E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## PERAN  KORBAN  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA  DI SURAKARTA SELAMA PANDEMI COVID-19
Adhiatma Indarmawan 1 , Hartiwiningsih 2 , Riska Andi Fitriono 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: iadhiatma76@student.uns.ac.id
Abstrak:  Artikel  ini  menganalisis  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dalam  perpsektif  viktimologi. Kekerasan  dalam  rumah  tangga  selama  pandemi  Covid-19  mengalami  kenaikan  kasus  secara  signifikan. Kekerasan  dalam  rumah  tangga  perlu  dilakukan  sebuah  pemahaman  atas  peran  masing-masing  pihak khususnya peran korban untuk memahami bagaimana sebuah kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dari sisi ilmu viktimologis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran korban dalam sebuah kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Surakarta selama pandemi Covid-19 serta upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh instansi terkait untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  dengan  sifat  deskriptif  analitis.  Jenis  data  yang digunakan  adalah  data  primer  berupa  wawancara  dan  studi  dokumen  di  Instansi  Yayasan  Solidaritas Perempuan  Untuk  Kemanusiaan  dan  Hak  Asasi  Manusia  Surakarta  dan  Instansi  Unit  Pelaksana  Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta serta data sekunder diperoleh dengan melakukan studi peraturan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan pustaka berdasarkan buku, jurnal, dan referensi literatur lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki peran signifikan disamping peran dari pelaku, peran korban kekerasan dalam rumah tangga atas kekerasan yang dialaminya berupa peran aktif dan peran pasif.
Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Peran Korban; Viktimologi.
Abstract: This article analyze about domestic violence’s cases in victimology perspective. Domestic violence cases increases during the Covid-19 pandemic. Domestic violence needs to be analyze about victims and perpretators roles based on victimology to understand how domestic violence could be happened. This study aims to determine the form of victims roles in domestic violence crime cases happens in Surakarta City during the Covid-19 Pandemic and the form of the ways of prevention and control by relevant agencies to  reduce  domestic  violence  cases.  This  research  is  empirical  reasearch  with  descriptive  analytical character. The type of data used in this research is primary data that obtained by interview and documents study in Women’s Solidarity for Humanity and Human Rights Foundation and Technical Implementation Unit for Integrated Service for Women and Children in Surakarta City as well as secondary data by using positive norm study that obtained by Law Number 23 of 2004 and literature study that obtained by books, journals, and other literatures references. The result of this study indicates the victims of domestic violence cases have important roles besides of the role of perpretators, the victims of domestic violence have an active and passive roles in domestic violence cases.
Keywords: Domestic Violence Victimology; Victim’s Roles.

## 1. Pendahuluan
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga  sendiri  memiliki  unsur  delik  yang  relatif  mudah  untuk  terpenuhi  serta  delik kekerasan dalam rumah tangga bersifat privat dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam  rumah  tangga  merupakan  sebuah  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap individu di dalam lingkup keluarga.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga dalam pengaturannya lebih memperhatikan perlindungan terhadap perempuan dan anak karena dalam keadaan fisik maupun psikologis memiliki kedudukan yang lebih lemah dari seorang  laki-laki.  Adapun  berdasarkan  praktik  yang  ditemui,  kekerasan  dalam  rumah tangga  didominasi  oleh  korban  perempuan  dan  korban  anak  yang  diakibatkan  oleh beberapa aspek baik secara biologis, sosial, dan budaya. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  menjelaskan  lingkup kekerasan  dalam  rumah  tangga  berupa  setiap  perbuatan  yang  menimbulkan  derita khususnya  terhadap  perempuan  berupa  kekerasan  fisik,  psikis,  dan  seksual  beserta ancaman-ancaman  yang    terjadi  dalam  lingkup  rumah  tangga.  Secara  khusus  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  lebih memperhatikan  mengenai  perlindungan  perempuan  dalam  sebuah  lingkup  rumah tangga.  Meskipun  demikian  subjek  yang  dilindungi  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi suami, istri, anak, serta seseorang  yang  berada  dalam  lingkup  rumah  tangga  seperti  pembantu  atau  asisten rumah tangga.
Data  laporan  dan  aduan  yang  terjadi  sepanjang  Tahun  2020,  menyatakan  bahwa terdapat  sebanyak  1.449  laporan  masuk  di  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  dan  935 laporan  masuk  di  P2TP2A,  dimana  data  tersebut  merupakan  data  yang  diambil berdasarkan laporan lembaga layanan dalam ranah kekerasan dalam rumah tangga atau ranah  privat  (Komnas  Perempuan,  2021:14).  Selama  Pandemi  Covid-19  yang  sedang terjadi,  berdasarkan  dari  beberapa  data  laporan  dan  aduan  masuk  terhadap  lembaga atau  instansi  terkait  untuk  perlindungan  perempuan  dan  anak  dan  Lembaga  Swadaya Masyarakat menyatakan bahwa terdapat peningkatan secara signifikan terhadap angka laporan  dan  aduan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (Husna  Pravita  Amalia  Dkk, 2022:46),  adapun  wawancara  yang  dilakukan  dengan  Solidaritas  Perempuan  untuk Kemanusiaan  dan  Hak  Asasi  Manusi  atau  yang  biasa  disebut  dengan  SPEK-HAM  Solo menyatakan  bahwa  sepanjang  tahun  2020,  angka  aduan  dan  laporan  terhadap  kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di wilayah Soloraya dengan sebagian beasr pelapor sedang dalam rentan usia produktif antara 25 tahun sampai dengan 35 tahun meningkat  sebanyak  35%  di  tahun  2020  (https://www.solopos.com/selama-pandemi- kasus-kdrt-di-kota-solo-meningkat-35-1221462, diakses pada 12 Januari 2022).
Adapun  berdasarkan  data  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap perempuan yang terjadi selama tahun 2020 dalam lingkup nasional, bentuk kekerasan dalam  rumah  tangga  selama  tahun  2020  dapat  dilihat  dalam  tabel  berikut  (Komnas Perempuan, 2021:15) :
Tabel 1. Data Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2020 No. Bentuk Kekerasan Persentase Kasus Jumlah Laporan dan Aduan 1 Kekerasan Fisik 31% 2.025 Kasus 2 Kekerasan Seksual 30% 1.938 Kasus 3 Kekerasan Psikis 28% 1.792 Kasus 4 Kekerasan Ekonomi 10% 680 Kasus
Sumber: Catatan Tahunan Komisi Nasional Perlindungan Perempuan, 2021
Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap telah meningkat selama terjadi pandemi Covid-19 khususnya pada tahun 2020 perlu dikaji secara mendalam mengenai penyebab  dari  peningkatan  angka  yang  telah  terjadi.  Kekerasan  dalam  rumah  tangga merupakan  sebuah  delik  yang  bersifat  privat dimana  dalam  hubungan  pelaku  maupun korban  merupakan  hubungan  yang  bersifat  memiliki  keterkaitan  satu  dengan  lainnya sehingga  dalam  melihat  sebuah  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga  tidak  dapat dilepaskan dari peran korban sebagai pihak yang berpengaruh dalam lingkup keluarga itu sendiri,  dengan  melalui  pendekatan  keilmuan  viktimologi  maka  dapat  diketahui mengenai  peran  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  derita  yang diterimanya  serta  bagaimana  cara  penanggulangan  dan  pencegahan  yang  dapat diterapkan  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  korban  kekerasan  dalam rumah tangga melalui perspektif viktimologi.

## 2. Metode
Penelitian  hukum  ini  dilaksanakan  dengan  bentuk  penelitian  non-doktrinal  yang diiringi  dengan  metode  Critical  Theory,  critical  theory  atau  dapat  disebut  teori  kritis menurut Jurgen Habernas adalah sebuah penelaahan masalah sosial yang hadir dengan cara  nyata  yang  berarti  melakukan  pengumpulan  data  secara  empiris  (Franz  Magnis- Suseno,  1992:176).  Penulis  akan  melakukan  pengumpulan  data  dengan  menggunakan sarana wawancara dan studi dokumen terhadap instansi Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia  (SPEK-HAM) Surakarta dan Unit Pelaksana Teknis  Pelayanan  Terpadu  Perempuan  dan  Anak  (UPT  PTPAS)  Kota  Surakarta  sebagai mitra  Komisi  Nasional  Perlindungan  Perempuan  yang  berada  di  Kota  Surakarta.  Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif yang berarti penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan pendeskripsian atas suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat ini (Sudjana Dkk, 1989:65).

## 3. Peran Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Surakarta Selama Pandemi Covid-19
Pembahasan terkait peran korban dalam sebuah rangkaian tindak kejahatan kurang diperhatikan  dikarenakan  oleh  hal-hal  tertentu  (Rena  Yulia,  2010:75).  Hal  tersebut dikarenakan  adanya  pemahaman  yang  menganggap  mengenai  korban  telah mendapatkan  penderitaan  akibat  tindak  pidana  yang  dialaminya  sehingga  kajian mengenai  bagaimana  seseorang  dapat  mengalami  sebuah  tindak  pidana  kurang diperhatikan,  sedangkan  dalam  sebuah  tindak  pidana  yang  terjadi  terdapat  hubungan antara pelaku dan korban berupa aksi dan reaksi.
Peran korban yang dimaksud adalah bentuk dari sikap dan keadaan yang dihadirkan dari diri korban yang dapat memicu timbulnya tindak pidana yang mengakibatkan derita bagi  korban  sehingga  sebuah  kejahatan  tidak  dapat  terjadi  apabila  di  dalamnya  tidak terdapat pihak korban (Rena Yulia, 2010:75), meskipun dalam praktiknya kerap dijumpai adanya istilah victimless crime atau kejahatan tanpa korban namun bentuk korban dalam kejahatan tanpa korban bersifat berbeda dari kejahatan pada umumnya.
Peran  korban  menjadi  sebuah  perhatian  penting  dalam  sebuah  tindak  pidana kekerasan  dalam  rumah  tangga  karena  lingkup  dalam  kekerasan  dalam  rumah  tangga adalah lingkup yang bersifat privat antara anggota dalam sebuah rumah tangga sehingga terbentuk sebuah hubungan yang mendalam dan intim antara pelaku dan korban (Arif Gosita, 1993:105).
Mandelsohn (Rena Yulia, 2010:52) dalam menguraikan bentuk peran korban atas tindak kejahatan yang dialaminya menyatakan bahwa korban memiliki derajat kesalahan dalam sebuah tindak kejahatan berupa :
a. Yang sama sekali tidak memiliki kesalahan,
b. Yang jadi korban karena kelalaiannya,
c. Yang memiliki kesalahan sama dengan pelaku kejahatan,
d. Yang lebih bersalah dari pelaku, dan
e. Yang satu-satunya memiliki kesalahan.
Yayasan  Solidaritas  Perempuan  Untuk  Kemanusiaan  dan  Hak  Asasi  Manusia  (SPEK- HAM) Surakarta dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (UPT PTPAS)  Kota  Surakarta  dalam  menyampaikan  peran  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga  yang  terjadi  di  Kota  Surakarta  selama  pandemi  Covid-19  memiliki  sedikit perbedaan dalam bentuk peran korban. Yayasan Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia menyatakan bentuk peran korban kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk pembiaran atas kekerasan yang dialaminya, pembiaran atas kekerasan  yang  dimaksudkan  dalam  pembahasan  ini  adalah  korban  menerima  segala jenis kekerasan yang dilakukan oleh pelaku baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dikarenakan sebuah pemikiran untuk mempertahankan keutuhan dalam rumah tangga.
Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta menyatakan  selama  pandemi  Covid-19  mengalami  kenaikan  kasus  kekerasan  dalam rumah tangga terhadap istri. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi selama pandemi  Covid-19  menurut  data  laporan  dan  aduan  Yayasan  Solidaritas  Perempuan Untuk  Kemanusiaan  dan  Hak  Asasi  Manusia  Surakarta  diuraikan  dengan  tabel  sebagai berikut :

## Tabel 2. Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yayasan Solidaritas Perempuan
Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta No Tahun Jumlah Kasus 1 2019 47 Kasus 2 2020 62 Kasus 3 2021 40 Kasus
Sumber: Laporan akhir kasus tahunan Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta, 2021
Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa mengalami kenaikan  secara  signifikan  selama  tahun  2020  yang  merupakan  awal  merebaknya pandemi Covid-19 di Indonesia.
Berbeda  dengan  data  kasus  laporan  dan  aduan  yang  diterima  oleh  Unit  Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta, kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami adanya penurunan pada tahun 2020, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta diuraikan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 3. Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Unit Pelaksana Teknis Pelayanan
Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta No. Tahun Jumlah Kasus 1 2019 32 Kasus 2 2020 30 Kasus 3 2021 42 Kasus
Sumber: Dokumen Laporan Tahunan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta, 2021
Unit  Pelaksana  Teknis  Pelayanan  Terpadu  Perempuan  dan  Anak  Kota  Surakarta sebagai bagian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat  mengalami  penurunan  kasus  laporan  dan  aduan  kekerasan  dalam  rumah tangga  selama  tahun  2020.  Adapun  secara  umum  data  laporan  dan  aduan  masuk kekerasan  dalam  rumah  tangga  oleh  Unit  Pelaksana  Teknis  Pelayanan  Terpadu Perempuan  dan  Anak  Kota  Surakarta  lebih  sedikit  dari  Yayasan  Solidaritas  Perempuan Untuk  Kemanusiaan  dan  Hak  Asasi  Manusia  Surakarta  sebagai  salah  satu  Lembaga Swadaya Masyarakat.
Berdasarkan atas wawancara yang dilakukan terhadap bagian penanganan hukum dari  Yayasan  Solidaritas  Perempuan  Untuk  Kemanusiaan  dan  Hak  Asasi  Manusia
Surakarta  menyatakan  bahwa  korban  yang  mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga secara hukum memiliki kesadaran bahwa kekerasan yang mereka alami adalah bentuk dari  tindakan  kriminal  namun  mereka  tidak  melakukan  pelaporan  dan  aduan  karena memikirkan keutuhan rumah tangga yang dimilikinya. Bentuk pembiaran atas kekerasan yang  dialami  korban  tersebut  dapat  dimaknai  sebagai  peran  korban  dengan  bentuk kelalaian, hal tersebut karena korban tidak mengadakan kehati-hatian oleh hukum dan penduga-dugaan oleh hukum atas kekerasan yang dapat menimpa dirinya secara terus- menerus (Rena Yulia, 2010:77).
Pemaknaan peran korban berdasarkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani  oleh  Yayasan  Solidaritas  Perempuan  Untuk  Kemanusiaan  dan  Hak  Asasi Manusia  Surakarta  lebih  mengarah  kepada  bagaimana  keadaan  sosial  dan  budaya membentuk  peran  korban,  pasalnya  dalam  memahami  lebih  dalam  mengenai  alasan mengapa korban kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini adalah seorang istri memiliki pemahaman mengenai kedudukan seorang istri yang lebih rendah dari seorang suami  sehingga  memiliki  ketakutan  untuk  melaporkan  kekerasan  yang  dialaminya. Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan,  Yayasan  Solidaritas  Perempuan  Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta menyatakan bahwa korban istri kekerasan dalam rumah tangga yang mereka tangani sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2021 memiliki  latar  belakang  sosial  budaya  yang  menghendaki  untuk  terjadinya  kekerasan dalam rumah tangga seperti tumbuh dalam keluarga yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan dalam kebudayaan patriarki yang kuat. Berlandaskan atas lingkungan dan pemahaman tersebut menimbulkan adanya bentuk pembiaran atas kekerasan yang dialaminya.
Unit  Pelaksana  Teknis  Pelayanan  Terpadu  Perempuan  dan  Anak  Kota  Surakarta dalam  menyatakan  peran  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kota  Surakarta selama  pandemi  Covid-19  lebih  memiliki  keberagaman.  Dalam  pernyataan  yang didapatkan  selama  wawancara  dengan  Yayasan  Solidaritas  Perempuan  Untuk Kemanusiaan  dan  Hak  Asasi  Manusia  Surakarta  hanya  mengemukakan  peran  korban berupa pembiaran yang berlarut-larut serta terpengaruhi oleh pemahaman yang bersifat kultural, sedangkan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta dalam menyatakan peran korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi memiliki keberagaman dilihat dari bentuk peran korban.
Bagian  Psikologi  dalam  Unit  Pelaksana  Teknis  Pelayanan  Terpadu  Perempuan  dan Anak  Kota  Surakarta  menyatakan  bahwa secara umum  peran  korban  kekerasan  dalam rumah tangga yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta memiliki peran aktif dan peran pasif. Dalam memahami peran aktif  dan  peran  pasif  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  ditangani  oleh  Unit Pelaksana  Teknis  Pelayanan  Terpadu  Perempuan  dan  Anak  Kota  Surakarta  maka  akan disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut :
Tabel 4. Peran Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Data Unit
Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta Peran Aktif Peran Pasif
a. Korban  dengan  kesalahan  setara
dengan pelaku.
Korban  dalam  sebuah  tindak kekerasan  dalam  rumah  tangga memiliki  bentuk  kesalahan  yang setara  dengan  pelaku.  Bagian Psikologi menyatakan bahwa korban  dengan  peran  kesalahan yang sama dengan pelaku. Kesalahan  yang  timbul  dapat ditemukan  seperti  saat  terjadi perselisihan paham yang menimbulkan  ketegangan  diantara
pelaku dan korban sehingga masing- masing  mengucapkan  perkataan- perkataan yang menyakiti perasaan masing-masing pihak.
b. Korban dengan kesalahan lebih dari
pelaku.
Korban  seringkali  memiliki peran  berupa  kesalahan  yang  lebih tinggi derajatnya dari pelaku. Bagian Psikologi  Unit  Pelaksana  Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak  Kota  Surakarta  menyatakan bentuk  kesalahan  menilai  dari bagaimana  secara  aktif  masing- masing pihak bersikap.
Berdasarkan  atas  kasus  yang secara langsung ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta, korban dengan kesalahan yang lebih tinggi dari pelaku adalah korban  yang  memiliki  kepercayaan rendah  dan  kecurigaan  yang  tinggi atas  sikap  seorang  suami  sehingga
a. Korban sama sekali tidak bersalah.
Korban  dapat  memiliki  status derajat  tidak  memiliki  kesalahan sama  sekali,  hal  tersebut  dapat ditemui  pada  kondisi  korban memang  mengalami  kekerasan secara  spontan  karena  adanya beban stress yang dimiliki pelaku kemudian  dilampiaskan  kepada korban yang dalam hal ini seorang istri.
b. Korban berperan karena lalai.
Korban  dalam  sebuah  tindak kekerasan dalam tangga seringkali  memiliki  peran  berupa kelalaian. Kelalaian yang dimaksud  disini  adalah  karena secara  sadar  membiarkan  kasus kekerasan yang dialaminya secara berulang.  Bagian  Psikologi  Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu  Perempuan  dan  Anak Kota Surakarta menyatakan seringkali dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, korban  tidak  memahami  secara betul  hak  nya  dalam  sebuah lingkup rumah tangga.
berpengaruh  pada  keadaan  mental korban dan melakukan laporan atas kekerasan psikis yang dialaminya.
Sumber: Wawancara dengan Bagian Psikologi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta, 2022
Berdasarkan atas uraian yang disampaikan diatas, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu  Perempuan  dan  Anak  Kota  Surakarta  memiliki  data  terkait  peran  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  lebih  beragam  dari  data  peran  korban  menurut Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta.
Pandemi  Covid-19  sendiri  menurut  data  yang  dihimpun  dari  Yayasan  Solidaritas Perempuan  Untuk  Kemanusiaan  dan  Hak  Asasi  Manusia  Surakarta  dan  Unit  Pelaksana Teknis  Pelayanan  Terpadu  Perempuan  dan  Anak  Kota  Surakarta  menyatakan  bahwa pandemi  Covid-19  memiliki  pengaruh  yang  relatif  kecil  pada  kasus  kekerasan  dalam rumah  tangga  yang  terjadi.  Hal  tersebut  dikarenakan  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang terjadi sifatnya merupakan perbuatan yang terjadi secara berulang.
Pandemi  Covid-19  sendiri  mempengaruhi  dalam  berbagai  sektor  khususnya  pada sektor  ekonomi.  Terpengaruhnya  sektor  ekonomi  menyebabkan  banyak  kepala  rumah tangga  kehilangan  pekerjaan  sehingga  dalam  pemenuhan  kebutuhan  hidup  sehari-hari dan kebutuhan lain yang bersifat sekunder menjadi sulit. Adanya permasalahan ekonomi tersebut  seringkali  memicu  adanya  pertengkaran  dalam  rumah  tangga  yang  berujung pada timbulnya kekerasan dalam bentuk penelantaran, psikis, hingga fisik.

## 4. Upaya  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Di Kota Surakarta
Upaya  penanggulangan  dan  pencegahan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga secara norma hukum positif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  yang  didalamnya  secara menyeluruh mengatur tentang ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga serta sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  sendiri  merupakan  salah  satu  upaya  yang dilakukan  pemerintah  untuk  menekan  angka  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bentuk pencegahan dan penanggulangan dengan bentuk represif dan preventif (Soedarto, 1986:188). Dikatakan sebagai bentuk pencegahan secara represif karena berisi sebuah ketentuan pemidanaan yang  bersifat  menghukum  atau  membalas  pelaku  kekerasan  dalam rumah  tangga  atas kejahatan  yang  telah  dilakukan  agar  kemudian  tidak  mengulangi  kejahatan  yang dilakukan dengan sebuah efek jera yang dihadirkan, sedangkan dikatakan sebagai bentuk pencegahan  secara  preventif  karena  dalam  norma  hukum  memuat  ketentuan pemidanaan  yang  bersifat  memberikan  ancaman  sehingga  seseorang  enggan  untuk kejahatan berupa kekerasan dalam rumah tangga.
Upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  juga  dapat  dilakukan  dalam  bentuk preventif.  Upaya  preventif  yang  dimaksud  dalam  pembahasan  ini  adalah  upaya  ¬non- penal  atau  diluar  hukum  pidana.  Upaya  preventif  dengan  bentuk  non-penal  dilakukan
dengan  pendekatan  kepada  realita  yang  ada  dalam  masyarakat.  Barda  Nawawi  Arif menyatakan  bahwa  upaya  penanggulangan  secara  non-penal  dapat  dilakukan  dengan kegiatan seperti berikut (Muladi dan Barda N. Arief, 2010:159) :
a. Penyantunan dan pendidikan sosial dengan tujuan mengembangkan tanggung jawab sosial dari masyarakat;
b. Pendidikan moral, agama, dan lain sebagainya untuk mengembangkan kesehatan jiwa masyarakat;
c. Peningkatan usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan bagi anak dan remaja; serta
d. Kegiatan patroli dan pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus oleh aparat penegak hukum.
Yayasan Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat mitra Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  terjadinya  kekerasan  menggunakan pendekatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga serta hak hukum korban yang pada pembahasan ini adalah seorang istri. Disisi  lain  Yayasan  Solidaritas  Perempuan  Untuk  Kemanusiaan  dan  Hak  Asasi  Manusia Surakarta  juga  menyelenggarakan  sebuah  Forum  Discussion  Group  yang  menemukan korban kekerasan dalam rumah tangga dengan para penyintas kekerasan dalam rumah tangga  agar  dapat  saling  menguatkan  dan  memberikan  dukungan  mental  agar  dapat melawan  kekerasan  yang  dialaminya.  Disisi  lain  Yayasan  Solidaritas  Perempuan  Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta juga melakukan upaya penanggulangan melalui  jalur  penal  atau  hukum  pidana  karena  Yayasan  Solidaritas  Perempuan  Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia Surakarta juga merupakan lembaga yang bergerak dalam  bidang  hukum  berupa  Lembaga  Bantuan  Hukum  yang  memberikan  pelayanan untuk mendampingi korban dalam menempuh jalur hukum pidana.
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta dalam upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kota Surakarta secara khusus hanya melakukan bentuk penanggulangan secara represif, hal tersebut  diuraikan  oleh  Bagian  Psikologi  Unit  Pelaksana  Teknis  Pelayanan  Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta menyatakan bahwa tugas dan wewenang dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta hanya sebatas pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga baik secara psikologis maupun hukum. Adapun dalam upaya penanggulangan secara represif dilakukan dengan melakukan kegiatan trauma healing kepada korban kekerasan dalam rumah tangga agar korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  secara  mental  dapat  kembali  untuk  menjalani kehidupan di masyarakat.
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta dalam melakukan  upaya  penanggulangan  tidak  menempuh  jalur  non-penal  karena  dalam  hal tugas, fungsi, dan wewenang hanya sebatas pelayanan teknis kepada korban kekerasan dalam  rumah  tangga.  Upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  secara  preventif  dalam lingkup pemerintah Kota Surakarta dilaksanaka oleh bagian Pemberdayaan Perempuan dalam  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Pemberdayaan Masyarakat.  Adapun  bentuk  upaya  penanggulangan  secara  preventif  yang  dilakukan sebatas  sosialisasi  dan  penyuluhan  terhadap  masyarakat  mengenai  kekerasan  dalam rumah tangga.

## 5. Kesimpulan
Korban  dari  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  terjadi  di  Kota Surakarta  selama  pandemi  Covid-19  memiliki  peran  yang  signifikan  disamping  peran pelaku  terhadap  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dialaminya.  Berdasarkan  pada penelitian yang telah dilaksanakan menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki peran aktif dan peran pasif. Peran aktif berupa sikap korban yang berupa aksi aktif yang dilakukan oleh korban seperti melakukan perbuatan yang memicu adanya konflik  dalam  rumah  tangga,  sedangkan  peran  pasif  merupakan  sikap  diam  dan pembiaran  yang  dilakukan  oleh  korban  setelah  mengalami  kekerasan  dalam  rumah tangga sehingga menimbulkan adanya pengulangan kekerasan dalam rumah tangga.
Upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  terhadap  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang terjadi di Kota Surakarta dilaksanakan melalui jalur preventif dan represif. Bentuk pencegahan dan penanggulangan secara represif dilakukan dengan melakukan laporan dan aduan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui langkah hukum pidana sehingga pelaku kekerasan dapat dijatuhi pemidanaan sesuai norma hukum serta korban kekerasan dalam rumah tangga dapat diberikan bentuk rehabilitasi untuk dapat kembali kedalam  masyarakat,  sedangkan  bentuk  pencegahan  secara  preventif  dapat  dilakukan dengan  bentuk  sosialisasi  dan  penyuluhan  serta  kegiatan  lain  yang  menyasar  pada perbaikan moral dan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

## 6. Daftar Pustaka
Jurnal:
Amalia, Husna Pravita., Setyowati, Tri., Purwanto, Aris., Indojacmiko, I., & Lestari, Sri.  (2022).  Pelatihan  Pemaafan  untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Subjektif Wanita Korban KDRT. Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI). Vol. 2, No.
1. 45-51. DOI: 10.52436/1.jpmi.437
Buku:
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan  Pandemi:  Lonjakan  Kekerasan  Seksual,  Kekerasan  Siber,  Perkawinan Anak,  dan  Keterbatasan  Penanganan  Di  Tengah  Covid-19. Jakarta:  KOMNAS PEREMPUAN.
Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung; Alumni.
Soedarto. (1986). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
Yulia, Rena. (2010). Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Gosita,  Arief.  (1993). Masalah  Korban  Kejahatan  Kumpulan  Karangan. Jakarta: Akademika Pressindo.
Suseno, Franz Magnis. (1992). Filsafat Sebagai Ilmu Kritis. Yogyakarta: Kanisius.
Sudjana, Nana, dan Ibrahim. (1989). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung : Sinar Baru.
Internet:
Ika Yuniati. (2021). Selama Pandemi Kasus KDRT di Kota Solo Meningkat 35%, Web Link:https://www.solopos.com/selama-pandemi-kasus-kdrt-di-kota-solo- meningkat-35-1221462