## CIVIL SOCIETY, KONSEP UMMAH DAN MASYARAKAT MADANI
Oleh  : Vita  Fitria dan Sri Agustin Sutrisnowati MKU-UNY
Email : vitafitria08@gmail.com dan sriagustin1961@gmail.com
Abstrak  : Konsep ummah,  civil  society dan  mayarakat  madani  mempunyai definisi  dan  penjelasan  yang  cenderung  mempunyai  beberapa  persamaan. Ketiganya  mempunyai  landasan  yang  sama  yakni  menekankan  pada  prinsip- prinsip toleransi, desentralisasi,  kewarganegaraan, aktivisme dalam ruang publik, sukarela, swasembada, swadaya, otonom, dan konstitusionalisme dan sebagainya. Meskipun demikian, pemahaman dan aplikasi tentang ketiga konsep tersebut tidak bisa  dikerucutkan  kedalam  satu  pemikiran  yang  seragam.  Civil  society  lebih menginduk  dari  proses  sejarah  masyarakat  Barat.  Dalam  hubungannya  dengan sejarah panjang umat  Islam, pola-pola seperti  yang tercermin dalam konsep civil society  tersebut  sudah  dibangun  oleh  Rasullullah  ketika  di  Madinah  dengan konsep Ummah ,  yang  tercatat  dalam  Piagam  Madinah.  Sementara  konsep Masyarakat  Madani merupakan  suatu  istilah  untuk  memudahkan  dan  memaknai konsep civil society dan konsep ummah dalam konteks Islam dan Indonesia.
Kata Kunci : Civil Society, Konsep Ummah, Masyarakat Madani

## Pendahuluan
Sebagai  sebuah  konsep, civil  society berasal  dari  proses  sejarah masyarakat  Barat.  Akar  perkembangannya  dapat  dirunut  mulai  Cicero  (106–43 SM) dan bahkan sampai Aristoteles ( 384-322 SM). Mengenai istilah civil society, Cicero lah yang pertama kali menggunakan dalam filsafat politiknya. Di sini civil society identik  dengan the  state (negara),  yaitu  sebuah  komunitas  yang mendominasi sejumlah komunitas lain ( Hikam, 1996:1). Sedang Aristoteles tidak menggunakan  istilah civil  society ,  tetapi koininie  politike, yakni  sebuah komunitas  politik  tempat  warga  dapat  terlibat  langsung  dalam  pengambilan keputusan  (Cohen  dan  Arato,  1992:84).  Namun  pada  pertengahan  abad  18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan civil society kemudian dimengerti  sebagai  dua  buah  entitas  yang  berbeda,  sejalan  dengan  proses pembentukan  sosial  dan  perubahan-perubahan  struktur  politik  di  Eropa  sebagai
akibat dari zaman enlightment dan modernisasi yang sangat berperan menggusur rezim-rezim absolut ( Hikam, 1996:2).
Tidak  hanya  dalam  konsep  Barat,  Islam  pun  sudah  menerapkan  konsep yang identik dengan civil society tesebut, melalui pemerintahan Muhammad saw dengan  memproklamirkan  Piagam  Madinah  dengan konsep  ummah nya.    Dalam perkembangannya,  pemaknaan konsep  ummah yang  identik  dengan  civil  society mengalami perubahan istilah, yakni konsep masyarakat madani . Tulisan ini lebih lanjut  akan  mengurai  tentang  konsep  civil  society,  persamaan  maupun perbedaanya dengan konsep ummah atau masyarakat madani.

## Civil Society : Perkembangan Makna dan Istilah
Dalam  perkembangannya,  istilah civil  society mengalami  pergeseran makna,  sejalan  dengan  dinamika  pemikiran  dan  faktor-faktor  yang  melingkupi konteks  dimana civil  society itu  diterapkan.  Sejauh  ini  minimal  ada  lima  model pemaknaan, yaitu ( Karni, 1999:21):
1. Civil society yang identik dengan state (negara). Selain Cicero dan Aristoteles, Thomas  Hobbes  dan  John  Locke  juga  memahaminya  sebagai  tahapan  lebih lanjut  dari  evolusi natural  society, yang  pada  dasarnya  sama  juga  dengan negara. Menurut Hobbes, civil society harus memiliki kekuasaan absolut agar mampu meredam konflik dalam masyarakat dan dapat sepenuhnya mengontrol pola interaksi warga negara. Sedang menurut Locke, kemunculan civil society ditujukan  untuk  melindungi  kebebasan  dan  hak  milik  warga  negara. Karenanya, civil society tidak boleh absolut, dan harus dibatasi perannya pada wilayah yang tidak bisa dikelola masyarakat, serta memberi ruang yang wajar bagi negara untuk memperoleh haknya secara wajar pula.
2. Adam  Ferguson  (1767)  memaknai civil  society sebagai  visi  etis  dalam kehidupan  bermasyarakat  untuk  memelihara  tanggung  jawab  sosial  yang bercirikan  solidaritas  sosial  dan  yang  terilhami  oleh  sentimen  moral  serta sikap  saling  menyayangi  antar  warga  secara  alamiah.  Lebih  jelasnya, civil society dipahami  sebagai  kebalikan  dari  masyarakat  primitif  atau  masyarakat barbar.
3. Thomas  Paine  (1792)  memaknai civil  society sebagai  antitesis  dari  negara.
Civil society lah yang mengontrol negara demi keperluannya.
4. Pemaknaan  yang  didasarkan  pada  sisi  “elemen  ideologi  kelas  dominan”. George  Wilhelm  Friedrich  Hegel  (1770-1831)  mengembangkan  pemaknaan civil  society sebagai  entitas  yang  cenderung  melumpuhkan  dirinya  sendiri.
Untuk  itulah  diperlukan  adanya  dan  supervisi  dari  negara  berupa  kontrol hukum,  administrasi  dan  politik.  Selanjutnya  dikatakan  bahwa  kenyataannya civil  society modern  tidak  mampu  mengatasi  permasalahannya  sendiri,  serta tidak  mampu  mempertahankan  keberadaannya  tanpa  keteraturan  politik  dan ketertundukan pada institusi yang lebih yaitu negara. Jika terjadi ketidakadilan dalam  masyarakat,  atau  jika  terjadi  ancaman  terhadap  kepentingan  universal tentu  saja  negaralah  yang  berhak  menentukan  kriteria  kepentingan  universal tersebut.  Lain lagi menurut Karl Marx (1818-1883) yang menempatkan civil society lebih  pada  basis  material  dan  dipahami  dari  sisi  produksi  kapitalis, menurutnya, civil society adalah masyarakat borjuis, sehingga keberadaannya harus  dilenyapkan  karena  akan  merupakan  kendala  untuk  mewujudkan masyarakat  tanpa  kelas.  Sedang  Antonio  Gramsci  (w.1937)  memahaminya lebih pada sisi ideologis, dan menempatkan civil society berdampingan dengan negara  yang  disebutnya  dengan political  society .  Menurutnya,  negara  akan terserap  dalam civil  society ,  sehingga  kemudian  terbentuklah  sebuah masyarakat teratur ( regulated society).
5. Alexis „De  Tocqueville, memaknainya sebagai entitas penyeimbang kekuatan negara,  menurutnya civil  society tidak  apriori  subordinatif  terhadap  negara, sebagaimana  yang dikemukakan oleh Hegel,   tetapi mempunyai sifat otonom dan  memiliki  kapasitas  politik  cukup  tinggi  yang  mampu  menjadi penyeimbang untuk menahan kecenderungan intervensi negara.
Sampai  saat  ini  pemahaman  para  intelektual  tentang  konsep civil  society masih berbeda-beda, tergantung perspektif mana yang diikuti. Yang menggunakan pendekatan  Hegelian,  lebih  menekankan  pentingnya  kelas  menengah  dan pemberdayaannya,  khususnya  bagi  sektor  ekonomi  dan  bagi  pembangunan civil society yang kuat. Pendekatan Gramscian diterapkan untuk menghadapi hegemoni
ideologi  negara.  Dan  pendekatan  Tocquevellian  menekankan  pada  penguatan organisasi-organisasi  independen  dalam  masyarakat  dan  pencangkokan civic culture untuk  membangun  jiwa  demokrasi  (  Hikam,  Paramadina,Vol  1  No  2, 1999:40).
Model  Gramsci  dan  Tocqueville  lebih  banyak  menjadi  inspirasi  gerakan pro-demokrasi  di  Eropa  Timur  dan  Eropa  Tengah  pada  akhir  tahun  1980-an daripada  konsep  Hegel  yang  dianggap  terlalu  pesimis  dalam  memaknai civil society .  Pengalaman  dari  negara-negara  tersebut  membuktikan  bahwa  dominasi negara  atas  masyarakat  justru  akan  melumpuhkan  kehidupan  sosialnya  (Karni, 1999:29).  Gerakan  membangun civil  society menjadi  perjuangan  untuk membangun  harga  diri  mereka  sebagai  warga  negara.  Gagasan civil  society menjadi  landasan  ideologis  untuk  membebaskan  diri  dari  cengkeraman  negara yang  secara  sistemik  melemahkan  daya  kreasi  dan  kemandirian  mereka.  (Karni, 1999:29).
Selanjutnya berkembang di Eropa dan menjadi basis kehidupan demokrasi modern  adalah civil  society model  Tocqueville. Civil  society ini  berlandaskan pada  prinsip-prinsip  toleransi,  desentralisasi,  kewarganegaraan,  aktivisme  dalam ruang  publik,  sukarela,  swasembada,  swadaya,  otonom,dan  konstitusionalisme (Karni, 1999:31).
Upaya  penguatan civil  society ini  kemudian  dilakukan  di  negara-negara Eropa Timur, Amerika Latin, dan negara-negara berkembang lain agar masyarakat dapat bebas mandiri dari intervensi negara yang berlebihan, serta dapat ikut serta dalam  melakukan  kontrol  terhadap  negara  yang  pada  umumnya  otoriter, sementara  masyarakat  politik  ( polotical  society )  tidak  berdaya  menjalankan fungsinya  secara  efektif.  Dalam  kondisi  yang  demikian  muncul  sebuah  dilema yaitu  antara  keterlibatan  negara  dalam  mengatur  urusan  masyarakat  dengan keinginan agar masyarakat mandiri dalam mengatur urusannya sendiri.
Perkembangan  saat  ini, civil  society dipahami  sebagai  identik  dengan masyarakat modern, atau masyarakat yang berkembang di Barat, bukan di Timur atau  negara-negara  yang  sedang  berkembang,  dan  konsep civil  society ini  tidak beranjak jauh dari konsep demokrasi.
Diskursus  demokrasi,  biasanya  orang  berbicara  tentang  interaksi  antara negara dan civil society . Asumsi dasarnya adalah, jika civil society vis a vis negara relatif kuat, maka demokrasi akan berlangsung. Sebaliknya, jika negara kuat dan civil  society lemah,  maka  demokrasi  tidak  berjalan.  Dengan  demikian, demokratisasi  dipahami  sebagai  proses  perberdayaan civil  society (Rahardjo, Paramadina, Vol 1 No.2, 1999:13).

## Islam dan Masyarakat Madani
Dipandang  dari  sudut  peralihan  peristilahan,  istilah  “madani”  biasanya diambil dari kata “madinah”,  yang digunakan sejak abad lalu dalam arti  “civil”, beradab.  Muhammad  Abduh  menulis  salah  satu  karangannya  dengan  judul al- Islam  wa  –l-Nashraniyyah  ma’al  Ilmu  wa  al-Madaniyyah (Islam  dan  Kristen tentang  Ilmu  dan  Peradaban). Republika, 19  Mei  1998  ,  pernah  menjelaskan bahwa  secara  etimologi  masyarakat  madani  mengandung  dua  makna,  yaitu masyarakat  kota  dan  masyarakat  beradab.  Jelas  mempunyai  kedekatan  makna dengan  istilah  asalnya,  yaitu  “ civil  society ”.  Sebelumnya,  istilah  civil  society diterjemahkan  dengan  “masyarakat  warga”,  “masyarakat  sipil”,  “masyarakat modern”,  “masyarakat  kekeluargaan”  dan  mungkin  masih  ada  terjemahan  yang lain. Meskipun masih ada pro dan kontra, istilah “masyarakat madani” ini  dirasa lebih pas untuk diterapkan terutama di Indonesia.
Secara  keilmuan,  istilah  tersebut  dibawa  ke  Indonesia  oleh  Dato  Seri Anwar  Ibrahim  yang  ketika  itu  sebagai  Menteri  Keuangan  dan  Wakil  PM Malaysia, dalam acara Simposium Nasional  pada Festival Istiqlal, 26 September 1995  di  Jakarta.  Istilah  itu  sendiri  diterjemahkan  dari  bahasa  Arab „mujtama‟madani‟,  yang  diperkenalkan  oleh  Prof.  Naquib  al-Attas,  seorang  ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, pendiri sebuah lembaga yang bernama Institute  for  Islamic  Thought  and  Civilization  (ISTAC)  yang  disponsori  oleh Anwar Ibrahim ( Rahadjo, 1999:8).
Meskipun  tidak  bisa  dikatakan  sama  persis,  dan  pasti  ada  beberapa perbedaan tertentu, untuk selanjutnya dari tulisan ini yang penulis maksud dengan masyarakat  madani  adalah  identik  dengan  civil  society.  Hal  ini  untuk
memudahkan  makna  dari civil  society tersebut  dalam  konteks  Islam  atau Indonesia.  Konsep  tentang civil  society pada  dasarnya  mengandung  beberapa masalah dalam penerapannya. Artinya, pengertian dan interpretasi ini berubah dari waktu  ke  waktu.  Tidak  hanya  berubah  dalam  dimensi  waktu,  tetapi  pengertian yang  dimaksud  oleh  istilah  itu  berbeda  pada  berbagai  pemikir  kontemporer  di masa  lalu  dan  dewasa  ini.  Itulah  sebabnya  mengapa  persepsi  orang  tentang  civil society  berbeda-beda  sampai  sekarang.  Demikian  pula  pengggunaan  istilah tertentu bisa menimbulkan asosiasi dan persepsi yang berbeda. Hal ini tergantung pada informasi dan pengetahuan orang atau kelompok yang bersangkutan.
Mencari padanan istilah masyarakat madani menurut kalangan intelektual kita  memang  sulit,  namun  Nurcholis  Madjid  mampu  mendiskripsikan  istilah  ini dalam  perspektif  keindonesiaan  sangat  aspiratif,  substantif  dan  fungsional. Nurkholis menafsirkan bahwa wujud nyata masyarakat madani pertamakali dalam sejarah adalah hasil usaha Muhammad saw. Tindakan nabi untuk mengganti nama dari  Yasrib  menjadi  Madinah  bukanlah  suatu  kebetulan.  Di  balik  itu  terkandung makna  yang  mendalam,  yang  dalam  kontrasnya  terhadap  pola  kehidupan  politik jazirah  Arab  dan  sekitarnya  adalah  fundamental  dan  revolusioner.  Perubahan nama tersebut seperti semacam isyarat langsung akan adanya definisi proklamasi atau deklarasi, bahwa di tempat baru itu hendak terwujud suatu masyarakat yang teratur ( Madjid, 1999: 17). Masyarakat Madani pada hakekatnya adalah reformasi total  terhadap  masyarakat  tak  kenal  hukum    Arab  Jahiliyah  dan  terhadap supremasi  kekuasaan  pribadi  seorang  penguasa  seperti  yang  selama  ini  menjadi pengertian umum tentang negara. Dasar-dasarnya diletakkan oleh Nabi kemudian dikembangkan  oleh  para  khulafaur  rasyidun  dengan  membentuk  sistem pemerintahan. Hasilnya ialah suatu tatanan sosial politik yang menurut Robert N. Bellah  –seorang  sosiolog  Amerika  Serikat-  sangat  modern,  bahkan  ia  katakan terlalu  modern  untuk  zaman  dan  tempatnya  (  Bellah:  1991).  Konstitusi Madinah (Piagam  Madinah)  merupakan  dokumen  pertama  dalam  sejarah  umat  manusia yang  meletakkan  dasar-dasar  pluralisme  dan  toleransi.  Dalam  piagam  tersebut ditetapkan  adanya  pengakuan  kepada  semua  penduduk  Madinah,  tanpa
memandang  perbedaan  agama,  suku  bangsa  sebagai  anggota  umat  yang  tunggal, dengan hak-hak dan kewajiban yang sama ( Madjid, 1999:22).
Suatu  kenyataan  yang  tidak  bisa  dipungkiri,  bahwa  apa  jawaban  yang harus  kita  katakan  jika  ada  pertanyaan,  faktor  apa  sesungguhnya  yang  menjadi dasar  bagi  perubahan  masyarakat  Yasrib  dari  keduniawian  menjadi  peradaban, apa yang mengubah masyarakat Arab dari Jahiliyah ke masyarakat berperadaban? Satu-satunya  jawaban  adalah  “Islam”.  Karena  sejak  Islam  muncul  dan berkembang  di  sana,  meskipun  masih  dalam  tahap  awal,  transformasi  dan perubahan  masyarakat  terjadi  secara  besar-besaran,  baik  dilihat  dari  sudut pandang keagamaan (lebih rasional) maupun kehidupan sosial politik budaya dan ekonomi  (lebih  berperadaban).  Dalam  bahasa  agama,  salah  satu  fungsi  Islam adalah  membawa  masyarakat  dari  alam  kegelapan  (al-dhulumat)  ke  alam  yang terang benderang (al-nuur). Hal  ini banyak sekali disebut dalam Alquran dengan kalimat yakhruju minal-dhulumat ila al-nuur.
Islam  tidak  bicara  tentang  bentuk-bentuk  pemerintahan  secara  detail, menurut  Bahtiar  Effendy,  Islam  pada  dasarnya  hanya  berperan  sebagai  panduan nilai,  moral  dan  etika  dalam  bentuknya    yang  global.  Demikian  pula  ketika  kita bicara  tentang  hubungan  antara  Islam  dan  demokrasi,  Islam  dan  politik,  serta Islam  dan  masyarakat  madani.  Alquran  hanya  memberikan  wawasan,  bukan konsep  tentang  masyarakat  madani  secara  detail  (Effendi,  1998:  82).  Untuk  itu, konstruksi bangunan masyarakat madani yang ada dalam suatu negara pasti akan berbeda dengan negara lain. meski harus dikatakan bahwa prinsip dasarnya adalah sama,  berperan  sebagai  inti  dari  bangunan  masyarakat  madani    atau  bangunan politik yang demokratis ( Effendi,1998: 82).
Islam memberi batasan tegas tentang prinsip-prinsip yang terkandung dari masyarakat  madani  yaitu:  prinsip  keadilan,  persamaan  dan  musyawarah (demokrasi). Di sinilah sebenarnya kita dapat mengaitkan dengan jelas hubungan antara  Islam  dan  masyarakat  madani.  Kebebasan  relatif  yang  dimiliki  bangunan masyarakat madani, fungsi kontrol yang dikembangkan oleh lembaga yang dapat disebut sebagai institusi civil society merupakan penerapan lanjutan dari konsep- konsep keadilan, persamaan dan musyawarah tadi ( Effendi :83).

## Masyarakat Madani dan Konsep Ummah
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam hubungannya dengan sejarah panjang  umat  Islam,  pola-pola  seperti  yang  tercermin  dalam  konsep  masyarakat madani  tersebut  sudah  dibangun  oleh  Rasullullah  ketika  di  Madinah  dengan konsep Ummah nya, yang tercatat dalam Piagam Madinah.
Ada beberapa definisi tentang ummah, banyak disebutkan dalam ayat-ayat Alquran, seperti yang tertulis dalam Surat Ali Imran: 104, disebutkan, “Hendaklah ada  di  antara  kamu  segolongan  umat  yang  menyeru  kepada  kebaikan,  menyuruh kepada  yang  ma‟ruf  dan  mencegah  dari  yang  mungkar,  merekalah  orang-orang yang beruntung”. Ummah bukan semata entitas beku yang tersatukan oleh perekat tertentu,  namun  suatu  komunitas  yang  memiliki  visi  etis,  profetik  dan transformatif. Dan Ummah juga mempunyai muatan yang dinamis. Ummah yang dimaksud  bisa  berupa  sekelompok  tertentu  dalam  masyarakat,  organisasi, pemerintah atau negara, sebagai bagian dari masyarakat.
Dalam  Piagam  Madinah  (  Maarif:  1988)  ummah  menjadi  prinsip  kunci untuk memahami komunitas warga Madinah. Konsep inilah yang menjadi perekat utama dalam komunitas negara Madinah. Aplikasi ummah dalam negara Madinah sarat  dengan  visi  etis  kehidupan  bermasyarakat,  seperti  toleransi,  solidaritas sosial,  egalitarianisme,  taat  asas,  keterbukaan,  partisipasi,  berketuhanan  dan sebagainya.Ummah  juga  ditugasi  fungsi  kontrol  untuk  menyeru  kebaikan  dan mencegah kemungkaran ( Karni, 1999:66).
Dalam sistem kekuasaan di Madinah ini ada prinsip timbal balik, di mana rakyat  mempunyai  konsekuensi  untuk  menaati  pemimpinnya  sepanjang pemerintahan berjalan adil dan tidak maksiat kepada Tuhan, dan rakyat juga wajib mengkritik  bahkan  memberhentikan  bila  pemimpin  tidak  bisa  diharapkan  lagi. Sebaliknya,  penguasa  yang  mempunyai  hak  menikmati  ketaatan  rakyatnya, berkewajiban  untuk  menjamin  kemaslahatan  rakyat.  Keberadaan  Muhammad sebagai  pemimpin  yang  juga  seorang  nabi,  semakin  mengokohkan  posisi kepemimpinan dan semakin disegani rakyat. Namun posisi itu tidak membuatnya otoriter, justru ia pakai untuk mengembangkan iklim politik yang transparan dan
terbuka,  sehingga  rakyatnya  memiliki  kesadaran  politik  dan  daya  kritis  yang tinggi.  Ringkasnya,    ummah  dan  penguasa  bisa  bekerjasama  secara  proporsional dan harmonis namun tetap saling kritis untuk bersama-sama mewujudkan tatanan yang damai, adil, terbuka demokratis dan berperadaban.
Konsep  semacam  inilah  yang  mendasari  akan  harapan  terwujudnya  civil society,  atau  masyarakat  madani  terutama  di  negara-negara  yang  sedang berkembang termasuk Indonesia. Dalam perjalanannya, konsep-konsep pemaknaan  maupun  persyaratan  terwujudnya  masyarakat  madani  berkembang sesuai  dengan  kondisi,  situasi  dan  kebutuhan  dari  masing-masing  negara  yang menerapkannya.

## Profil Masyarakat Madani
Ada  beberapa  karateristik  yang  bisa  dikatakan  sebagai  ciri-ciri  dari masyarakat yang dicita-citakan (masyarakat madani). Karateristik tersebut adalah :  a)  masyarakat  demokratis,  b)  masyarakat  yang  menjunjung  dan  menghargai tinggi  HAM,  c)  masyarakat  yang  mempunyai  komitmen  tinggi  bagi  tegaknya hukum    d)  masyarakat  yang  profesional  (Umar,  Jurnal  Ta‟dib,  vol.3  no.3, 1999:16).
Jadi masyarakat madani ini merupakan wujud dari harapan masyarakat di masa  depan.  Salah  satu  elemen  penting  terwujudnya  masyarakat  madani  adalah “civilize society” (masyarakat yang berbudaya). Artinya, masyarakat sendiri harus menunjukkan  sikap  dan  derajat  budaya  tertentu.  Kuncinya,  masyarakat  tidak hanya  diwarnai  oleh  pemerintah  atau  penguasa,  tetapi  oleh  berbagai  kekuatan masyarakat  yang  dimiliki  masyarakat  tersebut.  Masyarakat  yang  demikian tentunya mempunyai tingkat derajad toleransi yang tinggi terhadap tindakan orang lain, didukung oleh wawasan yang luas yang dimilikinya serta sikap dan perilaku terhadap norma-norma yang berlaku dalam tatanan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa  masyarakat  madani  juga  harus  memiliki  tingkat  moralitas  yang  tinggi. Munculnya  kesombongan  serta  selalu  mengedepankan  diri  sebagai  yang  terbaik harus  dihilangkan,  karena  egoisme  semacam  itu  hanya  akan  menghasilkan tekanan-tekanan bagi orang lain ( Djohar MS, 2003: 167-184).
Dalam  ceramahnya  yang  berjudul  “Islam  dan  Pembentukan  Masyarakat Madani”,  Anwar  Ibrahim  mengemukakan  sebagai  berikut  (Ibrahim:  Rahardjo, Paramadina, 1999:23) :
Yang  dimaksud  dengan  masyarakat  madani  adalah  sistem  sosial  yang subur  yang  berlandaskan  kepada  prinsip  moral  yang  menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat  mendorong  daya  usaha  serta  inisiatif  individu  baik  dari  segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan  nafsu  atau  keinginan  individu  menjadikan  keterdugaan  atau predictability serta ketulusan atau transparency sistem.
Konsep masyarakat madani tersebut bukan hanya merupakan konsep ideal, tapi juga berlandaskan empirik. Bisa dipahami bahwa masyarakat madani adalah masyarakat  yang  bermoral,  masyarakat  yang  menjamin  keseimbangan  antara kebebasan  perorangan  dan  kestabilan  masyarakat,  masyarakat  yang  mampu mendorong daya usaha dan inisiatif individu. Masyarakat yang seperti itulah yang mampu mendorong investasi ( Ibrahim, Rahardjo, Paramadina 1999:23).

## Relevansi Civil Society dengan Konsep “Ummah” Masyarakat Madinah
Ada  beberapa  persamaan  dan  perbedaan  antara  wacana civil  society dan konsep ummah yang diterapkan oleh Rasulullah saw (Karni, 1999: 85-102) :
1. Dari  segi  watak  dasar,  kedua  konsep  tersebut  mempunyai  kesamaan  sifat, yakni  terbuka,  dinamis  dan  berorientasi  non-utopis.  Bedanya,  sifat keterbukaan  dan  dinamika  makna ummah jauh  lebih  luas  ketimbang civil society ,  sementara  watak  non-utopis civil  society lebih  menonjol  karena umumnya  ia  terbentuk  dari  realitas  empirik,  sementara ummah tidak sepenuhnya  empirik  karena  mengandung  muatan-muatan  normatif  yang terderivasi dari ajaran agama.
2. Dilihat  dari  latar  belakang  munculnya  konsep, civil  society muncul  dari  latar belakang  yang  beragam  dari  situasi  masyarakat  yang  terancam  kacau  akibat menguatnya  individualisme  dan  tajamnya  benturan  kepentingan.  Sementara ummah ,  situasi  konflik  yang  terjadi  antar  suku  di  Madinah,  krisis  moral  dan spiritual  masa  itu  sangat  melatarbelakangi  munculnya  konsep ummah .  Ini
merupakan  kesamaan  antara  kedua  konsep  tersebut  yang  sama-sama  berakar dari  konflik  dalam  masyarakat.  Perbedaannya  pada  keberadaan  dan  fungsi negara.  Dalam  konsep ummah ,  institusi  negara  yang  dibentuk  masih sederhana,  dan  kinerja  masyarakat  dinilai  lebih  penting  daripada  kinerja negara. Sementara negara menurut Hobbes, keberadaannya dipandang sebagai suatu  keharusan  yang  mempunyai  kekuatan  absolut  dan  memegang  peranan penting dalam mengelola masyarakat.
3. Hubungannya  dengan  Agama, civil  society merupakan  konsep  sekuler  yang dalam  perjalanannya  mendapat  sentuhan  dan  legitimasi  agama.  Sedangkan ummah adalah  konsep  normatif  keagamaan  yang  dalam  prakteknya  dicoba diobjektivikasikan dalam realitas empirik.
4. Unsur  Perekat  kesatuan civil  society adalah  kewarganegaraan.  Sedangkan perekat ummah cukup  beragam,  bisa  kesamaan  agama,  kesamaan  generasi, kesamaan  karakter  etik,  kesamaan  bangsa  dan  sebagainya.  Hanya  saja, dimensi agama lebih dominan mewarnainya.

## Penutup
Secara mendasar dapat dikatakan, bahwa civil society dan konsep ummah masyarakat  Madinah,  sesungguhnya  lahir  dari  keragaman  situasi  dan  kondisi masyarakat  yang  ada.  Bentuk  keragaman  tersebut  terbangun  di  atas  carut marutnya  suatu  masyarakat  yang  terkungkung  individualisme,  kekerasan  dan ketidakadilan dalam suatu  masyarakat,  sehingga  mengharuskan munculnya suatu konsep yang didasarkan atas kemanusiaan universal.
Konsep tentang civil society pada dasarnya mengandung beberapa masalah dalam penerapannya. Artinya, pengertian dan interpretasi  ini berubah dari  waktu ke  waktu.  Tidak  hanya  berubah  dalam  dimensi  waktu,  tetapi  pengertian  yang dimaksud oleh istilah itu berbeda pada berbagai pemikir kontemporer di masa lalu dan  dewasa  ini.  Itulah  sebabnya  mengapa  persepsi  orang  tentang  civil  society berbeda-beda  sampai  sekarang.  Demikian  pula  pengggunaan  istilah  tertentu  bisa menimbulkan  asosiasi  dan  persepsi  yang  berbeda.  Hal  ini  tergantung  pada informasi dan pengetahuan orang atau kelompok yang bersangkutan.
Perbedaan-perbedaan  konsep  yang  ada  dalam civil  society dan ummah tidak  terjadi  dalam  aspek  yang  krusial  berkaitan  dengan  demokratisasi. Perbedaan-perbedaan tersebut lebih bersifat fungsional dan kontradiksional. Kalau mungkin  bisa  berpotensi  konflik,  terutama  yang  berkaitan  dengan  agama,  dalam sejarahnya hal itu masih bisa dikelola menjadi kekuatan simbiotik.

## DAFTAR PUSTAKA
Bellah, Robert N. 1991. Beyond Belief , Barkeley: University of California Press.
Budiman,  Arif  (ed.).  1990. State  and  Civil  Society, Clayton:  Monash  Papers  on Southeast Asia.
Cohen,  Jean  L.  dan  Arato,  Andrew.  1992. Civil  Society  and  Political  Teori , London : MIT Press.
Effendy, Bahtiar. 1998. Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran  dan  Praktik Politik Islam , Jakarta: Paramadina.
Hikam, Muhammad AS. 1996. Demokrasi dan Civil Society, Jakarta : LP3S.
________________,  1999.  “Wacana  Intelektual  Tentang  Civil  Society  di Indonesia”, dalam jurnal Paramadina, vol.1, No.2, tahun 1999.
Ibrahim, Anwar. 1999. ”Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani”, dalam M. Dawam  Rahardjo,”Masyarakat  Madani  di  Indonesia”  dalam  Jurnal Paramadina, vol.1, no.2.
Karni, Asrori S. 1999. Civil Society & Ummah, Jakarta : Logos.
Maarif,  A.  Syafi`i.  1988. Islam  dan  Politik  di  Indonesia  pada  Masa  Demokrasi Terpimpin ( 1959-1965 ), Yogyakarta: Suka Press.
Madjid,  Nurcholis.  1999.  “Masyarakat  Madani  dan  Investasi  Demokrasi: Tantangan  dan  Kemungkinan”,  Pengantar  untuk  Ahmad  Baso  dalam Civil  Society  versus  Masyarakat  Madani:  Arkeologi  Pemikiran  Civil Society dalam Islam Indonesia , Bandung: Pustaka Hidayah.
MS,  Djohar.    2003. Pendidikan  Strategik,  Alternatif  Untuk  Pendidikan  Masa Depan, Yogyakarta : Lesfi.
Rahardjo,  M.  Dawam.  1999.  “Masyarakat  Madani  di  Indonesia,  Sebuah Penjajakan Awal”, dalam jurnal Paramadina, vol 1, no 2.
Umar,  Bukhari.  1999.  ”Pembinaan  Masyarakat  Madani  dan  Konstribusi Pendidikan  Keluarga”  dalam  Jurnal  Ilmiah Ta’dib, vol.3,  no.3, September– Desember.