DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 30 Mei 2024, Revised: 3 Juli 2024, Publish: 4 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Kedaulatan Pangan : Hak hukum Atas Pangan Bagi Baduta yang Terpapar Kejadian Stunting di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Anna Henny Talahatu 1 , Brury R Takalapeta 2 , Rahmanuddin Tomalili 3
1 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana, Indonesia, annatalahatu@staf.undana.ac.id 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana, Indonesia, btakalpeta@gmail.com 3 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana, Indonesia
Corresponding Author: annatalahatu@staf.undana.ac.id
Abstract: Stunting is a chronic nutritional problem resulting from a lack of nutritional intake over a long period of time, which has an impact on growth disorders in children, especially under two years of age (Baduta). The 2018 Riskesdas results show that stunting is the biggest threat  to  the  quality  of  Indonesian  society.  The  aim  of  this  research  is  to  conduct  a  study regarding  the  effectiveness  of  implementing  children's  rights  to  legal  protection  for  food security  and  the  impact  of  economic  factors,  health  service  facilities  and  infrastructure  in providing  legal  protection  for  stunted  children.  This  research  method  is  normative  legal research  and  is  supported  by  empirical  research  results.  The  instrument  used  consists  of main  legal  information,  namely  the  results  of  structured  interviews.  Additional  legal  data includes reference sources in the form of legislation, text books, and publications of research results related to the right to food law. The data and legal information collected were studied using qualitative analysis referring to the results of review articles that were appropriate to the research topic.
Keyword: Rights, Stunting, Baduta, Food, Law.
Abstrak: Stunting  merupakan  masalah  gizi  kronis  akibat  kurangnya  asupan  gizi  dalam jangka  waktu  panjang  sehingga  berdampak  terhadap  gangguan  pertumbuhan  pada  anak terutama  usia  dibawah  dua  tahun  (Baduta).  Hasil  Riskesdas  tahun  2018  menunjukkan bahwaan  menekankan  bahwa  stunting  adalah  ancaman  terbesar  bagi  kualitas  masyarakat Indonesia.  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  membuat  kajian  terkait  efektivitas penerapan  hak  anak  atas  hukum  perlindungan  bagi  pemenuhan  pangan  dan  dampak  faktor ekonomi,  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  dan  infrastruktur  dalam  memberikan  perlindungan hukum  bagi  anak  baduta  stunting.  Metode  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif  dan  didukung  hasil  penelitian  empiris.  Instrumen  yang  digunakan  terdiri  dari informasi hukum utama, yaitu hasil wawancara terstruktur. Data hukum tambahan mencakup sumber referensi berupa perundang-undangan, text book , dan publikasi hasil penelitian terkait
hukum hak atas pangan. Data serta informasi hukum yang dikumpulkan, dikaji menggunakan analisis kualitatif mengacu pada hasil review artikelyang sesuai topik penelitian.
Kata Kunci: Hak, Stunting, Baduta, Pangan, Hukum.

## PENDAHULUAN
Problem  gizi  yang  muncul  di  Indonesia  bukan  hanya  malnutrisi  tetapi  sudah mencakup  beban  gizi  ganda,  yang  ditandai  meningkatnya  kasus  gizi  kurang  yakni  19,6%, stunting(TB/U)  hingga  37,2%  dan  kegemukan  pada  anak  Baduta  mencapai  11,8% (Kemenkes,  2018).  Kondisi  demikian  berhubungan  dengan  kekurangan  pangan  sehat  dan bergizi  yang  dialami  mulai  masa  kehamilan  hingga  menyusui  hingga  bayi  serta  memasuki usia di bawah dua tahun.  Berdasarkan data  Balitbangdes (2013) bahwa tingkat anemia gizi pada  usia  remaja  (22,7%)  dan  wanita  Usia  Subur  (WUS)  (37,1%)  sementara  kurang  energi kronis  (KEK) pada WUS  dan ibu  hamil  mencapai  20,8% dan 24,2%. Situasi  ini merupakan penyebab  tingginya  angka  bayi  BBLR  (10,2%)  serta  bayi  yang  terlahir  pendek  (<48  cm) mencapai 20,2%.
Dalam  jangka  pendek,  kekurangan  nutrisi  pada  ibu  hamil  menyebabkan  gangguan perkembangan  sel-sel  otak,  gangguan  pertumbuhan  fisik,  seperti  IUGR  dan  BBLR,  dan gangguan  metabolisme  seperti  glukosa,  lemak,  protein,  hormon,  gen,  dan  reseptor.  Efek jangka panjang dapat menyebabkan rendahnya kemampuan kognitif, risiko stunting pada usia selanjutnya,  dan  peningkatan  risiko  menderita  penyakit  kronis  pada  usia  dewasa  seperti diabetes  mellitus,  obesitas,  hipertensi,  dan  jantung  koroner.  Masalah  gizi  yang  tidak  dapat diperbaiki dan bersifat permanen memengaruhi kualitas hidup orang Indonesia. (Nugroho et al., 2021).
Akar  masalah  penyebab  masalah  gizi  kurang  adalah  kemiskinan  sehingga  tidak memiliki  kemampuan  menjangkau  pangan  ditandai  dengan  rendahnya  daya  beli  masyarakat berdampak pada kerawanan pangan kronis ditingkat rumah tangga yang dapat mengakibatkan asupan  zat  gizi  yang  rendah  setiap  anggota  keluarga.  Konsumsi  pangan  bergizi  rendah berkaitan  dengan  pola  asuh  anak  terutama  usia  dibawah  dua  tahun  sangat  rendah  serta peningkatan  penyakit  disebabkan  oleh  sanitasi  lingkungan,  seperti  kurangnya  sumber  air bersih dan kesulitan mendapatkan perawatan medis. infeksi yang berulang-ulang membentuk rantai masalah gizi pada setiap daur kehidupan (Organization, 2018). Penyebab masalah gizi merupakan  multifaktor  oleh  karena  itu  berbagai  upaya  preventif  dalam  mengatasi  masalah kurang  gizi  harus  melalui  pendekatan  lintas  sektor.  Strategi  penanganan  masalah  stunting tidak  hanya  dilakukan  oleh  sektor  kesehatan  saja  secara  spesifik  dan  didukung  oleh  bidang non  kesehatan  secara  sensitif  dengan  fokus  pada  percepatan  penurunan  prevalensi  anak pendek  dan  sangat  pendek  Stakeholder  selain  kesehatan,  sektor  ekonomi,  pekerjaan  umum, pertanian,  ketahanan  pangan,  perikanan,  pendidikan,  dan  bidang  terkait  lainnya  sangat penting untuk menangani masalah gizi. (Kemenkes, 2020).
Program  percepatan  penurunan  stunting  lintas  sektor  merupakan  kebijakan  bersama dan  menunjukkan  keberhasilan  yang  signifikan  pada  beberapa  negara  antara  lain  Brazil berhasil  menurunkan  a  n  g  k  a  prevalensi  stunting  pada  tahun  dari  37,1%  hingga  7,1%  di tahun  2007.  Hal  yang  sama  berlangsung  di  Peru  sektor  kesehatan,  pendidikan,  ketersediaan air bersih dan sanitasi, perumahan, pertanian dan non- pemerintah, dan bantuan pangan untuk penduduk  miskin  semuanya  berkontribusi  pada  penurunan  angka  stunting  dari  22,9%  pada tahun  2005  menjadi  17,9%  pada  tahun  2011.  Selain  itu,  pemerintah  Bolivia  berhasil menurunkan  prevalensi  stunting  dari  18,5%  pada  tahun  2008  menjadi  13,5%  pada  tahun 2011, dan India berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 44% pada tahun 2010 menjadi 22% pada tahun 2011. (Getaneh et al., 2019).
Upaya  hukum  sangat  strategis  guna  percepatan  penurunan  stunting  yakni  kebijakan pemerintah antara lain dengan diterbitkannya Perpres Nomor 42 tahun 2013 tentang strategi pemerintah  dan  dukungan  partisipasi  masyarakat  melalui  program  lintas  sektor  berbagai stakeholder  untuk  meningkatkan  gizi  masyarakat  melalui  gerakan  1000  hari  pertama kehidupan (1000 HPK). Banyak program yang berbeda spesifik peningkatan gizi masyarakat pada  stakehoder  selain  gizi  kesehatan,  seperti  di  Departemen  Pertanian  tanaman  pangan, Perikanan  serta  lainnya.  Prinsip  dari  Gerakan  1000  HPK  adalah  untuk  memastikan  bahwa dalam seribu hari pertama kehidupan, yaitu dari masa kehamilan (270 hari) hingga dua tahun setelah kelahiran (730 hari), tidak ada kekurangan gizi. (Wardani & Sholikah, 2023).
Program  perbaikan  gizi  masyarakat  dalam  rangka  penurunan  stunting  di  Indonesia sudah  dilakukan  sejak  Tahun  2017  dengan  ditetapkan  lima  Pilar  yaitu  komitmen  dan  visi Pimpinan  Tertinggi  Negara;  Kampanye  Nasional  berfokus  pada  pemahaman,  perubahan perilaku,  komitmen  politik,  dan  akuntabilitas;  Konvergensi,  koordinasi,  dan  konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat; Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan "Keamanan Makanan  Nutrisi".  Terkait  dengan  pilar  ketiga,  1000  desa  di  100  kabupaten/kota  ditetapkan sebagai  prioritas  dalam  intervensi  stunting  berdasarkan  tingkat  kemiskinan,  prevalensi stunting,  dan  akses  geografi.  Jumlah  ini  akan  terus  meningkat  menjadi  514  kabupaten/kota pada  tahun  2021.  (Indriyastuti  &  Kartono,  2022).  Sebagai  upaya  mewujudnyatakan  tujuan pilar  ketiga  karena  itu,  penanganan  stunting  memerlukan  koordinasi  antar  sektor  dan melibatkan  berbagai  pemangku  kepentingan  seperti  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah, dunia  usaha,  masyarakat  umum,  dan  lainnya.  Untuk  mempercepat  penurunan  stunting, Presiden dan Wakil Presiden berkomitmen untuk memimpin langsung upaya penanggulangan stunting. Upaya ini harus diterapkan secara merata di hampir semua wilayah Indonesia, dari pedesaan hingga perkotaan..
Proses  tumbuh  kembang  anak  usia  dibawah  dua  tahun  (baduta  golden  age)  secara maksimal dapat diimplementasi dengan baik melalui penguatan perlindungan hukum hak atas pangan bagi Baduta stunting agar derajat kesehatan dapat terjamin sehingga berdampak pada status gizi  dan produktivitas  kerja termasuk prestasi  anak dapat  terwujud. Dengan demikian perlu  adanya  perlindungan  hukum  dalam  hal  pemenuhan  hak  atas  pangan  bagi  anak  baduta stunting sebagai bentuk wujud dari penerapan kebijakan melaui peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2021 terkait program percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama yang sinergi serta relevan berbagai pemangku kepentingan (P. R. Indonesia, 2021).

## METODE
Penelitian hukum normative ini melihat hukum dari sudut pandang internal, dan objek penelitian  adalah  norma  hukum.  Penelitian  hukum  normatif  didefinisikan  sebagai  "suatu kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan  pada  metode  sistematika,  dan  pemikiran  tertentu  yang bertujuan  mempelajari  satu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu,  dengan  menganalisisnya" (Diantha & Sh, 2016). Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang berarti menggunakan pendekatan yuridis normatif secara deskriptif analitis. Tujuan dari pendekatan ini  adalah  untuk  memberikan  kejelasan  atau  penyelesaian  masalah  yang  dibahas,  yaitu  hak anak baduta stunting untuk mendapatkan makanan. Hasil penelitian  empiris juga digunakan untuk  mendukung  pembahasan  dan  memberikan  penjelasan  tentang  kenyataan  faktual  dari pola  tingkah  laku  yang  tidak  sesuai  dengan  norma  (atau  ought)  dari  suatu  aturan  hukum sehingga  dapat  dibuat  kebijakan  misalnya  pemenuhan  ha  katas  pangan  bagi  anak  baduta stunting di kota Kupang, Nusa Tenggaran Timur.
Untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder untuk memudahkan diskusi tentang  masalah.  Bahan  hukum  harus  disusun  atau  diidentifikasi.  Berdasarkan  hierarki peraturan  perundang-undangan,  pengumpulan  memulai  dengan  mencari  peraturan  yang berkaitan dengan penanggulangan stunting di tingkat konstitusi, perjanjian internasional yang
diratifikasi,  undang-undang  pemerintah,  dan  peraturan  daerah.  Artikel  di  Bahn  hukum sekunder  meliputi  ulasan  hukum  perlindungan  hak  atas  pangan,  khususnya  tentang  kasus stunting  anak  baduta.  Untuk  menghasilkan  kesimpulan  yang  menjawab  masalah  penelitian, bahan hukum  yang telah dikumpulkan sebelumnya dianalisis. Jenis  analisis  yang digunakan adalah deskriptif, yang berarti menampilkan fakta tentang suatu peristiwa hukum yang terjadi di tempat tertentu pada waktu tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa efektif perlindungan hukum bagi anak baduta stunting.
Riset ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan  sekunder.  Bahan  hukum  primer  terdiri  dari  undang-undang  yang  mengikat,  seperti Pembukaan  dan  Batang  Tubuh  UUD  1945  dan  Undang-undang  tambahan  tentang perlindungan hak anak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Efektivitas  Penerapan  Perlindungan  hukum  bagi  anak  baduta  stunting  Hukuman berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia
Kebutuhan  manusia  memburuk  ketika  sistem  hukum  dari  berbagai  institusi  sosial diisolasi.  Menurut  Jonaedi  Efendi  et  al.  (2018),  hukum  dengan  cepat  berubah  menjadi institusi  yang  menguntungkan  diri  sendiri.  Sangat  jelas  bahwa  keberpihakan  hukum menguntungkan  golongan kaya dan merugikan  golongan miskin.  Kemenangan  yang dicapai oleh sistem hukum bukanlah keadilan sosial, melainkan kemenangan individu-individu yang kaya dan berkuasa. Untuk melindungi anak, Konvensi Hak Anak (KHA) menetapkan empat prinsip  dasar.  Mereka  adalah  prinsip  non-  diskriminasi,  prinsip  kebutuhan  utama  anak, pemenuhan  hak  hidup,  keberlangsungan  proses  kehidupan,  termasuk  pertumbuhan  dan perkembangan,  dan  prinsip  keterlibatan  anak  (Nurusshobah,  2019  dalam  Saravistha  D.  B., 2022). Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan-peraturan yang berlaku.
Selain  itu,  pemerintah  Indonesia  memasukkan  KHA  ke  dalam  sistem  hukumnya. Contohnya,  UU  Nomor  35  Tahun  2014  juncto  UU  Nomor  23  Tahun  2022  tentang perlindungan anak menetapkan bahwa ―tiap individu berhak diasuh oleh orang tua kandung atau angkanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi  kebutuhan  utama  anak  dan  merupakan  pertimbangan terakhir‖. Revisi UU Permasyarakatan mengenai  usia anak  yang dapat diasuh oleh WBP di dalam lapas menunjukkan perhatian pemerintah terhadap masalah ini. Sebelumnya, Pasal 20 ayat 3 PP Nomor 32 P tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Implementasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana juncto PP Nomor 99. Tahun 2012, menyatakan bahwa anak  bawaan  dari  wanita  yang  membawa  anak  ke  dalam  lapas  atau  yang  lahir  dalam  lapas akan  diberi  makanan  tambahan  atas  petunjuk  dokter  hingga  anak  berusia  dua  tahun.  Dalam peraturan  terbaru,  Pasal  62  UU  Nomor  22  Tahun  2022  tentang  pemasyarakatan  menambah batasan umur anak yang diizinkan untuk tinggal di dalam lapas.
Meskipun  hak  asasi  manusia  utama  yang  diakui  oleh  instrumen  internasional, regional, dan nasional adalah hak anak atas pangan. Hak asasi anak dianggap sebagai konsep yang  saling  tergantung  dan  universal,  dan  menekankan  kesetaraan  gender  dan  non- diskriminasi  antar  negara  dan  daerah.  Sistem  ekonomi,  politik,  atau  sosial  tertentu  tidak terkait  dengan  hak  asasi  anak  atas  makanan.  Di  antara  hak-hak  lainnya,  hak  anak  atas makanan  yang  sehat  dan  bergizi  adalah  yang  paling  penting.  Hak  anak  untuk  mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi adalah prioritas utama dari semua hak asasi manusia lainnya. Menurut Zuhra (2019), masalah kelaparan memengaruhi kehidupan manusia dan merupakan dasar  dari  ketidakmampuan  untuk  memenuhi  hak  asasi  manusia.  Kewajiban  negara  dapat berupa kewajiban internasional atau internasional karena hak asasi manusia dianggap sebagai hak  universal.  Untuk  mendapatkan  makanan,  petani  sangat  bergantung  pada  aksesibilitas tanah  dan  sumber  daya  produktif  lainnya.  Namun,  ketahanan  pangan  adalah  ketika  semua kebutuhan  makanan  rumah  tangga  terpenuhi,  yang  ditunjukkan  oleh  ketersediaan  makanan
yang  cukup,  baik  dari  segi  jumlah  maupun  kualitas,  dengan  cara  yang  aman,  merata,  dan dengan  harga  yang  terjangkau.  Hak  asasi  manusia  lainnya  juga  harus  dipenuhi  oleh  negara, terutama  hak  atas  makanan  (Bawuna,  2022).  Selain  itu,  pemerintah  Indonesia  meratifikasi Kovenan  Internasional  Hak  atas  Aset  Ekonomi  Sosial  Budaya  Nomor  11  tahun  2005  (R.  I. U.-U.  D.  R.  Indonesia,  2005)  dan  Kovenan  Internasional  Hak  Sipil  dan  Politik  Nomor  12 tahun  2005.  Karena  keduanya  merupakan  instrumen  penting  yang  mengikat  secara  hukum untuk hak asasi manusia (HAM), keduanya sering disebut sebagai "kovenan kembar". Tidak hanya selama pandemi atau wabah, pemerintah Indonesia harus memastikan hak semua orang untuk mendapatkan makanan dan tidak lapar, tetapi juga setiap saat. (Sakharina, 2020).
Untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  (HAM)  pangan,  pemerintah  Indonesia menetapkan  peraturan  berikut  yaitu:1)  Peraturan  Presiden  Nomor  41  Tahun  2009  tentang Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan;  Undang-undang  Nomor  18/  2012  tentang  Pangan; Undang-undang  Nomor  19/2013  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani;  Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun  2015  tentang  Ketahanan  Pangan  dan  Gizi;  7)  Peraturan  Presiden  Nomor  83  Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Penyerapan  gabah  di  luar  Kualitas  Final;  Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  12 Tahun  2017  tentang  Operasi  Pasar  dalam  rangka  Stabilitas  Harga;  dan  Peraturan  Menteri Pertanian  Nomor  22  Tahun  2019  tentang  Obor  Pangan  Lestari.  (https://diskapang. ntbprov.go.id/pages/regulasi)  (Luhulima  et  al.,  2023).  Negara  harus  memastikan  bahwa semua orang memiliki akses ke makanan, terutama mereka yang rentan terhadap kekurangan gizi  dan  pangan.  Sumber  produksi  makanan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepercayaan, budaya, atau kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
Di Indonesia, masalah gizi utama adalah baduta stunted. Jumlah kasus baduta pendek telah meningkat dari 77,5% pada tahun 2018 menjadi 42,6% pada tahun 20219, menunjukkan data  SSGI  selama  tiga  tahun  terakhir,  menunjukkan  bahwa  stunting  menduduki  peringkat tertinggi dari malnutrisi lainnya, seperti kurang gizi, kurus, dan obesitas. Angka stunting yang tinggi  menunjukkan  bahwa  banyak  kasus  gizi  buruk  di  Indonesia,  dan  merupakan  bukti sekunder  bahwa  anak-anak  Indonesia  masih  belum  menerima  perlindungan  hukum  yang cukup..
Beberapa  hasil  penelitian  menunjukkan  beberapa  faktor  yang  berpotensi menyebabkan  stunting.  Ini  termasuk  asupan  protein  yang  rendah,  riwayat  penyakit  infeksi, gender,  tingkat  pendidikan  ibu  yang  rendah,  cakupan  ASI  eksklusif  yang  masih  di  bawah standar nasional, dan asupan energi dan mineral yang rendah. Penelitian hukum normatif ini berfokus  pada  hubungan  antara  kondisi  sosial  ekonomi,  dukungan  prasarana  kesehatan  dan layanan kesehatan ibu dan anak dengan perlindungan hak atas pangan baduta stunting sebagai bentuk  kedaultan  pangan.  Selain  itu,  ada  beberapa  alasan  stunting.  Yang  pertama  adalah praktik  pengasuhan  yang  buruk,  yang  mencakup  kurangnya  pengetahuan  ibu  tentang kesehatan dan nutrisi yang baik sebelum, selama, dan setelah kehamilan.. masih terbatasnya layanan kesehatan; ketiga, masih kurangnya pasokan makanan sehat dan bergizi untuk rumah tangga dan keluarga; dan keempat, masih kurangnya pasokan air bersih dan sanitasi
Faktor penyebab stunting beragam,  termasuk faktor  yang berkaitan langsung dengan ibu dan anak serta faktor yang berasal dari fasilitas kesehatan. Namun, asupan protein nabati dan hewani yang rendah, serta asupan vitamin dan mineral yang rendah, adalah faktor utama yang  menyebabkan  stunting.  Negara  bertanggung  jawab  untuk  meningkatkan  kesejahteraan keluarga  miskin,  mulai  dari  individu,  terutama  keluarga  miskin,  seperti  yang  diatur  dalam Pasal  34  UUD  1945  yang  menetapkan  bahwa  negara  memelihara  anak  terlantar  dan  fakir miskin.
Adriani  mengatakan  bahwa  orang  tua  harus  memastikan  bahwa  anak  mereka mendapatkan makanan yang baik, menjaga kebersihan mereka, dan menjaga kesehatan dasar
mereka.  Metode  pemberian  ASI  eksklusif  dan  makanan  pendamping  ASI  dengan mempertimbangkan  rangsangan  psikososial  dan  nutrisi  terhadap  perkembangan  anak. Memperhatikan asuh makan adalah pengasuhan yang berkaitan dengan gizi anak. Ini berarti bahwa  ibu  dan  pengasuh  harus  memperhatikan  perlengkapan  makan  yang  higeinis,  waktu makan,  dan  caranya.  Anak-anak  juga  mengonsumsi  makanan  yang  kaya  nutrisi,  yang  baik untuk kesehatan dan pertumbuhan mereka..
Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  menjamin  hak  bayi  untuk  mendapatkan  ASI eksklusif,  jadi  mereka  membuat  peraturan  tentang  ASI  eksklusif  untuk  ibu  yang  bekerja  di luar  rumah.  Untuk  menerapkan  kebijakan  ini,  pemerintah  harus  menyediakan  waktu  dan fasilitas  khusus  untuk  menyusui  baik  di  tempat  kerja  maupun  di  tempat  umum.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  ibu  baduta  yang  bekerja  sebesar  66,7%  memiliki  ruang menyusui  di  tempat  kerja  mereka,  tetapi  sebesar  50%  masih  kekurangan  fasilitas.  Sejalan dengan standar internasional, pemerintah Indonesia, WHO, dan UNICEF merekomendasikan ASI  eksklusif  selama  enam  bulan  pertama  kehidupan,  diikuti  dengan  pemberian  makanan pendamping  ASI,  dan  terus  menyusui  hingga  anak  berusia  dua  tahun  atau  lebih.  Secara nasional, hanya 35,73% bayi usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eklusif..
PKH,  sebuah  program  bantuan  sosial  bersyarat,  memberikan  akses  kepada  keluarga miskin,  terutama  ibu  hamil,  bayi,  dan  baduta,  untuk  memanfaatkan  fasilitas  kesehatan (faskes)  dan  pendidikan  (fasdik)  di  lingkungan  mereka.  PKH  juga  memberikan pendampingan oleh pendamping PKH melalui pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2)  dengan  modul  materi  terkait  dengan  kesehatan  dan  gizi,  pendidikan,  ekonomi, perlindungan  anak,  dan  kesejahteraan  keluarga.  Stunting  dapat  disebabkan  oleh  banyak  hal, termasuk masalah yang langsung terkait dengan ibu dan anak, serta masalah yang disebabkan oleh fasilitas. Namun, penyebab utama stunting adalah asupan gizi ibu dan anak yang buruk. Negara  bertanggung  jawab  atas  kesejahteraan  masyarakat,  terutama  keluarga  yang  tidak berkecukupan.
Pemerintah harus melakukan segala upaya untuk mencegah stunting dan memberikan anak- anak makanan yang sehat. Ini mencakup pelatihan dan diskusi, pemenuhan asupan gizi, kampanye nasional dan  daerah, advokasi  dan program  lintas lembaga dan sektor, intervensi langsung dan tidak langsung (spesifik dan sensitif), dan bantuan. Namun, hanya sekitar 62,10 persen  kewajiban  akses  air  bersih  yang  tercapai  di  wilayah  pedesaan,  yang  menunjukkan bahwa pemerintah belum melakukan yang terbaik untuk memenuhinya.
Menurut buku Zein (2022), perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak, serta semua aspeknya,  termasuk  hak  atas  aset  ekonomi,  sosial,  dan  budaya,  adalah  tujuan  utama berdirinya  suatu  negara.  Oleh  karena  itu,  negara  harus  menjadikan  hak  atas  pangan  sebagai hal  yang  paling  penting.  Negara  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi  tanggung  jawabnya sebagai  subjek  hukum  internasional..  Menurut  Amalia  Zuhra,  negara  memiliki  empat  jenis kewajiban  untuk  memenuhi  hak  atas  pangan,  yaitu  "Pertama,  kewajiban  menghormati (menghormati), kewajiban melindungi (melindungi), kewajiban memenuhi (memenuhi), dan kewajiban  mempromosikan  (memajukan).  Negara  tidak  boleh  melakukan  apa  pun  yang bertentangan  dengan  hak  atas  pangan.  Pengambilalihan  tanah  masyarakat  oleh  pemerintah dan dukungan pemerintah untuk pengambil alihan tanah masyarakat oleh investor merupakan contoh tindakan yang dibahas di sini. Konflik agraria terjadi selama tiga tahun terakhir (2019, 2020,  dan  2021),  menurut  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI)  NTT,  antara masyarakat adat dan pemerintah serta masyarakat adat dan pihak investor.. Masyarakat adat di NTT memiliki pengaruh yang kuat pada setiap aspek kehidupan, termasuk pemenuhan hak atas  pangan,  di  mana  kebiasaan  adat  menjadi  prioritas  utama  daripada  konsumsi  makanan yang sehat dan bergizi pada
Kebijakan program pemerintah untuk menangani stunting sebagai bukti perlindungan hak  anak,  berdasarkan  perintah  konstitusi  bahwa  perlindungan  anak  adalah  hak  asasi manusia.  Oleh  karena  itu,  negara  bertanggung  jawab  untuk  menyelamatkan  anak-anak  dari
stunting sehingga mereka dapat menikmati kehidupan yang layak dan kesehatan. Setiap anak berhak atas kesehatan, makanan, dan kesejahteraan. Undang-undang seperti Undang-Undang Republik  Indonesia  tahun  1945,  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak,  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  dan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1997  tentang  Peradilan  Anak  juga  mencakup  hak-hak  tersebut.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mencakup hak-hak tersebut. Namun, hak khusus
Beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa  program  pemerintah  untuk  mengatasi stunting tidak efektif dan tidak dilaksanakan dengan baik. Dari 34 provinsi Indonesia, hanya dua,  yaitu  Yogyakarta  (19,8%)  dan  Bali  (19,1%),  berada  di  bawah  batasan  WHO  untuk stunting,  menurut  data  Riskesdas  2018. Provinsi lainnya  memiliki  tingkat stunting tertinggi, sekitar  30%  hingga  40%.  Bahwa  pihak  yang  berkepentingan  tidak  pernah  melakukan pendataan keluarga miskin yang terbarui adalah salah satu masalah penting yang timbul dari perbedaan  antara  implementasi  program  ketahanan  pangan  penduduk  dan  kebijakan.  Oleh karena  itu,  hasil  penelitian  lapangan  menunjukkan  bahwa  banyak  program  bantuan  pangan atau  PMT  berasal  dari  sumber  yang  tidak  standar,  berdasarkan  data  tentang  kekurangan energi dan protein (seharusnya setiap keluarga miskin kekurangan gizi sebesar 500 kkal dan 10  gram  protein  per  hari).  Selain  itu,  belum  ada  undang-undang  khusus  yang  mengatur bagaimana memberikan nutrisi yang tepat kepada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, baduta, dan kelompok lain yang rentan terhadap kekurangan gizi..
Dari  hal  ini,  yang  benar-benar  diperlukan  untuk  penegakan  hak  anak  penderita stunting  adalah  komitmen  yang  berkeadilan  dan  sinergis  antara  pemerintah,  orang  tua, keluarga, dan masyarakat untuk memenuhi hak asasi manusia anak dalam suatu negara yang berdaulat.  Banyak  masalah  muncul  selama  proses  mempercepat  pencegahan  stunting. Beberapa di antaranya adalah metode pengalokasian dan pemanfaatan dana yang tidak efisien serta program pencegahan stunting yang tidak efektif. Menurut Ahmad Ali, efektivitas suatu aturan  bergantung  pada  optimalisasi  dan  profesionalisme  aparat  penegak  hukum  dalam menegakkan  berlakunya  aturan  mulai  dari  pembuatan,  sosialisasi,  hingga  proses  penegakan hukum.
Salah  satu  alasan  mengapa  hak  anak  tidak  terpenuhi  adalah  kurangnya  pengetahuan tentang nutrisi dan kesehatan ibu.  Bayi  dan anak  didukung dalam pertumbuhan mereka jika mereka menerima ASI eksklusif sebelum mendapatkan makanan pendamping ASI (MPASI) hingga berusia dua tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 128, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang ASI, dan Rencana Strategis Kementerian  Kesehatan  2015–2019,  Permenkes  No  02  Tahun  2015,  ada  aturan  dan  metode yang  digunakan  untuk  mengontrol  jenis  perawatan  ini.  Oleh  karena  itu,  untuk  mencapai perubahan  paradigma  dalam  masyarakat,  pendidikan  pranikah,  penyuluhan,  dan  pembinaan diperlukan. Keadaan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat memengaruhi pilihan makanan yang dikonsumsi..
Perundang-undangan menjamin hak anak katas pangan untuk setiap orang. Fakta tetap bahwa  pelayanan  kesehatan  diskriminatif.  seperti  yang  ditunjukkan  oleh  banyaknya  laporan terkait  yang  masih  kurang.  pelayanan  yang  buruk  dan  diskriminasi  terhadap  sebagian masyarakat.  Layanan  kesehatan  yang  diskriminatif  diberikan  kepada  pasien  miskin  yang berusia  lima  tahun  atau  lebih.  Menurut  UUD  NRI  Tahun  1945,  "Setiap  orang  berhak  bebas dari  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  atas  dasar  apapun  dan  berhak  mendapatkan perlindungan  terhadap  perlakuan  yang  bersifat  diskriminatif  itu."  Oleh  karena  itu,  tindakan yang mendiskriminasi hak anak merupakan pelanggaran hak konstutisional. Hasil penelitian Majda menunjukkan bahwa hak asasi manusia membutuhkan akses kesehatan yang cepat dan murah.
Hubungan  antara  faktor  sosial  ekonomi,  ketersediaan  sumber  daya  manusia,  dan sarana  dan  prasarana  pelayanan  kesehatan  dalam  melindungi  anak  baduta  stunting secara hukum
Berdasarkan Undang-undang Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan dan  Nomor  18  Tahun  2012  tentang  Pangan,  telah  menetapkan  program  untuk  mengatasi stunting sebagai prioritas utama karena masalah kesehatan anak yang memiliki banyak aspek. Karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan, seperti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013,  yang  mengatur  pelaksanaan  Gerakan  Nasional  Percepatan  Perbaikan  Gizi.  Peta  Jalan Percepatan  Perbaikan  Gizi  terdiri  dari  empat  komponen  utama:  advokasi,  penguatan hubungan  lintas  sektor,  pengembangan  program  khusus  dan  sensitif,  dan  pengembangan pangkalan data. Kementerian dan lembaga, bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, harus  bekerja  sama  untuk  melakukan  intervensi  gizi  langsung  (spesifik)  dan  tidak  langsung (sensitif).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  17/  2018  mengubah  Peraturan  Menteri  Kesehatan tentang  Pedoman  Umum  Penyaluran  Bantuan  Pemerintah  di  Lingkungan  Kementerian Kesehatan  dengan  Menyediakan  Makanan  Tambahan  untuk  Ibu  Hamil  dan  baduta. Memberikan Pendidikan Gizi tentang Pemberian Makanan Tambahan Lokal Bagi Ibu Hamil dan  Baduta.  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  39  Tahun  2016  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Program  Indonesia  Sehat  dengan  Pendekatan  Keluarga  dan  Permendes PDTT  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pemanfaatan  Dana  Desa  untuk  Posyandu ditandatangani  oleh  Menteri  Desa  pada  tahun  2019.  Oleh  karena  itu,  untuk  mengurangi prevalensi stunting, perhatian diberikan pada baduta, anak usia sekolah, remaja, dewasa, dan ibu hamil dan bersalin..
Program  pemerintah  dilaksanakan  secara  tidak  merata  dan  tidak  mencapai  tujuan mereka. Dari 34 provinsi Indonesia, hanya dua, yaitu Yogyakarta (19,8%) dan Bali (19,1%), memenuhi  batasan  baduta  stunting  yang  ditetapkan  oleh  WHO.  Jumlah  baduta  stunting berkisar  antara  30%  dan  40%  di  provinsi  lain.  Berikut  ini  adalah  beberapa  masalah  yang berkaitan  dengan  kebijakan  dan  implementasi  program  ketahanan  pangan  penduduk.  1. Pendataan  keluarga  miskin  tidak  pernah  dilakukan  oleh  pihak  yang  berkepentingan. Akibatnya,  informasi  tentang  kekurangan  energi  dan  protein  (setiap  keluarga  miskin seharusnya  kekurangan  gizi  sebesar  500  kkal  dan  10  gram  protein  per  kap  per  hari) menentukan  jumlah  makanan  yang  sehat  yang  diperlukan;  2.  Belum  ada  program  makanan sehat  yang  tersedia;  dan  banyak  program  bantuan  pangan  atau  PMT  yang  dijalankan  di lapangan  menggunakan  sumber  yang  tidak  standar.  3.  Tidak  ada  undang-undang  yang mengatur nutrisi bayi, baduta, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Disebabkan  oleh  fakta  bahwa  banyak  ibu  yang  tidak  menggunakan  pengetahuan mereka  secara  efektif,  seperti  ketika  memilih  makanan  sumber  gizi,  mereka  tidak  memilih makanan  sesuai  dengan  nilai  gizinya  atau  untuk  memenuhi  kebutuhan  nutrisi  balita,  tetapi hanya untuk mengikuti kebiasaan makan tiga kali sehari, yang sering diulang-ulang, ibu yang berpengetahuan  tinggi  dalam  penelitian  ini  memiliki  status  gizi  yang  lebih  rendah. Bagaimana  seorang  ibu  berperilaku  dan  berperilaku  juga  memengaruhi  kesehatan  balita. Sikap  ibu  terhadap  pilihan  makanan  mereka  dapat  menyebabkan  balita  kekurangan  nutrisi. Tingkat  pengetahuan  tentang  pola  makan  dan  gizi  dipengaruhi  oleh  jumlah  dan keanekaragaman  makanan  (Oktarindasarira  et  al.,  2019).  Ibu  yang  cerdas  diharapkan  dapat menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Notoatmodjo (2005), ada banyak  variabel  yang  memengaruhi  perilaku  seseorang  selain  tingkat  pengetahuan  mereka. Sosioekonomi, sosiobudaya, dan lingkungan adalah beberapa dari variabel tersebut (Ni’mah & Muniroh, 2015).
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  sebelumnya  (Kasumayanti  & Zurrahmi,  2020),  yang  juga  menemukan  bahwa  ada  hubungan  antara  status  gizi  balita  dan pendapatan.  Jika  ada  tambahan  uang,  tingkat  penghasilan  berfungsi  sebagai  penentu  jenis makanan apa yang akan dibeli. Penemuan ini didukung oleh penelitian serupa yang dilakukan
oleh  Khayati  (2011),  yang  menemukan  bahwa  ada  hubungan  antara  pendapatan  keluarga dengan  status  gizi:  jika  pendapatan  naik,  jumlah  dan  jenis  makanan  yang  dikonsumsi cenderung meningkat.
Untuk  menyediakan  menu  yang  ideal  dan  memberikan  variasi  pada  menu  agar  anak tidak bosan, jenis makanan yang dipilih dipilih (Khusniyati et al., 2016). Hal ini berdampak pada jumlah makanan yang dikonsumsi anak. Meskipun makanan yang dianggap sehat, pola makan  yang  salah  akan  memiliki  efek  yang  buruk.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  gizi  tubuh, Anda  disarankan  untuk  mengonsumsi  makanan  yang  beragam.  Ini  karena  makanan  yang tinggi  kalori  mungkin  kurang  protein  dan  makanan  yang  lebih  rendah  kalori  tidak  dapat memenuhi  kebutuhan  kalori  tubuh.  Tubuh  membutuhkan  makanan  bergizi  dalam  jumlah tertentu,  dan  jumlah  zat  gizi  yang  terkandung  dalam  setiap  makanan  berbeda-beda  dalam jumlah. Agar gizi yang masuk tidak kurang atau lebih, kadar gizi pada makanan harus sesuai dengan kebutuhan tubuh (Marsela, 2021).
Salah satu alasan hak anak tidak terpenuhi adalah kurangnya pengetahuan ibu. Untuk membantu perkembangan bayi dan anak, saat anak berusia dua tahun, Makanan pendamping ASI  (MPASI)  diberikan  setelah  pemberian  ASI.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan,  Pasal  128,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  33  Tahun  2012  tentang ASI,  dan  Rencana  Strategis  Kementerian  Kesehatan  2015–2019,  Keputusan  Menteri Kesehatan  Nomor  HK.02.02/MENKES/52/2015,  mencakup  aturan  dan  metode  yang digunakan  untuk  mengontrol  jenis  perawatan  ini.  Oleh  karena  itu,  untuk  menghasilkan perubahan paradigma dalam masyarakat, diperlukan pembinaan, penyuluhan, dan pendidikan pranikah.  Keadaan  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  masyarakat  sangat  memengaruhi  pilihan makanan yang dikonsumsi.
Meskipun pemerintah masih berusaha untuk mencegah stunting, fokusnya lebih pada pencegahan daripada penanganan. Tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak benar- benar melindungi hak anak, terutama anak-anak yang mengalami stunting. Pemerintah harus memprioritaskan  pemulihan  kesehatan  anak  yang  terkena  stunting.  Meningkatkan pengawasan  dalam  hak  asasi  anak  akan  ditingkatkan  melalui  program  pencegahan  dan penanganan stunting..
Perekonomian negara dan kesehatan anak dapat dipengaruhi oleh stunting baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan  yang lebih  khusus  seharusnya  memperkuat  perlindungan  hak  asasi  manusia  anak  penderita stunting.  Ini  termasuk  hak  dan  kewajiban  anak  penderita  stunting,  tanggung  jawab pemerintah,  hak  dan  kewajiban  orang  tua,  hak  dan  kewajiban  pelayanan  kesehatan  dalam pencegahan  dan  penanganan  stunting,  peran  masyarakat,  sarana  dan  prasarana,  pengawas, dan orang tua..
Karena  stunting  belum  ditangani  sepenuhnya,  diperlukan  pengaturan  khusus  untuk menangani masalah ini. Selain itu, pemerintah harus melakukan pengawasan yang efektif dan efisien  terhadap  program  pemerintah  untuk  penegakan  hak  asasi  anak.  Untuk  membantu anak-anak  yang  terindikasi  stunting  (sebelum  berumur  dua  tahun)  pulih,  pemerintah  harus memberikan  penanganan  intensif,  yang  mencakup  pengaturan  waktu  untuk  bermain  dan istirahat serta peningkatan asupan gizi. Ini akan mendorong hormon pertumbuhan anak, yang akan  memungkinkan  anak  stunting  untuk  pulih.  Pemerintah,  orang  tua,  keluarga,  dan masyarakat  harus  berkomitmen  secara  penuh  untuk  melaksanakan  penegakan  hukum  yang menyeluruh terhadap anak stunting di berbagai sektor...
Tingkat  pendidikan,  terutama  bagi  ibu  yang  memiliki  masalah  gizi  rendah,  sangat berpengaruh terhadap status kesehatan, dan tingkat pendidikan ibu dapat menjadi faktor yang mempengaruhi  status  gizi.  Hasil  penelitian  ini  bertentangan  dengan  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh Nengsi  & Risma (2017),  yang  menemukan hubungan  yang signifikan antara penyakit infeksi dan status gizi balita dengan nilai p = 0,046. Penelitian lain yang dilakukan oleh Khayati (2011) menemukan hubungan yang signifikan antara penyakit infeksi dan status
gizi  balita  dengan  nilai  p  =  0,003  (p  <0,05).  Perbedaan  dalam  penelitian  ini  diduga disebabkan oleh banyak  faktor  yang menyebabkan masalah  gizi.  Meskipun penyakit infeksi secara  langsung  dapat  menyebabkan  masalah  gizi,  faktor  lain  seperti  sanitasi  pelayanan kesehatan, pola asuh, ketersediaan pangan yang kurang dan tidak memadai, dan faktor sosial dan  budaya  juga  harus  dipertimbangkan..  Menurut  Notoatmodjo  (2003)  dalam  Handayani (2017),  masalah  gizi  masyarakat  tidak  hanya  berkaitan  dengan  kesehatan,  tetapi  juga melibatkan faktor-faktor lain seperti ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kependudukan, dan sebagainya. Oleh karena itu, perhatian tidak terbatas pada satu aspek, tetapi juga pada faktor- faktor  lainnya  yang  berdampak  pada  masalah  gizi.anak-anak  keluarga.  Dalam  keluarga,  ibu bertanggung jawab atas jumlah makanan yang dikonsumsi. Dalam penelitian tahun 2020 oleh Dedeh, Depi,  dan Rudi,  sebanyak 240 responden dengan tingkat  pendidikan ibu  rendah dan hanya 68 responden dengan tingkat pendidikan ibu baik, nilai p = 0,005 (< 0,05), dan dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pendidikan ibu terhadap kejadain stunting.
Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan adalah dengan melihat pola konsumsi seseorang. Apabila pendapatan meningkat dan sebagian pendapatan tersebut digunakan untuk mengkonsumsi  makanan  dan  non-makanan,  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  dapat dikatakan  lebih  baik.  Pergeseran  pola  pengeluaran  rumah  tangga  dari  makanan  ke  non- makanan  dapat  dianggap  sebagai  indikator  peningkatan  kesejahteraan.Pengeluaran  rumah tangga  atau  keluarga  terbagi  menjadi  dua  kategori:  pengeluaran  yang  berkaitan  dengan makanan dan pengeluaran yang tidak terkait dengan makanan. Secara tidak langsung, setiap keluarga  harus  memberi  prioritas  kepada  pemanfatan  untuk  membelanjakan  semua  uang mereka untuk kebutuhan makanannya sebelum memprioritaskan pengeluaran yang berkaitan dengan  non-makanan.  Di  mana  faktor-faktor  seperti  jumlah  anggota  keluarga,  tingkat pendidikan  kepala  keluarga,  lokasi  tempat  tinggal,  musim,  dan  pendapatan  rumah  tangga tidak terpengaruh.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aritonang,  2020, yang  menjelaskan  bahwa  banyak  baduta  mengalami  stunting  karena  kerawanan  pangan rumah tangga sebesar 79,2%, riwayat kekurangan asupan protein sebesar 70,8%, kekurangan vitamin A sebesar 75%, dan kekurangan seng sebesar 66,7%. Dengan nilai p<0,05, penelitian ini  menunjukkan  bahwa  ketahanan  pangan  memiliki  OR=6,9%,  riwayat  asupan  protein OR=8,6%, vitamin A OR=20,6, dan seng OR=8,7% Penelitian  yang dilakukan oleh Ahmad dkk. pada tahun 2022 menemukan bahwa terdapat pengaruh antara pengeluaran pangan dan non  pangan  terhadap  tingkat  stunting  di  wilayah  Pinggiran  Sungai  Kalimantan  Selatan. Dengan  jumlah  responden  180  orang,  ditemukan  bahwa  120  sampel,  atau  66,67%  dari populasi, memiliki tingkat pengeluaran pangan yang rendah, dan 60 sampel, atau 66.67% dari populasi, memiliki tingkat pengeluaran pangan  yang rendah. 60 orang  yang menjawab, atau 33,33%, mengatakan mereka tidak banyak mengeluarkan uang untuk pangan mereka.

## KESIMPULAN
1. Dibutuhkan  lebih  banyak  perlindungan  hukum  untuk  anak  yang  gizi  buruk  untuk mendapatkan  layanan  kesehatan  yang  diperlukan  untuk  menangani  gizi  buruk.Ini  terjadi karena orang tua tidak tahu  tentang pemenuhan gizi  yang seimbang dan seimbang, pihak terkait tidak terbuka tentang masalah ini, dan kurangnya kerja sama lintas sektor dan lintas negara dalam penanggulangan gizi buruk..
2. 2  Hubungan  antara  faktor  sosial  ekonomi,  ketersediaan  sumber  daya  manusia,  dan dukungan sarana prasarana kesehatan dengan insiden stunting anak baduta Stunting adalah fenomena  yang  saling  berkorelasi  karena  faktor  ekonomi  memengaruhi  status  gizi  anak usia sekolah dan kondisi ekonomi yang kurang karena penghasilan yang rendah dan tidak pasti.  Ada  juga  kurangnya  sarana  dan  prasarana.  Prasarana  dan  sumber  daya  yang memadai diperlukan untuk memungkinkan kegiatan dilakukan. Jika sarana dan prasarana tersedia secara kualitas dan kuantitas, program dapat berhasil dan mendukung.

## REFERENSI
Aritonang,  E.  A.,  Margawati,  A.,  &  Dieny,  F.  F.  (2020).  Analisis  pengeluaran  pangan, ketahanan  pangan  dan  asupan  zat  gizi  anak  bawah  dua  tahun  (BADUTA)  sebagai faktor risiko stunting. Journal of Nutrition College , 9 (1), 71–80.
Bawuna,  S.  W.  (2022).  PENYIDIKAN  DALAM  TINDAK  PIDANA  PANGAN BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  18  TAHUN  2012  TENTANG PANGAN. LEX CRIMEN , 11 (3). Diantha,  I.  M.  P.,  &  Sh,  M.  S.  (2016). Metodologi  penelitian  hukum  normatif  dalam justifikasi teori hukum . Prenada Media.
Getaneh,  Z.,  Melku,  M.,  Geta,  M.,  Melak,  T.,  &  Hunegnaw,  M.  T.  (2019).  Prevalence  and determinants of stunting and wasting among public primary school children in Gondar town, northwest, Ethiopia. BMC Pediatrics , 19 (1), 1–11.
Handayani,  R.  (2017).  Faktor-Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan  Status  Gizi  Pada  Anak Balita.
Jurnal Endurance , 2 (2), 217. https://doi.org/10.22216/jen.v2i2.1742 Indonesia,  P.  R.  (2021). Peraturan  Presiden  (PERPRES)  Nomor  72  Tahun  2021  tentang Percepatan Penurunan Stunting. 1 . INDONESIA, P. R. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif . Indonesia,  R.  I.  U.-U.  D.  R.  (2005). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2005  Tentang  Pengesahan  Internasional  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights . Pasal.
Indriyastuti, H. I., & Kartono, D. T. (2022). Implementation of the Sustainable Development Goals  (SDGs)  Program  on  the  Management  of  Stunting  Cases  in  Indonesia. International Journal of Recent Research in Interdisciplinary Sciences (IJRRIS) , 9 (2), 60–65.
Jonaedi  Efendi,  S.  H.  I.,  Johnny  Ibrahim,  S.  H.,  &  Se,  M.  M.  (2018). Metode  Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris . Prenada Media.
Kasumayanti,  E., &  Zurrahmi, Z.  R. (2020).  Hubungan Pendapatan Keluarga dengan Status Gizi Balita di Desa Tambang Wilayah Kerja Puskesmas Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2019. Jurnal Ners , 4 (1), 7–12.
Kemenkes,  R.  I.  (2018).  Hasil  riset  kesehatan  dasar  tahun  2018. Kementrian  Kesehatan  RI , 53 (9), 1689–1699.
Kemenkes,  R.  I.  (2020).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun 2020  Tentang  Standar  Antropometri  Anak. Jakarta:  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia . Kemenkes  RI,  K.  R.  I.  (2016). Pedoman  Umum:  Program  Indonesia  Sehat  Dengan Pendekatan Keluarga . Kementerian Kesehatan RI. Khayati,  S.  (2011). Faktor  yang  Berhubungan  dengan  Status  Gizi  Balita  pada  Keluarga Buruh  Tani  di  Desa  Situwangi  Kecamatan  Rakit  Kabupaten  Banjarnegara  Tahun 2010 . Universitas Negeri Semarang.
Khusniyati, E., Sari, A. K., & Ro’ifah, I. (2016). Hubungan Pola Konsumsi Makanan dengan Status  Gizi  Santri  Pondok  Pesantren  Roudlatul  Hidayah  Desa  Pakis  Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Midwiferia Jurnal Kebidanan , 2 (2), 1–7.
Lemaking,  V.  B.,  Manimalai,  M.,  &  Djogo,  H.  M.  A.  (2022).  Hubungan  pekerjaan  ayah, pendidikan  ibu,  pola  asuh,  dan  jumlah  anggota  keluarga  dengan  kejadian  stunting pada balita  di  Kecamatan Kupang  Tengah, Kabupaten Kupang. Ilmu Gizi  Indonesia , 5 (2), 123– 132.
Luhulima, Y. B., Wattimena, J. A. Y.,  & Peilouw, J. S. F. (2023). Konsep Pemenuhan Hak Atas Pangan Bagi Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Pada Masa Pandemi Covid-19. PATTIMURA Legal Journal , 2 (1), 1–12. Marsela, E. (2021). Hubungan Pola Makan dengan Status Gizi pada Balita di Wilayh Kerja Puskesmas Kandang Kota Bengkulu Tahun 2021 . Politeknik Kesehatan Bengkulu. Nadiyah, Briawan, D., & Martianto, D. (2014). Faktor Risiko Stunting Pada Anak Usia 0 — 23 Bulan Di Provinsi  Bali, Jawa Barat, Dan Nusa Tenggara Timur. Jurnal Gizi Dan Pangan , 9 (2), 125–132.
Nengsi,  S.,  &  Risma.  (2017).  Hubungan  Penyakit  Infeksi  Dengan  Status  Gizi  Balita  di Wilayah  Kera  Puskesmas  Anreapi  Kabupaten  Polewali  Mandar. Jurnal  Kesehatan Masyarakat , 3 (1), 44–57.
Ni’mah, C., & Muniroh, L. (2015). Hubungan Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengetahuan dan Pola Asuh Ibu dengan Wasting dan Stunting pada Balita Keluarga Miskin. Media Gizi Indonesia , 10 (1), 84–90.
Nisa,  L.  S.  (2018).  Kebijakan  penanggulangan  stunting  di  Indonesia. Jurnal  Kebijakan Pembangunan , 13 (2), 173–179. NTT,  B.  P.  S.  (2020).  Nusa  Tenggara  Timur  dalam  Angka  2020. Indonesia:  BPS  Provinsi NTT . Nugroho, M. R., Sasongko, R. N., & Kristiawan, M. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak Usia Dini di Indonesia. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 5 (2), 2269–2276.
Oktarindasarira, Z., Qariati, N. I., & Widyarni., A. (2019). Hubungan Pengetahuan, Pekerjaan Ibu dan Pendapatan Keluarga dengan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tapin  Utara  Tahun  2020. Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling , 11564 LNCS (9), 41. Organization,  W.  H.  (2018). Reducing  stunting  in  children:  equity  considerations  for achieving the Global Nutrition Targets 2025 . World Health Organization. Rizal, M. F., & van Doorslaer, E. (2019). Explaining the fall of socioeconomic inequality in childhood stunting in Indonesia. SSM-Population Health , 9 , 100469.
Sakharina, I. K. (2020). Hak Atas Pangan di Masa Pandemi Coronavirus Disease Covid-19.
Jurnal Legislatif , 367–384.
Soekatri, M. Y. E., Sandjaja, S., & Syauqy, A. (2020). Stunting was associated with reported morbidity, parental education and socioeconomic status in 0.5–12-year-old Indonesian children. International Journal of Environmental Research and Public Health , 17 (17), 6204.
Suryani,  D.,  Simbolon,  D.,  Elly,  N.,  Pratiwi,  B.  A.,  &  Yandrizal,  Y.  (2017).  Determinants failure  of  exclusive  breast  feeding  on  health  in  the  City  Bengkulu. KEMAS:  Jurnal Kesehatan Masyarakat , 12 (2), 304–312.
Wardani, N. E. K., & Sholikah, S. M. (2023). Analysis of The 1000 Hpk Program (First Day of Life) Towards Effort  to Reduce Stunting at the Bangkalan District Health Center. Malahayati Nursing Journal , 5 (4), 969–986. Yuliana, W., ST, S., Keb, M., & Hakim, B. N. (2019). Darurat stunting dengan melibatkan keluarga . Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. Zein, Y. A. (2022). Problematika Hukum Indonesia . Syiah Kuala University Press. Zuhra, A. (2019). Ketahanan Pangan Dan Tanggung Jawab Negara Saat Konflik Bersenjata: Sebuah  Tinjauan  Hukum. TerAs  Law  Review:  Jurnal  Hukum  Humaniter  Dan  HAM , 1 (1), 98–126.