Catatan Hukum (Anotasi) Putusan Kasus Korupsi KTP Elektronik
Bayu Utomo 1 , Mas Agus Priyambodo 2
1,2 Sekolah Tinggi ilmu Hukum IBLAM E-mail: utomobayu56@gmail.com 1 , priyambodo@iblam.ac.id 2
Article History: Received: 10 Desember 2022 Revised: 15 Desember 2022 Accepted: 21 Desember 2022
Abstract: Korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  telah mengalami  perkembangan,  baik  secara  kuantitas maupun  kualitas  sehingga  akibatnya  merugikan keuangan  negara  dan  dapat  pula  menghambat pembangunan  nasional  maupun  daerah.  Saat  ini dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi merupakan sebuah kejahatan biasa (ordinary crimes), namun  telah  merupakan  suatu  kejahatan  yang  luar biasa  (extraordinary  crimes).  Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan serta korupsi masih marak terjadi  seperti  contoh  kasus  korupsi  e-KTP  yang dilakukan oleh Setya Novanto.
Keywords: Anotasi, Kasus Korupsi e-KTP

## PENDAHULUAN
Tindak pidana  Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar hampir di seluruh negara. Korupsi bisa dikatakan seperti  penyakit  yang menjamur. Tidak  hanya  terjadi  di  lingkungan pemerintahan,  korupsi  juga  sudah menyebar  ke  masyarakat.  Korupsi  seakan  sudah  menjadi asupan  sehari-hari di  media  cetak  maupun  televisi,  bahkan  pelakunya  pun  tidak  merasa  malu karena perbuatannya (Alatas, Syed Husein,2002)
Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang- undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai tindakan setiap orang yang  dengan  sengaja  dengan melawan  hukum  untuk  melakukan  perbuatan  dengan  tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
Saat  ini,  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia  telah  mengalami  perkembangan,  baik  secara kuantitas  maupun  kualitas  sehingga  akibatnya  merugikan  keuangan  negara  dan  dapat  pula menghambat pembangunan nasional maupun daerah. Saat ini dapat dikatakan bahwa  korupsi  di Indonesia  tidak  lagi  merupakan  sebuah  kejahatan  biasa  ( ordinary  crimes ),  namun  telah merupakan suatu kejahatan yang luar biasa ( extraordinary crimes) (Yanuar, Purwaning M,2007). Praktek-praktek politik di Indonesia seringkali mengesampingkan nilai-nilai moral dalam mencapai  tujuan  politiknya.  Penyalahgunaan  wewenang  dan  kekuasaan  serta  korupsi  masih marak  terjadi.  Tindakan  menyimpang  tersebut  berkaitan  dengan  actus  humanus  karena  hanya tindakan yang  dilakukan  dengan  tahu-mau-bebaslah  yang  bisa  disorot  moralnya  sehingga siapapun yang melakukannya harus mempertanggungjawabkan konsekuensinya. Jadi, berpolitik harus  menggunakan  cara  yang  baik  dan  berdasarkan  prinsip  reflektif  hati  nurani  yang  benar. Dalam analisis ini mengambil  contoh  kasus  korupsi  e-KTP yang dilakukan oleh Setya Novanto (Tempo, 2018).
Kementrian  dalam  negri  (Kemendagri)  yang  dalam  hal  ini  kepanjangan  tangan  dari Pemerintah  Indonesia  menggratiskan  pembaharuan  Kartu  Tanda  Penduduk.  Kemendagri  telah menyiapkan dana sebesar Rp 6 Triliun yang digunakan untuk proyek e-KTP dan program Nomor
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan dana senilai Rp 258 Milyar untuk biaya pemutakhiran data  kependudukan      untuk      pembuatan      e-KTP      berbasis  NIK  pada  2010  untuk  seluruh kabupaten/kota  se-Indonesia.  Prosedur pembuatan  KTP  elektronik  yakni  perekaman  data penduduk  dengan  menunjukkan KTP lama setelah itu tinggal  menunggu hingga proses selesai dan  e-KTP  bisa  diambil  di  dinas  pencatatan  sipil.  Kemendagri  bekerja  sama  dengan  Komisi Pemberantasan      Korupsi      (KPK)      untuk      mengawasi  proyek  yang  disiapkan  Pemerintah Indonesia. Namun pada kenyataannya tetap saja ada oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan  kewenangannya  untuk  kepentingan  diri  sendiri.  Tindakan  oknum  politisi  ini menyebabkan kerugian negara senilai 2,3 Triliun. Terpidananya adalah Setya Novanto, yang pada April 2018 lalu, majelis hakim Pengadilan Tipikor telah menjatuhi vonis pidana penjara selama 15 tahun dan denda 500 juta subsidair kurungan  3 bulan. Tidak hanya itu, Setya  Novanto juga diganjar dengan pencabutan hak menduduki jabatan publik selama 5 tahun.
Banyak yang dirugikan dari kasus  yang dilakukan oleh oknum politisi ini. Selain negara, masyarakat juga dirugikan karena mereka harus menunggu proses pembuatan e-KTP yang lama. Kasus penyelewengan dana proyek e- KTP ini telah menyita perhatian banyak kalangan di seluruh negeri, berbagai komentar dan kritik pedas diluapkan oleh masyarakat Indonesia terhadap Setya Novanto sebagai akibat dari kekeceweaan yang mereka rasakan.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah : Catatan Hukum (Anotasi) Putusan Kasus Korupsi Ktp Elektronik

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  dengan menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu  penelitian  terhadap  data  sekunder.  Data sekunder  tersebut  dapat  berupa  bahan  hukum  primer,sekunder  maupun  tersier  (Ronny Hanitijo,2000). Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan putusan kasus korupsi KTP elektronik (E-KTP)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kasus Korupsi  E-KTP  Sebagai  Bentuk  Tindakan Actus  Humanus Yang Menyimpang Perbuatan  manusiawi  (human  act, actus  humanus )  adalah  perbuatan  yang  dikuasai  oleh manusia,  yang  secara  sadar  dibawah  pengontrolonnya,  dan  dengan  sengaja  dikehendakinya. Maka,  pelaku bertanggung jawab atas perbuatan tersebut (Hamzah,  Andi,2006).
Kasus  korupsi  e-KTP  dilakukan  oleh  Setya  Novanto  yang  telah  diputus  oleh  Pengadilan Tipikor.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sempat  mengalami  kendala  untuk  menjerat politikus itu. Setya Novanto sempat  lolos  dari   penetapan   tersangka   kasus   korupsi   e-KTP sebagai dampak dimenangkannya sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 September 2017. Namun ia kembali ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus yang sama pada 10 November 2017. Perjalanan kasus dari politikus  ini  berawal  pada tanggal 17 Juli 2017 yakni penetapan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP  oleh KPK. Namun pada tanggal 4 September 2017Setya Novanto mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap KPK ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan.  Ia  meminta  penetapan  status  tersangkanya  di  batalkan (Tempo, 2022).
Setelah  menjalani  serangkaian  sidang,  hakim  tunggal  mengabulkan  permohonan  Setya Novanto  untuk  pembatalan  status tersangkanya  pada  tanggal  29  September  2017.  Namun  KPK
kembali  mengumumkan  penetapan  Setya  Novanto  sebagai tersangka  korupsi  e-KTP.  Setya Novanto kembali menuntut hal  yang sama yakni pembatalan status tersangka di praperadilan pada tanggal  10  November  2017.  Sebagai  buntut  dari  tindakan  KPK  Setya  Novanto  mangkir  dari pemeriksaan  KPK.  Bentuk  kekesalan  Setya  Novanto  ditandai  dengan  mangkirnya  dari pemeriksaan  selama  tiga  kali  yang  akhirnya  penyidik  KPK  menetapkan  Setya  Novanto  dalam daftar pencarian  orang  (DPO).  Setya  Novanto  dilarikan  ke  rumah  sakit  Medika  Permata  Hijau setelah  mobil  yang  ia  tumpangi  mengalami  kecelakaan  tunggal.  Peristiwa  itu  berbuntut  proses hukum pengacara Setya Novanto saat itu Fredrich Yunadi dan dokter Rumah Sakit Permata  Hijau Bimanesh  Sutarjo.  Keduanya  diduga  memanipulasi  data  medis kecelakaan  Setya  Novanto  agar politikus itu terhindar dari pemeriksaan KPK.  KPK  menahan  Setya  Novanto   sebagai   tersangka kasus korupsi  e-KTP,  namun  sebelum  diperiksa  penyidik  Setya  Novanto  mengaku  sakit  dan meminta  diantar  ke  RSCM.  Pada  tanggal  5  Desember berkas perkara Setya Novanto telah P21 atau lengkap, dan esoknya berkas tersebut dilimpahkan ke pengadilan oleh KPK. Sidang keputusan praperadilan  Setya  Novanto  digelar  di  Pengadilan  Jakarta  Selatan,  di  hari  yang  sama  sidang perdana pokok perkara juga digelar di Pengadilan TIPIKOR.
Di  sidang  perdana  pokok  perkara  Setya  Novanto  didakwa  memperkaya  diri  dengan menerima aliran dana e-KTP sebesar US$ 7,3 juta. Namun dalam sidang perkara itu Setya Novanto mengaku  sakit diare. Pada sidang eksepsi kuasa hukum Setya Novanto menilai dakwaan jaksa tidak cermat  terkait  jumlah  kerugian  negara  dan  hilangnya  sejumlah nama  penerima  korupsi  e-KTP. Namun Majelis Hakim menolak eksepsi Setya Novanto dan menilai materi dakwaan jaksa terhadap Setya  Novanto telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil.  Pada  tanggal  25  Januari  2018  jaksa menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. Jaksa menghadirkan Mirwan Amir mantan anggota DPR dari Partai Demokrat periode 2009-2014. Dalam kesaksiannya, Mirwan menyebut nama mantan  Presiden  Republik  Indonesia  Susilo  Bambang  Yudhoyono.  Setelah  dicecar pertanyaan  oleh  pengacara  Setya  Novanto.  Setelah  itu,  Partai  Demokrat  melaporkan  Mirwan dengan tuduhan pencemaran nama baik SBY. Sebelum menjalani sidang lanjutan Setya Novanto membuka catatannya  yang  bersampul  hitam,  salah  satu  awak  media  melihat  satu halaman di catatan itu tertulis nama Nazarudin dan Edi Baskoro Yudhoyono (Ibas).
Setya  Novanto  memberi  keterangan  dalam  sidang  lanjutan  pada  tanggal  22  Maret  2018. Diamengatakan jabatannya sebagai Ketua DPR saat itu telah dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk memperkaya diri. Dalam  pengakuannya,  Setya  Novanto   mengatakan   adanya   aliran dana  diterima  oleh  politikus  partai  PDIP  sebesar  US$  1  juta.  Setelah  melalui  beberapa  siding pemeriksaan  pada  tanggal  29  Maret  2018  jaksa  menuntut  Setya  Novanto  dengan  hukuman  16 tahun  penjara  dan  denda  1  miliar  rupiah  subsider  6  bulan  kurungan.  Dalam  kasus  ini,  Setya Novanto dinilai menguntungkan diri dengan menerima dana sebesar US$ 7,3 juta dan  jam  tangan Richard  Mille  senilai  US$135  ribu.  Tanggal  13  April 2018 Setya Novanto membacakan nota pembelaan.  Dalam  pledoinya, Setya  Novanto  membantah  tuduhan  jaksa,  dia  menyebut  mantan menteri  dalam  negeri  Gamawan  Fauzi  punya  peran  lebih  besar  dalam  penganggaran  proyek sebesar 5,8 triliun rupiah itu.

## 2. Anotasi Putusan Kasus Korupsi KTP Elektronik
Kasus  korupsi  proyek  KTP  elektronik  (e-KTP)  menjadi  salah  satu kasus  korupsi  yang menggemparkan di Indonesia karena besarnya kerugian negara yang terjadi yakni senilai Rp2,3 triliun. Bukan hanya itu, kasus ini juga menyeret sejumlah pejabat baik dari pemerintah maupun DPR, sehingga menjadi  bahan  diskusi  maupun seminar  hukum sehubungan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Anotasi  putusan  KTP  Elektronik  atas  nama  Setya  Novanto.  Tujuan jangka  pendek  dari pengadaan  KTP  Elektronik  sebagai  upaya  mengintegrasikan  data-data  kependudukan  dari pemegang KTP tersebut ( single ID) .
Sementara  itu,  dalam  jangka  panjang,  diharapkan  setelah  keseluruhan  data-data kependudukan  pemegang  KTP  terintegrasi,  maka e-voting atau  pemilihan  umum  secara elektronik juga  bisa dilaksanakan pada 2024.  “ Single ID ini seharusnya bisa menyimpan data- data tentang kelahiran, perkawinan, dan bisa digunakan untuk berbagai jenis pelayanan public.”
Salah satu pejabat yang paling menyita perhatian dan kini telah berstatus terpidana adalah Setya Novanto. Pada April 2018 lalu, majelis hakim Pengadilan Tipikor telah menjatuhi vonis pidana penjara selama 15 tahun dan denda 500 juta subsidair kurungan 3 bulan. Tidak hanya itu, Setya Novanto juga diganjar dengan pencabutan hak menduduki jabatan publik selama 5 tahun.
Namun, banyak hal yang menjadi catatan terkait  proses pembuktian  selama  persidangan kasus  Setya  Novanto  berlangsung. Terkait hal ini, Ada tiga bagian, yaitu terkait keabsahan cara perolehan alat bukti ( admissibility ), minimal alat bukti, dan keabsahan alat bukti. Terkait admissibility ,  seperti  diketahui,  dalam  persidangan  Setya  Novanto,  ada  beberapa alat bukti yang diperoleh dari luar negeri misalnya bukti dokumen money changer di luar negeri dan  rekaman  Johanes  Marliem  dari  FBI.  Mengenai  alat  bukti  yang  diperoleh  dari  luar  negeri, seharusnya majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perolehan ini berasal dari perjanjian mutual legal assistant (MLA) atau bantuan timbal balik dalam masalah pidana. 17
Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidan, permintaan  bantuan  pencarian  alat  bukti  dapat dilakukan  lewat government  to  government , maupun  lewat agent  to agent. Namun, bila Indonesia belum mengadakan perjanjian MLA, maka permintaan  bantuan  pencarian  alat  bukti  itu  bisa  didapat  atas  dasar  asas resiprositas. Dengan ketiadaan legal reasoning dalam putusannya, maka sebenarnya hal ini bertentangan dengan Pasal 197 KUHAP.
Selanjutnya, terkait minimal alat bukti Flora secara khusus menyoroti kurangnya alat bukti dalam pemeriksaan kasus Setya Novanto. Hal ini terlihat dari fakta mengenai Tim Fatmawati dan Andi Narogong sebagai pengatur lelang, serta fakta mengenai realisasi pemberian  fee yang hanya diperoleh dari keterangan saksi.
Padahal sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang  kecuali  apabila  dengan  minimal  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya (Denny Elvras Jaya, Dr. Hamdani M. Syam, MA,2018).
Terakhir  adalah  terkait  keabsahan  alat  bukti  yang  dihadirkan  di  persidangan.  Terkait keterangan ahli dan surat, Ahli dari BPK yang dihadirkan di persidangan Setya Novanto adalah ahli yang melakukan  audit keuangan,  yang laporannya tentang perhitungan kerugian keuangan negara dijadikan sebagai alat bukti surat.
Menurutnya, di sini telah terjadi penyalahgunaan hukum. Karena seharusnya cukup satu hal saja  yang dijadikan  alat  bukti,  yaitu  keterangannya  sebagai  ahli, atau  hasil laporannya sebagai surat. Jika memang ingin  menghadirkan ahli dari  BPK, seharusnya didatangkan ahli lain  yang memiliki  kemampuan  sepadan  namun  tidak  terlibat  dalam  audit  laporan  kerugian  keuangan Negara.
Semantara itu, Prof. Topo Santoso menyoroti pasal  yang dikenakan kepada Setya Novanto. Dalam dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, Setya Novanto didakwa secara alternatif yaitu Pasal 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo. Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Denny Elvras Jaya, Dr. Hamdani M. Syam, MA,2018).
Menurutnya, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua pasal tersebut selain subjeknya. Pasal 2 UU Tipikor subjeknya adalah setiap orang secara luas sedangkan Pasal 3 UU Tipikor subjeknya adalah setiap orang yang memiliki kewenangan dan menyalahgunakan kewenangan itu.
Dalam putusan pun Setya Novanto dinyatakan  terbukti melanggar ketentuan Pasal 3 UU Tipikor  tersebut.  Tetapi,  menurut  Topo,  majelis  hakim  seharusnya  mampu  membedakan kewenangan Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar dengan kewenangannya sebagai Ketua  Umum  Partai  Golkar.  Topo  setuju  jika  Setya  Novanto dianggap  menyalahgunakan kewenangannya sebagai ketua fraksi, bukan sebagai ketua umum Golkar.
Namun  sayangnya  putusan  ini  mencampuradukkan  antara  kedua  kewenangan  itu. “Sebenarnya jauh lebih tepat jika Setya Novanto dianggap memperdagangkan pengaruh ( trading in influence ), namun sayangnya kita belum memasukkan itu ke dalam UU Tipikor.
Dalam diskusi ini juga disinggung mengenai partai politik yang seharusnya bisa dipidana sebagaimana di beberapa negara seperti Turki, Yunani, dan Kroasia. Partai politk bisa  diposisikan sebagai korporasi dalam kasus pidana, di mana pidana pokok yang berlaku adalah denda. Namun bila melihat kondisi Indonesia saat ini di mana sumber keuangan partai politik berasal dari iuran anggota dan negara, maka hal ini dirasa tidak cocok bila diterapkan begitu saja di Indonesia.

## KESIMPULAN
Banyak  hal  yang  menjadi  catatan  terkait  proses  pembuktian  selama  persidangan  kasus Setya  Novanto  berlangsung.  Terkait  hal  ini,  Ada  tiga  bagian,  yaitu  terkait  keabsahan  cara perolehan  alat  bukti  ( admissibility ),  minimal  alat  bukti,  dan  keabsahan  alat  bukti.  Terkait admissibility , seperti diketahui, dalam persidangan Setya Novanto, ada beberapa alat bukti yang diperoleh dari luar negeri misalnya bukti dokumen money changer di luar negeri dan rekaman Johanes  Marliem  dari  FBI.  Mengenai  alat  bukti  yang  diperoleh  dari  luar  negeri,  seharusnya majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perolehan ini berasal dari perjanjian mutual  legal assistant (MLA) atau bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

## DAFTAR REFERENSI
Alatas, Syed Husein. (2002). Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelasan dengan Data Kontemporer , (Jakarta : LP3ES)
Atmasasmita,  Romli.  (2014). Asset  Recovery  dan  Mutual  Assistance  In  Criminal  Matters, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi Asas-asas Hukum  Pidanadan  Kriminologi  serta perkembangannya  Dewasa    Ini, (Yogyakarta  :  Mahupiki  dan  FH  Universitas  Gadjah Mada)
Chazawi,  Adami.  (2016). Hukum  Pidana  Korupsi  di  Indonesia ,  (Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo Persada)
Danil, Elwi , (2016). Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya , (Jakarta: Rajawali Pers) Denny Elvras Jaya, Dr. Hamdani M. Syam, MA,  (2019). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Korupsi  E-KTP  Oleh  Setya  Novanto Di  Indonesia.com  Dan  Viva.co.id,  Jurnal  ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol 4. No 3. Agustus 2019
Djaja, Ermansjah. (2008). Memberantas Korupsi Bersama KPK , (Jakarta : Sinar Grafika)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Hamzah,  Andi.  (2006). Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada) Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2006). Memahami  untuk  Membasmi-Buku  Saku  untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi , (Jakarta,  Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi) Ronny Hanitijo. (2000). Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta : Ghalia Indonesia) Setiawan, T.  (2014). Ancangan Awal Praktik Analisis Wacana Kritis : Jurnal Ilmiah DIKSI. Vol 2 no. 22, September 2014, hlm. 111-120. Tempo,  (2018).  ” Begini  Peran  Keponakan  Setya  Novanto  dalam  Kasus  Korupsi  E-KTP.” Diunduh  pada  17  Juli  2018  dari  https:// nasional.tempo.co/read/1065418/begini  -  peran  - keponakan - setya-novanto-dalam-kasus-korupsi-e-ktp
Undang-Undang Rep ublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan
Korupsi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Yanuar,  Purwaning  M.  (2007). Pengembalian  Aset  Hasil  Korupsi:Berdasarkan  Konvensi  PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bandung : Alumni) Yusuf, Muhammad. (2013). Merampas Aset Koruptor , (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara)