INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 719-732 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Ditinjau dari Pasal 18a Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
Alfonsus Ryan Widiono 1 ✉ , Slamet Suhartono 2
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: ryanwidiono0@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara  setelah penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara,  utamanya  dalam  pasal  6  ayat  (1)  yang  menjadi  fokus  utama  penelitian  ini,  dinilai  telah tersentralisasi, sebab pada peraturan sebelumnya yakni dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, namun dalam undang-undang terkini kewenangan pemerintah daerah dihapus, hanya ada pemerintah pusat yang memiliki mayoritas kewenangan krusial dalam  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji kesesuaian Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap prinsip otonomi daerah, prinsip negara kesatuan dan keadilan pembagian urusan pemerintahan yang sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian hukum (legal research) adalah penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang- undangan  (statute  approach),  pendekatan  konseptual  (conceptual  approach)  dan  pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian yang didapat setelah menganalisa kesesuaian Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  terhadap konsep otonomi, konsep negara kesatuan dan keadilan pembagian urusan yang sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta membandingkan undang-undang yang lama dengan yang terkini, dinilai tidak sesuai dengan konsep dan peraturan perundang-undangan tersebut, sebab telah ditemukan adanya sentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Kata  Kunci: Otonomi  Daerah,  Sentralisasi,  Kewenangan,  Pengelolaan,  Pertambangan  Mineral  dan Batubara.

## Abstract
The authority of local governments in the management of mineral and coal mining after the stipulation of Law Number 3 of 2020 concerning the Management of Mineral and Coal Mining, especially in article 6 paragraph (1) which is the main focus of this study, is considered to have been centralized, because in the previous regulation, namely in Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, local governments have the authority in the management of mineral mining and coal, but in the latest law the authority of local governments is removed, there is only the central government which has the majority of crucial authority in the management of mineral and coal mining. This study aims to examine the suitability of Article 6 paragraph (1) of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining to the principle of regional autonomy, the principle of a unitary state and the justice of the division of government  affairs  in  accordance  with  Article  18A  paragraph  (2)  of  the  1945  Constitution.  Legal research  is  normative  juridical  legal  research  that  uses  a  statutory  approach  (statute  approach), conceptual approach (conceptual approach) and comparative approach (comparative approach). The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research obtained after analyzing the suitability of Article 6 paragraph (1) of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining to the concept of autonomy, the concept of a unitary state and justice in the division of affairs in accordance with Article 18A paragraph (2) of the 1945 Constitution, and comparing the old law with the current one, are considered not in accordance with the concept and laws and regulations,    Because  it  has  been  found  that  there  is  a  centralization  of  mineral  and  coal  mining management authority.
Keyword: Regional Autonomy, Centralization, Authority, Management, Mineral and Coal Mining.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, hal ini telah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 juga dalam sila ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia” Maksudnya bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia telah ditetapkan secara  mutlak  dalam  konstitusi  dasar  Negara  Indonesia  yakni  UUD  1945  dan  Pancasila, dengan tujuan menyatukan seluruh wilayah nusantara yang luas dan berbentuk kepulauan yang  terdiri  dari  bermacam  suku  bangsa  dan  budaya.  Dalam  negara  kesatuan,  negara memiliki kemerdekaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah maupun daerah dalam lingkup negara  yang  dikuasai  sepenuhnya  oleh  satu  pemerintahan  pusat  ( Central  Government). Prinsip yang dianut oleh negara kesatuan ialah kedudukan tertinggi pemerintah pusat atas segenap urusan negara tanpa adanya gangguan seperti pelimpahan kekuasaan maupun pembagian  kekuasaan  kepada  pemerintahan  lain  yang  berada  dibawahnya  seperti pemerintah daerah ( Local Government). Sehingga urusan dan kepentingan negara kesatuan adalah  suatu  kebulatan  ( eenheid)  yang  dipegang  kekuasaanya  oleh  pemerintah pusat.(Istanto 1971)
Luas  wilayah  dan  kekayaan  sumber  daya  alam  Indonesia,  termasuk  didalamnya Mineral  dan  Batubara.  Kekayaan  alam  yang  terkandung  ini  dikuasai  oleh  negara  dan dimanfaatkan untuk memberikan kemakmuran serta kesejahteraan kepada masyarakat. Hal ini telah ditegaskan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) “bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Tentu dalam pengelolaan sumber daya alam di negara yang luas ini tentunya akan sangat runyam jika hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat saja, sehingga diperlukan pembagian tugas agar  fokus  yang  diberikan  terhadap  urusan  tersebut  terlaksana  secara  penuh.  Sehingga digunakanlah  konsep  dan  pengakuan  adanya  otonomi  daerah  yang  ditujukan  agar pemerintah daerah diberi peran dalam mengelola urusan pemerintahan yang disesuaikan dengan  kepentingan  masyarakat  setempat  dan  membantu  pemerintah  pusat  dalam melaksanakan  urusan  pembangunan  di  daerah.  Sejalan  dengan  hal  tersebut  eksistensi pemerintah daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten atau kota diakui dalam pasal 18 UUD  NRI  Tahun  1945,  sehingga  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  mengakui  adanya pelaksanaan dan pihak-pihak terkait atas konsep otonomi.
Indonesia  melaksanakan  konsep  otonomi  daerah,  maka  terjalinlah  hubungan kewenangan  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  sebagaimana  yang  dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 18A ayat  (2) UUD  NRI Tahun 1945  bahwa, “Hubungan keuangan, pelayanan  umum,  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  sumber  daya  lainnya  antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan  undang- undang”.  Dari  ketentuan  ini  menimbulkan  hubungan  kewenangan pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat  berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan, maka dilaksanakanlah konsep otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan yang difokuskan kepada realisasi kemandirian pemerintah daerah agar mampu mengurus serta  menjalankan  sebagian  urusan  yang  menjadi  wewenangnya,  sehingga  dalam pelaksanaan konsep otonomi daerah ini harus mengacu pada aturan yang mengatur secara rinci.  Selanjutnya,  pelaksanaan  konsep  otonomi  daerah  juga  berdasarkan  atas  adanya hubungan  wewenang  antar  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah,  penerapan pembagian urusan dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah  ditujukan  agar  daerah  tidak  bergantung  sepenuhnya  pada  pemerintah  pusat. Sehingga,  tidak  semua  urusan  diserahkan  kepada  pemerintah  daerah  melainkan  hanya sebagian  urusan  saja,  sehingga  dalam  pembagian  urusan  pelaksanaan  konsep  otonomi daerah harus dilakukan secara proporsional. (Farid, Antikowati, and Indrayati 2014)
Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  merupakan  salah  satu  kepentingan  yang
menjadi ranah kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh sebab itu, perlu  dilakukan  pengelolaan  yang  sesuai  dengan  undang-undang,  konsep  desentralisasi dan otonomi daerah dalam pemanfaatan pertambangan mineral dan batubara agar dapat memberikan manfaat yang optimal yang berkeadilan. Mengingat hal demikian, keterlibatan daerah menjadi krusial sebab paling terdampak langsung karena menjadi tempat kegiatan eksploitasi tambang mineral dan batubara sehingga diberikanlah kewenangan bagi daerah agar  dapat  mengurus  pertambangan  mineral  dan  batubara  melalui  Pasal  14  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang didalamnya dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumberdaya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kecuali minyak dan gas bumi.
Peraturan terbaru terkait pembagian kewenangan pengeolaan tambang mineral dan batubara ini di muat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, peraturan yang baru ini memicu pertentangan dari masyarakat, sebab dalam proses pembahasan dan pengesahan UU Minerba yang baru ini dinilai cacat prosedur dan hukum serta ketentuan pasal dalam UU Minerba menunjukkan berbagai kemudahan bagi perusahaaan saja. Pemerintah Pusat beralasan bahwa kemudahan izin tersebut akan berdampak baik bagi investasi yang akan masuk ke pertambangan Indonesia. Kurang lebih 90% substansi dan komposisi UU No 3 Tahun 2020 ini hanya mengakomodir kepentingan pelaku  industri  batubara.  Penambahan,  penghapusan  dan  pengubahan  yang  dilakukan dalam  UU  Minerba  ini  tidak  sedikitpun  mengakomodasi  kepentingan  rakyat  di  daerah pertambangan dan masyarakat industri yang terdampak oleh aktifitas industri.(Syahni 2020)
Substansi  dan  komposisi  UU  Minerba  ini  tidak  memikirkan  daya  rusak  akibat  dari beroperasinya pertambangan dan eksploitasi minerba ini. Dalam UU No 3 Tahun 2020 ini juga tidak ada pasal yang mengatur batasan operasi pertambangan di seluruh wilayah suatu kepulauan  yang  sudah  dipenuhi  perizinan  tambang,  adanya  tumpang  tindih  dengan kawasan pangan baik di hulu maupun di daerah aliran sungai, hal ini meningkatkan potensi rusaknya kawasan hutan dan kawasan beresiko bencana. Karena itu penyediaan pasal yang menyediakan ruang hak veto rakyat daerah atau masyarakat terdampak untuk menyatakan sikap pada pertambangan saat masuk ke ruang hidup mereka harus diakomodasi melalui otonomi daerah melalui penerapan konsep tugas pembantuan serta prinsip otonomi yang mana konsep tersebut tidak terlaksanakan dengan baik dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2020 ini.
Sentralisasi  kewenangan  pemberian  izin  pertambangan  dan  pengurusan pertambangan  didalam  ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  UU  No  3  Tahun  2020  dinilai  telah menghilangkan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat daerah ataupun masyarakat
terdampak serta semangat desentralisasi, karena permasalahan yang dihadapi setiap daerah tentunya  berbeda,  selain  itu  hasil  dari  eksploitasi  tambang  tersebut  masuk  kedalam penerimaan negara bukan pajak tidak masuk ke Pendapatan Asli Daerah. Hal tersebut tentu menghilangkan partisipasi masyarakat daerah untuk menentukan masa depannya sehingga semua tujuan pembangunan hanya ditentukan oleh pemerintah pusat.  Dalam muatan pasal tersebut  kewenangan  pemerintah  daerah  dalam  pengurusan  tambang  mineral  dan  batu bara menunjukkan dominasi terhadap pengelolaan tambang oleh pemerintah pusat, hal ini tentu  akan  meningkatkan  keterbatasan  akses  masyarakat  terhadap  informasi  dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerahnya.
Sebaliknya, desentralisasi memiliki dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat daerah,  pertama,  dalam  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  dalam  hal  ini  pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pemerintah daerah dapat mandiri sebab telah terlatih dan teruji dengan situasi konkret yang ada di daerah dengan demikian pemerintah daerah dapat  mengurangi  ketergantungannya  terhadap  pemerintah  pusat  serta  pengelolaan pertambangan  mineral  dan  batubara  dapat  terlaksana  dengan  cepat  dan  efisien  sebab pemerintah  daerah  dapat  berkomunikasi  dengan  cepat  terhadap  pihak  terkait  dengan pertambangan yang ada didaerahnya. Kedua, dalam pengelolaan dan membuat keputusan dapat memperhatikan keadaan nyata di lapangan seperti konflik pembebasan lahan dan kepentingan  masyarakat,  sehingga  dampak  konflik  dan  mitigasi  konflik  dapat  dilakukan secara maksimal dengan memperhatikan kepentingan masyarakat daerah juga. Ketiga, pada dasarnya  otonomi  pada  hakikatnya  adalah  penyerahan  urusan  dari  pemerintah  pusat terhadap pemerintah daerah dalam hal ini kewenangan pengelolaan pertambangan yang sebelum-sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.(LNU 2017)
Permasalahan utama yang akan dibahas dalam adalah berkaitan dengan  sentralisasi kewenangan  pemerintah  pusat  dalam  bidang  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan batubara. Secara tegas telah ditentukan dalam pasal 9 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintah Daerah  bahwa “urusan  pemerintahan  konkuren yang  diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah”. Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa energi dan sumber daya mineral termasuk batubara, menjadi urusan pemerintahan konkuren yang membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Adanya  sentralisasi  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara  oleh pemerintah pusat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai kesesuaian sentralisasi kewenangan pengelolaan tambang tersebut terhadap prinsip otonomi dan tugas
pembantuan dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota menurut pasal 18A ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai konsekuensi dari diterapkannya otonomi daerah, maka  sudah  menjadi  kewajiban  pemerintah  daerah  juga  diberikan  wewenang  dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, untuk menyesuaikan pengelolaan yang dilakukan dengan kondisi di daerah.
Sentralisasi  kewenangan  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara dikhawatirkan  akan  membuat  pemerintah  pusat  dapat  melaksanakan  pengelolaan sekehendaknya  tanpa  melibatkan  pemerintah  daerah  sebagai  pemangku  kepentingan. Tentunya hal tersebut akan mengancam konsep otonomi daerah yang dianut oleh konstitusi Indonesia.  Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penelitian  ini  fokus  membahas  apakah kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam  Pasal  6  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  Tentang  Pertambangan Mineral  dan  Batubara  sesuai  dengan  Pasal  18A  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## METODE PENELITIAN
Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research). Yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan-aturan Hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun  doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Penelitian  hukum normatif  dilakukan  untuk  mencari  pemecahan  masalah  atas  isu  hukum  yang  dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum ( legal issues)  yang ada. Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) bentuk pendekatan masalah, yaitu  pendekatan  normatif-yuridis,  yaitu  melalui  pendekatan  undang-undang  ( Statute Approach),  dan  pendekatan  konseptual  (Conceptual  Approach)  dan  pendektan perbandingan  ( Comparative  Approach).    Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.(Peter Mahmud Marzuki 2005).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pembagian Urusan Pemerintahan
Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia  melalui dinamika yang berliku dalam perjalanan  ketatanegaraan  Indonesia  juga  dalam  amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945 terhadap pengaturan urusan atau kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (selanjutnya  disebut  pusat  dan  daerah),  dengan  menyesuaikan  tantangan  yang  dihadapi pada masanya. Berubahnya paradigma yang dahulu bersifat sentralisasi atau terpusat (pada rezim orde baru) menjadi desentralisasi (setelah reformasi) dalam hubungan pusat terhadap daerah  menunjukkan  dinamisnya  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  serta  menunjukkan peran  negara  dalam  menegaskan  adanya  pemerintah  daerah  pada  bingkai  konstitusi Indonesia.(Wicaksono and Rahman 2020) Kedudukan pemerintah daerah telah ditegaskan pula dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, meskipun Indonesia adalah negara kesatuan namun mengakui adanya pemerintah daerah. Atas dasar hukum diatas terjalinlah hubungan kewenangan antara pusat dan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan.
Indonesia  adalah  negara  yang  menganut  prinsip  negara  kesatuan,  pusat melaksanakan  urusan  pemerintahan  demi  keberlangsungan  suatu  negara  dan  memiliki kedaulatan  tertinggi  dalam  suatu  negara.  Supaya  tidak  terjadi  kesewenang-wenangan, diberikan  pengawasan  dan  pembatasan  terhadap  aktivitas  pusat  oleh  undang-undang. Ratio  legis  dari  posisi  pusat  sebagai  pelaksana  kedaulatan  ngara,  maka  unit-unit pemerintahan  yang  dibentuk  dan  berada  dibawah  komando  pusat,  haruslah  bergerak berdasarkan  pusat.  Tanpa  adanya  kepatuhan  dan  kepahaman  secara  organisasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rawan terhadap tumpang tindih dan  kontradiktif  dalam  pelaksanaan  kewenangan(S.  N.  Wijayanti  2016).  Pada  negara kesatuan, pertanggungjawaban pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan pada dasarnya tetap  ada  dalam  ranah  pusat.  Namnun,  disebabkan  sistem  pemerintahan  Indonesia menganut prinsip negara kesatuan yang terdesentralisasi sebagai konsekuensi logis pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, maka terdapat urusan-urusan tertentu yang dilaksanakan sendiri oleh  pusat  maupun  daerah,  sehingga  menimbulkan  hubungan  timbal  balik  yang memunculkan adanya hubungan kewenangan yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah.
Hubungan pusat dan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan didasarkan pada Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Pemeri ntahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi  dan  tugas  pembantuan”.  Asas  otonomi  bermakna  bahwa  diberikan  pembagian kewenangan terhadap daerah oleh pusat,  untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan  yang  menjadi  urusan  pemerintah  pusat  yang  ditetapkan  dalam  Undang-
Undang.(Jahidin  2019)  Daerah  juga  memiliki  kewenangan  dalam  menyusun  kebijakan daerah  untuk  menyediakan  pelayanan,  peningkaan  peran,  serta  memberdayakan masyarakat yang bertujuan untukk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal  diatas  dapat  dimaknai  selama  tidak  diatur  dalam  undang-undang  urusan pemerintahan  yang  ditetapkan  sebagai  urusan  pemerintah  pusat  dibagi  pelaksanaannya dengan  daerah.  Hal  ini  adalah ratio  legis  dari  tata  hukum  negara  kesatuan  yang  dianut Indonesia,  pada  hakikatnya  Indonesia  tidak  menganut  konsep  negara  kesatuan  secara mutlak, sebab dalam negara kesatuan hanya memiliki satu pemerintahan yakni pemerintah pusat sebagai pemangku kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaran pemerintahan.(Mohammad Fajrul Falaakh 2014) Meski demikian, seperti yang tertulis dalam UUD NRI Tahun 1945 terkait pengakuan negara terhadap eksistensi pemerintahan daerah, konsep negara kesatuan yang berasaskan desentralisasi atau asas otonomi lah yang dianut Indonesia, selain itu terdapat aturan-aturan mengenai urusan-urusan tertentu yang mutlak diurus  atau  dijalankan  sendiri  oleh  pusat  dan  daerah  secara  masing-masing.  Sehingga, pemerintahan  daerah  dalam  tata  hukum  nasional  menjadi  salah  satu  unsur  didalamnya, tidak sebagai bagian wilayah suatu negara yang independen.
Setiap  daerah  di  Indonesia  memiliki  keunikannya  sendiri,  oleh  sebab  itu  tata  cara mengurus setiap daerah tidak dapat di sama persiskan antara daerah satu dengan lainnya. Indikasi bahwa konstitusi menghendaki adanya tata kelola atau pengaturan yang berbeda pada  setiap  daerah-daerah  yang  memliki  corak  khusus  dan  beranekaragam  ditekankan dalam frasa “dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah” dalam Pasal 1 8A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan konstitusi ini makin diperkuat oleh adanya Pasal 18B UUD  NRI  Tahun  1945  yang  menyatakan    bahwa  negara  memberikan  pengakuan  dan menghormati satua-satuan pmerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang serta pengakuan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berikut hak-hak tradisionalnya sepanjang masih ada eksistensinya dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak menyalahi prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam  undang-undang.  Sehingga,  politik  hukum  ( legal policy)  terkait  desentralisasi  yang  menekankan  kekhususan,  keistimewaan,  keberagaman daerah beserta kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang tertuang  dalam  undang-undang.  Desentralisasi  asimetri  ( asymetrical  decentralization) merupakan  pemberlakuan  pelimpahan  kewenangan  khusus  yang  hanya  diberikan  pada daerah-darah  tertentu  didlam  suatu  negara,  yang  dimaknai  sebagai  alternatif  untuk menyelesaikan  problematika  hubungan  antara  pemeeintah  pusat  dengan  pemerintah daerah  dalam  konteks  upaya  negara  dalam  menjaga  eksistensi  daerah  dalam  NKRI.
Penerapan  kebijakan  desentralisasi  asimetris  ialah  sebuah  manifestasi  atas  usaha pemberlakuan keistimewaan suatu daerah.(Tauda 2018)  Peran pemerintah daerah  begitu krusial  maka  diberikanlah  otonomi  agar  daerah  dapat  mengurus  daerah  sesuai  dengan kebutuhannya, sehingga dalam Pasal 18A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa dalam hubungan kewenangan yang terjalin antara pusat dengan daerah pelaksanaannya memperhatikan keragaman dan kekhususan  daerah, mengingat luasnya wilayah, sumber daya  alam  yang  meimpah  hingga  beragamnya  suku  dan  kebudayaan  di  Indonesia. Konsekuensi utama dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ialah pembagian urusan pemerintahan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Pembagian  urusan  ini begitu  penting  sebab,  selain  menjadi  manifestasi  dari  penerapan  prinsip  otonomi, pembagian  urusan  pemerintahan  akan  menimbulkan  keseimbangan  antara  pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
Dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan,  meganut  prinsip  otonomi  daerah bagi  pemerintah daerah tidak bermakna mutlak kebebasan seluasnya  tanpa batas untuk mengatur  daerahnya  sendiri,  kebebasan  itu  lebih  dimaknai  sebagai  kebebasan  untuk bertanggung  jawab  sedangan  pusat  hanya  sebagai  pengawas  dan  mengkontrol  atas pelaksanaan otonomi daerah tersebut supaya norma-norma yang lahir dalam pelaksanaan otonomi sesuai dengan kebijakan yang di tujukan oleh pemerintah pusat. Lebih lagi dalam Indonesia mengnut konsep otonomi berbasis negara kesatuan.  Mengacu pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilaukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah  untuk  melindungi,  melayani,  memberdayakan  dan  menyejahterakan  masyarakat. Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada dalam ranah presiden, supaya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjaan sesuai dengan kebijakan nasional.(Asrul 2022)

## 2. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
Dalam tujuan pemenuhan prinsip pembangunan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sehingga mulanya pemerintah membentuk pengaturan pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minera dan Batubara karena undang-undang lama produk rezim Soeharto dianggap tidak melibatkan daerah dalam pengelolaannya sehingga undang-undang  tersebut  memberikan  landasan  hukum  pengembangan  dan  menata
kembali  kegiatan  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara.  Hal  ini  merupakan undang-undang yang pertama, pemberin izin  pengelolaan dan pengusahaan diterbitkan oleh pemerintah. Dengan model pengelolaan terhadap perizinan seperti ini, posisi negara berada  diatas  perusahaan  tambang,  sehingga  negara  memiliki  kewenangan  untuk menginisisasi  berubahnya  kesepakatan  bila  ternyata  terdapat  hal-hal  yang  merugikan negara. Kewenangan seperti ini tak ditemukan dalam pola perjanjian kontrak karya. Pada pola seperti ini, perusahaan pertambangan berada sejajar dengan negara. Undang-Undang Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pemerintah  Daerah  ini  memperluas  kewenangan pemerintahan daerah dalam mengeluarkan izin pertambangan di wilayahnya. Kewenangan demikian  memungkinkan  daerah  memiliki  kesempatan  untuk  mendapat  pengembangan keterampilan  dan  kemandirian  dala  pengelolaan  sumber  daya  alamnya,  sehingga  secara tidak langsung akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini  telah  direvisi  menjadi  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Pengelolaan Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  pasal  7  dan  8  dihapus  namun  pasal  6  diubah, pembagian kewenangan pengelolaan hanya ditetapkan dalam satu pasal yakni pasal 6 ayat (1)  yang  mayoritas  kewenangan  dipegang  oleh  pemerintah  pusat  dalam  pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
3. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Ditinjau dari Pasal 18A Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
Pengelolaan pertambangan menjadi fokus kajian penelitian ini terutama kewenangan pemerintah pusat dan  pemerintah daerah.  Pasca perubahan Undang- Undang Nomor 4 Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  menjadi  Undang-  Undang Nomor 3 tahun Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara normatif terdapat  peralihan  kewenangan  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara  yang sebelumnya  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  provinsi  menjadi  kewenangan  pemerintah pusat utamanya dalam Pasal 6 ayat (1) yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.  Deotominasi  atau  penarikan  kewenangan  ke  pemerintah  pusat  terkait  dengan  ruang pertambangan  merupakan  kemunduran  dalam  pengelolaan  pertambangan,  peraturan tersebut  hanya  diberikan  kewenangan  pengawasan  pemerintah  pusat  maka  hal  ini  akan menimbulkan  ketidakpercayaan  masyarakat  daerah  dan  pemerintah  daerah  terhadap pemerintah pusat.
Setiap pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam, akan selalu mempunyai akibat yang  ditimbulkan,  dalam  hal  ini  Pemerintah  daerah  menjadi  pihak  yang  paling  penting
dalam  pengelolaan  pertambangan  karena  yang  lebih  mengetahui  situasi,  kondisi  dan dampak negatif bagi masyarakat daerah setempat. Meskipun Undang- Undang Nomor 3 tahun  2020  tidak  sepenuhnya  mengabaikan  peran  dari  daerah/  pemerintah  daerah, Pemerintah  Pusat  dapat  mendelegasikan  kewenangannya  kepada  pemerintah  daerah provinsi melalui pasal 35 ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu  berkaitan  dengan  pemberian  perizinan  berusaha  disektor  pertambangan.  Namun, menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah tidak memiliki otoritas atau kekuasaan kewenangan untuk melarang dan melakukan tindakan melindungi lingkungan akibat pertambangan.
Selanjutnya, kata “delegasi” dianggap kurang sesuai dan menimbulkan pemahaman yang berbeda. Delegasi sebagai desentralisasi cenderung bermakna tanggung jawab dan tanggung gugat sepenuhnya ada pada pihak yang diberi delegasi, sementara itu pengertian delegasi  tersebut  tidak  dapat  diterapkan  pada/  disamakan  dengan  daerah  sebagai  satu kesatuan masyarakat hukum. Maka dalam Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 maka delegasi  hanya  dapat  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  Provinsi  melalui  mekanisme pembantuan atau kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat melalui Dekontrasi. Dalam tugas pembantuan dan dekonsentrasi tanggung jawab dan tanggung gugat tetap ada di pihak pemberi, bukan penerima. Pemahaman ini juga masih memberikan peluang perdebatan  karena  pemerintah  daerah  provinsi  sebagai  penerima  delegasi  bukanlah merupakan  ‘bawahan’  dari  Pemerintah  Pusat.  sebagai  perwujudan  akibat  sistem desentralisasi, tidak semua urusan pemerintahan, diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat Berbagai urusan pemerintahan dapat diselenggarakan atau dilaksanakan atas bantuan pemerintahan  yang  lebih  rendah  dalam  bentuk  otonomi  atau  tugas  pembantuan ( medebewind).
Sentralisasi  kewenangan  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan  batubara  dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara  dianggap  mengalami  kemunduran  dalam  perwujudan  prinsip  otonomi  adapun implikasi  bagi  pemerintahan  daerah  yaitu  asas  orisinalitas  dan  kekhususan  dalam menyelenggarakan pengelolaaan di daerahnya yang bertujuan mengembalikkan hak- hak orisinalitas  dan  kekhususan  daerah,  berdasarkan  prinsip  partisipasi,  nyata  otonomi, demokratisasi  menciptakan  pemisahan  kekuasaan.  Dengan  demikian,  kedudukan pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  pertambangan  kehilangan  eksistensi  yang menghambat  pemerintah  daerah  dalam  mengurus  atau  menyelenggarakan  daerah/ wilayahnya  sendiri  yang  tidak  sesuai  asas  otonomi  daerah.  Keterbatasan  kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan tidak mempunyai kemampuan atau
kekuatan untuk memberikan larangan atau sanksi kepada pelaku untuk menjaga lingkungan daerahnya. Adapun turunya kinerja dan efisiensi juga berdampak pada penyelenggaraan/ pengelolaaan  pertambangan  yang  beralih  di  pemerintahan  pusat  sebagai  pemegang kekuasaan  karena  seharusnya  pemerintah  daerah  yang  lebih  mengerti  dan  memahami situasi, kondisi dari segi geografi daerah, ekonomi masyarakat setempat serta akibat yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pertambangan mineral dan batubara karena dengan tidak adanya  kedudukan  pemerintah  maka  menimbulkan  tidak  adanya  fungsi  pengawasan, pembinaan  dan  pengendalian  dari  dampak-  dampak  negatif  kegiatan  pertambangan terhadap ekosistem di wilayah daerah terdampak. Peralihan kewenangan tersebut kiranya dapat mempertimbangan kemampuan yang ada untuk mencapai Good Governance yang berarti  penyelenggaraan  manejemn  pembangunan  yang  solid  dan  betanggung  jawab dengan prinsip demokrasi,  tidak ada pihak tertentu yang diuntungkan dan tidak ada pihak lain dirugikan, agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat sejahtera.

## SIMPULAN
Sentralisasi kewenangan oleh pemerintah pusat akan berakibat atau berdampak cukup signifikan  tehadap  pemerintah  daerah,  pertama,  pemerintah  daerah  tidak  akan  bisa mengembangkan  potensi  sumber  daya  manusia  pemerintahannya  sebab  dominasi  pusat yang  terlalu  tinggi,  daerah  tidak  memiliki  kesempatan  dan  media  untuk  melatih kemampuannya dalam melaksanakan sesuatu padahal peran daerah begitu krusial, melihat luasnya wilayah Indonesia pemerintah pusat dinilai tidak akan bisa maksimal usahanya dalam mengelola urusan yang ada di daerah sehingga peran pemerintah daerah disini sangatlah diperlukan dalam bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mengelola urusan di daerah, apabila  terdapat  situasi  yang  membuat  suatu  kebutuhan  daerah  lepas  dari  pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan atau tidak kompeten maka akan merugikan masyarakat. Kedua, perspektif pemerintah pusat dalam pengambilan suatu keputusan dalam membuat kebijakan tidak seluas dan sedalam pemerintah daerah yang  paling  dekat  dengan  masyarakatnya,  pemerintah  daerah  dalam  mengelola pertambangan  akan  dapat  mengetahui  secara  konkret  dan  jelas  terhadap  kepentingan masyarakat,  sehingga  dalam  mengambil  suatu  keputusan  dapat  memiliki  perspektif  yang luas  dan  mendalam,  konflik  antara  usaha  pertambangan  demi  kepentingan  nasional sebagaimana disebutkan dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  dengan  kepentingan  masyarakat  daerah  dapat dipertimbangkan  secara  adil.  Terlaksananya  pengelolaan  tambang  sesuai  dengan  yang diamanatkan  oleh Undang-Undang  dinilai sulit  terlaksana karena  fokus pemerintah pusat
kepada banyaknya usaha tambang dan luasnya wilayah Indonesia, kualitas pengelolaannya sulit  untuk  maksimal  sehingga  dalam  hal  ini  pengelolaan  pertambangan  mineral  dan batubara  rawan  terhadap  ketidaksesuaian  dengan    yang  diamanatkan  undang-undang karena  sejatinya  pengelolaan  pertambangan  digunakan  untuk  kesejahteraan  dan kemakmuran rakyat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Asrul, Asrul. 2022. “FUNGSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA BAGI PEMERINTAHAN.” Juripol 5(2):464 – 70. doi: 10.33395/juripol.v5i2.11784.
Farid, Mifta, Antikowati, and Rosita Indrayati. 2014. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah.” E-Journal Lentera Hukum 4(2):71 – 84. doi: 10.19184/ejlh.v4i2.5128.
Istanto, F. Sugeng. 1971. Beberapa Segi  Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Indonesia. Yogyakarta: Karya Putra.
Jahidin,  H.  Jumahari.  2019.  “FUNGSI  DAN  WEWENANG  DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH  PROVINSI  BERDASARKAN  AZAS  OTONOMI  DAERAH  SELUAS- LUASNYA.” Law Review 19(2). doi: 10.19166/lr.v0i2.1877.
LNU,  Ledyawati.  2017.  “KEWENANGAN  PEMERINTAH  DAERAH  DALAM  PENGELO LAAN SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINERBA DI ERA OTONOMI DAERAH.” Jurnal Agregasi :  Aksi  Reformasi  Government  Dalam  Demokrasi  5(1).  doi: 10.34010/agregasi.v5i1.218.
Mohammad Fajrul Falaakh. 2014. Pertumbuhan Dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945  Oleh  Presiden,  DPR  Dan  Mahkamah  Konstitusi.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
S. N. Wijayanti. 2016. “Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014.” Jurnal Media Hukum 23(2):186 – 99. doi: 10.18196/jmh.2016.0079.186-199.
Syahni, Della. 2020. “UU Minerba Ketok P alu: Jaminan Korporasi, Ancaman Bagi Rakyat Dan Lingkungan  Hidup.” Https://Www.Mongabay.Co.Id/2020/05/13/Uu-Minerba-Ketok- Palu-Jaminankorporasi- Ancaman-Bagi-Rakyat-Dan-Lingkungan/.
Tauda,  Gunawan  A.  2018.  “Desain  Desentralisasi  Asimetris  Dalam  Sistem  Keta tanegaraan Republik  Indonesia.” Administrative  Law  and  Governance  Journal  1(4).  doi: 10.14710/alj.v1i4.413-435.
Wicaksono,  Dian  Agung,  and  Faiz  Rahman.  2020.  “Penafsiran  Terhadap  Kewenangan
Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan  Peraturan  Daerah  (Interpretation  of  the  Regional  Government’s Authority to Regulate in Implementing Government Affairs through the ... ).” Negara Hukum:  Membangun  Hukum  Untuk  Keadilan  Dan  Kesejahteraan  11(2).  doi: 10.22212/jnh.v11i2.1614.