## Perkembangan Peradilan Administrasi Pasca Lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

## Firzhal Arzhi Jiwantara
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Nusa Tenggara Barat, Indonesia Email: Firzhal@yahoo.com
Artikel info Artikel history: Diterima : 15-05-2021 Direvisi  : 10-06-2021 Disetujui : 15-06-2021
Keywords: development; administrative justice; government administration law.
Kata Kunci: perkembangan; peradilan administrasi; UU administrasi  pemerintahan.

## Abstract:
The  development  of  administrative  justice  after  the  issuance  of  the Government j Administration  Law j as  a  new  regulation  in  the  field  of state ai administrative law regarding government administration. This law a is a new thing in a the field of state administrative law ai which is ai the basis for implementing  decisions  by ai state  administrative ai bodies  and  or ai officials. Research  objectives  are  to  determine  the  development  of  administrative justice after the birth of the ai Government Administration Law. This type of research  is  normative  legal  research,  that ai normative  legal ai research  is research ai that  includes ai research  on  legal ai principles,  research  on ai legal systematics,  research ai on  legal a synchronization,  legal a history  research, and a comparative  legal a research.  This  research i uses  several ai approaches, namely ai legislation.  Statute ai approach,  conceptual i approach.  Research results, namely the birth of the Administrative Law have affected aspects of the Administrative Court, namely those related to absolute competence and general explanations and the content of Law a Number 30 a of 2014 affecting the Law Law Number a 5 of a 1986 makes the Administrative Court which was originally  a  special  Administrative  Court  to  become  a  General Administrative Court.

## Abstrak:
Perkembangan  peradilan  administrasi  pasca i lahirnya  Undang-Undang Administrasi  Pemerintahan  sebagai  pengaturan i baru  di  bidang a hukum administrasi  negara  mengenai a penyelenggaraan  pemerintahan.  Undang- undang ai ini  merupakan  hal ai baru  di  bidang aii hukum  administrasi aii negara yang menjadi ai dasar pelaksanaan dalam i pengambilan keputusan oleh i badan dan i atau  pejabat e tata  usaha i negara.  Tujuan  Penelitian  untuk  mengetahui perkembangan  peradilan  administrasi  pasca  lahirnya  Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Jenis i penelitian ini i adalah penelitian hukum a normatif,  bahwa  Penelitian j hukum  normatif  adalah e penelitian yang e mencakup  penelitian i terhadap  asas-asas  hukum,  penelitian ai terhadap sistematika ai hukum,  penelitian  terhadap a sinkronisasi  hukum,  penelitian sejarah a hukum, dan penelitian a perbandingan a hukum. Penelitian ini a menggunakan beberapa aii pendekatan, yaitu aii Perundang-undangan ( statute  approach ),  Pendekatan  Konsep  ( conceptual  approach )  Hasil Peneilitian yaitu Lahirnya Undang-Undang Administratif telah mempengaruhi  aspek-aspek  Pengadilan  Administrasi  yaitu  terkait  dengan kompetensi  absolut    dan  Penjelasan  Umum  dan  materi  muatan  Undang- Undang aii Nomor: 30 aii Tahun 2014 mempengaruhi Undang-
Undang aii Nomor:  5 aii Tahun  1986    menjadikan  Pengadilan  Administrasi yang  semula  sebagai  Pengadilan  Administrasi  khusus  menjadi  Pengadilan Administrasi Umum.

## Jurnal Indonesia Sosial Sains
Vol. 2, No. 6, Juni 2021 E-ISSN:2723 – 6595
http://jiss.publikasiindonesia.id/
P-ISSN:2723 – 6692
Coresponden author: Firzhal Arzhi Jiwantara
Email: Firzhal@yahoo.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Pembangunan a Hukum  Administrasi a Negara  adalah a prasyarat  dalam a pembangunan administrasi a negara  guna a menciptakan  Good  Governance.  Dalam  kaca a mata  administrasi negara,  reformasi a administrasi  merupakan  pembenahan  beberapa  kebijakan a hukum  yang berkaitan terhadap manajemen, proses, dan struktur baik pada bidang i keuangan, pengawasan, sumber ai daya  manusia ai aparatur,  akuntabilitas  dan ai transparansi  serta  proses ai pembuatan kebijakan dan a implementasinya. Reformasi i administrasi negara memiliki makna pula sebagai reformasi i dalam bidang i hukum administrasi i negara.
Sebagai  hukum z publik,  hukum z administrasi  berlandaskan z pada  prinsip-prinsip i negara hukum  ( rechtsstaat ),  prinsip-prinsip a demokrasi  dan  sesuai a dengan  konsep a dasar  hukum administrasi a sebagai  instrumen a yuridis  ( juridische a instrumenten ),  hukum a administrasi  juga mengandung  karakter a instrumental  (instrumental a karakter)  ( Wijoyo ,  2005).  Asas a negara hukum  berkaitan a dengan  jaminan a perlindungan  hukum z terhadap  kekuasaan a pemerintahan. Asas a demokrasi terutama berhubungan pada substansi dan prosedur dalam z penyelenggaraan pemerintahan,  baik ai berupa  pengambilan a keputusan  maupun  berupa a perbuatan-perbuatan nyata. Asas i instrumental berhubungan pada pencapaian i tujuan pemerintahan ( Wijoyo , 2005) Dengan aii diundangkannya  Undang-Undang aii Nomor  30 aii Tahun  2014  tentang Administrasi ai Pemerintahan  (selanjutnya ai disebut  UU a Administrasi  Pemerintahan)  pada tanggal  17 a Oktober  2014  adalah  langkah  yang ai sangat  mencerahkan a dalam  reformasi administrasi z pemerintahan. Hal ini i merupakan bentuk i tanggungjawab negara i dan pemerintah guna  menjamin z penyelenggaraan  pemerintahan  dan z pelayanan  publik z yang  murah,  nyaman, dan cepat. UU Administrasi Pemerintahan ini adalah salah satu i pilar reformasi i administrasi. Dalam  konteks z pemberantasan  korupsi  di z Indonesia,  UU  Administrasi z Pemerintahan ini juga merupakan z instrumen penting dalam z mencegah terjadinya z korupsi dan dalam z proses penyidikan tindak z pidana penyalahgunaan z wewenang. Selama ini pendekatan i pemberantasan korupsi,  kolusi a dan  nepotisme a lebih  diarahkan  pada a sanksi  terhadap z para  pelaku z korupsi. Padahal deteksi i dini bisa dilaksanakan dengan pendekatan prosedur i administrasi.
Salah  satu a bentuk  pengawasan a yudisial  adalah  oleh  peradilan a administrasi  yang melalui a mekanisme  suatu z gugatan  oleh  orang z atau  badan  hukum z perdata.  Pada z hakikatnya tidak berbeda z dengan tugas z peradilan pada z umumnya yaitu mempertahankan hukum j materiil dalam  hal aii ini  hukum  administrasi aii materiil.  Penjelasan  Undang-Undang ai Peradilan Administrasi  menyebutnya a sebagai  sarana  penyelesian a sengketa  antara  administrasi a negara dengan a rakyat. j Dari aspek z lain disebut j juga sebagai j sarana pemelihara j agar j penyelenggaraan pemerintahan ai oleh  aparat a pemerintah  selalu a berdasar  dan a menurut  hukum  ( Fachruddin , 2004).
UU  Administrasi ai Pemerintahan  merupakan  hukum aii materiil.  Hukum ai materiil adalah  sekumpulan a peraturan  yang  mengatur a mengenai  hal-hal a yang  wajib  dilaksanakan,
seyogyanya  dilaksanakan,  dan  tidak a dibolehkan  (dilarang).  Bisa  juga  dimaknai  bahwa, hukum ai materiil  merupakan  peraturan a yang  mencakup  mengenai  hak  dan z kewajiban.  UU Administrasi z Pemerintahan  adalah  peraturan  yang  mencakup  mengenai  hak  dan z kewajiban dalam  penyelenggaran ai pemerintahan.  Bisa  juga  dikatakan ai bahwa  UU ai Administrasi Pemerintahan merupakan peraturan z yang mengatur tentang hal-hal yang a wajib dilaksanakan, boleh  dilaksanakan,  dan  tidak a boleh  dilaksanakan  (dilarang)  oleh  pejabat a pemerintahan. Dengan demikian, UU Administrasi j Pemerintahan merupakan hukum j materiil.
Untuk z melengkapi  hukum z materiil  dibutuhkan  hukum z formil.  Hukum z formil  adalah peraturan j yang mengatur tentang z cara menegakkan j hukum materiil jika j dilanggar. UU j No. 5 Tahun z 1986 jo j UU No. 9 j Tahun 2004 j jo UU No. 51 Tahun z 2009 (selanjutnya i disebut dengan UU PTUN) merupakan hukum i formil. Keberadaan i UU PTUN ada lebih i dahulu dibandingkan dengan UU Administrasi j Pemerintahan, akan j tetapi isi dari j UU PTUN dan UU j Administrasi Pemerintahan a mengatur  hal-hal a yang  tidak a sama,  di a antaranya  menyangkut a kompetensi absolut j PTUN. UU Administrasi j Pemerintahan memberikan j kewenangan absolut j pada PTUN yang  lebih z luas  (lebih z besar).  Dengan  kewenangan z absolut  yang  lebih z besar,  kewenangan PTUN melaksanakan pengawasan z terhadap pejabat j pemerintahan juga semakin j besar.
Administrasi z pemerintahan  dalam  hal z ini  didefinisikan z sebagai  tindakan z pejabat  atau badan ai pemerintahan  yang  mempunyai a kekuatan  hukum  mengikat a secara  eksternal a yang didasarkan a kepada  pengujian a syarat  dan  prasyarat a yang  sudah  ditetapkan  dalam z undang- undang  atau  produk z hukum  lainnya.  UU  Administrasi z Pemerintahan  mengatur a hubungan antara a badan  atau  pejabat  administrasi z pemerintahan  dengan z masyarakat.  Dalam z hubungan antara  badan a atau  pejabat  administrasi a pemerintahan  dengan  masyarakat a ini  sangat a erat kaitannya  dengan z badan  atau  pejabat z yang  melakuakan  urusan z pemerintahan,  sebagaimana disebutkan z dalam  Pasal j 1  butir  1 z Undang-Undang j Nomor  5  Tahun j 1986  tentang z Peradilan Tata j Usaha z Negara (UU j PERATUN) adalah Badan z atau Pejabat Tata z Usaha Negara. Badan atau  Pejabat a Tata  Usaha  Negara ai dalam  melakukan  urusan ai pemerintahan,  mempunyai kewenangan  mengeluarkan a suatu  Keputusan a Tata  Usaha a Negara.  Keputusan  Tata a Usaha Negara  inilah a yang bersinggungan dengan z masyarakat dalam hal pelayanan z publik.
UU  Administrasi  Pemerintahan  mengatur j hubungan  hukum j antara  badan  atau j pejabat administrasi j pemerintahan dengan masyarakat j dalam wilayah hukum j publik. Undang-undang ini  menetapkan z batasan  dan  aturan z yang  memuat  kewajiban z dan  hak  kedua z belah  pihak tersebut  (badan ai atau  pejabat  administrasi ai pemerintahan  dengan ai masyarakat).  Gugatan terhadap  pelanggaran z ketentuan  undang-undang z ini  bisa  diajukan  kepada z Badan  Peradilan Tata Usaha z Negara dengan hukum z acara berdasarkan z Undang-Undang j Nomor 5 j Tahun j 1986 tentang a Peradilan j Tata  Usaha a Negara  jo. j Undang-Undang a Nomor  9 j Tahun  2004 j tentang Perubahan j atas z Undang-Undang j Nomor 5 j Tahun 1986 j tentang Peradilan z Tata Usaha j Negara jo. j Undang-Undang z Nomor  51 j Tahun  2009 j tentang  Perubahan j Kedua z atas j Undang-Undang Nomor j 5 Tahun j 1986 tentang j Peradilan j Tata Usaha j Negara.
Pada ai umumnya,  peradilan ai administrasi  negara ai bertujuan  menjamin ai persamaan kedudukan aii warga  masyarakat aii dalam  hukum. Secara  khusus aii bertujuan  menjamin terpeliharanya a hubungan  yang a serasi,  seimbang a serta  selaras a antara  aparatur a di  bidang a tata usaha a negara  dengan a para  warga a masyarakat.  Salah a satu  permasalahan a pokok  dalam a studi tentang a dasar-dasar  hukum a administrasi  adalah a pelajaran  tentang a adanya  atau a dikenalnya berbagai j macam kontrol j atau pengawasan j yang dapat j dilakukan terhadap j pemerintah. Dalam
melaksanakan a penyelenggaraan  pemerintahan ai untuk  kesejahteraan ai umum  dan ai pelayanan kepentingan ai umum,  maka ai terhadap  pemerintah a selaku  organ a administrasi  negara ai dapat dikenakan j berbagai bentuk j pengawasan ( Lotulung , 1986).
Namun ai dengan  berlakunya ai UU  Administrasi ai Pemerintahan,  reformasi ai hukum administrasi a negara  bergerak a menuju  paradigma a baru,  sehingga ai dibutuhkan  penyelarasan hukum ai acara  peradilan ai administrasi  yang ai harmonis.  Pelaksanaan ai harmonisasi  peraturan perundang-undangan j di  Indonesia j sudah  merupakan j suatu  kebutuhan j yang  mendesak j karena permasalahan ai pembangunan  hukum ai semakin  hari ai membutuhkan  pendekatan ai yang  lebih komprehensif.  Pendekatan ai penanganan  pembangunan ai yang  masih ai mengandalkan  pada pendekatan a sektoral  hanya a akan mengakibatkan a penyelesaian  yang a tambal  sulam, sehingga tidak a menyelesaikan berbagai a permasalahan dalam j pelaksanaan pembangunan j nasional yang ada.
UU  Administrasi aii Pemerintahan  sebagai aii pengaturan  baru aii di  bidang aii hukum administrasi aii negara  mengenai  penyelenggaraan  pemerintahan. Undang-undang aii ini merupakan a hal baru a di bidang a hukum administrasi a negara yang a menjadi dasar a pelaksanaan dalam a pengambilan keputusan a oleh badan a dan atau a pejabat  tata a usaha negara. Pelaksanaan administrasi a pemerintahan sebelum a dikeluarkannya Undang-Undang a Nomor 30 Tahun 2014 selain a berdasarkan  peraturan ai perundangan  yang ai berlaku  juga ai berdasarkan  norma, asas hukum a administrasi  negara a yang  ada.  Norma a serta  asas a hukum  administrasi a negara  yang sifatnya aii tidak  tertulis, pada  prakteknya ai banyak  menimbulkan aii ketidakjelasan  dalam penyelenggaraan a pemerintahan. Norma a serta asas a hukum administrasi a negara tersebut a perlu untuk aii diberi  bentuk aii dalam  hukum aii positif,  sehingga aii dapat  menjadi aii dasar  dalam penyelenggaraan a pemerintahan.
UU  Administrasi a Pemerintahan  sebagai a hukum  materiil a bidang  hukum a administrasi negara a dan sebagai a dasar hukum a penyelenggaraan pemerintahan. Di a satu sisi, sebagai a salah satu ai batu  uji ai bagi  Pengadilan ai Tata  Usaha ai Negara  dalam ai melakukan  pemeriksaan a dan pengujian a obyek gugatan. Di a dalam UU No. 30 Tahun 2014 terdapat j pengaturan-pengaturan yang a harus diserasikan a dan diselaraskan a dengan UU j No. 5 j Tahun 1986 jo j UU No. 9 j Tahun 2004 j jo j UU  No.51 j Tahun  2009 j tentang j Perubahan  Kedua j Atas  UU a No.  5 a Tahun a 1986 tentang Peradilan j Tata Usaha j Negara.
UU  Administrasi a Pemerintahan  meniscayakan j adanya  pengaturan j yang  jelas j terhadap tertib a administrasi pemerintahan a dalam menjalankan a pemerintahan seperti a mengatur tentang kewenangan, jenis-jenis  Keputusan, sistem  dan ai model  pengujian aii Keputusan,  sanksi administratif aii dan  lain aii sebagainya.  Dalam aii konteks  penegakan aiii hukum  terhadap penyelenggaraan a pemerintahan, maka a UU AP j ini juga j menjadi landasan j baru bagi j Peradilan Tata j Usaha Negara j dalam menguji j sengketa Tata j Usaha Negara.

## Metode Penelitian
Dalam  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupundoktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Adapun  jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penyusunan  tesis  ini  adalah  penelitian  hukum  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hokum ( Hadjon , 1997).
Untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini akan dipergunakan beberapa  pendekatan  masalah  adalah j Pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ) yaitu  sebuah  pendekatan  dengan z menggunakan  peraturan z perundang-undangan  sebagai bahan  hukum j primer.  Menurut  ( Marzuki ,  2017)  yang j dimaksud  dengan j pendekatan perundang-undangan  yaitu  pendekatan ai dengan  menggunakan  legislasi ai dan  regulasi. Pendekatan  konseptual  ( conseptual  approach )  diperlukan  untuk  mengkaji  kejelasan  yang berkaitan  dengan  konsep  tentang  sebuah  pendekatan  yang ai beranjak  dari ai pandangan- pandangan  dan z doktrin-doktrin  yang z berkembang  di  dalam  ilmu z hukum  yaitu  pandangan- pandangan dan z doktrin-doktrin tentang z hukum perjanjian z dalam hal ini khususnya z mengenai perkembangan  peradilan  administrasi  pasca  lahirnya  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan.  Sebagaimana  pendapat aii Peter  Mahmud  Marzuki,  bahwa  di  dalam menggunakan a pendekatan  konseptual a perlu  merujuk a prinsip-prinsip  hukum.  Prinsip-prinsip ini  bisa  ditemukan  dalam a pandangan-pandangan  sarjana a ataupun  doktrin-doktrin a hukum. Meskipun  tidak  secara a eksplisit,  konsep a hukum  bisa  juga z ditemukan  di  dalam a Undang- undang.
Sumber  Bahan  Hukum  penelitian j ini  terdiri  dari  bahan j hukum  primer  ( primary  legal resourse ),  bahan a hukum  sekunder ai ( secondary a legal  resourse ) dan  bahan a hukum  tersier ( tertiary legal resource ). Bahan hukum primer ( primary legal resourse ) yakni a bahan a hukum yang  mengikat  yang  bersifat a autoritatif  artinya a mempunyai  otoritas, seperti  perundang- undangan, catatan resmi j atau risalah j dalam pembuatan j perundang-undangan   yang berkaitan dengan  perkembangan  peradilan  administrasi  pasca  lahirnya  Undang-Undang  Administrasi Pemerintahan.  Bahan j hukum  sekunder j ( secondary legal j resourse )  yakni  bahan a hukum  yang memberikan a penjelasan terhadap a bahan hukum a primer seperti a buku-buku, hasil a penelitian, jurnal a ilmiah, j artikel,  pendapat  dari para ahli, pendapat  dari para sarjana, hasil j karya ilmiah bidang a hukum,  surat a kabar,  dan a bahan-bahan  hukum a pendukung  lainnya.  Bahan a hukum tersier ai ( tertiary  legal a resource )  yakni a bahan  hukum a yang  dapat a memberikan  petunjuk maupun a penjelasan  teriadap  bahan a hukum  primer a dan  sekunder a seperti  ensiklopedia  dan kamus j hukum, Kamur Besar j Bahasa Indonesia, j dan berbagai kamus j lainnya.

## Hasil dan Pembahasan
1.1. Implikasi Undang-Undang Administrasi j Pemerintahan terhadap j fungsi PTUN UU a No.  30 a Tahun a 2014 a tentang a Administrasi  Pemerintahan a berkedudukan  sebagai hukum j materiil dari sistem j Peradilan Tata Usaha j Negara, sementara hukum j formilnya adalah UU a No.  5  Tahun a 1986  jo a UU  No.  9 a Tahun  2004 a jo  UU a No.  51 a Tahun  2009 a tentang Perubahan a Kedua  Atas a UU  No.  5 a Tahun  1986  tentang a Peradilan  Tata a Usaha  Negara. Hubungan a hukum  yang  timbul z antara  hukum z materiil  dan  hukum z formil  adalah  bersinergi satu z terhadap  yang z lain,  agar  sistem z Peradilan  Tata z Usaha  Negara  bisa  terlaksana z dengan baik.  Peradilan a Tata  Usaha z Negara  melaksanakan  pengujian z terhadap  keputusan z dan/  atau tindakan z Badan  atau  Pejabat z Tata  Usaha Z Negara  berdasarkan j perundang-undangan a yang sesuai a dengan z UU  No.30 j Tahun  2014 j tentang z Administrasi  Pemerintahan j serta z perundang- undangan yang j sesuai dengan dasar j gugatan Penggugat serta j Asas-asas Umum j Pemerintahan yang Baik.
Sesuai z dengan  interpretasi z sistematis  untuk  melihat z hubungan  hukum z antara  UU  No. 30 Tahun 2014 tentang z Administrasi Pemerintahan z dengan UU j No. 5 j Tahun j 1986 jo j UU No.
9  Tahun  2004  jo  UU  No.  51  Tahun  2009  tentang z Perubahan  Kedu z Atas  UU  No.  5  Tahun 1986  tentang z Peradilan  Tata z Usaha  Negara,  bisa  dikatakan z bahwa  sengketa z Administrasi Pemerintahan j yang disebut Pasal 85 ayat (1) dan (2) UU z No.30 Tahun 2014 adalah j sengketa tata  usaha z negara  sesuai a isi z Pasal  1  angka  4  UU  No.  5  Tahun  1986  tentang z Peradilan  Tata Usaha z Negara.
Pasal  24  ayat  (2)  UUD  1945  menyebutkan z bahwa  kekuasaan z kehakiman  dilakuakan oleh Mahkamah z Agung dan badan z peradilan dibawahnya, yaitu j lingkungan peradilan j umum, lingkungan  peradilan z agama,  lingkungan  peradilan z militer,  lingkungan  peradilan  tata z usaha negara z dan oleh sebuah Z Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut j di tegaskan kembali j dalam j Pasal 18, 25 UU No. 48 Tahun 2009 tentang j Kekuasaan j Kehakiman, dan menunjukkan j kompetensi setiap badan aiii peradilan berdasarkan aii perundang-undangan aiii yang menjadi aiii dasar pembentukannya.
Gambar 2.1. Sistem Peradilan Tata Usaha Negara
Kompetensi a absolut  mengenai  kewenangan a mengadili  sengketa a tata  usaha a negara ditegaskan a pada  Pasal a 47  UU a No.  5  Tahun a 1986 a tentang a Peradilan  Tata a Usaha a Negara, menyatakan ai bahwa  Pengadilan  bertugas ai dan  berwenang aii memeriksa,  memutus aii dan menyelesaikan ai sengketa  Tata a Usaha  Negara.  Pasal a 87  huruf  a  UU a No.30  Tahun  2014 menyebutkan j bahwa Keputusan j Tata Usaha j Negara sebagaimana z dimaksud dalam UU j No.5 Tahun j 1986 jo z UU a No. 9 Tahun a 2004 jo UU z No. 51 a Tahun 2009 a harus z dimaknai j sebagai penetapan a tertulis  yang  juga a mencakup  tindakan ai faktual.  Hal  ini ai berhubungan  dengan kompetensi z absolut badan j peradilan.
Dengan ai berlakunya  UU a No.  30 a Tahun  2014  tentang a Administrasi a Pemerintahan, kewenangan j absolut PTUN mengalami z perluasan. Berdasarkan UU j PTUN, kewenangan j atau kompetensi  absolut a PTUN  terbatas ai menangani ai sengketa ai yang  obyeknya  KTUN a tertulis. Lebih a detailnya,  KTUN  sebagaimana a dimaksud  dalam a Pasal  1 a angka  3 a UU  No.  5 a Tahun 1986 jo j Pasal 1 j angka 9 UU j No. 51 Tahun j 2009 j adalah sebagai j berikut:
“ KTUN adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau  Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual  dan final,  yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.
Berdasarkan  ketentuan a tersebut,  ditunjukkan a bahwa  kewenangan  atau a kompetensi absolut  PTUN a dibatasi  pada a KTUN  yang tertulis a dan bersifat a individual, dengan z demikian KTUN z yang  berlaku Z umum  (tidak z individual)  dan  tindakan a nyata  yang a dilakukan  oleh pejabat j pemerintahan bukan j menjadi obyek j sengketa yang j menjadi kewenangan j PTUN.
Selanjutnya  dalam a UU  AP,  konsepsi a KTUN  ini  diatur z lebih  detail  dan z menyeluruh,
sehingga ai menimbulkan  konstruksi ai baru  tentang ai elemen-elemen  yang ai terkandung  dalam KTUN j yang akan j menjadi obyek j gugatan di Pengadilan j Tata Usaha j Negara (PTUN). Pasal 1 butir  7  berbuny a Keputusan  administrasi a pemerintahan  yang a juga  disebut  Keputusan a Tata Usaha a Negara  atau  Keputusan a Administrasi  Negara  yang a selanjutnya  disebut a Keputusan adalah ketetapan a tertulis yang dikeluarkan a oleh Badan dan/atau z pejabat pemerintahan z dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Ruang a lingkup  sumber a terbitnya  KTUN a yang  berpotensi menjadi a sengketa di PTUN j juga semakin j luas karena disebutkan j dalam Pasal 87, Keputusan Badan j dan/atau Pejabat j TUN di lingkungan j eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara j lainnya.
Peradilan a administrasi  sesungguhnya j merupakan  genus j peradilan  (Fachruddin,  2004). Montesquieu j dan Kant yang j mempertahankan j pandangan klasik j berpendirian bahwa j undang- undang adalah j satu-satunya sumber hukum z positif. Hakim z harus mengadili j menurut undang- undang  dan ai tidak  boleh ai menilai  inti ai atau  keadilan ai dari ai undang-undang  ( Fachruddin , 2004). Sementara a Undang-undang  selalu a tidak  sempurna ai karena  pembuatnya a tidak  dapat memprediksi a segala  sesuatu z yang  akan a terjadi  di z kemudian  hari.  Putusan z adalah  hakikat peradilan, z inti  dan z tujuan dari z segala kegiatan z atau proses z peradilan, memuat z penyelesaian perkara a yang  sejak a proses  bermula a telah  membebani a pihak-pihak.  Dari a rangkaian  proses peradilan tidak j satupun di j luar putusan j peradilan yang dapat j menentukan hak suatu j pihak dan beban  kewajiban ai pada  pihak  lain,  sah ai tidaknya  suatu a tindakan  menurut ai hukum  dan meletakkan a kewajiban  untuk ai dilaksanakan  oleh ai pihak  yang ai diwajibkan  dalam ai perkara. Diantara j proses peradilan j hanya putusan yang j menimbulkan konsekuensi j krusial kepada j para pihak ( Fachruddin , 2004).
Perubahan ai signifikan  mengenai ai konstruksi  definisi ai KTUN  dalam ai UU  AP a akan memperluas  makna ai KTUN  tersebut.  Definisi ai sebuah  KTUN a hanya  menggunakan a kriteria berupa  ketetapan a tertulis,  dikeluarkan a oleh  Badan  atau j Pejabat  Pemerintahan j dan  ketetapan tersebut j dikeluarkan dalam j rangka penyelenggaraan j pemerintahan. Dibanding definisi KTUN yang j diatur dalam a UU PTUN a memberikan kriteria z yang lebih z sempit. Sebuah z KTUN harus memenuhi a unsur  konkret, individual,  dan a final,  yang a menimbulkan  akibat a hukum  bagi seseorang j atau  badan z hukum  perdata.  Dengan z adanya  definisi a yang  lebih j luas  dalam a UU AP, kriteria z KTUN dalam UU z PTUN menjadi tidak j relevan lagi. Namun j dalam pasal 87 j UU AP  menjunjukkan j kriteria  KTUN j yang  diatur z dalam  UU z PTUN  masih  diakui z eksistensinya sepanjang z diberikan pemaknaan j yang lebih j luas terhadap j makna sebuah j KTUN. Pemaknaan yang lebih luas tersebut tentunya mengakibatkan konsekuensi tersendiri.
Setelah a berlakunya  UU a No.  30  Tahun  2014,  kewenangan a absolut  PTUN j mengalami perluasan. Pernyataan j ini disimpulkan z dari pendapat ( Simanjuntak , 2014) yang z menyatakan, “Dalam  UU aii Administrasi  Pemerintahan aiii diatur  perluasan  kewenangan aii Peradilan Administrasi”. Hal ini j diperkuat  lagi j dengan j pendapat  (Wahyunadi,  2016)  yang z mengatakan bahwa  “Adanya z perubahan  konsep a hukum  yang  diatur a dalam  UU a Peratun,  memperluas kompetensi j PTUN”.  Perluasan j kewenangan tersebut adalah j sebagai j berikut:
a. Kewenangan a yang  obyek a sengketanya  adalah  KTUN a yang  mempunyai a kriteria  sebagai berikut a sebagaimana diatur a dalam Pasal 87 UU Administrasi a Pemerintahan. Berdasarkan ketentuan ai tersebut,  selain ai memeriksa,  memutus, ai dan  menyelesaikan ai sengketa  yang obyeknya ai KTUN  yang ai tertulis,  PTUN  juga ai berwenang  memeriksa, memutus,  dan menyelesaikan j tindakan nyata yang j dilakukan oleh pejabat j TUN. Selain itu j juga diberikan
kewenangan a memeriksa, memutus, z dan  menyelesaikan ai keputusaan  yang  berlaku ai bagi masyarakat;
b. Kewenangan a memeriksa,  memutus a dan  menyelesaikan ai gugatan  tentang ai ada  tidaknya unsur a penyalahgunaan wewenang;
c. Kewenangan aii memeriksa,  memutus, dan  menyelesaikan aii permohonan  penerimaan keputusan j fiktif positif.
Perluasan z ( expantion) kompetensi z absolut  PTUN z akan  menyebabkan z jumlah  kasus yang z dimintakan  penyelesaiannya z oleh  masyarakat z ke  PTUN z juga  semakin z tinggi.  Hal z ini dapat z menyebabkan tekanan, z intervensi, pengaruh z dari lembaga z eksternal maupun z dari para pihak z juga  semakin z tinggi.  Intervensi j terhadap  hakim j yang  mengadili j dalam  perkara j yang obyeknya j berdasarkan  UU j Administrasi a Pemerintahan  disampaikan a sebagai  berikut:  Agar proses a persidangan dapat a berjalan dengan a baik serta a putusan berpihak a pada keadilan a harus dilakukan a penyesuaian  terlebih a dahulu.  Pada  proses a peradilan  yang a pertama  UU a ini,  yaitu yang aii melibatkan  PT  TUN aii Medan  dan aii pengacara  kondang  O.C.  Kaligis aii ternyata menimbulkan ai masalah.  Hakim ai dan  pengacara  terlibat ai kasus  suap  dan ai saat  ini  sedang diperiksa  oleh a KPK.  Hal  ini  menandakan a rentannya  UU  ini z terhadap  penyalahgunaan j jika tidak dibarengi j dengan perbaikan j sumber daya j manusia ( Heriyansyah , 2017).
Berdasarkan a pendapat  tersebut a menunjukkan  bahwa, dalam  proses a peradilan  yang perkaranya a mendasarkan pada j UU Administrasi a Pemerintahan telah a terjadi kasus j suap, yang menunjukkan ai bahwa  integritas ai hakim  rendah  dan ai mudah  dipengaruhi ai para  para a pihak khususnya ai pemohon  dalam ai memutus  perkara.  Adanya ai kasus  suap ai dalam  penanganan sengketa a yang mendasarkan a pada UU a Administrasi Pemerintahan a tersebut, memperlihatkan bahwa ai fungsi  PTUN ai yang  semakin a lemah,  karena ai PTUN  tidak  dapat a berfungsi  untuk mendorong j terwujudnya pemerintah j yang bersih dan j berwibawa.
Perluasan  ( expantion) kompetensi aii absolut  pengadilan aii akan  memperkuat ai atau memperlemah ai fungsi  PTUN a tergantung  pada a independensi  pengadilan ai termasuk  hakim- hakim maupun j staf pengadilan j yang lain. Pentingnya j independensi lembaga j peradilan adalah sebagai j berikut:
“ Judicial  independence  is  often  misunderstood  as  something  that  is  for  the benefit of the judge. It is not. It is the public’s guarantee that a judge will be impartial. Judicial independence protects individuals and the community. The protection of judicial independence is  enforced so  that the parties will know they were dealt with fairly, that they received a fair trial, and a fair hearing from a judge insulated from any improper outside  influence  and  who  was  bound  only  by  his  or  her  oath  of  office,nwhich  is  to render  justice  according  to  law.  To  be  efficient  and  meet  its  objective,  judicial independence  must  also  protect  judges.  Judges  have  a  responsibility  to  protect  their independence and impartiality. They do so not out of self-interest, but as an obligation to the public, which has entrusted them with decision-making power and to whom they are ultimately  accountable  to  maintain  the  public’s  confidence  in  the  justice  system.  The protection  of  judicial  independence  is  intended  to  go  much  farther  than  simply  any particular case or any particular persons who cannot otherwise resolve their problems. The protection is for the entire community. It is a public trust. The community must have confidence  in  its  system  of  justice  and  be  comfortable  in  the  knowledge  that  fairness,
openness, and immunity from improper influence are characteristics of its judiciary. In this  way,  the  community  will  believe  that  all  citizens  can  expect  the  same  treatment according to the Rule of Law [What is the “Rule of Law? ”(Why is Judicial Independence Important to You?, 2020).
Independensi pengadilan aii penting untuk aiii masyarakat, sehingga aiii masyarakat mendapatkan ai jaminan  akan a memperoleh  perlindungan ai yang  adil ai dari  lembaga a peradilan. Keberadaan j pengadilan  tanpa j dilengkapi  dengan j independensi  dar j dari  hakim  dan  pegawai pengadilan a lainnya,  maka ai keberadaan  lembaga a peradilan  tidak  ada  gunanya a dan  hanya merupakan ai pemborosan  uang ai negara.  Harus ai ada  standar ai indenpendensi  hakim ai dan diimplementasikannya j standar tersebut j oleh para j hakim dan staf j pengadilan.
Standar j independensi pengadilan j adalah sebagai j berikut:
a. individual judges should enjoy personal independence and substantive independence. Personal  independence  means  that  the  terms  and  conditions  of  judicial  service  are adequately secured so as to ensure that individual judges are not subject to executive control.  Substantive  independence  means  that  in  the  discharge  of  his/her  judicial function  a  judge  is  subject  to  nothing  but  the  law  and  the  commands  of  his/her conscience;
b. the Judiciary as a whole should enjoy autonomy and collective independence vis-àvis the Executive;
c. participation in judicial appointments and promotions by the executive or legislature is  not  inconsistent  with  judicial  independence  provided  that  appointments  and promotions of judges are vested in a judicial body in which members of judiciary and the legal profession form a majority. Appointments and promotions by a non-judicial body  will  not  be  considered  inconsistent  with  judicial  independence  in  countries where,  by  long  historic  and  democratic  tradition,  judicial  appointments  and promotion operate satisfactorily;
d. the Executive may participate in the discipline of judges only in referring complaints against  judges,  or  in  the  initiation  of  disciplinary  proceedings,  but  not  the adjudication  of  such  matters.  The  power  to  discipline  or  remove  a  judge  must  be vested in an institution, which is independent of the Executive. The power of removal of a judge should preferably be vested in a judicial tribunal. The Legislature may be vested with the powers of removal of judges, preferably upon a recommendation of a judicial  commission;  e.  the  Executive  shall  not  have  control  over  judicial  functions ( New -Delhi Standards, 2020) .
Pernyataan j tersebut di j atas bisa diartikan j sebagai berikut:
a. independensi  yang ai harus  dimiliki  hakim aii yaitu  personal aii independence  dan substantive j independence.  Independensi j personal  berarti  bahwa j keadaan  atau j situasi pelaksanaan a tugas  yang  aman a dan  bebas a dari  pengaruh a eksekutif.  Independensi substantif a berarti  bahwa a dalam  melaksanakan a tugas  dan a kewenangan  memeriksa, memutus, dan menyelesaikan a sengketa, hakim z hanya berdasarkan z pada hukum z dan keyakinan hati j nuraninya;
b. pengadilan  secara ai keseluruhan  harus ai otonomi  dan ai independen  secara ai kolektif terutama terhadap j eksekutif;
c. eksekutif ai tidak  diperbolehkan ai untuk  melakukan ai pengawasan  terhadap ai fungsi pengadilan;
d. negara zi seharusnya  memberikan z kewajiban  kepada z eksekutif  untuk z melaksanakan putusan z pengadilan.  Pengadilan z seharusnya  diberikan z kekuasaan  untuk z mengawasi terhadap j pelaksanaan atau j eksekusi putusan j pengadilan;
e. gaji a dan  kenaikannya a serta  pensiun a hakim  seharusnya a independen  dan a bebas  dari control j pemerintah (seksekutif);
f. eksekutif a seharusnya z tidak  mempunyai z kewenangan  untuk z menutup  atau a menunda operasional j sistem peradilan z pada semua z jenjang peradilan. Meluasnya z kewenangan absolut ai PTUN  dalam ai kenyataannya  berpengaruh ai terhadap  independensi ai hakim PTUN j dalam memeriksa, j memutus, dan menyelesaikan j perkara.
Kelemahan e PTUN  selama e ini  di  antaranya e adalah  rendahnya  daya  paksa  pelaksanaan putusan e dan budaya e kepatuhan pejabat e pemerintahan terhadap e Putusan PTUN. Berdasarkan analisis  ( Simanjuntak ,  2014),  faktor-faktor e yang  mempengaruhi e kualitas  penegakan e hukum di  antaranya e adalah  budaya e hukum  yang e berupa  disiplin e dan  sadar e hukum,  patuh e dan  taat terhadap e hukum.  Salah e satu  standar e independensi  peradilan e seperti  yang e telah  disebutkan sebelumnya e adalah  “Negara e seharusnya  memberikan ai kewajiban  kepada a eksekutif  untuk melaksanakan ai putusan  pengadilan.  Pengadilan ai seharusnya  diberikan ai kekuasaan  untuk mengawasi j terhadap pelaksanaan j atau eksekusi putusan j pengadilan”.
Standar j tersebut  justru j yang  menjadi j kelemahan  PTUN j hingga  saat j ini,  yaitu j bahwa pengadilan tidak j mempunyai kekuatan j untuk memaksakan j agar Putusan j PTUN dilaksanakan oleh j Pejabat j Pemerintahan. Berdasarkan a hal tersebut a maka dapat j disimpulkan bahwa j PTUN belum ai memenuhi  standar ai independensi  lembaga ai peradilan  yang ai ideal.  Bertambahnya kompetensi ai absolut  PTUN ai tanpa  diimbangi ai jaminan  pelaksanaan ai putusan  yang a dapat dipaksakan a justru akan a semakin memperlemah a fungsi PTUN a sebagai lembaga a pengawasan terhadap J pemerintahan dan J sebagai pengayom J masyarakat.
1.2. Penguatan a Fungsi  PTUN  Pasca  Luasnya a Kompetensi  Absolut J PTUN  dalam  UU Administrasi Pemerintahan
PTUN  mempunyai J fungsi  sebagai J lembaga  pengawasan J yuridis  terhadap  pemerintah. Sebagai ai lembaga  pengawasan, PTUN  mempunyai ai tugas  untuk ai mengawasi  pejabat pemerintahan, apakah  pejabat ai pemerintahan  dalam a membuat  keputusan a atau  melakukan tindakan J sesuai  dengan J perauran perundangun J dangan dan J Asas Umum J Pemerintahan  yang Baik J (AUPB)  atau J tidak.  Pengertian J pengawasan  dalam J bahasa  Inggris  “ Control ”, J dalam bahasa ai Perancis  “ Controle ”,  dan aiI dalam  bahasa ai Jerman  “ Kontrolle ”,  yang ai artinya “mengawasi” atau  “mengendalikan”.  Meskipun J makna  pengawasan J dan  pengendalian J ada yang J memberikan  makna J yang  berbeda.  Berkaitan j dengan  pengertian j pengawasan,  ( Hood , 2005) mengatakan j sebagai j berikut:
“ Control  in  the  sense  used  in  this  book  is  a  synonym  for  steering  or  governance.  Put abstractly,  control  is  whatever  keeps  the  state  of  any  given  system  within  some  desired subset of all its possible states. To evaluate the existence or extent of control in that sense always  involves  judgement,  and  the  existence  of  control  can  never  be  induced  from

## indices of input or activity .”
Pengawasan ai bisa  diartikan ai sebagai  sistem a pengendalian.  Pengawasan ai merupakan upaya a menjaga  keadaan a atau  sistem  tertentu ai yang  diinginkan a dari  semua a keadaan  yang mungkin ai terjadi  di ai luar  yang ai diinginkan.  Untuk ai mengevaluasi  adanya ai atau  jangkauan pengawasan a diperlukan  penilaian,  dan a adanya  pengawasan a untuk  mengetahui a dan  menilai adanya j kecocokan input j atau kegiatan.
Pengertian j pengawasan j menurut  ( Situmorang ,  1998)  adalah j sebagai  berikut, j “Proses pengamatan j daripada pelaksanaan a seluruh kegiatan a organisasi untuk a menjamin agar a supaya semua  pekerjaan ai yang  sedang ai dilakukan  berjalan ai sesuai  dengan ai rencana  yang ai telah ditentukan sebelumnya”.
Berdasarkan a pendapat  tersebut,  menunjukkan a bahwa  pengawasan a adalah  hanyalah kegiatan ai untuk  menjamin ai kecocokan  antara ai rencana  dan ai pekerjaan  yang ai dilakukan. Pengawasan a lebih difokuskan j pada kegiatan-kegiatan yang j sedang berjalan, jadi j pengawasan sifatnya j adalab  bersifat j pencegahan  agar j ketidakcocokan  antara j rencana  dan j kegiatan  tidak terjadi.  ( Situmorang ,  1998)  memberikan aii pengertian  pengawasan aii sebagai  berikut, “Pengawasan j adalah setiap j usaha dan j tindakan dalam j rangka untuk j mengetahui sejauh j mana pelaksanaan j tugas yang j dilaksanakan menurut j ketentuan dan j sasaran yang j hendak dicapai”. “Control”  dalam j Bahasa  Inggris j mempunyai  arti j “mengawasi”  dan j “mengendalikan”, tetapi a sebenarnya  antara a istilah  “pengawasan” a dan  “pengendalian” a itu  mempunyai a makna yang ai berbeda.  Menurut  ( Muchsan ,  1997),  perbedaan j pengawasan  dan ai pengendalian  itu adalah a sebagai  berikut:  Ujud a pengawasan  adalah j kegiatan  untuk j menilai  suatu j pelaksanaan tugas j secara  de j facto,  sedangkan a tujuan  pengawasan a hanyalah  terbatas a pada  pencocokan apakah a kegiatan  yang a dilaksanakan  telah a sesuai  dengan a tolok  ukur a yang  telah a ditentukan sebelumnya a (dalam  hal a ini  berujud a suatu  rencana/plan).  Dengan a demikian  dalam a kegiatan pengawasan a tidak  terkandung a kegiatan  yang a bersifat  korektif a ataupun  pengarahan.  Itulah sebabnya aii sarjana  membedakan aii pengertian  antara aii pengawasan  dan aii pengendalian. Pengendalian aii lebih  luas aii lingkup  pengertiannya aii daripada  pengawasan, sebab  dalam pengendalian ai ini  di ai samping  kegiatan ai pengawasan  juga ai meliputi  tindakan ai korektif  dan pengarahan.  Mudahlah ai dimengerti  apabila ai sarjana  ini ai membuat  suatu ai hipotesa  bahwa pengendalian j (DAL)  adalah a pengawasan  (WAS) a ditambah  dengan a tindakan  korektif j (TK), atau ai pengawasan  (WAS) adalah  pengendalian  (DAL)  yang a dikurangi  dengan a tindakan korektif (TK).
Pengawasan ai mempunyai  makna ai yang  lebih ai sempit  dibandingkan ai pengendalian. Pengawasan a merupakan  kegiatan a menilai  apakah a suatu  kegiatan a itu  sesuai a dengan  rencana yang j telah  ditentukan j dan/atau  sesuai j dengan  peraturan i perundang-undangan a yang  berlaku. Pengawasan a tidak  meliputi a kegiatan  menindaklanjuti a dari  hasil a pengawasan  itu. Mengenai mekanisme a pengawasan, (Hood, 2005)., mengatakan a sebagai j berikut:
“ In  orthodox  constitutional  theory,  the  two  classical  institutional  mechanisms  for making  executive  government  accountable  and  keeping  it  under  control  in liberaldemocratic states are oversight by elected representatives and legal adjudication by an independent judiciary .
Berdasarkan a pendapat  Christopher a Hood  tersebut,  ada a dua  mekanisme j pengawasan institusional ai klasik  dalam ai mengawasi  eksekutif ai atau  pemerintah a yaitu  pengawasan a oleh perwakilan j terpilih (di j Indonesia dikenal j dengan lembaga j DPR) dan j putusan pengadilan yang sah j oleh pengadilan j independen termasuk j di dalamnya j PTUN.
PTUN  merupakan a salah  lembaga a yang  fungsinya a melakukan  pengawasan a terhadap pejabat a pemerintahan.  Apabila a dilihat  dari a makna  pengawasan a yang  bisa a mempunyai  dua makna a pengawasan  dan ai pengendalian,  maka ai sistem  PTUN ai merupakan  proses ai kegiatan melakukan a pengawasan terhadap j pejabat pemerintahan j dalam arti j sempit, yaitu a pengawasan tanpa a dilengkapi  dengan a kewenangan  menindaklanjuti a hasil  dari a pengawasan  itu.  Tindak lanjut a terhadap  hasil a pengawasan  tersebut a bukan  merupakan a bagian  dari a sistem  PTUN a itu sendiri. j Tindak  lanjut ai terhadap  hasil ai pengawasan  PTUN ai merupakan  kewenangan ai dari eksekutif.  Bertambah j luasnya  kewenangan j absolut  PTUN  maka j semakin  besar j harapan  dari rakyat ai pencari  untuk ai mendapatkan  keadilan ai melalui  PTUN.  Dalam ai hal  PTUN ai dapat memenuhi a harapan  rakyat j untuk  mendapatkan a keadilan,  maka a fungsi  PTUN a menjadi  kuat. Ukuran a fungsi  PTUN a itu  kuat a atau  tidak,  menurut a penulis  dapat a dilihat  dari a perlindungan hukum j yang adil j yang diperoleh j rakyat pencari j keadilan. Semakin j besar kewenangan j absolut PTUN  dan ai semakin  besar ai harapan  masyarakat ai terhadap  PTUN ai untuk  mendapatkan perlindungan a hukum,  tetapi a sebaliknya  daya a paksa  terhadap a pelaksanaan  putusan a PTUN masih a rendah.  Hal a ini  akan  menyebabkan ai masyarakat  tidak ai mendapatkan  perlindungan hukum j yang adil j dari PTUN.
Selain a sebagai  lembaga i pengawasan,  PTUN j juga  mempunyai j fungsi  sebagai j lembaga peradilan.  Fungsi ai peradilan  adalah ai menegakkan  hukum a dan  keadilan a yang  berlandaskan dasar a negara yaitu a Pancasila. Lembaga j peradilan berfungsi j sebagai penegak j hukum bertugas untuk j memeriksa,  mengadili, a dan  memutus a setiap  perkara a yang  diajukan a kepadanya  agar mendapatkan a keadilan.  Perkara a yang  masuk a tidak  boleh a ditolak  hakim a pengadilan  dengan alasan a tidak  mampu a atau  tidak a ada  hukum a yang  dapat a dipakai  untuk a menyelesaikannya (Undang-Undang  Republik  Indonesia,  2009).  Jenis j perkara  yang j masuk  disesuaikan j dengan tugas j dan kewenangan j dari tiap j lembaga peradilan j yang  ada.  Lembaga j peradilan merupakan lembaga j yang berfungsi j menegakkan hukum j dan keadilan j dengan baik, apabila j dalam sistem peradilan ai tersebut  ada ai jaminan  bahwa ai eksekusi  putusan ai dapat  dipaksakan, sehingga penggugat j benar-benar  mendapat a perlindungan  hukum a hingga  tuntas,  yaitu a putusan  benar- benar j dapat dilaksanakan. Eksekusi j sebagai tindakan j hukum yang j dilakukan oleh j pengadilan kepada j pihak yang j kalah dalam j suatu perkara j merupakan aturan j dan tata j cara pengajuan j dari proses a pemeriksaan perkara. Eksekusi a dengan kata a lain merupakan j pelaksanaan isi a putusan hakim a yang  dilakukan a secara  paksa a dengan  bantuan a pengadilan,  apabila a pihak  yang a kalah tidak j mau melaksanakan j putusan tersebut j secara sukarela ( Holijah , 2014).
Pelaksanaan aii putusan  PTUN aii diserahkan  kepada aii kesukarelaan  pejabat aii untuk melaksanakannya.  Berdasarkan ai hal  tersebut ai di  atas  menunjukkan ai bahwa,  pelaksanaan (eksekusi) j putusan PTUN j bukan merupakan j bagian dari j fungsi PTUN, tidak j seperti lembaga peradilan j seperti  peradilan j perdata,  peradilan j pidana,  peradilan j agama,  di  mana j pelaksanaan atau j eksekusi putusan j merupakan bagian j dari sistem j peradilan j itu sendiri. Dapat j disimpulkan bahwa,  sistem j peradilan  tata j usaha  negara j tidak  tuntas j dalam  mengatur a proses  penyelesaian sengketa a hingga  eksekusi a putusan.  Padahal a secara  umum,  semua a proses  peradilan a seperti
peradilan a perdata,  peradilan a pidana,  dan a peradilan  agama,  mengatur a penyelesaian  sengketa hingga ai pengaturan  mengenai ai eksekusinya.  Hal  ini ai dapat  disimpulkan ai dari  tugas ai dan wewenang j PTUN yaitu “menyelesaikan a sengketa TUN”.
Fungsi ai peradilan  PTUN ai dapat  dilihat ai pada  tujuan ai PTUN  dalam ai memberikan perlindungan j hukum  yang j adil  bagi  pencari j keadilan.  Fungsi j peradilan  PTUN j nampak  pada proses aii pelaksanaan  tugas aii dan  wewenang aii PTUN  dalam aii memeriksa,  memutus ai dan menyelesaikan aii sengketa  tata aii usaha  negara.  Dari aii proses  memeriksa,  memutus aii dan menyelesaikan aii sengketa  tata aii usaha  negara aii tersebut,  pencari aii keadilan  mendapatkan penyelesaian j yang memuaskan j yaitu gugatan j dikabulkan dan j putusannya dapat j dilaksanakan, sehingga a pencari  keadilan a dapat  menikmati a kemenangannya.  Dalam a hal  pencari a keadilan dapat aii menikmati  kemenangannya, maka  dapat ai dikatakan  bahwa aii pencari  keadilan mendapatkan j perlindungan hukum j yang adil j dari proses j peradilan tersebut. Berkaitan j dengan fungsi j PTUN,  ( Dani ,  2020)  mengatakan,  “Semangat a pembentukan  peradilan ai tata  usaha negara ai di  Indonesia ai lebih  kepada ai menjalankan  fungsi a pengawasan  eksternal a pemerintah ketimbang menggali kebenaran materil”.
Fungsi j pengawasan  lebih j menonjol  pada j lembaga  PTUN,  daripada j fungsinya  sebagai lembaga ai peradilan  dalam ai menyelesaikan  Sengketa ai TUN,  sehingga ai fungsinya  sebagai lembaga a peradilan  dalam a menyelesaikan  masalah a menjadi  kurang a kuat.  Seharusnya a fungsi pengawasan a maupun  fungsi a peradilan  tidak a dibenturkan  satu a sama  lain,  akan a tetapi  dua- duanya aii diperhatikan  secara aii seimbang  sehingga aii PTUN  berfungsi ai sebagai  lembaga pengawasan a maupun  sebagai a lembaga  peradilan a sehingga  terbentuk a lembaga  PTUN a yang kuat a yang  mampu a menyelesaikan  sengketa a tata  usaha a negara  secara a tuntas.  Ketika a fungsi PTUN a sebagai  lembaga ai peradilan  kurang ai kuat,  maka a perlindungan  hukum a bagi  pencari keadilan ai tidak  dapat ai diwujudkan  secara aii optimal.  Manakala aii pejabat  pemerintahan mempunyai a kesadaran  yang a tinggi  untuk a melaksanakan  putusan a pengadilan,  maka a pencari keadilan aii mendapatkan  perlindungan ai hukum  yang ai adil.  Sebaliknya ai manakala  pejabat pemerintahan ai tidak  mempunyai ai kesadaran  untuk ai melaksanakan  putusan ai maka  pencari keadilan ai tidak  akan ai mendapatkan  jaminan ai perlindungan  hukum ai yang  kuat ai dan  tidak mendapatkan j keadilan.
Berdasarkan ai penelitian  yang ai dilakukan  tim ai Pusat  Penelitian ai dan  Pembangunan Hukum j dan Peradilan j Mahkamah Agung, menunjukkan j bahwa 93,1 persen j menjawab upaya paksa e belum efektif e menjamin kepatuhan e pejabat terhadap e putusan e PTUN ( Penelitian MA, 2015)  Upaya a yang  pernah e dilakukan  untuk j meningkatkan  daya j paksa  terhadap j pelaksanaan Putusan j PTUN  UU j No.  9 j Tahun  2004  jo j UU j No.  51 j Tahun  2009  telah j mengatur j mengenai uang a paksa  pemerintahan a (dwangsom),  tetapi a ketentuan  tentang a uang  paksa a (dwangsom) tersebut a tidak  dapat a dilaksanakan  karena a belum  ada a peraturan  yang a mengatur  mengenai mekanisme j dalam penerapan j uang paksa j dan lembaga j yang menerapkan j uang paksa j tersebut ( Harjiyatni &  Suswoto,  2017).  Selain a sanksi  berupa a uang  paksa a (dwangsom),  juga a dapat diterapkan a sanksi administratif j bagi pejabat j yang tidak j taat pada j putusan. Hal j ini juga j sudah diatur ai dalam  UU ai No.  30  Tahun  2014,  namun ai pelaksanaannya  juga ai tergantung  pada kesukarelaan ai pada  pejabat ai pemerintahan  atau ai atasannya.  Sepanjang ai mereka  juga a tidak melaksanakan, maka  tidak ai ada  lembaga ai atau  pejabat a yang  diberikan a wewenang  untuk memaksa j supaya pejabat j melaksanakan putusan.
Wacana j untuk  mengatur j bahwa  ketidakpatuhan j pada  putusan j PTUN  dapat j dikenai
sanksi j pidana bukan j merupakan yang j mustahil. Ada j negara yang a memberikan sanksi a pidana bagi  pejabat a pemerintahan  yang j tidak  taat j pada  putusan.  Dalam j laporan  kongres j di  Madrid 2004 j disebutkan:
“ As  we  pointed  out  in  previous  pages,  imprisonment  is  a  measure  attached  to  legal orders  close  to  English  law  (see  reports  from  Australia  or  England  and  Wales,  but  also Finland), although it is clear that each system has undergone different experiences. In other States such as Colombia, the arrest of authorities can be an alternative in order to dissuade non-compliance,  albeit  under  specific  circumstances  (such  is  the  case  of  constitutional remedies known as “terminating, concluding protection and civil actions ”).
In  Austria,  civil  servants  who  use  their  powers  in  order  to  breach  individual rights,  either  conscious  or  unconscious  of  their  actions,  will  be  punished  according  to  the Austrian Criminal Code and judged by the criminal courts. The Criminal  Code will also be implemented in Belgium in specific cases where a civil servant eludes the obligations set out in  a  court’s  decision,  or  in  the  order  of  a  higher  administrative  authority.  Criminal proceedings  can  also  be  initiated  when  the  civil  servant  eludes  an  extended  time-limit granted by the court ( General Reports Of Congresses, 2004).
Laporan ai Kongres  tersebut ai menunjukkan  bahwa aii negara-negara  seperti ai Inggris, Kolumbia, Austria,  dan a Belgia  menerapkan a sanksi  pidana a pada  pejabat a pemerintahan  yang tidak a patuh pada a Putusan PTUN. Apapun a sanksi yang j diberikan pada j pejabat pemerintahan baik j itu  sanksi j denda,  sanksi a pidana  maupun a sanksi  administrasi,  ada a hal  yang a tidak  bisa ditawar a lagi, yaitu j adanya lembaga a yang mempunyai a kewenangan untuk a menjamin Putusan PTUN a dilaksanakan  oleh ai pejabat  pemerintahan.  Dalam ai hal  ini ai perlu  dibentuk ai lembaga eksekusi a terhadap  Putusan a PTUN.  Lembaga a eksekusi  tersebut a bisa  merupakan a lembaga  di bawah j kekuasaan  eksekutif, j tetapi  lembaga j tersebut  diberikan j kewenangan  yang j kuat  untuk melaksanakan a tugasnya  yaitu a melaksanakan  sanksi a bagi  pejabat a pemerintahan  yang a tidak patuh j pada Putusan j PTUN.
Untuk a penguatan  fungsi a PTUN  yang a lain  seiring ai dengan  meluasnya a kompetensi absolut a PTUN  adalah a dengan  menjaga a independensi  hakim.  Untuk a menjaga  independensi pengadilan a pada  umumnya a dan  independensi a hakim  pada a khususnya,  maka a dapat  dimulai dari a rekrutmen  pegawai a pengadilan.  Pegawai a pengadilan  itu a tidak  hanya a mencakup  hakim saja, tetapi a juga pegawai a pengadilan yang j lain seperti j panitera, karena j dalam praktek j selama kolusi ai dengan  pengadlan ai juga  melibatkan ai pegawai  pengadilan ai seperti  panitera.  Dalam rekrutmen ai diupayakan  untuk aii dapat  menghasilkan ai pegawai-pegawai  pengadilan ai yang berkualitas ai dan  berintegritas ai yang  tinggi.  Berkaitan a dengan  rekrutmen a hakim,  ( Sihaloho , 2016) mengatakan j sebagai berikut, Untuk j mendapatkan hakim j yang memiliki j kriteria-kriteria yang a memiliki  integritas a tinggi,  disiplin, a kepribadian  yang a tidak  tercela, a adil,  profesional, maka ai proses  seleksi ai hakim  merupakan ai bagian  penting,  tanpa ai adanya  proses ai seleksi pengangkatan a hakim  akan a berdampak  pada j sistem  peradilan j yang  tidak j dapat  mewujudkan keadilan j dalam penegakan j hukum.
Dalam a hal  rekrutmen ai menghasilkan  hakim-hakim a yang  memiliki a integritas  tinggi, berkepribadian a baik, professional, a pasti akan a menjadi hakim a yang mempunyai j kinerja yang
baik ai dan  mampu ai menyelesaikan aii kasus  dengan aii adil.  Lebih ai lanjut  ( Sihaloho ,  2016) mengatakan,  “Pelaksanaan ai seleksi  pengangkatan ai hakim  dengan ai jujur,  transparan, dan akuntabel j tanpa  unsur j Korupsi,  Kolusi, j dan  Nepotisme, j sehingga  mendapatkan j calon  hakim sesuai ai kriteria  dan ai mendapatkan  kepercayaan ai masyarakat  terhadap ai sistem  hukum ai di Indonesia”. Untuk j mendapatkan  hakim j yang  berintegritas j yang  tinggi a dan  profesional a perlu ada a inovasi dalam a melakukan rekrutmen a pegawai pengadilan a (rekrutmen dan j pengawasan), misalnya a rekrutmen dengan a melibatkan a perguruan a tinggi.
Untuk j menjaga  independensi j pengadilan  khususnya j independensi  hakim,  maka j perlu ditingkatkan j pengawasan terhadap j kinerja pegawai j pengadilan. Pengawasan j terhadap kinerja hakim ai selama  ini ai kewenangannya  telah ai diberikan  kepada ai Komisi  Yudisial. Secara kelembagaan a Komisi Yudisial j mempunyai keterbatasan j dalam mengawasi j perilaku hakim.
Kehadiran j Komisi  Yudisial j (KY)  dipandang j mampu  menjawab j masalah  internal j yang dihadapi j Mahkamah Agung j sebagai pemegang j kekuasaan kehakiman j tertinggi hingga j tingkat bawah.  Bahkan ai keberadaan  KY ai sanggup  melompat ai jauh  dijaga ai penegakkan  hukum, khususnya j pengawasan  terhadap j perilaku  hakim.  Pada j awal  kehadirannya j tidak  banyak j yang memperkirakan a KY akan a mampu menjaga a dan menegakan a kehormatan, keluhuran j martabat hakim ai serta  perilaku a hakim.  Mengingat a kewenangan  ini a mempunya  arti a yang  sangat a luas. Secara ai sempit  wewenang ai ini  dapat a digambarkan  sebagai ai wewenang  pengawasan ai hakim terutama ai perilaku  hakim.  Wewenang aii tersebut  masih ai sangat  besar ai jika  dibandingkan kedudukan a kelembagaan  KY a yang  hanya a ada  di a Jakarta  sebagai a ibukota  negara.  Namun wewenang j dan tugasnya j menjangkau seluruh j wilayah Indonesia ( Ahmad , 2017).

## Kesimpulan
Lahirnya  Undang-Undang  Administratif  telah  mempengaruhi    aspek-aspek Pengadilan Administrasi yaitu terkait dengan kompetensi absolut .
Penjelasan  Umum  dan  materi  muatan    Undang-Undang    No.  30  /2014  mempengaruhi Undang-Undang  No.  5/1986    menjadikan  Pengadilan  Administrasi    yang  semula  sebagai Pengadilan Administrasi khusus menjadi Pengadilan Administrasi Umum.

## Bibliografi
Ahmad,  A.  (2017). Fungsi  Pengawasan  Komisi  Yudisial:  Independensi  Hakim  Bukan Sebagai  Hak  Melainkan  Kewajiban . Prosiding:  Sinergitas  Mahkamah  Agung  Dan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Excellent Court . Dani,  U.  (2020). PTUN  dan  Kebenaran  Formal-Suatu  Tinjauan  Terhadap  Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia (diakses ta). www.ptun.palembang.go.id Fachruddin,  I.  (2004). Pengawasan  peradilan  administrasi  terhadap  tindakan  pemerintah . Alumni.
General Reports Of Congresses. (2004). “The Execution Of Decisions Of The Administrative Court.” International  Association  Of  Supreme  Administrative  Jurisdictions,  VIIIth Congress.
Hadjon,  P.  M.  (1997). Pengkajian  Ilmu  Hukum,  Metode  Penelitian  Hukum  Normatif . Surabaya: Universitas Airlangga.
Harjiyatni,  F.  R.,  &  Suswoto,  S.  (2017). Implikasi  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang  Administrasi  Pemerintahan  terhadap  Fungsi  Peradilan  Tata  Usaha  Negara . Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 24 (4), 601–624. Heriyansyah,  D.  (2017). Pergeseran  Kompetensi  Absolut  PTUN  Dalam  Sistem  Hukum Indonesia . Jurnal Hukum Novelty , 8 (1), 35–50. Holijah, H. (2014). Dinamika Penguatan Fungsi Putusan Mahkamah Agung sebagai Lembaga Peradilan di Indonesia . Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat , 14 (2), 77–98. Hood,  C.  (2005). Controlling  modern  government:  Variety,  commonality  and  change . Edward Elgar Publishing.
Lotulung,  P.  E.  (1986). Beberapa  sistem  tentang  kontrol  segi  hukum  terhadap  pemerintah . Bhuana Ilmu Populer.
Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Prenada Media. Muchsan. (1997). Sistem Pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia . Liberty. New-Delhi  Standards.  (2020). New-Delhi  Standards  1982-New  Delhi  Code  of  Minimum Standards of Judicial Independence . https://www.jiwp.org/new-delhi-declaration Penelitian MA. (2015). Ius Constituendum Kepatuhan Terhadap Putusan PTUN (diakses ta). www.hukumonline.com
Sihaloho,  M.  (2016). Seleksi  pengangkatan  hakim  dalam  sistem  peradilan  indonesia:  kajian putusan mahkamah konstitusi Nomor 43/puu-xii/2015 . Jurnal Wawasan Yuridika , 33 (2), 204–218.
Simanjuntak,  E.  (2014). Prospek  Ombudsman  Republik  Indonesia  Dalam  Rangka Memperkuat  Pelaksanaan  Eksekusi  Putusan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara . Jurnal Hukum Dan Peradilan , 3 (2), 163–176. Situmorang, V. M. (1998). Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah . Undang-Undang  Republik  Indonesia.  (2009). tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman . Lembar Negara Republik Indonesia , 157 . Wahyunadi,  Y. M.  (2016). Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam konteks Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan . Jurnal Hukum Dan Peradilan , 5 (1), 135–154. Why  is  Judicial  Independence  Important  to  You?  (2020). Why  is  Judicial  Independence Important to You? http://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general Wijoyo, S. (2005). Karakteristik hukum acara peradilan administrasi: Peradilan Tata Usaha Negara . Airlangga University Press.