Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i1.1815

## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Nurhanim
Universitas Labuhanbatu hanimrtg@gmail.com
Toni Universitas Labuhanbatu toni300586@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam transaksi  jual  beli  online  melalui  media  elektronik.  Tujuan  dari  perlindungan  konsumen  ini  yaitu  untuk mewujudkan  bentuk  perlindungan  konsumen  yang  berisi  dari  komponen  kepastian  hukum.  Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumendijelaskan Pasal  1 Ayat (1) “ Perlindungan Konsumen adalah segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen”. Menerangkan  Dimana  dijelaskan  bahwa  konsumen  di  lindungi  secara  jelas  oleh  hukum.  Metode  yang digunakan  dalam  penitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif-kualitatifd  engan  pendekatan  undang-undang yang digunakan sebagai metode penelitian dan studi kasus terkait jual beli online di UD Fashion  Yuki di Kabupaten Labuhanabatu. Penyelesaian jual beli online yang tidak sesuai  dengan permintaan konsumen, maka  Pihak  dari  Pelaku  usaha  dapat  memberikan  jaminan  kepastian  atas  barang  yang  dipesan  untuk  di tukar  dengan  barang  yang  sesuia  dengan  permintaan  konsumen.  Dalam  jual  beli  antara  pelaku  usaha dengan  konsumen  harus  menjalin  hubungan  kepercayaan  dan  menitik  beratkan  kepada  pelayanan  yang transparansi.  Sedangkan  jika  terjadi  perselisihan  lebih  mengutamakan  win-win  solusion/mufakat.Upaya hukum  terhadap  penyelesaian  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  dalam  hal  terjadi  sengketa maka dapat  diselesaikan dengan cara  litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa  melalui  litigasi didasarkan  atas  gugatan  yang  diajukan  oleh  salah  satu  pihak.  Namun  penyelesaian  sengketa  non  litigasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, misalnya secara negoisasi, konsilidasi, mediasi dan Arbitrase. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Jual beli online, UD Fashion Yuki

## Abstract
The  purpose  of  this  paper  is  to  determine  legal  protection  for  consumers  in  online  buying  and  selling transactions  through  electronic  media.  The  purpose  of  this  consumer  protection  is  to  realize  a  form  of consumer protection that contains components of legal certainty. Legal protection for consumers in online buying  and  selling  transactions  is  regulated  in  Law  Number  8  of  1999  concerning  consumer  protection explained in Article 1 Paragraph (1) "Consumer Protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide  protection  to  consumers".  Explain  Where  it  is  explained  that  consumers  are  clearly  protected  by law. The method used in this research is descriptive-qualitative research with a statutory approach used as a  research  method  and  case  studies  related  to  online  buying  and  selling  at  UD  Fashion  Yuki  in Labuhanabatu  Regency.  Settlement  of  online  buying  and  selling  that  is  not  in  accordance  with  consumer demand,  parties  from  business  actors  can  provide  guarantees  of  certainty  for  the  goods  ordered  to  be exchanged for goods that are in accordance with consumer demand. In buying and selling between business actors  and  consumers,  they  must  establish  a  relationship  of  trust  and  focus  on  transparent  services. Whereas  if  a  dispute  occurs,  it  prioritizes  a  win-win  solution/mufakat.  Legal  efforts  to  resolve  disputes between consumers and business actors in the event of a dispute can be resolved by means of litigation or
non-litigation.  Dispute  resolution  through  litigation  is  based  on  a  lawsuit  filed  by  one  of  the  parties. However,  non-litigation  dispute  resolution  can  be  done  in  several  ways,  for  example  by  negotiation, conciliation, mediation and arbitration.
Keywords: Consumer Protection, Buying and selling online, UD Fashion Yuki,

## PENDAHULUAN
Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum  yang  memuat asas-asas atau kaidah- kaidah  yang  bersifat  mengatur  dan  juga  mengandung  sifat  yang  melindungi  kepentingan konsumen.  Hal  ini  juga  tercantum  didalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang perlindungan konsumen yang menyebutkan bahwa “ perlindungan konsumen adalah segala upaya yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  konsumen”.  Oleh  karena itu  berbicara  mengenai  perlindungan  konsumen  berarti  mempersoalkan  mengenai  jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen.
Dengan  kemajuan  teknologi  informasi  hubungan  masyarakat  dalam  perdagangan  baik barang  maupun  jasa  tidak  lagi  harus  dilakukan  secara  bertatap  secara  langsung,  Sebaliknya pembelian dan penjualan dapat dilakukan secara online yang dikenal sebagai e-commerce. 1 Secara umum  dan  mendasar  hubungan  antara  produsen  dan  penghasil  barang  atau  jasa  dan  konsumen merupakan  hubungan  yang  terusmenerus  atau  berkesinambungan.  Hubungan  tersebut  terjadi karena  keduanya  memang  saling  menghendaki  dan  mempunyai  tingkat  ketergantungan  yang cukup  tinggi  antara  yang  satu  dengan  yang  lainnya.  Produsen  sangat  membutuhkan  dan bergantung  atas  dukungan  konsumen  sebagai  pelanggan.  Tanpa  dukungan  konsumen  tidak mungkin  produsen  dapat  terjamin  kelangsungan  usahanya.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  pada  pasal  4  menjelaskan  “  bahwa  salah  satu  hak dari  konsumen  adalah  ha  katas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang atau jasa.
Untuk  meningkatkan harkat dan  martabat Konsumen  maka perlu ditingkatkan kesadaran pengetahuan,  kepedulian,  kemampuan,  dan  kemandirian  konsumen  untuk  melindungi  diri  serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan  suatu  produk  agar  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen  dibebankan  kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu. Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  dalam  pasal  1  ayat  (1)  yang  dimaksud  dengan
1 Aditya  Murdani  dan  Fakultas  Hukum,  “Seminar  Nasional  Hukum  Dan  Pancasila  Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila” 1, no. 8 (2022): 1–17.
perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 2
Perlindungan  Konsumen  harus  mendapat  perhatian  yang  lebih  serius  karena  investasi asing  telah  menjadi  bagian  pembangunan  ekonomi  Indonesia,  Dimana  ekonomi  Indonesia  juga telah berkaitan dengan ekonomi dunia dan persaingan perdagangan international dapat membawa implikasi  negative  bagi  perlindungan  konsumen. 3 Dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  perlindungan  konsumen  dalam  pasal  3  perlindungan  konsumen  bertujuan  meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, Mengangkat harkat dan martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya  dari  akses  negative  pemakaian  barang  dan jasa,  Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  Menentukan,  dan  Menuntut  hak- haknya sebagai konsumen  menciptakan sistem  perlindungan konsumen  yang  mengandung unsur kepastian  hukum  dan  keterbukaan  informasi  serta  akses  untuk  mendapatkan  informasi, Menumbuhkan kesadaran pelaku mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,  Dan meningkatkan kualitas barang atau jasa  yang  menjamin  kelangsungan  usaha  produksi  barang  atau  jasa,  Kesehatan,Kenyamanan, keamanan, dan Keselamatan konsumen. 4
Transaksi jual beli online memiliki banyak keunggulan karena dianggap lebih efektif dan efesien. Telah banyak berbagai macam jenis produk yang disediakan dan siap untuk dijual secara online, Salah satu nya yang paling popular adalah produk-produk fashion. Fashion menjadi bagian yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  penampilan  dan  gaya  keseharian.  Dalam  perkembangan selanjutnya fashion tidak hanya menyangkut soal busana dan aksesoris semacam perhiasan seperti kalung dan gelang, Akan tetapi benda-benda fungsional lain yang dipadukan dengan unsur-unsur desain  yang  canggih  dan  unik  menjadi  alat  yang  dapat  menunjukkan  dan  mendongkrak penampilan sipemakai. 5
Dalam  kondisi  ekonomi  saat  ini  para  pelaku  usaha  dibidang  fashion  terutama  di  UD Fashion Yuki Kabupaten Labuhanbatu melakukan berbagai strategi penjualan guna meningkatkan omzet  dan  menarik  perhatian  konsumen  yaitu  salah  satunya  berjualan  secara  online  dengan memanfaatkan  perkembangan  teknologi  sistem  online  yang  dilakukan  dengan  menggunakan media  elektronik,  seperti  Shopee,  Tokopedia,  Instagram,  dan  facebook,  Dengan  menampilkan
2 (Undang  -Undang  Republik  Indonesia,  “Undang  -Undang  Republik  Indonesi  Nomor  8  Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta.” (Jakarta, 1999).
3 Rai  Agustina  Dewi  dan  I  nyoman  Suyatna,  “Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online,” Journal Ilmu Hukum 4 (2016): 1–13.
4 (Undang  -Undang  Republik  Indonesia,  “Undang  -Undang  Republik  Indonesi  Nomor  8  Tahun 1999 Perlindungan Konsumen. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta.”
5 Zalma  A  D  I  Shahira  dkk.,  “Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  produk  fashion  yang diobral online,” 2021.
katalog  berupa  produk  fashion  kemudian  ditawarkan  kepada  konsumen.Dalam  memanfaatkan minat  konsumen  terhadap  produk  fashion  yang  dijual,  Maka  para  pelaku  usaha  banyak  yang menghalalkan  berbagai  cara  untuk  mengikuti  persaingan  usaha  yang  semakin  ketat  meskipun dinilai  akan  menyesatkan  konsumen,  Diantaranya  yaitu  produk  fashion  yang  dijual  online  tidak disertai  informasi-informasi  yang  jelas,  Dalam  hal  ini  konsumen  tidak  dapat  melihat  kondisi dankualitas yang sebenarnya seperti perihal merk, warna, bahan dan ukuran suatu produk karena berisi gambar dan harga dari produk yang dijual.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif–kualitatif. Penelitian  deskriptif  Kualitatif  adalah  penelitian  yang  memberikan  gambaran  dan menginterpretasikan  sebuah  objek  sesuai  dengan  realitas  aslinya  serta  memberikan  gambaran secara  sistematis  berkaitan  dengan fakta-fakta  dan  karakteristik  objek  yang  diteliti  secara  tepat. 6 Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hail observasi dan wawancara di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah,literatur hukum, dan peraturan  perundang-undangan.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan Konsumen terhadap transaksi jual beli online UD Fashion Yuki di Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Menurut  pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen,  konsumen  adalah  “Setiap  orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan  tidak  untuk  diperdagangkan  ”.  Konsumen  dalam  pembahasan  ini  yaitu  konsumen  yang membeli suatu produk melalui online dimana produk tersebut  dimanfaatkan secara langsung dan tidak untuk dijual Kembali. Konsumen menurut directive adalah pribadi yang menderita kerugian akibat pemakaian produk yang cacat untuk keperluan pribadinya. 7 Perlindungan konsumen adalah istilah  yang  dipakai  untuk  menggambarkan  perlindungann  hukum  yang  diberikan  kepada
6 Misbahul  Ulum,  “Prinsip-Prinsip  Jual  Beli  Online  dalam  Islam  dan  Penerapannya  pada  e- Commerce  Islam  di  Indonesia,” Jurnal  Dinamika  Ekonomi  &  Bisnis 17,  no.  1  (2020):  49–64, https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115.
7 Andi Sri Rezky Wulandari dan Nurdiyana Tadjuddin, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018).
konsumen dalm usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu  sendiri.  Pengertian  Perlindungan  Konsumen  didalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 pada pasal 1 ayat (1) menyatakan Perlindungan Konsumen  adalah segala upaya  yang menjamim adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Pentingnya  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  di  UD  Fashion  Yuki  Kabupaten Labuhanbatu  disebabkan  posisi  tawar  konsumen  yang  lemah.  Perlindungan  hukum  terhadap konsumen di UD Fashion Yuki Kabupaten Labuhanbatu mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar  yang lemah, dengan persaingan global  yang terus berkembang perlindungan hukum sangat  dibutuhkan  dalam  persaingan  dan  banyaknya  produk  serta  layanan  yang  menempatkan konsumen dalam posisi tawar  yang lemah. perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang  diberikan  oleh  hukum  terhadap  hak-hak  konsumen.  Hak-Hak  Pada  Konsumen  tersebut diatur pada Pasal 4, merumuskan sebagai berikut :
1. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan atau/jasa
2. Hak untuk memilih barang dan /atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang disajikan
3. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan konsumen
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak  untuk  mendapatkan  konpensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Syarat  syah  perjanjian    Pembentukan  suatu  perjanjian  ada  beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi  agar  perjanjian  sah,  karena  setiap  orang  yang  mengadakan  perjanjian  selalu dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Agar maksud itu tercapai dan bila  perlu  pelaksanaannya  dapat  dipaksakan  melalui  pengadilan,  maka  perjanjian  yang  dibuat harus perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal  1320  KUH  Perdata.  Hal  ini  sebaliknya  menjadi  dasar  suatu  perdagangan  jual  beli  online untuk menghindari suatu perselisihan dikemudian hari bagi konsumen terhadap pelaku usaha.
Secara umum dikenal 4 hak dasar konsumen, yaitu : 8

## 1. Hak untuk mendapatkan keamanan
Konsumen berhak mendapatkankenyamanan, keamanan, dan keselamatan barang atau  jasa  yang  ditawarkan  oleh  UD  Fashion  Yuki  Kabupaten  Labuhanbatu  kepada konsumen produk barang atau jasa tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani ataupun rohani.
2. Hak untuk mendapatkan informasi
Setiap  produk  UD  Fashion  Yuki  Kabupaten  Labuhanbatu  yang  diperkenalkan kepada  konsumen  harus  disertai  informasi  yang  benar  baik  secara  lisan,  melalui  iklan berbagai  media,  atau  mencantumkan  dalam  kemasan  produk.hal  ini  bertujuan  agar konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran yang keliru atas produk dan jasa .
3. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa
Konsumen  UD  Fahion  Yuki  Kabupaten  Labuhnbatu  berhak  untuk  menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Ia juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar .
4. Hak Untuk didengar pendapat dan keluhannya
Hak ini berkaitan erat dengan  hak untuk  mendapatkan informasi. ini disebabkan informasi  yang  diberikan  oleh  pihak  UD  Fashion  Yuki  Kabupaten  Labuhanbatu  sering tidak cukup memuaskan konsumen .
Perjanjian  jual  beli  yang  dilakukan  melalui  media  elektronik  internet  tidak  lain  adalah merupakan  perluasan  dari  konsep  perjanjian  jual  beli  yang  ada  dalam  kitab  undang-undang hukum  perdata.  perjanjian  jual  beli  melalui  internet  ini  memiliki  dasar  hukum  perdagangan konvensional atau jual beli dalam hukum perdata. 9

## B. Tanggungjawab  Pelaku  Usaha  UD  Fashion  Yuki  Kabupaten  Labuhanbatu  Terhadap Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online
Transaksi online dilakukan melalui media internet sehingga dalam proses transaksi antara konsumen  dan  pelaku  usaha  tidak  bertatap  muka  secara  langsung.  Pelaku  usaha  dalam  Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1999 pada Pasal 1 ayat 3 menerangkan “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik
8 Jamaluddin  Mukhtar  Rifan  Adi  Nugraha  dan  Hardika  Fajar  Ardianto,  “Perlindungan  Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online,” Serambi Hukum 08, no. 02 (2015): 91–102.
9 Rifan Adi Nugraha dan Ardianto.
sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam berbagai bidang ekonomi”.
Dalam  Undang-Unadang  Nomor.  8  Tahun  1999  Perjanjian  dalam  transaksi  online dituangkan  dalam  kontrak  elektronik.  tanggung  jawab  pelaku  usaha  UD  Fashion  Yuki  terhadap kerugian  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  online  menimbulkan  permasalahan,  yang  dimana permasalahan  ini  timbul  akibat  dari  ketidakpuasan  salah  satu  kedua  belah  pihak,  permasalahan mengenai  konsumen  lazim  disebut  dengan  sengketa  konsumen.  Didalam  setiap  transaksi  pasti menimbulkan  hak  dan  kewajiba  diantara  para  pihak  yang  melakukan  transaksi  tersebut,  yaitu pihak  penjual  dengan  pihak  pembeli.  Hak  dan  kewajiban  bagi  konsumen  maupun  pelaku  usaha tersebut  telah  diatur  sedemikian  rupa  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8.  Tahun  1999  tentang perlindungan  konsumen  Undang-Undang  tersebut  dibuat  untuk  mengupayakan  terjaminnya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 10 Bentuk perlindungan hukum yang  diberikan  terhadap  konsumen  ialah  berupa  beberapa  hak  yang  dimiliki  oleh  konsumen sebagaimana yang telah dijabarkan didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Subtansi  hukum  tanggung  jawab  produk  yang  menjadi  dasar  tuntutan  ganti  kerugian konsumen.  Dasar  tuntutan  tersebut  adalah  tuntutan  karena  kelalaian,  tuntutan  karena wanprestasi/ingkar janji, dan tuntutan berdasarkan teori tanggung jawab mutlak. 11
Kewajiban Konsumen dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999  pada Pasal 5 yaitu :
a. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa .
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati .
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut .
Dapat  kita  lihat  diatas,  undang-undang  sudah  memberikan  hak  dan  kewajiban  yang sedemikian  rupa  bagi  pihak  konsumen,  akan  tetapi  pada  kenyataannya  masih  banyak  hak-hak konsumen yang dilanggar oleh pihak pelaku usaha. Kasus pelanggaran hak konsumen yang sering ditemukan ialah terkait pelanggaran hak konsumen pada pasal 4 ayat 3 yaitu mengenai “hak atas informasi  yang benar, jelas, dan jujur  mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan/atau jasa”. Hak  ini  dapat  dipenuhi  apabila  pelaku  usaha  melakukan  kewajibannya  sebagaimana  yang  telah diatur  dalam  Pasal  7  huruf  (b)  yang  dimana  pelaku  usaha  wajib  memberikan  informasi  yang
10 Dewi dan Suyatna, “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online.”
11 Soemardjono Brodjo Soedjono, “Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Konsumen Di Dunia Maya Tentang Tanggungjawab Produk,” Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 44, no. 8 (2011): 1–16.
benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Hak-hak pelaku usaha dalam Pasal 6 yaitu :
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan .
b. Hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang  beritikad tidak baik .
c. Hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  didalam  penyelesaian  hukum sengketa konsumen .
d. Hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan .
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya .
Kewajiban Pelaku Usaha dalam pada Pasal 7 yaitu :
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
b. Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  da  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan
c. Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif
d. Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
e. Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba  barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
f. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
g. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian
Sedangkan  jika  dikaitkan  dengan  kronologis  masalah  di  UD  Fashion  Yuki  pelanggaran seperti  pemberian  informasi  mengenai  produk  fashion  yang  kurang  jelas  dan  Transparansi mengenai  kondisi  produknya.  Jika  terjadi  pengiriman  barang  tidak  sesuai  dengan  barang  yang dipesan oleh konsumen maka pelaku usaha harus menjalankan haknya  yaitu memberikan  berupa kompensasi  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  pada  barang  atau  produk  yang  diterima  oleh konsumen  tidak  sesuai  dengan  deskripsi  produk  fashionnya.  Sesuai  Pasal  4  ayat  8  UUPK
menerangkan  “  Konsumen  berhak  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya  “.  pasal  4  ayat  8  UUPK  tersebut  berbanding  lurus  dengan  rumusan  pasal  19  ayat  1 UUPK  mengenai  tanggung  jawab  pelaku  usaha,  yang  dirumuskan  bahwa  “  pelaku  usaha bertanggungjawab  memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran,  dam/atau  kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”
Penyelesaian  tanggungjawab  oleh  pelaku  usaha  terhadap  kerugian konsumen  disebutkan dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 Pasal 45ayat 1 yang menyebutkan “ setiap konsumen yang  dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha  melalui  Lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan  yang  berada  dilingkungan peradilan umum”. Berdasarkan ketentuan tersebut, konsumen dijamin oleh undang-undang untuk dapat  mempertahankan  hak-haknya  terhadap  pelaku  usaha,  selain  itu  konsumen  juga  diberikan pilihan  untuk  menentukan  bentuk  penyelesaian  sengketa  yang  akan  dipilih  sebagaimana  yang ditentukan  pada  pasal  45  ayat  (2)  “  penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui pengadilan  atau  diluar  pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela  para  pihak  yang  bersengketa  “ upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa antara nasabah dan pelaku usaha dalam hal terjadi sengketa dapat melakukan penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa  melalui  litigasi  didasarkan  atas  gugatan  yang  diajukan  oleh  salah  satu  pihak.  Namun penyelesaian  sengketa  non  litigasi  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara,  misalnya  secara negoisasi, konsilidasi, mediasi dan Arbitrase.
Penyelesaian  sengketa  yang  timbul  dalam  dunia  bisnis,  merupakan  masalah  tersendiri, karena  apabila  para  pelaku  bisnis  menghadapi  sengketa  tertentu,  maka  dia  akan  berhadapan dengan  proses  peradilan  yang  berlangsung  lama  dan  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit, sedangkan  dalam  dunia  bisnis,  penyelesaian  sengketa  yang  dikehendaki  adalah  yang  dapat berlangsung  cepat  dan  murah. 12 Sistem  penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  sesuai dengan bentuk sengketa yang tidak dapat diselesaiakan, yaitu 1) Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan,  2)  Penyelesaian  sengketa  perdata  diluar  pengadilan,  3)  Penyelesaian  perkara  secara pidana, 4) Penyelesaian perkara secara administrative. 13

## KESIMPULAN
1. Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  melalui  medis elektronik  terdapat  dalam  pasal  4  UUPK,  yang  berbicara  mengenai  hak  konsumen.
12 Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo, Hukum  Perlindungan  Konsumen (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2014).
13 Rosmawati, Pokok-Pokok  Hukum  Perlindungan  Konsumen (kencana:  Prenadamedia  Group, 2018).
Bentuk  perlindungan  konsumen  yang  berisi  dari  komponen  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  transaksi  jual  beli  online  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Pelaku  usaha  memiliki  tanggung  jawab  memberikan  ganti  rugi  terhadap  kerugian  yang dialami,  dengan  memperhatikan  kerugian  nyata  dan  yang  dapat  mempertimbangkan kepada  hak-hak  konsumen  Penyelesaian  sengketa  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen dalam kegiatan perdagangan dapat diselesaikan melalui litigasi dan non litigasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi,  Rai  Agustina,  dan  I  nyoman  Suyatna.  “Implementasi  Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online.” Journal Ilmu Hukum 4 (2016): 1– 13.
Miru,  Ahmadi,  dan  Sutarman  Yodo. Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2014.
Murdani,  Aditya,  dan  Fakultas  Hukum.  “Seminar  Nasional  Hukum  Dan  Pancasila  Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila” 1, no. 8 (2022): 1–17.
Rifan  Adi  Nugraha,  Jamaluddin  Mukhtar,  dan  Hardika  Fajar  Ardianto.  “Perlindungan  Hukum Terhadap Konsumen  Dalam  Transaksi Online.” Serambi  Hukum 08,  no.  02  (2015):  91– 102.
Rosmawati. Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen . kencana: Prenadamedia Group, 2018.
Shahira,  Zalma  A  D  I,  Progam  Studi,  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum,  dan  Universitas Muhammadiyah  Surakarta.  “Perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  produk  fashion yang diobral online,” 2021.
Soedjono,  Soemardjono  Brodjo.  “Hukum  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi  Konsumen Di  Dunia  Maya  Tentang  Tanggungjawab  Produk.” Journal  of  Physics  A:  Mathematical and Theoretical 44, no. 8 (2011): 1–16.
Ulum,  Misbahul.  “Prinsip-Prinsip  Jual  Beli  Online  dalam  Islam  dan  Penerapannya  pada  e- Commerce Islam di Indonesia.” Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis 17, no. 1 (2020): 49– 64. https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115.
(Undang  -Undang  Republik  Indonesia.  “Undang  -Undang  Republik  Indonesi  Nomor  8  Tahun 1999  Perlindungan  Konsumen.  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia. Jakarta.” Jakarta, 1999.
Wulandari, Andi Sri Rezky, dan Nurdiyana Tadjuddin. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.