## Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia Dini)

## Jennyola Savira Wowor
Fakultas Hukum Universitas Trisakti Gedung H Lantai 2 Kampus A Universitas Trisakti,Jl.Kyai Tapa, Grogol, Jakarta 1440.
Email: Jennyolasaviraa@gmail.com
Artikel info Artikel history:
Diterima 04 Mei 2021
Diterima dalam bentuk revisi 11 Mei 2021 Diterima dalam bentuk revisi 18 Mei 2021
Keywords: early age marriage; divorce.
Kata Kunci: pernikahan usia dini; perceraian.

## Abstract
The  high  number  of  early  age  or  underage  marriages  shows  that  the empowerment  of  regulations  imposed  by  the  government  is  still  low.  The social phenomenon of early marriage in Indonesia is one of the factors that often  occurs  in  Indonesia,  both  early  marriages  that  occur  in  rural  and urban  areas.  This  can  happen  because  of  the  simplicity  of  the  people's mindset  so  that  this  problem  will  occur  continuously.  In  addition,  several supporting  factors  such  as  education,  economy,  social  and  culture  are  very influential  with  early  childhood  marriages.  The  phenomenon  of  early marriage  will  have  several  impacts  that  will  be  felt  by  those  who  do  it  and the families who marry them. Viewed psychologically, early marriage is not good  to  do  because  it  will  affect  the  mindset  and  behavior  of  this  young couple.  Their  emotional  condition,  which  is  considered  to  be  still  unstable, will have an impact on quarrels and lead to divorce in the household. Apart from  divorce,  young  married  couples  will  also  experience  a  high  risk  of maternal and infant mortality. This paper is made with the aim of providing knowledge or information regarding the impacts that will be caused by early marriage.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pengetahuan  atau  informasi terkait  apa  saja  dampak  yang  akan  ditimbulkan  oleh  pernikahan  usia  dini tingginya  angka  pernikahan  usia  dini  atau  dibawah  umur  menunjukkan bahwa  pemberdayaan  tentang  peraturan  yang  diberlakukan  oleh  pemerintah masih  rendah.  Fenomena  sosial  mengenai  pernikahan  dini  di  Indonesia merupakan salah satu faktor yang sering terjadi di tanah air, baik pernikahan dini yang terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini dapat terjadi karena kesederhanaan  pola  pikir  masyarakat  sehingga  masalah  ini  akan  terjadi secara  terus  menerus.  Selain  itu,  beberapa  faktor  pendukung  seperti pendidikan,  ekonomi,  sosial  dan  budaya  sangat  berpengaruh  dengan dilakukannya  pernikahan  usia  dini.  Fenomena  pernikahan  usia  dini  akan menimbulkan  beberapa  dampak  yang  akan  dirasakan  oleh  mereka  yang melakukannya  serta  keluarga  yang  menikahkannya.  Dilihat  secara psikologis,  pernikahan  dini  tidak  baik  untuk  dilakukan  karena  akan mempengaruhi  pola  pikir  serta  tingkah  laku  pasangan  muda  mudi  ini. Kondisi  emosional  mereka  yang  dinilai  masih  labil  akan  berdampak  pada pertengkaran  dan  berujung  dengan  perceraian  dalam  rumah  tangga.  selain perceraian,  pasangan  pernikahan  usia  muda  juga  akan  mengalami  resiko kematian ibu dan bayi yang cukup tinggi.
Coresponden author: Jennyola Savira Wowor Email: Jennyolasaviraa@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2021

## Jurnal Indonesia Sosial Sains
Vol. 2, No. 5, Mei 2021 E-ISSN:2723 – 6595
http://jiss.publikasiindonesia.id/
P-ISSN:2723 – 6692

## Pendahuluan
Hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang penting bagi pemenuhan  kebutuhan  biologis  manusia,  hal  ini  dikarenakan  manusia  dalam  proses kehidupannya pasti membutuhkan pasangan hidup untuk mendapat keturunan sesuai dengan apa yang diinginkan (Chandrasari, 2009).
Pada  dasarnya,  keluarga  dibentuk  guna  menciptakan  kehidupan  yang  bahagia  agar dapat  menampung  rasa  kasih  sayang  dan  cinta  kepada  satu  sama  lain.  Untuk  membentuk suatu keluarga, dibutuhkan proses pernikahan yang menyatukan mereka. Perkawinan/Pernikahan  merupakan  sebuah  kegiatan  yang  sakral,  sehingga  dibutuhkan persiapan  yang  cukup  matang  dari  pasangan  yang  akan  menjalaninya.  Persiapan  yang dilakukan  mulai  dari  mental,  fisik,  ekonomi  dan  kebutuhan  lain  yang  akan  mencukupi kehidupannya  setelah  menikah  nanti.  Namun,  yang  menjadi  faktor  utama  dari  persiapan- persiapan tersebut adalah usia perkawinan itu sendiri (Yulianti, 2010).
Bagi  mereka  yang  belum  mencapai  usia  21  tahun  apabila  telah  melangsungkan perkawinan  ,maka  orang  tersebut  dianggap  telah  dewasa  dan  cakap  oleh  Undang-undang. Batas  usia  untuk  melangsungkan  perkawinan    yang  diatur  dalam  kuhperdata  yaitu  pria  (18 tahun) dan wanita (15 tahun) hal ini diatur dalam Pasal 29 Kuhperdata (Olivia, 2015). Setelah melihat banyaknya pernikahan usia dini di Indonesia, akhirnya pemerintah pada oktober 2019 telah mengesahkan UU No 16 tahun 2019 yang isinya membahas tentang perubahan UU No 1  Tahun  1974  tentang  perkawinan,    hasil  dari  revisinya  memuat    sepakat  mengganti  batas usia  minimal  perempuan  dan  laki  laki  menikah  menjadi  19  tahun  (Syukron,  2020).  Namun demikian  usia-usia  tersebut  masih  tergolong  remaja,dan  remaja  pun  tergolong  masa  transisi yaitu  peralihan  dari  anak-anak  menuju  masa  dewasa.  Pernikaha  n  dini  saat  ini  menjadi perhatian  seluruh  kalangan  di  negara-negara  berkembang,  Indonesia  salah  satunya  (Salmah, 2017).
Dilihat  dari  umur  wanita  yang  melakukan  perkawinan  dini  umumnya  kurang  dari  17 tahun, Rata-rata usia kawin bisa menjadi penentu atau mencerminkan keadaan sosial ekonomi di daerah itu sendiri. Banyak jumlah perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan memilih untuk menikah alih-alih mengisi waktu luang mereka dan kepercayaan bahwa rezeki akan  datang  dengan  sendirinya  jika  sudah  membangun  hubungan  rumah  tangga.  Untuk  itu untuk  melangsungkan  perkawinan  dalam  usia  yang  belum  mencapai  21  tahun  harus dipersiapkan  baik  mental  dan  juga  fisik  serta  banyak  hal  untuk  menghindari  hal-hal  yang tidak diinginkan salah satunya yaitu perceraian (Suhaili, 2018).
Perceraian adalah putusnya perkawinan yang bersifat tetap yang dilakukan oleh suami isteri berdasarkan alasan- alasan yang ditentukan dalam Undang-undang. Putusnya perceraian harus didaftarkan pada pegawai pencatatan sipil ditempat perkawinan tersebut dilangsungkan (Undang  Undang  Perkawinan,  2004).  Mengenai  perkawinan  yang  dilangsungkan  di  luar negeri,  pendaftaran  harus  dilakukan  pada  pegawai  pencatatan  sipil  di  Jakarta,  pendaftaran harus  dilakukan  dalam  waktu  enam  bulan  setelah  hari  tanggal  putusan  hakim.  Jikalau pendaftaran  dalam  waktu  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-undang  ini  dilalaikan,putusan perceraian kehilangan kekuatannya  yang berarti menurut Undang-undang perkawinan masih tetap berlangsung (Telaumbanua, 2019).

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  guna  memahami  objek  dari  penulisan  ini dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode  normatif  dan  Studi  Kepustakaan  dengan melakukan penelusuran literatur atau data-data maupun buku-buku yang di kumpulkan, serta Metode  pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  berbentuk  Deskriptif  yaitu  metode penelitian dimaksudkan untuk  mendapatkan saran-saran mengenai  apa  yang harus dilakukan untuk  mengatasi  masalah  tertentu,  dengan  metode  ini  maka  data-data  yang  dipakai  dalam penulisan ini adalah data sekunder (Anggito & Setiawan, 2018).

## Hasil dan Pembahasan
1) Alasan-alasan  untuk  menuntut  perceraian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  209 Kuhperdata , yaitu :
a. Perzinahan atau overspel
Perzinahan terjadi apabila seseorang yang terikat dalam suatu perkawinan melakukan hubungan  seksual  dengan  orang  lain,  hal  tersebut  terjadi  baik  yang  dilakukan  pihak  suami maupun  oleh  pihak  isteri.  Perzinahan  cukup  dibuktikan  dengan  adanya  persangkaan  bahwa hal  itu  telah  dilakukan  oleh  suami  atau  isteri  yang  bersangkutan.  Hakim  tidaklah  mungkin atau sulit untuk membuktikan bahwa perzinahan tersebut sesuai dengan kenyataab bahwa hal itu  telah  terjadi.  Pezinahan  tidak  ada  atau  tidak  akan  terjadi  tanpa  adanya  kesadaran  pada salah seorang  atau kedua suami isteri  yang melakukan perzinahan tersebut.  Perzinahan sulit untuk  dibuktikan.  Oleh  karena  itu  Yurisprudensi  berpendirian  bahwa  perzinahan  dapat dibuktikan  melalui  dengan  persangkaan-persangkaan.  Jika  suami  terbukti  telah  melakukan perbuatan perzinahan dan bersalah maka isteri dapat menuntut tunjangan nafkah biaya hidup yang  tetap  kepada  suami,  namun  jika  isteri  juga  bersalah  dan  melakukan  perzinahan  maka isteri tidak dapat menuntut tunjangan dari suaminya apabila mereka bercerai.
b. Meninggalkan tempat kediaman bersama secara tidak sah Maksud  dari  meninggalkan  tempat  kediaman  suami  istri  ialah  meninggalkan  tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah selama 5 tahun atau lebih.
c. Hukuman pidana selama 4 tahun atau lebih
Hukuman pidana dapat dijadikan alasan untuk dapat menuntut perceraian. Apabila terhadap  suami  atau  isteri  oleh  hakim  dijatuhi  hukuman  4  tahun  atau  lebih,  maka  hal  ini merupakan  alasan  bagi  pihak  yang  lain  yang  tidak  dihukum  untuk  menuntut  perceraian. Jika  hal  itu  merupakan  kejahatan  yang  dilakukan  sebelum  suami  isteri  melangsungkan perkawinan, maka hal itu bukan merupakan suatu alasan untuk menuntut perceraian.
d. Penganiayaan berat
Suatu  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  satu  terhadap  pihak  yang  lain, yang menyebabkan timbulnya akibat  yang membahayakan terhadap jiwa seseorang maka hal  ini  dapat  dijadikan  sebagai  alasan  untuk  menuntut  perceraian.  Hak  untuk  menuntut perceraian bisa menjadi gugur jika antara suami dan isteri terdapat suatu perdamaian Pasal (216 Kuhperdata). Dapat dianggap telah terjadi perdamaian dalam hal sebagai berikut :
1. Jika  isteri  meninggalkan  tempat  kediaman  bersama  atas  izin  hakim,  kemudian  secara sukarela isteri kembali hidup bersama dengan suami, maka hal ini tersebut dianggap telah terjadi perdamaian antara suami-isteri tersebut.
2. Dalam hal meninggalkan tempat kediaman bersama, kemudian suami-isteri tersebut telah kembali  hidup  dalam  satu  rumah  kediaman  bersama,  maka  hal  itu  dianggap  telah  terjadi perdamaian ( pasal 218 Kuhperdata)
3. Dalam hal telah dijatuhkan hukuman atas dasar perzinahan atau dijatuhi hukuman 4 tahun atau lebih, jika hukuman itu dilakukan setelah lampau 6 bulan mulai saat hukuman pidana itu  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  baru  gugatan  diajukan,  maka  hak  untuk menuntut perceraian menjadi gugur.
Adapun  ada  juga  Alasan-alasan  yang  dapat  dijadikan  dasar  untuk  perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , yaitu:
a. salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi,  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
c. salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara  lima  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat setelah perkawinan berlangsung;
d. salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan terhadap pihak yang lain;
e. salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  mengakibatkan  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
f. antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

## 2) Akibat hukum dari Perceraian
a) Akibat hukum perceraian terhadap perkawinan
Akibatnya  yaitu  bahwa  perkawinan  tersebut  menjadi  putus  (Pasal  199  kuhperdata).
Perkawinan  adalah  bubar  karena  perceraian  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  dalam bagian ketiga bab X yang berjudul tentang bubarnya perkawinan.
b) Terhadap harta kekayaan
Apabila  tidak  terjadi  perjanjian  kawin,  dalam  arti  suami  isteri  sebelum  perkawinan tidak  mengadakan  perjanjian  perkawinan  maka  harta  campuran  yang  diatur  dalam  pasal 119 Kuhperdata demi hukum menjadi bubar dan harta campuran tersebut haruslah terbagi ( Pasal 126 Kuhperdata).
c) Terhadap suami isteri
Suami  atau  isteri  yang  gugatannya  dikabulkan  tetap  mempunyai  hak-hak  yang diperoleh berdasarkan perjanjian dengan isteri atau suaminya (Pasal 222 Kuhperdata). Suami atau  isteri  yang  dikalahkan  perkaranya  akan  kehilangan  hak-hak  tersebut  (Pasal  223 Kuhperdata).
Suami  wajib  memberikan  nafkah,  dalam  hal  isteri  ia  juga  wajib  memberikan  nafkah, jika  suami  tidak  mempunyai  penghasilan  yang  cukup,  suami  wajib  untuk  melindungi  pihak isteri. Kewajiban ini setelah putusan perceraian diucapkan berubah menjadi kewajiban untuk memberikan  nafkah  penghidupan  kepada  isterinya  yang  gugatannya  dikabulkan  oleh pengadilan.  Jumlah  nafkah  harus  ditentukan  dengan  memperhatikan  penghasilan  dan
kekayaan dari pihak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah.
Dalam hal ini tiap-tiap pihak  yang bersangkutan  berhak untuk  mengadakan perjanjian mengenai nafkah tersebut atau nafkah yang ditentukan oleh hakim berikutnya. Perjanjian ini mempunyai  kekuatan  seperti  keputusan  pengadilan.  Dalam  hal  para  pihak  tidak  dapat menghapuskan  tentang  kewajiban  pemberian  nafkah,  para  pihak  hanya  dapat  merubah kewajiban untuk memberikan nafkah. Kewajiban untuk memberikan nafkah tersebut berakhir jika suami atau isteri yang berkewajiban untuk memberikan nafkah tersebut meninggal dunia. d) Akibat perceraian terhadap anak-anak
Sebagai  akibat  perceraian terhadap  anak-anak  yang dilahirkan  antara lain ialah bahwa kekuasaan  orang  tua  atas  anak  yang  masih  dibawah  umur  berakhir.  Oleh  pengadilan  harus ditentukan  siapa  diantara  suami  isteri  harus  diangkat  sebagai  wali  dari  anak-anak  mereka dengan  terlebih  dahulu  mendengar  dari  keluarga  sedarah  dan  semenda  untuk  dimintai pertimbangan  atau  nasehatnya.  Dalam  hal  ini  pengadilan  harus  terlebih  dahulu memperhatikan  putusan-putusan  yang  pernah  dijatuhkan  mengenai  kekuasaan  orang  tua tersebut (Pasal 229 Kuhperdata).
Pasal  tersebut  menentukan  bahwa  setelah  perceraian  diperintahkan,  dan  setelah mendengar  atau  memanggil  dengan  sah  akan  kedua  dan  sekalian  keluarga  sedara  dan semenda  dari  anak-anak  yang  belum  dewasa.  Pengadilan  negeri  menetapkan  terhadap  tiap anak-anak  siapakah  dari  kedua  orang  tua  itu,  kecuali  sekiranya  keduanya  telah  dibebaskan atau  dipecat  dari  kekuasaan  orang  tua  mereka,  harus  melakukan  perwalian  atas  anak  anak tersebut  dengan  mengindahkan  keputusan-keputusan  hakim  yang  dulu-dulu  dengan  mana mereka kiranya pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.
Penetapan itu berlaku setelah hari keputusan perceraian memperoleh kekuatan mutlak, sebelum  itu  pemberitahuan  tidak  usah  dilakukan  dan  perlawanan  atau  permintaan  banding tidak boleh di majukan.
Dampak dari perkawinan dibawah umur
1) Dampak bagi Suami-Istri
Terjadinya perselisihan antara suami istri karena sifat egois yang cenderung tinggi, tidak adanya kesinambungan dalam menjalankan hubungan rumah tangga karena minimnya pengetahuan tentang kehidupan pernikahan, kurangnya kesadaran akan hak dan kewajiban baru yang melekat setelah menjadi suami-istri.
2) Dampak biologis
Anak  secara  biologis  alat-alat  reproduksinya  masih  dalam  proses  menuju  kematangan sehingga  belum  siap  untuk  melakukan  hubungan  seks  dengan  lawan  jenisnya,  apalagi  jika sampai  hamil  kemudian  melahirkan.  Jika  dipaksakan  justru  akan  terjadi  trauma,  perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakanorgan reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.
3) Dampak Psikis
Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak
untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.
4) Dampak sosial
Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang  bias  gender,  yang  menempatkan  perempuan  pada  posisi  yang  rendah  dan  hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun  termasuk  agama  Islam  yang  sangat  menghormati  perempuan.  Dan  juga  Kondisi  ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

## 5) Dampak Ekonomi
Dampak  Ekonomi  Pernikahan  usia  dini  tanpa  disadari  merupakan  penyebab  adanya ‘siklus  kemiskinan’  dalam  keluarga.  Hal  tersebut  dapat  terjadi  dikarenakan,  anak  yang melakukan  pernikahan  dini  umumnya  belum  mapan  atau  tidak  bisa  mendapatkan  pekerjaan selayaknya  orang  dewasa.  Karena,  dengan  menikah  di  usia  muda  maka  mereka  akan dikeluarkan  dari  sekolah  dan  terpaksa  menjadi  ibu  rumah  tangga  dan  terisolasi,  sehingga mereka cenderung masih menjadi tanggungan bagi keluarganya.

## Kesimpulan
Perkawinan  dibawah  umur  sangat  rentan  akan  Perceraian  dikarenakan  banyak  yang belum  siap  mulai  dari,  mental,  fisik,  ekonomi  dan  kebutuhan  lain  yang  akan  mencukupi kehidupannya  setelah  menikah  nanti.  Walaupun  berdasarkan  Kuhperdata  sudah  ditentukan batas usia untuk melangsungkan perkawinan dan usia dibawah 21 tahun yang sudah menikah dianggap  sebagai  dewasa.  Tetap  saja  banyak  resiko  ataupun  kerugian  yang  timbul  dari perkawinan  usia  dini  atau  dibawah  umur  baik  dari  dampak  yang  diterima  secara  individu maupun dampak pada lingkungan sosial.
Usia  perkawinan  yang  terlalu  muda  dapat  mengakibatkan  meningkatnya  kasus perceraian  dikarenakan  kurangnya  kesadaran  untuk  bertanggung  jawab  dalam  kehidupan berumah  tangga  bagi  suami  isteri.  Kebijakan  pemerintah  dalam  menetapkan  batas  minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental. Banyak dampak  yang  ditimbulkan  akibat  terjadinya  perkawinan  usia  dini  atau  dibawah  umur,  mulai dari  masalah  kesehatan  reproduksi  perempuan,  sering  kali  membahayakan  terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema sosial, dan lain-lain.

## Bibliografi
Anggito,  A.,  &  Setiawan,  J.  (2018). Metodologi  penelitian  kualitatif . CV  Jejak  (Jejak Publisher).
Chandrasari,  R.  E.  (2009). Hubungan  antara  kualitas  komunikasi  seksual  dengan  kepuasan pernikahan . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Olivia,  F.  (2015). Batasan  Umur  dalam  Perkawinan  Berdasarkan  Hukum . Lex  Jurnalica , 12 (3), 147974.
Salmah,  S.  (2017). Pernikahan  dini  ditinjau  dari  sudut  pandang  sosial  dan  pendidikan . Al- Hiwar: Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah , 4 (6).
Suhaili, A. (2018). Relevansi Batas Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah . Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist , 1 (1), 92–120.
Syukron, S. (2020). Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Perspektif Maslahah . IAIN Purwokerto.
Telaumbanua,  D.  (2019). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun T974 tentang Perkawinan .
Undang Undang Perkawinan. (2004). Undang-undang perkawinan . Pustaka Widyatama.
Yulianti,  R.  (2010). Dampak  yang  ditimbulkan  akibat  perkawinan  usia  dini . Pamator Journal , 3 (1).