## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 7 | Nomor 2 | Juli 2023

## ANALISIS KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG
Performance Analysis of Regional Tax Revenue to Realization of Genuine Income in Padang City
1 Elvia Siskha Sari, 2 Aldri Frinaldi, 3 Asnil 1,2,3 Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang 1 sarielviasiskha@gmail.com, 2 aldri@fis.unp.ac.id , 3 Asnilmelayu@gmail.com
Kata Kunci:

## ABSTRAK
Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah Pajak  daerah  adalah  salah  satu  komponen  yang  menentukan keberhasilan peningkatan pendapatan daerah PAD suatu daerah yang berdampak  pada  keberhasilan  pembangunan  serta  kesejahteraan masyarakat  daerah.  Kinerja  pajak  daerah  dapat  dianalisis menggunakan  rumus  untuk  mengetahui  efektivitas  serta  kontribusi pajak daerah terhadap  penerimaan PAD. Tujuan penelitian ini adalah untuk  menganalisis  kinerja  pajak  daerah  Kota  Padang  tahun  2019- 2020  terhadap  Pendapatan  asli  daerah  Kota  Padang.  Penelitian dilakukan  dengan  teknik  deskriptif,  bahwasanya  dalam  penelitian atau analisis untuk menyajikan informasi secara rinci dan jelas tentang suatu  fenomena  atau  objek  tertentu.  Tujuan  utama  dari  teknik deskriptif adalah memberikan gambaran yang akurat dan mendetail mengenai karakteristik, ciri-ciri, atau perilaku dari suatu subjek, baik itu  manusia,  benda,  tempat,  atau  peristiwa,  sedangkan  perhitungan kinerja  pajak  daerah  dilakukan  dengan  perhitungan  rumus  secara kualitatif. Proses penelitian dilakukan dengan melakukan dokumentasi  serta  teknik  kajian  pustaka.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  selama  tahun  2019 – 2021  besaran  realisasi pendapatan  serta  pajak  daerah  Kota  Padang  selalu  berada  dibawah target atau anggaran  yang ditentukan. hasil analisis efektivitas pajak daerah  Kota  Padang  pada  tahun  2019 – 2021  berada  dibawah  65%, serta  kontribusi  pajak  daerah  Kota  Padang  terhadap  PAD  Kota Padang  berada  pada  hasil  dibawah  angka  85%  sehingga  analisis menujukkan bahwa pajak daerah Kota Padang memiliki kinerja yang tidak  efektif  terhadap  peningakatan  penerimaan  PAD  Kota  Padang. Kontribusi  serta  efektivitas  pajak  daerah  yang  berada  pada  hasil dibawah  efektif  memberikan  pengaruh  tidak  tercapainya  besaran pembiyaan  PAD  berdasarkan  target  yang  telah  ditentukan  setiap tahunnya.  Secara  umum  pembiayaan  daerah  terbesar  Kota  Padang
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431
Keywords :
Locally Generated Revenue, Regional Taxes
terhadap Pendaptan asli daerah masih dipengaruhi oleh dana transfer, yang  merupakan  dana  alokasi  umum,  bukan  dana  yang  bersumber dari  pengahasilan  masing-masing  sumber  potensial  daerah  Kota Padang.

## Abstract
Regional  taxes  are  one  of  the  components  that  determine  the  success  of increasing the regional income local revenue of a region which has an impact on  the  success  of  development  and  the  welfare  of  the  regional  community. Regional tax performance can be analyzed using a formula to determine the effectiveness and contribution of local taxes to PAD revenues. The purpose of this study was to analyze the performance of the regional tax of the city of Padang  in  2019-2020  on  the  original  income  of  the  city  of  Padang.  The research  was  carried  out  using  descriptive  techniques,  while  regional  tax performance  was  calculated  using  qualitative  formula  calculations.  The research  process  was  carried  out  by  carrying  out  documentation  and literature review techniques. The results of the study show that during 2019 -  2021  the  amount  of  revenue  realization  and  regional  taxes  in  the  city  of Padang  is  always  below  the  specified  target  or  budget.  the  results  of  the effectiveness analysis of the regional tax of the city of Padang in 2019 - 2021 are below 65%, and the contribution of the regional tax of the city of Padang to PAD of the city of Padang is below 85%. So the analysis shows that the regional tax of the city of Padang has an ineffective performance on increasing PAD revenue of the city of Padang. The contribution and effectiveness of local taxes are in the results below the effective effect of not achieving the amount of  PAD  financing  based  on  targets  determined  each  year.  In  general,  the largest regional financing of Padang city towards PAD is still influenced by transfer funds, which are general allocation funds, not funds originating from the income of each potential source of the Padang city area.

## A.   PENDAHULUAN
Peningkatan  Jumlah  besaran  pembangunan  yang  diikuti  dengan  meningkatnya  jumlah penduduk  serta  beban  kebutuhan  hidup  merupakan  sebuah  permasalahan  serta  beban pembangunan  yang  harus  diperhatikan  oleh  setiap  negara  serta  daerah  pada  negara  tersebut. Keaktifan pemerintah pusat secara umum serta pemerintah daerah secara khusus secara konsisten merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh dalam menghadapi permasalahan serta beban pembangunan  daerah.  Keikutsertaan  pemerintah  daerah  sebagai  pemimpin  daerah  secara  aktif dalam  upaya  penanganan  masalah  serta  beban  pemerintah  secara  nyata  mampu  menimbulkan efek pada adanya peningkatan dana yang diperlukan untuk pembiayaan pen geluaran pemerintah untuk pembangunan serta kemaslahatan masyarakat (Fitra, 2016).
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  dalam  mengoptimalkan pembangunan  serta  meningkatkan  taraf  perekonomian  masyarakat  daerah  adalah  melalui dikeluarkannya produk hukum berupa Undang-Undang mengenai otonomi daerah. Disahkannya Undang-Undang mengenai otonomi daerah membuat kekuasaan penuh atas pembangunan serta kemaslahatan  masyarakat  berada  pada  pemerintahan  daerah.  Pemerintahan  daerah  memiliki kekuasaan mutlak serta secara bulat dan penuh guna melakukan pengelolaan, pengaturana, serta mengurus  masalah  rumah  tangga  masing-  masing  daerah,  dimana  kekuasaan  yang  diberikan secara  penuh  kepada  pemerintah  daerah  selaku  motor  pemerintahan  haruslah  atas  dasar
kepentingan  masyarakat.  Setiap  upaya  pembangunan  yang  dilakukan  dibawah  kepemimpinan pemerintahan daerah wajib meletaknya kepentingan masyarakat sebagai kepentingan utama atau prioritas,  serta  melibatkan  secara  aktif  masyarakat  dalam  upaya  pembangunan  daerah (Mintalangi, 2019).
Diperlukan  biaya  dengan  besaran  biaya  yang  sangat  besar  dalam  berbagai  upaya pelasanaan kegiatan yang  berhubungan dengan  kegiatan upaya pembangunan  daerah. Namun, fakta lapangan menunjukkan bahwa jika dibandingkan pada fakta kemampuan pemerintah pusat yang mempunyai kekuatan dari sisi mobilitas biaya pembangunan yang berasal dari penerimaan negara.  Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  fakta  sumber  biaya  pembangunan  daerah  dimana pemerintah  memiliki  sumber  pembiayaan  pembangunan  yang  masih  sangat  terbatas,  dimana sumber pemasukan pembiayaan pembangunan yang didapatkan pemerintah daerah sebagai dana dalam  pelasnaan  pembangunan  daerah  secara  garis  besar  masih  sangat  bergantung  pada  biaya yang bersumber dari pemerintah pusat (Sartika et al., 2019); (Fitra, 2016).
Otonomi daerah mulai diterapkan pada tahun 2004 yang menjelaskan adanya kebebasan pemerintah  daerah  dalam  mengatur  daerahnya  termasuk  perimbangan  keuangan  antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah mengalami perubahan hingga saat ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Keberadaan  peraturan  perundangan  tersebut  telah melahirkan  kebebasan  sebebas-bebasnya  secara  lebih  luas  pada  pemerintah  daerah  tingkat kabupaten atau kota guna melaksanakan seluruh kepentingan daerahnya mulai dari perencanaan potensi  daerah  yang  mendukung  pembangunan  daerah,  pengembangan,  pengendalian  hingga evaluasi,  serta  meletakkan  wewenang  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  pemberdayaan daerahnya  secara  keseluruhan  termasuk  didalamnya  dalam  urusan  ekonomi  yang  juga memberikan  pengaruh  dalam  pembangunan  daerah.  Keberadaan  peraturan  otonomi  daerah memiliki  fungsi  utama  dalam  mengaturupaya  pemberdayaan  desa  secara  penuh  dalam  bidang ekonomi,  salah  satunya  melalui  upaya  mendorong  peningkatan  partisipasi,  prakasa,  serta kreativitas  seluruh  penduduk  desa  dalam  upaya  pemerataan  pembanguan  daerah  serta memeratakan perolehan pembangunan daerah secara menyeluruh melalui pemanfaatan sumber daya serta potensi yang ada di masing-masing daerah. Selanjutnya, dengan melakukan perbaikan pada alokasi factor-faktor produksi melalui upaya desentralisasi keputusan daerah (Adha et al., 2018).
Ketidaktersediaan  pemerintah  pusat  untuk  selalu  memberikan  sumber  pembiayaan pembangunan daerah menyebabkan peraturan otonomi daerah mengatur kewajiban pemerintah daerah melakukan upaya penggalian seluruh sumber biaya serta keuangannya sendiri. Menurut peraturan otonomi daerah, setiap pemerintahan daerah didorong untuk mampu berkreasi mencari sumber sumber pemasukan atau pendapatan keuangan daerah yang memiliki fungsi untuk terus mengurus pengeluaran daerah, sehingga pemerintahan daerah mampu menjalankan roda rumah tangganya sendiri dengan sangat baik (Sartika et al., 2019). Sejak berjalannya, pada saat kajian ini disusun,  Undang-Undang  yang  menjadi  dasar  pengaturan  pajak  dan  retribusi  daerah  adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sedangkan, peraturan pelaksana dari Undang-Undang yang berlaku adalah Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pemerintah  (PP)  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Dalam  Rangka  Mendukung  Kemudahan  Berusaha  dan  Layanan Daerah ( Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Jawa Barat, 2023).
Secara signifikan, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang  memiliki  peran  penting  dalam  pembiayaan  pemerintah  serta  pembangunan  daerah.  Pajak secara  signifikan  mampu  meningkatkan  serta  memberikan  dorongan  pada  laju  pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pajak daerah memiliki berbagai manfaat mulai sebagai sumber pembiayaan pegawai daerah hingga sebagai sumber dana dalam berbagai pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, jalan umum hingga kantor polisi. Yang lebih utama, pajak daerah memiliki peran krusial dalam mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah atau PAD (Bidullah, 2022).
Mengingat terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  yang  menjadi  pijakan  peraturan  pajak  dan retribusi Daerah terbaru, serta mengakomodasi Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan pajak dan  retribusi  daerah,  maka  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  perlu  melakukan peninjauan  kembali  pada  seluruh  peraturan  terkait  pajak  dan  retribusi  untuk  melakukan perubahan  pada  peraturan  sebelumnya  atau  menerbitkan  peraturan  daerah  baru  yang menggantikan peraturan  pajak dan  retribusi sebelumnya (Rancangan  Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, 2023).

## B. METODE
Dalam  penelitian  kualitatif  dan  deskriptif  mengenai  analisis  kinerja  penerimaan  pajak daerah  terhadap  realisasi  pendapatan  asli  daerah  Kota  Padang,  metode  yang  digunakan  akan berfokus  pada  pengumpulan  dan  analisis  data  secara  mendalam  dengan  tujuan  memberikan gambaran yang mendetail tentang interaksi dan dampak dari kinerja penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah.
Metode penelitian kualitatif akan mengandalkan wawancara mendalam dengan berbagai pihak  terkait,  seperti  pejabat  pemerintahan,  pegawai  pajak,  wakil  perusahaan,  dan  masyarakat umum.  Wawancara  ini  akan  digunakan  untuk  memahami  perspektif  dan  pengalaman  mereka terkait proses pengenaan, pemungutan, dan penagihan pajak, serta dampaknya terhadap realisasi pendapatan asli daerah. Selain itu, observasi partisipatif juga dapat dilakukan untuk memahami secara  langsung  bagaimana  mekanisme  penerimaan  pajak  diterapkan  dalam  kehidupan  sehari- hari masyarakat Kota Padang.
Sementara  itu,  dalam  metode  deskriptif,  data  yang  dikumpulkan  akan  melibatkan  data statistik, angka, dan laporan keuangan terkait penerimaan pajak daerah dan realisasi pendapatan asli  daerah  selama  periode  tertentu.  Analisis  statistik  seperti  rasio,  persentase,  dan  tren  dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara kinerja penerimaan pajak dengan realisasi pendapatan asli daerah. Selain itu, metode deskriptif juga dapat mencakup penggunaan grafik dan tabel untuk memvisualisasikan data secara lebih jelas dan mempermudah pemahaman.
Kombinasi antara metode kualitatif dan deskriptif ini akan memberikan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam mengevaluasi kinerja penerimaan pajak daerah dan dampaknya terhadap realisasi pendapatan asli daerah di Kota Padang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  dan  solusi  yang  lebih  tepat  dalam  upaya meningkatkan  kinerja  penerimaan  pajak  daerah  dan  efisiensi  pendapatan  asli  daerah  untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kota Padang sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerahnya, termasuk mengenai penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah  menjadi  salah  satu  sumber  pendapatan  utama  yang  sangat  penting  untuk  membiayai berbagai  program  pembangunan,  pelayanan  publik,  dan  kegiatan  sosial  di  tingkat  lokal.  Oleh karena  itu,  analisis  kinerja  penerimaan  pajak  daerah  menjadi  esensial  untuk  memastikan keberlanjutan dan kemandirian keuangan daerah.
Dalam  analisis  ini,  akan  dievaluasi  sejauh  mana  kinerja  penerimaan  pajak  daerah berkontribusi  dalam  mencapai  target  pendapatan  asli  daerah  Kota  Padang.  Data  terkait penerimaan  pajak  daerah,  termasuk  jumlah  dan  jenis  pajak  yang  dikumpulkan,  akan  dianalisis untuk  mengetahui  sejauh  mana  kesuksesan  pemerintah  daerah  dalam  memperoleh  pendapatan dari sumber ini. Selain itu, analisis ini juga akan melibatkan pemahaman tentang kesadaran dan kepatuhan  masyarakat  dalam  membayar  pajak,  serta  upaya  pemerintah  daerah  dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan tersebut.
Dampak dari kinerja penerimaan pajak daerah terhadap realisasi pendapatan asli daerah juga akan diperhatikan dalam analisis ini. Apabila kinerja penerimaan pajak daerah tidak optimal,
hal ini dapat menyebabkan defisit anggaran dan menghambat pembangunan di berbagai sektor. Oleh  karena  itu,  melalui  analisis  ini,  diharapkan  dapat  diidentifikasi  potensi  perbaikan  atau penyesuaian  dalam  sistem  perpajakan  daerah  untuk  meningkatkan  realisasi  pendapatan  asli daerah secara keseluruhan.
Hasil dari analisis kinerja penerimaan pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah ini  nantinya  diharapkan  dapat  menjadi  dasar  bagi  pemerintah  daerah  dalam  merumuskan kebijakan  yang  lebih  efektif  dalam  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  dan  mencapai  target pendapatan  asli  daerah.  Dengan  demikian,  keberlanjutan  pembangunan  dan  peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang dapat tercapai secara berkelanjutan dan berdampak positif bagi perkembangan kota ini ke depannya. Berikut hasil anggaran/target dan relisasi pendapatan asli Kota Padang tahun 2019-2021:
Tabel 1
Hasil Anggaran/Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang
Tahun 2019-2021 No. Tahun Target  PAD Realisasi PAD Presentase (%) 1 2019 Rp. 808,267,778.20 Rp. 546,106,985.44 67.57 2 2020 Rp. 808,267,778.20 Rp. 546,108,570.69 67.57 3 2021 Rp. 664,266,307.00 Rp. 499,895,722.00 75.00
Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Padang, 2022.
Tabel 2
Hasil Anggaran / Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2019-2021
No. Tahun Target Pajak Daerah Realisasi Pajak Daerah Presentase (%) 1 2019 Rp. 565,430,000.00 Rp. 338,095,396.29 68.64 2 2020 Rp. 565,430,000.00 Rp. 388,095,396.29 68.64 3 2021 Rp. 492,017,178.00 Rp. 344,743,134.00 70.00
Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Padang, 2022.
Berdasarkan data sebagaimana tabel diatas, diketahui pada tahun 2021 realisasi PAD Kota Padang cenderung lebih kecil dari tahun 2020 dan 2019. Sedangkan, realisasi data PAD 2019-2020 cenderung  tidak  ada  perubahan.  Pada  tahun  2021  diketahui  bahwa  PAD  Kota  Padang  hanya sebesar Rp. 499,895,722.00, sedangkan pada dua tahun sebelumnya PAD Kota Padang mencapai Rp.  546,106,985.44.  Data  menunjukkan  bahwa  realisasi  PAD  Kota  Padang  masih  jauh  dibawah target yang dianggarkan setiap tahunnya. Menurunnya PAD pada tahun 2021 juga sejalan dengan menurunnya realisasi pajak daerah pada tahun 2021 yang hanya mencapai Rp. 344,743,134.00 jauh lebih kecil dari  tahun 2020 sebelumnya yang mencapai angka Rp. 388,095,396.29. Namun meski begitu, pajak daerah Kota Padang pada tahun 2021 sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2019. Namun,  hal ini  masih tidak mencapai harapan anggaran pajak yang ditargetkan tiap tahunnya. Jika  dibandingkan  dengan  kota  lain,  Kota  Padang  merupakan  kota  dengan  PAD  tertinggi  di Sumatera Barat. Secara umum pemasukan Kota Padang diperoleh melalui dana transfer, terutama oleh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU).  Sedangkan,  pendapatan  yang  bersumber  dari  pendapatan masing-masing  daerah  termasuk  didalamnya  pajak  daerah  masih  dalam  kategori  rendah  (BPS, 2023).
Menurut  beberapa  teori  kinerja  pajak  daerah  dapat  diketahui  melalui  analisis  dengan mengetahui  tingkat  kontribusi  serta  tingkat  efektivitas  kontribusi  pajak  daerah  terhadap  PAD. Analisis  tingkat  efektivitas  akan  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam mengupayakan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara rill dengan  pemanfaatan  potensi  daerah.  Sedangkan,  kontribusi  memiliki  kemampuan menggambarkan  besaran  kontribusi  iuran  pajak  terhadap  PAD  (Anggraini  &  Mulyani,  2016).
Keberhasilan sebuah kontribusi pajak terhadap PAD dapat dikategorikan 85-100% sangat berhasil, 70-85% cukup berhasil, 30-55% kurang berhasil serta kurang dari 30% = tidak berhasil (Mintalangi, 2019).
Tabel 3

## Hasil Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Derah (PAD)
No. Tahun Realisasi PAD Realisasi Pajak Daerah Persentase (%) 1 2019 Rp. 546,106,985.44 Rp. 338,095,396.29 61,9 2 2020 Rp. 546,108,570.69 Rp. 388,095,396.29 71 3 2021 Rp. 492,017,178.00 Rp. 344,743,134.00 70
Sumber: Data olahan, 2023.

## Tabel 4 Hasil Efektivitas Pajak Daerah Terhadap PAD
Sumber: Data olahan, 2023.
Berdasarkan  data  sebagaimana  tabel  diatas,  diketahui  bahwa  tingkat  efektivitas  pajak daerah  Kota  Padang  terhadap  PAD  Kota  Padang  berturut-turut  dari  tahun  2019-2021  memiliki presentase dibawah 75% sehingga dapat diartikan bahwa pajak daerah kurang efektif memberikan pengaruh pada PAD Kota Padang. Hal ini dikarenakan kriteria efektivitas pajak daerah diaktakan kurang efektif apabila berada pada rentang hasil 60-80% (Anggraini & Mulyani, 2016). Presentase efektivitas pajak daerah terhadap PAD Kota Padang yang masih dibawah 75% juga selaras dengan besaran presentase hasil kontribusi pajak daerah terhadap PAD  Kota Padang yang berada pada rentang  nilai  kurang  dari  85%  sehingga  hal  ini  menjelaskan  bahwa  kinerja  pajak  daerah  tidak efektif terhadap PAD Kota Padang. Pajak daerah merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan PAD Kota Padang. Presentase kontribusi serta efektivitas yang masih dibawah 75% dan 85% menunjukkan bahwa upaya perencanaan PAD Kota Padang masih belum berhasil secara optimal.
Pajak merupakan salah satu komponen utama dalam penerimaan pendapatan asli suatu daerah (PAD). Sedangkan, besaran PAD memiliki keterkaitan dalam pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Semakin besar Pajak daerah yang dihasilkan suatu daerah maka dapat mendorong  keberhasilan  peningkatan  PAD  sehingga  makin  tinggi  pula  kesempatan  guna membangun perekonomian masyarakat (Sartika et al., 2019). Hal ini sejalan dengan hasil analisis yang  menujukkan  bahwa  tidak  tercapainya  efektivitas  serta  kontribusi  pajak  daerah  kota  pada pada  tahun  2019-2020  menyebabkan  capaian  PAD  Kota  Padang  selalu  berada  dibawah  target. Perlu  upaya  pemaksimalan  realisasi  pajak  daerah  oleh  Pemerintah  Sumatera  Barat  untuk meningkatkan  sumber-sumber  pendapatan  daerah  yang  berpengaruh  pada  PAD  serta pembangunan  serta  perataan  ekonomi    masyarakat  daerah  Kota  Padang  (Sartika  et  al.,  2019). Namun,  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  pada  periode  2019-2020,  efektivitas  serta  kontribusi pajak daerah di Kota Padang belum tercapai dengan baik, yang mengakibatkan capaian PAD Kota Padang  selalu  berada  di  bawah  target  yang  ditetapkan.  Hal  ini  menandakan  adanya  tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemaksimalan realisasi pajak daerah oleh Pemerintah Sumatera Barat guna meningkatkan sumber-sumber  pendapatan  daerah  yang  berdampak  langsung  pada  PAD  serta  mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi masyarakat di daerah Kota Padang.
No. Tahun Target Pajak Daerah Realisasi Pajak Daerah Presentase (%) 1 2019 Rp. 565,430,000.00 Rp. 338,095,396.29 59,79% 2 2020 Rp. 565,430,000.00 Rp. 388,095,396.29 68.63% 3 2021 Rp. 492,017,178.00 Rp. 344,743,134.00 70.06%
Meningkatkan  realisasi  pajak  daerah  memerlukan  strategi  yang  berfokus  pada peningkatan  kesadaran  dan  kepatuhan  masyarakat  dalam  membayar  pajak,  efisiensi,  dan transparansi dalam proses pengenaan dan penagihan pajak, serta perbaikan regulasi dan kebijakan terkait pajak daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait,  termasuk  perusahaan,  institusi  keuangan,  dan  masyarakat,  untuk  mencapai  tujuan tersebut. Dengan adanya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, diharapkan PAD Kota Padang dapat mencapai target yang diharapkan, dan pada gilirannya, dapat memberikan  dampak  positif  bagi  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  serta  perbaikan kesejahteraan  masyarakat  di  wilayah  tersebut.  Upaya  memaksimalkan  realisasi  pajak  daerah penting  bagi  Pemerintah  Sumatera  Barat  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  kebijakan  dan regulasi yang berlaku dalam sistem perpajakan daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk menemukan potensi  perbaikan  dan  penyempurnaan  dalam  pengenaan  pajak  serta  peningkatan  efektivitas penerimaan pajak. Dengan memperbarui kebijakan yang relevan, seperti melakukan penyesuaian tarif pajak, meninjau kembali kriteria pengenaan pajak, atau memperkenalkan insentif yang sesuai, Pemerintah dapat memberikan dorongan positif bagi perbaikan penerimaan pajak daerah.
Selain itu, penting  juga bagi  pemerintah untuk terus  melakukan sosialisasi dan  edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak secara tepat waktu dan patuh terhadap aturan perpajakan. Pendidikan pajak yang efektif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sehingga dapat berdampak positif pada kinerja penerimaan pajak  daerah.  Dalam  upaya  ini,  pemerintah  dapat  melibatkan  berbagai  pihak,  seperti  lembaga pendidikan,  organisasi  masyarakat,  dan  media  massa,  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  sebagai  bentuk  kontribusi  aktif  mereka  dalam pembangunan dan kesejahteraan daerah.
Selain fokus pada peningkatan penerimaan pajak, penting juga bagi Pemerintah Sumatera Barat  untuk  melakukan  diversifikasi  sumber  pendapatan  daerah.  Selain  pajak,  daerah  perlu mempertimbangkan sumber pendapatan alternatif seperti retribusi, bagi hasil dari sumber daya alam, pendapatan dari aset milik daerah, serta pengembangan sektor ekonomi potensial lainnya. Diversifikasi sumber pendapatan akan membantu mengurangi ketergantungan pada penerimaan pajak  tunggal  dan  memberikan  lebih  banyak  pilihan  bagi  daerah  dalam  mencapai  PAD  yang optimal. Secara umum, hasil analisis kinerja penerimaan pajak daerah terhadap realisasi PAD Kota Padang  menunjukkan  bahwa  pembiayaan  daerah  yang  terbesar  masih  sangat  bergantung  pada dana  transfer  dari  pemerintah  pusat.  Hal  ini  berarti  bahwa  sebagian  besar  pendapatan  yang digunakan  untuk  membiayai  kegiatan  dan  program  di  Kota  Padang  berasal  dari  alokasi  dana umum, bukan dari sumber potensial pendapatan internal daerah.
Dalam konteks penelitian ini, analisis kinerja penerimaan pajak daerah bertujuan untuk mengukur sejauh mana kontribusi penerimaan pajak dalam mendapatkan pendapatan asli daerah. Namun,  temuan  menunjukkan  bahwa  kontribusi  tersebut  masih  relatif  rendah  dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa factor, seperti kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak secara tepat waktu, serta kendala  administratif  dan  hukum  dalam  proses  pengumpulan  dan  penagihan  pajak.  Selain  itu, adanya  potensi-potensi  ekonomi  lokal  yang  belum  dimaksimalkan  sebagai  sumber  potensial pendapatan juga bisa menjadi faktor penyebab. Mengingat hal tersebut, perlu dilakukan upaya- upaya strategis untuk meningkatkan kinerja penerimaan pajak daerah agar dapat lebih signifikan dalam  memberikan  kontribusi  terhadap  PAD  Kota  Padang.  Upaya-upaya  tersebut  meliputi peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak secara patuh, peningkatan kapasitas dan efisiensi administratif dalam pengelolaan pajak, serta pemanfaatan potensi-potensi ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan daerah.
Dengan demikian, analisis kinerja penerimaan pajak daerah terhadap realisasi PAD Kota Padang  menyoroti  perlunya  perbaikan  dalam  sistem  perpajakan  dan  pengelolaan  keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer. Dengan meningkatkan kontribusi penerimaan  pajak,  diharapkan  Kota  Padang  dapat  lebih  mandiri  secara  finansial  dan  memiliki
fleksibilitas  yang  lebih  besar  dalam  mengembangkan  program-program  pembangunan  yang berkelanjutan.

## D. SIMPULAN
Analisis kinerja penerimaan pajak daerah terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota  Padang,  dapat  disimpulkan  bahwa  penerimaan  pajak  daerah  masih  memiliki  potensi  yang belum  dimaksimalkan  untuk  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  PAD.  Meskipun pajak  daerah  merupakan  salah  satu  komponen  utama  dalam  penerimaan  PAD,  namun  data menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah masih cenderung rendah dibandingkan dengan dana transfer  dari  pemerintah  pusat.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  rendahnya  kinerja penerimaan  pajak  daerah  di  Kota  Padang  antara  lain  kurangnya  kesadaran  dan  partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dengan patuh, serta kendala administratif dan hukum dalam proses pengumpulan dan penagihan pajak. Dalam hal ini, upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat  mengenai  pentingnya  membayar  pajak  secara  tepat  waktu  serta  perbaikan  dalam sistem administrasi pajak menjadi hal yang sangat diperlukan.
Dalam  meningkatkan  kinerja  penerimaan  pajak  daerah,  perlu  juga  adanya  diversifikasi sumber  pendapatan  daerah,  sehingga  daerah  tidak  terlalu  tergantung  pada  dana  transfer  dari pemerintah  pusat.  Potensi  ekonomi  lokal  perlu  dimaksimalkan  sebagai  sumber  pendapatan alternatif, sehingga daerah dapat lebih mandiri secara finansial. Selain itu, perbaikan kebijakan dan regulasi terkait pajak daerah menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam  penerimaan  pajak.  Evaluasi  dan  penyempurnaan  kebijakan  perpajakan  daerah,  termasuk penyesuaian tarif pajak dan penerapan insentif yang tepat, dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah.
Analisis  kinerja  penerimaan  pajak  daerah  terhadap  realisasi  PAD  Kota  Padang menegaskan  perlunya  langkah-langkah  konkret  untuk  meningkatkan  kontribusi  pajak  daerah sebagai  sumber  pendapatan  utama  daerah.  Dengan  adanya  upaya  peningkatan  kesadaran masyarakat,  perbaikan  administrasi  pajak,  diversifikasi  sumber  pendapatan,  dan  perbaikan kebijakan perpajakan, diharapkan Kota Padang dapat mencapai kemandirian keuangan yang lebih baik  dan  mampu  mengimplementasikan  program-program  pembangunan  yang  berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

## REFERENSI
Adha, T. R., Stevenie, D., Wahyuni, S., Andalas, J. U., Manis, L., Padang, K., & Barat, S. (2018). Analysis of Performance of Regional Original Revenue Management (PAD) in Padang Pariaman District, West Sumatra . 18(2), 134 – 142.
Anggraini,  D.,  &  Mulyani,  F.  (2016).  Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak  Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang. MENARA Ilmu , 10 (2) (73), 32 – 42.
Bidullah,  T.  (2022).  Analisis  Pengaruh  Pajak  terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  di Kabupaten  Tojo  Una-Una. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan  Bisnis , 13 (November),  134 – 138. https://doi.org/10.33087/eksis.v13i2.317
BPS. (2023).  Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi  dan Kabupaten/Kota Sumatera Barat 2021-2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
Fitra, H. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Padang setelah sikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Jurnal Praktik Bisnis , 5(1), 51 – 66. Mintalangi, S. S. E. (2019). Analysis of Tax Performance and Regional Retribution of PAD. Jurnal EMBA, 9 (1), 14-22.
Sartika, D., Ulfa, A., & Ilyas, A. (2019). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas , 21(1), 32 – 53.
http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JEBD/article/view/14