https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  PARA MAHASISWA SEBAGAI PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/Pid.B/2020/PN.GDT)
Gunsu Nurmansyah*, Bambang Hartono**, Melika Rapita***
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec.Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35142, Indonesia.
Email : gunsu.nur@ubl.ac.id
Naskah diterima : 18/04/2021, revisi : 30/06/2021, disetujui 23/08/2021

## ABSTRACT
There are many irregularities in life that appear in the form of crimes and violations of the law, especially young people, one of whom is still a student, illegal acts often occur such as murder, violence, persecution, beatings, and many other illegal acts among them. Due to  the  influence  of  the  bad  social  environment  and  the  lack  of  parental  supervision  of children, many people's behavior is not well controlled. There are many rules that regulate various people's behavior, one of which is persecution behavior that results in the death of a person as stated in Article 351-353 paragraph (3) of the Criminal Code. The existence of abuse by the perpetrator is indicated for the pain of a person, not for the purpose of his death,  so  it  must  first  be  proven  that  the  element  of  intent  is  to  cause  the  death  of  the person. Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the acts of  persecution  committed  by  students  against  the  death  of  a  person  were  based  on  the fulfillment of the elements contained in Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code against perpetrators who participate in the persecution that results in the death of the person.
Keywords : Criminal Liability, Crime of Persecution, Criminal System.

## ABSTRAK
Banyaknya  penyimpangan  dalam  kehidupan  yang  muncul  dalam  bentuk  kejahatan dan pelanggaran hukum terutama golongan kaum muda yaitu salah satunya yang masih berstatus  mahasiswa,  sering  terjadi  tindakan  ilegal  seperti  pembunuhan,  kekerasan, penganiayaan,  pengeroyokan  dan  masih  banyak  lagi  tindakan  ilegal  lainnya  di kalanganya. Karena pengaruh lingkungan sosial yang buruk dan kurangnya pengawasan orang  tua  terhadap  anak,  mengakibatkan  banyak  perilaku  masyarakat  yang  tidak terkontrol  dengan  baik.  Terdapat  banyak  aturan  yang  mengatur  berbagai  perilaku
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
masyarakat  salah  satunya  perilaku  penganiayaan  yang  mengakibatkan  matinya seseorang sebagaimana Pasal 351- 353 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adanya penganiayaan pelaku sebenarnya ditunjukan untuk rasa sakit seseorang saja, bukan  untuk  tujuan  kematiannya  sehingga  harus  dibuktikan  terlebih  dahulu  unsur kesengajaannya  untuk  membuat  adanya  kematian  seseorang  tersebut.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa perbuatan penganiayaan yang  dilakukan  oleh  para  mahasiswa  terhadap  matinya  seseorang  didasarkan  atas terpenuhinya  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  351  ayat  (1)  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP terhadap pelaku yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang tersebut.
Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan, Sistem Pemidanaan.

## A. Latar Belakang
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) yang termuat di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  bahwa  Negara  kita  yang  berdaulat  ini  merupakan  Negara  yang menjunjung  tinggi  norma  hukum.  Itu  artinya  bahwa  Negara  berhak  mengatur  segala perbuatan  masyarakatnya  berlandaskan  ketentuan-ketentuan  yang  dibuat  untuk  tujuan pemeliharan,  penertiban  dan  menciptakan  suatu  perdamaian  didalam  lingkungan masyarakat 1 . Tiap-tiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh rasa aman, perlindungan diri pribadi dari berbagai ancaman ketakutan, perlindungan terhadap martabatnya  ataupun  harta  benda  dari  segala  bentuk  kejahatan  yang  ada  pada  suatu negaranya  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Menurut  Krabbe  (Sarjana  Belanda)  bahwa  tujuan  bernegara  atas  dasar  menciptakan ketertiban  hukum  pada  masyarakat.  Semua  bentuk  kekuasaaan  dalam  pemerintahan dibuat berdasarkan atas hukum, tanpa memandang apapun kedudukan atau jabatannya harus  tunduk  dan  patuh  terhadap  hukum,  dalam  bernegara  hanya  hukumannya  yang berkuasa, istilah lainnya Government not by man, but law , itu sama halnya dengan The rule of law 2 .
Dengan  adanya  kebaradaan  hukum  pada  kehidupan  bermasyarakat  seharusnya kehidupan  masyarakat  dapat  berjalan  tertib,  bahkan  bisa  saja  mengubah  pola  fikir  dan
1 Indonesia  Legal  Center  Publishing,  2014, UUD  1945  &  Konstitusi  Indonesia ,  Cetakan  Ketiga,  Jakarta Selatan, CV Cahaya Gemilang, hlm.52.
2 Lintje Anna Marpaung, 2013 , Azaz Ilmu  Negara , Pustaka Magister, Semarang, hlm.46.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
perilaku masyarakat.  Sehingga  hukum  dibuat  untuk  dapat  meminimalkan  setiap  konflik ataupun permasalahan yang diperkirakan akan terjadi di masyarakat 3 .
Pelaksanaan  dalam  melakukan  hubungan  sosial  atau  interaksi  sosial  kehidupan masyarakat  dimiliki  pada  tiap-tiap  individu.  Tiap  Individu  mengambil  peranannya, melakukan  komunikasi  dan  interpretasi  secara  bersama-sama  menyesuaikan  tindakan yang dilakukannya untuk mendapatkan apa yang diinginkan untuk pemenuhan kepuasan diri atau kepuasan bersama-sama. Dengan adanya hukum yang berfungsi untuk mengatur segala  aspek  kehidupan  bernegara  diharapkan  hubungan  sosial  atau  interaksi  sosial tersebut  diatas  dapat  berjalan  tertib  serta  tiap-tiap  individu  seharusnya  tunduk  patuh terhadap hukum yang sudah dibuat. Tapi pada kenyataannya tidak semua masyarakat atau tiap-tiap  individu  dapat  menjalankannya  sesuai  aturan  hukum  tersebut,  banyak kepentingan  tiap-tiap  individu  atau  masyarakat  yang  dimaknai  dengan  kebebasannya sehingga timbul perbuatan atau pelanggaran yang dapat menimbukan kerugian seseorang atau dalam masyarakat.
Menghadapi  kehidupan  kampus,  tentunya  para  mahasiswa  harus  memperhatikan peraturan-peraturan  yang  dibuat  oleh  kampus.  Disamping  perlu  mengatur  jadwal perkuliahan,  para  mahasiswa  dituntut  untuk  bertanggungjawab  menentukan  perilaku dalam pergaulannya. Dunia kampus tidak kita pungkiri ada keberadaan senior dan junior dikalangan para mahasiswa. Biasanya sentimen senior para mahasiswa kepada junior para mahasiswa  terjadi  tidak  terduga  bahkan  kelewatan  batas  berperilaku  dalam  menyikapi suatu  permasalahan  sehingga  menimbulkan  konflik  diantara  senior  dan  junior  para mahasiswa  dalam  bentuk  pelanggaran  hukum  seperti  ancaman  kekerasan,  kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan mengakibatkan matinya seseorang.
Penganiayaan  menjadi  salah  satu  kejahatan  kekerasan  yang  dilakukan  pada  tubuh manusia  dalam  berbagai  bentuk  perbuatannya  sehingga  mengakibatkan  luka  atau menimbulkan rasa sakit tubuh seseorang bahkan hingga menimbulkan kematian. Dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  pengertian  secara  umum  bahwa penganiayaan  merupakan  tindak  pidana  terhadap  tubuh  manusia.  Sedangkan  sudut pandang bahasa bahwa penganiayaan mendapat imbuhan pe- dan -an yang memiliki kata dasar  aniaya,  maka  penganiayaan  memberikan  arti  orang  atau  subyek  yang  melakukan perbuatan penganiayaan. Seorang yang melakukan dugaan perbuatan penganiayaan harus bisa dibuktikan dahulu niat sengaja untuk membuat seseorang itu dapat merasakan sakit atau luka pada tubuh seorang lainnya.
Terdapat  salah  satu  kasus  yang  telah  terjadi  Kota  Bandar  Lampung,  perilaku  para mahasiswa  yang  melakukan  penganiayaan  yang  mengakibatkan  matinya  salah  seorang mahasiswa yang bernama Aga Trias Tahta (Alm) yang mana perkara ini telah berkekuatan hukum tetap setelah diputus oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan berdasarkan Putusan
3 Bagas Prana Jaya, 2017, Pengantar Ilmu Hukum , Legality, Bantul, hlm.20.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Nomor  13/Pid.B/2020/PN.Gdt.  Maka  berdasarkan  latar  belakang  tersebut  yang  telah diuraikan, penulis menguraikan permasalahannya adalah sebagai berikut :
1. Apa  yang  menjadi  faktor  penyebab  perbuatan  para  mahasiswa  melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang ditinjau dari Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana para mahasiswa sebagai pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian?
3. Bagaimana  akibat  hukum  terhadap  para  mahasiswa  sebagai  pelaku  tindak  pidana penganiayaan  yang  mengakibatkan  kematian  ditinjau  dari  Sistem  Pemidanaan  di Negara Republik Indonesia?

## B. Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  penulis  dalam  penulisan  jurnal  ini,  mengunakan  metode pendekatan  secara  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris,  dengan  menganalisis  suatu permasalahan  hukum  menurut  berdasarkan  ketentuan  hukum  tertulis  yang  berkaitan dengan  suatu  hal  yang  bersifat  teoritis  berkenaan  dengan  asas  hukum,  pengetahuan hukum,  perspektif  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  terhadap permasalahan dalam penelitian dan penulisan jurnal ini.

## C. Pembahasan
1. Faktor  Penyebab  Perbuatan  Para  Mahasiswa  Melakukan  Penganiayaan  yang Mengakibatkan  Kematian  Seseorang  Ditinjau  dari  Putusan  Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan
Dunia  kampus adalah tempat  penempaan  ilmu  yang  sebenarnya,  seorang  mahasiswa pintar dalam nilai akademis belum cukup menentukan kesuksesannya, seorang mahasiswa dituntut aktif untuk dapat memiliki kepribadian, kecapakan, kemandirian, disiplin dalam berbagai  bidang  hal,  sehingga  tidak  heran  bahwa  banyak  unit  kegiatan  organisasi mahasiswa  di  internal  bahkan  eksternal  kampus  yang  mendidik,  melatih  menjadikan seorang mahasiswa memiliki kepemimpinan yang cakap.
Meningkatnya  penerimaan  mahasiswa  pada  Perguruan  Tinggi  tentunya  menciptakan banyak  keberagaman  cara  pandang  tiap-tiap  mahasiswa.  Hal  ini  menjadi  tantangan bagaimana seorang mahasiswa dapat melakukan interaksi dengan mahasiswa lainya, baik interaksi  sesama  para  mahasiswa  junior  maupun  para  mahasiswa  junior  bersama mahasiswa senior.
Sehubungan dengan para mahasiswa yang berinteraksi tersebut diatas dalam kegiatan organisasi mahasiswa, terdapat perbedaan cara pandang maupun kepentingan antar tiap
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
mahasiswa sehingga menimbulkan konflik yang disikapi dengan perilaku yang kelewatan batas  wajar  seperti  adanya  ancaman  kekerasan,  kekerasan,  penganiayaan,  bahkan penganiayaan  yang  mengakibatkan  matinya  seseorang,  sebagaimana  yang  dialami  oleh Alm.  Aga  Trias  Tahta  sebagai  korban  dari  perilaku  para  mahasiswa  seniornya  yang melakukan  penganiayaan  yang  mengakibatkan  matinya  Alm.  Aga  Trias  Tahta  yang berstatus mahasiswa junior dari para mahasiswa seniornya, yang mana perkara ini telah diputus  oleh  Pengadilan  Negeri  Gedong  Tataan  berdasarkan  Putusan  Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt.
Menurut  Rio  D,  S.H.,  M.H.  selaku  Ketua  pada  Pengadilan  Negeri  Gedong  Tataan mengatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab perbuatan para mahasiswa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang tersebut yaitu:
1. Faktor  lingkungan  kampus,  apabila  lingkungan  kampus  dipenuhi  kebiasaan  para mahasiswa  yang  buruk  dan  tidak  ada  peran  kontrol  dosen  pembimbing  kegiatan organisasi  mahasiswa  maka  dapat  mempengaruhi  untuk  berbagai  macam  perbuatan, kekerasan, pelanggaran bahkan kejahatan tindak pidana.
2. Perbedaan cara pandang antar mahasiswa, dengan berbagai macam etnik, budaya, ras, suku dan agama tentunya menciptakan keberagaman cara pandang antar mahasiswa, sehingga  berpotensi  menimbukan  perdebatan,  perselisihan,  begitu  halnya  dengan penganiayaan yang menyebabkan kematian mahasiswa dalam kasus diatas, salah satu faktornya adalah perbedaan cara pandang yang menyikapi suatu persoalan 4 .
3. Cara  komunikasi  antar  mahasiswa,  untuk  menjalin  hubungan  antar  mahasiswa  baik interaksi  sesama  para  mahasiswa  junior  maupun  para  mahasiswa  junior  bersama mahasiswa  senior  harus  dibutuhkan  komunikasi  yang  baik,  sehingga  kurangnya komunikasi  bisa  menimbulkan  salah  paham,  yang  mengakibatkan  lawan  bicara melakukan tindakan diluar batas kewajaran seperti pemukulan, penganiayaan bahkan penganiayaan menyebabkan kematian.
4. Peran  media  sosial online ,  atau  dikenal  dengan medsos ,  setiap  mahasiswa  sudah dipastikan memiliki handphone , mahasiswa akan sangat mudah mengakses informasi, data  dan  transaksi  secara online .  Penyebaran  isu hoax maupun  isu  untuk  mengajak provokasi dikalangan mahasiswa sangat mempengaruhi, sehingga tidak bisa dipungkiri dapat memicu terjadi kekerasan, penganiayaan, bahkan tindak pidana.
5. Budaya senioritas, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti senioritas itu suatu kondisi jenjang yang lebih tinggi berkaitan dengan pangkat, pengalaman, usia ataupun lamanya bekerja. Pada dasarnya senioritas itu dilakukan untuk mendidik dengan cara menekan, sehingga penekanan tersebut dimanfaatkan oleh mahasiswa senior kepada mahasiswa
4 Regi Mediayanto. 2015. Tinjauan Kriminologi Mengenai Perkelahian Antar Kelompok Dikalangan Remaja di Kota Palu , Jurnal Hukum Ilegal Opinion, Edisi 6, Volume 3.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
junior  berpotensi  menimbulkan  ketidakpropesional,  kesalahpahaman,  penganiayaan, bahkan tindak pidana.
Sebagaimana yang dialami oleh Alm. Aga Trias Tahta pada kasus diatas, sudah barang tentu Alm. Aga Trias Tahta sebagai korban dari perilaku para mahasiswa seniornya yang berujung pada pelanggaran hak pribadinya. Hal ini dikarenakan  dengan kepentingan para mahasiswa  senior  memberikan  tekanan  bahkan  kekerasan  fisik  dan  verbal  pada  korban Alm.  Aga  Trias  Tahta.  Timbul  reaksi  korban  Alm.  Aga  Trias  Tahta  untuk  menolak  atas adanya kegiatan perpeloncoan yang dilakukan para mahasiswa seniornya yang dilakukan dengan kekerasan fisik dan verbal, sehingga mengundang respon para mahasiswa senior untuk  melakukan  penganiayaan  yang  mengakibatkan  matinya  Alm.  Aga  Trias  Tahta. Penganiayaan  yang  terjadi  pada  korban  tersebut  dilakukan  dengan  kekerasan  fisik  yaitu adanya pemukulan yang dilakukan bersama-sama para seniornya.
Maka  penulis  menganalisa  bahwasanya  tujuan  kegiatan  perpeloncoan  yang  awalnya baik  untuk  mendidik  para  mahasiswa  junior,  menjadi  menyimpang  dari  tujuan  awal perpeloncoan  merupakan  bentuk  dari  lingkungan  kampus  yang  terbiasa  dengan  cara sendiri  menggunakan  kekerasan  fisik  dan  verbal  yang  sebenarnya  itu  menyimpang  dari tujuan  awal  perpeloncoan.  Respon  terhadap  penolakan  yang  dialami  korban  terhadap penekanan para mahasiswa seniornya pada kegiatan perpeloncoan merupakan perbedaan cara  pandang,  tidak  baik  untuk  korban  atas  tindakan  kekerasan  fisik  dan  verbal  yang dialami  dan  menurut  pandangan  seniornya  itu  hal  yang  biasa  dilakukan.  Penyampaian komunikasi verbal yang dilakukan para mahasiswa senior terhadap para mahasiswa junior terkesan  keras,  marah  bahkan  mencekam.  Penyebaran  isu hoax maupun  isu  untuk mengajak provokasi dikalangan para mahasiswa sangat mempengaruhi untuk melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Serta budaya senioritas di lingkungan kampus sudah barang tentu sering dimanfaatkan para mahasiswa seniornya untuk melakukan penekanan kepada para mahasiswa junior diluar batas kewajaran dalam bentuk penganiayaan. Dari faktor penyebab tersebut diatas, maka timbul perbuatan para mahasiswa khususnya para mahasiswa senior melakukan tindakan penganiayaan. Tindakan penganiayaan yang terjadi pada  korban  tersebut  dengan  adanya  pemukulan  yang  dilakukan  bersama-sama merupakan  niatan  kesengajaan  yang  dibuat  untuk  memberikan  rasa  sakit,  luka  bahkan berujung  kematian  korban.  Niat  kesengajaan  tersebut  apabila  terbukti  secara  hukum, menjadikan  para  mahasiswa  seniornya  mendapatkan  jerat  sanksi  atas  perbuatan  atau tindakan yang sudah dilakukan oleh korban.
2. Pertanggungjawaban Pidana Para Mahasiswa sebagai Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian.
Perbuatan  penganiayaan  dikategorikan  perbuatan  pidana  dalam  suatu  peristiwa hukum, apabila penganiayan tersebut menyebabkan kematian seseorang tentunya ini dapat
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
dimasukan  kedalam  kejahatan  pada  tingkatan  yang  lebih  berat  karena  mengakibatkan matinya suatu hak hidup seseorang yang diambil secara memaksa. Perbuatan penganiayaan yang  dilakukan  seseorang  baik  sengaja  maupun  tidak  sengaja  harus  dipastikan  terlebih dahulu  untuk  menentukan  jerat  sanksi  yang  akan  dihukum  kepada  seseorang  tersebut. Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  menjelaskan  bahwa  menghilangkan  nyawa seseorang  tergolong  kedalam  kejahatan,  maka  yang  harus  dilakukan  terlebih  dahulu menentukan adanya kesengajaan atau tidak.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  pada  Pasal  345  memberikan  rumusan kualifikasi bahwa golongan penganiayaan berat apabila memenuhi beberapa unsur adalah sebagai berikut:
1. Terpenuhi niat kesengajaan
2. Terpenehui perbuatan atau tindakan yang dapat melukai berat
3. obyek, dalam hal ini fisik tubuh seseorang
4. Adanya akibat yaitu luka yang berat
Kesengajaan pada rumusan ini dapat diartikan luas, perbuatan yang dapat melukai berat merupakan perbuatan yang tidak konkrit dalam bentuknya. Kategori perbuatan konkrit biasanya  setelah  perbuatan  itu  sudah  dilakukan  dan  diketahui,  contohnya  perbuatan menglenyapkan nyawa seseorang yang masuk dalam pembunuhan sebagaimana Pasal 338 dalam  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana.  Perbuatan  penganiayaan  berat  yang mengakibatkan kematian, membuktian bahwa unsur kesengajaan untuk membuat adanya kematian seseorang lain bukanlah tujuan pelaku. Adanya penganiayaan pelaku sebenarnya ditunjukan  untuk  rasa  sakit  seseorang  saja,  bukan  untuk  tujuan  kematiannya  artinya kesengajaan  pelaku  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  351  ayat  (3)  KUHP  menjelaskan bahwa  pelaku  tidak  menghendaki  perbuatan  penganiayaan  yang  dilakukannya  itu mengakibatkan  kematian  seseorang.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana menjelaskan sanksi terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, dapat dikenakan tuntutan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.
Pada kasus pidana yang dialami oleh Alm. Aga Trias Tahta diatas, perkara nomor Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt tersebut, terdapat beberapa Pasal dakwaan Penuntut Umum pada sidang  perkara  tersebut  diatas,  yang  ditujukan  kepada  terdakwa  yaitu  para  mahasiswa adalah sebagai berikut :
1. Subsidair : Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP : dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat. Lebih Subsidair : Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP : dengan terang-terangan dan dengan tenaga  bersama  menggunakan  kekerasan  terhadap  orang,  yang  mengakibatkan  luka- luka.
Primair : Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP : dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
2. Subsidair : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP : yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan sesuatu luka kepada orang lain yang mengakibatkan mati. Lebih  Subsidair  :  Pasal  351  ayat  (2)  KUHP  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  Ke-1  KUHP  :  yang mengakibatkan luka-luka berat
Dan Pasal : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP : menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turt serta melakukan kekerasan terhadap anak.
3. Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Didalam fakta persidangan terungkap bahwa ditemukan ada 13 korban luka-luka dan mengakibatkan salah satunya Alm.Aga Trias Tahta meninggal dunia. Berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt membuktikan bahwa pelaku secara sah menurut hukum dan meyakinkan  telah  berbuat  salah  melakukan  perbuatan  tindak  pidana,  ditambahkan  turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dan telah terbukti perbuatannya termasuk kedalam kekerasan terhadap anak. Atas perbuatan pelaku, dalam  hal  ini  salah  satu  mahasiswa,  dijatuhkan  sanksi  pidana  penjara  masing-masing  1 (satu) tahun dengan denda sejumlah uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan  pengecualian  bahwa  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayarkan  maka  akan digantikan  dengan  pidana  kurungan  badan  dalam  masa  waktu  1 (satu) bulan;  serta menjatuhkan sanksi pidana kepada para terdakwa dalam hal ini para mahasiswa tersebut dengan  pidana  penjara  masing-masing  dalam  masa  waktu  10 (sepuluh) bulan  dan  denda sejumlah  uang  sebesar  Rp.2.000.000,- (dua  juta  rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan dalam masa waktu 1 (satu) bulan;
3. Akibat  Hukum  Terhadap  Para  Mahasiswa  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian ditinjau dari Sistem Pemidanaan di Negara Republik Indonesia
Dalam suatu peristiwa hukum tentunya berawal dari perbuatan hukum, dari perbuatan hukum akan memunculkan suatu ikatan atau hubungan hukum, sehingga dapat diartikan bahwa  akibat  hukum  itu  bisa  ditimbulkan  dari  perbuatan  hukum  dan  atau  hubungan hukum.  Menurut  pendapat  yang  diungkapkan  Soeroso,  mendefinisikan  bahwa  akibat hukum itu sebagai akibat yang diperoleh dari perbuatan atau tindakan yang diinginkan oleh seseorang yang diatur dalam ketentuan hukum. Perbuatan ini disebut perbuatan hukum, Maka disimpulkan bahwa akibat hukum itu merupakan akibat dari suatu perbuatan hukum atau tindakan hukum 5 .
5 R. Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum . Sinar Grafika, Jakarta, hlm.295.
Kaitan kasus sebelumnya diatas terhadap perbuatan para mahasiswa yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian seorang Alm. Aga Trias Tahta maka melahirkan suatu akibat hukum, sehingga timbul suatu hak dan kewajiban terhadap subyek hukum atas perbuatan  para  mahasiswa  tersebut.  Fakta  persidangan  dalam  perkara  nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt  di  Pengadilan  Negeri  Gedong  Tataan  terungkap  bahwa  atas perbuatan hukum para mahasiswa ditemukan ada 13 korban luka-luka dan mengakibatkan salah  satunya  Alm.Aga  Trias  Tahta  meninggal  dunia.  Sehingga  majelis  hakim  pada persidangan  pada  saat  itu  memutuskan  bahwa  pelaku  secara  sah  menurut  hukum  dan meyakinkan telah berbuat salah melakukan perbuatan tindak pidana, ditambahkan turut serta  melakukan  perbuatan  penganiayaan  yang  mengakibatkan  matinya  seseorang  dan telah  terbukti  perbuatannya  termasuk  kedalam  kekerasan  terhadap  anak.  Perbuatan hukum  pelaku  didakwa  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  melanggar  Pasal  170  Ayat  (2)  Ke-3 KUHP Juncto Pasal 351 Ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Para  terdakwa  yang  bersatus  mahasiswa  terbukti  secara  sah  menurut  hukum  dan meyakinkan telah berbuat salah melakukan perbuatan tindak pidana, ditambahkan turut serta  melakukan  perbuatan  penganiayaan  yang  mengakibatkan  matinya  seseorang  dan telah terbukti perbuatannya termasuk kedalam kekerasan terhadap anak, sehingga telah memenuhi unsur-unsur menurut ketentuan hukum adalah sebagai berikut :
1) Terpenuhi niat kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan matinya seseorang, artinya niat pelaku para mahasiswa tersebut tidak  bertujuan  untuk  kematian  seseorang.  Kematian  bukanlah  tujuan  kesengajaan yang diperbuat pelaku para mahasiswa tersebut.
2) Setiap Orang; dalam hal ini adalah pelaku mahasiswa
3) Adanya  perbuatan  untuk  membiarkan,  melakukan,  menempatkan,  menyuruh  untuk melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  kekerasan  terhadap  anak,  yang  dalam  ini korbannya adalah mahasiswa
Dengan  demikian  bahwa  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  para mahasiswa  tersebut  secara  terang  benderang  harus  dipertanggungjawabkan  dihadapan hukum yang berlaku, dan tidak ditemukan suatu hal yang dapat menghapus kesalahan para mahasiswa  melakukan  perbuatan  penganiayaan  terhadap  korban  Alm.  Aga  Trias  Tahta, baik itu dipandang dari sisi alasan pembenaran ataupun sisi alasan pemaaf atas perbuatan para  pelaku,  maka  para  terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya. 6 Disamping itu pula pada putusan dalam persidangan kasus tersebut karena para terdakwa
6 Bambang Hartono. 2015. Penyelesaian perkara melalui diversi sebagai upaya perlindungan anak pelaku tindak pidana , Pranata Hukum Jilid 10 Nomor 1. http://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranatahukum/article/ view/156
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
merupakan para mahasiswa yang masih mempunyai masa depan sehingga pihak kampus tidak  mencabut  hak  mereka  untuk  menuntut  ilmu  di  kampus,  namun  selama  mereka menjalani  masa  tahanan  mereka  berstatus  cuti  dalam  pembelajaran  sampai  dengan mereka selesai menjalani  hukuman penjara.

## D. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tersebut  diatas  bahwa pertanggungjawaban pidana para mahasiswa sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian mahasiswa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
a) Faktor  penyebab  perbuatan  itu  terjadi  yakni  terpengaruh  dari  faktor  lingkungan kampus karena lingkungan tempat bersosialisasi dan berinteraksi sehingga ketika ada dipenuhi  kebiasaan  para  mahasiswa  yang  buruk  dan  tidak  ada  peran  kontrol  dosen pembimbing kegiatan organisasi mahasiswa maka dapat mempengaruhi untuk berbagai macam perbuatan, kekerasan, pelanggaran bahkan kejahatan tindak pidana, Perbedaan cara pandang antar mahasiswa dapat membuat perselisihan sehingga memicu adanya perkelahian  yang  menyebabkan  terjadinya  kekerasan,  cara  komunikasi  yang  kurang baik juga menimbulkan kesalahpaham, yang mengakibatkan lawan bicara melakukan tindakan  diluar  batas  kewajaran  seperti  pemukulan,  penganiayaan  bahkan penganiayaan  menyebabkan  kematian,  Penyebaran  isu hoax maupun  isu  untuk mengajak provokasi dikalangan mahasiswa sangat mempengaruhi, sehingga tidak bisa dipungkiri dapat memicu terjadi kekerasan, penganiayaan, bahkan tindak pidana serta adanya  budaya  senioritas  atau  penekanan  hak  pribadi  seseorang  dimanfaatkan  oleh mahasiswa senior, yang berpotensi menimbulkan ketidakpropesional, kesalahpahaman, penganiayaan, bahkan tindak pidana.
b) Pertanggungjawaban  pidana  para  mahasiswa  sebagai  pelaku  penganiayaan  yang mengakibatkan  kematian.  Putusan  Perkara  Pidana  Nomor  13/Pid.B/2020/PN.Gdt membuktikan bahwa pelaku secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah berbuat salah  melakukan  perbuatan  tindak  pidana,  ditambahkan  turut  serta  melakukan perbuatan  penganiayaan  yang  mengakibatkan  matinya  seseorang  dan  telah  terbukti perbuatannya  termasuk  kedalam  kekerasan  terhadap  anak.  Atas  perbuatan  pelaku, dalam hal ini salah satu mahasiswa, dijatuhkan sanksi pidana penjara masing-masing masa waktu 1 (satu) tahun dengan denda sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan pengecualian apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka  akan  digantikan  dengan  pidana  kurungan  badan  dengan  masa  waktu  1  (satu) bulan;  serta  menjatuhkan  sanksi  pidana  kepada  para  terdakwa  dalam  hal  ini  para mahasiswa tersebut dengan pidana penjara masing-masing masa waktu 10 (sepuluh) bulan  dan  denda  sejumlah  uang  sebesar  Rp.  2.000.000,- (Dua  Juta  Rupiah) dengan ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  digantikan  dengan  pidana  kurungan badan masa waktu 1 (satu) bulan;
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
c) Akibat Hukum Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang  Mengakibatkan  Kematian  ditinjau  dari  Sistem  Pemidanaan  di  Negara  Republik Indonesia  bahwa  akibat  hukum  yang  harus  diterima  oleh  para  pelaku  yaitu  para mahasiswa, harus mempertanggungjwabkan perbuatannya dan harus menjalani hukum berdasarkan putusan yang sudah dibacakan di muka sidang  oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Didalam putusan tersebut oleh karena para terdakwa merupakan  para  mahasiswa  yang  masih  mempunyai  masa  depan  sehingga  pihak kampus  tidak  mencabut  hak  mereka  untuk  menuntut  ilmu  di  Kampusnya,  namun selama  mereka  menjalani  masa  tahanan  mereka  berstatus  cuti  dalam  pembelajaran sampai dengan mereka selesai menjalani hukuman penjara.
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan tersebut diatas, beberapa saran penulis yang bisa dapat menjadi masukan adalah sebagai berikut:
1) Kepada  aparat  penegak  hukum  diharapkan  didalam  pelaksanaan  penegakan  hukum terlebih  dahulu  mengutamakan  upaya-upaya  preventif,  melakukan  sosialisasi penyampaian  tentang  bahaya  kejahatan  kekerasan,  penganiayaan  atau  tindak pidana lainnya yang sering terjadi dikalangan remaja khususnya dilingkungan kampus. Karena faktor  yang  dapat  mendorong  meningkatnya  kasus  kekerasaan,  penganiayaan  ringan maupun  berat  adalah  minimnya  pengetahuan  tentang  akibat  hukum  atas  perbuatan hukum serta kurangnya pengawasan dari orang tua pada lingkungan keluarga maupun peran kontrol dosen pembimbing kegiatan pada lingkungan kampus.
2) Kepada para Hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap perkara  pidana  penganiayaan  yang  dilakukan  para  remaja  ataupun  anak  secara bersama-sama,  harus  benar-benar  memiliki  argumentasi  atas  pertimbangan  hukum yang terbaik. Diharapkan dengan adanya putusan pemidanaan memberikan efek jera seseorang  dengan  tujuan  untuk  memperbaiki  perilaku  para  terdakwa  yang menyimpang  dari  aturan  hukum  dan  norma  masyarakat,  memberikan  pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan para terdakwa.
3) Pihak perguruan tinggi agar memberi pengawasan lebih untuk unit kegiatan Mahasiswa baik yang melakukan kegiatan pada lingkungan kampus maupun diluar kampus, agar kedepannya  tidak  ada  lagi  kasus  para  mahasiswa  melakukan  penganiayaan  yang menyebabkan  kematian  sesorang.  Untuk  para  mahasiswa  agar  lebih  bisa  saling menghargai, menerapkan toleransi antar sesama mahasiswa baik junior maupun senior.

## E. Ucapan Terimakasih
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan rahmat dan karunia- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal yang berjudul “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan  Kematian  (Studi  Putusan  Nomor.  13/Pid.B/2020/PN.Gdt).  Dalam
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
penulisan ini, penulis menyadari sepenuhnya masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi  materi,  susunan  bahasa  maupun  cara  penyajian  maupun  penulisan  oleh  karena keterbatasan  ilmu  pengetahuan,  tenaga,  waktu  dan  sumber  pustaka  lainnya.  Penulis menyadari  bahwa  dalam  proses  penulisan  jurnal  ini  tidak  akan  berjalan  dengan  baik apabila tiada bantuan penuh dari berbagai pihak. Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan  kepada  pihak-pihak  membantu  menyempurnakan  penulisan  jurnal  ini, terutama kepada redaksi Jurnal Palar, sehingga sampai pada diterbitkannya Jurnal Palar ini.

## F. Biodata Singkat Penulis
Gunsu  Nurmansyah, sebagai  Dosen  Fakultas  Hukum  dan  Program  Studi  Ilmu  Hukum Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung.
Bambang  Hartono, sebagai  Dosen  Fakultas  Hukum  dan  Program  Studi  Ilmu  Hukum Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung.
Melika  Rapita ,  sebagai  Mahasiswa  Lulusan  Program  Ilmu  Hukum,  Fakultas  hukum, Universitas Bandar Lampung (UBL).
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## Daftar Pustaka

## A. Buku-Buku
Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Gratika. Jakarta.
Bagas Prana Jaya. 2017.Pengantar Ilmu Hukum, Legality. Bantul.
Indonesia Legal Center. 2014.UUD 1945 & konstitusi Indonesia, Cetakan Ketiga, CV Cahaya Gemilang. Jakarta Selatan
Lintje Anna Marpaung. 2013.Azaz Ilmu Negara, Pustaka Magister. Semarang.
R. Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakukan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 92  Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## C. Sumber-Sumber Lainnya
Bambang Hartono. 2015. Penyelesaian perkara melalui diversi sebagai upaya perlindungan anak pelaku tindak pidana, Pranata Hukum Jilid 10 Nomor 1. http://jurnalpranata.ubl.ac.id/ index.php/pranatahukum/article/view/156
Regi  Mediayanto.  2015.  Tinjauan  Kriminologi  Mengenai  Perkelahian  Antar  Kelompok Dikalangan Remaja di Kota Palu, Jurnal Hukum Ilegal Opinion, Edisi 6, Volume 3.