## ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH DI KOTA JAMBI
Rahayu 1) , Salman Jumaili 2), Kamadie Sumanda S 3)
1,2,3) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi
rahayu-fe@unja.ac.id ;

## ABSTRACT
This study aims to  analyze the potential of local taxes in  Jambi City. This research is a kind  of quantitative descriptive  research  by  explaining  and  analyzing  the  data  that  has  been  obtained.  The  data  used  is  data  on  the Jambi  City  Gross  Regional  Domestic  Product  (GRDP)  from  2012-2016.  The  results  showed  that  the  GRDP  of Jambi City increased every year, and all sectors also experienced an increase except the mining sector. The highest GRDP  is  in  the  free  and  retail  trade  category,  while  the  lowest  GRDP  is  in  the  category  of  electricity  and  gas procurement. The results of the Klassen Typology Analysis show that GRDP is grouped into 2 (two) sectors, namely the leading sector and underdeveloped sector. Sectors included in  the underdeveloped sector are the Agriculture, Forestry,  Fisheries  and  Mining  and  Excavation  sectors.  While  other  sectors  are  included  in  the  leading  sector. Jambi  City  regional  taxes  always  increase  each  year  based  on  2012-2016  tax  revenue  data.  The  highest  tax  is obtained from street lighting tax, BPHTB, and restaurant tax.
Keywords: Local Tax, PDRB, Potency.

## ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis adanya potensi pajak daerah di Kota Jambi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan  menjelaskan dan  menganalisis data-data  yang telah diperoleh.  Untuk melakukan penelitian  ini, digunakan  data Produk Domestik  Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi dari tahun 2012- 2016.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  PDRB  Kota  Jambi  mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya,  dan  semua sektor juga  mengalami kenaikan kecuali  sektor pertambangan. PDRB tertinggi  berada pada kategori perdagangan bebas  dan  eceran,  sedangkan  PDRB  terendah  berada  pada  kategori  pengadaan  listrik  dan  gas.  Hasil  Analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa PDRB terkelompok menjadi 2 (dua) sektor, yaitu sektor unggulan dan sektor terbelakang.  Sektor  yang  termasuk  dalam  sektor terbelakang  adalah  sektor  Pertanian,  Kehutanan,  Perikanan  serta sektor Pertambangan dan Penggalian. Sedangkan sektor yang lain masuk dalam sektor unggulan. Pajak daerah Kota Jambi  selalu  mengalami kenaikan tiap tahunnya  berdasarkan pada data penerimaan pajak tahun 2012-2016. Pajak tertinggi diperoleh dari pajak penerangan jalan, BPHTB, dan pajak restoran.
Kata kunci : Pajak Daerah, PDRB, Potensi.
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pelaksanaan    otonomi    daerah    yang  diterapkan oleh  pemerintah    berdasarkan Undang-Undang  Nomor 33  Tahun  2004  menyatakan  bahwa  yang        merupakan sumber-sumber  penerimaan  daerah  adalah  penerimaan yang  diterima  daerah  dari  pendapatan  asli  daerah, transfer  dana  dari  pemerintah  pusat,  transfer  dana  dari pemerintah  provinsi  dan  lain-lain.  Penerimaan  yang berasal  dari  daerah  sendiri  berupa  Pendapatan  Asli Daerah terdiri  dari: (1) pajak  yang diterima daerah, (2) retribusi  yang  dipungut  oleh  daerah,  (3)  keuntungan yang  diperoleh oleh  perusahaan  milik daerah  dan  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah    yang    dipisahkan,  (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  telah diatur dengan jelas pada pasal 1 UU No 33 Tahun 2004. Keseluruhan  dana  yang  diterima  oleh  daerah  yang berasal dari sumber-sumber pengelolaan mandiri daerah disebut  sebagai  PAD.  Bentuk  sumber  pengelolaan mandiri  tersebut  antara  lain    hasil  retribusi  daerah, pajak-pajak yang diterima daerah sesuai kewenangannya,  dana  yang  berasal  dari  pinjaman (apabila  dianggap  perlu  oleh  daerah),  dan  sumber pendapatan lain seperti hibah.  Dana yang diperoleh dari pengelolaan  mandiri  daerah  yang  disebut  PAD  ini merupakan  salah  satu  komponen  penerimaan  dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Dalam rangka meningkatkan PAD maka ditetapkanlah  peraturan  mengenai  penerimaan  daerah yang diperoleh dari sumber Pajak dan Retribusi Daerah. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28  Tahun  2009.  Berdasarkan  pada  UU  tersebut,  yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak  perorangan  atau  badan  usaha  kepada  daerahnya yang  berdasarkan  Undang  –  undang  dengan  sifat  dapat dipaksakan, yang digunakan oleh daerah untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat, dengan tidak memberikan  imbalan  langsung  kepada  wajib  pajak tersebut.
Pajak  yang  dipungut  tersebut  merupakan  dana yang  dikelola  oleh  daerah  untuk  meningkatkan pendapatan  daerah.  Pajak  tersebut  dikelompokkan menjadi  pajak  propinsi  dan  pajak  kabupaten.  Dengan adanya peningkatan penerimaan negara dari pajak, akan berdampak  pada  meningkatnya  pembiayaan  yang dikeluarkan  oleh  daerah  untuk  membiayai  kegiatan- kegiatan  daerah  dengan  tetap  pada  satu  tujuan  yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Kontribusi    penerimaan  pajak terhadap penerimaan Negara diharapkan semakin meningkatkan  dari  tahun  ke  tahun.  Salah  satu  upaya dalam  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  adalah memberikan      pelayanan      yang  baik  kepada  wajib pajak.  Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  pelayanan diharapkan  dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak  sebagai  pelanggan  sehingga  meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.
Propinsi Jambi merupakan bagian dari pemerintahan  di  Indonesia.  Provinsi  Jambi  serta
Kabupaten  Kota  di  bawahnya  juga  melakukan pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk pajak dan  menyalurkannya  kembali  ke  masyarakat  salah satunya untuk meningkatkan pelayanan publik.
Salah  satu  pemerintah  daerah  yang  terdapat  di Provinsi  Jambi  adalah  Kota  Jambi.  Kota  Jambi merupakan Kota yang pertama kali dibentuk di Propinsi Jambi. Kota Jambi juga merupakan pusat bisnis terbesar di  Provinsi  Jambi.  Pengelolaan  pajak  daerah  yang  baik sangat  diharapkan  masyarakat  agar  potensi  pajak  yang dimiliki  dapat  dianalisis  dan  dikelola  dengan  baik  dan memberikan dampak kepada masyarakat.
Penerimaan  pendapatan  Kota  Jambi  dari  Pajak daerah  masih  belum  mencapai  hasil  yang  maksimal. Pada  tahun  2016,  anggaran  dan  realisasi  pajak  terlihat pada tabel di bawah ini:

## Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2016 dan 2015
Berdasarkan  pada  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa secara  keseluruhan  total  realisasi  Pendapatan  Pajak Daerah  2016  hanya  sebesar  84,77%.  Secara  rinci terlihat  bahwa  masih  terdapat  pajak-pajak  yang  belum mencapai  target  yang  telah  dianggarkan.  Berdasarkan data tersebut, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait  dengan  potensi  yang  dimiliki  oleh  Kota  Jambi, hingga  menghitung potensi pajak daerah  yang dimiliki serta  menentukan  strategi  dalam  mengelola  pajak daerah  sehingga  dapat  memperoleh  hasil  yang maksimal.  Dalam  rangka  meningkatkan  potensi  pajak di  Kota  Jambi  tersebut,  maka  dilakukan  penelitian dengan judul  “ANALISIS  POTENSI  PAJAK DAERAH DI KOTA JAMBI”.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  dapat dirumuskan  masalah  penelitian  pada  penelitian  ini sebagai berikut:
1.  Bagaimana  potensi  pendapatan  daerah  di  Kota Jambi?
2.  Bagaimana pengelompokan sektor-sektor pendapatan  yang  ada  di  Kota  Jambi  berdasarkan pada Analisis Tipologi Klassen?
3.  Bagaimana  penerimaan  daerah  dari  sektor  pajak Kota  Jambi  berdasarkan  pada  laporan  hasil  audit BPK?
NO URAIAN ANGGARAN REALISASI % REALISASI 2015 PENDAPATAN PAJAK DAERAH 187.252.000.000 158.740.884.099 84,77 147.889.448.423 1 Pajak Hotel 10.500.000.000 9.559.528.743 91,04 6.929.780.174 2 Pajak Restoran 19.250.000.000 20.746.469.310 107,77 16.743.102.485 3 Pajak Hiburan 7.500.000.000 7.673.051.524 102,31 6.119.125.119 4 Pajak Reklame 10.000.000.000 8.475.131.873 84,75 6.000.440.224 5 Pajak Penerangan Jalan 61.100.000.000 53.976.543.388 88,34 52.228.706.863 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 250.000.000 168.565.000 67,43 189.350.000 7 Pajak Parkir 3.500.000.000 3.206.248.195 91,61 2.179.089.556 8 Pajak Air Tanah 130.000.000 184.155.167 141,66 135.932.612 9 Pajak Sarang Burung Walet 22.000.000 - 0,00 - 10 Pajak Bumi dan Bangunan 30.000.000.000 18.179.644.803 60,60 19.628.912.994 11 BPHTB 45.000.000.000 36.571.546.096 81,27 37.735.008.396
2.   TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1.   Tinjauan Pustaka
2.1.1. Pengertian Pajak
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH” (dalam Mardiasmo: 2011) :
“Pajak  merupakan  iuran  yang  dibayarkan  oleh rakyat    kepada  Negara  dengan  berdasarkan  kepada Undang-undang.  Pemungutan  ini  bersifat dapat dipaksakan  oleh  pemerintah  dengan  tidak  memberikan imbalan jasa atas pembayaran oleh masyarakat tersebut (tidak adanya kontra prestasi langsung).”
Sedangkan   menurut  P.  J.   A.    Andriani  (dalam Waluyo, ,2009)
“Pajak  merupakan  iuran  dari  masyarakat  kepada Pemerintah  Indonesia  Negara  (dengan  sifat  dapat dipaksakan)  serta  terutang  kepada  pihak-pihak  yang wajib  membayarnya  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dengan  tidak  memberikan imbalan langsung tapi ditunjukkan dengan pembiayaan untuk  membiayai  seluruh  pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat umum.

## 2.1.2. Pajak Daerah
Pajak  daerah  yang  merupakan  salah  satu  jenis pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah,  merupakan kontribusi  yang  diberikan  oleh  wajib  pajak  pribadi maupun  badan  usaha  kepada  daerahnya  dengan berdasarkan  pada  undang-undang  dengan  sifat  yang dapat  dipaksakan  tanpa  memberikan  imbalan  langsung atas  kontribusinya  tersebut.  Pajak  yang  dibayarkan akan digunakan untuk membiayai pembelanjaan daerah dengan  tujuan  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  di daerahnya.
Jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:
1. Pajak Hotel;
Yang  dimaksud  dengan  hotel  adalah  penyedia yang memberikan fasilitas berupa tempat penginapan  dengan  meminta  bayaran  atas  jasa yang  diberikannya  tersebut.  Usaha  penginapan lain  yang  termasuk  dalam  kategori  hotel  adalah rumah kos-kos-an yang memiliki kamar lebih dari 10  (sepuluh),  motel,  wisma  pariwisata,  atau losmen.
Penyedia  jasa  yang  menyediakan  jasa  tersebut  di atas  akan  dikenakan  pajak  hotel  atas  pelayanan yang diberikannya.
2. Pajak Restoran; Pajak   Restoran   merupakan pajak  yang dipungut kepada  pihak  yang  menyediakan  jasa  untuk menyediakan  makanan/minuman  kepada  pihak lain.  Penyediaan  tersebut  akan  dipungut  bayaran oleh  pihak  penyedia.  Yang  masuk  kategori restoran  diantaranya  adalah  kantin,  warung,  cafe, katering/boga,  serta  rumah  makan  dan  jenis lainnya yang memberikan layanan yang sama.
3. Pajak Hiburan; Pajak    ini  dikenakan  atas  semua  bentuk  hiburan yang  diberikan  kepada  masyarakat  dengan mengambil  bayaran  atas  hiburan  yang  diberikan tersebut.  Hiburan  yang  diberikan  bisa  dalam bentuk  pertunjukan  musik,  hiburan  pasar  malam dan sejenis lainnya.
4. Pajak Reklame;
Pajak  yang  dibayarkan  atas  kegiatan  ini  adalah adanya kegiatan dalam rangak untuk memperkenalkan  sesuatu  hal,  mengajak  atau mempromosikan suatu barang dengan tujuan agar orang  lain  tertarik  untuk  mengikuti  apa  yang tertera  pada  ajakan  tersebut.  Kegiatan  ini  disebut reklame dan pajak yang terutangnya disebut pajak reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan; Pajak        ini  dikenakan  atas  adanya  penggunaan watt  listrik  untuk  menerangi  jalan,  baik  buatan sendiri atau berasal dari sumber lainnya.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Kegiatan  untuk  melakukan  pengambilan  sumber alam  berupa  mineral  tetapi  bukan  logam  atau batuan  akan  dikenakan  Pajak  Mineral    Bukan Logam    dan    Batuan.  Namun  berdasarkan peraturan  per  undang-undang,  sejak  2017, pemerintah Kota Jambi dilarang untuk melakukan pungutan atas pajak ini.
7. Pajak Parkir; Penyelenggaraan  parkir  dengan  menggunakan badan  jalan  daerah  akan  dikenakan  tarif  pajak parkir.  Pengenaan  ini  dikenakan  untuk  kegiatan penitipan  kendaraan  bermotor  yang  melakukan pemungutan kepada pemakai.
8. Pajak Air Tanah; Pajak ini adalah pengenaan pajak atas diambilnya manfaat air tanah oleh pihak tertentu.
9. Pajak Sarang Burung Walet. Pajak      ini  dikenakan  untuk  kegiatan  yang dilakukan dengan melakukan pengambilan sarang burung walet.

## 2.1.3. Analisis Potensi Pendapatan Pajak Daerah

## 1.   Potensi Pendapatan
Potensi  adalah  sesuatu  yang  sebenarnya  sudah ada,  hanya  belum  didapat  atau  diperoleh  di  tangan. Untuk  mendapatkan  atau  memperolehnya  diperlukan upaya-upaya  tertentu,  misalnya  untuk  potensi  sumber daya  alam  tambang  perlu  upaya  eksplorasi  dan eksploitasi,  untuk  potensi  pajak  perlu  dilakukan  upaya pajak  ( tax  effor ).  Karena  potensi  tersebut  sifatnya masih tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan  yang  ada.  Analisis  potensi  pendapatan bersifat  luas  sebab  banyak  faktor  yang  harus diidentifikasi  terkait  dengan  pendapatan.  Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan merupakan  bagian  dari  upaya  mengenali  potensi pendapatan. Bagi manajer publik, kemampuan mengenali  potensi  pendapatan  dan  memanfaatkannya secara optimal merupakan hal penting yang
menunjukkan kapasitas enterpreneurship mereka dalam mengelola  organisasi  sektor  publik. Osborne dan Gaebler menyatakan pentingnya menumbuhkan pemerintahan  wirausaha  membelanjakan  anggaran (earning  rather  than  spending) .  Menumbuhkan birokrasi  wirausaha  ini  merupakan  tantangan  bagi manajer  publik,  terutama  kepala  daerah  pejabat  terkait di lingkungan pemerintahan daerah. (Mahmudi, 2010).
Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pimpinan daerah  untuk  memahami  dan  mengenal  potensi pendapatan  daerahnya  adalah  dengan  melakukan perhitungan  penggalian  informasi  terkait  Produk Domestik Bruto (PDB). (Mahmudi, 2010).

## 2.   Pemetaan Potensi Pendapatan
Tingkat  perekonomian  daerah  memiliki  sumber dan hasil yang berbeda-beda, hal ini tergantung kepada potensi  yang  dimiliki  oleh  daerah  tersebut.  Perbedaan salah  satunya  bisa  terjadi  karena  kondisi  demografi, sosial  budaya,  faktor  ekonomi  maupun  faktor-faktor lainnya. Potensi-potensi ini harus dapat dikelola dengan baik  oleh  pemerintah  daerah  agar  peningkatan perekonomian  dapat  tercapai.  Namun  demikian,  tidak semua  daerah  mampu  mengelola  potensi  yang dimilikinya  dengan  baik,  sehingga  terkadang  potensi tersebut  menjadi  tidak  ter  manfaatkan  dengan  baik, bahkan  terkadang  malah  menjadi  beban  di  daerah tersebut.  Salah  satu  yang  menjadi  penyebab  adalah keterbatasan  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk mengelola  potensi  daerah  tersebut.  Potensi  daerah secara  garis  besarnya  dapat  digolongkan  menjadi: (Mahmudi, 2010)
1. Daerah dengan potensi dan kemampuan mengelola potensi daerahnya yang tinggi.
2. Daerah  dengan  potensi  daerah  yang  tinggi  tetapi kemampuan  untuk  mengelola  potensi  tersebut rendah.
3. Daerah dengan potensi daerah  yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola yang tinggi.
4. Daerah  dengan  potensi  daerah  yang  rendah  dan kemampuan mengelola potensinya juga rendah.
Pengelompokan  potensi  pendapatan  daerah  dan kemampuan  untuk  mengelola  potensi  tersebut  dapat terlihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 1. Peta Potensi Daerah
Kuadran  I merupakan  kondisi  terbaik,  karena  suatu daerah  memiliki  potensi  pendapatan  yang  besar  dan pemerintah  daerah  mampu  untuk  mengelola  potensi tersebut dengan sangat baik.
Pada  kondisi  ini  yang  perlu  dilakukan  adalah  menjaga sumber  pendapatan  untuk  kesinambungan  fiskal  antar generasi.  Dengan  kemampuan  mengelola  yang  tinggi tidak  berarti  potensi  yang  ada  harus  dieksploitasi seluruhnya  saat  ini  sehingga  mengakibatkan  generasi berikutnya  tidak  lagi  menikmati  potensi  pendapatan tersebut.  Hal  ini  khususnya  terkait  dengan  potensi ekonomi  dari  sumber  daya  alam  yang  tidak  terbarui, seperti barang tambang.
Kuadran II merupakan suatu kondisi dari suatu daerah yang  memiliki  kualitas  SDM  untuk  mengelola  potensi daerah  secara  memadai,  namun  masih  belum  mampu mengelola  seluruh  potensi  pendapatan  daerah  yang sangat  tinggi.  Indonesia  secara  negara  masuk  dalam kondisi  kuadran  ini,  dan  biasanya  kondisi  ini  adalah negara-negara berkembang. Kondisi pada kuadran II ini cukup rawan karena dapat dijadikan peluang oleh pihak asing dengan kemampuan kompetensi yang lebih tinggi untuk meng-eksploitasi (memanfaatkan) potensi daerah yang tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.
Langkah  yang  paling  efektif  untuk  mengatasi kondisi  pada  kuadran  ini  adalah  perlunya  sikap patriotisme  dan  nasionalisme  ekonomi,  yaitu  motivasi pribadi  untuk  dapat  memberikan  kontribusi  dan menggunakan  potensi  daerah  untuk  meningkatkan perekonomian  daerah  sehingga  dapat  digunakan  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sehingga generasi di masa mendatang dapat menikmati hasil dari potensi daerah tersebut. Beberapa  Strategi pengelolaan yang dapat dilakukan adalah:
a. Mengelola  pendapatan  secara berkala  dan berkesinambungan.
b. Melakukan  kerjasama  dengan  pihak  ketiga  untuk mengelola sumber daya secara Bersama.
c. Joint venture dengan investor
d. Memberikan  Pendidikan  dan  pelatihan  untuk meningkatkan sumber daya manusia.
Kuadran  III merupakan  kondisi  daerah  yang  pada dasarnya  memiliki  kemampuan  mengelola  potensi daerah  yang  tinggi,  tetapi  sumber  daya  alam  dan potensi  daerahnya  cukup  rendah.  Dengan  kondisi seperti  ini,  maka  pimpinan  daerah  harus  melakukan strategi  antara  lainnya  adalah  ekstensifikasi  atau ekspansi. Contohnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak memiliki potensi hutan ataupun sumber  daya  alam  yang  tinggi,  namun  daerah  ini mampu menghasilkan banyak produk yang berasal dari sumber  tersebut.  Dengan  melakukan  strategi  yang tepat, maka sektor yang masuk dalam Kuadran III, bisa naik  mencapai  Kuadran  II  dan  bahkan  mencapai Kuadran I.
Kuadran  IV merupakan  suatu  kondisi  yang  harus dihindari  oleh  pemerintah  daerah,  dikarenakan  pada
POTENSI Kemampuan mengelola tinggi (Ekstensifikasi/Ekspansi)
Potensi rendah Kemampuan mengelola Rendah (Edukasi & Pengembangan) TINGGI RENDAH RENDAH TINGGI KEMAMPUAN MENGELOLA Potensi tinggi
Kemampuan mengelola Rendah (Intensifikasi)
Potensi tinggi Kemampuan mengelola tinggi
KUADRAN II KUADRAN I
KUADRAN IV KUADRAN III (Promosi & Ekspansi)
Potensi rendah
Ŷ SEKTOR = rata-rata sektor i r SEKTOR = laju pertumbuhan sektor i Ŷ PDRB = rata-rata PDRB r PDRB = laju pertumbuhan PDRB rata2 sektor ≥ rata2 PDRB rata2 sektor < rata2 PDRB dan dan
laju pertumbuhan sektor ≥ laju pertumbuhan PDRB laju pertumbuhan sektor ≥ laju pertumbuhan PDRB Ŷ SEKTOR ≥ Ŷ PDRB Ŷ SEKTOR < Ŷ PDRB Rata-rata kontribusi sektoral terhadap PDRB Rata-rata laju pertumbuhan sektoral r SEKTOR < r PDRB SEKTOR POTENSIAL
SEKTOR TERBELAKANG rata2 sektor ≥ rata2 PDRB rata2 sektor < rata2 PDRB dan dan laju pertumbuhan sektor < laju pertumbuhan PDRB laju pertumbuhan sektor < laju pertumbuhan PDRB r SEKTOR ≥ r PDRB SEKTOR UNGGULAN SEKTOR BERKEMBANG
kuadran  ini,  potensi  daerah  sangat  rendah  dan  upaya- upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  tidak  mampu untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian. Hal  ini  dikarenakan  pemerintah  daerah  tidak  mampu untuk  mencari  strategi  terbaik  dan  tidak  memiliki sumber daya manusia yang komepten.
Untuk memperbaiki kondisi ini, maka pemerintah harus  mencari  strategi  untuk  meningkatkan  kualitas masyarakatnya  melalui  program  pendidikan  dan pelatihan  sehingga  kualitas  dan  kuantitas  pihak  yang mengelola  potensi  pendapatan  darah  akan  meningkat. Peran  pemimpin  daerah  juga  akan  sangat  penting, karena  kepala  daerah  akan  memegang  peran  penting untuk  mengarahkan  seluruh  strategi  dan  rencana  kerja agar  seluruh  sektor  mampu  naik  tingkat  mencapai kuadaran III.

## 3.   Analisis Tipologi Klassen
Potensi daerah secara sektoral dapat dikelompokkan  atau  dipetakan  dengan  menggunakan data  PDRB.  Data  tersebut  dapat  dianalisis  dengan menggunakan  analisis  Tipologi  Klassen.  Berdasarkan pada  analisis  ini,  pengelompokan  dilakukan  dengan melihat  tingkat  pertumbuhan  dan  kontribusi  suatu sektor  terhadap  PDRB  daerah  tersebut.  Hasil  dari perhitungan  tersebut  akan  mengelompokkan  sektor- sektor menjadi 4 (empat) sektor, yaitu:
1. Sektor prima (unggulan)
Sektor  ini  merupakan  sektor  yang  paling  banyak memberikan  kontribusi  dalam  meningkatkan perekonomian  daerah,  dan  pertumbuhannya  juga paling tinggi.
2. Sektor potensial
Sektor  ini  merupakan  sektor  yang  memberikan kontribusi  tinggi  terhadap  perekonomian  suatu daerah,  tetapi  tingkat  pertumbuhannya  tidak secepat  sektor  prima  dan  terkadang  cenderung menurun.  Laju  pertumbuhannya  juga  lebih lambat.
3. Sektor berkembang
Sektor  ini  merupakan  sektor  yang  sedang mengalami  kenaikan  dan  mampu  memberikan pertumbuhan  yang  tinggi  terhadap  perekonomian daerah.  Tetapi  kontribusi  yang  diberikan  oleh sektor ini masih rendah.
4. Sektor terbelakang
Sektor  ini  merupakan  sektor  yang  ditunjukkan dengan  tingkat  pertumbuhan  yang  lambat  dan tingkat  kontribusi  yang  cukup  rendah  terhadap PDRB daerah. Sektor ini akan menjadi kelemahan bagi
daerah dalam meningkatkan perekonomiannya.
Hasil  dari  pemetaan  potensi  daerah  akan mempengaruhi  kebijakan  keuangan  yang  akan  diambil oleh  kepala  daerah.  Hal  ini  sebagai  salah  satu  upaya
untuk  meningkatkan  perekonomian  daerah.  Untuk sektor  unggulan,  maka  pemerintah  harus  dapat mempertahankan  agar  seluruh  sektor  yang  masuk dalam  kategori  ini  tetap  berada  pada  sektor  tersebut, dikarenakan  sektor  ini  merupakan  sektor  unggulan. Oleh  karena  itu,  stabilitas  pertumbuhannya  harus dijaga,  karena  jika  tidak  dikelola  dengan  baik,  maka sektor  ini  akan  menurun  tingkat  pertumbuhannya  dan menggeser sektor tersebut menjadi sektor potensial.
Dalam  mencari  strategi  untuk  menghadapi  sektor berkembang,  maka  pemerintah  harus  mengambil langkah  optimalisasi  dengan  cara  intensifikasi.  Sektor ini  akan  menjadi  peluang  bagi  daerah  untuk  dapat ditingkatkan  lagi  sehingga  memberikan  kontribusi kepada PDRB daerah dan  menaikkan  sektor  unggulan. Tetapi  jika  sektor  tersebut  tidak  dikelola  dengan  baik, maka akan menyebabkan sektor tersebut menjadi sektor terbelakang.
Sektor  potensial  harus  dikelola  dengan  baik dengan  cara  melakukan  pembenahan  dan  pembinaan yang  baik,  karena  sektor  ini  akan  memberikan kontribusi  dan  pembenahan  sebab  sektor  potensial  ini memberikan  kontribusi  yang  besar  bagi  perekonomian daerah  tetapi  pertumbuhannya  sudah  mulai  menurun. Jika  sektor  potensial  ini  tidak  mendapat  perhatian, maka  bisa  jadi  sektor  ini  akan  berubah  menjadi  sektor terbelakang.
Kelompok  sektor  yang  masuk  dalam  sektor terbelakang harus dapat diselesaikan dengan cepat oleh pemerintah,  dikarenakan  sektor  ini  dapat  mengurangi pencapaian  perekonomian  daerah.  Sektor  ini  cukup sulit untuk dinaikkan tingkat menjadi sektor berkembang atau sektor lainnya.
Pengelompokan  suatu  sektor  kedalam  4  kategori Tipologi Klassen dihitung berdasarkan pada perhitungan  tingkat  laju  pertumbuhan  kontribusi sektoral  dan  rerata  besar  kontribusi  sektoralnya terhadap PDRB, seperti yang ditunjukkan tabel berikut:

## Gambar 2 Matriks Analisis Tipologi Klassen
Untuk  melakukan  analisis  tipologi  klassen, langkah-langkah yang dilakukan adalah:
1. Menghitung rata-rata tingkat PDRB per sektor.
2. Menghitung rata-rata sektor.
3. Menghitung tingkat laju pertumbuhan PDRB .
4. Mengklasifikasikan masing-masing sektor ke dalam matriks.

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1. Objek Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan objek penelitian di Kota Jambi.

## 3.2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  dengan bentuk deskriptif kuantitatif karena penelitian menjelaskan  dan  menganalisis  data-data  yang  telah diperoleh.

## 3.3. Metode Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data  PDRB  Kota  Jambi  untuk  tahun  2012-2016 dari semua sektor yang ada di Kota Jambi.
2. Data hasil audit BPK tahun 2012-2017.

## 3.4. Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  potensi pendapatan  yang  ada  di  Kota  Jambi  secara  makro. Untuk  melakukan  analisis  ini,  maka  digunakan  data Produk  Domestik  Regional    Bruto  (PDRB)  untuk  5 (lima)  tahun  terakhir,  dengan  langkah-langkah  analisis sebagai berikut:
1. Mengenali potensi pendapatan
Pada  tahap  ini,  dilakukan  untuk  mengetahui potensi  pendapatan  yang  ada  di  Kota  Jambi, dengan    menggunakan  data  PDRB  dari  berbagai sektor.
2. Melakukan analisis Tipologi Klassen
Langkah-langkah dalam melakukan analisis Tipologi Klassen, yaitu:
a. Menghitung rata-rata PDRB per sektor
b. Menghitung rata-rata sektor
c. Menghitung  laju  pertumbuhan  PDRB  dan juga laju pertumbuhan masing-masing sektor
d. Mengklasifikasikan masing-masing sektor ke dalam matriks kategori, yaitu:
1) Sektor unggulan (prima)
2) Sektor potensial
3) Sektor berkembang
4) Sektor terbelakang
3. Membandingkan  hasil  Analisis  Tipologi  Klassen dengan  realisasi  pajak  daerah  berdasarkan Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota  Jambi berdasarkan hasil Audit BPK.
4. Merumuskan  strategi  untuk  pengelolaan  pajak dengan  konsep  manajemen  pengelolaan  pajak daerah.

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.   Potensi Pendapatan Di Kota Jambi
Potensi  pendapatan  di  Kota  Jambi  bisa  terlihat pada  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  sejak
tahun  2012-2016.  PDRB  Kota  Jambi  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya  dengan  nilai  tertinggi berada  pada  tahun  2016.  Rata-rata  PDRB  Kota  Jambi sejak  tahun  2012  hingga  tahun  2016  adalah  sebesar 14.959.018,04  juta  rupiah.  Seluruh  sektor  mengalami kenaikan  PDRB  setiap  tahunnya,  kecuali  sektor pertambangan  dan  penggalian yang mengalami penurunan sejak tahun 2015 dan 2016.
Pembagian  PDRB  berdasarkan  pada  lapangan usaha  dikategorikan  menjadi  17  kategori.  Kelompok kategori yang memiliki nilai PDRB tertinggi adalah:
1. Kategori  G,  yaitu  perdagangan  bebas  dan eceran; Reparasi mobil dan motor.
2. Kategori H, yaitu transportasi dan pergudangan.
3. Kategori C, yaitu industri pengolahan.
4. Kategori F, yaitu konstruksi.
5. Kategori  O,  yaitu  administrasi  pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.
Sedangkan kelompok kategori yang memiliki nilai PDRB terendah adalah:
1. Kategori D, yaitu pengadaan listrik dan gas.
2. Kategori  E,  yaitu    pengadaan  air,  pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.
3. Kategori RSTU, yaitu jasa lainnya.
4. Kategori  A,  yaitu  pertanian,  kehutanan,  dan perikanan.
5. Kategori  I,  yaitu  penyediaan  akomodasi  dan makan minum.
Nilai  peringkat  PDRB  untuk  masing-masing sektor  pada  tahun  2012-2016,  dapat  dilihat  pada  tabel di bawah ini:
Kategori Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 Rata2 PDRB A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 160,061.80 167,004.30 176,100.20 180,644.70 183,855.40 173,533.28 B Pertambangan dan Penggalian 739,002.90 760,239.30 766,189.10 595,342.30 578,341.10 687,822.94 C Industri Pengolahan 1,651,457.10 1,751,315.10 1,866,508.20 1,962,940.80 2,045,889.00 1,855,622.04 D Pengadaan Listrik dan Gas 21,569.20 23,517.50 27,639.60 29,450.50 31,178.20 26,671.00 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 38,233.90 38,816.90 40,081.30 41,270.40 42,990.40 40,278.58 F Konstruksi 1,113,983.90 1,421,240.70 1,479,150.50 1,516,106.70 1,578,659.80 1,421,828.32 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3,039,039.40 3,318,509.60 3,763,510.20 4,219,918.00 4,544,458.60 3,777,087.16 H Transportasi dan Pergudangan 1,606,566.50 1,744,401.70 1,887,577.50 1,995,122.50 2,242,842.80 1,895,302.20 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 263,445.80 280,183.70 336,428.70 350,227.20 379,073.80 321,871.84 J Informasi dan Komunikasi 648,472.90 683,712.00 709,840.20 776,304.70 843,486.10 732,363.18 K Jasa Keuangan dan Asuransi 793,173.60 889,807.90 919,657.90 936,666.30 1,050,080.20 917,877.18 L Real Estate 362,069.80 377,286.50 392,461.30 402,011.50 421,727.50 391,111.32 M,N Jasa Perusahaan 384,549.10 394,128.80 418,398.70 446,930.10 476,179.40 424,037.22 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 985,000.20 996,421.80 1,142,178.90 1,215,546.10 1,251,814.40 1,118,192.28 P Jasa Pendidikan 647,201.30 665,362.70 674,122.50 725,595.60 771,534.50 696,763.32 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 284,804.50 315,471.80 364,416.90 401,894.30 430,571.10 359,431.72 R,S,T,U Jasa lainnya 109,509.60 112,315.10 115,968.00 125,234.40 133,095.90 119,224.60 12,848,141.30 13,939,735.20 15,080,229.50 15,921,206.10 17,005,778.10 14,959,018.04 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA JAMBI TAHUN 2010 - 2016 (JUTA RUPIAH)
Kategori Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 Rata2 PDRB A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4 4 4 4 4 4 B Pertambangan dan Penggalian 11 11 11 9 9 9 C Industri Pengolahan 16 16 15 15 15 15 D Pengadaan Listrik dan Gas 1 1 1 1 1 1 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2 2 2 2 2 2
F Konstruksi 14 14 14 14 14 14 G
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 17 17 17 17 17 17
H Transportasi dan Pergudangan
15 15 16 16 16 16 I
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5 5 5 5 5 5 J Informasi dan Komunikasi
10 10 10 11 11 11 K Jasa Keuangan dan Asuransi 12 12 12 12 12 12 L Real Estate 7 7 7 7 6 7 M,N Jasa Perusahaan 8 8 8 8 8 8 O Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 13 13 13 13 13 13 P Jasa Pendidikan 9 9 9 10 10 10 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6 6 6 6 7 6 R,S,T,U Jasa lainnya 3 3 3 3 3 3 PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA KOTA JAMBI TAHUN 2010 - 2016 (JUTA RUPIAH) Peringkat PDRB Terendah dan Tertinggi
Berdasarkan  pada  tabel  di  atas,  nomor  1 menandakan PDRB terendah dan nomor 17 menandakan PDRB tertinggi. Data di atas menunjukkan  bahwa  hampir semua sektor berada pada peringkat  PDRB  yang  sama  jika  dibandingkan  dengan total PDRB. Beberapa sektor yang mengalami kenaikan dan penurunan diantara-nya adalah:

## Kenaikan Penurunan PDRB 2012-2016

## 4.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi
Laju  pertumbuhan  ekonomi  di  Kota  Jambi  bisa terlihat dari pertumbuhan nilai PDRB sejak tahun 2012- 2016, yang bisa terlihat pada tabel di bawah ini:

## Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2012-2016

## 4.3. Analisis Tipologi Klassen
Analisis  Tipologi  Klassen  merupakan  salah  satu cara  yang  dapat  dilakukan  dalam  memetakan  data PDRB  hingga  menjadi  kelompok-kelompok  tertentu yang  akan  menggambarkan  potensi  daerah  secara sektoral.  Teknik  dihitung  dengan  membandingkan antara  pertumbuhan  daerah  dengan  kontribusi  sektor- sektor  tertentu  terhadap  PDRB  di  daerah  tersebut. Berdasarkan  pada  data  PDRB  dan  laju  pertumbuhan Kota  Jambi,  maka  pengelompokan  potensi  daerah disajikan pada tabel di bawah ini:
Berdasarkan  pada  analisis  Tipologi  Klassen  di atas,  maka  seluruh  sektor  yang  ada  di  Kota  Jambi terkelompok menjadi 2 (dua) sektor, yaitu:
1. Sektor terbelakang, terdiri dari sektor A dan B.
Sektor yang masuk dalam sektor ini adalah sektor pertambangan  dan  penggalian  serta  sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kedua sektor tersebut  merupakan  sektor  yang  memberikan kontribusi  paling  rendah  terhadap  PDRB  Kota Jambi.  Jika  dihubungkan  dengan  potensi  desa, maka  sektor  ini  masuk  ke  kuadran  IV,  adalah kondisi  yang perlu dihindari,  dikarenakan potensi yang  dimiliki  oleh  sektor  ini  rendah,  dan pemerintah  tidak  memiliki  kemampuan  yang cukup  untuk  mengelola  sektor  ini  hingga  dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah.  Pemerintah  daerah  yang  memiliki  sektor pada  kuadran  ini  harus  mengambil  langkah strategi untuk melakukan banyak-banyak program pelatihan agar masyarakatnya mempunyai kemampuan  untuk  mengelola  sumber  daya alamnya  dengan  baik.  Walikota  Jambi  harus berupaya  agar  sektor-sektor  yang  masuk  dalam kategori  ini  cepat  berkembang  dan  dapat  pindah ke posisi kuadran III, dengan terus mengupayakan perbaikan  kompetensi  sumber  daya  manusia  di daerahnya.
2. Sektor unggulan, terdiri dari sektor C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. dan R, S, T, U.
Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut di  atas  adalah  sektor  yang  paling  dominan
SEKTOR KETERANGAN B. Pertambangan dan Penggalian turun sejak tahun 2015 C. Industri Pengolahan turun sejak tahun 2014 H. Transportasi dan Pergudangan naik sejak tahun 2014 J. Informasi dan Komunikasi naik sejak tahun 2015 L. Real Estate turun pada tahun 2016 P. Jasa Pendidikan naik sejak tahun 2015 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial naik pada tahun 2016
2012 2013 2014 2015
2016 A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan 3.89 4.34 5.45 2.58 1.78 B. Pertambangan dan Penggalian 1.55 2.87 0.78 -22.3 -2.86 C. Industri Pengolahan 7.62 6.05 6.58 5.17 4.23 D. Pengadaan Listrik dan Gas 11.6 9.03 17.53 6.55 5.87 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1.05 1.52 3.26 2.97 4.17 F. Konstruksi 16.74 27.58 4.07 2.5 4.13 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 8.81 9.2 13.41 12.13 7.69 H. Transportasi dan Pergudangan 9.01 8.58 8.21 5.7 12.42 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9.02 6.35 20.07 4.1 8.24 J. Informasi dan Komunikasi 2.17 5.43 3.82 9.36 8.65 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 11.18 12.18 3.35 1.85 12.11
L. Real Estate
5.33
4.2 4.02 2.43 4.9
M,N. Jasa Perusahaan
4.3 2.49 6.16 6.82 6.54 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3.02 1.16 14.63 6.42 2.98 P. Jasa Pendidikan 7.71 2.81 1.32 7.64 6.33 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4.39 10.77 15.51 10.28 7.14 R,S,T,U. Jasa lainnya 3.16
2.56 3.25
7.99
6.28
PDRB NON MIGAS LAJU PERTUMBUHAN PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (Persen)
Kategori Uraian Rata2 PDRB rata-rata laju A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 173,533.28 3.61 4 sektor terbelakang B Pertambangan dan Penggalian 687,822.94 (3.99) 4 sektor terbelakang C Industri Pengolahan 1,855,622.04 5.93 1 sektor unggulan D Pengadaan Listrik dan Gas 26,671.00 10.12 1 sektor unggulan E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 40,278.58 2.59 1 sektor unggulan F Konstruksi 1,421,828.32 11.00 1 sektor unggulan G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3,777,087.16 10.25 1 sektor unggulan H Transportasi dan Pergudangan 1,895,302.20 8.78 1 sektor unggulan I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 321,871.84 9.56 1 sektor unggulan J Informasi dan Komunikasi 732,363.18 5.89 1 sektor unggulan K Jasa Keuangan dan Asuransi 917,877.18 8.13 1 sektor unggulan L Real Estate 391,111.32 4.18 1 sektor unggulan M,N Jasa Perusahaan 424,037.22 5.26 1 sektor unggulan O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,118,192.28 5.64 1 sektor unggulan P Jasa Pendidikan 696,763.32 5.16 1 sektor unggulan Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 359,431.72 9.62 1 sektor unggulan R,S,T,U Jasa lainnya 119,224.60 4.65 1 sektor unggulan 879,942.24 6.26 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ANALISIS TIPOLOGI KLASSEN Sektor
memberikan peningkatan PDRB sehingga berdampak  terhadap  perekonomian  Kota  Jambi. Jika  dihubungkan  dengan  peta  potensi  daerah, maka  sektor  ini  masuk  dalam  kondisi  ideal  atau Kuadran  I  dikarenakan  daerah  tersebut  memiliki potensi  pendapatan  yang  besar  dari  sektor-sektor tersebut  dan  ditambah  lagi  dengan  adanya kemampuan  daerah  yang  tinggi  untuk  mengelola seluruh sektor  tersebut.  Namun  demikian, pemerintah  juga  tetap  harus  waspada  dan  tidak terlena  dengan  kontribusi  dari  sektor-sektor  ini, karena  jika  sektor  ini  terus  dikuras  tanpa  adanya regenerasi  di  setiap  sektor,  maka  akan  terjadi pengurangan  bahkan  pemusnahan  dari  sumber- sumber  sektor  tersebut.  Oleh  karena  itu, pemerintah  harus  mampu  untuk  terus  melakukan upaya  agar  sektor-sektor  tersebut  jangan  terlalu dieksploitasi  secara  bebas,  khususnya  yang bersumber  dari  sumber  daya  alam,  agar  dapat meningkatkan  pendapatan  fiskal  daerah  secara berkesinambungan.
4.4.   Realisasi  Pajak  Daerah  berdasarkan  Laporan Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan (LHP BPK)
Pemerintah Kota Jambi sebagai salah satu instansi pemerintah  wajib  diaudit  oleh  auditor  internal  dan eksternal  pemerintah.  Auditor  internal  pemerintah diantaranya  adalah  Inspektorat  dan  Badan  Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Auditor eksternal  pemerintah  adalah  BPK.  Hasil  audit  BPK tertuang  dalam  Laporan  Auditor  Independen,  yang menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.  Hasil  pendapat  dalam  bentuk  opini  atas laporan  keuangan  pemerintah  Kota  Jambi  adalah sebagai berikut:
1. Tahun  2012  menerima  opini  Wajar  Dengan Pengecualian.
2. Tahun  2013  menerima  opini  Wajar  Dengan Pengecualian.
3. Tahun  2014  menerima  opini  Wajar  Dengan Pengecualian.
4. Tahun  2015  menerima  opini  Tidak  Menyatakan Pendapat.
5. Tahun  2016  menerima  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian.
6. Tahun  2017  menerima  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian.
Salah  satu  akun  yang  diaudit  oleh  BPK  dalam Laporan  Keuangan  adalah  akun  pajak  daerah  yang merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah. Realisasi  pajak  daerah  disajikan  secara  rekapitulasi pada tabel di bawah ini:

## Realisasi Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2012-2017 (Dalam Rupiah)
Berdasarkan  pada  tabel  di  atas,  terlihat  bahwa pajak daerah Kota Jambi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pajak daerah dipungut berdasarkan Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dan diturunkan  ke  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Jambi Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Tabel  di  bawah  ini  menunjukkan  persentase masing-masing  pajak.  Pajak  tertinggi  adalah  pajak penerangan jalan, BPHTB, dan pajak restoran.

## Persentase Pajak Daerah

## 4.5.   Analisis Potensi Pajak Daerah Kota Jambi
Berdasarkan  pada  tingkat  PDRB,  5  (lima)  sektor yang  memiliki  nilai  PDRB  tertinggi  dan  masuk  dalam sektor unggulan, yaitu:
1. Kategori  G,  yaitu  perdagangan  bebas  dan  eceran; Reparasi mobil dan motor.
Yang masuk dalam kelompok ini adalah penjualan yang dilakukan tanpa melakukan perubahan teknis baik  yang  dilakukan  baik  dalam  perdagangan bebas  maupun  perdagangan  eceran,  dengan mendapatkan keuntungan dari transaksi penjualan tersebut.  Kategori  ini  juga  mencakup  reparasi mobil dan sepeda motor. Kategori ini terdiri dari:
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI 1 Pajak Hotel 10,067,000,681.00 9,559,528,743.00 6,929,780,174.00 6,693,600,699.00 4,983,662,829.00 3,728,445,958.00 2 Pajak Restoran 25,867,583,862.00 20,746,469,310.00 16,743,102,485.00 12,368,950,386.00 9,605,346,709.00 7,992,885,060.00 3 Pajak Hiburan 10,519,180,288.00 7,673,051,524.00 6,119,125,119.00 5,065,708,092.00 4,168,528,889.00 3,785,606,130.00 4 Pajak Reklame 9,803,137,274.00 8,475,131,873.00 6,000,440,224.00 5,270,552,970.00 5,566,425,497.00 5,306,793,041.00 5 Pajak Penerangan Jalan 60,820,100,911.00 52,976,543,388.00 52,228,706,863.00 44,453,359,363.00 36,817,188,604.00 28,766,724,190.00 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - 168,565,000.00 189,350,000.00 85,335,000.00 106,769,000.00 95,618,000.00 7 Pajak Parkir 4,231,641,422.00 3,206,248,195.00 2,179,089,556.00 1,715,817,320.00 1,235,389,914.00 766,851,745.00 8 Pajak Air Tanah 200,076,856.00 184,155,167.00 135,932,612.00 68,811,408.00 49,046,547.00 41,670,070.00 9 Pajak Sarang Burung Walet - - - - - 22,000,000.00 10 Pajak Bumi dan Bangunan 21,979,414,665.00 18,179,644,803.00 19,628,912,994.00 22,209,281,576.77 - - 11 BPHTB 57,941,000,882.40 36,571,546,095.00 37,735,008,396.00 30,892,669,308.05 28,944,191,352.38 22,838,187,512.56 201,429,136,841.40 157,740,884,098.00 147,889,448,423.00 128,824,086,122.82 91,476,549,341.38 73,344,781,706.56 NO URAIAN JUMLAH 2017 2016 2015 2014 2013 2012
1 Pajak Hotel
5.00% 6.06% 4.69% 5.20% 5.45% 5.08% 2 Pajak Restoran 12.84% 13.15% 11.32% 9.60% 10.50% 10.90% 3 Pajak Hiburan 5.22% 4.86% 4.14% 3.93% 4.56% 5.16% 4 Pajak Reklame 4.87% 5.37% 4.06% 4.09% 6.09% 7.24% 5 Pajak Penerangan Jalan 30.19% 33.58% 35.32% 34.51% 40.25% 39.22% 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 0.00% 0.11% 0.13% 0.07% 0.12% 0.13% 7 Pajak Parkir 2.10% 2.03% 1.47% 1.33% 1.35% 1.05% 8 Pajak Air Tanah 0.10% 0.12% 0.09% 0.05% 0.05% 0.06% 9 Pajak Sarang Burung Walet 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 10 Pajak Bumi dan Bangunan 10.91% 11.53% 13.27% 17.24% 0.00% 0.00% 11 BPHTB 28.76% 23.18% 25.52% 23.98% 31.64% 31.14% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 2014 2013 2012 JUMLAH
2017 2016
NO
URAIAN 2015
a. Perdagangan,  Reparasi,  dan  Perawatan  Mobil dan Sepeda Motor.
b. Perdagangan  Besar  dan  Eceran,  bukan  Mobil dan Sepeda Motor.
2. Kategori H, yaitu transportasi dan pergudangan.
Kategori  ini  mencakup  penyediaan  angkutan penumpang  atau  barang,  baik  yang  berjadwal maupun  tidak,  dengan  menggunakan  rel,  saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan  dengan  pengangkutan.  Kategori Transportasi  dan  Pergudangan  terdiri  atas: angkutan  rel;  angkutan  darat;  angkutan  laut; angkutan  sungai,  danau  dan  penyeberangan; angkutan  udara;  pergudangan  dan  jasa  penunjang angkutan,  pos  dan  kurir.  Kegiatan  pengangkutan meliputi  kegiatan  pemindahan  penumpang  dan barang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lainnya dengan menggunakan alat angkut atau kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor. Sedangkan jasa penunjang angkutan mencakup kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan pengangkutan seperti:  terminal,  pelabuhan,  pergudangan,  dan lain-lain.
Sub kategori ini adalah:
a) Angkutan Rel
b) Angkutan Darat
c) Angkutan Laut
d) Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.
3. Kategori C, yaitu industri pengolahan.
Kategori  Industri  Pengolahan  meliputi  kegiatan ekonomi  di  bidang  perubahan  secara  kimia  atau fisik  dari  bahan,  unsur  atau  komponen  menjadi produk  baru.  Bahan  baku  industri  pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan,  pertambangan  atau  penggalian  seperti produk dari kegiatan  industri pengolahan  lainnya. Perubahan,  pembaharuan  atau  rekonstruksi  yang pokok  dari  barang  secara  umum  diperlakukan sebagai industri  pengolahan.  Unit industri pengolahan  digambarkan  sebagai  pabrik,  mesin atau  peralatan  yang  khusus  digerakkan  dengan mesin  dan  tangan.  Termasuk  kategori  industri pengolahan  adalah  perubahan  bahan  menjadi produk  baru  dengan  menggunakan  tangan, kegiatan  penjualan  produk  yang  dibuat  di  tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang  melakukan  pengolahan  bahan-bahan  dari pihak lain atas dasar kontrak.
Sub kategori ini terdiri dari:
a. Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi b. Industri Makanan dan Minuman
c. Industri Pengolahan Tembakau
d. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi
e. Industri  Kulit,  Barang  dari  Kulit,  dan  Alas Kaki
f. Industri  Kayu,  Barang  dari  Kayu  dan  Gabus, dan Barang Anyaman
g. Industri  Kertas  dan  Barang  dari  Kertas,
Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam
h. Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional
i. Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik
j. Industri Barang Galian Bukan Logam
k. Industri Logam Dasar
l. Industri  Barang  Logam,  Komputer,  Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik
m. Industri Mesin dan Perlengkapan
n. Industri  Alat Angkutan
o. Industri Furnitur
p. Industri  Pengolahan  Lainnya,  Jasa  Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
4. Kategori F, yaitu konstruksi.
Bentuk  dari  kategori  ini  adalah  kegiatan  usaha untuk melakukan pekerjaan bangunan dan gedung oleh  masyarakat  baik  yang  bersifat  konstruksi umum  atau  khusus,  yang  digunakan  sebagai sarana untuk melakukan aktivitas lain atau sebagai sarana  tempat  tinggal.  Kategori  ini  terdiri  dari konstruksi  untuk  melakukan  pembangunan  baru, penambahan  atau  perubahan,    perbaikan,  serta pendirian  konstruksi  yang  bersifat  sementara. Yang  melakukan  kegiatan  ini  biasanya  dilakukan oleh  kontraktor,  baik  kontraktor  umum  maupun khusus. Kontraktor umum adalah perusahaan yang kegiatannya untuk melakukan kegiatan konstruksi bagi  pihak  lain,  sedangkan  kontraktor  khusus adalah  individu  untuk  pembangunan  milik pribadinya.
5. Kategori  O,  yaitu  administrasi  pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.
Yang  termasuk  dalam  kategori  ini  adalah kegiatan-kegiatan  yang  berhubungan  dengan pemerintahan,  yang  sifatnya  adalah  administrasi. Kategori  ini  juga  mencakup  per  undang- undangan dan penerjemahan hukum yang berkaitan  dengan  pengadilan  dan menurut peraturannya, seperti halnya administrasi program berdasarkan  peraturan  per  undang-  undangan, kegiatan legislatif, perpajakan, pertahanan Negara,  keamanan  dan  keselamatan  Negara, pelayanan  imigrasi,  hubungan  luar  negeri  dan administrasi  program  pemerintah,  serta  jaminan sosial  wajib.  Kegiatan  yang  diklasifikasikan  di kategori  lain  dalam  KBLI  tidak  termasuk  pada kategori  ini,  meskipun  dilakukan  oleh  Badan pemerintahan.  Sebagai  contoh  administrasi  sistim sekolah, (peraturan, pemeriksaan, dan kurikulum) termasuk  pada  kategori  ini,  tetapi  pengajaran  itu sendiri masuk kategori Pendidikan (P) dan rumah sakit  penjara  atau  militer  diklasifikasikan  pada kategori Q.
Berdasarkan pada 5 (lima) sektor PDRB tertinggi tersebut,  Pemerintah  Kota  Jambi  tidak  dapat melakukan  pungutan  pajak  daerah  dikarenakan seluruh  pajak  daerah  yang  dipungut  harus  sesuai dengan  undang-undang  dan  peraturan  terkait.
Namun  demikian,  Pemerintah  Kota  Jambi  dapat melakukan  upaya  dalam  mendorong  peningkatan sub  sektor  agar  bisa  meningkatkan  pemakaian lampu  jalan,  jumlah  hotel,  serta  pemahaman  dan keinginan  wajib  pajak  untuk  selalu  melakukan pembayaran  pajak  atas  penggunaan  kendaraan bermotor yang digunakannya.

## 5.  SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1. Simpulan
1. PDRB  di  Kota  Jambi  mengalami  kenaikan  setiap tahunnya,  dan  semua  sektor  juga  mengalami kenaikan kecuali sektor pertambangan.
2. PDRB  tertinggi  berada  pada  Kategori  G,  yaitu perdagangan  bebas  dan  eceran;  Reparasi  mobil dan motor.
3. PDRB  terendah  berada  pada  Kategori  D,  yaitu pengadaan listrik dan gas.
4. Pengelompokan sektor di Kota Jambi dikelompokkan  menjadi  2  sektor,  yaitu  sektor unggulan  dan  sektor  terbelakang.  Sektor-sektor yang merupakan bagian dari sektor terbelakang di Kota  Jambi  adalah  sektor  kehutanan,  pertanian, Pertambangan  dan  Penggalian  serta  sektor Perikanan.  Sedangkan  sektor  yang  lain  masuk dalam sektor unggulan.
5. Pajak  daerah  Kota  Jambi  selalu  mengalami kenaikan  tiap  tahunnya  berdasarkan  pada  data penerimaan  pajak  tahun  2012-2016.  Pajak tertinggi  diperoleh  dari  pajak  penerangan  jalan, BPHTB, dan pajak restoran.
6. Pemerintah Kota Jambi dapat meningkatkan pajak dari sektor terbelakang melalui program pendidikan  tersistem  dan  pelatihan  (edukasi) dalam  upaya  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia  sehingga  mampu  mengelola  potensi pendapatan  dengan  kompetensi  yang  lebih  baik. Untuk sektor unggulan pemerintah harus berupaya agar  seluruh  sumber  pendapatan  yang  dimiliki dapat  terjaga  dengan  baik  sehingga  mampu memberikan peningkatan kesinambungan keuangan untuk tiap generasi setiap periodenya.

## 5.2.   Saran
1. Diharapkan  agar  penelitian  selanjutnya  dapat menelusuri  potensi  pajak  daerah  melalui  data PDRB Sub sektor.
2. Pemerintah  harus melakukan  strategi agar pendapatan asli daerah dapat meningkat penerimaannya  khususnya  PAD  yang  diperoleh dari pajak daerah berdasarkan peta potensi daerah untuk masing-masing sektor dan sub sektor.

## DAFTAR REFERENSI
Mahmudi. Manajemen  Keuangan  Daerah .  2010.
Jakarta. Erlangga. 2010. Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi. 2011
.Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.
Undang  Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang
Pertimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak dan Retribusi Daerah