## EKOTURISME, MANAJEMEN KONSERV ASI DAN OTONOMI DAERAH
(Ecotourism,  Conservation Management, and Regional Government Autonomy)

## SAMBAS  BASUNI
Laboratorium Manajemen Kawasan Konservasi,  Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan,  Fakultas Kehutanan IPB Kampus IPB Darmaga,  PO Box 168 Bogor

## ABSTRACT
11' t ~r the ~nd deca.<le of 20 th century, the rate of world tourism development was related to"nature-oriented" travelling so high  In  tourism terminology d:l~ lra~e 109  IS ~ncel~ed ~ eco~ourism. Almost  all  countries  in  the  world  respond  to  this  new  concept  of tourism enth~siastically, in  particular' e opmg countrl~s whl~h nch  WIth  natural  areas  with  regard  to  foreign  exchange  from  international  tourists.  Unfortunately  those  natural  areas ~ protected I ~re.as t hlch  deslgn.ated  as  such b~c~use of intrinsically  unique,  beautiful,  high  biodiversity,  and  ecologically fragile.  The  use  of these  protected areas a~e /mlte  tf c~nserve Its n~tural condltl?ns . . This paper  emphasize the need of us to guard against this new concept of tourism,  review of ecotourism concep rom eco oglCal  perspectIve;  the relationshIp between conservation management authority and regional otonomy.
Keywords:  ecotourisme,  ecologisme,  eco-regional,  decentralisation, government autonomy

## PENDAHULUAN
Kawasan  dilindungi  atau  kawasan  konservasi  akhir- akhir  ini k~beradaannya mulai  dilirik  dan dikunju~gi oleh ban yak  wisatawan  mancanegara. Kondisi  ini  direspon (terka~ang secara  berlebihan  dan  terburu-buru)  oleh pe~erm~ah negara-negara berkembang  karen a nilai (dilihat dan segl  kemauan membayar dari  wisatawan  mancanegara) yang  tinggi  sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu sumber devisa negara.
Pada  awalnya  permasalahan  pengelolaan  kawasan dilindungi  lebih  banyak diakibatkan oleh para ''free rider". Hal  ini ~itunjukkan oleh  biaya  pengamanan  kawasan  yang sangat tmggi.  Data Oitjen PKA  tabun  anggaran 1999/2000 menunjukkan bahwa porsi biaya untuk perlindungan adalah sebesar  77,95%  diikuti  oleh  biaya  pengawetan  sebesar 1~,97%, biaya  pemanfaatan  sebesar  1,28%  dan  biaya  lain- lam  sebesar  5,80%  (Yanis,  2000, kom.  pri.). Oi  era reformasi  ini,  khususnya  dalam  kerangka  pemantapan pelaksanaan  otonomi  daerah  permasalahan  pengelolaan kawasan konservasi  bukan saja para ''free rider" tetapi juga berbagai tekanan politik dan ekonomi.
Pendekatan tradisional manajemen kawasan dilindungi sangat  eksklusif  dimana  penduduk  lokal  diminta  untuk meninggalkan  penggunaan  sumber-sumber daya  alam  utuk perlindungan  sumberdaya  terse but  bagi  kepentingan m~s.yarakat yang lebih besar.  Pendekatan yang lebih maju, semng  dengan  era  demokratisasi  dan  otonomi  daerah justru .. harus  lebih  inklusif, participatory, menjunjung tinggi kewaJlban  moral  untuk  melibatkan  dan  memberikan kompensasi  serta  memberikan  keuntungan  dari  konservasi kawasan  dilindungi  kepada  penduduk  lokal,  terutama
penduduk asli atau penduduk tradisional.  Kewajiban moral ini  bukan  sekedar  isu  etika melainkan  isu  global  (Wallace, 1993).

## EKOTURISME,  PERSPEKTIF EKOLOGI PARIWISATA ALAM YANG  DIABAIKAN
Ecotourism merupakan  istilah  baru.  Istilah  ini  tidak akan  ditemukan  dalam  kamus-kamus  standar. Bahkan beberapa tabun  lalu,  istilah "ecotourism" tidak  ada,  apalagi prinsip-prinsip  yang  mendasarinya  (Ceballos-Lascurain, 1993).  Beragam istilah telah digunakan untuk secara umum menjelaskan  pengalaman dan  produk-produk  ekoturisme, seperti ecological  tourism,  nature  tourism,  wilderness tourism,  environmental tourism,  "nature-oriented" tourism, environmental  education,  low-impact  tourism,  adventure travel,  cultural tourism,  environmental conservation,  green tourism,  soft adventure tourism,  ethnic tourism,  sustainable tourism, SOcially responsible tourism, ecoventures, responsible travel.
Oi  Indonesia,  banyak  orang  yang  menterjemahkan ecotourism sebagai ekowisata, bahkan  istilah  ekowisata  ini telah  diadopsi  sebagai  istilah  keseharian  di  Iingkungan Oitjen  Pariwisata.  Apa  yang  menjadi  dasar  pemakaian istilah  ekowisata ini tidak jelas, mungkin  hasil  pemahaman dari beberapa  definisi ecotourism yang  diberikan  oleh beberapa penulis tentang ecotourism.
Penulis  sendiri  menganjurkan  agar  mengambil  lang- sung  istilah ecotourism dan  di-indonesiakan,  sehingga menjadi ekoturisme, seperti  halnya  Bahasa  Indonesia mengadopsi  istilah  kapitalisme,  kolonialisme,  profesio- nalisme,  pragmatisme,  dll. Pengertian  ekoturisme  dan
prinsip-prinsip  yang  mendasarinya  sampai  saat  ini  masih dalam  perdebatan,  menunjukkan  luasnya  bidang  kajianl garapan dimana istilah ekoturisme digunakan.
Bagi  penulis,  ekoturisme  tidak  lain  merupakan perspektif ekologi  dalam  pariwisata  alam,  sejajar  dengan atau  subset  dari  pembangunan  berwawasan  lingkungan, eco-development. Manusia-manusia  pendahulu  yang mengadakan  perjalanan  ke  lingkungan  alami  pada  prin- sipnya  mengagumi  keunikan,  keanekaragaman,  keseim- bangan, dan bebas  polusi  (keindahan,  kebersihan  dan kesehatan),  hasil  kebudayaan  setempat,  serta  adanya kebebasan memilih  (demokrasi).  Dengan kata lain, mereka mengadakan  perjalanan  dengan perspektif  ekologi dan kekuatan demokrasi.
Ekoturisme  sebagai  istilah  bam atau  bentuk  bam dari "kelompok  kegiatan"  wisata  alam  dalam  dunia  kepariwi- sataan,  terutama  gigih  diperkenalkan  oleh  para  agen perjalanan,  dikhawatirkan  hanyalah  "kedok"  agar  para pembuat  keputusan  dapat  melegalkan  pemanfaatan dan segera  menarik  manfaat  sebesar-besarnya  saat  ini  dengan eara  menjual  keindahan,  kebersihan,  keunikan,  keaneka- ragaman  hayati  kawasan-kawasan  yang  selama  ini  ketat dilindungi. Eratnya  hubungan antara muneulnya ekoturisme  dengan  keinginan  masuk  ke  dalam  kawasan- kawasan  dilindungi,  perhatikan  misalnya  dalam  hampir setiap  definisilpengertian  tentang  ekoturisme,  "alam perawan",  "daerah-daerah alami"  selalu disebutkan  sebagai tujuan  kunjungan.  Mereka berkedok dengan "konservasi", "edukasi  lingkungan",  "partisipasi  masyarakat  lokal",  atau "ekonomi" dibalik kunjungan tersebut .
Dimanapun di  dunia  ini,  kawasan-kawasan  dilindungi merupakan  "tegakan  hutan",  "ekosistem  unik",  "kantong biologi"  terakhir  di  bumi.  Dalam  hubungan  ini,  penulis tidak  berarti  anti  kunjungan  wisatawan  ke  kawasan- kawasan  dilindungilkawasan  konservasi  tetapi  ingin menekankan  bahwa  kunjungan  tersebut  hams  tetap merupakan  relung  keeil  dalam  kepariwisataan  global. Dengan  begitu,  kita  boleh antusias  menyambut kedatangan "ekoturisme"  tetapi  hams  tetap  berhati-hati  dalam meneampur-tangani dan bergaul  dengan  kawasan-kawasan dilindungi. Hams  ada  keyakinan  pada  diri  kita  bahwa kawasan-kawasan  konservasi  yang  dikelola  (dilindungi) dengan  baik  akan  selalu  menjadi  komoditi  yang  bisa dipasarkan,  kapanpun;  bahkan  di  masa  datang  kawasan- kawasan  demikian,  dalam  konfigurasi  ekosistem  global, akan menjadi barang yang semakin langka.
Berdasarkan  perspektif ekologi,  tidak  ada  yang  bam mengenai  pariwisata  ekologis  atau  ekoturisme.  Yang  ada adalah  manusia "modem"  telah  gagal  menerapkan  prinsip- prinsip  ekologi  dalam  industri  pariwisata,  khususnya pariwisata alamo  Para pihak yang terlibat dan bersangkutan dengan  pariwisata  alam,  khususnya  pembuat  kebijakan, para  pengembang  (fasilitas  transportasi,  akomodasi),  para pengelola  obyek/daya  tarik  wisata  alam,  dan  pengunjung
Ekoturisme.  Manajemen Konservasi dan Otonomi Daerah
telah  gagal  mengembangkan  etika  ekologis,  yaitu kebijaksanaan  moril  di  dalam  manusia  (para  pihak) meneampur-tangani  ekosistem  alam  atau  bergaul  dengan alam  sekitamya. Dengan  perkataan  lain  ekologisme (Soerianegara,  1993) belum dipahami oleh masyarakat luas, termasuk  para pihak  yang  bersangkutan  dengan  pariwisata alamo Akibatnya sistem transportasi semrawut, keseimbangan  ekosistem  terganggu,  obyek  wisata  alam rusak  sehingga  tidak  menarik  lagi,  pengunjung  berjejal, vandalisme dimana-mana - di  sepanjang perjalanan sampai di  daerah  tujuan  wisata  dan  pada  obyek  wisata  alam,  dan polusi. Apa  yang  hams  dilakukan  dengan  bela jar  dari kegagalan fit adalah bahwa ilmu ekologi  perlu dikembangkan  dan  ekologisme  perlu  diajarkan  kepada masyarakat luas (Soerianegara, 1993).
Dari  perspektif  ekologi  seperti  itu,  penulis  melihat eratnya  hubungan  antara  muneulnya  ekoturisme  dan kegagalan  tersebut  di  atas.  Pemuneulan  ini  memang  baik bila  dilihat  sebagai  "gerakan  kesadaran  ekologis"  tetapi rumit  bila  dilihat  sebagai  suatu  konsep  bam  dalam kepariwisataan. Suatu  konsep  yang  sampai  saat  ini pengertian  istilah  serta  prinsip-prinsip  yang  mendasarinya masih terus diperdebatkan.  Sesungguhnya, dengan melihat ekoturisme sebagai perspektif ekologi dari  pariwisata alam, tanpa  berpikir  panjang,  tentu  kita  dapat  menemukan prinsip-prinsip  itu  dalam  ekologi  (khususnya  yang menyangkut keanekaragaman, keseimbangan ekosistem dan lingkungan  hidup,  serta  daya  dukung  ekosistem  atau lingkungan  hidup)  dan  dalam  "ilmu"  rekreasi  alam (khususnya  yang  menyangkut  keterlibatan  pengunjung dalam  wisata  alam  :  pengalaman  wisata,  kebebasan memilih, self-rewarding, dan waktu luang).
Ekoturisme sebagai perspektif ekologi pariwisata alam dapat dijelaskan sebagai berikut  :
• Pengalaman wisata alam  berupa pengalaman "ekologi" mulai  dari  tahap  antisipasi  (termasuk  pereneanaan wisata),  tahap  perjalanan  ke  daerah  tujuan,  tahap pengalaman dan kegiatan  di  daerah  tujuan,  tahap perjalanan  pulang,  tahap  mengingat-ingat (recollec- tion).
• Mengenal  keragaman  populasi  dalam  masyarakat dalam  hal pengetahuan,  keterampilan,  sikap,  prosedur, peralatan,  sehingga "volume" pembangunan  pariwisata alam  akan  selalu  lebih keeil  daripada pariwisata masal (mass tourism).
• Mengenal  konsep  kualitas  sumberdaya dan kualitas penggunaan  berdasar  atas  pengalaman  wisata  alam dalam  rangka  memenuhi  tiga  keinginan  pengunjung  : kontak dengan  alam,  pemenuhan angan-angan, keefek- tifan menggunakan waktu luang.
• Mengenal  aksesibilitas  yang  meliputi  pilihan  tujuanl obyek wisata alam, jar*, metode dan route perjalanan, penempatan  fasilitas,  jasa (pemandu,  interpreter, trans-
portasi)  dan  daerah-daerah  yag  sudah  dimodifIkasil diatur oleh manusia.

## MANAJEMEN KONSERVASI  DAN DESENTRALISASI
Berdasarkan  kenyataan  bahwa  Pemerintah  tidak mampu  mengelola  kawasan-kawasan  konservasi  seeara efektif, maka ke depan, desentralisasi pengelolaan kawasan- kawasan  konservasi  sebagai  satu-satunya  pilihan.  Tetapi, pluralitas  pendekatan  pada  pengelolaan  kawasan-kawasan konservasi,  seperti  yang  giat  diperjuangkan  oleh  banyak LSM baik dalam  maupun  luar negeri,  perlu disikapi seeara hati-hati. Kenapa?  Ada permasalahan  penting mengenai keamanan  jangka  panjang  dari network kawasan-kawasan konservasi.  Misalnya,  tanpa  status  legal  dari  pemerintah, keeil  kemungkinan  untuk  dapat  berharap  bahwa  kawasan- kawasan  dilindungi yang dimiliki dan dike lola  oleh sektor privat (perusahaan, perorangan, atau komunitas  lokal) tetap berada  pada  status  dilindungi  jika  kondisi  ekonomi  atau faktor-faktor  lain  berubah.  Oleh  karena  itu,  dalam  era desentralisasi dan demokratisasi, kawasan-kawasan konservasi hams tetap berstatus legal dan formal.
Perlu  juga  diperhatikan  bahwa  desentralisasi  konser- vasi  kawasan-kawasan  dilindungi  jelas  akan  berdampak pada  hirarki  kelembagaan  yang  terlibat  dalam  manajemen kawasan  dilindungi  menjadi  sebuah  jaringan  kusut dari tanggung jawab kelembagaan.  Tanggung jawab ini  bahkan melebihi  batas-batas nasional  untuk  melibatkan  organisasi- organisasi intemasional melalui perjanjian-perjanjian global atau  regional,  konvensi-konvensi,  dan  program-program kerjasama. Dalam  era  desentralisasi dan demokratisasi perlu  disikapi  seeara  bijaksana  beberapa  kemungkinan keeenderungan  dalam  susunan  kelembagaan  manajemen kawasan konservasi berikut :
• Lebih  beragamnya  susunan  kelembagaan  pada  level nasional dan untuk  kawasan-kawasan  konservasi individual.
• Lebih  banyak  melibatkan  penduduk  yang  tinggal  di dalam  dan  di  sekitar kawasan  dalam  pereneanaan  dan pengelolaannya.
• Lebih  banyak  peranan  untuk  organisasi-organisasi konservasi  non  pemerintah dan sektor  privat  pada umumnya dalam menjalankan beberapa aspek manaje- men,  dalam  kemitraan  dengan  pemerintah  baik  pusat maupun daerah.
• Lebih  banyak otonomi administratif dan finansial  bagi kawasan-kawasan  dilindungi  individual, dan lebih banyak  regionalisasi  dan  desentralisasi  dalam  manaje- men sistem kawasan dilindungi.
• Lebih  banyak  peranan  bagi  pemerintah  Kabupatenl Kota dan Propinsi  dalam  manajemen  kawasan dilindungi.
Barborak  (1995)  menunjukkan  beberapa  bahaya potensial  paling  besar  dari  keeenderungan-keeenderungan tersebut  di  atas,  khususnya  bahaya  perpindahan  ke  arab penghapusan  tanggung jawab  pemerintah  bagi  manajemen kawasan-kawasan dilindungi;  ke arab privatisasi, regionali- sasi,  dan  desentralisasi  yang  berlebihan;  ke  arab pembebasan  daerah-daerah  inti  dalam  harapan  yang  keliru bahwa  manajemen  daerah  penyangga  dan  perhatian terhadappembangunan  lokal  akan  mengurangi  aneaman- aneaman  pada  kawasan-kawasan  dilindungi  ketat; dan ke arab  pemberian  harapan  terlalu  banyak  kekuasaan  pada komunitas-komunitas  lokal  atas  sumberdaya  negara  yang penting seeara nasional, sebagai berikut :
• Bahaya . pelepasan  tanggung  jawab  pemerintah  atas kawasan-kawasan  dilindungi. Pemikiran  pelepasan total oleh pemerintah dari peranannya dalam mengelola kawasan-kawasan  dilindungi  yang  penting  secara nasional  dan  intemasional  merupakan  sebuah  mimpi buruk.  Pemerintah  memiliki  peranan  legitimit  dalam manajemen kawasan-kawasan dilindungi bahkan dalam ekonomi-ekonomi  yang  paling  terprivatisasi.  Peran- eangan kebijakan dan standar-standar bagi manajemen kawasan-kawasan  dilindungi,  pengesahan  akhir dari reneana-reneana  manajemen,  peran  penyelia  atas keragaan kontraktor-kontraktor swasta dan  NGO-NGO yang  dipereaya  menjalankan  keseharian  kawasan- kawasan  dilindungi, dan penggunaan  akhir  dari kekuatan  polisi dan sistem  pengadilan  dalam  kasus aneaman-aneaman  yang  meneolok  pada  kawasan- kawasan  dilindungi  merupakan  eontoh-eontoh dari peranan legitim it pemerintah.  Jika pemerintah  secara terbuka  melepaskan  peranannya  dalam  regulasi  aksi- aksi  sektor  privat,  bahkan  di  negara  maju,  keributan dapat terjadi.
• Bahaya  regionalisasi  yang  berlebihan. Manajemen kawasan dilindungi yang selama ini  merupakan bagian dari kementerian kehutanan yang lebih luas, regionalis~i dapat mengarah pada chaos jika tanggung jawab untuk kawasan-kawasan  dilindungi  diambil dari para  teknisi  kawasan-kawasan  dilindungi  di  kantor- kantor  pemerintah  dan  diberikan  kepada  individu- individu yang lebih tertarik dengan produksi serat dasar atau  panen  kayu.  Dalam  hal  ini,  kawasan-kawasan dilindungi  sering  mendapat  perhatian  keeil.  Ini  telah terjadi di sejumlah negara Amerika Latin.
• Bahaya  desentralisasi  yang  berlebihan.  Jauh  terlalu sering,  para  Kepala  Balai  Taman  Nasional  memiliki terlalu  sedikit  suara  dalam  pembuatan  keputusan dan sering  menderita  karena  kendala-kendala.  birokratik
yang  menyesakkan  nafas. Tetapi  perpindahan kewenangan  secara  dramatik  ke  ekstrim  lain  bahkan dapat menjadi  lebih  berbahaya, jika keeukupan checks and  balances  atas  aksi-aksi  para  administrator  lokal tidak  ada, dan jika  perhatian-perhatian  lokal  lebih tertuju  pada  keputusan-keputusan  yang  berdasar  atas kelayakan politis atau desakan mendapatkan dana, akan dengan eepat mengurangi sumberdaya dasar.
• Bahaya kontrol  lokal yang berlebihan atas  sumberdaya yang  penting  seeara nasional  atau  intemasional.  Usul bahwa  semua  kawasan  dilindungi  atas  nama  dewan lokal  untuk  melibatkan  komunitas  lokal  dalam manajemen kawasan-kawasan dilindungi adalah sangat bagus. Namun,  konflik  tertentu  akan  muneul  jika de~an-dewan semaeam  itu  diberi  otoritas  akhir  atau kekuatan veto  atas  keputusan-keputusan  manajemen bagi  kawasan-kawasan  dilindungi. Sebagai  eontoh, haruskah dewan  lokal  memiliki hak untuk mengizin- . kan  penebangan  hutan  untuk memperbaiki  pajak  lokal jika kebijakan itu  akan mempengaruhi aliran air ke air terjun  hydropower  atau  proyek-proyek  air  yang memberi manfaat bagi  wilayah yang lebih luas ?
• . Bahaya  hilangnya  misi  kawasan  dilindungi.  Dengan semua  berbieara  tentang  daerah  penyanga,  eagar ekstraktif,  pembangunan  berkelanjutan,  dan  keperluan untuk memperbaiki banyak penduduk  lokal  di  daerah- daerah  sekitar  kawasan-kawasan  dilindungi,  lembaga- lembaga  yang  terlibat  dalam  manajemen  kawasan dilindungi  mungkin  dapat  menghilangkan  misi  inti kawasan  dilindungi,  yang  adalah  melindungi  sumber- daya  untuk  jangka  panjang  dan  menghasilkan  aliran berkelanjutan  dari  jasa-jasa  lahan  liar  bagi  bangsa. Agen manajemen kawasan dilindungi sedang melompat pada  pembangunan  berkelanjutan dan mengalihkan sumberdaya  manusia  dan  dana  yang  langka  untuk menanggulangi masalah-masalah yang tak pemah dapat diharapkan  terpeeahkan.  Banyak  masalah  seperti  itu benar-benar  merupakan  tanggung  jawab  agen-agen lain.  Apa baiknya daerah penyangga jika inti dirusak?
Esensi  desentralisasi  penyelenggaraan  konservasi kawasan-kawasan  dilindungi  adalah  bahwa  pengendalian- nya  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  antara  beberapa pemerintah.  Perlu  ditekankan  di  sini  bahwa otoritas  tidak harus  sebagai  pemilik  dan  partisipasi  masyarakat  adalah penting.  Perlu  juga dikemukakan  di  sini  bahwa tidak ada hubungan  antara  luas  kawasan  konservasi  dengan  tingkat partisipasi masyarakat.  Yang penting dalam desentralisasi dan  demokratisasi  adalah  bahwa  pendekatan  pada pengelolaan  kawasan  konservasi  hams  lebih  inklusif daripada  eksklusif, participatory  - dimana  berbagai
Ekoturisme.  Manqjemen Konservasi dan Otonomi Daerah
interaksi  antara  kawasan  dilindungi  dan  daerah  di sekitamya  harus dikembangkan menjadi hubungan- hubungan yang produktif daripada destruktif.
Salah  satu  pendekatan  yang  bisa  dilakukan  untuk  ini adalah  pendekatan  bio-regional  pada  manajemen  kawasan dilindungi. Oleh  karena  itu,  salah  satu  tantangan  yang paling  besar  sistem-sistem  kawasan  dilindungi  di  masa datang  (era  desentralisasi  dan  demokratisasi)  tidak  diragu- kan  lagi  adalah  bagaimana  memeeahkan  konflik  antar kelembagaan  atas  manajemen  dari  bioregion-bioregion yang  besar. Skenario  semaeam  ini  sering  melibatkan tanggung jawab manajerial yang berbagi diantara lembaga- lembaga  dengan  tugas-tugas  (mandat)  yang  berbeda  yang harus  juga  terbuka  pada  masukan  publik dan penelitian politis atas proses  pembuatan  keputusan.  Dasar  bagi pendekatan  bio-regional  bagi  kawasan  konservasi  sudah ada,  yaitu  pasal  18  ayat  1  tentang  eagar  biosfer.  Tetapi sayang,  peraturan pemerintah yang mengatur pembentukan dan pengelolaan eagar biosfer ini tidak kunjung keluar,  dan penulis  berharap  segera  dibuat  karena  sangat  relevan dengan desentralisasi dan kondusif pada penguatan daerah. Salah satu dari  beberapa  alasan  kenapa  kawasan- kawasan dilindungi di negara maju telah demikian berhasil adalah  karena  kawasan-kawasan  tersebut  benar-benar  ada sebagai  bentuk yang paling ketat dari regulasi  penggunaan lahan  {Barborak,  1995).  Kawasan-kawasan  dilindungi membentuk  bagian dari jaringan  kategori  kawasan dilindungi  yang  berbeda  Pada  level  lokal,  regional  dan nasional,  yan8  masing-masing  memberikan  beragam pelayanan sosial  yang saling melengkapi.
Banyak  masalah kawasan dilindungi di negara sedang berkembang  muneul  sebagai  akibat dari konsep  kawasan dilindungi  sebagai  sesuatu  yang  berdiri  sendiri. Para perencana telah  menghilangkan  pandangan  dari  kenyataan bahwa keberhasilan kawasan-kawasan dilindungi di negara- negara  industri  disebabkan  sebagian  oleh  keberadaan keseluruhan  pendekatan  lain  bagi  pengelolaan  kawasan- kawasan  alami  pada  lahan  publik  dan  privat  untuk menyediakan  barang  dan jasa bagi  masyarakat,  yang  telah menghilangkan  kawasan  dilindungi  dari  tanggung  jawab semaeam ini.
Situasi  ini  hanya  bisa  dieapai  jika  pemerintahan  di daerah  efektif,  eukup  ruang  politis  bagi  kerja  NGO konservasi,  dan  berhasil  menyediakan  insentif  bagi produksi barang lingkungan seperti kayu, kayu bakar,  ikan, dan basil hutan  lain,  padang  gembala,  dan  produk-produk laut  di  lahan-lahan  privat. Dengan  begitu,  tidak  terlalu berat  beban  diletakkan  pada  kawasan-kawasan  dilindungi bagi  produk-produk  dan  jasa-jasa  yang  seharusnya diperoduksi dalam tipe-tipe penggunaan  lahan  lain,  melalui usaha-usaha para pemilik lahan privat, kelompok-kelompok adat,  dan manajemen sumberdaya secara terbatas oleh para pengguna tradisional.
Dalam  UU  No.5  tabun  1967  tentang  Pokok-pokok Kehutanan  (yang  sekarang  sudab  tidak  berlaku  lagi) Indonesia hanya memiliki dua kategori kawasan konservasi sebagai  daerab  tujuanlobyek  wisata  alam  :  taman  wisata dan taman buru.  Tampaknya pada saat itu,  bahkan sampai sekarang,  kedua  kategori  ini  tidak  memberikan  kontribusi nyata pada perolehan  pendapatan negara,  khususnya devisa dari  kunjungan wisatawan mancanegara.  Pada tahun  1980- an  konsep  taman  nasional  mulai  berdengung  di  Indonesia dan  mendapat  respon  antusias  dari  Pemerintah  Indonesia, khususnya  Direktorat  Perlindungan  dan  Pelestarian  Alam, babkan  pada  saat  itu  terbit  sebuab  buku  yang  berjudul  : "Menyongsong  Kehadiran  Taman  Nasional  di  Indonesia" (ditulis oleh Herman Suwardi).
Upaya  sosialisasi  taman  nasional  sebagai  salab  satu kategori kawasan dilindungi yang menjanjikan peluang bagi perolehan  devisa  melalui  kunjungan  wisatawan  terus digalakan.  Babkan penulis melihat babwa labirnya UU No. 5  tahun  1990  lebih  dimotivasi  oleh  keinginan  untuk mengundangkan  taman  nasional  sebagai  kategori  lain  dari kawasan dilindungi di Indonesia.
Jika  kawasan-kawasan  dilindungi  ke  depan  perlu dikelola  melalui  pendekatan  bio-regional,  maka  pengelola- an  sumberdaya  alam  (manajemen  konservasi)  secara keseluruhan perlu dikelola dengan pendekatan eko-regional. Kawasan-kawasan  konservasi  hanyalab  relung-relung  kecil dari  konservasi  biodiversitas  negara  (target  nasional kawasan  konservasi  darat  hanya  10% dari  luas  daratan dan hanya  10  juta  ha  di  laut),  sementara  yang  paling  besar adalab  terletak  pada  penggunaan  sumberdaya  alam  secara rasional,  baik  di  laban  publik  maupun  privat. Dengan demikian,  kawasan-kawasan  dilindungi  hams  dilihat sebagai  perluasan  dari  praktek  umum  perlindungan  laban yang terus meningkat dari zona penggunaan laban kota dan desa.
Pada  dasamya  bencana  yang  paling  menghantui bangsa  ini  adalab  terjadinya  degradasi  hutan,  konversi hutan  dan  desertiftkasi.  Pendekatan untuk menghindari  ini adalab  segera  menetapkan  kawasan  hutan  tetap,  menum- buhkan  komitmen  para teknisi  kehutanan  untuk  mengelola hutan  dengan  sebaik-baiknya  agar  tidak  terjadi  degradasi hutan,  dan  perlindungan sistem  penyangga kehidupan yang berupa laban-laban produktif bagi  pertanian (sawab,  sungai dan  pesisir  laut)  agar  tidak  dikonversi  ke  penggunaan  lain seperti menjadi kawasan industri.
Dalam  konteks  ini maka "Badan Eko-Regional"  perlu segera  dibentuk,  tugas  pokoknya  adalab  mengawasi penggunaan laban di  luar kawasan-kawasan konservasi agar mendukung  kawasan-kawasan  konservasi  dan tetap kondusif  pada  konservasi  biodiversitas  negara. Dengan begitu, setiap badan eko-regional hams berlomba agar tidak terjadi degradasi hutan, konversi hutan pada kawasan hutan tetap,  dan  tidak  terjadi  konversi  dan  pengrusakan  sistem penyangga  kehidupan,  khususnya  sawab  dan  sumberdaya
perikanan, secara nyata.  Penulis melihat babwa pendekatan pulau sebagai batas yurisdiksi eko-regional sangat realistik. Dengan  demikian,  di  Indonesia  hams  ada  paling  sedikit tujuh  eko-regional  yaitu  Sumatera,  Jawa,  Kalimantan, Sulawesi,  Irian,  Maluku, dan Kepulauan Sunda Kecil (Bali, Sumbawa, Sumba, Timor dan Roti).

## OTONOMI DAERAH DAN PENYERAHAN KEWENANGAN DALAM PENYELENGGARAANPENGELOLAAN KA WASAN KONSERVASI
Kawasan  dilindungi  termasuk  kategori  barang  publik (public  goods). Logika  di  balik  barang  publik  adalab karena  barang  ini  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak maka  hams  dikuasai  oleh  negara  (pasal  33  ayat  3  UUD 1945). Penyelenggara  negara  adalab  pemerintah,  pusat ataupun  daerah. Oleh  karena itu penyelenggaraan pengelolaan kawasan konservasi  bisa oleh pemerintah atau daerab  otonom.  Namun  demikian,  kebijakan  pemerintah tentang  penyeraban  kewenangan  dalam  bidang  konservasi alam  terbatas  sampai  Propinsi  padahal  Daerah  Propinsi  itu sendiri  berkedudukan  juga  sebagai  Wilayah  Administrasi yang  merupakan  wilayab  kerja  Gubemur  yang  adalab wakil  Pemerintah. Dengan  demikian,  secara  substantif tidak terjadi penyerahan wewenang kepada daerah.
. Kewenangan  propinsi  dalam  bidang  kehutanan  yang bersangkutan  dengan  konservasi  alam,  tercantum  dalam pasal 3  ayat  5  butir  4  PP.  No.  25  tahun  2000  tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, khususnya pada sub-sub butir berikut :
4.a.  Pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan.
4.e.  Pedoman penyelenggaraan pembentukan  wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan taman hutan raya.
4.g. Penyusunan rencana  makro kehutanan lintas kabupatenlkota.
4.n.  Penyelenggaraan  pengelolaan  taman  hutan  raya lintas kabupaten/kota.
4.p.  Turut  serta  secara  aktif  bersama  Pemerintah daJam menetapkan  kawasan  serta  perubahan  fungsi  dan status  hutan  dalam  rangka  Rencana  Tata  Ruang Propinsi  berdasarkan kesepakatan  antara Propinsi  dan Kabupaten/Kota.
4.q.  Perlindungan  dan  pengamanan  hutan  pada  kawasan lintas Kabupaten/Kota.
4.r.  Penyediaan  dukungan  penyelenggaraan  pendidikan dan  pelatihan  teknis,  penelitian  dan  pengembangan terapan bidang kehutanan.
Berdasarkan  butir-butir  tersebut  di  atas,  temyata penyerahan kewenangan penyelenggaraan kehutanan bidang  konservasi  alam  secara  penuh  hanya  untuk  Taman
Hutan  Raya.  Bila dilihat dari  sejarah  lahirnya taman  hutan raya  sebagai  salah  satu  kategori  kawasan  konservasi  yang tidak terlepas  dari  adanya kemauan  politik dari  Pemerintah Propinsi,  maka kebijakan Pemerintah tersebut  di  atas sama sekali  tidak  menunjukkan  adanya  suatu  reformasi  dalam penyelenggaraan  pengelolaan  kawasan  konservasi.  Dapat dikatakan  bahwa  kebijakan  tersebut  lebih  sekedar  "balas jasa"  Pemerintah  kepada  Propinsi-propinsi  yang  telah berkontribusi  dalam  membangun  taman  hutan  raya di daerahnya.  'Bahkan  kebijakan  tersebut  tidak  ada  artinya secara nasional  bila melihat bahwa sampai  saat ini bam  12 propinsi  yang  telah  membangun  taman  hutan  raya,  yaitu  : Bali,  Bengkulu,  Riau,  Jambi,  Sumatara  Barat,  Lampung, Sumatera  Utara,  Jawa  Barat,  Jawa  Timur,  NIT,  Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara.
Pemerintah  boleh  saja  berharap  bahwa  propinsi- propinsi  lainnya  akan  membangun  taman  hutan  raya  di daerahnya.  Tetapi  hams  diingat bahwa kewenangan  untuk itu  kini  berada  di  Propinsi  dan  Kabupaten/Kota  sebagai Daerah Otonom, yang tentu saja hal itu merupakan trade off bagi  pemerintah  daerah,  pilihan  antara  konservasi  dan menggali sumber-sumber bagi peningkatan pendapatan  asli daerahnya  (PAD).  Bila melihat  semangat desentralisasi  di Indonesia  yang  lebih  bermotifkan  ekonomi  sebagai  akibat dari  tidak  adanya  keadilan  selama  ini  dalam  pembagian hasil-hasil  sumber  alam,  khususnya  sumberdaya  alam hutan,  tampaknya  pembangunan  taman  hutan  raya  tidak, seCara  ekonomi  unggul,  tidak  cost-effetiveness  dari  sudut peningkatan PAD.
Dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  yang  diambil oleh  Pemerintah  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan bidang  konservasi  alam  tetap  saja  sentralisitik.  Padahal dalam  era  demokratisasi  dan  desentralisasi  sekarang  ini tuntutan untuk meninggalkan pengelolaan sumberdaya alam termasuk  kawasan  konservasi  yang  sentralistik  kian menguat.  Apakah  hal  ini  menunjukkan  "ketidakrelaan"; atau  kekhawatiran  Pemerintah  (pusat)  atas  keamanan kawasan-kawasan  konservasi  jika  diserahkan  kewenangan penyelenggaraan pengelolaannya kepada daerah  ?
Pengertian  desentralisasi  itu  sendiri  berkaitan  dengan pengertian  negara. Telah  disebutkan  di  muka  bahwa penyelenggara negara  adalah  pemerintah.  Menunjuk  pada pengertian  desentralisasi  dari  Bagir  Manan  yang  dikutip oleh  ICEL  (1998)  bahwa  desentralisasi  adalah  bentuk susunan  organisasi  negara  yang  terdiri dari satuan-satuan pemerintaan  pusat  dan  satuan-satuan  pemerintahan  yang lebih rendah yang dibentuk baik berdasarkan teritorial atau fungsi  pemerintahan  tertentu,  maka  pemerintah  itu  sendiri bisa pusat bisa daerah.
Menunjuk pada pengertian otonomi daerah dalam UU. No.  22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan  Daerah,  secara operasional desentralisasi bisa diartikan sebagai penyerahan urusan  pemerintahan  (penyelenggaraan  negara)  dari Pemerintah  (Presiden dan  para Menterinya) kepada Daerah

## Ekoturisme.  Manajemen Konservasi dan Otonomi Daerah
Otonom  menjadi  urusan  rumahtangganya.  Daerah  otonom terdiri dari Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota;  bahkan  "Desa" (pasal  1 butir 0 UU.  No.  22/1999), dan  yang  terakhir  ini  bersesuaian  denganpenjelasan  resmi pasal  18  UUD  1945  bahwa  Daerah  Otonom  itu  sendiri terdiri' dari propinsi  dan  daerah-daerah  yang  lebih  kecil yang  berifat  istimewa,  termasuk  Desa  di  Jawa  dan  Bali, Nagari  di  Minangkabau,  Dusun  dan  Marga  di  Palembang dan daerah yang bersifat istimewa lainnya.
Berdasarkan pengertian  desentralisasi  tersebut di  atas, maka  kekhawatiran  Pemerintah  sangat  tidak  beralasan karena  baik  pusat  maupun  daerah  sarna-sarna  penyeleng- gara negara dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia  sama-sama  berkewajiban  menjaga  kekayaan, kehormatan  dan  kedaulatan  Bangsa  dan  Negara  Indonesia. Dan lagi,  Pemerintah sendiri ternyata tidak dapat menjamin keamanan  kawasan  konservasi  itu  sendiri,  seperti  halnya kasus  di  Kalimantan  dimana  kawasan  konservasi  dialih- fungsikan menjadi hutan produksi.
Secara  keseluruhan,  belum  ada  reformasi  kebijakan, hukum  dan  kelembagaan  dalam  bidang  konservasi  alamo Peraturan  perundang-undangan  yang  ada  di  bidang konservasi  alam  disamping  sangat  sentralistik juga  sangat bias  sektor,  tidak  terintegrasi  dengan  kebijakan  nasional lainnya  sehingga  kurang  mendapat  dukungan  dari  sektor lain termasuk daerah.  Bahkan tidak sekedar bias sektor, di kehutanan  juga terjadi bias aparatur,  seperti misalnya UU. No.  5  tahun  1990  adalah  instrumennya  aparat  Ditjen Perlindungan  dan  Konservasi  Alam  sementara itu aparat Ditjen  lainnya  khususnya  Pengusahaan  Hutan  Produksi Alam seolah-seolah tidak merasa memerlukan apalagi hams memilikinya.
Peraturan  perundang-undangan  di  bidang  konservasi alam juga sering tidak  konsisten  dan  tidak  hirarkis  seperti misalnya  UU.  No.5  tahun  1990  dengan  SKB  Menteri Pertambangan  dan  Energi  dan  Menteri  Kehutanan  No. 969.Kl081MPEl1989 dan  Nomor 4921Kpts-III1989  tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi  dalam  Kawasan  Hutan. Dapat  dilihat  bahwa berdasarkan  UU.  No.5  tahun  1990  cagar  alam dan suaka margasatwa  lebih  ketat  perlindungannya  daripada  taman wisata  dan  taman  nasional  tetapi  dalam  SKB  tersebut berlaku  sebaliknya.
Jadi jelas, masalahnya bukan  khawatir atas keamanan kawasan-kawasan  konservasi  karena  itu  sangat  tidak beralasan,  tetapi  adalah  ketidakrelaan  dari  Pemerintah, dalam  hal  ini  Departemen  Kehutanan.  Kenapa  tidak  rela, banyak  alasan  untuk  itu. Yang  hams  diingat  bahwa kehutanan  adalah  sebuah  profesi,  konservasi  alam  juga sebuah profesi, yang tidak akan hilang dengan desentralisasi.  Jadi  tidak  ada  alasan  tidak  rela  kehilangan profesi  akibat  desentralisasi!  Bahkan  sebaliknya,  desen- tralisasi  akan  lebih  mempertegas  eksistensi  profesi kehutanan  dan  konservasi  alam  karena  peranannya  dalam
mengelola  hutan  dan  kawasan-kawasan  konservasi,  yang jelas-jelas  berada  di  daerah,  sebagai  pilar  dan  sekaligus indikator  dari  manifestasi  pembangunan  nasional  yang berkelanjutan.  Artinya, kelestarian hutan (dalam pengertian ekologi)  dan  kawasan-kawasan  konservasi  di  daerah,  sudah cukup  menunjukkan  wujud  pembangunan  nasional  ber- kelanjutan  dan  eksistensi  profesi  kehutanan  dan  konservasi alam. Pemerintah  tidak  perlu  lagi  berlindung  di  balik "kepentingan  nasional"  bagi  perlindungan  kawasan- kawasan  konservasi,  karena  temyata  menasionalkan  apa yang  ada  di  daerah  telah  terbukti  menjauhkan  masyarakat dari  sumber-sumber  penghidupannya,  menelantarkannya, bahkan  tujuan  dari  perlindungan  itu  sendiri  tidak  pemah tercapai  disebabkan  berbagai  gangguan  dan  konflik.  Yang diperlukan  kedepan  adalah  reformasi  kebijakan  dan  hukum bidang  konservasi  alam,  termasuk  kelembagaannya  atau desentralisasi,  serta  penyelenggara  negara  baik  pusat maupun  daerah  otonom  yang  bersih  dan  berwibawa  (good governance).

## DAFTAR PUSTKA
Barborak,1.R.  1995.  Institutional  options for  managing protected areas. Di  da/am Mc  Neely.  1995.  Expanding  partnerships in  conservation.  Island Press,  Washington, D.C.
Ceballos-Lascurain,  H.  1993. Ekoturisme:  petunjuk  untuk perencana  dan  pengelola  (terjemahan).  The  Ecotourism Society, North Bernington, Vermont.
ICEL  (Indonesian  Center  for  Environmental  Law).  1998. Pengembangan  desentralisasi  dan  peran  serta  masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi.
Soerianegara, I. 1996. Ekologi,  ekologisme,  dan  pengelolaan sumberdaya  hutan. Jurusan  Manajemen  Hutan  Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Turk,  1.  1985. Introduction  to  environmental  studies,  2 nd ed. CBS College Publishing, New York.
Wallace,  G.N.  1993. Pengelolaan  pengunjung  :  pelajaran  dari Taman. Nasional  Galapagos. Di  Da/am Ekoturisme  : petunjuk  untuk  perencana  dan  pengelola  (terjemahan).  The Ecotourism Society, North Bernington, Vermont.