## ANALISIS PENERAPAN PRINSIP PERLINDUNGAN LANGSUNG DALAM PENYELENGGARAAN PENCATATAN CIPTAAN
Inda Nurdahniar email: indanurdahniar@yahoo.com

## Abstract
This  article  deals  with  the  problem  arising  out  of  copyright  registration  system  which  oftentimes leads  to  copyright  disputes.  The  author  argues  that  this  dispute  arises  out  of  the  possible  conflict between automatic protection principle and the existing copyright registration system. Therefore, the author suggests that, in the case of copyright ownership dispute, registration should not be perceived as  absolute  evidence.  Treating  registration  as  absolute  proof  will  instead  violate  the  automatic protection system. Instead, the author suggests that other factors, such as publication of copyright, understanding of individuality concept, originality standards etc., should be taken into consideration as well, when determining copyright ownership.
Keywords:
automatic protection principle,  copyrights registration, publication, individuality concept  originality standard.

## Abstrak
Tulisan ini membahas persoalan yang muncul dari sistem pencatatan hak cipta yang berlaku, yang seringkali  justru  berujung  pada  sengketa.   Penulis  berpendapat  faktor  penyumbang  munculnya sengketa  adalah  tabrakan  antara  penerapan  prinsip  perlindungan  langsung  dengan penyelenggaraan  pencatatan  ciptaan.  Sebab  itu,  penulis  mengajukan  saran,  dalam  hal  adanya sengketa  hak  cipta  tersebut,    sebaiknya  pencatatan  ciptaan  tidak  boleh  dijadikan  bukti  absolut. Memberlakukan  pencatatan  sebagai  bukti  absolut  berpotensi  menciderai  penerapan  prinsip perlindungan  langsung.  Sebaliknya  disarankan,  untuk  menentukan  pencipta  digunakan  pula kriteria lainnya seperti peranan publikasi hak cipta, pemahaman konsep kepribadian dan standar orisinalitas.
Kata kunci:
prinsip perlindungan langsung, pencatatan ciptaan, publikasi, konsep individualitas, standar orisinalitas.

## Pengantar
HaKI  dapat  diartikan  sebagai  hak  atas  kepemilikan  terhadap  karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Karya-karya  tersebut  merupakan kebendaan  tidak  berwujud  yang  merupakan  hasil  kemampuan  intelektualitas seseorang  atau  manusia  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan
ekonomis. 1 Hak kekayaan intelektual ini dapat digolongkan ke dalam tujuh bagian, di mana salah satunya membahas tentang hak cipta.
Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan. 2 Lebih  lanjut,  ciptaan  adalah  setiap  hasil  karya  cipta  di bidang  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan  sastra  yang  dihasilkan  atas  inspirasi, kemampuan,  pikiran,  imajinasi,  kecekatan,  keterampilan,  atau  keahlian  yang diekspresikan dalam bentuk nyata. 3 Atas segala kesungguhan dalam menghasilkan sebuah  karya  maka  tidak  berlebihan  apabila  seorang  pencipta  diberikan  suatu penghormatan  atau  apresiasi  berupa  pengakuan  dan  perlindungan  hukum. Sebagai  bagian  dari  hak  kekayaan  intelektual,  pengakuan  dan  perlindungan hukum hak cipta terdorong karena beberapa alasan. Menurut Robert M. Sherwood pengakuan  dan  perlindungan  hukum  atas  kreatifitas  intelektual  manusia  (HaKI) perlu dilakukan berdasarkan teori-teori di bawah ini : 4
1. Reward  Theory, bahwa  seseorang  yang  telah  berhasil  menemukan  atau menciptakan  karya-karya  intelektual  perlu  diberikan  pengakuan  dan penghargaan  berupa  perlindungan  terhadap  karya-karyanya  sebagai imbangan atas upaya-upaya kreativitas tersebut.
2. Recovery  Theory, bahwa  penemu  atau  pencipta  yang  telah  mengeluarkan waktu,  biaya,  serta  tenaga  dalam  menghasilkan  karya  intelektualnya  perlu diberi  kesempatan  untuk  memperoleh  kembali  apa  yang  telah dikeluarkannya tersebut.
3. Incentive  Theory, bahwa  penemu  dan  pencipta  memerlukan  insentif  untuk memacu pengembangan penemuan dan penelitian yang berguna.
1 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, hlm., 2.
2 Undang-Undang R.I., No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 266, Pasal 1 Angka 1.
3 Id., pada Pasal 1 Angka 3.
4 Hamda Zoelva, Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI, Law Review, Volume X No. 3 - Maret 2011, hlm., 323 dan 324.
4. Risk  Theory, bahwa  HaKI  merupakan  hasil  karya  yang  mengandung  risiko, yang dapat memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut  atau  memperbaikinya,  sehingga  wajar  apabila  diberikan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.
5. Economic  Growth  Stimulus  Theory, bahwa  perlindungan  terhadap  HaKI merupakan  suatu  alat  pembangunan  ekonomi  yaitu  keseluruhan  tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HaKI yang efektif.
Dengan demikian, beberapa alasan tersebut dapat mendorong perlindungan hukum terhadap hak cipta. Pentingnya perlindungan terhadap hak cipta memang telah disadari sejak lama, sebab pada dasarnya perlindungan hak cipta telah ada di Indonesia  pada  zaman  Belanda,  perlindungan  tersebut  terdapat  dalam Auteurs Wet  (S.1912.600). Namun  seiring  dengan  kemerdekaan  Indonesia,  pemerintah Indonesia mengubah peraturan tentang hak cipta yang didasarkan sistem hukum Hindia  Belanda  menjadi  sistem  hukum yang  bercorak ideologi  bangsa  Indonesia yaitu pancasila, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, 5 dan  seiring  dengan  perkembangan  masyarakat  internasional  dan kebutuhan  akan  perlindungan  hak  cipta,  undang-undang  tersebut  telah mengalami  beberapa  kali  perubahan  dan  perubahan  terakhir,  yakni  melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Berdasarkan  Undang-Undang  Hak  Cipta,  perlindungan  terhadap  hak  cipta diberikan  secara  langsung  atau  otomatis  setelah  ciptaan  tersebut  dibuat. Perlindungan langsung tersebut diwujudkan dengan pemberian hak eksklusif dan penerapan prinsip deklaratif. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi  pencipta,  sehingga  tidak  ada  pihak  lain  yang  dapat  memanfaatkan  hak
5 Bandingkan,  OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm., 45 dan 89, salah satu perbedaan yang dianggap cukup penting  antara Auteurwet  1912 dengan  undang-undang  hak  cipta  Indonesia  adalah  perihal pendaftaran hak cipta. Auteurwet 1912 tidak ada sama sekali mencantumkan ketentuan tentang pendaftaran hak cipta.
tersebut  tanpa  izin  pencipta. 6 Sedangkan  prinsip  deklaratif  adalah  suatu  sistem yang  tidak  mengharuskan  adanya  pencatatan  (istilah  pencatatan  sama  dengan istilah  pendaftaran  pada  undang-undang  hak  cipta  terdahulu).  Dengan  kata  lain walaupun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan  langsung  ketika  ciptaan  selesai  dibuat,  yakni  berupa  hak  untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya tanpa seizin pencipta.
Dengan  demikian,  perlindungan  hak  cipta  itu  diberikan  secara  otomatis. Namun  di  sisi  lain,  pemerintah  dalam  hal  ini  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia juga menyelenggarakan pencatatan ciptaan. Selanjutnya dapat dipahami bahwa  fungsi  pendaftaran  hak  cipta  dimaksudkan  untuk  memudahkan pembuktian  dalam  hal  terjadi  sengketa  mengenai  hak  cipta. 7 Sebab  apabila pencipta  mencatatkan  ciptaannya  dan  mendapatkan  surat  pencatatan  ciptaan maka  surat  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  bukti  awal  kepemilikan  suatu ciptaan.  Dengan  kata  lain,  walaupun  pendaftaran  itu  sendiri  tidak  melahirkan perlindungan  Hak  Cipta,  namun  melalui  pendaftaran  akan  mempermudah  bagi orang  yang  mendaftar  untuk  membuktikan  bahwa  dirinyalah  “pemegang”  Hak Cipta tersebut. 8
Implikasi  dari  hal  itu  setidaknya  mendorong  pencipta  untuk  mencatatkan ciptaannya,  hal  ini  tidak  lain  karena  adanya  kekhawatiran  apabila  terjadi sengketa.  Padahal  seyogyanya  sebuah  perlindungan,  dalam  hal  ini  perlindungan langsung  seharusnya  sudah  dapat  memberikan  rasa  aman  bagi  pencipta. Penyelenggaraan  pencatatan  ciptaan  ini  setidaknya  menimbulkan  kekhawatiran bagi  setiap  pencipta  yang tidak  mencatatkan  ciptaannya.  Sebagai  contoh  apabila ada  pencipta  (katakanlah  X)  tidak  melakukan  pencatatan  terhadap  ciptaannya, kemudian  ciptaan  X  nyatanya  dicatatkan  oleh  orang  lain  (katakanlah  Y)  tanpa sepengetahuan X, maka X harus berusaha untuk membuktikan bahwa Y bukanlah
6 Supra no. 2, penjelasan Pasal 4.
7 Supra no. 5, hlm., 90.
8 Bandingkan, Agus Sardjono, Membumikan HKI di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, hlm., 133.
pencipta  yang  sebenarnya.  Padahal  membuktikan  sebuah  ciptaan  itu  tidaklah mudah,  jika  pada  kenyataannya  X  tidak  mampu  membuktikan  karena  berbagai kendala yang dihadapinya maka yang dapat dianggap sebagai pencipta adalah Y. Dengan kata lain surat pencatatan ciptaan tersebut dapat menunjukkan seseorang yang  dianggap  sebagai  pencipta,  padahal  kita  juga  mengetahui  bahwa perlindungan  hak  cipta  tidak  didasarkan  pada  pencatatan.  Lalu  bagaimana kekuatan  dari  perlindungan  langsung,  yang  nyatanya  diberikan  bagi  setiap pencipta ketika ciptaannya telah selesai diwujudkan?
Hal  lain,  seharusnya  perlindungan  bukan  hanya  sekedar  hak  eksklusif (mengotrol  orang  untuk  menggunakan  ciptaannya)  tapi  juga  rasa  aman  (psikis) bahwa ia benar-benar seorang pencipta bagaimana pun pencatatan ciptaan tidak boleh  melanggar  prinsip  perlindungan  langsung  ini.  Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  permasalahannya  adalah  harus  terlebih  dahulu  mengetahui  unsur-unsur dari  hak  cipta,  kemudian  apa  fungsi  dari  pencatatan  ciptaan  ketika  terjadi sengketa  hak  cipta  dan  bagaimana  upaya  agar  prinsip  perlindungan  langsung dapat diterapkan bersamaan dengan penyelenggaraan pencatatan ciptaan?

## Pembahasan
Hak  cipta  adalah  suatu  rezim  hukum  yang  dimaksudkan  untuk  melindungi para pencipta agar mereka dapat memperoleh manfaat ekonomi atas hasil karya ciptanya. 9 Lebih  lanjut  manfaat  ekonomi  ini  dapat  memberikan  peningkatan kesejahteraan  bagi  para  pencipta.  Oleh  karena  itu,  perlindungan  hak  cipta dirasakan  sangat  penting.  Namun  sebagaimana  yang  telah  dikemukakan sebelumnya,  perlindungan  hak  cipta  diberikan  secara  otomatis  setelah  karya selesai  dibuat.  Dengan  demikian  hak  cipta  tidak  perlu  dicatatkan  untuk mendapatkan perlindungan. Dalam praktiknya, sistem pendaftaran hak cipta yang diberlakukan  oleh  Undang-Undang  Hak  Cipta  kerap  disalahgunakan  oleh  pihak yang  tidak  beritikad  baik  untuk  mengklaim  suatu  ciptaan  sebagai  miliknya
9 Id. hlm. 137.
pribadi. Adanya ketentuan yang memungkinkan suatu  ciptaan didaftarkan untuk memperoleh  pengakuan  hak  cipta  secara  formil  menimbulkan  dilema  dan  debat berkepanjangan. 10 Oleh karenanya, kita harus memahami terlebih duhulu tentang ketentuan dari penyelenggaraan pencatatan ciptaan tersebut.

## Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan
Dalam  mekanisme  pendaftaran  hak  cipta  dan  HKI  lainnya,  dikenal  dua macam  sistem,  yaitu  sistem  konstitutif  dan  sistem  deklaratif.  Sistem  konstitutif artinya  bahwa  pendaftaran  ciptaan  berfungsi  untuk  melahirkan  hak  cipta  atas ciptaan tersebut. Tanpa pendaftaran, seorang pencipta tidak otomatis berhak atas hak cipta dari ciptaannya. Hak cipta lahir setelah pencipta melakukan pendaftaran dan  pendaftaran  tersebut  memiliki  kekuatan.  Pendaftaran  dalam  sistem  ini mengakibatkan pendaftar secara de facto dan de jure diakui sebagai pencipta atau orang  yang  berhak  atas  hak  cipta  dari  ciptaan  yang  didaftarkan.  Dalam  sistem deklaratif,  pendaftaran  ciptaan  tidaklah  melahirkan  hak  cipta  atas  ciptaan tersebut. 11 Indonesia  menganut  prinsip  deklaratif  dalam  perlindungan  hak ciptanya.  Hal  ini  tercantum  dalam  pasal  1,  ayat  1,  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang menyatakan: 12
“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan dalam  bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta timbul secara  langsung  setelah  ciptaan  tersebut  diwujudkan  meskipun  tidak  dilakukan pencatatan.  Dengan  kata  lain,  pencatatan  ciptaan  bukanlah  sesuatu  yang  mutlak dilaksanakan. Meskipun demikian, pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak  Asasi  Manusia  tetap  menyelenggarakan  pencatatan  ciptaan.  Menteri  yang
10 Elyta  Ras  Ginting,  Hukum  Hak  Cipta  Indonesia  Analisis  Teori  dan  Praktik,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2012, hlm., 186-187.
11 Hesty  D.  Lestari,  Kepemilikan  Hak  Cipta  Dalam  Perjanjian  Lisensi  Kajian  Putusan  Mahkamah Agung Nomor, hlm., 104, PK/PDT.SUS/2011, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. 2 Agustus 2013, hlm., 177.
12 Supra no. 2, Pasal 1 Ayat 1.
bertugas  menyelenggarakan  pencatatan  ciptaan  tersebut  tidak  melakukan penelitian  terhadap  isi,  arti,  maksud  atau  bentuk  dari  ciptaan  yang  hendak dicatatkan  tersebut,  hanya  sekedar  menerima  permohonan  dan  mencatatkan ciptaan  tersebut  dalam  Daftar  Umum  Ciptaan  sebagai  tanda  bukti  yang bersangkutan adalah pencipta atau pemegang hak ciptanya. Isi, arti, maksud atau bentuk  dari  ciptaan  yang  yang  tercatat  dalam  daftar  umum  ciptaan  itu  tidak menjadi  tanggung  jawab  menteri  yang  bertugas  menyelenggarakan  pencatatan ciptaan, dalam arti tetap melekat pada pencipta atau pemegang hak ciptanya. 13
Lebih  lanjut,  pencatatan  ciptaan  ini  diajukan  dengan  permohonan  secara tertulis  dalam bahasa  Indonesia  oleh  pencipta,  pemegang hak  cipta,  pemilik  hak terkait  atau  kuasanya  kepada  Menteri  Hukum  dan  HAM  secara  elektronik dan/atau  non-elektronik  dengan  menyertakan  contoh  ciptaan,  produk  Hak Terkait,  atau  penggantinya;  melampirkan  surat  pernyataan  kepemilikan  ciptaan dan  Hak  Terkait;  dan  membayar  biaya.  Lebih  lanjut  permohonan  ini  dapat diajukan oleh: 14
1. beberapa  orang  yang  secara  bersama-sama  berhak  atas  suatu  ciptaan  atau produk hak terkait, di mana permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan  hak  tersebut.  Selain  itu,  nama-nama  pemohon  harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang dipilih;
2. badan  hukum,  permohonan  melampirkan  salinan  resmi  akta  pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
3. pemohon  yang  berasal  dari  luar  negara  Indonesia  wajib  dilakukan  melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai kuasa.
Selanjutnya setelah persyaratan permohonan dipenuhi, Menteri melakukan pemeriksaan  selama  sembilan  bulan  untuk  mengetahui  ciptaan  atau  produk  hak terkait  yang  dimohonkan  tersebut  secara  esensial  sama  atau  tidak sama  dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual
13 Bandingkan, Supra no. 1, hlm., 137.
14 Supra no. 2, Pasal 66-67.
lainnya.  Kemudian  hasil  pemeriksaan  tersebut  digunakan  sebagai  bahan pertimbangan  menteri  untuk  menerima  atau  menolak  permohonan.  Adapun konsekuensi dari dua Keputusan Menteri yakni: 15
1. Apabila  menteri  menerima  permohonan  tersebut  maka  pertama  menteri menerbitkan  surat  pencatatan  ciptaan  di  mana  pencatatan  ciptaan  ini merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan atau produk Hak Terkait. Kedua  mencatat  dalam  daftar  umum  ciptaan  yang  mana  hal  tersebut memuat tentang nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk  hak  terkait;  tanggal  penerimaan  surat  permohonan;  tanggal lengkapnya  persyaratan;  dan  nomor  pencatatan  ciptaan  atau  produk  hak terkait.  Lebih  lanjut  daftar  umum  tersebut  dapat  dilihat  oleh  setiap  orang tanpa  dikenai  biaya.  Ketiga  terhadap  ciptaan  atau  produk  hak  terkait  yang tercatat  dalam  daftar  umum  ciptaan  dapat  diterbitkan  petikan  resmi  dan setiap  orang  dapat  memperoleh  petikan  resmi  tersebut  dengan  dikenai biaya.
2. Apabila menteri menolak permohonan maka menteri akan memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.
Telah  diungkapkan  bahwa  perlindungan  terhadap  ciptaan  dalam  wujud hak  cipta  bukan  disebabkan  oleh  pendaftaran. 16 Pendaftaran  ciptaan  ini  amat berguna  untuk  memudahkan  pembuktian  dalam  hal  terjadi  sengketa  mengenai hak  cipta,  dan  kepada  hakim  diserahkan  kewenangan  untuk  mengambil keputusan.  Karena  ciptaan  yang  tidak  didaftarkan  akan  lebih  sukar  dan  lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dengan telah didaftarkannya ciptaan tersebut berarti orang yang namanya tersebut dalam daftar  umum  ciptaan  dianggap  sebagai  pencipta  atau  pemegang  hak  milik  atas suatu ciptaan, kecuali terbukti sebaliknya. Selama tidak ada gugatan dan gugatan tersebut  belum  terbukti,  orang  yang  namanya  terdaftar  dalam  Daftar  Umum
15 Id., Pasal 68-71.
16 Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips, Alumni, Bandung, 2011, hlm., 126.
ciptaan tetap dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta atau ciptaan tersebut. Sebaliknya, jika orang yang mengajukan gugatan itu dapat membuktikan  dirinya  sebagai  pencipta  atau  pemegang  hak  cipta,  pencipta  yang namanya  terdaftar  dalam  Daftar  Umum  Ciptaan  tersebut  menjadi  gugur  dan  ia menjadi pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta atau ciptaan tersebut, setelah dibutikan melalui pengadilan. 17
Jika seseorang yang nyatanya pencipta tetapi ia tidak dapat membuktikan bahwa ciptaannya telah dicatatkan oleh orang lain, maka di sini hakim tidak boleh menyatakan  bahwa  orang  lain  tersebut  dianggap  pencipta  dengan  dasar  bahwa ialah yang tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan. Perlu dipahami bahwa ciptaan yang dicatatkan dan terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan bukanlah bukti absolut untuk  menentukan  yang  sebenarnya. 18 Perlu  diketahui  pula,  timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan tersebut ada atau terwujud dan bukan  karena  pendaftaran. 19 Dengan  kata  lain,  suatu  ciptaan  baik  yang  tercatat maupun  tidak  tercatat  tetap  dilindungi.  Hal  ini  sejalan  dengan  prinsip perlindungan  langsung  di  mana  perlindungan  tidak  memerlukan  formalitas tertentu.  Oleh  sebab  itu,  apabila  seseorang  yang  tercantum  dalam  daftar  umum ciptaan dinyatakan sebagai pencipta karena orang lain tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah pencipta maka hal tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip perlindungan langsung.
Pengabaian  terhadap  prinsip  perlindungan  langsung  tentunya  dapat mencederai  hak  dari  pencipta  itu  sendiri,  sebab  prinsip  ini  bermuara  dari  hak alamiah  seseorang.  Ciptaan-ciptaan  sebagai  hasil  olah  pikir  manusia,  melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta telah mendapat perlindungan hukum  memadai,  karena  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia,  sebagaimana
17 Supra no. 1, hlm., 137-138.
18 Bandingkan, supra no. 11, hlm., 180.
19 Supra no. 1, hlm., 136.
yang  ditetapkan  dalam  Pasal  27  Ayat  2  Deklarasi  Universal  Hak-Hak  Asasi Manusia yang menyatakan: 20
“setiap  orang  mempunyai  hak  memperoleh  perlindungan  atas kepentingan-kepentingan  moral  dan  materiil  yang  merupakan  hasil dari  ciptaan-ciptaan  seorang  pencipta  di  bidang  ilmu  pengetahuan, sastra dan seni”.
Pemahaman  tentang  perlindungan  langsung  hak  cipta  sangat  penting,  agar pencatatan tidak dijadikan alasan untuk menentukan seseorang sebagai pencipta jika  pencatatan  tersebut  tidak  dapat  dibuktikan.  Maka  pembahasan  selanjutnya akan terfokus pada prinsip perlindungan langsung.

## Prinsip Perlindungan Langsung sebagai Cermin Dari Hak Alamiah Seseorang
Prinsip perlindungan langsung secara implisit terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, di mana dalam pasal tersebut  dijelaskan  bahwa  hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk  yang  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. 21 Dengan demikian tampak bahwa perlindungan hak cipta diberikan secara langsung tanpa ada syarat tertentu, atau dengan kata lain  hak  cipta  dilindungi  secara  langsung  tanpa  harus  melakukan  pencatatan terlebih dahulu.
Adanya  prinsip  perlindungan  langsung  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terlepas dari peraturan hak cipta pada masa kolonial  Belanda  yaitu Auteurs  Wet  (S.1912.600). Peraturan  tersebut  berawal ketika  negara-negara  di  kawasan  Eropa  Barat  memberlakukan  Konvensi  Bern pada tahun 1886. Saat itu kerajaan Belanda pun terdorong untuk memperbaharui undang-undang  hak  ciptanya  dan  kemudian  lahirnya Auteurs  Wet  (S.1912.600). Tidak  lama  setelah  pemberlakuan  undang-undang  ini,  kerajaan  Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Bern Tahun 1886 pada tanggal 1 April 1913 dan
20 Bandingkan, Eddy Damain, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2014, hlm., 27.
21 Undang Undang R.I., No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta, supra catatan no. 2, pada Pasal 1 Angka 1.
sebagai  negara  jajahan  Belanda,  Indonesia  diikutsertakan  pada  konvensi  ini sebagaimana  diumumkan  dalam Staatsblad 797  Tahun  1914.  Hingga  saat  ini Indonesia  masih  tergabung  dalam  Konvensi  Bern  khususnya  yang  berkenaan dengan hak cipta. 22
Negara-negara  peserta Bern  Convention berkewajiban  untuk  menerapkan tiga  prinsip  dasar  dalam  perundang-undangan  HaKI,  terutama  di  bidang  hak cipta. 23 Salah  satu  dari  ketiga  prinsip  tersebut  yakni  prinsip  perlindungan langsung atau automatic protection.
Prinsip automatic  protection merupakan  prinsip  dasar  hak  cipta  Perancis yang  didasarkan  pada  hak-hak  alamiah  dari  mazhab  hukum  alam  abad pertengahan yang pada intinya menyebutkan bahwa hak cipta bukan pemberian oleh  pihak  lain  tetapi  merupakan  hak  yang  telah  melekat  secara  alamiah  pada setiap individu. Prinsip ini mengadopsi  falsafah Perancis dan kemudian menjadi ciri dari civil law tradition dalam perlindungan hak cipta, yakni bahwa pengakuan mengenai  saat  munculnya  hak  cipta  telah  ada  pada  saat  selesainya  karya  cipta dibuat dalam bentuk nyata, sehingga bisa dilihat, didengar, atau dibaca. 24
Prinsip automatic  protection sangat  dekat  dengan  doktrin  hak  moral Perancis  karena  sama-sama  lahir  dari  aliran  hukum  alam.  Beberapa  aturan mengenai hak moral dalam hukum hak cipta Perancis antara lain: Article 6 French
22 Supra no. 20, hlm., 141.
23 Supra no. 1, hlm., 11, Tiga prinsip dasar tersebut yaitu: pertama, Prinsip national treatment atau assimilation: Perlakuan  yang  sama  Ciptaan  yang  berasal  dari  salah  satu  negara  peserta Berne Convention (yaitu  ciptaan  seorang warganegara,  negara  peserta Berne convention, atau  suatu ciptaan  yang  pertama  kali  diumumkan  disalah  satu  negara  peserta Berne  Convention) harus mendapatkan  perlakuan  perlindungan  hukum  hak  cipta  yang  sama  seperti  memberikan perlindungan atas ciptaan seorang pencipta yang merupakan warganegaranya sendiri.  Kedua, Prinsip automatic  protection :  perlindungan  langsung.  Prinsip  perlindungan  langsung  adalah pemberian suatu perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi persyaratan  atau  formalitas  tertentu (must  not  be  conditional  upon  compliance  with  any formality) . Ketiga, Prinsip independence of protection : kebebasan perlindungan Pemberian suatu perlindungan  hukum  tanpa  bergantung  kepada  adanya  perlindungan  hukum  di  negara  asal ciptaan dari pencipta tersebut.
24 Muhammad  Ikhsan  Lubis, Copyleft Dalam  perspektif  Hukum  Islam  Dan  Kaitannya  Terhadap Perkembangan Copyright (Hak  Cipta)  Pada  Masyarakat  Islam  Indonesia,  Tesis  pada  Magister Ilmu  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara,  2011,  hlm.  48-50.    http://repository.usu.ac.id/ bitstream/123456789/30925/3/Chapter%20II.pdf, 15 Agustus 2015.
Law  No.  57-298  of  11  March  1957. Artikel  ini  menyebutkan  tentang the  right  of integrity yang dalam bahasa Perancis disebut dengan “ droit aurespect de l’oeuvre ” dan the  right  of  attribution atau  “ droit  a  la  paternite ”. The  right  of  integrity menghendaki  adanya  hak  untuk  tetap  dijaga  keutuhan  ciptaan  serta  hak  untuk melarang pihak lain melakukan mutilasi atau distorsi ciptaan tanpa izin pencipta yang  dapat  berakibat  pada  reputasi  atau  nama  baik  pencipta. The  right  of attribution ,  yaitu  hak  untuk  tetap  mencantumkan  nama  pencipta  dan  melarang orang  lain  mencantumkan  nama  selain  nama  pencipta.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa hak moral terdiri dari dua ketentuan, yakni: 25
1. hak untuk tetap dicantumkan nama pencipta pada setiap ciptaannya;
2. hak  untuk  tetap  dijaga  keutuhan  ciptaan,  antara  lain  larangan  melakukan mutilasi atau distorsi ciptaan tanpa izin pencipta yang dapat berakibat pada reputasi atau nama baik pencipta.
Kedua hak tersebut juga tercantum dalam Bern Convention 1886 pada Article 6 bis , yang selengkapnya berbunyi: 26
1  Independently of the author’s economic rights, the author shall have the  right  to  claim  authorship  of  the  work  and  the  object  to  any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.
2 The  rights  granted  to  the  author  in  accordance  with  the  preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at lest until the expiry the economic  rights,  and  shall  be  exercisable  by  the  person  or  institution authorized  by  the  legislation  of  the  county  where  protection  is  claimed. However  those  countries  whose  legislation,  at  the  moment  of  their ratification of or accession to this act, does not provide for the protection after  the  death  of  the  author  of  all  the  rights  set  out  in  the  preceding paragraph  may  provide  that  some  of  these  rights  may,  after  his  death, cease to be maintained.“
Pada  intinya  Pasal  6 Berne  Convention menentukan  bahwa  pengarang  atau pencipta  memiliki  hak  untuk  mengklaim  kepemilikan  atas  karyanya  dan mengajukan  keberatan  atas  perubahan,  pemotongan,  pengurangan  atau
25 Id.
26 Id.
modifikasi  lain  serta  tindakan  pelanggaran  lain  yang  berkaitan  dengan  karya tersebut,  di  mana  hal-hal  tersebut  dapat  merugikan  kehormatan  atau  reputasi pengarang  atau  pencipta. 27 Selanjutnya  Elyta  Ras  Ginting  menyebutkan  bahwa konsep hak moral sebagai hak personal pencipta. 28

## Hak Moral Sebagai Hak Personal (Individuality Concept)
Hak  personal  ini  berasal  dari  sejarah  revolusi  Perancis  dan  berpijak  pada pemikiran  Georg  Wilhelm  Friedrich  Hegel  yang  berprinsip  bahwa  identitas  diri (self  indentity) manusia  terpancar  dari  karya  atau  ciptaannya.  Berdasarkan pemikiran Hegel, suatu ciptaan merupakan bagian dari jiwa penciptanya sehingga hanya pencipta yang berhak untuk mengubah ciptaannya atau untuk menentukan kapan dan bagaimana ciptaannya tersebut dipublikasikan kepada umum. 29
Hak  personal  yang  kemudian  diberikan  kepada  pencipta  atas  ciptaannya melahirkan doktrin droit d’auteur atau droit moraux yang mengandung beberapa hak, yaitu: 30
a. Droit de paternite atau right of atribution, yaitu menempatkan suatu ciptaan sebagai  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  personalitas  pencipta  dengan cara  mencantumkan  nama  penciptanya  dalam  setiap  ciptaannya.  Hak  ini akan melekat selamanya dengan pencipta meskipun ciptaan tersebut sudah dialihkan  kepemilikannya  pada  pihak  lain  dan  meskipun  hak  cipta  telah berakhir dan pencipta telah meninggal dunia.
b. Droit de divulgation atau right of publication, yaitu berdasarkan konsep droit d’auteur doctrine , pencipta memiliki hak reproduksi atas ciptaannya dan hak untuk  menentukan  kapan  dan  bagaimana  mempublikasikan  sendiri ciptaannya kepada publik.
c. Droit de au respect de I’integrity de I’ouevre atau right to rescpect of the work. Hak  ini  juga  lazim  dikenal  dalam common  law  system dengan right
27 Id.
28 Bandingkan, supra no. 10, hlm., 90-91.
29 Id. hlm. 92.
30 Id. hlm. 92-93.
integritation ,  yaitu  hak  pencipta  untuk  menuntut  dan  mendapatkan  ganti rugi  materil  jika  hak  ciptanya  tersebut  dilanggar  orang  lain  atau  jika ciptaannya diubah oleh orang lain tanpa izin pencipta.
d. Droit  de  retrait  et  de  repentir atau right  to  withdraw, yaitu hak  pencipta untuk menarik ciptaannya dari publikasi dengan berbagai alasan pribadi.
Konsep  ini  memberikan  bentuk  ide  pengakuan  non-ekonomis,  yang mungkin  lebih  tinggi  daripada  pengakuan  lainnya  berupa  penghargaan penghormatan dan kekaguman. 31 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa moral right atau  hak  moral  sebenarnya  merupakan  kumpulan  hak-hak  personal  dari pencipta yang bertujuan untuk mempertahankan identitas dan integritas pencipta dengan  ciptaannya  dalam  rangka  mempertahankan  keutuhan  dan  keaslian  dari ciptaannya. 32 Sebagaimana yang telah dibahas, salah satu hak personal adalah hak publikasi.  Meskipun  hak  publikasi  menjadi  kewenangan  dari  pencipta,  tetapi peranan  publikasi  amat  penting  mendorong  perlindungan  hak  cipta.  Selain  itu peranan publikasi nyatanya tidak saja memiliki fungsi personal tetapi juga fungsi sosial.

## Peranan Publikasi Dalam Hak Cipta
Publikasi  atau  pengumuman,  dalam  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014  tentang  Hak  Cipta  adalah  pembacaan,  penyiaran,  pameran,  suatu  ciptaan dengan  menggunakan  alat  apapun  baik  elektronik  atau  non  elektronik  atau melakukan  dengan  cara  apapun  sehingga  suatu  ciptaan  dapat  dibaca,  didengar, atau  dilihat  orang  lain. 33 Dalam  undang-undang  tersebut  dikemukakan  bahwa suatu  karya  dapat  dihitung  perlindungannya  sejak  ciptaannya  tersebut diumumkan  dan  perlindungan  tersebut  mempunyai  batas  waktu  yang  telah ditentukan.  Setelah  dari  batas  waktu  yang  ditentukan,  karya  tersebut  dapat
31 Yosephine  Kartini  Natawiria,  Aspek  Hukum  Dan  Non-Hukum  Hak  Moral  Pencipta  Lagu  Di Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Media HKI Vol.XI/No.4/Juli 2014, 4-5. http://ebook.dgip.go.id/media-hki/filemedia/mediahki-2014/2014.hki.vol.xi- No.4.juli/#p=6, 17 Februari 2014.
32 Supra no. 10, hlm., 94.
33 Supra no. 2, Pasal 1 Angka 11.
dimiliki  masyarakat  ( public  domain). Undang-Undang  Hak  Cipta  di  Indonesia menganut  falsafah  Pancasila,  yang  tidak  saja  menekankan  hak  individual  setapi juga  hak  sosial.  Dengan  demikian  karya  yang  telah  habis  masa  perlindungannya dapat  digunakan  oleh  masyarakat  di  mana  harapannya  dapat  lebih  lagi mendorong  terciptanya  sebuah  karya.  Lebih  dari  itu,  peranan  publikasi  dapat memperlihatkan  perhitungan  perlindungan  hak  cipta  pada  sebuah  ciptaan. Dengan  mengumumkannya  setidaknya  orang  dapat  mengetahui  adanya  sebuah ciptaan  yang  dibuat  oleh  pencipta,  sekalipun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa perlindungan  ciptaan  diberikan  secara  langsung  setelah  ciptaan  tersebut  dibuat. Hendaknya  ciptaan  tersebut  dipublikasikan,  selain  untuk  membantu  pencipta mengetahui  sejak  kapan  ciptaannya  dilindungi  tetapi  juga  publikasi  dapat memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  yang  kelak  menggunakan  ciptaannya tersebut.  Selain  publikasi  yang  mendorong  perlindungan  hak  cipta,  konsep orisinalitas dapat menentukan seseorang sebagai pencipta.
Orisinalitas Sebagai Upaya Perlindungan (Originality Standard)
Sebuah  karya  harus  menunjukkan  keaslian (Originality) .  Namun masalahnya  apa  yang  disebut  dengan  keaslian (Originality) ?  Pasal  1  Huruf  3 Undang-Undang  Nomor  6  tahun  1982  tentang  Hak  Cipta  dinyatakan  bahwa sebuah  karya  yang  menunjukkan  keaslian  adalah  bukan  karya  tiruan.  Keaslian dari sebuah karya belum dapat ditetapkan, 34 dan tes orisinalitas dari persyaratan “harus  bukan  hasil  peniruan”  juga  tidak  mudah  penerapannya.  Masalahnya, banyak  ragam  ciptaan  yang  mempunyai  basis  ciptaan  serupa  yang  telah diciptakan orang lain sebelumnya. 35 Karenanya, hukum menetapkan pembatasan, yaitu  sepanjang  peniruan  itu  bukan  merupakan  bagian  yang  substansial  dari ciptaan  orang  lain  sebelumnya  maka  ciptaan  itu  akan  dianggap  sah  dan  orsinil.
34 Carl-Bernd  Kaehlig,  Indonesian  Copyright  Law  And  Registration  Requirements, Tatanusa, Jakarta, 2011, hlm., 44.
35 Henry  Soelistyo,  Plagiarisme:  Pelanggaran  Hak  Cipta  Dan  Etika,  Kanisius,  Yogyakarta,  2011, hlm., 58.
Namun,  ketentuan  pembatasan  ini  tidak  tuntas  memberikan  arahan. 36 Ciptaan hasil  tiruan,  betapapun  tidak  layak  mendapatkan  perlindungan  Hak  Cipta. 37
Sebaliknya,  harus  juga  diakui  bahwa  karya-karya  kompilasi  atau  katalog  yang datanya berasal dari informasi yang telah umum diketahui, berhak mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Dalam hal ini, dasarnya bukan karena kualitas data atau orisinalitas  informasinya,  melainkan  kemampuan  berkreasi  pencipta  dalam memilih dan menata data-data. 38
Hak  cipta  memiliki  persyaratan  dasar  yakni  keaslian  dan  perwujudan. Tidak  adanya  ide  berarti  tidak  ada  perlindungan  dan  pertimbangan  prosedural. Akan  tetapi  standar  dasar  bagi  keaslian  adalah  kreasi  independen  dan  minimal kreativitas  (keaslian  tidak  mengharuskan  sesuatu  yang  baru). 39 Sekali  pun  tidak ada peraturan yang mengatur tentang standar keaslian, hal tersebut dapat dilihat dari yurisprudensi di Amerika Serikat. 40
Berdasarkan  yurisprudensi  tersebut,  standar originality tidak  menuntut adanya unsur kebaruan (novelty), kecanggihan (integrity) , atau pun fungsi estetis. Originality membutuhkan  adanya  kreasi  independen  dari  suatu  ciptaan  yang menampilkan  sedikit  kreativitas.  Kreasi  independen  ini  menunjukkan  bahwa pencipta  tidak  meniru  ciptaan  lain,  namun  ia  secara  independen  menghasilkan kreasi  tersebut.  Walaupun  suatu  ciptaan  mirip  dengan  ciptaan  lain,  jika  ciptaan tersebut  adalah  kreasi  independen,  maka  ciptaan  tersebut  memenuhi  standar originality . Begitu pula, jika dalam menghasilkan ciptaannya pencipta terinspirasi ciptaan  lain,  maka  ciptaan  tersebut  memenuhi  standar originallity ,  sepanjang ciptaan tersebut merupakan kreasi sendiri. 41
Syarat  keaslian  atau originality ,  dalam  hal  ini  syarat originality terkait dengan  konsepsi  hak  cipta  sebagai  kekayaan  atau property ,  artinya  ciptaan
36 Id., hlm., 58-59.
37 Id., hlm., 59.
38 Id.
39 Roger  E.  Schechter  And  John  R.  Thomas,  Intelektual  The  Law  Of  Copyright,  Patents  And Trademarks, Thomson, West, 2003, hlm., 20.
40 Supra no., 11, hlm., 180.
41 Id., hlm., 181.
tersebut  harus  benar  dari  eksistensi  pencipta;  Persyaratan  kreativitas  atau creativity terkait  dengan  kreasi  intelektual  pribadi  artinya  ciptaan  dibentuk dengan  cipta,  karsa,  dan  rasa  manusia;  Persyaratan  perwujudan  atau fixation merupakan konsep bentuk material atau material form yang merujuk pada suatu ciptaan  sebagai  tujuan  perlindungan  hak  cipta.  Hak  cipta  melindungi  ekspresi dalam  bentuk  material,  bukan  ide  atau  informasinya. 42 Selain  itu,  ciptaan seharusnya  mempunyai  aspek  keaslian  untuk  dapat  menikmati  hak-hak  yang diberi  oleh  undang-undang.  Keaslian  sangat  erat  hubungannya  dengan  bentuk perwujudan  suatu  ciptaan.  Oleh  karena  itu,  suatu  ciptaan  hanya  dapat  dianggap asli  bila  bentuk  perwujudannya  seperti  buku  tidak  berupa  suatu  jiplakan  dari suatu ciptaan buku lain yang telah diwujudkan. 43

## Analisis Penerapan Perlindungan Langsung Dalam Penyelenggaraan Ciptaan
Hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  yang  diberikan  secara  otomatis  setelah ciptaan tersebut diwujudkan. Hak eksklusif ini adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengontrol ciptaannya agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain tanpa seijin pencipta. Ciptaan yang dilindungi meliputi bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.  Namun  perlu  diingat  bahwa  sebuah  ciptaan  yang  dilindungi  itu  adalah ciptaan  yang  bersifat  orisinal.  Selain  itu,  walaupun  perlindungan  hak  cipta diberikan  secara  langsung,  hak  cipta  bukanlah  hak  yang  bersifat  mutlak,  yang mana hal tersebut tidak mengurangi pembatasan dalam undang-undang.
Hak  cipta  yang  mendapat  perlindungan  langsung  sangat  erat  kaitannya dengan hak alamiah seseorang, artinya hak cipta tidak didapatkan dari pihak lain melainkan  telah  melekat  secara  alamiah  pada  setiap  individu.  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  mengatur  tentang  perlindungan langsung  namun  di  sisi  lain  undang-undang  menyelenggarakan  pencatatan
42 Djumikarsih, Analisa Yuridis Sengketa Ciptaan Antara Yayayasan Hwa Ing Fonds Dengan Budi Haliman  Halim,  Perspektif,  Volume  XVII  No.  3  Tahun  2012  Edisi  September, 193.http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201303002803047914/7.pdf, 14 Februari 2016.
43 Eddy  Damian,  Hukum  Hak  Cipta  Menurut  Beberapa  Konvensi  Internasional,  Undang-Undang Hak  Cipta  1997  dan  Perlindungannya  Terhadap  Buku  Serta  Perjanjian  Penerbitnnya,  Alumni, Bandung, 2002, hlm., 100.
ciptaan.  Sebenarnya  fungsi  pencatatan  ciptaan  adalah  untuk  memberikan sangkaan  awal  bahwa  seseorang  yang  mencatatkan  ciptaannya  dapat  disebut sebagai  pencipta,  sampai  ada  pihak  lain  yang  dapat  membuktikan  sebaliknya. Penyelenggaraan  pencatatan  ini  selalu  dipandang  sebagai  langkah  antisipasi untuk memudahkan pembuktian ketika terjadi sengketa hak cipta di pengadilan. Namun  justru  dengan  adanya  pencatatan  ciptaan  yang  dapat  menentukan seseorang  sebagai  pencipta  dapat  menimbulkan  permasalahan,  yaitu  adanya pertentangan antara Pasal 1 Angka 1 dengan Pasal 31.
“Hak  Cipta  adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan  prinsip  deklaratif  setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan”  sedangkan  pasal  berikutnya  “Kecuali  terbukti  sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:
a. disebut dalam ciptaan;
b. dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;
c. disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
d. tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.”
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  antara  kedua  pasal  tersebut terdapat  pertentangan,  sebab  dengan  ketentuan  bahwa  pencatatan  dapat dijadikan  sebagai  bukti  seseorang  sebagai  pencipta  ketika  pencatatan  tersebut tidak dapat  dibuktikan,  seolah-olah menjadikan  perlindungan  hak  cipta  tersebut diberikan oleh pencatatan ciptaan, padahal sudah diketahui bahwa perlindungan hak  cipta  didapatkan  secara  langsung  walaupun  tidak  melakukan  pencatatan. Dengan  demikian  penyelenggaraan  pencatatan  ciptaan  telah  melemahkan  posisi perlindungan langsung yang dimiliki pencipta. Oleh karena itu perlu adanya upaya lain agar pencatatan ciptaan tidak dijadikan bukti yang absolut untuk menentukan siapa sebenarnya seorang pencipta.
Upaya tersebut bermula dari konsep individualisme yang memberikan hak- hak kepada pencipta untuk mencantumkan namanya pada ciptaannya, hak untuk
melakukan  publikasi,  hak  untuk  menuntut  seseorang  yang  telah  memanfaatkan ciptaanya  tanpa  izin  dan  hak  untuk  menarik  publikasinya  dengan  cara  pribadi. Peranan  publikasi  ini  dapat  mendorong  perlindungan  terhadap  hak  cipta,  sebab ciptaan  yang  dipublikasikan  setidaknya  akan  diketahui  oleh  masyarakat  dengan cara  didengar,  dilihat,  dan  dibaca  baik  melalui  media  elektronik  maupun  non elektronik  sehingga  seseorang  akan  mengetahui  kapan  ciptaan  tersebut mendapatkan  perlindungan,  walaupun  kita  mengetahui  dengan  persis perlindungan  tersebut  ada  setelah  karya  tersebut  diwujudkan.  Dengan  kata  lain orang  tidak  tahu  persis  kapan  suatu  ciptaan  diwujudkan,  oleh  karena  itu  agar orang  mengetahuinya  perlulah  dilakukan  publikasi,  sehingga  orang  mengetahui bahwa  karya  tersebut  haknya  telah  dimiliki  seseorang.  Lebih  lanjut,  peran publikasi  ini  pun  bisa  dijadikan  salah  satu  bukti  di  persidangan  apabila  terjadi sengketa hak cipta. Selain itu pentingnya penilaian terhadap orisinalitas ciptaan, untuk  menentukan  seorang  pencipta.  Memang  pada  dasarnya  Undang-Undang Hak Cipta tidak memberikan standar penilaian orisinalitas sebuah ciptaan. Namun orisinalitas  itu  tidak  menghendaki  adanya  kebaruan (novelty) tetapi  standar orisinalitas  menekankan  kreasi  independen  yakni  kreasi  yang  bukan  didasarkan atas peniruan dari karya lain.
Dengan demikian dapat  disimpulkan bahwa prinsip perlindungan langsung dapat diterapkan bersamaan dengan penyelenggaraan pencatatan ciptaan. Namun ketentuan  dalam Pasal  31,  yang  menyatakan  bahwa  seseorang  dianggap  sebagai pencipta  bila  ia  mencatatkan  ciptaannya  sampai  seseorang  dapat  membuktikan sebaliknya,  tidak  boleh  dijadikan  sebagai  bukti  absolut  sebab  akan  melanggar penerapan prinsip perlindungan yang nota bene perlindungan hak cipta diberikan secara  langsung bukan  karena  pihak lain  (putusan  pengadilan  yang  menyatakan pencatatan  tidak  dapat  dibuktikan).  Oleh  sebab  itu  agar  pencatatan  tidak dijadikan bukti yang absolut maka perlu adanya peranan publikasi dan penentuan standar orisinalitas sebuah karya.

## Penutup
Perlindungan  hak  cipta  pada  dasarnya  tidak  akan  lepas  dari  unsur-unsur hak  cipta  tersebut.  Unsur-unsur  hak  cipta  yakni  ciptaan  harus  orisinal,  ciptaan harus diwujudkan,  ciptaan  yang  dilindungi  meliputi  ilmu  pengetahuan,  seni,  dan sastra, perlindungan hak cipta tidak perlu formalitas tertentu dan  ciptaan bukan hak yang mutlak. Salah satu unsur tersebut, yakni perlindungan diberikan tanpa formalitas tertentu, oleh sebab itu perlindungan hak cipta tidak didasarkan pada pencatatan. Dengan demikian pencatatan tidak dapat menentukan pencipta, tetapi hanya berfungsi sebagai sangkaan awal. Oleh karena itu agar prinsip perlindungan langsung  dapat  diterapkan  maka  harus  didorong  adanya  peranan  publikasi  dan penilaian terhadap orisinalitas sebuah karya.

## Daftar Pustaka
Buku:
Achmad Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips, Alumni, Bandung, 2011.
Agus Sardjono, Membumikan HKI di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2009. Carl-Bernd  Kaehlig, Indonesian  Copyright  Law  And  Registration  Requirements. Tatanusa, Jakarta, 2011.
Eddy Damain, Hukum Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2014. Eddy  Damian,  Hukum  Hak  Cipta  Menurut  Beberapa  Konvensi  Internasional,
Undang-Undang  Hak  Cipta  1997  dan  Perlindungannya  Terhadap  Buku Serta Perjanjian Penerbitnya, Alumni, Bandung, 2002.
Elyta  Ras  Ginting,  Hukum  Hak  Cipta  Indonesia  Analisis  Teori  dan  Praktik,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
Henry  Soelistyo,  Plagiarisme:  Pelanggaran  Hak  Cipta  Dan  Etika.  Kanisius, Yogyakarta, 2011.
OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) , RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
Rachmadi  Usman,  Hukum  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual:  Perlindungan  dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003.
Roger E. Schechter And John R. Thomas, Intelektual The Law Of Copyright, Patents And Trademarks. Thomson, West, 2003.

## Jurnal :
Hamda Zoelva, Globalisasi Dan Politik Hukum HaKI, Law Review, Volume X No. 3 - Maret 2011
Hesty D. Lestari, Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi Kajian Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  104  PK/PDT.SUS/2011,  Jurnal  Yudisial,  Vol.6 No.2 Agustus 2013

## Web Documents :
Djumikarsih, Analisa Yuridis Sengketa  Ciptaan Antara Yayayasan Hwa Ing Fonds
Dengan  Budi  Haliman  Halim,  Perspektif,  Volume  XVII  No.  3  Tahun  2012 Edisi September, http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/ 201303002803047914/7.pdf, 14 Februari 2016. Muhammad Ikhsan Lubis, Copyleft Dalam perspektif Hukum Islam Dan Kaitannya Terhadap  Perkembangan Copyright (Hak  Cipta)  Pada  Masyarakat  Islam Indonesia,  Tesis  pada  Magister  Ilmu  Hukum  Universitas  Sumatera  Utara, 2011,http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30925/3/Chapter %20II.pdf, 15 Agustus 2015.
Yosephine Kartini Natawiria, Aspek Hukum Dan Non-Hukum Hak Moral Pencipta Lagu Di Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Media  HKI  Vol.XI/No.4/Juli  2014,  4-5.  http://ebook.dgip.go.id/media- hki/filemedia/mediahki-2014/2014.hki.vol.xi-No.4.juli/#p=6,  17  Februari 2014.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang R.I., No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta, L.N.R.I. Tahun 2014 No. 266.