## PELAKSANAAN PRINSIP PARTISIPASI PADA PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD DI KALIMANTAN SELATAN

## Erlina
Email : erlina@unlam.ac.id Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

## Abstrak
Penelitian  ini  terkait  dengan  prinsip  partisipasi  dalam  pelayanan  kesehatan dilakukan pada 14 daerah rumah sakit di Kalimantan Selatan yang menggunakan metode  penelitian  hukum  sosiologis.  Data  yang  digunakan  adalah  data  primer yang  diperoleh  melalui  kuesioner,  wawancara  dan  observasi  dan  menengah. Pelaksanaan prinsip partisipasi oleh teknik penilaian kuesioner dilakukan dengan analisis data statistik sederhana. Pelaksanaan prinsip  partisipasi  14 (empat belas) daerah  rumah  sakit  di  Kalimantan  Selatan  adalah  rata-rata  tidak  tercapai  dengan persentase  di  bawah  66.67.  Pelaksanaan  prinsip Good  Governance dalam penyediaan  pelayanan  kesehatan  melalui  rumah  sakit  setempat  memiliki  kendala utama  yang  umumnya  disebabkan  oleh  etika  pelayanan  publik,  persepsi  publik dan  pengertian  umum,  budaya  dan  karakteristik  dari  masyarakat  setempat,  serta penguasaan teknologi informasi dalam menciptakan hubungan dua arah yang baik antara masyarakat dan pelayan publik.
Kata  Kunci  :  Pemerintahan  yang  Baik,  Partisipasi,  Pelayanan  Kesehatan Umum

## Abstract
Research  on  the  principle  of  participation  in  health  services  is  conducted  on  14 regional  hospitals  in  South  Kalimantan  using  socio  legal  research  methods.  The data  used  are  primary  data  obtained  through  questionnaires,  interviews  and observation and secondary. Implementation of the principle of participation by the technique of scoring the questionnaire is done by simple statistical data analysis. Implementation of the principle of participation of 14 (fourteen) regional hospitals in  South  Kalimantan  is  on  average  not  accomplished  with  a  percentage  below 66.67.  Implementation  of  the  principle  of  good  governance  in  the  provision  of health  services  through  local  hospitals  has  major  constraints  that  are  generally caused  by  the  ethics  of  public  services,  public  perceptions  and  common understanding,  culture  and  characteristics  of  local  communities,  as  well  as  the mastery  of  information  technology  in  creating  a  good  two-way  relationship between public and public servants served.
Keywords : Good Governance, Participation, Health Public Service
A. Latar Belakang Masalah
Pada  hakikatnya  pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan
negara  sehari-hari  merupakan  suatu
organisasi  kenegaraan  yang dibentuk atas dasar kepercayaan (trust) publik dan keniscayaan (avaliabilty) negara. Pemerintah dibentuk bertujuan untuk
menjaga  ketertiban  dan  memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah diadakan bukanlah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakatnya. Pemerintah mempunyai  tiga  fungsi  hakiki  yaitu pelayanan (service) ,  pemberdayaan
(empowerment) ,  dan  pembangunan
(development) . Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam
masyarakat, pemberdayaan akan mendorong  kemandirian  masyarakat dan pembangunan akan  menciptakan
kemakmuran dalam masyarakat. (Rasyid,1997 : 48).
Pada era negara modern seperti sekarang  ini,  pemerintah  dalam menjalankan  berbagai  aktivitasnya wajib  melaksanakan  prinsip-prinsip good  governance .  Terminologi good governance merupakan sebuah
terminologi  yang  pada  awalnya diperkenalkan oleh beberapa lembaga  internasional  seperti  UNDP (United Nations Development Programme) dan World Bank.
Popularitas  terminologi  ini  mencuat dikalangan  pemerintah,  akademisi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
UNDP  (1997)  mengemukakan
bahwa  karakteristik  atau  prinsip-
prinsip  yang  harus  dianut  dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik meliputi partisipasi (Participation), aturan hukum (Rule of Law), transparansi (Transparency), Daya
tanggap (Responsiveness),
berorientasi konsensus (Consensus Orientation), berkeadilan (Equity), efektivitas dan efesiensi (Effectiveness and
Efficiency),
akuntabilitas (Accountabilty), bervisi Strategis (Strategic  Vision), saling keterkaitan (Interrelated). Sedangkan
World Bank mengungkapkan sejumlah karakteristik
good governance adalah  masyarakat  sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan  kebijakan  yang  dapat diprediksi, eksekutif yang bertanggung  jawab,  birokrasi  yang profesional dan aturan hukum. Masyarakat  Transparansi  Indonesia menyebutkan sejumlah indikator seperti:  transparansi,  akuntabilitas, kewajaran  dan  kesetaraan,  serta kesinambungan. Asian  Development Bank sendiri  menegaskan  adanya konsensus umum bahwa good governance dilandasi  oleh  4  pilar
yaitu: (1) accountability,
(2)
transparancy ,  (3) predictability ,  dan
(4) Responsivenes s (Krina  P,  2003).
Tata  pemerintahan  yang  baik  atau
Good Governance merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Arti good dalam good governance mengandung  pengertian nilai yang menjunjung tinggi
keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional  dan  pemerintahan  yang
efektif dan efisien.
Good
Governance mempunyai  10  prinsip yaitu  :  (1)  partisipasi;  (2)  penegakan hukum; (3) transparansi; (4) kesetaraan;  (5)  daya  tanggap;  (6) wawasan ke depan; (7) akuntabilitas;
(8)  pengawasan;  (9)  efisiensi  dan efektivitas; dan (10) profesionalisme.
Salah  satu  dari  sepuluh  prinsip Good Governance yang  di  dalamnya mendorong  setiap  warga  untuk
menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses  pengambilan  keputusan  yang menyangkut kepentingan
masyarakat,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Prinsip partisipasi  oleh  masyarakat  dalam konsep Good Governance khususnya
pada  pelayanan  pendidikan  dan kesehatan merupakan bagian penting guna  pelayanan  kesehatan  di  rumah sakit. Berdasarkan uraian-uraian tersebut,  perlu  untuk  diketahui    (1) apakah RSUD di Kalimantan Selatan telah melaksanakan
prinsip partisipasi?  (2)  Kendala  apa  yang dihadapi oleh RSUD dalam menjalankan prinsip partisipasi tersebut?  Berdasarkan  pelaksanaan dan  kendala  dari  prinsip  partisipasi, maka  strategi  dibutuhkan  untuk mengatasi kendala tersebut.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di Kalimantan  Selatan  meliputi  14
(empat belas) RSUD dengan menggunakan  metode  socio  legal. Data  yang  digunakan  adalah  data primer  dan  sekunder.  Data  primer yaitu  data  yang  didapatkan  melalui kuesioner, wawancara dan observasi. Data  sekunder  meliputi  data  dari RSUD  dalam  bentuk  dokumen hard copy dan soft  copy .  Pelaksanaan prinsip  partisipasi  dengan  teknik
skoring  kuesioner  dilakukan  dengan analisis  data  statistik  sederhana. Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab  pertanyaan  2, yaitu metode  deskriptif  kualitatif,  dengan cara  interpretasi  data  yang  diperoleh
dari pertanyaan 1 dan hasil wawancara mendalam yang kemudian dideskripsikan secara detail dan
terstruktur untuk menghasilkan
berbagai fakta,
gambaran  dan  kondisi  terkait  peran birokrasi  dalam  pencapaian good governance dan  berbagai  kendala yang  dihadapi  berdasarkan  sumber- sumber  data  dan  informasi  yang diperoleh di lapangan. Untuk menjawab strategi dimana
merupakan  integrasi  dari  pertanyaan 1  dan  tujuan  2  digunakan  metode deskriptif kualitatif pada hasil klasifikasi  dan  pengelompokan  data
SKPD dan UPT/UPTD terkait pencapaian good  governance yang
diperoleh dari hasil analisis pertanyaan  1  dan  2,  serta  hasil observasi,  studi  literatur  dan  studi banding.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Pelaksanaan Prinsip Partisipasi di RSUD Penyelenggaraan pelayanan publik  bidang  kesehatan  oleh  RSUD di  Kalimantan  Selatan  berdasarkan
prinsip  partisipasi  terdiri  dari  4
(empat) komponen, yaitu; (1) peraturan/kebijakan kemudahan/ kebebasan masyarakat  berpartisipasi; (2)  keterlibatan  masyarakat  dalam pelayanan publik; (3) mekanisme/SOP  pelaksanaan  prinsip partisipasi;  (4)  keterbukaan  prinsip partisispasi. Kategori terlaksana adalah  apabila  komponen-komponen tersebut  diterapkan  di  atas  66,67%, sedangkan kategori tidak/belum terlaksana adalah apabila komponen-
komponen tersebut diterapkan
kurang  atau  sama  dengan  66,67%. Berikut  adalah  grafik  persentase prinsip partisipasi pada bidang kesehatan  RSUD  di  Kalimantan Selatan.
Gambaran  penerapan  prinsip
partisipasi  pelayanan  publik  pada
RSUD di Kalimantan Selatan menunjukkan 3 (tiga) dari 14 (empat
belas)  RSUD  telah  melaksanakan prinsip  partisipasi.  RSUD  yang
melaksanakan prinsip partisipasi yaitu,  RSUD  H.M.  Anshari  Saleh, RSUD  Ratu  Zaleha  Martapura,  dan
RSUD Datu Sanggul Rantau. Berdasarkan  hasil  telaah  kuesioner tingkat partisipasi masyarakat terhadap  pelayanan  kesehatan  masih sangat  minim  bahkan  hampir  tidak ada.  Bentuk  jajak  pendapat  umum/
public  hearing/ diskusi  publik  yang megundang atau melibatkan masyarakat  belum  pernah  dilakukan oleh hampir seluruh RSUD yang ada
di  Kalimantan  Selatan.  Selain  itu peraturan yang menjamin dan mengatur kebebasan masyarakat juga belum ada.
2. Kendala Pelaksanaan Prinsip Partisipasi pada RSUD Berbeda dengan prinsip transparansi dan daya tanggap.
Prinsip partisipasi yang perlu diterapkan adalah suatu sistem
Gambar 1 Persentase Prinsip Partisipasi di RSUD
manajemen pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat selaku publik untuk  ikut  serta  dalam  perencanaan pembangunan  daerah  yang  baik untuk kesejahteraan masyarakat.
Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
sebagai  pelayanan  publik  terutama bagi  rumah  sakit  memiliki  kendala
secara umum sebagai berikut :
1. Komitmen  rumah  sakit  dalam melibatkan masyarakat untuk
pengembangan rumah sakit masih
sangat rendah dengan tidak adanya survei kebutuhan masyarakat  /  forum  diskusi  untuk
menggali  berbagai  permasalahan kesehatan seluruh masyarakat kota  hingga  daerah  terpencil  serta keterlibatan  masyarakat  dalam pembentukan SOP.
2. Status  rumah  sakit  sebagi  unit pelayanan bukan sebagai perangkat daerah menjadikan
pembatasan bagi publik dalam hal partisipasi dalam perencanaan
program  pembangunan  terutama program pembangunan dan pengembangan  layanan  kesehatan masyarakat.
3. Belum  maksimalnya  fasilitas  dan media  pengaduan  seperti  kotak kritik  dan  saran  yang  merupakan sarana  bagi  masyarakat  dalam memberikan  pengaduan,  saran serta kritik konstruktif bagi perbaikan dan pembenahan sistem pelayanan rumah sakit yang ada.
4. Masih minimnya forum
koordinasi  ( public  hearing) yang dibentuk  sebagai  sarana  diskusi masyarakat  dengan  pihak  rumah sakit.
5. Kesadaran masyarakat dalam
memajukan  rumah  sakit  daerah masih  rendah.  Saat  ini  pola  pikir masyarakat  masih  menjadikan rumah sakit hanya sebagai
fasilitas kesehatan untuk melayani pasien  (bersifat  satu  arah),  bukan sebagai  aset  daerah  yang  perlu secara  berkelanjutan  melakukan pembenahan berdasarkan karakteristik sosial budaya masyarakat. 3. Strategi  Mengatasi  Kendala
Pelaksanaan Partisipasi pada

## RSUD
Pengalaman menunjukkan bahwa cukup banyak aparatur negara atau  pegawai  negeri  yang  tidak mampu menjelaskan, tidak memahami  dan  tidak  menyadari mengapa pelayanan publik merupakan  kewajiban  pemerintah
dan kewajiban mereka sebagai aparatur  pemerintah.  Bahkan  sering ditemukan  seorang  aparatur  negara atau  pegawai  negeri  yang  bekerja  di unit  pelayanan  yang  berhadapan langsung  dengan  masyarakat  yang dilayaninya  tidak  memahami  hal  ini.
Di  sisi  lain,  cukup  banyak  anggota masyarakat  yang  tidak  mengetahui dan tidak memahami bahwa pelayanan publik adalah hak mereka. Situasi  inilah  yang  mengakibatkan mengapa sering terdengar pernyataan ketidakpuasan dalam pelayanan publik  bahkan  ada  kesan  yang menyatakan bahwa
aparatur
pemerintah yang justru minta dilayani oleh masyarakat.
Ditinjau dari perspektif pelayanan publik, partisipasi masyarakat merupakan aspek strategis  di  dalam  pengambilan keputusan  publik,  karena  partisipasi masyarakat  merupakan  alat  kontrol kebijakan-kebijakan pemerintahan.
Nurmalina  dan  Saifullah  (2008:  34- 35)  berpendapat  bahwa  “Partisipasi merupakan  salah  satu  ciri  warga negara  yang  baik,  dan  tidak  ada alasan  bagi  seorang  warga  negara untuk  tidak  berpartisipasi  karena
partisipasi merupakan suatu keharusan bagi warga negara sebagai pemilik  kedaulatan”.  Masyarakat
dapat ikut terlibat di dalam memberikan aspirasinya kepada pemerintah melalui peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan,  misalnya  saja  dengan
menyampaikan keluhannya atau pengaduannya  terhadap  pelayanan- pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah.
Pengaduan kepada
Pemerintah mengenai pelayanan publik  yang  telah  disediakan  bagi masyarakat
merupakan cara berpartisipasi masyarakat dalam menyampaikan
keluhan yang dirasakan. Peningkatan kualitas pelayanan
publik  harusnya  menjadi  upaya mempertemukan
harapan para pengguna pelayanan dengan kemampuan dan kebutuhan
pengembangan  kapasitas  individu
dan  organisasi  penyedia  pelayanan. Kunci keberhasilan adalah partisipasi masyarakat pengguna pelayanan dalam  menentukan  ragam,  kualitas dan  aspek  penting  lainnya  dalam rangka  penyelenggaraan  pelayanan. Jurang  pemisah  antara  kebutuhan para  pengguna  pelayanan  dengan kebutuhan  pengembangan  kapasitas penyedia pelayanan harus dijembatani dengan komunikasi yang efektif.  (Ombudsman  RI  Perwakilan Kalimantan Selatan, 2016).
Peningkatan  pelayanan  publik di  unit-unit  layanan  merupakan mandat bagi pemerintah daerah  yang diamanatkan dalam berbagai perundang-undangan seperti Undang-Undang  Nomor  25  tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik,  dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/ 7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik. Di  bidang  kesehatan,  penyediaan pelayanan  publik  yang  memadai merupakan  bentuk  dari  tanggung jawab pemerintah dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan,  membina,  dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan publik sebagaimana  diatur  dalam  Undang-
Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan.  Dalam  semua
peraturan
perundang-undangan tersebut di atas, peran serta masyarakat dalam memastikan pelayanan  publik  diselenggarakan dengan  baik,  juga  diatur  dengan tegas.  Sehingga  jelaslah  di  sini bahwa  kedua  sisi,  baik  penyedia maupun  pengguna  layanan,  sama- sama  memiliki  peran  penting  dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Peningkatan kualitas pelayanan publik  akan  sulit  diwujudkan  bila
partisipasi masyarakat pengguna pelayanan  masih  rendah.  Aspek partisipasi masyarakat pengguna pelayanan  yang  terpenting  adalah aspirasi  mereka  atas  ragam,  kualitas dan biaya penyelanggaraan pelayanan.  Jika  tidak  demikian, sangat  mungkin  penyelenggara  dan pelaksana  pelayanan  publik  akan menyelenggarakan
dan
melaksanakan pelayanan yang
menghasilkan  sesuatu  yang  justru tidak  dibutuhkan  dan  atau  tidak diinginkan  oleh  para  pengguna pelayanan.
Prinsip  partisipasi  masyarakat menuntut masyarakat harus diberdayakan,  diberikan kesempatan dan  diikutsertakan  untuk  berperan dalam  proses-proses  birokrasi  mulai dari  tahap  perencanaan  pelaksanaan dan  pengawasan  atau  kebijakan publik.  Ditinjau  dari  perspektif Undang-Undang  No.  36  tahun  2009
tentang Kesehatan, ada dua Bab yang
mengatur tentang
partisipasi masyarakat  yaitu  Bab  XVI  tentang Peran  Serta  Masyarakat  (pasal  174) dan  Bab  XVII  tentang  Badan Pertimbangan  Kesehatan  (pasal  175- 177).  Pasal  174  secara  eksplisit menyatakan  bahwa:  (1)  Masyarakat berperan serta, baik secara perseorangan  maupun  terorganisasi dalam  segala  bentuk  dan  tahapan
pembangunan kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masyarakat  yang  setinggi-tingginya, dan  (2)  Peran  serta  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif.
Sementara  dalam  3  Pasal berikutnya tentang Badan Pertimbangan Kesehatan (BPK),
disebutkan  bahwa  BPK  merupakan badan  independen,  yang  memiliki tugas,  fungsi,  dan  wewenang  di
bidang  kesehatan  (Pasal  175).  Pasal ini secara implisit merupakan kesempatan  bagi  masyarakat  untuk berpartisipasi dalam memberi pertimbangan  kepada  pemerintah tentang  program-program  kesehatan, mulai  dari  tingkat  pusat  sampai dengan tingkat kecamatan.
Kebijakan  lain  yang  menjamin keterlibatan  publik  dalam  perbaikan pelayanan  adalah  Undang-undang Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik,  khususnya  dalam Pasal  19  poin  c  yang  menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dan mematuhi  peraturan  yang  terkait dengan  penyelenggaraan  pelayanan publik.  Sebagai  salah  satu  layanan publik yang utama, pelayanan kesehatan  sangat  penting  membuka ruang partisipasi publik dalam pelaksanaannya, untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.
Potret umum permasalahan tata kelola  pelayanan  publik  di  bidang kesehatan  di  Indonesia  khususnya  di kabupaten/kota, adalah masih rendahnya  partisipasi  masyarakat dalam  mendukung  perbaikan  tata kelola  pelayanan  kesehatan,  yang berdampak  pada  rendahnya  kualitas pelayanan  kepada  pengguna  layanan RI  Perwakilan  Kalimantan  Selatan,
2015). Mengacu pada fakta
impelementasi prinsip partisipasi penyelenggaraan  pelayanan  publik bidang  kesehatan  oleh  RSUD  di Kalimantan  Selatan  menunjukkan bahwa  masih  rendahnya  partisipasi masyarakat  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik  bidang  kesehatan dimana juga berdampak pada kualitas  pelayanan.  Berdasarkan  hal tersebut diatas tentunya perlu dikembangkan  suatu  model  strategi yang ideal. Harapannya adalah model  strategi  ideal  tersebut  mampu
mengatasi kendala pelaksanaan prinsip  partisipasi  masyarakat  pada pelayanan kesehatan RSUD di kalimantan selatan. Dalam penelitian ini  model  strategi  ideal  tersebut adalah Model  Strategi  Berbasis

## Citizen’s Charter.
Spirit  yang  mendasari  dari model  strategi  ini  adalah  mengacu pada  kebijakan  hukum  negara  di bidang pelayanan publik sebagaimana dituangkan dalam
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009  Tentang  Pelayanan  Publik, Undang-undang  Nomor  14  Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,    Permenpan-RB  No.  11 Tahun 2015 Tentang Road Reformasi Birokrasi 2015-2019,
Perpres  No.  81  Tahun  2010  Tentang Grand  Design Reformasi  Birokrasi 2010-2025. Citizen’s charter ini pada dasarnya  merupakan  kontrak  sosial antara birokrasi dan pelanggan untuk
menjamin  mutu  pelayanan  publik yang baik. Melalui Citizen’s charter , birokrasi  juga  harus  menetapkan sistem  untuk  menangani  keluhan
pelanggan dengan tujuan memperbaiki kinerjanya secara terus-
menerus. Manajemen pelayanan publik  yang  konvensional  yang memberi peran dominan pada pemerintah dalam keseluruhan proses  pelayanan  publik  terbukti
gagal memperbaiki kinerja pelayanan publik. Manajemen seperti ini berasumsi  bahwa  pemerintah  atau pejabat  birokrasi  adalah  pihak  yang paling  tahu  mengenai  kebutuhan masyarakat, memiliki kapasitas untuk  menyelenggarakannya,  dan paling berkuasa menentukan pengaturan mengenai hubungan antara  warga  pengguna  dan  rezim penyelenggara  pelayanan.  Sementara warga  pengguna  dilihat  sebagai orang yang bodoh dan tidak tahu apa
yang diperlukan, tidak berpengalaman  dan  tidak  memiliki kemampuan    untuk  terlibat  proses penyelenggaraan, dan tidak memiliki hak untuk ikut menentukan bagaimana  proses  penyelenggaraan pelayanan seharusnya dilakukan.
Sering kali muncul keraguan di kalangan  para  pejabat  birokrasi pelayanan  mengenai  perlu-tidaknya keterlibatan  warga  dalam  pelayanan. Asumsi  bahwa  warga  tidak  mengerti kebutuhannya harus segera ditinggalkan.  Dalam  kenyataannya warga  dan  masyarakat  adalah  pihak yang paling tahu mengenai apa  yang mereka  butuhkan.  Sebagai  pengguna pelayanan  mereka  bukan  hanya mengerti apa yang mereka butuhkan. Sebagai  pengguna pelayanan mereka bukan  hanya  mengerti  apa  yang dibutuhkan  tetapi  juga  bagaimana kualitasnya. Oleh karena warga harus diberi ruang untuk ikut terlibat bukan
hanya dalam proses kreasi tetapi juga dalam  menentukan  kualitas  yang diinginkannya.
Apa  pelayanan  yang  akan diselenggarakan dan bagaimana kualitasnya bukan menjadi  monopoli pemerintah  dan  para  pejabatnya untuk menentukan tetapi juga
menjadi hak warga untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Warga perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya dalam  ikut  menentukan  jenis  dan kualitas pelayanan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah karena merekalah yang akan menggunakannya.  Hanya  dengan melibatkan  mereka  maka  pelayanan publik  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah akan menjadi responsif.
Pertanyaan  berikutnya  adalah apakah  warga  hanya  dilibatkan dalam  proses  kreasi  atau  perlu  juga dilibatkan dalam implementasi.
Melibatkan  warga  dalam  proses implementasi  atau  penyelenggaraan pelayanan hanya akan dapat dilakukan kalau kita mampu merubah  pemahaman  kita  mengenai peran  warga  apakah  mereka  itu adalah  klien  atau  konsumen  yang pasif atau mereka juga bias berperan sebagai produsen atau setidak- tidaknya  memiliki  potensi  untuk dilibatkan  sebagai  bagian  dari  faktor penyelenggara pelayanan. Kalau pemerintah  bisa  merubah  mindset- nya dan menempatkan warga sebagai produsen  yang  potensial  dan  dapat diajak  berbagi  peran  dalam  proses penyelenggaraan  pelayanan  publik maka  kemitraan  dengan  warga  atau kelompok  warga  seperti  masyarakat sipil dapat dilakukan. Kalau kemitraan  seperti  ini  bias  dilakukan maka  bukan  hanya  responsivitas  dan akuntabilitas pelayanan menjadi semakin  baik  tetapi  juga  akan
meningkatkan  cakupan  pelayanan.
Kemitraan semacam ini sangat mungkin  akan  mendorong  warga untuk  mau  mengeluarkan  risorsis yang  ada  pada  mereka  untuk penyelenggaraan pelayanan.
Pendekatan baru untuk
melibatkan  warga  dan  stakeholders dalam  penyelenggaraan  pelayanan
publik  adalah  apa  yang  disebut dengan maklumat pelayanan ( Citizen charter ).  Dalam  pendekatan  ini warga  dan  stakeholders  bersama- sama dengan penyelenggara pelayanan  menyepakati  keseluruhan aspek pelayanan publik yang penting seperti  :  prosedur,  biaya,  waktu pelayanan,  dan  indikator  kualitas pelayanan.  Prosedur  pelayanan  yang selama ini menjadi otoritas
pemerintah sepenuhnya diubah menjadi  sebagai  sesuatu  yang  dapat
didiskusikan bersama antara
penyelenggara  dan  warga  sebagai pengguna.
Melalui model strategi berbasis
Citizen’s  Charter ini  warga  dapat mengetahui  apakah  hak-  haknya sebagai warga negara dalam penyelenggaraan  pelayanan  dipenuhi oleh  para  penyelenggara  pelayanan. Dengan demikian, keberadaan maklumat  pelayanan  sangat  penting sebagai  salah  satu  cara  untuk mempercepat  reformasi  pelayanan publik.
Untuk memfasilitasi pengembangan  maklumat  pelayanan ada  beberapa  hal  perlu  dilakukan. Pertama,  pembentukan    ruang-ruang partisipasi  dan  konsultasi  publik dalam  rangka  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik.  Adanya  wadah bagi  warga  pengguna  akan  sangat penting dalam memberdayakan warga  sehingga  mereka  menjadi lebih  terorganisir  dan  memiliki
kemampuan  berpartisipasi  secara lebih  efektif.  Kelompok  pengguna
dapat juga berperan sebagai representasi dari warga ketika
berdialog  dan  negosiasi  dengan birokrasi pelayanan ketika
memperjuangkan  kepentingan  warga dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik. Kedua, merubah mindset dan visi dari para pejabat birokrasi bahwa warga  pengguna  memiliki  hak-hak politik yang harus dipenuhi terutama dalam  penyelenggaraan  pelayanan. Mereka  bukan  klien  yang  dapat diperlakukan  seenaknya.  Perubahan mindset  sangat  penting  karena  tanpa perubahan  mindset  maka  amat  sulit membayangkan  adanya  perbaikan kualitas pelayanan. Ketiga,
pelayanan  publik  harus  ditempatkan sebagai masalah bersama dan menjadi  tanggung  jawab  bersama antara pemerintah dan warga.
Pelayanan  publik  bukan  milik  dan
tugas pemerintah semata tetapi  tugas semua  warga  negara  untuk  ikut memikirkan  dan  menyelenggarakan pelayanan. Keempat, penguatan kebijakan untuk mendorong pengembangan website yang
berinteraksi dengan masyarakat.
Keberhasilan  model  strategi berbasis Citizen’s  Charter tersebut tentu  harus  didukung  oleh  faktor- faktor sebagai berikut:
a. Keterbukaan dan kesediaan pemerintah  kabupaten/kota  dalam melibatkan masyarakat dalam proses perbaikan pelayanan publik.  Agenda  reformasi  tata pemerintahan  dan  birokrasi  yang telah memungkinkan terbuka adannya  kesempatan  secara  luas bagi  masyarakat  untuk  terlibat dalam proses pembangunan secara bebas  dan  terencana.  Misalnya, dengan  adanya  Musrenbang  dari tingkat  desa,  telah  memberikan
pembelajaran dan membuka kesempatan untuk masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan.  Proses  partisipasi ini menjadi pembelajaran bersama baik  bagi supply  side maupun demand side .
b. Adanya  orang-orang  kunci  dari tokoh  masyarakat  yang  sudah
memiliki
kesadaran dan pengetahuan  tentang  pentingnya
mereka  terlibat  dalam  perbaikan pelayanan.  Mereka  inilah  yang menjadi
motor penggerak masyarakat lainnya untuk terlibat.
c. Pendidikan  publik  melalui  media
massa  dan  pendidikan  kritis  di
tingkat basis. Banyaknya
pengetahuan  dan  informasi  yang mereka  terima  dari  media  massa, proses  pendidikan  publik  yang diselenggarakan oleh banyak organisasi  di  tingkat  basis,  dan juga  intervensi  program-  program
pemerintah yang mewajibkan keterlibatan  masyarakat  secara massif  telah  berkontribusi  dalam hal ini.
d. Tersedianya  berbagai  kebijakan perundang-undangan  mulai  dari tingkat  nasional  seperti  misalnya UU Pelayanan Publik, PermenPAN  tentang  Peningkatan Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.
Keberadaan  kebijakan  ini  sangat memperkuat  proses  partisipasi masyarakat  dalam  pemerintahan termasuk dalam memberikan masukan untuk perbaikan pelayanan

## D. Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik dari pembahasan di atas yaitu :
1. Pelaksanaan  prinsip  partisipasi  14
(empat belas) RSUD di
Kalimantan Selatan yaitu rata-rata
tidak terlaksana dengan persentase di bawah 66,67.
2. Penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan  melalui  rumah  sakit daerah  memiliki  kendala-kendala
utama yang secara umum disebabkan  oleh  etika  pelayanan publik, persepsi publik dan kesamaan  pemahaman,  budaya
dan karakteristik masyarakat daerah, serta penguasaan teknologi informasi dalam menciptakan  hubungan  dua  arah
secara  baik  antara  pelayan  publik dan publik yang dilayani.
3. Strategi  dalam  mengatasi  kendala dalam melaksanakan prinsip
partisipasi pada pada RSUD yaitu,
dengan pengembangan Model Strategi  Yang  Berorientasi  Pada Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik, model
strategi berbasis Citizen’s Charter , Model Strategi
Responsif Berbasis Teknologi Informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmawi, Rewansyah. 2010. “Reformasi  Birokrasi  Dalam Rangka  Good  Governance”. Jakarta : Yusaintanas Prima. Berger,  J.  et  al,  2010,  :  Positive Effects  of  Negative  Publikity, Pennsylvania :Marketing Science 29(5), pp. 815–827. Budi  Wiyoto.  2005.  Riset  Evaluasi Kebijakan Publik Mitos Ketakutan  Birokrasi  Instrumen Strategik  Good  Governance. Malang. Desiana, A. 2014. Reformasi Birokrasi  Pemerintahan  Daerah Menuju Good Governance. Jurnal Manajemen Pemerintahan/Volume I/No. I. Hoffman, K. Douglas, dan John E.G. Bateson.  1997.  “Essentials  of Service Marketing Florida”: the Dryden Press. HR, Ridwan. 2011. Hukum Administrasi  Negara. Jakarta  :
Rajawali Pers. Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan.  2007. Mewujudkan Good Governance di Kalimantan Selatan (Kumpulan
Pikiran Urang Banua). Banjarmasin: Pustaka Banua. Lalolo,  Loina  Krina  P.  2003. “Indikator  Dan  Alat  Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi  dan  Partisipasi”. Jakarta: Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional . Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. 2015. Map Kuning  Catatan  Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan.  Yogyakarta:  Aswaja Pressindo. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan. 2016. Diskriminasi  Pelayanan  Publik. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. P.  Sibuea,  Hotma.  2010.  “Asas Negara Hukum, Peraturan
Kebijakan,  Asas-asas  Umum Pemerintahan  Yang  Baik”. Jakarta: Penerbit Erlangga. Sedarmayanti.2010. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi,  dan  Kepemimpinan Masa Depan Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemimpinan yang baik. Bandung: PT.Refika Aditama.
Undang-undang  No.  14  Tahun  2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-undang  No.  25  Tahun  2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang  Nomor  36  Tahun
2009 tentang Kesehatan
Peraturan  Presiden  No.  81  Tahun
2010  Tentang  Grand  Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Peraturan  Presiden  Nomor  76  Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Permenpan-RB  No.  11  Tahun  2015 Tentang Road Reformasi Birokrasi 2015-2019 Perda  Provinsi  Kalimantan  Selatan No.  4  Tahun  2013  tentang Pelayanan Publik Perda  Kota  Banjarmasin  Nomor  11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Banjarmasin