Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia – Malaysia | Muhammad Ilham Aziz, Sri Windari

## Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia – Malaysia
Muhammad Ilham Aziz, Sri Windari Mahasiswa Magister Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: 20201021002@student.uin-suka.ac.id , 20201021008@student.uin- suka.ac.id .

## Abstract
This paper examines the agreement between Indonesia and Malaysia which is a form of moderate Islamic attitude shown by the parties or community organizations that played a role at that time. In  this  study,  the  authors  used  a  qualitative  descriptive  research  method.  The  data  analysis technique  used  is  the  technique  proposed  by  Miles  and  Huberman,  which  consists  of  data reduction, data presentation, and conclusions. The resolution of the conflict that occurred between Indonesia  and  Malaysia  is  also  known  as  Konfrontasi  or  "Down  with  Malaysia",  this  occurred because  of  the  conflict  in  the  Sabah  and  Sarawak  regions.  This  dispute  is  a  stage  of  Islamic politics  in  Indonesia  so  that  it  has  an  impact  on  the  moderate  attitude  of  Islamic  politics  in Indonesia.  the  involvement  of  Islamic  Community  Organizations  in  the  policies  heralded  by Soekarno became an internal crisis in the Islamic political conditions at that time. Organizations that are quite influential and involved are the Masyumi Party, the NU Party, and the Ansor Youth Movement.  In  the  conflict  "G  resolution  of  Malaysia"  finally  resulted  in  a  peaceful  resolution between the two parties with various agreements that occurred from 1963-1966, the agreement for the Sabah and Sarawak regions to be included in the territory of Malaysia.
Keywords: Islamic Political Moderatism, Conflict Resolution, Masyumi Party, NU Party, Ansor Youth Movement.

## Pendahuluan
Indonesia  dan  Malaysia  merupakan  dua  negara  yang  masih  satu  rumpun dan  memiliki  ikatan  darah  satu  sama  lain.  Namun  demikian,  keduanya  pernah mengalami  suatu  persitiwa  kelam  yang  pahit  untuk  diungkapkan.  Banyaknya persamaan  dari  kedua  negara  tersebut,  antara  lain:  budaya,  bahasa,  agama,  dan adat  istiadat. 1 Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  keduanya  merupakan  saudara serumpun yang tidak dapat dipisahkan. Namun hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia  dapat  dikatakan  mengalami  pasang  surut  dan  selalu  diupayakan  untuk tetap  terjalin  baik  agar  tidak  menimbulkan  permasalahan  yang  lebih  besar  dari peristiwa-peristiwa  di  masa  lampau,  terutama  pada  masa  resolusi  konflik  yang berdampak pada sikap moderatisme politik Islam di Indonesia.
Moderatisme  merupakan  suatu  penamaan  konseptual  yang  tidak  mudah untuk didefinisikan. Golongan ulama dan agamawan memiliki pandangan bahwa
1 Bambang  Bahagia  Sulistiyono, Konflik  Indonesia-Malaysia  dalam  perspektif kebangsaan 1963-2010 (Jakarta; PT. Kanisius, 2020).
Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia – Malaysia | Muhammad Ilham Aziz, Sri Windari
kata  moderatisme  memiliki  makna  pertentangan  dan  perebutan,  dalam  hal  ini bergantung  pada  siapa,  dan  dimana  kata  tersebut  didefinisikan. 2 Moderatisme dalam  konteks  agama  dilihat  dari  sudut  pandang  yang  berbeda-beda,  terutama dalam  lokalitas  tertentu.  Jika  dihubungkan  dengan  konteks  politik,  suatu  konsep moderatisme  berimplikasi  pada  pemaknaan  pertengahan.  Demikian  dengan adanya  pandangan  Islam  moderat  dapat  dipahami  bahwa  Islam  menjadi  suatu kepercayaan  tertinggi  dalam  kehidupan  beragama,  dan  keyakinan  bahwa  Islam memiliki  kesesuaian  di  setiap  masa  (zaman).  Ragam  pemahaman  terhadap pemaknaan  moderatisme,  penentuan  salah  satu  perspektif  yang  menggambarkan bahwa  langkah  yang  tidak  bisa  dihindari  oleh  Islam  di  Indonesia  dalam perkembangannya  adalah  politik,  mengingat  bahwa  semakin  kompleksnya ketegangan  sosial  politik  yang  terjadi,  memberikan  dampak  pada  konteks kehidupan sosial politik di Indonesia.
Pergolakan  politik  di  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari  peristiwa historis  perkembangan  pasca  kemerdekaan,  tepatnya  masa  kepemimpinan Soekarno.  Dinamika  politik  era  Soekarno  menunjukkan  perkembangan  yang cukup  signifikan  bagi  kancah  politik  di  dalam  negeri,  salah  satu  gerakan  politik yang  pernah  dilakukan  guna  mencapai  kemerdekaan  penuh  untuk  Indonesia adalah  politik  subversif.  Dalam  perkembangannya,  era  Soekarno  memiliki karakteristik  anti  Barat  dalam  kebijakan-kebijakannya,  hal  tersebut  dapat  dilihat dari  peristiwa  tahun  1962-1966  yang  memperlihatkan  bahwa  adanya  politik konfrontasi melawan Malaysia. Ia memiliki pandangan bahwa pendirian Federasi Malaysia  sebagai  sebuah  kelanjutan  dari  pemerintah  Barat  yang  ingin mengintervensi  Malaysia  dan  Indonesia  secara  keseluruhan.  Maka  dari  itu,  pada masa Soekarno terjadi resolusi konflik antara Indonesia dan Malaysia.
Dinamika  politik  yang  terjadi  antara  Indonesia  dan  Malaysia  muncul akibat perbedaan interpretasi perkembangan yang awalnya timbul dari kecurigaan. Ketika  dunia  pada  umumnya  negara-negara  Asia  Tenggara  mengalami  sebuah pertentangan  antara  Blok  Komunis  dan  Kapitalis.  Sehingga  adanya  kecurigaan antara satu sama lain menjadi alasan yang kuat adanya perbedaaan latar belakang sejarah  terbentuknya  kedua  negara  tersebut.  Kemerdekaan  yang  didapatkan  oleh Indonesia  melalui  perlawanan  yang  dilakukan  kepada  kolonialisme  Barat, sedangkan pembentukan negara Malaysia didukung penuh oleh Inggris yang pada saat itu pernah menjajah dan berperan langsung dalam pemerintahan di Malaysia. Dukungan  yang  diberikan  Inggris  kepada  Malaysia  berlatar  belakang  untuk mempertahankan  paham  kapitalis.  Kerangka  berpikir  orang-orang  Barat,  kaum nasionalisme  identik  dengan  kolonialisme,  sedangkan  kaum  komunisme, disamakan dengan Kapitalisme. 3
2 John  L.  Esposito,  “Moderate  Muslims:  A  Mainstream  of  Modernists,  Islamist, Conservatives, and Traditionalist,” Amerika Journal of Islamic Social Sciences 22, no. 3 (2005).
3 Kusuma  Hadiningrat, Sejarah  operasi  gabungan  dalam  rangka  Dwikora (Jakarta; Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971).
Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia – Malaysia | Muhammad Ilham Aziz, Sri Windari
Munculnya  nasionalisme  di  Indonesia  sejalan  dengan  perubahan  yang terjadi pasca perang dunia kedua, jadi ada tuntutan arus gerakan nasionalisme dan tuntutan  untuk  kemerdekaan  yang  sudah  tidak  dapat  dibendung  lagi. 4 Hal  ini dikarenakan rakyat Indonesia pada saat itu sudah hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme  yang  lama  berkuasa.  Sehingga  munculnya  jiwa  nasionalisme  yang berimplikasi  pada  perlawanan  sebagai  upaya  meraih  kemerdekaan.  Ada  dua peristiwa  penting  yang  terjadi  bersamaan  pada  waktu  itu,  yaitu  penyelesaian sengketa  di  Irian  Barat  tepatnya  tanggal  1  Oktober  1962.  Kemudian  terjadi pemberontakan  di  Kalimantan  Utara  pada  tanggal  8  Desember  1962,  yang akhirnya  menyebabkan  Malaysia  curiga.  Oleh  karena  itulah  pemerintahan Persekutuan  Tanah  Malaya  menganggap  bahwa  politik  konfrontasi  Indonesia terhadap  Malaysia  bukan  disebabkan  oleh  pembentukan  Malaysia,  melainkan akibat logis dari politik jangka panjang pemerintahan Indonesia. 5
Terjadinya  resolusi konflik antara Indonesia dan Malaysia yang berujung pada  sikap  konfrontasi  antara  keduanya,  memberikan  dampak  besar  bagi kehidupan  sosial  masyarakat,  ekonomi,  dan  agama.  Malaysia  dan  Indonesia merupakan  dua  negara  yang  masih  serumpun  dan  mayoritas  masyarakatnya beragama  Islam.  Jika  melihat  kondisi  sosial  masyarakat  Muslim  saat  terjadinya konfrontasi  tentu  mengalami  dampak  yang  cukup  terasa  dalam  kehidupannya, terutama  masyarakat  Muslim  Indonesia  yang  turut  dalam  memperjuangkan kemerdekaan  dari  para  penjajah  dan  paham-paham  yang  dianutnya.  Beberapa organisasi  masyarakat  Muslim  yang  turut  andil  dalam  resolusi  konflik  antara Indonesia  dan Malaysia adalah Nahdhatul  Ulama dan organisasi-organisasi yang lahir  serta  berkembang  pada  masa  kemerdekaan.  Saat  terjadinya  konflik  antara Indonesia  dan  Malaysia,  memberi  dampak  bagi  politik  internal  Indonesia,  hal tersebut dapat dilihat dari adanya sikap moderatisme politik Islam yang mencoba untuk mencari jalan tengah dari gejolak politik internal dan eksternal. Salah satu relawan  dari  organisasi  masyarakat  yang  turut  berperan  adalah  Ansor.  Jadi  saat terjadinya  konfrontasi,  Indonesia  menggalang  kekuatan  besar  dan  melakukan serangan-serangan  sporadis.  Adapun  demikian,  dinamika  politik  dalam  negeri tidak  terkendali,  sehingga  beberapa  organisasi  masyarakat  mencari  jalan  tengah untuk penyelesaiannya. Sedangkan negara juga mencoba menyelesaikan persoalan politik  yang  berkepanjangan.  Keinginan  untuk  bebas  dari  paham  Neo- Kolonialisme  dan  Neo-imprealisme  sangat  didukung  oleh  masyarakat  Indonesia pada umumnya.  Sehingga peristiwa konfrontasi antara Indonesia yang  berangkat dari  perjuangan  untuk  melawan  penjajahan  dengan  Malaysia  yang  dijamin kemerdekaannya oleh Inggris tidak dapat dihindarkan, meskipun persoalan politik dalam  negeri  juga  tidak  terkendali.  Sehingga  mewujudkan  adanya  moderatisme partai  politik  Islam  pada  saat  itu.  Setiap  keputusan  yang  ditentukan  oleh
4 Ibid .
5 Kusuma  Hadiningrat, Sejarah  operasi  gabungan  dalam  rangka  Dwikora (Jakarta; Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971).
Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia – Malaysia | Muhammad Ilham Aziz, Sri Windari
pemimpin  tidak  secara  langsung  diterima,  terlebih  ketika  ada  perbedaan  dalam ideologinya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  berfokus  pada  wujud  moderatisme  politik  Islam  Indonesia Era  Soekarno:  studi  resolusi  konflik  Indonesia  –  Malaysia.  Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif,  lebih  tepatnya  jenis  kajian  kualitatif  deskriptif, peneliti  bermaksud  untuk  memahami  peristiwa  historis  yang  terjadi  di  masa lampau.  Sedangkan  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode studi literatur atau kepustakaan. Metode ini berorientasi pada pemanfaatan sumber literatur  (studi  pustaka)  sebagai  rujukan  untuk  memperoleh  data  penelitiannya. 6 Sedangkan  untuk  teknik  analisis  data  yang  digunakan  didalam  penelitian  ini adalah model Miles dan Huberman. 7 Dalam metode Miles dan Huberman terdapat tahapan  penelitian  yang  meliputi:  a)  Reduksi  data,  b)  Penyajian  data,  c) Kesimpulan ( verifikasi ).
Berpedoman  pada  gagasan  diatas  penulis  mencoba  untuk  merekonstruksi suatu  peristiwa  besar  yang  terjadi  antara  dua  negara  yang  masih  satu  rumpun pernah  mengalami  suatu  peristiwa  resolusi  konflik  yang  berakibat  pada  sikap moderatisme  partai  politik  Islam  era  Soekarno,  adanya  resolusi  konflik  yang muncul berakhir dengan resolusi damai antara kedua negera dengan perundingan- perundingan  yang  dilakukan.  Sehingga  keputusan  final  dari  adanya  konflik tersebut  menetapkan  bahwa  wilayah  Sabah  dan  Sarawak  masuk  dalam  teritorial Malaysia.  Meskipun,  keputusan  itu  melalui  proses  panjang,  yang  awalnya  juga berdampak pada pemutusan hubungan diplomatik, ekonomi dan lain sebagainya.

## Hasil dan Pembahasan
A. Latar Belakang Resolusi Konflik Malaysia vs Indonesia
Kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan secara instan, melainkan melalui perjuangan  yang  luar  biasa  dari  para  pahlawan.  Politik  yang  menjadi  salah  satu cara  untuk  mendirikan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sempat  memanas pada  tahun  1960-an.  Berbagai  strategi  diluncurkan  oleh  para  penjajah  kolonial untuk  memecah  belah  bangsa  Indonesia  dengan  membagi  wilayah-wilayahnya, dan mengadu domba rakyat-rakyat sesuku dan sebangsa didalamnya. Guncangan politik yang terjadi pada saat itu condong pada terpecahnya dua blok, yaitu Blok Barat  yang  dominan  pada  kapitalis,  dan  Blok  Timur  yang  dominan  dengan sosialis-komunis.  Indonesia  dan  negara-negara  sekitarnya,  seperti:  Malaysia, Thailand,  Vietnam,  dan  Filipina  merasakan  adanya  dampak  dari  peristiwa tersebut.  Politik  yang  dianut  oleh  Indonesia  pada  saat  itu  ialah  non-blok  yang
6 M  Zed, Metode  Penelitian  Kepustakaan (Jakarta;  Yayasan  Pustaka  Obor  Indonesia, 2014).
7 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (Bandung; Alfabeta, 2015).
Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia – Malaysia | Muhammad Ilham Aziz, Sri Windari
berarti  tidak  memihak  blok  manapun.  Perlu  diketahui  bahwa  pada  waktu  itu Indonesia sangat menentang neo-kolonialisme dan neo-imperealisme karena tidak sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia.
Pada  saat  itu,  Malaysia  yang  sudah  mendapatkan  kemerdekaan  dari Inggris,  kurang  lebih  pada  tahun  1957.  Malaysia  memiliki  gagasan  untuk menggabungkan  negara  bekas  jajahan  Inggris  dalam  satu  wadah  yang  disebut dengan Persekutuan Tanah Melayu, kemudian dikenal sebagai Federasi Malaysia. Beberapa negara yang dicanangkan untuk masuk kedalam Federasi ini antara lain: Malaya,  Sarawak,  Sabah,  Singapura,  dan  Brunei.  Gagasan  tersebut  diumumkan oleh  Tengku  Abdul  Rahman  dalam  kongres The  Foreign  Correspondent’s Association of South East Asia yang ada di Singapura, tepatnya pada tanggal 27 Mei  1961. 8 Pada  saat  itu  pengaruh  komunis  tampak  jelas  di  Vietnam  dan Indonesia,  akibat  pengaruh  PKI  (Partai  Komunis  Indonesia)  yang  semakin signifikan  di  dalam  perpolitikan  nasional  pada  akhir  1950-an.  Kondisi  tersebut menjadi ruang gagasan Federasi Malaysia dalam menjaga dan membendung arus komunisme.  Di  balik  strategi  pertahanan  yang  digunakan  oleh  Inggris  tersebut sekaligus  mendukung  upaya  Inggris  dalam  membentuk  kesatuan  mata  rantai pertahanan  dari  Inggris,  melalui  Gibraltar,  Aden,  sampai  ke  Singapura,  dan Hongkong. 9
Adapun  tujuan  utama  didirikannya  federasi  Malaysia  yaitu  untuk menyatukan  bangsa  Melayu,  terutama  dalam  hal  kerjasama  dan  kordinasi  di bidang  ekonomi  dan  politik,  serta  memperbaiki  perimbangan  jumlah  penduduk sehingga  golongan  Cina  tidak  mendominasi  seperti  di  Singapura,  dan membendung  arus  persebaran  pengaruh  dari  komunis. 10 Inggris  memberikan dukungan  penuh  terhadap  pembentukan  Federasi  Malaysia  yang  dilandasi  atas aspek  pertahanan  dan  ekonomi.  Jika  dilihat  dari  kepemimpinan  serta  dominasi kekuasaan  di  Malaya  oleh  Tuanku  Abdul  Rahman  terlihat  lebih  pro-Barat, sehingga Inggris juga mendukung dibentuknya Federasi Malaysia. 11
Sebelum terjadinya konflik antara Indonesia dan Malaysia yang berujung pada  sikap  konfrontasi,  terlihat  perkembangan  terbentuknya  Federasi  Malaysia yang  melakukan  beberapa  perundingan  dengan  negara-negara  yang  dimasukkan didalamnya. Ada pro-kontra dari terbentuknya Federasi Malaysia, sehingga pada akhirnya  dilakukan  usaha-usaha  untuk  menyelesaikan  persoalan  yang  ada.  Salah satunya  melalui  diplomasi.  Terbentuknya  Federasi  Malaysia  menjadikan  adanya
8 Kusuma  Hadiningrat, Sejarah  operasi  gabungan  dalam  rangka  Dwikora (Jakarta; Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971).
9 Diandra  Megaputri  Mengko,  “Intelijen  Dan  Konfrontasi  Indonesia-Malaysia,”  in Intelijen  Dan  Politik  Era  Soekarno ,  ed.  Ikrar  Nusa  Bhakti  and  dkk.  (Jakarta:  LIPI  Press,  2018), 103–32.
10 Dinas Sejarah Militer TNI-AD, " SEJARAH TNI-AD 1945-1973: Peran TNI-AD dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia " (Bandung: Dinas Sejarah Tentara Nasioal Indonesia Angakatan Darat 1985, 1985).
11 Deshinta Nindya Ajingga, “Peran Angkatan Udara Republik Indonesia Dalam Operasi Ganyang Malaysia Di Kalimantan Tahun 1964-1966”, Universitas Sebelas Maret,  (2016).
Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia – Malaysia | Muhammad Ilham Aziz, Sri Windari
ketegangan  di  kawasan  internasional,  khususnya  negara-negara  di  wilayah  Asia Tenggara antara lain seperti: Indonesia, Filipina, dan Persekutuan Tanah Melayu. Filipina  berupaya  melakukan  pendekatan  kepada  Indonesia  dan  Persekutuan Tanah  Melayu  di  Manila,  tepatnya  pada  bulan  Maret  1963. 12 Dari  pertemuan konfrensi  itu  menghasilkan  ketetapan  sebagai  berikut:  a)  Sesuai  persoalan  yang timbul  adanya  gagasan  Malaysia  akan  diselesaikan  melalui  cara  yang  damai,  b) Akan  diadakan  pertemuan  tingkat  tinggi  antara  Indonesia,  Filipina,  dan Persekutuan  Tanah  Melayu. 13 Pada  tanggal  27  Juli  1963  Soekarno  menyatakan akan  mengganyang  Malaysia  setelah  sebelumnya  terdapat  beberapa  aksi propaganda melawan Malaysia. Serangan-serangan sporadik telah dimulai dengan mengirimkan  pasukan  baik  relawan  maupun  Tentara  Nasional  Indonesia.  Tetapi berbagai  serangan  itu  dapat  ditanggulangi  oleh  Malaysia  dan  Inggris.  Ketika Perserikatan  Bangsa-Bangsa  menerima  Malaysia  sebagai  anggota  yang  tidak tetap,  maka  Indonesia  menyatakan  keluar  dari  PBB.  Tidak  berhenti  disitu, melainkan  pasca  adanya  konfrensi  di  Manila  PBB  secara  tidak  langsung  ikut terlibat dalam penyelesaian persoalan yang terjadi.
Setelah  PBB  ikut  serta  dalam  penyelesaian  persoalan,  yang  kemudian  di ikuti  dengan  pendirian  Federasi  Malaysia  pada  tanggal  16  September  1963. Adapun demikian, sikap yang diambil oleh Indonesia pada saat itu ialah berusaha untuk  menggagalkan  pembentukan  Federasi  Malaysia,  karena  Indonesia menyadari pasca terbentuknya Federasi Malaysia akan terjadi adanya suatu negara boneka yang  dibentuk  oleh Inggris,  yang  saat  itu  pemerintah  Indonesia menolak betul gerakan neo-kolonialisme dan neo-imperealisme. 14 Pemerintahan Indonesia memiliki  pendapat  bahwa  lahirnya  Malaysia  merupakan  sebuah  prinsipil  yang memiliki  pertentangan  dengan  politik  Indonesia  yang  anti  kolonialisme  dan  anti imperialisme.
Pasca  pengesahan  Federasi  Malaysia  di  Kuala  Lumpur,  tepatnya  pada tanggal 17 September 1963. Pemerintah Indonesia memutus hubungan diplomatik secara sepihak dengan Malaysia. Sikap Indonesia memutukan hubungan tersebut diikuti  dengan  pemutusan  hubungan  lintas  ekonomi  antara  Indonesia  dengan daerah  yang  masuk  dalam  kawasan  Malaya  dan  Singapura.  Tindakan  itu dilancarkan  sejak  tanggal  21  September  1963.  Ketidakharmonisan  hubungan kedua  negara  tersebut  berujung  pada  konfrontasi  yang  digencarkan  Indonesia terhadap Malaysia, yang kemudian membuat Dewan Keamanan PBB melakukan sidang atas persoalan sengketa yang akhirnya bermuara pada rencana neara buatan yaitu  Malaysia  sampai  kepadapembahasan  yang  tidak  kunjung  usai  dan menemukan titik terang.
12 Ajingga,  “Peran  Angkatan  Udara  Republik  Indonesia  Dalam  Operasi  Ganyang Malaysia Di Kalimantan Tahun 1964-1966”.
13 Disjarahad, Buku  sejarah  dokumenter:  Konfrontasi  terhadap  Negara  Federasi Malaysia dan Dwikora (Bandung: Dinas Pusat Sejarah TNI, 1975).
14 Ajingga,  “Peran  Angkatan  Udara  Republik  Indonesia  Dalam  Operasi  Ganyang Malaysia Di Kalimantan Tahun 1964-1966”.
Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia – Malaysia | Muhammad Ilham Aziz, Sri Windari
Konfrontasi yang dikumandangkan oleh Presiden Soekarno pada Malaysia terus  digencarkan,  sebab  Presiden  Soekarno  anti  dengan  neo-kolonialisme  dan neo-imperialisme.  Konfrontasi  tersebut  dikumandangkan  pada  tanggal  13  Mei 1964,  tepat  pada  saat  terjadinya  apel  besar  di  depan  Istana  Merdeka  Jakarta. Kemudian peristiwa tersebut dikenal sebagai Dwikora (Komando Rakyat).  Dalam apel  tersebut  Presiden  Soekarno  menyampaikan  mengenai  ketahanan  revolusi Indonesia, dan membantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat: Sabah, Malaya, Sarawak,  Singapura, dan Brunei  untuk  membubarkan negara boneka  (Malaysia). Kemudian  setelah  terbentuknya  Federasi  Malaysia,  Inggris  memiliki  wewenang untuk  mendirikan  pangkalan  militer  (pertahanannya)  pada  daerah  Federasi Malaysia yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Indoensia. Hal tersebut secara  tidak  langsung  dapat  membahayakan  dan  mengancam  keamanan  bagi wilayah Indonesia.
Menurut  Pour  J  (2002)  terjadinya  konflik  antara  Indonesia  dengan Malaysia hanyalah akibat persaingan pribadi antara Soekarno dan Tengku, maka jelas  bahwa  konflik  yang  pernah  terjadi  tidak  dapat  dilepaskan  dari  adanya perbedaan interpretasi dari  kedua pemimpin tersebut. Perbedaan itu dapat dilihat dari  pandangan  Soekarno  yang  melihat  federasi  Malaysia  muncul  dari  gagasan Inggris  untuk  membentuk  negara  Federasi  Malaysia  yang  terdiri  dari  negara- negara  bekas  jajahan  koloni  Inggris,  tetapi  hal  itu  tidak  dipermasalahkan  oleh Soekarno.  Namun,  pandangan  Soekarno  mulai  berubah  saat  Tengku  Abdul Rahman  menuduh  Indonesia  sebagai  biang  keladi dari  kemerdekaan  Kalimantan Utara.  Tuduhan  tersebut  muncul  dari  tuntutan  Presiden  Filipina  Diosdado Macapagal  terhadap  wilayah  Sabah  yang  dikatakan  sebagai  bagian  Filipina  dan disusul  dengan  pemberontakan  di  Kesultanan  Brunei.  Munculnya  tuduhan tersebut  yang  tidak  didasari  bukti  membuat  Soekarno  menganggap  bahwa  itu merupakan  serangan  pribadi.  Adanya  faktor-faktor  internal  dan  eksternal menjadikan suatu kejelasan penyebab terjadinya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia yang berujung pada penyelesaian melalui perundingan-perundingan.

## B. Kondisi Sosial Politik Islam Di Indonesia
Di  Indonesia,  gerakan  Islam  muncul  kepermukaan  secara  menguat dibarengi oleh aktivitasnya yang merambah pada dunia politik. Pertama, terdapat gerakan  Islam  yang  frontal  ingin  mendirikan  negara  Islam  di  Indonesia,  yakni Darul Islam, Tentara Nasional Indonesia (DI/TII) pimpinan Karto Suwiryo. Kedua terdapat  pula  kebangkitan  Islam  yang  merambah  politik  secara  konstitusional dengan mengikuti kontestasi pemilihan umum. Gerakan ini diwakili oleh Majelis Syura  Muslimin  Indonesia  atau  dikenal  sebagai  Masyumi.  Kekuatan  politik Masyumi  sangat  diperhitungkan,  dan  merupakan  salah  satu  kekuatan  dari  4 elemen  kekuatan  politik  di  Indonesia  yakni,  Golongan  Nasional,  Angkatan
Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia – Malaysia | Muhammad Ilham Aziz, Sri Windari
Bersenjata  Republik  Indonesia,  Komunis  dan  Islam  yang  diwakili  oleh Masyumi. 15

## C. Sikap Moderatisme Partai Politik Islam di Indonesia
Gejolak  konflik  Malaysia-Indonesia,  berujung  pada  keputusan dilangsungkannya  konfrontasi  antara  keduanya  oleh  Soekarno.  Dari  keputusan tersebut,  secara  tidak  langsung  memberi  dampak  pada  perpolitikan  Islam  di Indonesia.  Hal  ini  secara  tidak  langsung  terlihat  dalam  panggung  perpolitikan Indonesia  yang  diiringi  oleh  organisasi  masyarakat  Islam  ketika  itu.  Organisasi Islam  yang  cukup  berpengaruh, dan  memperlihatkan sikap pro  dan kontra, yang berujung pada wujud moderatisme partai politik Islam saat itu antara lain:

## 1. Partai Masyumi
Hubungan  partai  Masyumi  yang  tidak  hangat  dengan  Soekarno  dan  PKI, baik  didalam  persidangan  konstituante  UUD  45,  yang  kemudian  berujung  pada kecurigaan Soekarno terhadap Islam secara berlebihan membuat ketegangan antar keduanya,  sehingga  membentuk  sikap  kurang  senang  antara  Soekarno  pada Masyumi. Jika dilihat dari sisi historis pernah menjabat sebagai mantan pengurus pusat Masyumi dan secara langsung terlibat dalam PRRI.  Hal ini terlihat didalam pendapat Moh. Natsir  (Masyumi)  yang  mengatakan  bahwa  tidak  pernah percaya kepada  janji  Soekarno.  Natsir  mengantisipasi  bahwa  “segala-galanya  mungkin ada, kecuali kebebasan jiwa”. Dalam istilah biasa yang semacam itu kita namakan satu  diktatur  yang  sewenang-wenang.  Kritik  yang  dilakukan  oleh  Natsir  adalah kritik dari orang yang memilih untuk berada di luar sistem pemerintahan, bahkan secara tidak langsung menentangnya. Namun demikian, NU lebih memilih untuk berkoalisi  secara  langsung  dengan  Soekarno  dan  menerima  NASAKOM. 16 Menurut  perspektif  KH.  Zaifuddin  Zuhri  (NU)  dan  menteri  agama  dalam  masa demokrasi terpimpin mengatakan bahwa,  “ perjoeangan  NU  di  zaman  demokrasi terpimpin tidak istiqomah dan mengabaikan perjoeangan politik? Itu tidak benar. Tiap perjoeangan di samping faktor kekuatan riil juga faktor strategi dan waktu. Salahlah jika orang cuma mengambil kesimpulan mengapa target ini dan itu tidak berhasil?  Mengapa  orang  tidak  mengambil  kesimpulan  yang  lain,  misalnya menderita  kerugian  25%  untuk  menghindari  kerugian  100%  adalah  merupakan suatu  hasil  perjoeangan  juga.  Ada  satu  kaidah  berjoeang  yang  diajarkan pesantren: Maa laa hudraku kulluh laa yutraku ba’duhu, apa yang tidak tercapai 100%  janganlah  ditinggalkan  (dibuang)  hasil  yang  sebagian  (yang  kurang  dari 100%). Dengan kata lain janganlah bersikap: Jika tidak berhasil 100% lebih baik
15 Saiful  Muzani, Pembangunan  dan  kebangkitan  Islam  Di  Asia  Tenggara (Jakarta; LP3ES, 1993), 27.
16 Alim  Bathoro,  “Redupnya  peran  politik  Islam  di  masa  demokrasi  terpimpin  (Studi kasus pembubaran Masyumi oleh Presiden Soekarno),” Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan 2 (2)
(2018): 24–41.
Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia – Malaysia | Muhammad Ilham Aziz, Sri Windari
tidak berhasil sama sekali. Perjoeangan NU di zaman demokrasi terpimpin tetap istiqomah ”. 17
Adanya  dua  pola  perjuangan  yang  saling  berlawanan  tersebut membawakan pada dua sayap umat dalam kondisi yang berbeda. Sayap modernis pada  akhirnya  mengalami  sebuah  kecelakaan  historis  yang  berujung  pada pembubaran,  sementara  dari  sayap  pesantren  dengan  Liga  musliminnya  tidak hanya  dibiarkan  hidup, akan  tetapi  mereka  dimasukkan  dalam sebuah  kerjasama NASAKOM  (Nasional,  Agama,  dan  Komunis)  yang  sudah  muncul  pada  akhir tahun 1960. 18
Pada  tahun  1960,  gerak  gerik  dari  tokoh  politik  Islam  perlahan  mulai dibatasi. Mulai dari yang terlibat PRRI/Permesta ataupun tidak. Adapun demikian, beberapa dari mereka menyerah setelah dijanjikan amnesti pun seperti: Syafruddin Prawiraegara, Mohammad Natsir, dan Boerhanoedin Harahap yang pada akhirnya ditangkap. Mereka mendekam di penjara dari tahun 1961-1967. Pada tahun 1962, diikuti  dengan  tokoh-tokoh  Islam  non  PRRI  yang  dipenjarakan,  seperti  ketua umum Masyumi yang saat itu membubarkan diri, yaitu: Prawoto Mangkusubroto, Mohammad  Roem,  Kyai  A.  Mukti,  S.  Soemarsono,  M.  Yunan  Nasution,  E.Z. Muttaqin,  KH.  Isa  Anshary,  Ghazali  Sjahlan,  Hamka,  Jusuf  Wibisono,  Kasman Singodimedjo,  Djanamar  Adjam,  dan  HM.  Sjaaf.  Bahkan  Imron  Rosjadi  yang pernah menjabat sebagai Ketua Pemuda Ansor juga ikut di penjara. Tokoh-tokoh tersebut  diperlakukan  kejam  di  penjara.  Penyiksaan  yang  terjadi  di  penjara memiliki  dampak  yang  besar.  Beberapa  pihak  dari  penahanan  tersebut  dan masyarakat  perlahan  mulai  menyadari  bahwa  pemerintahan  Soekarno  dalam zaman demokrasi yang terpimpin merupakan suatu pemerintahan dzalim. 19
Setelah  pembubaran  Masyumi,  kancah  perpolitikan  Islam  diwarnai  oleh NU  dan  Liga  Muslimin.  Beberapa  kebijakan  menonjol  yang  ditetapkan  pada waktu  itu  adalah  DWIKORA  (Dwi  Komando  Rakyat),  yang  kemudian  lebih dikenal  dengan  Ganyang  Malaysia.  Soekarno  dan  PKI  bekerjasama  untuk mensukseskan  kebijakan  tersebut.  Sementara  itu,  Angkatan  Darat  menurut Sundhaussen bersikap mendua terhadap ketetapan DWIKORA. 20

## 2. Partai NU
Nahdhatul  Ulama  (NU)  bersikap  secara  akomodatif  dan  hidup berdampingan  dengan  Soekarno.  Tidak  hanya  itu,  NU  juga  bertahan  dalam demokrasi  terpimpin  yang  diperintah  oleh  Soekarno.  Anggapan  bahwa  NU sebagai pendukung utama gagasan Soekarno benar adanya. Adapun demikian, NU menikmati iklim dari perpolitikan yang diciptakan oleh Soekarno dengan konsep
17 Ahmad  Syafi’i  Ma’arif, Islam  Dan  Pancasila  Sebagai  Dasar  Negara  Studi  Tentang Perdebatan Dalam Konstituante (Jakarta: LP3ES, 2006), 35.
18 Ibid, 35.
19 Nasir Tamara, “Sejarah politik orde baru,” Jurnal Prisma No. 5 , 1988, 37–82.
20 Ulf Sundhausen, Politik militer Indonesia 1945-1967 menuju Dwifungsi ABRI (Jakarta; LP3ES, 1986), 296-303.
Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia – Malaysia | Muhammad Ilham Aziz, Sri Windari
NASAKOMnya. Beberapa tokoh-tokoh NU secara langsung ikut andil dalam hal tersebut,  seperti:    KH.  Achmad  Sjaikhu,  KH.  Idham  Chalid,  dan  KH.  Saifuddin Zuhri.  NU  memiliki  pandangan  bahwa  melawan  kekuasaan  Soekarno  jauh  lebih bahaya  dibandingkan  dengan  menerima  tanpa  protes.  Maka  dari  itu,  NU mengambil  sikap  akomodatif  untuk  menkan  resiko  buruk  seminimal  mungkin. Akan  menjadi  suatu  sia-sia  jika  melawan  Soekarno  yang  saat  itu  memiliki dukungan Hal yang sia-sia melawan Soekarno yang ketika itu sangat kuat dengan dukungan sepenuhnya militer (Angkatan Darat). Menjadi posisi  tidaklah tindakan yang  sia-sia,  dalam  hal  ini  NU  menggunakan  kaidah  agama  yaitu: akhaff  al- dhararayn yang artinya “memilih resiko yang paling kecil diantara dua resiko”. 21 Kerja  sama  NASAKOM  dengan  partai-partai  Islam  secara  formal dianggap  sebuah  revolusioner.  Hal  tersebut  disebabkan  Islam  dipandang sebagai suatu unsur yang penting di NASAKOM dengan NU sebagai penguat utamanya. Maka  dari  itu,  partai  NU  tidak  perlu  khawatir  akan  tersingkir  dari  logika revolusioner  soekarno,  asal  pandai  dalam  mencari  celah  untuk  menyesuaikan dengan  irama  politik  NASAKOM.  Pada  saat  itu  partai-partai  Islam  menghadapi isu  politik  yang  lebih  banyak  meniru  gaya  NU  sebagai  kekuatan  Islam  terbesar yang  mampu  untuk  bertahan  di  era  pemerintahan  Soekarno.  Pada  tahun  1961, awal  mula  adanya  doktrin  pesantren  yang  dianut  NU  dalam  berpolitik  sebagai sebuah  strategi.  Zuhri  membantah  pendapat  bahwa  tokoh  Islam  dalam  bahaya. Kemudian dia mengutip pernyataan Presiden Soekarno bahwa, “pemerintah tidak akan membahayakan Islam, namun sebaliknya malah mengagungkan agama”.

## 3. Gerakan Pemuda Ansor
Pada era 1960-an, tepatnya periode yang sangat penting dalam perjalanan sejarah  Indonesia.  Pada  waktu  itu  gejolak  politik  serta  pertarungan  ideologi sedang  mencapai  puncaknya,  yaitu  antara  kaum  komunis  dan  nasionalis.  Di  era pertarungan  ideologi  tersebut,  Ansor  dituntut  untuk  cermat  dalam  mengambil keputusan. 22 Dikutip dalam Republika 23 KH. Saifuddin Zuhri, seorang tokoh NU, dan Menteri Agama mengatakan bahwa situasi pada saat itu, “Sekitar tahun 1963- 1965,  gerakan  PKI  semakin ofensif,  melalui  propaganda  yang  penuh agitasi  dan demagogi  menggerakan  seluruh  tenaganya  (petani,  pemuda,  buruh,  perempuan, seniman,  cendikiawan)  untuk  bersikap  lebih  agresif  dan  militan.  Semua  itu digerakkan oleh semang atateisme dan penghinaan terhadap agama. Pada saat itu, PKI  seperti  mendapatkan  angin  segar  yang  dihembuskan  sebagai  tanda  revolusi
21 Jainuddin,  “Islam  dan  politik  orde  lama:  dinamika  politik  Islam  pasca  kolonial  sejak kemerdekaan sampai akhir kekuasaan Soekarno",” Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 3 (2) (2019): 231.
22 Andi  Rahman  Alamsyah  Yulianto  and  Bayu  A., Gerakan  Pemuda  Ansor (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).
23 Beggy  Rizkiyansyah,  “Umat  Islam,  PKI,  Militer:  Babak  Akhir  Jelang  September 1965,”  Replubika,  2020,  https://www.republika.co.id/berita/qhclyi385/umat-islam-pki-militer- babak-akhir-jelang-september-1965.
Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia – Malaysia | Muhammad Ilham Aziz, Sri Windari
yang  tengah  dikobarkan  di  RRC  (Republik  Rakyat  Cina),  dan  di  Vietnam. 24 Namun permainan politik yang dilakukan oleh PKI tidak berlangsung lama.
Pada  tahun  1963  Ansor  mengeluarkan  sebuah  pernyataan  dan  sikap menolak  CGMI  (Central  Gerakan  Mahasiswa  Indonesia)  pada  Presiden,  hal tersebut  dilakukan  agar  Presiden  memecat  Mentri  PerguruanTinggidan  Ilmu pengetahuan  yang  saat  itu  dijabat  oleh  Prof.  Dr.  Ir.  Tojib  Hadiwijaya.  Mentri tersebut membatalkan kewajiban untuk pengajaran  matakuliah agama di kampus Negeri,  dan  menolak  akan  kejadian  Korps  perdamaian  Amerika  Serikat.  Sikap tegas  dikeluarkan  oleh  Ansor  untuk  mendukung  Mentri  PTIP  untuk  segera mencanangkan  kewajibah  adanya  matakuliah  agama  di  kampus-kampus  umum. Karena  hal  tersebut  sesuai  dan  sejalan  dengan  Piagam  Jakarta,  Pancasila,  dan menjiwai UUD 45. 25 Selain itu, misi dari kedatangan Korps Perdamaian Amerika Serikat, dalam sudut pandang Ansor sejalan dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang ada di Indonesia. 26
Perkembangan  selanjutnya  dapat  dilihat  dari  menguatnya  posisi  dari politik  PKI  dalam  kabinet  NASAKOM  maupun  dalam  tingkatan  akar  rumput. Kalangan  rakyat  bawah  memiliki  simpati  yang  luar  biasa  pada  PKI  pada  waktu itu. Jika dalam kabinet, NU menjadi kekuatan penyeimbang utama dari PKI, maka para  aktivis  PKI  yang  berada  dibawah  menggerakkan  aksi  massa  di  berbagai daerah  untuk  mengambil  alih  secara  sepihak  tanah  dari  para  kelompok  yang dianggap sebagai sumber yang menyesengsarakan rakyat banyak, yaitu kelompok yang mereka sebut sebagai setan kota, dan setan desa. Ansor memiliki pandangan bahwa  PKI  memperoleh  jumlah  masa  yang  banyak,  yang  akan  membahayakan NKRI dan menjadi kekuatan penghancur. Sebab, mereka mengadopsi  secara ketat ideologi marxisme-komunisme yang diwujudkan dengan berbagai cara yang jauh dari  etika  berpolitik.  Salah  satunya  seperti  agitasi  dan  propaganda  kasar  yang dilakukan  sampai  ke  tingkat  desa  sehingga  mengancam  ideologi  Pancasila  dan kohesi sosial. Aksi sepihak PKI secara langsung membuka lagi permusuhan lama PKI  dan  NU  pada  Peristiwa  Madiun.  Pada  saat  ini  keterlibatan  Ansor  terbagi dalam  dua  babak:  yang  pertama,  keterlibatan  dalam  bentuk  perselisihan  fisik dengan  PKI  yang  terjadi  pada  tahun  1963-1965,  di  berbagai  daerah  di  Jawa Tengah dan Jawa Timur; yang kedua, keikutsertaan Ansor didalam operasi militer penumpasan  PKI  dan  sisa-sisa  gerakannya  di  berbagai  wilayah  Jawa  Timur sesusai tahun 1965. 27
24 KH. Saifuddin Zuhri, Berangkat dari pesantren (Yogyakarta; LKiS, 2013).
25 Abdillah  Halim,  “Politik  dan  gerakan  kebangsaan  Pemuda  Muslim  (Studi  terhadap kiprah  GP  Ansor  pada  masa  kelahiran  hingga  masa  demokrasi  parlementer),” Al-Mabsut 15  (1) (2021): 47–60.
26 Erwien  Kusuma, Yang  Muda  Yang  Berkiprah  (Gerakan  Pemuda  Ansor  dan  politik Indonesia masa demokrasi liberal hingga reformasi 1950-2010), (Bogor: Kekal Press, 2012), 123.
27 Ibid , 126-131.
Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia – Malaysia | Muhammad Ilham Aziz, Sri Windari

## D. Resolusi Damai Malaysia vs Indonesia
Dalam konflik perebutan wilayah kawasan Sabah dan Sarawak, Indonesia dan Malaysia mengalami suatu ketegangan, dan berbagai tindakan dilakukan oleh kedua  negara.  Pada  akhirnya  ketegangan  tersebut  menimbulkan  perselisihan antara  keduanya,  adapun  demikian  Presiden  Soekarno  mengecam  Malaysia dengan  kalimat  “Ganyang  Malaysia”. 28 Sehingga  strategi  politik  luar  negeri Indonesia  yaitu  jalan  keluar  berupa  diplomasi  melalui  perundingan  damai  untuk menyelesaikan  persoalan  yang  berujung  pada  konflik  kedua  negara.  Diplomasi yang  dilakukan  dalam  penyelesaian  konflik  kedua  negara  tersebut,  dilakukan berbagai  sidang  dan  melibatkan  berbagai  unsur  internasional,  salah  satunya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Resolusi damai antara Indonesia dan Malaysia dipelopori adanya perundingan yang dilakukan oleh keduanya, diantara perundingan tersebut antara lain:

## 1. Perundingan I di Tokyo Pada Tahun 1963
Dalam  perundingan  tersebut  Jepang  bersedia  untuk  menjadi  mediator dalam  menyelesaikan konflik yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Usaha yang  dilakukan  oleh  Jepang,  akhirnya  dapat  membawa  kedua  negara  untuk berunding  dalam  menyelesaikan  konflik  yang    dilaksanakan  di  Tokyo. 29 Pada tanggal  31  Mei  sampai  1  Juni  1963  di  Tokyo  diadakanlah  pertemuan  antara Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Melayu.  Pertemuan  itu  membuahkan  hasil  kesepakatan  untuk  menyelesaikan perselisihan kedua negara, negara yang bertetangga baik dengan penuh good will dan  secara  bersahabat,  akan  membatasi  diri  untuk  tidak  saling  melakukan serangan kata, dan perbedaan pendapat. 30

## 2. Perundingan II di Manila Pada Tahun 1963
Diplomasi  Manila  merupakan  perundingan  lanjutan  Tokyo  yang  belum terselesaikan.  Perundingan  ini  dilaksanakan  di  Manila.  Upaya  yang  dilakukan dalam pertemuan ini yaitu diadakan pertemuan Menteri Luar Negeri tiga negara, yaitu  Indonesia,  Malaysia,  dan  Filipina  pada bulan  Juni 1963.  Dalam  pertemuan ini,  Indonesia  dan  Filipina  menyatakan  tidak  keberatan  dengan  dibentuknya Federasi  Malaysia,  asalkan  hal  tersebut  dilakukan  atas  dasar  hak  menentukan nasib mereka sendiri bagi rakyat di wilayah-wilayah yang akan digabungkan, dan ditentukan  oleh  otoritas  yang  bebas  dan  tidak  berpihak  pada  manapun. 31 Pada intinya hasil perundingan ini untuk  memberikan kebebasan kepada rakyat  Sabah
28 Chairudin  Nur  and  Ravico,  “Ganyang  Malaysia:  Studi  Historis  Politik  Luar  Negeri Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966,” Danadyaksa Historica 1 (1) (2021): 25–33.
29 Yadi  Kusmayadi,  “Politik  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  Pada  Masa  Konfrontasi Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966,” Artefak: History and Education 4 (1) (2017), 24.
30 Syafaruddin  Usman  and  Isnawati  Din, Ancaman  Negeri  Jiran:  Dari  “Ganyang Malaysia” Sampai Konflik Ambalat (Yogyakarta; Media Pressindo, 2009), 36.
31 Arifin Sn Efantino F, Ganyang Malaysia (Yogyakarta; Bio Pustaka, 2009), 42.
Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia – Malaysia | Muhammad Ilham Aziz, Sri Windari
dan Sarawak untuk menentukan nasib mereka sendiri melalui pemungutan suara, dalam  hal  ini  akan  diawasi  oleh  pihak  PBB.  Namun  demikian,  hasil  dari kesepakatan  tersebut,  pihak  Malaysia  menjelang  beberapa  minggu  sebelum perundingan  Manila  membentuk  sebuah  Federasi  Malaysia,  hal  tersebut menjadikan  Malaysia  telah  melanggar  kesepakatan  di  Manila,  dan  memicu kemarahan dari Indonesia dan konflik keduanya kembali memanas.

## 3. Perundingan III di Manila Pada Tahun 1964
Diplomasi  untuk  menyelesaikan  konflik  kedua  negara  digelar  kembali  di Manila pada tahun 1964. Presiden Macapagal yang setuju dengan gagasan Thanat kemudian juga menyampaikan hal itu kepada pihak Indonesia saat ia mengadakan pertemuan dengan Soekarno, yang saat itu berkunjung ke Manila pada tanggal 7 Januari 1964. 32 Mengingat forum musyawarah Maphilindo dibentuk sebagai suatu wadah  di  mana  memecahkan  persoalan-persoalan  yang  sedang  dihadapi, pemerintah  RI  berusaha  memanfaatkan  forum  tersebut  sebaik  mungkin  untuk menyelesaikan persoalan dengan Malaysia. 33

## 4. Perundingan IV di Bangkok Pada Tahun 1964
PBB  yang  melihat  bahwa  konflik  yang  terjadi  antara  Indonesia  dan Malaysia  belum  terselesaikan,  kemudian pihak  PBB secara langsung melibatkan diri  untuk  membantu  dalam  penyelesaian  konflik  tersebut,  hal  tersebut  lakukan dengan  cara  menunjuk  Thailand  menjadi  tuan  rumah  untuk  pelaksanaan perundingan.  Perundingan  tersebut  berupaya  memecahkan  masalah  sengketa Malaysia  dilakukan  dalam  pertemuan  menteri-menteri  luar  negeri  Indonesia, Filipina,  dan  Malaysia  di  Bangkok  dari  tanggal  5  sampai  10  Februari  1964. Pertemuan  itu  tidak  mencapaikan  sebuah  hasil,  karena  perbedaan  penafsiran tentang gencatan senjata. 34 Malaysia memiliki pandangan bahwa dalam gencatan senjata  yang  dilakukan  oleh  Indonesia  segera  di  hentikan  serta  dilanjutkan penarikan  tentara  Indonesia  dari  wilayah  Malaysia.  Sedangkan  Indonesia berpendapat  bahwa  genjatan  senjata  tersebut  bisa  di  hentikan,  tetapi  untuk penarikan  tentara  Indonesia  yang  berada  di  Malaysia  ditolak  secara  mentah- mentahan  dan  tidak  akan  dilakukan,  bagi  Indonesia  menarik  tentara  akan dilakukan jikalau diplomasi itu berhasil.

## 5. Perundingan V di Bangkok Pada Tahun 1964
Dilakukan dua kali perundingan di Bangkok bertemakan pembahasan yang sama mengenai genjatan senjata yang dilakukan Indonesia, dan penarikan pasukan sama-sama tidak membuahkan hasil dan jalan keluar untuk memecahkan masalah.
32 Linda  Sunarti,  “Politik  luar  negeri  Malaysia  terhadap  Indonesia  1957-1976:  Dari konfrontasi menuju kerjasama,” Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah 2 (1) (2014), 158.
33 M.D. Poesponegoro and N. Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI (Jakarta; Balai Pustaka, 2010), 464.
34 Ibid , 464.
Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia – Malaysia | Muhammad Ilham Aziz, Sri Windari
Hal  itu  dikarenakan  adanya  perbedaan  pendapat  antara  kedua  negara  dan  tidak saling percaya. 35 Perundingan ini terjadi pada tanggal 2 Maret 1964.

## 6. Perundingan VI di Tokyo Pada Tahun 1964
Pada  perundingan  kali  ini  Soekarno  dan  Tengku  Abdul  Rahman  hadir. Dalam  perundingan  tersebut  Tengku  Abdul  Rahman  menentukan  syarat  bahwa gerilyawan  Indonesia  harus  ditarik  dari  Malaysia  untuk  dapat  memulai perundingan lanjutan. Namun syarat yang diajukan Tengku Abdul Rahman tidak bisa  dipenuhi  oleh  Indonesia  dan  perundingan  gagal.  Perundingan  terakhir dilakukan  dengan  mengadakan  pertemuan  antara  Soekarno,  Tengku  Abdul Rahman,  dan  Diosdado  Macapagal  di  Tokyo  bulan  Juni  1964  juga  mengalami kegagalan  dan  tidak  membuahkan  hasil  yang  sesuai. 36 Adapun  demikian, kegagalan  dari  diplomasi  tersebut  menyebabkan  konfrontasi  berlangsung  secara terus menerus dan diplomasi ini menjadi kegagalan yang terakhir.

## 7. Perundingan VII di Bangkok Pada Tahun 1966
Perundingan  ini  berlangsung  pada  tanggal  29  Mei  –  1  Juni  1966  oleh pemerintah RI (Republik Indonesia) dan Malaysia, setelah ditandatanganinya hasil dari  perundingan  tersebut,  maka  dari  itu  berakhirlah  segala  bentuk  konfrontasi yang pernah terjadi antara kedua negara yang masih serumpun. Tun Abdul Razak yang  menjadi  ketua  dan  perwakilan  langsung  dengan  Adam  Malik  yang mengetuai rombongan Indonesia di Bangkok. Setelah berunding selama tiga hari, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1966, kedua belah pihak telah mencapai persetujuan terhadap  tiga  prinsip  yang  memperbolehkan  persoalan  antara  kedua  negara diselesaikan.  1)  mereka  menyetujui  untuk  menyelesaikan  permusuhan  antara Malaysia  dan  Indonesia;  2)  mereka  menyetujui  untuk  memulihkan  semula hubungan  diplomatik  setelah  menandatangani  perjanjian;  dan  3)  menyediakan peluang  secepat mungkin  untuk  meninjau  pandangan rakyat  Sabah dan Sarawak sama, mereka ingin terus bersatu dalam Malaysia. 37 Perundingan di Bangkok ini menghasilkan  perjanjian  yang  disebut  Perjanjian  Bangkok,  yang  berisikan ketetapan sebagai berikut: Pertama , rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali  keputusan  yang  telah  diambil  mengenai  kedudukan  mereka  dalam Federasi  Malaysia; Kedua, pemerintah  menyetujui  pemulihan  hubungan diplomatik  antara  kedua  belah  pihak; Ketiga ,  Tindakan  perumusan  antara  kedua negara  akan  dihentikan. 38 Penyelesaian  konflik  antara  Indonesia  dan  Malaysia
35 Ali Maksum, Menyingkap tabir hubungan Indonesia-Malaysia: Menguak fakta dibalik berbagai sengketa dua Negara (Yogyakarta; The Phinisi Press, 2017), 209.
36 Kusmayadi,  “Politik  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  Pada  Masa  Konfrontasi Indonesia-Malaysia Tahun 1963-1966”, 25.
37 Nur  and  Ravico,  “Ganyang  Malaysia:  Studi  Historis  Politik  Luar  Negeri  Indonesia- Malaysia Tahun 1963-1966”, 32.
38 Arifin Sn Efantino F, Ganyang Malaysia (Yogyakarta; Bio Pustaka, 2009), 4285-86.
Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia – Malaysia | Muhammad Ilham Aziz, Sri Windari
pada  perundingan  Bangkok  ini  ditandai  dengan  penandatanganan  normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia sebagai akhir.

## Simpulan
Pertikaian  antara  Indonesia  dan  Malaysia  dalam  konflik  wilayah  Sabah dan Sarawak pada akhirnya berujung pada perselisihan antara keduanya, tepatnya pada masa Presiden Soekarno mengecam Malaysia dengan kalimat yang berbunyi “Ganyang  Malaysia”.  Pasca  kecaman  yang  dilakukan  oleh  Soekarno  terhadap Malaysia,  secara  tidak  langsung  mempengaruhi  kondisi  sosial  politik  Islam  di Indonesia.  Pada  saat  terjadinya  resolusi  konflik  antara  Indonesia  dan  Malysia, kondisi politik Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Perbedaan ideologi menjadi pemicu adanya ketegangan politik di Indonesia, akibat dari resolusi konflik antar negara  memberi  dampak  pada  organisasi  masyarakat  Islam  di  Indonesia  yang memiliki  pengaruh  dalam  penyelesaian  konflik  politik  internal.  Beberapa organisasi  masyarakat  yang  memiliki  peran  dan  menunjukan  sikap  moderatisme politik  Islam  adalah  NU  dan  Pemuda  Anshor.  Jika  dilihat  dari  perkembangan partai politik saat  itu,  ada Partai  Masyumi  yang menentang  kebijakan  Soekarno, dan pada akhirnya  organisasi  ini  dibubarkan.  Kemudian  Partai  NU  dan Gerakan Pemuda Ansor mendukung kebijakan Soekarno, sehinga organisasi ini masih tetap hidup  dan  memperlihatkan  sisi  moderatnya  hingga  akhir  pemerintahan  Orde Lama.  Dengan  berbagai  kemelut  internal  tersebut,  Indonesia  sebagai  negara demokrasi  terpimpin  saat  itu  juga  mengalami  konflik  dengan  negara  serumpun yaitu  Malaysia  yang  berawal  dari  konflik  wilayah  Sabah  dan  Sarawak.  Resolusi konflik  tersebut  menyebabkan  pertikaian  antara  Malaysia  dan  Indonesia. Meskipun  pada  akhirnya  resolusi  konflik  antar  dua  negara  tersebut  berakhir dengan resolusi damai. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam resolusi damai antar dua negera yaitu dengan melakukan politik luar negeri. Maka resolusi  damai  dengan  Malaysia  dapat  capai  melalui  perundingan-perundingan dari tahun 1963-1966.
Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia – Malaysia | Muhammad Ilham Aziz, Sri Windari

## Daftar Sumber

## Buku
Dinas  Sejarah  Militer  TNI-AD.  " SEJARAH  TNI-AD  1945-1973:  Peran  TNI-AD dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ". Bandung: Dinas Sejarah Tentara Nasioal Indonesia Angakatan Darat 1985, 1985.
Disjarahad. Buku  sejarah  dokumenter:  Konfrontasi  terhadap  Negara  Federasi Malaysia dan Dwikora. Bandung: Dinas Pusat Sejarah TNI, 1975.
Efantino F, Arifin Sn. Ganyang Malaysia . Yogyakarta: Bio Pustaka, 2009. Hadiningrat, Kusuma. Sejarah operasi gabungan dalam rangka Dwikora . Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971.
Kusuma,  Erwien. Yang  Muda  Yang  Berkiprah:  Gerakan  Pemuda  Ansor  Dan Politik  Indonesia  Masa  Demokrasi  Liberal  Hingga  Reformasi  (1950- 2010) . Bogor: Kekal Press, 2012.
Ma’arif,  Ahmad  Syafi’i. Islam  dan  Pancasila  sebagai  Dasar  Negara:  Studi tentang perdebatan dalam konstituante . Jakarta: LP3ES, 2006. Maksum,  Ali. Menyingkap  tabir  hubungan  Indonesia-Malaysia:  Menguak  fakta dibalik  berbagai  sengketa  dua  negara .  Yogyakarta:  The  Phinisi  Press, 2017.
Mengko, Diandra Megaputri. “Intelijen Dan Konfrontasi Indonesia-Malaysia.” In Intelijen dan politik era Soekarno , edited by: Ikrar Nusa Bhakti and dkk., 103–32. Jakarta: LIPI Press, 2018.
Muzani, Saiful. Pembangunan dan kebangkitan Islam Di Asia Tenggara . Jakarta: LP3ES, 1993.
Poesponegoro,  M.D.,  and  N.  Notosusanto. Sejarah  Nasional  Indonesia  VI . Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D) . Bandung: Alfabeta, 2015.
Sulistiyono,  Bambang  Bahagia. Konflik  Indonesia-Malaysia  dalam  perspektif kebangsaan 1963-2010 . Jakarta: PT. Kanisius, 2020. Sundhaussen, Ulf. Politik  Militer Indonesia  1945-1967 menuju  Dwifungsi ABRI . Jakarta: LP3ES, 1986.
Usman,  Syafaruddin, and  Isnawati Din. Ancaman Negeri Jiran:  Dari  “Ganyang Malaysia” Sampai Konflik Ambalat . Yogyakarta: Media Pressindo, 2009.
Yulianto, Andi Rahman Alamsyah, and Bayu A. Gerakan Pemuda Ansor . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
Zed,  M. Metode  Penelitian  Kepustakaan .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2014.
Zuhri, KH. Saifuddin. Berangkat dari pesantren . Yogyakarta: LKiS, 2013.

## Jurnal
Bathoro,  Alim.  “Redupnya  peran  politik  Islam  di  masa  demokrasi  terpimpin: Studi  kasus  pembubaran  Masyumi  oleh  Presiden  Soekarno”. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan 2 (2) (2018): 24–41.
Moderatisme Politik Islam Indonesia Era Soekarno: Studi Resolusi konflik Indonesia – Malaysia | Muhammad Ilham Aziz, Sri Windari
Esposito,  John  L.  “Moderate  Muslims:  A  Mainstream  of  Modernists,  Islamists, Conservatives,  and  Traditionalists.” Amerika  Journal  of  Islamic  Social Sciences 22, no. 3 (2005).
Halim,  Abdillah.  “Politik  dan  gerakan  kebangsaan  pemuda  Muslim:  Studi terhadap  kiprah  GP  Ansor  pada  masa  kelahiran  hingga  masa  demokrasi parlementer”. Al-Mabsut 15 (1) (2021): 47–60.
Jainuddin.  “Islam  dan  politik  orde  lama:  Dinamika  politik  Islam  pasca  kolonial sejak  kemerdekaan  sampai  akhir  kekuasaan  Soekarno".” Sangaji:  Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum 3 (2) (2019): 225–43.
Kusmayadi, Yadi. “Politik luar negeri Republik Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia  tahun 1963-1966”. Artefak: History  and  Education 4 (1) (2017).
Nur, Chairudin, and Ravico. “Ganyang Malaysia: Studi historis politik luar Negeri
Indonesia-Malaysia  Tahun  1963-1966.” Danadyaksa  Historica 1  (1) (2021): 25–33.
Sunarti, Linda. “Politik luar negeri Malaysia terhadap Indonesia 1957-1976: Dari konfrontasi  menuju  kerjasama.” Jurnal  Kajian  Sejarah  &  Pendidikan Sejarah 2 (1) (2014). Tamara, Nasir. “Sejarah Politik Orde Baru.” Jurnal Prisma No. 5 , 1988, 37–82.

## Skripsi
Ajingga,  Deshinta  Nindya.  “Peran  angkatan  udara  Republik  Indonesia  dalam operasi Ganyang Malaysia Di Kalimantan Tahun 1964-1966”. Universitas Sebelas Maret, 2016.

## Website
Rizkiyansyah, Beggy. “Umat Islam, PKI, Militer: Babak Akhir Jelang September 1965.” Replubika, 2020. < https://www.republika.co.id/berita/qhclyi385/umat-islam-pki militer- babak-akhir-jelang-september-1965 .