atas bisa diketahui bahwa praktik politik yang ingin diberikan Machiavelli tidak sesuai dengan praktik politik sewajarnya. Meski ia tidak pernah menyatakan dalam bukunya The Prince bahwa nasehatnya itu untuk orang lain, namun pemikiran yang ia cetuskan merupakan cikal-bakal sekularisasi etika politik di Barat. 51
Agama, dalam perannya terhadap negara, perlu mengambil jarak dari politik, yang mana menurut, yang demikian adalah dalam rangka agar agama memberikan sinar pencerahan profetiknya. 52
Gerakan agama yang menjadi gerakan politik membuat para politisi berlindung di balik agama dan memangsa kehidupan masyarakat. Sejak dahulu, para manipulator telah menggunakan agama untuk memperbudak manusia. Karena itu, dalam sejarah peradaban dunia Islam, para filsuf  atau pun fuqaha tidak melepaskan agama dan negara, terutama masalah etika dan moralitas bernegara yang telah dibangun oleh para filsuf muslim. Gagasan negara moral juga amat kental, misalnya dalam pemikiran Al-Farabi, al-Mawardi, Al- Ghazali, Ibn Rusyd, Ibn Khaldun, Ibn Taimiyyah, dan lainnya. Di sini penulis akan membahas etika politik menurut kacamata Islam.
50 Suseno, Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern .
51 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Cetakan Pe (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 28.
52 AyiSofyan, Etika Politik Islam, 257.

## Proses Islamisasi Etika Politik

## Politik dalam Islam telah dimulai pada zaman Nabi Muhamad
SAW.  Rasulullah  SAW  mendirikan  negara  Islam  setelah  hijrah ke Madinah dan menjadikannya Ibukota Negara Islam, di atas konstitusi bernama Piagam Madinah. 53 Dalam Islam, Rasulullah SAW sendirilah yang menjadi pemimpin politik umat Islam saat itu. 54 Setelah wafatnya pada 12 Rabiul Awwal tahun 11 Hijrah, 55 kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Abu Bakar, kemudian Umar bin al-Khattab, Ustman bin Affan, dan Ali RA. yang disebut dengan khalifah rasyidah. 56 Telah disebutkan di atas, bahwasannya ada tiga tujuan etika politik, pertama; kehidupan yang baik, kedua; prinsip keadilan, ketiga: prinsip kebebasan. Dari ketiga hal tersebut, ada perbedaan mendasar antara Barat dan Islam. Perbedaan tersebut muncul dari segi historis dan teoretis paham sekularisme yang dianut Barat. Maka, dalam memahami etika politik Islam, perlu memahami hal-hal apa sajakah yang melandasi perbedaan antara etika politik Islam dan Barat.
Agama Islam mempunyai prinsip-prinsip penting, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan sebagai panduan hidup masyarakat Islam dalam hidup dengan etika Islam. Akidah Islam adalah keyakinan kepada Allah SWT yang tersimpul dan terikat di dalam hati setiap umat Islam, terucap oleh lisan dan terinterpretasikan dalam amal perbuatan. 57 Selain aspek ketuhanan, akidah juga membicarakan lebih dalam mengenai kepercayaan kepada Allah, Rasul, Malaikat, Kitab-kitab suci, hari
53 Sofyan, Etika Politik Islam .
54 Badri  Yatim, Sejarah Peradaban Islam ,  Cetakan  ke  (Depok:  Rajagrafindo Pustaka, 2020), 35.
55 Tim Riset dan Studi Islam Mesir, Ensiklopedi Sejarah Islam , Cetakan Pe (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2013), 62.
56 Ely Zainudin, “Peradaban Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin,” Jurnal Intelegensia Vol. 03 No (n.d.): 51.
57 Ibrahim al-Laqooni Al-Maalikii, Hidayatul Mar ī d Li Jaurati al-Tauh ī d (Beirut: Daar Maktabah al-‘Aarif, 2011), 64.
akhirat  dan  qada’  dan  qadar.  Syariat  İslam  mencakup  totalitas kehidupan manusia, seperti kehidupan sosial yang menyediakan peraturan yang lengkap untuk membolehkannya berhubungan dengan Allah SWT.
Perbedaan mendasar antara etika Barat dengan etika Islam adalah jika di Barat pada mulanya nilai etika atau sesuatu yang dapat dikatakan sebagai tindakan yang bermoral berlandaskan oleh wahyu. Kemudian nilai tersebut mengalami pergeseran seberjalannya zaman, di mana nilai etika tidak lagi didasarkan oleh wahyu tapi sesuai dengan keputusan dan kepentingan manusia yang berdasarkan pada rasio dan bukti empiris. Pada saat itu wahyu sudah tidak dibutuhkan lagi. Hal ini tentu berbeda dengan etika Islam, di mana dalam menentukan baik dan benar tidak hanya menggunakan wahyu saja, tetapi juga menggunakan rasio. Perbedaan tersebut hanyalah komposisi dalam penggunaannya, ada yang lebih banyak menggunakan wahyu dan ada juga yang memadukan antara keduanya. 58
Terbebasnya Barat dari zaman kegelapan, membuat Barat mendasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rasio dan empiris sesuai dengan kepentingan manusia tanpa harus mengikut sertakan wahyu. Akibatnya ukuran dari etika didasarkan pada kesenangan dunia semata. Dari sini lahirlah beberapa aliran etika yang berkembang di Barat di antaranya: hedonisme, utilitarianisme, dan pragmatisme. 59 Dasar penggunaan wahyu antara Barat dan Islam merupakan perbedaan worldview di antara keduanya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Fahmi Zarkasyi bahwasannya perbedaan worldview Islam dan Barat adalah penguunaan asas wahyu, akal, pengalaman, dan instuisi dalam worldview Islam, sedangkan asas worldview Barat adalah rasio dan spekulasi filososis. 60 Dapat dikatakan
58 Yunita Kurniati, “Karakteristik Etika Islam Dan Barat,” Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy, IJITP Volume 2, (2020): 48.
59 Kurniati, “Karakteristik Etika Islam Dan Barat.”
60 Hamid Fahmi Zarkasyi, Liberalisasi Pemikiran Islam (Ponorogo: CIOS, 2020),
20.
bahwasannya landasan worldview Barat adalah sekularisme. 61
Relevansi etika politik terletak pada kemampuannya untuk melunakkan kekuatan itu dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok dengan membangun institusi-institusi yang lebih adil. Beberapa prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, peradilan bebas, perdamaian dan keselamatan, kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat. 62
Terkait pendapat Machiavelli yang menyatakan bahwasannya kekuasaan itu dapat didapatkan dengan dua hal, yang mana salah satunya adalah dengan cara yang jahat dan keji, menurut ibnu Khaldun dalam Muqoddimah nya, suatu komunitas masyarakat secara alami membutuhkan sesosok figur yang mampu menjadi penengah dan pengontrol. Yang mana menurutnya, seseorang bias menjadi penengah atau pengontrol hanya dengan suatu instrumen yaitu “fanatisme”. Menurut Ibnu Khaldun supremasi tertinggi adalah kekuasaan. Sedangkan kekuasaan menurutnya adalah penguasaan dan pengendalian lewat paksaan. 63 Allah  SWT  berfirman: “Seandainya Allah tidakmenolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai Karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.” (QS. al-Baqarah: 251). Yang harus diwaspadai seseorang setelah mendapatkan kekuasaan adalah “hidup dalam kemewahan”. Ibnu Khaldun menyatakan:
“Kehancuran dan kebinasaan mereka ditentukan oleh sejauh mana kemakmuran dan kesenangan hidup yang mereka nikmati. Selain menghancurkan kekuasaan, bias-bias kemakmuran dan tenggelam dalam hidup glamour akan mengurangi ketajaman fanatisme.” 64
61 Sekulerisme merupakan Gerakan pembebasan manusia dari kungkungan agama dan metafisika yang mengatur akal dan bahasanya. Lihat di Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam dan Sekulerisme, 19.
62 AyiSofyan, Etika Politik Islam, 60.
63 Sofyan, Etika Politik Islam , 60.
64 Sofyan, 222.
Menurut Ibnu Kholdun, ketaatan rakyat kepada pemimpinnya akan tumbuh seiring dengan tumbuhnya iman kepada Allah SWT. Semakin kuat iman suatu masyarakat, semakin dalam pula ketaatannya  kepada  seorang  pemimpin.  Allah  SWT  berfirman dalam QS. an-Nisa’: 59; “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. “ Ibnu Khaldun ” mengatakan dalam Muqoddimah nya:
“Keyakinan agama telah menancap kuat dalam diri mereka, tunduk dan patuh kepada mereka, sehingga rakyat bersedia berjuang bersama para raja sebagaimana mereka memperjuangkan dasar-dasar keyakinan mereka.” 65
Apa yang dikatakan Machiavelli, mengenai ketidakadaan perbedaan antara baik dan buruk dalam menjalankan suatu kekuasaan, dalam Muqoddimah nya, Ibnu Khaldun menyebut seseorang yang menguasai suatu wilayah dengan sebutan al- Mulk, 66 bahwasannya seorang layak memimpin suatu wilayah dan memegang kekuasaan adalah orang yang memiliki fanatisme, berkarakter baik dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah SWT dalam berinteraksi dengan makhlukNya, seperti mendermakan hartanya, mudah memaafkan, menghormati semua orang baik yang hormat kepadanya ataupun tidak, menghormati tamu, menjamin ciptaanNya, dan lain-lain. 67 Hal-hal tersebut jika didapati pada seorang pemimpin merupakan indikasi bahwasannya Allah SWT rida dengan kepemimpinannya. Begitu sebaliknya, indikasi ketidakridaan Allah SWT kepada seorang pemimpin adalah dengan menuntun mereka melakukan berbagai kejahatannya menghiasi diri mereka dengan perbuatan tercela dan membuka jalan-jalan untuk mencapainya. Dengan sikap dan perilaku semacam ini, maka
65 Sofyan, 256.
66 Abdu ar-Rahman bin Muhammad Ibnu Khaldun, Muqoddimah Ibnu Khaldun (Damaskus: Daar Ya’rab, 2004), 279.
67 Lihat selengkapnya di Ibn Khaldun, Muqoddimah Ibnu Khaldun .
keutamaan-keutamaan terpuji dalam berpolitik hilang dari diri mereka. Kondisi semacam ini akan terus berlanjut hingga kekuasaan tercabut dari diri mereka dan akan digantikan dengan orang lain. 68
Ibnu Khaldun juga menyebutkan bahwasannya kepemimpinan adalah anugerah dari Allah SWT. 69 Allah SWT berfirman : “ Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi apabila mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami). Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” (QS. al-Isra’: 16). Telah disebutkan bahwasannya kekuasaan adalah hal natural atau naluriah dalam kehidupan manusia. Naluri manusia adalah lebih cenderung kepada kebaikan. Sebab sifat jahat manusia, muncul dari unsur hewaninya. Politik merupakan sesuatu yang hanya  terdapat  di  alam  manusia.  Dengan  demikian, kebaikan merupakan karakter yang sesuai dengan politik dan kekuasaan. Sebab kebaikanlah yang sesuai dengan politik. 70 Dan  apa  yang  dimaksud dengan “baik disini adalah sesuai dengan hukum-hukum Allah SWT dan Rasul-Nya. 71 Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya politik menurut Ibnu Khaldun adalah penguasaan dan pengendalian oleh manusia dengan sesuatu yang baik. Sedangkan etika politik fanatisme yang dibarengi dengan kekuasaan Allah SWT yang harus dimiliki oleh seseorang yang memegang kekuasaan, yang mana ia dihiasi dengan karakter yang terpuji dan sesuai untuk melaksanakan hukum-hukum Allah SWT pada hamba-hamba-Nya, siap untuk memegang  tanggung  jawab  sebagai  khalifah  Allah  SWT  pada hamba-hambaNya dan menjamin ciptaan-Nya, serta memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas mulia tersebut. Dari sini dapat disimpulkan pula, bahwasannya legitimasi yang merupakan inti dari permasalahn etika politik, menurut Ibnu Khaldun, tediri dari
68 Khaldun, 228.
69 Khaldun, 229.
70 Khaldun, 227.
71 Khaldun, 228.

## fanatisme, anugerah kepemimpinan dari Allah SWT, dan hukum- hukum Allah SWT yang dijalankan.
Kekejaman, kelicikan dan pengkhinatan, yang diperbolehkan Machiavelli dalam suatu pemerintahan, menurut Ibnu Khaldun, pada prinsipnya kekuasaan berdiri bukan untuk menindas rakyatnya, namun dalam rangka mensejahterakan mereka. Segala aturan-aturan yang ada di suatu negara hendaklah dipertimbangkan dengan sebaik mungkin sesuai dengan kondisi masyarakat dan kemaslahatan umat serta disosialisasikan dengan sebaik mungkin. Ibnu Khaldun dalam Muqoddimah nya:
“Namun, apabila para penguasa dengan hukum-hukumnya merupakan kekuatan yang dipaksakan dan tegak lewat intimidasi, maka kekuasaan itu akan merusak kepercayaan dan menghilangkan kemampuan bertahan yang ada dalam diri sebagai akibat dari kemalasan yang ada dalam jiwa yang tertekan.” 72
“Apabila hokum dipaksakan dengan cara penyiksaan, maka ia akan menghapus keteguhan jiwa itu sama sekali. Sebab penyiksaan yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak dapat mempertahankan diri, maka dia akan merasa dihina. Tidak ada keraguan bahwa keteguhan jiwanya akan hancur. Apabila hokum itu dilaksanakan menurut tujuan pendidikan dan pengajaran, dan diterapkan sejak kecil, maka lambat laun akan timbul beberapa efek yang sama. Sebab orang itu tumbuh dan berkembang dalam ketakutan, tunduk dan patuh, dan tentu dia tidak akan percaya kepada keteguhan jiwanya.” 73
Senada dengan pendapat Ibnu Khaldun, Al-Mawardi dalam Tashil Nazhar nya memberika pesan kepada para penguasa untuk senantiasa berperilaku mulia. Seorang pemimpin hendaknya menjadikan akhlak sebagai prinsip kekuasaan. 74
Menurut Ibnu Khaldun, seorang pemimpin negara haruslah memperlakukan rakyatnya dengan sebaik mungkin. Tidak sewenang-wenang, dan tidak mencari-cari kesalahan mereka. Seorang pemimpin haruslah menjamin rasa aman bagi rakyatnya. Karena keamanan adalah hak lazim yang harus dirasakan bagi
72 Khaldun, 186.
73 Khaldun, 187.
74 Surwandono  Rashda  Diana,  Siswanto  Masrruri,  “Etika  Politik  Dalam Perspektif  Al-Mawardi,” Tsaqofah Jurnal Peradaban Islam 14 (2018): 381.
seluruh masyarkat dalam suatu negara. Ibnu Khaldun mengatakan:
“Kebaikan dalam kepemilikan adalah memperlakukannya dengan lemah lembut. Sebab apabila seorang penguasa bertindak bengis dan sewenang-wenang/ dengan menerapkan berbagai sanksi berat, dan mencari-cari kesalahan rakyat dan dosa- dosa mereka, maka mereka akan diselimuti ketakutan, kehinaan, dan cenderung berinteraksi dengan kedustaan, kemunafikan, dan tipudaya, hingga sifat-sifat buruk tersebut menjadi kebiasaan dan etika mereka. Pandangan merekapun menyimpang, dan bahkan terkadang mereka mengkhianatinya dalam medan perang dan pembelaan kerajaan. Dengan begitu, tidak ada lagi kekuatan yang melindungi karena rusaknya niat mereka.” 75
Ibnu Khaldun dalam Muqoddimahnya menjelaskan, bahwasannya seorang penguasa bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan rakyatnya baik itu keselamatan rakyatnya dari musuh- musuh maupun keselamatan rakyatnya dari pada segala macam bentuk konflik. Hal itu bias diwujudkan seorang penguasa dengan berkeliling mengunjungi rakyatnya guna melihat secara langsung bagaimana keadaan mereka. Menurut penulis ini merupakan cara yang sangat brilian, karena dengan melihat secara langsung akan dapat merasakan apa yang dirasakan rakyat, berbeda dengan hanya menerima laporan saja.
“Penguasa dibutuhkan untuk melindungi dan membela mereka dari musuh- musuh, selain mencegah terjadinya konflik diantara mereka dengan menerapkan hukum-hukum yang dapat mengontrol dan mengendalikan mereka, serta mencegah keributan. Dia juga harus berupaya meningkatkan pelayanan keamanan, mendatangkan maslahat, memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan berinteraksi dengan mereka, dengan mengadakan kunjungan ke daerah-daerah guna melihat kehidupan masyarakat secara langsung; dan memerhatikan takaran dan timbanga nmereka guna menghindari kecurangan.” 76
Machiavelli yang menjadikan fenomena politik sebagai pedoman dalam praktik politiknya dan menyimpulkan segala macam tindak keburukan dari tabiat manusia selalu condong kepada hal yang buruk, menurut al-Mawardi kekuasaan dan kebijakan- kebijakan dalam negara haruslah didasarkan kepada agama. Nilai-
75 Rashda Diana, Siswanto Masrruri, 332.
76 Rashda Diana, Siswanto Masrruri, 420.
Abdul Wahid, Anisa Aliya, Neng Eri Sofiana, Fatimatuz Zahra
nilai agama haruslah mewarnai perilaku pemegang kekuasaan. Al-Qur’an sebagai sumber nilai-nilai etika, jika diterapkan dalam kekuasaan akan menghasilkan pemerintahan dengan nilai-nilai moral yang tinggi, sehingga mampu mewujudkan kebahagiaan dan keadilan secara merata bagi masyarakat. 77

## Penutup
Ibnu Khaldun menyebut bahwasannya seorang layak memimpin suatu wilayah dan memegang kekuasaan jika orang tersebut memiliki fanatisme, berkarakter baik dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan  Allah  SWT  dalam  berinteraksi  dengan makhluk-Nya. Ketaatan rakyat kepada pemimpinnya akan tumbuh seiring dengan tumbuhnya iman kepada Allah SWT. Pada prinsipnya kekuasaan berdiri bukan untuk menindas rakyatnya, namun dalam rangka mensejahterakan mereka. Segala aturan-aturan yang ada di suatu negara hendaklah dipertimbangkan dengan sebaik mungkin sesuai dengan kondisi masyarakat dan kemaslahatan umat, untuk selanjutnya disosialisasikan dengan sebaik mungkin.
Menurut al-Mawardi kekuasaan dan kebijakan-kebijakan dalam negara haruslah didasarkan kepada agama. Nilai-nilai agama haruslah  mewarnai  perilaku  pemegang  kekuasaan.  Al-Qur’an sebagai sumbe nilai-nilai etika, jika diterapkan dalam kekuasaan akan menghasilkan pemerintahan dengan nilai-nilai moral yang tinggi, sehingga mampu mewujudkan kebahagiaan dan keadilan secara merata bagi masyarakat.

## Daftar Pustaka
Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. Islam and Secularism . Second. Kuala Lumpur: Intenational Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1993.
77 Rashda Diana, Siswanto Masrruri, “Etika Politik Dalam  Perspektif   Al- Mawardi.”
Al-Maalikii, Ibrahim al-Laqooni. Hidayatul Mariid Li Jaurati At-Tauhid . Beirut: Daar Maktabah al-‘Aarif, 2011. Budiardjo,  Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Cetakan Pe. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Budiono Kusumohamidjojo. Filsafat Politik Dan Kotak Pandora Abad Ke-
21 . Bandung: Penerbit Yrama Widya, 2020.
Dinia, Nazia, and Novan Fatchu Alafianta. “The Object of  Islamization of  Contemporary Human Knowledge (IOCHK).” Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam 6,  no.  2  (August  24,  2022):  229.  https://doi. org/10.21111/tasfiyah.v6i2.8246.
Hakim,  Usmanul,  and  Winda  Roini.  “Identifikasi  Worldview  Dalam Ilmu Pengetahuan Barat Kontemporer Menurut Syed Muhammad Naquib Al Attas.” Tasfiyah 3,  no.  2  (2019):  53.  https://doi. org/10.21111/tasfiyah.v3i2.3498.
Handrianto, Budi. Islamisasi Sains . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010. Hardiman, Budi. Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche . Cetakan Pe. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
Haryatmoko. Etika Politik Dan Kekuasaan . Cet. I. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2003.
Hermawan, Eman. Politik Membela Yang Benar: Teori, Kritik, Dan Nalar . Yogyakarta: Klik dan DKN Garda Bangsa, 2001. Kenny, Anthony. A New History of  Western Philosophy . Oxford: Clarendon
Press, 2006.
Khaldun, Abdu ar-Rahman bin Muhammad Ibnu. Muqoddimah Ibnu Khaldun . Damaskus: Daar Ya’rab, 2004. Kurniati, Yunita. “Karakteristik Etika Islam Dan Barat.” Indonesian Journal of  Islamic Theology and Philosophy, IJITP Volume 2, (2020).
Latief,  Mohamad.  “Islam  Dan  Sekularisasi  Politik  Di  Indonesia.”
TSAQOFAH Journal Peradaban Islam 13, Nomer (n.d.).
Machiavelli, Niccolo. Sang Penguasa, Surat Seorang Negarawan Kepada Pemimpin Republik, Terj. Woekirsari . Cetakan ke. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1991.
———. The Prince, Tranlated by Harvey C. Mansfield . Secon Edit. Chicago:
The University Of  Chicago Pres, 1998. Manullang, E. Fernando M. “Nicollo Machiavelli: Sang Bells Politik? Suatu  Refleksi  Dan  Kritik  Filosofis  Terhadap  Gagasan  Politik
Machiavelli Dalam Ii Principe.” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun ke-4 (n.d.).
Mesir, Tim Riset dan Studi Islam. Ensiklopedi Sejarah Islam . Cetakan Pe. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2013. Miriam,  Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007. Muhammad, Nashar Akbar. “KEJUJURAN DAN ETIKA DALAM KONSEP POLITIK MACHIAVELLI.” Jurnal Perspektif Vol. 5 No. (n.d.).
Muslem.  “Konsep  Islamisasi  Ilmu  Pengetahuan  Dan  Penerapannya Dalam  Pendidikan  Islam  (Studi  Pemikiran  Syed  Muhammad Naquib Al-Attas).” Tazkiya Jurnal Pendidikan Islam VIII,  no.  2
(2019): 43–66.
Plato. The Republic, Translated by Tom Griffith . United Kingdom: Cambridge University Press, 2003.
Rashda Diana, Siswanto Masrruri, Surwandono. “Etika Politik Dalam
Perspektif  Al-Mawardi.” Tsaqofah Jurnal Peradaban Islam 14 (2018).
Seta, Basri. Pengantar Ilmu Politik . Jogjakarta: Indie Book Corner, n.d. Sofyan, Ayi. Etika Politik Islam . Bandung: PUSTAKA SETIA, 2012.
Suseno, Franz Magnis dan. Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern . Jakarta: PT. Gramedia, 2018.
Syed Muhammad Naquib al-Attas. Islam Dan Sekularisme, Terj. Institut Pemikiran Islam Dan Pembangunan Islam . Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Islam, 2011.
Wan Mohd Nor Wan Daud. Islamisasi Ilmu-Ilmu Kontemporer Dan Peran Universitas Islam Dalam Konteks Dewesternisasi Dan Dekolonisasi . Bogor: Universitas Ibn Khaldun Bogor & Centre for Advanced Studies on Islam, Science and Civilisation-Universiti Teknologi Malaysia (CASIS-UTM), n.d.
Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam . Cetakan ke. Depok: Rajagrafindo Pustaka, 2020.
Zainudin, Ely. “PERADABAN ISLAM PADA MASA KHULAFAUR
RASYIDIN.” Jurnal Intelegensia Vol. 03 No (n.d.).
Zarkasyi, Hamid Fahmi. Liberalisasi Pemikiran Islam . Ponorogo: CIOS,
2020.