## STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEPEDA MOTOR DI KALIMANTAN TENGAH

## Kerlita

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan,  mendeskripsikan  dan  menganalisis strategi  pemerintah  daerah  serta  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam meningkatkan  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  jenis  sepeda  motor  di Kalimantan  Tengah.  Metode  penelitian  menggunakan  penelitian  deskriptif kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  Terdapat  strategi  Dipenda melalui koordinasi dan kerjasama, mobil SAMSAT keliling dan sosialisasi, sistem online  dan  pembebasan/sanksi  administrasi  pemungutan  pajak/denda  dan  bunga.
(2) Terdapat faktor pendukung, yaitu rajia dan sosialisasi dilakukan 4 kali dalam 1 tahun,  14  mobil  SAMSAT  Keliling.  Sedangkan  faktor  penghambatnya,  yaitu kurangnya  koordinasi  dan  dukungan,  kurang  memperkenalkan  mobil  SAMSAT dan sosialisasi, kurangnya kualitas pelayanan dan kurang kesadaran wajib pajak.

## Keywords : Strategi pemerintah, pajak, sepeda motor

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  merupakan  salah  satu  bagian  terpenting  dalam meningkatkan  berbagai  sektor  pembangunan  yang  ada  di  suatu  daerah.  Dengan adanya  otonomi  daerah,  setiap  daerah  di  dorong  agar  dapat  mencari  sumber penerimaan  daerahnya  guna  mengisi  keuangan  daerah  yang  digunakan  untuk membiayai  anggaran  belanja  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan yang  ada  di  daerahnya  masing-masing.  Sumber  penerimaan  daerah  yang digunakan  untuk  membiayai  anggaran  belanja  daerah  diperoleh  melalui Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Pendapatan  asli  daerah  merupakan  pendapatan yang harus dikelola dan diatur dengan sebaik-baiknya.
Pendapatan  asli  daerah  yang  perlu  diperhatikan  penerimaannya  di Kalimantan  Tengah  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  dari  pajak  daerah,  yakni pada  pajak  provinsi  jenis  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB).  Penerimaan  pajak kendaraan  bermotor  ini  perlu  untuk  diperhatikan,  yakni  supaya  tidak  terjadi kebocoran  potensi  pendapatan  yang  berpengaruh  pada  tingkat  penerimaan  PAD dan  berdampak  pada  pembiayaan  pembangunan  di  Kalimantan  Tengah.  Pajak kendaraan  bermotor  sangat  berhubungan  dengan  kendaraan  bermotor  dan  jalan raya.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  sangatlah  wajar  apabila  masyarakat  yang menggunakan  kendaraan  bermotor  dibebankan  secara  wajib  untuk  membayar pajak  dari  segi  materil  oleh  pemerintah  daerah.  Sehingga  alokasi  pembebanan tersebut  dapat  digunakan  untuk  pembangunan,  pengembangan  dan  pemeliharaan jalan raya.
Atas  dasar  hal  yang  telah  disampaikan  di  atas,  maka  Dinas  Pendapatan Daerah  harus  mampu  menunjukkan  partisipasinya  dalam  proses  pembangunan daerah  sesuai  dengan  visi  dan  misi  yang  telah  ditetapkan.  Dalam  upaya peningkatan  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor,  sudah  ada  beberapa  strategi
yang dilaksanakan. Strategi kebijakan  yang telah dilaksanakan Dipenda tersebut, secara  umum  memberikan  dampak  yang  cukup  signifikan  terhadap  pendapatan daerah  di  Kalimantan  Tengah.  Hal  ini  tercermin  dari  meningkatnya  penerimaan dari  target  pendapatan  jenis  pajak  kendaraan  bermotor,  yang  mana  pada  tahun 2012  target  PKB  yang  ditetapkan  adalah  Rp.  160.365.000.000,00  dan  realisasi penerimaan  melampai  target  sebesar  Rp.  177.692.839.789,00.  Sedangkan  pada tahun  2013  target  PKB  adalah  Rp.  182.212.460.000,00  dan  realisasi  penerimaan juga  melampai  target  sebesar  Rp.  210.336.015.940,00.  Kemudian  pada  tahun 2014  target  PKB  adalah  Rp.  232.796.200.000,00  dan  realisasi  penerimaan  juga mampu  melampai  target  sebesar  Rp.236.116.301.705,00.    Realisasi  penerimaan PKB pada dasarnya selalu di atas 100% setiap tahunnya. Tetapi pada tahun 2014 PAD  mengalami  penurunan  penerimaan  dan  tidak  mampu  melampaui  target, bahkan jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak juga berkurang.
Berdasarkan  data  selama  periode  2012-2014  menunjukkan  bahwa  tidak semua  jenis  kendaraan  bermotor  mengalami  peningkatan  dan  dapat  melampaui target  yang telah ditetapkan, salah satunya seperti PKB jenis Sepeda Motor yang merupakan  penyumbang  penerimaan  terbesar  untuk  pajak  kendaraan  bermotor. Penerimaan  pajak  sepeda  motor  setiap  tahunnya  terus  mengalami  peningkatan. Namun  secara  persentase  kontribusi  penerimaan  pajak  sepeda  motor  terhadap PAD  mengalami  turun  naik  (berfluktuasi)  dan  total  wajib  pajak  sepeda  motor yang  membayar  pajak  juga  mengalami  penurunan,  sehingga  yang  menjadi permasalahan  disini  adalah  penerimaan  pajak  sepeda  motor  yang  berfluktuasi karena  adanya  wajib  pajak  yang  tidak  membayar  pajak  sepeda  motornya.  Hal inilah  yang  kemudian  mengakibatkan  terjadinya  kebocoran  potensi  pendapatan dari  penerimaan  pajak  sepeda  motor  yang  seharusnya  dengan  semakin bertambahnya  jumlah  sepeda  motor  setiap  tahunnya,  maka  target  akan  mampu tercapai  dan  semakin  meningkatkan  juga  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  di Kalimantan Tengah melalui penerimaan pajak sepeda motor.
Dengan  peran  yang  dimiliki  Dipenda  sebagai  lembaga  penerima  sekaligus lembaga  pelayanan,  maka  keberhasilan  Dipenda  dalam  melaksanakan  upaya pencapaian  target  guna  meningkatkan  pendapatan  daerah  sebenarnya  ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu faktor (1) internal yang dapat dikontrol (2) eksternal yang  tidak  dapat  di  kontrol.  Sebab  bagi  Dipenda,  target  penerimaan  yang  belum tercapai  pada  suatu  periode  belum  tentu  disebut  gagal.  Sedangkan  masyarakat sebagai  wajib  pajak  yang  dilihat  dari  sisi  kewajibannya,  berhak  untuk  menuntut adanya  peningkatan  pelayanan.  Sehingga  tidak  lagi  terjadi  perlawanan  terhadap pajak, karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah untuk  (1)  Menganalisis  strategi  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor jenis sepeda motor di  Kalimantan Tengah (2)  Menganalisis  faktor  penghambat  dan  pendukung  yang  mempengaruhi peningkatan  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  jenis  sepeda  motor  di Kalimantan Tengah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Otonomi Daerah
Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Otonomi  Daerah mengatakan  bahwa  Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  Urusan  Pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Sedangkan menurut Waluyo: 1
“Otonomi  daerah  diartikan  sebagai  hak  daerah  dan  masyarakat  untuk memperoleh  keleluasaan  bergerak  dan  kesempatan  untuk  menggunakan prakarsa  sendiri,  atas  segala  macam  nilai  dan  potensi  yang  dikuasai  untuk mengurus kepentingan publik, baik yang menyangkut pemberian pelayanan kepada  masyarakat  melalui  pemberian  fasilitas  dan  bimbingan  terhadap masyarakat,  maupun  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  melalui pelaksanaan pembangunan.”
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, dikenal beberapa azaz penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu :
1. Azas Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
2. Azas  Dekonsentrasi  adalah  pelimpahan  sebagian  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  pemerintah  pusat  kepada  gubernur  sebagai  wakil pemerintah  pusat,  kepada  instansi  vertikal  di  wilayah  tertentu,  dan/atau kepada  gubernur  dan  bupati/walikota  sebagai  penanggung  jawab  urusan pemerintahan umum.
3. Azas  Pembantuan  adalah  penugasan  dari  pemerintah  pusat  kepada  daerah otonom  untuk  melaksanakan  sebagian  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  pemerintah  pusat  atau  dari  pemerintah  daerah  provinsi  kepada daerah  kabupaten/kota  untuk  melaksanakan  sebagian  urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah,  menurut  Sunarno  keuangan  daerah menjadi  tolak  ukur  kemajuan  pembangunan  pembangunan  yang  ada  di  daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka daerah harus diberi hak untuk mendapatkan sumber-sumber  keuangan  untuk  membiayai  segala  aktivitas  pembangunan  di daerahnya. 2 Sedangkan  Koswara  mengatakan  bahwa  keberhasilan  pelaksanaan otonomi  daerah  tidak  terlepas  dan  bergantung  kepada  sikap  mental  dan  perilaku serta  kemampuan  profesional  aparatur  pemerintah  daerah.  Karena  potensi  yang dimiliki daerah tidak akan bisa optimal bila pemimpin daerahnya tidak memahami dan mengetahui cara memenejemen dan mengelola keuangan daerahnya. 3
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Pasal  283  tentang Pemegang  Kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dikatakan  bahwa
1 Waluyo, Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi Dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah) , Sinar Grafika, Bandung, 2007, hlm. 141
2 Sunarno,  Siswanto, Hukum  Pemerintahan  Daerah  Di  Indonseia ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  2009, hlm. 211
3 Waluyo, Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi Dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah) , Sinar Grafika, Bandung, 2007, hlm. 147
pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari penyelenggaraan urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan daerah  sebagai akibat  dari  penyerahan  urusan  pemerintahan.  Pengelolaan  keuangan  daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan  perundang-undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  transparan,  dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
Kepala  daerah  adalah  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  daerah dan  mewakili  pemerintah  daerah  dalam  kepemilikan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala  daerah  melimpahkan  sebagian  atau  seluruh  kekuasaannya  yang  berupa perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan  dan  pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada  prinsip  pemisahan  kewenangan  antara  yang  memerintahkan,  menguji,  dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
a. Pendapatan  asli  daerah  meliputi  (1)  Pajak  daerah  (2)  Retribusi  daerah  (3) Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  (4)  Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b. Pendapatan transfer.
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan  di  daerah  diatur  lebih  lanjut  dengan  perda.  Pemerintah  daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan  dengan  perda  dengan  berpedoman  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Menurut  Mahmudi  salah  satu  tujuan  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan desentralisasi  fiskal  adalah  untuk  meningkatkan  kemandirian  daerah  dan mengurangi  ketergantungan  fiskal  terhadap  pemerintah  pusat.  Peningkatan kemandirian  daerah  sangat  erat  kaitannya  dengan  kemampuan  daerah  dalam mengelola  Pendapatan  Asli  daerah  (PAD).  Semakin  tinggi  kemampuan  daerah dalam  menghasilkan  PAD,  maka  semakin  besar  pula  diskresi  daerah  untuk menggunakan  PAD  tersebut  sesuai  dengan  aspirasi,  kebutuhan,  dan  prioritas pembangunan  daerah.  Peningkatan  PAD  tidak  hanya  menjadi  perhatian  pihak eksekutif,  namun  legislatif  pun  berkepentingan  sebab  besar  kecilnya  PAD  akan mempengaruhi struktur gaji anggota dewan. 4

## Konsep Strategi
Strategi menurut Stephan Robbins 5 adalah penentuan tujuan jangka panjang perusahaan  dan  memutuskan  arah  tindakan  serta  mendapatkan  sumber-sumber
4 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 18
5 Morissan, Manajemen Public Relations : Strategi Menjadi Humas Profesional , Kencana, Jakarta 2008, hlm. 152
yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan.  Selanjutnya  menurut  Deitiana 6 untuk dapat  mencapai  misi  yang ditetapkan dengan efektif dan efisien maka organisasi perlu menetapkan strategi tertentu. Oleh karena itu strategi dapat diartikan sebagai (1)  Rencana  tindakan  untuk  mencapai  misi  (2)  Memperlihatkan  bagaimana  misi akan dicapai (3) Setiap perusahaan mempunyai strategi bisnis (4) Area fungsional mempunyai strategi. Sedangkan pengertian strategi menurut Hamel dan Prahalad dalam Sumarsan (2013): 7
“Strategi  merupakan  tindakan  yang  bersifat  senantiasa  meningkat/ incremental dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa  yang diharapkan oleh para pelanggan di  masa mendatang. Jadi strategi  sering  kali  di  mulai  dari  apa  yang  dapat  terjadi  dan  bukan  dimulai dari apa yang terjadi.”
Strategi menurut Muljono 8 adalah arah atau jalan yang ditempuh organisasi dalam  rangka  menjalankan  misinya  untuk  menuju  pencapaian  visi.  Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  dalam  strategi  adalah  ilmu  dan  seni menggunakan  semua  sumber  daya  untuk  melaksanakan  kebijaksanaan  tertentu dalam  perang  maupun  damai.  Intinya  strategi  adalah  pilihan  untuk  melakukan aktivitas  yang  berbeda  atau  untuk  melaksanakan  aktivitas  dengan  cara  berbeda dari pesaing.
Menurut  Fred  R.  David 9 Strategi  intensifikasi,  dalam  implementasinya memerlukan  usaha-usaha  intensif  untuk  meningkatkan  posisi  persaingan perusahaan  produk-produk  yang  sudah  ada.  Yang  termasuk  dalam  kategori strategi ini antara lain:
a. Strategi  Penetrasi  Pasar  ( Market  Peneration  Strategy ) ,  adalah  berusaha untuk  meningkatkan  market  share  suatu  produk  atau  jasa  melalui  usaha pemasaran yang lebih besar. Strategi ini dapat diimplementasikan baik secara sendiri-sendiri  atau  bersama  dengan  strategi  lain  untuk  dapat  menambah jumlah tenaga penjual, biaya iklan, items untuk promosi penjualan dan usaha- usaha  promosi  lainnya.  Jadi  tujuan  strategi  ini  adalah  untuk  meningkatkan pangsa pasar dengan usaha pemasaran yang maksimal.
b. Strategi Pengembangan Pasar ( Market Development Strategy ) , strategi ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk atau jasa yang ada sekarang ke  daerah-daerah  yang  secara  geografis  merupakan  daerah  baru.  Dalam perspektif  global,  pengembangan  pasar  berskala  internasional  sudah  banyak dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan.  Namun  industri  tertentu  akan menghadapi  kesulitan  dalam  bersaing  pasar  local.  Jadi  tujuan  strategi  ini adalah untuk memperbesar pangsa pasar.
6 Deitiana, Manajemen  Operasional  Strategi  Dan  Analisa  (Services  Dan  Manufaktur) ,  Mitra Wacana Media, Jakarta, 2011, hlm. 18
7 Sumarsan, Tax Review Dan Strategi Perencanaan Pajak. Edisi 2, PT. Indeks, Jakarta, 2013, hlm. 112,113
8 Muljono, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam , Andi, Yogyakarta, 2012, hlm. 15
9 Nteseo, Agustiany, “Tipologi Strategi: Strategi Utama Yang Merupakan Jabaran Dari Strategi Generik”, diakses dari http://www.Agustianya.blogspot.com/2012/04/artikel-tugas- manajemen-strategi.html?m=1, pada tanggal 06 Februari 2015 pukul 15.47
c. Strategi  Pengembangan  Produk  ( Product  Development  Strategy ) ,  adalah strategi  yang  bertujuan  agar  perusahaan  dapat  meningkatkan  penjualan dengan  cara meningkatkan atau memodifikasi  produk-produk atau jasa  yang ada  sekarang.  Strategi  ini  biasanya  memerlukan  penelitian  yang  luas  dan tajam  serta  membutuhkan  biaya  yang  cukup  besar.  Jadi,  tujuan  strategi  ini adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan produk yang sudah ada.
Menurut  Sujarto 10 penentuan  pilihan  strategis  dilaksanakan  dengan  suatu rangkaian kegiatan berproses yang disebut sebagai Proses Pilihan Strategis. Proses ini pada dasarnya dilandasi oleh tiga produk utama yaitu adanya masukan ( input ) yang  kemudian  dianalisis  untuk  memperoleh  keluaran  ( output) yang  berupa (disain  produk  strategis)  yang  akan  menjadi  landasan  tindakan  penyelesaian masalah.  Hasil  dari  disain  produk  strategis  ini  akan  dievaluasi  untuk dikembangkan di dalam usaha pengambilan keputusan lanjut. Sedangkan menurut Muljono 11 proses  manajemen strategi  secara umum  terdiri atas 5 tahap,  yaitu (1) Menetapkan Arah Dan  Misi  Organisasi (2)  Memahami  Lingkungan  Internal  Dan Eksternal  (3)  Memformulasi  Strategi  (4)  Mengimplementasikan  Strategi  (50 Mengevaluasi Dan Mengawasi Strategi.
Formulasi  strategi  melibatkan  penetapan  serangkaian  tindakan  yang  tepat guna  untuk  mencapai  tujuan  perusahaan.  Formulasi  strategi  ini  meliputi pengembangan  misi  bisnis,  analisis  SWOT:  mengidentifikasi  peluang  dan ancaman eksternal serta mengukur dan menetapkan kelemahan dan kekuatan dan menetapkan  tujuan  jangka  panjang.  SWOT  merupakan  singkatan  dari strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang) dan threats (ancaman). Pendekatan  ini  mencoba  menyeimbangkan  kekuatan  dan  kelemahan  internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi.
a. Kekuatan  ( strength )  adalah  suatu  kondisi  di  mana  perusahaan  mampu melakukan semua tugasnya secara sangat baik (di atas rata-rata industri).
b. Kelemahan  ( weakness )  adalah  kondisi  di  mana  perusahan  kurang  mampu melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  dikarenakan  sarana  dan  prasarananya kurang mencukupi.
c. Peluang ( opportunity ) adalah suatu potensi bisnis menguntungkan yang dapat diraih oleh perusahaan yang masih belum dikuasai pesaing dan masih belum tersentuh oleh pihak manapun.
d. Ancaman  ( threats )  adalah  suatu  keadaan  dimana  perusahaan  mengalami kesulitan  yang  disebabkan  oleh  kinerja  pesaing,  yang  jika  dibiarkan  maka perusahaan akan mengalami kesulitan di kemudian hari.

## Pajak Kendaraan Bermotor
Pengertian  pajak  daerah  menurut  Siahaan 12 merupakan  “Pajak  yang ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah  dengan  peraturan  daerah  (Perda),  yang wewenang  pemungutannya  dilaksanakan  oleh  pemerintah  daerah  dan  hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  daerah”.  Pajak  daerah  di
10 Sujarto, Pilihan  Strategis  :  Suatu  Teknik  Pengambilan  Keputusan  Dalam  Perencanaan Wilayah Dan Kota , ITB, Bandung, 2001, hlm. 11
11 Muljono, Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam , Andi,Yogyakarta, 2012, hlm. 19
12 Siahaan, Pajak Daerah & Retribusi Daerah . Edisi Revisi , Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 9
Indonesia  terbagi  menjadi  dua,  yaitu  pajak  provinsi  dan  pajak  kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  yang ditetapkan, jenis pajak daerah yaitu sebagai berikut:
Tabel 1 Jenis Pajak Daerah N o. Pajak Daerah Jenis Pajak Daerah 1  Pajak Provinsi Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor,  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor,  Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. 2  Pajak Kabupaten / Kota Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak  Penerangan  Jalan,  Pajak  Mineral  Bukan  Logam  Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet,  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan  Dan Perkotaan,  dan  Pajak  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan Bangunan.
Sumber : Siahaan (2013: 64-65), data diolah peneliti
Menurut  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Nomor  7  Tahun 2010 tentang Pajak Daerah mengatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah  pajak  atas  kepemilikan  dan/atau  penguasaan  Kendaraan  Bermotor. Sedangkan  menurut  Mahmudi 13 Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  pada umumnya  merupakan  penyumbang  PAD  terbesar  bagi  pemerintah  provinsi. Adapun jenis pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

## Tabel 2 Jenis Pajak Kendaraan Bermotor
No. Jenis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 1 Sedan, Jeep, Minibus (Pribadi)
2 Sedan, Jeep, Minibus (Umum)
3 Bus, Micro Bus (Pribadi)
4 Bus, Micro Bus (Umum)
5 Truck, Light Truck, Pic Up (Pribadi)
6 Truck, Light Truck, Pic Up (Umum)
7 Kendaraan Khusus (Pribadi)
8 Kendaraan Khusus (Umum)
9 Sepeda Motor
10  Kendaraan Bermotor Yang Dioperasikan Di Atas Air
Sumber : Dipenda Provinsi Kalimantan Tengah, data diolah peneliti
Dalam upaya melakukan intensifikasi PKB, menurut Mahmudi 14 pemerintah daerah  terkadang  menghadapi  kesulitan.  Kesulitan  tersebut  terkait  dengan berfluktuasinya  transaksi  kendaraan  bermotor  di  daerah.  Meskipun  PKB  sangat
13 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 22
14 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 23
potensial  bagi  daerah,  tetapi  pemerintah  daerah  harus  juga  melakukan  upaya pengendalian  yang  memadai.  Sebab  tinggi  rendahnya  pertumbuhan  populasi kendaraan  bermotor  di  suatu  daerah  dapat  menimbulkan  masalah  kemacetan, polusi,  dan  meningkatkan  angka  kecelakaan.  Kerjasama  pemerintah  daerah dengan  pihak  kepolisian  juga  perlu  dioptimalkan  misalnya  melalui  operasi  lalu lintas untuk meminimalisir jumlah tunggakan pajak.

## METODE PENELITIAN
Menurut  Tajoer  Ridjal  dalam  Burhan  Bungin  (2001:  124)  penelitian  yang menggunakan  pendekatan  kualitatif  bertujuan  menggali  atau  membangun  suatu proposisi  atau  menjelaskan  makna  di  balik  realita.  Dalam  penelitian  ini  yang digunakan  adalah  pendekatan  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Dipilihnya  jenis penelitian  ini  dengan  mempertimbangkan  bahwa  peneliti  akan  dapat  menggali informasi  secara  lebih  dalam  tentang  kebijakan  pemerintah  daerah  dalam meningkatkan  sumber  penerimaan  daerah,  yang  membedakan  dengan  penelitian- penelitian terdahulu. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Lokasi  ini  dipilih  karena  DIPENDA merupakan bagian dari perangkat daerah yang menangani tentang Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  di  tingkat  provinsi  pada  sektor  pajak,  terutama  mengenai  jenis pajak kendaraan bermotor jenis sepeda motor. Fokus penelitian ini mengenai:
1. Strategi  yang  dilakukan  Pemerintah  Daerah  dalam  meningkat  penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  jenis  sepeda  motor  di  Kalimantan  Tengah. Indikator  Strategi  Intensifikasi,  yaitu  terdiri  dari  (a)  Strategi  penetrasi  pasar (b) Strategi pengembangan pasar, dan (c) Strategi pengembangan produk.
2. Faktor  penghambat  dan  pendukung  yang  mempengaruhi  peningkatan penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  jenis  sepeda  motor  di  Kalimantan Tengah. Indikator faktor penghambat dan pendukung, terdiri dari (a) Internal, dan (b) Eksternal.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dilakukan melalui    (1)  Observasi  (2)  Wawancara,  yang  diperoleh  dari  Kepala  Dinas Pendapatan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  Kepala  Bidang  Pajak  Daerah, Kepala  Seksi  PKB  dan  BBNKB,  Pelaksana  Seksi  Penetapan  Dan  Penerimaan  di UPTPPD Palangka Raya dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (3) Dokumentasi. Sedangkan  untuk  analisis  data  dalam  penelitian  berlangsung  bersamaan  dengan proses  pengumpulan  data  melalui  tiga  tahap  model  air,  yaitu  reduksi  data, penyajian data, dan verifikasi.

## HASIL PENELITIAN

## Keadaan Wilayah
Dinas  Pendapatan  Daerah  adalah  salah  satu  instansi  pemerintah  yang bertugas  membantu  Gubernur  dalam  melaksanakan  kewenangan  desentralisasi dan  dekonsentrasi  di  Bidang  Pendapatan  Daerah  sesuai  dengan  kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian  ini  peneliti  berfokus  pada  Bidang  Pajak  Daerah  terutama  pada  seksi Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor (BBNKB).  Dimana  penangan  pajak  kendaraan  bermotor  jenis  sepeda  motor  saat ini,  menjadi  permasalahan  serius  seiring  dengan  meningkatnya  pertumbuhan
penduduk akibat arus urbanisasi, migrasi dan aktivitas ekonomi. Adapun realisasi penerimaan  dari  Pajak  Sepeda  Motor di  Kalimantan  Tengah  selama  tiga  tahun terakhir dari tahun 2012-2014, dapat di lihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3 Realisasi Penerimaan Pajak Sepeda Motor Tahun 2012-2014 Tahun Pajak Sepeda Motor % Target Perubahan (Rp) Penerimaan (Rp) 2012 70.000.000.000,00 68.610.225.334,00 98,01 2013 69.000.000.000,00 77.373.327.150,00 112,14 2014 93.504.000.000,00 82.207.637.950,00 87,92 Sumber : Dipenda Provinsi Kalimantan Tengah, data diolah peneliti
Data di atas menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak sepeda motor  setiap  tahunnya.  Namun  secara  persentase,  kontribusi  pajak  sepeda  motor terhadap  PKB  mengalami  turun  naik  penerimaan  (berfluktuasi)  dan  realisasinya penerimaan masih mengalami turun naik pencapaian target. Adapun Total Sepeda Motor di  Kalimantan  Tengah  dari  tahun  2013-2014  yang  diperoleh  dari  total wajib pajak yang membayar pajak, dapat di lihat pada tabel berikut ini :
Tabel 4 Total Sepeda Motor Di Kalimantan Tengah Tahun 2013-2014 Tahun Jenis Sepeda Motor Total (Unit) Baru (Unit) Ulang (Unit) Mutasi (Unit) 2013 81.385 318.866 1.313 401.564 2014 80.462 312.554 1.005 394.023 Sumber : Dipenda Provinsi Kalimantan Tengah, data diolah peneliti
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  dari  401.564  unit  terdapat  89.010  unit sepeda  motor  yang  belum  melakukan  registrasi  tahunan  pada  tahun  2014  dan hanya  312.554  unit  sepeda  motor  yang  melakukan  pendaftaran  ulang.  Yang artinya  Kalimantan  Tengah  mengalami  banyak  kebocoran  potensi  pendapatan yang  diperoleh  dari  pajak  sepeda  motor.  Kebocoran  potensi  penerimaan  sepeda motor  tersebut  misalnya  di  hitung  seperti  ini,  seandainya  saja  dari  seluruh  unit sepeda  motor  yang  belum  melakukan  registrasi  tahunan  dalam  1  unit  sepeda motor  tesebut  dikenakan  PKB  paling  kecil  sebesar  Rp  150.000,00  maka seandainya  89.010  unit  tersebut  dikali  Rp  150.000,00  ini  berarti  total  kebocoran potensi  pendapatan dari  pajak sepeda motor sebesar Rp 13.351.500.000,00 (Tiga belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Total kebocoran potensi pendapatan ini hanya dilihat dari satu  cc sepeda motor dan belum dilihat dari  cc  sepeda  motor  lainnya  yang  nominal  pajak  yang  lebih  besar  dari  contoh yang telah disampaikan di atas. Karena beradasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2010 pasal  6  ayat  (1)  PKB  di  hitung  dari  nilai  jual  kendaraan  bermotor  dikali  bobot (kerusakan  jalan  dan  lingkungan)  dan  bobot  di  Kalimantan  Tengah  dikenakan sebasar Rp. 35.000,00 untuk setiap sepeda motor. Karena seandainya saja dari Rp 13.351.500.000,00  kebocoran  potensi  tersebut  dijumlahkan  dengan  total
penerimaan  pada  tahun  2014  yang  sebesar  Rp  82.207.637.950,00  maka seharusnya  total  penerimaannya  adalah  sebesar  Rp  95.559.137.950  yang  artinya target  yang  ditetapkan  sebesar  Rp  93.504.000.000,00  pada  tahun  2014  dapat tercapai dan persentase penerimaan mengalami peningkatan di atas 100%.
Strategi Intensifikasi Dipenda Dalam Meningkatkan Penerimaan PKB Jenis Sepeda Motor Di Kalimantan Tengah
Strategi intensifikasi merupakan strategi-strategi yang dalam implementasinya  memerlukan  usaha-usaha  intensif  untuk  meningkatkan  posisi persaingan perusahan produk-produk  yang ada. Yang secara umum dilaksanakan melalui strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk.
a. Strategi Penetrasi Pasar Strategi penetrasi pasar melalui koordinasi dan kerjasama ini menggambarkan bahwa Bidang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sudah berusaha  meningkatkan  penerimaan  pajak  kendaraan  berdasarkan  kebutuhan masyarakat  meskipun  masih  belum  maksimal  dalam  pelaksanaannya,  sehingga kedepannya  koordinasi  dengan  tingkat  kabupaten/kota  menjadi  lebih  baik  dan meningkatkan  kualitas  kegiatan  rajia  tersebut  serta  diharapkan  program  tersebut dapat  berjalan  terus  dan  semakin  baik  lagi  kedepannya.  Supaya  UU  Nomor  32 Tahun  2015  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  melalui  transparansi  dan  tanggung jawab dalam memberikan manfaat bagi masyarakat dapat terlaksana.
b. Strategi Pengembangan Pasar Strategi  pengembangan  pasar  melalui  sosialisasi  dinilai  masih  belum optimal  dalam  pelaksanannya  karena  tidak  ada  sosialisasi  guna  meningkatkan pangsa  pasar  dengan  cara  memperkenalkan  produk  ke  daerah  baru,  seperti lingkungan  pendidikan  dan  instansi  pemerintah.  Pengembangan  pasar  melalui mobil  SAMSAT  keliling  dan  sosialisasi  hendaknya  lebih  ditingkatkan  lagi kedepannya,  supaya  dapat  meningkatkan  pangsa  pasar  dan  terlaksananya  UU Nomor  23  Tahun  2014  tentang  pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  secara efisien dengan memberikan manfaat bagi masyarakat.
c. Strategi Pengembangan Produk
Strategi pengembangan produk yang dijalankan oleh Dipenda di nilai masih belum maksimal  dalam penerapan pergub tersebut  karena masih ada wajib  pajak yang  belum  membayar  pajak,  sehingga  data  wajib  pajak  pajak  belum  akurat. Strategi  pengembangan  produk  dalam  meningkatkan  pelayanan  melalui  sistem online  diharapkan  dapat  ditingkatkan  lagi  agar  memacu  partisipasi  wajib  pajak. Karena  mekanisme  yang  praktis  dan  mudah,  sehingga  model  layanan  online lainnya  dapat  terealisasi  dan  terlaksananya  UU  Nomor  23  tahun  2014  yang dilakukan secara efisien, ekonomis dan efektif yang bermanfaat untuk masyarakat.

## PEMBAHASAN

## Strategi Intensifikasi Berdasarkan Hasil Penelitian
Menurut  Fred  R.  David  Strategi  intensifikasi  merupakan  strategi-strategi yang  dalam  implementasinya  memerlukan  usaha-usaha  intensif  untuk meningkatkan  posisi  persaingan  perusahan  produk-produk  yang  ada.  Ini  berarti bahwa  strategi  intensif  mengandung  makna  akan  sebuah  keinginan  dan  upaya seorang  individu  maupun  organisasi  untuk  selalu  meningkatkan  kualitas
pelayanan melalui produk-produk  yang ada. Dalam pembahasan ini penulis akan membahas ketiga kelompok strategi intensif yang terdiri dari (a) Strategi Penetrasi Pasar,  (b)  Strategi  Pengembangan  Pasar  dan  (c)  Strategi  Pengembangan  Produk yang akan di nilai dari hasil penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PKB jenis sepeda motor di Kalimantan Tengah.

## Strategi Penetrasi Pasar Berdasarkan Hasil Penelitian
Selama  ini  Dipenda  menjalankan  strategi  penetrasi  pasar  dengan  cara meningkatkan  sinergitas  koordinasi  dan  kerjasama  dengan  instansi  terkait  untuk mendorong peningkatan  penerimaan pajak daerah  yang salah satunya terdiri atas pajak sepeda motor. Selama ini koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian dan Jasa Raharja. Dipenda juga sudah berusaha melakukan koordinasi dan  kerjasama  yang  baik  dengan  instansi  terkait  yang  ada  di  kabupaten/kota. Namun  dalam  pelaksanaannya  masih  ada  sebagian  instansi  yang  masih  belum mau  bekerjasama  dalam  operasional  pemungutan  pajak  daerah  guna meningkatkan  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor.  Kurangnya  koordinasi dengan  instansi  di  tingkat  kabupaten/kota  yang  belum  mantap  inilah  yang mengakibatkan  strategi  penetrasi  pasar  ini  masih  belum  maksimal  dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal di atas Dipenda Provinsi Kalimantan Tengah di nilai  masih  belum  maksimal  kualitas  pelayanannya,  karena  masih  kurangnya kerjasama  dari  sebagian  instansi  di  kabupateng/kota  dalam  meningkatkan kesadaran  wajib  pajak  kendaraan  bermotor.  Hal  ini  sesuai  dengan  strategi penetrasi  pasar  ( market  peneration  strategy ),  adalah  berusaha  untuk meningkatkan market share suatu produk atau jasa melalui usaha pemasaran yang lebih  besar.  Strategi  ini  dapat  diimplementasikan  baik  secara  sendiri-sendiri  atau bersama,  yang  tujuannya  untuk  meningkatkan  kesadaran  para  wajib  pajak  untuk membayar  pajak  kendaraannya.  Meskipun  pihak  kepolisian  dan  Jasa  Raharja sudah  memberikan  dukungan  kepada  Dipenda  Provinsi  Kalimantan  Tengah, namun  masih  ada  instansi  terkait  lainnya  yang  belum  mau  bekerjasama  untuk meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  supaya  mau  membayar  pajak.  Sehingga peneliti  menyimpulkan  strategi  penetrasi  pasar  yang  dilakukan  oleh  Dipenda masih belum maksimal.

## Strategi Pengembangan Pasar Berdasarkan Hasil Penelitian
Strategi  penetrasi  pasar  melalui  mobil  SAMSAT  keliling  ini  dilakukan untuk dapat lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang ada di daerah terpencil.  Layanan  mobil  SAMSAT  keliling  ini  bisa  digunakan  untuk  membayar pajak  di  seluruh  daerah.  Namun  strategi  pengembangan  pasar  ini  masih  belum maksimal,  sebab  selama  ini  sosialisasi  masih  belum  pernah  dirasakan  oleh masyarakat  dan  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  keberadaan dari  mobil  SAMSAT  keliling  yang  sudah  disediakan  tersebut.  Berdasarkan  hal tersebut  disimpulkan  bahwa  dalam  strategi  pengembangan  pasar  Dipenda  masih kurang  maksimal,  karena  Dipenda  belum  mampu  secara  maksimal  dalam memperkenalkan salah satu jasa layanan pembayaran pajak yang sudah disediakan kepada  wajib  pajak  kendaraan  bermotor  seperti  mobil  SAMSAT  keliling  kepada masyarakat. Sehingga mengakibatkan masyarakat melalaikan kewajibannya dalam membayar  pajak  kendaraannya  dan  pengembangan  pasar  ini  perlu  untuk
ditingkatkan  dengan  cara  memperkenalkan  produk  masyarakat  dengan mempromosikan jasa layanan ke daerah baru.

## Strategi Pengembangan Produk Berdasarkan Hasil Penelitian
Strategi  pengembangan  produk  yang  dilakukan  Dipenda  adalah  yang pertama  melalui  sistem  online  pengelolaan  administrasi  guna  meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meskipun dalam model layanannya hanya masih di dalam kantor layanan yang digunakan oleh pegawai saja. Dalam hal ini sistem  online  ini  di  nilai  masih  belum  maksimal  karena  upaya  Dipenda meningkatkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang  ataupun  mengembangkan  yang  baru  dalam  pelaksanaannya  masih  belum optimal,  karena  Dipenda  model  layanan  seperti  E-SAMSAT  masih  belum tersedia. Namun Dipenda tetap berupaya meningkatkan penerimaan salah satunya dengan  menjalankan  Pergub  36  Tahun  2013,  yaitu  kebijakan  pembebasan/sanksi administrasi  pemungutan  pajak  atau  denda  bunga  terhadap  keterlambatan pembayaran  pajak,  namun  masih  ada  wajib  pajak  sepeda  motor  tetap  melanggar kewajibannya. Sehingga disimpulkan bahwa strategi pengembangan produk yang dilakukan melalui sistem online dan Pergub 36 Tahun 2013 untuk meningkatkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk atau jasa yang ataupun mengembangkan yang baru masih belum optimal dalam penerapannya.

## Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Peningkatan  Penerimaan  PKB  Jenis Sepeda Motor Di Kalimantan Tengah

## Faktor Pendukung
Selama  ini  faktor  pendukung  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak kendaraan  bermotor  jenis  sepeda  motor,  salah  satunya  adalah  karena  tersedia  14 mobil  SAMSAT  keliling  yang  ada  di  seluruh  kabupaten/kota.  Faktor  pendukung lainnya  adalah  karena  kegiatan  razia  dan  sosialisasi  yang  dilaksanakan  4  kali dalam  1  tahun  pada  setiap  UPTPPD  di  Kalimantan  Tengah.    Razia  yang dilaksanakan  ini  dapat  terlaksana  karena  adanya  koordinasi  yang  baik  dengan pihak  kepolisian.  Yang  mana  dalam  pelaksanaan  kegiatan  razia  tersebut,  bagi pemilik  kendaraan  yang  belum  melakukan  registrasi  harus  membuat  surat pernyataan  untuk  segera  membayar  pajak  di  kantor  SAMSAT  terdekat  dalam tempo paling lambat 1 minggu setelah terjaring razia. Sedangkan untuk sosialisasi dilakukan kepada masyarakat dan UPTPPD untuk meningkatkan kualitas pelayan pegawai yang memberi layanan.

## Faktor Penghambat
Faktor  penghambat  yang  mempengaruhi  dalam  peningkatan  penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  jenis  sepeda  motor  yang  mengalami  turun  naik pencapaian  target  adalah  karena  wilayah  Kalimantan  Tengah  yang  luas  dan kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  menginformasikan  hak  kepemilikan  atas kendaraan  yang  telah  di  jual  dan  yang  sudah  tidak  digunakan  lagi  untuk melakukan  aktivitas. Terhambatnya  strategi  intensifikasi  ini  juga  terjadi  karena kurangnya  dukungan  dari  sebagian  instansi  terkait,  yaitu  pada  tingkat kabupaten/kota yang tidak mau bekerjasama dengan provinsi dalam meningkatkan penerimaan yang  menjadi  pungutan  provinsi  guna  menguatkan  dan
mengembangkan strategi yang dimiliki oleh Dipenda, sebab mereka menganggap tidak ada bagi hasil dari penerimaan yang menjadi pungutan provinsi. Kurangnya dukungan tersebut juga terjadi  karena legislatif sebagai  penetap kebijakan dalam hal  penyediaan  anggaran  yang  kurang  mendukung  kebijakan  eksekutif  dalam menjalankan  program  kerja  yang  telah  ditetapkan.  Sebab  tanpa  adanya  anggaran maka  sebagus  apapun  program  kerja  eksekutif  dalam  meningkatkan  model layanan  unggulan  seperti  E-SAMSAT  tidak  akan  dapat  dijalankan  dan diimplementasi.  Kurangnya  dukungan  ini  terjadi  karena  legislatif  masih  belum menganggap penting program kerja yang ditetapkan oleh Dipenda.
Faktor  lainnya  yang  menghambat  penerimaan  pajak  sepeda  motor  adalah karena  masih  kurangnya  kualitas  kinerja  pegawai  yang  berhadapan  langsung dengan  pembayar  pajak  dalam  proses  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  yang  sadar  akan  tanggung  jawabnnya  dalam  membayar  pajak, sehingga  sebagian  kecil  dari  masyarakat  yang  memiliki  kesibukan  merasa  tidak mempunyai  cukup  banyak  waktu  untuk  melakukan  registrasi  kendaraannya  dan harus melewati berbagai prosedur yang panjang, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan  oleh  pegawai  SAMSAT  juga  harus  lebih  ditingkatkan  lagi. Terhambatnya  penerimaan  juga  terjadi  karena  kurang  memperkenalkan  mobil SAMSAT dan kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan dan instansi pemerintah.
Faktor-faktor  penyebab  terhambatnya  strategi  pemerintah  daerah,  pada akhirnya  akan  mempengaruhi  dalam  meningkatkan  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor di  Kalimantan  Tengah. Namun secara  garis besar, faktor  yang  menjadi sangat  dominan  mempengaruhi  strategi  pemerintah  daerah  adalah  faktor  internal (faktor  yang  datang  dari  dalam  organisasi)  dan  faktor  eksternal  (faktor  yang datang  dari  luar  organisasi).  Oleh  sebab  itu  dari  adanya  faktor  pendukung  dan faktor  penghambat  Bidang  Pajak  Daerah  ini  dapat  dijadikan  sebagai  motivasi dalam membentuk  strategi  peningkatan penerimaan pajak sepeda motor.  Dimana Dipenda  Provinsi  Kalimantan  Tengah  telah  berusaha  meningkatkan  kualitas pelayanan  dengan  menerapkan  berbagai  strategi  agar  tetap  bisa  menjalankan tugasnya  sebaik  mungkin  dalam  bidang  pendapatan  daerah,  meskipun  terdapat banyak  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  strategi  guna  mencapai  target  dan meningkatkan penerimaan PKB jenis sepeda motor di Kalimantan Tengah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, dapat diambil suatu  kesimpulan  dari  strategi  pemerintah  daerah  serta  faktor  pendukung  dan penghambat  yang  mempengaruhi  peningkatan  penerimaan  PKB  jenis  sepeda motor di Kalimantan Tengah.
1. Strategi  pemerintah  daerah  adalah  dengan  melakukan  koordinasi  dan kerjasama  melalui  rajia,  menyediakan  mobil  SAMSAT  keliling  dan sosialisasi,  menggunakan  sistem  online  dan  kebijakan  pembebasan/sanksi administrasi pemungutan pajak/denda dan bunga.
2. Faktor  pendukung  peningkataan  penerimaan,  yaitu  karena  adanya  kerjasama yang  baik  antara  Dipenda  dengan  pihak  kepolisian  dan  Jasa  Raharja  berupa rajia  dan  sosialisasi  dilakukan  4  kali  dalam  1  tahun  yang  dilakukan  pada masyarakat  dan  UPTPPD  serta  adanya  14  mobil  SAMSAT  Keliling  di
seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah yang bisa dilakukan pembaran dengan daerah tempat pembelian kendaraan.
3. Faktor  penghambat  yang  mempengaruhi  peningkatan  adalah  karena  luas wilayah, kurangnya koordinasi Dipenda dengan intansi tingkat kabupaten/kota, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan melaporkan  kepemilikan  dan  kondisi  kendaraan  yang  dimilikinya  agar  tidak terjadinya  kesalahan  dalam  penetapan  target  pada  tahun  berikutnya,  kurang memperkenalkan  mobil  SAMSAT  dan  kurangnya  sosialisasi,  dan  legislatif masih  belum  menganggap  penting  model  pelayanan  unggulan  seperti  E- SAMSAT  yang disediakan oleh Dipenda kepada wajib pajak

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian,  dapat  disarankan  beberapa  hal  sebagai berikut:
1. Dipenda  Provinsi  Kalimantan  Tengah  hendaknya  lebih  meningkatkan koordinasi  dengan  pihak  terkait  untuk  dapat  lebih  meningkatkan  kualitas pelayanan, seperti menyediakan layanan (1) Rekening Resmi untuk menerima transfer  pembayaran  pajak  (2)  mempromosikan  mobil  SAMSAT  melalui pameran  dan  sosialisasi  ke  lingkungan  pendidikan  dan  instansi  pemerintah serta  pemberi  pelayanan  yang  berhadapan  langsung  dengan  pembayar  pajak guna  meningkatkan  disiplin  (3)  mendorong  legislatif  untuk  mendukung peningkatan  kualitas  pelayanan  E-SAMSAT  dan  menyediakan  PNS- SAMSAT untuk mempermudah mekanisme pembayaran.
2. Masyarakat hendaknya lebih menumbuhkan kesadaran dan kepedulian wajib pajak  terhadap  manfaat  membayar  pajak  kendaraan  bermotor  bagi peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terutama  dalam  hal  membayar pajak  dan  menginformasikan  hak  kepemilikan  atas  kendaraan  yang  telah dijual  serta  melaporkan  kondisi  kendaraan  kepada  pihak  UPTPPD  guna mencegah kesalahan dalam penetapan target pada tahun berikutnya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan dan pembangunan di Kalimantan Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin, Burhan (Ed.). (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rajawali Pers.
Deitiana, Tita. 2011. Manajemen Operasional Strategi Dan Analisa (Services Dan Manufaktur) . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik  Universitas  Palangka  Raya.  2013. Buku Pedoman  Penulisan  Skripsi  Jurusan  Ilmu  Pemerintahan .  Palangka  Raya: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya.
Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Morissan.  2008. Manajemen  Public  Relations  :  Strategi  Menjadi  Humas Profesional . Jakarta: Kencana.
Muljono,  Djoko.  2012. Buku Pintar  Strategi  Bisnis  Koperasi  Simpan  Pinjam . Yogyakarta: Andi.
Nteseo,  Agustiany.  2012. Tipologi  Strategi:  Strategi  Utama  Yang  Merupakan
Jabaran Dari Strategi Generik . Diakses dari http://www.
Agustianya.blogspot.com/2012/04/artikel-tugas-manajemen- strategi.html?m=1 pada tanggal 06 Februari 2015 pukul 15.47
Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Nomor  7  Tahun  2010  Tentang Pajak Daerah
Rahmayanti.  2013. Skripsi  Strategi  Peningkatan  Retribusi  (Jasa)  Pasar  Niaga Daya Di Kota Makassar . Universitas Hasanuddin. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
Setyaningsih,  Tri.  2009. Skripsi  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  (Studi  Tentang  Strategi Penerimaan Sektor Pajak Di Kabupaten Sleman) . Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Fakultas Hukum.
Siahaan,  Marihot  P.  2013. Pajak  Daerah  &  Retribusi  Daerah . Edisi  Revisi . Jakarta: Rajawali Pers.
Solihin, Ismail. 2012. Manajemen Strategik . Jakarta: Erlangga
Sujarto,  Djoko.  2001. Pilihan  Strategis  :  Suatu  Teknik  Pengambilan  Keputusan Dalam Perencanaan Wilayah Dan Kota . Bandung: ITB.
Sumarsan,  Thomas.  2013. Tax  Review  Dan  Strategi  Perencanaan  Pajak.  Edisi  2. Jakarta: PT. Indeks.
Sunarno,  Siswanto.2009. Hukum  Pemerintahan  Daerah  Di  Indonseia .  Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Otonomi Daerah
Waluyo.  2007. Manajemen  Publik  (Konsep,  Aplikasi  Dan  Implementasi  Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah) . Bandung: Sinar Grafika.
Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia Buku 1 . Edisi 9 . Jakarta: Salemba Empat.
Wulandari,  Ika.  2012. Skripsi  Analisis  Implementasi  Samsat  On-Line  Tiga Provinsi Pada Samsat Jakarta Selatan . Universitas Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.