## Wajah Hukum

## Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
Ryan Aditama 1* , Novia Yolanda 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351
* Correspondence email: ryan.aditama31@gmail.com
Abstrak. Landasan  yang  melatarbelakangi  dari  konsep restorative  justice ini  adalah  bagian  dari  suatu  pendekatan  yang menitikberatkan  terhadap  keadaan  dimana  agar  menciptakan  keadilan  bahkan  keseimbangan  terhadap  pelaku  yang  melakukan perbuatan  pidana,  dan  juga  bagi  hak-hak  korban.  Prosedur  maupun  tata  cara  serta  peradilan  pidana  yang  mengarah  dari    asas pemidanaan  diubah  kearah  proses  percakapan  secara  kekeluargaan  serta  mediasi  agar  terciptanya  kesepakatan  dan  terhadap penyelesaian  perkara  pidana  tersebut  yang  menciptakan  kearah    keadianl  serta  akan  setara  bagi  pihak  korban  maupun  terhadap pihak  pelaku  tindak  pidana  tersebut.  Konsep Restorative  justice ini  secara  tersendiri  mempunyai  makna  dimana  keadilan  yang akan  diperbaiki,  serta  restorasi  disini  mempunyai  arti  lebih  luas  lagi  terhadap    apa  yang  dikenal  pada  proses  peradilan  pidana konvensional  atau  pada  umumnya  yang  berlaku  selama  ini  dengan  adanya  restitusi  atau  biasa  disebut  dengan  ganti  rugi  untuk korban.  Konsep  restoratiive  justiche  ini  jika  dimasukkan  dalam  sebuah  sistem  pada  peradilan  kepidanaan  anak  dianggap  secara baik  terhadap  penerapnnya,  karena  restoratiive  justiche  berguna  dalam  rangka  menghindarkan  terhadap  anak  terhadap  sistem pemidanaan dan akan diganti pada pola pembimbingan kepada anak tersebut.
Kata Kunci: Restoratiive Justiche; Pembaharuan Hukum Pidana
Abstract. The foundation behind the concept of restorative justice is part of an approach that focuses on situations where in order to create justice and even balance the perpetrators who commit criminal acts, and also for the rights of victims. Procedures  and procedures  as  well  as  criminal  proceedings  that  lead  to  the  principle  of  criminalization  are  changed  to  a  process  of  family conversation and mediation  in  order to  create an agreement  and to  resolve the criminal case  which leads to  crime and  will  be equal for the victim and the perpetrator of the crime The concept of restorative justice in itself has a meaning where justice will be repaired, and restoration here has a broader meaning to what is known in conventional criminal justice processes or in general that  has  been  applicable  so  far  with  the  existence  of  restitution  or  commonly  referred  to  as  compensation  for  victims.  This restorative  justiche  concept,  if  included  in  a  system  in  juvenile  criminal  justice,  is  considered  well  for  its  application,  because restorative justiche is useful  in  order to  prevent  children from facing  the criminal  system and  will be replaced in the guidance pattern for the child.

## Keywords: Restorative Justice; Criminal Law Reform

## PENDAHULUAN
Ketika  membahas  mengenai  kejahatan,  maka  yang  menjadi  konsep  utamanya  merujuk  pada  pelaku  kejahatan yang lazimnya masyarakat cenderung dinamakan dengan kata penjahat, pelaku kriminal, bahkan lebih prontal dengan kata  sepertisampah  bagi  masyarakat  serta  masih  banyak  lagi  ungkapan  bagi  pelaku  kejahatan  ini.  Masyarakat  yang pada umumnya, atau lazimnya, melihat bahwa pelaku kejahatan merupakan faktor munculnya kejahatan tersebut. Hal ini  membuat  aparat  penegak  hukum  mengarahkan  pola  tindakan  penghukuman  kearah  tindakan  pelaku  semata. Dengan  melakukan  penghukuman  terhadap  para  pelaku,  aparat  menganggap  akan  dapat  memperbaiki  keadaan  yang lebih baik lagi terhadap luka maupun penderitaan bagi korban ataupun kelainan terhadap tindakan bagi perilaku yang melekat bagi yang melakukan kejahatan tersebut.
Faktanya  pada  kenyataan  sekarang,  semakin  maraknya  kasus  kekerasan  bahkan  penyelewengan  kekuasaan hingga  tindakan  semena-mena  bagi  pemangku  jabatan  yang  menyebabkan  perilaku  viktimisasi  terhadap  terpidana. Jika  dikaitkan  pada  Konsep  Kelembagaan  Pemasyarakatan  saat  ini  yang  berada  di  bagian  empirisnya,  merupakan sama  dengannya  terhadap  penjara.  Bahkan  ada  anggapan  yang  menyatakan  bahwa  Lembaga  Pemasyarakatan  justru merupakan  “sekolah  kejahatan”  artinya  mereka  yang  awalnya  hanya  mencuri  motor,  setelah  keluar  dari  Lembaga Pemasyarakatan  justru  naik  tingkatnya  mencuri  mobil  begitulah  ungkapannya.  Yang  sering  terjadi  menyebabkan perilaku  seseorang  akan  tambah  jahat  setelah  mengalami  pola  pemidanaan  pada  tingkatan  penjara  di  Kelembagaan Pemasyarakatan saat ini. Dari kondisi inilah  mengakibatkan salah satu faktor yang besar seorang mantan narapidana akan  mengulai  kejahatan  lagi,  baik  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  maupun  tindak  pidana  lainnya  yang  belum pernah dilakukannya. Yang dalam bahasa hukumnya disebut dengan kata residivis . Lebih dalam lagi Hulsman mengatakan: “the criminall justice systeem as a social problema”. Dia mengoreksi yang mengarah pada tingkatan pola menerapkan bagian dari sanksi sehingga menimbulkan konsep penderitaan dimana akan  berdampak  kepada  moralitas  ataupun  kearah  materilnya,  terhadap  kehidupan  ekonomi,  baik  bagi  keluarga
Ryan Aditama dan Novia Yolanda, Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
maupun pandanga masyrakat bagi dirinya tersebut. Pada konsep pendekatan terhadap sistemn peradilan hingga sampai saat ini susah untuk dikontrol, mengendalikannya serta cenderung kearah pada kecacatan (criiminal justice appproach its fundamentaly flaweid) , dikatakan “ does’nt worked inthe terms of it’s own decllared aimst ” atau kegagalan dengan tujuan yang menyatakan dia sendiri.
Sedangkan  apa  yang  dikatakan  oleh  John  Delaney,  menyatakan  bahwa  pengembalian  bagi  seorang  yang menjadi  mantan  narapidana  atau  telah  melakukan  proses  pidana  sehingga  kembali  pada  kehidupan  masyarakat diharuskan  pada  asas selff  realisatiion  on  proces ,  adalah  satu  masa  dimana  dengan  memprioritaskan  mengarhkan keperhatian  dengan  seksama  pengalamannya,  nilai  yang  ada,  harapan  serta  cita-cita  dari  seorang  narapidana  itu sendiri,  dan  juga  merupakan  bagian  dalam  hal  ini  menyangkut  latar  belakang  budaya  yang  melekat  pada  dirinya, kelembagaan serta keadaan masyarakat yang merupakan asal dia sebelumnya, dilain pihak apa yang telah  dikatakan David  Rothman  menyatakan rehabilitasi adalah  pembohongan  yang  telah  diungkapan.  Dia  mengatakan  seperti  itu sesudah  dia  mengetahui  dan  menyaksikan  sendiri  fakta  yang  terjadi  sesungguhnya  bagi  penjara  itu  sendiri  yang memisahkan antara penjahat terhadap kehidupannya mengakibatkan ketidakwajaran membuat kondisi dia sendiri tidak dapat  beradaptasi  kembali  dengan  lingkungan  yang  ada  pada  saat  dia  telah  keluar  dari  proses  pemidanaan  penjara yaitu terutama paradigma negatif oleh masyrakat bagi narapidana itu sendiri.
Ternyata, beberapa persoalan tentang kejahatan yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia harus berpores dan berujung pada hukuman penjara. Nyatanya, hukum penjara adalah bukan merupakan upaya yang terbaik atau  menjadi  solusi  terbaik  dalam  menanggulangi  kejahatan,  terutama  pada  tindakan  yang  mengarah  pada  kejahatan tersebut sehingga  "dampak"  yang ditimbulkan terhadap diri korban sendiri maupun bagi  masyarakat  itu  sendiri yang masih  bisa  dilakukan  konsep  restorasi  dengan  harapan  bahwa  kondisi  yang  sebelumnya  "dalam  kondisi  rusak" menjadi  dapat  diperbaiki  kepada  keadaan  sebelumnya  dimana  sebelum  terjadinya  tindak  pidana  itu,  dan  merupakan sarana untuk menghilangkan dampak negatif dari proses hukuman penjara itu sendiri. Jika dikaitkan dengan bebarapa konsep kejahatan yang ada atau dapat disebutkan dapat dilakukan konsep restorasi tersebut, disinilah muncul konsep baru  dari  tindakan  penghukuman  yang  dikatakan  dengan  sebuah  konsep restorative  justice ,  di  mana  terkait  pelaku tersebut  akan  diupayakan  kedalam  hal  membenahi  atas  dampak  yang  diakibatkan  dari  dirinya  kepada  si  korban, keluarga dan juga masyatakat disekitar. Yang menjadi point pertamanya terhadap “a meeting place for people” yang bertujuan  untuk  mencari  jalan  keluar  terhadap  keterkaitan  antara  solusi  memperbaiki  dan  membenahi  permasalahan serta kerugian yang timbul atas kejahatan tersebut.
Keadilan pada konsep yang  dilandaskan pada konsep kearah  sifat damai terhadap diri pelaku, maupun  korban itu  sendiri  bahkan  kepada  masyarakat  disekitarnya  yang  akan  menjadi  bagian  dari  sifat  moral  etika restoratiive justiice ,  atas  dasar  tersebutlah  bahwa  keadilan  tersebut  sebagai  konsep  dari  " Justice  Peache  Principple ".  Pada prinsipnya menyebutkan terhadap keadilan bahkan perdamaian itu sedniri pada hakikatnya akan sulit untuk dijauhkan antara  keduanya.  Konsep  dari  sebuah  perdamaian  dengan  tidak  mengikutsertakan  sebuah  keadilan  didalamnya  itu adalah  sebuah  penindasan  bagi  seseorang,  dan  begitupula  jika  rasa  keadilan  tanpa  adanya  tindakan  perdamaian  itu akan  mengakibatkan  dampak  dengan  apa  yang  disebut  dengan  penganiayaan  atau  dengan  tekanan.  Dapat  dikatakan dengan Justice  Peache  Principple atau  bahasa  lainnya  apa  yang  dinamakan  dengan Justice  Peache  Ethiicht oleh karena bagian dari pendekatan itu sendiri terhadap bagian dari kejahatan kedalam Restoratiive justiche yang bertujuan sebagai konsep bagi pemulihan dari kerusakan-kerusakan yang diakibatkan atas tindakan kejahatan itu sendiri (it’s an atempt  too  recovery    justiche) ,  tindakan  ini  di  tujukan  agara  dapat  menyatuhkan  baik  pihak  korban,  pihak  pelaku bahkan masyarakat itu sendiri.
Yang menjadi permasalahannya dimana  konsep peradilan yang sudah diarahkan pada pola  dengan retributiive justiche dimana  padangan  bagi  tindakan  kejahatan  itu  sendiri  sebagai  sebuah  pelanggaran  yang  ditimbulkan  oleh negara.  Apa  yang  ditujukan  oleh  pendekatan  ini  sendiri  mengarahkan  kepada  masa  lalu  serta  yang  memiliki  tujuan kearah  untuk  memilih  kepada  siapa  yang  akan  dilimpahkan  keasalahan  kepadanya  serta  model  pidana  apa  yang didapatkannya. Disisi lain terhadap konsep restoratiive justiche , Hingga akan menampilkan secara yuridisnya maupun ilmiah dari konsep peradilan restoratif agar dimasukkan kepada konsep penegakan hukum yang ada di Indonesia saat ini.
Landasan yang melatarbelakangi dari konsep restorative justice ini adalah bagian dari suatu pendekatan  yang menitikberatkan  terhadap  keadaan  dimana  agar  menciptakan  keadilan  bahkan  keseimbangan  terhadap  pelaku  yang melakukan  perbuatan  pidana,  dan  juga  bagi  hak-hak  korban.  Prosedur  maupun  tata  cara  serta  peradilan  pidana  yang mengarah dari  asas pemidanaan diubah kearah proses percakapan secara kekeluargaan serta mediasi agar terciptanya kesepakatan dan  terhadap penyelesaian perkara pidana  tersebut yang menciptakan kearah   keadianl  serta  akan  setara bagi  pihak  korban  maupun  terhadap  pihak  pelaku  tindak  pidana  tersebut.  Konsep Restorative  justice ini  secara tersendiri  mempunyai  makna  dimana  keadilan  yang  akan  diperbaiki,  serta  restorasi  disini  mempunyai  arti  lebih  luas lagi terhadap  apa yang dikenal pada proses peradilan pidana konvensional atau pada umumnya yang berlaku selama ini dengan adanya restitusi atau biasa disebut dengan ganti rugi untuk korban.

## Ryan Aditama dan Novia Yolanda, Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
Dalam hal ini terlepas dari suatu pandangan yang menyatakan terhadap sebuah peristiwa yang diakibatkan oleh kejahatan,  bahkan timbulnya penderitaan bagi orang yang telah terlibat dirinya menjadi korban, hal ini akan membuat tidak hanya bagi orang itu sendiri, melainkan juga akan berpengaruh pada orang di lingkungan sekitarnya. Dan juga akan  berpengaruh  bagi  masyarakat  serta  dalam  tatanan  negara  yang  termasuk  lingkupan  jauh  lebih  luas  lagi.  Pada lingkup peradilan pidana, korban itu sendiri hanya diurus atau ditempatkan sebagai pada saksi korban saja, dan tidak berhak untuk mengikutkan maupun ikut berperan aktif dalam sebuah proses sidang pengadilan. Terlihat jelas bahwa, para penegak hukum itu sendiri hanya memposisikan korban sebagai bagian dari instrumen untuk membantu mereka dalam  hal  melakukan  penghukuman  ataupun  penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku  tersebut,  dan  tanpa  pernah  melihat jauh lebih lanjut kepada sumbangsi yang akan mereka berikan bagi hak maupun   kepentingan korban tersebut.
Namun pada akhirnya, dalam sebuah konsep apa yang dinamakan dengan restoratiive justiche ini akan meliputi terhadap  pemulihan  atas  hubungan  yang  baik  bagi  pihak  korban  maupun  pihak  pelakunya,  atas  dasar  untuk memulihkan hubungan ini akan berlandaskan pada kesepakatan mereka bersama bagi korban serta pelaku. Untuk dari pihak korban itu sendiri dapat mengajukan mengenai perihal kerugian yang ditumbulkan atas perbuatan tersebut serta pelaku  itu  sendiri  pun  akan  diberi  kesempatan  untuk  memperbaikinya  seperti  keadaan  semula,  dengan  cara  ganti kerugian, proses perdamaian, hukuman kerja sosial, serta perjanjian lainnya yang akan dibuat oleh kedua belah pihak. Proses  ini  akan  menjadi  sangat  penting,  karena  sesungguhnya  pada  proses  pemidanaan  yang  pada  umumnya  atau berlaku  saat  ini  tidak  akan  memberi  sebuah  ruang  kepada  kedua  pihak  yang  terlibat  dalam  masalah  tersebut,  antara korban serta pelaku agar dapat berpartisipasi aktif untuk melakukan penyelesaian terkait masalah yang mereka hadapi.
Terkait  konsep  ini  sudah  banyak  di  berbagai  negara  sudah  memulai  untuk  memikirkan  dari  sebuah  alternatif dalam  penyelesaian  sebuah  konflik  yang  terjadi  yang  berkembang  pada  lingkungan  masyarakat.  Terkait  dengan  apa yang termuat pada konsep pendekatan restoratiive justihce ini, maka pendekatan ini  akan menitikberatkan pada peran dari  partisipasi  aktif  secara  langsung  baik  dari  pihak  pelaku,  pihak  korban  serta  lingkungan  masyarakat  yang  pada proses penyelesaiannya tersebut termasuk dalam kategori kasus kepidanaan.
Terkait  dengan  kejahatan,  akhir-akhir  ini  banyaknya  kasus  yang  timbul  bersumber  dimana  pelakunya  adalah anak.  Disisi  lain  pada  anak  yang  melakukan  pelanggaran  terkait  hukum  itu  sendiri  (terkait  anak  yang  terlibat  atau sebagai  pelaku  tindak  pidana)  setiap  tahunnya  ataupun  dalam  konteks  bulannya  terjadi  peningkatan  yang  sangat signifikan. Terkait dengan itu, maka perihal upaya untuk melakukan sebuah proses pencegahan ataupun terkait dengan penanggulangan  bagi  kenakalan  yang  dilakukan  oleh  anak  pada  saat  ini  harusnya  dengan  sebuah  pendekatan  secara lebih  khusus,  perhatian  secara  lebih  khusus,  pertimbangan  lebih  khusus,  bahkan  terkait  dengan  pelayanan  maupun perawatan  secara  lebih  khusus  lagi  maupun  terhadap  perlindungan  secara  khusus  lagi,  dengan  melakukan penyelenggaraan  terkait  dengan  sistem  peradilan  pidana  pada  anak.  Lebih  secara  khusus  terkait  dengan  penanganan pada  masalah  yang  berhubungan  dengan  kenakalan  pada  anak  tersebut,  oleh  karena  tindakan  kenakalan  yang dilakukan oleh anak yang merupakan bagian dari perbuatan konsep anti sosial yang akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat, maupun timbulnya gejala umum yang akan diterima sebagai bagian dari fakta sosial yang ada. Disisi lain oleh karena anak yang telah melakukan tindakan kenakalan atas dasar perkembangan baik bagi fisik, mental yang ada pada dirinya maupun kehidupan sosialnya yang mempunyai posisi yang lemah jika disandingkan pada orang dewasa. Untuk melakuan perlindungan bagi anak yang nakal serta dari tindakan yang akan menghambat bagi perkembangan, maka perlu dibuatnya hukum kepidanaan serta hukum keacaraan pidana yang lebih khusus pula dalam hal ini..
Negara  Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  sebagaimana  termuat  di  dalam  konstitusinya  pada  aturan Undang-Undang  Dasar  Kenegara  Repulik  Indonesia  pada  Tahun  1945.  Negara  Indonesia  sendiri  sudah  menjamin terhadap  perlindungan  kepada  anak  dalam  beberapa  aturan  yang  termuat,  seperti  pada  :    Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor ke 3 pada Tahun 1997 mengenai Pengadilan Pada Anak saat ini sudah diperbaharui dalam Undang- Undang Nomor ke 11 pada Tahun 2012, UndangUndang Nomor ke  39 mengenai Hak  Asasi Manusia  serta Undang- Undang Nomor ke 23  pada Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak sebagaimana telah mengalami perubahan pada Undang-Undang  Nomor  ke  35  pada  Tahun  2014.  Anak  yang  sebagai    generasi  sekaligus  menjadi  aset  bangsa,  anak yeng  menjadi  generasi  muda  penerus,  menjadikan  anak  akan  turut  serta  untuk  berperan  sangat  strategis  sebagai pendukung  untuk  meajukan  suatu  bangsa  di  masa  yang  akan  datang.  Pada  konteks    anak  di  Indonesia,  anak  disini merupakan penerus dari apa yang telah di cita-citakan perjuangan suatu bangsa. 1 Undang-Undang Nomor ke 35 pada Tahun  2014  mengenai  Perlindungan  Anak  berfungsi  untuk  menjamin  akan  terpenuhi  apa  yang  menjadi  hak  anak sehingga  anak  dapat  melanjutkan  kehidupannya,  tumbuh  dan  berkembangnya  serta  agar  dapat  berpartisipasi  dengan optimal  sesuai  harkat  dan  martabat  kemanusiaan  yang  melekat  pada  dirinya.  Aturan  Perundangan  itu  juga diberlakukan agar terciptanya perlindungan  bagi anak dari tindakan kekerasan serta perlakuan tindakan diskriminasi terhadap  anak,  demi  menciptakan  anak  Indonesia  yang  hebat,  kualitas,  amanah,  tumbuh  kemabng  yang  baik,  pintar, dan mempunyai  ahlak mulia serta memiliki kehidupan yang sejahtera.  Terhadap anak yang telah berperan  atau turut
1 Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Pada  Sistem  Peradilan  Anak  yang  ada  di  Indonesia ,  Refikatama, Bandung, 2009. Hal. 31.

## Ryan Aditama dan Novia Yolanda, Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum
Pidana di Indonesia
serta terkait pelanggaran hukum atau telah ikut dalam suatu perbuatan kriminal akan sangat didominasi oleh beberapa faktor yang mendasari motifnya tersebut antara lain : pergaulan bebas yang tidak terkontrol, pendidikan yang sangat rendah, teman pada saat bermainnya dan lainnya, oleh karena perbuatan pidana yang diperbuat oleh anak kebanyakan menjadi  bagian  dari  proses  untuk  meniru  maupun  terpengaruh  oleh  tindakan  negatif  dari  orang  sekitarnya  maupun orang dewasa dilingkungan sekitarnya.
Terkait dengan hukuman yang akan dibebankan kepada anak melalui sistem peradilan kepidanaan secara formal dengan cara mengikutsertakan dan menghukum   anak masuk ke penjara hasilnya tidak menjadikan anak mempunyai sifat  jera  serta  menjadi  seorang  pribadi  yang  akan  menjadi  lebih  baik  untuk  mendorong  proses  tumbuh  kembang  di kemudian  hari.  Hukuman  penjara  justru  akan  berdampak  pada  anak  yang  semakin  profesional  dalam  melakukan perbuatan pidana dikemudian hari. Kata-kata  yang sering dipakai untuk mengatakan anak sebagai pelaku dari  suatu perbuatan pidana  yaitu juveenile delinqueency. Atau yang lazimnya dipakai  sebagaimana  termuat pada media massa yaitu tindakan kenakalan remaja atau sering juga disebut dengan kata   kejahatan pada anak.
Perlidungan terhadap anak yang termuat pada sistem peradilan kepidanaan yang terkait erat ataupun dikatakan tidak dapat dipisahkan terhadap keadilan itu sendiri, oleh karena dalam sebuah sistem peradilan kepidanaan pada anak itu sendiri, selain termuat pada peraturan perundangan yang dijadikan sebuah landasan hukumnya maka harus termuat rasa keadilan serta keberpihakan kepada hak  anak tersebut, juga  harus  ada unsur keadilan  terkait dengan para aparat penegak  hukum  yang  lebih  khusus  lagi  kepada  hakim  yang  dalam  konteks  implementasi  penerapan  sistem  sanksi terkait pada anak tersebut, disini posisi hakim yang sangat berperan, karena dia menjadi tonggak terakhir dari sebuah proses  peradilan  dimana  sebagai  pemeriksa,  pengadil,  serta  untuk  memutus  penerapan  jenis  sanksi  apa  yang  akan dikenakan  terkait  anak  yang    telah  terbukti  melakukan  perbuatan  pidana.  Jika  keadilan  dikaitkan  pada  perlindungan terhadap  anak  maka  dalam  keadilan  akan  tercermin  sebuah  perlindungan  kepada  anak  dalam  hala  pencerminan keadilan, yang penerapannya terkait pada melindungi hak anak. Rasa keadilan merupakan sebuah penghargaan kepada setiap  orang  yang  menurut  harkat  maupun  martabatnya  sebagai  sosok  pribadi  serta  dalam  hubungam  kepada  segala sesuatu  diluar  dari  dalam  diri  pribadinya.  Untuk  itu,  yang  menjadi  solusi  salah  satu      perihal  penanganan  perkara terkait  perbuatan  pidana  kepada  anak  dengan  melalui  sebuah  pendekatan restoratiive  juctihce ,  penerapnnya  melalui pengalihan  (diversi  pada  asasnya). Restoratiive  justiche itu  sendiri  adalah  proses  penyelesaian  dilaksanakan  di  luar pola sebuah sistem pada peradilan pidana pada umumnya ( Crimiinal Justiche Sistem ) dengan mengikutsertakan pihak korban, pihak pelaku, maupun keluarga korban serta pelaku,  dan lingkungan masyarakat sekitar dan juga pihak yang berkepentingan  dalam  perbuatan  pidana  tersebut  yang  terjadi  untuk  mencapai  tujuan  apa  yang  dinamakan  dengan kesepakatan dan penyelesaian secara damai. 2
Jika  dilihat  pada  pendekatan  ini  didalam  prakteknya  akan  mengalami  perdebatan  secara  teoretis,  namun  jika pandangan  ini  berkembang  lebih  lanjut  dan  mempunyai  dampak  terkait  dengan  kebijakan  hukum  itu  sendiri  atau dengan legal  policynya dan  pada  prakteknya  dalam  penegakan  hukum  itu  sendiri  yang  berada  di  beberapa  negara. Restoratiive  justiche selain  digunakan  pada  sistem  peradilan  anak,  juga  dianggap  sebagai  sebuah  bentuk  dari pemikiran  yang  baru  sebagai  solusi  untuk  digunakan  dalam  merespon  berbagai  kejahatan  yang  ada  dan  sekaligus menjawab ketidakpuasan pada kinerja dari sbuah sistem peradilan kepidanaan pada saat ini.

## METODE
Terkait dengan penelitian yang dibuat oleh penulis ini dengan penggunaan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif  disini  terkait  pada  penelitian  yang  ditujukan  kepada  aturan  norma  yang  termuat  pada  suatu  aturan perundangan,  sedangkan  konsep  pendekatan  yang  digunakan  merupakan  pendekatan  dari  perundangan  serta pendekatan  konsep  melalui  mengungkapan  beberapa  asas-asas  hukum  yang  berkaitan  dengan  penerapan  restorative justice  pada  peradilan  pidana  anak  terkait  pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia,  pembahasan  dilakukan  dengan cara deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tujuan Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Sebelum  membahas  jauh  tentang restorative  justice ,  terlebih  dahulu  harus  di  bahas  dalam  tulisan  ini  tentang tujuan kepidanaan serta apa yang dimaksud dengan pemidanaan bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Dapat dikatakan  demikian,  oleh  karena  mengenai  salah  satu  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  ketentuan  hukum kepidanaan  yang  merupakan  bagian  dari  hukum  pidana  itu  sendiri.  Bukan    mengenai  ketentuan  hukum  kepidanaan dari suatu peraturan yang hanya mengenai norma tanpa diikuti oleh suatu ancaman ketentuan pidana saja. Ketentuan pidana  yang  dijatuhkan  kepada  mereka  yang  dianggap  bermasalah,  yang  merupakan  bagian  dari  sikap  penderitaan yang  harus  dilalui,  meskipun  seperti  itu,  sanksi  mengenai  ketentuan  kepidanaan  bukanlah  semata-mata  untuk
2 Ibid . hlm. 4
Ryan Aditama dan Novia Yolanda, Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
bertujuan memberikan  rasa penderitaan. 3 Mengenai ketentuan ke pidanaan  yang pada hakekatnya merupakan bagian dari alat untuk mendapatkan tujuan serta bagaimana cara untuk merumuskan suatu tujuan tersebut yang termuat dalam konsep  maupun  materi  suatu  aturan  perundangan  yang  pada  pembentuknya  ingin  dilakukan  penegakan  dengan  cara memasukkan unsur pidananya. Selain mengenai penegakan di dalamnya juga mengenai ketentuan dengan tujuan dari apa  yang  dicapai  dalam  pemidanaan  serta  syarat  dari  pemidanaan  itu  sendiri.  Tujuan  dari  pemidanaan  itu  sendiri terdapat  ketentuan  akan  melindungi  masyarakat  serta  perlindungan  hukum  maupun  mengenai  pembinaan  terhadap pelakunya. Seperti apa yang di ungkapkan oleh Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa, mengenai ketentuan pidana pada umumnhya hanya  sebagai alat  untuk mencapai dari apa yang telah termuat dalam tujuan yang bertitik bertolak pada keseimbangan mengenai dua sasaran pokok yang ingin dicapai yaitu merupakan perlindungan masyarakat serta mengenai  perlindungan  atau  pembinaan  terhadap  individu  maupun  pelaku  dari  orang  yang  melakukan  perbuatan pidana.  Bertolak  dari  ketentuan  mengenai  keseimbangan  tersebut,  yang  menjadi  syarat  dari  suatu  pemidanaan berdasarkan  dari  sebuah  konsep  juga  akan  bertolak  dari  pemikiran  mengenai  keseimbangan  monodualistik  diantara dua kepentingan yaitu pada masyarakat maupun kepentingan individu, serta faktor obyektif maupun faktor subyektif. 4 Jadi mengenai ketentuan pidana disini merupakan bagian dari  nestapa  yang akan dikenakan untuk orang  yang telah melanggar dari apa yang termuat pada ketentuan perundangan. Pidana dikenakan secara sengaja oleh negara bagi terpidana  biar  dapat  merasakan  apa  yang  menjadi  nestapa.  Penderitaan  dari  ketentuan  kepidanaan  itu  sendiri  adalah sebuah tindakan penebusan dosa dari si pembuat atas apa yang telah dilakukannya. Dengan penebusan dosa tersebut, diharapkan pada kesalahan yang telah dilakukan sebelumnya akan dapat timbulnya  keseimbangan pada tatanan nilai pada diri si pembuat tindak pidana tersebut. Penebusan diri merupakan bagian dari kebutuhan fundamental serta sifat moral kita. 5
Disisi  lain  pada  ketentuan  pidana  yang  merupakan  bagian  dari  suatu  reaksi  terhadap  delik  maupun  berwujud pada  suatu  nestapa  yang  dengan  di  sengaja  dijatuhkan  oleh  negara  kepada  pelanggaran  pidana  itu. 6 Nestapa  yang dimaksud disini dijatuhkan kepada si pembuat delik bukan merupakan suatu tujuan terakhir yang ingin dicitakan oleh masyarakat,  tetapi  disini  nestapa  bukan  hanya  merupakan  suatu  tujuan  yang  terdekat.  Ketentuan  mengenai  hukum kepidanaan  pada  tujuannya  untuk  mencapai    hal  tersebut  tidak  semata-mata  dengan  cara  penjatuhan  hukum  pidana saja,  tetapi  dengan  jalan  pengunaan  dari  tindakan-tindakan.  Sedangkan  apa  yang  diungkapkan  oleh  Roeslan  Saleh 7 mengenai  tindakan  apa  yang  dapat  dipandang  dari  suatu  sanksi,  tetapi  bukan  bersifat  pada  pembalasan,  serta  yang diarahkan  pada  semata-mata  hanya  prevensi  khusus,  maupun  tindakan  tersebut  ditujukan  untuk  menjaga  dari keamanaan masyarakat dari ancaman-ancaman bahaya.
Sedangkan apa yang dikatakan Simon, pidana itu sendiri merupakan suatu penderitaan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh perundangan pidana yang  dikaitkan pada pelanggaran mengenai  suatu aturan  norma, yang  apabila pada  putusan  hakim  sudah  diputuskan  bagi  orang  tersebut  sudah  bersalah.  Disisi  lain  mengenai  pidana    itu  menurut Van Hamel adalah :
“merupakan  suatu  penderitaan  yang  secara  bersifat  khusus,  yang  sudah  diputuskan  dari  kekuasaan  yang memiliki  kewenangan  untuk  memutuskan  ketentuan  kepidanaan  berdasarkan  nama  negara  yang  disni  sebagai penanggungjawab  atas  keterlibatan  ketentuan  hukum  umum  terhadap  orang  yang  melakukan  pelanggaran  tersebut, yaitu  hanya  seolah-olah  orang  tersebut  telah  melanggar  ketentuan  peraturan  hukum  yang  merupakan  keharusan ditegakkan oleh negara.” 8
Persoalan  mengenai  pemidanaan  bukanlah  merupakan  suatu  proses  biasa  untuk  menghukum  seseorang  ke dalam  sebuah  penjara.  Pemidanaan  pada  umumnya  merupakan  gambaran  dari  sistem  mengenai  moral,    pada  nilai kemanusiaan  serta  terhadap  pandangan  filosofis  dari  masyarakat  manusia  yang  berada  di  zaman  tertentu,  sehingga mengenai permasalahan tersebut  terhadap sistem pemidanaan paling tidak harus  terdapat tiga pandangan  yaitu  unsur filosofis,  sosiologis  maupun  kriminologis.  Pemidanaan  itu  sendiri  merupakan  bagian  terpenting  dalam  ketentuan hukum  kepidanaan,  karena  merupakan  akhir  dari  seluruh  proses  untuk    pertanggungjawaban  bagi  seseorang  atas kesalahannya  yang  telah  melakukan  perbuatan  pidana.  Dengan  demikian  hukum  kepidanaan  tanpa  pemidanaan  itu menyebutkan bahwa orang yang telah bersalah tanpa adanya akibat yang pasti ats kesalahan yang telah diperbuatnya. Dengan  demikian  pada  konsep  mengenai  kesalahan  dan  memiliki  pengaruh  yang  sangat  signifikan  bagi  pengenaan
3 Niniek  Suparni, Eksistensi  Terhadap  Kepidanaan  Dalam  Penerapan  Sebuah  Denda  Terkait  Sistem  Kepidanaan  dan Pemidanaan , Sinar Grafiika, Jakarta, 2003, hal. 1-2.
4 Barda Nawawi Arief, Kebijakan  Perihal  Hukum Kepidanaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 88.
5 Barda  Nawawi  Arief, Politik  Terhadap  Legislatif  Mengenai  Penanggulangan  Terhadap  Suatu  Kejahatan  Terhadap Penggunaan Pidana Penjara , Badan Kencana Utama, Semarang, 2004., hal. 159.
6 Roeslan Saleh, Hukum Kepidanaan  yang Merupakan sebuah Alat Untuk Mengkonfrontasikan Manusia , Agung Grafika, Jakarta, 2005, hal. 5.
7 Roeslan Saleh, Stelsel Dkaitkan Terhadap Pola Kepidanaan Indonesia , Tunas Baru, Jakarta, 2004, hal. 9.
8 Loc. Cit.
Ryan Aditama dan Novia Yolanda, Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
kepidanaan serta pada proses penerapannya. Jika kesalahan disini dapat dipahami sebagai dikenakannya celaan, jadi di sini pemidanaan adalah perwujudan atas celaan tersebut. 9
Namun  demikian  sebagaimana  yang  termuat  pada  hukum  pidana  juga  harus  dipikirkan  terhadap  apa  yang menjadi  tujuan  serta  pedoman  pada  pemidanaan.  Seperti  yang  diketahui  pada  rumusan  mengenai  tujuan  maupun pedoman pemidanaan tersebut dalam sebuah aturan khusus menempati posisi sentral yang bertujuan memberikan arah maupun  pegangan  yang  jelas  terhadap  hakim  dalam  penjatuhan  pidana.  Hal  ini  sesuai  yang  pada  hakekat  atas perundangan itu sendiri yang sebenarnya  adalah bagian dari sistem hukum yang memiliki tujuan. 10 Selain itu dengan adanya  tujuan  serta  pedoman  terhadap  pemidanaan  ditujukan  sebagai  fungsi  dari  pengendalian  ataupun  kontrol, sekaigusdan  juga  memberikan  landasan  dasar  filosofis,  maupun  rasionalitas  serta  motivasi  atas  pemidanaan  yang terukur dan terarah. 11
Ada terdapat berapa tujuan  yang akan hendak dicapai atas pemidanaan, seperti apa  yang  disampaikan oleh G. Peter Hoefnagels sebagaimana  yang  telah dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan tujuan pidana itu merupakan :
1. Untuk penyelesaian dari sebuah konflik { confliict resolution }.
2. Untuk  mempengaruhi  terhadap  pelanggar-pelanggar  maupun  terhadap  orang  lain  kearah  perbuatan  yang  kurang lebih  sesuai dengan apa yang diamantkan oleh hukum { influeencing ofenders and possibility other than ofenders toward more or less law-confor behavior }.
Sementara  menurut  Roeslan  Saleh  mengatakan  bahwa  pada  hakekatnya  terdapat  2  (dua)  yang  menjadi  poros untuk menentukan garis dasar hukum pidana, yaitu : 12
1. Dari  segi  prevensi,  dimana  terhadap  ketentuan  hukum  kepidanaan  merupakan  hukum  sanksi,  agar  dapat mempertahankan terhadap kelestarian hidup bersama terkait pada pencegahan kejahatan.
2. Dari  segi  pembalasan,  dimana  hukum  adalah  penentuan  atas  hukum,  yang  merupakan  koreksi  dari  dan  reaksi kepada suatu yang bersifat non hukum.
Dengan demikian pada hakekat atas ketentuan kepidanaan disini merupakan bagian terhadap suatu perlindungan bagi  masyarakat  maupun  atas  pembalasan  terhadap  perbuatan  yang  non  hukum.  Di  lain  pihak  seperti  apa  yang diungkapkan  oleh  Roeslan  Saleh  terhadap  pidana  yang  mengandung  hal-hal  lain,  yang  akan  membawa  kerukunan maupun pidana merupakan suatu proses terhadap pendidikan untuk membuat agar seseorang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.
Terhadap pada pedoman pemidanaan tersebut, ada beberapa pedoman terkait pemidanaan, yaitu : 13
1. Pada  pedoman  yang  bersifat  umum  yang  akan  secara  langsung  memberi  arah  terhadap  hakim  atas  apa  yang seharusnya menjadi pertimbangan di dalam memutus pemidanaan.
2. Pada  pedoman  yang  bersifat  khusus  akan  memberikan  arah  kepada  hakim  dalam  pemilihan  serta  terhadap penjatuhan jenis pada pidana tertentu.
3. Pada pedoman bagi hakim terkait dengan penerapan sistem yang  termuat dalam perumusan bagi ancaman pidana yang akan dipakai untuk merumuskan delik.
Namun demikian, pada kenyataannya ada fakta yang mengataakan terdapat sebuah kesenjangan antara harapan maupun  kenyataan  tersebut.  Disini  dapat  dilihat  masih  tingginya  angka  residivis  atas  kejahatan  tersebut,  dan  juga banyak  kejahatan  yang  mengakibatkan  viktimisasi  bagi  narapidana  yang  melakukan  kejahatan  di  sebuah  lingkaran terkait  dengan  sistem  peradilan  pidana.  Pelaku  dari  kejahatan  itu  sendiri  yang  dikenakan  hukuman  pidana  di Kelembagaan  Pemasyarakatan  yang  semestinya  akan  tersadar  terhadap  semua  kesalahan  yang  sudah  dilakukannya serta berharap akan kembali menjadi orang baik yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi pada realitanya sering kali pelaku masih dianggap tidak akan bisa kembali untuk menjadi orang baik, sehingga tidaklah diragukan lagi apabila seperti apa yang diungkapkan bahwa penjara merupakan sekolah kejahatan.
Timbulnya  sebuah  model  penghukuman  secara  restoratif  disebabkan  kepada  sistem  peradilan  pidana  serta pemidanaan yang saat ini berlaku mengakibatkan berbagai masalah. Di daalam sebuah sistem penjara yang ada saat ini dengan  tujuan  pemberian  hukuman  merupakan  penjeraan,  ataupun  atas  pembalasan  dendam  maupun  sebagai pemberian penderitaan atas sebuah konsekuensi yang diberikan atas perbuatan itu. Indikator penghukuman tergantung
9 Chairul  Huda, Bermula  Pada  Tidak  Ada  sebuah  Pidana  Dengan  Tidak  Ada  Kesalahan  Menuju  Kepada  Asas  Tiada Pertanggungjawaban Terhadap Pidana Tidak Ada Kesalahan , Sinar Grafika, Jakarta, 2004., hal. 124.
10 Barda Nawawi Arie, Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit . hal. 136.
11 Loc. Cit .
12 Roeslan Saleh, Pandangan Terhadap Hukuman Kepidanaan , Sinar Baru, Jakarta, 2007, hal. 25.
13 Ibid . hal. 137.

## Ryan Aditama dan Novia Yolanda, Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum
Pidana di Indonesia
pada  sebatasmana  seorang  narapidana  akan  tunduk  kepada  sebuah  peraturan  penjara.  Jadi,  dapat  dikatakan  sebuah pendekatan  yang  lebih  kepada  keamanan.  Selain  itu,  penjara  juga  akan  berdampak  pada  keluarga  dari  seorang narapidana,  sedangkan  sistem  yang  digunakan  saat  ini  dinilai  tidak  memberikan  keluasan  maupun  penyembuhan kepada  pihak  korban.  Apabila  proses  hukumnya  akan  menggunakan  waktu  yang  cukup  lama.  Sebaliknya,  terhadap pemidanaan restoratif yang melibatkan korban, keluarga maupun pihak-pihak lain perihal terkait dengan penyelesaian masalah.  Disisi  lain,  untuk  mejadikan  seorang  pelaku  tindak  pidana  akan  bertanggungjawab  atas  kerugian  yang diakibatkan atas perbuatan itu. Kepada korban  yang ditekankan mengenai pemulihan kerugian aset yang dimilikinya, derita fisik yang dialaminya, terhadap keamanan dirinya, kepada harkat maupun kepuasan atau rasa adil.
Restorative  justice akan  meletakkan  terkait  dengan  nilai  yang  lebih  tinggi  lagi    dalam  keterkaitan  secara langsung yang berasal dari para pihak. Disisi lain korban mampu  agar memberikan  unsur  kontrol, disisi  lain kepada pelaku  agar  didorong  dalam  rangka  menanggung  beban  tanggungjawab  sebagai  sebuah  langkah  untuk  memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diakibatkan pada perbuatan kejahatan serta dalam pembangunan sebuah sistem nilai sosial. Keterkaitan  pada  komunitas  secara  aktif  akan  mempererat  komunikasi  dengan  sendiri  serta  diharapkan  agar  dapat mengikat  komunitas  perihal  terkait  dengan  nilai-nilai  untuk  menghormati  maupun  rasa  saling  mengasihi  antar  satu dengan lainnya. Sehingga peranan yang ada pada pemerintah dapat berkurang dan memonopoli pada proses peradilan yang ada. Restoratiive justice itu sendiri memerlukan usaha yang kooperatif sebagai sebuah kondisi tertentu dimana seorang  korban maupun pelaku agar dapat merekonsiliasikan terkait dengan  konflik mereka  serta  akan memperbaiki luka-luka yang dialami oleh mereka.

## Konsep Restorative justice
Apa  yang  dinamakan  dengan  konsep restorative  justice itu  sendiri  sebenarnya  sudah  muncul  cukup  lama, kurang  lebih  berawal  dua  puluh  tahun  silam  yang  lalu  sebagai  bagian  alternatif  penyelesaian  terhadap  perkara kepidanaan, teruntuk pada perkara anak dengan alasan banyak pertimbangan. Seperti telah apa yang diungkapkan oleh John Braitewaite justiice serta welffare model selanjutnya antara retributiion dan rehabitation. Di Negara lain seperti Amerika Utara,  Australia  maupun sebagian  negara di Eropa keadilan restoratif  ini  sudah ada digunakan pada semua tahap  proses  peradilan  pidana  pada  umumnya  yaitu  pada  tahap  dimulainya  penyidikan  serta  penuntutan,  pada  tahap adjudikasi  maupun  tahap  eksekusi  ke  dalam  penjara.  Pada  perkembanga  saat  itu,  pertumbuhan  serta  penyebaran keadilan restoratif ini diduga telah memperoleh dukungan dari organisasi perserikatan bangsa-bangsa. Dimana dalam kongres  ke  Lima  Tahunan  tepatnya  ke-5  di  Jenewa  pada  tahun  1975,  PBB  telah  menaruh  perhatian  kepada  sistem ganti  rugi  terhadap  korban  yang  diakibatkan  oleh  kejahatan,  hal  ini  menjadi  alternatif  terhadap  peradilan  pidana retributif.
Konsep  faktual  dari  adanya  praktek  keadilan  restoratif  ini  bermulal  atas  praktek  pemeliharaan  terhadap perdamaian yang dipilih oleh suku bangsa Maori yang merupakan penduduk asli berasal dari suku di Selandia Baru. Apabila  muncul  konflik,  praktek  restoratif  akan  diterapkan  bagi  dari  pihak  pelaku,  pihak  korban  maupun  para steakholders . Pada intinya restoratiive justiice mengedepankan arti dari pertemuan diantara kedua belah pihak  yang berkonflik  dalam  kejahatan  serta  periode  sesudahnya.  Seperti  dengan  apa  yang  telah  diungkapkan  oleh  Achmad  Ali yang  mengikuti  pendapat  dari  Howard  Zher  yang  merupakan  seorang  perintis  dari  keadilan  restoratif  di  negara Amerika  Serikat,  mengartikan restoratiive  justihce merupakan  “suatu  proses  yang  mengkaitkan  antara  kedua  belah pihak  yang  berkepentingan  atas  sebuah  pelanggaran  khusus  maupun  secara  bersama  untuk  mengidentifikasikan dampak  kerugian  yang  ditimbulkan  serta  pemenuhan  atas  kewajiban  maupun  terhadap  kebutuhan  serta  penempatan perubahan sebagai bagian dari  hak yang  harus diperolehnya.  Atas beberapa pendapat  tersebut,  untuk mengupayakan penyelesaian  konflik  serta  dalam  rangka  penyembuhan  diantara  pelaku  maupun  korban  dengan  caranya  yaitu mempertemukan  atau  menghadirkan  pelaku  kedalam  satu  forum  dengan  korbannya  atau  keluarganya  untuk menciptakan rasa empati di antara kedua belah pihak.
Dengan  begitu  terhadap  penyelesaian  konflik  yang  dimunculkan  bukan  untuk  menampilkan  semata-mata kesalahan  yang  dilakukan  pelanggar  kemudian  untuk  penjatuhan  sanksi  pidana  kepadanya,  melainkan  peran  aktif diantara kedua belah pihak  yang sedang berkonflik dengan cara mediasi ataupun kompensasi bagi kerugian material serta  immaterial  yang  berwujud  restitusi  ataupun  kompensasi  dan  juga  terhadap  pemulihan  atas  keharmonisan  dari hubungan  kemanusiaan diantara  kedua belah  para pihak. Mudzakin seperti apa  yang telah  dikutipnya dari Van Ness yang  mengungkapkan  bahwa restoratiive  justihce atau  keadilan  restoratif  diartikan  dengan  beberapa  pandangan, berupa :
1. Kejahatan itu merupakan bagian dari konflik individu yang berakibat timbulnya kerugian terhada korban, baik bagi masyarakat maupun dari pelaku itu sendiri.
2. Tujuan akhir yang harus harus didapatkan atas proses peradilan kepidanaan ini merupakan dengan cara rekonsiliasi di antara kedua belah pihak sambil saling memperbaiki atas kerugian yang diakibatkan dari kejahatan tersebut.
Ryan Aditama dan Novia Yolanda, Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
3. Pada  proses  peradilan  kepidanaan  itu  sendiri  harus  memfasilitasi  peran  partisipasi  aktif  terhadap  korbannya, pelangganyar serta masyarakat dilingkungan sekitarnya, tidak hanya pada peradilan pidana dimonopoli oleh negara dengan cara mengesampingkan lainnya.
Dari  beberapa  pendapat  ahli  di  atas,  sudah  jelas  mengatakan  kepada  keadilan  restoratif  merupakan  sebuah konsep  atas  dasar  pemikiran  yang  akan  merespon  pengembangan  di  dalam  sebuah  sistem  pada  peradilan  pidana dengan  mengutamakan  pada  keterlibatannya  masyarakat  maupun  kepada  korbannya  terhadap  sebuah  penyelesaian perkara  kepidanaan yang telah ada  sebelumnya. Perdebatan  seperti ini  terkait dengan tahapan proses dari penegakan hukum  kepidanaan  pada  tingkat  penyidikan,  terutama  pada  proses  penegakkan  hukum  terhadap  perkara  tertentu  di Indonesia disesuaikan dengan berat ringannya atas pidana yang dilakukannya, besar kecilnya kerugian terkait dengan dampak  yang  ditimbulkan,  kondisi  dari  latar  belakang  serta  motif  pelaku  itu  sendiri  dilihat  keadaan  sosiologis masyarakat  setempat.  Bahwa  restoratiive  justiive  ini  sendiri  sudah  diakui  secara  internasional  sebagai  wujud  dari penyelesaian  terhadap  perkara  pidana.  Konsep  ini  akan  sesuai  dengan  kondisi  hukum  yang  berkembang  di  dalam masyarakat.
Di  Indonesia  sendiri  sebenarnya  konsep  dari restoratiive  justiche sudah  lama  diterapkan  oleh  masyarakat  di Indonesia,  seperti  pada  lingkungan  masyarakat  di  daerah  Papua,  Kalimantan,  Toraja,  Minang,  Bali,  Kabau,  Jawa Tengah  serta  masyarakat  lainnya  yang  masih  menerapkan  kuat  nilai  kebudayaa.  Jika  terjadi  munculnya  suatu perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang.  Maka  terhadap  praktek  dari  penyelesaian  yang  dilakukan  dengan cara  pertemuan  atau  musyawarah  untuk  mencapai  kemufakatan  yang  akan  dihadiri  oleh  tokoh  pemuka  adat masyarakat,  maupun  pelaku,  korban  serta  kedua  orang  tua  pelaku  untuk  terwujudnya  kesepakatan  dalam  rangka perbaikan  atas  kesalahan  yang  sudah  terjadi.  Hal  ini  pada  hakikatnya  merupakan  nilai  serta  ciri  falsafah  bangsa Indonesia termuat dalam sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dengan demikian, konsep restoratiive justiche sebenarnya bukan hal baru dikalangan masyarakat Indonesia. Dalam musyawarah untuk mencapai  kemufakatan  ini dengan tujuan perdamaian,  yang akan membuat antara pelaku  serta  korban  tidak ada  lagi rasa dendam diantara kedua belah pihak maupun terhadap kondisi korban yang dapat dipulihkan. Musyawarah untuk mencapai  kemufakatan  ini  dalam  konsep restoratiive  justiche bisa  diterapkan  dengan  cara  seperti  :  mediasi, pembayaran  ganti  rugi  atau  restitusi,  adapun  dengan  cara  lain  yang  sudah  disepakati  diantara  korban  ataupun  dari keluarga korban dengan pelakunya.

## Konsep Restorative Justice Pada Sistem Peradilan Keidanaan Anak Di Indonesia
Membahas tentang anak jika dikaiitkan dengan macam ragam pengertian dan maknanya mempunyai perbedaan serta  karakteristik  terhadap  orang  dewasa,  hal  ini  adalah  bagian  dari  titik  tolak  dalam  melihat  sebuah  hak  serta kewajiban bagi seorang anak  hingga akan berdampak pada kedudukan didepan  hukum. Dalam pengaturan mengenai konsep pertimbangan yang termuat pada Undang-Undang Nomor ke 11 pada Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan kepidanaan pada Anak juga menyatakan bahwa anak adalah sebuah amanah serta karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai harkat serta martabat  sebagai  seorang manusia  yang  seutuhnya.  Untuk melindungi harkat  serta  martabatnya,    seorang  anak  berhak  mempunyai    pelindungan    secara  khusus,  yang  paling  utama  pada pelindungan  hukum serta sistem peradilan anak.  Sedangkan apa yang dikatakan oleh Retnowulan  Sutianto, terhadap perlindungan  anak  adalah  bagian  dari  sebuah  Pembangunan  Nasional  yang  ada.  Perlindungan  terhadap  anak  yaitu melindungi diri pada manusia, dan membangun manusia  untuk menjadi seutuh mungkin. Dapat terlihat pada hakekat pembangunan  nasional  adalah  pembangunan  manusia  Indonesia  seutuhnya  memiliki  budi  luhur.  Mengabaikan masalah terhadap perlindungan anak disini bahwa tidak akan memantapkan sebuah pembangunan nasional yang baik. Dampak  dari  tidak  adanya  perlindungan  kepada  anak  akan  mengakibatkan  berbagai  persoalan  sosial  yang  akan mengganggu terhadap penegakan hukum di negara,  serta ketertiban, baik keamanan, maupun pembangunan nasional itu sendiri. 14
Indonesia  sebagai  Negara  atas  Pihak  terhadap  Konvensi  Hak-Hak  Anak  ( Conventiion  on  thee  Rightss  of  the Childern )  disini  mengatur  mengenai    perlindungan  hukum  bagi  anak,  serta  berkewajiban  untuk  memberikan  sebuah perlindungan  secara  khusus  kepada  anak-anak  saat  memiliki  masalah  terhadap  hukum.  Salah  satu  yang  menjadi bentuk terhadap sebuah perlindungan bagi anak oleh  negara dapat diwujudkan melalui sebuah  sistem pada peradilan kepidanaan  secara  khusus  terhadap  anak  yang  akan  berhadapan  dengan  hukum  itu  sendiri.  Hal  ini  diperjelas  dalam Uniteed Natioals  of  the Standartd Minimum Rules For the Administration of the Juvenile Justice , disini menyatakan bahwa  peradilan  anak  merupakan  :  sebuah sistem  peradilan  kepidanaan  terhadap anak  atau  remaja  yang  akan memperioritaskan  terhadap  kesejahteraan  remaja  serta  akan memastikan  bahwa  terhadap  sebuah  reaksi  maupun terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan pada saat usia remaja akan selalu sepadan dengan kondisi yang baik pada pelanggaran hukumnya ataupun terhadapn pelanggaran hukum .
14 Romli Atmasasmita, Sistem Terkait Peradilan Anak  Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 166.

## Ryan Aditama dan Novia Yolanda, Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
Dalam Pasal ke 1 butir ke (6) Perundangan Nomor ke 11 Pada Tahun 2012 Mengenai sebuah Sistem Peradilan Kepidanaan  pada  Anak  menyebutkan,  Bahwa    pada  Keadilan  restoratif  merupakan  sebuah  konsep  penyelesaian perkara  perbuatan  pidana  dengan  cara  mengikutsertakan  pihak  pelaku,  pihak  korban,  serta  keluarga  pelaku  maupun korbannya,  dan  juga  kepada  para  pihak  lain  yang  terkait  untuk  secara  bersama  untuk  mencari  jalan  penyelesaian konflik  yang  adil  dengan  cara  penekanan  pada  pemulihan  kembali  kepada  keadaan  semula,  dan  bukan  merupakan sebuah unsur pembalasan.
Sistem  Peradilan  Kepidanaan  Pada  Anak  wajib  memperioritaskan  kepada  konsep  pendekatan  Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Kepidana Anak ini, yaitu:
1. Pada proses tindakan penyidikan serta sebuah penuntutan pidana pada Anak yang dikerjakaan sesuai dengan pola ketentuan peraturan perundangan, kecuali jika ditentukan lain dalam aturan ini;
2. Pada persidangan Anak yang dilaksanakan oleh pengadilan di lingkungan pada tatanan peradilan umumnya; dan
3. Pada  pembinaan,  pembimbingan,  serta  pengawasan,  maupun  atas  pendampingan  selama  proses  pelaksanaan kepidanaan ataupun bagian dari tindakan serta setelah menjalani prose pemidanaan atau sebuah tindakan.
Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  huruf  a  dan  huruf  b  wajib diupayakan  Diversi.  Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di luar peradilan pidana.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan restorative justice dan proses diversi sebagai  upaya  penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak,  sehingga  penerapan restorative  justice akan menawarkan  jawaban  atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana,  yaitu: pertama , kritik terhadap sistem peradilan  pidana  yang  tidak  memberikan  kesempatan  khususnya  bagi  korban  ( criminal  justice  system  that disempowers  individu ); kedua ,  menghilangkan  konflik  khususnya  antara  pelaku  dengan  korban  dan  masyarakat ( taking away the conflict from them ); ketiga , fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan ( in orderto achievereparation ).
Penerapan  prinsip restorative  justice dan  proses  diversi  sebagai  upaya  penyelesaian  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  walaupun  secara  yuridis  formil  telah  diatur  secara  jelas  dan  tegas  di  dalam  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012,  namun  secara  formil  pula  muncul  permasalahan  terkait  dengan  waktu  berlakunya  undang- undang tersebut yang pada Pasal 108 disebutkan: “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak  tanggal  diundangkan”  yang  berarti  undang-undang  tersebut  baru  berlaku  pada  bulan  Juli  tahun  2014,  hal  ini tentu  akan  memunculkan  permasalahan  bagi  penyelesaian  tindak  pidana  yang  melibatkan  anak,  di  samping  itu kesiapan  bagi  seluruh  aparatur  penegak  hukum,  pemahaman  masyarakat,  dan  sarana  serta  pra-sarana  menjadi  faktor pendukung  yang  tidak  dapat  dikesampingkan  dalam  menunjang  berlakunya  undang-undang  tersebut.  Ketika  faktor pendukung tersebut tidak memadai maka akan menimbulkan permasalahan kembali dan tentunya akan berimbas bagi anak baik langsung maupun tidak langsung.
Penerapan  keadilan  pada  konsep  restoratif  merupakan  penyelesaian  sebuah  perbuatan  pidana  yang  diperbuat oleh  anak-anak  merupakan  perintah  secara  sah,  jelas  maupun  secara  tegas  berdasarkan  Perundangan  Nomor  ke  11 Pada  Tahun  2012  mengenai  Sistem  Peradilan  Kepidanaan  Pada  Anak.  Dalam  pertimbangannya  peraturan  ini  antara lain  dikatakan,    anak  adalah  sebuah  amanah  serta  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  serta  mempunyai  harkat  maupun martabat  sebagai  manusia  yang  seutuhnya.  Untuk  menjaga  harkat  maupun  martabatnya,  serta  anak  tersebut  berhak memperoleh  pelindungan  secara  khusus,  terutama  atas  pelindungan    terkait  denngan  hukum  dalam  sebuah  sistem peradilan.

## Konsep Restoratiive Justiche  Dalam Pembaharuan Hukum Kepidanaan Di Indonesia
Terkait  dengan  pembaharuan  hukum  kepidanaan  di  sisi  materiilnya  yang  berbentuk  sebuah  Rancangan Perundang-Undangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Kepidanaan  atau  RUUKUHP,  yang  menjadikan  sebuah  upaya menciptakan  sebuah  cita-cita negara terkait dibidang  hukum.  Sehingga RUU KUHP menjadikan sebuah perwujudan baik  secara  kepribadian  dari  sebuah  bangsa  Indonesia  yang  tidak  hanya  mengutamakan  suatu  kepentingan  secara individual  maupun  memperioritaskan  kepentingan  sebuah  negara.  Terkait  dengan  pembaharuan  hukum  kepidanaan dengan  tujuan  perbaikan  atas  hukum  yang  ada  merupakan  dengan  cara  penggantian  hukum  yang  ada  terkait  hukum yang  dengan  harpan  akan  menjadi  lebih  baik.  Sehingga  RUU  KUHP bukan  semata-mata  untuk  menciptakan  sebuah perubahan  yang  seperlunya  yang  akan  mengganti  sebuah  baju  kolonial  menjadikan  sebuah  kemasan  nasional, melainkan  berwujud  dari  suatu  kemerdekaan  maupun  kedaulatan  sebuah  bangsa  yang  senyatanya.  Bahkan  terkait dengan pembaharuan hukum untuk menentukan sebuah arah dalam membentuk sebuah watak bangsa, terkait dengan keadaan  yang  riil  menuju  kondisi  ideal  sepenuhnya,  sehingga  RUU  KUHP  merupakan  bagian  dari  alat  transformasi sosial dan budaya masyarakat secara terprogram.
Hukum  pidana  merupakan  salah  satu  bagian  independen  dari  hukum  publik  yang  merupakan  salah  satu instrumen  hukum  yang  sangan  penting  eksistensinya  sejak  jaman  dahulu.  Eksistensi  hukum  pidana  sangat  penting

## Ryan Aditama dan Novia Yolanda, Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum
Pidana di Indonesia
dalam  menjamin  keamanan  masyarakat  dari  ancaman  tindak  pidana,  menjaga  stabilitas  negara  dan  merupakan lembaga  moral  yang  berperan  merehabilitasi  para  pelaku  tindak  pidana.  Sehingga  hukum  pidana  terus  berkembang sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan  masyarakat.  Salah  satu  perkembangan  tersebut  adalah  munculnya  ide penyelesaian konflik yang tidak hanya  terfokus pada proses hukum di pengadilan, akan tetapi diselesaikan oleh para pihak yang berkonflik dengan cara memulihkan keadaan yang ada. Prinsip inilah kemudian dikenal dengan restorative justice yang  diperkenalkan  dalam  RUU  KUHP  melalui  sejumlah  ketentuan  dalam  Pasal  2,  Pasal  12,  Pasal  54  dan Pasal  55,  adanya  mediasi  dalam  pasal  145  huruf  d,  serta  diversi  terhadap  anak  dalam  peradilan  pidana.  Munculnya konsep  ini  terutama  untuk  memberikan  keseimbangan  perhatian  antara steakholders hukum  pidana  yaitu  pelaku, korban,  masyarakat  dan  negara.  Keseimbangan  tersebut  juga  terlihat  dalam  pengaturan  tentang  pidana  dengan pengaturan tentang tindakan dan dimungkinkan  sanksi  gabungan antara pidana dan  tindakan mengingat beragamnya masalah kejahatan, serta kesadaran tentang pentingnya terapi yang tepat terhadap korban kejahatan.
Sebenarnya  konsep restorative  justice merupakan  wujud  dari  hukum  adat  yang  sudah  ada  sejak  dahulu berkembang  dalam  masyarakat  Indonesia.  Sehingga  diakuinya  hukum  adat  dalam  RUU  KUHP  bertujuan  untuk memenuhi  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat  dengan  memulihkan  keadaan  yang  telah  rusak  atau  proses dimana  pihak-pihak  berkepentingan  memecahkan  secara  bersama  cara  mencapai  kesepakatan  setelah  terjadi  suatu tindak  pidana  termasuk  implikasinya  di  kemudian  hari.  Dengan  demikian, restorative  justice dalam  penanganan tindak pidana tidak  hanya dilihat dari kacamata  hukum saja, tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.
Dalam acara pidana konvensional apabila telah terjadi perdamaian antara korban dan pelaku, tetapi hal tersebut tidak  bisa  mempengaruhi  kewenangan  penegak  hukum  untuk  meneruskan  perkara  tersebut  ke  pengadilan  yang nantinya akan berujung pada pemidanaan, karena perdamaian tidak menghapuskan sifat pidananya perbuatan. Proses pidana  yang  memakan  waktu  lama  serta  tidak  memberikan  kepastian  bagi  pelaku  maupun  korban  tentu  tidak  serta merta  memenuhi  ataupun  memulihkan  hubungan  anatar  korban  dan  pelaku,  tetapi  konsep restorative  justice ini menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional ini hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan.
Selain itu, terkait dengan perkembangan hukum kepidanaan hingga era ini juga adanya konsep disebut dengan mediasi penal. Dalam prakteknya pada hukum kepidanaan, mediasi penal juga dianggap sebagai wadah untuk turunan dari  konsep restoratiive  justiche ,  oleh  karena  tidak  perlu  melaksanakan  sebuah  hukum  kepidanaan  lewat  jalur pengadilan.  Hal  ini  mengakibatkan  penyelesaian  perkara  diluar  pengadilan  atau    secara  ARD  biasanya  digunakan dalam sebuah perkara keperdataan, tetapi tidak untuk perkara kepidanaan. Oleh karena terkait dengan perkara pidana tidak dapat dilaksanakan di luar dari ruang sidang pengadilan, tetapi pada prakteknya untuk hal tertentu dimungkinkan dilaksanakan, bahkan boleh jadi penyelesaian di luar pengadilan menjadi hal akan sifat keidealannya.
Dalam  masa  di  era  perkembangannya  terkait  dengan  pembaharuan  hukum  pidana  di  berbagai  negara  ada kemungkinan kuat atas penerapan konsep mediasi penal sebagai salah satu jalan terkait dengan penyelesaian masalah di bidang hukum kepidanaan.  Semakin banyak terhadap penyelesaian konflik  hukum bagian kepidanaan yang sering digunakan oleh masyarakat mengakibatkan tuntutan untuk mempositifkan bentuk dari sebuah penyelesaian perkara di luar dari  pengadilan yang semakin kuat. Restoratiive justiche disni digunakan untuk menekan pada hak asasi manusia seseorang  serta  akan  kebutuhan  untuk  pengembalian  dampak  dari  sebuah  rasa  yang  mengakibatkan  ketidakadilan sosial  baik  dalam  cara  yang  sangat  simple  memberikan  keapda  pelaku  keadilan  terhadap  sebuah  keadilan  formal korban  untuk  tidak  mendapatkan  keadilan  apapun.  Kemudian  konsep restoratiive  justiche ini  juga  mengupayakan agar  merestor  keamanan  pada  diri  korban,  atas  penghormatan  pribadi  orang  tersebut,  dan  juga  kepada  martabat  dan yang lebih penting merupakan sence of control .

## SIMPULAN
Restoratiive  justiche ini  perlu  dijadikan  pertimbangan  perihal  terkait  pembaharuan  hukum  pidana  karena Restorative  justice ini  lebih  mengutamakan  kepada  keadilan  yang  bersifat restorative serta  meberikan  peran  aktif kepada  pelaku,  korban  serta  masyarakat  untuk  menyelesaiakan  konflik  hukum  pidana  diluar  pengadilan  dengan menggunakan cara musyawarah mufakat untuk menemukan kesepakatan dalam menyelesaikan permaslahan.
Restorative  justice ini  sudah  dikenal  lama  di  Indonesia  yaitu  melalui  masyarakat  hukum  adat  karena  akan berdampak keapda asas kemanfaatan dengan sifat kebersamaan serta untuk mengabaikan sebuah dampak yang buruk terhadap  kepidanaan dalam kepenjaraan maupun bagi pemulihan hak atas korbannya.
Konsep restoratiive justiche ini jika dimasukkan dalam sebuah sistem pada peradilan kepidanaan anak dianggap secara  baik  terhadap  penerapnnya,  karena  restoratiive  justiche  berguna  dalam  rangka  menghindarkan  terhadap  anak terhadap sistem pemidanaan dan akan diganti pada pola pembimbingan kepada anak tersebut. Indonesia sendiri sudah mempraktekkan  sebuah  konsep  dari  restoratiive  justiche  melalui  pada  sistem  diversi  yang  termuat  dalam  aturan Perundang-Undang Nomor ke 11 pada Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan keidanaan terkait Anak.
Ryan Aditama dan Novia Yolanda, Penerapan Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak Terkait Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Arief, Barda Nawawi, Kebijakan  Perihal  Hukum Kepidanaan , Sinar Grafika, Jakarta, 2003. --------------------------, Politik  Terhadap  Legislatif  Mengenai  Penanggulangan  Terhadap  Suatu  Kejahatan  Terhadap Penggunaan Pidana Penjara , Badan Kencana Utama, Semarang, 2004. Atmasasmita, Romli, Sistem Terkait Sistem Peradilan Pada Anak Di  Indonesia, Jaya Utama, Jakarta, 2008. Huda, Chairul, Bermula Pada Tidak Ada sebuah Pidana Dengan Tidak Ada Kesalahan Menuju Kepada Asas Tiada Pertanggungjawaban Terhadap Pidana Tidak Ada Kesalahan , Sinar Grafika, Jakarta, 2004. Gultom,  Maidin, Perlindungan  Hukum  Bagi Anak  Pada  Sistem  Peradilan  Anak  yang  ada  di  Indonesia ,  Refikatama, Bandung, 2009. Saleh,  Roeslan, Hukum  Kepidanaan  yang  Merupakan  sebuah  Alat  Untuk  Mengkonfrontasikan  Manusia ,  Agung Grafika, Jakarta, 2005.
------------------, Stelsel Dkaitkan Terhadap Pola Kepidanaan Indonesia , Tunas Baru, Jakarta, 2004. Suparni, Niniek, Eksistensi Terhadap Kepidanaan Dalam Penerapan Sebuah Denda Terkait Sistem Kepidanaan dan Pemidanaan , Sinar Grafiika, Jakarta, 2003.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Mengenai Sistem Peradilan Kepidanaan Anak. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.