Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH

## Siti Sa’adah
Alumni Program Studi Ekonomi Syariah FAI-UIKA Bogor

## Abstract
Islam permits the collateral in debts. Collateral as a means trust among borrowers and the bank. This transaction ever undertaken by the Prophet Muhammad to the Jews. And the transaction is commonly known in our society as mortgage or rahn . This paper aims to determine the implementation of rahn contract on gold at PT. BPRS Amanah Ummah in 2011. The results showed that the process of implementation of the contract is that the customer comes to the bank with the photo copy of identity along with the original one, and carry items that will be pledged collateral in the form of gold. It could be gold jewelry, coins, and in the form of gold bullion. Further requirements are given to employees who handle rahn to do valuation of goods in order to determine loan amount and the rent to be paid by the customer ( rahin ). If the customer agreed to that condition, then the subsequent, signing of the contract and take the money. Next, the customer pays the rent directly to the bank employees and customers obtain the letter of evidence of rahn . If the customer would pay off or extend it, then a letter of evidence should be brought back. Execution pawning goods in case the customer defaults, i.e. by selling the collateral. The procedure is that the customer is told in advance that the pawning goods will be sold, and the customer is authorized to sell themselves, accompanied by a bank employee, or it could be sold by the bank with the permission of the customer. If there is an excess of the goods’ price, then the bank must return the rest to the customer. And if the sale of the item sale price does not cover the debt to the bank, the customer must pay off the remaining debt to the bank.
Keywords: rahn, PT. BPRS Amanah Ummah, gold

## Abstrak
Islam membolehkan adanya barang jaminan dalam utang-piutang. Barang jaminan itu sebagai alat kepercayaan di antara nasabah peminjam dengan bank. Kegiatan transaksi tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan orang Yahudi. Dan transaksi ini biasa dikenal dalam masyarakat kita dengan gadai atau rahn . Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan akad rahn pada gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan akad tersebut adalah nasabah datang ke bank dengan membawa persyaratan fotokopi identitas diri/KTP beserta aslinya dan membawa barang jaminan yang akan digadaikan yaitu berupa emas. Emas tersebut bisa berupa perhiasan, koin, dan berupa emas batangan. Selanjutnya, persyaratan tersebut diserahkan kepada karyawan yang menangani gadai emas syariah di bank untuk dilakukan penaksiran barang supaya diketahui
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
besaran pinjaman yang akan diberikan dan biaya sewa yang harus dibayar oleh nasabah ( rahin ). Apabila nasabah menyetujui besaran biaya pinjaman dan biaya sewanya, maka selanjutnya dilakukan penandatanganan akad dan dilakukan pencairan. Berikutnya, nasabah membayarkan biaya sewanya langsung ke pegawai bank, lalu nasabah mendapatkan surat tanda bukti rahn . Apabila nasabah mau melunasi atau memperpanjangnya, maka surat tanda bukti tersebut harus dibawa kembali. Eksekusi barang gadai apabila terjadi nasabah wanprestasi, yaitu dengan cara menjual barang jaminan tersebut. Prosedurnya adalah nasabah diberitahu terlebih dahulu bahwa barang gadainya akan dijual, dan nasabah diberi wewenang untuk menjualnya sendiri dengan didampingi pegawai bank, atau bisa juga dijual oleh pihak bank dengan sepengetahuan dari nasabah. Apabila dalam proses penjualan barang tersebut ada kelebihan, maka pihak bank harus mengembalikan sisanya kepada nasabah. Dan apabila dalam penjualan barang tersebut harga jualnya tidak menutupi utangnya kepada bank, maka nasabah wajib melunasi sisa utangnya
kepada bank.
Kata Kunci: rahn, PT. BPRS Amanah Ummah, emas

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kesuksesan perbankan syariah, diikuti oleh beberapa lembaga keuangan syariah yang lainnya,  misalnya  pegadaian  syariah,  asuransi  syariah,  BMT  dan  koperasi  syariah. Masyarakat pun sedikit demi sedikit banyak  yang  melirik  lembaga  keungan syariah sebagai tempat menabung ataupun sebagai tempat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan dalam pertambahan modal usahanya.
Perkembangan  lembaga  keuangan  syariah  semakin  marak  di  Indonesia,  terutama pegadaian  syariah.  Perum  pegadaian  mengeluarkan  produk  yang  berbasis  Islam  yang disebut dengan pegadain syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk, menetapkan  uang sebagai  alat tukar bukan sebagai  komoditas  yang  diperdagangkan,  dan  melakukan  bisnis  atau  kerjasama  untuk memperoleh imbalan dan bagi hasil. 1
Dengan  demikian  masyarakat  Indonesia  dapat  dengan  mudah  memperoleh pertambahan modalnya dari sumber yang halal dan terhindar dari riba. Dalam perkembangan perekonomian dunia bisnis pasti akan diikuti dengan pertumbuhan akan pertambahan modal, sehingga seorang pebisnis harus mempunyai sebuah jaminan yang akan menjadi alat untuk pertambahan  modalnya,  sama  halnya  dengan  pegadaian  syariah,  dalam  mendapatkan pinjamannya harus adanya jaminan yang ditahan.
Menurut Bank Indonesia (1990), rahn adalah akad  penyerahan barang/harta  ( marhun ) dari nasabah ( rahin ) kepada bank ( murtahin ) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang. 2 Perjanjian  akad rahn ini  di  bolehkan  dalam  Islam,  sebagaimana  Firman  Allah  SWT dalam QS Al-Baqarah:  283
1 Muhammad  Heykal,  Nurul  Huda, Lembaga  Keuangan  Islam  Tinjauan  Teoritis  dan  Praktis ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 276.
2 Zulkifli, Sunarto, Tinjauan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, h.28.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH
Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Artinya: “Jika  kamu  dalam  perjalanan  (dan  bermuamalah  tidak  secara  tunai)  sedang  kamu tidak memperoleh seorang penulis,  maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang  (oleh  yang  berpiutang).  Akan  tetapi  jika  sebagian  kamu  mempercayai sebagian  yang  lain,  maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya (utangnya)  dan  hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah  Tuhannya.  Dan  janganlah kamu  (para  saksi)  menyembunyikan  persaksian.  Dan  barangsiapa  yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang  berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah: 283) 3
Berdasarkan penjelasan tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Maragi surat Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa ketika seseorang berada di rumah ataupun dalam perjalanan, hendaklah perjanjian  utang-piutang  dituliskan.  Tetapi  kalau  dalam  perjalanan  dan  itupun  tidak  ada seorang penulis, maka sebagai gantinya peganglah oleh yang memberi  utang ( murtahin ) itu sebuah barang agunan atau gadaian. Barang agunan itu sebagai jaminan kepercayaan dari pihak rahin . Barang jaminan tersebut tetap milik rahin , dan rahin bisa mengambil barangnya kembali setelah melunasi  utangnya. Apabila rahin tidak mampu membayar  utangnya, maka barang itu boleh dijual dan apabila ada kelebihan dari hasil penjualannya, maka itu diberikan kepada murtahin .  Keduanya  sama-sama memegang  amanat  dan  hendaklah  kedua-duanya menjaga takwa kepada Allah. 4
ى َ رَ ﺗ ْ ﺷا َ مﱠ ﻠ َ ﺳ َ و ِﮫْﯾَ ﻠَ ﻋ ُ ﱠ ﷲ ﻰﱠ ﻠ َ ﺻ ِ ﱠ ﷲ ُلوُﺳ َ ر نا  ْ تَ ﻟﺎَ ﻗ  َ ﺔَ ﺷِﺋﺎ َ ﻋ  ْ ن َ ﻋ ٍدﯾِد َ ﺣ  ْ ن ِﻣ ﮫﻟ ﺎًﻋ ْ رِد ُﮫَ ﻧَ ھ َ ر َ و لﺟا ﻲﻟاﺎًﻣﺎَ ﻌ َ ط  ﱟ ي ِدوُﮭَﯾ  ْ نِﻣ ) ُها َ و َ ر ٌمِﻠ ْ ﺳُﻣ ( 5
“Aisyah  r.a.  berkata  bahwa  Rasulullah  SAW  membeli  makanan  dari  seorang penduduk  Yahudi yang  pembayarannya  akan  dilunasi  sampai    dengan  batas  waktu tertentu,  dan  Rasulullah  SAW  menggadaikan  baju  besi  dari  seorang  Yahudi  tersebut (sebagai agunan)” (Muslim Nomor Hadis: 966).
Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara muslim  dan  non-muslim  dalam  bidang muamalah ,  maka  seorang  muslim  tetap  wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim. 6
Dalam  ayat  Alquran  dan  hadis  di  atas  dapat  penulis  simpulkan  bahwa  Islam membolehkan adanya barang jaminan dalam utang-piutang. Barang jaminan itu sebagai alat kepercayaan  di  antara  keduanya.  Kegiatan  teransaksi  tersebut  pernah  dilakukan  oleh Rasulullah SAW  dengan  orang  Yahudi.  Dan  teransaksi  ini  biasa  dikenal  dalam masyarakat kita dengan istilah gadai.
Dalam  kehidupan  masyarakat  muslim  di  pedesaan,  sebagian  dari  mereka  ada  yang melakukan kegiatan pegadaian dengan menggunakan langsung barang gadaiannya, seperti
3 Al-Qur’an dan Terjamah , Bandung: Al-Jumanatul Ali-Art, 2005, h. 51.
4 Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, Tafsir Al-Azhar, Juz III, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1996, h. 85.
5 Shahih Muslim, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, h. 530.
6 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT. Rajagarafindo Persada, 2002, h.107.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
sawah  dan  kebun  yang  digadaikan  langsung  dikelola  oleh murtahin dan  hasilnya  pun dimanfaatkan sepenuhnya.
Kegiatan  gadai  bertujuan  meminta  kepercayaan  dan  menjamin  utang,  bukan  mencari keuntungan  dan  hasil,  walaupun murtahin mendapatkan  izin  dari rahin .  Tindakan memanfaatkan  barang gadaian  adalah  tak ubahnya qiradh yang mengalirkan  manfaat,  dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba . 7
Pada  pegadaian  konvensional,  pegadaian  memberikan  pinjaman  kepada  nasabahnya dengan  menggunakan  penghitungan  bunga.  Penghitungan  bunga  ini  dilakukan  setiap  15 hari, sebagai contoh bila seseorang menggadaikan sesuatu barang dan kemudian menerima kredit sebesar Rp 1 juta, maka setiap 15 hari ke depan bila bunga yang dikenakan 1,5% per 15 hari, orang yang dimaksud mesti membayar bunga sebesar Rp 15 ribu per 15 hari. 8 Sedangkan kalau di pegadaian syariah, pemberi gadai ( rahin) akan mendapatkan surat bukti  gadai  ( rahn) berikut  dengan  akad  pinjam-meminjam  yang  disebut  dengan  akad  gadai syariah  dan  akad  tempat  sewa (ijarah) .  Akad  sewa  tempat (ijarah) merupakan  kesepakan antara  pegadai  dengan  penerima  gadai  dalam  menyewa  tempat menyimpan  dan  penerima gadai  akan  mengenakan  jasa  simpanan  kepada rahin . 9 Di  sinilah  terlihat  perbedaan  antara gadai konvensional dan gadai syariah dalam operasionalnya.
Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat muslim guna menetapkan  pilihan  dalam  pembiayaan  di  sektor  riil  yang  terhindar  dari  kegiatan  riba. Kebanyakan  masyarakat  yang  datang  ke  pegadaian  adalah  masyarakat  menengah  ke bawah  yang  membutuhkan  pembiayaan  jangka  pendek  dengan  marjin  yang  rendah.  Oleh karena  itu  barang  jaminan  pegadaian  dari  masyarakat  ini  memiliki  karakteristik  barang sehari-hari yang  nilainya rendah.  Maka dari  itu keadaan  ini yang mempengaruhi  rendahnya nilai pembiayaan yang mereka terima. 10
Dalam  kehidupan  ini  ada  saja  dari  masyarakat  kita  yang  memerlukan  dana  yang mendesak,  seperti  untuk  pengobatan,  biaya  hidup  dan  masih  banyak  lagi  keperluan  yang lainnya  yang  harus  terpenuhi.  Orang  tersebut  terpaksa  meminjam  uang  dengan  suatu jaminan  barang.  Barang  tersebut  sebagai  pegangan  atau  jaminan  apabila  uang  pinjaman tersebut  tidak  dapat  dikembalikan.  Maka  dari  itu  gadai  syariah  bisa  menjadi  solusi  bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat yang sesuai dengan syariat islam. 11
PT.  BPRS Amanah Ummah adalah salah satu lembaga  keuangan yang menyediakan produk  gadai  emas  syariah.  Gadai  emas  syariah  yang  berlandaskan  prinsip  syariah  Islam
7 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12, Bandung: Pustaka, 1990, h. 141.
8 Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h. 81 .
9 Ibid, h. 79.
10 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan  Syariah Deskripsi dan Ilustrasi , Yogyakarta: Ekonisia, 2007, h. 178.
11 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyan (Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keungan) , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 124.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
dengan  skim  pinjaman qardh dan Ijarah /sewa  (penitipan  barang  jaminan)  menjadi  produk baru dalam penyaluran dana  ke pihak ketiga di PT. BPRS Amanah Ummah.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah:
a.  Bagaimanakah proses pelaksanaan akad rahn pada gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah Tahun 2011?
b.  Bagaimanakah  proses  eksekusi  barang  gadai  apabila  terjadi  nasabah  wanprestasi pada PT. BPRS Amanah Ummah Tahun 2011?
c.  Sejauh  mana  proses  pelaksanaan  akad rahn pada  gadai  emas  syariah  dan  proses eksekusi barang gadai apabila terjadi nasabah wanprestasi  pada PT. BPRS Amanah Ummah?

## C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari masalah adalah: a.  Untuk  mengetahui  proses  pelaksanaan  akad rahn pada  gadai  emas  syariah  di  PT. BPRS Amanah Ummah tahun 2011.
b.  Untuk mengetahui proses eksekusi barang gadai apabila terjadi nasabah wanprestasi pada PT. BPRS Amanah Ummah Tahun 2011.
c.  Untuk  menganalisis  proses  pelaksanaan  akad rahn pada  gadai  emas  syariah  dan proses  eksekusi  barang  gadai  apabila  terjadi  nasabah  yang  wanprestasi  pada  PT. BPRS Amanah Ummah.

## D. Metode, Jenis dan Teknik Penelitian

## 1.  Metode Penelitian
Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan cara metode deskriptif.
Metode  deskriptif  dirancang  untuk  mengumpulkan  informasi  tentang  keadaan- keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). 12 Jadi peneliti  bisa melihat  langsung bagaimana proses penerapan sistem gadai syariah di PT.  BPRS Amanah Ummah.  Dan untuk  melengkapinya  ditambah  dengan  cara  mengkaji  dan  menelaah  buku-buku  yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 2.  Jenis Penelitian
Jenis  penelitian yang digunakan oleh penulis  untuk  penelitian  ini adalah  penelitian lapangan, di mana penulis langsung meneliti di bagian yang menangani gadai emas pada PT. BPRS Amanah Ummah.
3.  Teknik Penelitian
a.  Pengumpulan Data
12 Consuelo G. Sevilla, Jesus A Ochave, Twila G. Punsalan, Bella P. Regala, Gabriel G. Uriarte, Pengantar Metode Penelitian , Jakarta: Universitas Indonesia, 1993, h. 71.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Adapun  teknis  pengumpulan  data  yang  dilakukan  penulis  dalam  penelitian  ini yaitu:

## 1)  Studi Pustaka
Dilakukan  dengan  cara  mengkaji  dan  menelaah  buku-buku,  karya  ilmiah, makalah-makalah,  jurnal,  majalah,  dan  surat  kabar  yang  berkaitan  dengan  judul penelitian tersebut.
2)  Observasi
“Observasi  diartikan  sebagai suatu  pengamatan terhadap objek  penelitian.” 13 Dengan  melakukan  pendekatan  secara  langsung  terhadap  objek  yang  akan diteliti,  yaitu  melihat  langsung  bagaimana  proses  pelaksanaan  akad rahn pada gadai emas di PT. BPRS Amanah Ummah.
3)  Wawancara
Digunakan  untuk  memperoleh  informasi  yang  lebih  jelas  dan  akurat  kepada pihak yang terkait. Wawancara ini dilakukan  kepada Direktur PT. BPRS Amanah Ummah yaitu dengan Bapak Drs. H. M. Abduh Khalid M, M.Si dan karyawan yang menangani  langsung  gadai  emas  di  PT.  BPRS  Amanah  Ummah  yaitu  dengan Bapak Asep Endang Sanusi S.Sos dan para nasabah gadai emas.
4)  Dokumentasi
Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui dan menganalisis arsip perusahaan  mengenai  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  mengenai  gadai emas  syariah, serta  untuk mengetahui  cara  pangadministrasian  mengenai  gadai emas syariah. Di samping itu, penulis juga menggunakan data dokomentasi untuk memperoleh data tentang gambaran umum PT. BPRS Amanah Ummah.

## 5)  Pengolahan dan Analisa Data
Adapun  teknik  pengolahan dan  analisis  data  yang  penulis  gunakan  adalah teknik analisis deskriptif, di mana dengan teknik ini penulis bisa melihat langsung bagaimana proses penerapan akad rahn yang ada dilapangan.

## II. LANDASAN TEORITIS

## A. Pengertian dan Landasan Hukum Rahn
1. Pengertian Rahn
Menurut bahasanya, (dalam bahasa Arab) Rahn adalah: tetap dan lestari, seperti juga dinamai Al-Habsu, artinya  penahan.  Seperti  dikatakan: Ni’matun  Rahinah ”,  artinya  karunia yang tetap lestari.
Adapun  dalam  pengertian syara’, ia berarti:  menjadikan barang  yang  mempunyai  nilai harta  menurut  pandangan syara’ sebagai  jaminan  utang,  hingga  orang  yang  bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. 14
13 Hendri Tanjung, Metodelogi Penelitian, h.40.
14 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12 , Bandung: Pustaka, 1990, h. 139.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Menurut Bank Indonesia (1999), rahn merupakan  akad  penyerahan  barang/harga  dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang. 15
Gadai  syariah  ( rahn )  adalah menahan  salah satu  harta  milik  nasabah  ( rahin ) sebagai barang  jaminan  ( marhun, )  atas  utang  ( marhun  bih )  yang  diterimanya. Marhun tersebut memiliki  nilai  ekonomis.  Dengan  demikian,  pihak  yang  menahan  atau  penerima  gadai ( murtahin ) memperoleh jaminan untuk dapat kembali seluruh atau sebagian piutangnya. 16
Gadai  adalah  suatu  barang  yang  dijadikan  peneguhan  atau  penguat  kepercayaan dalam utang-piutang. 17
Rahn merupakan  perjanjian  utang-piutang  antara  dua  atau  beberapa  pihak  mengenai persoalan  benda  dan menahan  suatu barang sebagai jaminan utang  yang mempunyai  nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu. 18
Berdasarkan pengertian  yang  dikemukakan  oleh para ahli  ilmu ekonomi Islam  di atas, penulis  berpendapat  bahwa  gadai  dalam  Islam  disebut  dengan rahn. Gadai  syariah  ( rahn ) adalah  menahan  suatu  barang  yang  mempunyai  nilai  ekonomis,  barang  tersebut  sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang yang dipinjamnya, dan memakai prinsip-prinsip syariah dalam  operasionalnya.  Pada  dasarnya  gadai  merupakan  suatu  kegiatan muamalah ,  dalam syariat  Islam  gadai  masuk  dalam  kategori  akad tabarru yang  mempunyai  tujuan  tolong- menolong agar terciptanya kemaslahatan antar umat yang merupakan salah satu prinsip dari ajaran Islam.
2.  Landasah Hukum Rahn
a.  Alquran
“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh  seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada  barang  tanggungan  yang  dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka  hendaklah yang  dipercayai  itu menunaikan  amanatnya (utangnya)  dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah: 283). 19
b.  Al-Hadis
15 Zulkifli Sunarto, Tinjauan Praktis Transaksi Perbankan Syariah , Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, h. 28.
16 M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 128.
17 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 106.
18 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, 2007, h. 165.
19 Al-Qur’an dan Terjemah , Bandung: Al-Jumanatul Ali-Art, 2005, h. 51.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
ى َ رَ ﺗ ْ ﺷا  َ مﱠ ﻠ َ ﺳ َ و ِﮫْﯾَ ﻠ َ ﻋ ُ ﱠ ﷲ ﻰﱠ ﻠَ ﺻ ِ ﱠ ﷲ ُلوُﺳ َ ر نا  ْ تَ ﻟﺎَ ﻗ  َ ﺔَ ﺷِﺋﺎ َ ﻋ  ْ ن َ ﻋ ٍدﯾِد َ ﺣ  ْ ن ِﻣ ﮫﻟ ﺎًﻋ ْ رِد ُﮫَ ﻧ َ ھ َ ر َ و لﺟا ﻲﻟاﺎًﻣﺎَ ﻌ َ ط  ﱟ ي ِدوُﮭَﯾ  ْ نِﻣ )
ُها َ و َ ر مِﻠ ْ ﺳُﻣ 20 ( “Aisyah  r.a.  berkata  bahwa  Rasulullah  SAW  membeli  makanan  dari  seorang penduduk  Yahudi yang  pembayarannya  akan  dilunasi  sampai    dengan  batas  waktu tertentu,  dan  Rasulullah  SAW  menggadaikan  baju  besi  dari  seorang  Yahudi  tersebut (sebagai agunan)” (Muslim Nomor Hadis :966)
َلﺎَ ﻗ ﮫﻧﻋ ﷲ ﻲﺿر َة َ رْﯾ َ رُھ ﻲِ ﺑ َ أ  ْ نَ ﻋ َ و ﺻ ِ ﱠ َ ﷲ ُلوُﺳ َ ر  َلﺎَ ﻗ ﺎً ﻧوُھ ْ رَ ﻣ  َ نﺎ َ ﻛ ا َ ذِ إ  ِﮫِﺗَ ﻘَ ﻔَ ﻧِ ﺑ  ُبَ ﻛ ْ رُﯾ  ُرْﮭ ﱠ ظﻟَا مﻠﺳو ﮫﯾﻠﻋ ﷲ ﻰﻠ
, ُ ب َ ر ْ ﺷُﯾ  ﱢرﱠ دﻟَا  ُنَﺑَ ﻟ َ و
ﺎً ﻧوُھ ْ رَﻣ  َ نﺎ َ ﻛ ا َ ذِ إ ِﮫِﺗَ ﻘَ ﻔَ ﻧ ِ ﺑ
, ُﺔَ ﻘَ ﻔﱠ ﻧﻟَا  ُب َ رْ ﺷَﯾ َ و  ُ ب َ ﻛ ْ رَﯾ ي ِذﱠ ﻟَا ﻰَ ﻠ َ ﻋ َ و ) ّي ِ رﺎ َ ﺧُﺑْ ﻟَا ُها َ و َ ر
21 (
Abi  Hurairah  r.a.  berkata  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda  “Apabila  ada  ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh  diminum  (oleh  orang  yang  menerima  gadai)  karena  ia  telah  mengeluarkan  biaya (menjaga)nya.  Kepada  orang  yang  naik  dan  minum,  ia  harus  mengeluarkan  biaya (perawatan)nya.” (HR. Bukhari nomor Hadis: 992).
َلﺎَ ﻗ ُﮫ ْ ﻧ َ ﻋ َ و : ِ ﱠ َ ﷲ ُ لوُ ﺳ َ ر َ لﺎَ ﻗ - َمﱠ ﻠ َ ﺳ َ و ِﮫ ْ ﯾَ ﻠَ ﻋ ُ ﱠ َ ﷲ ﻰﱠ ﻠ َ ﺻ
:
ُﮫَ ﻧَھ َ ر يِذﱠ ﻟَا ِﮫِ ﺑِﺣﺎ َ ﺻ  ْ نِﻣ  ُ نْ ھ ﱠ رﻟَا  ُ قَ ﻠ ْ ﻐَ ﯾ  َ ﻻ
, ُﮫُﻣ ْ ﻧُ ﻏ ُﮫَ ﻟ
, ُﮫُﻣ ْ رُ ﻏ ِﮫْ ﯾَ ﻠ َ ﻋ َ و ) ُها َ و َ ر ﱡﻲِﻧ ْ طُ ﻗ َ را ﱠ دﻟَا , ُمِﻛﺎ َ ﺣْ ﻟا َ و , ٌتﺎ َ ﻘِﺛ ُﮫﻟﺎ َ ﺟ ِ ر َ و . ُﻔ ْ ﺣَ ﻣْ ﻟَا  ﱠ نَ أ  ﱠ ﻻِ إ ﮫُ ﻟﺎ َ ﺳ ْ رِ إ ِه ِ رْ ﯾ َ ﻏ َ و  َد ُ وا َ د ﻲِ ﺑَ أ  َ دْ ﻧِ ﻋ  َ ظو
22 (
Abi  hurairah  r.a.  berkata  bahwasanya  Rasulullah  SAW  Bersabda,  “ Barang  yang digadaikan  itu  tidak  boleh  ditutup  dari  pemilik  yang  menggadaikannya.  Baginya  adalah keuntungan dan tanggungjawabnyalah bila ada kerugian (atau biaya)nya.” (HR.Daruqutni,  Hakim,  dan  para  perawinya,  orang-orang  yang  terpercaya.  Hanya  saja yang dihafal oleh Abu Daud dan selainnya adalah Mursalah).
c.  Ijma Ulama
Para  ulama  besepakat  tentang  kebolehan  hukum  gadai.  Disyariatkan  pula  pada waktu bepergian ataupun tidak dalam bepergian, berdasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW.  Rasulullah  SAW  sendiri  yang  melakukan  kegiatan  gadai  tersebut  dengan  orang Yahudi waktu beliau berada di Madinah, adapun kalau dalam perjalanan seperti dikaitkan dalam  Alquran  surat  Al - Baqarah ayat  283,  karena  melihat  kebiasaan  pada  waktu  itu,  di mana pada umumnya rahn dilakukan pada waktu bepergian. 23
d.  Fatwa Dewan Syariah Nasional
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (DSN-MUI)  menjadi  salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, di antaranya sebagai berikut:
20 Shahih Muslim, Jakarta: Pustaka Imani, 2003, h. 530.
21 Shahih Bukhari , Jakarta: Pustaka Imani, 2000, h. 452.
22 Ash-Shan’ani, Terjemahan Subulus Salam III , Surabaya: Al-Ikhlas, 1995, h. 181.
23 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12 , h.141.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
1)  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  25/DSN  – MUI/III/2002 tentang Rahn
2)  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  26/DSN  – MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
3)  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  09/DSN  – MUI/III/2000 tentang Pembiayaan ijarah . 24
Dalam  Alquran  surat  al-Baqarah  ayat  283  dijelaskan  bahwa  gadai  merupakan  salah satu  bentuk muamalah ,  di mana  sikap  menolong  dan amanah di  sana  diperlihatkan,  begitu juga  dalam  hadis  Rasulullah  SAW.  Dari  Aisyah  r.a.  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Hurairah, dalam  hadis  tersebut  terlihat  sikap  tolong-menolong  antara  Rasulullah  SAW  dan  orang Yahudi.  Dan  para ulama juga  menyepakati kebolehan  dari  gadai  tersebut,   yang   diperkuat juga  dengan  adanya  fatwa  DSN-MUI  yaitu  Nomor  25/DSN  –  MUI/III/2002  tanggal  26  Maret 2002 tentang Rahn dan Nomor 26/DSN – MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Rahn Emas, jadi sudah jelas bahwa menurut hukum Islam maupun hukum negara Indonesia rahn diperbolehkan.

## B. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah di Indonesia
Terbitnya  PP10  tanggal  1  April  1990  dapat  dikatakan  menjadi  tonggak  awal kebangkitan  pegadaian.  Hal  yang  perlu  diingat  bahwa  PP10/1990  menegaskan  misi  yang harus  diemban  oleh  pegadaian  untuk  mencegah  praktik  riba,  misi  ini  tidak  berubah  hingga terbitnya  PP103/2000  yang  dijadikan  sebagai  landasan  kegiatan  usaha  Perum  Pegadaian sampai  sekarang.  Banyak  pihak berpendapat  bahwa  operasionalisasi  pegadaian  pra  Fatwa MUI  tanggal 16  Desember 2003  tentang  Bunga Bank,  telah  sesuai  dengan  konsep  syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep  pendirian  unit  Layanan  Gadai  Syariah  sebagai  langkah  awal  pembentukan  divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.
Konsep  operasi  pegadaian  syariah  mengacu  pada  sistem  administrasi  modern  yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Fungsi operasi  pegadaian  syariah  itu  sendiri  dijalankan  oleh  Kantor-kantor  Cabang  Pegadaian Syariah/Unit Layanan  Gadai Syariah  (ULGS)  sebagai  satu  unit  organisasi  di  bawah  binaan Divisi  Usaha  Lain  Perum  Pegadaian.  ULGS  ini  merupakan  unit  bisnis  mandiri  yang  secara struktural  terpisah  pengelolaannya  dari  usaha  gadai  konvensional.  Pegadaian  Syariah pertama  kali  berdiri  di  Jakarta  dengan  nama  Unit  Layanan  Gadai  Syariah  (ULGS)  Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar,  Semarang,  Surakarta,  dan  Yogyakarta  di  tahun  yang  sama  hingga  September 2003.  Masih  di  tahun  yang  sama  pula,  4  Kantor  Cabang  Pegadaian  di  Aceh  dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. 25
24 Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 8.
25 Muhammad Heykal , Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2010,  h.276
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Penulis dapat menyimpulkan dari sejarah pegadaian syariah di atas, ide pembentukan pegadaian syariah didasari oleh idealisme yang ingin mencegah perbuatan riba dari kegiatan gadai,  dan  juga  dikarenakan  keberhasilan  bank  syariah  dan  lembaga  keuangan  syariah lainnya  yang  saat  ini  mulai  berkembang  pesat  di  Indonesia,  maka  pegadaian  syariah  juga mendapat  perhatian  dari  beberapa  praktisi  dan  akademisi  untuk  dibentuk  di  bawah  satu lembaga.  Dan  sejak  adanya  PP10/1990  serta  pra-Fatwa  MUI  tanggal  16  Desember  2003 maka  dibentuklah  Unit  Layanan  Gadai  Syariah  (ULGS)  sebagai  langkah  awal  dibentuknya divisi khusus  yang menangani kegiatan usaha yang dijalanan sesuai  dengan prinsip-prinsip syariah.

## C. Rukun dan Syarat Gadai Syariah
Rukun dan syarat gadai syariah akan dijelaskan sebagai berikut, di antaranya yaitu:
1.  Rukun Gadai Syariah
Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam gadai syariah antara lain:
a. Ar-Rahin (yang menggadaikan)
Yaitu nasabah  yang  telah  dewasa,  berakal,  bisa dipercaya, dan  memiliki  barang yang digadaikan.
b. Al-Murtahin (yang menerima gadai) Yaitu  bank  syariah,  atau  lembaga  keuangan  syariah  yang  menawarkan  produk rahn sesuai dengan prinsip syariah.
c. Al-Marhun (barang yang digadaikan) Yaitu barang yang digunakan sebagai agunan.
d.  Al- Marhun bih (utang)
Yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun .
e. Shigat ( ijab dan qabul )
Yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. 26
Dari  penjelasan  di  atas  tentang  rukun  gadai  syariah,  penulis  dapat  menyimpulkan, rukun gadai syariah ada 5 di antaranya yaitu: orang yang megadaikan ( rahin), orang yang menerima  gadaian (murtahin), adanya  barang  yang  dijadikan  jaminan (marhun), adanya utang (marhun bih) dan sighat ( ijab qabul ). 2.  Syarat Gadai Syariah
Adapun syarat dari gadai syariah yaitu:
a.  Orang yang berakad ( Rahin dan Murtahin)
Yaitu pihak yang melakukan perjanjian rahn , yakni rahin dan murtahin harus memenuhi syarat sesuai dengan kemampuan, yaitu: berakal sehat. Kemampuan di sini bisa berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi kepemilikan.
b. Sighat
1) Sighat tidak boleh terikat dengan suatu waktu di masa depan.
2) Rahn mempunyai  sisi  pelepasan  barang  dan  pemberian  utang.  Maka  tidak  boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.
26 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan  Syariah Deskripsi dan Ilustrasi , h. 168.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH
Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
c. Marhun Bih (Utang)
1)  Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
2)  Bermanfaat, bila sesuatu utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
3)  Harus  dapat  dihitung  jumlahnya.  Bila  tidak  dapat  diukur  atau  tidak  dapat dukuantifikasi rahn itu tidak sah. 27
d. Marhun (Barang)
Marhun merupakan  barang  yang  dapat  digunakan  sebagai  agunan, marhun tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1)  Agunan harus sesuai dengan pembiayaan.
2)  Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
3)  Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
4)  Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain.
5)  Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
6)  Agunan harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun manfaatnya. 28
Dari  penjelasan  tentang  syarat  sahnya  gadai  syariah,  penulis  dapat  menyimpulkan, syarat  sahnya  gadai  syariah  sama  dengan  rukun  gadai  syariah  yaitu:  adanya  orang  yang melakukan perjanjian rahn yaitu rahin dan murtahin , adanya sighat atau perkataan ijab dan qabul dari  dua  pihak,  adanya  utang  atau  uang  yang  akan  dipinjamkan  kepada rahin ,  dan adanya marhun atau  barang  jaminannya.  Syarat  dan  rukun  tersebut  harus  terpenuhi  agar transaksi  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  syariah  Islam  dan  supaya terhindar dari perselisihan antara keduanya.

## D. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai
Kegiatan  gadai  bertujuan  meminta  kepercayaan  dan  menjamin  utang,  bukan  mencari keuntungan dan hasil, walaupun murtahin mendapatkan izin dari rahin untuk memanfaatkan barang  gadaiannya.  Tindakan  memanfaatkan  barang  gadaian  adalah  tak  ubahnya qiradh yang  mengalirkan  manfaat,  dan  setiap  bentuk qiradh yang  mengalirkan  manfaat  adalah riba . 29
Namun  dalam  hal  ini  ada  beberapa  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama,  di antaranya yaitu:
1.  Pendapat Ulama Syafi’iyyah Ulama  Syafi’iyyah  berpendapat  bahwa murtahin tidak  berhak  memanfaatkan  barang gadaian. Menurutnya, tidak berhak bagi yang menerima gadai ( murtahin ) mengambil manfaat dari  barang  gadaian.  Penggadai  ( rahin )  berhak  mendapat  keuntungan  dari  barang tanggungannya, karena ia adalah pemiliknya. 30
Dalil yang dijadikan alasan oleh ulama Syafi’I adalah hadis Nabi SAW di antaranya:
27 Ibid h.168.
28 Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011, h. 211.
29 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12 , h. 141.
30 Muhammad Firdaus, sofiniyah Ghufron, Muhammad Aziz Hakim, Mukhtar Alshodiq, Cara mudah Memahami akad-akad Syariah, Jakatra:Renaisan, 2005, h.95
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
a)  Hadis Nabi SAW yang artinya:
Abi  hurairah  r.a.  berkata  bahwasanya  Rasulullah  SAW  bersabda,  “ Barang  yang digadaikan  itu  tidak  boleh  ditutup  dari  pemilik  yang  menggadaikannya.  Baginya  adalah keuntungan dan  tanggung jawabnyalah bila  ada kerugian (atau biaya)nya.” (HR. Daruqutni, Hakim, dan para perawinya, orang-orang terpercaya. Hanya saja yang dihafal oleh Abu Daud dan selainnya adalah Mursalah). 31

## b)  Hadis Nabi SAW yang artinya:
Abi Hurairah r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya  (menjaga)nya.  Apabila  ternak  itu  digadaikan,  air  susunya  yang  deras  boleh  diminum (oleh  orang  yang  menerima  gadai)  karena  ia  telah  mengeluarkan  biaya  (menjaga)nya. Kepada  orang  yang  naik  dan  minum,  ia  harus  mengeluarkan  biaya  (perawatan)nya.” (HR. Muslim Nomor Hadis: 1137) 32

## c)  Hadis Nabi SAW yang artinya:
Dari  Ibnu  Umar  Rasulullah  SAW  bersabda:  “Hewan  seseorang  tidak  boleh  diperas tanpa seizin pemiliknya.” (HR. Bukhari).
Berdasarkan  penjelasan hadis di  atas,  ulama  Syafi’iyyah  berpendapat  bahwa marhun itu  tidak  lain  sebagai  jaminan  atau  keparcayaan  atas murtahin .  Kepemilikan marhun tetap berada  pada rahin ,  oleh  karena  itu  manfaat  atau  hasil  dari marhun itu  milik rahin ,  jadi murtahin tidak boleh menggunakan marhun kecuali ada izin dari rahin. 33

## 2.  Pendapat Ulama Malikiyyah
Ulama  Malikiyyah  berpendapat  bahwa  segala  sesuatu  hasil  dari marhun itu  tidak  lain adalah  milik rahin . Murtahin tidak  boleh  memanfaatkan marhun kecuali  ada  izin  dari rahin dengan syarat sebagai berikut:
a)  Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan.
b)  Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari marhun untuknya.
c)  Jangka  waktu  mengambil  manfaat  yang  telah  disyaratkan  harus  ditentukan,  apabila tidak ditentukan batas waktunya, maka menjadi batal.
Alasan  ulama  Malikiyyah  ini  sama  dengan  alasan  ulama  Syafi’iyyah,  yaitu  hadis  Abu Hurairah  dan  Ibnu  Umar.  Hak murtahin hanya  menahan marhun sebagai  barang  jaminan
31 As Shan’ani, Terjemahan Subulus Salam III , h.181
32 Shahih Muslim , h.526
33 Sasli Rais, Pegadaian syariah Konsep dan Sistem Operasional(Suatu Kajian Kontemporer), Jakarta: UI-Press, 2008, h.55
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH
Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
saja,  namun  pihak murtahin boleh  mengambil  manfaat  dari marhun tersebut,  asalkan memenuhi persyaratan di atas. 34
3.  Pendapat Ulama Hanabillah
Pendapat  yang  dikemukakan  oleh  ulama  Hanabillah,  yaitu  ulama  Hanabilah mengatakan bahwa barang gadaian bisa berupa hewan yang dapat ditunggangi atau diperah susunya  atau  bukan  berupa hewan,  apabila  berupa hewan tunggangan atau  dapat  diperah susunya,  maka  penerima  gadai  boleh  memanfaatkan  dengan  menunggangi  atau  memerah susunya  atas  seizin  pemiliknya,  asalkan  sesuai  dengan  biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh penerima  gadai,  dan  dengan  catatan marhun itu bukan disebabkan  dari  utang. 35 Dalil  yang dipakai ulama Hanabillah yaitu hadis Rasulullah SAW yang artinya:
“ Dari  Abi  Hurairah  r.a.  berkata  bahwa  Rasulullah  SAW  bersabda,  “Apabila  ada ternak digadaikan,  punggungnya  boleh  dinaiki  (oleh  orang  yang  menerima  gadai)  karena  ia  telah mengeluarkan  biaya  (menjaga)nya.  Apabila  ternak  itu  digadaikan,  air  susunya  yang  deras boleh  diminum  (oleh  orang  yang  menerima  gadai)  karena  ia  telah  mengeluarkan  biaya (menjaga)nya.  Kepada  orang  yang  naik  dan  minum,  ia  harus  mengeluarkan  biaya (perawatan)nya.” (HR. Bukhari Nomor Hadis: 1137). 36

## 4.  Pendapat Ulama Hanafiyyah
Menurut  ulama  Hanafi, murtahin boleh  memanfaatkan marhun atas  izin  pemiliknya ( rahin). Adapun  alasan  ulama  Hanafi  bahwa murtahin berhak  mengambil  manfaat marhun dari rahin yaitu:
a)  Hadis Rasulullah SAW “ Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Barang jaminan utang dapat  ditunggangi  dan  diperah,  serta  atas  dasar    menunggangi  dan  memerah susunya wajib menafkahi.” (HR. Bukhari) 37
Nafkah marhun itu  adalah  kewajiban murtahin, karena marhun tersebut  berada  di bawah  kekuasaan murtahin. Karena  yang  memberi  nafkah  adalah murtahin ,  maka ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa yang berhak mengambil manfaat dari marhun tersebut adalah pihak murtahin.
b)  Menggunakan alasan akal, dalam hal ini ulama Hanfiyyah berpendapat, yaitu apabila marhun dikuasai  oleh rahin, berarti marhun di  tangan rahin tidak  ada  artinya. Sedangkan  apabila marhun dibiarkan  tidak  manfaatkan  oleh murtahin ,  maka  berarti menghilangkan  manfaat  dari  barang  tersebut,  apabila  barang  tersebut  memerlukan biaya  untuk  pemeliharaannya.  Hal  ini  akan  mendatangkan mudharat antara keduanya, terutama bagi pihak rahin , maka dengan demikian, murtahin yang berhak
34 Ibid, h. 56.
35 Ibid, h. 56-57.
36 Shahih Bukhari , h. 526.
37 Ibid, h. 526.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH
Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
mengambil manfaat dari marhun tersebut, karena murtahin pulalah yang memelihara dan menahan barang tersebut sebagai jaminan. 38
Analisis  terhadap  pendapat  para  ulama  tentang  pemanfaatan  barang  gadai  di  atas penulis dapat penulis simpulkan, yaitu:
1)  Menurut  ulama  Syafi’iyyah  dan  Ulama  Malikiyyah, rahin- lah  yang  berhak memanfaatkan marhun ,  meskipun marhun berada  di  bawah  kekuasaan murtahin . Alasan  yang  dipakai  oleh  kedua  ulama  ini  yaitu  hadis  dari  Abu  Hurairah  r.a.  yang diriwayatkan  oleh  Daruquthni  dan  Al-Hakim.  Dan murtahin boleh  juga  memanfaatkan barang  gadaian  asalkan  mendapat  izin  dari rahin ,  dan  alasan  yang  dipakai  yaitu terdapat pada hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari.
2)  Menurut ulama Hanabillah, murtahin tidak boleh mengambil manfaat marhun dari rahin , kecuali marhun tersebut  berupa  binatang  ternak  yang  bisa  ditunggangi  dan  dapat diperah  susunya  dan  pengambilan  manfaatnya  harus  sesuai  dengan  biaya  yang dikeluarkan.  Alasan  ulama  Hanabillah  ini  berdasarkan  hadis  dari  Abu  Hurairah  yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
3)  Menurut  ulama  Hanafiyyah,  manfaat marhun adalah  hak murtahin .  Alasan  ulama Hanafi  ini  berdasarkan  hadis  Abu  Hurairah  yang  mengatakan marhun dapat ditunggangi  dan  diperah susunya,  jadi  yang  berhak menunggangi  dan  memerah susu binatang gadaian adalah murtahin . Hal ini diperjelas juga oleh alasan ke-2 yaitu dengan menggunakan  akal,  yaitu  karena marhun berada  dalam  kekuasaan murtahin jadi murtahin pulalah yang berhak mengambil manfaatnya.
Berdasarkan  kesimpulan  yang  penulis  ambil  dari  pendapat  para  ulama    tentang pemanfaatan  barang  gadai,  penulis  berpendapat  bahwa  pemanfaatan  barang  gadai  oleh murtahin itu  tidak  diperbolehkan.  Alasan  penulis  tersebut  berdasarkan  pada  dalil syara’ yaitu “pemanfaatan  barang  gadai  itu  tak  ubahnya  qiradh  yang  mengalirkan  manfaat,  dan setiap  qiradh  yang  mengalirkan  manfaat  adalah  riba.” Akan  tetapi  apabila marhun itu berupa binatang ternak yang dapat ditunggangi dan diperah susunya, dengan adanya izin dari rahin ,  maka  pemanfaatan marhun oeleh murtahin itu  diperbolehkan.  Alasan  yang penulis  ambil  yaitu  dalam  hadis  dari  Abu  Hurairah  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari dan dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

## E.  Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai
1.  Hak dan Kewajiban Murtahin (Yang Menerima Gadai)
a)  Hak Pemegang Gadai
1) Murtahin berhak  menjual marhun , apabila rahin pada saat  jatuh  tempo  tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang. Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut  diambil  sebagian  untuk  melunasi marhun  bih dan  sisanya dikembalikan kepada rahin .
2) Murtahin berhak  mendapatkan  penggantian  biaya  yang  telah    dikeluarkan  untuk menjaga keselamatan marhun .
3)  Selama mahrun bih belum  dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun yang diserahkan oleh rahin .
b. Kewajiban Pemegang Gadai
38 Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu kajian Kontemporer) h. 96.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH
Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
1) Murtahin berkewajiban  bertanggung  jawab  atas  hilangnya  atau  merosotnya  harga marhun , apabila itu atas kelalaiannya.
2) Murtahin tidak diperbolehkan memperguhakan marhun untuk kepentingan sendiri. 3) Murtahin berkewajiban  untuk  memberitahu  kepada rahin sebelum  diadakan pelelangan marhun . 39
2.  Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah (Rahin)
a)  Hak Pemberi Gadai, yaitu:
1) Rahin berhak mendapatkan  pengembalian harta benda  ( marhun )  yang  digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
2) Rahin berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin .
3) Rahin berhak  menerima  sisa  hasil  penjualan  harta  benda  gadai  sesudah  dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
4) Rahin berhak  menerima  kembali marhun bila murtahin diketahui  menyalahgunakan harta bendanya.
b) Kewajiban Pemberi Gadai
1) Rahin berkewajiban  melunasi  pinjaman  yang  telah  diterimanya  dalam  tenggang waktu  yang  telah  ditentukan,  termasuk  biaya-biaya  yang  ditentukan  oleh  pihak murtahin .
2) Rahin berkewajiban  merelakan  penjualan  harta  benda  gadaiannya,  bila  dalam jangka waktu  yang  telah ditentukan, rahin tidak  dapat melunasi uang pinjamannya kepada murtahin . 40
Dari  penjelasan  tentang  hak  dan  kewajiban murtahin dan rahin di  atas,  penulis  dapat simpulkan  hak  dan  kewajiban  tersebut  harus  dipenuhi  oleh  keduanya  demi  terciptanya kepercayaan dan menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Apabila sudah datang jatuh  tempo  maka  keduanya  harus  memenuhi  janjinya,  yaitu rahin segera  membayar utangnya  kepada murtahin dan murtahin segera  mengembalikan marhun kepada rahin , karena keduanya memegang amanah yang harus ditunaikan.

## F. Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional
Perbedaan antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional di jelasan pada tabel di bawah ini:
39 Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, h. 40.
40 Ibid, h. 41.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## Tabel 1. Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional
Pada tabel di atas penulis dapat menyimpulkan gambaran secara umum  perbedaan antara gadai  syariah  dan  gadai  konvensional  di  antaranya:    gadai  syariah  dijalankan  dengan    prinsip- prinsip syariah sesuai dengan Alquran dan sunnah Rasul, yang bertujuan untuk tolong-menolong demi  terciptanya  kemaslahatan  umat  yang  merupakan  karakteristik  dari  ajaran  Islam.  Adapun biaya  yang  dikeluarkan  yaitu  biaya  tempat  sewa  barang.  Sedangkan  gadai  konvensional dijalankan sesuai dengan peratuan yang dibuat oleh manusia sehingga mempunyai tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan memberikan pinjaman yang menggunakan bunga.

## G. Mekanisme Kerja Gadai Syariah (Rahn)
Dalam  skema Ar-Rahn di  bawah  ini,  menggambarkan  mekanisme  kerja  pada transaksi rahn pada bank syariah atau lembaga keuangan syariah.
41 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi , h. 166.
42 Muhammad Heykal, Nurul Huda, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, h. 282.
No Gadai Syariah Gadai konvensional 1 Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip  tolong-menolong,  juga  menarik keuntungan  dengan  cara  menarik  bunga atau sewa modal. 2 Rahn berlaku pada seluruh benda baik harus yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. 3 Dalam rahn tidak ada istilah bunga. Dalam gadai ada istilah bunga. 4 Rahn menurut  hukum  Islam  dapat dilaksanakan  tanpa  melalui  suatu lembaga. Dalam  hukum perdata  gadai dilaksanakan melalui  suatu  lembaga  yang  ada  di Indonesia disebut Perum Pegadaian. 41 5 Dalam pegadaian syariah masyarakat secara mutlak keberadaan  barang  jaminan  untuk membenarkan  penarikan  bea  jasa simpanan. Pegadaian konvensional hanya melakukan satu  akad  perjanjian:  utang  piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau  dari  aspek  hukum  konvensional, keberadaan  barang  jaminan  dalam  gadai bersifat  acessor,  sehingga  pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan  barang  jaminan  atau  dengan kata lain melakukan praktik fidusa. 42
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Gambar 1.
Skema Ar-Rahn
c.  Permohonan pembiayaan
b. Akad Pembiayaan d.  Pembiayaan + Biaya a.  Penyerahan Jaminan
Keterangan skema Ar-Rahn di atas dapat dijelaskan dibawah ini: a)  Nasabah menyerahkan jaminan ( mahrun ) kepada bank syariah ( murtahin ). Jaminan ini berupa barang bergerak.
b)  Akad pembiayan dilaksanakan antara rahin (nasabah) dan murtahin (bank syariah).
c)  Setelah  kontrak  pembiayaan  ditandatangani  dan  agunan  diterima  oleh  bank,  maka bank syariah mencairkan pembiayaan.
d)  Apabila  sudah  jatuh  tempo, rahin melakukan  pembayaran  kembali  ditambah  dengan fee yang  telah  disepakati. Fee ini  berasal  dari  sewa  tempat  dan  biaya  untuk memelihara agunan. 43
1.  Mekanisme Akad
Transaksi  yang  digunakan  oleh  pegadaian  syariah  adalah  transaksi  yang menggunakan dua akad, yaitu:
a.  Akad Rahn
Pada  akad rahn, nasabah  bersepakat  dengan murtahin untuk  menyimpan barangnya di kantor pegadaian syariah sehingga rahin harus membayar sejumlah ongkos  ( fee )  kepada murtahin atas  biaya  perawatan  dan  biaya  penjagaan terhadap marhun . 44 b.  Akad Ijarah
Akad ijarah merupakan  penggunaan  manfaat  atau  jasa  melalui  penggantian kompensasi  atau  balas  jasa  yang  disebut  dengan ujrah .  Oleh  karena  itu  pada pegadaian syariah, nasabah ( rahin ) akan memberikan biaya jasa atau fee ( ujrah )
43 Ismail, Perbankan Syariah, h.212
44 Zainudin Ali, Hukum Gadai Syariah, h.69

## MARHUN BIH
(Pembiayaan)
RAHIN (Nasabah) MURTAHIN (Bank) MARHUN (Jaminan)
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH
Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
kepada murtahin karena nasabah ( rahin ) telah menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh murtahin .
Untuk  menghindari  praktik  riba  pada  kedua  akad  tersebut,  maka  penggunaan biaya administrasi dan biaya jasa pada pinjaman dengan cara sebagai berikut:
1)  Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase.
2)  Sifatnya  harus  nyata,  jelas,  pasti,  serta  terbatas  pada  hal-hal  yang  mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.
3)  Pada  akad ijarah, tidak  terdapat  tambahan  biaya  yang  tidak  disebutkan  pada awal akad.
Kategori marhun pada  akad-akad tersebut merupakan  barang-barang yang tidak dapat  dimanfaatkan/dikelola,  kecuali  dengan  cara  menjualnya. Marhun tersebut berupa  barang  bergerak  saja,  seperti  emas,  barang  elektronik,  dan  sebagainya, selain  itu  tidak  ada  bagi  hasil  yang  harus  dibagikan.  Namun  dalam  akad-akad  ini mengharuskan  sejumlah  ongkos  yang  harus  dibayarkan  oleh  pihak rahin kepada murtahin , sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya penitipan barang. 45
Dari  mekanisme  kerja  gadai  syariah  di  atas,  penulis  menyimpulkan  bahwa  dalam gadai  syariah  ada  beberapa  bagian  yang  harus  diperhatikan,  yaitu  nasabah  harus mempunyai marhun yang  bernilai  ekonomis  dan  dapat  dijual  sehingga murtahin memberikan  pembiayaan  sesuai  dengan  tafsiran  harga marhun. Apabila  sudah  jatuh tempo, rahin harus membayar  utangnya  kepada murtahin dan ditambah  dengan fee atas biaya  sewa  yang  harus  dibayarkan  oleh rahin . Namun  apabila rahin tidak dapat melunasi utangnya,  maka  barang  gadaian  tersebut  dilelang.  Pada  proses  pelelangan  barang gadaian, rahin diberitahu  terlebih  dahulu.  Apabila  ada  kelebihan  dari  harga  penjualan tersebut, maka  itu  hak rahin. Adapun pada pegadaian syariah  akad  yang digunakan yaitu akad rahn dan ijarah , akad rahn digunakan untuk pengikatan marhun sebagai agunan atas pinjaman  dana  dan  akad ijarah untuk  pengikatan  pemanfaatan  jasa  penyimpanan  dan pemeliharaan marhun sebagai agunan pinjaman dana.

## III. PROSES PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH

## A. Gambaran Umum PT. BPRS Amanah Ummah

## 1.  Sejarah Perusahaan
Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Amanah  Ummah  atau  disingkat  dengan  BPR Syariah  Amanah  Ummah  adalah  salah  satu  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  yang tumbuh  di  Indonesia  khususnya  wilayah  Bogor  yang  beroperasi  berdasarkan  prinsip- prinsip  syariah  Islam,  yang  bertujuan  di  antaranya  menumbuhkan  ekonomi  masyarakat atas  dasar  syariah  Islam  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  10 tahun 1998.
Sebagai  bangsa  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam,  maka  kehadiran bank syariah di Indonesia yang diyakini prinsip-prinsip dan operasionalnya sesuai dengan syariah Islamiyah adalah suatu kebutuhan sekaligus suatu keharusan. Hal ini di dasarkan pada  suatu  keyakinan  umat  yang  kuat  bahwa  ajaran  Islam  adalah  ajaran  yang  tidak hanya  mengatur  masalah  aqidah  dan  akhlak,  akan  tetapi  juga  mengatur  ibadah  dan
45 Ibid h. 70.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
muamalah dalam berbagai aspek kehidupan,  termasuk  kehidupan sosial  ekonomi. Akan tetapi dilihat dari realitas kehidupan masyarakatnya yang serba tertinggal baik dilihat dari sisi ekonomi maupun yang lainnya tidak mencerminkan nilai-nilai syariah.
Keadaan  ini  menimbulkan  keprihatinan  seorang  ulama  dan  cendekiawan  muslim Bogor,  yaitu  Bapak  K.H.  Sholeh  Iskandar  (Alm),  yang  pada  saat  itu  menjabat  sebagai Ketua  Badan  Kerjasama  Pondok  Pesantren  (BKSPP) Jawa  Barat,  beliau  mulai  merintis pembentukan sebuah  lembaga  keuangan  yang  mampu menyentuh  sekaligus  menolong masyarakat muslim yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam berbagai kesempatan beliau  melontarkan  gagasannya  di  hadapan  sejumlah  ulama,  cendekiawan  dan pengusaha  muslim  untuk  membicarakan  pendirian  lembaga  keuangan  yang  beroperasi atas dasar syariah Islam.
Dari  pertemuan  itu  tercapai  kesepakatan  bahwa  sudah  saatnya  dibentuk  lembaga keuangan  yang  beroperasi  atas  dasar  prinsip  syariah  Islam  yang  nantinya  dapat membantu  masyarakat  muslim  khususnya  pengusaha  muslim  yang  berekonomi  lemah. Mengingat  pada  saat  itu  belum  ada  peraturan  resmi  tentang  lembaga  keuangan  Islam, maka dibentuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang berupa gerakan simpan pinjam yang diberi  nama  Kopeasi  Ikhwanul  Muslimin.  Bersamaan  dengan  hasil  evaluasi  tersebut, pada pertengahan januari 1991, pemrakarsa mendapatkan informasi bahwa di Indonesia khususnya di Jawa Barat telah lahir BPR yang beroperasi berdasarkan syariah.
Pada  awal  Februari  1991  dibentuk  tim  untuk menyusun proposal  pendirian  bank syariah.  Pada  bulan  Juli  1991  proposal  diajukan  ke  Departemen  Keuangan  Republik Indonesia,  Alhamdulillah  pada  tanggal  16  Desember  1991  terbit  izin  prinsip  dai Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia,  dan  pada  tanggal  18  Mei  1992  bertepatan dengan  tanggal 2 Muharram 1413  H  terbit izin operasioanal usaha  bank, akhirnya  pada tanggal  11  Juli  1992  diadakan soft  opening sekaligus mulai  melakukan  operasionalnya. Sedangkan peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1992 oleh Bupati Kepala Daerah  Tingkat  II  Kabupaten  Bogor.  Dengan  demikian  BPR  Syariah  Amanah  Ummah lahir  dan  beroperasi  dengan  semangat  ( ghirah )  keagamaan  dan  keinginan  yang  kuat untuk memperbaiki kehidupan ekonomi umat Islam. Alamat Kantor Pusat BPRS Amanah Ummah terletak di Jalan Raya Leuwiliang No. 1 Kabupaten Bogor,
2.  Visi, Misi, Motto dan Budaya Perusahaan
a. Visi
“Menjadi BPR Syariah Pilihan Umat,
Menjadi BPR Syariah yang Amanah dan Profesional”
b. Misi Membangun kualitas kehidupan umat melalui perbankan syariah. c. Motto
Meraih laba - menepis riba - mengundang berkah d. Budaya Perusahaan
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## Pelayanan Cepat Amanah dan Ramah 46

## 3.  Struktur Organisasi dan Fungsi
Struktur Kepegawaian PT. BPRS Amanah Ummah Bogor. 47
Adapun tugas dan wewenang dari setiap personal adalah sebagai berikut: a.  Dewan Komisaris
1)  Melakukan  pengawasan  dan  memberikan  pengarahan  kepada  Direksi  dalam menjalankan perseroan.
2)  Mengadakan  internal  audit  bank  secara  berkala  minimal  enam  bulan  sekali meliputi neraca, administrasi dan manajemen bank.
3)  Memberikan  persetujuan  atas  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA)  yang disusun oleh Direksi.
b.  Dewan Pengawas Syariah
1)  Melakukan  pengawasan  terhadap  keseluruhan  aspek  organisasi  dan  usaha BPRS Amanah Ummah sehingga benar-benar sesuai dengan syariah.
2)  Memberikan  pengarahan  terhadap  seluruh  karyawan  khususnya  bidang marketing tentang penerapan syariah dan produk-produknya.
c.  Direksi
1)  Memimpin usaha BPRS Amanah Ummah sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang telah ditentukan.
2)  Merencanakan,  mengkoordinasikan  dan  mengendalikan  seluruh  aktifitas lembaga  meliputi  penghimpunan  dana  serta  penyaluran  dana  yang merupakan  kegiatan  utama  lembaga  serta  kegiatan-kegiatan  yang  secara langsung  berhubungan  dengan  aktifitas  utama  tersebut  dalam  upaya mencapai target.
3)  Melindungi  dan  menjaga  aset  perusahaan  yang  berada  dalam  tanggung jawab.
4)  Membina  hubungan  dengan  nasabah,  calon  nasabah  dan  pihak  lain  yang dilayani dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan yang lebih baik.
5)  Membina  hubungan  kerjasama  eksternal  baik  dengan  organisasi  dan  atau badan  usaha  lainnya  maupun  secara  internal  dengan  seluruh  aparat pelaksana, demi meningkatkan produktifitas usaha.
d.  Internal Audit
Pengawasan  atau  kontrol  pelaksanaan operasional  BPRS Amanah  Ummah agar sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan.
e.  Kepala Kantor Cabang
Merencanakan,  mengarahkan,  mengontrol  serta  mengevaluasi  seluruh  aktifitas kantor cabang di bidang operasional, marketing serta umum dan personalia.
f.  Kepala Bidang Marketing
1)  Merencanakan,  mengarahkan,  serta  mengevaluasi  target funding dan financing, serta  memastikan  strategi  yang    digunakan  sudah  tepat  dalam
46 Ibid , h. 1.
47 Ibid, h. 8.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
upaya  mencapai  sasaran  termasuk  dalam  menyelesaikan  pembiayaan bermasalah.
2)  Membuat  program  kerja  dan  evaluasi  terhadap  Supervisor,  ADMP,  Legal Officer, Gadai dan Remedial.
g.  Supervisor
1)  Merencanakan,  mengarahkan,  serta  mengevaluasi  kenerja  Account  Officer (AO)  dan  Remedial,  serta  memastikan  strategi  yang  digunakan   sudah  tepat dalam upaya mencapai sasaran pembiayaan termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah (Non Performance Finance/NPF)
2)  Bersama  Kepala  Bidang  Marketing  membuat  program  kerja  dan  evaluasi terhadap Account Officer dan Remedial.
h.  Kepala Bidang Operasional Merencanakan, mengarahkan, mengontrol, seta mengevaluasi seluruh aktifitas di bidang  operasional,  baik  yang  berhubungan  dengan  pihak  internal  maupun eksternal bank.
i.  Kepala Bagian Sistem Informasi Manajemen (Ka.Bag SIM)
Menjaga  kelangsungan  data  digital  agar  selalu  dalam  keadaan  terkini  dan  siap digunakan.
j.  Kepala Kantor Kas
Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktifitas di kantor kas di bidang operasional dan funding dana. k.  Head Teller
Melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai
l.  Kepala Bidang Umum dan Personalia Menyediakan sarana dan prasarana kantor (aktiva tetap, ATK/barang cetakan dan inventaris  kantor)  dan  pemeliharaannya,  serta  memberikan  pelayanan  kepada pihak  internal  (pengurus  dan  karyawan)  dan  eksternal  (BI,  Kemenkeu,  Ditjen Pajak, nasabah, dan lain-lain).
m.  Administrasi Pembiayaan (ADMP)
Mengelola  administrasi  pembiayaan  mulai  dari  pencairan  hingga  pelunasan  dan membuat  dan  mengagendakan  surat-surat  yang  berkaitan  dengan  kegiatan bidang marketing.
n.  Account Officer (AO)
Memproses  pengajuan  pembiayaan,  melakukan  analisis  kelayakan,  serta memberikan  rekomendasi  atas  pengajuan  pembiayaan  sesuai  dengan  hasil analisis yang telah dilakukan.
o.  Legal Officer (LO)
Melakukan taksasi dan pengikatan jaminan pembiayaan.
p.  Funding Officer (FO)
Menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan maupun deposito
q.   Remedial
1)  Melakukan  penjemputan dana setoran  angsuran nasabah  pembiayaan  dan menyetorkannya kepada Teller.
2)  Menelesaikan  pembiayaan  bermasalah  bersama  dengan  Supervisor  dan Account Officer.
r.  Pembukuan
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Mengelola pembukuan/administrasi dan pelaporan keuangan. s.  Teller
Melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai. t.  Deposito
1)  Memberikan pelayanan kepada nasabah deposito mudharabah .
2)  Memberikan  informasi  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  kepada nasabah  deposito mudharabah atau  produk  penghimpunan  dana  yang lainnya.
u.  Customer Service
1)  Memberikan informasi atau pelayanan kepada nasabah penabung, deposan dan pembiayaan serta informasi lainnya yang dibutuhkan nasabah.
2)  Memberikan  informasi  yang  berkaitan  dengan  hak  dan  kewajiban  kepada nasabah dan informasi lain yang dibutuhkan nasabah.
v.  Inventaris dan Personalia
Melakukan pemeliharaan dan pencatatan inventaris kantor serta pengadministrasian data dan informasi yang berkaitan dengan karyawan.
w.  Administrasi dan Keuangan
Mengelola administrasi layanan umum dan proses pengelolaan biaya-biaya bank.
x.  Sekretariat
Mengelola aktifitas yang berhubungan dengan direksi, kesekretariatan dan kemasyarakatan.
y.  Satuan Pengaman (SATPAM)
Menjaga keamanan dan ketertiban bank dan lingkungannya.
z.  Cleaning Service
Memelihara  dan  menjaga  kebersihan  kantor  dan  lingkungan  serta  peralatan kerja 48
4.  Produk-produk  PT. BPRS Amanah Ummah
a. Produk Penghimpunan Dana
1)  Tabungan Wadiah
Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank, yang penarikannya hanya dapt dilakukan menurut syarat-syarat dan cara-cara tertentu. Produk tabungan yang ada di BPRS Amanah Ummah, berupa titipan tabungan wadiah dengan akad wadiah yadhamanah , berupa titpan nasabah kepada bank. Bank diberi wewenang untuk mengolola uang dari nasbabah tersebut. Bila bank mendapatkan keuntungan, maka nasabah akan mendapatkan bonus dari keuntungan yang langsung dibukukan pada rekening tabungan penabung setiap bulan. Adapun besarnya bonus dibagi berdasarkan keuntungan yang didapat dan kebijakan bank.

## 2)  Tabungan Pelajar
Tabungan yang diperuntukan bagi pelajar dan santri dengan setoran awal minimal Rp 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,- pengambilan dan penyetoran tabungan dapat dilkukan kapan saja pada setiap jam kerja.
48 PT. BPR Syariah Amanah Ummah 2004, Job Description .
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## 3)  Tabungan Ummah
Tabungan yang diperuntukan masyarakat umum, berbentuk tabungan biasa dengan setoran biasa dengan setoran awal minimal Rp 10.000,- dan untuk setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,- sedangkan untuk tabungan perusahaan/badan usaha, setoran awal minimal Rp 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 50.000,-. Tabungan ini dapat diambil kapan saja pada jam kerja.

## 4)  Tabungan Mudharabah
Tabungan yang berfungsi untuk menyimpan dana bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Setoran awal tabungan haji dan umroh minimal Rp 100.000 dan setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 50.000. Tabungan ini dapat diambil pada saat nasabah hendak membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) atau sesuai kesepakan antara bank dengan nasabah.

## 5)  Deposito Mudharabah
Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang hanya dapat ditarik oleh yang bersangkutan setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian dengan bank. Jangka waktu tersebut adalah satu, tiga, enam dan dua belas bulan. Deposito Mudharabah adalah bank menrerima deposito berjangka baik peribadi maupun lembaga. Akad penerimaan deposito adalah mudharabah , di mana bank menerima dana dari masyarakat untuk diikutkan sebagai penyertaan sementara pada usaha bank, sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal. Pada deposito mudharabah antara pihak bank dan nasabah ada kesepakatan terlebih dahulu mengenai nisbah bagi hasilnya.

## 6)  Produk Penyaluran Dana

## a)  Murabahah
Akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membiayai (membelikan) kebutuhan investasi, modal kerja atau barang konsumtif nasabah yang dijual dengan harga pokok dan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran dilakukan dengan cara angsur/cicil dalam jangka waktu yang ditentukan.
b)  Istishna
Akad jual beli barang atas dasar pesanan antara nasabah dan bank dengan spesifikasi tertentu yang diminta nasabah. Bank akan meminta produsen/kontraktor untuk membuatkan barang pesanan sesuai permintaan nasabah dan setelah selesai nasabah akan membeli barang tersebut dan bank, dengan harga yang telah disepakati bersama.

## c)  Ijarah
Perjanjian di mana bank menyewakan suatu barang atau aset yang dibutuhkan nasabah, harga sewa, jenis barang dan lama waktu sewa ditentukan semasa akad. Nasabah akan membayar sewa barang tersebut kepada bank dengan cara angsuran dalam jangka waktu yang ditentukan.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Pembiyaan kerjasama antara bank sebagai shahibul-maal /pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana usaha ( mudharib) . Proyek/usaha tersebut adalah suatu usaha yang produktif lagi halal. Pembagian hasil keuntungan dari proyeksi/usaha dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama.
e)  Musyarakah
Perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai pengusaha, di mana pihak bank maupun pengusaha secara bersama-sama membiayai usaha yang dikelola secara bersama, maupun salah satu pemilik dana atau pihak yang disepakati bersama. Di mana pembagian keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal penyertaan masing-masing. Dalam pembiayaan ini, pemilik dana boleh melakukan intervensi manajemen dalam usaha tersebut.
f)  Rahn (Gadai Emas Syariah) Akad penyerahan barang (emas) dari nasabah ( rahin ) kepada bank ( murtahin ) sebagai jaminan untuk mendapatkan utang.
g)  Qardhul hasan
Perjanjian pemberian pinjaman bank kepada pihak kedua atau nasabah dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama (sebesar yang dipinjam). Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan kesepakan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran maupun tunai. 49

## 5.  Sumber-Sumber Pendapatan
a. Mark-up atau  margin  keuntungan,  adalah  nilai  selisih  antara harga  jual  dan  harga beli yang diperoleh dari produk-produk yang menggunakan prinsip akad murabahah (jual beli).
b. Nisbah bagi  hasil,  adalah  bagian  keuntungan  yang  diperoleh  dari  produk-produk pembiayaan  usaha,  modal  kerja  dan  investasi  yang  berdasarkan  prinsip mudharabah ataupun musyarakah .
c.  Pendapatan  sewa,  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  dari  produk-produk  yang menggunakan akad ijarah (sewa).
d.  Pendapatan  operasional  lainnya,  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  dari  kegiatan operasioanal seperti ADMP dan lain sebagainya. 50

## B. Proses Pelaksanaan Akad Rahn Pada Gadai Emas Syariah
di PT. BPRS Amanah Ummah Tahun 2011
49 PT. BPRS Amanah Ummah, Laporan Tahunan 2010-2011, h. 5-6.
50 PT. BPRS Amanah Ummah, Laporan Tahunan 2010-2011.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Tingginya kebutuhan masyarakat akan dana murah, cepat dan sesuai syariah mendorong lembaga keuangan yang bergerak di sektor syariah untuk mengeluarkan produk gadai emas syariah atau rahn emas. Salah satunya adalah PT. BPRS Amanah Ummah yang bergerak di sektor keuangan syariah turut serta dalam mengembangkan gadai emas syariah. Gadai emas syariah yang berlandaskan prinsip syariah Islam dengan skim pinjaman qardh dan ijarah /sewa (penitipan barang jaminan) menjadi produk baru dalam penyaluran dana ke pihak ketiga bagi lembaga keuangan yang bergeak di sektor syariah.
Gadai syariah ( rahn ) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, di mana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi, biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan ( ijarah ).
PT. BPRS Amanah Ummah adalah salah satu lembaga keuangan yang menyediakan produk gadai emas syariah. Gadai emas itu sendiri adalah penyerahan barang sebagai jaminan dalam bentuk emas untuk mendapatkan utang. Adapun tujuan dari gadai emas syariah adalah menolong nasabah dalam kegiatan multiguna yang sesuai syariah dan untuk membiayai keperluan jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah UMKM serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi dan bagi bank merupakan fee based income untuk meningkatkan pendapatan. 51
Pada Pelaksanaan gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah ada prinsip- prinsip yang harus dipenuhi yaitu:
1.  Emas yang akan diserahkan sebagai agunan qardh beragun emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.
2.  Barang jaminan tersebut harus jelas ukuran, sifat, jumlah dan nilainya.
3.  Barang jaminan itu bisa dipegang/dikuasai langsung oleh bank.
4.  Biaya yang dapat dikenakan oleh bank kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.
5.  Penetapan besarnya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.
6.  Sumber  dana  bank  dapat  berasal  dari  bagian  modal,  keuntungan  yang  disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.
7.  Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk qardh beragun  emas  yang  sumber  dananya  berasal  dari  dana  pihak  ketiga  harus  dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.
8.  Bank wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain:
a.  Karakteristik  produk  antara  lain  fitur,  risiko,  manfaat,  biaya,  persyaratan,  dan penyelesaian apabila terdapat sengketa.
b.  Hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas. 52 Transaksi yang digunakan oleh PT. BPRS Amanah Ummah dalam gadai emas syariah menggunakan tiga akad yaitu:
51 Wawancara dengan Direktur  PT. BPRS Amanah Ummah Bapak Drs. H. M. Abduh Khalid. M, MSi.
52 M. Abduh Khalid, Pelatihan Gadai Emas Syariah (Aqad Qardh Beragun Emas) . h. 21-22.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH
Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
1.  Akad Qardh, yaitu untuk  pengikatan pembiayaan  dana yang disediakan bank.
2.  Akad Rahn (Gadai), yaitu untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana. 3.  Akad Ijarah , yaitu untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana. 53
Standar operasional prosedur (SOP) gadai emas syariah pada PT. BPRS Amanah Ummah dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. 1. Persyaratan Administratif Nasabah
Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin melakukan gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah yaitu:
a.  Fotokopi identitas diri (KTP/SIM) atau identitas lainnya
b.  Barang  jaminan  berupa  emas  dan  bukti  kepemilikan  barang  jaminan  (kwitansi pembelian)  dan/atau  Surat  Pernyataan  Ketiadaan  Bukti  Kepemilikan  (kwitansi pembelian). 54
2. 2.   Pemberian Pinjaman (Qard)
Objek jaminan adalah emas (Emas Merah, Emas Kuning, Emas Putih dan bukan Platina) dalam bentuk emas perhiasan, emas batangan, Logam Mulia/LM dengan kadar minimal 7 karat sd. 24 karat atau Logam Mulia (atau kadar minimal 20% s.d 99%). Besaran pembiayaan/pinjaman yang diberikan oleh pihak penerima gadai ( murtahin ) kepada pemberi gadai ( rahin ) dengan batasan plafond tertentu berbanding nilai jaminan ( marhun ). 55
Berikut ini merupakan penjelasan tentang perhitungan pemberian pinjaman yang diberikan oleh PT. BPRS Amanah Ummah yaitu sebagai berikut: PT. BPRS Amanah Ummah Lewiliang Bogor mengacu pada harga emas berdasarkan PT ANTAM (Persero) Tbk  yaitu sebagai berikut:
a.  Harga jual emas sebesar Rp 550.000,- per gram. b.  Harga beli kembali ( buy back ) emas sebesar Rp 540.000,- per gram Nasabah A memiliki emas seberat 70 gram dan pergi ke PT. BPRS Amanah Ummah untuk menggadaikan emas tersebut, nilai taksiran emas tersebut mempunyai kadar 90% atau 22-24 karat.
FTV  =  80% X (70 gram X (( harga jual + harga beli)/2) =  80% X (70 gram X ((550.000 + 540.000)/2) = Rp 30.520.000,-
Berdasarkan data tersebut di atas, maka nilai FTV ( Financing to Value) untuk nasabah A paling banyak adalah sebesar Rp 30.520.000,-. 56

## 3.   Ketentuan Biaya Penitipan Jaminan (Ijarah)
53 Ibid, h. 11.
54 Ibid, h. 33.
55 Ibid, h. 30.
56 Ibid, h. 28-29.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Prosedur  ketentuan  biaya  penitipan  jaminan  ( Ijarah )  pada  PT.  BPRS  Amanah Ummah dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.  Biaya Penitipan Jaminan dibayar di awal transaksi atau di akhir transaksi/pada saat jatuh tempo (diusahakan untuk dapat dibayarkan di awal transaksi).
b.  Untuk  perhitungan penetapan  Biaya Penitipan Jaminan dibulatkan ke atas menjadi nilai ratusan rupiah.
c.  Penentuan  biaya  penitipan  jaminan  dihitung  dari  berat  bersih  emas  dan  apabila berat  bersih  emas  terdapat  digit  pecahan  angka  di  belakang  koma  maka pembulatan berat bersih emas dibulatkan ke atas.
d.  Bagi nasabah yang melunasi pinjaman sebelum waktunya bank boleh memberikan muqosah ( discount ) biaya penitipan secara proporsional.
e.  Penentuan  Besaran  Biaya  Penitipan  Jaminan  diatur  dan  ditetapkan  oleh  SK Direksi. 57
Penghitungan Biaya Penitipan/Sewa Berdasarkan Kelompok Emas:
Kelompok emas 20% = 2.50 % x (80 % x 20% x Rp 350.000,-) = Rp 1.400,- dibulatkan = Rp 1.500,- Kelompok emas 30% = 2.40 % x (80 % x 30% x Rp 350.000,-) = Rp 2.016,-dibulatkan = Rp 2.000,- Kelompok emas 40% = 2.30 % x (80% x 40% x Rp 350.000,-) = Rp 2.576,- dibulatkan = Rp 2.500,- Kelompok emas 50% = 2.20 % x (80% x 50% x Rp 350.000,-) = Rp 3.080,- dibulatkan= Rp 3.000,- Kelompok emas 60% = 2.10 % x (80% x 60% x Rp 350.000,-) = Rp 3.528,- dibulatkan = Rp. 3.500,- Kelompok emas 70% = 2.00 % x (80% x 70% x Rp 350.000,-) = Rp 3.920,- dibulatkan = Rp 4.000,- Kelompok emas 80% = 2.00 % x (80% x 80% x Rp 350.000,-) = Rp 4.480,- dibulatkan = Rp 4.500,- Kelompok emas 90/22- 24 karat = 2.00 % x (80% x 90% x Rp 350.000,-) = Rp 5.040,- dibulatkan = Rp 5.000. 58
57 Ibid, h. 31.
58 Ibid, h. 43.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Pada tabel di atas dapat penulis jelaskan bahwa setiap kadar emas yang mengandung kelompok kadar emas minimal 20% maka biaya penitipannya yaitu sebesar Rp 1500,- per gram dan seterusnya apabila kelompok kadar emas maksimal 90% atau 22-24 karat maka biaya penitipannya adalah Rp 5000,- per gram. Jadi biaya sewa yang dibebankan kepada nasabah yaitu berdasarkan berat emas yang akan digadaikan.

## Hasil  Wawancara  tentang  Proses  Pelaksanaan  Gadai  Emas  Syariah  pada  PT.  BPRS Amanah Ummah
Berikut ini adalah hasil wawancara tentang proses pelaksanaan gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah dari beberapa sumber, yaitu :
1.  Wawancara dengan pejabat bank yaitu Bapak Drs. H. M. Abduh Khalid, M, MSi sebagai Direktur PT. BPRS Amanah Ummah
Hasil dari wawancara dengan Direktur PT. BPRS Amanah Ummah tersebut dapat penulis jelaskan sebagai berikut:
a.  Nasabah ( murtahin ) datang ke bank cukup membawa kartu identitas diri/KTP dan membawa  objek  jaminan  yaitu  berupa  emas  yang  akan  digadaikan.  Emas tersebut  bisa  berupa emas  batangan,  perhiasan atau pun  berupa  logam  beserta surat  kepemilikan  emas  tersebut.  Persyaratan  tersebut  diserahkan  kepada karyawan  yang menangani  gadai emas.  Selanjutnya  dilakukan  penaksiran  untuk menentukan  besaran  pinjaman  yang  akan  diberikan.  Apabila  kedua  belah  pihak sudah  bersepakat  maka  selanjutnya  dilakukan  penandatanganan  akad  dan pencairan pinjaman.
b.  Harga  sewa  yang  diberikan  yaitu  berdasarkan  gram  emas  bukan  berdasarkan besarnya  pinjaman, dan  relatif murah dengan  kisaran harga  yaitu  dari Rp 1500,- per  gram  sampai  Rp  5000,-    dan  harga  tersebut  berdasarkan  pengelompokan kadar  emas. 59
2. Hasil wawancara dengan karyawan yang menangani gadai emas PT. BPRS Amanah Ummah Leuwiliang, yaitu dengan Bapak Asep Endang Sanusi S.Sos.
Hasil  wawancara  dengan  karyawan  yang  menangani  gadai  emas  PT.  BPRS Amanah Ummah dapat penulis jelaskan sebagai berikut:
a.  Nasabah  datang  ke  PT.  BPRS  Amanah  Ummah  dengan  membawa  persyaratan yaitu  membawa  identitas  diri  berupa  KTP  dan  membawa  barang  yang  akan digadaikan yaitu berupa emas. Emas tersebut bisa berupa emas batangan, logam maupun  berupa  perhiasan  seperti  kalung,  gelang  dan  cincin  beserta  surat kepemilikan  emas  tersebut.  Persyaratan  tersebut  diserahkan  kepada  pegawai bank  yang  menangani  gadai  emas  tersebut,  Selanjutnya  dilakukan  penaksiran untuk  menentukan  besaran  pinjaman  yang  akan  diberikan  dan  besaran  biaya sewa  yang  di  bebankan  kapada  nasabah.  Apabila  antara  kedua  belah  pihak sudah sepakat, maka pegawai bank melakukan pendataan nasabah  atau mengisi formulir permohonan pinjaman dan selanjutnya dilakukan penandatanganan akad serta  dilakukan  pencairan  pinjaman.  Dan  nasabah  tersebut  membayarkan  biaya sewanya  langsung  ke  pegawai  bank  yang  menangani  gadai  emas  tersebut,  lalu
59 Wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Abduh Kholid M, MSi (Direktur PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 11 Juli 2012 .
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
nasabah  tersebut  mendapatkan  surat  tanda  bukti rahn .  Dan  apabila  nasabah tersebut mau melunasi atau memperpanjangnya maka surat  tanda bukti tersebut harus dibawa kembali.
b.  Harga  sewa  yang  diberikan  oleh  bank  tidak  terkait  dengan  nominal  besaran pinjaman  yang  diberikan,  akan  tertapi  berdasarkan  gram  emas  tersebut.  Harga sewa  tersebut  berkisaran  minimal  Rp  1500-,  per  garam  untuk  kadar  emas  20% dan maksimal Rp 5.000,- per gram untuk kadar emas 90%  atau 22-24 karat. 60
3.   Berikut ini adalah hasil wawancara dengan 5 (lima) nasabah gadai emas syariah  PT. BPRS Amanah Ummah, yaitu sebagai berikut:
a.   Ibu Cicih Sukarsih
Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Cicih  Sukarsih  dapat  penulis  jelaskan  sebagai berikut:
Nasabah dengan nama Ibu Cicih Sukarsih menjelaskan kepada penulis bahwa dia pergi  ke  gadai  emas  syariah  PT.  BPRS  Amanah  Ummah  untuk  menggadaikan emasnya.  Ibu  Cicih  Sukarsih  menyebutkan,  emas  beserta  surat  tanda  bukti pembelian  dan  fotokopi  KTP  diserahkan  kepada  pegawai  bank  untuk  dilakukan penaksiran,  tidak  lama  kemudian  pegawai  bank  menjelaskan  besaran  pinjaman dan  biaya  sewa  yang  dibebankan  kepadanya.  Ibu  Cicih  menyebutkan  biaya sewanya  itu sekitar  Rp  75.000,-  per  bulan,  berat  emas  yang  dia  gadaikan  itu 15 gram. Ibu Cicih menyatakan, dia setuju dengan pinjaman dan biaya sewanya, lalu pegawai  bank  menyerahkan  surat  bukti rahn untuk  ditandatangani  olehnya.
Selanjutnya  pihak  bank  menyerahkan  sejumlah  uang  pinjaman  kepadanya  dan ibu  Cicih  membayar  biaya  sewa  sebesar  Rp  75.000  kepada  pegawai  bank,  dan dia menyatakan bahwa biaya sewanya murah dan terjangkau.
b. Ibu Sri Rahayu Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu dapat penulis jelaskan sebagai berikut:
Nasabah  dengan  nama  Ibu  Sri  Rahayu  menjelaskan  kepada  penulis  bahwa  dia pergi  ke  gadai  emas  syariah  PT.  BPRS  Amanah  Ummah  untuk  menggadaikan emasnya. Ibu Sri Rahayu menyebutkan, emas beserta surat tanda bukti pembelian dan  fotokopi  KTP  diserahkan  kepada  pegawai  bank  untuk  dilakukan  penaksiran dan pendataan identitas nasabah. Emas tersebut berupa  perhiasan 2 buah  cincin 10  gram,  masing-masing  cincin  5  gram.  Tidak  lama  kemudian  pegawai  bank menjelaskan  besaran  pinjaman dan biaya sewa yang  dibebankan kepadanya. Ibu Sri menyebutkan biaya sewanya itu Rp 50.000,- per bulan. Ibu Sri menyatakan, dia setuju dengan pinjaman dan biaya sewanya, lalu pegawai bank menyerahkan surat bukti rahn untuk  ditandatangani  olehnya.  Selanjutnya  pihak  bank  menyerahkan sejumlah uang pinjaman kepadanya dan ibu Sri membayar biaya sewa sebesar Rp 50.000  kepada pegawai  bank,  dan  dia menyatakan  bahwa  biaya sewanya murah dan terjangkau. 61
60 Wawancara dengan Bapak Endang Sanusi S.Sos, (Karyawan yang menangani gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 9 Juli 2012.
61 Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu (Nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal  9 Juli 2012.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH
Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
c.  Ibu Ani Sumelani
Hasil wawancara dengan Ibu Ani Sumelani dapat penulis jelaskan sebagai berikut: Nasabah dengan nama Ibu Ani Sumelani, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Dia menjelaskan kepada penulis bahwa dia pergi ke gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah untuk menggadaikan emasnya yaitu berupa gelang. Ibu Ani juga menjelaskan  proses  gadai  emas  yang  dilakukannya  di  gadai  emas  syariah  PT. BPRS Amanah Ummah. Ibu Ani Sumelani menyebutkan, emas beserta surat tanda bukti  pembelian  dan  fotokopi  KTP  diserahkan  kepada  pegawai  bank  untuk dilakukan  penaksiran  dan  pendataan  identitas  nasabah.  Emas  tersebut  berupa perhiasan  1  buah  gelang  rante  10  gram.  Tidak  lama  kemudian  pegawai  bank menjelaskan  besaran  pinjaman dan biaya sewa yang  dibebankan kepadanya. Ibu Ani  menyebutkan  biaya  sewanya  itu  Rp  50.000,-  per  bulan.  Lalu  Ibu  Ani menyatakan  kepada  pegawai  bank,  dia  setuju  dengan  pinjaman  dan  biaya sewanya,  lalu  pegawai  bank  menyerahkan  surat  bukti rahn untuk  ditandatangani olehnya.  Selanjutnya  pihak  bank  menyerahkan  sejumlah  uang  pinjaman kepadanya dan ibu Sri membayar biaya sewa sebesar Rp 50.000 kepada pegawai bank. Dan  dia  menjelaskan bahwa harga sewa yang diberikan  dihitung  dari berat emas  yang  dia  gadaikan.  Ibu  Ani  menyatakan,  dia  sudah  beberapa  kali  pergi  ke gadai  emas  syariah  untuk  menggadaikan  emasnya,  dengan  tujuan  umtuk meminjam uang dan melakukan perpanjangan waktu pinjaman. 62 d.  Ibu Robiatul Adawiah
Hasil wawancara dengan Ibu Robiatul Adawiah dapat penulis jelaskan sebagai berikut:
Nasabah dengan nama Ibu Robiatul Adawiah, pekerjaannya yaitu sebagai ibu rumah tangga. Dia menjelaskan bahwa dia pergi ke gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah sudah 2 kali, yaitu untuk menggadaikan emasnya dan memperpanjangnya karena nasabah tersebut belum bisa melunasinya. Nasabah tersebut menjelaskan proses dia menggadaikan emas. Dia menyebutkan, emas beserta surat tanda bukti pembelian dan fotokopi KTP diserahkan kepada pegawai bank untuk dilakukan penaksiran dan pendataan identitas dirinya. emas tersebut berupa perhiasan 1 buah cincin 2 gram. Tidak lama kemudian pegawai bank menjelaskan besaran pinjaman dan biaya sewa yang dibebankan kepadanya. Ibu Robiatul Adawiah menyebutkan, biaya sewanya itu Rp 10.000,- per bulan. Ibu Robiatl menyatakan setuju dengan pinjaman dan biaya sewanya, lalu pegawai bank menyerahkan surat bukti rahn untuk ditandatangani olehnya. Selanjutnya pihak bank menyerahkan sejumlah uang pinjaman kepadanya dan ibu Robiatul membayarkan biaya sewa sebesar Rp 10.000,- kepada pegawai bank, dan dia menyatakan bahwa biaya sewanya murah dan prosesnya mudah dan cepat. 63 e.  Ibu Iis Mawati
62 Wawancara dengan Ibu Ani Sumelani (Nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 30 Juli 2012.
63 Wawancara dengan Ibu Robiatul Adawiah (Nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal  30 Juli 2012.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Hasil wawancara dengan Ibu Iis Mawati dapat penulis jelaskan sebagai berikut: Nasabah dengan nama Ibu Iis Mawati menjelaskan proses melakukan gadai emas di PT. BPRS Amanah Ummah. Dia pergi ke gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah untuk menggadaikan emasnya. Ibu Iis Mawati menyebutkan, emas beserta surat tanda bukti pembelian dan fotokopi KTP diserahkan kepada pegawai bank untuk dilakukan penaksiran dan pendataan identitas dirinya. Emas tersebut berupa perhiasan kalung dan leontinnya, masing-masing mempunyai berat 10 garam kalung dan 5 gram leontin. Tidak lama kemudian pegawai bank menjelaskan besaran pinjaman dan biaya sewa yang dibebankan kepadanya. Pegawai bank menyebutkan biaya sewanya itu Rp 75.000,- per bulan. Ibu Iis menyatakan setuju dengan pinjaman dan biaya sewanya, lalu pegawai bank menyerahkan surat bukti rahn untuk ditandatangani olehnya. Selanjutnya pihak bank menyerahkan sejumlah uang pinjaman kepadanya dan Ibu Iis membayar biaya sewanya sebesar Rp 75.000 kepada pegawai bank, dan dia menyatakan bahwa biaya sewanya murah dan terjangkau dan dia menjelaskan bahwa harga sewa yang diberikan dihitung dari berat emas yang dia gadaikan. 64

## C. Proses Pelaksanaan Eksekusi Barang Gadai apabila terjadi Nasabah Wanprestasi pada PT. BPRS Amanah Ummah Tahun 2011
Eksekusi  merupakan  melakukan  tindakan  nyata  sesuai  perintah. 65 Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perjanjian antara pihak-pihak. Wanprestasi  itu  dapat  berupa  tidak  memenuhi  kewajiban  sama  sekali,  atau  terlambat memenuhi  kewajiban,  atau  memenuhi  kewajibannya  tetapi  tidak  seperti  apa  yang  telah diperjanjikan. 66 Dapat  dipahami  dari  pengertian  tersebut  bahwa  yang  dimaksud  dengan eksekusi  barang  pada  nasabah  yang  wanprestasi  adalah  melakukan  tindakan  nyata kepada  nasabah  yang  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  terhadap  bank  yaitu  berupa pembayaran  utang  yang  dipinjamnya,  tindakan  nyata  tersebut  berupa  melakukan penjualan  barang  yang  digadaikannya  untuk  melunasi  utangnya.  Inilah  yang  diterapkan oleh PT. BPRS Amanah Ummah dalam mengatasi masalah tersebut.
Proses  eksekusi  ini  merupakan  langkah  terakhir  dari  upaya  penyelamatan  aset perusahaan  terhadap  fasilitas  pembiayaan  yang  telah  jatuh  tempo  tetapi  nasabah  tidak melunasi  atau  memperpanjang  jangka  waktu  pembiayaannya,  maka  PT.  BPRS  Amanah Ummah mengeluarkan kebijakan dengan melakukan penjualan jaminan.
Adapun kondisi yang harus diperhatikan dalam hal proses penjualan barang jaminan ini adalah sebagai berikut:
1.  Bila  nasabah  tidak  melunasi  utangnya  dan  pihak  bank  telah  menganalisa  secara mendalam    keadaan    nasabah,  maka  jalan  terakhir  adalah  dengan  melakukan penjualan barang jaminan tersebut.
64 Wawancara dengan Ibu Iis Mawati (Nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal  30 Juli 2012.
65 http://qomarudinmudzakir.blogspot.com/2011/02/eksekusi.html
66 http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2143564-pengertian-wanprestasi/#ixzz21Jm8ixvl
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH
Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
2.  Pemilik  barang  mempunyai  hak untuk  menjual barangnya  sendiri  dengan seizin  dan sepengetahuan  bank.  Bank  juga  mempunyai  hak  untuk  menjual  barang  dengan  izin pemilik barang.
3.  Bila  barang  jaminan  itu  dijual  dan  mempunyai  nilai  lebih  dari  utangnya,  maka kelebihan  tersebut  menjadi  milik  nasabah.  Namun  sebaliknya  bila  hasil  penjualan tersebut  tidak  mencukupi,  nasabah  diwajibkan  untuk  membayar  sisa  kewajiban kepada pihak bank. 67
Hasil wawancara dengan beberapa sumber tentang proses eksekusi barang gadai apabila ada nasabah yang wanprestasi, dapat penulis jelaskan sebagai berikut:
1.  Wawancara dengan pejabat bank yaitu Bapak Drs. H. M. Abduh Khalid. M., MSi sebagai Direktur PT. BPRS Amanah Ummah.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Drs.  H.  M.  Abduh  Khalid.  M.,  MSi,  dapat  penulis jelaskan sebagai berikut:
Bapak  Drs.  H.  M.  Abduh  Khalid.  M.,  MSi  menjelaskan  kepada  penulis,  pada  waktu wawancara  tanggal  11  Juli  2012,  tentang  proses  eksekusi  barang  gadai  apabila  ada nasabah yang wanprestasi. Apabila ada nasabah gadai emas syariah yang mengalami keterlambatan  membayar  utang,  maka  bank  mengeluarkan  kebijakan  dengan memperpanjangnya, dan nasabah dikenakan biaya sewa saja. Namun apabila nasabah tersebut tidak bisa mengembalikan uang pinjamannya dan tidak dapat membayar biaya sewa,  maka  bank  terpaksa  mengeksekusi  barang  tesebut  dengan  cara  menjualnya. Prosedur  penjualan  barang  tersebut  yaitu:  nasabah  diberitahu  terlebih  dahulu  bahwa barang gadainya  akan  dijual,  dan nasabah diberi  wewenang  untuk menjualnya sendiri dengan  didampingi  pegawai  bank,  dan  bisa  juga  dijual  oleh  pihak  bank  dengan sepengetahuan  dari  nasabah.  Apabila  dalam  proses  penjualan  barang  tersebut  ada kelebihan,  maka  pihak  bank  harus  mengembalikan  sisanya  kepada  nasabah.  Dan apabila  dalam  penjualan  barang  tersebut  harga  jualnya  tidak  menutupi  utangnya kepada bank, maka nasabah wajib melunasi sisa utangnya kepada bank. 68
2.    Wawancara  dengan  salah  satu  karyawan  yang  menangani  gadai  emas  PT BPRS Amanah Ummah Leuwiliang yaitu dengan Bapak Asep Endang Sanusi, S.Sos.
Hasil wawancara dengan Bapak Asep Endang Sanusi, S.Sos. tentang proses eksekusi barang gadai apabila terjadi wanprestasi dapat penulis jelaskan sebagai berikut: Bapak  Asep  Endang  Sanusi,  S.Sos.  menjelaskan  kepada  penulis  pada  waktu wawancara tanggal 09 Juli 2012,  yaitu  apabila ada nasabah  gadai emas syariah yang mengalami keterlambatan dalam membayar utang, maka bank mengeluarkan kebijakan dengan memperpanjangnya, dan nasabah dikenakan biaya sewa saja. Namun apabila nasabah  tersebut  tidak  bisa  mengembalikan  uang  pinjamannya  dan  tidak  dapat membayar  biaya  sewa,  maka  bank  terpaksa  mengeksekusi  barang  tesebut  dengan cara menjualnya dengan jalan musyawarah antara pihak bank dan nasabah. Prosedur penjualan  barang  tersebut  yaitu  nasabah  diberitahu  terlebih  dahulu  bahwa  barang
67 M. Abduh Khalid, Pelatihan Gadai Emas Syariah (Aqad Qardh Beragun Emas) , h. 23.
68 Wawancara dengan Bapak Drs. H. M. Abduh Khalid. M., MSi (Direktur PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 11 Juli 2012 .
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
gadainya akan dijual, dan nasabah diberi wewenang untuk menjualnya sendiri dengan didampingi pegawai bank, dan bisa juga dijual oleh pihak bank dengan sepengetahuan dari  nasabah.  Apabila  dalam  proses  penjualan  barang  tersebut  ada  kelebihan,  maka pihak  bank  harus  mengembalikan  sisanya  kepada  nasabah.  Dan  apabila  dalam penjualan barang tersebut harga  jualnya  tidak menutupi utangnya  kepada bank, maka nasabah wajib melunasi sisa utangnya kepada bank. 69
3.    Berikut  ini  adalah  hasil  wawancara  dengan  5  (lima)  nasabah  gadai  emas  syariah  PT. BPRS Amanah Ummah
a.  Ibu Cicih Sukarsih
Hasil  wawancara  dengan  Ibu  Cicih  Sukarsih  dapat  penulis  jelaskan  sebagai berikut:
3. Nasabah  dengan  Ibu  Cicih  Sukarsih  menjelaskan  tentang  prosedur  apabila  dia tidak  mampu  membayar  utangnya.  Ibu  Cicih  menjelaskan  bahwa  pihak  bank memberikan toleransi kepadanya dengan memberikan perpanjangan jangka waktu, dan  dia  hanya  dibebankan  biaya  sewa.  Dan  apabila  tidak  dapat  membayar utangnya dan  tidak mau  memperpanjang  lagi,  maka  jalan terakhir  adalah  dengan cara mengeksekusi barang tersebut dengan cara menjualnya. 70
b.  Ibu Sri Rahayu
Hasil wawancara dengan Ibu Sri Rahayu dapat penulis jelaskan sebagai berikut:
4. Nasabah  dengan  ibu  Sri  Rahayu  menjelaskan  prosedur  apabila  dia  tidak  mampu membayar utangnya. Ibu Sri menyatakan bahwa pihak bank memberikan toleransi dengan  memberikan  perpanjangan  jangka  waktu  kepadanya,  dan  ibu  Sri  hanya dibebankan dengan biaya sewa. Dan ketika penulis menanyakan proses eksekusi barang gadai, nasabah tersebut tidak mengetahuinya. 71
c.  Ibu Ani Sumelani Hasil wawancara dengan Ibu Ani Sumelani dapat penulis jelaskan sebagai berikut:
5. Nasabah dengan Ibu Ani Sumelani menjelaskan tentang prosedur apabila dia tidak mampu  membayar  utangnya.  Ibu  Ani  menyatakan,  pihak  bank  memberikan toleransi  dengan  memberikan  perpanjangan  jangka  waktu,  dan  nasabah  tersebut hanya  dibebankan  dengan  biaya  sewa.  Dan  apabila  tidak  dapat  membayar utangnya  dan  dia  tidak  mau  memperpanjang  lagi  maka  jalan  terakhir  adalah dengan cara mengeksekusi barang tersebut dengan cara menjualnya. 72 d.  Ibu Robiatul Adawiah
69 Wawancara denagn Bapak Endang Sanusi, S.Sos. (Karyawan yang menangani gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 9 Juli 2012.
70 Wawancara dengan Ibu Cicih Sukarsih (Nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 9 Juli 2012.
71 Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu, (Nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 9 Juli 2012.
72 Wawancara dengan Ibu Ani Sumelani, (Nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal 30 Juli 2012.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Hasil wawancara dengan Ibu Robiatul Adawiyah dapat penulis jelaskan sebagai berikut:
6. Nasabah  dengan  Ibu  Robiatul  Adawiyah  menjelaskan  tentang    prosedur  apabila dia  tidak  mampu  membayar  utangnya.  Ibu  Robiatul  menyatakan,  pihak  bank memberikan  toleransi  dengan  memberikan  perpanjangan  jangka  waktu,  dan  dia hanya   dibebankan  biaya sewa.  Dan  ketika penulis menanyakan  proses eksekusi barang gadai nasabah tersebut menjawab dia tidak mengetahuinya. 73
e.  Ibu Iis Mawati Hasil wawancara dengan Ibu Iis Mawati dapat penulis jelaskan sebagai berikut:
7. Nasabah  dengan  nama  Ibu  Iis  Mawati  menjelaskan  tentang  prosedur  apabila  sudah jatuh  tempo  pengembalian  pinjaman  kepada  gadai  emas  dan  dia  tidak  mampu membayar  utangnya.  Ibu  Iis  menyatakan,  pihak  bank  memberikan  toleransi  dengan memberikan  perpanjangan  jangka  waktu,  dan  dia  hanya  dibebankan  dengan  biaya sewa.  Dan  ketika  penulis  menanyakan  proses  eksekusi  barang  gadai,  nasabah tersebut menjawab dia tidak mengetahuinya. 74
8.
D.  Analisis  Terhadap  Proses  Pelaksanaan  Akad  Rahn  pada  Gadai  Emas  Syariah  dan Eksekusi Barang Gadai Apabila Terjadi Nasabah Wanprestasi pada PT. BPRS Amanah Ummah
1.  Analisis Terhadap Proses Pelaksaan Akad Rahn Pada Gadai Emas
Syariah di PT. BPRS Amanah.
Berdasarkan hasil pengkajian SOP dan hasil wawancara penulis tentang proses pelaksanaan akad rahn pada gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah, hasil dari pendapat-pendapat tersebut akan penulis analisis sebagai berikut: a.  Rukun Praktik gadai emas syariah pada PT. BPRS Amanah Ummah dalam hal rukun yang dijalankan yaitu adanya orang yang melakukan akad yaitu rahin adalah pihak nasabah, dan murtahin adalah pihak bank yang diwakili oleh pejabat bank, adanya barang yang dijadikan jaminan ( marhun ) yaitu berupa emas yang mempunyai nilai ekonomis sehingga mudah dijual, adanya utang (marhun bih ) yang diberikan bank ( murtahin) kepada nasabah ( rahin ) dan adanya shigat . Dilihat dalam kajian gadai syariah, rukun tersebut dibenarkan dalam syariat Islam, di mana menurut Jumhur Ulama rukun rahn itu ada empat, yaitu: shigat , orang yang berakad ( rahin dan murtahin ), harta yang dijadikan jaminan ( marhun) dan adanya utang ( marhun bih ). 75 Jadi dalam praktik gadai emas syariah di PT. BPRS
73 Wawancara dengan Ibu Robiatul Adawiyah (Nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal  30 Juli 2012.
74 Wawancara dengan Ibu Iis Mawati (Nasabah gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah), tanggal  30 Juli 2012.
75 Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer), Jakarta: UI- Press, 2008, h. 42.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Amanah Ummah dalam hal rukun yang dijalankan sudah sesuai dengan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam. b.  Barang Jaminan ( Marhun )
Pada praktik gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah marhun yang disyaratkan itu adalah dalam bentuk emas, yang bisa berupa perhiasan, koin dan emas batangan.
Dalam teori gadai syariah, menurut ulama Syafi’iyyah marhun itu bisa berupa barang-barang yang dapat dijual belikan. 76 Menurut beberapa pendapat para ulama Fiqih marhun itu mempunyai syarat sebagai berikut:
1) Marhun harus sesuai dengan pembiayaan,
2) Marhun harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah.
3) Marhun harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik.
4) Marhun harus milik sendiri dan tidak tetkait dengan pihak lain.
5) Marhun harus merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat.
6) Marhun harus dapat diserahterimakan baik fisik maupun manfaatnya. 77
Dan sebagai penguat peraturan pemerintah ada fatwa DSN-MUI yang membolehkan emas untuk dijadikan seagai  agunan dalam gadai syariah, yaitu  Fatwa Dewan Syariah  Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Dari  para  pendapat  ulama  dan  penguat  aturan  pemerintah  yaitu  Fatwa  DSN  Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002  tentang Rahn Emas  di  atas  bahwa  emas  masuk  dalam  kategori marhun yang dibolehkan dalam gadai syariah.
c.  Akad yang Digunakan Pada gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah akad yang diterapakn yaitau akad qardh (akad ini untuk pengikat pembiayaan atau pinjaman), rahn (akad ini untuk mengikat emas sebagai agunan) dan ijarah (akad ini untuk pengikatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas yang dijadikan agunan). Dalam teori gadai syariah, Zulkifli Sunarto menjelaskan bahwa akad yang digunakan dalam gadai syariah adalah Rahn wal Ijarah, di mana akad rahn sebagai pengikat barang yang dijadikan agunan dan ijarah untuk pengikat biaya jasa pemeliharaan barang. 78
Sasli Rais menyatakan bahwa gadai syariah dalam operasionalnya menggunakan enam akad, yaitu: untuk tujuan sosial di antaranya yaitu akad qardhul hasan dan ijarah, dan untuk tujuan bagi hasil yaitu menggunakan akad rahn , mudharabah, bai’ mukayyadah, musyarakah amwaal al-inan. 79 Jadi sudah jelas akad yang diterapkan pada gadai emas syariah PT. BPRS Amanah Ummah sudah sesuai dengan kajian gadai syariah.
76 Ibid, h.161.
77 Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011, h. 211.
78 Zulkifli Sunarto, Tinjauan Praktis Transaksi Perbankan Syariah , Jakarta: Zikrul Hakim, 2004, h. 83.
79 Sasli Rais, Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional, h. 73.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH
Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor

## d.  Batasan Pembayaran Marhun Bih
Praktik gadai emas syariah pada PT. BPRS Amanah Ummah dalam menentukan batasan pembayaran utang ( marhun bih) adalah selama 1 bulan dan itu pun bisa diperpanjang sampai nasabah tersebut mampu membayarnya, dan nasabah dikenakan biaya jasa pemeliharaan barang per bulannya. Dalam teori gadai syariah, penulis menganalisis bahwa  penentuan waktu pembayaran dalam gadai syariah itu ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara murtahin dan rahin. Alasan penulis yaitu berdasar pada ayat Alquran surat Al- Baqarah: 282 yang artinya: “… apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan…” (QS Al-Baqarah: 282). 80 Dan Hadis Nabi dari Aisyah ra. bahwa “ Rasulullah membeli makanan dari seorang penduduk Yahudi yang pembayarannya akan dilunasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan …” hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim nomor Hadis : 966. Penulis berpendapat bahwa dalam Alquran dan Hadis di atas ada kalimat “ batasan waktu yang ditentukan” kalimat ini menjelaskan bahwa penentuan batasan waktu pengembalian utang ( marhun bih ) dalam Islam tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu rahin dan murtahin. Jadi dalam praktik gadai emas syariah pada PT. BPRS Amanah Ummah dalam penentuan waktu pembayaran marhun bih selama 1 bulan sudah sesuai dengan syariah asalkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dan tidak bertentangan dengan Alquran dan Hadis Rasulullah SAW e.  Penentuan Tarif Ijarah
Praktik gadai emas syariah pada PT. BPRS Amanah Ummah dalam hal penentuan biaya jasa pemeliharaan ( ijarah ) ini bukan dihitung dari besarnya pinjaman yang diterima akan tetapi dihitung dari berat emas yang akan digadaikan. Penentuan besaran pinjaman tersebut diatur dan ditetapkan oleh SK Direksi. Dari hasil pengamatan penulis, dalam teori gadai syariah dalam hal penentuan tarif ijarah belum penulis temukan seberapa besar tarif yang layak atau tepat, namun dalam Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dalam Ketentuan Umum Poin Ke-4 menjelaskan “ Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman” . Menurut perkataan Muhammad Yusuf “ minimal bebas dari ‘hal yang merusak dan menyalahi norma dan etika bisnis Islam.” 81 Sasli Rais menjelaskan bahwa masing-masing pihak yang berakad mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat yang dijalankan pada gadai syariah, termasuk menentukan batasan tarif biaya ijarah , demikian juga menurut jumhur ulama fiqih, selama syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan Alquran dan as-sunnah 82 dan antara kedua pihak saling meridhai maka hal tersebut dibolehkan.
80 Al-Qur’an dan Terjemah , Bandung: Al-Jumanatul Ali-Art, 2005, h. 52.
81 Muhamad Yusuf, dalam Sasli Rais, Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer), Jakarta: UI-Press, 2008, h.167.
82 Sasli Rais, Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional, h. 73.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
Dalam telaah teori gadai emas syariah bahwa biaya ijarah tersebut seharusnya dibayarkan pada akhir akad, namun pada praktik gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah biaya ijarah tersebut dibayarkan pada awal akad, karena biaya tersebut langsung dipakai untuk keperluan biaya administrasi nasabah gadai syariah dan biaya pemeliharaan emas milik nasabah. Jadi tarif biaya Ijarah yang ditetapkan di PT. BPRS Amanah Ummah menurut penulis dibolehkan, karena didasarkan pada Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dalam Ketentuan Umum Poin Ke-4, dan dari para pendapat jumhur ulama fiqih, asalkan penentuan tarif ijarah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam dan antara kedua belah pihak saling meridhai . Namun dalam hal pembayaran biaya ijarah, bank menentukan pada awal akad dan itu bertentangan dengan aturan teori gadai syariah yang ada.
2.  Analisis Terhadap Proses Pelaksaan Eksekusi Barang Gadai Apabila Terjadi Nasabah yang Wanprestasi Pada PT. BPRS Amanah Ummah Berdasarkan hasil pengkajian SOP dan hasil wawancara penulis tentang proses pelaksanaan eksekusi barang gadai di PT. BPRS Amanah Ummah, hasil dari pendapat-pendapat tersebut akan penulis analisis sebagai berikut:
Pada praktik  gadai emas syariah di PT. BPRS Amanah Ummah dalam hal eksekusi barang gadai  yaitu  melakukan  tindakan  dengan  cara  menjual  emas  ( marhun )  tersebut.  Adapun  aturan yang diterapkan oleh bank tersebut yaitu melihat kondisi nasabah pada saat itu, apabila nasabah tidak melunasi  utangnya  dan pihak  bank  telah menganalisa secara mendalam  keadaan  nasabah, maka jalan terakhir adalah dengan melakukan penjualan barang jaminan ( marhun) tersebut. Pada  praktik  penjualan  barang  gadai  tersebut,  bank  mempunyai  aturan  sebagai  berikut, yaitu:
a.  Pemilik  barang  mempunyai  hak  untuk  menjual  barangnya  sendiri  dengan  seizin  dan sepengetahuan  bank.  Bank  juga  mempunyai  hak  untuk  menjual  barang  dengan  izin  pemilik barang.
b.  Bila barang jaminan itu  dijual dan  mempunyai nilai  lebih daripada utangnya, maka  kelebihan tersebut  menjadi  milik  nasabah.  Namun  sebaliknya,  bila  hasil  penjualan  tersebut  tidak mencukupi, nasabah diwajibkan untuk membayar sisa kewajiban kepada pihak bank.
Dalam teori gadai syariah tentang eksekusi barang gadai apabila terjadi nasabah wanprestasi, membolehkan menjual barang jaminan ( marhun ) untuk melunasi utangnya. Pendapan tersebut yaitu menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya, Fikih Sunnah , apabila masanya telah habis/sudah jatuh tempo pembayaran, orang yang menggadaikan barang wajib melunasi utangnya. Jika ia tidak melunasinya dan ia tidak mengijinkan barangnya dijual untuk kepentingannya, hakim berhak memaksa dan melakukan penjualan untuk melunasi utang kepada murtahin. Jika hakim telah menjual dan terdapat kelelbihan dari hasil penjualan tersebut, maka kelebihan tersebut menjadi hak rahin, dan apabila hasil penjualannya belum cukup menutupi utangnya maka pihak rahin berkewajiban menutupinya sampai lunas. 83 Dan berdasarkan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dalam Ketentuan Umum Poin Ke 5, yaitu:
83 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12 , Bandung: Pustaka, 1990, h. 144.
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH
Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
1.  Apabila  jatuh  tempo, murtahin harus  memperingatkan rahin untuk  segera  melunasi utangnya.
2.  Apabila rahin tetap  tidak  dapat  melunasi  utangnya,  maka marhun dijual  paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3.  Hasil  penjualan marhun digunakan  untuk  melunasi  utang,  biaya  pemeliharaan  dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4.   Kelebihan  hasil  penjualan  menjadi  milik rahin dan  kekurangannya  menjadi    kewajiban rahin.
Jadi dalam praktik gadai emas syariah dalam hal pelaksanaan eksekusi barang gadai apabila terjadi  nasabah  yang  wanprestasi  di  PT.  BPRS  Amanah  Ummah  sudah  sesuai  dengan  hukum Islam.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan
1.  Proses  pelaksanaan  akad rahn pada  gadai  emas  syariah  PT.  BPRS  Amanah  Ummah, yaitu:  nasabah  datang  ke  bank  dengan  membawa  persyaratan  yaitu  fotokopi  identitas diri/KTP  beserta  aslinya  dan  membawa  barang  jaminan  yang  akan  digadaikan  yaitu berupa emas.  Emas  tersebut  bisa  berupa  perhiasan,  koin, dan  berupa  emas batangan. Selanjutnya  persyaratan  tersebut  diserahkan  kepada  karyawan  yang  menangani  gadai emas syariah di bank tersebut untuk dilakukan penaksiran harga barang supaya diketahui besaran  pinjaman  yang  akan  diberikan    dan  biaya  sewa    yang  harus  dibayar  oleh nasabah ( rahin ). Apabila nasabah menyetujui dengan besaran biaya pinjaman dan biaya sewanya,  maka selanjutnya  dilakukan  penandatanganan  akad  dan  dilakukan pencairan. Selanjutnya nasabah tersebut membayar biaya sewanya langsung ke pegawai bank yang menangani  gadai  emas  tersebut,  lalu  nasabah  tersebut  mendapatkan  surat  tanda  bukti rahn .  Apabila  nasabah  tersebut  mau  melunasi  atau  memperpanjangnya,  maka  surat tanda bukti tersebut harus dibawa kembali.
2.  Proses  pelaksanaan  eksekusi  barang  gadai  apabila  terjadi  nasabah  wanprestasi  pada PT.  BPRS  Amanah  Ummah,  yaitu  dengan  cara  menjual  barang  jaminan  tersebut. Prosedur  penjualan  barang  tersebut  yaitu:  nasabah  diberitahu  terlebih  dahulu  bahwa barang  gadainya  akan  dijual,  dan  nasabah  diberi  wewenang  untuk  menjualnya  sendiri dengan  didampingi  pegawai  bank,  dan  bisa  juga  dijual  oleh  pihak  bank  dengan sepengetahuan  dari  nasabah.  Apabila  dalam  proses  penjualan  barang  tersebut  ada kelebihan, maka pihak bank harus mengembalikan sisanya kepada nasabah. Dan apabila dalam  penjualan  barang  tersebut  harga  jualnya  tidak  menutupi  utangnya  kepada  bank, maka nasabah wajib melunasi sisa utangnya kepada bank.
3.  Analisis terhadap proses pelaksanaan akad rahn pada PT. BPRS Amanah  Ummah, dari hasil  mengkaji  SOP  gadai  emas  pada  bank  tersebut  dan  dari  hasil  wawancara  dengan pihak  Direksi,  karyawan  bank,  dan  para  nasabah  gadai  emas,  dalam  praktiknya  sudah sesuai dengan aturan hukum Islam, yaitu dari rukun, jenis marhun , akad yang digunakan, penentuan batasan waktu pembayaran marhun bih , dan penentuan tarif biaya ijarah- nya . Namun  ada  yang  belum  sesuai  yaitu  pada  waktu  pembayaran  biaya ijarah, pada  bank tersebut  biaya ijarah dibayarkan  pada  awal  akad,  namun  dalam  teori  gadai  syariah seharusnya biaya ijarah dibayarkan pada akhir akad yaitu pada waktu sudah jatuh tempo pembayaran marhun  bih. Dan  analisis  terhadap  proses  pelaksanaan  eksekusi  barang gadai  apabila  terjadi  nasabah  yang  wanprestasi,  dari  hasil  mengkaji  SOP  gadai  emas pada  bank  dan  dari  hasil  wawancara  dengan  pihak  Direksi,  karyawan  bank,  dan  para
Sa’adah -- ANALISIS PROSES  PELAKSANAAN AKAD RAHN PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
nasabah  gadai  emas,  dalam  praktiknya  sudah  sesuai  dengan  aturan  hukum  Islam,  di mana  dalam  proses  eksekusi  tersebut  dilakukan  penjualan  emas  ( marhun ).  Dengan demikian  gadai  syariah  ini  bisa  menjadi  salah  satu  solusi  pembiayaan  bagi  masyarakat yang membutuhkan dana yang cepat sesuai syariah.

## B.  Saran-Saran
Berdasarkan pembahasan dan uraian sebelumnya, penulis mencoba memberi kontribusi saran kepada bank. Berdasarkan penelitian, belum ditemukan permasalahan dalam proses pelaksaan gadai emas syariah, namun dalam proses eksekusi barang gadai, pegawai bank harus bisa menerangkan dengan jelas dan detil ketentuan-ketentuan yang ada pada gadai emas syariah sehingga bisa dimengerti oleh nasabah, karena dari hasil wawancara penulis dengan para nasabah ada beberapa nasabah yang tidak mengetahuinya. Dan dalam proses penaksiran harga barang gadai, karyawan gadai harus lebih teliti lagi dalam memberikan penaksiran pada emas yang akan digadaikan, karena jika ada nasabah yang wanprestasi  dan harga emas sedang turun, maka tingkat risiko yang dialami oleh bank tidak akan terlalu besar.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Masadi, Gufron. 2002. Fiqih Muamalah Kontekstual . PT Grafindo Persada: Jakarta.
Ali, Zainudin. 2008. Hukum Gadai Syariah. Sianar Grafika : Jakarta.
Al-Mundziri, Imam. 2002. Shahih Muslim. Pustaka Amani: Jakarta.
Alquran dan Terjemah . 2005. Al-Jumanatul Ali-Art: Bandung.
Ash-Shan’ani.1995. Terjemahan Subulus Salam III , Al-Ikhlas: Surabaya.
Az-Zabidi, Imam. 2002. Shahih Bukhari . Pustaka Amani: Jakarta.
Consuelo  G.  Sevilla,  Jesus  A  Ochave,  Twila  G.  Punsalan,  Bella  P.  Regala,  Gabriel  G.  Uriarte.
1993. Pengantar Metode Penelitian . Universitas Indonesia: Jakarta.
Firdaus,  Muhammad,  Sofiniyah  Ghufron.  Muhammad  Aziz  Hakim.  Mukhtar  Alshodiq.  2005. Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah . Renaisan: Jakarta.
Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah. 1996. Tafsir Al-Azhar Juz 3 . PT. Pustaka Panjimas: Jakarta.
Hamalli, Ahmad Mudjab dan Ahmad Rodli Hasbullah. 2004. Mutafaqun’alaih (Bab Jaminan Utang). Prenada Kencana: Jakarta.
Hasan,  Ali.  2003. Masail  Fiqhiyah  (Zakat,  Pajak,  dan  Lembaga  Keuangan). PT.  Raja  Grafindo Persada: Jakarta.
Heykal,  Muhammad,  Nurul Huda. 2010. Lembaga Keuangan Islam  Tinjauan  Teoritis dan  Praktis . Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
Al-Infaq – Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 1, Maret 2013 pp. 94-133 Program Studi Ekonomi Syari’ah FAI-UIKA Bogor
http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2143564-pengertian-wanprestasi/#ixzz21Jm8ixvl http://qomarudinmudzakir.blogspot.com/2011/02/eksekusi.html
Ismail. 2011. Perbankan Syariah . Kencana Prenada Media Grup: Jakarta.
M. Abduh Khalid, Pelatihan Gadai Emas Syari’ah (Aqad Qardh Beragun Emas) .
M. Syafi’i Antonio. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik . Gema Insani: Jakarta.
Muslehuddin, Muhammad. 2004. Sistem Perbankan dalam Islam. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
Pedoman Penulisan Skripsi FAI UIKA Bogor 2012.
PT. BPR Syariah Amanah Ummah 2004, Job Description .
PT. BPRS Amanah Ummah, Laporan Tahunan 2010-2011.
Rais, Sasli. 2008. Pegadaian Syariah Konsep dan Sstem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer. UI-Press: Jakarta.
Sayyid Sabiq. 1990. Fikih Sunnah 12. Pustaka-Percetakan Offset : Bandung.
Soemitra, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah . Kencana Prenada Media Grup: Jakarta.
Tanjung, Hendri. Metodologi Penelitian.
Sudarsono, Heri. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi . Ekonisia: Yogyakarta.
Suhendi, Hendi. 2002. Fiqh Muamalah . PT Raja Garafindo: Jakarta.
Zuhdi, Masjfuk.1996. Masail Fiqhiyah. PT. gunung Agung: Jakarta
Zulkipli, Sunarto. 2003. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah. Zikrul Hakim: Jakarta.