## KONTRIBUSI SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP INFRASTRUKTUR JALAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Muhammad Usman Silo 1) , La Ode Geo 2) , LM Harafah 2)
1) Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pascasarjana UHO, 2016
2) Dosen Fakultas Pertanian dan Pascasarjana UHO

## ABSTRACT
This study aims to analyze; 1) the performance of increased availability of infrastructure and an increase  in  motor  vehicle  tax  revenues  every  year  in  Southeast  Sulawesi  Province;  and  2)  the  role  of increasing motor vehicle tax receipts on infrastructure improvements in Southeast Sulawesi Province. This research  was  carried  out  at  the  Revenue  Service  office,  the  Southeast  Sulawesi  Provincial  Public  Works Office,  and  the  SAMSAT  offices  throughout  the  districts  /  cities  in  Southeast  Sulawsei  Province.  Data analysis performed was descriptive qualitative method and simple regression.
The results of the study show that; 1) the contribution of the motor vehicle tax sector every year to  12  districts  /  cities  in  Southeast  Sulawesi  Province  is  quite  varied,  and  Kendari  City  is  the  biggest contributor to PKB income and the lowest contribution is North Buton Regency; 2) During the period 2018- 2015 the construction of road infrastructure (the length of the road built) was around 601.12 Km (10.24%), where  the  South  Konawe  Regency  had  the  longest  road  length  of  88.32  Km,  while  the  construction  of  the shortest road was in Kabupaten Bombana namely 18.68 Km; and 3) the contribution (amount of revenue) of the PKB does not have a significant effect on the development of road infrastructure in Southeast Sulawesi Province so that the length of the road to be built in the future is around 5,270.75 Km, with a growth rate of 10.24%. .

## Keywords: Contributions, Motor Vehicle Taxes and Road Infrastructure

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis;  1)  kinerja  peningkatan  ketersedian  infrastruktur  dan peningkatan  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  setiap  tahunya  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara;  serta  2) peran  peningkatan  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  terhadap  peningkatan  infrastruktur  di  Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, serta kantor SAMSAT seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawsei Tenggara.  Analisis data yang dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif dan regresi sederhana.
Hasil penelitian menunjukan bahwa; 1) kontribusi sektor pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya pada  12  kabupaten/kota  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  cukup  bervariasi,  dan  Kota  Kendari  adalah penyumbang terbesar terhadap pendapatan PKB dan kontribusi terendah adalah Kabupaten Buton Utara; 2) Selama periode tahun 2018-2015 pembangunan infrastruktur jalan (panjang jalan terbangun) sekitar  601,12 Km  (10,24%),  dimana  Kabupaten  Konawe  Selatan  memiliki  panjang  jalan  terpanjang  yakni  88,32  Km, sedangkan  pembangunan  jalan  terpendek  adalah  pada  Kabupaten  Bombana  yakni  18,68    Km;  serta  3) Kontribusi (jumlah penerimaan) PKB tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara  sehingga panjang jalan yang harus terbangun kedepan sekitar  5.270,75 Km, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10,24%, maka diproyeksikan waktu yang dibutuhkan sekitar 56 tahun.
Kata Kunci : Kontribusi, Pajak Kendaraan Bermotor dan Infrastruktur Jalan

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Hakikat  dari  pembangunan  nasional  adalah membanguan  manusia  Indonesia  seutuhnya  dan pembangunan  masyarakat  Indonesia  seluruhnya sebagaimana yang dimanahkan dalam pancasila, dan UUD 1945 yang tertuang dalam tujuan dan pedoman pembangunan  nasional.    Perwujudan  pembanguna tersebut  dibutuhkan  adanya  suatu  kerjasama  atau hubungan  timbal  balik  seluruh  komponen  bangsa untuk  dapat  merealisasikan  tujuan  tersebut  yang salah satunya adalah masalah pembiayaan pembangunan.  Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian  suatu  bangsa  dalam  pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber-sumber penerimaan  daerah  dari  dalam  negeri  salah  satunya adalah pajak kendaraan bermotor (Margono,2006).
Di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  pajak  daerah menyumbang  jumlah  yang  cukup  besar  bagi pendapatan  asli  daerah  yang  salah  satunya  dari sumber  pajak  kendaraan  bermotor.  Dalam  hal  ini kontribusi  sektor  pajak  kendaraan  bermotor  di Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2009 sampai tahun  2014  sebesar  Rp  1.233.903.262.927.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel  1  Pendapatan  Sektor  Pajak  Kendaraan
Bermotor Di Sultra Tahun 2009-2014 No Tahun Pendapatan Sektor Pajak Kendaraan Bermotor 1 2009 123.396.244.820 2 2010 146.658.825.633 3 2011 187.483.980.306 4 2012 230.907.983.027 5 2013 288.330.315.470 6 2014 257.125.913.671
Sumber  :    Provinsi  Sulawesi  Tenggara  Dalam Angka 2015
Berdasarkan  Tabel  1  diketahui  bahwa penerimaan  PAD  dari  sektor  pajak  kendaraan bermotor  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  selama periode  tahun  2009  hingga  2014  terus  mengalami peningkatan,  yaitu  dari  Rp.  123.396.244.820  pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 257.125.913.671 pada Desember 2014. Namun dari pendapatan PAD tersebut  mengalami  penurunan  2014  sebesar  Rp 31.204.401.799 bila di bandingkan pada tahun 2013.
Panjang  Jalan  keseluruhan  di  Provinsi Sulawei  Tenggara  yang  dibangun  oleh  pemerintah
dari  tahun  2009  samapi  2014  adalah  10.622,59  km, terdiri  dari  1497,81  km  Jalan  Negara  atau  14,10 persen  dari  total  panjang  jalan  keseluruhan,  906,09 km Jalan Provinsi atau 8,53 persen dan 8.218,69 km merupakan  Jalan  Kabupaten  atau  sebesar  77,37 persen.  Sedangkan  jumlah  jalan  yang  telah  diaspal oleh  pemerintah  di  Provinsi  Sulawei  Tenggara secara keseluruhan adalah 4.750,72 km atau sebesar 44,72  persen  terdiri  dari  1.463,3  jalan  Negara, 579,73  km  jalan  Provinsi,  dan  2707,69  km  jalan Kabupaten.  Sedangkan  panjang  jalan  yang  belum teraspal  5871,87  km  atau    55,28  pesen  terdiri  dari 34,51  km  jalan  Negara,  326,36  km  jalan  Provinsi dan  5.511  km  jalan  Kabupaten.    Infrastruktur  jalan di  provinsi  sulawesi  secara  keseluruhan  baik  jalan Negara,  Provinsi  dan  Kabupaten  masih  dalam kondisi keadaan tidak mantap (BPS Sultra 2015).
Berdasakan fakta diatas penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  “Bagaiamana  Kontribusi Sektor  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Terhadap Peningkatan Infrastruktur Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan ulasan latar belakang tersebut, maka  pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah :
1. Bagaiaman  kinerja  peningkatan  ketersedian infrastruktur  jalan  dan  peningkatan  penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  setiap  tahunya  di Provinsi Sulawesi Tenggara ?,
2. Bagaimana peran peningkatan penerimaan pajak kendaraan  bermotor  terhadap  infrastruktur  jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara ?.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah untuk ;
1. Menganalisis  kinerja  peningkatan  ketersedian infrastruktur  jalan  dan  peningkatan  penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  setiap  tahunya  di Provinsi Sulawesi Tenggara,
2. Menganalisis  peran  peningkatan  penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  terhadap  infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

## Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi  manfaat  secara  teoritis  maupun  praktis, yaitu :
1. Manfaat  Teoritis;  sebagai  pengembangan  ilmu pengetahuan  didalam  perencanaan  dan/atau pembangunan  wilayah  dengan  memaksimalkan potensi  pajak  kendaraan  bermotor  sehingga mampu mendorong kemajuan pembangunan dan perwujudan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Manfaat Praktis ;
a. Sebagai  bahan  informasi  dan  sumbangansi pemikiran  kepada  pihak  terkait  khususnya Kantor  Bersama  SAMSAT  lingkup  Provinsi Sulawesi  Tenggara,  Dinas  Pendapatan  dan Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi  Sulawesi Tenggara untuk memaksimalkan pengelolaan pajak kendaraan bermotor.
b. Bagi penulis, penelitian ini merupakan usaha peningkatan  kemampuan  dan  penguasaan ilmu  pengetahuan  dibidang  perencanaan  dan pengembangan wilayah.
c. Sebagai  bahan  informasi  dan  acuan  bagi peneliti  selanjutnya  yang  relevan  dengan penelitian ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Pajak
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara Perpajakan  Indonesia,  yang  telah  disempurnakan menjadi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2000, pajak  adalah  iuran  wajib  yang  dibayar  oleh  wajib pajak  berdasarkan  norma-norma  hukum  untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  kolektif  guna meningkatkan  kesejahteraan  umum  yang  balas jasanya tidak diterima secara langsung.
Menurut  Margono  (2006),  pajak  merupakan sumber  penerimaan  negara  yang  paling  potensial. Pajak  dapat  diartikan  sebagai  sumber  dana  dari sebuah  negara  untuk  mengatasi  berbagai  masalah- masalah seperti masalah  sosial,  peningkatan kesejahteraan,  kemakmuran  serta  menjadi  kontrak sosial  antara  pemerintah  dengan  warga  negaranya (Ruyadi, 2009).
Dari  berbagai  definisi  di  atas  dapat disimpulkan  mengenai  unsur  dan  ciri  yang  melekat pada  pengertian  pajak,  ialah  :  1).  Unsur-unsur  pada pengertian pajak, yaitu; ada masyarakat, berdasarkan Undang-undang, ada pemungut pajaknya, ada  wajib pajaknya, dan ada obyek pajaknya; 2). Ciri-ciri pada pengertian  pajak;  a)  adanya  pengalihan  kekayaan dari  sektor  swasta  ke  sektor  pemerintah,    b) pemungutan  pajak  dapat  dipaksakan  secara  hukum dengan  melalui  dua  cara  yaitu  melalui  pengadilan atau  menggunakan  surat  paksa,  c)  pajak  dapat dikenakan  atas  orang  atau  barang,  d)  pajak  dapat dipungut  secara  periodik  maupun  insidentil,  e) pungutan  pajak  tidak  dapat  ditunjukkan  ada  jasa timbal  balik  secara  langsung,  serta  f)  pajak mempunyai  fungsi budgeter dan  fungsi  mengatur (Mardiasmo, 2002).

## Manfaat Pajak
Setiap  warga  negara  mulai  saat  dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau  pelayanan  dari  pemerintah  yang  semuanya dibiayai  dengan  uang  yang  berasal  dari  pajak. Dengan  demikian  jelas  bahwa  peranan  penerimaan pajak  bagi  suatu  negara  menjadi  sangat  dominan
dalam  menunjang  jalannya  roda  pemerintahan  dan pembiayaan  pembangunan.  Di  samping  fungsi budgeter (fungsi  penerimaan)  di  atas,  pajak  juga melaksanakan  fungsi  redistribusi  pendapatan  dari masyarakat  yang  mempunyai  kemampuan  ekonomi yang  lebih  tinggi  kepada  masyarakat  yang kemampuannya  lebih  rendah.  Oleh  karena  itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban  perpajakan  secara  baik  dan  benar merupakan  syarat  mutlak  untuk  tercapainya  fungsi redistribusi  pendapatan.  Sehingga  pada  akhirnya kesenjangan  ekonomi  dan  sosial  yang  ada  dalam masyarakat  dapat  dikurangi  secara  maksimal (Mardiasmo, 2002).

## Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  25 Tahun  2010  Tentang  Penghitungan  Dasar  PKB  dan BBNKB  Tahun  2010,  pada  pasal  1  ayat  1 menyatakan  bahwa  kendaraan  bermotor  yang dimaksudkan  adalah  semua  kendaraan  beroda beserta  gandengannya  yang  digunakan  di  semua jenis  jalan  darat,  dan  digerakkan  oleh  peralatan teknik  berupa  motor  atau  peralatan  lainnya  yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu  menjadi  tenaga  gerak  kendaraan  bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat- alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan  motor  dan  tidak  melekat  secara  permanen  serta kendaraan  bermotor  yang  dioperasikan  di  air (Kepmendagri No.25 Tahun 2010).
Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  adalah pajak  atas  kepemilikan  dan/atau  penguasaan kendaraan  bermotor  (Kepmendagri  No.25  Tahun 2010;  pasal  1  ayat  3).    Selanjutnya  pada  pasal  5 diatur  bahwa  tarif  Pajak  Kendaraan  Bermotor ditetapkan  sebesar:  a)    1,5%  untuk  kendaraan bermotor  bukan  umum,  b)  1%  untuk  kendaraan bermotor  umum,    dan  c)    0,5%  untuk  kendaraan bermotor  alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar. Sedangkan  Pembagian  Hasil  Penerimaan  PKB dibagi  sebagai  berikut  (Pasal  8):  a)  70%  untuk daerah Propinsi, b) 30% untuk daerah Kabupaten/Kota.

## Infrastruktur Jalan
Jalan  merupakan  infrastruktur  yang  sangat dibutuhkan  bagi  transportasi  darat.  Fungsi  jalan adalah  sebagai  penghubung  satu  wilayah  dengan wilayah  lainnya.  Jalan  merupakan  infrastruktur yang paling berperan dalam  perekonomian nasional.  Besarnya  mobilitas  ekonomi  tahun  2002 yang  melalui  jaringan  jalan  nasional  dan  propinsi rata-rata  perhari  dapat  mencapai  sekitar  201  juta kendaraan-kilometer  (Bappenas,  2003,  dikutip oleh  Kenastri,  2007).  Hal  ini  belum  termasuk mobilitas  ekonomi  yang  mempergunakan  jarringn jalan  kabupaten sepanjang 240 ribu kilometer serta jaringan  jalan  desa.  Artinya  adalah  infrastruktur jalan  memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar
terhadap perekonomian nasional.
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi  segala  bagian  jalan,  termasuk  bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi  lalu  lintas,    yang    berada    pada    permukaan tanah,    di    atas    permukaan    tanah,    bawah permukaan  tanah  dan  /  atau  air,  serta  di  atas permukaan  air,  kecuali  jalan  kereta  api,  jalan  lori dan  jalan  rel.    Dalam    Undang-Undang  Nomor    38 Tahun  2004    tentang  jalan,  diatur    bahwa penyelenggaraan    jalan  adalah  kegiatan  yang meliputi :
a) Pengaturan  jalan,  yakni  perumusan  kebijakan perencanaan  umum,  dan  penyusunan  peraturan perundang-undangan jalan;
b) Pembinaan, yakni kegiatan penyusunan pedoman dan  standar  teknis,  pelayanan,  pemberdayaan sumber  daya  manusia,  serta  penelitian  dan pengembangan jalan;
c) Pembangunan  jalan,  yakni  pemrogaman  dan penganggaran,  perencanaan  teknis,  pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan; dan
d) Pengawasan  jalan,    yakni  kegiatan    yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan. UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan, bahwa penyelenggaraan    jalan    di    Indonesia  harus didasarkan  pada  asas  kemanfaatan,  keselerasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi  dan  akuntabiltas,  keberdayaan  dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan. Penyelenggaraan jalan dimaksudkan nuntuk mewujudkan  perkembangan  antar  daerah  yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan.  Agar diperoleh suatu  hasil penangan jalan yang memberikan  pelayanan    yang    optimal,    diperlukan penyelenggaraan  jalan    secara    terpadu    dan bersinergi    antar    sektor,    antar  pemerintah  (pusat dan  daerah  serta masyarakat  termasuk dunia usaha (Simatupang, 2011).

## METODE PENELITIAN

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  ini  di  kantor  Dinas Pendapatan  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum  Provinsi Sulawesi  Tenggara  serta  kantor  SAMSAT  seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawsei Tenggara  yang dipilih  secara  sengaja  ( purposive ).    Sedangkan penelitian  ini    dilaksanakan  selama  kurang  lebih  4 (empat)  bulan  yakni    Januari  sampai  April  Tahun 2016.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh data  antar  waktu  (tabel  series)  pada  Kantor SAMSAT kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara dan Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2008 sampai tahun 2015.
Sampel  penelitian  adalah  jumlah  penerimaan pajak  kendaraan  bermotor    antara  tahun  yang terdaftar di Kantor SAMSAT yaitu 12 Kabupaten/Kota  di  Wilayah  Provinsi  Sulawsei Tenggara dan Seluruh panjang jalan yang terbangun oleh  pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  dari tahun  2008  sampai  dengan  2015  yang  ditentukan secara  sengaja  ( purposive  sampling )  dengan pertimbangan kesesuaian dan ketersedian data.

## Variabel Penelitian
Variabel  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini terdiri dari dua, yaitu:
1. Besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  dari  tahun  2008  sampai  denan  tahun 2015(Rp/tahun)
2. Infrastruktur  Jalan,  yakni  panjang  jalan  yang terbangun  dari  tahun  2008  sampai  dengan  tahun 2015 (Km).

## Teknik Analisis Data
Metode  analisis  kualitatif (deskriptif) yaitu menganalisis data tentang perkembangan penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  kaitannya dengan  peningkatan  infrastruktur  (panjang  jalan terbangun)    di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara. Sedangkan metode Regresi Sederhana yaitu menganalisis  data  untuk  mengetahui  pengaruh  dari jumlah  penerimaan  pajak  kendaraan  bemotor  setiap tahunnya  terhadap  pembangunan  infrastruktur  jalan Provinsi  Sulawesi  Tenggara  yang  dinyatakan  dalam fungsi sebagai berikut :
Y = f (X) Y= α + βx +e LnY = Lnβ 0 +β 1 LnX + µ Dimana, Y = Panjang jalan (Km)
X = Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp) β  = Koefisien Regresi µ  = Error Term .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kontribusi Sektor PKB terhadap Perkembangan Infrastruktur Jalan di Sulawesi Tenggara
Untuk mengetahui pengaruh pajak kendaraan  bermotor  sebagai  variabel  independen (X)  terhadap  infrastruktur  (panjang)  jalan  sebagai variabel dependen (Y), maka dilakukanan perhitungan  regresi  linear  sederhana  dengan menggunakan Eviews 9,5 . Hasil perhitungan regresi linear sederhana disajikan pada Tabel 2.
Dependent Variable: PANJANG_JALAN
Method: Leas t Squares
Date: 05/20/16   Tim e: 20:09 Sam ple: 2008 2015 Included obs ervations : 8 Variable Coefficient Std. Error t-Statis tic Prob. PKB -9.94E-11 1.01E-10 -0.986456 0.3620 C 97.69736 25.13740 3.886533 0.0081 R-s quared 0.139550     Mean dependent var 75.13938 Adjus ted R-s quared -0.003858     S.D. dependent var 29.46707 S.E. of regres s ion 29.52387     Akaike info criterion 9.820593 Sum  s quared res id 5229.952     Schwarz criterion 9.840453 Log likelihood -37.28237     Hannan-Quinn criter. 9.686643 F-s tatis tic 0.973095     Durbin-Wats on s tat 2.504067 Prob(F-s tatis tic) 0.362003

## Tabel  2        Analisis  Regresi  Linear  Pengaruh  PKB Terhadap Panjang Jalan

## Interpretasi Hasil
Berdasarkan  data  pada  Tabel  5.40  maka diperoleh  model  dari  perhitungan  pengaruh  pajak kendaraan bermotor terhadap  panjang jalan sebagai berikut:
Y = a+bx = 97,69736-9,94 PKB

## Konstanta/Intersep
Hasil  regresi  menunjukkan  bahwa  tanpa adanya pengaruh dari variabel bebas X (PKB) maka panjang jalan adalah 97,69736. Dalam artian bahwa 97,6  km  jalan  yang  terbangun  hanya  sebanyak  Rp 9,94  miliar  sumber  anggaran  dari  sektor  pajak kendaraan  bermotor,  atau  dengan  kata  lain  bahwa Rp  9,94  miliar  untuk  pembangunan  jalan  sekitar 97,6 km.

## Konribusi PKB (X)
Dari  hasil  regresi,  pajak  kendaraan  bermotor (X)  mempunyai  nilai  koefisien  sebesar  -0,994 dengan  nilai  t statistik sebesar  -0,986  dengan  tingkat signifikansi  di  mana  tingkat  probabilitas  adalah sebesar  0,36  dimana  nilainya  >  dari  0,05  sehingga dapat dikatakan tidak signifikan pada α = 0,05. Hal ini  menunjukkan  bahwa  hubungan  pajak  kendaraan bermotor  terhadap  panjang  jalan  yang  terbangun  di Provinsi  Sulawesi  Tenggara  adalah  negatif  dan/atau tidak  signifikan,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa jika  penerimaan  pajak  naik  1%  maka  belum  ada penambahan  panjang  jalan  yang  terbangun  (-0,97 km).  dengan  demikian,  maka  variabel  pendapatan sektor pajak kendaraan bermotor (X) terbukti belum memberi  pengaruh  (berpengaruh  negative)  terhadap panjang jalan (Y).
Analisis Koefisien Determinasi (R 2 ) Koefisien determinasi dilakukan untuk melihat  seberapa  besar  kemampuan  independen  (X) mampu  mempengaruhi  variabel  dependen  (Y).  Dari hasil  Regresi  menunjukkan  bahwa  variasi  variabel independen  (X)  hanya  memberi  kontribusi  sebesar 13,95%. Adapun sisanya  sebesar 86,05% dijelaskan oleh variabel lain di luar PKB.  Pada dasarnya pajak kendaraan  bermotor  akan  berpengaruh  signifikan terhadap  pendapatan  asli  daerah,  tetapi  pajak kendaraan  bermotor  tidak  perpengaruh  signifikan terhadap  panjang  jalan  yang  terbangun.  Artinya
bahwa  pendapatan  pajak  kendaraan  bermotor meningkat belum tentu pengeluaraan untuk pembiayaan  pada  sektor  infrastruktur  jalan  akan meningkat  pula.  Tidak  ada  korelasi  antara meningkatnya penerimaan pajak kendaraan bermotor  dengan  meningkatnya  panjang  jalan  yang terbangun.
Sesuai dengan teori yang di kemukakan Bird (2005) bahwa pajak kendaraan bermotor dilihat dari kekuatan hubungan penerimaan dan pengeluarannya dikategorikan  rendah,  karena  jika  penerimaan  pajak kendaraan bermotor meningkat belum tentu pengeluaran untuk sektor infrastruktur jalan meningkat. Didalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 8 ayat (5) menyebutkan  bahwa  hasil  penerimaan  Pajak Kendaraan  Bermotor  paling  sedikit  10%  (sepuluh persen),  termasuk  yang  dibagihasilkan  kepada kabupaten/kota,  dialokasikan  untuk  pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

## Analisis dan Uji T-statistik
Untuk menganalisis kontribusi pajak kendaraan  bermotor,  dilakukan  analisis  regresi linear  sederhana.  Di  mana  dalam  analisis  ini,  yang menjadi variabel terikat ( dependent variable ) adalah jumlah  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  (X), sedangkan variabel bebasnya ( independent variable ) adalah panjang jalan (Y).
Uji t merupakan pengujian terhadap koefisien dari  variabel  bebas  secara  parsial.  Uji  ini  dilakukan untuk  melihat  tingkat  signifikansi  dari  veriabel bebas  secara  individu  dalam  mempengaruhi  variasi dari  variabel  terikat.  Dengan  kata  lain,  untuk mengetahui apakah variabel terikat dapat menjelaskan  perubahan  yang  terjadi  pada  variabel bebas  secara  nyata.  Dimana  jika  t hitung >  t tabel H 1 diterima (signifikan) dan jika t hitung < t tabel H 0 diterima (tidak  signifikan).  Uji  t  digunakan  untuk  membuat keputusan  apakah  hipotesis  terbukti  atau  tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.
Dalam  Tabel  2,  hasil  regresi  pengaruh pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan ekonomi  diperoleh  t hitung <  t tabel (  -0,986  >  2,30). Dengan  demikian  H 1 ditolak  artinya  variabel pendapatan  sektor  pajak  tidak  berpengaruh  nyata pada  variabel  panjang  jalan,  atau  hasil  dari  uji-t, pendapatan  sektor  pajak  tidak  berpengaruh  positif terhadap  panjang  jalan  yang  terbangun  di  Provinsi Sulawesi Tenggara.

## Analisis  Kontribusi  Sektor  Pajak  Kendaraan terhadap  Pembangunan  Infrastruktur  dalam Pengembangan Wilayah
Hal  ini  juga  didugung  dengan  realitas jumlah  penerimaan  sektor  pajak  dari  kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap perkembangan
infrastruktur  jalan  di  provinsi  Sulawesi  Tenggara sebagaimana disajikan pada Tabel 3.
Tabel    3              Kontribusi  Sektor  Pajak  Kendaraan Bermotor terhadap Perkembangan
Infrastruktur  Jalan  Di  Sultra  Tahun 2008-2015 No Kabupaten/ Kota Jumlah Penerimaan Pajak (Rp) Panjang Jalan Terbangun (Km) 1. Kolaka Utara 28.398.091.250,38 43,457 2. Kolaka 240.030.963.727,95 48,36 3. Konawe Selatan 68.813.419.924,00 88,32 4. Wakatobi 12.156.415.300,26 31,84 5. Konawe 98.889.283.991,67 73,51 6. Kota Kendari 1.027.290.378.635, 48,48 7. Kota Bau-Bau 175.890.208.476,20 20,408 8. Buton 42.479.501.813,40 59,94 9. Bombana 30.282.409.798,22 18,68 10. Muna 70.486.401.015,81 48,42 11. Konawe Utara 11.763.602.764,00 60,45 12. Buton Utara 8.695.703.094,00 59,25 Jumlah 1.419.228.267.260,0 601,12

## Sumber : Data Primer diolah Maret, 2015
Berdasarkan  Tabel  3,  diketahui  bahwa  total panjang  jalan  yang  terbangun  (terealisasi)  di Provinsi  Sulawesi  Tenggara  sejak  tahun  2008-2015 adalah  sepanjang  601,12  Km  dengan  kontribusi pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  sebanyak  Rp 1.419.228.267.260,. Dilihat perkembangan kontribusi setiap tahunya, PKB bermotor mengalami pertumbuhan  rata-rata  sekitar  24,55%,  sedangkan perkembangan  pembangunan  jalan  setiap  tahunnya sekitar  32,56%.    Dengan  demikian  maka  dapat dikatakan  bahwa  pendapatan  sector  PKB  cukup berkontribusi  dalam  peningkatan  atau  pertumbuhan pembangunan  infrastruktur  jalan  di  Provinsi

## Sulawesi Tenggara.
Gambar  2    Perbandingan  Jumlah  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor  dengan  panajang  jalan  terbangunan tahun 2008 sampai dengan tahun 2015.
Dilihat  dari  kontribusi  PKB  dan  panjang jalan  terbangun  setiap  tahunnya  sebagaimana disajikan  pada  Tabel  3,  maka  terlihat  bahwa pertumbuhan  setiap  tahunnya  cukup  bervarisi. Untuk  kontribusi  PKB,  selama  kurung  waktu  tujuh tahun  (2008-2015)  dimana  pada  tahun  2009  jumlah penerimaan  pajak  justru  menurun  jika  disbanding dengan tahun 2008 (1,98%), begitupun ditahun 2014 penerimaan  pajak  PKB  juga  menurun  jika disbanding  dengan  penerimaan  pajak  tahun  2013 sebesar 10,82%.
Tabel  4       Pertumbuhan  Kontribusi  Pajak  PKB Dengan  Panjang  Jalan  Di  Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2015 No Tahun Angka pertumbuhan (%) Pajak PKB Panjang Jalan 1 2008-2009 -1,98* 173,56 2 2009-2010 18,85 -37,14* 3 2010-2011 27,84 -37,14* 4 2011-2012 23,16 13,76 5 2012-2013 24,87 40,62 6 2013-2014 -10,82* -30,91* 7 2014-2015 77,10 -10,98* Rata-Rata Pertumbuhan 24.55 32,56 Ket. -* menurun Sumber : Data Primer diolah Maret, 2015 . Penurunan penerimaan pajak tersebut mengindisikan bahwa pelayanan khususnya pungutan PKB belum maksimal.  Hal ini banyak hal yang  dipengaruhi,  diantaranya  adalah  kepatuhan wajib  pajak  dan  pada  aspek  layanan  yang  terbatas (wilayah  terisolir)  khususnya  pada  daerah-daerah yang  masih  keterbatasan  akses  infrastruktur  jalan. Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  bahwa beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib  pajak  diantaranya  adalah  kesadaran  wajib pajak,  kewajiban  moral,  kualitas  pelayanan,  dan sanksi perpajakan (Putri dan Jati, 2002).
Berdasarkan Tabel 4, pembangunan infrastruktur  jalan  yang  terbangun  juga  bervariasi setiap  tahunnya.    Selama  kurung  waktu  2008-2015 mengalami  pertumbuhan  (peningkatan)  sekitar 32,56%.  Pembangunan jalan yang signifikan terjadi pada  tahun  2009  dimana  panjang  jalan  terbangun meningkat  sekitar  173,56%  jika  dibanding  tahun 2008.    Hal  lain  terungkap  bahwa  meskipun  setiap tahunnya terus dilakukan pembangunan jalan, tetapi panjang jalan terbangun belum sepenuhnya mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari panjang jalan  di  tahun  2010,  2011,  2014  dan  2015  justru mengalami  penurunan  dibanding  dengan  tahun sebelumnya,  dengan  kata  lain  bahwa  pertumbuhan panjang  jalan  terbangun  mengalami  penurunan antara 10-37 %.
Berdasarkan  data  yang  ada  bahwa  panjang jalan  di  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  hingga  tahun 2015  adalah  10.622,59  Km,  dimana  panjang  jalan yang sudah teraspal sekitar 4.750,72 Km dan belum
teraspal sekitar 5.871,87 Km (BPS Sultra, 2015 dan Dinas  PU  Sultra,  2015).    Perkembangan  panjang jalan tersebut selengkanya disajikan pada Tabel 5.
Tabel 5 Panjang  Jalan  Terbangun/Aspal  Di Provinsi  Sulawesi  Tenggara      Tahun 2008-2015 No. Uraian Panjang Jalan (Km) Persentase % 1. Keseluruhan Panjang Jalan Terbangun/Aspal 4.750,72 44,72 2. Panjang Jalan Belum Terbangun/Aspal 5.871,87 55,28 Jumlah 10.622,59 100 Sumber : Data Primer diolah Maret, 2015 . Berdasarkan Tabel 5
tersebut memperlihatkan  bahwa  panjang  jalan  di  Provinsi Sulawesi  Tenggara  secara  umum  belum  teraspal. Hal ini dapat terlihat dari panjang jalan yang belum teraspal  mencapai  55,28  %  dari  total  panjang  jalan. Dengan  demikian,  hasil  penelitian  ini  diketahui bahwa  panjang  jalan  yang  terbangun  dalam  kurung waktu  tahun  2008-2015  sekitar  601,12  Km,  artinya bahwa  panjang  jalan  yang  terbangun  hanya  mampu berkontribusi  sekitar  10,24  %  selama  kurung  waktu tersebut.  Dengan  demikian,  maka  panjang  jalan (aspal)  yang  yang  harus  dibangun  pada  tahun selanjutnya mencapai 5.270,75 Km.
Tabel 6 Perbandingan Panjang Jalan Terbangun/Aspal  dan  Panjang  Jalan Belum  Terbangun  Di  Provinsi  Sulawesi Tenggara Tahun 2008-2015 No. Uraian Panjang Jalan (Km) Persentase % 1. Panjang Jalan yang Terbangun/Aspal 601,12 10,24 2. Sisa Panjang Jalan belum Terbangun/ Aspal 5.270,75 89.76 Jumlah 5.871,87 100
Sumber : Data Primer diolah Maret, 2015 .
Berdasarkan  kontribusi  dan  peningkatan panjang  jalan  selama  periode  2008-2015  sekitar 10,24 %, maka dapat asumsikan bahwa peningkatan pembangunan  infrastruktur  jalan  di  Provinsi Sulawesi  Tenggara  cukup  lambat.    Dengan  beban panjang  jalan  yang  harus  dibangun  dimasa  akan datang  sekitar  5.270,75  Km,  dengan  tingkat pertumbuhan  infrastruktur  jalan  10,24%,  maka untuk  target  pengaspalan  dari    keseluruhan  panjang
jalan  yang  belum  teraspal  diproyeksi  tuntas  hingga 56 tahun kedepan.
Dengan  waktu  yang  cukup  lama  tersebut, maka untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur  harus  diperlukan  suatu  perencanaan pembangunan yang koprehensif, sektor-sektor pendapatan  termasuk  dari  aspek  pajak  (PKB) digenjot  secara  maksimal  untuk  menambah  biaya pembangunan infrastruktur.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian,  maka  dapat  tarik  suatu  kesimpulan sebagai berikut :
1. Kontribusi  sektor  pajak  kendaraan  bermotor setiap  tahunnya  pada  12  kabupaten/kota  di Provinsi  Sulawesi  Tenggara  cukup  bervariasi, dan  Kota  Kendari  adalah  penyumbang  terbesar terhadap  pendapatan  PKB  dan  kontribusi terendah adalah Kabupaten Buton Utara. Selama periode tahun 2018-2015 pembangunan infrastruktur  jalan  (panjang  jalan  terbangun) sekitar 601,12 Km (10,24%), dimana Kabupaten Konawe Selatan memiliki panjang jalan terpanjang yakni 88,32 Km, sedangkan pembangunan  jalan  terpendek  adalah  pada Kabupaten Bombana yakni 18,68  Km.
2. Kontribusi  (jumlah  penerimaan)  PKB  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga  panjang  jalan  yang  harus  terbangun kedepan  sekitar  5.270,75  Km,  dengan  tingkat pertumbuhan sebesar
10,24%,
maka diproyeksikan waktu yang dibutuhkan sekitar 56 tahun.

## Saran
Dari  kesimpulan  yang  ada,  maka  peneliti mengajukan saran sebagai berikut :
1. Melihat  distribusi  pendapatn  PKB  di  Provinsi Sulawesi  Tenggara  yang  belum  merata  maka pemerintah  dan  pihak  terkait  untuk  sekiranya mengupakan  peningkatan  layanan  penerimaan PKB di setiap kabupaten/kota.
2. Pembangunan  infrastruktur  jalan  di  Sulawesi belum  berbasis  pada  aspek  pemerataan,  oleh karenanya diperlukan suatu pendekatan pembangunan  menurut  skala  prioritas  baik  pada aspek  besaran  kontribusi  PKB,  luas  wilayah, jumlah  kendaraan  dan  aspek  keterisolasian wilayah.
3. Pembangunan  infrastruktur  khususnya  jalan  di Provinsi  Sulawesi  Tenggara  perlu  mendapatkan perhatian  dalam  hal  alokasi  annggaran  untuk meningkatkan  pertumbuhan  atau  peningkatan panjang jalan yang dibangun (pengaspalan).
4. Diperlukan  penelitian  lanjutan  untuk  mengkaji mekanisme  pelayanan  PKB  dan  kaitan  antara
PKB dengan penentuan skala prioritas pembangunan dan pengembangan wilayah (infrastruktur jalan).

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, Sakti Adji. 2012. Perencanaan Infrastruktur  Transportasi  Wilayah .  Graha Ilmu. Yogyakarta.
Adisasmita, Sakti Adji. 2011. Perencanaan Pembangunan  Transportasi .  Graha  Ilmu. Yogyakarta.
Adisasmita,      H.      Rahardjo,      Sakti      Adji Adisasmita. 2011. Manajemen Transportasi Darat: Mengatasi Kemacetan  Lalu  Lintas  di  Kota  Besar (Jakarta). Graha Ilmu. Yogyakarta.
Ajzen, Icek. 2002. Constructing a TBP Questionnare : Conceptual And Methodological  Considerations .  September
(Revised January, 2006).
Alim, Setiadi. 2005. Perencanaan Pajak Penghasilan  Yayasan  Yang  Bergerak  Di
Bidang  Pendidikan .  Jurnal  Akuntansi  dan teknologi Informasi , IV(2).
Ali. 2001. The Effects of Tax Rates and Enforcement Polices on Tax Payer Compliance: A study of  Self-Employed  Tax  Payers .  Journal. Antlantic Economic, 29(2).
Altius,  Herliene  Yudhah.,  Erlina  dan  tarmizi,  H.B. 2013. Kontribusi  Kendaraan  Bermotor Terhadap  PAD  dan  Dampaknya  Bagi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Utara . Jurnal Ekonomi, Vol. 16, No. 3 Juli 2013. Medan.
Arikunto,  S.  2002. Prosedur  Penelitian;  Suatu Pendekatan  Praktek .    Rineka  Cipta. Jakarta.
Chau, Liung. 2009. A Critical Review of Fisher Tax Compliance  Model  (A  Research  Syntesis). Journal  of  Acconting  and  Taxation, 1(2):p:34-40 Chritina,  Ni  Kadek  dan  Putu  Kepramareni.  2012. Pengaruh  Kewajiban  Moral,  Kualitas Pelayanan  dan  Sanksi  Perpajakan  Pada Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Kantor Bersama  Samsat  Denpasar .  Jurnal  Riset Akuntansi Vol. 2, No. 2.
Eko  Lasmana.  1992. Sistem  Perpajakan  di Indonesia .  PT  Prima  Kamps  Grafika Jakarta. Jakarta.
Febrianti,  Putri  Defi.  2009. Analisis  Perbedaan Wajib Pajak Patuh Dan Wajib Pajak Tidak Patuh  Tentang  Pengetahuan  Perpajakan Dan Persepsi Pelayanan Petugas Pajak Di Unit  Pelaksana  Teknis  Dinas  Pendapatan Provinsi  Jawa  Timur  Lamongan. Tesis, Fakultas  Ekonomi  Universitas  Brawijaya Surabaya.
Ho,  Daniel.  2004. A  Study  of  Hongkong  Tax Compliance  Ethics .  International  Business Research, 2(4)
Kenastri.  2007.  P erumusan  Strategi  Pembangunan dan Pembiayaan Infrastruktur Skala Besar”, Tesis Pasca Sarjana IPB. Bogor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010  Tentang  Penghitungan  Dasar  PKB dan  BBNKB.    Departemen  Dalam  Neger RI. Jakarta.
Mardiasmo,  2009. Perpajakan .  Edisi  Revisi. Yogyakarta: Andi

## Ma’ruf, Youdhi Permadi dan Daud,  Jeluddin.  2011.
Pengaruh  Investasi  Infrastruktur  Jalan Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Wilayah Di  Kabupaten  Pesisir  Selatan  Provinsi Sumatera Barat . Tesis. Departemen Teknik Sipil, Universitas Sumatera Utara. Medan.
Muliari,  Ni  Ketut  dan  Putu  Ery  Setiawan.  2009.
Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak
Pada  Kepatuhan  Pelaporan  Wajib  Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur . Jurnal
Akuntansi  dan  Bisnis . Vol  02,  No.  3. Vovember 2010. Denpasar.
Oxford  Learner’s  Pocket  Dictionary , 2003.
Efektivitas-Organisasi . http:// citra- hutabarat.blogspot .com/2011/10/konsep- efektivitas-organisasi.html.
Palda,  Filip  dan  Jan  Hanousek.  2002. Quality  of Government Services and the Civic Duty to Pay  Taxes  in  the  Czech  and  Slovak Republics,  and  other  Transition  Countries . http://ideas.repec.org/p/wpa/wuwppe/02090 07.html. Diunduh 14 Oktober 2012.
Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati. 2011.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan  Membayar  Pajak .  Dalam
Dinamika Keuangan dan Perbankan, 3(1):h:126-142.
Putri,  Amanda  R.  Siswanto  dan  Jati,  I  Ketut.  2002.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar Pajak  Kendaraan  Bermotor  Di  Denpasar . Jurusan  Akuntansi,  Fakultas  Ekonomi, Universitas Udayana. Bali.
Rianse,  Usman  dan  Abdi,  M.    2012. Metode Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi;  Teori  dan Aplikasi . Bandung: Penerbit Alphabeta. Ruyadi,  Khoiru.  2009. Dampak  persepsi  Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
terhadap
Manajemen  Perpajakan. Jurnal  Akuntansi dan Bisnis , 9 (1):h:61-70, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
Sani, Zulfar. 2010. Transportasi (Suatu Pengantar). UI-Press. Jakarta.
Silalahi,  Ulber.  2009. Metode  Penelitian  Sosial .PT Refika Aditama. Bandung.
Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metodologi
Penelitian ; Lengkap,  Praktis,  dan  Mudah Dipahami . Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
Surbakti,  Christine  Carolina.  2011. Peramalan Sumber-Sumber  Earmarking  Penerimaan
Daerah; Studi Kasus Pembiayaan
Pemeliharaan  Jalan  Di  Kota  Bandung . Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. Vol 22, No. 3. Desember 2011. Bandung.
Simatupang, Jhanso Edianto. 2011. Studi Penentuan Prioritas Peningkatan Ruas Jalan Nasional Di  Propinsi  Kalimantan  Tengah .  Tesisi (tidak dipublikasikan). Pascasarjana  Teknik Sipil Universitas  Brawijaya.  Malang.
Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2004 tentang Jalan .
Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2000  Tentang Ketentuan
Umum Dan Tata Cara Perpajakan Indonesia. Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
Undang-Undang  No  28  Tahun  2009  tentang  Pajak dan Retribusi
Daerah.
Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.