## JMPKP: Jurnal Manajemen Publik  dan Kebijakan Publik
Volume  5  Nomor 1,  Maret 2023
Tersedia Online di http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP ISSN Print : 2685-7499 ISSN Online : 2745-8660
Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa dalam Menjaga Integritas Publik di Kecamatan Talegong Kabupaten Garut (Studi Pada Desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut)
1 Yayan Andri
1 Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Bandung 1* Yayanandri26@gmail.com. 082164653807
Abstract: The basic problem faced by the village government in implementing village funds is that  negative  assumptions  arise  from  the  public.  So  that  the  Village  government  is  currently faced with low public trust in implementing Village Funds. The formulation of the problem in this study is the extent to which the implementation of the Use of Village Funds policy in increasing public trust carried out by Village implementers, studies in Sukamulya Village, Talegong District, Garut Regency, and the purpose  of this study  is to  identify and analyze  the implementation of the  policy  on  Use  of  village  funds  in  Sukamulya  Village,  District  Talegong,  Garut  Regency. Which had circulated issues related to the existence of demonstrations from some communities to the Sukamulya Village regarding the transparency of Village funds. The approach used in this research is a qualitative approach. The qualitative approach was chosen with the consideration that  this  method  is  expected  to  be  able  to  obtain  real  data  and  be  able  to  study  the  research problem in depth so that the expected results can be obtained. The theory used by researchers in this study is the theory of Edward III (in Agustino 2008: 153-154), there are four variables that influence  the  success  of  the  policy  implementation  process,  including:  communication, resources,  dispositions,  and  bureaucratic  structure.  From  the  results  of  the  research, researchers found in the field related to the implementation of village fund management policies in Sukamulya Village, Kec. Talegong Regency. Garut has been going well. but in implementing the  Village  Fund  policy  in  Sukamulya  Village,  Kec.  Talegong  Regency.  Garut,  based  on  the policy  implementation  variable,  there  are  deficiencies  that  researchers  encounter  in  the  field, namely  the  bureaucratic  structure,  especially  the  lack  of  openness  to  the  public  or  lack  of clarityStandar  Oprational  Procedure  (SOP)  in  the  implementation  aspect  of  Village  Fund implementation in Sukamulya Village, Kec. Talegong Regency. arrowroot
Keywords : Policy Implementation, Village Fund
Abstrak: Permasalahan mendasar yang dihadapi pemerintah Desa dalam mengimplementasikan dana Desa adalah timbul praduga-praduga negatif dari publik. Sehingga pemerintah  Desa  saat  ini  di  hadapkan  dengan  rendahnya  kepercayaan  publik  dalam mengimplementasikan Dana Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana implementasi kebijakan Penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan kepercayaan publik yang dilakukan  oleh  pelaksana  Desa,  studi  di  Desa  Sukamulya  Kecamatan  Talegong  Kabupaten Garut,  serta  tujuan  dari  penelitian  ini  ialah  mengetahui  dan  menganalisis  implementasi kebijakan Penggunaan dana desa di desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut. Yang  mana  sempat  beredar  isu  terkait  adanya  aksi  demo  dari  sebagian  masyarakat  kepada
pihak  Desa  Sukamulya  terkait  transparasi  dana  Desa.  Pendekatan  yang  di  gunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  dipilih  dengan  pertimbangan bahwa  metode  ini  diharapkan  dapat  diperoleh  data  yang  sebenar-benarnya  dan  mampu mengkaji  masalah  penelitian  secara  mendalam  sehingga  dapat  diperoleh  hasil  yang  di harapkan.  Adapun teori  yang  digunakan peneliti  dalam penelitian  ini  yaitu teori  dari Edward III (dalam  Agustino  2008:153-154),  terdapat  empat  variabel  yang  mempengaruhi  dalam keberhasilan proses implementasi kebijakan, di antaranya : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan  struktur  birokrasi.  Dari  hasil  penelitian,  peneliti  yang  ditemukan  dilapangan  terkait implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  dana  desa  di  Desa  Sukamulya  Kec.  Talegong  Kab. Garut  sudah  berjalan  dengan  baik.  tetapi  dalam  implementasi  kebijakan  Dana  Desa  di  Desa Sukamulya Kec. Talegong Kab. Garut, berdasarkan varameter implementasi kebijakan terdapat kekurangan  yang  peneliti  temui  di  lapangan  yaitu  struktur  birokrasi  terutama  kurang keterbukaan kepada  publik atau kurang kejelasan Standar Oprational  Procedure (SOP) dalam aspek pelaksanan implementasi Dana Desa di  Desa sukamulya Kec. Talegong Kab. Garut.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Dana Desa

## PENDAHULUAN
Pemerintah Desa belakangan ini di berikan kepercayaan khusus kepada pemerintahan  desa  dengan  di  keluarkannya  kebijakan  Dana  Desa  (DD). Pemerintah Desa sebagai lapisan terbawah yang langsung berhadapan dengan masyarakat  berupaya  memaksimalkan  sebaik  mungkin  dan  seefektif  mungkin dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Begitupun  dalam  proses  menjalankan pemerintahan  membutuhkan  trobosan  dan  perencanaan  yang  matang  dalam rangka memajuka desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa sendiri, yang kental dengan gotong royongnya.
Pembangunan desa menjadi penting bagi setiap negara Demokrasi, hal ini  dikarenakan  desa  secara  keseluruhan  merupakan  basis  atau  landasan ketahanan  nasional  bagi  seluruh  wilayah.  Permasalahan  yang  sangat Pundamental  saat  ini  melihat  eksisting  dan  kondisisioning  pemerintahan  desa dengan adanya dana desa banyak menimbulkan presepsi-presepsi yang buruk dari  publik.  Dimana  penulis  merasa  saat  ini  kepercayaan  publik  yang  begitu menurun terhadap aparatur desa dalam mengimplementasikan dana desa. Hal tersebut  tidak  terlepas  kurangnya  di  ikut  sertakannya  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan  desa,  sehingga  publik  berpandangan  negatif  dalam tatakelola  Dana  Desa.  Sedangkan  dalam  pembangunan  desa  memerlukan dukungan dari berbagai asfek dalam mewujudkan pembangunan di desa yang
berkemajuan,  dengan  banyak  pekerjaan  rumah  yang  harus  di  selesaikan  baik pembangunan  desa  mencakup  asfek  idiologi,  politik,  sosial,  budaya,  ekonomi, agama dan pertahanan keamanan.
Dalam  rangka  mewujudkan  berbagai  pekerjaan  rumah  yang  harus  di selesaikan baik dalam hal pengembangan dan pembangunan di desa tidak bisa di  pungkiri  tanpa  ada  dukungan  materi  dalam  merealisasikan  pembanguna  di desan. Wasistiono (2006: 107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan aspek esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana  juga  pada  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Sejalan  dengan pendapat  yang  mengatakan  bahwa  “ au tonomy” identik  dengan  “ Auto  Money”, sehingga  dalam  prakteknya    untuk  mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan serta  menunjang  berbagai  keperluan  dalam  pelaksanaan  pembangunan  di Desa, dengan Misi berkemajuan dan transfaran.
Dalam  peraturan  yang  berlaku  tentang  peruntukan  penggunaan  dana desa  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomot  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  yang menyatakan  bahwa  dana  desa  merupakan  dana  yang  dialokasikan  dalam APBN hal tersebut tidal ada alasan lagi saat ini desa tidal melakukan lompatan yang berkemajuan dengan di topang dari sisi Fiskal ada bantuan setiap tahunya ke  desa,  begitupun  pemerintah  kabupaten  Garut  menselaraskan  dengan perundang-undangan yang  berlaku  dalam memajukan  desanya  terutama  yang berdomisili  di  garut  baian  selatan,  yang  mana  melihat  letak  geografis  yang begitu  jauh  dari  pusat  pemerintahan  yang  harus  segera  mendapatkan  asupan imunitas Finansial dalam mendukung pembanguna Desa.
Dalam  mendukung  pembangunan  di  desa  saat  ini  di  kenal  dengan adanya  bantuan  atau  yang  selanjutnya  disebut  Dana  Desa  (DD)  merupakan wujud konkrit dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya. Dengan  demikian  Desa  dapat  tumbuh  dan  berkembang  dalam  pembangunan desa  dan  dapat  mensejahtrakan  warga  masyaraat  desa.  DD  dapat melaksanakan  pembangunan  infrastruktur  desa,  walaupun  DD  belum berkontribusi  secara  masif  mengurangi  tingkat  kemiskinan,  namun  dapat
mendorong    partisipasi,  dan  pemberdayaan  masyarakat  ( Darmi,  T.,.M.  & Mujtahid, M. 2019)
Dengan adanya dana desa diperuntukan untuk percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, dan membentuk serta mengembangkan Bumdes. Sehingga pemerintah pusat mengharapkan dengan adanya  pembangun  dari  desa  merupakan  salah  satu  komitmen  pemerintah untuk  menghadirkan  pemerataan  ekonomi  yang  berkeadilan  serta  masyarakat desa  tidak  ketinggalan.  Sehingga  bantuan  untuk  desa  dari  tahun  ketahun semakin  meningkat  Itulah  sebabnya  jumlah  dana  desa  terus  ditingkatkan, termasuk  juga  untuk  masyarakat  adat  sebagai  pengakuan  terhadap  hak-hak masyarakat adat sehingga terjadi pemerataan dilapisan warga masyarajat desa. Dalam  rangka  mewujudkan  pemerataan  ekonomi  desa,  distribusi  dana  desa harus  diikuti  dengan  penguatan  kelembagaan  desa  supaya  tidak  salah  target atau sasaran yang ingin  di tuju,  serta  keterbukaan atau tranfarasi pengelolaan anggarannya yang perlu dikembangkan untuk disempurnakan supaya praduga- praduga dari publik tidak bergejolak. Hal ini diperlukan kapasitas Aparatur desa yang mumpuni agar DD dapat dikelola dengan baik ( Darmi, T., & Mujtahid, I. M. 2021).
Dana  Desa  bukan  hanya  untuk  meningkatkan  desa  dari  kemiskinan namun  juga  untuk menarik  minat  anak  muda  untuk  tidak ber-urbanisasi.  Dana desa  bisa  menciptakan  peluang  kerja  bagi  anak  muda  mendapat  pekerjaan kreatif mengelola wisata atau istilah lainnya Dewi (Desa Wisata) yangmana bisa di  kelola  oleh  Bumdes.  Dana  desa  mampu  mendorong  kreativitas  warga  desa menciptakan  peluang-peluang  pendapatan  baru  dalam  skala  yang  signifikan sehingga  Desa  bisa  mandiri  dan  bisa  mengembangkan  potensi  yang  ada dengan adanya Dana Desa tersebut.
Pemerintahan  desa  (Pemdes)  Desa  Sukamulya  kecamatan  Talegong kabupaten Garut Jawa barat pada akhir tahun 2019 merealisasikan Dana Desa (DD) untuk Pembanguna Jalan salah satunya.  Dalam  pengelolaan  dana desa sudah di targetkan untuk  direalisasikan buat jalan  Desa yang sudah menjadi prioritas dan cita-cita masyarakat Desa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut
warga  masyarakat  sangat  antusias  sekali  dalam  melaksanakan  kegiatan pembangunan  desa,  dan  kegiatan  ini  dilaksanakan  sesuai  jadwal  yang  sudah direncanakan  sebelumnya  dan  hasil  musyawarah  bersama,  Pembangunan  di Desa  Sukamulya  dalam  mengimpelemtasikan  dana  desa  sudah  ada peningkatan  dengan  adanya  bantuan  Dana  Desa  ini,    waluapun  dalam pelaksanaanya  secara  berkala.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  terealisasinya dimensi  dari  implementasi  kebijakan  mengenai  karakteristik  dari  agen pelaksana  yang  mampu  memberikan  dukungan  penuh  terhadap  masyarakat sehingga  ingin  melibatkan  diri  dalam  mensukseskan  pembangunan  melalui dana desa yang sudah diberikan.
Berbagai polemik di penghujung tahun 2019 dimana ada sebagian warga masyarakat  yang  kurang  puas  terhadap  pembangunan  di  desa  sukamulya dengan melihat eksisting yang ada dan melihat dana penunjang dari pusat yang selanjutnya  di  sebut  dana  desa,  maka  mengeluarkan  ekspresi  sikap  dari sebgaian  warga  masyarakat  desa  sukamulya  untuk  mengadakan  aksi menyampaikan  Aspirasinya.  hal  tersebut  sudah  menjadi  wajar  di  negara Demokrasi  dalam  rangka  mengeluarkan  pendapat.  Tetapi  yang  menjadi persoalan  masyarakat  sebagian  memperlihatkan  kurang  percaya  terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa dalam rangka mengelola dan merealisasikan dana desa.
Implementasi kebijakan Dana Desa di Sukamulya  Kecamatan Talegong tidak  terlepas  dari  permasalahan-permasalahan  dikarenakan  kurangnya pengalaman  dan  bahkan  pengetahuan  masyarakat  untuk  dapat  mewujudkan tujuan  dari  dana  desa  tersebut.  Antara  lain,  Pelaksana  Dana  Desa  harus melakukan rangkaian proses administrasi formal pemerintah mulai dari kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengadakan musrembang tingkat Desa, melakukan  model-model  administrasi  keuangan  dan  inventaris  barang  dan pertanggung  jawabannya  dan  menggali  aspirasi  usulan  masyarakat,  serta mengajak  partisipasi  masyarakat  dalam  mendukung  kebijakan  alokasi  dana desa.  Permasalahan  lainnya  adalah  masih  rendahnya  tingkat  pemahaman
dengan  adanya  dana  desa  ini,  seolah-olah  sebagian  masyarakat  yang mempresepsikan dengan adanya dana desa.
Semua  sudah  terkaper  sehingga  budaya  swadaya  gotong  royong masyarakat desa dalam proses kegiatan pembangunan menjadi sulit dan acuh tak  acuh.  Permasalahan  dalam  pelaksanaan  DD  dijumpai  juga  pada kemampuan  pendapatan  asli  desa  dalam  mendukung  implementasi  kebijakan DD.  Selain  itu,  permasalahan  lain  terlihat  dari  partisipasi  masyarakat  desa dalam mendukung kegiatan DD juga masih rendah.
Berdasarkan  uraian-uraian  latar  belakang  masalah  tersebut,  dapat diidentifikasi  masalah  dalam  implementasi  kebijakan  Dana  Desa  di  Desa Sukamulya  Kecamatan  Talegong  Kabupaten  Garut  yaitu,  pertama,  tingginya bantuan  Dana  Desa  sebagai  salah  satu  sumber  pendapatan  desa  setiap tahunnya.  Kedua,  belum  berfungsinya  lembaga-lembaga  masyarakat  desa (BPD) dalam hal ini sebagai pengawas di tingak Desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam evaluasi pembangunan. Ketiga,  masih rendahnya partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat desa dalam pembangunan desa. Keempat, masih kurang tertibnya administrasi kegiatan yang dibiayai dari bantuan  dana  desa  atau  tranfarasi  yang  di  lakukan  oleh  aparatur  desa  masih rendah.  Sehingga Kepercayaan Publik terkait  dengan pengelolaan Dana Desa di  Desa  Sukamulya  Kab.  Garut  masih  menimbulkan  pertanyaan-pertanyaan dan presepsi-presepsi yang berfariatip.

## METODE
Metode  yang  digunakan  oleh  peneliti    dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  analisis  dengan  jenis  penelitiannya  kualitatif.  Menurut  Moleong (2009:3)  bahwa  penelitian  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskritif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan  pelaku  yang  dapat  diamati.  Metode  kualitatif  dipilih  oleh  peneliti  dengan pertimbangan  bahwa  motode  ini  diharapkan  dapat  di  peroleh  data  yang sebenar-benarnya  dan  mampu  mengkaji  masalah  peneliti  secara  mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan.
Penelitian  kualitatif  memiliki  kekuatan  terutama  berasal  dari  pendekatan induktif  yang  fokus  pada  situasi  yang  spesifik  serta  penekanan  terhadap  kata- kata  bukan  angka.  Maka  penelitian  kualitatif  ini  merupakan  penelitian  yang mampu  mendeskrifsikan  secara  terperinci  berdasarkan  keadaan  dan  realita yang  ditemui  oleh  peneliti  di  lapangan,  sehingga  mengungkap  fenomena- fenomena  yang  terjadi  dilapangan.  Sehingga  penelitian  kualitatif  ini  lebih menekankan  pada  proses  dari  pada  hasil.  Di  samping  itu  hanya  metode kualitatif yang mampu untuk menjelaskan dan menggambarkan sebuah sistem. Tidak hanya itu, penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi yang  terjadi  dilapangan  dan  keberadaan  teori  dalam  metode  kualitatif  tidak untuk diuji dalam rangka mencari kebenaran.
Model  Implementasi  kebijakan  sebagaimana  yang  di  kemukakan  oleh Goerge  C.  Edward  III (dalam  Agustino,  2008:149-154),  menamakan  model implementasi  kebijakan  publik  dengan Direct  and  Indirect  Impact  on Implementation .  dalam  pendekatan  teori  ini  terdapat  empat  variabel  yang mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan,  yaitu diantaranya : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Komunikasi,  dalam  variabel  pertama  yang  mempengruhi  keberhasilan implementasi  suatu    kebijakan  adalah  komunikasi  diman  komunikasi  sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi  yang  efektif  terjadi  apabila  para  pembuat  keputusan  sudah mengetahui  apa  yang  akan  mereka  kerjakan.  Sehingga  dalam  implementasi kebijakan  menurut Edward Terdapat  tiga  indikator  utama  yang  dapat  dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel pertama yaitu komunikasi di antaranya : (a) Tranmisi (b) Kejelasan. (c) Konsisten.
Sumberdaya,  dimana  variabel  yang  kedua  yang  mempengaruhi keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan  adalah  sumberdaya.  Sumber  daya merupakan  hal  penting  dalam  suatu  proses  implementasi  kebijakan,    menurut Goerge  C.  Edward  III (dalam  Agustino,  2008:151-152),  yaitu  :  (a).  Staf; sumberdaya  utama  dalam  implementasi  kebijakan  adalah  staf.  Kegagalan sering  terjadi  dalam  implementasi  kebijakan  salah  satunya  disebabkan  oleh
karena  staf  yang  tidak  mencukupi,  memadai,  ataupun  tidak  kompeten dibidangnya. (b). Informasi; dalam implemntasi kebijakan, informasi mempunyai dua  bentuk  yaitu  informasi  yang  berhubungan  dengan  cara  melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka  diberi  perintah.  Kedua,  informasi  mengenai  data  kepatuhan  dari  para pelaksana  terhadap  peraturan  dan  regulasi  pemerintah  yang  telah  ditetapkan. Implementor  harus  mengetahui  apakah  orang  yang  terlibat  di  dalam pelaksanaan  kebijakan  tersebut  patuh  terhadap  hukum.  (c).  Wewenang;  pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan  merupakan  otoritas  atau  legitimasi  bagi  para  pelaksana  dalam melaksanakan  kebijakan  yang  ditetapkan  secara  politik.ketika  wewenang  nihil, maka  kekuatan  para  implementor  dimata  publik  tidak  terlegitimasi,  sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
Dalam  kontek  yang  lain,  ketika  wewenang  formal  tersebut  ada,  maka sering  terjadi  kesalahan  dalam  melihat  efektivitas  kewenangan.  Disatu  pihak, efektivitas  akan  menyurut  manakala  wewenang  diselewengkan  oleh  para pelaksana  demi  kepentingannya  sendiri  atau  demi  kepentingan  kelompoknya. (d).  Fasilitas;  fasilitas  fisik  juga  merupakan  faktor  penting  dalam  implementasi mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut  tidak akan berhasil.
Disposisi,  Variabel  ketiga  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan adalah  disposisi.  Hal-hal  penting  yang  perlu  dicermati  pada  variabel  disposisi menurut Goerge  C.  Edward  III (dalam  Agustino,  2008:152-154),  adalah:  (a). Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap pelaksana menimbulkan hambatan- hambatan  yang  nyata  terhadap  implementasi  kebijakan  apabila  personil  yang ada  tidak  melaksanakan  kebijkan-kebijakan  yang  diinginkan  oleh  pejabat- pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan  haruslah  orang-orang  yang  memiliki  dedikasi  pada  kebijakan  yang telah ditetapka. (b). Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang
disarankan  untuk  mengatasi  masalah  kecenderungan  para  pelaksana  adalah dengan  memanupulasi  insentif.  Pada  umumnya  orang  bertindak  menurut kepentingan  mereka  sendiri,  maka  memanipulasi  insentif  oleh  para  pembuat kebijakan  mempengaruhi  tindakan  para  pelaksana  kebijakan.  Dengan  cara menambah  keuntungan  atau  biaya  tertentu  mungkin  akan  menjadi  faktor pendorong  yang  membuat  para  pelaksana  kebijakan  melaksanakan  perintah dengan  baik.  hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya  memenuhi  kepentingan  pribadi (self inters) atauorganisasi.
Struktur  Birokrasi,  variabel  yang  ke  empat  menurut  Edward  III  (dalam Agustino  2008:153-154),  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi kebijakan  publik adalah  struktur birokrasi.  Menurut  Edwards  III  dalam Winarno (2005:150)  terdapat  dua  karakteristik  utama  birokrasi  yakni  :  (a). Standar Oprational  Procedure (SOP),  SOP  merupakan  perkembangan  dari  tuntutan internal  akan  kepastian  waktu,  sumber  daya  serta  kebutuhan  penyeragaman dalam  organisasi  kerja  yang  kompleks dan  luas”(Winarno  2005:150).  Ukuran dasar  SOP  atau  prosedur  kerja  ini  biasa  digunakan  untuk  mengangulangi keadaan-keadaan umum di berbagai sektor publik dan swasta. (b). Fargmentasi, Edward  III  dalam  Winarno  (2005:155)  menjelaskan  bahwa  “  fragmentasi merupakan  penyebaran  tanggung  jawab  suatu  kebijakan  kepada  beberapa badan  yang  berbeda  sehingga  memerlukan  koordinasi  “.  Semakin  kurang kebrhasilan suatu program atau kebijakan. Fragmentasi mengakibatkanpandangan-pandangan  yang  sempit  dari  banyak  lembaga birokrasi.
Pembangunan  Desa  Secara  etimologis  yaitu  pengembangan  yang berasal  dari  serapan  bahasa  Inggris,  yakni development .  Di  Indonesia,  kata development diartikan  bukan  hanya  pengembangan  saja,  melainkan  dapat  di artikan  sebagai  pembangunan. Meskipun, dua padangan kata tersebut sering diartikan  berbeda,  namun  bila  secara  etimologis  kedua  kata  tersebut  sama merujuk pada kata development.
Secara  teoritis,  konsep  pembangunan  lebih  awal  diperkenalkan, meskipun pengenalan konsep pembangunan masih merujuk pada
pembangunan  dalam  konsep  ekonomi,  karena  perencanaan  pembangunan sangat  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  ekonomi.  Dalam  konsep  ekonomi, pembangunan  memiliki  enam  pendekatan,  yakni  pendekatan  pertumbuhan, pendekatan  pertumbuhan  dan  pemerataan,  paradigma  ketergantungan, pendekatan tata ekonomi Internasional baru, pendekatan kebutuhan pokok, dan pendekatan  kemandirian.    Hal  tersebut  sejalan  dengan  apa  yang  di  inginkan oleh pemerintah pusat dalam memajukan desa saat ini.
Konsep  pembangunan  terjadi  pergeseran  dari  pembangunan  yang berpusat  pada  produksi  dan  ekonomi  menjadi  pembangunan  yang  berpusat pada rakyat/ masyarakat. Sehingga pembangunan dalam berbagai hal bukan hanya  dipengaruhi  oleh  faktor  ekonomi  tetapi  dipengaruhi  oleh  faktor  sosial, yakni  pemikiran,  sistem  masyarakat  serta  sistem  kepemilikan  dan pengendalian  lokal.  Pergeseran  tersebut  melahirkan  konsep  pengembangan masyarakat  yang  merujuk  pada  implementasi  prinsip-prinsip  desentralisasi, partisipasi,  pemberdayaan,  pelestarian,  jejaring  sosial,  keswadayaan  lokal, dan prinsip sustainability (keberlanjutan). (Nasdian, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
lmplementasi kebijakan publik merupakan suatu rangkaian konsep pokok yang  menjadi  garis  besar  dalam  pelaksanaan  suatu  pekerjaan  yang mengandung  program  pencapaian  tujuan,  nilai-nilai  dan  praktek-praktek  yang terarah bercirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi  keputusan  kebijakan  Dana  Desa  Belum  optimalnya  pencapaian tujuan  ini  dikarenakan  oleh  beberapa  hal  selain  karena  kondisi  perekonomian masyarakat  yang  kurang  mendukung  juga  disebabkan  karena  kurangnya kesadaran pelaksana kegiatan untuk memahami maksud dan tujuan kebijakan sebenarnya.

## PEMBAHASAN
lmplementasi  kebijakan  Dana  Desa    di  Desa  Sukamulya  Kecamatan Talegong  tidak  terlepas  dari  empat  variabel  yang  mempengaruhi  keberhasilan
implementasi  dimana  peranan  tersebut  terdapat  empat  variabel  yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

## Komunikasi
Menurut  Edward  III  (dalam  Agustino  2008:153-154),  komunikasi merupakan  sarana  untuk  menyebarluaskan  informasi.  Pengamatan  yang dilakukan  peneliti  dari  aspek  komunikasi  yaitu  untuk  indikator  intensitas komunikasi.  kejelasan  informasi,  kejelasan  informasi  kebijakan  serta konsistensi isi kebijakan dari berbagai jenis proses kegiatan seperti sosialisasi. pengawasan,  pendampingan  serta  pengendalian  kegiatan  yang  dilakukan pelaksana  kegiatan  baik  ditingkat  kabupaten  sebagai  tim  fasilitasi,  tingkat kecamatan  dan tingkat desa sebagai tim pelaksana teknis yang merealisasikan suatu program yang di dukung oleh dana desa.
Berdasarkan temuan dilapangan peneliti melihat aspek komunikasi pada implementasi  kebijakan  Dana  Desa    di  desa  sukamulya  kecamatan  talegong kabupaten  garut  masih  harus  ditingkatkan,  dimana  dalam  proses  perumusan masih harus banyak merangkul stakholder terkait terutama dalam Musrembang tingkat  Desa. Begitupun dalam rangka sosialisasi yang dilaksanakan baik oleh pihak kabupaten, kecamatan maupun sosialisasi dari pihak desa kepada warga masyarakat  dalam  merencanakan  terkait  perkembangan  dan  pembangunan yang merata kepada masyarakat  serta harus mampu menapung aspirasi yang masyarakat  sampaikan.  Maka  dengan  terbangunna  komunikasi  yang  baik  dan jelas  akan  selaras  dengan  kemauan  yang  bisa  di  realisasikan  dalam  bentuk pembangunan dengan dukungan dana desa.
Sebgaimana  hasil  wawancara  dengan  kepala  desa  sukamulya  diman kepala  desa  mengungkapkan  diman  pada  akhir  2019  pernah  terjadi  suatu aspirasi  dalam  bentuk  Aksi  (Demo)  yang  di  sampaikan  oleh  sebagian  warga masyarakat desa sukamulya, yang mana banyak tungtutan yang di sampaikan terkait  keterbukaan  dalam  pengelolaan  dana  desa.  Sebenarnya  sudah  kami sampaikan bahwa dana desa akan kami sampaikan dan kami laporkan sebijak mungkin.  Tetapi  sulit  untuk  membendung  kecurigaan-kecurigaan  dari  warga
masyarakat  yang  memang  kami  juga  dari  aparatur  desa  harus  memahaminya bahwa  dinamika  seperti  itu  merupakan  bagian  dari  demokrasi,  seiring berjalannya  waktu  saya  bukti  sebagai  kepala  desa  dimana  kalau  terjadi berbagai  pelanggaran  atau  kecurangan  yang  dilakukan  olehkami  dari  parat desa  kami  siap  untuk  menerima  sanksinya,  tapi  sampai  saat  ini  belum kebuktian  hal  tersebut  terkait  adanya  pelanggaran  yang  kami  lakukan  di  Desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut.
Sehingga peneliti lihat mungkin saja dengan adanya aksi demo tersebut bahkan  dalam  aksinya  tersebut  sebagian  warga  masyarakat  desa  sukamulya mengundang  media  bahkan  sempat  viral  juga  di  Youtube  dan  media  lokal lainnya.  Hal  tersebut  menandakan  adanya  kekecewaan  dari  sebagian  warga masyarakat  terkait  pengelolaan  dana  desa,  walaupun  tidak  kebuktian  ada pelanggaran-pelanggaran yang sampai di tindak oleh pihak berwajib.

## Sumberdaya
Dalam  kontok  variabel  yang  kedua  yaitu  sumberdaya  dimana  sumber daya  yang  dimili  oleh  aparatur  pemerintah  desa  sukamulya  cukup  baik  atau bisa  dikatakan  merata  walaupun  di  domisili  oleh  SMA  dan  Sarjana. Pengamatan  yang  dilakukan  peneliti  dari  aspek  sumberdaya  yaitu  untuk indikator  sumberdaya  manusia  dan  sumberdaya  fasilitas  pendukung,  yang diamati  antara  lain  pendidikan,  dan  keterampilan  pelaksana  tingkat  desa, yangmana  menunjukan  pengelolaan  atau  skill  dalam  mengurus  pemerintahan desa  terutama  dengan  adanya  dana  desa  mampu  mengoptimalkan  dengan potensi SDM yang ada, begitupun dilihat dari kemampuan sumberdaya fasilitas baik  sarana  Gedung,  Kendaraan  Oprasional,  sarana  prasaran  baik  komputer maupun  penunjang  lainnya  sudah  cukup  untuk  mendukung  jalannya pemerintahan.
Dari  penyajian  hasil  aspek  sumberdaya  yaitu  sumber  daya  manusia terungkap  tingkat  kemampuan  pelaksana  secara  pendidikan  rata-rata    SMA walaupun sebagian ada sarjana sehingga bisa menyesuaikan dan lincah dalam hal pelaporan dan lain sebagainya.  sedangkan hasil penelitian untuk indikator fasilitas  pendukung  terungkap  bahwa  dukungan  anggaran  dan  pendapatan
desa  lainnya  masih  kurang,  namun  demikian  hasil  penelitian  menunjukkan adanya dukungan sarana dan prasarana berupa gedung, sepeda motor, meja, kursi,  dan  ATK  dari  dana  desa.  Demikian  juga  sebagian  masyarakat  turut memberikan dukungan pelaksanaan dana desa melalui swadaya.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  apa  yang  di  lontarkan  oleh  kepala  desa sukamulya,  dimana  dalam  menyiapkan  SDM  maupun  Sumber  daya  fasilitas kami  maksimalkan  sebgaian  dari  dana  desa  untuk  mendukung  berjalannya pemerintahan di desa, tetapi kami juga terusterang sampai saat  ini belum ada usaha  desa  yang  bisa  kami  kebangkan  kalau  terkait  dengan  rencana sebenarnya sudah banyak tutur kepala desa tapi yang menjadi kendali kami di dasa  adalah  belum  sepenuhnya  terrencana  dengan  matang  dalam memanfaatkan  dana  desa  ini.  Mudah-mudahan  kedepanya  dengan  adanya dana desa ini kami bisa meningkatkan baik secara kualitas maupun kuntitas.

## Disposisi
Menurut Edward III (dalam Agustino 2008:153-154), disposisi merupakan salah  satu  faktor  yang  mempunyai  peranan  besar  dan  penting  bagi  suatu implementasi  kebijakan  yang  efektif  dan  efisien.    Sebagaimana  yang  peneliti temukan  dilapangan  bahwa  dalam  variabel  disposisi  dalam  pelaksanaan implementasi  dana  desa  sudah  mengikuti  alur  yang  sesuai  dengan  ketetapan yang  berlaku.  Dengan  demikian  pihak  aparatur  desa  sukamulya  berusaha menunjukkan  Sikap  dan  reaksi  atas  rangsangan  suatu  obyek  tertentu  yang diikuti  dengan  kecenderungan  untuk  bertindak  atau  bertingkah  laku,  baik berupa  sikap  mendukung  atau  menolak  dalam  rangka  meng  implementasikan agenda-agenda  yang  telah  di  rancang  dan  di  sepakati  oleh  berbagai  pihak. Begitupun  dari  aspek  sikap  pelaksana  yaitu  indikator  persepsi,  respon  dan tindakan  pelaksana,  yang  diamati  adalah  bagaimana  penerimaan  atau penolakan  terhadap  kebijakan  yang  di  keluarkan,  seperti  sikap  pelaksana dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban kegiatan yang melibatkan dana desa.
Dalam  implementasi  dana  desa  para  pelaksana  memiliki  sikap  positif terhadap  kebijakan  yang  dikeluarkan  serta  mendukung  dalam  pembangunan
desa. Begitupun yang peneliti temukan di lapangan bahwa pelaksana memiliki respon yang baik terhadap kebijakan dana desa yang di rencanakan, begitupun berharap  kedepannya  dengan  adanya  dana  desa  bisa  berkembang  dan memberikan kemajuan yang pesat untuk desa sehingga desa tidak lagi sebagai daerah  yang  tertinggal.  Begitupun  berbagai  sikap  tindakan-tindakan  saling bersinergi dengan pihak dari kecamatan maupun dari kabupaten.

## Struktur Birokrasi
Begitupun berdasarkan variabel yanng ke empat yaitu struktur birokrasi, dimana  dalam  hal    mengimplementasikan  sebuah  kebijakan  seharusnya struktur  birokrasi  yang  ada  harus  mendukung  dan  berusaha  semaksimal mungkin  dalam  rangka  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  di  dalam kebijakan  yang  ada.  dimana  kebijakan  yang  baik  dan  bagus  dalam  tataran konsep  belum  tentu  berhasil  dan  bermanfaat  sesuai  tujuan  apabila diimplementasikan  tanpa  dukungan  semua  aktor  dan  dapat  mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua aspek yang berpengaruh terhadap implementasi  sebuah  kebijakan.  Berbagai  stkholder  terkait  dari  struktur birokrasi  struktur  birokrasi  yang  diamati  oleh  peneliti  yaitu  proses  pengelola Dana Desa , baik pembagian tugas antara kepala desa, bendahara, BPD, dan perangkat desa lainnya serta kordinasi diantaranya harus saling bersinergi dan terstruktur dengan baik.
Dari  hasil  penelitian  dilapangan  aspek  struktur  birokrasi  terungkap bahwa  belum  ada  struktur  organisasi  pelaksana  Dana  Desa,  walaupun  pihak kecamatan  mengatakan  sudah  ada  stuktur  organisasi  namun  dalam  petunjuk teknis tidak tertera tentang struktur organisasi pelaksana Dana Desa. Demikian halnya  dalam  pembagian  tugas  tidak  ada  kejelasan  yang  pasti  dalam  struktur atau  belum  tersusunnya  Sop  yang  jelas,  sehingga    hasil  penelitian  terungkap bahwa  tidak  semua  pelaksana  DD  melakukan  pembagian  tugas,  sehingga pelaksana tidak mengerti akan tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan DD  sehingga  tidak  ada  kejelasan.  Begitupun  hasil  penelitian  menyimpulkan bahwa  koordinasi  tidak  berjalan  dengan  baik  antar  pelaksana  dana  desa,  hal tersebut  yang  menyebabkan  muncul  presepsi-presepsi  dari  publik  sehingga
tatkala  dinya  terkait  pertanggung  jawaban  bisa  saja  saling  lempar  antara pengelola dana desa di desa sukamulya sehingga sebagain warga masyarakat ada yang men jastifikasi dan menjadi control bentuk partisifasi mayarakat dalam kontek ini.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Dari  hasil  analisis  implementasi  kebijakan  Dana  Desa  menunjukkan bahwa    kemampuan  pelaksana  desa  dalam  Pengelola  keuangan    desa  masih harus  di  tingkatkan,  walaupun  secara  keseluruhan  dalam  pengelolaan  sudah cukup transparan tetapi ada beberapa yang perlu di tingkat kan terutam dalam pengelolaan    barang    inventaris,    antara    lain    masih    lemahnya  sistem pengendalian    internal.    masih    adanya    pencatatan    yang    tidak    akurat  dan kelemahan    dalam    pencatatan.    Hal    tersebut    diatas    berkaitan    dengan pengendalian  kegiatan  berdasarkan  Permendagri  Nomor  37  Tahun  2007 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  Permendagri  Nomor  4 Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Kekayaan  Desa  tentang  pedoman pengelolaan  Dana  Desa.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi kebijakan  penggunaan  dana  desa  sudah  Cukup  baik  walupun  perlu  di tingkatkan  dalam  tatakelolanya  sehingga  masyarakat  tidak  mencurigai  terkait penggunaan  dana  desa  walaupun  di  tahun  2020  anggaran  Dana  Desa  di Recopusing ke  penanganan  pandemi  covid-19,  dalam  konteks  ini  tetap penyelenggara  desa  harus  mampu  mengkomunikasikan  dengan  baik  kepada masyarakat supaya tidak terjadi paraduga-praduga.
Dalam implementasi  kebijakan  Dana  Desa  di  Kecamatan Talegong  khususnya  di  Desa  Sukamulya,  dari  keempat  Variabel  Implementasi Kebijakan  menjadi  sangat  penting  dalam  mengsukseskan  kebijakan.  Jika komunikasi  dilakukan  dengan  baik  maka  pesan  kebijakan  akan  mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan. Demikian halnya dengan sumberdaya yang memadai akan memudahkan pelaksana kebijakan dalam menyelesaikan tugas sesuai  kewenangan  yang  diberikan.  Sikap  pelaksana  juga  menjadi  aspek
penting  dalam  implementasi  kebijakan.  dengan  dukungan  sikap  pelaksana menunjukkan adanya rasa memililki terhadap program yang diberikan sehingga memudahkan pelaksana mendorong partsipasi masyarakat. Begitupun dengan struktur    birokrasi.  dengan    adanya  struktur  organisasi    yang  jelas  maka pembagian  tugas    antara    pelaksana    program  akan    berjalan  dengan  baik. Sehingga  kedepannya  struktur  birokrasi  terutama  kurang  keterbukaan  kepada publik atau kurang kejelasan Standar Oprational Procedure (SOP) dalam aspek pelaksanan implementasi Dana Desa di  Desa sukamulya  Kec. Talegong Kab. Garut. Bisa di tingkatkan dalam menjaga kepercayaan publik.

## Saran
Berangkat  dari  kesimpulan  penelitian  tersebut,  maka  secara  praktis peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :
1.  Harus  semakin  ditingkatkan  keterbukaan  dalam  penggunaan  dana  desa supaya tidak timbul prasangka buruk dari publik.
2. Implementasi  kebijakan  harus  senantiasa  bersifat  Tofdown  sebagaimana SOP yang telah di tentukan oleh Kementerian Desa.
3.  Dalam  pelaporan  dana  desa  harus  sampai  kepada  lapisan  masyarakat dalam rangka menjaga kepercayaan marwah pemerintah desa
4.  Pemerintah  Desa  harus  mampu  mengembangkan  inovasi  yang  produktif Pasca Pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bewa  Ragawino.2005.  Sistem  Peraturan  Perundang-undangan  Republik Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Padjadjaran.
Chalid  Pheni. 2010.  Teori  danlsu  Pembangunan.  Jakarta.  Penerbit  Universitas Terbuka.
Darmi,  T.,.M.  &  Mujtahid,  M  (  2019). Peningkatan  Kapasitas  Kebijakan  Dana Desa  Dalam  Mengentaskan  Kemiskinan.  Journal  of  Indonesian  Public
Administration and Governance Studies (JIPAGS). Vol 3, No 1. Pp. 547 – 566.
Darmi,  T.,  &  Mujtahid,  I.  M.  (2021).  Exploring  Village  Funds  Management  on The  Perspective  Capacity  Village  Apparatus’s  of  Bengkulu  Province  in 2018-2019. Journal of Governance and Public Policy , 8 (3), 195-205.
Dunn, William N. 2000. Pengantar Ana/isis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
Edwards  III,  George  C.  1980. Implementing  Publik  Policy .  Washington Congressional Quarterly Inc.
Ikhsan  M,  Santoso  Agus,  Harmanti.  201  1.  Administrasi  Keuangan  Publik. Jakarta Penerbit Universitas Terbuka.
Islamy,  Irfan  M.  2000.  Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara.
Jakarta : Bina Aksara.
Iswanto  Yun.  2005.  Manajemen  Sumber  Daya  Xfwwsiu.  Jakarta.  Penerbit Universitas Terbuka.
Kismartini,  dkk.  2012.  Analisis  Kebijakan  Publik.  Jakarta.  Penerbit  Universitas Terbuka
Moleong,  Lexy.  2001.  .Metodologi  Penelitian  Kualilatif.  Bandung.  Penerbit  PT Remaja Rosdakarya.
Sedarrnayanti  Hj.  2004.  Good  Governance.  Bandung.  Penerbit  Mandar  Maju Sundarso,  dkk.  201  I.  Teori  Administrasi.  Jakarta.  Penerbit  Universitas Terbuka.
Thoha, Mifta 1983. Perilaku Organisasi. Yogyakarta. Univerasitas Gajah Marla. Penerbit PT RajaGrapindo Persada.
Wasistiono,  Sadu.  2002.  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.  Bandung. Penerbit Alqaprint Jatinangor.
Widjaja,  Haw.  Otonomi  Daeruh  dan  Daerah  Oronom.  2001.  Jakarta.  PT  Raja Grafindo Persada
Widodo, Joko. Good Go\·ernance. 2001. Sidoarjo. Penerbit Insan Cendekia.
Yin,  Robert  K.  2002.  Studi  Kasus  (Desain  dan  Metode).  Jakarta.  PT  Raja Grafindo Persada