https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index E-ISSN: 2460- 0989
Sketsa Bisnis Volume (5) No (2) (2018) pp (113-122)

## JURNAL SKETSA BISNIS
Naskah Diterima : 29 September 2018; Diterima Publikasi : 1 Desember 2018
Journal Homepage https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS
Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Sebagai Alternatif Instrumen Keuangan Publik Di Indonesia

## Ariansyah T*, Kurnia

## Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Bogor

## Abstract
This study reviews the Islamic public financial instrument namely waqf and aims to find out how people's  perceptions  of  waqf  if  used  as  an  alternative  to  public  finance  in  the  country  of Indonesia.  The  informants  in  this  study  were  the  people  in  the  Bogor  regency.  The  variables used in this study are the knowledge variable, and the perception variable. The method used is a  quantitative  method,  which  provides  a  description  or  description  of  a  situation  as  clearly  as possible  by  using  the  questionnaire  as  a  means  of  collecting  information.  The  discussion material includes the definition of waqf, public financial instruments, and research results.
Keywords: Perception, Waqf, Public Finance.

## Abstrak
Penelitian  ini  mengulas  tentang  instrumen  keuangan  publik  islam  yaitu  wakaf  dan  bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana  persepsi  masyarakat  terhadap  wakaf  jika  dijadikan  sebagai alternatif  keuangan  publik  di  negara  Indonesia.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah masyarakat  di  wilayah  kabupaten  Bogor.  Variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah variabel  pengetahuan,  dan  variabel  Persepsi.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode kuantitatif,  yaitu  memberikan  gambaran  atau  uraian  atas  suatu  keadaan  sejelas  mungkin dengan cara menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul keterangan. Materi pembahasan meliputi definisi wakaf, instrumen keuangan publik, serta hasil penelitian.
Keywords: Persepsi, Wakaf, Keuangan Publik.
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index

## 1.  Pendahuluan
Peran efektif negara sebagai mitra dan fasilitator  tidak  dapat  dihindarkan  untuk mewujudkan  visi  dan  misi  ekonomi  Islam termasuk  pengelolaan  keuangan  public. Pengelolaan  keuangan  publik  merupakan aktifitas  manusia – dalam hal ini penguasa –  yang  mengatur  sejumlah  harta  negara untuk  kepentingan-kepentingan  publik  atau warga negara.  Sehingga dengan demikian, suksesnya  pengelolaan  keuangan  publik merupakan gambaran suksesnya penguasa dalam mengatur sejumlah kekayaan  negara  untuk  kesejahteraan warga negaranya.
Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan  merupakan  persoalan  rumit yang  dihadapi  oleh  negara.  Sifatnya  masif dan  struktural  serta  meluas  yang  terjadi pada  setiap  lapisan  masyarakat.  Oleh karena  itu,  karena  negara  mempunyai  dan memegang  kekuasaan  sekaligus  kekuatan ekonomi  paling  besar.  Sehingga  negaralah yang  sewajarnya  mengemban  tugas  mulia untuk mengentaskan kemiskinan.
Sekalipun begitu, tidak menutup kemungkinan  setiap  lapisan  masyarakat mempunyai  peranan  yang  signifikan  dalam mengentaskan  kemiskinan.  Bahkan  peran agama  juga  sangat  dimungkinkan  dalam hal  ini.  Sebagaimana  ditunjukkan  dalam ajaran  Islam  tentang  wakaf,  penerapannya berpotensi besar mengurangi secara signifikan  angka  kemiskinan  yang  bersifat “struktural” tersebut.
karena dalam wakaf tidak ada kewajiban mengembalikan dana dan memberikan  tingkat  keuntungan  tertentu kepada  wakif  (yang  memberikan  dana wakaf)  tetapi  menyalurkan  keuntungan tersebut  untuk  kemaslahatan  umat  dan menjaga dana tersebut agar tidak berkurang.
Nafis  menyatakan  bahwa  persepsi mayoritas umat Islam di Indonesia meyakini bahwa  wakaf  keagamaan  lebih  penting daripada wakaf untuk tujuan
pemberdayaan  sosial.  Sehingga  mereka lebih banyak mempraktikkan Wakaf keagamaan,  seperti  masjid,  mushalla, makam  dan  sebagainya.  Sementara  untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan,  pemberdayaan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat belum dipandang  penting.  Hal  ini  merupakan tantangan bagi umat Islam Indonesia untuk memfungsikan harta wakaf secara maksimal  dan  produktif  sehingga  aset wakaf  tersebut  mampu  mensejahterakan umat  Islam  di  Indonesia  sesuai  dengan fungsi  dan  tujuan  ajaran  wakaf  yang sebenarnya.
Indonesia merupakan negara berpenduduk  muslim  terbesar  di  dunia. Oleh  karena  itu,  jumlah  penduduk  muslim yang  besar  merupakan  salah  satu  potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan muwujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan  kemiskinan  yang  saat  ini sedang  melanda  Indonesia.  Peruntukan wakaf  di  Indonesia  yang  kurang  mengarah pada  pemberdayaan  ekonomi  umat  dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah  khusus  dapat  dimaklumi,  karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat  Islam  tentang  pemahaman  wakaf, baik  mengenai  harta  yang  diwakafkan maupun peruntukannya.
Wakaf  di  Indonesia  saat  ini  diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  41  tahun 2004  tentang  Perwakafan.  Undang-undang ini  selain  menyempurnakan  peraturan perwakafan  yang telah ada,  juga mengatur masalah-masalah baru, seperti pengelolaan  harta  benda  wakaf  harus secara  produktif  dan  peruntukannya  dirinci secara  jelas,  diantaranya  untuk  membantu fakir  miskin,  pembentukan  badan  wakaf Indonesia,  pengaturan  wakaf  uang,  dan materi-materi  lainnya  yang  dibutuhkan sesuai perkembangan kontemporer. Sebagai upaya untuk percepatan pengentasan kemiskinan dari sektor
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
alternatif, Indonesia memiliki potensi sumber  daya  wakaf  yang  sangat  besar namun  pada  praktiknya  masih  belum teroptimalkan.
Pengelolaan dan pengembangan wakaf  yang  ada  di  Indonesia  diperlukan komitmen  bersama  pemerintah,  ulama  dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang  berkenaan  dengan  wakaf,  termasuk harta  yang  diwakafkan,  peruntukkan  wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah

## 2.  Kerangka Teori

## 2.1. Tinjauan Umum Tentang Wakaf
1.  Pengertian Kata  wakaf  atau  waqf  berasal  dari bahasa  Arab  yang  berasal  dari  akar  kata wa-qa-fa berarti menahan, berhenti, diam di tempat  atau  berdiri.  Kata waqafa - yaqifu - waqfan semakna  dengan  kata habasa - yahbisu - tahbisan maknanya terhalang untuk  menggunakan.  Kata waqf dalam bahasa  Arab  mengandung  makna,  artinya: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak  dipindahmilikkan  (Al- Mishri,: XI/276). Dalam bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda  yang  diwakafkan  (al- mauquf  bih ) atau  dipakai  dalam  pengertian  wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundangundangan  Mesir.  Di  Indonesia, term  wakaf  dapat  bermakna  objek  yang diwakafkan atau institusi (Praja, 1995:6).
Menurut  istilah  meskipun  terdapat perbedaan  penafsiran,  disepakati  bahwa makna  wakaf  adalah  menahan  dzatnya benda  dan  memanfaatkan  hasilnya  atau menahan  dzatnya  dan  menyedekahkan manfaatnya  (Zahrah,  1993:41)  Dalam bahasa Indonesia kata waqaf biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah
yang  dipakai  dalam  perundang-  undangan di  Indonesia.  Sedangkan  menurut  istilah wakaf menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat  dan  tahan  lama  sehingga manfaat  harta  tersebut  dapat  digunakan untuk  mencari  keridhaan  Allah  SWT. (Departemen Agama, 2007)
Sedangkan  pengertian  wakaf  dalam Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004  tentang  Wakaf,  adalah  perbuatan hukum waqif untuk  memisahkan  dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai dengan  kepentingannya  guna  keperluan ibadah  dan/atau  kesejahteraan  umum menurut Syariah.
2.  Dalil Tentang Wakaf
a.  Al- Qur‟an :Dalam Al-Qur‟an terdapat beberapa  ayat  yang  menganjurkan untuk  menunaikan  wakaf,  beberapa diantaranya  adalah  QS.  Ali  „Imran: 92:  “Kamu  sekali-kali  tidak  sampai kepada  kebajikan  (yang  sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian  harta  yang  kamu  cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan,  maka  sesungguhnya Allah mengetahuinya.”
b. Hadits  :Hadits  Nabi  yang  secara tegas  menyinggung  dianjurkannya ibadah  wakaf,  yaitu  perintah  Nabi kepada  Umar  untuk  mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar: “Dari Ibnu  Umar  RA.  Berkata,  bahwa sahabat  Umar  Ra.  Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untukm  memohon  petunjuk  Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan  sebidang  tanah  di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku?,  Rasulullah  menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
(pokoknya)  tanah  itu,  dan  kamu sedekahkan  (hasilnya).  Kemudian Umar  menyedekahkannya  kepada orang-orang  fakir,  kaum  kerabat, budak  belian,  sabilillah,  ibnu  sabil dan tamu. Dan tidak mengapa  atau tidak  dilarang  bagi  yang  menguasai tanah  wakaf  itu  (pengurusnya) makan  dari  hasilnya  dengan  cara yang baik (sepantasnya) atau
makan  dengan  tidak  bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim).
3.  Macam-Macam Wakaf Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa  klasifikasi  yaitu  berdasarkan tujuan, waktu,  dan  penggunaannya.  Wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari :
1.  Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi), yaitu apabila tujuan  wakafnya  untuk  kepentingan umum.
2.  Wakaf  keluarga  (dzurri),  yaitu  apabila tujuan  wakaf  untuk  memberi  manfaat kepada waqif, keluarganya dan keturunannya.
3.  Wakaf  gabungan  (musytarak),  yaitu apabila  tujuan  wakafnya  untuk  umum dan keluarga secara bersamaan. Berdasarkan  batasan  waktunya,  wakaf terbagi menjadi dua macam:
1.  Wakaf  abadi,  yaitu  wakaf  berbentuk barang  yang  bersifat  abadi  seperti tanah  dan  bangunan  atau  barang bergerak  yang  ditentukan  oleh  wakif sebagai wakaf abadi.
2.  Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang  diwakafkan  berupa  barang  yang mudah  rusak  ketika  dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.
Berdasarkan  penggunaannya,  wakaf terbagi menjadi dua macam:
1.  Wakaf  langsung,  yaitu  wakaf  yang pokok  barangnya  digunakan  untuk mencapai  tujuannya  seerti  masjid untuk  shalat,  sekolah  untuk  kegiatan belajar mengajar dan sebagainya.
2.  Wakaf  produktif,  wakaf  yang  pokok barangnya  digunakan  untuk  kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.
4.  Rukun dan Syarat Wakaf
Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi mengenai  wakaf,  namun  dalam  ketentuan pelaksanaannya mereka sependapat bahwa  di  dalam  syariat  wakaf  diperlukan adanya  beberapa  ketentuan  baik  yang berhubungan dengan rukun maupun syarat.  Unsur-  unsur  (rukun)  dan  syarat yang harus dipenuhi dalam wakaf adalah: a. Waqif atau  orang  yang  mewakafkan Pada hakekatnya amalan wakaf adalah tindakan tabarru’ (mendermakan  harta benda), oleh karena itu syarat seorang waqif  adalah  cakap  untuk  melakukan tindakan  tabarru‟.  Artinya  dewasa, sehat akal, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa.Oleh  karena  itu,  wakafnya orang-orang  yang  tidak  memenuhi persyaratan di atas tidak sah.
b. Mauquf atau  benda  yang  diwakafkan Benda yang diwakafkan harus memenuhi persyaratan, di antaranya:1) Benda  wakaf  dapat  dimanfaatkan untuk  jangka  panjang,  tidak  sekali pakai;  2)  Benda  wakaf  dapat  berupa milik  kelompok  atau  badan  hukum;  3) Hak milik wakif yang jelas batas- batas kepemilikannya;  4)  Benda  wakaf  itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya; 5) Benda wakaf dapat dialihkan  hanya  jika  jelas-jelas  untuk maslahat  yang  lebih  besar;  6)  Benda wakaf  tidak  dapat  diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.
Dalam  Pasal  15  Undang-  Undang  No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, harta benda wakaf  hanya  dapat  diwakafkan  apabila dimiliki dan dikuasai waqif secara sah. c. Mauquf  ‘alaih atau  penerima  wakaf Yang  dimaksud  dengan mauquf  „alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf).  Wakaf  harus  dimanfaatkan
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
dalam  batas-batas  yang  sesuai  dan diperbolehkan  syariat  Islam.  Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada  Tuhan.  Karena  itu  mauquf „alaih  (yang  diberi  wakaf)  haruslah pihak kebajikan. Oleh karena itu tujuan wakaf  tidak  bisa  digunakan  untuk kepentingan  maksiat,  atau  membantu, mendukung, atau yang mungkin diperuntukkan untuk kepentingan maksiat.  Menyerahkan  wakaf  kepada seseorang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah.
Dalam  Undang-Undang  No.41  Tahun 2004  tentang  wakaf,  dijelaskan  bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda  wakaf  sesuai  dengan  fungsinya, yakni  mewujudkan  potensi  dan  manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan  ibadah  dan  untuk  memajukan kesejahteraan umum.
d. Shighat atau  ikrar/pernyataan  wakaf Ikrar wakaf berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang  No.41  tahun  2004 tentang  wakaf  adalah  pernyataan kehendak waqif yang diucapkan secara lisan  dan/atau  tulisan  kepada  nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.  Pernyataan  atau  ikrar  wakaf ini  harus  dinyatakan  secara  tegas  baik lisan  maupun  tertulis,  dengan  redaksi “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau  kalimat  yang  semakna  lainnya. Ikrar  ini  penting,  karena  pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan  wakif,  dan  harta  wakaf menjadi  milik  Allah  atau  milik  umum yang  dimanfaatkan  untuk  kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf.
e. Nazhir atau  pengelola  wakaf.  Adapun persyaratan  untuk  menjadi  seorang nazhir  berdasarkan  Pasal  10  Undang- Undang  No.  41  tahun  2004  haruslah memenuhi  syarat  sebagai  berikut:24 1).  Warga  negara  Indonesia;  2). Beragama  Islam;  3).  Dewasa;  4). Amanah;  5).  Mampu  secara  jasmani
dan rohani; 6). Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
f. Jangka  waktu  wakaf:  Jangka  waktu wakaf  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  6  Undang-Undang Wakaf  No  41 tahun  2004,  yakni  waqif  diperbolehkan membatasi  waktu  wakafnya,  artinya waqif  hanya  mewakafkan  manfaat  dari benda yang diwakafkannya, dan setelah  jangka  waktu  tersebut  habis waqif  diperbolehkan  meminta  kembali benda yang diwakafkannya.
2.2.  Aplikasi Pengelolaan Wakaf Di Indonesia
Pengelolaan  wakaf  mulai  diperhatikan oleh  pemerintah  dengan  ditandai  adanya peraturan  perwakafan  yakni  PP  No.  28 tahun  1977  tentang  Perwakafan  Tanah Milik.  Akan  tetapi  PP  ini  hanya  mengatur wakaf pertanahan saja. Ini berarti tidak jauh beda  dengan  model  wakaf  pada  periode awal,  identik  dengan  wakaf  tanah,  dan kegunaannya  pun  terbatas  pada  kegiatan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain.
Pada  masa  reformasi,  pengelolaan wakaf semakin berkembang dengan terbitnya  undang-undang  yang  khusus mengatur  wakaf.  Pada  masa  ini,  landasan hukum  pengelolaan  wakaf  menjadi  lebih tinggi karena sudah  dalam  bentuk  undang- undang.  Peraturan  perwakafan  tersebut yaitu    Undang-Undang    Nomor  41  Tahun 2004  Tentang  Wakaf  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan  Undang-  Undang  Nomor  41 Tahun  2004  Tentang  Wakaf.    Hadirnya Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004 tentang  wakaf  memberikan  pijakan  hukum yang  pasti,  kepercayaan  publik,  serta perlindungan terhadap aset wakaf.
Terbitnya  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2004 menjadi titik tolak pengelolaan wakaf  di  Indonesia.  Harta  wakaf  dapat digunakan lebih produktif sebab di dalamnya  terkandung  pemahaman  dan pola  managemen  pemberdayaan  potensi
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
wakaf yang lebih modern. Dengan diaturnya  wakaf  dalam  bentuk  undang- undang,  maka  sektor  wakaf  dapat  menjadi solusi  alternatif  peningkatan  kesejahteraan sosial  ekonomi  masyarakat.  Di  dalam undang-undang ini, pengelolaan dan pengembangan  harta  wakaf  bisa  dilakukan secara produktif.
2.3. Potensi Wakaf Di Indonesia Mustafa  E.  Nasution28  menjelaskan tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah  umat  muslim  yang  dermawan diperkirakan  sebesar  10  juta  jiwa  dengan rata-rata  penghasilan  Rp  500.000  hingga Rp  10.000.000,  maka  paling  tidak  akan terkumpul  dana  sekitar  3  triliun  per  tahun dari dana wakaf. Sedangkan menurut Cholil Nafis,29  jika  20  juta  umat  Islam  Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100  ribu  setiap  bulan,  maka  dana  yang terkumpul  berjumlah  Rp  24  triliun  setiap tahun.  Jika  50  juta  orang  yang  berwakaf, maka  setiap  tahun  akan  terkumpul  dana wakaf  sebesar  Rp  60  triliun.  Jika  saja terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan  dananya  sebesar  Rp.100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan  dana  wakaf  sebesar  Rp.100 miliar  setiap  bulannya  (Rp  1,2  triliun  per tahun).
2.4. Peran  Wakaf  Dalam  Mewujudkan Kesejahteraan Umat Wakaf
menjadi solusi bagi
pengembangan  harta  produktif  di  tengah- tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang- wenangan  pemerintah  secara  bersamaan. Wakaf  secara  khusus  dapat  membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian  terhadap  umat,  dan  generasi yang  akan  datang.  Kegiatan  sosial  seperti ini  telah  dianjurkan  dalam  syariat  Islam sebagai  kebutuhan  manusia,  bukan  saja terbatas  pada  kaum  muslimin,  tetapi  juga bagi  masyarakat  non-muslim.  Pandangan Islam  terhadap  praktik  wakaf  sosial  seperti ini  telah  lama  berlangsung  sepanjang
sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar  kalau  jumlah  wakaf  Islam  banyak sekali  dan  menyebar  di  seluruh  negara- negara  berpenduduk  mayoritas  muslim yang  dapat  memacu  angka  pertumbuhan ekonomi.
Wakaf di kota-kota besar negara Islam banyak digunakan sebagai bangunan strategis dan pusat perdagangan. Sedangkan  di  luar  kota,  wakaf  tanah pertanian penghasilannya berlimpah, terutama tanah-tanah pertanian yang dekat dengan  kota  dan  daerah  pemukiman.  Di Mesir,  wakaf  tanah  pertanian  luasnya mencapai  sepertiga  dari  seluruh  jumlah tanah  pertanian  pada  awal  abad  ke-19. Begitu juga wakaf di perkotaan yang dibuat bangunan dan pusat perdagangan jumlahnya sangat banyak, di samping yang berbentuk  wakaf  langsung  seperti  masjid, sekolah,  rumah  sakit,  dan  rumah  yatim piatu.  Fenomena  perwakafan  seperti  di Mesir  yang  sangat  produktif  juga  ada  di beberapa  negara  Islam  lain,  sehingga dengan semakin bertambah waktu, semakin  bertambah  pula  jumlah  wakaf Islam.
Negara  Turki  misalnya,  tanah  wakaf pertanian juga tercatat sepertiga banyaknya  dari  seluruh  jumlah  tanah pertanian  ketika  Turki  baru  berubah menjadi  negara  republik  pada  masa seperempat  abad  pertama  di  abad  ke-20. Jumlah  tanah  wakaf  sebesar  itu  juga tercatat  sebagai  kekayaan  rakyat  di  Syiria, Palestina,  Iraq,  Aljazair,  Maroko  dan  di Arab Saudi.

## 3.  Metode
Penelitian ini merupakan jenis penelitian  kuantitatif,  yaitu  memberikan gambaran  atau  uraian  atas  suatu  keadaan sejelas mungkin dengan cara menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul keterangan. Secara operasional penelitian  ini  melihat  bagaimana  besarnya
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
perbedaan pengetahuan, minat dan persepsi  pada  masyarakat  di  wilayah kabupaten  Bogor  terhadap  wakaf  jika dijadikan sebagai alternatif keuangan publik di Indonesia.
Adapun  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  teknik kuisioner.  Dalam  penyusunan  kuisioner dibangun  oleh  beberapa  variabel  dan setiap  variabel  memiliki  atribut-atribut. Atribut-  atribut  ini  yang  menjadikan  dasar dalam  membuat  pernyataan-pernyataan kuisioner.
Dalam  penyusunan  kuisioner  yang terdiri dari dua bagian yaitu, a.  Data  Responden,  dimana  hal  ini menjadi  penting  untuk  mengetahui karakteristik  masyarakat  di  wilayah kabupaten Bogor dengan melihat Jenis kelamin,  usia,  pendidikan,  pekerjaan dan penghasilan rata-rata perbulan.
b.  Pernyataan-pernyataan kuisioner, dimana  disusun  berdasarkan  variabel- variabel yang digunakan dalam penelitian  ini  yang  kemudian  dari variabel tersebut  terdapat atribut-
atribut yang menjadikan dasar pembuatan  pernyataan.  Pernyataan kuisioner ini menggunakan skala likert.
Responden  dapat  memilih  jawaban dari pernyataan tersebut dengan mengisi  sangat  setuju,  setuju,  Netral, kurang  setuju  atau  tidak  setuju.  Ada tiga  variabel  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu:1)  Pengetahuan,
atribut yang menyusun variabel
pengetahuan dalam penelitian ini
adalah  pengetahuan  mengenai  satu instrumen  keuangan  publik  Islam  yaitu wakaf dan perkembangan pengelolaan keuangan  publik  di  Indonesia.  2) Persepsi, atribut yang menyusun variabel Persepsi diantaranya pandangan-pandangan  umum  yang berkaitan dengan keuangan publik dan salah  satu  instrumen  keuangan  publik Islam yaitu wakaf jika dijadikan sebagai alternatif keuangan publik di Indonesia.
3)  Minat,  atribut  yang  menyusun variabel  minat  diantaranya  sikap  yang berlangsung terus-menerus yang
memberi pola pada perhatian
seseorang  sehingga  membuat  dirinya selektif  terhadap  objek  minatnya  pada wakaf, kemudian perasaan yang menyatakan  bahwa  suatu  objek  yaitu wakaf  berharga  atau  berarti  bagi individu,  dan  keadaan  atau  satu  set motivasi  yang  menuntut  tingkah  laku menuju satu arah tertentu yaitu melakukan wakaf.
4.  Hasil dan pembahasan
4.1  Karakteristik Responden
Karakteristik  responden  masyarakat kota  Bogor  berkaitan  dengan  persepsi wakaf  tunai  secara  umum,  semua  data responden terangkum dalam Tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Karakteristik Responden Karakteristik Uraian Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki 23 Perempuan 7 Usia 17-25 tahun 27 >25-30 tahun 3 Pendidikan SD 2 SMU 26 S1 2 Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa 13 Pegawai swasta 12 Wiraswasta 5 Penghasilan  <Rp.1.000.000 7 Rp.1.000.000 s/d Rp.3.000.000 15 >Rp.3.000.000 s/d Rp.5.000.000 6 >Rp.5.000.000 2
Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018
Jenis  kelamin  penduduk  kabupaten Bogor  berdasarkan  statistik  kota  Bogor
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
tahun  2018  jumlah  laki-laki  sebanyak 2.983.278  jiwa  lebih  banyak  dibandingkan dengan  jumlah  perempuan  yaitu  sebanyak
2.857.629 jiwa. Dari 30 responden masyarakat  Kabupaten  Bogor  didapatkan hasil penyebaran paling banyak responden perempuan  sebesar  23,3%  atau  sebanyak 7  orang  sedangkan  responden  laki-laki sebesar 76,7% atau sebanyak 23 orang.
Pengelompokkan usia pada responden ini  dibagi  dua  kelompok  usia  yaitu  17-25 tahun  memiliki  presentase  sebesar  90% dan diatas 25-30 tahun memiliki persentase sebesar  10%.  Pada  tingkatan  usia  sangat penting karena diketahui tingkat produktifitas  masyarakat  dan  juga  dimana sudah dapat memutuskan mempertimbangkan suatu keputusan hidupnya.
Pengelompokan  pendidikan adalah suatu  hal  yang  sangat  penting  untuk mengetahui  cara  berpikir  dan  memahami suatu  objek,  dengan  semakin  tingginya tingkat  pendidikan  seseorang,  maka  pola pikir  seseorang  juga  ikut  berubah.  Pada penelitian ini dikategorikan beberapa kelompok  yaitu  SD,  SMU,  dan  S1. Pendidikan tidak hanya proses transfer ilmu pengetahuan namun pendidikan juga membiasakan  peserta  didik  untuk  berpikir, bersikap  dan  bertindak  menurut  kaidah- kaidah  ilmiah  sesuai  dengan  tingkat pendidikannya.  Salah  satu  faktor  sosial budaya  yang  mempengaruhi  persepsi seseorang  terhadap  suatu  objek  adalah tingkat pendidikan.
Pekerjaan  seseorang  juga  merupakan salah  satu  karakteristik  yang  dapat  dilihat pada penelitian ini. Pekerjaan ini menjadikan  dasar  pengambilan  responden dalam  penelitian  ini,  dengan  membagi beberapa  kelompok  pekerjaan  diantaranya Pegawai/karyawan swasta, wiraswasta, dan Pelajar/Mahasiswa.
Penghasilan  penduduk  dapat  dijadikan sebagai landasan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan  masyarakat.  Besar  kecilnya pendapatan  suatu  keluarga  merupakan
faktor penentu untuk mengetahui bagaimana  masyarakat  membelanjakan pendapatannya.
4.2  Hasil Analisis Data Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil dari 30 responden didapatkan perbedaan rata-rata tiap variable; a.  Variabel pengetahuan; rata-rata responden mengetahui tentang
keuangan publik di Indonesia.
Sebanyak  76,6%  responden  yang mengetahui bahwa pajak adalah instrumen keuangan publik yang paling utama  di  Indonesia,  sebanyak  90% responden  mengetahui  bahwa  wakaf adalah salah satu instrumen keuangan publik  dalam  Islam.  Sebagian  besar responden  mengetahui  dan  mengerti tentang  wakaf  dalam  hukum  Islam berikut  dengan  jenis-  jenisnya  dan mengetahui bahwa wakaf adalah harta milik umat Muslim.
b.  Variabel  persepsi;  Sebanyak  70% responden masih memilih untuk mewakafkan  hartanya  untuk  masjid atau  tanah  makam.  Sebanyak  90% responden  ingin  agar  harta  wakaf dikelola  untuk  hal-hal  yang  produktif untuk  kepentingan  umat.  20  dari  30 responden menginginkan agar pengalokasian dana wakaf dapat dijadikan  sebagai  alternatif  keuangan publik  di  Indonesia.  17  dari  30 responden  berpendapat  bahwa  wakaf dapat dijadikan sebagai alternatif keuangan  publik  jika  pajak  tidak  dapat memenuhi kebutuhan pembangunan di sektor publik saja dan mereka memiliki niat  dan  dorongan  untuk  mewakafkan hartanya.  Namun  hanya  12  dari  30 responden  yang  akan  mewakafkan hartanya  jika  pendistribusiannya  untuk keuangan publik di Indonesia. Sebanyak  26  dari  30  responden  atau 86,7%  akan  memewakafkan  hartanya
https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS/index
jika pendistribusiannya untuk
peningkatan ekonomi umat Islam

## 5.  Kesimpulan Dan Saran
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  mengenai  persepsi  masyarakat di wilayah kabupaten Bogor terhadap wakaf jika  dijadikan  sebagai  alternatif  keuangan publik  di  Indonesia,  dengan  menggunakan beberapa  variabel  seperti  pengetahuan, persepsi dan minat dapat ditarik kesimpulan berdasarkan karakteristik dapat disimpulkan:
a.  Berdasarkan jenis kelamin bahwa jenis kelamin terbanyak adalah laki- laki.
b.  Berdasarkan  usia  bahwa  usia  yang terbanyak  dalam  responden  penelitian ini adalah usia produktif 17-25 tahun.
c.  Berdasarkan  pendidikan  didapatkan data bahwa tingkat pendidikan
masyarakat kota Bogor dalam penelitian ini adalah tingkat SMU. d.  Berdasarkan kelompok pekerjaan yang
dibagi  menjadi  3  kelompok  pekerjaan yaitu Pegawai swasta/karyawan swasta,  wiraswasta  dan  pelajar  / Mahasiswa.  Kelompok  pekerjaan  yang terbanyak yaitu pelajar/mahasiswa satu lebih  banyak  dari  pegawai/karyawan swasta.  Hal  ini  dikarenakan  banyak dari  responden  yang  bekerja  juga kuliah.
e.  Berdasarkan  tingkat  penghasilan  yang terbanyak  adalah  penghasilan  per bulan yaitu pada lebih dari Rp.1.000.000 s/d Rp.3.000.000. Persepsi masyarakat di wilayah kabupaten  Bogor  terhadap  wakaf  jika dijadikan sebagai alternatif keuangan publik di  Indonesia  adalah  terdapat  beragam pandangan, namun sebagian besar responden setuju jika wakaf dapat dijadikan sebagai  alternatif  keuangan  publik  di Indonesia alasannya karena yang terpenting  bagi  mereka  adalah  bagaimana pengelolaan/pendistribusian  wakaf  tersebut bertujuan untuk
kepentingan dan kesejahterakan umat.

## 6.  Daftar Pustaka
Abu Zahrah. Muhadharat fi al-Waqf, Dar al- Fikr al- „Arabi, Beirut, 1971.
Arif,  Syafrudin.  “Wakaf  Tunai  Sebagai Alternatif  Mekanisme  Redistribusi Keuangan  Islam”  Jurnal  Ekonomi islam La_Riba Volume IV, No.1, Juli 2010
Aziz,  Muhammad.  “Peran  Badan  Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek
Wakaf  Uang  Di  Indonesia”  J  E  S Volume 1, Nomor 2, Maret 2017
Donna,  Duddy  Roesmara.  “Penerapan Wakaf  Tunai  Pada  Lembaga Keuangan  Publk  Islami”  Journal  Of Islamic  Business  And  Economics, VOL. 1, NO. 1, Desember 2007.
Handayani,  R.P;  Kurnia,  T.  2015, “Analisis
Persepsi  Masyarakat  Kota  Bogor Terhadap  Wakaf  Tunai” jurnal Syarikah Vol:1,   No;2, Hastuti,  Qurratul  „Aini  Wara.  2017.  “Peran Lembaga Keuangan Syariah
Penerima  Wakaf  Uang  (Lks-Pwu)
Bagi  Optimalisasi  Wakaf  Uang”
Jurnal  Zakat  dan  Wakaf.  ZISWAF, Vol. 4, No. 1,
Hazami,  Bashlul.  2016 “Peran dan Aplikasi Wakaf  dalam  Mewujudkan Kesejahteraan  Umat  di  Indonesia  “
Jurnal  Analisis, Vol XVI, No 1, Huda,  Nurul;  dkk.  2014 “Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf“ Jurnal Akuntansi  Multiparadigma,  Volume 5, Nomor 3, Hlm. 485-497
Juhaya  S.  Praja.  1995.  Perwakafan  di
Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya, Yayasan Piara, Bandung, Noviyanti, Ririn. 2016. “Pengelolaan Keuangan  Publik  Islam  Perspektif Historis“ Jurnal Ekonomi Syariah IQTISHODIA | Vol. 1, No.1, Maret
Saadati,  Nila.  2016 “Efisiensi  Produktifitas Wakaf  Tunai  (Wakaf  Uang)  dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia.  Jurnal  Muqtasid  Vol  7 Nomor 1 Suparno,  Chandra.  2016. “Optimalisasi
Model Manajemen Wakaf:
Peran  Pendidikan  Tinggi  Dan  Audit
Sektor Publik” Media  Ekonomi  dan
Manajemen Vol. 31 No. 2
---------,  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun
2004 tentang Wakaf
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun
2006 tentang Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf, Jakarta: Departemen Agama RI. Ditjen
Bimas Islam