Vol 1, No 1, 2021, 11-20
Problematika  Konsep  Diskresi  dalam  Penyelenggaraan Administrasi  Pemerintahan  pasca  Undang-Undang  Cipta Kerja  (The  Problems  of  the  Discretionary  Concept  in  the Implementation of Government Administration after the Job Creation Law)
Nurmayani 1* , Mery Farida 2
Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung 1,2 nurmayani1961@gmail.com 1* , meryfarida95@gmail.com 2
Riwayat Artikel
Diterima pada 8 Mei 2021 Direvisi pada 16 Juni 2021
Disetujui pada 2 Juli 2021

## Abstract
Purpose: The enactment of Law No. 11 of 2020 on Job Creation has modified several provisions governing government administration,  one  of  which  concerns  discretion.  Discretion, defined  as  the  freedom  of  action  of  government  officials  when acting or making decisions, is redefined in the Job Creation Law, as the  previous  definition  was  deemed  to  obstruct  investment  by defining discretion as limited discretion. The community criticizes discretion,  but  the  Job  Creation  Law's  discretion  is  due  to  the numerous problems associated with this concept.
Research  Methodology: The  study's  problem  formulation  is  as follows:  How  is  the  concept  of  discretion  applied  to  government administration following the Job Creation Act? What issues arise as a  result  of  the  Job  Creation  Act's  change  in  the  concept  of discretion?  This  legal  research  employs  a  normative  juridical research  methodology  that  combines  a  statutory  and  conceptual approach  to  map  the  concept  of  discretion  in  the  Law  on  Job Creation and the resulting problems.
Results: The  Employment  Creation  Act  expanded  the  concept  of discretion  by  eliminating  discretionary  requirements  that  are inconsistent  with  applicable  laws  and  regulations,  resulting  in several issues, including the possibility of issuing unconstitutional discretion,  discretion  that  is  inconsistent  with  the  AUPB,  and  a concept  of  discretion  that  is  too  broad,  disproportionate  to  the supervision of discretionary officials.
Keywords: Problematics,  Discretionary  Concepts,  Job  Creation Law
How to cite: Nurmayani & Farida, M. (2021). Problematika Konsep Diskresi dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia , 1(1),  11-20.

## 1. Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan zaman maka kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat akan  semakin  kompleks,  sehingga  pejabat  pemerintah  harus  bertindak  cepat  untuk  mengatasi permasalahan tersebut, namun tidak semua permasalahan yang menjadi tuntutan masyarakat dapat di atasi  berdasarkan  aturan  yang  telah  di  bentuk,  kadang  kala  pejabat  pemerintah  menghadapi  suatu keadaan dimana tidak ada aturan yang jelas untuk menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat, namun pejabat pemerintah tidak dapat menolak permasalahan tersebut dengan dalih tidak ada aturan yang mengatur. Hal ini merupakan konsekuensi  Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state) . Konsep welfare state adalah bentuk konkret dari peralihan prinsip staatssonthouding yang memberikan
batasan terhadap   peran negara dan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi staatsbemoeienis yang menghendaki negara untuk terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai bagian untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan  keamanan  ( rust  en  orde )  .    Oleh  karena  itu  pemerintah memiliki  kewajiban mengatasi  berbagai permasalahan di masyarakat, sebagai wujud meningkatkan pelayanan publik.
Ketika pejabat pemerintah dihadapkan pada permasalahan diatas, maka menurut hukum administrasi negara, pejabat memiliki kebebasan bertindak dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat kompeks dan menyangkut kepentingan umum. Kebebasan bertindak pejabat ini freies ermessen atau discretionary  of  power atau  yang  lebih  dikenal  dengan  diskresi.  Akan  tetapi  pembentukan kebijakan pejabat pemerintah yang menggunakan diskresi, pada dasarnya sepeti pedang bermata dua, di  satu  sisi  dapat  membantu  mempercepat  penyelesaian  sengketa  penyelenggaraan  administrasi pemerintahan, disisi lain adanya potensi penyalahgunaan diskresi oleh pejabat pemerintah yang dapat merugikan masyarakat, untuk mengatasi ini maka pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), sebagai solusi untuk memberikan perlindungan penggunaan diskresi bagi masyarakat maupun pejabat pemerintah.
Diskresi menurut UU Administrasi Pemerintah adakah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan  pemerintahan,  melancarkan  penyelenggaraan  pemerintahan,  dan  memberikan kepastian  hukum  ketika peraturan  perundang-undangan  yang  memberikan  pilihan  tidak  memberikan aturan,  tidak  lengkap,  tidak  jelas,  dan/atau  karena  adanya  stagnasi  pemerintahan,  maka  dapatlah diartikan  pula  dibuatnya  suatu  diskresi  oleh  pejabat  pemerintah  berupaya  upaya  untuk  mengisi kekosongan hukum akibat dari tidak ada ataupun tidak jelasnya aturan mengenai suatu masalah dalam penyelenggaraan  administrasi  pemerintah,  sehingga  diskresi  dapat  memberikan  kemanfaatan  bagi kepentingan umum.
Pejabat  pemerintah  yang  akan  mengeluarkan  diskresi  dalam  UU  Administrasi  Pemerintahan  di berlakukan  pembatasan-pembatasan,  sebagai  upaya  mencegah    penyalahgunaan  kewenangan  oleh pejabat pemerintah. Pembatasan diskresi ini diwujudkan dalam syarat-syarat penggunaan diskresi yang harus  di  taati  oleh  pejabat  pemerintah  sebelum  mengeluarkan  diskresi.  Syarat-syarat  tersebut  terdiri dari:
a. Dibuat  berdasarkan  tujuan  diskresi  yang  diatur  dalam  Pasal  22  ayat  (2)  UU  Administrasi pemerintahan
b. Diskresi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan
c. Diskresi juga harus sesuai dengan  Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
d. Dalam pembentukan diskresi harus didasarkan pada alasan-alasan yang objektif
e. Diskresi yang dibuat tidak  menimbulkan konflik kepentingan
f. Dan dalam pembentukan diskresi harus didasarkan pada iktikad baik.
Syarat penggunaan diskresi ini dibentuk, sebagai pembatasan diskresi, yang mana apabila penggunaan diskresi tidak dibatasi maka dikhawatirkan akan terjadi maaladministrasi akibat adanya penyalahgunaan kewenangan dan berujung pada tindak pidana, salah satunya tindak pidana korupsi.
Seiring  dengan  perkembangan  zaman  dan  keinginan  pemerintah  Indonesia  untuk  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  melalui  investasi  agar  dapat  bersaing  dengan  negara  lain  maka  disahkanlah Undang-Undang  No.  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (UU  Cipta  Kerja),  sebagai  saran
mempermudah investasi, dampak dari disahkannya UU Cipta Kerja ini terjadinya beberapa pergeseran dalam  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan,  salah  satunya  mengenai  diskresi  sebagaimana diatur  dalam  pasal  175.  Pergeseran  konsep  diskresi  ini  disebabkan  karena  pemerintah  beranggapan bahwa  konsep  diskresi  yang  selama  ini  di  atur  telah  mempersempit  ruang  gerak  pejabat  pemerintah untuk  mengeluarkan  diskresi  yang  berkaitan  dengan  perizinan  sebagai  upaya  untuk  mempercepat investasi.  Sehingga  dalam UU  Cipta  Kerja  terjadi  perubahan  konsep  diskresi  yang  awalnya  diskresi dibuat  terbatas,  menjadi  diskresi  yang  semakin  di  perluas.  Akan  tetapi  perubahan  diskresi  ini menimbulkan pertentangan di masyarakat, karena dianggap perubahan konsep diskresi yang terdapat dalam  UU  Cipta  Kerja  terlalu  di  perluas  dan  dikhawatirkan  akan  berdampak  pada  ketidakstabilan penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimanakah  konsep  Diskresi  dalam  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  pasca  Undang- Undang  Cipta  Kerja?  Bagaimanakah  problematika  yang  muncul  akibat  perubahan  konsep  diskresi dalam  Undang-Undang  Cipta  Kerja?.  Penelitian     hukum     ini     menggunakan    metode     penelitian yuridis  normatif   dengan   pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian yuridis normatif adalah  penelitian dengan menelaah bahan hukum yang terdiri dari konsep-konsep dan teori,  peraturan  perundang-undangan  serta  asas-asas  hukum  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini 1 . Kemudian  pendekatan  perundang-undangan  adalah  pendekatan  berdasarkan  penelaahan  regulasi maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yakni  UU Administrasi Pemerintahan  dan  UU  Cipta  Kerja,  sedangkan  pendekatan  konseptual  adalah  pendekatan  dalam penelitian hukum yang menganaliasis dari nilai-nilai yang terkandung dalam suatu norma dan konsep- konsep hukum yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan konsep diskresi dalam UU Cipta kerja.

## 2. Pembahasan
Konsep  Diskresi  Dalam  Penyelenggaraan  Administrasi  Pemerintah  Pasca  Undang-Undang  Cipta Kerja
Pemerintah Indonesia dalam rangka mempercepat investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, selain itu pada dasarnya investasi tidak hanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi  juga  dapat  mempercepat  pembangunan  dan  memperdayakan  masyarakat  dengan  semakin terbukanya  lapangan  kerja  dengan  adanya  investasi.  Akan  tetapi  di  Indonesia  terdapat  hambatan- hambatan dalam berinvestasi yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut 2 :
a. Adanya inkonsistensi dalam pengaturan kebijakan mengenai investasi
b. Adanya  hambatan  birokrasi,  khususnya  terjadi  di  tingkat  daerah  sehingga  mengakibatkan peningkatan biaya dalam investasi dan terjadinya pungutan liar hingga korupsi, yang menyebabkan buruknya investasi di Indonesia
c. Adanya  permasalahan  terhadap  sumbar  daya  manusia  khususnya  bidang  ketenagakerjaan,  yaitu kurang produktifnya tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja yang kurang terampil dan etos kerja yang kurang baik
d. Rendanya jaminan perlindungan terhadap investasi, dan
1 Rabiah  Adawiah  Engku  Ali,  “The   Development   Of Partnership   Based Structure   In Comparison   To  The   Concept   Of   Musharakah (Sharikah) With Special Reference To Malaysia”, Journal Of Islam In Asia8, No. 2 (2012): 293-315, 294-295, Doi: 10.31436/Jia.V8i0.248.
2 Subadi, Subadi, and Tiara Oliviarizky Toersina. "Perkembangan Konsep atau Pemikiran Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Investasi di Daerah." Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 30, no. 1 (2018): 17-31.DOI : http://doi.org/10.22146/jmh.29222
e. Kurangnya  koordinasi  antar  kelembagaan,  hal  ini  disebabkan  karena  ketidakjelasan  mengenai tugas dan fungsi lembaga pemerintahan sehingga menimbulkan koordinasi yang tidak harmonis antar lembaga, misalnya tumpang tindih antara kebijakan pusat dan daerah.
Oleh karena itu untuk mengatasi hambatan-hambatan investasi ini,  maka di bentuklah UU Cipta Kerja, yang  mana UU Cipta Kerja dibentuk dengan menggunakan metode omnibus law, yang sebelumnya hanya dikenal oleh negara-negara yang menganut common law System . Metode omnibus law sendiri adalah salah satu tahnik pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan  yang  disebabkan  karena  tumpang  tindih  peraturan  ( overlapping )  atau  karena  terlalu banyaknya peraturan (over regulasi) 3 . Senada dengan pernyataan Kemudian menurut Audrey O’Brien dan  Marc  Bosc  yang  mengartikan  omnibus  law  sebagai  teknik  pembentukan  perundang-undangan dengan cara mencabut, mengubah,  dan/atau memberlakukan beberapa ketentuan dari berbagai undang- undang, sehingga perubahan  beberapa undang-undang  dapat dilakukan hanya dengan satu undang- undangan  dalam  rangka  memfasilitasi  satu  kebijakan  tertentu  yang  diambil  oleh  negara 4 .  sehingga dengan di bentuknya UU Cipta Kerja maka akan terjadi perubahan terhadap undang-undang lain yang berlaku  Indonesia dan ada hubungannya dalam mempercepat investasi.
Salah satu peraturan perundang-undangan yang diubah dengan berlakunya UU Cipta kerja adalah UU Administrasi Pemerintahan, yang diatur dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja. Hal ini dilakukan karena UU Administrasi  Pemerintahan  dianggap  sebagai  salah  satu  undang-undang  yang    dalam  beberapa aturannya  menghambat  berkembangnya  investasi  di  Indonesia.  Perubahan  aturan  dalam  UU Administrasi Pemerintahan yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah salah  satunya  yang  berkaitan  dengan  diskresi.  Perubahan  diskresi  dalam  UU  Cipta  Kerja  bertujuan untuk  memudahkan  pejabat  pemerintah  mengeluarkan  diskresi  yang  berkaitan  dengan  kecepatan investasi khususnya di bidang perizinan.
Diskresi  atau  yang  dikenal  juga  dengan freies  ermessen ,  merupakan  kebebasan  bertindak  pejabat pemerintahan  sesuai  dengan  kewenangannya  dan  dilakukan  untuk  kepentingan  masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Sjachran Basah menjelaskan bahwa freies ermessen adalah kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri akan tetapi dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan hukum, sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam  negara  hukum  berdasarkan  Pancasila 5 ,  kemudian  dipertegas kembali  dalam  UU  Administrasi  pemerintahan  berdasarkan  Pasal  23  menyatakan  bahwa  pejabat pemerintah  berwenang  mengeluarkan  diskresi  dalam  keadaan  tidak  lengkap  atau  tidak  jelasnya peraturan  perundang-undangan,  tidak  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya  atau terjadinya  kekosongan  hukum  untuk  mengambil  sebuah  keputusan/tindakan,  dan  adanya  keadaan stagnasi  pemerintah  untuk  mencapai  kepentingan  yang  lebih  luas,  sehingga  dampak  dari  adanya kewenangan  pejabat  pemerintah  dalam  penggunaan  diskresi  yaitu  pejabat  pemerintah  diberi kewenangan droit function yaitu kekuasaan untuk menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan, akan  tetapi  tidak  menyalahgunakan  kewenangan  yang  diberikan  kepadanya,  sebab  setiap  perbuatan yang  menyebabkan  kerugian  bagi  masyarakat  dapat dituntun memalui  peradilan  administrasi  negara
3 Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2020): 1-10, DOI: https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/602/pdf
4 Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia." Jurnal RechtsVinding 9, no. 1 (2020). 1-21 DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389
5 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1997), 3
ataupun peradilan umum 6 . Oleh karena itu dalam UU Administrasi Pemerintahan dilakukan pembatasan menggunakan diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, sehingga diskresi dilakukan secara terbatas, yaitu dengan adanya persyaratan penggunaan diskresi sebagai berikut:
a. Dibuat  berdasarkan  tujuan  diskresi  yang  diatur  dalam  Pasal  22  ayat  (2)  UU  Administrasi pemerintahan
b. Diskresi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan
c. Diskresi juga harus sesuai dengan  Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
d. Dalam pembentukan diskresi harus didasarkan pada alasan-alasan yang objektif
e. Diskresi yang dibuat tidak  menimbulkan konflik kepentingan
f. Dan dalam pembentukan diskresi harus didasarkan pada iktikad baik
Syarat-syarat  diskresi  ini  merupakan  pembatas  penggunaan  diskresi  sebagai  untuk  mencegah kesewenang-wenangan  pejabat  pemerintah  dalam  kewenangannya  mengeluarkan  diskresi.  Namun konsep diskresi yang demikian, pasca di sahkan UU Cipta Kerja mengalami perubahan, yakni adanya perluasan pergunakan diskresi bahkan terkesan terlalu luas, hal ini disebabkan dalam UU Cipta Kerja dihapusnya salah satu syarat yang paling penting dalam penggunaan diskresi yang ini dihapusnya syarat mengenai “diskresi yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. sehingga konsep ini semakin memperluas pula ruang gerak pejabat pemerintah dalam mengeluarkan diskresi dengan tidak terikan dengan peraturan perundang-undangan. Perluasan konsep diskresi dalam UU Cipta Kerja dikarenakan sebagaimana di paparkan dalam naskah akademik UU Cipta Kerja bahwa konsep diskresi yang terbatas sebagaimana diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan di nilai kurang efektif,  karena  diskresi  yang  sebelumnya  mempersempit  ruang  gerak  pejabat  pemerintah  untuk melakukan  tindakan-tindakan  dalam  penyelenggaraan  perizinan  investasi,  sehingga  diperlukan perubahan konsep diskresi yang lebih luas dalam UU Cipta Kerja.
Perluasan  konsep  diskresi  dalam  UU  Cipta  Kerja  ini,  bermakna  untuk  memperluas  semakin    ruang gerak pejabat pemerintah dalam mengeluarkan diskresi dan dapat memunculkan terobosan hukum baru dalam  percepatan  investasi  baik  pada  tingkat  pusat  maupun  daerah  sehingga  dapat  meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun perlu dipahami bahwa dalam menjalankan suatu kewenangan diskresi apabila dipersempit maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan tidak  dapat  berjalan  dengan  baik,  dikarenakan  pejabat  pemerintahan  akan  sulit  dalam  mengambil keputusan,  dan  sebaliknya  apabila  diskresi  terlalu  longgar  maka  akan  memunculkan  terjadinya tindakan  yang  melebihi  wewenang  ( excess  du  pouvoir )  yang  akan  mengarah  kepada  perbuatan melawan hukum (korupsi) 7 . Oleh karena itu perluasan konsep diskresi dalam UU Cipta Kerja ini pada dasarnya  seperti  pedang  bermata  dua,  yang  mana  di  satu  sisi  dapat  meningkat  iklim  investasi  di Indonesia  namun  disisi  lain  dapat  dengan  mudah  dilakukannya  penyalahgunaan  kewenangan  oleh pejabat pemerintah.
Problematika yang Muncul Akibat Perubahan Konsep Diskresi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Perluasan  konsep  diskresi  dalam  UU  Cipta  Kerja  pada  dasarnya  mendapatkan  banyak  kritik  di masyarakat  karena  di  nilai  konsep  diskresi  dalam  UU  Cipta  Kerja  dibuat  terlampau  luas  sehingga dikhawatirkan  nantikan  akan  berakibat  buruk  dalam  penyelenggaraan  administrasi  pemerintah.
6 SF Marbun dan Moh Mahmud MD,  Pokok-pokok Administrasi Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Liberty,  2006), 47
7 Irawan, Benny. "Diskresi Sebagai Tindak Pidana Korupsi: Kajian Kriminologi Dan Hukum Terhadap Fenomena Pejabat Otoritas." Jurnal Mimbar 27, No. 2 (2011): 143-149, Doi:
Https://Doi.Org/10.29313/Mimbar.V27i2.322
Meskipun  pada  dasarnya  konsep  diskresi  hadir  untuk  melengkapi  asas  legalitas (wetmatigeheid  van bestuur), yakni asas yang menyatakan bahwa segala tindakan pejabat pemerintahan harus berdasarkan hukum  atau  dengan  kata  lain  pejabat  pemerintahan  hanya  dapat  melaksanakan  kewenangan  yang diberikan  dan  dibatasi  oleh  undang-undang 8 .  Namun  dalam  implementasinya  undang-undang  tidak dapat mengakomordir semua permasalahan yang muncul dalam masyarakat yang semakin kompleks ini,  sehingga  diskresi  muncul  sebagai  pemberi  kebebasan  dalam  penyelenggaraan  administrasi pemerintah. Akan tetapi sebagaimana dinyatakan oleh Sjachran Basah bawah pelaksanaan diskresi tetap harus  didasarkan  pada  hukum,  sehingga  tidak  serta  merta  pembentukan  diskresi  dapat  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dengan  demikian  konsep  diskresi  dalam  UU  Cipta  Kerja  yang  menghapus  mengenai  diskresi  tidak boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundangan-undang,  menimbulkan  banyak  permasalahan  di masyarakat, karena pada dasarnya konsep diskresi yang dianut Indonesia adalah konsep diskresi yang terbatas, bukan diskresi luas yang memungkin adanya penyalahgunaan kewenangan.  Berikut ini akan dipaparkan mengenai  problematika konsep diskresi pasca disahkannya UU Cipta Kerja:

## a. Potensi Terbentuknya Suatu Diskresi yang Inkonstitusional
Indonesia  sebagai  negara  hukum  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945 mempunyai  konsekuensi  bahwa  dalam  setiap  penyelenggaraan  pemerintahan  harus  atas  hukum  dan tidak hanya berdasarkan kekuasaan yang melekat pada pejabat pemerintahan itu sendiri, begitu pula dalam  pembuatan  diskresi.  Diskresi  yang  merupakan  ruang  kebebasan  pejabat  pemerintah  daerah dalam  melakukan  tindakan  dan  mengambil  keputusan,  apabila  diperluasan  sebagaimana  yang tercantum  dalam  UU  Cipta  Kerja,  berpotensi  membentuk  diskresi  yang    inkonstitusional. Inkonstitusional adalah terbentuknya produk hukum yang bertentangan UUD 1945 9 . Sehingga diskresi yang  bentuk  nantinya  akan  diwarnai  kepentingan  politik  dai  pemegang  kekuasaan,  sebab  dengan dihapusnya syarat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam UU Cipta Kerja dalam mengeluarkan diskresi, ini mendapat banyak kritikan karena dinilai terlalu luas, hal ini dikarenakan  apabila  kita  memperhatikan  bahwa  pada  dasar  peraturan  perundang-undangan  sebagai diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari :
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
sehingga  dihapusnya  syarat  tidak  boleh  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  dalam pembentukan  diskresi,  akan  berpotensi  diskresi  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  pemerintah  bersifat inkonstitusional sebab di mungkinkan adanya bertentangan dengan UUD 1945, yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia.
8 Ansori, Lutfil. "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." Jurnal Yuridis 2, no. 1 (2017): 135-150. DOI: http://dx.doi.org/10.35586/.v2i1.165
9 Wicaksono, Indra. "Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Hukum Nasional Dengan Model Preventive Review." Majalah Hukum Nasional 49, No. 1 (2019): 91-116. DOI: https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.94
Dengan  demikian  UUD  1945  selaku  kontitusi  adalah  acuan  dalam  pembentukan  kebijakan  bagi penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  sehingga  dalam  mengambil  kebijakan  ekonomi sebagaimana dalam UU Cipta Kerja tetap tidak boleh dilanggar dan tersingkirkan karena kepentingan ekonomi.    Sebagaimana  di  pertegas  oleh Jimly  Ashidiqqie  bahwa ketentuan  tentang  ekonomi  dalam UUD 1945 merupakan instrumen pengendalian terhadap dinamika pasar sekaligus sarana perekayasaan perkembangan  ekonomi  untuk  mencapai  cita-cita  bersama  yaitu  terciptanya  keadilan  (justice), terciptanya  kemakmuran  bersama  dan  kebebasan.  Konstitusi  berfungsi  sebagai  penyeimbang  antara kepentingan negara, masyarakat dan pasar 10 . oleh karena itu setiap kebijakan yang di keluarkan  tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 meskipun bertujuan meningkatkan ekonomi, seperti UU Cipta Kerja.

## b. Bertentangan dengan AUPB
Asas  Umum  Pemerintah  yang  baik  (AUPB)  merupakan  salah  satu  pembatas  dalam  pembentukan diskresi,  sehingga  dalam  mengeluarkan  diskresi  tidak  boleh  bertentangan  dengan  AUPB,  selain  itu AUPB  juga  merupakan  sebuah  upaya  untuk  mengarahkan  dan  menjaga  agar  kewenangan  yang dijalankan  oleh  pejabat  pemerintah  dapat  terkontrol,  dan  terhindar  dari  tindakan  penyalahgunaan kekuasaan ( abuse of power ) 11 . Oleh karena itu diskresi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah nanti tidak  merugikan  kepentingan  masyarakat.  selain  itu  terdapat  ukuran  diskresi  menurut  AUPB    yaitu: adanya  kejujuran  (fair-play),  kecermatan  ( zorgvuldigheid ),  kemurnian  dalam  tujuan  ( zuiverheid  van oogmerk ), keseimbangan ( evenwichtigheid ), kepastian hukum ( rechts zekerheid ).
AUPB  dalam  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  diatur  dalam  Pasal  10  UU  administrasi pemerintahan yang terdiri dari:
1) kepastian hukum;
2) kemanfaatan;
3) ketidakberpihakan;
4) kecermatan;
5) tidak menyalahgunakan kewenangan;
6) keterbukaan;
7) kepentingan umum; dan
8) pelayanan yang baik.
Asas-asas dalam pelaksanaan diskresi dapat dikatakan sebagai batu uji, untuk menguji apakah diskresi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan apabila diskresi yang dikeluarkan bertentang dengan AUPB maka diskresi tersebut dapat dibatalkan.
Namun  permasalahan  baru  muncul  akibat  perubahan  konsep  diskresi  dalam  UU  Cipta  Kerja  yang memungkinkan  pelanggaran  terhadap  asas  diskresi  yaitu  Asas  Kepastian  Hukum.  Yaitu  asas  dalam negara  hukum  yang  mengutamakan  landasan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kepatutan, keajegan,  dan  keadilan  dalam  setiap  kebijakan  penyelenggaraan  pemerintahan.  Hal  di  dikarenakan dengan di hapus syarat diskresi penggunaan diskresi yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan
10 Elviandri, E. "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia." Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no. 2 (2019): 252- 266. DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.32986
11 Sumeleh, Elisa JB. "Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Perspektif Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." Lex Administratum 5, no. 9 (2017). 1-8, DOI: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/18158
perundang-undangan,  maka  akan  menyebabkan  diskresi  ketentuan  diskresi  yang  dikeluarkan  tidak memiliki  dasar  hukum  yang  jelas,  sehingga  memunculnya  ketidakpastian  hukum  dalam penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan.  Kemudian  apabila  dilihat berdasarkan  pendapat  Gustav Radbruch,  bahwa  kepastian  hukum  adalah  kepastian  tentang  hukum  itu  sendiri.    Sehingga  konsep diskresi dalam UU Cipta Kerja setidaknya harus memenuhi empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. yaitu 12 : 1) hukum itu positif, artinya bahwa ia  dibuat berdasarkan perundang-undangan ( Gesetzliches Recht ).
2) bahwa hukum itu didasarkan pada fakta ( Tatsachen ), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "itikad baik", "kesopanan".
3) bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan (multitafsir), di samping juga mudah dijalankan.
4) hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah
Berdasarkan  empat  kriteria,  ini  konsep  diskresi  dalam  UU  Cipta  kerja  tidak  memenuhi  syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga berakibat pada terdistorsinya kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan
Perubahan  konsep  diskresi  dalam  UU  Cipta  Kerja  ini  juga  berpotensi  pada  dilanggarnya  asas  tidak menyalahgunakan kewenangan dalam AUPB, sebab konsep diskresi dalam UU Cipta Kerja menjadi terlalu  luas  sehingga  renta  dijadikan  alat  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  pejabat  administrasi pemerintahan.  Dengan  demikian  konsep  diskresi  dalam  UU  Cipta  Kerja  ini  akan  menimbulkan permasalahan yang berakibat pada dilanggarkan AUPB.

## Konsep Diskresi yang Terlalu Luas
Pembentukan  diskresi  dalam  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan  sampai  saat  ini  masih mengalami  permasalahan  penyalahgunaan  kewenangan  oleh  pejabat  pemerintah  yang  berakhir  pada tindak pidana korupsi, sebagai data statistis pelaku tindak pidana korupsi yang rilis KPK 13 sampai tahun 2021 sebagai 143 kepala daerah terkena kasus korupsi, dan salah satu adanya korupsi oleh kepala daerah karena  adanya  diskresi  yang  diberikan  yang  tidak  diimbangi  dengan  integritas.  Padahal  dalam  UU Administrasi  Pemerintahan  telah  mengatur  secara  tegas  mengenai  batas-batas  penggunaan  diskresi. Penyalahgunaan diskresi ini memiliki risiko yaitu akibat hukum dan pertanggung jawaban hukum oleh pelaku  diskresi.  Bentuk  tanggungjawab  atas  penyalahgunaan  diskresi  yaitu  berupa  pidana,  hukum perdata dan hukum administrasi 14 . Penyalahgunaan diskresi ini  adalah kurangnya pengawasan terhadap diskresi  baik  dari  pemerintah  pusat  maupun  dari  masyarakat.  dengan  demikian  Perluasan  konsep diskresi dalam UU Cipta Kerja ini, akan semakin meningkatkan penyalahgunaan diskresi, karena ruang gerak pejabat pemerintah untuk mengeluarkan diskresi yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan  dimungkin  kan  untuk  terjadi.    Dengan  demikian  konsep  diskresi  dalam  UU  Cipta  Kerja apabila tidak di imbangi dengan peningkatan pengawasan atas penggunaan diskresi, akan menyebabkan kesia-siaan  dan  hanya  membuat  korupsi  semakin  mengakar  dalam  penyelenggaraan  administrasi pemerintahan.
12 Firdaus, Fahmi Ramadhan, And Anna Erliyana. "Perlindungan Kebijakan Diskresi Dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020." Pakuan Law Review 6, No. 2 (2020): 23- 41. Doi: 10.33751/Palar.V6i2.2128
13 https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan, diakses pada tanggal 7 Mei 2021
14 Suteja, Made. "Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Wewenang Polri Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab (Diskresi)." Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 2, no. 2 (2013).1-12 DOI: https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i02.p10
Berdasarkan uraian diatas maka konsep diskresi dalam UU Cipta Kerja memiliki problematika yang harus  segara  diselesaikan,  agar  diskresi  yang  akan  di  keluarkan  dapat  mendukung  tujuan  UU  Cipta Kerja  yaitu  meningkatkan  investasi,  bukan  sebaliknya  akan  semakin  memperluas  penyalahgunaan keadaan,  sebagaimana  dinyatakan  oleh  Ridwan  HR  bahwa  diskresi  dan  peraturan  kebijakan  itu dianggap tidak sah atau menyimpang jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas hukum  (r echtsbeginsel ),  ada  unsur  penyalahgunaan  wewenang  dan  unsur  sewenang-wenang  atau melanggar  asas  rasionalitas,  melanggar  hak  asasi  manusia,  bertentangan  dengan  asas-asas  umum pemerintah yang baik dan /atau prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( Goed Bestuur ), dan terdapat unsur maladministrasi. 15 Oleh karena problematika konsep diskresi harus segera menemukan jalan keluarnya.

## 3. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas mengenai konsep dan problematika diskresi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pasca UU Cipta Kerja maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Konsep diskresi dalam UU Cipta Kerja semakin di perluas, yaitu dengan di hapusnya salah satu batas  penggunaan  diskresi  yakni  “tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan” sehingga  berimplikasi  semakin  luasnya  Konsep  diskresi  dalam  UU  Cipta  kerja,  hal  ini  berbeda dengan konsep diskresi dalam UU Administrasi Pemerintah yang mana diskresi dilakukan secara terbatas dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintah
2. Problematika  yang  dihadapi  pasca  di  ubahnya  konsep  diskresi  yaitu  berpotensi  dibentuknya diskresi  yang  inkonstitusional  sebab  peraturan  perundang-undangan  mencakup  juga  UUD  1945 yang  merupakan  konstitusi  negara  Indonesia  sehingga    apabila  syarat  tidak  boleh  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  dihapuskan  akan  berpotensi  dikeluarkan  diskresi  yang bertentangan  dengan  konstitusi,  kemudian  diskresi  yang  dikeluarkan  akan  bertentangan  dengan AUPB  karena  tidak  terpenuhinya  asas  kepastian  hukum  dan  mempermudah  terwujudnya  asas penyalahgunaan  kekuasaan,  dan  problematika  terakhir  adalah  konsep  diskresi  yang  terlalu  luas dalam  UU  Cipta  Kerja  tidak  diimbangi  dengan  meningkatnya  pengawasan  terhadap  pejabat pemerintahan dalam penggunaan diskresi, sehingga akan semakin meningkatnya penyalahgunaan diskresi pada tindak pidana, salah satunya tindak pidana korupsi.

## Referensi
Anggono, Bayu Dwi. (2020). Omnibus Law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi  dan  Tantangannya  dalam  Sistem  Perundang-Undangan  Indonesia. Jurnal  Rechts Vinding, 9(1). 1 1-21
Ansori,  Lutfil.  (2017).  Diskresi  Dan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Yuridis, 2(1), 135-150.
DOI : http://doi.org/10.22146/jmh.29222 Doi:  Https://Doi.Org/10.29313/Mimbar.V27i2.322 Doi: 10.31436/Jia.V8i0.248. DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389 DOI: http://dx.doi.org/10.35586/.v2i1.165 DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.32986 DOI: https://doi.org/10.24843/JMHU.2013.v02.i02.p10
15 Setiawan, Adam, and Nehru Asyikin. "Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi." Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 32, no. 1 (2020): 73-88. DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.48017
DOI: https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/18158 DOI: https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/602/pdf DOI: https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10474 Elviandri, E. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara
Hukum  Kesejahteraan  Indonesia. Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah Mada 31,(2), 252-266 .
Firdaus,  Fahmi  Ramadhan,  &  Anna  Erliyana.  (2020).  Perlindungan  Kebijakan  Diskresi  dalam Penanganan Covid-19 Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020. Pakuan Law Review 6,(2), 23-41. Doi: 10.33751/Palar.V6i2.2128 https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan, diakses pada tanggal 7
Mei 2021
Irawan,  Benny.  (2011).  Diskresi  Sebagai  Tindak  Pidana  Korupsi:  Kajian  Kriminologi  dan  Hukum terhadap Fenomena Pejabat Otoritas. J urnal Mimbar 27(2), 143-149.
Putra, Antoni. (2020). Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi. Jurnal Legislasi Indonesia 17(1), 1-10.
Rabiah    Adawiah    Engku   Ali.  (2012).  The      Development      Of  Partnership      Based  Structure      In Comparison   To  The   Concept   Of   Musharakah (Sharikah) With Special Reference To Malaysia. Journal Of Islam In Asia8, 2, 293-315, 294-295 .
Setiawan, Adam, and Nehru Asyikin. (2020). Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penggunaan Diskresi. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 32(1), 73-88. DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.48017 SF  Marbun & Moh Mahmud  MD. (2006). Pokok-pokok  Administrasi  Hukum  Administrasi  Negara , Yogyakarta. Liberty.
Sjachran  Basah.  (1997). Eksistensi  dan  Tolok  Ukur  Badan  Peradilan  Administrasi  di  Indonesia . Bandung.
Subadi,  Subadi,  and  Tiara  Oliviarizky  Toersina.  (2018).  Perkembangan  Konsep  atau  Pemikiran Teoritik Tentang Diskresi Berbasis Investasi di Daerah. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 30(1), 17-31 .
Sumeleh,  Elisa  JB.  (2017).  Implementasi  Kewenangan  Diskresi  dalam  Perspektif  Asas-asas  Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lex Administratum 5(9), 1-8.
Suteja, Made. (2013). Pengawasan terhadap Penyalahgunaan Wewenang Polri Mengadakan Tindakan Lain  Menurut  Hukum  yang  Bertanggung  Jawab  (Diskresi). Jurnal  Magister  Hukum Udayana, 2(2), 1-12.
Syahruddin,  Nurul  Insi,  Andriansyah  Rahman,  And  Adjie  Jalu  Prasetyo.  (2020).  Penerapan  Kypso Dalam  Pelayanan  Publik  Sebagai  Perwujudan  New  Public  Service  Paradigm. Jurnal Legislatif, 322-346.
Wicaksono,  Indra.  (2019).  Optimalisasi  Peran  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Pembangunan  Hukum Nasional Dengan Model Preventive Review. Majalah Hukum Nasional 49(1), 91-116. DOI: https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.94