## Penerapan Diversi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polres Sorong Kota)
Wahab Aznul Hidaya 1 , Muharuddin Muharuddin 2 , Wilgos Gabreilla Manuputty 3 Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : wahabaznulhidaya@gmail.com 1 , amuharuddin@gmail.com 2 , wilgosgabreillam1@gmail.com 3

## Abstract
Increased criminal behavior by children should not have to occur so prevention efforts must be  done.  One  of  the  efforts  to  prevent  and  tackle  child  delinquency  (child  crime  politics) currently  through  the  administration  of  the  juvenile  justice  system.  The  purpose  of  the implementation  of  the  juvenile  justice  system  is  not  merely  aimed  at  imposing  criminal sanctions on children who have committed a crime, rationale. The method used in this study is empirical juridical namely a study conducted on real conditions for the community around the environment with the intent and purpose of finding facts and then leading to problem solving. Diversion  must  be  pursued  at  the  level  of  investigation,  the  level  of  prosecution  and examination  of  cases  of  children  in  court.  Word  “Must  be  tried”  implies  that  child  law enforcement from educators, public prosecutors as well as judges are required to make efforts so  that  the  diversion  process  can  be  carried  out,  Public  prosecutors  and  judges  are  also required to make efforts so that the diversion process can be carried out.
Keywords : Juvenile Justice System, Diversion, Restorative Justice.

## Abstrak
Meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak semestinya tidak harus terjadi sehingga  upaya  pencegahan  haruslah  dilakukan.  Salah  satu  upaya  pencegahan  dan penanggulangan  kenakalan  anak  (politik  kriminal  anak)  saat  ini  melalui  penyelenggaraan sistem peradilan anak ( juvenile justice ). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata  bertujuan  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana  bagi  anak  yang  telah  melakukan tindak  pidana,  akan  tetapi  lebih  difokuskan  pada  dasar  pemikiran  bahwa  penjatuhan  sanksi tersebut  sebagai  sarana  mendukung  mewujudkan    kesejahteraan  anak  pelaku  tindak  pidana. Adapun  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni  yuridis  empiris  yaitu  suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang nyata bagi masyarakat dilingkungan sekitar dengan  maksud  dan  tujuan  untuk  menemukan  fakta  kemudian  menuju  kepada  penyelesaian masalah. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun pada pemeriksaan perkara anak dalam persidangan. Kata “Wajib di upayakan” mengandung makna bahwa  penegak  hukum  anak  dari  pentidik,  penuntut  umum  juga  hakim  diwajibkan  untuk melakukan upaya agar proses diversi bisa dilakukan.
Kata Kunci : Sistem Peradilan Anak, Diversi, Keadilan Restoratif.

## PENDAHULUAN
Perlindungan anak merupakan pekerjaan yang penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara.  Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan aset dan penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi  kelangsungan  hidup,  pertumbuhan  dan  perkembangan  fisik,  mental  dan  sosial  serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.
Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat apabila dicermati perkembangan tindak pidana  yang  dilakukan  anak  selama  ini  baik  dari  kualitas  maupun  modus  operandi  yang dilakukan,  kadang  tindakan  pelanggaran  yang  dilakukan  anak  dirasakan  telah  meresahkan semua  pihak  khususnya  para  orang  tua.  Selain  itu  berbagai  upaya  pencegahan  dan penanggulangan kenalan anak perlu segera dilakukan.
Meningkatnya perilaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, semestinya tidak harus terjadi  sehingga  upaya  pencegahan  haruslah  dilakukan.  Salah  satu  upaya  pencegahan  dan penanggulangan kenalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak ( juvenile justice ). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata- mata  bertujuan  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana  bagi  anak  yang  telah  melakukan  tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana  mendukung  mewujudkan  kesejahteraan  anak  pelaku  tindak  pidana.  Anak  yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor  lain  diluar  diri  anak  seperti  pergaulan,  pendidikan,  teman  bermain,  dan  sebagainya, karena  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  pada  umumnya  adalah  merupakan  proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.
Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan anak yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi  yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang  anak. Proses penghukuman  yang diberikan kepada anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Untuk melakukan perlindungan terhadap  anak  dari  pengaruh  proses  formal  sistem  peradilan  pidana, maka  timbul pemikiran manusia  atau  para  ahli  hukum  dan  kemanusiaan  untuk  membuat  aturan  formal  tindak pengeluaran  ( remove )  seorang  anak  yang  melakukan  pelanggaran  hukum.  Oleh  karenanya,
Negara harus memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi pelaku tindak  pidana.  Perlindungan  anak  ini  dapat  dilakukan  dari  segala  aspek  mulai  dari  pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu negara.
Anak  bukanlah  miniatur  orang  dewasa,  anak  mempunyai  ciri  dan  karakteristik tersendiri,  sehingga  harus  diperlakukan  secara  berbeda  (istimewa),  memperhatikan  hak- haknya,  kelangsungan  hidupnya  kelak  dimasa  depan,  dan  juga  harus  mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, dalam Pasal 59 Undang-Undang No 35 Tahun 2014  perubahan  atas  Undang-Undang  No  23  Tahun  2002  Tentang  perlindungan  anak  telah mengatur perlindungan khusus yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
Pemberian  perlindungan  terhadap  anak  tidak  hanya  diberikan  kepada  anak  yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga  dalam  proses  hukum  dalam  memberikan  putusan  pidana  seharusnya  juga mempertimbangkan masa depan anak. Apabila anak berkelakuan baik maka baik pula masa
depan bangsa itu. Pada sisi yang lain anak merupakan kualitas sumber data manusia sebagai subjek pembangunan bangsa sekarang dan yang akan datang.
Sebagai  upaya  mengatasi  kelemahan  Undang-Undang  No  3  Tahun  1997  Tentang Pengadilan Anak, maka diberlakukan Perubahan fundamental dalam  Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan digunakan pendekatan restoratif justice melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum  dalam  mengupayakan  diversi  (penyelesaian  melalui  jalur  non  formal)  pada  seluruh tahapan proses hukum. Ketentuan  yang terdapat dalam  Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya memungkinkan diversi diberlakukan oleh penyidik  berdasarkan  kewenangan  diskresioner  yang  dimilikinya  dengan  cara  menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan di adili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan,  para  penegak  hukum,  keluarga  dan  masyarakat  wajib  mengupayakan  proses penyelesaian  diluar  jalur  pengadilan  yakni  melalui  diversi  berdasarkan  pendekatan  keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Proses diversi adalah : “Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan  melibatkan  anak  dan  orang  tua/walinya,  korban  dan/atau  orang  tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif”.  Akan  tetapi,  proses  diversi  ini  hanya  dapat  dilakukan  untuk  tindak  pidana  yang dilakukan dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang tentang  Penerapan  Diversi  Undang-Undang  No  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Anak.  Adapun  permasalah  yang  diteliti  penulis  yakni  :  (1)  Bagaiamana  penerapan  Diversi
Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.; (2) Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan Diversi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Tidak  menutup  kemungkinan  banyak  yang  menggunakan  anak  sebagai  sarana peredaran narkotika karena banyak pihak menganggap anak memiliki sedikit kekebalan hukum bila  mengacu  pada  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Anak.    Banyak    kasus    anak  yang melakukan  tindak  kejahatan  tidak  diproses  secara  hukum  melainkan  dikembalikan  kepada orang  tua,  terutama  anak  dibawah  12    tahun (Primawardani  &  Kurniawan  2017) .  Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat  pada  Pasal  17  ayat  (1)  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Hal  ini mengingat sifat dan psikis  anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak (Danielt 2014) .
Kesejahteraan  anak  akan  mudah  tercipta  saat  anak  sudah  diperlakukan  dengan  baik. Maksud dari diperlakukan dengan baik disini adalah terpenuhinya semua kebutuhan dan hak dasar.Bukan  hanya  itu,  anak  juga  dapat  mengembangkan  dirinya  di  lingkungan  sosialnya (Fitri, Riana & Fedryansyah 2015) . Berbicara mengenai hak, pasti di sisi lain ada kewajiban.
Relasi orang tua dan anak, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam Islam, adalah seperti yang digambarkan hadis Nabi Muhammad Saw : “Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang (tua) tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang (muda) tidak menghormati yang tua” (Siswadi 2011) .
Perdagangan  orang  (trafficking  in  persons)  merupakan  kejahatan  yang  keji  terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak dan lainnya (Utami  &  Putranto  2002) .  Tujuan  dilakukannya  pemidanaan  terhadap  seseorang  yang
terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan bunyi pada Pasal 54 KUHP adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan  menegakkan norma hukum, memasyarakatkan terpidana dengan  mengadakan pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh  tindak pidana, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Murniyati 2013) .

## METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  pendekatan  Yuridis  Empiris dimana penelitian ini dilakukan terhadap keadaan yang nyata bagi masyarakat atau lingkungan disekitar dengan maksud dan tujuan untuk mememukan fakta dan kemudian menuju kepada penyelesaian masalah. Penelitian ini akan dilaksanakan di Polres Sorong Kota tepatnya pada unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti selama melaksanakan penelitian di Polres Sorong Kota yakni Melakukan wawancara secara langsung dalam bentuk tanya jawab dengan responden.
Adapun  analisis  data  yang  peneliti  gunakan  adalah  Analisis  Normatif  yakni  kajian secara deskriftif kualitatif terhadap data sekunder yakni Pasal-Pasal yang termuat dalam KUHP dan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Hasil  yang  diperoleh  melalui  studi kepustakaan  dan  juga  wawancara  secara  langsung  tersebut  disusun  secara  sistematif  dan analisis sesuai dengan metode pendekatan normatif empiris maka pendekatan yang digunakan adalah  Analisis  secara  deskrifitif  kualitatif  yakni  data  yang  bertitik  tolak  pada  upaya  dalam menemukan  asas-asas  dan  teori  dalam  menganalisis  masalah  dalam  penelitian  ini.  Hal  ini dimaksudkan agar peneliti dapat menggambarkan keseluruhan hasil data yang diperoleh baik melalui  wawancara  maupun  melalui  studi  pustaka.  Selain  itu  peneliti  berhadap  dapat menggambarkan pendapat para ahli atau pakar hukum, maupun referensi-referensi yang telah dikumpulkan.  Dari  semua  hasil  yang  diperoleh  peneliti  diharapkan  dapat  dianalisis  yang
nantinya akan dihubungkan dengan rumusan peraturan perUndang-Undang yang ada dan dapat diambil kesimpulan atau jawaban guna menjawab permasalahan yang diteliti oleh penulis.

## PEMBAHASAN

## Penerapan Diversi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang diharapkan menjadi jawaban atas masalah anak, masih belum dapat memenuhi kepentingan terbaik anak, karena paradigma  dalam  Undang-Undang  ini  masih  berorientasi  pada  dimensi  pidana  pembalasan ( retributif  justice ).  Sementara  penggunaan  sanksi  pidana  yang  lebih  dominan  dalam penanganan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  tidak  mampu  menghindarkan  anak  dari stigma negatif dari proses peradilan pidana dan tidak mampu memulihkan anak dari perilaku kenakalannya yang berdampak adanya pengulangan kenakalan ( re-offending ).
Selain itu pemenjaraan sebagai upaya utama ( premium remidiumn ) dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum sangat bertentangan dengan prinsip yang terdapat dalam Resolusi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Nomor  45/113 Tentang  Peraturan  PBB  bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya yang menyatakan bahwa:
1. Imprisonment should be used a last resort Pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir.
2. Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and the minimum  necessary  period  and  should  be  limited  to  exceptional  cases (perampasan kemerdekaan anak harus di tetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan, serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa.
Disamping itu lembaga pemasyarakatan di seluruh indonesia yang banyak mengalami over  capacity tidak  memperhatikan  kepentingan  terbaik  baik  anak  sehingga  pelayanan  hak
anak selama ini didalam penjara tidak terpenuhi dengan baik. Keadaan ini tidak bersesuaian dengan prinsip yang terdapat dalam Pasal 3 Kovensi Hak Anak yang menyatakan :
1. Dalam semua tindakan mengenai anak  yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial negara  atau  swasta,  pengadilan  hukum,  penguasa  administratif  atau  badan  legislatif, kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.
2. Negara berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraan dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau  orang  lain  yang  secara  sah  atas  dia,  dan  untuk  tujuan  ini,  harus  mengambil  semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
3. Negara harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayan dan fasilitas yang bertanggung jawab  atas  perawatan  dan  perlindungan  tentang  anak,  harus  menyesuaikan  diri  dengan standar  yang  ditentukan  oleh  para  penguasa  yang  berwenang,  terutama  dibidang keselamatan, kesehatan dalam jumlah dan kesesuaian staf.
Terkait  hal  tersebut,  dalam  Undang-Undang  No  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Anak  huruf  d  menyatakan  bahwa  Undang-Undang  No  3  Tahun  1997  Tentang Pengadilan  Anak  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangann  dan  kebuthan  hukum masyarakat  karena  belum  secara  konfrehensif  memberikan  perlindungan  kepada  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  sehingga  perlu  diganti  dengan  Undang-Undang  yang  baru  yaitu Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengubah paradigma  penegakan  hukum  terhadap  anak.  Aspek  yang  lebih  ditekankan  dalam  Undang- Undang ini adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan anak ke proses diluar pengadilan pidana (Diversi) dan wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan  restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku, korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari
penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini diupayakan melalui diversi sejak tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.
Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tidak secara khusus dan  eksplisit  mengatur  tentang  pelaksanaan  metode  Diversi  dalam  menyelesaikan  masalah tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak.  Namun,  bila  diperhatikan  sebenarnya  Undang- Undang  ini  mengusung  niat  untuk  menyelesaikan  masalah  anak  dengan  cara  menjamin perlindungan  anak.  Pasal  3  Undang-Undang  ini  menyebutkan  mengenai  tujuan  dari perlindungan anak yaitu untuk memberikan jaminan sepenuhnya hak-hak agar terhindar dari kekerasaan, diskriminasi dengan harapan terwujudnya masa depan  anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
Dalam  melaksanakan  diversi  harus  dipertimbangan  tentang  kategori  tindak  pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Syarat kesepakatan diversi ada 2 (dua) yakni :
1. Harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversi dalam konteks ini dapat berbentuk antara lain perdamaian  dengan  atau  tampa  rugi,  penyerahan  kembali  kepada  orang  tua/wali, keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  Lembaga  Penempatan  Anak  Sementara  (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan Masyarakat.
2. Tidak harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana tingan, tindak  pidana  tanpa  korban,  atau  nilai  kerugian  korban  tidak  melebihi  dari  nilai  upah minimum provinsi setempat. Terhadap aspek ini kesepakatan diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan  tokoh  masyarakat.  Kemudian  kesepakatan  diversi  bentuknya  dapat  berupa
pengembalian  kerugian  dalam  hal  ada  korban,  rehabilitasi  medis  dan  psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan.

## Pengawasan Pelaksanaan Terhadap Diversi di Polres Sorong Kota
Diversi sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian perkara anak diluar peradilan pidana anak  sesuai  dengan  amanat  dalam  Undang-Undang  No  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  dilakukan  dengan  memperhatikan  kepentingan  terbaik  bagi  anak.
Namun tidak semua perkara yang melibatkan anak dapat dilaksanakan upaya diversi, karena ada syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang ini mengenai pelaksanaan diversi seperti yang  termuat  dalam  Pasal  7  dan  9  Undang-Undang  ini  yakni  yang  dapat  dilakukan  upaya diversi  apabila  tindak  pidana  yang  dilakukan  diancam  dengan  pidana  penjara  di  bawah  7 (tujuh)  tahun  dan  bukan  merupakan  pengulangan  tidak  pidana,  mendapatkan  persetujuan korban dan/atau keluarga korban kecuali untuk tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana  ringan,  tindak  pidana  tanpa  korban,  tindak  pidana  tidak  lebih  dari  upah  minimum provinsi setempat dan adanya kesediaan anak dan keluarganya.
Proses  diversi  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  anak  dan  orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional  berdasarkan  pendekatan  keadilan  restoratif.  Dalam  hal  diperlukan  musyawarah dapat  melibatkan  tenaga  kesejahteraan  sosial  dan/atau  masyarakat.  Proses  diversi  wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaraan stigma negatif, menghindarkan pembalasan, kesusilaan dan ketertiban umum.
Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan. Selama proses  diversi  berlangsung  sampai  pada  kesepakatan  diversi  dilaksanakan,  pembimbing
kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan. Dalm hal kesepakatan  diversi  tidak  dilaksanakan  dalam  waktu  yang  ditentukan,  pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabatan yang bertanggung jawab sesuai tingkat pemeriksaan  dan  pejabat  yang  bertanggung  jawab  tersebut  wajib  menindaklanjuti  laporan pembimbing kemasyarakatan dalam waktu paling lama 7 (tujuh).

## SIMPULAN
Diversi  wajib  diupayakan  pada  tingkat  penyidikan,  tingkat  penuntutan maupun  pada pemeriksaan perkara anak dalam persidangan. Kata “Wajib diupayakan” mengandung makna bahwa  penegak  hukum  anak  mulai  dari  penyidik,  penuntut  umum  juga  hakim  diwajibkan untuk  melakukan  upaya  agar  proses  diversi  bisa  dilaksanakan.  Polres  Sorong  Kota  lebih khusus Unit Pelayanan Pidana Anak sebagai penyidik anak sejak berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 telah menerapkan diversi sebagai proses penyelesaian perkara anak dengan mengutamakan  pendekatan restorative  justice yang  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban  dan  pihak  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil guna kepentingan terbaik bagi anak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Ahmad  Sofian,  2012,  Perlindungan  Anak  di  Indonesia  Dilema  dan  Solusinya,PT.Sofmedia,
Jakarta.
Marlina, Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009
Rufinus H.  Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Koorporasi Melalui Pendekatan  Restoratif ,Sinar Grafika, Jakarta 2013
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, VI.Press, Jakarta.

## Jurnal
Andri  Yoga  Utami  dan  Pandji  Putranto.  (2002).  Ketika  Anak  Tak  Bisa  Lagi  Memilih  :
Fenomena Anak yang Dilacurkan di Indonesia, Kantor Perburuhan , Jakarta.
Anissa  Nur  Fitri,  Agus  Wahyudi  Riana,  &  Muhammad  Fedryansyah.  (2015).  Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. Prosiding Ks: Riset & Pkm , 2 (1), 45-50
Imran  Siswadi.  (2011).  Perlindungan  Anak  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Ham. Al- Mawarid Journal of Islamic Law . 9 (2). 225-239.
Ni  Nyoman  Murniyati.  (2015).  Sistem  Pemidanaan  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Perdagangan Anak Di Indonesia. Journal Ilmu Hukum . 1 (4). 1-5.
Reyner Timothy Daniel. (2014). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak  Di Bawah Umur. Lex et Societatis . 2 (6). 16-26.
Yuliana  Primawardani  &  Arief  Rianto  Kurniawan.  (2017).  Pendekatan  Humanis  Dalam Penanganan  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  Narkoba. Jurnal  Penelitian Hukum De Jure . 17 (4). 411-427.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.