## Vol. 1, No. 1, April 2020

## BAGAIMANA KECURANGAN TERJADI DI ORGANISASI PUBLIK?
1) Hendi Prihanto 2) Watriningsih
1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2) Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
1) 2) Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) Email: 1) hendiprihanto@dsn.moestopo.ac.id 2) watri_ayu@dsn.moestopo.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan terjadinya kecurangan yang dipengaruhi oleh faktor kompetensi,  kepemimpinan,  kode  etik  dan  implementasi  teknologi  informasi  yang  dilakukan  dan  terjadi khususnya terhadap sejumlah lembaga pemerintahan seperti kementerian dan lembaga setingkat lainnya yang merupakan  populasi  dalam  penelitian  ini.  Teknik  penarikan  sampel  digunakan  secara  acak  atau random berdasarkan pada lembaga pemerintah yang pernah mengalami kasus kecurangan, dengan target waktu yang ditentukan  oleh  peneliti  selam  bulan  Oktober  2019-Februari  2020  dengan  menggunakan  media  kuesioner persepsi tertutup dengan dua model yaitu berbasis kertas dan media virtual Google formulir yang dibagikan melalui aplikasi WhatsApp dengan skala persepsi Likert (1-5). Keseluruhan sampel total yang diperoleh dan dapat  diolah  setelah  melalui  verifikasi  sejumlah  200  responden.  Metode  analisis  data  menggunakan  uji validitas dan reliabilitas instrumen serta regresi berganda linear. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa seluruh variabel  penelitian  yang digunakan  dalam  observasi  berpengaruh positif  dan  signifikan  serta  dapat  menjadi prediksi penyebab terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan, dengan tingkat kemampuan mempengaruhi faktor terjadinya kecurangan sebesar 52.3 %. Penelitian berkontribusi terhadap pemerintah dalam melakukan pencegahan  terhadap  korupsi  dengan  mengetahui  dan  mendeteksi  gejala  yang  membuat  seseorang  mampu untuk melakukan kecurangan. Aspek teoritis penelitian mampu untuk mengembangkan konsep-konsep dalam mendeteksi  kecurangan  yang  lebih  kompleks,  sehingga  diperoleh  konsep  dan  strategi  dalam  teoritis  dalam melakukan pencegahan sehingga organisasi tidak mengalami kerugian dan kehilangan aset.
Kata kunci: Kecurangan, Kompetensi, Kode Etik, Kepemimpinan, dan Teknologi Informasi

## I. PENDAHULUAN

## 1.1.  Latar Belakang
Kecurangan atau Fraud dikenal sebagai tindakan tidak jujuran yang sengaja dilakukan untuk merampas  hak  atau  kepemilikan  orang  atau  pihak  lain. Association  of  Certified  Fraud  Examiners (ACFE, 2016) mengategorikan menjadi tiga tipe besar dari fraud , yaitu: korupsi, pencurian aset dan kecurangan  dalam  laporan  keuangan.  Kecurangan  merupakan  tindakan  yang  tidak  mengenal  kaya dan  miskin,  pejabat  ataupun  bukan  pejabat,  berpengetahuan  ataupun  tidak  berpengetahuan  karena banyak  tindakan  ini  banyak  dilakukan  oleh  mereka  yang  berpendidikan,  memiliki  jabatan  dan kekuasaan serta tidak kekurangan dalam materi serta ekonomi (Tuanakotta, 2007). Adanya berbagai bentuk  kecurangan  membawa  kerugian  terhadap  organisasi  dan  publik,  untuk  itu  sangat  perlu dilakukan  kajian  dan  penelitian  terus  menerus  untuk  memahami  perilaku  kecurangan  tersebut  dan kemudian melakukan pencegahan. Laporan tahunan KPK (2004-2018) menyatakan bahwa tindakan korupsi paling banyak terjadi pada kementerian dan lembaga negara RI yang ditampilkan dalam tabel 1 sebagai berikut:

## Tabel 1. Lembaga Pemerintah Yang Teridentifikasi Korupsi (Tahun 2004-2018)
Sumber: Laporan Tahunan KPK
(https://www.kpk.go.id/id/regulasi-tipikor/808-lampiran-laporan-tahunan-kpk-2018)

## 1.2.   Masalah
Pada  hakikatnya  tidak  ada  satu  pun  organisasi  sektor  publik  maupun  swasta  yang  memiliki kekebalan atau resistensi terhadap tindak kecurangan, dengan demikian sebenarnya semua organisasi rentan, berpotensi dan terkena dampak tindak kecurangan setiap saat  (Holmes, Strawser, & Welch, 2000).  Kemudian  akibat  dari  perilaku  kecurangan  pada  sektor  publik  akan  sangat  parah  dan membahayakan  karena  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Adebisi  &  Gbegi, 2015).  Perilaku  korupsi  pada  lembaga  publik  yang  dilakukan  oleh  para  penghuni  organisasi merupakan hasil dari pengelolaan organisasi yang tidak baik atau kurang profesional pada organisasi tersebut, sehingga memicu tindakan kecurangan tersebut (Mensah & Zutter, 2017). Untuk itu bukan hanya diperlukan tata kelola, namun lebih jauh diperlukan juga Good Governance yang merupakan suatu  penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang  solid  dan  bertanggung  jawab  yang  sejalan dengan  prinsip  demokrasi  dan  nilai-nilai  yang  efisien  dan  efektif,  berupaya  menghindari pengalokasian  dana  investasi  dan  pencegahan  korupsi,  baik  secara  politik  maupun  secara administratif dengan menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan politican framework yang diperuntukkan bagi tumbuhnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat publik yang bebas dari korupsi (Ndraha, 2007).
Kompetensi atau kemampuan merupakan syarat utama seseorang mampu melakukan korupsi ataupun kecurangan dengan adanya kapabilitas (kemampuan), pengalaman dan keahlian merupakan faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak korupsi (Crowe, 2011; Umar, 2016; Vousinas, 2019; Wolfe & Hermanson, 2004; Yusof, 2016). Kapabilitas dapat menjadi faktor utama selain faktor lainnya  karena  hal  tersebut  melekat  pada  dirinya  yang menandakan  keberhasilan dari  kemampuan seseorang yang digunakan dalam melakukan aksi dan tindakannya. Untuk itu pada setiap orang yang terikat dalam hubungan kerja dengan organisasi perlu diterapkan kode etik yang membatasi hak dan kewajibannya dalam bekerja.
Kode  etik  penting  artinya  dalam  menjaga  perilaku  setiap  orang  di  dalam  organisasi,  maka terjadinya  banyak  kecurangan  dalam  organisasi  karena lemahnya  penerapan  pengendalian  internal dan  kurangnya  nilai-nilai  etika  perilaku  pegawai  atau  karyawan  yang  baik,  sehingga  menjadi penyebab organisasi teridentifikasi korupsi karena perilaku dari karyawannya (Chen, Cumming, Hou, & Lee, 2013). Untuk itu dengan adanya kebijakan dalam etika serta penerapan kode etik yang kurang baik, akan mampu untuk memicu terjadinya berbagai kecurangan (Law, 2011; Said, Alam, Ramli, & Rafidi, 2017; Siregar & Tenoyo, 2015) melalui sejumlah pelanggaran etika dan norma. Penerapan kode etik tidak terlepas dari peran kepemimpinan dalam suatu organisasi, karena adanya pemimpin mampu  untuk  mempengaruhi  para  pengikutnya  menjadi  lebih  baik  membawa  organisasi  dalam pencapaian tujuan, visi dan misi.
Kepemimpinan  yang  baik  akan  berkontribusi  pada  organisasi  menjadi  lebih  baik  dengan mencapai  kinerja  unggul  yang  diharapkan  serta  menghindari  semua  bentuk  kecurangan  (Ferry  & Ahrens, 2016), namun sebaliknya dengan etika pemimpin yang buruk maka organisasi akan dilanda kemunduran bahkan kegagalan pada kinerja (Rahim, Nawawi, & Salin, 2017) dan banyaknya terjadi perilaku curang dalam organisasi (Ahmad & Hall, 2017; Asmuni, Nawawi, & Salin, 2015; Omari & Paull, 2015). Permasalahan korupsi organisasi di Indonesia banyak sekali yang justru dilakukan oleh pemimpinnya (Prihanto & Gunawan, 2020) dikarenakan mereka memiliki kekuasaan yang dimiliki (Tang, Zhan, & Chen, 2018) dan jabatan yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan mereka. Selain kepemimpinan peran teknologi dan informasi yang memadai atau tertinggal sekalipun  dapat  disalahgunakan,  dan  akan  menjadikan  organisasi  lebih  mudah  teridentifikasi kecurangan,  karena  organisasi  yang  menggunakan  teknologi tradisional  rentan  melakukan  korupsi dan kecurangan (Halbouni, Obeid, & Garbou, 2016).
Penerapan sistem informasi teknologi memiliki dua sisi yang dapat menguntungkan namun juga merugikan apabila  disalahgunakan  untuk  membantu  melakukan  aksi  kecurangan  dan  korupsi.  Hal yang  perlu  diperhatikan  juga  adalah  bahwa  dalam  menerapkan  teknologi  juga  tidak  memiliki kesamaan  dan  keberhasilan  antara  organisasi  ataupun  negara  yang  satu  dengan  lainnya  (Chen, Cumming,  Hou,  &  Lee,  2013;  Sharma  &  Panigrahi,  2012;  Kapoor,  Zhou,  &  Piramuthu,  2011). Penerapan teknologi di era online saat ini menjadi sangat berbahaya apabila tidak ditempatkan pada penggunaan yang semestinya, karena justru akan digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan yang merugikan organisasi. Prihanto & Gunawan, (2020)  menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi di beberapa  organisasi  publik  di  Indonesia  belum  maksimal,  sehingga  teknologi  justru  dimanfaatkan untuk  melakukan  kecurangan  oleh  para  penduduk  dalam  organisasi  maupun  pihak  lain  di  luar organisasi.

## 1.3.   Tujuan
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sejumlah faktor yang melalui  aspek  teori  yang  diprediksi  berpotensi  untuk  menimbulkan  perilaku  kecurangan  yang merugikan organisasi melalui sejumlah persepsi seperti: kompetensi, kode etik, kepemimpinan dan teknologi informasi sebagai pemicu terjadinya korupsi dalam lembaga sektor publik khususnya dan lembaga non publik di Indonesia melalui penelitian empiris.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1.   Grand Teori
Organisasi sektor publik khususnya pemerintah bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, melindungi mereka dari berbagai kejahatan dan memenuhi hajat kebutuhan manusia tanpa  merugikan  orang  lain  secara  tidak  sah,  karena  pemerintahan  sesungguhnya  anti  untuk melakukan  kecurangan  (Ndraha,  2007).  Namun  pada  kenyataannya  sering  kali  terjadi ketidakselarasan  antara  aspek  teoritis  dan  praktisnya,  sehingga  para  aparat  pemerintah  sering  kali terlibat dalam perilaku kecurangan yang diakibatkan karena konflik kepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Konflik keagenan pada organisasi pemerintah terjadi manakala pemerintah sebagai agen yang dipercaya untuk mengelola negara, tidak menjalankan kewajiban selaku penyelenggara negara untuk pemenuhan  kebutuhan  rakyatnya  (prinsipal).  Hal  tersebut  terjadi  manakala  pemerintah  memiliki konflik  atas  kepentingan  yang  bertujuan  memuaskan  diri  sendiri  maupun  sekelompok  orang  pada kelompoknya.

## 2.2. Kecurangan
Pritchard,  Havitz,  &  Howard  (2015)  menyatakan  bahwa  korupsi  dapat  dilakukan  dengan  tindakan yang lazim terjadi diantaranya dengan memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan markup yang  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara.  Tindakan  ini  merupakan  bentuk kecurangan akuntansi yang dijelaskan IAI (2001)  sebagai berikut:
1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan.
2) Salah  saji  yang  timbul  dari  perlakuan  tidak  semestinya  terhadap  aktiva  (sering  kali  disebut dengan  penyalahgunaan  atau  penggelapan)  berkaitan  dengan  pencurian  aktiva  entitas  yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Klitgaard  (2001)  mengatakan  bahwa  korupsi adalah  suatu  tingkah  laku  atau  perbuatan  yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar  aturan  pelaksanaan  yang  menyangkut  tingkah  laku  pribadi.  Sedangkan  penyebab terjadinya kecurangan yang diidentifikasi oleh Cressey (1965) yaitu: adanya kesempatan, insentif dan pembenaran pada perilaku dan tindakan seseorang ( Fraud Triangle ).

## 2.3.  Kompetensi
Kompetensi  dapat  diartikan  sejajar  atau  sama  dengan  kemampuan,  maka  dapat  diartikan pengetahuan  memahami  tujuan  bekerja,  pengetahuan  dalam  melaksanakan  kiat-kiat  jitu  dalam melaksanakan  pekerjaan  yang  tepat  dan  baik,  serta  memahami  betapa  pentingnya  disiplin  dalam organisasi menunjang agar semua aturan dapat berjalan dengan baik (McAshan, 1981) . Kompetensi merupakan kemampuan yang ada pada manusia yang dapat diperoleh secara alami, maupun diperoleh melalui pembelajaran secara khusus. Kompetensi sebagai suatu kemampuan ( ability ) atau kapasitas seseorang  untuk  melakukan  berbagai  tugas  dalam  suatu  pekerjaan,  dimana  kemampuan  tersebut ditentukan bukan hanya faktor intelektual namun juga fisik (Robbins, 2007). Kompetensi memiliki peran penting dalam terjadinya kecurangan, karena tanpa ada kompetensi maka seseorang tidak akan mampu  untuk  melakukan  kecurangan  dan  dari  beberapa  literatur  penelitian  diperoleh  penyebab kecurangan  disebabkan  karena  kompetensi  yang  disalahgunakan(Crowe,  2011;  Umar,  2016; Vousinas, 2019; Wolfe & Hermanson, 2004; Yusof, 2016).

## 2.4.  Kode etik
Etika merupakan seperangkat aturan yang berisi prinsip moral mengatur perilaku manusia (individu dan  kelompok)  tertentu  yang  dianut  (Guy,  2002).  Kemudian  (Mulyadi,  2001)  menyebutkan setidaknya ada delapan prinsip-prinsip dasar etika pada suatu profesi yaitu:
1) Bertanggung  jawab  pada  profesi  adalah  sebagai  profesional  setiap  anggota  harus  senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
2) Mengutamakan  kepentingan  publik  dimana  profesi  (akuntan)  yang  terdiri  dari  klien, pemerintah,  pemberi  kerja,  pegawai,  investor,  dunia  bisnis  dan  keuangan  dan  pihak  lainnya yang  bergantung  kepada  obyektivitas  dan  integritas  dalam  memelihara  berjalannya  fungsi bisnis secara tertib semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik.
3) Berintegritas,  bahwa  setiap  aparat  harus  bersikap  jujur  dan  berterus  terang  tanpa  harus mengorbankan  rahasia  penerima  jasa.  Pelayanan  dan  kepercayaan  publik  tidak  boleh dikalahkan karena keuntungan pribadi ( conflic of interest ).
4) Objektivitas merupakan suatu kualitas yang memberikan nilai atau jasa diberikan anggota yang mengharuskan  anggota  bersikap  adil,  tidak  memihak,  jujur  secara  intelektual,  tidak berprasangka atau  bias,  serta  bebas  dari benturan  kepentingan  atau  dibawah  pengaruh  pihak lain.
5) Kompetensi  dan  kehati-hatian  profesional  dalam  melaksanakan  jasa  profesionalnya  dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan.
6) Kerahasiaan  merupakan  sikap  menjaga  setiap  kerahasiaan  informasi  yang  diperoleh  selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa  persetujuan,  kecuali  bila  ada  hak  dan  kewajiban  profesional  atau  hukum  untuk mengungkapkannya.
7) Perilaku  profesional  mewajibkan  aparat  harus  berperilaku  yang  konsisten  dengan  reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
8) Standar  teknis  dalam  melaksanakan  jasa  profesionalnya  sesuai  dengan  standar  teknis  dan standar  profesional  yang  relevan  dengan  keahliannya  dan  menerapkan  kehati-hatian  melalui prinsip integritas dan obyektivitas.

## 2.5.  Kepemimpinan
Dalam studi dan kajian bidang akuntansi penelitian dengan topik kepemimpinan jarang sekali dilakukan (Copeland, 2015). Kepemimpinan pada hakikatnya merupakan suatu kemampuan untuk mempengaruhi  orang  lain  dalam  mencapai  tujuan  dengan  menggunakan  kekuasaan  yang mengarahkan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan berbagai hal seperti: interpretasi pengikut pada kejadian, organisasi, aktivitas kerja, komitmen terhadap tujuan, kerja sama, akses pada dari unit lain (Colquitt, LePine, & Wesson., 2011). Kemudian kepemimpinan akan menjadi efektif apabila sesuatu yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti personality, ability, dan capability (Ivancevich, 2008) menyatakan:
1) Ability merupakan latar belakang pemimpin mengenai tingkat kemampuan seperti: pengetahuan keahlian dan keterampilan baik yang diperoleh secara formal non formal maupun bersumber dari pengalaman pribadi yang bermanfaat bagi kepemimpinannya.
2) Capability merupakan  kondisi  mental  psikologis  seseorang  pemimpin  yang  mencerminkan kemantapan  dan  kesanggupan  penuh  untuk  memikul  segala  konsekuensi  jabatan  dan kepemimpinan.
3) Personality merupakan  pancaran  dari  karakter  pemimpin  itu  sendiri,  yang  menyangkut  sifat atau watak yang melekat pada dirinya. Personality terbentuk dari sifat-sifat genetis maupun lingkungan pendidikan karena merupakan hal yang bersifat bawaan sejak lahir atau keturunan.

## 2.6.  Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penggunaan  sistem  teknologi  informasi  dianggap  sangat  berpengaruh  dan  sering  digunakan untuk  menjelaskan  penerimaan individual  terhadap  penggunaan  sistem  teknologi  yang  merupakan pemikiran dari Technology Acceptance Model (TAM) dikemukakan oleh Davis (1989). Lebih lanjut Davis  (1989)  menyatakan  bahwa  TAM  merupakan  model  yang  digunakan  untuk  memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan dua variabel yaitu: persepsi manfaat ( perceived
usefulness )  dan  persepsi  kemudahan  penggunaan  ( perceived  ease  of  use ).  Penerimaan  pemakai terhadap  sistem  teknologi  informasi  sebagai  bentuk  kemauan  yang  terlihat  didalam  kelompok pengguna  untuk  menerapkan  sistem  teknologi  informasi  tersebut  dalam  pekerjaannya.  Semakin mereka  menerima  sistem  teknologi  informasi  yang  baru,  maka  semakin  besar  kemauan  pemakai untuk mengubah praktik yang sudah ada dalam penggunaan waktu, serta usaha untuk memulai secara nyata pada sistem teknologi informasi yang baru yang membawa kemanfaatan dan efektif  (Chin & Todd, 1995).
Rendahnya  penggunaan  sistem  informasi  diidentifikasikan  sebagai  penyebab  utama  yang mendasari  terjadinya productivity  paradox yaitu  investasi  yang  mahal  dibidang  sistem  tetapi menghasilkan return yang  rendah,  karena  pada  hakikatnya  setiap  organisasi  dan  bangsa  memiliki perbedaan dalam menerima dan  merespons teknologi informasi. Akibat dari  respons yang berbeda maka  akan  menghasilkan  perbedaan  pula  efektivitas  kinerja  yang  dihasilkan  (Chen  et  al., 2013;Sharma & Panigrahi, 2012; Kapoor, Zhou, & Piramuthu, 2011). Untuk itu penerapan teknologi informasi yang efektif harus didasarkan pada budaya yang dianut oleh setiap komunitas, organisasi maupun suatu negara.

## 2.7.  Pengembangan Hipotesis

## A. Kompetensi Dan Kecurangan
Kompetensi merupakan modal penting bagi seseorang karena dipandang sebagai kemampuan dalam  mengelola  sesuatu  yang  terkait  dengan  bidangnya.  Kompetensi  juga  merupakan  suatu kecakapan, keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan atau tugas di  suatu  bidang,  kompetensi  biasanya  sesuai  dengan  jabatan  yang  diduduki  seseorang.  Adanya pengetahuan  tentang  tugas  yang  spesifik  dan  pengalaman  melalui  pelatihan  yang  baik  dapat mempengaruhi kinerja karyawan menjadi berkualitas namun dapat juga menimbulkan  kesempatan melakukan kecurangan (Widiyastuti & Pamudji, 2009). Sejalan dengan pernyataan tersebut (Crowe, 2011;  Umar,  2016;  Vousinas,  2019;  Wolfe  &  Hermanson,  2004;  Yusof,  2016)  juga  membuktikan bahwa kecurangan yang dilakukan seseorang karena kemampuan yang dimilikinya, oleh karena itu hipotesis dalam penelitian satu (H1) dapat dikemukakan sebagai berikut:
H1:  Kompetensi  yang  tidak  digunakan  dengan  baik  akan  menyebabkan  terjadinya kecurangan.

## B. Kode Etik Dan Kecurangan
Kode etik sangat penting artinya dalam membatasi perilaku seseorang yang berkaitan statusnya sebagai  penghuni  organisasi.  Kode  etik  menggambarkan  bagaimana  sikap  dan  perilaku  aparat terhadap  pekerjaan    sehari-harinya.  Kode  etik  berpengaruh  yang  signifikan  terhadap  terjadinya kecurangan,  artinya  kode  etik  yang  tidak  dilaksanakan  dan  diimplementasikan  dengan  baik  sesuai pedoman maka berpotensi membuat organisasi terindikasi kecurangan (Chen et al., 2013; Law, 2011; Said  et  al.,  2017;  Siregar  &  Tenoyo,  2015),  bahwa  kebijakan  kode  etik  yang  diabaikan  dan  tidak diterapkan sebagaimana mestinya merupakan penyebab terjadinya kecurangan pada organisasi. Oleh karenanya hipotesis dua (H2) dapat dikemukakan sebagai berikut:
H2:  Kode  etik  yang  tidak  diterapkan  dan  diimplementasikan  dengan  baik  dapat menyebabkan terjadinya kecurangan.

## C. Kepemimpinan Dan Kecurangan
Kepemimpinan  sangat  penting artinya  dalam mengelola  organisasi  terlebih  organisasi  sektor publik  dengan  ukuran  yang  cukup  besar.  Prihanto  &  Gunawan  (2020)  menyatakan  permasalahan korupsi dan kecurangan di Indonesia pada organisasi sektor publik lebih banyak justru dilakukan oleh para  pimpinan.  Organisasi  dengan  kepemimpinan  yang  baik  akan  menjadikan  organisasi  tersebut menjadi semakin baik dalam mencapai kinerja berkualitas yang diharapkan, serta dapat terhindar dari berbagai bentuk kecurangan (Ferry & Ahrens, 2016). Sebaliknya dengan kualitas etika dari pemimpin yang buruk maka organisasi akan mudah dilanda masalah kecurangan yang berakibat pada kegagalan kinerjanya (Ahmad et al., 2016; Asmuni et al., 2015; Omar, Nawaw, & Salin, 2016; Rahim et al., 2017). Kecurangan yang dilakukan pemimpin dikarenakan mereka memiliki kekuasaan yang dimiliki (Tang  et  al.,  2018)  dan  jabatan  yang  dengan  leluasa  disalahgunakan  untuk  kepentingan  pribadi maupun  golongan  mereka.  Dengan  semakin  baiknya  kualitas  suatu  kepemimpinan  maka  akan menjadikan organisasi terhindar dan mampu mengendalikan kecurangan. Oleh karena itu hipotesis tiga penelitian (H3) dapat dikemukakan sebagai berikut:
H3:  Kepemimpinan yang tidak efektif dan berkualitas dalam organisasi akan menyebabkan terjadinya kecurangan.

## D. Teknologi Informasi Dan Kecurangan
Teknologi  informasi  merupakan  sarana  yang  memiliki  peran  penting  dalam  mendukung operasional  dan  kinerja  organisasi.  Dalam  melakukan  pencegahan  perilaku  korupsi  dalam  suatu organisasi sangat diperlukan peran teknologi dan informasi yang memadai, karena organisasi yang menggunakan  teknologi  tradisional  rentan  melakukan  korupsi  dan  kecurangan  (Halbouni  et  al., 2016). Penerapan sistem informasi teknologi memiliki dua akibat yang dapat menguntungkan bagi organisasi  namun  sekaligus  merugikan  apabila  disalahgunakan  untuk  melakukan  tindakan kecurangan  dan  korupsi.  Sehingga  dalam  menerapkan  teknologi  antara  organisasi  maupun  negara juga belum tentu memiliki kesamaan dan keberhasilan satu dengan lainnya (Chen et al., 2013; Sharma & Panigrahi, 2012; Kapoor et al., 2011). Teknologi yang tidak digunakan sebagaimana mestinya akan membawa  permasalahan  pada  organisasi  karena  rentan  dan  berpotensi  terjadi  kecurangan didalamnya, untuk itu hipotesis  penelitian empat dapat dikemukakan sebagai berikut:
H4:  Teknologi  yang  tidak  dimanfaatkan  dengan  baik  akan  menyebabkan  terjadinya kecurangan keuangan.

## III. METODE PENELITIAN

## 3.1.  Desain Penelitian
Desain  penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  asosiatif  hubungan  kausal (sebab akibat) dengan metode penelitian jenis kuantitatif. Peneliti menggunakan skala persepsi dari masing-masing  responden  yang  kemudian  diberikan  bobot  penilaian  mulai  dari  1  (sangat  tidak setuju); 2 (tidak setuju); 3 (kurang setuju); 4 (setuju); dan 5 (sangat setuju) dalam bentuk kuesioner tertutup yang disebarkan melalui kuesioner berbasis kertas dan juga menggunakan kuesioner berbasis virtual yaitu Google formulir dengan menggunakan WhatsApp.

## 3.2.  Populasi, Sampel Dan Teknik Pengambilan
Populasi dalam penelitian ini adalah kementerian dan lembaga tinggi negara lainnya yang ada di  Indonesia  dengan  kedudukan  dan  berlokasi  di  DKI  Jakarta.  Sampel  penelitian  ini  adalah  ASN
(Aparatur Sipil Negara) pada kementerian tersebut yang diambil secara acak oleh peneliti berdasarkan pada informasi yang diperoleh peneliti, dan tergolong sebagai organisasi yang pernah mengalami dan terlibat  dalam  tindak  kecurangan  sebagai  unit  analisis  yang  diperoleh  dari  media  berita  internet. Jumlah kuesioner yang dibagikan secara acak pada institusi pemerintah adalah sebanyak 150 buah dan  selebihnya  menggunakan  Google  formulir  untuk  media  pengisian  yang  dibatasi  pada  waktu penelitian mulai bulan Oktober 2019 - Februari 2020.

## 3.3.  Pengukuran
Kecurangan  dikemukakan  oleh  Cressey  (1965)  sebagai fraud  Triangle menyatakan  bahwa kecurangan  mempunyai  tiga  faktor  utama  penyebab  pendukung  terjadinya  yaitu:  a)  Tekanan;  b) Kesempatan; dan c) Rasionalisasi.
Kompetensi  menurut  Gordon  (1988)  menyatakan  bahwa  kompetensi  sebagai  penugasan terhadap  suatu  tugas,  keterampilan,  sikap,  dan  apresiasi  yang  diperlukan  untuk  menunjang keberhasilan yang terdiri dari: a) Pengetahuan; b) Pemahaman; dan c) Keterampilan
Kode  Etik  dikemukakan  oleh  Sihwahjoeni  &  Gudono  (2000)  menyatakan  bahwa  kode  etik dalam profesi akuntan adalah norma yang mengatur hubungan antara akuntan dengan kliennya, antara akuntan  dengan  sejawatnya  dan  antara  profesi  dengan  masyarakat.  Indikator  dari  kode  etik  yaitu terdiri dari: a) Tanggung jawab; b) Integritas; dan c) Obyektivitas
Kepemimpinan menurut Ivancevich (2008) menyatakan bahwa kepemimpinan pada hakikatnya adalah  suatu  yang  melekat  pada  diri  seorang  pemimpin  yang efektif  terdiri  dari  a) Intelegence ;  b) Personality ; dan c) Abilities
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dalam  persepsi  Davis  (1989)  menyatakan  bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat ditinjau dari dua perspektif yang dikenal dengan TAM yaitu: a) Persepsi Manfaat; dan b) Persepsi Kemudahan

## 3.4.   Teknik Analisis Data

## A. Statistik Deskriptif
Uji  statistik  deskriptif  digunakan  untuk  memberikan  penjelasan  gambaran  umum  demografi responden penelitian dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan minimal, maksimal, rata-rata ( mean ), simpangan baku (standar deviasi),  variansi,  selain  juga  digunakan skewness (kecondongan),  dan  kurtosis  (keruncingan)  dari masing-masing variabel penelitian.

## B. Pengujian Validitas dan Reliabilitas
Untuk  menguji  apakah  konstruk  yang  telah  dirumuskan  valid  dan  reliabel,  maka  perlu dilakukan  pengujian  validitas  untuk  melihat  nilai Correlated  Item-Total  Correlation ,  lalu membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom ( df ) = n - 2, yang dimaksud dengan n adalah jumlah sampel. Jadi df yang digunakan yaitu 200 – 2 = 198 dengan angka sebesar 5%,  maka  menghasilkan  nilai r tabel  sebesar  0.138.  Sedangkan    uji  reliabilitas  digunakan  untuk melihat sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil relatif tidak
berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama dengan asumsi nilai Cronbach Alpha > 0.60.

## C. Regresi Linier Berganda
Uji regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik  turunkan  nilainya),  maka  persamaan  yang  dibentuk  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
Keterangan:
Kec : Kecurangan KOMP : Kompetensi KOD : Kode etik KEP : Kepemimpinan TEK : Teknologi Informasi α : Konstanta β : Koefisien Regresi
e
: Error

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.  Hasil Penelitian
Jumlah  kuesioner  yang  telah  disebarkan  selama  bulan  Oktober  2019  -    Februari  2020  pada sejumlah organisasi pemerintahan (kementerian atau lembaga) tidak keseluruhan dapat terdistribusi dengan  baik  karena  tidak  semua  responden  bersedia  untuk  mengisi  kuesioner  tersebut  dengan berbagai alasan yang akan menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Permasalahan penelitian dalam menggunakan  pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner  ini  adalah  tingkat  partisipasi  dari masyarakat  yang  masih  belum  maksimal  karena  belum  pedulinya  terhadap  pentingnya  penelitian. Namun  demikian  hasil  yang  diperoleh  sudah  mencukupi  persyaratan  untuk  dilakukan  pengolahan data dengan kondisi data sebagai berikut:

## Tabel 2. Tingkat Pengembalian Kuesioner
KETERANGAN JUMLAH Kuesioner fisik manual yang disebarkan 150 Kuesioner yang dikembalikan 137 Kuesioner yang layak digunakan 127 Kuesioner menggunakan google formulir diperoleh 75 Kuesioner yang memenuhi syarat 73 Total kuesioner yang dapat digunakan 200 Sumber: Data Primer yang diolah
Statistik  deskriptif  merupakan  suatu  metode  untuk  mengorganisir,  menyimpulkan,  dan mempresentasikan  data  ke  dalam  suatu  cara  yang  informatif.  Statistik  deskriptif  bertujuan  untuk menjelaskan  atau  menggambarkan  karakteristik  data  yang  ada.  Dari  analisis  statistik  deskriptif diperoleh hasil sebagaimana disajikan pada tabel 3 berikut.

## Kec = α+β1KOMP+β2KOD+β3KEP+β4TEK +e

## Tabel 3. Uji Deskriptif Statistik, Validitas, dan Reliabilitas
Variabel Validitas Reliabilitas      Ket. Item   Min Max   Mean  St.Dev Kecurangan r hitung > 0.138    0.695 > 0.60  Valid/Reliabel  6 20 30 23.92  2.43 Kompetensi r hitung > 0.138    0.730 > 0.60  Valid/Reliabel  6 18 27 23.83  2.08 Kode etik r hitung > 0.138    0.739 > 0.60  Valid/Reliabel  6 18 29 23.87  3.09 Kepemimpinan   r hitung > 0.138   0.712 > 0.60  Valid/Reliabel   6 18 29 23.80  2.26 Tek. Informasi   r hitung > 0.138    0.775 > 0.60  Valid/Reliabel  4 19 20 15.39  2.21
N = 200
============================================================================
Berdasarkan pada hasil pengolahan data di atas, analisis deskriptif yaitu perbandingan antara nilai mean yang  lebih  besar  dari  standar  deviasi  sehingga  diperoleh  nilai  yang  layak  atas  data. Kemudian uji validitas dan reliabilitas instrumen pada jumlah data (n) 200 diperoleh hasil yang layak untuk digunakan dalam pengolahan data selanjutnya berdasar pada kedua asumsi tersebut.

## Tabel 4. Pengujian Hipotesis Penelitian
Variabel Koef. Regresi      eror t P value Keterangan Kompetensi 0.279           0.050     3.968 0.000**** signifikan Kode etik 0.218           0.058     1.751 0.000**** signifikan Kepemimpinan 0.256           0.032     3.113 0.002*** signifikan Tek. Informasi 0.303           0.025     4.047 0.000**** signifikan Konstanta ( α ) : 5.656 Error : 1.819 F : 8.205 0.00 R 2
: 0.523 N = 200
Keterangan  tingkat signifikansi: *  = 0.10, ** = 0.05, *** = 0.01, **** = 0.00
Untuk itu persamaan regresi yang menyatakan kenaikan setiap perubahan pada satu satuan nilai pada variabel penelitian dapat diinterpretasikan sebagai berikut:
Setiap perubahan pada variabel ditunjukkan pada nilai koefisien tersebut di atas dengan nilai signifikansi  dari  keseluruhan  variabel  penelitian  pada  tingkat  0.00.  Sehingga  dari  interpretasi  data hasil  pengolahan  statistik  menunjukkan  bahwa  keseluruhan  variabel  penelitian  mampu  digunakan sebagai pemerediksi terhadap potensi terjadinya kecurangan.

## 4.2.  Pembahasan

## A. Kompetensi terhadap kecurangan
Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  kompetensi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap terjadinya kecurangan, untuk itu hipotesis penelitian satu (H1) yang menyatakan bahwa kemampuan memiliki kontribusi pengaruh terhadap kecurangan dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  sejumlah  peneliti  tentang  kecurangan  (Crowe,  2011; Umar, 2016; Vousinas, 2019; Yusof, 2016) yang  membuktikan bahwa kecurangan yang dilakukan
Kec = 5.656  ( α ) + 0.279 KOMP +  0.218 KOD  + 0.256 KEP + 0.303 TEK+ 1819 Ɛ(eror)
seseorang  karena  latar  belakang  kemampuan  yang  dimilikinya.  Kompetensi  merupakan  modal penting bagi seseorang karena dipandang sebagai kemampuan dalam mengelola sesuatu yang terkait dengan bidangnya, tanpa adanya kemampuan maka seseorang akan sangat sulit melakukan penipuan. Kompetensi  juga  merupakan  suatu  kecakapan,  keterampilan  yang  dimiliki  oleh  seseorang  untuk melakukan sebuah pekerjaan atau tugas di suatu bidang, kompetensi biasanya sesuai dengan jabatan yang diduduki seseorang. Adanya pengetahuan tentang tugas yang spesifik dan pengalaman melalui pelatihan yang baik dapat mempengaruhi kinerja karyawan menjadi berkualitas, namun dapat juga menimbulkan permasalahan karena kesempatan melakukan kecurangan terbentang luas (Widiyastuti & Pamudji, 2009). Untuk itu kecurangan dapat terjadi apabila individu salah dalam menempatkan dan  menggunakan  kemampuan  dan  keahliannya.  Beberapa  kasus  kecurangan  yang  terjadi  karena dilakukan  oleh  orang-orang  yang  profesional,  memahami,  berpengalaman  terhadap  liku-liku pekerjaan yang ditekuninya di berbagai bidang, sehingga mereka dengan mudah untuk kecurangan. Oleh  karena  itu  perlu  adanya  distribusi  dan  pemanfaatan  terhadap  kemampuan  seseorang  untuk digunakan  menjadi  aspek  yang  positif  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  organisasi  saat  ini  dan dimasa mendatang serta mengantisipasi adanya perilaku yang menyimpang pada organisasi.

## B. Kode Etik Terhadap Kecurangan
Kode etik merupakan instrumen yang membatasi para pelaku dalam organisasi dalam bertindak dan  berperilaku  untuk  menunaikan  kewajiban  dan  memperoleh  haknya.  Hasil  penelitian  dengan pengujian statistik menyatakan bahwa kode etik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya kecurangan, dengan demikian hipotesis penelitian dua (H2) yang menyatakan bahwa kode etik  yang  tidak  diterapkan  dengan  baik  akan  menyebabkan  terjadinya  kecurangan  dapat  diterima. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya (Chen et al., 2013; Law,  2011;  Said  et  al.,  2017;  Siregar  &  Tenoyo,  2015).  Sementara  itu  pendapat  Sihwahjoeni  & Gudono (2000) menyatakan bahwa kode etik profesi akuntan adalah norma yang mengatur hubungan antara  akuntan  dengan  kliennya,  antara  akuntan  dengan  sejawatnya  dan  antara  profesi  dengan masyarakat. Kode etik sangat penting sekali dalam implementasi karena menyangkut kerahasiaan, reputasi, lingkungan kerja, iklim, kinerja organisasi dan lain sebagainya yang dipegang dan dikuasai oleh  para  penduduk  dalam  organisasi.  Kode  etik  membatasi  seseorang  dalam  posisinya  atau jabatannya  dalam  organisasi  untuk  berbuat  etis  sesuai  dengan  hak  dan  kewajibannya,  dan  tidak berbuat sesuai kehendak hati dan seleranya walaupun seorang pejabat penguasa sekalipun. Kode juga dibuat untuk menjamin tidak tumpang tindihnya pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi, karena pelaku  kecurangan  cenderung  melakukan  kecurangan  dengan  mengabaikan  kode  etiknya  sebagai pekerja  atau  sebagai  aparat  yang  seharusnya  melayani  publik  dengan  perilaku  beretika.  Untuk  itu sebagai  abdi  negara,  sudah  seharusnya  setiap  aparat  memahami  kode  etik  yang  diberikan  dan mengikatnya  sebagai  anggota  organisasi semenjak  mereka  menjadi  pegawai  pemerintah,  untuk itu implementasi dan mengingatkan kembali kode etik bagi aparat sangat perlu dilakukan, karena kode etik adalah hal yang sangat mudah untuk diabaikan dan dilupakan ketika terjadi perubahan iklim dari organisasi.

## C. Kepemimpinan Terhadap Kecurangan
Kepemimpinan  adalah  salah  satu  indikator  keberhasilan  organisasi  dalam  meningkatkan kinerjanya dan menuju organisasi yang berkelanjutan. Hasil penelitian melalui statistik menyatakan bahwa  kepemimpinan  yang  tidak  efektif  dalam  organisasi  cenderung  berpengaruh  positif  dan
signifikan terhadap terjadinya kecurangan yang berarti hipotesis penelitian tiga (H3) dapat diterima. Hasil  penelitian  juga  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  (Prihanto  & Gunawan,  2020)  menyatakan  permasalahan  korupsi  dan  kecurangan  di  Indonesia  pada  organisasi sektor publik lebih banyak justru dilakukan oleh para pimpinannya. Seorang pemimpin dapat dinilai dari  kualitas  etika  dari  kepemimpinannya,  apabila  kepemimpinan  tersebut  berkualitas  buruk  maka organisasi  akan  mudah  dilanda  masalah  kecurangan  yang  berakibat  pada  kegagalan  kinerjanya (Ahmad et al., 2016; Asmuni et al., 2015; Omar et al., 2016; Rahim et al., 2017). Untuk itu organisasi dengan kepemimpinan yang baik akan menjadikan organisasi tersebut menjadi semakin baik dalam mencapai  kinerja  berkualitas  yang  diharapkan,  karena  kualitas  organisasi  yang  baik  dapat menghindarkan  bentuk-bentuk  kecurangan  (Ferry  &  Ahrens,  2016).  Hal  penting  lain  yang  harus diwaspadai  adalah  kekuasaan  dan  jabatan  yang  dimiliki  seorang  pemimpin  membuat  keleluasaan pemimpin  dalam  melakukan  tindakan  (Tang  et  al.,  2018)  dan  tanpa  disadari  akan  disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan mereka yang menyebabkan konflik kepentingan, hal ini dapat  dideteksi  melalui  pemeriksaan  deteksi  atas  perilaku  pemimpin  melalui  cara  observasi (Prabowo,  2016)  yang  dilakukan  pada  organisasi.  Karena  pentingnya  faktor  kepemimpinan  bagi organisasi  dalam  menentukan  nasib  dikemudian  hari,  maka  untuk  menjadi  seorang  pemimpin diperlukan uji kelayakan selain adanya perjanjian yang mengikat terkait dengan perilaku pemimpin (fakta  integritas)  yang  sangat  penting  dalam  memimpin  organisasi  yang  membawa  kemajuan organisasi.

## D. Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kecurangan
Pemanfaatan  teknologi  yang  dilakukan  secara  positif  akan  menghasilkan  kinerja  yang  lebih baik, karena teknologi informasi sebagai alat untuk membantu proses pekerjaan menjadi lebih mudah untuk  dilakukan,  namun  sebaliknya  teknologi  juga  mampu  untuk  mempermudah  pelaku  dalam melakukan  tindakan  kecurangan.  Hasil  penelitian  melalui  pengujian  statistik  menunjukkan  bahwa teknologi berpengaruh positif dan signifikan pada penyebab terjadinya kecurangan, dengan demikian hipotesis penelitian empat (H4) penelitian dapat diterima. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  (Halbouni  et  al.,  2016)  bahwa  penerapan  teknologi  yang  modern  apabila diimplementasikan dengan baik akan mendorong kinerja dan perkembangan positif pada organisasi, sistem  informasi  yang  tradisional  lebih  cenderung  mudah  dimanipulasi  dan  menjadi  penyebab kecurangan terjadi. Hakikatnya penerapan sistem informasi teknologi juga memiliki dua akibat yang dapat  menguntungkan  bagi  organisasi  namun  sekaligus  merugikan  apabila  disalahgunakan  untuk melakukan tindakan kecurangan. Selain itu penerapan teknologi antar negara dan organisasi memiliki dampak yang berbeda-beda (Chen et al., 2013; Kapoor et al., 2011; Sharma & Panigrahi, 2012) pada keberhasilan  khususnya  dalam  peranannya  meningkatkan  kinerja  organisasi.  Penerapan  sistem informasi  di  era  modern  saat  ini  memiliki  potensi  kerawanan  tersendiri,  karena  banyak  kejahatan yang terjadi dengan menggunakan sistem informasi yang memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan (Davis,  1989)  pada  sistem  tersebut.  Pelaku  kejahatan  siber  dunia  maya  memanfaatkan  teknologi sebagai pintu masuk dalam melakukan aksinya, sehingga apabila pengamanan dan perilaku pengguna yang tidak beretika akan memudahkan teknologi informasi sebagai media untuk melakukan kejahatan pencurian  dan  lain  sebagainya,  untuk  itu  diperlukannya  sistem  pertahanan  dan  keamanan  yang memadai  sangat  diperlukan  oleh  organisasi  untuk  melindungi aset  dan  informasi  organisasi  selain implementasi kode etik dalam menggunakan teknologi informasi tersebut disertai dengan ketegasan dari para pemimpin.

## V. PENUTUP

## 5.1.  Kesimpulan
Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  keseluruhan  variabel  yang  digunakan  sebagai  observasi dalam  penelitian  memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  pada  terjadinya  kecurangan.  Hal berarti kecurangan yang terjadi pada lembaga pemerintahan publik dapat disebabkan karena faktor yang  digunakan  sebagai  variabel  dalam  penelitian  ini  (kompetensi,  kode  etik,  kepemimpinan  dan teknologi  informasi).  Sejumlah  peristiwa  terjadinya  kecurangan  yang  terjadi  di  Indonesia  banyak disebabkan oleh kompetensi yang dimiliki pelaku, kode etik yang dilanggar oleh para pelaku selaku pejabat  publik  atau  aparat  pemerintah,  kemudian  pemimpin  yang  tidak  amanah  dalam  menerima tanggung  jawabnya,  dan  teknologi  yang salah  dalam  penggunaannya  merupakan  faktor  kuat  yang menyebabkan kecurangan dapat terjadi pada lembaga pemerintah.

## 5.2.  Saran
Hasil penelitian menyarankan secara teoritis untuk pengembangan teori adalah  menggunakan variasi model yang mampu mendeteksi kecurangan yang mungkin belum dapat dieksploitasi dalam penelitian ini, sehingga diperoleh pengembangan baru dalam mendeteksi kecurangan yang semakin berkembang di era modern saat ini dengan berbagai perubahan yang cukup signifikan dalam praktik organisasi,  adanya  faktor  yang  menyebabkan  korupsi  pada  pengujian  variabel  mampu merekomendasi pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap kecurangan. Selain itu penelitian juga  menyarankan  bagi  pemerintah  dan  komisi  pemberantasan  korupsi  untuk  mengantisipasi terjadinya  dilingkungan  pemerintahan  dengan  melakukan  pencegahan  lebih  efektif  melalui  faktor yang  digunakan  dalam  penelitian  maupun  faktor  lain  yang  berpotensi  menjadi  penyebab  aparat melakukan kecurangan. Perlunya antisipasi dan penguatan pada aspek kepemimpinan, implementasi kode etik dan pembatasan penggunaan terhadap teknologi yang membantu operasional organisasi dan keberlanjutannya.

## 5.3.  Keterbatasan
Keterbatasan penelitian menggunakan kuesioner adalah konsistensi data yang mungkin kurang sesuai  karena  berdasarkan  persepsi  seseorang  yang  dapat  bersifat  subjektif  terhadap  keberpihakan atau  rasa  suka  maupun  tidak  suka  pada  penilaian  yang  dilakukan  terhadap  seseorang.  Tingginya subjektivitas  dapat  ditekan  dan  diminalisir  dengan  melakukan  penambahan  pada  sampel  atau responden  penelitian  sehingga  diperoleh  jumlah  yang  representatif.  Selain  itu  penelitian  ini menggunakan  sampel random berdasarkan  responden  yang  tersebar  di  berbagai  lembaga pemerintahan  yang  berbeda  yang  dibatasi  oleh  waktu  penyebarannya  yang  tidak  merata,  sehingga hasil  yang  diperoleh  tidak  mampu  menyimpulkan  perilaku  kecurangan  pada  satu  objek  penelitian yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA
ACFE. (2016). Report To The Nations On Occupational Fraud And Abuse .
Adebisi, J. F., & Gbegi, D. . (2015). Fraud and the Nigerian Public Sector Performance : The Need for Forensic Accounting. International Journal of Business, Humanities and Technology , 5 (5), 67–78.
Ahmad,  I.,  Basra,  S.  M.  A.,  Akram,  M.,  Wasaya,  A.,  Hussain,  S.  A.,  Iqbal,  A.,  &  1Soil.  (2016).
Alleviation of oxidative stresses by potassium fertilizer in spring maize under early and late sown conditions. Bangladesh Journal Of Scientific And Industrial Research , 51 (2), 101–110.
Ahmad, M., & Hall, S. G. (2017). Trust-based social capital, economic growth and property rights: explaining  the  relationship. International  Journal  of  Social  Economics , 44 (1),  21–52. https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2014-0223
Asmuni,  A.  I.  .,  Nawawi,  A.,  &  Salin,  A.  S.  A.  P.  (2015).  Ownership  Structure  and  Auditor  ’  s Ethnicity of Malaysian Public Listed Companies. Social Sciences & Humanities , 23 (3), 603– 622.
Chen, A. S., & Hou, Y. (2015). The effects of ethical leadership , voice behavior and climates for innovation  on  creativity :  A  moderated  mediation  examination. The  Leadership  Quarterly . https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2015.10.007
Chen, J., Cumming, D., Hou, W., & Lee, E. (2013). Executive integrity , audit opinion , and fraud in Chinese listed fi rms ☆ . Emerging Markets Review , 15 , 72–91. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2012.12.003
Chin, W. W., & Todd, P. A. (1995). On the Use , Usefulness , and Ease of Use of Structural Equation Modeling in MIS Research : A Note of Caution. Management Information Systems Research Center , 19 (2), 237–246.
Colquitt,  J.  A.,  LePine,  J.  A.,  &  Wesson.,  M.  J.  (2011). Organizational  Behavior .  New  York: McGraw-Hill.
Copeland,  M.  K.  (2015).  The  Importance  of  Ethics  and  Ethical  Leadership  in  the  Accounting Profession. Research on Professional Responsibility and Ethics in Accounting .
Cressey, D. R. (1965). The Respectable Criminal. Criminologica , 13–16.
Crowe, H. (2011). Putting the Freud in Fraud: Why the Fraud Triangle Is No Longer Enough. In IN Howart, Crowe.
Davis,  F.  D.  (1989).  Perceived  Usefulness,  Perceived  Ease  of  Use,  and  User  Acceptance  of Information  Technology. Management  Information  Systems  Research  Center,  University  of Minnesota , 13 (3), 319–340.
Ferry,  L.,  &  Ahrens,  T.  (2016).  Using  management  control  to  understand  public  sector  corporate governance  changes:  localism,  public  interest,  and  enabling  control  in  an  English  local authority. Journal of Accounting & Organizational Change .
Gordon. (1988). Pembelajaran Kompetensi . Rineka Cipta.
Guy, D. . (2002). Auditing . (Sugiyarto, Ed.) (Jilid II,). Jakarta: Erlangga.
Halbouni, S. S., Obeid, N., & Garbou, A. (2016). Corporate governance and information technology in  fraud  prevention  and  detection. Managerial  Auditing  Journal , 31 (6/7),  589–628. https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2015-1163
Holmes, S. A., Strawser, J. W., & Welch, S. T. (2000). Fraud in the governmental and private sectors Article  information : Journal  of  Public  Budgeting,  Accounting  &  Financial  Management , 12 (3), 345–369.
Ivancevich, J. (2008). Perilaku dan Manajemen Organisasi (1st ed.).
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs
and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3 (4), 305–360.
Kapoor, G., Zhou, W., & Piramuthu, S. (2011). Multi-tag and multi-owner RFID ownership transfer in supply
chains.
Decision Support Systems , 52 (1), 258–270.
https://doi.org/10.1016/j.dss.2011.08.002
Klitgaard, R. (2001). Membasmi Korupsi (Cetakan ke). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Law,  P.  (2011).  Corporate  governance  and  no  fraud  occurrence  in  organizations:  Hong  Kong evidence.
Managerial Auditing Journal , 26 (6), 501–518.
https://doi.org/10.1108/02686901111142558
McAshan, H. H. (1981). Competency-based education and behavioral objectives. Eaglewood Cliffs, NJ : Educational Technology Publications, Inc.
Mensah, B. K. A., & Zutter, C. J. (2017). The relationship between corporate governance , corruption and forward-looking information disclosure : a comparative study. Corporate Governance: The International Journal of Business in Society , 17 (2), 284–304. https://doi.org/10.1108/CG-11- 2015-0150
Mulyadi. (2001). Sistem Akuntansi . (Edisi Tiga, Ed.). Jakarta: Salemba Empat.
Ndraha, T. (2007). Kybernologi Sebuah Scientific Movement . Tangerang Banten: Sirao Credentia.
Omar, M., Nawaw, A., & Salin, A. S. A. P. (2016). The causes, impact and prevention of employee fraud - a case study of an automotive company. Journal of Financial Crime , 23 (4).
Omari, M., & Paull, M. (2015). Public sector work intensification and negative behaviors. Journal of Organizational Change Management , 28 (4).
Prabowo,  H.  Y.  (2016).  Sight  beyond  sight:  foreseeing  corruption  in  the  Indonesian  government through behavioral analysis. Journal of Financial Crime , 23 (2).
Prihanto,  H.,  &  Gunawan,  I.  D.  (2020).  Corruption  in  Indonesia  (  Is  It  Right  to  Governance  , Leadership and It to Be Caused ?). Journal of Economics and Sustainable Development , 11 (2), 56–65.
Pritchard, M. P., Havitz, M. E., & Howard, D. R. (2015). Analyzing the Commitment-Loyalty Link in  Service  Contexts. Journal  of  the  Academy  of  Marketing  Science , 27 (3),  333–348. https://doi.org/10.1177/0092070399273004
Rahim, S. A. A., Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2017). Internal control weaknesses in a cooperative body : Malaysian experience. Int. J. Management Practice , 10 (2), 131–151.
Robbins, S. (2007). Manajemen (Edisi Kede). Jakarta: PT Indeks.
Said, J., Alam, M. M., Ramli, M., & Rafidi, M. (2017). Integrating ethical values into fraud triangle theory in assessing employee fraud : Evidence from the Malaysian banking industry. Journal of International Studies , 10 (2), 170–184. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-2/13
Sharma, A., & Panigrahi, P. K. (2012). A Review of Financial Accounting Fraud Detection based on Data Mining Techniques. International Journal of Computer Applications , 39 (1), 37–47.
Sihwahjoeni,  &  Gudono.  (2000).  Persepsi  Akuntan  terhadap  Kode  Etik  Akuntan. The  Indonesian Journal of Accounting Research , 3 (2).
Siregar, S. V., & Tenoyo, B. (2015). Fraud awareness survey of private sector in Indonesia. Journal
of Financial Crime, 22 (3), 329–346. https://doi.org/10.1108/JFC-03-2014-0016
Tang,  Y.,  Zhan,  X.,  &  Chen,  K.  (2018). Di  ff  erential  leadership and  organizational  corruption in China Mediating role of moral disengagement and moderating role of organizational justice. Chinese Management Studies , 12 (4), 795–811. https://doi.org/10.1108/CMS-12-2017-0344
Tuanakotta,  T.  M.  (2007). Akuntansi  Forensik  dan  Audit  Investigatif .  Jakarta:  Lembaga  Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Umar, H. (2016). Corruption The Devil. Jakarta: Universitas Trisakti.
Vousinas, G. L. (2019). Elaborating on the theory of fraud . New theoretical extensions. Journal of Financial Crime , 26 (1), 1–17.
Widiyastuti,  M.,  &  Pamudji,  S.  (2009).  PENGARUH  KOMPETENSI,  INDEPENDENSI,  DAN PROFESIONALISME  TERHADAP  KEMAMPUAN  AUDITOR  DALAM  MENDETEKSI KECURANGAN. Value Added , 5 (2), 52–73.
Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. CPA Journal , 72 (12), 38–42.
Yusof, K. M. (2016). Fraudulent Financial Reporting : An Application of Fraud Models to Malaysian Public Listed Companies Being a Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy in the University of Hull by Khairusany Mohamed Yusof B . Acc ( Honours), Universiti Sain .