ISSN : 2620-5025 E-ISSN : 2621-8410

## Peran Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan selama Penerapan Kebijakan PSBB

## Thomas Agung Kurnianto
Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan RI
Kawasan Indonesia Peace and Security Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat thomasagung95@gmail.com
Kadek Cahya Susila Wibawa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto – Kampus Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, 50125 kadekwibawa@lecturer.undip.ac.id

## Abstract
The decision to enact Large-Scale Social Restrictions (PSBB) is a policy choice taken by the government to prevent the spread and transmission of the Covid-19 virus since it was declared a pandemic by WHO. The PSBB policy has had a significant impact on the economic sector. The community has difficulty getting their needs, as a result of restrictions on activities carried out by the government. This has consequences for the high number of crimes during the pandemic.
The POLRI institution, which is authorized by law to maintain national security, takes strategic steps to secure the implementation of PSSB activities and maintain the stability of national security. Strategic steps taken include: issuing various regulations related to safeguarding the implementation of PSBB policies, including the issuance of the Chief of Police’s Declaration and the formation of a task force to take action against various crimes, both conventional crimes, economic crimes and cyber crimes during the Covid-19 pandemic.
Keywords: PSBB’s Policies; National Security Stability; Covid-19; POLRI.

## Abstrak
Keputusan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pilihan kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran dan penularan virus Covid-19 sejak ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO. Kebijakan PSBB membawa dampak yang signifikan pada bidang ekonomi. Masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan, sebagai akibat pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut membawa konsekuensi pada tingginya angka kejahatan di masa pandemi.
Institusi POLRI yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menjaga keamanan nasional, mengambil langkah strategis untuk mengamankan pelaksanaan kegiatan PSSB serta menjaga stabilitas keamanan nasional. Langkah strategis yang diambil antara lain: mengeluarkan berbagai peraturan terkait pengamanan pelaksanaan kebijakan PSBB, termasuk dengan dikeluarkannya Maklumat Kapolri serta pembentukan satgas untuk menindak berbagai kejahatan, baik kejahatan konvensional, kejahatan bidang ekonomi, dan kejahatan siber di masa pandemi Covid-19.
Kata Kunci: PSBB; Kejahatan; Stabilitas Keamanan Nasional; Covid-19; POLRI.

## A. Pendahuluan
Pada awal tahun 2020 ini, dunia dikejutkan dengan wabah baru yang datang dari Wuhan, Provinsi Hubei.(Sipayung, & Wibawa, 2020) Wabah tersebut selanjutnya, menyebar dengan cepat ke 190 negara dan wilayah.(Sipayung et al., 2020) Wabah tersebut bernama penyakit coronavirus 2019 (Covid-19) yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS- CoV-2).(Susilo et al., 2020)
Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah dan bertujuan untuk mengurangi kelonjakan angka penyebaran Covid-19. Pemerintah berupaya untuk melindungi masyarakat dengan memberikan anjuran-anjuran mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat, serta perlu untuk ditaati oleh masyarakat untuk mengurangi penyebarannya. Peristiwa Covid-19 ini merupakan salah satu masalah sosial yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Berdasarkan peristiwa tersebut, menyebabkan banyak terjadinya kasus di tengah masyarakat, seperti ketidaksesuaian antara nilai sosial dan tindakan sosial, organisasi sosial yang tidak bisa mengorganisir warga masyarakat agar harmonis.
Salah satu yang menjadi isu serius dalam masyarakat adalah mengenai stabilitas keamanan nasional. Hal tersebut dikarenakan karena pemerintah sempat menerapkan kebijakan lockdown, sehingga hal ini memicu perekonomian semakin anjlok. Masyarakat menjadi melakukan cara- cara yang melanggar hukum, dan menyebabkan angka kriminalitas menjadi tinggi. Berkembang persepsi bahwa masyarakat merasa belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal di masa pandemi. Hal tersebut berdampak pada terjadinya tekanan yang luar biasa bagi Pemerintah Indonesia untuk menghadapi atau melawan pandemi Covid-19.
Keamanan dan stabilitas suatu negara harus dijamin oleh pemerintah, agar rakyat baik secara individu, kelompok, maupun secara keseluruhan mendapatkan ketenangan dan kenyaman di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Penjaminan keamanan dan stabilitas seharusnya berbasis hukum,
pengetahuan, dan teknologi. Penjaminan keamanan dan stabilitas berbasis hukum maksudnya adalah terumuskan dalam sistem hukum yang berlaku di negara atau dunia internasional, seperti terumuskan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan sistem hukum lainnya. Penjaminan keamanan dan stabilitas berbasis pengetahuan maksudnya adalah bahwa upaya dinamis pembangunan kestabilan dan keamanan didasarkan pada kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Penjaminan keamanan dan stabilitas berbasis teknologi maksudnya adalah upaya  dinamis  pembangunan kestabilan  dan keamanan memanfaatkan teknologi dan segala kemajuannya.(Ambarita, 2015)
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) pada alenia keempat menyebutkan bahwa: “...negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...” Mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka pembentukan pemerintahan Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, melalui penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik (public service atau social service)(Susila Wibawa, 2019), termasuk di dalamnya menjaga stabilitas keamanan nasional.
Fakta empiris menunjukkan bahwa kejahatan di Indonesia mengalami peningkatan di masa pandemi Covid-19 yang menimbulkan keresahan di masyarakat.(Millah, 2020) Penyebabnya tidak lain karena banyaknya korban PHK dan pembebasan narapidana oleh pemerintah terkait penyebaran Covid-19.(Millah, 2020) Banyaknya   keluhan   masyarakat mengenai segala bentuk kejahatan yang terjadi, membuat pemerintah merasa perlu mengerahkan aparat keamanan seperti: polisi (POLRI) untuk menangani masalah keamanan tersebut. Dalam tugasnya, POLRI mengeluarkan kebijakan- kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat serta masyarakat akan selalu diawasi oleh POLRI untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dalam rangka perlindungan serta penjaminan keamanan terhadap masyarakat. Pandemi Covid-19 juga menuntut POLRI untuk berperan dalam upaya pengendalian penyakit, edukasi kepada masyarakat, dan penindakan tindak kejahatan yang melihat wabah sebagai kesempatan untuk melakukan berbagai tindak kejahatan. (Wardhana, 2020)
Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (UU Kekarantinaan Kesehatan) menegaskan bahwa “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan (termasuk dalam hal ini PSBB) dan/ atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa institusi POLRI berkewajiban melakukan upaya penanggulangan tindak pidana terhadap perbuatan tersebut.(Rian Septia Kurniawan, n.d.)
Pro kontra bermunculan terkait keterlibatan kepolisian dalam keikutsertaan untuk mengamankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Indonesia. Mendasarkan pada uraian tersebut, maka terdapat permasalahan yang muncul, antara lain: apa urgensi dan sejauh mana peran kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan nasional selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masa pandemi Covid-19?

## B. Pembahasan
1. Penetapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Masa Pandemi Covid-19 Covid-19 merupakan sekelompok virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan dari yang levelnya ringan sampai dengan mematikan. WHO sebagai organisasi kesehatan dunia telah melakukan investigasi, dan hasilnya adalah virus ini dapat menular secara cepat dari manusia ke manusia yang lainnya. Sudah banyak masyarakat yang menjadi korban dari Covid-19 ini, bahkan tidak sedikit yang meninggal akibat terjangkit virus Covid-19; dan akhirnya pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan penyebaran virus Covid-19 sebagai sebuah pandemi (wabah).
Mengutip tulisan Yoannes Romando Sipayung dan Kadek Cahya Susila Wibawa yang menyatakan bahwa:
Indonesia then followed WHO’s steps by issuing Presidential Decree No.11 of 2020 concerning the Determination of Public Health Emergencies for Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and Presidential Decree Number 12 of 2020 concerning the Designation of Non-Natural Disaster for the Spread of Corona Virus Disease (COVID-19) as a National Disaster. (Sipayung et al., 2020)
Mengenai hal tersebut pemerintah selanjutnya mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menghindari penyebaran Covid-19 di kalangan masyarakat. Seperti salah satunya adalah penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dalam menerapkan kebijakan tersebut, pemerintah juga mengeluarkan beberapa regulasi menyangkut PSBB dengan tujuannya agar masyarakat dapat melaksanakan kebijakan dari pemerintah dengan baik, dan dapat menjadi sosialisai bagi masyarakat serta pedoman bagi masyarakat dalam menerapkan PSBB tersebut.
Terdapat beberapa regulasi yang berkaitan dengan penerapan PSBB tersebut, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan  Stabilitas  Sistem Keuangan untuk  Penanganan  Pandemi  Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.(Saraswati, 2020)
Status PSBB dapat diterapkan pada suatu wilayah atau provinsi atau kabupaten atau kota, jika memenuhi kriteria seperti: diantaranya jumlah kasus terkonfirmasi positif maupun kematian mengalami peningkatan secara signifikan dan menyebar dengan cepat di beberapa wilayah. Kemudian berkaitan dengan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Jika suatu wilayah telah menunjukkan kriteria tersebut, langkah selanjutnya adalah harus diajukan oleh kepala daerah yaitu Gubernur atau Bupati maupun Walikota. Pengajuan diikuti dengan data mengenai peningkatan jumlah penyebaran menurut waktu,
serta adanya kejadian transmisi lokal. Data tersebut juga dilengkapi dengan kurva tentang epidemologi bahwa telah terjadi penularan di wilayah tersebut. Kepala daerah juga harus memberikan informasi mengenai kesiapan daerah tersebut dalam kebutuhan hidup dasar yang nanti akan diberikan kepada rakyat, sarana prasarana kesehatan, dan operasionalisasi jaring pengamanan sosial, serta aspek keamanan.
2.  Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Stabilitas Keamanan Nasional di Indonesia
Penerapan PSBB memberikan dampak yang sangat berpengaruh bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pada bidang keamanan. Fakta empiris menunjukkan bahwa penetapan pandemi dan pemberlakuan PSBB menjadikan masyarakat menjadi sulit untuk memenuhi segala kebutuhannya. Hal tersebut terkendala dikarenakan adanya pembatasan dalam segala hal. Faktor ini memicu perubahan perilaku masyarakat, dikarenakan penghasilan semakin menurun sehingga cenderung akan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hokum untuk memenuhi kebutuhannya. Teori Frustasi Agresi menyatakan bahwa: “sebagian orang melancarkan kejahatan instrumental spesifik, kejatahan properti, guna memenuhi kebutuhan mereka”. Dengan demikian, masuk akal apabila masyarakat merasa was-was terhadap potensi tindak kriminal di tengah pandemi Covid-19”.(Hukum & Millah, 2020)
Segala bentuk pelanggaran yang terjadi tentunya akan mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keamanan nasional. Dalam bidang keamanan, yang dikhawatirkan adalah apabila sewaktu-waktu muncul ancaman kejahatan, baik dalam skala kecil maupun besar. Tindak kriminal yang banyak terjadi pada masa pandemi Covid-19 ini adalah bervariasi mulai dari kejahatan jalanan, kejahatan cyber, penculikan dan pencurian. Mayoritas para pelaku dalam tindakannya mengaku melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terhimpit ekonomi sebagai akibat dari penetapan kebijakan PSBB di masa pandemi Covid-19.
Dengan adanya peristiwa tersebut, maka diperlukan langkah-langkah untuk melakukan pencegahan, disamping untuk penegakan hukum. Berdasarkan kasus-kasus yang telah terjadi, dalam pandangan kriminologi terdapat 4 (empat) faktor yang mendorong para pelaku melakukan tindak kriminal. Pertama, faktor ekonomi. W.A. Bonger sebagai kriminolog mengemukakan pandangan bahwa:
Yang dimaksud dengan faktor ekonomi merupakan faktor pendorong terkuat untuk seseorang melakukan kejahatan, menambahkan apa yang disebutnya “subyektive Nahrungschwerung” (pengangguran) juga  mejadi  suatu  hal  yang mendorong terjadinya kejahatan di masa pandemi seperti halnya terjadi pembatasan aktivitas berskala besar untuk mencegah penyebaran virus corona berdampak pada turunnya mata pencaharian  orang.(Susanto, 2011)
Terjadinya PHK karena pandemi ini menyebabkan masyarakat yang menjadi korban PHK akan kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari.(Romlah, 2020) Himpitan ekonomi terkadang membuat orang nekad melakukan tindak kriminal, seperti mencuri, menipu,
merampok dan sebagainya.(Hukum & Millah, 2020) Kedua, lingkungan sosial pelaku. M. Torttier dalam studinya mengemukakan bahwa:
Dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok (2-4 orang) ialah gambaran dari kepribadian dari masing-masing individu walaupun dalam keputusan bersamanta dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini meupakan bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin dapat menahan diri untuk melakukannya. (Susanto, 2011) (Hukum & Millah, 2020)
Ketiga, tempat yang memungkinkan dilakukannya kejahatan bahkan ketika korban memberikan kesempatan, akan tetapi suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan  kejahatan.(Hukum & Millah, 2020) Pada masa pandemi Covid-19, beberapa kasus kejahatan terjadi di wilayah yang kondisinya sepi sehingga dapat diduga akan rawan terjadi kejahatan di wilayah tersebut.  Keempat, meniru kejahatan di daerah lain (termasuk peran media). Salah satu teori “Differential Association” yang berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa “perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari”.(Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, 2018) Hal tersebut berarti seseorang yang melakukan tindakan kejahatan disebabkan oleh proses belajar dari orang lain atau meniru yang pernah melakukan tindak pidana tersebut. Menurut Sutherland, “apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajati tersebut meliputi (a) teknik melakukan kejahatan; (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap”.(Susanto, 2011) (Hukum & Millah, 2020)
3.  Urgensi Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional di Masa Pandemi Covid-19
Barry  Buzan  mendefinisikan  lima sektor utama yang dicakup dalam pengertian keamanan yakni: (1) The military security yang mencakup dua tingkat pengelolaan kapabilitas persenjataan negara baik secara ofensif maupun defensi dan persepsi  negara terhadap intensitas satu dengan yang lainnya; (2) The political security yang menaruh perhatian pada stabilitas organisasi negara, sistem ideologi dan ideologi yang memberi legitimasi kepada pemerintahan; (3) The economic security yang mencakup pada akses terhadap sumberdaya, keuangan dan pasar yang untuk menopang tingkat kesejahteraan dan kekuatan negara yang akseptabel; (4) Societal security yang mencakup kelangsungan pola tradisi dari bahasa, budaya, agama, identitas nasional dan adat termasuk di dalamnya kondisi evolusi yang bisa diterima; dan (5) Environmental  security  yang menaruh perhatian pada pemeliharaan lingkungan baik secara lokal maupun global sebagai sebuah dukungan penting terhadap sistem tempat kehidupan   manusia bergantung. Dan  masing-masing  sektor tidak berdiri sendiri melainkan memiliki ikatan kuat satu sama lain.(A’raf, 2015) Menurut Farouk Muhammad:
Keamanan negara hanyalah satu bidang keamanan yaitu upaya menjamin keamanan negara sebagai suatu entitas. Walau saling terkait, keamanan negara berada pada domain yang berbeda dengan keamanan umum. Keamanan negara menyangkut eksistensi atau kelangsungan hidup dan ketentraman orang dalam domain pertama disebut rakyat yang terikat dalam pesetambatan politik, sedangkan kelompok kedua disebut masyarakat yang
terikat dalam keamanan negara belum tentu merupakan gangguan terhadap keamanan manusia atau kelompok atau masyarakat.(Mukhtar, 2017)
Lebih lanjut mendasarkan pada Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, institusi POLRI diberi kewenangan untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, yaitu: mewujudkan keadaan yang ditandai dengan terjaminnya kamtibnas, tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Keamanan nasional yang stabil merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.(Susetyo, 2008) Hal tersebut menjadi argumen, institusi POLRI wajib dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan PSBB untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, disamping memang konsepsi keamanan nasional menuntut dan meletakkan tanggung jawab keamanan nasional kepada semua komponen bangsa, bukan saja dibebankan kepada TNI dan Polri. (Mukhtar, 2017) Hal tersebut sejalan dengan pendapat Juwono Sudarsono yang berpendapat:
Bahwa keamanan nasional komprehensif bertumpu pada empat fungsi ideal pemerintahan, di antaranya: (1) Pertahanan negara yaitu fungsi pemerintahan negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka penegakan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI; (2) Keamanan negara yaitu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara   ancaman   dalam negeri; (3) Keamanan publik, yaitu fungsi pemerintahan negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertuban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat; dan (4) Keamanan insani, yaitu fungsi pemerintahan negara untuk menegakkan hak-hak dasar warga negara. (Mukhtar, 2017)
4. Peran Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional di Masa Pandemi Covid-19 Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan, sudah mengatur  mengenai sanksi bagi pelanggar PSBB.  Pasal tersebut menjelaskan bahwa, bagi masyarakat yang melanggar peraturan PSBB akan terancam sanksi pidana denda paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sinkron dengan Pasal 218 KUHP juga menyatakan bahwa adanya ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah), bagi siapa saja pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang.(Saraswati, 2020) PP Nomor 21 Tahun 2020 pun menjadi dasar kewenangan pihak kepolisian harus bertindak secara tegas untuk melakukan tindakan dalam rangka penegakan hukum bagi para pelanggarnya, sehingga sanksi pidana harus diterapkan bagi masyarakat yang melanggar peraturan pemerintah yang berlaku tersebut.
Tugas tambahan bagi institusi POLRI untuk menjaga stabilitas keamanan nasional di masa pandemi Covid-19 sejalan dengan tujuan POLRI sebagaimana diatur dalam Pasal

## Peran Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Selama Penerapan Kebijakan PSBB

## 4 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU POLRI), yang menyatakan bahwa:
Kepolisian Negera Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang  meliputi  terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegakna hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia . Hal tersebut dipertegas kembali dalam tugas pokok dari POLRI sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU POLRI, yaitu : (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum; dan (3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Berkaitan dengan Pasal 13 UU POLRI dalam masa pandemi Covid-19, tugas pokok POLRI dipertegas dan diperinci lagi dengan dikeluarkannya beberapa telegram dari Kapolri dalam rangka pengamanan situasi dan kondisi di masa pandemi Covid-19, antara lain:
a.  Surat Telegram Nomor ST/1098/IV/HUK.7.1/2020 Tentang Penanganan Kejahatan Potensial Selama Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB); yang di dalamnya mengatur mengenai pedoman kepada personel kepolisian dalam melakukan tindakan hukum.
b.  Surat Telegram Nomor ST/1099/IV/HUK.7.1/2020 Tentang Penanganan Kejahatan Dalam Tugas Ketersediaan Bahan Pokok Dan Distribusi.
c.  Surat Telegram  Nomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur  mengenai penanganan kejahatan di ruang siber.
d.  Surat Telegram Nomor ST/1101/IV/HUK.7.1/2020 yang mengatur penanganan kejahatan potensial dalam masa penerapan PSBB.
e.  Surat Telegram Nomor ST/1102/IV/HUK.7.1/2020 yang  mengatur  mengenai penanganan  Tenaga  Kerja Indonesia (TKI) yang baru tiba dari negara terjangkit Covid-19.(Wardhana, 2020)
Pada masa pandemi Covid-19, institusi POLRI juga lebih menekankan fungsi penegakan hukum yang ditegaskan dengan dikeluarkannya Maklumat Kapolri Nomor MAK/2/III/2020 pada tanggal 19 Maret 2020, Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. Maklumat tersebut dikeluarkan dengan mempertimbangkan situasi nasional terkait dengan cepatnya penyebaran Covid-19, dimana pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa Maklumat Kapolri tersebut ditetapkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mendasarkan pada hal tersebut Kepolisian Republik Indonesia dengan senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto), maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Maklumat agar masyarakat tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa
dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri, yaitu:
a. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis.
b.  Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga.
c. Kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan.
d. Unjuk rasa, pawai, dan karnaval.
e. Kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa. (Rian Septia Kurniawan, n.d.)
POLRI memiliki peran kunci dalam mencegah dan menindaklanjuti tindakan kejahatan tertentu yang timbul di masa pandemi Covid-19. Dalam melaksanakan tugasnya menyongsong tatanan kenormalan baru (new normal era), POLRI memiliki tiga tantangan yaitu:
a.  Strategi Komunikasi Sosial Selama pemberlakuan PSBB. Tingkat kedisiplinan masyarakat dinilai masih rendah. Dalam praktiknya masyarakat masih berkerumun, tidak memakai masker, serta tidak menjaga jarak.
b.  Kesiapan sumber daya personel POLRI. Pandemi Covid-19 menyebabkan banyaknya masyarakat mengalami PHK secara massal dari lingkungan pekerjaannya. Kondisi ini memicu meningkatnya tindak kejahatan, seperti pencurian, pembunuhan, penculikan, penjarahan, dan kriminalitas lainnya yang dilatarbelakangi karena faktor ekonomi. Di sini POLRI dituntut untuk terus bekerja keras dalam melakukan penegakan hukum, tujuannya untuk memberikan perlindungan masyarakat di masa Pandemi Covid-19. Indonesia dinilai belum ideal. Sehingga diperlukan daya dukung personel POLRI yang perlu diperhatikan.
c.  POLRI diharapkan dapat berperan lebih dalam tatanan kenormalan baru. POLRI sudah bergerak cepat dengan membentuk Satgas Aman Nusa II yang terdiri atas Subsatgas Pidum, Subsatgas Ekonomi, dan Subsatgas Siber. Dari masing-masing Satgas memiliki tugasnya masing-masing. Pertama Subsatgas Pidum (Pidana Umum), bertugas untuk menindak kejahatan konvensional seperti pencurian, penjarahan, perampokan, dan tindak pidanan umum lainnya. Kedua Subsatgas Ekonomi, bertugas untuk   menindak penimbunan bahan makanan dan alat kesehatan. Ketiga Subsatgas Siber, yang bertugas menindak pelaku hoaks Covid-19 melalui media online.(Wardhana, 2020)
Dalam studi yang dilakukan oleh Stone, perlu menentukan prioritas tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh POLRI di masa pandemi Covid-19. Lebih lanjut Stone menetapkan lima kategori utama yang dapat dijadikan pilihan prioritas penegakan hukum di masa pandemi Covid-19 yaitu: (1) Menegakkan penerapan karantina secara tegas; (2) Melindungi tenaga medis; (3) Menindak penimbunan peralatan medis dan penjualan obat palsu; (4) Mengawasi potensi hoaks yang dapat memicu konflik social; dan (5) Menangkap pelaku kriminal yang melakuakn kejahatan jalanan.(Wardhana, 2020)

## C. Simpulan
Mendasarkan pada uraian pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memberikan pengaruh besar bagi negara Indonesia, terutama perubahan perilaku dan sikap masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya pembatasan kegiatan mengakibatkan terjadinya perubahan ekonomi yang menurun drastis, sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang pada akhirnya bermuara pada angka kejahatan di masa pandemi Covid-19 semakin tinggi dan mengancam stabilitas keamanan nasional di Indonesia.
Kondisi empiris tersebut menjadi dasar sosilogis bagi institusi POLRI untuk ikut mengawasi jalannya penerapan PSBB di masyarakat. Kapolri mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengamankan pelaksanaan Kebijakan PSBB. Selain itu POLRI juga membentuk Satgas yang bertugas untuk menindak berbagai kejahatan, baik kejahatan konvensional, kejahatan bidang ekonomi, dan kejahatan siber di masa pandemi Covid-19.

## Daftar Pustaka
A’raf, A. (2015). Dinamika Keamanan Nasional. Jurnal Keamanan Nasional, 1(1), 27–40.
Ambarita, B. (2015). Urgensi Undang-Undang Keamanan Nasional Dalam Stabilitas dan Sinergitas Nasional. Generasi Kampus, 8(1).
Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). Pendecta, 13(1), 10–23. https://doi.org/ http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020
Hukum, J. K., & Millah, I. A. (2020). Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(2), 2356–4164.
Millah, I. A. (2020). Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi). Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(2), 497–513. Retrieved from https://mediaindonesia.com/read
Mukhtar, S. (2017). Keamanan Nasional: Antara Teori Dan Prakteknya Di Indonesia1. Sociae Polites, 127–137. https://doi.org/10.33541/sp.v1i1.466
Rian Septia Kurniawan. (n.d.). Diskresi Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya. Airlangga Development Journal.
Romlah, S. (2020). Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Buruh di Indonesia. ‘Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan, 4(1), 213–222.
Saraswati, P. S. (2020). Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia. Kertha Wicaksana, 14(2), 147–152. https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1923.147-152
Sipayung, Y. R., Cahya, K., & Wibawa, S. (2020). The Role of Information Technology toward the Development of Online Learning Process in Covid-19 Pandemic Period in Indonesia. PalArch’s Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, 17(4), 948–958.
Susanto, I. S. (2011). Kriminologi. Yogyakarta: Genta Publishing.
Susetyo, H. (2008). Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif. Lex Jurnalica, 6(1),
1–10.
Susila Wibawa, K. C. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Administrative Law & Governance Journal, 2(2), 218–234. Retrieved from https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/ view/5080/2694
Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., … Yunihastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 7(1), 45–67. https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415
Wardhana, B. S. (2020). Kompleksitas Tugas Kepolisian pada Masa Pandemi Covid-19. JIK: Jurnal Ilmu Kepolisian, 14(2), 80–88.