Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
IMPLEMENTASI SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK PANGAN OLAHAN DAN HASIL PERTANIAN IMPOR SERTA KAITANNYA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Murdoko 1* , Shafira Septyastuti 2
Ilmu Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia murdokohusin@gmail.com, shafiraseptyastuti@gmail.com

## ABSTRACT
Import  activities  are  strongly  related  to  international  trade  that  one  of  the  objectives  is  to  meet  the needs  of  a  country.  Indonesia  carries  out  import  activities  on  processed  food  products  and agricultural  products  in  order  to  fulfill  food  needs.  To  protect  Indonesian  consumers  who  are predominantly  Muslim,  Indonesia  has  passed  legislation  regarding  halal  certification  and  labeling through Law Number 33 the year 2014 concerning Halal Product Assurance. The ratification of the Law Number 33 of 2014 became an issue when looking at the fact that Indonesia is a member of the WTO  country.  The  problems  studied  in  this  study  include:  (1)  How  is  the  implementation  of  Law Number  33  of  2014  concerning  Halal  Product  Assurance  in  Halal  certification  and  labeling  of imported  processed  food  products  and  imported  agricultural  products  in  Indonesia  and  (2)  How  is harmonized Law Number 33 the year 2014 concerning  Halal Product Assurance, especially on halal certification and labeling of imported processed food products and imported agricultural products in Indonesia related to the Technical Barriers to Trade agreement? The implementation of Law Number 33  of  2014  has  changed  the  provisions  regarding  halal  certification  and  labeling  of  products circulating  and  traded  in  Indonesia,  including  imported  processed  food  products  and  imported agricultural products, to become mandatory. The conformity of the Law Number 33 of 2014 which is included  in  technical  regulations  with  the  TBT  Agreement  is  an  urgency  to  ensure  that  national regulations and/or policies do not become obstacles in international trade. The research method used is  juridical-normative  with  the  data  sources  obtained  in  the  form  of  primary  legal  materials  in  the form  of  laws  and  regulations,  GATT  1994,  and  the  TBT  Agreement,  secondary  legal  materials including legal books and journals, and tertiary legal materials, such as legal dictionaries.
Keywords: Halal Certification, Halal Labeling, Processed Food, International Trade, TBT Agreement
 Alamat korespondensi Ilmu Hukum, Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia murdokohusin@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Perdagangan internasional yang erat hubungannya dengan kegiatan ekspor dan impor memegang  peranan  penting  dalam  perekonomian  suatu  negara.  Perdagangan  Internasional adalah  aktivitas  perdagangan  antarnegara  yang  mengacu  pada  kesepakatan  bersama. 1 Selain memberikan  manfaat  dalam  perekonomian  suatu  negara,  perdagangan  antarnegara  juga bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dalam  suatu  negara  dimana  masing-masing  negara memiliki  keunggulan  komparatifnya  tersendiri.  Suatu  negara  akan  melakukan  kegiatan ekspor  maupun  impor  didasarkan  pada  keunggulan  komparatif  yang  dimilikinya.  Negara yang  memiliki  keunggulan  komparatif  yang  lebih  tinggi  akan  melakukan  kegiatan  ekspor komoditas  tersebut  dan  sebaliknya  jika  memiliki  keunggulan  komparatif  yang  rendah  akan melakukan  kegiatan  memasukkan  komoditas  tersebut  ke  dalam  suatu  wilayah  negara tersebut.  Kemudian,  suatu  negara  akan  melakukan  spesialisasi  produk  sesuai  dengan keunggulan komparatifnya dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar melalui perdagangan internasional. 2 Tidak bisa dipungkiri dukungan negara lain dapat memengaruhi kemajuan  dan  perkembangan  kondisi  perekonomian  suatu  negara  melalui  perdagangan internasional.  Oleh  karena  itu,  Indonesia  sebagai  negara  berkembang  sepakat  dengan liberalisasi perdagangan internasional dengan bergabung dalam suatu organisasi yang disebut World Trade Organization atau lebih dikenal dengan WTO.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  pangan,  Indonesia  masih  memerlukan  produk  pangan olahan  dan  hasil  pertanian  impor.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  pada  tahun 2020  dan  2021  terjadi  kenaikan  impor  pada  produk  makanan  dan  minuman  utama  serta olahan,  yaitu  kenaikan  sebesar  185,6  ribu  ton  untuk  produk  makanan  dan  minuman  utama serta kenaikan sebesar 253,6 ribu ton pada produk makanan dan minuman olahan. 3 Indonesia sebagai negara dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, yaitu sebesar 87,18% dari total  penduduknya. 4 Hal  ini  berdampak  pada  permintaan  terhadap  produk-produk  pangan olahan  dan  hasil  pertanian  dengan  label  halal  tergolong  besar  di  Indonesia.  Konsumen Muslim  berpegangan  dengan  syariat  Islam  dengan  memperhatikan  aspek  kehalalan  produk sesuai  dengan  kriteria  kehalalan  syariat  Islam. 5 Kondisi  halal  atau  tidaknya  suatu  produk pangan olahan dan hasil pertanian dapat memengaruhi kekhawatiran bagi konsumen Muslim. Terlebih,  jika  komoditi  tersebut  berasal  dari  negara  yang  tidak  memprioritaskan  kehalalan pada suatu produk. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki payung hukum dalam rangka melindungi  konsumen  pada  produk  pangan  olahan  dan  hasil  pertanian  impor  melalui Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  selanjutnya disebut  dengan  UUPK.  Uraian  dari  Pasal  4  UUPK  menyatakan  bahwa  salah  satu  hak konsumen  ialah  hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang  dan/atau  jasa.  Atas  dasar  tersebut,  pemerintah  Indonesia  membuat  kepastian  hukum akan  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  melalui  Undang-Undang  Nomor  33  tahun  2014  tentang Jaminan  Produk  Halal  yang  selanjutnya  disebut  dengan  UU  JPH  dalam  rangka  melindungi konsumen masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim.
1 Andri Feriyanto, 2022, Perdagangan Internasional: Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor , Pustaka Baru Press: Yogyakarta, h. 9.
2 Yusmichad Yusdja, “Tinjauan Teori Perdagangan Internasional dan Keunggulan Kooperatif”, Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi , Vol. 22 No. 2, Desember 2004, h. 126.
3 Badan Pusat Statistik, Impor Barang Konsumsi 1989 – 2021 , https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1040/impor-barang-konsumsi-1989-2021.html diakses 27 September 2022.
4 Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010: Penduduk menurut Wilayah dan Agama yang Dianut , https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321 diakses 27 September 2022.
5 Muhammad Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , Vol. 11 No. 2, Desember 2020, h. 252.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Pengesahan  UU  JPH  menjadi  menarik  ketika  melihat  fakta  bahwa  Indonesia  telah meratifikasi  persetujuan  pembentukan  WTO  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1994 tentang  Pengesahan  Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia.  Oleh  sebab itu, Indonesia wajib mematuhi prinsip-prinsip perjanjian WTO yang telah disepakati bersama ketika membuat peraturan dan/atau kebijakan. Instrumen hukum yang dibentuk dan disetujui oleh  anggota  negara-negara  WTO  dikenal  dengan General  Agreement  on  Tariff  and  Trade 1994 yang  selanjutnya  disingkat  dengan  GATT  1994  dengan  tujuan  untuk  memperlancar aktivitas perdagangan internasional dengan mengurangi hambatan perdagangan. Dalam salah satu  pasal GATT  1994,  tepatnya  pada  pasal  XI  GATT  1994,  menekankan  adanya  larangan atau  pembatasan  impor  maupun  ekspor  terkecuali  dengan  pajak,  cukai  atau  pungutan  lain. 6 Meskipun di dalam Pasal XI GATT 1994 melarang adanya pembatasan kecuali dengan pajak, cukai,  dan  pungutan  lain,  akan  tetapi  pasal  lebih  lanjut,  pada  Pasal  XX  GATT  1994 diperkenankan  penyimpangan  ketentuan  dalam  GATT  1994  yang  didasarkan  pada  alasan- alasan  tertentu.  Salah  satu  alasan  yang  diuraikan  dalam  Pasal  XX  GATT  1994  adalah kepentingan dalam melindungi manusia, hewan, tumbuhan, maupun kesehatan. 7
Salah  satu  perjanjian  yang  merupakan  bentuk  nyata  dari  implementasi  Pasal XX GATT  1994 adalah  perjanjian Technical  Barrier  to  Trade yang  kemudian  disebut  dengan perjanjian TBT. Alasan pembuatan perjanjian TBT karena belum adanya regulasi yang jelas mengenai  jaminan  kualitas  produk,  perlindungan  terkait  sumber  daya  alam  hayati  dan lingkungan  hidup,  serta  kesehatan  manusia,  hingga  pencegahan  tindakan  non-tarif  yang tersembunyi  dalam  melakukan  kegiatan  perdagangan  antarnegara  anggota-anggota  WTO. 8 Perjanjian TBT termasuk dalam lingkup perjanjian hambatan teknis yang mengatur mengenai regulasi  teknis,  standar  dan  prosedur  penilaian  kesesuaian,  termasuk  ketentuan-ketentuan terkait  pengemasan,  penandaan  dan  labelisasi  dalam  perdagangan  internasional. 9 Sertifikasi dan labelisasi halal pada produk impor yang diatur dalam UU JPH termasuk dalam ketentuan teknis  yang  erat  kaitannya  dengan  perjanjian  TBT.  Dalam  rangka  menekankan  hambatan non-tarif,  harmonisasi  peraturan  dan/atau  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Indonesia  dengan perjanjian  WTO  menjadi  hal  yang  utama  agar  peraturan  dan/atau  kebijakan  tersebut  tidak menjadi  hambatan  dalam  perdagangan.  Salah  satu  kasus  terkait  perjanjian  TBT  pada standarisasi  dan  labelisasi  halal  pada  produk  pangan  olahan  dan  hasil  pertanian  impor  di Indonesia  adalah  kasus  impor  daging  ayam  dan  produk  ayam  antara  negara  Brasil  dengan Indonesia.  Brasil  sebagai  negara  penggugat  mengajukan  kasus  sengketa  tersebut  ke Dispute Settlement  Body WTO  pada  tanggal  16  Oktober  2014  yang  menyatakan  keberatannya terhadap  kebijakan  Indonesia  yang  dianggap  melakukan  pelarangan  dan  pembatasan  impor daging  ayam  dan  produk  ayam  dari  Brasil  salah  satunya  terkait  pelabelan  halal  ( halal laebelling requirement ) sejak tahun 2009. 10
Kewajiban sertifikasi dan labelisasi halal dalam produk impor khususnya pada produk pangan  olahan  dan  hasil  pertanian  perlu  dilihat  serta  dianalisis  sesuai  ketentuan  yang  ada dalam  perjanjian  TBT.  Hal  tersebut  bertujuan  agar  pemahaman  berkenaan  dengan  prinsip- prinsip  yang  terkandung  dalam  ketentuan  perjanjian  TBT  tidak  disalahgunakan  sebagai tindakan  diskriminasi  baik  pada  produk  pangan  olahan  dan  hasil  pertanian  impor  dengan
6 Article XI GATT
7 Article XX (b) GATT
8 Dina Widyaputri Kariodimedjo, “Prinsip Transparansi dalam Perjanjian TBT dan SPS”, Jurnal Mimbar Hukum , Edisi Khusus, November 2011, h. 149.
9 Badan Standardisasi Nasional, BSN Sosialisasikan Pemenuhan Ketentuan Perjanjian TBT-WTO , https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/3354/BSN-Sosialisasikan-Pemenuhan-Ketentuan-Perjanjian-TBT-WTO , diakses 28 September 2022.
10 World Trade Organization, DS484: Indonesia- Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products , https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm diakses 28 September 2022.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
produk  pangan  olahan  dan  hasil  pertanian  dalam  negeri  atau  dikenal  dengan  pelanggaran National  Treatment yang  mana  negara  anggota  tidak  boleh  memberlakukan  pelaku  pasar domestik lebih istimewa dibandingkan pelaku pasar dari luar negeri serta perlakuan tidak adil dengan  satu  negara  dan  negara  lainnya  atau  dikenal  dengan  prinsip Most  Favoured  Nations (MFN).

## II. METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif. Dalam hal ini, mengkaji atau menganalisis suatu permasalahan hukum  dengan alat pengumpulan  data  yang  digunakan  ialah  studi  kepustakaan.  Sumber  data  didapatkan  dari bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan,  bahan  hukum  sekunder  yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer,  mencakup:  peraturan  perundang- undangan,  GATT  1994,  dan  Perjanjian  TBT,  dan  bahan  hukum  sekunder  mencakup  buku- buku  dan  jurnal  hukum  serta  bahan  hukum  tertier  atau  bahan  hukum  penunjang,  seperti: kamus dan enslikopedia. Analisis data dalam penelitian yuridis normatif pada dasarnya ialah kegiatan untuk membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis guna memudahkan dalam analisis dan konstruksi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal terkait Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Produk Pangan Olahan dan Hasil Pertanian Impor di Indonesia
Jaminan  produk  halal  merupakan  salah  satu  bentuk  pemenuhan  hak  konsumen  yang berkaitan  dengan  keamanan,  keselamatan,  serta  kenyamanan  dalam  mengonsumsi  suatu produk,  termasuk  pada  produk  pangan  olahan  dan  hasil  pertanian.  Pengertian  produk  halal berdasarkan  Pasal  1  angka  2  UU  JPH  adalah  produk  yang  telah  dinyatakan  halal  sesuai dengan syariat Islam. 11 Produk yang memenuhi syarat sesuai syariat Islam antara lain: 12
1. Tidak ada kandungan babi dan bahan yang berasal dari babi
2. Tidak  ada  kandungan  bahan-bahan  yang  diharamkan  seperti  bahan-bahan  yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran
3. Semua  bahan  yang  berasal  dari  hewan  yang  disembelih  menurut  tata  cara  syariat Islam.
4. Seluruh  tempat  penyimpanan,  tempat  penjualan,  tempat  pengolahan,  tempat pengolahan  serta  transportasi  tidak  boleh  digunakan  untuk  babi  dan/atau  benda  non- halal  yang  lain.  Apabila  sempat  digunakan  untuk  babi  dan/atau  benda  non-halal lainnya,  sebelum  digunakan  wajib  disterilkan  terlebih  dahulu  dengan  tata  metode syariat Islam.
5. Semua  makanan  dan  minuman  yang  tidak  ada  kandungan  khamar  atau  minuman keras.
Lebih  lanjut  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  UU  JPH  pun  telah  menjelaskan  terkait  bahan  yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi: 13
a. Bangkai;
b. Darah;
c. Babi; dan/atau
d. Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
11 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
12 Desi Indah Sari, “Perlindungan Hukum atas Label Halal Produk Pangan menurut Undang-Undang”, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , Vol. 7 No. 1, Mei 2018, h. 8.
13 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Cakupan  jenis  produk  yang  diharuskan  untuk  melaksanakan  sertifikasi  halal  sangat  luas, termasuk pada produk makanan, minuman, produk biologi, kosmetik, obat, dan barang yang dikonsumsi  atau  dimanfaatkan  oleh  masyarakat.  Produk  pangan  olahan  menjadi  kategori produk  yang  sensitif terhadap  jaminan  produk  halal  sebab  produk  pangan  olahan salah  satu kebutuhan  pokok  masyarakat  dan  dikonsumsi  langsung  oleh  masyarakat  yang  mana  bahan- bahan  dari  produk  pangan  rawan  untuk  disalahgunakan.  Menurut Food  and  Agriculture Organization (FAO) definisi pangan halal memiliki makna sebagai makanan yang diizinkan oleh hukum Islam dan harus memenuhi beberapa syarat. 14 Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi  diantaranya  ialah  pangan  tidak  mengandung  atau  tidak  terdiri  atas  bahan-bahan yang  menurut  hukum  Islam  haram;  ketika  pangan  tersebut  disiapkan,  diolah,  diangkut  atau disimpan dengan menggunakan alat atau fasilitas yang terbebas dari hal-hal yang melanggar hukum menurut syariat Islam; dan dalam proses penyiapan, pemrosesan, pengangkutan atau penyimpanan  tidak  bersentuhan  langsung  dengan  makanan  apa  pun  yang  tidak  memenuhi hukum  syariat  Islam. 15 Tidak  hanya  produk  pangan  saja  yang  berpotensi  tidak  memenuhi kehalalan sesuai dengan syariat Islam, akan tetapi bahan-bahan dari produk pangan tersebut yang berupa hasil pertanian juga harus memenuhi ketentuan halal. Hasil pertanian sangat luas mencakup hewan dan tanaman serta sumber daya alam yang ada didalamnya.
Indonesia  sebagai  negara  yang  mayoritas  masyarakatnya  menganut  agama  Islam memposisikan produk pangan halal sebagai urgensi dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari  negara.  Berdasarkan  UUPK,  asas  dari  perlindungan  konsumen  meliputi  asas  manfaat, keadilan,  keseimbangan,  keamanan  dan  keselamatan  konsumen,  serta  kepastian  hukum. 16 Kepastian  akan  jaminan  produk  halal  di  Indonesia  dibuktikan  dengan  adanya  sertifikat  dan pencantuman  label  halal  sebagai  bentuk  pemenuhan  hak  dalam  perlindungan  konsumen dalam  bidang  pangan  dan  hasil  pertanian  di  Indonesia  sehingga  tidak  timbul  rasa  khawatir atas mengkonsumsi produk makanan dan/atau minuman. Selain pemenuhan hak masyarakat Indonesia  akan  jaminan  produk  halal,  produk  pangan  olahan  dan  hasil  pertanian yang  telah melakukan  sertifikasi  dan  mencantumkan  label  halal  pada  kemasan  produk  juga  akan menumbuhkan  rasa  kepercayaan  terhadap  keputusan  pembelian  konsumen  muslim  pada produk  halal  tersebut.  Adanya  jaminan  produk  halal  akan  menciptakan  tercapainya ketenangan  penduduk  muslim  di  Indonesia  dalam  peribadatannya  dan  dalam  menjalankan ajaran agamanya. 17
Indonesia  membentuk  lembaga  khusus  yang  menangani  kehalalan  sebuah  produk pada tahun 1989 yang diberi nama Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI)  dengan  tujuan  untuk  memeriksa  dan  melakukan sertifikasi  halal.  Pada  hakikatnya,  Indonesia  telah  mengatur  aturan-aturan  yang  berkaitan dengan sertifikasi dan labelisasi halal sejak tahun 1976. Pada masa-masa tersebut, pengaturan akan  kehalalan  suatu  produk  masih  tersebar  diberbagai  peraturan  perundang-undangan  dan masih dinilai inkonsistensi. Berangkat dari isu tersebut, Pemerintah Indonesia menghadirkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau disingkat dengan UU  JPH  yang  membahas  khusus  pengaturan  jaminan  pada  produk  halal  termasuk  dalam bidang  pangan  dan  hasil  pertanian.  Lahirnya  UU  JPH  mempertegas  pengaturan  mengenai sertifikasi  dan labelisasi  halal  produk  di Indonesia  dengan tujuan  penyelenggaraan  UU  JPH yang tertuang dalam Pasal 3 UU JPH yaitu untuk memberikan kenyamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual
14 Food and Agriculture Organization, Joint FAO/WHO Food Standards Programme CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION, https://www.fao.org/3/y2770e/y2770e00.htm#Contents diakses 28 September 2022.
15 Food and Agriculture Organization, Loc. cit.
16 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
17 Ahmad Sarwat, 2013, Halal atau Haram : Kejelasan Menuju Keberkahan , Gramedia: Jakarta, h. 2-5.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
produk  halal. 18 Kepastian  hukum  terhadap  kehalalan  suatu  produk  memberikan  dampak positif  baik  bagi  pelaku  usaha  maupun  konsumen  Muslim  yang  mana  produk  dengan bersertifikat  dan  label  halal  meningkatkan  nilai  jual  produk  sebab  dinilai  berkualitas  tinggi serta dari sisi kesehatan tubuh manusia lebih menyehatkan. 19
Pasca disahkannya UU JPH terdapat perubahan pada sistem penyelenggaraan Jaminan Produk  Halal  di  Indonesia  yang  dapat  dilihat  pada  Tabel  1.  Salah  satu  perubahannya  ialah sertifikasi halal yang pada mulanya bersifat sukarela menjadi wajib bagi semua produk yang beredar  dan  diperdagangkan  di  Indonesia,  termasuk  pada  produk  impor  sesuai  dengan  yang tertuang  dalam  Pasal  4  UU  JPH.  Pelaksanaan  UU  JPH  juga  memberikan  perubahan  pada kelembagaan yang terlibat dalam sertifikasi dan labelisasi halal. Sebelum adanya regulasi UU JPH,  lembaga  utama  penyelenggara  sertifikasi  halal  berasal  dari  lembaga  non-pemerintah, yaitu  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  disingkat  MUI  yang  merupakan  kumpulan  organisasi para Ulama Indonesia melalui LPPOM MUI. Namun demikian, berdasarkan UU JPH Pasal 5 ayat 3 bahwa Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau selanjutnya disebutkan dengan BPJPH yang berkedudukan di bawah Kementerian Agama dan memiliki otoritas dalam sertifikasi halal. Meskipun MUI tidak menjadi lembaga utama dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, akan tetapi MUI masih  ikut berperan penting dan  strategis  dalam  sertifikasi  halal  di  Indonesia.  Penetapan  terhadap  suatu  produk  melalui sidang  fatwa  halal,  baik  yang  terkait  dengan  standar  maupun  kehalalan  produk  dan menyerahkannya  kepada  BPJPH  sebagai  dasar  penerbitan  sertifikat  halal  merupakan kewenangan dari MUI. 20 Begitupun labelisasi halal juga mengalami perubahan yang awalnya dilakukan  oleh  BPOM,  namun  saat  ini  telah  dialihkan  dan  dilaksanakan  sepenuhnya  oleh BPJPH.  Alur  dan  proses  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  setelah  berlakunya  UU  JPH  akan semakin panjang karena melibatkan banyaknya lembaga.
Tabel 1. Perubahan Sistem Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia
Sebelum UU JPH Setelah Implementasi UU JPH Sertifikasi halal bersifat Voluntary atau sukarela   Sertifikasi  halal  pada  semua  produk  yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di
Indonesia bersifat mandatory atau wajib
Lembaga  yang  berwenang  dalam  sertifikasi halal  adalah  Lembaga  Non-Pemerintah,  Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI Lembaga  utama  yang  berwenang  dalam sertifikasi  halal  adalah  Badan  Penyelenggara Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  dibawah Kementerian Agama Sertifikat  berlaku  2  tahun  dan  belum  memiliki legitimasi hukum yang kuat Sertifikat  berlaku  4  tahun  dan  telah  memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat Alur sertifikasi halal singkat Alur sertifikasi lebih panjang
Pencantuman Label halal dilakukan oleh BPOM  Label halal dilakukan oleh BPJPH
Produk  pangan  olahan  dan  hasil  pertanian  impor  di  Indonesia  tidak  terkecuali  harus menaati  regulasi  terhadap  kepastian  kehalalan  suatu  produk  seperti  yang  telah  diuraikan dalam Pasal 4 UU JPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Merujuk pasal tersebut menegasakan produk impor yang akan  beredar  dan  dipasarkan  di  wilayah  Indonesia  wajib  menunjukkan  sertifikat  halal. Aktivitas  impor  ditandai  dengan  masuknya  barang  yang  berasal  dari  luar  negeri  ke  wilayah pabean  Indonesia  dan  tunduk  pada  peraturan  perundangan  yang  ada. 21 Terdapat  dua  jenis produk  pangan  olahan  dan  hasil  pertanian  impor  yang  masuk  ke  wilayah  Indonesia,  yaitu
18 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
19 Ma’ruf Amin, 2010, Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan , Pustaka Jurnal Halal: Jakarta,h. 79.
20 Desi Indah Sari, op. cit. h. 6.
21 Amir MS, 2004, Strategi Memasuki Pasar Impor , Penerbit PPM: Jakarta, h. 139.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
produk  pangan  olahan  dan  hasil  pertanian  impor  yang  telah  memiliki  sertifikat  halal  dari lembaga  halal  di  luar  Indonesia  dan  produk  pangan  olahan  dan  hasil  pertanian  impor  yang belum sama sekali memiliki sertifikat halal.  Bagi produk pangan olahan dan hasil pertanian impor  yang  tidak  memiliki  sertifikat  halal  wajib  melakukan  sertifikasi  halal  sesuai  dengan ketentuan yang telah diatur di dalam UU JPH. Bagi produk pangan olahan dan hasil pertanian impor  yang  telah  memiliki  sertifikasi  halal  dari  Lembaga  Halal  Luar  Negeri  (LHLN)  dapat mengajukan  pengakuan  sertifikasi  Halal  Luar  Negeri  melalui  proses  registrasi  oleh  BPJPH jika  sudah  memiliki  perjanjian  kerja  sama  yang  membahas  mengenai  pengakuan  sertifikasi halal antarkedua belah pihak. Lembaga Halal Luar Negeri atau disingkat dengan LHLN yang telah  memiliki  kerja  sama  dengan  BPJPH  diantaranya  adalah  Negara  Malaysia  melalui Lembaga  Halal  JAKIM  milik  Pemerintah  Malaysia,  Negara  Thailand,  Negara  Arab  Saudi melalui  Lembaga  Halal Saudi  Food  and  Drug  Authority ,  Negara  Korea  Selatan  yang  telah sampai tahap asesmen melalui Lembaga Halal Korea Muslim Federation , 22 Amerika Serikat yang telah sampai tahap asesmen melalui Lembaga Halal Islamic Food and Nutrition Council of America, 23 dan lain sebagainya.
Mengenai  tata  cara  pendaftaran  pengakuan  sertifikasi  halal  luar  negeri  bagi  produk pangan oalahan dan hasil pertanian impor telah diatur dalam  Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UU JPH. Pelaku usaha mengajukan permohonannya  secara  tertulis  baik  dengan  sistem  elektronik  atau  manual  kepada  BPJPH dengan menyertakan: 24
a. Salinan  sertifikat  halal  luar  negeri  produk  bersangkutan  yang  telah  disahkan  oleh perwakilan Indonesia di luar negeri;
b. Daftar  barang  yang  akan  diimpor  ke  Indonesia  telah  dilengkapi  dengan  angka  kode sistem harmonisasi; dan
c. Surat  pernyataan  berupa  pernyataan  dokumen  yang  disampaikan  adalah  benar  dan sah.
Produk pangan olahan dan hasil pertanian yang telah bersertifikat halal namun tidak ada kerja  sama  dengan  lembaga  sertifikasi  halal  di  Indonesia akan  dikenai  pengajuan sertifikasi halal  yang  sama  seperti  pengajuan  sertifikasi  halal  produk  impor  yang  belum  memiliki sertifikat halal. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan dalam pasal-pasal UU  JPH.  Proses  sertifikasi  halal  produk  impor  yang  sudah  bersertifikasi  halal  dari  negara asalnya  namun  tidak  memiliki  kerjasama  dengan  BPJPH  ataupun  produk  pangan  dan pertanian impor yang belum memiliki sertifikat halal telah diatur dalam Pasal 29 hingga pasal 45 UU JPH.
Proses  sertifikasi  halal  dimulai  dengan  pengajuan  permohonan  sertifikasi  halal  secara tertulis  kepada  BPJPH  oleh  pelaku  usaha  selaku  pemohon  disertakan  dokumen-dokumen meliputi data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta  proses  pengolahan  produk.  Langkah  selanjutnya,  BPJPH  menetapkan  Lembaga Pemeriksa  Halal  (LPH)  yang  bertujuan  untuk  melakukan  pemeriksaan  dan  pengujian kehalalan produk yang kemudian hasilnya disampaikan kembali kepada BPJPH. Pemeriksaan dan  pengujian  kehalalan  produk  dilakukan  oleh  auditor  halal  yang  mana  harus  berasal  dari latar  belakang  keilmuan  yang  sesuai.  Kemudian,  dokumen  hasil  pemeriksaan  dan/atau pengujian  yang  telah  dilakukan  oleh  LPH  dilimpahkan  kepada  BPJPH.  BPJPH  akan menindaklanjuti bagian proses penetapan kehalalan suatu produk. Terakhir, BPJPH meminta
22 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, BPJPH  Lakukan  Asesmen  Lembaga  Halal  Korea  Selatan , https://kemenag.go.id/read/bpjph-kemenag-lakukan-asesmen-lembaga-halal-korea-selatan-3qjlj diakses  3 November 2022.
23 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  Kemenag  Asesmen  Lembaga  Halal  Amerika  Serikat, https://kemenag.go.id/read/kemenag-asesmen-lembaga-halal-amerika-serikat diakses 3 November 2022.
24 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana dari UU JPH.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
MUI  untuk  melakukan  penetapan  kehalalan  produk  berdasarkan  dokumen  hasil  yang diperoleh  dari  LPH  pada  sidang  fatwa  MUI  dengan  mengikutsertakan  para  pakar,  unsur kementerian,  dan  lembaga  terkait.  Sidang  fatwa  bertujuan  untuk  memutuskan  kehalalan produk  yang  dilakukan  dalam  kurun  waktu  30  hari  sejak  MUI  menerima  hasil  pemeriksaan dan  pengujian  dari  BPJPH.  MUI  kemudian  akan  mengeluarkan  Surat  Keputusan  Penetapan Halal  Produk  didasarkan  pada  hasil  sidang  fatwa,  dan  selanjutnya  BPJPH  menerbitkan sertifikat  halal  dan  label  halal  pada  produk  jika  sudah  dinyatakan  halal  oleh  MUI  dalam periode waktu tujuh hari kerja sejak keputusan diterima.
Meskipun sertifikasi dan labelisasi adalah proses yang berbeda, namun ada benang merah yang sama dari keduanya. Sertifikasi halal ialah rangkaian tahapan pemeriksaan oleh lembaga yang  memiliki  wewenang  dengan  hasil  akhir  berupa  pengakuan  secara  legal  formal  berupa sertifikat  halal  jika  produk  tersebut  telah  sesuai  dengan  persyaratan  sebagai  produk  halal. 25 Sedangkan,  labelisasi  halal  adalah  pernyataan  atau  pencantuman  secara  tertulis  mengenai kehalalan  suatu  produk  untuk  memberikan  informasi  kepada  konsumen  bahwa  produk tersebut  berstatus  sebagai  produk  halal. 26 Setelah  mendapatkan  sertifikat  halal  melalui  alur dan  proses  yang  telah  ditetapkan,  pelaku  usaha  wajib  mencantumkan  label  halal  pada kemasan produk pangan dan hasil pertanian. Label halal dapat diletakkan pada bagian yang mudah  dibaca  maupun  dilihat,  sulit  dihapus/dilepas,  maupun  di  rusak.  Menyangkut  label halal dalam produk pangan olahan dan hasil pertanian penting untuk diketahui terutama bagi masyarakat muslim  di Indonesia sebagai media informasi yang sesungguhnya antara pelaku usaha dan konsumen mengenai substansi dari produk tersebut. Label sebagai perwujudan hak konsumen atas informasi sesuai dengan Pasal 4 huruf c UUPK yang mana informasi tersebut harus benar, jujur, dan jelas.
2. Harmonisasi  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk Halal Khususnya pada Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan Olahan dan Hasil Pertanian Impor dengan Perjanjian Technical Barriers to trade
Perjanjian perdagangan internasional yang telah disetujui oleh negara-negara anggota WTO  akan  mengikat  sesuai  dengan  prinsip pacta  sunt  servanda yang  menyatakan  bahwa negara-negara harus menghormati perjanjian-perjanjian yang dibuat diantara mereka. Tujuan didirikannya  organisasi  perdagangan  dunia  ialah  membuat  perdagangan  antarnegara  lebih terbuka  dengan  penurunan  atau  bahkan  peniadaan  hambatan  tarif  maupun  non-tarif. 27 Hambatan  dalam  perdagangan  menjadi  isu  terpenting  dalam  liberalisasi  perdagangan. Walaupun  telah  dilakukan  penurunan  hambatan tarif  dalam  FTA,  akan  tetapi  negara-negara cenderung  mengambil  bentuk  tindakan  hambatan  non-tarif  untuk  melindungi  produk  lokal. Seiring  berjalannya  waktu,  pemahaman  mengenai  instrumen  non-tarif  telah  berubah. Hambatan  non-tarif  yang  bermula  menekankan  ruang  lingkup  proteksionisnya  seperti  kouta dan  pembatasan  ekspor  telah  tergantikan  oleh  tindakan  non-tarif  atau Non-Tariff  Measures untuk  menekankan  peran  potensial  dalam  menghambat  atau  memfasilitasi  perdagangan. 28 Non-Tariff Measures atau disingkat dengan NTM adalah tindakan kebijakan, selain tarif bea cukai  pada  umumnya  yang  memiliki  dampak  ekonomi  pada  perdagangan  barang
25 KN.  Sofyan  Hasan,  “Kepastian  Hukum  Sertifikasi  dan  Labelisasi  Halal  Produk  Pangan”, Jurnal  Dinamika Hukum , Vol.14 No.2, Mei 2014, h. 231.
26 KN. Sofyan Hasan, loc. cit.
27 Kementerian Perdagangan,
World Trade Organization (WTO) , http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade-organization-wto diakses 1 Oktober 2022
28 Jason  Grant  dan  Shawn  Arita,  “Sanitary  and  Phyto-Sanitary  Measures:  Assessment,  Measurement,  and Impact”, International Agricultural Trade Research Consortium (IATRC) , Commissioned Paper No. 21, Mei 2017, h. 5.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
internasional, mengubah jumlah dan/atau harga yang diperdagangankan. 29 Tindakan non-tarif seringkali  rumit  secara  teknis,  kurang  transparan,  dan  lebih  sulit  diukur  jika  dibandingkan dengan tarif, sehingga berdampak signifikan dalam akses pasar.
Dalam  praktik  hukum  perdagangan  internasional,  tindakan  non-tarif  diterapkan  oleh negara  dengan  motif  proteksi  untuk  melindungi  produk-produk  dalam  negeri  dari  produk impor  alih-alih  melindungi  kesehatan  manusia  atau  lingkungan.  Hampir  semua  negara menerapkan  regulasi  teknis  dalam  perdagangan.  Tidak  dapat  dipungkiri  tindakan  tersebut akan  berpotensi  menimbulkan  hambatan  dalam  perdagangan  dan  melanggar  prinsip  MFN. Untuk  menghindari  hal-hal  tersebut,  WTO  membuat  perjanjian  yang  membahas  khusus mengenai  aturan-aturan  yang  berkaitan  dengan  hambatan  non-tarif,  yaitu Agreement  on Technical Barriers to Trade yang berikutnya disebut dengan perjanjian TBT dan Agreement on  the  Application  of  Sanitary  and  Phytosanitary  Measures atau  biasa  disebut  SPS Agreement .  Sejauh  ini,  sebagian  besar  tindakan  NTM  menyangkut  jenis Sanitary  and Phytosanitary (SPS) dan Technical Barriers to Trade (TBT).
Perjanjian  TBT  terdiri  15  pasal dan  3  lampiran.  Berdasarkan  Pasal  15.5  Perjanjian TBT,  ketiga  lampiran tersebut  ialah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Perjanjian  TBT, sehingga  mengikat  negara-negara  anggota  WTO.  Tujuan  diadakannya  Perjanjian  TBT termuat  dalam  pembukaan  Perjanjian  TBT  Paragraf  3,  yaitu    untuk  memastikan  bahwa peraturan  teknis  dan  standar,  termasuk  persyaratan  pengemasan,  penandaan,  dan  pelabelan serta  prosedur  penilaian  kesesuaian  dengan  peraturan  standar  teknis  tidak  menimbulkan hambatan  yang  tidak  perlu  bagi  perdagangan  internasional. 30 Perjanjian  TBT  pada  dasarnya memiliki  tiga  konsep  pengaturan  yang  tidak  termuat  dalam  Perjanjian  SPS,  yakni  regulasi teknis,  standar,  dan  prosedur  penilaian.  Regulasi  teknis  telah  diatur  di  dalam  Pasal 2  dan Pasal  3  Perjanjian  TBT  yang  didefinisikan  sebagai  suatu  dokumen  yang  menetapkan karakteristik produk atau  berkaitan dengan proses dan metode produksi, termasuk ketentuan administratif  yang  berlaku  dan  secara  wajib  dipatuhi.  Sementara  itu,  dalam  Pasal  4  dan Lampiran 3 Perjanjian TBT membahas mengenai panduan standar. Standar merupakan suatu dokumen  yang  diakui  oleh  badan  yang  berwenang  yang  menetapkan  pedoman  atau karakteristik  yang  bersifat  sukarela,  biasanya  mencakup  persyaratan  terminologi,  simbol, pengemasan  atau  pelabelan  yang  berkaitan  dengan  suatu  produk,  proses,  atau  metode produksi. 31 Penerapan  regulasi  teknis,  standar,  dan  prosedur  penilaian  pada  Perjanjian  TBT mencakup  semua  perdagangan  barang  termasuk  pada  produk  pangan  dan  pertanian  serta metode dan proses produksi.
Aktivitas perdagangan internasional khususnya pada produk pangan olahan dan hasil pertanian  diperlukan  adanya  aturan  mengenai  regulasi  teknis  dan  standar  karena  erat kaitannya  dengan  permasalahan  keamanan  dan  kesehatan.  Indonesia  telah  mengatur  hak perlindungan  konsumen  yang  mana  konsumen  berhak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dalam UUPK. 32 Lebih lanjut, untuk melindungi  konsumen  Indonesia  yang  mayoritas  penduduknya  muslim,  Indonesia  telah menerapkan  UUJPH  sebagai  peraturan  teknis  yang  mengatur  sertifikasi  dan  labelisasi  halal produk  yang  beredar  di  Indonesia,  termasuk  produk  pangan  olahan  dan  hasil  pertanian. Hingga  saat  ini,  Indonesia  menjadi  satu-satunya  negara  yang  menerapkan  jaminan  produk halal  dalam  bentuk  Undang-Undang.  Sebagai  negara  anggota  WTO,  Indonesia  memiliki kewenangan  untuk  membuat  kebijakan  sepanjang  tetap  menghormati  prinsip-prinsip  yang
29 United Nations Conference on Trade and Development, 2010, Non-Tariff Measures: Evidence from Selected Developing  Countries  and  Future  Research  Agenda:  Developing  Countries  in  International  Trade Studies ,United Nations: New York and Geneva, h. 16.
30 Technical Barriers to Trade Agreement
31 Annex 1 Technical Barriers to Trade Agreement
32 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
telah  disepakati  dalam  perjanjian WTO. Berdasarkan  Pasal  2.2  Perjanjian  TBT  menyatakan bahwa negara anggota harus memastikan bahwa peraturan yang berkaitan dengan hal teknis disusun,  diadopsi,  atau  diterapkan  dengan  maksud  atau  tidak  dengan  dampak  menciptakan hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan internasional. 33 Oleh sebab itu, peraturan teknis  dalam  rangka  melindungi  kesehatan  dan  keselamatan  manusia,  hewan,  maupun tanaman,  serta  keamanan  nasional  diperbolehkan  dengan  syarat  tetap  mematuhi  perjanjian WTO dan TBT. Hal tersebut tujuannya adalah agar tidak menimbulkan hambatan-hambatan perdagangan dan mencegah praktek-praktek curang dalam perdagangan antar negara.
Keberadaan  UUJPH  mengenai  sertifikasi  halal  produk  baik  produk  yang  masuk, beredar,  maupun  dipasarkan  di  Indonesia  telah  mengubah  ketentuan  yang  awalnya  bersifat sukarela  dan  belum  diatur  secara  spesifik  dalam  peraturan  perundang-undangan  tertentu menjadi  bersifat  wajib.  Berkaitan  dengan  itu,  perubahan  ketentuan  sertifikasi  halal  di Indonesia  yang  sebelumnya  berupa  standar  menjadi  ketentuan  teknis  mengacu  pada Perjanjian  TBT.  Dalam  Pasal  67  ayat  (1)  UU  JPH  disebutkan  pemberlakuan  kewajiban sertifikasi  halal  efektif  dilakukan  setelah lima tahun  UU  JPH  disahkan  tepatnya  pada  tahun 2019. Namun, untuk jenis produk makanan dan minuman pemerintah Indonesia memberikan waktu  masa  transisi  atau  masa  persiapan  wajib  halal  hingga  tahun  2024  mengingat  masih banyak hal yang harus dipersiapkan. 34
Pelaksanaan  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  di  Indonesia  tidak  hanya  berlaku  pada produk  pangan  olahan  dan  hasil  pertanian  lokal  saja  melainkan  berlaku  terhadap  semua produk baik produk lokal maupun produk impor. Hal ini telah diatur dalam Pasal 4 UU JPH yang  menyatakan  bahwa  produk  yang  masuk,  beredar,  dan  diperdagangkan  di  wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 35 Melalui Pasal 4 UUJPH,  sertifikasi dan labelisasi halal tidak terindikasi adanya perlakuan diskriminatif yang menjadi salah satu ketentuan substantif dari  perjanjian  TBT.  Namun  demikian,  menilik  pasal  UU  JPH  lebih  lanjut  dalam  pasal  47 dikatakan  bahwa  produk  impor  yang  telah  bersertifikat  halal  tetapi  tidak  ada  kerja  sama dengan lembaga sertifikasi halal di Indonesia maka berlaku pengajuan sertifikasi halal yang sama  dengan  pengajuan  penetapan  kehalalan  pada  produk  impor  yang  tidak  memiliki sertifikat halal merujuk pada peraturan perundang-undangan. Aturan dalam pasal 47 tersebut menimbulkan  potensi  perlakuan  diskriminatif  dalam  produk  pangan  olahan  dan  hasil pertanian impor.
Peluang  adanya  tindakan  diskriminasi  dalam  Pasal  47  UU  JPH  tidak  sejalan  dengan prinsip  utama  baik  dalam  GATT  1994  maupun  perjanjian TBT.  Pada  hakikatnya perjanjian TBT  bagian  yang  tak  terpisahkan  dari  GATT  1994  sehingga  perjanjian  TBT  tetap  harus tunduk  dalam  prinsip  dasar  GATT  1994.  Prinsip  utama  yang  menjadi  dasar  dalam  GATT 1994  adalah  prinsip  non-diskriminasi. 36 Prinsip  non-diskriminasi  dalam  GATT  dimaknai dengan satu negara tidak boleh diberi perlakuan lebih baik atau lebih buruk daripada negara lain. Dengan demikian, semua negara harus turut menerima menikmati peluang yang tercapai dalam  liberalisasi  perdagangan  internasional  dan  memikul  kewajiban  yang  sama. 37 Dalam perjanjian TBT prinsip non-diskriminasi ditekankan dalam Pasal 2.1, Pasal 5.1, Pasal 5.2, dan Paragraf D Lampiran 3.  Pada Pasal 2.1 Perjanjian TBT menguraikan bahwa negara anggota yang  menerapkan  aturan  dan/atau  kebijakan  teknis  pada  produk  impor  harus  diberikan
33 Article 2.2 Technical Barriers to Trade Agreement
34 Lembaga Pengkajian Pangan Obat Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI),
Perhatikan Masa Transisi Wajib Produk Halal, Bagaimana dengan Produk Anda? , https://halalmui.org/perhatikan-masa-transisi-wajib-produk-halal-bagaimana-dengan-produk-anda/ diakses 29 Oktober 2022.
35 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
36 H.S. Kartadjoemena, 2002, GATT dan WTO: Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan , Jakarta: UI-Press, h. 109.
37 H.S. Kartadjoemena, ibid.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perlakuan  yang  sama  tanpa  adanya  tindakan  membeda-bedakan  satu  negara  dengan  negara lainnya pada produk serupa. 38
Langkah  untuk  meminimalisir  isu  tindakan  diskriminatif  dalam  produk  impor, termasuk pada produk pangan olahan dan hasil pertanian impor oleh BPJPH  selaku otoritas penyelenggara  jaminan  produk  halal  di  Indonesia  adalah  melakukan  berbagai  kerjasama dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN).  Dari 40 negara, terdapat sejumlah 140 LHLN yang  proses  pengajuan  kerjasama  dengan  BPJPH  Indonesia  sedang  dilakukan. 39 Selain  itu, Indonesia  telah  terdaftar  dan  ikut  berpartisipasi  aktif  dalam  Organisasi  Konferensi  Islam (OKI).  Sebagai  anggota  OKI,  Indonesia  dan  negara  muslim  lainnya  memiliki  badan  dalam bidang standar dan metrologi yang dinamakan dengan Standard and Metrology Institute for Islamic  Countries (SMIIC).  Salah  satu  target  kerja  pada  forum  SMIIC  adalah  penyusunan standar  halal  yang  digunakan  dan  menjadi  pedoman  bagi  negara-negara  anggota  dan mengeliminasi  hambatan  teknis  dalam  perdagangan.  Penyamaan  standar  halal  tersebut sebagai usaha standar halal Indonesia agar dapat diterima secara Internasional. 40
Kewajiban sertifikasi halal di Indonesia awal mulanya diselenggarakan oleh Lembaga Non-Pemerintah,  yaitu  Majelis  Ulama  Islam  atau  MUI  Indonesia  yang  merupakan  lembaga independen  yang  mewadahi  para  ulama,  zuama,  dan  cendekiawan  Islam.  Selain menyelenggarakan  sertifikasi  halal,  MUI  melalui  LPPOM  MUI  juga  berperan  sebagai Lembaga  Pemeriksa  Halal  atau  disebut  LPH.  Namun,  pasca  disahkannya  UU  JPH penyelenggaraan  Jaminan  Produk  Halal  di  Indonesia  dilakukan  oleh  lembaga  pemerintah melalui BPJPH dibawah naungan Kementerian Agama. Dalam proses sertifikasi halal setelah adanya  UU  JPH,  MUI  masih  dilibatkan  sebagai  pihak  ketiga  yang  berwenang  dalam menetapkan  kehalalan  produk  melalui  sidang  fatwa  halal.  Lembaga  Pemeriksa  Halal  yang semula  dilakukan  hanya  oleh  LPPOM  MUI,  setelah  adanya  UU  JPH,  LPH  tidak  terbatas hanya LPPOM MUI saja tetapi terbuka bagi lembaga mana saja yang berminat menjadi LPH. Menurut UU JPH menyatakan bahwa LPH dapat didirikan oleh pemerintah dan masyarakat. Ormas-ormas  Islam  maupun  perguruan  tinggi  baik  negeri  maupun  swasta  yang  memiliki kemampuan  saintis  dibidang  pangan  dapat  mendirikan  LPH  dengan  memenuhi  persyaratan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  13  UU  JPH. 41 Penyelenggaraan  LPH  sebagai  bentuk prosedur  penilaian  kesesusaian  jaminan  produk  halal  yang  boleh  dilakukan  oleh  lembaga non-pemerintah  sesuai  dengan  Pasal  8.1  perjanjian  TBT.    Lembaga  Pemeriksa  Halal  yang telah  diberikan  amanat  oleh  BPJPH  untuk  melakukan  pemeriksaan terhadap  produk  pangan olahan  dan  hasil  pertanian  impor  harus  turut  pula  patuh  pada  ketentuan-ketentuan  penilaian kesesuaian yang ada dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian TBT.
Dalam  rangka  memperlancar  pengimplementasian  UU  JPH  khususnya  dalam sertifikasi  dan  labelisasi  halal  pada  produk  pangan  olahan  dan  hasil  pertanian  impor  terkait dengan  perdagangan  internasional,  dibutuhkan  prinsip-prinsip  yang  perlu  dilaksanakan  oleh Pemerintah Indonesia. Terdapat 6  prinsip dalam  pelaksanaan regulasi teknis UU JPH dalam perdagangan  internasional,  yaitu  yaitu  keterbukaan,  transparansi,  tidak  memihak,  dimensi pembangunan,  efektif  dan  relevan,  konsesus,  serta  koheren. 42 Prinsip  transparansi  adalah
38 Article 2.1 Technical Barriers to Trade Agreement
39 Kementerian Agama Republik Indonesia, 104 Lembaga Halal Luar Negeri Ajukan Saling kebertimaan dengan Indonesia , https://www.kemenag.go.id/read/104-lembaga-halal-luar-negeri-ajukan-saling- keberterimaan-dengan-indonesia-egerz diakses 29 Oktober 2022.
40 Kementerian Agama Republik Indonesia, Jadi Bagian SMIIC, Indonesia Ikut Susun Standar Halal Global , https://kemenag.go.id/read/jadi-bagian-smiic-indonesia-ikut-susun-standar-halal-global-jjlnj diakses 29 Oktober 2022.
41 Koeswinarno, dkk., Sertifikasi Halal Yes or No , Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI: Jakarta, h.16.
42 Badan Standardisasi Nasional, National Enquiry Point and Notification Authority WTO TBT , https://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20317/national-enquiry-point-and-notification-authority-wto-tbt diakses 3 November 2022.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
salah  satu  prinsip  yang  perlu  diterapkan  terkait  dengan  peraturan  teknis,  standar,  dan kesesuaian agar tidak menciptakan hambatan yang tidak perlu. Transparansi  yang dimaksud dalam perjanjian TBT ialah kewajiban pemberitahuan oleh negara yang menerapkan regulasi dan/atau  kebijakan  teknis,  standar,  dan  penilaian  kesesuaian  kepada  Seketariat  TBT mencakup informasi tentang produk yang dijangkau, serta tujuan dan dasar pemikiran sesuai dengan  Pasal  2.9.1  dan  2.9.2  Perjanjian  TBT.  Berkaitan  dengan  UUJPH,  Pemerintah Indonesia melalui BPJPH telah melakukan notifikasi kepada Seketariat TBT.

## IV. KESIMPULAN
Pengaturan  terkait  sertifikasi  dan  labelisasi  halal  di  Indonesia  pada  mulanya  masih tersebar luas dan dinilai masih inkonsistensi. Namun demikian, pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang yang membahas khusus akan jaminan produk halal melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Di dalam UU JPH telah dijelaskan secara detail terhadap sertifikasi dan pencantuman label halal  termasuk pada produk pangan olahan dan hasil pertanian impor. Terdapat beberapa perubahan terutama dalam  hal  kelembagaan  yang  berperan  penting  dalam  sertifikasi  dan  labelisasi  halal. Pemerintah  Indonesia  membentuk  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Produk  Halal  atau dikenal BPJPH yang memiliki kewenangan sertifikasi dan labelisasi halal pada suatu produk. Sebelum  adanya  UUJPH  kewenangan  tersebut  dilakukan  oleh  MUI  sebagai  Lembaga Swadaya  Masyarakat.  Pelaksanaan  UU  JPH  mengubah  tugas  utama  MUI  untuk  melakukan penetapan  kehalalan  terhadap  suatu  produk  melalui  sidang  fatwa  halal.  Selain  perubahan terhadap  kelembagaan, implementasi  UU  JPH  mewajibkan  semua  produk  yang  beredar  dan dipasarkan  di  Indonesia  melakukan  sertifikasi  dan  pencantuman  label  halal,  termasuk  pada produk  pangan  olahan  dan  hasil  pertanian  impor.  Terdapat  dua  jenis  produk  pangan  olahan dan hasil pertanian impor di Indonesia, yaitu produk pangan olahan dan hasil pertanian impor yang  telah  memiliki  sertifikat  halal  dari  Lembaga  Halal  Luar  Negeri  (LHLN)  dan  produk pangan  olahan  dan  hasil  pertanian  impor  yang  belum  sama  sekali  memiliki  sertifikat  halal. Bagi  produk  pangan  olahan  dan  hasil  pertanian  impor  yang  tidak  memiliki  sertifikat  halal wajib  melakukan  sertifikasi  halal  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  diatur  di  dalam  UU JPH.  Sedangkan,  untuk  produk  pangan  olahan  dan  hasil  pertanian  impor  dapat  melakukan proses  regristrasi  dengan  syarat  LHLN  yang  bersangkutan  telah  melakukan  kerja  sama dengan pihak BPJPH.
Kegiatan  impor  barang  erat  kaitannya  dengan  perdagangan  internasional  yang  mana di  dalam  perdagangan  internasional  memiliki  regulasi  teknis  yang  telah  disepakati  oleh anggota negara-negara WTO. Salah satu perjanjian yang membahas mengenai regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian ialah Perjanjian Technical Barriers to Trade . Penetapan halal dan pencantuman label halal pada produk pangan olahan dan hasil pertanian termasuk dalam bidang  pengaturan  teknis.  Indonesia  sebagai  anggota  WTO,  kesesuaian  regulasi  dan/atau kebijakan  nasional  dibidang  teknis,  standar,  dan  prosedur  penilaian  kesesusaian  dengan Perjanjian  TBT  adalah  suatu  urgensi  dengan  tujuan  untuk  memastikan  bahwa  regulasi dan/atau  kebijakan  nasional  tidak  menjadi  hambatan  yang  tidak  perlu  dalam  perdagangan antarnegara.  UU  JPH  telah  mengupayakan  mencegah  tindakan  diskriminasi  dalam perdagangan  internasional  dengan  salah  satu  caranya  ialah  mewajibkan  sertifikasi  dan labelisasi  halal  pada  semua  produk  yang  beredar  dan  dipasarkan  di  Indonesia  baik  produk impor  maupun  produk  lokal  sesuai  dengan  Pasal  4  UU  JPH.  Selain  itu,  pihak  BPJPH  telah melakukan banyak kerja sama dengan LHLN agar lebih mudah dalam menetapkan kehalalan pada produk impor, termasuk produk pangan olahan dan hasil pertanian. Prinsip transparansi melalui  notifikasi  kepada  Seketariat TBT  dalam  regulasi  teknis  UU  JPH  menjadi salah  satu prinsip utama dengan tujuan mencegah hambatan-hambatan perdagangan internasional.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## REFERENSI
Amin, Ma’aruf. 2010. Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan . Jakarta: Pustaka Jurnal Halal.
Badan Pusat Statistik. August 12 th . 2022. “ Impor Barang Konsumsi 1989 – 2021 ”. Available on website: https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1040/impor-barang- konsumsi-1989-2021.html . Accessed on September 27 th , 2022. Badan  Pusat  Statistik.  2010.  “ Sensus  Penduduk  2010:  Penduduk  menurut  Wilayah  dan
Agama yang Dianut ”. Available on website: https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321 .  Accessed  on  September  27 th , 2022.
Badan  Standardisasi  Nasional.  September  27 th .  2011.  “ BSN  Sosialisasikan  Pemenuhan Ketentuan Perjanjian TBT-WTO ”. Available
on website: https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/3354/BSN-Sosialisasikan-Pemenuhan-
Ketentuan-Perjanjian-TBT-WTO . Accessed on September 28 th , 2022.
Feriyanto,  Andi.  2022. Perdagangan  Internasional:  Kupas  Tuntas  Prosedur  Ekspor  Impor . Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Food  and  Agriculture  Organization.  2001.  “ Joint  FAO/WHO  Food  Standards  Programme CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION ”. Available on website: https://www.fao.org/3/y2770e/y2770e00.htm#Contents .  Accessed  on  September  28 th , 2022.
Grant,  Jason  dan  Shawn  Arita,  “Sanitary  and  Phyto-Sanitary  Measures:  Assessment, Measurement,  and  Impact”. Paper .  Commissioned  Paper  International  Agricultural Trade Research Consortium (IATRC ) . No. 21. Mei 2017. Pp. 5.
Hasan,  KN.  Sofyan.  “Kepastian  Hukum  Sertifikasi  dan  Labelisasi  Halal  Produk  Pangan”.
Jurnal Dinamika Hukum . Vol.14 No.2. Mei 2014. Pp. 231. DOI: 10.20884/1.jdh.2014.14.2.292.
Hidayatullah,  Muhammad  Syarif.  “Sertifikasi  dan  Labelisasi  Halal  pada  Makanan  dalam Perspektif  Hukum  Islam  (Perspektif  Ayat  Ahkam)”. Jurnal  Pemikiran  Hukum  dan Hukum Islam . Vol. 11 No. 2. Desember 2020.
Pp. 252. DOI: 10.21043/yudisia.v11i2.8620.
Kariodimedjo,  Dina  Widyaputri.  “Prinsip  Transparansi  dalam  Perjanjian  TBT  dan  SPS”, Jurnal  Mimbar  Hukum .  Edisi  Khusus.  November  2011.  Pp.  149.  DOI: 10.22146/jmh.16162.
Kartadjoemena,  H.S. 2002. GATT dan WTO: Sistem, Forum, dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan . Jakarta: UI-Press. Kementerian  Agama  Republik  Indonesia.  June  17 th ,  2022.  “ BPJPH  Lakukan  Asesmen Lembaga Halal Korea Selatan ”, Available
on website:
https://kemenag.go.id/read/bpjph-kemenag-lakukan-asesmen-lembaga-halal-korea- selatan-3qjlj . Accessed on November 3 rd , 2022.
Kementerian  Agama  Republik  Indonesia.  September  28 th ,  2022.  “ Kemenag  Asesmen Lembaga Halal Amerika Serikat ”.Available on website:
https://kemenag.go.id/read/kemenag-asesmen-lembaga-halal-amerika-serikat .  Accessed on November 3 rd , 2022.
Kementerian  Perdagangan.  December  4 th ,  2017.  “ World  Trade  Organization  (WTO) ”.
Available on website: http://pusdiklat.kemendag.go.id/v2019/article/world-trade- organization-wto . Accessed on October 1 st , 2022. Koeswinarno,  dkk.  2020. Sertifikasi  Halal  Yes  or  No .  Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Kemenag RI.
Lembaga Pengkajian Pangan Obat Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). October 25 th , 2021. “ Perhatikan Masa Transisi Wajib Produk Halal, Bagaimana
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
dengan  Produk  Anda? ”.  Available  on  website: https://halalmui.org/perhatikan-masa- transisi-wajib-produk-halal-bagaimana-dengan-produk-anda/ .  Accessed  on  October 29 th , 2022. MS, Amir. 2004. Strategi Memasuki Pasar Impor . Jakarta: Penerbit PPM.
Sari,  Desi  Indah.  “Perlindungan  Hukum atas Label  Halal  Produk  Pangan menurut  Undang- Undang”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan .  Vol.  7  No.  1.  Mei  2018.    Pp.  8.  DOI: 10.28946/rpt.v7i1.264.
Sarwat,  Ahmad.  2013. Halal  atau  Haram  :  Kejelasan  Menuju  Keberkahan .  Jakarta: Gramedia.
United  Nations  Conference  on  Trade  and  Development.  2010. Non-Tariff  Measures: Evidence  from  Selected  Developing  Countries  and  Future  Research  Agenda: Developing  Countries  in  International  Trade  Studies .  United  Nations:  New  York  and Geneva.
World  Trade  Organization.  “ DS484:  Indonesia-Measures  Concerning  the  Importation  of Chicken Meat and Chicken Products ”. Available on website:
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm . Accessed on September 28 th , 2022.
Yusdja,  Yusmichad.  “Tinjauan  Teori  Perdagangan  Internasional  dan  Keunggulan Kooperatif”. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi . Vol. 22 No. 2.  Desember 2004. Pp. 126. DOI: 10.21082/fae.v22n2.2004.126-141.