## STUDI KOMPARATIF ANTARA UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS 1948 DAN THE CAIRO DECLARATION ON HUMAN RIGHTS IN ISLAM 1990
Sunaryo
Dosen Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung

## Abstrak
Diskusi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu topik yang tetap aktual dan  mengglobal  di  samping  masalah  demokrasi  dan  lingkungan  hidup.  Manusia sebagai  makhluk  Tuhan  dan  makhluk  sosial  memiliki  hak-hak  asasi  yang  mesti dihormati  dan  dilindungi  oleh  siapapun.  Di  dalam Universal  Declaration  of Human  Rights  1948  (UDHR) dan  di  dalam The  Cairo  Declaration  on  Human Rights In Islam 1990 (CD), berbagai macam hak-hak asasi dimaksud telah diatur secara  general  dan  komprehensif.  Meskipun  demikian,  di  antara  kedua  deklarasi tersebut di samping mempunyai persamaan juga memiliki perbedaan. Perbedaan- perbedaan  tersebut  antara  lain  tentang  asal  atau  sumber  dari  masing-masing deklarasi yang tidak sama, hak atas kebebasan beragama dan hak untuk menikah, serta  hak  atas  kewarganegaraan  seseorang.  Sementara  itu  ada  juga  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  di  dalam  CD  tetapi  tidak  diatur  dalam  UDHR  atau sebaliknya,  seperti  tentang  riba  (Pasal  14  CD)  tidak  diatur  di  dalam  UDHR, sebaliknya  ketentuan  tentang  kebebasan  berserikat  dan  berkumpul  (Pasal  20 UDHR) tidak diatur di dalam CD.
Kata  kunci  :  Hak  Asasi  Manusia, Universal  Declaration  of  Human  Rights  1948, dan The Cairo Declaration on Human Rights In Islam 1990.

## I. PENDAHULUAN
Diskusi  tentang  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  merupakan  sebuah topik  yang  tetap  hangat  dan  menarik di dunia pada saat ini. Hal ini timbul dikarenakan  masalah  HAM  tidak terlepas  kehidupan  manusia  sehari- hari  yang  hingga  saat  ini  masih banyak  kita  jumpai  berbagi  bentuk pelanggaran HAM terhadap manusia, baik sebagai makhluk Tuhan maupun makhluk sosial.
Meskipun  kemunculan  HAM
ditengarai sudah terjadi sejak beberapa  abad  sebelum  masehi, namun  keberadaan  HAM  dalam dunia  kontemporer  dimulai  dari
Magna Charta (1215) dan berpuncak pada keberhasilan PBB mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR). 1
1 Menurut Gadis Ariva “Pancasila dan HAM di  Era  Pluralisme”  dalam  Nasution,  Irfan dan Ronny Agustinus (Penyunting).
Restorasi  Pancasila:  Mendamaikan  Politik Identitas  dan  Modernitas .  Jakarta:  Brighten Press,  2006,  hal.  364,  terdapat  empat karakteristik  di  dalam  Deklarasi  HAM, yaitu:  (1)  HAM  bersifat  universal;  (2) bertumpu  pada  hak-hak  individual,  bukan dalam entitas korporasi; (3) HAM internasional  dilihat  sebagai  suatu  kesatuan; dan  (4)  diandaikan  dapat  diterapkan  di dalam  bangsa  manapun,  dengan  tetap mengeksplorasi  tempat-tempat  yang  khusus. Sementara  itu,  B.  Arief  Sidharta  “Konsepsi
UDHR  terdiri  30  pasal  yang mengatur perlindungan hak-hak fundamental  yang  paling  penting mengenai perlindungan terhadap hak-hak  sipil  dan  politik  serta  hak- hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya. Dalam  perkembangan  selanjutnya setelah UDHR dikukuhkan, Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) 2
berhasil  juga  melahirkan Covenant on  Economic,  Social  and  Cultural Rights (Perjanjian  tentang  Hak-hak Ekonomi,  Sosial,  dan  Budaya)  dan
Covenant  on  Civil  and  Political Rights (Perjanjian  tentang  Hak-hak Sipil  dan  Politik).  Kedua  kovenan tersebut  dapat  dipandang  sebagai peraturan  pelaksanaan  atas  naskah pokok UDHR.
Pembentukan  UDHR  sendiri dalam  sejarahnya  tidak  terlepas  dari perdebatan-perdebatan antarnegara yang  berbeda  kepentingan.  Prinsip universalisme  HAM  pun 3 ditentang
Hak  Asasi  Manusia  dalam  Undang-Undang No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia”  hal.  2,  menyatakan  bahwa  upaya untuk  merumuskan  hak-hak  asasi  manusia dalam dokumen resmi berkekuatan normatif yang  dilengkapi  dengan  pengaturan  tentang cara-cara  untuk  menegakkannya,  baik  pada tataran  nasional  maupun  pada  tataran internasional  seperti Universal  Declaration of  Human  Rights  1948 dimaksudkan  agar pengakuan, penghormatan dan perlindungannya  dapat  diwujudkan  secara adil manusiawi, teratur dan efektif.
2 Asshiddiqie, Jimly. Menuju Negara Hukum yang  Demokratis. Jakarta:  Bhuana  Ilmu Populer, 2009, hal. 419.
3 St. Harum Pudjiarto. Hak Asasi Manusia di Indonesia: Suatu Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pancasila dan Permasalahannya  dalam  Hukum  Pidana .
Yogyakarta:  Universitas  Atma  Jaya,  1993, hal. 73, menyatakan bahwa Negara Indonesia  mengakui  Hak  Asasi  Manusia menurut  Deklarasi  PBB,  namun  persepsi Hak Asasi manusia Indonesia tidak sepenuhnya  sama  dengan  persepsi  Hak Asasi  Manusia  menurut  Deklarasi  PBB tanggal 10 Desember 1948.
dengan  prinsip  relativisme  budaya. Salah satu aturan dalam UDHR yang menjadi perdebatan adalah mengenai hak  kebebasan  beragama.  Sebagian negara-negara  Islam  menolak  materi yang  diatur  dalam  UDHR  tentang hak  kebebasan  beragama.  Pada akhirnya Organisasi Konferensi Islam pada tahun 1990, mengeluarkan suatu deklarasi mengenai  hak  asasi  manusia  versi
Islam,  yang  dikenal  dengan The Cairo  Declaration  on  Human  Rights In  Islam  1990  (CD) atau  Deklarasi
Kairo (DK).
Deklarasi  Kairo  merupakan sebuah  instrumen  hukum  HAM internasional yang dibuat oleh Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI) pada  tahun  1990.  Deklarasi  tersebut dibuat  sebagai  acuan  bagi  negara anggota OKI dalam rangka pelaksanaan  perlindungan  terhadap HAM  yang  berdasarkan  hukum
Islam.  CD  terdiri  atas  25  pasal  yang mengatur  tentang  HAM,  baik  dalam bidang hak sipil dan politik juga hak ekonomi, sosial dan budaya. Pembukaan CD menyebutkan bahwa deklarasi  tersebut  ingin  memberikan sumbangan bagi usaha-usaha
manusia  dalam  menegakkan  HAM yang sesuai dengan Syariat Islam dan HAM merupakan bagian integral dari agama Islam yang merupakan perintah  suci  dari  Tuhan  (Allah SWT)  melalui  Al  Quran  serta diturunkan  kepada  nabi-Nya  yang terakhir, Muhammad SAW.
Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  yang  menjadi  permasalahan yang  relevan  dan  penting  untuk dikaji adalah bagaimanakah perbandingan antara ketentuan-
ketentuan  yang  diatur  di  dalam Universal  Declaration  of  Human Rights  1948  (UDHR) dan  di  dalam The  Cairo  Declaration  on  Human
Rights  In  Islam  1990  (CD). Dengan membandingkan kedua deklarasi tersebut akan dapat diketahui persamaan  dan  perbedaan  tentang substansi  dan  lingkup  di  antara keduanya sehingga akan memperkaya pemahaman materi
mengenai hak asasi manusia.

## II.  PEMBAHASAN
Deklarasi Kairo (DK) dijadikan prinsip  bagi  negara  anggotanya dalam melaksanakan hak asasi manusia. Keberadaan Deklarasi tersebut  juga  tidak  dimaksudkan untuk  menentang  UDHR  secara keseluruhan,  hanya  hal-hal  yang bertentangan  dengan  ajaran  Islam saja  direvisi  agar  sesuai  dengan ketentuan syariat. Menurut M. Syafi’ie  dalam  “Diskursus  Term HAM  Kontemporer  :  Universalisme versus Relatifisme Kultural” 4 deklarasi ini memang tidak merombak  total  rumusan  UDHR tetapi mengkoreksi dan manambahkan aturan-aturannya. Rumusan-rumusan UDHR yang dianggap  tidak  bertentangan  dengan prinsip  Islam  dikasih  penjelasan sebagaimana  Al-Qur’an  dan  Al- Hadist mengaturnya sedangkan rumusan  UDHR  yang  dianggap bertentangan dengan Islam dihilangkan  seperti  Pasal  16  (1) tentang perkawinan  yang tidak harus dibatasi  oleh  agama,  dan  Pasal  18
yang  dianggap  bertentangan  dengan prinsip  akidah  Islam  yaitu  tentang kebolehan berpindah agama (murtad) .  Dalam  matriks  berikut  ini akan  diuraikan  secara  lebih  rinci mengenai perbandingan HAM antara
4 http://syafiie.blogspot.com/2011/04/diskur sus-term-ham-kontemporer.html . Diakses Tanggal 22 Juni 2011.
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam  CD 1990 dan UDHR 1948. 5
Berikut  adalah  Perbandingan Antara  The  Cairo  Declaration  On Human Rights In Islam 1990 dengan Universal  Declaration  Of  Human Rights 1948.

## CD Article 1
(a) All  human  beings  form  one family whose members are united by  their  subordination  to  Allah and descent from Adam. All men are equal in terms of basic human dignity  and basic obligations and responsibilities, without any discrimination  on  the  basis  of race,  colour,  language,  belief, sex,  religion,  political  affiliation, social status or other considerations.  The  true  religion is  the  guarantee  for  enhancing such  dignity  along  the  path  to human integrity.
(b) All  human  beings  are  Allah's subjects,  and  the  most  loved  by Him  are  those  who  are  most beneficial to His subjects, and no one  has  superiority  over  another except  on  the  basis  of  piety  and good deeds.
UDHR  Article  1,  All  human  beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed with reason and  conscience  and  should  act towards  one  another  in  a  spirit  of brotherhood.
UDHR  Article  2,  Everyone  is entitled to all the rights and freedoms set  forth  in  this  Declaration,  without distinction of any kind, such as race, colour,  sex,  language,  religion,
5 Lihat  juga  Ismail  Sunny,  “Al-Quran  and Human  Rights”  dalam  Hukum  dan Pembangunan  No.  5  Tahun  XXIV  Oktober 1994, hal. 421-422.
political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.  Furthermore,  no  distinction shall  be  made  on  the  basis  of  the political, jurisdictional or international  status  of  the  country  or territory  to  which  a  person  belongs, whether it be independent, trust, non- self-governing  or  under  any  other limitation of sovereignty.
Pasal 1 CD dan Pasal 1, Pasal 2 UDHR    ini  pada  dasarnya  mengatur hal  yang  sama,  yaitu  tentang  harkat dan  martabat  serta  hak-hak  manusia. Inti dari ketentuan-ketentuan tersebut adalah  berupa  pernyataan  dimana semua manusia pada dasarnya mempunyai    martabat  dan  hak-hak serta  kebebasan  yang  sama  tanpa sedikitpun  ada  yang  membedakan berdasarkan  ras,  warna  kulit,  jenis kelamin,  bahasa,  agama,  politik, status sosial dan hal lainnya.
Menurut  pandangan  Islam  yang membedakan  antara  manusia  satu dengan lainnya hanyalah pada keimanan  dan  kesalehan  seseorang dihadapan Allah SWT. Semua manusia  adalah  sama  sebagai  satu keluarga besar yang berasal dari satu keturunan  yang  sama  yaitu  Nabi
Adam.    Tidak  seorang  pun  memiliki keistimewaan  atas  yang  lainnya kecuali  atas  dasar  ketakwaan  dan amal baik (yang dicapainya).
CD Article 2 (a) Life  is  a  God-given  gift  and  the right to life is guaranteed to every human  being.  It  is  the  duty  of individuals,  societies  and  states to safeguard this right against any violation,  and  it  is  prohibited  to take  away  life  except  for  a shari'ah prescribed reason.
(b) It  is  forbidden  to  resort  to  any means  which  could  result  in  the genocidal annihilation of mankind. (c) The  preservation  of  human  life throughout  the  term  of  time willed  by  Allah  is  a  duty prescribed by Shari'ah.
(d) Safety  from  bodily  harm  is  a guaranteed  right.  It  is  the  duty  of the  state  to  safeguard  it,  and  it  is prohibited  to  breach  it  without  a
Shari'ah-prescribed reason.
UDHR  Article  3,  Everyone  has  the right  to  life,  liberty  and  security  of person.
Pasal  2  CD  ini  mengatur tentang  hak  hidup  yang  didasarkan pada  Surat  Al-Maidah  Ayat  45  dan Al-Isra’  Ayat  33.  Pasal  ini  sesuai dengan  bunyi  Pasal  3  UDHR  yang terjemahannya  “Setiap  orang  berhak atas  penghidupan,  kebebasan  dan keselamatan individu”.
Dalam  Surat  Al-Maidah  Ayat 45  dinyatakan  :  “Kami  telah menetapkan bagi mereka di dalamnya  (Taurat)  bahwa  nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga  dengan  telinga,  gigi  dengan gigi,  dan  luka-luka  (pun)  ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisasnya), maka itu (menjadi)
penebus  dosa  baginya.  Barang  siapa tidak  memutuskan  perkara  menurut apa  yang  diturunkan  Allah,  maka mereka  itulah  orang-orang  zalim”. Sedangkan Al-Isra’ Ayat 33 menetapkan:  “dan  janganlah  kamu membunuh  orang  yang  diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar...”.
CD Article 3 (a) In  the  event  of  the  use  of  force and in case of armed conflict, it is
not  permissible  to  kill  non- belligerents  such  as  old  men,
women and children. The wounded  and  the  sick  shall  have the  right  to  medical  treatment; and  prisoners  of  war  shall  have the  right  to  be  fed,  sheltered  and clothed.  It  is  prohibited  to mutilate  or  dismember  dead bodies. It is required to exchange prisoners  of  war  and  to  arrange visits  or  reunions  of  families separated  by  circumstances  of war.
(b) It is prohibited to cut down trees, to  destroy  crops  or  livestock,  to destroy  the  enemy's  civilian buildings  and  installations  by shelling,  blasting  or  any  other means.
UDHR  Article  5,  No  one  shall  be subjected  to  torture  or  to  cruel, inhuman  or  degrading  treatment  or punishment.
Pasal  3  CD  ini  mengatur tentang hak memperoleh perlindungan  yang  didasarkan  pada Surat  Al-Insaan,  Al-Baladah  Ayat
12-17  dan  At-Taubah  Ayat  6. Pengaturan  yang  sama  dengan  Pasal 3 CD ini dapat ditemukan pada Pasal 5  UDHR  sebagaimana    nampak  di samping.    Berdasarkan  Pasal-pasal dari  kedua  Deklarasi  tersebut,  maka tidak boleh memperlakukan seseorang  secara  kejam  dan  tidak manusiawi. Dalam Surat At-Taubah Ayat 6
dinyatakan: “Dan jika di antara kaum
musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar  firman  Allah,  kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya.  (Demikian)  itu  karena
sesungguhnya  mereka  kaum  yang tidak mengetahui.
CD  Article  4,  Every  human being  is  entitled  to  human  sanctity and  the  protection  of  one's  good name  and  honour  during  one's  life and  after  one's  death.  The  state  and the  society  shall  protect  one's  body and burial place from desecration.
UDHR  Article  3,  Everyone  has  the right  to  life,  liberty  and  security  of person.
UDHR  Article  12,  No  one  shall  be subjected  to  arbitrary  interference with  his  privacy,  family,  home  or correspondence,  nor  to  attacks  upon his  honour  and  reputation.  Everyone has  the  right  to  the  protection  of  the law  against  such  interference  or attacks.
Pasal  4  CD  ini  mengatur tentang hak kehormatan pribadi yang juga  didasarkan  pada  Surat  At- Taubah Ayat 6 sebagaimana tersebut di  atas.  Pasal  4  CD  ini  jika dibandingkan  dengan  Pasal  3  dan Pasal  12  UDHR  pada  dasarnya secara substansial sama.
Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang berhak  untuk mendapat perlindungan hukum terhadap
gangguan  atau  pelanggaran  seperti terhadap  pribadinya,  keluarganya, rumah-tangganya  dan  yang  lainnya, juga  atas  kehormatannya  dan  nama baiknya.
CD Article 5 (a) The  family  is  the  foundation  of society, and marriage is the basis of  making  a  family.  Men  and women  have  the  right  to marriage,  and  no  restrictions stemming  from  race,  colour  or
nationality  shall  prevent  them from exercising this right. (b) The  society  and  the  State  shall remove all obstacles to marriage and facilitate it, and shall protect the  family  and  safeguard  its welfare.
UDHR Article16
(1) Men  and  women  of  full  age, without  any  limitation  due  to race,  nationality  or  religion, have  the  right  to  marry  and  to found a family. They are entitled to  equal  rights  as  to  marriage, during  marriage  and  at  its dissolution.
(2) Marriage  shall  be  entered  into only  with  the  free  and  full consent of the intending spouses.
(3) The  family  is  the  natural  and fundamental group unit of society  and  is  entitled  to protection  by  society  and  the State.
Pasal  5  CD  ini  mengatur tentang  hak  untuk  menikah  dan berkeluarga.  Pasal  yang  mengatur tentang hal yang sama dapat ditemukan  dalam  Pasal  16  UDHR. Keberadaan Pasal 5 CD ini didasarkan  pada  Surat  Al-Baqarah
Ayat  221,  Ar-Ruum  Ayat  21,  An- Nisaa’ Ayat 1 dan At-Tahrim Ayat 6.
Terkait  dengan  masalah    ini, Arab Saudi  keberatan terhadap Pasal 16  UDHR  yang  mengatur  mengenai perkawinan,  sebab  dalam  pasal tersebut memperbolehkan perkawinan  antaragama,  sedangkan dalam  Islam  perkawinan  antaragama tidak diperbolehkan.
CD Article 6 (a) Woman is equal to man in human dignity, and has her own rights to
enjoy  as  well  as  duties  to perform,  and  has  her  own  civil entity and financial independence,  and  the  right  to retain her name and lineage. (b) The  husband  is  responsible  for the  maintenance  and  welfare  of the family.
UDHR  Article  2,  Everyone  is entitled to all the rights and freedoms set  forth  in  this  Declaration,  without distinction of any kind, such as race, colour,  sex,  language,  religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.  Furthermore,  no  distinction shall  be  made  on  the  basis  of  the political, jurisdictional or
international  status  of  the  country  or territory  to  which  a  person  belongs, whether it be independent, trust, non- self-governing  or  under  any  other limitation of sovereignty.
Pasal  6  CD  ini  mengatur tentang  hak  wanita  yang  sederajat dengan  pria  yang  didasarkan  pada Surat  Al-Baqarah  Ayat  228,  yaitu: “...Dan  mereka  (para  perempuan) mempunyai  hak  seimbang  dengan kewajibannya  menurut  cara  yang patut.  Tetapi  para  suami  mempunyai kelebihan di atas mereka ...”.
Menurut  Pasal  6  CD:  “Setiap orang  wanita  berhak  atas  pengakuan di  depan  hukum  sebagai  pribadi.  Ia memiliki  hak  keperdataan,kebebasan finansial,  dan  juga  memiliki  hak mempertahankan  nama  baik  diri pribadi  dan  anak  keturunannya. Sedangkan suami berkewajiban memberikan nafkah dan mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya”. Ketentuan tersebut dalam UDHR juga telah diatur dalam Pasal 2  yang  menyatakan  bahwa  setiap
orang  berhak  atas  semua  hak  dan kebebasan-kebebasan yang tercantum  di  dalam  Pernyataan  ini tanpa perkecualian apapun.
CD Article 7 (a) As of the moment of birth, every child  has  rights  due  from  the parents,  the  society  and  the  state to  be  accorded  proper  nursing,
education  and  material,  hygienic and  moral  care.  Both  the  fetus and the mother must be safeguarded and accorded special care.
(b) Parents  and  those  in  such  like capacity have the right  to  choose the  type  of  education  they  desire for  their  children,  provided  they take into consideration the interest and future of the children in accordance with ethical values and the principles of the Shari'ah.
(c) Both  parents  are  entitled  to certain rights from their children, and relatives are entitled to rights from  their  kin,  in  accordance with the tenets of the shari'ah.
UDHR Article 25 (1) Everyone  has  the  right  to  a standard  of  living  adequate  for the  health  and  well-being  of himself  and  of  his  family, including food, clothing, housing  and  medical  care  and necessary  social  services,  and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability,  widowhood,  old  age or  other  lack  of  livelihood  in circumstances beyond his control.
(2) Motherhood  and  childhood  are entitled  to  special  care  and assistance. All children, whether born  in  or  out  of  wedlock,  shall enjoy the same social protection.
Article 26 (1) Everyone  has  the  right  to education.  Education  shall  be free,  at  least  in  the  elementary and fundamental stages. Elementary  education  shall  be compulsory. Technical and professional  education  shall  be made  generally  available  and higher education shall be equally accessible  to  all  on  the  basis  of merit. (2) Education shall be directed to the full  development  of  the  human personality and to the strengthening  of  respect  for human  rights  and  fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship  among  all  nations, racial  or  religious  groups,  and shall  further  the  activities  of  the United Nations for the maintenance of peace.
(3) Parents  have  a  prior  right  to choose the kind of education that shall be given to their children.
Pasal  7  CD  ini  mengatur tentang hak-hak anak dari orang tua. Pasal  ini  berdasarkan  pada  Surat  Al- Baqarah Ayat 233 dan Al-Israa’ Ayat 23-24.  Surat  Al-Baqarah  Ayat  233 berbunyi:    “Dan  ibu-ibu  hendaklah menyusui  anak-anaknya  selama  dua tahun  penuh,  bagi  yang  ingin menyusui  secara  sempurna.  Dan kewajiban  ayah  menanggung  nafkah dan  pakaian  mereka  dengan  cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. ...”.
Sedangkan  Al-Israa’  Ayat  23 disebutkan:  “...  dan  hendaklah berbuat  baik  kepada  ibu  bapak.  Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua  duanya  sampai  berusia  lanjut dalam  pemeliharaanmu,  maka  sekali
kali  janganlah  engkau  mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya,  dan  ucapkanlah  kepada keduanya perkataan yang baik.” Dalam Ayat 24 berbunyi: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan  ucapkanlah,  wahai  Tuhanku!
Sayangilah  keduanya  sebagaimana mereka  berdua  telah  mendidik  aku pada waktu kecil.”
Pasal    7  CD  ini  sesuai  dengan substansi  dari  Pasal  25  dan  26 UDHR  yang  mengatur  tentang    hak atas  taraf  hidup  yang  menjamin kesehatan,  dan  kesejahteraan  untuk dirinya  dan  keluarganya.  Para  ibu dan anak harus mendapat
perlindungan  sosial  yang  sama.
Seorang  anak  mempunyai  hak-hal atas  orang  tuanya,  masyarakat  dan pemerintah,  termasuk  di  dalamnya hak  atas  pendidikan,  perawatan,  dan kesehatan.
CD  Article  8,  Every  human being  has  the  right  to  enjoy  a legitimate  eligibility  with  all  its prerogatives  and  obligations  in  case such  eligibility  is  lost  or  impaired, the  person  shall  have  the  right  to  be represented by his/her guardian.
UDHR Article 6, Everyone has the  right  to  recognition  everywhere as a person before the law.
Pasal  8  CD  mengatur  tentang hak  untuk  memperoleh  kecakapan hukum  yang  mencakup  kewajiban dan  tanggung  jawab.  Ketentuan  ini tidak berbeda dengan apa yang diatur di  dalam  Pasal  6  UDHR  yang berbunyi  “Setiap  orang  berhak  atas pengakuan  di  depan  hukum  sebagai pribadi di mana saja ia berada”.
CD Article 9 (a) The  seeking  of  knowledge  is  an obligation  and  provision of
education  is  the  duty  of  the society  and  the  State.  The  State shall  ensure  the  availability  of ways  and  means  to  acquire education  and  shall  guarantee  its diversity  in  the  interest  of  the society so as to enable man to be acquainted  with  the  religion  of Islam  and  uncover  the  secrets  of the  Universe  for  the  benefit  of mankind.
(b) Every human being has a right to receive both religious and worldly  education  from  the various  institutions  of  teaching, education and guidance,
including  the  family,  the  school, the  university,  the  media,  etc., and  in  such  an  integrated  and balanced  manner  that  would develop human personality,
strengthen  man's  faith  in  Allah and promote man's respect to and defence  of  both  rights  and obligations.
UDHR Article 26
(1) Everyone  has  the  right  to education.  Education  shall  be free,  at  least  in  the  elementary and fundamental stages. Elementary  education  shall  be compulsory. Technical and professional  education  shall  be made  generally  available  and higher education shall be equally accessible  to  all  on  the  basis  of merit.
(2) Education shall be directed to the full  development  of  the  human personality and to the strengthening  of  respect  for human  rights  and  fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship  among  all  nations, racial  or  religious  groups,  and shall  further  the  activities  of  the
United Nations for the maintenance of peace.
(3) Parents  have  a  prior  right  to choose the kind of education that shall be given to their children.
UDHR Article 27
(1) Everyone  has  the  right  freely  to participate  in  the  cultural  life  of the  community,  to  enjoy  the  arts and to share in scientific advancement and its benefits.
(2) Everyone  has  the  right  to  the protection  of  the  moral  and material  interests  resulting  from any  scientific,  literary  or  artistic production  of  which  he  is  the author.
Pasal  9  CD  ini  mengatur tentang  hak  untuk  memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam perkembangan  ilmu  pengetahuan. Pasal  ini  berdasarkan  pada  Surat  At- Taubah  Ayat  122  dan  Al-Alaq  Ayat 1-5.  Surat  At-Taubah  Ayat  122: “Dan  tidak  sepatutnya  orang  orang mukmin  itu  semuanya  pergi  (ke medan  perang).  Mengapa  sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak  pergi  untuk  memperdalam pengetahuan  agama  mereka  dan untuk  memberi  peringatan  kepada kaumnya apabila mereka telah kembali  agar  mereka  dapat  menjaga dirinya”.
Surat Al-Alaq Ayat 1-5: “Bacalah  dengan  (menyebut)  nama Tuhanmu  yang  menciptakan.  Dia telah  menciptakan  manusia  dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu  yang  Maha  Mulia.  Yang mengajar  (manusia)  dengan  pena. Dia  mengajarkan  manusia  apa  yang tidak diketahuinya”.
Ketentuan yang mengatur tentang  hak  atas  pendidikan  di  atas juga  di  atur  di  dalam  Pasal  26 UDHR.  Sedangkan  tentang  hak  atas manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan  atau  kesenian  yang diciptakannya,  di  dalam  UDHR dicantumkan  pada  Pasal  27.  Dengan demikian  jika  dilihat  dari  isinya, Pasal  9  CD  selaras  dengan  Pasal  26 dan Pasal 27 UDHR.
CD  Article  10  Islam  is  the religion of true unspoiled nature. It is prohibited  to  exercise  any  form  of pressure  on  man  or  to  exploit  his poverty or ignorance in order to force him to change his religion to another religion or to atheism.
UDHR  Article  18  Everyone has  the  right  to  freedom  of  thought, conscience  and  religion;  this  right includes  freedom  to  change  his religion or belief, and freedom, either alone  or  in  community  with  others and  in  public  or  private,  to  manifest his  religion  or  belief  in  teaching, practice, worship and observance.
Pasal  10  CD  ini  mengatur tentang  hak  atas  kebebasan  memilih agama.  Pasal  tersebut  menjelaskan tentang  larangan  Islam  terhadap pemaksaan dalam beragama, larangan untuk berpindah agama dan larangan  untuk  menjadi  atheis.  Pasal ini  berdasarkan  pada  Surat  Al- Baqarah Ayat 256, Al-Kahfi Ayat 29 dan Al-Kafiruun Ayat 1-6.
Surat AlBaqarah ayat 256 yang menyatakan  tidak  ada  pemaksaan dalam  beragama.  Islam  melarang seseorang untuk  memaksakan agama atau  kepercayaan  terhadap  orang lain,  yang  diperbolehkan  dalam Islam adalah dakwah atau mengajak. Itu  pun  harus  dilakukan  dengan  cara yang  baik,  tidak  dengan  berbohong atau  memberikan  imbalan  dalam bentuk apapun.
Pasal  tersebut   menjelaskan larangan  agar  tidak  mengeksploitasi kemiskinan  dan  kebodohan  sebagai alat untuk mengajak seseorang menyakini suatu agama atau kepercayaan  tertentu.  Secara  tersurat pasal  di  atas  melarang  seseorang untuk  menjadi  atheis,  karena  dalam Islam  mensyaratkan  bahwa  rasa berketuhanan  itu  merupakan  sifat alamiah  manusia.  Sehingga  apabila manusia  sudah  tidak  mengakui keberadaan  Tuhan  maka  eksistensi dirinya patut dipertanyakan.
Al- Kahfi ayat 29, yang artinya :  “Dan  katakanlah  !  kebenaran  itu datangnya  dari  Tuhanmu,  maka barang  siapa  yang  ingin  (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir)
biarlah  ia  kafir….”.  Dan  Surat  Al- Kafirun  Ayat  1-6:  “Katakanlah (Muhammad),  Wahai  orang  orang kafir.  Aku  tidak  menyembah  apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah  apa  yang  aku  sembah, dan  aku  tidak  pernah  menjadi penyembah  apa  yang  kamu  sembah, dan  kamu  tidak  pernah  (pula) menjadi  penyembah  apa  yang  aku sembah. Untukmu agamamu untukku agamaku.
Hak  atas  kebebasan  beragama dalam  UDHR  diatur  di  dalam  Pasal 18.  Menurut  Pasal  18  UDHR kebebasan  beragama  adalah:  hak untuk beragama, hak untuk
berpindah agama, hak untuk menjalankan perintah agamanya secara  sendiri  maupun  berkelompok baik di tempat umum atau pribadi.
Jika dikaji, pengaturan hak atas kebebasan  beragama  yang  terdapat dalam  UDHR  dan  CD  memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. 6
6 “Hak  Kebebasan  Beragama;  Antara Universal  Declaration  of  Human  Rights (1948)  dengan  Cairo  Declaration (1990)”.
Persamaannya  adalah  kedua instrumen  tersebut  mengatur  tentang hak  kebebasan  beragama.  Selain  itu kedua instrumen tersebut juga memberikan  definisi  tentang  hak kebebasan  beragama.  Perbedaannya adalah  pengaturan  hak  kebebasan beragama dalam UDHR tidak berdasarkan pada agama, kebudayaan  dan  ideologi  tertentu, melainkan berdasarkan prinsip-
prinsip  umum  yang  diakui  oleh masyarakat internasional. Sedangkan pengaturan hak kebebasan  beragama  dalam  CD hanya  berdasarkan  pada  sebuah agama tertentu, yaitu Islam. Perbedaan  yang  lain  adalah  definisi hak  kebebasan  beragama,  dalam UDHR  hak  kebebasan  beragama mengatur tentang hak untuk memilih agama  atau  keyakinan  tertentu,  hak untuk  berpindah  agama,  hak  untuk menjalankan  perintah  agama  secara sendiri  maupun  berkelompok  dan  di tempat umum atau pribadi.
Sedangkan  dalam  CD  hak kebebasan beragama mengatur
tentang  larangan  untuk  memaksakan seseorang  untuk  memilih  agama  dan kepercayaan  tertentu,  serta  larangan untuk berpindah agama, dan larangan menjadi  atheis.  Terkait  dengan  hal ini, Arab Saudi berkeberatan terhadap  Pasal  18  UDHR  yang mengatur  mengenai  hak  kebebasan beragama sebab dalam Pasal tersebut disebutkan  hak  untuk  berpindah agama serta hak untuk tidak beragama.  Padahal  dalam  Islam seseorang yang telah memeluk Islam
http://senandikahukum.wordpress.com/2009/ 03/13/hak-kebebasan-beragama-antara- universal-declaration-of-human-rights-1948- dengan-cairo-declaration-1990/.Diakses Tanggal 22 Juni 2011.
dilarang  untuk  berpindah  agama 7 apalagi menjadi tidak beragama.
CD Article 11
(a) Human beings  are born  free, and no  one  has  the  right  to  enslave, humiliate,  oppress  or  exploit them,  and  there  can  be  no subjugation  but  to  Allah  the Almighty.
(b) Colonialism  of  all  types  being one  of  the  most  evil  forms  of enslavement is totally prohibited. Peoples suffering from colonialism  have  the  full  right  to freedom  and  self-determination. It is the duty of all States peoples to  support  the  struggle  of colonized peoples for the liquidation  of  all  forms  of  and occupation,  and  all  States  and peoples have the right to preserve their  independent  identity  and econtrol  over  their  wealth  and natural resources.
UDHR  Article  1,  All  human beings  are  born  free  and  equal  in dignity and rights.They  are  endowed with  reason  and  conscience  and should  act  towards  one  another  in  a spirit of brotherhood.
UDHR Article 3, Everyone has the  right  to  life,  liberty  and  security of person.
7 Rafi  Ahmad  “Islam,  Deklarasi  Universal Hak  Asasi  Manusia,  dan  Deklarasi  Kairo” menyatakan  dalam  pandangan  Muslim  pada umumnya  adalah  bahwa  orang-orang  yang murtad,  yang  sebelumnya  memeluk  agama Islam  dan  kemudian  meninggalkannya, dianggap  telah  melakukan  suatu  kejahatan yang  tidak  termaafkan.  Dan  menurut mayoritas  ahli  hukum  Islam  beranggapan, orang  yang  murtad  harus  dihukum  mati. http://1artikelislam.blogspot.com/2011/05/isl am-deklarasi-universal-hak-asasi.html. Diakses Tanggal 22 Juni 2011.
UDHR  Article  4,  No  one  shall be  held  in  slavery  or  servitude; slavery  and  the  slave  trade  shall  be prohibited in all their forms.
Antara  Pasal  11  CD  dan  Pasal 1,  3  dan  4  UDHR  pada  dasarnya mengatur  hal  yang  sama,  yaitu tentang  hak  atas  kemerdekaan  atau kebebasan.    Tak  seorang  pun  berhak memperbudak,  menghina,  menindas atau mengeksploitasi
mereka.
Bedanya  kalau  dalam  CD  ditambah dengan penekanan bahwa tidak boleh menyembah  kecuali  kepada    Allah Yang  Maha  Agung  serta  secara eksplisit melarang adanya
kolonialisme  sebagai  salah  satu bentuk  perbudakan  dan  sekaligus yang  harus  diperjuangkan  untuk dihapuskan.
CD Article 12, Every man shall have the right, within the framework of the Shari'ah, to free movement and to  select  his  place  of  residence whether within or outside his country and  if  persecuted,  is  entitled  to  seek asylum  in  another  country.  The country of refuge shall be obliged to provide  protection  to  the  asylum- seeker  until  his  safety  has  been attained,  unless  asylum  is  motivated by committing an act regarded by the Shari'ah as a crime.
UDHR Article 13 (1) Everyone  has  the  right  to freedom of movement and residence  within  the  borders  of each state.
(2) Everyone  has  the  right  to  leave any  country,  including  his  own, and to return to his country.
UDHR Article 14
(1) Everyone  has  the  right  to  seek and  to  enjoy  in  other  countries asylum from persecution.
(2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely  arising  from  non- political  crimes  or  from  acts contrary  to  the  purposes  and principles of the United Nations.
Pasal  12  CD  ini  mengatur tentang  hak  atas  kebebasan  untuk bertindak  dan  mencari  suaka.  Pasal ini berdasarkan pada surat An-Nissa’ Ayat 97: “...bukankah bumi Allah itu luas,  sehingga  kamu  dapat  berhijrah (berpindah  pindah)  di  bumi  itu?” maka  orang  orang  itu  tempatnya  di neraka  jahanam,  dan  (jahanam)  itu seburuk buruk tempat kembali. Serta didasarkan  pula  kepada  surat  Al- Mumtahanah Ayat 9: “Sesungguhnya,  hanya  melarang kamu  menjadikan  mereka  sebagai kawanmu orang orang yang
memerangi  kamu  dalam  urusan agama  dan  mengusir  kamu  dari kampung  halamanmu  dan membantu (orang  lain)  untuk  mengusirmu. Barang  siapa  menjadikan  mereka sebagai  kawan,  mereka  itulah  orang yang zalim”.
Ketentuan  Pasal  12  CD  di  atas dapat  disejajarkan  dengan  isi  Pasal 13  dan  Pasal  14  UDHR  yang  sama- sama  mengatur  tentang    hak  atas tempat  kediaman  dan  hak  atas  suaka dari  negara  lain.  Bedanya  pada pengecualiannya,  yaitu  kalau  pada CD,  hak-hak  di  atas  tidak  dilindungi jika  tindakannya  menurut  syariat Islam  sebagai  kejahatan.  Sementara itu menurut UDHR, hak-hak tersebut tidak  akan  berlaku  jika  kasus  yang timbul  karena  kejahatan-kejahatan yang  tidak  berhubungan  dengan politik, atau karena perbuatan- perbuatan  yang  bertentangan  dengan
tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa. CD Article 13, Work is  a right guaranteed  by  the  State  and  the
Society for each  person  with capability to work. Everyone shall be free to choose the work that suits him best and which serves his interests as well  as  those  of  the  society.  The employee  shall  have  the  right  to enjoy  safety  and  security  as  well  as all  other  social  guarantees.  He  may not  be  assigned  work  beyond  his capacity  nor shall he be  subjected to compulsion  or  exploited  or  harmed in  any  way.  He  shall  be  entitled  - without  any  discrimination  between males and females - to fair wages for his work without delay, as well as to the holidays allowances and promotions  which  he  deserves.  On his  part,  he  shall  be  required  to  be dedicated  and  meticulous  in  his work. Should workers and employers disagree  on  any  matter,  the  State shall  intervene  to  settle  the  dispute and  have  the  grievances  redressed, the  rights  confirmed  and  justice enforced without bias.
UDHR Article 23, (1) Everyone  has  the  right  to  work, to  free  choice  of  employment,  to just  and  favourable  conditions  of work  and  to  protection  against unemployment. (2) Everyone, without any discrimination,  has  the  right  to equal pay for equal work. (3) Everyone  who  works  has  the right  to  just  and  favourable remuneration ensuring for
himself  and  his  family  an existence worthy  of  human dignity,  and  supplemented,  if necessary,  by  other  means  of social protection.
(4) Everyone  has  the  right  to  form and  to  join  trade  unions  for  the protection of his interests.
Pasal  13  CD  ini  mengatur tentang hak-hak untuk bekerja. Pasal ini  berdasarkan  pada  Surat  At- Taubah  Ayat  105,  Al-Baqarah  Ayat 1-6  dan  Al-Mulk  Ayat  15.  Surat  At- Taubah  Ayat  105:  “Dan  katakanlah, bekerjalah  kamu  maka  Allah  akan melihat  pekerjaanmu,  begitu  juga Rasul-Nya dan orang orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah)  Yang  Mengetahui  yang  gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada  kamu  apa  yang  telah  kamu kerjakan.
Surat Al-Mulk Ayat 15: “Dialah  yang  menjadikan  bumi untuk  kamu  yang  mudah  dijelajahi,
maka jelajahilah disegala penjurunya dan  makanlah  sebagian  dari  rezeki-
Nya.  Dan  hanya  kepada-Nya  lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.
Mengenai  hak  untuk  bekerja tanpa  adanya  diskriminasi  ini  di dalam  UDHR  juga  diatur  pada  Pasal 23, hanya bedanya di dalam Pasal 23 Ayat  (4)  UDHR  diatur  juga  tentang hak untuk mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja guna melindungi  kepentingannya,  yang mana  ketentuan  tersebut  tidak  diatur di dalam CD.
CD  Article  14,  Everyone  shall have  the  right  to  earn  a  legitimate living without monopolization, deceit or  causing  harm  to  oneself  or  to others.  Usury  (riba)  is  explicitly prohibited.
Pasal  14  CD  ini  mengatur tentang  hak  untuk  memperoleh kesempatan  yang  sama  dan  larangan riba. Pasal ini berdasarkan pada Surat
Al-Baqarah  Ayat  275-278,  An- Nisaa’ Ayat 161 dan Ali Imran  Ayat 130.
Surat  Al-Baqarah  Ayat  275- 278:  “...Barang  siapa  mendapat peringatan  dari  Tuhannya  lalu  dia berhenti,  maka  apa  yang  telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya  dan  urusannya  (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni  neraka,  mereka  kekal  di dalamnya.
Surat  An-Nisaa’  Ayat  161: “Dan  karena  mereka  menjalankan riba,  padahal  sungguh  mereka  telah dilarang  darinya  dan  karena  mereka memakan  harta  orang  dengan  cara tidak  sah  (batil).  Dan  kami  sediakan untuk  orang  orang  kafir  diantara mereka azab yang pedih.
Sedangkan  Surat  Ali  Imran Ayat 130 menyatakan: “Wahai orang orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan  bertaqwalah  kepada  Allah  agar kamu beruntung.
Hak  atas  kesempatan  (untuk memperoleh  keuntungan  yang  sah) dan larangan adanya riba sebagaimana  dalam  Pasal  14  CD  di atas  tidak  ditemukan  di  dalam UDHR. Keuntungan yang sah dimaksud  harus  didapat  tanpa  usaha monopoli,  penipuan  atau  usaha merugikan  orang  lain,  dan  riba dilarang secara mutlak.
CD Article 15
(a) Everyone  shall  have  the  right  to own  property  acquired  in  a legitimate  way,  and  shall  be entitled to the rights of ownership without  prejudice  to  oneself, others  or  the  society  in  general. Expropriation  is  not  permissible except  for  requirements  of  public
interest  and  upon  payment  of prompt and fair compensation.
(b) Confiscation and seizure of property is prohibited except for a necessity dictated by law.
UDHR Article 17
(1) Everyone  has  the  right  to  own property  alone  as  well  as  in association with others.
(2) No  one  shall  be  arbitrarily deprived of his property.
Pasal  15  CD  ini  mengatur tentang  hak  untuk  pribadi  (harta kekayaan).  Pasal  ini  berdasarkan pada  Surat  Al-Baqarah  Ayat  29  dan An-Nisaa’  Ayat  29.  Surat  Al- Baqarah  Ayat  29:  “Dialah  (Allah) yang  menciptakan  segala  apa  yang ada  di  bumi  untukmu  kemudian  Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya  menjadi  tujuh langit.  Dan  Dia  Maha  Mengetahui segala sesuatu”.
Surat  An-Nisaa’  Ayat  29: “Wahai  orang  orang  yang  beriman! Janganlah  kamu  saling  memakan harta  sesamamu  dengan  jalan  yang batil  (tidak  benar),  kecuali  dalam perdagangan  yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah  kamu  membunuh  dirimu. Sungguh  Allah  Maha  Penyayang kepadamu”.
Di  dalam  UDHR,  hak  pribadi berupa  harta  kekayaan  diatur  dalam Pasal  17.  Begitu  juga  mengenai larangan  perampasan  harta  kekayaan pun  baik  dalam  CD  maupun  UDHR telah mengatur di dalamnya.
CD  Article  16,  Everyone  shall have  the  right  to  enjoy  the  fruits  of his  scientific,  literary,  artistic  or technical  labour  of  which  he  is  the author; and he shall have the right to the  protection  of  his  moral  and
material interests stemming therefrom, provided it is not contrary to the principles of the Shari'ah. UDHR Article 27 (1) Everyone  has  the  right  freely  to participate  in  the  cultural  life  of the  community,  to  enjoy  the  arts and to share in scientific advancement and its benefits.
(2) Everyone  has  the  right  to  the protection  of  the  moral  and material  interests  resulting  from any  scientific,  literary  or  artistic production  of  which  he  is  the author.
Pasal  16  CD  ini  mengatur tentang  hak  untuk  menikmati  hasil atau produk ilmu. Pasal ini berdasarkan  pada  Surat  Al-Ahqaaf
Ayat  19  dan  Al-Baqarah  Ayat  164.
Surat  Al-Ahqaaf  Ayat  19:  “Dan setiap orang yang memperoleh tingkatan  sesuai  dengan  apa  yang telah  mereka  kerjakan,  dan  agar Allah mencukupkan
balasan perbuatan  mereka,  dan  mereka  tidak dirugikan”.  Surat  Al-Baqarah  Ayat 164:  “Sungguh  Allah  memberi karunia kepa-da orang orang beriman ketika  (Allah)  mengutus  seorang Rasul (Muhammad) di tengah tengah me-reka dari kalangan mereka sendiri,  yang  memba-cakan  kepada mereka  ayat  ayatnya,  menyucikan (jiwa)  mereka,  dan  mengajarkan pada mereka Al-Qur’an  dan Sunnah, meskipun sebelumnya mere-ka
benar-  benar  dalam  kesesatan  yang nyata.
Ketentuan  Pasal  16  CD  di  atas juga diatur di dalam Pasal 27 UDHR. Sebagaimana  Pasal  16  CD,  Pasal  27 UDHR  juga  memberikan  hak  pada setiap  orang  untuk  memperoleh perlindungan  atas  manfaat  atau kepentingan-kepentingan  moril  dan
materiil yang didapat dari hasil suatu produk ilmiah.
CD Article 17
(a) Everyone  shall  have  the  right  to live in a clean environment, away from  vice  and  moral  corruption, that  would  favour  a  healthy ethical development of his person and  it  is  incumbent  upon  the State  and  society  in  general  to afford that right.
(b) Everyone  shall  have  the  right  to medical  and  social  care,  and  to all  public  amenities  provided  by society  and  the  State  within  the limits of their available resources.
(c) The  States  shall  ensure  the  right of  the  individual  to  a  decent living  that  may  enable  him  to meet  his  requirements  and  those of  his  dependents,  including food, clothing, housing,
education,  medical  care  and  all other basic needs.
UDHR  Article  22,  Everyone, as a member of society, has the right to  social  security  and  is  entitled  to realization,  through  national  effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources  of  each  State,  of  the economic,  social  and  cultural  rights indispensable  for  his  dignity  and  the free development of his personality.
UDHR Article 25,
(1) Everyone  has  the  right  to  a standard  of  living  adequate  for the  health  and  well-being  of himself  and  of  his  family, including  food, clothing,  housing and  medical  care  and  necessary social  services,  and  the  right  to security in the event of unemployment, sickness,
disability, widowhood, old age or other  lack  of  livelihood  in circumstances beyond his control. (2) Motherhood  and  childhood  are entitled  to  special  care  and assistance.  All  children,  whether born  in  or  out  of  wedlock,  shall enjoy the same social protection.
Pasal  17  CD  mengatur  tentang hak  setiap  orang  untuk  hidup  di lingkungan  yang  bersih  dan  sehat, mendapatkan  pelayanan  kesehatan, perlindungan sosial, dan
kesejahteraan  umum.  Pemerintah wajib menjamin hak tersebut di atas.
Substansi  dari  Pasal  di  atas pada dasarnya sama dengan apa yang diatur di dalam Pasal 22 dan Pasal 25 UDHR. Pasal 22 UDHR menyatakan: ” Setiap  orang  berhak  atas  jaminan sosial  dan  berhak  atas  sumber- sumber kekayaan dari setiap Negara,
hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan  yang  sangat  diperlukan untuk  martabat  dan  pertumbuhan bebas  pribadinya.  Sedangkan  Pasal 25 UDHR menyatakan bahwa  setiap orang  berhak  atas  taraf  hidup  yang menjamin kesehatan dan
kesejahteraan  serta  pelayanan  sosial yang  diperlukan.  Begitu  juga  para ibu  dan  anak-anak  berhak  mendapat perawatan  dan  bantuan  istimewa. Bahkan  semua  anak,  baik  yang dilahirkan  di  dalam  maupun  di  luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama. CD Article 18 (a) Everyone  shall  have  the  right  to live  in  security  for  himself,  his religion,  his  dependents,  his honour and his property.
(b) Everyone  shall  have  the  right  to privacy  in  the  conduct  of  his
private  affairs,  in  his  home, among  his  family,  with  regard  to his  property and his  relationships. It  is  not  permitted  to  spy  on  him, to place him under surveillance or to  besmirch  his  good  name.  The State  shall  protect  him  from arbitrary interference.
(c) A  private  residence  is  inviolable in all cases. It will not be entered without  permission  from  its inhabitants  or  in  any  unlawful manner, nor shall it be
demolished or confiscated and its dwellers evicted.
UDHR Article 3, Everyone has the  right  to  life,  liberty  and  security of person.
UDHR  Article  9,  No  one  shall be  subjected  to  arbitrary  arrest, detention or exile.
UDHR Article 12, No one shall be subjected to  arbitrary interference with  his  privacy,  family,  home  or correspondence,  nor  to  attacks  upon his  honour  and  reputation.  Everyone has  the  right  to  the  protection  of  the law  against  such  interference  or attacks.
Pasal  18  CD  pada  intinya mengatur  tentang  hak  untuk  hidup dengan  aman,  berhak  atas  privasi dalam  menjalankan  urusan-urusan pribadinya,    dantempat  kediaman pribadi  seseorang  yang  tidak  boleh diganggu.  Hak-hak  di  atas  di  dalam UDHR diatur di dalam Pasal 3, 9 dan 12.
Pasal 3 dan Pasal 9
menyatakan  bahwa  setiap  orang berhak  atas  penghidupan,  kebebasan dan keselamatan individu. Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau  dibuang  dengan  sewenang-
wenang. Sedangkan Pasal  12 UDHR menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat  diganggu  dengan  sewenang- wenang urusan pribadinya, keluarganya,  rumah-tangganya  atau hubungan  surat-menyuratnya,  juga tak  diperkenankan  pelanggaran  atas kehormatannya dan nama baiknya.
Setiap  orang  berhak  mendapat perlindungan hukum terhadap
gangguan  atau  pelanggaran  seperti itu. CD Article 19 (a) All  individuals  are  equal  before the  law,  without  distinction between the ruler and the ruled.
(b) The  right  to  resort  to  justice  is guaranteed to everyone.
(c) Liability is in essence personal.
(d) There  shall  be  no  crime  or punishment  except  as  provided for in the Shari'ah.
(e) A  defendant  is  innocent  until  his guilt  is  proven  in  a  fast  trial  in which  he  shall  be  given  all  the guarantees of defence.
UDHR Article 7, All are equal before  the  law  and  are  entitled without  any  discrimination  to  equal protection of the law. All are entitled to  equal  protection  against  any discrimination  in  violation  of  this Declaration and against any incitement to such discrimination.
UDHR Article 10, Everyone is entitled  in  full  equality  to  a  fair  and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination  of  his  rights  and obligations  and  of  any  criminal charge against him. UDHR Article 11
(1) Everyone  charged  with  a  penal offence  has  the  right  to  be presumed  innocent  until  proved guilty  according  to  law  in  a
public  trial  at  which  he  has  had all  the  guarantees  necessary  for his defence.
(2) No  one  shall  be  held  guilty  of any penal  offen-ce on account  of any act or omission which did not constitute  a  penal  offence,  under national  or  international  law,  at the  time  when  it  was  committed. Nor  shall  a  heavier  penalty  be imposed  than  the  one  that  was applicable  at  the  time  the  penal offence was committed.
Pasal  19  CD  ini  memuat tentang  hak  persamaan  derajat  di hadapan hukum tanpa ada perbedaan antara  satu  dengan  lainnya.  Pasal  ini mengacu  pada:  Surat  Al-Israa’  Ayat 70,  An-Nisaa’  Ayat  58,  105,  107, 135, dan Al-Mumtahanah Ayat 8. 8 Surat Al-Israa’ Ayat  70 mengatakan:  “Tetapi  kita  telah memberikan  martabat  kepada  anak- anak  Adam”.  Sedangkan  tentang persamaan  Surat An-Nisaa’ Ayat 58 menentukan:  “Dan  apabila  engkau (wahai  Muhammad)  mengadili  di antara  manusia,  hakimilah  dengan adil”.
8 Benyamin  Molan  “  Hak  Asasi  Manusia dalam  Masyarakat  Multikultural”  dalam buku Ujan, Andre Ata, at. all .
Multikulturalisme  Belajar  Hidup  Bersama dalam  Perbedaan. Jakarta:  PT.  Indeks, 2011,  hal.74  mengatakan  bahwa  dalam khotbah  perpisahan  Nabi  Muhammad  SAW di Arafah merupakan satu dokumen hak-hak asasi  manusia  yang  luar  biasa  di  dunia.  Di situ  ia  memaklumkan  “Nyawamu,  harta milikmu  dan  kehormatanmu  sama  sucinya dengan  hari  ini  (hari  haji)”.  Tentang perbedaan  kelas  ia  berkata:  “Kaum bangsawan  zaman  dulu  diinjak-injak  di bawah  kaki  saya,  ...  .  Semuanya  adalah anak-anak  Adam  dan  Adam  itu  terbuat  dari tanah, .... keunggulan berasal dari kesalehan dan yang paling luhur di antara kalian adalah yang paling saleh.
Hak atas kedudukan yang sama dan  sederajat  seperti    di  atas  juga sama telah diatur  dalam Pasal  7, 10, dan  11  UDHR.  Perbedaannya  hanya terletak pada Pasal 11 Ayat (2)  yang menyatakan  secara  eksplisit  bahwa tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau  kelalaian  yang  tidak  merupakan suatu  pelanggaran  hukum  menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut  dilakukan.  Sementara  itu,  di dalam  CD    menyatakan  bahwa ketentuan  untuk  menetapkan  adanya pelanggaran  hukum  seseorang  itu didasarkan pada Syariat Islam  (Pasal 19 Huruf (d)).
CD  Article  20,  It  is  not permitted  without  legitimate  reason to  arrest  an individual, or restrict his freedom, to exile or to punish him. It is  not  permitted  to  subject  him  to physical  or  psychological  torture  or to  any  form  of  maltreatment,  cruelty or  indignity.  Nor  is  it  permitted  to subject  an  individual  to  medical  or scientific experiments without hisconsent or at the risk of his health or  of  his  life.  Nor  is  it  permitted  to promulgate  emergency  laws  that would  provide  executive  authority for such actions.
UDHR  Article  9,  No  one  shall be  subjected  to  arbitrary  arrest, detention or exile.
Pasal  20  CD  ini  mengatur tentang  hak  bagi  tahanan  dan narapidana.  Pasal  ini  berdasarkan pada  Surat  Al-Mumtahanah  Ayat  8, yaitu:  “Allah  tidak  melarang  kamu berbuat  baik  dan  berlaku  adil terhadap  orang  orang  yang  tidak memerangi-mu  dalam  urusan  agama dan  tidak  mengusir  kamu  dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah  mencintai  orang  orang  yang
berlaku  adil.  Jika  dibandingkan dengan
Pasal  9  UDHR  yang  hanya secara singkat menyatakan bahwa tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau  dibuang  dengan  sewenang- wenang,  maka  Pasal  20  CD    ini mengatur  tentang  hak-hak  tahanan dan narapidana secara lebih rinci dan konkrit. Bahkan juga tidak diperbolehkan mengesahkan undang-
undang  darurat  untuk  mendapat kewenangan  eksekusi  atas  tindakan yang demikian.
CD Article 21, Taking hostages under any form or for any purpose is expressly forbidden.
UDHR  Article  9,  No  one  shall be  subjected  to  arbitrary  arrest, detention or exile.
Pasal  21  CD  ini  juga  masih terkait  dengan  hak  bagi  tahanan  dan narapidana sebagaimana Pasal 20 CD di  atas.  Pasal  21  CD  ini  juga berdasarkan  Surat  Al-Mumtahanah Ayat  8  yang  berbunyi  sebagaimana di  atas.  Pasal  21  CD  ini  juga  masih terkait dengan Pasal 9 UDHR, hanya bedanya  dalam  Pasal  21  CD  ini menekankan  pada  larangan  untuk memanfaat-kan tahanan dalam bentuk dan tujuan apapun. CD Article 22 (a) Everyone  shall  have  the  right  to express his opinion freely in such manner as  would not  be contrary to the principles of the Shari'ah.
(b) Everyone  shall  have  the  right  to advocate  what  is  right,  and propagate what is good, and warn against  what  is  wrong  and  evil according to the norms of Islamic
Shari'ah.
(c) Information is a vital necessity to society.  It  may  not  be  exploited
or misused in such a way as may violate  sanctities  and  the  dignity of  Prophets,  undermine  moral and ethical Values or disintegrate,  corrupt  or  harm society or weaken its faith. (d) It  is  not  permitted  to  excite nationalistic  or  doc-trinal  hatred or to  do anything that may be an incitement  to  any  form  or  racial discrimination.
UDHR  Article  19,  Everyone has  the  right  to  freedom  of  opinion and  expression;  this  right  includes freedom  to  hold  opinions  without interference and to  seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
Pasal  22  CD  dan  Pasal  19 UDHR  ini  sama-sama  mengatur tentang hak seseorang untuk
mengeluarkan  pendapat.  Bedanya kalau  di  dalam  Pasal  22  CD kebebasan  mengeluarkan  pendapat tersebut    tidak  boleh  bertentangan dengan ajaran Syariat Islam, sementara  di  dalam  Pasal  19  UDHR secara eksplisit kebebasan mengeluarkan pendapat tersebut tidak dibatasi sama sekali. Selain  dari  itu,  Pasal  22  CD
juga  menyatakan  bahwa  dalam kebebasan  menyampaikan  pendapat tersebut  tidak  boleh  membangkitkan kebencian yang berhubungan dengan kebangsaan  atau  doktrin,  dan  tidak boleh pula melakukan sesuatu apapun yang bisa menghasut diskriminasi rasial. Ketentuan ini pun dalam  Pasal  19  UDHR  juga  tidak diatur secara konkrit.
CD Article 23
(a) Authority is a trust; and abuse or malicious  exploitation  thereof  is explicitly  prohibited,  in  order  to
guarantee  fundamental  human rights.
(b) Everyone  shall  have  the  right  to participate,  directly  or  indirectly in  the  administration  of  his country's  public  affairs.  He  shall also  have  the  right  to  assume public  office  in  accordance  with the provisions of Shari'ah.
UDHR Article 21 (1) Everyone  has  the  right  to  take part  in  the  government  of  his country,  directly  or  through freely chosen representatives.
(2) Everyone  has  the  right  of  equal access  to  public  service  in  his country.
(3) The  will  of  the  people  shall  be the  basis  of  the  authority  of government;  this  will  shall  be expressed in periodic and genuine  elections  which  shall  be by  universal  and  equal  suffrage and  shall  be  held  by  secret  vote or  by  equivalent  free  voting procedures.
Pasal  23  CD  pada  intinya mengatur  tentang  hak  setiap  orang untuk  diangkat  dalam  suatu  jabatan pemerintahan dan untuk berpartisipasi  dalam  urusan  tata pemerintahan.  Begitu  juga  Pasal  21
UDHR  pada  pokoknya  mengatur tentang  hak  untuk  diangkat  dalam jabatan atau untuk ikut serta di dalam pemerintahan. Bedanya dengan Pasal 23 CD ialah kalau di dalam Pasal 21 Ayat  (3)  UDHR  diatur  tentang pemilihan  umum    yang  memberi kebebasan untuk  memberikan suara, sedangkan di dalam Pasal 23 CD hal demikian tidak diatur di di dalamnya.
CD  Article  24,  All  the  rights and  freedoms  stipulated  in  this
Declaration are subject to the Islamic Shari'ah.
UDHR Article 29 (1) Everyone  has  duties  to  the community  in  which  alone  the free  and  full  development  of  his personality is possible.
(2) In  the  exercise  of  his  rights  and freedoms,  everyone  shall  be subject  only  to  such  limitations as  are  determined  by  law  solely for  the  purpose  of  securing  due recognition  and  respect  for  the rights and freedoms of others and of  meeting  the  just  requirements of  morality,  public  order  and  the general  welfare  in  a  democratic society.
(3) These  rights  and  freedoms  may in  no  case  be  exercised  contrary to  the  purposes  and  principles  of the United Nations.
Pasal  24  CD  dan  Pasal  29 UDHR  ini  pada  intinya  sama-sama mengatur  tentang  batasan  di  dalam pelaksanaan hak-hak dan kebebasan- kebebassan  yang diatur di dalamnya. Perbedaannya  hanya  pada  sumber yang menjadi dasar dari hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut. Dasar yang  dimaksud  adalah  untuk  CD yaitu Syariat Islam dan untuk UDHR dasarnya  adalah  dengan  mengacu pada tujuan dan dasar PBB.
Terkait dengan uraian  tersebut, dalam Pasal 29 UDHR ini khususnya untuk Ayat (2), 9 PBB telah melakukan  pembahasan  dalam The San Francisco Conference, Commision  on  Human  Rights dan
9 Effendi,  A.  Masyhur  dan  Taufani  S. Evandri. HAM  dalam  Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-kham (Hukum Hak Asasi  Manusia)  dalam  Masyarakat .  Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hal. 86.
Third  Committee  of  the  General Assembly , yang kesemua pembahasan  tersebut  memberikan peringatan dini bahwa negara-negara anggota PBB dilarang untuk menyalahgunakan batasan-batasan yang  diberikan  untuk  tujuan-tujuan yang  tidak  tepat  ( restrict  the  rights and  powers  of  the  state  in  order  to ensure that limitations or restrictions on the exercise of rights are not used for improve purposes ).
CD  Article  25,  The  Islamic
Shari'ah  is  the  only  source  of reference  for  the  explanation  or clarification  of  any  of  the  articles  of this Declaration.
UDHR  Article  30,  Nothing  in this  Declaration  may  be  interpreted as  implying  for  any  State,  group  or person  any  right  to  engage  in  any activity  or  to  perform  any  act  aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.
Pasal  25  CD  dan  Pasal  30 UDHR  ini  adalah  pasal  yang    sama- sama  menegaskan  bahwa  tidak diperbolehkan  bagi  siapapun  untuk menafsirkan atau memberi penjelasan  dengan  tujuan  untuk merusak  hak-hak  dan  kebebasan- kebebasan yang tercantum di dalamnya.  Untuk  CD,  maka  Syariat Islam  adalah  satu-satunya  sumber acuan  bagi  penjelasan  isi  pasal-pasal yang diatur di dalamnya.

## III. SIMPULAN
1. Keberadaan, substansi, dan penjelasan atas ketentuan- ketentuan  dalam  CD  didasarkan pada Syariat Islam yang bersumber  pada  Al-Qur’an  dan Sunnah  Rasul.  Sedangkan  pada
UDHR  untuk  hal  yang  sama berlandaskan  pada  tujuan  dan
dasar  dari  Perserikatan  Bangsa- Bangsa.
2. Ada satu ketentuan yaitu Pasal 14 CD  yang  mengatur  tentang  hak untuk  memperoleh  keuntungan yang  sah  tanpa  usaha  monopoli dan  larangan  untuk  melakukan riba  secara  mutlak,  tetapi  tidak diatur di dalam UDHR. Sebaliknya ada juga satu ketentuan,  yaitu  Pasal  20  UDHR tetapi  tidak  diatur  (tercantum)  di dalam  CD.  Pasal  20  UDHR  ini menyatakan  bahwa  (a)  setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat  secara  damai,  dan  (b) tidak  seorang  pun  boleh  dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan. 3. Ada perbedaan pendefinisian
antara CD dan UDHR tentang hak atas  kebebasan  beragama  dan  hak untuk  menikah.  Menurut  CD  hak atas kebebasan beragama ini tetap tidak terlepas dari adanya larangan  untuk  berpindah  agama ( murtad ),  dan  larangan  menjadi atheis, sedangkan pengaturan dalam  UDHR  hak  untuk  berganti agama  diatur  dan  diperbolehkan.
Sementara itu hak untuk menikah,
meskipun CD tidak secara eksplisit  melarang  perkawinan antaragama,  namun  dalam  ajaran Islam  perkawinan  antaragama  itu dilarang, sedangkan menurut
UDHR sesuai dengan Pasal 16 hal itu dibolehkan.
4. CD tidak menyatakan secara tegas bahwa  setiap  orang  berhak  atas suatu kewarganegaraan
sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal 15 UDHR. Menurut Pasal 1 CD semua manusia adalah
mahluk  Tuhan  dan  tak  seorang pun  memiliki  keistimewaan  atas yang  lainnya.  Dengan  kata  lain
kemanusiannya manusia tidak ditentukan  pada  kewarganegaraan seseorang  tetapi  pada  ketakwaan dan  amal  salehnya.  Selain  dari pasal-pasal  di  atas,  meskipun masih dapat ditemukan perbedaannya, namun secara substansial  pada  dasarnya  (secara global  atau  secara  implisit)  juga sudah  diatur  pada  masing-masing dari  kedua  Deklarasi  tersebut, seperti  antara  ketentuan  pada Pasal 13 CD dan Pasal 24 UDHR khususnya  hak  atas  istirahat  dan liburan bagi pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  Jimly. Konstitusi  dan Konstitusionalisme  Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika, 2010. --------------. Menuju  Negara  Hukum yang Demokratis. Jakarta:
Bhuana Ilmu Populer, 2009. Departemen  Agama  RI. Syaamil  Al Qur’an  Terjemah  Perkata .  CV
Haekal  Media  Centre,  Tanpa Kota dan Tahun.
Effendi,  A.  Masyhur  dan  Taufani  S. Evandri. HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial,  Politik  dan  Proses Penyusunan/Aplikasi  Ha-kham (Hukum  Hak  Asasi  Manusia)
dalam Masyarakat . Bogor:
Ghalia Indonesia, 2010. Nasution, Irfan dan Ronny Agustinus (Penyunting). Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan
Modernitas .  Jakarta:  Brighten Press, 2006. Pudjiarto,  St.  Harum. Hak  Asasi Manusia  di  Indonesia:  Suatu Tinjauan Filosofis Berdasarkan  Pancasila  dan Permasalahannya dalam Hukum  Pidana .  Yogyakarta:
Universitas Atma Jaya, 1993. Sidharta,  B.  Arief.  “Konsepsi  Hak Asasi  Manusia  dalam  Undang- Undang  No.  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia”.
Komentar  Hukum  Fordiskum, tidak dipublikasikan. Ujan, Andre Ata, at. all . Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan. Jakarta: PT. Indeks, 2011. Majalah  Hukum  dan  Pembangunan No.  5  Tahun  XXIV  Oktober
1994.
Cairo  Declaration  on  Human  Rights
in Islam 1990
Universal  Declaration  of  Human Rights 1948 http://1artikelislam.blogspot.com/201 1/05/islam-deklarasi-universal- hak-asasi.html.
http://senandikahukum.wordpress.co m/2009/03/13/hak-kebebasan- beragama-antara-universal- declaration-of-human-rights- 1948-dengan-cairo-declaration- 1990/
http://syafiie.blogspot.com/2011/04/d iskursus-term-ham- kontemporer.html.