## PARADIGMA DAN INOVASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

## Baharuddin Thahir
Fakultas Politik dan Pemerintahan,  Institut Pemerintahan Dalam Negeri
baharthahir6@gmail.com

## ABSTRACT
Government activities in the midst of environmental demands and systems. It moves in tandem with the demands of society that will not stop even will continue to develop which at the same time the environment is changing. The government paradigm and the public administration paradigm place government organizations as the accumulation of legal, political and administrative activities in an effort to carry out the functions of service, empowerment and development. Responding to this reality, government is the party that is demanded to continue to improve its ability to respond to political, social and economic dynamics at various levels. Above all, Governance is seen as a process that actualizes a point of balance between the State, private and social can only be realized if the three elements continue to think creatively and innovatively. For local governments, innovation is not solely a response to the paradigm of governance and administration but also a necessity so that its existence is more meaningful in the context of the Regional governance system in Indonesia and at the same time increasing the ability to regulate and manage its people. The capability of innovation will emerge if the regional government is more open to the surrounding environment.
Keywords: paradigm, inovation, good governance, local government

## ABSTRAK
Pemerintahan beraktivitas ditengah tuntutan lingkungan dan sistem. Ia bergerak beriringan dengan tuntutan masyarakat yang tidak akan berhenti bahkan akan terus berkembang yang pada saat yang sama lingkungan mengalami perubahan. Paradigma pemerintahan  dan  paradigma  administrasi  publik  menempatkan  organisasi pemerintahan  sebagai  akumulasi  dari  aktivitas  hukum,  politik  dan  administrasi dalam  upaya  melaksanakan  fungsi  pelayanan,  pemberdayaan  dan  pembangunan. Menanggapi  realitas  tersebut,  pemerintahan  menjadi  pihak  yang  dituntut  untuk terus  meningkatkan  kemampuannya  dalam  merespon  dinamika  politik,  sosial, ekonomi  pada  berbagai  tingkatan.  Atas  semua  itu,  Governance  dipandang  sebagai proses yang mengaktualisasikan titik keseimbangan antara Negara, privat dan sosial hanya bisa diwujudkan jika ketiga unsur tersebut terus berpikir kreatif dan inovatif. Bagi  pemerintah  daerah,  inovasi  bukan  semata-mata  respons  atas  paradigma pemerintahan dan administrasi namun juga suatu keharusan supaya eksistensinya semakin  bermakna  dalam  konteks  sistem  pemerintahan  Daerah  di  Indonesia  dan pada  saat  yang  sama  meningkatkan  kemampuan  dalam  mengatur  dan  mengurus
rakyatnya. Kemampuan inovasi tersebut akan muncul jika pemerintah daerah lebih terbuka pada lingkungan di sekitarnya.
Kata kunci: paradigma, inovasi, pemerintahan yang baik, pemerintah daerah

## PENDAHULUAN
T ulisan  ini  bertolak  pada  sebuah kalimat  yang  disampaikan  oleh
Riant Nugroho (2017) yang mengatakan bahwa administrasi publik itu ada untuk memudahkan pekerjaan birokrasi pemerintahan. Ketika berbicara kemudahan  itu,  maka  administrasi publik  tidak  bisa  dilepaskan  pada konteks ataupun keadaan/lingkungan ia berada dan pihak yang mengendalikan. kedua hal itu pada akhirnya dipengaruhi oleh paradigma yang dipergunakan Dalam konteks merespons lingkungan pemerintahan dewasa ini  maka  bagi  pemerintah  daerah inovasi    menjadi  sebuah  keharusan dalam  mencapai  kemakmuran  dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Berkaca  pada    posisi  Indonesia  dalam Global Innovation Index tahun  2017 yang  menempatkan  Indonesia  pada posisi  87  dari  127  negara  dengan  skor 30,10 dalam skala 0-100. Posisi rendah juga  dialami  oleh  Indonesia  dalam  hal daya  saing.  Peringkat  daya  saing  ( The Global Competitiveness Index 2017– 2018  Rankings)  yang  dirilis World Economic Forum (WEF)  menempatkan daya  saing  Indonesia  di  peringkat  ke- 36  dari  137  negara.  Mengingat  tingkat daya saing Indonesia yang masih berada di  kisaran  peringkat  36  tentu  perlu upaya  yang  besar  agar  angka  daya saing  itu  tidak  terus  menurun,  salah satunya  adalah  penguatan  di  sektor inovasi.  Sebgai  pembanding,  dalam  hal inovasi    Singapura  berada  pada  posisi ke-7  merujuk  pada Global Innovation
Index 2017, dan berada pada posisi ke-3 dalam hal daya saing global ( The Global Competitiveness Index 2017–2018
Rankings).  Artinya,  inovasi  berperan penting  dalam  meningkatkan  daya saing  bangsa  demi  tercapainya good governance.
Inovasi  merupakan  salah  satu aspek  budaya  birokrasi  yang  sangat memengaruhi bagi keberhasilan
reformasi birokrasi. Akan tetapi, inovasi belum  menjadi  hal  utama  dari  budaya birokrasi  di  Indonesia.  Membentuk pemerintahan yang inovatif tampaknya masih  belum  optimal  mengingat kesadaran  untuk  selalu  berinovasi masih menyisakan ruang untuk perbaikan,  padahal  inovasi  sangat penting  untuk  dilakukan  pada  setiap lapisan pemerintahan demi tercapainya pemerintahan yang “ good governance ”. Penulis teringat pendapat Talidziduhu  Ndraha  (2001)  bahwa ilmu  pemerintahan  ialah  ilmu  yang mempelajari  hubungan  pemerintahan antara  pemerintah  dengan  yang diperintah. Ilmu administrasi mempelajari  apapun  yang  dikerjakan oleh birokrasi pemerintahan, sementara ilmu pemerintahan mempelajari  apa  yang  dilakukan  oleh pemerintahan  yang  berdampak  pada yang diperintah. Penulis merasa bahwa Ndraha  dipengaruhi  oleh  paradigma administrasi  yang  berkembang  pada saat  itu.  Hal  itu  ditunjukkan  pada terminologi  yang  dipergunakannya, misalnya pemerintah sebagai produsen dan  yang  diperintah  sebagai costumer , dan lain-lain.
Baharuddin Thahir — Paradigma dan Inovasi Penyelenggaraan .... Berangkat dari paradigma pemerintahan,  tulisan  ini  menguraikan eksistensi pemerintahan daerah dalam melaksanakan inovasi pemerintahan.  Inovasi  yang  dilakukan tersebut  untuk  kebutuhan  organisasi pemerintah  dan  pada  saat  yang untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan.  Kesemuanya  dilakukan dalam  rangka  merespons  lingkungan pemerintahan yang semakin kompetitif  dan  mewujudkan good governance . Pada tulisan ini membahas beberapa hal, bagian pertama dibahas paradigm pemerintahan dan  paradigm  administrasi  pubik. Bagian  kedua,  penulis  menguraikan beberapa  perspektif  tentang  inovasi penyelenggaraan
pemerintahan.
Perspektif  ini  dihubungkan  dengan fungsi-fungsi pemerintahan (pelayanan, pemberdayaan  dan  pembangunan) dalam  konteks  pelaksanaan  otonomi daerah.

## PARADIGMA PEMERINTAHAN DAN PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK
Paradigma administrasi merupakan suatu  teori  dasar  atau  ontologi administrasi  dengan  cara  pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran,  konsep,  dan  metodologi serta  pendekatan-pendekatan  yang dipergunakan.  Perubahan  paradigma disebabkan oleh perkembangan pemikiran  para  ilmuwan  administrasi atas bantahan-bantahan karena keraguan kebenaran yang dikandungnya itu telah mengalami pergeseran makna. Pada kajian pemerintahan, pemerintahan  dapat  dilihat  dari  3
(tiga)  paradigma,    yaitu  pertama pemerintahan  sebagai  a ruling process , yang  ditandai  oleh  ketergantungan
pemerintahan dan masyarakat pada kapasitas kepemimpinan seseorang; kedua, pemerintahan sebagai a governing process ,  yang ditandai  oleh  praktek  pemerintahan yang  berdasarkan  pada  konsensus- konsensus  etis  antara  pemimpn pemerintahan  dengan  masyarakat; dan ketiga pemerintahan  sebagai an administering process yang  ditandai oleh terbangunnya suatu sistem hukum yang  kuat  dan  komprehensif  melalui interaksi  kekuasaan  dikendalikan  oleh sistem administrasi yang bekerja secara tertib dan teratur (Rasyid, 2007:16)
Sementara  pada  ilmu  administrasi, paradigma  dapat  pula  dikelompokkan menjadi  tiga,  yaitu  paradigma The Old Public Administration (OPA), paradigma New Public Management (NPM),  dan paradigma New Public Service (NPS).
Dalam paradigma OPA, administrasi publik  harus  dipisahkan  dari  dunia politik  (dikotomi  politik-administrasi) dan administrasi publik yang
mengutamakan  nilai  e isiensi  dan ekonomis,  memiliki  perhatian  yang besar  terhadap  penciptaan  struktur dan  strategi  pengelolaan  administrasi yang memberikan hak organisasi publik dan  manajernya  yang  memungkinkan untuk menjalankan tugas-tugas
secara  e isien  dan  efektif.  Paradigma ini  memandang  bahwa  pemerintah memiliki dua fungsi pokok,  yaitu fungsi politik yang melahirkan kebijakan atau keinginan  negara,  fungsi  Administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan  negara.  Penekanan  pada Paradigma  ini  terletak  pada  metode yang  dipergunakan  oleh  birokrasi Pemerintahan  dalam  melaksanakan fungsinya. Sampai disini paradigma OPA dengan tegas mengatakan bahwa politik
seharusnya  tidak  ikut  mencampuri administrasi,  dan  administrasi  negara harus  bersifat  studi  ilimiah  yang bersifat  bebas  nilai.  Pendapat  di  atas menunjukkan  bahwa  suatu  ketika terdapat  fase  dimana  masa  itu  sulit melepaskan administrasi dari politik.
Berikutnya  adalah  paradigma New
Publik Management, suatu  paradigma yang  menyandingkan  dengan Old Publik Management .  Paradigma  NPM menekankan  pada  mekanisme control atas output kebijakan  pemerintah, desentralisasi  otoritas  manajemen, pengenalan pada dasar kuasi- mekanisme  pasar,  serta  layanan  yang berorientasi customer. Paradigma ini  mengadopsi  keunggulan  teknik manajemen  organisasi  sektor  privat untuk diimplementasikan dalam sektor  publik.  Pada  paradigma  ini, kita  mengenal  konsep r einventing government yang  dikemukakan  oleh Osborne  dan  Gaebler  (1992)  yang memandang  bahwa  Negara  (birokrasi pemerintahan)  sebagai  perusahaan jasa  modern  yang  kadang-kadang bersaing  dengan  pihak  swasta,  tapi  di lain pihak dalam bidang-bidang tertentu memonopoli layanan jasa, namun tetap dengan kewajiban memberikan layanan dan kualitas yang maksimal.
Paradigma  ketiga  adalah New Public Service (NPS)  yang  lahir  dari sebuah penilaian bahwa paradigma Old Public Administration dan New Public Management . belum memberikan dampak  kesejahteraan  dan  malah menyebarkan  ketidak-adilan  dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.  Masyarakat  seyogianya dianggap sebagai warga negara dan  bukannya client atau  pemilih
seperti  dalam  paradigma Old Public
Administration atau customer yang diusung  oleh  paradigma New Public Management.
Paradigma yang selanjutnya dikenal dengan  paradigma New Public Service (NPS) ini secara langsung menekankan perlunya  keterlibatan  publik  dalam setiap  proses  pemerintahan.  Hal  itu didasarkan pada suatu argument bahwa setiap  aktivitas  untuk  kepentingan publik  tidak  hanya  tergantung  pada lembaga  Negara.  Hal  itu  berarti kepentingan  publik  mesti  dirumuskan dan diimplementasikan oleh semua aktor baik negara, bisnis, maupun masyarakat sipil. Pada akhirnya hubungan pemerintahan  bisa  lebih  cair  dan  pada saat  yang  sama  memberikan  dampak kesejahteraan  serta  keadilan  kepada masyarakat.  Keterlibatan  banyak  aktor
(publik) dalam penyelenggaraan urusan publik didasarkan pada suatu pernyataan  bahwa  setiap  aktivitas untuk  kepentingan  publik  tidak  hanya tergantung  pada  lembaga  Negara.  Hal itu  berarti  kepentingan  publik  mesti dirumuskan  dan  diimplementasikan oleh  semua  aktor  baik  negara,  bisnis, maupun  masyarakat  sipil.    Hadirnya tiga  komponen  tersebut  yang  pada gilirannya
melahirkan konsep Governance . Governance berpandangan bahwa  negara  atau  pemerintah  di era  global  tidak  lagi  diyakini  sebagai satu-satunya  institusi  atau  aktor  yang mampu  secara  e isien,  ekonomis  dan adil  menyediakan  berbagai  bentuk pelayanan  publik  sehingga  paradigma Governance
memandang penting kemitraan  ( partnership )  dan  jaringan ( networking ) antar banyak stakeholders dalam penyelenggaraan urusan publik.
Berdasarkan pemahaman pada  paradigma  pemerintahan  dan
Baharuddin Thahir — Paradigma dan Inovasi Penyelenggaraan ....
paradigma  administrasi  dalam  menilai eksistensi pemerintahan (daerah) dapat diukur pada seberapa besar pemerintah melaksanakan  tugasnya  dan  seberapa besar keterlibatan masyarakat di dalam proses pemerintahan. Paradigma tersebut  tidak  melepaskan  esensi dari  sebuah  birokrasi  publik  yang mengedepankan  prinsip  e isiensi  dan efektivitas.
Meski praktek birokrasi diupayakan semaju  mungkin,  namun  birokrasi pemerintahan  itu  sendiri  tidak  dapat mengelak untuk menyesuaikan diri  dengan  semangat  dan  kondisi yang  diwarisi  sebelumnya,  seperti hierarkhi  yang  berakar  dengan  budaya pamongpraja.  Karena  bagaimanapun juga  birokrasi  cukup  terikat  kepada kondisi  budaya  masyarakat.  Mengubah kultur birokrasi bukan hal yang mudah apalagi  birokrasi  yang  belum  terbebas dari kecenderungan aristokrasi, feodalisme,  dan  arogansi  kekuasaan. Namun  jika  para  pimpinan  nasional memiliki political will yang kuat, upaya perbaikan  itu  bukan  hal  yang  mustahil untuk  dilaksanakan  karena  adanya hierarkhi  kewenanganpun  memiliki pengaruh  yang  integratif  termasuk dalam  dunia  birokrasi.  Modernisasi birokrasi  masih  sangat  mungkin memengaruhi  birokrasi  dalam  konteks penerapan  aspek-aspek  rutin  dari pemerintahan,  terutama  dalam  wujud kedisiplinan  dalam  mengelola  proses pembangunan.  Dengan  upaya  “ mix ” antara  modernisasi  dan  unsur-unsur lokal,  maka  muatan  patriotisme  positif dirasakan masih layak diakomodasi. Sementara itu lembaga pemerintahan dituntut menjadi organisasi yang hidup dimana kehadirannya  tidak  dalam  pengertian
isik  semata,  namun  dapat  memberi makna  dan  senantiasa  merespons adanya  dinamika  yang  berkembang. Jika lembaga publik (birokrasi) mengalami kegagalan yang diakibatkan ketidakpekaan  terhadap  lingkungan dan  pada  akhirnya  tidak  mampu merespon  perubahan  maka  organisasi publik  tersebut  cenderung  dihadapkan pada  dua  pilihan  yang  tidak  produktif, yaitu menjadi kaku atau menolak, serta menjadi lamban dan masa bodoh.
Dewasa ini kita semakin membutuhkan  birokrasi  yang  mampu menjawab  kebutuhan  zaman,  hal itu  berarti  kita  butuh  birokrasi yang berfungsi entrepreneurial yang  diwujudkan  melalui  kebijakan yang menciptakan lingkungan makroekonomi  yang  stabil  dalam rangka  mengurangi  resiko  investasi jangka  menengah  dan  panjang.  Selain itu,  birokrasi  melaksanakan  berbagai program deregulasi dan debirokratisasi untuk  mengurangi high cost economy dengan  proses  usaha  dan  reduksi biaya  administrasi,  terutama  yang menyangkut perdagangan, investasi dan kegiatan usaha ekonomi pada umumnya.
Kondisi  itu  relatif  sejalan  dengan adanya  perubahan  mendasar  yang berlangsung  sangat  cepat  dalam struktur  birokrasi,  tidak  terkecuali di  tingkat  pemerintah  daerah.  Dalam konteks  pemerintahan  daerah,  hal tersebut  dapat  saja  dipandang  sebagai penataan birokrasi pemerintah daerah, yang secara normatif merupakan bagian dari  rekayasa  sosial  guna  mengatasi krisis  multidimensi  yang  melanda Indonesia.  Dalam  skala  kecil,  penataan birokrasi  di  daerah  ini  dilakukan untuk  kepentingan  mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap
birokrasi.  Sementara  dalam  skala  yang lebih besar proses tersbut dapat dinilai sebagai  usaha  untuk  menciptakan lingkungan kerja dan budaya organisasi yang  sehat  dan  kondusif,  sehingga tingkat  kepuasaan  semakin  meningkat dan  pada  saat  yang  sama  akan menyehatkan iklim investasi.
Sebagaimana dinyatakan sebelumnya  bahwa  paradigma New Public Service mensyaratkan  adanya pelibatan banyak aktor dalam mengurusi kepentingan publik yang pada akhirnya melahirkan  konsep governance .  Tindak lanjut dari governance itu maka lahirnya berbagai macam ide, gagasan, pemikiran kreatif  menjadi  suatu  keniscayaan. Pada  ruang  inilah  pemikiran  inovatif memperoleh tempat.
Inovasi dimulai dari pemikiran yang kreatif. Create adalah cause (something) to exist ; make (something new or original); bring to existence .  Sedangkan innovate berarti make change; introduce new things atau  dengan  kata  lain bring in novelties or bring changes . Kreasi  bermakna  munculnya  sesuatu yang  semula  tidak  ada  menjadi  ada, sementara  inovasi  berarti  mengubah sesuatu  hal  menjadi  baru,  inti  dari inovasi  adalah  perubahan  menuju  hal- hal baru (Muluk, 2007).

## RUANG LINGKUP INOVASI PEMERINTAHAN DAERAH
Inovasi  secara  umum  dipahami dalam  konteks  perubahan  perilaku.
Inovasi erat kaitannya dengan lingkungan  berkarakteristik  dinamis dan  berkembang.  Rogers  (2003:  12) memandang inovasi sebagai sebuah ide, praktek, atau obyek yang dianggap baru oleh  individu  satu  unit  adopsi  lainnya. Sedangkan menurut Suryani (2008:304)
memandang  Inovasi  dalam  konsep yang  luas  sebenarnya  tidak  hanya terbatas  pada  produk.  Inovasi  dapat berupa  ide,  cara-cara  ataupun  obyek yang  dipersepsikan  oleh  seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering  digunakan  untuk  merujuk  pada perubahan  yang  dirasakan  sebagai hal  yang  baru  oleh  masyarakat  yang mengalami.
Pada praktek pemerintahan, pemikiran kreatif tidak hanya bersumber dari  birokrat  tapi  ia  biasa  pula  lahir dari luar dirinya, baik perguruan tinggi maupun  unsur  sosial,  dan  swasta.  Hal ini  sejalan  dengan  prinsip governance dalam  penyelenggaran  pemerintahan daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  38  Tahun  2017  tentang  Inovasi Daerah  dinyatakan  bahwa  pihak  yang melakukan inovasi bisa bersumber dari pemerintah, DPRD maupun masyarakat.
Inovasi pemerintahan dimulai dari bagaimana pemerintahan mengidenti ikasi  dirinya  di  dalam sistem  yang  berlangsung.  Inovasi pemerintahan  bisa  dilakukan  dengan tidak  memisahkan  antara  politik  dan administrasi.karena pemerintahan itu  sendiri  merupakan  proses  yang berangkai  antara  proses  politik,  proses hukum dan proses administrasi.
Sampai disini penulis setuju dengan pendapat  Ndraha  (2001)  bahwa  peran pemerintah  dan  yang  diperintah akan  selalu  berubah.  Pemerintah pada dasarnya bersikap sesuai peran  aktualnya  pada  saat  itu.  Ketika pemerintah berperan sebagai penguasa dan  yang  diperintah  sebagai  pihak yang  dikuasai  maka  peluang  adanya kreativitas  dan  inovasi  akan  sangat
Baharuddin Thahir — Paradigma dan Inovasi Penyelenggaraan ....
kecil, jika pemerintah berperan sebagai produsen  sedangkan  yang  diperintah sebagai costumer maka  birokrasi pemerintah  sebagai  produsen  layanan ( civil dan public )  akan  terus  berusaha memperbaiki diri dan layanannya untuk memberi kepuasan kepada masyarakat.
Inovasi  Daerah  memiliki  beberapa konsep antara lain peningkatan e isiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan;  tidak  menimbulkan  kon lik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan  umum;  dilakukan  secara terbuka;  memenuhi nilai kepatutan; dan dapat  dipertanggungjawabkan  hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
Sementara  pada  tataran  kebijakan, dapat  kita  lihat  pada  Undang-Undang tentang  Pemerintahan  Daerah.  Peraturan tersebut  mengartikan  inovasi  Daerah diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan  dalam  penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah.  Inovasi  Daerah bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah.
Adapun sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  (1) peningkatan Pelayanan Publik; (2) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan (3) peningkatan daya saing Daerah.
Selanjutnya  di  dalam  Peraturan tentang  Inovasi  Daerah,  Bentuk-bentuk inovasi  dinyatakan  bahwa  Inovasi daerah  terdiri  dari  (1)  Inovasi  tata kelola  Pemerintahan  Daerah,  yaitu inovasi  dalam  pelaksanaan  manajemen Pemerintahan  Daerah  yang  meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi  manajemen  dan  pengelolaan unsur manajemen; (2) Inovasi Pelayanan Publik,  yaitu  inovasi  dalam  penyediaan pelayanan  kepada  masyarakat  yang meliputi  proses  pemberian  pelayanan
barang/jasa  publik  dan  inovasi  jenis dan  bentuk  barang/jasa  publik.;  dan/ atau  (3)  Inovasi  Daerah  lainnya  sesuai dengan  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan kriteria  Inovasi  Daerah  antara  lain  (1) mengandung  pembaharuan  seluruh atau  sebagian  unsur  dari  inovasi;  (2) memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;  (3)  tidak  mengakibatkan pembebanan  dan/atau  pembatasan pada  masyarakat  yang  tidak  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;  (4)  merupakan  Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan (5) dapat direplikasi.
Prinsip  inovasi  bisa  berkembang suatu  nilai.  Nilai  itu  sendiri  dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu nilai lebih, nilai  tambah  dan  nilai  baru.  Ketiga nilai  tersebut  jika  dilaksanakan  akan terkandung suatu inovasi. Bergerak dari tiga  nilai  itu  maka  inovasi  bisa  dibagi pula  menjadi  3  (tiga),  yaitu  inovasi karena  adopsi,  inovasi  Karena  adanya modi ikasi,  dan  inovasi  karena  adanya pengembangan fungsi.
Inovasi karena adopsi yaitu inovasi yang bersumber pada program-program yang  sebelumnya  telah  ada,  dan  dinilai cukup berhasil oleh pemerintah daerah. Untuk selanjutnya ditiru seutuhnya atau diambil sebagian dari program tersebut dengan nama program yang sama atau nama baru.
Inovasi  karena  pengembangan fungsi  (modi ikasi)  ialah  inovasi  yang diiringi  dengan  adanya  penambahan fungsi dari sebelumnya. Sebagai contoh, pemanfaatan  ID card pegawai.  Jika selama  ini  ID card hanya  berfungsi sebagai  tanda  pengenal  suatu  institusi, namun  akhir-akhir  ini  dengan  bekerja sama  dengan  perbankan  maka  sebuah
ID  bisa  pula  menjadi  ATM.  Hal  itu menunjukkan  adanya  inovasi  karena pengembangan fungsi.
Sementara jika dilihat dari prosesnya,  inovasi  pada  birokrasi pemerintahan bisa lahir karena beberapa faktor, yaitu pertama adanya
rangsangan  dari  pihak  luar  seperti keberhasilan  satu  uji  dari  perguruan
Tinggi; kedua inovasi  karena  adanya peraturan perungang-undangan ataupun instruksi dari atasan; dan ketiga inovasi  yang  lahir  karena  pengalaman pada pelaksanaan kebijakan.
Berikutnya  ialah  Inovasi  karena adanya  rangsangan  dari  pihak  luar seperti  keberhasilan  satu  uji  dari perguruan  Tinggi.  Keterkaitan  antara pendidikan  tinggi  dan  pemerintah daerah dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi,  pendidikan  tinggi  dapat  berperan dalam  menunjang  upaya  pemerintah daerah  dalam  pengembangan  berbagai sector  pembangunan  daerah  terutama sektor-sektor  ekonomi,  sosial  dan budaya.  Dalam  hal  ini  perguruan tinggi  perlu  memperhatikan  prioritas kebutuhan  dan  potensi  unggulan daerah  yang  bersangkutan.  Pada  sisi lain, pemerintah daerah dapat berperan menunjang  pengembangan  pendidikan tinggi,  khususnya  kegiatan  perguruan tinggi  di  bidang  penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat.
Inovasi  yang  dilakukan  sebagai wujud  perintah  peraturan  perundang- undangan ataupun instruksi dari atasan. Hal  itu  berarti  inovasi  yang  dilakukan pemerintah  daerah  yang  bersumber pada  Instruksi  Presiden  (Inpres),
Keputusan Presiden (Keppres), Keputusan  Menteri  (Kepmen),  dan sebagainya,  yang  pada  prinsipnya berasal dari kebijakan pemerintah pusat.
Program-program  tersebut  biasanya dilaksanakan  berdasarkan  pada  Juknis atau Juklak baku yang dibuat Pemerintah Pusat  untuk  dilaksanakan  di  daerah- daerah.  Klaim-klaim  atas  keberhasilan yang  diraih  dari  program  yang  bersifat instruktif tidak salah untuk disampaikan kepada  publik.  Hanya  saja  kembali pada  prinsip-prinsip  yang  terkandung pada  Undang-Undang  Otonomi  Daerah yaitu, demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan  dan  kekhususan  suatu daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia,  maka  jelas  bahwa adanya  pengakuan  atas  kekhasan  dari setiap  daerah  diperlukan  pola  kerja yang  berbeda  pula.  Karena,  salah  satu sumber  kegagalan  sebuah  program pemerintah  adalah  program-program yang  ditawarkan  bersifat  umum  (yang kebanyakan mengadopsi di pulau Jawa). Contoh yang termasuk dalam inovatif ini adalah:  program  Wajib  Belajar  (Wajar) melalui  pendidikan  gratis,  jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
Sedangkan  inovasi  yang  lahir karena  pengalaman  dan  kebutuhan pelaksanaan kebijakan. Inovatif
pemerintah  daerah  yang  dilakukan atas  dasar  kebutuhan,  yaitu  kebutuhan untuk menyelesaikan masalah yang ada di  masyarakat.  Inovasi  yang  dihasilkan disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada dan kemampuan yang dimiliki.
Selain  motif  atau  pun  pemicu inovasi pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan  di  atas,  maka  inovasi pemerintahan  dapat  pula  dilihat  dari perspektif  fungsi  pemerintahan,  maka inovasi dilakukan pada 3 (tiga) hal yaitu inovasi pelayanan, inovasi pembangunan dan inovasi pemberdayaan masyarakat. Dalam  konteks  itu,  Rasyid  (2007:13) menguraikan tugas pemerintahan.
Baharuddin Thahir — Paradigma dan Inovasi Penyelenggaraan ....
Secara  umum  tugas-tugas  pokok pemerintahan mencakup:
1. Menjamin  keamanan  negara  dari segala kemungkinan serangan dari  luar,  dan  menjaga  agar  tidak terjadi pemberontakan dari dalam  yang  dapat  menggulingkan pemerintahan  yang  sah  melalui cara-cara kekerasan. 2. Memelihara  ketertiban  dengan mencegah terjadinya gontok- gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan  apapun  yang  terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin  diterapkannya  perlakuan yang  adil  kepada  setiap  warga masyarakat  tanpa  membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. 4. Melakukan pekerjaan umum dan  memberi  pelayanan  dalam bidang-bidang  yang  tidak  mungkin dikerjakan  oleh  lembaga  non pemerintah,  atau  yang  akan  lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan  upaya-upaya  untuk meningkatkan kesejahteraan sosial:  membantu  orang  miskin dan memelihara orang-orang cacat,
jompo  dan  anak-anak  terlantar; menampung  serta  menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.
6. Menerapkan  kebijakan  ekonomi yang  menguntungkan  masyarakat luas,  seperti  mengendalikan  laju in lasi,  mendorong  penciptaan lapangan  kerja  baru,  memajukan perdagangan  domestik  dan  antar bangsa,  serta  kebijakan  lain yang  secara  langsung  menjamin
peningkatan  ketahanan  ekonomi negara dan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara  sumber  daya  alam dan  lingkungan  hidup,  seperti  air, tanah, dan hutan. Ketujuh tugas pemerintahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam
3  (tiga)  fungsi  pemerintahan.  Ketiga fungsi  itu  meliputi  fungsi  pelayanan, fungsi  pemberdayaan  dan  fungsi pembangunan.  Pelaksanaan  fungsi pelayanan  akan  membuahkan  keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong  kemandirian  masyarakat, dan  pembangunan  akan  menciptakan kemakmuran dalam masyarakat, mengingat  kondisi  masyarakat  yang terus berkembang, membawa implikasi meningkatnya  tuntutan  masyarakat untuk  memperoleh  pelayanan  yang semakin baik, dari segi kualitas maupun kuantitas,  seiring  dengan  semakin kritis  terhadap  berbagai  kebijakan pemerintah.
Inovasi  dalam  pelayanan  publik dipandang sebagai upaya membawa ide- ide baru dalam implementasi, dicirikan oleh  adanya  perubahan  langkah  yang cukup  besar,  berlangsung  lama  dan berskala  cukup  umum  sehingga  dalam proses  implementasinya  berdampak cukup  besar  terhadap  organisasi  dan tata  hubungan  organisasi.  Inovasi dalam  pelayanan  publik  mempunyai ciri khas, yaitu sifatnya yang intangible karena  inovasi  layanan  dan  organisasi tidak  semata  berbasis  pada  produk yang  dapat  dilihat  melainkan  pada perubahan dalam hubungan pelakunya, yaitu antara service provider dan service receiver (user) ,  atau  hubungan  antar berbagai  bagian  di  dalam  organisasi atau  mitra  sebuah  organisasi.  Proses
kelahiran  suatu  inovasi,  bisa  didorong oleh  bermacam  situasi.  Secara  umum inovasi  dalam  layanan  publik  ini  bisa lahir dalam bentuk inisiatif, seperti:
1.  Kemitraan  dalam  penyampaian layanan publik, baik antara pemerintah dan pemerintah, sektor swasta dan pemerintah.
2.  Penggunaan  teknologi  informasi untuk komunikasi dalam pelayanan publik.
3.  Pengadaan  atau  pembentukan lembaga  layanan  yang  secara  jelas meningkatkan  efektivitas  layanan (kesehatan, pendidikan, hukum dan keamanan masyarakat). Di dalam pelaksanaan pembangunan,  terdapat  delapan  faktor yang  memengaruhi  perkembangan inovasi  di  daerah  yakni  regulasi; kolaborasi; perencanaan daerah; kepemimpinan  daerah;  kelembagaan inovasi  dan roadmap ke  depan; anggaran;  ketersediaan  infrastruktur;
serta  kualitas  dan  kuantitas  daerah.
Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan  ada  tiga  hal  utama  yang memengaruhi  kesuksesan  inovasi  di suatu  daerah,  yaitu  kepemimpinan, regulasi,  dan  anggaran.  “Leadership kepala  daerah  memiliki  peran  sentral inisiasi  di  daerah.  Kemudian  kepastian hukum,  kapasitas  aparatur  daerah kualitas  dan  kuantitas  juga  krusial. Selain  itu,  dukungan  swasta  dan  non pemerintah  menjadi  suatu  kebutuhan. Pembangunan  daerah  tidak  hanya mengandalkan  program-program  yang bersumber dari pemerintah pusat.  Hal itu  berarti  pemerintah  daerah  bisa berinovasi  untuk  mensejahterakan masyarakatnya. Inovasi tersebut dalam  konteks  upaya  mencari  daya pengungkit  ( leverage )  yang  berujung
pada penentuan skala prioritas.
Terakhir ialah inovasi pemberdayaan masyarakat. Pemerintah, sebagai
‘agen  perubahan’  dapat  menerapkan kebijakan  pemberdayaan  masyarakat
Empowering people ,  bertujuan  untuk memperkuat  potensi  atau  daya  yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah  nyata,  yakni  dengan menampung  berbagai  masukan  dan menyediakan  prasarana  dan  sarana yang  diperlukan. Protecting ,  artinya melindungi  dan  membela  kepentingan masyarakat lemah.
Pemberdayaan  menunjuk  pada kemampuan orang, khususnya kelompok  rentan  dan  lemah  sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan  dalam  (1)  Memenuhi kebutuhan  dasarnya  sehingga  mereka memilki kebebasan ( freedom ), dalam arti bukan  saja  kebebasan  mengemukakan pnedapat,  melainkan  bebas  dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (2) Menjangkau sumber- sumber  produktif  yang  memungkinkan mereka  meningkatkan  pendapatannya, dan memperoleh barang-barang dan  jasa-jasa  yang  mereka  perlukan; dan  (3)  Berpartisipasi  dalam  proses pembangunan dan keputusan- keputusan yang memengaruhi mereka. Inovasi pada pemberdayaan masyarakat  dilakukan  agar  menjadi stimulus  untuk  peningkatan  kegiatan ekonomi, sosial, dan perbaikan lingkungan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat  yang  berkelanjutan.  Inovasi dalam pemberdayaan setidaknya memiliki 5 (lima) hal antara lain proses, metode, program, gerakan dan polarisasi. Pemberdayaan harus
mendorong masyarakat  untuk  memiliki  daya  saing dan daya sanding agar mampu bertahan
Baharuddin Thahir — Paradigma dan Inovasi Penyelenggaraan ....
di masyarakat serta dapat diterima oleh masyarakat. Program yang disusun juga harus kreatif dan inovatif. Adapun contoh dari  inovasi  pemberdayaan  antara lain  pembentukan  balai-balai  belajar yang  sifatnya  darurat  dalam  rangka mengatasi  masih  tingginya  angka  buta aksara. Demikian pula adanya kebijakan ekonomi kreatif yang telah dilakukan di beberapa daerah kabupaten/kota.

## PENUTUP
Sebagaimana  penulis  ungkapkan di  awal  bahwa  penyelenggaraan pemerintahan  dapat  dilihat  dari paradigma pemerintahan yang mencerminkan  bahwa  pemerintahan tidak  bisa  dilepaskan  dari  aktivitas hukum,  politik  dan  administrasi. Berdasarkan  pradigma  itu  maka proses  pemerintahan  dipengaruhi  oleh lingkungan  dan  pengelolanya.  Dari paradigma   itu    pula,  pemerintahan dipengaruhi  oleh  sejauhmana  ia mengidenti ikasi  dirinya  di  dalam sistem, seperti apa pemerintah memandang rakyatnya dan membangun hubungan  dengan  yang  diperintah. Pada  saat  yang  sama,  penyelenggaraan pemerintahan  tidak  dapat  dilepaskan dari paradigma administrasi (OPA, NPM dan  NPS).  Paradigma  administrasi  ini selanjutnya  yang  memandu  organisasi pemerintahan  mengidenti ikasi  dirinya demikian pula menjalankan fungsinya.
Dalam konteks kemampuan mengidenti ikasi diri dan lingkungan itu maka organisasi pemerintahan semakin menunjukkan dirinya sebagai organisasi yang dinamis dan responsif. Ciri dinamis dan  responsif  terhadap  dinamika  itu pula  lah  yang  menuntut  organisasi pemerintahan melakukan
inovasi.
Inovasi bukan hanya sekadar konsep dan
aktivitas  yang  bertujuan  mewujudkan e isensi dan efektivitas namun pada saat yang  sama  meningkatkan  akuntabilitas di hadapan rakyat.
Berangkat  dari  argumen  tersebut, lembaga pemerintahan bisa mengetahui seberapa  mungkin  ia  bisa  membuat kebijakan  publik  yang  bermanfaat  bagi yang  diperintah,  seberapa  mampu ia  berinovasi  dalam  menghadirkan fungsi pemerintahan (pelayanan, pemberdayaan  dan  pembangunan).
Paradigma  pemerintahan  yang  dianut menunjukkan  kepada  kita  bahwa organisasi  pemerintahan  bukan  suatu organisasi  yang  mesti  menutup  diri  ia harus terbuka atas dinamika masyarakat lokal, nasional, dan internasional karena mereka  hadir  bukan  untuk  dirinya sendiri tapi untuk berhikmat bagi rakyat yang menjadi tanggungjawabnya.
Konsep  Inovasi  yang  kemudian dituangkan dalam suatu kebijakan  dinilai telah  memberikan  ruang  yang  cukup kepada  pemerintah  daerah    melakukan berbagai  bentuk  pembaharuan  dalam setiap  penyelenggaraan  pemerintah daerah  sehingga  dapat  mendukung tercapainya  proses good governance . Adanya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa  inovasi  daerah  bertujuan  untuk meningkatkan  kinerja  penyelengaraan pemerintah daerah, dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Inovasi akan berhasil apabila masyarakat  memiliki  kemampuan  untuk menjangkaunya.  Inovasi  menjadi  tidak berarti  apa-apa,  dan  tidak  membuat perbedaan  apabila  tidak  dimanfaatkan publik  secara  luas.  Diharapkan  dengan banyaknya  inovasi  yang  telah  diciptakan dapat  membantu  para  peneyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Selanjutnya,  menjadikan  inovasi sebagai prilaku birokrasi Pemda diyakini membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan  karena  setiap  inovasi sektor  publik  yang  tercipta  pada dasarnya  adalah  untuk  memudahkan masyarakat dalam menikmati pelayanan yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Oleh karena  itu  pemerintah  dituntut  untuk selalu berinovasi agar bisa mempercepat terselenggaranya  pemerintahan  yang “ good governance ”.  Sehingga  apa  yang didambakan oleh masyarakat selama ini dapat terealisasi dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Bingham.  D.  Richard.  1991. Managing local government: pulic administration in practice . USA:Sage Publication inc.
Dwidjowijoto,  Riant  Nugroho.  2000.
Organisasi Publik Masa Depan ,
Jakarta. Penerbit Perpod
Drucker,  Peter.,  1986. Innovation and Entrepreneurship . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Evers, Hans-Dieter, 1987. The Bureaucratization of Southeast Asia . Comparative Studies in
Society and History
Hariyoso, H.S. 2002. Pembaharuan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta:
Penerbit Peradaban
Keban,  T.  Yeremias.  2008. Enam Dimensi
Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gaya Media
Kumorotomo, Wahyudi. 2013. Akuntabilitas Birokrasi Publik. Sketsa Pada Masa Transisi .  Yogyakarta:  diterbitkan atas  kerjasama  antara  MAP  UGM dengan Pustaka Pelajar
Mac  Andrews,  Colin  dan  Ichlasul  amal (ed.)1990. Perbandingan Sistem
Politik .  Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press
Ndraha.  2011. Dari pemikiran kualitatif Constructivist Menuju Birokrasi Berbasis Kybernologi .  Jakarta: sirao Credentia Center
Papasi,  J.M.,  1994. Ilmu Administrasi Pembangunan Inovasi dan Pembangunan  Proyek.  Pioner Group, Bandung.
Pramusinto, agus dan Purwanto Erwan Agus. 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemi- mpinan dan Pelayanan Publik: Ka- jian Tentang pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Gava  Media  bekerja  sama  dengan JIAN UGM dan MAP UGM
Rasyid, M. Ryaas. 2007, M akna Pemerintahan, tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan . Jakarta : Penerbit Mutiara sumber Widya
Supriyanto,  Agus.  Dkk.  2017. Mencipta inovasi (Inovasi untuk Pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan ). Jakarta: Tempo
Syafri, Wirman. 2012. Studi tentang Administrasi Publik . Surabaya: Erlangga
Weber, Max. 1947. The Theory of Social Eco- nomic Organization .  Diterjemah- kan  oleh  A.  M.  Henderson  dan Talcott  Parsons.  New  York  USA: Oxford University Press.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun
2017 Tentang Inovasi Daerah Permenpan nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik