Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 109-121 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.22750

## PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN BENCANA
1 Meta Noya Tri Ananda, 2 Meilanny Budiarti Santoso, 3 Moch Zaenuddin
1 Mahasiswa Program Studi Sarjana Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran 2,3 Departemen Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran
1 metanoyatria@gmail.com, 2 meilannybudiarti13@gmail.com, 3 moch.zaenuddin@unpad.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pemenuhan hak perempuan dalam situasi bencana yang ada di Indonesia. Tindak penindasan lebih terlihat ketika sumber daya terbatas pada situasi bencana, khususnya di negara berkembang atau daerah konflik. Hal ini menjadi penting meningat Indonesia juga menjadi salah satu dengan potensi bencana alam paling banyak, dan disisi lain budaya patriarki yang telah mengakar sejak dulu masih menyisakan tindak diskriminasi bagi perempuan sehingga berimbas pada aspek-aspek pemenuhan hak-hak kelompok perempuan dalam situasi darurat seperti bencana.  Kurangnya data pilah antara jumlah korban laki-laki dan perempuan dalam database remsi  dan juga masih minimnya pelibatan partisipasi kelompok perempuan dalam mengambil keputusan semakin memperlemah upaya pemenuhan hak perempuan dalam situasi bencana alam. Maka  sebagai bagian dari penyambung suara kelompok marginal, pekerja sosial memiliki peran yang sangat dibutuhkan agar penyelesaian tidak hanya bersifat kuratif tetapi juga sensitif terhadap kebutuhan kelompok perempuan baik yang sudah tersuarakan maupun yang belum sehingga setiap kebutuhan dan pemenuhan hak perempuan korban bencana. Penelitian ini tidak hanya semata-mata sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi kelompok laki-laki, tetapi jalan advokasi untuk jaminan hidup yang aman dan nyaman bagi seluruh kelompok masyarakat. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka yaitu buku dan jurnal. Hasilnya menunjukkan bahwa program penanggulangan bencana masih belum mengintegrasikan gender sebagai bagian komponen dari penyelenggaraan program penanggulangan bencana, sehingga hak-hak kelompok rentan seperti kelompok perempuan masih belum terpenuhi.
Kata kunci: Perempuan, Bencana, Hak Perempuan.

## ABSTRACT
This study aims to examine how the fulfillment of women's rights in the conversation in Indonesia. Acts of oppression are more visible in the compilation of limited resources in disaster areas, especially in developing countries or conflict areas. This is important considering that Indonesia is also one of the countries with the greatest potential for disasters, and on the other hand a patriarchal culture that has been rooted for a long time still leaves follow-up for women so that it impacts on aspects of funding. . Lack of data between the number of male and female victims in the remissions database and also the lack of involvement of women's groups in taking more complete results. So, as part of connecting voice groups, social workers have an indispensable role in order not only to use curative but also sensitive to the needs of women's groups, who have
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 109-121 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.22750
voiced and who do not yet need every need and fulfillment of the rights of women survivors. This research is not merely a form of opposition to men's groups, but an advocacy path for safe and secure security for all groups of people. This article uses the literature study method, namely books and journals. How to show that disaster management programs still do not integrate gender as part of disaster management programs, so that the rights of vulnerable groups such as women's groups are still not fulfilled.
Keywords: Women, Disasters, Women's Rights.

## PENDAHULUAN
Menurut data yang dikemukakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhitung sejak awal tahun 2019 hingga akhir bulan Maret 2019 peristiwa bencana yang menimpa wilayah Indoensia mencapai 1.256 kejadian bencana dengan korban jiwa sebanyak 367 meninggal dan hilang, 1.385 luka-luka, dan 649.490 terdampak dan mengungsi (Data Informasi Bencana Indonesia, 2019). Tercatat enam puluh sampai tujuh puluh persen korban bencana yang ada di Indonesia adalah perempuan dan anak-anak (Setiawan, 2019).
Terdapat beberapa persoalan yang membuat jumlah korban perempuan pada situasi bencana cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan korban laki-laki. Menurut beberapa literatur yang membahas gender dan bencana  menyebutkan bahwa masalah ekonomi, ras/etnis, dan usia telah menyebabkan perempuan berada pada kondisi yang lebih rentan dari pada laki-laki (Enarson & Morrow , 1998).  Selain itu, kondisi perbedaan fisik antara perempuan dan  laki-laki, marginalisasi politik, dan ketergantungan perempuan terhadap laki-laki menyebabkan semakin meningkatnya kerentanan perempuan pada situasi bencana (Kusumasari, 2015).   Situasi bencana berimbas langsung bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan seringkali membawa pengaruh ganda bagi perempuan. Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada tahun 2000 menunjukkan bahwa isu gender
menjadi dimenasi sangat dalam situasi bencana yang terjadi di kawasan Asia Tenggara  (Sri Yuliani, Rahesli Humsona, Jefta Leibo , 2015). Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan Leibo, Yuliani dan Humsona pada tahun 2013 dan 2014 ditemukan bahwa ada sejumlah perbedaan dalam aspek ancaman, kerentanan dan resiko dalam  bencana antara perempuan dan laki- laki  (Sri Yuliana, Rahesti Humsona, Jefta Leibo , 2015). Meskipun bentuk fisik ancaman bencana alam terlihat sama, namun dampak yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan akan sangat tergantung pada tingkat kerentanan masing-masing kelompok tersebut.
Kondisi rentan situasi bencana alam dan akibatnya dapat dikonstruksi secara sosial dan melalui dimensi gender (Sri Yuliana, Rahesti Humsona, Jefta Leibo , 2015). Peran perempuan yang dilekatkan berdasarkan sistem patriarki membuat perempuan ditempatkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap peran-peran domestik dan perawatan dalam keluarga hingga masyarakat. Namun, secara bersamaan peran dan tanggung jawab yang diemban oleh perempuan terbentur pada keterbatasan mereka dalam mengakses hak- haknya sebagai korban bencana. Tidak terpenuhinya hak-hak pelayanan yang didapatkan perempuan juga disebabkan pada proses asesemen terhadap kerusakan, kehilangan, dan kebutuhan yang ada dan sebagian besar dilakukan oleh kelompok laki-laki, yang mengandalkan informasi dan
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 109-121 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v9i1.22750
umpan balik hanya dari laki-laki  (Enarson, 2000).
Oleh karena itu, pelibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan penanggulangan bencana telah menjadi urgensi yang dimuat dalam kebijakan hingga implementasi program penanggulangan bencana, tujuannya adalah demi menyelenggarakan pemulihan dampak bencana dan tindakan program yang adil gender.

## Mengapa Pemenuhan Hak Perempuan Masih Belum Tercapai?
Kecenderungan peran perempuan dalam proses penanggulangan bencana yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki adalah bukti bahwa sebenarnya perempuan memiliki kapasitas dalam mengelola bencana. Dalam studi bencana di banyak daerah rawan bencana seperti di wilayah Aceh, Padang, dan Lombok menemukan bahwa wanita di ketiga tempat tersebut lebih mengutamakan keluarga dan memiliki tingkat kepedulian yang lebih tinggi dengan lingkungan sekitar mereka. Hal ini semakin menyempurnakan hasil penelitian yang menyatakan bahwa perempuan memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat dari pada laki-laki ( E. Enarson & Fordham, 2001; E. Enarson & Meyreles, 2004).
Selain itu, beberapa penelitian mengkarakterisasi perempuan sebagai aktor sosial yang berdedikasi dan penanggap darurat yang cakap (Sherriff, 2007) , yang mahir dalam mengakses jejaring sosial informal untuk saling menyebar  informasi dan bertukar bantuan (Litt, 2008).
Sayangnya potensi ini tidak mendapat tanggapan positif, yang salah satunya sebagai akibat dari diberlakukannya sistem patriarki yang secara eksplisit dan implisit memperkuat indikasi adanya pemisahan peran antara laki-laki dan perempuan. Peran sebagai penentu tunggal dan sentral yang diklaim sebagai sistem budaya mayoritas di
Inonesia ternyata menimbulkan kesenjangan dan diskriminasi gender dalam interaksi kegiatan manusia (Rokhmansyah, 2013).
Perempuan di Indonesia hingga saat ini masih sangat rendah pengikutsertaannya dalam kegiatan publik, sehingga hal ini semakin mempersempit peluang bagi perempuan untuk hadir memegang peran- peran penting dibidang pembangunan (Dewi, 2011). Dalam daerah yang masih memegang nilai budaya kental patriarki bisa ditemukan bahwa perempuan tidak memiliki hak secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan hingga pada hak pribadi yang seharusnya ia putuskan sendiri (Wardarina, Puspa Dewy, Aliza Yuliana, 2013)
Lagi-lagi tindak advokasi untuk memperjuangkan hak perempuan sangat terkendala akibat kebijakan hukum terhadap perlindungan perempuan yang lemah. Perempuan merupakan kelompok masyarakat yang secara bersamaan menerima dampak bencana sekaligus menghadapi kerentanan yang lebih dibanding kelompok lain, namun pembatasan ruang untuk mendapatkan haknya semakin menambah deretan panjang ketidakadilan yang dialami perempuan.
Hal yang harus menjadi kesadaran bersama adalah pada upaya pemenuhan kebutuhan dan hak-hak perempuan terutama dalam situasi bencana. Hal ini menjadi penting mengingat pengurangan risiko bencana adalah bagian integral dari pembangunan, maka dari itu segala upaya guna mendorong kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan gender menjadi dasar bagi perencanaan hingga pengimplementasian program penanggulangan bencana.

## METODE
Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode analisis gender. Analisis gender adalah suatu metode atau alat untuk
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 109-121 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.22750
mendeteksi kesenjangan atau disparitas gender melalui penyediaan data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam aspek akses, peran, kontrol dan manfaat  (Puspitawati, 2012).  Penggunaan kerangka  analisis gender sebagai alat dan teknik yang tepat untuk menerpong realitas relasi sosial antara laki-laki dan perempuan terutama untuk mengetahui apakah muncul permasalahan gender atau tidak. Selain itu, kegunaan dari analisis gender adalah dapat dijadikan acuan kebijakan gender ( gender policy ) pada institusi-institusi seperti LSM, CBOs, NGO, dan pemerintah. Ada beberapa teknik analisis gender yang kerap digunakan, yaitu Model Harvard, Model Moser, dan Model SWOT. Namun dalam bahsan ini teknik analisis gender yang digunakan ialah Model Moser.

## PEMBAHASAN
Peran berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang dilekatkan oleh budaya sekitar menjadi dasar beberapa kebudayaan di Indonesia khsusnya budaya patrairtki menginterpretasikan sendiri tingkat kepantasan dalam berperilaku, sehingga muncul pembatasan hak-hak dalam hal ini pada kelompok perempuan. Throne (2001) menyatakan bahwa mengkonseptualisasi gender sebagai peran justru menyulitkan untuk menilai pengaruhnya terhadap peran lain dan mengurangi kegunannya yang jelas dalam diskusi tentang kekuasaan dan ketidaksetaraan.
Begitupun dengan kesalahan masyarakat yang sering menyamakan pengertian gender dengan jenis kelamin. Menurut Muthar (froom, 2002) gender dapat diartikan sebagai “jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin”. West & Zimmerman menjelaskan gender
bukan sebagai suatu kata benda –  ‘menjadi seseorang’, namun suatu ‘perlakuan’. Gender diciptakan dan diperkuat melalui diskusi dan perilaku, dimana individu menyatakan suatu identitas gender dan mengumumkan pada yang lainnya   (Candance West & Don H Zimmerman, 1987). Smith dalam (Puspitawati, 2012)  juga mengemukakan pandangannya tentang definisi gender yaitu merupakan suatu pandangan tentang konstruksi sosial yang sekaligus mengetahui ideologi dan tingkatan analisis material. Berdasarkan berbagai pemaparan tersebut, d apat disimpulkan bahwa gender adalah peran dalam struktur sosial yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki berdasarkan perlakuan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.
Kesetaraan gender juga berarti sebagai kesamaan kesempatan serta kesamaan untuk mendapat hak-haknya sebagai manusia, agar  mampu  berperan  dan berpartisipasi  dalam  kegiatan politik, hukum,  ekonomi,  sosial  budaya, pendidikan, pertahanan dan  keamanan nasional,  serta  kesamaan  dalam  menikmati hasil pembangunan tersebut (Mursidah, 2013). Dengan demikian, kesetaraan gender adalah sebuah kondisi baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat menikmati status yang sama dan kondisi setara dalam mewujudkan kehidupannya sebagai manusia.
Sedangkan keadilan gender diartikan sebagai suatu proses yang mewujudkan keadaan adil baik untuk perempuan maupun laki-laki melalui ukuran yang mengkompensasi kerugian secara histori maupun sosial. Pada akhirnya keadilan gender dapat dipandang sebagai suatu cara demi menghasilkan kesetaraan. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of Discrimination Against Women/CEDAW) adalah instrumen internasional yang merupakan salah satu Konvensi Hak Asasi Manusia. Melalui
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 109-121 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v9i1.22750
perjalanan panjang sejak dicetuskannya Konferensi Perempuan sedunia I di Mexico City, perjuangan kaum perempuan untuk mendapat perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki disahkan oleh PBB, pada tahun 1979.
Dalam melaksanakan hak asasi manusia, hak perempuan sama dengan hak laki-laki, dan hak tersebut seperti yang telah disepakati dunia internasional dan dimasukkan dalam Konvensi CEDAW, yaitu meliputi: hak dalam keluarga (perkawinan), politik, ketenaga kerjaan, pendidikan, kesehatan, kewarganegaraan, ekonomi dan sosial serta persamaan di muka hukum.
Peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur perihal Penanggulangan Bencana telah dinyatakan secara jelas perlunya pemberian prioritas perlindungan kepada kelompok rentan, yaitu: berupa penyelamatan evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Meskipun telah terdapat payung hukum yang memberikan perlindungan bagi setiap korban bencana, namun pada tataran implementasi program penanggulangan bencana belum banyak mengarusutamakan gender sebagai analisis kebutuhan korban.
Respon kebutuhan dan hak yang harus didapatkan perempuan sebagai bagian dari kelompok rentan dalam situasi bencana memiliki spesifikasi yang berbeda dengan kebutuhan dan haknya dalam situasi normal. Pada peristiwa bencana biasanya akan terjadi fase krisis. Berbagai gangguan sosial membuat perempuan berada pada posisi yang sangat lemah dan rentan. Untuk kebutuhan kelompok perempuan sendiri terbagi menjadi beberapa tingkatan usia, mulai dari kebutuhan kelompok gadis remaja, perempuan dewasa, ibu hamil, ibu menyusui dan perempuan lanjut usia. Seluruh pembagian kelompok usia perempuan tersebut memiliki kebutuhan yan berbeda- beda, namun secara garis besar kelompok- kelompok perempuan akan mengalami
pemindahan akibat asal tempat yang tidak memungkinkan lagi untuk ditinggali, kerugian sosial dan material, terkena banyak penyakit akibat asupan makanan yang sangat minim vitamin dan mineral, dan gangguan psikologi.
Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa kebutuhan perempuan dalam menghadapi situasi bencana dan kerentanan mereka. Hal pertama yang menjadi kebutuhan setiap kelompok perempuan adalah perlindungan dan sistem keamanan yang membuat mereka merasa nyaman. Melihat banyakanya kasus pelecehan seksual serta gangguan sosial yang dialami oleh perempuan, maka perempuan membutuhkan perlindungan langsung seperti pengungsian yang dikhususkan bagi perempuan, sehingga hal ini dapat menekan tingkat pelecehan seksual dan bentuk-bentuk diskriminasi seksual lainnya.
Kedua adalah kebutuhan distribusi makanan, hal ini terutama sangat penting untuk ibu hamil dan menyusui dalam pemenuhan kebutuhan asupan makanan yang kaya vitamin dan mineral. Ketika seorang ibu mengalami kekurangan gizi hal ini berdampak buruk pada tingkat keselamatan anak yang dikandungnya, selain itu pada masa menyusui kandungan gizi yang cukup dalam makanan ibu akan berdampak pada produksi ASI yang dihasilkan.
Ketiga adalah kebutuhan bantuan kesehatan, seluruh korban bencana tentunya harus mendapat bantuan kesehatan yang memadai. Spesifikasi bantuan kesehatan untuk korban bencana pada kelompok perempuan adalah berupa pelayanan pra dan pasca melahirkan, klinik keluarga, dan layanan kesehatan untuk kebutuhan fisik perempuan (Rao, 1998). Dalam situasi bencana, tidak semua perempuan  mampu mengakses langsung layanan kesehatan sendiri. Namun demikian, dalam upaya pemenuhan hak-haknya, harus ada upaya untuk dapat menjangkau mereka.
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 109-121 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v9i1.22750
Keempat adalah kebutuhan untuk penanganan masalah psikososial yang dialami oleh perempuan dalam situasi bencana. Permasalahan psikososial akan berdampak negatif bagi kelangsungan dan kelanjutan hidup korban. Strategi yang bisa dijadikan jalan terbaik untuk memenuhi kebutuhan psikososial para korban bencana adalah dengan membantu mereka dalam menggerakan sumber daya individu dan komunitas yang mereka miliki sendiri (McCallin dan Fozzard, 1990). Dengan strategi ini, maka para korban akan dapat menemukan keyakinan pada diri mereka kembali dalam memperbaiki kebutuhan materi untuk kehidupan mereka kembali. Namun, sayangnya cara untuk memperbaiki kebutuhan materi ini masih sering diberikan dengan cara-cara yang tidak tepat. Kebanyakan donatur datang dan memperlakukan korban bencana sebagai individu yang tidak berdaya. Padahal secara psikologi, korban yang telah kehilangan banyak hal akibat bencana perlu mendapat kendali atas kemampuan dirinya untuk hidup mereka sendiri. Kontrol hidup yang dimiliki tersebut juga berguna untuk menghilangkan sikap ketergantungan dan meminimalisir berbagai kerentanan yang mungkin terjadi pada para korban bencana.
Salah satu fakta yang menyebabkan ketergantungan perempuan adalah kondisi yang melemahkan perempuan, sehingga dalam situasi yang mengancam perempuan cenderung bergantung pada bantuan pihak eksternal, mereka akan terus mengalami kerentanan dalam banyak kasus dan menciptakan ketergantungan secara permanen. Pengarusutamaan gender yang dimuat dalam struktur kebijakan penanggulangan bencana menjadi salah satu strategi untuk menekan kerentanan yang dialami oleh kelompok perempuan saat situasi bencana. Implementasi kebijakan dalam program penanggulangan bencana disusun dengan memperhitungkan perbedaan
kerentanan setiap kelompok masyarakat dalam menghadapi bencana. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk dari implemetasi t ujuan Undang-undang anti diskriminasi tahun 1970an yaitu untuk mengubah sikap yang mengakar dan untuk mempromosikan perubahan (Brammer, 2007).
Penelitian kerentanan yang dilakukan oleh Wisner et al. (2011), Cutter (1995), dan Enarson dan Morrow (1998) menunjukkan bahwa ketidaksetaraan sosial, termasuk ketidaksetaraan  gender dan etnis, lebih ekstrim terjadi dalam kerentanan bencana dari  pada yang diperkirakan sebelumnya. Dalam contoh kasus pada bencana Tsunami Aceh tahun 2004 diketahui jumlah korban perempuan jauh lebih banyak dibandingkan dengan korban laki-laki, hal ini dikarenakan peran ibu yang lebih banyak berada di rumah, selain itu setiap perempuan di Aceh sangat jarang mendapat keterampilan berenang, sehingga semakin menambah keterbatasan perempuan dalam upaya menyelamatkan diri saat situasi bencana.
Disamping ketidakmampuan yang ada pada perempuan akibat budaya yang menghambat pengembangan diri kaum perempuan, aspek budaya dan interpretasi agama kerap menjadi senjata untuk kian melumpuhkan keberadaan perempuan. Faktanya saat terjadi tsunami Aceh pada tahun 2004 hampir mayoritas pemimpin agam lokal   mempercayai kejadian tersebut akibat perempuan di daerah tersebut telah berdosa atau melanggar peraturan agama (Jauhola, 2013).  Tekanan sosial dan norma ini terus merambat pada banyak aspek kehidupan perempuan, sebanyak tujuh puluh lima persen janda di tempat pengungsian diperkirakan menjadi korban pelecehan seksual  (Asia Pacific Forum on Women, 2005 ). Selain itu, data KPPPA (2017) mengungkapkan terdapat 3 kasus permerkosaan di tenda pengungsian korban gempa Padang, Sumatera Barat.
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 109-121 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v9i1.22750
Hilanganya harta benda akibat bencana membuat perempuan harus ikut bekerja lebih keras demi membantu ekonomi keluarga. Guncangan yang dialami keluarga akibat bencana juga menjadi beban mental bagi perempuan terutama saat memikul tanggung jawab sebagai seorang ibu. Pada situasi bencana kesempatan bekerja untuk kelompok perempuan sangat minim, sedangkan di saat yang sama jumlah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan semakin meningkat. Banyak diantara perempuan dan anak perempuan dipaksa menjadi buruh atau  pekerja kasar dengan upah yang rendah, bahkan di beberapa negara banyak perempuan korban bencana kemudian menjadi pelacur untuk mendapatkan penghasilan demi menopang kehidupan keluarga. Perempuan maupun gadis remaja yang menjalani pekerjaan seperti itu mengalami tekanan tambahan karena dianggap sebagai orang buangan sosial. Selain itu bagi perempuan dan gadis remaja yang terpaksa pindah sebagai imigran gelap di negara lain, kebanyakan dari mereka akan mendapat pelecehan fisik dan mental akibat eksploitasi seksual, mereka lemah secara hukum karena status kependudukan yang tidak terdaftar (Raymond E. Wiest, Jane S.P Mocellin, D. Thandiwe Motsisi, 1994). Hak-hak perempuan dalam operasi tanggap darurat masih sering diterlantarkan, serta di sisi lain perempuan sangat minim ikut dilibatkan untuk partisipan dan berkonsultasi dalam pengimplementasian program- program yang sesuai dengan kebutuhan mereka.  Dalam hal ini peran perempuan kerap tidak diikutsertakan di dalam pengambilan keputusan di ruang publik, padahal sudah seharusnya setiap masyarakat khususnya kelompok yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dapat menempatkan persetujuan mereka terhadap program yang akan dilaksanakan.  Persetujuan berartti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana termasuk korban
mengakui dan melaksanakan hak-hak yang mereka miliki.
Budaya patriarki yang masih memposisikan perempuan pada situasi inferior yang memfokuskan perempuan pada peran domestik, seringkali menyebabkan suara perempuan tidak menjadi suatu hal yang penting di ranah publik. Bahkan dalam pengambilan keputusan, di banyak kasus suara laki-laki sudah dianggap mewakilkan seluruh anggota keluarganya.  Berdasarkan berbagai situasi tersebut, maka dapat disimpulkan pengabaian hak-hak perempuan yang semakin dikuatkan dengan penyelenggaraan program penanggulangan bencana berdampak pada:
1) Tidak adanya penyuluhan informasi dan edukasi terkait bencana dan penanggulangannya (Wardarina,
Puspa Dewy, Aliza Yuliana, 2013)
2) Tidak disertakan dalam proses diskusi dan pengambilan suara (Kumalasari, 2015)
3) Tidak tersedia ruang untuk beraspirasi yang menjamin keputusan mereka sesuai hati nurani (Wardarina, Puspa Dewy, Aliza Yuliana, 2013).
4) Tidak mendapat kontrol terhadap program yang diberikan kepada korban (Raymond E. Wiest, Jane S.P Mocellin, D. Thandiwe Motsisi, 1994)
5) Tidak adanya regulasi yang jelas terkait keselamatan  dan keamanan perempuan yang mendapat ketidakadilan dalam proses penanggulangan bencana (Indonesia, 2012).
Konsep adil gender pada kenyataannya masih sangat sulit untuk dimasukkan sebagai pemahaman bersama kebudayaan Indonesia dan akhirnya menghegemoni seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam salah satu literature yang berjudul Politics Among Nations
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 109-121 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v9i1.22750
mangatakan kekuasaan mengandung pengertian “penguasaan atas manusia lainnya” (Morgenthau, 1948). Aktivitas yang menonjolkan sifat maskulinitas menjadi ciri khas dari penerapan kekuasaan, sedangkan kecenderungan kekuasaan yang diterapkan perempuan lebih menekankan pada energy, kapasitas dan potensi. Meskipun perempuan menawarkan teori yang sama dan mengemukakan hal itu ke ranah publik, namun hal tersebut dinilai berbeda, karena pada dasarnya perempuan tidak identik dengan dominasi.
Menurut USAID (Puspitawati, 2013) kesetaraan gender adalah memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya, dan menikmati manfaat dan hasil pembangunan. Kesetaraan gender juga berarti kesamaan kesempatan serta mendapat hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan  nasional,  serta  kesamaan  dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (Mursidah, Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender, 2013).
Strategi pengarusutamaan gender hadir sebagai cara  yang ditempuh dunia internasional dalam mengentaskan ketidakadilan, dengan menciptakan integral pengalaman antara laki-laki dan perempuan demi pembangunan yang adil gender. Secara terminologis, gender didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan  (Puspitawati, 2013)
Menurut Cixous dalam (Tong, 2004), gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi nilai dan tingkah  laku. Strategi ini kemudian telah diserap oleh Indonesia dalam setiap struktur kebijakan pembangunan, dari kebijakan tingkat pusat
hingga tingkat regional / daerah. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah menetapkan prinsip  kesetaraan di hadapan hukum dan dalam pemerintahan, di mana tidak ada pembedaan latar belakang agama, etnis, ras, kelompok, gender atau status sosial dalam pemberian program penanggulangan bencana.
Pengarusutamaan gender yang dimuat dalam struktur kebijakan penanggulangan bencana menjadi salah satu strategi untuk menekan kerentanan yang dialami kelompok perempuan saat situasi bencana. Implementasi kebijakan dalam program penanggulangan bencana disusun dengan memperhitungkan perbedaan kerentanan setiap kelompok masyarakat dalam menghadapi bencana. Hal ini juga sebagai bentuk pelaksanaan amanat pembukaan UUD 1945 yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Pengarusutamaan gender juga semakin intensif disuarakan dan diperjuangkan dalam berbagai program maupun kebijakan penanggulangan bencana. Begitupun dengan p eran serta negara-negara anggota PBB di Konverensi Beijing yang mendesak pengarusutamaan gender sebagai strategi kebijakan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan kemajuan perempuan (Goetz, A.M. and Baden, S., 1997) . Fokus utama dari proses evaluasi dalam penanggulangan bencana ialah mengarusutamakan analisis gender sebagai suatu pendekatan didalamnya.
Pentingnya standar aturan perlindungan perempuan didasarkan pada persoalan yang lebih ketika dihadapkan pada situasi bencana. Perlunya standarisasi ini guna menghapuskan cara pandang patriarki yang kian mendominasi tataran kehidupan masyarakat hingga pada kebijakan. Hal ini menjadi suatu kenyataan yang paradoks ketika pada tataran hukum di tingkat UUD
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 109-121 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.22750
1945 sampai pada amandemen keempat menjamin perlindungan hak warga negaranya baik itu laki-laki maupun perempuan.
Demikian pun pada berbagai peraturan perundangan seperti Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak–hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi CEDAW. Namun, sayangnya hingga saat ini pada tataran implementasi berbagai peraturan perundangan tersebut belum maksimal. Padahal standar aturan perlindungan perempuan merupakan sebuah standar yang didasari pada prinsip hak asasi manusia dan hak asasi perempuan. Keadaan yang paradoks antara kebijakan hingga pada tataran implementasinya merupakan indikasi masih minimnya penyertaan analisa gender dalam implementasi Undang-undang Penanggulangan Bencana.
Berdasarkan contoh  kasus yang dialami perempuan korban bencana, dalam situasi yang sedang terpuruk mereka masih saja harus mendapatkan kekerasan seksual dari lingkungan sekitarnya. Hambatan mekanisme pengaduan atas akses dan kontrol sistem hukum yang harusnya melindungi mereka, berimplikasi pada pembungkaman perempuan atas keadaan diskriminasi yang mereka hadapi.
Dalam contoh kasus pada bencana Tsunami Aceh tahun 2004, kerentanan yang harus dialami perempuan pasca bencana yaitu beban kerja dan tekanan kehidupan yang meningkat pada perempuan, pada tahap awal operasi darurat sebagian ibu dengan anak-anak hanya memperoleh pembagian makanan satu porsi untuk satu orang dewasa pernikahan dini dikalangan anak perempuan setelah tsunami meningkat, kecanduan
alkohol dan kekerasan dalam  rumah tangga terus meningkat, sebanyak 75% janda ditempat pengungsian diperkirakan menjadi korban pelecehan seksual (Asia Pacific Forum on Women, 2005 ).
Ketidakadilan yang terjadi dalam tataran lain yaitu lemahnya proses assessment terkait kebutuhan kelompok rentan seperti perempuan. Konsultasi yang menyertakan seluruh kelompok masyarakat terkait kebijakan, dan program merupakan proses untuk menerapkan hak, pandangan, pengetahuan, dan pengalaman setiap kelompok terhadap situasi yang sedang mereka hadapai. Namun kenyataannya situasi konsultasi dan umpan balik yang didapat cenderung dilakukan oleh kelompok laki-laki dan tidak melibatkan keputusan perempuan. Meskipun dalam peraturan mengenai partisipasi setiap warga negara telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik dan juga Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia di mana negara telah menjamin setiap orang bebas untuk ikut serta dalam menyuarakan pendapatnya demi mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Akan tetapi dasar hukum yang harusnya jelas menjadikan perempuan sebagai bagian dalam proses pengambilan keputusan justru terbentur dengan konstruksi gender di dalam masyarakat. Konstruksi gender memposisikan perempuan sebagai penerima keputusan, tanpa mempertimbangkan keberadaan pihak perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Di sisi lain, dalam konstruksi gender yang demikian, perempuan pun kerap memposisikan dirinya sebagai pihak yang tidak perlu memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan. Pada dasarnya bentuk diksriminasi dan pemarginalan hak- hak atas kelompok apapun sangat bertentangan dengan UUD 1945 yang telah menyatakan pada pasal 27 ayat (1) adanya
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 109-121 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.22750
pengakuan terhadap prinsip persamaan seluruh warga negara tanpa terkecuali. Budaya patriarki tidak lebih tinggi dari pada hukum yang telah ditetapkan oleh negara, dan seyogyanya negara dapat mengawal implementasi kebijakan yang ada hingga pada tataran implementasi di masyarakat. Jika memang dibutuhkan, maka negara dan setiap tataran pemerintah harus mempersiapkan perubahan secara serius dan sampai ke akar rumput guna memperbaharui sistem budaya yang belum juga adil gender.
Situasi pasca bencana yang menghancurkan setiap sistem di dalam masyarakat berikut nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat sekitar, membawa wilayah tersebut pada masa krisis. Pada masa ini baik perempuan maupun laki-laki akan memiliki pandangan yang sama dalam melihat keadaan mereka masing-masing. Melalui rasa penderitaan yang sama dalam kondisi krisis dengan menggalang kapasitas perempuan dan laki-laki secara bersama-sama dalam mencari kestabilan, akan menghasilkan solusi yang lebih baik. Dengan begitu, masyarakat akan melihat potensi yang dimiliki oleh perempuan, tidak terkecuali bagi perempuan itu sendiri. Hasil nyata dari pemanfaatan kesempatan ini telah digapai dalam kasus Kongres Perempuan Aceh kedua yang diselenggaran pada tahun 2005.
Hasil dari Kongres Perempuan Aceh adalah terciptanya Hak Perempuan yang berisikan hak pribadi, hak hukum, politik, sosial, ekonomi dan budaya perempuan dalam konteks Aceh yang spesifik (KEMENPPA, 2011). Namun, proses menembus budaya patriarki yang telah melekat di dalam masyarakat tidak dapat dilakukan atas kontribusi satu pihak saja. Baik dari sisi pemerintah, para pihak sebagai stakeholder dalam penanggulangan bencara hingga lembaga kemasyarakatan harus memiliki satu arah dan tujuan yang sama yaitu penanggulangan yang adil gender. Disinilah peran pekerja sosial dapat
dilaksanakan sebagai pengawal proses advokasi perlindungan hak perempuan korban bencana.
REKOMENDASI:
Kebijakan Penanggulangan Bencana idealnya mampu mencapai standar aturan perlindungan bagi setiap kelompok tidak terkecuali untuk perempuan. Kebijakan peraturan penanggulangan bencana yang ada di Indonesia telah memastikan keseluruhan tahapan program menerapkan inklusif, sensitif, dan responsif gender. Berikut ini beberapa rekomendasi dalam upaya peningkatan standar pemenuhan hak perempuan korban bencana berbasis gender:
1) Pemilahan data korban
Basis data yang tidak disajikan berdasarkan pemilahan jenis kelamin korban berimbas pada program yang kurang sensitif atas adanya kepentingan dan kebutuhan khusus bagi perempuan. Melalui pendataan yang disajikan lengkap berdasarkan kebutuhan gender setiap kelompok korban, maka dapat meningkatkan kesiapan program penanggulangan bencana. Terkhusus pada program recovery yang selama ini cenderung menyamaratakn program bagi seluruh korban. Pada tahap recovery , seharusnya program bisa lebih membantu pada pengembalian psikologis perempuan yang jauh lebih terpuruk. Selanjutnya dengan pemilahan data korban berdasarkan kebutuhan gender, maka penyediaan logistik akan sesuai dengan keperluan vital perempuan.
2) Meningkatkan Partisipasi Perempuan Keberadaan perempuan sebagai partisipan aktif baik dari tahap assessment, perencanaan, hingga penyelenggaraan program penanggulangan bencana sangat
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 109-121 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e )
Doi: 10.24198/share.v9i1.22750
penting. Dengan meningkatkan pelibatan perempuan dalam penanganan bencana, maka sensitivitas kebutuhan gender akan semakin meningkat dan menambah perspektif perempuan dalam memenuhi kebutuhan korban bencana. Sebagai sesama perempuan, kapasitas perempuan dalam penanggulangan bencana akan lebih sensitif pada kebutuhan perempuan lain yang menjadi korban. Selain itu dengan adanya petugas perempuan yang hadir dalam proses pemberian bantuan bencana setidaknya akan menekan tindak pelecehan seksual terhadap perempuan korban bencana, sehingga kelompok perempuan dapat terlindungi dengan lebih baik.

## SIMPULAN
Informasi berupa data dan penelitian studi bencana di daerah-daerah Indonesia dalam artikel ini memberikan gambaran persoalan yang masih terus terjadi hingga saat ini. Masalah-masalah tersebut memiliki kesamaan penyebab yaitu masih dominannya budaya patriarki dalam berbagai kebudayaan di Indonesia. Stigma yang melemahkan serta memarginalkan perempuan dalam setiap kesempatan membuat kelompok perempuan harus jauh lebih keras berjuang untuk mendapatkan kesetaraan dalam hubungan bermasyarakat. Meskipun sejarah telah mencatatkan perjalanan perjuangan perempuan yang tidak henti-hentinya dibangun dalam proses advokasi, namun perubahan yang secara signifikan tidak dapat terlihat baik dari kultur, struktur, hingga nilai-nilai yang dianut.
Dalam proses penanggulangan bencana menjadi sangat penting untuk memasukkan perspektif gender didalamnya mengingat korban yang mengalami dampak
dalam kondisi krisis dan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Perempuan tidak hanya didiskriminasi dalam proses pemberian program penanggulangan bencana tapi juga minim dilibatkan dalam perencanaan  (Asia Pacific Forum on Women, 2005 ).
Perlindungan hak-hak perempuan saat ini seharusnya sudah tidak perlu menjadi persoalan lagi, mengingat hal ini telah memiliki  dasar hukum yang kuat. Di dalam peratuan perundangan mengenai penanggulangan bencana pun telah dinyatakan bahwa kelompok perempuan sebagai salah satu kelompok rentan yang dalam proses recovery mendapat perlakuan dan pendekatan secara khsusus. Namun, pada tataran implementasi masih belum menyertakan suara perempuan sebagai umpan balik dari evaluasi program, sehingga perempuan tidak dapat menyuarakan ketidaksetaraan yang mereka alami.
Penyelenggaraan berbagai macam program penanggulangan bencana secara adil gender akan menjadi sulit untuk dilaksanakan apabila pemerintah sebagai pihak penentu kebijakan cukup sensitif terhadap masalah yang dialami perempuan. Dengan melibatkan perempuan dalam setiap prosesnya, yaitu mulai dari perencanaan, penyelengaraan, hingga pada proses evaluasi. Dengan demikian, sensitivitas gender akan dapat disuarakan dan masyarakatpun akan dapat teredukasi, khususnya mengenai kesetaraan dan keadilan gender.

## DAFTAR PUSTAKA
Asia Pacific Forum on Women, Law and Development  (APWLD). (2005 )."Why are Women More Vulnerable During Disasters". Brammer, A. (2007). Social Work Law. England: Pearson Longman . Candance West & Don H Zimmerman.
(1987, June). Doing Gender. Gender and Society, 1 , 125-151.
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 109-121 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.22750
Cutter, S.L. 1993. The Forgotten Casualties: Women, Children, and Environmental Change. Global Environmental Change.
Data Informasi Bencana Indonesia. (2019).
Badan Penanggulangan Bencana Nasioanal .
Dewi, Y. S. (2011). Peran Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan Woman in Sustinable Development.
Enarson & Morrow. (1998). The Gendered Terrain Of Disaster Through Women;s Eyes. London:Praeger Enarson, E. (2000). Gender Equality, Work, And Disaster Reduction: Making The Connection.
Goetz, A.M. and Baden, S. (1997). Who Needs  (Sex) When You Can Have (Gender)? Conflicting Discourses on Gender Beijing. Journal Feminist Review , 37-8.
Jauhola, Marjaana. (2013). Post Tsunami Reconstruction In Indonesia. USA:
Routlegde
KEMENPPA. (2011). Gender dalam Bencana Alam dan Adaptasi Iklim. Kusumasari, B. (2015). Resilient in a Feminine Face. Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik .
Kementrian Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak -KPPPA. 2017. Panduan Teknis Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender pada SItuasi Bencana. Jakarta
McCallin, Margaret, and Shirley Fozzard (1990). The Impact of Traumatic Events on the Psychological Well- Being of Mozambican Refugee Women. Geneva: Internal Catholic Child Bureau. 50 p.
Morgenthau, H. (1948). Politics AMong Nations: The Strugle for Power And Peace. McGraw-Hill Education . Mursidah. (2013). Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender. Puspitawati, Herien. (2013). Konsep, Teori
Dan Analisis Gender.
Rao, N.P. (1988). Diet and nutrition during drought: an Indian experience. Disasters 13(1):61-72.
Raymond E. Wiest, Jane S.P Mocellin, D. Thandiwe Motsisi. (1994). The Needs
Of Women In Disaster And
Emergencies. Manitoba: The University of Manitoba.
Rokhmansyah, A. (2013). Pengantar Gender dan Feminisme .
Setiawan, R. (2019). BNBP: 60 Sampai 70 % Korban Bencana Adalah Perempuan dan Anak. Retrieved April 24, 2019, from https://tirto.id/bnpb-60-sampai- 70-korban-bencana-adalah- perempuan-dan-anak-dgod Sherriff, F. R. (2007). Globalization as a Woman's Issue Revisited. Journal of Women and Social Work . Sri Yuliana, Rahesti Humsona, Jefta Leibo . (2015). Mengurangi Tingkat Kerentanan Bencana Melalui Kebijakan Mitigasi Berbasis Kebutuhan Gender.
Wardarina, Puspa Dewy, Aliza Yuliana. (2013). Standar Aturan Perlindungan Perempuan. 3
Wisner, et al. (2011). The Rotledge Handbook of Hazard and Disaster Risk Reduction .
Tong, R. (2004). Feminist Thought. Yogyakarta: Jalasutra. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 9
HALAMAN: 109-121 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 ( e ) Doi: 10.24198/share.v9i1.22750
UNDP. (2012). Making Aceh Safer through Disaster Risk Reduction in Development.