## KARAKTERISTIK TANGGUNG  GUGAT PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN DALAM  MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

## Roni Sulistyanto Luhukay
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta Email: roni.luhukay@yahoo.com
Abstrak : Tanggung  gugat  perusahaan terhadap lingkungan hidup merupakan hasil adopsi hukum perdata konsep ini  dituangkan dalam pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan  melawan  hukum.  Pada  prinsip  tanggung  gugat  di  bagi  atas  kesalahan dengan  beban  pembuktian  terbalik ) yang  dalam  Penerapan menimbulkan  banyak polemic hukum dilihat dengan sulit seseorang mengakui ketidak hati hatiannya dalam melaksanakan  pengelolaan  lingkungan  hidup  selain  itu  Strict  Liability merupakan unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan penerapan strict liability harus diimbangi dengan  regulasi  preventif  artinya “Pembuat  kebijakan  harusnya  juga  melengkapi kewajiban aset minimum, semakin minim aset perusahaan akan semakin tidak berhati hati  selain  itu  mewajibkan  perusahaan  memiliki  asuransi  dengan  nilai  yang  cukup menanggung  beban  ganti  rugi  jika  terjerat strict  liability .  Dalam  Penegakan  hukum lingkungan  menggunakan  sarana  hukum  perdata  selama  ini  seringkali  terkendala pembuktian  sebab  kurangnya  sumber  daya  manusia  dan  teknologi  yang  tinggi, sehingga  penyelesaian  perkara  lingkungan  hidup  menjadi  rumit,  mahal  dan berlangsung lama dan sering ditemukan permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh  undang-undang  maupun  ketentuan  yang  ada,  sehingga  tidak  tercapainya kemakmuran bagi sebesar besarnya rakyat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner.
Kata Kunci: Tanggung Gugat, Perusahaan, Kesejahteraan Rakyat
Abstract : Corporate liability towards the environment  is the result of the adoption of civil  law  which  in  this  concept  is  set  forth  in article  1365  of  the  Civil  Code  regarding acts against the law. In the principle of accountability for the sharing of errors with the burden  of  proof reversed  which  in  the  application  causes a  lot  of  legal  polemic  seen with  difficulty  someone  recognizes  his  heartlessness  in  carrying  out  environmental management  besides  Strict  Liability  is  an  element  of  error  that  does  not  need  to  be proven  the  application  of  strict  liability  must  be  balanced  with  Preventive  regulation means  "Policymakers  should  also  complete  the  minimum  asset  liability,  the  less  the company's assets, the less careful it will be in addition to requiring companies to have insurance  with  a  sufficient  value  to  bear  the  burden  of  compensation  if  they  are entangled in strict liability. Enforcement of environmental law using civil legal facilities has  often  been  hampered  by  proof  due  to  lack  of  human  resources  and  high technology,  so  that  the  settlement  of  environmental  cases  becomes  complicated, expensive  and  long-lasting  and  often  found  legal  issues  that  are  not  affordable  by laws or regulations there, so that prosperity is not achieved for the size of the people. The research method used in this paper is normative legal research, namely doctrinal law research
Keywords Liability, Company, People's Welfare

## PENDAHULUAN
Pasal 33 ayat (3)  Undang – Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945
berbunyi “Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang
Terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  Negara dan  dipergunakan  untuk  sebesar- bes arnya  Kemakmuran  Rakyat” jelas  dalam  ketentuan  konstitusi tertulis  ini  bumi  dan  air  serta segala sesuatu yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk
kesejahteraan  rakyat  Indonesia. Kemudian dalam proses penyelengaraannya  diatur  dalam Undang –  Undang  Dasar  NRI Tahun  1945,  Pasal  33  ayat  (4)
yang berbuyi perekonomian nasional di selenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional .
Pada    prinsipnya  Negara diberi  tugas  untuk  mengatur  dan mengusahakan sumber daya alam yang  wajib  di  taati  oleh  seluruh rakyat
Indonesia, juga membebankan  kewajiban  pada
Negara  untuk  menggunakan  sumber daya  alam  untuk  kemakmuran  rakyat. Hal  ini  merupakan  kewajiban  Negara yang  harus  dipenuhi  pada  sisi  lain merupakan  hak  rakyat  Indonesia  untuk mendapatkan kemakmuran melalui kemanfaatan sumber daya alam. Kewajiban ini merupakan amanah konstitusi  dan  sebagai  wujud  tanggung jawab  Negara  sebagai  konsekuensi pada hak penguasaan Negara.[1] Adanya  hak  penguasaan  dalam  artian pemerintah  terhadap  sumber  daya  alam yang  di  miliki  Negara  sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  33  ayat  3 Undang –  Undang  Dasar  NRI  Tahun 1945  menjadikan  Negara  berwenang untuk  memberikan  kuasa  kepada  badan hukum atau Perusahaan yang merupakan  suatu  setiap  badan  usaha yang  melakukan  kegiatan  usaha  untuk mencari  atau  memperoleh  keuntugan atau  laba  yang  didirikan  berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perusahaan adalah segala bentuk usaha yang  menjalankan  setiap  jenis  usaha yang  bersifat  tetap,  terus  menerus, bekerja,  berada  dan  didirikan  di  wilayah Negara  Indonesia  dengan  tujuan  untuk memperoleh keuntungan atau laba.untuk mengusahakan  pengelolaan  lingkungan hidup  dan  memberikan  perusahaan kewajiban  untuk  mengelolah  lingkungan
secara berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan.
Kewajiban perusahaan sebelumnya  sudah diatur  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  1997 tentang  Pengelolaan  Lingkungan Hidup  pasal  35  yang  menjelaskan penanggung jawab usaha dan/atau  kegiatan  yang  usaha atau  kegiatannya  menimbulkan dampak besar dan penting
terhadap  lingkungan  hidup  yang menggunakan  bahan  berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun
bertanggung  jawab  secara  mutlak atas  kerugian  yang  ditimbulkan dengan membayar kewajiban ganti rugi  secara  langsung  dan  seketika pada  saat  terjadinya  pencemaran dan/atau  perusakan  lingkungan hidup  selanjutnya  pada  ayat  ke  2 penanggung  jawab  usaha  atau kegiatan  dapat  dibebankan  dari kewajiban  membayar  ganti  rugi sebagaimana  yang  dimaksud  ayat 1  diatas  yang  bersangkutan  dapat membuktikan  bahwa  pencemaran atau  perusakan  lingkungan  hidup disebabkan  salah  satu  alasan dibawah ini:
1.  Adanya bencana alam atau peperangan
2.  Adanya  keadaan  terpaksa  diluar kemampuan manusia
3.  Adanya  tindakan  pihak  ketiga  yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 35 ini  mununjukan  sulitnya  pembuktian atau gagalnya penegakan hukum terhadap  perusahaan  dalam  perkara lingkungan  dengan  jelas  bisa  kita  lihat pada  perkara  PT.Lapindo  Brantas  yang mengakibatkan puluhan ribu orang harus mengungsi karena desa mereka tenggelam  oleh  lumpur.  Dalam  perkara ini  penyelesaian  perkara  lumpur  lapindo justru tidak sampai pada tahap pengadilan  karena  dianggap  bukan kesalahan manusia tetapi bencana alam. Kemudian  perkara  lingkungan  hidup yang  sangat  sulit  pembuktian  juga sangat  menyita  perhatian  publik  adalah PT. Newmont Minahasa Raya mengenai pencemaran  di  Teluk  Buyat  selama bertahun-tahun yang menimbulkan korban masyarakat disekitar teluk buyat. Selanjutnya  di  Sumatera  Utara  perkara lingkungan  yang  hingga  kini  masih bergejolak  salah  satunya  PT. Toba  Pulp Lestari  (TPLP)  mengenai  hancurnya
hutan ditanah batak serta tercemarnya danau toba. Demikian juga  halnya  kasus  kebakaran hutan  dan  lahan  yang  melibatkan perusahaan selalu menjadi
sorotan.  Di  Provinsi  Riau  cukup mencengangkan Polda Riau akhirnya  mengeluarkan  SP  3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) terhadap 15 perusahaan  yang  diduga  telah membakar lahan. Keinginan menjerat  perusahaan  yang  terlibat dalam perkara kerusakan
lingkungan  hidup  memang  sangat sulit di buktikan. Adanya perubahan paradigma  mengenai  Kewajiban perusahaan/ badan hukum terhadap lingkungan
hidup dituangkan  dalam  undang-undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  pasal  ke  74 secara  khusus  ditegaskan  bahwa
“Perseroan yang menjalankan kegiatan dibidang dan/atau berkaitan  dengan  sumber  daya alam  wajib  untuk  melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian  tanggung jawab  tersebut  juga  dituangkan dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan
dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup yang  menjelaskan  mengenai  kewajiban perusahaan  terhadap  lingkungan  sesuai dengan  pasal  68  menyatakan  bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban:
a.  Memberikan  informasi  yang  terkait
dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara  benar,  akurat,  terbuka,  dan tepat waktu.
b.  Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.
c.  Menaati  ketentuan  tentang  baku mutu  lingkungan  hidup  dan  atau kriteria  baku  kerusakan  lingkungan hidup.
Konsekuensi  yang  akan  di  terima oleh perusahaan yang tidak melaksanakan
kewajibannya di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup pasal  87  ayat  1  yang  menyatakan “setiap penanggung jawab usaha dan/atau  kegiatan  yang  melakukan perbuatan  melanggar  hukum  berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan  hidup  yang  menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan  hidup  wajib  membayar  ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu ”. akan tetapi dalam peraturan ini
tidak  diatur  secara  jelas  mengenai bentuk,  jenis,  dan  besarnya  ganti rugi  yang  dapat  digugat  sehingga hal  ini  menjadi  permasalahan  dan berbagai tafsiran hukum yang multi sehingga  tidak  dapat  tercapainya suatu kepastian hukum.
Menurut  hasil  Yurisprudensi di  Jepang  menentukan  bahwa bantuan terhadap korban pencemaran atau perusakan lingkungan  tidak  hanya  terbatas pada  biaya  perawatan  medic, melainkan  meliputi  rasa  sakit  atau cacat. Bahkan menurut yurisprudensi  kasus  nigata  dan komoto, ganti kerugian yang dapat dituntut berupa
hilangnya kesempatan untuk menikah, hilangnya  mata  pencaharian,  dan terhadap  keluarga  yang  ditinggal oleh  penderita  yang  meninggal dunia dapat dituntut bantuan kekurangan pada anak yang masih ditanggung,  suami/istri,  orang  tua dan  anak  yang  belum  dewasa, tunjangan anak, wanita hamil yang terganggu  kandungannnya  dan sebagainya.  Yurisprudensi  yang di terapkan  di  jepang  dapat  di  jadika studi  komparatif  dan  di  bentuk dalam  produk  hukum  nasional, dengan  maksud  agar  konsepsi
yang  jelas  mengenai  tanggung  gugat kepada  korban  pencemaran  lingkungan. Hal  ini  di  karenakan  hakim  tidak  dapat memberikan  suatu  putusan  apabila belum  adanya  aturan  hukum  yang mengaturnya.
Selain  itu  Ketentuan  Undang- Undang  No  32  Tahun  2009  Tentang
Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan  Hidup  pasal  ke  45  ayat  (1) menjelaskan  bahwa “  Pemerintah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  serta  pemerintah  daerah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  wajib mengalokasikan anggaran yang
memadai  untuk membiayai:
a.  Kegiatan
perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup; dan b. Program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup . Selanjutnya  ayat  (2) Pemerintah wajib  mengalokasikan  anggaran  dana alokasi  khusus  lingkungan  hidup  yang memadai  untuk  diberikan  kepada daerah yang  memiliki  kinerja  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan hidup  yang baik . serta  ketentuan  lain  diatur  dalamnya yang menjelasakan bahwa Selain ketentuan  sebagaimana  dimaksud  diatas makan  dalam  Pasal  45  menyatakan bahwa, dalam  rangka  pemulihan  kondisi lingkungan  hidup  yang  kualitasnya  telah mengalami pencemaran dan/atau
kerusakan  pada  saat  undang- undang  ini  ditetapkan,  Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan  anggaran  untuk pemulihan lingkungan hidup.
Kelemahan dalam bisa
melepaskan pencemarnya atau
perusakan begitu saja dan pemulihan justru di bebankan kepada pemerintah. selain itu dalam  ketentuan  ini  juga  tidak  di ungkit mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi serta dalam penjelasan ketentuan ini menyatakan cukup jelas. pengembangan dan perbaikan terhadap sistem hukum dan penegakan  hukum  seyogyannya dilakukan  pengembangan  hukum. Roscoe Pound menjelaskan bahwa hukum  harus  berkembang  sesuai dengan  kepentingan  masyarakat secara menyeluruh  sehingga  dapat memberikan  kebahagiakan  kepada kehidupan masyarakat [2].
Menarik untuk dianalisis atas pemberlakuan  produk  hukum  yang belum mampu memberikan jaminan atas  kesejahteraan  masyarakat.
Undang –  Undang  No  32  Tahun
2009 mengatur mengenai kewajiban  perusahaan  terhadap masalah
pencemaran dan
perusakan  lingkungan  hidup  secara filosofi  belum    memberikan  jaminan  atas hak  masyarakat  untuk  mendapatkan lingkungan  yang  baik  dan  sehat  yang  di cantumkan  dalam  pasal  28  H  Undang – Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945  [3]. Tujuan  yang  hendak  di  capai  adalah kesejahteraan.  yang  menyatakan  bahwa “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan kesehatan ”.

## RUMUSAN MASALAH
Dari  beberapa  uraian  diatas, maka  rumusan  masalah  yang  menjadi pokok  pembahasan  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Ratio  Legis  pengaturan  ketentuan tanggung    gugat    perusahaan terhadap lingkungan hidup
2. Prinsip  tanggung    gugat  hukum perusahaan terhadap kerusakan lingkungan hidup
3. Konsep  kepastian  hukum  dalam penegakan tanggung gugat perusahaan guna tercapainya kesejahteraan.

## METODE  PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan oleh  penulis  dalam  penulisan  ini  adalah
penelitian  hukum  normatif,  yaitu penelitian  hukum  doktriner,  juga
disebut
sebagai penelitian
perpustakaan  atau  studi  dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan  hanya  pada  peraturan- peraturan yang tertulis atau bahan- bahan  hukum  yang  lain,  sebagai penelitian  perpustakaan  atau  studi dokumen  disebabkan  penelitian  ini banyak  dilakukan  terhadap  data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan[4]. Sehubungan dengan  tipe  penelitiannya  yuridis normatif  maka  pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan hukum  yang  berlaku  di  Indonesia (hukum positif). Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode  deduktif  sebagai  pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. analisis
normatif  mempergunakan  bahan-
bahan kepustakaan sebagai sumber  data  penelitiannya.[5]  Data yang  diperoleh  akan  diolah  dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut dideskriptifkan  dalam  artian  bahwa data akan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan
dengan
penyelesaian berkaitan dengan penulisan ini.

## PEMBAHASAN
1.  Ratio  Legis  pengaturan  ketentuan tanggung    gugat    perusahaan terhadap kerusakan lingkungan hidup
Menurut  Agus  Yudha  Hernoko, [6]  tanggung  gugat  merupakan  suatu rangkaian untuk menanggung kerugian  yang  diakibatkan  karena kesalahan atua resiko. tanggung jawab  dalam  arti  liabi-lity  dapat diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari aansprakelijkheid , dan merupakan bentuk  spesifik  dari  tanggung  jawab hukum menurut hukum perdata. Tanggung  gugat  merujuk  pada  posisi seseorang  atau  badan  hukum  yang dipandang  harus  membayar  suatu kompensasi  atau  ganti  rugi  setelah adanya  peristiwa  hukum  [7].  Menurut Frans  G.  Von  der  Dunk dari International Institute of Air and Space Law  Leiden  University  istilah  liability yang dipersamakan dengan aansprakelijkheid dapat  menimbulkan berbagai penafsiran:
“Perhaps it may be added, that the  Dutch  language,  although  not  an authentic language as far as the Outer
Space  Treaty  is  concerned,  is also  confusing  in  this  respect.
Whereas ‘responsibility’  should be translated as “verantwoordelijkheid” and ‘liability’  as  “aansprakelijkheid”, ‘interna-tional state responsibili ty’  turns  out  to  be
always  translated  as  “staats aanprakelijkheid ”.[8]
Tanggung  gugat  ini  di tuangkan dalam Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup pasal 87 ayat (1) yang menyatakan “setiap penanggung jawab  usaha  dan/atau  kegiatan
yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada
orang lain atau lingkungan hidup
wajib membayar ganti rugi
dan/atau  melakukan  tindakan tertentu ”. Dalam Tanggung Gugat yang tertuang dalan ketentuan diatas merupakan
hasil adopsi hukum perdata yang mana dalam konsep ini
dituangkan  dalam  pasal  1365 KUHPerdata  tentang  perbuatan melawan  hukum.  Dalam  konsep
awal Tanggung gugat yang didasarkan atas  kesalahan  ( act  or  omission )  yang menyebabkan  terjadinya  risiko  bagi pihak  lain,  beban  pembuktian  ada pada  penggugat.  Kelemahan  dalam konsep ini adalah sulitnya membuktikan unsur perbuatan
melawan  hukum  tersebut,  terutama kesalahan dan hubungan kausal antara  perbuatan  dan  kerugian  yang ditimbulkan, apalagi beban
pembuktian ada pada pihak korban/penggugat.  Oleh  karena  itu, gugatan  ganti  rugi  dengan  dasar perbuatan  melawan  hukum  berupa pencemaran atau perusakan lingkungan yang diatur dalam Pasal 87 (1)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  jo. 1365 KUHPerdata cenderung mengalami kegagalan. Konsep dasar persoalan tanggung  gugat  apabila  dihubungkan dengan  suatu  perbuatan  melawan hukum,  dapat  dibedakan  menjadi  2 (dua)  macam  tanggung  gugat,  yaitu: tanggung gugat berdasarkan kesalahan  dan  tanggung  jawab  tanpa kesalahan.[9] tanggung gugat berdasarkan  kesalahan  ( fault  liability principle )  dapat  lebih  dirinci  menjadi: Pertama, tanggung gugat berdasarkan
kesalahan  karena  melakukan wanprestasi  (tanggung gugat berdasarkan wanprestasi); Kedua, tanggung gugat berdasarkan  kesalahan  karena melakukan  perbuatan  melawan hukum, baik seperti yang dimaksud  dalam  Pasal  1365 KUH Perdata berdasarkan putusan Hoge Raad dalam kasus  lindenbum  versus  cohen sejak  tahun  1919  (tanggung gugat  berdasarkan  perbuatan melawan hukum), maupun karena melanggar peraturan perundang-  undangan  lainnya, seperti vicarious liability principle,  liability  based  on  fault principle,  presumption  of  liability principle maupun presumption of non liability principle . Sedangkan tanggung gugat tanpa kesalahan ( no  fault  liability  principle) dapat dibedakan menjadi 2 (dua)
macam yaitu; strict liability
principle  dan  absolute  liability principle . Perbedaan yang mendasar  dari  kedua  prinsip tanggung  gugat  tersebut  terletak pada  unsur  kesalahan,  artinya apakah diperlukan adanya unsur kesalahan dalam menuntut tanggung  jawab  seseorang.  Jika
disyaratkan  adanya  unsur  kesalahan maka berlakulah fault liability principle , sedangkan no  fault  liability  principle diberlakukan  apabila  tidak  disyaratkan adanya unsur kesalahan.

## 2.  Prinsip  Tanggung    Gugat  Hukum Perusahaan  terhadap  Lingkungan Hidup
Tanggung  gugat  mengandung makna  keadaan  wajib  menanggung segala sesuatunya apabila ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya[10]. Tanggung-gugat ( liability / aansprakelijkheid ) merupakan bentuk spesifik dari tanggungjawab. tanggung-gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan  hukum  yang  dipandang  harus membayar  suatu  bentuk  kompensasi/ ganti  rugi  setelah  adanya  peristiwa hukum atau tindakan hukum[11].
Tanggung  gugat  atau  Liability mengandung  makna  bahwa; liability menunjuk  pada  makna  yang  paling komprehensif,  meliputi  hampir  setiap karakter  resiko  atau  tanggungjawab, yang  pasti  yang  bergantung,  atau yang  mungkin. Liability didefinisikan untuk menunjuk; semua karakter hak dan kewajiban. Di samping itu liability juga  merupakan  kondisi  tunduk pada
kewajiban  secara  aktual  atau potensial;
kondisi bertanggungjawab terhadap hal-hal yang aktual atau
mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang
menciptakan tugas untuk
melaksanakan  undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.[12] Berdasarkan hal tersebut tanggung gugat/ liability mempunyai makna
yang lebih sempit dibandingkan dengan tanggung jawab /
responsibility , karena
tanggunggugat  / liability hanya digunakan  dalam  ranah  hukum privat  atau  perdata  Konsep tanggung gugat lingkungan selalu dikaitkan dengan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan. J.H. Nieuwenhuis, berpendapat bahwa tanggung gugat
merupakan  kewajiban  untuk menanggung  ganti  kerugian sebagai  akibat  pelanggaran norma.  Perbuatan  melanggar norma  tersebut  dapat  terjadi disebabkan karena:
a)  Perbuatan melawan hukum;
dan
b)  Wanprestasi.[13]
Konsep tanggung gugat sesuai  Pasal  87  (1)  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  membagi  menjadi dua  jenis  ganti  rugi,  yaitu  (1)  ganti rugi  kepada  orang  yang  menderita akibat  kerusakan  atau  pencemaran lingkungan  (2)  ganti  rugi  kepada lingkungan  hidup  itu  sendiri.  Selain kewajiban  membayar  ganti  rugi, dapat pula dikenakan tindakan hukum tertentu untuk :
1.  Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah  sesuai  dengan  baku  mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
2.  Memulihkan  fungsi  lingkungan hidup; dan/atau
3.  Menghilangkan atau memusnahkan penyebab
timbulnya  pencemaran  dan/atau perusakan lingkungan hidup. Berkaitan
dengan pembebanan  melakukan  tindakan hukum  tertentu,  dalam  Pasal  87  (3) dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup ditentukan  bahwa  pengadilan  dapat
menetapkan  pembayaran  uang paksa  terhadap  setiap  hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Besarnya uang paksa  diputuskan  berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui pengadilan. .
Siti  Sundari  Rangkuti menyatakan  substansi  undang- undang  tentang  pengelolaan
lingkungan harus memuat prinsip- prinsip kebijakan
lingkungan  untuk  di  tuangkan dalam dalam aturan yang berisi
norma hukum antara lain sebagai berikut:
1.  Prinsip  Penanggulangan Pada Sumbernya 2.  Prinsip Pencemar Membayar 3.  Prinsip Cegat Tangal/ Cekal 4. Prinsip Pengunaan Teknologi  Terbaik  yang Tersedia ( the best available technologi) 5.  Prinsip perbedaan regional (uraikan) 6.  Prinsip Beban Pembuktian Terbalik[14]
Siti  Sundari  Rangkuti menjelaskan  bahwa  ke-enam
prinsip-  prinsip  diatas  sangat  penting untuk  di  tuangkan  dalam  peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dikarenakan
dengan  adanya  prinsip-  ini  maka penerapan instrument hukum pengelolaan  lingkungan  dan  sarana pencegahan  pencemaran  lingkungan sampai  penangulangannya  menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan.
Tanggung  gugat  berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik  ( Liability  based  on  Burden- Shifting  Doctrine) yang  merupakan tanggung  gugat  yang  dipertajam, dengan membalikkan kewajiban beban pembuktian. dimana Penggugat  tidak  perlu  membuktikan kesalahan tergugat, tetapi sebaliknya tergugat  yang  harus  membuktikan bahwa  tergugat  cukup  berupaya untuk  berhati-hati,  sehingga  tergugat tidak dapat
dipersalahkan.
Sedangkan Konsep berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik  ( Liability  based  on  Burden-
Shifting Doctrine) . Penerapan ( Liability  based  on  Burden-Shifting Doctrine)  akan  menimbulkan  banyak polemic  hukum  hal  ini  di  karenakan akan sulit seseorang mengakui ketidak hati hatiannya dalam
melaksanakan pengelolaan lingkungan  hidup  oleh  karena itu  prinsip  beban  pembuktian terbali tidak  diatur  dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Selain  tanggung  gugat berdasarkan kesalahan adapun Tanggung  Gugat  Mutlak  ( Strict Liability) ini  merupakan  konsep hukum yang sebelumnya sudah ada  dalam  UU  No  23  tahun 1997  tentang  lingkungan  hidup yang  kemudian  konsep  ini  di kembangkan  dalam  UU  No  32
tahun 2009
tentang perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup.
Strict  Liability Pertama kalinya    dikenal  di  Indonesia dengan  ratifikasi  atas Civil Liability  Convention  for  Oil Pollution  Damage (CLC)  tahun 1969  oleh  Keputusan  Presiden No.18 Tahun 1978 (belakangan ratifikasi  ini  dicabut  pada  tahun
1998.  Setelah  itu  lahirnya    UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan  Lingkungan  Hidup yang  telah  dua  kali  direvisi
hingga  yang  saat  ini  berlaku,  UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  (UU  Lingkungan Hidup)  terus  memuat  soal strict liability . Ada beberapa putusan pengadilan  yang  menerapkan strict liability antara lain sebagai berikut :
1.  Pada  tahun  2003  telah  di  putus pada  pengadilan  pertama  di Indonesia yang menerapkan strict  liability untuk  menghukum tergugat.  Putusan  PN  Bandung No.  49/Pdt.G/2003/PN.Bdg  yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi hingga akhirnya menang di Kasasi  tersebut  dikenal  sebagai
Putusan Mandalawangi. 2.  Putusan kedua
yang mendasarkan  pada strict  liability baru  terjadi  pada  putusan  PN Jakarta  Selatan  No.456/Pdt.G- LH/2016/PN.Jkt.Sel. Gugatan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan terhadap PT.Waringin Agro  Jaya  dimenangkan  Hakim dengan  menghukum  ganti  rugi mencapai Rp466 miliar
Tanggung  jawab  mutlak  ini ada  pada  saat  terjadinya  perbuatan atau  tindakan,  tanpa  mempersoalkan kesalahan tergugat. asas ini hanya di kenakan bagi perkara- perkara
tertentu yang sifatnya membahayakan lingkungan. Pengaturan Strict Liability dalam undang-undag lingkungan  sudah  ada  sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan  Lingkungan  Hidup (Pasal  21)  ,  Pasal  35  Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan terakhir pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menentukan  : “Setiap  orang
yang  tindakannya,  usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola  limbah  B3,  dan/atau yang  menimbulkan  ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak  atas  kerugian  yang terjadi  tanpa  perlu  pembuktian unsur kesalahan” Konsep strict liability atau  ‘tanggung  jawab mutlak’ dikenakan kepada
pelaku usaha berkaitan dengan
aspek  lingkungan.  perusahaan dapat  dihukum  mengganti  rugi
hingga  ratusan  miliar  cukup  dengan terbukti mengakibatkan ancaman serius bagi lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi
penggugat.  Tak  perlu  ada  unsur kesalahan.
Strict Liability merupakan unsur  kesalahan  yang  tidak  perlu dibuktikan  oleh  penggugat  sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan  ayat  ini  merupakan lex specialis dalam  gugatan  mengenai perbuatan melanggar hukum. selanjutnya  besarnya  nilai  ganti  rugi yang  dapat  dibebankan  kepada tergugat  terhadap  pencemar  atau perusak  lingkungan  hidup  menurut Pasal  ini  dapat  ditetapkan  sampai batas  tertentu.  Maksudnya “sampai batas waktu tertentu” adalah menurut penetapan peraturan perundang- undangan  yang  ditentukan  adanya keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau  usaha  dan/atau  kegiatan  yang telah  menyediakan  dana  lingkungan hidup.  Ketentuan  ini  di  tuangkan dalam  Pasal  88  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 1 angka 34 UU Lingkungan Hidup memberikan
kriteria  bahwa  perbuatan  yang menjadi  penyebab  kerugian dalam strict  liability berupa ancaman serius terhadap lingkungan hidup yaitu ancaman yang berdampak luas terhadap  lingkungan  hidup  dan menimbulkan
keresahan masyarakat.  Keputusan  MA
No.36  /KMA  /SK  /II/  2013 merincikannya sebagai pencemaran dan /atau
kerusakan  lingkungan  hidup yang  dampaknya  berpotensi tidak  dapat  dipulihkan  kembali dan/atau  komponen-komponen lingkungan  hidup  yang  terkena dampak  sangat  luas,  antara lain sebagai berikut, berdampak  pada  kesehatan manusia, air permukaan, airhawah  tanah,  tanah,  udara,
tumbuhan, dan hewan. Dalam  hal  ini  perlunya mengusulkan bahwa keampuhan strict  liability harus diimbangi dengan regulasi
preventif lebih lanjut soal perusahaan  yang  berkegiatan terkait  lingkungan.  “Pembuat kebijakan harusnya juga melengkapi kewajiban aset minimum,  semakin  minim  aset
perusahaan  akan  semakin  tidak  hati- hati..  Artinya,  ada  persyaratan  nilai aset minimum perusahaan untuk bisa menanggung beban ganti rugi apabila terjerat gugatan strict liability . Cara  lainnya  adalah  mewajibkan perusahaan memiliki asuransi dengan nilai yang cukup menanggung  beban  ganti  rugi  jika terjerat strict liability .
Dengan begitu hukum memiliki kemampuan  sebagai  stimulus  untuk mengondisikan ide-ide tentang
kebaikan [15]
3.  Konsep  kepastian  hukum  dalam penegakan tanggung gugat perusahaan  terhadap  lingkungan hidup guna
tercapainya kesejahteraan .
Kepastian  merupakan  perihal (keadaan)  yang  pasti,  ketentuan  atau ketetapan[16].  Hukum  secara  hakiki harus  pasti  dan  adil.  Pasti  sebagai pedoman  kelakuan  dan  adil  karena pedoman kelakuan itu harus menunjang  suatu  tatanan  yang  dinilai wajar.  Hanya  karena  bersifat  adil  dan dilaksanakan  dengan  pasti  hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya,  kepastian  dan  keadilan bukanlah  sekedar  tuntutan  moral, melainkan  secara  faktual  mencirikan
hukum.  Suatu  hukum  yang  tidak pasti  dan  tidak  mau  adil  bukan sekedar  hukum  yang  buruk, melinkan  bukan  hukum  sama sekali.  Kedua  sifat  itu  termasuk paham  hukum  itu  sendiri  ( den begriff  des  Rechts). [17] Hukum adalah kumpulan peraturan- peraturan  atau  kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama,  keseluruhan  peraturan tentang tingkah laku yang
berlaku  dalam  suatu  kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan
pelaksanaanya dengan  suatu  sanksi.  Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat  dipisahkan  dari  hukum, terutama  untuk  norma  hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna  karena  tidak  lagi  dapat dijadikan  pedoman  perilaku  bagi semua  orang. Ubi  jus  incertum, ibi  jus  nullum (di  mana  tiada kepastian  hukum,  di  situ  tidak ada hukum) [18].
Menurut  Jan  Michiel  Otto,
kepastian hukum
yang sesungguhnya  memang  lebih berdimensi  yuridis.    Namun,  Jan Michiel  Otto  ingin  memberikan batasan  kepastian  hukum  yang
lebih  jauh.  Untuk  itu  perlu  adanya Kepastian  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang mendefinisikan  sebagai  kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:
a)  Tersedia  aturan-aturan  yang jelas  (jernih),  konsisten  dan mudah  diperoleh  ( accessible) , diterbitkan  oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara; b)  Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan
aturan-aturan  hukum  tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
c)  Warga secara prinsipil menyesuaikan  prilaku  mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
d)  Hakim-hakim  (peradilan)  yang mandiri  dan  tidak  berpihak menerapkan aturan- aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan; e)  Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan[19]
Hukum  yang  di  tegakkan  oleh instansi  penegak  hukum  yang  diserai tugas  untuk  itu,  harus  menjamin “kepastian  hukum”  demi  tegaknya ketertiban dan keadilan dalam
kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan
menimbulkan  kekacauan  dalam kehidupan masyarakat, dan akan  saling  berbuat  sesuka  hati serta  bertindak  main  hakim sendiri.  Keadaan  seperti  ini menjadikan  kehidupan  berada dalam suasana social
disorganization atau  kekacauan social[20] Kepastian hukum merupakan “ sicherkeit  des Rechts selbst” (kepastian tentang  hukum  itu  sendiri).  Ada empat  hal  yang  berhubungan dengan makna kepastian hukum. a) Pertama,  bahwa  hukum  itu positif, artinya bahwa perundang-undangan ( gesetzliches Recht).
b)  Kedua,  bahwa  hukum  itu didasarkan pada fakta
( Tatsachen) ,  bukan  suatu rumusan  tentang  penilaian yang  nanti  akan  dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, ”kesopanan”. c)  Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara
yang jelas sehingga
menghindari kekeliruan dalam pemaknaan,  di  samping  juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.
Masalah kepastian hukum dalam  kaitan  dengan  pelaksanaan tanggung  gugat, memang  sama  sekali tak  dapat  dilepaskan  dari  prilaku manusia.  Kepastian  hukum  bukan mengikuti  prinsip  “pencet  tombol” ( subsumsi otomat ), melainkan sesuatu yang  cukup  rumit,  yang  banyak berkaitan  dengan  faktor  diluar  hukum itu sendiri.[21].
William H. Rodger, Jr . menyatakan bahwa Hukum lingkungan tidak  dapat  di  pisahkan  dengan tanggung gugat perdata ( civil liabilities ),  penegakan  hukum  pidana ( enforcement  of  the  criminal  law )  dan hukum  administrasi.  kemudian  Siti Sundari  Rangkuti  menyatakan  hukum lingkungan  merupakan  bagian  hukum administrasi  namun  disamping  itu hukum  lingkungan  mengandung  pula aspek  hukum  perdata,  pidana,  pajak, internasional, serta tata ruang sehingga  tidak  dapat  digolongkan kedalam pembidangan hukum klasik.
Segi  substansi  pembidangan hukum  lingkungan  terdiri  dari  hukum lingkungan administrasi, hukum
lingkungan  keperdataan,  hukum lingkungan  kepidanaan,  hukum lingkungan  perpajakan,  hukum lingkungan internasional.[22] Yang  menarik  disini  mengenai tanggung  gugat  perdata  ( civil liabilities )  perusahaan  mengenai kewajiban  tanggung  gugat  untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu
akibat  perbuatan  dan  kerugian yang  ditimbulkan,  baik  secara individu maupun secara
berkelompok.
Menurut  Pasal  Pasal  1 angka (5) PERMEN No 13 tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan  Lingkungan,  Ganti kerugian  adalah  biaya  yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau  usaha  akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Hukum  perdata  megatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah  suatu  perbuatan  yang dilakukan  oleh  salah  satu  pihak atau lebih telah merugikan pihak
lain.  Perbuatan  melanggar  hukum yang  dilakukan  salah  satu  pihak  atau lebih  baik  itu dilakukan  dengan sengaja  atau  tidak  sengaja  sudah barang  tentu  akan  merugikan  pihak lain  yang  haknya  telah  dilanggar (Pasal 1365 BW). [23]  Yang dimaksud dengan  perbuatan  melanggar  hukum menurut  Pasal  1365  KUH  Perdata, adalah  “tiap  perbuatan  melanggar hukum,  yang  membawa  kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan  yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”  [24]  perbuatan  melawan hukum  merupakan  suatu  perbuatan yang melanggar Undang-undang.
Tanggung  gugat  perdata  ( civil liabilities )  mengenai  ganti  kerugian yang  tidak    dapat  dituntut  berupa hilangnya kesempatan untuk menikah, hilangnya  mata  pencaharian,  dan terhadap  keluarga  yang  ditinggal  oleh penderita yang meninggal dunia dapat dituntut  bantuan  kekurangan  pada anak yang masih ditanggung, suami/istri,  orang  tua  dan  anak  yang belum dewasa, tunjangan anak, wanita hamil  yang  terganggu  kandungannnya dan  sebagainya.  Hal  ini  dikarenakan tidak  ada  pengaturan  secara  spesifik mengenai  tanggung  gugat,  hal  ini  di karenaka  dalam  berbagai  ketentuan
hanya  diatur  secara  umum.hal ini  sangat  perlu  diatur  guna menjamin
kesejahteraan
masyarakat, Indonesia yang menganut  sistim  hukum  eropa kontinetal sangat perpegang erat pada  konsep  legalitas,  dimana hakim  tidak  dapat  bertindang melampai kewenagannya, hakim hanya dapat menginterprestasikan undang- undang menurut Von Feuerbach ,  hal  ini  dimaksudkan untuk  melindungi  warga  Negara dari tindakan sewenang – wenang penguasa ( hakim )
Di  karenakan  “  Tiada suatu  perbuatan  /  tindakan  yang dapat  dihukum,  melainkan  atas kekuatan  aturan  yang  di  dalam
undang – undang yang ditetapkan  terlebih  dahulu  [25]. Hal  ini  di  karenakan  Negara Indonesia  merupakan  negara yang  berdasarkan  atas  Hukum, yang    secara  tegas  tercantum dalam  penjelasan  pasal  1  ayat (3)  Undang –  Undang  Dasar
Negara Republik Indonesia tahun  1945.  Sebagai  negara hukum, Indonesia menerima
hukum  sebagai  ideologi  untuk menciptakan
ketertiban,
keamanan, keadilan serta kesejahteraan  bagi  warga  negaranya. negara  indonesia  menjamin  kepastian hukum  dalam  memberikan  proses keadilan  dengan  cara  menuangkan semua bentuk ketentuan dalam perundang  undangan. Theo  Huijbers berpendapat  bahwa hukum  harus terjalin  terjalin  erat  dengan  keadilan, hukum  merupakan  undang-undang yang  adil  bila  suatu  hukum  konkrit yakni undang-undang yang bertentangan  dengan  prinsip-prinsip keadilan,  maka  tidak  dapat  di  katakan hukum lagi.
Penegakan  hukum  lingkungan hidup  dengan  menggunakan  sarana hukum  perdata  selama  ini  seringkali terkendala pada kesulitan pembuktian. Pembuktian  perkara  lingkungan  hidup membutuhkan  sumber  daya  manusia dan  teknologi  yang  tinggi,  sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup  menjadi  rumit,  mahal  dan berlangsung lama. Dalam penanganan perkara  perdata  lingkungan  hidup sering ditemukan permasalahan- permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun  ketentuan  yang  ada.  Hal  ini dikarenakan pembuktian dalam kasus- kasus pencemaran sering kali ditandai oleh sifat-sifat khasnya, antara lain:
a.  Penyebab  tidak  selalu  dari sumber  tunggal,  akan  tetapi berasal dari berbagai
sumber (multisources). b.  Melibatkan disiplin-disiplin ilmu  lainnya  serta  menuntut keterlibatan  pakar-pakar  di luar  hukum  sebagai  saksi ahli.
c. Seringkali akibat yang diderita tidak timbul seketika,
akan  tetapi  selang  beberapa lama  kemudian  (long  period of latency).Dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap
progresif  mengingat  perkara lingkungan  hidup  sifatnya rumit  dan  banyak  ditemui adanya bukti-bukti ilmiah ( scientific evidence).
Perkara  lingkungan  hidup mempunyai  karakteristik  yang berbeda dengan perkara lainnya. Selain  itu  perkara  lingkungan hidup  juga  dapat  dikategorikan sebagai  perkara  yang  bersifat struktural  yang  menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap  sumber  daya  dengan pihak yang memiliki akses
terbatas [26]. Dalam menaganai perkara-perkara  perdata  lingkungan hidup tidak cukup dengan menerapkan ketentuan  hukum  yang  telah  ada, namun juga memerlukan suatu judicial activism  yang  dilakukan  dengan  cara penemuan  hukum  dan  penciptaan hukum melalui putusannya, agar terwujud  keadilan  bagi  manusia  dan lingkungan  sehingga  dapat  terpelihara lingkungan  yang  baik  dan  sehat,  yang menjamin  terwujudnya  keseimbangan dalam ekosistem.[27]
Jeremy Bentham dengan teorinya  mengenai  utilitarisme  yang tidak lazim digunakan dalam menganalisis kemanfaatan melalui
kaca filsafat. Menurut teori ini perbuatan  yang  memang  bermaksud baik  tetapi  tidak  menghasilkan  apa- apa tidak pantas disebut baik.
Bentham berpendapat [28]:
“ Nature  has  placed  mankind under the governance of two sovereign masters,  pain  and  pleasure.  It  is  for them alone to point out what we ought to do, as well as to determine what we shall do. On the one hand the standard of  right  and  wrong,  on  the  other  the chain  of  causes  and  effects,  are fastened  to  their  throne.  They  govern us in all we do, in all we say, in all we think:  every  effort  we  can  make  to
throw  off  our  subjection,  will serve  but  to  demonstrate  and confirm  it.  In  word  a  man  may pretend  to  abjure  their  empire: but  in  reality  he  will  remain. Subject  to  it  all  the  while.  The principle  of  utility  recognizes this subjection,  and  assumes  it  for the  foundation  of  that  system, the object of which is to rear the fabric  of  felicity  by  the  hands  of reason  and  of  law.  Systems which attempt to question it, deal in  sounds  instead  of  sense,  in caprice  instead  of  reason,  in darkness instead of light.”
Hal  ini  menujukan  bahwa suatu  suatu  produk  hukum  yang baik  apabila  dapat  memberikan kesejahteraan  kepada  seluruh rakyat  Indonesia,  apabila  suatu produk hukum tidak dapat memberikan
kesejahteraan maka  produk  hukum  tersebut tidak  dapat  di  katakana  sebagai hukum yang baik.

## B.  KESIMPULAN
1. Tanggung    gugat    perusahaan terhadap  lingkungan  hidup merupakan hasil adopsi hukum  perdata  yang  mana dalam  konsep  ini  dituangkan
dalam  pasal  1365  KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.
2. Pada  prinsip  tanggung  gugat  di  bagi atas  kesalahan  dengan  beban pembuktian  terbalik ) yang  dalam Penerapan menimbulkan  banyak polemic  hukum  dilihat  dengan  sulit seseorang  mengakui  ketidak  hati hatiannya dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup selain  itu  Strict  Liability merupakan unsur  kesalahan  yang  tidak  perlu dibuktikan  penerapan strict  liability harus  diimbangi  dengan  regulasi preventif artinya “Pembuat kebijakan harusnya juga melengkapi kewajiban aset
minimum,  semakin  minim  aset perusahaan  akan  semakin  tidak berhati  hati  selain  itu  mewajibkan perusahaan memiliki asuransi
dengan nilai yang cukup menanggung  beban  ganti  rugi  jika terjerat strict liability . Dalam
3. Penegakan hukum lingkungan menggunakan sarana hukum perdata selama ini seringkali terkendala pembuktian sebab kurangnya  sumber  daya  manusia dan  teknologi  yang  tinggi,  sehingga penyelesaian  perkara  lingkungan hidup  menjadi  rumit,  mahal  dan berlangsung lama dan sering
ditemukan permasalahan hukum  yang  tidak  terjangkau oleh  undang-undang  maupun ketentuan yang ada..

## Referensi
[1] Nanik  Trihastuti, Hukum  Kontrak Karya                                      Pola
Pengusaha Pertambangan Indonesia ,        Malang,    Setara Press, 2013., hlm 2.
[2] Syukri  Albani  Nasution  Dkk, Hukum        Dalam  Pendekatan Filsafat , Jakarta, Kencana, 2015,
hlm 366
[3] Dany K Tulenan, Proses Penyelesaian Sengketa Tindakan Pencemaran Dan Perusakan  Lingkungan  Hidup Menurut Undang-Undang
Nomor  32   Tahun    2009 ,  Jurnal, Lex  Et  Societatis  ,  vol.  I/no.
3/juli/2013, hlm,198.
[4] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum  Dalam  Praktek ,  Jakarta, Sinar Grafika, 2008,hlm 14
[5] Amirudin, Zainal
Asikin,
Pengantar  Metode  Penelitian Hukum, Jakarta,  Raja  Grafindo,
2012, hlm. 16
[6]  Agus  Yudha, Kuliah  Teori-teori
Tanggung  Jawab  Hukum  dan Tanggung  Gugat, tanggal  27
Oktober  2017,  Program  Studi  Doktor
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
[7] Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 258
[8] Rosa  Agustina, Perbuatan  Melawan Hukum , Jakarta, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 21 [9] Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta, 1976, hlm. 1014
[10]  Peter Mahmud Marzuki, Op.,Cit., , hlm. 258
[11]  Black,  Hendry  Campbell, Black’s  Law Dictionary ,  .,  USA,  Fifth  Edition,  ST. Paul Minn, West Oublishing 1979, hlm. 823
[12]  J.H. Nieuwenhuis, Hoofdstukken Verbintenissenrecht, terjemahan ,
Surabaya,Universitas  Airlangga,  1985, hlm 135.
[13]  Kutipan  Jurnal  Franky  Butar  Butar., Penegakan  Hukum  Lingkungan  Di Bidang Pertambangan ., Surabaya. Yuridika, 2010, hlm 5-6.
[15]  Christine  S.T  Kansil,  CST  Kansil Engelien  R,Palandeng  Dan  Godlieb  N Mamahit, Kamus Istilah Hukum,,
Jakarta,  Jala  Permata  Aksara,  2009, hlm, 385.
[16]  Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung
Revika  Aditama,  2006,  hlm.79-
80.
[17]  Sudikno  Mertokusumo  Dalam  H. Salim  Hs, Perkembangan  Teori Dalam  Ilmu  Hukum ,  Jakarta,
Rajagrafindo Persada, 2010, hlm 24.
[18]  Jan  Michiel  Otto  Terjemahan
Tristam Moeliono Dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, Bandung, Revika Aditama,2006, hlm 85. [19]  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kuhp Penyidikan Dan  Penuntutan, Jakarta,  Sinar
Grfika, 2002,, hlm 76.
[20]  Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat  Ketertiban ,  Jakarta,  Uki Press, 2006, hlm 135-136.
[21]  A,an  Efendi, Hukum  Lingkungan
Instrument Ekonomi Dalam Pengelolaan Lingkungan
Di
Indonesia , Bandung, Citra Aditya
Bakti, 2014, hlm 19-20
[22]  Sarwono, Hukum  Acara  Perdata
Teori  Dan  Praktek,Sinar  Grafika ,
Jakarta 2012, hlm 308
[23]  Arhaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di
Indonesia ,  Jakarta,  PT.  Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm 118
[24]  Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia , Bandung, Cv. Armico, 1993, hlm. 149
[26]  Paragraph  2  dan  3  Butir  pendahuluan dalam  Keputusan  Ketua  Mahkamah Agung  RI  Nomor:  36/KMA/SK/II/2013
Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup [27]  Prim Haryadi, Jurnal Konstitusi,
Pengembangan  Hukum  Lingkungan Hidup  Melalui  Penegakan  Hukum Perdata Di IndonesiaThe Development on  Environmental  Law  Through  Civil Law Enforcement In Indonesia ,
Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
[28]  Jeremy  Bentham, An  Introduction  to the Principles Of Morals and Legislation , Kitchener, Batoche Books, 2000,  hlm 15