## Intizar
Vol. 25, No. 2, Desember 2019 Website: http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar ISSN 1412-1697, e-ISSN 2477-3816

## Relativisme Etika Keyakinan Moral: Sebuah Ijtihad Etik Umar bin Khattab

## Syefriyeni
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia, syefriyeni@radenfatah.ac.id
DOI: doi.org/10.19109/intizar.v25i2.4591

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pola  epistemologi  perubahan  fikih  ke  etika  pada  masa  Umar  bin  Khattab. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  holistika,  hermeneutika  dengan  pendekatan  kefilsafatan.  Penelitian  ini menyimpulkan bahwa ijtihad Umar, yang secara peristiwa terkesan mengalami evolusi dari teks kepada konteks, dalam waktu yang berbeda, adalah lebih kepada mempertimbangkan etika dasar kesadaran moral Islam-nya. Jadi, tidak semata- mata  selesai  jika  hanya  dilihat  dari  teks  dan  konteks  penerapan  nas-nas.  Melainkan  juga  penting  dilihat  kebutuhan penerapan kesadaran nilai-nilai etika. Dengan adanya ijtihad Umar, dan dari sudut paradigma lainnya, dapat dinyatakan bahwa  pemikiran  Umar,  lebih  mengedepankan  relativisme  etika  keyakinan  moral  berbasis  Islam.  Sehingga,  ada pertimbangan moral yang menghendaki putusan, yang jauh lebih baik dari putusan moral lainnya, pada waktu itu.
Kata Kunci: Relativisme, Keyakinan Moral, Etik

## Abstract
This study aims to determine the epistemological pattern of fiqh change to ethics during  the time of Umar bin Khattab. The  research  method  used  is  holistika,  hermeneutics  with  philosophical  approach.  This  study  concludes  that  Umar's ijtihad, which in an event that seemed to have evolved from text to context, at different times, was more concerned with the basic ethics of Islamic moral awareness. So, it is not merely finished if it is only seen from the text and context of the application of texts. But it is also important to see the need to apply ethical awareness. With Umar's ijtihad, and from the point of view of other paradigms, it can be stated that Umar's thoughts put forward the ethical relativism of Islamic-based moral beliefs. So, there is a moral consideration that requires a decision, which is far better than other moral decisions, at that time.
Keywords: Relativism, Moral Belief, Ethics

## Pendahuluan
Umar  bin  Khattab  (Umar),  sosok  yang  luar biasa.  Kepintaran,  gagasan  dan  ijtihadnya  lebih sering mendapatkan  legitimasi dari wahyu. Namun, di masa-masa pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw -  masa  kekhalifahannya,  gagasan  ijtihad  Umar  bin Khattab,  memperlihatkan  arah  yang  oleh  sebagian ulama dipandang sebagai progresif, bahkan terkesan berbeda dengan  teks  Al-Qur’an dan Hadis  (Haekal, 1998, pp. 111–113), sekalipun hanya pada beberapa musim atau konteks dan kondisi tertentu.
Putusan  ijtihad  Umar  bin  Khattab  ini,  sering disampaikan  secara  tegas.  Ketegasannya  ini cenderung diwarnai oleh karakternya  sendiri  (Azra, 1996; Haekal, 1998). Dalam beberapa kasus karakter
dalam  memberikan  ijtihad  ataupun  putusan  justru menguntungkan  bagi  kemajuan  Islam.  Selain  umat Islam  telah  banyak  dianut  oleh  wilayah-wilayah sekitar  jazirah  Arab,  dan  bahkan  lebih  jauh  dari  itu sampai  ke  Spanyol,  dan  masalah-masalah  sosial kemasyarakatan  juga  sudah  sangat  banyak,  yang berbeda dengan masalah pada masa Nabi Muhammad  Saw  masih  hidup,  maka  ketegasan putusan  seorang  Umar  bin  Khattab,  sangat diperlukan saat itu.
Namun, sekalipun demikian, seorang Umar bin Khattab,  adalah  sosok  yang  sudah  banyak mendapatkan  pendidikan  langsung  dari  Nabi Muhammad  Saw.  Sehingga,  sebagaimana  Nabi Muhammad  Saw  mengajarkan  umatnya  dalam
bermusyawarah  dan  berpendapat  ketika  itu,  terkait dengan  masalah-masalah  yang  ada  (dan,  masih dibimbing  wahyu),  tak  dapat  dipungkiri  semua  itu menjadi modal bagi seorang Umar bin Khattab untuk terus  berusaha  memberikan  putusan-putusan  dalam pertimbangan-pertimbangannya terhadap kasus atau masalah  yang  ada,  terutama  pasca  wafatnya  Nabi Muhammad Saw.
Pertimbangan-pertimbangan, argumentasi- argumentasi, solusi-solusi masalah yang ada, ijtihad itu,  dalam  perkembangan  selanjutnya  sampai sekarang  dikenal  dengan  pengetahuan  atau  kajian fikih  dan  ushul  fikih.  Bahkan  Umat  Islam  sangat kental  sekali  nuansa  kajian  fikih,  ushul  fikihnya. Sehingga  tidak  heran  ada  beberapa  ahli  yang mengatakan  bahwa  -  jika  Yunani  pada  masanya pernah  dikenal  memiliki  sejarah  dan  peradaban filsafat,  maka  umat  Islam  bisa  dikatakan  memiliki sejarah  dan  peradaban  fikihnya,  yang  sama  sekali tidak dapat dihubung-hubungkan dengan sejarah dan peradaban lainnya. Artinya kajian pengetahuan fikih, murni muncul dari umat Islam itu sendiri. Dan yang mencoba-coba menghubungkannya dengan peradaban  lainnya  seperti  Yunani  atau  hukum Romawi, adalah hal yang sia-sia (Syafrin, 2009).
Begitu  pentingnya  pemahaman  akan  agama, sehingga  masalah  apapun  yang  muncul  pada  umat Islam,  menjadi  pencarian  yang  mendalam  akan pemahaman  agama  tersebut  (pengetahuan  fikih). Dan, bagi umat Islam, fikih adalah hal yang penting dan urgen. Karena dengan pengetahuan fikih, semua hubungan  antara  manusia  dengan  Allah  Swt, terutama dalam soal ibadah, dipandang sah atau tidak sah,  seperti  misalnya  ibadah  pokok  salat  adalah dengan  tahu  fikih  terlebih  dahulu.  Tidak  mengerti akan  fikih,  maka  membuat  hubungan,  atau  ibadah yang  prinsip  akan  batal.  Jadi,  pengetahuan mendalam tentang agama dan upaya menghidupkannya dalam diri dan sekitar, sesungguhnya merupakan implementasi dari penerapan kehendak Allah Swt.
Pada  pengetahuan  yang  mendalam  tentang agama  (fikih),  juga  mengatur  bagaimana  manusia harus  memahami  hubunganya  dengan  Allah  Swt, memahami  dan  menerapkan  hubungannya  dengan sesama  manusia,  dan  dengan  makhluk  lainnya seperti  binatang,  alam  tumbuhan.  Bagaimana manusia  harus  berperilaku  kepada  binatang,  alam
lingkungan, serta tumbuh-tumbuhan. Pada pengetahuan  yang  mendalam  soal  agama  (fikih) manusia juga diajarkan tentang bagaimana membersihkan  diri  atau  suci  secara  lahir  dan  batin, bersih dari najis, dan sebagainya. Pemahaman yang mendalam  soal  agama  (fikih),  juga  mengatur hubungan  manusia  antar  bangsa  atau  kelompok, mengatur ekonomi, politik, perang, dan lainnya. Juga mengatur  tata  cara  nikah  dan  berkembang  biak secara  beradab.  Mengatur  cara  mendidik  anak. Mengatur  hubungan  laki-perempuan.  Intinya  Islam mengatur  sangat  kompleks  sekali  dan  rinci  yang harus dipahami secara mendalam (fikih).
Kajian  fikih,  objeknya  adalah  laku  perbuatan manusia.  Dan,  seluruh  perbuatan  manusia  sekecil apapun  di  dunia  ini  terhubung  dengan  bagaimana posisinya  di  akhirat  nanti.  Dan,  seluruh  apa  yang dimakan manusia, juga terhubung dengan bagaimana hasil perilakunya. Makanan minuman pun yang jadi darah  daging  berpengaruh  sekali  terhadap  perilaku. Paling tidak fikih dalam dunia Muslim memiliki dua peran  penting; pertama sebagai  hukum,  atau pemahaman  tentang  hukum, kedua sebagai  standar moral.
Dalam  hal  ini  objek  kajian  fikih  yang  terkait dengan putusan Umar hanya melihat pada beberapa kasus  saja  yaitu  hukum  potong  tangan, ghanimah , talak,  mualaf,  pezina.  Pemilihan  ini  dikarenakan Umar dipandang progresif oleh sebagian ulama, dari apa  yang  pernah  dilakukan  Nabi  Muhammad  Saw. Misalnya  pada  musim  paceklik  Umar  tidak memotong  tangan  pencuri,  Umar  tidak  lagi mengasingkan  pezina,  Umar  tidak  lagi  memberi sedekah  kepada mualaf disaat mualaf berada  dalam kondisi  yang  sudah  memadai.  Umar  menjatuhkan talak ba’in bagi  yang  mengucap  satu  kali  untuk  3 talak, karena banyak suami yang suka bermain-main, sementara hal tersebut tidak boleh dipermainkan.
Mengingat  apa  yang  diputuskan  Umar  adalah sangat  penting.  Dan  beberapa  pandangannya  hanya dibaca  serta  dilihat  dari  kajian  fikih  (perdebatan antara  teks  dan  konteks),  dan  juga  legalistik formalistik,  maka  perlu  kajian  lain  yaitu  etika (filsafat moral), sebagai sebuah kajian interdisipliner dengan  fikih.  Dimana  antara  fikih  dan  etika  ada kesamaan  objek  kajian  yaitu  perilaku  manusia, namun  pada  beberapa  hal  ada  perbedaan.  Diantara perbedaannya yaitu etika lebih dominan
menonjolkan  pemikiran  rasio,  dan  hati  nurani manusia.
Paling  tidak  riset  interdispliner  ini  ingin mempertegas,  bahwa  apa  yang  disebut-sebut  oleh sebagian  ulama  sebagai  hal  yang  progresif  juga “berlebihan”  dari  putusan  ijtihad  Umar,  barangkali ada nuansa lain yang penting untuk dilihat padanya, yaitu sisi pertimbangan-pertimbangan dalam konteks etikanya. Penelitian ini memandang bahwa putusan- putusan  ijtihad  Umar,  belum  digali  dalam pertimbangan-perimbangan konteks etikanya.
Sehingga putusan itu, bisa memiliki nuansa dari sisi lainnya,  yang  menurut  penulis  lebih  menempatkan posisi  putusan  ijtihad  Umar  menjadi  proporsional dan justru dipandang lebih manusiawi.
Apalagi Umar setelah masuk Islam, merupakan sahabat  penting  Nabi  Muhammad  Saw,  yang langsung  mendapatkan  pendidikan  ke-Islaman  dari Beliau.  Dan  juga,  kondisi  objektif  yang  tengah dihadapi  masyarakat  terutama  saat  Umar  menjadi seorang khalifah, dimana wilayah dan masyarakatnya tidak hanya semata-mata masyarakat jazirah Arab, tapi sudah menyebar ke hampir belahan Barat  dan  Timur  (ekspansi  masa  Umar),  sehingga sudah mulai terasa banyaknya muncul permasalahan sosial  keagamaan  yang  sifatnya  praksis  daripada permasalahan yang bersifat teologis.
Dengan dasar ini maka kebutuhan hukum sangat dominan,  namun  semata-mata  hukum  tanpa pertimbangan dan menyoal, melihat dari sudut etika, hasil  ijtihad  Umar  akan  menjadi  “timpang” karenanya.  Pada  akhirnya  akan  mempertanyakan kredibilitas  Umar  sebagai  seorang  yang  pernah mendapatkan  pendidikan  langsung  dari  Nabi Muhammad  Saw.  Untuk  itu  agaknya  perlu  adanya penilaian etika pada ijtihad Umar. Sehingga, proses pengembangan  kerangka  teoritik  fikihnya  tidak menjadi terpisah dari etika.
Pertanyaan  penting  yang  bisa  diusung  dalam kerangka kajian fikih terintegrasi dengan etika, atau kajian  interdisipliner,  terutama  terhadap  kasus  ini, yaitu kasus ijtihad Umar, adalah; kapan fikih berubah menjadi  etika.  Dan,  kapan  etika  berubah  menjadi keutamaan? adakah hubungan yang signifikan antara fikih  dengan  etika.  Adakah  etika  dalam  perubahan fikih.  Bahwa  sesungguhnya  fikih  itu  berubah,  jika dibaca secara empiris. Namun, dalam perubahan itu justru ada nilai-nilai etika. Apakah fikih mengalami
evolusi.  Ya,  fikih  bisa  saja  mengalami  evolusi. Apakah  fikih  tidak  konsisten,  bukan,  melainkan menyesuaikan sepanjang tidak melanggar, sehingga perlu  ditelaah  konteksnya,  bahwa  disitu  ada maqashid  syariah .  Tujuan  yang  paling  hakiki  dari sebuah  fikih  adalah  memberikan  penyadaran, kesadaran  akan  hakiki  seorang  manusia.  Tujuan hakiki  fikih  adalah  memposisikan  manusia  kepada posisi manusia yang sesungguhnya. Karena itu fikih bisa saja mengalami “pergerakan”. Dan, pergerakan fikih tentu diharapkan tidak akan menciderai maksud tujuan serta etikanya. Disini penulis ingin membaca dan melihat bahwa, adanya perubahan fikih itu tidak semata-mata  dilihat  dari  sisi  legalistik  formalistik putusan hukum saja, melainkan evolusi itu juga mesti dibaca dan dilihat dari sisi dan konteks etika.
Dan apa yang dilarang masa  Nabi Muhammad Saw  menjadi  dibolehkan,  atau  sebaliknya  apa  yang dibolehkan menjadi dilarang di masa Umar. Poin ini sangat penting, dan bukan masalah dilarang ataupun dibolehkan yang terkesan berganti. Apa sesungguhnya maqashid  syariah yang  ada.  Hakikat tujuan  hukum  sebenarnya  tidak  hanya  tentang hukum.  Melainkan  ada  sisi-sisi  pembelajaran, penyadaran, dan pertimbangan etika. Penelitian ingin melihat  sejak  ‘kapan’  sisi-sisi  perubahan  etika  itu terjadi. ‘Kapan’ yang dimaksud di sini dalam proses perubahannya,  bukan  soal  waktu.  Epistemologi pertimbangan apa yang ada sehingga hukum-hukum fikih,  sesungguhnya  berubah  pola  menjadi  hukum- hukum etika.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah holistika, hermeneutika (interpretasi). Penelitian ini menggunakan pendekatan kefilsafatan dan fenomenologi.  Sumber  data  berupa  biografi  dan ijtihad  Umar  bin  Khattab,  serta  kontekstualisasi ayat-ayat  Al-Qur’an  dan  Hadis.  Kemudian,  data dianalisa menggunakan refleksi dan reduksi eidetis.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Ijtihad  Umar  bin  Khattab  terdapat  pada permasalahan  tentang  hukum  potong  tangan, ghanimah, dan  talak  dengan  penjelasan  sebagai berikut:
1. Hukum Potong Tangan
Allah  berfirman  dalam  surat  Al-Maidah  ayat
38:
ۗ ِهَّللا  َنِم  ًلًاَكَن اَبَسَك اَمِب  ًءا َزَج اَمُهَيِدْيَأ اوُعَطْقاَف ُةَق ِراَّسلا َو  ُق ِراَّسلا َو
ٌميِكَح  ٌزي ِزَع ُهَّللا َو
Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan  yang  mencuri,  potonglah  tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka  kerjakan  dan  sebagai  siksaan  dari Allah.  Dan  Allah  Maha  Perkasa  lagi  Maha Bijaksana.
Dalam surat di atas, Allah Swt telah menetapkan dan  memerintahkan  untuk  memotong  tangan pencuri,  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Potong tangan  pernah  dipraktikkan  dahulu  pada  masa jahiliyah ,  lalu  diakui  oleh  Islam  dan  ditambahkan syarat-syarat  lainnya.
Umar  tidak  menghukum  pencuri  unta,  yang menyembelihnya  untuk  makan  dengan  alasan kelaparan. Umar hanya memerintahkan agar mereka membayar  ganti  rugi  kepada  pemilik  unta  dua  kali lipat  dari  harga  unta.  Umar  membatalkan  hukum potong  tangan  terhadap  mereka,  karena  pencurian terjadi di saat paceklik (Ash-Shallabi, 2008, p. 438). Jadi  sanksi  tidak  dijatuhkan  masa  krisis  atau paceklik.  Umar  tidak  juga  menjatuhkannya  pada sekelompok  karyawan  yang  mencuri  seekor  unta, karena majikannya tidak memberikannya upah yang wajar. Bahkan yang dijatuhi hukuman ketika itu oleh Umar  bin  Khattab  adalah  sang  majikan,  yakni  Ibn Hathib  Ibn  Abi  Balta’ah,  dengan  mewajibkan membayar kepada pemilik unta yang dicuri dua kali lipat  harganya  (Shihab,  2000).  Umar  pun  tidak memotong  tangan  orang  yang  mencuri  dari  Baitul Mal. Ibnu Mas’ud bertanya kepada Umar tentang jati diri siapa pencurinya. Umar berkat,”Bebaskanlah dia karena  semua  orang  memiliki  hak  dari  harta  yang terdapat  di  Baitul  Mal  ini.”  Kemudian  Umar menghukumnya  dengan  hukuman ta’zir berupa cambukan (Shihab, 2000).
Dapat  dipahami  bahwa  Umar  menggugurkan hukuman dari beberapa kasus yang telah disebutkan terdahulu  juga  bertolak  dari  adanya  beberapa pertimbangan.  Bagi  Umar  bin  Khattab  tidak selamanya hukuman potong tangan harus dilakukan. Ayat  38  surah  al-Maidah  dipahami  dengan pengecualian  seperti  yang  dipraktikkan  Nabi Muhammad Saw. Penangguhan potong tangan juga dilakukan  dalam  peperangan,  larangan  Nabi
Muhammad  Saw  untuk  memotong  tangan-tangan pencuri dalam peperangan diartikan oleh Umar agar pencuri  ketika  itu  tidak  lari  dan  bergabung  kepada musuh.  Pertimbangan-pertimbangan  semacam  itu jelas  mempengaruhi  pemikiran  Umar  dalam menerapkan  ketentuan  ayat  tersebut,  sehingga penafsirannya tidak kering, dan selalu terpaut dengan teks-teks  aturan  dalam  Islam.  Umar  menegaskan, “saya  lebih  suka  keliru  tidak  menjatuhkan  sanksi hukum,  karena  adanya  dalih  yang  meringankan, daripada menjatuhkannya secara keliru, padahal ada dalih meringankannya.” (Shihab, 2000).
Dalam hal ini hukum potong tangan tidak serta merta  dilakukan  Umar,  namun,  juga  turut  melihat kepada  banyak  hal.  Situasi  dan  kondisi  politik  saat itu, situasi dan kondisi masyarakat Muslim saat itu. Pada  bahasan  etika,  pilihan-pilihan  tersebut  lebih dipandang  bermoral  jika  dibanding  pilihan  lainnya yang hadir saat itu. Sehingga putusan lebih diwarnai oleh pertimbangan-pertimbangan lain diluar substansi perbuatan.

## 2. Ghanimah
Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 41 ٰىَب ْرُقْلا يِذِل َو  ِلوُس َّرلِل َو ُهَسُمُخ  ِهَّلِل  َّنَأَف  ٍءْيَش  ْنِم  ْمُتْمِنَغ اَمَّنَأ اوُمَلْعا َو ِليِبَّسلا  ِنْبا َو  ِنيِكاَسَمْلا َو  ٰىَماَتَيْلا َو ْمُتْنُك  ْنِإ َلَع اَنْل َزْنَأ اَم َو  ِهَّللاِب  ْمُتْنَمآ ٰى ٌريِدَق  ٍءْيَش ِ لُك  ٰىَلَع ُهَّللا َو ۗ  ِناَعْمَجْلا ىَقَتْلا َم ْوَي ِناَق ْرُفْلا َم ْوَي اَنِدْبَع Artinya:  Ketahuilah,  sesungguhnya  apa  saja yang  dapat  kamu  peroleh  sebagai  rampasan perang,  maka  sesungguhnya  seperlima  untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnus sabil, jika kamu beriman  kepada  Allah  dan  kepada  apa  yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad)  di  hari  Furqaan,  yaitu  di  hari bertemunya  dua  pasukan.  Dan  Allah  Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Al - Ghanaim bentuk jamak dari ghanimah , yang menurut  bahasanya  berarti;  apa  yang  diperoleh manusia  melalui  usahanya.  Sementara  harta  yang diperoleh  dari  musuh-musuh  Islam,  melalui peperangan  dan  pertempuran,  meliputi  macam- macam;  menurut  Syariah; ghanimah adalah;  harta yang  diperoleh  dari  musuh-musuh  Islam  melalui peperangan,  dan  pertempuran,  meliputi  macam- macam  sebagai  berikut;  (1)  harta  manqul  (yang dibawa),  (2)  tawanan,  (3)  tanah.  Dinamai  juga  al-
anfal  (tambahan),  bentuk-bentuk  jamak  dari  kata nafal,  karena  merupakan  penambahan  harta  kaum muslimin.
Kabilah-kabilah  jahiliyah  sebelum  Islam, dahulu  jika  berperang  dan  menang,  mereka mengambil ghanimah , dan  membagikannya  kepada orang  yang  ikut  serta  berperang,  serta  sang  ketua mereka  menerima  bagian  yang  besar.  Allah  juga telah menghalalkan ghanimah untuk umat Islam, dan memberi  petunjuk  bahwa  mengambilnya  adalah halal.
Bentrokan  senjata  pertama  antara  Nabi Muhammad  Saw  dengan  orang-orang  musyrik adalah  pada  17  Ramadhan.  Untuk  pertama  kalinya sesudah  kenabian, umat  Islam merasakan manisnya kemenangan  dan  Allah  Swt  mengokohkan  mereka dari  musuh-musuh  mereka  yang  telah  menghajar mereka  sepanjang  15  tahun.  Musuh  telah  mengusir kaum muslimin dari  kampung halaman mereka dan harta mereka tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata Tuhan kami adalah Allah Swt.
Kaum musyrikin meninggalkan harta yang tidak sedikit,  yang  kemudian  dikumpulkan  oleh  kaum muslimin yang menang. Setelah itu kaum muslimin menjadi  berbeda  pendapat,  dan  berselisih  sesama mereka;  untuk  siapakah  harta  ini?.  Apakah  untuk yang  ikut  keluar  melawan  musuh?,  ataukah  untuk mereka yang ada di sekitar Nabi Muhammad Saw?. dan menjaga serta melindungi beliau dari musuh?.
Maka  al-Qur’an  memberikan  petunjuk,  bahwa hukumnya kembali kepada Allah dan kepada Rasul- Nya.  Tata  cara  pembagiannya  sebagaimana  yang dijelaskan  pada  ayat  tersebut.  Pembagian  untuk Allah  Swt  disini  untuk tabarruk .  Bagian  yang diterima  Allah  Swt  dan  Nabi  Muhammad  Saw, diinfakkan  kepada  orang-orang  fakir,  persenjataan, jihad, dan kemaslahatan umum lainnya.
Rasulullah bersabda:
Rasulullah  pernah  salat  Bersama-sama  kami, menghadap  unta  yang  membawa ghanimah .
Tatkala  sampai  dan  memberi  salam,  beliau mengambilnya  dari  sisi  unta,  kemudian bersabda. Tidak dihalalkan bagiku ghanimah mu seperti  ini,  kecuali  seperlima,  dan  seperlima dikembalikan kepadamu (H.R. Abu Daud). Hadis  di  atas  menyebut  enam  pihak  yang kepada  mereka  dibagikan  seperlima  dari  harta rampasan  perang,  tetapi  tidak  memerinci,  bahkan
tidak  menyebut  kepada  siapa  diberi  empat  perlima sisanya.  Para  ulama  sepakat  menyatakan,  bahwa empat  perlima  itu  adalah  untuk  yang  terlibat  dalam peperangan itu (Shihab, 2000).
Enam pihak yang disebut ayat di atas adalah; 1) Allah Swt, 2) Nabi Muhammad Saw, 3) para kerabat nabi muhammad saw, 4) anak-anak yatim, 5) orang- orang  miskin,  6) ibnu sabil .  Sementara  ulama menegaskan  keharusan  membagi ghanimah untuk keenam  yang  disebut  itu.  Tetapi  mereka  berbeda pendapat kepada siapa diberikan bagian untuk Allah Swt.  Ada  yang  mengatakan  diperuntukkan  bagi pemeliharaan Ka’bah (Nu’mani, 2015).
Maksudnya  diberikan  kepada  fakir  miskin, untuk  persenjataan  dan  jihad.  Adapun  bagian  Nabi Muhammad  Saw,  adalah  yang  diberikan  Allah  Swt dari harta bani Nadhir.
Imam Muslim meriwayatkan dari Umar; “Harta Bani Nadhir, yang diberikan Allah Swt kepada Nabi Muhammad  Saw-Nya,  untuk  itu  kaum  muslimin tidak  meraih  seekor  kuda  pun,  demikian  juga  tidak unta. Harta ini untuk Nabi Muhammad Saw khusus. Nabi  menginfakkan  harta  ini  kepada  keluarganya, untuk satu tahun, sedang sisanya dijadikannya untuk membeli  kuda,  dan  senjata  sebagai  persiapan fi sabilillah .
Saham (bagian) kerabat Nabi Muhammad Saw, yaitu  Bani  Hasyim,  Bani  al-Muthalib,  yang melindungi  dan  menolong  Nabi  Muhammad  Saw, diberikan  kepada  mereka,  kecuali  pada  yang menentang (Sabiq, 1987, pp. 137–142).
Pada  masa  Umar,  masalah ghanimah ini, dimana Umar tidak mengambil seperlimanya, namun mengembalikan  ke  pemiliknya.  Sebagaimana  surah al-Anfal  (8)  ayat  41  diatas,  menjelaskan  ketentuan untuk  memperoleh  rampasan  perang  bagi  tentara kaum muslimin dengan sistem pembagian seperlima untuk  Allah,  Rasul,  keluarga  Rasul,  anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, dan empat perlima  dari ghanimah tersebut  dibagikan  kepada mereka yang ikut berjihad.
Selain  pembagian  rampasan  perang  tersebut, maka  ayat  ini  juga  merupakan  hukum  syariah dihalalkannya ghanimah . Ghanimah artinya  harta yang  diambil  dari  orang-orang  kafir  setelah  perang dengan  cara  mengerahkan  unta  dan  kuda.  Adapun istilah al-fai’ artinya  apa  yang  diambil  dari  mereka dengan  tidak  melalui  kondisi  seperti ghanimah ,
seperti  harta  yang  mereka  serahkan  sebagai  syarat damai  dengan  kaum  muslimin  atau  harta  yang ditinggal mati dan tidak ada pewarisnya, upeti/pajak dan lain sebagainya (Katsir, 2003).
Menurut Abu Ya’la persamaan antara ghanimah dan fai’ adalah  sama-sama  diperoleh  dari  orang- orang non muslim dan yang menerima seperlimanya adalah  sama,  sedangakan  perbedaan  keduanya fai’ diperoleh  dengan  jalan  damai  sedangkan ghanimah dengan  jalan  kekerasan  dan  yang  menerima  bagian empat perlima didalam fai’ menurut sebagian ulama berbeda  dengan  yang  menerima  empat  perlima didalam ghanimah (Djazuli, 2003, p. 336).
Umar  bin  Khattab  berijtihad  tidak  lagi melaksanakan  sebagaimana  di  atas.  Karena  Beliau melihat adanya bahaya yang tidak diinginkan apabila membagikan  tanah  yang  luas  itu  kepada  jumlah orang yang terbatas.
Sebagaimana yang disyariahkan Islam mengenai  solidaritas,  maka  Umar-pun  berusaha menggalang  solidaritas.  Adapun  yang  menjadi penguat pandangan Umar adalah Al-Qur’an surat Al- Hasr ayat 7-10:
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah  kepada  Rasul-Nya  yang  berasal  dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang- orang  miskin  dan  orang-orang  yang  dalam perjalanan,  supaya  harta  itu  jangan  hanya beredar  di  antara  orang-orang  kaya  saja  di antara  kamu.  Apa  yang  diberikan  Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan, apa yang dilarangnya  bagimu  maka  tinggalkanlah;  dan bertakwalah  kepada  Allah.  Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.(7) (Juga)  bagi  para  fakir  yang  berhijrah  yang diusir  dari  kampung  halaman  dan  dari  harta benda  mereka  (karena)  mencari  karunia  dari Allah  dan  keridaan  (Nya)  dan  mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.(8)
Dan,  orang-orang  yang  telah  menempati  kota Madinah  dan  telah  beriman  (Ansar)  sebelum (kedatangan)  mereka  (Muhajirin),  mereka mencintai  orang  yang  berhijrah  kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam  hati  mereka  terhadap  apa-apa  yang diberikan  kepada  mereka  (orang  Muhajirin);
dan  mereka  mengutamakan  (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan, siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya,  mereka  itulah  orang-orang  yang beruntung.(9)
Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin  dan  Ansar),  mereka  berdoa:  "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara- saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian  dalam  hati  kami  terhadap  orang- orang  yang  beriman;  Ya  Tuhan  kami, sesungguhnya  Engkau  Maha  Penyantun  lagi Maha Penyayang".(10)
Demikian Umar tidak membagi-bagikan harta tersebut,  menjadi  konsensus  bagi  para  sahabat. Sebagai penggantinya Umar mengadakan penarikan  pajak  dan  Jizyah.  Hal  ini  sesuai  dengan kutipan  pidato  Umar  yang  ditulis  oleh  Nurkholis dan  juga  merupakan  kutipan  dari  tulisan  al-ustadz Al  Bahi  al  Huli  dalam  kitab min  fiqh  Umar  fi  al Iqtishad wa al Mal sebagai berikut:
“....  tetapi  aku  melihat,  bahwa  tidak  ada  lagi sesuatu negeri yang dibebaskan sesudah negeri Khusru (Persi), dan Allah pun telah merampas untuk kita  harta kekayaan mereka, dan tanah- tanah  pertanian  mereka,  maka  aku  bagi- bagikanlah  semua  kekayaan  (yang  bergerak) pada mereka yang berhak, kemudian aku ambil seperlimanya dan aku sepenuhnya bertanggung  jawab  atas  pengaturan  ini..... tetapi aku berpendapat menguasai tanah-tanah pertanian  dan  aku  kenakan  pajak  pada penggarapnya,  dan  mereka  berkewajiban membayar  jiziyah  sebagai  fai’  untuk  orang- orang  muslim,  untuk  tentara  yang  berperang, serta  anak  keturunan  mereka,  dan  untuk generasi yang akan datang kemudian.... taukah kalian  pos-pos  pertahanan  itu?  Disana  harus ada orang-orang yang tinggal menetap. Taukah kalian  negeri-negeri  besar  seperti  Syam,  al- Jazirah  (lembah  Mesopotamia),  Kuffah, Bashrah dan Mesir? Semua harus diisi dengan tentara-tentara  dan  disediakan  perbekalan untuk mereka. Dari mana mereka
mendapatkan perbekalan itu bila semua tanam
pertanian telah habis dibagi-bagi?....”
Dengan cara berpikir Umar tersebut, meskipun Nabi  Muhammad  Saw  tidak  menetapkan  secara pasti cara mengelola ghanimah , maka kebijaksanaan  Umar  tersebut  tepat  dan  sesuai dengan esensi sunnah .

## 3. Talak
Talak,  dari  kata  ‘ithlaq’,  artinya  melepaskan atau  meninggalkan.  Dalam  istilah  agama,  thalaq artinya,  melepaskan  ikatan  perkawinan,  atau bubarnya  hubungan  perkawinan.  Talak  merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.:
“Perbuatan  halal  yang  sangat  dibenci  Allah Azza wa Jalla ialah talak.” (H.R. Abu Daud dan Hakim)
Tentang  hukum  cerai,  para  ahli  fikih  berbeda pendapat,  pendapat  yang  paling  benar  diantara semua itu, yaitu yang mengatakan terlarang, kecuali karena  alasan  yang  benar  (Sabiq,  1987).  Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 230:
ٰىَّتَح ُدْعَب  ْنِم ُهَل  ُّل ِحَت  َلََف اَهَقَّلَط  ْنِإَف َلََف اَهَقَّلَط  ْنِإَف ۗ ُه َرْيَغ اًج ْو َز  َحِكْنَت ِهَّللا ُدوُدُح  َكْلِت َو ۗ ِهَّللا َدوُدُح اَميِقُي  ْنَأ اَّنَظ  ْنِإ اَعَجا َرَتَي  ْنَأ اَمِهْيَلَع َحاَنُج َنوُمَلْعَي  ٍم ْوَقِل اَهُنِ يَبُي Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu  tidak  lagi  halal  baginya  hingga  dia  kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri)  untuk  kawin  kembali  jika  keduanya berpendapat  akan  dapat  menjalankan  hukum- hukum  Allah.  Itulah  hukum-hukum  Allah, diterangkan-Nya  kepada  kaum  yang  (mau) mengetahui.
Maka  seandainya  suami  memilih  untuk menceraikan istrinya dengan perceraian yang tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk yakni dengan talak ketiga  pada  masa iddah -nya  atau  menceraikannya sesudah  rujuk,  setelah  talak  kedua  baik  dengan menerima  tebusan  ataupun  tidak,  maka  mantan istrinya  itu  tidak  halal  lagi  baginya.  Sampai perempuan  itu  menikah  dengan  laki-laki  lain  dan menceraikannya.
Masalah  talak,  Umar  merubah  talak raj’i ke
ba’in , Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan,  dia  berkata,  “al-Baqarah  ayat  230  turun untuk  Aisyah  binti  Abdurrahman  bin  Atik.  Ketika itu Aisyah binti Abdurrahman menjadi istri Rifa’ah bin Wahb bin Atik. Jadi Rifa’ah anak paman Aisyah sendiri. Pada suatu ketika Rifa’ah mencerai Aisyah binti  Abdurrahman  dengan  talak bain (talak  tiga). Setelah  itu  Aisyah  binti  Abdurrahman  menikah dengan  Abdurrahman  ibnu  Zubair  al-Qarzhi.  Lalu Abdurrahman mencerainya lagi. Maka Aisyah binti Abdurrahman  mendatangi  Rasulullah  dan  berkata, “Wahai  Rasulullah,  Abdurrahman  menceraikan saya  sebelum  menggauli  saya.  Apakah  saya  boleh kembali  kepada  suami  saya  yang  pertama?” Rasulullah menjawab, “Tidak,  hingga  dia menggaulimu.”  Maka  turunlah  firman  Allah  surah al-Baqarah ayat 230.
Pada  masa  Nabi  Muhammad  Saw  penjatuhan talak  satu  persatu  dengan  maksud  memberikan kesempatan kepada suami istri menyesali perbuatannya  dan  rujuk  kembali,  sementara  pada masa  kekhalifahan  Umar  bin  Khattab  ketentuan diatas  berubah.  Apabila  suami  menjatuhkan  talak, dapat  sekaligus  jadi  talak  tiga,  sebagaimana dijelaskan  dalam  riwayat  Ibnu  Abbas  r.a,  bahwa “Talak  tiga  masa  Rasulullah  dan  Abu  Bakar,  dan dua tahun dari kekhalifahan Umar, adalah tiga kali”. Setelah  itu  satu,  maka  Umar  berkata,  “Sungguh orang yang sudah tergesa-gesa dengan urusan yang seharusnya mereka berhati-hati, kalau kita membiarkan  mereka,  maka  itu  akan  terus  berlaku atas mereka.” (Nawawy). Dalam ketentuan ayat di atas,  bahwa  talak  suami  terhadap  istri  adalah dilakukan tiga kali.
Dalam  penetapan  talak  tersebut  Umar  bin Khattab  memahami  teks  nas  secara  kontekstual, yaitu ia ingin menghindari kerusakan, karena pada masa itu orang-orang mukmin yang mempermudah dan  suka  bermain-main  dengan  talak,  sekaligus Umar  ingin  memberikan  pendidikan  supaya  orang waspada dalam menjatuhkan talak di luar ketentuan nas.
Selain  itu  dalam  beberapa  kondisi  juga diperlihatkan, Umar tidak menyetujui sesuatu yang menurutnya  bertentangan  dengan  nas.  Umar menolak  riwayat  Fatimah  binti  Qais  yang meriwayatkan  bahwa  pada  masa  Rasulullah, perempuan  yang  ditalak ba’in tidak  mendapatkan
nafkah  dan  tempat  tinggal  lagi.  Umar  menolak riwayat ini dengan tetap berpegang teguh pada nas yang  bersifat  umum  (baik  terhadap  talak raj’i maupun ba’in ).  Yaitu  sebagai  firman  Allah  dalam surat at-Thalaq ayat 6:
َّنِهْيَلَع اوُق ِيَضُتِل َّنُهو ُّراَضُت لً َو ْمُكِدْج ُو  ْنِم ْمُتْنَكَس ُثْيَح  ْنِم َّنُهوُنِكْسَأ َضَي ىَّتَح َّنِهْيَلَع اوُقِفْنَأَف ٍلْمَح ِتلًوُأ َّنُك  ْنِإ َو َنْعَض ْرَأ  ْنِإَف َّنُهَلْمَح َنْع
ْمُكَل ...
ٍفو ُرْعَمِب ْمُكَنْيَب او ُر ِمَتْأ َو َّنُه َروُجُأ َّنُهوُتآَف “Tempatkanlah  mereka  (para  istri)  dimana
kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan  mereka  untuk  menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah  ditalak)  itu  sedang  hamil,  maka berikanlah  kepada  mereka  itu  nafkahnya sehingga  mereka  bersalin,  kemudian  jika mereka  menyusukan  (anak-anak)mu  untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah  diantara  (segala  sesuatu), dengan baik....”
Pemikiran tentang talak ini melahirkan banyak perbedaan  pendapat  dikalangan  ulama.  Dalam permasalahan ini, Umar merasa tidak setuju dengan pendapat  Fatimah  binti  Qais  yang  tidak  sesuai dengan  nas.  Namun  demikian,  Umar  tidak  berani menganggap bahwa Fatimah binti Qais berbohong.
Dengan demikian, dalam menetapkan keputusan  yang  berkaitan  dengan  masalah  sosial, Umar  lebih  dulu  mempertimbangkan  kasus-kasus serupa  pada  masa  Rasulullah  beserta  metode penyelesaiannya,  dalam  konteks  sosial  historis. Oleh sebab itu, ketika menjadikan ayat-ayat syariat sebagai  landasan  dalam  pengambilan  keputusan, beliau  sering  mengaitkannya  dengan  kondisi masyarakat dan waktu diturunkannya ayat tersebut, sehingga  maslahat  yang  didapat  sesuai  dengan sunnah. Secara umum dapat dikatakan bahwa Umar dalam  praktik  ijtihadnya  menggunakan  metode penarikan keputusan berdasarkan kesamaan kondisi yang dikenal dengan Qiyas.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka  dapat disimpulkan bahwa bentuk etik ijtihad Umar adalah relativisme  etika.  Dikarenakan  etika  Umar  bin Khattab lebih kepada melihat  kondisi sosio kultural saat  itu,  konteks  zamannya,  konteks  perilaku  yang ada.  Sementara  bentuk  relativisme  etika  Umar  bin
Khattab  adalah  relativisme  etika  keyakinan  moral. Relativisme  etika  keyakinan  moral  menyatakan bahwa ada nilai moral yang lebih baik daripada nilai lainnya.

## Ucapan Terima Kasih
Saya ucapkan terima kasih kepada UIN Raden Fatah  Palembang  melalui  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian  kepada  Masyarakat  (LP2M)  telah mendanai  penelitian  ini  dengan  judul  Etika:  Dalam Sistem-Sistem Evolusi Fiqih (Menyelami Keutamaan  Etik  pada  Ijtihad  Umar  bin  Khattab) tahun anggaran 2019.

## Daftar Pustaka
Ash-Shallabi,  A.  M.  (2008). Biografi Umar bin Al- Khathab . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Azra,  A.  (1996). Ensiklopedi  Islam .  Jakarta: Intermasa.
Djazuli,  A.  (2003). Fiqh  siyasah:  implementasi kemaslahatan  umat  dalam  rambu  syariat .
Jakarta: Predana Media.
Haekal,  M.  H.  (1998). Sejarah  Hidup  Muhammad .
(A. Audah, Trans.). Jakarta: Litera AntarNusa. Katsir,  I. (2003). Tafsir Ibnu Katsir . (A. Ghoffar & M.  Abdul,  Trans.).  Bogor:  Pustaka  Imam  asy Syafi’i.
Nu’mani,  S.  M.  S.  (2015). Serial  Lelaki  yang Dijamin Masuk Surga, Best Stories of Umar bin Khaththab .  (A.  Aziz,  Trans.).  Jakarta:  Kaysa Media.
Sabiq,  S.  (1987). Fikih  Sunnah .  (K.  A.  Marzuki,
Trans.). Bandung: Al-Ma’arif.
Shihab,  M.  Q.  (2000). Tafsir  Al-Mishbah  Pesan, Kesan,  dan  Keserasian  Al-Quran .  Jakarta: Lenteng Hati.
Syafrin,  N.  (2009).  Konstruk  Epistemologi  Islam: Telaah  bidang  Fiqh  dan  Ushul  Fiqh. TSAQAFAH , 5 (2), 227–256.