Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT)
Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi, 2(2), 2018, 55-109 Available online at .journal.lembagakita.org

## Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh

## Dahlia
Program Studi Analis Keuangan, Politeknik Kutaraja
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas pungutan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Kota Banda Aceh. Sekaligus juga menganalisis apakah pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah tersebut berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Banda Aceh. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis rasio efektivitas dan analisis kontribusi. Untuk keperluan analisis digunakan data sekunder dengan periode tahun 2007-2011. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, secara rata-rata tingkat efektivitas berada pada kategori sangat efektif untuk pajak daerah, efektif untuk retribusi daerah, kurang efektif untuk laba perusahaan daerah, dan sangat efektif untuk lain-lain pendapatan yang sah. Sementara untuk analiss kontribusi, secara rata- rata tingkat kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah berada pada kategori baik untuk pajak daerah, sedang untuk retribusi daerah, sangat kurang untuk laba perusahaan daerah, dan sedang untuk lain-lain pendapatan yang sah.
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Efektifitas, dan Kontribusi.
Abstract. This study aims to determine the effectiveness of the collection of sources of Regional Original Revenue (PAD), namely local taxes, regional levies, regional company profits, and other legitimate income managed by the Banda Aceh City Revenue Service. At the same time, it also analyzes whether local taxes, regional levies, regional company profits, and other legitimate income contribute to increasing PAD in Banda Aceh. Data analysis used in this study is effectiveness ratio analysis and contribution analysis. For the purposes of analysis, secondary data is used for the period 2007-2011. The results of this study reveal that, on average, the level of effectiveness is in the very effective category for local taxes, effective for regional retribution, less effective for regional company profits, and very effective for other legitimate income. While for analyzing contributions, on average the level of contribution of local taxes, regional retribution, regional company profits, and other legitimate income is in the category of good for local taxes, moderate for regional retribution, very less for regional company profits, and medium for other legitimate income.
Keywords: Regional Original Income, Effectiveness, and Contributions.
*Corresponding author. Email: dahlia@politeknikkutaraja.ac.id
Received: 19 Oktober 2018, Revision: 13 Nopember 2018, Accepted: 17 Desember 2018 Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2018. Published by Divisi Riset, Lembaga KITA.

## Pendahuluan
Kemandirian  daerah  sangat  ditentukan  oleh besarnya  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Undang-undang  No.  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  menyebutkan, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan yang  diperoleh  daerah  untuk  mendanai kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan desentralisasi.  Dalam  Bab  IV  pasal  5  Undang- undang  No.  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber  penerimaan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.
Pendapatan  daerah  dapat  berasal  dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain  pendapatan.  Sedangkan  pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah,  dana  cadangan  daerah  dan  penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tanpa pendapatan  yang  mencukupi  hampir  mustahil suatu  daerah  otonom  dapat  berkembang  serta meningkatkan  pelayanan  publik  dalam  segala sektor.  Dengan  kata  lain  semakin  besar  PAD suatu daerah maka ketergantungannya terhadap pusat  semakin  berkurang  dan  sebaliknya  dapat pula  diartikan  bila  PAD  suatu  daerah  masih rendah sebagai indikasi bahwa peran pemerintah daerah tersebut masih sangat kurang.
Dalam  Undang-undang  No.11  tahun  2006 tentang Pemerintah Aceh, sangat sedikit ditemui pasal-pasal yang mengatur tentang hal keuangan. Penjelasan  Undang-undang  Pemerintah  Aceh (UUPA) kebanyakan mengenai urusan pemerintahan.  Sehingga  untuk  hal  yang berkenaan  dengan  keuangan  daerah  masih merujuk  pada  UU  No.33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Setiap  awal  tahun  anggaran,  kota  Banda  Aceh melalui  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah beserta  DPRK  dalam  menyusun  dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  serta  target  masing-masing  komponen penerimaan  PAD  harus  mempertimbangkan kondisi  perekonomian  dan  keamanan.  Situasi
politik dan kondisi perekonomian yang kondusif merupakan hal penting dalam menetapkan target penerimaan.  Kegiatan  ekonomi  melaju  pesat dengan  ditopang  oleh  kestabilan  kondisi  sosial politik  daerah  yang  akan  menentukan  dan memberi  peluang  bagi  kota  Banda  Aceh  untuk mengoptimalkan  pencapaian  target  penerimaan serta  leluasa  untuk  menggali  sumber-sumber penerimaan PAD lainnya.
Untuk  membiayai  kegiatan  pembangunan  kota Banda  Aceh,  selain  mengandalkan  dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU, dan DAK) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, juga dibiayai dari  penerimaan  daerah  yang  bersumber  dari PAD.  PAD  merupakan  sumber  pendanaan penting untuk daerah. Dengan penerimaan PAD yang relative kecil akan sulit bagi daerah tersebut untuk  melaksanakan  proses  penyelenggaraan pemerintah  dan  pembangunan  secara  mandiri. Dalam rangka terwujudnya ekonomi daerah yang nyata  dan  bertanggungjawab,  maka  pemerintah kota  Banda  Aceh  harus  sekuat  tenaga  berusaha meningkatkan  PAD  dan  mencari  sumber-suber PAD yang potensial.

## Tinjauan Literatur
Halim  (2001:19)  memaknai  keuangan  daerah sebagai  senua  hak  dan  kewajiban  yang  dapat dinilai  dengan  uang,  demikian  pula  segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat  dijadikan  kekayaan  daerah  sepanjang  itu belum dimilki/ dikuasai oleh negara serta pihak- pihak lain sesuai ketentuan/ peraturan undang- undang  yang  berlaku.  Menurut  Mardiasmo (2002),  PAD  adalah  penerimaan  daerah  dari sektor  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil perusahaan  milik  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
Sumitro  (1991:12),  pajak  adalah  peralihan kekayaan  dari  sektor  swasta  ke  sektor  publik berdasarkan UU yang dapat dipaksakan dengan tidak  mendapat  imbalan  (tehenprestatie)  yang secara  langsung  dapat  ditunjukkan,  yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan  sebagai  pendorong,  penghambat  atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan.
Sedangkan  untuk  retribusi,  berbagai  defenisi
retribusi daerah telah diutarakan oleh para ahli diantaranya,  menurut  Soemitro  dan  Kaho (1991:151), yaitu sebagai pembayaran- pembayaran  kepada  Negara  yang  dilakukan oleh  mereka  yang  menggunakan  jasa-jasa negara.  retribusi  daerah  pada  dasarnya  dapat dipaksakan secara ekonomis, apabila sipembayar  retribusi  tidak  dpat  merasakan langsung manfaat dari retribusi daerah tersebut. Sedangkan  mereka  yang  tidak  merasakan nikmat  langsung  dari  retribusi  tidak  dapat dipaksakan pengenaannya.
Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintah  Daerah,  sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas:
a. Hasil  Pajak  Daerah,  menurut  UU  No.28 Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah, dan  Retribusi  Daerah,  yang  selanjutnya disebut  pajak,  adalah  kontribusi  wajib kepada  daerah  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-undang, dengan tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
b. Hasil retribusi daerah, menurut UU No. 28 Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi  daerah,  selanjutnya  disebut retribusi,  adalah  pungutan  daerah  sebagai pembayaran  atas  jasa  atau  pemberian  izin tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
c. Hasil  perusahaan  milik  daerah  dan  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  adalah  hasil  pendapatan  daerah dari  keuntungan  yang  didapat  dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan  daerah  dan  merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor  ke  kas  daerah.  Hasil  perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.
d. Lain-lain  pendapatan  yang  sah  berupa  jasa giro,  penjualan  aset  tetap  daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah  terhadap  mata  uang  asing,  komisi, potongan,  dan  bentuk  lain  sebagai  akibat
dari  penjualan  atau  pengadaan  barang  dan jasa oleh daerah.

## Metodologi Penelitian

## Analisis Kontribusi dan Rasio Efektifitas Analisis Kontribusi
Analisis  kontribusi  yaitu  suatu  analisis  yang digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar kontribusi  yang  dapat  disumbangkan  dari penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah, laba  perusahaan  daerah,  dan  lain-lain pendapatan  asli  daerah  yang  sah,  terhadap pendapatan  asli  daerah,  dibandingkan  dengan realisasi  penerimaan  Pendapataan  Asli  Daerah (PAD).
1. Analisis Kontribusi Pajak Daerah
𝐾 𝑃𝐷
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 𝑥 100%

## 2. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah
𝐾 𝑅𝐷
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 𝑥 100%

## 3. Analisis  Kontribusi  Laba  Perusahaan Daerah
𝐾 𝐿𝑃𝐷
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 𝑥 100%

## 4. Analisis  Kontribusi  Lain-lain  Pendapatan Asli Daerah yang Sah
𝐾 𝐿𝐿𝑃𝑆 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑖𝑛 − 𝑙𝑎𝑖𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑎ℎ
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷 𝑥 100%
Dimana  kriteria  kontribusi  pajak  daerah, retribusi  daerah,  laba  perusahaan  daerah,  dan lain-lain  pendapatan  yang  sah,  dinyatakan sangat  baik  apabila  rasionya  mencapai  diatas 50%. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

## Tabel 1.  Kriteria Kontribusi Keuangan
Persentase Kinerja Keuangan Kriteria > 100% 90% - 100% 80% 90% 60% - 80% < 60%
Sangat efektif Efektif Cukup efektif Kurang efektif
Tidak efektif Sumber:  Depdagri  dengan  Kepmendagri  No.690.900.327 Tahun 1996

## Rasio Efektifitas
Rasio efektivitas pajak daerah adalah rasio yang menggambarkan  kemampuan  pemerintah daerah  dalam  merealisasikan  pendapatan  asli daerah  yang  diperoleh  dari  sumber-sumebr pendapatan  asli  daerah,  yaitu  pajak  daerah, retribusi  daerah,  laba  perusahaan  daerah,  dan lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang direncanakan,  dibandingkan  dengan  yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
1. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%

## 2. Rasio Efektifitas Retribusi Daerah
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%

## 3. Rasio Efektifitas Laba Perusahaan Daerah.

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%
4. Rasio  Efektifitas  Lain-lain  Pendapatan  Asli yang Sah
Rasio  efektivitas  laba  perusahaan  adalah  rasio yang  menggambarkan  kemampuan  daerah dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah yang  diperoleh  dari  laba  perusahaan  daerah yang  direncanakan,  dibandingkan  dengan dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan potensi riil daerah.
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐿𝑎𝑖𝑛 − 𝑙𝑎𝑖𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑖𝑛 − 𝑙𝑎𝑖𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑎ℎ 𝑥 100%
Dimana  efektifitas  pemungutan  pajak  daerah, retribusi  daerah,  laba  perusahaan  daerah,  dan lain-lain pendapatan yang sah, dinyatakan efektif apabila  rasionya  mencapai  100%.  Dapat  dilihat dalam tabel berikut ini.
Tabel 2. Kriteria Kinerja Keuangan (efektifitas) Persentase Kinerja Keuangan Kriteria 0,00% - 10%% 10,10% - 20% 20,10% -  30% 30,10% - 40% 40,10% - 50% < 50% Sangat Kurang Kurang Sedang Cukup Baik Baik
Sangat Baik
Sumber: Depdagri dengan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

## Analisa dan Pembahasan
Analisis  Efektivitas  Pajak  Daerah  Kota Banda Aceh
Rasio efektivitas pajak daerah adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah  dalam  merealisasikan  pendapatan  asli daerah  yang  diperoleh  dari  pajak  daerah  yang direncanakan,  dibandingkan  dengan  yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%

## Tabel 3. Efektivitas Pajak Daerah Kota Banda
Aceh Tahun 2007-2011 Tah un Target (Rp) Realisasi (RP) Efektiv itas Pajak Daerah (%) Kriteria Efektiv itas 2007  13.920.000 .000 15.812.025 .530 113,59 Sangat Efektif 2008  23.303.000 .000 25.518.334 .146 109,51 Sangat Efektif 2009  24.581.820 .000 27.457.923 .297 111,70 Sangat Efektif 2010  25.673.074 .261 28.035.595 .086 109,2 Sangat Efektif 2011  27.286.514 .939 33.549.809 .961 122,95 Sangat Efektif Rata-rata 113,39 Sangat Efektif Sumber: Dinas Pendapatan Kota Banda Aceh (diolah).

## Analisis Efektivitas Retribusi Daerah Kota Banda Aceh
Rasio  efektivitas  retribusi  daerah  adalah  rasio yang  menggambarkan  kemampuan  daerah dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah yang  diperoleh  dari  retribusi  daerah  yang direncanakan,  dibandingkan  dengan  dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%

## Tabel 4. Efektivitas Retribusi Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011
Sumber: Dinas Pendapatan Kota Banda Aceh (diolah).

## Analisis Rasio Efektivitas Laba Perusahaan Daerah.
Rasio  efektivitas  laba  perusahaan  adalah  rasio yang  menggambarkan  kemampuan  daerah dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah yang  diperoleh  dari  laba  perusahaan  daerah yang  direncanakan,  dibandingkan  dengan dengan  target  yang  ditetapkan  berdasarkan potensi riil daerah.

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%

## Tabel 5. Efektivitas Retribusi Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011
Sumber: Dinas Pendapatan Kota Banda Aceh (diolah).
Analisis  Rasio  Efektivitas  Lain-lain  PAD yang Sah.
Rasio  efektivitas  laba  perusahaan  adalah  rasio yang  menggambarkan  kemampuan  daerah dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah yang diperoleh dari lain-lain PAD yang sah yang direncanakan,  dibandingkan  dengan  dengan
target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil daerah.

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐿𝑎𝑖𝑛 − 𝑙𝑎𝑖𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑖𝑛 − 𝑙𝑎𝑖𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑎ℎ 𝑥 100%

## Tabel 6. Efektivitas Lain-lain PAD yang Sah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011
Sumber: Dinas Pendapatan Kota Banda Aceh (diolah).
Tabel 7. Analisis Efektifitas Sumber-sumber PAD Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011

## Analisi  Rasio  Efektifitas  Pendapatan  Asli Daerah
Rasio efektivitas pendapatan Asli Daerah adalah rasio yang menggambarkan kemampuan daerah dalam  merealisasikan  pendapatan  asli  daerah yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠
= 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%

## Analisis  Kontribusi  Sumber  PAD  Kota Banda Aceh
Analisis  kontribusi  yaitu  suatu  analisis  yang digunakan  untuk  mengetahui  seberapa  besar kontribusi  yang  dapat  disumbangkan  dari penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah  yang  sah,  terhadap  pendapatan  asli daerah, dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapataan Asli Daerah (PAD).

## Analisis Kontribusi Pajak Daerah
Tabel 8. Efektivitas Pajak Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011
Sumber: Dinas Pendapatan Kota Banda Aceh (diolah).

## Analisis Kontribusi Retribusi Daerah
Tabel 9. Kontribusi Retribusi Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011
Sumber: Dinas Pendapatan Kota Banda Aceh (diolah).

## Analisis  Kontribusi  Laba  Perusahaan Daerah
Tabel 10. Kontribusi Laba Perusahaan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011
Sumber: Dinas Pendapatan Kota Banda Aceh (diolah).
Analisis  Kontribusi  Lain-lain  Pendapatan yang Sah Tabel 11. Kontribusi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011
Sumber: Dinas Pendapatan Kota Banda Aceh (diolah).

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil  analisis  rasio  efektifitas  pajak  daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah, dapat  disimpulkan  bahwa  secara  rata-rata tingkat efektivitas berada pada kategori sangat efektif  untuk  pajak  daerah,  efektif  untuk retribusi  daerah,  kurang  efektif  untuk  laba perusahaan  daerah,  dan  sangat  efektif  untuk lain-lain pendapatan yang sah.
2. Hasil analisis kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan  yang  sah,  dapat  disimpulkan bahwa secara rata-rata tingkat kontribusi pajak daerah,  retribusi  daerah,  laba  perusahaan daerah,  dan  lain-lain  pendapatan  yang  sah berada pada kategori baik untuk pajak daerah, sedang untuk retribusi daerah, sangat kurang untuk  laba  perusahaan  daerah,  dan  sedang untuk lain-lain pendapatan yang sah.
Tabel 12. Analisis Kontribusi Sumber-sumber PAD Kota Banda Aceh Tahun 2007-2011

## Daftar Pustaka
Halim,  Abdul.  2001.  Manajemen  Keuangan, Edisi Revisi, Penerbit Salemba Empat.
Indonesia,  P.R.,  2004.  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun 2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah. Jakarta (ID): RI.
Indonesia,  R.  and  No,  U.U.,  32.  Tahun  2004 tentang. Pemerintah Daerah. Jakarta. Indonesia, Undang-undang No 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintahan Aceh. Aceh. Indonesia,  Undang-undang  No.  33  tahun  2004 Tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Sekretariat Negara, Jakarta.
Mardiasmo,  2009.  Manajemen  Keuangan, Erlangga, Jakarta.
Soemitro,  R.,  1979.  Dasar-dasar  Hukum  Pajak dan Pajak Pendapatan, Erlangga, Jakarta.
Soemito,  R.,  1991.  Asas-Asas  Hukum Perpajakan. Cetakan Pertama. Bandung: Binacipta.