Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  YANG MENGALAMI POST TRAUMATIC SYNDROME DISORDER
Aji Wahyu Santoso 1 , Erny Herlin Setyorini 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
E-mail: waji40313@gmail.com

## Abstrack
Legal protection for children in conflict with the law is specifically provided by the state in the form of restorative justice through diversion. The process of resolving cases using diversion is a diversion from the  judicial  process  to  outside  the  judiciary.  This  study  uses  a  normative  juridical  method  with  a statutory,  conceptual  and  case  approach  with  decision  number  9/pid.sus-anak/2020/pt  dki.  A  14 (fourteen)  year  old  female  teenager  kills  a  5  (five)  year  old  toddler,  the  perpetrator  who  has  Post traumatic syndrome disorder. Post traumatic syndrome disorder is a psychological disorder in a person after experiencing a traumatic event in his life that causes ongoing psychological stress. The judge in imposing a sentence must pay attention to the child's needs because the Law on the Juvenile Criminal Justice System must emphasize education children and moral development. A criminal decision cannot be imposed solely on the basis of a legal basis, because the values of justice and truth are not sufficient to compensate for losses caused by legal actions or correctness. Elements such as social, psychological, criminological, and philosophical considerations must also be examined, apart from the reasons why the perpetrator committed the crime.
Keywords: Legal Protection , Murder, Post traumatic syndrome dirsorder .

## Abstrak
Perlindungan  hukum  terhadap  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  diberikan  secara  khusus  oleh negara  dalam  bentuk  keadilan  restoratif  melalui  diversi.  Proses  Penyelesaian  perkara  dengan menggunakan upaya diversi merupakan pengalihan dari proses peradilan ke luar peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan  kasus    dengan  nomor  putusan  nomor  9/pid.sus-anak/2020/pt  dki. Remaja  perempuan umur 14 (empat  belas) tahun membunuh balita umur 5 (lima) tahun, pelaku  yang mengalami Post traumatic  syndrome  dirsorder.  Post  traumatic  syndrome  dirsorder yaitu  gangguan  psikologi  pada seseorang setelah mengalami sesuatu peristiwa traumatic dalam kehidupannya yang menyebabkan kejiwaannya stress yang berkelanjutan. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan anak kebutuhan  anak  sebab  dalam  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak harus  menekankan pendidikan anak dan perkembangan moral. Suatu putusan pidana tidak dapat dijatuhkan hanya atas dasar landasan hukum, karena nilai keadilan dan kebenaran tidak cukup untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan atau kebenaran hukum. Unsur-unsur seperti pertimbangan sosial, psikologis, kriminologis, dan filosofis juga harus diperiksa, selain yang menjadi alasan mengapa pelaku melakukan kejahatan.
Kata kunci: Perlindungan Hukum , Pembunuhan , Post traumatic Syndrome Dirsorder .

## PENDAHULUAN
Anak merupakan generasi bangsa yang hendak melanjutkan perjuangan, dan apa yang dicita  citakan  karena  adanya  seorang  anak  yang tidak  dapat  dipisahkan  dalam berlangsungannya  hidup  sebuah  bangsa  dan  negara.  Anak  pada  dasarnya  belum  mampu membetengi  diri  sendiri  dari  beberapa  hal  mulai  dari  yang  menimbulkan  kerugian  mental
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
sianak,  fisik  sianak  dari  bermacam  aspek-aspek  kehidupan.  Anak  perlu  mendapatkan perlindungan secara khusus perlindungan ini dari orangtua, wali, masyarakat dan pemerintah. Di Indonesia perlindungan anak diatur pada perlindungan anak yaitu telah diubah pada UU No.23 Tahun 2002 setelah itu dirubah menjadi UU No.35 Tahun 2014 (selanjutnya dikatakan UU Perlindungan Anak).
Tujuan  terbentuknya  UU  Perlindungan  Anak  ini  diharapkan  terwu judnya  generasi anak  yang  unggul,  bermoral,  dan  sejahtera  dengan  memenuhi  hak  sianak  supaya  dapat tumbuh berkembangnya, beraktivitas secara maksimal sesuai  harkat dan martabatnya, serta memperoleh keamanan yang secara optimal dari kekerasan dan pengawasan.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  anak  mendapatkan  perlindungan  secara  khusus  dari negara  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  Anak  berhadapan  dengan  hukum  (Selanjutnya disebut ABH) secara melawan hukum. Selain itu ketika anak tersangkut masalah hukum, yaitu melakukan tindak pidana maka ketentuannya diatur oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). UU SPPA yaitu untuk melindungi ABH. Tujuan dari UU SPPA adalah agar anak memiliki masa depan yang indah dan cerah jika diberi kesempatan melalui pembinaan jika melanggar hukum agar membentuk karakter anak yang  mandiri,  betanggungjawab  yang  berguna  bagi  dirinya  sendiri,  keluarga  maupun masyarakat.
UU SPPA Pasal 1 ayat (2) menjelaskan pengertian ABH yaitu anak yang lagi berkonflik dengan  hukum,  anak  sebagai  korban,  dan  anak  sebagai  saksi  dalam  tindak  pidana ”. Selanjutnya  dalam  ayat  (3)  menjelaskan  devinisi  pengertian  anak  yang  berkonflik  dengan hukum (selanjutnya disebut AKH) yaitu sianak yang berusia 12 (dua belas) tahun, akan tetapi usia sianak belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.
Sanksi tindak pidana pada anak tentu berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan orang  dewasa  hal  ini  ditunjukan  lebih  menitik  beratkan  pada  sistem  pemidanaannya dibuktikan  Pasal  79 ayat  (2)  UU  SPPA  “ Pidana  pembatasan  kebebasan  yang  dijatuhkan terhadap  Anak  paling  lama  1/2  (satu  perdua)  dari  maksimum  pidana  penjara  yang diancamkan terhadap  orang  dewasa”.  Didalam  UU  SPPA  wajib melakukan  pendekatan keadilan  restoratif  dalam  bentuk  upaya  diversi  tujuannya  untuk  menghindari  atau
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
menjauhkan  proses  peradilan, agar  AKH  tidak  terstigmatisasi  dengan  diharapkan  sianak kembali lagi ke dalam masyarakat lingkungan secara normal.
Restorative  justice yaitu  konsep  atau  cara  berpikir yang  menekankan  perlunya keterlibatan  antara  masyarakat  dan  para  korban  yang  merasa  tertinggalkan  dari  prosedur yang berfungsi sistem peradilan pidana yang ada sebagai reaksi atas perkembangan sistem peradilan  pidana (Setyorini  and  others  2020).  Selanjutnya  dalam  UU  SPPA  lebih  dikenal dengan sebutan keadilan restoratif.
Pengertian keadilan Restoratif yaitu sebuah cara alternatif dalam penyelesaian suatu perkara  yang  melibatkan  beberapa  unsur  seperti  contoh  korban,  pelaku,    keluarga  kedua belah pihak antara  pelaku maupun korban, juga para pihak lainnya yang terkait. Tujuan ini adalah  mencari  jalan  tengah  atau  menyelesaikan  secara  kekeluargaan  yang  adil  bersama- sama, tetapi tetap menekankan pemulihan keadaan semula, dan bukan balas dendam kepada korban. Keadilan Restoratif dalam UU SPPA melalui diversi.
Diversi sebuah cara pengalihan suatu proses penyelesaian kasus dari proses peradilan pidana  ke  proses  di  luar  proses  peradilan  pidana  anak. Diversi  juga  digunakan  untuk memberikan jalur non-litigasi bagi para pelanggar hukum untuk kembali menjadi orang baik dengan  melibatkan  masyarakat  dan  memberikan  keadilan bagi  anak  pelaku  tindak  pidana. Namun, keadilan restoratif belum digunakan secara efektif dalam kasus yang melibatkan anak dalam konflik (Setyorini and others 2020).
Dalam kasus tindak pidana pembunuhan anak yang menyebabkan hal-hal yang sangat berbahaya merupakan sebagai akibat dari dampak buruk dari perkembangan teknologi dan perubahan  gaya  hidup  diera  modern,  sekalipun  sianak  berada  dalam  tekanan  sehingga menyebabkannya  melakukan  tindakan  yang  diluar  batas atau  diluar  kemampuan  anak. (Oktaliza 2012). Studi kasus nomor 9/PID.SUS-Anak/2020/PT DKI NF yaitu remaja perempuan berusia 14 tahun yang berkonflik dengan hukum yang mengalami post traumatic syndrome disorder (Selanjutnya disebut PTSD). PTSD adalah gangguan psikis atau stress yang muncul ketika  seseorang  melihat  suatu  peristiwa  yang memengaruhi  kesehatan  mentalnya  seperti perang  militer,  bencana  alam  (banjir,  tsunami,  longsor  dll),  aksi  teroris,  kecelakaan  yang parah, kekerasan individu seperti halnya kekerasan fisik atau pemerkosaan (Sunardi 2007).
NF pelaku pembunuhan balita umur 5 (lima) tahun yang sedang mengalami trauma masa lalu pelecehan seksual oleh kekasihnya dan 2 (dua) pamanya hal ini yang menyebabkan terjadinya  penyimpangan  perilaku.  Selain  trauma  masa  lalu  NF  juga  sering  menonton bergenre sadis & horor NF nekat membunuh  balita karena terinspirasi dari film pembunuhan Chucky & Slender Man semenjak NF sering menonton film bergenre sadis & horor, NF selalu merasa ada hasrat untuk membunuh orang, tidak hanya memiliki hasrat untuk membunuh orang,  NF  juga  memiliki  hasrat  untuk  menyiksa  dan  membunuh  binatang.  Dilihat  dari kronologi kejadian NF pelaku tindak pidana pembunuhan sekaligus menjadi korban pelecehan seksual yang mengakibatkan NF hamil 3,5 (tiga setengah) bulan dijatuhi hukuman penjara di LPKS dan dalam pengawasan BAPAS selama 2 (dua) tahun.
Hakim  dalam  menjatuhkan  suatu  putusan  pidana  sangat  perlu  memperhatikan kebutuhan dan hak-hak anak karena peradilan anak wajib mengutamakan pendidikan moral anak (Joni and Tanamas 1999). Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana semata-mata berdasarkan  landasan  hukum,  karena  nilai  kebenaran  dan  keadilan  saja  tidak  cukup  untuk mengganti kerugian akibat perbuatannya. Beberapa unsur harus diperhatikan seperti faktor sosial, psikologi dan kriminologis juga harus jadi bahan pertimbangan, serta alasan mengapa pelaku  melakukan  kejahatan (Kholid  and  Babiej  2014).  Faktor-faktor  tersebut  harus diperhatikan  secara  betul  dalam  menangani  kasus  perkara  pidana  anak,  seperti  dalam mempertimbangkan  anak  menderita  gangguan  psikis  yang  disebabkan  trauma  masa  lalu. Anak  yang  menderita  gangguan  psikis  seperti  halnya  PTSD  harus  dipertimbangkan  proses pengambilan keputusan.
Ketika anak melakukan kriminal diproses melalui jalur hukum maka tindakan tersebut akan  merampas  kemerdekaan  tumbuh  dan  berkembang,  hal  ini  juga  dapat  menimbulkan psikis  semakin  parah,  disebabkan  anak  generasi  masa  depan  sebuah  Bangsa  yang  hendak mewujudkan  cita-cita  sebuah  Bangsa.  Menurut  pemidanaan  integratif  diharapkan  sanksi pidana  yang  diterapkan  oleh  hakim  harus  mengandung  unsur  yang  bersifat:  Kemanusiaan, Edukatif, Keadilan (Gultom 2006).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## METODE PENELITIAN
Metode dalam penelitian ini yang digunakan  adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Diversi melalui keadilan restoratif dalam UU SPPA
Menurut  undang-undang  di  Indonesia  negara  memberikan  sebuah  kewenangan kepada hakim sebagai satu-satunya profesi yang dapat menangani sekaligus mengadili suatu perkara.  Frasa  “menghakimi”  yang  erat  dengan  profesi  hakim  memiliki  makna  yang memaparkan  tugas  hakim  yang  berwenang  untuk  melakukan  tindakan  berupa  menerima, memeriksa,  dan  memutus  suatu  perkara  yang  berdasarkan  asas-asas  seperti  kebebasan, kejujuran, dan juga ketidakberpihakkan dalam suatu proses persidangan. Tak berhenti sampai itu saja, hakim juga harus menjunjung tinggi poin kesederhanaan, cepat, dan biaya rendah yang  merupakan  isi  dari  asas  keadilan  dalam  berperkara  di  pengadilan.  Hakim  dalam mengadili  ABH  dalam  menjatuhi  pemidanannya  harus  ada  unsur-unsur  yang  bersifat: Kemanusiaan, Edukatif, Keadilan.
Perlindungan  anak  dilakukan  dibeberapa  aspek  kehidupan,  seperti  hak-hak  anak sebagai  tersangka,  korban,  terdakwa,  dan  terpidana  ditekankan  dalam  peradilan  anak. Peradilan  anak  secara  fundamental  memiliki  tujuan  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  kelangsungan  hidup  anak  setelah  melalui  masa  pidana,  sehingga  perlindungan tersebut  harus  memperhatikan  aspek  psikologis  yang  menekankan  pada  perlindungan, pembinaan, dan pendidikan. Eksistensi UU SPPA saat ini sejatinya telah mengalami beberapa perubahan,  dimana  hal  utamanya  adalah  pendekatan  restoratif  sebagai  solusi  perkara pidana oleh anak  (Gultom  2014).  Adanya  UU  SPPA  memuat  beberapa  perubahan  yang signifikan,  salah  satunya  dalam  menangani  kasus-kasus  kejahatan  anak  keadilan  restoratif yang digunakan.
UU  SPPA  wajib  mengutamakan  keadilan  restoratif  sehingga  diharapkan  sanksi terhadap  AKH  dapat  diminimalisir  dalam  merujuk  pada  sanksi  pemidanaan.  Hal  tersebut bertujuan  memperhatikan  segi  tumbuh  kembang  anak  yang  mana  merupakan  generasi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
penerus bangsa. Segi  psikologis  juga  ditekankan kembali  untuk  memberikan  ruang  kepada anak  sehingga  pandangan  negatif  terhadap  perbuatannya  yang  telah  lalu  tidak mengganggu masa depannya.
Keadilan Restoratif itu sendiri merupakan suatu proses penyelesaian sebuah perkara yang  melibatkan  beberapa  unsur  mulai  dari  pelaku,  korban  dan  kedua  keluarga  pelaku maupun korban. Hal ini mencari titik tengah atau bermusyawarah untuk pemulihan keadaan seperti semula bukan balas dendam kepada korban.
UU  SPPA  mengatur  tentang  diversi  suatu  penanganan  suatu  perkara  anak  yang dikeluarkan  dari  proses  hukum.  Pasal  1  angka  7  UU  SPPA  menjelaskan  diversi  merupakan proses  mengalihkan  perkara  anak  dari  sistem  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar  sistem peradilan  pidana.  Penanganan  perkara  pidana  anak  melalui  diversi  dilaksanakan  dengan menggunakan  pendekatan  keadilan  restoratif. Tujuan  dasar  keadilan  restoratif  untuk memperbaiki  atau  mengganti  kerugian  korban,  pengakuan  pelaku  akibat  perbuatannya, konsiliasi  dan  rekonsiliasi  antara  pelaku,  korban  dan  masyarakat. Pendekatan  keadilan restoratif  kemudian  diimplementasikan  melalui  diversi.  Secara  filosofis  konsep  diversi berdasarkan  pendapat  bahwa  pengadilan  pidana  hanya  akan  memberikan  sebuah stigmatisasi kepada anak karena perbuatannya  melawan hukum, oleh karena itu lebih baik menghindari dari sistem peradilan pidana (Sidrat and others 2019).
Syarat-syarat  diversi  diatur lebih  lanjut  Pasal  7 UU  SPPA, dimana  pada ayat  (1)  nya memberikan  penjelasan  bahwasannya  diversi  wajib  diusahakan  dalam  tingkat  penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan saat berada di Pengadilan Negeri. Lebih lanjut  ayat (2) memberikan  penjelasan  dimana  upaya  diversi  yang  dapat  diupayakan  haruslah memperhatikan poin dimana perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak tersebut tidaklah diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan juga bukanlah suatu residivis atau yang lebih dikenal sebagai pengulangan tindak pidana.
Upaya  diversi  dapat  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak  hukum  seperti  kepolisian, kejaksaan,  dan  pengadilan  atau  lembaga  sosial.  Pelaksanaan  upaya  diversi  pada  setiap tingkatannya  diharapkan  mampu  mengurangi  efek  negatif  dari  keterlibatan  anak  dalam proses  kejahatan  tersebut . Untuk  melaksanakan  proses  Diversi  ini,  semua  unsur  dari pemerintah  harus  dilibatkan.  Misalnya,  untuk  menyelesaikan  kasus  AKH,  prosesnya  harus
melibatkan  orang  tua/Kerabat  korban,  dan  anak  itu  sendiri,  keluarga  kedua  belah  pihak, masyarakat, pemerintah baik dari unsur RT maupun RW, dan sejenisnya. ABH mendapatkan perlindungan dari desa setempat dan lembaga lainnya (Satino and others 2020) .
Diversi berupa restorative justice dimana anak didorong untuk mempertanggungjawabkan  perbuatannya,  anak  diberikan  kesempatan  untuk  memperbaiki kesalahan  yang  sudah  ia  perbuat  dengan  berperilaku  baik  terhadap  korban,  memberikan kesempatan  terhadap  anak  untuk  menjaga  dan  menjalin  hubungan  baik  dengan  keluarga korban,  serta  dapat  memberikan  kesempatan  untuk  melakukan  rekonsiliasi  atau penyembuhan pada lingkungan masyarakat sekitar yang terkena dampak perilaku mereka.
Bentuk  pertanggungjawaban  yang  diberikan  dalam  keadilan  restoratif  memerlukan kompensasi  finansial,  pekerjaan  sosial,  pelatihan  atau  skill  dan pendidikan  formal maupun non-formal untuk anak. Bentuk konsep pada keadilan restoratif adalah konsep keadilan yang bertujuan  untuk memberdayakan bagi korban tindak pidana, pelaku yang melakukan tindak pidana, keluarga pelaku/korban, dan masyarakat melawan hukum, dengan pengetahuan dan keyakinan sebagai sarana untuk meningkatkan kehidupan sosial layak yang semestinya. Ide dasar  penyelesaian  tindak  pidana  melalui  pendekatan  restoratif  adalah  solusi  yang  dari sekedar alat untuk mendorong seseorang berkompromi guna mencapai kesepakatan, cara ini harus  mampu  menyentuh  ruang  batin  hati  dan  pikiran  orang  yang  terlibat.  Proses penyelesaian  membantu  dalam  memahami  maksud  dan  tujuan  pemulihan,  dan  hukuman yang digunakan bersifat restoratif dan preventif (Marshall 2020).
Hak  asasi  seorang  anak  memiliki  peluang  resiko  yang  sangat  tinggi  untuk  dilanggar jikalau  mereka  dimasukkan  pada  proses  peradilan  pidana.  Oleh  karenanya  pemberlakuan upaya  diversi  terhadap  penanganan  perkara  pada  AKH  merupakan  solusi  yang  tepat. Faktanya,  bentuk  pertanggungjawaban  berupa  pemidanaan  atas  kejahatan  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  melalui  sistem  peradilan  pidana  akan  menimbulkan  banyak  kerugian daripada  keuntungan  yang  akan  didapatkan  oleh  sang  anak  itu  sendiri  (Hambali  2019). Dengan  pendekatan  keadilan  restoratif,  tujuan  pemidanaan  bagi  anak  tidak  melalui  jalur penghukuman, melainkan dengan pemulihan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan terhadap pengulangan perbuatan salahnya (Hartono 2019).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Pertanggungjawaban  Hukum  Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan  yang  mengalami Post Traumatic Syndrome Disorder (PTSD)
Tindak  pidana  dalam  KUHP  disebut Strafbaarfeit. Menurut  salah  satu  ahli  hukum D.Simons menjelaskan bahwa “ Strafbaarfeit atau delik adalah perbuatan melanggar hukum yang  dilakukan  dengan  sengaja  oleh  seseorang  dan  untuk  itu  dapat  dimintai pertanggungjawabannya” (Laden  Marpaung  2012).  Ada  banyak  faktor  yang  dapat  memicu seseorang  melakukan  tindak  pidana  seperti  masalah  kejiwaan,  faktor  ekonomi,  ataupun faktor  lingkungan.  Adapun  kasus  tindak  pidana  banyak  ditemukan  pada  seseorang  yang mengalami  masalah  kejiwaan  atau  pengidap  gangguan  jiwa.  Seseorang  dapat  dikatakan gangguan  jiwa  apabila  mengalami  perubahan  pikiran,  perasaan  dan  perilaku  yang mengakibatkan gangguan pada fungsi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.
Pada KUHP mengatur masalah pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang mengidap gangguan kejiwaan. Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu  seseorang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  ataupun  terbebas  dari pertanggungjawaban pidana. Pada Pasal 44 KUHP tidak mendefinisikan dengan jelas cakupan dari istilah gangguan kejiwaan.
Dalam  KUHP  juga  disebutkan  bahwa  seseorang  yang  tidak  cakap  menurut  hukum seperti kurang sempurna akalnya atau belum dewasa maka ia tidak dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban pidana. Pada Pasal 44 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, apabila disebabkan kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal ” (R Soesilo 1996).
PTSD merupakan gangguan emosional berupa kecemasan yang terus menerus akibat dari mengalami atau menyaksikan secara langsung suatu peristiwa yang berujung traumatik (Nutt  and  others  2009).  Menurut  sunardi  PTSD  adalah  suatu  gangguan  yang  sehubungan dengan  kondisi  psikologis  seseorang  yang  mengalami  peristiwa  pertempuran peperangan. Ancaman  kondisi  psikologis  lainnya  yaitu  bencana  alam,  insiden teroris,  kecelakaan  serius, termasuk  juga  kekerasan  individu  berupa  kekerasan  fisik  dan  pemerkosaan  adalah  contoh dari ancaman psikologis. Selain itu, PTSD juga dikenal sebagai gangguan stres pascatrauma
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
atau  GSPT,  merupakan  suatu  kondisi  gangguan  pada  psikologisnya  yang  mempengaruhi seseorang yang menyaksikan peristiwa tragis atau luar biasa (Sunardi 2007).
Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder gejala penderita PTSD dikategorikan  dalam  empat  kelompok  kategori  yaitu: re-experiencing (teringat  kembali), avoidance (penghindaran), negative  alternations dan hyperarousal (peningkatan kewaspadaan berlebihan). Timbulnya gejala PTSD bervariasi; gejala mungkin muncul hingga sebulan setelah mengalami pengalaman traumatis. Dalam keadaan lain, gejala baru muncul bertahun-tahun  setelah  seseorang  terkena  peristiwa  traumatis.  Beberapa  gejala  akan  ada untuk waktu yang lama, sementara yang lain akan datang dan pergi (Hatta, 2016).
Tingkat  keparahan  peristiwa  traumatis,  reaksi  terhadap  peristiwa  traumatis,  dan durasi  peristiwa  yang  menimbulkan  trauma  merupakan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi timbulnya  PTSD  pada  anak . Interaksi  langsung  seseorang  dengan  peristiwa  kekerasan merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  gejala  PTSD.  Orang  yang  menyaksikan insiden kekerasan lebih mungkin mengembangkan gejala PTSD daripada mereka yang hanya menyaksikannya. Akibatnya anak yang menjadi korban peristiwa kekerasan oleh orang tuanya mengalami kerusakan fisik dan psikis yang lebih besar daripada orang yang hanya menonton peristiwa kekerasan.
Insiden yang mendatangkan rasa traumatis seperti pelecehan terhadap fisik maupun seksual,  penganiayaan,  cedera,  kejahatan  di  jalanan,  kecelakaan  lalu  lintas,  trauma  akibat peperangan,  luka  bakar  serius,  dan  bencana  alam  lainnya  (Nutt  and  others  2009).  PTSD merupakan  sindrom  kecemasan,  labilitas  autonomik,  ketidak  sensibilitas  emosional seseorang, dan refleksi terhadap pengalaman yang amat pedih itu setelah stress fisik maupun emosi yang melampaui ambang batas ketahanan seseorang (Kaplan 1997).
Di antara gangguan yang terjadi pada kalangan anak-anak hingga remaja, gangguan Stres  Pasca  Traumatik  merupakan  suatu  hal  yang  bukan  umumnya  terjadi  pada  kalangan anak-anak. National  Institute  of  Mental  Health (NIMH)  menuturkan  bahwasannya  PTSD merupakan  suatu  gangguan  kecemasan  yang  berkembang  selepas  seseorang  mendapati pengalaman traumatis yang menimbulkan ancaman bahaya terhadap jiwa maupun fisiknya. Penderita  PTSD  sering  mencoba  untuk  menyingkirkan  ingatan  tentang  peristiwa  itu  dari pikiran  mereka  dan  menghindari  memikirkan  atau  membicarakannya  secara  mendetail,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
terutama  tentang  saat-saat  terburuknya.  Disisi  lain  banyak  yang  merenungkan  secara berlebihan  pertanyaan-pertanyaan  yang  menghalangi  mereka  untuk  menerima  peristiwa tersebut, misalnya tentang mengapa peristiwa itu terjadi pada mereka, tentang bagaimana hal itu dapat dicegah, atau tentang bagaimana mereka dapat membalas dendam (Bisson and Churchill [n.d.]).
Pada kasus tindak pidana Putusan nomor 9/PID.SUS-Anak/2020/PT DKI, yaitu seorang anak  berinisial  NF  berusia  14  tahun  merupakan  anak  pengidap  tekanan  kejiwaan  atau gangguan PTSD melakukan suatu tindak pidana, yakni melakukan kejahatan pidana berupa kekerasan  hingga  menyebabkan  kematian  terhadap  anak  berusia  5  (lima)  tahun.  atas perbuatannya NF dijatuhi hukuman pidana penjara di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Handayani dan dibawah pengawasan Balai Permasyarakatan (BAPAS) selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan.
Menurut  Pasal  1  angka  2  UU  SPPA  menyatakan  bahwa  "ABH  adalah  anak  yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi  tindak  pidana  ".  Anak  harus  terjamin  hidupnya  untuk  tumbuh  kembang  baik  secara spiritual,  fisik,    maupun  sosial,  atau  anak  juga  berhak  atas  jasa  untuk  mengembangkan kemampuan dan kehidupannya secara sosial. Anak-anak juga memiliki hak untuk merawat dan melindungi baik selama masa kandungan maupun setelah mereka lahir.
Perlindungan anak merupakan suatu upaya dan aktivitas wajib dilakukan bagi seluruh kalangan masyarakat yang sepenuhnya sadar akan pentingnya peran seorang anak bagi masa depan suatu bangsa dan negara. Jika mereka telah mematangkan pertumbuhan sosial secara fisik  dan  mental  mereka,  maka  inilah  saat  yang  tepat  bagi  mereka  untuk  menjadi  tongkat estafet  bagi  generasi  sebelumnya.  Perlindungan  anak  mengacu  pada  segala  upaya  yang dilakukan  untuk  menciptakan  kondisi  di  mana  setiap  anak  dapat  menggunakan  hak  dan tanggung  jawabnya  untuk  pertumbuhan  dan  perkembangan  normal  anak.  Perlindungan hukum  untuk  anak  merupakan  upaya  kewajiban  yang  harus  diberikan  oleh  suatu  negara berupa  penjaminan  kebebasan  akan  hak-hak  dasar  anak  itu  sendiri  serta  kepentingan  lain yang berkaitan terhadap kesejahteraan sang anak.
Prinsip dalam kepentingan terbaik bagi anak bahwa apa yang dianggap baik menurut persepsi orang dewasa tidak selamanya baik untuk kepentingan bagi sang anak. Setiap anak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
harus  diikutsertakan  pada  semua  kebijakan  pengambilan  suatu  keputusan  yang  dilakukan oleh orang dewasa terkait keberlangsungan hidupnya terutama hal yang berkaitan dengan masa depan sang anak. Karena ia mempunyai pilihannya sendiri dan terkadang pilihan orang dewasa tidak sesuai dengan ukuran sang anak.
UU  SPPA  merupakan  proses  penyelesaian  perkara  terhadap  ABH.  ABH    merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi  saksi  tindak  pidana.  Beberapa  akibat  negatif  penempatan  anak  di  Lembaga Pemasyarakatan Anak baik secara langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut: (1) perkembangan psikologis anak terganggu karena dipengaruhi oleh kondisi sosial lembaga; (2) perilaku sosial anak terganggu karena pergaulan/interaksi antara anak dengan anak lain atau  dengan  narapidana  lain  jika  ditempatkan  di  Lapas;  (3)  perkembangan  fisik  anak terganggu karena dipengaruhi oleh kondisi Lapas dan juga  membuat anak berisiko menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan fisik dan seksual.
Pasal 9 ayat (1) UU SPPA menerangkan bahwasannya aparat penegak hukum seperti penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim  dalam  melakukan  upaya  diversi  harus mempertimbangkan:  a.  kategori  kejahatan  yang  dilakukannya,  b.  usia  sang  anak,  c.  hasil penelitian masyarakat, dan d. dukungan dari keluarga/kerabat serta masyarakat sekitarnya. Jika menurut Piaget, anak usia 10 tahun sudah mampu menalar secara logis tentang peristiwa atau benda konkrit dan mampu berpikir realistis, maka perlu ditambahkan kriteria baru dalam pasal  tersebut,  seperti  kriteria  psikologis  anak  karena  setiap  anak  akan  memiliki  kondisi psikologis yang berbeda. sesuai dengan tempat tinggal dan kondisi keluarga.
Bentuk  penindakan  AKH  lainnya  diatur  pada Pasal  16  ayat  (3)  Undang-Undang Perlindungan Anak, ya ng mengatur bahwa “penangkapan, penahanan, atau penahanan anak hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang ada dan sebagai pilihan terakhir ”. Menurut Pasal 16 ayat (3) Konvensi Hak Anak yang diterima pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kebebasan sewenang-wenang didefinisikan dalam Pasal 37 huruf (b). Menangkap, menahan, atau memenjarakan seorang anak harus dilakukan sesuai dengan hukum negaranya, dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang paling singkat."
Sanksi pidana NF anak yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun yang mengalami gangguan kejiwaan akibat pelecehan seksual akan berdampak pada pemberian penderitaan. Meskipun,  ada  unsur  pendidikan  dan  pembinaan  serta  pendampingan  di  dalamnya. Kemudian  sanksi  tindakan  akan  lebih  mengarahkan  anak  sebagai  pelaku  pada  kegiatan perlindungan,  pendidikan,  pendampingan.  Oleh  karena  itu  terjadi  perbedaan  mendasar antara  sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan  adalah  tujuan  dan  keduanya  ialah  wujud  sanksi pelanggaran hukum yang dijatuhkan oleh negeri serta memunculkan penderitaan.
Anak-anak  yang  sepatutnya  memperoleh  pembinaan, tatkala  sangat  membutuhkan ilmu  dari  sekolah  dan  kasih  sayang  kedua  orangtuanya,  kemudian  bersandingan  dengan narapidana  lain  yang  hanya  akan  terkontaminasi  dari  sifat-sifat  jahat.  Sebaiknya  masing- masing  kejahatan  yang  pelakunya  anak  diselesaikan  dengan  bentuk  bermusyawarah mencapai  mufakat  yang  dilakukan  antara  aparat  penegak  hukum,  masyarakat  dan  kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu perkara tersebut guna mencari titik temu yang tepat yang  memberikan  keuntungan  serta  memberikan  rasa  keadilan  bagi  kedua  belah  pihak. Sehingga dari upaya diversi ini diharapkan mampu memberikan suatu pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukannya dengan solusi yang tepat.
Selain itu perlu dipahami juga bahwa dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang  melakukan  tindak  pidana  merupakan  langkah  terakhir  atau remidium  maksimal yang dapat  diambil  oleh  aparat  penegak  hukum  (polisi,  kejaksaan,  hakim).  Namun  sebelumnya harus  diupayakan  diversifikasi  dengan  pendekatan  Keadilan  Restoratif  dalam  penanganan dan penyelesaian kasus kejahatan anak di Indonesia.
Berdasarkan beberapa penjabaran yang telah dijelaskan secara panjang, lebar detail maka  hal  ini  dapat  disimpulkan  disimpulkan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  harus mempertimbangkan  beberapa  faktor-faktor  untuk  menilai  kesalahan  pidana,  yaitu  sifat melawan hukum yang dilakukan dengan evaluasi teleologis, kesalahan yang dilakukan dengan penilaian  teleologis.  Tidak  ada  alasan  pembenar,  Tidak  ada  alasan  pemaaf,  Mampu bertanggung jawab (Agus Rusianto 2016).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## KESIMPULAN
Post traumatic syndrome disorder merupakan gangguan psikis yang disebabkan trauma yang mendalam. Penjatuhan  sanksi pidana bukan jalan satu-satunya jalan akhir harus diterapkan kepada anak. Hakim dalam menjatuhkan sanksi harus memperhatikan kebutuhan anak dan faktor-faktor  terjadinya  anak  melakukan  tindak  pidana  yang  luar  bisa  yang  menyebabkan meninggal  dunia.  Dalam  pasal  44  KUHP    mengatur  tentang  p erbuatan  yang  tidak  dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Rusianto. 2016. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas Teori Dan Penerapannya (jakarta: Prenadamedia Group)
Bisson, Jonathan I, and Rachel Churchill. [n.d.]. Psychological Debriefing for Preventing Post Traumatic  Stress  Disorder  (PTSD)  (Review)  Systematic  Review  on  the  Pharmacological Treatment of Dysthymia View Project Increasing the Use of Evidence Based Treatments for Common Mental Health Disorders View Project
<https://www.researchgate.net/publication/27647879>
Gultom, Maidin. 2006. Perlindungan HukumTerhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia , keempat (bandung: Refika Aditama)
——— . 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Bandung: PT Refika Aditama)
Hambali,  Azwad  Rachmat.  2019.  ‘Penerapan  Diversi  Terhadap Anak  Yang  Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana’, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 13.1:
15 – 30 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30> Hartono, Hartono. 2019. ‘Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusu s Anak (LPKA)  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia’, Yuriska :  Jurnal  Ilmiah  Hukum ,  11.1 <https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.458>
Hatta. 2016. Trauma Dan Pemulihannya (Dakwah Ar-Raniry Press) Joni, Mohammad, and Zulchaina Z Tanamas. 1999. Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak (Bandung: Citra Aditya Bakti) Kaplan. 1997. Sinopsis Psikiatri:Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Klinis (Jakarta: Binarupa Aksara)
Kholid, Ima m, and Ahmad Babiej. 2014. ‘Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pembunuhan  Yang  Dilakukan  Oleh  Anak  Di  Bawah  Umur  (Analisis  Putusan  Nomor: 128/Pid.Sus/2013/PTY)’, 3
Laden Marpaung. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika) Marshall, C. D. 2020. Restorative Justice. In Religion Matters: The Contemporary Relevance of Religion <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-15-2489-9_7> Nutt,  David  J.,  Murray  Stein,  and  Joseph.  Zohar.  2009. Posttraumatic  Stress  Disorder : Diagnosis, Management, and Treatment (Informa Healthcare)
Oktaliza,  Yanse.  2012.  ‘Analisis  Yuridis  Konsep  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur’
R Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (bogor: Politeia)
Satino,  Sulastri,  and  Yuliana  Yuli  W.  2020.  ‘Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang Melakukan Tindak  Pidana  Melalui Diversi  Berdasarkan  Sistem  Peradilan Pidana  Anak’, Esensi Hukum , 2.1 <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.26>
Setyorini, Erny Herlin, Sumiati Sumiati, and Pinto Utomo. 2020. ‘Konsep Keadilan Restoratif Bagi  Anak  Yang  Berkonflik  Dengan  Hukum Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak’, DiH: Jurnal  Ilmu  Hukum ,  16.2  (Universitas  17  Agustus  1945  Surabaya):  149 – 59 <https://doi.org/10.30996/DIH.V16I2.3255>
Sidrat, Muhammad, Sabrina Hidayat, and Herman Herman. 2019. ‘Syarat Diversi Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Konsep Pemidanaan’, Halu Oleo Legal Research , 1.2 <https://doi.org/10.33772/holresch.v1i2.6569>
Sunardi.  2007. Gangguan  Stress  Pasca  Trauma  (Post  Traumatic  Stress  Disorder)Dalam Perspektif Konseling