## CIVIL FORFEITURE SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
Pradani Tyas Septiana 1 , Wiwik Afifah 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email : Pradanityass@gmail.com 1 , afifah@untag-sby.ac.id 2

## Abstrak
Korupsi merupakan salah satu penyebab kemiskinan di berbagai negara termasuk Indonesia. Korupsi menyebabkan  kerugian  negara,  sehingga  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  wajib  dilakukan oleh para koruptor untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Mekanisme pengembalian kerugian keuangan  negara  telah  diatur  di  Indonesia  melalui  jalur  pidana  dan  jalur  perdata.  Namun  belum optimal dilakukan eksekusinya oleh Negara. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini memiliki tujuan guna  mengetahui  konsep civil  forfeiture dalam  pengembalian  kerugian  negara  dari  tindak  pidana korupsi.  Metode  penelitian  yang  dipergunakan  adalah  yuridis  normative.  Hasil  dari  penelitian menyatakan bahwa di Indonesia konsep pengembalian kerugian negara didasarkan tuntutan pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum selanjutnya di eksekusi oleh penyidik sedangkan konsep civil forfeiture dilakukan secara keperdataan, dimana tuntutan perdata dilakukan secara bersamaan dengan  tuntutan  pidana.  Hal  ini  diterapkan  di  Amerika  Serikat,  dan  di  Indonesia  berpotensi menerapkan itu agar pengembalian kerugian keuangan negara bisa dilakukan secara optimal.
Kata Kunci : Korupsi, Pengembalian kerugian, Perekonomian negara.

## Abstract
Corruption is one of the causes of poverty in many countries, including Indonesia. Corruption causes state losses, so that the return of state financial losses must be carried out by corruptors to restore the Indonesian  economy.  The  mechanism  for  recovering  state  financial  losses  has  been  regulated  in Indonesia through criminal and civil channels. However, the implementation has not been optimally carried out by the State. Based on this, this study aims to determine the concept of civil forfeiture in returning state losses from corruption. The research method used is normative juridical. The results of the study state that in Indonesia the concept of returning state losses is based on criminal charges carried  out  by  the  Public  Prosecutor  and  then  executed  by  investigators,  while  the  concept  of  civil forfeiture is carried out in a civil manner, where civil claims are carried out simultaneously with criminal charges. This is implemented in the United States, and in Indonesia it has the potential to apply it so that the return of state financial losses can be carried out optimally.
Keywords: Corruption, Return of losses, the country's economy.

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  1 ayat  (3)  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan sehari- hari, hukum mempunyai arti penting di tiap aspeknya, baik di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi  telah  ditata  dan  diatur  oleh  hukum.  Hukum  mengandung  tentang  bagaimana manusia  bertingkah  laku  dengan  yang  lain  sesama  manusia  juga  sebagai  pengatur  segala kehidupan  bermasyarakat.  Sehingga  jika  timbul  suatu  permasalahan  dalam  kehidupan masyarakat akan dapat terselesaikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum juga
berlaku  sebagai  alat  pengatur  masyarakat  sebagai  atau  sebagai  kontrol  sosial,  sehingga merupakan suatu tanggung jawab hukum untuk menjaga agar masyarakat tetap menjaga pola perilaku  yang  telah  diterimanya.  Dengan  harapan  semua  kepentingan  yang  satu  dengan lainnya tidak berlawanan. (Fauzan Reyzaldi Sinaga 2019).
Korupsi  di  Indonesia  bukanlah  menjadi  topik  baru,  karena  hampir  setiap  hari  kita mendengar  berita  mengenai  kasus  korupsi.  Maraknya  kasus  korupsi  yang  dilakukan  di Indonesia baik dari kalangan masyarakat bahkan sampai pada kalangan profesi, seperti hakim, jaksa, polisi, anggota dewan perwakilan rakyat, gubernur, walikota, bupati hingga pengusaha. Korupsi  sendiri  bukanlah semata-mata masalah  utama  yang hanya dihadapi negara-negara berkembang  saja,  tetapi  peristiwa serupa  juga  terjadi di  Amerika  Utara  dan  Eropa  dimana ditunjukkan dengan gamblang bahwasanya di beberapa negara industri seakan menjadi guru bagi negara-negara yang sedang berkembang mengenai korupsi.
Menurut Andi Hamzah, penyebab korupsi, salah satunya yaitu gaji yang diberikan dirasa masih rendah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari atau pendapatan dengan kebutuhan tidak  seimbang  serta  kondisi  budaya  atau  kebudayaan  Indonesia  juga  menjadi  akar  yang menyebabkan korupsi semakin meluas. (Hamzah 2005).
Korupsi  merupakan  salah  satu  penyebab  terjadi  kemiskinan  di  berbagai  negara termasuk  di  Indonesia.  Sehingga  sudah  selayaknya  koruptor  dikenakan  pidana  disamping pidana  penjara,  dengan  bentuk  pidana  pembayaran  uang  pengganti  sebagai  pengganti kerugian  atas  kejahatan  yang  telah  dilakukan  sebagai  pidana  tambahan.  Saat  ini  korupsi sangat membahayakan kehidupan masyarakat, baik dalam segi sosial, politik, birokrasi, serta ekonomi, juga pribadi. Ancaman korupsi ini pada kehidupan sehari-hari di analogikan seperti penyakit kanker di dalam darah, dimana seseorang yang mempunyai badan tersebut harus selalu “mencuci darah” secara berkala jika ia ingin tetap hidup. (A Buchari ·2018 2018).
Tindak pidana korupsi memiliki ciri khusus yaitu dilakukan  dengan runtut dan merata, menjadikan  tindak  pidana  korupsi  menjadi  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime ). Termasuk extra ordinary crime , hingga upaya yang dilakukan untuk menanggulanginya pun haruslah dilakukan juga dengan luar biasa yang tentunya berbeda dengan tindak pidana yang lainnya. Dasar yang menjadi landasan untuk melakukan hal tersebut berasal dari akibat yang dapat  timbul  karena  adanya  tindak  pidana  korupsi  bukan  semata-mata  bisa  merugikan keuangan negara  melainkan juga perekonomian di Indonesia.  Menjadi kejahatan yang luar
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
biasa  ( extra  ordinary  crime ),  juga  merupakan  tindak  pidana  khusus.  Fenomena  korupsi merupakan  ancaman  serius  bagi  perekonomian  negara,  karena  melaluinya  negara  banyak menanggung kerugian.
Dalam  konstitusi  Indonesia  telah  disebutkan  dengan  jelas  bahwasannya  Indonesia merupakan  Negara  Hukum,  dengan  makna  sebenarnya  yaitu  ketika  melaksanakan  satu pedoman  kehidupan  berbangsa,  bernegara  yang  mengikuti  ajaran  serta  prinsip-prinsip supremasi  hukum  dimana  hukum  diindahkan  menjadi  panduan  serta  petunjuk  arah kebijakannya. (Fauzan Reyzaldi Sinaga 2019).
Karena banyaknya kasus korupsi yang dilakukan di Indonesia serta dukungan semangat dalam  pembasmian  korupsi  maka  dikeluarkanlah  satu  keluaran  hukum  oleh  pemerintah dalam bentuk Undang-Undang. Produk hukum pertama kali tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Pemberantasan Tipikor. Yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Diundangkannya UU Tipikor adalah bertujuan salah satunya guna mengembalikan uang negara  yang  dirugikan  oleh  perkara  korupsi.  Kerugian  keuangan  negara  yang  hilang  bisa dikembalikan dengan melakukan salah satu cara yaitu dengan menerapkan pidana tambahan dengan  membayar  uang  pengganti  atas  hasil  korupsi.  Dari  upaya  tersebut  nantinya memberikan  hasil  kepada  kas  negara  dalam  bentuk  pemasukan  berasal  dari  pembayaran uang pengganti oleh koruptor sejumlah yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Pada perkara korupsi sebagai pidana tambahan, uang pengganti harus bisa  dipahami seperti  salah  satu  bagian  dari  jalan  dalam  pemidanaan  kepada  siapapun  yang  melakukan pelanggaran terhadap hukum, pada topik ini yaitu koruptor. Perihal pidana pembayaran uang pengganti bisa dilihat pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menjelaskan mengenai jumlah pembayaran uang pengganti dimana sudah ditetapkan bahwa jumlah uang pengganti setara dengan hasil yang didapat dari korupsi. Disamping itu juga guna mengatasi konflik korupsi, lewat Mahkamah Agung Republik Indonesia, pemerintah sudah  merilis  aturan  teknis  pelaksanaan  pidana  pembayaran  ganti  rugi  yaitu  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun  2014  yang  dirancang  perihal  pidana  tambahan  uang pengganti  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  dituangkan  didalam  Pasal  1  SEMA  Nomor  5 Tahun 2014 ditegaskan kembali bahwa dalam penentuan pembayaran uang pengganti dalam
tindak  pidana  korupsi  parameter  penghitungannya  yaitu  sebanding  jumlahnya  antara kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi dengan . (Nawawi and Najemi 2021).
Pengembalian  keuangan  negara  adalah  suatu  metode  yang  krusial  guna mengembalikan kerugian negara. Dalam hal itu, pengembalian dilakukan oleh badan hukum terkait,  salah  satunya  yaitu  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  sesuai  ketentuan  dalam Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006  Pasal  1  angka  1.  Sedangkan  pelaksanaan pengembalian  kerugian  keuangan  negara  merupakan  kewenangan  Kejaksaan.  Konsep pembayaran  tersebut  memiliki  tujuan  untuk  membuat  jera  para  koruptor  agar  tidak  bisa menikmati  kekayaan  hasil  korupsinya  serta  negara  dapat  memperoleh  kembali  uang  yang menjadi hak milik negara.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  bahwa  memberikan  hukuman  tambahan berbentul pidana uang pengganti berfungsi mengembalikan kerugian negara yang disebabkan perkara  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pejabat,  aparat  penegak  hukum,  hingga  pengusaha. Maka  disini  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  mengenai  konsep  pengembalian  kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi termasuk konsep civil forfeiture .

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normative  yaitu  menelaah  prinsip  dan  doktrin  hukum  guna  menjawab  suatu  isu. Menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan,  konseptual,  dan  perbandingan hukum. Sumber  serta menggunakan jenis dan bahan hukum berupa peraturan perundang- undangan, hasil penelitian, jurnal serta kamus dan ensiklopedia. Dengan teknik pengumpulan bahan hukum mencari peraturan perundang-undangan dan putusan  pengadilan yang telah inkrah. Selanjutnya dianalisis secara preskriptif dengan mengolah data secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Konsep Pengembalian Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi
Seiring berkembangnya zaman tentunya korupsi berpengaruh juga terhadap penegakan hukumnya. Dengan banyaknya produk hukum/peraturan perundang-undangan, setiap orang dianggap telah mengetahuinya tanpa pengecualian yang apabila dilanggar akan dituntut dan
dihukum  sesuai  dengan  perundnag-undangan/hukum  yang  berlaku  tersebut.  Dalam  ilmu hukum,  hal  tersebut  dikenal  sebagai  Asas Fictie Hukum  atau  Fiksi  Hukum.  Dalam  Asas  ini semua  orang  dianggap  tahu  hukum  ( presumption  iures  de  iure ).  Maka  jika  selanjutnya terdapat  ketidaktahuan  pada  hukum/undang-undang  tidak  bisa  membebaskan  seseorang atau menjadi alasan pemaaf dari tuntutan hukum.
Menjadi suatu  kerugian  yang besar bila pejabat  pemerintah  ataupun  pegawai negeri selaku penyelenggara negara sesuai disebutkan dalam undang-undang menjadi subjek hukum pada  praktek  korupsi.  Definisi  korupsi  telah  dimuat  dalam  13  Pasal  pada  Undang-Undang nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat tiga puluh jenis/bentuk korupsi yang dirumuskan yang selanjutnya disederhanakan dalam tujuh kelompok besar berdasarkan pasal dalam UU Tipikor. Dari ke-7 (tujuh) kelompok besar kemudian yang difokuskan dalam penelitian ini adalah bentuk korupsi pertama yaitu merugikan keuangan negara dengan uraian sebagai berikut:
UU Tipikor telah mengatur tentang kerugian keuangan negara pada Pasal 2 dan 3. Pada Pasal 2 mengatur tentang perbuatan memperkaya baik yang dilakukan untuk pribadi, orang lain atau suatu perkumpulan dengan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian negara. Disertai  ancaman  pidana  minimal  4  tahun  penjara  dan  maksimal  20  tahun  penjara  atau seumur hidup dam pembayaran denda sebesar Rp. 200juta sampai Rp. 1 miliar.
Ada  perilaku  yang  tidak  boleh  dilakukan,  termasuk  perilaku  yang  menguntungkan pribadu, orang lain, atau bisnis dengan cara apapun yang bertentangan dengan hukum. Pasal 2  UU  Tipikor  ini  merancang  tipe  korupsi yang  pertama.  Dilihat dari  ketetapan  dalam  Pasal tersebut, perilaku  korupsi  yang  tidak  diperbolehkan  yaitu  memperkaya  pribadi,  orang  lain, atau perkumpulan. Maka, siapa saja tidak boleh melakukan perbuatan memperkaya yang bila tindakan tersebut dilakukan secara berlawanan dengan perundang-undangan atau melawan hukum.
Sedangkan  pada  Pasal  3  Sedangkan  pada  Pasal  3  mengatur  tentang  perilaku memperkaya  untuk  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  korporasi  secara  melawan  hukum  yang dilakukan  oleh  penyelenggara  negara  atau  pejabat  yang  memanfaatkan  jabatannya  untuk melaukan  perbuatan  tersebut.  Ancaman  hukuman  diberikan  yaitu  pidana  penjara  seumur
hidup  atau  minimal  1  tahun  dan  maksimal  20  tahun serta  denda  Rp.  50  juta sampai Rp.  1 miliar.
Adapun  perilaku  yang  dilarang  pada  Pasal  ini  yaitu  dilarang  melakukan  perbuatan mengambil  keuntungan  yang  dilancarkan  dengan penyelewengan  wewnang, peluang,  atau media.
Dari kedua Pasal tersebut, ditemukan perbedaan pada subjek yang mana dalam Pasal 2 ditujukan untuk masyarakat umum sedangkan pada Pasal 3 sendiri ditujukan untuk kalangan pejabat. Kasus terkait bentuk korupsi yang pertama terjadi pada tahun 2017 dimana terdapat kasus yang cukup kontroversional yaitu kasus korupsi dengan tersangka Setya Novanto pada bujet rencana Kartu Tanda Penduduk berbasis Elektronik ( e-KTP ) senilai Rp. 5,9 triliun. Waktu itu  ia  adalah  Ketua  Fraksi  Partai  Golkar  di  keanggotaan  DPR.  Dalam  perkara  tersebut,  KPK menetapkan Setya Novanto menjadi tersangka pada 17 Juli 2017 dan sempat digugurkan oleh Cepi Iskandar selaku hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian pada 5  Oktober  2017  KPK  melaksanakan  penyelidikan  baru  guna  mengembangkan  kasus e-KTP . Pada  kasus  tersebut,  Setya  Novanto  divonis  15  (lima  belas)  tahun  penjara,  denda  Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp. 5 Miliar.
Kasus korupsi yang dilakukan pemimpin ini bukan hal baru bagi Indonesia, dilansir dari Tempo.co  baru-baru  ini  di  tahun  2022  terdapat  3  Kepala  Daerah  yang  tertangkap  Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada awal 2022. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal tahun  2022  di  awal  tahun,  KPK  telah  menjaring  sebanyak  3  (tiga)  Kepala  Daerah  dengan Operasi  Tangkap  Tangan  (OTT)  sebanyak  4  (empat)  kali.  Tiga  diantaranya  adalah  kepala daerah, yaitu satu wali kota dan dua bupati  salah satunya adalah Walikota Bekasi, Rahmat Effendi. Pada Kamis, 6 Januari 2022 ia resmi ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka terhadap dugaan  kasus  suap.  Ia  diduga  telah  mendapatkan  uang  pada  saat  ganti  rugi  tanah  sedang dijalankan terhadap beberapa proyek yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi. Selain itu, KPK juga menyangka  bahwa  Rahmat  juga  menerima  suap  dari  beberapa  pegawai  di  Pemkot  Bekasi sebagai biaya kompensasi atas jabatan yang diduduki. KPK dalam perkara ini telah menyita uang sejumlah Rp. 5,7 miliar serta ditetapkan pula tersangka lain berjumlah delapan orang yang berasal dari pegawai Pemkot Bekasi.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
Korupsi yang terjadi di Indonesia kian meningkat, dibuktikan dengan pembukaan tahun 2022  di  awal  tahun  sudah  terjadi  praktek  korupsi  yang  dilakukan  oleh  pemangku  jabatan. Seperti  sebuah  tren  yang  harus  ada  di  setiap  tahunnya.  Dalam  perkembangannya, peningkatan  perkara  korupsi  yang  berlangsung  di  Indonesia  berasal  dari  aspek  kuantitas ataupun kualitasnya. Kuantitas meliputi jumlah kerugian negara yang dihasilkan dari adanya korupsi  dan  kualitas  meliputi  cara  atau  proses  praktek  korupsi  yang  dilakukan  dengan semakin canggih dan sistematis yang menimbulkan sukarnya membongkar praktek korupsi yang terjadi di Indonesia. (Hayati and Reynaido 2009).
Atas  dasar  hal  tersebut  dalam  tujuan  mengoptimalkan  pengembalian  kerugian keuangan  negara  karena  korupsi,  maka  konsep  atau  mekanisme  pengembalian  keuangan negara  telah  disampaikan  dalam  UU  Tipikor.  Diharapkan  dengan  adanya  konsep pengembalian tersebut, nantinya dapat dijadikan sebagai tambahan disamping sanksi pidana yang telah dibebankan kepada pelaku praktek korupsi.
Terdapat dua jalur yang dapat ditempuh dalam pengembalian kerugian tersebut, yaitu dengan jalur pidana dan jalur perdata. Dimana jalur perdata disini posisinya adalah sebagai upaya cadangan apabila upaya pada jalur pidana dirasa tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam  hal  penggantian  uang  negara  yang  dirugikan  akibat  korupsi  atau  perampasan  harta benda yang bersangkutan karena ada suatu hal seperti tersangka/terdakwa meninggal saat proses  hukumnya  berjalan  maka  gugatan  secara  perdata  menjadi  alternatif  agar  proses hukumnya tidak terhenti.
Pengembalian kerugian keuangan negara sudah disusun dalam UU Tipikor secara rinci pada pasal 18 ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwasanya kecuali pidana tambahan yang telah dimuat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana tambahan juga dimuat  dalam  UU  Tipikor,  yaitu  Tentang  perampasan  benda  yang  didapat/digunakan  dari praktek korupsi mencakup juga didalamnya perusahaan yang dimiliki oleh terpidana tempat korupsi tersebut dilancarkan. Serta barang yang menggantikannya. Dilanjutkan dalam huruf b yang mengatur tentang jumlah uang pengganti yang dibayarkan sebanyaknya atau setara dengan hasil korupsinya.
Pada  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  a  dan  b  diatas    mengatur  tentang  penetapan  pidana tambahan yang dibebankan kepada koruptor sebagai ganti rugi atas korupsi yang dilakukan. Huruf  a  mengatur  tentang  pidana  tambahan  dalam  bentuk  perampasan  benda  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
dipergunakan atau didapatkan dari praktek korupsi termasuk juga perusahaan yang dimiliki oleh si koruptor. Sedangkan huruf b mengatur tentang penentuan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh si koruptor  jumlahnya seimbang  dengan hasil yang diperoleh dari korupsi. Dari  ketentuan  pasal  diatas  maka  tindakan  perampasan  aset  telah  diatur  dan  menjadi hukuman bagi koruptor sebagai usaha dalam pengembalian kerugian dari kejahatannya. Serta memberikan tempat pada langkah perampasan aset tersebut bukan sebagai sanksi saja tetapi menjadi  jaminan  jika  kemudian  terdakwa  wafat  sebelum  ada  putusan  pengadilan  dengan mendapat bukti kuat bahwasanya terdakwa memang secara nyata melakukan tindak pidana korupsi, maka atas tuntutan penuntut umum, hakim dapat melakukan perampasan atas yang sebelumnya  sudah  disita.  Pidana  tambahan  selanjutnya  yaitu  pembayaran  uang  pengganti wajib dibayarkan oleh  terdakwa  yang  jumlahnya  setara dengan  aset  yang didapatkan hasil korupsi.
Alur pengembalian kerugian keuangan negara pada Pasal 18 UU Tipikor sebagai berikut:
Dari gambar diatas maka didapat alur pengembalian kerugian keuangan negara dimulai dari  saat  KPK  melakukan  Operasi  Tangkap  Tangan  atau  menerima  laporan  adanya  korupsi kemudian KPK menetapkan jumlah yang telah dikorupsi. Lalu dilimpahkan kepada BPK untuk menghitung  berapa  jumlah  kerugian  negara  yang  disebabkan  adanya  korupsi  tersebut. Setelah  dilakukan  penghitungan,  terdakwa  diberi  waktu  selama  1  bulan  setelah  kasusnya sudah  mendapat  putusan  pengadilan  dan  inkrah.  Apabila  dalam  1  bulan  terdakwa  tidak mampu  membayar  kerugian  negara  tersebut  maka  penuntut  umum  akan  menyita  atau melakukan lelang terhadap harta benda terdakwa sesuai jumlah yang telah ditentukan. Jika kemudian harta benda yang telah disita kemudian dilakukan pelelangan masih belum cukup
Penetapan jumlah korupsi oleh KPK
Penetapan jumlah kerugian negara oleh BPK Penyitaan /
Pelelangan aset oleh Jaksa
Pidana penjara
Waktu 1 bulan untuk membayar Harta benda tidak cukup
Gambar 1 : Alur Pengembalian Kerugian Keuangan Negara
maka  diganti  dengan  pidana  penjara  dengan  ketentuan  tidak  lebih  dari  hukuman maksimalnya.
Sama halnya dengan proses pidana, proses perdata juga memiliki beberapa prosedur yang harus dilalui sesuai dengan yang dimuat dalam UU Tipikor. Pasal 32 ayat (1) mengatur tentang  unsur  pidana  korupsi  yang  belum  terpenuhi  tetapi  jelas  melakukan  korupsi,  Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat mengajukan gugatan perdata. Pasal tersebut sebagai Langkah pertama pada prosedur perdata. Kemudian Pasal 32 ayat (2) vonis bebas yang dijatuhkan oleh hakim  di  persidangan  bukan  menjadi  penghalang  bagi  negara  untuk  menuntut  kerugian negara  melalui  gugatan  perdata.  Selanjutnya  dalam  pasal  33  dan  34  mengatur  tentang ketentuan apabila pada proses penyidikan atau persidangan kemudian tersangka meninggal dunia, penyidik dapat menyerahkan berkas penyidikan kepada JPN  guna menggugat secara perdata kepada ahli warisnya. Dan dalam pasal 38 ayat (5) jika terdakwa wafat  sebelum ada putusan, hakim bisa melaksanakan perampasan barang yang sudah disita sebelumnya tanpa menunggu putusan dibacakan. Dan sesuai dengan Pasal 38 ayat (6) penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding
Civil  Forfeiture Sebagai  Upaya  Pengembalian  Kerugian  Keuangan  Negara  Pada  Tindak Pidana Korupsi
Mekanisme pengembalian kerugian negara karena tindak pidana korupsi di Indonesia dilaksanakan melalui dua mekanisme melalui jalur pidana dan perdata, hampir sama dengan yang dilakukan oleh Negara Amerika Serikat, dimana sistem civil forfeiture atau civil recovery yang digunakan dalam pengembalian aset negara atau mengganti kerugian negara.
Secara umum, forfeiture atau penyitaan dilakukan untuk beberapa tujuan dalam proses pidana. Diantaranya:
1. Penegak  hukum  bukan  sekedar  melakukan  penangkapan  pada  pelaku  kejahatan  dan dimasukkan ke dalam penjara,  melainkan untuk memusnahkan sarana kejahatan dari masyarakat  agar  tidak  dapat  dipergunakan  kembali  oleh  pelaku  saat  bebas  mapun relasinya;
2. Penyitaan dilakukan untuk memberikan kompensasi kepada korban pada kasus korban tidak bersalah;
3. Guna mengantisipasi terjadi kejahatan yang sama di masa depan dan untuk mengambil seluruh hasil dan kemampuan yang diperoleh dari suatu kejahatan;
4. Sebagai  sinyal  kepada  masyarakat  bahwa  hasil  dari  kejahatan  sifatnya  hanya sementara; dan

## 5. Merupakan hukuman. (Nasution 2017).
Dari  tujuan  penyitaan  (forfeiture)  yang  dilakukan  di  Amerika  Serikat  sesuai  dengan tujuan penyitaan aset yang dilakukan di Indonesia. Dimana di Indonesia tujuan disitanya aset adalah suatu upaya antisipasi yang tujuannya untuk penyelamatan serta sebagai pencegah kemungkinan aset terdakwa yang akan dibawa lari. Karena aset tersebut yang nantinya akan diputus  di  pengadilan,  apakah  perlu  dilakukan  penyitaan  sebagai  langkah  mengembalikan kerugian keuangan negara atau dibebankan pidana tambahan dengan dilakukan perampasan hasil kejahatannya.
Civil forfeiture ini merupakan sarana yang penting di beberapa negara dalam menangani tindak  pidana  korupsi,  utamanya  negara  yang  menganut  sistem common  law semacam Amerika Serikat guna menyingkap harta benda yang dinilai tidak lazim. Konsep tersebut cukup berkembang di Inggris mulai abad pertengahan saat barang-barang disita oleh kerajaan yang ditafsir sebagai instrument of death . (Yusuf 2007).
Di Amerika Serikat konsep tersebut menunjukkan perkembangan pada abad ke 19 dan 20. Dalam bermacam putusan dalam kurun waktu tahun 1870an – 1920an, secara konsisten, Mahkamah  Agung  Amerika  Serikat  menetapkan  bahwasanya  harta  benda  hasil  kejahatan yang  dilakukan dapat disita  tanpa  perlu pertimbangan posisi pemilik  aset dalam kejahatan yang dilakukannya. Secara umum, aturan mengenai Civil forfeiture dapat lebih ampuh dalam pengambilan harta benda yang diambil oleh koruptor dibanding menempuh aturan pidana. Hal tersebut terjadi karena aturan Civil forfeiture memiliki keunggulan dimana memberikan kemudahan  dalam  penyitaan  aset  pada  teknis  pembuktian  di  persidangan.  Karena, civil forfeiture menetapkan aturan hukum perdata dengan tolak ukur pembuktian relatif ringan daripada tolak ukur yang dipakai dalam penuntutan pidana.
Inilah yang menjadikan civil forfeiture merupakan pilihan yang cukup baik bilamana jalur pidana  mengalami  kegagalan  dalam  prosesnya.  Terlebih  pada  prakteknya,  didapatkan bahwasanya  sistem civil  forfeiture ini  dinilai  ampuh  dalam  pengambilan  harta  benda  yang dicuri, walaupun pada jalur ini juga memiliki kelemahan seperti lambatnya proses dan biaya yang  diperlukan  cukup  tinggi.  Tiap  negara  berbeda  penerapan  sistem civil  forfeiture nya. Asalnya, sistem ini diterapkan dalam skala lokal, yaitu:
1. Dilakukan  pengajuan  gugatan  secara  perdata  untuk  melakukan  penyitaan  atau pengambil alihan aset hasil kejahatan yang posisinya ada di dalam negeri.
2. Bilamana harta benda yang diperoleh dari kejahatan posisinya di luar negeri, berbagai negara penganut civil forfeiture secara lokal aplikasinya dengan ekstra territorialitas.
Di Indonesia masih belum menerapkan konsep civil forfeiture mengingat sistem hukum di  Indonesia  yang  ketat  dan  harus  berlaku  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku sehingga konsep civil forfeiture ini masih sulit untuk diterapkan di Indonesia. Selain menggunakan  konsep civil  forfeiture, Amerika  Serikat  juga  menerapkan  konsep plea bargaining yang  berawal  sejak  abad  ke-19.  Definisi plea  bargaining dalam Black’s  Law Dictionary adalah  Dalam  kesepakatan  yang  dirundingkan  antara  jaksa  dan  terdakwa, terdakwa mengaku bersalah atas kejahatan atau pembelaan tertentu, dan jaksa mengabaikan putusan ringan atau mengutuk pelanggaran lain. (Siregar 2011)
Terkait  dengan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  telah  jelas  didalamnya mengandung suatu teori hukum yang menjadi landasannya. Teori yang dipergunakan adalah berdasakan pedoman keadilan sosial yang mampu memberi kapasitas, tugas serta tanggung jawabnya  pada  lembaga  negara dan  hukum  guna  melindungi serta  memberi  kemungkinan terhadap  pribadi  pada  masyarakat  dalam  memperoleh  kesejahteraan.  Prinsip  dasar  yang melandasi teori tersebut adalah “berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara” dan “berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”. (Darmukit 2020).

## KESIMPULAN
Korupsi  merupakan  salah  satu  penyebab  kerugian  negara  termasuk  di  Indonesia. Pengembalian kerugian keuangan negara berperan krusial pada penindakan perkara korupsi yang wajib dilaksanakan para koruptor. Dengan koruptor mengembalikan kerugian keuangan negara,  menimbulkan  dampak  secara  langsung  pada  kondisi  perekonomian  negara. Mekanisme pengembalian dilaksanakan dengan dua jalur yaitu dengan jalur pidana dan jalur perdata.  Mekanisme  tersebut  hampir  sama  dengan  yang  dilakukan  oleh  negara  Amerika Serikat,  jika  di  Indonesia  jalur  secara  pidana  yang  diutamakan  lalu  jalur  perdata  ditempuh apabila upaya pidana tidak bisa dilanjutkan. Sedangkan di Amerika Serikat penindakan untuk tindak  pidana  korupsi  yang  ditempuh  adalah  sistem civil  forfeiture . Civil  forfeiture adalah proses pengambilan aset oleh  penegak hukum  terhadap  orang  yang dicurigai  terlibat atau melakukan  kejahatan  tanpa  menuntut  pemiliknya  dengan  kesalahan.  Dimana  penuntutan pidananya  dapat  bersamaan  dengan  perdata.  Dengan  upaya-upaya  tersebut  maka  prinsip
“berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara” dan “berikan kepada rakyat apa yang menjadi  hak  rakyat”  dapat  tercapai dan  pengembalian  kerugian  keuangan  negara  bisa dilakukan secara optimal di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
A Buchari ·2018. 2018. ‘NoTitle’: 249– 62
Darmukit, Darmukit. 2020. ‘UPAYA KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET NEGARA
SEBAGAI HASIL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI’, Jurnal Hukum , 36.1 <https://doi.org/10.26532/jh.v36i1.11200> Fauzan Reyzaldi Sinaga. 2019. Universitas Sumatera Utara <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15894/150200548.pdf?seq uence=1&isAllowed=y> [accessed 25 March 2022]
Hamzah, Andi. 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan
Internasional (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
Hayati, Nur, and Andrea Reynaido. 2009. ‘Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No . 2257 K / Pid / 2006 )’, Lex Jurnalica , 7.31
Nasution, Bismar. 2017. ‘Pengembalian As et Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Civil Forfeiture’, Jurnal Integritas : 1 – 13
Nawawi, Kabib, and Andi Najemi. 2021. ‘Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Negeri Ku ala Tungkal’, Jurnal Sains Sosio Humaniora , 5.1 <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.14133>
Siregar, Nella Octaviany. 2011. ‘Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara’, 3.1: 1– 9 <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.46> Yusuf, Dalam Muhammad. 2007. Merampas Aset Koruptor (Jakarta: Kompas)
Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Lembaran Negara RI No. 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara R.I No. 4150
Siregar, Nella Octaviany. 2011. ‘Plea Bargaining Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara’, 3.1: 1– 9 <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i1.46>
Yusuf, Dalam Muhammad. 2007. Merampas Aset Koruptor (Jakarta: Kompas)