P -ISSN: 1979-052X
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017) 241-272
e-ISSN: 2614-6215
https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index
November 2017

## PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH PASCA INSTRUKSI DIRJEN
BIMAS ISLAM NOMOR DJ.II/1 TAHUN 2015 (Studi di KUA Berbagai Tipe di Provinsi Lampung)

## Ali Firdaus
Pegawai KUA Kota Metro Provinsi Lampung email: alifirdaus@yahoo.com
Diterima: 15 Juni 2017. Disetujui: 07 Oktober 2017 Dipublikasikan: November 2017

## Abstract
The Ministry of Religious Affairs decided not to extend the term  of  Assistant  Employee  of  Marriage  Registerer (PPPN). Then the Directorate General of Islamic Guidance issued  the  Instruction  Letter  No.  DJ.II  /  1  Year  2015  on the  Appointment  of  the  Marriage  Officer.  The  PPPN appointment  recommendation  that  KUA  is  included  in typology D1 and D2, ie: the subdistrict area is not reachable by the marriage officer and the limited of human resources. This  problems  arise  in  a  number  of  regions  in  Indonesia, and  also  in  Lampung  Province.  This  research  finds  that after  the  instruction  of  the  Director  General  of  Islamic Guidance, PPPN in KUA Natar, Padang Cermin, Tanjung Karang  Pusat  and  Marga  Punduh  can  be  concluded  as follows:  Since  that  enactment,  PPPN  at  KUA  Tanjung Karang Bandar Lampung is no longer perform the duties. While  in  KUA  District  Natar,  KUA  District  Padang Cermin  and  KUA  District  Marga  Punduh  partially  PPPN still carry out the task of recording marriage.
Keywords : Pembantu PPN, Pencatatan Perkawinan

## A. Pendahuluan
Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar  dalam  keluarga.  Selain  itu  merupakan  upaya perlindungan  terhadap  isteri  maupun  anak  dalam
242 Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017)
memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Pencatatan  perkawinan  juga  penting  bagi  pihak  laki-laki  jika suatu saat terjadi permasalahan dalam perkawinannya. Dalam hal  nikah  siri  atau  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  dalam administrasi  negara,  perkawinan  tersebut  tidak  memiliki kekuatan hukum karena tidak mendapat legalitas negara. Dalam  hukum  di  Indonesia,  persoalan  perkawinan telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. Pengaturan pencatatan perkawinan bagi pasangan  pengantin  menjadi  bagian  yang  penting  di dalamnya. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974: (1) Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1
Dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dinyatakan  bahwa  pasangan  yang melakukan  perkawinan  secara  Islam,  harus  diawasi  oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, pencatatan nikahnya dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
Pada  tahun  1983  Kementerian  Agama  mengeluarkan Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  6  Tahun  1983  tentang Penunjukan  dan  Pemberhentian  Serta  Kewajiban  dan  Hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Salah satu pertimbangannya  adalah  karena  luas  dan  sulitnya  akses transportasi  di  wilayah  luar  Jawa  dan  Madura  sehingga menyulitkan  masyarakat  mengurus  pencatatan  nikah.  Oleh karena  itu  untuk  mempermudah  masyarakat  maka  di  setiap desa perlu diadakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang
1 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan , (Jakarta : 2015), h. 22.
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
disingkat Pembantu PPN. 2
Meskipun  banyak  sisi  manfaat  dalam  pengangkatan Pembantu  PPN,  namun  keberadaan  mereka  juga  tidak  terlepas dari  masalah.  Pembantu  PPN  diangkat  dan  diperbantukan  pada Kementerian  Agama  namun  tidak  diiringi  dengan  kejelasan penghasilan dari profesi yang dijalaninya. Dalam surat keputusan Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota, pengangkatan  Pembantu  PPN  tidak  menyebutkan  honorarium atau  penghasilan  dari  tugas  yang  dilaksanakan.  Oleh  karena  itu banyak  ditemukan  Pembantu  PPN  memungut  biaya  pencatatan nikah  melebihi  ketentuan,  dimana  sebagian  dari  biaya  tersebut masuk ke kantong pribadi. Penghasilan Pembantu PPN diperoleh dari  uang  jasa  yang  diberikan  masyarakat  yang  memperloleh pelayanan nikah atau rujuk. Hal tersebut yang membuat terjadinya pembengkakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
Masalah  lainnya  yang  sering  ditemukan  adalah  sebagian masyarakat tidak tahu tentang tugas-tugas pokok Pembantu PPN, sehingga menganggap Pembantu PPN itu sama saja dengan PPN dan  Penghulu.  Masih  banyak  masyarakat  yang  hendak  menikah tidak mendatangi KUA kecamatan, namun datang ke Pembantu PPN.
Untuk  menertibkan  pelayanan  pencatatan  nikah  dan  rujuk pada KUA Kecamatan dan menata keberadaan Pembantu PPN,
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian  Agama  mengeluarkan  Surat  Instruksi  Nomor DJ.II/113/2009 tentang Penggunaan Dana PNPB Nikah/Rujuk  dan  Penataan  Pembantu  Pegawai  Pencatat
Nikah.  Pada  poin  kedua  diinstruksikan  kepada  Kantor Wilayah  Departemen  Agama  Provinsi  seluruh  Indonesia untuk melakukan penghentian pengangkatan Pembantu PPN yang  telah  habis  masa  waktunya  dan  tidak  mengangkat Pembantu PPN baru, kecuali bagi daerah-daerah yang sangat
2 Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah  ini  banyak  singkatannya  di masyarakat. Ada yang menyebut Pembantu PPN, P3N dan Pembantu Penghulu. Penulis menggunakan singkatan Pembantu PPN sebagaimana disebutkan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
244 Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017) memerlukan  dengan  persetujuan  tertulis  dari  Dirjen  Bimas Islam Kementerian Agama. 3
Instruksi  ini  belum  efektif  menata  keberadaan Pembantu  PPN.  Kemudian  pada  tanggal  26  Januari  2015 Ditjen  Bimbingan  Masyarakat  Islam  kembali  mengeluarkan Surat  Instruksi  Nomor  DJ.II/1  Tahun  2015  tentang Pengangkatan  Pegawai  Pencatat  Nikah. 4 Rekomendasi pengangkatan  Pembantu  PPN  harus  memperhatikan  bahwa KUA  tersebut  masuk  dalam  tipologi  D1  dan  D2. Pengangkatan  Pembantu  PPN  juga  harus  dilakukan  dengan didasarkan  pada  kebutuhan.  Yaitu  wilayah  kecamatan memang  tidak  bisa  dijangkau  oleh  Petugas  Pencatat  Nikah dan terbatasnya SDM dibanding luas wilayah.
Tipologi  KUA  Kecamatan  adalah  klasifikasi  KUA kecamatan  yang  ditentukan  berdasarkan  jumlah  peristiwa nikah dan rujuk per bulan, dan kondisi geografis. Tipologi A adalah  KUA  yang  jumlah  nikah  dan  rujuknya  di  atas  100 peristiwa per bulan. Tipologi B yaitu jumlah nikah dan rujuk antara 51 sampai dengan 100 peristiwa per bulan. Sedangkan tipologi  C  adalah  KUA  dengan  jumlah  nikah  dan  rujuk  di bawah 50 peristiwa per bulan.
Selain  itu,  ada  juga  KUA  tipologi  D1,  yaitu  KUA Kecamatan  yang  secara  geografis  berada  di  daerah  terluar, terdalam, dan di daerah perbatasan daratan. Terakhir tipologi D2,  yaitu  KUA  Kecamatan  yang  secara  geografis  berada  di daerah  terluar,  terdalam,  dan  daerah  perbatasan  kepulauan. 5 Masalah  muncul  di  sejumlah  daerah  di  Indonesia,  salah
3 Instruksi ini terbit pada tanggal 10 Februari 2009. Dalam Instruksi ini Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota  diinstruksikan  melakukan  konsolidasi dan koordinasi dengan masing-masing Pemerintah Daerah untuk menempatkan Pembantu  PegawaiPencatat  Nikah  sebagai  bagian  dari  aparat  Pemerintah Desa/Kelurahan.
4 Mukharam  Ibrahim,  Kepala  Bidang  Urusan  Agama  Islam  dan Pembinaan  Syari’ah  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Lampung, wawancara tanggal 6 September 2016).
5 Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan PNBP Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan.
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
satunya  di  Provinsi  Lampung.  Berdasarkan  data  dari  Kantor Wilayah  Kementerian  Agama  Provinsi  Lampung,  dari  203 KUA  kecamatan  hanya  17  KUA  yang  termasuk  dalam tipologi D1 dan tidak ada KUA tipologi D2. 6 Padahal banyak KUA  kecamatan  di  Provinsi  Lampung  yang  kekurangan jumlah  Penghulu  bahkan  tidak  ada  sama  sekali  serta mempunyai wilayah yang luas dan sulit dijangkau. Makalah ini hendak  memotret  keberadaan  Pembantu  PPN  di  setiap tipologi  KUA  yang  ada  di  Provinsi  Lampung.  KUA Kecamatan  yang  menjadi  lokasi  penelitian  adalah  KUA Kecamatan  Natar  (Tipologi  A),  KUA  Kecamatan  Padang Cermin (Tipogi B), KUA Kecamatan Tanjung Karang Pusat (Tipologi C), dan KUA Kecamatan Marga Punduh (Tipologi D1).

## B. Pembahasan
1. Pengertian Pencatatan Nikah
Secara  bahasa  pencatatan  adalah  proses,  cara,  atau perbuatan  mencatat. 7 Pencatatan  nikah  adalah  kegiatan menulis  yang  dilakukan  oleh  seseorang  mengenai  suatu peristiwa  pernikahan  yang  terjadi.  Dalam  UU  Perkawinan tidak  disebutkan  secara  tegas  pengertian  pencatatan perkawinan.  Namun  demikian  dilihat  dari  konteks  kalimat yang  digunakan  dihubungkan  dengan  kegiatan  pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9  Tahun  1975,  maka  dapat  diketahui  bahwa  pencatatan perkawinan  adalah  suatu  tindakan  hukum  mencatat pernikahan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  untuk  selanjutnya diwujudkan  dalam  bentuk  akta  dijadikan  sebagai  bukti  sah terjadinya peristiwa pernikahan.
6 Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi  Lampung  Nomor  Kw.08.5/HK.00.8/097/2015  tentang  Penetapan Tipologi  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Di  Lingkungan  Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
7 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Online,  http://kbbi.web.id/catat diakses tanggal 14 September 2016.

## 246
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017)
Perbuatan  pencatatan  nikah  tersebut  menurut  K. Wantjik  Saleh,  tidak  menentukan  sahnya  suatu  perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal  sahnya  perkawinan,  UU  Perkawinan  dengan  tegas menyatakan  pada  Pasal  2  ayat  (1)  bahwa  perkawinan  adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. 8
Pernikahan  merupakan  suatu  ikatan/akad/transaksi, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian pernikahan. 9 Selain itu  dapat  diketahui  dari  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  menjelaskan mengenai  pencatatan  sipil  yang  mana  dalam  Pasal  1  angka (15)  menjelaskan  bahwa  pencatatan  sipil  adalah  pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi.

## 2. Tujuan Pencatatan Nikah
Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada KUA atau  kantor  catatan  sipil  adalah  agar  seseorang  memiliki  alat bukti  ( bayyinah )  untuk  membuktikan  bahwa  dirinya  benar- benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah  bukti  yang  dianggap  sah  sebagai  bukti  Syar’i  ( bayyinah syar’iyyah )  adalah  dokumen  resmi  yang  dikeluarkan  oleh negara.  Ketika  pernikahan  dicatatkan  pada  lembaga  negara, tentunya  seseorang  telah  memiliki  sebuah  dokumen  resmi yang  bisa ia dijadikan  sebagai alat bukti di hadapan lembaga peradilan.  Ketika  ada  sengketa  yang  berkaitan  dengan pernikahan,  maupun  sengketa  yang  lahir  akibat  pernikahan, seperti  waris,  hak  asuh  anak,  perceraian,  nafkah,  dan  lain
8 O.S.  Eoh, Perkawinan  Antar  Agama  Dalam  Teori  dan  Praktek ,  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 98-99.
9 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 21.
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
sebagainya. 10 Selain  itu  disebutkan  dalam  UU  No.  22  tahun  1946 bahwa  tujuan  dicatatkannya  perkawinan  adalah  agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) UU tersebut dijelaskan bahwa:
Maksud  pasal  ini  ialah  agar  nikah.  talak  dan  rujuk menurut  agama  Islam  dicatat  agar  mendapat  kepastian hukum.  Dalam  Negara  yang  teratur  segala  hal-hal  yang bersangkut  paut  dengan  penduduk  harus  dicatat,  sebagai kelahiran,  pernikahan,  kematian  dan  sebagainya.  Lagi  pula perkawinan  bergandengan  rapat  dengan  waris-mal-waris sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan.Kompilasi  Hukum  Islam  menjelaskan  tentang tujuan pencatatan nikah, dalam pasal 5 yakni :
1. Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat Islam, setiap pernikahan harus dicatat.
2. Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1974  jo.  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1945.
Melalui  pencatatan  nikah  yang  dibuktikan  dengan  akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan  upaya  hukum  guna  mempertahankan  atau mendapatkan  haknya  masing-masing.  Karena  dengan  akta tersebut,  suami  isteri  memiliki  bukti  otentik  atas  pernikahan yang telah mereka lakukan. 11
Banyak  kerugian  hukum  jika  suatu  perkawinan  tidak dicatatkan  oleh  negara.  Apabila  tidak  dilakukan  pencatatan nikah, maka akibat hukumnya antara lain:
10 Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam,
https://aljurem.wordpress.com/ diakses tanggal 23 Februari 2017.
11 Ahmad  Rofiq, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2013), h. 91.
248 Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017)
1. Dipandang oleh sebagian masyarakat sekitarnya sebagai kumpul kebo atau istri simpanan;
2. Tidak  ada  perlindungan  hukum  terhadap  perkawinan karena  bagi  negara  dipandang  tidak  terjadi  perkawinan (ada  namun  dipandang  secara  juridis  tidak  ada/tidak terjadi, sesuai Jurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1991); 3. Ditolak berperkara tentang masalah hukum keluarga di (nikah,  talak,  rujuk,  hadhanah,  iddah,  harta  gono-gini dan  waris)  di  Pengadilan  Agama  karena  perkawinan tidak dapat dibuktikan, kecuali dilakukan itsbat nikah; 4. Pihak  istri  sewaktu-waktu  dapat  diceraikan  suaminya atau  suami  sewaktu-waktu  dapat  berpoligami  tanpa, bahkan  dapat  mengingkari  perkawinan  dan  anak-anak hasil perkawinan tersebut, sedangkan istri tidak memiliki kekuatan  hukum  untuk  melakukan  perlawanan  hukum di Pengadilan Agama. 5. Tidak  ada  alat  bukti  sah  untuk  menegaskan  asal-usul anak dan keturunan. 6. Sulit melakukan pengurusan administrasi kependudukan. 7. Ditolak berperkara di Pengadilan dalam Perkara Pidana Perkawinan  (misalnya  zina),  sesuai  Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1948/K/Pid/1991  tanggal  18  Desember  1991,  dalam pertimbangan  hukumnya  menyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  “Perkawinan”  menurut  Undang- undang  No.  1/1974,  PP  No.  9/1975,  adalah perkawinan  yang  dilangsungkan  di  hadapan  KUA  oleh petugas  KUA  yang  berwenang  serta  perkawinan tersebut  didaftarkan  menurut  tatacara  perundang- undangan  yang  berlaku;  karena  itu  perkawinan  yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dianggap tidak ada perkawinan,  sehingga  tidak  dapat  dipidanakan sebagaimana  dimaksud  Pasal  279  KUHPidana (kurungan penjara 5 tahun).
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

## 2. Dasar Hukum Pencatatan Nikah
Pada  dasarnya,  konsep  pencatatan  nikah  merupakan suatu  bentuk  pembaruan  yang  dilakukan  dalam  bidang hukum  keluarga  Islam.  Hal  ini  disebabkan  oleh  tidak diungkapnya keharusan pencatatan nikah di dalam al-Qur`an dan Hadits Nabi. Atas dasar inilah, para ulama fikih juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan nikah.
Ada  beberapa  hal  yang  dianggap  sebagai  faktor penyebab  pencatatan  nikah  luput  dari  perhatian  para  ulama pada masa awal Islam:
1. Adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain al-Qur’an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya  al-Qur’an  dari  yang  lain.  Akibatnya, kultur  tulis  menulis  tidak  begitu  berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan.
2. Kelanjutan  dari  yang  pertama,  mereka  sangat mengandalkan  ingatan  (hafalan).  Agaknya  mengingat suatu  peristiwa  nikah  bukanlah  hal  yang  sulit  untuk dilakukan.
3. Tradisi walimah  al  urusy yang  dilakukan  dianggap  telah menjadi  saksi,  di  samping  saksi  syar’i  tentang  suatu pernikahan. 12
4. Perkawinan  yang  berlangsung  pada  masa-masa  awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung dimana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan. 13
Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan  nikah  sebagai  alat  bukti  yang  otentik  belum  lagi dibutuhkan.  walaupun  pencatatan  nikah  belum  dilakukan
12 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Op Cit, h. 121.
13 Amir  Syarifuddin. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia .  (Jakarta:
Prenada Media, 2006), h. 11.
250 Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017)
pada masa itu, namun, spirit dan substansi yang ingin dicapai dari pencatatan nikah telah dimanifestasikan, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Terkait dengan hal ini, menurut Atho’  Mudzhar  dalam  bukunya  “Membaca  Gelombang Ijtihad,  Antara  Tradisi  dan  Liberasi”,  pencatatan  nikah  yang dilakukan  saat  ini  harus  dilihat  sebagai  bentuk  baru  cara mengumumkan pernikahan ( i’lan al nikah ). 14
Lebih  jauh  lagi,  pencatatan  nikah  ini  dianggap  lebih maslahat  terutama  bagi  perempuan  dan  anak-anak.  Namun sesungguhnya pencatatan nikah itu banyak kegunaannya bagi kedua belah pihak yang melaksanakan pernikahan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam hidup bermasyarakat. 15 Sebagian  besar  ulama  Indonesia  dalam  lokakarya  alim ulama  Indonesia  pada  tanggal  2  s.d.  5  Februari  1991  telah menerima dengan baik dan menyepakati isi KHI (Kompilasi Hukum  Islam).  Salah  satu  isi  KHI,  khususnya  pasal  5 menegaskan: (1) Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  sebagaimana  yang  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1946  jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.
Dengan  kata  lain,  sebagian  besar  ulama  Indonesia sepakat  bahwa  pencatatan  nikah  merupakan  bagian  dari hukum  yang  wajib  ditaati  oleh  umat  Islam.  Dari  uraian  ini maka  dapat  ditegaskan  bahwa  pencatatan  nikah  mempunyai dalil syar’i dalam hukum Islam. Pandangan yang mengatakan bahwa  pencatatan  nikah  hanyalah  peraturan  negara  atau hukum positif saja harus dikritisi karena telah menyempitkan landasan hukum pencatatan nikah.
14 M.  Atho’  Mudzhar, Membaca  Gelombang  Ijtihad,  Antara  Tradisi  dan Liberasi , (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 105.
15 Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan , (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 66.
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  maka  berdasarkan pertimbangan Maslahah  Mursalah dalam  hukum  Islam, pencatatan  nikah  adalah  suatu  perbuatan  yang  harus dilaksanakan. Maslahah  Mursalah sendiri  ialah  menetapkan ketentuan-ketentuan  hukum  yang  tidak  disebutkan  sama sekali  di  dalam  al-Qur’an  atau  Sunnah  Rasul  atas pertimbangan  menarik  kebaikan  dan  menolak  kerusakan dalam  hidup  bermasyarakat.  Dengan  demikian  dapat ditegaskan  bahwa  pencatatan  perkawinan  merupakan ketentuan  yang  perlu  diterima  dan  dilaksanakan  oleh  semua pihak  karena  memiliki  landasan  yang  kokoh  yaitu Maslahah Mursalah (suatu  metode  berpikir  yang  dibangun  atas  dasar kejadian induktif). 16

## 3. Pencatatan Nikah Menurut Hukum Positif di Indonesia
Tata  cara  perkawinan  di  Indonesia  tergolong  beraneka ragam  antara  satu  dengan  yang  lainnya  oleh  karena  di Indonesia  mengakui  adanya  bermacam-macam  agama  dan kepercayaan,  yang  tata  caranya  berbeda.  Hal  yang  demikian dimungkinkan  dalam  Negara  Republik  Indonesia  yang berdasarkan  Pancasila  yang  dengan  tegas  mengakui adanyaprinsip kebebasan beragama. 17
Sebelum  lahirnya  UU  Perkawinan  yang  merupakan peraturan  perundang-undangan  yang  bersifat  Nasional, Pemerintah  mengadopsi  peraturan  dari  Zaman  Pemerintah Hindia Belanda yang membagi masyarakat kedalam beberapa golongan  penduduk,  dengan  adanya  golongan  penduduk  ini, maka perkawinan di Indonesia diatur dalam:
1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam.
16 Abd.  Rasyid  As’ad, Urgensi  Pencatatan  Perkawinan  Dalam  Perspektif Filsafat Hukum , http://www.arsip.badilag.net/ diakses tanggal 24 Juni 2016.
17 Subekti,  HukumKeluargadanHukumWaris,(Jakarta:  PT.Intermasa, 2002), h. 1.
2. Bagi  orang  Indonesia  asli  lainnya,  berlaku  hukum  adat daerah masing-masing.
3. Bagi  orang  Indonesia  asli  yang  beragama  Kristen berlaku  Huwelijks  Ordonantie  Christien  Indonesier  (S.
1993 No.74) selanjutnya disebut HOCI. 4. Bagi  orang  Timur  Asing  Cina  dan  Warga  Negara Indonesia  keturunan  cina  berlaku  ketentuan  Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata  dengan  sedikit perubahan. 5. Bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia  keturunan  Timur  Asing  lainnya,  berlaku hukum adat mereka. 18
Setelah  berlakunya  UU  Perkawinan,  maka  terjadi unifikasi  hukum  dalam  perkawinan  di  Indonesia,  dimana perkawinan  mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat  dengan agama/kerohanian.  Pengaturan  hukum  tentang  perkawinan telah berlaku sama terhadap semua warga Negara, oleh karena itu  setiap  warga  negara  harus  patuh  terhadap  hukum  yang berlaku,  termasuk  terhadap  UU  Perkawinan  yang  menjadi landasan  untuk  menciptakan  kepastian  hukum,  baik  dari sudut  hukum  keluarga,  harta  benda,  dan  akibat  hukum  dari suatu perkawinan. 19 Hal  yang  penting  ketika  membahas  perkawinan  adalah keabsahan/validitas  perkawinan.  UU  Perkawinan  Pasal  2 menyatakan bahwa:
1. Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu 2. Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: CV. Mandur Maju, 2007), h. 5.
19 K.  Wantjik  Saleh, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1982), h. 3.
Secara  sepintas  dua  ayat  tersebut  tidak  bermasalah karena  mengatur  dua  hal  yang  berbeda,  pertama  mengatur tentang  keabsahan  perkawinan,  kedua  mengatur  tentang pencatatan perkawinan. Namun kemudian muncul ketentuan- ketentuan  tentang  pencatatan  perkawinan  yang  lebih  tegas yang prinsipnya menyatakan keharusan melakukan pencatatan perkawinan, perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di  bawah  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah  dan  jika melanggarnya dipidana serta perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. 20
Terhadap  pencatatan  nikah  pemerintah  RI  telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang  pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk.  Undang- Undang  ini  pertama-tama  hanya  berlaku  untuk  Jawa  dan Madura,  yaitu  mulai  1  Februari  1947.  Baru  sesudah  tahun 1954  undang-undang  ini  diberlakukan  secara  menyeluruh  di Indonesia,  yaitu  dengan  terbitnya  Undang-Undang  No.  32 Tahun 1954 tentang tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura. Undang- undang  ini  disahkan  pada  tanggal  26  Oktober  1954  oleh Presiden Soekarno.
Tata  cara  pencatatan  nikah  berpedoman  kepada Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Pencatatan  perkawinan  dijelaskan  dalam  Bab  II PP  Nomor  9  Tahun  1975.  Mengenai  kewenangan  lembaga yang melaksanakan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2:
1) Pencatatan
perkawinan
dari mereka
yang
melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-undang  Nomor  32  Tahun
20 Lihat  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan, pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 10 ayat (3) danPasal 45 ayat (1) huruf (a) dan Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 5 dan 6.
254
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017)
1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan  perkawinannya  menurut  agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil  sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Kemudian  di  dalam  pasal  10  ayat  (3)  Peraturan
Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  menentukan  bahwa pernikahan  dilaksanakan  dihadapan  pegawai  pencatat  yang dihadiri  oleh  dua  orang  saksi.  Fungsi  pencatat  disebutkan pada angka 4.b. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun  1974:  Pencatatan  tiap-tiap  pernikahan  adalah  sama halnya  dengan  pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting  dalam kehidupan  seseorang,  misalnya  kelahiran,  kematian  yang dinyatakan  dalam  surat-surat  keterangan,  suatu  akta  juga dimuat dalam daftar pencatatan.
Perintah  pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1
Tahun  1974  untuk  melakukan  pencatatan  terhadap  suatu pernikahan  tersebut  ditujukan  kepada  segenap  warga  negara Indonesia  apakah  ia  berada  di  Indonesia  atau  di  luar Indonesia.
Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  mengatur  bahwa  pernikahan  harus  dilaksanakan dihadapan  pegawai  pencatat  yang  dihadiri  oleh  dua  orang saksi. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan bahwa sesaat sesudah  pernikahan  dilangsungkan,  kedua  mempelai menandatangani  akta  pernikahan  tersebut,  pernikahan tersebut telah tercatat secara resmi. Selanjutnya menurut pasal 13  ayat  (2),  kepada  masing-masing  suami  isteri  diberikan kutipan  akta  pernikahan  tersebut.  Dengan  diperolehnya kutipan  akta  pernikahan  itu  pernikahan  mereka  telah dinyatakan  sebagai  pernikahan  yang  mempunyai  hak
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
mendapat  pengakuan  dan  perlindungan  hukum. 21 Di Indonesia  pencatatan  nikah  bagi  warga  Negara  yang beragama  Islam  dilaksanakan  pada  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  kecamatan.  KUA  memiliki  tata  cara  dan  prosedur pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam KMA 298 Tahun 2003  yang  disesuaikan  dengan  PMA  477  Tahun  2004  dan disempurnakan dengan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

## 4. Pembantu PPN
Keberadaan  Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah  tidak terlepas  dari  keberadaan  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN). Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22  Tahun  1946  jo.  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  1954 menegaskan  bahwa  PPN  bagi  umat  Islam  diangkat  oleh Menteri  Agama  atau  diangkat  oleh  pegawai  yang  ditunjuk oleh Menteri Agama.
Terbitnya  UU  Nomor  22  Tahun  1946  yang  mengatur tentang  pencatatan  peristiwa  perkawinan  menjadikan munculnya  Pegawai  Pencatat  Nikah.  Pada  tahun  1950-an muncul  istilah  pencatatan  Nikah,  Talak,  Cerai  dan  Rujuk (NTCR). Sejak saat itu di setiap desa/kelurahan di Indonesia dibentuk  Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah,  Talak  dan Rujuk  (P3NTR).  P3NTR  ini  sebenarnya  sudah  ada sebelumnya,  namun  dengan  istilah  yang  bermacam-macam seperti  Modin  dan  Kaum  di  Pulau  Jawa,  Amil  di  Sumatera dan  Lebay  di  Kalimantan  dan  sebagian  Sumatera.  Saat  itu keberadaan P3NTR ini tidak berdasar peraturan, kemunculan mereka bersifat spontan untuk membantu pencatatan nikah.
Aturan  tentang  P3NTR  pertama  kali  diatur  dalam Dalam  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  6  Tahun  1983 tentang Penunjukan dan Pemberhentian Serta Kewajiban dan Hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Sejak saat itu istilah P3NTR berubah menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
21 M. Anshary MK, Op Cit , h. 21.
256 Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017)
(Pembantu PPN).
Kemudian  PMA  Nomor  6  Tahun  1983  diganti  PMA Nomor  2  Tahun  1989  tentang  Pembantu  PPN.  Dengan berlakunya  PMA  Nomor  2  Tahun  1989  dan  surat  edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/ED/KP.00.2/02/1990  tentang  pelaksanaan  PMA  No.  2 Tahun 1989 maka istilah “kaum/amil/modin/lebai” tidak ada lagi.  Dalam  PMA  No.  2  Tahun  1989  tersebut  diatur  tugas pokok Pembantu PPN yaitu: Membantu pelayanan nikah dan rujuk  dan  melakukan  pembinaan  kehidupan  beragama  Islam di desa.
Kemudian  keberadaan  Pembantu  PPN  diatur  kembali dalam  Keputusan  Menteri  Agama  Nomor  298  Tahun  2003 tentang  Pencatatan  Nikah.  Berdasarkan  KMA  Nomor  298 Tahun  2003,  Pengangkatan  Pembantu  PPN  adalah  dalam rangka  untuk  mendukung  kinerja  KUA  dan  melaksanakan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa. Di  setiap  desa/kelurahan  seluruh  Indonesia  dapat  diadakan Pembantu  PPN.  Pembantu  PPN  dalam  melaksanakan kewajibannya  berpedoman  kepada  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  bertanggung  jawab  kepada Kepala KUA. Dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan bahwa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu  PPN)  adalah  anggota  masyarakat  tertentu  yang diangkat  oleh  Kepala  Kantor  Departemen  Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu. 22 Selanjutnya dalam PMA tersebut diatur mekanisme pengangkatan,  pemberhentian,  dan  penetapan  wilayah  tugas Pembantu  PPN  dilakukan  dengan  surat  keputusan  Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota atas usul Kepala KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi urusan agama Islam.
Mekanisme  dan  teknis  pengangkatan  Pembantu  PPN
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
berdasarkan  pada  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Bimas Islam
dan Penyelenggaraan Haji Nomor Dt.1.1/1/BA.00/1268/2005  tentang  Pembantu  Penghulu.
Syarat-syarat calon Pembantu PPN sebagai berikut :
1) Warga Negara Republik Indonesia;
2) Beragama Islam;
3) Memahami Syariat Islam;
4) Setia  pada  Pancasila,  UUD  1945,  Negara  dan Pemerintah  RI  serta  tidak  pernah  terlibat  dalam gerakan yang menentangnya;
5) Berakhlak mulia/berkelakuan baik;
6) Tidak  pernah  dihukum  penjara  atau  kurungan berdasarkan  keputusan  pengadilan  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7) Berusia antara 25 sampai 56 tahun;
8) Lulus  pendidikan  sekurang-kurangnya  Madrasah Aliyah atau sederajat;
9) Lulus  testing  yang  diadakan  khusus  untuk  itu  yang diadakan oleh Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Materi  testing  calon  Pembantu  PPN  adalah  sebagai berikut: Pancasila dan UUD 1945, Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan
Pelaksanaannya,  Fikih  Munakahat,  Kompilasi  Hukum  Islam dan  Fikih  Ibadah,  Tulis  Baca  Huruf  al-Qur’an,  Praktek khutbah  nikah,  doa  upacara  akad  nikah  dan  memberikan penasehatan perkawinan.
Masa jabatan Pembantu PPN:
1) Masa jabatan Pembantu PPN adalah 5 tahun
2) Setelah  habis  masa  tersebut  yang  bersangkutan  dapat diangkat kembali
3) Usia  pembantu  Pembantu  PPN  setinggi-tingginya sampai usia 60 tahun
4) Dalam  masa  jabatan  tersebut  yang  bersangkutan  dapat diganti  apabila  dianggap;  sudah  tidak  dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Pembantu PPN.

## 258
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017)
Tugas  Pokok  Pembantu  PPN  adalah:  membantu pelayanan  nikah  dan  rujuk  dan  melakukan  pembinaan kehidupan  beragama  Islam  di  desa/kelurahan.  Secara  rinci tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pelayanan Pencatatan Nikah dan Rujuk a. Pembantu PPN di Jawa dapat membantu mengantar anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan  dengan  KUA  Kecamatan  yang mewilayahi  dalam  hal  pemeriksaan  nikah  dan  atau rujuk tersebut dalam buku menurut model N-10 dan R-2. b. Pembantu  PPN  di  luar  Jawa  atas  nama  PPN  dapat mengawasi  nikah  dan  menerima  pemberitahuan rujuk. c. Pembantu  PPN  dapat  membantu  PPN  untuk menerima pemberitahuan kehendak nikah, memeriksa  calon  suami,  calon  isteri  dan  wali  nikah tentang halangan pernikahan menurut model NB. d. Pembantu  PPN  di  luar  Jawa  membuat  daftar pemeriksaan nikah rangkap 2. e. Pembantu  PPN  membuat  salinan  dari  daftar  kedua, apabila  lembar  pertama  daftar  pemeriksaan  nikah hilang  dengan  berita  acara  tentang  sebab-sebab hilangnya lembar pertama tersebut. f. Pembantu  PPN  membantu  tugas  PPN  untuk memeriksa  calon  suami  atau  wali  nikah  yang  ada diwilayahnya,  dan  mengirimkan  hasil  pemeriksaan tersebut kepada PPN. g. Pembantu  PPN  membantu  tugas  PPN  segera memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya, apabila ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam atau peraturn perundang-undangan tentang perkawinan dan atau belum dipenuhinya persyaratan / ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan.
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
h. Pembantu  PPN  membantu  tugas  PPN  harus menolak pelaksanaan pernikahan yang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
i. Pembantu PPN membantu tugas PPN mengumumkan  kehendak  nikah  yang  telah memenuhi persyaratan pernikahan, dengan menempelkan  pengumuman  menurut  model-NC  di tempat yang mudah diketahui oleh umum.
j. Pembantu  PPN  membantu  tugas  PPN  untuk memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.
k. Pembantu  PPN  membantu  tugas  PPN  untuk menasehati  suami  istri  tentang  hukum-hukum  dan kewajiban suami istri yang berkaitan dengan rujuk.
l. Pembantu  PPN  mengisi  dan  menandatangani  daftar pemeriksaan rujuk, apabila pemeriksaan dilakukan di luar KUA Kecamatan dan dihadapan Pembantu PPN (model RB dibuat rangkap 2).
m. Pembantu  PPN  membuat  salinan  daftar  model  RB lembar  kedua,apabila  lembar  pertama  model  RB hilang  atau  rusak,  dengan  berita  acara  yang menerangkan  sebab-sebab  lembar  pertama  tersebut hilang atau rusak.
n. Pembantu  PPN  menggunakan  daftar  pemeriksaan nikah dan daftar pemeriksaan rujuk.
o. Pembantu  PPN  membantu  tugas  PPN  untuk mencatat  daftar  pemeriksaan  nikah,akta  nikah,  buku nikah,  buku  pendaftaran  cerai  talak,  buku pendaftaran  cerai  gugat,  daftar  pemeriksaan  rujuk, buku  pencatatan  rujuk  dn  kutipan  buku  pencatatan rujuk  serta  formulir-formulir  lainnya  yang  telah dibakukan.
p. Pembantu  PPN  membantu  tugas  PPN  untuk membacakan  hal-hal  yang  dicatat  dihadapan  yang berkepentingan dalam  pelayanan nikah /  rujuk, agar dapat  dimengerti  kebenaran  pencatatan  tersebut sebelum penandatanganan formulir.
2. Pembinaan kehidupan beragama Islam di Desa/Kelurahan Dalam  PMA  Nomor  2  Tahun  1989  tentang Pembantu  PPN  disebutkan  bahwa  Pembantu  PPN selain  memberikan  pelayanan  nikah  dan  rujuk  juga mempunyai  tugas  melakukan  pembinaan  kehidupan beragam  Islam  di  Desa.  Pembinaan  kehidupan beragama  Islam  di  Desa  dapat  berupa  kegiatan  yang bersifat ubudiyah  mahdhah (langsung  berhubungan dengan  Allah)  dan  dapat  berupa  kegiatan  yang  bersifat ubudiyah  ijtimaiyah (hubungan  antar  sesama  umat).
Kegiatan  pembinaan  kehidupan  beragama  Islam tersebut meliputi antara lain: a. Membina kerukunan masjid dari aspek idarah, imarah dan ri’ayah. b. Mengkoordinasikan kegiatan peningkatan kemampuan  baca  tulis  al-Qur’an  (pengajian)  di  tiap- tiap  masjid  serta  mengusahakan  buku-buku perpustakaan masjid. c. Memberikan penasehatan kepada keluarga bermasalah. d. Membina pengamalan ibadah sosial. e. Mengkordinasikan  dan  menggerakkan  lembaga- lembaga  semi  resmi  yang  membantu  tugas Kementerian  Agama  (BKM,  BP4,  P2A  dan  LPTQ) di tingkat desa/kelurahan. 23

## 5. Hasil Penelitian
a. Pembantu PPN di Kecamatan Natar Masa  kerja  Pembantu  PPN  di  Kecamatan  Natar telah  selesai  sejak  tahun  2013.  Meskipun  secara  hukum  tidak ada  Pembantu  PPN  di  Kecamatan  Natar,  namun  dalam
23 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah, (Jakarta, 2004), h. 4.
Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.... (Ali Firdaus) 261
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
prakteknya  Pembantu  PPN  masih  melaksanakan  tugas menghadiri  pelaksanaan  akad  nikah  yang  seharusnya  dilakukan PPN atau Penghulu.
KUA  Kecamatan  Natar  merupakan  KUA  dengan tipologi  A,  yaitu  KUA  yang  rata-rata  jumlah  peristiwa  nikah atau rujuknya di atas 100 peristiwa perbulan. Dengan jumlah peristiwa  nikah  yang  tinggi  dan  wilayah  yang  luas,  KUA Kecamatan Natar membutuhkan petugas pencatat nikah yang banyak pula. Saat ini di KUA Kecamatan Natar terdapat satu orang PPN dan empat orang penghulu.
Menurut  Kepala  KUA  Kecamatan  Natar  Wawang Sanwari,  dengan  jumlah  petugas  lima  orang  tersebut, pihaknya  masih  dapat  melayani  proses  pengawasan  nikah. Kecuali  dalam  kondisi  tertentu  saat  peristiwa  nikah  banyak maka Pembantu PPN diperbantukan kembali. 24
Keberadaan  Pembantu  PPN  sangat  penting  tidak hanya bagi masyarakat, namun juga bagi Kementerian Agama. Banyak  tugas-tugas  Kementerian  Agama  yang  tidak  dapat dilakukan  oleh  Kepala  KUA  atau  Penghulu.  Keberadaan Pembantu  PPN  di  tengah-tengah  masyarakat  menjadikan mereka  lebih  tahu  kondisi  masyarakat  di  kelurahan. Masyarakat  juga  masih  melihat  peran  mereka  masih  sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial keagamaan. 25
b. Pembantu PPN di Kecamatan Padang Cermin KUA  Padang  Cermin  memiliki  satu  orang  PPN  dan dua  orang  Penghulu.  Dari  31  desa  di  kecamatan  Padang Cermin terdapat seorang Pembantu PPN.
Sejak  ditetapkannya  instruksi  Dirjen  Bimas  Islam nomor  DJ.II/1  tahun  2015  Kementerian  Agama  Kabupaten Pesawaran  tidak  dapat  mengangkat  Pembantu  PPN  di kecamatan  Padang  Cermin.  Namun  mengingat  kondisi wilayah  dan  jumlah  peristiwa  nikah  tidak  sebanding  dengan
24 Wawang Sanwari, Kepala KUA Kec. Natar, Wawancara , Tanggal 3
Mei 2017
25 Nano Sholahuddin, Pembantu PPN, Wawancara, Tanggal 3 Mei 2017
262
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017) jumlah  PPN  dan  Penghulu,  maka  Pembantu  PPN  di  KUA Padang  Cermin  masih  diperbantukan  untuk  melaksanakan pencatatan nikah yaitu  menghadiri pelaksanaan akad nikah. 26 Menurut  Pembantu  PPN  Desa  Sukajaya  Lempasing  Bapak Asy’ari peraturan tersebut belum dapat diterapkan untuk saat ini.  Masyarakat  di  Pesawaran  terutama  suku  Lampung menempatkan Pembantu PPN sebagai tokoh agama sekaligus adat. 27
c. Pembantu PPN di Kecamatan Tanjung Karang Pusat KUA Tanjung Karang Pusat merupakan KUA dengan tipologi  C.  KUA  Tanjung  Karang  Pusat  menaungi  dua kecamatan  yaitu  kecamatan  Tanjung  Karang  Pusat  dan Kecamatan  Enggal.  Kecamatan  Enggal  masuk  ke  dalam kewenangan  KUA  Tanjung  Karang  Pusat  karena  belum memiliki  KUA  definitif  tersendiri.  KUA  Tanjung  Karang Pusat memiliki satu orang PPN dan satu orang Penghulu. Sejak  adannya  intstruksi  penghentian  pengangkatan Pembantu  PPN,  pihaknya  tidak  lagi  menugaskan  Pembantu PPN untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan akad nikah  bagi  Pembantu  PPN  yang  SK-nya  telah  berakhir. Namun  hal  tersebut  bukan  tidak  ada  kendala  sama  sekali. Misalnya kebiasaan masyarakat melaksanakan akad nikah pada hari  Sabtu  dan  Minggu  menyebabkan  penumpukan  jadwal nikah.  Sementara  jumlah  PPN  dan  Penghulu  tidak  cukup untuk menangani pelaksanaan akad nikah pada 13 kelurahan pada hari yang sama. Oleh karena itu dalam keadaan darurat seperti  itu  KUA  mengambil  inisiatif  menugaskan  Pembantu PPN untuk menghadiri akad nikah.” 28
26 Hayatul Kirom, Pembantu PPN, Wawancara, Tanggal 23 September
2016
27 Asy’ari, Pembantu PPN, Wawancara , Tanggal 25 September 2016
28 H. M. Syaifullah, Pembantu PPN, Wawancara, Tanggal 20 September 2016
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
d. Pembantu PPN di Kecamatan Marga Punduh KUA  Kecamatan  Marga  Punduh  merupakan  KUA dengan tipologi D1. Penetapan KUA Marga Punduh sebagai KUA dengan tipologi D1 adalah berdasarkan kondisi wilayah kecamatan  Marga  Punduh  yang  terletak  di  pegunungan  dan kepulauan.  Di  Kecamatan  Marga  Punduh  terdapat  satu  desa yang terletak di sebuah pulau, yaitu Desa Pulau Pahawang.
Menurut para Pembantu PPN di wilayah KUA Marga Punduh,  sejak  berlakunya  instruksi  Dirjen  Bimas  Islam nomor DJ.II/1 tahun 2015 tentang Pengangkatan Pembantu PPN  tidak  ada  perpanjangan  SK  pengangkatan.  Namun karena  masih  dibutuhkan  oleh  KUA  Kecamatan,  mereka mengaku masih menjalankan tugas-tugas Pembantu PPN. 29
Terkait  Instruksi  Dirjen  Bimas  Islam  tentang pengangkatan  Pembantu  PPN,  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten  Pesawaran  mematuhi  instruksi  tersebut.  Namun pihak  Kementerian  Agama  Kabupaten  Pesawaran  masih melihat  perkembangan  apakah  perlu  memperpanjang  masa kerja Pembantu PPN. Meskipun semua Pembantu PPN telah habis masa tugasnya namun sebagian tetap menjalankan tugas memimpin prosesi akad nikah. 30
d. Catatan Akhir Dalam Penataan Pembantu PPN Keberadaan Pembantu PPN yang telah ada sejak lama menjadikan  keberadaan  mereka  mengakar  kuat  dalam masyarakat.  Bahkan  banyak  masyarakat  beranggapan  bahwa Pembantu  PPN  adalah  penghulu  satu-satunya  yang berwenang melakukan pencatatan nikah. Sehingga masyarakat yang  akan  menikah  bukan  datang  ke  KUA,  melainkan  ke Pembantu  PPN.  Hal  ini  karena  Pembantu  PPN  berada langsung  di  tengah-tengah  masyarakat  dan  berhadapan langsung dengan masyarakat. Selain itu ketokohan Pembantu
29 Masrudin, Pembantu PPN, Wawancara, Tanggal 21 Maret 2017 30 Helmi, Wawancara , Tanggal 9 Agustus 2016

## 264
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017)
PPN  sebagai  ulama  juga  berperan  penting  dalam  eksistensi mereka.
Terbitnya  Instruksi  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor Dj.II/1  Tahun  2015  yang  mengatur  pembatasan pengangkatan  Pembantu  PPN  pada  wilayah  tertentu merupakan  upaya  pemerintah  menertibkan  pencatatan  nikah di  KUA.  Dengan  adanya  Instruksi  ini  diharapkan  terwujud kemaslahatan bagi semua pihak yang terkait yaitu pemerintah (Kementerian  Agama),  Pembantu  PPN  dan  masyarakat. Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  Pembantu  PPN  merupakan pihak  yang  paling  dirugikan  akibat  adanya  Instruksi  ini. Mereka  yang  tadinya  punya  kewenangan  dan  status  di masyarakat, harus kehilangan semua itu. Namun jika ditelaah lebih  jauh  muara  dari  semua  ini  terwujudnya  kemaslahatan dalam  pencatatan  nikah.  Kondisi  wilayah  KUA  kecamatan dan  minimnya  petugas  KUA  yang  tersebar  di  seluruh Indonesia  menjadikan  banyak  pencatatan  nikah  dan  tugas- tugas  KUA  lainnya  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan maksimal.  Oleh  karena itu, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pembantu PPN dimungkinkan untuk mengangkat Pembantu PPN. Peraturan Menteri Agama Nomor  11  Tahun  2007,  Pasal  1  ayat  4  menegaskan,  bahwa Pembantu  PPN  adalah  anggota  masyarakat  tertentu  yang diangkat  oleh  Kepala  Kantor  Departemen  Agama kabupaten/kota  untuk  membantu  tugas-tugas  PPN  di  desa tertentu. 31 Diangkatnya Pembantu PPN adalah untuk mempermudah  dan  memperdekat  jarak  pelayanan  kepada masyarakat  yang  ingin  melaksanakan  proses  akad  nikah. Apalagi  yang  derahnya  luas  dan  akses  transportasinya  sulit dijangkau,  seperti  daerah  pegunungan  dan  kepulauan.  Selain itu  tugas  Pembantu  PPN  adalah  melaksanakan  pembinaan  dan bimbingan agama Islam bagi masyarakat muslim.
Namun  sebagai  kepanjangan  tangan  Kepala  KUA  di
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
wilayah kelurahan/desa, banyak ditemukan kelemahan dalam pengangkatan Pembantu PPN. Secara legal formal, saat studi dilakukan,  masa  bakti  Pembantu  PPN  telah  habis.  Namun demikian,  sebagian  Pembantu  PPN  masih  melaksanakan tugas, karena masyarakat masih membutuhkan pelayanan dari yang bersangkutan. Hal inilah yang menurut peneliti menjadi beban dalam pelaksanaan pencatatan nikah. Selain itu, belum ada  standar  kerja  bagi  Pembantu  PPN  dalam  pelayanan kepada masyarakat.
Sesuai  dengan  instruksi  yang  telah  diterbitkan  oleh Dirjen Bimas Islam tersebut, Kementerian Agama Kabupaten dan  Kota  di  Provinsi  Lampung  telah  melaksanakan  intruksi tersebut.  Yakni  tidak  memperpanjang  masa  kerja  Pembantu PPN  dan  mengangkat  Pembantu  PPN  baru.  Kementerian Agama juga berkomitmen melepaskan tugas Pembantu PPN dalam pelaksanaan pencatatan nikah.
Dalam hal implementasi instruksi tersebut, Pembantu PPN  memang  sangat  dirugikan.  Sebab  ketika  ketika  mereka dihapuskan,  juga  berakibat  dengan  hilangnya  pekerjaan mereka  yang  telah  diemban  sebelumnya.  Oleh  karena  itu Kementerian  Agama  hendaknya  berkordinasi  dengan pemerintah  daerah  terkait  nasib  Pembantu  PPN. Kementerian  Agama  dapat  mengusulkan  alih  fungsi  petugas Pembantu  PPN  dengan  memaksukkan  mereka  ke  dalam struktur pemerintahan desa.
Peraturan yang dibuat hendaknya dilihat sebagai suatu gejala  yang  dapat  diamati  di  dalam  aparat  Kementerian Agama dan budaya  masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ada hal lain yang harus diperhatikan di luar hukum. Problem dalam penataan Pembantu PPN dapat dilihat dari tiga aspek; Pertama ,  aspek  kelembagaan. Kedua ,  Aspek  Peraturan. Ketiga Aspek  hukum.  Jika  dicermati  hal  ini  sesuai  dengan  apa  yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa dalam suatu sistem  hukum  dibutuhkan  beberapa  komponen.  Friedman
266 Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017) membagi  ke  dalam  tiga  komponen  yaitu  struktur,  substansi, dan kultural. 32
Pertama Struktur  adalah  kelembagaan  yang  yang diciptakan  oleh  sistem  hukum  dengan  tujuan  untuk mendukung  bekerjanya  sistem  hukum  itu  sendiri. 33 KUA dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  masyarakat  dalam  hal pencatatan  nikah.  Jadi  tujuan  pembentukan  KUA  yaitu merupakan  perwakilan  dari  pemerintah  yang  berkewajiban untuk melayani warga Negara dalam pengurusan pernikahan.
Dalam melaksakan tugas pencatatan nikah ini di dalam KUA terdapat personil yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
Dalam  melaksanakan  tugas  pencatatan  perkawinan,
PPN  dapat  diwakili  oleh Penghulu  atau  Pembantu  Pegawai Pencatat  Nikah  (Pembantu  PPN). 34 Keberadaan  Pembantu PPN  dalam  peraturan  tersebut  adalah  mewakili  PPN  dalam tugas  pencatatan  nikah.  Seharusnya  yang  namanya  wakil adalah melaksanakan tugas ketika yang diwakilinya tidak dapat melaksanakan  tugas.  Namun  masyarakat  banyak  tidak  tahu tentang kewenangan pencatatan nikah di KUA.
Lemahnya  mentalitas  aparatur  pada  Kementerian Agama  dan  petugas  pencatat  nikah  mengakibatkan penegakkan  aturan  penataan  pembantu  PPN  tidak  berjalan sebagaimana  mestinya.  Banyak  faktor  yang  mempengaruhi lemahnya  mentalitas  aparatur  Kementerian  Agama  di antaranya  lemahnya  pemahaman  peraturan,  ekonomi,  proses rekruitmen  yang  tidak  transparan  dan  lain  sebagainya. Sehingga  dapat  dipertegas  bahwa  faktor  petugas  aparatur pada  Kementerian  Agama  dan  petugas  pencatat  nikah memainkan  peran  penting  dalam  memfungsikan  aturan Pembantu  PPN.  Kalau  peraturan  sudah  baik,  tetapi  kualitas penegak  hukum  rendah  maka  akan  ada  masalah.  Demikian
32 Lawrence Meier Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective , (New York: Russel Sage Foundation, 1975), h. 15.
33 Muslah Abdurrahman, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum . (Malang: UMM Press, 2009), h. 46.
34 Pasal 3 ayat 1 PMA Nomor 11 Tahun 2007
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak SDM , kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.
Kedua yaitu  komponen  substansi  yang  berupa  norma- norma  hukum,  baik  berupa  peraturan,  keputusan  dan sebagainya  yang  semuanya  digunakan  untuk  melaksanakan hukum  (peraturan). Menurut Friedman substansi  merupakan komponen-komponen  riil  dari  sebuah  sistem  hukum. 35 Jika komponen  ini  dihubungkan  dengan  instruksi  yang  menjadi operasional  kerja  penataan  Pembantu  PPN.  Maka,  hal  yang perlu  dicermati  apakah  Instruksi  tersebut  telah  memadai sebagai sebuah landasan usaha penataan Pembantu PPN.
Berdasarkan  penelitian,  instruksi  pertama  yaitu Instruksi Nomor DJ.II/113 Tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBP Nikah dan Rujuk dan Penataan Pembantu PPN memiliki  kekurangan  terutama  pada  ketentuan  poin  kedua terdapat intruksi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di seluruh Indonesia sebagai berikut : Melakukan  penghentian  pengangkatan  terhadap Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah  yang  telah  habis  masa waktunya dan tidak mengangkat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah  baru,  kecuali  daerah-daerah  yang  sangat  memerlukan dengan  persetujuan  tertulis  dari  Dirjen  Bimas  Islam. Ketentuan tersebut tidak disertakan dengan penjelasan daerah mana  yang  termasuk  sangat  memerlukan  Pembantu  PPN. Akibatnya  hampir  seluruh  daerah  tetap  mengangkat Pembantu  PPN  dengan  alasan  sangat  memerlukan.  Jika memang  pemerintah  ingin  menghapuskan  Pembantu  PPN maka  diperlukan  sarana  dan  prasarana  agar  masyarakat langsung mendaftar nikah di KUA. Selain itu pemerintah juga harus menyiapkan petugas penghulu PNS yang cukup untuk melayani  pencatatan  nikah.  Sarana  dan  prasarana  sangat dibutuhkan  dalam  mencapai  ketertiban  sebagaimana dikatakan  oleh  Soerjono  Soekanto  bahwa  salah  satu
35 Lawrence Meier Friedman, The Legal System , h. 16
268 Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017) pendukung  agar  hukum  atau  peraturan  bisa  berjalan  efektif maka dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung.
Ketiga yakni kultur, yang dimaksud dengan kultur yaitu budaya  yang  sudah  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  memiliki nilai  yang  kuat  dalam  kehidupan  masyarakat.  Kultur  hukum menurut  Lawrence  Meir  Friedman  adalah  sikap  manusia terhadap  hukum  dan  sistem  hukum-kepercayaan,nilai, pemikiran,  serta  harapannya.  Kultur  hukum  adalah  suasana pemikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang  menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya  hukum  erat  kaitannya  dengan  kesadaran  hukum masyarakat.  Semakin  tinggi  kesadaran  hukum  masyarakat maka  akan  tercipta  budaya  hukum  yang  baik  dan  dapat merubah  pola  pikir  masyarakat  mengenai  hukum  selama  ini. Secara  sederhana,  tingkat  kepatuhan  masyarakat  terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.
Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak  berdaya,  seperti  pekerjaan  mekanik.  Struktur  diibaratkan seperti  mesin,  substansi  adalah  apa  yang  dikerjakan  dan dihasilkan  oleh  mesin,  sedangkan  kultur  hukum  adalah  apa saja  atau  siapa  saja  yang  memutuskan  untuk  menghidupkan dan  mematikan  mesin  itu,  serta  memutuskan  bagaimana mesin  itu  digunakan.  Dikaitkan  dengan  penataan  Pembantu PPN  melalui  Instruksi  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  Dj.II/1 Tahun  2015  tentang  Pengangkatan  Pembantu  PPN,  teori Friedman  tersebut  dapat  kita  jadikan  patokan  dalam mengukur proses penataan Pembantu  PPN. Pembantu PPN adalah  bagian  dari  struktur  bersama  dengan  organ  PPN  dan Penghulu,  Interaksi  antar  komponen  petugas  pencatat  nikah ini menentukan kokoh nya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015  tidak  hanya  ditentukan  oleh  kokohnya  struktur,  tetapi juga  terkait  dengan  kultur  hukum  di  dalam  masyarakat. Namun  demikian,  hingga  kini  ketiga  unsur  sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
contoh,  dalam  struktur  hukum,  PPN  yang  diharapkan melaksanakan  pencatatan  nikah,  namun  yang  melaksanakan justru Pembantu PPN yang telah habis SK pengangkatannya. Untuk  mengubah  budaya  hukum  yang  ada  pada masyarakat  kita  harus  selalu  memahami  tentang  nilai-nilai, tradisi,  kebiasaan,  dan  segala  sikap  dominan  yang  berlaku pada  semua  aspek  hidup  masyarakat.  memberikan pemahaman  tentang  arti  hukum  dan  peraturan  itu  sendiri, bahwa pencatatan nikah adalah kewenangan PPN yang ada di KUA  Kecamatan.  Sudah  seharusnya  warga  yang  akan menikah hendaknya mengurus pencatatan nikahnya langsung kepada petugas resmi yang ada di KUA kecamatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 4 tipologi  KUA  Kecamatan  yang  ada  di  Provinsi  Lampung yaitu  :  KUA  Kecamatan  Natar  (Tipologi  A),  KUA Kecamatan  Padang  Cermin  (Tipologi  B),  KUA  Kecamatan Tanjung  Karang  Pusat  (Tipologi  C)  dan  KUA  Kecamatan Marga  Punduh  (Tipologi  D1),  penulis  berpendapat  bahwa pencatatan  nikah  sebaiknya  dilakukan  oleh  PPN  atau Penghulu.  Ketergantungan  KUA  kepada  Pembantu  PPN disebabkan kekurangan jumlah Penghulu.
Pembantu  PPN  yang  telah  selesai  masa  kerjanya namun  masih  menghadiri  pelaksanaan  akad  nikah  rentan menyebabkan  terjadinya  pembengkakan  biaya  pencatatan nikah.  Pembantu  PPN  tersebut  tidak  mendapat  honor  dan penggantian  biaya  transportasi  dari  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  atas  biaya  nikah  dan  rujuk.  Namun  Pembantu PPN mendapat imbalan dari pengantin. Sehingga masyarakat harus membayar lebih dalam menerima pelayanan pencatatan nikah.

## C. Kesimpulan
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  mengenai keberadaan  dan  pelaksanaan  tugas  Pembantu  PPN  pasca Instruksi  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor  DJ.II/1  Tahun  2015 tentang Pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Di

## 270
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017)
KUA  Kecamatan  Natar,  Padang  Cermin,  Tanjung  Karang Pusat  dan Marga Punduh, dapat disimpulkan  hal-hal sebagai berikut :
1. Sejak  ditetapkannya  Instruksi  Dirjen  Bimas  Islam Nomor  DJ.II/1  Tahun  2015  tentang  Pengangkatan Pembantu  Pegawai  Pencatat,  tidak  ada  lagi perpanjangan  masa  kerja  dan  tidak  ada  pengangkatan Pembantu PPN baru. 2. Sejak  ditetapkannya  Instruksi  Dirjen  Bimas  Islam Nomor  DJ.II/1  Tahun  2015  tentang  Pengangkatan Pembantu  Pegawai  Pencatat  Nikah,  Pembantu  PPN  di KUA  Tanjung  Karang  Pusat  Kota  Bandar  Lampung tidak  lagi  melaksanakan  tugas-tugas  sebagai  Pembantu PPN.  Sedangkan  di  KUA  Kecamatan  Natar,  KUA Kecamatan  Padang  Cermin  dan  KUA  Kecamatan Marga  Punduh  sebagian  Pembantu  PPN  masih melaksanakan tugas pencatatan nikah.
Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.... (Ali Firdaus) 271
Pogram Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

## Daftar Pustaka
Abdurrahman,  Muslah, Sosiologi  dan  Metode  Penelitian  Hukum . Malang: UMM Press, 2009
As’ad,  Abd.  Rasyid, Urgensi  Pencatatan  Perkawinan  Dalam Perspektif  Filsafat  Hukum ,  http://www.arsip.badilag.net/ diakses tanggal 24 Juni 2016.
Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I, Pedoman
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta, 2004 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian  Agama  RI, Himpunan  Peraturan  Perundang- undangan Perkawinan , Jakarta : 2015
Friedman,  Lawrence  Meier, The  Legal  System:  A  Social  Science Perspective , New York: Russel Sage Foundation, 1975 Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung: CV. Mandur Maju, 2007 http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam- nusantara/16/03/04/o3i6w7313-menag-surat-tugas- p3n-tidak-diperpanjang,  diakses  tanggal  26  September
2016 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, http://kbbi.web.id/catat  diakses  tanggal  14  September 2016. MK, M. Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010 Mudzhar, M. Atho’, Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi , Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998 O.S.  Eoh, Perkawinan  Antar  Agama  Dalam  Teori  dan  Praktek ,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996 Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam, https://aljurem.wordpress.com/  diakses  tanggal  23 Februari 2017.

## 272
Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 10 (2) (2017)
Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  12  Tahun  2016  tentang Pengelolaan PNBP Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar KUA Kecamatan. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun 1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pernyataan  Menteri  Agama  Lukman  Hakim  Saifudin  saat konferensi pers kegiatan Rakor Kemenag di Palembang, https://nrmnews.com/2016/03/04/kementerian- agama-tak-perpanjang-surat-tugas-p3n/ diakses 28 September 2016. PMA Nomor 11 Tahun 2007tentang Pencatatan Nikah. Pungli Biaya Pernikahan Marak di Jateng Lewat Jasa Modin, https://m.tempo.co/,  diakses  tanggal  14  September 2016
Rofiq,  Ahmad, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia Jakarta:  PT RajaGrafindo Persada,2013 Saleh,  K.  Wantjik,  Hukum  Perkawinan  Indonesia,  Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982 Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang Perkawinan , Yogyakarta: Liberty, 1999 Subekti,  Hukum  Keluargadan  HukumWaris,  Jakarta: PT.Intermasa, 2002 Surat  Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor Kw.08.5/HK.00.8/097/2015 tentang Penetapan Tipologi  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Di Lingkungan  Kanwil  Kementerian  Agama  Provinsi Lampung.
Syarifuddin,  Amir. Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia . Jakarta: Prenada Media, 2006