## ABSTRAK

## PENGARUH PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN PEROLEHAN SUARA MASING-MASING PARTAI POLITIK DI KECAMATAN KEI KECIL TIMUR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
Usman A. Matdoan, Dosen STIA Darul Rachman Tual, Maluku 085243478643, E-mail: Upangusman@gmail.com
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tingkat  partisipasi  politik  masyarakat dan  pengaruhnya  terhadap  perolehan  suara  pada  masing-masing  partai  politik  di Kecamatan  Kei  Kecil  Timur  Kabupaten  Maluku  Tenggara.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  tingkat  pertisipasi  politik  yang  tinggi  memiliki  korelasi  yang kuat  terhadap  perolehan  suara  pada  masing-masing  partai  politik.  Rendahnya perolehan  suara  pada  masing-masing  partai  politik  disebabkan  karena  kurang teredukasinya  masyarakat  secara  politik  disebabkan  partai-partai  politik  kurang mensosialisasikan fungsi-fungsi kepartaiinnya.
Kata Kunci : Rendahnya edukasi politik masyarakat
Partai  politik  merupakan  sarana  atau  wadah  bagi  warga  negara  untuk  ikut  serta    atau berpartisipasi  dalam  proses  pengelolaan    proses  bernegara.  Dewasa  ini  partai  politik suda  sangat  akrab  di  lingkungan  kita.  Sebagai  lembaga  politik,  partai  politik  yang dengan sendirinya ada. Kehadiran partai politik mempunyai sejarah  yang belum cukup panjang bila dihubungkan dengan kehadiran lembaga-lembaga politik lainnya.  Dengan kata  lain  bisa  dikatakan  bahwa  partai  politik  merupakan  organisasi  yang  baru  dalam kehidupan  suatu  sistem  politik  yang  dijalankan  oleh  manusia,  jauh  lebih  muda dibandingkan dengan organisasi negara yang lain. Partai politik, kemunculanya baru ada di negara-negara modern.
Dengan  meluasnya  hak  pilih,  dewasa  ini,  kegiatan  politik  telah  berkembang  di luar  lembaga-lembaga  politik  yang  formal  dengan  terbentuknya  berbagai  kepanitiaan pemelihan  yang  mengatur  proses  pengumpulan  suara  para  pendukungnya  menjelang masa  pemelihan  umum.  Dalam  kaitan  ini  partai  politik  dirasa  perlu  memperoleh dukungan dari berbagai kelompok masyarakat.
Keikutsertaan  masyarakat  dalam  aktifitas  kepartaian  ini  dalam  proses  politik disebutkan sebagai proses partisipasi politik. Dimana partisipasi politik dapat dikatakan sebagai  kegiatan  seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk  ikut  serta  secara  aktif  dalam kehidupan  politik,  antara  lain  dengan  jalan  memilih  wakil-wakilnya  di  lembaga- lembaga  perwakilan  melalui  sistem  kepartaian  yang  secara  langsung    atau  tidak langsung diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah ( publik policy ).
Seperti  aktifitas  politik  lainnya,  maka  proses  partisipasi  politik  meliputi beberapa  tindakan  atau  aktifitas  politik  yang  melibatkan  masyarakat  antara  lain misalnya  ;  memberikan  suara  di  pemilihan  umum  (Pemilu),  mengahadiri  rapat  umum, mengadakan  hubungan  ( contecting ),  atau lobbying dengan  pejabat  pemerintah  atau anggota  parlamen,  menjadi  anggota  partai  atau  pelaku  salah  satu  gerakan  sosial.  Dari penjelasan  di  atas  dapat  difahami  bahwa  partisipasi  politik  memiliki  berbagai  dimensi dan  keterkaitannya  secara  luas  dengan  aspek-aspek  politik  yang  sesungguhnya menjadikan rakyat sebagai aktor atau pelaku utamanya.
Dalam  hubungannya  dengan  proses  partisipasi  politik,  maka  oleh  Herbert McClosky,  (2005  :  367)  menjelaskan  bahwa,  Partisipasi  politik  adalah  kegiatan- kegiatan  sukarela  dari  warga  masyarakat  melalui  mana  mereka  mengambil  bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan  kebijakan  umum  ( The  term  political  participation  wiil  refer  to  those voluntary activities by which members  of  a society shore in  the selection of  rules and, directly or indirectly in the formation of public policy ).
Hal  terpenting  yang  menjadi  perhatian  utama  dalam  proses  partisipasi    politik adalah  tindakan-tindakan  yang  bertujuan  untuk  mempengaruhi  proses  pengamblan keputusan  oleh  pemerintah,  meskipun  fokus  utama  dari  proses  patisipasi  politik  lebih luas  dari  sekedar  mempengruhi  keputusan  pemerintah,  tetapi  lebih  banyak  bersifat abstrak,  yakni  usaha-usaha  untuk  mempengaruhi  proses  alokasi  nilai  secara  otoritatif untuk kepentingan masyarakat.
Dalam konteks politik, terutama dalam konteks demokratisasi, konsep partisipasi politik  bertolak  dari  paham  bahwa  kedaulatan  ada  ditangan  rakyat,  yang  dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat
itu  dan  untuk  menentukan  orang-orang  yang  akan  memegang  tampuk  kepemimpinan, dengan demikian partisipasi  politik merupakan pengejewentahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.
Dengan demikian anggota masyarakat  yang berpartisipasi  dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara atau kegiatan  lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui    kegiatan  bersama  itu  kepentingan  mereka  akan  tersalur  atau  sekurang- kurangnya  diperhatikan,  dan  bahwa  mereka  sedikit  banyak  dapat  mempengaruhi tindakan  dari  mereka  yang  berwewenang  untuk  membuat  keputusan  yang  sifatnya mengikat,  atau  dengan  kata  lain,  mereka  percaya  bahwa  kegiatan  partisipasi  yang mereka terlibat di dalamnya mempunyai efek politik.
Melalui  penjelasan  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  partisipasi  politik  erat  sekali kaitannya  dengan  kesadaran  politik  masyarakat.  Karena  semakin  sadar  bahwa  dirinya diperintah,  orang  kemudian  menuntut  diberikan  hak  bersuara  dalam  penyelenggaraan pemerintahan,  kesedaran  ini  muncul  sebagai  akibat  semakin  menguatnya  pemahaman masyarakat  terhadap  proses  politik,  sebaliknya  partisipasi  politik  masyarakat  yang rendah pada dasarnya dianggap sebagai suatu fenomena politik yang tidak terlalu baik, kerana  dapat  ditafsirkan  banyak  warga  masyarakat  yang  tidak  menaruh    perhatian terhadap masalah-masalah politik.
Namun  demikian  ada  pula  anggota  masyarakat  yang  berpendapat  bahwa partisipasi  politik  hanya  mencakup  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  positif.    Menurut Huntington  dan  Nelson,  bahwa  partisipasi  politik  adalah  aktifitas  yang  ada  unsur deskruktif  yang  menyebabkan  meningkatnya  eskalasi  dan  mobilisasi  masyakat  untuk tindakan-tindakan yang sifatnya dapat mengganggu stabilitas. Namun demikian melihat begitu pentingnya partisipasi politik masyarakat sebagai wujud keterlibatan masyarakat dalam  proses  demokratisasi  bangsa,  ada  warga  negara  yang  sama  sekali  tidak melibatkan  diri  dalam  proses  partisipasi  politik  yang  merupakan  anti-thesis  terhadap proses  partisipasi  politik  masyarakat,  muncul  kemudian  pertanyaan  kenapa  ada  orang yang  apatis  terhadap  proses  partisipasi  politik,    jawaban  sementara  yang  bisa dikemukakan  dalam  menjawab  pertanyaan  ini  adalah,  mereka  tidak  terlibat  atau  tidak
berpatisipasi  karena  munculnya  sikap  acuh  tak  acuh  dan  tidak  tertarik  pada  proses politik tertentu atau kurang paham mengenai masalah politik.
Ada  juga  berkeyakinan  bahwa  usaha  untuk  mempengaruhi  pemerintah  tidak akan berhasil, dan ada yang secara sengaja untuk tidak menyalurkan hak-hak politiknya, numun  sebaliknya  ada  kemungkinan  bahwa  orang  tidak  berpartisipasi  dalam  proses politik,  karena  berpendapat  bahwa  keadaan  politik  tidak  terlalu  buruk  dan  siapa  yang akan dipilih tidak akan mampu mengubah keadaan yang ada, dengan demikian mereka tidak perlu memanfaatkan hak-hak politiknya. Jadi “apatis” dalam pandangan ini tidak merujuk  pada  rasa  kecewa  atau  frustasi,  tetapi  malahan  sebagai  manisfestasi    dan  rasa puas terhadap sistem politik yang ada.
Melalui  kajian  di  atas,  maka  dapat  dipahami  secara  konseptual  bahwa  antara partisipasi  politik  masyarakat  dengan  eksistensi  partai  politik  memiliki  hubungan  atau korelasi  yang  sangat  positif,  dimana  semakin  kuat  tingkat  partisipasi  politik  terhadap partai  politik  tertentu  akan  berdampak  positif  terhadap  eksistensi  suatu  partai  politik atau sebaliknya semakin rendanya tingkat partisipasi politik masyarakat terhadap partai politik tertertu akan berpengaruh negetif terhadap eksistensi sistem kepartaian tertentu.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  suatu  model  penelitian  dengan  menggunakan  desain kunatitatif  diskriptif  dengan  menggunakan  rumus  korelasi  Statistik Product  Moment untuk  mengetahui  hubungan  antara  kedua  variabel  dalam  penelitian  ini,  yakni partisipasi politik masyarakat sebagai variabel bebas (variabel x) dan tingkat perolehan suara  masing-masing  partai  politik  sebagai  variabel  terikat  (variabel  y)  adapun  rumus kerolasi Statistik Product Moment adalah sebagai berikut:
n  ∑XY - (∑X) (∑Y) Гxy= √ [n  ∑X² - (∑X)²][ n  ∑Y² - (∑Y)²]
Keterangan  : r :  koofesiensi korelasi product moment
x  : skor variabel bebas
y  : skor variabel terikat xy  : hasil penjumlahan variabel xy n : jumlah sampel
U ji  t untuk  melihat  tingkat  signifikansi  diantara  kedua  variabel  di  atas  dengan  rumus sebagai berikut :
t =  r 2 √n – 2
√ 1 – r 2

## PEMBAHASAN
Samuel  P.  Huntington  dan  Joan  M.  Nelson    dalam  Meriam  Budihardjo  Edisi Revisi  (2010  :  368),  mendefenisikan  partisipasi  politik  “ By  political  participation  we mean  activity  by  privat  citizens  designed  to  influence  government  decision  making. Participation may be invidual or kolective organized  or spontaneous, sustained or spor adic,  peaceful  or  violent,  legal  or  illegal,  effective  or  ineffective”, artinya;  partisipasi politik  adalah  kegiatan  warga  yang  bertindak  sebagai  pribadi-pribadi,  yang  dimaksud untuk  mempengaruhi  pembuatan  keputusan  oleh  pemerintah.  Partisipasi  bisa  bersifat individual atau kolektif,  terorganisir atau spontan,  mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan,  legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.
Samuel  P.  Huntington,  kembali  menambahkan  bahwa  di  Negara-negara demokrasi  konsep  partisipasi  politik  bertolak  dari  paham  bahwa  kegiatan  politik    ada ditangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menentukan tujuan- tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang  yang akan memegang  tampuk  pimpinan.  Jadi  partisipasi  politik  merupakan  pengejewentahan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.
Namun demikian ada pandangan yang berbeda terkait dengan konsep partsipasi politik, misalnya ada kecenderungan pendapat sebagian sarjana bahwa yang dinamakan partisipasi  politik  hanya  terbatas  pada  kegiatan  yang  sifatnya  sukarela  saja,  yaitu kegiatan yang dilakukan tanpa paksaaan  dari siapapun, pemikiran ini dikemukakan oleh ilmuan politik seperti, Gabrial Almond dan Kawan-kawan (1997 : 286).
Akan  tetapi  perlu  difahami  bahwa  dalam  hampir  setiap  kegiatan  partisipasi politik selalu terdapat unsur tekanan atau manipulasi, tetapi di Negara-negara demokrasi
yang  telah  mapan,  tekanan-tekanan  dalam  proses  partisipasi  politik  jauh  lebih  sedikit bila dibanding dengan Negara-negara otoriter  atau  Negara berkembang. Disamping itu di Negara-negara berkembang  pada umunya terdapat kombinasi dari unsur sukarela dan unsur manipulasi dengan berbagai bobot dan takaran, Meriam Budihadjo (Edisi Revisi, 2010 : 370).

## Partisipasi Politik di Negara Demokrasi.
Secara  umum  kegiatan  yang  dapat  dikatagorikan  sebagai  partispasi  politik menunjukan  berbagai  bentuk  dan  intensitas.  Terdapat  pembedaan  jenis  partisipasi menurut  jenis  dan  intensitasnya.  Orang  yang  tidak  mengikuti  kegiatan  secara  tidak intesif  yaitu  kegiatan  yang  tidak  banyak  menyita  waktu  dan  yang  biasanya  tidak berdasarkan prakarsa sendiri  misalnya (memberikan suara pada pemilihan umum) atau golput, dalam hal ini jumlah keterlibatan masyarakat dalam konteks apatis politik sangat tinggi.  Atau  sebaliknya  kecil  sekali  jumlah  orang  yang  secra  aktif  dan  sepenuh  waktu melibatkan diri dalam proses politik,  atau menjadi aktivis atau aktor politik.
Sejarah Perkembangan Partai Politik.
Apabila  ditelaah  dari    segi  sejarah  perkembangannya,  maka  partai  politik pertama-tama  lahir  di  Negara-negara  Eropa  Barat,  dengan  meluasnya  gagasan  bahwa rakyat  merupakan  faktor  yang  perlu  diperhitungkan  serta  diikutsertakan  dalam  proses politik,  maka  partai  politik  telah  lahir  secara  spontan  dan  berkembang  menjadi penghubung  antara  rakyat  di  satu  pihak  dan  pemerintah  di  pihak  lain.  Pada  awal perkembangannya,  yakni    pada  akhir  dekade  1800-an  di  Negara-negara  barat  seperti Inggris  dan  Perancis,  kegiatan  politik  dipusatkan  pada  kelompok-kelompok  politik dalam  parlemen.  Kegiatan  ini  mula-mula  bersifat  elitis  dan  aristokratis,    yang  sifatnya mempertahankan kepentingan kaum bangsawan  terhadap tuntutan-tuntutan raja.
Namun  dengan  meluasnya  hak  pilih,  kegiatan  politik  juga  berkembang  di  luar parlemen  dengan  terbentuknya  panitia-panitia  pemilihan  yang  mengatur  pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum (kadang-kadang dinamakan caucus party ). Oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan, kelompok-kelompok  politik  di  parlamen  lambat  laun  juga  berusaha  mengembangkan organisasi  masa  maka  pada  akhir  abad  ke  19  lahirlah  partai  politik  yang  pada  masa
selanjutnya  berkembang  menjadi  penghubung  ( link )  antara  rakyat  di  satu  pihak  dan pemerintah di pihak lain.
Fungsi Partai Politik.
Ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di Negara yang  demokratis  dan  di  Negara  oteriter,  perbedaan  pandangan  tersebut  berimplikasi pada  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  partai  di  masing-masing  Negara.    Di  Negara demokratis  partai  relatif  dapat  menjalankan  fungsi  sesuai  dengan  harkatnya  pada  saat kelahirannya,  yakni  menjadi  wahana  bagi  warga  Negara  untuk  berpartisipasi  dalam pengelolaan  kehidupan  bernegara  dan  memperjuangkan  kepentingannya  dihadapan penguasa,  sebaliknya  di  Negara  oteriter,  partai  politik  tidak  dapat  menunjukan fungsinya.  Tetapi  lebih  banyak  menjalankan  kehendek  penguasa  (Miriam  Budiharja, Edisi  Revisi,  2010  :  405).  Lebih  lanjut,  Miriam  Budiharja  (2010  :  405  )  menjelaskan secara berturut-turut  fungsi partai politik, antara lain sebagai berikut :

## Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik
Oleh  Sigmun  Neumann  (2005  :  256),  bahwa  dalam  hubungannya  dengan komunikasi  politik,    kehadiran  partai  politik  merupakan  perantara  yang  besar  yang menghubungkan  kekuatan-kekuatan  dan  idiologi  sosial  dan  lembaga  pemerintah  yang resmi  dan  mengaitkannya  dengan  aksi  politik  di  dalam  masyarakat  yang  lebih  luas. Akan  tetapi  sering  terdapat  gejala  bahwa  pelaksanaan  fungsi  komunikasi  ini,  sengaja atau  tidak  sengaja,  menghasilkan  informasi  yang  berat  sebelah    dalam  menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat, mis-informasi semacam itu menghambat perkembangan politik yang sehat.
Partai Politik Sebagai Sarana Sosialisasi Politik.
Dalam  ilmu  politik,  sosialisasi  politik  diartikan  sebagai  suatu  proses  yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan oreantasi terhadap fenomena politik, yang umumnya  berlaku  dalam  masyarakat  di  mana  ia  berada.  Ia  adalah  bagian  dari  proses yang  menentukan  sikap  politik  seseorang,  misalnya  mengenai  nasionalisme,  kelas sosial, suku bangsa, idiologi, hak dan kewajiban.
Dimensi  lain  dari  sosialisasi  politik  adalah  proses  yang  melaluinya  masyarakat menyampaikan  “ budaya politik ”  yang norma-norma dan nilai-nilai, dari satu \enerasi
ke  generasi  berikutnya  selalu  terjaga,  dengan  demikian  sosialisasi  politik  merupakan faktor terpenting dalam terbentuknya budaya politik ( political culture ) suatu bangsa.
Demikian  juga,  menurut  ahli  sosiologi  politik  seperti    M.  Rush  (1992  :  27) bahwa:  Sosialisasi  politik  adalah  proses  yang  melaluinya  orang  dalam  masyarakat tertentu  belajar  mengenali  sistem  politiknya.  Proses  ini  sedikit  banyak  menentukan persepsi  dan reaksi  mereka terhadap  fenomena politik. Selain  itu, sisi  lain dari fungsi sosialisasi   partai  politik, adalah upaya menciptakan citra ( image ) bahwa  partai  politik memperjuangkan  kepentingan  umum.  Hal  ini  penting  jika  dikaitkan  dengan  tujuan partai  untuk  menguasai  pemerintahan  melalui  kemenaganan  dalam  pemilihan  umum, karena  itu  partai  politik  harus  memperoleh  dukungan  sebanyak  mungkin,  dan  partai politik  berkepentingan  agar  pendukungnya  mempunyai  solidaritas  yang  kuat  dengan partainya.
Dalam  perspektif  yang  berbeda  hal  yang  lebih  tinggi  nilainya,  apabila  partai politik menjalankan fungsi sosialisasi yang lain misalnya, mendidik anggota anggotanya menjadi  manusia  yang  sadar  akan  tanggung  jawab  sebagai  warga  Negara  dan menempatkan  kepentingan  sendiri  dibawah  kepentingan  nasional.  Namun  demikian, tidak  dapat  disangkal  bahwa  partai  politik  lebih  banyak  mengutamakan  kepentingan partai  di  atas  kepentingan    nasional,  loyalitas  yang  diajarkan  adalah  loyalitas  kepada partai yang melebihi loyalitas kepada Negara, dengan demikian partai politik mendidik kadernya  untuk  melihat  dirinya  dalam  konteks  yang  sangat  sempit.  Pandangan    ini malahan  dapat mengakibatkan pengkotakan dan tidak membantu proses integrasi, yang bagi Negara-negara berkembang menjadi begitu penting.
Dari pendekatan  yang berbeda proses sosialisasi  politik berjalan seumur  hidup, terurama  pada  masa  kanak-kanak,  proses  ini  berkembang  melalui  keluarga,  sekolah, peer group , tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa dan partai politik dimana ia menjadi  penghubung  yang  mensosialisasikan  nilai-nilai  politik  generasi  yang  satu  ke generasi berikutnya. Di sinilah letaknya partai politik dalam memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara  yaitu  media  mssa,  ceramah-ceramah,  penerangan,  kursus  kader  dan  sebagainya (Sigmund Neuman,1992 : 352)

## Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik
Fungsi  rekrutmen politik berkaitan erat  dengan  masalah seleksi kepemimpinan, baik  kepemimpinan  internal  maupun  kepemimpinan  nasional  yang  lebih  luas, kepentingan  internalnya,  setiap  partai  membutuhkan  kader-kader  yang  berkualitas, karena  hanya  dengan  kader  yang  demikian  ia  dapat  menjadi  partai  yang  mempunyai kesempatan  untuk  mengembangkan  diri.  Dengan  mempunyai  kader-kader  yang  baik, partai politik tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk    mengajukan  calonnya  ke  bursa  kepemimpinan  nasional  (Arend  Liphart,  1995  : 409).
Selain untuk tingkatan seperti itu, partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka partai  politik pun berusaha menarik sebanyak mungkin  orang  untuk  menjadi  anggotanya.  Dengan  didirikannya  organisasi-organisasi buruh, petani, pemuda, mahasiswa, organisasi wanita dan sebagainya atau dengan kata lain kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan  kelestarian  partai,  sekaligus  merupakan  satu  cara  untuk  menjaring  dan  melatih calon-calon  pimpinan.  Ada  berbagai  cara  untuk  melakukan  rekrutmen  politik,  yaitu kontak pribadi, persuasi atau cara-cara lain.

## Partai Politik Sebagai Sarana Pengatur Konflik
Potensi  konflik  selalu  ada  di  setiap  masyarakat,  apalagi  di  masyarakat  yang bersifat hetoregen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), soaial ekonomi ataupun agama. Setiap  perbedaan  tersebut  menyimpan  potensi  konflik.  Apabila  keanekaragaman  itu terjadi di Negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap  hal  yang  wajar  dan  mendapat  tempat,  akan  tetapi  di  dalam  Negara  yang hetoregen  sifatnya,  potensi  pertantangan  lebih  besar  dan  dengan  muda  mengundang konflik (Meriam Budiardjo, 2010 : 409).
Sejalan  dengan  itu,  misalnya  oleh  Arend  Lijphart  (1998)  bahwa,  perbedaan- perbedaan  atau  perpecahan  ditingkat  masa  bawah  dapat  diatasi  oleh  kerja  sama  antara elit-elit  politik,  dalam  konteks  kepartaian,  para  pemimpin  partai  adalah  elit  politik. Secara  ringkas  dapat  dikatakan  bahwa  partai  politik  dapat  menjadi  penghubung spikologi  dan  organisasional  antara  warga  Negara  dengan  pemerintahnya.  Selain  itu
partai  politik  juga  melakukan  konsolidasi  dan  artikulasi  serta  tuntutan-tuntutan  yang beragam sifatnya yang berkembang diberbagai kelompok masyarakat. Partai politik juga merekrut orang-orang untuk diikutsertakan dalam konteks pemilihan wakil-wakil rakyat dan  menemukan  orang-orang  yang  cakap  untuk  menduduki  posisi-posisi  eksekutif. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrument untuk mengukur keberhasilan atau  kegagalan  partai  politik  terutama  di  Negara  demokrasi.  Dipihak  lain  dapat  dilihat bahwa seringkali partai politik malahan mempertajam pertantangan yang ada. Dan jika hal ini dalam suatu masyarakat kadar konsensus nasionalnya, peran semacam ini dapat membahayakan stabilitas politik.

## Kalasifikasi Sistem Kepartaian.
Pada bagian pendahuluan di atas, terdapat beberapa sarjana beranggapan bahwa diperlukan  suatu  analisis  tertentu  dengan  meneliti  perilaku  perilaku-perilaku  partai politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem, yaitu bagaimana partai politik berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem itu. Analisis semacam ini yang dinamakan  “sistem  kepartaian”  ( party  systems )  konsep  ini  untuk  pertama  kali dikembangkan  oleh  Maurice  Duverger  (1998  :352)  dalam  bukunya Political  Parties . Menurutnya  partai  politik  diklasifikasi  menurut  tiga  kategori,    yaitu  sistem  partai tunggal,  sistem dwi partai dan sistem multi partai yang dijelaskan sebagai berikut :

## Sistem Partai Tunggal
Ada  sebagian  ahli  perpandangan  bahw  istilah  sistem  partai  tunggal  merupakan istilah  yang  menyangkal  diri  sendiri  ( contradiction  in  terminis )  sebab  suatu  sistem selalu  mengandung  lebih  dari  satu  bagian  ( pars ).  Namun  demikian,  istilah  ini  telah tersebar  luas  di  kalangan  masyarakat  dan  dipakai  baik  untuk  partai  yang  benar-benar merupakan  satu-satunya  partai  dalam  suatu  Negara  maupun  untuk  partai  yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lain.
Sistem kepartaian, terutama di Negara-negara yang baru lepas dari kolonialisme ada  kecenderungan  kuat  untuk  menggunakan  pola  sistem  partai  tunggal  karena pemimpin  sering  dihadapkan  dengan  masalah  bagaimana  mengintegrasikan  berbagai golongan,  daerah  serta  suku  bangsa  yang  berbeda  corak  sosial  serta  pandangan hidupnya.

## Jurnal Biology Science & Education 2015  USMAN M.
Dalam konteks ini dikhawatirkan bahwa keanekaragaman sosial dan budaya ini tidak  diatur  dengan  baik  akan  terjadi  gejolak  sosial  politk  yang  menghambat  usaha pembangunan. Padahal pembangunan itu harus memfokuskan diri pada suatu, program ekonomi  yang  berorentasi  masa  depan  ( future  oriented ).  Dalam  serajah  kepartaian  di Indonesia, sejak kemerdekaaan tahun 1945 ada usaha mendirikan partai tunggal sesuai dengan  pemikiran  yang  pada  saat  itu  terutama  ssistem  kepartaaian  yang  dianut  oleh Negara-negara  yang  baru  melepaskan  diri  dari  rezim  kolonial.  Pada  aspek  ini  partai politik    diharapkan    akan  menjadior  motor  perjuangan.  Akan  tetapi  dalam  beberapa perjalanan  kemudian  usaha  pembentukan  partai  tunggal  itu  dihentikan  sebelum terbentuknya secara konkret, penolakan disebabkan karena dianggap berbau fasis.
Sistem Dwi Partai.
Peter  G.J.  Pulzer  (1998  :  139),  menjelaskan  bahwa  dalam  kepustakaan  ilmu politik,  pengertian  sistem  dwi  partai  biasnya  diartikan  bahwa  ada  dua  partai  di  antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara  bergiliran,  dan  dengan  demikian,  sistem  dwi  partai  dianggap  mempunyai kedudukan dominan dalam suatu sistem politik. Dewasa ini hanya ada beberapa Negara yang memiliki ciri-ciri sistem dwi partai, antara lain misalnya Inggris, Amerika Serikat, Filipina, Kanada dan Salandia Baru.
Lebih  lanjut  Peter  G.J.  Pulzer,  menambahkan  bahwa  dalam  sistem  ini  partai- partai  dengan  jelas  dibagi  dalam  partai  yang  berkuasa  dan  partai  oposisi,  dengan demikian jelaslah bahwa dimana letak partai yang kalah berperan sebagai oposisi yang setia  ( loyal  opposition )  terhadap  kebijakan  partai  yang  duduk  dalam  pemerintahan, dengan  pengertian  bahwa  peran  ini  dapat  bertukar  tangan.  Dalam  persaingan memenangkan pemilihan umum kedua partai berusaha untuk  merebut dukungan orang- orang yang ada ditengah dan disering dinamai pemilih mengambang ( floating vote ) atau pemilih ditengah ( median vote ).
Sistem dwi partai juga disebut sebagai a convenient system for contented people dan  dalam  kenyataannya  adalah  bahwa  sistem  dwi  partai  dapat  berjalan  dengan  baik apabila  terpenuhi  tiga  syarat,  yaitu  ;  komposisi  masyarakat  bersifat  homogen  ( social homogeneity ), adanya konsensus yang kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan
sosial  dan  politik  ( political  consensus ),  dan  adanya  kontinuitas  sejarah    ( historical continuity ), Peter G.J. P. Pulzer, (1998 :  147). Pada umumnya dianggap bahwa sistem dwi  partai  lebih  kondusif  untuk  terpeliharanya  stabilitas  karena  ada  perbedaan  yang jelas  antara  partai  pemerintah  dan  partai  opsisi,  namum  demikian  menurut  ilmuan politik    Robert  Dahl  (1996  :  394),  bahwa  dalam  masyarakat  yang  terpolarisasi  sistem dwi partai malahan dapat mempertajam perbedaan pandangan antara kedua belah pihak, karena tidak ada kelompok di tengah-tengah yang dapat meredahkan suasana konflik.
Sistem  dwi  partai  umumnya  diperkuat  dengan  digunakannya  sistem  pemilihan single  member  constituency (sistem  distrik)  dimana  dalam  setiap  daerah  pemilihan hanya  dapat  dipilih  satu  wakil  saja.  Sistem  pemilihan  ini  cenderung  menghambat pertumbuhan  partai  kecil,  sehingga  dengan  demikian  memperkokoh  sistem  dwi  partai, (Rebert A. Dahl, 1996 : 403). Dalam konteks Indonesia, sejak tahun 1960 an ada usaha mengganti sistem multi partai yang telah berjalan sejak lama dengan sistem dwi partai, agar  sistem  ini  dapat  membatasi  pengaruh  partai-partai  yang  telah  lama  mendominasi kehidupan  politik.  Beberapa  ekses  dirasakan  menghalangi  badan  eksekutuf  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  yang  lebih  baik.  Akan  tetapi  eksperimen  dwi  partai ini,  sesudah  diperkenalkan  di  beberapa  wilayah,  ternyata  mendapat  pertantangan  dari partai-partai yang merasa terancam eksistensinya, sehingga gerakan ini dihentikan sejak tahun 1969, (Arbi Sanit, 2002 : 25).

## Sistem Multi Partai.
Menurut  Meriam  Budihardjo,  (2010  :  418)  pada  umumnya  dianggap  bahwa keanekaragaman  budaya  politik  suatu  masyarakat  mendorong  kearah  sistem  multi partai,  perbedaan  tajam  antara  ras,  agama,  atau  suku  bangsa  mendorong  golongan- golongan  masyarakat  lebih  cenderung  menyalurkan  ikatan-ikatan  terbatasnya ( primordial )  dalam  satu  wadah  yang  sempit  saja.  Lanjut  Meriam,  bahwa  pola  multi partai  lebih  sesusai  dengan  pruralitas  budaya  dan  politik  dari  pada  pola  dwi  partai. Sebaran  sistem  multi  partai  misalnya  dapat  ditemukan  antara  lain  di  Indonesia, Malaysia, Nederland, Austeralis, Prancis, Swedia dan Federasi Rusia. Prancis misalnya, mempunyai  partai  politik  yang  berkisar  antara  17  dan  18,  sedangkan  federasi  Rusia sesudah jatuhnya partai komonis, jumlah partai mencapai 43.
Sistem  multi  partai,  apabila  jika  dihubungkan  dengan  sistem  pemerintahan parlementar misalnya ada kecenderungan untuk menitik beratkan kekuasaan pada badan legisletif, sehingga peran badan eksekutif sering melemah dan ragu-ragu. Hal ini sering disebabkan  karena  tidak  ada  satu  partai  yang  cukup  dominan  untuk  membentuk  suatu pemerintahan  sendiri,  sehinga  ada  semacam  keterpaksaan  dalam  membentuk  koalisi dengan  partai-partai  lain.  Dalam  keadaan  semacam  ini  partai  yang  berkoalisi  harus selalu  musyawarah  kompromi  dengan  mitranya  dan  menghadapi  kemungkinan  bahwa sewaktu-waktu  dukungan  dari  partai  yang  duduk  dalam  koalisi  akan  ditarik  kembali, sehingga mayoritasnya dalam parlemen hilang.

## KESIMPULAN
1. Bahwa  hubungan  antara  kedua  varibel  penelitian  ini  menunjukan  hubungan  yang signifikan
2. Hubungan ini menunjukan bahwa apabila tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi akan berdampak positif terhadap perolehan suara pada masing-masing partai politik di Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bahwa  rendahnya  tingakat  perolehan  suara  pada  masing-masing  partai  politik  di Kecamatan  Kei  Kecil  Timur  Kabupaten  Maluku  Tenggara,  menunjukan  bahwa masing-masing  partai  politik  belum  memaksimalkan  fungsi  kepartaian  sehingga masing-masing partai politik tidak memperoleh suara yang signifikan sebagai mana target politik sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar M dan Syafii. 2008. Menggapai Kedaulatan Rakyat. Mizan. Bandung Arbi Sanit. 2002. Sistem Politik Indonesia. Gramedia. Jakarta Arend Liphart. 1995. Sejarah Perkembangan Partai Politik di Indonesia . Dian Rakyat. Jakarta Duverger. 2003. Maurice Political Partis. London Methuen and Co, Ltd. London Gabrial  Almond  dan  Kawan-kawan.  1997. Comporative  Politics  A.  Develompmental Approach. Little Bron and Co. Boston Herbert  McClosky.  2005. Menuju  ke  Parlemen  Sempurna. Gaja  Mada  Press. Yogyakarta
Jean  Blondel  .2006. Kabinet  Government  Cambridge,  Edisi  Terjemahan. UI  Press.
Jakarta

## Jurnal Biology Science & Education 2015  USMAN M.
Meriam Budihardjo. 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka. Jakarta McClosky. 2005. Political Partisipation, Internasional Encylopedia, Edisi Terjemahan. UI Press. Jakarta
M. Rush .1992. Membangun Politik di Indonesia, Beberapa Masalah Organisasi Politik . Makalah  pada  Seminar  dan  Kongres  Nasional  1  Asosiasi  Ilmu  Politik,
Universitas Indonesis Jakarta.
Peter  G.J.  P.  Pulzer.  1998. Golkar  of  Indonesia,  An  Alternative  to  the  Partty  Sistem.
Gramedia Press. Jakarta
Sri Sumantri. 1998. Sistem Dua Partai . Binatjipta. Bandung