## KEBIJAKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Beny Ariyanto 1 , Susilo Handoyo 2 , Suhadi 3
Pascasarjana Magister Hukum Unversitas Balikpapan

## ABSTRAK
Korupsi sebagai suatu perbuatan yang tercela dan merugikan masyarakat maupun negara. Perbuatan  tersebut  dilakukan  demi  kepentingan  tertentu  untuk  keuntungan  pribadi  maupun kelompok  dengan  mengabaikan  aturan-aturan  yang  ada.  Rumusan  masalah  dalam  peneitian  ini yaitu  bagaimanakah  konsep  pengembalian  keuangan  negara  yang  merupakan  hasil  dari  tindak pidana  korupsi.  Tujuan  penelitian  yaitu  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  konsep pengembalian  keuangan  negara  yang  merupakan  hasil  dari  tindak  pidana  korupsi.  Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada data-data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari  data  kepustakaan  dan  perbandingan  hukum,  serta  unsur-unsur  atau  faktor-faktor  yang berhubungan  dengan  objek  penelitian  sebagai  bagian  dari  penelitian  lapangan.    Kesimpulan penelitian  yaitu  kebijakan  formulasi  sanksi  pidana  serta  Kebijakan  dalam  penegakan  hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
Kata Kunci: Kebijakan, Tindak Pidana, Korupsi.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Korupsi  sebagai  suatu  perbuatan yang  tercela  dan  merugikan  masyarakat maupun negara. Perbuatan tersebut dilakukan  demi  kepentingan  tertentu untuk keuntungan pribadi maupun kelompok  dengan  mengabaikan  aturan- aturan yang ada. Sehingga korupsi adalah suatu permasalahan yang harus diberantas bersama  demi  kepentingan  bersama. Korupsi dianggap sebagai musuh bersama  bagi  setiap  masyarakat  karena telah  mengancam  pemerintahan  serta pembangunan negara. Kesejahteraan rakyat direbut melalui perbuatan- perbuatan  menyimpang  yang  dilakukan oleh  sekelompok  pihak  yang  tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan posisi dan kewenangannya. Korupsi merupakan fenomena yang mengancam bagi perekonomian  negara  dan  keseimbangan penyelenggaraan negara.
Korupsi  telah  menjadi  masalah global  antar  negara,  yang  tergolong kejahatan extra  ordinary  crime ,  sehingga
harus  diberantas.  Pemberantasan  korupsi harus  selalu  menjadi  prioritas  agenda pemerintahan  untuk  ditanggulangi  secara serius dan mendesak serta sebagai bagian dari  program  untuk  memulihkan public trust dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Upaya untuk membuat “corruption doesn’t  pay” telah  dilakukan  dengan berbagai cara, baik dalam atmosfir proses pembentukan dan penegakan hukum (law making  process  and  law  enforcement process) di  Indonesia.  Terlebih  lagi dengan  adanya  kecenderungan  semakin tidak terkendalinya tindak pidana korupsi dalam  orde  sekarang  ini,  sehingga  upaya pengungkapan maupun pembuktiannya di pengadilan  masih  jauh  dari  harapan. Diperparah lagi dengan adanya sinyalemen bahwa berbagai oknum profesional  tertentu  (akuntan, financial analyst , lawyer dan  notaris)  kerap memberikan  jasa  menghapus  jejak-jejak white  collar  crime itu.  Belum  lagi economic  power dan bureaucratic  power yang  membuat  para  koruptor beyond  the law , semakin memupus harapan terlaksananya  penegakan  hukum  secara adil.
Oleh karena itu, “pencegahan” dan “penanggulangan” tindak pidana korupsi,
yang  keduanya  dapat  diadopsi  dalam istilah  “pemberantasan”,  bukan  hanya diarahkan  pada  penanganan  perkaranya, berupa  penyidikan,  penuntutan  ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan, melainkan juga diupayakan untuk “menghalangi” ataupun “menutup
kemungkinan”  para  koruptor  menikmati hasil kejahatannya.
Upaya pemberantasan tindak pidana  korupsi  telah  dilakukan  melalui pembentukan  dan  perubahan  peraturan perundang-undangan,  tidak  hanya  itu upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi juga  dihadirkan  dalam  bentuk-bentuk kebijakan pemerintah pusat hingga daerah, Pemerintah menempatkan korupsi sebagai  salah  satu  prioritas  dalam kebijakan  nasional  dan  berkomitmen untuk secara berkesinambungan mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi  dan nepotisme.
Dalam pemberantasan korupsi,
keseriusan  pemerintah  Indonesia  secara formil  tampak  jelas  tertuang  dalam peraturan perundang-undangan seperti:
1. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan
Negara  Yang  Bersih,  Bebas  Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2006  tentang  Pengesahan United Nations Convention Against Corruption , 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti
Korupsi, 2003);
6. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 8. Instruksi  Presiden  Nomor  5  Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Banyaknya  peraturan  perundang- undangan  yang  memiliki  kaitan  langsung maupun  tidak  langsung  terhadap  tindak pidana korupsi, tidak serta merta membuat  tindak  pidana  korupsi  menjadi hilang  begitu  saja.  Perbuatan  tindak pidana  korupsi  tetap  terus  berlanjut sampai  dengan  saat  ini.  Hal  tersebut sesuai  dengan  pendapat  Muladi  bahwa, penegakan  hukum  pidana  tidak  selesai hanya  pada  pengaturan  dalam  suatu undang-undang, tetapi juga harus diterapkan dan dilaksanakan dalam masyarakat.
Salah  satu  unsur  mendasar  dalam tindak  pidana  korupsi  ialah  adanya kerugian
keuangan
negara. Konsekuensinya,  pemberantasan  korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara ( detterence effect ), tetapi harus juga dapat mengembalikan  kerugian  negara  yang telah  dikorupsi . Pengembalian  kerugian negara  diharapkan  mampu  menutupi defisit  APBN  sehingga  dapat  menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai  berbagai  aspek  yang  sangat dibutuhkan. Sebagaimana dijelaskan dalam  paragraf  kelima  dan  keenam Penjelasan  Atas  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan
Tindak  Pidana  Korupsi,  bahwa:  Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau  perekonomian  negara  yang  semakin canggih  dan  rumit,  maka  tindak  pidana yang  diatur  dalam  Undang-undang  ini dirumuskan  sedemikian  rupa  sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain atau  suatu  korporasi  secara  “melawan hukum”  dalam  pengertian  formil  dan materil.  Dengan  perumusan  tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana  korupsi  dapat  pula  mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut  perasaan  keadilan  masyarakat harus dituntut dan dipidana.
Dalam  Undang-Undang  ini,  tindak pidana  korupsi  dirumuskan  secara  tegas sebagai  tindak  pidana  formil.  Hal  ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan  rumusan  secara  formil  yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan  kepada  negara,  pelaku tindak  pidana  korupsi  tetap  diajukan  ke pengadilan dan tetap dipidana.
Selanjutnya,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana
telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, “Pengembalian kerugian keuangan  negara  atau  perekonomian negara  tidak  menghapuskan  dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3. Berdasarkan norma tersebut, maka logika hukumnya  adalah  pemidanaan  terhadap pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang mengembalikan kerugian keuangan negara tidak akan menjadi hapus manakala  pelaku  tindak  pidana  korupsi dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan. Namun demikian  dalam  pelaksanaannya  berlaku ketentuan  manakala  pelaku  yang  diduga melakukan  tindak  pidana  korupsi  dapat dilepaskan dari proses penanganan perkara korupsi jika telah mengembalikan kerugian  keuangan  Negara  pada  saat dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik,  namun  proses  penanganan perkara  tindak  pidana  korupsi  akan  tetap berlanjut  ke  tahap  penyidikan  dan penetapan  tersangka  terhadap  terduga pelaku manakala yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan kerugian
keuangan Negara. Berdasarkan hal
tersebut, tentunya berdampak pada pelaksanaan  proses  penanganan  atau penindakan  tindak  pidana  korupsi  oleh pihak penyidik.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  dalam  latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini  permasalahan  yang  diteliti  adalah Bagaimanakah konsep pengembalian keuangan  negara  yang  merupakan  hasil dari tindak pidana korupsi ?

## C. Tujuan Penelitian
Untuk  mengetahui  dan  menganalisis bagaimanakah konsep pengembalian keuangan  negara  yang  merupakan  hasil dari tindak pidana korupsi.

## D. Metode Penelitian
Pendekatan masalah yang
digunakan  oleh  penulis  adalah  dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif  yaitu  menekankan  pada  data- data  sekunder  dengan  mempelajari  dan mengkaji  asas-asas  hukum  positif  yang berasal  dari  data  kepustakaan  dan perbandingan  hukum,  serta  unsur-unsur
atau  factor-faktor  yang  berhubungan dengan  objek  penelitian  sebagai  bagian dari penelitian lapangan.

## II. PEMBAHASAN

## Kebijakan Penerapan Sanksi
Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Korupsi
Terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi yang berpotensi dapat merugikan keuangan suatu negara/perekonomian suatu negara harus diupayakan pemberantasan dan penanggulangannya  melalui  kebijakan- kebijakan  pidana  dan  pemidanaan.
Menurut Barda Nawawi Arief, mengatakan pedoman pemidanaan
dimaksudkan  sebagai  jembatan  untuk menginformasikan  prinsip-prinsip  atau ide-ide yang melatar belakangi disusunnya  konsep  antara lain  ide  untuk mengefektifkan penggabunganjenis sanksi yang lebih bersifat pidana dengan jenis sanksi yang bersifat tindakan 1 .
1 Barda  Nawawi  Arief,  “Bunga  Rampai kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan
Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru”,  PT.  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 119.
Penggabungan  jenis  sanksi ini  kedalam  sistem  dua  jalur (double track system) harus setara, karena sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam double track system sesungguhnya terkait bahwa  unsur  pencelaan  lewat  sanksi pidana  dan  unsur  pembinaan  melalui sanksi  tindakan  memiliki  kedudukan yang  sama  pentingnya.  Keberadaan sanksi  tindakan  menjadi  urgen  karena tujuannya adalah untuk mendidik kembali pelaku agar mampu menyesuaikan diri dengan
lingkungannya. Sanksi tindakan ini lebih menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam reformasi dan pendidikan kembali pelaku kejahatan, karena dengan cara ini pelaku  dapat  menginsyafi  bahwa  apa yang  dilakukan  itu  bertentangan  dengan nilai-nilai kemanusiaan 2 .
Kebijakan menetapkan sanksi pidana  sebagai  bagian  dari  usaha penggulangan  kejahatan  tidak  dapat dilepaskan  dari  tujuan  negara  untuk melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  untuk  mewujudkan  kesejateraan umum  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD NRI Tahun 1945. Konsep yang demikan
2 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, “Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi”, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, Hal. 91.
maka  kewajiban  negara  di  salah  satu pihak  melindungi  dan  mensejaterahkan masyarakat dilain pihak juga melindungi dan mensejahterakan si pelaku kejahatan.  Bertolak  dari  pandangan tersebut  maka  setiap  kebijakan  legislasi harus pula merupakan suatu perwujudan kearah tercapainya tujuan itu.
Menurut M. Solehuddin mengatakan  bahwa  Masalah  kebijakan menetapkan  jenis  sanksi  dalam  hukum pidana  tidak  terlepas  dari  masalah penetapan  tujuan  yang  ingin  dicapai dalam  pemidanaan.  Perumusan  tujuan pemidanaan  diarahkan  untuk  dapat membedakan sekaligus mengukur sejauh mana  jenis  sanksi,  baik  yang  berupa pidana  maupun  tindakan  yang  telah diterapkan pada tahap kebijakan legislatif  itu  dapat  mencapai  tujuan secara efektif 3 .
Kebijakan  legislasi,  khususnya menyangkut  penetapan  sanksi  dalam hukum pidana merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan karena keberadaannya  dapat  memberikan  arah dan  pertimbangan  mengenai  apa  yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu
3 Sholehuddin, “Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana”,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,  2004, Hal. 7.
tindak pidana. Terlebih bila dihubungkan dengan kecenderungan produk perundang-undangan pidana diluar  KUHP  yang  tampaknya  ada kemajuan  dalam stesel sanksinya  yang telah  mempergunakan double  track system ,  baik  yang  ditetapkan  secara eksplisif maupun implisif, namun demikian  penggunaan double  track system dalam perundang-undangan pidana  masih  banyak  memunculkan kerancuan,  terutama  bentuk-bentuk  dari jenis  sanksi  tindakan  dan  jenis  sanksi pidana  tambahan.  Kerancuan  dalam penetapan  kedua  jenis  sanksi  dalam hukum  pidana  tersebut  pada  akhirnya menimbulkan masalah ketidak- konsistenan  antara  perundang-undangan pidana  yang  satu  dengan  perundang- undangangan  pidana  yang  lainnya. 4
Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan  pidana  bukanlah sekedar  masalah  teknis  perundang- undangan semata, melainkan merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari substansi atau materi perundang- undangan  itu  sendiri.  Artinya,  masalah penalisasi,  depenalisasi,  kriminalisasi, dan  dekriminalisasi  harus  dipahami
4 Ibid., Hal. 163.
secara  komprehensif  dengan  segala aspek  persoalan  subtansi  atau  materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.15 Upaya
penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlepas dari kebijakan  formulasi  sanksi  pidana  yang berlaku dalam undang-undang. Berlakukannya  UUPTPK  dimaksudkan untuk  menanggulangi  dan  memberantas korupsi dengan penetapan hukum pidana mengenai  macam  perbuatan  yang  dapat dipidana dan jenis sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.  Jenis  sanksi  yang  dikenakan terhadap  pelaku  harus  sesuai  dan setimpal  dengan  perbuatan  pidana  yang dilakukan.  Pengenaan  sanksi  kepada pelaku  tindak  pidana  korupsi  bertujuan untuk:
1.  Mengembalikan  uang  negara  yang
timbul  dari  kerugian  negara  akibat dari  tindak  pidana  korupsi  tersebut (prinsip dalam UNCAC 2003);
2.  Memberikan  efek  jera (deterrence effect) kepada  para  pelaku  tindak pidana korupsi;
3.  Menjadikan  langkah  pemberantasan tindak  pidana  korupsi,  sehingga
mampu  menangkal (prevency  effect) terjadinya tindak pidana korupsi 5 . Mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas  tindak  pidana  korupsi, undang-undang  korupsi  ini  memuat ketentuan pidana terhadap pelaku dengan  menentukan  ancaman  pidana minimum  khusus,  pidana  denda  yang lebih  tinggi,  dan  ancaman  pidana  mati yang  merupakan  pemberatan  pidana serta memuat pidana penjara bagi pelaku tindak  pidana  korupsi  yang  tidak  dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti  kerugian  Negara.  Penetapan sanksi pidana berupa pidana mati, pidana penjara, dan denda serta pidana tambahan  yang  tertuang  dalam  rumusan UUPTPK, antara lain:
a.  Terhadap  orang  yang  melakukan
tindak pidana:
(1)  Pidana  Mati,  baik  berdasarkan Pasal 69 KUHP, UUPTPK maupun berdasarkan hak tertinggi manusia pidana mati adalah pidana terberat karena pelaksanaannya berupa
penyerangan  terhadap  hak  hidup manusia  yang  merupakan  hak
5 Aziz Syamsuddin, “Tindak Pidana Khusus”, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2011, Hal. 155.
asasi  manusia  yang  utamadan bahkan  tidak  dapat  dikoreksi  atau diperbaiki  eksekusi  yang  telah terjadi  apabila  dikemudian  hari ditemukan kekeliruan. Hanya perbuatan  pidana  yang  benar- benar  berat  yang  diancam  oleh pidana mati dan setiap Pasal yang mencantumkan pidana mati selalu disertai  alternatif  pidana  lainnya sehingga  hakim  tidak  disertai merta pasti menjatuhkan hukuman mati kepada pelanggar Pasal yang diancam  pidana  mati.  Contohnya, pidana  mati  atau  penjara  seumur hidup  atau  pidana  sementara paling lama 20 tahun sebagaimana tercantum dalam pasal 340 KUHP,  prinsip  ini  juga  diikuti UUPTPK.18  Pasal  2  ayat  (2) menyatakan  bahwa  pidana  mati dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku tindak  pidana  korupsi  apabila dilakukan dalam keadaan tertentu.
(2) Pidana Penjara, merupakan perampasan  kemerdekaan  yang merupakan  hak  dasar  diambil secara  paksa.  Pengaturan  pidana penjara  menurut  KUHP  adalah sebagai berikut:
(a)  Seumur  hidup  (tanpa  minimal atau maksimal).
(b)  Sementara  dengan  waktu paling  pendek  satu  hari  dan paling  lama  15  tahun  sesuai Pasal  12  ayat  2  KUHP.  Pidana penjara  dapat  melewati  batas maksimum  umum  yaitu  15 tahun menjadi hingga 20 tahun. Semua  tindak  pidana  yang  diatur dalam  UUPTPK  diancam  dengan  pidana penjara  baik  penjara  seumur  hidup  maupun sementara.  Pidana  penjara  seumur  hidup terdapat  dalam  Pasal  2  ayat  (1),  Pasal  3, Pasal 12, Pasal 12B ayat (2). Pidana penjara sementara diancam dengan batas maksimum dan  batas  minimum.  Batas  minimum ditentukan  dalam  Pasal-Pasal  dalam  UU  ini sebagai  salah  satu  upaya  dalam  rangka mencapai  tujuan  yang  lebih  efektif  untuk mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana korupsi.  Pidana  penjara  minimum  1  tahun dan  maksimum  20  tahun.  Pidana  20  tahun sebagai alternatif penjara seumur hidup 6 .
Penetapan sanksi yang terdapat dalam UUPTPK  merupakan  bagian  dari  kebijakan formulasi sanksi pidana yang tepat diterapkan  bagi  pelaku  tindak  pidana
6 Efi  Laila  Kholis,  “Pembayaran  Uang Pengganti  dalam  Perkara  Korupsi”,  Penerbit  Solusi Publishing, Jakarta, 2010, Hal. 7.
korupsi.  Formulasi  sanksi  pidana  dalam UUPTPK  merupakan  tahap  awal  yang  tepat dalam  pemberian  hukuman  terhadap  pelaku tindak  pidana  korupsi.  Kebijakan  formulasi berupa  penetapan  sanksi  pidana  terhadap pelaku  minimal  dapat  menjerat  pelaku, sehingga koruptor tidak melakukan perbuatan tersebut.
Kebijakan  formulasi  sanksi  pidana terhadap pelaku korupsi yang perumusannya berupa  penetapan  sanksi  pidana  berupa pidana  penjara,  pidana  denda,  dan  pidana mati  yang  terdapat  dalam  UUPTPK  pada dasarnya  tidak  sepenuhnya  berjalan  efektif dikarenakan dalam penetapan sanksi tersebut terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.  Salah  satu  contohnya adalah  penetapan  pidana  mati  yang  tidak pernah  dikenakan  terhadap  pelaku  tindak pidana  korupsi  tersebut,  sanksi  yang dikenakan  hanya  pidana  penjara  (maksimal seumur  hidup)  dan  pidana  denda  padahal perbuatan  yang  dilakukan  para  koruptor jelas  berat  dan  banyak  merugikan  keuangan negara.  Mengapa  pidana  mati  tidak  pernah dikenakan  terhadap  pelaku  tindak  pidana korupsi  walaupun  secara  legalitas  tidak bertentangan dengan undangundang, dikarenakan tujuan pemberian sanksi pidana bukan  sebagai  pembalasan  atas  perbuatan yang  dilakukan  oleh  para  koruptor  dan
pembalasan tidaklah bertujuan praktis memperbaiki si pelaku.
Pembalasan  tidak  dapat  diterima  jika tidak  membantu  pencegahan  kejahatan untuk  kepentingan  masyarakat.  Tujuan  dari pemberian sanksi dimaksud untuk mengembalikan keuangan negara danagar si pelaku  tidak  melakukan  kejahatan  atau mengulangi kejahatan tersebut.
Kenyataannya  kebijakan  formulasi sanksi  pidana  melalui  penetapan  sanksi kepada  pelaku  dalam  UUPTPK  tidak seutuhnya  memberikan  efek  jera  kepada pelaku-pelaku  korupsi tetapi  dengan  adanya sanksi pidana yang terdapat dalam UUPTPK tersebut dapat menanggulangi dan memberantas para koruptorkeruptor tersebut.

## III. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Konsep  pengembalian  keuangan negara  yang  merupakan  hasil  dari  tindak pidana  korupsi  adalah  Terhadap  pelaku tindak  pidana  korupsi  yang  berpotensi dapat merugikan keuangan negara/ perekonomian negara diupayakan penanggulangan  dan  pemberantasannya melalui:
1. kebijakan  formulasi sanksi  pidana. Kebijakan formulasi sanksi pidana merupakan kebijakan dalam merumuskan dan  menetapkan  sanksi  pidana  terhadap pelaku  tindak  pidana  korupsi  dimana, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak  pidana  korupsi,  undang-undang korupsi  ini  menetapkan  sanksi  pidana terhadap  pelaku  dengan  menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda  yang  lebih    tinggi,  dan  ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana  serta  memuat  pidana  penjara  bagi pelaku  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.
Penetapan sanksi dalam UUPTPK
tersebut  bertujuan  agar  sipelaku  tidak melakukan  kejahatan  atau  mengulangi kejahatan  tersebut  dan  memberikan  efek jera kepada si pelaku.
2. Kebijakan  dalam  penegakan  hukum terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi yang  mengembalikan  kerugian  negara, adalah  Penerapan  sanksi  pidana  terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilihat berdasarkan  perumusan  delik  pada  Pasal 2  dan  Pasal  3  UUPTPK,  dimana  dalam Pasal  tersebut  secara  melawan  hukum dapat merugikan keuangan negara/
perekonomian  negara.  Sanksi  pidana yang  dikenakan  terhadap  pelaku  tindak pidana  korupsi  khususnya  dalam  saknsi pidana  penjara,  pidana  denda,  pidana kurungan dan pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Sesuai perumusan delik pada Pasal 2 dan 3  UUPTPK,  Terhadap  pelaku  tindak pidana  korupsi  meskipun  hasil  korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak  pidana  korupsi  tetap  diajukan  ke pengadilan dan tetap dipidana. Pengembalian  kerugian  keuangan  negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

## 2. Saran
1. Sebaiknya  peraturan  pengenai  tindak pidana  korupsi  khususnya  dalam  hal pengembalian  kerugian  negara  lebih  di pertegas  lagi  dan  pemerinta  harus  lebih mengutamakan  pengembalian  kerugian Negara  dari  pada  pemidanaan.  perkara korupsi yang dibiayai oleh Negara yang begitu tinggi tidak akan ada manfaatnya jika  koruptor  hanya  dipenjara  tanpa pengembalian kerugian Negara. Diperlukan  kesatuan  kordinasi  dan pemahaman  terpadu  bagi  para  aparat
penegak  hukum  negara  agar  tercipta optimalisasi  pengembalian  keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.
2. Dalam upaya untuk lebih mengefektifkan
pelaksanaan pembayaran  uang  pengganti  dalam tindak  pidana  korupsi,  maka  sumber daya  manu-sia  yang  ada  atau  dimiliki institusi  penegak  hukum  selain  harus memiliki  profesionalisme  yang  tinggi juga  harus  mempunyai  integritas  moral yang  baik.  Kinerja  Jaksa  selaku eksekutor  harus  lebih  maksimal  dalam melaksanakan  tugas  dengan  dibekali pendidikan  khusus  yang  ber-kaitan dengan  bidang  tugasnya  khususnya dalam  pelaksanaan  pembayaran  uang pengganti  dalam  tindak  pidana  korupsi. Perlu untuk semakin ditingkatkan aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi  dan  bentuk  penyimpangan lainnya  oleh  lembaga  penegak  hukum dengan  tetap  menjunjung  tinggi  hak asasi manusia dan kepentingan
masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rasyid  Thalib,  2006,  Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem
Ketatanegaraan
Republik
Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti
Ali  Zaidan,  2015,  Menuju  Pembaruan Hukum  Pidana,  Jakarta,  Sinar Grafika
Andi  Hamzah,  1994,  Asas-Asas  Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta
Bagir  Manan,  2005,  Sistem  Peradilan Berwibawa  (Suatu  Pencarian) , Yogyakarta, FH UII Press.
Barda  Nawawi  Arif,  1992,  Teori Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni ______,  2001,  Masalah  Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan ,
Bandung, Citra Aditya Bakti
Boy  Nurdin,  2012,  Kedudukan  dan Fungsi  Hakim  dalam  Penegakan Hukum  di  Indonesia,  Bandung,
Alumni Chairul Huda, 2006, Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa  Kesalahan”:  Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Kencana Deni  Bram,  2014,  Hukum  Lingkungan Hidup, Bekasi, Gramata Publishing Eddy O. S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
Erman  Rajagukguk,  2006,  Disampaikan pada  Diskusi  Publik  “Pengertian Keuangan  Negara  Dalam  Tindak Pidana  Korupsi”  Komisi  Hukum Nasional  (KHN)  RI,  Jakarta  26 Juli 2006.
Frans  Maramis,  2012,  Hukum  Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, Rajagrafindo Persada
Franz  Magnis  Suseno,  2003,  Etika Politik:  Prinsip-Prinsip  Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama George  A.  Steiner  dan  John  B.  Miner, 1997,  Kebijakan  dan  Strategi Manajemen (Management Policy and Strategy), terjemahan Ticoalu  dan  Agus  Dharma, Jakarta, Erlangga
HM. Rasyid  Ariman dan  Fahmi Raghib, 2015,  Hukum  Pidana,  Malang,
Setara Press H.  Imam  Anshori  Saleh,  2014,  Konsep Pengawasan  Kehakiman:  Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional  Komisi  Yudisial dalam  Pengawasan  Pengadilan,
Malang, Setara Press
Indriyanto Seno Adji, 2006, Korupsi dan Pembalikan  Beban  Pembuktian, Jakarta, Prof. Seno Adji & Rekan
JE  Sahetapy,  1979,  Ancaman  Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Bandung, Alumni Kaelan,  2012,  Problem  Epistemologis Empat  Pilar  Berbangsa  dan Bernegara, Yogyakarta, Paradigma
Koeswadji,
1995, Perkembangan
Macam-Macam  Pidana  Dalam Rangka  Pembangunan  Hukum Pidana  (Cetakan  I),  Bandung,
Citra Aditya Bakti
Mahrus  Ali,  2013,  Asas-Asas  Hukum Pidana Korporasi, Jakarta, Rajagrafindo Persada
Marwan  Effendy,  2013,  Korupsi  dan Strategi  Nasional  Pencegahan Serta Pemberantasannya, Jakarta,
Referensi Muhammad  Djafar  Saidi,  2014,  Hukum Keuangan Negara, Jakarta, Rajagrafindo Persada Muladi,  1995,  Kapita  Selekta  Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Undip ______, 2002, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia,  dan  Reformasi  Hukum di Indonesia, Jakarta, The Habibie Center Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief,  1992, Teori Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni Moh.  Mahfud  MD,  2010,  Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi, Jakarta, Rajagrafindo Persada Moeljatno,  2008,  Asas-Asas  Hukum Pidana  (Edisi  Revisi),  Jakarta, Rineka Cipta Nur Basuki Minarno, 2006, Penyalahgunaan Wewenang Dalam  Pengelolaan  Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak  Pidana  Korupsi,  Unair, Surabaya
Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum  bagi  Rakyat  Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu Roeslan  Saleh,  1983,  Stelsel  Pidana Indonesia, Jakarta, Aksara Baru
Romli  Atmasasmita,  2003,  Pengantar
Hukum Kejahatan Bisnis , Jakarta: Prenada Media Saldi  Isra,  2010,  Pergeseran  Fungsi Legislasi:  Menguatnya  Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial  Indonesia,  Jakarta, Rajagrafindo Persada Salim  HS  dan  Erlies  Septiana  Nurbaini,
2013,  Penerapan  Teori  Hukum
pada Penelitian Tesis dan Disertasi,  Jakarta,  Rajagrafindo
Persada
Satochid  Kartanegara,  Hukum  Pidana Bagian  Satu,  Jakarta,  Balai Lektur Mahasiswa
Sidharta, 2010, Reformasi Peradilan dan Tanggung  Jawab  Negara,  Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan,  Jakarta,  Komisi Yudisial Republik Indonesia Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, 1983, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Cet. 16), Jakarta,
Rajagrafindo Persada
Syahrul  Machmud,  2012,  Penegakan Hukum  Lingkungan  Indonesia: Penegakan  Hukum  Administrasi, Hukum  Perdata,  dan  Hukum Pidana Menurut Undang-Undang
No. 32 Tahun 2009, Yogyakarta,

## Graha Ilmu
Sudikno  Mertokusumo,  2007,  Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta, Liberty Teguh  Prasetyo  dan  Arie  Purnomosidi, 2014, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Bandung, Nusa Media Yance  Arizona,  2010,  Negara  Hukum Bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Negara Hukum Indonesia, Jakarta, Epistema Institute