INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5231-5244 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kriteria Pasal 4 Ayat (2) Huruf (A) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Moh. Firman Abdillah 1 ✉ , Zainuri 2 , Miftahul Munir 3
Universitas Wiraraja
Email: muhammadfirmanabdillah625@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini membahas mengenai kekaburan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan serta menganalisis kriteria yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis  Nomatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  kasus,  dan  pendekatan konsep.  Bahan  hukum  akan  dianalisis  menggunakan  teknik  kualitatif  Normatif,  deskripsinya membandingkan  antara  persepsi  hakim,  para  ahli,  dan  pertimbangan  hakim  (putusan)  yang  akan dianalisis  secara  kualitatif  dengan  menggunakan  interpretasi  Sistematis  dan  interpretasi  Restriktif dalam menganalisis bahan hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa kriteria pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang- Undang Perkawinan adalah istri berusia lanjut dan kondisinya sangat lemah sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri, istri berkelakuan buruk, istri tidak dapat melayani dan mengimbangi kebutuhan biologis suami.
Kata kunci: Kekaburan Norma, Poligami, Undang-Undang Perkawinan
Abstract
This research discusses the ambiguity of article 4 paragraph (2) letter (a) of the Marriage Law. This research aims to find and analyze the criteria referred to in article 4 paragraph (2) letter (a) of the Marriage Law. The method used in this research is Nomative Juridical with a statutory approach, case approach  and  concept  approach.  Legal  materials  will  be  analyzed  using  Normative  qualitative techniques,  the  descriptions  compare  the  perceptions  of  judges,  experts,  and  the  judge's considerations  (decisions)  which  will  be  analyzed  qualitatively  using  Systematic  interpretation  and Restrictive interpretation in analyzing legal materials. The results of the research found that the criteria for article 4 paragraph (2) letter (a) of the Marriage Law are that the wife is old and in a very weak condition so that she cannot carry out her obligations as a wife, the wife has bad behavior, the wife cannot serve and compensate for the husband's biological needs.
Keywords: Fuzziness of Norms, Polygamy, Marriage Law

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)
Indonesia  sebagai  Negara  yang  berlandaskan  Ideologi  Pancasila  dimana  terdapat pada  sila  yang  pertama  yakni  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  maka  Perkawinan  memiliki hubungan  yang  sangat  erat  dengan  agama,  sehingga  perkawinan  tidak  hanya  memiliki unsur lahiriyah  saja  tapi  bathiniyah  juga  memiliki  peranan  penting  dalam  kegiatan Perkawinan ini. Hal ini memberikan suatu edukasi bagi masyarakat bahwa perkawinan itu bukan  hanya  tentang  hawa  nafsu  saja  akan  tetapi  dengan  perkawinan  kita  juga  bisa mendapatkan jalan ibadah kepada Allah SWT.
Pasal 2 dan 3 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan pengertian dan tujuan dari perkawinan  adalah  sebagai  berikut  Pasal 2  yang  berbunyi  “Perkawinan  menurut  Hukum Islam  adalah  Pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau mistaqon  ghalizhan  untuk menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah.”  Dan  Pasal  3  yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keh idupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. (Pustaka Yustisia, 2006)
Semua pernyataan diatas dapat kita simpulkan bahwa perkawinan menjadi salah satu tujuan dari perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Mengingat masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk dan pluralisme dalam adat istiadat, agama, ras, dan suku bangsa, yang masing-masing memiliki sudat pandang yang berbeda  dalam  menentukan  hukum,  khususnya  dalam  hal  perkawinan  dan  kehidupan keluarga. Oleh karena itu Indonesia mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Perkawinan dalam  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  semenjak  ditetapkannya Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Indonesia  Memberlakukannya secara formal yuridis bagi bangsa dan sudah menjadi bagian daripada hukum positif.
Pasal 3 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa: “pada  azasnya  dalam  suatu  perkawinan  seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974)
Pasal-pasal tersebut menentukan bahwa tidak boleh seorang pria atau wanita memiliki lebih dari satu isteri atau suami, kemudian Pasal 57 KUH Perdata juga menentukan bahwa “Dalam  waktu  yang  sama  seorang  laki -laki  hanya  diperbolehkan  mempunyai  satu  orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya boleh mempunyai satu orang laki- laki sebagai suaminya.” (Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum : KUH Perdata, KUHP Dan KUHAP, 2008)
Poligami merupakan bagian dari sistem perkawinan Islam yang telah diterima dalam Hukum Perkawinan Nasional dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan”. Memang poligami tidak dilarang  oleh  Peraturan  Perundang-undangan  bahkan  agamapun  tidak  pernah melarangnya akan tetapi poligami diperbolehkan karena adanya kondisi tertentu dengan syarat dan ketentuan yang tidak mudah.
Adapun Pasal 4 ayat (2a) yang menjadi kontroversi didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  dalam  pasal  tersebut  berbunyi “Istri  Tidak  Dapat Menjalankan  Kewajibannya  Sebagai  Istri”. Bunyi  Pasal  tersebut  yang  memberikan  celah pada suami dalam mengajukan permohonan izin poligami tanpa melihat hak-hak istri yang harus dipenuhi hak dhohir  hingga hak  bathin, senyatanya didalam sebuah perkawinan tidak ada seorang istri yang ingin diduakan atau dipoligami
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Analisis Hukum Kriteria pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
Sebagaimana Rumusan Masalah yang  sudah penulis paparkan diatas maka  penulis bertekad  untuk  mengangkat  judul  KRITERIA  PASAL  4  AYAT  (2)  HURUF  (A)  UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

## METODE PENELITIAN

## A. Tipe penelitian
Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, research, yangberasal dari kata re (kembali) dan to search (mencari). Pendeknya researchdiartikan sebagai upaya mencari kembali.  Oleh  karena  itu  penelitian  pada dasarnya  merupakan  “suatu  upaya  pencarian”, yaitu suatu upaya pencarian pengetahuan yang tepat atau benar.
Penelititan merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan suatu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsiten.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019) Maka penulis memutuskan bahwa jenis penelitian yang penulis ambil adalah Penelitian Normatif.
Penelitian  Normatif  merupakan  salah  satu  Jenis  Penelitian  yang  digunakan  untuk pelaksaan  penelitian  Hukum,  adapun  Penelitian  “Normatif  adalah  penelitian  Hukum  dari Perspektif  internal  dengan  objek  penelitiannya  adalah  Norma  Hukum” (I  Made  Pasek Diantha, 2018). Disisi lain Penelitian Hukum Normatif ini memberikan argumentasi yuridis tentang adanya Kekosongan Hukum(Leemten in het recht), Kekaburan Hukum(vagenorm), dan Konflik Norma(Antinomi).

## B. Pendekatan Masalah
Dengan  jenis  penelitian  Normatif  diatas  maka  penulis  menggunakan  pendekatan masalah sebagai berikut:

## 1. Pendekatan Perundang-undangan
Pendekatan  ini  menela’ah  Peraturan  Perundang -undangan  yang  memiliki sangkut paut kepada permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-undangan ini juga dapat dilakukan dengan menelusuri kosistensi/kesesuaian  antara  Undang-undang  yang  satu  dengan  yang  lainya  atau Undang-undang dengan Norma-norma yang berlaku di Indonesia.
Sebagaimana  telah  kita  ketahui  bahwa  penelitian  normatif  kerap  kali menimbulkan konflik norma vertikal yang mana konflik ini terjadi karena adanya antara norma Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah terhadap norma Peraturan yang lebih tinggi. Adapula konflik norma horizontal, yakni Konflik antara norma yang
satu dengn norma yang lainnya dalam satu Peraturan Perundang-undangan.(I Made Pasek Diantha, 2018)
Dalam  pendekatan  Perundang-undangan  ini  ada  beberapa  asas  yang  sering digunakan untuk menentukan Undang-undang mana  yang harus didahulukan, yakni “lex specialis derogat legi generali” yang artinya Peraturan Perundang-undangan yang bersifat  khusus  mengesampingkan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  bersifat umum, “lex  postereori  derogat  legi  preori” yang  artinya  Peraturan  Perundang- undangan yang baru mengesampingakan Peraturan Perundang-undangan yang lama, “lex superior derogat legi inferior” yang artinya  Peraturan Perundang-undangan yang tinggi mengesampingkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah.(I Made Pasek Diantha, 2018)
Penulis  menggunakan  pendekatan  Perundang-undangan  karena  didalam penelitian ini penulis akan mengkaji salah satu pasal yang terdapat didalam Undang- Undang yang khususnya yaitu pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Pendekatan Perundang-undangan tersebut  berarti  pendekatan yang menggunakan legislasi atau regulasi.
2. Pendekatan Konsep
Pendekatan  konseptual,  yakni  beranjak  dari  pandangan-pandangan,  doktrin- doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Dengan  mempelajari  pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide- ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas- asas,  hukum  yang  ada  relevansinya  dengan  isu  yang  dihadapi.(Ishaq,  2017)  Didalam penelitian ini penulis nantinya akan membangun konsep tentang syarat-syarat poligami, khususnya konsep tentang “Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri”
3. Pendekatan Kasus
Pendekatan  kasus  dalam  penelitian  normatif  bertujuan  untuk  mempelajari penerapan  norma-norma  atau  kaidah  hukum  yang  dilakukan  dalam  praktik  hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.  Kasus  kasus  tersebut  bermakna  empirik,  namun  dalam  suatu  penelitian normatif,  kasus-kasus  tersebut  dapat  dipelajari  untuk  memperoleh  suatu  gambaran terhadap  dampak  dimensi  pernormaan  dalam  suatu  aturan  hukum  dalam  praktik hukum,  serta  menggunakan  hasil  analisisnya  untuk  bahan  masukan  (input)  dalam eksplanasi hukum.(Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010)
Dengan  pendekatan  kasus (case  approach)  ini  penulis  akan  menelaah  yang berkaitan dengan kasus poligami khususnya yang berkaitan dengan syarat-syarat yang
harus dipenuhi apabila seorang suami ingin melakukan poligami. Dengan pendekatan ini  penulis  nantinya  akan  memahami  mengenai ratio  decidendi  atau  alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dari hakim dalam memutuskan putusannya, yang didalam kasus ini putusan mengenai pemberian izin untuk seorang suami yangakan melakukan poligami.

## C. Sumber Bahan Hukum
Adapun sumber bahan hukum yang penulis ambil yakni sebagai berikut:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan Hukum Primer adalah suatu bahan yang sangat dibutuhkan didalam penelitian  Hukum  Normatif,  sebab  menjadi  acuan  utama  didalam  menganalisis sebuah  masalah.  Sebagaimana  yang  diungkapkan  Soerjono  Soekanto  dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Normatif yaitu Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019)
Dalam hal ini penulis menentukan Sebagai Berikut :
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
4. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
7. Kompilasi Hukum Islam
8. Putusan Pengadilan Agama
Sebagai bahan hukum primer yang akan penulis gunakan ketika meneliti masalah  diatas.  Disamping  itu  penulis  juga  memakai  Hukum  Islam  dalam menentukan hukum-hukum mengenai perkawinan didalam Islam, karena penulis menganalisis Kriteria Pasal 4 Ayat (2) Huruf (A) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  merupakan  sesuatu  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan hokum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019)
Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa hasil penelitian dari penelitian sebelumnya, layaknya buku, Journal, Tesis, diktat, dan karya pakar hukum lainnya
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan  Hukum  tersier  adalah  bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019)
Dalam hal  ini  penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia(online) dan beberapa buku yang menjelaskan tentang pernikahan dan poligami.

## D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Adapun  studi  kepustakaan    merupakan  serangkaian  upaya  yang  dilakukan  dalam mendapatkan  data  dari  sember  bahan  hukum  primer,  sumber  bahan  hukum  sekunder, sumber bahan hukum tesier. Misalnya, Undang-undang, buku, tesis, kamus, dan beberapa sumber yang diambil dari internet.
Setelah semua bahan hukum dikumpukan, maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang diambil, kemudian dianalisis sampai mendapatkan sumber kebenaran yang digunakan untuk membahas dari permasalahan tersebut.

## E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum
Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan, maka sumber bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu suatu penelitian yang menggunakan pengolahan bahan hukum dalam bentuk uraian kalimat dan penjelasan  data  secara  menyeluruh  yang  akan  memberikan  penjelasan  terhadap permasalahan yang dianalisis. Kemudian dianalisis dengan menggunakan prespriktif yakni menganalisis  permasalahan  berdasarkan  aturan  yang  ada.  Lalu  dianalisis  dengan menggunakan teknik deduktif yakni menganalisis permasalahan dari umum ke khusus.
F. Analisis Bahan Hukum
Hal  ini  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk  melakukan  analisis  terhadap  bahan hukum  yang  sudah  diolah  melalui  Teknik  interpretasi  bahan  hukum  yang  sesuai  dalam penelitian Normatif, Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan interpretasi Sistematis dan interpretasi  Restriktif  dalam  menganalisis  bahan  hukum,  karena  dalam  hal  ini  fokus penelitian penulis yakni menganalisis Kriteria Pasal 4 Ayat (2) Huruf (A) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## PEMBAHASAN
Dalam  kehidupan  berumah  tangga  istri  merupakan  makmum  suaminya  apa  yang menjadi keputusan suami harus diikuti dan ditaati selama tidak menjerumuskan istri kedalam hal-hal  yang  tidak  baik,  Sebagaimana  dijelaskan dalam  QS.  An  Nisa  ayat  34  yang terjemahanya sebagai berikut “kaum laki - laki adalah pemimpin bagi wanita, oleh karena allah telah  melebihkan  sebagian mereka (laki-laki) atas  sebagian yang lain  (wanita) dan karena  mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta dari mereka sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada”.
Dalam bahtera rumah tangga seorang istri bertugas melayani suaminya yaitu dengan menyiapkan apa yang  dibutuhkan oleh suami  dalam aktifitas  sehari-hari,  yang  tak  kalah penting  istri  wajib  melayani  suami  dalam  berhubungan  badan  kapanpun  suami menginginkannya, selain itu istri juga bertugas mengasuh dan mendidik anak secara rinci, membersihkan  dan  merapikan  perlengkapan  rumah  tangga,  menyediakan  makanan  dan merawat kesehatan keluarga. Hal itu dipertegas dalam pasal 83 ayat (1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan  oleh  Islam.(Pustaka  Yustisia,  2006)  Semua  pekerjaan  tersebut  dianggap kewajiban  pokok  seorang  istri  dalam  rumah  tangga  sedangkan  suami  sebagai  pencari nafkah  dan  pemimpin  rumah  tangga  yang  memegang  tanggung  jawab  penuh  atas kebutuhan hidup istri dan anaknya.
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  pasal  3  ayat  (1) menjelaskan bahwa Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang  suami. Kemudian  dalam  pasal  yang  sama  ayat  (2) menjelaskan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih  dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Perkawinan  merupakan  suatu  peristiwa  yang  sangat  penting  di  dalam  kehidupan manusia, karena pada saat orang melakukan perkawinan maka pada saat itu juga banyak perubahan yang akan terjadi di dirinya. Perubahan itu bukan hanya perubahan dari status
lajang  menjadi  seorang  isteri  atau  suami,  akan  tetapi  juga  terjadi  perubahan  hak  dan kewajiban  didalam  hidupnya.  Pada  saat  pasangan  suami  isteri  terikat  dalam  suatu perkawinan  yang  sah,  maka  pasangan  tersebut  tidak  boleh  terikat  suatu  hubungan perkawinan  dengan  orang  lain,  akan  tetapi  dalam  keadaan  tertentu  Undang-Undang Perkawinan  membenarkan  adanya  poligami  tetapi  harus  terlebih  dahulu  memenuhi persyaratan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila suami akan melakukan poligami terdapat di dalam pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan yang merupakan syarat kumulatif dan syarat alternatif terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang terbagi menjadi 3 (tiga) poin yaitu :
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Yang menjadi permasalahan adalah di dalam poin (a) tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut keadaan seperti apa sehingga seorang istri dapat dikatakan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri serta istri tersebut juga dapat dikatakan telah mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Penentuan seorang istri termasuk “Istri tidak dapat men jalankan kewajiban sebagai istri” sangat bergantung pada pertimbangan hakim di pengadilan, karena hanya melalui putusan pengadilan yang dapat mengeluarkan izin  seorang  suami  untuk  berpoligami  berdasarkan  pasal  3  ayat  (2)  Undang-Undang Perkawinan. Kekaburan norma seperti ini tentu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di  masyarakat  karena  masyarakat  tidak  jelas  mengetahui  apa  yang  dimaksud  dan dikehendaki dari pasal tersebut. Riduan Syahrani di dalam bukunya yang berjudul Masalah- Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia juga beranggapan bahwa syarat-syarat alternatif untuk berpoligami yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan masih sangat  umum  bahkan  relatif  dan  sensitif.  Sebelumnya  Penulis  akan  mendeskripsikan perbedaaan Hak dan Kewajiban hak adalah kuasa menerima atau melakukan suatu yang semestinya  diterima  atau  dilakukan  oleh  pihak  tertentu. Kewajiban adalah  sebuah  beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu.
Dari  permasalahan  tentang  poligami  yang  telah  saya  uraikan  di  atas,  maka  saya sebagai penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kriteria isi pasal 4 ayat (2) huruf (a) istri tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri  dalam  Undang-Undang  Perkawinan, serta mencari  dan mengkaji  lebih  lanjut tenta ng kontruksi yuridis dari kriteria “Istri tidak dapat menjalakan kewajiban sebagai seorang istri” Riduan Syahrani di dalam bukunya yang berjudul  Masalah-Masalah  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  juga  beranggapan  bahwa syarat-syarat alternatif untuk berpoligami yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-
Undang Perkawinan masih sangat umum bahkan relative dan sensitif(Riduan Syahrani, 1978) Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, berikut adalah beberapa kriteria dari “ Istri  tidak  dapat  melakukan  kewajib annya  sebagai  istri” beserta  alasan-alasan  yang mendasarinya :
a. Istri  Berusia  Lanjut  Dan  Kondisinya  Sangat  Lemah  Sehingga  Tidak  Dapat  Melakukan Kewajiban-Kewajibannya Sebagai Istri.
Kriteria ini dapat menjadi salah satu alasan seorang suami dapat  berpoligami yang mana keadaan di mana istri berusia lanjut dan kondisinya sangat lemah sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai istri(Titik Triwulan Tutik, 2006). Pendapat itu juga sejalan dengan pendapat dari Hakim Samaratul Janiah yang menyatakan bahwa apabila seorang istri berkewajiban memenuhi kebutuhan suami, yang apabila istri tidak dapat melaksanakan  karena  alasan  apapun  termasuk  karena  usia  yang  sudah  tua  maka  istri dianggap tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Sedangkan Hakim M Agus Syafullah. mengatakan bahwa apabila seorang istri yang berusia lanjut sudah mulai kesulitan mengurus rumah tangganya maka dapat  dikatakan istri tersebut tidak dapat  lagi  menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri.  Di  dalam  putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA.Tjg juga memutuskan bahwa alasan usia istri yang tidak muda lagi dapat dijadikan alasan suami diberikan izin berpoligami dan termasuk dalam keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
Penulis sependapat dengan beberapa alasan tersebut karena menurut penulisapabila seorang  istri  telah  berusia  lanjut  dan  karena  faktor  tersebut  menyebabkan  lemahnya kondisi istri sehingga berakibat istri tidak dapat lagi melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai istri.
b. Istri Berkelakuan Buruk
Beberapa  perbuatan-perbuatan  istri  yang  dapat  dijadikan  alasan  seorang  suami berpoligami, misalkan istri yang memiliki sifat buruk dan tidak dapat diperbaiki lagi serta istri yang minggat dari rumah dan melakukan pembangkangan. Hakim Juhri Asnawi juga mengatakan bahwa istri yang tidak berbakti kepada suami, melakukan larangan agama, berkata  kotor  kepada  suami,  tidak  dapat  menjaga  amanah  dari  suami,  merupakan keadaan  istri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri,  karena  suami  istri diwajibkan  untuk  saling  menghormati  sesuai  pasal  33  Undang-Undang  Perkawinan. Hakim Samaratul Janiah  juga mengatakan bahwa istri yang tidak dapat menjaga nama baik suami, istri tidak menaati perintah suami dikategorikan sebagai istri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.Penulis sependapat dengan alasan diatas, karena menurut  penulis  istri  yang  berkelakuan  buruk  tersebut  tidak  dapat  menjaga
keharmonisan  dan  kebahagiaan  rumah  tangganya  sesuai  dengan  tujuan  perkawinan dalam  pasal  1  Undang-Undnag  Perkawinan,  serta  kelakuan  buruk  istri  tersebut membuatnya  sulit  melaksanakan  kewajiban  yang  dibebankan  oleh  pasal  33  Undang- Undang  Perkawinan  untuk  saling  mencintai  dan  menghormati,  sehingga  istri  yang berkelakuan  buruk  dapat  dikategorikan  sebagai  istri  tidak  dapat  melaksanakan kewajibannya sebagai istri.
c. Istri Tidak Dapat Melayani Dan Mengimbangi Kebutuhan Biologis Suami Suami yang memiliki nafsu seksual yang sangat kuat dan memiliki cukup harta maka daapt  dijadikan  alasan  untuk  suami  berpoligami,  karena  suami  yang  memiliki  nafsu seksual  yang  tinggi  dapat  mengakibatkan  seorang  istri  tidak  dapat  mengimbangi kebutuhan  biologis  istri.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  dari  Imam  Al  Ghazali  yang mengatakan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah memenuhi kebutuhan naluriah, salah satunya yaitu kebutuhan biologis, sehingga apabila istri tidak dapat mengimbangi kebutuhan biologis suami maka salah satu tujuan perkawinan menjadi tidak terpenuhi. Hazairin  juga  mengatakan  bahwa  inti  dari  sebuah  perkawinan  adalah  hubungan seksual(Hazairin, 1968). Hubungan seksual merupakan salah satu tujuan orang melakukan perkawinan,  sehingga  melayani  suami  dan  memenuhi  kebutuhan  biologis  suami merupakan  kewajiban  istri,  oleh  karena  itu  apabila  istri  tidak  dapat  melayani  dan mengimbangi kebutuhan biologis suami maka istri tersebut dapat dianggap tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Pendapat ini juga didukung dengan pendapat Hakim  Nursaidah,  yang  mengatakan  bahwa  istri  yang  tidak  bersedia  memenuhi kebutuhan  biologis  suaminya  merupakan  keadaan  seorang  istri  yang  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Menurut Hakim Fitriah Aziz, pelayanan seorang istri terhadap kebutuhan biologis suami merupakan hal yang wajib dilaksanakan istri.
Penulis  sepakat  mengatakan  bahwa  seorang  istri  yang  tidak  dapat  melayani  dan mengimbangi kebutuhan biologis suami dikategorikan sebagai salah satu kriteria dari istri tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri,  karena  permasalahan  biologis merupakan  salah  satu  kebutuhan  mendasar  di  dalam  perkawinan,  sehingga  apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka akan berdampak kurang baik dalam hubungan perkawinan.
Selain  pendapat  para  ahli  hukum  dan  hakim,  ada  juga  beberapa  putusan  yang menggolongkan keadaan  istri  yang tidak dapat mengimbangi  kebutuhan biologis suami sebagai  keadaan  istri  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri,  yaitu  putusan No.880/Pdt.G/2023/PA.Bms,
putusan No.351/Pdt.G/2023/PA.Tgt,
Putusan
No.0079/Pdt.G/2013/PA.Tjg, Putusan No.1013/Pdt.g/2023/PA.Kbm, Putusan No.1290/Pdt.G/2023/PA.Lmg. putusan No.016/Pdt.G/2013/PA.Blu,
Putusan No.038/Pdt.G/2014/PA.Tjg, Putusan No.44/Pdt.G/2014/PA.Brb.
Merujuk pada teori kepastian hukum Kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch  yaitu  merupakan  pertanyaan  yang  hanya  bisa  dijawab  secara  normatif,  bukan sosiologis.  Kepastian  hukum  secara  normatif  adalah  ketika  suatu  peraturan  dibuat  dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik  norma  yang  ditimbulkan  dari  ketidakpastian  aturan  dapat  berbentuk  kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Apabila dikatikan dengan pasal 4 ayat (2) huruf (a)  Undang-Undang  Perkawinan,  maka  aturan  tersebut  masih  belum  dapat  menciptakan kepastian hukum karena pasal tersebut masih kurang jelas menyebutkan kriteria apa yang dimaksud. Karena adanya ketidakjelasakn tersebut, maka berakibat aturan tersebut menjadi multi tafsir,  padahal menurut Satjipto  Raharjo suatu aturan tidak boleh multi tafsir yang dapat  mengakibatkan  kebingungan  di  masyarakat  dan  ketidakkonsistenan  dari  aturan hukum. Sehingga untuk menciptakan kepastian hukum, maka penulis melakukan penelitian guna menemukan kriteria seperti yang telah disebutkan diatas.
Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang  jelas  sehingga  menghindari  kekeliruan  dalam  pemaknaan,  di  samping  mudah dilaksanakan.  -  Keempat,  hukum  positif  tidak  boleh  mudah  diubah.  Pendapat  Gustav Radbruch  tersebut  didasarkan  pada  pandangannya  bahwa  kepastian  hukum  adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.
Selanjutnya  Kepastian  hukum  adalah  perihal  (keadaan)  yang  pasti,  ketentuan  atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.
Dalam  hal  ini  perlu  adanya  perlindungan  hukum  preventif,  perlindungan  hukum preventif  adalah  perlindungan  hukum  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa.  Undang- undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan persyaratan yang cukup ketat untuk melakukan poligami. Hal tersebut merupakan salah satu perlindungan hukum bagi  istri  atau  istri-  istri  terhadap  suami  yang  melakukan  poligami.  Untuk  mendapatkan penetapan  pengadilan  yang  merupakan  persyaratan  agar  dapat  berpoligami,  maka seseorang harus memperoleh izin atau persetujuan sang istri. Pada pasal 5 Undang-undang Perkawinan menyatakan kewajiban adanya persetujuan atau izin sang istri bagi suami yang ingin  berpoligami.  Dalam  KHI  tepatnya  pasal  58  menyatakan  adanya  kewajiban  adanya persetujuan istri serta adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri- istri dan anak-anak mereka.
Terkait izin atau persetujuan oleh istri diatur lebih spesifik dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa izin harus dibuat secara hitam diatas putih. Maksud untuk dibuat secara tertulis, agar adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap sang istri. Apabila tidak bisa dibuat secara tertulis maka dapat dilakukan secara lisan. Tetapi bila secara  lisan  maka  harus  dilakukan  didepan  pengadilan.  Bila  dicermati  dari  persyaratan tersebut,  bahwa undang-undang  sudah melakukan langkah  preventif untuk  memberikan perlindungan hukum bilamana ada suami yang beritikad buruk berpoligami. Tanpa adanya persetujuan atau  izin sang  istri maka tidak  bisa memperoleh  penetapan dari pengadilan untuk  berpoligami.  Seseorang  yang  tidak  mengajukan  permohonan  kepada  pengadilan untuk berpoligami maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Hal tersebut  merupakan  perlindungan  hukum  preventif  khususnya  bagi  istri  terhadap  suami yang berpoligami.
Selanjutnya  perlindungan  hukum  secara  represif.  Perlindungan  hukum  yang  akan berfungsi  ketika  terjadinya  suatu  sengketa  dimana  hak-hak  istri  harus  memperoleh perlindungan hukum karena adanya pembatalan  perkawinan  oleh istri  pertama.Undang- undang  Perkawinan  pada  dasarnya  telah  memberikan  langkah  antisipatif  jika  terjadinya pembatalan perkawinan.

## SIMPULAN
1. Setelah dilakukan penelitian terhadap kriteria dari pasal 4 ayat (2) huruf (a) “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri” pada Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka ditemukan beberapa kriteria yang dapat memperjelas pasal  tersebut.  Kriteria  yang  ditemukan  tersebut  selanjutnya  diformulasikan  dalam bentuk sebagai berikut:
a. Istri berusia lanjut dan kondisinya sangat lemah sehingga tidak dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai istri.
b. Istri berkelakuan buruk.
c. Istri tidak dapat melayani dan mengimbangi kebutuhan biologis suami.
Penulis sepakat mengatakan bahwa seorang istri yang tidak dapat melayani dan mengimbangi kebutuhan biologis suami dikategorikan sebagai salah satu kriteria dari istri tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai  istri,  karena  permasalahan  biologis merupakan  salah  satu  kebutuhan  mendasar  di  dalam  perkawinan,  sehingga  apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka akan berdampak kurang baik dalam hubungan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hazairin. (1968). Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia. Tintamas.
I Made Pasek Diantha. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. PT Fajar Interpratama Mandiri.
Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi (1st ed.). Alfabeta.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
. Pustaka Pelajar.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 3019, 1 (1974).
Pustaka Yustisia. (2006). Kompilasi Hukum Islam. Pustaka Widyatama.
Riduan Syahrani. (1978). Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia. Alumni Press.
Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2019). Penelitian Hukum Normatif (Stephen & Rinaldy, Eds.; 1st ed., Vol. 19). PT Raja Grafindo Persada.
Titik  Triwulan  Tutik.  (2006). Pengantar  Hukum  Perdata  di  Indonesia,  .  Prestasi  Pustaka Publisher.
Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum : KUH Perdata, KUHP dan KUHAP, Wipress (2008).