## IMPLEMENTASI PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERKAIT TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAP JIKI DI KABUPATEN BULELENG
I Gede Damma Vijananda, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia
e-mail: dammavijananda1999@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  menganalisa  implementasi  Pasal  303  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten Buleleng, serta (2) mengetahui dan  menganalisa  upaya  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam  menanggulangi  tindak  pidana perjudian  cap  jiki  di  Kabupaten  Buleleng.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  hukum empiris,  dengan  sifat  penelitian  deskriptif.  Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  Polres  Buleleng.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  studi  dokumen,  observasi,  dan  wawancara.  Teknik penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah Non  Probability  Sampling .  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  Implementasi  Pasal  303  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  terkait  tindak  pidana  perjudian  cap  jiki  di  Kabupaten  Buleleng  belum  diterapkan  secara maksimal  hal  tersebut  dikarenkan  adanya  faktor  pendorong  dari  masyarakat  yang  mempengaruhi  sehingga perjudian  itu  masih  tetap  terjadi,  yaitu  faktor  ekonomi,  kurangnya  kesadaran  dan  kepedulian  masyarakat, faktor  iseng-iseng  dan  faktor  lingkungan,  serta  (2)  upaya  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  Polres  Buleleng dalam  menanggulangi  tindak  pidana  perjudian  cap  jiki  di  Kabupaten  Buleleng  adalah  upaya  pre-emtif, preventif, dan refresif.
Kata Kunci : Implementasi, Tindak Pidana, Perjudian Cap Jiki.

## Abstract
This study aims to (1) find out and analyze the implementation of Article 303 of the Criminal Code related to the crime of stamp jiki gambling in Buleleng Regency, and (2) find out and analyze the efforts made by law enforcement officials in overcoming the criminal act of jiki stamp gambling. in Buleleng Regency. This type of  research  is  a  type  of  empirical  legal  research,  with  the  nature  of  descriptive  research.  The  research location  was  conducted  at  the  Buleleng  Police.  The  data  collection  technique  used  was  document  study, observation,  and  interviews.  The  sampling  technique  used  is  Non  Probability  Sampling.  Qualitative  data processing and analysis techniques. The results of the study show that (1) the implementation of Article 303 of  the  Criminal  Code  related  to  the  criminal  act  of  stamp  jiki  gambling  in  Buleleng  Regency  has  not  been maximally implemented because of the driving factors that affect the community so that gambling still occurs, namely economic factors, lack of public awareness and concern, fad and environmental factors, and (2) the efforts made by the Buleleng Police in overcoming the crime of stamp jiki gambling in Buleleng Regency are pre-emptive, preventive and regressive efforts.
Keywords : Implementation, Crime, Cap Jiki Gambling.

## PENDAHULUAN
Perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan  yang  bertentangan  dengan  norma agama,  moralitas  kesusilaan  maupun  norma hukum.  Perjudian  ini  dalam  hukum  pidana dimasukan  ke  dalam  bentuk  kejahatan  terhadap kesopanan.  Salah  satu  bentuk  perjudian  yang
selalu  marak  terjadi  di  kalangan  masyarakat Kabupaten Buleleng adalah perjudian jenis kartu Cap  Jiki.  Menurut  Kartini  Kartono  perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan  suatu  nilai  atau  sesuatu  yang dianggap  bernilai  dengan  menyadari  adanya resiko  dan  harapan-harapan  tertentu  pada
peristiwa-peristiwa,  permainan  pertandingan, perlombaan  dan  kejadian-kejadian  yang  tidak atau belum pasti hasilnya (Kartono, 2017: 58).
Perjudian diartikan sebagai suatu perbuatan  berjudi,  berjudi  merupakan  suatu kegiatan mempertaruhkan uang atau harta dalam sebuah permainan, dengan tujuan untuk mendapatkan  sejumlah  uang  lebih  atau  harta yang  lebih  besar  dari  pada  jumlah  sebelumnya. Perjudian  juga  disebut  sebagai  permainan dimana  pemain  bertaruh  sejumlah  uang  atau barang  dengan  cara  memilih  satu  pilihan diantara pilihan yang ada dimana hanya ada satu pilihan yang benar dan akan menjadi pemenang, pemain yang kalah akan memberikan taruhannya  kepada  pemenang  yang  jumlah taruhannya  ditentukan  sebelum  dimulainya perjudian.  Permainan  judi  ini  merupakan  salah satu permainan tertua di dunia hampir di seluruh negara  bahkan  dunia  mengenal  permainan  judi sebagai salah satu permainan untung-untungan.
Permainan  judi  akan  mengakibatkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi  materiil  dan  immateril  tidak  saja  bagi  para pemain  tetapi  keluarga  juga  akan  mengalami dampaknya.  Perjudian  akan  mempengaruhi keadaan  perekonomian  masyarakat  sehingga akan  mengakibatkan  berbagai  bentuk  kejahatan yang  membahayakan  masyarakat.  Perjudian  ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan diatur  dalam  ketentuan  Pasal  303.  Pasal  303 ayat  (3)  menentukan  bahwa,  yang  dikatakan main  judi  yaitu  tiap-tiap  permainan,  yang mendasarkan  pengharapan  buat  menang  pada umumnya  bergantung  kepada  untung-untungan saja  dan  juga  kalau  pengharapan  itu  jadi bertambah besar karena kepintaran dari kebiasaan  pemain.  Yang  juga  terhitung  masuk main  judi  ialah  pertaruhan  tentang  keputusan perlombaan  atau  permainan  lain,  yang  tidak yang diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau  bermain  itu,  demikian  juga  segala pertaruhan lain-lain.
Dalam  ketentuan  Pasal  1  Undang Undang  No.  7  Tahun  1974  menentukan  bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Bahwa perjudian sangat bertentangan dengan  agama,  kesusilaan  dan  moral  serta membahayakan masyarakat, perjudian ini sangat berdampak  negatif  bagi  masyarakat  yaitu
rusaknya moral dan mental masyarakat terutama bagi  generasi  muda.  Berdasarkan  ketentuan Pasal  303  ayat  (1  dan  2)  KUHP  dan  UU  No.  7 Tahun  1974  tentang  penertiban  perjudian. Semua  peraturan  tersebut  dianggap  sebagai perangkat  hukum  yang  jelas  untuk  melarang kegiatan perjudian.
Adapun  masalah  yang  ditimbulkan  dari perjudian cap jiki ini adalah akan menyebabkan seseorang  menjadi  ketagihan  dan  bahkan  sulit sekali  untuk  berhenti  melakukan  hal  tersebut, dikarenakan  orang  yang  melakukan  perjudian cap  jiki  ini  terbiasa  melakuan  perjudian  ini  dan selalu  mengharapkan  suatu  hasil  atau  uang  dari hasil berjudi sehingga kewajiban-kewajiban lain tidak  bisa  dilaksanakan  secara  normal  yaitu salah satunya bekerja untuk memenuhi kebutuhannya  dikarenakan  seseorang  sudah lebih  fokus  dari  hasil  judi  ini.  Namun kenyataannya hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan  kenyataannya  karena  lebih  sering mengalami  kekalahan  dibandingkan  dengan kemenangan.  Tindak  pidana  perjudian  yang sering  terjadi  di  wilayah  Kabupaten  Buleleng adalah  perjudian  jenis  sabung  ayam,  ceki,  bola adil,  cap  jiki,  kupon  putih,  dadu  dan  lain sebagainya.  Perjudian  cap  jiki  adalah  sebuah permainan judi yang sangat populer di kalangan masyarakat. Yang mengikuti permainan judi cap jiki  ini  hampir  semua  selalu  diikuti  oleh  orang dewasa  dan  para  remaja  laki-laki.  Judi  cap  jiki ini  merupakan  judi  yang  menggunakan  kartu ceki dalam permainannya. Perjudian cap jiki ini biasanya dilakukan oleh bandar di sebuah tanah kosong yang tempatnya tertutup dan juga sering dilakukan pada saat ada upacara keagamaan.
Permainan  judi  Cap  Jiki  merupakan permainan  judi  tebakan,  dimana  orang  yang menebak  benar  dialah  yang  menang.  Dalam pelaksanaan  permainan  judi  cap  jiki  ini  bandar memasang  perlak  dan  diatas  perlak  yang  sudah berisi  tulisan  angka  1  (satu)  sampai  dengan angka 12 (dua belas) pada masing-masing angka tersebut  ditaruh  pasangan  kartu  ceki  yang  telah dilaminating  (kartu ceki  patio)  yang  sudah  di proses  sebanyak  12  (dua  belas)  kartu  ceki  yang dilaminating  dengan  aturan  kartu  ceki  yang  di laminating  1  (satu)  sampai  6  (enam)  disebelah kiri dan 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) sebelah kanan,  setelah  sudah  siap  semuanya  bandar memegang  12  (dua  belas)  kartu  ceki  yang
berada  sesuai  dengan  gambar  kartu  ceki  yang ada di atas perlak, kemudian bandar memasukan kartu  ceki  ke  dalam  kotak  seng  yang disembunyikan  dibawah  handuk  yang  ditebak oleh  pemain  sedangkan  11  (sebelas)  kartu lainnya masih dipegang oleh bandar, selanjutnya pemain  dipersilakan  untuk  menebak  dan memasang  kartu  yang  dimasukan  ke  dalam kotak seng, kemudian setelah pemain memasang taruhan  uang  kemudian  bandar  mengeluarkan kartu  yang  dimasukkan  kedalam  kotak  seng untuk  dicocokan  dan  apabila  ada  kartu  yang sudah  dikeluarkan  dalam  permainan,  sitem tersebut mengandung sistem pembayaran melok, ngenjek, dan nyolot.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi  niat  seseorang  untuk  melakukan perjudian  cap  jiki,  yaitu  faktor  lingkungan, seseorang  pelaku  perjudian  yang  tinggal  di lingkungan  yang  gemar  bermain  judi  maka lama-kelamaan seseorang yang tinggal dilingkungan  tersebut  akan  mudah  terpengaruh ikut  dan  terjerumus  dalam  permainan  judi tersebut,  faktor  ekonomi  terjadinya  perjudian karena  faktor  ekonomi  ini  disebabkan  karena kemampuan  ekonomi  seseorang  yang  rendah sedangkan kebutuhan yang semakin tinggi untuk dipenuhi.  Tekanan  atau  desakan  seperti  itulah yang  mengakibatkan  seseorang  melakukan perjudian,  seperti  halnya  di  masa  sekarang banyak  masyarakat  yang  mengalami  PHK sehingga  hal  tersebut  mengakibatkan  banyak orang  menjadi  pengangguran,  seseorang  yang tidak  bekerja  dalam  kurun  waktu  yang  lama akan  timbul  niat  untuk  membuka  usaha perjudian  atau  bermain  judi  dengan  alasan mendapatkan  hasil  yang  lebih  dari  hasil perjudian,  faktor  pendidikan  yang  rendah  akan menyebabkan  mental,  perilaku  dan  pola  pikir seseorang  akan  lebih  mudah  tertarik  untuk melakukan  perjudian,  hal  itu  menyebabkan seseorang  tidak  mengetahui  dampak  apa  saja yang akan ditimbulkan dari perjudian (Sudarsono,  2008:  133).  Implementasi  atau penerapan  aturan  hukum  harus  dilakukan dengan  baik  dan  tegas  agar  terciptanya  kondisi yang  aman  dan  tertib  dalam  kehidupan masyarakat.  Hukum  tidak  bisa  lagi  disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.
Berbagai jenis perjudian menjadi perkara  kejahatan  yang  terungkap  selama  ini yang  umumnya  dilakukan  oleh  orang-orang yang masih memiliki hobi yang sama. Perjudian ini  dilakukan  di  kalangan  masyarakat  karena mereka  menyukai  perjudian  ini  dan  tidak memerlukan uang banyak untuk memainkannya. Selain  itu  jenis  perjudian  ini  sangat  mudah dijangkau  di  kalangan  masyarakat  dikarenakan sangat banyak menyukai permainan judi cap jiki ini.  Karena  perjudian  cap  jiki  ini  menghasilkan uang  banyak,  hanya  membutuhkan  dana  sedikit dan  bagi  sebagian  orang  judi  jenis  ini  sangat menguntungkan  untuk  dimainkan.  Untuk  itulah seseorang  rela  mengorbankan  uangnya  demi mengikuti  permainan  judi.  Adapun  data  tindak pidana  perjudian  cap  jiki  yang  terjadi  di Kabupaten  Buleleng  dari  tahun  2016  sampai dengan  tahun  2020  dapat  dilihat  melalui  tabel berikut:
Tabel 1.1 Jumlah Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki di Kabupaten Buleleng NO TAHUN JUMLAH TERSANGKA 1 2016 - 2 2017 2 3 2018 3 4 2019 5 5 2020 4
Sumber:  Kepala  Urusan  Administrasi  dan Ketatausahaan  Sat  Reskrim  Polres Buleleng.
Berdasarkan  data  tersebut,  dapat  dilihat bahwa kasus tindak pidana perjudian cap jiki di Kabupaten  Buleleng  dari  tahun  2016  sampai dengan  tahun  2020  yang  terdapat  diatas menunjukan  masih  terdapatnya  kasus  perjudian yang  dilakukan  oleh  masyarakat.  Padahal perilaku  berjudi  tersebut  memberikan  dampak negatif  bagi  kehidupan  masyarakat  dan  sudah sangat  jelas  dalam  ketentuan  Pasal  303  KUHP judi  cap  jiki  tersebut  dilarang  untuk  dilakukan, namun  faktanya  kasus  perjudian  masih  tetap terjadi.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian  hukum  empiris.  Metode  penelitian
hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam arti yang  nyata  atau  dapat  dikatakan  melihat, meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di masyarakat  (Efendi,  2020:150).  Sifat  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah bersifat Deskriptif, yakni bertujuan menggambarkan secara nyata mengenai keadaan dan  gejala-gejala  yang  ada  di  daerah  tertentu dan  pada  saat  tertentu  (Diantha,  2016:152). Penelitian  hukum  empiris  digunakan  untuk mengkaji  dan  meneliti  kesenjangan  antara norma atau aturan (das sollen) dengan peristiwa konkrit  yang  terjadi  di  masyarakat (das  sein). Penelitian yang dilakukan ini bertujuan menggambarkan secara keseluruhan/nyata bagaimana  implementasi  Pasal  303  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  terkait  tindak pidana  perjudian  cap  jiki  di  Kabupaten Buleleng.
Data  dan  sumber  data  yang  digunakan adalah  Data  Primer  dan  Data  Skunder.  Pada penelitian ini akan menyasar kepada Kepolisian dan para pihak yang bermain judi di Kabupaten Buleleng.  Data  sekunder  terdiri  dari  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan bahan  hukum  tersier  yaitu  kamus  besar  bahasa Indonesia  (KBBI)  dan  kamus  hukum.  Teknik pengumpulan  data  menggunakan  tiga  jenis pengumpulan  data  yaitu  teknik  studi  dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara.
Teknik  penentuan  sampel  penelitiannya menggunakan  Teknik non  probability  sampling yang  mana  dalam  penelitian  ini  tidak  ada ketentuan  pasti  berapa  sampel  yang  harus diambil  agar  dapat  mewakili  populasinya (Waluyo,  2008:46).    Bentuk  penerapan  teknik non  probability  sampling dalam  penelitian  ini adalah Purposive  Sampling ,  penarikan  sampel dalam  bentuk  ini  dilakukan  dengan  tujuan tertentu,  yaitu  sampel  dipilih  atau  ditentukan sendiri  oleh  peneliti.  Pengolahan  datan  dan analisis  data  menggunakan  analisis  secara kualitatif, yaitu meneliti data yang mengandung makna  berdasarkan  fakta-fakta  yang  ditemukan di  lapangan  data  ini  tidak  berbentuk  angka melainkan  data-data  yang  wujudnya  berbentuk kata-kata yang nantinya disusun secara sistematis.  Pengumpulan  data  menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  Pasal  303  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  Terkait  Tindak Pidana  Perjudian  Cap  Jiki  Di  Kabupaten Buleleng
Tindak  pidana  perjudian  merupakan  suatu perbuatan  manusia  yang  telah  dirumuskan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  sebagai  perbuatan  yang  patut  untuk dipidana,  perjudian  sangat  memberikan  efek yang sangat tidak baik bagi kehidupan terutama bagi generasi muda. Tindak pidana perjudian ini merupakan  sebuah  tindakan  yang  meresahkan warga  masyarakat,  dikarenakan  tindak  pidana perjudian  ini  memberikan  dampak  negatif terhadap  kehidupan  sosial  masyarakat.  Untuk itulah  sangat  penting  menerapkan  ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan  tegas  agar  nantinya  dapat  memberikan efek  jera  bagi  para  pelaku  perjudian.  Terkait dengan  tindak  pidana  perjudian  ini  yang  telah diatur dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Dimana dalam ketentuan  aturan  tersebut  telah  mengatur  suatu perbuatan  yang  bisa  dikategorikan  sebagai permainan  judi.  Tindak  pidana  perjudian  diatur dalam  ketentuan  Pasal  303  ayat  (1),  ayat  (2), dan  ayat  (3)  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana yang menentukan:
1) Dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya sepuluh  tahun  atau  denda  sebanyak- banyaknya  dua  puluh  lima  juta  rupiah  di hukum barang siapa dengan tidak berhak:
Ke-1.  menuntut  pencaharian  dengan  jalan sengaja  mengadakan  atau  memberi  kesempatan untuk  main  judi,  atau  sengaja  turut  campur dalam perusahaan main judi.
Ke-2.  sengaja  mengadakan  atau  memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja  turut  campur  dalam  perusahaan  untuk itu,  biarpun  ada  atau  tidak  ada  perjanjiannya atau  caranya  apa  juga  pun  untuk  memakai kesempatan itu.
Ke-3. turut main judi sebagai pencaharian.
2) Kalau  sitersalah  melakukan  kejahatan  itu dalam  jabatannya,  dapat  ia  dipecat  dari jabatannya.
3) Yang  dikatakan  main  judi  yaitu  tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat  menang  pada  umumnya  bergantung kepada  untung-untungan  saja  dan  juga
kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena  kepintaran  dari  kebiasaan  pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan  tentang  keputusan  perlombaan atau  permainan  lain,  yang  tidak  yang diadakan oleh mereka  yang turut berlomba atau  bermain  itu,  demikian  juga  segala pertaruhan lain-lain.
Tindak  pidana  yang  dimaksud  dalam ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  303 KUHP  memiliki  unsur  subjektif  dan  unsur objektif.  Unsur  subjektif  adalah  unsur-unsur yang  melekat  pada  diri  si  pelaku  atau berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk ke dalamnya  yaitu  segala  sesuatu  yang  terkandung di  dalam  hatinya.  Sedangkan  unsur  objektif adalah  unsur-unsur  yang  ada  hubungannya dengan keadaan-keadaan. Yaitu dalam keadaan- keadaan  mana  tindakan-tindakan  dari  si  pelaku itu  harus  dilakukan.  Unsur-unsur  yang  terdapat dalam  ketentuan  Pasal  303  KUHP  adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam ketentuan  Pasal  303  ayat  (1)  angka  1 KUHP  melarang  dilakukannya  dua  macam perbuatan, yaitu:
a. Kesengajaa  melakukan  sebagai  usaha yakni  perbuatan-perbuatan  menawarkan atau  memberikan  kesempatan  untuk bermain judi.
b. Kesengajaan  turut  serta  sebagai  usaha dalam usaha menawarkan atau
memberikan  kesempatan  untuk  bermain judi.
1) Tindak  pidana  pertama  yang  dimaksud dalam  ketentuan  Pasal  303  ayat  (1) angka  1  KUHP  terdiri  dari  unsur subjektif  dan  unsur  objektif.  Unsur subjektif adalah unsur “dengan sengaja” dan  unsur  objektif  meliputi  unsur barangsiapa,  tanpa  mempunyai  hak untuk  itu,  melakukan  sebagai  usaha,
menawarkan atau memberikan
kesempatan untuk bermain judi.
2) Tindak  pidana  yang  kedua  yang dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  303 ayat  (1)  angka  1  KUHP  adalah kesengajaan  turut  serta  melakukan sesuatu dalam usaha orang menawarkan atau  memberikan  kesempatan  untuk bermain  judi.  Tindak  pidana  yang
dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  303 ayat  (1)  angka  1  terdiri  dari  unsur subjektif  dan  objektif.  Unsur  subjektif adalah  unsur  “dengan  sengaja”  dan unsur objektif meliputi unsur barangsiapa,  tanpa  mempunyai  hak, turut  dengan  melakukan  sesuatu,  dalam usaha orang lain tanpa hak menawarkan atau  memberikan  kesempatan  untuk bermain judi.
2. Ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam ketentuan  Pasal  303  ayat  (1)  angka  2 KUHP melarang dilakukannya dua perbuatan, yaitu: a. Tanpa  mempunyai  hak,  dengan  sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan  pada  khalayak  ramai  untuk bermain judi.
b. Tanpa  mempunyai  hak  yaitu  dengan sengaja  turut  serta  dalam  perbuatan menawarkan atau memberikan
kesempatan  kepada  khalayak  ramai untuk  bermain  judi  dengan  melakukan sesuatu.
1) Tindak  pidana  yang  pertama  yang dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  303 ayat  (1)  angka  2  KUHP  terdiri  dari unsur  subjektif  dan  objektif.  Unsur subjektif adalah unsur “dengan sengaja” dan unsur objektif meliputi unsur barang siapa, tanpa mempunyai hak,
menawarkan atau memberikan
kesempatan  untuk  bermain  judi  kepada khalayak ramai.
2) Tindak  pidana  yang  kedua  yang dimaksud  dalam  ketentuan  Pasal  303 ayat  (1)  angka  2  KUHP  terdiri  dari unsur  subjektif  dan  unsur  objektif. Unsur  subjektif  adalah  unsur  “dengan sengaja”  dan  unsur  objektif  meliputi unsur  barang  siapa,  tanpa  mempunyai hak,  turut  serta  dengan  melakukan sesuatu,  dalam  perbuatan  orang  lain yakni  tanpa  hak  menawarkan  atau memberikan  kesempatan  untuk  bermain judi kepada khalayak ramai.
3. Ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam ketentuan  Pasal  303  ayat  (1)  angka  3 KUHP  ialah  tanpa  hak  melakukan sebagai  suatu  usaha  yakni  perbuatan turut serta dalam permainan judi. Dalam
ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam ketentuan  Pasal  303  ayat  (1)  angka  3 KUHP  hanya  terdiri  dari  unsur  objektif saja yaitu barangsiapa, tanpa mempunyai  hak,  turut  serta  sebagai suatu  usaha  dalam  permainan  judi.
Walaupun  pembentuk  undang-undang tidak mensyaratkan suatu unsur subjektif  dalam  rumusan  tindak  pidana tersebut,  akan  tetapi  karena  sudah  jelas bahwa tindak pidana tersebut merupakan  suatu  delik  yang  harus dilakukan dengan sengaja.
Perjudian merupakan salah satu penyakit  masyarakat  yang  dapat  menimbulkan kejahatan  lainya  apabila  hal  tersebut  dibiarkan. Dalam  menekan  jumlah  kasus  tindak  pidana perjudian  yang  terjadi  di  Kabupaten  Buleleng tidaklah  mudah,  hal  ini  dapat  dilihat  dari berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh Kepolisian  Polres  Buleleng  untuk  memberantas penyakit  masyarakat  ini,  tetapi  dari  tahun  ke tahun  pelaku  perjudian  tetap  ada  dan  bahkan jumlahnya  kadang  menjadi  melonjak  tajam apabila  ada  suatu  momen  yang  dimanfaatkan untuk bermain judi. Penerapan Pasal 303 KUHP terhadap  para  pelaku  perjudian  cap  jiki  telah diterapkan dengan baik walau tidak semua para pelaku  perjudian  dapat  ditangkap  dan  para pemain  dan  bandar  yang  tertangkap  hanya diberikan sanksi ringan yang kemudian diberikan  peringatan  dan  kemudian  dibebaskan. Hal  ini  mungkin  menjadi  penyebab  kenapa tindak  pidana  perjudian  sulit  untuk  ditumpas sampai  pada  lingkungan  terkecil.  Seharusnya para pelaku perjudian dapat diberikan hukuman yang  lebih  berat,  mengingat  dampak  yang ditimbulkan  dari  perjudian  ini  sangat  merusak hidup dan penghidupan orang yang bermain judi pada  saat  ini  dan  maupun  masa  yang  akan datang.
Sedikitnya  para  pelaku  tindak  pidana perjudian yang dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan  Pasal  303 KUHP  sangat  berpengaruh pada  peredaran  judi  itu  sendiri  dan  terdapat banyak faktor yang menyebabkan pelaku tindak pidana perjudian yang tidak dipidana salah satu alasannya adalah karena tindak pidana perjudian adalah  tindak  pidana  ringan.  Pemerintah  disini harus  memberikan  solusi  yang  lain  untuk menekan  angka  kasus  tindak  pidana  perjudian
yang  telah  terjadi  di  Kabupaten  Buleleng  yaitu dengan  dimungkinkannya  hukuman  atau  sanksi yang  lain  yang  dapat  diberikan  kepada  para pelaku  perjudian  seperti  sanksi  denda  atau sanksi  sosial  yang  diharapkan  dengan  sanksi tersebut  dapat  memberikan  efek  jera  bagi  para pelaku perjudian.
Upaya Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana  Perjudian  Cap  Jiki  Di  Kabupaten Buleleng
Penegakan  hukum  merupakan  suatu keharusan  yang  dijalankan  negara  dalam melindungi  warganya,  hal  tersebut  karena penegakan  hukum  adalah  menegakan  nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Usaha dalam menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana pada  hakikatnya  adalah  bagian  dari  usaha penegakan  hukum  pidana.  Penegakan  hukum pidana  diwujudkan  melalui  suatu  kebijakan hukum, dalam hal ini melibatkan berbagai unsur dalam  negara,  mulai  dari  pembuat  undang- undang, aparat penegak hukum, dan juga warga negara. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap  berbagai  sarana  sebagai  reaksi  yang dapat  diberikan  kepada  pelaku  kejahatan  yaitu melalui  sarana  pidana  maupun  non  hukum pidana.
Apabila sarana pidana diterapkan dalam menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan hukum pidana, yakni mengadakan pilihan  untuk  mencapai  hasil  perundang- undangan  pidana  sesuai  dengan  berbagai keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa- masa yang akan datang. Upaya penanggulangan kejahatan  dengan  hukum  pidana  ini  dilakukan untuk  mencapai  tujuan  akhir  yaitu  memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terciptanya ketertiban dan kesejahteraan.
Upaya penanggulangan kejahatan
melalui  sarana  penal  ini  dilakukan  dalam mengatur masyarakat dilakukan lewat peraturan-peraturan dalam hukum pidana, upaya penanggulangan  kejahatan  melalui  sarana  penal ini  lebih  menitik  beratkan  pada  sifat  represif yaitu penindakan, pemberantasan, dan penumpasan  setelah  kejahatan  atau  tindakan pidana  itu  terjadi.  Sarana  penal  dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan  hukum  pidana  yang  didalamnya
terdapat  dua  masalah  sentral,  yaitu  perbuatan apa  yang  seharusnya  dijadikan  tindak  pidana dan sanksi apa yang seharusnya digunakan atau diterapkan pada pelanggar.
Kebijakan  penanggulangan  kejahatan melalui  sarana  non  penal  pada  dasarnya  hanya meliputi  penggunaan  sosial  untuk  memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu dalam masyarakat,  namun  secara  tidak  langsung memberikan pengaruh dalam upaya pencegahan terjadinya  kejahatan.  Upaya  untuk  dapat berjalannya  sistem  hukum,  maka  diperlukan adanya  keterpaduan  antara  substansi  hukum (legal  substance), struktur  hukum (legal structure), dan  budaya  hukum (legal  culture). Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah keseluruhan  asas  hukum,  norma  hukum  dan aturan  hukum  baik  yang  tertulis  maupun  yang tidak  tertulis,  termasuk  putusan  pengadilan dalam  hal  substansi  hukum  pidana  Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materiil  adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP),  sedangkan  induk  perundang- undangan  pidana  formil  adalah  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP), struktur  hukum  berkaitan  dengan  lembaga- lembaga atau instansi-instansi pelaksana hukum atau  dapat  dikatakan  sebagai  aparat  penegak hukum, dan budaya hukum atau kebiasaan yang menyertai  dalam  penegakan  hukum,  budaya hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum.
Hukum telah mengatur mengenai tindak pidana  perjudian  yang  dimana  dalam  hal  ini, tindak  pidana  perjudian  cap  jiki  dalam penanggulangannya  sudah  dilakukan  upaya represif  atau  juga  disebut  sebagai  upaya  penal yang dilakukan oleh aparat kepolisian, khususnya di Polres Buleleng adalah menangkap  dan  menerapkan  ketentuan  Pasal 303  ayat  (1  dan  2)  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  kepada  para  pelaku  tindak pidana  perjudian  cap  jiki,  serta  kemudian melakukan  pemeriksaan  pelaku  sesuai  dengan KUHAP  serta  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Tugas  Polisi  dalam  hal  ini  akan dimulai  dengan  adanya  sebuah  laporan  dari masyarakat  bahwa  telah  terjadi  suatu  peristiwa yang diduga sebagai kegiatan perjudian cap jiki. Setelah  adanya  laporan  tersebut  anggota kepolisian segera melakukan sebuah
penyelidikan.  Dari  beberapa  laporan  yang diterima  oleh  Polres  Buleleng  ada  beberapa laporan  yang  berbentuk  lisan  dan  ada  juga laporan  dalam  bentuk  pesan  singkat  melalui telepon  genggam.  Dan  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  103  ayat  (2)  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana laporan tersebut kemudian langsung dicatat oleh penyidik.
Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia No.  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  bahwa  yang  dimaksud dengan  penyidik  adalah  pejabat  polisi  Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang  untuk  melakukan  penyidikan, berdasarkan  ketentuan  Pasal  6  KUHAP,  bahwa penyidik adalah:
a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
b. Pejabat  pegawi  negeri  sipil  tertentu  yang diberi  wewenang  khususs  oleh  Undang- Undang (Sofyan, dkk, 2014:82-83).
Dalam  melakukan  sebuah  penyelidikan, aparat  kepolisian  akan  segera  terjun  ke  tempat lokasi  kejadian  guna  mencari  tahu  apakah laporan yang diberikan oleh masyarakat tersebut yang  menyatakan  bahwa  telah  terjadi  tindak pidana  perjudian  benar  atau  tidak,  apabila setelah  melakukan  pengecekan  dan  melakukan pengintaian  di  lokasi  tersebut  dan  memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian maka selanjutnya  aparat  kepolisian  akan  melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam  sebuah  permainan  judi  dan  kemudian aparat  kepolisian  mengumpulkan  bukti-bukti serta  keterangan  dari  para  saksi  yang  berada  di sekitar lokasi perjudian tersebut.
Perintah penangkapan hanya bisa dilakukan terhadap  seorang  yang  diduga  keras  melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP). Hal ini  menunjukan  bahwa  perintah  penangkapan tidak  dapat  dilakukan  dengan  sewenang- wenang,  tetapi  ditujukan  kepada  mereka  yang benar-benar melakukan tindak pidana (Priyanto, 2012:20-21).  Berdasarkan  hal  tersebut  pelaku perjudian  tertangkap  tangan.  Yang  dimaksud tertangkap  tangan  yang  diatur  dalam  ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHAP adalah menentukan:
“Tertangkap  tangan  adalah  tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak
pidana,  atau  dengan  segera  sesudah  beberapa saat  tindak  pidana  itu  dilakukan,  atau  sesaat kemudian  diserukan  oleh  khalayak  ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan  tindak  pidana  itu  yang  menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan pidana itu”
Dari rumusan pasal tersebut terdapat empat (4)  keadaan  sehingga  seorang  pelaku  tindak pidana  memenuhi  unsur  tertangkap  tangan, yaitu:
1. Tertangkapnya  seseorang  pada  waktu sedang melakukan tindak pidana.
2. Tertangkapnya  seseorang  sesegera  sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan.
3. Tertangkapnya  seseorang  sesaat  kemudian diserukan  khalayak  ramai  sebagai  orang yang melakukannya.
4. Tertangkap  sesaat  kemudian  padanya ditemukan  benda  yang  diduga  keras  telah dipergunakan  untuk  melakukan  tindak pidana  itu  yang  menunjukan  bahwa  ia adalah  pelakukanya  atau  turut  melakukan atau  membantu  melakukan  tindak  pidana itu (Hamzah, 2008:121).
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  dapat diketahui  penyelidikan  itu  dimaksudkan  untuk lebih  memastikan  suatu  peristiwa  itu  diduga keras  sebagai  tindak  pidana.  Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan  dari  pelaku.  Dengan  demikian penyelidikan  tersebut  dimaksudkan  untuk  lebih memastikan  suatu  peristiwa  diduga  keras sebagai  tindak  pidana.  Penyidikan  berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan bukti  yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan  tersangkanya.  Penyelidikan  dan penyidikan  terlebih  dahulu  harus  dilakukan dengan  cara  mengumpulkan  bahan  keterangan, keterangan  saksi-saksi,  dan  alat-alat  bukti  yang diperlukan  yang  terkait  dengan  kepentingan hukum.  Apabila  pengumpulan  alat  bukti  dalam peristiwa  pidana  itu  telah  memenuhi  syarat, maka  pemenuhan  unsur  dalam  peristiwa  pidana itu telah siap untuk di proses (Hartono, 2010:1).
Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh kepolisian kemudian dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut  Umum  sebagai  dasar  untuk  membuat suatu  dakwaan  serta  mengajukan  tersangka beserta  bukti-bukti  yang  ada  ke  depan persidangan  untuk  diperiksa  dan  diadili  oleh Majelis Hakim. Penyidikan yang dilakukan oleh Polres  Buleleng  dalam  memeriksa  perkara perjudian  cap  jiki  yang  telah  terjadi  adalah pertama-tama dengan membuat Surat Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP) dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.  Setelah  itu  Polisi  segera  melakukan pemeriksaan  terhadap  tersangka  dan  para  saksi, kemudian  membuat  Berita  Acara  Pemeriksaan (BAP)  tersangka  dan  para  saksi.  Setelah  itu memeriksa Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan kemudian  membuat  Berita  Acara  di  TKP  serta membuat  sketsa  gambar  TKP.  Kemudian dilakukan  penyitaan  terhadap  barang  bukti  lalu membuat  Berita  Acara  Penyitaan.  Kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya Berita  Acara  Penyitaan,  maka  akan  dikeluarkan Surat Perintah Penahanan, maksimal penahanan dilakukan  oleh  kepolisian  yaitu  selama  20  (dua puluh)  hari,  dan  dapat  diperpanjang  oleh  Jaksa Penuntut  Umum  selama  40  (empat  puluh)  hari, apabila  pemeriksaan  belum  selesai.  Dari kegiatan-kegiatan tersebut maka dapat diperoleh beberapa  informasi,  antara  lain  jenis  perjudian apa  saja  yang  dimainkan  oleh  tersangka,  lokasi yang sering diadakan tempat bermain judi, serta benda-benda/ barang-barang yang dipergunakan dalam bermain judi cap jiki.
Permainan  judi  yang  dimainkan  oleh masyarakat  di  Kabupaten  Buleleng  yaitu permainan  judi  cap  jiki,  dalam  permainannya jumlah  taruhan  ditentukan  oleh  para  pemain yaitu  sebelum  dimulainya  permainan  judi  cap jiki  tersebut.  Permainan  judi  cap  jiki  ini biasanya  dilakukan  di  tempat-tempat  sepi  yang jauh  dari  jalan  umum  biasanya  judi  cap  jiki  ini dilakukan  berdampingan  dengan  judi  sabung ayam. Benda-benda yang biasanya ditemukan di TKP  yang  dijadikan  sebagai  barang  bukti  judi cap  jiki  yaitu  kartu  ceki,  kartu  domino,  perlak, uang taruhan, kopok, dan handuk.
Dalam  melakukan  penyidikan  ada  kalanya penyidikan  tersebut  dihentikan  karena  ada alasan  yang  mempengaruhinya,  alasan-alasan dilakukannya  penghentian  penyidikan  terdapat
dalam  ketentuan  Pasal  109  ayat  (2)  KUHAP yaitu:
a. Tidak terdapat cukup bukti
Yaitu apabila penyidik tidak memperoleh  cukup  bukti  untuk  menentut tersangka  atau  bukti  yang  diperoleh penyidik tidak
memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
b. Peristiwa  yang  disidik  oleh  penyidik ternyata bukan merupakan tindak pidana.
c. Penyidikan dihentikan demi hukum.
d. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan- alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya  hak  menjalankan  pidana,  yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal  dunia,  atau  karena  perkara pidana telah kedaluwarsa.
Penghentian
penyidikan tersebut selanjutnya  diberitahukan  oleh  penyidik  kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka, dan keluarganya.  Setelah  berkas  perkara  hasil penyidikan  yang  telah  dilakukan  oleh  Polisi tersebut  telah  dinyatakan  lengkap,  berkas tersebut  kemudian  dikirim  ke  Jaksa  Penuntut Umum.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  138 KUHAP,  setelah  menerima  berkas  perkara  dari penyidik,  Jaksa  Penuntut  Umum  kemudian mempelajari  dan  meneliti  berkas  perkara tersebut  selama  tujuh  (7)  hari  dan  wajib memberitahukan  kepada  penyidik  apakah  hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
Apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap  berkas  perkara  tersebut  belum lengkap maka berkas tersebut dikembalikan lagi kepada  Polisi  disertai  dengan  petunjuk  untuk dilengkapi  P-19  (Pengembalian  Berkas  Perkara Untuk  Dilengkapi).  Dengan  demikian  Polisi melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi  berkas  perkara  tersebut.  Setelah berkas  perkara  itu  dilengkapi,  kemudian  dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara  diterima,  berkas  perkara  tersebut diberikan  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum. Apabila  setelah  memeriksa  Kembali  berkas perkara  tersebut  dan  dinyatakan  sudah  lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum maka dikeluarkan P- 21  (Pemberitahuan  Bahwa  Hasil  Penyidikan Sudah  Lengkap)  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum kepada  Penyidik  sebagai  bentuk  pemberitahuan bahwa  penyidikan  dianggap  telah  selesai. Setelah  mendapat  pemberitahuan  tersebut,
kemudian  Polisi  mengirim  tersangka  beserta barang  bukti  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum untuk kepentingan penuntutan. Dengan demikian  tugas  Polisi  sudah  selesai  dalam sistem peradilan pidana yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal dalam hal ini menggunakan sarana penal.
Dalam  melakukan  sebuah  pemberantasan terhadap tindak pidana perjudian cap jiki Polres Buleleng mengalami kendala-kendala.
Walaupun  perjudian  yang  telah  terjadi  di Kabupaten  Buleleng  dilihat  secara  seksama sudah ada terberantas namun dalam memberantas  perjudian  cap  jiki  tersebut  aparat kepolisian  masih  mengalami  kendala.  Dalam memberantas  tindak  pidana  perjudian  cap  jiki aparat  kepolisian  Polres  Buleleng  mengalami kendala-kendala  dalam  memberantas  perjudian cap  jiki  yang  telah  terjadi  di  Kabupaten Buleleng, kendalanya yaitu:
1. Faktor Sarana atau Fasilitas Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas tertentu  maka  tidak  mungkin  dalam melaksanakan  penegakan  hukum  pidana akan  berlangsung  dengan  lancar.  Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan  dan  terampil,  organisasi yang  baik,  peralatan  yang  memadai, keuangan  yang  cukup  dan  lain  sebagainya. Kalau  hal-hal  tersebut  tidak  terpenuhi mustahil  penegakan  hukum  akan  mencapai tujuannya  (Soekanto,  2016:37).  Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki  kurangnya  sarana  yang  memadai menjadi penghambat Polres Buleleng untuk menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki.  Keterbatasan  mobil  dinas  dapat menjadi penghambat bagi aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian  cap  jiki.  Dengan  keterbatasan mobil  dinas  maka  ketika  ada  laporan  dari masyarakat bahwa terdapat adanya perjudian,  maka  penggerebekan  lokasi perjudian oleh kepolisian menjadi terhambat.  Bisa  jadi  sebelum  Polisi  tiba  di tempat  kejadian  para  pelaku  perjudian sudah  melarikan  diri  terlebih  dahulu sehingga penyelidikan gagal dilakukan.
2. Kurangnya Kepedulian dan Kesadaran Masyarakat
Salah  satu  pemicu  yang  dapat  membuat terhambatnya kerja aparat kepolisian dalam mengungkap  kasus  perjudian  cap  jiki adalah kurangnya kepedulian dan
kesadaran masyarakat. Kebanyakan masyarakat  tidak  mengetahui  bahaya  dan dampak  yang  akan  ditimbulkan  dari perjudian tersebut. Masyarakat menganggap  perjudian  sebagai  suatu  hal yang  biasa  terjadi  di  lingkungan  sekitar mereka. Kurangnya informasi dari masyarakat kepada aparat kepolisian Ketika  terjadi  tindak  pidana  perjudian,  hal tersebut  juga  dapat  menjadikan  suatu kendala  bagi  aparat  kepolisian  dalam menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki  ini.  masyarakat  seakan  tidak  peduli dengan  kegiatan  perjudian  tersebut,  hal  ini membuat kurangnya laporan yang masuk di kepolisian  terkait  tindak  pidana  perjudian cap  jiki.  Masyarakat  tidak  melaporkan adanya  perjudian  ini  karena  masyarakat takut  dibenci  oleh  para  pelaku  perjudian dan  maupun  keluarga  dari  pelaku  dan juga dikarenakan  adanya  hubungan  yang  dekat antar  sesama  warga  desa.  Ironisnya terkadang  masyarakat  disatu  sisi  merasa resah  dengan  adanya  keberadaan  judi  ini namun  disisi  lain  masyarakat  justru melindungi perjudian cap jiki ini dikarenakan ada keluarganya yang menjadi bandar ataupun ikut terlibat dalam perjudian tersebut.
3. Faktor Kebudayaan Faktor  kebudayaan  sebagai  hasil  karya cipta,  rasa  yang  didasarkan  pada  karya manusia  di  dalam  pergaulan  hidup. Contohnya  nilai  ketertiban  dan  nilai ketentraman  di  dalam  masyarakat  terhadap adanya  perjudian,  masyarakat  menganggap perjudian sebagai hal yang sudah biasa dan dianggap  sebagai  sebuah  tradisi  yang dilakukan  pada  saat  ada  acara  keagamaan di  Bali  biasa  dilakukan  tabuh  rah.  Tabuh rah  tersebut  merupakan  sebuah  upacara yang  dilakukan  pada  saat  ada  piodalan  di Pura  namun  seiring  dengan  perkembangan manusia  di  bumi  tradisi  tabuh  rah  tersebut berubah  menjadi  judi  yang  sering  dikenal dengan  tajen.  Berdasarkan  hal  tersebut masyarakat  menganggap  bahwa  perjudian
tersebut  sebagai  sebuah  tradisi,  yang menunjukan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk  pada  fungsi,  penyesuaian  diri, dan  sebagai  suatu  proses.  Kepolisian menduduki  suatu  posisi  dalam  masyarakat serta  menjalankan  suatu  peranan  yang penting  dalam  memberantas  tindak  pidana perjudian.
Berdasarkan hal tersebut Polres Buleleng belum bisa melakukan beberapa upaya penyuluhan  hukum  terkait  dengan  perjudian yang dalam hal ini yaitu perjudian jenis cap jiki. Alasannya  selain  kekurangan  personil  dari  Unit I  selaku  unit  pidana  umum  juga  keterbatasan waktu yang ada serta banyaknya hambatan yang terjadi  di  masyarakat  yaitu  salah  satunya  saat akan  diadakan  sosialisasi  masyarakat  banyak yang  tidak  mengikuti  sosialisasi  tersebut. Perjudian  cap  jiki  ini  dilakukan  di  tempat- tempat  yang  jauh  dari  jalan  utama  dan  bahkan tempat-tempat untuk melakukan judi cap jiki ini berpindah-pindah.  Sehingga  aparat  kepolisian sulit  untuk  menemukan  lokasi  tempat  yang sering digunakan untuk bermain judi cap jiki ini. Namun  disisi  lain  aparat  kepolisian  Polres Buleleng telah menunjukan keberhasilan melakukan  penangkapan  terkait  tindak  pidana perjudian cap jiki dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
Hal  ini  menunjukan  bahwa  jumlah perjudian  cap  jiki  berhasil  ditekan  sampai seminimal  mungkin  oleh  Polres  Buleleng. Keberhasilan  tersebut  tidak  hanya  bersumber dari keseriusan Polres Buleleng dalam menjalankan tugas untuk menerapkan ketentuan Pasal  303  KUHP  dalam  mencegah  dan menanggulangi tindak pidana perjudian cap jiki, tetapi  juga  terdapat  adanya  partisipasi  dari masyarakat itu sendiri. Dengan dapat ditanggulanginya  tindak  pidana  perjudian  cap jiki  ini  diharapkan  dapat  terciptanya  keamanan dan  ketertiban  masyarakat  di  Kabupaten Buleleng.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dari  hasil penelitian  mengenai  Implementasi  Pasal  303 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Terkait Tindak Pidana Perjudian Cap Jiki Di Kabupaten Buleleng maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  terkait  tindak  pidana perjudian  cap  jiki  di  Kabupaten  Buleleng sudah  diterapkan  sebagaimana  mestinya oleh aparat penegak hukum  yang dalam hal ini adalah penyidik Polres Buleleng. Namun kasus  tindak  pidana  perjudian  cap  jiki  ini masih  tetap  terjadi  hal  ini  dikarenakan adanya  beberapa  faktor  dari  masyarakat yang mempengaruhi, yaitu, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat,  faktor  iseng  atau  coba-coba, dan faktor lingkungan.
2. Upaya  dalam  menanggulangi  tindak  pidana perjudian  cap  jiki  di  wilayah  Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari upaya yang telah dilakukan  dari  aparat  Kepolisian  Polres Buleleng  baik  secara  pre-emtif,  preventif, maupun  represif.  Dalam  upaya  pre-emtif pihak kepolisian melakukannya dengan cara memberikan penyuluhan hukum ke masyarakat, penyuluhan hukum ke sekolah- sekolah,  mengajak  masyarakat  memperkuat keyakinan dan taat beragama, dan Bhayangkara  Pembina,  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  (Bhabinkamtibmas) Door  To  Door. Dalam  upaya  preventif pihak  kepolisian  melakukan  patroli  dan pengawasan  secara  rutin.  Sedangkan  upaya represif  pihak  kepolisian  secara  bersama- sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  dan  penjatuhan sanksi  pidana  dan  adapun  beberapa  faktor penghambatan yang dihadapi oleh Kepolisian  Polres  Buleleng  dalam  upaya menanggulangi  tindak  pidana  perjudian  cap jiki  yaitu  faktor  sarana  dan  fasilitas  dan faktor  masyarakat.  Dari  beberapa  faktor tersebut  faktor  yang  paling  dominan  yang menjadi penghambat dalam upaya menanggulangi  tindak  pidana  perjudian  cap jiki  adalah  faktor  masyarakat  dan  faktor sarana  prasarana,  hal  ini  dikarenakan  awal timbulnya  keinginan  untuk  melakukan  judi itu  karena  ajakan  dari  masyarakat  serta karena  faktor  sarana  prasarana  membuat aparat  kepolisian  mengalami  hambatan dalam menangkap para pemain judi.
SARAN
Dari kesimpulan diatas penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:
1. Dalam  usaha  untuk  mengantisipasi  tindak pidana  perjudian  cap  jiki  di  Kabupaten Buleleng, aparat kepolisian Polres Buleleng hendaknya  membangun  sebuah  sistem pengamanan  kepada  masyarakat.  Hal  ini bertujuan  untuk  menekan  meningkatnya angka  kasus  tindak  pidana  di  masyarakat Kabupaten  Buleleng  salah  satu  contohnya adalah  dengan  membuat  pos  penjagaan disetiap  desa  atau  kelurahan  dan  bekerja sama dengan aparat keamanan desa.
2. Diharapkan aparat penegak hukum menindak  dengan  tegas  terhadap  para pelaku  perjudian  cap  jiki  sesuai  dengan tanggung  jawab  masing-masing  dengan cara giat mengumpulkan barang bukti serta teliti  dalam  meneliti  unsur  apa  saja  yang bisa menjerat para pelaku perjudian cap jiki demi maksimalnya penerapan aturan hukum itu sendiri.
3. Diharapkan aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian dapat memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat dan  generasi  muda  secara  berkelanjutan agar nantinya masyarakat maupun generasi muda  agar  lebih  memahami  pentingnya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian  dan  diharapkan  masyarakat  dan generasi muda diharapkan dapat meneruskan himbauan untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian cap jiki ini.
4. Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian  cap  jiki  di  Kabupaten  Buleleng, tidak  hanya  dengan  mengandalkan  peran dari kepolisian saja tetapi juga perlu adanya partisipasi  dari  masyarakat.  Masyarakat hendaknya tidak tertutup dan lebih terbuka dalam  memberikan  informasi-informasi serta  laporan  kepada  kepolisian  terkait tindak  pidana  perjudian  yang  terjadi  di sekitar wilayah tempat tinggalnya, sehingga Kepolisian  dapat  segera  bertindak  guna meminimalisir  terjadinya  tindak  pidana perjudian  yang  terjadi  di  masyarakat  guna terciptanya  lingkungan  masyarakat  yang aman, damai, dan tentram.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi  Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.
G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas Sidang  Terbuka  Untuk  Umum  Dalam Penyiaran Proses Persidangan
Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
Diantha, I Made Pasek. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum .  Jakarta:  PT.  Kharisma  Putra Utama.
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M.,
Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika  Dalam  Undang-Undang  No. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Efendi,  Jonaedi.  2020. Metode  Penelitian Hukum  Normatif  Dan  Empiris .  Jakarta: Kencana.
Hamzah,  Jur  Andi.  2008. Hukum  Acara  Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Hartono.  2010. Penyidikan  dan  Penegakan Hukum  Pidana  Melaluai  Pendekatan
Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika. Intaran,  G.  R.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penegakan Hukum Nasional Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang  Dan  Mengemis  Di Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas Yustisia , 1 (1), 1-10.
Kartono, Kartini. 2017 Patologi Sosial . Jakarta: Rajawali Pers.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Parwati,  N.  P.  E.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Kajian
Yuridis  Tentang  Kewenangan  Tembak Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 2 (2),
191-200.
Putra,  A.  S.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem  Pembinaan  Terhadap  Narapida Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (1).
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum
Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Saputra,  I.  G.  A.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M.,
Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Soekanto,  Soerjono.  2016. Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta: Rajawali Pers.
Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis. 2014.
Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana.
Sudarsono.  2008 .  Kenakalan  Remaja .  Jakarta: Rineka Cipta.
Undang  Undang  No.  7  Tahun  1974  Tentang Penertiban Perjudian. Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040.
Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2002 Tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2002  Nomor.  2.  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor. 4168.
Waluyo,  Bambang,  2008. Penelitian  Hukum Dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan  Anak dalam  Fenomena  Balapan  Liar  di  Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal  Advokasi , 9 (1),  31- 43.
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan
Anakdalam  Fenomena  Balapan  Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal  Advokasi , 9 (1),  31- 43.