## PENGUATAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BENTUK PERTAHAHAN NEGARA: PENGALAMAN DARI KECAMATAN ENTIKONG, KALIMANTAN BARAT
Yusa Djuyandi 1* , Luthfi Hamzah Husin 2 , Mustabsyirotul Ummah Mustofa 3 , Muhammad Nurdi Iriansyah 4 1,2,3 Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
4 Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran / Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara
* Korespondensi : yusa.djuyandi@unpad.ac.id
ABSTRAK. Sebagai  daerah  terdepan  yang  berfungsi  sebagai  wilayah  pertahanan  dan  penegakkan kedaulatan  negara,  wilayah  perbatasan  merupakah  wajah  pertama  dari  pertahanan  bangsa  dan  negara. Kecamatan Entikong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia yang merupakan perbatasan wilayah Indonesia dengan wilayah Serawak Malaysia. Perbatasan ini memiliki peran yang cukup strategis sebagai pintu perbatasan jalur darat. Melihat posisi strategis Entikong, pemberdayaan masyarakat  sebagai  upaya  pertahanan  penting  untuk  dilakukan.  Kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat berupaya  memberikan  pemahaman  lebih  luas  kepada  masyarakat  di  wilayah  perbatasan  untuk  lebih mengenal  konsep  pertahanan  dan  memiliki  semangat  cinta  tanah  air.  Dengan  demikian,  masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam penjagaan kedaulatan perbatasan dengan pendekatan budaya, sosial dan  ekonomi  yang  sangat  erat  dengan  keseharian  masyarakat.  Kegiatan  pengabdian  dilakukan  dengan menyelenggarakan  diskusi  kelompok  terarah  dengan  tokoh  masyarakat,  unsur  pemerintah  setempat  dan perwakilan masyarakat, selain itu dilakukan juga proses sosialisasi kepada masyarakat. Alat peraga seperti poster dan buku saku juga turut disertakan sebagai materi sosialisasi. Dari hasil diskusi diketahui bahwa pemahaman  akan  pentingnya  rasa  nasionalisme  di  tengah-tengah  masyarakat  dengan  tetap mempertimbangkan  nilai-nilai  kearifan  lokal,  sebab  masyarakat  di  wilayah  perbatasan  baik  yang  ada  di Indonesia maupun Malaysia masih memiliki hubungan kekerabatan yang kuat.
Kata Kunci : Pemberdayaan Wilayah; Perbatasan Indonesia-Malaysia; Pertahanan Negara
ABSTRACT. As  the  outermost  area  that  functions  as  an  area  of  defense  and  enforcement  of  state sovereignty, the border area is the first face of the defense of the nation and state. Entikong District is a sub-district in Sanggau Regency, West Kalimantan, Indonesia, which is the border between Indonesia and Malaysia's Sarawak region. This border has a strategic role as a border gate for land routes. Considering Entikong's strategic position, community empowerment as a defense effort becomes important. Community service activities seek to provide a broader understanding to people in border areas to get to know the concept of national defense and have the spirit of patriotism. Thus, the community is expected to have an active role in maintaining border sovereignty with a cultural, social, and economic approach that is very closely related to people's daily lives. Service activities are carried out by holding focus group discussions with  community  leaders,  local  government  elements  and  community  representatives,  in  addition, socialization also carried out to the community. Props such as posters and pocketbooks were also included as  socialization  materials. From  the  results  of the  discussion,  it  is  known that  the  understanding  of the importance of a sense of nationalism amid the society while still considering the values of local wisdom, because people in border areas both in Indonesia and Malaysia still have strong kinship relations.
Keywords: Regional Empowerment; Indonesia-Malaysia Border; National Defense

## PENDAHULUAN
Wilayah  perbatasan  negara  merupakan daerah  terdepan  dari  suatu  wilayah  negara  yang mana memiliki fungsi pertahanan dan penegakan hukum  pada  suatu  wilayah  negara  (Witkin, 2011).  Karenanya,  pengelolaan  perbatasan  di berbagai  negara  telah  menjadi  suatu  identitas penting bagi eksistensi sebuah bangsa dan negara di  mana  setiap  bangsa  dan  negara  akan  terus berupaya  untuk  mempertahankan  setiap  jengkal dari  batas-batas  wilayah  yang  mereka  klaim, adanya  upaya  pencaplokan  dan  perselisihan mengenai batas-batas wilayah negara akan selalu dapat  menyinggung  rasa  nasionalisme  yang kemudian bisa berujung pada konflik. Dilihat dari sini,  wilayah  perbatasan  menjadi  sangat  penting dalam kajian pertahanan negara, terutama dalam isu ancaman-ancaman terhadap kedaulatan suatu negara.  Persoalan  perbatasan,  khususnya  di antara  Indonesia  dan  Malaysia,  adalah  masih terdapat  beberapa Outstanding  Boundaries Problem (OBP)  yang  hingga  kini  masih  belum disepakati  kedua  belah  pihak  (CNN  Indonesia, 2019). Di wilayah daratan di Pulau Kalimantan, contohnya.  terdapat  sembilan  titik  yang  hingga tahun  2019  belum  disepakati  batas  wilayahnya oleh kedua negara (Hariyanto, 2019).
Selanjutnya, wilayah perbatasan seringkali  juga  dipersepsikan  sebagai  etalase negara  dan  karenanya  situasi  dan  kondisi  yang ada  di  daerah  perbatasan  terkadang  menjadi cerminan  keadaan  sebuah  bangsa  dan  negara. Banyak  negara  sangat  memperhatikan  kondisi infrastruktur dan masyarakat yang ada di wilayah perbatasan negara, hal ini menjadi penting karena upaya  untuk  membangun  kekuatan  negara  di wilayah perbatasan tidak hanya dapat dilihat dari sejauhmana  kemampuan  militer  atau  pasukan penjaga  perbatasan  untuk  mengawasi  wilayah perbatasan  negara.  Dalam  kondisi  di  mana masyarakat di wilayah perbatasan tidak sejahtera, pembangunan infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat  tidak  banyak  tersedia,  maka  potensi ancaman  terhadap  negara  bisa  datang  kapanpun dari dalam masyarakat itu sendiri.
Persoalan ancaman pertahanan di wilayah perbatasan bukan hanya dapat dianalisis dari  pengawasan  atau  kontrol  para  pasukan penjaga  perbatasan,  tetapi  juga  dapat  dicermati
dari  kondisi  sosial  serta  ekonomi  masyarakat sekitar  atau  sering  disebut  sebagai  pendekatan lunak (Hagström & Pan, 2020; Rosyidin, 2014). Adanya kemiskinan serta keterbelakangan masyarakat di wilayah perbatasan dapat menjadi ancaman  bagi  keamanan  dan  kedaulatan  negara berdasarkan  sudut  pandang  dimensi  keamanan non-tradisional.  Masalah-masalah  yang  muncul dari adanya kemiskinan masyarakat dan keterbelakangan infrastruktur di daerah perbatasans  telah  mendorong  sebagian  pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan  kelemahan  itu  sebagai  celah dalam  rangka  melakukan  aktivitas  perdagangan atau  aktivitas  ekonomi  yang  bersifat  illegal, seperti  perdagangan  senjata  api,  kendaraan bermotor,  dan  hasil  bumi  dengan  bantuan  dari masyarakat  sekitar.  Masalah  lainnya  adalah munculnya ancaman terhadap semangat nasionalisme  masyarakat  di  sekitar  wilayah perbatasan  sebagai  akibat  kurangnya  perhatian pemerintah atas keadaan hidup mereka. Infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi Malaysia  yang  jauh  lebih  baik  bukan  hanya membuat warga local di sekitar perbatasan lebih memilih beraktivitas di Malaysia, tetapi juga turut serta  mengurangi  rasa  nasionalisme  mereka (Kuntjorowati  &  Prastyowati,  2017;  Mansyah, 2017; Siregar et al., 2019).
Pada situasi di atas, pertahanan negara di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia juga ditentukan oleh aspek pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur,  terbelakangnya  daerah  perbatasan dan bergantungnya kebutuhan ekonomi masyarakat sekitar pada aktivitas ekonomi negara tetangga  menjadi  suatu  permasalahan  yang  bisa berdampak pada menurunnya rasa nasionalisme. Apabila  kondisi  itu  didiamkan,  dengan  situasi dimana  rasa  nasionalisme  warga  lokal  terus dibiarkan berkurang, maka bisa berdampak pada lepasnya  wilayah  yang  masih  dalam  status  quo. Sebagaimana  juga  pernah  dikemukakan  oleh Westmoreland  (2015)  bahwa  nasionalisme adalah  sesuatu  yang  dibentuk  dan  bersifat fluktuatif,  karena  rasa  nasionalisme  bersifat fluktuatif  maka  hal  ini  bisa  berpengaruh  pada perubahan  lokasi  wilayah  batas  negara.  Bagi sekelompok  warga  yang  berada  di  daerah perbatasan  dengan  kondisi  yang  tidak  begitu mendapat  perhatian  penuh  pemerintah  namun
justeru mereka merasakan adanya satu keuntungan  dari  kehidupan  perekonomian  di negara  tetangga,  maka  bukan  tidak  mungkin posisi  status  quo  akan  bergeser  dan  memihak pada negara Malaysia.
Berangkat dari kasus masyarakat perbatasan  di  Kecamatan  Entikong,  Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, kegiatan pengabdian kepada  masyarakat  yang  dilakukan  atas  dasar kajian tersebut penting untuk dilakukan. Sebagai salah  satu  wilayah  perbatasan  yang  sangat strategis, Kecamatan Entikong berbatasan langsung  dengan  wilayah  Serawak  di  Malaysia, akses  ke  wilayah  ini  tanpa  harus  melalui  jalur sungai atau laut. Akses yang mudah melalui jalan darat ini menempatkan Entikong sebagai sebuah wilayah  yang  memiliki  peran  penting  dalam  hal ekonomi bagi kedua negara. Terdapat salah satu Pos  Lintas  Batas  Negara  (PLBN)  yang  menjadi wajah  utama  negara  di  perbatasan  di  mana terdapat  beberapa  hal  strategis  yang  diurus  di sana, seperti ekspor - impor, bea cukai, imigrasi, ketenagakerjaan, dan sebagainya.
Meski menjadi daerah lintas batas negara yang  strategis,  namun  pertumbuhan  ekonomi masyarakat  di  wilayah  Entikong  masih  cukup bergantung pada alur barang dan jasa dari negara tetangga, khususnya wilayah Tebedu di Serawak, Malaysia. Sebagaimana misalnya untuk pemenuha kebutuhan pokok, masyarakat cenderung untuk membeli gula, minyak, gas, dan beras  dari  Malaysia,  karena  harganya  yang relative  lebih  murah  dan  kualitas.  Belum  lagi untuk barang-barang dagang lainnya yang sering diperjual belikan, seperti coklat, minuman ringan, roti, dan lain sebagainya yang pasokannya lebih banyak  berasal  dari  Malaysia  daripada  dari Indonesia  sendiri.  Kencederungan  masyarakat Entikong yang lebih memilih untuk menggunakan produk Malaysia daripada produk Indonesia  dapat  menjadi  suatu  kekhawatiran, sebab dengan pembelian produk Malaysia maka masyarakat juga lebih sering menggunakan mata uang Ringgit Malaysia daripada Rupiah. Hal ini secara tidak langsung dan secara perlahan dapat membuat masyarakat di perbatasan merasa lebih “Malaysia”  daripada  merasa  sebagai  orang Indonesia.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah di  uraikan,  tulisan  ini  memuat  bagaimana pemberdayaan wilayah perbatasan dapat dilihat
sebagai  usaha  untuk  memperkuat  pertahanan negara. Penulisan dimulai dengan menceritakan metode yang digunakan di dalam menganalisis aktivitas pemberdayaan masyarakat perbatasan di Kecamatan Entikong. Kemudian, tulisan ini menjelaskan  tentang  temuan-temuan  yang didapati  selama  aktivitas  pemberdayaan,  serta diskusi  mengenai  pembelajaran  yang  bisa diambil  dari  aktivitas  tersebut,  terutama relevansinya dengan kajian masalah yang telah dilakukan sebelumnya.

## METODE
Pengabdian
kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan pendekatan riset aksi  ( action  research )  dengan  memosisikan masyarakat  sebagai  subjek  di  dalam  kegiatan yang dirancang. Goldstein dkk (2016) berargumen  bahwa  riset  aksi  melibatkan masyarakat  secara  partisipatif  dalam  sebuah proses  penelitian  berbasis  data  yang  disusun secara sistematik untuk menyelesaikan permasalahan  yang  ada.  Proses  riset  aksi dilakukan  dengan  cara  membangun  konsensus atas suatu permasalahan dengan cara mempertemukan antar subjektif dari narasumber (inter-subjektifitas) dalam mendefinisikan masalah. Kemudian, setelah permasalahan dapat teridentifikasi maka bersama-sama  menganalisis sumber  permasalahan  dan  hal-hal  yang  terakait dengan  permasalahan  tesebut.  Setelah  itu dilakukan perumusan suatu aksi hingga akhirnya pelaksanaan dan evaluasi terhadap aksi tersebut. Sebagai kegiatan operasionalnya, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan bentuk focus group d iscussion (FGD)  dan  pemberian  materi  atau pendidikan  kepada  tokoh  masyarakat,  aparatur kecamatan  dan  desa,  dan  masyarakat  umum  di Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat. Pelaksanaan  FGD  dilakukan  dengan  disertai aktivitas konsultasi yang bersifat interaktif antara pihak kecamatan, desa dan para tokoh masyarakat dengan  pelaksana  kegiatan  pengabdian  pada masyarakat. Adapun materi yang dibahas antara lain mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat  dan  upaya  menjaga  pertahanan  di wilayah  perbatasan  yang  dapat  dilakukan  oleh masyarakat.
Sementara  dalam  hal  penulisan  artikel ini,  kami  menganalisis  hasil  dari  kegiatan pemberdayaan  tersebut  dengan  melakukan
observasi  secara  langsung  terhadap  serangkaian diskusi  yang  dilakukan.  Temuan-temuan  yang berkenaan  dengan  masalah  yang  dibahas sebelumnya digarisbawahi dan kemudian dianalisis  lebih  lanjut  dengan  mengomparasi melalui data sekunder. Hasil dari analisis tersebut kemudian dijadikan pembelajaran ( lesson learned ) yang diharapkan dapat dijadikan acuan dan  pengembangan  bagi  kegiatan  serupa  di kemudian hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dengan  menggunakan  riset  aksi  sebagai kerangka berpikir, rangkaian kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilakukan dalam  beberapa  tahap.  Tahapan  yang  sudah dilakukan  dalam  proses  penelitian  turut membantu  dalam  tahapan  kegiatan  untuk pengabdian kepada masyarakat. Berikut merupakan  beberapa  proses  yang  sudah dilakukan:
1. Penelusuran data sekunder dari berbagai dokumen pendukung lain sebagai langkah awal aktivitas pengumpulan  data  yang  menjadi  bahan untuk penyampaian materi; 2. Penyusunan  materi  pelatihan
untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan 3. Pelaksanaan FGD dengan stakeholder terkait pertahanan di perbatasan Indonesia-Malaysia yang juga menjadi  basis  data  untuk  menyiapkan materi pengabdian kepada masyarakat. Tahapan  kegiatan  pertama  dan  kedua  berupa pengumpulan  data  dan  penyusunan  materi dilakukan  secara  daring  dengan  mengumpulkan data-data  terkait  permasalahan  yang  dihadapi oleh  masyarakat  perbatasan,  khususnya  di Kecamatan  Entikong  dan  umumnya  di  Pulau Kalimantan  dari  kajian  dan  liputan  yang dilakukan sebelumnya. Sementara untuk kegiatan tahap ketiga dalam pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan skema tatap muka secara  langsung  atau  luring  dengan  para  tokoh masyarakat  adat  Dayak  dan  Melayu  di Kecamatan  Entikong  dan  aparat  setempat. Meskipun demikian, Kami tetap akan memperhatikan protokol kesehatan untuk
penyelenggaraan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat.

## Tahap ke-1 : Penelusuran Data Sekunder dan Dokumen Pendukung
Dimensi  pertahanan  negara  tidak  hanya ditentukan oleh hadirnya kekuatan militer dalam menjaga wilayah yang disengketakan tetapi juga ditentukan  oleh  adanya  kekuatan  non  militer dengan  pendekatan  yang  bersifat  lunak.  Konsep pertahanan dengan pendakatan lunak
memperhatikan bagaimana kekuatan negara yang tidak hanya dilihat pada kemampuan militernya, tetapi juga pada kekuatan budaya, sistem politik, keterbukaan informasi bagi masyarakat, pendidikan,  ideologi,  model  ekonomi,  dan  daya saing ekonomi (Wang & Lu, 2008). Kemampuan negara  dalam  bertahan  amat  diperlukan  untuk dapat  memenangkan  “peperangan”,  pertahanan negara  menurut  (Nye,  2008)  sangat  ditentukan oleh strategi smart power yang  menggabungkan antara  sumber-sumber hard  power dan soft power ,  yang  menarik  dari  konsep  ini  adalah bahwa soft  power yang  dilakukan  melalui diplomasi  publik  juga  membutuhkan  adanya masyarakat  sipil  sebagai sebuah  kekuatan  (Nye, 2008).
Menelisik  pada  konsep  pertahanan  itu sendiri,  terutama  bila  merujk  pada  pandangan perspektif  lampau,  maka  pertahanan  atau  yang juga  disebut  sebagai self-defence adalah  suatu aktivitas  yang  berkaitan  dengan  penggunaan kekuatan militer sebagai upaya untuk melindungi negara  dari  penderitaan  yang  disebabkan  oleh serangan militer, konsep pertahanan ini berkenaan dengan Caroline doctrine of anticipatory self-defence (Reisman & Armstrong, 2006).  Akan  tetapi  pasca  perang  dunia  kedua, dimana  kemudian  terjadi  sebuah  revolusi  dalam peperangan,  maka  pertahanan  negara  sebagai upaya  menangkal  serangan  dan  ancaman  yang datangnya  dari  luar  ( exernal  threat )  tidak  lagi hanya  dapat  dilihat  dari  ancaman  militer, sebagaimana  kemudian  ancaman  ekonomi  dari luar  negara  juga  menjadi  sesuatu  yang  patut diperhitungkan,  seperti  halnya  embargo  (Schiff, 2009).  Meskipun  terdapat  dua  paradigma  yang berbeda  tentang  pertahanan,  baik  yang  bersifat tradisional maupun non-tradisional, namun pada dasarnya pertahanan tetap dipersepsikan sebagai suatu  daya  tangkal  untuk  menahan  adanya
serangan eksternal, dan tujuan dari pertahanan itu sendiri  adalah  untuk  melindungi  negara  serta memberi masyarakat jaminan kebebasan dari rasa takut (Djuyandi et al., 2018; La Ode, 2006). Pertahanan sebagai suatu usaha untuk melindungi negara  dari  adanya  ancaman  yang  berasal  dari eksternal  tidak  hanya  dapat  diimplementasikan dengan  membangun  atau  memperkuat  kekuatan militer,  di  sisi  lain  kekuatan  non-militer  juga perlu  dibangun  yang  diantaranya  adalah  dengan melibatkan masyarakat sipil maupun pemerintah daerah. Sisi menarik dari teori ini adalah bahwa kemampuan kelompok non-militer dalam pertahanan  negara  diantaranya  juga  dapat dilakukan  dengan  mendorong  kemampuan masyarakat  sipil  di  sector  diplomasi,  ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, sosial, dan moral  (Bunga  &  Tukan,  2019).  Apa  yang kemudian  dituangkan  dalam  teori  tersebut menunjukan  bahwa  konsep  pertahanan  negara telah  mengalami  suatu  perubahan  yang  cukup signifikan, tidak lagi hanya melihat ancaman dan kekuatan militer sebagai satu-satunya yang hadir dalam  dimensi  pertahanan,  tetapi  juga  melihat adanya  dimensi  lain  di  luar  ancaman  dan kekuatan militer.
Dari  hasil  penelaahan  data  sekunder mengenai Kecamatan Entikong, didapati beberapa  potensi  isu  perbatasan  jika  dikaitkan dengan  demografinya.  Di  antara  persoalan  yang sering  dibahas  adalah  Kecamatan  Entikong  dari segi geopolitiknya. Lokasinya yang bertepatan di garis  batas  negara  antara  Indonesia  dengan Malaysia membuat aparat setempat memiliki juga fungsi-fungsi  diplomasi  kewilayahan  yang  juga sangat erat kaitannya dengan isu pertahanan dan juga  keamanan  negara.  Karenanya,  aparat setempat juga sering terlibat di dalam kerjasama internasional  yang  berususan  dengan  isu pertahanan  dan  keamanan  dari  amsing-masing negara.  Kemudian,  karena  posisinya  yang dijadikan  lalu  lintas  antar  negara,  masyarakat setempat  juga  memiliki exposure yang  sangat kuat  dengan  pergaulan  internasional  utamanya dalam konteks perekonomian dan sosial budaya.

## Gambar 1. Peta Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat
Sumber: Dicetak ulang dari BPS Kab. Sanggau, 2018.
Sebagaimana telrihat di dalam Gambar 1, Kecamatan  Entikong  memiliki  luas  wilayah 506,89  Km 2 atau  sekitar  3,94  persen  dari  total luas  wilayah  Kabupaten  Sanggau.  Kecamatan Entikong  terletak  sejauh  145  Km  dari  Ibukota Kabupaten dan dapat ditempuh melalui transportasi  darat.  Kecamatan  Entikong  terdiri dari lima desa, di mana Desa Suruh Tembawang merupakan desa terluas dengan mencapai hampir dari 30% dari total luas seluruh kecamata tersebut (BPS Kab. Sanggau, 2018).
Selanjutnya,  isu  yang  teridentifikasi  adalah  isu keamanan  non-tradisional  yang  mengancam masyarakat  di  sekitar  perbatasan.  Bentuk ancaman  tersebut  kebanyakan  berupa  peredaran obat  terlarang  lintas  negara, human  trafficking yang  melibatkan  lemaga  penyalur  tenaga  kerja ilegal,  dan  juga  peredaran  barang  ilegal.  Isu  ini sangat  berkaitan  dengan  kondisi  ekonomi  dari masyarakat  di  Kecamatan  Entikong  yang  masih sangat  bergantung  pada  penyediaan  barang  dan jasa  di  Malaysia.  Ketimpangan  ekonomi  yang terjadi membuat adanya ancaman non-tradisional tersebut  dengan  memanfaatkan  kelemahan- kelemahan  yang  ada  di  masyarakat  perbatasan. Sebagaimana  dicatata  dari  BPS  Kab.  Sanggau (2018), penduduk Kecamatan Entikong
berjumlah 18.166 jiwa, dengan rincian penduduk
laki-laki  9.542  jiwa  dan  penduduk  perempuan sebanyak  8.624  jiwa.  Dengan  jumlah  penduduk seperti itu, beberapa infrastruktur penting seperti pendidikan  dan  kesehatan  masih  sangat  terbatas di Kecamatan Entikong. Tercatat hanya ada  dua Sekolah  Menengah  Atas  dan  sebuah  Puskesmas untuk  melayani  keseluruhan  penduduk  (BPS Kab. Sanggau, 2018).
Isu selanjutnya yang kemudian mencuat adalah  persoalan  sosial  budaya.  Kuatnya hubungan kekerabatan antara masyarakat Indonesia  di  Kecamatan  Entikong  dengan masyarakat Malaysia di Tebedu, Serawak, sudah terjalin  sebelum  negara  modern  berdiri.  Hal  ini membutuhkan pendekatan khusus yang melampau  sekedar  persoalan  administrasi  dan legal  formal  antar  negara.  Kegiatan  adat  yang biasa dilakukan setiap tahunnya antar masyarakat adat Melayu atau Dayak di antara kedua negara

## Tahap ke- 2: Penyusunan Materi Pengabdian
Materi  yang  disampaikan  pada  proses pengabdian  kepada  masyarakat  meliputi  tema nasionalisme  dengan  judul  “Aku  Bangga  Ber- Indonesia”. Tiga materi utama yang disampaikan adalah  terkait  apa  itu  Nasionalisme,  mengapa masyarakat perlu memiliki semangat nasionalisme,  bagaimana  menunjukkan  sikap nasionalisme  secara  sederhana,  dan  semangat cinta  tanah  air  dengan  upaya  mejaga  kekayaan alam dan budaya Indonesia.

## A. Materi Nasionalisme
Nasionalisme merupakan sebuah
perasaan dalam wujud rasa persamaan sekelompok manusia, yang memunculkan kesadaran  sebagai  bangsa.  Persamaan  itu  bisa hadir dari pengalaman sejarah sehingga melahirkan persatuan dan cita-cita bersama yang ingin  diterapkan  pada  negara  yang  berbentuk negara nasional. Namun, sebagaimana dikemukakan  oleh  Westmoreland  (2015)  bahwa nasionalisme  adalah  sesuatu  yang  dibentuk  dan bersifat  fluktuatif,  karena  rasa  nasionalisme bersifat fluktuatif maka hal ini bisa berpengaruh pada perubahan lokasi wilayah batas negara. Bagi sekelompok  warga  yang  berada  di  daerah perbatasan  dengan  kondisi  yang  tidak  begitu mendapat  perhatian  penuh  pemerintah  namun justeru mereka merasakan adanya satu keuntungan  dari  kehidupan  perekonomian  di
negara  tetangga,  maka  bukan  tidak  mungkin posisi status quo akan bergeser.
Untuk itu, penguatan materi mengenai nasionalisme dirasa penting di dalam pemberdayaan  masyarakat  perbatasan,  sebagai pelengkap dari program pembangunan perbatasan  yang  masih  banyak  mengalami kendala hingga saat ini. Unsur materi nasionalisme terdiri dari perasaan nasional, watak nasional,  batas  nasional,  peralatan  nasional  dan agama.  Nasionalisme  mencakup  cinta  tanah  air, rela berkorban untuk bangsa dan kemauan untuk menjaga persatuan.

## B. Materi Menjaga Indonesia dan Kekayaan di Dalamnya
Indonesia  dianugerahi  sebagai  negara maritime  dan  negara  tropis  sekaligus  dengan kekayaan  alam  dan  budaya  yang  sangat melimpah.  Indonesia  merupakan  pemilik  10% hutan  tropis  di  dunia  yakni  terbesar  ketiga  di dunia dan rumah bagi 10% spesies tumbuhan, 17% spesies  burung,  12%  spesies  mamalia  dan  10% spesies amfibia dan reptile.
Selain  kekayaan  alam  yang  melimpah, Indonesia memiliki ragam budaya dan masyarakat  adat  yang  majemuk.  Setidaknya terdapat  1331  suku  bangsa,  719  bahasa  bangsa dan  200  produk  hukum  adat  yang  dimiliki Indonesia.  Atas  keragaman  tersebut,  Indonesia memiliki  semboyan  Bhineka  Tunggal  Ika  yang bermakna  persatuan  dan  kesatuan  bangsa  yang terdiri  dari  beraneka  ragam  suku,  budaya,  ras, agama dan Bahasa.
Tahap  ke-3:  Pelaksanaan  FGD  dengan stakeholder terkait pertahanan di perbatasan Indonesia-Malaysia dan

## Sosialisasi
Tahap  ini  dilakukan  dengan  beberapa tahap.  FGD  pertama  dilakukan  dengan  cara mengundang beberapa perwakilan tokoh masyarakat  adat  di  Kecamatan  Entikong,  yaitu masyarakat  Melayu  dan  masyarakat  Dayak. Kegiatan  ini  pun  turut  mengundang  aparat setempat  seperti  pengurus  kecamatan  dan kelurahan, juga pengurus PLBN Entikong. Secara umum,  FGD  tersebut  mendiskusikan  terkait permasalahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat setempat  khususnya  berkaitan  dengan  persoalan perbatasan antara Indonesia-Malaysia.
Dari  diskusi  tersebut,  kegiatan  berhasil mengidentifikasi dan merumuskan secara bersama-sama  masalah  apa  saja  yang  dirasakan masyarakat dan solusi yang dapat dilakukan oleh setiap aktor yang terlibat di perbatasan. Di antara permasalahan  perbatasan  yang  menjadi  fokusan dari  masyarakat  adalah  kuatnya  ketergantungan ekonomi  dari  masyarakat  perbatasan  terhadap negara tetangga sehingga menimbulkan beberapa penyimpangan dan kriminalitas seperti maraknya peredaran  barang  ilegal  yang  tidak  melalui kepabeanan, tingginya  modus human trafficking dengan memanfaatkan kemiskinan yang dialami korban  untuk  kemudian  dipekerjakan  secara illegal  di  Malaysia,  dan  juga  masuknya  barang terlarang  seperti  narkotika  yang  memanfaatkan kurir dari masyarakat perbatasan yang membutuhkan upah.
Jika  ditilik  dari  segi  ideologis,  proses tanya jawab perihal kebangsaan dan kenegaraan masyarakat  di  perbatasan  Indonesia  –  Malaysia pada Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan  Barat  menunjukkan  bahwa  rasa nasionalisme  masih  kuat.  Namun,  cukup banyaknya ketergantungan masyarakat perbatasan  di  wilayah  Indonesia  terhadap aktivitas  perekonomian  di  wilayah  Tebedu (Malaysia)  akan  mempengaruhi  pertahanan  jika tidak  diimbangi  dengan  penguatan  masyarakat perbatasan,  khususnya  dari  segi  ekonomi  dan juga infrastruktur. Kasus yang dikemukakan oleh dua tokoh adat (kepala suku Dayak dan Melayu) berkenaan  dengan  adanya  beberapa  keluarga  di dekat  perbatasan  yang  menganggap  bahwa mereka adalah Warga Negara Malaysia menjadi temuan  penting  yang  menunjukan  adanya permasalahan akan identitas kebangsaan. Kondisi ini  terjadi  karena  beberapa  keluarga  tersebut berlokasi  cukup  jauh  dari  pusat  kecamatan, namun tempat tinggal mereka dekat dengan akses ekonomi,  informasi,  dan  kesehatan  di  Malaysia. Diskusi dengan para tokoh, Camat Entikong, dan Kepala
Keamanan PLBN Entikong,
memunculkan  kesepahaman  tentang  perlunya para stakeholders di  perbatasan  merangkul masyarakat di perbatasan yang tinggalnya cukup jauh  dari  pusat  kecamatan,  tujuannya  agar masyarakat  tersebut  tidak  merasa  ditinggalkan dan tidak meninggalkan identitas dirinya sebagai Warga Negara Indonesia.
Pengabdian  dilakukan  dengan  proses  diskusi dengan masyarakat setempat seperti para penjual makanan, petugas PLBN, serta masyarakat yang dekat  dengan  dua  titik  pos  perbatasan,  dengan memberikan  buku  saku  dan  poster  yang ditempatkan  pada  Kantor  Kecamatan  Entikong dan  lokasi-lokasi  strategis  di  sekitar  perbatasan. Dari  hasil  diskusi  kami  menilai  bahwa sebenarnya  pemahaman  akan  pentingnya  rasa nasionalisme di tengah-tengah masyarakat pasca diskusi  dan  sosialisasi  sudah  ada  dan  masih terbilang  kuat.  Masyarakat  mendukung  segala upaya untuk penegakan kedaulatan dengan tetap mempertimbangkan  nilai-nilai  kearifan  lokal, sebab  masyarakat  di  wilayah  perbatasan  baik yang  ada  di  Indonesia  maupun  Malaysia  adalah keluarga.
Gambar 3. FGD dengan Tokoh Masyarakat Dayak dan Melayu di Kecamatan Entikong Sumber: Dokumen pribadi penulis.
Gambar 3. Penyerahan Poster dan Buku Saku Sosialisasi “Aku Bangga Ber-Indonesia” kepada Plt. Camat Entikong
Sumber: Dokumen pribadi penulis. Diskusi yang dilakukan dengan tokoh masyarakat dari  dua  kepala  suku,  Dayak  dan  Melayu, semakin mendorong adanya pemahaman tentang
pentingnya peran lembaga adat untuk menumbuhkan semangat ke-Indonesiaan, dengan tanpa harus melupakan atau bahkan meninggalkan  hubungan  kekeluargaan  antar masyarakat sedarah dan sebudaya yang dipisahkan  oleh  batas  formal  negara.  Proses menguatkan  rasa  nasionalisme  masyarakat  di perbatasan  memiliki  tantangan  tersendiri,  forum pimpinan  kecamatan  memiliki  peran  untuk menumbuhkan  semangat  nasionalisme  karena akan terkait dengan pertahanan negara dari aspek non-militer.  Tetapi  kecamatan  juga  tidak  bisa bekerja sendiri, dibutuhkan sinergi antar berbagai pihak  yang  terdiri  dari  tokoh  masyarakat,  tokoh agama, kepala desa, universitas, bahkan pemerintah provinsi dan pusat untuk mendekatkan hati masyarakat dengan bangsa. Masyarakat di perbatasan adalah juga bagian dari bangsa  yang  harus  dirangkul  dan  diperhatikan kondisinya.  Akses  untuk  pemenuhan  kebutuhan hidup,  seperti  kebutuhan  pokok  makanan, ekonomi,  pendidikan  dan  Kesehatan  perlu dipenuhi. Pandangan bahwa Kawasan perbatasan adalah etalase sebuah negara, namun bila ditarik pada  kondisi  yang  terjadi  di  Entikong  dapat menunjukan  citra  yang  tidak  baik  pada pengelolaan  kawasan  perbatasan  negara.  Meski pemerintah telah mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan, tetapi sejauh ini  masih  terfokus  pada  pembangunan  PLBN sebagai perlintasan batas negara secara formal.

## KESIMPULAN
Kegiatan sosialisasi ini memiliki kontribusi  bagi  peningkatan  persepsi  dan  rasa nasionalisme masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Berdasarkan uraian pembahasan mengenai sosialisasi nasionalisme kepada Camat dan Tokoh Masyarakat, diketahui bahwasannya persoalan nasionalisme berkaitan erat dengan kehidupan di perbatasan yang  multidimensi,  yakni  berkaitan  dengan interaksi  antar  budaya  yang  berbeda,  proses interaksi aktivitas ekonomi yang sangat intens, kondisi  geografis  wilayah  perbatasan  yang masih  berupa  hutan  tropis  dan  kondisi penjagaan perbatasan.
Beberapa masyarakat memiliki kecenderungan untuk  menjalani  kehidupan terutama  berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan sosial
sebagaimana  kesehariannya  tanpa  menyadari bahwa  hidup  dan  berinteraksi  di  antara  dua aturan  kenegaraan  yang  berbeda  sehingga pengenalan  terhadap  wawasan  kebangsaan menjadi  berkurang  karena  tradisi  lokal  yang biasa  dilakukan  tidak  berkaitan  dengan  batas administratif kenegaraan. Materi yang diberikan  pada  saat  diskusi  dan  yang disampaikan  dalam  buku  saku  juga  poster merupakan  materi  yang  menambah  wawasan masyarakat  untuk  peningkatan  rasa  cinta terhadap tanah air.
Kegiatan  ini,  respon  masyarakat,  para tokoh  masyarakat,  dan  juga  pihak  kecamatan serta desa menunjukan adanya suatu kesadaran tentang pentingnya menjaga kekuatan masyarakat  sebagai  aspek  dari  pertahanan  nir- militer.  Masyarakat  memiliki  peran  penting dalam  menjaga  kedaulatan  negara  yang  tidak hanya  bisa  dilihat  dari  sisi  kekuatan  militer, namun  juga  perlu  dilihat  dari  sisi  kekuatan sosial dan ekonomi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kami  tujukan kepada  Universitas  Padjadjaran  yang  telah memberikan  bantuan  pendanaan  dalam  kegiatan pengabdian  pada  masyarakat  untuk  Tahun Akademik 2021.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS Kab. Sanggau. (2018). Kecamatan Entikong dalam Angka. BPS Kab. Sanggau. Bunga, G. A., & Tukan, E. N. B. (2019). Legal Impact  of  State  Defense  on  Indonesian Citizen  in  International  Humanitarian Law Prespective. Yustisia , 8 (2), 164–185. CNN  Indonesia.  (2019). RI-Malaysia  Akan Sepakati Perbatasan Negara di Dua Titik.
Diakses
dari: https://www.cnnindonesia.com/internasi onal/20191116133148-106-448912/ri- malaysia-akan-sepakati-perbatasan- negara-di-dua-titik
Djuyandi,  Y.,  Putra,  K.,  &  Faozan,  H.  (2018).
Political  Communication  Between  the House  of  Representatives  and  the Ministry  of  Defense  in  Discussing  the Republic  of  Indonesia  State  Defense
Policy. Central  European  Journal  of International  &  Security  Studies , 12 (4),
82–95.
Goldstein, B., Ick, M., Ratang, W., Hutajulu, H., &  Blesia,  J.  (2016).  Using  the  action research process to design entrepreneurship education at Cenderawasih University. 2 nd
International  Conference  on  Higher Education  Advances,  HEAd´16,  21-23 June  2016,  València,  Spain, Procedia  - Social and Behavioral Sciences 228, pp. 462 – 469.
Hagström,  L.,  &  Pan,  C.  (2020). Traversing  the soft/hard  power  binary:  The  case  of  the Sino-Japanese territorial dispute. Review of  International  Studies , 46 (1),  37–55. https://doi.org/10.1017/S026021051900 0251 Hariyanto, I. (2019, November 16). RI-Malaysia Akan  Teken  MoU  2  Daerah  di Kalimantan Jadi Batas Negara . Detik.Com.
https://news.detik.com/berita/d- 4786930/ri-malaysia-akan-teken-mou-2- daerah-di-kalimantan-jadi-batas-negara
Kuntjorowati,  E.,  &  Prastyowati,  S.  (2017).
Upaya Masyarakat Perbatasan Antarnegara  dalam  Mempertahankan Kesejahteraan Sosial. Jurnal PKS , 16 (4), 345–358. La  Ode,  M.  D.  (2006). Peran  Militer  dalam
Ketahanan Nasional; Studi Kasus
Bidang  Hankam  di  Indonesia  Tahun
1967 – 2000 . Pustaka Sinar Harapan. Nye,  J.  S.  (2008).  Public  Diplomacy  and  Soft Power. The  ANNALS  of  the  American
Academy of Political and Social Science , 616 (1), 94–109.
https://doi.org/10.1177/0002716207311
699
Reisman,  W.  M.,  &  Armstrong,  A.  (2006).  The Past  and  Future  of  the  Claim  of Preemptive Self-Defense. The American Journal  of  International  Law , 100 (3), 525–550. Rosyidin, M. (2014). Soft Diplomacy SBY dalam
Konflik Indonesia-Malaysia : Studi
Kebijakan  SBY  terhadap  Pelanggaran Kedaulatan  oleh  Malaysia  di  Perairan
Bintan  Tahun  2010. Jurnal  Kajian Wilayah , 5 (1), 3–22.
Siregar, C. N. ;, Rahmansyah, S. ;, & Saepudin, E. (2019). Ancaman Keamanan Nasional di Wilayah  Perbatasan  Indonesia :  Studi Kasus  Pulau  Sebatik  dan  Tawau (Indonesia-Malaysia). Sosioglobal , 4 (1), 26–39. Schiff, R. L. (2009). The Military and Domestic Politics: A Concordance Theory of Civil- Military Relations . Routledge.
Wang, H., & Lu, Y.-C. (2008). The Conception
of Soft Power and its Policy Implications:  a  comparative  study  of China and Taiwan. Journal of Contemporary  China , 17 (56),  425–447. https://doi.org/10.1080/1067056080200 0191 Westmoreland,  J.  B.  (2015). The  Relationship Between  National  Identity  and  State Borders . Appalachian State University.
Witkin, N. (2011). The Interspersed Nation-State System:
A Two-State/One-Land Solution  for  the  Israeli-Palestinian Conflict. Middle East Journal , 65 (1), 31– 54. https://www.jstor.org/stable/23012092