## PENGANGKATAN PUTRI MAHKOTA DAN INDIKASI
PERGESERAN KONSEP KUASA JAWA: ANALISIS PENDAHULUAN
THE APPOINTMENT OF CROWN PRINCESS AND THE SHIFTING OF JAVANESE POWER CONCEPT: A PRELIMINARY ANALYSIS

## Kurniawati Hastuti Dewi
Pusat Penelitian Politik – LIPI kurniawati.dewi@yahoo.com

## Abstract
This  paper  analyses  the  awarding  title  to  GKR  Pembayun  as  GKR  Mangkubumi,  daughter  of  Sultan  HB  X  of Yogyakarta Court, which indicates her promotion as Crown Princess; the next successor of Yogyakarta Court. Formerly, various socio-political analyses have been raised to understand it. This paper believed that previous analyses  are  not  comprehensive  enough,  because  it  did  not  address  power  relations  of  men  and  women  as crucial element of the Javanese concept of power. Therefore, by using gender perspectives, this paper seeks to provide a new understanding of the event, in relations to the role and position of women in Javanese concept of power.  Literatur  review  is  the  primary  method  used  in  this  paper.  Interview  method  could  not  use  as  the  key person recultance to be interviewed due to sensitivity of the issue. This paper reveals that the awarding title of GKR  Pembayun  as  GKR  Mangkubumi    as  Crown  Princess  indicates  changes  of  Javanese  concept  of  power especialy in relations to women’s role and position. In the past, according to the Javanese concept of power, men are perceived as the most suitable and appropriate figure to posess power, now women also perceived as having the same potential as men to posess power. While in past, women are in peripheral position merely due to pro-creation (reproductive) function to give borth for boys as the next successor. Now, women are believed to be  able  possess  power  and  be  a  leader  in  Javanese  cosmology.  This  all  happened  because  the  growth  of Yogyakarta  Court  has  been  surrounding  by  the  current  context  and  challenges  of  globalization,  social Islamisation, democratization, and gender equality.
Keywords: Yogyakarta court, crown princess, women, gender equality, Javanese concept of power.

## Abstrak
Tulisan  ini  menganalisis  pemberian  gelar  baru  oleh  Sultan  HB  X  kepada  GKR  Pembayun  sebagai  GKR Mangkubumi yang menandai pengangkatannya sebagai putri mahkota Keraton Yogyakarta dan dipercaya akan menjadi penerus tahta. Beragam analisis sosial dan politik telah dikemukakan mengenai makna pemberian gelar tersebut.  Tulisan  ini  berpendapat  bahwa  berbagai  analisis  terdahulu  belum  sepenuhnya  lengkap  karena  tidak mampu  menyajikan  analisis  yang  menyentuh  persoalan  relasi  dan  posisi  perempuan  dan  laki-laki  sebagai elemen penting dalam konsep kuasa Jawa. Oleh karena itu, dengan menggunakan perspektif gender, tulisan ini memberikan  pemahaman  baru  mengenai  makna  pemberian  gelar  baru  tersebut  dikaitkan  dengan  peran  dan posisi  perempuan  dalam  konsep  kuasa  Jawa  masa  kini.    Metode  penarikan  data  adalah  studi  literatur  karena permintaan  wawancara  dengan  narasumber  kunci  tidak  dapat  dilakukan  oleh  karena  sensitifitas  persoalan  ini. Tulisan  ini  menemukan  bahwa  pemberian  gelar  baru  kepada  GKR  Pembayun  sebagai  GKR Mangkubumi mengindikasikan    adanya  pergeseran  konsep  kuasa  Jawa  khususnya  terkait  peran  dan  posisi  perempuan.  Jika pada  masa  lalu  konsep  kuasa  Jawa  mempersepsikan  laki-laki  sebagai  yang  paling  mampu  memiliki  potensi kuasa, saat ini perempuan juga telah diposisikan sebagai pihak yang memiliki potensi kuasa sejajar dengan laki- laki.  Perempuan  yang  dahulu  berada  pada  posisi  pinggiran  dan  hanya  dibutuhkan  karena  fungsi  prokreasi (reproduksi)  untuk  melahirkan  keturunan  laki-laki,  kini  dipercaya  mampu  memegang  kuasa  dan  menjadi pemimpin dalam kosmologi Jawa. Pergeseran konsep kuasa Jawa  demikian terjadi karena Keraton Yogyakarta tumbuh berkembang dalam konteks kekinian berupa globalisasi, Islamisasi sosial, demokratisasi, dan kesetaraan gender.
Kata kunci: keraton Yogyakarta, putri mahkota, perempuan, keseteraan gender, kuasa Jawa.

## Pengantar
Pada  hari  Kamis,  30  April  2015,  Raja Keraton  Yogyakarta  Hadiningrat  Sri  Sultan Hamengku  Buwono  X  (selanjutnya  disebut Sultan  HB  X)  membacakan  Sabda  Raja  yang berbunyi sebagai berikut.
“ Gusti  Allah  Gusti  Agung  Kuoso  Cipto Kawuningono siro kabeh Abdiningsun, putri dalem,  sederek  dalem,  sentono  dalem  lan Abdi dalem. Nompo weninge dhawuh Gusti Allah  Gusti  Agung  Kuoso  Cipto  lan romoningsun,  eyang  eyang  ingsun  poro leluhur  Mataram.  Wiwit  waktu  iki,  ingsun nompo  dawuh  kanugrahan,  dawuh  Gusti Allah,  Gusti  Agung,  Kuoso  Cipto  asmo kelenggahan ingsun, Ngarso Dalem Sampeyan  Dalem  Ingkang  Sinuhun  Sri Sultan Hamengkubawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati ing Ngalogo Langgenging Bawono  Langgenging  Toto  Panotogomo".
Sabdo Rojo iki perlu dimangerteni, diugemi lan ditindakake yo mengkono sabdoningsun .
("Gusti  Allah,  Gusti  Agung,  Kuasa  Cipta, untuk kalian ketahui semua, abdi saya, putri Sultan,  saudara  Sultan,  kerabat  Sultan,  dan Abdi Dalem. Saya menerima perintah Gusti Allah, Gusti Agung, Kuasa Cipta, dan ayah saya,  kakek-kakek  saya,  para  leluhur Mataram.  Mulai  saat  ini  saya  menerima perintah  kehormatan,  Perintah  Gusti  Allah, Gusti Agung, Kuasa Cipta, nama Kedudukan  saya Ngarso  Dalem  Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengkubawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh  Suryaning  Mataram  Senopati ing Ngalogo Langenging Bawono
Langgenging Toto Panotogomo. Sabda Raja ini  perlu  dipahami , dipegang  teguh,  dan dilaksanakan. Begitulah Sabda saya" (Dardias, 2016: 42).
Sabda Raja ini kemudian diikuti dengan pembacaan Dawuh Raja pada 5 Mei 2015, yang berbunyi sebagai berikut.
“Siro  abdi  ingsun,  seksenono  Ingsun: Ngarso  Dalem  Sampeyan  Dalem  Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengkubawono Ingkang  Jumeneng  Kasepuluh,  Suryaning Mataram, Senopati ing Ngalogo, Langgenging Bawono Langgeng, Langgenging Toto Panotogomo.Kadawuhan  netepake  putriningsun Gusti  Kanjeng  Ratu  Pembayun  katetepake Gusti  Kanjeng  Ratu  Mangkubumi  Hamemayu Hayuning  Bawono  Langgeng  ing  Mataram. Mangertono  yo        mengkono  dawuh  ingsun (Dardias, 2016: 42).
Untuk  menjelaskan  maksud  dan  makna Sabda  Raja  dan  Dawuh  Raja,    Sultan  HB  X mengadakan jumpa pers di Ndalem Wironegaran,  Jumat  9  Mei  2015.  Menurut Sultan,  penggantian  nama  gelarnya  adalah "dawuh"  atau  perintah  dari  Allah  SWT  melalui leluhurnya;  penggantian  nama  gelar  Sultan tersebut  adalah  dari  “ Ngarso  Dalem  Sampeyan
Dalem Ingkang Sinuhun Sri Sultan Hamengkubuwana Senapati in Ngalogo Abdurrahman  Sayidin  Panatagama  Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sadasa ing Ngayogyakarta  Hadiningrat” menjadi "Ngarsa Dalem  Sampeyan  Dalem  Ingkang  Sinuhun  Sri Sultan  Hamengkubawono  Ingkang  Jumeneng Kasepuluh  Suryaning  Mataram  Senapati  Ing Ngalogo  Langgenging  Bawono  Langgeng, Langgenging  Toto  Panotogomo". Sultan  HB  X menjelaskan  secara  sederhana  tiga  perubahan mendasar  dalam  gelar  tersebut  adalah  sebagai berikut. Pertama, kata “buwono” (jagad  kecil, daerah) diganti “bawono” (jagad besar, nasional). Kedua,  "kaping  sedoso" menjadi "kasepuluh" adalah  untuk  menunjukkan  urutan. Ketiga, penggantian  " Abdurrahman  Sayidin Panatagama  Kalifatullah” diganti  " Langgenging Toto  Panotogomo "  (Rudiana, Antara dikutip dari Tempo.co, Sabtu, 09 Mei 2015).
Berbagai  kalangan  kemudian  menafsirkan peristiwa  pemberian  gelar  baru  dari  Sultan  HB X  kepada  putrinya  GKR  Pembayun  dengan gelar Gusti  Kanjeng  Ratu  Mangkubumi, berarti pengangkatannya  sebagai putri  mahkota,  yang akan menjadi penerus tahta Keraton Yogyakarta (Firdaus, Kompas, 6  Mei  2015;  Rachmat, Okezone  News ,  7  Mei  2015;    Dardias,  2016). Peristiwa pemberian gelar kepada anak perempuan sebagai putri mahkota yang ditengarai  akan  menjadi  penerus  tahta  Keraton Yogyakarta,  belum  pernah  terjadi  sebelumnya. Hal  ini  kemudian  menimbulkan  kontroversi  di masyarakat  serta  perpecahan  di  antara  saudara kandung Sultan HB X. Salah satu penelitian dan analisis  mengenai  peristiwa  ini  dilakukan  oleh Bayu Dardias (2016) yang fokus pada efektifitas rezim aristokrasi (agraris) Sultan HB X. Dardias menganalisis  bahwa  atas  dasar  Sabda  dan Dawuh  Raja,  berarti  Sultan  HB  X  telah menunjuk putri sulungnya sebagai penerus tahta Keraton Yogyakarta. Di sini Dardias mengkritisi lemahnya  basis  legitimasi  Sabda  dan  Dawuh Raja yang semata berdasar petunjuk langit yang kemudian  berimplikasi  pada  melemahnya  rezim aristokrasi  Sultan  HB  X.  Selain  soal  lemahnya
basis  legitimasi,  beragam  analisis  muncul  dari peristiwa  Sabda  dan  Dawuh  Raja.  Misalnya, bahwa peristiwa tersebut adalah perebutan kuasa di  dalam  internal  Keraton,  sebuah  seremoni budaya,  atau  pertanda  memudarnya  keistimewaan Yogyakarta. Menurut penulis, peristiwa tersebut dapat  dibaca  secara  berbeda  dibandingkan dengan berbagai analisis terdahulu.
Penulis  berpendapat  kejadian  ini  dapat ditafsirkan  sebagai  indikasi  pergeseran  konsep kuasa  Jawa,  khususnya  terkait  peran  dan  posisi perempuan,  pada  masa  Jawa  kontemporer. Penulis  mengajukan  dua  pertanyaan  kritis  yang muncul  dari  peristiwa  ini  dan  hendak  dijawab oleh  tulisan  ini. Pertama ,  bagaimana  peristiwa ini  menandakan  pergeseran  konsep  kuasa ( power )  dalam  kosmologi  Jawa  (selanjutnya disebut  kuasa Jawa)? Kedua, di  manakah  posisi perempuan  di  dalam  kemungkinan  pergeseran konsep kuasa Jawa tersebut?
Tulisan  ini  menganalisis  peristiwa pemberian  gelar  baru  bagi  GKR  Pembayun, yang  sekaligus  menandakan  pengangkatannya sebagai  Putri  Mahkota  Keraton  Yogyakarta, dengan  mengaitkan  terhadap  kemungkinan pergeseran  konsep  kuasa  Jawa,  khususnya  pada peran  dan  posisi  perempuan  Jawa  kontemporer. Buku  yang  membahas  mengenai  konsep  kuasa Jawa  dihubungkan  dengan  politik  Indonesia ditulis  oleh  Benedict  R.O’G.  Anderson, The Idea of Power in Javanese Culture (1972a) dan Language  and  Power:  Exploring  Political Culture  in  Indonesia (1990b).  Sebagaimana nanti  akan  dielaborasi  lebih  mendalam  dalam bagian kedua tulisan ini, Anderson mengelaborasi  konsep  kuasa  dikaitkan  dengan konteks politik Orde Lama dan awal Orde Baru. Namun,  jika  dilihat  dengan  perspektif  gender, elaborasi  Anderson  tampak  kurang fair atau tidak  seimbang  karena  contoh-contoh  yang dikutip  dalam  eksplorasi  konsep  kuasa  Jawa menggunakan  contoh  tokoh  laki-laki.  Padahal dalam  kenyataanya,  dalam  kosmologi  Jawa, banyak perempuan memiliki kekuatan supernatural  yang  memegang  peranan  penting dan  sangat  berpengaruh  dalam  kuasa  dan peradaban Jawa.
Dalam  sebuah  kesempatan  diskusi penulis  dengan  Anderson  (ketika  masih  hidup) di  Universitas  Kyoto,  Anderson  mengamini kritik penulis dan mempersilahkan bagi ilmuwan untuk menggali lebih dalam konsep kuasa Jawa dalam  konteks  kekinian  Indonesia  dan  dengan
menyertakan tokoh-tokoh perempuan di dalamnya.  Oleh  karena  itu,  dalam  konteks  ini, harus  ditegaskan  bahwa  tulisan  ini  merupakan sebuah  analisis  pendahuluan,  yang  harus ditindaklanjuti  dengan  penelitian  lanjutan  yang serius  untuk  mengungkap  lebih  dalam  berbagai temuan  awal  yang  disajikan  dalam  tulisan  ini. Upaya  untuk  menganalisis  dan  menafsirkan peristiwa Sabda dan Dawuh Raja dalam koridor konsep kuasa Jawa kontemporer memang sangat urgen  dilakukan  mengingat  masih  langkanya studi mengenai hal ini.
Metode  utama  yang  digunakan  dalam tulisan  ini  adalah  studi  literatur  melalui  buku- buku,  dokumen,  bahan-bahan  yang  membahas konsep  kuasa  Jawa,  yang  dikaitkan  dengan perkembangan  terkini  mengenai  posisi  dan peran perempuan Jawa dalam konteks demokratisasi  Indonesia  pascaSuharto.  Telah dilakukan  upaya  untuk  melakukan  wawancara langsung  terhadap  keluarga  inti  Sultan  HB  X untuk memperoleh penjelasan mengenai persitiwa  tersebut  dikaitkan  dengan  kemungkinan pergeseran  konsep  kuasa  Jawa.  Namun,  pada akhirnya  wawancara  belum  dapat  dilakukan, dengan  alasan  masih  sensitifnya  persoalan  ini. Bagian  berikutnya  akan  memaparkan  mengenai konsep kuasa Jawa sebagai pijakan dasar.

## Memahami  Konsep  Kuasa  dalam  Kosmologi Jawa
Untuk  mengetahui  posisi  perempuan dalam konsep kuasa Jawa, maka terlebih dahulu dielaborasi  konsep  kuasa Jawa.  Bagian ini  akan memaparkan  elaborasi  beberapa  ilmuwan  yang telah menganalisis konsep kuasa Jawa, diantaranya Benedict R.O’G. Anderson,
Koentjaraningrat,  G.  Moedjanto,  dan  Mark Woodward.
Salah satu karya yang paling berpengaruh  membahas  konsep  kuasa  Jawa ditulis  oleh  Benedict  R.O’G  Anderson  (1972a) The  Idea  of  Power  in  Javanese  Culture, dan kemudian diteruskan dengan (Anderson, 1990b) Language  and  Power:  Exploring  Political Cultures  in  Indonesia. Dengan  mengkontraskan konsep  kuasa  Jawa  dan  konsep  kuasa  dalam literatur barat ( western idea of power ), Anderson berpendapat  bahwa  “ traditional Javanese culture did have a political theory that offered a systematic  and  logical  explanation  of  political behavior  quite  independent  of  the  perspectives of modern political science and in many ways in
fundamental  opposition  to  them ”  (Anderson, 1972a:  2;  Anderson,  1990b:  18).  Anderson mengidentifikasikan konsep kuasa dalam idelologi  Jawa  berupa  “ personal  inner  strength that  enable  to  control  himself,  other  people, supernatural  forces,  and  society  rather  than exercising physical and military forces ” (Anderson,  1972a:  8-13).  Konsep  ini  kemudian disebut  sebagai  “ spiritual potency ”  oleh Errington (1990: 42).
Menurut  Anderson,  upaya  memperoleh kuasa  dapat  dilakukan  dengan  mengumpulkan dan  mengonsentrasikan  semua  energi  terdalam, menyerap  energi  atau  kuasa  dari  luar,  dengan melakukan  berbagai  ritual  pengendalian  diri untuk  mengontrol  hawa  nafsu  dan  perilaku (Anderson, 1972a: 8-13). Tanda bahwa seseorang  memiliki  kualitas  penguasaan  kuasa adalah ketika yang bersangkutan menjadi halus, elegan,  mampu  mengendalikan  diri,  sehingga pada  gilirannya  dapat  mengendalikan  kekuatan mistis, mengendalikan kehendak orang lain, dan kehendak masyarakat (Anderson, 1972a: 13, 38- 39).  Catatan  Anderson  mengenai  konsep  kuasa Jawa  yang  menekankan  karakter halus sebagai tanda  kuasa,  sejalan  dengan  ulasan  Errington mengenai  konsep  kuasa  ( power )  di  Asia Tenggara. Errington mencatat bahwa jika dalam konsep  pemikiran  barat,  kuasa  dimanifestasikan dalam  aktivitas  yang  nyata  dan  tampak  seperti kontrol  ekonomi  dan  politik  (bahkan  dengan pengerahan senjata), sedangkan di Asia Tenggara  perilaku  seperti  itu  justru  dilihat sebagai  kurangnya  kuasa  ( a  lack  of  power ) (Errington,  1990:  5).  Sebagai  lawan  dari halus , Anderson  menjelaskan  seseorang  yang  tidak dapat mengontrol dirinya, tidak dapat mengontrol  hawa  nafsu,  tutur  kata,  dan perilakunya  disebut  tidak  memiliki  kuasa  atau kasar (Anderson, 1972a: 38). Menurut Anderson, kasar adalah  kualitas  dasar  seorang laki-laki. Oleh karena itu, perlu ada upaya terus menerus dan berkelanjutan agar seorang lak-laki memiliki  kualitas halus sebagai  salah  satu prasyarat  etik  mencapai  kuasa  (Anderson, 1972a: 38).
Selanjutnya  Anderson  mengungkapkan karakter  kuasa  dalam  ideologi  Jawa  meliputi kondisi kuasa terkonsentrasi, independen, misterius,  energi  suci  mengatur  keseluruhan alam,  sumber  kuasa  homogen  karena  semua kuasa  memiliki  jenis  dan  sumber  yang  sama, kuasa  tidak  menimbulkan  implikasi  moral karena  kuasa  berasal  dari  satu  sumber  yang
homogen,  kuantum  kuasa  tetap  karena  kosmos tidak  meluas  dan  tidak  bergejolak  (Anderson, 1990b:  21-23).  Untuk  mencapai  kuasa  seperti itu,  dalam  tradisi  Jawa  diperlukan  serangkaian upaya  pengendalian  diri  dengan  ritual  tertentu seperti  puasa,  meditasi,  tidak  melakukan hubungan  seksual,  melakukan  ritual  penyucian, memiliki pusaka (seperti keris, tombak, gamelan) yang  kemudian  kekuatan  pusaka tersebut  diserap  dan  memperkuat  kekuasaan penguasa (Anderson, 1990b: 23, 27).
Adapun tanda-tanda seseorang memperoleh kuasa  adalah  ketika  seseorang  memperoleh wahyu atau  disebut  juga teja yang  memancar dari  wajahnya,  dan  ketika  seseorang  dapat berperilaku  halus,  melakukan  kontrol  pribadi, sopan,  sensitif,  dan  terus  menerus  mampu mengendalikan  diri,  berbanding  terbalik  dengan perilaku  yang  tidak  terkontrol  dan  kasar (Anderson, 1990b: 32, 50-51). Pada pembahasan mengenai  karakter  khusus  yang  dimiliki seseorang  yang  memiliki  kuasa,  Anderson mengelaborasi  bahwa  kemampuan  bersikap halus sebagai salah satu tanda penting seseorang memiliki  kuasa  di  Jawa;  hal  yang  umumnya ditemukan  pada  seorang priyayi (Anderson, 1990b:  50),  sebagaimana  catatan  Geertz  bahwa kemampuan  bersikap halus sebagai  etika  dari priyayi (Geertz, 1960a: 229).
Menurut  Koentjaraningrat,  seseorang  di Jawa  berpikir  kuasa  sebagai  sebuah  kualitas abstrak  yang  dimiliki  seseorang  seperti adil  tan pilih  sih (adil  tanpa  pilih  kasih), wicaksana (bijaksana),  dan berbudi  tan  pamrih (berbuat baik  tanpa  pamrih)  yang  merupakan  sebuah norma  ideal  di  masyarakat  dan  memiliki implikasi  moral  yang  dalam  (Koentjaraningrat, 1980c: 129-134). Dalam hal kasekten, Koentjaraningrat  berpendapat  bahwa kasekten dapat diperoleh siapapun yang melakukan ritual tertentu  baik  seorang  yang  beragama,  orang biasa,  maupun  pencuri  dan  penjahat,  tetapi orang Jawa tidak akan menganggap pencuri dan penjahat  sebagai  pemegang    kuasa  dan  layak menjadi  pemimpin  (Koentjaraningrat,  1980c: 135).
G.  Moedjanto  menjelaskan  konsep kekuasaan  Raja-Raja  Mataram  (1575-1755) bersifat  absolut,  yang  tergambar  dalam  konsep keagung-binataran .  Hal  itu  berarti bahwa kekuasan  raja sangat  besar “wenang wisesa ing sanagari” (berwenang  tertinggi  di  seluruh negeri”),  tetapi  harus  pula  diimbangi  dengan
kewajiban  yang  besar  pula  “ ber  budi  bawa leksana, ambeg adil para marta” (meluap  budi luhur  mulia  dan  sifat  adilnya  terhadap  semua yang  hidup,  atau  adil  dan  penuh  kasih) (Moedjanto,  1987:  77-78).  Sumber  kuasa  dari seorang raja berasal dari keajaiban sebagai tanda restu  leluhur,  disertai  dengan  penguasaan  yang bersangkutan terhadap sumber kasekten (kesaktian)  berupa  pusaka  (Moedjanto,  1987: 123-124).  Dalam  tataran  ideal  seorang  raja, puncak  kuasa  seorang  raja  diekspresikan  ke dalam frase jumbuhing kawula-gusti menggambarkan seorang  raja  mampu  memahami  kehendak rakyat  seraya  menggambarkan  menyatunya hubungan antara raja dengan Tuhan (Moedjanto, 1987: 82).  Namun, menyimak catatan tambahan dari Moedjanto (1987: 110) bahwa frasa ini juga bermakna  bahwa  ketaatan  rakyat  terhadap  raja haruslah  seperti  ketaatan  manusia  pada  Tuhan, maka  menurut  penulis  frasa  ini  juga  sangat politis  karena  membangun  hegemoni  relijius- kultural-politis  tentang  ketaatan  total  rakyat pada kuasa Raja Yogyakarta.
Salah satu manifestasi keagung- binataran adalah  penggunaan  gelar  untuk memadukan  kuasa  budaya  dan  agama  dalam satu  tangan  seperti  dalam  gelar Senapati  ing Ngalaga  Sayidin  Panatagama  Khalifatullah. Moedjanto (1987: 122) mencatat gelar Sultan— yang  berasal  dari  bahasa  Arab—telah  dipilih dipakai oleh raja Yogyakarta Pangeran Mangkubumi  pendiri  Kesultanan  Yogyakarta yang  kemudian  bergelar  Sultan  Hamengku Buwana  I,  sedangkan  Raja  Surakarta  memilih memakai  gelar  Susuhunan  (Sunan).  Peristiwa ini, menurut penulis, dapat dilihat sebagai salah satu  manifestasi  masuknya  pengaruh  ketuhanan ajaran  Islam,  minimal  secara  simbolis  dalam konsep kuasa Jawa.
Mark R. Woodward menjelaskan konsepsi  kuasa  Jawa,  yang  menurutnya  sangat erat  kaitannya  dengan kasekten  s ebagai  sebuah konsep  Hindu  Jawa,  yang  di  dalam  konsep tersebut  posisi kasekten lebih  rendah  daripada wahyu dari Tuhan (Woodward, 1989: 200-225). Menurut Woodward, kepemilikan kuasa memerlukan  sumber  kuasa,  seperti  kepemilikan pusaka dan meditasi (bertapa) untuk mendapatkan  kuasa  dan  kemenyatuan  dengan Tuhan (Woodward, 1989: 227). Dalam
mengelaborasi  asal  usul  konsep  kepemilikan kuasa dalam tradisi Jawa, Woodward memaparkan pandangan menarik berangkat dari perspektif  sejarah  Islam  di  Jawa.  Woodward
berpendapat  bahwa  para  pedagang  muslim  dan para guru sufi yang menyebarkan Islam ke Jawa sangat  terbiasa  dan  familiar  dengan  praktik bertapa  yang  menjadi  landasan  dasar  konsep kuasa  Jawa.  Oleh  karena  itu,  elemen  Hindu- Jawa  ini  harus  di-Islamkan  sehingga  kekuatan magis  harus  didapat  dengan  kombinasi  norma- norma  kesalehan  Islam  dan  mistik  sufi (Woodward, 1989: 231).
Meskipun  terdapat  poin  ketidaksamaan dalam elaborasi mengenai konsep kuasa Jawa di antara Anderson, Koentjaraningrat, G. Mudjanto,  dan  Woodward,  seperti  pada  pada aspek  karakter  alami  kuasa  dan  apakah  kuasa memiliki  implikasi  moral,  namun  keempatnya memiliki  kesamaan  dalam  mengulas  sumber kuasa  Jawa,  yaitu  kuasa  dalam  konsep  dan kosmologi  Jawa  adalah  sesuatu  yang  didapat secara  misterius  dan  berasal  dari  sumber  suci diberikan oleh Tuhan berupa wahyu yang hanya dapat  diperoleh  melalui  praktik  ritual  tertentu yang  membutuhkan  akumulasi  energi  sekitar, mempertahankan  kekuasaan  melalui kasekten, memiliki pusaka, dan  pada  taraf  tertentu memperoleh  dukungan  dari  pemuka  agama seperti resi, begawan, ajar, kyai, wali.
Pada titik tertentu, konsep kuasa di Jawa selalu dikaitkan dengan priyayi karena dianggap yang  paling  mampu  berperilaku  dan  memiliki kulitas halus sebagai  tanda  kuasa  dalam  kultur Jawa. Pada titik inilah, konsep yang begitu lekat antara  kuasa  Jawa  dengan  perilaku priyayi ternyata menunjukkan bahwa laki-laki dipersepsikan  sebagai  yang  paling  mampu  dan cocok  memegang kuasa  Jawa.  Mengapa demikian?  Hal  ini  karena  dalam  konsepsi pemikiran  Jawa  mengenai  peran  perempuan, Dajadiningrat-Nieuwenhuis (1987: 47) mencatat bahwa  perempuan  lebih  banyak  dihubungkan dengan  kegiatan  yang  bersifat  sosial  dan material  sehingga  tidak  cocok  untuk  praktik ritual  tertentu  yang  membutuhkan  kontrol  diri yang  bagus,  dan  hanya  beberapa  kasus pengecualian ketika perempuan memiliki kekuatan batin yang luar biasa untuk memperoleh kuasa. Lalu, di manakah sebenarnya  posisi  perempuan  dalam  konsep kuasa  Jawa  tersebut?  Bagian  berikutnya  akan mengelaborasi  lebih  mendalam  mengenai  hal ini.

## Posisi Perempuan dalam Konsep Kuasa Jawa
Mendiskusikan mengenai di mana posisi perempuan dalam konsep kuasa Jawa mengharuskan  kita  melihat  elaborasi  para ilmuwan,  khususnya  terkait  budaya  Jawa  dan gender,  yang  di  dalamnya  juga  menyinggung persoalan kuasa Jawa. Studi antropologi Hildred Geertz  (1961b:  2-3.)  di  Modjokuto  mengupas sistem  kekerabatan  ( kinship  system )  keluarga Jawa.  Penelitiannya  didasarkan  pada  asumsi bahwa  sistem  kekerabatan  keluarga  Jawa, tempat  keluarga  inti  menjadi  unit  dasar, memegang  peranan  penting  menjaga  stabilitas dan  kelangsungan  masyarakat  Jawa.  Hildred Geertz menawarkan konsep atau istilah bilateral sebagai struktur utama dalam sistem kekerabatan  Jawa  dan matrifocal sebagai struktur  kedua  dari  sistem  kekerabatan  Jawa (Geertz,  1961b:  78). Bilateral adalah  sistem ketika  keturunan  dari  garis  bapak  maupun  ibu diperlakukan  sama,  termasuk  saudara  kandung dari kedua garis menerima warisan secara sama besar. Sementara itu, matrifocal adalah jaringan kekerabatan  antarperempuan  yang  masih  satu saudara (network of ties between related women ) (Geertz,  1961b:  78).  Dengan matrifocal ,  Geertz menegaskan  bahwa  perempuan  Jawa  memiliki peran yang penting dalam sebuah keluarga Jawa karena  perempuan  memiliki  otoritas,  pengaruh, dan  tanggung  jawab  lebih  besar  daripada suaminya,  dan  pada  saat  bersamaan  lebih diapresiasi  dan  dituruti  (Geertz,  1961b:  79). Geertz percaya bahwa perempuan Jawa memiliki  status  dominan  dalam  keluarga  Jawa karena  pengaruh  emosional  dan  kemampuan ekonomi  yang  relatif  otonom  (Geertz,  1961b: 46, 79-80).
Namun demikian, Koentjaraningrat (1962b:  874)  mempertanyakan  catatan  Hildred Geertz mengenai matrifocality dengan mengatakan bahwa  itu  hanya  terjadi  pada  keluarga  Jawa kelas bawah di daerah pedesaan, perkotaan, atau pusat  kota,  tetapi  tidak  ditemui  pada  keluarga perempuan  kelas priyayi .  Koentjaraningrat (1957a: 89) melakukan penelitian pada keluarga priyayi di Jawa bagian selatan dan menyimpulkan  bahwa  pembagian  kerja  secara seksual  benar-benar  terjadi.  Suami  menjadi pemimpin  keluarga,  dengan  tugas  utama menyelesaikan  persoalan  berkaitan  dengan urusan luar, dan jarang terlibat dengan persoalan rumah  tangga  yang  menjadi  tanggung  jawab istrinya.  Meskipun  Robert  R.  Jay  (1969b:  89) juga  setuju  dengan  catatan  Hildred  Geertz
tentang matrifocality, tetapi  Jay  memberikan catatan  penting  yang  harus  diperhatikan,  yaitu meskipun  hubungan  suami  istri  dalam  keluarga Jawa  menunjukkan  peran  saling  melengkapi antara  laki-laki  dan  perempuan  ( complementary roles  of  male  and  female ),  tetapi  ideologi tradisional Jawa tetap mempercayai bahwa laki- laki  adalah  pemegang  otoritas  utama  dan terakhir dalam sebuah keluarga.
Studi  antroplogi  Sullivan  (1994:  113) mengenai kehidupan keluarga Jawa kelas bawah di  daerah  perkotaan  Sitiwaru  (nama  samaran) sebuah  kampung  di  jantung  Kota  Yogyakarta, menolak Hildred Geertz (1961b) bahwa perempuan Jawa memiliki pengaruh besar dalam keluarga.  Temuan  di  Sitiwaru  menunjukkan bahwa  meskipun  para  perempuan  memiliki tanggung jawab lebih dan memberikan kontribusi  ekonomi  yang  banyak,  mereka  tidak memiliki  kewenangan  dan  pengaruh  melebihi suami  mereka.  Selanjutnya,  Sullivan  (1994:  9) berpendapat bahwa matrifocality adalah merefleksikan  kewenangan  laki-laki  sebagai pemegang  kendali  utama  dalam  rumah  tangga ( male  power  as  the  master  of  the  Javanese household ), sementara perempuan hanya sekedar  manajer  saja  ( while  women  are  only manager) .
Sampai dengan poin ini, melalui konsep matrifocality ,  paling  tidak  diketahui  bahwa dalam sebuah konsep keluarga Jawa, perempuan memiliki kendali atas pengaturan rumah tangga, tetapi  tetap  laki-laki  menjadi  kepala  keluarga dan  menjadi  wakil  keluarga  dalam  mengurusi persoalan  yang  berkaitan  dengan  dunia  luar. Matrifocality ini  tampaknya  juga  memiliki wajah  dan  praktik  yang  berbeda  antara perempuan  kelas  bawah  dan  perempuan priyayi ketika  perempuan  kelas  bawah  memiliki  derajat otonomi  lebih  besar  untuk  mengendalikan rumah  tangga,  termasuk  memiliki  kemandirian ekonomi,  dibandingkan  dengan  perempuan priyayi.
Di  luar  konsep matrifocality, pada umumnya  para  ilmuwan  mencatat  bahwa  dalam konsepsi  kuasa  Jawa,  perempuan  dipandang lebih  rendah  dibandingkan  laki-laki  untuk memiliki  kuasa.  Ward  Keeler  (1990:  130) berpendapat  bahwa  meskipun  perempuan  Jawa memegang  peran  penting  dan  sentral  dalam mengatur  rumah  tangga,  memiliki  kemandirian ekonomi,  diuntungkan  dengan  fleksibilitas dalam  menjalankan  peran  gender  yang  saling
melengkapi  dengan  laki-laki,  tetapi  perempuan Jawa  selalu  dipersepsikan  kurang  memiliki kualitas  penting  untuk  memiliki  kuasa,  seperti tidak  mampu  mengontrol  diri  (tidak  sabar ) dan tidak memiliki potensi spiritual/kapasitas mistis; kualitas  yang  pada  umumnya  melekat  dan dimiliki—meskipun tidak hanya terbatas pada— laki-laki.
Suzanne  A.  Brenner  (1995:  31)  juga mencatat  hal  yang  serupa  dengan  Keeler  dan menyebut adanya “ categorical statements about the  nature  of  the  sexes ”  di  Jawa.  Dia mengemukakan  bahwa  laki-laki  digambarkan memiliki kemampuan spiritual yang tinggi untuk mempertahankan  keteraturan  di  dalam  hidup mereka  dan  masyarakat  sosial,  sedangkan perempuan  digambarkan  tidak  memiliki  potensi spiritual  dan  kurang  memiliki  kemampuan pengendalian  diri.  Lebin  lanjut,  Brenner menuturkan pengkategorian seperti ini mengakibatkan  laki-laki  selalu  ditempatkan pada  pusat  kendali  sosial  dan  politik  di  tingkat lokal  dan  nasional,  sedangkan  perempuan dikesampingkan  dan  tidak  mampu  mengambil peran  politik.  Hampir  sejalan  dengan  Brenner, Kathryn  Robinson  (2009:  30)  juga  mencatat mengenai  “ the  ideological  devaluing  of  women and  femininity  in  Java” .  Dia  mengemukakan bawah  perempuan  dianggap  lebih  rendah daripada  laki-laki  karena  perempuan  tidak memiliki  kualitas  kuasa  Jawa,  yaitu  pengendalian diri  yang  baik,  tidak  memiliki  potensi  sipiritual sehingga  mereka  tidak  mampu  menjalankan berbagai  lelaku  ritual  untuk  memperolah kekuatan  spiritual  dan  kuasa,  jika  dibandingkan dengan laki-laki.
Posisi  yang  menarik  juga  dicatatkan oleh Clifford Geertz berkaitan dengan halus dan kasar yang  menjadi  atribut  yang  melekat  pada stratifikasi  kelas  sosial  di  Jawa.  H alus adalah etika  atau  perilaku  seorang  kelas priyayi, s ementara kasar adalah  atribut  atau  perilaku kelas  bawah  (petani,  buruh,  pedagang)  (Geertz, 1960a:  229).  Geertz  berpendapat  bahwa priyayi Jawa memiliki standar atau  pandangan spesifik mengenai  kualitas  h alus sebagai  yang  tertata, teratur,  mewah,  beradab,  dan  lembut  ( refined, polished, exquisites, civilized, smooth ), berkebalikan  dengan kasar sebagai tidak  sopan, kasar,  tidak  beradab,  dan  murahan  ( impolite, rough,  uncivilized,  a  cheap  piece  of  cloth ) (Geertz,  1960a:  232).  Geertzs  memang  tidak secara  langsung  menggunakan kasar dan halus untuk  mengasosiasikannya  dengan  perempuan
dan  laki-laki.  Namun,  posisi  Geertz  tampak sama  dengan  catatan Keeler  dan  Brener.  Geertz mengatakan  “ a  man  who  speaks  flawless  high- Javanese is alus, as is the high-Javanese itself” (Geertz,  1960a:  232),  dan  ketika  berbicara mengenai  mistik  ( mysticism )  dikatakan  bahwa “the  general  opinion  is  that  mysticism  is  more difficult for them [women, perempuan, diperjelas penulis ],  given  their  inherently  less  peaceful nature (Geertz, 1960a: 329) ”.
Pandangan  dalam  ideologi  kuasa  Jawa bahwa perempuan tidak memiliki kualitas untuk memperoleh  kuasa  karena kasar, ternyata diperkuat  oleh  persepsi  bahwa  ketrampilan  dan dominasi  perempuan Jawa dalam  hal  keuangan, berdagang,  dan  aktivitas  ekonomi,  dianggap menunjukkan  rendahnya  kualitas  perempuan. Perempuan  Jawa  memang  memiliki  banyak peran  di  bidang  keuangan,  ekonomi,  dan perdagangan, seperti dicatat oleh Hildred Geertz (1961b:  46)  dan  juga  Vreede-De  Stuers  (1960). Catatan  Brenner  (1995:  26)  dan  Geertz  (1960a: 229) juga memperlihatkan bahwa ideologi Jawa melihat  persoalan  uang  dan  aktivitas  ekonomi, terutama  ketika  perempuan  banyak  memegang peranan  penting  dilihat  sebagai  yang  tidak beradab atau pekerjaan kasar, dan menunjukkan status rendah perempuan Jawa. Menurut Barbara Hatley  (1990:  182),  meskipun  perempuan  Jawa mungkin  mampu  melakukan  ritual  tertentu seperti  meditasi  dan  sejenisnya,  tetapi  mereka tetap  dipersepsikan  sebagai  yang  tidak  mampu mengontrol tutur kata dan emosinya, merefleksikan  kekuatan  spiritual  yang  rendah, dan  secara  tidak  langsung  biasanya  disebut dengan karakter yang kasar.
Sampai  pada  titik  ini,  dapat  dimengerti bahwa  ternyata  dalam  ideologi  kuasa  Jawa perempuan  menempati  posisi  pinggiran  karena dipersepsikan  tidak  memiliki  potensi  spiritual yang  tinggi  untuk  dapat  melakukan  berbagai lelaku ritual untuk memperolah kekuatan magis, memperoleh  kuasa,  menyerap  kekuatan  dari luar,  kualitas  dasar  perempuan  adalah  tidak mampu mengontrol diri dan tutur kata, dan lebih menonjol dengan karakter kasar . Padahal, untuk memperoleh  kuasa  Jawa  dibutuhkan  karakter halus yang dianggap lebih melekat dan dimiliki laki-laki.  Pandangan  yang  mendiskreditkan perempuan dalam kuasa Jawa semakin diperparah  dengan  pandangan  bahwa  aktivitas ekonomi,  perdagangan,  dan  yang  berhubungan dengan  uang  yang  biasa  dikendalikan  dan dilakukan  perempuan  justru  dianggap  aktivitas
kasar sehingga semakin menjauhkan perempuan dari  kemampuan  memperolah  kuasa  Jawa. Implikasinya  adalah,  dapat  dimengerti  jika kemudian  dalam  sejarah  Keraton  Yogyakarta, sebagai  titik  pusat  budaya  dan  kuasa  Jawa, seluruh para pewaris tahta adalah laki-laki.
Namun, ternyata terdapat perkembangan baru  yang  belum  pernah  terjadi  selama  ini. Sebagaimana  dikemukakan  pada  bagian  awal, belum  lama  ini  Sultan  HB  X  mengangkat  GKR Pembayun  menjadi  Putri  Mahkota  Keraton Yogyakarta. Lalu bagaimana seharusnya fenomena  ini  dibaca,  jika  dikaitkan  dengan konsep kuasa Jawa kontemporer? Apakah hal ini menandakan  pergeseran  konsep  kuasa  Jawa? Untuk  menjawab  hal  ini,  terlebih  dahulu  akan dielaborasi  mengenai  dinamika  sosial  terkait status  keistimewaan  Yogyakarta  dalam  konteks terkini Indonesia.
Dinamika  Sosial  “Keistimewaan  Yogyakarta”:

## Konteks Terkini
Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 menghormati  keragaman,  kekhususan,  dan keistimewaan daerah-daerah di Indonesia dalam bingkai  negara  kesatuan,  yang  melahirkan desain  pemilihan  kepala  daerah  sebagai  pilkada “asimetris”,  sebagaimana  terjadi  di  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Daerah  Istimewa Aceh, dan Provinsi Papua Barat (Djohan, 2013). Daerah  Istimewa  Yogyakarta  adalah  salah  satu daerah  istimewa  karena  kekhasan  budaya  dan kontribusi  daerah  ini  dalam  sejarah  perjuangan kemerdekaan  Indonesia.  Pemerintah  Pusat  telah memberikan  predikat  dan  perlakuan  istimewa kepada  Yogyakarta  sesuai  dengan  Undang- Undang  Keistimewaan  (UUK)  Yogyakarta  No. 13/2012. Salah satu bentuk keistimewaan adalah bahwa  Raja  Yogyakarta  yang  merupakan pemimpin  kultural,  secara  otomatis  menjadi gubernur  yang  merupakan  jabatan  politis  dalam struktur  pemerintahan  daerah.  Dalam  konteks demokratisasi,  pernah  terjadi  gugatan  terhadap status keistimewaan Yogyakarta. Seorang
pengacara Muhammad Sholeh yang berasal dari Jawa Timur, mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi  (MK)  untuk  menguji  beberapa  pasal UUK  Yogyakarta  No.  13/2012,  di  antaranya Pasal  18  ayat  1  (c)  yang  menyatakan  syarat menjadi gubernur dan wakil gubernur Jogjakarta “harus  bertakhta  sebagai  Sultan  Hamengku Buwono  untuk  calon  gubernur  dan  bertakhta sebagai  Adipati  Paku  Alam  untuk  calon  wakil gubernur”. Menurut  Sholeh,  pasal  tersebut menghalangi  hak  konstitusionalnya—sebagaimana dijamin Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) UUD  1945—untuk  dapat  dicalonkan  menjadi gubernur  maupun  wakil  gubernur  Yogyakarta. Menurutnya,  sebagai  warga  negara  Indonesia, dirinya  berhak  dicalonkan  menjadi  gubernur maupun wakil gubernur manapun ( tribunmadura.com, 19  Agustus  2016).  Namun,  pada  akhirnya gugatan  tersebut  ditolak  MK  dan  Yogyakarta tetap  memperoleh  status  keistimewaan  dalam pengangkatan kepala daerah.
Selain  menghadapi  dinamika  dari  luar, terdapat dinamika dari dalam mengenai menerjemahkan keistimewaan Yogyakarta dalam  konteks  kontemporer.  Undang-Undang Keistimewaa  Yogyakarta telah  mengatur  bahwa untuk  menjadi  Gubernur  DIY  haruslah  raja Yogyakarta,  dan  juga  laki-laki.  Pasal  18  Ayat (1)  UUK  Yogyakarta,  yang  secara  tersirat mengindikasikan  bahwa  kepala  daerah  DIY haruslah  dijabat  seorang  laki-laki,  berbunyi: “calon  gubernur  DIY  menyerahkan  daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan,  pekerjaan,  saudara  kandung,  istri, dan anak”. Pasal ini secara ekplisit mengatakan bahwa  syarat  menjadi  calon  gubernur  DIY adalah  laki-laki,  karena  mensyaratkan  calon gubernur  untuk  menyerahkan  daftar  riwayat hidup istrinya.
Dalam sejarahnya, sejak Sri Sultan HB I sampai  HB  X  yang  diangkat  menjadi  raja,  dan kemudian menjadi Gubernur Yogyakarta, selalu laki-laki.  Gambar  1  di  bawah  ini  menggambarkan silsilah Raja Mataram Yogyakarta.
Gambar 1. Silsilah Raja Keraton Yogyakarta
Sultan Hamengku Buwono I (1755-1792) Lahir BRM Sujono (1717), putra Sunan Amangkurat IV
Sultan Hamengkubuwono II (1792-1810; 1811-1812; 1826-1828) Lahir GRM Sundoro (1750), putra Sultan Hamengkubuwono I
Sultan Hamengkubuwono III (1810-1811; 1812-1814) Lahir GRM Suroyo (1769), putra Sultan Hamengkubuwono II
Sultan Hamengku Buwono IV (1814-1823) Lahir GRM Ibnu Jarot (1804), putra Sultan Hamengkubuwono III
Sultan Hamengku Buwono V (1823-1826; 1828-1855) Lahir GRM Gathot Menol (1820), putra Sultan Hamengkubuwono IV
Sultan Hamengku Buwono VI (1855-1877) Lahir GRM Mustodjo (1821), putra Sultan HB IV, adik Sultan Hamengkubuwono V
Sultan Hamengku Buwono VII (1877-1921) Lahir GRM Murtedjo (1839), putra Sultan Hamengkubuwono VI
Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939) Lahir GRM Sudjasi (1880), putra Sultan Hamengkubuwono VII
Sultan Hamengku Buwono IX (1939-1988) Lahir GRM Dorojatun (1912), putra Sultan Hamengkubuwono VIII
Sultan Hamengku Buwono X (1989-sekarang) Lahir GRM Herjuno Darpito (1946), putra Sultan Hamenkubuwono IX
Sumber:  (Kristanto, 8 Mei 2015)
Sebagaimana  gambar  di  atas,  tidak pernah  ada  dalam  sejarah  Keraton  Yogyakarta, terdapat  Ratu  (raja  perempuan).  Hal  ini  tidak mengherankan  jika  kita  memahami  konsepsi kuasa dalam kosmologi Jawa sebagaimana telah diulas sebelumnya. Sebagaimana dicatat Moedjanto (1987:  101,  109),  sistem  politik  kerajaan Mataram  Yogyakarta  pada  dasarnya  adalah sistem  politik  patrimonial.  Dalam  sistem  ini, pewarisan tahta adalah menurut garis ayah, yang mementingkan  laki-laki  daripada  perempuan sebagai  pewaris  tahta;  raja  adalah  seorang bapak,  mulia,  memiliki  kuasa  seperti  dewa, sebagai  sumber  segala  kebaikan,  kemakmuran, keadilan,  kesejahteraan  dan  pelindung  semua orang  sebagaimana  tercantum  dalam Babad Tanah  Djawi,  Serat  Centhini, dan Wulangreh. Sistem  politik  patrimonial  kerajaan  Mataram, yang mementingkan laki-laki daripada perempuan  sebagai  pewaris  tahta  kerajaan, sejalan dengan konsep kuasa Jawa.
Sebagaimana  telah  diekplorasi  sebelumnya, dalam  konsep  Jawa  perempuan  dipersepsikan sebagai  yang  tidak  mampu  mengontrol  tutur kata dan emosinya, kasar, sehingga merefleksikan  kekuatan  spiritual  yang  rendah, sedangkan  laki-laki  dipercaya  lebih  mampu menjalankan  berbagai  lelaku  ritual  untuk memperolah  kekuatan  spiritual  dan  pengendalian diri  yang  baik.  Memahami  sistem  politik patrimonial kerajaan Mataram dan melihat fakta bahwa  semua  raja  selama  ini  adalah  laki-laki, maka pemberian gelar GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi yang  menjadikan  putri Sultan menjadi putri mahkota sebagai pengganti Sultan, memang tidak sejalan dengan tradisi dan sejarah Keraton Yogyakarta selama ini.
Dalam kondisi tidak menentu seperti ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DIY melalui rapat  paripurna  30  Maret  2015,  mengesahkan Rancangan  Peraturan  Daerah  Keistimewaan
(Raperdais)  yang  menetapkan  bahwa  pengisian jabatan  Gubernur  Yogyakarta  harus  dari kalangan  laki-laki.  Tujuh  fraksi  di  DPRD  DIY sepakat  menyatakan  pandangan  mengenai  Pasal 3  (m)  tentang  persyarataan  calon  gubenur disesuaikan seperti bunyi Pasal 18 Ayat (1) UU Keistimewaan  No.  13/2012.  Dalam  Pasal  18 Ayat  (1)  UU  Keistimewaan  Yogyakarta,  yang menegaskan  jabatan  kepala  daerah  DIY  harus dijabat oleh laki-laki, berbunyi “calon gubernur DIY  menyerahkan  daftar  riwayat  hidup  yang memuat  antara  lain  riwayat  pendidikan, pekerjaan,  saudara  kandung,  istri,  dan  anak." Pasal  ini  secara  tersirat  memperlihatkan  bahwa syarat menjadi  calon gubernur DIY adalah laki- laki. Oleh karena itu, Sultan HB X mengungkapkan  harapannya  agar  pasal  di  UU Keistimewaan  Yogyakarta  maupun  Raperdais yang  memuat  persyaratan  tersebut  direvisi  agar tidak diskriminatif ( Antara, sebagaimana diakses  dari Kompas.com, Rabu,  1  April  2015). Kendati  sempat  terjadi  perbedaan  pendapat  di antara  beberapa  anggota  dewan,  pada  akhirnya Raperdais Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  DIY  disahkan (disepakati  42  anggota  dewan  dari  55  anggota DPRD  dan  dihadiri  Sri  Sultan  HB  X)  oleh DPRD  sejalan  dengan  UU  Keistimewaan Yogyakarta  pada  31  Maret  2015,  yang  berarti DPRD  menutup  peluang  seorang  perempuan menjadi Gubernur DIY (Rachmat, 7 Mei 2015).
Perkembangan  baru  terjadi  kemudian, pada  bulan  November  2016  sejumlah  elemen masyarakat Yogyakarta, di antaranya abdi dalem Keraton  Ngayogyakarta,  perangkat  desa,  pegiat anti  diskriminasi  hak  asasi  perempuan,  serta aktivis  perempuan,  melakukan  gugatan  uji materi  ke  MK  atas  pasal  18  ayat  1  (m)  UU Keistimewaan  DIY,  yang  berbunyi,  " calon gubernur  dan  calon  wakil  gubernur  adalah warga  negara  Republik  Indonesia  yang  harus memenuhi  syarat:  m.  menyerahkan  daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan,  pekerjaan,  saudara  kandung,  istri, dan  anak ".  Dalam  pandangan  penggugat,  ayat ini  diskriminatif    terhadap  perempuan,  karena frase  “istri"  menimbulkan  penafsiran  seolah- olah  harus  laki-laki  yang  menjadi  Gubernur Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (Fachrudin,  17 November  2016).  Hal  ini  sejalan  dengan pemikiran  Sultan  HB  X,  yang  menambahkan bahwa  syarat  calon  kepala  daerah  harus menyerahkan  daftar  riwayat  hidupnya  lebih tepat diterapkan dalam konteks pemilihan kepala
daerah secara langsung atau tidak langsung, dan tidak  lazim  diterapkan  dalam  pengisian  jabatan gubernur  dan  wakil  gubernur  di  DIY,  karena seluruh  rakyat  telah  mengetahui  profil  sultan dan adipati yang bertahta di DIY ( kabarkota.com , 18 November 2016).
Jadi, dapat dilihat bahwa pada saat yang bersamaan  terdapat  dinamika  dari  luar  yang menggunggat Keistimewaan Yogyakarta. Sementara itu, pada saat yang sama, Sultan dan  masyarakat Yogyakarta  sedang  memperdebatkan  soal  kriteria calon  gubernur  dan  wakil  gubernur  DIY  terkait erat  dengan  persoalan  kiprah  perempuan  untuk menjadi  pemimpin  publik.  Perdebatan  itu dengan  sendirinya  menyinggung  persoalan kesetaraan  dan  keadilan  gender  dalam  konsep kuasa  Jawa  di  dalam  (dan  di  luar)  Keraton Yogyakarta. Lalu, bagaimana peristiwa pengangkatan  Putri  Mahkota  Keraton  Yogyakarta dapat  ditengarai  sebagai  sebuah  pertanda pergeseran konsep Kuasa Jawa?

## Pengangkatan Putri Mahkota Keraton Yogyakarta: Pergeseran Konsep Kuasa
Jawa?
Transisi  dari  masa  kejayaan  Kerajaan Hindu-Budha di Jawa Timur (Kerajaan Majapahit  yang  berhasil  menyatukan Daha (Kediri) dan Singasari ) ke masa awal hegemoni Kerajaan Mataram Islam terjadi pada akhir abad ke-15  dan  awal  abad  ke-16  (Florida,1995:  9). Pergantian dari Hindu Jawa ke Islam diprakarsai oleh  para wali sebagai  generasi  pertama penyebar  Islam  di  pantai  utara  Jawa  seperti Ngampel,  Gresik,  Demak,  Tuban,  Jepara,  dan Cirebon  (Jay,  1963a:  6).  Telah  banyak dimengerti  bahwa  Kerajaan  Islam  pertama  di Jawa  adalah  Demak  yang  didirikan  oleh  Raden Patah  atau  Panambahan  Djinbun  pada  sekitar tahun  1500.  Kemudian,  terjadi  konflik  antara Kerajaan Pajang (Islam Jawa) dan Jipang (Islam ortodoks) kemudian kemenangan Pajang mengakhiri dominasi Demak; dalam perkembangannya Pajang  berhasil  diruntuhkan  oleh  oleh  Kerajaan Mataram  (Moedjanto,  1987:  28).  Sejak  1975, Senopati,  Raja  pertama  Kerajaan  Mataram, membangun  pusat  negara  di  dekat  daerah  yang saat  ini  merupakan  Kota  Yogyakarta.  Beliau membangun  kekuatan  di  seluruh  Jawa  Tengah dan  Jawa  Timur  untuk  mengalahkan  kekuatan para  penguasa  di  pantai  utara  Jawa  dengan menggunakan  kekuatan  militer  (Jay,  1963a:  9). Menurut  Jay  (1963a:  9)  untuk  membendung penyebaran  Islam,  penguasa  dan  para  petinggi
Kerajaan  Mataram  mempromosikan  sebuah konsep  berupa  mengawinkan  antara  agama Islam  dengan  Hindu-Buddha  sebagai  agama resmi negara.
Lebih  lanjut,  Woodward  (1989:  3) mengatakan  bahwa  penyebaran  dan  penetrasi Islam  di  Jawa  terjadi  begitu  cepat  karena  Islam digunakan  oleh  para  penguasa  kerajaan  sebagai basis  membentuk  negara  teokrasi  ( “it  was embraced by the royal courts as the basis for a theocratic state” ). Kerajaan Mataram yang tidak dapat membendung perkembangan Islam membuat  kompromi  untuk  mempertahankan nilai  dan  kepercayaan  budaya  Jawa—bahwa Islam  hanyalah wadah ( container ),  sementara kehidupan  spiritual  terdalam  tetap  merupakan budaya  Jawa  (Koentjaraningrat,  1980b:  131). Hal  serupa  juga  dicatat  oleh  Woodward  (1989: 3)  yaitu  formulasi  of Islam  Jawa yang  berarti wadah ( container ) adalah alam semesta, negara, tubuh  fisik,  dan  norma-norma  kesalehan santri, sementara isinya ( content ) adalah mistik,  sultan, sebagai  jiwanya  ( the  mysticism,  the  sultan,  the soul ).
Menurut  catatan  Niels  Mulder  (2001: 42),  sebuah  keraton  mencerminkan  tatanan kosmos  yang  memancarkan  keberkahan  ilahi bagi  para  penduduknya  dan  kerajaanya.  Di dalam  sebuah  keraton,  para  raja  dianggap merupakan  anasir  mistik  paling  sakti  di  bumi ini,  sebagai  ‘wadah’  potensi  kosmis  yang kekuasaan duniawinya mencerminkan kharismanya ditunjukkan dalam kemampuan menerima wahyu/wangsit sebagai pertanda kekuatan magis pribadinya  kepada  rakyat  untuk  menjamin kesejahteraan rakyat (Mulder, 2001:  40). Sesuai dengan  pengertian  ini  maka  dapat  dipahami bahwa  posisi  raja-raja  Keraton  Yogyakarta dipandang  memiliki  posisi sebagai  wakil Tuhan di  dunia  yang  mengatur  kosmos  atau  alam semesta,  yang  nantinya  tecermin  dalam  gelar yang  disandangnya.  Salah  satu  manifestasi pengaruh agama Islam masuk ke dalam kerajaan Mataram  Yogyakarta  adalah  gelar Khalifatullah bahwa  seorang  raja  adalah  juga  kepanjangan tangan Tuhan.
Meskipun  kental  dengan  pengaruh Islam,  tetapi  elemen  ritual  Hindu  terasa  dalam pengangkatan  seorang  raja.  Sebelum  seseorang diangkat  menjadi  raja,  biasanya  didahului dengan penyerahan pusaka Keraton berupa keris Kyai Jaka  Piturun  yang  selalu  diserahkan  raja kepada seseorang yang diinginkan menjadi putra
mahkota  dan  kelak  menjadi  Sultan  Keraton Yogyakarta  (Mochtar  dalam  Atmakusumah 1982:  37;  sebagaimana  dikutip  dari  Wardani, 2012: 58). Hal itu misalnya terlihat pada prosesi penyerahan  pusaka  Kyai  Jaka  Piturun  kepada Gusti  Raden  Mas  Dorodjatun  (nama  asli  Sultan Hamengku Buwana IX) yang berarti penyerahan tahta  Keraton  Yogyakarta  kepada  Sultan  yang baru,  dan  setelah  dinobatkan  menjadi  raja bergelar “Sampeyan  Dalem  Ingkang  Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ing Ngalogo (panglima angkatan perang)
Ngabdurrakhman  Sayidin  Panatagama (pimpinan agama  dan  wakil  Tuhan  di  bumi) Khalifatullah IX” (Khairuddin 1995: 35; sebagaimana dikutip dari Wardani, 2012: 58).
Hal yang kurang lebih sama terjadi pada GKR  Pembayun.  Pada  Selasa  Wage,  5  Mei 2015,    GKR  Pembayun  menerima Dawuh  Raja Sultan HB X dengan duduk di kursi yang berada di  atas Watu  Gilang, untuk  memperoleh  gelar baru  sebagai  GKR  Mangkubumi .  Watu  Gilang adalah  batu  bekas  singgasana  pendiri  Mataram Panembahan  Senopati,  dan  tidak  sembarangan orang diperbolehkan duduk di atasnya ( detiknews ,  11  Mei  2015).  Hanya  seseorang yang  diangkat  sebagai  putra  mahkota  yang berarti  akan  menjadi  penerus  tahta  Keraton Yogyakarta  yang  diperbolehkan  duduk  di atasnya  sebagaimana  fakta  bahwa Watu  Gilang tidak  pernah  diduduki  siapa  pun  sejak  HB  X diangkat  sebagai  putra  mahkota  pada  7  Maret 1989  ( Jppn.com ,  Kamis,  14  Mei  2015).  Lalu, bagaimana  peristiwa  ini  dapat  ditafsirkan sebagai  tanda-tanda  pergeseran  konsep  kuasa Jawa?
Pertama, harus dipahami bahwa konteks sosial  raja-raja  Mataram  Yogyakarta  sampai dengan Sultan HB X yang kesemuanya laki-laki, berbeda dengan konteks saat ini ketika peristiwa pengangkatan  GKR  Pembayun  sebagai  putri mahkota  terjadi.  Menurut  penulis,  saat  ini  telah terjadi perubahan konteks sosial yang luar biasa yang  melingkupi  pertumbuhan  dan  perubahan Keraton Yogyakarta, terutama pasca1998 (setelah kejatuhan Suharto). Periode bulan madu sinkretisme  Hindu  dengan Islam  dalam  Keraton Yogyakarta,  sejak  peradaban  Jawa  paling  tidak sejak  perkembangan  Mataram  Islam  1975 sampai saat ini, telah mulai bergeser. Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya, Kerajaan Mataram Islam Yogyakarta yang tidak dapat membendung perkembangan Islam membuat  kompromi  untuk  mempertahankan
nilai  dan  kepercayaan  budaya  Jawa—bahwa Islam  hanyalah wadah sementara  kehidupan spiritual terdalam tetap merupakan budaya Jawa (Koentjaraningrat, 1980b: 131).
Dalam  konteks  kekinian,  Masaaki, Atsushi,  dan  Suaedy  (2010:  3)  menyebut fenomena  “Islamisasi  sosial”  atau  “ social Islamization ”  yang  begitu  dahsyat  terjadi  sejak keruntuhan  Suharto  ketika  semakin  banyak Muslim  berlomba-lomba  untuk  mendalami  atau mempraktikkan  norma-norma  Islam  dalam kehidupan  keseharian.  Di  tengah  perubahan konteks  sosial  sedemikian  derasnya,  berupa kuatnya arus Islamisasi sosial, Keraton Yogyakarta  tampaknya  justru  perlahan  mulai melepaskan  simbol-simbol  kedekatan  dengan nilai-nilai  Islam.  Sebagai  contoh,  pada    Kamis 30 April 2015, Sultan HB X membacakan Sabda Raja  yang  mengganti  nama  gelarnya  sendiri menjadi Ngarsa  Dalem  Sampeyan  Dalem Ingkang  Sinuwun  Sri  Sultan  Hamengkubawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram  Senapati  Ing  Ngalogo  Langgenging Bawono Langgeng, Langgenging
Toto Panotogomo".  Dari  gelar  itu,  tampak  bahwa Sultan HB X menghilangkan kata " Kalifatullah" diganti dengan " Langgeng Ing Toto
Panotogomo ".    Pelepasan  gelar Kalifatullah ini dapat  dikatakan  sebagai  pelucutan  simbolis kedekatan  khusus  Islam  dengan  Keraton Yogyakarta.  Dapat  dikatakan  bahwa  raja Keraton  Yogyakarta,  tampaknya,  berusaha berdiri  di  atas  semua  agama.  Dalam  analisis Dardias (2016:  45)  dijelaskan  bahwa  komunitas Islam yang menopang sisi ke-Islaman Kasultanan Yogyakarta  (Muhammadiyah  maupun  Nahdlatul Ulama) menentang penggantian namanya (Sabda  Raja)  dan  termasuk  penunjukan  putri Mahkota  (Dawuh  Raja),  karena  keduanya bertentangan  dengan  nilai-nilai  Islam,  dan  tidak sesuai  dengan paugeran (aturan)  yang  selama ini  dianut  Kasultanan.  Heni  Astriyanto,  Ketua Muhammadiyah Kota Yogyakarta (sebagaimana dikutip  dari  Dardias,  2016:  45)  mengatakan bahwa “penghapusan gelar pemimpin agama itu praktis  mengubah  pakem  Keraton  Yogya  yang selama  ini  beridentitas  sebagai  Kerajaan Mataram Islam”.
Jadi, dalam pandangan penulis, justru di tengah fenomena Islamisasi sosial yang menguat saat ini, Keraton Yogyakarta ingin menunjukkan posisi  (publiknya)  yang  netral  berdiri  di  atas semua  agama.  Hal  ini  menjadi  penanda  babak baru  dalam  hubungan  Hindu-Islam  dalam
perkembangan  Kerajaan  Mataram  di  era kontemporer  Indonesia.  Jika  dari  tahun  1975 sampai sebelum penggantian gelar Sultan HB X, terlihat  fase  kedekatan  Keraton  Yogyakarta terhadap  nilai-nilai  Islam,  sejak  dihapusnya gelar Kalifatullah pada  Sultan  HB  X  tersebut dimulailah era baru aristokrasi yang lebih netral karena  melucuti  simbol-simbol  dan  nilai-nilai Islam  yang  sebelumnya  dieksplisitkan.  Namun, pada  kondisi  ini,  elemen  Hindu-Jawa  masih tetap  kuat  mewarnai  kehidupan  spiritual terdalam.  Terbukti  misalnya,  Sultan  HB  X menjelaskan bahwa Sabda dan Dawuh raja yang diumumkannya didasari oleh wahyu Tuhan yang datang  secara  tiba-tiba  (Vicka,  http://jateng. metrotvnews.com, 8 Mei 2015), serta penggunaan  berbagai  pusaka  dan  elemennya dalam ritual Hindu-Islam Jawa pada serangkaian persistiwa Sabda dan Dawuh Raja.
Kedua, penghapusan gelar Sultan HB X sebagai  pemimpin  agama  atau Kalifatullah Sayidin  Panatagama (pimpinan  agama  dan wakil  Tuhan  di  bumi),  yang  kemudian  diikuti dengan  Sabda  Raja  memberikan  gelar  pada GKR  Pembayun  dengan  gelar Mangkubumi , yang berarti diangkat menjadi putri mahkota dan akan  menjadi  penerus  tahta  memperlihatkan upaya melepaskan Keraton dari nilai-nilai Islam atau paugeran yang  selama  ini  (dianggap) menghambat  kiprah  perempuan  dalam  konsep kuasa  Jawa.  Mencermati  komentar  Sukiman, ketua  Paguyuban  Dukuh  DIY  Semar  Sembogo, yang  mengatakan  “Ya  kalau  namanya, Sayidin Panatagama itu  namanya  imam,  selama berkaitan  dengan  ‘din’  ,  yaitu  agama  (Islam), imam  itu  kan kakung (laki-laki)”  (Siswoyo  & Waskita,  2015;  sebagaimana  dikutip  dari Dardias,  2016;  45).  Mencermati  komentar salah satu  elemen  masyarakat  yang  sebenarnya merupakan pendukung setia Sultan HB X, tetapi tidak  setuju  dengan  Sabda  dan  Dawuh  Raja. Tampak jelas adanya hubungan langsung antara nilai  Islam  dalam  gelar Kalifatullah  Sayidin Panatagama (pimpinan agama dan wakil Tuhan di  bumi)  yang  melekat  pada  diri  seorang  raja Keraton Yogyakarta, dalam hal ini Sultan HB X, dengan  aspek  gender.  Jika  terus  menggunakan paugeran ini,  hanya  laki-laki  yang  berhak menjadi  penerus  tahta,  karena  pada  umumnya kepercayaan klasik Islam—sebagaimana diungkapkan Sukiman  di  atas—mempercayai  hanya  laki-laki yang  bisa  menjadi  imam  (Islam)  dan  wakil Tuhan  di  bumi.  Dalam  konteks  kekinian, paugeran tersebut tidak sejalan dengan
semangat  kesetaraan  gender.  Oleh  karena  itu, jika Keraton Yogyakarta hendak sejalan dengan perkembangan  kesetaraan  dan  keadilan  gender, pranata  atau paugeran yang  menjadi  tembok penghambat  utama  haruslah  diubah.  Hal  itu dilakukan dengan menghapuskan dan mengganti gelar yang kental pengaruh Islamnya “ Kalifatullah  Sayidin  Panatagama” pada  diri Sultan  HB  X,  agar  penerusnya  (yang  dapat seorang  laki-laki  atau  perempuan)  tidak  harus terbebani dengan ekpektasi tugas menjadi imam (Islam)  dan  wakil  Tuhan  di  bumi  sebagaimana ekspektasi  nilai-nilai  Islam  yang  lazimnya  dulu melekat  pada  diri  seorang  raja  Keraton Yogyakarta.
Ketiga, pemberian  gelar  baru  GKR Pembayun  menjadi  GKR Mangkubumi sebagai penanda  pengangkatan  putri  makhota  dapat dilihat  sebagai  salah  satu  potret  perubahan konsep  keluarga  dalam  Keraton  Yogyakarta. Jika  dahulu  melazimkan  poligami,  maka sekarang norma itu berubah ke arah monogami. Hal ini tentu harus diletakkan dalam perkembangan  besar  demokratisasi  dan  isu kesetaraan  gender  di  Indonesia  pascaOrde  Baru (setelah  lengsernya  Suharto  tahun  1998).  Pada masa  lalu,  poligami  adalah  hal  lazim  dilakukan oleh  para  raja  Mataram.  Terdapat  istilah “ parameswari ” atau  “tuan putri  yang  terutama” sebagai  sebutan  untuk  istri  raja  atau  dalam bahasa  Jawa  sebagai  “ garwa ”  (Moedjanto, 1987:  137).  Pada  masa  lalu,  seorang  raja,  yaitu Sultan  Raja  Yogyakarta  atau  Sunan  (Raja Surakarta),  pada  umumnya  memiliki  dua  orang parameswari  yaitu  Ratu  Kulon  atau  Ratu pertama  ( the  first  Queen) yang  memiliki kedudukan  lebih  tinggi,  sedangkan  yang  kedua adalah  Ratu  Wetan  ( the  second  Queen) yang memiliki  kedudukan  lebih  rendah.  Kedua parameswari  berhak  duduk  bersebelahan  di kanan dan kiri Raja atau berjalan berdampingan dengan  raja  (Moedjanto,  1987:  138).  Di  luar parameswari,  terdapat  “ selir” atau  “ garwa ampeyan ”  atau “klangenan” sebagai  seorang wanita  yang  telah  diikat  oleh  tali  kekeluargaan oleh  seorang  laki-laki  tetapi  tidak  berstatus sebagai  istri  sah,  biasanya  berasal  dari  wanita kelas  bawah atau  bangsawan  rendahan.  Apabila kemudian  bangsawan  dan  selir  memiliki  anak, maka  selir  akan  dinikahi  secara  simbolis  agar anak  yang  terlahir  dapat  menggunakan  gelar kebangsawanan  dan  sekaligus  memperoleh  hak warisan  (Moedjanto,  1987:  129).  Sudah  lazim dalam sejarah kerajaan Mataram, jika parameswari
tidak memiliki anak laki-laki, raja akan memilih anak  laki-laki  dari  para  selir  yang  dikehendaki untuk menjadi pewaris tahta.
Pada masa lalu lumrah bagi seorang raja memiliki  banyak  istri  dan  selir.  Namun,  hal  ini tidak dilakukan oleh Sultan HB X. Sultan HB X tidak  melakukan  poligami.  Bisa  jadi  hal  ini adalah  salah  satu  bentuk  perubahan  dalam konsep  keluarga  Keraton,  yang  tidak  lagi menganut poligami. Bagaimanapun juga Keraton  Yogyakarta  di  bawah  Sultan  HB  X berada pada masa globalisasi dan demokratisasi, yang  dilingkupi  oleh  berbagai  isu  kesetaraan gender yang menghendaki kesamaan kedudukan perempuan  dan  laki-laki.  Harus  diingat  pula bahwa  istri  dari  Sultan  HB  X,  yaitu  Gusti Kanjeng  Ratu  Hemas  (GKR  Hemas),  adalah seorang  aktivis  perempuan,  ketua  Presidium Nasional Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia  dan  penggiat  kesetaraan  gender  (lihat Syamsi, 2012). Maka, berbagai konteks kekinian ini menjadi latar belakang kuat mulai berubahnya  konsep  keluarga  dalam  Keraton Yogyakarta,  dari  kecenderungan  poligami  ke penerimaan  terhadap  monogami  sebagai  sebuah kelaziman.  Sultan  HB  X  tidak  memiliki  putra laki-laki.  Kesemua  anaknya  adalah  perempuan, yaitu  Gusti  Raden  Ayu  (GRA)  Nurmalita  Sari (Gusti Kanjeng Ratu Pembayun), GRA Nurmagupita (GKR Condrokirono), GRA Nurkamnari  Dewi  (GKR  Maduretno),  GRA Nurabra  Juwita  (GKR  Hayu),  dan  GRA Nurastuti  Wirajeni  (GKR  Bendoro)  (Kristanto, 2015).  Dalam  konteks  ini,  salah  satu  akademisi Guru  Besar  Sejarah  UGM,  Prof.  Djoko  Suryo, menilai  pengangkatan  GKR  Pembayun  sebagai putri  mahkota  merupakan  hal  yang  sudah  lazim dalam sejarah kerajaan di Nusantara dan karena Sultan  HB  X  tidak  lagi  berpoligami  seperti Sultan  sebelumnya  mengakibatkan  Sultan  tidak memiliki  banyak  pilihan  untuk  memilih  calon penerusnya,  sebagaimana  raja-raja  dahulu  yang dapat mengambil putra dari para selir ( galamedianews.com, 6 Mei 2015).
Keempat, peristiwa ini menandai pergeseran  konsep  kuasa  Jawa  mengenai kepantasan  perempuan  memegang  kuasa  Jawa dan  perempuan  tidak  dipandang  sebelah  mata sekedar  menjalankan  peran  prokreasi  (reproduksi) untuk  melahirkan  anak  laki-laki  penerus  tahta. Pemberian  gelar  GKR Mangkubumi pada  GKR Pembayun  dapat  ditafsirkan  bahwa  perempuan yang  dulunya  dianggap  tidak  memiliki  potensi memiliki kuasa Jawa, kini   dipersepsikan memiliki
potensi yang sama dengan laki-laki mengemban kuasa  Jawa.  Selain  itu,  perempuan  Jawa  tidak lagi  dipandang  semata-mata  hanya  mengemban peran  prokreasi  (reproduksi)  untuk  melahirkan anak  laki-laki  bagi  penerus  tahta  raja-raja Mataram (bagi perempuan istri raja khususnya), seperti  yang  terjadi  pada  masa  lalu.  Kini perempuan,  dalam  kosmologi  Jawa,  dianggap sama    potensinya  dengan  laki-laki  untuk berperan  memimpin  dan  mewarnai  perkembangan peradaban Jawa kontemporer.
Kelima, analisis  bahwa  peristiwa  ini dapat  menjadi  penanda  awal  pergeseran  konsep kuasa  Jawa  juga  diperkuat  oleh  fakta  adanya perubahan  cara  pandang  atau  persepsi  dalam masyarakat  Jawa  mengenai  peran  dan  posisi perempuan  dan  laki-laki.  Dalam  konsep  Jawa pada  masa  lalu,  laki-laki  dianggap  atau dipersepsikan  sebagai  inti  dari  keluarga  Jawa, menjadi pemimpin dalam keluarga dan di ruang publik sedangkan perempuan diposisikan sebagai  yang  mendukung  suami.  Perempuan diposisikan di tempat belakang, yang bertanggungjawab  mengurus  kebutuhan  rumah atau  dapur  dengan  kata-kata konco  wingking, yang  mengindikasikan  subordinasi  perempuan Jawa (Handayani dan Novianto, 2011: 117-118). Namun  demikian,  dalam  konteks  kekinian persepsi  semacam  itu  tidak  lagi  dipercaya  dan telah  mengalami  perubahan  (Sukri  &  Sofwan, 2001).  Hal  ini  terjadi  karena  pengaruh pendidikan, perkembangan ekonomi, dan perubahan  sosial  yang  memungkinkan  semakin banyak  perempuan  Jawa  mengenyam  pendidikan tinggi,  serta  diiringi  dengan  keterbukaan masyarakat  terhadap  gagasan  partisipasi  dan kesetaraan  gender.  Penelitian  penulis  (Dewi, 2015)  terhadap  tiga  perempuan  Jawa  terpilih sebagai kepala daerah di Kebumen, Pekalongan, dan  Banyuwangi  menunjukkan  bahwa  persepsi perempuan  Jawa  sebagai konco  wingking tidak lagi  mereka  rasakan  dan  tidak  ada  hambatan berarti  secara  kultural  dalam  kiprah  mereka sebagai pemimpin di ruang publik.
Oleh  karena  itu, sangat  masuk  akal jika peristiwa pengangkatan GKR Pembayun sebagai putri  mahkota,  dapat  diterjemahkan  sebagai tanda  pergeseran  konsep  kuasa  Jawa,  yang  kini lebih mengakui kapasitas perempuan sebagaimana  halnya  laki-laki  untuk  memegang kendali kuasa  Jawa.  Diibaratkan sebuah lingkaran  dengan  dua  lapisan  luar  dan  dalam, maka  logikanya  jika  lapisan  luar  (kiprah perempuan  Jawa  dalam  berbagai  bidang,
termasuk  menjadi  pemimpin  politik)  telah mengalami  perubahan,  tentu  logis  jika  lapisan inti  di  dalam  lingkaran  terdalam,  yaitu  konsep kuasa  Jawa,  telah  mengalami  perubahan  atau pergeseran  terlebih  dahulu,  ke  arah  kesetaraan gender.
Kelima  poin  tersebut  bagi  sebagian kalangan  mungkin  tidak  meyakinkan.  Sebagian besar kalangan menerjemahkan peristiwa tersebut  sebagai  perebutan  kekuasaan  internal Keraton Yogyakarta, mengingat adanya perpecahan internal  antara  para  saudara  kandung  Sultan yang merasa berhak menjadi penerus tahta. Jika ditelisik dalam sejarah, ternyata suksesi raja-raja Mataram  selalu  diwarnai  dengan  dinamika  atau penentangan  dalam  proses  pergantian  tahta. Moedjanto (1987: 29) mengatakan bahwa setiap raja  Mataram,  sejak  fase  awal  naik  tahta, kemudian menjabat pada dasarnya selalu merasa terancam, yang dapat dilihat dari permaklumam kenaikan  raja  tersebut  biasanya  dilakukan  oleh para  sesepuh  dinasti  Mataram,  berbunyi:  “atas perkenan  raja  yang  mendahului,  putranya…. menggantikan di atas tahta; maka bila ada yang tidak  setuju  ayo  maju  saja,  saya  yang  akan menghadapi!”.  Dardias  (2016:  36)  juga menegaskan  bahwa  dalam  tradisi  aristokrasi agraris di Mataram, pemimpin politik ditentukan oleh  kontestasi  internal  di  antara  anggota keluarga  inti  kerajaan.  Jadi,  sebenarnya  sejarah telah  mencatat  bahwa  setiap  menjelang  suksesi atau  pergantian  tahta  raja  Keraton  Yogyakarta, selalu  dibarengi  dengan  ketegangan  dalam memperebutkan  tahta  tersebut.  Memahami  hal sedemikian,  maka    dinamika  dan  kontroversi antarsaudara  Sultan  HB  X  yang  mengiringi prosesi  pengangkatan  GKR  Pembayun  sebagai putri  Mahkota  harus  dibaca  lebih  dari  sekedar peristiwa  politis  perebutan  tahta  semata,  yang sudah lazim dipahami.
Oleh  karena  itu,  upaya  untuk  membaca dan  menafsirkan  peristiwa  itu  secara  berbeda, lebih  dari  sekedar  persoalan  politik,  harus dilakukan  sebagaimana  upaya  tulisan  ini.  Pada akhirnya,  tulisan  ini  menggarisbawahi  bahwa serangkaian  upacara  pemberian  gelar  baru  pada GKR Pembayun sebagai pertanda pengangkatan putri mahkota yang akan menjadi penerus tahta, menyiratkan  narasi  penting,  yaitu  kuasa  Jawa kultural  relijius  politis,  yang  pada  masa  lalu selalu  berada  di  tangan  laki-laki  sebagai pengontrol kosmologi Jawa, kini telah mengalami pergeseran, jika belum dapat disebut perubahan.  Perempuan  yang  dulunya  dalam
konsepsi  kuasa  Jawa  hanya  berada  pada  posisi pinggiran, tidak dilihat sebagai subyek potensial, sekedar  dibutuhkan  karena  fungsi  prokreasi untuk melahirkan anak laki-laki sebagai penerus tahta.  Semua  hal  itu  mengalami  perubahan. Perempuan  mulai  berada  pada  sentral  konsep kuasa Jawa, dipercaya mampu  memiliki potensi memegang  kuasa,  dan  menjadi  pemimpin peradaban, sejajar dengan dengan laki-laki.

## Penutup
Tulisan  ini  memberikan  analisis  yang berbeda terhadap peristiwa pemberian gelar baru pada GKR Pembayun mejadi GKR Mangkubumi , yang  berarti  diangkatnya  Ia sebagai  putri  mahkota,  dan  dipercaya  akan menjadi  penerus  tahta  Keraton  Yogyakarta. Alih-alih terjebak dalam analisis jangka pendek, tulisan  ini  menawarkan  analisis  yang  lebih mendalam  dengan  perspektif  gender  mengenai kemungkinan  pergeseran  konsep  kuasa  Jawa, khususnya  terkait  dengan  peran  dan  posisi perempuan di dalamnya.
Tulisan ini menunjukkan bahwa peristiwa  tersebut  menandai  adanya  narasi  baru mengenai konsep kuasa Jawa kontemporer. Jika pada  masa  lalu,  konsep  kuasa  Jawa  berpusat pada  narasi  kepemimpinan  kultural  relijius politis  yang  dipercaya  hanya  dimiliki  oleh  para laki-laki, sebagai yang mampu memiliki potensi halus, mengendalikan diri, menerima wahyu dan mengemban  kekuatan  magis  kemenyatuan dengan  Tuhan,  saat  ini  perempuan  juga  telah diposisikan sebagai yang memiliki potensi kuasa sejajar  dengan  laki-laki  dan  berhak  menjadi pemimpin dalam kosmologi Jawa, dan kemudian  menjadi  pemimpin  publik.  Dalam konsep kuasa Jawa masa lalu, perempuan berada pada  posisi  pinggiran  dibutuhkan  karena  fungsi prokreasi (reproduksi) untuk melahirkan keturunan.  Namun,  dalam  konsep  kuasa  Jawa masa  kini,  perempuan  telah  dipercaya  memiliki potensi yang sama dengan laki-laki, untuk dapat mengemban  kuasa  (dengan  berbagai  ritual  dan standar pengendalian diri sebagaimana dijelaskan  sebelumnya)  untuk  menerima  wahyu Tuhan  dan  pemimpin  peradaban.  Jadi,  dapat dikatakan  telah  terjadi  pergeseran  konsep  kuasa Jawa.
Tulisan  ini  juga  menengarai  adanya babak baru dalam hubungan Hindu-Islam dalam perkembangan  Kerajaan  Mataram  di  era kontemporer  Indonesia.  Jika  dari  tahun  1975
sampai sebelum penggantian gelar Sultan HB X terlihat  fase  kedekatan  Keraton  Yogyakarta terhadap  nilai-nilai  Islam,  sejak  peristiwa dihapusnya gelar Kalifatullah pada Sultan HB X itu  ada  indikasi  mulainya  era  baru  aristokrasi yang lebih netral karena melucuti simbol-simbol dan nilai-nilai Islam yang sebelumnya dieksplisitkan. Justru di tengah tengah fenomena Islamisasi sosial yang menguat saat ini, Keraton Yogyakarta  tampaknya  ingin  menunjukkan posisi  (publiknya)  yang  netral  berdiri  di  atas semua agama. Namun pada kondisi sedemikian, elemen  Hindu-Jawa  masih  tetap  kuat  mewarnai kehidupan spiritual terdalam. Semua perkembangan tersebut  terjadi  karena  Keraton  Yogyakarta hidup  dan  berkembang  dalam  konteks  yang berbeda  dari  masa  lalu,  berupa  globalisasi, kuatnya  Islamisasi  sosial,  demokratisasi,  dan persoalan kesetaraan gender yang dihadapi pada masa kini.
Upaya  untuk  mengungkap  secara  lebih mendalam  temuan  tulisan  ini  mengenai indikasi pergeseran  konsep  kuasa  Jawa,  yang  memberikan peran  dan  posisi  sejajar  kepada  perempuan untuk  dapat  memegang  kuasa,  semestinya  juga disambut  terbuka  dan  kooperatif  oleh  Keraton Yogyakarta. Oleh karena itu, tulisan ini diakhiri dengan  mengajak  pembaca  dan  peneliti  untuk terus  menggarap  persoalan  ini  secara  serius. Diperlukan  kajian  lanjutan  yang  mendalam untuk  mampu  secara  utuh  menyajikan  potret terkini mengenai pergeseran konsep kuasa Jawa, dikaitkan  dengan  peran  dan  posisi  perempuan Jawa  masa  kini.  Sebuah  kajian  yang  tidak  saja menantang,  tetapi  juga  akan  memberikan kontribusi berharga dalam memberikan pemahan  baru  mengenai  konsep  kuasa  Jawa kekinian, gender, dan politik serta peran Keraton Yogyakart dalam mendorong kesetaraan gender.

## Daftar Pustaka

## Buku
Anderson,  Benedict  R.O’G.  (1972a).“The  Idea of  Power  in  Javanese  Culture,”  dalam Culture  and  Politics  in  Indonesia, ed. Claire Holt. Ithaca and London: Cornell University Press.
Anderson,  Benedict  R.O’G.  (1990b). Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia. Ithaca  and  London:  Cornell University Press.
Brenner,  Suzanne  A.  (1995).  “Why  Women Rule  the  Roost:  Rethinking  Javanese Ideologies of Gender and Self-Control,” dalam Bewitching  Women,  Pious  Men: Gender  and  Body  Politics  in  Southeast Asia, ed.  Aihwa  Ong  and  Michael  G. Peletz. Berkeley, Los Angeles, London: University California Press.
Brenner,  Suzanne  A.  (1995).  “Why  Women Rule  the  Roost:  Rethinking  Javanese Ideologies of Gender and Self-Control,” dalam Bewitching  Women,  Pious  Men: Gender  and  Body  Politics  in  Southeast Asia, eds.  Aihwa  Ong  and  Michael  G. Peletz. Berkeley, Los Angeles, London: University California Press.
Dewi,  Kurniawati  Hastuti.(  2015). Indonesian Women  and  Local  Politics:  Islam, Gender  and  Networks  in  Post-Suharto
Indonesia. Singapore:  National  University of Singapore Press and Kyoto University Press.
Djajadningrat-Nieuwenhuis,  Madelon.  (1987). “Ibuism  And  Priyayization:  Path  to Power?”,  dalam Indonesian  Women  in Focus:  Past  And  Present  Notions, eds. Elsbeth  Locher-Scholten  dan  Anke
Niehof. The Netherlands: Foris
Publications.
Errington,  Shelly.  (1990).  “Recasting  Sex, Gender,  and  Power:  A  Theoretical  and Regional  Overview,”  dalam Power  and Difference:  Gender  in  Island  Southeast Asia. eds.  Jane  Monnig  Atkinson  and Shelly  Errington.  Stanford,  California: Stanford University Press.
Florida,  Nancy  K.  (1995). Writing  the  Past, Inscribing  the  Future:  History  As Prophecy in Colonial Java . Durham and London: Duke University Press.
Geertz, Clifford. (1960a). The Religion of  Java .
London: The Free Press of Glencoe.
Geertz, Hildred. (1961b). The Javanese Family: A  Study  of  Kinship  and  Socialization . United  States  of  America:  The  Free Press of Glencoe Inc.
Handayani,  Christina  S.&  Novianto,  Ardhian.
(2011). Kuasa  Wanita  Jawa, ed.3 .
Yogyakarta: LKiS.
Hatley,  Barbara.  (1990).  “Theatrical  Imagery and  Gender  Ideology  in  Java,”  dalam Power and Difference: Gender in Island Southeast  Asia, eds.  Jane  Monnig Atkinson and Shelly Errington. Stanford, California: Stanford University Press.
Jay,  Robert  R.(  1969b). Javanese  Villagers: Social  Relations  in  Rural  Modjokuto . Cambridge,  Massachusetts,  London: The MIT Press.
Jay, Robert R.( 1963a). Religion and Politics in Rural  Central  Java:  Cultural  Report Series  No.12. USA:  Southeast  Asian Studies, Yale University.
Keeler,  Ward.  (1990).  “Speaking  Gender  in Java,”  dalam Power  and  Difference: Gender  in  Island  Southeast  Asia, eds.
Jane  Monnig  Atkinson  and  Shelly Errington. Stanford, California: Stanford University Press.
Koentjaraningrat,  R.M.  (1957a). A  Preliminary Description  of  The  Javanese  Kinship System,  Cultural  Report  Series .  Yale University: Southeast Asia Studies.
Koentjaraningrat,  Reviewed  Work  Hildred Geertz.  (Aug  1962b). The  Javanese Family:  A  Study  of  Kinship  and Socialization,  American  Anthropologist
New Series 64, no. 4: 874,
http://www.jstor.org/stable/667817
(accessed November 9, 2008).
Koentjaraningrat.  (1985d). Javanese  Culture, Javanese  Culture .  Oxford,  New  York: Oxford University Press.
Koentjaraningrat. (1980c). “Javanese Terms For God  And  Supernatural  Beings  And The Idea  Of  Power,”  dalam Men,  Meaning And History: Essays in Honour of H.G. Schulte Nordholt, eds. R. Schefold, J.W. Schoorl  and  J.  Tennekes.  The  Hague: Martinus Nijhoff.
Masaaki,  Okamoto,  Atsushi  Ota  and  Ahmad Suaedy (ed). (2010). Islam in Contention:  Rethinking  Islam  and  State in  Indonesia .  Jakarta:  The  Wahid Institute, CSEAS, CAPAS.
Moedjanto,  G.  (1987). Konsep  Kekuasaan Jawa:  Penerapannya  oleh  Raja-Raja Mataram . Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Mulder,  Niels.  (2001). Mistisisme  Jawa:
Ideologi  di  Indonesia .  Yogyakarta:
LKiS.
Robinson,  Kathryn.  (2009). Gender,  Islam  and Democracy  in  Indonesia. USA  and Canada: Routledge.
Susetya,  Wawan.  (2016). Pemimpin  Masa  Kini &  Budaya  Jawa:  Menghidupkan  Kembali Nilai-Nilai Kepribadian dan Kepemimpinan dalam  Perspektif  Jawa .  Jakarta:  Kompas Gramedia.
Sullivan, Norma. (1994). Masters and Managers: A

## Study  of  Gender  Relations  in  Urban
Java.  NSW,  Australia:  Allen  and Unwin.
Sukri,  Sri  Suhandjati,  and  Sofwan,  Ridin.
(2011). Perempuan  dan  Seksualitas dalam Tradisi Jawa. Yogyakarta: Gama Media.
Syamsi,  Indra  (ed).  (2012). G.K.R  Hemas  Ratu di  Hati  Rakyat. Jakarta:  Kompas Gramedia.
Vreede-De Stuers, Cora. (1960). The Indonesian Woman:  Struggles  and  Achievements. France: Mouton & Co.
Woodward,  Mark  R.  (1989). Islam  in  Java: Normative  Piety  and  Mysticism  in  the Sultanate  of  Yogyakarta .  Tucson:  The University of Arizona Press.

## Jurnal
Dardias, Bayu. (Juni 2016). “Menyiapkan Sultan Perempuan:  Legitimasi  Langit  dan Efektifitas Rezim Sultan Hamengkubuwono X”, Masyarakat  Indonesia ,  vol.  42,  no. 1: 31-49.
Koentjaraningrat.  Reviewed  Work  Hildred Geertz.  (Aug  1962). The  Javanese
Family:  A  Study  of  Kinship  and
Socialization,  American  Anthropologist
New Series 64, no. 4: 874,
http://www.jstor.org/stable/667817
(accessed November 9, 2008).
Wardani,  Laksmi  Kusuma.  (Januari-Maret 2012).  “Pengaruh  Pandangan  Sosio- Kultural  Sultan  Hamengku  Buwana  IX terhadap  Eksistensi  Keraton  Yogyakarta,”
Jurnal  Masyarakat,  Kebudayaan  dan Politik , vol. 25, no. 1: 56.

## Paper
Djohan,    Djohermansyah.  Dirjen  Otonomi  Daerah Kementerian  Dalam  Negeri  Republik Indonesia, “Dinamika Dan Ekses Pilkada Langsung,”  paper  disampaikan  dalam FGD  tim  Pemilukada,  26  Agustus  2013 di LIPI Jakarta.

## Berita Daring
Antara ,  “Sultan:  Polemik  Persyaratan  Calon Gubernur  DIY  Selesai”,  didapat  dari Kompas.com ,  Rabu,  1  April  2015, http://regional.kompas.com/read/2015/0 4/01/08594431/Sultan.Polemik.Persyar atan.Calon.Gubernur.DIY.Selesai (diakses 29 November 2016)
Detiknew s,  “Polemik  Sabda  Raja:  Mengintip Rupa  Watu  Gilang,  Singgasana  yang akan  Diduduki  GKR  Mangkubumi”, Detiknew s,  Senin  11  May  2015, http://news.detik.com/berita/2911806/m engintip-rupa-watu-gilang-singgasana- yang-akan-diduduki-gkr-mangkubumi (diakses 12 Januari 2017)
Fachrudin,  Fachri.  “Syarat  Calon  Gubernur  di UU  Keistimewaan  DI  Yogyakarta Digugat  ke  MK”, Kompas.com, Kamis, 17  November  2016,  http://nasional. kompas.com/read/2016/11/17/15384411 /syarat.calon.gubernur.di.uu.keistimewa an.di.yogyakarta.digugat.ke.mk  (diakses 29 November 2016)
Firdaus,  Haris.  “Pengangkatan  GKR  Pembayun Berpotensi  Timbulkan  Perdebatan”, Kompas ,  6  Mei  2015,  http://print. kompas.com/baca/2015/05/06/Pengangk atan-GKR-Pembayun-Berpotensi- Timbulkan-Per?utm_source=bacajuga (diakses 18 Maret 2016)
galamedianews.com . “Mungkinkan  GKR Pebayun  jadi  Ratu  Pertama  Kesultanan Ngayogyakarta  Hadiningrat?,”  Rabu,  6 Mei  2015,  http://www.galamedianews. com/nasional/21512/mungkinkan-gkr- pebayun-jadi-ratu-pertama-kesultanan- ngayogyakarta-hadiningrat.html (diakses 18 Maret 2016)
Gugatan  Keistimewaan  Jogjakarta  Ditotak Mahkamah  Konstitusi”, tribunmadura. com ,  19  Agustus  2016, http://tribun madura.com/gugatan-keistimewaan-
jogjakarta-ditotak-mahkamah- konstitusi/ (diakses 8 Desember 2016)
Hasanudin,  Ujang.  “GKR  Pembayun  Jadi  Putri Mahkota, Bergelar GKR Mangkubumi”,
Solopos.com, Selasa,  5  Mei  2015  19:50 WIB, http://www.solopos.com/2015/ 05/05/gkr-pembayun-jadi-putri- mahkota-bergelar-gkr-mangkubumi- 601293 (diakses 18 Maret 2016).
Jppn.  “Detik-detik  saat  GKR  Pembayun Gemetaran  Duduk  di  Atas  Watu Gilang”, Jppn.com. Kamis, 14 Mei 2015 http://www.jpnn.com/news/detik-detik- saat-gkr-pembayun-gemetaran-duduk- di-atas-watu-gilang?page=2  (diakses  12 Januari 2016)
Kabar  Kota.  “Ini  Kekhawatiran  Forum  LSM DIY Jika Uji Materiil UU Keistimewaan DIY  Dikabulkan”, kabarkota.com ,  18 November  2016,  https://kabarkota.com/ ini-kekhawatiran-forum-lsm-diy-jika- uji-materiil-uu-keistimewaan-diy- dikabulkan/ (diakses 7 Desember 2016).
Kristanto,  Tri  Agung.  “Sultan  HB  X,  Tradisi Suksesi  Keraton  Yogyakarta  yang Berubah”, Kompas ,  8  Mei  2015,
http://print.kompas.com/baca/2015/05/0 8/Sultan-HB-X%2c-Tradisi-Suksesi- Keraton-Yogyakarta-ya (diakses 18 Maret 2016).
Rachmat, Muhammad Sabarudin. “Kemendagri:
Putri  Mahkota  Tak  Bisa  Jadi  Gubernur Yogyakarta,”  (Okezone) Kamis, 7 Mei 2015, http://news.okezone.com/read/
2015/05/06/337/1145738/kemendagri- putri-mahkota-tak-bisa-jadi-gubernur- yogyakarta (diakses 18 Maret 2016).
Rusdiana,  Pito.  “Berikut  Isi  Utuh  Sabda  Raja Yogya”, Antara ,  dikutip dari Tempo.co, Sabtu,  09  Mei  2015  |  00:49  WIB, https://m.tempo.co/read/news/2015/05/0 9/078664761/berikut-isi-utuh-sabda- raja-yogya (diakses 3 Januari 2017).
Rudiana,  Pito  Agustin.  “Sabda  Raja  dan  Apa Makna  di  Balik  Pergantian  Gelar Sultan”, Antara, dikutip  dari Tempo.co , Sabtu,  09  Mei  2015  |  00:19  WIB https://m.tempo.co/read/news/2015/05/0 9/078664758/sabda-raja-dan-apa- makna-di-balik-pergantian-gelar-sultan (diakses 3 Januari 2017).
Sari,  Febriana  Shinta.  “GKR  Pembayun
Mengaku Terkejut Tahu Dirinya Dijadikan Calon Ratu”, Selasa,
05/05/2015 19:44 WIB, http://kbr.id/05- 2015/grk_pembayun_mengaku_terkejut _tahu_dirinya_dijadikan_calon_ratu_/70 552.html (diakses 28 November 2016).
Vicka,  Patricia.  “Cerita  Sultan  Saat  Dapat
Wahyu  Sabda  Raja”,  Jumat,  8  Mei 2015, http://jateng.metrotvnews.com/
read/2015/05/08/123994/cerita-sultan- saat-dapat-wahyu-sabda-raja (diakses 21
Desember 2016).