## GERAKAN POLITIK GNPF-ULAMA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2019
Sandy Anugrah Tangkas 1* , Indiana Ngenget dan Musthofa 2
Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta, Indonesia 1,2 udasandy.tangkas@gmail.com 1* , indiana.inge@gmail.com 2 , musthofamakhdor@gmail.com 3
Artikel info

## Artikel history
Diterima : 28-12-2020 Direvisi : 16-01-2021 Disetujui : 20-01-2021
Kata Kunci: gerakan politik islam; gnpf-ulama; pemilihan umum presiden 2019
Keywords: islamic political movement; gnpf-ulama; presidential election 2019

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan  menganalisis bentuk-bentuk gerakan  politik  yang  dilakukan  GNPF-Ulama,  pengaruh  gerakan  politik GNPF-Ulama, sikap dan pandangan-pandangan dari gerakan politik GNPF- Ulama terhadap kekalahan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dalam dalam pilpres tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  kualitatif  dan  deskriptif.  Penelitian  kualitatif  didefinisikan  sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan  gambaran  holistik  lengkap  yang  dibentuk  dengan  kata-kata, melaporkan  pandangan  informan  secara  terperinci  dan  disusun  dalam  latar alamiah.  Hasil  kesimpulan,  secara  empiris  gerakan  politik  Islam  GNPF- Ulama  mengalami kegagalan  karena kurang  matangnya komunikasi dengan umat Islam dan kurang kuatnya basis massa Islam yang mendukung gagasan dan perjuangan politik GNPF-Ulama.

## Abstract
This study aims to explain and analyze the forms of political  movements  carried  out  by  the  GNPF-Ulama,  the  influence  of  the GNPF-Ulama  political  movement,  the  attitudes  and  views  of  the  GNPF- Ulama  political  movement  against  the  defeat  of  Prabowo  Subianto  and Sandiaga  Salahuddin  Uno  in  the  presidential  election.  2019.  The  methods used in this research are qualitative and descriptive. Qualitative research is defined as a process of investigation to understand social problems based on the  creation  of  a  complete  holistic  picture  formed  by  words,  reporting  the views of informants in detail and arranged in a natural setting. The conclusion is  that  empirically  the  GNPF-Ulama  Islamic  political  movement  has  failed due  to  inadequate  communication  with  Muslims  and  the  lack  of  a  strong Islamic mass base that supports the ideas and political struggles of GNPF- Ulama.
Korespondence author: Sandy Anugrah Tangkas Email: udasandy.tangkas@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Indonesia adalah bangsa yang multikultural, dari segi budaya, etnis/ras dan religi, maka kekuatan  Islam  dalam  perspektif  politik  dapat  menjadi  kajian  yang  menarik  untuk  ditelaah. Pasca  reformasi  kekuatan  Islam  dapat  direpresentasikan  dengan  munculnya  partai-  partai Islam, yang dapat menjadi pilihan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia merupakan representatif dari multikulturalisme dalam keragaman  suku,  ras,  agama  dan  budaya,  termasuk  berbagai  ras  di  dunia  ada  di  Indonesia (Ngenget,  n.d.).  Oleh  karena  itu  peristiwa  dalam  pemilihan  umum  presiden  (Pilpres)  tahun 2019  menjadi  perhatian  tersendiri  bagi  masyarakat  di  Indonesia,  termasuk  adanya  gerakan politik Islam dari GNPF-Ulama.
Sebagai  negara  dengan  jumlah  penduduk  penganut  agama  Islam  terbesar  di  dunia, Indonesia  berhasil  menjadikan  Islam  dan  demokrasi  sebagai  dua  elemen  penting  yang  tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Hal ini mempunyai relevansi dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, dengan jumlah pemeluk kurang lebih 222 juta jiwa (87%) dari keseluruhan penduduk Indonesia yang berjumlah 260 juta (Sholikin, 2018).
Politik  Indonesia  kontemporer  saat  ini  menunjukkan  sebuah  realitas  menguatnya kebangkitan  Islam  politik,  dalam  bentuk  populisme  politik  Islam.  Populisme  adalah pendekatan  atau  gerakan  yang  mengklaim/berbicara  atas  nama  atau  mewakili  rakyat berhadapan  dengan  elite  atau  penguasa  politik  mapan.  Ideologi  populisme  politik  adalah pemihakan atau pembelaan pada massa rakyat yang selalu dikorbankan oleh elite politik atau rejim penguasa (Muhtadi, 2019).
Populisme  politik  di  dunia  Muslim,  termasuk  di  Indonesia,  sulit  dielakkan  dengan politik  identitas  Islam.  Sehingga  penggunaan  istilah  populisme  Islam  untuk  menjelaskan fenomena  politik  sebagian  kalangan  umat  Islam  Indonesia  merupakan  eksistensi  dari populisme politik dengan menekankan identitas Islam. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim (Muhtadi, 2019).
Penyelenggaraan  pemilihan  umum  di  Indonesia  pada  tahun  2019,  mengawali  babak baru  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  karena  untuk  pertama  kalinya  dalam  sejarah, pemilihan umum dilaksanakan secara serentak, yakni memilih anggota legislatif sekaligus juga memilih presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum pada tahun 2019, diwarnai dengan fase- fase sebelumnya yang meliputi peristiwa-peristiwa sosial politik yang bersinggungan dengan sentimen  identitas  keagamaan  dan  peristiwa  tersebut  sangat  bersejarah  dan  mempengaruhi perjalanan politik Indonesia.
Gerakan-gerakan sosial politik yang identik dengan nilai-nilai Islam dalam kontestasi politik di Indonesia dewasa ini, diantaranya bisa dilekatkan dengan gerakan politik Islam yang dilakukan oleh GNPF-Ulama dalam menyikapi pemilihan umum presiden (Pilpres) 2019 Sandy Anugrah Tangkas, Indiana Ngenget dan Musthofa.
Kelahiran  GNPF-Ulama  erat  kaitannya  dengan  gerakan  sosial  politik  yang  identik dengan nilai-nilai Islam pada Pilkada DKI Jakarta 2017, yaitu berkaitan dengan peristiwa unjuk rasa yang dikenal dengan sebutan Aksi Bela Islam. Sebagai satu fenomena politik yang terjadi di  Indonesia,  Aksi  Bela  Islam  merupakan  sebuah  wujud  partisipasi  publik  dari  masyarakat Indonesia  atau  civil  Islam,  karena  dihadiri  oleh  umat  Islam  dari  hampir  seluruh  wilayah Indonesia dengan mobilisasi massa yang massif dan militan.
Peristiwa  Aksi  Bela  Islam  yang  dihadiri  massa  yang  massif  dan  militan  pada  kasus menjelang dan sesudah Pilkada DKI Jakarta 2017 dinilai sangat mengejutkan, karena anggapan umum  masyarakat  Indonesia  mengenai  Islam,  adalah  sebuah  agama  yang  mengajarkan toleransi terhadap umat agama lain, menghargai perbedaan-perbedaan, mencintai perdamaian, selaras dengan nilai-nilai dan budaya ketimuran Indonesia serta mempunyai relevansi dengan

## Sandy Anugrah Tangkas, Indiana Ngenget dan Musthofa
nilai-nilai demokrasi.
Dari sudut pandang politik, Aksi Bela Islam yang terjadi jelas bukan aksi demonstrasi biasa.  Kehadiranya  lebih  sebagai  gerakan  sosial  yang  sarat  dengan  muatan  ideologis,  yang kemudian memantik diskursus ihwal bangkitnya gerakan Islam politik di Indonesia (Sholikin, 2018).
Politik  identitas  khususnya  agama  memang  tidak  pernah  mati  dalam  arena  politik  di negeri  ini.  Momentum  pemilihan  Gubernur  Jakarta  dalam  Pilkada  DKI  Jakarta  2017  adalah contoh nyata bagi pembenaran argumentasi tersebut. Ketika Identitas Agama muncul menjadi sebuah kekuatan politik dalam konteks politik Indonesia modern (Sari, 2016).
Dalam menyikapi pemilihan umum presiden 2019, Ketua GNPF-Ulama pertama Ustaz Bachtiar Nasir menjelaskan alasan perubahan nama dari GNPF-MUI menjadi GNPF- Ulama yaitu  agar  tidak  membebani  MUI  dan  semua  hal  yang  dikawal  GNPF  berupa  fatwa-  fatwa, tidak  semata-mata  karena  MUI.  Sehingga  istilah  „Ulama‟  ini  menjadi  Ijtihad  bersama  dari tokoh-tokoh  GNPF-Ulama  bersama  ulama-ulama  yang  ada  dalam  mengambil  keputusa (Purnomo, 2019).
Momentum  pemilihan  umum  presiden  (Pilpres)  2019  dijadikan  ruang  bagi  GNPF- Ulama  untuk  menyuarakan  kembali  kekecewaan  terhadap  presiden  petahana,  karena kebijakan-kebijakan  pemerintah  selama  ini  dianggap  kerap  melakukan  pelemahan  terhadap kekuatan  Islam, dimana ada beberapa kasus ulama dan pemuka agama Islam dikenai kasus- kasus  hukum.  Peristiwa  tersebut  dianggap  oleh  kalangan  ulama  sebagai  upaya  pelemahan terhadap  kekuatan  Islam,  sehingga  memunculkan  sikap  ketidakpercayaan  dari  para  ulama terhadap  pemerintah  atas  keadilan  dan  penegakkan  hukum,  yang  semakin  meneguhkan keyakinan ulama dan umat dengan menggelar berbagai unjuk rasa Aksi Bela Islam.
Pemilihan  Umum  Presiden  (Pilpres)  2019,  dijadikan  momentum  kembali  oleh kelompok gerakan  Islam  yang telah berubah nama menjadi  GNPF-Ulama  untuk  mengkritisi petahana  dan  memberikan  dukungan  politik  kepada  salah  satu  kandidat  calon  presiden  dan wakil presiden lain. Berdasarkan masukan seluruh anggota yang berada dalam GNPF-Ulama akhirnya  dilaksanakan  Ijtima  Ulama,  yang  isinya  menjatuhkan  pilihan  dan  memberikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto sebagai  calon  presiden  2019-202,  untuk  bertarung  melawan  calon  presiden  petahana  Joko Widodo.

## Gerakan Politik GNPF-Ulama Dalam Pemilihan Umum Presiden 2019
Ijtima Ulama I yang dilangsungkan pada tanggal 27-29 Juli 2018, diselenggarakan oleh GNPF-Ulama untuk memberikan rekomendasi tentang kriteria khusus mengenai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto untuk maju dan bertarung dalam pilpres tahun 2019. Kriteria  khusus  yang  diajukan  oleh  GNPF-Ulama  tersebut  salah  satunya  adalah  tokoh  yang memiliki latar belakang agama, sebagai pendamping calon presiden Prabowo Subianto yang memiliki latar belakang seorang militer dan nasionalis.
GNPF-Ulama  memunculkan  dua  nama  tokoh  nasional  yang  memiliki  latar  belakang agama,  yaitu  mantan  Duta  Besar  Republik  Indonesia  untuk  Kerajaan  Arab  Saudi  dan Kesultanan Oman, sekaligus mantan Menteri Sosial Republik Indonesia, yang sedang menjabat sebagai  Ketua  Majelis  Syuro  Partai  Keadilan  Sejahtera,  Salim  Segaf  Al  Jufri,  dan  seorang ulama yang pada saat berjalannya proses-proses politik tahun 2019 tersebut sedang dalam trend popularitas yang tinggi, yaitu Ustaz Abdul Somad Batubara.
Dengan pertimbangan yang matang atas dua nama pilihan calon wakil presiden yang direkomendasikan oleh GNPF-Ulama dalam Ijtima Ulama I, Prabowo Subianto pada akhirnya memutuskan untuk memilih Sandiaga Salahuddin Uno kader Partai Gerakan Indonesia Raya, yang  sedang  menjabat  sebagai  wakil  gubernur  provinsi  DKI  Jakarta,  untuk  menjadi
pendampingnya dalam pilpres tahun 2019.
GNPF-Ulama menggelar Ijtima Ulama II pada 16 September 2018, untuk memutuskan dukungan politik kepada pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno. Ijtima Ulama II juga mendorong untuk dibentuknya sebuah koalisi yang dinamakan sebagai Koalisi  Keumatan  yang terdiri dari Partai  Gerakan  Indonesia Raya (Partai Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Pada  kesempatan  tersebut,  Prabowo  Subianto  menandatangani  17  poin  kesepakatan yang  tertuang  dalam  Pakta  Integritas.  Pakta  Integritas  tersebut  merupakan  hasil  dari  Ijtima Ulama II dengan disaksikan pula oleh tokoh-tokoh nasional diantaranya Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal dan Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon. Hadir pula Ketua Umum PA 212, Ustaz Slamet Ma‟arif, Sekretaris Jenderal FUI Ustaz Muhammad Al Khathath, dan Sekretaris Umum FPI, Munarman (Tim CNN Indonesia, 2018)
Secara  khusus  dukungan  Ijtima  Ulama  II  kepada  pasangan  Prabowo  Subianto  dan Sandiaga Salahuddin Uno mengukuhkan branding Ulama-Umara pada pasangan itu. Karena itu,  Ulama-Umara  merupakan  representasi  dari  tokoh  nasionalis  dan  religius  yang  bisa membawa bangsa lebih maju. Untuk mengakomodasi narasi besar ini, Ijtima Ulama menjadi penting, karena pasca Pilkada DKI Jakarta 2017, kekuatan politik Islam mendapatkan ruang yang  besar  dalam  demokrasi  di  Indonesia.  Menguatnya  politik  Identitas  Islam  merupakan representatif  dari  kebangkitan  Islam  sebagai  kekuatan  politik  yang  real  dalam  perpolitikan Indonesia modern (Tansal, 2019).
Gerakan politik yang diperjuangkan oleh GNPF-Ulama tercermin aktif pada kesolidan ulama-ulama dalam mengkonsolidasikan kepentingan umat dan puncaknya ikut berkampanye secara aktif pada pemilihan umum presiden dan  wakil presiden  (Pilpres)  tahun 2019.  Ijtima Ulama  sebagai  wujud  aspirasi  umat  mengandung  pencerahan  politik  yang  mendambakan sebuah pemerintahan  yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menegakkan keadilan bagi seluruh lapisan golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

## Sandy Anugrah Tangkas, Indiana Ngenget dan Musthofa
Seluruh  rangkaian  aksi  dan  kegiatan-kegiatan  serta  sikap-sikap  dan  pandangan- pandangan  politik  yang  diperjuangkan  oleh  GNPF-Ulama,  menjadi  modal  penting  dalam rangka mendukung pasangan calon, serta menjadi satu hal yang tidak terpisahkan, dan menjadi satu  hal  yang  berpengaruh  terhadap  perjalanan  pasangan  Prabowo  Subianto  dan  Sandiaga Salahuddin  Uno  dalam  kontestasi  politik  nasional  melalui  pemilihan  umum  yang diselenggarakan secara demokratis.
Berkaitan  dengan  masalah  gerakan  politik  GNPF-Ulama  dalam  Pemilihan  Umum Presiden tahun 2019 ada tinjauan literatur terdahulu yang mempunyai sedikit relevansi dalam perspektif filsafat  yaitu: 1) Dian Dwi Jayanto dengan judul “Mempertimbangkan Fenomena Populisme  Islam  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Pertarungan  Diskusif:  Kontestasi  Wacana Politik Antara Gerakan Nasional Pengawal Ulama (GNPF) dan Nahdlatul Ulama (NU). Artikel ini menjelaskan bahwa GNPF-Ulama bukan menjadi kekuatan tunggal dalam mewakili aspirasi politik  umat  Muslim  di  Indonesia  hari  ini,  sebagaimana  unit  analisis  mainstream  ketika mendiskusikan fenomena populisme Islam di Indonesia. Terdapat Nahdlatul Ulama (NU) yang memainkan peran penting dalam upaya menantang dan bahkan ingin merebut kembali wacana populisme  Islam  dari  GNPF-Ulama.  Upaya  NU  untuk  meneguhkan  diri  sebagai  kekuatan politik Islam tidak lepas dari kebangkitan gerakan Bela Islam yang telah mereduksi pengaruh NU  sebagai  organisasi  Islam  yang  dominan  di  Indonesia.  Di  sisi  lain,  populisme  berbasis identitas  keagamaan  Islam  kerap  dipahami  sebagai  salah  satu  model  populisme  yang
berlawanan  dengan  kekuatan  populisme  berbasis  nasionalisme.  Padahal,  upaya  menyatukan ide  nasionalisme  dan  Islam  telah  menjadi  narasi  agenda  populisme  bagi  NU  guna  melawan narasi  wacana  GNPF-Ulama.  Terlepas  dari  perbedaan  ideologi  keagamaan,  perbincangan tentang populisme Islam di Indonesia tidak terlepas dari persoalan pertarungan wacana yang terjadi di dalam internal kekuatan kelompok Islam itu sendiri (Jayanto, 2019).
Mengacu pada literatur di atas, analisis mengenai Gerakan Politik GNPF-Ulama dalam Pemilihan  Umum  Presiden  2019  dari  perspektif  politik  masih  sangat  sedikit.  Disini  letak pembeda dan signifikansi dari penelitian ini.
Penelitian ini berlandaskan pada rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan mengenai latar  belakang  terbentuknya  gerakan  politik  Islam  GNPF-Ulama;  bentuk-bentuk  gerakan politik  yang dilakukan oleh GNPF-Ulama dalam rangka mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga  Salahuddin  Uno  dalam  pilpres  tahun  2019;  pengaruh  gerakan  politik  dari  GNPF- Ulama  dalam  mendukung  Prabowo  Subianto  dan  Sandiaga  Salahuddin  Uno  dalam  pilpres tahun  2019;  sikap  dan  pandangan-pandangan  dari  gerakan  politik  GNPF-Ulama  terhadap kekalahan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dalam dalam pilpres tahun 2019. Secara  khusus  tujuan  makalah  ini  adalah  menjelaskan  dan  menganalisis  bentuk-  bentuk gerakan politik yang dilakukan GNPF-Ulama, pengaruh gerakan politik GNPF- Ulama, sikap dan  pandangan-pandangan  dari  gerakan  politik  GNPF-Ulama  terhadap  kekalahan  Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dalam dalam pilpres tahun 2019.

## Metode Penelitian
Penelitian ilmiah merupakan cara yang tepat untuk memecahkan masalah sosial karena merupakan  penyelidikan  yang  sistematis,  terkontrol,  empiris,  dan  kritis  tentang fenomenaGerakan Politik GNPF-Ulama Dalam Pemilihan Umum Presiden 2019
fenomena  alami  dengan  dipandu  oleh  teori  dan  hipotesis-hipotesis  tentang  hubungan yang diduga terdapat antara fenomena-fenomena tersebut (Walidin & Idris, 2015).
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dan  deskriptif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam latar alamiah (Creswell &  Creswell,  2017).  Menurut  Keith  Punch  (2006),  qualitative  research  is  empirical  research where the data are not in the form of number. Model karakteristik penelitian kualitatif akan sangat memudahkan peneliti dalam menemukan dan memahami pertanyaan penelitian. Seperti yang  disebutkan  oleh  (Creswell  &  Creswell,  2017),  dimana  peneliti  dapat  menggunakan multiple methods that are interactive and humanistic. Metode pengumpulan data berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah partisipan dan sensitivitas yang terlibat dalam penelitian ini.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif explanatory yang merupakan kombinasi antara penelitian deskriptif dan penelitian explanatory. Penjelasannya, penelitian  deskriptif  ditujukan  untuk  menjawab  pertanyaan  „apa‟,  sementara  penelitian eksplanasi akan menjawab pertanyaan „mengapa‟ dan „bagaimana‟.
Desain penelitian ini dimulai dengan tahap pengumpulan data mengenai latar belakang terbentuknya  gerakan  politik  Islam  GNPF-Ulama;  bentuk-bentuk  gerakan  politik  yang dilakukan oleh GNPF-Ulama, pengaruh gerakan politik dari GNPF-Ulama dalam mendukung Prabowo  Subianto  dan  Sandiaga  Salahuddin  Uno  dalam  pilpres  tahun  2019;  sikap  dan pandangan-pandangan  dari  gerakan  politik  GNPF-Ulama  terhadap  kekalahan  Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dalam dalam pilpres tahun 2019.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengacu pada teknik wawancara (deep
interview) dan studi pustaka (library Research), berbagai literatur tertulis digunakan sebagai data  dalam  memperkuat  hasil  wawancara,  seperti  berbagai  buku/literatur,  jurnal  dan pemberitaan media massa yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian.
Data hasil wawancara mendalam (indept interview) sebagai data utama diperkuat dengan studi pustaka akan saling melengkapi, mengkontrol serta mengkonfirmasi antara satu dengan lainnya.  Data  keseluruhan  akan  disajikan  berupa  rancangan  analisis  berbentuk  narasi  yang dilengkapi  dengan  deretan  dan  kolom  sebuah  matriks  untuk  data  kuantitatif  seperti  tabel, grafik, diagram dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2012).

## Hasil dan Pembahasan
Mengacu  pada  tujuan  penulisan  maka  akan  dibahas  mengenai  latar  belakang terbentuknya  gerakan  politik  Islam  GNPF-Ulama;  bentuk-bentuk  gerakan  politik  yang dilakukan  oleh  GNPF-Ulama  dalam  rangka  mendukung  Prabowo  Subianto  dan  Sandiaga Salahuddin Uno dalam pilpres tahun 2019.Kemudian menganalisis pengaruh gerakan politik dari GNPF-Ulama dalam mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dalam pilpres tahun 2019;  dan terakhir menganalisis sikap dan pandangan-pandangan dari gerakan politik  GNPF-Ulama  terhadap  kekalahan  Prabowo  Subianto  dan  Sandiaga  Salahuddin  Uno dalam dalam pilpres tahun 2019.

## 1. Latar Belakang Gerakan Politik GNPF-Ulama
Gerakan  Nasional  Pengawal  Fatwa  Ulama  atau  yang  populer  dengan  nama  GNPF- Ulama  pada  awalnya  bernama  Gerakan  Nasional  Pengawal  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia atau  yang  dikenal  dengan  sebutan  GNPF-MUI.  Gerakan  tersebut  dihimpun  dengan  cara menggalang kekuatan umat dan ulama dengan tujuan untuk mempersatukan seluruh umat Islam demi kepentingan bangsa dan negara yang luas, mencakup hal-hal seperti keadilan sosial.
Beberapa tokoh-tokoh dari kalangan ulama dan pemuka agama Islam Indonesia memiliki gagasan tentang dibentuknya GNPF-Ulama, yang diharapkan dapat menjadi sebuah organisasi yang dapat mewadahi kepentingan umat secara luas. Tokoh-tokoh Islam yang menjadi inisiator dibentuknya  GNPF-Ulama,  salah  satunya  adalah  Habib  Muhammad  Rizieq  Shihab.  GNPF- Ulama  yang  sebelumnya  bernama  GNPF-MUI,  dikenal  sangat  dekat  dengan  sosok  Habib Rizieq Shihab. Selain sebagai salah satu inisiator pembentukan organisasi GNPF-Ulama, tokoh ini  juga  menjabat  sebagai  Ketua  Dewan  Pembina  dari  GNPF-Ulama.  Habib  Rizieq  Shihab dalam posisinya tersebut, memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menggerakkan seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh GNPF-Ulama.
Gerakan-gerakan politik GNPF-Ulama merupakan kelanjutan dari gerakan perjuangan dan semangat awal dibentuknya organisasi ini, yaitu sebagai wadah perjuangan untuk hal-hal mengenai  persoalan  keadilan  dalam  masyarakat.  Perbedaannya  terletak  pada  fokus  utama gerakan,  jika  GNPF-MUI  pada  awalnya,  hanya  difokuskan  terhadap  kasus  penegakkan keadilan kasus penistaaan agama, sedangkan GNPF-Ulama, memiliki fokus terhadap persoalan bangsa dan negara yang lebih luas lagi.
Setelah  mengubah  namanya  menjadi  GNPF-Ulama,  organisasi  tersebut  lebih  leluasa dalam bergerak dan melancarkan aksi-aksinya demi mengawal kepentingan umat, khususnya dalam kasus hukum yang banyak menyeret ulama dan kelompok Islam lainnya. Mereka terus berjuang  dalam  hal-hal  tersebut  dengan  menggalang  kekuatan  umat,  dengan  menggelar rangkaian aksi-aksi demonstrasi yang dimaksudkan untuk menyatukan kepentingan umat yang lebih besar. Aksi tersebut dikenal dengan nama Aksi Bela Islam.
Berdasarkan  keberhasilan  gerakan  sebelumnya,  dalam  pemilihan  kepala  daerah  DKI Jakarta  tahun  2017,  yang  menjadi  salah  satu  keberhasilan  populisme  Islam  dalam  politik Indonesia,  dengan  sukses  menghantarkan  kandidat  tertentu  yang  menjadi  pilihan  ulama menjadi  kepala daerah.  GNPF-Ulama memandang perlu  ada perubahan  yang lebih luas lagi
untuk dapat mewujudkan cita-cita yang lebih besar lagi, yaitu berjuang untuk mendukung salah satu  kandidat  pada  pilpres  tahun  2019,  karena  GNPF-Ulama  memandang  momentum kesuksesan pada pilkada DKI Jakarta dapat ditingkatkan pada level politik nasional (Purnomo, 2019).
Gerakan  politik  Islam  GNPF-Ulama  merupakan  fenomena  kebangkitan  Islam  Politik atau populisme Islam dalam kehidupan sosial politik masyarakat  Indonesia, sejak terjadinya sejumlah aksi massa kalangan Muslim Indonesia pada akhir 2016 dan awal 2017 terkait dengan Pilkada  DKI  Jakarta  2017  (Muhtadi,  2019).  Beberapa  faktor  melatarbelakangi  kemunculan gerakan politik Islam, yang awalnya bernama GNPF-MUI tersebut, dan faktor- faktor tersebut menjadi kuat dan memiliki alasan yang relevan melihat kondisi sosial politik yang berkembang saat itu.
kasus Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Gerakan aksi bela Islam adalah gerakan politik civil  Islam  yang  berkembang  dari  adanya  ketidakpuasan  dari  umat  Islam  terhadap  masalah penistaan  agama  yang  dilakukan  Ahok  dalam  pidatonya  di  kepulauan  Seribu.  Kasus  ini dianggap  berbeda  dengan  kasus  sejenis  yang  langsung  diproses  secara  hukum,  adanya perlakuan yang berbeda ini yang menjadikan umat Islam melakukan aksi secara bergelombang di akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017 (Abdullah, 2018).
Hadirnya  GNPF-Ulama,  pada  dasarnya  dilatarbelakangi  persoalan  ketidakadilan  yang dirasakan  oleh  umat  dan  ulama.  Ketidakadilan  tersebut  memunculkan  sebuah  tekad  dan keyakinan  para  ulama  untuk  membentuk  sebuah  wadah  yang  diharapkan  dapat  menjaga persatuan di antara umat Islam dalam menghadapi situasi dan kondisi sosial politik negara saat itu.  Keberadaan  GNPF-Ulama,  juga  dipandang  sebagai  simbol  perjuangan  umat  dalam menegakkan kebenaran dan keadilan yang mereka anggap sangat jauh dari fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan kasus Ahok tersebut (Purnomo, 2019).
Kedua, munculnya berbagai keresahan yang sudah memuncak terhadap adanya proses- proses  hukum  yang  dialamatkan  kepada  ulama-ulama  dan  kepada  kalangan  pemuka  agama Islam. Hampir dari setiap tokoh-tokoh dari berbagai ormas-ormas Islam mendesak agar para kyai, untuk mengambil satu sikap yang konkret, yang sanggup untuk menghadirkan kepastian dalam kasus kriminalisasi ulama dengan menggelar audiensi-audiensi dengan berbagai pihak yang berwenang seperti kepolisian, dan juga dengan  ormas-ormas Islam.
Unjuk rasa Aksi Bela Islam itu berawal dari Habib Rizieq, yang digagas dan didiskusikan dengan  maksud  sebagai  sebuah  gerakan  menuntut  keadilan,  menentang  kriminalisasi  ulama dan  menuntut  agar  pemerintah  menjalankan  roda  pemerintahan  dengan  seadil-adilnya,  demi terciptanya  kebaikan  dan  kemaslahatan  umat.  Pada  saat  itu,  GNPF-MUI  juga  melakukan beberapa  pertemuan  terhadap  pihak-pihak  yang  terkait  untuk  membicarakan  hal-hal menyangkut perkembangan kasus hukum yang menyeret para ulama. Menurut Ketua Umum Persaudaraan  Alumni  212  (PA  212),  gerakan  spirit  212  perlu  dipertahankan  untuk mengakomodir alumni yang jumlahnya besar, agar dapat melakukan konsolidasi dalam sebuah wadah gerakan moral dan gerakan lapangan (Maarif & Matin, 2019).
Menurut GNPF-Ulama dan kelompok PA 212, tuduhan kriminalisasi ulama kepada pihak pemerintah dan pihak kepolisian cukup beralasan. Beberapa ulama dan tokoh Islam, baik dari pihak  GNPF-Ulama  maupun  yang  lain,  seperti  K.  H  Muhammad  Sobri  Lubis  yang  terseret kasus dugaan makar, K. H Bachtiar Nasir dalam kasus pencucian uang, serta Ustaz Muhammad Slamet Ma‟arif menjadi tersangka dalam kasus kampanye terselubung, dan hal lainnya yang membuat  kalangan  ulama,  khususnya  pihak  GNPF-Ulama  merasa  disudutkan.  Hal-hal  yang demikian,  mereka  anggap  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  mereduksi  kelompok-kelompok Islam sangat kritis terhadap pemerintah (Maarif & Matin, 2019).
Dengan  mengambil  posisi  yang  berseberangan  dengan  pemerintah  dalam  banyak  hal, termasuk pandangan-pandangan politik, juga disertai sikap kritis terhadap beberapa kebijakan pemerintah  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  dan  syariat  Islam,  GNPF-Ulama  memiliki
harapan dan keinginan agar Indonesia dapat memperoleh sosok pemimpin nasional yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Untuk memenuhi harapan dan keinginan umat serta ulama- ulama  dan  tokoh  nasional  yang  menjadi  bagian  dari  GNPF-Ulama,  kemudian  berinisiatif menggelar serangkaian diskusi politik keagamaan yang disebut Ijtima Ulama (Purnomo, 2019).

## 2. Gerakan Politik Islam GNPF-Ulama dalam Pilpres 2019
Secara  khusus  gerakan  politik  GNPF-Ulama  dapat  diklasifikasikan  sebagai  kelompok Kepentingan Non Asosiasional. GNPF-Ulama merupakan kelompok  yang dalam melakukan kegiatan dan menyampaikan kepentingannya hanya dalam momentum tertentu saja. Kelompok ini  tumbuh  berdasarkan  solidaritas  yang  sama,  yaitu  agama  dan  dalam  menyampaikan kepentingannya melalui tokoh atau pemimpin-pemimpin agama, dan organisasi ini tidak terlalu aktif secara politik.
Gerakan politik merupakan gerakan sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang politik, dalam hal ini mencakup persoalan akumulasi dari solidaritas dan keprihatinan bersama dari sebagian golongan masyarakat yaitu kelompok Islam. Gerakan politik lebih mendasarkan kepada persamaaan akan kesatuan sikap dan pandangan politik untuk tujuan dan fokus masalah tertentu.
Teori gerakan sosial memberikan upaya memahami berbagai gejala Islam politik secara lintas-disiplin. Ia meneropong tidak saja dinamika kesejarahan, tapi juga proses dan organisasi aktivisme yang mengusung bendera Islam. Ia sekaligus memberikan pemahaman bagaimana dinamika, proses dan organisasi aktivisme keislaman itu dapat dipahami sebagai unsur penentu terjadinya  aksi  kolektif,  yang  bekerja  melampaui  keunikan  Islam  sebagai  sistem  makna, identitas,  dan  basis  aksi  kolektif.  Meski  warna  ideologis  membedakan  aktivisme  keislaman dalam beberapa hal dari aksi-aksi kolektif lainnya yang berorientasi sekular. Sehingga dapat dikatakan  gerakan  sosial  Islam  adalah  rasional  dan  muncul  karena  persentuhannya  dengan dinamika  politik  tertentu,  melalui  proses  mobilisasi  yang  melibatkan  jaringan-jaringan rekruitmen yang rumit dan dipoles dengan sentuhan-sentuhan ideologi melalui framing yang tepat (Hasan, 2007).
Islam politik sebenarnya merupakan gejala politik keagamaan yang tidak bisa dipisahkan dari konteks power struggle. Di dalamnya terjadi sinkretisme antara politik dan agama. Motif- motif  politik  yang  berupaya  menempatkan  Islam  dalam  lingkar  kekuasaan  negara,  sebagai sistem yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk norma hukum, sosial-budaya, sistem ekonomi, stagnasi sosial dan tata hubungan internasional, mendapatkan legitimasinya dalam bahasa-bahasa agama (Hasan, 2007).
Islam  dan  realitas  sosio-historis  para  pemeluknya  terutama  dalam  menghadapi perubahan-perubahan  sosial  yang  masuk  ke  dalam  gerakan-gerakan  keagamaan.  Gerakan agama selalu mengenai masalah kebenaran dari doktrin atau ajaran yang sedang dianut, yang menyangkut penghayatan kultural tentang bagaimana sesungguhnya sesuatu yang diyakini itu terpancar dalam kehidupan pribadi dan kenyataan sosial. Gerakan agama di lingkungan umat Islam, yang disebut gerakan Islam, tidak lepas bahkan tampak kental menunjukkan pergumulan antara  doktrin  ajaran  dengan  realitas  kehidupan  para  pemeluknya  (Jamaan  &  Wijaksono, 2014).
Ketika politik dihubungkan dengan akhlak (agama), sebagaimana  yang sudah menjadi tradisi  para  ilmuwan  Muslim,  maka  politik  harus  diarahkan  kepada  pembelajaran  edukasi, mensucikan diri, dan menjadi bimbingan (al-ta’lim, al-tahzib, wa al-irsyad). Oleh karena itu, politik  menurut  Al-Ghazali  menduduki  posisi  yang  tinggi  dan  istimewa  (mumtaz).  Oleh karenanya,  menurut  Al-Ghazali  tidak  akan  tercipta  keteraturan  dalam  beragama,  jika  ada keteraturan  dalam  politik,  karena  sesungguhnya  dunia  adalah  tempat  menanam  (mazra’ah) untuk akhirat (Aly, 2018).
Dalam  praktik  ketatanegaraan  masa  kini,  hubungan  antara  agama  dan  negara  dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yakni yang pertama adalah Integrated yaitu penyatuan
antara agama dan negara, yang kedua adalah Intersectional yaitu persinggungan antara agama dan  negara,  dan  yang  ketiga  adalah  Sekularistik  yaitu  pemisahan  antara  agama  dan  Negara (Abdillah, 2013).
Namun  dalam  kenyataannya,  umat  Islam  tetap  memperhatikan  faktor  agama  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sebenarnya tidak terlepas dari karakteristik ajaran Islam  itu  sendiri,  yang  tidak  hanya  merupakan  sistem  teologis,  tetapi  juga  cara  hidup  yang berisi  standar  etika  moral  dan  norma-norma  dalam  kehidupan  masyarakat  dan  Negara (Abdillah, 2013).
Pada  tingkat  masyarakat,  agama  harus  memperkuat  unsur-unsur  non-agama  dalam masyarakat, yaitu civil society dan civil society pada gilirannya harus memperkuat keterlibatan politik. Keterlibatan politik mendorong partisipasi politik yang diharapkan dapat memperkuat dukungan pada sistem demokrasi (Mujani, 2007).
Islam  di  Indonesia  membantu  kaum  Muslim  untuk  lebih  terlibat  dalam  perkumpulan kewargaan,  terlibat  dalam  politik,  dan  karenanya  menjadi  terintegrasikan  ke  dalam  sistem. Islam kongruen dengan kedua unsur demokrasi tersebut, perkumpulan dan keterlibatan, yang mengintegrasikan  kaum  Muslim  secara  keseluruhan.  Islam  membantu  mereka  untuk  terlibat dalam praktik demokrasi, yakni dalam partisipasi politik (Mayrudin, 2018).
Menurut jalan pemikiran Ibnu Taimiyah, integrasi politik dan agama adalah menyatunya politik dan agama dalam satu lembaga negara. Oleh karenanya, politik dan agama tidak terbagi menjadi  dua  lembaga  terpisah,  di  mana  politik  menjadi  urusan  publik  mengurusi  keduniaan dan agama di posisikan untuk mengurusi hal-hal yang yang bersifat privat. Atas dasar hal ini, maka semua aktivitas perpolitikan didasarkan pada agama dalam arti agama menjadi dasar bagi semua kebijakan-kebijakanstrategis Negara (Aly, 2018).
Pandangan Buya Syafii Ma‟arif tentang pola hubungan antara negara dan agama secara garis besar adalah bukan semata-mata sebagai ritual peribadatan saja tetapi lebih dari itu, Islam menyangkut hal-hal tentang kaidah-kaidah dan batas-batas dalam bersosial dalam masyarakat. Dalam  hal  ini,  ia  sepakat  dengan  pandangan  Ibnu  Taimiyah  dalam  kitab  As-  Siyasi  As- Syar’iyyah yang mengemukakan bahwa negara merupakan sesuatu yang penting bagi agama, tanpa adanya negara, agama tidak akan tegak dengan kokoh. Hal itu tidak mungkin terealisasi tanpa kekuasaan (Asroni, 2011).
Dengan  demikian  baik  dalam  konsep  ketatanegaaran  maupun  realitas  pada  saat  ini, hubungan  antara  agama  dan  negara  di  Indonesia  tetap  dalam  bentuk  yang  kedua,  hubungan persinggungan antara agama dan negara, yang berarti tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak sepenuhnya  terpisah.  Dalam  hubungan  semacam  ini,  terdapat  aspek-aspek  kenegaraan  yang masuk ke dalam negara dan ada aspek-aspek kenegaraan yang membutuhkan legitimasi agama (Asroni, 2011).
Mengacu pada landasan pemahaman di atas maka adanya gerakan politikIslam GNPF- Ulama  dalam  pilpres  2019  merupakan  perwujudan  dari  civil  Islam  dalam  menyikapi perkembangan  politik  nasional.  Bentuk  gerakan  yang  dilakukan  diantaranya  dengan menyelenggarakan Ijtima ulama pertama pada 27-29 Juli 2018, tujuannya untuk memberikan rekomendasi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto. Nama Prabowo Subianto mencuat, karena saat itu menurut survey, Prabowo Subianto memiliki tingkat elektabilitas yang hampir mendekati elektabilitas calon presiden incumbent, yaitu Joko Widodo.
Hasil  dari  Ijtima  pertama  adalah  mengusulkan  dan  mendorong  dibentuknya  sebuah koalisi di antara partai-partai politik pengusung calon presiden dengan nama Koalisi Keumatan yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang. Lebih lanjut Yusuf Muhammad Martak menjelaskan bahwa partai-partai yang diajak  untuk  bergabung  adalah  yang  tidak  berkoalisi  dengan  calon  incumbent.  Partai  partai tersebut menjadi satu koalisi dengan keumatan, dengan GNPF- Ulama, FPI, dan PA 212, serta ormas-ormas Islam yang lain (Purnomo, 2019).
Ijtima Ulama yang pertama juga memberikan rekomendasi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto. Kriteria yang diajukan bagi Prabowo Subianto adalah calon wakil presiden yang  memiliki  latar  belakang  agama.  Calon  yang  direkomendasikan  dalam  Ijtima  Ulama tersebut ada dua, yakni Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri dan seorang pemuka agama yang sedang naik daun yaitu Ustaz Abdul Somad Batubara. Alasan Ijtima mengusulkan calon wakil presiden dengan latar belakang ulama, karena periode pemerintahan yang pertama, sudah mulai bergeser jauh dengan kemaslahatan umat Islam (Purnomo, 2019).
Prabowo Subianto akhirnya memutuskan untuk memilih Wakil Gubernur provinsi DKI Jakarta, yang juga merupakan kader partainya sendiri, Partai Gerakan Indonesia Raya, yakni Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pendampingnya menjadi calon wakil presiden pada pilpres tahun 2019, dan tidak memilih dua nama yang telah diputuskan oleh GNPF-Ulama.
Terkait dengan koalisi Keumatan, Ketua Dewan Pembina GNPF-Ulama Habib Rizieq Shihab  setelah  mengadakan  pertemuan  dengan  tokoh  PA  212,  dan  elite  koalisi  penantang petahana  di  Mekkah  pada  tanggal  2  Juni  2018,  mengatakan  untuk  perlunya  meningkatkan komunikasi empat parpol menjelang pilpres tahun 2019,  yang diharapkan dapat membentuk Koalisi Keumatan (Seputro, 2019).
Kemudian, dengan dipilihnya Sandiaga Uno sebagai Cawapres, penasihat PA 212, Eggi Sudjana mengatakan ketika pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno resmi diumumkan, GNPF  belum  mengambil  sikap  resmi.  Namun,  ia  mengaku  dipilihnya  Sandiaga  Salahuddin Uno sudah dikomunikasikan antara Amien Rais dengan Habib Rizieq Shihab (Budiatri et al., 2018).
Mengenai  Pakta  Integritas  dan  dukungan  kepada  Prabowo  Subianto-Sandiaga  Uno, dalam konferensi pers, Ketua UmumGNPF-Ulama Yusuf Martak mengatakan telah terlaksana dengan baik  Ijtima Ulama  II dan ditandatanganinya Pakta  Integritas oleh  Prabowo Subianto dan  Sandiaga  Salahuddin  Uno.  forum  Ijtima  Ulama  II  memutuskan  mendukung  Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno untuk bertarung di pilpres tahun 2019 (Pratiwi, 2018). Dalam rangka kegiatan kampanye dan sosialisasi untuk pasangan Prabowo Subianto- Sandiaga Salahuddin  Uno,  GNPF-Ulama  bekerjasama  dengan  berbagai  pihak,  dengan  Persaudaraan Alumni 212, FPI, dan ormas-ormas Islam yang lain. Dalam kegiatan kampanye, GNPF-Ulama hampir  selalu  jalan  bersama  dengan  ketua  umum  Persaudaraan  Alumni  212,  Ustaz  Slamet Ma‟arif.  Dalam  hal  ini  pula,  GNPF-Ulama  selalu  koordinasi  dengan  Habib  Rizieq  Shihab, sebagai Ketua Dewan Pembina GNPF-Ulama (Purnomo, 2019).
Maarif menjelaskan bahwa dalam hal sosialisasi, kampanye, tidak ada koordinasi, tidak ada  bimbingan,  apalagi  logistik,  karena  tidak  pernah  mengajukan,  karena  tidak  ada  inisiatif untuk mendiskusikan hal ini. Menurutnya kami bisa menerima itu semua, namun karena kami punya  kepentingan  lebih  besar,  maka  kami  berjuang  masing-masing  dengan  segala  tenaga, pikiran, materi, tanpa ada komunikasi tentang itu semua (Maarif & Matin, 2019).
Lebih jauh Maarif menjelaskan bahwa dalam seluruh bentuk gerakan politik, GNPF- Ulama  dan  PA  212,  tidak  dapat  diintervensi  siapapun,  termasuk  oleh  partai  politik  dengan landasan sebagai sayap juang dari rakyat. Dalam pilpres 2019 ini, GNPF-Ulama dan PA 212 melakukan kerjasama dengan partai politik, karena merupakan perhelatan politik. Kemudian terkait  dengan  Persaudaraan  Alumni  212,  Maarif  menjelaskan  bahwa  PA  212  adalah  sayap juang  daripada  GNPF-Ulama,  yang  didirikan  oleh  Habib  Rizieq  Shihab.  Alasannya  karena Persaudaraan Alumni 212 sudah bisa membuktikan prestasinya, kerjanya, melalui koordinasi dan  kekompakkannya  dengan  semua  pihak,  sehingga  telah  menjadi  sebuah  organisasi  yang cukup diperhitungkan (Maarif & Matin, 2019).
Maarif menjelaskan bahwa dalam hal sosialisasi, kampanye, tidak ada koordinasi, tidak ada  bimbingan,  apalagi  logistik,  karena  tidak  pernah  mengajukan,  karena  tidak  ada  inisiatif untuk mendiskusikan hal ini. Menurutnya kami bisa menerima itu semua, namun karena kami punya  kepentingan  lebih  besar,  maka  kami  berjuang  masing-masing  dengan  segala  tenaga,
pikiran, materi, tanpa ada komunikasi tentang itu semua (Maarif & Matin, 2019).
Lebih jauh Maarif menjelaskan bahwa dalam seluruh bentuk gerakan politik, GNPF- Ulama  dan  PA  212,  tidak  dapat  diintervensi  siapapun,  termasuk  oleh  partai  politik  dengan landasan sebagai sayap juang dari rakyat. Dalam pilpres 2019 ini, GNPF-Ulama dan PA 212 melakukan kerjasama dengan partai politik, karena merupakan perhelatan politik. Kemudian terkait  dengan  Persaudaraan  Alumni  212,  Maarif  menjelaskan  bahwa  PA  212  adalah  sayap juang  daripada  GNPF-Ulama,  yang  didirikan  oleh  Habib  Rizieq  Shihab.  Alasannya  karena Persaudaraan Alumni 212 sudah bisa membuktikan prestasinya, kerjanya, melalui koordinasi dan  kekompakkannya  dengan  semua  pihak,  sehingga  telah  menjadi  sebuah  organisasi  yang cukup diperhitungkan (Maarif & Matin, 2019).

## 3. Pengaruh Gerakan Politik Islam GNPF-Ulama dalam Mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno
Sebagai  sebuah  wadah  perjuangan  yang  sedari  awal  menaruh  kekecewaan  terhadap pemerintahan  sebelumnya,  GNPF-Ulama  melakukan  segala  cara  agar  dapat  mengakomodir keinginan  umat  untuk  dapat  memperoleh  pemimpin  nasional  yang  diharapkan,  termasuk dengan  menggelar  serangkaian  diskusi  politik  untuk  membicarakan  hal-hal  mengenai kemaslahatan umat.
Digelarnya Ijtima Ulama I oleh GNPF-Ulama adalah dalam rangka memberikan usulan dan saran-saran mengenai calon wakil presiden yang layak untuk mendampingi calon presiden Prabowo  Subianto.  Pada  keputusan  forum  tersebut,  diusulkanlah  dua  orang  tokoh  yang memiliki latar belakang dari kalangan agamis, yaitu pertama Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri, dan kedua adalah Ustaz Abdul Somad Batubara.
Dalam forum Ijtima Ulama I tersebut pula, dirancang sebuah gagasan mengenai koalisi yang  terdiri  dari  gabungan  partai-partai  politik,  yang  tidak  berada  dalam  koalisi  pendukung pemerintah, dengan nama Koalisi  Keumatan. Dengan harapan, agar dengan koalisi  tersebut, kekuatan umat dapat lebih solid sehingga dapat memenangi kontestasi melawan calon presiden petahana, Joko Widodo dalam pilpres 2019.
Aksi  Bela  Islam  bagi  kelompok  GNPF-Ulama,  awalnya  mereka  berharap  gerakan tersebut  berpengaruhsetidaknya  menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat  secara  nasional, namun ternyata dalam aksi tersebut tidak berpengaruh secara signifikan, karena hasil pemilu nasional  tidak  menunjukkan  itu.  Pengaruh  gerakan  politik  GNPF-Ulama  di  tingkat  lokal diantaranya Aceh, Sumatera Barat, NTB dan sebagian di Jawa Barat (Purnomo, 2019).
Kenyataannya,seluruh  gerakan  perjuangan  dari  GNPF-Ulama,  yang  diawali  dengan Ijtima Ulama yang pertama tidak berjalan dengan mulus. Hal ini dikarenakan sejak awal, salah satu calon yang diusulkan yaitu Ustaz Abdul Somad Batubara menyatakan sedari awal tidak bersedia untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden, dan sosok Salim Segaf Al Jufri tidak begitu disepakati dalam tubuh koalisi, dengan pertimbangan kepartaian. Namun, diakui oleh Ketua  Umum  Persaudaraan  Alumni  212,  Slamet  Ma‟arif  bahwa  nama  Ustaz  Abdul  Somad Batubara yang diusulkan oleh Ijtima Ulama yang pertama, sesungguhnya sudah disambut baik oleh  Prabowo  Subianto.  Namun,  Ustaz  Abdul  Somad  Batubara  sendiri  yang  tidak  bersedia sejak  awal  dicalonkan.  Dalam  hal  ini  dapat  dilihat  bahwa,  GNPF-Ulama  tidak  mampu membangun  sebuah  komunikasi  dan  lobi-lobi  yang  matang  dan  mengkomunikasikannya dengan  intens  terhadap  partai-partai  politik  di  koalisi  terkait  dengan  penentuan  calon  wakil presiden tersebut (Purnomo, 2019).
Hal  tersebut  senada  dengan  pernyataan  Efriza  (2019)  yang  menilai  bahwa  Prabowo merasa  rekomendasi  Ijtima  Ulama  hanya  sebagai  saran.  Prabowo  sendiri  bahkan  sudah mengingkari  sejak  awal  tahapan  proses  pencalonan  (dari  GNPF-Ulama)  dan  kemudian memperkenalkan  Sandiaga  Salahudin  Uno.  GNPF-Ulama  dari  awal  tidak  mampu mempengaruhi Prabowo Subianto, apalagi kemudian untuk mempengaruhi masyarakat pemilih yang lebih luas (Purnomo, 2019).
Terkait usulan calon wakil presiden pada forum Ijtima Ulama yang pertama, diakui oleh Ketua  Umum  GNPF-Ulama,  Ustaz  Yusuf  Muhammad  Martak,  tidak  ditemukan  kata kesepakatan antar partai politik pengusung Prabowo Subianto. Lebih jauh Martak menjelaskan bahwa saat itu satu nama pun tidak pernah muncul, maka diinisiatifkan di dalam Ijtima. Karena partai-partai  politik  dalam  koalisi  ini  tidak  bisa  menyelesaikan  masalahnya  masing-masing. Dalam  hal  ini,  partai  politik  mempunyai  dilema  dalam  menentukan  calon  wakil  presiden, karena mereka semua merasa berhak untuk mendapatkan posisi tersebut (Purnomo, 2019).
Mengenai gagasan tentang Koalisi Keumatan yang diusulkan oleh Habib Rizieq Shihab dan  diteruskan  ke  dalam  forum  Ijtima  Ulama,  juga  tidak  dapat  direalisasikan  sebagaimana rencana awal. Perjalanan koalisi tersebut mengalami dinamika yang cukup signifikan dalam hal  kesolidan  politik  terhadap  pasangan  Prabowo  Subianto  dan  Sandiaga  Salahuddin  Uno. Adanya  tambahan  dari  partai-politik  di  samping  menambah  kekuatan,  pada  sisi  lain  juga mereduksi label keumatan yang dicanangkan sejak awal.
Tidak  kokohnya  Koalisi  Keumatan  diakui  pula  oleh  Ketua  Umum  PA  212,  Slamet Ma‟arif  yang  mengatakan  bahwa  eksistensi  partai  koalisi  keumatan  di  daerah  saat  pilkada sudah  mulai  goyah.  Kemudian  di  pilpres  pun,  kita  mengawal,  supaya  tiga  partai  ini  tidak terpecahkan. Pada akhirnya ternyata tiga partai ini berkembang, masuk Partai Berkarya, masuk Partai  Demokrat,  yang  pada  akhirnya  tidak  semua  yang  baru  masuk,  sepakat  dengan  nama “keumatan”, maka dari itu koalisi keumatan ini berubah, ketika dibentuk Badan Pemenangan Nasional (BPN), menjadi Koalisi Indonesia Adil dan Makmur (Maarif & Matin, 2019).
(Budiatri et al., 2019) menilai koalisi keumatan sudah tenggelam dari awal, dan sulit juga untuk membuat  Koalisi  Keumatan. Karena, satu-satunya partai  Islam hanya Partai  Keadilan Sejahtera (PKS). Pada sisi lain, Partai Gerindra merupakan partai nasionalis. Partai Demokrat juga, meskipun taglinenya Nasionalis-Religius, namun sangat kental nasionalis dibandingkan religiusnya.  Partai  Amanat  Nasional  (PAN)  dapat  dianggap  partai  Islam,  namun  PAN  lebih kepada partai nasionalis yang berbasis massa Islam, massa Muhammadiyah, faktanya memang partai  nasionalis.  Jadi  akhirnya  keberadaan  partai-partai  tersebut  tidak  bisa  menambah kekuatan,  karena  anggota  koalisinya  heterogen.  Partai  Gerindra,  Partai  Demokrat,  Partai Amanat Nasional itu partai nasionalis, partai Islam yang berbasis massa Islam itu hanya Partai Keadilan Sejahtera (Budiarti, 2017).

## 4. Gerakan Politik  GNPF-Ulama dalam  Menyikapi  Kekalahan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno
Dengan melihat gerakan politik GNPF-Ulama  yang tidak dapat memberikan pengaruh secara signifikan, kurang berpadunya kekuatan partai pengusung dengan persoalan internalnya masing-masing dan berbagai persoalan lainnya yang terjadi sejak awal dalam tim pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, kekalahan bagi pasangan tersebut menjadi hal yang tidak dapat terelakkan lagi.
Komisi  Pemilihan Umum  akhirnya mengumumkan secara resmi hasil perolehan suara pada pilpres 2019 dengan kemenangan untuk pasangan calon presiden petahana Joko Widodo- K.  H.  Ma'ruf  Amin  dengan  perolehan  angka  sebesar  55,50%  dengan  jumlah  suara  sebesar 85.607.362  suara  dan  Prabowo  Subianto-Sandiaga  Salahuddin  Uno  sebesar  44,50%  dengan jumlah suara sebesar 68.850.239 suara.
Pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno tidak menerima hasil KPU tersebut dan  mengklaim  memiliki  hasil  penghitungan  sendiri  yang  menyatakan  pihaknya  menang. Dengan  kekalahan  pasangan  tersebut,  para  tokoh  Islam  yang  berada  dalam  GNPF-  Ulama beserta massa dari FPI,  dan aktivis  212 juga tidak dapat  menerimanya dan mereka bersama menyatakan  bahwa  kemenangan  pasangan  petahana  tersebut  adalah  hasil  kecurangan  yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.
Pasangan  Prabowo  Subianto-Sandiaga  Salahuddin  Uno  memutuskan  untuk  membawa sengketa pilpres ke Mahkamah Konstitusi, pihak GNPF-Ulama dan juga PA 212 dan sejumlah
organisasi lain menggelar aksi mengawal sidang di Mahkamah Konstitusi yang dilangsungkan pada  tanggal  28  Juni  2019.  Mereka  menyatakan  aksi  yang  akan  digelar  di  sekitar  gedung Mahkamah Konstitusi itu akan berlangsung damai.
Akhirnya  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  menolak  seluruh  permohonan  gugatan  hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Dengan putusan ini, pasangan  Joko  Widodo-Ma'ruf  Amin  tetap  memenangi  Pilpres  2019.  Mahkamah  Konstitusi (MK) menyatakan penanganan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu merupakan kewenangan Bawaslu. Dalam putusannya, MK menolak semua dalil permohonan Prabowo-Sandiaga. MK menilai dalil yang diajukan tidak beralasan menurut  hukum  karena  pemohon  tidak  bisa  membuktikan  dalil  permohonannya  dan hubungannya dengan perolehan suara (Budhiati, 2020).
Hasil  Pilpres  2019,  sangat  mengecewakan  bagi  pasangan  Prabowo  Subianto  dan Sandiaga  Salahuddin  Uno,  lebih  khusus  lagi  terhadap  GNPF-Ulama,  serta  kelompok- kelompok  Islam  lainnya  seperti  PA  212,  yang  telah  bergerak  dan  berjuang  sejak  awal mendukung  pasangan  tersebut  untuk  dapat  memenangi  pilpres,  ditambah  lagi  dengan ditolaknya  gugatan  sengketa  pilpres  terkait  tuduhan  kecurangan  dan  kemenangan  pasangan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi.
Menyikapi  keputusan  MK,  GNPF-Ulama  mengadakan  Ijtima  Ulama  ketiga  5  Agustus 2019, di Hotel  Lor In, Sentul, Bogor. Forum tersebut menghasilkan berbagai keputusan dan rekomendasi terkait proses-proses yang terjadi selama pemilu berlangsung yang dimaksudkan kepada pasangan 02, bahwa telah terjadi berbagai kecurangan selama proses pemilu. Bahkan dalam forum tersebut, mendesak bawaslu dan KPU untuk mendiskualifikasi pasangan calon Joko Widodo – K. H. Ma‟ruf Amin.
GNPF-Ulama  dan  Prabowo  Subianto-Sandiaga  Salahuddin  Uno  bukan  kalah,  tapi dikalahkan.  Menurutnya,  mereka  mempunyai  keyakinan,  karena  mempunyai  bukti-bukti mengenai  kecurangan secara sistematis. Kemudian, Maarif menekankan bahwa bagi  GNPF- Ulama  pilpres  sudah  selesai.  Artinya  GNPF-Ulama  kembali  kepada  gerakan  moral,  untuk menegakkan keadilan (Maarif & Matin, 2019).
Akhirnya pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno dinyatakan kalah oleh  KPU,  pendukung  pasangan  nomor  urut  02, GNPF-Ulama  dan  termasuk  kelompok  dari kalangan  Islam  yang  menjadi  pendukung  pasangan  tersebut  sangat  kecewa,  dan  tidak  dapat menerima kekalahan tersebut.
Pasca  menyelenggarakan  Ijtima  Ulama  ketiga  dan  memutuskan  hasil-hasilnya,  terkait asumsi  kecurangan,  dan  setelah  itu  pula  terdapat  aksi-aksi  unjuk  rasa  di  gedung  Badan Pengawas  Pemilu.  Setelah  menyelenggarakan  Ijtima  Ulama  yang  ketiga,  GNPF-Ulama kembali mengadakan Ijtima Ulama yang keempat. Forum yang diadakan pada 5 Agustus 2019 tersebut  kembali  diselenggarakan  di  Hotel  Lor  In,  Sentul,  Bogor,  Jawa  Barat.  Dalam kesempatan  tersebut,  GNPF-Ulama  kembali  mengeluarkan  beberapa  keputusan  yang dirumuskan dan disepakati oleh para ulama yang hadir.
Ijtima Ulama keempat bertujuan menyikapi hasil Ijtima Ulama ketiga. Di Ijtima Ulama III  sudah  memutuskan,  bahwa  pemilu  Presiden  2019  penuh  dengan  kecurangan  secara sistematis, terstruktur, melibatkan aparat, kemudian instansi pemerintah terlibat. Ijtima Ulama keempat menekan beberapa poin, salah satunya yaitu GNPF-Ulama, serta PA 212 dan seluruh ormas Islam lainnya menjaga jarak dengan pemerintah (Maarif & Matin, 2019).

## Kesimpulan
Populisme gerakan politik Islam yang terjadi dalam pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan berlanjut  dalam  perhelatan  pemilu  presiden  (Pilpres)  tahun  2019,  memunculkan  beberapa peristiwa-peristiwa dalam politik yang bergesekan cukup keras dengan isu-isu terkait dengan
sentimen identitas, terlebih lagi dengan persoalan agama. Hal tersebut memiliki dampak yang luas terhadap polarisasi masyarakat, sehingga memunculkan kelompok-kelompok kepentingan yang menginginkan perubahan secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia.
Kehadiran kelompok-kelompok kepentingan dalam kontestasi pemilihan umum presiden (Pilpres)  merupakan  satu  hal  yang  sangat  lumrah.  Kehadiran  gerakan  politik  Islam  GNPF- Ulama  menjadi  salah  satu  contohnya.  Dengan  latar  belakang  memperjuangkan  kepentingan umat  Islam,  mereka bergerak dalam  perjuangan untuk  memperoleh pemimpin nasional  yang mereka  inginkan.  Dalam  perjalanannya,  perjuangan  gerakan  politik  Islam  GNPF-Ulama dihadapkan kepada kenyataan empiris bahwa konstelasi politik menjelang dan sesudah Pilpres 2019  sangat  dinamis  dan  menentukan  serta  berpengaruh  secara  langsung  maupun  tidak langsung terhadap setiap gerakan politik yang mereka lancarka.
Gerakan politik yang diperjuangkan oleh GNPF-Ulama, yang didukung oleh kelompok Islam lainnya, banyak menemui hambatan dan berbagai kesulitan. Tidak hanya karena faktor konstelasi politik, sebagai sebuah organisasi masyarakat yang secara momentum bekerjasama dengan organisasi politik, kalangan ulama yang berada di GNPF- Ulama tidak memiliki basis massa  yang  kuat  dan  jaringan  akar  rumput  yang  memadai  untuk  memenangkan  pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

## Sandy Anugrah Tangkas, Indiana Ngenget dan Musthofa

## Bibliografi
Abdillah, M. (2013). Hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik di era reformasi. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah , 13 (2).
Abdullah,  A.  (2018).  Membaca  Komunikasi  Politik  Gerakan  Aksi  Bela  Islam  212:  Antara Politik Identitas dan Ijtihad Politik Alternatif. An-Nida’ , 41 (2), 202–212.
Aly,  S.  (2018). Pemikiran  politik  islam  (sejarah,  praktik  dan  gagasan) .  PT.  Rajagrafindo Persada.
Asroni,  A.  (2011).  Pemikiran  Ahmad  Syafii  Maarif  tentang  Negara  dan  Syariat  Islam  di Indonesia. Millah: Jurnal Studi Agama , 10 (2).
Budhiati,  I. (2020). Mahkamah Konstitusi  dan Kepastian  Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi  Terhadap  UUD  NRI  Tahun  1945  untuk  Kepastian  Hukum  Pemilu .  Sinar Grafika.
Budiarti, C. (2017). Pengaruh Teknik Sterilisasi dan Zat Pengatur Tumbuh 2, 4-D (2, 4 Dikloro Fenoksiasetat), BAP  (Benzil Amino Purin) terhadap Induksi Kalus Nilam (Pogostemon cablin Benth) Secara In Vitro. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Budiatri, A. P., Haris, S., Romli, L., Nuryanti, S., Nurhasim, M., Amalia, L. S., Darmawan, D., & Hanafi, R. I. (2018). Personalisasi partai politik di Indonesia era reformasi . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Budiatri, A. P., Mengko, D. M., Noor, F., Gayatri, I. H., Nurhasim, M., Haripin, M., Dewi, K. H., Romli, L., Amalia, L. S., & Hanafi, R. I. (2019). Menimbang demokrasi dua dekade reformasi . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Creswell,  J.  W.,  &  Creswell,  J.  D.  (2017). Research  design:  Qualitative,  quantitative,  and mixed methods approaches . Sage publications.
Efriza,  E.  (2019).  Penguatan  Sistem  Presidensial  Dalam  Pemilu  Serentak  2019. Jurnal Penelitian Politik , 16 (1), 1–15.
Hasan, N. (2007). „Islam politik, teori gerakan sosial, dan pencarian model pengkajian Islam baru. Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies .
Jamaan, A., & Wijaksono, A. (2014). Gerakan Politik Islam Hizbut Tahrir Di Indonesia Pada Era Pasca Reformasi . Riau University.
Jayanto,  D.  D.  (2019).  Mempertimbangkan  Fenomena  Populisme  Islam  di  Indonesia  dalam Perspektif  Pertarungan  Diskursif:  Kontestasi  Wacana  Politik  Antara  Gerakan  Nasional Pengawal  Fatwa  Ulama  (GNPF-Ulama)  dan  Nahdlatul  Ulama  (NU). Jurnal  Filsafat , 29 (1), 1–25.
Maarif,  N.  N.,  &  Matin,  U.  A.  (2019).  Wakaf:  Kajian  Komunikasi  Yang  Memotivasi  Umat Untuk Berwakaf. Jurnal Indo-Islamika , 9 (1), 115–138.

## Sandy Anugrah Tangkas, Indiana Ngenget dan Musthofa
Mayrudin,  Y.  M.  (2018).  Diskursus  Demokratisasi  Indonesia  Pasca  Orde  Baru. Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional , 3 (2).
Muhtadi, B. (2019). Populisme, politik identitas, dan dinamika elektoral: mengurai jalan panjang demokrasi prosedural . Intrans Publishing.
Mujani, S. (2007). Muslim demokrat: Islam, budaya demokrasi, dan partisipasi politik di Indonesia pasca Orde Baru . Gramedia Pustaka Utama.
Ngenget,  I.  (n.d.). Kebangkitan  Islam  Politik:  Analisis  Gerakan  Aksi  Bela  Islam  Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 .
Pratiwi,  S.  (2018). Konstruksi  Pemberitaan  Gerakan#  2019GantiPresiden  (Analisis Framing  Robert  N  Entman  pada  Kompas.  com  dan  Detik.  com) .  Universitas  Islam Negeri Alauddin Makassar.
Purnomo, M.  (2019). Ijtima Ulama Simbolis Gerakan Nasional  Pengawal  Fatwa Ulama (GNPF-U) pada Pemilihan Presiden Tahun 2019. UIN Sunan Ampel Surabaya.
Sari,  E.  (2016).  Kebangkitan  Politik  Identitas  Islam  Pada  Arena  Pemilihan  Gubernur Jakarta.
KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin , 1 (1), 145–156.
Seputro,  A.  (2019).  Manajemen  Strategik  Pemberdayaan  Ekonomi  UMKM  Bagi Masyarakat Menengah Kebawah dalam Rangka Menangkal Paham Radikalisme dan Terorisme di Era Revolusi Industri 4.0. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Kontemporer , 5 (2).
Sholikin,  A.  (2018).  Gerakan  Politik  Islam  di  Indonesia  Pasca  Aksi  Bela  Islam  Jilid  I,  II dan
III. Madani , 10 (1).
Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.Bandung:Alfabeta. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R  &  D.Bandung:Alfabeta. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Tansal, E. A. (2019). Representasi Politik Identitas dalam Pemberitaan Pemilihan Presiden 2019  pada  Kompas.  com  (Analisis  Framing  Robert  N  Entman) .  Universitas  Islam Negeri Alauddin Makassar.
Walidin, W., & Idris, S. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif  & Grounded Theory . FTK
Ar-Raniry Press.