## PENATAGUNAAN DAN KEGUNAAN: PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN UNTUK TRANSPARANSI BERBASIS INFORMASI (Stewardship And Use: Policy Principles For Information-Based Transparency)
Afriadi Amin 1) , Abdul Karim Batubara 2) , Putri Asa Parent 3) , Sriulina Maha 4) , Sarida Sinulingga 5) , Ikbal Fauzi 6) 1,2,3,4,5,6) Jurusan ilmu perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: asaputri657@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  merupakan  eksplorasi  konseptual  dan  empiris  dari  ketegangan  yang  melekat dalam dorongan untuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan melalui akses dan  diseminasi  informasi.  Gagasan  bahwa  pemerintahan demokratis  harus  terbuka,  dapat diakses, dan transparan bagi yang diperintah menerima penekanan baru melalui kombinasi upaya reformasi pemerintah dan munculnya perangkat teknologi maju untuk akses informasi. Meskipun inisiatif  ini  masih  muda,  mereka  sudah  menunjukkan  kompleksitas  yang  menakutkan,  dengan tantangan  manajemen,  teknologi,  dan  kebijakan  yang  signifikan.  Berbagai  kerangka  kebijakan informasi  tradisional  dan  baru  menawarkan  panduan,  sementara  beragam  perspektif  penelitian menyoroti baik tantangan maupun peluang untuk mempromosikan transparansi berbasis informasi. Pengalaman  awal  dengan  Data.gov,  komponen  utama  dari  US  Open  Government  Initiative, menunjukkan  bahwa  dua  prinsip  dasar kebijakan  informasi,  penatagunaan dan kegunaan, dapat membantu memandu dan mengevaluasi upaya untuk mencapai transparansi berbasis informasi.
Kata  Kunci:  Transparansi  Kebijakan  informasi,  Penatalayanan  informasi,  Kegunaan  informasi, Utilitas informasi.

## A.PENDAHULUAN
Kebijakan publik yang berkaitan dengan arus informasi adalah salah satu aspek yang paling  mendasar dari demokrasi. Kebijakan ini mencerminkan pilihan masyarakat tentang bagaimana  informasi  harus  diproduksi,  diproses,  disimpan,  dipertukarkan,  dan  diatur (Benkler,  1998).  Di  Amerika  Serikat,  misalnya,  Amandemen  Pertama  Konstitusi mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi kebebasan berekspresi, pers yang independen, dan pertukaran informasi yang bebas di antara warga negara. Ini mencerminkan nilai-nilai kuat yang  melekat pada  keinginan  keragaman  dalam  sumber  informasi  dan  konten  serta  akses universal  dan  partisipasi  dalam  pasar  ide.  Dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  tersebut, pemerintah memperlakukan informasi sebagai objek kebijakan, yaitu informasi itu sendiri yang menjadi subjek pembuatan kebijakan. Kebijakan ini cenderung memberikan pedoman umum  yang  luas  dan  memperlakukan  pemerintah  sebagai  pengatur  arus  informasi masyarakat.
Selain  hak kebebasan berekspresi Amandemen Pertama, contoh kebijakan semacam ini  ditemukan  dalam  undang-undang  yang  melarang  penyensoran,  melindungi  privasi pribadi, dan memberikan perlindungan paten dan hak cipta untuk kekayaan intelektual.
Namun,  selain  peran  regulasi,  pemerintah  juga  merupakan  pengumpul  informasi, produsen, penyedia, dan pengguna. Dalam peran ini, pemerintah memperlakukan informasi sebagai instrumen kebijakan. Dalam melakukannya, ia membuat keputusan tentang apakah dan  bagaimana  mengumpulkan,  mengembangkan,  menyebarluaskan,  menganalisis,  dan menyimpan informasi untuk melayani beberapa prinsip kebijakan lain (seperti transparansi, akuntabilitas,  atau  keadilan  sosial),  atau  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dalam  kebijakan informasi cenderung spesifik dan preskriptif. Mereka umumnya dilakukan dengan salah satu dari tiga cara: dengan mengumpulkan data untuk tujuan publikasi, dengan meminta entitas swasta  untuk  mempublikasikan  jenis  informasi  tertentu,  atau  dengan  merilis  informasi publik yang dikumpulkan selama operasi program pemerintah dan kegiatan pengaturan.
Metode pertama dicontohkan oleh pekerjaan Biro Sensus AS, Statistik Kanada, dan organisasi serupa di hampir setiap negara yang mengumpulkan data standar dan menerbitkan seri  statistik  dan  laporan  khusus  yang  merupakan  sumber  resmi  informasi  publik  tentang populasi dan ekonomi. Kebijakan Departemen Kesehatan Kota New York mengilustrasikan metode  implementasi  kebijakan  yang  kedua.  Departemen  mewajibkan  restoran  berantai untuk  memposting  konten  kalori  dari  setiap  item  menu  dengan  harapan  konsumen  akan mempertimbangkan informasi tersebut dalam membuat pilihan makanan yang lebih sehat.
Metode pertama dicontohkan oleh pekerjaan Biro Sensus AS, Statistik Kanada, dan organisasi serupa di hampir setiap negara yang mengumpulkan data standar dan menerbitkan rangkaian  statistik  dan  laporan  khusus  yang  merupakan  sumber  resmi  informasi  publik tentang  populasi  dan  ekonomi.  Kebijakan  Departemen  Kesehatan  Kota  New  York mengilustrasikan  metode  implementasi  kebijakan  yang  kedua.  Departemen  mewajibkan restoran  berantai  untuk  memposting  konten  kalori  dari  setiap  item  menu  dengan  harapan konsumen  akan  mempertimbangkan  informasi  tersebut  dalam  membuat  pilihan  makanan yang lebih sehat. Departemen tersebut tidak mengumpulkan atau melaporkan data kalori itu sendiri,  melainkan  meminta  restoran  untuk  mengumpulkan  dan  memberikannya  langsung kepada pelanggan. Dalam metode ketiga, informasi yang dikumpulkan atau diproduksi oleh pemerintah  untuk  tujuan  operasional  atau  manajemen  program  dirilis  ke  publik  untuk beberapa tujuan tambahan atau sekunder. Misalnya, “rapor” sekolah negeri  menggunakan data  tes  siswa  dan  informasi  anggaran  untuk  menyoroti  kinerja  sekolah  untuk dipertimbangkan  oleh  orang  tua  dan  anggota  masyarakat  saat  mereka  merumuskan kebijakan, program, dan anggaran pendidikan.
Makalah  ini  merupakan  eksplorasi  konseptual  dan  empiris  dari  ketegangan  yang melekat  dalam  dorongan  untuk  meningkatkan  keterbukaan  dan  transparansi  dalam pemerintahan  melalui  akses  dan  diseminasi  informasi.  Karr  (2008)  merangkum  tiga ketegangan  abadi  yang  terkait  dengan  penggunaan  publik  atas  informasi  pemerintah. Ketegangan pertama adalah antara kelengkapan data dan pemahamannya oleh warga yang tidak  berorientasi  teknis.  Ketegangan  kedua  adalah  antara  keinginan  untuk  memastikan kegunaan data terperinci dan secara bersamaan melindungi kerahasiaan subjek data. Yang ketiga adalah kebutuhan dan keinginan publik untuk menganalisis dan memahami kumpulan data  “global”  versus  kenyataan  bahwa  data  pemerintah  tidak  dipertahankan  sebagai  aset global  melainkan  didistribusikan  ke  banyak  organisasi  dan  domain  kebijakan,  di  semua tingkat pemerintahan.
Ketegangan  juga  muncul  sehubungan  dengan  rilis  informasi  pemerintah  yang  dapat disalah tafsirkan karena kurangnya metadata deskriptif, atau kebutuhan akan kerangka acuan ahli  atau  keterampilan  analitis  khusus  (Dawes,  Pardo,  &  Cresswell,  2004).  Masalah  ini sering  muncul  ketika  informasi  digunakan  untuk  tujuan  selain  tujuan  pengumpulannya.
Informasi tersebut umumnya tidak dikumpulkan dengan mempertimbangkan rilis publik. Ini jarang dikelola dengan cara terstruktur seperti data sensus atau statistik standar lainnya yang dikelola, membuatnya lebih sulit bagi orang lain untuk menggunakan dan menafsirkan dan lebih  mudah  disalahpahami  dan  disalahgunakan.  Selain  itu,  beberapa  informasi  dianggap terlalu sensitif atau berbahaya untuk diungkapkan kepada publik (seperti rincian pembangkit listrik  tenaga  nuklir,  instalasi  militer,  atau  jaringan  listrik),  terutama  mengingat meningkatnya ancaman keamanan global.
Inisiatif  pembuatan  aturan  elektronik  ekstensif  yang  dimaksudkan  untuk  memberi warga negara, bisnis, kelompok advokasi, peneliti, dan pengacara dengan informasi dan alat elektronik untuk menemukan peraturan yang diusulkan, mengirimkan komentar, melakukan analisis independen, dan melacak kemajuan pengembangan aturan. Perubahan back office yang ekstensif dalam proses pembuatan aturan, yang masih dalam proses, merupakan bagian penting dari upaya ini.
Serangkaian masalah tambahan dikaitkan dengan informasi yang dimaksudkan untuk dipublikasikan  tetapi  tidak  secara  valid  atau  akurat  mengukur  hal-hal  yang  dimaksudkan untuk diwakilinya. Laporan kinerja seperti "kartu laporan" dan "tolok ukur" dikritik karena kelemahan  ini  karena  mereduksi  fenomena  kompleks  menjadi  angka  sederhana  atau  nilai huruf  yang  mengabaikan  skala,  ruang  lingkup,  dan  konteks,  dan  dapat menutupi  masalah kualitas data (Bannister, 2007).
Terlepas dari tantangan ini, akses ke informasi pemerintah menerima penekanan baru di  seluruh  dunia.  Penekanan  ini  mencerminkan  dua  tren:  1)  dorongan  untuk  reformasi pemerintah  yang  menekankan  keterbukaan  dan  transparansi,  dan  2)  peningkatan ketersediaan  dan  pengembangan  berkelanjutan  teknologi  informasi  yang  memungkinkan lembaga,  organisasi,  dan  individu  untuk  menemukan,  berbagi,  menggabungkan,  dan menggunakan kembali informasi pemerintah isi.
Meskipun inisiatif ini masih sangat muda, mereka sudah menunjukkan kompleksitas yang  menakutkan, dengan tantangan  manajemen  informasi, teknologi dan kebijakan yang signifikan. Semua sumber daya informasi berbasis web yang dijelaskan di atas dipuji sebagai inovasi,  tetapi  juga  dikritik  karena  tidak  lengkap,  tidak  akurat,  sulit  digunakan,  sulit dipahami,  ketinggalan  zaman,  atau  mahal  untuk  dioperasikan,  dikoordinasikan,  dan dipelihara.

## D.HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kerangka Kerja Informasi Pemerintah
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  pendukung  kebijakan  telah  menghidupkan kembali upaya untuk menyusun dan mengadopsi kerangka kerja kebijakan yang berlaku secara lebih umum untuk mengatur akses ke informasi pemerintah, terlepas dari topik, program, atau tanggung jawab organisasi.
Dalam  salah  satu  upaya  tersebut,  Kelompok  Kerja  Open  Government,  sebuah konsorsium yang terdiri dari 30 advokat open government, merekomendasikan delapan prinsip  mengenai  akses  dan  penggunaan  data  publik  untuk  mempromosikan  wacana sipil,  kesejahteraan  publik,  dan  penggunaan  sumber  daya  publik  yang  lebih  efisien (OpenGovData, 2009). Prinsip-prinsip ini berfokus pada karakteristik data itu sendiri. Prinsip tersebut menyatakan bahwa data publik terbuka ketika:
 Lengkap
Semua  data  publik  (didefinisikan  sebagai  data  yang  tidak  tunduk  pada batasan privasi, keamanan, atau hak istimewa yang valid) disediakan.
 Data primer Data  dikumpulkan  di  sumbernya,  dengan  tingkat  perincian  sebaik mungkin, bukan dalam bentuk agregat atau modifikasi.
 Tepat waktu Data tersedia secepat yang diperlukan untuk mempertahankan nilai data.
 Dapat diakses Data  tersedia  untuk jangkauan  terluas  pengguna  untuk  rentang  tujuan terluas.
 Dapat diproses dengan mesin Data disusun secara wajar untuk memungkinkan pemrosesan otomatis.
 Tidak diskriminatif Data tersedia untuk siapa saja, tanpa perlu registrasi.
 Non- proprietary Data tersedia dalam format di mana tidak ada entitas yang memiliki kontrol eksklusif.
 Bebas lisensi
Data  tidak  tunduk  pada  peraturan  hak  cipta,  paten, merek  dagang,  atau rahasia dagang apa pun. Pembatasan privasi, keamanan, dan hak istimewa yang wajar mungkin diizinkan.
The  Carter  Center  menawarkan  kebijakan  yang  berfokus  pada  akses  informasi sebagai  hak  asasi  manusia  yang  mendasar  di  semua  budaya  dan  sistem  pemerintahan (Carter Center, 2008). Rencana Aksinya merekomendasikan agar semua pemerintah dan organisasi internasional memastikan hak ini dengan menyediakan:
 Pelaksanaan hak akses yang adil;
 Pelatihan pejabat publik tentang praktik dan penerapan hak akses;
 Pendidikan publik untuk memberdayakan sepenuhnya penggunaan hak;
 Alokasi  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk  memastikan  administrasi  yang efisien dan tepat waktu;
 Penguatan pengelolaan informasi untuk mempermudah akses informasi;
Para peneliti di Universitas Princeton dan George Mason berbagi perspektif yang bertumpu pada pernyataan bahwa pemerintah harus menjadi penerbit data yang bebas, terbuka,  terstruktur,  dan  dapat  dibaca  mesin,  sementara  inisiatif  yang  dipimpin  oleh sektor swasta atau warga negara harus mengubah data tersebut menjadi berguna, dapat digunakan, dan produk informasi kreatif (Brito, 2007; Robinson, Yu, Zeller, & Felten, 2009).  Mereka  menegaskan  bahwa  pemerintah  pasti  dibatasi  untuk  menggunakan teknologi  paling  canggih  secara  efektif  oleh  serangkaian  persyaratan  kepatuhan  yang terkait dengan privasi, kerahasiaan, pengendalian biaya, persyaratan FOIA dan lain-lain, serta kurangnya sumber daya untuk mengeksplorasi secara bersamaan banyak jalan baru manajemen informasi. , analisis, dan komunikasi.
Para  sarjana  ini  berpendapat  bahwa  sumber  daya  pemerintah  akan  lebih  baik dihabiskan untuk  menyiapkan  data  untuk  publikasi  daripada  mencoba  mengantisipasi apa yang ingin dilihat pengguna di situs web pemerintah yang terstruktur. Mereka lebih jauh berpendapat bahwa sektor swasta dan bahkan individu yang termotivasi lebih cocok
untuk tugas menganalisis, menggabungkan, dan menyajikan informasi kepada pengguna karena  mereka  kekurangan  kendala  ini.  Entitas  tersebut  mewakili  beragam  sarana, keterampilan, dan motivasi yang membantu menyebarkan risiko inovasi dan mendorong persaingan  dan  dengan  demikian  menciptakan  lebih  banyak  jenis  produk  dan  layanan informasi. Contoh layanan informasi yang dapat diberikan melalui pendekatan ini sudah ada karena upaya organisasi nirlaba dan individu tertentu.
Misalnya, Sunlight Foundation mensponsori Open Congress.org, layanan berbasis web  yang  menggabungkan  data  resmi  pemerintah  seperti  tagihan  yang  sedang dipertimbangkan, dengan umpan berita, blog, dan sumber daya lain yang memungkinkan orang melacak undang-undang, masalah, dan catatan pemungutan suara. Anggota yang mereka pilih (Sunlight Foundation).

## 2. Kontribusi Penelitian Tentang Transparansi Berbasis Informasi
Penelitian  ilmu  politik,  administrasi  publik,  dan  ilmu  informasi  semuanya menyoroti  tantangan  transparansi  pemerintah  berbasis  informasi.  Studi-studi  ini mengeksplorasi  beberapa  konsep  yang  menonjol  dan  mengatasi  beberapa  kekurangan dari  upaya  saat  ini  untuk  mempromosikan  transparansi  melalui  media  informasi elektronik.

## 2.1 Pandangan Alternatif Tentang Transparansi
Meijer  mempertimbangkan  transparansi  mengingat  tren  masyarakat  yang  lebih besar  terkait  legitimasi,  kepercayaan,  dan  keterbukaan.  Dia  berargumen  bahwa transparansi  –  didefinisikan  sebagai  kurangnya  kerahasiaan  dan  keterbukaan  terhadap pengawasan  publik  –  secara  tradisional  dianggap  sebagai  cara  untuk  mengurangi ketidakpastian  dan  meningkatkan  kepercayaan  publik.  Namun,  ia  menegaskan  bahwa transparansi yang dimediasi komputer memiliki beberapa karakteristik yang justru dapat mengancam kepercayaan. Tidak seperti bentuk transparansi  langsung dan tatap  muka, transparansi  yang  dimediasi  komputer  bersifat  searah  (yaitu,  tidak  interaktif), didekontekstualisasikan  (yaitu,  dihapus  dari  pengalaman  sosial  bersama),  dan  terlalu terstruktur  (yaitu,  sangat  selektif  dan  disederhanakan  dengan  bias  terhadap  informasi kuantitatif).
Dengan  menggunakan  contoh  pelaporan  kinerja  sekolah  Belanda,  dia menunjukkan  bagaimana  daftar  topik  selektif  parsial  yang  perlu  dibahas  oleh  laporan kinerja  sekolah  mendominasi  persepsi  kinerja,  meningkatkan  ambiguitas,  dan berkontribusi pada jarak yang  lebih  jauh  dalam  hubungan  antara  orang  tua,  guru,  dan manajer sekolah (Meijer, 2009).
Penelitian kualitas data menawarkan wawasan tentang salah satu tantangan praktis yang  paling  sulit  dari  akses  publik.  Kualitas  paling  sering  dicirikan  sebagai  akurasi sederhana, tetapi penelitian menunjukkan bahwa data berkualitas tinggi seharusnya tidak hanya baik secara intrinsik, tetapi juga sesuai konteks untuk tugas, diwakili dengan jelas, dan  dapat  diakses  oleh  pengguna.  Di  lain  kata-kata,  perlu  "cocok  untuk  digunakan" (Wang  &  Strong,  1996).  Informasi  yang  sama  mungkin  cocok  untuk  beberapa penggunaan, tetapi sama sekali tidak sesuai untuk penggunaan lainnya, terutama yang memiliki waktu, keamanan, perincian, atau  persyaratan lain  yang berbeda.  Selain itu, asumsi yang  tidak  realistis  tentang  kualitas  dan  kegunaan  informasi  sering  menjadi masalah, termasuk kepercayaan umum bahwa informasi itu objektif, netral, dan tersedia
(Radin, 2006). Penelitian telah menunjukkan bahwa interoperabilitas e-government dan integrasi informasi sangat sensitif terhadap berbagai pertimbangan kualitas termasuk kelengkapan,  kewenangan,  jaminan  atau  kepercayaan,  dan  nilai  yang  dirasakan sebagaimana ditentukan oleh pencari informasi (Klischewski & Scholl, 2006).
Agar pencari informasi dapat menilai kualitas data, mereka perlu memahami sifat data dan harus dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan kualitas  atau kesesuaiannya  untuk  tujuan  penggunaan.  Karena  produsen  data  tidak  dapat mengantisipasi semua pengguna dan penggunaan, penyediaan metadata berkualitas baik sama pentingnya dengan kualitas data itu sendiri (Dawes et al., 2004).
Penekanan  pada  dan  popularitas  pengukuran  kinerja  saat  ini  telah menghasilkan serangkaian  pertimbangan  kualitas  penting  lainnya.  Ukuran  kinerja  didominasi  oleh indikator-indikator kuantitatif dari aspek-aspek kinerja pemerintah yang dipilih. Namun, penelitian  menunjukkan  bahwa  ukuran terukur  secara  inheren  merupakan  representasi yang tidak akurat dari proses kompleks yang menghasilkan kinerja. Selain itu, mengingat rumitnya  banyak  program  dan  organisasi,  tidak  mungkin  untuk  mengukur  semua aktivitas  yang  menghasilkan  nilai.  Dengan  demikian,  kegiatan-kegiatan  yang  dapat dengan  mudah  diukur  cenderung  menjadi  kegiatan  yang  diukur,  mendorong kecenderungan terkait untuk menilai lebih tinggi hal-hal yang mudah diukur dan dengan demikian  meremehkan atau  mengabaikan  hal-hal  yang tidak  mudah diukur.  Salah  satu konsekuensinya  adalah  ketergantungan  pada  pengukuran  yang  mungkin  tepat,  tetapi tidak relevan (Jacobides & Croson, 2001).

## 2.2 Desain Program Dan Tantangan Manajemen
Penelitian  lain  menekankan  tantangan  merancang  dan  mengelola  program akses informasi elektronik. Satu studi meninjau 22 program akses untuk mengidentifikasi 15 faktor atau dimensi desain utama. Delapan dimensi menangani pengguna informasi, pemasok, konten, dan penggunaan. Tujuh lainnya mempertimbangkan aspek teknis dan manajerial  dari  program  akses  dan  konteks  organisasinya.  Kerangka  terintegrasi mempertimbangkan  bagaimana  komponen  ini  berinteraksi  dalam  konteks  program akses informasi yang lengkap (Dawes et al., 2004).
Penelitian  yang  sama  juga  mencakup  pengembangan  dan  evaluasi  tiga repositori  data  prototipe.  Di  masing-masing,  tujuan  utamanya  adalah  untuk meningkatkan ketersediaan dan penggunaan informasi pemerintah untuk perencanaan dan  pengambilan  keputusan  dengan  menyediakan  akses  berbasis web  ke  data  dan catatan  elektronik.  Dalam  ketiga  proyek  tersebut,  desainer  harus  menemukan  cara untuk memenuhi kebutuhan pengguna, sembari memastikan bahwa desain (1) dapat dipertahankan, (2) tidak mengancam privasi, keamanan, atau kerahasiaan subjek atau kontributor  data,  dan  (  3)  kurangnya  staf  dan  sumber  daya  teknis  sebagai  alasan mengapa upaya berbagi informasi gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Mereka juga khawatir tentang bagaimana data bersama akan digunakan dan apakah  mereka  dapat mengontrol  atau  mencegah  penyalahgunaan  (Dawes,  1996).  Studi  berikutnya menunjukkan  bahwa,  pembagian  informasi  intra-pemerintah  lebih  mungkin  berhasil ketika  beberapa  kondisi  terpenuhi:  pertama,  ketika  kebijakan  diterapkan  dan  alat praktis  tersedia  yang  membuat  pembagian  menjadi  sah  dan  layak;  kedua,  ketika jaringan hubungan sosial yang tepercaya mendasari proses berbagi; dan ketiga, ketika peran dan hubungan jelas dan dipahami  secara  luas  oleh  semua  peserta  (Pardo,  Gil- Garcia, & Burke, 2008).

## 2.3 Tantangan Berbagi Informasi
Penelitian  dalam  berbagi  informasi  lintas  batas  dan  interoperabilitas  dalam pemerintahan  menawarkan  wawasan  tambahan  yang  mungkin  berguna  dalam merumuskan  kerangka  kebijakan  untuk  inisiatif  transparansi  publik.  Ketika  informasi dibagikan  melintasi  batas-batas  organisasi  atau  tingkatan  dalam  pemerintahan,  para peserta  umumnya  mengharapkan  manfaat  tertentu  seperti  biaya  yang  lebih  rendah, kualitas informasi yang lebih baik, dan kemampuan untuk menangani masalah yang lebih kompleks.  Namun,  mereka  juga  mengenali  risiko  perbedaan  data,  salah  tafsir,  dan pengurasan  sumber  daya.  Dalam  satu  studi,  hampir  semua  responden  mengakui  dan mendukung manfaat berbagi informasi, tetapi 40% juga menyebutkan kurangnya definisi data umum, perencanaan dan konsultasi yang tidak memadai tentang penggunaan data, dan  staf  dan  sumber  daya  teknis  yang  tidak  memadai  sebagai  alasan  mengapa  upaya berbagi  informasi  gagal  untuk  dicapai.  ujung  yang  diinginkan.  Mereka  juga  khawatir tentang bagaimana data bersama akan digunakan dan apakah mereka dapat mengontrol atau mencegah penyalahgunaan (Dawes, 1996). Studi berikutnya menunjukkan bahwa, pembagian  informasi  intra-pemerintah  lebih  mungkin  berhasil  ketika  beberapa  kondisi terpenuhi: pertama, ketika kebijakan diterapkan dan alat praktis tersedia yang membuat pembagian menjadi sah dan layak; kedua, ketika jaringan hubungan sosial yang tepercaya mendasari  proses  berbagi;  dan  ketiga,  ketika  peran  dan  hubungan  jelas  dan  dipahami secara luas oleh semua peserta (Pardo, Gil-Garcia, & Burke, 2008).
Garis penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah mana pun yang mencari manfaat dari  berbagi  informasi  internal  memerlukan  seperangkat  kebijakan  yang menyeimbangkan  risiko  dan  manfaat.  Ini  menawarkan  sepasang  prinsip  pelengkap  – penatagunaan dan kegunaan – untuk memandu keputusan tentang bagaimana, mengapa, kapan,  dan  siapa  yang  menggunakan  informasi  pemerintah  (Dawes,  1996).  Prinsip- prinsip ini, seperti yang dibahas di bawah, sama relevannya dan bahkan lebih menonjol ketika informasi harus tersedia di luar pemerintah

## 3. Prinsip-Prinsip Kebijakan Informasi: Penatalayanan Dan Kegunaan
Kedua  prinsip  ini  menawarkan  kerangka  kerja  sederhana  untuk  bekerja  melalui berbagai  tujuan  dan  tantangan  yang  melekat  pada  inisiatif  transparansi  berbasis informasi.
Penatagunaan  adalah  prinsip  konservatif  yang  mengakui  bahwa  informasi pemerintah  berbagi  beberapa karakteristik barang  publik  seperti  udara  bersih dan jalan yang aman. Kamus mendefinisikan “penatalayanan” sebagai pengelolaan yang hati- hati  dan  bertanggung  jawab  atas  sesuatu  yang  dipercayakan  kepada  pemeliharaan seseorang.  Diterapkan  pada  informasi,  steward  ship  berfokus  pada  memastikan akurasi,  validitas,  keamanan,  pengelolaan,  dan  pelestarian  kepemilikan  informasi. Penatagunaan tidak menetapkan satu titik tanggung jawab, melainkan menyampaikan gagasan bahwa semua pejabat publik dan organisasi pemerintah bertanggung jawab untuk menangani informasi dengan hati-hati dan berintegritas, terlepas dari tujuan atau sumber  aslinya.  Penatagunaan  menuntut  agar  informasi  pemerintah  diperoleh, digunakan,  dan  dikelola  sebagai  sumber  daya  yang  memiliki  nilai  organisasi, yurisdiksi,  atau  sosial  lintas  tujuan  dan  dari  waktu  ke  waktu  (Dawes,  1996). Dengan demikian  mempromosikan  dua  persyaratan  penting  untuk  transparansi  berbasis informasi:  melindungi  informasi  pemerintah  dari  kerusakan,  kehilangan,  atau penyalahgunaan; dan itu membuat informasi "cocok untuk digunakan."
Kebijakan  yang  mempromosikan  perlindungan  informasi  mengatasi  masalah seperti  keamanan  informasi  dan  sistem,  kerahasiaan  data  sensitif,  kualitas  informasi,
manajemen catatan, dan pelestarian informasi jangka panjang dengan nilai sosial, hukum, atau  historis  yang  bertahan  lama.  Standar  data  dan  metadata,  misalnya,  mengatur bagaimana  elemen  data  dijelaskan,  didefinisikan,  dan  direpresentasikan  dalam  sistem. Standar ini berkontribusi pada kualitas data dan kemampuan  untuk  menggunakan data untuk lebih dari satu tujuan. Manajemen rekod, retensi, dan aturan disposisi tidak hanya menentukan  alasan  dan  cara  di  mana  rekod  publik  dibuat  dan  dipelihara  untuk penggunaan  aktif,  tetapi  juga  bagaimana  rekod  tersebut  disimpan  untuk  generasi mendatang.  Kebijakan  keamanan  membantu  memastikan  bahwa  informasi  dan  sistem dilindungi dari penggunaan atau penyalahgunaan yang tidak sah.
Prinsip manfaat mengakui bahwa informasi pemerintah merupakan aset berharga yang  dapat  menghasilkan  manfaat  sosial  dan  ekonomi  melalui  penggunaan  aktif  dan inovasi. Institut Standar dan Teknologi Nasional AS (NIST) menjelaskan kegunaan atau kegunaan  informasi  sebagai  berikut:  “kegunaan”  berarti  bahwa  informasi  yang disebarluaskan  bermanfaat  bagi  pengguna  yang  dituju;  "berguna"  berarti  bahwa  isi informasi  bermanfaat,  bermanfaat,  atau  dapat  digunakan  untuk  pengguna  yang  dituju, atau  bahwa  informasi  tersebut  mendukung  kegunaan  informasi  yang  disebarluaskan lainnya dengan membuatnya lebih mudah diakses atau lebih mudah untuk dibaca, dilihat, dipahami, diperoleh, atau menggunakan.
Gambar 1. Model konseptual dari prinsip transparansi berbasis informasi.
Kebijakan  dan  praktik  yang  mendorong  kegunaan  dan  utilitas  memberikan pedoman  dan  insentif  kepada  lembaga  untuk  berbagi data  dan  sumber  daya  informasi terkait  untuk  memberi  manfaat  bagi  berbagai  pengguna  publik  dan  swasta.  Mereka mendorong  investasi  dalam  manajemen  informasi,  analisis  dan  presentasi  dan meletakkan  dasar  bagi  mekanisme  organisasi  dan  keuangan  untuk  mendukung pembagian dan akses informasi di dalam pemerintahan dan dengan publik (Dawes, 1996). Kebijakan  yang  mempromosikan  kegunaan  meningkatkan  akses  publik  ke  informasi pemerintah,  mendorong  kemitraan  informasi  publik-swasta,  dan  memungkinkan kombinasi atau penggunaan kembali informasi untuk tujuan baru. Kebijakan-kebijakan ini juga dapat menangani penggunaan informasi yang lebih baik di dalam pemerintahan melalui  pembagian  informasi  antar-lembaga  dan  antar-pemerintah  serta  melalui penggunaan informasi secara kreatif untuk meningkatkan kualitas atau menurunkan biaya kegiatan dan program pemerintah atau untuk menciptakan layanan baru atau menemukan cara yang lebih baik dalam melakukan kegiatan tradisional. bisnis.
Kedua  prinsip  ini  mungkin  tampak  berlawanan,  tetapi  keduanya  juga  dapat dipandang sebagai saling melengkapi. Meskipun mereka melayani tujuan yang berbeda, tujuan tersebut kompatibel dan dapat saling memperkuat. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar  1,  kebijakan  penata  layanan  tidak  hanya  dapat  membantu  menghasilkan informasi yang lebih berkualitas, lebih dapat diandalkan, dan dikelola dengan lebih baik, tetapi juga dapat menciptakan praktik yang teruji dan terdokumentasi dengan baik, yang pada  gilirannya  memastikan  bahwa  pencari  informasi  akan  dapat  menentukan
kesesuaian.  untuk  digunakan.  Produk  penatagunaan  ini  mengurangi  risiko penyalahgunaan,  dan  memungkinkan  pemahaman  publik  yang  lebih  baik  dan kepercayaan yang lebih besar terhadap informasi pemerintah, sehingga mendorong alat dan  penggunaan  yang  inovatif.  Karena  penggunaan  ini  menjadi  lebih  baik  dan  lebih dikenal, mereka meningkatkan permintaan akan data dan apresiasi untuk kebijakan dan aktivitas yang menjamin kualitasnya.
Bagian di bawah menyajikan tes awal dari pandangan ini dengan menilai dua dialog publik  online  berturut-turut  tentang  transparansi  berbasis  informasi.  Dialog  pertama dilakukan  dalam  tiga  fase  pada  musim  semi  dan  musim  panas  2009.  Dialog  ini mengundang komentar publik tentang berbagai masalah transparansi, termasuk ide untuk kerangka dasar Data.gov. Dialog kedua, dilakukan pada awal 2010, dan berfokus pada Data.gov Draft Concept of Operations (CONOP) (Office of Management and Budget & CIO Council, 2009). Dokumen CONOP disiapkan oleh OMB dan Dewan CIO Federal untuk  menjelaskan  tujuan,  arsitektur,  infrastruktur,  nilai,  dan  operasi  Data.gov  setelah beroperasi selama sekitar enam bulan. Dialog kedua ini mengundang pengguna Data saat ini dan potensial. gov untuk berkomentar dan memberikan saran untuk perbaikan.

## E. KESIMPULAN
Dua  prinsip  luas  penatagunaan  dan  kegunaan  membantu  menyederhanakan  dan menyeimbangkan  banyak  pertimbangan  yang  diperlukan  untuk  mencapai  transparansi pemerintah  yang  lebih  besar  dan  untuk  mewujudkan  potensi  nilai  publik  dari  informasi pemerintah.  Penatalayanan  berkaitan  dengan  memastikan  tanggung  jawab,  validitas,  dan legitimasi; kegunaan dengan mendorong aplikasi, eksplorasi, dan inovasi. Tanpa penerapan penatagunaan  yang  simultan  dan  hati-hati,  penekanan  yang  kuat  pada  penggunaan  dapat menyebabkan  hasil  yang  tidak  efektif,  tidak  akurat,  atau  menyesatkan.  Namun,  tanpa mendorong penggunaan, prinsip penatagunaan ditambah konservatisme yang  melekat dan kendala pada birokrasi dapat mencegah pemerintah dan masyarakat memperoleh nilai publik yang lebih besar dari investasi dalam informasi pemerintah.
Penelitian  di  masa  depan  tentang  topik  ini  dapat  berfokus  pada  beberapa  bidang. Pertama,  studi  evaluasi  dapat  memanfaatkan  eksperimen  alami  yang  direpresentasikan dalam dialog Open Government. Misalnya, seberapa baik kebijakan yang akhirnya diadopsi mencerminkan  komentar  dialog?  Sejauh  mana  mereka  sesuai  dengan  nilai-nilai  yang mendasari  pemerintahan  terbuka?  Apa  elemen,  format,  dan  dinamika  dialog  publik  yang efektif?  Agenda  penelitian  ilmu  komputer  dan  teknologi  terkait  dapat  mengembangkan, menguji, dan mengevaluasi berbagai alat manajemen, analisis, dan presentasi informasi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan penggunaan dan pengguna yang berbeda
Penelitian  juga  dapat  bertujuan  untuk  mengembangkan  kerangka  penilaian  yang mendefinisikan  dan  mengevaluasi  kemampuan  yang  dibutuhkan  organisasi  pemerintah untuk menjamin transparansi. Kemampuan ini perlu membahas kepengurusan dan kegunaan, serta  keseimbangan  di  antara  keduanya.  Tujuan  dari  kerangka  kerja  semacam  itu  adalah untuk  membantu  organisasi  pemerintah  menentukan  keseimbangan  yang  sehat  antara penatagunaan dan kegunaan dalam domain kebijakan yang berbeda dan dalam kondisi yang berbeda. Studi yang menerapkan kerangka seperti itu akan menghasilkan data untuk menguji dan  menyempurnakan  model  konseptual  yang  diusulkan  tentang  hubungan  koreksi  diri antara penatagunaan dan kegunaan. Hasil penelitian semacam ini juga dapat berkontribusi langsung  pada  peningkatan  praktik  dengan  membantu  profesional  pemerintah  mengelola konten informasi dengan lebih baik, merancang sistem yang lebih baik, dan mengembangkan inisiatif pemerintahan terbuka yang lebih efektif.
Agenda  penelitian  kebijakan  juga  terlihat  jelas.  Hasil  brainstorming  Inisiatif Pemerintah  Terbuka  hanyalah  upaya  pertama  dan  proksi  kasar  untuk  serangkaian pertimbangan  lengkap  yang  harus  masuk  ke  inisiatif  transparansi  yang  diterapkan sepenuhnya.  Masih  ada  pertanyaan  penting:  Apakah  semua  masalah  yang  menonjol  telah teridentifikasi?  Apakah  semua  pemangku  kepentingan  yang  sah  memiliki  suara?  Apakah metode mencari keterlibatan publik ini adil, dapat diakses, responsif, terbuka? Apakah itu menghasilkan kepercayaan publik? Jawaban atas pertanyaan ini dan pertanyaan serupa akan membantu menentukan keefektifan dan nilai transparansi berbasis informasi

## F. DAFTAR PUSTAKA
Bannister, F. (2007). Kutukan tolok ukur: Penilaian validitas dan nilai perbandingan e- government.
Tinjauan Internasional Ilmu Administrasi, 73(2), 171ÿ188.
Benkler,  Y.  (1998).  The  commons  sebagai  faktor  diabaikan  kebijakan  informasi.
Makalah yang dipresentasikan pada Konferensi Riset Telekomunikasi Tahunan ke-26, Arlington, VA.
Brito,  J.  (2007).  Hack,  mash  &  peer:  Transparansi  pemerintah  crowdsourcing.  Pusat Mercatus:  Universitas  George  Mason  Diperoleh  20  April  2010  dari http://papers.ssrn. com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=1023485.
Pusat Carter (2008). Deklarasi Atlanta dan rencana aksi untuk kemajuan hak atas akses informasi.  Konferensi  Internasional  tentang  Hak  atas  Informasi  Publik.  GA: Atlanta.
Kaukus Transparansi Kongres (2010). Prinsip kami. Diambil 20 April 2010 dari http:// quigley.house.gov/images/stories/2010-03-10_transparency_Caucus_- _Our_Principles.pdf.
Dawes, SS (1996). Berbagi informasi antar lembaga: Manfaat yang diharapkan, risiko yang dapat dikelola. Jurnal Analisis dan Manajemen Kebijakan, 15(3), 377ÿ394.
Dawes, SS (2010). Meta-prinsip kebijakan informasi: Penatalayanan dan kegunaan. Kauai, HI: Konferensi Internasional Hawaii tentang Ilmu Sistem.
Dawes, SS, Pardo, TA, & Cresswell, AM (2004). Merancang program akses informasi pemerintah elektronik:  Pendekatan  holistik.  Informasi  Pemerintah  Triwulanan, 21(1), 3ÿ23.
Kantor  Eksekutif  Presiden  (2009).  Memorandum  tentang  transparansi  dan pemerintahan terbuka.
Diakses  pada  20  April  2010,  dari  http://www.whitehouse.gov/the_press_office/ Transparency_and_Open_Government/ .
Komite  Data  Geografis  Federal. Infrastruktur  data spasial  nasional.  Diakses  20  April 2010, dari http://www.fgdc.gov/nsdi/nsdi.html.
Holden, JP (2009). Kantor eksekutif presiden; transparansi dan pemerintahan terbuka. Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi. Daftar Federal, Vol. 74. (hlm. 23901ÿ23902). Jacobides,  MG,  &  Croson,  DC  (2001).  Kebijakan  informasi:  Membentuk  nilai hubungan agensi.
Jurnal Akademi Manajemen, 26(2), 202ÿ223.
Jaeger,  PT  (2007).  Kebijakan  informasi,  akses  informasi,  dan  partisipasi  demokratis:
Implikasi  nasional  dan  internasional  dari  kebijakan  informasi  pemerintahan semak. Informasi Pemerintah Triwulanan, 24, 840ÿ859.
Karr, AF (2008). Akses warga negara ke informasi statistik pemerintah. Dalam H. Chen, L. Brandt, V. Gregg, R. Traunmuller, S. Dawes, E. Hovy, A. Macintosh, & CA Larson  (Eds.),  Pemerintah  digital:  Penelitian  e-government,  studi  kasus,  dan implementasi (hlm. 503ÿ529) . New York, NY: Springer.
Klischewski, R., & Scholl, HJ (2006). Kualitas informasi sebagai landasan bersama bagi para pemain kunci dalam integrasi dan interoperabilitas e-government. Makalah dipresentasikan  pada  Konferensi  Internasional  Hawaii  ke-39  tentang  Ilmu Sistem, Big Island, Hawaii.
Meijer,  A.  (2009).  Memahami  transparansi  modern.  Tinjauan  Internasional  Ilmu Administrasi, 75(2), 255ÿ269.
Kantor Manajemen dan Anggaran (2009). Arahan pemerintah terbuka. Diambil 20 April 2010 dari http://www.whitehouse.gov/omb/assets/memoranda_2010/m10- 06.pdf.
Kantor  Manajemen  dan  Anggaran  dan  Dewan  CIO  (2009).  Draf  konsep  operasi Data.Gov, v0.7.
Diambil  20  April  2010  dari  http://www.ideascale.com/userimages/sub-1/736312/ ConOpsFinal.pdf .
OpenGovData  (2009).  Rekomendasi  kebijakan  data  terbuka.  Diakses  20  April  2010, dari http:// www.wiki.opengovdata.org/index/php.OpenDataPolicyRecommendation.
Pardo,  TA,  Gil-Garcia,  JR,  &  Burke,  GB  (2008).  Struktur  tata  kelola  dalam  berbagi informasi  lintas  batas:  Pelajaran  dari  prakarsa  peradilan  pidana  negara  bagian dan lokal. Makalah dipresentasikan pada Konferensi Internasional Hawaii ke-41 tentang Ilmu Sistem, Big Island, Hawaii.
Radin, B. (2006). Menantang gerakan kinerja: Akuntabilitas, kompleksitas, dan nilai- nilai demokrasi. Washington, DC: Pers Universitas Georgetown.
Robinson, D., Yu, H., Zeller, WP, & Felten, EW (2009). Data pemerintah dan tangan tak terlihat.
Jurnal Hukum dan Teknologi Yale, 11(160).
Yayasan  sinar  matahari.  Opencongress.org.  Diakses  20  April  2010,  dari  http://www. opencongress.org.
Trudeau,  L.  (2009).  Ringkasan  analisis  brainstorming  pemerintahan  terbuka.
Washington, DC: Akademi Nasional Administrasi Publik.
Badan  Perlindungan  Lingkungan  AS. Inventaris rilis  beracun.  Diakses pada 20  April 1020, dari http://www.epa.gov/tri/triprogram/whatis.htm.
Wang, RY, & Kuat, DM (1996). Melampaui akurasi: Arti kualitas data bagi konsumen data. Jurnal Sistem Informasi Manajemen, 12(4), 5ÿ33.