## PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
Vivi Eriani 1 ), Zamzami 2 ), Enggar Diah, PA 2 )
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2018
2&3) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze and test the Influence of Employee Competence and Internal Control Systems Financial Report on the Quality of Local Government Batang Hari either partially or simultaneously.
The  method  used  is  the  explanation  Research  (Explanatory  Research)  is  research  that  highlights  the relationship between the study variables and test hypotheses that have been formulated beforehand with the focus lies on the explanation of the relationship between variables. This study used a statistical instrument with multiple linear regression analysis to determine the level of relationship between employee competence and internal control system of the quality of financial statements.
The  results  of  the  discussions  concluded  that  simultaneous,  Competence  Employees  and  Internal  Control Systems  Impact  on  the  Quality  of  Financial  Statements  Regional  Government  Batang  Hari.  Partially,  all independent  variables  affect  the  dependent  variable  is  the  Employee  Competence  and  Internal  Control  Systems Impact on the Quality of Local Government Financial Statements Batang Hari.
Keyword : Competence Employees, Internal Control Systems and the Quality of Financial Statements

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian ini  adalah untuk  menganalisis  dan  menguji   Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan      Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Batang  Hari  baik secara parsial maupun secara simultan.
Metode  pendekatan  yang  digunakan  adalah  Penelitian  penjelasan  ( Explanatory  Research )  yaitu  penelitian yang  menyoroti  hubungan  antara  variabel  penelitian  dan  menguji  hipotesis  yang  telah  dirumuskan  sebelumnya dengan fokus terletak pada penjelasan hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini digunakan instrument statistika dengan  analisis  regresi  linier  berganda  dalam  menentukan  tingkat  hubungan  yang  terjadi  antara  kompetensi pegawai dan sistem pengendalian Internal terhadap Kualitas laporan keuangan.
Hasil  pembahasan  menyimpulkan  bahwa  secara  secara  simultan,  Kompetensi  Pegawai  Dan  Sistem Pengendalian  Internal  Berpengaruh  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan      Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Batang Hari. Secara parsial seluruh variabel bebas mempengaruhi variabel terikat yaitu Kompetensi Pegawai Dan Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari.
Kata Kunci: Kompetensi Pegawai, Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Laporan Keuangan
1.   PENDAHULUAN

## 1.1.   Latar Belakang
Laporan Keuangan sektor publik menjadi instrumen  utama  untuk  menciptakan  akuntabilitas publik. Tujuan penyusunan laporan keuangan sebagaimana  dinyatakan  dalam  Peraturan  Pemerintah No  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna  untuk  pengambilan  keputusan  dan  untuk menunjukkan  akuntabilitas  entitas  pelaporan  atas sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya.  Standar Akuntansi  Pemerintahan  SAP  merupakan  prinsip- prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah.  Tujuan penting  reformasi  akuntansi  dan  administrasi  sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan  keuangan  pemerintah  pusat  maupun daerah.  Bentuk  laporan  pertanggungjawaban  atas pengelolaan  keuangan  daerah  selama  satu  tahun anggaran  adalah  dalam  bentuk  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD),  yang  terdiri  dari  Laporan Realisasi  Anggaran,  Neraca,  Laporan  Arus  Kas,  dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Undang-undang  No.  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-undang  No.  33 tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengharuskan  pemerintah  memenuhi  akuntabilitas dengan  memperhatikan  beberapa  hal,  antara  lain: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat  memantau  dan  mengendalikan  kinerja  manajer dalam  mengimplementasikan  anggaran  yang  telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang  akan  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan ekonomi,  sosial,  dan  politik  oleh  pihak-pihak  yang berkepentingan.
Laporan  keuangan  yang  berkualitas  harus  dapat disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Kualitas  laporan  keuangan  dapat  dilihat  dari  aspek karakteristik  kualitatif  yaitu  relevan,  andal,  dapat dipahami  dan  dapat  dibandingkan.  Penilaian  terhadap kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari   opini atas laporan  keuangan  yang  diberikan  oleh  Badan Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Salah  satu  tanda  bahwa laporan  keuangan  dianggap  sudah  berkualitas  adalah ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP).  Kualitas  laporan  keuangan pemerintah  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  kepatuhan terhadap  standar  akuntansi,  kapabilitas  sumber  daya manusia,  serta  dukungan  sistem  akuntansi  yang  ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak  dapat  dikendalikan  oleh  organisasi.  Laporan keuangan  pemerintah  kemudian  disampaikan  kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan merupakan  alat  akuntabilitas  utama  pemerintah  yang
juga  memberikan  informasi  kepada  pihak  luar  dan masyarakat mengenai sejauh mana efisiensi penggunaan sumber-sumber ekonomi organisasi tersebut. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban  yang  berarti  bahwa  proses penganggaran  dimulai  dari  perencanaan,  penyusunan, pelaksanaan  harus  benar-benar  dapat  dilaporkan  dan dipertanggungjawabkan  kepada DPRD dan  masyarakat (Mardiasmo, 2004:105)
Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan akuntabilitas publik (Halim dan Damayanti, 2007: 20). Pengelolaan keuangan yang baik akan  dapat  dilihat  dari  laporan  keuangan  yang berkualitas.  Laporan  keuangan  yang  berkualitas  dapat digunakan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  kepada publik  dalam  memonitor  kinerja  dan  mengevaluasi manajemen,  memberikan dasar untuk  mengamati trend antarkurun  waktu,  pencapaian  atas  tujuan  yang  telah ditetapkan,  dan  membandingkannya  dengan  kinerja organisasi  lain  yang  sejenis  jika  ada  (Harun,  2009). Salah  satu  kualitas  laporan  keuangan  yang  harus dicapai  adalah  masalah  relevansi.  Kata  relevan mengacu kepada dampak dari informasi dan pengaruhnya  kepada  keputusan  ekonomi  pemakai laporan  dengan  membantu  merka  mengevaluasi peristiwa  masa  lalu,  masa  kini  atau  masa  depan,  atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu sehingga informasi  yang  relevan  dapat  memberikan  manfaat umpan balik dan prediktif. Terkadang seringkali terjadi kesalahan informasi yang pada akhirnya mengakibatkan hasil laporan yang tidak akurat.
Perubahan  akuntansi  berbasis  kas  menjadi  akrual bukan sekedar  masalah  teknis pencatatan  transaksi dan menyajikan  laporan  keuangan,  tetapi  membutuhkan kebijakan  akuntansi  ( accounting  policy ),  perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi ( accounting treatment ), pilihan  akuntansi  ( accounting  choice ),  serta  mendesain atau  menganalisis  sistem  akuntansi  yang  ada.  Oleh karenanya,  proses  pelaporan  keuangan  pemerintah harus  dikerjakan oleh SDM  yang  memiliki  kompetensi agar  mampu  menyusun  dan  menyajikan  LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang berkualitas.
Kemudian  untuk  menilai  ketepatan  pelaksanaan kebijakan  organisasi  dan  melakukan  tindakan  koreksi jika  terdapat  penyimpangan  maka  diperlukan  peran pengawas (audit intern) agar organisasi dapat mencapai tujuan  secara  efisien  dan  efektif.  Mencermati  topik pengawasan  secara  luas,  sistem  pengawasan  dibangun berdasarkan  pendekatan  kelembagaan  internal  dan eksternal, yaitu system pemeriksaan ekstern pemerintah dan  sistem  pengawasan  intern  pemerintah.  Meskipun keberadaan  lembaga  tersebut  cukup  beragam,  sampai saat ini peranan masing-masing lembaga tersebut belum optimal.
Selain  kesesuaian  kualitas  laporan  keuangan dengan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI)  juga  merupakan  hal penting  yang  harus  diperhatikan  dalam  menyusun
laporan  keuangan  yang  berkualitas.  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2008,  SPI  adalah proses  yang  integral  pada  tindakan  dan  kegiatan  yang dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai  atas  tercapainya  tujuan  organisasi  melalui kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan keuangan,  pengamanan  asset  negara  dan  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Unsur-unsur SPI  terdiri  atas  (1)  lingkungan  pengendalian;  (2) analisis resiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi; dan (5) pemantauan.  Untuk  mencapai asas  umum  pengelolaan  keuangan  daerah  maka diperlukan  pengendalian  atas  kegiatan  yang  dilakukan. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman kepada sistem  pengendalian  intern  pemerintah,  dimana  fungsi sistem  pengendalian  intern  adalah  sebagai  pedoman penyelenggaraan  dan  tolok  ukur  pengujian  efektifitas penyelenggaraan  kegiatan-kegiatan  suatu  organisasi dengan  mempertimbangkan  aspek  biaya  dan  manfaat, sumber  daya  manusia,  kejelasan  kriteria  pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif.
Mengingat perkembangan kualitas laporan keuangan yang masih terlihat lambat, maka peningkatan  kompetensi  SDM  dan  peran  pengawas keuangan serta efektivitas pengendalian intern pemerintah menjadi krusial. Terkait masalah pengendalian,  pemerintah  telah  mengeluarkan  PP  No. 60  tahun  2008,  tentang  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintahan  (SPIP).  Dengan  mengoptimalkan  SPIP diharapkan  pengendalian  intern  semakin  efektif sehingga dapat memediasi dalam mengatasi permasalahan  rendahnya  kualitas  informasi  keuangan. Dengan  terbitnya  PP  No.60  tahun  2008,  pengawas intern  memiliki  peran  baru  yaitu:  Pengawasan  intern terhadap  akuntabilitas  keuangan  Negara,  pembinaan penyelenggaraan  SPIP,  dan reviu laporan  keuangan pemerintah  pusat  dan  daerah.  Dengan  paradigma  baru ini,  tugas  pengawas  tidak  sekedar  mengawasi pengelolaan  keuangan  tetapi  bersinergi  dengan  mitra kerja  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan.
Upaya  peningkatan  kualitas  LKPD  juga  sejalan dengan  Inpres  No.  4  Tahun  2011,  tentang  Percepatan Peningkatan  Kualitas  Akuntabilitas  Keuangan  Negara. Dimana  salah  satu  instruksinya,  BPKP  diberi  tugas melakukan  asistensi  kepada  kementerian/  lembaga/ pemerintah  daerah  untuk  meningkatkan  pemahaman bagi pejabat pemerintah pusat/ daerah dalam pengelolaan keuangan Negara, meningkatkan kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan, serta  meningkatkan  kualitas  laporan  keuangan  dan  tata kelola.  Pemeriksaan  keuangan  dilakukan  dalam  rangka memberikan  opini  atas  kewajaran  informasi  keuangan yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan.  Pemeriksaan kinerja  bertujuan  untuk  menilai  aspek  ekonomis, efisiensi,  dan  efektivitas.  Laporan  hasil  pemeriksaan Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  memuat  temuan pemeriksaan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau
lebih  permasalahan,  yaitu  berupa  kelemahan  sistem pengendalian  intern  (SPI)  dan/  atau  ketidakpatuhan terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Ketidakpatuhan  ini  dapat  mengakibatkan  kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi,
ketidakhematan, ketidakefisienan, atau ketidakefektifan.  Ketidakpatuhan  yang  mengakibatkan kerugian  negara,  potensi  kerugian  negara  dan kekurangan penerimaan merupakan permasalahan yang berdampak finansial, sedangkan penyimpangan administrasi,  ketidakhematan,  ketidakefisienan,  dan ketidak-efektifan  merupakan  permasalahan  yang  tidak memiliki  dampak  finansial.  Secara  lebih  terperinci, BPK  mengungkapkan  10.198  temuan  yang  memuat 15.568 permasalahan, meliputi 7.661 (49%) kelemahan SPI  dan  7.907  (51%)  permasalahan  ketidakpatuhan terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan senilai  Rp44,68  triliun.  (Sumber  :  IKHTISAR  Hasil Pemeriksaan  Semester (IHPS)  Semester  I Tahun 2016, BPK RI)
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Herawaty  (2014)  Raina  dan  Susilawati  (2012), Sinarwati,  dkk  (2014),  Ariesta  (2013)  dan  Armando (2013),  Darmawan,  dkk  (2014)  menunjukkan  bahwa penerapan  sistem  pengendalian  intern  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  laporan keuangan  daerah.  Hasil  Drama  (2014)  dan  Inapty,  dkk (2015)  bahwa  sistem  pengendalian  intern  tidak berpengaruh  terhadap  Kualitas  Informasi  Laporan Keuangan.
Faktor  lain  yang  mempengaruhi  kualitas  laporan keuangan  adalah  kompetensi  aparatur  atau  pegawai. Wiley  (2002)  dalam  Ni  Made  Sukmaningrum  (2012) mendefinisikan  sumber  daya  manusia  merupakan  pilar penyangga  utama  sekaligus  penggerak  roda  organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi  tersebut.  Sumber  daya  manusia  merupakan salah satu elemen organisasi  yang  sangat penting, oleh karena  itu  harus  dipastikan  bahwa  pengelolaan  sumber daya  manusia  dilakukan  sebaik  mungkin  agar  mampu memberikan  kontribusi  secara  optimal  dalam  upaya pencapaian tujuan organisasi.
Pada tahun 2015, seluruh pemda telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP). Berdasarkan  peraturan  tersebut,  laporan  keuangan pemda  yang  semula  terdiri  atas  Neraca,  Laporan Realisasi  Anggaran  (LRA),  Laporan  Arus  Kas  (LAK), dan  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK), bertambah  3  laporan  yaitu  Laporan  Perubahan  Sisa Anggaran  Lebih  (LPSAL),  Laporan  Operasional  (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
Sebagai  salah  satu  kabupaten  yang  memperoleh opini  WTP  atas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah (LKPD)  nya,  upaya  pemerintahan  kabupaten  Batang Hari  untuk  terus  meningkatkan  dan  mempertahankan kinerja keuangannya yang ditunjukan oleh peningkatan
kualitas  pelaporan  keuangan  tersebut  dengan  opini WTP  pada  tahun  2012  dan  2013,  kemudian  menurun menjadi  opini  WDP  tahun  2014,  dan  sekarang memperoleh  kembali  opini  WTP  atas  Laporan  Hasil Pemeriksaan  (LPH)  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015 yang terima oleh Bupati  Batang  Hari  Syahirsyah  bersama  Ketua  DPRD Batang  Hari  M.  Mahdan  dari  Kepala  BPK  RI Perwakilan  Jambi  yaitu  Ibu  Elizar  pada  hari  jum’at tanggal  27  Mei  2016  (Sumber  Jambi  Update,  Co  dan Siaran  Pers  BPK  RI  Perwakilan  Provinsi  Jambi). Informasi  keuangan  ini  tentunya akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah kabupaten Batang Hari untuk terus mempertahan kualitas keuangannya sebagai bukti pertanggung  jawaban  kinerja  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Batang  Hari  yang  tidak  terlepas  dari penerapan  fungsi  dan  sistem  pengendalian  internal (SPI)  Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari yang juga  didukung  oleh  kemampuan  aparatur  atau  pegawai pengelola keuangannya.
Berdasarkan  uraian  di  atas  terutama  dari  hasil penelitian  sebeumnya  yang  memberikan  bukti  yang berragam  atas  hasil  penelitiannya  tentang  faktor  yang mempengaruhi  kualitas  laporan  keuangan,  maka penulis  terdorong  melakukan  penelitian  lebih  lanjut tentang ” Pengaruh Kompetensi Pegawai  Dan Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan    Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Batang Hari ”.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
a. Apakah Kompetensi Pegawai Dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Terhadap
Kualitas  Laporan  Keuangan    Pemerintahan  Daerah Kabupaten Batang Hari?
b. Apakah Kompetensi Pegawai berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari? c. Apakah  Sistem  Pengendalian  Internal  berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari? 1.3.   Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan  masalah  yang  telah  diuraikan  sebelumnya, maka  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mencari bukti empiris mengenai :
1. Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Sistem Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari.
2. Pengaruh  Kompetensi  Pegawai  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari. 3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang Hari.

## 1.4.  Manfaat Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  dan  tujuan  diatas, maka manfaat daripada penelitian ini adalah :
1. Bagi  peneliti,  untuk  menambah  wawasan  peneliti khususnya  tentang  Pengaruh  Kompetensi  Pegawai Dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan    Pemerintahan  Daerah Kabupaten Batang Hari.
2. Bagi  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  atau  Satuan Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah,  penelitian  ini dapat  sebagai  bahan  informasi  tambahan,  atau masukan  dan  sebagai  bahan  pertimbangan  pejabat pemerintah  daerah  baik  eksekutif  maupun  legislatif untuk  melakukan  pelaporan  keuangan  untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.
3.  Bagi  Akademisi,  penelitian  ini  dapat  memperkaya hasil  penelitian  dan  referensi  bagi  para  akademisi sebagai  sarana  pengembangan  bidang  anggaran berbasis kinerja, perencanaan program dan kegiatan.
4.  Sebagai  tambahan  informasi  dan  referensi  untuk penelitian selanjutnya tentang penyusunan anggaran khususnya anggaran sektor publik/instansi pemerintah.
2.  TINJAUAN

## PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

## 2.1.   Tinjauan Pustaka
Kompetensi  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  100  Tahun  2000,  adalah  kemampuan  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  seorang  PNS  berupa pengetahuan,  keterampilan  dan  atau  sikap  perilaku yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugas  jabatannya. Spencer dan Spencer (dalam Palan, 2007:6), mengemukakan  bahwa  kompetensi  merujuk  kepada karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian yang dibawa  seseorang  yang  berkinerja  unggul  (superior performer) di tempat kerja. Kompetensi dapat dibentuk antara lain melalui pendidikan dan pelatihan agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai standar yang diinginkan. Sedangkan  dalam  sektor  pemerintahan,  kewenangan diberikan  oleh  pemerintah  kepada  organisasi/pejabat tertentu  dalam  bidang  tertentu.  Dengan  kompetensi yang dimiliki oleh setiap pejabat pemerintah diharapkan  tugas  pemerintahan  dapat  berjalan  dengan baik. Dengan kecakapan, kemampuan dan kewenangan yang  dimilikinya  maka  masyarakat  harus  percaya  dan berharap  semua  urusan  mereka  dapat  dipenuhi.  Guy et al. (2002)  dalam  Sukmaningrum  (2012),  menyatakan bahwa  kompetensi  adalah  pengetahuan  dan  keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi  aparatur  pemerintah  daerah  berarti
kemampuan  yang  harus  dimiliki  seseorang  aparatur berupa  pengetahuan,  ketrampilan,  sikap  dan  prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnnya. Indikator-indikator  kompetensi  sebagaimana  yang dikemukakan  oleh  Spencer  dan  Spencer  (1993)  dalam Palan  (2007)  meliputi  :  Pengetahuan,  Keterampilan, Konsep  diri  dan  nilai-nilai  merujuk  pada  sikap  dan Karakteristik pribadi merujuk pada bakat.
Menurut teori penetapan tujuan, sistem pengendalian  intern  proses  yang  dilakukan  oleh manajemen  dan  personil  lain  dalam  organisasi,  yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa akan dapat perbaikan dalam pencapaian  tujuan-tujuan:  efektifitas  dan  efisiensi operasi,  keandalan  laporan  keuangan  dan  kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pegendalian  Iinternal  juga  dapat  meningkatkan perbaikan  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  yang digunakan  sebagai  alat  pengambilan  keputusan  oleh para pemakai laporan keuangan (Udiyanti dkk, 2014). Menurut Randall (2012) dalam penelitian Udiyanti dkk (2014), unsur-unsur sistem pengendalian internal terdiri dari  :  Lingkungan  Pengendalian,      Penaksiran  Resiko, Kegiatan pengen-dalian, Informasi dan komunikasi.
Berdasarkan  UU  No.  17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara,  pemerintah  pusat  dan  daerah  harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban.  Selain  itu,  pemerintah  pusat  juga menerbitkan  beberapa  peraturan  pemerintah  (PP) menyangkut pengelolaan keuangan daerah diantaranya, PP  No.  58 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah  dan  Permendagri  No.  13  Tahun  2006  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah diatur dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP(Standar Akuntansi Pemerintahan).
Standar  akuntansi  pemerintahan  yang  tertuang dalam  peraturan  pemerintah  No.  24  tahun  2005 memiliki kekuatan hukum, yang artinya baik pemerintah  pusat  ataupun  pemerintah  daerah  wajib mernerapkan  standar  akuntansi  pemerintahan  dalam menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan  sebagai bentuk  dari  pertanggung  jawaban  atas  pengelolaan keuangan publik yang diamanatkan kepada pemerintah. Terdapat  11  pernyataan  standar  akuntansi  yaitu penyajian laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, laporan  arus  kas,  catatan  atas  laporan  keuangan, akuntansi  persediaan,  akuntansi  investasi,  akuntansi untuk asset tetap, akuntansi kontruksi dalam pengerjaan,  akuntansi  kewajiban,  pernyataan  tentang koreksi  kesalahan,  perubahan  kebijakan  akuntansi  dan peristiwa  luar  biasa  dan  laporan  keuangan  konsolidasi. Kualitas  penting  informasi  yang  ditampung  dalam laporan  keuangan  adalah  kemudahanya  untuk  segera dapat  dipahami  oleh  pemakai.  Dengan  asumsi pengguna  laporan  keuangan  memiliki  pengetahuan yang memadahi tentang akuntansi.
Halim Abdul (2007) menyatakan bahwa Keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban
yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  juga  segala  sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan  daerah  sepanjang  belum  dimiliki  atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak  lain  sesuai  peraturan  perundangan  yang berlaku.  Indra  Bastian  (2009:  94-96)  menyatakan bahwa  kualitas  keuangan  dapat    diukur    berdasarkan karakteristik  diantaranya:  (1)  dapat  dipahami,  (2) relevan,  (3)  materialitas,  (4)  keandalan/reliabilitas,  (5) penyajian  jujur,  (6)  substansi  mengungguli  bentuk,  (7) netralitas, (8) pertimbangan sehat, (9) kelengkapan, dan (10) dapat dibandingkan.

## 2.2.   Kerangka Pemikiran
Sebagai  pelaksana  otonomi  dan  pengelola keuangan,  Pemerintah  Daerah  harus  menyampaikan laporan  keuangan  atas  pelaksanaan  APBN/APBD sesuai  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (UU  No.  17/ 2003). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  ditetapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan pemerintah.  Dalam  rangka  peningkatan  kualitas informasi  pelaporan  keuangan  pemerintah  merevisi  PP No.24  Tahun  2005  dengan  mengeluarkan  PP  no.  71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP)  yang  berbasis  akrual.  Penerapan  akuntansi berbasis  akrual  diperlukan untuk menghasilkan pengukuran  kinerja  yang  lebih  baik,  serta  untuk memfasilitasi  manajemen  keuangan/  aset  yang  lebih transparan  dan  akuntabel.  Karakteristik  kualitas informasi  keuangan  menurut  SAP  yaitu:  Relevan, andal,  dapat  dibandingkan,  dan  mudah  dipahami. Pelaporan  keuangan  daerah  harus  memenuhi  syarat- syarat kualitas laporan keuangan yang sudah ditentukan.  Untuk  memenuhi  persyaratan  atau  tuntutan kualitas pelaporan keuangan tersebut maka kompetensi pegawai  dan  sistem  pengendalian  internal  diharapkan dapat  meningkatkan    kualitas  isi  laporan  keuangan daerah  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  kinerja keuangan daerah atau optimalisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## Kompetensi Pegawai
Indikator :
1.Pengetahuan 2.Keterampilan 3.Konsep diri dan nilai-nilai sikap
4.Karateristik pribadi (Palan, 2007 : 6)

## Sistem Pengendalian Internal
Indikator : 1.Lingkungan Pengendalian 2.Penilaian Risiko
3.Informasi dan
Komunikasi 4.Pemantauan (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008)
Kualitas Pelaporan Keuangan
Indikator : 1.dapat dipahami,
2.relevan, 3.materialitas, 4.keandalan/reliabilitas, 5.penyajian jujur,
6.substansi  mengungguli bentuk,
7.netralitas,
8.pertimbangan sehat,
9.kelengkapan, dan
10. dapat dibandingkan.
(Indra Bastian, 2009)
H 2 Variabel Dependen (Y) H 3 H 1
(Uji Simultan)
Berdasarkan  kerangka  pemikiran  dan  tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu,  maka  model pikiran tergambar dalam bentuk pengaruh kompetensi pegawai dan  sistem  pengendalian  internal  terhadap  kualitas laporan  keuangan      Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Batang Hari adalah sebagai berikut:
Gambar 2.

## Model Penelitian
Keterangan:
= Mempengaruhi
H 1 s.d. H 3 = Hipotesis 1 s.d. Hipotesis 3

## 2.3.   Hipotesis
Hipotesis  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
a. Hipotesis  1  (H 1 )  yang  berbunyi  bahwa  Kompetensi Pegawai (X 1 ) dan Sistem Pengendalian Internal (X 2 ) mempengaruhi  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Y)  di Pemerintahan Kabupaten Batang Hari.
b. Hipotesis  2  ( H2 )  yang  berbunyi  bahwa  Kompetensi Pegawai mempengaruhi
Kualitas
Laporan Keuangan di Pemerintahan Kabupaten Batang Hari.
c. Hipotesis  3  (H 3 )  yang  berbunyi  bahwa  Sistem Pengendalian  Internal  mempengaruhi  Kualitas Laporan  Keuangan  di  Pemerintahan  Kabupaten Batanghari.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1.   Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  mencakup seluruh  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di Lingkungan  Pemerintahan  Kabupaten  Batang  Hari yaitu sebanyak 39 SKPD yang terdiri badan, dinas, dan kantor.  Sedangkan  SKPD  yang  berupa  Asisten, Sekretaris  DPRD  dan  Daerah,  Inspektorat,  Sekretaris KPU,  Badan,  Kantor,  Kecamatan-Kecamatan,  Rumah Sakit, dan PDAM Tirta Batang Hari.
Sampel diambil dari keseluruhan (populasi) SKPD di  lingkungan  Pemerintahan  Kabupaten  Batang  Hari yaitu  sebanyak  39  SKPD  dengan  jumlah  responden yang diambil  sebanyak 1 (satu) orang pimpinan SKPD
atau staf bagian keuangan yang mewakilinya, sehingga jumlah  keseluruhan  sampel  atau  responden  adala sebanyak 39 responden.

## 3.2.   Variabel Penelitian
Variabel  Independen  dalam  penelitian  ini  adalah Kompetensi  Pegawai  (X 1 )  dan  Sistem  Pengendalian Internal (X 2 ) di Pemerintahan Kabupaten Batanghari.
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah Kualitas  Laporan  Keuangan  (Y)  di  Pemerintahan Kabupaten Batanghari.

## 4.   HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.   Hasil Penelitian
Sebagai  pelaksana  otonomi  dan  pengelola keuangan,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Batang  Hari harus menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan  APBN/APBD  sesuai  Standar  Akuntansi Pemerintahan  (UU  No.  17/  2003).  Untuk  memenuhi persyaratan  atau  tuntutan  kualitas  pelaporan  keuangan tersebut  maka  kompetensi  pegawai  dan  sistem pengendalian  internal  diharapkan  dapat  meningkatkan kualitas  isi  laporan  keuangan  daerah  yang  pada akhirnya  akan  meningkatkan  kinerja  keuangan  daerah atau  optimalisasi  anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD).

## 4.1.1.  Deskripsi Kompetensi Pegawai (KP)
Kompetensi  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  100  Tahun  2000,  adalah  kemampuan  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  seorang  PNS  berupa pengetahuan,  keterampilan  dan  atau  sikap  perilaku yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugas  jabatannya. Palan  (2007:6)  mengatakan  bahwa  kompetensi  terdiri dari  beberapa  jenis  karakteristik  yang  berbeda,  yang mendorong perilaku.
Pondasi  karakteristik  ini  terbukti  dalam  cara seseorang  berperilaku  di  tempat  kerja.  Kompetensi adalah  mengenai orang  seperti apa dan apa yang dapat mereka  lakukan,  bukan  apa  yang  mungkin  mereka lakukan. Kompetensi ditemukan pada orang-orang yang diklasifikasikan sebagai berkinerja unggul atau efektif.
Hasil  pengujian  program  SPSS  atas  jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut:
Uji Parsial Kompetensi Pegawai (X 1 ) Kualitas Laporan Keuangan (Y) Sistem Pengendalian Internal (X 2 ) Variabel Independen (Xn)
Descriptive Statistics N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Statistic  Statistic Statistic Statistic  Std. Error Statistic KP1 39 2.00 5.00 3.5641 .13140 .82062 KP2 39 3.00 5.00 3.6154 .09449 .59007 KP3 39 3.00 5.00 3.9231 .08524 .53235 KP4 39 3.00 5.00 3.8974 .10256 .64051 KP5 39 3.00 5.00 3.9231 .07692 .48038 KP6 39 2.00 5.00 3.8718 .12283 .76707 KP7 39 3.00 5.00 3.7949 .10506 .65612 KP8 39 2.00 5.00 3.9231 .12395 .77407 KP9 39 3.00 5.00 3.8205 .10307 .64367 KP10 39 2.00 5.00 3.7692 .11882 .74203 KP11 39 3.00 5.00 3.7949 .09843 .61471 KP12 39 2.00 5.00 3.8718 .14777 .92280 KP13 39 3.00 5.00 4.1538 .13008 .81235 KP14 39 2.00 5.00 3.8462 .13008 .81235 KP15 39 2.00 5.00 3.5897 .13101 .81815 KP16 39 3.00 5.00 3.8462 .10734 .67037 Valid N (listwise)
39 Rata-rata 3.6003

## Tabel 1. Deskripsi Variabel Kompetensi Pegawai
Pemerintahan Kabupaten Batang Hari

## Keterangan:
KP1   =   Cara berpikir analitis konseptual KP2  =  Pengetahuan akan pekerjaan KP3  =  Kemampuan mencari informasi KP4   =  Bersikap proaktif
KP5  =  Perhatian  terhadap  kualitas  tugas  dan pekerjaan
KP6    =  Mampu  menyakinkan  kepada  orang  lan  atas kinerjanya
KP7  =  Mampu mempengaruhi orang lain KP8  =  Berorientasi  pada  pengembangan  kualitas orang lain
KP9  =  Memiliki kemampuan memerintah
KP10  =  Mampu memimpin
KP11  =  Dapat  bekerjasama  dengan  kelompok  atau
tim kerja
KP12  =  Memiliki rasa empati yang tinggi KP13  =  Memiliki  kemampuan  mengendalikan  diri dengan baik KP14  =  Memiliki rasa percaya diri yang tinggi KP15  =  Selalu bersikap lebih luwes pada lingkungan kerja  atau  lebih  flesibel  terhadap  tugas  dan pekerjaan
KP16  =  Selalu berkomitmen
Dari  data  diketahui  bahwa  secara  umum  persepsi responden tentang kompetensi pegawai di Pemerintahan Kabupaten Batang Hari yang dinilai oleh responden secara kualitatif adalah netral dinilai sebesar 3.6003 dibulatkan  3,60  yang  berada  diantara  interval skor 3,22 s.d 3,82. besaran nilai kompetensi pegawai ini disebabkan oleh indikator yang membentuknya yaitu:
1. Cara  berpikir  analitis  konseptual  dengan  nilai  rata- rata 3.5641
2. Pengetahuan  akan  pekerjaan  dengan  nilai  rata-rata 3.6154
3. Kemampuan  mencari  informasi  dengan  nilai  rata- rata 3.9231
4. Bersikap proaktif dengan nilai rata-rata 3.8974
5. Perhatian  terhadap  kualitas  tugas  dan  pekerjaan dengan nilai rata-rata 3.9231
6. Mampu  menyakinkan  kepada  orang  lain  atas kinerjanya nilai rata-rata 3.8718
7. Mampu mempengaruhi orang lain dengan nilai rata- rata 3.7949
8. Berorientasi pada pengembangan kualitas orang lain nilai rata-rata 3.9231
9. Memiliki  kemampuan  memerintah  dengan  nilai rata-rata 3.8205
10. Mampu memimpin dengan nilai rata-rata 3.7692
11. Dapat  bekerjasama  dengan  kelompok  atau  tim kerja nilai rata-rata 3.7949
12. Memiliki  rasa  empati  yang  tinggi  dengan  nilai rata-rata 3.8718
13. Memiliki  kemampuan  mengendalikan diri dengan baik, nilai rata-rata 4.1538
14. Memiliki  rasa  percaya  diri  yang  tinggi  dengan nilai rata-rata 3.8462
15. Selalu bersikap lebih luwes pada lingkungan kerja atau  lebih  flesibel  terhadap  tugas  dan  pekerjaan dengan nilai rata-rata 3.5897
16. Selalu berkomitmen dengan nilai rata-rata 3.8462.
Dari  keenambelas  indikator  kompetensi  pegawai diketahui  nilai  tertinggi  yang  membentuk  kompetensi pegawai di pemerintahan kabupaten Batang Hari adalah pegawai  memiliki  kemampuan  mengendalikan  diri dengan  baik,  nilai  rata-rata 4.1538 atau  dibulakan menjadi  4,15.  Sedangkan  indikator  yang  dinilai  paling rendah  adalah  cara  berpikir  analitis  konseptual  dengan nilai  rata-rata 3.5641 atau  dibulatkan  menjadi  3,56 artinya  pegawai  masih  kurang  berpikir  analitis konseptual  dalam  menciptakan  laporan  keuangan  yang berkualitas.

## 4.1. 2. Deskripsi Sistem Pengendalian Internal
Sistem  pengendalian  intern  berfungsi  sebagai pedoman  penyelenggaraan  dan  tolak  ukur  pengujian efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Pengembangan  unsur  sistem  pengendalian  intern  perlu mempertimbangkan  aspek  biaya  manfaat  ( cost  and benefit ),  sumber  daya  manusia,  kejelasan  criteria pengukuran  efektivitas  dan  perkembangan  teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif.
Hasil  pengujian  program  SPSS  atas  jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut:
Descriptive Statistics N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic SPI17 39 2.00 5.00 3.5641 .13140 .82062 SPI18 39 3.00 5.00 3.6154 .09449 .59007 SPI19 39 3.00 5.00 3.9231 .08524 .53235 SPI20 39 3.00 5.00 3.8974 .09576 .59802 SPI21 39 3.00 5.00 3.8974 .07156 .44691 SPI22 39 2.00 5.00 3.9487 .12698 .79302 SPI23 39 3.00 5.00 3.6154 .09449 .59007 SPI24 39 3.00 5.00 4.0000 .09719 .60698 SPI25 39 3.00 5.00 3.8974 .09576 .59802 SPI26 39 2.00 5.00 3.6410 .10052 .62774 SPI27 39 3.00 5.00 3.6410 .08605 .53740 SPI28 39 3.00 5.00 4.0513 .09684 .60475 SPI29 39 2.00 5.00 3.6154 .09449 .59007 SPI30 39 3.00 5.00 3.8718 .10506 .65612 SPI31 39 2.00 5.00 3.8205 .10307 .64367 SPI32 39 2.00 5.00 3.8974 .10256 .64051 SPI33 39 3.00 4.00 3.7436 .07083 .44236 SPI34 39 2.00 5.00 3.6154 .10783 .67338 SPI35 39 3.00 5.00 3.6923 .08340 .52082 SPI36 39 3.00 5.00 3.7949 .09843 .61471 SPI37 39 2.00 5.00 3.5385 .10290 .64262 SPI38 39 3.00 5.00 3.6923 .08340 .52082 SPI39 39 3.00 5.00 3.8718 .09132 .57029 SPI40 39 2.00 5.00 3.8974 .13140 .82062 SPI41 39 3.00 5.00 4.0769 .12928 .80735 SPI42 39 2.00 5.00 3.8462 .13008 .81235 SPI43 39 2.00 5.00 3.5897 .13101 .81815 SPI44 39 3.00 5.00 3.8462 .10734 .67037 Valid N (listwise) 39 Rata-rata 3.6587

## Tabel 2
Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan Kabupaten Batang Hari

## Keterangan:
SPI17   =   Nilai intregritas dan etika SPI18  =  Komitmen terhadap kompetensi SPI19  =  Kepemimpinan yang Kondusif SPI20   =  Memiliki stuktur organisasi
SPI21  =  Pembagian  wewenang  dan  pembebanan tanggung jawab
SPI22    =    Penyusunan  dan  penerapan  kebijakan  yang  sehat tentang pembinaan SDM.
SPI23   =  Perwujudan  peran  aparat  pengawasan intern yang efektif
SPI24   =  Hubungan  kerja  yang  baik  dengan  instansi pemerintah terkait.
SPI25   =  Identifikasi  Risiko. SPI26   =  Analisis Risiko.
SPI27   =  Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.
SPI28   =  Pembinan SDM.
SPI29   =  Pengendalian  atas  pengelolaan  sistem informasi.
SPI30   =  Pengendalian fisik atas asset.
SPI31   =  Penetapan  dan  reviu  atas  indikator  dan ukuran kinerja.
SPI32   =  Pemisahan fungsi.
SPI33   =  Otorisasi  atas  transaksi  dan  kejadian  yang penting.
SPI34   =  Pencatatan  yang  akurat  dan  tepat  waktu atas transaksi dan kejadian.
SPI35   =  Pembatasan  akses  atas  sumber  daya  dan pencatatannya.
SPI36   =  Akuntabilitas  terhadap  sumber  daya  dan pencatatannya.
SPI37   =  Dokumentasi  yang  baik  atas  sistem pengendalian  intern  serta  transaksi  dan kejadian penting.
SPI38   =  Penyediaan sarana komunikasi. SPI39   =  Pemanfaatan berbagai bentuk sarana komunikasi.
SPI40   =  Pengelolaan sistem informasi.
SPI41   =  Pengembangan  dan  pembaruan  sistem informasi secara terus menerus.
SPI42   =  Pengelolaan rutin pengawasan. SPI43   =  Pembandingan rekonsiliasi dalam pelaksanaan tugas SPI44   =  Evaluasi terpisah antara pengawasan internal dan eksternal.
Dari  data  diketahui  bahwa  secara  umum  Persepsi Responden  tentang  Sistem  Pengendalian  Internal  di Pemerintahan  Kabupaten  Batang  Hari  dinilai  oleh responden secara kualitatif adalah Netral dinilai sebesar 3.6587 dibulatkan  3,66  yang  berada  diantara  interval skor  3,22  s.d  3,82.  Besaran  nilai  Sistem  Pengendalian Internal ini disebabkan oleh indikator yang membentuknya yaitu :
1. Nilai  intregritas  dan  etika  dengan  nilai  rata-rata 3.5641
2. Komitmen terhadap kompetensi dengan nilai rata- rata 3.6154
3. Kepemimpinan  yang  Kondusif  dengan  nilai  rata- rata 3.9231
4. Memiliki  stuktur  organisasi  dengan  nilai  rata-rata 3.8974
5. Pembagian  wewenang  dan  pembebanan  tanggung jawab nilai rata-rata 3.8974
6. Penyusunan  dan  penerapan  kebijakan  yang  sehat tentang  pembinaan  SDM.  dengan  nilai  rata-rata 3.9487
7. Perwujudan  peran  aparat  pengawasan  intern  yang efektif nilai rata-rata 3.6154
8. Hubungan  kerja  yang  baik  dengan  instansi pemerintah terkait dengan nilai rata-rata 4.0000
9. Identifikasi  Risiko dengan nilai rata-rata 3.8974
10. Analisis Risiko dengan nilai rata-rata 3.6410
11. Review atas kinerja instansi pemerintah bersangkutan nilai rata-rata 3.6410
12. Pembinan SDM dengan nilai rata-rata 4.0513
13. Pengendalian  atas  pengelolaan  sistem  informasi dengan nilai rata-rata 3.6154
14. Pengendalian fisik atas asset dengan nilai rata-rata 3.8718
15. Penetapan  dan  review  atas  indikator  dan  ukuran kinerja nilai rata-rata 3.8205
16. Pemisahan fungsi dengan nilai rata-rata 3.8974
17. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting nilai rata-rata 3.7436
18. Pencatatan  yang  akurat  dan  tepat  waktu  dengan nilai rata-rata 3.6154
19. Pembatasan  akses  atas  sumber  daya  dan pencatatannya nilai rata-rata 3.6923.
Descriptive Statistics N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Statistic  Statistic Statistic  Statistic  Std. Error Statistic KLK45 39 2.00 5.00 3.5641 .13140 .82062 KLK46 39 3.00 5.00 3.6154 .09449 .59007 KLK47 39 3.00 5.00 3.9231 .08524 .53235 KLK48 39 3.00 5.00 3.8974 .09576 .59802 KLK49 39 3.00 5.00 3.8974 .07156 .44691 KLK50 39 2.00 5.00 3.9487 .12698 .79302 KLK51 39 2.00 5.00 3.8462 .14007 .87475 KLK52 39 3.00 5.00 4.0769 .12928 .80735 KLK53 39 2.00 5.00 3.8462 .13008 .81235 KLK54 39 2.00 5.00 3.5897 .13101 .81815 Valid N (listwise) 39 Rata-rata 3.4732 20. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya nilai rata-rata 3.7949.
21. Dokumentasi  yang  baik  atas  sistem  pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting dengan nilai rata-rata 3.5385 .
22. Penyediaan  sarana  komunikasi  dengan  nilai  rata- rata 3.6923
23. Pemanfaatan  berbagai  bentuk  sarana  komunikasi nilai rata-rata 3.8718
24. Pengelolaan  sistem  informasi  dengan  nilai  rata- rata rata 3.8974
25. Pengembangan  dan  pembaruan  sistem  informasi secara terus menerus dengan nilai rata-rata 4.0769
26. Pengelolaan  rutin  pengawasan  dengan  nilai  rata- rata 3.8462
27. Pembandingan  rekonsiliasi  dalam  pelaksanaan tugas nilai rata-rata 3.5897
28. Evaluasi  terpisah  antara  pengawasan  internal  dan eksternal dengan nilai rata-rata 3.8462
Dari kedua puluh delapan indikator diketahui nilai tertinggi  yang  membentuk  Sistem  Pengendalian Internal di Pemerintahan Kabupaten Batang Hari adalah Pengembangan dan pembaruan sistem informasi secara terus  menerus  dengan  nilai  rata-rata 4.0769 atau dibulatkan  menjadi  4,08,  sedangkan  indikator  yang dinilai  paling  rendah  adalah  dokumentasi  yang  baik atas  sistem  pengendalian  intern  serta  transaksi  dan kejadian  penting  dengan  nilai  rata-rata 3.5385 atau dibulatkan  menjadi  3,54  yang  berarti  bahwa  sistem dokumentasi  belum  sepenuhnya  mendukung  sistem pengendalian  internal  dalam  rangka  penciptaan  kalitas laporan keuangan.

## 4.1.3.  Deskripsi Kualitas Laporan Keuangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan karakteristik  kualitatif  laporan  keuangan  adalah ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
Keempat karakteristik berikut merupakan prasyarat  normatif  yang  diperlukan  agar  laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki,  yaitu:  relevan,  andal,  dapat  dipahami, dapat dibandingkan.
Hasil  pengujian  program  SPSS  atas  jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 3.
Deskriptif Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari

## Keterangan:
KLK45  =   Laporan Keuangan dapat dipahami KLK46  =   Laporan Keuangan relevan
KLK47  =  Laporan Keuangan bersifat materialitas KLK48  =  Laporan Keuangan memiliki keandalan/reliabilitas
KLK49  =   Laporan Keuangan penyajiannya jujur KLK50  =  Laporan  Keuangan  mengandung  substansi mengungguli bentuk
KLK51  = Laporan Keuangan bersifat netral (netralitas) KLK52  =   Laporan Keuangan disajikan dengan pertimbangan sehat
KLK53  =   Laporan Keuangan lengkap KLK54  =  Laporan Keuangan dapat dibandingkan.
Dari  data  diketahui  bahwa  secara  umum  Persepsi Responden  tentang  Kualitas  Laporan  Keuangan  di Pemerintahan Kabupaten Batang Hari yang dinilai oleh responden secara kualitatif adalah Netral dinilai sebesar 3.4732  dibulatkan  3,47  yang  berada  diantara  interval skor  3,22  s.d  3,82.  Besaran  nilai  Kualitas  Laporan Keuangan  ini  disebabkan  oleh  indikator  yang membentuknya yaitu :
1. Laporan  Keuangan  dapat  dipahami  dengan  nilai rata-rata 3.5641
2. Laporan  Keuangan  relevan  dengan  nilai  rata-rata 3.6154
3. Laporan Keuangan bersifat materialitas dengan nilai rata-rata 3.9231
4. Laporan  Keuangan  memiliki  keandalan/reliabilitas nilai rata-rata 3.8974
5. Laporan  Keuangan  penyajiannya  jujur  dengan  nilai rata-rata 3.8974
6. Laporan  Keuangan  mengungguli  bentuk  dengan nilai rata-rata 3.9487
7. Laporan Keuangan bersifat netral (netralitas)dengan nilai rata-rata 3.8462
8. Laporan  Keuangan  disajikan  dengan  pertimbangan sehat nilai rata-rata 4.0769
Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) -1.189 .421 -2.826  .008 KP_X1 .658 .174 .502  3.773  .001 .379  2.638 SPI_X2 .812 .258 .419  3.154  .003 .379  2.638 a. Dependent Variable: KLK_Y Model R R Square
Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
Change Statistics R Square Change F Change df 1 df2 Sig. F Change 1 .871 a .759 .745  .31517 .759  56.648  2  36 .000
ANOVA b
Model Sum of Square s df Mean Square F Sig. 1 Regression 11.254  2 5.627 56.648 .000 a Residual 3.576 36 .099 Total 14.830  38 a. Predictors: (Constant), SPI_X2, KP_X1 b. Dependent Variable: KLK_Y
9. Laporan  Keuangan  lengkap  dengan  nilai  rata-rata 3.8462
10. Laporan Keuangan dapat dibandingkan dengan nilai rata-rata 3.5897
Dari  kesepuluh  indikator  diketahui  nilai  tertinggi yang  membentuk  Kualitas  Laporan  Keuangan  di Pemerintahan  Kabupaten  Batang  Hari  adalah  Laporan Keuangan  disajikan  dengan  pertimbangan  sehat  yaitu bernilai  rata-rata  4.0769  dibulatkan  menjadi  4,08, sedangkan  indikator  Kualitas  Laporan  Keuangan  yang dinilai  paling  rendah  adalah  Laporan  Keuangan  dapat dipahami yaitu bernilai rata-rata 3.5641 atau dibulatkan menjadi  3,56  artinya  sebagian  pegawai  belum memahami sajian laporan keuangan yang berkualitas.

## 4..2. Pembahasan

## 4.2.1.  Persamaan Regresi
Dari  informasi  pada  deskripsi  penelitian  diatas selanjutnya  dilakukan  analisis  kuantitatif  dengan pendekatan metode analisis regresi yang menyantumkan data dari variabel Kompetensi Pegawai dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan    Pemerintahan  Daerah  Kabupaten Batang Hari.
Secara  keseluruhan  pengaruh  variabel  bebas (Kompetensi  Pegawai  dan  Sistem  Pengendalian Internal)    terhadap  variabel  terikat  (Kualitas  Laporan Keuangan)  di  Pemerintahan  Kabupaten  Batang  Hari dapat  dilihat  dari  hasil  olahan  data  melalui  program SPSS sebagai berikut:

## Tabel 4. Analisis Regresi Berganda
Dari  tabel  diketahui  bahwa  bentuk  persamaan regresinya adalah:
Y = -1,189 + 0,658 X 1 + 0,812 X 2
Dari  persamaan  hasil  regresi  dapat  diketahui bahwa  Variabel  Konstanta  dari  regresi  mempunyai koefisien  sebesar  1,189  tanda  negatif  pada  nilai konstanta  ini  bila  diinterpretasikan  secara  bebas  bisa mengandung  arti  bahwa  secara  rata-rata  Kualitas Laporan Keuangan belum terbentuk sebesar 1,189 poin pada  kondisi  variabel  bebas  yang  mempengaruhinya tidak ada.
Perubahan variabel independen Kompetensi Pegawai  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap perubahan  Kualitas  Laporan  Keuangan  yaitu  bila terdapat  perubahan  1  poin  pada  variabel  Kompetensi
Pegawai  akan  menyebabkan  perubahan  pada  variabel atau faktor Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,658.
Perubahan variabel independen Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  perubahan  Kualitas  Laporan Keuangan  yaitu  bila  terdapat  perubahan  1  poin  pada variabel Sistem Pengendalian
Internal akan menyebabkan  perubahan  pada  variabel  Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,812.

## 4.2.2.  Nilai Determinasi
Nilai Determinsasi ditunjukan oleh nilai  koefisien determinasi  (R 2 )  yang  digunakan    untuk  mengetahui derajat  pengaruh  variabel  bebas  (Kompetensi  Pegawai dan  Sistem  Pengendalian  Internal)    terhadap  variabel terikat  (Kualitas  Laporan  Keuangan)  Pemerintahan Kabupaten  Batang  Hari  berupa  rumus  analisis determinasi  (R-Square  atau  R 2 ).  Hasil  pengolahan analisis  regresi  dengan  menggunakan  program  SPSS diketahui koefisien determinasi berikut :
Tabel 5.

## Nilai Determinasi
Nilai  Determinasi  (R  Square  atau  R 2 )  sebesar  0,759 atau  75,90%  Artinya  bahwa  sebesar  75,90%  variabel bebas  mampu  menjelaskan  hubungannya  dengan variabel  terikat  sedangkan  sisanya  sebesar  24,10% ditentukan oleh variabel bebas lainnya diluar model.

## 4.2.3.  Pengujian Hipotesis
4.2.3.1. Pengujian Secara Simultan (Uji-F)
Uji  ini  digunakan  untuk  menguji  keberartian pengaruh  dari  seluruh  variabel  independen  secara bersama-sama  terhadap  variabel  dependen.  Hasil Perhitungan  SPSS  diketahui  bahwa  Signifikansi-F adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

## Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji-F)
Dilihat  pada  tabel  di  atas,  secara  simultan  diperoleh nilai  Signifikansi-F  (Sig-F)  adalah  0,000  <  0,05  yang berada pada daerah H 0 diterima dan Ha ditolak. Artinya variabel  bebas  (Kompetensi  Pegawai  dan  Sistem
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) -1.189 .421 -2.826 .008 KP_X1 .658 .174 .502  3.773 .001 .379  2.638 SPI_X2 .812 .258 .419  3.154 .003 .379  2.638
a. Dependent Variable: KLK_Y
Pengendalian  Internal)    berpengaruh  variabel  terikat (Kualitas Laporan Keuangan) Pemerintahan Kabupaten Batang  Hari.  Sehingga  Hipotesis  1  (H 1 )  yang menyatakan  bahwa  variabel  Kompetensi  Pegawai  dan Sistem  Pengendalian  Internal    mempengaruhi  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintahan  Kabupaten  Batang Hari  secara  simultan  adalah  terbukti  atau  hipotesis  1 diterima.

## 4.2.3.2. Pengujian Secara Parsial (Uji-t)
Analisis  ini  digunakan  untuk  menguji  pengaruh variabel  bebas  (Kompetensi  Pegawai  dan  Sistem Pengendalian  Internal)    terhadap  variabel  terikat (Kualitas Laporan Keuangan) Pemerintahan Kabupaten Batang  Hari.  Dengan  menggunakan  program  SPSS dihasilkan output analisis regresi yang diperoleh yaitu:

## Tabel 7. Uji Hipotesis Parsial (Uji-t)
Berdasarkan  tabel  diatas  maka  model  persamaan  pada penelitian tentang pengaruh variabel bebas (Kompetensi  Pegawai  dan  Sistem  Pengendalian Internal)    terhadap  variabel  terikat  (Kualitas  Laporan Keuangan)  Pemerintahan  Kabupaten  Batang  Hari sebagai berikut:
a.   Signifikansi  Uji-t    pada  variabel  Kompetensi
Pegawai (X 1 ) adalah Sig-t 0,001 < 0,05 yang berada pada  daerah  H 0 ditolak  dan  H a diterima  atau keberadaan t-hitung 3,773 berada diatas nilai t-tabel 1,725   pada α 0,05 atau 3,773 > 1,725 yang artinya
Kompetensi Pegawai berpengaruh terhadap Kualitas Laporan  Keuangan.  Hipotesis  2  (H 2 )  yang menyatakan bahwa
Kompetensi Pegawai
berpengaruh  terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintahan Kabupaten Batang Hari secara parsial adalah terbukti atau hipotesis 2 diterima.
b.   Signifikansi Uji-t pada variabel Sistem Pengendalian Internal (X 2 ) adalah Sig-t 0,003 angka ini < 0,05 atau angka 0,003 < 0,05 yang berada pada daerah  H 0 ditolak  dan  H a diterima  atau  keberadaan t-hitung 3,154 berada diatas nilai t-tabel 1,725 pada α  0,05  atau  3,154  >  1,725  yang  artinya  Sistem Pengendalian  Internal  berpengaruh  signifikan  dan positif (nilai Beta positif) terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintahan  Kabupaten  Batang  Hari. Hipotesis  3  (H 3 )  yang  menyatakan  bahwa  Sistem Pengendalian
Internal
berpengaruh terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan
Kabupaten  Batang  Hari  secara  parsial  adalah terbukti atau hipotesis 3 diterima.

## 5.   SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.   Simpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  dari penelitian dapat disimpulkan berikut ini  :
1. Secara  simultan  kompetensi  pegawai  dan  sistem pengendalian  internal    berpengaruhi  terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Batang  Hari,  sehingga  hipotesis  1    terbukti  atau diterima dengan nilai signifikansi sig-F 0,000 < 0,05 (α) dan nilai determinasi (R Square atau R 2 ) sebesar 0,759  atau  75,90%  Artinya  bahwa  sebesar  75,90% variabel  bebas  mampu  menjelaskan  hubungannya dengan  variabel  terikat  sedangkan  sisanya  sebesar 24,10%  ditentukan  oleh  variabel  bebas  lainnya diluar model atau persamaan ini.
2. Kompetensi pegawai berpengaruh terhadap kualitas laporan  keuangan  Pemerintahan  Kabupaten  Batang Hari,  sehingga  hipotesis  2  terbukti  atau  diterima dengan nilai signifikansi sig-t 0,001 < 0,05 (α).
Dari  keenambelas  indikator  kompetensi  pegawai diketahui nilai tertinggi yang membentuk kompetensi  pegawai  di  Pemerintahan  Kabupaten Batang  Hari  adalah  pegawai  memiliki  kemampuan mengendalikan  diri  dengan  baik,  sedangkan indikator  yang  dinilai  paling  rendah  adalah  cara berpikir  analitis  konseptual            dengan  arti  bahwa masih  ada  pegawai  kurang  berpikir  analitis konseptual  dalam  menciptakan  laporan  keuangan yang berkualitas.
3. Sistem  Pengendalian  Internal  berpengaruh  terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kabupaten  Batang  Hari,  sehingga  hipotesis  3 terbukti atau diterima n nilai signifikansi sig-t 0,003 < 0,05 (α).
Dari  kedua  puluh  delapan  indikator  diketahui  nilai tertinggi  yang  membentuk  sistem  pengendalian internal  di  pemerintahan  kabupaten  Batang  Hari adalah  pengembangan  dan  pembaruan  sistem informasi secara terus menerus, sedangkan indikator yang dinilai paling rendah adalah dokumentasi yang baik  atas  sistem  pengendalian  intern  serta  transaksi dan  kejadian  penting  yang  berarti  bahwa  sistem dokumentasi  belum  sepenuhnya  mendukung  sistem pengendalian  internal  dalam  rangka  penciptaan kualitas laporan keuangan.

## 5.2.  Saran
Dari  hasil  analisis  pembahasan  serta  beberapa kesimpulan  tersebut  di  atas  maka  penulis  memberikan saran sebagai berikut:
1.   Dari  pembahasan  ditemukan  bahwa  ditinjau  dari kompetensinya  masih  ada  pegawai  kurang  berpikir analitis  konseptual  dalam  menciptakan  laporan keuangan  yang  berkualitas  dan  dalam  pelaksanaan sistem pengendalian internal masih belum sepenuhnya  didukung  oleh  sistem  dokumentasi yang  baik.  Berkaitan  dengan  masih  ada  pegawai kurang berpikir analitis konseptual, sebaiknya pihak manajemen perlu meningkatkan kemampuan pegawai melalui pelatihan dan pendidikan sehingga kompetensinya  menunjang  penciptaan  penyajian laporan  yang  lebih  berkualitas.  Sedangkan  untuk mengatasi  sistem  dokumentasi  belum  sepenuhnya mendukung  sistem  pengendalian  internal,  pihak pimpinan  harus  terus  memantau  dan  memeriksa sistem  dokumentasi  yang  lebih  baik  lagi,  jika diperlukan lengkapi dengan fasilitas pendukungnya.
2.   Penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan penambahan  variabel-variabel  selain  variable  yang telah  diteliti  penulis  agar  informasi  tentang  faktor- faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan lebih lengkap dan menyeluruh.

## DAFTAR REFERENSI
Akhmad  Syarifudin  .  2014. Pengaruh  Kompetensi SDM  Dan  Peran  Audit  Intern  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemkab Kebumen) .  Jurnal  Fokus  Bisnis,  Volume  14,  No 02, Bulan Desember 2014
Bastian,  Indra.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik Indonesia . BPFE. Yogyakarta
Fikri.  A,  Inapty.  A.B,  Martiningsih.  P.S.  2015. Pengaruh  Penerapan  SAP,  Kompetensi  Aparatur dan  Peran  Audit  Internal  Terhadap  Kualitas Informasi  Laporan  Keuangan  dengan  Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating . SNA 18 Medan.
Ghozali,  Imam.  2006. Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan  Program  SPSS ,  Edisi  Keempat.  Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. Semarang
Hair,  Joe  F.  Cristian  M  Ringle  and  Marko  Sarstedt. 2011. PLS-  SEM:  Indeed  a  Silver  Bullet . Journal of Marketing Theory and Practice , 139-151.
Halens  Ryanlie  Ole  (2014) Analisis  Implementasi Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA) Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  SKPD (Studi  Kasus  Pada  Dinas  PPKAD  Kabupaten Minahasa Tenggara)
Hall, J. A. 2009. Konsep Pengendalian Internal Dalam Accounting  Information  System .  Jakarta:  Salemba Empat.
Heni  Nurnaini  H  Dan  Eti  Sumiyati.  2014. Pengaruh Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Survey Pada  Pemerintahan  Daerah  Di  Jawa  Barat). Proceedings  Seminar  Nasional  Ekonomi  Dan Bisnis (SNEB) 2014
Herawaty,  Netty,2013, Pengaruh  Independensi, Keahlian  Profesional  Dan  Pengalaman  Auditor Internal Terhadap Efektivitas Penerapan Struktur Pengendalian Intern (Hotel Kelas Melati Di Kota Jambi)  Jurnal  Akuntansi ,  Vol.  1,  No.  2,  April 2013 : 129-141
I  Made  Edy  Sutawan.  2015. Pengaruh  Stres  Kerja, Motivasi  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Koperasi (Studi  Kasus  Pada  Koperasi  Di  Kabupaten Buleleng) .  E-Journal    Universitas  Pendidikan Ganesha  Jurusan  Akuntansi  Volume  3  No.1 Tahun 2015
Indriasari Desi, 2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  Dan
Pengendalian  Intern  Akuntansi  Terhadap  Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah
Daerah .SNA XI. Pontianak.
Mardiasmo.  2002. “Otonomi  Daerah  Sebagai  Upaya Memperkokoh  Basis  Perekonomian  Daerah”.
Artikel. Th.1 – No.4.
_________.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik .  ANDI. Yogyakarta
Meilani  Purwanti.  2014. Pengaruh  Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi  Dan  Peran  Internal  Audit  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  (Survey  Pada Koperasi  Pegawai  Republik  Indonesia  Kota Bandung ).  Jurnal  Bisnis  Dan  Manajemen  Esensi Vol.4 No.3 Desember 2014
Mia Oktarina, dkk. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi    Pe-merintahan,  Kualitas    Aparatur Pemerintah  Daerah  Dan  Good    Go-vernance Terhadap  Kua-litas  Laporan  Keuangan  Di  Kota Semarang  (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Pengelolaan Keuangan  Aset  Daerah  Kota  Semarang  Tahun 2014) .  Journal  Of  Accounting,  Volume  2  No.2 Maret 2016.
Mustafa, Santiaji, Sutrisno dan Rosidi. 2011. Anailisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterandalan  dan  ketepatwaktuan  pelaporan keuangan  pada  SKPD  pemerintah  Daerah  Kota Kendari .  Universitas  Haluoleo,  Kendari.  E- Library  Universitas  Brawijaya  /  Fakulty  / Accounting / Science Master Program.
Ni  Ketut  Surasni,dkk.  2015. Determinan  Kualitas Laporan  Keuangan  Dan  Implikasinya  Terhadap
Akuntabilitas Publik (Studi Empiris Pada Inspektorat Kab. Lombok Timur, Kabupaten Bima Dan Perwakilan BPKP Provinsi NTB)
Ni  Made  Sudiarianti,dkk.  2015. Pengaruh  Kompetensi Sumber  Daya  Manusia  pada  Penerapan  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  dan  Standar Akuntansi  Pemerintah dan Implikasinya  terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah. Simposium  Nasional  Akuntansi  18  Universitas Sumatera Utara, Medan 16-19 September 2015
Nur  Azlina,  Ira  Amelia.  2014. Pengaruh  Good Governance  dan  Pengendalian  Intern  Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan . Jurnal
Akuntansi  Universitas  Jember ,  Vol.  12  No.2 Desember 2014.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
Peraturan  Menteri    Dalam  Negeri    Nomor  13  Tahun 2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60
Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah.  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2010, No. 127. Sekretariat Negara. Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.  Lembaran  Negara  RI  Tahun  2010, No. 123. Sekretariat Negara. Jakarta.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  05  Tahun  2008 tentang Peran APIP. Menpan_RB. Jakarta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Negara  Nomor  13 Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan keuangan Daerah.Mendagri. Jakarta.
Sugiyanto. 2004. Analisis Statistika Sosial . Bayumedia Publishing. Malang
Sugiyono.  1999. Metode  Penelitian  Bisnis .  Bandung: CV Alfabeta.
Sutrisno, 2008. Analisis Faktor–Faktor Yang
Berpengaruh Terhadap Keterandalan dan
Ketepatwaktuan  Pelaporan  Keuangan  Pada
SKPD Pemerintah Daerah Kota Kendari. Universitas Brawijaya. Malang.
Syarifudin,  A  2014. Pengaruh  Kompetensi  SDM  dan Peran  Audit  Intern  terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  dengan  Variabel Intervening
Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah (studi empiris pada Pemkab Kebumen).
Udiyanti  N.L.N.A  dkk.  2014. Pengaruh  Penerapan
Standar
Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian  Internal,  Dan  Kompetensi  Staf
Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah .  Universitas  Pendidikan Ganesha. E-Journal Akuntansi (Vol. 2 No:1 2014)
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab Keuangan  Negara.  Lembaran  Negara  RI  Tahun 2004, No. 66. Sekretariat Negara. Jakarta.
Winidyaningrum,  C.  2009. Pengaruh  Sumber  Daya Manusia  dan  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi Terhadap  Keterandalan  dan  Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan
Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten) . Tesis Surakarta.Universitas Sebelas Maret. Winidyaningrum  dan  Rahmawati,  (2010). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia Terhadap
Ketepatwaktuan  Dan  Keterandalan  Pelaporan Keuangan . SNA XIII. Purwokerto.
Yoana  Rahayu  Pratiwi, dkk.  2015. Pengaruh Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan (SAP)  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintahan  Provinsi  Jawa  Barat .  Prosiding Penelitian Spesia 2015
Yustiono,  E.  2015. Konsepsi  Kompetensi. Diambil kembali dari STIA LAN Bandung.
Zetra,  (2009). Pengaruh  Sumber  Daya  Manusia  dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan  Keuangan  Pemerintah .  Universitas Gadjah Mada