Anggiani  and  Hikmawan,  Dinamika  Kemitraan  Antara  Perum  Perhutani  Dengan  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Dalam  Pelestarian  Hutan  Mangrove  Di  Pulo  Cangkir  Kabupaten Tangerang (2022)
Dinamika  Kemitraan  Antara  Perum  Perhutani  Dengan  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Dalam  Pelestarian  Hutan  Mangrove Di Pulo Cangkir Kabupaten Tangerang
Putri Anggiani 1 *, M. Dian Hikmawan 2
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kabupaten Serang, Indonesia
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kabupaten Serang, Indonesia
6670190020@untirta.ac.id * * corresponding author
A RT I CL E I NFO

## ABSTRAC  T
Article history Received 28 November 2022 Revised 31 Desember 2022 Accepted 31 Desember 2022 Perhutani carries out corporate social obligations through the establishment  of  Forest  Village  Community  Institutions (LMDH)  carried  out  on  the  basis  of  partnership  cooperation through  the  Joint  Community  Forest  Resource  Management (PHBM)  system.  This  study  aims  to  determine  the  pattern  of partnership  that  exists  between  Perhutani  and  the  Forest Village  Community  Institution  (LMDH)  in  the  Pulo  Cup mangrove  forest  area.  Theoretically,  this  research  is  assisted by  the  use  of  partnership  theory  based  on  the  principle  of organizational  life  by  Sulistyani  (2004).  This  study  uses  a descriptive  qualitative  approach.  The  results  of  the  study show that the partnership pattern is formed in a linear union of partnership because the parties involved in the partnership are  institutions  or  organizations  that  have  relatively  similar goals  and  already  have  legality.  The  election  of  the  village head  of  Kronjo  has  its  own  implications  for  the  process  of continuing  the  partnership  between  Perhutani  and  LMDH Pulo Cup and  the low participation of the community  results in the absence of external control from the community in the implementation of the partnership. Keywords
Partnership, Forest Resource Management, Perhutani, LMDH Pulo Cup

## PENDAHULUAN
Keputusan  Direksi  Perum  Perhutani  Nomor  682/KPTS/DIR/2009  tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM Plus) sebagai sistem pengelolaan yang mengedepankan  kolaborasi  dan  sinergi  antara  Perhutani  dan  masyarakat  desa  hutan . Untuk  merealisasi  dibentuklah  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  melalui penerapan prinsip kemitraan dan dapat mengontrol hubungan masyarakat atas  hutan melalui kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya (Awang, 2008). Pelaksanaan LMDH melibatkan beberapa pihak seperti segenap anggota dan Badan Pengurus Harian LMDH, Pemerintah  Daerah  (Desa  sampai  Kabupaten/Kota),  dinas  atau  instansi  terkait, kelompok yang mempunyai perhatian kepada pengembangan lembaga (LSM, Perguruan Tinggi,  investor),  dan  fasilitator  yang  dipilih  dari  internal  masyarakat  atau  luar masyarakat.
Luas awal hutan mangrove Pulo Cangkir milik perhutani ±40 Ha pada tahun 2021 tersisa  ±28  Ha.  Gelombang  tinggi  yang  sering  terjadi  mengakibatkan  terjadina  abrasi dan  fungsinya  kawasan  hutan  mangrove.  Adanya  tindakan  pemanfaatan  hutan  secara berlebihan yang dilakukan masyarakat lewat alih fungsi kawasan hutan mengakibatkan
Anggiani  and  Hikmawan,  Dinamika  Kemitraan  Antara  Perum  Perhutani  Dengan  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Dalam  Pelestarian  Hutan  Mangrove  Di  Pulo  Cangkir  Kabupaten Tangerang (2022)
pergeseran  fungsi  tanaman  mangrove  sebagai  pelindung  masuknya  arus  air  laut  di kawasan  pantai  serta  penyebabkan  terjadinya  deforestasi  dan  degradasi  lahan  hutan. Bukan  hanya  itu,  menumpuknya  sampah  dikawasan  hutan  mangrove  disinyalir berdampak  kepada  gagal  tumbuhnya  tanaman  mangrove  yang  baru  ditanam  dengan matinya  banyak  akar  pasak  (Setyawan  &  Sukman,  2020).  Diperlukannya  langkah antisipasi  untuk  tetap  menjaga  kelestarian  hutan  mangrove  Pulo  Cangkir.  Langkah penanaman ulang kembali tanaman mangrove direncanakan sebagai upaya pencegahan dan pelestarian hutan mangrove demi menangkal terjadinya intrusi air laut ke daratan.
Kontrak  kemitraan  ditetapkan  melalui  Naskah  Kesepakatan  Kerjasama  (NKK) Kemitraan Kehutanan pada  16 Februari 2021. Adanya kesepakatan kerjasama sebagai langkah  pengelolaan  hutan  secara  bersama-sama  untuk  mengakomodir  seluruh kepentingan  serta  bagian  dari  implementasi  program  pemerintah  yakni  Perhutanan Sosial  (Perhutani,  2021).  Mengingat  pengelolaan  hutan  bukan  hanya  tugas  Perhutani namun  juga  melibatkan  aktor-aktor  lain  antara  masyarakat,  sektor  swasta  (privat), lembaga  swadaya  dan  pihak  terkait  lainnya.  Dengan  adanya  keterlibatan  aktor-aktor tersebut  menunjukan  adanya  pendekatan botton-up diantara  sektor  pembangunan kehutanan. Salah satu stakeholder yang terlibat dalam proses pengembangan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan Pemerintah Desa. Namun Pilkades mampu mempengaruhi  keberlangsungan  kemitraan  ketika  bergantinya  kepala  desa memberikan dampak langsung, terhadap program pengelolaan hutan oleh LMDH Pulo Cangkir.  Sepatutnya  Pemerintah  Desa  turut  serta  terlibat  bersama  Perhutani  untuk mengawasi, mengevaluasi dan menjadi penengah manakala terjadi konflik. Lain hal yang terjadi,  Pergantinya  kepemimpinan  pemerintah  desa  mempengaruhi  keberlangsungan jalinan kemitraan antara Perhutani dengan LMDH Pulo Cangkir.
Kemitraan  dimaknai  sebagai  persekutuan  atau  proses  bekerjasama.  kemitraan menjadi sebuah bentuk persekutuan yang dilakukan antara kedua pihak maupun lebih yang kemudian menciptakan ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan yang sebelumnya telah  dibuat  untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  kapabilitas  usaha  yang  dilakukan kemudian  tercermin  adanya  sebuah  surat  perjanjian  kerja  sama  yang  disepakati (Sulistyani, 2004). Kemitraan merupakan salah satu strategi yang bisa ditempuh dalam mendukung keberhasilanprogram-program pemerintah yang tidak dapat  dilaksanakan secara  mandiri  oleh  pemerintah.  Penggunaan  teori  kemitraan  (Sulistiyani,  2004) dilakukan  untuk  mengetahui  azas  kehidupan  organisasi  pada  umumnya  melalui  pola yang  terbentuk  berdasarkan  tilik  yang  dilakukan  pada  fenomena-fenomena  hubungan kerjasama antar organisasi yakni: 1) Subordinate Union of Partnership (Kemitraan atas dasar  penggabungan  secara  subordinatit),  merupakan  kemitraan  atas  dasar penggabungan dua  pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak  berada  dalam  suatu  garis  lurus  yang  seimbang  satu  dengan  lainnya,  melainkan berada  pada  hubungan  atas  bawah,  kuat-lemah.  2) Linear  union  of  partnership (Kemitraan  dengan  melalui  gabungan  pihak-pihak  secara  linier  atau  garis  lurus), merupakan bentuk kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear
Anggiani  and  Hikmawan,  Dinamika  Kemitraan  Antara  Perum  Perhutani  Dengan  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Dalam  Pelestarian  Hutan  Mangrove  Di  Pulo  Cangkir  Kabupaten Tangerang (2022)
atau  garis  lurus.  Dengan  demikian  pihak-pihak  yang  bergabung  untuk  melakukan kerjasama  adalah  organisasi  atau  para  pihak  yang  memiliki  persamaan  secara  relatif. Kesamaan  tersebut  dapat  berupa  tujuan,  atau  misi,  besaran/volume  usaha  atau organisasi,  status  atau  legalitas.  3) Linear collaborative of partner ( Kemitraan  dengan melalui  kerjasama  secara  linier),  pada  konteks  kemitraan  ini  tidak  membedakan besaran  atau  volume,  status/legalitas,  atau  kekuatan  para  pihak  yang  bermitra.  Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya.
New Public Service menjadi cara pandang baru melihat konteks pelayanan publik dengan  melihat  paradigma  berdasarkan  pada  konsepsi-konsepsi  yang  sesuai  dengan nilai-nilai  yang  ada  di  masyarakat.  Janet  V.  Denhardt  &  Robert  B.  Denhardt  (2015), menjelaskan bahwa New Public Service berupaya untuk melayani bukan mengarahkan, peran  pelayan  publik  yang  semakin  penting  adalah  untuk  membantu  warga  negara mengartikulasikan  dan  memenuhi  kepentingan  bersama  serta  melayani  warga,  bukan pelanggan.  Kepentingan  publik  dihasilkan  dari  dialog  tentang  nilai-nilai  bersama, melalui  agregasi  kepentingan.  Oleh  karena  itu,  birokrat  tidak  hanya  menanggapi tuntutan  “pelanggan”,  tetapi  fokus  pada  membangun  hubungan  kepercayaan  dan kolaborasi  diantara  warga. New  public  service menyadari  bahwa  hubungan  antara pemerintah  dan  warganya  tidak  sama  dengan  hubungan  antara  bisnis  dan pelanggannya. Singkatnya, pelayan publik akan berperan aktif dalam menciptakan arena dimana warga negara melalui wacana, dapat mengartikulasikan nilai-nilai bersama dan mengembangkan rasa kolektif atas kepentingan publik.
Kebijakan dan program yang memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai dengan paling  efektif  dan  bertanggung  jawab  melalui  upaya  kolektif  dan  proses  kolaboratif untuk itu berfikir strategis dan bertindak demokratis (Denhardt & Denhardt, 2015). New Public Service salah satunya mengedepankan asas partisipasi publik, dimana LMDH ini merupakan  organisasi  yang  dibentuk  oleh  Perhutani  yang  notabenenya  milik  negara penggunaan  paradigma  ini  akan  melihat  yang  terlibat  dalam  aktor-aktor  yang menjalankan LMDH aktor negara atau mengedepankan peran serta masyarakat secara real  sebagai  aktor  yang  mengagregasikan  kepentingan.  Mengingat service ini  bukan hanya  melihat  apa  saja  pelayanan  administrasi  yang  ada.  Namun  perihal  apa  yang negara berikan kepadaa masyarakatnya baik dalam pentuk pelayanan atau yang lainnya. Hadirnya  LMDH  sebagai  upaya  negara  dalam  melayani  masyarkat-nya  untuk  berdaya bukan hanya untuk mengakses pelayanan administrasi negara saja.
Anggiani  and  Hikmawan,  Dinamika  Kemitraan  Antara  Perum  Perhutani  Dengan  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Dalam  Pelestarian  Hutan  Mangrove  Di  Pulo  Cangkir  Kabupaten Tangerang (2022)

## METODE
Penelitian dilakukan di kawasan Pulo Cangkir Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif berlandaskan atas dasar filsafat postpositivisme yang dijalankan pada kondisi penelitian alamiah  dengan  peneliti  sebagai  instrumen  kunci  penelitian  (Sugiyono,  2013). Penelitian  ini  berfokus  untuk  mengetahui  Pola  Kemitraan  antara  Perhutani  dengan Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  serta  implikasi  dari  Pemilihan  Kepala  Desa (Pilkades) terhadap keberlangsungan kemitraan. Sumber data yang  digunakan berupa data primer dan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Pada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)
Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  merupakan  suatu  lembaga  yang dibentuk  oleh  Perum  Perhutani  bersama  masyarakat  setempat,  dengan  melibatkan masyarakat sebagai anggota dari lembaga tersebut. LMDH Pulo Cangkir dibentuk pada 17  Juli  2020,  kemudian  ditetapkan  pada  20  Juli  2020  melalui  surat  keputusan  Kepala Desa  Kronjo  Nomor:  008/SK/KRJ/VII/2020.  Pada  16  Februari  terjalin  kemitraan melalui Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Nomor: 02/ NKK/ BTN/ DRJB/ 2021 dan Nomor:  003/NKK/LMDH–TJ/2021  berjangka  waktu  selama  2  tahun  terhitung  16 Februari  2021  s/d  16  Februari  2023.  Menjadikan  lembaga  ini  sebagai  wadah musyawarah dalam pelaksanaan kegiatan atau usaha produktif.
Implementasi  dari  program  pemerintah  yaitu  Perhutanan  Sosial  yang mempunyai  tujuan  utama  dari  kegiatan  ini  adalah  “Hutan  Lestari  dan  Masyarakat Sejahtera”. Lembaga ini didirikan sebagai wadah bagi masyarakat yang berada didalam atau  sekitar  hutan  untuk  mengatur  dan  memenuhi  kebutuhannya  melalui  interaksi terhadap  hutan  melalui  pengelolaan  sumberdaya  hutan  dan  kelestarian  hutan. Pengelolaan hutan di KPH Perhutani Banten tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Untuk itu dengan pola kemitraan dan pengembangan di implementasikan melalui sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan sistem pengelolaan hutan dengan  pola  kolaborasi  yang  bersinergi  antara  perum  perhutani  dengan  masyarakat desa  hutan  maupun  pihak  yang  berkepentingan  lainnya  yang  berupaya  mencapai keberlanjutan  fungsi  serta  manfaat  sumberdaya  hutan  yang  optimal  bersifat  fleksibel, inovatif dan akomodatif.
PHBM  menjadi  pilar  untuk  terwujudnya  pengelolaan  hutan  lestari,  sekalian selaku  perlengkapan  desentralisasi  pengelolaan  yang  menjadi  bagian  dari good governance (Rahmina,  2011).  Pelaksanaan  program  PHBM  memperhatikan  kondisi sosial masyarakat dan jenis hutan desa, maka pola kemitraan diambil sebagai langkah pemberdayaan masyarakat yang merupakan strategi dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH)  Banten.  Kemitraan  yang  dilaksanakan  dengan  masyarakat  dalam  upaya pengelolaan  hutan  diwujudkan  melalui  pembentukan  Lembaga  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH),  yang  menjadi  wadah  resmi  bagi  masyarakat  untuk bekerjasama dengan Perum Perhutani. Pada buku panduan pemberdayaan LMDH karya
Anggiani  and  Hikmawan,  Dinamika  Kemitraan  Antara  Perum  Perhutani  Dengan  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Dalam  Pelestarian  Hutan  Mangrove  Di  Pulo  Cangkir  Kabupaten Tangerang (2022)
Awang, dijelaskan bahwa masyarakat desa hutan yang menempati kawasan hutan milik Perhutani secara tidak langsung akan menjadi anggota LMDH.
LMDH  melakukan  kerjasama  dengan  Perhutani  melalui  program  Pengelolaan Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM)  bertujuan  untuk  memberi  arahan  pengelolaan sumberdaya  hutan  dengan  memadukan  aspek  ekonomi,  ekologi  dan  sosial  secara proporsional dan profesional.
Kelembagaan  warga  desa  hutan  bertransformasi  dengan  jadi  sesuatu  lembaga yang  sudah  dibangun  oleh  warga  desa  hutan  dalam  rangka  kerjasama  pengelolaan sumber  energi  hutan  buat  mengendalikan  serta  penuhi  kebutuhannya  lewat  interaksi yang  intens  dengan  hutan.  Proses  pengembangan  kelembagaan  warga  desa  hutan mencakup  segala  anggota  serta  pengurus  dari  LMDH,  pemerintah  wilayah,  investor, akademi  besar,  LSM  serta  fasilitator  dari  warga  serta  pihak  eksternal.  Pengelolaan PHBM  sejatinya  dikelola  oleh  LMDH.  Dengan  melalui  dilalui  dari  perencanaa, pelaksanaan,  monitoring  dan  evaluasi  nantinya  akan  memberikan  makna  kepada masyarakat  yang  tergabung  dalam  LMDH.  Kemudian  motivasi  dan  tanggung  jawab bersama  dalam  pengelolaan  hutan  akan  muncul  melalaui  tahapan-tahapan  yang  akan dilalui dalam pemberdayaan masyarakat.

## Pengaruh   Pemilihan   Kepala  Desa  Terhadap  Kemitraan   Perhutani  dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Pulo Cangkir
Pemilihan Kepala Desa Kronjo yang dilaksanakan pada Oktober 2021 menjadi hal yang menarik  bagi  masyarakat  desa  mengingat  terjadinya  pesta  demokrasi  ditingkat  desa yang berlangsung 6  tahun  sekali. Adanya  Pilkades ini  akan berdampak  terhadap kehidupan sosial dan  politik bagi masyarakat, karena hakikatnya Pilkades merupakan persoalan politik secara umum yang terjadi pada akar rumput. Pilkades merupakan upaya pemilihan pemimpin desa, hal ini menjadi suatu yang penting berdasarkan asumsi dasar desa berupaya melangsungkan kehidupan demokratis dengan tujuan menciptakan hubungan baik melalui interaksi antara pemerintah desa  dengan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam berbagai proses pemerintahan. Hal lain menunjukan Pilkades ini mengarah kepada situasi yang melahirkan elit-elit politik desa. Pada kontestasi Pilkades Kronjo tahun 2021 terdapat lima calon kepala desa yang turut serta dalam bergulirnya pesta politik diantaranya:

## Table 1 Perolehan Suara Pilkades Kronjo Tahun 2021
Nomor Urut Nama Calon Perolehan Suara  Persentase Satu Trisno 854 15% Dua Neneng Juheriyah 853 15% Tiga H. Muhammad Nawiri 1350 24% Empat Khaerudin 823 15% Lima H. Nurjaman 1590 29% Sumber: (Hasil Quick Count Pilkades Kronjo 2021)
Anggiani  and  Hikmawan,  Dinamika  Kemitraan  Antara  Perum  Perhutani  Dengan  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Dalam  Pelestarian  Hutan  Mangrove  Di  Pulo  Cangkir  Kabupaten Tangerang (2022)
Dari  beberapa  nama  yang  di  usungkan  diri  maju  pada  Pilkades  terdapat  pertahana sebelumnya yang menjabat sebagai kepala desa yakni Bapak Trisno nomor urut 1 (satu), kembali maju mencalonkan diri di Pilkades 2021 melawan empat nama lain yang turut menginginkan  kursi  kepala  desa.  Hasilnya  pada  kontestasi  politik  dimenangkan  oleh nama  baru  yang  mencuat  yakni  bapak  H.  Nurjaman  nomor  urut  5  (lima)  dengan perolehan suara 1590 atau sekitar 29% dari total suara masuk.
Setelah  berlangsungnya  Pilkades  terpilihnya  kepala  desa  baru  membawa perdaan  corak  kemitraan  antara  LMDH  dengan  Perhutani  yang  sedang  berlangsung. Sebelumnya  pembentukan  LMDH  dan  kontrak  kerjasama  kemitraan  dilakukan  saat kepala desa lama yakni Bapak Trisno, LMDH diberikan ruang pengelolaan lahan hutan mangrove  milik  Perhutani  serta  melakukan  kerjasama  dengan  Pemerintahan  Desa dalam  pengelolaan  wisata  Pulo  Cangkir.  Sedangkan  pergantian  kepemimpinan  baru setelah  Pilkades  membawa  pengaruh  terhadap  keadaan  politik  desa  yang  tidak  stabil membuat kemitraan yang sempat berjalan menuai hambatan. Perbedaan kebijakan yang terjadi pada kepemimpinan Bapak Nurjaman terhadap pengelolaan wisata Pulo Cangkir untuk  tidak  mengikutsertakan  LMDH  didalamnya  menjadikan  LMDH  kehilangan kerjasama  dengan  Pemerintah  Desa  Kronjo  dan  pengakuan  LMDH  Pulo  Cangkir dipertanyakan  oleh  Pemdes  Kronjo  mengingat  Surat  Keterangan  pembentukan  LMDH dibentuk  pada  masa  pemerintahan  desa  sebelumnya,  dianggap  tidak  berlaku  lagi. Akibatnya  setelah  bergantinya  kepala  desa  berpengaruh  terhadap  berlangsungnya kemitraan  antara  Perhutani  dan  LMDH  Pulo  Cangkir  yang  tidak  mendapatkan pengakuan  lembaga.  Pemerintah  Desa  seharusnya  bersinergi  dengan Perhutani  dalam membentuk peraturan desa yang mengatur tentang perlindungan hutan, kerjasama, dan penggunaan dana sharing produksi RAPBDES. Serta membantu melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya kemitraan antara LMDH Pulo Cangkir dengan Perhutani.

## Pola Kemitraan Perhutani KPH Banten dengan LMDH Pulo Cangkir
Menjalin sebuah kemitraan perlunya mengetahui pola kerjasama dari berbagai elemen yang  terbentuk  berdasar  kepada  penggunaan  teori  kemitraan  (Sutiyani,  2004)  azas kehidupan  organisasi  melalui  fenomena-fenomena  hubungan  kerjasama  yang  terjalin antara Perhutani dengan LMDH atau stakeholder lain antar organisasi. Pola Kemitraan dengan mengtahui hubungan kerjasama antar organisasi berikut:
a. Subordinate  Union  of  Partnership (Kemitraan  atas  dasar  penggabungan  secara subordinatif)
Kemitraan  atas  dasar  penggabungan  dua  pihak  atau  lebih  yang  berhubungan secara  subordinatif.  Kemitraan  semacam  ini  terjadi  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu  dengan  lainnya,  melainkan  berada  pada  hubungan  atas  bawah  atau  kuat-lemah. Adanya  kelemahan  yang  dimiliki  oleh  salah  satu  pihak  dalam  menentukan  isi  dari perjanjian  karena  tidak  memiliki  wewenanng  yang  sama  antar  kedua  pihak  ini.  Pada kondisi  ini  dampaknya  adalah  tidak  adanya  sharing  dan  peran  atau  fungsi  yang seimbang dalam perjalanan kerjasama.
Anggiani  and  Hikmawan,  Dinamika  Kemitraan  Antara  Perum  Perhutani  Dengan  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Dalam  Pelestarian  Hutan  Mangrove  Di  Pulo  Cangkir  Kabupaten Tangerang (2022)
Seperti  yang  di  sampaikan  Wibisono  dalam  Rahmatullah  (2012),  kemitraan yaang  terjalin  harus  memuat  sedikitnya  tiga  prinsip  utama  diantaranya:  Pertama, kemitraan  harus  mengedepankan  prinsip  kesetaraan  dan  keseimbangan (equity) . pendekatan yang dibangun saat terjalinnya kemitraan tidak semata-mata top down atau bottom  up atau  berdasarkan  kekuasaan  semata,  namun  harus  mengedepankan  rasa saling  menghormati,  menghargai  dan  saling  percaya.  Kedua,  mengedepankan  prinsip transparansi  untuk  menghindari  prasangka  saling  curiga  terhadap  para  pihak  yang bermitra,  mengingat  dalam  kemitraan  terdapat  proses  pengelolaan  keuangan  hal-hal tersebut harus disampaikan secara transparan kepada pihak yang bemitra dan anggota kemitraan. Ketiga, saling menguntungkan (mutual benefit) . Seperti yang dijelaskan pada pengertian  kemitraan  harus  saling  menguntungkan  untuk  para  pihak  yang  bermitra tidak  hanya  itu  saja  seluh  aspek  yang  terlibat  mendapatkan  keuntungan  baik  secara materil maupun non materil (Rahmatullah, 2012).
Sementara  temuan  dilapangan  diperoleh  kemitraan  antara  Perhutani  dengan LMDH  Pulo  Cangkir  sendiri  sejatinya  tidak  terjadi  secara  subordinatif  mengapa demikian, antara Perhutani KPH Banten dengan LMDH Pulo Cangkir tidak berada pada hubungan yang kuat dan lemah namun sesuai prinsipnya kemitraan yang terjalin harus setara  dan  mengedepankan  keseimbangan (equity) keduanya  memiliki  tujuan  utama yang  ingin  dicapai  sesuai  dengan  program  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat (PHBM)  dengan  menjadikan  sumberdaya  hutan  lestari  dan  masyarakat  sekitar  hutan mangrove Pulo Cangkir sejahtera. Dari sini menunnjukan bahwa  hubungan kemitraan berdasarkan pola kemitraan subordinate union of partnership tidak terjadi pada jalinan kemitraan  Perhutani  dengan  LMDH  Pulo  Cangkir,  berdasarkan  argumentasi  yang peneliti  sampaikan  pola  kemitraan  berada  dalam  suatu  garis  lurus  serta  kedua  pihak yang  terlibat  kemitraan  berusaha  untuk  menerapkan  prinsip  kesetaraan  agar  tidak terjadi ketimpangan diantara jalinan kemitraan yang dibangun.
b. Linear Union of Partnership (Kemitraan dengan melalui gabungan pihak-pihak secara linier)
Sejalan  dengan  yang  disampaikan  Sulistyani  (2004)  kemitraan  dengan  melalui penggabungan pihak-pihak secara linear terjadi karena kerjasama yang dilakukan oleh organisasi  atau  lembaga  maupun  pihak-pihak  yang  tergabung  untuk  melakukan kerjasama  dengan  memiliki  persamaan  secara  relatif  ditunjukan  melalui  kesamaan berupa  tujuan,  atau  misi,  besaran/volume  usaha  atau  organisasi,  status  atau  legalitas. Sehingga  indikator  pada  pola  kemitraan  ini  melihat  segala  bentuk  kejasama  karena adanya  kesamaan  tujuan  yang  dijalankan  dibuktikan  status  legalitas.  Berangkat  dari terjalinnya proses kemitraan yang dijelaskan Sulistyani bahwa terdapat hal fundamental harus ada didalamnya. Kemitraan terjadi manakala kedua belah pihak atau lebih telah sepakat  atas  kerjasama  yang  terbentuk,  kemudian  pihak-pihak  terkait  memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan yang ingin mereka capai dan didasari atas rasa saling percaya agar menumbuhkan perasaan membutuhkan (Rizal et al., 2017). Sesuai dengan pola kemitraan ini yang menjadi indikator penting kemitraan yakni kesamaan tujuan dari setiap organisasi yang bermitra kemudian dibuktikan dengan legalias badan
Anggiani  and  Hikmawan,  Dinamika  Kemitraan  Antara  Perum  Perhutani  Dengan  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Dalam  Pelestarian  Hutan  Mangrove  Di  Pulo  Cangkir  Kabupaten Tangerang (2022)
hukum menunjukan bahwa kerjasama antara Perhutani KPH Banten dengan LMDH Pulo Cangkir  tercatat  dan  status  legalitasnya  jelas,  disahkan  melalui  Nota/Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Kemitraan Kehutanan Nomor: 02/NKK/BTN/DRJB/2021 dan  Nomor:  03/NKK/LMDH–TJ/2021 dilakukan  sebagai  bentuk  langkah  kemitraan dalam  pengelolaan  hutan  agar  dapat  dilaksanakan  secara  bersama  dengan mengakomodir semua kepentingan baik pihak Perhutani, LMDH serta masyarakat desa hutan.  Dalam  melaksanakan  kemitraan  sudah  seharusnya  adanya  kesepakatan  atau pengakuan  secara  hukum,  yang  mana kesepakatan  ini  dijadikan  sebagai  proses  untuk menjalankan  kerjasama  yang  lebih  baik  agar  dapat  berjalan  sesuai  dengan  keinginan semua  pihak.  Selain  itu  antara Perhutani  dengan  LMDH  Pulo Cangkir  memiliki  tujuan yang sama untuk mengimplementasi dari program pemerintah yaitu Perhutanan Sosial melalui langkah PHBM terciptalah tujuan utama dari kegiatan ini adalah “Hutan Lestari dan Masyarakat Sejahtera”.
Dilain  sisi  LMDH  Pulo  Cangkir  selaku  mitra  Perhutani  bertujuan  untuk membantu menjalankan program yang dimiliki oleh Perhutani yakni sistem Pengelolaan Hutan  Bersama  Masyarkat  (PHBM) sebagai  pola  kolaborasi  yang  bersinergi  antara perum  perhutani  dengan  masyarakat  desa  hutan  maupun  pihak  yang  berkepentingan lainnya  untuk  berupaya  mencapai  keberlanjutan  fungsi  serta  manfaat  sumberdaya hutan  yang  optimal,  bersifat  fleksibel,  inovatif  dan  akomodatif.  Termasuk  tujuan kemitraan ini berupaya meningkatkan peran dan tanggungjawab semua pihak terhadap kelestarian lingkungan dan keamanan hutan melalui pemulihan kembali kawasan hutan mangrove Pulo Cangkir.
Pola  kemitraan  mengedepankan  persamaan  secara  relatif  antara  pihak  pihak yang tergabung didalamnya berupa kesamaan tujuan  seperti halnya Perhutani dengan LMDH Pulo Cangkir. Realisasi dari kesamaan tujuan yang dingin dicapai perlu memulai hal nyata untuk itu penekanan lainnya bentuk kegiatan yang dikembangkan. Dari sini menunjukan  pola  kemitraan linear union of partnership pada  jalinan  kemitraan  antara Perhutani KPH Banten dengan LMDH Pulo Cangkir terjalin sesuai dengan indikatornya bahwa  kerjasama  yang  terjalin  memiliki  persamaan  secara  relatif  ditunjukan  melalui kesamaan berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas itu semua terdapat pada pola kemitraan ini. Baik itu sudah terdapat kesamaan tujuan antara Perhutani, LMDH dan pihak lain yang terlibat serta secara jelas dan sah kemitraan ini sudah terjalin. Namun yang harus diperhatikan karena pencapaian tujuan dirasa  belum  maksimal,  perlu  ditingkatkan  kembali  perihal  berupaya  menciptakan kesadaran  masyarakat  terhadap  pelestarian  lingkungan  lewat  keterlibatan  mereka didalamnya  kemudian  nantinya  mampu  menentukan  tujuan-tujuan  baru  yang  akan dicapai dalam waktu mendatang. Melalui tujuan-tujuan baru yang ingin dicapai tersebut kemitraan  akan  terus  berjalan  sehingga  masing-masing  mampu  memperoleh keuntungan.
Anggiani  and  Hikmawan,  Dinamika  Kemitraan  Antara  Perum  Perhutani  Dengan  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Dalam  Pelestarian  Hutan  Mangrove  Di  Pulo  Cangkir  Kabupaten Tangerang (2022)
c. Linear  Collaborative  of  Partnership  ( Kemitraan  dengan  melalui  kerjasama  secara linier)
Pola kemitraan  melalui  kerjasama  secara  linier  ini  tidak  membedakan  besaran atau  volume,  status/legalitas,  atau  kekuatan  para  pihak  yang  bermitra.  Yang  menjadi tekanan  utama  adalah  visi-misi  yang  saling  mengisi  satu  dengan  lainnya.  Sehingga kemitraan model ini tidak mempertimbangkan status legalitas atau kekuatan dari kedua pihak  yang  bermitra,  yang  menjadi  titik  tekan  dalam  model  kemitraan  ini  adalah terjadinya  saling  menguatkan  visi  misi  kedua  pihak.  Kedua  pihak  mengusung  misi mencapai tujuan yang sama dengan tidak mempertimbangkan kedudukan antar kedua pihak.  Dalam  hubungan  kemitraan  ini  terjalin  secara  linear,  yaitu  berada  pada  garis lurus,  tidak  saling  tersubordinasi.  Pola  kemitraan  ini  tidak  menjadikan  terjadinya dominasi kekuasaan padapembagian peran, LMDH Pulo Cangkir dianggap sebagai mitra yang  sejajar  dengan  Perhutani.  Tumpuan  utama  pola  sistem  kemitraan  ini  rasa  saling percaya antara pihak yang terkait, sehingga  hasilnya menumbuhkan hubungan timbal balik yang memberikan manfaat serta jalan tengah ketika terjadi permasalahan diantara stakeholder yang terlibat pada kemitraan.
Indikator  yang  ditekankan  pada  pola  kemitraan linear  collaboratitive menekankan pada visi dan misi pihak terkait. Perhutani memiliki visi yang ingin dicapai yakni  “pengelolaan  sumberdaya  hutan  yang berkelanjutan  dan  bermanfaat  bagi masyarakat” .  Untuk  itu  temuan  dilapangan  LMDH  Pulo  Cangkir  meyepakati  yang  di junjung  pada  kerjasama  kemitraan  ini  sesuai  dengan  visi  Perhutani.  Sedangkan  misi Perhutani berisi untuk arahan untuk  proses kelestarian lingkungan hutan dan prinsip perusahaan  yang  berbunyi:  Pe ngelolaan  sumber  daya  hutan  secara  lestari,  peduli kepada  kepentingan  masyarakat  dan  lingkungan  dangan  tetap  mengoptimalkan  bisnis kehutanan melalui prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Collaboration atau cooperation ,  konteks  hubungan  seperti  ini  menjadikan Perhutani selaku pihak pertama dan LMDH Pulo Cangkir selaku pihak kedua. Keduanya berada pada posisi yang setara dan sejajar pada kemitraan. Pola kemitraan collaborative seperti ini akan memberikan pengaruh mutualisme baik terhadap pihak yang bermitra, pemerintah terkait selaku pemegang kekuasaan dan masyarakat sebagai sasaran harus mengedepankan  prinsip  kesetaraan,  kepercayaan  dan  tranparansi.  Selain  itu  dari masing-masing  pihak  yang  terkait  dalam  kemitraan  diharapkan  mengetahui  terlebih dahulu  keadaan  sosial  kultural  masyarakat  sasaran  program,  agar  setelahnya  mampu menganalisis lingkungan untuk membuat perencanaan, pengawasan dan  pengendalian serta menentukan strategi kemitraan (Rosmaladewi, 2018).
Anggiani  and  Hikmawan,  Dinamika  Kemitraan  Antara  Perum  Perhutani  Dengan  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Dalam  Pelestarian  Hutan  Mangrove  Di  Pulo  Cangkir  Kabupaten Tangerang (2022)
Perhutani
LMDH Pulo Cangkir Pemerintah Desa

## Pelaksanaan Kemitraan Antara Perhutani KPH Banten dengan LMDH Pulo Cangkir
LMDH  Pulo  Cangkir  memiliki  kegiatan  rehabilitasi  tanaman  mangrove, silvofishery serta pengelolaan jasa lingkungan yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara Perhutani KPH Banten dengan LMDH. Artinya hadirnya LMDH dimaksudkan untuk membentuk keterlibatan secara aktif masyarakat terhadap segala kegiatan yang dijalankan LMDH melalui PHBM dengan dimaknai sebagai proses berbagi peran,  berbagi ruang,  berbagi waktu  dan  berbagi hasil (Awang,  2008). Kemitraan menjadi konsep kerjasama jangka panjang antar lembaga atau organisasi dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Mengindikasikan kemitraan yang terjalin ini sebagai langkah pelestarian dan pemberdayaan sesuai dengan teori kemitraan pemberdayaan masyarakat  yang  digagas  Sulistyani  (2004),  manakala  kemitraan yang lainnya befokus untuk mencapai keuntungan ekonomi, berbeda dengan jalinan kemitraan ini yang mengupayakan terciptanya kelestarian lingkungan dengan berupaya membentuk masyarakat yang berdaya sehingga tujuan mendapatkan keuntungan tidak mejadi fokus utama (Prastyo & Hidayat, 2016).
Pada  pelaksanaan  kemitraan  ini  melibatkan  Perhutani  selaku  pihak  pertama sekaligus  penggagas  program  PHBM  dan  pemilik  lahan  yang  akan  dikelola,  kemudian LMDH selaku pihak kedua sebagai lembaga yang dibentuk Perhutani untuk menjalankan kemitraan.  Selanjutnya  pemerintah  desa  selaku  pemegang  wilayah  administratif  desa. Jika digambarkan hubungan kerjasama yang terbentuk sebagai berikut:

## Gambar 1 Kerjasama LMDH dan Pihak yang Berkepentingan

## Sumber: (Peneliti, 2022)
Perhutani  menjalin  kemitraan  dengan  LMDH  Pulo  Cangkir  ataupun  sebaliknya  LMDH Pulo Cangkir bermitra dengan Perhutai secara garis lurus atau sejajar artinya masing- masing  pihak  yang  bermitra  memiliki  peran,  tanggungjawab  dan  hak  yang  sebanding tidak  ada  yang  saling  mendominasi.  Sehingga  tidak  terjadi  perbedaan  besaran  serta kekuatan dengan pihak yang bermitra. Dilain sisi kemitraan ini akan berkaitan dengan pemerintah desa.
Perhutani  dengan  pemerintah  desa  merupakan  aktor  pemerintah,  menurut Sulistyani  (2004)  dalam  kemitraan  yang  dimana  hasilnya  akan  berdampak  terhadap masyarakat aktor pemerintah berperan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan, setelahnya  mampu  mengimplementasi,  memonitoring  dan  mengevaluasi  kegiatan  dan memediasi manakala terjadi konflik. Artinya Pemerintah  desa memiliki untuk turut
Anggiani  and  Hikmawan,  Dinamika  Kemitraan  Antara  Perum  Perhutani  Dengan  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Dalam  Pelestarian  Hutan  Mangrove  Di  Pulo  Cangkir  Kabupaten Tangerang (2022)
andil terhadap keberlangsungan kemitraan yang dijalankan oleh Perhutani dan LMDH Pulo  Cangkir  dengan  membantu  perhutani  memonitoring  kegiatan  yang  dilakukan LMDH.
Kedudukan LMDH Pulo Cangkir berada pada jalur kordinasi dengan pemerintah desa. Sejalan dengan pendapan Awang, bahwa LMDH menjadi lembaga yang  dibentuk oleh  masyarakat  desa  yang  berada  pada  area  atau  sekitar  kawasan  hutan  untuk memenuhi  kebutuhannya  mellaui  interaksi  terhadap  hutan  kontek  sosial,  ekonomi politik dan budaya (Awang, 2008). Bagian terpenting  pelaksanaan kemitraan merujuk terhadap  peran  serta  masyarakat,  keberhasilan  kemitraan  dipandang  dari  tinggi rendahnya  partisipasi  yang  diberikan  oleh  masyarakat  hal  ini  menunjukan  seberapa berdayanya  masyarakat  sekitar,  untuk  membangunnya  diperlukan  tingkat  kesadaran tertinggi  masyarakat  dalam  bentuk citizen  control oleh  pemerintah  (Purmada  et  al., 2016).  Pelaksanaan  kemitraan  ini  menuai  kendala  tersendiri.  Satu  tahun  berjalannya kemitraan  harus  dihadapkan  dengan  pesta  politik  pemilihan  kepala  desa  berujung dengan bergantinya kepemimpinan kepala desa yang baru. Tidak hanya itu saja peneliti menemukan  partisipasi  masyarakat  terhadap  keberlangsungan  kemitraan  ini  masih cenderung rendah.

## Implikasi Pilkades Terhadap Keberlanjutan Kemitraan LMDH Pulo Cangkir
Pemilihan  Kepala  Desa  Kronjo  yang  dilaksanakan  pada  Oktober  tahun  2021 merupakan  proses  untuk  memilih  dan  dipilihnya  seseorang  yang  mampu  memimpin jalannya pemerintahan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukan Pilkades  menjadi  pesta  demokrasi  bagi  masyarakat  desa,  mengingat  masyarakat berpartisipasi  dalam  memberikan  hak  suaranya  untuk  memilih  calon  pemimpin  desa. Selain itu berlangsungnya Pilkades secara terbuka dikatakan sebagai entitas demokratis, mengingat  desa  memiliki  kekuatan  otonom  dalam  menjalankan  kekuasaan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kehendak dan kebutuhan yang diformulasikan oleh warganya sendiri (Hidayat, 2020).
Pemilihan  Kepala  Desa  Kronjo  dimenangkan  oleh  Bapak  Nurjaman  dengan perolehan  suara  1590  atau  sekitar  29%  dari  total  suara  masuk,  mengalahkan  empat lawan  calon  kepala  desa  salah  satunya  mantan  Kepala  Desa  Bapak  Trisno.  Setelah berlangsungnya  Pilkades  terpilihnya  kepala  desa  baru  membawa  perdaan  corak kemitraan  antara  LMDH  dengan  Perhutani  yang  sedang  berlangsung.  Sebelumnya pembentukan  LMDH  dan  kontrak  kerjasama  kemitraan  dilakukan  saat  Bapak  Trisno menjabat sebagai Kepala Desa, dimna LMDH Pulo Cangkir diberikan ruang pengelolaan lahan  hutan  mangrove  milik  Perhutani  serta  melakukan  kerjasama  dengan Pemerintahan  Desa  dalam  pengelolaan  wisata Pulo Cangkir.  Namun  kerjasama  antara LMDH  Pulo  Cangkir  dengan  Pemerintah  Desa  Kronjo  melalui  BUMDes  berlangsung sebelum terjadinya Pilkades yang mengakibatkan bergantinya Kepala Desa, berubahnya struktur Pemerintah Desa Kronjo dan kebijakan yang diambil.
Pergantian  Kepala  Desa  mempengaruhi  kerjasama  yang  sudah  terjalin,  tidak hanya  itu  LMDH  Pulo  Cangkir  tidak  diakui  keberadaannnya  oleh  Kepala  Desa  dan
Anggiani  and  Hikmawan,  Dinamika  Kemitraan  Antara  Perum  Perhutani  Dengan  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Dalam  Pelestarian  Hutan  Mangrove  Di  Pulo  Cangkir  Kabupaten Tangerang (2022)
pemerintah  desa  yang  menjabat  saat  ini.  Temuan  dilapangan  menunjukan  bahwa terdapat  perbedaan  pandangan  politik  saat  berlangsungnya  Pilkades,  dimana  ketua LMDH  bersama  pengurus  inti  merupakan  pendukung  dan  simpatisan  dari  pertahana Kepala  Desa  periode  2015-2021  Bapak  Trisno  kemudian  pembentukan  lembaga  ini dilakukan  pada  masa  kepemimpinan  pemerintah  sebelumnya.  Sejatinya  Pemdes membentuk LMDH bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Pulo Cangkir melalui wadah  LMDH  guna  mengoptimalisasi  potensi  lahan  yang  dikelola  oleh  Perhuatani berupa  kegiatan  pengamanan  hutan, silvofishery ,  pemanfaatan  jasa  lingkunan, rehabilitasi  hutan  mangrove,  wisata  serta  pengembangan  kegiatan  lainnya.  Akibat perbedaan pandangan politik ini menghambat operasional kegiatan LMDH, Pemerintah Desa  menginginkan  lahan  Perhutani  dikelola  desa.  akan  memungkinkan  terjadinya tumpang  tindih pengelolaan sedang secara sah LMDH memiliki hak kelola pelestarian lahan  Perhutani  Untuk  saat  ini  kegiatan  yang  dilakukan  hanya  menunggu  intruksi Perhutani terkait rehabilitasi penanaman mangrove yang dikeola oleh LMDH atau CSR dari  perusahaan  yang  tuut  serta  melakukan  penanaman  mangrove  di  kawasan Peruhutani dan wisata Pulo Cangkir. Mengingat kegiatan rutin pengelolaan objek wisata bersama BUMDes sudah tidak lagi dilibatkan sehingga tidak ada tambahan pendapatan bagi LMDH.
Perbedaan pandangan terhadap  pemikiran dalam  demokrasi  menjadi  hal  yang biasa, namun kondisi lain yang terjadi ketika berbeda pandangan politik pada Pilkades kali  ini  perbedaan  pilihan  dianggap  sebagai  lawan.  Hal  ini  terjadi  diakibatkan  karena rendahnya  pemahaman  atau  pendidikan  politik.  Hal  ini  menunjukan  perbedaan pandangan dalam pemilihan kepala desa mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan menjadi  orientasi  nilai  yang  dapat  pemperkenalkan  dan  menghadirkan  perbedaan melalui  perbedaan  sosial  (Andhika,  2017).  Dengan  begitu  Kepala  Desa  Kronjo  terpilih nanatinya  akan  melakuakan  pembentukan  ulang  LMDH  dimana  berisi  orang-orang pilihan yang dikehendaki. Menunjukan bahwa Kepala Desa lebih memiliki kepentingan lewat  pembagian  kekuasaan  kepada  orang  sekitarnya,  mengingat  pengaruh  Pilkades sangat kuat berujung kepada balas jasa karena telah berjasa dan berusaha semaksimal mungkin untuk keberhasilan politiknya.
Pemerintah  desa  beranggapan  bahwa  merujuk  pada  surat  keterangan Pembentukan  lembaga  yang  telah  dimiliki  oleh  LMDH  saat  ini  sudah  tidak  berlaku mengingat  sudah  bergantinya  pemimpin,  dilain  sisi  pemerintah  desa  memfokuskan kegiatan pengelolaan wisata diserahkan sepenuhnya kepada BUMDes tanpa melibatkan LMDH.  Kepala  Desa  diyakini  sebagai  pihak  yang  mampu  memberikan  dampak  politik yang signifikan karena memiliki relasi langsung dengan pemilih. Pertukaran dukungan politik  Kepala  Desa  saat  Pilkades  dengan  sejumlah  posisi  jabatan  pada  ranah pemerintahan  desa  sangat  unik  terkhusus  terjadi  pertukaran  sumberdaya.  Manakala LMDH  berisikan  orang-orang  yang  berbeda  dukungan  politik  saat  Pilkades  tertutup akses  untuk  memperoleh  pengakuan  Pemerintah  Desa  Kronjo.  Sejalan  dengan  yang disampaikan Harold D. Laswell menggungkapkan bahwa politik perihal siapa dapat apa,
Anggiani  and  Hikmawan,  Dinamika  Kemitraan  Antara  Perum  Perhutani  Dengan  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Dalam  Pelestarian  Hutan  Mangrove  Di  Pulo  Cangkir  Kabupaten Tangerang (2022)
kapan dan bagaimana hal tersebut menunjukan setelah pesta politik akan memunculkan terjadinya pembagian sumber daya kekuasaan (Laswell, 1950).
Pemerintah  Desa  memiliki  tugas  untuk  menjaga  sumberdaya  hutan  untuk keberlanjutan fungsi dan manfaat masa yang akan datang. Dengan adanya keterlibatan Pemerintah  Desa  pada  pelaksanaan  kemitraan  antara  Perhutani  dengan  LMDH  Pulo Cangkir  bersama-sama  turut  membantu  mendorong  keberhasilan  pembangunan masyarakat  desa  hutan  serta  peningkatan  indeks  pembangunan  manusia.  Sulistyani (2004),  telah  membagi  peran  aktor  kemitraan  anatara  pemerintah,  swasta  dan masyarakat.  Dalam  hal  ini  pemerintah  desa  Kronjo  termasuk  termasuk  dalam  aktor seharusnya  lebih  banyak  berperan  pada  penentuan  rambu-rambu  dan  aturan  main secara  umum.  Peran  pemerintah  paling  menonjol  sesuungguhnya  pada  pengambilan keputusan,  mengingat  kemungkinan  akan  terjadinya  konflik  dibuatlah  peran  mediasi. Namun  yang  terjadi  dilapangan  pemerintah  desa  Kronjo  sendiri  yang  berkonflik kepentingan  denagn  LMDH  Pulo  Cangkir  kondisi  ini  menunjukan  kemitraan  yang berlangsung telah tercemar. Aktor pemerintah memiliki peran monitoring dan evaluasi, karenanya  pemerintah  sudah  seharusnya  mengedepankan  peran  tersebut  dengan menetapkan pola monitoring yang evaluasi secara jelas dan berkelanjutan. Pelaksanaan program  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  sebelumnya  hendaknya  dapat terpelihara dimonitor oleh pemerintah berikutnya. Dengan demikian tanggung rentang akan terus berjalan tanpa memperdulikan sudah berapa kali pergantian kepemimpinan berlangsung.  Berbeda  dengan  yang  ada  dilapangan  pergantian  kepemimpinan  selalu ingin mengandakan pelimpahan tanggung rentang program yang baru dengan di isi oleh pejabat yang baru, akhirnya menghambat jalinan kemitraan yang sedang berjalan.

## Rendahnya Partisipasi Masyarakat Pulo Cangkir pada Proses Kemitraan
Secara  umum  peran  masyarakat  tercermin  pada  bentuk  partisipasi  baik  pada level  formulasi,  implementasi,  monitoring  serta  evaluasi.  Dari  kegiatan  tersebut  akan terlihat tinggi dan rendahnya partisipasi yang diberikan masyarkat berdasarkan tingkat keberdayaan yang dirasakan oleh masyarakat dan kemampuan pemahaman pada setiap proses  kegiatan  berlangsung  (Sulistiyani,  2004).  Sebelum  mencapai  keberdayaan masyarakat  perlunya  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Pulo  Cangkir  untuk memfasilitasi untuk edukasi masyarakat dengan cara:
1. Memberikan  ruang    yang    lebar    kepada    masyarakat    Pulo    Cangkir    untuk menyampaikan  ide,  masukan,  kritik  dan  rasa  keberatan  kepada  LMDH  terkait pelaksanaan  kegiatan  kemitraan  yang  berlangsung  tanta  dibebani  sanksi  dan ancaman.
2. Memberikan informasi secara transparan dan aksesibel kepada masyarakat yang menyangkut aspek pembangunan dan perubahan bagi masyarakat Pulo Cangkir.
3. Kelibatan  masyarakat  dalam  berbgai  kegiatan  kemitraan  yang  dilakukan  oleh LMDH Pulo Cangkir menyangkut program pemberdayaan masyarakat.
Anggiani  and  Hikmawan,  Dinamika  Kemitraan  Antara  Perum  Perhutani  Dengan  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Dalam  Pelestarian  Hutan  Mangrove  Di  Pulo  Cangkir  Kabupaten Tangerang (2022)
Masyarakat  dalam  model  kegiatan  yang  dilakukan  tidak  lebih  dari  sekedar  objek kerjasama  antara  Perhutani  dengan  LMDH.  Untuk  itu  konsep  kemitraan  yang sesungguhnya  memberikan  peran  seimbang  antara  Perhutani,  LMDH  dan  masyarakat dalam  memberikan  ruang  untuk  berekpresi  dan  turut  serta  terhadap  proses pemberdayaan yang berlangsung. Partisipasi dapat bersifat transitif atau inisiatif, dapat juga  bermoral  dan  tidak  bermoral.  Karenanya  baik  tidaknya  partisipasi  masyarakat tergantung  pada  bagaimana  cara  menangkap  suatu  informasi  serta  bagaimana penyampaian  informasi.  Jika  penyampaian  informasi  kepada  masyarakat  kurang  baik bahkan  mengandung  narasi  negatif  maka  partisipasi  yang  terbangun  akan  kurag  baik (Muluk, 2007).
Partisipasi  masyarakat  yang  rendah  menjadi  faktor  penghambat  kemitraan sehingga berdampak kepada keseimbangan kesejahteraan antar pelaku. Jika partisipasi masyarakat  dalam  pelaksanan  kemitraan  dengan  perhutani  mampu  terjalin  secara penuh  akan  menumbuhkan  masyarakat  yang  berdaya  akan  penumbuhan  ekonomian masyarakat.  Kemudian  maju  atau  mundurnya,  hidup  atau  mati,  bergerak  atau  diam sebuah  oraganisasi  maupun  lembaga  masyarakat  akan  sangat  bergantung  kepada anggota  organisasi  yang  membantu  menjalankan  proses  administrasi  menjadi  bagian kerjasama  yang  dilakukan  oleh  dua  orang  atau  lebih  untuk  mencapai  suatu  tujuan (Marliani, 2018). Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan dan beranggapan bahwa LMDH Pulo Cangkir hanya mengikutsertakan anggotanya saja yang memiliki  hak  garap  lahan  sedangkan  mereka  hanya  menjadi  objek  pemberdayaan namun merasa tidak terberdayakan. Pengelolaan hutan bersama masyarakat sejatinya bertujuan  untuk  memberikan  akses  kepada  masyarakat  melalui  pengembangan kapasitas  untuk  memanfaatkan  sumberdaya  yang  ada  guna  memenuhi  ketersediaan kebutuhan masyarakat (Bagaskara & Tridakusumah, 2021).
Paradigma new  Public  service menunjukan service yang  dimaksud  tidak  hanya melihat apa saja pelayanan administrasi semata namun perihal apa yang negara berikan kepadaa  masyarakatnya  baik  dalam  pentuk  pelayanan  atau  bentuk  pemberdayaan masyarakat  yang  menyangkut  kesejahteraan.  Hadirnya  LMDH  sebagai  upaya  negara dalam  melayani  masyarkat-nya  untuk  berdaya  bukan  hanya  untuk  mengakses pelayanan administrasi negara saja. Kebijakan dan program yang memenuhi kebutuhan publik dapat dicapai dengan paling efektif dan bertanggung jawab melalui upaya kolektif dan  proses  kolaboratif.  Untuk  mewujudkan  visi  kolektif,  langkah  selanjutnya  adalah menetapkan  peran  tanggung  jawab  serta  mengembangkan  langkah-langkah  tindakan khusus untuk bergerak menuju tujuan yang diinginkan. Menghargai semua orang dalam hal ini warganegara bukan hanya melihat dari produktivitasnya saja, organisasi publik dan  jaringan  dimana  mereka  berpartisipasi  lebih  mungkin  berhasil  dalam  jangka panjang  jika  di  operasikan  melalui  proses  kolaborasi  dan  kepemimpinan  bersama berdasarkan rasa hormat terhadap semua orang. Mengingat Konsep new public service yang  mengedepankan service  citizen,  not  costumer mengubah  cara  pandang  terkait dengan  pelayanan  publik.  Pergeseran  cara  pandang  tersebut  berdampak  terhadap meluasnya partisipasi. Pemerintah bukan lagi produsen pelayanan melainkan menjadi
Anggiani  and  Hikmawan,  Dinamika  Kemitraan  Antara  Perum  Perhutani  Dengan  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Dalam  Pelestarian  Hutan  Mangrove  Di  Pulo  Cangkir  Kabupaten Tangerang (2022)
mitra dalam pelayanan (Denhardt & Denhardt,  2015). Adanya  partisipasi menentukan bahwasanya  tercipta  hubungan  kemitraan  antara  pemerintah  dalam  hal  ini penyelenggara  pelayanan  dengan  warga  masyarakat  sebagai  pengguna.  Dengan hubungan tersebut, memungkinkan para pihak dapat bekerja sama, selain itu akan lahir kontrol  eksternal  dari  masyarakat  terhadap  segal  proses  keberlangsungan  kemitraan antra Perhutani dangan LMDH (Noviati et al., 2014).

## KESIMPULAN
Terjadinya  Pemilihan  Kepala  Desa  Kronjo  menjadi  dinamika  tersendiri  yang mewarnai  proses  kemitraan  antara  Perhutani  dengan  LMDH  Pulo  Cangkir,  dengan bergantinya Kepala Desa mempengaruhi perubahan kebijakan yang berdampak kepada berhenti  sementaranya  pelaksanaan  kemitraan  yang  sedang  berjalan.  Pola  kemitraan yang  terjalin  antara  Perhutani  KPH  Banten  dengan  LMDH  Pulo  Cangkir  menunjukan secara linear union of partnership atau kemitraan dengan melalui gabungan pihak-pihak secara  linier,  terjadi  karena  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  organisasi  atau  lembaga maupun  pihak-pihak  yang  tergabung  untuk  melakukan  kerjasama  dengan  memiliki persamaan  secara  relatif  ditunjukan  melalui  kesamaan  berupa  tujuan,  atau  misi, besaran/volume  usaha  atau  organisasi,  status  atau  legalitas.  Dilain  sisi  partisipasi masyrakat  Pulo  Cangkir  dalam  pelaksanaan  kemitraan  ini  masih  terbilang  rendah menjadi  faktor  penghambat  pelaksanaan  kemitraan,  menjadikan  tidak adanya  kontrol eksternal  dari  masyarakat  terhadap  segala  proses  keberlangsungan  kemitraan  antra Perhutani dangan LMDH Pulo Cangkir.

## REFERENSI
Andhika, L. R. (2017). Bahaya Patronase Dan Klientelisme Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak. Kajian , 22 (3), 205–219. Awang,  S.  (2008). Panduan  Pemberdayaan Lembaga  Masyarakat Desa  Hutan  (LMDH) . Harapan Prima.
Bagaskara,  F.,  &  Tridakusumah,  A.  C.  (2021).  Dinamika  Pengelolaan  Hutan  Bersama Masyarakat (Studi Kasus Lmdh Tani Mukti Giri Jaya, Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan,  Kabupaten  Bandung). Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis , 7 (1), 805. Hidayat, E. (2020). Oligarki dalam Kekuasaan di Pilkades . Airlangga University Press.
Laswell, H. D. (1950). Power and Society . Yale University Press.
Marliani,  L.  (2018).  Definisi  Administrasi  Dalam  Berbagai  Sudut  Pandang. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh , 5 (4), 17–18. Muluk,  M.  R.  K.  (2007). Menggugat  Partisipasi  Publik  dalam  Pemerintahan  Daerah: Sebuah  Kajian  Administrasi  Publik dengan  pendekatan berpikir  sistem .  Bayumedia Publishing.
Noviati, A., Banowati, E., & Indrayati, A. (2014). Optimalisasi Peran Lembaga Masyarakat Desa  Hutan  (LMDH)  Bangun  Dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Petani  di  Desa Donorejo. Geo Image (Spatial-Ecological-Regional) , 3 (1), 1–7.
Perhutani. (2021). Perhutani Tandatangani NKK Kemitraan Kehutanan Di Tangerang . 13
Anggiani  and  Hikmawan,  Dinamika  Kemitraan  Antara  Perum  Perhutani  Dengan  Lembaga Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  Dalam  Pelestarian  Hutan  Mangrove  Di  Pulo  Cangkir  Kabupaten Tangerang (2022)
April  2021.  https://www.perhutani.co.id/perhutani-tandatangani-nkk-kemitraan- kehutanan-di-tangerang/
Prastyo,  E.,  &  Hidayat,  K.  (2016).  Pola  Kemitraan  Antara  Perum  Perhutani  Dengan Masyarakat Desa Hutan (Studi Kasus Program PKPH di Desa Kucur Dau, Kabupaten Malang). Habitat , 27 (3), 139–149.
Purmada, D. K., Wilopo, & Hakim, L. (2016). Pengelolaan Desa Wisata dalam Prespektif Community  Based  Tourism  (Studi  Kasus  pada  Desa  Wisata  Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Bisnis , 32 (2), 15– 22.
Rahmatullah.  (2012).  Model  Kemitraan  Pemerintah  Dengan  Perusahaan  Dalam Mengelola Csr: Studi Kasus Di Kota Cilegon. Sosio Informa , 17 (1), 36–47. Rahmina. (2011). Pilihan Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Mitigasi Perubahan Iklim . Kementrian Kehutanan, Indonesia.
Rizal, M. N. Z., Soeaidy, S., & Mindarti, L. I. (2017). Kemitraan Antara KPH Perhutani dan LMDH  dalam  Menjaga  Kelestarian  Hutan  (Studi  pada  Desa  Jengglungharjo Kecamatan Tanggunggunung  Kabupaten  Tulungagung ). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 2 (2), 210–216. Rosmaladewi,  O.  (2018). Manajemen Kemitraan Multistakeholder Dalam Pemberdayaan Masyarakat (1st ed.). Deepublish. Setyawan,  D.,  &  Sukman,  A.  (2020). Pengaruh Abrasi dan Akresi terhadap Keberadaan Hutan  Mangrove  di  Provinsi  Banten .  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Provinsi Banten.