INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5876-5884 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penyelesaian Konflik Agraria Antara Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

## Dengan Masyarakat Pemegang Alas Hak Atas Tanah di Kabupaten Bolaang Mongondow
Fernando Imanuel Kansil 1 ✉ , Wempie Jh. Kumendong 2 , Ralfie Pinasang 3
Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, Sulawesi Utara
Email : nandokansil93@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Konflik agraria di bidang pertambangan merupakan jenis konflik horizontal yang paling eksesif saat ini serta merupakan konflik agraria struktural dimana masyarakat, komunitas, desa, kampung, petani, atau masyarakat adat di dalam satu kelompok  berhadapan dengan perusahaan tambang. Konflik berupa tumpang tindih lahan Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan dengan masyarakat pemegang hak atas tanah, yang masuk atau menjadi bagian dalam satu Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan. Adanya regulasi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya konflik agraria di bidang pertambangan. Namun, kenyataan yang ada di lapangan sering terjadi “ konflik agraria ” antara masyarakat pemegang hak  atas  tanah  dengan  perusahaan  pemegang  Izin  Usaha  Pertambangan,  seperti  yang  terjadi  di Kabupaten  Bolaang  Mongondow  tepatnya  di  lokasi  areal  Wilayah  Pertambangan  Izin  Usaha Pertambangan PT. Bulawan Daya Lestari (BDL), Desa Mopait, Kecamatan Laloyan, Kabupaten Bolaang Mongondow,  yang berkonflik  dengan  masyarakat  Desa Toruakat  Kecamatan Dumoga  Kabupaten Bolaang Mongondow.
Kata kunci: Konflik Agraria, IUP, Kabupaten Bolaang Mongondow

## Abstract
Agrarian conflict in the mining sector is the most excessive type of horizontal conflict at this time and is  a  structural  agrarian  conflict  where  communities,  communities,  villages,  villages,  farmers,  or indigenous  peoples  in  one  group  are  dealing  with  mining  companies.  Conflicts  in  the  form  of overlapping land for Mining Areas for Mining Business Permits of companies that have Mining Business Permits and community holders of land rights, which are included in or become part of a Mining Area for Mining Business Permits. There is regulation of Law No. 3 of 2020 concerning Amendments to Law no. 4 of 2009 concerning Minerals and Coal is expected to prevent and minimize the occurrence of agrarian conflicts in the mining sector. However, the reality on the ground is that "agrarian conflicts" often  occur  between  communities  holding  land  rights  and  companies  holding  Mining  Business Permits,  as  happened  in  Bolaang  Mongondow  Regency,  to  be  precise,  in  the  mining  area  of  PT. Bulawan Daya Lestari (BDL), Mopait Village, Laloyan District, Bolaang Mongondow Regency, which is in conflict with the people of Toruakat Village, Dumoga District, Bolaang Mongondow Regency. Keywords: Agrarian conflict, Mining Business Permits, Bolaang Mongondow Regency

## PENDAHULUAN
Konflik  adalah  pertentangan,  perselisihan  atau  percekcokan  yang  terjadi  antara  pihak yang satu dengan pihak lainnya dan/atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda. Dalam definisi ini, konflik dikonstruksikan sebagai perselisihan/pertentangan. Para pihak yang bersengketa terdiri dua  pihak  atau  lebih  dari  dua  pihak.  Objek  sengketanya  tentang  tanah.  Sedangkan  konflik agraria adalah perselisihan agraria antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan  hukum,  atau  lembaga  yang  mempunyai  kecenderungan  atau  sudah  berdampak  luas secara sosial, politis, ekonomi, pertahanan atau budaya
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Catatan Akhir Tahun 2021 mencatat bahwa konflik agraria di tahun 2021 tetap tinggi. Berdasarkan pemantauan KPA, di tahun 2021 terjadi 207  letusan  konflik  di  32  provinsi  yang  tersebar  di  507  desa/kota.  Korban  yang  terdampak mencapai  198.895  kepala  keluarga  (KK)  dengan  luas  lahan  berkonflik  500.062  hektare  (ha). Sektor, perkebunan tetap menjadi sektor dengan jumlah konflik agraria tertinggi yaitu 74 konflik, diikuti sektor infrastruktur sebanyak 52 konflik, aktivitas pertambangan 30 konflik, pembangunan proyek properti 20 konflik, dan kehutanan 17.
Konflik  agraria  yang  direkam  KPA  merupakan  konflik  agraria  struktural,  dimana masyarakat, komunitas, desa, kampung, petani, atau masyarakat adat di dalam satu kelompok berhadapan  dengan  perusahaan  tambang.  Dari  sisi  jumlah  yang  mencapai  207,  memang mengalami  penurunan  dibandingkan  tahun  sebelumnya  yang  berjumlah  241.  Namun  dari
laporan KPA, terjadi kenaikan konflik agraria yang signifikan khususnya di sektor pertambangan yang pada tahun 2020 hanya 12 kasus, tapi pada tahun 2021 naik menjadi 30 kasus konflik.
Namun, dalam implementasinya, kenyataan menunjukkan sering terjadi “konflik agraria” antara masyarakat pemegang hak atas tanah dengan perusahaan pemegang IUP dalam lingkup Wilayah  Pertambangan  Izin  Usaha  Pertambangan  (WIUP),  seperti  yang  terjadi  di  Wilayah Kabupaten  Bolaang  Mongondow  tepatnya  di  lokasi  areal  Wilayah  Pertambangan  Izin  Usaha Pertambangan  (WIUP)  PT.  Bulawan  Daya  Lestari  (BDL),  Desa  Mopait,  Kecamatan  Laloyan, Kabupaten  Bolaang  Mongondow  dengan  masyarakat  Desa  Toruakat  Kecamatan  Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.
Konflik  berupa  tumpang  tindih  lahan  WIUP  perusahaan  yang  memiliki  IUP  dengan masyarakat  pemegang  hak  atas  tanah,  yang  masuk  atau  menjadi  bagian  dalam  satu  WIUP. Padahal dalam menetapkan WIUP  telah diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, yang pada pokoknya menyatakan:
a. Penetapan  suatu  Wilayah  Pertambangan  menjadi  WIUP  tidak  boleh  tumpang  tindih dengan peruntukan dan/atau kepentingan lainnya (“clean and clear”).
b. Dalam proses penetapannya, harus berkoordinasi dengan semua stakeholder, yaitu DPR, pemerintah daerah, pendapat instansi terkait serta masyarakat setempat dengan cara proses penjaringan aspirasi, pembicaraan, pembahasan dan masukan, serta persetujuan semua stakeholder.
c. Dilakukan melalui proses yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
d. Memperhatikan  aspek  sosial,  budaya,  ekonomi,  ekologi,  berwawasan  lingkungan  dan memperhatikan aspirasi daerah.
e. Kewajiban bagi perusahaan pertambangan, sebelum melakukan kegiatan pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak. (ganti rugi).
Adanya  regulasi  tersebut  diharapkan  dapat  mencegah  dan  meminimalisir  terjadinya konflik agraria di bidang pertambangan. Namun, kenyataan yang ada di lapangan sering terjadi “konflik agraria” antara masyarakat pemegang ha k atas tanah dengan perusahaan pemegang IUP, seperti yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di lokasi areal Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Bulawan Daya Lestari (BDL), Desa Mopait, Kecamatan Laloyan, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang berkonflik dengan masyarakat Desa Toruakat Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow.
Konflik agraria pertambangan yang terjadi di Kab. Bolmong antara lain:
a. Konflik yang  disebabkan  oleh izin lokasi pertambangan yang berada di atas wilayah- wilayah penduduk.
b. Konflik  yang  disebabkan  oleh  proses  eksploitasi  pertambangan  yang  tengah  berjalan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup oleh perusahaan pertambangan.
c. Konflik agraria wilayah pertambangan pasca eksploitasi.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  empiris  atau disebut dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketetentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakukan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat  khususnya  terkait penyelesaian  konflik  agraria  antara  pemegang  izin  usaha  pertambangan  (IUP)  dengan masyarakat pemegang alas hak atas tanah di Kab. Bolmong.
Penelitian ini menggunakan  sumber  data primer dan sumber  data sekunder. Sumber data  primer  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  atau  dari  masyarakat  berupa wawancara  dengan  pihak-pihak  yang  terkait  dan  terlibat  langsung  dengan  objek  penelitian maupun melalui observasi secara langsung di lapangan. Sedangkan sumber data sekunder yang mencakup atau bersumber pada : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
UUD  Negara  Republik  Indonesia  1945  menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah  negara berdasarkan atas hukum, hal ini memberi arti bahwa segala tindakan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan aparaturnya harus selalu berdasarkan atas hukum. Konsepsi negara hukum secara  konstitusional  dapat  dirujuk  pada  rumusan  tujuan  negara,  yaitu  melindungi  segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajuhkan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial. UUD 1945 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang memuat norma-norma yang tertinggi dalam negara yang disebut : norma awal, norma dasar atau norma fundamental negara ( staats-fundamentalnorm) yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan atas materi muatan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan bagian  integral dari UUD 1945, maka UUD 1945 dalam kerangka tata susunan atau tata tingkatan norma hukum yang berlaku merupakan hukum yang menempati urutan tertinggi dalam tertib hukum Negara Republik Indonesia.
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengandung dua konsep besar dalam pengelolaan sumber daya  agraria  di  Indonesia  yaitu  : Pertama,  bahwa  semua  daratan,  perairan  dan  udara  yang
meliputi wilayah Indonesia berikut semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. Kedua, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tersebut dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Sesunguhnya telah jelas dari Pasal 33 UUD 1945 bahwa tujuan utama dari pengelolaan sumber  daya agraria  adalah  “sebesar - besar  kemakmuran  rakyat”.  Jadi  apabila  terjadi  konflik agraria khususnya dalam bidang pertambangan, Negara harus hadir untuk mengutamakan dan membela  hak-hak  dan  kepentingan  masyarakatnya  serta  tidak  berpihak  pada  pengusaha pertambangan.
Salah  satu  tujuan  UUPA  yaitu  meletakkan  dasar-dasar  untuk  memberikan  kepastian hukum  mengenai  hak-hak  atas  tanah  bagi  rakyat  seluruhnya.  Jadi,  UUPA  secara  jelas memberikan perlindungan terhadap : hak milik masyarakat dan hak ulayat.
Pasal  4  TAP  MPR  No.XI/MPR/2001  memuat  prinsip-prinsip  pembaharuan  agraria  dan pengelolaan sumber daya alam yang salah satunya : mengakui menghormati, dan melindungi hak  masyarakat  hukum  adat  dan  keanekaragaman  budaya  bangsa  atas  sumber  daya  alam agraria/sumberdaya alam.
Secara yuridis UU ini mengemban amanah untuk pengelolaan dan pengusahaan bahan galian ke depan, harus mampu menggerakkan kegiatan ekonomi, melakukan pembinaan dan pemberdayaan rakyat setempat dan penyiapan kegiatan pascatambang. Artinya, penetapan tata ruang nasional harus berangkat dari basis data potensi daerah dan/atau wilayah. Artinya, jangan sampai penetapan tata ruang bukan berangkat  dari basis data potensi wilayah/daerah yang bersangkutan, sehingga pada giliran dikemudian hari ternyata pada lahan yang diperuntukkan bagi kepentingan lain ditemukan potensi bahan galian, maka akan timbul konflik permasalahan.
Bentuk perizinan UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah dalam bentuk perizinan berusaha yaitu legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan Berusaha dilaksanakan melalui pemberian:
a. Nomor induk berusaha;
b. Sertifikat standar; dan/atau
c. Izin. (IUP, IUPK, IPR).
G.  Kartasapoetra  dalam  bukunya  Hukum  Tanah,  Jaminan  UUPA  Bagi  Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, menyatakan hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh  sesuatu  persekutuan  hukum  (desa,  suku)  untuk  menjamin  ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan  tanah.  Hak  ulayat  adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  suatu persekutuan hukum (desa/suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut
mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku/kepala desa yang bersangkutan).
Menurut Ten Berge, Izin merupakan suatu tindakan pengecualian yang diperkenankan terhadap  suatu  larangan  dari  suatu  undang-undang.  Pengecualian  tersebut  dapat  diteliti dengan memberi  batasan-batasan tertentu bagi pemberian izin tertentu.   Dengan  demikian dapat terjadi penolakan pemberian izin, karena kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi  atau  bila  karena  suatu  alasan  tidak  mungkin  memberi  izin  kepada  semua  orang memenuhi  kriteria,  karena  adanya  keterbatsan  dari  benda-benda  tersebut.  Jadi  penguasa memberi  alasan  kesesuaian  tujuan  ( doelmatighed)  yang  dianggap  perlu  untuk  menjalankan pemberian izin secara restriktif dan membatasi jumlah pemegang izin.
Prinsip pemberian IUP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan  Batubara  adalah,  satu  IUP  hanya  diperbolehkan  untuk  satu  jenis  tambang.  Satu  IUP diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara. Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang.  Penyimpangan  terhadap  prinsip  tersebut  dimungkinkan,  dalam  hal  terjadi  apabila perusahaan yang telah memperoleh IUP, pada waktu melakukan penambangan menemukan mineral  lain  di  dalam  WIUP  yang  dikelolanya.  Pemegang  IUP  yang  bersangkutan  diberikan prioritas oleh pemerintah untuk dapat mengusahakannya. Namun tidak serta merta perusahaan tersebut dapat melakukan penambangan terhadap mineral lain yang ditemukannya, tetapi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan IUP baru kepada pejabat yang berwenang. Namun dapat  juga  perusahaan  tersebut  tidak  berminat  untuk  melakukan  penambangan  terhadap mineral lain yang ditemukannya. Walaupun perusahaan tersebut tidak berminat mengusahakan mineral lain tersebut, namun mempunyai kewajiban untuk menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
Kab. Bolmong merupakan salah satu Kabupaten yang kaya akan hasil bumi dan logam serta memiliki sumber daya mineral emas yang cukup melimpah, namun tidak jarang terjadi konflik  agraria.  Konflik  agraria  tersebut  pada  umumnya  terkait  penggunaan  lahan  untuk kegiatan pertambangan antara perusahaan tambang dengan masyarakat pemegang hak atas tanah.  Perusahaan-perusahaan pertambangan di Kab Bolmong yaitu PT. BDL (Bulawan Daya Lestari),  PT.  JRBM  Blok  Bakan,  PT.  Monumen  Energi  Nusantara,  dan  PT.  Monumen  Energi Nusantara.  Perusahaan-perusahan  tambang  tersebut  di  atas  tidak  jarang  mengalami  konflik agraria dengan masyarakat sekitar lokasi tambang sehingga mengakibatkan pertikaian.
Menurut  laporan  dari  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (KPA)  terjadi  kenaikan  konflik agraria yang signifikan di sektor pertambangan yang pada tahun 2020 hanya 12 kasus, tapi pada
tahun 2021 naik menjadi 30 kasus. Kasus konflik agraria terkait pertambangan juga terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tepatnya di lokasi areal Wilayah Pertambangan Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Bulawan Daya Lestari (BDL), Desa Mopait, Kecamatan Laloyan, Kabupaten  Bolaang  Mongondow  dengan  masyarakat  Desa  Toruakat  Kecamatan  Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. Konflik tersebut merupakan konflik sengketa tanah dimana sebagian areal WIUP PT. Bulawan Daya Lestari (BDL) diklaim oleh masyarakat setempat sebagai lokasi perkebunan warga yang sebagian besar dari masyarakat tersebut sudah memiliki atau menjadi pemegang hak atas tanah berupa sertifikat dan surat tanah lainnya. Akibat dari konflik tersebut jatuhnya korban jiwa dari masyarakat setempat.
Dari kasus tersebut di atas, menunjukkan bahwa konflik agraria merupakan konflik yang berkepanjangan  dan seringkali disertai kekerasan fisik. Selain  itu,  banyak  dari peristiwa yang terjadi  terkait  konflik  agraria  yang  tadinya  dalam  pengadilan  hanya  bersifat  perdata,  bisa kemudian berujung pada pengadilan pidana. Aspek pidana yang muncul setelah jatuh korban sebagai  dampak  dari  konflik  inilah  yang  justru  lebih  sering  mendapat  perhatian  dan ditindaklanjuti oleh apara kepolisian.
Namun,  akar  masalah  utama  berupa  konflik  agraria  terabaikan  tanpa  sebuah penanganan  dan  penyesaian  berarti.  Sehingga,  letupan  konflik  agraria  setiap  saat  masih berpotensi meledak jika mendapatkan momentumnya. Untuk itu, agar letupan konflik agraria dapat  diminimalisir  konflik  agraria  harus  cepat  diselesaikan.  Penyelesaian  konflik  agraria khususnya antara  perusahaan pertambangan dengan masyarakat  dapat  ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu (1) melalui jalur non peradilan (non ligitasi) dan jalur peradilan (ligitasi).
Penyelesaian konflik agraria di wilayah pertambangan antara perusahaan tambang dan masyarakat pemegang hak atas tanah di Kab. Bolmong untuk menghindari jatuhnya korban jiwa sebaiknya dilakukan dengan proses non litigasi melalui jalur mediasi yang bersifat lintas sektoral, terintegrasi,  terkoordinasi,  proporsional,  dengan  melihat  akar  masalah  secara komprehensif/sumber  penyebab  utama  terjadinya  konflik  dengan  melibatkan  perusahaan, masyarakat,  tua-tua  adat,  tokoh-tokoh  agama  dan stake  holders  (pemangku  kepentingan) terkait  baik  di  pusat  maupun  di  daerah.  Apabila  tidak  tercapai  kesepakatan  damai  dapat dilakukan melalui jalur litigasi/pengadilan namun, diharapkan perlu dibentuk pengadilan khusus agraria agar penyelesaiannya terfokus, cepat dan biaya ringan.

## SIMPULAN
Secara khusus, aturan hukum di bidang agraria terkait penyelesaian konflik agraria di wilayah pertambangan belumlah diatur. Namun, secara umum  terkait pengelolaan sumber daya
agraria dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait seperti UUD Negara  RI  Tahun  1945,  UUPA  No.  5  Tahun  1960,  TAP  MPR  No.  IX/MPR/2001  tentang “Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No. 4 Tahun 2009, serta UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Konflik  Agraria  di  wilayah  pertambangan  merupakan  salah  satu  konflik  yang  paling eksesif yang terjadi dihampir semua daerah di Indonesia termasuk juga di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong). Konflik biasanya terjadi antara pemegang izin usaha pertambangan (IUP)  dengan  masyarakat  pemegang  hak  atas  tanah  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow. Penyelesaiannya dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu (1) melalui jalur non peradilan (non ligitasi) dan jalur peradilan (ligitasi).

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, H. Zainuddin. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
Apeldoorn,  Van.  1990. Pengantar  Ilmu  Hukum,  terjemahan  dari  Inleiding  Tot  De  Studie  Het Nederlandse Recht oleh Oetarid Sadino. Cetakan keduapuluh empat. Jakarta : Pradnya Paramita.
Arikunto, Suharsimi. 2014. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta :Rineka Cipta. Attamimi, A. Hamid S. 1992. Teori Perundang-Undangan Indonesia. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Azhary, 1995. Negara Hukum Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia.
Baddu-Zain. 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Berge, Ten dan MR. N. M Spelt. 1992. Dalam Philipus Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Bahan Hukum Penataran Hukum Administrasi Negara. Surabaya : Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
C. Asser dan Paul Scholten. 1993. Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
Dicey,  A.V. 2007.  Introduction  to  the  Study  of  the  law  of  the  Constitution  (Pengantar  Studi Hukum Konstitusi) diterjemahkan oleh Nurhadi. Bandung : Nusa Media.
Galtung, Johan. 1958. Theories of Conflict: Definitions, Dimensions, Negations, and Formations.
Colombia: Colombia University.
Hadjon, Philipus M. 1994. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
Hadjon, Philipus M. 1994. Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Repubik Indonesia.
Makalah.
Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Jakarta : Djambatan.
Hart, H.L.A 2010. The Consept of Law (Konsep Hukum). Nusa Media. Bandung.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  4
Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  002/PUU-1/2003  tanggal  15  Desember  2003,  dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. IX/MPR/2001.
https://www.beritasatu.com/ekonomi/875603/kpa-catat-207-konflik-agraria-sepanjang-2021 https://nasional.kompas.com/read/2012/02/06/03164861/Konflik.Agraria.Paling.Eksesif http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/en/berita-terbaru-topmenu-58/10  94- tanah33
https://bolmora.com/03/2021/51739/kaya-akan-hasil-tambang-ini-harapan-penambang-di- bolaang-mongondow/
https://www.beritasatu.com/ekonomi/875603/kpa-catat-207-konflik-agraria-sepanjang-2021 .