PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 28-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PASIF DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Sapto Handoyo Djarkasih Putro 1 ; Nazaruddin Lathif 2 ; Mustika Mega Wijaya 3 ; Lilik Prihatini 4 .
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 E-mail: sapto.handoyo@unpak.ac.id, nazaruddin.lathif@unpak.ac.id, mustikamega@unpak.ac.id, lilik.prihatini@gmail.com Naskah diterima : 30/06/2024, revisi : 15/06/2024, disetujui 26/07/2024

## ABSTRAK
Tindak  pidana  pencucian  uang  pasif  menurut  adalah  tindak  pidana  pencucian uang  yang  dilakukan  oleh  pelaku  pasif,  yaitu  orang  yang  menerima  atau  menguasai penempatan,  pentransferan,  pembayaran,  hibah,  sumbangan,  penitipan,  penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang pasif diatur dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang,  dimana  pelakunya  dapat  dijerat  dengan  ancaman  pidana  penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Diperlukan keberanian dari  aparat  penegak  hukum  untuk  mengusut  secara  tuntas  tindak  pidana  pencucian uang, meskipun aliran dana masuk ke rekening pejabat tinggi di negeri ini.  Selain itu perlu dibuktikan secara serius dalam persidangan tindak pidana pencucian uang, agar pelaku pencucian uang pasif tidak lolos dari jerat hukum.

## Kata kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Pasif

## ABSTRACT
Passive  money  laundering  crime,  it  is  a  money  laundering  crime  committed  by  a passive actor, namely a person who receives or controls the placement, transfer, payment, grant, donation, custody, exchange or use of assets which he knows or reasonably suspects are the proceeds of a criminal act. . The crime of passive money laundering is regulated in Article 5 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money  Laundering,  where  the  perpetrator  can  be  charged  with  imprisonment  for  a maximum of 5 years and a fine of a maximum of one billion rupiah. It takes courage from law enforcement officers to thoroughly investigate money laundering crimes, even though the flow of funds goes to the accounts of high-ranking officials in this country. Apart from
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 28-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
that, it needs to be proven seriously in a money laundering criminal trial, so that passive money launderers do not escape the law.

## Keywords: Crime, Money Laundering, Passive

## A. Pendahuluan
Pengaruh modernisasi dan perubahan sosial telah menimbulkan perubahan dalam berbagai lapangan hukum. Bukan hanya di negara-negara yang sedang berkembang saja, tetapi  juga  di  negara-negara  yang  sudah  maju.  Kemajuan  dalam  kehidupan  masyarakat modernpun  menambah  kemajemukan  kepentingan  dan  memperbanyak  kemungkinan timbulnya konflik kepentingan, serta tindak pelanggaran atau kejahatan  yang dilakukan oleh warganya. 1 Perkembangan zaman  semakin bergerak maju sesuai dengan pola pikir manusia, di dalam dunia kriminalisasi semakin bervariasi dan jumlahnya semakin banyak, baik dari segi modus operandi maupun motif yang digunakan. Beragam  jenis  kejahatan sekarang  ini  cenderung  mengalami  peningkatan,  dengan  berbagai  latar  belakang penyebab atau faktor yang menjadi pemicu lahirnya kejahatan tersebut.  Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya  manusia  untuk  menghapuskannya,  tindak  pidana  tidak  mungkin  tuntas  karena tindak  pidana  memang  tidak  mungkin  terhapus  melainkan  hanya  dapat  dikurangi  atau diminimalisir intensitasnya. 2
Dalam  ranah  hukum  pidana,  istilah  kejahatan  sering  disebut  dengan  perbuatan pidana  atau  tindak  pidana.  Salah  satu  tindak  pidana  yang  cukup  dikenal  di  masyarakat adalah  tindak  pidana  pencucian  uang.  Perbuatan  pidana  pencucian  uang  dalam perkembangannya  telah  berkembang  dengan  pesat.  Tanpa  disadari,  perbuatan  itu merupakan  pencucian  uang,  setelah  adanya  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang pada tahun 2002, baru diketahui bahwa banyak perbuatan itu ternyata merupakan perbuatan pencucian uang. 3
Pemicu dari tindak pidana pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau  aktivitas  kriminal.  Kegiatan money  laundry ini  memungkinkan  para  pelaku  tindak pidana untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul sebenarnya dari suatu dana atau  uang  hasil  tindak  pidana  yang  dilakukan.  Melalui  kegiatan  ini  pula  para  pelaku akhirnya dapat menikmati dan menggunakan hasil tindak pidananya secara bebas seolah- olah tampak sebagai hasil kegiatan yang sah/legal dan selanjutnya mengembangkan lagi tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Dengan  semakin  berkembangnya  hasil  tindak  pidana dan  tindak  pidana  itu  sendiri, mereka  dapat  mempunyai  pengaruh  yang  kuat  di  bidang ekonomi atau politik yang sudah tentu dapat merugikan orang banyak. 4
1 Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 4.
2 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana , (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 19.
3 Tb. Irman, Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta , (Bandung: MQS Publishing, 2007), hal. 1.
4 Iman Sjahputra, Money Laundering (Suatu Pengantar ), (Jakarta: Harvarindo, 2007), hal. 2.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 28-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
Istilah  pencucian  uang  atau money  laundering telah  dikenal  sejak  tahun  1930  di Amerika Serikat, yaitu ketika Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer Lansky, orang Polansia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu ( laundry ). 5 Al Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan pencucian pakaian atau disebut laundromats yang  ketika  itu  terkenal  di  Amerika  Serikat  sebagai  salah  satu strateginya, yang kemudian usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan  uang  hasil  kejahatan  seperti  dari  cabang  usaha  lainnya  ditanamkan  ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran. 6

## B. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodelogis, dan konsisten. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis  yaitu  bahwa  pembahasan  dilakukan  dengan  cara  menyajikan  dan  menjelaskan (menerangkan)  data  secara  lengkap,  terperinci  dan  sistematis,  kemudian  data-data tersebut  disusun,  diolah  dan  dianalisis  berdasarkan  teori  dalam  ilmu  hukum  dan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka. 7 6  Penelitian  normatif  ini didukung  oleh  penelitian  empiris  apabila  diperlukan  guna  mendapatkan  data  primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian kepustakaan ( library research ).

## C. Pembahasan

## 1. Pengertian Pencucian Uang
Dalam pengertian yuridis, pencucian uang dibedakan ke dalam dua tindak pidana.
Pertama ,  tindak  pidana  aktif,  dimana  seseorang  dengan  sengaja  menempatkan, mentransfer,  membayarkan,  membelanjakan,  menghibahkan,  menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah  menjadi  harta  kekayaan  yang  sah. Kedua ,  dalam  Pasal  5  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan tentang tindak pidana pencucian yang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran,
5 Adrian  Sutedi, Hukum  Perbankan  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger,  Likuidasi,  dan  Kepailitan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 17.
6 Ibid . 7 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), hal. 13-14.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 28-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
penerima hibah, sumbangan, penitipan, penukaran uang-uang yang berasal dari tindak pidana  itu,  dengan  tujuan  sama  yaitu  untuk  mengaburkan,  menyembunyikan  asal- usulnya. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang.
Tindak  pidana  pencucian  uang  ( money  laundering )  secara  populer  dapat dijelaskan  sebagai  aktivitas  memindahkan,  menggunakan  atau  melakukan  perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir ( organized  crime )  maupun  individu  yang  melakukan  tindakan  korupsi,  perdagangan narkotika dan tindak pidana lainnya. 8 Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pencucian uang atau money laundering sebagai rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari  kejahatan  dengan  maksud  untuk menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap  tindak  pidana  dengan  cara  terutama  memasukkan  uang  tersebut  ke  dalam sistem keuangan ( finacial syst em) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. 9
Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  disebutkan  bahwa  pencucian  uang adalah  segala  perbuatan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  sesuai  dengan ketentuan  dalam  undang-undang  tersebut.  Dalam  pengertian  ini,  unsur-unsur  yang dimaksud  adalah  unsur  pelaku,  unsur  perbuatan  melawan  hukum  serta  unsur merupakan hasil tindak pidana. 10 Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Intinya adalah bahwa  tindak  pidana  pencucian  uang  merupakan  suatu  bentuk  kejahatan  yang dilakukan  baik  oleh  seseorang  dan/atau  korporasi  dengan  sengaja  menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga  atau  perbuatan  lain  atas  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana  dengan  tujuan  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan  itu,  termasuk  juga  yang  menerima  dan mengusainya. 11

## 2. Tahapan Pencucian Uang
Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian  uang, yaitu sebagai berikut:
a. Placement
8 Yunus  Husein,  “PPATK:  Tugas,  Wewenang,  dan  Peranannya  Dalam  Memberantas  Tindak  Pidana Pencucian Uang”, Jurnal Hukum Bisnis , Volume 22 Nomor 3 Tahun 2003, hal. 26.
9 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme , (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 5.
10 Indonesia, Undang-Undang  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang , Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2010, Pasal 1 angka 1.
11 Supriadi, Tindak Pidana Pencucian Uang , http://www.negarahukum.com /hukum/1562.html, diakses tanggal 10 September 2021.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 28-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
Placement (penempatan)  merupakan  upaya  menempatkan  uang  tunai  yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan ( financial system ) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Placement merupakan tahap yang  paling  sederhana,  suatu  langkah  untuk  mengubah  uang  yang  dihasilkan  dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya  masuk  ke  dalam  jaringan  sistem  keuangan. 12 Dalam  hal  ini  terdapat pergerakan  fisik  dari  uang  tunai  baik  melalui  penyelundupan  uang  tunai, menggabungkan  antara  uang  dari  kejahatan  dengan  uang  dari  hasil  kegiatan  yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan, misalnya  deposito  bank,  cek  atau  melalui real  estate atau  saham,  atau  juga mengkonversikan ke dalam mata uang asing atau transfer uang ke dalam valuta asing. Dengan demikian, melalui penempatan ( placement ), bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul uang yang tidak sah tersebut. 13
b. Layering
Layering (transfer) merupakan upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana ( dirty money ) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan sebagai hasil upaya penempatan ( placement ) ke penyedia jasa keuangan yang  lain.  Dilakukannya layering ,  membuat  penegak  hukum  sulit  untuk  dapat mengetahui  asal-usul  harta  kekayaan  tersebut.  Dalam layering terjadi  pemisahan hasil  kejahatan  dari  sumbernya  yaitu  aktivitas  kejahatan  terkait  melalui  beberapa tahapan  transaksi  keuangan  atau  pelaku  pencuci  uang  berusaha  memutuskan hubungan  uang  hasil  kejahatan  itu  dari  sumbernya.  Terdapat  proses  pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui transaksi kompleks yang didesain untuk menyamarkan sumber dana “haram” tersebut.
c. Integration Integration (penggabungan)  merupakan  upaya  menggunakan  harta  kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui  penempatan  ( placement )  atau  transfer  ( layering )  sehingga  seolah-olah menjadi harta kekayaan halal ( clean money ), untuk kegiatan bisnis  yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Di sini yang “dicuci” melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan  sama  sekali  dengan  aktivitas  kejahatan  sebelumnya  yang  menjadi sumber dari uang yang dicuci. Integration ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. 14
3. Modus Operadi Pencucian Uang
12 Yenti  Garnasih, Kriminalisasi  Pencucian  Uang  (Money  laundering),  Cet.  Ke-1 ,  (Jakarta:  Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 55.
13 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit. , hal. 33.
14 Yenti Garnasih, Op.Cit. , hal. 56.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 28-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
Beberapa modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang adalah: 15
a. Loan  back yakni  dengan  cara  meminjam  uangnya  sendiri,  modus  ini  terinci  lagi dalam bentuk direct loan , dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan ( immobilen investment company ) yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri, Dalam bentuk back to loan , di mana si pelaku peminjam uang dari cabang bank asing secara stand by letter of credit atau certificate of deposit bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.
b. Smurfing ,  yaitu  upaya  untuk  menghindari  pelaporan  dengan  memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
c. Structuring ,  yaitu  upaya  untuk  menghindari  pelaporan  dengan  memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
d. U  turn ,  yaitu  upaya  untuk  mengaburkan  asal  usul  hasil  kejahatan  dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
e. Cuckoo  smurfing ,  yaitu  upaya  mengaburkan  asal  usul  sumber  dana  dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu  kiriman  dana  dari  luar  negeri  dan  tidak  menyadari  bahwa  dana  yang diterimanya tersebut merupakan proceed of crime .
f. Pembelian aset/barang-barang mewah, yaitu menyembunyikan status kepemilikan dari  aset/barang  mewah  termasuk  pengalihan  aset  tanpa  terdeteksi  oleh  sistem keuangan.
g. Pertukaran  barang  (barter),  yaitu  menghindari  penggunaan  dana  tunai  atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan.
h. Modus over invoices atau double invoice . Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan  ekspor-impor  negara  sendiri,  lalu  di  luar  negeri  (yang  bersistem tax haven ) mendirikan pula perusahaan bayangan ( shell company ).
i. Underground  banking/alternative  remittance  services ,  yaitu  kegiatan  pengiriman uang melalui mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan.
j. Penggunaan  pihak  ketiga,  yaitu  transaksi  yang  dilakukan  dengan  menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana.
k. Mingling ,  yaitu  mencampurkan  dana  hasil  tindak  pidana  dengan  dana  dari  hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
l. Penggunaan identitas palsu, yaitu transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas  palsu  sebagai  upaya  untuk  mempersulit  terlacaknya  identitas  dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang.

## 4. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif
Hasil  tindak  pidana  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun    2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu harta kekayaan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 28-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
yang  diperoleh  dari  tindak  pidana;  korupsi,  penyuapan,  narkotika,  psikotropika, penyelundupan  tenaga  kerja,  penyelundupan migran,  di  bidang  perbankan,  di  bidang pasar  modal,  di  bidang  perasuransian,  kepabeanan,  cukai,  perdagangan  orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan  uang,  perjudian,  prostitusi,  bidang  perpajakan,  di  bidang  kehutanan,  di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  atau  di  luar  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. 16
Pengertian  tindak  pidana  pencucian  uang  pasif  menurut  Yunus  Husein  adalah tindak  pidana  pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh  pelaku  pasif,  yaitu  orang  yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. 17
Pencucian  uang  merupakan  suatu  upaya  untuk  menyembunyikan  atau menyamarkan asal usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah- olah  berasal  dari  kegiatan  yang  sah  atau  legal.  Pada  umumnya  pelaku  tindak  pidana pencucian  uang  akan  berusaha  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta kekayaan  yang  merupakan  hasil  dari  tindak  pidana  dengan  berbagai  cara  agar  harta kekayaan  hasil  kejahatannya  sulit  ditelusuri  oleh  aparat  penegak  hukum,  sehingga dengan  leluasa  pelaku  dapat  memanfaatkan  harta  kekayaan  tersebut  baik  untuk kegiatan  yang  sah  maupun  tidak  sah.  Oleh  karena  itu,  tindak  pidana  pencucian  uang tidak  hanya  mengancam  stabilitas  dan  integritas  sistem  perekonomian  dan  sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. 18
Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem  perekonomian  dan  sistem  keuangan,  melainkan  juga  dapat  membahayakan sendi-sendi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Pada saat itu, kejahatan pencucian uang berasal dari kejahatan perdagangan senjata api dan narkotika yang dilakukan oleh mafia kejahatan. Untuk  menutupi  atau  menyamarkan  kegiatannya,  dilakukan  pembelian  perusahaan yang digunakan sebagai tempat untuk menyembunyikan kegiatannya yang dihasilkan dari kejahatan. 19
5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif
16 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2010, Op.Cit. , Pasal 2 ayat (1).
17 Yunus  Husein,  “Pembangunan  Rezim  Anti  Pencucian  Uang  Di  Indonesia  dan  Implikasinya  Terhadap Profesi Akuntan”, makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Studi Akuntansi (FIESTA 2006) dan Temu Nasional  Jaringan  Mahasiswa  Akuntansi  Indonesia  (TN-JMAI)  yang  diselenggarakan  oleh  Fakultas  Ekonomi Universitas Bung Hatta, Padang, 8 Mei 2006, hal. 1.
18 Ibid.
19 Tb. Irman S, Op.Cit. , hal. 7.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 28-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
Pertanggungjawaban  pidana  adalah  kesalahan  yang  terdapat  pada  jiwa  pelaku dalam  hubungannya  dengan  kelakuannya  yang  dapat  dipidana  serta  berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela. 20 Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang  tersebut  telah  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau bersifat  melawan  hukum.  Untuk  pemidanaan  masih  perlu  adanya  syarat,  yaitu seseorang  yang  melakukan  perbuatan  itu  mempunyai  kesalahan  atau  bersalah. Pertanggungjawaban  pidana  melekat  kepada  pelaku  kejahatan  sebagai  individu maupun korporasi. Dengan kata lain penjatuhan pidana ( punishment ) ditentukan oleh adanya  perbuatan  pidana  ( criminal  act )  dan  pertanggungjawaban  pidana  ( criminal responsibility ). 21 Sehubungan  dengan  hal  itu,  maka  berlaku  asas  “tiada  pidana  tanpa kesalahan  ( geen  straf  zonder  sculd )”,  yang  dianut  oleh  KUHP  Indonesia,  di  mana diartikan bahwa seorang pelaku dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya.
Tindak pidana pencucian uang pasif diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pelakunya dapat dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,-  (satu  miliar  rupiah).  Pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang pasif dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang  melekat  kepada  setiap  orang  yang  melakukan  kejahatan tersebut. Pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 yaitu orang perorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 22 Jika pelaku tindak  pidana  pencucian  uang  pasif  adalah  orang  perorangan  maka  yang bertanggungjawab secara pidana adalah orang/individu tersebut, tetapi jika pelakunya adalah  suatu  korporasi,  maka  pertanggungjawaban  pidananya  dibebankan  pada korporasi dan/atau personil pengendali korporasi, sebagaimana diatur di dalam  Pasal 6  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Contoh Kasus Pencucian Uang Pasif
Dalam tindak pidana pencucian uang, terdapat dua kelompok pelaku, yaitu pelaku tindak pidana pencucian uang aktif dan pelaku tindak pidana pencucian uang pasif. 23 Tindak pidana pencucian uang aktif diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
20 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan , (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hal. 68.
21 Dwija  Prijatno, Kebijakan  Legislasi  Tentang  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di  Indonesia , (Bandung: Utomo, 2004), hal. 69.
22 Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Op.Cit ., Pasal 1 angka 10.
23 Muhammad Yusuf, “Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan dengan Penerapan Asas-asas Hukum Pidana”, makalah dipresentasikan dalam Penataran Nasional Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, tanggal 07 Mei 2015.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 28-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
Uang,  sedangkan  tindak  pidana  pencucian  uang  pasif  diatur  dalam  Pasal  5  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  pasif  adalah  setiap  orang  baik  individu (perorangan)  maupun  korporasi  (badan  hukum)  yang  menerima  atau  menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Pengalihan hak atas harta kekayaan yang berupa benda bergerak maupun tidak  bergerak  bisa  diberikan  oleh  pelaku  pencucian  uang  kepada  sanak  saudara (kerabat), istri sah maupun istri-istri simpanan, bahkan seorang koruptor tidak segan- segan  memberikan  harta  miliknya  yang  merupakan  hasil  korupsi  dalam  jumlah  yang sangat fantastis tersebut kepada artis dan selebritis nasional papan atas.
Berikut ini contoh tindak pidana pencucian uang pasif yang telah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK):
a. Dalam  kasus  korupsi,  gratifikasi  dan  pencucian  uang  dengan  terdakwa  Anas Urbaningrum  (mantan  Ketua  Umum  Partai  Demokrat).  Majelis  Hakim  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  Jakarta  memvonis  Anas  dengan  pidana  penjara  selama  8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), serta  diwajibkan  membayar  uang  pengganti  kerugian  negara  sebesar  Rp. 57.500.000.000,-  (lima  puluh  tujuh  milyar  lima  ratus  juta  rupiah).  Dalam  tindak pidana pencucian uang tersebut, terbukti ada aliran dana yang sudah dibelikan tanah serta  bangunan  atas  nama  istri  Anas  Urbaningrum,  yaitu  Athiyyah  Laila.  Namun dalam  praktik  penegakan  hukumnya,  istri  Anas  belum  bisa  dijerat  dengan  Pasal  5 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pelaku pencucian uang pasif. Rekomendasi dari  PPATK  kepada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  tentang  keterlibatan Athiyyah Laila dalam perkara korupsi Anas Urbaningrum tersebut sudah cukup kuat, akan  tetapi  sekali  lagi  PPATK  tidak  memiliki  kewenangan  melakukan  untuk melakukan penyidikan.
b. Dalam  kasus  yang  menimpa  Ferry  Ludwankara  Setiawan  (suami  dari  artis  Eddies Adelia).  Setelah  persidangan  panjang  atas  kasus  tindak  pidana  pencucian  uang (TPPU)  yang  disangkakan  kepada  suaminya,  Ferry  Ludwankara  Setiawan,  Eddies Adelia  dinyatakan  bersalah.  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan memutuskan  Eddies  dengan  hukuman  3  (tiga)  bulan  penjara,  dan  denda  Rp. 25.000.000,-  (dua  puluh  lima  juta  rupiah)  serta  potong  masa  tahanan.  Terdakwa (Eddies Adelia) telah terbukti dan sah melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  TTPU  dengan  menerima  transfer  uang  yang  patut  diduga  sebagai hasil tindak pidana. Kasus ini belum berkekuatan hukum tetap (mengikat), karena Eddies Adelia masih melakukan upaya hukum. Dalam kasus ini, menunjukkan bahwa pelaku  pencucian  uang  pasif  (Eddies  Adelia)  dapat  dijerat  dengan  pidana
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 28-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
c. Dalam Kasus Malinda Dee yang melibatkan artis Andhika Gumilang. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara dan denda Rp 10 Miliar kepada Malinda Dee dalam kasus pencucian uang. Terdakwa dinyatakan terbukti  secara  sah  bersalah  melakukan  tindak  pidana  perbankan  dan  pencucian uang secara berulang. Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan Malinda terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbankan Pasal 49 ayat (1) huruf  a UU Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Menurut Majelis Hakim, Malinda sebagai pegawai bank telah membuat catatan palsu yaitu mengisi formulir transfer tanpa persetujuan nasabah. Ia mengisi sendiri kolom formulir penerima, pengirim dan jumlah transfer. Ternyata uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya. Uang itu digunakan untuk membeli Apartemen dan sebidang  tanah  di  Cilegon.  Hal-hal  yang  memberatkan  terdakwa  adalah  perbuatan Malinda  dianggap  tidak  mendukung upaya  pemberantasan  tindak  pencucian  uang. Padahal  ini  merupakan  prioritas  dari  penegakan  hukum.  Sementara  hal-hal  yang meringankan  adalah  terdakwa  tidak  pernah  dihukum  sebelumnya,  mempunyai tanggungan anak, dan karena usianya masih muda dianggap masih bisa memperbaiki kesalahan.  Untuk  beberapa  barang  bukti  berupa  Ferari  California,  Ferari  Scuderia, Mobil Mercedez Benz dikembalikan pada Citibank. Bank tersebut harus melunasi sisa cicilan  dari  mobil-mobil  tersebut.  Dalam  kasus  tersebut  disebut  nama  Andhika Gumilang  yang  merupakan  suami  siri  dari  Malinda  Dee.  Seharusnya  Andhika Gumilang  dapat  dijerat  sebagai  pelaku  pasif  karena  menerima  aliran  dana  dan dibelikan mobil mewah oleh Malinda Dee.
d. Dalam Kasus korupsi daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathonah. Majelis Hakim Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  menjatuhkan  vonis  14  tahun  penjara  kepada Ahmad Fathanah dan denda Rp 1 miliar. Fathanah dianggap terbukti menerima suap Rp.  1,3  miliar  untuk  pengurusan  kuota  impor  daging  sapi  dan  tindak  pidana pencucian uang. Yang menarik dalam kasus ini adalah karena Ahmad Fathonah selain sebagai politisi PKS, yang bersangkutan juga dikabarkan memiliki 4 (empat) orang istri,  salah  satunya  yang  bernama  Septy  Sanustika  (penyanyi  dangdut).  Disinyalir aliran  dana  Fathonah  juga  dinikmati  oleh  para  istrinya.  Dalam  kasus  tersebut seharusnya,  istri-istrinya  (termasuk  Septy  Sanustika  yang  berprofesi  sebagai penyanyi dangdut) dijerat juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Perkembangan tindak pidana pencucian uang pasif di Indonesia secara umum telah mengalami peningkatan, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya kasus kejahatan besar yang  mengundang  perhatian  publik,  seperti;  kasus  korupsi, peredaran  narkotika  illegal, perjudian, perdagangan orang, illegal logging , dll. Hasil dari kejahatan tersebut kemudian
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 28-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3
oleh  pelakunya  akan  disembunyikan  agar  tidak  tercium  serta  sulit  dilacak  oleh  aparat penegak  hukum.  Sebagai  saran,  diperlukan  keberanian  dari  penegak  hukum  untuk mengusut  secara  tuntas  tindak  pidana  pencucian  uang,  meskipun  aliran  dana  masuk  ke rekening  pejabat  tinggi  di  negeri  ini.  Selain  itu  perlu  dibuktikan  secara  serius  dalam persidangan tindak pidana pencucian uang, agar pelaku pencucian uang pasif tidak lolos dari jerat hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 10, Nomor 03, July-September 2024, Halaman 28-39 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v10i3

## Daftar Pustaka
Indonesia. Undang-Undang  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian Uang . Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2010.
Garnasih,  Yenti. Kriminalisasi  Pencucian  Uang  (Money  laundering),  cet.  ke-1 .  Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
Huda,  Chairul. Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media, 2006.
Husein, Yunus. “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”. Jurnal Hukum Bisnis . Vol. 22 No. 3. 2003.
Husein, Yunus. “Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Profesi Akuntan”. Makalah disampaikan pada Forum Ilmiah Ekonomi Studi Akuntansi  (FIESTA  2006)  dan  Temu  Nasional  Jaringan  Mahasiswa  Akuntansi Indonesia (TN-JMAI) yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta. Padang. 8 Mei 2006.
Irman, Tb. Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta . Bandung: MQS Publishing, 2007.
Prasetyo, Teguh. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana . Bandung: Nusa Media, 2010.
Prijatno,  Dwija. Kebijakan  Legislasi  Tentang  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  di Indonesia . Bandung: Utomo, 2004.
Remy  Sjahdeini,  Sutan. Seluk-Beluk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Pembiayaan Terorisme . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
Sjahputra, Iman. Money Laundering (Suatu Pengantar ). Jakarta: Harvarindo, 2007.
Supriadi.
Tindak Pidana Pencucian Uang . http://www.negarahukum.com /hukum/1562.html. diakses tanggal 10 September 2021.
Sutedi, Adrian. Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi,  dan Kepailitan . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Widiyanti,  Ninik  dan  Yulius  Waskita. Kejahatan  Dalam  Masyarakat  dan  Pencegahannya. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Yusuf, Muhammad. “Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Dikaitkan dengan Penerapan  Asas-asas  Hukum  Pidana”. Makalah dipresentasikan  dalam  Penataran Nasional Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. 07 Mei 2015.