## PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE OLEH PEMERINTAHAN DESA BULUAGUNG SILIRAGUNG BANYUWANGI DALAM PELAYANAN PUBLIK
1 Harjianto
2 Afrian Risma Sari
1,2 Universitas PGRI Banyuwangi
1 hr.bwin@gmail.com 2 rismaasari4@gmail.com

## ABSTRACT
Good governance is a good government service that  always prioritizes the interests of the people. The implementation of good governance is carried out as an effort to achieve the goals of a good organization.  The  aim  of  this  research  is  to  determine  the  implementation  of  good  governance principles  by  the  village  government.  The  type  of  research  used  is  qualitative  with  a  qualitative descriptive approach. The results of the research show that the implementation of the principles of good  governance  by  the  village  government  in  public  services  has  gone  well  and  needs  to  be maximized  in  its  implementation,  including  (1)  professionalism,  this  principle  has  been implemented  well,  this  principle  includes  employees  being  present  on  time,  distributing  tasks according  to  the  job  desk.  and  serves  24  hours;  (2)  transparency,  this  principle  has  been implemented well, namely open service information, ease of service processes, and costs incurred; (3) excellent service, which has been implemented, namely according to the service hours schedule and  employees'  quick  response  to  service  requests;  (4)  participation,  this  principle  has  not  been fully implemented properly, the village government is not fully ready to accept aspirations from the community because there is no aspiration box/media available, as for WhatsApp contact, not many people know about it and the community itself is also less critical about providing aspirations; (5) efficiency  and  effectiveness,  this  principle  has  been  implemented  well,  with  the  completion  of requests  and  the  conformity  of  the  results  received  being  a  sign  that  this  principle  has  been achieved.

## Keywords: Good governance; Public service; Village government

## ABSTRAK
Good  governance ialah  suatu  pelayanan  pemerintahan  yang  baik,  serta  selalu  mengedepankan kepentingan  rakyat.  Penerapan good  governance dilakukan  sebagai  usaha  untuk  mencapai  tujuan sebuah  organisasi  yang  baik.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  penerapan  prinsip-prinsip good governance oleh pemerintahan desa . Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  penerapan  prinsip-prinsip good governance oleh  pemerintah  desa  dalam  pelayanan  publik  sudah  berjalan  dengan  baik  serta  perlu memaksimalkan  dalam  pelaksanaannya  diantaranya  yaitu  (1)  profesionalitas,  prinsip  ini  sudah diterapkan  dengan  baik,  prinsip  ini  mencakup  pegawai  hadir  tepat  waktu,  pembagian  tugas  sesuai jobdesk dan  melayani  24  jam;  (2)  transparansi,  prinsip  ini  sudah  diterapkan  dengan  baik,  yakni informasi  pelayanan  secara  terbuka,  kemudahan  dalam  proses  pelayanan,  hingga  biaya  yang dikeluarkan;  (3)  pelayanan  prima,  sudah  diterapkan  yakni  sesuainya  jadwal  jam  pelayanan  serta respon  cepat  pegawai  atas  permintaan  pelayanan;  (4)  partisipasi,  prinsip  ini  belum  sepenuhnya diterapkan dengan baik, pemerintah desa belum sepenuhnya siap menerima aspirasi dari masyarakat karena  tidak  tersedianya  kotak/media  aspirasi,  adapun  kontak whatsapp tidak  banyak  masyarakat yang mengetahuinya dan dari masyarakat sendiri juga kurang kritis untuk memberikan aspirasi; (5) efisiensi  dan  efektivitas,  prinsip  ini  sudah  diterapkan  dengan  baik,  dengan  selesainya  permintaan dan kesesuaian hasil yang diterima menjadi tanda bahwa prinsip tersebut telah tercapai . Kata Kunci : Good governance; Pelayanan publik; Pemerintahan desa .

## PENDAHULUAN
Saat  ini  penyalahgunaan  dalam  praktik pelayanan  masih  sering  terjadi,  hal  tersebut menjadi  bukti  bahwa  kurangnya  kualitas pelayanan  seperti  tidak  tercapainya  kualitas mental, spiritual, dan kemampuan sumberdaya manusia beberapa aparatur penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Prosedur yang  tertulis  pada  UU  No.  25  Tahun  2009 tentang Pelayanan Publik seringkali dikesampingkan  atau  bahkan  tidak  dituliskan secara  terbuka,  apalagi  pada  wilayah  yang dianggap  masih  terpencil  dengan  sarana prasarana  belum  memadai.  Dampak  yang akan  terjadi  sudah  pasti  dirasakan  oleh masyarakat  baik  pada  bagian  internal  dan eksternal, pada bagian lain seperti menanggapi berbagai keluhan yang dirasakan oleh  masyarakat  dalam  pelayanan  publik. Terbukti  pada  rendahnya  kualitas  pelayanan publik  yang  tentunya  akan  berdampak  pada pelaksanaan good governance seperti rendahnya produktivitas (Putra, 2017).
Keterbukaan  informasi  publik  menjadi salah  satu  bentuk  keikutsertaan  pemerintah dalam melaksanakan tatanan kebijakan publik. Memang keterbukaan atau transparansi  lembaga  pemerintahan  sangat diperlukan, seperti memperlihatkan syarat dan ketentuan  serta  menindaklanjuti  apabila  ada masalah yang terjadi. Tentunya dengan tujuan terhindar  dari  masalah-masalah  sehingga pelayanan  berjalan  dengan  baik.  Salah  satu tindakannya  adalah  mempercepat  proses pelayanan  utamanya  yang  bersangkutan langsung  dengan  masyarakat,  seperti  kantor dinas,  kecamatan  hingga  desa/kelurahan setempat.
Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi  Nomor  14  Tahun  2019  Tentang Pengelolaan  Pengaduan  Pelayanan  Publik  di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi  bahwa  untuk  melaksanakan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik,  serta  untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan yang  baik  dan  bebas  korupsi  kolusi  dan nepotisme, perlu menetapkan peraturan bupati tentang  Pengelolaan  Pengaduan  Pelayanan Publik  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten
Banyuwangi. Telah tertera ketentuan- ketentuan  mengenai  tata  cara  pelayanan publik  ( good  governance )  dengan  baik. Ketentuan  yang  telah  dibuat  mengacu  pada prinsip-prinsip good  governance diantaranya, prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi,  pelayanan  prima,  demokrasi, efisiensi,  efektivitas,  supremasi  hukum,  dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Maka dibentuk  inovasi  baru  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  yang  ada  di Banyuwangi  seperti  peningkatan  sistem  dan mekanisme pelayanan publik serta sarana dan prasarana sebagai penunjang proses pelayanan.  Oleh  sebab  itu,  penulis  memilih Kabupaten  Banyuwangi  untuk  dijadikan sebagai  tempat  penelitian.  Banyuwangi  telah menerapkan  prinsip-prinsip good  governance dalam pelayanan publik utamanya di lembaga pemerintahan seperti mempermudah pelayanan  perizinan  melalui  website  SIPO (Sistem  Informasi  Perizinan Online ,  inovasi layanan  kependudukan  dengan  membentuk aplikasi Smart Kampung.
Desa  Buluagung  adalah  desa  yang terletak jauh dari pusat pemerintahan tepatnya berjarak  68,4  km  dari  pusat  Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dan memiliki potensi yang  strategis  dalam  bidang  pertanian.
Namun, dalam melaksanakan penyelenggaraan  pemerintahan  khususnya pelayanan  publik  masih  ada  hal  yang  dapat mempengaruhi  proses  jalannya  pelayanan kepada  masyarakat.  Kelemahan  tersebut terletak  pada  kurangnya  usaha  pemerintah desa  dalam  memunculkan  inovasi-inovasi baru  terkait  pelayanan.  Sehingga  kegiatan pelayanan yang dilakukan cenderung berjalan ditempat  serta  apa  adanya.    Hal  tersebut terbukti dengan tidak tersedianya website desa ataupun papan informasi di kantor desa.  Serta terdapat  hal  yang  menjadi  penghambat  dan masih  memerlukan  perhatian  lagi  yakni mengenai  hubungan  pemerintah  desa  dengan masyarakat.  Tentunya  kurang  terpenuhinya hal-hal  tersebut  akan  berdampak  pada  proses permintaan  pelayanan  masyarakat  kepada pemerintah desa.

## TINJAUAN PUSTAKA
Keberadaan good governance merupakan  konsep  yang  sudah  ada  sejak lama.  Begitupun  dengan  kemajuan  kualitas politik,  maka  dibentuklah good  governance dengan  tatanan  yang  lebih  baik.  Secara sederhana governance berarti tata pemerintahan,  sedangkan good ialah  baik. Artinya pengertian good governance merupakan  tata  pemerintahan  yang  baik . Istilah good  governance tentu  sudah  tidak asing  lagi  bagi  lembaga  pemerintahan maupun para akademisi (Iza, dkk, 2022).
Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  101  Tahun  2000  Tentang Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan  Pegawai Negeri  Sipil  Pasal  2  huruf  d  yang  berbunyi “Yang  dimaksud  dengan  kepemerintahan yang  baik  adalah  kepemerintahan  yang mengembangkan  dan  menerapkan  prinsip- prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi,  pelayanan  prima,  demokrasi, efisiensi,  efektivitas,  supremasi  hukum,  dan dapat  diterima  oleh  seluruh  masyarakat (Wijaya, dkk, 2018).
Istilah governance sebenarnya  telah lama  dikenal  di  dalam  ilmu  administrasi  dan ilmu  politik  yakni  sejak  Wodrow  Wilson menyebarkan  ilmu  tersebut  sekitar  125  tahun yang  lalu. Good  governance merupakan serangkaian  tata  pengelolaan  pemerintahan dalam  proses,  kebijakan,  aturan,  budaya,  dan organisasi  dalam  mengelola  sesuatu  untuk mencapai tujuan (Josep, 2018).
Good governance yakni proses pengelolaan  penyelenggaraan  pemerintahan dengan tujuan yang lebih baik dari sebelumnya.  Hal  tersebut  membuktikan bahwa  adanya good  governance sebagai perwujudan  yang  harus  ada  dan  tidak  bisa ditawar  lagi.  Maka  dari  itu  bisa  dikatakan bahwa good  governance sangatlah  penting keberadaanya apalagi yang melibatkan kepentingan  rakyat  banyak  (Wijaya,  dkk, 2018).
Pengertian good  governance menurut Ari Dwipayana (dalam Heriyanto, 2015, hlm. 4)  diartikan  sebuah  kepemerintahan  yang baik.  Diartikan  sebagai  tata  pemerintahan yang  baik  atau  tatanan  sistem  pemerintahan yang  baik  karena  dilakukan  sebagai  bentuk proses  penyelenggaraan  kekuasaan  negara dengan  melakukan  publik good and services
kepada  masyarakat  yang  bersifat  sederhana, terbuka,  lancar,  tepat,  lengkap,  wajar,  dan terjangkau.
Menurut  Moento good  governance adalah  suatu  prinsip  yang  memang  sudah seharusnya  ada  dan  sangat  diperlukan gunanya  sebagai  proses  penyelenggaraan pelayanan  publik  sehingga  membuat  kinerja aparatur  Negara  meningkat.  Oleh  karena  hal tersebut tentunya pemerintah sudah menyusun prinsip-prinsip good  governance sebagai bentuk mengoptimalisasikan menuju birokrasi pelayanan yang lebih baik (Moento, 2019).
Penerapan good  governance tentunya sudah  menjadi  bagian  dari  pemerintah  dan sudah semestinya dilakukan demi mewujudkan  aspirasi  masyarakat  sehingga akan tercapai tujuan berbangsa dan bernegara. Menerapkannya  pun  seharusnya  disesuaikan porsi atau secara sistematis sesuai kemampuan  masyarakat  serta  pemerintah. Salah  satu  perwujudan good  governance di Indonesia  yakni  pada  pelayanan  publik. Menerapkan  pelayan  publik  akan  menjadi standar  keberhasilan  dalam  menjalankan kewajiban  serta  pencapaian  dalam  kinerja pemerintah  melalui  birokrasi. Pelaksanaan good  governance yang  efektif  diperlukannya kerja  sama  yang  baik,  integritas,  etos  kerja, profesional, serta moral yang tinggi.
Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai good  governance diatas,  penulis menggunakan prinsip-prinsip g ood governance dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  101  Tahun  2000  khususnya  prinsip- prinsip, profesionalitas, transparansi, pelayanan  prima,  partisipasi,  efisiensi  dan efektivitas. Prinsip tersebut oleh penulis telah dianggap paling relevan untuk menjadi acuan dalam  mengumpulkan  data  dan  menganalisis permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Hal  ini ditujukan  agar  penulis  dapat  mengetahui bagaimana  penerapan  prinsip-prinsip good governance oleh  pemerintah  desa  dalam pelayanan publik di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh penulis ialah penelitian kualitatif (Kusumastuti,  A  dan  Khoiron,  A.M,  2019)
yakni
mengedepankan kemampuan pengamatan  secara  langsung  terhadap  objek baik  secara  individu  maupun  berkelompok serta  melalui  proses-proses  penting  seperti pengumpulan  data,  mengajukan  pertanyaan dan menganalisis data.
Tujuannya untuk menggali suatu peristiwa  serta  bisa  menjadi  bahan  acuan terhadap  institusi  ketika  akan  membuat kebijakan.  Oleh  sebab  itu,  penulis  memilih lokasi  untuk  penelitian  yakni  di  Desa Buluagung  Kecamatan  Siliragung  Kabupaten Banyuwangi.
Subjek  penelitian  menggunakan  teknik Insidental  sampling,  yakni teknik  dalam menentukan sampel berdasarkan suatu kebetulan  dilakukan  kepada  suatu  subjek tertentu  baik  manusia  atau  benda  yang  tidak sengaja  ditemui.  Jadi  pengambilan  dengan teknik  tersebut menggunakan  cara yang  tidak sengaja  bertemu  dengan  peneliti  (Hardani, dkk, 2020).
Penulis mencari informasi secara langsung  kepada  pegawai  kantor  Desa Buluagung  dan  masyarakat  Desa  Buluagung yang  secara  tidak  sengaja  bertemu.  Sehingga mendapatkan data untuk mencapai hasil yang maksimal. Tentunya informasi terkait penerapan  prinsip-prinsip good  governance oleh pemerintah desa dalam pelayanan publik.
Analisis data yakni dengan menggabungkan  data  yang  telah  diperoleh pada teori rujukan yang sudah ada sebelumnya  untuk  dianalisis  dan  selanjutnya dihipotesis yang diajukan untuk diuji keabsahannya  Analisis  data  yang  digunakan adalah metode deskriptif, yakni dalam bentuk deskripsi  kata-kata  serta  bahasa  dengan menggunakan  teori  serta  logika  yang  ada  di lapangan. Analisis dilakukan secara sistematis akan  menghasilkan  informasi  yang  tersusun dengan baik.

## PEMBAHASAN
Istilah good  governance tentu  sudah tidak  asing  lagi  bagi  lembaga  pemerintahan maupun  para  akademisi. Good  governance ialah  suatu  aktivitas  yakni  berupa  pelayanan pemerintahan yang baik serta selalu mengedepankan  kepentingan  rakyat  untuk kemajuan negara dengan menerapkan prinsip-
prinsip  yang  telah  diatur  atau  dibuat  oleh pemerintah.
Penerapan good  governance tentunya sudah  menjadi  bagian  dari  pemerintah  dan sudah semestinya dilakukan demi mewujudkan  aspirasi  masyarakat  sehingga akan tercapai tujuan berbangsa dan bernegara. Disebutkan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  101  Tahun  2000,  prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) terdiri atas prinsip profesionalitas, transparansi,  pelayanan  prima,  partisipasi, efisiensi dan efektivitas.
Prinsip-prinsip good  governance dalam pelayanan  publik  oleh  pemerintah  desa  telah dilaksanakan  di  Desa  Buluagung.  Prinsip- prinsip good  governance dinilai  sudah  cukup untuk  mampu  membantu  dalam  mengelola keberlangsungan  dalam  proses  pelayanan kepada  masyarakat.  Prinsip-prinsip good governance menjadi  salah  satu  usaha  untuk melakukan  inovasi  baru  yang  nantinya  akan berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Pelaksanaan prinsip-prinsip good governance diberlakukan telah bisa menjadikan  pelaksanaan  pelayan  publik menjadi lebih terarah. Pemerintah desa dalam pemberian  pelayanan  publik  ke  masyarakat menjalankan  prinsip-prinsip  tersebut  sebagai bentuk  abdi  kepada  masyarakat.  Penerapan yang dilakukan oleh pemerintah desa tentunya untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang good governance. penerapan  prinsip-prinsip good governance oleh  pemerintah  desa  dalam pelayanan publik di desa Buluagung kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi diantaranya:

## Prinsip profesionalitas
Profesionalitas
merupakan sikap mengedepankan proses penyelenggaraan pemerintahan  sehingga  mampu  memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan biaya murah. Bersedia melayani masyarakat dengan sepenuh  hati  dan  bertanggung  jawab  atas beban tugas yang diberikan. Masyarakat akan merasa  nyaman  ketika  dilayani.  Untuk mendapatkan  kepercayaan  masyarakat  dalam kegiatan pelayanan publik perlunya pertanggungjawaban
oleh pegawai
pemerintah  desa.  Selain  itu,  hal  yang  dapat menjadi peranan penting dalam melaksanakan
pelayanan  publik  adalah  disiplin.  Pegawai pemerintah  desa  harus  mematuhi  peraturan yang  telah  tertera,  sehingga  akan  tercipta kedisiplinan.  Sikap  disiplin  akan  muncul ketika seseorang melaksanakan tanggungjawab  pada  tugas  yang  diberikan (Fitriah, dkk, 2021).
Tertera  pada  prinsip  profesionalitas yang  mengedepankan  kemampuan  pegawai untuk  menghadapi  perkembangan  maupun tuntutan  baru  agar  lebih  tanggap  kepada masyarakat.  Sikap  profesional  dilaksanakan melalui  cara  hadir  tepat  waktu,  efisiensi waktu ketika melakukan pelayanan, tanggapan  yang  diberikan,  pelayanan  yang cepat  dan  selalu  siap  melayani  masyarakat. Tentu  saja  sikap  tersebut  telah  memenuhi standar  pelayanan  publik  untuk  menciptakan good governance (Maryam, 2016).
Keterampilan  yang  dimiliki  seseorang dengan  dasar  yang  telah  ditentukan  menjadi faktor  penting  tercapainya  profesionalitas dalam pelayanan. Beban kerja yang diberikan merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan dengan baik. Selain itu perlunya sikap  diri  yang  dimiliki  seperti  loyalitas, kreatifitas, inovasi serta produktivitas. Kepentingan umum serta keterbukaan menjadi  alasan  diperlukannya  profesionalitas dalam  melaksanakan  tugas.  Profesionalitas menjadi  penting  karena  sebagai  jaminan dilaksanakannya  proses  pelayanan  publik yang baik (Rajagukguk, dkk, 2022).
Pada prinsip ini yakni prinsip profesionalitas  pemerintah  Desa  Buluagung telah  menjalankan  sesuai  aturan  yang  ada. Terbukti  dengan  pegawai  yang  hadir  tepat waktu bahkan sebelum jam kerja telah sampai di  kantor.  Beban  kerja  yang  diemban  pun sudah  disesuaikan  dengan  jobdesk  masing- masing.  Serta  pegawai  selalu  ada  dalam melayani masyarakat dan siap sedia. Pegawai hadir di kantor jam 08.00 WIB dan pulang di jam  15.00  WIB.  Pegawai  juga  absensi menggunakan fingerprint, terlihat  pegawai sampai  di  kantor  langsung  melakukan absensi. Setelah absen, pegawai menuju meja kerjanya  masing-masing  utamanya  untuk  staf pelayanan  umum  yang  berinteraksi  langsung dengan masyarakat.
Prinsip transparansi
Transparansi  adalah  bentuk  adanya kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat  melalui  penyediaan  informasi secara  mudah  sehingga  dapat  memperoleh info  yang  lebih  akurat.  keterbukaan  kepada masyarakat  khususnya  mengenai  pelayanan merupakan  bagian  dari  kepentingan  publik. cara  mudah  sehingga  dapat  memperoleh  info yang lebih akurat. (Duarmas, dkk, 2016).
Kepercayaan mengarah pada terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang bersifat  terbuka.  Informasi  terbuka  yang didapatkan  oleh  masyarakat  akan  menjadi pelaksanaan good governance yang diinginkan.  Ketentuan  tersebut  berlaku  untuk pemerintah pusat hingga pemerintah daerah/tingkat desa. Penerapan prinsip transparansi dapat melalui keterbukaan informasi, kemudahan dalam meminta pelayanan, ketepatan waktu serta terbuka atas rincian  biaya  yang  dikeluarkan  (Permatasari, 2020).
Proses pelayanan terbuka oleh pemerintah  desa  dimanfaatkan  oleh  yang berkepentingan sehingga akan dapat dilakukan dengan mudah. Penjelasan informasi  secara  gamblang  menjadi  tindakan serius  oleh  pemerintah  desa.  Untuk  itu, pemerintah  desa  hendaknya  serius  mengenai keterbukaan  informasi  mungkin  melalui sosialisasi (Zaidah dan Khoiriawati, 2022).
Keterbukaan atau transparansi merupakan  terjaminnya  semua  kegiatan dalam  melakukan  proses  pelayanan  publik. Dengan  memberikan  kebebasan  berbagai  hal mengenai  kebijakan  dan  pelayanan  publik serta proses pelayanan yang sedang dilakukan.  Transparansi  dilaksanakan  dengan tujuan  memudahkan  dalam  pengawasan sehingga  informasi  setiap  kebijakan  dapat dijangkau oleh publik (Novianti, 2015).
Pada  prinsip  transparansi  pemerintah Desa Buluagung telah melaksanakan keterbukaan  dengan  masyarakat.  Terbukti dengan  pemerintah  desa  telah  terbuka mengenai  kelengkapan  administrasi  sehingga masyarakat  merasa  mudah  dalam  melakukan permintaan pelayanan. Selain mudah, masyarakat  merasa  cepat  dilayani  karena lengkapnya persyaratan yang dibawa. Kejelasan  biaya  juga  diungkapkan  oleh pemerintah  desa,  yakni  segala  pengurusan
permohonan  tidak  ada  biaya  atau  gratis  dan memang  masyarakat  tidak  ditarik  biaya apapun.  Begitupun  dengan  hasil  observasi yang  dilakukan,  memang  telah  tersedia standing  banner di  depan  ruang  pelayanan umum  mengenai  persyaratan  permohonan pelayanan. Masyarakat yang membawa persyaratan  yang  lengkap  juga  selesai  cepat tanpa pungutan biaya.

## Prinsip pelayanan prima
Pelayanan  prima  melakukan  kinerja dengan  menyesuaikan  prosedur  yang  baik, ketepatan waktu, kemudahan akses, kelengkapan  sarana  dan  prasarana  serta pelayanan yang memuaskan. Pelayanan prima merupakan kegiatan dari pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal melalui daya tanggap dan ketepatan.  Dengan  ketepatan  waktu  dalam melayani  akan  menyesuaikan  keinginan masyarakat (Rasdiana dan Ramadani, 2021).
Usaha  untuk  mencapai  pelayanan  yang baik  bisa  dengan  cara  tampil  mengandalkan kemampuan,  sikap,  tindakan  yang  tersusun dengan  baik.  Pelayanan  prima  menjadi  kunci untuk  tampil  sehingga  dapat  membedakan pelayanan yang biasa dengan yang prima. Hal tersebut bisa dijadikan landasan oleh seseorang  untuk  melakukan  layanan  yang maksimal  dengan  menyatukan  pelayanan yang  tanggap,  cepat,  ramah,  dan  murah. Peduli atas segala kemauan penerima layanan dengan  tindakan  terbaik  serta  memenuhi kebutuhannya  akan  mewujudkan  pelayanan yang  optimal  dan  bisa  berdampak  baik pemerintah  desa  itu  sendiri.  Pada  dasarnya pasti  setiap  pemerintah  desa  berusaha menciptakan  program  layanan  terbaik  untuk kebutuhan masyarakat sehingga akan merasakan kepuasan (Mubarok dan Suparman, 2019). Melaksanakan  tanggungjawab  secara profesional
ketika bekerja dengan menjalankan  prosedur  serta  aturan  dalam melayani  masyarakat  merupakan  hal  utama. Pada pelayanan prima, pelaksanaan pelayanan menjadi  penilaian  sebesar  apa  kemampuan pemerintah  desa  dalam  menjalankan  visi misinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  Pemerintah  desa  yang  memiliki kinerja  rendah  maka  juga  akan  mengalami
kegagalan  dalam  proses  pelayanan.  Dengan adanya  visi  misi  untuk  mencapai  pelayanan yang  maksimal  maka  pegawai  akan  semakin termotivasi  untuk  terus  melaksanakan  tugas- tugasnya  dengan  usaha  yang  terbaik.  Dengan mengacu  SOP  yang  telah  ada  maka  akan mengurangi  terjadinya  kesalahan  utamanya antara  pegawai  pemerintah  desa  dengan masyarakat (Suryanegara, 2019).
Pada prinsip ini yakni prinsip pelayanan prima  pemerintah  Desa  Buluagung  telah melaksanakan  pelayanan  yang  prima  kepada masyarakat. Terbukti dengan pemerintah desa hadir dan melayani masyarakat di kantor desa pada  pukul  08.00  WIB  hingga  pukul  15.00 WIB. Untuk pelaksanaan tugas terkadang ada kaur  yang  melakukan  pelayanan  kepada masyarakat  diluar  kantor.  Sedangkan  yang selalu  menetap  di  kantor  ialah  bagian pelayanan  kepada  masyarakat.  Hal  tersebut mengartikan  bahwa  pegawai  selalu  ada  dan sedang  melayani  ketika  jam  efektif  kerja. Pelayanan  yang  diberikan  cepat  dan  mudah jika  memang  tidak  antri  akan  segera ditangani.
Selalu  hadir  pada  jam  kerja  menjadi bentuk  pelayanan  yang  prima.  Menjalankan tugas  sesuai  tupoksi  yang  diberikan,  pada bagian pelayanan akan melayani ataupun pada bagian  lain  yang  ditugaskan  di  lapangan. Pegawai  desa  juga  memberikan  respon  cepat dalam  menangani  permintaan  pelayanan  oleh masyarakat.

## Prinsip partisipasi
Partisipasi  adalah  kegiatan  memberikan kesempatan  kepada  warga  negara  untuk memberikan hak dalam menyampaikan pendapat  yang  menyangkut  masyarakat. Keterlibatan  masyarakat  dibutuhkan  untuk turut  ikut  serta  dalam  proses  pemerintahan. Dengan  memberikan  peluang  seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyalurkan segala keinginan,  aspirasi  maupun  harapan  dalam proses  pelayanan  publik  (Rondowu,  dkk, 2015).
Berikut merupakan pentingnya masyarakat  untuk  ikut  berpartisipasi  adalah (Mangindaan, 2017):
1. Keterlibatan  masyarakat  menjadi  alat untuk
mendapatkan informasi
mengenai  kemauan  dan  kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.
2. Kepercayaan masyarakat akan terbentuk  ketika  dilibatkan  langsung dalam  proses  kegiatan  pemerintahan khususnya pelayanan.
3. Sudah  menjadi  hak  masyarakat  untuk terlibat langsung
dengan pemerintahan.
Melalui  penyaluran  aspirasi  masyarakat dalam  kegiatan  pelayanan  publik  oleh pemerintah berbagai macam kebutuhan masyarakat  yang  diinginkan  akan  terlaksana dengan baik. Pemerintah akan terus mengupayakan  serta  mengkoordinasi  antara aspirasi yang diberikan dengan aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Dengan  hal  itu, pemerintah  berusaha  untuk  mengantisipasi terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan dalam  melayani  masyarakat  (Permatasari, 2020).
Pemenuhan  hak  masyarakat  khususnya kebebasan  berpendapat  menjadi  salah  satu faktor  penting  berjalannya  proses  pelayanan publik dengan baik. Pendapat yang disampaikan  tentunya  akan  meningkatkan kinerja  setiap  pegawai  karena  masyarakat dilibatkan  langsung  sehingga  komunikasi pemerintah  desa  dengan  masyarakat  akan selalu  terjaga.  Dengan  hubungan  yang  baik tersebut  dapat  menciptakan good  governance yang berhasil. Selain komunikasi, pemenuhan sarana  dan  prasarana  juga  perlu  dipenuhi untuk  mendukung  kelangsungan  pelaksanaan pelayanan.  Pemanfaatan  kemajuan  teknologi juga  sangat  memungkinkan  untuk  menambah sarana dan prasarana.
Pada prinsip ini yakni prinsip partisipasi,  pemerintah  Desa  Buluagung maupun masyarakat belum sepenuhnya melaksanakannya. Terbukti
dengan pemerintah  desa  merasa  telah  siap  menerima segala  bentuk  saran/kritik,  namun  kenyataan di  lapangan  belum  sepenuhnya  terpenuhi. Untuk  pengaduan  pemerintah  desa  belum menyediakan  papan  madding/informasi  serta belum  mencantumkan  nomor  kontak  kepala desa dan sekretaris desa. Adapun kontak atau nomor Whatsapp namun  tidak  semua  orang mengetahui, jadi hanya tersalur dari mulut ke mulut. Banyak masyarakat juga yang tidak tau
ada atau tidaknya kontak untuk menghubungi kantor  desa  selain  langsung  datang  ke  kantor desa Sedangkan  untuk  pemberian saran/kritik masyarakat  sendiri  belum  ada  yang  ingin memberikan  saran/kritik  kepada  pemerintah desa.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan,  Pemerintah  Desa  Buluagung belum menyediakan papan mading serta tidak menyertakan  nomor  kontak  yang  bisa dihubungi  seperti  kepala  desa  dan  sekretaris desa.

## Prinsip efisiensi dan efektivitas
Efisiensi dan efektivitas ialah melaksanakan  kinerja  secara  optimal  ketika menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat.  kesesuaian  hasil  yang  dicapai haruslah  selaras  dengan  harapan  masyarakat. Hal  tersebut  bisa  terlihat  dari  pencapaian program  atau  produk  yang  dihasilkan  sudah sesuai  serta  perbandingan  antara  proses pelaksanaannya dengan produk yang dihasilkan (Rondowu, dkk, 2015).
Produktivitas yang telah dihasilkan oleh pemerintah  desa  terhadap  pelayanan  menjadi salah satu parameter terhadap prinsip efisiensi dan  efektivitas.  Mengatur  serta  menyusun rancangan  agar  selalu  tepat  dan  menghindari kesalahan sehingga akan menciptakan pelayanan yang efektif. Ketika telah mencapai tujuan  yang  diinginkan  tentunya  akan mendapatkan hasil yang lebih optimal.
Efisiensi  dan  efektivitas  keduanya saling  mengikat  pada  tindakan  bersama  oleh pemerintah  desa  dalam  mengeluarkan  sebuah hasil  yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan masyarakat.  Hasil  tersebut  dicapai  dengan melalui  penekanan  terhadap  kinerja  pegawai serta  dukungan  dari  masyarakat  itu  sendiri. Pada  hakikatnya  efisiensi  dan  efektivitas tercapai  atas  kesepakatan  pemerintah  desa dengan  masyarakat.  Untuk  mencapai  hasil yang  maksimal  pasti  menyesuaikan  kesiapan dari  masyarakat  sebagai  penerima  layanan (Permatasari, 2020).
Pelayanan  publik  yang  baik  dan  bersih tentunya perlu melaksanakan prinsip efisiensi dan  efektivitas.  Pengukuran  dalam  membuat kebijakan yang menyesuaikan semua masyarakat  menjadi  faktor  penting  untuk terlaksananya  pelayanan  publik.  Dengan  cara itu  masyarakat  juga  akan  ikut  bergerak
menyesuaikan  karena  memang  bagian  dari kebutuhan mereka. Pelaksanaan yang dilakukan pemerintah  desa menciptakan  hasil dengan  memanfaatkan  sumber  daya  secara maksimal dan bertanggungjawab atas tugasnya (Simarmata dan Sutrisno, 2022).
Pada  prinsip  ini  yakni  prinsip  efisiensi dan  efektivitas  pemerintah  Desa  Buluagung telah terlaksana dengan baik kepada masyarakat. Terbukti dengan pemerintah desa selalu memberikan kemudahan kepada masyarakat  dalam  melakukan  permintaan pelayanan.  Dengan  memberikan  respon  cepat dan  tanggap  maka  akan  menghasilkan kesesuaian  hasil  yang  diterima.  Begitupun yang telah  dirasakan  oleh  masyarakat,  bahwa tidak  mengalami  kesulitan  dalam  permintaan pelayanan  serta  selalu  puas  terhadap  hasil yang diterima.
Pemerintah  Desa  Buluagung  terhadap hasil  yang  diberikan  masyarakat  selalu berusaha  mengutamakan  kualitas  yang  baik untuk  diberikan  langsung  kepada  masyarakat Desa Buluagung. Dalam melaksanakan proses pelayanan  Pemerintah  Desa  Buluagung  telah menerapkan SOP (Standar Operasional Pelayanan) kepada masyarakat. Proses pelayanan  berupa  permohonan  administrasi juga  dilaksanakan  dengan  baik  dilihat  dari cara  penanganan  yang  cepat,  mudah  dan sesuai  kesepakatan.  Dengan  itu  hasil  yang diterima masyarakat akan sesuai dan mencapai prinsip efisiensi dan efektivitas.
Faktor  Pendorong  dan  Penghambat Prinsip-Prinsip Good Governance oleh
Pemerintah  Desa  Dalam  Pelayanan  Publik  di Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten  Banyuwangi.  Dalam  pelaksanaan penerapan  prinsip-prinsip good  governance terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yaitu:
A. Faktor Pendorong:
1. Keterbukaan  informasi  oleh  pemerintah desa dengan masyarakat.
Pemerintah  Desa  Buluagung  telah terbuka  dengan  masyarakat  mengenai persyaratan untuk meminta permohonan ke  kantor  desa.  Selain  mengenai persyaratan pemerintah desa juga terbuka mengenai pengeluaran permintaan  permohonan,  yakni  tidak ada  biaya.  Masyarakat  telah  merasakan
bentuk pelayanan yang memadai, mudah  dijangkau  serta  informasi  yang terbuka.
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi. Pegawai  Kantor  Desa  Buluagung  telah menerapkan  absensi  berupa fingerprint dan berjalan selama 3 tahun. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara  cepat  pemerintah  desa  juga menggunakan TTE (tanda tangan elektronik)  yakni  berupa Kode  QR . Tindakan  tersebut  merupakan  bagian dari  usaha  pemerintah  desa  untuk  terus melayani masyarakat dengan
memanfaatkan teknologi.
3. Menerapkan sikap positif. Pegawai  telah  mengedepankan  jam kehadiran  saat  pelayanan.  Pegawai hadir  tepat  waktu  jika  tidak  ada halangan karena memang sebagai pelayan masyarakat harus bisa melayani masyarakat  selama  24  jam.  Ketepatan merupakan bentuk tanggungjawab untuk selalu melayani masyarakat. Serta pegawai juga menerapkan sikap loyalitas  dan  produktivitas  yang  tinggi untuk masyarakat.
4. Koordinasi yang baik antar pegawai. Pemerintah  Desa  Buluagung  telah bersepakat mengenai biaya yang dikeluarkan atas pelayanan yang diberikan  ialah  gratis.  Dan  memang benar secara keseluruhan proses pelayanan  pegawai  tidak  menarik  biaya sama  sekali.  Selain  biaya,  pemerintah desa juga telah siap melayani masyarakat  selama  24  jam  penuh meskipun  di  luar  jam  kerja.  Jadi  setiap pegawai telah bersepakat akan melayani masyarakat jika di luar jam kerja.
B. Faktor Penghambat
1. Pemerintah  desa  belum  sepenuhnya melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya ikut berpartisipasi  dalam  pemberian  saran, kritik dan pengaduan terhadap pemerintah desa.
2. Masyarakat  kurang  kritis,  hanya  pasrah dan menerima apa yang telah disediakan pemerintah desa.
3. Belum tersedianya media informasi dan komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah desa

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah dipaparkan  mengenai  penerapan  prinsip- prinsip good  governance oleh  pemerintah desa  dalam  pelayanan  publik  di  Desa Buluagung  Kecamatan  Siliragung  Kabupaten Banyuwangi dapat dismpulkan bahwa penerapan  prinsip-prinsip good  governance oleh pemerintah desa dalam pelayanan publik di  Desa  Buluagung  Kecamatan  Siliragung Kabupaten  Banyuwangi  telah  dilaksanakan sesuai  dengan  standar  pelayanan  publik meliputi  (1)  profesionalitas,  prinsip  ini  sudah diterapkan dengan baik, prinsip ini mencakup pegawai  hadir  tepat  waktu,  pembagian  tugas sesuai jobdesk dan  melayani  24  jam;  (2) transparansi,  prinsip  ini  sudah  diterapkan dengan  baik,  yakni  informasi  pelayanan secara  terbuka,  kemudahan  dalam  proses pelayanan, hingga biaya yang dikeluarkan; (3) pelayanan  prima,  sudah  diterapkan  yakni sesuainya  jadwal  jam  pelayanan  serta  respon cepat pegawai atas permintaan pelayanan; (4) partisipasi,  prinsip  ini  belum  sepenuhnya diterapkan  dengan  baik,  pemerintah  desa belum  sepenuhnya  siap  menerima  aspirasi dari  masyarakat  karena  tidak  tersedianya kotak/media aspirasi, adapun kontak whatsapp namun  tidak  banyak  masyarakat yang  mengetahuinya  dan  dari  masyarakat sendiri  juga  kurang  kritis  untuk  memberikan aspirasi;  (5)  efisiensi  dan  efektivitas,  prinsip ini  sudah  diterapkan  dengan  baik,  dengan selesainya  permintaan  dan  kesesuaian  hasil yang  diterima  menjadi  tanda  bahwa  prinsip tersebut telah tercapai.
Faktor  pendorong  penerapan  prinsip- prinsip good  governance oleh  pemerintah desa  dalam  pelayanan  publik  di  Desa Buluagung  Kecamatan  Siliragung  Kabupaten Banyuwangi meliputi, (1) keterbukaan informasi  oleh  pemerintah  desa  dengan masyarakat; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi;  (3)  menerapkan  sifat  positif;  (4) koordinasi yang baik antar pegawai.
Sedangkan  faktor  penghambat  penerapan prinsip-prinsip good governance oleh pemerintah  desa  dalam  pelayanan  publik  di Desa  Buluagung  yaitu;  (1)  belum  optimalnya pemberian  sosialisasi  kepada  masyarakat mengenai  pentingnya  pemberian  aspirasi kepada  pemerintah  desa;  (2)  masyarakat kurang kritis, hanya pasrah dan menerima apa yang  telah  disediakan  pemerintah  desa;  (3) belum  tersedianya  media  informasi  dan komunikasi  yang  efektif  antara  masyarakat dengan pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Duarmas,  D.,  Rumapea,  P.,  Rompas,  Y.
(2016).
Prinsip-Prinsip
Good Governance Dalam  Pelayanan  Publik Di Kantor Camat Kormomolin
Kabupaten  Maluku. Journal  Unsrat. Volume (1), 37 . Hlm  4.
Fitriah.,  Rahayu,  I  dan  Herman,  M.  (2021).
Profesionalitas  Aparatur  Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan  Perizinan  Usaha  Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten  Banjar .  Banjar:  Universitas Islam Kalimantan.
Hardani.  (2020). Metode  Kualitatif  & Kuantitatif. Yogyakarta:  CV.  Pustaka Ilmu.
Iza,  I.  N.,  Habibi,  M.  M.,  &  Sukriono,  D.
(2022). Penerapan Prinsip G ood
Governance Dalam  Pelayanan  Publik Di Desa Tempursari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang . Jurnal Civic Hukum, Volume (7), 1, 89 Josep. (2018). Perbandingan Tata Pemerintah  Good  Governance  dan Sound Governance . Jakarta: Indocamp Kusumastuti,  A  &  Khoiron,  A.M.  (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). Mangindaan.  (2017). Pengelolaan  Keuangan Desa Berdasarkan Prinsip Good
Governance . Manado: Unsrat Pres.
Maryam,  N.  S.  (2016).  Mewujudkan Good Governance Melalui  Pelayanan  Publik.
Jurnal  Ilmu  Politik  dan  Komunikasi .
Volume (6) , 1 . Hlm 5.
Moento,  P.  A.,  Firman.  F.,  Yusuf.  A.  P.
(2019). Good Governance Dalam
Pemerintahan . volume (1), 2. Hlm 10 Mubarok dan Suparman, N. (2019). Pelayanan Publik Kotemporer . Bandung:  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung. Novianti, L. (2015). Public Sector Governance  Pada  Pemerintah  Daerah.
Pekan Baru: Al-Mujtahadah. Putra,  T.  M.  (2017). Pelayanan  Publik  dan Ketahanan. Jakarta: Grasindo.
Permatasari, Iman. A. (2020). Kajian
Penerapan  Prinsip Good  Governance Pemerintah  Kabupaten  Lebak. Jurnal Kebijakan Pembangunan
Daerah . volume (4), 1. Hlm 36.
Rajagukguk, J., Tobing, Artha L., & Sibarani,
E.  (2022).  Penerapan  Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan  Pelayanan  Publik  di Kantor  Kecamatan  Medan  Timur.
(JIIP)  Jurnal Ilmiah  Ilmu  Pendidikan. Volume (5), 11. Hlm 4810.
Rasdiana & Ramadani, R. (2021). Responsivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
Kabupaten  Bone. Jurnal  Administrasi Publik. Volume (17), 2. Hlm 255.
Rondowu,  A.,  Rompas,  W  &  Pombeng,  J.D.
(2015). Implementasi Good Governance di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara . Manado: Universitas Sam Ratulangi. Simarmata,  N.Y.,  &  Sutrisno,  E.  (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Prinsip Good Governance di  Kantor  Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik.
Volume (4), 2. Hlm 42.
Suryanegara,  Ade.  H.  (2019).  Reformasi Birokrasi  dan  Pemenuhan  Hak  Warga dalam  Mengakses  Pelayanan  Publik melalui Mal Pelayanan Publik . Volksgeist. Volume (2), 2. Hlm 189-200.
Wijaya,  Pudjiarti,  E.  S.,  &  Winiarti,  A.  T.
(2018). Buku  Ajar  Good  Governance
(Tata Kelola  Pemerintahan  yang Baik).
Demak: Pustaka Magister