## Analisis Yuridis Kewenangan Pejabat Karantina Dalam Menangani Pemasukan Pemasukan Sapi Ilegal di Pulau Batam
Yulia Hardhiyanti Putri 1 Soerya Respationo 2 Erniyanti 3 Parameshwara 4
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia 1,2,3,4
Email: yulia.hardhiyanti@gmail.com 1

## Abstrak
Pemerintah  telah  menetapkan  peraturan  terkait  pemasukan  sapi  atau  lalulintas  media  pembawa hewan antar area domestik masuk atau domestik keluar yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Peraturan ini dimaksudkan untuk mencegah masuk dan  tersebarnya  HPHK,  HPIK,  serta  OPTK  dari  suatu  Area  ke  Area  lain  di  dalam  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  namun  kenyataan  dilapangan  masih  adanya  pelanggaran  pemasukan sapi  ke  Pulau  Batam  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  kewenangan  pejabat  karantina  dalam menangani  pemasukan  sapi  ilegal  di  Pulau  Batam.  Penelitian  ini  mengunakan  jenis  penelitian kualitatif. Metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum yang bersifat sosiologis,  penelitian  ini  membutuhkan  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  perkarantinaan  salah  satunya  disebabkan  kurang optimalnya  pengawasan,  kurang  pahamnya  masyarakat  dengan  Undang-Undang  Karantina,  faktor ekonomi dimana untuk memenuhi dokumen persyaratan karantina memerlukan biaya yang menurut mereka  tidak  sedikit,  regulasi  dan  waktu  yang  dibutuhkan  dalam  pengurusan  dokumen  lain  yang dipersyaratkan tidak  ada  kepastian  waktu.  Solusi dalam  menghadapi  kendala  tersebut  yaitu  dengan penguatan perkarantinaan dilakukan di semua sisi bersinergi dengan instansi terkait lain, partisipasi masyarakat  yang  dengan  aktif  mematuhi  hukum  dan  peduli  akan  pentingnya  upaya  pencegahan masuk  dan  tersebarnya  HPHK.  Pelatihan  dan  pembaruan  pengetahuan  secara  berkala  untuk memastikan bahwa pejabat karantina selalu siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan ancaman yang  muncul.  Hasil  penelitian  menunjukan  implementasi  Kewenangan  Pejabat  karantina  dalam melakukan  tindakan  karantina  terhadap  media  pembawa  terutama  hewan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dengan  memperhatikan  status  penyakit  dan  analisa  risiko  demi menjaga ternak tetap sehat dan keamanan pangan, menjamin kesehatan daging yang akan dikonsumsi masyarakat. Pada kondisi tertentu masih ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan berbagai faktor. Masyarakat dan instansi pemerintah dan penegak hukum dapat berkoordinasi dan melakukan pengawasan  lalulintas  media  pembawa  terutama  lalulintas  hewan  sehingga  menjaga  penularan  dan penyebaran  penyakit  pada  hewan  yang  berdampak  pada  kesehatan  dan  keamanan  pangan  bagi masyarakat.
Kata Kunci: Kewenangan, Pejabat Karantina, Pemasukan Sapi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Masih terbatasnya dalam melakukan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum di  karantina  menyebabkan  peluang  penyebaran  hama  dan  penyakit  cukup  besar. Meningkatnya  penyebaran  penyakit  pada  hewan  terutama  sapi  belakangan  ini  memerlukan pengawasan  dan  penegakan  hukum  lalulintas  hewan  sapi  antar  area  diperketat,  guna mencegah  masuk  dan  tersebarnya  penyakit  hewan  sapi  di  daerah  pemasukan  Pulau  Batam. Ketersediaan  ternak  sapi  di  Pulau  Batam  yang  terbatas  dan  kebutuhan  akan  ternak  sapi terutama  dalam  merayakan  Hari  Raya  Idul  Adha  dimana  masyarakat  yang  beragama  Islam menyembelih hewan kurban, menyebabkan permintaan ternak sapi meningkat, maka dari itu
perlu  adanya  pemasukan  lalulintas  ternak  sapi  dari  luar  Pulau  Batam.  Untuk  kegiatan lalulintas  pemasukan  ternak  sapi  ke  Pulau  Batam  harus  mengikuti  peraturan  yang  berlaku dan  biaya  yang  tidak  sedikit,  maka  perlu  perhatian  dan  pengawasan  dari  Karantina  Hewan dan instansi terkait. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara lestari sehingga  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  serta  kemakmuran  kehidupan  masyarakat sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945. Tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumber  daya  alam  hayati  yang  berupa  aneka  ragam  jenis  hewan,  ikan,  dan  tumbuhan  yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.
Adanya pemasukan ilegal hewan sapi ke Pulau Batam, masuk dari Jembatan IV Barelang pada 16 Juli 2022 sebanyak 23 ekor dari Tanjung Batu yang dilakukan oleh Sahrodin, dimana Jembatan IV Barelang bukan pintu pemasukan resmi. Mendatangkan sapi secara ilegal, cukup membahayakan terkait dengan adanya penyakit pada hewan dan keamanan pangan. Tanggal 31 Mei 2023 sebanyak 10 ekor sapi masuk melalui daerah Nipah Panjang yang dilakukan oleh Hendra  menambah  ancaman  terhadap  tidak  terkontrolnya  sapi-sapi  yang  masuk  ke  Pulau Batam  yang  berpotensi  menyebarkan  penyakit  terhadap  manusia,  demikian  juga  pada  hari yang sama tanggal 31 Mei sebanyak 10 ekor sapi masuk dari Nipah Panjang ke Pulau Batam yang dilakukan oleh Adris, mengkonfirmasi bahaya adanya penyakit yang bisa menularkan ke ternak sapi lainnya dan juga manusia, dengan adanya peningkatan penularan penyakit antara sapi  satu  dengan  yang  lainnya  dan  potensi  zoonosis  pada  manusia  yang  menjadikan  Pulau Batam ini dari zona hijau menjadi zona merah terhadap penyebaran penyakit pada sapi, oleh karena  itu  penelitian  terkait  hal  ini  menjadi  penting  untuk  dilakukan  dan  penulis  tertarik untuk meneliti dan menyusunnya dalam sebuah tesis.
Perumusan  masalah  merupakan  fenomena  penerapan  hukum  yang  menjadi ketertarikan penulis dalam memilih topik penelitian ini. Masalah itu merupakan kesenjangan antara  yang  diharapkan  dengan  yang  terjadi,  maka  rumusan  masalah  merupakan  suatu pertanyaan  yang  akan  dicarikan  jawabannya  melalui  pengumpulan  data.  Berdasarkan  latar belakang  masalah  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  sebagai  berikut: Bagaimana  Pengaturan  Hukum  mengenai  Kewenangan  Pejabat  Karantina  dalam  Menangani Pemasukan  Sapi  Ilegal  di  Pulau  Batam?  Bagaimana  Implementasi  Kewenangan  Pejabat Karantina  dalam  Menangani  Pemasukan  Sapi  Ilegal  di  Pulau  Batam?  Faktor  apa  saja  yang menjadi Hambatan / tantangan serta solusi Kewenangan Pejabat Karantina dalam Menangani Pemasukan Sapi Ilehal di Pulau Batam?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  terdiri  atas  dua  kata,  yaitu  kata  metode  dan  kata  penelitian  .  Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode  merupakan  kegiatan  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  suatu  cara  kerja  (sistematis) untuk  memahami  suatu  subjek  atau  objek  penelitian,  sebagai  upaya  untuk  menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Berdasarkan  pengertian  metode  tersebut  maka  dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan metode sebagai berikut:
1. Spesifikasi  Penelitian.  Spesifikasi  data  atau  dapat  dikatakan  jenis  penelitian  adalah  suatu pilihan  jenis  format  penelitian  dalam  meneliti  objek  penelitian  pada  bidang  ilmu  hukum yang  diteliti  oleh  penulis.  Secara  khusus  menurut  jenis,  sifat,  dan  tujuannya  spesifikasi penelitian hukum oleh Soerjono Soekanto dibedakan menjadi Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris. Penelitian hukum normatif ini disebut juga
penelitian  hukum  doktriner,  juga  disebut  sebagai  penelitian  perpustakaan  atau  studi dokumen. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:
a. Bahan-bahan hukum primer yang mengikat berupa norma dasar: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.  29  Tahun  2023  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2019  Tentang  Karantina  Hewan,  Ikan  dan  Tumbuhan.  Peraturan  Menteri Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  113/Permentan/PD.410/10/2013  tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Sapi Indukan, sapi Bakalan, dan Sapi Potong  ke  Dalam  Wilayah  Negara  Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor:  22/Permentan/OT.140/4/2008  Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Unit Pelaksana  Teknis  Karantina  Pertanian.  Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun 2019  Tentang  Penyelenggaraan  Usaha  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan.  Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 853/Kpts/KH.020/L/5/20 tentang Petunjuk Teknis  Tindakan  Karantina  terhadap  Lalulintas  Sapi  (Impor  dan  Antar  Area).  Surat Edaran Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut  dan  Kuku  dan  Produk  Hewan  Rentan  Penyakit  Mulut  dan  Kuku  Berbasis Kewilayahan.
b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digolongkan dalam arti sempit dan arti  luas.  Bahan  hukum  dalam  arti  sempit  pada  umumnya  berupa  buku-buku  hukum yang berisi ajaran doktrin, terbitan berkala berupa artikel, tentang ulasan hukum, narasi tentang arti istilah, konsep berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.
c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada prinsipnya mencakup bahan- bahan  yang  memberikan  petunjuk  terhadap  bahan  yang  lebih  banyak  sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik. Hal tersebut akan dilakukan sampai penelitian ini selesai.
2. Analisis  Data.  Analisis  data  adalah  tahap  yang  penting  dan  menentukan  dalam  suatu penelitian.  Analisis  data  juga  merupakan  tahapan  untuk  menemukan  sumber permasalahan dan jawaban atas persoalan penelitian yang dilakukan. Ada dua jenis metode analisis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif adalah deskriptif, data yang termasuk  kata-kata  dan  gambar,  yang  diperoleh  dari  transkrip  wawancara,  catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, dan lain lain. Analisis kuantitatif ialah dengan memberikan kode, nomor, ukuran dan variabel operasional.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bagaimana  Pengaturan  Hukum  mengenai  Kewenangan  Pejabat  Karantina  dalam Menangani Pemasukan Sapi Ilegal di Pulau Batam?
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2019  tentang  Karantina  Hewan,  Ikan dan  Tumbuhan,  Pasal  13  dan  14,  disebutkan  bahwa  sumber  daya  manusia  untuk penyelenggaraan  karantina  terdiri  atas  Pejabat  Karantina  dan  pejabat  lainnya.  Pejabat Karantina yang dimaksud adalah Pejabat Karantina Hewan, Pejabat Karantina Tumbuhan, dan Pejabat  Karantina  Ikan,  dan  sesuai  dengan  Salinan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun 2023  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2019  tentang Karantina  Hewan,  Ikan  dan  Tumbuhan,  Pasal  26  ayat  (2),  pelaksanaan  tindakan  karantina dapat  dilakukan  bersama  antara  Pejabat  Karantina  Hewan,  Pejabat  Karantina  Ikan,  Pejabat Karantina  Tumbuhan  dengan  Pejabat  Bea  dan  Cukai.  Badan  Karantina  Pertanian  dalam melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  21  Tahun 2019  tentang  Karantina  Hewan,  Ikan  dan  Tumbuhan  dan  Peraturan  Pemerintah  Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun  2019  tentang  Karantina  Hewan,  Ikan,  dan  Tumbuhan,  serta  peraturan  perundangan lainnya sebagai landasan pelaksanaan tindakan karantina. Pada dasarnya penegakan hukum di bidang karantina pertanian terutama karantina hewan sangat penting dalam mewujudkan tujuan dalam menjaga Wilayah Negara Indonesia.
Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa penyelenggaraan karantina ditujukan untuk mencegah masuknya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  mencegah  tersebarnya  HPHK  dari  suatu  area  ke  area  lain  di  dalam Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  mencegah  keluarnya  HPHK  dari  Wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  mencegah  masuk  atau  keluarnya  pangan  dan  pakan yang  tidak  sesuai  dengan  standar  keamanan  dan  mutu,  mencegah  masuk  dan  tersebarnya agensia  hayati,  jenis  asing  invasif  dan  Produk  Rekayasa  Genetik  (PRG)  yang  berpotensi mengganggu  kesehatan  manusia,  hewan  dan  kelestarian  lingkungan,  mencegah  keluar  atau masuknya satwa liar dan satwa langka dari Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia atau antar area di dalam Wilayah Negara  Kesatuan  Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pejabat  Karantina  bertugas  melakukan  tindakan Karantina  meliputi:  pemeriksaan,  pengasingan,  pengamatan,  perlakuan,  penahanan, penolakan,  pemusnahan,  dan  pembebasan  yang  dikenal  dengan  8P  sesuai  yang  disebutkan dalam Pasal 16, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

## Bagaimana  Implementasi  Kewenangan  Pejabat  Karantina  dalam  Menangani Pemasukan Sapi Ilegal di Pulau Batam?
Para ahli menekankan pada tujuan karantina hewan dan tumbuhan sebagai upaya untuk melindungi  kesehatan,  produktivitas,  dan  biodiversitas  hewan  dan  tumbuhan.  Karantina berperan  sebagai  barisan  pertahanan  pertama  dalam  mencegah  masuknya  dan  penyebaran penyakit dan hama baru yang dapat merugikan sektor pertanian, kehutanan, dan lingkungan secara keseluruhan. Karantina juga bertujuan untuk mengontrol risiko kesehatan masyarakat yang bisa timbul akibat penyebaran penyakit  zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan  ke  manusia)  atau  penyakit  tumbuhan  yang  dapat  mengganggu  pasokan  pangan  dan ekosistem alami. Suatu pemindahan hewan maupun produk hewan dari satu tempat ketempat lain, misalnya tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai  dan  danau,  pelabuhan  penyeberangan,  bandar  udara,  kantor  pos,  pos  perbatasan dengan  negara  lain,  dan  tempat-tempat  lain  yang  ditetapkan  sebagai  tempat  untuk memasukkan  dan  atau  mengeluarkan  media  pembawa  karantina  hewan  dan  tumbuhan. Hewan  atau  disebut  juga  dengan  binatang  adalah  salah  satu  dari  berbagai  macam  makhluk hidup  di  bumi.  Hewan  dalam  pengertian  sistematika  modern  mencakup  hanya  kelompok bersel  banyak (multiselular) dan terorganisasi dalam fungsi-fungsi yang berbeda (jaringan). Penyebaran penyakit hewan menular yang cepat adalah ukuran interkonektivitas global dan kelancaran  pergerakan  manusia.  Pencegahan  penyakit  hewan  menular  akan  memperkuat kesehatan  manusia  dan  hewan  berfokus  pada  deteksi  dini  dari  ancaman  penyakit  zoonotik. Indonesia adalah negara agraris karena kebanyakan penduduknya bekerja di sektor pertanian atau  bermata  pencaharian  sebagai  petani,  peternak,  dan  nelayan.  Indonesia  sebagai  negara agraris  seharusnya  menepatkan  subsektor  kesehatan  hewan  sebagai  urusan  pemerintahan wajib. Penyelenggaraan Karantina ditujukan untuk:
1. mencegah  masuknya  HPHK,  HPIK,  serta  OPTK  dari  luar  negeri  ke  dalam  Wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. mencegah  tersebarnya  HPHK,  HPIK,  serta  OPTK  dari  suatu  Area  ke  Area  lain  di  dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. mencegah  keluarnya  HPHK,  HPIK,  serta  organisme  pengganggu  tumbuhan  dari  Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah  masuk  atau  keluarnya  Pangan  dan  Pakan  yang  tidak  sesuai  dengan  standar keamanan dan mutu;
5. mencegah  masuk  dan  tersebarnya  Agensia  Hayati,  Jenis  Asing  Invasif,  dan  PRG  yang berpotensi  mengganggu  kesehatan  manusia,  Hewan,  Ikan,  Tumbuhan,  dan  kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dari  Wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  atau  antar  area  di  dalam  Wilayah Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Kewenangan  pelabuhan  meliputi  berbagai  tindakan  dan  pengawasan,  seperti  inspeksi dokumen dan muatan, pengujian laboratorium, dan pengawasan  kualitas karantina.  Petugas karantina  di  pelabuhan  bertanggung  jawab  untuk  mengidentifikasi  dan  mengisolasi  media pembawa hama dan penyakit hewan karantina. Selain itu, pelabuhan juga harus bekerja sama dengan  otoritas  pertanian  dan  kehutanan,  dalam  mengkoordinasikan  tindakan  pencegahan dan  pengawasan  karantina.  Kewenangan  pelabuhan  juga  harus  memastikan  penerapan peraturan  dan  undang-undang  terkait  karantina  yang  berlaku.  Ketepatan  dan  kecermatan dalam melaksanakan kewenangan pelabuhan sebagai pintu masuk dan keluar produk-produk pertanian dan tumbuhan merupakan langkah krusial dalam melindungi populasi hewan dan tanaman lokal, menjaga keberlanjutan pertanian dan  kehutanan, dan mencegah penyebaran penyakit yang dapat mengancam ketahanan pangan dan lingkungan.

## Faktor  apa  saja  yang  menjadi  Hambatan/tantangan  serta  solusi  Kewenangan  Pejabat Karantina dalam Menangani Pemasukan Sapi Ilehal di Pulau Batam?
Penegakan  hukum  pada  dasarnya  terletak  pada  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya, sehingga dampak positif dan negatif terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhinya  antara  lain:  Faktor  hukumnya  sendiri;  Faktor  penegak  hukum;  Faktor sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  penegakan  hukum;  Faktor  masyarakat  yaitu lingkungan  dimana  hukum  berlaku  dan  diterapkan;  Faktor  kebudayaan  yaitu  hasil  karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup. Indonesia sebagai Negara Pancasila, maka setiap pembangunan sistem hukum selalu mengarah pada ide dasar  Pancasila  sebagai  landasan  sistem  hukum  nasional  dan  keseimbangan  tujuan pembangunan nasional. Ide dasar Pancasila hendaknya sebagai nilai-nilai yang tercermin dari sila-sila  Pancasila  seperti  mengenai  ide-ide  paradigma  ketuhanan  (moral  religious), paradigma  kemanusiaan  (humanistic),  paradigma  kebangsaan  persatuan,  paradigma kerakyatan  atau  demokrasi,  paradigma  keadilan  sosial.  Negara  berperan  sangat  penting dalam  mengurus  kesejahteraan  rakyat  baik  dalam  bidang  hukum,  sosial,  politik,  ekonomi, budaya,  lingkungan  hidup  serta  pertahanan  dan  keamanan  yang  diselenggarakan  dan dituangkan  dengan  atau  dalam  bentuk  perundang-undangan  Negara.  Peraturan  perundang- undangan menjalankan beberapa fungsi:
1. Fungsi  Penciptaan  Hukum.  Penciptaan  hukum  (rechtschepping)  yang  melahirkan  sistem kaidah  hukum  yang  berlaku  umum  dilakukan  atau  terjadi  melalui  putusan  hakim (yurisprudensi).  Peraturan  perundang-undangan  merupakan  cara  utama  penciptaan hukum, merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Pemakaian peraturan perundang- undangan  sebagai  sendi  utama  sistem  hukum  nasional  karena  sistem  hukum  Indonesia
sebagai akibat sistem hukum Hindia Belanda lebih menampakan sistem hukum kontinental yang mengutamakan bentuk sistem hukum tertulis (geschrevenrecht, written law).
2. Fungsi pembaharuan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang efektif dalam pembaharuan hukum (law reform) dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum yurisprudensi. Peraturan perundang-undangan dapat dipergunakan sebagai sarana memperbarui hukum kebiasaan atau hukum adat.
3. Fungsi  integrasi  pluralisme  sistem  hukum.  Pluralisme  kaidah  hukum  sepenuhnya bergantung pada kebutuhan hukum masyarakat, tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.
4. Fungsi  kepastian  hukum.  Peraturan  perundang-undangan  dapat  memberikan  kepastian hukum  yang  lebih  tinggi.  Untuk  menjamin  kepastian  hukum,  peraturan  perundang- undangan harus memenuhi syarat antara lain jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya  baik  secara  intern  maupun  ekstern,  penggunaan  bahasa  yang  tepat  dan muidah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Bahasa hukum baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan  tertentu  harus  dipergunakan  secara  baik karena  merupakan  bagian  dan  upaya menjamin  kepastian  hukum.  Didalam  suatu  negara  hukum,  setiap  aspek  tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam bidang pelayanan atau baik dalam kedudukannya sebagai penguasa, dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, harus didasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat emerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum  warga  negaranya  artinya  pemerintah  tidak  dapat  melakukan  tindakan pemerintahan  tanpa  dasar  kewenangan  yang  telah  ditetapkan.  Perbuatan  hukum  adalah segala perbuatan subjek hukum (orang atau badan hukum) yang secara sengaja dilakukan sehingga  menimbulkan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban,  sedangkan  peristiwa  hukum adalah  suatu  peristiwa  yang  dapat  menimbulkan  akibat  hukum.  Perbuatan  hukum  dan peristiwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hukum sebagai social control  atau  pengendali  sosial  merupakan  wujud  implementasi  dari  kepastian  hukum, sehingga peraturan perundang-undangan yang dilakukan benar terlaksana oleh penguasa dan  penegak  hukum.  Pengendalian  sosial  adalah  upaya  untuk  mewujudkan  kondisi seimbang  di  dalam  masyarakat,  yang  bertujuan  terciptanya  suatu  keadaan  yang  serasi antara  stabilitas  dan  perubahan  di  dalam  masyarakat.  Hukum  sebagai  alat  memelihara ketertiban  dan  pencapaian  keadilan.  Pengendalian  sosial  mencakup  semua  kekuatan- kekuatan  yang  menciptakan  serta  memelihara  ikatan  sosial.  Hukum  merupakan  sarana pemaksa  yang  melindungi  warga  masyarakat  dari  perbuatan  dan  ancaman  yang membahayakan dirinya dan harta bendanya.
5. Pelaksanaan  aturan  hukum  di  lapangan.  Faktor  Hukum  dalam  praktik  penyelenggaraan hukum  di  lapangan  ada  kalanya  terjadi  pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan keadilan,  hal  ini  disebabkan  oleh  konsepsi  keadilan  merupakan  suatu  rumusan  yang bersifat  abstrak,  sedangkan  kepastian  hukum  merupakan  suatu  prosedur  yang  telah ditentukan  secara  normatif.  Masih  sedikit  baik  dari  kalangan  masyarakat  dan  instansi terkait  yang  paham  tentang  peraturan  yang  berkaitan  dengan  perkarantinaan  terutama aturan  atau  persyaratan  dalam  lalulintas  pemasukan  dan  pengeluaran  hewan  Sapi  antar area atau domestik, maka ini merupakan suatu kendala bagi petugas karantina mengingat banyak pihak masih belum memahami tentang peraturan perkarantinaan.
6. Dalam suatu kejahatan karantina bisa melibatkan lebih dari satu orang. Ada pelaku dan ada yang  membantu.  Beberapa  kasus  tindak  karantina  seringkali  tidak  berdiri  sendiri,
melainkan  melibatkan  orang  lain.  Hukum  pidana  mengatur  hal  tersebut  dalam  masalah penyertaan  (sebagai  turut  melakukan)  dan  perbantuan  (sebagai  membantu  melakukan) tindak  pidana.  Penyelenggaraan  hukum  bukan  hanya  mencakup  low  enforcement  saja, namun  juga  peace  maintenance,  karena  penyelenggaraan  hukum  sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
7. Faktor  Penegakan  Hukum.  Mentalitas  atau  kepribadian  petugas  penegak  hukum memainkan  peranan  penting,  kalau  peraturan  sudah  baik,  tetapi  kualitas  petugas  kurang baik,  dapat  menyebabkan  masalah  di  lapangan,  oleh  karena  itu,  salah  satu  kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum harus  terasa  dan  terlihat.  Ada  kecenderungan  yang  kuat  di  kalangan  masyarakat  untuk mengartikan  hukum  sebagai  petugas  atau  penegak  hukum,  artinya  hukum  disamakan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya  sering  timbul  persoalan  karena  sikap  atau  perlakuan  yang  dipandang melampaui  wewenang  atau  perbuatan  lainnya  yang  dianggap  menjatuhkan  wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.  Dalam  praktek,  dengan  kekuasaan  yang  dimiliki  negara  aparat  penegak  hukum seringkali  berlaku  arogan  dan  merasa  diri  lebih  berkuasa  dari  rakyat  dan  menjadikan warga  negara  sebagai  objek  pelampiasan  arogansinya.  Wawancara  dengan  responden masih  belum  ditegakan  hukum  secara  baik  karena  faktor  kasihan,  takut  serta  tidak  mau sibuk,  mengingat  kasus  ini  hanya  karena  faktor  ekonomi,  dan  merupakan  mata pencaharian di Batam.
8. Faktor  Masyarakat.  Penegakan  hukum  tidak  akan  dapat  berjalan  dengan  baik  jika masyarakat  tidak  mendukung,  partisipasi  masyarakat  sangat  dibutuhkan,  partisipasi  itu dapat  dilakukan  dengan  aktif  untuk  mematuhi  hukum  dan  juga  jika  ada  pelanggaran hukum dapat melaporkan kepada yang berwenang. Masyarakat juga harus aktif melakukan pengawasan terhadap penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum.

## KESIMPULAN
Pejabat  karantina  bertugas  melakukan  tindakan  karantina  yang  meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan (tindakan 8P). Undang-Undang telah memberikan jaminan terhadap Pejabat Karantina dalam melaksanakan tugas dan wewenang, sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 yaitu tidak dapat dituntut secara pidana dan / atau digugat secara perdata, penegasan Pasal  50  KUHP  yang  berbunyi  bahwa  barang  siapa  yang  melakukan  perbuatan  untuk melaksanakan  ketentuan  Undang-Undang  tidak  dipidana.  Tindakan  karantina  berupa penahanan, penolakan dan/atau pemusnahan merupakan penegakan hukum perkarantinaan lex  specialis  yang  diatur  secara  khusus  dan  dilakukan  oleh  Pejabat  Karantina  sesuai  bidang dan  kompetensi  masing-masing. Implementasi  Pejabat  Karantina  dalam  melakukan pengawasan dan tindakan karantina di Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam sesuai dengan prosedur  dan  undang-undang  yang  berlaku.  Penyelenggaraan  karantina  menurut  Undang- Undang  Nomor  21  tahun  2019  merupakan  kewenangan  Pemerintah  Pusat  dan  untuk mencapai  tujuannya  dilakukan  tindakan  karantina  dan  pengawasan  dan/atau  pengendalian terhadap  media  pembawa.  Terdapat  dua  pejabat  yang  diberikan  tugas  dan  tanggung  jawab dalam  penyelenggaraan  karantina  yaitu  Pejabat  Karantina  (terdiri  dari  Pejabat  Karantina Hewan,  Pejabat  Karantina  Tumbuhan  dan  Pejabat  Karantina  Ikan)  dan  Penyidik  Pegawai Negeri Sipil (PPNS) /Penyidik Karantina. Faktor kendala yang dihadapi antara lain : lemahnya
sanksi  atau  ancaman  hukuman  bagi  pelaku  pelanggaran  di  bidang  peraturan  karantina. Pejabat  Karantina  dapat  melakukan  kegiatan  intelijen  berkoordinasi  dengan  instansi  yang bertanggung  jawab  di  bidang  intelijen  negara  dan/atau  instansi  lain  yang  melakukan  fungsi intelijen. Harus jelas kapan dan apa tindakan karantina yang dilakukan oleh Pejabat Karantina dengan  Penyidik  Karantina.  Proses  yang  masih  lama  dalam  regulasi  pengurusan  dokumen tidak seimbang dengan laju kebutuhan akan pemasukan hewan.
Saran: Pengaturan hukum tentang karantina, dengan adanya Undang-Undang Karantina dan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2023  Tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2019  Tentang  Karantina  Hewan,  Ikan  dan Tumbuhan  agar  setiap  orang  mengetahuinya  seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  341, sehingga masyarakat dan instansi pemerintah dan penegak hukum dapat berkoordinasi dan melakukan  pengawasan  lalulintas  media  pembawa  komoditi  pertanian  terutama  lalulintas hewan sehingga menjaga penularan dan penyebaran penyakit pada hewan yang berdampak pada kesehatan dan keamanan pangan bagi masyarakat. Diharapkan adanya koordinasi atau pembahasan  yang  dapat  menyamakan  dan  persepsi  antara  kewenangan  Pejabat  Karantina dan Penyidik Karantina di lapangan, sehingga dapat memperkuat dan mempertegas tindakan karantina yang dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi  dengan  instansi  terkait  atau  yang  berhubungan  langsung  dengan  karantina sehingga  dapat  mempermudah  pengguna  jasa  karantina  atau  masyarakat  dalam  mengurus dokumen  atau  kelengkapan  persyaratan  karantina  yang  dipersyaratkan  dalam  lalulintas media pembawa komoditi karantina terutama pemasukan hewan ke Pulau Batam. Penerapan asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis , asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori dan Lex Priori  Derogat  Legi  Posteriori  ,  serta  mengenyampingkan  sikap  ego  sektoral  dari  masing- masing lembaga pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Pengantar Hukum Karantina, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, Hal. 15
Bambang Sumiarto, Menuju Indonesia Maju 2045, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021, Hal.5,13
Herianto,  S,  Manajemen  Karantina  Hewan  dan  Tumbuhan  di  Pelabuhan,  Rajawali  Pers, Jakarta, 2019, Hal. 16
Kartanegara, M, Pengawasan Karantina Hewan dan Tumbuhan: Tinjauan Hukum Administrasi di Bidang Pertanian, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2019, Hal. 23
Keputusan  Kepala  Badan  Karantina  Pertanian  Nomor  853/Kpts/KH.020/L/5/20  tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina terhadap Lalulintas Sapi (Impor dan Antar Area). Mahfud MD, Hukum Karantina: Tinjauan dari Hukum Internasional, Nasional, dan Komparatif, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 132
Mawardi, I,  Pengendalian  Karantina  Hewan  dan  Tumbuhan  di  Pelabuhan,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 29
Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor  2  Tahun  2019  Tentang  Penyelenggaraan  Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  :  22/Permentan/OT.140/4/2008  Tentang  Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian
Peraturan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor  113/Permentan/PD.410/10/2013 tentang  Tindakan  Karantina  Hewan  Terhadap  Pemasukan  Sapi  Indukan,  sapi  Bakalan, dan Sapi Potong ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor.  29  Tahun  2023  Tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2019  Tentang  Karantina  Hewan,  Ikan dan Tumbuhan.
Surat Edaran Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut  dan  Kuku  dan  Produk  Hewan  Rentan  Penyakit  Mulut  dan  Kuku  Berbasis Kewilayahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2019  tentang  Karantina  Hewan,  Ikan dan Tumbuhan.