Legalitas Penerapan Smart Contract Dalam Asuransi Pertanian di Indonesia

## Bima Danubrata Adhijoso
bimadadhijoso@gmail.com

## Universitas Airlangga

## Abstract
The use of blockchain in human lives has now touched the agricultural sector with the introduction of the agri-blockchain in early 2018. One aspect of the utilization of the agri-blockchain is the integration of smart contracts in agricultural insurance which resulted in a generation of automatic and effective agricultural insurance. In Indonesia, even though smart contracts has not yet been used in agricultural insurance, the use of agricultural insurance to ensure the welfare of farmers has been formulated through Indonesian Law No. 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers. However, in its utilization, agricultural insurance in Indonesia is still hampered by the complex process of verification and agricultural insurance claims. This problem can be solved through the use of smart contracts in agricultural insurance that is able to run agricultural insurance clauses automatically and cut the processing time for compensation claims to be shorter. In the Indonesian contract law and insurance law, the use of smart contracts is still unregulated. With the problem at hand, this research aims to analyze the use of smart contracts in agricultural insurance under Indonesian law.
Keywords: Legality; Smart Contract; Crop Insurance; Indonesia.

## Abstrak
Penggunaan blockchain dalam kehidupan manusia kini telah menyentuh sektor pertanian dengan diperkenalkannya agri-blockchain pada awal 2018. Salah satu aspek pemanfaatan agri-blockchain adalah integrasi Smart Contract dalam asuransi pertanian yang menghasilkan generasi asuransi pertanian otomatis dan efektif. Di Indonesia, meskipun Smart Contract belum digunakan dalam asuransi pertanian, penggunaan asuransi pertanian untuk memastikan kesejahteraan petani telah dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun, dalam pemanfaatannya, asuransi pertanian di Indonesia masih terhambat oleh proses verifikasi  dan  klaim  asuransi  pertanian  yang  kompleks.  Masalah  ini  dapat  diselesaikan  melalui penggunaan Smart Contract dalam asuransi pertanian yang mampu menjalankan klausul asuransi pertanian secara otomatis dan memangkas waktu pemrosesan agar klaim kompensasi menjadi lebih pendek. Dalam hukum kontrak Indonesia dan hukum asuransi, penggunaan Smart Contract masih belum diatur. Dengan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Smart Contract dalam asuransi pertanian berdasarkan hukum Indonesia. Kata Kunci: Legalitas; Smart Contract ; Asuransi Pertanian; Indonesia.

## Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019

## Jurist-Diction
Volume 2 No. 2, Maret 2019
Histori artikel: Submit 1 Februari 2019; Diterima 15 Februari 2019; Diterbitkan online 1 Maret 2019.

## Pendahuluan
Blockchain dan berbagai generasinya telah digunakan secara luas di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. 1 Indonesia bahkan tercatat menjadi negara
1 Eijas Arifin, ‘Indonesia Embraces Blockchain’, (The ASEAN Post, 2018) <https://theasean - post.com/article/indonesia-embraces-blockchain>, accessed 18 September 2018.

## 396 Bima Danubrata: Legalitas Penerapan Smart
pertama di ASEAN yang menggunakan blockchain pada bank sentralnya. 2 Di samping bank sentral, teknologi blockchain untuk pencatatan transaksi keuangan secara real time juga turut digunakan oleh beberapa bank nasional Indonesia seperti Bank Negara Indonesia dan beberapa sektor jasa keuangan lainnya. 3
Sekalipun hingga saat ini penggunaan cryptocurrencies melalui blockchain masih belum dilegalkan di Indonesia,4 penggunaan blockchain sebagai teknologi pencatat transaksi telah dilegalkan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut  sebagai  “PBI  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial”.5  Secara  spesifik, penjelasan  Pasal  3  ayat  (1)  huruf  a  PBI  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial menyebut blockchain sebagai  bentuk  penyelenggaraan  teknologi  finansial  pada sistem pembayaran yang berfungsi untuk menjalankan otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan penyelesaian pembayaran. Secara luas, selain penggunaannya untuk transaksi  pada  sektor  finansial, 6 kesehatan, 7 dan pemerintahan, 8 blockchain turut digunakan pula dalam sektor agrikultur. 9 Penggunaan blockchain pada sektor agrikultur yang demikian dikenal dengan nama agri-blockchain . Agri-blockchain
2 Press  Release  Bank  Indonesia,  ‘Bank  Indonesia  Mengadopsi  Blockchain  Mulai  Maret’, (Bank  Indonesia,  2018),  <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418. aspx>, accessed 7 Januari 2019.
3 Press Release Bank Negara Indonesia, ‘Bank Negara Indonesia Now Use Blockchain for Trade Finance and Remittance’, (Bank Negara Indonesia, 2018), <http://www.bni.co.id/en-us/home/ news/pressrelease/articleid/3978>, accessed 7 Januari 2018.
4 Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2011  tentang  Mata  Uang,  Pasal  1  angka  2;  Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transak - si Pembayaran, Pasal 34 huruf a.
5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a.
6 Sberbank  Financial  News,  ‘Sberbank  CIB  Conducted  $12  Billion  Dollars  Transaction Using  Smart  Contract’,  (Sberbank,  2018),  <https://www.sberbank.com/ir/news/article?news - ID=11024773-1>  accessed 18 September 2018)
7 Bisresearch, ‘Global Blockchain in Healthcare Market: Focus on Industry Analysis and Opportunity Matrix – Analysis and Forecast 2018-2025’, (2018), 01 Global Journal, [23].
8 Beberapa negara telah mengembangkan penggunaan blockchain dalam sektor pemerintah- an, i.e Inggris, Uni Eropa, Estonia, Amerika Serikat, Denmark, Uni Emirat Arab, Swiss, Georgia, dan Gibraltar. Lihat: UK Computer World, ‘The Way Government around the World Utilize Block - chain’,  (UK  Computer  World,  2018)  ,  https://www.computerworlduk.com/galleries/applications/ how-governments-are-using-blockchain-3680393/, accessed 2 Oktober 2018.
9 Beberapa negara telah mengembangkan penggunaan blockchain dalam sektor agrikultur, i.e India, Australia, dan Selandia Baru. Lihat: Kathy Krug, ‘How the Agricultural Industry can Harvest the Benefits of Blockchain Technology’, (2017), 14 Norton Rose Fulbright, [6].
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
oleh Christopher Brewster didefinisikan sebagai: 10
“ … a digital ledger that digitalized and centralized and used within agricultural sector and agribusiness. It mainly used for products marketing, tracing, and tracking.”
Melalui  penjelasan  Brewster,  dapat  dijelaskan  bahwa agri-blockchain sedianya masih memiliki karakteristik-karakteristik blockchain konvensional yang memanfaatkan teknologi pembukuan digital yang tersentralisasi. Akan tetapi, dalam pemanfaatannya, kemampuan blockchain untuk mencatat data secara digital dan tersentral ini dimanfaatkan lebih lanjut lagi untuk tujuan pemasaran, pelacakan, dan penelusuran hasil produksi agrikultur.
Sekalipun saat ini penggunaan agri-blockchain masih didominasi oleh tujuan pemasaran, pelacakan, dan penelusuran hasil produksi agrikultur; 11 pemanfaatan smart contract dan agri-blockchain kini mulai muncul di banyak negara seiring dengan meningkatnya pengembangan blockchain untuk sektor agrikultur. 12
Contohnya  adalah Crop Insurance yang dikembangkan oleh Etherisc , sebuah perusahaan asuransi asal Jerman yang memanfaatkan smart contract untuk proses pencairan klaim ganti rugi pada asuransi pertanian. 13 Penggunaan smart contract dalam asuransi pertanian tersebut memanfaatkan penggunaan sumber data eksternal dan  algoritma  untuk  menilai  pencairan  klaim  ( underwriting )  dan  keputusan pembayaran manfaat ( pay-out ) dalam asuransi; dua dasar yang digunakan penilai asuransi untuk mengabulkan klaim ganti rugi atas peristiwa tertanggung. 14
Pemanfaatan smart contract dalam asuransi pertanian yang demikian sedianya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki program asuransi pertanian konvensional di Indonesia agar menjadi lebih efektif.  Program asuransi pertanian konvensional
10 Lan  Ge,  Christopher  Brewster,  dan  Jacco  Spek, Blockchain for Agriculture and Food , (Wagernigen Economic Research, 2017), [17]; Valentina Gatteschi, et al, ‘Blockchain and Smart Contracts for Insurance: Is the Technology Mature Enough?’ (2017) 01 MDPI Journal, [5] .
11 Valentina Gatteschi, et al, Loc. Cit .
12 Beberapa negara telah mengembangkan penggunaan blockchain dalam sektor agrikultur,
i.e India, Australia, dan Selandia Baru. Lihat: Kathy Krug, Loc.Cit, hal. 6.
13 Etherisc: Make Insurance Fair and Accessible, ‘Etherisc: Reinventing Insurance’, (Etheri - sc, 2018), <https://etherisc.com/> accessed 22 Agustus 2018.
14 Michael Berende , ‘ The Potential of Blockchain: From Flight-Delay to Agriculture Insur - ance’, (2018), 02 Etherisc Medium, [3] .

## 398 Bima Danubrata: Legalitas Penerapan Smart
di Indonesia saat ini masih dipandang tidak efektif dalam menjalankan fungsinya dikarenakan lambatnya proses pencarian ganti rugi atas kegagalan pertanian dan  rumitnya  proses  verifikasi  data  yang  harus  dilewati  oleh  petani. 15 Dengan menggunakan sistem yang otomatis dan tersentralisasi, penggunaan smart contract pada asuransi pertanian dalam agri-blockchain dapat  secara  efisien  memotong waktu pemrosesan dan meningkatkan produktifitas petani di Indonesia.
Struktur pengajuan klaim ganti rugi asuransi pertanian yang masih memakan waktu  pemrosesan  selama  2  bulan  –  bahkan  lebih, 16 pada asuransi pertanian nasional dapat berdampak kerugian pada pelaku usaha agribisnis dan petani kecil dikarenakan kebutuhan modal yang terhambat atas pencairan klaim asuransi pertanian yang sedianya dapat dijadikan modal untuk musim tanam selanjutnya. 17
Lebih lanjut lagi, hal ini turut bertentangan dengan mandat perundang-undangan untuk penyelesaian klaim dalam proses yang cepat serta sederhana. 18
Permasalahan tersebut sedianya dapat diselesaikan melalui penggunaan smart contract dalam asuransi pertanian yang mampu mempersingkat dan mempermudah pemrosesan klaim asuransi. Akan tetapi, berkaca pada fakta di mana hingga saat ini masih belum ada aturan hukum yang berkaitan dengan dimungkinkannya pengembangan asuransi pertanian dengan menggunakan smart contract, sub- bab selanjutnya akan membahas mengenai konstruksi smart contract dalam hukum kontrak dan hukum asuransi di Indonesia untuk meninjau aspek legalitas penggunaan smart contract dalam asuransi pertanian di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian hukum ini, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni tipe penelitian hukum yang menitik beratkan pada suatu norma yang
15 Geodata for Agriculture and Water: G4Indo, ‘Asuransi Pertanian di Indonesia’, (G4Indo, 2018), <ttp://www.g4indo.org/nl/25222819-%5Blinkpage%5D.html>, accessed 22 Agustus 2018.
16 ibid .
17 Calvin Miller dan Linda Jones, Agricultural Value Chain Finance: Tools and Lessons , (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2010), [120].
18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 31 ayat 3.

## Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
merupakan asas atau prinsip tingkah laku. 19 Untuk memperdalam penelitian hukum ini, penulis juga menggunakan penelitian kepustakaan serta putusan pengadilan domestik maupun internasional berkaitan dengan penelitian hukum ini. 20
Konstruksi Smart Contract dalam Hukum Kontrak di Indonesia
Kontrak adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain yang mengakibatkan timbulnya suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan dan mengandung hak dan kewajiban masing-masing pihak di dalamnya. 21 Suatu kontrak yang mengikat secara hukum hanya lahir apabila kontrak tersebut dibentuk secara sah, sehingga dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal inilah yang dikenal sebagai asas pacta sunt servanda yang berarti bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat selayaknya undang-undang di antara para pihaknya. 22
Sistem hukum common law mengatur bahwa suatu kontrak yang mengikat secara hukum dibuktikan dengan dipenuhinya unsur penawaran dan penerimaan tawaran, niat untuk membuat suatu ikatan hukum, kapasitas hukum para pihak dan adanya konsiderasi antara para pihak. 23 Sementara itu, sistem hukum civil law menerapkan bahwa suatu kontrak untuk dapat mengikat secara hukum, dibuktikan dengan adanya pemenuhan 2 (dua) syarat subyektif dan 2 (dua) syarat obyektif;
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi , (Kencana, 2009), [54].
20 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , (Raja Grafindo Persada, 2004), [14]. 21 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , (Pradnya Paramita, 2004), [BW] Pasal 1313; Subekti, Hukum Perjanjian , (PT Intermasa, 1990), [33]; Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis ), (Citra Aditya Bakti, 2007), [8]; T. Arvind, Contract Law ,(Oxford University Press, 2012) [3]; Mindy Chen-Wishart, Contract Law , (Oxford University Press, 2011),
[8]; Andrew Burrows dan Edwin Peel, Contract Formation and Parties, ( Oxford University Press, 2017), [12].
22 Hans Wehberg, ‘Pacta Sunt Servanda’, (53 The American Journal of International Law), [778]; Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian , (Graha Ilmu, 2009), [43]; Munir Fuady, Op.Cit , [26].
23 John Cartwright, Contract Law: An Introduction to the English Law of Contract , (Blooms - bury,  2016),  [6];  Ewan  McKendrick, Contract Law, ( Macmillan  Education,  2017),  [8];  Tracey Hough dan Ewan Kirk, Contract Law, ( Routledge, 2018), [18]; Neil Andrews, Contract Law, ( Cam - bridge University Press, 2015), [7].

## Bima Danubrata: Legalitas Penerapan Smart
yakni, kecakapan hukum, kesepakatan para pihak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. 24
Sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law , Indonesia melalui Pasal 1320 BW menjabarkan bahwa dalam membentuk suatu kontrak yang sah, kontrak tersebut haruslah dibuat oleh pihak yang cakap, dibuat atas dasar kesepakatan para pihak, atas adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian, dan atas dasar suatu sebab yang halal. 25
Keberadaan  kontrak  yang  kemudian  tidak  memenuhi  salah  satu  atau  lebih dari syarat-syarat sahnya kontrak tersebut dapat berakibat pada kontrak yang batal  demi  hukum  ( nietig, null and void )  atau  kontrak  yang  dapat  dibatalkan
( vernietigbaar, voidable ). 26 Kontrak yang batal demi hukum terjadi ketika syarat objektif suatu kontrak dilanggar, yakni mengenai suatu hal tertentu dan kausa yang halal. 27 Sementara kontrak yang dapat dibatalkan muncul ketika syarat subjektif dari kontrak tidak dipenuhi, yakni berkenaan dengan kesepakatan para pihak dan kondisi kecakapan hukum para pihak. 28
Hak untuk masuk dalam suatu perjanjian antara individu telah tertanam dalam berbagai sistem hukum di dunia. Beberapa negara bahkan meletakkan hak untuk masuk dalam suatu perjanjian sebagai suatu hak fundamental individu, bersamaan dengan hak untuk hidup dan hak menentukan nasib sendiri. 29 Seiring dengan diakuinya hak untuk masuk dalam suatu perjanjian, pada perkembangannya turut diakui pula asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract untuk menjamin hak individu baik secara pribadi maupun bersama-sama untuk menentukan perjanjian
24 Jean Steadman dan Steven Sprague, A Practical Guide on Civil Law , (Ipsoa, 2015), [8]; John Henry Merryman dan Rogelio Perez, The Civil Law Tradition , (Standford University Press, 2007), [33]; John Henry Merryman, et.al , Comparative Law: Historical Development of the Civil Law Tradition , (Lexis Nexis, 2010), [76]; Neil Andrews, Loc.Cit .
25 BW, Pasal 1320; Subekti, loc.cit ; Munir Fuady, Loc.Cit .
26 Munir Fuady, op.cit , hal 29.
27 ibid. 28 ibid.
29 Putusan  European  Court  of  Justice, Kingdom of Spain v Commission of the European Communities on the case of Export Refunds for Butter, Beef, and Veal – Aid for Processing of Citrus Fruit , European Court Reports 1999 – C-240/97, para. 33; European Union, Explanations Relating to the Charter of Fundamental Rights , 2007, 2007/C 303/02, Pasal 16; European Commission, First Annual Progress Report on European Contract Law and the Acquis Review , 2005, OJ C 14, hal. 6.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
yang dibentuk di antara mereka. 30
Lahirnya asas kebebasan berkontrak dapat dilacak melalui putusan United Kingdom Court of Appeal pada tahun 1875 dalam kasus Printing and Numerical Registering Co v Sampson , 31 di mana pada kasus tersebut Sir George Jessel menyatakan bahwa: 32
“ …men of full age understanding shall have the utmost liberty of contracting, and that contracts which are freely and voluntarily entered into shall be held and onforce by the courts… you are not lightly to interfere with this freedom of contract .”
Beberapa  tahun  setelah  putusan  tersebut  dijatuhkan,  banyak  negara  yang kemudian turut mengadopsi asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum negaranya. Amerika Serikat, misalnya, pada tahun 1895 tercatat mengakui asas kebebasan berkontrak secara universal di setiap negara bagiannya melalui kasus Frisbie v United States yang dipersidangkan di US Supreme Court . 33 Melalui kasus  tersebut,  Justice  David  Brewer  menyatakan  bahwa  kebebasan  berkontrak merupakan hak fundamental dari individu. 34
Sementara itu, pada pengaturan hukum kontrak di Indonesia, Pasal 1338 ayat (1) BW menjadi dasar penetapan asas kebebasan berkontrak dalam sistem hukum kontrak Indonesia, di mana pada Pasal tersebut dirumuskan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah yang dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 35 Asas kebebasan berkontrak ini turut menjadi tonggak dasar keabsahan bagi kontrak-kontrak yang sedianya belum dikenal pengaturannya
30 David N. Mayer, Liberty to Contract: Rediscovering a Lost Constitutional Right, (Yale Press, 2011), [10]; Orit Gan, Contractual Duress and Relations of Power, ( Harvard Press, 2013), [220]; David P. Weber, ‘Restricting the Freedom of Contract: A Fundamental Prohibition’, (2017) 16 Yale Human Rights and Development Journal , [51].
31 G.H.L Fridman, ‘Freedom of Contract’, (2011), 02 Ottawa Law Review, [1]..
32 Putusan  United  Kingdom  Court  of Appeal, “Printing & Numerical Registering Co. v. Sampson” , LR. 19 Eq. 462, 1875, hal. 465; Putusan United Kingdom Court of Appeal, “ Esso Petro- leum Co. v. Harper’s Garage (Stourport) Ltd ”, All E.R. 699, 1967, [712].
33 David E. Bernstein, ‘Freedom of Contract’, (2011) 08 George Mason University of Law and Economics Research Paper Series, [3].
34 Putusan United States of America Supreme Court, “Frisbie v. United States” , 157. U.S.
160 (1895), para. [165].
35 BW, Pasal 1338; Subekti, Loc.Cit.

## 402 Bima Danubrata: Legalitas Penerapan Smart
dalam sistem hukum kontrak yang sudah ada sebelumnya, 36 terlepas dari apapun isi rumusan dan bentuk dari kontrak tersebut. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi  dasar  diakuinya  Perjanjian  Tidak  Bernama  yang  pengaturannya  tidak terdapat di dalam BW. 37
Keberadaan smart contract sebagai suatu bentuk perjanjian yang belum dikenal dalam hukum Kontrak Indonesia seharusnya tidak membatasi pengembangan dan penggunaan smart contract di Indonesia. Terhadap hal tersebut, asas kebebasan berkontrak dapat digunakan sebagai dasar patokan untuk meletakkan smart contract sebagai suatu bentuk kontrak yang diakui di sistem hukum kontrak Indonesia.
Hal tersebut sejalan dengan pengakuan smart contract sebagai kontrak yang mengikat secara hukum oleh negara-negara yang menjadi cryptocurrency haven seperti  Swiss  dan  Malta. 38 Kedua  negara  tersebut  mendasari  pengakuan smart contract dalam hukum kontrak negaranya dengan menerapkan asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut kemudian menjadi dasar untuk menyatakan bahwa kontrak tersebut memiliki kekuatan mengikat secara hukum ketika unsur-unsur pembentukan kontrak yang sah telah dipenuhi.
Demikian pula dengan konsep hukum kontrak di Indonesia yang mengatur bahwa suatu kontrak, terlepas dari adanya asas kebebasan berkontrak, wajib memenuhi unsur-unsur keabsahan kontrak untuk menjadi kontrak yang mengikat secara hukum. 39 Sehingga kemudian dapat disimpulkan bahwa smart contract dalam konstruksi hukum kontrak di Indonesia merupakan suatu perjanjian yang legal dan terbentuk melalui pengakuan asas kebebasan berkontrak selama pembentukannya memenuhi unsur-unsur keabsahan kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 BW.
36 Wirdjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian , (Sumur, 1993), [18]; Michael Cjis - sic dan Alistair Kelman, Electronic Commerce Law and Practice, ( Sweet and Maxwell Limited, 1999), [28].
37 Wirdjono Prodjodikoro, Loc.Cit.
38 Swiss Financial Supervisory Authority Official Website, ‘Policy Release: Strategic Goals 2017-2020’,  (Swiss  Government,  2017),  <https://www.finma.ch/en/news/2016/11/20161116-mm- strategische-ziele/>, accessed 21 Oktober 2018; Parliament of Malta, ‘Malta Virtual Financial As - sets Act’,  (Malta  Government,  2018),  <https://parlament.mt/13th-leg/acts/act-xxx-of-2018/>,  ac - cessed 21 Oktober 2018.
39 Gostan Adri Harahap, ‘Beberapa Batasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Per - janjian Menurut KUH Perdata’, (2015), 01 Dunia Ilmu, [3].
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
Konstruksi Smart Contract dalam Hukum Asuransi di Indonesia
Penggunaan smart contract dalam asuransi pertanian melalui agri- blockchain di Indonesia selain harus memperhatikan syarat sah-nya perjanjian dan juga pemenuhan unsur-unsur asuransi, untuk dapat digolongkan sebagai perjanjian asuransi yang sah harus ditinjau pula dari segi peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai asuransi secara umum dan juga asuransi pertanian  secara  spesifik.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  menganalisa  apakah pengembangan teknologi pada bidang asuransi tersebut dimungkinkan dan tidak terdapatnya larangan untuk menerapkan smart contract sebagai bentuk kontrak yang self-executing sehingga menjamin adanya perjanjian asuransi pertanian yang memenuhi syarat kausa yang diperbolehkan sesuai dengan Pasal 1320 BW.
Tatanan  perundang-undangan  di  Indonesia,  sedikitnya  terdapat  5  (lima) peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai asuransi, baik secara general  maupun  merinci  asuransi  pertanian  secara  spesifik.  Di  antaranya  adalah KUHD,  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2014  tetang  Perasuransian,  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  40  Tahun  2015  tentang  Fasilitas  Asuransi Pertanian, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah,
Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
Sumber  hukum  asuransi  yang  pertama,  KUHD  atau  yang  disebut  sebagai Wetboek van Koophandel dalam Bahasa Belanda memiliki tiga pasal yang secara spesifik mengatur mengenai kegagalan hasil pertanian yang diasuransikan. Ketiga pasal tersebut adalah Pasal 299, 300, dan 301.
Pasal  299  KUHD,  dirumuskan  bahwa  selain  syarat-syarat  yag  disebutkan

## Bima Danubrata: Legalitas Penerapan Smart
dalam Pasal 256, 40 polis asuransi pertanian wajib menyatakan letak dan pembahasan tanah-tanah yang hasilnya telah dipertanggungkan dan pemakaiannya. 41 Kedua kondisi tersebut penting untuk dicantumkan pula dalam polis untuk menentukan batas tanggungjawab dari Penanggung asuransi pertanian terhadap peristiwa tidak pasti yang dipertanggungkan. 42
Pasal 300 KUHD kemudian mengatur mengenai jangka waktu pertanggungan asuransi pertanian yang dapat diadakan untuk satu tahun atau lebih dan apabila tidak terdapat penentuan waktu maka dianggap bahwa pertanggungan tersebut diadakan hanya untuk satu tahun. 43
Sementara Pasal 301 KUHD mengatur mengenai penyusunan penghitungan kerugian yang dihitung berapa nilai hasil pada waktu dipanen atau dinikmati tanpa terjadinya bencana dan nilainya setelah bencana itu. Penanggung membayar selisihnya sebagai ganti rugi. 44
Dari rumusan pasal di atas, sekalipun tidak terdapat pengaturan secara eksplisit mengenai penggunaan dan pengembangan teknologi dalam asuransi pertanian, dapat ditemukan beberapa pengaturan penting yang masih relevan untuk digunakan dan diadopsi dalam penggunaan smart contract dalam asuransi pertanian melalui agri-blockchain . Penambahan syarat untuk menyatakan letak dan pembahasan tanah-tanah yang hasilnya telah dipertanggungkan dan pemakaiannya dalam Pasal 299 KUHD menjadi penting untuk dimasukkan dalam sistem agri- blockchain untuk mengukur batas tanggungjawab dari Penanggung asuransi pertanian terhadap peristiwa tidak pasti yang dipertanggungkan. Hal tersebut juga
40 Pada Pasal 256 KUHD dijelaskan bahwa semua polis, kecuali polis pertanggungan jiwa, harus menyatakan: 1. hari pengadaan pertanggungan itu; 2. nama orang yang mengadakan pertang- gungan itu atas beban sendiri atau atas beban orang lain; 3. uraian yang cukup jelas tentang barang yang dipertanggungkan; 4. jumlah uang yang untuk itu dipertanggungkan; 5. bahaya yang diambil oleh penanggung atas bebannya; 6. waktu mulai dan berakhirnya bahaya yang mungkin terjadi atas beban penanggung; 7. Premi pertanggungan; dan 8. pada umumnya, semua keadaan yang pengeta - huannya tentang itu mungkin mutlak Penting bagi penanggung, dan semua syarat yang diperjanjikan antara para pihak, serta Polis tersebut harus ditandatangani oleh setiap Penanggung. Lihat: KUHD, Pasal 256.
41 KUHD, Pasal 299.
42 Djoko Prakoso, Op.Cit ¸[39].
43 KUHD, Pasal 300.
44 ibid , Pasal 301.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
turut berkaitan dengan persyaratan peristiwa tidak pasti yang menjadi triggering event dalam smart contract yang harus memiliki efek kausal dengan kerusakan pada tanaman dan terbukti menurunkan atau menggagalkan produksi tanaman. 45 .
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian selain mengatur asuransi secara general juga telah merumuskan beberapa bentuk perkembangan asuransi di abad ke-21, di antaranya adalah asuransi syariah, usaha reasuransi, dan usaha pialang asuransi. 46 Melalui  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dapat ditemukan pula rumusan-rumusan aturan yang mendorong optimalisasi perusahaan asuransi di Indonesia untuk dapat lebih terbuka dan mudah diakses baik dalam tingkat regional maupun internasional dan menyesuaikan best practices untuk penyelenggaraan, pengaturan, dan pengawasan industri perasuransian. 47
Salah satu perwujudan sistem perasuransian yang mudah diakses telah dijabarkan  dalam  Pasal  31  (3)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian yang memandatkan kewajiban untuk menangani klaim melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil. 48 Lebih lanjut lagi, Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 dalam bagian penjelasan Pasal 31 (3) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “cepat” adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan dilakukan dengan segera, dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan secara cekatan,  kemudian  yang  dimaksud  dengan  “sederhana”  adalah  bahwa  proses penanganan klaim dan keluhan bersifat lugas dan tidak rumit. 49
Kemudian,  yang  dimaksud  dengan  “mudah  diakses”  adalah  bahwa  proses penanganan klaim dan keluhan diselenggarakan di kantor perusahaan atau tempat lain yang mudah dikunjungi, atau diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi yang memudahkan orang untuk menyampaikan klaim atau keluhan dan mendapatkan
45 ibid, Pasal 1 angka 11 dan angka 12.
46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1.
47 ibid, Pada Penjelasan.
48 ibid , Pasal 31 ayat 3.
49 ibid , Penjelasan Pasal 31 ayat 3.

## Bima Danubrata: Legalitas Penerapan Smart
tanggapan. 50 Adapun yang dimaksud dengan “adil” adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan dilakukan dengan berpegang kepada kebenaran, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang. 51
Pemanfaatan teknologi yang disinggung dalam Pasal 31 (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian inilah yang menjadi dasar untuk penggunaan smart contract dalam asuransi pertanian. Hal ini ditunjang pula dengan fakta bahwa dengan memanfaatkan smart contract pada asuransi pertanian, sistem klaim ganti rugi pada asuransi pertanian dapat dipersingkat dan dapat menguntungkan pelaku usaha agribisnis dan juga petani kecil yang kebutuhan modalnya tidak lagi terhambat atas pencairan klaim asuransi pertanian yang terlalu lama. 52
Selain dari dua sumber hukum asuransi di atas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mandat untuk pengembangan teknologi guna pemberdayaan petani semakin jelas dirumuskan. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang mengatur bahwa: 53
“Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.” (garis bawah dari Penulis).
Pengunaan teknologi dan informasi dalam pemberdayaan petani dapat diterapkan pada penggunaan smart contract dan agri-blockchain . Penggunaan teknologi tersebut yang mengkombinasikan pendistribusian informasi cuaca secara
50 ibid . 51 ibid.
52 Penggunaan smart contract dalam asuransi pertanian dapat memangkas waktu klaim ganti rugi asuransi pertanian dari minimum 2 bulan menjadi di bawah satu hari. Lihat: Etherisc: Make Insurance Fair and Accessible, ‘Etherisc: Reinventing Insurance’, (Etherisc, 2018) <https://etherisc. com/>, accessed 22 Agustus 2018; Lan Ge, Christopher Brewster, dan Jacco Spek, Loc. Cit .; Calvin Miller dan Linda Jones, Loc.Cit . 53 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 1 angka 2.
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
komprehensif melalui susunan triggering event bersamaan dengan pencatatan data dari objek pertanggungan, yakni lahan pertanian, 54 dapat menghasilkan bentuk asuransi pertanian yang otomatis dan lebih efektif.
Pasal 67 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kemudian turut mengatur bahwa kemudahan akses dalam usaha  pencapaian  standar  mutu  Komoditas  Pertanian  dapat  dilakukan  dengan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi,  kerja sama alih teknologi, dan penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. 55 Hal yang demikian kiranya dapat dicapai pula dengan penggunaan smart contract dan agri-blockchain dalam asuransi pertanian yang dapat mempermudah dan memperluas jangkauan asuransi pertanian di Indonesia, dengan dipermudah dan diperluasnya jangkauan asuransi pertanian di Indonesia, tujuan utama asuransi pertanian di Indonesia, yakni untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, 56 melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen, 57 serta meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan– 58 melalui penggunaan smart contract dan agri-blockchain dapat dengan lebih mudah dicapai.
Tujuan  utama  diadakannya  Fasilitas  Asuransi  Pertanian  telah  dengan  jelas ditunjukan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 Tentang  Fasilitas Asuransi  Pertanian,  yakni  untuk  memberikan  kemudahan  dalam meringankan kerugian melalui perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani. 59 Kemudahan tersebut,  lebih  lanjut  lagi  dijabarkan  dalam  Pasal  9  Peraturan  Menteri  Pertanian
54 Valentina Gatteschi, Loc.Cit .
55 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 67 ayat (2).
56 ibid , Pasal 3 huruf a.
57 ibid , Pasal 3 huruf d.
58 ibid , Pasal 3 huruf e.
59 ibid , Pasal 1 angka 2.

## Bima Danubrata: Legalitas Penerapan Smart
Nomor 40 Tahun 2015, yaitu mencakup kemudahan dalam pendaftaran menjadi peserta asuransi dan kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi. 60
Pemanfaatan smart contract dan agri-blockchain oleh Etherisc di Jerman mampu meningkatkan pendaftaran peserta asuransi dan mempermudah akses masyarakat  terhadap  asuransi  pertanian.61  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa pemanfaatan smart contract dan agri-blockchain dapat menjadi solusi ril bagi pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan pertanian di Indonesia secara merata. Lebih lanjut lagi, penerapan smart contract dalam asuransi pertanian haruslah memperhatikan rumusan penting pada Pasal 21 huruf f Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian di mana untuk mendapatkan ganti rugi asuransi pertaian, petani harus mengajukan klaim setelah mengalami kerusakan atau kerugian yang nantinya akan diperiksa oleh perusahaan asuransi untuk diberikan persetujuan. 62
Sehingga, dalam penerapan smart contract dalam asuransi pertanian yang mampu memangkas waktu pencairan klaim menjadi lebih cepat, pengembang smart contract dan perusahaan asuransi pertanian tetap harus memperhatikan keberadaan kewajiban pemeriksaan kerusakan dan kerugian yang diajukan oleh Tertanggung asuransi pertanian untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan juga tata kelola perusahaan yang baik. 63
Sebagai peraturan lanjutan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah muncul untuk mengatur sistem pendaftaran dan pengawasan perusahaan asuransi di Indonesia, dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  69/POJK.05/2016  tentang
60 ibid , Pasal 9.
61 Melalui komunikasi elektronik dengan pihak Etherisc , Etherisc menyampaikan terdapat kenaikan 12% dari jumlah pengguna asuransi pertanian di Jerman setelah Etherisc mengenalkan skema smart contract dan agri-blockchain dalam klaim ganti rugi asuransi pertanian di Jerman.
62 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, Pasal 21 hurud f.

## Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, turut dijabarkan lebih  lanjut  pula  Pasal  31  (3)  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang Perasuransian yang memandatkan kewajiban untuk menangani klaim melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil. 64 Pada Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016, kembali ditegaskan bahwa perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk memberi pedoman penyelesaian klaim untuk produk yang dipasarkan, yang mencerminkan bahwa penanganan klaim telah dilakukan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil serta sesuai dengan praktik perasuransian yang berlaku umum. 65 Lebih lanjut lagi, pada Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016, dirumuskan pula bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dapat dilakukan secara digital atau elektronik, termasuk dalam memproses klaim asuransi yang dilakukan oleh pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia. 66
Dari rumusan pasal-pasal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sedianya demi mencapai proses penanganan klaim  dengan proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil, pemanfaatan teknologi seperti smart contract dan agri-blockchain turut dimungkinkan dalam asuransi pertanian di Indonesia.

## Kesimpulan
Melalui  kajian  teoritis  mengenai  letak smart contract dalam konstruksi hukum kontrak dan asuransi di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan smart contract dalam asuransi pertanian melalui skema agri-blockchain dapat diterapkan secara legal di Indonesia sebagai bentuk perwujudan daripada asas kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara
64 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 31 ayat 3.
65 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  69/  POJK.05/2016  tentang  Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Pasal 36.

## 410 Bima Danubrata: Legalitas Penerapan Smart
sah yang dapat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak ini kemudian menjadi tonggak dasar keabsahan bagi kontrak-kontrak yang sedianya belum dikenal pengaturannya dalam sistem hukum kontrak yang sudah ada sebelumnya, terlepas dari apapun isi rumusan dan bentuk dari kontrak tersebut, selama kontrak yang disusun tidak melanggar batasan-batasan yang diatur dalam undang-undang.
Lebih lanjut lagi, mengkaji adanya mandat perundang-undangan yang mendorong optimalisasi perusahaan asuransi di Indonesia untuk dapat lebih terbuka dan mudah diakses baik dalam tingkat regional maupun internasional dan menyesuaikan best practices untuk penyelenggaraan, pengaturan, dan pengawasan industry perasuransian melalui integrasi teknologi, maka guna mencapai proses penanganan klaim  dengan proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil, pemanfaatan teknologi seperti smart contract dan agri-blockchain turut dimungkinkan dalam asuransi pertanian di Indonesia.

## Daftar Bacaan
Buku Alan Wright, Blockchain: Uncovering Blockchain Technology, Cryptocurrencies, Bitcoin, and the Future of Money , (Pact Brimingham, 2017).
Don Tapscott, dan Alex Tapscott, Blockchain Revolution: How the Technology behind Bitcoin is Changing Money Business, and the World, (Penguin Press, 2016).
Ewan McKendrick, Contract Law, (Macmillan Education, 2017).
John  Birds, Insurance Law in the United Kingdom ,  (Kluwer  Law  International, 2010).
Lan  Ge,  Christopher  Brewster,  dan  Jacco  Spek, Blockchain for Agriculture and Food , (Wagernigen Economic Research, 2017).
Neil Andrews, Contract Law, (Cambridge University Press, 2015).
Paul Vigna, Michael J. Casey, The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and Digital Money are Challanging the Global Economic Order , (St. Martin, 2015).
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
Peter Mahmud Marzuki, , Penelitian Hukum: Edisi Revisi , (Kencana, 2009).

## Jurnal
David E Bernstein, ‘Freedom of Contract’, (2011), 08 George Mason University of Law and Economics Research Paper Series. David P Weber, ‘Restricting the Freedom of Contract: A Fundamental Prohibition’,
( 2017) 16 Yale Human Rights and Development Journal .
Kathy Krug, ‘How the Agricultural Industry can Harvest the Benefits of Blockchain Technology’, (2017), 14 Norton Rose Fulbright.
Marco  Lansiti,  dan  Lakhani,  ‘The Truth  about  Blockchain’,  (2017),  07  Harvard Business Review .
Michael Berende , ‘The Potential of Blockchain: From Flight-Delay to Agriculture Insurance’, (2018), 02 Etherisc Medium.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2013  Nomor  131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618).
Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  40  Tahun  2015  tentang  Fasilitas  Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063).
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  69/  POJK.05/2016  tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan  Reasuransi,  dan  Perusahaan  Reasuransi  Syariah,  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302).
European Union, The Charter of Fundamental Rights , 2007, 2007/C 303/02.
Frech  Legislation,  ‘French  Civil  Code  1964’,  https://www.legifrance.gouv.fr/ content/download/1961/13731/version/2/file/Code_38.pdf, 1964, dikunjungi pada 23 Oktober 2018.
Parliament  of  Malta,  ‘Malta  Virtual  Financial  Assets  Act’,  https://parlament. mt/13th-leg/acts/act-xxx-of-2018/, 2018, dikunjungi pada 21 Oktober 2018.

## Bima Danubrata: Legalitas Penerapan Smart
The  Netherlands  Parliament,  ‘Zorgverzekeringswet’,  https://www.government. nl/binaries/government/documents/leaflets/2012/09/26/health-insurance-in- the-netherlands/health-insurance-in-the-netherlands.pdf, dikunjungi pada 23 Oktober 2018.
UK Parliament, ‘Insurance Act 2015’, https://services.parliament.uk/bills/2014-15/ insurance.html, 2015, dikunjungi pada 23 Oktober 2018.
_______________,  ‘the  1911  National  Insurance  Law’,  https://www.britannica. com/topic/National-Insurance-Act, 1912, dikunjungi pada 22 Oktober 2018.
_______________,  ‘UK  Electronic  Commerce  Transaction  Regulations  2016’, http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2018/contents/made, 2016,
dikunjungi pada 22 Oktober 2018.
US  Parliament,  ‘US  Insurance  Act’,  https://www.law.cornell.edu/uscode/ text/31/313, 2010, dikunjungi pada 23 Oktober 2018.

## Putusan Pengadilan
Putusa n European Court of Justice ( European Court Reports 1999 – C-240/97), Kingdom of Spain v Commission of the European Communities on the case of Export Refunds for Butter, Beef, and Veal – Aid for Processing of Citrus Fruit .
Putusan United Kingdom Court of Appeal, “Printing & Numerical Registering Co.
v. Sampson” , LR. 19 Eq. 462, 1875.
Putusan United Kingdom Court of Appeal, “ R v Jones”, 1898, L.R. 1 Q.B 199. Putusan United States of America Supreme Court, “Frisbie v. United States” , 157. U.S. 160 (1895).

## Laman
Aust ralian  Government  Official  Website,  ‘New  Australian  Law  to  Regulate Cryptocurrency  Providers’,  (Australian  Government,  2018),    <http:// www.austrac.gov.au/media/media-releases/new-australian-laws-regulate- cryptocurrency-providers>.
Canada Library of Congress, ‘Regulation of Cryptocurrency in Canada’, (Canada Congress,  2018),  <https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/canada. php>.
Crop Insurance in America, ‘History and Look Back on America Crop Insurance’, (US  Insurance,  2018),  <http://cropinsuranceinamerica.com/about-crop-
Jurist-Diction: Vol. 2 No. 2, Maret 2019
HOW TO CITE : Bima Danubrata Adhijoso, ‘Legalitas Penerapan Smart Contract Dalam Asuransi Pertanian Di Indonesia’ (2019) Vol. 2 No.
2 Jurist-Diction
insurance/history/#.Vi6VJdbFuu4>.
Etherisc: Make Insurance Fair and Accessible, ‘Etherisc: Reinventing Insurance’, (Ethersic, 2018), <https://etherisc.com/>.
Geodata  for Agriculture  and  Water:  G4Indo,  ‘Asuransi  Pertanian  di  Indonesia’, (G4Indo,  2018)  <http://www.g4indo.org/nl/25222819-%5Blinkpage%5D. html>.
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--