## Optimalisasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pangkalpinang
Darol Arkum 1 , Widya Handini 2 ,  Risky Kurniawan 3
STISIPOL Pahlawan 12 1,2,3

## Koresponding Email: widyahandinii@gmail.com

## ABSTRAK
Kota  Pangkalpinang  merupakan  salah  satu  kota  yang  jumlah  sampahnya  meningkat  setiap  tahun. Jumlah  sampah  terus  bertambah  seiring  dengan  pertumbuhan  penduduk.  Kota  Pangkalpinang mengumpulkan 150 hingga 200 ton sampah dari warga setiap hari, sedangkan TPA seluas 2,5 hektar dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa telah melebihi kapasitasnya. Selain itu, jika fasilitas ini  tidak  dioperasikan  secara  maksimal,  Kota  Pangkalpinang  akan  kesulitan  dalam  memenuhi  tugas pengelolaan sampahnya. Akibatnya, sampah menumpuk dan menimbulkan banyak dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang dilaksanakan dan mencari solusi untuk    optimalisasi  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  di  Kota  Pangkalpinang.  Dalam  10 tahun terakhir, beberapa penelitian tentang pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang telah dilakukan. Namun penelitian terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang belum pernah dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dan perlu dilakukan untuk menganalisis dan memaksimalkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui  observasi,  FGD  ( Focus  Group  Discussion ),  wawancara  mendalam,  dokumentasi  serta pengumpulan  data  sekunder  terkait  Perda  Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  Kota  Pangkalpinang. Langkah selanjutnya adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dimana data sekunder terkait kebijakan sampah di Kota ini akan dikaji dari uraian isi, pelaksaan dan bukti empiris. Selain  itu  aspek  penting  Teori  Implementasi  Kebijakan  (Komunikasi,  Sumber  Daya,  Birokrasi  dan Disposisi) akan di analisis dan dibandingkan dengan realita yang ada di Kota Pangkalpinang.
Kata Kunci:   Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Sampah; Kebijakan Lingkungan

## ABSTRACT
Pangkalpinang City is one of the cities where the amount of waste increases every year. The amount of waste continues to increase along with population growth. The City of Pangkalpinang collects 150 to 200 tons of waste from residents  every day, while the  2.5 hectare landfill with a population of more than 250,000 people has exceeded its capacity. Apart from that, if this facility is not operated optimally, Pangkalpinang  City  will  have  difficulty  fulfilling  its  waste  management  duties.  As  a  result,  waste accumulates and causes many negative impacts on the environment and public health. The purpose of this research is to find out how the implementation of waste management policies in Pangkalpinang City is carried out and find solutions to optimize the implementation of waste management policies in Pangkalpinang City. In the last 10 years, several studies on waste management in Pangkalpinang City have been carried out. However, research related to the implementation of waste management policies in Pangkalpinang City has never been studied. Therefore, this research has a novelty and needs to be done  to  analyze  and  maximize  the  implementation  of  waste  management  policies  in  Pangkalpinang City. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques were  carried  out  through  observation,  FGD  (Focus  Group  Discussion),  in-depth  interviews, documentation and secondary data collection related to the Regional Regulation on Waste Management Policy  in  Pangkalpinang  City.  The  next  step  is  to  reduce  the  data,  present  the  data  and  draw conclusions. Where secondary data related to waste policy in this city will be studied from a description of  the  content,  implementation  and  empirical  evidence.  Besides  that,  important  aspects  of  Policy Implementation Theory (Communication, Resources, Bureaucracy and Disposition) will be analyzed and compared with the reality in Pangkalpinang City.
.Keywords: Policy Implementation; Waste Management; Environmental Policy

## PENDAHULUAN
Sampah perkotaan merupakan salah satu masalah kompleks yang dihadapi negara- negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengelolaan sampah yang tidak tertata dengan baik dapat  menimbulkan  gangguan  kesehatan  karena  menimbulkan  berbagai  penyakit,  bau  tidak sedap,  pencemaran  tanah  dan  air,  serta  kurangnya  nilai  kebersihan  dan  estetika  lingkungan (Nugraha et al., 2018).
Kebijakan sampah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun 2008 (UU Pengelolaan Sampah). Belakangan, pemerintah membuat regulasi turunan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga dan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan PP No. Peraturan 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Khusus. Menurut Undang-Undang Pengelolaan Sampah (UU RI, 2008), pertumbuhan penduduk  dan  perubahan  kebiasaan  konsumsi  masyarakat  telah  menyebabkan  peningkatan
jumlah, jenis dan karakteristik jenis sampah yang berbeda. Konsumsi senyawa tersebut dalam bentuk makanan dan barang kemasan, terutama kemasan yang tidak terurai sempurna dalam waktu  singkat  (seperti  kantong  plastik)  dapat  menyebabkan  bertambahnya  kantong  plastik setiap tahunnya yang menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia dan merusak lingkungan sekitar. Pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara holistik dan terpadu dari awal hingga akhir  untuk  mendatangkan  manfaat  maksima  baik  untuk  kesehatan  bagi  masyarakat  dan lingkungan,  serta  mampu  mengubah  perilaku  masyarakat.  Permasalahan  sampah  harus ditangani secara serius dengan pendekatan teknis, operasional dan manajemen yang tepat dan terpadu berdasarkan kondisi dan praktik masing-masing sektor (Darmanto, 2012).
Kota  Pangkalpinang  merupakan  salah  satu  kota  yang  jumlah  sampahnya  meningkat setiap tahunnya. Jumlah sampah terus bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk. Kota Pangkalpinang  mengumpulkan  150-200  ton  sampah  setiap  hari  dari  warga,  sementara  TPA seluas 2,5 hektar di kawasan ini sudah melebihi kapasitasnya dengan lebih dari 250.000 warga. Timbulan  sampah  yang  dihasilkan  oleh  penduduk  Pangkalpinang  tahun  2018  sebanyak 208.520  jiwa  adalah  232.136,35  ton  per  tahun  dan  yang  hanya  dapat  dikelola  sebesar 141.193,19  ton  per  tahun  (DLH  Pangkalpinang,  2018).  Jumlah  sampah  yang  besar  ini  tidak disertai  dengan  sistem  pengelolaan  sampah  yang  lebih  baik.  Sampai  saat  ini  pengelolaan sampah  kota  Pangkalpinang  masih  mengikuti  sistem  lama  pengumpulan,  pengangkutan  dan pembuangan  sampah.  Di  sisi  lain,  masalah  pembuangan  sampah  terus  menjadi  tema  yang berulang.  Permasalahan  pengelolaan  sampah  di  Kota  Pangkalpinang  belum  terselesaikan dengan  baik,  seperti  permasalahan  pengelolaan  sampah  di  TPA  Parit  Enam  Kota Pangkalpinang yang mengganggu aktivitas masyarakat. Pengelolaan sampah di Pangkalpinang bergantung  pada  keberadaan  TPA  Parit  Enam.  Jika  fasilitas  ini  tidak  optimal  dalam pengoperasiannya,  Pemerintah  Kota  Pangkalpinang  akan  kesulitan  dalam  menunaikan  tugas pengelolaan sampah. Akibatnya, sampah menumpuk dan menimbulkan banyak akibat negatif baik itu untuk lingkungan maupun Kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, secara nyata, bau menyengat yang timbul dari TPA Parit Enam di Kota Pangkalpinang sudah sangat mengganggu aktifitas masyarakat sehari-hari.
Selain  itu,masalah  penting  dalam  pengelolaan  sampah  kota  ini  adalah  rendahnya fasilitas dan kapasitas yang dimiliki oleh instansi terkait dibandingkan dengan jumlah sampah
yang  ditangani.  Pemerintah  daerah  berhak  menetapkan  kebijakan  dan  strategi  pengelolaan sampah  berdasarkan  kebijakan  nasional  dalam  penyelenggaraan  pengelolaan  sampah. Peraturan  Daerah  Pengelolaan  Sampah  merupakan  salah  satu  produk  kebijakan  Pemerintah Kota  Pangkalpinang  yang  ditujukan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  pengelolaan  sampah Kota  Pangkalpinang.  Oleh  karena  itu,  penerapan  kebijakan  pengelolaan  sampah  diperlukan untuk mewujudkan lingkungan perkotaan yang bersih dan sehat.
Adapun rumusan masalah penelitian antara lain; 1) Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota pangkalpinang?  2) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota pangkalpinang dapat berjalan maksimal?
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Beberapa penelitian telah dilaksanakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir seperti penelitian tentang pemanfaatan  dan  peningkatan  pengelolaan    sampah  di  Pangkalpinang  (Ningsih,  2021), kemudian  penelitian  tentang  Model  Sistem  Pendukung  Penentuan  TPA  di  Pangkalpinang (Magdalena et al., 2019), penelitian tentang pengetahuan masyarakat dan pendataan terhadap komposisi sampah pesisir di kota Pangkalpinang (Sari dan Pratiwi, 2020). Selanjutnya terdapat penelitian  tentang  Pengaruh  Reduksi  Sampah  Rumah  Tangga  Berbasis  Program 3R  di  Kota Pangkalpinang  menggunakan  pemodelan  sistem  dinamik  (Fitriyansyah,  2021).  Kemudian penelitian  tentang  desain  sistem  informasi  retribusi  sampah  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup Kota  Pangkalpinang  (Rochmayani  dan  Rahayuningsih,  2018).  Namun  penelitian  tentang kebijakan  pengelolaan  sampah  terutama  pada  kasus  Kota  Pangkalpinang  belum  pernah dilakukan.  Sehingga  terdapat  kebaruan  dalam  penelitian  ini  serta  dibutuhkan  untuk menganalisis  dan  memaksimalkan  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  di  Kota Pangkalpinang.

## METODE
Lokasi  penelitian  terletak  di  Kota  Pangkalpinang,  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung,  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif.  Penelitian  ini  berfokus  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  kebijakan pengelolaan sampah di kota Pangkalpinang dilakukan dan mencari cara untuk mengoptimalkan
implementasi  kebijakan  tersebut  di  kota  Pangkalpinang.  Teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan meliputi observasi, Focus Group Discussion (FGD), wawancara dan dokumentasi.
Menurut UU No. 18 tahun 2008 (UU RI, 2008), setiap pemerintah kabupaten dan kota harus memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.  Tata  cara  pelaksanaan  pengelolaan  sampah  menjadi  tanggung  jawab  masing-masing daerah.  Tujuan  evaluasi  kebijakan  publik  adalah  untuk  menilai  tingkat efektivitas kebijakan yang  sedang  dilaksanakan.  Jika  suatu  praktik  memiliki  keterkaitan  antara  implementasi  dan tujuan  yang  ditetapkan,  maka  praktik  tersebut  tergolong  berhasil.  Implementasi  kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, sebuah kebijakan hanyalah sebuah dokumen yang tidak memiliki arti di masyarakat (Widodo, 2021). Pemerintah dapat membuat banyak kebijakan yang dirumuskan dengan bantuan ahli dari dalam dan  luar  negeri,  namun  kemudian  ternyata  tidak  berdampak  pada  kehidupan  negara  karena tidak  dapat  atau  tidak  dapat  dilaksanakan  (Izzaty  dan  Sari,  2013).Kajian  implementasi peraturan  daerah  pengelolaan  sampah  ditinjau  dari  4  (empat)  perspektif  berdasarkan  teori Implementasi  Kebijakan  Edward  III    (Subarsono,  2005)  yaitu  komunikasi,  sumber  daya, birokrasi dan disposisi. Ruang lingkup penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1.
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  mendalam  dengan  informan  dari Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Pangkalpinang  (Kepala  DLH  Kota  Pangkalpinang,  Kepala Bidang  Persampahan  di  DLH  Kota  Pangkalpinang,  dan  Staff  yang  bertugas  mengangkut sampah) dan Bappeda Kota Pangkalpinang. Selain itu juga dilakukan observasi langsung dan FGD  ( Focus  Group  Discussion )  untuk  mengetahui  kompleksnya  permasalahan  pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di Kota Pangkalpinang. Data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan. Selanjutnya identifikasi informan dilakukan dengan sengaja ( on purpose ). Data hasil  wawancara,  observasi,  FGD  dan  data  sekunder  dikumpulkan  kemudian  diolah  serta dianalisis secara kualitatif.
Tahapan  dalam  penelitian  metode  kualitatif  diawali  dengan  identifikasi  masalah, dilanjutkan dengan kajian literatur, penjelasan tujuan penelitian, pengumpulan data, observasi, pengambilan sampel, wawancara, pertanyaan etis, dan analisis data (Bungin, 2004). Pada saat menganalisis data dilakukan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk mengkategorikan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data primer
dan  sekunder.  Reduksi  data  adalah  proses  seleksi  yang  berfokus  pada  penyederhanaan, abstraksi,  dan  transformasi  data  mentah  dari  catatan  lapangan.  Data  yang  direduksi memberikan gambaran yang lebih akurat dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak informasi jika diperlukan. Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah menyajikan data. Materi disajikan dalam bentuk teks deskriptif dimana hasil penelitian yang diperoleh  didiskusikan  dan  diperdebatkan  dengan  bantuan  tambahan  gambar,  tabel  atau diagram. Penyajian informasi dirancang agar data yang dihasilkan tertata dan tersusun dalam pola  relasional  agar  lebih  mudah  dipahami.  Penyajian  data  dapat  berupa  deskripsi  naratif, diagram, hubungan antar kelas, dan flowchart. Penyajian data dalam format ini memudahkan peneliti untuk memahami apa yang sedang terjadi (Miles dan Huberman, 1992). Pada fase ini, peneliti berusaha mengumpulkan data yang relevan agar informasi yang diperoleh disimpulkan dan  memiliki  makna  tertentu  untuk  menjawab  masalah  penelitian.  Hasil  yang  ditampilkan adalah  Deskripsi  aspek-aspek  penting  dari  implementasi  kebijakan,  seperti  birokrasi, organisasi, sumber daya dan komunikasi
Tahap  ketiga  adalah  menarik  kesimpulan  dari  penelitian  yang  diterima  dan rekomendasi kepada masyarakat. Membuat atau memverifikasi inferensi adalah upaya untuk menemukan atau memahami makna/makna, keteraturan, pola, penjelasan, alur sebab akibat, atau proposisi. Sebelum penarikan kesimpulan dilakukan pembersihan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau review kegiatan sebelumnya.
Peneliti  akan  menggunakan  teori  dari  Edward  III  dalam  penelitian  ini.  Dalam pandangan Edward III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : 1. Komunikasi. Agar implementasi kebijakan berhasil, pelaksana harus tahu apa yang harus dilakukan.  Ini  harus  mengkomunikasikan  kepada  kelompok  sasaran  apa  tujuan  dan  sasaran kebijakan  untuk  mengurangi  distorsi  implementasi.  2.  Sumberdaya.  Meskipun  isi  kebijakan dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikannya, implementasinya tidak akan efektif. 3. Disposisi. Disposisi adalah  watak  dan  sifat  yang  dimiliki  oleh  pelaksana,  seperti  komitmen,  kejujuran,  dan  sifat demokratis.  Jika  pelaksana  memiliki  kecenderungan  yang  baik,  ia  akan  dapat mengimplementasikan kebijakan dengan cara yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaksana memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka
proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif. 4. Struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang  bertanggung  jawab  atas  implementasi  kebijakan  memiliki  dampak  yang  signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktural terpenting dari organisasi mana pun  adalah  memiliki  prosedur  operasi  standar  ( Standard  Operating  Procedural atau  SOP). SOP adalah panduan cara untuk setiap tindakan.
Gambar 1. Faktor penentu implementasi menurut Edward III Sumber : Edwards III, 1980

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  pendekatan  ini,  ada  empat  faktor  kunci  yang  memiliki  peran  besar  dalam menentukan kesuksesan pelaksanaan suatu kebijakan, yakni: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3)  Disposisi,  dan  (4)  Struktur  Birokrasi.  Menurut  Edward  III,  untuk  mencapai  tujuan implementasi kebijakan publik dengan sukses, komunikasi yang efektif adalah hal yang sangat penting. Pengambil keputusan perlu memahami dengan baik setiap tugas yang harus mereka
lakukan dalam rangka implementasi, dan isi kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada pihak yang terpengaruh.
Faktor  utama  di  antaranya  adalah  komunikasi,  yang  berpengaruh  signifikan  pada penerimaan informasi. Distribusi isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik memiliki dampak besar pada pelaksanaan kebijakan. Di Dinas lingkungan hidup Kota Pangkalpinang, Komunikasi  Dari  Atasan  Ke  Bawahan  Di  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota  Pangkal  Pinang Yakni Top Down (Atas Ke Bawah)  Dan Button Up (Bawah ke atas) melalui rapat pertemuan internal antar bidang, bidang-bidang tertentu dengan kepala dinas, selain itu komunikasi antara atasan dengan bawahan juga sering melalui whatsapp group guna memudahkan komunikasi dan  tersampaikan  secara  cepat  antara  atasan  dan  bawahan.  Dinas  lingkungan  hidup  Kota Pangkalpinang  biasanya  mengadakan  Forum  internal  baik  secara  langsung  maupun  secara online untuk membahas dan mengevaluasi kinarja dan program kerja.
Selain itu, DLH Kota Pangkalpinang  juga mengadakan forum eksternal seperti  forum kerja  sama  antar  dinas,  swasta,  dan  forum  pertemuan  ke  sekolah-sekolah  untuk mensosialisasikan sekolah adiwiyata dan menjaga lingkungan. Dinas lingkungan hidup Kota Pangkalpinang  mengadakan  pertemuan    dengan  pihak  mitra  kerja  antara  sesama  dinas  dan swasta untuk membahas CSR ( Corporate Social Responsibility ), surat izin, dan program kerja, serta  komunikasi  melalui  smartphone.  Rapat  yang  dilaksanakan  berupa  system  hybrid  yang merupakan perpaduan antara offline dan online.
Kemudian terkait dengan komunikasi dari DLH ke Masyarakat, DLH Pangkal Pinang melakukan  sosialisai  langsung  masyarakat  mengenai  kebijakan  pengolalaan  sampah,  selain sosialisasi  ke  masyarakat  pihak  DLH  juga  melakukan  sosialisasi  ke  beberapa  stakeholder antara  lain,  kelurahan,  instansi  pemerintah,  swasta,  sekolah  adiwiyata,  dan  ke  lembaga- lembaga  serta  memanfaatkan  baleho  di  jalan-jalan  untuk  mensosialisasikan  pengelolaan sampah.  Komunikasi  dari  Pihak  DLH  ke  masyarakat  dilakukan  secara  tatap  muka,  pasang baleho, melalui blogspoot dan juga memanfaatkan sosial media seperti Instagram, facebook, dan  youtube.  Selain  itu,  Pihak  DLH  menyedikan  email  dan  sosial  media  seperti  instagram “akun dinas dan bidang kebersihan dan webssite agar dapat di hubungi oleh masyarakat. Selain itu DLH juga melakukan sosialisasi melalui perantara seperti kelurahan untuk di sosialisasikan kepada masyarakat.
Salah satu aspek penting dalam komunikasi adalah konsistensi, yaitu menjaga agar isi kebijakan tetap konsisten dan tidak berubah-ubah agar tidak menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, komunikasi harus dilakukan secara efektif dan efisien, dengan menjelaskan manfaat kebijakan kepada kelompok sasaran, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. DLH Kota Pangkalpinang sudah terlihat konsisten dalam mengkomunikasikan hal penting baik itu dengan pihak internal maupun eksternal terkait program kerja yang dijalankan. Namun perlu perbaikan dalam manajemen media social yang penting sebagai media penghubung dengan Masyarakat, karena media social yang disediakan seperti Instagram kurang aktif dan kurang dimanfaatkan secara optimal.
Implementasi  kebijakan  dapat  berhasil  atau  gagal  tergantung  pada  seberapa  baik komunikasi  dilakukan.  Komunikasi  yang  efektif  adalah  kunci  utama  untuk  mencapai implementasi  yang  efektif.  Oleh  karena  itu,  distribusi  isi  kebijakan  harus  dilakukan  dengan jelas dan konsisten untuk menghindari distorsi dalam pelaksanaan, seperti yang dikemukakan oleh Edward III (1980). Meskipun komunikasi yang sempurna mungkin sulit dicapai, langkah- langkah  dapat  diambil  untuk  meminimalisir  kesalahan  dan  meningkatkan  koordinasi komunikasi.
Aspek yang kedua yaitu sumber daya. Dalam aspek sumber daya, hal penting yang di teliti lebih dalam adalah sumber daya manusia dan anggaran . Terkait sumber daya manusia, SDM DLH mempuni di posisinya masing-masing, Jumlah SDM Pengelolaan Sampah ada 422 orang  termasuk  sopir,  kenet,  tukang  sapu,  dan  “petugas  lapangan”  di  bagian  kantor  DLH. Terdapat  beberapa  yang  latar  belakang  pendidikan  staff  yang  memang  tidak  sesuai  dengan tanggung  jawab,  tetapi  untuk  saat  ini  menurut  pihak  DLH  sejalan  atau  tidak  background pendidikan  kinerja  tetap  mumpuni.  Selain  itu    terdapat  juga  staff  yang  sejalan  dengan background pendidikan sesuai dengan tanggung jawab.
Terkait  anggaran,    Kondisi  anggaran  pengelolaan  sampah  masih  kurang,  semestinya setiap tahun anggaran pengelolaan sampah meningkat, karena setiap tahun jumlah sampah dan jumlah  penduduk  meningkat.  Kenyataannya  anggaran  tidak  meningkat.  Anggaran  yang  ada terserap habis untuk pengelolaan sampah dimana “anggaran minim kerjaan maksimal”.
Proses penentuan anggaran pengelolaa sampah di tentukan oleh usulan dari BAPPEDA Kota Pangkal Pinang, tentunya DLH mengajukan anggaran untuk pengelolaan sampah, mulai dari penanganan  sampah,  gaji,  dan  biaya  operasional  armada  pengangkut  sampah.  Namun penentuan anggaran akan di tentukan saat Rapat anggaran yang di ketua oleh Sekretaris Daerah (SEKDA).
Terkait  fasilitas,  Fasilitas  yang  disediakan  di  bidang  pengelolaan  sampah  meliputi armada pengangkut sampah yang terdiri dari 84 unit mobil pick up, 20 unit mobil truk, 4 unit mobil armroll, serta mesin pencaca “Kompos”.
Secara  keseluruhan,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengelolaan  sumber  daya  dalam pengelolaan  sampah  di  DLH  Kota  Pangkalpinang  masih  belum  optimal.  Dalam  hal  sumber daya manusia, sudah ada kecukupan pegawai yang memiliki keahlian yang sesuai dengan tugas yang dibutuhkan, namun masih terdapat petugas yang tidak sesuai dengan latar belakangnya.
Berikut  adalah  beberapa  alasan  mengapa  pendidikan  yang  sesuai  dengan  tugas  staff Dinas Lingkungan Hidup sangat penting:
• Kepahaman  Mendalam  tentang  Lingkungan  Hidup:  Pendidikan  yang  relevan membantu staff Dinas Lingkungan Hidup memahami isu-isu lingkungan yang kompleks  dan  mendalam.  Ini  termasuk  pemahaman  tentang  masalah lingkungan,  proses-proses  ekologi,  dan  dampak  dari  kebijakan  dan  tindakan manusia terhadap lingkungan.
• Pengembangan  Keterampilan  Teknis:  Staff  Dinas  Lingkungan  Hidup memerlukan  keterampilan  teknis  dalam  berbagai  bidang  seperti  pemantauan lingkungan,  pengelolaan  limbah,  pengawasan  perizinan,  dan  perlindungan sumber daya alam. Pendidikan yang sesuai membantu mereka mengembangkan keterampilan ini.
• Pengetahuan tentang Peraturan dan Kebijakan Lingkungan: Lingkungan hukum dan  regulasi  berubah-ubah.  Staff  yang  terdidik  dapat  lebih  efektif  dalam memahami,  menginterpretasikan,  dan  menerapkan  peraturan  dan  kebijakan yang relevan.
• Kemampuan  Analisis  dan  Pengambilan  Keputusan:  Pendidikan  yang  sesuai membantu  staff  mengembangkan  kemampuan  analisis  dan  pengambilan
keputusan  yang  baik.  Mereka  dapat  menganalisis  data  lingkungan, mengevaluasi dampak potensial, dan membuat keputusan yang berkelanjutan.
• Peningkatan  Kesadaran  Lingkungan:  Pendidikan  juga  dapat  membantu meningkatkan kesadaran staff terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan tanggung jawab mereka dalam menjaganya.
• Efektivitas  dalam  Melaksanakan  Tugas:  Staff  yang  terdidik  lebih  cenderung bekerja  lebih  efektif  dalam  menjalankan  tugas  mereka.  Mereka  dapat mengidentifikasi solusi yang lebih baik dan menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan.
• Komunikasi yang Lebih Baik: Pendidikan yang relevan membantu staff dalam berkomunikasi dengan baik, baik dengan publik, pemangku kepentingan, atau kolega. Ini penting untuk membangun dukungan dan kerja sama dalam upaya pelestarian lingkungan.
Dengan  pendidikan  yang  sesuai,  staff  Dinas  Lingkungan  Hidup  dapat  memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup khususnya terkait pengelolaan sampah, serta menciptakan kebijakan dan tindakan yang lebih berkelanjutan.
Kemudian,  dalam  hal  sumber  daya  anggaran,  masih  terdapat  permasalahan  yakni kekurangan  dana  disaat  timbulan  sampah  meningkat  setiap  tahun  berbanding  lurus  dengan peningkatan  jumlah  populasi  manusia.  Seharusnya  dalam  hal  pendanaan,  anggaran  terkait pengelolaan sampah di prioritaskan karena hal ini merupakan hal penting yang perlu ditangani. Tanpa dana atau anggaran yang cukup, maka pengelolaan sampah tidak akan berjalan dengan maksimal.
Agar anggaran pengelolaan sampah dapat tercukupi dalam sebuah kabupaten, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:
• Perencanaan  yang  Baik:  Mulai  dengan  merumuskan  rencana  pengelolaan sampah  yang  komprehensif  dan  berkelanjutan.  Rencana  ini  harus  mencakup estimasi kebutuhan anggaran untuk mengelola sampah, termasuk pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan daur ulang.
• Evaluasi Sumber Pendapatan: Tinjau berbagai sumber pendapatan yang dapat digunakan  untuk  membiayai  pengelolaan  sampah.  Ini  termasuk  pendapatan pajak, retribusi sampah, dana hibah, dan lainnya.
• Optimalkan Pendapatan Pajak: Pastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang terkait dengan pengelolaan sampah dimanfaatkan dengan baik. Ini dapat mencakup pajak sampah atau pajak terkait lingkungan lainnya.
• Implementasikan  Retribusi  Sampah:  Perkenalkan  atau  tingkatkan  sistem retribusi sampah. Retribusi ini dapat dikenakan kepada penduduk, bisnis, atau entitas  yang  menghasilkan  sampah.  Dengan  sistem  retribusi  yang  efektif, pemerintah kabupaten dapat mengumpulkan dana yang dapat digunakan untuk pengelolaan sampah.
• Cari  Pendanaan  Tambahan:  Selain  pendapatan  lokal,  cari  sumber  pendanaan tambahan  seperti  hibah  dari  pemerintah  pusat  atau  badan  internasional  yang mendukung proyek-proyek lingkungan.
• Efisiensi  dalam  Pengelolaan  Sampah:  Dorong  efisiensi  dalam  pengelolaan sampah.  Ini  termasuk  penggunaan  teknologi  yang  efisien,  optimasi  rute pengangkutan, dan pengurangan pemborosan.
• Promosikan  Daur  Ulang:  Upayakan  untuk  meningkatkan  praktik  daur  ulang. Daur ulang dapat mengurangi volume sampah yang harus dikelola dan bahkan menghasilkan pendapatan tambahan melalui penjualan bahan daur ulang.
• Partnership  dengan  Sektor  Swasta:  Pertimbangkan  untuk  bermitra  dengan perusahaan swasta dalam pengelolaan sampah. Mereka dapat membantu dalam investasi infrastruktur dan memberikan kontribusi keuangan.
• Penyadaran  Masyarakat:  Lakukan  program  penyadaran  masyarakat  tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Masyarakat yang sadar  lingkungan  lebih  mungkin  mendukung  upaya  pengelolaan  sampah  dan membayar retribusi dengan baik.
• Pengawasan dan Pengendalian Keuangan: Pastikan pengawasan keuangan yang ketat  untuk  menghindari  pemborosan  dan  penyalahgunaan  dana.  Audit keuangan yang teratur juga diperlukan untuk memastikan akuntabilitas.
• Perencanaan  Jangka  Panjang:  Pertimbangkan  untuk  merencanakan  jangka panjang  dalam  hal  pengelolaan  sampah  dan  penganggaran.  Ini  membantu mengantisipasi kebutuhan finansial di masa depan.
• Lakukan Evaluasi Rutin: Lakukan evaluasi rutin terhadap program pengelolaan sampah dan anggaran yang ada untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan efisiensi tambahan.
Penting  untuk  memastikan  bahwa  anggaran  pengelolaan  sampah  memadai  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  lingkungan,  sambil  memastikan  bahwa  dana  tersebut digunakan secara efisien dan transparan.
Seperti yang diungkapkan oleh Edward III (1980), meskipun komunikasi isi kebijakan sudah  dilakukan  secara  jelas  dan  konsisten,  keberhasilan  implementasi  akan  terhambat  jika tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, anggaran, termasuk fasilitas. Sumber daya merupakan salah satu faktor kunci yang diperlukan untuk mencapai implementasi kebijakan yang efektif.
Aspek  selanjutnya  adalah  disposisi.  Dalam  hal  disposisi,  pihak  DLH  berkomitmen melaksanakan  tugas  berdasarkan  kebijakan  dan  ketentuan  yang  ada,  agar  tidak  terjadi penumpukan  sampah  di  TPS  (Tempat  Pembuangan  Sementara)  dan  tidak  ada  keluhan  dari masyrakat. Sikap Pemerintah daerah mendukung program yang dilaksanakan terkait dengan pengelolaan sampah.  Temuan ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn seperti yang  disebutkan  dalam  (Subarsono,  2021),  yang  menyatakan  bahwa  disposisi  implementor mencakup tiga aspek kunci: (a) respons implementor terhadap kebijakan, yang memengaruhi sejauh  mana  implementor  bersedia  melaksanakan  kebijakan;  (b)  kognisi,  yaitu  pemahaman implementor tentang kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yang mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh implementor. Disposisi memegang peran penting dalam proses pelaksanaan kebijakan, sejalan dengan pandangan Edward III dalam (Subarsono, 2021) yang menyatakan  bahwa  implementor  yang  memiliki  disposisi  yang  positif  akan  menjalankan
kebijakan  sesuai  dengan  harapan  pembuat  kebijakan.  Namun,  jika  implementor  memiliki pandangan atau sikap yang berbeda, proses implementasi kebijakan dapat menjadi tidak efektif.
Namun  di  balik  itu  semua,    perlu  ada  dukungan  yang  ekstra  mulai  dari  dukungan anggaran,  penambahan  armada  pengangkut  sampah,dan  teknologi  pengelolan  sampah  yang ramah lingkungan, dukungan Masyarakat, pihak swasta, dan organisasi yang terkait.  Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Subarsono, 2021), program yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan  lebih  mudah  diimplementasikan  daripada  program  yang  bertujuan  untuk mengubah sikap. Oleh karena itu, penting bagi DLH Pangkalpinang untuk terus memberikan edukasi  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  pemilahan  sampah,  sehingga  tidak  semua sampah akhirnya berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dengan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan, sikap dan pandangan masyarakat terhadap sampah dapat berubah secara bertahap sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah sejalur dengan disposisi positif dari pelaksana kebijakan.
Aspek yang terakhir adalah struktur birokrasi. Di DLH kota Pangkalpinang, Pembagian kewenangan dan tanggung jawab terbagi menjadi 3 bidang besar yaitu bidang penataan dan pentaatan PPLH (Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), Bidang  Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan.
Bidang Pertama yakni Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH terbagi menjadi 3 seksi yaitu  seksi  perencanaan  dan  kajian  lingkungan,  seksi  pengaduan  dan  penyelesaian  sengketa lingkungan, dan seksi penegakan hukum lingkungan.
Terkait pengelolaan sampah masuk ke bidang/divisi pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas. Bidang ini terbagi menjadi beberapa seksi diantaranya adalah seksi pengelolaan sampah, seksi limbah B3, dan seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
Bidang  ketiga  yaitu  Bidang  Pengendalian  Pencemaran  dan  Kerusakan  Lingkungan yang  terbagi  menjadi  seksi  pencemaran  lingkungan,  seksi  kerusakan  lingkungan  dan  seksi pemeliharaan lingkungan.
Struktur  birokrasi  yang  baik  dalam  pengelolaan  sampah  di  sebuah  kabupaten  harus dirancang  dengan  cermat  agar  dapat  mengoordinasikan  semua  aspek  pengelolaan  sampah
dengan efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa komponen penting dalam struktur birokrasi yang baik dalam pengelolaan sampah di kabupaten:
• Dinas atau Badan Lingkungan Hidup atau Kebersihan: Dinas atau badan yang khusus  bertanggung  jawab  atas  pengelolaan  lingkungan  dan/atau  kebersihan. Badan ini harus memiliki bagian yang mengkhususkan diri dalam pengelolaan sampah.
• Divisi  Pengelolaan  Sampah:  Dalam  dinas  atau  badan  lingkungan  hidup,  ada divisi  atau  unit  yang  bertanggung  jawab  secara  langsung  atas  pengelolaan sampah.  Divisi  ini  akan  mengoordinasikan  semua  aspek  terkait  sampah, termasuk pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, dan daur ulang.
• Biro  Perencanaan  dan  Anggaran:  Biro  ini  bertugas  merencanakan  dan mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah. Mereka juga memantau penggunaan anggaran dan menyusun laporan keuangan terkait.
• Divisi  Pendidikan  Lingkungan:  Divisi  ini  bertugas  untuk  mengedukasi masyarakat  tentang  pentingnya  pengelolaan  sampah  yang  berkelanjutan  dan praktik-praktik daur ulang.
• Divisi Inspeksi dan Pengawasan: Divisi ini memantau pelaksanaan pengelolaan sampah, menginspeksi fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah, dan memastikan bahwa peraturan lingkungan terpenuhi.
• Unit  Teknologi  Lingkungan:  Unit  ini  dapat  mengkhususkan  diri  dalam penerapan  teknologi  dan  metode  terbaru  dalam  pengelolaan  sampah,  seperti pengolahan sampah organik atau pengurangan limbah.
• Divisi  Hubungan  Masyarakat:  Divisi  ini  bertanggung  jawab  atas  komunikasi dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  program-program  pengelolaan  sampah. Mereka juga menangani keluhan dan umpan balik dari masyarakat.
• Unit  Keuangan:  Unit  ini  mengelola  aspek  keuangan,  termasuk  perencanaan anggaran, pengelolaan dana, dan pelaporan keuangan.
• Tim  Penelitian  dan  Pengembangan:  Tim  ini  fokus  pada  penelitian  dan pengembangan  dalam  pengelolaan  sampah,  mencari  solusi  inovatif,  dan mengadopsi praktik-praktik terbaik.
• Staf  Lapangan  dan  Operator  Fasilitas:  Staf  yang  bertugas  dalam  pelaksanaan operasional  seperti  pengumpulan  dan  pengangkutan  sampah,  pengelolaan tempat pembuangan akhir, dan fasilitas pengolahan sampah.
Struktur birokrasi yang baik harus memastikan bahwa ada koordinasi yang baik antara divisi-divisi yang berbeda, dan bahwa semua komponen dari pengelolaan sampah di kabupaten tersebut  tercakup.  Selain  itu,  transparansi,  akuntabilitas,  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam pengelolaan sampah juga harus menjadi bagian dari struktur ini untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efisien.
Berdasarkan struktur birokrasi kebijakan yang ada di DLH Pangkalpinang, seharusnya lebih  di  spesifikasikan  kembali  staff  atau  pegawai  dalam  bidang  persampahan  yang  terbagi menjadi sub seksi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan dan daur ulang. Serta memenuhi divisi-divisi yang telah dijelaskan di paragraph di atas.  Struktur birokrasi yang lengkap dan bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kebijakan  memiliki  dampak  yang  besar  pada pelaksanaan kebijakan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan secara keseluruhan mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang  adalah sebagai berikut:
a. DLH Kota Pangkalpinang sudah  konsisten dalam mengkomunikasikan hal penting baik itu dengan pihak internal maupun eksternal terkait program kerja yang dijalankan. Namun perlu perbaikan  dalam  manajemen  media  social  yang  penting  sebagai  media  penghubung  dengan Masyarakat, karena  media sosial yang disediakan seperti Instagram kurang aktif dan kurang dimanfaatkan secara optimal.
b. Sumber daya manusia sudah cukup, seperti yang ditunjukkan oleh mayoritas jumlah pegawai yang sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan. Namun, dalam hal sumber daya anggaran, masih  terdapat  permasalahan  kekurangan  anggaran.  Diharapkan  dalam  proses  penentuan anggaran,  seluruh  pihak  yang  terlibat  dapat  diundang  dan  diberi  kesempatan  untuk menyampaikan pendapat.
c.  Disposisi  atau  sikap  pelaksana  kebijakan  sudah  menunjukkan  komitmen  dalam mengimplementasikan  kebijakan  yang  ada,  namun  dukungan  dari masyarakat  masih  kurang sehingga  perlu  adanya  komunikasi  intens  kepada  masyarakar  sehingga  dukungan  dan kerjasama dari masyarakat dapat berjalan lancar, begitu juga dengan pihak lain seperti pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak lain yang terkait.
d. Struktur birokrasi di DLH Pangkalpinang perlu menambahkan beberapa divisi penting dalam pengelolaan  sampah seperti divisi pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan dan daur ulang.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin, B. (2004). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Graf Persada.
Darmanto, T. (2012). Implementasi kebijakan tata-kelola persampahan di Kabupaten Jombang. J Jejaring Adm Publik, 2, 175–182.
DLH Pangkalpinang. (2018). Sampah Kota Pangkalpinang.
EDWARD III, G. C. (1980). Implementing public policy. congressional quarterly press.
Fitriansyah, H. (2021). Pengaruh Reduksi Sampah Rumah Tangga Berbasis Program 3R Di Kota Pangkalpinang Menggunakan Pemodelan Sistem Dinamik. Link
Izzaty, & Sari, R. (2013). Kebijakan Penetapan Upah Minimum di Indonesia. J Ekon Kebijak Publik, 4(2), 131–145.
Magdalena,  H.,  Santoso,  H.,  Rahayuningsih,  H.,  Rochmayani,  K.,  &  Oktoranda,  O.  (2019). Model  Sistem  Pendukung  Keputusan  Menentukan  Tempat  Pembuangan  Akhir  Sampah  di Kotamadya Pangkalpinang. CogITo Smart J, 5(1), 22–34. Link
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif. Jakarta: UI press.
Ningsih,  S.  (2021).  Evaluasi  Program  Pemanfaatan  Dan  Peningkatan  Pengelolaan  Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung.
Nugraha,  A.,  Sutjahjo,  S.  H.,  &  Amin,  A.  A.  (2018).  Analisis  Persepsi  Dan  Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Jakarta Selatan. J Pengelolaan Sumberd Alam dan Lingkung (Journal Nat Resour Environ Manag), 8(1), 7–14.
Rochmayani,  K.,  &  Rahayuningsih,  H.  (2018).  Sistem  Pendukung  Keputusan  Pemilihan Tempat  Pembuangan  Akhir  Sampah  Kota  Pangkalpinang  Metode  Analytical  Hierarchy Proses… Link
Sari, E., & Pratiwi, F. D. (2020). Pengetahuan Masyarakat Dan Pendataan Terhadap Komposisi Sampah Pesisir Di Pantai Pasir Padi Kota Pangkalpinang. J Pesisir Dan Laut Trop, 8(1), 106.
Subarsono, A. G. (2005). Public policy analysis. Yogyakarta: Student Library.
Subarsono,   A.   (2021). Analisis   Kebijakan   Publik   (Konsep.   Teori   dan Aplikasi)(Cetakan X). Pustaka Pelajar.
UU  RI.  (2008).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2008  Tentang Pengelolaan Sampah.
Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media. Media Nusa Creative (MNC Publishing).