Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kendaraan Angkutan Barang Di Kota Pekanbaru Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *
Fendri Gunawan 1 , Ardiansah 2 , Bagio Kadaryanto 3
Universitas Lancang Kuning, Riau https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.819

## Abstract
Based  on  Article  169  paragraph  (1)  of  Law  Number  22  of  2009  concerning  Road  Traffic  and Transportation, it is stipulated that drivers and/or public goods transportation companies must comply  with  provisions  regarding  loading  procedures,  carrying  capacity,  vehicle  dimensions, and  road  class.  This  research  aims  to  explain  law  enforcement  against  violations  of  goods transportation  vehicles  in  Pekanbaru  City  based  on  Law  Number  22  of  2009  concerning Road Traffic and Transportation. The method used in this research is socio-legal research. The results showed that law enforcement against violations of goods transportation vehicles in Pekanbaru City hasn’t been optimal. Barriers from the side of law enforcement officials are the lack of cross- sectoral coordination between the Pekanbaru City Transportation Service and Pekanbaru Police Traffic, most of the freight vehicles passing through Pekanbaru City from night to early morning, and the lightness of criminal sanctions as regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic  and  Transportation.  Efforts  that  can  be  made  by  the  Pekanbaru  City  Transportation Service  are  to  collaborate  with  the  Pekanbaru  Traffic  Police,  increase  supervision  of  goods transportation vehicles, and propose that Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation be revised.
Keywords: Goods Transport Vehicle; Violation; Law Enforcement

## Abstrak
Berdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  penelitian  hukum  sosiologis.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  penegakan  hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal. Hambatan dari sisi aparatur penegak hukum adalah kurangnya koordinasi lintas sektoral antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satlantas Polresta Pekanbaru, kendaraan angkutan barang sebagian besar melintas di Kota Pekanbaru dari malam hingga dini hari, serta ringannya sanksi  pidana  yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota adalah menjalin kerja  sama  dengan  Satlantas  Polresta  Pekanbaru,  meningkatkan  pengawasan  terhadap kendaraan  angkutan  barang, serta  mengusulkan  agar  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan direvisi.
Kata kunci: Kendaraan Angkutan Barang; Pelanggaran; Penegakan Hukum
* Naskah diterima tanggal: 15 September 2020, direvisi: 13 Oktober 2020, disetujui untuk terbit: 10 Desember 2020.
1 Fendri  Gunawan adalah  mahasiswa  Program  Magister  (S-2)  Ilmu  Hukum  pada  Program Pascasarjana Universitas Lancang Kuning, Riau. e-Mail: fendrigunawan.mh.unilak@gmail.com
2 Ardiansah adalah  Ketua  Program  Magister  (S-2)  Ilmu  Hukum  pada  Program  Pascasarjana Universitas Lancang Kuning, Riau.
3 Bagio Kadaryanto adalah dosen tetap bidang hukum tata negara Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau.

## A. PENDAHULUAN
Lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  mempunyai  peran  yang  strategis  dalam mendukung  pembangunan  dan  integrasi  nasional  sebagai  bagian  dari  upaya memajukan  kesejahteraan  umum  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensinya untuk mewujudkan kelancaran, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan  perekonomian nasional dan pengembangan wilayah. 4
Terkait  hal  tersebut,  jalan  raya  merupakan  suatu  prasarana  perhubungan  yang mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  mewujudkan  perkembangan  antar daerah  yang  seimbang,  pemerataan  hasil-hasil  pembangunan,  serta  pemantapan pertahanan dan keamanan dalam merealisasikan sasaran pembangunan, baik di tingkat nasional  maupun  tingkat  daerah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  berupaya  untuk menciptakan  jaringan  dan  pelayanan  jalan  sebagai  upaya  untuk  menciptakan kelancaran, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan bagi masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya di jalan-jalan umum. 5
Kondisi  jalan  yang  baik  dapat  menunjang  integrasi  antar  daerah  serta menghubungkan antara daerah maju dengan daerah-daerah yang masih dikategorikan sebagai  daerah  tertinggal.  Kondisi  jalan  yang  baik  mempunyai  pengaruh  yang  besar terhadap  perkembangan  perekonomian  suatu  daerah.  Oleh  karena  itu,  kualitas  jalan yang buruk  dapat  menghambat  perkembangan  perekonomian  suatu  daerah.  Kualitas jalan  yang  buruk  dapat  menghambat  kegiatan  perdagangan  dalam  suatu  daerah maupun perdagangan antar daerah. Kondisi jalan yang buruk membatasi kemampuan pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mencapai pasar yang lebih besar. 6
Selain  itu,  kondisi  jalan  yang  buruk  merupakan  salah  satu  faktor  penghambat berkembangnya industri jasa transportasi penumpang maupun jasa angkutan barang. Kualitas jalan  yang  buruk  menyebabkan  terjadinya  pembengkakan  biaya  operasional kendaraan, seperti meningkatnya biaya pemeliharaan dan perawatan serta pemakaian bahan bakar, yang pada akhirnya dapat menggerus keuntungan bagi pelaku usaha jasa transportasi. 7
Tidak  mengherankan  apabila  kemudian  pelaku  usaha  jasa  transportasi penumpang  maupun  jasa  angkutan  barang  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang bertentangan  dengan  ketentuan  undang-undang.  Berdasarkan  observasi  penelitian yang dilakukan, salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa angkutan  barang  di  Kota  Pekanbaru  adalah  melakukan  modifikasi  dimensi
4 Arif Budiarto dan Mahmudah, Rekayasa Lalu Lintas , (Semarang: UNS Press, 2007), h. 3.
5 Rahardjo  Adisasmita  dan  Sakti  Adjie  Adisasmita, Manajemen  Transportasi  Darat ,  (Yogyakarta:
Graha Ilmu, 2015), h. 10.
6 Rahardjo Adisasmita, Dasar-dasar Ekonomi Transportasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 28.
7 Ibid. , h. 29-30.
kendaraannya sehingga memungkinkan kendaraan tersebut dapat mengangkut barang melebihi kapasitasnya.
Informasi tersebut diperkuat dengan data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa selama tahun 2020 telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  dilakukan  oleh kendaraan  angkutan  barang  yang  mengangkut  muatan  melebihi  kapasitas kendaraannya sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kasus.
Kendaraan  angkutan  barang  yang  mengangkut  muatan  melebihi  kapasitas kendaraannya dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan yang melintas di sekitarnya serta berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Muatan yang  berlebih  dapat  mengganggu  keseimbangan  kendaraan,  terutama  pada  saat kendaraan tersebut melewati jalan dengan kualitas yang buruk dan berlubang. 8 Selain membahayakan  keselamatan  para  pengguna  jalan  yang  melintas  di  sekitarnya  serta berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kendaraan angkutan barang yang  mengangkut  muatan  melebihi  kapasitas  kendaraannya  juga  dapat  merusak kualitas  jalan  sebagai  fasilitas  umum  yang  tidak  hanya  diperuntukkan  bagi  pelaku usaha jasa angkutan barang, tetapi juga digunakan oleh semua masyarakat.
Berdasarkan  Pasal  169  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  diatur  bahwa  pengemudi  dan/atau  perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut,  dimensi  kendaraan,  dan  kelas  jalan.  Ketentuan  tersebut  menegaskan  bahwa kendaraan  angkutan  barang  dilarang  mengangkut  muatan  melebihi  kapasitas kendaraannya. Meskipun demikian, dari observasi penelitian yang dilakukan di Kota Pekanbaru ternyata banyak ditemukan kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya melintasi jalan umum pada malam hari.
Dari  latar  belakang  permasalahan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  maka  rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran  kendaraan  angkutan  barang  di  Kota  Pekanbaru  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta hambatan- hambatannya  berikut  dengan  upaya  dan  solusi  yang  ditawarkan  untuk  mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis  ( law-sosio  research ).  Penelitian  hukum  adalah  suatu  kegiatan  ilmiah  yang didasarkan  pada  metode,  sistematika,  dan  pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. 9 Sedangkan penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan
8 Hany Amalia, “Pengawasan Angkutan Barang di Kota Dumai”, dalam Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau , Vol. 4, No. 2 (2017), h. 6-7.
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2007), h. 43.
cara menganalisa pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. 10
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  hasil  observasi  dan wawancara  di  lokasi  penelitian,  sedangkan  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah, literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Pasal  169  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  diatur  bahwa  pengemudi  dan/atau  perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut,  dimensi  kendaraan,  dan  kelas  jalan.  Meskipun  demikian,  dari  observasi penelitian  yang  dilakukan  di  Kota  Pekanbaru  ternyata  banyak  ditemukan  kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya melintasi jalan  umum  pada  malam  hari.  Fakta  ini  kemudian  diperkuat  dengan  wawancara penelitian  yang  dilakukan  dengan  Kepala  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru  dan diperoleh  data  bahwa  selama  tahun  2020  telah  terjadi  pelanggaran  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  dilakukan  oleh kendaraan  angkutan  barang  yang  mengangkut  muatan  melebihi  kapasitas kendaraannya sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kasus, dengan rincian sebagai berikut:

## Tabel 1

## Data Pelanggaran Kendaraan Angkutan Barang di Kota Pekanbaru
Tahun 2020 No. Bulan Jumlah Pelanggaran 1 Januari 8 2 Februari 13 3 Maret 36 4 April 11 5 Mei 6 Total Pelanggaran 74 Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
10 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 25.
Tabel di atas menunjukkan bahwa angka pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  terkait  kendaraan angkutan barang yang mengangkut muatan melebihi kapasitas kendaraannya di Kota Pekanbaru pada tahun 2020 relatif cukup tinggi dengan jumlah yang bervariasi setiap bulannya.  Artinya,  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  kendaraan  angkutan barang di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  belum  berjalan  optimal.  Padahal  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya  pengawasan  disertai  dengan  penegakan hukum yang tegas dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pelanggaran yang dilakukan  oleh  kendaraan  angkutan  barang  yang  mengangkut  muatan  melebihi kapasitas  kendaraannya  agar  kendaraan  tersebut  tidak  membahayakan  keselamatan para  pengguna  jalan  yang  melintas  di  sekitarnya,  tidak  berpotensi  menyebabkan terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas,  serta  tidak  merusak  kualitas  jalan  sebagai  fasilitas umum.

## 1. Hambatan-hambatan dalam Penegakan Hukum
Meskipun pada Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  diatur  bahwa  pengemudi  dan/atau  perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan, namun pada tahun 2020 terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan  oleh  kendaraan  angkutan  barang  yang  mengangkut  muatan  melebihi kapasitas kendaraannya sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kasus.
Proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicita-citakan di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang  mempengaruhi  proses  penegakan  hukum.  Menurut  Lawrence  M.  Friedman, efektivitas  dalam  penegakan  hukum  dipengaruhi  oleh  struktur  hukum,  substansi hukum,  dan  budaya  hukum.  Struktur  hukum  adalah  aparatur  penegak  hukum  yang menjalankan proses penegakan hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim.
Substansi hukum  adalah  isi  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Sedangkan,  budaya  hukum  adalah  kebiasaan-kebiasaan  yang  ada  di  tengah-tengah kelompok masyarakat tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dipatuhi oleh masyarakat. 11 Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor- faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum  antara  lain  yaitu  faktor  hukum  itu sendiri  (undang-undang),  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  yang  mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut
11 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial , (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 63.
saling berkaitan dengan eratnya oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. 12
Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang  di  Kota  Pekanbaru  dari  sisi  aparatur  penegak  hukum  adalah  kurangnya koordinasi  lintas  sektoral  antara  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru  dengan  Satuan Lalu  Lintas  (Satlantas)  Kepolisian  Resor  Kota  (Polresta)  Pekanbaru  yang  rutin melakukan patroli ketertiban lalu lintas di Kota Pekanbaru.
Selain itu, informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa kendaraan angkutan barang  sebagian  besar  melintas  di  Kota  Pekanbaru  dari  malam  hingga  dini  hari, sedangkan  pemeriksaan  terhadap  kendaraan  angkutan  barang  yang  dilakukan  oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dilaksanakan pada pagi hingga sore hari.
Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru dari sisi undang-undang adalah ringannya sanksi pidana bagi kendaraan  angkutan  barang  yang  mengangkut  muatan  melebihi  kapasitas kendaraannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  disebutkan  bahwa  setiap  orang  yang mengemudikan  kendaraan  bermotor  angkutan  umum  barang  yang  tidak  mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan dipidana dengan  pidana  kurungan  paling  lama  2  (dua)  bulan  atau  denda  paling  banyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

## 2. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Penegakan Hukum
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  pembinaan  bidang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan dilaksanakan  secara  bersama-sama  oleh  semua  instansi  terkait  ( stakeholders )  sebagai berikut:
a) Urusan  pemerintahan  di  bidang  prasarana  jalan  oleh  kementerian  yang bertanggung jawab di bidang jalan.
b) Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
c) Urusan  pemerintahan  di  bidang  pengembangan  industri  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri.
d) Urusan  pemerintahan  di  bidang  pengembangan  teknologi  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi.
12 Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum, (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2013). h. 8-9.
e) Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, manajemen operasional dan rekayasa lalu lintas,  serta  pendidikan  berlalu  lintas  oleh  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru  untuk mengatasi  hambatan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru terkait kurangnya koordinasi lintas sektoral antara Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjalin kerja  sama  dengan  Satuan  Lalu  Lintas  (Satlantas)  Kepolisian  Resor  Kota  (Polresta) Pekanbaru  dalam  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh  kendaraan  angkutan  barang  yang  mengangkut  muatan  melebihi  kapasitas kendaraannya.  Pada  saat  kendaraan  angkutan  barang  yang  mengangkut  muatan melebihi  kapasitas  kendaraannya  melewati  jalan  dengan  kualitas  yang  buruk  dan berlubang,  maka  kendaraan  tersebut  berpotensi  menyebabkan  terjadinya  kecelakaan lalu lintas. 13
Upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru  untuk mengatasi  hambatan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru yang sebagian besar melintas dari malam hingga dini hari adalah meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang dan mengoperasikan Pos Timbangan Kendaraan selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari  pada  setiap  perbatasan  dan  jalan  masuk  menuju  Kota  Pekanbaru,  sehingga pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  yang  dilakukan  oleh  kendaraan  angkutan  barang  yang  mengangkut  muatan melebihi kapasitas kendaraannya dapat dicegah.
Selain  melakukan  pemeriksaan  terhadap  kapasitas  muatan  yang  diangkut  oleh kendaraan  angkutan  barang,  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru  sebaiknya  juga memeriksa kondisi kendaraan angkutan barang tersebut. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa  setiap  kendaraan  bermotor  yang  dioperasikan  di  jalan  harus  memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. 14 Apabila ditemukan adanya pelanggaran Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang, maka penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 15
13 Asep  Supriadi, Kecelakaan  Lalu  Lintas  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Perspektif Hukum Pidana Indonesia , (Bandung: Alumni, 2014), h. 40. 14 Adi  Wahyu  Saputra,  “Tinjauan  Hukum  terhadap  Pelaku  Pelanggaran  Kelayakan  Kendaraan Angkutan Umum di Kabupaten Donggala Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, dalam Jurnal Legal Opinion , Ed. 2, Vol. 2 (2014), h. 7.
15 Anggun  Paramarta,  Pujiyono,  dan  Sukinta,  “Praktik  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Semarang”, dalam Diponegoro Law Journal , Vol. 5, No. 3 (2016), h. 11.
Upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru  untuk mengatasi  hambatan  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  kendaraan angkutan  barang  di  Kota  Pekanbaru  terkait  ringannya  sanksi  pidana  bagi  kendaraan angkutan  barang  yang  mengangkut  muatan  melebihi  kapasitas  kendaraannya  yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  adalah  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru  menyampaikan  kepada  Walikota Pekanbaru  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Pekanbaru  maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang berasal dari Kota Pekanbaru  agar  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan direvisi, khususnya mengenai sanksi pidana bagi kendaraan angkutan barang  yang  mengangkut  muatan  melebihi  kapasitas  kendaraannya  agar  diperberat sehingga memberikan efek jera kepada pelaku usaha jasa angkutan barang dan tidak berani  melakukan  modifikasi  dimensi  kendaraan  agar  dapat  mengangkut  barang melebihi kapasitas kendaraan tersebut.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  Pasal  169  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  diatur  bahwa  pengemudi  dan/atau  perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut,  dimensi  kendaraan,  dan  kelas  jalan,  namun  pada  tahun  2020  telah  terjadi pelanggaran  oleh  kendaraan  angkutan  barang  yang  mengangkut  muatan  melebihi kapasitas  kendaraannya  di  Kota  Pekanbaru  sebanyak  74  kasus.  Penegakan  hukum terhadap pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Pekanbaru  belum berjalan optimal.
Hambatan dari sisi aparatur penegak hukum adalah kurangnya koordinasi lintas sektoral  antara  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru  dengan  Satlantas  Polresta Pekanbaru, kendaraan angkutan barang sebagian besar melintas di Kota Pekanbaru dari malam  hingga  dini  hari,  serta  ringannya  sanksi  pidana  yang  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  Upaya yang dapat  dilakukan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota  adalah  menjalin  kerja  sama  dengan Satlantas  Polresta  Pekanbaru,  meningkatkan  pengawasan  terhadap  kendaraan angkutan  barang,  serta  mengusulkan  agar  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan direvisi.

## REFERENSI
Adisasmita, Rahardjo, Dasar-dasar Ekonomi Transportasi , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
Adisasmita,  Rahardjo,  dan  Sakti  Adjie  Adisasmita, Manajemen  Transportasi  Darat , Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
Amalia,  Hany,  “Pengawasan  Angkutan  Barang  di  Kota  Dumai”,  dalam Jurnal  Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau , Vol. 4, No. 2 (2017).
Budiarto, Arif, dan Mahmudah, Rekayasa Lalu Lintas , Semarang: UNS Press, 2007.
Friedman,  Lawrence  M., Sistem  Hukum;  Perspektif  Ilmu  Sosial ,  Bandung:  Nusa  Media, 2009.
Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah , Bandung: Alumni, 2008.
Muhammad, Farouk, Praktik Penegakan Hukum Bidang Lalu Lintas , Jakarta: PTIK Press, 2012.
Murhani,  Suriansyah, Aspek  Hukum  Pengawasan  Pemerintah  Daerah ,  Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
Paramarta, Anggun, Pujiyono, dan Sukinta, “Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Semarang”, dalam Diponegoro Law Journal , Vol. 5, No. 3 (2016).
Saputra,  Adi  Wahyu,  “Tinjauan  Hukum  terhadap  Pelaku  Pelanggaran  Kelayakan Kendaraan Angkutan Umum di Kabupaten Donggala Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, dalam Jurnal Legal Opinion , Ed. 2, Vol. 2 (2014).
Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Supriadi,  Asep, Kecelakaan  Lalu  Lintas  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia , Bandung: Alumni, 2014.
Utama,  Andrew  Shandy,  “Kepercayaan  Masyarakat  terhadap  Penegakan  Hukum  di Indonesia”, dalam Jurnal Ensiklopedia Social Review , Vol. 1, No. 3 (2019).
Waluyo, Bambang, Penegakan Hukum di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2016.