## IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014

## Diyan Isnaeni
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jl. MT. Haryono 193 Malang 65144, Telp 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 – 552249 Email : diyanfhuim.17@gmail.com

## ABSTRACT
Local  Government  Act  No.  23/2014  has  established  significant  regulation  changes  by eliminating  the  majority  of  government’s  affair  authority  in  the  field  of  energy  and  mineral resources  including  the  authority  to  give  Mining  Business  Permit  that  had  been  authorized  by provincial  local  government,  as  regulated  in  Article  (1)  Section  (3).  The  contradiction  between Mineral  and  Coal  Mining  Act  No.9/2009  and  Local  Government  Act  No.  23/2014  shows  the horizontal  disharmony  that  disputes  between  regulations  in  the  same  hierarchical  level.  This contradicting regulation in Mineral and Coal Mining Act No.9/2009 and Local Government Act No.  23/2014  is  the  inconsistency  of  regulation  substance,  which  is  the  regulation  that  is hierarchically in the same level with one regulation more general than the other.
Keyword:  Mining Business Permit, inconsistency

## ABSTRAK
Undang-undang  Nomor  23 Tahun  2014  telah  mengatur  beberapa  perubahan  yang  cukup mendasar yaitu dihapuskannya sebagian besar urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian ijin usaha pertambangan yang sekarang diserahkan pemerintah daerah propinsi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) dan (3). Inkonsistensi  antara Undang- undang  Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  adalah  disharmoni  horizontal  yaitu  pertentangan  antara  peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam hierarki. Konflik ketentuan dalam Undang-Undang No 23 Tahun  2014 dengan Undang-Undang  No 9 Tahun 2009  tersebut merupakan inkonsistensi dari segi  substansi peraturan,  yakni peraturan  yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya
Kata Kunci: Ijin Usaha Pertambangan, Inkonsistensi

## PENDAHULUAN
Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat,  serta memperkuat integrasi nasional dalam konteks penyelenggaraan  pemerintahan  sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-
Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945,  para pendiri  bangsa  sejak  awal  mencita-citakan Indonesia  sebagai  Negara  kesatuan yang demokratis  yang  kemudian  membagi-bagikan daerah  Indonesia  dalam  besar  dan  darah  kecil yang bersifat otonom.
Otonomi  daerah  di  Indonesia  dibangun dengan berlandaskan konstruksi Pasal 4 Ayat (1),  Pasal  17,  Pasal  18,  Pasal  18  A  dan  B Undang  Undang  Dasar  Republik  Indonesia 1945, yang merupakan satu kesatuan pengaturan  meliputi  kekuasaan  Negara,
kewenangan kementerian,
susunan pemerintahan, pengakuan terhadap keanekaragaman  dan  keistimewaan  dan kerangka sistem otonomi. Berdasarkan konstruksi  dalam  Undang  Undang  Dasar Republik  Indonesia  1945  tersebut,  terutama pasal  18,  18  A  dan  18  B,  untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam  negara kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas daerah-daerah  propinsi,  dan  propinsi  dibagi menjadi  daerah-daerah  kota  dan  kabupaten. Setiap  daerah  propinsi,  kabupaten  dan  kota merupakan  pemerintah  daerah  yang  diberi kewenangan  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  yang  berdasarkan  pada azas  desentralisasi,  dekonsentrasi  dan  tugas pembantuan  serta  otonomi  yang  seluas- luasnya.
Perumusan otonomi yang luas itu tercermin  dalam  pembagian  tugas  dan kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah.  Pelaksanaan  kewenangan  baik  oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
1 Firmansyah, Ade Arif dan Malicia Evendia. (2015, April), Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Daerah Bidang Pertambangan Mineral bukan Logam , Kanun Jurnal Ilmu Hukum Nomor 65, Th. XVII, pp. 19-36. Hlm. 20
memerlukan  dukungan  pendanaan.  Bagi  daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakat  setempat,  mempunyai makna  untuk  mendanai  diri  sendiri.  Hal    ini berarti daerah harus mempunyai sumber pendapatan  sendiri,  diantaranya  adalah  yang bersumber dari pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah. Kewenangan untuk mengenakan pungutan bukan  sekedar  sebagai sumber pendapatan,  tetapi  sekaligus  melambangkan kebebasan  untuk  menentukan  diri  sendiri  serta mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  daerah yang  bersangkutan,  demikian  menurut  Bagir Manan. 1
Konsep  otonomi  daerah  adalah  penyerahan urusan  pemerintahan  kepada  pemerintahan daerah  yang  bersifat  operasional  dalam  rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan yang hendak dicapai antara lain pelayanan kepada masyarakat, dan  meningkatkan  daya  saing  daerah  dalam proses pertumbuhan.
Dinamika sosial politik, budaya dan ekonomi yang  terjadi  di  Indonesia  telah  mempengaruhi penyelenggaraan  pemerintahan  dan  effktifitas peraturan  perundang-undangan  pemerintahan daerah  sehingga  telah  berkali-kali  mengalami perubahan peraturan perundang-undangan tersebut  mulai  dari  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1945  Tentang  Peraturan  Mengenai
Kedudukan Komite Nasional Daerah, Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1948 tentang  Penetapan  Aturan-Aturan  Pokok Mengenai  Pemerintahan  Sendiri  Di  Daerah- Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri,
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1967 Tentang Penanaman Modal Asing, Penetapan Presiden  Nomor  6  Tahun  1959  Tentang Pemerintah  Daerah,  Undang-undang  Nomor 18  Tahun  1965  Tentang  Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan  Di  Daerah,  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (selanjutnya  disebut  UU  32.2014)  dan  yang terakhir  adalah  Undang-undang  Nomor  23
Tahun 2014 Pemerintahan
Daerah (selanjutnya disebut UU No 23.2014).
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintahan  Daerah  (selanjutnya disebut  UU  23.2014)  yang  disahkan  pada tanggal  30  September  2014 telah  mengalami pergeseran kewenangan dalam hal mengeluarkan  kewenangan  penerbitan  izin pertambangan  rakyat  untuk    komoditas mineral  logam,    batubara,    mineral  bukan
2 Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Koordinasi dan Supervisi Sektor Mineral dan Batubara yang dilakukan  sejak  2014, tercatat:  sebanyak  4.843  izin  yang tidak  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak;  4.563 izin berstatus Non Clear and Clean ; hanya 2.304 atau 29% izin yang taat dalam pembayaran pajak; sebanyak 25,8 juta Ha. konsesi tambang dari 6.163 izin berada di Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi, namun hanya 441.000 Ha. atau 517 izin yang mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). (Newsletter, Kilas Balik UU Pertambangan dan UU Pemerintahan Daerah, 2015. Hlm. 3)
logam  dan  batuan dalam wilayah pertambangan rakyat    yang  sekarang  menjadi  kewenangan pemerintah  provinsi.  Dibentuknya  UU  23.2014 dikarenakan  terjadi  banyakan  pemberian  izin dalam waktu yang relatif singkat ini menimbulkan banyak permasalahan, baik permasalahan administratif maupun permasalahan di lapangan, 2 berbeda  dengan UU 32.2014,  kewenangan  tersebut  diberikan  kepada pemerintah propinsi, dan kabupaten/kota.
Tetapi  berdasarkan  Pasal  8  Undang-undang Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara  (selanjutnya  disebut dengan  UU  Minerba),  kewenangan    pemberian izin  pertambangan    rakyat  untuk    komoditas mineral logam,  batubara,  mineral bukan  logam dan  batuan dalam wilayah pertambangan rakyat merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian setelah berlakunya UU 23.2014, pemerintah kota/kabupaten seharusnya tidak lagi diperbolehkan  mengeluarkan  ijin  baru,  baik berkaitan dengan pertambangan air bawah tanah dan  ijin  lainnya  yang  berkaitan  dengan pertambangan.  Permasalahannya  adalah  bahwa UU  Minerba  sampai  sekarang  belum  dicabut, sehingga ada ketidak sinkronnya peraturan yang
mengatur  tentang  kewenangan  pemerintah daerah dalam menerbitkan ijin usaha pertambangan
Berdasakan  uraian  di  atas  ada  beberapa permasalahan  yang  perlu  dibahas,  yaitu:  1) Bagaimana kewenangan pemerintah kota/kabupaten  dalam  pemberian  ijin  usaha pertambangan mineral dan batu bara menurut UU  Nomor  23  Tahun  2014;  2)  Bagaimana implikasi  yuridis  kewenangan  pemerintah daerah dalam pemberian ijin usaha pertambangan  mineral  dan  batu  bara  setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014?

## PEMBAHASAN
Kewenangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten  dalam  Pemberian  Ijin Usaha Pertambangan Menurut UU Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Darah
Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah  (selanjutnya  disebut  dengan  UU 22.1999),  dalam  konteks  negara  kesatuan, wewenang  pengelolaan  sumber  daya  alam tambang  dipegang  pemerintah  pusat.  Ini disebabkan  sistem  pemerintahan,  sebelum berlakunya  UU  22.1999  bersifat  sentralistik, artinya  segala  macam  urusan  yang  berkaitan dengan  pertambangan,  baik  yang  berkaitan
3 Fakih, Mansour, (2003), Landreform Di Desa. Cetakan I. Maret, Yogyakarta: Read Book. Hlm. 34-35
dengan  penetapan  izin  kuasa  pertambangan, kontrak  karya,  perjanjian  karya,  pengusahaan pertambangan  batu  bara,  maupun  yang  lainnya, pejabat yang berwenang memberikan izin adalah Menteri Pertambangan.
Tetapi  setelah    berlakunya  UU  22.1999, tentang  Pemerintah  Daerah  kewenangan  dalam pemberian  izin  diserahkan  pada  pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat,  sesuai  dengan  kewenangannya.  Demikian halnya  setelah  Undang-undang  pemerintahan daerah  tersebut  digantikan  menjadi  UU  32.2004 dan selanjutnya menjadi UU 23.2014.
Secara  filosofis  dalam  Pasal  33  Ayat  3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia  1945  menyebutkan  “Bumi,  air,  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasi  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.  Hal  ini berarti, bahwa dengan dikuasainya bumi, air, dan kekayaan  alam  oleh  negara,  pemerataan  atas hasil-hasil  pengelolaan  terhadap  bumi,  air,  dan kekayaan  alam  ini  akan  dapat  tercapai. 3 Tujuan diberikannya hak menguasai kepada negara ialah untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran   rakyat,  dalam  arti  kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat  dan  negara  hukum  Indonesia  yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Hak negara untuk  menguasai  pada  hakekatnya  memberi
wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.
Hak  menguasai  Negara  menurut  Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 harus dilihat  dalam  konteks  hak  dan  kewajiban Negara  sebagai  pemilik  ( domain )  yang bersifat publiekrechtelijk ,  bukan  sebagai eigenaar  yang  bersifat privaaterechtelijk . Makna  dari  pemahaman  tersebut  adalah Negara memiliki kewenangan sebagai pengatur, perencana, pelaksana dan sekaligus sebagai  pengawas  pengelolaan,  penggunaan dan pemanfaatan bumi air ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Konsekuensi  dari  pemahaman  tersebut  maka Negara  memiliki  kewajiban  untuk, pertama, segala  bentuk  pemanfaatan  bumi,  air  serta hasil  yang  didapat  didalamnya,  harus  secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, kedua, melindungi dan  menjamin  segala  hak  hak  rakyat  yang terdapat  didalam  atau  di  atas  bumi  dan  air yang  dapat  dihasilkan  secara  langsung  atau dinikmati  langsung  oleh  rakyat, ketiga, mencegah segala tindakan maupun yang akan
4 Winahyu, Erwiningsih, (2009), Hak Menguasai Negara Atas Tanah,. Yogyakarta, Total Media. Hlm. 7.
5 Widodo,  Rika  Indra  Dewi  Hananto,  (2015), Problematika  Kewenangan  Pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah , Surabaya, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.  Hlm. 2.
menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan  atau  kehilangan  hak  yang  terdapat didalam dan diatas bumi termasuk air. 4
Hak  menguasai  Negara  terhadap  kekayaan alam  sebagaimana  tercantum  di  dalam  Pasal  33 Ayat  (3)  Undang  Undang  Dasar  Republik Indonesia 1945 tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal  2  Ayat  2  Nomor  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria (selanjutnya  disebut  dengan  UUPA)  yang merupakan  dasar  hukum  lahirnya  kewenangan pemerintah dalam pemberian ijin yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Salah satu kegiatan pemanfaatan  sumberdaya  alam  dalam  hal  ini bahan tambang adalah pertambangan. Pertambangan  adalah  sebagian  atau  seluruh tahapan  kegiatan  dalam  rangka  penelitian, pengelolaan  dan  pengusahaan  mineral  atau batubara  yang  meliputi  penyelidikan  umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,  pengolahan  dan  pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. 5
Kewenangan    pemerintah  dalam  konsep negara hukum berasal dari peraturan perundang- undangan yang berlaku. Menurut Huisman, organ pemerintahan  tidak  dapat  menganggap  ia
memiliki  sendiri  wewenang  pemerintahan. Kewenangan  hanya  diberikan  oleh  undang- undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau badan khusus. Sebagaimana pendapat P de Haan, menjelaskan bahwa wewenang pemerintahan tidaklah  jatuh  dari  langit  akan  tetapi ditentukan oleh etika hukum. 6
Menurut  Huisman  dan  P  de  Hann  secara teoritik,  kewenangan  yang  bersumber  dari peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu, atribusi, delegasi, dan mandat, yang defenisinya  adalah  sebagai  berikut:  a) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan  oleh  pembuat  Undang-undang kepada organ pemerintah. b) Delegasi adalah pelimpahan  wewenang  pemerintahan  dari suatu  organ    pemerintahan  kepada  organ pemerintahan  lainnya.  c)  Mandat  terjadi ketika  organ  pemerintahan  mengizinkan kewenangannya  dijalankan  oleh  organ  lain atas namanya 7
Kewenangan  Negara  untuk  menguasai kekayaan alam Indonesia merupakan kewenangan  yang  bersifat  atributif  yang diberikan  oleh  Undang  Undang  Dasar
6 HR, Ridwan, (2011), Hukum Adminstrasi Negara, Jogyakarta: UII Press, Hlm. 103
7 Hadjon, Philipus M.  dkk. (2008), Pengantar Hukum Administrasi Indonesia . Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Hlm. 130.
Republik Indonesia 1945. Selanjutnya atas dasar hak menguasai atas kekayaan alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33  Ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pasal 2 Ayat (2) UUPA, Negara dapat mendelegasikan kepada pemerintah sebagai organ penyelenggara negara, kemudian negara dapat mendelegasikan pengelolaan  kekayaan  alam  tersebut  kepada daerah-daerah  otonom  dan  masyarakat  hukum adat  sesuai  dengan  peraturan  perUndang- undangan  yang  berlaku.  Untuk  itu  dibuatlah undang-undang  pemerintah  daerah  sebagai implementasi otonomi daerah  yaitu  UU  23.2014 yang  disahkan  pada  tanggal  30  September  2014 dan  diundangkan  tanggal  2  Oktober  2014  yang telah menggantikan UU 32.2004.
Dinamika  politik,  lingkungan  yang  berubah, ketatanegaraan,  dan  tuntutan  penyelenggaraan pemerintah  daerah  merupakan  aspek  yang melatar  belakangi  lahirnya  UU  23.2014,  apabila dibandingkan  dengan  UU  32.2004,  UU  23.2014 telah  mengatur  beberapa  perubahan  yang  cukup mendasar  yaitu  dihapuskannya  sebagian  besar urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya  mineral  termasuk  pemberian  ijin  usaha pertambangan yang sekarang diserahkan pemerintah  daerah  propinsi  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  14  Ayat  (1)  dan  (3)  UU  23.2014, yang isinya sebagai berikut:
(1) Penyelenggaraan  urusan  Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan  sumber  daya  mineral  dibagi diantara  pemerintah  pusat  dan  daerah Propinsi;
(2) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber  daya  mineral  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang  berkaitan dengan  pengelolaan  minyak  dan  gas bumi menjadi kewenangan pusat;
Artinya  bahwa  Pasal  14  UU  23.2014 mengatur  tentang  penyelenggaraan  urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan dan energi  serta  sumber  daya  mineral  dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Tidak  disebutkan  pemerintah  kabupaten/kota dalam klausul pasal tersebut, yang mengakibatkan  secara  tidak  langsung,  ikut menghapuskan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut
dalam penyelenggaraan  urusan  pemerintah  bidang pengelolaan sumber daya alam.
Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) UU 23.2014 tersebut,  di  Jawa  Timur  telah  dikeluarkan Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur Nomor  545/1541/119.2/  2014  tanggal  19 Desember yang menindak lanjuti UU 23.2014 bahwa  Pemerintah  kabupaten/kota  sudah tidak boleh  mengeluarkan  ijin terkait dengan masalah energi dan sumber daya mineral baik
8 Lestari,  Sulistyani  Eka,  (2017), Kewenangan  Pemerintah  Kabupaten/kota  Dalam  Penerbitan  Ijin  Usaha Pertambangan  Menurut  UU Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah, Surabaya DIH  Program  Pasca Sarjana UNTAGSurabaya, Hlm. 12.
ijin baru, perubahan maupun ijin perpanjangan. 8
UU  23.2014  ini  apabila  dicermati  secara mendalam  lebih  mengatur  pada  penguatan kewenangan  Gubernur  dan  pemerintah  propinsi antara lain mengatur  kewenangan  penuh Gubernur terkait ijin dan pengelolaan pertambangan,  pengelolaan  hutan,  kelautan  dan perikanan, yang perlu dipahami bahwa berpindahnya kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Propinsi
berkaitan dengan pemberian Ijin Usaha Pertambangan  merupakan  dasar  pertimbangan dikeluarkannya  UU  23.2014  yang  menganggap bahwa  UU  32.2004  dirasa  tidak  lagi  sesuai dengan  perkembangan  keadaan,  ketatanegaraan dan  tuntutan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah,  sebagaimana  diterangkan  juga  dalam kajian akademis, bahwa undang-undang tersebut ingin  memperbaiki  kelemahan  UU  32.2004 mengenai konsep kebijakan desentralisasi dalam Negara  kesatuan,  ketidakjelasan  pengaturan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dan  hubungan  antara pemerintah dengan warga dan kelompok madani.
Pada  kenyataannya  ada  perbedaan  konsep mengenai kewenangan Gubernur dalam penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (2) UU 32.2004, nampak jelas  bahwa  kedudukan  Pemerintah  Provinsi
dalam  hal  ini  Gubernur,  adalah  lebih cenderung kepada asas dekonsentrasi.
Artinya, Gubernur lebih berkedudukan sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat,  yang  kondisi  ini  menyebabkan Gubernur  lebih  menjalankan  fungsi  sebagai pelaksana kewenangan distributif dari pemerintah pusat. Konsep yang berbeda justru dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,berdasarkan  UU  23.2014, pemerintah kabupaten/kota
lebih berkedudukan  sebagai  pelaksana  fungsi desentralisasi  dan  konsep  otonomi  seluas- luasnya. Berbeda dengan konsep  yang diatur dalam  UU  23.2014,  Pemerintah  Daerah Provinsi memang masih memegang kekuasaan  sebagai  wakil  pemerintah  pusat. Namun,  kewenangan  yang  dimilikinya, menjadi  lebih  besar  terutama  dalam  hal pengelolaan sumber daya alam.
Implikasi Yuridis Kewenangan
Pemerintah Daerah dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan  Setelah Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014
Berdasarkan data yang diakses tanggal 31 Maret 2012 menurut catatan secara nasional, dari  total  10.776  IUP  yang  keluar,  sebanyak
9 IUP Wewewang Gubernur. (online), http://www.radar-palembang.com, diakses tanggal 31 Maret 2012
10 Hantoro, Novianto M, (2012), Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi  Peraturan  Daerah  Provinsi Bali  Nomor 16  Tahun  200  Pemerintah  pusat  dan  dewan  perwakilan  rakyat (DPR), Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 , Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, Jakarta. Hlm 11.
8.000  izin  perusahaan  tambang  dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota. 9
Ijin  Usaha  Pertambangan  tersebut  didasarkan pada  UU  32.2004  dan  UU  Minerba  khususnya dalam  pasal  8  ayat  (1)  dan  pasal  37  (a).  Tidak demikian  dengan  UU  23.2014  yang  telah merubah kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang  berkaitan  dengan  ijin  usaha  pertambangan telah  berpindah  menjadi  kewenangan  propinsi atau  kewenangan  Gubernur.  Sehingga  terjadi inkonsistensi    antara  UU  23.2014  dengan  UU Minerba.
Inkonsistensi  antara  UU  Minerba  dan  UU 23.2014  adalah  adanya  pertentangan  antara peraturan  perundang-undangan  yang  sederajat dalam  hierarki.  Konflik  ketentuan  dalam  UU 23.2014 dengan UU Minerba tersebut merupakan inkonsistensi dari segi substansi peraturan, yakni peraturan  yang  secara  hierarkis  sejajar  tetapi substansi  peraturan  yang  satu  lebih  umum dibandingkan substansi peraturan lainnya. 10
Apabila terdapat inkonsistensi norma, menurut ilmu hukum, antara sesama peraturan perundang- undangan  seperti  ini,  maka  ketentuan  yang digunakan adalah  asas lex specialis derogat  legi generali, mengandung  makna  bahwa  aturan hukum  yang  khusus  akan  mengesampingkan
aturan  hukum  yang  umum. Sinkronisasi peraturan  perundang-undangan  dengan  asas lex  specialis  derogat  legi  generali merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama,  tetapi  ruang  lingkup  materi  muatan antara  peraturan  perUndang-undangan  itu tidak  sama,  yaitu  yang  satu  merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain. 11
Aturan  hukum  yang  memuat  asas lex specialis derogate legi generali dilihat menurut  teori  sistem  hukum  dari Hart, termasuk  kategori rule  of  recognition ,  yang mengatur aturan hukum mana yang diakui sah sebagai  suatu  aturan  yang  berlaku  Asas lex specialis  derogat  legi  generali merupakan asas  hukum  yang  menentukan  dalam  tahap aplikasi  ( application  policy ), 12 sehingga dikatakan  sebagai  asas  yang  menentukan aturan hukum mana yang berlaku.
Bagir Manan mengemukakan Ada beberapa prinsip yang disampaikan oleh Bagir Manan yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis  derogat  legi  generali ,  yaitu: 13 (a) Ketentuan-ketentuan  yang  didapati  dalam aturan  hukum  umum  berlaku,  kecuali  yang diatur  khusus  dalam  aturan  hukum  khusus
11 Marzuki, Peter Mahmud, (2016), Penelitian Hukum , Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, Hlm. 139.
12 Raspati,  Lucky.  “Tinjauan  Yuridis  Penerapan  Asas  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali  Menurut  Doktrin Kekhususan  Yang  Sistemati http://raspati.blogspot.co.id/2008/03/tinjauan-yuridis-penerapan-asas-lex.html , diakses tanggal 21 April 2016 pukul 18.30 WIB dalam Rika Indra Dewi Hananto Widodo op cit, Hlm. 7. 13 Manan, Bagir, (2004), Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik , Yogyakarta, FH UII Press, Hlm. 56.
tersebut  (b)  Ketentuan-ketentuan lex  specialis harus  sederajat  dengan  ketentuan-ketentuan lex generali (c)  Ketentuan-ketentuan lex  specialis harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan lex generali .
Inkonsistensi  hukum  antara  UU  23.2014 dengan  UU  Minerba  mengenai  penerbitan  ijin usaha  pertambangan,  UU  Minerba  mengatur substansi  yang  lebih  khusus  dan  spesifik mengenai  penerbitan  Ijin  Usaha  Pertambangan jika dibandingkan dengan UU 23.2014. Berdasarkan  segi  substansinya,  UU  Minerba merupakan aturan hukum khusus, sementara UU 23.2014  merupakan  aturan  hukum  umumnya. Ketentuan  dalam  UU  Minerba  dengan  UU 23.2014 juga berada dalam pengaturan mengenai ketentuan  yang  sama,  yakni  kewenangan penerbitan ijin usaha pertambangan. Hanya saja, ketentuan  dalam  UU  Minerba  lebih  spesifik dibandingkan dengan UU 23.2014, disamping itu kedudukan UU Minerba dengan UU 23.2014 pun sederajat, karena keduanya sama-sama berbentuk dalam undang-undang.
Seharusnya  dengan  ketiga  prinsip-prinsip penggunaan  asas lex  specialis  derogat  legi generali tersebut  terpenuhi,  ini  berarti lex specialis  derogat  legi  generali dapat  diterapkan
untuk  menyelesaikan  konflik  hukum  yang terjadi di antara UU 23.2014 dengan Undang- undang  Minerba  mengenai  kewenangan penerbitan  IUP.  Tetapi  apabila  pemerintah ingin  lebih  mengoptimalkan  kewenangan Gubernur  dalam  pemberian  Ijin  Usaha Pertambangan sebagaimana diatur dalam UU 23.2014  maka  azas  yang  digunakan  adalah asas lex posteriori derogat lex priori . Artinya, apabila terjadi konflik hukum antara peraturan perundang-undangan  yang  baru  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  lama, maka  peraturan  perundang-undangan  yang lama dikesampingkan (tidak diberlakukan).
Terhadap  ijin  usaha  pertambangan  yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
Kabupaten/Kota sebelum dikeluarkannya UU
23.2014tetap  berlaku  sampai  jangka  waktu habisnya izin tersebut, selama tidak dikembalikan  atau  dicabut  karena  alasan- alasan  yang  diatur  dalam  Pasal  117  UU Minerba  tersebut  sebagaimana  dalam  UU 23.2014 telah tercantum  mengenai ketentuan keberlakuan  izin  yang  telah  terbit  sebelum diundangkannya,  ketentuan    tersebut terletak pada  ketentuan  peralihan  UU  23.2014  Pasal 402 ayat (1). Pasal 402 ayat (1) UU  23.2014 tersebut  mencantumkan  bahwa  “izin  yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang  ini  tetap  berlaku  sampai dengan  habis  berlakunya  izin”.  Pasal  ini
mengamanatkan bahwa izin yang telah dikeluarkan  sebelum  berlakunya  UU  23.2014 akan  tetap  berlaku  sampai  dengan  habisnya jangka waktu izin tersebut.
Disamping  itu  dengan  tetap  menerapkan  UU 23.2014  yang  mengatur  mengenai  pembagian kewenangan  perizinan  bidang  pertambangan sebagaimana  diatas  maka,    bagi  pemerintah daerah  kabupaten/kota,  pengembangan  dan peningkatan manfaat kegiatan usaha pertambangan  tidak  dapat  dilakukan  secara optimal.  Hilangnya  kegiatan  pengawasan  di bidang  tambang  sebagai  kendali  permasalahan dalam melaksanakan kewenangan daerah menyangkut  produksi  (pendapatan  daerah), dalam  melindungi  tenaga  kerja  dan  kelestarian lingkungan  serta  mengatasi  masalah  sosial. Kemudian  tidak  ada  Dinas  Pertambangan  dan Energi  di Kabupaten/Kota,  karena  penghapusan paling lambat 2 Oktober 2016, dan  terbentuknya UPT  Provinsi  di  Kabupaten/Kota  dan  lembaga vertikal pusat di daerah untuk urusan sumber daya mineral.

## KESIMPULAN
Berlakunya UU 23.2014 tentang Pemerintahan Daerah  telah  mengubah  paradigma  pengelolaan Sumber  Daya  Mineral  dan  Batubara  menjadi desentralisasi ditingkat provinsi. Hal ini menimbulkan permasalahan karena UU Minerba di buat dengan didasarkan pada UU 32.2004 yang memiliki  paradigma  desentralisasi  di  tingkat
kabupaten/kota. Sehingga menimbulkan tidak sinkronnya diantara kedua peraturan tersebut. Berdasarkan  pada  asas lex  spesialis dergoat  lex  generali ,  ketentuan  dalam  UU
Minerba yang seharusnya diterapkan,
Pemerintah Kabupaten/Kota
memiliki wewenang menerbitkan ijin usaha pertambangan  dan  wilayah  ijin  usaha pertambangan  yang  berada  pada  wilayah kabupaten/kota. Tetapi dalam pelaksanaannya pemerintah propinsi yang diberikan kewenangan  untuk  mengeluarkan  ijin  usaha pertambangan  apabila  pemerintah  ingin mengoptimalkan  desentralisasi  kewenangan pemerintah  propinsi  sebagaimana  diatur dalam UU 23.2014.
Terhadap  ijin  usaha  pertambangan  yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
Kabupaten/Kota sebelum dikeluarkannya UU
23.2014  tetap  berlaku  sampai  jangka  waktu habisnya izin tersebut, selama tidak dikembalikan  atau  dicabut  karena  alasan- alasan  yang  diatur  dalam  Pasal  117  UU Minerba tersebut. Dengan mendasarkan pada UU 23.2014 berkaitan dengan pemberian ijin usaha  pertambangan  maka  bagi  pemerintah daerah  kabupaten/kota,  pengembangan  dan peningkatan manfaat kegiatan usaha pertambangan  tidak  dapat  dilakukan  secara optimal.
SARAN a. Membuat peraturan tentang prosedur pengawasan dan penegakan hukum di tingkat pemerintah daerah propinsi  di  sebagian  besar undang-undang terkait sumber daya alam. b. Merevisi UU Minerba yang masih memandatkan kewenangan di tangan Bupati/Walikota,  karena  pemerintah  di  nilai gagal  dalam  melaksanakan  norma  peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. c. Pemerintah  Pusat  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR),  perlu  meninjau  kembali kewenangan  pemberian  izin  pertambangan rakyat,  dengan  mengembalikan  kewenangan tersebut dari perspektif  hukum pemerintahan daerah  kepada  pemerintah  kabupaten/kota, sehingga  rentang  kendalinya  dengan  pelaku dan wilayah pertambangan  lebih singkat agar aspek  penerbitan  izin,  pengawasan  dan pemungutan  pajak  menjadi  lebih  dekat sehingga  cenderung  lebih  berdaya  guna  dan berhasilguna.

## DAFTAR PUSTAKA Peraturan Perundang undangan
Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah

## Buku
Erwiningsih,  Winahyu.  (2009). Hak  Menguasai Negara Atas Tanah. Yogyakarta: Total Media. Eka  Lestari,  Sulistyani.  (2017). Kewenangan
Pemerintah Kabupaten/kota Dalam
Penerbitan  Ijin  Usaha  Pertambangan Menurut  UU  Nomor  23  Tahun  2014 tentang  Pemerintah  Daerah. Surabaya: MKPD  DIH  Program  Pasca  Sarjana UNTAG.
Fakih,  Mansour.  (2003). Landreform  Di Desa. Cetakan I. Maret . Yogyakarta: Read Book.
Huisman dan P de Hann. (2011). Bestuurecht in de Sociale  Rechtsstaat. Kluwer Deventer, h. 42 dalam Ridwan HR, Hukum Adminstrasi  Negara, Jogyakarta:  UII Press.
Dewi,  Rika  Indra  dan    Hananto  Widodo.
(2015). Problematika Kewenangan Pemberian  Izin  Usaha  Pertambangan Setelah Berlakunya UU. Nomor 23 Tahun
2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah , Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial  Dan  Hukum,  Universitas  Negeri Surabaya
M. Hadjon, Philipus  dkk. (2008). Pengantar Hukum Administrasi
Indonesia .
Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Manan,  Bagir.  (2011). Menyongsong  Fajar Otonomi  Daerah ,    Pusat  Studi  Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia,  Yogyakarta,  ,  hlm.  204  dalam Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia,
Harmonisasi  Pengaturan  Kewenangan Daerah  Bidang  Pertambangan  Mineral bukan Logam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum
Nomor 65, Th. XVII (April, 2015)
____________. (2004). Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik , Yogyakarta:
FH UII Press. Hantoro, M. (2012). Sinkronisasi dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  16 Tahun  200  Pemerintah  pusat  dan  dewan perwakilan  rakyat  (DPR),    Tentang  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi  Bali  Tahun 2009-2029 , Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI.
Peter,  Mahmud  Marzuki.  (2016). Penelitian Hukum . Edisi  Revisi.  Jakarta: Prenada Media Group.
Winahyu,  Erwiningsih.  (2009). Hak Menguasai Negara Atas Tanah. Yogyakarta: Total Media.

## Internet
IUP Wewewang Gubernur.
(online),
http://www.radar-palembang.com, diakses tanggal 31 Maret 2012
Respati,  Lucky  Raspati.  (2008,  Maret  17). Tinjauan  Yuridis  Penerapan  Asas  Lex Specialis  Derogat  Legi  Generali  Menurut Doktrin Kekhususan Yang Sistematis. Diakses pada  bulan  April  12,  2016.    Opini  Hukum: http://raspati.blogspot.co.id/2008/03/tinjauan -yuridis-penerapan-asas-lex.html .