Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019

## FAKTOR PENYEBAB KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

## FACTORS CAUSING THE CONFLICT OF SELECTION OF THE SIMULTANEOUS VILLAGE HEAD IN SOUTH HALMAHERA DISTRICT
Marno Wance 1 , Abd Halil Hi Ibrahim 2
1 Universitas Pattimura, Indonesia
2 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Indonesia E-mail: marno.wance@fisip.unpati.ac.id

## ABSTRACT
Simultaneous  village  head  elections  in  2016  held  in  South  Halmahera  Regency ended  up  with  conflicts.  There  were  249  villages  spread  across  32  sub-districts participating in the village head elections. The simultaneous village head elections were divided into two phases in which the first one was held on 20 November 2018 taken  by  189  villages.  While  60  villages  were  held  in  the  second  phase.  The  first election  left  16  cases  of  conflicts.  The  fact  in  the  field  revealed  that  the  conflicts occured  because  there  were  some  complaints  coming  from  the  losing  candidates that  the  election  organizers  had  taken  side  on  one  of  the  candidates  and  their supporting  team  which  had  closeness  to  the  regional  leader.  Besides,  there  were some  actors  intervening  in  the  election  that  caused  conflicts  among  candidates. Considering the facts, this research was conducted in two villages with the aim of comparing  the  conflicts  in  the  villages  and  the  resolution  models.  The  research method  used  was  descriptive  qualitative  by  conducting  in-depth  interviews  with parties involved in the election conflicts.
Keywords: Head Village Election; Election Conflict; Village Democracy

## ABSTRACT
Pemilihan  kepala  desa  serentak  tahun    2016  yang  dilaksanakan  di  Kabupaten Halmahera  Selatan  menyisahkan  konflik  Pilkades.  Adapun  desa  yang  mengikuti kontetasi  pemilihan  kepala  desa  (Pilkades)  serentak  berjumlah  249  desa  yang tersebar  di  32  kecamatan.  Pilkades  serentak  terbagi  menjadi  dua  tahap  yaitu tahap pertama yang  dilaksanakan pada tanggal 20 November  2018 yang diikuti oleh  189  desa.  Sedangkan  60  desa  akan  dilaksanakan  pada  tahap  kedua. Pelaksanaaan  Pilkades  tahap  pertama  mengalami  konflik  Pilkades  di  16  desa. Penyebabnya  karena  penyelenggara  di  tingkat  desa  berpihak  kepala  salah  satu kandidat,  tim  tim  sukses  kandidat,  dan  kedekatan  dengan  penguasa  daerah. Selainitu, konflik Pilkades terjadi karena aktor-aktor daerah melakukan intervensi pada  proses  pemilihan  sehingga  mengakibatkan  konflik  antara  kandidat. Penelitian konflik Pilkades di Halmahera Selatan dilakukan pada dua desa dengan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
tujuan  untuk  membandingkan  penyebab  konflik  dan  model  penyelesain  konflik Pilkades. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat pada konflik Pilkades di Halmahera Selatan.
Keywords: Pilkades; Konflik Pemilihan; Demokrasi Desa

## PENDAHULUAN
Demokrasi  dalam  konteks  pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades)  dapat dipahami  sebagai  pengakuan  keanekaragaman  serta  sikap  politik  partisipasif dari  masyarakat  dalam  bingkai  demokratisasi  pada  tingkat  desa.  Runtuhnya masa  Orde  Baru  dan  hadirnya  liberalisasi  politik  membawa  perubahan  bagi kondisi sosial dan politik mulai dari tingkat lokal. Liberalisasi politik membuka ruang  bagi  setiap  individu  untuk  turut  serta  berpartisipasi  di  panggung  politik pemerintahan,  baik  tingkal  lokal  hingga  nasional.  Hal  ini  memberikan  angin segar bagi kalangan yang selama ini terpinggirkan karena status sosial (Razak & Harakan,  2017).  Pilkades  merupakan  salah  satu  kegiatan  politik  yang  menarik bagi  masyarakat  desa.  Pilkades  di  Indonesia  saat  ini  masih  penuh  dengan ironisme .    Di  satu  sisi,  rakyat  yang  sangat  apatis  dan  tidak  peduli  sehingga tingkat  partisipatif masyarakat  dalam  Pilkades menurun. Apatisme masyarakat ini  justru  dimanfaatkan  oleh  orang-orang  tertentu  untuk  meraih  jabatan  dan kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaan politik. Mereka adalah para elit desa yang  ingin  melanggengkan  kekayaan  dan  kekuasaan  agar  tetap  jatuh  kepada garis keluarga. Sehingga fakta menunjukan keberadaan calon kepala desa masih didominasi oleh segelintir orang yang berkuasa di desa.
Sengketa  yang  paling  banyak  terjadi  dalam  konflik  saat  pemilihan  kepala desa  adalah  permasalahan  adanya  dugaan  manipulasi  hasil  rekapitulasi perhitungan  suara.  Sengketa  lainnya  menyorot  masalah  perilaku  pemilih,  baik yang  tidak  terdaftar  yang  diklaim  sebagai  pemilih  potensial,  tudingan  politik uang  juga  menjadi  isu  yang  banyak  diangkat  tim  sukses  yang  kalah  dalam
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
bersaing. Pemilihan Kepala Desa yang sering disingkat dengan Pilkades mungkin bukan  istilah  yang  asing  lagi  untuk  saat  ini.  Sebagai  wadah  untuk  menampung aspirasi  politik  masyarakat  sekaligus  sarana  pergantian  atau  kelanjutan pemerintahan  desa.  Pilkades  diharapkan  mampu  memenuhi  keinginan  dan harapan masyarakat desa tertentu, untuk mengangkat calon yang layak  sebagai kepala desa.
Pilkades merupakan sebuah instrumen dalam pembentukan pemerintahan modern  dan  demokratis.  Pesta  demokrasi  yang  dilakukan  di  tingkat  wilayah terkecil  ini  pada  dasarnya  sudah  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan pemerintah  tentang  tata  cara  penyelenggaraan  Pilkades.  Sehingga  seluruh rangkaian tahapan-tahapannya mulai dari pembentukan panitia Pilkades sampai pada pelantikan kepala desa terpilih diharapkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian proses pemilihan kepala desa akan berjalan dengan  baik  tanpa  mempengaruhi  keutuhan  masyarakat.  Harapan  masyarakat dapat terpenuhi untuk terpilihnya kepala desa yang baru dan dinyatakan layak untuk  memimpin  dan  menjalankan  roda  pemerintahan  desa.  Hal  inilah  yang didambakan  oleh  setiap  masyarakat  desa  demi  terciptanya  keadaan  yang kondusif. Namun dalam praktiknya Pilkades yang sudah diatur oleh perundang- undangan  pemerintah  untuk  saat  ini  sangat  sulit  terselenggara  dengan  lancar dan  berkualitas  karena  bermainnya  faktor-faktor  kepentingan  politik, kepentingan  untuk    ingin  berebut  kekuasaan  daripada  hakikat  yang diinginkansaatpelaksanaan Pilkades adalah pemerintahan desa yang legitimate .
Saat  penyelenggaraan  pemilihan  kepala  desa  di  Kabupaten  Halmahera Selatan  tidak  lepas  dari  budaya  yang  dimiliki  oleh  daerah  tersebut.  Di  mana, masyarakat  Halmahera  Selatan  adalah  komunitas  masyarakat  yang  heterogen. Hal  tersebut  dikarenakan,  di  Halmahera  Selatan  terdapat  beragam  suku, pemeluk  agama,  yakni  Islam,  Kristen  Katolik,  Prostestan.  Namun,  meskipun terdapat keseragaman dalam hal agama dan etnis, dalam masalah sosial, konflik
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
kerap  kali  terjadi  dan  sebagai  contoh  dalam  pemilihan  kepala  desa  secara serentak ini, terjadi kericuhan yang mengakibatkan konflik yang serius. Di dalam penyelenggaraan  pesta  demokrasi  ini  terdapat  banyak  masalah  dan  persoalan sebagai  gejala  awal  konflik  yang  diwarnai  dengan  kericuhan,  kekerasan,  yang dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakatnya.
Konflik Pilkades  secara serentak yang dilakukan di Kabupaten Halmahera Selatan  juga  mengalami  permasalahan  sengketa  Pilkades.  Konflik  terjadi disebabkan  oleh  permainan  elit  daerah,  kelompok  kepentingan  yang menggunakan kekuatan-kekuatan politik sarat kewenangan yang dimiliki untuk memperkuat basis, jaringan di tingkat desa. Proses pemilihan kepala desa secara serentak   di  Kabupaten  Halmahera  Selatan  telah  selesai  sejak  Desember  2016 lalu. Bahkan sebagian  kepala desa terpilih kini telah dilantik. Proses demokrasi yang  berlangsung  di  desa  itu  memiliki  hiruk-pikuk  dan  magnet  tersendiri  di kalangan  masyarakat  desa  di  Halmahera  Selatan.  Pasalnya  prosesnya  ternyata hingga kini masih meninggakan bara konflik. Banyak persoalan yang tersisa dan sekali-sekali akan meletup menjadi konflik antar masyarakat. Betapa tidak saat ini  akibat  dari  konflik  Pilkades  itu,  ada  bahkan    warga  yang  terusir  dari kampungnya  karena  kalah  Pilkades.  Bahkan  panitia  Pilkades  dihakimi  hingga nyaris tewas. Dinamika konflik bahkan ada yang memalang Kantor Camat hingga berhari  hari.   Warna-warni  konflik  dan  kekerasan  ini    menjadi  bunga  rampai proses Pilkades di Kabupaten paling selatan Halmahera 2016.
Selain  itu,  pada  beberapa  kasus  konflik  pemilihan  kepala  yaitu  (Istifarin,
2016) kekerasan Pilkades, (Halifa, 2016) politik dinasti pada Pilkades, (Suwardi, 2015)tentang politik uang, sedekah politik, (Zerunisa & Winarni, 2017) political marketing Pilkades yang digunakan untuk memenangkan pemilihan kepala desa,
(Wance & Suranto, 2016) pola interaksi kekuasaan yang terjadi tawar menawar (barganing) untuk  melakukan  pertukaran  kepentingan.  Pada  riset  ini  lebih melihat  tentang  fenomena  gelombang  pemilihan  kepala  desa  serentak
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
mengakibatkan  intervesi  oleh  para  kelompok  kekuasaan  yang  memiliki kekuasaan  serta  kewenangan.    Ada  beberapa  teori  yang  digunakan  untuk menganalisis kuasa politik yang terjadi di lokus pemilihan kepala desa di Maluku Utara. Hasil penelitian  yang dilakukan  oleh Wance, Djae (2019) menyimpulkan bahwa pelaksanaan pilakdes serentak 2016 dapat mencapai tujuan akhir, yakni terpilihnya  kepala  desa  melalui  proses  Pilakdes  secara  langsung.  Walapun banyak  berakhir  dengan  proses  hukum  pelanggaran  pemilu.  Pilkades  serentak 2016  di  Kabupaten  Halmahera  Selatan  sebagai  besar  terjadi  konflik  dan diselesaikan  melaui  proses PTUN di  Ambon.  Hasil putusan  pengeadilan  konflik Pilkades  dimenangkan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Halmahera  Selatan. Dominasi  kekuasaan  penyelenggara  di  Desa  Babang  yaitu  keperpihakan penyelenggara  Pilkades  serta  masih  mempunyai  hubungan  darah/keluaraga dengan salah satu pasangan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  Deskriptif kualitatif yaitu ada beberapa definisi mengenai pendekatan ini (Moleong, 2007). Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  dua  Desa  yang  berkonflik  pada  pemilihan kepala desa serentak 2016 di Kabupaten Halmahera Selatan yaitu Desa Babang dan  Desa  Marabose.  Alasan  memilih  dua  lokasi  ini  karena  dua  desa  memiliki model  konflik  yang  berbeda.  Model  konflik  yang  berbeda  untuk  menjadi perbandingan melihat faktor konflik Pilkades yang terjadi di Halmahera Selatan. Pengambilan  data  dilakukan  secara  langsung  dengan  wawancara  baik  secara terstruktur dan tidak terstruktur.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diharapkan  mampu  meng- ungkapkan fenomena peristiwa faktual yang terjadi di lapangan bahkan mampu menyajikan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi dari penelitian ini. Di mana objek penelitian yang akan diteliti tentang bagaimana mendeskripsikan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
“Faktor  penyebab  konflik  pemilihan  kepala  desa  serentak  2016    di  Kabupaten Halmahera Selatan ”.
Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Selatan yang  terjadi  sengketa  pemilihan  kepada  desa.  lokasi  penelitian  dengan  per- timbangan-pertimbangan  bahwa  konflik  pemilihan  kepala  desa  yang  terjadi  di Kabupaten  Halmahera  Selatan  tahun  2016  dengan  studi  kasus  perbandingan pada dua desa yaitu Desa Babang dan Marabose, sedangkan penelitian dilakukan pada  bulan  April  2018.  Sehingga  dalam  proses  penetapan  calon  kepala  desa terpilih terjadi konflik karena ada beberapa calon kepala desa terpilih yang tidak di  tetapkan  menjadi  kepala  desa.  Maka  pada  objek  permasalahan  ini  peneliti mencoba  untuk  mendeskripsikan  dan  mengkaji  lebih  jauh  bagaimana    Relasi kekuatan  politik  lokal  pada  konflik  pemilihan  kepala  desa  di  Kabupaten Halmahera  Selatan  Tahun  2016.  Maka  dalam  melakukan  proses  pemilihan kepala  desa  sesuai  dengan  tahapan-tahapan  serta  menghindari  konfigurasi kekuatan  politik  lokal  karena  dapat  mengakibatkan  pada  mencedrai  nilai-nilai demokrasi di tingkat desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor Konflik Pemilihan Kepala Desa
Pemilihan  kepala desa serentak tahun  2016 yang dilakukan  di  Kabupaten Halmahera Selatan sangat identik dengan rumusan yang diajukan oleh Lasswell berupa who gets, what, when, how (Harold, 1936). Definisi bernuansa pragmatis tersebut melekat dalam kesadaran, baik level elit maupun massa Akibat, proses- proses  politik  yang  berlangsung  selalu  saja  bermuara  pada  transaksi- kompensasional  yang  bersifat  material  (uang).  Menjadi  makin  eksplisit  ketika mencermati  praktik  lazim  jual-beli  suara  pada  saat  Pemilu.  Padahal  Pemilu merupakan  pintu  masuk  minimal  untuk  mengukur  seberapa  besar  kualitas demokrasi yang dapat dijalankan.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Dalam  konteks  demikian,  menggeser  spirit  kuasa  politik  untuk  kembali mendominasi  kekuasaan  yang  lebih  besar  lagi.  Dominasi  politik  hendaknya dimurnikan  menjadi  upaya-upaya  menciptakan  kewenanngan  kekuasaan  di tingkat bawah yaitu desa. Caranya? Tentu tidak cukup hanya meneriakkan usaha dominasi  kekuasaan,  dengan  cara  membangun  relasi  kuasa  politik  sejak  awal sehingga  pemilihan  serentak  yang  dilakukan  merupakan  momentum  untuk membangun jejaring, relasi struktu pada tingkat pemerintahan desa.
Politik  tak  lagi  memadai  ketika  hanya  didistorsikan  menjadi  perebutan kekuasaan  material  karena  hanya  akan  mereproduksi  sederet  masalah  yang membentuk  lingkaran  setan.  Di  sinilah  pentingnya  pilihan-pilihan  rasional diajukan.  Artinya,  proses-proses  politik  yang  berlangsung  sejak  hulu  (Pemilu maupun  Pilkades  serentak)  hingga  hilir  (implementasi  dan  evaluasi  kebijakan) haruslah  bertumpu  pada  pertimbangan-pertimbangan  rasional.  Pertimbangan rasional  secara  sederhana  merujuk  pada  filsafat  utilitarian  sebagai maximizing profits, minimizing risks bagi seluas-luas masyarakat.
Sementara  itu,  kebijakan  baru  tentang  partai  politik  yakni  sistem  multi partai  di  awal  masa  transisi  mengakhiri  sistem  kepartian  dengan  tiga  partai politik  yang  selama  Orde  Baru  berkuasa.  Hal  ini  yang  kemudian  memberikan alternatif lebih bagi pemilih Indonesia serta politisi untuk memilih partai politik yang sesuai aspirasi maupun kepentingan mereka. Namun, kebijakan pemilihan kepala  desa  serentak  ini  telah  menempatkan  perebutan  kekuasaan  yang bersaing  dalam  posisi  dilematis.  Dominasi  kekuasaan  harus  memilih  antara memperoleh  banyak  orang  sebagai  relasi  atau  memperkuat  institusi  jaringan kekuasaan.    Ternyata,  sebagian  besar interest  group (kelompok  kepentingan) tampaknya lebih tertarik untuk mendapatkan dominasi kekuasan yang loyal dari pada  membangun  institusi  pemerintah  desa  yang  kuat.  Ada  dua  implikasi penting dari situasi ini.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
1. Personal  branding memainkan  peran  yang  lebih  berpengaruh  dalam mememangkan  kontestasi  pemilihan  kepala  desa  di  Kabupaten Halmahera Selatan. Ini yang kemudian diterjemahkan ke dalam dominasi kekuasaan yang lebih rendah oleh pemilih, seperti yang ditandai dengan tingginya jumlah kesadaran politik dan kelembagaan dalam pemilu.
2. Transaksional  kepentingan hubungan  antara  kandidat  yang  bertarung pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2016 dengan yang kelompok- kelompok  kepentingan  yang  memegang  kewenangan  kekuasaan, sehingga pemilihan kepala desa tidak lagi didasarkan pada loyalitas atau kinerja,  namun  lebih  kepada  hubungan  transaksional.  Dominasi  kuasa politik  pada  pemilihan  calon  kandidat  dan  mekanisme  promosi  relatif longgar.  Popularitas  seseorang/kandidat  sekarang  menjadi  dasar  untuk mencalonkan  kandidat  dalam  pemilihan  kepala  desa  serentak  tahun 2016. Kombinasi dari pemilihan kepala desa secara langsung dan sistem pemilihan serentak secara bersama sama memberikan peluang untuk elit lokal dalam memperkuat basis kekuasaan ke depan. Sayangnya, beberapa elite  lokal  berasal  atau  dibangun  dari  hubungan  sedarah,  kekerabatan dan keluarga yang sama.
Konflik  pemilihan  kepala  desa  (Pilkades)  yang  terjadi  di  Kabupaten Halmahera Selatan memicu perlawananan dari masyarakat untuk mendapatkan distribusi  keadilan  pemilihan  kepala  desa  secara  adil  dan  kepastian  hukum. Perlawanan  hukum  pemilun  dilakukan  secara  terbuka,  antara  lain  melakukan demostrasi  di  kantor  bupati,  menduduki  areal  pemerintah  pemerintah  desa setempat  dan  perkalihan  secara  fisik.  Semua  dilakukan  untuk  mematahkan dominasi  kekuasaan  pemerintah  atas  proses  pemilihan  kepala  desa  demi mendapatkan keadilan pemilih dan kepastian hukum yang jelas. Berbagai kasus konflik  pemilihan  kepala  desa  serentak  tahap  I  mengungkapkan  perebutan arena  kekuasaan.  Sehingga  kemudian  memicu  munculnya  konflik  kekuasaan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
antara  pemerintah  untuk  mempertahankan  arena  kekuasaan  di  tingkat pemerintah desa.
Berdasarkan  pada  kajian  kasus  terkait  dengan  masalah-masalah  yang muncul  pada  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  serentak  tahun  2016  di Kabupaten  Halmahera  Selatan.  Pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  secara langsung yang berkaitan  dengan  erat  dengan  kematangan  perencanaan  sampai pada pelaksanaan pemilihan oleh rakyat harus dipastikan hak semua orang yang memilih  bisa  diakomodir.  Ada  beberapa  fakor  yang  menyebabkan  konflik pemilihan kepala desa serentak di tahun 2016 yaitu sebagai berikut:
1. Faktor  menjadi  sumber  masalah  pada  pemilihan  kepala  (Pilkades)  desa serentak  pada  tahap  I  adalah  lemahnya  administrasi  penyelenggara Administrasi  Pilkdes  langsung  yang  kurang  baik  menyebabkan  sengketa hasil Pilkades. Sejumlah urusan administrasi misalnya pendataan penduduk, pemutakhiran  data  calon  pemilih.  Akibatnya  proses  pemilhan  berlangsung sebagaimana mestinya.
2. Proses  sosialisasi  pelaksanaan  Pilkades  serentak  tahun  2016  di  Kabupaten Halmahera Selatan yang tidak memadai sehingga mengakibatkan timbulnya konflik  pasca  Pilkades.  Sehingga,  sosialiasi  Pilkades  mesti  diadakan  karena menjadi tumpuan utama dalam mensukseskan salah bentuk demokrasi lokal di  tingkat  desa  tersebut.  Selain  itu,  dalam  proses  sosialisasi  juga  perlu ditekankan  satu  cara  dalam  mendidik  masyarakat  berpolitik  secara  kritis serta  kadidat  kepala  desa  (kades)  juga  bisa  menerima  hasil  dari  pilihan rakyat  secara  kolektif.    Oleh  sebab  itu,  Pilkades  langsung  memberikan kesempatan  kepada  rakyat  untuk  memilih  kepala  daerah  secara  langsung sehingga  rakyat  dapat  menggunakan  hak  pilih  secara  cerdas  dengan pertimbangan  kritis-rasional  berasas  pada  visi  dan  program  kerja. ( Wawancara Irawan Samsudin ,2018 )
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019

## Hubungan Calon Kepala Desa dengan Kekuasaan
Distribusi kekuasaan memiliki dampak keterpilihan yang sangat signifikan, khususnya  pada  pemilihan  kepala  desa  serentak  tahun  2016.  Dominasi  konflik di kabupaten Halmahera Selatan cukup tinggi, gejala konflik ini tidak lepas dari terbentuk  pragmatisme  pemilih  pada  pemilihan  bupati  pada  tahun  2015. Dominasi  pada  pemilihan  kepala  desa  menuntut  untuk  menekan  suara  pada kelompok  tertentu,  sebagian  kandidat  calon  kepala  desa  harus  beradaptasi terhadap kompelksitas persaingan dominasi kuasa politik yang terbentuk sejak pemilihan  bupati 2015. Jaringan  tim sukses, relasi  pemenangan  yang membuat elit  lokal  yang  berkuasa  ingin  mendominasi  kekuasaan  di  desa  sebagai  bentuk membangun  kekuatan  politik  serta  dominasi  kekuasaan  yang  lebih  massif  dan terorganisasir  untuk  kepentingan  politik  ke  depan.  Maka  perbandingan  jumlah konflik  Pilkades  serentak  2016  di  Kabupaten  Halmahera  Selatan  sangat  minim yaitu berdasarkan pada tabel berikut:
Grafik  1. Perbandingan Konflik Pilkades Tahap 1

## Sumber: Data Diolah, 2018
Berbasarkan  grafik  1  perbadingan  desa  yang  berkonflik  pada  pemilihan kepala desa serentak merupakan bangunan jaringan kelompok kekuasaan, relasi tim  serta  kepentingan  kelompok  tertentu,  selain  itu  ada  juga  hubungan  calon kepala  desa  dengan  kekuasaan  persaudaraan.  Satu  suku  akan  memberikan
0% 20% 40% 60% 80% 100% Pilakdes Tahap 1 Desa Berkonflik 183 15
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
dukungan  supaya  terpilih  menjadi  kepala  desa  pada  pemilihan  kepala  desa serentak  2016.  Dalam  hal  ini,  ada  dua  faktor  yang  muncul,  mengingat  di Kabupaten  Halmahera  Selatan  ada  dua  suku  besar  yang  mendominasi kekuasaan.  Walaupun  bukan  menjadi  faktor  penentu  dominasi  kekuasaan namun  sangat  menentukan  dan  menjadi  faktor  kuat  yakni, pertama adalah reputasi  pribadi  individu  kandidat,  yakni  integritas,  pencapaian  seorang  figur publik,  dan  aktivitas  sosial.  Faktor kedua adalah  dukungan  masyarakat  atau organisasi.
Desa  yang  mengikuti  pemilihan  kepala  desa  pada  pemilihan  kepala  desa serentak  tahap  I  tahun  2016  berjumlah  183  Desa  yang  tersebar  di  32 Kecamatan. Dari jumlah desa yang mengikuti pemilihan kepala desa tahap 1, ada 15  desa  yang  berkonflik  pemilihan  kepala  desa.  Penyelesain  konflik  pemilihan kepala  desa  serentak  2016  dalam  dua  bentuk  yaitu pertama, penyelesaian konflik Pilkades oleh Pemerintah Halmahera Selatan. Kedua penyelesain konflik melalui sidang PTUN Ambon.
Tabel1. Model Penyelesain Konflik No Nama Desa Keterangan 1 Desa  Gala,  Desa  Tawabi,  Desa  Bisori, Desa  Geti  Lama,  Desa  Waya,  Desa Matuting Tanjung, Desa Babang, Desa Ake Gula Tim Penyelesaian Konflik Pilkades Serentak Tahap I 2 Desa Pulau Gala, Desa Marabose, Desa Bori, Desa Wayaua PTUN Ambon

## Sumber: Hasil analisis data penelitian,2018
Berdasarkan  pada  tabel  1  di  atas,  bahwa  ada  dua  bentuk  penyelesain konflik pemilihan kepala desa. Pendekatan menyesuaikan dilakukan oleh pihak- pihak  yang  terlibat  konflik  dalam  artian  calon  kepala  desa  pada  Pilkades serentak yang dengan cara salah satu pihak melepaskan atau mengesampingkan keinginan  kelompoknya  dan  memenuhi  keinginan  pihak  lain.  Melalui
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
pendekatan  ini  pihak  yang  satu  merelakan  kebutuhannya,  sehingga  pihak  lain mendapatkan sepenuhnya yang diinginkan.
Seiring  berjalannya  waktu  pasca  pemilihan  kepala  desa  serentak  2016  di Kabupaten  Halmahera  Selatan  terlihat  bahwa  di  antara  beberapa  calon  atau kandidat yang kalah di pertarungan secara perlahan telah menerima kekalahan dan tentunya itu semua tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah setempat, Tokoh-tokoh  masyarakat  serta  jajaran  Pemerintah  Kecamatan  dan  Pemerintah Daerah  yang  selalu  beruaha  untuk  melakukan  pendekatan  kepada  pihak-pihak yang kontra atas keputusan yang di keluarkan oleh lembaga pemungutan suara pemilihan  Kepala  Desa.  Kemudian  jika  keputusan  yang  diambil  ada  pihak tertentu merasa dirugikan maka proses hukum sangat terbuka untuk dilakukan banding melalui PTUN di Ambon
Perbandingan  kemenangan  pada  pemilihan  kepala  desa  serentak merupakan  bangunan  jaringan  kelompok  kekuasaan  relasi  tim  serta kepentingan kelompok tertentu, selain itu ada juga hubungan calon kepala desa dengan kekuasaan persaudaraan. Satu suku akan memberikan dukungan supaya terpilih menjadi kepala desa pada pemilihan  kepala desa serentak 2016. Dalam hal ini, ada dua faktor yang muncul, mengingat di Kabupaten Halmahera Selatan ada  dua  suku  besar  yang  mendominasi  kekuasaan.  Walaupun  bukan  menjadi faktor  penentu  dominasi  kekuasaan  namun  sangat  menentukan  dan  menjadi faktor  kuat  yakni, pertama adalah  reputasi  pribadi  individu  kandidat,  yakni integritas,  pencapaian  seorang  figur  publik,  dan  aktivitas  sosial.  Faktor kedua adalah dukungan masyarakat atau organisasi.
Sementara itu, dominasi kekuasaan pada pemilihan kepala desa di Babang pada  tahun  2018.  Praktek  kekuasaan  untuk  mendominasi  jaringan  pemerintah desa dengan mengusung salah satu kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu calon kades Ahmad Haji Abu pada pemilihan Bupati Halmahera Selatan menjadi tim sukses Bupati Terpilih Bahrain Kasuba. Hubungan M. Sofyan Aswin dengan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
kekuasaan  sehingga  pada  pemilihan  kepala  desa  serentak  2016  terjadi intervensi  kekuasaan.  Pada  pemilihan  kepala  desa  Babang  Sofyan  Aswin  Abu memperoleh suara terbanyak urutan kedua (530 suara) yang menjadi pemenang Pilkades  Babang  2016  Irawan  Hi  Samsudi  (610  suara).  Namun  pada  sengketa pada  tingkat  pemerintah  daerah  Halmahera  Selatan  calon  kepala  desa  Ahmad Haji Abu menjadi pemenang sengketa. yaitu sebagai berikut:
Berdasarkan  pada  tabel  1  di  atas  bahwa  pemilihan  kepala  desa  Babang tahun 2016 di ikuti oleh pasangan kandidat yang mempunyai tingkat pendidikan sama.  Pada  pemilihan  serentak  2016,  Adapun  jumlah  Daftar  Pemilih  Tetap (DPT) yaitu sebanyak 2.744.000 orang, yang menggunakan  hak pilih 1.600.022 orang. DPT Ini diambil berdasarkan  pada rekap pemilih pada pemilihan  bupati tahun  2015.  sebanyak  Desa  yang  terjadi  konflik  pemilihan  kepala  Desa  di Halmaheara  Selatan  salah  satunya  juga  Desa  babang.  Dalam  kasus  ini,  ada beberapa  faktor  sehingga  terjadi  konflik  Pilkade  2016 (Wawancara  dengan Soleman Retop, 2018).
Tim  monitoring  dari  pemerintah  yaitu  kepala  Badan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  (BPMD)  Kabupaten  Halmahera  Selatan  yang  melihat  proses pemilihan kepala desa serentak di Babang. Namun karena dari BPMD melakukan monitoring  di  desa  lain  sehingga  tidak  memantau  proses  sampai  selesai rekapitalasi sampai penantangan berita acara.
Konflik  kekuasaan  di  Desa  Babang  melibatkan  melibatkan  kelompok  ke- pentingan untuk menyelesaikan kandidat dan tidak berbadasarkan pada proses pemilihan.Argumentasi  tersebut  sehingga  membuat  pasangan  lain  untuk melakukan  gugatan  ke  PTUN  Ambon  untuk  mencari  keadilan  pemilu  di Kabupaten Halmahera Selatan.
Konflik  pemilihan  kepala  desa  serentak  tahun  2016  di  Kabupaten Halmahera  Selatan,  penolakan  hasil  putusan  hasil  pemilihan  kepala  desa (Pilkades)  dengan  menggelar  aksi  protes  di  kantor  Bupati,  terdiri  dari  Warga
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Halsel  dari  5  (lima)  desa  Marabose,  Babang,  Wayaua,  Bori,  dan  desa  Silang. Pemasalahan dan konflik terjadi di beberapa desa seperti desa Bori, Babang dan Marabose  paska  Pilkades  karena  adanya  putusan  SK  Bupati  Nomor:  286  tahun 2016  tentang  pembentukan  tim  penyelesesaian  perselisihan  Pilkades  serentak Kabupaten  Halmahera  Selatan.  Dimana  SK  tersebut,  dinilai  illegal  karena  tidak sesuai  dengan  Perda  Nomor  7  Tahun  2015,  Peraturan  Bupati  Nomor  8  Tahun 2016, UU No 6 Tahun 2014, Permendagri 112 Tahun 2014. Maka dengan begitu, Hasil  Sengketa  Pilkades  desa  Babang  yang  diputuskan  oleh  Majelis/Tim penyelesaian perselisihan hasil Pilkades Serentak Kabupaten Halmahera Selatan dimana  Ahmad  H.  Abu  (Calon  Kades  No.  Urut  4)  dalam  pungutan  dan penghitungan suara memperoleh 565 suara sebagai pemenang kedua sedangkan Irwan  Samsudin  (Calon  No.  Urut  2)  memperoleh  604  suara  sebagai  pemenang pertama.  Namun,  dalam  putusan  hasil  sengketa  oleh  Tim  penyelesaian  per- selisihan  Pilkades  Ahmad  H.  Abu  kemudian  ditetapkan  sebagai  Calon  Kades terpilih desa Babang, hasil putusan tersebut diduga ada muatan politik dan cacat hukum karena perolehan suara Calon Kades No. Urut 2 Irwan Samsudin adalah murni pilihan masyarakat desa Babang (www.wartamalut.com)
Sementara  itu,  proses  pelantikan  akan  ditindaklanjuti  oleh  pemerintah Kabupaten  Halmahera  Selatan  setalah  ada  putusan  yang  bersifat  mengikat  dan tetap untuk dijalankan oleh calon kades pada Pilkades serentak 2016. Dalam hal ini, ada dari  desakan  dari  anggota DPRD Kabupaten  Halmahera Selatan  Akmal Ibrahim  kepada  Bupati  Bahrain  Kasuba   segera  melantik  kepala  desa  (Kades) terpilih  10  desa  yang  tertunda   karena  dianggap  bermasalah.  Menurut   Akmal, janji Pemda Halsel melalui Dinas PMD  bahwa  kapala desa  10 desa yang belum dilantik   akan  diproses  setelah   sengketa  hasil  Pilkades  lima  desa   di  PTUN Ambon. Sedangkan dari lima desa yang menggugat Pemda Halmahera Selatan  di PTUN  Ambon  sudah  ada  putusan  dan  dimenangkan  pihak  pemerintah  daerah Halmahera Selatan (www.taliabuposonline.com).
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019

## Gambar 1
Model Akar Permasalahan Pilakdes Serentak 2016

## Sumber: diolah penulis
Menyesuaikan (accomoding)
Pendekatan  menyesuaikan  di  lakukan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  konflik dalam artian calon  Kepala Desa  pada  Pilkades  serentak  yang dengan cara salah satu pihak  melepaskan  atau  mengesampingkan  keinginan  kelompoknya  dan  memenuhi keinginan  pihak  lain.  Melalui  pendekatan  ini  pihak  yang  satu  merelakan kebutuhannya, sehingga pihak lain mendapatkan sepenuhnya yang diinginkan.
Seiring  berjalannya  waktu  pasca  pemilihan  Kepala  Desa  serentak  2016  di Kabupaten Halmahera Selatan terlihat bahwa di antara beberapa calon atau kandidat
Waktu pelaksanakan sering di undur akibat persiapan penyelenggaraan Pilakdes Serentak 2016
Ketidakmampuan persiapan dan penyelenggara beserta semua perangkat Pilkades Serentak/ Stakeholder KELEMAHAN PILKADES SERENTAK 2016  Daftar Pemilih belum jelas  Anggaran tidak cukup, DPT Pilakdes Menggunakan data lama  Pengawasan dan rekrutmen calon tidak maksimal  Sosialisasi  tidak  maksimal,  Tim  KPUD  Kabupaten belum berpengalaman

## MASALAH PILKADES SERENTAK
 Minimnya partisipasi masyarakat  Administrasi penyelenggara yang sangat lemah  Institusi terkait tidak independen  Calon  kandidat  ada  hubungan  dengan  kekuasaan  di Kabupaten  Munculnya kelompok kepentingan pada aras kekuasaan  Pilakdes  serentak  menyisahkan  sengketa  hukum  dan perselisihan hasil pemilihan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
yang kalah di pertarungan secara perlahan telah menerima kekalahan dan tentunya itu semua  tidak  lepas  dari  kerjasama  antara  pemerintah  setempat,  Tokoh-tokoh masyarakat serta jajaran Pemerintah  Kecamatan dan Pemerintah Daerah  yang selalu beruaha untuk melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang kontra atas keputusan yang  di  keluarkan  oleh  lembaga  pemungutan  suara  pemilihan  Kepala  Desa. Kemudian  jika  keputusan  yang  diambil  ada  pihak  tertentu  merasa  dirugikan  maka proses hukum sangat terbuka untuk dilakukan banding melalui PTUN di ambon.

## KESIMPULAN
Penyebab konflik pemilihan  kepala desa di  Kabupaten  Halmahera Selatan serentak  2016  yaitu pertama panitia  pemilihan  kepada  serentak  belum melakukan  pemutahiran  data  pemilih  yang  baru  sehingga  menyebabkan  data pemilih  semakin  ganda,  kebanyakan  pemilih  sudah  meninggal.  Jumlah  pemilih yang  sedikit  di  tingkat  desa  sehingga  masyarakat  saling  mengenal  antara  satu pemilih dengan pemilih serta dapat melakukan pengawasan yang ketat di antara sesama  kandidat. Kedua kandidat  yang  bertarung  pada  pemilihan  kepala  desa serentak  ada  hubungannya  dengan  pemerintah  kabupaten  sehingga mengakibatkan  penyelenggara  tidak  netral  dalam  melakukan  pemilihan  di tingkat  desa.  Sehingga  hadirnya  aktor-aktor  politik  lokal  yang  berkepentingan untuk  memenangkan  kandidat. Ketiga penyelesaian  konflik  pemilihan  kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan melalui dua tahapan yaitu penyelesaian di tingkat  pemerintah  daerah  melalui  BPMD  yang  mengundang  desa-desa  yang berkonflik,  tahap  kedua  pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  dalam  pemilihan kepala desa menempuh jalur penyelesaian di PTUN Ambon.

## REFERENSI
Aron,  R.  (1965). Main  Currents  In  Sociological Thought  II. New  York:  Howard  R. dan Weaver H., Anchor.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Cahyono, H. (2005). Konflik Elit Politik Pedesaan. Jakarta: Pustaka Pelajar. Collins, R. (1975). Conflict Sociology. New York: New York Academic Press.
Eddy  Kiswanto. (2014). Pemilihan  Kepala  Desa;  Implementasi  Peraturan  Daerah  di Kecamatan Rembang. Tesis Universitas Diponegoro .
Galtung,  J.  (2004).  Kekerasan,  Perdamaian,  dan  Penelitian  Perdamaian  . Jurnal Pemberdayaan .
Halifa, N. (2016). Politik Dinasti: Studi Kasus Kemenangan Dinasti Samidin Dalam Pilkades  di  Desa  Banjar  Kec.  Kedungdung  Kab.  Sampang.  Diss.  Uin  sunan Ampel surabaya, 2016. Dis.Uin Sunan Ampel .
Harold, D. L. (1936). Politics: Who Gets What, When, How, Ny: . Amaerika Serikat: hittlesey House.
Hidayat, I. (2009). Teori-Teori Politik. Malang: SETARA press.
HR, F. S., & Harakan,  A. (2017). Eksklusivitas  Adat Dalam Bingkai Demokrasi  Di Indonesia. Jurnal Agregasi , 14-25.
Istifarin. (2016). Fenomena Politik Kekerasan dalam Pilkades di Desa Ketapang Laok Kecamatan  Ketapang  Kabupaten  Sampang  Madura.  Diss.  Uin  sunan  ampel Surabaya. . Diss. Uin Sunan Ampel .
J.E.T.,  E.  (1980). Max  Weber  The  Interpretation  of  Social  Reality. New  York: Schocken Books New York.
Kusnad. (2002). Konflik Sosial Nelayan. LKIS Jakarta. Jakarta: LKIS.
Moleong.  (2007). Metodologi  Penelitian  Kualitatif  . Bandung:  PT  Remaja  Rosda Karya.
Razak,  &  Harakan,  A.  (2017).  Eksklusivitas  Adat  Dalam  Bingkai  Demokrasi  Di Indonesia. Jurnal Agregasi , 14-25.
Sanit, A. (1997). Partai, Pemilu dan Demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Setiadi,  E.  M.,  &  Kolib,  U.  (2015). PENGANTAR  SOSIOLOGI,  Pemahaman  Fakta dan  Gejala  Permasalahan  Sosial:  Teori,  Aplikasi,  dan  Pemecahannya. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP) ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Suwardi.  (2015).  Politik  Uang  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  tahun  2014:  Studi Tentang  Pemahaman  Masyarakat  Terhadap  Politik  Uang  di  Desa  Poreh Kecamatan  Lenteng  Kabupaten  Sumenep.  Diss.  Uin  sunan  ampel  Surabaya. digibli.uinsby .
Turner,  J.  (1991). The  Structure  of  Sociological  Theory. California:  Wardworth Publising Company California.
Wance,  M.  &.  (2019).  Dominasi  Kuasa  pada  Pemilihan  Kepala  Desa  Serentak  di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. ARISTO , 204-227.
Zerunisa,  R.,  &  Winarni,  F.  (2017).  Political  Marketing  Kandidat  Dalam  Pemilihan Kepala  Desa  (Pilkades)  (Studi  Kasus  Desa  Getan  Kecamatan  Gantiwarno Kabupaten Klaten). Jurnal Student , 100-104.
http://kabarpulau.com/berita-konflik-Pilkades-di-halsel-cukup-memiriskan-.html.
diakses pada Rabu 31 Mei 2017)
https://regional.kompas.com/read/2016/11/12/12450391/pemilihan.kepala.desa.ser entak.di.halmahera.selatan.polisi.siagakan.kekuatan.penuh.  di  akses  pada  Rabu 31 Desember 2017)