## TIN: Terapan Informatika Nusantara

## Alasan Pentingnya Bainduak Bagi Perantau Minangkabau di Masyarakat Hukum Adat Lubuk Sikaping Pasaman
Hamzah Vensuri 1 , Sulastriyono 2
Program Studi Hukum, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Bukitinggi, Indonesia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia Email: 1 hamzahvensuri@gmail.com, 2 sulastriyono@mail.ugm.ac.id
Abstrak −Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pentingnya bainduak dilakukan  oleh  perantau  perempuan yang datang ke daerah Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari kedudukan perantau  perempuan  yang bainduak dalam  hukum  perkawinan  adat  di  Lubuk  Sikaping  Kabupaten  Pasaman.  Penelitian  ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang mengamati tentang reaksi dan interaksi  yang terjadi ketika sistem norma itu  bekerja  di  dalam  masyarakat.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  dan  data  disajikan  secara  deskriptif  dengan  menarik kesimpulan  secara induktif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa:  Alasan bainduak penting dilakukan oleh  perantau perempuan Minangkabau  di  daerah  Lubuk  Sikaping  Pasaman  adalah:  (a) “Mamak  ditingga  mamak  ditapati”, (b)  Mendapatkan  perlindungan adat , (c)  Adanya tempat  untuk mengadu  dalam segala urusan,  (d) Mendapat  pengakuan,  dan (e) Mendapatkan  jaminan  hukum dari masyarakat hukum adat tempat bainduak
Kata Kunci : Perantau perempuan, bainduak. Hukum Perkawinan Adat Minangkabau
Abstract− The  purposes  of  this  study  are  to  identify  and  analyze  the  importance  of bainduak by  female  immigrants  who  come  to Lubuk Sikaping area of Pasaman Regency and analyze the legal effect`s position of female immigrants who bainduak in the law of adat`s marriage in Lubuk Sikaping Pasaman Regency. The method of this study uses the juridical empiric which observes about the reactions  and interactions that  occur  when the system  norms implements in  society.  The  data are  analysed  by  using qualitative  and data  are  presented  in  descriptive  approach  by  using  inductive  in  conclusion.  The  results  of  this  study  show  that:  The  reasons  of female  immigrants  of  Minangkabau  doing bainduak in  Lubuk  Sikaping  Pasaman  Regency  are:  (a)  " Mamak  Ditingga  Mamak Ditapati ", (b) Obtaining adat`s protection, (c) The needs for delivering aspirations and solving problems, (d) Acknowledgment, and (e) Obtaining legal guarantees from the adat law institution in bainduak environment.
Keywords : Female Immigrants, The Law of Adat`s Marriage Minangkabau, Bainduak .

## 1. PENDAHULUAN
Budaya  merantau  di  dalam  masyarakat  hukum  adat  Minangkabau  merupakan  budaya  turun  temurun,  merantau bertujuan  untuk  menempa  pemuda  Minangkabau  agar  mempunyai  karakter  dan  bisa  menjadi  pemimpin  yang berwibawa,  karena  merantau  mengajarkan  banyak  pengalaman  hidup  bagi  perantau.  Budaya  ini  lahir  karena  peran pemuda  di  dalam  masyarakat  hukum  adat  Minangkabau  belum  ada.  Perantau  Minangkabau  harus  memiliki  etika  ke daerah  rantau  yang  ditiju.  Perantau  harus  mendatangi  fungsionaris  adat  setempat  agar  bisa  diterima  oleh  masyarakat hukum adat di tempat perantauan.
Perantau  Minangkabau  yang  yang  bermukim  di  daerah  Lubuk  Sikaping  Pasaman  yang  bergabung  dengan masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping dapat melakukan penundukan diri dengan cara Bainduak , selain itu perantau juga  dapat  tidak  melakukan  penundukan  diri  tetapi  harus  menanggung  konsekuensi  sebagai  orang  asing  di  dalam masyarakat hukum adat di daerah tersebut.
Perantau  Minangkabau  tidak  selalu  pulang  ke  daerah  asal  mereka  dilahirkan.  Ada  yang  memutuskan  untuk menetap  di  daerah  rantau  dan  menikah  dengan  salah  seorang  anggota  masyarakat  hukum  adat  setempat.  Walaupun demikian, daerah rantau tetap menjadi tempat sementara dalam waktu yang tidak tentu dengan tidak meninggalkan atau melepaskan  posisinya  sebagai masyarakat  hukum  adat  asalnya.  Perantau   tetap  dianggap  sebagai masayarakat  hukum adat  tempat  dia  berasal  (Naim,  2013).  Perantau  Minangkabau  yang  masuk  ke  masyarakat  hukum  adat  lain  akan memberikan  hak  tersendiri  bagi  perantau  tersebut  begitupun  dengan  kewajiban.  Lalu  mengapa bainduak itu  penting dilakukan oleh perantau perempuan di Lubuk Sikaping.
Berdasarkan latar  belakang yang telah diuraikan pada  bagian sebelumnya dapat diambil rumusan masalah  yaitu Mengapa bainduak penting  dilakukan  oleh  perantau  perempuan  yang  datang  ke  daerah  Lubuk  Sikaping  Kabupaten Pasaman?  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  empiris  yaitu  penelitian  yang  mengamati  tentang  reaksi  dan interaksi    yang terjadi  ketika  sistem  norma  itu  bekerja  di  dalam  masyarakat.  Analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif dan data disajikan secara deskriptif dengan menarik kesimpulan secara induktif.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
a) “Mamak Ditingga Mamak Ditapati”.
Responden mengatakan bahwa alasan untuk melakukan bainduak ke dalam masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping adalah dengan adanya pepatah adat “mamak ditingga mamak ditapati”. Arti dari pepatah adat yang merupakan norma hukum  adat  tersebut  adalah  suruhan  untuk  mencari  kerabat  di  daerah  perantauan.  Norma  adat  tersebut  secara  batin mengikat  perantau  untuk  melaksanakan  ketentuan  adat  dari  pemuka  adat  tempat  berasal.  Hal  ini  secara  teori  yang

## TIN: Terapan Informatika Nusantara

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
dikemukakan  oleh  Harries  menyatakan  bahwa  sejak  zaman  romawi  dan  mungkin  sebelumnya,  telah  secara  luas dipahami  oleh  para  ahli  hukum  bahwa  adat  kebiasaan  dapat  lebih  mengikat  daripada  peraturan  formal,  karena  adat kebiasaan dikembangkan berdasarkan kesepakatan bersama (Marcus Colchester, 2012). Pendapat tersebut memberikan informasi bahwa hukum adat mempunyai daya ikat sama seperti hukum formal bahkan bisa mengenyampingkan hukum formal  karena  sesuai  dengan  keadaan  masyarakat  tersebut.  Fokus  pembahasan  berdasarkan  pendapat  tersebut  adalah berkenaan dengan hukum yang didasarkan pada kesepakatan fungsionaris hukum adat yang memiliki daya ikat secara nyata  dan  juga  secara  batin,  karena  adanya  aturan  yang  dituangkan  dalam  pepatah  adat  tersebut  maka  para  perantau harus mengikutinya selain untuk kebaikan dirinya juga menghormati hukum adat di tempat perantau berasal.
Perantau  perempuan  Minangkabau  yang  berasal  dari  daerah  lain  sebelum  memutuskan  untuk  pindah  dan merantau dari tanah kelahirannya ke Lubuk Sikaping Pasaman, tentunya sudah tergabung dalam sistem adat daerahnya. Sistem  adat  di  daerah  asal  seorang  perempuan  secara  garis  besar  memiliki  kesamaan  dengan  daerah  rantau  yang ditempatinya yaitu daerah Lubuk Sikaping karena sama-sama daerah hukum adat Minangkabau. Istilah bahasa daerah juga  cenderung  sama  karena  bahasa  induknya  adalah  bahasa  Minangkabau.  Di  daerah  asal,  perantau  perempuan Minangkabau  memiliki  garis  keturunan  yang  berdasarkan  pada  garis  keturunan  matrilineal.  Garis  keturunan  ini menentukan suku apa yang diwarisinya.
Suku  adalah  merupakan  basis  dari  organisasi  sosial  dan  sekaligus  arena  tempat  pertarungan  kekuasaan  yang fundamental terjadi. Sebagai kelompok yang memiliki garis keturunan yang sama, suku terbagi-bagi ke dalam beberapa cabang keluarga yang lebih kecil. Ini bergantung pada jumlah anggota keluarga, dan sampai tingkat tertentu juga pada kepentingan  dan  kebutuhan  di  suatu  Nagari,  satu  keluarga  mungkin  saja  menempati  suatu  rumah  atau  lebih  yang terdapat di Nagari tersebut (Elizabeth E. Graves, 2007).
Perempuan  mempunyai  kedudukan  yang  penting  dalam  masyarakat  hukum  adat  Minangkabau.  Perempuan sebagai penerus suku merupakan ujung tombak yang menentukan sukunya terus berkembang atau punah.
Jika  sebuah  keluarga  atau  individu  baik  perempuan  atau  laki-laki  memutuskan  untuk  merantau  maka  dia melakukan  interaksi  dengan  masyarakat  hukum  adat  lainnya.  Interaksi  tersebut  merupakan  hal  yang  selalu  ada  dan penting  jika  seseorang atau  suatu  keluarga merantau.  Hal  ini  dikemukakan oleh Elizabeth  E.  Graves,  dia mengatakan bahwa interaksi yang paling penting antara penduduk nagari dan dunia luar adalah melalui proses yang dikenal dengan merantau  (Elizabeth E.  Graves,  2007).  Masyarakat  yang  merantau  harus memberikan  kabar  dan meminta  izin  kepada keluarga  sukunya  yaitu  Mamak-Mamaknya.  Karena  tanggung  jawab  Mamak  terhadap  kemenakan  itu  secara  penuh maka  Mamak  harus  memperhatikan  kelayakan  atau  kesanggupan  dari    kemenakan  yang  merantau.  Mamak  harus  jeli melihat keadaan kemenakannya agar tidak terlunta-lunta di negeri orang. Mamak yang bijaksana  memberikan nasehat- nasehat  dan  pertimbangan  kepada  kemenakannya  sehingga    kemenakan  dapat  berfikir  secara  logis  dan  dapat memperhitungkan  baik  dan  buruknya. Jika  kemenakan  sudah  dewasa  dan  memiliki  sikap  rajin  dan  dapat  meyakinkan Mamak,  Mamak  pun  bisa  memberikan  izin  kepada  kemenakannya  tersebut.  Peran  ini  harus  dilakukan  oleh  Mamak, karena Mamak adalah pemimpin kemenakan dalam kekerabatan matrilinial. Mamak merupakan pemimpin kemenakan yang terlibat langsung dalam mengurus urusan keluarga inti dalam kekerabatan matrilinial yang selanjutnya  dipimpin oleh  Mamak  pemimpin  kaum  hingga  Penghulu  yang  memimpin  seluruh  kaum  dalam  suatu  masyarakat  hukum  adat. Penghulu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari mamak karena mengurus semua urusan dalam suatu nagari, kedudukan penghulu tersebut dinyatakan dalam pepatah adat berikut:

## Kayu gadang di tangah padang
Bakeh bataduah hari hujan Bakeh balauang dari paneh Ureknyo buliah bakeh basanda Batangnyo buliah bakeh basanda (Soepomo, 2007)
Artinya: Sebatang kayu yang besar di tengah lapang Tempat berlindung diwaktu hujan Tempat bernaung diwaktu panas Urat – uratnta tempat duduk dan Batangnya tempat bersandar
Pepatah  adat  tersebut  memberikan  makna  bahwa  penghulu  sebagai  pemimpin  rakyat  dalam  nagari  memiliki fungsi  yang  mencakup  semua  hal  mulai  dari  urusan  suku,  keperluan  rumah  tangga  persekutuan,  fasilitas  nagari, perkawinan,  warisan  dan  lain  sebagainya  (Soepomo,  2007).  Hal  tersebut  juga  berkaitan  dengan  merantau,  urusan merantau  juga  menjadi    anggota  dari  tugas  penghulu  dalam  mengayomi  masyarakat  hukum  adat,  dengan  banyaknya orang  yang  merantau    meningkatkan  perekonomian  suatu  nagari  sehingga  perantau  dapat  memberikan  kontribusi kepada nagari melalui pemimpin yaitu penghulu nagari.
Pada  kondisi lain, ada juga  perantau  yang  dilepas  kepergiannya  dengan  bekal harta  benda  seadanya  dari  Ninik Mamaknya  dikarenakan  memang  tidak  ada  yang    diberikan.  Para  Ninik  Mamak  hanya  memberikan  nasehat-nasehat untuk menjaga diri selama merantau. Nasehat-nasehat tersebut berkaitan dengan menjalankan kewajiban agama, harus menjunjung  tinggi  nilai  kejujuran,  jangan  pernah  berbuat  kejahatan  karena  mencoreng  nama  baik  keluarga,  suku  dan

## TIN: Terapan Informatika Nusantara

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
daerah. Pada intinya bekal nasehat lah yang   diperlukan oleh perantau agar punya pegangan dan pedoman dan terhindar dari perbuatan tercela di tanah perantauan.
Perantau  yang  sudah  meninggalkan  kampung  halamannya    bermukim  di  daerah  rantau  yaitu  Lubuk  sikaping Pasaman,  bertempat  tinggal,  bekerja,  dan  berinteraksi  dengan  dengan  masyarakat  hukum  adat  yang  baru  di  daerah tersebut. Interaksi tersebut hanya sebatas interaksi perantau sebagai individu dengan masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping.
Hukum  Islam  juga  menganjurkan  untuk  mencari  kerabat,  agama  menganjurkan  untuk  menjalin  silahturahim antar  sesama  manusia,  dalam    Al  Qur’an  surat  Al-Maidah  ayat  2  yang  Allah  berfirman:  saling  tolong  menolonglah kamu  dalam  kebaikan  ketakwaan  dan  jangan  saling  tolong  menolonglah  dalam  dosa  dan  permusuhan.  Ayat  tersebut memberikan  makna  bahwa  orang  yang  merantau  dan  belum  mempunyai  kerabat,  bagi  orang  yang  ada  di  tempat merantau  itu  dalam  arti  kata  sebagai  masyarakat      dianjurkan  untuk  menolong  orang  tersebut  karena  dalam  Islam sesama  muslim  itu  bersaudara.  Jadi  anjuran  untuk  menumpang  kerabat  dengan bainduak sesuai  dengan  ajaran  Islam karena dalam umat Islam diciptakan bersuku-suku dan berkaum.
Cara  mendapatkan  pengakuan  sebagai  subjek  hukum  adat  di  Lubuk  Sikaping  adalah  dengan  penundukan  diri . Untuk  melakukan  penundukan  diri  secara  internal  dalam  masyarakat  hukum  adat  setempat,  perantau  harus  menemui fungsionaris hukum adat di Lubuk Sikaping. Perantau bisa menemui Ninik Mamak yang ada di tempat perantau tersebut bermukim. Peristiwa menemui Mamak di daerah rantau untuk melakukan bainduak inilah yang dikenal dalam bahasa Minangkabau “ Mamak ditapati” , artinya perantau menemui dan melakukan bainduak ke dalam masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping melalui Ninik Mamak tetua yang diangkat oleh kaumnya.
Karena adanya orang yang merantau ke daerah Lubuk Sikaping maka fungsionaris hukum adat secara bersama membuat ketentuan untuk mengatur hal tersebut. Soepomo mengatakan:
Hukum  adat  sebagai  hukum  tak  tertulis  dibentuk  dan  diselenggarakan  oleh  putusan-putusan  dari  para penyelenggara  hukum  dan  masyarakat,  yaitu  pertama-pertama  para  hakim  dalam  tata  hukum  Gabernemen  “Hindia Belanda”, dan dalam tata hukum daerah-daerah Swapraja dan selanjutnya para kepala desa dalam lapisan bawah yang luas dari masyarakat desa (Tafal, 1983).
Setelah menemui Ninik Mamak, perantau  diinstruksikan untuk menunggu untuk beberapa waktu. Ninik Mamak mengumpulkan  semua  fungsionaris  hukum  adat  kaumnya  untuk  bermusyawarah.  Ninik  Mamak  yang  menerima permohonan  dari  perantau    menyampaikan  kepada  Ninik  Mamak  lainnya  bahwa  ada  seorang  perantau  atau  sebuah keluarga perantau yang ingin bainduak ke dalam masyarakat hukum adatnya. Setelah semua fungsionaris hukum adat sepakat  untuk  menerima  perantau  untuk  menjadi  anggota  dari  masyarakat  hukum  adat  di  suatu  daerah  di  Lubuk Sikaping maka perantau diharuskan untuk membayar sejumlah uang sebagai syarat dari para fungsionaris hukum adat. Uang  yang  dibayarkan  tersebut  hanya  sebagai  formalitas  yang  mendasarinya  adalah  pepatah  adat  yaitu  “ adaik  diisi, limbago  dituang ”, artinya jika ingin mengisi adat maka harus ada pemberian dari yang mengisi adat tersebut. Tujuan dari pemberian ini bukan untuk membebani perantau yang bainduak tapi hanya sebagai formalitas untuk menjalankan hukum adat di Lubuk Sikaping.
b) Mendapatkan Perlindungan Adat dari Tempat Bainduak.
Perempuan  yang bainduak ke  dalam masyarakat  hukum adat  di  Lubuk  Sikaping mendapatkan  kedudukan  yang  sama dari  segi  perlakuan  dan  mendapat  perlindungan  atau  penghargaan  dari  fungsionaris  hukum  adat  dan/atau  dari masyarakat  hukum adat  itu  sendiri.  Kedudukan  yang  sama ini  bukan  berarti  penuh  diberikan  dari  segala  aspek, tetapi ada  aspek  yang  tidak  mungkin  diberikan  kepada  perantau  yang bainduak seperti  menjadi  Ninik  Mamak  dan mendapatkan  warisan  harta  pusaka  tempat bainduak .  Perantau  perempuan    mendapat  perlindungan  dari  kaum  jika terjadi suatu ancaman atau peristiwa yang mencelak diri perantau. Jika dibandingkan dengan orang yang tidak bainduak kepada  suatu  kaum,  maka  dia  dianggap  tidak  ada  oleh  masyarakat  hukum  adat,  masyarakat  hukum  adat  dan fungsionaris  adat  setempat  tidak    peduli  terhadap  ancaman  yang  dialami  oleh  orang  yang  tidak  melakukan bainduak tersebut.  Hukum  adat  mempunyai  sifat  kebersamaan  yang  kuat;  artinya,  manusia  menurut  hukum  adat,  merupakan makhluk  dalam  ikatan  kemasyarakatan  yang  erat,  rasa  kebersamaan  mana  meliputi  seluruh  lapangan  hukum  adat (Soekanto,  2008).  Pendapat  tersebut menyatakan  bahwa masyarakat  hukum  adat  saling melindungi  satu dengan  yang lainnya.
Perlindungan dari masyarakat hukum adat merupakan bentuk dari saling pedulinya suatu masyarakat yang saling bantu membantu dalam memberikan perlindungan kepada perantau perempuan yang melakukan bainduak . Asas gotong – royong yang menjiwai tata kehidupan masyarakat tradisional Indonesia serta yang menyebabkan adanya suasana kehidupan komunal di dalam masyarakat tersebut, dalam perkembangan masa selanjutnya mengalami pengaruh baik intern maupun ekstern yang cukup berarti sehingga pencerminan di dalam kehidupan sehari – hari secara perlahan  –  lahan  mengalami  perubahan  serta  penyesuaian  dengan  keadaan  dan  kehendak  zaman  (Wignjodipoero, 1982).Bentuk  dari  pemberian  perlindungan  bersama  tersebut  nantinya  juga  berubah-ubah  mengikuti  perkembangan zaman dan seiring dengan perubahan hukum adat.
Pemberian perlindungan kepada perempuan yang telah bainduak bukan hanya dalam artian menjaga secara fisik saja, tapi dalam artian mendapat perlindungan secara sosiologis dan psikologis. Secara sosiologis, jika ada orang yang mengganggu  seseorang  yang  telah bainduak kepada  suatu  kaum,  artinya  orang  itu  tidak  hanya  berurusan  dengan individu atau orang yang bainduak saja tapi juga harus berurusan dengan masyarakat hukum adat tempat dia bainduak . Ada reaksi dari masyarakat hukum adat tempat dia bainduak terhadap aksi yang tidak menyenangkan yang dilakukan

## TIN: Terapan Informatika Nusantara

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
oleh orang lain terhadap anggota kerabat sukunya. Jika ancaman atau gangguan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat  hukum  adat,  maka  fungsionaris  hukum  adat  yang  memiliki  kedudukan  dan  kekuasaan    ikut  melindungi dengan menyelesaikannya secara adat.
Reaksi  ini  akan  selalu  berubah  dari  waktu  ke  waktu  karena  tergantung  pada  perkembangan  dan  pergeseran hukum adat itu sendiri di dalam proses perubahan – perubahan yang terjadi dalam masyarakat, maka merupakan suatu gejala  yang  umum,  bahwa  perubahan  –  perubahan  tersebut  terutama    mengenai  gejala  sosial  yang  dinam  hukum (Soekanto, 1981).
Secara  psikologis,  perempuan  yang bainduak mendapatkan  rasa  aman  dan  nyaman  saat  melakukan  kegiatan sehari-hari. Perempuan yang telah bainduak tersebut  selalu dilibatkan oleh anggota masyarakat hukum adat lain dalam segala  aspek  adat  sehingga  perempuan  tersebut  merasa  dianggap  karena  mendapat  penghargaan  berupa  pengakuan dalam masyarakat hukum adat tempat dia bainduak . Dalam hal ini terjadi perubahan sikap dari masyarakat hukum adat Lubuk  Sikaping  kepada  perantau  yang  telah bainduak ,  perubahan  tersebut  menimbulkan  rasa  dihargai  dalam  kaum tersebut.  Hal  ini  sependapat  dengan  pendapat  Soerjono  Soekanto  bahwa  beliau  mengemukakan  masalah  psikologis menyangkut soal bagaimana manusia mengubah dirinya di dalam proses pembangunan tersebut (Soekanto, 1981).
Arti  penting bainduak dirasakan  sekali  oleh  perantau  perempuan.  Rasa  aman  yang  diberikan  oleh  masyarakat hukum  adat  melalui  saling  tolong  menolong,  saling  jenguk-menjenguk,  dan  saling  tahu  mengetahui.  Perlindungan tersebut tidak hanya didapat dari satu atau dua orang saja, tapi didapat dari satu kesatuan sistem hukum adat yang saling berinteraksi  satu  sama  lain.  Interaksi  tersebut  menimbulkan  kekerabatan  yang  erat,  sehingga  jika  satu  anggota mengalami  kesusahan  atau masalah  maka  anggota  lainnya membantu  untuk meringankan  dan  menyelesaikan masalah seseorang tersebut.

## c) Adanya Tempat untuk Mengadu dalam Segala Urusan.
Bainduak sebagai sarana untuk berbaur dan melebur dengan masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping membuka akses bagi  dirinya  sebagai  perantau  perempuan  berserta  keluarganya  untuk  diperhatikan  dan  sebagai  tempat  mengadu  dari keluh kesah sebagai masyarakat hukum adat yang dipersamakan dengan penduduk daerah rantau. Fungsionaris hukum adat  beserta  masyarakat  hukum  adat  merupakan  tempat  mengadu  bagi  perantau  dalam  urusan  adat  yang  meliputi perhelatan,  kematian,  akikah,  khitanan  dan  acara  adat  lainnya  yang  ada  dalam  masyarakat  hukum  adat  di  Lubuk Sikaping.  Hubungan  antara  perantau  perempuan  yang bainduak terjalin  dengan  masyarakat  dan  pemuka  adat.  Hal tersebut  sesuai  dengan  definisi  yang  dikemukakan  oleh  Ter  Haar  bahwa  persekutuan  hukum  adalah  suatu kelompok/serikat yang mendiami wilayah tertentu yang saling berhubungan sebagai satu kesatuan susunan yang teratur bersifat  abadi  dan  memilik  pemimpin  serta  harta  pusaka  (Mustari,  2015).  Pengertian  tersebut  memberikan  implikasi bahwa  perantau  yang bainduak dalam  suatu  masyarakat  hukum  adat    menjadi  anggota  persekutuan  adat  yang  mana terbentuk suatu hubungan antar anggota dan pemuka adat tempat perantau tersebut bainduak . Perantau  di  Lubuk  Sikaping  yang bainduak kepada  suatu  kaum  diberikan  hak  untuk  memilih  adat  mana  yang dipakai  untuk  acara  yang    diselenggarakan.  Apakah  memakai  adat  tempat  dia bainduak atau  memakai  adat  dari kampung halamannya. Jika seandainya memakai hukum adat tempat dia bainduak maka dia harus melaksanakan sesuai dengan aturan  adat tempat perantau  tersebut bainduak ,  artinya pihak  atau  Mamak  yang  ada  dikampung  halaman juga harus mengikuti aturan adat di Lubuk Sikaping. Sebaliknya, jika perantau melaksanakan suatu acara adat berdasarkan hukum  adat  kampung  halamannya,  maka  sebagai  penghormatan  kepada  Mamak  dan  masyarakat  hukum  adat  tempat bainduak ,  perantau  yang bainduak mengundang  kerabatnya  tempat bainduak ke  kampung  halaman  perantau  sebagai tamu kehormatan.
Perantau  yang  melakukan bainduak merasakan  kehidupan  bermasyarakat  sebagaimana  mestinya  dia  hidup dikampung halamannya. Setiap keluh kesah dan berita bahagia bisa dia sampaikan kepada Mamak yang ada dirantau. Perantau  tidak  perlu  lagi  bersusah  payah  untuk  mengadukan  dan  menyelesaikan  urusannya  ke  kampung  halaman, dengan bainduak maka dia sudah memiliki keluarga di daerah rantau Lubuk Sikaping.
d) Mendapat Pengakuan dari Masyarakat Hukum Adat Di Lubuk Sikaping.
Perantau yang bainduak kepada masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping Pasaman mendapatkan pengakuan baik dari anggota  masyarakat  hukum  adat  tempat bainduak maupun  masyarakat  hukum  adat  lain.  Pengakuan  dari  masyarakat hukum  adat  kepada  perantau  dimulai  tepat  setelah  perantau  tersebut  disetujui  oleh  fungsionaris  hukum  adat  tempat perantau bainduak yang dalam hal ini dilakukan oleh para Ninik Mamak kaum tempat bainduak . Pengakuan diberikan oleh masyarakat hukum adat kepada perantau  memberikan akibat hukum kepada perantau bahwa  perantau  harus  tunduk  dan  patuh  kepada  segala  aturan  yang  berkenaan  dengan  hukum  adat  tempat  perantau bainduak . Perantau harus menaati segala aturan yang sudah menjadi hukum dan kebiasaan dari masyarakat hukum adat di  Lubuk  Sikaping.  Aturan  yang  ditaati  itu  berkaitan  dengan  perbuatan  apa  yang  boleh  dilakukan  dalam  masyarakat hukum  adat  dan  perbuatan  apa  yang  tidak  boleh  dilakukan  dalam  masyarakat.  Perbuatan  yang  boleh  dilakukan  dan senantiasa dijunjung tinggi adalah dengan selalu menjaga kerukunan antar masyarakat hukum adat, menunjukkan sikap ramah kepada seluruh masyarakat hukum adat. Perbuatan yang dilarang untuk dilakukan seperti tidak boleh membuat kegaduhan atau mengganggu ketertiban umum sehingga keamanan di dalam masyarakat hukum  adat tersebut menjadi terganggu.
Pengakuan  dari  seluruh  elemen masyarakat  hukum adat  kepada  perantau  yang bainduak memberikan  dampak yang baik bagi perantau tersebut. dampak itu  menghilangkan rasa kecemasan  tidak adanya tempat berlindung ketika

## TIN: Terapan Informatika Nusantara

## ISSN 2722-7987 (Media Online)
mengalami  kesulitan,  baik  kesulitan  dalam  melakukan  suatu  acara  maupun  kesulitan  dalam  hal  menyelenggarakan kemalangan. Masyarakat hukum adat yang tujuan utama datang merantau ke Lubuk Sikaping adalah untuk berdagang tidak lagi merasa canggung berhadapan dengan masyarakat, karena masyarakat sudah mengenalnya, mengenal kepada siapa  dia bainduak ,  kenal  dengan  Ninik  Mamaknya  sehingga  jika  terjadi  permasalahan  atau  konflik  mudah  untuk menyelesaikannya.  Urusan  kekerabatan  tidak  hanya  terfokus  pada  kerabat  saja  tapi  juga  terhadap  orang  dari  luar (Mustari, 2015). Penyelesaian tersebut dapat melalui fungsionaris hukum adat tempat dia bainduak . Penjelasan  diatas  menunjukkan  bahwa  hukum  adat  di  Lubuk  Sikaping  sebagai  daerah  rantau  terbuka  bagi perantau  yang  ingin bainduak .  Bukti  konkret  dari  keterbukaan  tersebut  adalah  dengan  adanya bainduak .  Mendapat pengakuan  dari  masyarakat  hukum  adat  bukan  perkara  formalitas  saja  melainkan  segala  hal  yang  berkaitan  dengan seluruh  hukum  adat  sudah  melekat  kepada  perantau  yang bainduak sehingga  hukum  adat  harus  dilaksanakan  dan dipatuhi sebagaimana anggota masyarakat hukum adat lain mematuhinya.
e) Mendapatkan Jaminan Hukum dari Masyarakat Hukum Adat Tempat Bainduak.
Perantau  yang bainduak mendapatkan jaminan  hukum  dari masyarakat  hukum adat.  Fungsionaris  hukum  adat  beserta masyarakat hukum adat memberikan jaminan kepada perantau yang bainduak . Jaminan hukum tersebut diberikan dalam bentuk  pemberian  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  upacara  adat  sesuai  dengan  hukum  adat  dalam  masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping, pemberian jaminan perlindungan dari masyarakat hukum adat terhadap ancaman yang timbul,  baik  dari  dalam  masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri  maupun  ancaman  dari  anggota  masyarakat  hukum  adat lainnya, dan jaminan hukum terhadap keamanan perantau yang telah melakukan bainduak . Hukum adat bagi masyarakat berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas atas suatu perbuatan atau peristiwa dalam  masyarakat. Sehingga eksistensi  hukum  adat  lebih  sebagai  pedoman  untuk  menegakkan  dan  menjamin  terpeliharanya  etika  kesopanan,  tata tertib, moral dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat (Mustari, 2015).
Pendapat  tersebut  mempertegas  bahwa  hukum  adat  memberikan  jaminan  kepada  setiap  orang  yang  berkaitan dengan  moral,  boleh  atau  tidak  bolehnya  suatu  hal  dilakukan.  Terhadap  suatu  hal  yang  boleh  dilakukan  maka  untuk melaksanakannya  mendapat  jaminan  dari masyarakat  hukum  adat  dan  fungsionaris  hukum adat  agar terlaksana  sesuai dengan tuntunan adat dan agama.
Uraian diatas merupakan alasan mengapa “ bainduak ” itu penting dilakukan oleh perantau perempuan. Perantau yang bainduak kepada suatu masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping merasakan manfaat dan arti penting “ bainduak ” yang  kedudukannya  sebagai  orang  dari  luar  daerah  Lubuk  Sikaping.  Perantau  pada  umumnya  memperoleh  hak  yang sama dengan yang sama pula dengan masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping kecuali pada urusan harta pusaka dan menjadi fungsionaris hukum adat

## 3. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  tentang  alasan  pentingnya bainduak bagi  perantau minangkabau di masyarakat hukum adat lubuk sikaping pasaman, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
Alasan bainduak penting dilakukan oleh perantau perempuan Minangkabau di daerah Lubuk Sikaping Pasaman adalah:
a) “Mamak ditingga mamak ditapati”.
b) Mendapatkan perlindungan adat dari tempat bainduak .
c) Adanya tempat untuk mengadu dalam segala urusan.
d) Mendapat pengakuan dari masyarakat hukum adat di Lubuk Sikaping
e) Mendapatkan jaminan hukum dari masyarakat hukum adat tempat bainduak .

## REFERENCES
Elizabeth E. Graves. (2007). Asal Usul Elite Minangkabau Modern, Respon terhadap Kolonial Belanda Abad XIX / XX . Yayasan Obor Indonesia.
Marcus Colchester, S. C. (2012). Beragam Jalur Menuju Keadilan, Pluralisme Hukum dan Hak–Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara . Epistema Institute.
Mustari, S. A. (2015). Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Datang . Prenada Media Group. Naim, M. (2013). Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau edisi ketiga (3rd ed.). Grafindo Persada.
Purwanto,  A.,  Sunarsi,  D.,  &  Wijoyo,  H.  (2020).  Penerapan  Perluasan  Arti  Perbuatan  Melanggar  Hukum  Dalam Pelaksanaan  UU  29  Tahun  2004  (Studi  Kasus  Putusan  No.  625/PDT.  G/2014/PN  JKT.  BRT).  TIN:  Terapan Informatika Nusantara, 1(2), 99-103.
Soekanto, S. (1981). Meninjau Hukum Adat Indonesia (3rd ed.). CV. Rajawali. Soekanto, S. (2008). Hukum Adat Indonesia . Raja Grafindo Persada. Soepomo. (2007). Bab-Bab tentang Hukum Adat . Pradnya Paramita.
Tafal, B. B. (1983). Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya dikemudian hari . Grafiti. Wignjodipoero, S. (1982). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat . PT. Gunung Agung.