## HUKUM INTERNASIONAL: DISKURSUS PEMETAAN PERGUMULAN ISTILAH DAN IMPLIKASI SERTA SIFAT HUKUMNYA

## Lina Nur Anisa
Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi

## ABSTRAK
Pembahasan  tentang  hukum  internasional  (international  law)  sampai  hari  ini masih  sangat  menarik,  karena  selalu  ada  perkembangan  saling  mempengaruhi dan terkadang saling bertentangan dalam beberapa kaedahnya. Ketika sebagian akademisi masih mempertanyakan status hukum internasional yang benar-benar relevan  untuk  diterapkan,  di  saat  yang  sama  hukum  internasional  telah  benar- benar nyata dan mampu mempengaruhi tatanan bangsa-bangsa di dunia dalam semua  aspek. Banyak  pihak  yang  meragukan  eksistensi  hukum  internasional, apakah  hukum  internasional  merupakan  norma  hukum  positif  yang sesungguhnya atau hanya sekedar norma moral (positive morality), merupakan masalah  klasik  yang  selalu  diajukan  oleh  para  pihak  yang  meragukan  atau skeptis  terhadap  hukum  internasional. Dengan  memaparkan  beberapa  istilah, implikasi,  dan  kekuatan  mengikat,  beserta  contoh  kasus  dan  argumen  dari beberapa  tokoh  dalam  hukum  internasional,  diharapkan  tulisan  ini  dapat menjawab  segala  polemik  yang  berkembang  dengan  pendekatan  yang  efektif untuk  menjelaskan  bagaimana  sebenarnya  pergulatan  istilah  dan  implikasinya dalam hubungan internasional antar negara satu dengan negara lainnya.
Kata Kunci : Hukum Internasional, Istilah, Implikasi

## A. Pendahuluan
Hukum  internasional  sebagai  cabang  ilmu  hukum  telah  mengalami  perkembangan yang  spektakuler.  Di  satu  pihak,  makna  dan  cakupan  hukum  internasional  selalu dihadapkan  pada  perubahan-perubahan  dinamis  dalam  masyarakat  internasional. Konsekuensinya,  kepastian  hukum  dalam  tatanan  internasional  acapkali  dipertanyakan sebagai  akibat  perkembangan  dari  proses  pembentukan  konvensi-konvensi  internasional. Di  pihak  lain,  terobosan-terobosan  terhadap  prinsip-prinsip  hukum  internasional  terkait dengan  subjek,  sumber,  dan  mekanisme  prosedural  dalam  hukum  internasional  yang semula dipandang tidak mungkin namun saat ini telah menjadi kenyataan. 1
Sebenarnya  sudah  cukup  banyak  sarjana  yang  mengemukakan  pengertian  atau istilah  tentang  hukum  internasional.  Akan  tetapi  harus  disadari  lebih  dahulu  bahwa pengertian atau istilah tentang hukum internasional dari sarjana yang satu tidak persis sama dengan  pengertian  atau  istilah  dari  sarjana  yang  lainnya.  Meskipun  demikian,  dari
1 Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar ( Jakarta: Rajawali Press, 2010)
pengertian  atau  istilah  yang  berbeda-beda  itu,  dapat  ditarik  perbedaan-perbedaan  dan persamaan-persamaannya. Disamping itu, jika istilah itu dikemukakan oleh sarjana-sarjana yang  hidup  dalam  kurun  waktu  yang  berbeda,  walaupun  tidak  selalu  demikian-istilah itupun  juga  menggambarkan  ruang  lingkup  dan  substansi  hukum  internasional  pada zamannya masing-masing. 2
Dengan  kajian  yang  demikian  itu,  maka  akan  dapat  diketahui  ruang  lingkup  dan substansi hukum internasional pada setiap zaman. Hukum internasional pada masa lampau sudah pasti berbeda dengan hukum internasional pada masa kini, dan hukum internasional pada  masa  kini  mungkin  berbeda  dengan  hukum  internasional  pada  zaman  yang  akan datang.  Hal  yang  lebih  penting  lagi  adalah  dari  perbedaan  ruang  lingkup  dan  substansi hukum  internasional  dalam  kurun  waktu  yang  berbeda-beda  itu,  juga  dapat  ditarik manfaatnya  (dampak)  yang  lain,  yakni  akan  dapat  diketahui  sejauhmana  perubahan  dan perkembangan hukum internasional dari zaman ke zaman.
Bertitik  tolak  dari  hal  di  atas,  maka  penulis  akan  mengkaji  tentang  pergumulan istilah dan implikasi serta kekuatan mengikat hukum internasional.

## B. Istilah Hukum Internasional
Hukum  internasional  ( international  law )  merupakan  istilah  yang  pertama  kali dikenalkan  oleh  Jeremy  Bentham,  seorang  ahli  hukum  sekaligus  filosuf utilitarianisme Inggris.  Istilah  hukum  internasional  memiliki  padanan  yang  sama  dengan  istilah  hukum bangsa-bangsa  ( the law  of  nations,  droit  des gens) . Kedua istilah tersebut bisa digunakan secara  bergantian.  Akan  tetapi,  dalam  perkembangannya  istilah  pertama  lebih  sering muncul atau digunakan akhir-akhir ini. 3
Hukum  internasional  adalah  hukum  yang  sifatnya koordinatif bukan sub-ordinatif seperti  halnya  dalam  hukum  nasional.  Hubungan  internasional  yang  diatur  oleh  hukum internasional  dilandasi  oleh  persamaan  kedudukan  antar-anggota  masyarakat  bangsa- bangsa.  Tidak  ada  satu  yang  lebih  tinggi  dari  yang  lain,  yang  tertinggi  dalam  struktur masyarakat  internasional  adalah  masyarakat  internasional  itu  sendiri.  Tidak  ada  badan supranasional ataupun pemerintahan dunia ( world government ) yang memiliki kewenangan
2 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 2
3 Thontowi, dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 2
membuat  sekaligus  memaksakan  berlakunya  suatu  aturan  internasional. 4 Tidak  heran bilamana  banyak  pihak  yang  meragukan  eksistensi  hukum  internasional,  apakah  hukum internasional  merupakan  norma  hukum  positif  yang  sesungguhnya  atau  hanya  sekedar norma moral ( positive morality ). 5
Satu teori yang telah memperoleh pengakuan luas adalah bahwa hukum internasional bukan  hukum  yang  sebenarnya,  melainkan  suatu  himpunan  kaidah  perilaku  yang  hanya mempunyai  kekuatan  moral  semata. 6 Penulis  Yurisprudensi  atau  ilmu  pengetahuan  dan filsafat  hukum  berkebangsaan  Inggris,  John  Austin  (1790-1859),  dianggap  sebagai pendukung  utama  teori  ini.  Penulis  lain  yang  juga  mempertanyakan  karakter  sebenarnya dari  hukum  internasional  adalah  Hobbes,  Pufendorf,  dan  Bentham.  Pandangan  Austin terhadap  hukum  internasional  diwarnai  oleh  teorinya  mengenai  hukum  pada  umumnya. Menurut  teori  Austin,  hukum stricto  sensu dihasilkan  dari  keputusan-keputusan  formal yang berasal dari badan legislatif yang benar-benar berdaulat. Secara logis, apabila kaidah- kaidah  yang  bersangkutan  pada  analisis  akhir  bukan  berasal  dari  suatu  otoritas  yang berdaulat,  yang  secara  politis  berkedudukan  paling  tinggi,  atau  apabila  tidak  terdapat otoritas  yang  berdaulat  demikian,  maka  kaidah-kaidah  tersebut  tidak  dapat  digolongkan dalam kaidah-kaidah hukum, melainkan hanya kaidah-kaidah dengan validitas moral atau etika  semata-mata.  Penerapan  teori  umum  ini  terhadap  hukum  internasional,  karena  tidak ada  yang  dapat  dinamakan  otoritas  yang  memiliki  kekuasaan  legislatif  atau  otoritas  yang secara  tegas  berkuasa  atas  masyarakat  negara-negara,  dan  karena  hingga  saat  ini  kaidah- kaidah  hukum  internasional  hampir  secara  eksklusif  bersifat  kebiasaan,  maka  Austin menyimpulkan  bahwa  hukum  internasional  bukan  hukum  yang  sebenarnya  melainkan hanya  “moralitas  internasional  positif” (positive  international  morality), yang  dapat disamakan dengan kaidah-kaidah yang mengikat suatu kelompok atau masyarakat . 7
Austin  juga  mendefinisikan  hukum  internasional  bukanlah  hukum  yang sesungguhnya karena untuk dikatakan sebagai hukum menurut Austin harus memenuhi dua unsur,  yaitu  ada  badan  legislatif  sebagai  pembentuk  aturan  serta  aturan  tersebut  dapat dipaksakan.  Austin  tidak  menemukan  kedua  unsur  ini  dalam  diri  hukum  internasional sehingga  ia  berkesimpulan  bahwa  hukum  internasional  belum  dapat  dikatakan  sebagai
4 Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, ( Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 4-5
5 Ibid, hlm.  6
6 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, ( Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm. 19
7 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 20
hukum,  baru  sekedar positif  morality saja. 8 Pandangannya  ini  didasarkan  pada pemahamannya tentang hukum pada umumnya. Hukum dipandang sebagai perintah, yakni perintah  dari  pihak  yang  menguasai  kepada  pihak  yang  dikuasai.  Pihak  yang  menguasai atau  disebut  penguasa  memiliki  kedudukan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  pihak yang  dikuasai.  Pihak  yang  berkuasa  memiliki  kedaulatan,  yang  salah  satu  manifestasinya adalah kekuasaan membuat hukum, melaksanakan, dan memaksakan terhadap pihak yang dikuasainya. Hal ini berarti bahwa apa yang disebut hukum hanyalah perintah yang berasal dari penguasa  yang berdaulat. Jadi,  jika suatu peraturan tidak berasal dari  penguasa  yang berdaulat, peraturan semacam itu bukanlah merupakan hukum, melainkan hanyalah norma moral belaka, seperti norma kesopanan dan norma kesusilaan.
Sebenarnya, pandangan semacam ini sudah ditinggalkan sejak lama. Lembaga dan aparat-aparat penegak hukum, serta sanksi hukum memang penting artinya, tetapi bukanlah merupakan  faktor  yang  paling  menentukan  bagi  adanya  hukum.  Eksistensi  suatu  hukum sebenarnya  lebih  ditentukan  oleh  sikap  dan  pandangan  serta  kesadaran  hukum  dari masyarakat. Apabila masyarakat merasakan, menerima, dan menaati suatu kaidah hukum, disebabkan  karena  memang  sesuai  dengan  kesadaran  hukum  dan  rasa  keadilan  dari masyarakat,  terlepas  dari  ada  atau  tidak  adanya  lembaga  ataupun  aparat  penegak hukumnya, maka kaidah tersebut sudah dapat dipandang sebagai kaidah hukum. Meskipun tidak ada lembaga ataupun aparat yang membuat, melaksanakan, maupun memaksakannya, tetapi jika kaidah itu diterima dan ditaati karena sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan, maka masyarakat akan memandangnya sebagai hukum. 9
Pandangan  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Hans  Kelsen  yang  mengatakan Prinsip  bahwa  tatanan  hukum  harus  efektif  agar  valid,  dengan  sendirinya  merupakan norma positif. Ini adalah prinsip efektivitas yang termasuk ke dalam hukum internasional. Menurut  Prinsip  hukum  internasional  ini,  otoritas  yang  ditegakkan  secara  nyata  adalah pemerintah  yang  sah,  tatanan  yang  bersifat  memaksa  yang  dijalankan  oleh  pemerintahan ini  adalah  tatanan  hukum,  dan  masyarakat  yang  dibentuk  oleh  tatanan  hukum  ini  adalah negara  dalam  pengertian  hukum  internasional,  bila  tatanan  hukum  ini  secara  keseluruhan efektif. Dari sudut pandang hukum  internasional, konstitusi suatu negara hanya valid jika tatanan  hukum  yang  dibentuk  atas  konstitusi  tersebut  secara  keseluruhan  efektif.  Prinsip umum tentang efektivitas inilah (yakni suatu norma positif dari hukum internasional) yang
8 Joe Hasan, 2011. Teori Hukum Internasional , Student at University of North Sumatera, http://www.slideshare.net
9 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 18-20
jika  diterapkan  kepada  keadaan-keadaan  nyata  dari  suatu  tatanan  hukum  nasional individual,  memberikan  norma  dasar  individual  dari  tatanan  hukum  nasional  ini.  Jadi, norma dasar dari tatanan hukum nasional yang berbeda-beda dengan sendirinya didasarkan pada  suatu  norma  umum  dari  tatanan  hukum  internasional.  Jika  kita  memandang  hukum internasional  sebagai  tatanan  hukum  yang  mensubordinasikan  semua  negara  (dan  itu berarti  semua  tatanan  hukum  nasional),  maka  norma  dasar  suatu  tatanan  hukum  nasional bukan  semata-mata  suatu  postulat  pemikiran  hukum,  tetapi  merupakan  norma  hukum positif, suatu norma hukum internasional yang diterapkan kepada tatanan hukum dari suatu negara  yang  nyata.  Dengan  menerima  pengutamaan  hukum  internasional  atas  hukum nasional,  maka  masalah  norma  dasar  bergeser  dari  tatanan  hukum  nasional  ke  tatanan hukum internasional. Dengan demikian, satu-satunya norma dasar yang sebenarnya, norma yang  tidak  dibentuk  oleh  prosedur  hukum  tetapi  dipostulasikan  oleh  pemikiran  hukum, adalah norma dasar hukum internasional. 10
Charles  Cheny  Hyde  mendefinisikan  hukum  internasional  dengan  keseluruhan hukum  yang untuk  sebagian besar terdiri  dari prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah perilaku di mana negara-negara merasa terikat untuk mentaatinya, termasuk kaedah yang berkaitan dengan  lembaga  atau  organisasi  internasional,  hubungan  di  antara  mereka  dan  hubungan mereka  dengan  negara-negara,  juga  kaedah  tentang  individu  jika  kaedah  tersebut  dirasa penting bagi masyarakat internasional. 11
Seperti didalam bukunya Teuku May Rudy, J.G. Starke juga merumuskan hukum internasional  sebagai  sekumpulan  hukum  ( body  of  law )  yang  sebagian  besar  terdiri  dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antara  negara-negara satu sama lain. 12
Mochtar  Kusuma  Atmadja  seorang  sarjana  hukum  Indonesia  mendefinisikan Hukum  Internasional  sebagai  keseluruhan  kaidah  dan  asas  hukum  yang  mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi atas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata. 13
W.  Michael  Reisman  mengatakan  bahwa  hukum  internasional  hanya  melindungi kedaulatan  rakyat  bukanlah  kedaulatan  negara  atau  penguasa  yang  seringkali  dijadikan
10 Kelsen, Hans, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 175
11 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3
12 Teuku May Rudy, Hukum Internasional 1, ( Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 1
13 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Alumni, tt), hlm. 1
sebagai tameng untuk menindas rakyat. Hukum internasional pada saat ini telah mengalami sebuah proses yang dinamakan „ humanisasi’ dan internalisasi . 14
Menurut  penulis,  pandangan  para  tokoh  seperti  John  Austin,  Hans  Kelsen,  dan tokoh-tokoh  lain  yang  menganggap  bahwa  hukum  internasional  hanyalah  merupakan positif  morality saja,  teori  itu  saat  ini  sudah  tidak  relevan  lagi,  karena  jika  melihat  teori John  Austin  dan  tokoh-tokoh  lain  yang  mendasarkan  pandangannya  ini  pada pemahamannya  bahwa  yang  disebut  dengan  hukum  hanyalah  perintah  yang  berasal  dari penguasa  yang  berdaulat  atau  perintah  dari  pihak  yang  menguasai  kepada  pihak  yang dikuasai.  Suatu  kaidah dapat  disebut sebagai  kaidah hukum apabila kaidah itu memenuhi rasa  keadilan  dan  sesuai  dengan  kesadaran  masyarakat.  Jadi  saat  ini  eksistensi  hukum internasional  sebagai  suatu  hukum  sudah  tidak  perlu  diragukan  lagi,  karena  masyarakat internasional  telah  menerima  dan  mentaati  hukum  internasional  sebagai  hukum.  Sudah terdapat  beberapa  bukti  yang  menunjukkan  bahwasannya  hukum  internasional  telah diterima sebagai hukum.
Berbeda  pendapat  dengan  Austin  dan  para  pakar  hukum  yang  menyatakan  bahwa hukum  internasional  hanyalah moral  positif saja,  Oppenheim dan  Brierly  mengemukakan bahwa hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya ( really law ) namun terbatas pada  negara  sebagai  satu-satunya  pelaku  hukum  dan  tidak  memasukkan  subjek-subjek hukum  lainnya.  Ada  tiga  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  dikatakan  sebagai  hukum internasional,  yaitu:  1)  adanya  aturan  hukum,  2)  adanya  masyarakat  dan,  3)  adanya pelaksanaan jaminan dari luar ( external power ) atas aturan tersebut. Meskipun menyatakan bahwa    hukum  internasional  adalah  hukum  yang  sesungguhnya  bukan  hanya  sekedar moral, Oppenheim mengakui bahwa hukum internasional adalah hukum yang lemah (weak law) . Hukum internasional lemah dalam hal penegakan hukumnya bukan validitasnya. 15
Robert  Y.  Jenning  dan  Arthur  Watts  juga  menyatakan  bahwa  pertumbuhan organisasi-organisasi  regional  sebagai  forum  bersama  yang  pada  gilirannya  akan mengintensifkan  proses  internalisasi.  Selain  itu,  kemunculan  rezim  hukum  HAM internasional  makin  menyentuh  isu-isu  sensitif  dari  suatu  negara  yang  sebelumnya  tabu. Dengan demikian, saat ini hukum internasional layak untuk menyandang predikat sebagai
14 Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, ( Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 3-4
15 Boer  Mauna, Hukum  Internasional  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika  Global.
( Bandung: Alumnim, 2005), hlm. 1
„hukum bersama bagi umat manusia ( the common law of the man-kind ) dan hukum lintas- bangsa (transnational law). 16
Para  pakar  hukum  internasional  modern  seperti  Dixon  juga  menyatakan  bahwa hukum  internasional  adalah  hukum  yang  sesungguhnya  bukan  hanya  sekedar  moral. Mayoritas  masyarakat  internasional  mengakui  adanya  aturan  hukum  yang  mengikat mereka. 17
Dari paparan diatas tidak diragukan lagi bahwa Hukum Internasional adalah hukum yang  sesungguhnya.  Masyarakat  internasional  menerima  Hukum  Internasional  sebagai hukum  bukan  sekedar  kaidah  moral  belaka.  Bilamana  Hukum  Internasional  merupakan kaidah moral belaka, maka tidak akan ada external power atau kekuatan pemaksa dari luar. Dalam  kaidah  moral  ( positive  morality )  kekuatan  pemaksa  datang  dari  kesadaran  subjek hukum  itu  sendiri  ( interrnal  power ),  yakni  hati  nurani  dari  kesadaran  dirinya  sendiri. Masalah  pengakuan  hukum  yang  lemah  harus  dipisahkan  dengan  masalah  eksistensi Hukum  Internasional  itu  sendiri.  Eksistensi  Hukum  Internasional  tidak  tergantung  pada banyak sedikitnya pelanggaran, ada tidaknya lembaga-lembaga tertentu juga ada tidaknya sanksi, tetapi lebih ditentukan oleh sikap pelaku hukum dalam masyarakat internasional itu sendiri. 18
Berdasarkan  istilah-istilah  di  atas  penulis  berkesimpulan  bahwa  kata  internasional menunjukkan  bahwasanya  kajian  hukum  tidaklah  bersifat  lokal (internal) atau  nasional, melainkan  hukum  yang  berlaku  bagi  negara-negara  di  dunia,  baik  yang  sudah  tergabung maupun  belum  menjadi  anggota  PBB.  Oleh  karena  itu,  mempelajari  hukum  internasional tidak  terlepas  dari  badan  organisasi  internasional  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB), United  Nations, serta  piagam  kesepakatan  internasional United  Charter. Hal  ini dikarenakan PBB merupakan badan internasional yang mendukung terciptanya ketentuan- ketentuan internasional dan keberlakuan yang mengikat anggotanya.
Selain  itu,  dapat  dimaknai  bahwa  hukum  internasional  merupakan  keseluruhan kaedah  dan  asas  yang  mengatur  hubungan  atau  pesoalan  yang  melintasi  batas  Negara
16 Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, ( Bandung: Refika Aditama, 2006,), hlm. 4
17 Natamihardja,  Rudi    (2011) Hukum  Internasional  (Pendahuluan  :  Istilah,  Pengertian,  Perbedaan  HI dan HPI) . WordPress.com.
18 Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 12.
antara (a) Negara dengan Negara (b) Negara dengan subjek hukum lainnya bukan Negara atau  subjek  hukum  bukan  Negara  satu  sama  lainnya.  Hukum  dan  hubungan  internasional tersebut akan berlangsung apabila  didasarkan pada kemauan  bebas atau hukum alam dan persetujuan  beberapa  atau  semua  negara.  Hal  ini  ditunjukkan  demi  kepentingan  bersama dari mereka yang menyatakan diri didalamnya.

## C. Implikasi Pergumulan Istilah Hukum Internasional
Dari  pergumulan  istilah  dan  status  legalitas  hukum  internasional  di  atas,  dapat memberikan  implikasi  bagi  para  akademisi  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Implikasi positifnya  adalah  masyarakat  akan  lebih  memahami  tentang  hukum  internasional  jika dilihat  dari  berbagai  sudut  pandang  para  pakar  hukum  dan  perkembangannya  dari  zaman ke  zaman  yang  senantiasa  berbeda.  Sedangkan  dampak  negatifnya  adalah  jika  semakin banyak  pergumulan  istilah  hukum  internasional  yang  bias,  maka  masyarakat  yang  tidak memahami hukum akan semakin bingung.
Diantara  contohnya  apabila  kita  mencermati  pendapat  Austin  terkait  istilah  hukum internasional tampak bahwa Austin mempengaruhi ahli lainnya untuk melihat hukum dari kacamata  yang  sangat  sempit.  Menurut  Austin  hukum  identik  dengan  undang-undang, perintah dari penguasa (badan legislatif). Dalam analisis modern pendapat Austin ini tidak tepat  lagi  sebab  akan  menghilangkan  fungsi  pengadilan  sebagai  salah  satu  badan pembentuk  hukum.  Di  samping  itu,  Austin  juga  mengabaikan  bila  dalam  masyarakat  ada hukum  yang  hidup,  yang  keberadaannya  tidak  ditentukan  oleh  adanya  badan  yang berwenang (badan legislatif) seperti hukum adat atau hukum kebiasaan.
Berbeda  pendapat  dengan  Austin,  pakar-pakar  hukum  terkenal  di  masa  lalu  seperti Oppenheim  yang  menyatakan  bahwa  pentingnya  hukum  internasional,  sehingga  dapat berdampak  kepada  keamanan  negara,  namun  hukum  internasional  harus  memenuhi  3 syarat:  1)  adanya  aturan  hukum,  2)  adanya  masyarakat,  3)  serta  adanya  pelaksanaan jaminan dari luar ( external power ) atas aturan tersebut. 19
Syarat  pertama , dapat  dengan  mudah  ditemukan  yaitu  dengan  banyaknya  aturan hukum internasional dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti Konvensi Hukum Laut PBB 1982, Perjanjian internasional tentang bulan dan benda-benda langit lainnya ( space treaty 1967),  Konvensi  mengenai  hubungan  diplomatik  dan  konsuler,  berbagai  konvensi
19 Boer  Mauna, Hukum  Internasional  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika  Global. (Bandung: Alumni, 2005,), hlm. 1
internasional  tentang  HAM,  tentang  perdagangan  internasional,  tentang  lingkungan internasional,  tentang  perang,  dan  lain-lain.  Dapat  dikatakan  sulit  kita  menemukan  aspek kehidupan yang belum diatur oleh hukum internasional.
Syarat  kedua , adanya  masyarakat  internasional  juga  terpenuhi  menurut  Oppenheim. Jaminan  pelaksanaan  dapat  berupa  sanksi  yang  datang  dari  negara  lain,  organisasi  atau pengadilan  internasional.  Sanksi  tersebut  dapat  berwujud  tuntutan  permintaan  maaf ( satisfaction ), ganti rugi ( compensation/pecuniary ), serta pemulihan keadaan pada kondisi semula  ( repartition ).  Disamping  itu,  ada  sanksi  yang  wujudnya  kekerasan  seperti pemutusan hubungan diplomatik, embargo.
Syarat  ketiga  adanya  pelaksanaan  jaminan  dari  luar  ( external  power )  atas  aturan tersebut, contoh mayoritas masyarakat internasional mengakui adanya aturan hukum yang mengikat mereka baik antar negara atau melalui PBB.
Implikasi  positif  maupun  negatif  yang  lain  dari  pergumulan  istilah  hukum internasional, diantaranya adalah:
1) Hukum  internasional  banyak  dipraktikkan  atau  diterapkan  oleh  pejabat-pejabat  luar negeri, pegawai asing (foreign offices), pengadilan nasional, dan organisasi-organisasi internasional  dan  bahkan  hukum  nikah  antar  negara  serta  hukum  waris.  Sebagai contoh  Indonesia  sebagai  warisan  dari  sistem  Hukum  Perdata  Internasional  oleh Hindia  Belanda  berdasarkan  atas  konkordansi,  yang  diantaranya  tercantum  dalam pasal  16  A.  B  dianut  prinsip  nasionalitas  untuk  status  personal.  Contoh  lain  dalam hubungannya dengan perjanjian yang melibatkan perusahaan luar negeri yang tunduk pada putusan Hukum Perdata International yaitu sengketa segitiga Permindo dan Twin Oilfield Services  (TOS)  serta  Equatorial  Energy  Inc  (EEI), suatu  perusahaan  yang berbasis  di  Kanada.  Dan  banyak  kasus-kasus  serta  penyelesaiannya  yang  bisa didapatkan di BPHN (Badan Pengajian Hukum Nasional) dan buku-buku bertemakan Hukum Perdata Internasional. 20
2) Negara-negara  yang melanggar hukum internasional  dalam praktik tidak  mengatakan bahwa  mereka  melanggar  hukum,  karena  tidak  mengikat  mereka.  Dalam  praktik negara-negara  tersebut  senantiasa  mencari  argumen  hukum  untuk  menjustifikasi  apa yang  mereka  lakukan.  Sebagai  contoh  ketika  NATO  membombardir  Serbia,  alasan pembenar  yang  mereka  gunakan  adalah  bahwa  tindakan  tersebut  dapat  dibenarkan
20 Atmasasmita,  Romli  (2008). Pengaruh  Hukum  Internasional  terhadap  Proses  Legislasi .  Pusat  Studi Hukum & Kebijakan Indonesia; www.parlemen.net .
oleh  hukum  internasional  karena  memiliki  tujuan  kemanusiaan.  Contoh  lain  adalah Amerika  Serikat  menjustifikasi  agresinya  ke  Irak  tahun  2002  dengan  istilah pre- emptive attack. 21
3) Mayoritas  negara  mematuhi  hukum  internasional.  Jumlah  pelanggaran  yang  terjadi jauh  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan  ketaatan  yang  terjadi.  Ketaatan  yang  terjadi tidak  pernah  dipublikasikan  sehingga  membentuk  opini  bahwa  yang  ada  hanyalah pelanggaran-pelanggaran tanpa sanksi hukum. Apa yang dipublikasikan oleh berbagai media  massa  tidaklah  mewakili  keseluruhan.  Hukum  internasional  bukan  hanya masalah  Amerika,  Irak,  Israel  dan  Palestina  saja,  dimana  Amerika  dan  Israel senantiasa  melanggar  hukum  tanpa  sanksi  apapun.  Hukum  internasional  sangatlah luas,  adanya  pelanggaran  tidak  dapat  digunakan  untuk  menarik  kesimpulan  bahwa hukum internasional tidak ada. 22
4) Demikian halnya, tidak adanya sanksi sampai saat  ini untuk  Amerika dan  Israel  juga tidak  dapat  dijadikan  alasan    untuk  mengatakan  bahwa  hukum  internasional  bukan hukum. Dalam hukum nasional seperti di Inggris, dari kasus-kasus kriminal  yang ada hanya  sekitar  60%  yang  ditangani  polisi  dan  dari  60%  itu  tidak  semuanya  bisa terselesaikan  dengan  baik.  Banyak  sekali  kasus-kasus  kriminal  yang  tidak  pernah terungkap siapa pelakunya dan tentu saja tidak ada sanksi bagi si pelaku tersebut 23 .
5) Adanya  lembaga-lembaga  penyelesaian  hukum  seperti  arbitrase  dan  berbagai pengadilan  internasional  yang  senantiasa  menggunakan  argumentasi-argumentasi hukum dalam penyelesaian sengketa yang ditanganinya. 24
6) Dalam  praktik,  hukum  internasional  dapat  diterima  dan  diadaptasi  ke  dalam  hukum nasional negara. Tidak ada satu negara pun dalam membuat hukum nasionalnya tanpa melihat  kaidah  hukum  internasional  yang  ada.  Sebagai  contoh  mengapa  Indonesia
21 Atmasasmita,  Romli  (2008). Pengaruh  Hukum  Internasional  terhadap  Proses  Legislasi .  Pusat  Studi Hukum & Kebijakan Indonesia; www.parlemen.net.
22 Yulianto,  R.  Adi  (2011). Kaedah-kaedah  Hukum  Internasional  dan  hubungannya  dengan  Hukum Nasional. http:www.books.google.co.id
23 Di  Indonesia  misalnya  berapa  banyak  kasus  korupsi  atau  kekerasan  yang  melibatkan  pejabat  tinggi  atau orang  penting  di  Indonesia  yang  tidak  diprotes  atau  bahkan  dipetieskan.  Di  Indonesia  juga  sangat  sering terjadi  dalam  putusan  Pengadilan  dinyatakan  bahwa  terdakwa  terbukti  melakukan  tidak  pidana  bersama- sama  beberapa  orang  pejabat  lainnya.  Namun  demikian,  dalam  praktik  hanya  si  terdakwa  itu  saja,  yang biasanya secara struktural bawahan si pejabat tinggi, yang diproses hukum; adapun si pejabat tinggi tidak pernah  diproses  secara  hukum,  bahkan  masih  dipromosikan  untuk  beberapa  jabatan  penting.  Meskipun demikian  tidak  pernah  dikatakan  bahwa  di  Indonesia  tidak  ada  hukum.  Sefriani, Hukum  Internasional: Suatu  Pengantar, (Jakarta:  Rajawali  Press,  2010,),  hlm.  10.  Lihat  juga  I  Wayan  Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 19
24 Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, (Bandung: Refika Aditama, 2006)
hanya menetapkan batas laut teritorialnya 12 mil laut saja? Bukankah bila ditetapkan sampai 200 atau 500 mil maka wilayah Indonesia akan menjadi lebih luas? Indonesia tidak  dapat  menetapkan  demikian  karena  hukum  internasional  yang  ada  menentukan bahwa lebar laut teritorial  hanya 12 mil.  Bila  Indonesia membuat  lebih  dari itu tidak akan diakui dan akan diprotes oleh masyarakat internasional. Contoh yang lain adalah UU  Peradilan  HAM  Indonesia  mengadopsi  Statuta  Roma  1998,  UU  mengenai  ZEE Indonesia  merupakan  implementasi  dari  Konvensi  Hukum  Laut  1982,  UU  tentang Perjanjian Internasional No.24 Tahun 2000 banyak mengadopsi Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatic. 25

## D. Kekuatan Mengikat Hukum Internasional
Apabila  eksistensi  hukum  internasional  tidak  perlu  diragukan  lagi,  muncul persoalan  selanjutnya,  yakni  tentang  kekuatan  mengikat  dari  hukum  internasional  itu sendiri.  Persoalannya  adalah,  mengapa  hukum  internasional  mengikat  masyarakat internasional  pada  umumnya  dan  negara-negara  pada  khususnya?  Atau  dengan  rumusan lain,  mengapa  masyarakat  internasional,  khususnya  negara-negara  bersedia  untuk  terikat atau  tunduk  pada  hukum  internasional?  Seperti  telah  dikemukakan  oleh  banyak  sarjana, jawaban  atas  pertanyaan  ini  dapat  dijumpai  dalam  dua  aliran  atau  madzhab  hukum terkemuka yang pernah berpengaruh di dunia ilmu hukum pada zamannya masing-masing. Kedua  aliran  atau  madzhab  hukum  tersebut  adalah  aliran  hukum  alam  dan  aliran  hukum positif. 26
Setelah disepakati secara terminologi, hukum internasional masih menuai pertanyaan di  kalangan  akademisi,  tentang  sejauhmana  hukum  internasional  mempunyai  kekuatan memaksa (stricto  sensu), bahkan  bisakah  hukum  internasional  dikategorikan  sebagai hukum  atau  hanya  sebagai  kebiasaan  internasional,  mengingat  kekuatan  memaksa  dari sebuah hukum harus terdiri dari 3 (tiga) unsur utama, yaitu:
a) Hukum dikeluarkan oleh lembaga legislatif/eksekutif otoritas;
b) Adanya lembaga yudikatif yang mengontrol jalannya hukum tersebut; dan
25 Sefriani, Hukum  Internasional:  Suatu  Pengantar, (Jakarta:  Rajawali  Press,  2010),  hlm.  11.  Lihat  juga Isnain Maulida, 2003, Law Consultation: Kasus Perdata Internasional. Yogyakarta http:www.cbnnew.cbn.net.id
26 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 25
c) Hukum  mempunyai  unsur  paksaan  yang  direpresentasikan  dengan  sebuah  hukuman yang memaksa. 27
Ketiga  unsur  utama  pada  hukum  internasional  tersebut  oleh  beberapa  akademisi hukum  internasional  dipandang  masih  lemah  sehingga  perlu  mensamaratakan  hukum internasional  dengan  kebiasaan  internasional.  Tetapi  mayoritas  akademisi  berpendapat bahwa  hukum  internasional  mempunyai  kekuatan  memaksa,  karena  walaupun  tiga  unsur tersebut lemah namun tetap eksis. Unsur eksekutif diwakili oleh persetujuan langsung dari personalitas internasional, unsur yudikatif terwakili dengan dibentuknya lembaga-lembaga pengadilan  dunia,  dan  unsur  hukuman  terdapat  dalam  perjanjian-perjanjian  internasional, contohnya  pada  pasal  39-50  Piagam  PBB  yang  membolehkan  organisasi  internasional menjatuhkan  sanksi-sanksi  terhadap  negara  anggota  yang  bersalah,  tentunya  sanksi tersebut merupakan konsekuensi berat bagi negara yang bersangkutan.
Beberapa  fase  teori  yang  mendasari  kekuatan  memaksa  ( stricto  sensu) dari  hukum internasional, diantaranya:

## a) Teori Positivisme
Teori  positivisme  pada  perkembangannya  secara  umum  dapat  dibagi  menjadi positivisme klasik dan positivisme modern. Pendukung positivisme klasik berpendapat bahwa  hukum  internasional  lahir  dari  sebuah  kehendak  negara,  dan  kehendak  itulah yang  melahirkan  sebuah  hukum  internasional.  Sebagaimana  hukum  nasional  lahir  atas dasar kehendak rakyat, maka hukum internasional juga lahir atas dasar kehendak negara yang  menyetujui  kaedah-kaedah  yang  melandasi  hukum  internasional  tersebut. Positivisme    klasik  memandang  bahwa  kehendak  negara  yang  melahirkan  hukum internasional adalah kehendak yang mutlak, artinya negara berkehendak secara sukarela dalam  menyetujui  atau  menolak  sebuah  kaedah  hukum  internasional  tanpa  ada  unsur keterpaksaan.  Positivisme  klasik  juga  bependapat  bahwa  kehendak  yang  melahirkan hukum  internasional  adalah  kehendak  negara-negara  secara  bersama  dan  mempunyai kesamaan  derajat  antara  satu  dan  lain,  kehendak  tersebut  kemudian  melahirkan kekuatan memaksa dari kaedah yang disetujui.
Positivisme  modern  lebih  memandang  kaedah  hukum  internasional  dari substansinya,  menurut  para  positivis  modern  hukum  internasional  bukan  semata-mata lahir dari kehendak, tetapi ada kaedah fundamental yang mendasari kehendak tersebut,
27 Joe  Hasan,  2011. Teori  Hukum  Internasional ,  Student  at  University  of  North  Sumatera, http://www.slideshare.net
kaedah yang universal. Karena sebuah kaedah hukum tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling  mempengaruhi  satu  kaedah  dan  lainnya,  contoh  kaedah pacta  sunt  servanda adalah  kaedah  universal  yang  mendasari  kehendak  Negara  untuk  membuat  perjanjian internasional.  Norma pacta  sunt  servanda ini  merupakan  dalil  absolut  dari  sistem hukum  internasional,  dan  dengan  cara  apapun  menjelmakan  diri  dalam  semua  kaidah termasuk  hukum  internasional.  Konsisten  dengan  teorinya  ini  Anzilotti  berpendapat bahwa  seperti  halnya  dalam  traktat-traktat,  kaidah-kaidah  kebiasaan  didasarkan  atas persetujuan negara-negara, dan dalam hal ini terdapat suatu perjanjian implisit.
Kelemahan  pokok  dari  analisis  ini  adalah  bahwa  norma pacta  sunt  servanda hanya  merupakan  penjelasan  sebagian  dari  kekuatan  mengikat  hukum  internasional. Pendapat  Anzilotti  bahwa  kaidah-kaidah  kebiasaan  mengikat  terhadap  negara-negara karena  fakta  implisit  (atau  traktat)  kurang  meyakinkan  dibandingkan  argumentasi persetujuan “diam-diam” (tacit) dari positivis-positivis yang lain. 28
Teori positivisme walaupun mempunyai pengaruh luas pada hukum internasional di  pertengahan  abad  18,  namun  tidak  terlepas  dari  kritik,  khususnya  teori  positivisme klasik  yang  memandang  bahwa  hukum  internasional  lahir  dari  kehendak  sukarela Negara. Pada prakteknya sulit menyatukan teori tersebut dengan fakta, misalnya proses dekolonisasi  negara-negara  baru.  Negara-negara  baru  tersebut  terikat  oleh  hukum internasional sejak saat kemerdekaannya tanpa adanya tindakan persetujuan yang tegas dari negara yang bersangkutan, walau dapat diputarbalikkan dengan alasan persetujuan yang implisit atau “diam-diam”. 29
b) Teori Hukum Alam (The Theory of Natural Law)
28 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 27
29 Kendati  terdapat  kelemahan,  namun  teori  positivisme  mampu  memberikan  sumbangsih  berharga  bagi perkembangan  hukum  internasional,  terutama  positivisme  modern  yang  menekankan  adanya  kaedah universal sebagai landasan kehendak Negara. Di sini positivisme menekankan bahwa hanya kaedah yang benar-benar  ditaati  negara-negara  yang  dapat  menjadi  kaedah  hukum  internasional.  Hal  ini  menjurus kepada  pandangan  yang  lebih  realistis  dalam  karya-karya  hukum  internasional,  dan  mengarah  pada penghapusan  pandangan-pandangan  yang  sifatnya  akademis,  mandul,  dan  doktrinal.  Ayat  6  pasal  2  di piagam  PBB  sebagai  bukti  bahwa  teori  positivisme  tidak  relevan  dengan  praktek  kontemporer,  pasal tersebut  menyatakan  bahwa  “Perserikatan  Bangsa-bangsa  harus  menjamin  bahwa  negara-negara  yang bukan  anggota  akan  bertindak  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Piagam  sejauh  akan  diperlukan  untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional”. Hal yang dapat disimpulkan bahwa negara bukan anggota  PBB  walaupun  tidak  berkehendak  tetapi  wajib  atau  minimal  dijamin  bertindak  sesuai  dengan prinsip-prinsip Piagam PBB. J.G. Starke, 2010, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika. 26,  29.  Lihat  juga    Esra  Stephani,  (2009). Sumber  Hukum  Internasional .  www.blogger.com;  Hukum ( esrastephani@gmail.com )
Hukum  alam  dapat  diartikan  sebagai  hukum  ideal  yang  didasarkan  atas  sifat hakikat  manusia  sebagai  makhluk  berpikir,  dan  sebagai  rangkaian  kaedah  yang memberikan  inspirasi  dari  alam  kepada  akal  budi  manusia. 30 Grotius  dianggap  yang pertama  dapat  mengemas  teori  hukum  alam  dengan  pola  pikir  sekularitas  yang sebelumnya  bersifat  semi-teologis.  Kemudian  konsep  hukum  alam  dan  kaitannya dengan  kekuatan  memaksa  kaedah  hukum  internasional  mengalami  perkembangan bertahap dan didukung oleh banyak akademisi, namun perkembangan yang jelas adalah dalam karya Vattel (1958) Droit des Gens. 31
Karena  karakter  rasional  dan  idealistiknya,  konsepsi  “hukum  alam”  telah menanamkan  pengaruh  besar,  suatu  pengaruh  yang  memberikan  sumbangan  terhadap perkembangan  hukum  internasional.  Meskipun  konsep  itu  kurang  jelas,  cenderung merupakan  doktrin  yang  subyektif  dan  kurang  obyektif,  namun  paling  sedikit  konsep hukum  alam  telah  menanamkan  penghargaan  terhadap  hukum  internasional,  dan memberikan,  masih  tetap  memberikan,  landasan-landasan  moral  dan  etika  yang  tidak dapat  diabaikan.  Mengenai  hal  ini  kelemahan  utamanya  adalah  keterasingannya  dari realita-realita hubungan internasional yang tampak dalam hal kurangnya penekanan atas praktek  aktual  yang  diikuti  negara-negara  dalam  hubungan-hubungan  timbal-balik mereka,  meskipun  sebagian  besar  kaidah  hukum  internasional  berasal  dari  praktek seperti ini.
Namun  tidak  dipungkiri  bahwa  banyak  deklarasi  internasional,  aturan-aturan tentang kejahatan perang dan tindak pidana internasional diklaim lahir dari teori hukum alam,  contohnya The  Universal  Declaration  on  Human  Rights yang  berlandaskan  atas hak-hak  alamiah  manusia, Declaration  on  the  Rights  and  Duties  of  States yang
30 J.G. Starke, 2010, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika. 24
31 Dalam karyanya tersebut Vattel menegaskan bahwa hukum bangsa-bangsa/hukum internasional berasal dari hukum  alam,  yaitu  hukum  yang  mempunyai  kapasitas  tertinggi,  dan  negara  sebagai  personalitas internasional  mutlak  untuk  mentaati  kaedah  hukum  alam  tersebut  sebagaimana  manusia  mentaatinya, karena negara tidak lain adalah terdiri dari individu-individu yang kebijakan-kebijakannya ditentukan oleh manusia,  dan  manusia  dalam  kapasitas  apapun  tunduk  pada  hukum  alam.  Atmasasmita,  Romli  (2008). Pengaruh  Hukum  Internasional  terhadap  Proses  Legislasi .  Pusat  Studi  Hukum  &  Kebijakan  Indonesia; www.parlemen.net.
mengatur  hak  dan  kewajiban  Negara  dan  secara  alamiah  setiap  individu  memiliki  hak dan kewajiban tersebut. 32

## c) Teori Madzhab Perancis
Penganut-penganut  Madzhab  Perancis,  Fauchille,  Scelle,  dan  Duguit,  mencoba menjawab,  tentang  hakekat  dan  kekuatan  mengikat  hukum  (termasuk  hukum internasional) dengan menekankan pada faktor sosiologis. 33 Kekuatan mengikat hukum dari  hukum  pada  umumnya,  dicari  pada  manusia  itu  sendiri,  yang  disamping  sebagai makhluk  biologis,  juga  sebagai  makhluk  sosial.  Sebagai  makhluk  biologis,  manusia memiliki  pelbagai  kebutuhan  biologis,  demikian  pula  sebagai  makhluk  sosial  manusia juga  memiliki  kebutuhan  sosial.  Kedua  macam  kebutuhan  itu  tidak  dapat  dipenuhinya sendiri-sendiri,  melainkan  hanya  dapat  dipenuhi  dalam  keterkaitan  dan  keterhubungan antara  sesamanya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  manusia  dalam  menjalankan kehidupannya, harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan maupun kepentingan- kepentingannya. Dalam usaha untuk memenuhinya itu, supaya tidak saling bertentangan atau  bertabrakan  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  mereka  membutuhkan  pengaturan- pengaturan yang berupa kaidah-kaidah hukum, supaya terwujud kehidupan sosial  yang aman,  damai,  adil,  dan  tenteram.  Jika  semua  itu  tidak  diatur  sedemikian  rupa,  maka tidak akan terwujud kehidupan bersama seperti yang mereka inginkan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  menurut  madzhab  sosiologis,  manusia  atau  masyarakat tunduk  pada  hukum  sebab  manusia  atau  masyarakat  itu  sendiri  yang  membutuhkan hukum.  Berkenaan  dengan  masyarakat  internasional  yang  tunduk  pada  hukum internasional,  masalahnya  juga  tidak  berbeda  dengan  masyarakat  pada  umumnya, bahwa  masyarakat  internasional,  khususnya  negara-negara  itu  sendiri  memang membutuhkan hukum internasional untuk mengatur kehidupannya. 34

## d) Kepentingan Politik (Political Interests)
Pandangan  ketiga  ini  melihat  bahwa  kekuatan  memaksa  kaedah  hukum internasional  lahir  dari  kepentingan  politik  yang  mendasarinya.  Setiap  kepentingan politik  dapat  berbeda  arahnya,  dan  kadar  kekuatan  memaksa  kaedahnya  juga  berbeda. Penganut  teori  ini  melihat  bahwa  hukum  internasional  tidak  terlahir  kecuali  untuk menjamin pengaruh politik tertentu.
32 J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 25
33 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 49-50
34 I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 33-34
Pada  kenyataannya  setiap  teori  di  atas  belum  bisa  dijadikan  dasar  kekuatan memaksa  kaedah  hukum  internasional  secara  komprehensif,  tetapi  yang  pasti  setiap kaedah  hukum  internasional  mempunyai  dua  unsur  utama  yang  melahirkan  kekuatan memaksa  pada  kaedahnya,  pertama  unsur  filosofis  yang  mendasari  kaedah  tersebut, kedua  unsur  khusus  yang  sesuai  dengan  objek  hukumnya,  dan  setiap  kaedah  dapat berbeda-beda. Contohnya, hukum internasional yang mengatur lingkungan hidup. Unsur filosofis  dari  aturan  tersebut  adalah  bahwa  dunia  merupakan  sebuah  komunitas  dan setiap  entitas  tidak  dapat  berdiri  tanpa  yang  lain,  dan  unsur  khususnya  adalah pentingnya solidaritas internasional untuk menjaga lingkungan dari berbagai polusi. 35

## E. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan hukum internasional di atas, masalah pergumulan istilah hukum  internasional  menurut  penulis  tidak  akan  ada  ujungnya,  karena  setiap  masyarakat mempunyai  cara  pandang  sendiri  terhadap  hukum  internasional.  Oleh  karena  itu,  tidak terlalu  penting  mempersoalkan  mengenai  istilah  yang  digunakan,  yang  terpenting  adalah adanya  kesamaan  pandangan  tentang  ruang  lingkup,  sumber  hukum  (formil  dan  materiil) serta  substansi  dari  hukum  internasional  yang  tidak  lagi  hanya  terbatas  pada  hubungan antara  negara  atau  antar  bangsa,  melainkan  sudah  jauh  lebih  luas  dan  kompleks berdasarkan  minimal  sumber  sumber  primer  (1)  Perjanjian  Internasional  ( International Conventions ),  (2)  Kebiasaan  International  ( International  Custom ),    (3)    Prinsip  Hukum Umum ( General Principles of Law ) yang diakui oleh negara lain.
Sedangkan  mengenai  istilah  yang  digunakan,  sepenuhnya  tergantung  kepada pihak-pihak  yang  bersangkutan,  karena  pada  kenyataannya  meskipun  eksistensi  hukum internasional  lemah  dan  masih  jauh  dari  bentuk  supranasional,  akan  tetapi  hukum internasional  tetap  ada,  dan  sistem  hukum  tersebut  telah  berhasil  merumuskan  berbagai azas  dan  ketentuan  hukum  yang  mengatur  segala  macam  hubungan  dan  kegiatan masyarakat  internasional  yang  kian  hari  makin  bertambah  padat  dan  kompleks  di  era globalisasi  sekarang  ini.  Contohnya  UU  mengenai  ZEE  Indonesia  merupakan implementasi dari Konvensi Hukum Laut 1982, UU tentang Perjanjian Internasional No.24 Tahun 2000 banyak mengadopsi Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik.

## DAFTAR RUJUKAN
35 Atmasasmita,  Romli  (2008). Pengaruh  Hukum  Internasional  terhadap  Proses  Legislasi .  Pusat  Studi Hukum & Kebijakan Indonesia; www.parlemen.net.
Atmasasmita,  Romli  (2008). Pengaruh  Hukum  Internasional  terhadap  Proses  Legislasi . Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia; www.parlemen.net.
Hasan,  Joe,  2011. Teori  Hukum  Internasional ,  Student  at  University  of  North  Sumatera, http://www.slideshare.net
J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
Kelsen, Hans. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusa Media, 2011 Kusumaatmadja, Mochtar , Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni, 1999
Mauna, Boer , Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni, 2005 Maulida, Isnain,  (2003); Law Consultation ; Kasus Perdata Internasional. Yogyakarta http:www.cbnnew.cbn.net.id May Rudy, Teuku, Hukum Internasional 1, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006
Natamihardja,  Rudi  (2011) Hukum  Internasional  (Pendahuluan  :  Istilah,  Pengertian, Perbedaan HI dan HPI) . WordPress.com.
Parthiana, I Wayan, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Mandar Maju, 2003
Thontowi,  Jawahir  dan  Pranoto  Iskandar, Hukum  Internasional  Kontemporer, Bandung: Refika Aditama, 2006
Sefriani, Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, 2010
Stephani,  Esra,  (2009). Sumber  Hukum  Internasional .  www.blogger.com;  Hukum ( esrastephani@gmail.com )
Yulianto, R. Adi (2011). Kaedah-kaedah Hukum Internasional  dan hubungannya dengan Hukum Nasional. http:www.books.google.co.id