## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 2 Maret 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.3017/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Upaya Pengadilan Agama Sumbawa Besar Meraih Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Badry Cahyaningsih 1 , I Putu Widiantara 2 , Mega Trishuta Pathiassana 3
1,2 Program Studi Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa
3 Program Studi Konservasi Sumber Daya Alam, Fakultas Tekologi Lingkungan dan Mineral, Universitas Teknologi Sumbawa
Article Info ABSTRACT Article history: Received : 13 Febuari 2022 Publish: 10 Maret 2022 To achieve improved governance, then one of the steps that must be achieved is to build an Integrity Zone and for the Sumbawa Besar Religious Court (PA) has achieved the title of
Corruption  Free  Area  (WBK),  but  has  not  succeeded  in  getting  the  title  of  Clean  and Serving  Bureaucratic  Area  (WBBM). The  purpose  of  the  current  research  is  to  study  the efforts of  the Sumbawa Besar PA in  achieving  WBBM. The method in  this study includes documentation, observation, and interviews with informants related to PA Sumbawa Besar The  results  of  the  study  indicate  that  efforts  have  been  made  by  PA  Sumbawa  Besar  to achieve  WBBM,  namely  by  building  commitment  from  the  leadership  and  all  employees, ease  of  service,  innovation  and  programs  that  touch  the  community,  monitoring  and evaluation, and integrated media management.
Keywords:
Pengadilan Agama
Sumbawa Besar Birokrasi WBK

## WBBM
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received : 13 Febuari 2022 Publish: 10 Maret 2022 Untuk mencapai perbaikan tata kelola pemerintahan,  maka salah satu langkah  yang harus dicapai  adalah  membangun  Zona  Integritas  (ZI)  dan  untuk  Pengadilan  Agama  (PA) Sumbawa  Besar  telah  mencapai  predikat  Wilayah  Bebas  Korupsi  (WBK),  tetapi  belum sukses  memperoleh  predikat  Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan  Melayani  (WBBM).  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  mengkaji  bagaimana  upaya  PA  Sumbawa  Besar  dalam  meraih WBBM.  Metode  dalam  penelitian  ini  mencakup  dokumentasi,  observasi,  dan  wawancara kepada  informan  yang terkait dengan  PA Sumbawa Besar. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  upaya  telah  dilakukan  oleh  PA  Sumbawa  Besar  untuk  meraih  WBBM,  yakni dengan membangun komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai, kemudahan pelayanan, inovasi  dan  program-program  yang  dapat    menyentuh  masyarakat,  pengawasan,  dan evaluasi. Selain itu diperlukan manajemen media yang terintegrasi.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: I Putu Widiantara Universitas Teknologi Sumbawa Email: iputuwidiantara@uts.a.id/

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  rangka  perbaikan  pengelolaan  pemerintahan  yang  lebih  baik,  pemerintah  melakukan program khusus yang disebut dengan reformasi birokrasi. Ini adalah langkah awal untuk menata sistem administrasi pemerintahan yang cepat, tepat waktu, dan profesional. Program tersebut berusaha untuk memangkas  proses  yang  tumpang  tindih  antar  unit  kerja  di  pemerintahan  yang  melibatkan  banyak pegawai  dan  pembengkakan  anggaran.  Reformasi  birokrasi  adalah  langkah  awal  dilakukannya perubahan proses administrasi pemerintahan yang hemat waktu, cermat, dan bebas dari pungli. Adapun tujuan  utama  dari  agenda  reformasi  birokrasi,  yaitu  meningkatnya  kapasitas  dan  tanggung  jawab kepada instansi yang bebas dari pungli dan bentuk korupsi apapun, serta proses pelayanan publik lebih
baik  dari  sebelumnya  (Wicaksono  &  Ismail,  2015).  Reformasi  birokrasi  juga  berarti  menyesuaikan siklus  peraturan  dari  tingkat  yang  tertinggi  ke  tingkat  yang  terendah  dan  membuat  lompatan  baru  ke depan dengan kemajuan yang mantap, konkret, praktis, berdayaguna, memikirkan kegiatan yang telah terjadwal, dan perubahan pola pikir yang dilakukan dengan usaha maksimal (Anggraeni, 2014). Hal ini mengacu  pada  Peraturan  Presiden  No.  81  Tahun  2010  perihal Grand  Design Reformasi  Birokrasi (GDRB)  yang  menjadi  dasar  dari  program  reformasi  birokrasi.  Program  tersebut  berfokus  pada pencapaian tiga target, yaitu kapasitas yang meningkat dan tanggung jawab kepada instansi/unit kerja, tata  kelola  pemerintahan  yang  terbebas  dari  pungli  dan  gratifikasi,  serta  meningkatnya  kapasitas pelayanan kepada masyarakat.
Untuk  mendorong  terlaksananya  agenda  reformasi  birokrasi  di  lembaga  peradilan,  Mahkamah Agung (MA) menyatukan agenda reformasi birokrasi & pembangunan zona integritas (ZI), termasuk di dalamnya Program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) bagi MA dan lembaga peradilan di bawahnya. Program  APM  mempunyai  tujuan  untuk mengefisienkan  pengelolaan  dan  memudahkan  satuan  kerja. Kemudian,  hal  ini  akan  menghasilkan integrasi  reformasi  peradilan  yang  diterbitkan  oleh  MA  dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2025. Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan ZI pada MA Republik Indonesia (RI) dan badan peradilan yang berada di bawahnya secara menyeluruh, maka perlu dilakukan  koordinasi  yang  memiliki  integrasi  melalui  suatu  mekanisme  yang  ada  di  dalam  Pedoman Pembangunan ZI menuju  predikat yaitu yang pertama adalah Wilayah Bebas  Korupsi atau  WBK dan Wilayah  Birokrasi  Bersih  dan  Melayani  atau  disebut    WBBM  pada  MA  dan  badan  peradilan  yang berada  di  bawahnya.  Selain  itu,  perlu  adanya  keseragaman  instrumen  ZI  dengan  instrumen  APM, sistem  manajemen  anti  penyuapan,  audit  kinerja  dan  integritas,  serta  evaluasi  terhadap  reformasi birokrasi  untuk  memudahkan  dalam  memahami  indikator  dalam  hal  proses  dan  indikator  dalam  hal hasil  yang  lebih  terfokus  dan  lebih  akurat  menysuaikan  kondisi  MA  RI  dan  badan  peradilan  di bawahnya,  sehingga  hal  ini  dapat  direalisasikan  dengan  mudah  dan  terintegrasi  (Ketua  Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).
Langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  dalam  membangun  ZI  adalah  menetapkan  satuan  kerja (Satker)  yang  diusulkan  sebagai  WBK  dan  WBBM.  Sebelumnya,  harus  dilakukan  terlebih  dahulu pembentukan kelompok kerja yang nantinya akan mengidentifikasi Satker tersebut. Satker yang sudah diidentifikasi  kemudian  diusulkan  sebagai  Satker  berpredikat  ZI  menuju  WBK/WBBM  kepada Kakanwil/Kasatker.  Selanjutnya,  Tim  Penilai  Internal  (TPI)  melakukan  penilaian  secara  mandiri. Setelah  melakukan  penilaian,  TPI  akan  melaporkan  kepada  Menteri  Hukum  dan  HAM (MenkumHAM)  mengenai  Satker  yang  akan  diusulkan  ke  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (Kemenpan-RB)  sebagai  unit  kerja  berpredikat  menuju WBK/WBBM.  Satker  akan  ditetapkan  dengan  keputusan  Kementerian  Hukum  dan  HAM (KemenkumHAM)  sebagai  ZI  menuju  WBK  dan  Kemenpan-RB  sebagai  ZI  menuju  WBBM  apabila sudah memenuhi syarat.
Gambar 1. Proses Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Sumber: (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2018)
Contoh instansi yang posisinya ada di bawah MA RI yang telah mencanangkan Pembangunan ZI dan  meraih  predikat  WBK  dari  Kemenpan-RB  adalah  Pengadilan  Agama  (PA)  Sumbawa  Besar.  PA Sumbawa Besar telah mencanangkan ZI pada tanggal 07 Desember 2018 dan berhasil meraih predikat
WBK  dari  Kemenpan-RB  pada  tanggal  10  Desember  2019.  Untuk  tahun  2020  dan  tahun  2021,  PA Sumbawa  Besar  belum  berhasil  memperoleh  penghargaan  WBBM  dari  Kemenpan-RB.  Hal  ini berkaitan  dengan  kualitas  pelayanan  publik  yang  belum  optimal.  Karena,  keberhasilan  dari Pembangunan ZI tidak hanya dilihat dari terwujudnya lingkungan yang bebas dari korupsi, tetapi juga didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, ke depannya perlu diketahui faktor-faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang dihadapi, serta peran masing-masing anggota APM  agar  dapat  dirusmuskan  strategi  untuk  meraih  WBBM  ke  depannya  di  wilayah  kerja  PA Sumbawa Besar.
Dalam  penetapan  ZI  menuju  predikat  WBK  dan  lebih  tingginya  WBBM  ditentukan  dengan  2 komponen  yang  harus  dilaksanakan,  yaitu  yang  disebut  dengan  komponen  pengukit  dan  komponen hasil.  Komponen  hasil  meliputi  enam  program  bidang,  di  antaranya  Manajemen  tentang  Perubahan, Penataan  dalam  hal  Tatalaksana,  Penataan  dalam  hal  Manajemen  SDM,  Penguatan  dalam  hal Akuntabilitas  Kinerja,  Penguatan  untuk  Pengawasan,  dan  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  yang ditujukan  untuk  dapat  menghasilkan  sasaran  aparatur  KemenkumHAM  yang  bersifat  bersih  dan juga bebas dari KKN, serta mampu menggapai  peningkatan kualitas dalam hal pelayanan  khalayak publik sebagai komponen hasil.
Gambar 2. Komponen Penetapan ZI Menuju WBM dan WBBM Sumber: (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2018)

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini mempergunakan pendekatan yaitu kualitatif deskriptif yang berlokasi di Pengadian Agama  (PA)  Sumbawa  Besar.  PA  Sumbawa  Besar  merupakan  salah  satu  pelaksana  Zona  Integritas (ZI) dan satu-satunya instansi di Kabupaten Sumbawa yang telah berhasil meraih predikat WBK dari Kementerian namun masih belum berhasil memperoleh WBBM. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  (Kemenpan-RB).  Data  primer  pada  penelitian  ini  diperoleh  melalui  wawancara dari informan terkait dengan pembangunan ZI dengan rincian, sebagai berikut:
Tabel 1. Data Informan Penelitian Jabatan Jumlah (orang) Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama Sumbawa Besar 1 Panitera 1 Sekretaris 1 Hakim 1
Sedangkan, data sekunder didapatkan pada dokumentasi terknik pengumpulan data dari catatan- catatan  berupa  dokumen  yang  ada  di  PA  Sumbawa  Besar,  serta  berbagai  sumber  lain  yang  sesuai dengan  obyek  penelitian,  termasuk  studi  dari  literatur,  seperti  buku-buku,  artikel  dari  jurnal  ilmiah, majalah,  maupun  laporan-laporan  dari  penelitian  sebelumnya  yang  dirasa  memiliki  relevansi.  Teknik
pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  yang  kemudian direduksi  dan  divalidasi  untuk  ditarik  kesimpulannya  dan  disajikan  dengan  pembahasan  yang  sesuai dengan sejumlah data yang telah diperoleh.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1.Implementasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di PA Sumbawa Besar
Pada tanggal 7 Desember 2018 di hadapan forum komunikasi daerah (Forkomda) Kabupaten Sumbawa,  PA  Sumbawa  Besar  melakukan  pencanangan  Pembangunan  ZI  menuju  WBK  dan WBBM. Kemudian, pada tanggal 10 Desember 2019 atas komitmen dan implementasi ZI tersebut, PA  Sumbawa  Besar  telah  berhasil  memperoleh  predikat  WBK  dari  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (Kemenpan-RB),  serta  merupakan  pelopor  yang mendapatkan predikat WBK di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Tahapan pertama dan kedua dari pembangunan ZI yang dilakukan oleh PA Sumbawa Besar adalah  penandatanganan  dokumen  pakta  integritas  dan  pencanangan  pembangunan  ZI.  Setelah adanya tahapan kedua, hal ini sangat memengaruhi pola pikir dan sikap para pimpinan dan seluruh pegawai  PA  Sumbawa  Besar  pada  umumnya.  Rasa  takut  dari  tindakan  menyalahi  aturan  dan perundang-undangan  yang  berlaku  menjadi  terapi  kejut.  Hal  ini  dikarenakan  oleh  adanya penyebaran  informasi  mengenai  pencanangan  pembangunan  ZI  melalui  media  massa,  sehingga masyarakat luas dapat melaporkan dan turut mengawasi tindakan dari pimpinan beserta jajarannya yang  melakukan  tindakan  penyelewengan  hukum  yang  disertai  dengan  bukti-bukti  yang  kuat.  ZI mengubah pola pikir dan pola kerja untuk berani menolak apapun bentuk gratifikasi dan tindakan melanggar hukum.
Penandatangan  pakta integritas (PI) diawali oleh Ketua  PA Sumbawa  Besar,  Bapak Drs.  H. Muhidin,  M.H  yang  dilanjutkan  dengan  pembacaan  PI  oleh  Sekretaris  PA  Sumbawa  Besar  yang diikuti  oleh  anggota  hakim  dan  pegawai  di  PA  Sumbawa  Besar.  PI  adalah  komitmen  untuk melaksanakan  seluruh  fungsi,  tugas,  wewenang,  tanggung  jawab,  dan  peranannya  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  agar  tidak  melakukan  tindakan-tindakan  melawan  hukum  seperti korupsi,  nepotisme,  dan  juga  kolusi.  PI  dituangkan  ke  dalam  sebuah dokumen  PI.  Penandatangan PI ini bertujuan untuk ikut  menyukseskan program  reformasi birokrasi di lingkungan  MA RI dan badan peradilan yang berada di bawahnya, serta merupakan wujud keseriusan seluruh elemen  PA Sumbawa  Besar  untuk  mewujudkan  pelayanan  publik  yang  terbaik.  Integritas  berarti  terjadi perubahan pola pikir yang dimulai dari manajemen diri dan hal yang kecil sekalipun (Parji, 2011). Maka  dari  itu  pembangunan  ZI  untuk  meraih  WBBM  di  PA  Sumbawa  Besar  pada  tahun  2021 benar-benar ditargetkan untuk dapat meningkatkan kualitas dalam hal pelayanan.
Kemudian,  selain  dari  agenda  reformasi  birokrasi  dan  agenda  untuk  pembangunan  ZI,  MA juga  mengintegrasikan  program  akreditasi  penjaminan  mutu  (APM)  bagi  lembaga  peradilan  di bawahnya  guna  mendukung  reformasi  peradilan.  Program  APM  mempunyai  tujuan  untuk mengefisienkan  pengelolaan  dan  memudahkan  satuan  kerja  (Satker).  Akreditasi  adalah  suatu bentuk penilaian oleh badan yang  berwenang dan memenuhi standar baku. Di sisi lain, akreditasi adalah  proses  pengumpulan  data,  analisis,  serta  pelaporan  kinerja  dan  data  terkait  layanan  dalam program peningkatan kualitas yang berkelanjutan  (Syahr, 2019). Oleh karena itu, APM pengadilan merupakan  evaluasi  menyeluruh  oleh  Tim  Penjaminan  Mutu  (TPM)  dan  menentukan  penilaian persepsi mutu terhadap kegiatan penjaminan mutu di pengadilan. Program akreditasi ini merupakan pengembangan  lebih  lanjut  dari  sertifikat  ISO  dalam  rangka  keahlian  peradilan  dan  mendukung program reformasi birokrasi pemerintah.
APM  lahir  sebagai  wujud  komitmen  untuk  mewujudkan  visi  dan  misi  MA  untuk meningkatkan kinerja dan kualitas peradilan agama di bawahnya. Adapun contoh badan peradilan yang posisinya berada di bawah naungan MA, meliputi peradilan dalam hal umum, hal agama, hal militer, dan hal tata untuk usaha negara. Sedangkan,  visi dari Direktur Jenderal Peradilan Agama
(Dirjen  Badilag)  adalah  untuk  meningkatkan  profesionalitas  pimpinan  beserta  jajarannya, mewujudkan  sistem  peradilan  agama  yang  sesuai  tuntunan  masyarakat  dan  tuntunan  zaman, memberikan  kemudahan  bagai  para  pihak  pencari  keadilan  untuk  mengakses  layanan  secara maksimal,  serta  meningkatkan  kepercayaan  dan  era  keterbukaan  badan  peradilan  kepada masyarakat.
PA  Sumbawa  Besar  pertama  kali  melaksanakan  APM  pada  tahun  2017.  Kemudian,  pada tanggal  21  November  2017,  PA  Sumbawa  Besar  berhasil  meraih  predikat  B.  Berdasarkan  hal tersebut,  PA  Sumbawa  Besar  membenahi  segala  aspek,  seperti  pada  dokumen,  sumber  daya manusia  (SDM),  dan  sarana  prasarana.  Peningkatan  kinerja  dan  pelayanan  publik  terus ditingkatkan, sehingga pada tanggal 1 Maret 2019 tahapan surveillance (pengawasan) memperolah nilai  yang  lebih  baik,  yaitu  A  ( excellent). Sebelum  diberlakukannya  APM,  pemberian  layanan kepada masyarakat di PA Sumbawa Besar membutuhkan waktu yang lama. Hal ini terjadi karena Standar Operasional Prosedur (SOP) belum baku dan belum ada solusi yang tepat untuk mengatasi terlambatnya  pelayanan  masyarakat.  Untuk  itu,  perlu  ditetapkan  tugas  pokok  dan  unit  di  PA Sumbawa  Besar,  di  antaranya  manajemen  dalam  hal  peradilan,  administrasi  perkara,  admin. persidangan,  admin.  umum,  pelayanan  pada  publik,  pengelolaan  kas/keuangan,  logistik, pengawasan, serta penanganan dalam hal pengaduan yang masuk.
Tujuan  dari  APM  adalah  untuk  merealisasikan  kinerja  peradilan  di  Indonesia  yang  prima (Indonesia  Court  Performance  Excellent—ICPE) (Pengadilan  Tinggi  Yogyakarta,  2020) yang dapat diperoleh melalui beberapa cara, berikut(Direktorat Jenderal Badan Peradilan UmumJakarta, 2016):
1. Evaluasi  diri,  proses  refleksi  diri  sesuai  dengan  data  dan  fakta  yang  ada,  dapat  dilakukan melalui  analisis  SWOT  (kelebihan,  kekurangan,  peluang,  dan  ancaman)  yang  diikuti  dengan perubahan pola pikir dan sikap dari pimpinan beserta jajaran di bawahnya.
2. Akreditasi,  proses  penilaian  keseluruhan  oleh  tim  audit  penjaminan  mutu  (TAPM)  sebagai penentu  tingkatan  terhadap  kualitas  dari  aktivitas  penjaminan  mutu  pada  institusi  peradilan tersebut.
3. Sertifikat,  hasil  keputusan  Komite  Pengambil  Keputusan  Akreditas  atas  hasil  penilaian pengadilan tinggi apakah institusi peradilan tersebut layak mendapatkan sertifikat akreditasi.

## Strategi Pembangunan ZI untuk PA Sumbawa Besar untuk meraih predikat WBBM
Ada  5  strategi  yang  selama  ini  dilakukan  oleh  PA  Sumbawa  Besar  untuk  mewujudkan  zona integritas WBBM, diantaranya:
1. Komitmen
Adanya  komitmen  dari  pimpinan  dan  seluruh  pegawai  PA  Sumbawa  Besar  dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Mereka bersatu dalam mewujudkan visi dan misi PA Sumbawa Besar. Komitmen ini harus terus ditingkatkan, di mana seluruh warga peradilan di PA Sumbawa Besar  haruslah  ikut  melibatkan  diri  secara  aktif  dalam  pelaksanaan  ZI  untuk  mendapatkan predikat  hingga  WBBM,  serta  menginspirasi  semangatnya  dan  visi  yang  sama,  yang  nantinya diharapkan  dapat  terealisasi  adanya  perubahan  secara  sistimatis  dan  bersifat  tetap  terhadap kinerja,  cara  berpikir,  serta  budaya  dalam  bekerja . Cara  lain  dengan  peningkatan  kompetensi pihak-pihak  yang  nantinya  akan  berhadapan  langsung  dengan  masyarakat,  seperti  petugas pelayanan  terpadu satu pintu (PTSP) dan petugas keamanan, melalui  pelatihan dan pengarahan secara berkala.
2. Kemudahan pelayanan
PTSP merupakan salah satu program unggulan MA yang telah diterapkan di PA Sumbawa Besar. Layanan ini merupakan pelayanan administrasi peradilan yang terintegrasi pada kesatuan proses  yang  diawali  pada  tahap  untuk  meminta  informasi  tertentu,  mengajukan  pengaduan, registrasi  hal  perkara,  pembayaran,  dan  proses  pengembalian  uang  muka  biaya  perkara,  serta pengambilan  produk  pengadilan  berupa  akta  cerai  dan  salinan  putusan/penetapan.  Layanan  ini pada  PA  Sumbawa  Besar  bertujuan  untuk  menciptakan  proses  peradilan  yang  simpel,
berlangsung  cepat,  dan  memakan  ongkos  yang  tidak  besar,  pelayanan  kepada  masyarakat dengan  administrasi-bebas  korupsi  dan  menjunjung  tinggi  sikap  netral  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Hakim PA Sumbawa Besar, untuk mewujudkan pelayanan yang prima pada PA Sumbawa  Besar,  maka  semua  pihak  baik  bagian  kepaniteraan,  kesekretariatan,  bagian resepsionis  maupun  bagian  administrasi  harus  saling  mendukung  guna  terciptanya  kerja  sama tim  yang  sinergis  untuk  kesuksesan  PTSP  ini  berupa  penyediaan  fasilitas  dan  prasarana  yang nyaman, aman, dan bersih.
3. Inovasi
Inovasi  dilakukan  dengan  cara  membuat  gebrakan  baru  yang  manfaatnya  dirasakan langsung oleh masyarakat. Inovasi di sini berperan sebagai mediator antara orientasi masyarakat sebagai pengguna pelayanan  dengan kinerja  organisasi (Hartini, 2012). Hal ini dimulai dengan membentuk  tim  pengembangan  inovasi  unit  kerja  yang  dapat  menghasilkan  ide  inovasi,  baik yang  berbasis  teknologi  informasi  berupa  aplikasi  ataupun  lainnya,  seperti  kebijakan/kegiatan yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  unit  kerja  untuk  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik. Selain  itu,  inovasi  juga  dilakukan  melalui  pembuatan,  pengembangan,  dan  penetapan program/kebijakan/inovasi yang sesuai dengan kearifan lokal dan unit kerja.
Adapun  inovasi  terbaru  yang  berhasil  diluncurkan  oleh  PA  Sumbawa  Besar  adalah “PASAMADA”. Inovasi PASAMADA (Penyampaian Informasi Tentang Perkara melalui SMS) adalah  penyampaian  produk  akte  cerai  dan  salinan  putusan/penetapan  secara  langsung  kepada para pihak pencari keadilan, sehingga biaya lebih murah, aman, efektif, dan efisien waktu yang diharapkan  tercapai,  sesuai  dengan  keinginan  masyarakat  dan  visi  dari  PA  Sumbawa  Besar untuk  mewujudkan  PA  yang  agung  pun  terwujud.  Tabel  berikut  adalah  inovasi-inovasi  untuk meningkatkan pelayanan di PA Sumbawa Besar menuju WBK dan WBBM.
Tabel 2. Inovasi Pelayanan di PA Sumbawa Besar WBK dan WBBM

## INOVASI PELAYANAN
No.
WBK WBBM 1. Sarana Prasarana (fasilitas difabel/kursi difabel, kursi prioritas, ruang tunggu para pihak berperkara, ruang mediasi, ruang PTSP, ruang laktasi, ruang klinik, musholla, ruang bermain anak, ruang petugas keamanan, dan CCTV
Penambahan sarana dan prasarana (ruang resepsionis, toilet difabel, pembuatan jalur difabel, b ox charger handphone, perbaikanan ruang tunggu mediasi, meja piket, fasilitas pembatas ruang sidang utama dan ruang sidang dua, pembuatan area merokok) 2. Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Aplikasi PASAMADA (Penyampaian Informasi Tentang Perkara melalui SMS) 3. Aplikasi Pedis (Pengawasan untuk pengisian SIPP) Aplikasi penerimaan tamu secara eletronik 4. Pengantaran produk layanan berupa Akta Cerai (AC) yang bekerjasama dengan Kantor Pos. Aplikasi daring SITUNGJARA (Aplikasi Simulasi Menghitung Panjar Perkara) 5. Aplikasi antrean sidang dan pengambilan untuk antrean sidang berbasis SIPP Aplikasi INVATACE (Informasi Validasi Akta Cerai) 6. Aplikasi persuratan Tata Naskah Dinas Eletronik (TNDE) Aplikasi survei indeks kepuasan masyarakat
4. Pengawasan dan evaluasi
Selalu dilakukan pengawasan dan evaluasi yang terus-menerus untuk memastikan bahwa inovasi dan program yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Evaluasi dilakukan secara mandiri, lengkap, dan menyeluruh terhadap komponen pembangunan ZI menuju WBBM, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.
5. Manajemen media
Untuk tiap inovasi dan aktivitas yang dilakukan harus bersifat transparan untuk masyarakat melalui media komunikasi (situs dan media jejaring sosial, seperti Facebook dan Instagram). Aktif di media jejaring sosial merupakan cara PA Sumbawa Besar berkomunikasi, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan masyarakat. Kampanye publik mengenai dukungan PA Sumbawa Besar menuju WBBM melalui aplikasi twibbone dan mengajak masyarakat untuk ikut serta melakukannya.
Selain itu, melaksanakan manajemen media yang baik melalui situs resmi PA Sumbawa Besar ( www.pa-sumbawabesar.go.id ) dan media cetak lainnya secara berkelanjutan dengan menetapkan strategi dalam hal komunikasi untuk meyakinkan bahwa tiap inovasi dan aktivitas perubahan yang dilakukan bersifat transparan di mata masyarakat.

## Kendala  Implementasi  Strategi  dan  Usaha  untuk  Menanggulangi  Permasalahan  yang Dihadapi
Keberhasilan  suatu  instansi  dalam  meraih  WBK/WBBM,  tidaklah  berarti  predikat  tersebut akan  didapatkan  selamanya.  Akan  tetapi,  predikat  WBK/WBBM  tersebut  juga  dapat  dicabut  suatu waktu.  Salah  satu  faktor  yang  menyebabkan  dicabutnya  predikat  WBK/WBBM  adalah  ketika instansi tersebut tidak lagi memperoleh nilai yang memenuhi syarat, setelah dilakukan evaluasi (R. Nugroho,  2020).  Evaluasi  dilakukan  setiap  tahunnya  oleh  Kemenpan-RB,  Ombudsman  Republik Indonesia  (ORI),  dan  Komisi  Pemberantas  Korupsi  (KPK).  Oleh  karena  itu,  menurut  Wakil  Ketua PA  Sumbawa  Besar,  bagi  PA  Sumbawa  Besar  yang  telah  memperoleh  predikat  WBK  pada  tahun 2018,  harus  fokus  pada  standar  nilai  yang  telah  ditentukan  dan  tidak  boleh  merasa  puas  dengan capaian  WBK  yang  telah  diperoleh,  akan  tetapi  harus  terus  meningkatkan  kinerjanya.  Beberapa kendala  yang  dihadapi  oleh  PA  Sumbawa  Besar,  sehingga  sampai  dengan  tahun 2021 belum meraih predikat WBBM, antara lain:
secara daring yang berbasis web.
7. Aplikasi DESPA (Dokumen Elektronik SIPP Peradilan Agama) Aplikasi SIBADADU (Sistem Informasi Basis Data Terpadu) 8. Aplikasi SIMTALAK (Sistem Informasi Manajemen Tata Laksana) Aplikasi SAMALEWA 9. Pusat media (media centre) - 10. Aplikasi gugatan mandiri (e-Court) - 11. 11 Sosialisasi audio maklumat anti gratifikasi dan korupsi setiap 2 jam sekali -

## PENERAPAN LAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
➢ e-Office: Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Komunikasi Data Nasional (Komdanas) MA.
➢ Keterbukaan informasi publik: situs, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), gugatan daring (E-Court), Sistem Pengawasan (SIWAS), e-Register, e- Keuangan, e-Data SIPP memantau one day publish dan one day minute , TV media, antriean sidang.

## 1. Interaksi sosial yang kurang kuat
Interaksi sosial berkaitan dengan hubungan sosial pada masyarakat umum. Interaksi sosial biasanya juga disebut sebagai relasi sosial. Relasi sosial merupakan suatu hasil dari serangkaian suatu interaksi atau tingkah laku yang memiliki sifat sistematis antara lebih dari satu orang yang terbentuk  dalam  jangka  waktu  yang  lama  (Oktaviani  et  al.,  2019).  Suatu  organisasi/instansi memerlukan  interaksi  sosial  antara  pemimpin  dengan  karyawan,  karena  sangat  penting  bagi sumber  daya  manusia  mencapai  tujuan  organisasi  dan  berpengaruh  terhadap  relasi  kerja  yang terjadi,  sehingga  dapat  mengetahui  perkembangan  serta  hambatan-hambatan  yang  muncul (Megandini  et  al.,  2020).  Proses  adanya  interaksi  sosial  sendiri  didasari  dengan  terjadinya komunikasi dan kontak sosial.
Perubahan  pimpinan  dan  manajemen  yang  ada  di  PA  Sumbawa  Besar  juga  dipengaruhi oleh pola komunikasi dan pola koordinasi. Selain itu, suatu interaksi sosial perlu didasari dengan adanya  komunikasi  dan  bila  proses  komunikasi  tidak  berjalan  lancar,  maka  akan  berpengaruh juga  kepada  pola  koordinasi  yang  terjadi  di  dalam  instansi.  Komunikasi  yang  terjadi  di  antara seniro  dan  pihak  di  bawahnya  harus  sering  memberikan  motivasi  kerjasama  kepada  masing- masing  pihak  yang  terlibat.  Komunikasi  yang  memiliki  sifat  efektif  dapat  berperan  menjadi penghubung  untuk  anggota  yang  perlu  menghindari  kendala  dan  hambatan  ada.  Contohnya adalah  timbulnya  perbedaan  cara  pandang,  prasangka,  serta  asumsi-asumsi  yang  kebanyakan tidak benar. Adanya suatu konflik di dalam suatu sistem berpotensi membawa dampak atmosfer kerja  yang  tidak  mendukung  dan  paling  buruknya  mampu  mengakibatkan  menurunnya produktivitas kerja (Sitorus et al., 2019).
2. Kurangnya SDM
Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu dari sekian banyaknya faktor yang dirasa sangat  penting  bahkan  tidak  dapat  dianggap  remeh  di  dalam  suatu  organisasi  (baik  untuk institusi  maupun  untuk  perusahaan).  Hal  ini  juga  merupakan  penentu  yang  mempengaruhi perkembangan  perusahaan  (Prihantoro,  2012).  Dari  hasil  wawancara  dengan  Hakim  PA Sumbawa Besar, kurangnya SDM juga menjadi faktor kendala ketidakberhasilan PA Sumbawa Besar  meraih  WBBM.  Jumlah  perkara  yang  mencapai  sekitar  1.500  per  tahun  tidak  sebanding dengan SDM yang ada. Contohnya, tenaga hakim hanya berjumlah 4 orang serta ada ketua dan wakil ketua. Panitera pengganti total, termasuk panitera muda dan panitera berjumlah 7 orang. Belum lagi petugas PTSP dipegang oleh pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN).
Kekurangan  SDM  ini  berdampak  pada  beban  kerja  setiap  pegawai  yang  lebih  banyak. Keberadaan  manajemen  SDM  dalam  sebuah  instansi/organisasi  memiliki  target  untuk meningkatkan  peran  pegawai  kepada  organisasi  dalam  tujuannya  untuk  mencapai  sasaran.  Ini dapat  diterima  karena  semua  pada  hakikatnya  kegiatan  organisasi  untuk  dapat  mencapai  target sangat  bergantung  kepada  SDM  yang  ikut  dilibatkan  disana.  Hanya  yang  memiliki  SDM berkualitas  yang  berpotensi  mampu  bersaing  dan  memajukan  organisasi  (Ong  &  Mahazan, 2020).  Oleh  karena  itu,  pada  area  3,  penataan  manajemen  SDM  harus  diperhatikan  oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja instansi.

## Evaluasi Berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE)
Dari LKE elektronik ZI PA Sumbawa Besar WBK menuju WBBM per tanggal 27 Maret 2020, nilai dari masing-masing area sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil LKE PA Sumbawa Besar 2020
Pada  PA  Sumbawa  Besar,  total  nilai  keseluruhan  komponen  pengungkit  dan  komponen  hasil adalah 93,3 yang telah melewati hasil minimal sebuah instansi meraih WBBM, yaitu 85. Selain itu, untuk komponen hasil adalah dapat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan terbebas KKN, nilai LKE PA  Sumbawa Besar adalah 19,7 dan survei persepsi anti korupsi dengan nilai 14,7. Jadi, dari perolehan nilai LKE, PA Sumbawa Besar telah melewati batas minimal perolehan predikat WBBM. Persentase  terendah  adalah  pada  area  Manajemen  Perubahan  pada  poin  pemantapan  dan  evaluasi pembangunan  WBK/WBBM.  hal  ini  menjadi  bahan  pertimbangan  dan  evaluasi  bagi  PA  Sumbawa Besar  untuk  terus  meningkatkan  aktivitas  pengawasan  dan  evaluasi  ZI  untuk  meraih  WBBM  di tahun 2022.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  pihak  Panitera  PA  Sumbawa  Besar,  bahwa  yang terpenting  dari  ZI  adalah  pembangunan  ZI  itu  sendiri.  Hal  ini  diartikan  bahwa  pimpinan  dan jajarannya dalam satuan kerja tersebut mempunyai komitmen yang utuh dalam peningkatan pribadi dan pola kerja yang sistematis dan terstruktur sesuai dengan SOP dan ketentuan hukum yang berlaku pada instansi tersebut. Individu yang telah memiliki integrasi, berarti pribadi atau individu yang telah terbentuk  komitmennya  dalam  bekerja  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku  (membangun  sistem), individu yang melayani dengan hati (membangun manusia), dan membangun masyarakat.

## Rekomendasi untuk Pencapaian Keberhasilan WBBM di PA Sumbawa Besar
Dalam rangka mengakselerasi dan meningkatkan predikat pembangunan ZI dari WBK menuju WBBM  di  PA  Sumbawa  Besar,  beberapa  rekomendasi  untuk  mencapai  keberhasilan  WBBM,  di antaranya:
1. Pengawasan dan Evaluasi
Dalam  rangka  mengoptimalkan  pelaksanaan  kinerja  pembangunan  ZI  WBBM  di  PA Sumbawa Besar, maka perlu dilaksanakan pengawasan dan evaluasi. Kegiatan pengawasan dan evaluasi  mencakup  bahasan  penilaian  terhadap  langkah-langkah  pembangunan  ZI  yang dilakukan oleh setiap unit kerja yang dikedepankan untuk melakukan pembangunan  ZI WBBM. Secara  umum,  pembangunan  ZI  WBK  menuju  WBBM  di  PA  Sumbawa  Besar  sudah  berjalan sesuai  dengan  target  yang  telah  ditentukan.  Nilai  LKE  menunjukan  93,3  yang  melebihi  batas minimal perolehan nilai WBBM, tetapi masih perlu peningkatan pada tahapan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pimpinan dan jajaran di bawahnya
Pengawasan  dan  evaluasi,  menurut  Sekretaris  PA  Sumbawa  Besar  menjelaskan,  bahwa kegiatan  pengawasan  dan  evaluasi  merupakan  bagian  penting  dari  proses  pembangunan  ZI. Pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana target telah dicapai, permasalahan  atau  kendala  yang  dihadapi,  serta  tindak  lanjut  yang  bisa  dilakukan,  sehingga
target  sepenuhnya  dapat  dicapai.  Dalam  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  ini,  pencapaian target  disertai  dengan  kelengkapan  data  dukungnya  yang  harus  diperhatikan  dengan  detil. Pembaharuan data dukung yang relevan sesuai dengan setiap subkomponen pada masing-masing komponen
pengungkit dan komponen hasil beserta  bukti dan data dukung lainnya  yang harus lengkap agar nilai  LKE dapat dicapai dengan optimal bahkan sempurna.
2. Sosialisasi LKE
Dari  hasil  wawancara,  bebeapa  informan  tidak  secara  mendetil  menjelaskan  tentang kekurangan  nilai  LKE  yang  harusnya  menjadi  pengawasan  pelaksanaan  zona  integritas  WBK dan  WBBM  di  PA  Sumbawa  Besar.  Informan  lebih  menekankan  kepada  mental  aparat  dan jajaran  di  bawahnya,  padahal  dari  nilai  terendah  pada  area  manajemen  perubahan  berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM. Dari total nilai 2, PA Sumbawa Besar mendapat nilai 1,34, di mana yang menjadi catatan adalah acuan yang digunakan dalam mengukur pencapaian pengawasan harus diperbaharui.
Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  sosialisasi  nilai  LKE  dari  PA  Sumbawa  Besar  kepada pimpinan  dan  seluruh  pegawai  PA  Sumbawa  Besar.  Hal  ini  dapat  memicu  motivasi  untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan dan jajaran di bawahnya terhadap substansi 6  area  perubahan  dengan  cara  membuat  keterlibatan  pimpinan  unit  kerja  dalam  implementasi manajemen  kinerja  menjadi  lebih  tinggi.  Selanjutnya  menyusun  peta  resiko  dengan memperhatikan  potensi  terjadinya  penyimpangan  integritas  dengan  menciptakan  indikator- indikator keberhasilan yang lebih spesifik dari turunan hasil LKE.
3. Apresiasi dan Sanksi
Biasanya  pemberian  penghargaan  atau  imbalan  (apresiasi)  ini  lebih  efektif  untuk memotivasi  pegawai/karyawan  dibandingkan  dengan  hukuman  sanksi.  Namun,  apresiasi  dan sanksi di sini diberikan kepada unit kerja dalam instansi. Pemberian  apresiasi di PA Sumbawa Besar diberikan pimpinan dengan kategori Duta Pelayanan dan kepada pegawai dnegan kategori Pegawai  Teladan  sebagai  contoh  untuk  memotivasi  pegawai  lainnya.  Cara  lainnya  adalah dengan memotivasi tim kerja atau unit kerja yang ada untuk  saling bersaing  secara profesional dalam meningkatkan kinerja tim. Adanya kemampuan yang beragam bukanlah menjadi kendala, karena  masing-masing  memiliki  komitmen  yang  sama  terhadap  peningkatan  pelayanan  prima kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  setiap  individu  harus  mengimplementasikan  sistem pelayanan terintegrasi antar unit kerja di PA Sumbawa Besar.
Setiap  unit  kerja  yang  kinerjanya  bagus,  perlu  diberikan  apresiasi atau  penghargaan  agar memotivasi  unit  kerja  lain  untuk  meningkatkan  kinerja  timnya.  Dan  bila  ada  pegawai  yang kinerjanya  lemah,  maka  anggota  tim  kerja  dalam  unit  masing-masing  yang  melakukan  teguran atau  peringatan  untuk  meningkatkan  performanya,  sehingga  ada  peningkatan  kinerja  pada  unit kerja tersebut, karena pengawasan dilakukan secara bersama-sama oleh setiap unit kerja.
4. Menciptakan inovasi yang menyentuh langsung ke masyarakat
Inovasi  yang  memudahkan  masyarakat  dalam  menerima  pelayanan  dan  informasi berkaitan  dengan  perkara  harus  terus  ditingkatkan.  Selain  itu,  penambahan  fasilitas  pelayanan akan  terus  diusahakan  guna  mempermudah  serta  mendukung  diraihnya  WBBM  di  Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Berkaitan dengan inovasi, pemberian pelayanan pada PTSP harus terus diperbaiki dan dimaksimalkan. Program  PTSP ini digagas sebagai salah satu  usaha MA dalam menghentikan  praktek  korupsi  atau  adanya  praktek  pungli  yang  kemungkinan  didapat  di berbagai lembaga peradilan Indonesia (Yohana, 2020). Hal ini bertepatan dengan tujuan PTSP yang  ditulis  dalam  surat  keputusan  Direktorat  Jenderal Badan  Peradilan  Agama  (Ditjen Badilag).  Keberadaan  PTSP  diharapkan  agar  pihak  berperkara  dan  yang  bukan  berperkara berada di koridor interaksi sebatas bagian depan ( frontliner ) dalam mendapatkan pelayanan. Hal ini  diharapkan  dapat  mencegah  terjadinya  interaksi  yang  terlalu  dalam  yang  dapat  berpotensi mengarah kepada hal-hal yang bersifat korup.
Menurut  Panitera  PA  Sumbawa  Besar,  petugas  yang  ada  di  PTSP  harus  memberikan informasi  yang  dibutuhkan  masyarakat  dan  memberikan  pelayanan  secara  prima dan  melayani dengan hati agar masyarakat puas dengan pelayanan dan informasi yang disampaikan. Selain itu, PTSP  juga  diharapakan  dapat  membuat  inovasi  yang  secara  langsung  menyentuh  masyarakat karena  dari  sisi  Teknologi  Informasi  (TI),  PA  Sumbawa  Besar  masih  kurang,  akan  tetapi  PA Sumbawa  Besar  juga  berusaha  menciptakan  inovasi  non  TI,  seperti  inovasi  PASAMADA. PASAMADA adalah pengiriman produk pengadilan (Akte Cerai dan Salinan Putusan/Penetapan) yang bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia. Cara ini dinilai cukup efektif dan efisien guna memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan.
Inovasi  lain  yang  telah  dilakukan  adalah  PTSP  keliling  (PTSP  Mobile),  yaitu  proses pendaftaran  perkara  dan  pemberian  produk  pengadilan  yang  dirangkai  dengan  pelaksanaan sidang keliling dan dilaksanakan di kecamatan atau desa tertentu.  Sebab, wilayah yurisdiksi PA Sumbawa Besar sangat luas dan biasanya masyarakat pencari keadilan yang ingin mendapatkan pelayanan dan pendaftaran perkara harus datang ke kantor  PA Sumbawa Besar. Tentunya, bagi masyarakat  yang  berdomisili  cukup  jauh  dari  PA  Sumbawa  Besar  akan  membutuhkan  biaya mahal dan waktu tempuh yang lama. PTSP Mobile ini dapat dilaksanakan seminggu sekali atau sekali  dalam  sebulan  di  setiap  kecamatan.  Pelaksanaannya  dapat  dilakukan  dengan  menggilir lokasi-lokasi tujuannya. Selain itu, PTSP Mobile ini juga dapat dilengkapi dengan PTSP Go to Public yang  merupakan  penerapan PTSP  Mobile yang  dilakukan  di  tempat  keramaian,  seperti pasar, tempat wisata, maupun taman bermain atau kebun raya masyarakat.

## 4. KESIMPULAN
Faktor  pendukung  keberhasilan  WBBM  dipengaruhi  oleh  nilai  dari  komponen  pengungkit  dan komponen  hasil  minimal  85  dan  berdasarkan  LKE,  PA  Sumbawa  Besar  mendapat  nilai  total  93,3. Kemudian,  untuk  mencapai  penilaian  yang  maksimal  dalam  mencapai  WBBM,  maka  PA  Sumbawa Besar  perlu  melakukan  sosialisasi  LKE  di  unit  kerja  yang  ada  untuk  peningkatan  pemahaman  para pegawai maupun motivasi kinerja, serta kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pimpinan dan  jajaran  di  bawahnya  yang  bertujuan  untuk  peningkatan  inovasi  pelayanan  publik.  Kendala  yang dihadapi  PA  Sumbawa  Besar  untuk  meraih  WBBM  adalah  interaksi  sosial  yang  kurang  kuat  dan kurangnya SDM  yang dapat diandalkan. Meskipun, hubungan peran masing-masing anggota  APM di PA Sumbawa Besar sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan strategi bagi PA Sumbawa Besar untuk meraih WBBM, antara lain adanya komitmen dari pimpinan  dan  seluruh  pegawai,  kemudahan  pelayanan,  inovasi  dan  program  yang  menyentuh masyarakat, pengawasan dan evaluasi, serta manajemen media yang terintegrasi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  T.  D.  (2014).  Menciptakan  Sistem  Pelayanan  Publik  Yang  Baik:  Strategi  Reformasi Birokrasi  Dalam  Pemberantasan  Korupsi. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional , 3 (3), 417. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i3.34 Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  UmumJakarta.  (2016). Tim  Akreditasi  Penjamin  Mutu (p.  25). https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/Sosialisasi_Akrediatasi_IC PE.pdf
Kementerian Hukum dan HAM RI. (2018). Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Meyalani (p. 40). Ketua  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  (2019). Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Tentang  Pedoman  Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas  dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya (p. 58). Megandini, E., Sukidin, & Hartanto, W. (2020). Interaksi Sosial antara Pemimpin dengan Karyawan Perindustrian  Rumah  Batik  Rolla  di  Kelurahan  Jember  Lor  Kecamatan  Patrang  Kabupaten
Jember . 14 (2), 313–317. https://doi.org/10.19184/jpe.v14i2.16249 Nugroho,  R.  (2020). Optimalisasi  Pembangunan  Zona  Integritas  Menuju  Wilayah  Bebas  Korupsi (Wbk)  Dan  Wilayah  Birokrasi  Bersih  Melayani  (Wbbm)  Pada  Lembaga  Pelayanan Pertanahan . https://doi.org/10.31227/osf.io/hqd3w Oktaviani, P. D. W.  I., Psikologi, P.  S.,  Psikologi,  F., &  Surakarta, U. M. (2019). Relasi sosial pada tunanetra .
Ong, J. O., & Mahazan, M. (2020). Strategi Pengelolaan SDM dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan Berkelanjutan  di  Era  Industri  4.0. Business  Economic,  Communication,  and  Social  Sciences (BECOSS) Journal , 2 (1), 159–168. https://doi.org/10.21512/becossjournal.v2i1.6252 Parji,  P.  (2011).  Pengembangan  Nilai-Nilai  Integritas  Dan  Identitas  Nasional  Dari  Perspektif Pendidikan. Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya , 1 (2), 152–161. https://doi.org/10.25273/ajsp.v1i2.706
Pengadilan  Tinggi  Yogyakarta.  (2020). Manual  Mutu  Sistem  Manajemen  Mutu (p.  76). http://repository.uinsu.ac.id/9535/1/Diktat Sistem Manajemen Mutu.pdf Prihantoro,  A.  (2012).  Peningkatan  Kinerja  Sumber  Daya  Manusia  Melalui  Motivasi,  Disiplin,
Lingkungan  Kerja, dan Komitmen (Studi Kasus Madrasah di  Lingkungan Yayasan Salafiyah, Kajen, Margoyoso, Pati). Value Added , 8 (2), 78–98.
Sitorus,  S.  S.,  Hendra,  Y.,  &  Jamil,  B.  (2019).  Proses  Komunikasi  Organisasi  dalam  Koordinasi Pelaksanaan  Operasi  Pencarian  dan  Pertolongan  oleh  Kantor  Search  and  Rescue  Medan. Perspektif , 6 (2), 53–63.
Syahr, Z. H. A. (2019). Evaluation the Implementation of Court Quality Accreditation Standard Using.
Jurnal Standardisasi , 21 (2), 115–124.
Wicaksono,  K.,  &  Ismail,  H.  (2015).  Penerapan  Prinsip-prinsip  Administrasi  dalam  Birokrasi Indonesia  (sebuah  Telaah  Kritis  terhadap  Reformasi  Birokrasi  di  Indonesia  Berdasarkan Perspektif Prinsip-prinsip Administrasi). Jurnal Bina Praja , 163–167.
Yohana.  (2020). Analisis  Penerapan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  di  Pengadilan  Negeri Singkil Kabupaten Aceh Singkil . Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.