## IMPLEMENTASI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

## Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: www.ayuashari07@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini membahas terkait implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 . Mewabahnya pandemi covid-19 tidak hanya  berdampak  pada  kegiatan  masyarakat  pada  umumnya,  namun  Pengadilan  Agama sebagai  instansi  juga  mengalami  beberapa  hambatan  dalam  penyelesaian  perkara  terutama dengan  meningkatnya  perkara  perceraian.  Maka  dari  itu  akhirnya  penulis  menelusuri sebenarnya bagaimana efektivitas penerapan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan khususnya  dalam  perkara  percerian  pada  masa  pandemi covid-19 di  Pengadilan  Agama Sungguminasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian  dengan  adanya  data-data  lapangan  sebagai  sumber  data  utama  seperti  hasil wawancara. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa efektivitas penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sungguminasa tidaklah berjalan efektif, karena beberapa faktor, yaitu dari pihak pengadilan, pihak yang berperkara baik itu penggugat/tergugat maupun saksi, dalam hal tidak  efektifnya  penerapan  asas  ini  dapat  diukur  dari  adanya  beberapa  perkara  yang  tidak diputus  tepat  waktu  dalam  hal  ini  melebihi  waktu  yang  telah  ditentukan,  yakni  melebihi  5 (lima) bulan sejak terdaftarnya perkara tersebut.
Kata Kunci: Asas, Covid-19, Implementasi, Perceraian.

## Abstract
This research discusses the implementation of simple, fast and low-cost justice principles in divorce cases during the Covid-19 pandemic. The outbreak of the Covid-19 pandemic has not only  had  an  impact  on  community  activities  in  general,  but  the  Religious  Courts  as  an institution  have  also  experienced  several  obstacles  in  resolving  cases,  especially  with  the increase  in  divorce  cases.  Therefore,  in  the  end,  the  author  explored  how  effective  the application of the principle of simple justice was, fast and low cost, especially in divorce cases during the Covid-19 pandemic at the Sungguminasa Religious Court. The type of research used is empirical legal research, namely a study with field data as the main data source such as the results  of  interviews.  The  results  of  this  study  reveal  that  the  effectiveness  of  applying  the principle of simple, fast and low-cost justice in divorce cases during the Covid-19 pandemic at the Sungguminasa Religious Court was not effective, due to several factors, namely from the court, the litigants, both the plaintiff/defendant and witness, in terms of the ineffectiveness of
Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
the application of this principle, it can be measured from the presence of several cases which were  not  decided  on  time,  in  this  case  beyond  the  allotted  time,  namely  more  than  5  (five) months since the case was registered.
Keywords: Principle, Covid-19, Implementation, Divorce.

## A. Pendahuluan
Peradilan Agama  adalah peradilan  Islam di  Indonesia sebab dari jenis-jenis  perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama islam. Dirangkaikannya kata-kata “Peradilan Islam” dengan kata-kata “di Indonesia” adalah jenis perkara yang ia boleh mengadilinya  tersebut  tidaklah  mencakup  segala  macam  perkara  menurut  Peradilan  Islam secara universal. Tegasnya, Peradilan Agama adalah peradilan islam yang limitatif, yang telah disesuaikan (dimutatis mutandiskan) dengan keadaan Indonesia. 1 Pengadilan Agama bertugas dan  berwenang  menerima,  memeriksa,  mengadili,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara- perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  dibidang:  perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqoh, dan ekonomi syariah. 2
Pernikahan adalah fitrah yang menjadi kebutuhan manusia. Karena itu, perkawinan telah diatur oleh agama dan Negara agar setiap perkawinan dilangsungkan secara benar dan sesuai norma sehingga  tujuan  perkawinan  tersebut  dapat  tercapai.  Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam kehidupan  berumah  tangga  adalah  membentuk  keluarga  yang  penuh  dengan sakinah (ketenangan jiwa), mawaddah (rasa cinta), dan rahmah (kasih saying). 3 Ikatan lahir dan batin antara suami dan istri menjadi pondasi yang kuat untuk dapat membina keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Untuk dapat mencapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, oleh karena itu diperlukan kerjasama dan saling pengertian antara masing-masing pihak suami istri  dan  sedapat  mungkin  menghindari  segala  macam  perselisihan  yang  ada  dalam  rumah tangga. 4
1 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Cet. 18: Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 6.
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Bab 3, Pasal 49.
3 Dewi Sri Andriani, dkk., “Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)”, Jurnal Al-QadauNa 3, no. 1 (2021), h. 2.
4 Abdul Halim Talli, “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa”, Jurnal Al-Qadau 6 , No. 2 (2019), h.134.
Implementasi  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  dalam  Perkara  Perceraian  pada  Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
Kasus  perceraian  sering  dianggap  suatu  peristiwa  tersendiri  dan  menegangkan  dalam kehidupan  keluarga  yang  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun  di  seluruh  wilayah Indonesia. 5 Pada saat  menjalankan kehidupan  rumah tangga, kesalahan yang dilakukan tidak hanya disebabkan dari awal pembentukan rumah tangga, namum juga kerap terjadi beberapa faktor yang mengakibatkan perkawinan dan usaha membina rumah tangga yang tidak sesuai dengan harapan kedua belah pihak. Dalam hal ini timbulnya permasalahan dan keretakan dalam rumah  tangga  jika  salah  satu  pihak  atau  bahkan  keduanya  (suami/istrri)  tidak  menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Baik itu berupa hak dan kewajiban suami dan istri. Tidak  adanya  keharmonisan  dalam  rumah  tangga  yang  menjadikan  salah  satu  pihak  tidak merassakan keseimbangan, menjadikan perceraian solusi terbaik. 6
Sebagaimana  yang  disebutkan  di  dalam  Undang-  Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. 7 Oleh karena itu semua permasalahan yang berkaitan dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur Pengadilan, maka perceraian harus dilakukan di muka sidang pengadilan, terkhusus bagi orang yang beragama islam  di  Pengadilan  Agama.  Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  pasal  39  ayat  (1)  dan  (2) Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  menyatakan  bahwa “ perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  Sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak” ,  dan  ayat  2 “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itutidak akan dapat rukun sebagai suami isteri ”. 8
Pengadilan  Agama  sebagai  lembaga  peradilan  harus  mampu  menjadi  pelaksana  kekuasaan kehakiman  sesuai  dengan  aturan  yang  ada,  mampu  mewadahi  para  rakyat  pencari  keadilan khususnya bagi yang beragama islam. Pada dasarnya asas hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan umum juga berlaku di Pengadilan Agama. 9 Pengadilan agama dalam menjalankan
5 Rizma Syamwali Putri, dkk., “Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Liririlau Kabupaten Soppeng Dalam Meminimalisir Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Al-QadauNa 3, no. 3 (2022), h. 503.
6 Ririn  Aprinda,  dkk.,  “Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Bimbingan  Perkawinan  Dalam  Mencegah Perceraian Di Kementrian Agama Kabupaten Soppeng”, Jurnal Al-Qadau 9, no. 1 (2022), h. 31.
7 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Bab I, Pasal 1.
8 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 8, Pasal 39.
9 Muh. Jamal Jamil, “Pembuktian di Peradilan Agama”, Jurnal Al-Qadau 4, no. 1 (2017), h. 27.
Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
tugas  dan  tanggungjawabnya  menegakkan  hukum  dan  keadilan  harus  mampu  memenuhi harapan  para  pencari  keadilan,  salahsatunya  dengan  selalu  menghendaki  peradilan  dan persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagimana yang disebutkan dalam Pasal 2  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” . 10
Virus  Corona  menjadi  pandemi  di  awal  tahun  2020  yang  berasal  dari  Wuhan  Cina  tersebut membawa pengaruh dan perubahan terhadap interaksi sesama manusia karena penularannya dapat menginfeksi yang menyebabkan kematian. 11 Pada 11 Maret 2020 wabah pandemi covid- 19 masuk ke Indonesia, yang tentunya menjadi keresahan dan tantangan besar bagi masyarakat Indonesia  khususnya  para  pemerintahan.  Dengan  adanya  pandemi covid-19 yang  sudah menyebar di beberapa daerah di  Indonesia, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan  di antaranya  PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar)  yang  menjadi  salah  satu  strategi pemerintahan dalam menekan penyebaran covid-19 , dimana penduduk di suatu wilayah tidak di perbolehkan masuk ataupun keluar ke wilayah yang lain. 12 Kemudian pada awal tahun 2021, strategi  selanjutnya  yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  adalah  PPKM  (Pemberlakuan Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat)  hingga  diwajibkannya  vaksinasi  covid-19.  Beberapa kebijakan yang di terapkan oleh Pemerintahan berdampak pada proses belajar mengajar dari tingkat SD sampai dengan universitas harus dilakukan secara daring (online), jam operasional beberapa  tokoh  dan  perkantoran  menjadi  terbatas,  bahkan  fasilitas  umum  dan  tempat ibadahpun ditutup sementara.
Kasus  perceraian  khususnya  di  kabupaten  Gowa  pada  masa  pandemi  covid-19  menjadi meningkat  dikarenakan  tidak  terpenuhinya  kehidupan  dalam  rumah  tangga,  baik  dari  segi perekonomian hingga salah satu pihak meninggalkan pihak yang lainnya. Pengadilan Agama Sungguminasa  sebagai  salah  satu  lembaga  kekuasaan  kehakiman,  dengan  adanya  pandemi covid-19 tentunya akan  mengalami  kendala dan  hambatan khususnya dalam  penerapan asas sederhana, cepat  dan biaya ringan yang pada dasarnya bukan hanya lembaga peradilan  atau
10 Nur  Atira  Ali,  dkk.,  “Penerapan  Aplikasi  E-Court  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa Kelas  1B”, Jurnal Al-Qadau 9, no. 1 (2015), h. 103.
11 Diky  Faqih  Maulana,  dkk.,  “Hilangnya  Hak  Istri  Untuk  Meminta  Cerai  Ketika  Suami  Terinfeksi Covid-19 Perspektif Imam Hanafi”, Jurnal Al- Qadau 7, no. 7 (2018), h. 123.
12 Andi Tita Niagara Unga Putri, dkk., “Problematika Pelaksanaan Persidangan Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar Tahun 2020-2021”, Jurnal Al-QdauNa 4, no. 1 (2022), h. 102.
Implementasi  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  dalam  Perkara  Perceraian  pada  Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
pihak yang mengadili saja yang menjadi penyebabnya, namun juga biasa disebabkan oleh pihak yang berperkara. Salah satu hambatan dari instansi Pengadilan Agama itu sendiri adalah adanya keterbatasan jam operasional dan pegawai yang masuk. Sedangkan hambatan dari para pihak yang  berperkara  maupun  saksi  yaitu  tidak  terpenuhinya  surat  pemanggilan  akibat  adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar ataupun karena hal lainnya. Sebagai mana adanya hukum akan tetap berlaku pada pada negara hukum, begitupun dengan penerapan suatu asas hukum.
Ajaran islam sangat menghargai efesiensi dan Peradilan Agama tentunya menghargai ajaran islam  dengan  kekhususan  dalam  cakupannya  serta  wewenangnya  yakni  mulai  dari kewenangannya  pada  perkara  tertentu  sampai  dengan  golongan  rakyat  tertentu  pula  (orang- orang  islam). 13 Apakah  tidak  baik  kalau  tercepat  di  segi  waktu,  termudah  di  segi  pikiran, termurah di segi biaya, teringan di segi beban, terdekat di segi pencapaian tujuan, hal mana sudah dikumandangkan  dalam tri  asas peradilan  sederhana,  cepat dan biaya ringan. Dengan meningkatnya kasus perceraian di Kabupaten Gowa khususnya pada tahun 2021 akan menjadi hambatan  besar  bagi  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  dalam  penerapan  asas  peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan beberapa hambatan dampak dari mewabahnya covid- 19.  Berdasarkan  uraian  tersebut  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  dengan  judul “Implementasi  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  Dalam  Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sungguminasa”.

## B. Metode Penelitian
Jenis penelitian kali ini, menggunakan penelitian hukum empiris yaitu salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. 14
Singkatnya  penelitian  ini  dilakukan  melihat  keadaan  lapangan  sebagai  sumber  data  utama, seperti  hasil  wawancara  dan  dokumentasi.  Kemudia  metode  pengumpulan  data  yang  akan dilakukan  oleh  peneliti  yaitu  metode  wawancara  dan  dokumentasi.  Selanjutnya  instrumen
13 Andi  Intan  Cahyani,  “Peradilan  Agama  Sebagai  Penegak  Hukum  Islam  Di  Indonesia”, Jurnal  Al- Qadau 6, no. 1 (2019), h. 120.
14 Muhammad  Azhar, Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai  Permasalahan Hukum Kontemporer, Jurnal Gema Keadilan Vol. 7 No. 1  (Juni 2020).
Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara, alat tulis menulis (buku catatan dan pulpen), alat dokumentasi (hp atau kamera).

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Efektivitas  Penerapan  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan  dalam Perkara  Perceraian  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  di  Pengadilan  Agama Sungguminasa
Asas hukum pada dasarnya adalah suatu hal yang umum dijadikan sebagai prinsip dasar dalam membentuk atau melahirkan aturan hukum. Substansi dari bangunan hukum adalah asas yang di  dalamnya  memuat  jenis  doktrin,  aturan,  prosedural  hukum  maupun  implementasi  suatu hukum. Pada peradilan umumnya begitu banyak asas yang di berlakukan, salah satunya adalah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang juga di terapkan di pengadilan agama. 15 Manusia  sebagai  masyarakat  yang  tidak  lepas  dari  persengkataan  anatar  pihak  yang  satu dengan yang lainnya agar mampu memperoleh keadilan sesuai dengan hukum yang ditegakkan maka peradilan menjadi salah satu sarana penegakan hukum yang nyata. 16
Asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  merupakan  salah  satu  asas  umum,  yaitu berlaku  di  peradilan  umum  berdasarkan  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun 2009,  demikian  juga  terhadap  lingkungan  peradilan  agama  asas  ini  sangat  di  utamakan penerapannya tercantum pada Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).
Pada tahun 2019, virus covid-19 menjadi wabah yang sangat besar dan menjadi tantangan bagi beberapa  negara  untuk  mempertahankan  ke  stabilan  negaranya.  Pada  maret  2020  pandemi covid-19 mulai masuk ke Indonesia, sehingga sebagai tanggapan terhadap pandemi pemerintah memberlakukan  PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar)  di  beberapa  wilayah,  serta mewajibkan  karantina.  Kemudian  pada  tahun  2021  mengganti  kebijakan  tersebut  menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2021, Presiden Joko widodo mulai memberlakukan program vaksinasi di Indonesia.
15 M. Natsir Anshari, Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama) (Cet. 1: Yogyakarta:UII Press, 2016), h. 21.
16 Hadi Daeng Mapuna, “Hukum Dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal”, Jurnal Al- Qadau 2, no. 1 (20215), h. 101.
Implementasi  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  dalam  Perkara  Perceraian  pada  Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
Kewenangan absolut dalam menangani perkara adalah salah satu hal proses peradailan  yang sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat. 17 Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB merupakan Pengadilan yang berwenang dan bertugas untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, infak, zakat, sadaqah, dan ekonomi syariah. Salah satu kewenangannya dalam perkawinan adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara mengenai perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak.
Perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sungguminasa mulai pada  bulan  januari-september  2021  sebanyak  903  perkara  dengan  rincian  700  perkara  cerai gugat dan 203 perkara cerai talak. Sedangkan ketika di bandingkan pada tahun 2020 perkara perceraian  yang  masuk  terhitung  sejak  januari-desember  mencapai  1.129  dengan  rincian, perkara cerai gugat 882 dan cerai talak 247 perkara. 18
Landasan  yang  mengatur  gerak  dan  penerapan  hukum  itu  sendiri,  serta  nilai-nilai  atau pandangan-pandangan  yang  lazim  dalam  masyarakat,  pada  hakekatnya  adalah  asas  hukum. Nilai  dan  asas  yang  bersifat  umum  dan  mendasar  yang  menjadi  landasan  pemahaman  yang menyeluruh  tentang  hukum  itu  sendiri  merupakan  inti  dari  asas  hukum,  bukan  suatu  aturan (tertulis maupun tidak tertulis). Karena merupakan asas umum yang melekat pada tubuh, maka asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi pedoman umum untuk menjalankan atau menerapkan seluruh jiwa dan nilai-nilai  hukum.  Penerapan atau implementasinya tidak boleh menyimpang dari jiwa dan raga yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas umum karena asas  umum  melekat  pada  setiap  pasal.Adapun  hasil  wawancara  yang  akan  dipaparkan  oleh penulis adalah Bapak Thayyib mengatakan:
“itu  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  nak  “sederhana”  artinya  tidak bertele-tele  i,  sedangkan“cepat”  itu  tidak  mengulur  waktu  proses  peradilan  atau  bisa diputus sesuai dengan waktu yang ditentukan nak, kalau“biaya ringan” artinya bisa di pikul  oleh  semua  masyarakat  yang  kalau  di  pengadilan  agama  sungguminasa  itu  di sesuaikan dari jarak yang di tempuh atau domisili pihak yang berperkara, itu disebut radius panjar perkara, bisa di lihat di bawah dibagian PTSP. 19
17 Fahmi  Putra  Hidayat  dan  Asni,  “Efektivitas  Penerapan E-  Court Dalam Penyelesaian  Perkara  Di Pengadilan Agama Makassar”, Jurnal Al-QadauNa 2, no. 1 (2020), h. 106.
18 Sayyid Zulfadli Saleh Wahab, Hingga September Kasus Perceraian di Kabupaten Gowa 903 Perkara, Sumber: https://makassar.tribunnews.com/2021/10/14 (Diakses 22 September 2022 Pukul 01:03)
19 M.  Thayyib  Hp.  (61  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara ,  Gowa,  05 September 2022.
Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
Sejalan  dengan  pendapat  Sudikno  Merto  kusumo  yang  bahwa “sederhana” dalam  suatu peradilan  yakni  suatu  prosedur  yang  mudah  dipahami,  jelas  serta  tidak  terlalu  banyak formalitas  yang  memungkinkan  sulit  untuk  di  pahami  dan  dapat  memunculkan  pendapat- pendapat  atau  penafsiran  yang  mengurangi  keinginan  para  pencari  keadilan  yaitu  kepastian hukum.  Kemudian “cepat” dalam  suatu  peradilan  yakni  semua  proses  peradilan  tersebut berjalan dengan lancer, serta tidak ada hambatan yang dapat mengulur jadwal persidangan baik itu dari pihak pengadilan maupun para pihak yang berperkara. Sedangkan “biaya ringan” dalam suatu peradilan yakni panjar biaya perkara yang diberlakukan di suatu pengadilan agama dapat di penuhi oleh para pencari keadilan. 20
Kemudian Bapak fitrah pada wawancara mengatakan:
“Sebenarnya  kalau  mau  dilihat  tidak  adaji  perbedaan  yang  besar  antara  pada  masa covid-19  dengan  sebelumnya,  tapi  ada  memang  beberapa  teknis  atau  proses  yang dibatasi  baik  itu  dari  segi  waktu  diselesaikan  perkara  sampai  ji  jam  12:00  wita  saja, sama  ada  memang  kendala-kendala  yang  sebelum  pandemi  itu  biasa  terjadi  tapi  pas pandemi covid-19 ini mi semakin terkendala misalnya pemanggilan para pihak na biasa itu saksi ada dari luar daerah sedangkan ada kebijakan PSBB”. 21
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  Bapak  Fitrah  dijelaskan  bahwa  penerapan  asas  peradilan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dalam  perkara  perceraian  pada  masa  pandemi  covid-19 khususnya  pada  tahun  2021  di  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  pada  umumnya  tidak  ada perbedaan yang signifikan sebelum terjadi pandemi, hanya saja pada masa pandemi covid-19 dalam  hal  penyelesaian  perkara  khususnya  pada  proses  persidangan  ada  pembatasan pelaksanaan  dalam  perharinya.  Kemudian  adapun  beberapa  faktor  kendala-kendala  yang menjadi hambatan dalam penerapannya, yaitu:
1. Faktor dari Pihak Pengadilan
a) Setelah penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan agama sungguminasa yang kemudian  dilanjutkan  dengan  penentuan  hari  sidang,  juru  sita  terkendala mengantarkan surat pemanggilan para pihak. Salah satu kendala yaitu dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar dimana juru sita tidak bisa masuk pada
20 Afandi, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik (Cet. 1: Malang: Setara Press, 2019), h. 28.
21 Muhammad  Fitrah  (41  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara ,  Gowa,  06 September 2022.
Implementasi  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  dalam  Perkara  Perceraian  pada  Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
daerah yang ketat dengan penjagaan penanganan covid-19. Selain itu kendala yang ada ketika juru sita mengantar surat  pemanggilan sidang akan tetapi  pihak yang akan di temui baik itu penggugat maupun tergugat tidak berada di lokasi, sehingga surat tersebut masih belum disampaikan. 22
b) Pada  praktiknya  di  pengadilan  agama  sungguminasa  ada  yang  disebut  dengan pemanggilan sah. Pemanggilan sah yaitu ketika surat pemanggilan memenuhi dua syarat yakni panggilan resmi (disampaikan oleh juru sita, kepada para pihak yang berperkara),  dan patut (disampaikan  minimal  3  hari  sebelum  sidang).  Sebelum hakim membuka atau memulai persidangan terlebih dahulu akan memeriksa surat pemanggilan para pihak, apakah memenuhi  sebagai  pemanggilan sah,  jika tidak maka sidang akan di tunda dan dilakukan pemanggilan ulang. 23
c) Kurangnya  hakim  yang  menangani  perkara  pada  masa  pandemi  covid-19.  Di pengadilan agama sungguminasa khususnya pada tahun 2021 hanya ada 3 orang hakim  yang  aktif  dalam  penyelesaian  perkara  dikarenakan  salah  satu  seorang hakim meninggal  karena positif terjangkit  covid-19, ada yang sedang menjalani karantina, dan beberapa ada yang dimutasikan. 24
2. Faktor dari pihak penggugat ataupun tergugat
a) Dari  pihak  penggugat  maupun  tergugat  tidak  memenuhi  surat  pemanggilan sidang. 25
b) Domisili  dari  pihak  penggugat/tergugat  yang  jauh  dari  pengadilan  agama sungguminasa. 26
c) Saksi yang akan di hadirkan oleh pihak penggugat/tergugat berada di luar wilayah gowa  bahkan  di  luar  Sulawesi  Selatan,  sedangkan  pada  saat  pandemi  covid-19 pemerintah  memberlakukan  PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar)  ataupun
22 Muhammad  Fitrah  (41  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara ,  Gowa,  06 September 2022.
23 M.  Thayyib  Hp  (61  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara ,  Gowa,  05 September 2022.
24 Andi  M.  Zulkarnain  Chalid  (53  Tahun),  Panitera  Pengganti  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara , Gowa, 06 September 2022.
25 Muhammad  Fitrah  (41  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara ,  Gowa,  06 September 2022.
26 Andi  M.  Zulkarnain  Chalid  (53  Tahun),  Panitera  Pengganti  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara , Gowa, 06 September 2022.
Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
PPKM  (Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat)  dimana  salah  satu dampaknya bahwa orang yang berada di  luar daerah tidak boleh melewati batas wilayah  sehingga  menjadi  hambatan  bagi  para  saksi  yang  berada  di  luar  daerah untuk menghadiri pemanggilan sidang di pengadilan agama sungguminasa. 27
d) Ketika juru sita akan mengantarkan surat pemanggilan sidang kepada pihak yang berperkara  (penggugat/tergugat),  terkadang  pihak  tersebut  tidak  di  temui  baik karena  alamat  yang  kurang  jelas  ataupun  karena  para  pihak  tidak  berada  di rumahnya.  Namun  berdasarkan  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  138  ketika  para pihak  penggugat/tergugat  tidak  memiliki  alamat  yang  jelas  maka  surat pemanggilan  tersebut  di  tempelkan  ke  papan  pengumuman  pengadilan  agama sungguminasa  dan  di  umumkan  melalui  beberapa  media  yang  di  tetapkan  oleh pengadilan, sedangkan terkait para pihak yang tidak berada di kediamannya maka surat pemanggilan tersebut di berikan kepada kelurahan. 28
Bapak Thayyib juga menambahkan pada wawancara beliau:
“Itu juga paling susah kalau saksinya dari luar daerah, saya pernah tangani kasus ini saksinya ada di Jaya Pura beberapa kalimi dikirim surat pemanggilan lama baru bisa hadir karena itu PSBB sama PPKM toh, bahkan diwajibkan vaksin baru bisa lewat”. 29
Kebijakan  pemerintah  untuk  mencegah  penularan  covid-19  tidaklah  hanya  berpengaruh terhadap  masyarakat  awam  saja,  namun  juga  berdampak  pada  beberapa  instansi  demikian halnya Pengadilan Agama Sungguminasa. Hambatan dalam penyelesaian perkara merupakan hal  yang  sangatlah  penting  untuk  menjadi  perhatian  karena  akan  berpengaruh  pada  prinsip dasar hukum yakni asas itu sendiri, dan khususnya dalam penyelesaian perkara asas peradilan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  adalah  asas  yang  harus  dijamin  penerapan  atau pengimplementasiannya.
27 M.  Thayyib  Hp  (61  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara ,  Gowa,  05 September 2022.
28 M.  Thayyib  Hp  (61  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara, Gowa,  05 September 2022.
29 M.  Thayyib  Hp  (61  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara, Gowa,  05 September 2022.
Implementasi  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  dalam  Perkara  Perceraian  pada  Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
Ketidakefektivitasan penerapan asas ini dapat di ukur dari data perkara yang masuk mulai pada tahun 2020 sampai 2021, sebagai berikut:

## Gambar 3
Grafik Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2020
Gambar 4
Grafik Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2021
Sebagaimana yang dipaparkan Pak Zulkarnain:
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Grafik Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Periode Januari-Desember 2020 Cerai Gugat Cerai Talak 0 50 100 150 Grafik Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Periode Januari-Desember 2021
Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
“itu  nak  waktunya  tahun  2021,  masa-masa  memuncaknya  pandemi  covid-19 kebanyakan  kasus  yang  masuk  itu  berkaitan  dengan  perkawinan  khususnya  kasus perceraian, nanti saya kasi lihatki pencatatannya dilaporan”. 30
Dalam  menerima,  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara,  Pengadilan Agama  Sungguminasa  Kelas  1B  dengan  wilayah  yuridiksi  di  Kabupaten  Gowa  dengan jumlah 18 kecamatan pada tahun 2021 terjadi kenaikan volume perkara yang masuk, yaitu 1.634  perkara,  dan  sisa  perkara  tahun  2020  sejumlah  75  perkara  atau  total  keseluruhan perkara tahun 2021 sejumlah 1.709 perkara, perkara yang di putus selama tahun 2021 1.669 perkara dengan persen 97,65% dalam hal ini bisa dipahami bahwa ada 2,35% sisa perkara yang  belum  terselesaikan,  inilah  presentase  kinerja  bidang  pelayanan  teknis  yudisial Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. Berikut paparan tabel perkara pada tahun 2021:
N o
Klasifikasi
Sis a 20 20 Mas uk 2021 Juml ah Beba n 1 Izin Poligami 1 2 3 2 Pencegahan perkawinan 0 0 0 3 Penolakan  Perkawinan oleh PPN 0 0 0 4 Pembatalan Perkawinan 0 1 1 5 Kelalaian atas kewajiban suami/isteri 0 0 0 6 Cerai talak 31 253 284 7 Cerai gugat 34 880 914 8 Harta bersama 2 10 12 9 Pengasuhan anak/hadhonah 0 5 5 1 0 Nafkah anak oleh ibu 0 0 0
30 Andi M. Zulkarnain Chalid, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara.
Jenis Perkara sisa 2020 Masuk 2021 Jumlah Beban Gugatan 73 1212 1285 Permohonan 2 422 424 Gugatan Sederhana 0 0 0 Jumlah 75 1634 1709 Gambar 5 Keadaan  Perkara Sisa Tahun 2020 dan Yang Diterima Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Perkaara
Implementasi  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  dalam  Perkara  Perceraian  pada  Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
1 1 Hak-hak bekas istri 0 0 0 1 2 Pengesahan anak 0 0 0 1 3 Pencabutan  kekuasaan orang tua 0 0 0 1 4 Pencabutan  kekuasaan wali 0 0 0 1 5 Penunjukkan orang lain sebagai wali 0 0 0 1 6 Ganti rugi terhadap wali 0 0 0 1 7 Penolakan kawin campur 0 0 0 1 8 Izin kawin 0 0 0 1 9 Perwalian 1 23 24 2 0 Asal usul anak/pengangkatan anak 0 7 7 2 1 Itsbat nikah 0 283 283 2 2 Dispensasi kawin 0 75 75 2 3 Penetapan ahli waris 1 69 70 2 4 Wali adhal 0 3 3 2 5 Ekonomi Syariah 2 3 5 2 6 Waris 1 17 18 2 7 Wasiat 0 0 0 2 8 Hibah 2 0 2 2 9 Wakaf 0 0 0 3 0 Zakat/Infak/Sedekah 0 0 0 3 1 Derden Verzet 0 0 0 3 2 Lain-lain (sengketa mahar) 0 1 1 Jumlah 75 1634 1709 Gambar 6
Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri

## Keadaan Perkara Sisa Tahun 2020 dan Yang Diterima Tahun 2021 Berdasarkan Klasifikasi Perkara
Dari paparan tabel dan wawancara di atas penulis berkesimpulan bahwa pada tahun 2021 yakni masa mewabahnya pandemi covid-19 Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B di dominasi dengan perkara perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat. Dari jumlah perkara 1709, hanya 1669 yang berhasil diputus atau 97,65%, sedangkan sisa perkara yang tidak diputus pada tahun  2020  sejumlah  40  perkara  atau  2,35%.  Penulis  beranggapan  bahwa    antara  jumlah perkara yang masuk tahun 2020 dan 2021 dari sisi kuantitas benarlah semakin meningkat atau ada kenaikan demikian juga dengan perkara yang diputus meningkat pula.
Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B khususnya pada perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 yaitu tahun 2021 tidaklah berjalan efektif karena beberapa faktor, yaitu dari pihak pengadilan , pihak yang berperkara baik itu penggugat/tergugat maupun saksi, dan adanya pembatasan sosial berskala besar ketika pandemi covid-19 sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
Beberapa  perkara  yang  tidak  diputus  tepat  waktu  dalam  hal  ini  melebihi  waktu  yang  telah ditentukan,  yakni  melebihi  5  (lima)  bulan  sejak  terdaftarnya  perkara  tersebut.  Perkara  yang diputus melebihi 5 (lima) bulan tersebut disebabkan oleh adanya sebagian pihak-pihak yang berperkara  bertempat  diluar  wilayah  yuridiksi  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  Kelas  1B yang  harus  mematuhi  kebijakan  pemerintah  dan  juga  disebabkan  oleh  para  pihak  yang berprofesi  sebagai  PNS/POLRI/TNI  terkait  izin  perceraian,  tingkat  kehadiran  para  pihak (proses  jawab-menjawab),  dan  hal  teknis  lainnya  yang  berpengaruh  langsung  terhadap percepatan proses persidangan.
Demikianlah mewabahnya pandemi covid-19 tidak hanya berpengaruh besar pada kehidupan masyarakat saja, namun suatu instansi yang menjadi penegak hukumpun mengalami berbagai hambatan  dalam  memenuhi  tuntutan  masyarakat  sebagai  pencari  keadilan.  Problematika penerapan  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  ini  pada  masa  pandemi  ini sebenarnya  menjadi  teguran  keras  untuk  Indonesia  agar  memperbaiki  hukum  dan  fasilitas terlaksananya dengan baik hukum tersebut.
Implementasi  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  dalam  Perkara  Perceraian  pada  Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri

## 2. Perspektif  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  terhadap  Asas  Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian pada Masa Pandemi

## Covid-19
Asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan telah tertera jelas sebagaimana di rumuskan dalam  Undang-Undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  yakni,  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun 1970 Pasal 4 ayat (2), yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) dan terakhir di atur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. 31
Asas-asas  atau  prinsip  hukum  merupakan  tonggak  bagi  penegak  hukum  yang  di  jadikan sebagai  pedoman  bukan  hanya  dari  dari  pihak  instansi  jajaran  penegak  hukum  namum  juga masyarakat  yang  terlibat  langsung  dalam  menerapkan  pasal-pasal  peraturan  yang  ada. Demikian juga di Pengadilan Agama mengimpementasikan asas yang ada juga menjadi tujuan utama demi tercapainya kepastian hukum. 32
Asas-asas Peradilan Agama sama dengan asas-asas hukum acara perdata Peradilan. Mengenai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan juga berlaku di pengadilan agama karena pada dasarnya  sumber  hukum  acara  peradilan  agama  kemudian  ditambah  dengan  sumber  hukum acara perdata sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bermakna secara jelas bahwa dalam proses peradilan haruslah di lakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. 33
Berbagai peraturan yang ada, tak lain hanya untuk mengupayakan bagaimana proses peradilan dilakukan sesuai dengan tuntutan hukum, prinsip dan dasar hukum.  Salah satunya pada tanggal 13 Maret  2014 Surat  Edaran Mahkamah Agung RI Nomor:02/Bua.6/Hs/SP/III/2014  tentang
31 Winly A. Wangol , Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP, Jurnal  Lex Privatum Vol. 4, No. 7, Agustus 2016, h. 43.
32 M.  Thayyib  Hp.  (61  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara ,  Gowa,  05 September 2022.
33 Aah  Tsamrotul  Fuadah, Hukum  Acara  Peradilan  Agama  Plus  Prinsip  Hukum  Acara  Islam  dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 17-18.
Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
Penyelesaian  Perkara  di  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan  Tingkat  Banding  pada  4  (empat) Lingkungan Peradilan, secara jelas di sebutkan beberapa poin bahwa:
1. Penyelesaian perkara pada tingkat pengadilan tingkat pertama paling lambat dalan waktu 5 (lima) bulan;
2. Penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
3. Ketentuan sebagaimana pada angka 1 dan angka 2 di atas termasuk penyelesaian minutasi;
4. Ketentuan  tenggang  waktu  di  atas  tidak  tidak  berlaku  terhadap  perkara-perkara khusus yang sudah ada di tentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 34
Berkaitan  dengan  prosedur,  Pengadilan  Tingkat  Pertama    setelah  menangani  perkara  wajib membuat  laporan  kepada  Ketua  Pengadilan  Tingkat  Pertama  yang  tembusannya  di  tujukan kepada  Ketua  Pengadilan  Tingkat  Banding  dan  Mahkamah  Agung,  demikian  juga  dengan Pengadilan Tingkat Banding Majelis Hakim wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang tembusannya di tujukan kepada Mahkamah Agung. 35 Untuk mencapai efektifitas prosedur maka peradilan harus di laksanakan sesuai dengan jangka waktu yang telah di tetapkan, untuk membuktkan kepatuhan terhadap penanganan perkara yang sesuai aturan, maka data-data perkara yang telas di putus haruslah di masukkan ke dalam sistem informasi manajemen  perkara  agar  pelaporan  tersebut  dapat  memaparkan  secara  jelas  mengenai  tugas dan kewajiban dari sebuah badan peradilan demi terwujudnya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. 36 Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga yang menjalankan  kekuasaaan  kehakiman  haruslah  berjalan  sesuai  aturan.  Penjelasan  selanjutnya dari Bapak Muhammad Fitrah bahwa:
“Mengenai perkara cerai talak dan cerai gugat yang terdaftar pada Pengadilan Agama Sungguminasa  pada  masa  sebelum  terjadi  pandemi  covid-19  maupun  pada  masa pandemi covid-19 tidak ada perbedaan secara signifikan, namun pada masa pandemi perceraian yang masuk di picu oleh masalah perselisihan dan pertengkaran secara terus
34 Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
35 Muhammad  Fitrah  (41  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara ,  Gowa,  06 September 2022.
36 M.  Thayyib  Hp  (61  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara, Gowa,  05 September 2022.
Implementasi  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  dalam  Perkara  Perceraian  pada  Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
menerus  antara  pasangan  suami  istri,  faktor  ekonomi  dan  salah  satu  pihak meninggalkan pihak yang lain.” 37
Setelah adanya pembaharuan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. 38 Pengadilan Agama Sungguminasa juga menerapkan penyelesaian perkara berbasis  elektronik  atau  di  sebut  dengan  E-Court,  dimana  di  dalamnya  terdapat  beberapa prosedur yaitu e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan), e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online), e- Summons (Pemanggilan Pihak Secara Online), e-litigation (Persidangan Secara Online), hal  ini  sebagai  upaya untuk  tetap mewujudkan peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. 39
Dengan  adanya  penyelesaian  perkara  berbasis  online  ternyata  belum  cukup  efektif  untuk mengimplementasikan  peradilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  karena  melihat berbagai kendala yang ada di Pengadilan Agama pada masa pandemi covid-19 mulai dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah dari pihak Pengadilan Agama itu sendiri yaitu adanya keterbatasan pegawai yang masuk di pengadilan pada masa pandemi, kekurangan hakim karena beberapa ada yang pensiun dan mutasi. Sedangkan faktor eksternal yang dimaksud adalah adanya pembatasan sosial berskala besar yang menyebabkan sulitnya mendatangkan saksi maupun para pihak yang berperkara. Penyelesaian perkara secara online juga  tidak  dapat  berjalan  efektif  karena  persidangan  tersebut  juga  harus  di  lakukan  di Pengadilan  Agama  Sungguminasa  itu  sendiri,  sedangkan  terkadang  salah  satu  pihak  dalam perkara  perceraian  baik  itu  tergugat  maupun  tergugat  harus  di  hadirkan  secara  langsung  ke persidangan. 40
Sederhananya suatu peradilan ketika tidak bertele-tele, sedangkan cepatnya dapat di lihat dari segi jangka waktunya apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak, dan biaya ringan
37 Muhammad  Fitrah  (41  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara ,  Gowa,  06 September 2022.
38 Nur  Alfadhilah  Ruslan  dan  Abdul  Halim  Talli,  “Efektivitas  Beracara  Secara  Elektronik  Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare”, Jurnal Al-QadauNa 2, no. 3 (2021), h. 452.
39 “E-Court”, Situs  Resmi  Pengadilan  Agama  Sungguminasa https://www.pa-sungguminasa.go.id/ (Diakses 27 September 2022 Pukul 18:28)
40 Muhammad  Fitrah  (41  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara, Gowa,  06 September 2022.
Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
yang  di  maksud  adalah  ketika  panjar  biaya  yang  di  gunakan  adalah  sesuai  dengan  radius perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa itu sendiri. 41

## Gambar 7

## Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B

## D. Penutup
Efektifitas  penerapan  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dalam  perkara perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sungguminasa tidaklah berjalan efektif,  karena  beberapa  faktor,  yaitu  dari  pihak  pengadilan  ,pihak  yang  berperkara  baik  itu penggugat/tergugat maupun saksi, dalam hal tidak efektifnya penerapan asas ini dapat diukur dari adanya beberapa perkara yang tidak diputus tepat waktu dalam hal ini melebihi waktu yang telah ditentukan, yakni  melebihi 5 (lima) bulan sejak terdaftarnya perkara tersebut  sehingga asas cepat tidak terpenuhi dan pada pokoknya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini  merupakan  suatu  kesatuan  asas  yang  saling  berkaitan,  yang  jika  salah  satunya  tidak terpenuhi dalam hal ini asas cepat maka sederhana dan biaya ringan juga tidak berjalan efektif.
41 M.  Thayyib  Hp  (61  Tahun),  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa, Wawancara, Gowa,  06 September 2022.
Implementasi  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  dalam  Perkara  Perceraian  pada  Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
Kemdian  yang  kedua  erspektif  hakim  Pengadilan  Agama  sungguminasa  terhadap  asas peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dalam  perkara  perceraian  pada  masa  pandemi covid-19  yaitu  sederhananya  suatu  peradilan  ketika  tidak  bertele-tele,  sedangkan  cepatnya dapat di lihat dari segi jangka waktunya apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan atau tidak, dan  biaya  ringan  yang  di  maksud  adalah  ketika  panjar  biasa  yang  di  gunakan  adalah  sesuai dengan radius perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa itu sendiri.
Selanjutnya  dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  saran  penulis  adala  agar  hakim  menerapkan court kalender yang harus  di  sepakati oleh pihak yang berperkara pada  persidangan sebagai implementasi  dari  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan.  Kemudian  pentingnya Pengadilan Agama melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu mengenai asas peradilan sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  prosedur  berperkara  misalnya  mulai  dari  adanya pendafataran  online,  adanya  pendampingan  secara  cuma-cuma  maupun  mengenai  biaya berperkara. Dan yang terakhir kepada para penegak hukum bahwa covid-19 ini menjadi teguran keras  perlunya  hukum  yang  progresif  atau  sebuah  pembaharuan  misalnya  adanya pengklasifisian perkara yang bisa disidangkan serta fasilitas dalam pelaksanaannya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Afandi. Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik. Malang: Setara Press, 2019.
Anshari, Natsir. Hukum  Acara  Perdata (Teori,  Praktik, dan Permasalahannya di  Peradilan Umum dan Peradilan Agama) . Yogyakarta:UII Press, 2016.
Fuadah,  Aah  Tsamrotul. Hukum  Acara  Peradilan  Agama  Plus  Prinsip  Hukum  Acara  Islam dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab. Depok: Rajawali Pers, 2019.
Roihan, A. Rasyid. Hukum Acara Peradilan Agama. Depok: Rajawali Pers, 2018.
Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri

## Jurnal
Ali, Nur Atira, dkk.“Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B”. Jurnal Al-Qadau 9, no. 1 (2015), h. 103.
Aprinda,  Ririn  dkk.  “Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Bimbingan  Perkawinan  Dalam Mencegah Perceraian Di Kementrian Agama Kabupaten Soppeng”. Jurnal Al-Qadau 9, no. 1 (2022), h. 31.
A. Wangol, Winly. “Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP” . Jurnal  Lex Privatum  4, No. 7 (Agustus 2016), h. 43.
Azhar,  Muhammad.  “Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” . Jurnal Gema Keadilan 7, No. 1 (Juni 2020).
Cahyani, Andi Intan. “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia”. Jurnal Al-Qadau 6, no. 1 (2019), h. 120.
Dewi  Sri  Andriani,  dkk.,  “Perlindungan  Hukum  Hakim  Terhadap  Hak  Nafkah  Anak  Pasca Perceraian  Dalam  Perspektif  Hakim  Pengadilan  Agama  Sungguminasa  (Studi  atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)”. Jurnal Al-QadauNa 3, no. 1 (2021), h. 2.
Hidayat, Fahmi Putra dan Asni, “Efektivitas Penerapan E- Court Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Makassar”. Jurnal Al-QadauNa 2, no. 1 (2020), h. 106.
Jamil, Muh. Jamal. “Pembuktian di Peradilan Agama”, Jurnal Al-Qadau 4, no. 1 (2017): h. 27.
Mapuna,  Hadi  Daeng  .“Hukum  Dan  Peradilan  Dalam  Masyarakat  Muslim  Periode  Awal”.
Jurnal Al-Qadau 2, no. 1 (20215), h. 101.
Maulana, Diky Faqih dkk. “Hilangnya Hak Istri Untuk Meminta Cerai Ketika Suami Terinfeksi Covid-19 Perspektif Imam Hanafi”. Jurnal Al- Qadau 7, no. 7 (2018), h. 123.
Talli,  Abdul  Halim.“Implementasi  Tugas  dan  Fungsi  Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa”. Jurnal Al-Qadau 6 , No. 2 (2019):
h.134.
Implementasi  Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  dalam  Perkara  Perceraian  pada  Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
Putri,  Andi  Tita  Niagara  Unga,  dkk.  “Problematika  Pelaksanaan  Persidangan  Perkara Perceraian  Pada  Masa  Pandemi Covid-19 di  Pengadilan  Agama  Kelas  1A  Makassar Tahun 2020-2021”. Jurnal Al-QdauNa 4, no. 1 (2022), h. 102.
Putri, Rizma Syamwali, dkk.. “Efektivitas BP4 KUA Kecamatan Liririlau Kabupaten Soppeng Dalam  Meminimalisir  Perceraian  Pada  Masa  Pandemi Covid-19 Perspektif  Hukum Islam”. Jurnal Al-QadauNa 3, no. 3 (2022), h. 503.
Ruslan, Nur Alfadhilah dan Abdul Halim Talli, “Efektivitas Beracara Secara Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare”. Jurnal Al-QadauNa 2, no. 3 (2021), h. 452.

## Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Republik  Indonesia.  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Penyelesaian  Perkara  di  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan  Tingkat  Banding  pada  4 (empat) Lingkungan Peradilan.

## Wibsite
E-Court. Situs Resmi Pengadilan Agama Sungguminasa https://www.pa-sungguminasa.go.id/. Diakses 27 September 2022.
Sayyid Zulfadli Saleh Wahab. Hingga September Kasus Perceraian di Kabupaten Gowa 903 Perkara” Sumber:  https://makassar.tribunnews.com/2021/10/14.  Diakses  22  September 2022.

## Narasumber
M. Thayyib Hp. (61 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara , Gowa,
05 September 2022.
Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19
Ayu Ashari, Abd. Halim Talli, Muhammad Fajri
Muhammad Fitrah (41 Tahun), Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara , Gowa,
06 September 2022.
Andi M. Zulkarnain Chalid (53 Tahun), Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara , Gowa, 06 September 2022. .