## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 8 No. 1   Januari – Maret 2023:   23 - 34
https://online-journal.unja.ac.id/jaku
RIWAYAT ARTIKEL: Artikel Masuk: 08 Maret 2023 Artikel Diterima: 31 Juli 2023

## THE INFLUENCE OF REGIONAL ORIGINAL INCOME AND BALANCING FUNDS ON THE
FINANCIAL PERFORMANCE OF DISTRICT/CITY GOVERNMENTS IN
JAMBI PROVINCE IN 2018-2021

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAMBI TAHUN 2018-2021
Oleh:
Ari Nugroho* 1) ,  Yuliusman 2) , Riski Hernando 3)
1) Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi  – Indonesia
2&3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Jambi  – Indonesia
Email:  arinugroho.feb@gmail.com* 1) , yuliusman@unja.ac.id 2) , riskihernando@unja.ac.id 3)
* Korespondensi

## ABSTRACT
This  research  is  entitled  The  Effect  of  Regional  Original  Income  and  Balancing  Funds  on  the  Financial Performance of District and City Governments in Jambi Province in 2018–2021. The population of this study is the district  and  city  local  governments  in  Jambi  Province  in  2018–2021.  The  sampling  technique  uses  purposive sampling,  where the sample is determined based  on  what  is determined. In line  with that, there are 9 districts or cities in Jambi Province where samples were taken for 4 years. in order to obtain 36 observational data points. The data in this research is secondary data. The data analysis tool used in this study was the SPSS version 24 program. The  results  showed  that  local  revenue  had  a  positive  and  significant  effect  on  regional  government  financial performance, and balancing funds had a significant effect on regional government financial performance.
Keywords:  Regional Own Revenue, Balancing Funds, Local Government Financial Performance

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berjudul  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  tahun  2018-2021.  Populasi  pada  penelitian  ini  adalah pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi  jambi tahun 2018-2021. Teknik pengambilan sampel  menggunakan Purposive Sampling di mana sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan, sejalan dengan itu ada 9 kabupaten/kota di provinsi jambi sebagai sampel yang diambil selama 4 tahun. Sehingga diperoleh 36 data pengamatan. Data dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Alat  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  program  SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh  negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

## 1.   PENDAHULUAN

## 1.1.   Latar Belakang
Peran  yang  dimainkan  oleh  pemerintah  daerah dalam  membentuk  kembali  daerah  mereka  sendiri untuk  melaksanakan  otonomi  daerah.  Otonomi  daerah adalah  istilah  umum  untuk  hak,  tanggung  jawab,  dan wewenang  yang  diberikan  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahannya  sendiri  untuk kepentingan masyarakatnya sendiri.
Dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  tepat untuk  mencapai tujuan  yang telah ditetapkan, efisiensi dan efektivitas dapat tercapai. Penyampaian pelayanan kepada masyarakat di pemerintah daerah menunjukkan efisiensi dan efektifitas. Tindakan pemerintah tercermin  dari  seberapa  baik  pemerintah  melayani masyarakat.  Jika  pemerintah  daerah  dapat  secara efektif  mengelola  potensi  daerah  yang  dimanfaatkan untuk  kepentingan  masyarakat,  maka  kinerja  tersebut dapat tercapai.
Kinerja  pemerintah  yang  efektif  tidak  selalu sesuai  dengan  harapan  publik.  Karena  pemerintah hanya menjalankan program-program yang berhasil dan seringkali  mengekspos  yang  tidak  berhasil,  maka kinerja pemerintah daerah seperti yang telah digambarkan selama ini cenderung artifisial dan bias.
Analisis  kinerja  pemerintah  daerah  merupakan data  yang  sangat  penting, terutama  untuk  merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan menentukan apakah pemerintah daerah telah mengelola
keuangannya secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan  masyarakatnya  (Hamid,  2018).  Bagian pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dari  laporan keuangan pemerintah daerah berperan dalam bagaimana  kinerja  keuangan  dianalisis.  Sebagian  besar pemerintah  daerah  di  Indonesia  sering  bergumul dengan  persoalan  serupa,  terutama  terkait  keuangan daerah  terkait  PAD  yang  belum  berdampak  besar terhadap  pendapatan  daerah  secara  keseluruhan. Ketidakmampuan  suatu  daerah  dalam  mengelola keuangannya,  yang  dibuktikan  dengan  rendahnya pendapatan  asli  daerah  yang  dihasilkan  untuk membiayai  belanja  daerah,  berpotensi  mengakibatkan rendahnya  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemandirian daerah  yang  pada  akhirnya  akan  menimbulkan ketimpangan sosial dan kesenjangan kemiskinan.
Kinerja  keuangan  adalah  suatu  analisis  yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan  keuangan  secara  baik  dan  benar  (Fahmi 2018). Dalam sektor publik, kinerja adalah keluaran/hasil  dari  kegiatan/program  yang  ingin  atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Berikut informasi tentang Pendapatan Asli Daerah dan  Dana  Perimbangan  kabupaten/kota  di  Provinsi Jambi  yang  akan  di  uji  dalam  penelitian  ini  sebagai berikut:
Tebel 1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan

## Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2018-2021 (Miliar Rupiah)
Kabupaten/Kota Keterangan 2018 2019 2020 2021 Jambi PAD 338,89 393,43 355,67 384,73 DP 1128,71 1121,47 1074,21 1070,42 Sungai Penuh PAD 34,18 34,90 29,05 59,11 DP 636,56 707,42 667,01 641,76 Batanghari PAD 98,81 91,57 104,23 148,44 DP 1002,45 1097,25 987 1087,36 Bungo PAD 133,85 140,33 126,13 198,75 DP 1017,13 1075,2 1008,97 977,20 Kerinci PAD 80,48 85,90 81,67 66,89 DP 1025,95 1089,75 1025,72 1018,27 Merangin PAD 89,30 106,16 100,32 107,88 DP 1127,06 1253,01 1143,68 1138,07 Muaro Jambi PAD 90,31 93,79 92,80 110,75 DP 1121,41 1175,58 1107,56 1151,34 Sarolangun PAD 118,83 94,62 70,10 63,59 DP 1007,93 1109,89 974,57 964,13 Tanjab Barat PAD 101,84 120,22 115,56 118,53 DP 1186,17 1412,34 1194,49 1375 Tanjab Timur PAD 49,61 53,92 49,65 81,60 DP 994,35 1040,5 915,51 994,13 Tebo PAD 76,16 83,24 78,46 92,92 DP 924,83 947,44 891,78 950,57 Sumber: Data Diolah  Peneliti
Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Perimbangan mengalami  fluktuasi  dari  tahun  ke  tahun.  Diketahui
bahwa  PAD  yang  terendah  yaitu  29,05  dan  dana perimbangan  yaitu  636,56.  Unutk  nilai  PAD  tertinggi
yaitu  393,43  dan  dana  perimbangan  yaitu  1412,34. Ketergantungan  daerah  terhadap  dana  dari  pemerintah pusat  masih  tinggi  karena  hasil  transfer  dana  berupa dana  perimbangan  masih  mendominasi  daripada pendapatan asli daerah. Besarnya dana dari pemerintah pusat  yang  dialokasikan  untuk  membiayai  kebutuhan daerah  menjadi  akar  dari  tingginya  ketergantungan terhadap  dana  tersebut.  Kapasitas  suatu  daerah  untuk mengidentifikasi dan mengelola sumber daya keuangannya masih rendah.
Fenomena  yang  di  amati  dalam  penelitian  ini masih menunjukkan besarnya kontribusi dana perimbangan  daripada  pendapatan  asli  daerah  yang dapat  digunakan  untuk  menilai  seberapa  baik  kinerja pemerintah  daerah  secara  finansial  dalam  mengelola sumber  daya  keuangan  daerah.  Dimungkinkan  untuk membandingkan  jumlah  pendapatan  asli  daerah  dan dana  perimbangan  untuk  semua  kabupaten  dan  kota  di Provinsi  Jambi,  serta  pelaksanaan  otonomi  daerah  itu sendiri.
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  meneliti tentang  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Kinerja  Pemerintah  daerah.  Penelitian  yang  dilakukan oleh    Ardelia  dkk.  (2022),  Digdowiseiso  dkk.,  (2022), Widajanto  dkk.,  (2022),  Maramis  dan  Rahayu  (2022), Nauw  dan  Riharjo  (2021),  Prastiwi  dan  Aji  (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah daerah.  Sedangkan  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Niswani  dkk.,  (2022),  Azhar  (2021),  Andjarwati  dkk., (2021)  menunjukkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ardelia  dkk., (2022),  Digdowiseiso  dkk.,  (2022),  Widajanto  dkk., (2022),  Andjarwati  dkk.,  (2021),  Prastiwi  dan  Aji (2020)  menjelaskan  Dana  Perimbangan  berpengaruh terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah.  Sedangkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Maramis  dan  Rahayu (2022),  Niswani  dkk.,  (2022)  dan  Nauw  dan  Riharjo (2021) menjelaskan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
Peneliti
melakukan penelitian pada kabupaten/kota  di  Provinsi  Jambi  tahun  2018-2021 karena  terdapat  masalah  mengenai  Kinerja  Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan  sesuai  dengan  yang  tertera  di  atas. Perbedaan  nilai  PAD  dan  Dana  Perimbangan  tiap daerah  tentunya  memiliki  dampak  yang  berbeda  pula pada  pertumbuhan  ekonomi  maka  dari  itu  peneliti tertarik  melakukan  penelitian  ini  untuk  mengetahui apakah PAD dan Dana Perimbangan terdapat pengaruh atau  tidak  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

## 1.2.   Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  muncul beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
1.   Apakah  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  Tahun  2018- 2021 ?
2.   Apakah  Dana  Perimbangan  berpengaruh  terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  Tahun  2018-
2021?

## 1.3.   Rumusan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
1.   Untuk  mengetahui  pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  Tahun 2018-2021.
2.   Untuk  mengetahui  pengaruh  Dana  Perimbangan terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jambi  Tahun  2018- 2021.

## 2.   TINJAUAN  PUSTAKA  DAN  PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1.   Pendapatan Asli Daerah
Kekayaan  daerah  adalah  harta  atau  sumber  daya yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  yang  digunakan untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Menurut  UU  No.  33  Tahun  2004,  pendapatan  asli daerah  adalah  salah  satu  jenis  pendapatan  daerah  yang bersumber  dari  daerah  dan  digunakan  sebagai  modal dasar  bagi  pemerintah  daerah  untuk  membiayai prakarsa daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan  pusat.  Menurut  PP  Nomor  12  Tahun  2019 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah  akan tercermin  dari  kontribusi  PAD  terhadap  upaya  untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah untuk kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  kaitan  dengan  itu, untuk  meningkatkan  penerimaan  PAD,  pemerintah daerah  perlu  melakukan  analisis  potensi-potensi  yang ada  di  daerah  dan  mengembangkan  potensi  tersebut sebagai  pemasukan  daerah  selain  dari  pajak  dan retribusi daerah tetapi juga dari pemanfaatan aset dalam bentuk tanah dan atau bangunan yang idle.

## 2.1.2.   Dana Perimbangan
Dana  perimbangan  merupakan  pendapatan  yang diterima  pemerintah  daerah  yang  berasal  dari  sumber eksternal  dan  tidak  memerlukan  adanya  pembayaran kembali.  Menurut  Siregar  (2015)  menjelaskan  Dana Perimbangan  adalah  dana  yang  bersumber  dari  APBN yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk  mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bertujuan untuk menciptakan keseimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah.  Menurut  Putri  dan  Darmayanti (2019)  bahwa  semakin  besar  dana  perimbangan  yang diterima  pemerintah  daerah  dari  pemerintah  pusat, maka dapat mencerminkan semakin besar ketergantungan  daerah  tersebut  terhadap  pemerintah pusat  untuk  memenuhi  kebutuhan  daerah  sehingga kemampuan  daerah  tersebut  dalam  menggali  potensi dari  daerah  sendiri  semakin  rendah.  Hal  tersebut menjelaskan  bahwa  semakin  besar  dana  perimbangan yang  diperoleh  akan  membuat  kinerja  keuangan pemerintah daerah tersebut menurun. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber  pendanaan  pemerintah  pusat  dengan  daerah. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
Menurut Nauw dan Riharjo (2021) Dalam rangka pelaksanaan  desentralisasi  yang  bertujuan  untuk mencapai  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah pusat  dengan  pemerintah  daerah  dan  antar  pemerintah daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk mendanai daerahnya.
2.1.3.   Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  kegiatan  dan  program  pemerintah  yang dimaksudkan  atau  telah  dicapai  sehubungan  dengan penggunaan  anggaran  secara  kuantitas  dan  kualitas yang terukur disebut sebagai kinerja pemerintah. Fahmi (2018)  menjelaskan  Kinerja  keuangan  adalah  suatu analisis  yang  dilakukan  untuk  melihat  sejauh  mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan  aturan-aturan  pelaksanaan  keuangan secara baik dan benar.
Kinerja  pemerintah  daerah  adalah  gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,  misi dan visi organisasi   yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.
a)   Indikator Kinerja Pemerintah Daerah
Pengukuran  kinerja  Pemerintah  Daerah  (Pemda) harus  mencakup  pengukuran  kinerja  keuangan  dan non  keuangan.  Indikator  Kinerja  Pemda,  meliputi indikator  input,  indikator  proses,  indikator  output, indikator  outcome,  indikator  benefit  dan  indikator impact.
b)   Analisis Rasio Keuangan Menurut Halim (2014) menjelaskan
membandingkan  hasil  dari  satu  periode  ke  periode sebelumnya  memungkinkan  identifikasi  tren  dalam analisis  keuangan.  Ada  beberapa  rasio  yang  dapat dikembangkan  berdasarkan  data  keuangan  yang bersumber dari APBD antara lain:
1. Derajat Desentralisasi
Derajat  desentralisasi  dihitung  berdasarkan perbandingan  antara  jumlah  PAD  dengan  total penerimaan  daerah.  rasio  ini  menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan  daerah.  semakin  tinggi  kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah  daerah  dalam  penyelenggaraan desentralisasi.  Rasio  ini  dirumuskan  sebagai berikut :
Derajat Desentralisasi  = Pendapatan Asli Daerah Total Pendapatan Daerah 𝑥 100%
2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer  yang  diterima  oleh  penerimaan  daerah dengan  total  penerimaan  daerah.  semakin  tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap pemerintah  pusat  dan/atau  pemerintah  provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
Rasio Ketergantungan = Pendapatan Transfer Total Pendapatan Daerah 𝑥 100%
3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio ini dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah  pusat  dan  provinsi  serta  pinjaman daerah.  semakin  tinggi angka  rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian  keuangan  daerahnya.  Rasio  ini dirumuskan sebagai berikut :

## Rasio Kemandirian
= Pendapatan Asli Daerah
Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman 𝑥 100%
4. Rasio  Efektivitas  dan  Efisiensi  Pendapatan  Asli Daerah
Rasio  Efektivitas  PAD  dihitung  dengan  cara membandingkan  realisasi  penerimaan  PAD dengan  target  penerimaan  PAD.  Rasio  ini dirumuskan sebagai berikut :
Rasio Efektivitas PAD = Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD x 100%
Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi  penerimaan  PAD  sesuai  dengan yang diharapkan. Adapun kategori nilai efektivitas PAD sebagai berikut :
- Sangat efektif  : >100%
- Efektif
: 100%
- Cukup efektif   : 90%-99%
- Kurang efektif  : 75%-89%
- Tidak efektif : <75%
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2021. (Ari Nugroho, Yuliusman dan Riski hernando)
Rasio efisiensi dihitung dengan cara membandingkan biaya perolehan dengan realisasi  penerimaan.  Rasio  ini  dirumuskan sebagai berikut :
Rasio Efisiensi
= Biaya Pemungutan Pajak Daerah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 𝑥 100%
Semakin  kecil  nilai  rasio  ini  maka  semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan  pemungutan  PAD.  Secara  umum efisiensi PAD dikategorikan sebagai berikut :
- Sangat efisien  : <10%
- Efisien : 10%-20%
- Cukup efisien  : 21%-30%
- Kurang efisien  : 31%-40%
- Tidak efisien : >40%
5. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah Rasio  efektivitas  pajak  daerah  menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan  pajak  daerah  sesuai  dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.  Rasio  efektivitas  pajak  daerah dianggap  baik  apabila  rasio  ini  mencapai  angka minimal  1  atau  100%.  Rasio  efektivitas  pajak daerah dirumuskan sebagai berikut :

## Rasio Efektivitas
= Realisasi Penerimaan Pajak Daerah
Target Penerimaan Pajak Daerah 𝑥 100%
Rasio efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah
dikategorikan apabila rasio  yang dicapai kurang dari  10%.  Rasio  efisiensi  pajak  daerah  dapat dirumuskan sebagai berikut :

## Rasio Efisiensi
= Biaya Pemungutan Pajak Daerah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 𝑥 100%

## 2.2.  Kerangka Pemikiran
2.2.1.   Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  sumber penerimaan  daerah  asli  yang  digali  di  daerah  tersebut untuk  digunakan  sebagai  modal  dasar  pemerintah daerah  dalam  membiayai  pembangunan  dan  usaha- usaha  daerah  untuk  memperkecil  ketergantungan  dana dari  pemerintah  pusat.  Jumlah  dana  yang  diperoleh meningkat  dengan  PAD  di  daerah  tertentu  dapat memperkecil  ketergantungan  dana  dari  pusat.  Dengan
menyediakan  program  dan  kegiatan  pembangunan daerah,  PAD  dalam  jumlah  yang  signifikan  dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ardelia  dkk. (2022),  Digdowiseiso  dkk.,  (2022),  Widajanto  dkk., (2022),  Maramis  dan  Rahayu  (2022),  Nauw  dan Riharjo (2021),  Prastiwi  dan  Aji (2020), Sarmento dan Sudiartha (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh Niswani  dkk.,  (2022),  Azhar  (2021),  dan  Andjarwati dkk.,  (2021)  menunjukkan  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  dengan  asumsi  jika  semakin  tinggi tingkat kekayaan yang ditandai dengan besarnya jumlah aset  pemda,  maka  diharapkan  akan  semakin  tinggi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut.
2.2.2.   Pengaruh  Dana  Perimbangan  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Pendapatan dari sumber luar disebut sebagai dana perimbangan.  Untuk  menghilangkan  kekhawatiran pembiayaan antar daerah, digunakan dana perimbangan.  Pemerintah  pusat  akan  memantau penggunaan dana perimbangan ini. Semakin besar dana perimbangan, semakin diperlukan pengawasan pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah akan  melaksanakan  program  kerjanya  dengan  lebih hati-hati. Akibatnya, pendanaannya berasal dari sumber luar,  hal  itu  akan  mendorong  pemerintah  daerah  untuk bekerja  lebih  baik  sebagai  bentuk  akuntabilitas pengelolaan  keuangannya.  Dana  perimbangan  yang lebih  banyak  berarti  kontrol  pemerintah  pusat  yang lebih  ketat,  yang  membuat  pemerintah  daerah  lebih berhati-hati dalam menjalankan program kerjanya.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ardelia  dkk., (2022),  Digdowiseiso  dkk.,  (2022),  Widajanto  dkk., (2022),  Andjarwati  dkk.,  (2021),  Prastiwi  dan  Aji (2020),  Sarmento  dan  Sudiartha  (2020)  menunjukkan bahwa  Dana  Perimbangan  berpengaruh  terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Maramis  dan  Rahayu  (2022),  Niswani dkk., (2022) dan Nauw dan Riharjo (2021) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah. Perlu dilakukan pengembangan instrumen yang dapat meningkatkan potensi daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan juga dana transfer  dari  pusat  digunakan  untuk  meningkatkan kesejahteraan dalam mengelolah keuangannya.

## 2.3.  Model Penelitian
Sumber: Data diolah peneliti

## Gambar 1. Model Penelitian

## 2.4.  Hipotesis Penelitian
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  hipotesis dalam penelitian ini adalah:
H 1 =  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
H 2 =  Dana  Perimbangan  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kuantitatif untuk  membuktikan  adanya  pengaruh  antara  variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah  (X1)  dan Dana Perimbangan (X2). Sedangkan variabel dependen yaitu  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Data diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran.
Populasi  penelitian  ini  adalah  11  Kabupaten/Kota di  Provinsi  Jambi.  Sampel  yang  digunakan  adalah    9 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang diambil  dari  website  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan.  Data  yang  diambil  adalah  Pendapatan  Asli Daerah dan Dana Perimbangan.
Aplikasi  yang  digunakan  untuk  mengolah  data dalam  penelitian  ini  adalah  SPSS  versi  24.  Data tersebut diolah terlebih dahulu menggunakan microsoft excel 2010  yang akan di  input ke dalam  aplikasi  SPSS versi 24.
Penelitian  ini  menggunakan  analisis  data  berupa analisis  statistik  deskriptif,  uji  asumsi  klasik,  dan analisis  regresi  berganda.  Analisis  deskriptif  adalah statistik  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data dengan  mendeskripsikan  atau  menggambarkan  data yang  telah  terkumpul  sebagaimana  adanya  tanpa bermaksud  membuat  kesimpulan  yang  berlaku  umum atau  generalisasi.  Sebelum  dilakukan  uji  hipotesis, dilakukan  terlebih  dahulu  uji  asumsi  klasik  agar penelitian  yang  dilakukan  tepat.  Pada  penelitian  ini menggunakan  uji  asumsi  klasik  yaitu  Uji  Normalitas, Uji  Multikolinearitas,  Uji  Heteroskedasititas,  dan  Uji Autokorelasi. Uji Hipotesis yang digunakan adalah uji t parsial.

## 3.1.  Pengukuran dan Operasional Variabel

## Tebel 2. Operasional Variabel dan Pengukuran
Variabel Definisi Variabel Indikator Variabel Skala Variabel Dependen (Y) Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut  Halim  (2012),  Salah  satu  indikator kemampuan  daerah  dalam  mengawal  otonomi daerah adalah  kinerja  keuangan.  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  di  ukur  dengan  menggunakan
Rasio  Kemandirian.  Rasio  Kemandirian  adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak dan  retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  daerah. Menurut  Mahmudi  (2019),  Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara
membandingkan  jumlah  penerimaan  pendapatan asli  daerah  dibagi  dengan  jumlah  pendapatan transfer  dari  pusat  dan  pinjaman  daerah.  Semakin
Rasio Kemandirian
PAD Pendapatan Transfer+Pinjaman 𝑥 100%
Mahmudi, (2019)
Rasio
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2021. (Ari Nugroho, Yuliusman dan Riski hernando)
tinggi  angka  rasio  ini  menunjukkan  pemerintah daerah  semakin  tinggi  kemandirian  keuangan daerahnya. Rumus untuk menghitung rasio
kemandirian adalah sebagai berikut : Variabel Independen (X1) Pendapatan Asli Daerah Dengan  menggunakan  peraturan  daerah  dan peraturan  perundang-undangan yang  berlaku, Pendapatan  Asli Daerah  (PAD) merupakan pendapatan  yang  bersumber  dari  potensi  yang  ada di  daerah tertentu  (Nauw  dan Riharjo, 2021). PAD yang  tinggi  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  akan memudahkan  kinerja  atas  transaksi  pengeluaran atau  belanja  daerah  sebagai  kebutuhan  Pemerintah daerah.  PAD  merupakan  sumber  dana  yang diperoleh dari daerahnya sendiri serta menggambarkan potensi suatu daerah. rumus untuk menghitung PAD adalah sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan + Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Nauw dan Riharjo (2021) Rasio Variabel Independen (X2) Dana Perimbangan Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nauw  dan  Riharjo (2021)  menjelaskan,    Dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi  yang  bertujuan  untuk  mencapai perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat dengan  pemerintah  daerah  dan  antar  pemerintah daerah,  dana  perimbangan  adalah  dana  yang bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan  kepada daerah  untuk  mendanai  daerahnya.  Rumus  untuk menghitung  dana  perimbangan  adalah  sebagai berikut : Dana Perimbangan  =   Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + Dana Alokasi Khusus (Nauw dan Riharjo, 2021) Rasio

## Sumber: Data Diolah  Peneliti

## 3.2.  Teknik Anaisis Data
Teknik  analisis  data  adalah  mendeskripsikan  teknik analisis  yang  digunakan  oleh  peneliti  untuk  menguji data  yang  telah  dikumpulkan.  Alat  untuk  menguji  data tersebut adalah dengan menggunakan program Statistical  Package  Sciences (SPSS) for  windows version 24.
3.2.1. Analisis Statistik Deskriptif
Analisis  deskriptif  adalah  statistik  yang  digunakan untuk  menganalisis  data  dengan  mendeskripsikan  atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud  membuat kesimpulan  yang  berlaku  umum  atau  generalisasi. Analisis  deskripsi  bertujuan  memberikan  penjelasan mengenai variabel-variabel yang akan diamati. Pengukuran  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini menggunakan  minimum,  maksimum,  rata-rata  ( mean ), dan standar deviasi.
3.2.2. Uji Asumsi Klasik
Menurut  Ghozali  (2018)  uji  asumsi  klasik  merupakan tahap  awal  yang  digunakan  sebelum  analisis  regresi linear  berganda.  Dilakukannya  pengujian  ini  untuk dapat  memberikan  kepastian  agar  koefisien  regresi tidak bias serta konsisten dan memiliki ketepatan dalam estimasi.  Uji  asumsi  klasik  terdiri  dari  Uji  Normalitas, Uji  Multikolinearitas,  Uji  Heteroskedastisitas,  dan  Uji Autokorelasi.
3.2.3. Analisis Regresi Linear Berganda
Menurut  Ghozali  (2018),  Analisis  regresi  linear berganda  digunakan  untuk  mengetahui  arah  dan seberapa  besar  pengaruh  variabel  independen  terhadap
variabel dependen. Tujuan utama analisis regresi linear berganda adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh  mengenai  pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi tahun 2018-2021.
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + ε
Keterangan :
Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
α = Konstanta
β = Koefisien Regresi
X 1 = Pendapatan Asli Daerah
3.2.4. Uji Hipotesis
Uji  t  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  variabel penjelas  atau  independen  dalam  menerangkan  variasi- variabel  dependen  (Ghozali,  2018).  Adapun  kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:
a)   Nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini  menunjukkan  bahwa  variabel  independen berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  variabel dependen.
b)   Nilai  signifikan  >  0,05  maka  hipotesis  ditolak.  Hal ini menunjukkan variabel independen tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  variabel dependen.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif
Analisis deskripsi bertujuan
memberikan penjelasan  mengenai  variabel-variabel  yang  akan
diamati.  Pengukuran  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  menggunakan  minimum,  maksimum,  rata-rata (mean),  dan  standar  deviasi.  Hasil  analisis  deskriptif adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics Ket N Min. Max. Mean Std. Deviation PAD 36 63,59 393,43 132,09 88,74947 DP 36 891,78 1412,34 1082,33 113,51340 KUPD 36 ,06 ,36 ,12212 ,08091 N 36
S umber: Output SPSS 24 (2023)
Berdasarkan  tabel  3  di  atas  dapat  dilihat  bahwa variabel  independen  PAD  memiliki  nilai  minimum 63,59  dan  nilai  maksimum  sebesar  393,43.  Nilai  mean sebesar 132,09 dan standar deviasi sebesar 88,74947.
Berdasarkan  tabel  3  di  atas  dapat  dilihat  bahwa Dana  Perimbangan  (DP)  memiliki  nilai  minimum 891,78  dan  nilai  maksimum  1412,34.  Nilai  mean sebesar 1082,33, dan standar deviasi sebesar 113,51340.
Berdasarkan  tabel  3  di  atas  dapat  dilihat  bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KUPD) memiliki nilai minimum 0,06 dan nilai maksimum 0,36. Nilai  mean  sebesar  0,12212,  dan  standar  deviasi
0,08091.  Rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur kinerja  pemerintah  daerah  adalah  rasio  kemandirian yang  dimana  total  Pendapatan  Asli  Daerah  dibagi dengan total Dana Perimbangan.
4.1.2. Uji Asumsi Klasik
a)  Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2018), Uji normalitas bertujuan untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel pengganggu  atau  residu  memiliki  distribusi  normal. Pada  pengujian  normalitas  peneliti  menggunakan analisis  grafik  normal  probability  plot  dan  uji Kolmogorov-Smirnov.
Sumber: Output SPSS 24 (2023)
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas
Gambar  2  di  atas  diketahui    data  menyebar disekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis diagonal  atau  grafik  histogramnya  menunjukkan  pola
distribusi  normal,  maka  dapat  disimpulkan  data memenuhi asumsi normalitas.
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2021. (Ari Nugroho, Yuliusman dan Riski hernando)

## Tabel 4. Kolmogorov-Smirnov

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 36 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation ,01550645 Most Extreme Differences Absolute ,107 Positive ,099 Negative -,107 Test Statistic ,107 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d Sumber: Output SPSS 24 (2023) b)   Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji apakah  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar
variable  bebas.  Nilai  yang  dipakai  untuk  menujukkan tidak adanya muktikolonieritas adalah nilai Tolerance > 0,10 atau sama denga nilai VIF < 10,00.
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 (Constant) Pendapatan Asli Daerah ,958 1,044 Dana Perimbangan ,958 1,044 S umber: Output SPSS 24 (2023)
Tabel  5  di  atas  menunjukkan  Berdasarkan  hasil Uji  Multikolinearitas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  VIF ( Variance  Inflation  Factor )  dari  masing-masing variabel  independen  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah sebesar  1,044  dan  Dana  Perimbangan  sebesar  1,044 nilai  VIF  tersebut  kurang  dari  10,00.  Nilai  tolerance yang  terbentuk  adalah  0,958  dan  0,958  data  tersebut lebih dari 0,10. Hasil penelitian untuk uji multikoloniearitas  dapat  disimpulkan  bahwa  model
regresi layak digunakan dan tidak terjadi multikoloniearitas.
c)  Uji Heteroskedasititas
Uji  Heteroskedasititas  digunakan  menguji  apakah dalam  model  regresi  penelitian  adanya  ketidaksamaan variance  dari  residual  antar  satu  pengamatan  ke pengamatan yang lainnya. Pengujian Heteroskedasititas didasarkan pada Scatterplot .
Sumber: Output SPSS 24 (2023)
Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedatisitas
Gambar 3 di atas menunjukkan data berada diatas atau dibawah dari 0 dan data lebih cenderung menyebar dan  tidak  membentuk  pola  -  pola  tertentu  maka  dapat disimpulkan pada peneltian ini tidak terjadi heteroskedasititas pada penelitian ini.
d)  Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam  model  regresi  linear  terdapat  korelasi  antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu  periode  t  -1  sebelumnya.  Pengujian  ini menggunakan Uji Runs Test sebagai uji autokorelasi.

## Tabel 6. Hasil Uji Runs Test
Runs Test Unstandardized Residual Test Value a ,00105 Cases < Test Value 18 Cases >= Test Value 18 Total Cases 36 Number of Runs 14 Z -1,522 Asymp. Sig. (2-tailed) ,128
Sumber: Output SPSS 24 (2023)
Pada  tabel  6  di  atas  bahwa  nilai  Asymp.  Sig.  (2- tailed)  sebesar  0,128  >  dari  0,05,  Maka..dapat disimpulkan..bahwa  tidak  terdapat  autokorelasi  pada model regresi ini.
4.1.3. Analisis Regresi Linear Berganda
Model yang digunakan untuk mengetahui pengaruh  variabel  independen  yaitu  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  variabel dependen  yaitu  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Berikut  adalah  hasil  pengujian  regresi  linear  berganda adalah sebagai berikut :
Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) ,416 ,186 ln_PAD ,171 ,006 1,003 ln_DP -,158 ,027 -,198 Sumber: Output SPSS 24 (2023)
Berdasarkan  tabel  7  di  atas,  dapat  diketahui persamaan  regresi  linear  berganda  yang  dapat dirumuskan pada penelitian ini sebagai berikut :
Y = 0,416 α + 0,171 (X1) - 0,158 (X2) + e
X1 = Pendapatan Asli Daerah
X2 = Dana Perimbangan
Adapun  interpretasi  dari  persamaan  tersebut adalah sebagai berikut:
Nilai  konstanta  (α)  sebesar  0,416.  Tanda  positif artinya  menunjukkan  pengaruh  yang  searah  antara variabel  independen  dan  variabel  dependen.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  apabila  pendapatan  asli  daerah dan  dana  perimbangan  bernilai  0  persen  atau  tidak mengalami  perubahan,  maka  nilai  kinerja  keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 0,416.
Nilai  koefisien  regresi  variabel  Pendapatan  Asli Daerah (X1) sebesar 0,171 menunjukkan bahwa apabila
PAD meningkat sebesar satu satuan yang menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah meningkat sebesar 0,171.  Tanda  positif  artinya  menunjukkan  pengaruh yang  searah  antara  variabel  independen  dan  variabel dependen.
Nilai koefisien regresi variabel Dana Perimbangan (X2)  sebesar  -0,158.  Nilai  tersebut  menunjukkan pengaruh negatif antara Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  jika  variabel  Dana  Perimbangan  meningkat sebesar  1%,  maka  variabel  kinerja  pemerintah  daerah mengalami  penurunan  sebesar  -0,158.  Dengan  asumsi bahwa variabel lainnya dianggap konstan.
4.1.4  Uji Hipotesis
Uji  t  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh variabel  penjelas  atau  independen  dalam  menerangkan variasi-variabel  dependen  (Ghozali,  2018).  Hasil pengujian variabel adalah sebagai berikut:

## Tabel 8. Hasil Uji Parsial t
Coefficients a Model t Sig. 1 (Constant) 2,231 ,033 ln_PAD 29,416 ,000 ln_DP -5,807 ,000 Sumber: Output SPSS 24 (2023) Berdasarkan  tabel  8  di  atas,  Pengujian  Hipotesis melalu uji t tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:
a.   Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  nilai Pendapatan  Asli  Daerah  (X1)  t  hitung  29,416  >  t tabel  2,035  atau  dengan  nilai  signifikan  (sig)  0,000 < 0,05. Sehingga H1 diterima yaitu Pendapatan Asli Daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di  Provinsi Jambi.
b.  Pengaruh  Dana  Perimbangan  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  nilai  Dana Perimbangan  (X2)  t  hitung  -5,807  <    t  tabel  2,035 atau  dengan  nilai  signifikan  (sig)  0,000  <  0,05. Sehingga  H2  diterima  yaitu  Dana  Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  pada  pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

## 4.2.   Pembahasan
4.2.1.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  nilai Pendapatan  Asli  Daerah (X1) t hitung 29,416 > t  tabel 2,035  atau  dengan  nilai  signifikan  (sig)  0,000  <  0,05. Sehingga  H1  diterima  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  pada  pemerintah  daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
Pendapatan  asli  daerah  yang  tinggi  akan berdampak  pada  keputusan  yang  diambil  oleh  aparatur pemerintah  dan  penyediaan  pelayanan  sosial.  Karena pemerintah  daerah  tidak  lagi  mengandalkan  transfer dari  pemerintah  pusat.  Sebagai  akibat  dari  efisiensi pemerintah  daerah,  hal  ini  akan  menghasilkan  kinerja keuangan  yang  baik.  Semakin  tinggi  kekayaan  daerah mampu mengurangi jumlah dana yang bergantung pada daerah  yang  berasal  dari  pemerintah  pusat.  Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak pada kinerja keuangan  pemerintah  daerah.  Kinerja  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  diperkirakan  akan  meningkat dengan  bertambahnya  kekayaan  yang  diukur  dari besarnya total aset pemerintah daerah.
Penelitian  ini sejalan dengan  Ardelia dkk. (2022), Digdowiseiso  dkk.,  (2022),  Widajanto  dkk.,  (2022), Maramis  dan  Rahayu  (2022),  Nauw  dan  Riharjo (2021),  Prastiwi  dan  Aji  (2020),  Sarmento  dan Sudiartha (2020) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah.
4.2.2.  Pengaruh  Dana  Perimbangan  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai Dana Perimbangan (X2) t hitung -5,807 <  t tabel 2,035 atau dengan nilai signifikan (sig) 0,000 < 0,05. Sehingga H2 diterima  yaitu  Dana  Perimbangan  berpengaruh  negatif dan  signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  pada  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di Provinsi Jambi.
Hal ini disebabkan karena dana perimbangan tidak cukup  untuk  membantu  dana  daerah  yang  menjadi kewenangannya  dan  menurunkan  biaya  pendanaan yang  terkait  dengan  pemerintahan  antar  daerah. Menurut  penelitian,  pencapaian  standar  pelayanan minimal  di  setiap  daerah  dapat  dipertahankan  dengan dana  perimbangan.  Dalam  rangka  meningkatkan  total pendapatan daerah dan meningkatkan kinerja pemerintah  daerah,  dana  perimbangan  akan  disetorkan ke  rekening  pendapatan  daerah.  Maka  dari  itu  perlu adanya peningkatan agar dana perimbangan pada suatu daerah  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah.  Ini berarti  bahwa  ketika  lebih  banyak  dana  datang  dari pusat, pemerintah daerah menunjukkan situasi keuangan  yang  kurang  baik  bagi  pemerintah  daerah kemandirian  terbatas  karena  daerah  tidak  memiliki kebebasan untuk menggunakan sumber daya ini.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Ardelia  dkk.,  (2022),  Digdowiseiso dkk., (2022), Widajanto dkk., (2022), Andjarwati  dkk., (2021),  Prastiwi  dan  Aji  (2020),  Sarmento  dan Sudiartha (2020) menunjukkan bahwa Dana
Perimbangan  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.  Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  peneltian  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.
2. Dana  Perimbangan  berpengaruh  negatif  dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.

## 5.2.  Saran
Berdasrkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh,  peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut, antara lain:
1. Peneliti  menyarankan  peneliti  selanjutnya  dapat mengambil  objek  penelitian  yang  berbeda, misalnya  perusahaan  yang  bergerak  di  sektor keuangan,  selain  itu  peneliti  selanjutnya  dapat menambah  tahun  pengamatan,  agar  data  yang diperoleh lebih beragam.
2. Peneliti  selanjutnya  disarankan  untuk  menambah atau menggunakan variabel independen lain untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan.

## DAFTAR REFERENSI
Abdul  Hamid,  A.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Kinerja
Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka –  Jawa  Barat  Jurnal  Sekuritas  Prodi  Manajemen
Unpam. Jurnal Sekuritas, 11(44), 38–51.
Andjarwati, T., Budiarti, E., Soemadijo, P. S., & Yasin, M.  (2021).  Analysis  of  Local  Own  Revenue  and
Balancing Funds on the Financial Performance of Districts  and  Cities  in  the  Region  of  East  Java Province.  International  Journal  of  Economics  and Finance Studies, 13(1), 235–250. https://doi.org/10.34109/ijefs.202112233
Azhar,  I.  (2021).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota Langsa. Jurnal Transformasi Administrasi, 11(02), 164–174. https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.190
Bastian,  I.  (2012).  Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu Pengantar . Yogyakarta : PT. Penerbit Erlangga.
Ester  Trivona  Nauw,  I.  (2021).  Pengaruh  Pendapatan
Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  dan  Belanja Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 1-17.
Fahmi,  I.  (2018).  Analisis  Kinerja  Keuangan:  Panduan bagi  Akademisi,  Manajer,  dan  Investor  dan Menganalisis  Bisnis  dari  Aspek  Keuangan. Alfabeta.
Ghozali,  I.  (2018).  Aplikasi  Analisis  Musltiravariate dengan  Program  IBM  SPSS.  Semarang:  Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hilda Kumala, Ardelia, M., & Wulandari, I. N. (2022). Pengaruh Pendaptan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana  Perimbangan  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten dan
Kota  Se-Eks  Karesidenan  Pekalongan  Periode 2016-2020). 7(1), 60–81. https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165 Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah.  Yogyakarta:  Penerbit  UPP STIM YKPN.
Maramis,  A.,  &  Rahayu,  S.  (2022).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  ,  Dana  Alokasi  Umum  , Dan  Dana  Perimbangan  Terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2020) The Effect Of Regional  Original  Revenue  ,  General  Allocation Fund , And Balance Funds On. 9(4), 1998–2006.
Niswani,  N.,  Ikhyanuddin,  I.,  Firdaus,  R.,  & Nurhasanah,  N.  (2022).  Pengaruh  Belanja  Modal,
Dana  Perimbangan  Dan  Pendapatan  Asli  Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. Jurnal  Akuntansi  Malikussaleh  (JAM),  1(1),  65. https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemendagri  Nomor  77  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pratiwi,  T.  Y.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Perimbangan,  Dan  Belanja  Modal Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Dan  Kota  Di  Provinsi  Jawa  Tengah Tahun  Anggaran  2012-2016.  Program  Studi Akuntansi Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta 2018.
Putri,  N.  K.  N.  I.,  &  Darmayanti,  N.  P.  A.  (2019). Pengaruh  Pad  Dan  Dana  Perimbangan  Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita  Provinsi  Bali.  E-Jurnal  Manajemen Universitas Udayana, 8(5), 2834. https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p0
9
Siregar,  Baldric.  (2015).  Akuntasi  Sektor  Publik. Yogyakarta:  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Manajemen YKPN.
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang Perimbangan  Keuangan  antara  pemerintah  pusat dan pemerintah daerah.
Widajanto,  M.  B.,  Dewi,  P.  P.,  &  Anggraeni,  R.  F.  D. A.  (2022).  The  Influence  of  Regional  Original
Revenues, Balancing Funds and Capital Expenditures  on  the  Financial  Performance  of Regency/City Regional Governments of East Java Province. Indonesia Accounting Research Journal, 10(2), 40–47.
https://djpk.kemenkeu.go.id. (diakses tanggal 13
November 2022)