## STUDI DESKRIPTIF INOVASI E-RETRIBUSI PASAR
Maria Magdalena M. Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin Universitas Kristen Satya Wacana Email: sshooting3333@gmail.com
Eko Sediyono Program Studi S2 Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Informasi Universitas Kristen Satya Wacana
Marwata
Program Studi S2 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

## Abstract
The  Salatiga  City  Government  has  launched  an  electronic  market  levy (market  e-retribution)  which  is  implemented  by  the  Salatiga  City  Trade Office.  Market  e-retribution  is  an  electronic  market  retribution management system innovation to improve the quality of services that are transparent and accountable, minimize revenue leakage and illegal levies, as well as orderly irregularities in market retribution for compulsory levies. Market  e-retribution  is  included  in  the  regional  non-cash  transaction implementation  agenda  in  the  City  of  Salatiga.  The  application  of  new market  e-retribution  innovations  was  carried  out  in  two  traditional markets, namely Blauran I Market and Pasar Raya I as a pilot project before being implemented in other traditional markets. This article is a qualitative research with a descriptive approach. This article will focus on discussing the innovation of market e-retribution in the City of Salatiga.
Keywords: Market E-retribution, Innovation

## PENDAHULUAN
Inovasi adalah suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi (Rogers,  1983).  Manusia  sekarang  ini  berada  di  tengah-tengah  samudera  hasil inovasi:  pengetahuan,  teknologi,  ICT  ( Information  Technology  and Communication),  ekonomi,  pendidikan, sosial.  (Amabile, 1996).  Namun  inovasi dipandang baru, hanya berlaku dalam konteks limitasi geografis. Artinya produk (barang atau jasa) yang baru di satu tempat, belum tentu baru di tempat yang lain.
Kotler (2001) menyatakan meskipun suatu inovasi telah lama eksis, namun dapat dikatakan suatu inovasi bagi orang yang baru melihat atau merasakannya.
Dalam  konteks  pembangunan  nasional,  penyelenggaraan  inovasi  di pemerintah daerah menjadi hal yang mutlak. Di Indonesia regulasi tentang inovasi terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  menyebutkan  bahwa inovasi  daerah  diperlukan  dalam  rangka  peningkatan  kinerja  yang  meliputi pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dalam  prakteknya,  pemerintah  daerah  perlu  berinovasi  untuk  memenuhi tuntutan  pelayanan  yang  lebih  profesional,  akuntabel,  transparan,  efektif, sederhana, tepat waktu, responsif dan adaptif, sehingga masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari  pemerintah, karena masyarakat telah memberikan  dananya  dalam  bentuk  pembayaran  pajak,  retribusi  dan  berbagai pungutan lainnya.
Perkembangan  ICT  ( Information  Technology  and  Communication)  yang semakin pesat, turut menjadi fenomena yang menempatkan inovasi sebagai sebuah langkah  penting  untuk  diterapkan  di  birokrasi  pemerintah.  Pada  prinsipnya, inovasi yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia sekarang ini  cenderung  menggunakan  kekuatan  digital  (berbasis  ICT)  dan  disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing Daerah.
Adapun  wujud  inovasi  yang  sudah  diimplementasikan  oleh  beberapa pemerintah daerah di Indonesia, seperti Aplikasi Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu  (SIIMUT)  oleh  Pemerintah  Kota  Semarang,  Aplikasi  Dukcapil  Dalam Genggaman  berbasis  Android  oleh  Pemerintah  Kota  Solo,  Sistem  Layanan Kesehatan  "SEHAT"  berbasis  digital  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  dan sebagainya.  Keberadaan  inovasi-inovasi  tersebut  membuktikan  adanya  daya inovatif dari pemerintah daerahnya masing-masing.
Daya inovatif yang dimaksud adalah kemampuan dalam menghasilkan suatu perubahan menuju hal-hal baru sebagai upaya melaksanakan pemerintahan yang baik ( good governance) kepada masyarakat. Menurut Walker (2006) bagi birokrasi pemerintah, inovasi merupakan cara-cara baru dalam mengelola, mengorganisasi dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat.
Kesadaran perlunya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah tampaknya  makin  menguat,  namun  kenyataannya  belum  banyak  pemerintah daerah  di  Indonesia  yang  menerapkan  inovasi  dalam  proses  penyelenggaraan pemerintahannya. Pada umumnya, rendahnya kemampuan berinovasi ( ability to innovate) dan kemauan berinovasi (willingnes to inovate) menjadi tantangan bagi
kalangan  pejabat  publik  di  instansi  pemerintah  daerah,  sehingga  hanya memberlakukan pelaksanaan pemerintahan sebagai rutinitas.
Menurut  Tri  Widodo  Utomo  (2016)  meskipun  inovasi  di  Indonesia  sudah berkembang pesat akan tetapi masih dilakukan secara relatif parsial, piecemeal dan stagnan. Parsial karena biasanya sebuah inovasi tidak otomatis terkoneksi dengan inovasi lain, tidak terkoneksi dengan peta jalan ( road map) organisasi, serta tidak memiliki  visi  jangka  panjang.  Sementara  itu, piecemeal  (satu  per  satu)  karena inovasi  yang  diterapkan  kurang  memberi  efek  besar  dan  kolektif.  Akibatnya, inovasi  berakhir  stagnan.  Oleh  sebab  itu  sebuah  inovasi  dalam  organsiasi pemerintah memerlukan daya kolaborasi dan elaborasi yang bersifat enable.
Menanggapi  fenomena  inovasi  "perlu"  dalam  meningkatkan  kinerja pemerintah, maka artikel ini akan fokus mendeskripsikan inovasi e-retribusi pasar di  Kota  Salatiga.  Artikel  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Informan  dalam penelitian ini yaitu pihak di Dinas Perdagangan, pihak di UPTD (Unit Pelaksana Tupoksi  Dinas)  dan  pihak  BKD  (Badan  Keuangan  Daerah).  Artikel  ini  turut menjadi batasan penelitian yang dilakukan, meliputi uraian tentang: (1) Konsep E- retribusi Pasar; (2) Implementasi Inovasi E-retribusi Pasar di Kota Salatiga.

## PEMBAHASAN

## Konsep E-retribusi Pasar
Perkembangan  ICT  dibidang  sistem  pembayaran  telah  dimanfaatkan  oleh Pemerintah  Kota  Salatiga  melalui  implementasi  transaksi  non  tunai 1 .  Adapun manfaat  yang  diperoleh  pemerintah  kota  salatiga  dari  sistem  pembayaran  non tunai,  yaitu:  1)  Aliran  dana  seluruh  transaksi  dapat  ditelusuri  (akuntabel);  2) Seluruh  transaksi  didukung  dengan  bukti  yang  sah;  3)  Mewujudkan  tertib administrasi pengelolaan kas; 4) Meningkatkan Pengendalian internal pengelolaan kas; 5) Menghasilkan posisi kas harian secara berkala; 6) Mendukung implementasi yang berbasis akrual.
1 Implementasi  transaksi  non  tunai  oleh  pemerintah  Kota  Salatiga  sepanjang  2013-2016 berpayung hukum dalam: 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Disebutkan  inovasi  daerah  diperlukan  dalam  rangka  peningkatan  kinerja  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Inovasi  adalah  semua  bentuk  pembaharuan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Inisiatif  inovasi  dapat  berasal  dari  kepala  daerah,  anggota  DPRD,  aparatur sipil  negara,  Perangkat  Daerah,  dan  anggota  masyarakat;  2)  Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  58 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Disebutkan  pengelolaan  keuangan  daerah adalah keseluruhan kegiatan  yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan,  pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
Bermula  di  tahun  2013,  dilakukan  implementasi  Aplikasi  Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis web di BKD (Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga). Di  tahun  2016,  dilakukan  implementasi  secara host  to  host  untuk  Pembayaran SP2D  (Surat  Perintah  Pencairan  Dana)  Online  dan  Pembayaran  Pajak  Daerah Online bagi wajib pajak daerah melalui fasilitas perbankan. Kemudian pada awal tahun  2018,  Pemerintah  Kota  Salatiga  melalui  Dinas  Perdagangan  menerapkan sistem  e-retribusi  pasar  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas  pelayanan  dan pengelolaan retribusi pelayanan pasar 2 .
E-retribusi pasar  termasuk  dalam  agenda  implementasi  transaksi  non  tunai untuk pengelolaan pendapatan retribusi daerah 3 . Tujuan Pemerintah Kota Salatiga menerapkan  e-retribusi  pasar  adalah:  (1)  menyelenggarakan  tertib  administrasi pemungutan dan pengelolaan retribusi pasar secara elektronik; (2) meminimalisir penyimpangan  penarikan  retribusi  pasar;  (3)  efisiensi  pengelolaan  keuangan retribusi  pelayanan  pasar;  (4)  membangun  kesadaran  untuk  bertanggung  jawab terhadap kewajiban; (5) mewujudkan "Salatiga Smart City".
Di  satu  sisi,  e-retribusi  pasar  dapat  menjadi  solusi  kebutuhan  akan  sistem pemantauan  mulai dari pendaftaran  wajib retribusi, pembayaran wajib retribusi pasar,  proses  pelaporan  hasil  penarikan  retribusi  pasar  dan  tunggakan  wajib retribusi pasar 4 . Di sisi lain, melalui penerapan e-retribusi pasar juga diyakini dapat meningkatkan pendapatan daerah yang optimal untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan daerah, serta menekan kemungkinan adanya pungli dan korupsi.
Bagi para pedagang, sistem ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap  pemerintah,  bahwa  uang  hasil  retribusi  pasar  yang  mereka  setorkan sudah  pasti  masuk  kas  rekening  daerah,  sehingga  hal  ini  dapat  mengurangi prasangka buruk masyarakat. Selain itu pedagang tidak perlu repot menyiapkan uang  recehan  untuk  pembayaran  retribusi  setiap  harinya.  Adapun  pihak-pihak
2 Belum  ada  rujukan  formal  dari  suatu  lembaga,  perorangan  atau  penelitian-penelitian sebelumnya  yang  mendefinisikan,  dan  atau  adanya  ulasan  yang  memberi  pemahaman  tentang retribusi  pasar  secara  elektronik,  atau  yang  dikenal  dengan  e-retribusi  pasar.  Hanya  berdasarkan pengamatan,  wawancara  dan  dokumentasi  penelitian  ini,  bahwa  e-retribusi  pasar  dimaksudkan sebagai  sistem  manajemen  retribusi  pasar  secara  elektronik  untuk  meningkatkan  pelayanan, meminimalisir kebocoran pendapatan dan praktik pungutan liar (pungli), serta penyimpangan tertib retribusi pasar bagi wajib retribusi.
3 "Agenda Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Salatiga" di dalam Materi Workshop Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah Kota Salatiga (13-15 Agustus 2018). Disebutkan anggaran pemerintah daerah yang berpotensi untuk dilakukan secara non tunai adalah penerimaan setoran pajak dan  retribusi daerah, dengan pertimbangan bahwa transaksi tersebut bersifat rutin, dan pos penerimaan pajak dan retribusi sudah dilakukan secara non tunai.
4 Retribusi  pasar  atau  retribusi  pelayanan  pasar  merupakan  salah  satu  jenis  retribusi  jasa umum.  Peraturan  Daerah  Kota  Salatiga  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Retribusi  Jasa  Umum menyebutkan,  Retribusi  Pelayanan  Pasar  adalah  retribusi  yang  dipungut  dari  pedagang  atas penggunaan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Salatiga.
yang  terlibat  dalam  konsep  transaksi  e-retribusi  pasar,  yaitu  BKD  (Badan Keuangan  Daerah),  Bank,  Bendahara  Dinas  Perdagangan,  Bendahara  Keuangan Daerah dan wajib retribusi.
Implementasi  konsep  retribusi  pasar  elektronik 5 baru  diberlakukan  secara bertahap di dua pasar tradisional, yaitu Pasar Blauran I dan Pasar Raya I sebagai pilot  project,  sebelum  dilakukan  pemerataan  penerapan  sistem  serupa  di  pasar- pasar  tradisional  lainnya.  Sosialisasi  konsep  sistem  dan  mekanisme  pembayaran retribusi pasar elektronik telah diberikan oleh Dinas Perdagangan Kota Salatiga.
"Untuk jadwal top up kartu, di Pasar Raya I itu setiap senin minggu ke 2, 3 4 petugas bank pakai mobil kas keliling... Lalu, di Pasar Blauran I, petugas bank terjadwal setiap tanggal 7, 8, 9 setiap bulan..." (Pihak BKD, 30 Agustus 2018, Pkl. 16.21 WIB)
Selain itu, penerapan e-retribusi pasar mendapatkan respon yang cukup baik dari  warga  pedagang  yang  tergabung  dalam  paguyuban  pasar  di  masing-masing pasar tradisional 6 . Adapun pelatihan penggunaan e-retribusi pasar untuk metode penarikan  retribusi  pasar  bagi  petugas  UPTD  di  Dinas  Perdagangan  juga  telah dilakukan.  Konsep  e-retribusi  pasar  mendapat  dukungan  penuh  kepala  dinas, seluruh unit dan staff internal Dinas Perdagangan. Sedangkan dukungan eksternal juga dari Kepala Daerah Kota Salatiga, DPRD Kota Salatiga, Bank Daerah ( vendor penyedia kartu elektronik dan alat EDC), serta penyedia barang dan jasa ( vendor penyedia aplikasi SIM e-retribusi pasar).
Implementasi Inovasi E-retribusi Pasar di Kota Salatiga
Proses inovasi sesungguhnya sangatlah kompleks, karena melibatkan banyak aspek-aspek  penting  yang  membentuknya.  Proses  inovasi  yang  dimaksud  yakni proses memikirkan dan mengimplementasikan inovasi. Inovasi terdiri dari aspek- aspek penting yang saling berkaitan yang membentuk satu kesatuan utuh. Mulgan dan Albury (dalam Muluk, 2008) mengklasifikasikan berbagai bentuk penerapan inovasi dalam aspek tipologi inovasi. Aspek tipologi yang dibagi menjadi lima tipe
5 Implementasi  e-retribusi  pasar  di  Kota  Salatiga  berpayung  hukum  dalam:  1)  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  3) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun  2016  tentang  Aksi  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Korupsi  Tahun  2016;  4)  Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi  Non  Tunai  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota;  5)  Peraturan  Walikota  Salatiga Nomor  30  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Transaksi  Penerimaan  Daerah  Dan  Transaksi Pengeluaran Daerah Secara Non Tunai.
6 Sosialisasi e-retribusi pasar untuk pedagang Pasar Blauran I (23 Oktober 2017 Pkl. 14.05 WIB)  dan  pedagang  Pasar  Raya  I  (2  November  2017  pkl.  09.00  WIB)  di  Aula  Kelurahan Kutowinangun Salatiga.
yaitu inovasi produk, inovasi proses, inovasi metode, inovasi kebijakan dan inovasi sistem.
Gambar 1. Tipologi Inovasi
Berdasarkan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi,  berikut  ini  klasifikasi inovasi e-retribusi pasar menurut teori Mulgan dan Albury:
Sistem E-retribusi Pasar sebagai Inovasi Pelayanan
Sebelumnya alur proses retribusi pasar manual, dimulai dari wajib retribusi melakukan  pembayaran  tunai  (aktif  menggunakan  fasilitas  pasar)  ke  petugas UPTD dan petugas akan membuat catatan dibuku penarikan retribusi pasar. Dalam sehari petugas UPTD mengumpulkan setoran, mendata wajib retribusi pasar dan menyetor  uang  retribusi  pasar  secara  masal  ke  rekening  kas  daerah  di  bank, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 x 24 jam. Keseluruhan proses retribusi pasar manual ini menjadi siklus yang dilakukan setiap jam kerja UPTD.
Setelah  modernisasi  alur  konsep  retribusi  pasar,  maka  wajib  retribusi  yang menyetorkan retribusi pasar menggunakan kartu elektronik dengan ditempelkan pada alat  EDC ( Electronic Data Capture) yang dibawa petugas. Secara otomatis, nominal  uang  elektronik  akan  berkurang  sesuai  tarif  yang  ditetapkan  dan  uang elektronik  yang  dibayarkan  wajib  retribusi  terinput  langsung  ke  rekening penampungan retribusi pasar di bank, lalu alat EDC akan mencetak struk sebagai bukti pembayaran untuk wajib retribusi dan petugas UPTD.
Setiap pembayaran wajib retribusi yang masuk ke kas penampungan retribusi pasar  di  bank  akan  terpantau  secara  berkala  melalui  SIM  (Sistem  Informasi Manajemen) E-retribusi Pasar oleh petugas keuangan daerah. Dalam kurun waktu 1  x  24  jam  tepatnya  setiap  pukul  12  malam,  sistem  ini  akan  otomatis memindahbukukan seluruh uang retribusi dari rekening penampungan retribusi
pasar ke rekening kas daerah. Hal ini tentunya akan memudahkan bendahara kas daerah dalam menyusun laporan penerimaan retribusi daerah.
Inovasi Pelayanan Retribusi Pasar sesuai pernyataan Muluk (2008) mengenai inovasi yang berarti mengubah sesuatu hal, sehingga menjadi sesuatu yang baru. Dimana sistem e-retribusi pasar merupakan perkembangan baru dalam alur proses transaksi  retribusi  yang  sebelumnya  manual  (tunai)  menjadi  elektronik  (non tunai) di Kota Salatiga termasuk di pasar tadisional yang diimplementasikan sistem tersebut.
Dengan  adanya  perubahan  dalam  alur  proses  pelayanan,  maka  sistem  e- retribusi  pasar  sebagai  salah  satu  terobosan  atau  inovasi  yang  dikeluarkan Pemerintah Kota Salatiga dalam memberikan pelayanan bagi wajib retribusi pasar. Pembaruan  wujud  elektronik  uang  dan  layanan  tersebut  guna  meningkatkan kualitas  pelayanan  Dinas  Perdagangan,  khususnya  keteraturan,  keamanan, akuntabel dan transparan bagi wajib retribusi.
Sistem E-retribusi Pasar sebagai Inovasi Proses, Metode, Kebijakan dan Sistem
Sistem  e-retribusi  pasar  merupakan  tipologi  inovasi  proses  layanan,  yaitu pembaharuan  kualitas  yang  berkelanjutan  dan  mengacu  pada  kombinasi perubahan organisasi, prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi dengan adanya proses validasi dengan menyertakan kartu e-retribusi pasar sebagai persyaratan  utama  pelayanan.  Selain  itu,  sistem  ini  tergolong  dalam  tipologi inovasi  metode  layanan,  yakni  perubahan  baru  dalam  hal  berinteraksi  dengan wajib  retribusi  pasar  atau  cara  baru  dalam  memberikan  pelayanan  kepada pedagang dengan adanya alat EDC dalam proses validasi data dan pembayaran.
Sistem ini juga termasuk dalam tipologi inovasi kebijakan, yakni perubahan visi, misi, tujuan dan strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas yang ada dalam menghadapi masalah kemungkinan adanya penyimpangan wajib retribusi pasar, pungli dan korupsi sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan  Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  No.910/1867/SJ  tanggal  17  April  2017 tentang  Implementasi  Transaksi  Non  Tunai  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota.
Terakhir, sistem ini tergolong tipologi inovasi sistem. Inovasi sistem adalah interaksi sistem yang mencakup cara baru atau yang diperbarui dalam berinteraksi dengan aktor-aktor lain, atau dengan kata lain adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan,  yakni  interaksi  baru  wajib  pajak  dengan  perbankan  melalui pembayaran retribusi pasar dan interaksi baru petugas keuangan daerah dengan perbankan melalui SIM e-retribusi pasar.

## PENUTUP
Tujuan  memposisikan  pemerintahan  yang  baik  ( Good  Governance)  telah dibuktikan  dengan  semakin  inovatifnya  beberapa  pemerintah  kabupaten/kota sekarang ini dalam melaksanakan pemerintahan melalui fokus pada pemanfaatan teknologi dan inovasi, termasuk salah satunya Pemerintah Kota Salatiga.
Inovasi  Pemerintah  Kota  Salatiga,  berupa  sistem  e-retribusi  pasar  ini, berkewajiban  berorientasi  kepada  kepentingan  umum,  sesuai  dengan  upaya perwujudan  implementasi  transaksi  non  tunai  di  Pemerintahan  Daerah,  yaitu bagaimana  program  ini  meningkatkan  ketertiban,  keamanan,  transparan  dan akuntabel bagi wajib retribusi pasar. Terkait dengan pelaksanaan sistem ini dalam orientasi  kepada  kepentingan  umum,  yaitu  meningkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerahnya.
E-retribusi pasar sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa sistem ini  merupakan  keberlanjutan  implementasi  transaksi  non  tunai  dalam  agenda Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga. Bagi pedagang, sistem ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, bahwa uang hasil retribusi pasar yang mereka setorkan sudah pasti masuk kas rekening daerah, sehingga hal ini dapat mengurangi prasangka buruk masyarakat.
Berdasarkan  aspek-aspek  inovasi  menilai  tipologi  sistem  e-retribusi  pasar sebagai hasil kreasi dan implementasi dari inovasi produk layanan, inovasi proses layanan,  inovasi  metode  pelayanan,  inovasi  kebijakan,  dan  inovasi  sistem. Keberhasilan implementasi dari sistem pemerintahan yang inovatif tidak lepas dari kondisi  kepegawaian  yang  memiliki  pengetahuan  serta  keahlian  yang memungkinkannya  untuk  berinovasi.  Mekanisme  pengembangan  diri kepegawaian  secara  umum  sesuai  dengan  standar  nasional  atau  daerah.  Apabila tidak  ada  pengembangan  diri  pegawai  namun  diperoleh  suatu  kondisi  inovatif, maka  dapatlah  disebut  bahwa  kondisi  tersebut  hanyalah  bersifat  sporadis, temporer  dan  tentu  tidak  akan  berkelanjutan.  Tanpa  pegawai  yang berkemampuan,  maka  suatu  lembaga  pemerintahan  akan  sulit  memperoleh kapasitas inovasi yang berkelanjutan dan sistemis.

## REFERENSI
Rogers, Everett M., 1983. Diffusion of Innovations. New York: Free Press.
Amabile, Teresa M., 1996. Creativity and Innovation in Organizations. Harvard Business School.
Kotler,  P.,  2001.  Manajemen  Pemasaran:  Analisis,  Perencanaan,  Implementasi  dan Pengendalian. Jakarta: PT. Prahelindo.
Walker,  R.,  2006. Innovation  Type  and  Diffusion:  An  Empirical  Analysis  of  Local Government. Public Administration, 84(2), 311-335.
Widodo  T.  Utomo,  2016.  Inovasi  sebagai  keniscayaan  baru  dalam  Ilmu  dan  Praktek Administrasi  Publik  di  Indonesia.  Jakarta:  Laskar  Inovasi  Deputi  Inovasi Administrasi Negara.
Muluk, M. R. Khairul, 2008. Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan
Daerah. Malang: Bayumedia Publishing.
Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016.
Surat  Edaran  Menteri  Dalam  Negeri  No.910/1867/SJ  tanggal  17  April  2017  tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Peraturan  Walikota  Salatiga  Nomor  30  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Transaksi Penerimaan Daerah Dan Transaksi Pengeluaran Daerah Secara Non   Tunai.
Peraturan  Daerah  Kota  Salatiga  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Retribusi  Jasa  Umum.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.