## TINJAUAN YURIDIS INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK
KEKAYAAN INTELEKTUAL NON-INDIVIDUAL (KOMUNAL)
Dara Quthni Effida
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
daraquthnieffida@gmail.com

## Abstract
Industrial Revolution Era 4.0. requires us to continue to innovate, this innovation is something that is expensive and must be protected. One step to protect innovation is the protection of Intellectual Property Rights (IPR). Geographical Indications as one form of Intellectual Property Rights that has economic value, so it needs to get legal protection. This research is a qualitative research using Normative Juridical Approach.
Geographical Indication is a sign that shows the area of origin of goods and / or products  which  due  to  geographical  environmental  factors  including  natural factors,  human  factors,  or  a  combination  of  the  two  factors,  give  a  certain reputation, quality and characteristics to the goods and / or products produced. To get protection for geographical indications, you need to request protection from the Minister. The concept of protection against geographical indications is communal protection,  therefore  applicants  for  geographical  indications  can  come  from  the elements of: (1) Institutions that represent the public in a particular geographical area that is commercializing an item and / or product in the form of: a.  natural resources; b. handicraft items; or c. industrial output. (2) Provincial or district / city regional governments.
Keywords: Legal Protection, Geographical Indications, Communal.

## 1. PENDAHULUAN
Dunia industri tengah memasuki era baru yang disebut Revolusi Industri 4.0. Era ini ditandai dengan perubahan yang begitu cepat dalam dunia digital. Perubahan yang  cepat menuntut kita  untuk  terus  berinovasi,  inovasi  ini  merupakan  sesuatu yang mahal dan harus dilindungi. Salah satu langkah perlindungan inovasi dalam menghadapi  era  revolusi  industri  4.0 adalah  dengan  perlindungan  terhadap  Hak kekayaan Intelektual (HKI). HKI terdiri dari jenis-jenis perlindungan yang berbeda, bergantung  pada  subyek  (bentuk  kekayaan  intelektual)  yang  dilindungi.  Hak
Kekayaan Intelektual terdiri dari dua bidang, yakni: 1) Hak Cipta (copyright), serta Neighbouring Right, terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra. 2) Hak Milik Industri (Industrial Property Right), terdiri dari Paten (patent), Merek (trademark), indikasi geografis, Desain  Industri (Industrial design), Desain Tata  Letak Sirkuit Terpadu (layout design of integrated circuit), dan rahasia dagang (trade secret).
Indikasi Geografis merupakan bagian HKI yang di Indonesia pengaturannya melalui Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis. Pasal  1  angka  6  menyebutkan  “Indikasi  Geografis  adalah  suatu  tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan  geografis  termasuk  faktor  alam,  faktor  manusia,  atau  kombinasi  dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan.” Tanda dalam definisi indikasi geografis yang dimaksud  merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh indikasi geografis,  Indikasi  Geografis  dapat  dimohonkan  terhadap  barang-barang  berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya.
Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan “ Indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak lndikasi geografis yang  terdaftar,  selama  reputasi,  kualitas,  dan  karakteristik  yang  menjadi  dasar diberikannya pelindungan atas indika si geografis tersebut masih ada”.
Perlindungan indikasi geografis penting karena indikasi geografis merupakan hak  milik  yang  memiliki  nilai  ekonomis,  sehingga  perlu  mendapat  perlindungan hukum. Banyaknya  produk berbagai daerah  yang  ada  di  Indonesia  yang  telah dikenal  dan  mendapatkan  tempat  di  pasar  internasional  sehingga  memiliki  nilai ekonomi yang tinggi, hal ini perlu diikuti dengan perlindungan hukum untuk bisa melindungi  komoditas  tersebut  dari  praktek persaingan  curang  dalam perdagangan. 1 Dalam  indikasi  geografis  terdapat  hak-hak  yang  memungkinkan
1 Saky Septiono, Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia , Subdit Indikasi Geografis Ditjen HKI: Kementerian Hukum dan HAM. RI, 2009, Halaman 1.
untuk mencegah penggunaan oleh pihak ketiga yang produknya tidak sesuai dengan standar yang berlaku.
Contoh kasus produk Indikasi Geografis Indonesia yang diklaim pihak asing sebagai merek dagang mereka adalah kopi  arabika Gayo. Kopi Gayo dibuat dari salah satu varietas biji kopi Arabika yang terbaik di dunia yang tumbuh hanya di pusat  dataran  tinggi  Aceh,    dan  diproduksi  di  daerah  Aceh  Tengah  dan  Bener Meriah, yang  dikenal  sebagai  perkebunan  biji  kopi  terbesar  kedua  di  negeri  ini. Kopi  dinamai  Gayo  setelah  masyarakat  Gayo  memproses  bijinya. 2 Perusahaan Belanda  yang  berbasis  di  Amsterdam, Holland  Coffee  B.V. secara  resmi mendaftarkan  dan  mengklaim  kopi  Gayo  sebagai  merek  dagang  perusahaan mereka. 3
Kasus yang serupa dialami oleh masyarakat Toraja, meskipun kopi ditanam di Toraja, Sulawesi Selatan namun kopi toraja telah didaftarkan oleh perusahaan Jepang, Key  Coffee  Co.  Key  Coffee  Co sebuah  perusahaan  jepang  yang telah mendaftarkan  merek  kopi  “Toraja”  di  Jepang  pada  tahun  1976 sebagai  merek dagang mereka. 4
Akibatnya  produk  asli  Indonesia  seperti  Kopi  Gayo  dan  Kopi  Toraja  tidak bisa  langsung    dipasarkan  di  pasar  internasional kecuali  melalui Holland  Coffee B.V. dan Key  Coffee  Co sebagai  merek  dagang  mereka. Untuk  menghindari terjadinya  pelanggaran  tersebut,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2007 mengatur  mengenai  pemakaian  indikasi  geografis  oleh  pihak  yang  tidak  berhak dalam Pasal  27  ayat (1)  jika  saat  indikasi  geografis  tersebut  didaftar  telah  ada tanda yang sama dengan indikasi geografis terdaftar dipakai oleh pihak lain yang tidak berhak, maka pemakaian atas tanda tersebut harus dihentikan pemakaiannya setelah 2 (dua) tahun sejak tanda dimaksud terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Ayat (2) jika tanda tersebut telah didaftar sebagai merek sebelumnya, masih tetap dimungkinkan  pemakaian  atas  tanda  Indikasi  Geografis  tersebut  dengan  syarat pemakain merek tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan
2 http://www.acehtengahkab.go.id/rf1 , diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.
3 http://www.bkpm.go.id/id/node/1559, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.
4 http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.
menjamin  bahwa  pemakaian  merek  yang  dimaksud  tidak  akan  menyesatkan Indikasi geografis terdaftar.
Kopi  Arabika  Gayo pada  tanggal  28  April  2010 dan  Kopi  Arabika  Toraja pada  tanggal    9  Oktober  2013  telah  terdaftar  sebagai  Indikasi  Geografis  di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang  Indikasi  Geografis, maka pihak  lain yang  telah  memakai  namun tidak berhak menggunakan indikasi geografis dapat menggunakan tanda yang dimaksud untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda dimaksud terdaftar sebagai indikasi geografis.
Berkaitan  dengan hal  tersebut  di  atas  maka perlu  tinjauan  lebih  lanjut mengenai Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal).

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  pendekatan Yuridis  Normatif. Penelitian  hukum  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  atau disebut juga penelitian doktrinal yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. 5 Dalam penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  yang  berusaha  menggambarkan  atau menguraikan  permasalahan  berkaitan  dengan  indikasi  gerografis sebagai  objek penelitian. Metode analisis dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## 3. KAJIAN LITERATUR
Teori  Hukum  diartikan  sebagai  kesatuan  pandangan,  pendapat  dan pengertian-pengertian  yang  berhubungan  dengan kenyataan  yang  dirumuskan sedemikian  rupa  sehingga  memungkinkan  untuk  menjabarkan  hipotesis-hipotesis
5 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Halaman 22.
yang dapat dikaji. 6 Teori  merupakan bagian  yang  penting dalam suatu penelitian hukum.  Teori  adalah  usaha  untuk  merumuskan  suatu  yang  luas  dan  tidak  jelas menjadi sesuatu yang gamblang dan ringkas dari suatu fenomena atau gejala-gejala yang terpisah menjadi satu penjelasan umum yang gampang dipahami. 7 Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah teori perlindungan hukum:
a. Teori Perlindungan Hukum
1) Integratif  &  Koordinatif: Menurut  Fitzgerald, hukum  bertujuan mengintegrasikan  &  mengkoordinasikan  berbagai  kepentingan dalam masyarakat. 8
2) Prediktif & Antisipatif: Lili rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum  dapat  difungsikan  untuk mewujudkan  perlindungan  yang  sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. 9
Hukum bertujuan  memprediksi  hal-hal yang  dapat  terjadi  kedepan, sehingga dapat hal tersebut dapat di antisipasi oleh hukum.
3) Preventif & Represif: Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah  terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan  tindakan  pemerintah berikap  hati-hati  dalam  pengambilan  keputusan  berdasarkan  diskresi  dan perlindungan  yang  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan. 10
Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Hak Milik, antara lain:
b. Teori Hak Milik
6 Gijssels, Jan dan Markvan Hoecke, 1982, Wat is Rechtstheorie?, Kluwer Rechtswetenschappen, Anterpen, Hal 134 (Dalam Sudikno Metrokusumo, Teori Hukum , Halaman 5.
7 Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2013, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris , Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Halaman 132.
8 Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 53.
9 Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wysa  Putra,  1993, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem , Bandung:  Remaja  Rusdakarya, Halaman 118.
10 Maria  Alfons,  2010, Ringkasan  Disertasi  Doktor:Implementasi  Perlindungan  Indikasi  Geografis  Atas Produk-produk  Masyarakat  Lokal  Dalam  Perspektif  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  Malang:  Universitas Brawijaya, Halaman 18.
1) Teori  Domeinleer. Hak  seseorang  untuk  memiliki  benda  secara  pribadi disebut  hak dominium dan  hak  penguasa  untuk  mengatur  penggunaan barang-barang disebut dengan hak imperium.
2) Teori Hak Milik Pribadi. Teori ini disebut juga accupation theory. Teori ini menyatakan bahwa hak individu untuk memiliki dan mengalihkan benda miliknya adalah hak alamiah/kodrati dari individu tersebut. Inti ajaran ini pertama  kali  dikenalkan  oleh  John  Locke  dengan labour  theory yang mendasarkan pada hukum alam (natural law).
3) Teori  Kepemilikan  Sosial. Teori  kepemilikan  social  merupakan counter hegemoni  atas  teori  kapitalis  yang  mendasarkan  kepada  kepemilikan bersama.  Filosofi  ini  dibangun  oleh  Karl  Marx  yang  mengutamakan kepentingan sosial sebagai suatu hal yang paling utama. 11

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1  Indikasi  Geografis  Sebagai Hak  Kekayaan  Intelektual  Non-Individual (Komunal)
HKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya  tidak  berwujud (intangible). HKI  bersifat  sangat abstrak  dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya  yang dapat dilihat dan berwujud. 12 aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diawali dari hasil kemampuan berpikir manusia yang  memiliki  daya  cipta  berupa  ide-ide  kreatif  yang  khas  atau  eksklusif  dari pencipta  atau  inventor  yang  terwujud  pada  suatu  bentuk  ciptaan  atau  invensi- invensi tertentu. 13
11 Ridwan, Op.Cit , Halaman 8.
12 Supasti  Dharmawan.  Ni  Ketut,  et.al.,  2005, Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  Bagian  Hukum  Perdata Fakultas HukumUniversitas Udayana, Halaman 1.
13 Etty Susilowati, Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI, Badan Penerbit Universitas    Diponegoro, Semarang, 2013, Halaman 1.
Peraturan  perundang-undangan  di  bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  di Indonesia  telah ada  sejak  tahun  1840.  Pemerintah  kolonial  Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada Tahun 1844.  Selanjutnya,  Pemerintah  Belanda  mengundangkan  Undang-undang  Merek Tahun 1885, Undang-undang Paten Tahun 1910, dan Undang-undang  Hak Cipta Tahun  1912. 14 Setelah  Indonesia  merdeka  pada  tanggal  17  Agustus  1945, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan  peninggalan  Kolonial  Belanda  tetap  berlaku  selama  tidak bertentangan dengan UUD 1945. Undang-undang Hak Cipta dan Undang-undang Merek tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan Undang-undang Paten yang  dianggap  bertentangan  dengan  pemerintah  Indonesia.  Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda.
Secara Internasional TRIPs Agreement merupakan konvensi internasional di bidang  HKI  yang  dimaksudkan  untuk  memaksimalkan  kontribusi  sistem  HKI terhadap  pertumbuhan  ekonomi  melalui  perdagangan  dan  investasi,  mendorong terciptanya iklim perdagangan dan investasi yang lebih kondusif. Pemerintah juga telah  meratifikasi  persetujuan-persetujuan  internasional  yang  berkaitan  dengan HKI, yaitu: 15
a. Keputusan  Presiden  Nomor  15  Tahun  1997  tentang  Pengesahan the Paris  Convention  for  the  Protection  of  Industrial  Property  and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.
b. Keputusan  Presiden  Nomor  16  Tahun  1997  tentang  Pengesahan The Patent Cooperation Treaty and Regulation under PCT.
14 Direktorat Jendral HKI, Perkembangan Sistem Perlindungan HKI di Indonesia , Media HKI, 2008, Halaman 11, http://119.252.174.21/media-hki/filemedia/mediahki-2008/mediahki-vol5no3juni2008/, diakses tanggal 11 Oktober 2019 .
15 Leaflet Dirjen HKI, 2009, Sejarah Hak Kekayaan Intelektual, Halaman.10.
c. Keputusan  Presiden  Nomor  17  Tahun  1997  tentang  Pengesahan The Trade Marks Law Treaty.
d. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
e. Keputusan  Presiden  Nomor  19  Tahun  1997  tentang Pengesahan The WIPO Copyrights Treaty.
Jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dikenal di Indonesia, antara lain:
a. Hak  Cipta  (Copyright),  serta Neighbouring  Right. Terdiri  dari  Ilmu Pengetahuan, Seni dan Sastra.
b. Paten (Patent)
c. Merek (Trademark) dan Indikasi Geografis
d. Desain Industri (Industrial Design)
e. Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu  (Layout  Design  of  Integrated Circuit)
f. Rahasia Dagang (Trade Secret)
g. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
Pengaturan  mengenai  Indikasi  Geografis secara  Nasional  melalui  Undang- undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek. Namun Sejak tanggal 1 Agustus 2001, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997  dan  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  1992  tentang  Merek  dicabut  dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedua Undang-undang tersebut selanjutnya diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek selanjutnya pada tahun  2016  Indikasi  Geografis diundangkan  bersamaan  dengan  merek  melalui Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis. Dalam  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis,  pengaturan  tentang  Indikasi  geografis  terdapat  pada  Bab  VIII  tentang Indikasi Geografis (dari Pasal 53 sampai dengan Pasal 71).
Indikasi  geografis merupakan upaya perlindungan hukum bagi barang dan/ atau produk-produk dari berbagai daerah yang ada di Indonesia yang telah dikenal secara  luas  baik  dalam  pasar  nasional  maupun  pasar  internasional  sehingga
memiliki  nilai  ekonomi  yang  tinggi.  Perlindungan  hukum  adalah  suatu perlindungan yang  diberikan  kepada  subyek  hukum  ke  dalam  bentuk  perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah  memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
Indikasi  geografis  diakui  secara  internasional  sebagai  bagian  dari  HKI. Indikasi geografis adalah tanda yang digunakan untuk produk yang mempunyai asal geografis  spesifik  dan  mempunyai  kualitas  atau  reputasi  yang  berkaitan  dengan asalnya. Pada umumnya  indikasi geografis terdiri dari nama produk  yang  diikuti dengan nama daerah atau tempat asal produk.
“ A  Geographical  Indication  is  a  sign  used  on  goods  that  have  specific geographical origin and possess qualities or a reputation that are due to that place of origin. Most commonly, a geographical indications consists of the name of the place of origin of the goods. Agricultural products typically have qualities  that  derive  from  their  place  of  production and  are  influence  by specific local factors, such as climate and soil.” 16
Pengertian di atas dapat diuraikan ciri atau unsur-unsur pokok dari Indikasi Geografis sebagai berikut:
a. Sebagai tanda yang diambil dari nama daerah yang merupakan ciri khas suatu produk atau barang yang diperdagangkan.
b. Sebagai  tanda  yang  menunjukkan  kualitas  atau  reputasi  produk  atau barang yang bersangkutan.
c. Kualitas  barang  tersebut  dipengaruhi  oleh  alam,  cuaca  dan  tanah didaerah yang bersangkutan.
16 http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/collective_marks/geographical_indications.htm, diakses  tanggal 11 Oktober 2019.
Untuk  mendapatkan  perlindungan  indikasi  geografis  perlu  dimohonkan perlindungannya kepada Menteri. Konsep perlindungan terhadap indikasi geografis adalah perlindungan komunal, karenanya pemohon indikasi geografis dapat berasal dari unsur:
1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan  suatu  barang  dan  /atau  produk  berupa:  a.  sumber  daya alam; b. barang kerajinan tangan; atau c. hasil industri.
2. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota.
Indikasi  geografis  baru  dilindungi  dan  mendapat  perlindungan  setelah didaftarkan  karena  Indonesia  menganut  sistem  pendaftaran  yang  bersifat konstitutif,  yaitu menerapkan asas first to file (pihak  yang mendaftarkan terlebih dahulu  yang  memperoleh  hak).  Hal  tersebut  mengimplikasikan  bahwa  hanya indikasi  geografis  yang  pertama  terdaftar  di  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan Intelektual yang memperoleh hak eksklusif, yaitu hak untuk mengkomersialisasikan  indikasi  geografis  sehingga  pemegang  hak  dapat menikmati keuntungan ekonomi.
Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:
a. Bertentangan  dengan  perundang-undangan,  dan  ketertiban  umum; ideologi moralitas, negara, agama, peraturan kesusilaan;
b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik,  asal  sumber,  proses  pembuatan  barang,  danjatau kegunaannya;  dan  merupakan  nama  yang  telah  digunakan  sebagai varietas  tanaman  dan  digunakan  bagi  varietas  tanaman  yang  sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.
Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:
a. Dokumen  Deskripsi  Indikasi  Geografis  tidak  dapat  dibuktikan kebenarannya;
b. Memiliki  persamaan  pada  keseluruhannya  dengan  Indikasi  Geografis yang sudah terdaftar.
Pemohon  menyiapkan  Dokumen  Deskripsi  Indikasi    dalam  pengajuan perlindungan  Indikasi  Geografis,  Dokumen  Deskripsi  Indikasi  Geografis  adalah suatu  dokumen  yang  memuat  inforrnasi,  termasuk  reputasi,  kualitas,  dan karakteristik  barang  danjatau  produk  yang  terkait  dengan  faktor  geografis  dari barang  danj  atau  produk  yang  dimchonkan  Indikasi  Geografisnya.  Dokumen tersebut akan diperiksa oleh Tim Ahli Indikasi Geografis, tim ini terdiri atas orang yang memiliki keahlian yang melakukan penilaian mengenai Dokurnen Deskripsi Indikasi  Geografis  dan  memberikan  pertimbangan dan rekomeridasi  kepada Menteri  sehubungan  dengan pendaftaran,  pengubahan, pembatalan, pengawasan dan pembinaan Indikasi Geografis nasional.
Indikasi  Geografis  dilindungi  selama  terjaganya  reputasi,  kualitas,  dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:
a. Pemakaian  Indikasi  Geografis,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung atas barang dan/ atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
b. Pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak  langsung  atas  barang  dan/atau  produk  yang  dilindungi  atau  tidak dilindungi  dengan  maksud  untuk:  1)  menunjukkan  bahwa  barang  dan/ atau  produk  tersebut  sebanding  kualitasnya  dengan  barang  dan/  atau produk  yang  dilindungi  oleh  Indikasi  Geografis;  2)  mendapatkan keuntungan dari pernakaian tersebut; atau 3) mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis.
c. Pemakaian  Indikasi  Geografis  yang  dapat  menyesatkan  masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
d. Pemakaian  Indikasi  Geografis  oleh  bukan  Pernakai  Indikasi  Geografis terdaftar;
e. Peniruan  atau  penyalahgunaan yang  dapat  menyesatkan  sehubungan dengan  asal  tempat  barang  dan/  atau  produk  atau  kualitas  barang  dan/ atau  produk  yang  terdapat  pada:  1)  pembungkus  atau  kemasan;  2)
keterangan dalam iklan; 3) keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau  produk  tersebut;  atau  4)  informasi  yang  dapat  menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
f. Tindakan  lainnya  yang  dapat  menyesatkan  masyarakat  luas  mengenai kebenaran asal barang dan/ atau produk tersebut.
Apabila pelanggaran sebagaimana disebutkan di atas terjadi, pemegang hak Indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap Pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan  label  Indikasi  Geografis  yang  digunakan  secara  tanpa  hak. Gugatan dapat dilakukan oleh:
a. Setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis;
b. Lembaga yang rnewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.
Dalam hal sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi Geografis,  suatu  tanda  dipakai  dengan  iktikad  baik  oleh  pihak  lain  yang  tidak berhak  mendaftar maka pihak  yang  beriktikad  baik  tersebut  tetap  dapat rnenggunakan  tanda  tersebut  untuk  jangka  waktu  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis.

## 5. KESIMPULAN
1. Pengaturan mengenai Indikasi Geografis secara Nasional melalui Undang- undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang  Merek.  Namun  Sejak  tanggal  1  Agustus  2001,  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek  dicabut  dan  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Kedua  Undang-undang tersebut selanjutnya diganti dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang  Merek  selanjutnya  pada  tahun  2016  Indikasi  Geografis diundangkan bersamaan dengan merek melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor  alam,  faktor  manusia,  atau  kombinasi  dari  kedua  faktor  tersebut, memberikan  reputasi,  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  pada  barang  dan/ atau produk yang dihasilkan.
3. Indikasi  geografis  mendapat  perlindungan  setelah  didaftarkan  karena Indonesia  menganut  sistem  pendaftaran  yang  bersifat  konstitutif,  yaitu menerapkan asas first to file (pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu yang memperoleh hak).
4. Konsep  perlindungan  terhadap  indikasi  geografis  adalah  perlindungan komunal, karenanya pemohon indikasi geografis dapat berasal dari unsur:
Lembaga  yang  mewakili  masyarakat  di  kawasan  geografis  tertentu  yang mengusahakan  suatu  barang  dan  /atau  produk  atau  Pemerintah  Daerah provinsi atau kabupaten/ kota.

## DAFRTAR PUSTAKA
Etty  Susilowati. 2013. Hak Kekayaan  Intelektual  dan  Lisensi  pada  HKI.  Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
Gijssels,  Jan  dan  Markvan  Hoecke.  1982. Wat  is Rechtstheorie?. Kluwer Rechtswetenschappen, Anterpen
Lili  Rasjidi  dan  I.B  Wysa  Putra,  1993. Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem. Remaja Rusdakarya. Bandung.
Mukti Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  2013. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

## Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media
Group. Jakarta
Saky  Septiono.  2009. Perlindungan  Indikasi  Geografis  dan  Potensi  Indikasi Geografis  Indonesia. Subdit  Indikasi  Geografis  Ditjen  HKI:  Kementerian Hukum dan HAM. RI
Satijipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
Supasti  Dharmawan.  Ni  Ketut,  et.al.  2005. Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual.
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Maria  Alfons.  2010. Ringkasan  Disertasi  Doktor: Implementasi  Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual. Universitas Brawijaya. Malang
Direktorat Jendral HKI, Perkembangan Sistem Perlindungan HKI di Indonesia, Media HKI, 2008, Halaman 11, http://119.252.174.21/media- hki/filemedia/mediahki-2008/mediahki-vol5no3juni2008/, diakses tanggal 11 Oktober 2019
Leaflet Dirjen HKI, 2009, Sejarah Hak Kekayaan Intelektual, Halaman.10. http://www.wipo.int/sme/en/ip_business/collective_marks/geographical_indicatio ns.htm, diakses tanggal 11 Oktober 2019
http://www.acehtengahkab.go.id/rf1 , diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 http://www.bkpm.go.id/id/node/1559, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019