## TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM BERBADAN HUKUM TERHADAP PENYIMPAN DANA

## WIDIASTUTI, SH. MS. MH. Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract:  A  non  well-managed  cooperation  has  disadvantaged  the  creditor.  It  is  caused  by  the difficulties  to  draw  the fund  from  the  debtors.  But  when  the  creditors  ask  to  the  court with the bad achievement reasons, the court refuse to conduct because the committee is not the party in the agreement. Therefore, it is necessary to construct fiduciary duty so that the committee who do not work properly can be put personal responsibility for this agreement.
Key words: personal responsibility, fiduciary duty

## PENDAHULUAN
Pada  dasa  warsa  akhir  sembilan  puluhan  dapat  dikatakan  masa  kejayaan  koperasi  simpan pinjamber badan hukum, di mana-mana muncul koperasi simpan pinjam yang  didirikan anggota masyarakat,  bahkan  usahanya    sempat    bersaing  ketat    dengan  bank  perkreditan  rakyat.  Usaha KSP  mirip  dengan    perbankan,  yaitu  menerima  simpanan  dan  memberikan  pinjaman,  bahkan KSP  berani  memberikan  bunga    yang  lebih  tinggi  kepada  para  penyimpan  dana  serta menawarkan kemudahan bagi pihak yang akan meminjam uang. Dan usaha ini mampu menarik minat  anggota  masyarakat  baik  untuk  menyimpan  dan  maupun  meminjam  dana.  Namun kejayaan KSP ini hanya berlaku hingga tahun 2006-2007.
Mulai tahun 2005 satu persatu KSP  mengalami kebangkrutan diikuti dengan pembubaran, hal  ini  berjalan  terus  hingga  pada  tahun  2007    banyak  KSP  yang  bubar  karena  tidak  mampu memenuhi  kewajibannya  kepada  para  penyimpan  dana.  Pembubaran  KSP  biasanya  diawali dengan  adanya  gugatan  yang  dilakukan  oleh    pihak  penyimpan  dana  yang  bunga  atau simpanannya tidak dibayar oleh koperasi. Di  kota Surakarta, pada tahun 2007  lebih dari 4  KSP diperkarakan  oleh  penyimpan  dana    di  Pengadilan  Negeri  karena  tidak  mampu  mengembalikan dana   milik penyimpan.
Dari  4  kasus  gugatan  kreditur  kepada  pengurus  KSP    ke  Pengadilan  Negeri  Surakarta, hanya ada satu kasus yang dikabulkan sementara yang 3 lainnya gugatan kreditur ditolak  majelis hakim. Tentunya hal ini mengecewakan pihak penyimpan dana selaku penggugat, karena mereka yang    umumnya  memiliki  dana  lebih  dari  Rp  500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah)    tidak  lagi dapat  menarik  dananya  yang  disimpan  di  KSP  yang  bersangkutan.  Penolakan    gugatan penyimpan  dana  oleh  majelis  hakim  didasarkan  pada  alasan  bahwa  gugatan  penyimpan  dana
selaku  kreditur  kurang  pihak  ,  karena  pada  dasarnya  koperasi  adalah  badan  hukum  sehingga gugatan  kreditur  seharusnya  ditujukan  kepada  lembaga  KSP-nya  dan  bukan  pengurus koperasinya.
Dalam  badan usaha  yang berbentuk badan hukum   terdapat ketentuan bahwa kedudukan lembaga  sama  dengan  manusia      sehingga  kedudukan  lembaga  menjadi  subyek  mandiri  dalam perjanjian dan memiliki harta tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan anggota atau penyetor modalnya,  konsekwensinya    semua  utang  piutang  yang  dibuat  perusahaan    dijamin  oleh  harta kekayaan  perusahaan.  Badan  usaha  melakukan  tindakannya  melalui  perilaku  individu.  Manusia memperantarai  badan  usaha  dalam  bertindak  sebagai  badan  hukum,  dan  yang  perilakunya dipertautkan  sebagai  badan  usaha  disebut    organ    badan  usaha.  Tanggung  jawab  organ  ini hanyalah  sebatas  mengurus  dan  mewakili  perseroan  agar  dapat  bertindak  di  depan  hukum, mengingat badan usaha hanyalah  badan hukum rekaan (artificial person).
Demikian  halnya  dengan  KSP    berbadan  hukum    memiliki  kekayaan  tersendiri  yang menjadi  jaminan  utang  piutangnya    kepada  kreditur  termasuk  penyimpan  dana,  sementara tanggung  jawab  pengurus  sebatas  mengurus  dan  mewakili  perseroan  agar  dapat  bertindak  di depan  hukum        Masalahnya,  bagaimana  akibatnya  jika  koperasi  tidak  mampu  mengembalikan dana  penyimpan,  sementara  harta  kekayaan  koperasi  tidak  cukup  untuk  melunasinya,  apakah pengurus  bertanggung  jawab  untuk  membayar  kembali    dana  milik  penyimpan?          Apakah pengurus  dapat  dibebani  tanggung  jawab  dengan  doktrin      fiduciary  duty?  Tulisan  ini  akan menelaah    dua  hal,  pertama  hasil  penelitian  yang    hendak  menelaah  tanggung  jawab  pengurus Koperasi  Simpan  Pinjam  terhadap  penyimpan  dana  jika  koperasi  tidak  mampu  mengembalikan dana, kedua, kemungkinan penerapan doktrin  fiduciary duty untuk menembus  tanggung jawab pribadi pengurus terhadap penyimpan dana.
Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian terhadap 3  (tiga  ) Putusan Pengadilan Negeri Surakarta  tentang  gugatan  penyimpan  dana  terhadap  pengurus  Koperasi  Simpan  Pinjam,    yang telah  mempunyai  kekuatan    hukum  tetap  .    Ketiga  Koperasi  yang  digugat  tersebut  adalah Koperasi  SAM. SM dan BS.

## HUBUNGAN HUKUM ANTARA KOPERASI SIMPAN PINJAM DENGAN PENYIMPAN DANA
Sebelum  membahas  hubungan  hukum  antara  koperasi  simpan  pinjam  (KSP)  dengan penyimpan dana, perlu kiranya mengetahui lebih dahulu karakteristik KSP.   KSP diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1995  tentang  Pelaksanaan  Koperasi  Simpan  Pinjam. Menurut PP Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 angka  2, pengertian koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam.
Menurut  PP  Nomor  9  Tahun  1995,  kegiatan  usaha  simpan  pinjam  adalah  kegiatan  yang dilakukan  untuk  menghimpun  dana  dan  menyalurkannya  melalui  kegiatan  usaha  simpan pinjam  dari  dan  untuk  anggota  koperasi  yang  bersangkutan,  calon  anggota  koperasi  yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya .
Kasmir    (2001  hlm.  269  -270)  menyatakan  bahwa  KSP  masuk  kategori  sebagai  lembaga keuangan  pembiayaan  karena  KSP  menjalankan  usaha  pembiayaan  yaitu  dengan  menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkan lagi kepada anggotanya atau anggota masyarakat umum. Memperhatikan    pengertian  kegiatan  simpan  pinjam  menurut  UU  Nomor  9  Tahun  1995,  untuk sementara  dapat  disimpulkan  bahwa  beneficiaries  dari  suatu  KSP  tidak  hanya  anggotanya  saja tetapi juga pihak lain yang bukan anggota koperasi yang bersangkutan.
Kembali  pada  usaha  KSP,  yaitu  sebagai  penghimpun  dana  dan  selanjutnya  menyalurkan dana  pada  pihak  lain,  pertanyaan  yang  kemudian  muncul  adalah  bagaimana  hubungan  hukum antara  koperasi  dengan  penyimpan  dana  dan  bagaimana  hubungan  antara  koperasi  dengan penerima pinjaman atau debitur ?
Dalam mengkaji hubungan hukum antara KSP dengan penyimpan dana perlu dibahas pula pengertian  simpanan.  Menurut  PP  Nomor  9  Tahun  1995  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Simpan Pinjam oleh Koperasi  Pasal 1 angka 4, yang dimaksud simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
Menyimak pada pengertian simpanan dalam KSP,  maka   simpanan wajib dan simpanan pokok anggota tidak masuk kategori simpanan karena keduanya bukanlah dana yang diserahkan kepada  koperasi  sebagai  tabungan  maupun  simpanan  berjangka  tetapi  sebagai  modal  koperas, karena keduanya  membawa  konsekwensi    hukum    yang  berbeda,  utamanya  menyangkut tanggung  jawab  koperasi  terhadap  pemilik  dana.  Pertama,    koperasi  bertanggung  jawab
mengembalikan simpanan  yang berbentuk tabungan atau simpanan berjangka milik anggotanya atau  calon  anggota  sekalipun  koperasi  menderita  kerugian,  sementara  hal  itu  tidak  dilakukan terhadap simpanan wajib dan pokok, karena kedua simpanan ini  merupakan bagian risk equity yaitu modal yang beresiko menanggung kerugian koperasi (Hadikusumah, 2002 hlm 96 ; Pachta et.al,  2005  hlm.  86).  Kedua,  koperasi  bertanggung  jawab  membayar  bunga  terhadap  pemilik tabungan atau simpanan berjangka sekalipun koperasi menderita kerugian, namun koperasi tidak bertanggung jawab membayar  sisa hasil usaha kepada pemilik simpanan  pokok dan wajib jika koperasi  mederita  kerugian  .  Pertanyaan  yang  kemudian  muncul  adalah  berdasarkan  hubungan apakah pemilik simpanan   tabungan dan berjangka menyerahkan uangnya pada KSP?
Sjahdeni  (1993  hlm.  128-155)  dalam  mengkaji  hubungan  bank  dengan  penyimpan  dana menyatakan    bahwa    hubungan  hukum  antara  bank  dengan  penyimpan  dana  adalah  hubungan berdasarkan pinjam meminjam seperti yang diatur dalam Pasal 1755 KUH Perdata, dan bukanlah hubungan  pemberian  kuasa,  penitipan  barang  atau  pemberian  kuasa.  Syahdeni  yang  berusaha mengkaji satu-persatu jenis-jenis hubungan hukum tersebut memberikan alasan-alasan mengapa tidak  setuju  bahwa  hubungan  hukum  antara  penyimpan  dana  dengan  bank  tidak  dapat dikategorikan  sebagai  hubungan  ”penitipan  barang”,  ”pemberian  kuasa”,    atau  ”pemberian kuasa”          Bertitik  tolak  pada    pendapat  Sjahdeini  bahwa  hubungan  hukum  antara  penyimpan dana  dengan  bank  adalah  hubungan  hukum  yang  berdasarkan  perjanjian  peminjaman  uang. Pertanyaannya,  apakah  hal  ini  jugu    dapat  diberlakukan  untuk  melihat  hubungan  hukum penyimpan dana dengan KSP?
Kembali  pada    PP  Nomor  9  Tahun  1995,      kegiatan  KSP  adalah  menghimpun  dana    dan menyalurkan  pinjaman,  artinya  bahwa  dana  yang  dihimpun  berasal  dari  simpanan  anggota  dan calon  anggotanya    atau  koperasi  lain  atau  angotanya,  selanjutnya  dana  ini  disalurkan  sebagai kredit  yang  diberikan  oleh  koperasi  kepada  anggota,  calon  anggotanya  atau  koperasi  lain  dan anggotanya.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  hubungan  hukum  antara  KSP  dengan penyimpan  dana  adalah  hubungan  yang  didasarkan  pada  perjanjian  pinjam  meminjam.  Apalagi jika  menyimak  pengertian  simpanan  adalah  sejumlah  dana  yang  dipercayakan  oleh  anggota, calon  anggota,  koperasi  lain  atau  anggotanya  kepada  koperasi  dalam  bentuk  tabungan  atau deposito,  jelas  di  sini  tidak  ada  hubungan  pemberian  kuasa  antara  penyimpan  dana  dengan koperasi,  karena  KSP  tidak  diberi  kewenangan  untuk  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran –menjadi tertarik cek dan bilyet giro-- seperti halnya bank umum. Demikian halnya
hubungan  penitipan  juga  tidak  dapat  digunakan  sebagai  dasar  antara  KSP  dengan  penyimpan dana,  karena  ketika  penyimpan  dana  menarik  kembali  dananya,  pihak  KSP  selain  dapat menggunakan dana penyimpan dan membayar bunga, juga tidak mungkin mengembalikan jenis uang yang sama wujudnya  saat penyimpanan. Oleh sebab iitu  kata ”dipercayakan” sebenarnya mengandung arti diserahkan untuk digunakan bukan sekedar untuk disimpan oleh KSP.
Sehubungan  dengan  pinjam  meminjam  yang  menjadi  dasar  hubungan  antara  penyimpan dana  dengan  KSP,  maka  KSP  memiliki  kewajiban  untuk  mengembalikan  saat  diminta pemiliknya  atau  saat  KSP  tidak  aktif  lagi  melakukan  kegiatannya.    Selanjutnya  bagaimana hubungan  hukum  antara  KSP  dengan  debitur  ?  Dasar  hubungan  hukum  antara  KSP  dengan debitur adalah perjanjian pinjam-meminjam uang  yang oleh masyarakat  sering disebut sebagai perjanjian  kredit.  Perjanjian  itu    sebenarnya  merupakan    hubungan  yang  didasarkan  pada perjanjian  pinjam  meminjam  seperti  diatur  dalam  Pasal  1754  KUH  Perdata  yang  menyatakan bahwa :
Pinjam-meminjam  adalah  persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu    memberikan  kepada pihak  yang  lain  suatu  jumlah  tertentu  barang-barang  yang  menghabis  karena  pemakaian, dengan syarat bahwa pihak  yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah  yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
Menurut  Badrulzaman  (1994  hlm.  110),  perjanjian  pinjam-meminjam  ini    juga mengandung makna yang luas, yaitu obyeknya adalah benda menghabis, termasuk di dalamnya uang. Di sini  debitur dalam KSP sebagai pemakai sekaligus mengganti atas barang yang dipakai –dalam hal ini uang- . PP Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 1 angka (7)  menyebutkan yang dimaksud pinjaman adalah :
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  Koperasi  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan pihak  peminjam  untuk  melunasi    hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  disertai  dengan pembayaran sejumlah imbalan.
Dengan  demikian  perjanjian  pinjam  uang  atau  perjanjian  kredit  yang  diberikan  oleh  KSP kepada debitur  dasarnya adalah perjanjian pinjam meminjam. Oleh sebab itu  debitur pun wajib mengembalikan  pinjaman  kepada  KSP.  Mengingat  hubungan  hukum  antara  KSP  dengan peyimpan  dana  merupakan  hubungan  pinjam-meminjam  uang,  maka  KSP  yang  telah  menerima simpanan  dana  wajib  untuk  mengembalikan  pada  pemiliknya  pada  suatu  saat  yang  telah diperjanjikan.  Badrulzaman  (2001  hlm.  8)  menyatakan,    bahwa  debitur    berkewajiban
menyerahkan prestasi kepada kreditur, karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar hutang. Dalam istilah asing kewajiban debitur itu disebut schuld. Disamping schuld, debitur juga memiliki kewajiban lain yang disebut haftung,  yaitu kewajiban debitur untuk membiarkan harta kekayaannya  diambil  oleh  kreditur  sebanyak  hutang  debitur,  guna  pelunasan  hutang  apabila debitur  tidak  membayar  hutang  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  yang  tertuang  dalam Pasal 1131 KUH Perdata.
Pasal  1131  KUHPerdata  mengatur  bahwa,    segala  kebendaan  si  berhutang  baik  bergerak maupun tidak bergerak, baik  yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.
Apabila pendapat tersebut diaplikasikan dalam hubungan hukum antara KSP selaku debitur dengan  penyimpan  dana  sebagai  kreditur,  maka    jika    pihak  KSP  wanprestasi  maka  pihak penyimpan dana  berhak untuk memperoleh pembayaran dari harta kekayaan KSP. Hal ini sesuai dengan  status  koperasi  sebagai  badan  hukum  yang  memiliki  harta  kekayaan  tersendiri  terpisah dari harta kekayaan pribadi para anggotanya.
Sebagai  organisasi,  koperasi  memiliki  alat  perlengkapan  yang  terdiri  dari  rapat  anggota, pengurus  dan  pengawas  (Pasal  21  UU  Nomor  25  Tahun  1992).    Rapat  anggota  sebagai pemegang kekuasaan tertinggi karena rapat anggota dapat dikategorikan  sebagai kumpulan dari pemilik  koperasi,  yaitu  anggota  yang  telah  menyetorkan  simpanan  (pokok  dan  wajib)    sebagai modal  koperasi.      Dalam  menjalankan  usaha  koperasi,  rapat  anggota  menunjuk  pengurus    yang diberi  wewenang  untuk  mengurus  koperasi.  Pengurus  dipilih  dari  anggota  dan  oleh  rapat anggota,  sehingga  masing-masing  anggota  mempunyai  kesempatan  yang  sama  menjadi pengurus.
Pasal  31  UU  Nomor  25  Tahun  1992  mengatur,  bahwa  pengurus    merupakan  pemegang kuasa  rapat  anggota,  oleh  sebab  itu  pengurus  bertanggung  jawab  mengenai  segala  kegiatan pengelolaan  koperasi  dan  usahanya  kepada  rapat  anggota  atau  rapat  anggota  luar  biasa.  Tugas pengurus  menurut Pasal 30 UU Nomor 25 Tahun 1992 meliputi:
1. Mengelola koperasi dan usaha koperasi
2. Mengajukan  rancagan  rencana  kerja  serta  rancangan  rencana  anggaran  pendapatan  dan belanja koperasi
3. Menyelenggarakan rapat anggota.
4. Mengajukan laporan keuangan  dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.
6. Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan.
7. Memutuskan  dalam  penerimaan  dan  penolakan  anggota  baru  serta  pemberhentian  anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Melakukan  tindakan  dan  upaya  bagi  kepentingan  serta  kemanfaatan  koperasi,  sesuai tanggungjawabnya dan sesuai dengan  keputusan rapat anggota.
Hubungan hukum antara rapat anggota dengan pengurus adalah pemberian kuasa atas dasar perikatan  sebagaimana  diatur  dalam  KUHPerdata,  dengan  kata  lain  pengurus  adalah  pemegang kuasa  dari  rapat  anggota    untuk  menyelenggarakan  usaha  koperasi.  Adapun  yang  menjadi pedoman bagi pengurus untuk melaksanakan tugasnya adalah anggaran dasar.
Koperasi sebagai badan hukum, perbuatannya diwakili oleh organnya dalam hal ini adalah pengurus, pengawas dan rapat anggota. Namun dalam pengelolaannya organ  yang menjalankan dan    mewakili  koperasi  adalah  pengurus  seperti  yang  ditetapkan  dalam  Pasal  30  UU Perkoperasian. Dalam hal melakukan pengelolaan pengurus diberi kewenangan untuk melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi, sesuai tanggungjawabnya dan sesuai dengan  keputusan rapat anggota.
Berkenaan  dengan  tanggung  jawab  pengurus  dalam  hal  manajemen  Pasal  31  UU Perkoperasian  menetapkan,  bahwa    pengurus  bertanggung  jawab  mengenai  segala  kegiatan pengelolaan  koperasi  dengan  usahanya  kepada  rapat  anggota  atau  rapat  anggota  luar  biasa. Sedangkan  tanggung  jawab  pengurus  berkenaan  dengan  tindakannya  menyebabkan  kerugian diatur dalam Pasal 34 UU Perkoperasian, bahwa  pengurus baik bersama-sama maupun sendiri- sendiri  menanggung  kerugian  yang  diderita  koperasi,  karena    tindakan  yang  dilakukan  dengan kesengajaan  atau  kelalaiannya.    Artinya,  pengurus  harus  bertanggung  jawab  jika  perbuatannya merugikan  koperasi.    Ratio  legisnya,  pengurus  sebagai  pihak  yang  diberi  kekuasaan  untuk mengelola  koperasi  harus  berpegang  pada  asas  kehati-hatian  dalam  menjalankan kewenangannya.
Dalam konteks mengelola KSP,  menurut Pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1995, pengurus wajib memperhatikan  aspek  permodalan,  likuiditas,  solvabilitas  dan  rentabilitas  guna  menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak terkait. Secara lengkap Pasal 14 tersebut menyatakan sebagai berikut :
(1)   Aspek permodalan yang perlu diperhatikan adalah :
a.  modal sendiri koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya dan harus ditingkatkan;
b.  setiap pembukaan jaringan pelayanan, harus disediakan tambahan modal sendiri;
c.  antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus   berimbang.
(2)   Aspek likuiditas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
a. penyediaan aktiva lancar yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek;
b. ratio antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang telah dihimpun.
(3)    Aspek solvabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
a.    penghimpunan  modal  pinjaman  dan  modal  penyertaan  didasarkan  pada  kemampuan membayar kembali;
b.  ratio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan kekayaan harus berimbang.
(4)  Aspek rentabilitas yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
a.  rencana  perolehan  Sisa  Hasil  Usaha  (SHU)  atau  keuntungan  ditetapkan  dalam  jumlah yang  wajar  untuk  dapat  memupuk  permodalan,  pengembangan  usaha,  pembagian  jasa anggota dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan;
b. ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dengan aktiva harus wajar.
(5)   Untuk menjaga kesehatan usaha, Koperasi  Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam tidak dapat menghipotekkan atau menggadaikan harta kekayaannya.
(6)   Pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Ketentuan    tersebut  di  atas  dapat  dimaknai  bahwa  kepentingan  penyimpan  dana  wajib diperhitungkan oleh pengurus dalam mengelola usaha koperasi simpan pinjam. Apakah koperasi simpan  pinjam  yang  mengabaikan  ketentuan  dalam  Pasal  14  PP  Nomor  9  Tahun  1995  tersebut dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  melawan  dengan  kewajibannya  sendiri  sehingga tidak  terbayarnya  dana  penyimpan  dalam  koperasi  simpan  pinjam  dapat  dikategorikan  sebagai pebuatan  melawan  hukum  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1365  KUH  Perdata? Pertanyaan  ini  dimunculkan    karena  ketidakmampuan  koperasi  berprestasi  bisa  jadi  disebabkan ketidak hati-hatiannya pengurus dalam mengelola simpanan yang diterima dari kreditur maupun pinjaman  yang  disalurkan  kepada    kepada  pihak  ketiga,  akibatnya  penyimpan  dana  menderita kerugian.  Sehubungan  dengan  hal  itu  selain  koperasi,  pengurus  seharusnya  dapat  dikenai tanggung jawab atas utang perusahaan.
Menurut  beberapa  doktrin  modern,  ada  beberapa  alasan  yang  dapat  digunakan  untuk menuntut  tanggung  jawab  pribadi  pemegang  saham  atau  pengelola  perusahaan,  dan  salah  satu doktrin    fiduciary  duty.  Doktrin    fiduciary  duty    adalah  tugas  yang  timbul  dari  hubungan fiduciary antara  direksi atau pengurus dengan perusahaan yang dipimpinnya, yang menyebabkan direksi  berkedudukan  sebagai  trustee  dalam  pengertian  hukum  trust.  Oleh  sebab  itu  seorang direksi  haruslah  mempunyai  kepedulian  dan  kemampuan  (duty  of  care  and  skill)  itikad  baik, loyalitas  dan  kejujuran  terhadap  perusahaannya.  Tugas  mempedulikan  yang  diharapkan  dari direksi  adalah  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  hukum  tentang  perbuatan  melawan  hukum (onrechtmatige  daad),  dalam  arti  direksi  diharapkan  untuk  berbuat  hati-hati  sehingga  terhindar dari perbuatan kelalaian (negligence) yang merugikan pihak lain (Fuady, 2002 hlm. 49).
Doktrin Fiduciary duty sebenarnya  berlaku bagi  direksi perseroan terbatas. Posisi seorang direktur  sebagai  sebuah  trustee  dalam  perusahaan,    mengharuskan  seorang  direktur  untuk  tidak bertindak ceroboh dalam melakukan tugasnya (duty of care) dan serta itikad baik, loyalitas  serta kejujuran  terhadap  perushaan  dengan  derajad  yang  tinggi  atau  tidak  boleh  mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri atas perusahaan (duty of loyality). Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut dalam hubungannya dengan Fiduciary Duty dapat menyebabkan direktur untuk dimintai pertanggung jawaban hukumnya secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya. baik kepada para pemegang saham maupun kepada pihak lainnya.
Dokrtin  fiduciary  duty    bagi  direksi  secara  tegas  diatur      dalam  UU  No  40  Tahun  2007 tentang    Perseroan  Terbatas,  yang  terjabarkan  dalam    Pasal  92  ayat  (1)    yang  menentapkan bahwa  direksi  menjalankan  kepengurusan  Perseroan  untuk  kepentingan  Perseroan  dan  sesuai dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan;    Pasal  97  ayat  (1) UUPT  menyatakan,  bahwa  direksi bertanggung jawab   atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan  Pasal 97 ayat (2)   yang  menetapkan bahwa pengurusan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1)  wajib dilaksanakan  oleh setiap anggota direksi   dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab . Pelanggaran  terhadap  hal  ini  dapat  menyebabkan  direksi  bertanggung  jawab  penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut.

## TANGGUNG  JAWAB  PENGURUS  TERHADAP  PENYIMPAN  DANA  DALAM KONSTRUKSI HUKUM WANPRESTASI
Berdasarkan kajian terhadap  3  Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tentang gugat perdata penyimpan  dana  kepada  pengurus  koperasi  karena    koperasi  yang  bersangkutan  tidak  dapat mengembalikan  simpanannya  ada  dua  hal  yang  dapat  dikaji  di  sini,  yaitu  pokok  sengketa  dan subyek yang seharusnya bertanggung jawab terhadap penyimpan dana. Pertama, pokok sengketa pada 3  kasus di atas adalah wanprestasi yang dilakukan oleh koperasi sampel kepada penyimpan dana  berjangka  atau  deposan,  yaitu  KSP  selaku  penerima  simpanan  berjangka  tidak  dapat mengembalikan  kepada  pemiliknya    pada  saat  jatuh  tempo.  Kedua,  mengenai  siapa  yang bertanggung  jawab  untuk  mengembalikan  simpanan  berjangka  milik  kreditur,  dalam  hal  ini pengurus dan atau koperasikah?.
Mengingat yang dijadikan pokok sengketa oleh penggugat adalah wanprestasi, maka hakim dalam  mengkonstruksikan  subyek  hukum  adalah  penerima  dan  penyerah  uang,  yaitu  koperasi (debitur  atau  wajib  berprestasi)  dan  pemilik  dana  (kreditur  atau  berhak  menerima  prestasi), sehingga    hakim  dalam  pertimbangannya  menyatakan  seharusnya  yang  menjadi  subyek  yang digugat  adalah  koperasi  karena    koperasi  sebagai  badan  hukum.  Dalam  pertimbangan  hakim juga  dinyatakan  bahwa  meskipun  dalam  AD/ART  masing-masing  koperasi  disebutkan  bahwa pengurus  koperasi  bertanggung  jawab  atas  kerugian  dari  koperasi  namun  tanggung  jawab  yang dimaksud  adalah  tanggung  jawab    yang  melekat  di  institusi  itu  sendiri,  bukan  tanggung  jawab sebagai subyek hukum secara pribadi akibat kelalaian atau kesengajaan dari institusi yang diurus. Atas  dasar  konstruksi  hukum  seperti  di  atas    maka  gugatan  penggugat  terhadap  pengurus  agar membayar kembali dana penggugat  ditolak hakim.
Pertimbangan  hakim  tentang  tanggung  jawab  pengurus  koperasi  di  atas    memperlihatkan bahwa  secara  normatif,    tanggung  jawab  pengurus  melekat  pada    koperasinya.  Tindakan pengurus  dilakukan  karena  kedudukannya  dalam  koperasi  oleh  sebab  itu  pengurus  tidak  dapat dituntut  pertanggung  jawabannya  oleh    pihak  di  luar  koperasi.  Pemahaman  bahwa  tanggung jawab  pengurus  koperasi  melekat  pada  koperasi  merupakan  pandangan  teori  organ  yang disampaikan  oleh      Otto  von  Gierke.    Menurut  teori  organ    badan  hukum  merupakan  suatu persoon  yang  riel dan bisa mempunyai kehendak melalui organ-organnya, apa  yang diputuskan
oleh organ-organnya dianggap sebagai kehendak dari badan hukum itu sendiri (Satrio, 1993 hlm. 178).
Putusan yang hanya mempertimbangkan bahwa koperasi sebagai badan hukum seharusnya merupakan  pihak  yang  harus  bertanggung  jawab  dan  pengurus  tidak  bertanggung  jawab sepertinya  tidak  memberikan  perlindungan    bagi  para  penyimpan  dana  koperasi.  Namun  perlu diingat bahwa hubungan hukum  yang dikonstruksikan oleh penggugat adalah hubungan hukum utang-piutang dan petitumnya wanprestasi,. Oleh sebab itu wajar jika hakim berpendapat bahwa jika hubungan hukumnya

## KEMUNGKINAN  PENERAPAN  DOKTRIN  FIDUCIARY  DUTY  UNTUK  MENEMBUS TANGGUNG JAWAB PENGURUS KSP TERHADAP PENYIMPAN DANA
Doktrin  fiduciary duty  dalam kepengurusan  koperasi dapat ditemukan    dalam  Pasal 30 ayat (10) huruf a yang menetapkan bahwa pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya; Pasal 30 ayat (2) huruf a menetapkan pengurus mewakili koperasi di dalam dan diluar pengdilan; Pasal 30 ayat (2) huruf c menetapkan bahwa pengurus berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi  kepentingan  dan  kemanfaatan  koperasi  sesuai  dengan  tanggung  jawabnya    dan  keputusan koperasi.
Dalam menjalankan amanah untuk mengelola koperasi, pengurus dibebani tanggung jawab seperti  diatur    dalam  Pasal  31  bahwa    pengurus  bertanggung  jawab  mengenai  segala  kegiatan pengelolaan  koperasi  dengan  usahanya  kepada  rapat  anggota  atau  rapat  anggota  luar  biasa. Apabila  pengurus  dalam  mnegelola  koperasi  menimbulkan  kerugian  maka  harus  bertanggung jawab untuk menanggung kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 34 UU Perkoperasian.
Kembali pada kasus KSP yang digugat penyimpan dana,    bukti  yang ada  terutama yang berkenaan  dengan  laporan  keuangan  KSP  sampel,    menunjukkan    bahwa  ketidakmampuan koperasi mengembalikan dana milik penyimpan karena banyaknnya pinjaman  yang dikucurkan oleh  KSP  kepada debiturnya mengalami gagal bayar atau macet. Oleh sebab itu jika pengurus akan disertakan sebagai subyek tergugat untuk membayar atau mengembalikan dana seharusnya penggugat  mengkonstruksikan  sengketa    hukumnya  dengan  perbuatan  melawan  hukum  Pasal 1365 KUH Perdata dan bukan hanya wanprestasi.
Dalam  menjalankan  tugasnya  pengurus  diberi  kekuasaan  oleh  rapat  anggota  untuk melakukan  tindakan  dan  upaya  bagi  kepentingan  serta  kemanfaatan  koperasi,  sesuai tanggungjawabnya dan sesuai dengan  keputusan rapat anggota (Pasal 30 ayat (2) . Ada dua hal yang dapat digaris bawahi di sini, pertama  pengurus diberi kepercayaan (fiduciary) oleh anggota koperasi sebagai  pemiliki modal untuk mengelola koperasi, kedua,  tugas atau duty   pengurus adalah melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi.  Sekalipun dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa pengurus harus hati-hati dalam melakukan tindakan dan  upayanya  (seperti  halnya  ketentuan  yang  berlaku  bagi  direksi  perseroan  tebatas)    namun adanya  kata  ”  melakukan  tindakan  dan  upaya  bagi  kepentingan  dan  kemanfaatan        koperasi” mengandung  arti  bahwa  tindakannya  tidak  merugikan  koperasi.  Hal  ini  tampak  jelas  jika dikaitkan dengan kewajiban yang diharuskan pada pengurus sebagai pengelola KSP, seperti yang diatur  dalam  Pasal  14  PP  No  9  Tahun  1995,  bahwa  pengurus  wajib    memperhatikan  aspek permodalan,  likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak terkait.
Bertitik tolak pada ketentuan dalam Pasal 14 tersebut di atas, pengurus dalam  3 KSP yang mengalami  gagal  bayar  tersebut  seharunya    bertanggung  jawab  pribadi  atas  kewajiban  KSP sebagai  badan  hukum  yaitu    membayar  simpanan  pemilik  dana,      jika  dapat  dibuktikan  bahwa kegagagalan KSP tersebut  akibat tidak diperhatikannya likuiditas dan solvabilitas oleh pengurus. Aspek  likuiditas  diabaikan    karena  masing-masing  KSP  tidak  memperhatikan  ratio  pinjaman yang  telah  disalurkan  kepada  pihak  ketiga  dengan  dana  yang  telah  dihimpun  dari  anggota  atau pihak ketiga lainnya termasuk penggugat.
Seperti  telah  disebutkan  bahwa  ketidak  mampuan  KSP  mengembalikan  dana  milik penyimpan  karena  dana  milik  penyimpan  yang  telah  disalurkan  oleh  KSP  kepada  pihak  ketiga (debitur atau peminjam uang) tidak dapat ditarik kembali. Data yang ada menunjukkan, misalnya KSP  SAM  dari  hasil  audit  menunjukkan  bahwa  pengurus  dan  penglolanya  telah  menyalurkan pinjaman uang kepada debitur (peminjam uang)  sebesar Rp. 13.290.675.200,26  tidak dilindungi jaminan  yang  memadahi  sehingga  telah  melanggar  prinsip  pemberian  pinjaman  yang  sehat seperti  halnya  diatur  dalam  Pasal  19    PP  9  Tahun  1995.  Artinya  pengurus  dan  pengelola  tidak memegang prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana milik penyimpan.
Aspek  solvabiltas  tampaknya  juga  diabaikan    karena  masing-masing  KSP  tidak memperhatikan  ratio  simpanan    yang  telah  diterima  dari  peyimpan  dana  dengan  kemampuan
untuk membayar kembali. Atinya, pengurus KSP  asal menerima simpanan sebanyak-banyaknya tanpa  memperhitungkan  apakah  kekayaannya  berimbang  dengan  kewajiban  bayar  kepada penyimpan dana.  .
Bertolak  pada  data  –data  yang  dapat  membuktikan  bahwa  pengurus      tidak  melaksanakan Pasal 14 dan Pasal 19 PP no 9 Tahun 1992, pengurus dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa Secara    teoritis  doktrin  fiduciary  duty    dapat  diterapkan  untuk  membebani  pengurus  untuk bertanggung  jawab  pribadi  atas  utang  perusahaan    karena      dua  alasan  yaitu:  a)  kemungkinan kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk membayar hutangnya kepada kreditur, oleh sebab itu penggugat membebankan tanggungjawab kepada   pengurus koperasi; b)  pengurus sebagai pihak yang dipercaya mengelola perusahaan   telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain.  Kerugian ini  timbul    karena  pengurus  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  perkoperasian  simpan pinjam  khususnya  Pasal  14  dan  Pasal  19  PP  No  9  Tahun  1995.    Pelanggaran  terhadap  kedua pasal tersebut memenuhi kriteria seperti yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang  membawa  kerugian  kepada  seorang  lain,  mewajibkan orang yang karena salahnya  menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
Berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  seharusnya  pengurus  bertanggung  jawab  pribadi untuk  mengembalikan  dana  penggugat  jika  kekayaan  KSP  tidak  cukup  untuk  memenuhi kewajibannya  pada  penggugat.  Alasannya,  ketidakmampuan  koperasi  memenuhi  kewajibannya karena perbuatan elawan hukum yang dilakukan  pengurus dan pengelola di mana mereka telah telah  melanggar  aspek  solvabilitas  dan  likuiditas  serta  mengabaikan  pemberian  pinjaman  yang sehat    seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  14  PP  No  9  Tahun  1995  tentang  Pelaksanaan  Koperasi Simpan Pinjam.

## KESIMPULAN.
Jika  konstruksi  hukum  yang  digunakan  oleh  pemilik  dana  menggugat    pengurus  adalah wanprestasi  maka dapat dipastikan bahwa gugatannya ditolak, karena pengurus bukanlah pihak dalam  perjanjian  penerimaan  simpanan  dana  penggugat,  dan  menjadi  pihak  dala  perjanjian adalah koperasi sebagai badan hukum. Doktrin fiduciary duty dapat diterapkan karena pengurus KSP  seharusnya  dapat  dibebani  tanggung  jawab  pribadi  membayar  kembali  modal  milik penggugat. Pengurus sebagai pihak yang dipercaya menjalankan tugas mengelola koperasi dapat
dibebani    jika  dapat  dibuktikan  bahwa  pengurus  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum seperti halnya ditetapkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
------------------------------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Badrulzaman, Mariam Darus. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan  Bandung. Citra Aditya Bakti Fuady, Munir. 2001.Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis . Bandung . Citra Aditya Bakti
___________, Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law, Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia,  Bandung. Citra Aditya Bakti.
___________. 2004.Hukum Lembaga Pembiayaan. Bandung. Citra Aditya Bakti.
Hadhikusuma, Sutantya Rahardja. 2002. Hukum Koperasi Indonesia.  Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
Kasmir. 2001. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakatra. PT Raja Grafindo Persada
Pachta, Andjar W et.al. 2007. Hukum Koperasi. Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha. Jakarta. Kerjasama Kencana Persada dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Rido, Ali. 2004. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung. Alumni.
Satrio, J. 1993b. Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Kesatu . Bandung. Citra Aditya Bakti.
_________, 1993c. Hukum Perikatan : Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Kedua. Bandung. Citra Aditya Bakti.
Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. Koperasi : Teori dan Praktek. Jakarta. PT Erlangga. Sjahdeini, Sutan Remi. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta. Institut Bankir Indonesia Peraturan  Perundang-undangan.
UU Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentag Pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam Surat  Keputusan  Menteri Negara Koperasi dan  PKM No. 5/KEP/MENEG/I/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan  Koperasi dan Pengesahan Akta Pendirian
Lainnya :
Putusan PN Surakarta No.  105/Pdt.G/2007/ PN.Ska Putusan PN Surakarta No.  114/Pdt.G/2007/ PN.Ska Putusan PN Surakarta No.  126/Pdt.G/2007/ PN.Ska