LEGITIMASI, Vol. 8  No. 2, Juli – Desember 2019

## PERSEPSI ANGGOTA MPU ACEH UTARA TENTANG ASPEK PIDANA PADA PENJUALAN PAKAIAN KETAT
Oleh: Badrul Munir & Adetia Rahmah

## Abstrak
Pakaian  ketat  merupakan  tata  cara  berbusana  yang  dilarang  dalam  Islam,  karena memperlihatkan  bentuk  tubuh  seseorang  wanita.  Oleh  karena  itu  kalangan  ulama memberikan  pandangan  terhadap  tata  cara  berbusana  ketat  tersebut.  MPU  Aceh Utara  yang  merupakan  lembaga  yang  mengelurakan  fatwa  terkait  cara  bermusana ketat  tersebut  juga  memiliki  persepsi  bagi  para  penjual  busana  ketat  tersebut. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  persepsi  anggota  MPU  Aceh  Utara terhadap  penjualan  pakaian  ketat  dan  hukum  penjualan  pakaian  ketat  dari  sudut pandang  Hukum  Pidana  Islam.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif analisis dengan  pendekatan penelitian hukum empiris. Subjek penelitian terdiri dari anggota  MPU  Aceh  Utara,  masyarakat  penjual  dan  pembeli  pakaian  ketat.  Teknik pengumpulan  data  terdiri  dari  wawancara,  observasi,  studi  pustaka  dan dokumentasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa  Anggota  MPU Kabupaten  Aceh  Utara  berpandangan  bahwa  penjualan  pakaian  ketat  merupakan suatu  perbuatan  haram  dan  harus  dikenakan  sanksi  pidana.  Dalam  rangka pemberian  sanksi  pidana  kepada  penjual  pakaian  ketat  tersebut  pihak  MPU Kabupaten  Aceh  Utara  telah  merancang  Qanun  pelarangan  menjual  pakaian  ketat. Namun  Qanun  tersebut  belum  direalisasi-kan  oleh  anggota  MPU  Kabupaten  Aceh Utara  dikarenakan  masih  banyak  para  penjual  pakaian  ketat  yang  berargumen bahwa pakaian yang mereka jual bukan untuk dipakai oleh pembeli yang tidak sesuai ukuran antara badan dengan pakaian, melaikan penjual menjual barang dagangan- nya  kepada  pembeli  yang  sesuai  ukuran.  Pertimbanga  lain  sah  dan  mubahnya  jual beli pakaian ketat di Kabupaten Aceh Utara ini terpenuhinya rukun dan syarat dari jual  beli  yang  telah  ditetapkan  oleh  syari'at  serta  barang  yang  dijadikan  sebagai obyek  transaksi  jual  beli  bukanlah  barang  yang  terlarang  di  dalam  agama  Islam. Hukum menjual pakaian ketat ditinjau dari hukum pidana Islam adalah sesuatu yang haram dan tidak sah jual belinya, dikarenakan barang yang dijual bukanlah haram zatnya melainkan adanya penyebab lain yang mengakibatkan orang lain terjerumus kepada  dosa,  dikarenakan  terjadinya  zina  mata  yang  menaikkan  syahwat  seorang laki-laki  lantaran  melihat  struktur  tubuh  akibat  pemakaian  celana  ketat.  Sesuatu yang haram lizzatihi (zatnya) dan lighairiri (karena sebaba lain), maka menjualnya pun juga tidak boleh. Untuk menguatkan larangan pakaian ketat tersebut diharapkan MPU menetapkan qadun yang sudah dirancang.
Kata Kunci : Persepsi, Anggota MPU, Pidana, Penjual Pakaian Ketat

## A. PROFIL MPU ACEH UTARA
Keberadaan MPU Aceh Utara terletak di Kota  Lhoksumawe Kabupaten Aceh Utara.  Kota  Lhokseumawe  terdiri  dari  3  (tiga)  kecamatan  yaitu  Kecamatan  Muara Dua,  Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat seluas 181,06 km2 dengan jumlah  penduduk  keseluruhan  sejumlah  148.301  jiwa.  Kecamatan  dengan  luas wilayah  terbesar  yaitu  Kecamatan  Muara  Dua  (113,7  km 2 )  sedangkan  kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Banda Sakti (11,24 km 2 ). Wilayah ini memiliki 3  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Muara  Dua,  Kecamatan  Banda  Sakti,  Kecamatan Blang  Mangat.  Ibukota  Lhokseumawe  sendiri  berada  di  Kecamatan  Banda  Sakti, dimana  kegiatan  perdagangan  sangat  menonjol  di  daerah  ini. 1 Untuk  lebih  jelasnya dapat dilihat pada peta di bawah ini.
Gambar. 1

## Peta Kota Lhoksumawer
1 Badan Pusat Statistik Aceh Utara Dalam Angka, 2018
LEGITIMASI, Vol. 8  No. 2, Juli – Desember 2019
Berdasarkan  peta  di  atas,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  secara  geografis wilayah Kota Lhokseumawe mempunyai luas wilayah 181,06 km 2 dengan batasbatas sebagai berikut:
Batas Utara : Selat Malaka ƒ
Batas Selatan : Kabupaten Aceh Utara
Batas Timur : Kabupaten Aceh Utara Batas Barat : Kabupaten Aceh Utara
MPU  Aceh  Utara  merupakan  sebuah  lembaga  yang  dijalankan  oleh tokoh  agama  Islam  dengan  tujuan  untuk  menegakkan  hukum  Islam.  Kantor MPU  Aceh  Utara  berlokasi  di Jalan  Mayjend  Nyak  Adam  Kamil  Kota Lhokseumawe nomor 24313.
Sebagaimana lembaga lainnya MPU Aceh Utara dalam menjalankan tugasnya juga  telah  merancang  visi  dan  misinya  yang  menjadi  dasar  dalam  mengambil kebijakan-kebijakan.  Adapun  yang  menjadi  visi  dan  misi  MPU  Aceh  Utara  adalah sebagai berikut:
1. Visi :
“Terwujudnya keberlanjutan pembangunan Masyarakat Aceh yang Berbudaya,
Sejahtera, Mandiri dan Islami”
2. Misi:
1. Meningkatkan  pemerintah  Aceh  Utara  yang  bersih,  berwibawa,  bebas  dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan penegakan hukum serta penegakan Syari‟at Islam dengan semangat MOU Helsinki dan UUPA
2. Meningkatkan  pembangunan  SDM  yang  fropesional,  berkualitas  berbudaya dan pengurusatamaan gender sesuai dengan tuntutan Syari‟at Islam. 2
MPU  Aceh  Utara  memiliki  fungsi  sebagaimana  MPU  yang  terdapat  di kabupaten  lainnya,  yakni  sesuai  Pasal  139  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006 tentang   Pemerintahan  Aceh,  yaitu:  “MPU  berfungsi  menetapkan  fatwa  yang  dapat menjadi  salah  satu  pertimbangan  terhadap  kebijakan  pemerintahan  daerah  dalam bidang  pemerintah,  pembangunan,  pembinaan  masyarakat,  dan  ekonomi”. 3 Fungsi MPU Aceh Utara juga disebutkan dalam sesuai Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009  Tentang  MPU,  yaitu:  memberikan  pertimbangan  terhadap  kebijakan  daerah, meliputi  bidang  pemerintahan,  pembangunan,  ekonomi,  social  budaya  dan kemasyarakatan,  dan  memberikan  nasehat  dan  bimbingan  kepada  masyarakat berdasarkan ajaran Islam. 4
Lembaga  MPU  Aceh  Utara  juga  memiliki  kewenangan  tersendiri  sebagai mana terdapat dalam Pasal 140 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan  Aceh  dan  Pasal  5  ayat  1  Qanun  Aceh  Nomor  2  Tahun  2009 yaitu sebagai berikut:
1. Memberikan  fatwa  baik  diminta  maupun  tidak  diminta  terhadap  persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan
2 Profil MPU Aceh Utara Tahun 2018 di Kantor Kabupaten Aceh Utara
3 Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang  Pemerintahan Aceh
4 Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU
2. Memberikan  arahan  terhadap  perbedaan  pendapat  pada  masyarakat  dalam masalah keagamaan. 5
3. Menetapkan  fatwa  terhadap  masalah  pemerintahan,  pembangunan,  ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
4. Memberikan  arahan  terhadap  perbedaan  pendapat  dalam  masalah  keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya. 6
MPU  Aceh Utara memiliki tugas sebagai mana terdapat pada Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh, yaitu :
1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari‟at Islam.
2. Melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan,  kebijakan daerah berdasarkan syari‟at Islam.
3. Melakukan  penelitian,  Pengembangan,  penerjemahan,  penerbitan,  dan pendokumentasian  terhadap  naskah-naskah  yang  berkenaan  dengan  syari‟at Islam.
4. Melakukan Pengkaderan Ulama. 7
Dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga kemaslahatan ummat, MPU Aceh  Utara  memiliki  susunan  kepengurusan  yang  teratur,  malai  dari  Dewan Kehormatan Ulama hingga kepada anggota komisi. Masing-masing bagian pengurus ini memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri. Terutama dalam penegakan hukum
5 Pasal 140 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
6 Pasal 5 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009
7 Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh
LEGITIMASI, Vol. 8  No. 2, Juli – Desember 2019
Islam  di  kalangan  masyarakat  Aceh  Utara.  Untuk  lebih  jelasnya  terkait  susunan kepengurusan MPU Aceh Utara, maka dapat dilihat pada struktur organisasi di bawah ini.

## BAGAN ORGANISASI MPU KABUPATEN ACEH UTARA, 2018-2023
4.1 4.2 4.3 4.4

## DEWAN KEHORMATAN
1. Tgk, H. Hanafi
2. Tgk, H. Abdul Gani Rasyid
3. Tgk, H. Yunus Adami
4. Tgk, H.M. Husen Amin
5. Tgk, H. Amansyah KETUA:  Tgk.  H.  Abdul
Manan Wakil Ketua: Tgk. H.
Mustafa Ahmad
Wakil Ketua: Tgk. H. Jafar
Sulaiman

## PANITIA MUSYAWARAH

## KOMISI A
Bidang Kajian Qanun dan
Perundang-undangan Iainnya 1. Tgk, H. M, Amin Daud
2. Tgk, Zainuddin Ibrahim
3. Tgk, Mahdi Indris, s, Hi
4. Tgk, H. Abdul Hasan
5. Tgk, H. M. Jamil Hasan
6. Tgk, H. Razali, M. Yusuf
7. Tgk, H. Syafi‟ Majid
8. Tgk, H. Sirajuddin Rasyid
9. Tgk, H. Jamaluddin Rasyid
10. Tgk, H. Mukhtariza
11. Tgk, H. Abdul Wahed
12. Tgk, H. Yusuf Ilyas
13. Tgk, H. Samsul Bahri, SH
14. Tgk, H. Abdullah, SHI, MA

## KOMISI B
Bidang Pendidikan,
penelitian dan Pengembangan Ekonomi 1. Tgk, Muliadi  Ibrahim
2. Tgk, Fitriadi Baharuddin, S 3. Tgk, H. Bukhari Ahmad
4. Tgk, Syukri Adam
5. Tgk, H. Taufik 6. Tgk, H. Abdullah Muda 7. Tgk, H. Abdullah Yusuf
8. Tgk, H. M. Dahlan 9. Tgk, Marwan 10. Tgk, Abdul Latif Rasyid 11. Tgk, Ismail Bin Thai 12. Tgk, H. Nuruddin M. Thai 13. Tgk, H. Abdul Hamid 14. Tgk, Mustafa M. Isa, S. Pd
KOMISI C Bidang Dakwah,
Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda 1. Tgk, Jamaluddin Ismail
2. Tgk, Asy‟ari Abu Bakar
3. Tgk, H. Abdul Wahab
4. Tgk, H. Ibnu Sakdan,S. Sos.
5. Tgk, Tarmizi M. Thaib
6. Tgk, Martin A. Majid
7. Tgk, Bustami
8. Tgk, Marzuki
9. Tgk, Rambi Sabil
10. Tgk, Rizwan Abdullah
11. Tgk, H. Jamaluddi
12. Tgk, M. Yusuf Hasan
13. Iriadi, M,Ag 14. Tgk. Syarifuddin Ali, S, HI

## B.  PERSEPSI  ANGGOTA  MPU  ACEH  UTARA  TERHADAP  PENJUALAN PAKAIAN KETAT
Majelis   Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Kabupaten  Aceh  Utara  merupakan lembaga  yang  berperan  besar  dalam  penegakan  hukum  Islam  diberbagai  aspek kehidupan  masyarakat  termasuk  para  penjual  celana  pakaian  ketat  yang  tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Sekali  pun pemakaian celana atau baju kekat ini sudah  dilarang  oleh  lembaga  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Kabupaten Aceh  Utara,  namun  masih  terdapat  sebagian  masyarakat  terutama  di  kalangan perempuan  yang  tidak  mematuhinya.  Hal  ini  tentu  dipengaruhi  oleh  para  penjual pakaian  ketat  yang  belum  dapat  diatasi  bahkan  semakin  berkembang  di  kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
Berkembangnya para penjual pakaian ketat di Kabupaten Aceh Utara ini jelas ada  pengaruhnya  dari  pandangan  para  tokoh  agama  yang  tergabung  dalam  Majelis Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Kabupaten  Aceh  Utara  terhadap  fenomena  sosial tersebut.  Maka  oleh  karena  itu  pada  bagian  ini  dijelaskan  tentang  persepsi  anggota Majelis  Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara terhadap penjualan pakaian ketat.
Pakaian ketat yang dijual di Kabupaten Aceh Utara ini banyak digunakan oleh kalangan  perempuan  terutama  para  remaja  dan  bahkan  juga  ibu-ibu  rumah  tangga. Pemakaian  pakaian  ketat  ini  membentuk  struktur  tubuh  pengguna  yang  dapat menimbutkan nafsu di kalangan laki-laki sehingga menimbulkan dosa. Hal ini semua
LEGITIMASI, Vol. 8  No. 2, Juli – Desember 2019
tentu  berawal  dari  pihak  yang  memproduksinya  atau  penjual.  Menurut  keterangan Tgk. H. Abdul Manan dikatakan sebagai berikut:
Menurut  pandangan  saya  pemakaian  pakaian  ketat  hukum  harap  bagi  perempuan, karena  sudah  dilarang  dalam  Al-Qur‟an  dan  Hadist  Nabi  Muhammad.  Jadi jika  barangnya  harap  dipakai,  maka  otomatis  para  penjualnya  juga diharamkan untuk menjual pakaian tersebut. 8
Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa penjualan pakaian ketat telah  melanggar  hukum  Islam,  maka  sudah  seharusnya  dihentikan.  Jika  ini  tidak diberikan  sanksi  hukum  maka  kemaksiatan  di  kalangan  perempuan  terus  terjadi. Ungkapan  dari  Tgk.  H.  Abdul  Manan  secara  tegas  mengatakan  bahwa  penjualan pakaian ketat terutama celana dan baju ketat dilarang keras dalam Islam. Tidak hanya celana dan baju, menurut keterangan Tgk. Rizwan Abdullah bahwa:
Saya  berpandangan  yang  dimaksud  pakaian  ketat  yang  dilarang  dalam  Islam tidak  hanya  celana  dan  baju  ketat,  melainkan  juga  berupa  tutup  kepala  atau jilbab  yang  hanya  sekedar  pembungkus  kepala.  Ini  pun  menurut  saya  sudah banyak  digunakan  oleh  kalangan  ibu-ibu  dan  remaja  yang  ada  di  Kabupaten Aceh Utara. 9
Dari  hasil  pernyataan  salah  satu  anggota  Majelis  Permusyawaratan  Ulama (MPU)  Kabupaten  Aceh  Utara  di  atas  menunjukkan  bahwa  penjualan  pakaian  ketat berupa  jilbab  juga  dikajian  dalam  hukum  Islam,  jika  penutup  kepala  hanya  sebagai bungkusan  dan  tidak  menutupi  hingga  bagian  dada,  maka  juga  tidak  dibenarkan dalam hukum Islam.
8 Wawancara: Tgk. H. Abdul Manan Manan, Pimpinan MPU Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 30 Oktober 2018
9 Wawancara:  Tgk.  Rizwan  Abdullah,  Anggota  Komusi  C  Bidang  Dakwah,  Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda, Tanggal 09 Juli 2018
LEGITIMASI, Vol. 8  No. 2, Juli – Desember 2019
Sekalipun  pemakaian  pakaian  ketat  tersebut  dilarang  keras  dalam  Islam, maka jika  ditinjau  dari  para  penjualnya  tidak  bisa  dijatui  hukum  pidana  yang  telah dianjurkan  dalam  Islam  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Kabupaten Aceh  Utara,  hal  ini  dikarenakan  para  penjual  tidak  menjual  pakai  tersebut  kepada pihak  pembeli  yang  ukurannya  tidak  sesuai  dengan  ukuran  badan  pembeli.  Hal  ini sebagai  mana  yang  dinyatakan  oleh  salah  seorang  penjual  pakaian  di  Majelis Kabupaten Aceh Utara, yakni sebagai berikut:
Saya sudah hampir 10 tahun berprofesi sebagai pedagang baju. Baju yang saya jual  berbeda-beda  ukurannya,  saat  pembeli  membeli  baju  saya  tidak  sengaja menunjukkan  ukuran  yang  sempit  atau  ketat,  melaikan  memang  pilihan  dari pembeli sendiri, padahal ukuran baju yang saja jual sudah ada ukuran  masing- masing badan pembeli. 10
Ungkapan salah satu penjual pakaian di atas menunjukkan bahwa mereka tidak berniat  menjual  pakaian  kepada  pembeli  dengan  ukuran  yang  tidak  sesuai,  namun memang  kehendak  pembeli  sendiri.  Tidak  hanya  itu  dalam  bidang  ijab  kabul  antara pembeli  dan  penjual  juga  tidak  disesuaikan  dengan  hukum  Islam.  Hal  ini  sebagai mana keterangan tambahan dari penjual pakaian lainnya sebagai berikut:
Saya  tidak  pernah  menjual  pakaian  dengan  menipu  pembeli,  selalu  memberi kan  kebebasan  bagi  pembeli  untuk  melihat  dan  memeriksa  bahkan  mencoba terlebih  dahulu  pakaian  yang  ingin  dibelinya.  Hal  ini  saya  lakukan  agar  tidak terjadi kerugian satu sama lain. Jika barang yang saya jual cocok bagi pembeli, maka  saya  jual  jika  tidak  cocok,  maka  saya  tidak  memaksa  pembeli  untuk membelinya. 11
10 Wawancara: Sari Wahyuni, Penjual Pakaian di Kota Lhoksumawe,  Tanggal 30 Oktober 2018 11 Wawancara: Maryuni, Penjual Pakaian di Kota Lhoksumawe,  Tanggal 30 Oktober 2018
LEGITIMASI, Vol. 8  No. 2, Juli – Desember 2019
Melihat  ungkapan  penjual  pakian  di  atas,  maka  secara  hukum  Islam  proses penjual belian pakaian tidak terdapat unsur Gharar (penipuan). Syarat dan ketentuan jual  beli  tetap  dijalankan  dalam  transaksi  antara  pembeli  dan  penjual.  Menggapi  hal ini,  maka  salah  satu  anggota  Majelis  Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Kabupaten Aceh Utara berpandangan sebagai berikut:
Bagi  saya  itu  hanya  sebuah  alasan, agar  pihak  pemerintah  dan  pemuka agama tidak  mengganggu  aktivitas  perdagangan  mereka.  Pada  hal  jelas-jelas  jika diperhatikan  terdapat  berbagai  pakaian  dengan  ukuran  ketat  yang  dipakaikan pada boneka di hadapat toko-toko mereka. 12
Keterangan  dari  Tgk.  Marzuki  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  anggota Majelis    Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Kabupaten  Aceh  Utara  tetap  menganggap bahwa  penjualan  pakaian  ketat  oleh  para  penjual  di  Kabupaten  Aceh  Utara  adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Berbagai alasan  yang diutarakan oleh  pihak  penjual  hanya  sebagai  dalih  mereka  untuk  tidak  dikenakan  sanksi  bagi pemerintah  dan  angoota  Majelis    Permusyawaratan  Ulama  (MPU)  Kabupaten  Aceh Utara, pada hal sudah jelas di beberapa tahun terakhir ini sekelompok pembela Islam telah melakukan bebera kali razia bagi para perempuan yang memakai pakaian ketat di Kabupaten Aceh Utara.
Namun belum mendapatkan respon yang positif bagi pelaku pemakain pakaian ketat,  hal  ini  tentu  dikarenakan  belum  adanya  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pihak pemerintah terutama para anggota MPU Kabupaten Aceh Utara.
12 Wawancara:  Tgk.  Marzuki, Anggota Komusi C  Bidang Dakwah, Pemberdayaan  Keluarga dan Generasi Muda, Tanggal 1 November 2018
LEGITIMASI, Vol. 8  No. 2, Juli – Desember 2019

## C.    HUKUM  PENJUALAN  PAKAIAN  KETAT  DARI  SUDUT  PANDANG HUKUM PIDANA ISLAM
Sebagaimana  yang  terjadi  pada  saat  ini  tentang  begitu  pesatnya perkembangan-perkembangan yang ada pada dunia fashion , membuat manusia pun turut  andil  dalam  mengikuti  perkembangan-perkembangan  yang  terjadi  di  dalam dunia  fashion  ini.  Sebagaimana  sekarang  ini  pakaian  ketat  merupakan  modis  atau trend  yang  sedang  berada  pada  kejayaannya,  sehingga  membuat  manusia  khusus- nya  kaum  wanita  yang  begitu  mendahulukan  kegengsian  mereka  tidak  mau  untuk ketinggalan dalam perkembangan-perkembangan fashion. Dikarenakan jika mereka tidak  mengikutinya  akan  dikhawatirkan  dikatakan  kurang  gaul,  tidak  modis, manusia  kuno  dan  berbagai  macam  perkataan  lainnya.  Hal  ini  sebagaimana  yang dijelaskan oleh sebuah pemilik toko pakaian ketat yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara yaitu Junidar, bahwa:
Wanita-wanita yang membeli pakaian di tokonya ketika ditanya oleh penjual mereka  tidak ingin  tertinggal  dalam  hal  pakaian  yang  modis  atau  yang  lagi ngetrend sekarang. 13
Dari keterangan di atas, maka yang mendasari dalam hal ini yaitu terjadinya praktik  jual  beli  pakaian  ketat  untuk  wanita  adalah  tidak  inginnya  seseorang dikatakan tidak modis, tidak ngetrend. Atau bisa dikatakan bahwa mereka mengikuti perkembangan-perkembangan fashion yang  ada,  dan  ini  merupakan  faktor  utama terjadinya praktik jual beli tersebut.
13 Wawancara: Junidar, Penjual Pakaian di Kota Lhoksumawe,  Tanggal 30 Oktober 2018
(1) Bahan Pembuatan Pakaian Ketat yang Dijual di Kabupaten Aceh Utara Karet  atau  yang  disebut  dengan  lateks  karet  adalah  bahan  utama  yang digunakan di dalam pembuatan segala model pakaian dan salah satunya digunakan di dalam  pembuatan  pakaian  ketat  ini  agar  benar-benar  kelihatan  ketat  tatkala  dipakai oleh penggunanya. 14 Hasil pengamatan ini juga diperkuat oleh keterangan salah satu penjual  pakaian  ketat  bahwa  bahan  dasar  yang  digunakan  di  dalam  pembuatan pakaian ketat ini adalah lateks karet . 15
(2) Cara Pembelian Pakaian Ketat di Kabupaten Aceh Utara
Sebelum  memaparkan  pelaksanaan  praktik  jual  beli  pakaian  ketat  untuk wanita,  maka  akan  dijelaskan  terlebih  dahulu  mengenai  sistem  dari  penjual  dan pembeli  pakaian  ketat  untuk  wanita  yang  terdapat  di  Kabupaten  Aceh  Utara tersebut, antara lain sebagai berikut:
(a) Penjual
Penjual pakaian ketat untuk wanita ini dalam setiap toko berjumlah rata-rata 2  orang  yang  meliputi  pemilik  dan  pegawainya.  Aktivitas  penjualan  yang  dilakukan oleh  penjual  pakaian  ketat  untuk  wanita  ini  dilakukan  setiap  hari.  Setiap  harinya penjual  membuka  lapak  dagangannya  sore  sampai  malam  hari  sekitar  pukul  17.00 WIB sampai pukul 21.30 WIB.
(b) Pembeli
14 Hasil Observasi Pada Tanggal 30 Oktober 2018
15 Hasil Observasi Pada Tanggal 30 Oktober 2018
LEGITIMASI, Vol. 8  No. 2, Juli – Desember 2019
Pembeli  pakaian  ketat  untuk  wanita  adalah  orang-orang  yang  kebetulan atau  bahkan  orang-orang  yang  sengaja  berjalan-jalan,  berbelanja  maupun berolahraga di Kabupaten Aceh Utara. Dari beberapa orang pembeli yang penulis wawancarai di antaranya adalah Nurul Husna menjelaskan alasan mereka membeli pakaian ketat untuk wanita adalah sebagai berikut:
Saya  membeli  dan  memakai  pakaian  ketat  karena  senang  bisa  menambah koleksi  pakaiannya,  sehingga  bisa  bergonta-ganti  pakaian  apabila  keluar rumah,  jalan-jalan,  dan  juga  kuliah.  Cara  pembelian  pakaian  ketat  untuk wanita  di  toko  yang  ada  di  Kabupaten  Aceh  Utara  ini  melayani  dengan  cara pembelian  secara  langsung.  Pembeli  harus  mendatangi  secara  langsung  toko untuk  pembelian  produk  yang  dijual,  dikarenakan  toko  tidak  melayani penjualan secara pemesanan. 16
Bertolak  dari  ungkapan  di  atas,  maka  jelaslah  bahwa  proses  pembelian pakaian  ketat  di  kalangan  masyarakat  Aceh  Utara  ditinjau  dari  pembelinya memang keinginan secara pribadi bukan adanya paksaan dari pihak lain termasuk penjual.  Hal  inilah  salah  satu  faktor  yang  membuat  anggota  MPU  Aceh  Utara berpandangan  kurang  respon  terhadap  penjualan  celana  ketat  ini  dikarenaka kemauan berpakaian ketat datang dari kehendak pribadi masyarakat Aceh Utara.
(c) Bentuk dan Harga Pakaian Ketat di Kabupaten Aceh Utara
Pada  toko  yang  terdapat  di  Aceh  Utara  menjual  berbagai  jenis  produk pakaian yang berbeda-beda yang akan tetapi memiliki satu kesamaan yakni dengan modelnya  khas  yaitu  ketat.  Pakaian  ini  meliputi  dari  baju  yang  memiliki  bentuk yang  ketat,  celana  jeans  panjang  yang  memiliki  bentuk  yang  ketat,  celana  jeans
16 Wawancara:  Nurul  Husna,  Pembeli  Pakaian  di  Kota  Lhoksumawe,    Tanggal  31  Oktober 2018
LEGITIMASI, Vol. 8  No. 2, Juli – Desember 2019
pendek  yang  memiliki  bentuk  yang  ketat  juga.  Sedangkan  harga  untuk  baju tersedia  berbagai  macam  harga  mulai  dari  Rp  50.000  –  Rp  100.000,  kemudian untuk  celana  jeans  panjang  memiliki  harga  mulai  dari  Rp.  75.000  –  Rp  150.000, sedangkan celana jeans pendek memiliki harga Rp. 30.000 – Rp. 55.000. 17

## Padnangan  Hukum  Islam  Terhadap  Penjualan  Pakaian  Ketat  di  Kabupaten Aceh Utara
Pada  bagian  ini  penulis  menganalisis  praktik  jual  beli  pakaian  ketat  untuk wanita  di  Kabupaten  Aceh  Utara  ditinjau  dari  hukum  pidana  hukum  Islam,  yang terdiri dari pelaku akat, ijab qabul dan objek barang yang dibeli. Untuk lebih jelasnya dapat disimak keterangan sebagai berikut:
a. Pelaku akad (Penjual dan Pembeli)
Berdasarkan  hasil  pengamatan  diketahui  bahwa  penjual  dan  pembeli  yang terdapat dibeberapa tokoh pakaian yang ada di Kabupaten Aceh Utara  telah baligh, berakal,  menyadari  dan  mampu  memelihara  agama  dan  hartanya.  Mereka  tidak menjual dan membeli tanpa ada paksaan. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.
ٍ  ضا َرَت ٍ نَع ٍ ع يَب لا اَمـَّنِإ
Artinya:
“Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka” 18
17 Wawancara: Nora Mutia, Penjual Pakaian di Kota Lhoksumawe,  Tanggal 30 Oktober 2018
18 Muhammad  bin  Ismail  ash-Shan‟ani, Subulu  as-Salam  juz  2 dalam  al-Maktabah  asy- Syamilah, hal. 48.
LEGITIMASI, Vol. 8  No. 2, Juli – Desember 2019
Orang  yang  melakukan  akad  adalah  orang  yang  berbeda  yaitu  bukannya orang  yang  menjadi  penjual  dan  pembeli  dalam  waktu  yang  sama.  Tidak  ada kebohongan  yang  dilakukan  oleh  penjual  dalam  bertransaksi  dengan  pembeli  hal sesuai  dengan  ketentuan  syari'at,  sebagaimana  Rasulullah  pernah  bersabda  kepada pedagang yang menyembunyikan makanan yang basah, lalu beliau berkata:
"Apakah  tidakkah  engkau  meletakkannya  di  bagian  atas  agar  orangorang  dapat melihatnya?  Barang  siapa  yang  melakukan  penipuan,  maka  ia  tidak termasuk golonganku." (HR. Muslim No. 102).
Penjual  pakaian  ketat  juga  tidak  melakukan  sumpah  serapah  yang  terlarang demi  melariskan  dagangannya,  penjual  menjelaskan  barang  yang  dijual  dengan sesuai  kondisi  barang  yang  dijualnya.  Hal  ini  juga  sebagaimana  Rasulullah sallallahu „alaihi wa sallam pernah bersabda:
Janganlah  kalian  banyak  bersumpah  ketika  berdagang  sebab  cara  seperti  itu melariskan  dagangan  lalu  menghilangkan  keberkahannya‛.  (HR.  Muslim No. 1607).
Berdasarkan  keterangan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  jika  syarat  dalam orang yang melakukan akad dalam transaksi ini sudah memenuhi syarat penjual dan pembeli di toko pakaian yang ada di Kabupaten Aceh Utara telah memenuhi syarat 'aqid dalam  hukum  Islam.  Sehingga  jual  beli  yang  dilakukan  dalam  hal  ini  sah dalam hukum Islam.
b. Ijab dan Qabul
Praktik  jual  beli  pakaian  ketat  khususnya  untuk  wanita  di  Kabupaten  Aceh Utara tidak memiliki perbedaan dengan toko pakaian pada umumnya. Yaitu dalam
LEGITIMASI, Vol. 8  No. 2, Juli – Desember 2019
praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita akadnya dengan menggunakan lisan dan berada  di  dalam  satu  majelis.  Pihak  pembeli  dapat  melihat  langsung  produk  yang dijual  di  toko-toko  yang  terdapat  di  Kabupaten  Aceh  Utara,  hal  ini  dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
Begitu halnya dengan harga yang telah tertera di dalam toko-toko oleh pihak penjual, sehingga tidak terdapat unsur gharar di dalam praktik jual beli di toko yang ada  di  Kabupaten  Aceh  Utara  .  Penyerahan  kepemilikan  atau ijab dan qabul pada jual  beli  pakaian  ketat,  khususnya  untuk  wanita  di  Kabupaten  Aceh  Utara ditunjukkan  dengan  adanya  penyerahan  uang  dan  penyerahan  barang  yang  terjadi antara  pembeli  dan  penjual  dengan  harga  yang  telah  disepakati antara  kedua  belah pihak. Maka hal ini telah sesuai dengan ketetapan hukum Islam.
c. Objek Barang Jual Beli
Dilihat dari produk  yang menjadi obyek  jual beli di  Kabupaten Aceh Utara seperti baju wanita fashion transparan (tembus pandang, baju ketat lengan panjang wanita,  celana  jeans  ketat  pendek  wanita,  dan  celana  jeans  ketat  panjang  wanita, merupakan  barang  yang  suci  yang  tidak  dilarang  agama,  karena  jual  beli  yang mutlak  diharamkan  adalah  jual  beli  khamar  dan  lain-lain  yang  telah  dijelaskan  di dalam  al-Qur'an  dan  hadits.  Namun,  dalam  hal  ini  celana  ketat  tidak  dibolehkan untuk dijual bahkan haram hukumnya, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:
1. Pakaian  ketat  termasuk  barang  yang  tidak  haram  zatnya,  namun  dapat membayakan  orang  lain,  berupa terjadinya  zina mata  yang  menaikkan  syahwat seorang laki-laki lantaran melihat struktur tubuh akibat pemakaian celana ketat.
LEGITIMASI, Vol. 8  No. 2, Juli – Desember 2019
Tidak  bolehnya  pemakaian  pakaian  ketat  ini  sesuai  dengan  kaidah  fiqih  yang berbunyi:
Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga diri orang lain.
2. Sesuatu  yang  haram lizzatihi (zatnya)  dan lighairiri (karena  sebab  lain),  maka menjualnya pun juga tidak boleh.
Pakaian  ketat  merupakan  sebuah  jenis  pakaian  yang  memiliki  bentuk  yang membuat  pemakainya  menampakkan  lekuk-lekuk  tubuhnya,  sehingga  perbedaan antara tubuhnya dengan pakaiannya hanya sebatas warna pakaiannya saja.
Berdasarkan hasil kajian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli pakaian ketat di dalam pandangan hukum Islam adalah sesuatu yang haram dan tidak  diperbolehkan,  karena  dapat  membahayakan  orang  lain  terjerumus  kepada dosa.  Oleh  karena  itu  anggota  MPU  Kabupaten  Aceh  Utara  berpandangan  bahwa penjualan  pakaian  ketat  hukumnya  haram  dan  bagian  dari  perbuatan  pidana  yang harus  dikenakan  sanksi.  Selama  ini  pihak  MPU  Kabupaten  Aceh  Utara  telah menyusun Qanun tentang larangan penjualan celana ketat di Kabupaten Aceh Utara, namun  belum  direalisasikan  kepada  masyarakat  sehingga  ketentuan  hukum  atau sanksi bagi penjual pakaian ketat belum diberlakukan.
Belum  terealisasikannya  Qanun  larangan  penjalan  pakaian  ketat  oleh  MPU Kabupaten  Aceh  Utara  ini  disebabkan  oleh  beberapa  hal  yang  dipertimbangkan. Pertama: masih banyak para penjual pakaian ketat berargumen bahwa pakaian yang mereka  jual  bukan  untuk  dipakai  oleh  pembeli  yang  tidak  sesuai  ukuran  antara badan  dengan  pakaian,  melaikan  penjual  menjual  barang  dagangannya  kepada
LEGITIMASI, Vol. 8  No. 2, Juli – Desember 2019
pembeli  yang  sesuai  ukuran.  Kedua,  yang  menjadi  pertimbangan  anggota  MPU Aceh  Utara  dalam  pemberian  sanksi  pidana  kepada  penjual  pakaian  ketat  ialah barang  yang  diperjualbelikan  yaitu  pakaian  ketat  bukan  sesuatu  yang  haram  yang terbagi menjadi dua macam yakni:
1. Haram lizzatihi merupakan  sesuatu  yang  diharamkan  dzatnya  sesuai  dengan ketentuan syara‟.
2. Haram lighairihi merupakan sesuatu yang diharamkan bukan disebabkan oleh barang  atau  dzatnya  yang  haram,  namun  keharamannya  disebabkan  oleh adanya penyebab lain.
Pada transaksi jual beli pakaian ketat di Kabupaten Aceh Utara ini juga bukan jual  beli  yang  belum  jelas,  yaitu  yang  bersifat  spekulasi  samar-samar  (tidak  jelas barang, harga, kadarnya, masa pembayarannya dan lain-lain) karena yang demikian haram diperjualbelikan karena dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak.
Jual  beli  ini  juga  bukan  jual  beli  dari  seseorang  yang  masih  dalam  tawar menawar,  ataupun  jual  beli  yang  obyeknya  masih  belum  sampai  di  pasar  yang kemudian  dengan  cara  menghadang  penjual  desa  agar  supaya  dapat  menguasai obyek yang dijual dengan harga murah yang kemudian pembeli tersebut menjualnya di  pasar,  dan  juga  bukan  jual  beli  barang  dengan  cara  memborongnya  dengan maksud  untuk  ditimbun,  dan  juga  bukan  jual  beli  barang  rampasan  atau  barang curian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin  Nurdin,  Reposisi  Peran  Ulama  Dalam  Penerapan  Syariat  Islam  di  Aceh. Dalam jurnal Jurnal “AI-Qalam” Volume 18 Nomor 1 Januari - Juni 2012.
Abubakar,  Al  Yasa‟, Sekilas  Syari’at  Islam  di  Aceh, (Banda  Aceh,  Dinas  Syari‟at Provinsi, 2008)
Abubakar, Syari'at  Islam  di  Propinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam:  Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005).
Abdul  Baqi, Terjemahan  Al-Lu’lu’uwalmarjan (Kumpulan  Hadits  Shahih  Bukhari Muslim), (Semarang: PT. Pustaka Riski putra, 2012).
Burhan Shodiq, Engkau Lebih Cantik Dengan Jilbab , (Solo: Samudra, 2006).
Daar  Ibnu  Huzaimah,  Fatwa  Hijab,  Pakaian  dan  Perhiasan.  Diakses  di  internet  pada tanggal 13 Agustus 2018 dari situs: https://d1.islamhouse.com
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah , (Jakata, Dhama Art, 2015).
Drever, Persepsi Siswa, (Bandung: Grafindo, 2010).
Eliyyil  Akbar,  Kebijaksanaan  Syari‟at  Islam  Dalam  Berbusana  Islami  Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Anak Perempuan. Dalam Musâwa, Vol. 14, No. 2, Juli 2015.
Faisal  Ali, Identitas  Aceh  dalam  perspektif  Syariat  dan  adat  Aceh ,  (Banda  Aceh: Badan arsip dan perpustakaan, 2013).
Hamid Sarong dan Hasnul Arifin, Mahkamah Syari’iyah Aceh , (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012).
H  Al-yasa‟  Abubakar  dan  Marah  Halim, Hukum  Pidana  Islam  di  Aceh  (Penafsiran dan pedoman pelaksanaan Qanun tentang perbuatan pidana) , (Dinas Syariat Islam, 2011).
Ibrahim, Wanita Berjilbab Vs Wanita Pesolek , (Jakarta: AMZAH, tt).
Kusuma, Psiko Diagnostik , (Yogyakarta: SGPLB Negeri Yogyakarta, 1987).
Lisyani Affandi, Tata Busana 3 , (Bandung: Ganeka Exact, 1996).
Lexy  J.  Moleong, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  (Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya Offset, 2007).
Maulana  Muhammad, Kekeliruan  Ijtihad  Para  Cendikiawan  Muslim ,  (Surabaya: Pustaka, 1990).
Muslim  Media  News,  Hukum  Menjual  Pakaian  Ketat  didalam  Islam.  Diakses  di internet pada tanggal 13 Agustus 2018 dari situs:
http://www.muslimedianews.com
Muhammad  Ekaputra  dan  Abdul  Kahir,  2010 ,  Sistem  Pidana  di  Dalam  KUHP  dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru.
Muhammad  Iqbal, Hubungan  antara  persepsi  Perseta  Diklat  Terhadap Penyelenggaraan  Program  Pendidikan  dan  Pelatihan  Dasar  Komputer dengan Motivasi Belajar, (Bandung: UPI, 2013).
Muhammad  Nashiruddin  Al-Albani, Jilbab  Wanita  Muslimah, Cet.  I,  (Jogjakarta: Media Hidayah, 2002).
Muhammad  Alifuddin,  Etika  Berbusana  dalam  Perspektif  Agama  Dan Budaya, Jurnal Shautut Tarbiyah, Vol. 1 No. 1 N , (Kediri: Sekolah Tinggi  Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin, 2014).