Desya Qotrannadha, Hanafi Tanawijaya (2023), Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu, Vol. 8, No.5 , Http://Dx.Doi.Org/10.36418/Syntax-Literate. v8i5.11804 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No.5, Mei 2023

## PENERAPAN  PRINSIP  KEHATI-HATIAN  NOTARIS  DALAM  PEMBUATAN AKTA  OTENTIK  YANG  PENGHADAPNYA  MENGGUNAKAN  IDENTITAS PALSU
Desya Qotrannadha, Hanafi Tanawijaya Universitas Tarumanagara Email: desyasmd@gmail.com, hanafitanawijaya@gmai.com

## Abstrak
Karena  sangat  jarang  timbul  masalah  hukum  karena  pihak-pihak  yang melaksanakan  kejahatan  terhadap  akta  otentik  yang  dikeluarkan  oleh  notaris, misalnya memberikan surat palsu dan keterangan palsu dalam akta, notaris wajib mengikuti prinsip kehati-hatian dalam cara pembuatan akta otentik. perbuatan. Oleh karena  itu,  Undang-undang  tentang  persyaratan  dan  standar  Notaris  perlu  ditata ulang agar notaris bisa lebih berhati-hati dalam mengeluarkan akta yang sah alhasil mengurangi  kemungkinan  dituntut  atas  kejahatan  yang  dapat  menyebabkan kejatuhannya.  Penelitian  ini  mengkaji  permasalahan  hukum  notaris  yang menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan akta asli terhadap orang yang  dihadapannya  dengan  menggunakan  identitas  palsu.  Notaris/PPAT mengemban  tanggung  jawab  atas  keabsahan  akta  sah  yang  diciptakannya, meskipun  di  dalamnya  terdapat  nama  dan  tanda  tangan  pihak  yang  terpalsukan. Perihal itu terjadi karena notaris kurang teliti mencocokkan identitas para pihak saat mengidentifikasi  penghadap.  Tanggung  jawab  ini  dapat  berupa  tindakan administratif, litigasi perdata, atau tuntutan pidana. Akta jual beli yang seolah-olah asli tetapi ternyata palsu karena memuat keterangan palsu melanggar hukum sebab tidak  terpenuhi  kriteria  aspek  objektif  perjanjian  yang  berhubungan  terhadap alasan-alasan yang sah.
Kata kunci : Notaris, Akta, Palsu

## Abstract
Because it is very rare for legal problems to arise due to parties committing crimes against authentic deeds issued by a notary, for example providing fake letters and false statements in the deed, the notary must follow the precautionary principle in the  process  of  making  an  authentic  deed.  deed.  Therefore,  the  Law  on  Notary requirements  and  standards  needs  to  be  rearranged  so  that  notaries  can  be  more
careful in issuing legal deeds so as to reduce the possibility of being prosecuted for crimes  that  could  lead  to  their  downfall.  This  study  examines  the  legal  issues  of notaries who use the precautionary principle in issuing original deed to people who use fake identities before them. The notary/PPAT is responsible for the validity of the legal deed he created, even though it contains the name and signature of the forged party. This happened because the notary was not careful in matching the identities of  the  parties  when  identifying  the  appearers.  This  liability  may  take  the  form  of administrative action, civil litigation, or criminal prosecution. The deed of sale and purchase that pretends to be genuine but turns out to be fake because it contains false statements violates the law of causation

## Keywords: Notary, Deed, Fake

## Pendahuluan
Masyarakat  yang  berkembang  membutuhkan  kejelasan  hukum  terkait  dengan pelayanan  publik.  Notaris  ialah  seorang  profesional  yang  memberikan  layanan  yang berkaitan dengan hukum, paling sering hukum perdata. Profesi notaris, seperti pekerjaan berstatus tinggi lainnya, ialah unik. Itu berbeda dari profesi lain karena tujuan utamanya ialah  untuk  memberi  manfaat  bagi  masyarakat  secara  keseluruhan,  daripada  para praktisinya  secara  individu,  sifat  profesinya  mensyaratkan  bahwa  motivasi  utamanya bukanlah  sebagai  mata  pencaharian,  melainkan  keinginan  untuk  mengabdi  terhadap masyarakat  yang  membutuhkan.  Saat  ini,  pendokumentasian  tertulis  otentik  dari  suatu tindakan  publik  yang  dilakukan  sejalan  terhadap  undang-undang  menjadi  semakin penting,  meningkatkan  kesadaran  publik  terhadap  lembaga  notaris.  Meningkatnya kesejahteraan dan kepentingan masyarakat di bidang hukum mengharuskan penggunaan notaris dalam praktik hukum sehari-hari (Christian, 2020).
Kekuatan  akta  autentik  yang  diciptakan  oleh  notaris  sebagai  alat  pembuktian  yang sempurna  dan  sebab  hal  tersebut  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  sangat  kuat. Akibatnya, ada sejumlah aturan dan ketetapan yang mengamanatkan suatu akta asli untuk pelaksanaan  perbuatan  hukum  tertentu.  Notaris  ialah  pejabat  umum  yang  cakap melaksanakan pembuatan akta-akta yang sah dan kuasa-kuasa lain yang tertulis pada UU ini atau berdasarkan UU lain, sesuai tercantum pada Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Th 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Th 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”). Setiap urusan  hukum  seseorang  membutuhkan  jasa  notaris,  sebab  dalam  melaksanakan hubungan  hukum  tersebut  diperlukannya  pembuktian  tertulis  yang  berwujud  akta autentik.  Dalam  upaya  melindungi  masyarakat  dan  memastikan  kegiatan  notaris  yang telah  dipercaya  oleh  UU  dan  masyarakat  sekitar,  maka  keberadaan  peraturan  umum tentang pengendalian eksekutif notaris  sangat  berguna. Dengan  adanya kode etik yang mengandung  aturan-aturan  etika,  kepentingan  masyarakat  akan  terjamin  alhasil  hal tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dewasa ini, kebutuhan akan tumbuhnya ikatan ekonomi dan sosial nasional, regional, dan global sejalan dengan kebutuhan akan terciptanya  kepastian,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum  yang  dapat  ditegakkan.
Tujuan kode etik ialah untuk memastikan bahwa suatu profesi dipraktikkan secara moral, bermartabat,  dan  termotivasi,  dengan  menekankan  pada  bakat  intelektual,  kemampuan berpikir  logis  dan  kritis,  serta  komitmen  untuk  menjunjung  tinggi  cita-cita  normatif. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, notaris harus berpegang teguh pada UU dan Kode  Etik  Notaris.  Sejalan  terhadap  UUJN,  asosiasi  notaris  mengembangkan  dan menetapkan Kode Etik Notaris, yang mencakup prinsip-prinsip berikut:
1. Anggota komunitas Notaris berkumpul secara berkelompok;
2. Di Indonesia, notaris tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia.
Untuk menjalankan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata, negara melembagakan sistem notaris yang bertugas melaksanakan pembuatan surat-surat hukum yang  dapat  diterima  di  pengadilan.  Akte  notaris  diatur  oleh  Uniform  Yurisdiction  and Judgment Act (UUJN). Pekerjaan notaris, sebagai sebuah profesi, memiliki serangkaian tugas  dan  tanggung  jawab  yang  berbeda,  diatur  oleh  seperangkat  UU  yang  unik,  dan dianggap sebagai bagian masyarakat yang tetap dan berkelanjutan. Alhasil, jika seorang notaris  bertindak  diluar  kewenangan  yang  sudah  ditetapkan,  maka  hal  tersebut  bisa dianggap sebagai perbuatan melanggar (Tobing, 1983).
Saat  menjalankan  jabatannya,  Notaris/PPAT  harus  memperhatikan  pembuatan  akta serta  syarat-syaratnya.  Saat  membuat  akta,  notaris  harus  sejalan  terhadap  kehendak hukum  dan  hal-hal  yang  diinginkan  para  pihak  yang  terlibat  dalam  maksud  yang sebenarnya, karena hal tersebut dilakukan sejalan terhadap aturan hukum yang mengatur profesinya dan tidak melebih-lebihkan atas akta yang dibuatnya serta harus menjelaskan atau membacakan dokumen sejalan terhadap tujuan yang disetujui oleh para pihak. Hal ini dikarenakan isi akta dipastikan harus sesuai, karena tidak sedikit  kasus yang terjadi karena  suatu  pihak  menggunakan  identitas  palsu  saat  menghadap  notaris  untuk melaksanakan  pembuatan  suatu  akta.  Oleh  sebab  itu,  Notaris/PPAT  diharuskan mengaplikasikan  prinsip  kehati-hatian  Saat  membuat  aktanya  serta  memperhatikan dengan seksama bahwa isi dari akta yang dibuat sudah benar.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  pemecahan  permasalahan  termasuk metode analisis. Keterangan gambar diletakkan menjadi bagian dari judul gambar ( figure caption )  bukan  menjadi  bagian  dari  gambar.  Metode-metode  yang  digunakan  dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini.
Pada Metode Penelitian, Alat-alat kecil dan bukan utama (sudah umum berada di lab,  seperti:  gunting,  gelas  ukur,  pensil)  tidak  perlu  dituliskan,  tetapi  cukup  tuliskan rangkaian  peralatan  utama  saja,  atau  alat-alat  utama  yang  digunakan  untuk  analisis dan/atau karakterisasi, bahkan perlu sampai ke tipe dan akurasi; Tuliskan secara lengkap lokasi  penelitian,  jumlah  responden,  cara  mengolah  hasil  pengamatan  atau  wawancara atau kuesioner, cara mengukur tolok ukur kinerja; metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara detail, tetapi cukup merujuk ke buku acuan. Prosedur percobaan harus dituliskan dalam bentuk kalimat berita, bukan kalimat perintah.

## Hasil dan Pembahasan

## Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Menjalankan Jabatan Notaris  Terhadap Penghadap Yang Menggunakan Identitas Palsu
Sebagaimana  tercantum  pada  UUD  1945,  Indonesia  ialah  Negara  Hukum.  Negara hukum sederhananya merupakan negara yang pelaksanaan kewenangan pemerintahannya berpedoman  atas  hukum  yang  memiliki  prinsip  untuk  menjamin  kepastian,  ketertiban, dan keuntungan terbesar, dengan tujuan hukum dan ketertiban, perlakuan yang adil, dan kebaikan umum dalam pikiran. Sejalan terhadap Pancasila dan UU Dasar 1945, Indonesia ialah negara hukum yang setiap warga negaranya serta semua badan pemerintah dan non- pemerintah wajib bertindak sejalan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan  (Riyadi,  Hermawan,  &  Sumarwan,  2015).  Guna  menunjang  keberhasilan penegakkan hukum, sudah seharusnya aparat penegak hukum (hakim, jaksa, notaris, dan polisi) harus beritikad baik dan ikhlas dalam upaya menegakkan kebenaran dan keadilan, alhasil profesi hukum dipandang sebagai profesi yang terhormat dan mulia. Karena mulia dan  terhormatnya,  sudah  seharusnya  profesi  hukum  ini  melihat  profesinya  sebagai pilihannya  dan  sekaligus  sebagai  panggilan  hidupnya  dalam  upaya  membantu  sesama dalam bidang hukum (Mangku, 2020).
Pesatnya  perkembangan  kehidupan  ekonomi  dan  sosial  budaya  dalam  hubungan kemasyarakatan dalam kaitannya dengan hubungan hukum keperdataan antar individu, terutama dalam kaitannya dengan keinginan masyarakat untuk menyatakan kehendaknya dengan  bukti-bukti  yang  autentik  seperti  terkait  kondisi,  kejadian,  tindakan  hukum  di antara mereka yang di mana setiap masyarakat memerlukan seseorang yang kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan dan dipercaya, yang tanda tangan dan capnya memberikan jaminan serta pembuktianyang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak terdapat cacatnya yang bisa merahasiakan serta membentuk suatu perjanjian yang bisa melindungi mereka diwaktu mendatang (Anggraini, Muntaqo, & Syarifuddin, 2021). Perlindungan  terhadap  masyarakat  tersebut  ialah  salah  satu  ciri  dan  fungsi Notaris/PPAT sebagai Lembaga privat yang tidak dikuasai oleh profesi hukum yang lain (Ghansham Anand & Kn, 2018). Dengan demikian, Notaris/PPAT diberikan kekuasaan dalam upaya melaksanakan pembuatan akta autentik. Kegiatan notaris selalu didasarkan pada  persyaratan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada,  yang  menjamin  keabsahan akta  notaris.  Menurut  Pasal  1868  KUHPerdata,  suatu  akta  bersifat  otentik  apabila perbuatan atau perkataan yang dikemukakan itu memberikan pembuktianyang tidak dapat dihapuskan,  baik  antara  para  pihak  maupun  terhadap  pihak  ketiga  (Adam,  1985). Meskipun saling memiliki wewenang melaksanakan pembuatan dan mengeluarkan akta autentik,  tetapi  kedua  pejabat  (Notaris/PPAT)  tersebut  memiliki  perangkat  hukum berbeda  (Syafrudin,  2000).  Pasal  15  UUJN  menjabarkan  ruang  lingkup  kewenangan notaris, dan tanggung jawab khusus notaris yang terkodifikasi dalam berbagai anggaran dasar  dan  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  tanggung  jawab  dan  wewenang PPAT  tertuang  dalam  Pasal  2  ayat  (1)  PP  Nomor  24  Th  2016  tentang  Peraturan Kedudukan  Pembuatan  Akta  Tanah.  Ketentuan  ini  antara  lain  mengatur  bahwa  PPAT
berwenang melaksanakan pembuatan akta jual beli yang berkaitan dengan tanah. Sesuai perkembangan  dalam  ranah  bisnis  atau  usaha,  tidak  sedikit  pihak  yang  terlibat  dalam melaksanakan transaksi yang juga melibatkan PPAT, terutama dalam transaksi jual beli tanah.  Keikutsertaan  PPAT  tersebut  memiliki  tujuan  agar  pelaksanaan  jual  beli memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  terhadap  para  pihak.  Dengan demikian,  PPAT  bertugas  memberikan  pelayanan  hukum  terhadap  pihak  yang membutuhkan, dengan tetap mengedepankan prinsip kode etik, sejalan terhadap koridor standar pelayanan perkantoran yang diatur dalam KUHPerdata, PP No. 24 Th 2016, dan peraturan perundang-undangan lainnya (Waluyo & Umum, 2001).
Kewenangan notaris hanya disebutkan pada Pasal 15 UUJN. Jabatan notaris diangkat serta  diberhentikan  oleh  pemerintah,  yaitu  menteri  yang  memiliki  tanggung  jawab  di bidang  kenotariatan.  Walaupun  secara  administratif  pemerintah  mengangkat  dan memberhentikan  notaris,  bukan  berarti  notaris  menjadi  subordinasi  (bawahan) (Farazenia,  2020).  Dengan  demikian,  notaris  bersifat  mandiri  dalam  melangsungkan tugasnya, tidak memihak dan tidak bergantung pada siapapun, yang berarti bahwa pihak yang  mengangkatnya  atau  pihak  lain  tidak  dapat  mencampuri  kedudukannya  dalam menjalankan tugasnya sebagai notaris. Walaupun notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah,  mereka  juga  tidak  memperoleh  gaji  serta  pensiun  dari  negara.  Notaris memperoleh  bayaran  hanya  dari  orang-orang  yang  mereka  layani,  atau  menawarkan layanan  gratis  terhadap  mereka  yang  kurang  mampu.  Apabila  kehadiran  Notaris diperlukan agar terpenuhi keperluan warga yang menuntut surat-surat sah yang asli dalam bidang  hukum  perdata,  maka  Notaris  mempunyai  tugas  dalam  usahanya  melayani masyarakat  dan  harus  berperilaku  sejalan  terhadap  kepentingan  masyarakat.  Pasal  65 UUJN  menyatakan  bahwa  notaris,  notaris  pengganti,  notaris  pengganti  khusus,  dan pejabat  sementara  bertanggung  jawab  atas  segala  tindakan  yang  dilakukan  dalam jabatannya,  terlepas  dari  apakah  protokol  notaris  telah  diserahkan  atau  tidak  terhadap penanggung  jawab  protokoler.  Karena  tugas  umum  notaris,  masyarakat  dapat mengajukan gugatan perdata terhadap mereka untuk memulihkan kerugian dan bunga jika tindakan notaris tersebut di kemudian hari terbukti tidak sah.
Sedangkan  menurut  Pasal  1  Angka  1  PP  No.  37  Th  1998  tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ialah pejabat umum yang  berwenang  melaksanakan  pembuatan  akta  otentik  mengenai  perbuatan  hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Jika  PPAT  dilaksanakan  sejalan  terhadap  UU,  maka  berpotensi  menumbuhkan kepercayaan antara masyarakat dan negara, yang pada gilirannya harus menimbulkan rasa aman dan stabilitas di masyarakat. Tindakan yang tepat dan benar dari pihak PPAT dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya mensyaratkan bahwa perbuatan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan UU dan ketentuan pihak-pihak yang berkepentingan karena kedudukannya sejalan terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Wibawa, 2018).
Peraturan  akta  ialah  dokumen  yang  dibuat  dengan  sengaja,  ditandatangani,  dan kemudian digunakan sebagai pembuktiansesuatu (Iskasari, 2012). Akta notaris ialah surat resmi yang dikeluarkan oleh notaris yang mempunyai kekuatan hukum penuh sebagai alat
pembuktiansejalan  terhadap  Pasal  1870  KUHPerdata,  Pasal  165  Herzien  Inlandsch Reglement,  dan  Rbg  285  Recht  Reglement  voor  de  Buitengewesten  .  Akta  dapat diklasifikasikan  sebagai  "asli"  atau  "pribadi"  tergantung  pada  terpenuhi  atau  tidaknya kriteria tertentu (Sunanda, Wahab, & Abubakar, 2013):
1. Akta  autentik,  seorang  pejabat  yang  mempunyai  kapasitas  untuk  menyusun  akta melaksanakannya  sejalan  terhadap  aturan  dan  pedoman  yang  sudah  ditentukan, dengan atau tanpa masukan dari para pihak dalam akta, dan dokumen yang dihasilkan memuat syarat-syarat yang telah disetujui oleh para pihak dalam akta. Akta asli akan mencakup  keterangan  tentang  pejabat  yang  menyaksikannya,  termasuk  peristiwa yang  mengarah  pada  tanda  tangannya.  Pasal  1868  Kitab  UU  Hukum  Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan akta otentik sebagai suatu yang ditentukan oleh UU Saat  membuatnya  dan  dibuat  oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang dalam hal itu di tempat dibuatnya akta itu (Subekti & Tjitrosudibio, 1999).
2. Istilah  mengenai  akta  yang  hanya  memiliki  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  di bawah tangan saja ada kaitannya dengan kekuatan pembuktian terhadap suatu alat bukti,  karena  tanpa  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu,  akta  tersebut  bisa  berakibat batal  demi  hukum  (Adjie,  2011).  Namun,  akta  bawah  tangan  masih  terdapat  nilai pembuktiannya,  asalkan  pembuatnya  tidak  mempermasalahkannya,  dan  kalaupun harus  dibuktikan,  pembuktian  itu  juga  mesti  disertai  juga  dengan  saksi-saksi  serta alat pembuktianyang lainnya. Akta bawah tangan merupakan akta berbentuk bebas, tidak harus dibuat di hadapan otoritas yang memiliki wewenang, alhasil biasanya 2 (dua)  orang  saksi  yang  sudah  dewasa  harus  disertakan  dalam  akta  ini  untuk memperkuat bukti (Lubis, Sari, & Zuhdi, 2018).
Akta  autentik  ialah  instrumen  perlindungan  hukum  bagi  pemiliknya.  Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam jual beli tanah, suatu akta harus dibuat oleh  dan  diperlihatkan  terhadap  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT).  Hal  ini  sudah disadari masyarakat bahwa legalitas berperan penting dalam prosedur perbuatan hukum yang akan dilaksanakan maupun telah dilaksanakan yang selanjutnya dituangkan dalam suatu  dokumen  berupa  akta  autentik  (Hansun,  2016).  Pemahaman  masyarakat  untuk bertindak  dalam  melaksanakan  pembuatan  akta  di  hadapan  pejabat  yang  memiliki wewenang  akan  hal  tersebut  menandakan  masyarakat  sudah  paham  bahwa  diperlukan alat pembuktianberbentuk akta autentik untuk memperoleh perlindungan dan kepastian atas  objek  yang  dimilikinya.  Notaris/PPAT  wajib  mengikuti  aturan  yang  ditetapkan dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  24  Th  2016  dalam  menjalankan  tugasnya  untuk melaksanakan  pembuatan  dokumen  yang  sah.  Menurut  Pasal  16  UUJN,  PPAT  harus bekerja secara jujur, teliti, mandiri, tidak memihak, dan melindungi kepentingan pihak yang  berkepentingan  dalam  proses  hukum.  Notaris  bersumpah  “bahwa  saya  akan melaksanakan pekerjaan saya dengan amanah, jujur, teliti, mandiri, dan tidak memihak”, sebagaimana  disyaratkan  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  UUJN.  Lebih  lanjut,  Notaris/PPAT sebagai  pejabat  umum  harus  mengamati  perkembangan  hukum  yang  ada  untuk memberikan pelayanannya terhadap masyarakat, membantu mengelola dan menangani perkembangan  kebutuhan  hukum  alhasil  ia  bisa  menawarkan  jalan  keluar  yang
diperkenankan  secara  hukum.  Dalam  menawarkan  jasa  pun  seorang  notaris  harus memperhatikan  cita-cita  profesi  yang  mulia  dengan  tuntutan  kewajiban  hati  nurani (Muhammad, 2006).
Berdasarkan sumpah jabatan yang diucapkan oleh Notaris/PPAT tersebut, hal ini menjadikan  PPAT  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  menentukan  tindakan  mana yang dapat dimasukkan ke dalam akta atau tidak, oleh karena itu harus diterapkan prinsip kehati-hatian  dalam  prosedur  penyusunan  akta,  salah  satunya  dengan  melaksanakan identifikasi pada penghadap berdasarkan identitasnya yang ditunjukkan terhadap notaris. Hal  ini  karena  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  pembuatan  dan  penandatanganan akta  PPAT  akan  berakibat  terjadinya  peralihan  atau  pemberian  hak  tanggungan  atau pemberian  hak  kuasa  membebankan  hak  tanggungan  masyarakat,  dan  apabila  PPAT tidak berhati-hati saat pembuatan akta maka akta tersebut  akan berdampak batal demi hukum atau bisa dimintakan pembatalannya dan apabila akta PPAT batal, maka PPAT dapat dituntut pembayaran ganti kerugian oleh para pihak yang dirugikan .
Berdasarkan  hal  di  atas,  tidak  jarang  terjadi  konflik  hukum  yang  menyangkut keaslian  akta  jual  beli  yang  dibuat  di  hadapan  PPAT,  apakah  PPAT  mengetahui  atau tidak  keaslian  akta  yang  dibuatnya.  Hal  ini  dikarenakan  seringkali  PPAT  tidak  tekun dalam  melaksanakan  tugasnya.  Ini  termasuk  kurangnya  kehati-hatian,  yaitu  notaris sangat  mempermudah  penghadap  mengenai  identitas.  Penghadap  yang  akan menggunakan  jasa  notaris  harus  membuktikan  identitasnya  yang  sebenarnya  dengan menunjukkan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  yang  asli  dan  mengirimkan  fotokopinya terhadap notaris. Dalam praktiknya, meskipun wajib memberikan tanda pengenal, masih banyak konflik hukum dalam akta notaris karena adanya pemalsuan identitas, dokumen, surat  atau  keterangan  yang  akan  merugikan  pihak  lain.  Konflik  tersebut  umumnya disebabkan  oleh  kurangnya  kehati-hatian  PPAT  dalam  melaksanakan  pembuatan  dan menandatangani  akta,  termasuk  tidak  memperhatikan  realitas  identitas  penampil  dan ceroboh saat mengenali penampil.
Cara yang harus ditempuh oleh PPAT dalam melaksanakan pembuatan akta jual beli  ialah  dengan  mencari  surat-surat  atau  surat-surat  yang  wajib  dicantumkan  dalam akta.  Fotokopi  KTP  klien  PPAT  atau  bentuk  identifikasi  foto  resmi  lainnya  akan diperlukan untuk dicantumkan dalam Minuta Akta (Akta Notaris asli). Penghadap wajib dipastikan oleh PPAT telah cakap dalam upaya melaksanakan perbuatan hukum terhadap akta yang akan dibuat. Dalam hal ini, UUJN menjelaskan bahwa penghadap dalam upaya melaksanakan  pembuatan  akta  dengan  notaris  wajib  memenuhi  syarat  sekurang- kurangnya berumur 18 Th atau telah menikah. Notaris juga harus mengenal penghadap atau telah dihadirkan terhadapnya oleh dua orang saksi identitas yang berusia sekurang- kurangnya 18 Th atau sudah menikah dan secara hukum cakap melaksanakan prosedur hukum. Harus ada sekurang-kurangnya dua orang saksi yang hadir pada waktu notaris membacakan suatu akta, kecuali ditentukan lain oleh UU. Semua tanda tangan dan paraf harus disaksikan oleh dua pihak yang berdiri sendiri dan tidak berkepentingan yang tidak memiliki hubungan perkawinan atau darah dalam garis tiga derajat langsung dan tidak terbatas atau lebih dekat dengan notaris atau pihak lain mana pun dalam akta tersebut.
Saksi  harus  berusia  minimal  18  Th  atau  sudah  menikah.  Identifikasi  penghadap dilaksanakan dalam upaya mengetahui apakah para penghadap ialah pihak yang cakap, berkompeten,  dan  apakah  mereka  juga  berhak  dan  memiliki  wewenang  dalam  upaya melangsungan perbuatan hukum yang akan dimasukkan ke dalam akta. Lebih lanjut, ini membuktikan bahwa keaslian identitas subjek dalam akta (penghadap) ialah informasi pribadi yang valid dan untuk membuktikan validitas dan keutuhan dokumen-dokumen yang  memiliki  hubungan  dengan  objek  perjanjian.  Perbuatan  hukum  maupun  akta autentik  menjadi  tidak  sah  apabila  salah  satu  syarat  ini  tidak  terwujud,  karena  akta tersebut  menjadi  cacat  hukum  di  kemudian  hari.  Oleh  karena  itu,  PPAT  diwajibkan melaksanakan identifikasi terhadap penghadap (Sumaryono, 2009).
Menurut  Pasal  66  ayat  (1)  UUJN,  jika  ada  penghadir  yang  memalsukan identitasnya,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim,  melalui  persetujuan  Majelis Pengawas  Daerah,  dapat  melakukan  pengambilan  fotokopi  Berita  Acara  Akta  aupun surat yang dilampirkan Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan dapat juga melakukan pemanggilan Notaris agar menghadiri pada pemeriksaan yang berhubungan  terhadap  akta  yang  diciptakannya  ataupun  Protokol  Notaris.  Dalam pengawasan  Notaris  dibentuk  Majelis  Kehormatan  Notaris  sejalan  terhadap  Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Th 2021. Majelis ini  berwenang  melaksanakan  usaha  membina  Notaris  dan  kewajiban  member kesepakatan  maupun  penolakan  bagi  kepentingan  menyidik  dan  mengadili,  terhadap pengambilan fotokopi Berita Acara Akta dan pemanggilan Notaris agar hadir pada saat pemeriksaan  atau  persidangan.  Oleh  karena  itu,  PPAT  ialah  notaris  yang  khusus melaksanakan  pembuatan  akta-akta  yang  sah  untuk  kegiatan  hukum  tertentu  yang menyangkut hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

## Kesimpulan
Peran  notaris  ialah  amanah,  oleh  karena  itu  notaris  harus  menjunjung  tinggi standar  perilaku  yang  diatur  pada  UU  tentang  Jabatan  Notaris  dan  Kode  Etik  Notaris. Tindakan notaris harus jujur, lengkap, dan tidak memihak. Karena masyarakat menderita kerugian  ketika  notaris  tidak  jujur,  kejujuran  sangat  penting.  Selain  itu,  notaris  juga dituntut  untuk  mengaplikasikan  prinsip  kehati-hatian  agar  tidak  terjadi  konflik  dalam pelaksanaan  tugasnya,  seperti  pembuatan  akta  autentik.  Dalam  akta  autentik,  identitas klien  atau  penghadapnya  harus  diperiksa  secara  teliti  agar  tidak  terjadi  pemalsuan identitas dalam hal pembuatan akta. Terjadinya pemalsuan identitas akan melaksanakan pembuatan kekuatan akta itu jadi di bawah tangan ataupun batal demi hukum.

## BIBLIOGRAFI
Adam, Muhammad. (1985). Asal-Usul Dan Sejarah Akta Notarial . Sinar Baru.
Adjie, Habib. (2011). Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris . Refika Aditama.
Anggraini, Natasha Dian, Muntaqo, Firman, & Syarifuddin, Achmad. (2021). Penerapan Pasal  43  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  Yang Mengatur Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Pembuatan Perjanjian Dan Akta Notaris . Sriwijaya University.
Christian, Alfian. (2020). Konflik Norma Berkaitan Dengan Hak Ingkar Dalam Jabatan Notaris  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Dan  Kode  Etik  Notaris. Jurnal Education And Development , 8 (1), 1–10.
Farazenia,  Aulia.  (2020).  Tanggung  Jawab  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Jual  Beli Berdasarkan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Lunas  Yang  Hasil  Pembayarannya Dikembalikan Kepada Pihak Pembeli (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/Mppn/Vii/2019). Indonesian Notary , 1 (004).
Ghansham Anand, S. H., & Kn, M. (2018). Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia .
Prenada Media.
Hansun,  Morrets  Hendro.  (2016).  Kajian  Yuridis  Peralihan  Hak  Atas  Tanah. Lex Administratum , 4 (1).
Iskasari, Desny. (2012). Pembatalan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dengan Putusan  Pengadilan  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Tinggi  Semarang) .  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Lubis, Irwansyah, Sari, Lubis Abidah, & Zuhdi, Lubis Muhammad. (2018). Taat Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media .
Mangku,  Dewa  Gede  Sudika.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 9 (2), 353–365.
Muhammad, Abdul Kadir. (2006). Etika Profesi Hukum, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke Iii .
Riyadi,  Slamet,  Hermawan,  Aji,  &  Sumarwan,  Ujang.  (2015).  Kepuasan  Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu. Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen , 8 (1), 49–58.
Subekti, Raden, & Tjitrosudibio, Raden. (1999). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Sumaryono, Sumaryono. (2009). Jual Beli Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (Ppat)(Analisis  Kasus  Perkara  Nomor  220/Pdt. G/2006/Pn. Bks) . Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
Sunanda,  Budi,  Wahab,  Amiruddin  A.,  &  Abubakar,  Muzakkir.  (2013).  Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Meskipun Telah Memiliki Akta Jual Beli Tanah Dari Ppat Oleh Pengadilan Negeri. Jurnal Ilmu Hukum Issn , 2302 (0180), 106–115.
Syafrudin, Ateng. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih Dan  Bertanggung  Jawab. Jurnal  Pro  Justisia  Edisi  Iv,  Universitas  Parahyangan, Bandung .
Tobing,  G.  H.  S.  Lumban.  (1983). Peraturan  Jabatan  Notaris  (Notaris  Regelement) . Erlangga.
Waluyo, Dody Radjasa, & Umum, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat. (2001). Media Notariat (Menor). Edisi Oktober-Desember .
Wibawa,  Ida  Bagus  Putu  Pramarta.  (2018).  Penggunaan  Tanda  Tangan  Berubah-Ubah Oleh Penghadap Di Dalam Pembuatan Akta Notaris. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan , 3 (3).

## Copyright holder:
Desya Qotrannadha, Hanafi Tanawijaya (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: