## REGULASI PRODUKTIF PETANI JAGUNG MEMBANGUN KEDAULATAN PERTANIAN ORGANIK ATAS BENIH DENGAN SISTEM PEMBERDAYAAN TERNAK
Puspita Chairun Nisa Universitas Mpu Tantular, Jakarta Jalan Cipinang Besar Nomor 2, Jakarta puspita.ch@gmail.com
Abstrak
Petani  jagung  kurang  mendapat  perhatian  dari  pemerintah,  bahkan  melakukan  persekongkolan antara  pemerintah  pusat  dengan  perusahaan.  Tujuannya  untuk  impor  jagung  dari  luar  serta mengijinkan  perusahaan  asing  untuk  mengelola regulasi  pertanian  Indonesia  sehingga  petani mengalami  kesulitan.  Pemerintah,  belum  menunjukkan  keberpihakannya  pada  kedaulatan  benih  di kalangan petani dan praktik eksploitasi terhadap petani terus berjalan. Nasib para petani diberbagai daerah adalah cermin betapa petani tidak berdaulat atas benihnya sendiri. Solidaritas lahir melalui kepercayaan  yang  dibangun  berabad-abad  oleh  sesama  petani.  Saling  mempercayai  antar  petani tercermin dalam transaksi benih jagung lokal. Pada dasarnya setiap petani, komunitas, dan negara berhak  untuk  memutuskan  sendiri  kebijakan  pengelolaan  pertanian  dan  pangannya  yang  layak secara  ekologi,  sosial,  ekonomi,  budaya,  serta  khas  lokal.  Sebab  itu  berbagai  bentuk  marjinalisasi petani  dan  komunitas  perdesaan,  serta  degradasi  lingkungan  pertanian  yang  mengancam keberlanjutan  kehidupan  perlu  dihindari.  Maka  salah satu  solusinya,  p ertanian  organik  harus dikembalikan pada teknik bertani tanpa pupuk kimia dan pestisida. Hal ini dapat dilakukan ketika ada upaya  pemberdayaan  ternak  secara maksismal  di  tingkat  petani  sehingga  kedepan  dapat  diolah sendiri menjadi pupuk organik.
Kata kunci: Regulasi Produktif, Petani Jagung, Kedaulatan Pertanian Organik , Benih , dan Pemberdayaan
Abstract
Corn  farmers  receive  less  attention  from  the government,  even  a  conspiracy  between  the  central government  and  the  company.  The  goal  is  to  import  corn  from  the  outside  and  allowing  foreign companies  to  manage  the  regulation  of  Indonesian  agriculture  so  that  farmers  are  experiencing difficulties.  Government,  yet  supportive  of  the  sovereignty  of  seeds  among  farmers  and  the exploitation of peasants continue to run. The fate of farmers in various regions is a mirror of how farmers are not sovereign over their own seeds. Solidarity was born through a trust that was built centuries by fellow farmers. Mutual trust among farmers is reflected in local maize seed transactions. Basically every farmer, communities, and countries have the right to decide their own agriculture and its food management policies viable ecological, social, economic, cultural, as well as local specialties. Therefore, various forms of marginalization of farmers and rural communities, as well as agricultural environmental degradation that threatens the sustainability of life should be avoided. Then the sala of  the  solution,  organic  farming  techniques  should  be  returned  to  the  farm  without  chemical fertilizers and pesticides. This can be done when there is an effort to empower maksismal livestock at the farm level so that the future can recycle themselves into organic fertilizer.
Keywords: Regulation  Productive,  Corn  Growers,  Sovereignty  Organic  Farming,  Seeds  and Empowerment
Pendahuluan Mengeluhnya  keluarga  Burhanuddin terkait harga jagung yang mereka panen anjlok hingga  kedasar  harga  2000  rupiah.  Tentu  ini menjadi  bukti  bahwa  petani  jagung  Indonesia harus menghadapi penjajahan dalam pertanian.  Melihat  kenyataan  itu, Indonesia merupakan  negara  agraris  yang  mulai kehilangan  jati  dirinya.  Untuk  mengembalikan kejayaan  ini  tentu  akan  sangat  sulit.  Negeri yang  pernah  disebut  sebagai  zamrud katulistiwa,  penuh  dengan  kekayaan  eksotik (Fakta News,2016). Negara agraris dan negara maritime  melekat  pada  dinding  hati  petani
bangsa  ini  sebagai  julukan  dan  lambung kesejahteraan  yang  memiliki  tanah  pertanian nan  subur  dan  lautan  luas,  kaya  raya  dengan hasil  perikanan  dan  pertanian  yang  melimpah ruah. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  mata pencaharian utama masyarakat Indonesia pada umumnya adalah petani dan nelayan. Berbagai hasil  pertanian  diunggulkan  sebagai  tulang punggung  perekonomian  rakyat  dan  Negara. Jati  diri  itu  hampir  hilang,  nyatanya  yang terjadi sekarang posisi petani semakin tercekik dengan  merosotnya  harga  harga  hasil pertanian.  Kebutuhan  pertanian  mulai  dari
pupuk,  bibit  unggul,  pestisida,  dan  bahan pertanian lainnya kini harganya menjadi sangat tinggi.  Akibatnya,  produksi  makanan  pokok menjadi berkurang.
Apa yang terjadi selanjutnya?, pemerintah mengimpor  bahan-bahan  pokok tersebut  dari  luar  negeri  untuk  memenuhi kebutuhan  pangan  dalam  negeri.  Hal  ini  yang membuat  kehidupan  petani  menjadi  semakin terdesak.  Mengerikan,  ketika  harga  beras menjadi  mahal,  dan  masyarakat  miskin dihimbau  agar  diet  dan  mengurangi  konsumsi nasi,  karena  beras  mahal,  kata  seorang menteri.  Hal  yang  sangat  bertolak  belakang, apakah  yang  terjadi  dengan  bangsa  ini, sehingga  Negara  agraris  kehilangan  jati  diri. Bagaimana  petani  bisa  berdikari  seperti layaknya dahulu. Tentu harus ada gerakan. Realitasnya saat ini, berubahnya sistem pertanian  Indonesia  dari  multikultur  ke monokultur  dan  memperbesar  biaya  produksi. Kecuali  tenaga  mereka  sendiri,  bibit,  pupuk, dan  pestisida  harus  dibeli  petani  dari  toko pertanian  yang  merupakan  agen  penjual  dari perusahaan  transnasional  sehingga  terasa diperas  dan  pemerintah  jarang  sekali memperhatikan fakta lapangan ini.
(Ashadi,2014) Regulasi Benih di Ladang Jagung Penawaran
modal oleh Bank pemerintah  seperti  BRI  dalam  bentuk  kredit KUR  yang  dimulai sejak  pemerintahan  SBY hingga  sekarang  ini  memberikan  kemudahan bagi  petani  dalam  peminjaman  modal  untuk usaha  dibidang  pertanian.  Namun,  ada  hal tidak  sedap  bagi  petani  bahwa  kehadiran perusahaan produsen benih diberbagai tempat di daerah seluruh Indonesia, justru menambah masalah dan  beban  berat  bagi  petani.  Melalui kontrak  kerjasama  antara  perusahaan  dengan petani dinilai lebih menguntungkan perusahaan.
Setelah  ditelusuri  perusahaan  tersebut berasal  dari  China  yang  mangkal  di  Indonesia khusus  menggarap pertanian  dan  diberikan karpet  merah  bagi  pemerintah  pusat. Perusahaan-perusahaan China tersebut menjual  benih  dipasaran  seharga  Rp  30.000 - 45.000/Kg dan  bersedia  membeli  hasil  panen yang  diambil  langsung  ke  sawah  seharga  Rp 2000 per  kilogram.  Apabila  dalam  proses penangkaran, pembuatan dan  pengadaan benih oleh  perusahaan,  maka petani  akan
dikenai  potongan  harga  sebesar  Rp  500  per kilogram  sehingga  menjadi  Rp 1.500  per kilogram. Melalui kerjasama antara petani dengan perusahaan hanya  menyediakan  benih, mengemas  atau  memberi  label  hasil  produksi petani,  untuk  kemudian  menjualnya  lagi  ke petani  dengan  keuntungan  berlipat.  Apa  yang dilakukan perusahaan-perusahaan China tersebut adalah memipil jagung, mengeringkan dengan
oven, memberikan fungsida, mengemas,  dan  menjual  pada  petani  dengan harga  25—43  kali  lipat.  Jagung  dibeli  dari petani seharga Rp 1.200 dan dijual kembali ke petani  dengan  harga  minimal  Rp  30.000. Artinya,  biaya  pengemasan  dan  pemberian label adalah Rp 28.800, yang sekaligus menjadi keuntungan  perusahaan  benih. Tentu  cara  ini harus  di  pikirkan  oleh  pemerintah  dan  model perusahaan  seperti  itu  sudah  terbukti menghisap  keringat  dan  darah  petani Indonesia.  maka,  tentu  harus  disikapi  secara proporsional melalui berbagai terapan kebijakan secara khusus. Sementara, kita  mengambil  kasus  saja di daerah Kabupaten Sumbawa dengan tingkat pendapatanmasyarakat petani dibawah kelayakan.  Petani  secara  berani  mengambil resiko dengan meminjam uang Bank atas nama program KUR di Bank Republik Indonesia (BRI) sebesar  10.000.000  )sepuluh  juta)  rupiah dengan  resiko  bunga  berkisar  antara 12.000.000.00 (dua belas juta) –
15.000.000.00  (lima  belas  juta)  rupiah. Pengembalian  uang  itupun  ke  BRI  dalam tempo  waktu  3-4  bulan  lamanya.  Apabila petani  tidak memenuhi  standar  waktu  yang ditentukan  oleh  BRI,  maka  jaminan  yang diberikan  ke  BRI  berupa  sertifikat  tanah  akan di  ambil  alih  tanpa  ada  keringannan  apapun yang ditempuh oleh Bank itu sendiri.
Dari  biaya  sebesar  10.000.000.00 (sepuluh  juta)  diatas yang  harus  dikeluarkan petani Indonesia untuk menanam jagung  di lahan  seluas 1–4  hektartanah  ladang,  adalah Rp 6.000.000,  ini  meliputi  biaya  tanam, perawatan, pemupukan dan panen. Jika harga jual  jagung  Rp 2.000  per  kilogram,  berarti petani  memperoleh  Rp 2.000.000  jika  bisa mendapat satu ton panen. Apabila hasil panen mencapai  5-10  ton,  maka  tentu  petani  akan memetika  hasil  dengan  selisih  sedikit  sebagai keuntungan dari hasil tanam jagung.
Apabila  hasil  panen  jagung  di  peroleh dibawah  5  Ton,  maka  tentu  petani  akan mengalami  kerugian  besar,  bukan  saja menangung  beban  berat  tanpa  resiko,  namun dikejar  oleh  bunga  bank  yang  selama  ini mereka  adakan  perjanjian.  Misalkan  saja  hasil panen  jagung berkisar  satu  ton  sehingga mereka mendapat harga per/ton itu hanya Rp 2.000.000 rupaih dikurangi  biaya  produksi  Rp 6.000.000.00(lima juta) rupiah di tambah biaya pemeliharaan  jagung  dimulai  sejak  tanam hingga  panen  berkisar adalah  Rp 4.000.000 (empat juta) rupiah. Maka, kalau dikalkulasikan dan total income yang harus di peroleh adalah 0,0  %  yang  artinya  petani  jagung  mengalami kerugian  besar  dan  harus  terbebani  dengan hutang  yang  menumpuk. Bisa  dibilang,  petani tidak  mendapat  keuntungan  sama  sekali.  Ini diperparah  dengan  adanya  persekongkolan antara  pemerintah  pusat  yang  mengimpor jagung dari luar serta mengijinkan perusahaan asing  untuk  mengelola  regulasi  pertanian Indonesia  sehingga  petani  mengalami penindasan  yang  sangat  serius.  Dan pemerintah  sendiri  menghisap  darah  daging rakyatnya  sendiri  melalui  berbagai  regulasi pertanian yang  mencekik  rakyat  dan  petani jagung.
Petani Tertipu; Berdalih Sertifikasi Benih Persekongkolan  bisa  dilihat  dari  fakta bahwa  kasus diberbagai  daerah  di  seluruh Indonesia. Semisal dari kasus Burhanuddinyang ternyata bukan satu-satunya. Kasus  serupa  terjadi  di  kabupaten  lain  yaitu Kediri, Tulungagung, dan Blitar. Para petani di tiga  kabupaten  itu  juga  dituduh  melakukan sertifikasi illegal  dan  pelapornya  adalah perusahaan  China  dengan  dalih “sertifikasi” . Padahal selama ini benih jagung berlabel “bibit unggul” yang  dijual  dipasaran  tidak  pernah mencantumkan cara tanam, ciri tanaman, dan info  terkait  sertifikasi.  Ini  berarti,  petani sengaja “dibodohkan” karena  mereka  dibuat tidak tahu tanaman yang ditanamnya dan tidak bisa  melakukan  penangkaran  benih  sehingga terus  membeli  benih  dari  perusahaan. Akibatnya  petani  mengalami  ketergantungan dan merugi setiap panen. (Ashadi, 2014) Pemerintah  pun  belum  menunjukkan keberpihakannya  pada  kedaulatan  benih  di kalangan  petani.  Contohnya,  bulan  Juli  2006 lalu  ketika  meninjau berbagai  perusahaan China,  Menteri  Pertanian  Anton  Apriyantono
menyatakan  Departemen  Pertanian  berencana memberikan  subsidi  benih  bagi  petani  senilai Rp 1,7 triliun. Benih yang akan disubsidi adalah padi,  jagung  sebesar  25—50  persen  dan kedelai 75 persen. Menurutnya, subsidi ini tidak akan  menguntungkan  perusahaan  benih namun menguntungkan petani
(Kompas,2006).Betulkah  subsidi  mengangkat nasib  petani  dan  tidak  menguntungkan produsen benih?
Pemerintah seharusnya menjadi pelayan  rakyat  dan  membuat kebijakan  yang bisa  menjamin  masa  depan  pangan  bangsa. Salah satunya melindungi pasokan benih petani (Ashadi,2014).  Lantas  kenapa  subsidi  benih yang  jelas  akan  membuat  para  petani tergantung  pada  produsen  benih  justru dilakukan  dengan  bangga  oleh  Menteri Pertanian,  bahkan  dianggap  menyelesaikan salah  satu  masalah  pokok  pertanian  dan pangan Indonesia?
Ini  terjadi  karena  negara  sudah  tidak berpihak  lagi  pada  petani  dan  lebih mementingkan kesejahteraan pemodal/produsen  benih. Berbagai  kasus- kasus  seperti  ini  di  daerah dengan  jelas menggambarkan  bagaimana  dominasi  dan tekanan  perusahaan  transnasional  maupun multinasional  dalam  mempengaruhi  kebijakan sebuah negara.
Ini  adalah  bentuk  penjajahan  baru terhadap  keberlanjutan  petani  dan  pangan, dan  negara  hanya  menjadi  alat  bagi kepentingan  pemodal.  Ini  membuktikan kebenaran  teori  Adam  Smith  bahwa perdagangan harus bebas dari peranan negara dan  diserahkan  sepenuhnya  pada  mekanisme pasar (Ashadi,  2007). Karena  itu  perlu  sikap kritis  dari  masyarakat  terkait  persoalan  ini. Para  pengambil  kebijakan  harus  introspeksi diri:  benarkah  keputusannya  menguntungkan petani atau menguntungkan perusahaan benih dan  menindas  petani?.  UU  No.12  Tahun  1992 yang  dipakai  sebagai  tameng  selayaknya dicabut  dan  diganti  aturan  yang  lebih berorientasi  pada  perlindungan  sumber  daya genetik  nasional  untuk  ketahanan  dan kedaulatan  pangan.  Dibutuhkan  kebijakan radikal dan progresif terkait kemandirian benih, agar  kita  sebagai  bangsa  agraris  tidak  terus- menerus  dijajah  dan  bisa  mandiri  di  sektor pangan.
Menjaga Produktifitas: Membangun
Kedaulatan Petani Atas Benih Perusahaan  benih  telah  melakukan praktik  eksploitasi  dan  menjadikan  petani sebagai “sapi  perahan” .  Jika  dicermati, ternyata mengandung banyak unsur manipulasi. Dalam menentukan harga beli hasil panen  petani  yang  merupakan  bahan  baku pembuatan  benih,  produsen  benih  tidak memperhitungkan  ongkos  beli/sewa  lahan, biaya  pengairan,  serta  upah  pekerja  yang merawat  tanaman  dan  memanennya.  Jadi produsen  banyak  diuntungkan  karena  biaya produksi bisa ditekan serendah mungkin. Ini  bisa  dilakukan  secara  simultan  oleh organisasi  petani  yang  anggotanya  masih memiliki  benih-benih  lokal  untuk  disimpan  di “bank  benih  pangan” dan  dikelola  bersama oleh petani dan organisasi petani. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan  petani  juga  tak  kalah  penting (Ashadi,2007).
Negaraharus  melindungi  kepentingan petani dan sistem budi daya. Nasib para petani diberbagai daerah adalah cermin betapa petani tidak  berdaulat  atas  benihnya  sendiri.  Ini sekaligus  menunjukkan  bahwa  derasnya  laju benih  hasil  rekayasa  genetik  maupun  hibrida yang tidak  diimbangi  dengan  distribusi pengetahuan  yang  cukup  terkait  masalah tersebut.  Petani  mungkin  tidak  pernah  tahu tentang  Undang-undang  (UU)  Hak  Paten,  UU Budi  Daya  Tanaman,  dan  seterusnya (Ashadi,2007). Mereka baru tahu ketika UU itu telah menjadi tali laso yang menjerat leher dan membawa mereka ke penjara. Pentingnya  Benih  Benih  bisa  dibilang input  terpenting  dalam  budi  daya  pertanian. Tanpa  benih  yang  berkualitas  tidak  akan diperoleh  hasil  panen  yang  baik.  Sayangnya, memilih  benih  yang  baik  bukanlah  pekerjaan mudah  mengingat  sifat  benih  yang  tidak “transparan” . Maksudnya, mustahil mengetahui karakteristik  dan  kualitas  tanaman  yang  akan tumbuh  dari  sekantong  benih  hanya  dengan melihatnya.  Kualitas  benih  baru  bisa  diketahui ketika  benih  tersebut  ditanam  dan  kemudian tumbuh.  Untuk  mengantisipasi  hal  ini,  petani sejak  dahulu  biasa  memproduksi  bibitnya sendiri.  Dengan  memakai  indukan  yang  jelas diketahui  sifat-sifatnya,  petani  memproduksi benih  secara  mandiri  menggunakan  teknologi dan  metode  tradisional yang  mereka kembangkan sendiri.
Selama puluhan tahun, petani bergantung pada hasil panen mereka, memilih biji terbaik, menyimpan, dan menggunakannya sebagai benih pada musim tanam selanjutnya. Tidak hanya  pada  padi,  petani  juga menerapkannya  pada  kentang  dan  tanaman budi  daya  lain  yang  dikembangbiakkan  secara vegetatif (Ashadi,2007).
Dengan  memilih  benih  atau  bibit tanaman  yang  memenuhi  kebutuhan  kondisi pertanian mereka, petani telah mengembangkan  dan  membiakkan  varietas lokal yang sesuai keadaan dan selera mereka. Dengan  tujuan  menciptakan  swasembada pangan,  petani  diperkenalkan  dan  dipaksa menggunakan  bibit-bibit  hibrida.  Bibit-bibit baru  ini  dijanjikan  tahan  hama  penyakit  dan memberikan  panen  melimpah.  Hasil  panen  di awal era Revolusi Hijau memang menunjukkan peningkatan  yang  besar  sehingga  petani akhirnya  tertarik  untuk  terus  menggunakan benih hibrida.
Di  sinilah  dimulai  ketergantungan  dan keterpurukan  petani.  Petani  tidak  lagi menghasilkan  benih  sendiri  karena  terbiasa menggunakan benih produksi perusahaan. Pun biaya  produksi  menjadi  lebih  mahal  karena pemakaian  benih  hibrida  harus  diikuti pemakaian  pupuk  dan  pestisida  kimia  yang harus  dibeli  juga  oleh  petani.  Parahnya  lagi, selain  mengakibatkan  ketergantungan  petani pada benih dari perusahaan. Ketidakberpihakan kebijakan  pemerintah  di bidang pertanian dan petani. Pemerintah lebih banyak  memberikan  dukungan  politis  (dalam wujud  UU  dan  kebijakan)  kepada  perusahaan benih  multinasional. Pada  kurun  waktu  tajun 2007 pemerintah  memberikan  subsidi dengan cara impor benih dari Cina (Ashadi,2007).Begitu juga sekarang, mengimpor  benih  dan  jagungnya  sendiri  dari Thailand,  Malaysia  dan  Brasil.  Sungguh pemerintah tidak memikirkan nasib petani yang mereka  menanam dan  menjual  jagung  hasil panennya  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan keluarga  mereka.  Hal  ini  menunjukkan ketidakpedulian  pemerintah  pada  kedaulatan benih petani (Ashadi,2007).
Dengan  masuknya  benih dan  jagung impor,  petani  tidak  dilatih  untuk  mandiri.  Ini juga  membuat  pertanian  di  Indonesia  tidak berkelanjutan  karena  tergantung  input  dari luar.  Selain  itu,  ada  peluang  merebaknya serangan  hama  baru,  mengingat  tidak  ada
jaminan  bahwa  benih dan  jagung impor  ini bebas hama penyakit. Juga tidak ada jaminan seratus persen  bahwa  pemakaian  benih  akan meningkatkan  hasil  panen  karena  belum diketahui  tingkat  adaptasi  tanaman terhadap kondisi di Indonesia.
Belajar dari fakta tersebut, kemandirian petani dalam memproduksi jagung  dan benih sendiri sebagai  bagian  dari  praktik pertanian berkelanjutan  dengan standar  yang  bagus.  Di tengah  dominasi  ketergantungan  pada impor jagung  dan benihnya dari  perusahaan  asing, ternyata  masih  banyak  petani  yang membuktikan bisa memproduksi benih sendiri. Petani Indonesia bisa  menghadapi  serakahnya perusahaan-perusahaan  China yang  berusaha mengendalikan  petani  dengan  solidaritas  dan kerjasama.
Solidaritas  lahir  melalui  kepercayaan yang  dibangun  berabad-abad  oleh  sesama petani. Saling  mempercayai antar petani tercermin  dalam  transaksi  benih  jagung  lokal. Ternyata,  jaringan  sosial  dan  relasi  personal dengan  berbagai  pihak  dapat  membuat  hidup lebih  mudah  dan  memberikan  keringanan, misalnya  ketika  timbul  keadaan  darurat atas jagung dan benih yang harus diperoleh. Maka penting  jejaring  pertukaran  benih  antarpetani bisa dikembangkan menjadi bentuk yang lebih terorganisasi, yaitu bank benih.
Di  bank  benih  petani  bisa  menyimpan dan  meminjam  benih  sehingga  ketersediaan benih bisa selalu terjaga. Bank benih biasanya dikelola bersama oleh petani. Pengelolaan bank benih  oleh  petani  atas  benih  adalah tersedianya  akses  pada  benih  itu  sendiri. Upaya  memperbaiki  akses  petani  skala  kecil terhadap  beragam  jenis  benih  dengan melibatkan  mitra-mitra  nonformal  yang berminat. Hasilnya, benih yang dipasok secara teratur kepada  petani  meningkat  enam  kali lipat  dalam  waktu  tiga  tahun.  Agar  benih jagung tetap  lestari,  biasanya  sangat memperhatikan penyimpanan benih. Hasil  panen  untuk  benih  disimpan  di tempat  khusus  dan  terpisah  dengan  jatah untuk  konsumsi.  Pemisahan  ini  penting  untuk menyediakan  benih  pada  musim  tanam berikutnya.  Pemberdayaan  sistem  penyediaan benih  lokal  guna  mengembalikan  kedaulatan petani  atas  benih,  bukanlah  sesuatu  yang hanya  di  awang-awang.  Bukti sangat banyak diberbagai bagian  dunia  menunjukkan,  sistem semacam ini sangat berguna bagi petani skala
kecil  yang  miskin  sumber  daya  dan  kurang memiliki  akses.  Penggunaaan  ragam  benih lokal  akan  meningkatkan  ketahanan  dan keberlanjutan  suatu  pertanian  dibanding bergantung  pada  pemakaian  benih  dari  input luar dan jangan tergantung pada pperusahaan asing  karena  menyebabkan  kerugian  besar pada petani itu sendiri.
Pada dasarnya setiap petani, komunitas,  dan  negara  berhak  untuk memutuskan  sendiri  kebijakan  pengelolaan pertanian  dan  pangannya  yang  layak  secara ekologi, sosial,  ekonomi,  budaya,  serta  khas lokal.  Sebab  itu  berbagai  bentuk  marjinalisasi petani  dan  komunitas  perdesaan,  serta degradasi lingkungan pertanian yang mengancam  keberlanjutan  kehidupan  perlu dihindari. Realitas petani dan pertanian selama puluhan  tahun  telah  menjadi  korban  dari sistem  sosial  nasional  dan  global.  Introduksi massif  revolusi  hijau  pada  gilirannya  telah membawa  petani  tergantung  terhadap  asupan benih,  pupuk,  pestisida,  pengetahuan,  alat, dan  mesin  pertanian  serta  pasar  dari  pihak luar. Intensifikasi pertanian yang mengedepankan  pemakaian  asupan  kimia secara meluas telah mencemari air dan udara, menurunkan kesuburan tanah, serta mereduksi keaneka  ragaman  genetik  sumber  daya  alam. Semua  ini  akan  berujung  pada  ancaman kehidupan  di  bumi (Kementrian  Pertanian, 2007). Untuk  itu  diperlukan  gerakan  rakyat untuk  mengembalikan  kedaulatan  petani  dan sistem pertanian yang berkelanjutan.
Terciptanya  keselarasan  alam  dan  masyarakat yang
berdaulat, mandiri, demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selain itu juga, mendorong
upaya–upaya masyarakat membangun  Indonesia  yang  organis  berbasis sumber  daya  lokal  yang  berkeadilan  melalui pertanian.
Pertanian  Organik;  Melawan dengan Pemberdayaan Ternak Pertanian  yang  selaras  dengan  alam disebut  dengan  “pertanian  organik”.  Pertanian ini  kembali  pada  teknik  bertani  tanpa  pupuk kimia  dan  pestisida.  Pasar  produk  organik semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya  keinginan  masyarakat  untuk menggunakan  produk  sehat  tanpa  tercemar bahan kimia. Bagi petani menggunakan pupuk organik  memberikan  kesempatan  untuk  tidak
bergantung  kepada  pupuk  pabrikan,  sehingga petani  menjadi  mandiri  dan  berdulat,  karena petani  memiliki  semua  bahan  untuk  pembuat pupuk  organik  sehingga  mereka  lebih  bebas dari  ketergantungan  dari  pihak  lain. (Ferry,2010) Sejak revolusi hijau lebih dari 60 tahun yang lalu, penggunaan bahan kimia pada lahan pertanian meningkat  sangat  tajam.  Dosis pemupukan semakin tahun semakin meningkat,  bila  tahun  1950  dosis  pemupukan padi hanya sekitar 100 kg per ha, pada tahun 2009  menjadi  500  kg  per  ha dan  sekarang 1000  kg  per  ha.  Kondisi  ini  tidak  hanya menyebabkan  petani  sangat  tergantung  pada pupuk  anorganik  tetapi  juga  telah  merusak lahan,  membunuh  serangga  madu  dan meningkatnya  kandungan  bahan  kimia  pada produk pertanian. (Ferry,2010) Petani  Indonesia dihadapkan  pada  dua jalan  bercabang,  yakni pertama ; metode bertani  yang  mengandalkan  pupuk  kimia  dan pestisida. Kedua ; metode  bertani  selaras dengan  alam  atau  kemudian  dikenal  dengan pertanian  organik.Produk  pertanian  organik sangat  diminati  konsumen  sehingga  harganya hampir  5  kali  lipat  dibandingkan  dengan produk pertanian konvensional. Hal  ini  menyebabkan  produsen  pupuk anorganik  juga  membuat  pupuk  organik dan pestisida  nabati.  PT.  Pupuk  Kalimantan  Timur telah  membangun  pabrik  pupuk  organic berkapasitas  3.600  ton  per  tahun  dengan merek Zeorganik. Kedepan, mereka menargetkan produksi pupuk organik mencapai 10.0000  ton  per  tahun.  PT.  Pupuk  Sriwijaya (Pusri)  juga  mengembangkan  pupuk  organik yang  diberi  nama Pusri Plus dengan  kapasitas produksi sebesar 100.000 ton per tahun. Pupuk organik pabrikan  ini  masuk  ke  pasar  dan memenuhi kebutuhan petani, kembali menguasai  petani  dan  petani  menjadi ketergantungan. (Ferry,2010) Dari  hasil  beberapa  penelitian  dan pengalaman  petani menunjukan  bahwa pemberian  bahan  organic  selama  tiga  tahun berturut-turut  memberikan  panen  yang  sama dengan  menggunakan  pupuk  anorganik. Artinya  petani  tidak  perlu  kuatir  bahwa produktivitasnya  akan  selalu  rendah  dan  tidak menguntungkan.  Ketersediaan  bahan baku pupuk  organik di  pedesaan  cukup  banyak, teknologi  pembuatan  pupuk  organik sudah sangat banyak, mulai dari bakteri
pembusuknya  sampai  pada  cara  memperkaya unsure haranya sesuai dengan komposisi hara yang  sesuai. Pengetahuan  ini  yang harus dimiliki  petani,  melalui  sekolah-sekolah  lapang dan  penyuluhan.  Pada  tahap  pertama  kita harus  yakin  bahwa  petani  mampu  meracik pupuk  organik  sesuai  dengan  kebutuhannya, kemudian baru pengetahuan lainnya. Dengan  demikian  petani  akan  terlepas dari ketergantungan pupuk dari pihak lain dan berdaulat  dalam  berusahatani.  Pertanaman lada  terintegrasi  dengan  ternak  merupakan salah  satu  budidaya  lada  terpadu,  yang memberikan  kesempatan  kepada  petani  untuk menyediakan  pupuk  organik.  Satu  hektar tanaman  lada  dengan  tiang  panjat hidup  dari tanaman  glirisedia  dan penutup  tanah  dengan tanaman  arachis  pentoi,  cukup  menyediakan pakan 6 ekor kambing atau 1 ekor sapi. Ternak ini  dengan  berangkasan  lainnya  akan menghasilkan  pupuk  organik sebanyak  lebih kurang  8  ton/tahun  atau  dapat  memenuhi kebutuhan  pupuk  1600  batang  tanaman  lada setiap tahunnya. Kunci dari penyediaan sendiri pupuk  organik ini  adalah,  bagaiamana  petani harus  mempunyai  hewan  peliharaan  sebagai sumber bahan organik. Hal ini dapat dilakukan ketika  ada  upaya  pemberdayaan  ternak semaksismal  mungkin  di  tingkat  petani sehingga  kedepan  dapat  di  olah  sendiri menjadi  pupuk  organic  dan  tidak  lagi menggunakan  pupuk  dari  perusahaan  yang merusak  lingkungan  dan  struktur  tanah pertanian.
Penutup Bisa  dibilang,  petani  tidak  mendapat keuntungan  sama  sekali.  Ini  diperparah dengan  adanya  persekongkolan  antara pemerintah pusat yang mengimpor jagung dari luar serta mengijinkan perusahaan asing untuk mengelola  regulasi  pertanian  Indonesia sehingga  petani  mengalami  penindasan  yang sangat  serius.  Dan  pemerintah  sendiri menghisap  darah  daging  rakyatnya  sendiri melalui  berbagai  regulasi  pertanian  yang mencekik rakyat dan petani jagung.
Persekongkolan  bisa  dilihat  dari  fakta bahwa  kasus  diberbagai  daerah  di  seluruh Indonesia. Pemerintah pun belum menunjukkan keberpihakannya pada kedaulatan  benih  di  kalangan  petani.  Begitu juga,  perusahaan  benih  telah  melakukan praktik  eksploitasi  dan  menjadikan  petani
sebagai
“sapi  perahan” .  Jika  dicermati,
ternyata mengandung banyak unsur manipulasi. Dalam menentukan harga beli hasil panen  petani  yang  merupakan  bahan  baku pembuatan  benih,  produsen  benih  tidak memperhitungkan  ongkos  beli/sewa  lahan, biaya  pengairan,  serta  upah  pekerja  yang merawat tanaman dan memanennya.
Negara  harus  melindungi  kepentingan petani dan sistem budi daya. Nasib para petani diberbagai daerah adalah cermin betapa petani tidak berdaulat atas benihnya sendiri.Solidaritas  lahir  melalui  kepercayaan yang  dibangun  berabad-abad  oleh  sesama petani.  Saling  mempercayai  antar  petani tercermin  dalam transaksi  benih  jagung  lokal. Ternyata,  jaringan  sosial  dan  relasi  personal dengan  berbagai  pihak  dapat  membuat  hidup lebih  mudah  dan  memberikan  keringanan, misalnya  ketika  timbul  keadaan  darurat  atas jagung dan benih yang harus diperoleh. Maka penting jejaring pertukaran benih antar petani bisa dikembangkan menjadi bentuk yang lebih terorganisasi, yaitu bank benih.
Pada dasarnya setiap petani, komunitas,  dan  negara  berhak  untuk memutuskan  sendiri  kebijakan  pengelolaan pertanian  dan  pangannya  yang  layak  secara ekologi,  sosial,  ekonomi,  budaya,  serta  khas lokal.  Sebab  itu  berbagai  bentuk  marjinalisasi petani  dan  komunitas  perdesaan,  serta degradasi lingkungan pertanian yang mengancam  keberlanjutan  kehidupan  perlu dihindari.
Pertanian  organic  harus  dikembalikan pada  teknik  bertani  tanpa  pupuk  kimia  dan pestisida.  Pasar  produk  organik  semakin meningkat,  sejalan  dengan  meningkatnya keinginan  masyarakat  untuk  menggunakan produk sehat tanpa tercemar bahan kimia. Bagi petani menggunakan
pupuk organik
memberikan kesempatan untuk tidak bergantung  kepada  pupuk  pabrikan,  sehingga petani  menjadi  mandiri  dan  berdulat,  karena petani  memiliki  semua  bahan  untuk  pembuat pupuk  organik  sehingga  mereka  lebih  bebas dari  ketergantungan  dari  pihak  lain.  Artinya petani tidak perlu kuatir bahwa produktivitasnya  akan  ketersediaan  bahan baku  pupuk  organik  di  pedesaan  cukup banyak,  teknologi  pembuatan  pupuk  organik sudah  sangat  banyak.  Pengetahuan  ini  harus dimiliki  petani,  melalui  sekolah-sekolah  lapang dan penyuluhan. Hal ini dapat dilakukan ketika
ada  upaya  pemberdayaan  ternak  semaksismal mungkin  di  tingkat  petani  sehingga  kedepan dapat  di  olah  sendiri  menjadi  pupuk  organic dan  tidak  lagi  menggunakan  pupuk  dari perusahaan  yang  merusak  lingkungan  dan struktur tanah pertanian.
Daftar Pustaka Ashadi,  Ridho  Saiful. (2007). Membangun Kedaulatan  Petani  Atas  Benih. Jakarta: Agricultur Network.
Ferry,  Yulius.  (2010). Pertanian  Organik,  Salah Satu  cara  Mengembalikan  Kedaulatan Petani. Jakarta:  Litbang  Pertanian Kementerian Pertanian Republik
Indonesia.
Mengembalikan  Kedaulatan Petani. (2007). Buku Panduan Jaringan Kerja Pertanian Organik . Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Ridho Saiful Ashadi. (2014). Imperialisme Benih di  Ladang  Jagung. Jakarta: Agricultur Network.
(15 Januari  2007). Impor  Benih  Jagung. Kompas.
(1  Februari  2016). Indonesia  Negara  Agraris; Mulai Kehilangan Jati Dirinya, Kembalikan  Kejayaan  Petani  Indonesia. Fakta News .
(15 Juli 2006).Sertifikasi Benih. Kompas
(2015). Regulasi [Artikel Weblog]. Diakses dari www.wikipedia.com.