## Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Sirri di Kecamatan Bojong Gede
Ummu Zahratun Nabila 1 , Yono 2 , Suyud Arif 3
1,2,3 Universitas Ibn Khaldun Bogor zahratunnabilah7@gmail.com, yono@fai.uika-bogor.ac.id

## ABSTRACT
Sirri marriages among Indonesian Muslims have been widely known, especially after the enactment of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the ratification of Government Regulation Number 9 of 1975 concerning Implementing Regulations of Law Number 1 of 1974. Some Muslims in Indonesia believe that Marriage without going through the registration of the KUA is considered valid according to Islamic law if it has fulfilled the pillars and conditions, even though  the  marriage  is  not  officially  registered.  But  in  reality,  underhand  marriage  is  a problematic marriage model and tends to prioritize subjective interests. This study aims to find out how the role of KUA in reducing sirri marriages in the district of Bojong Gede. The data used in this study are, first, primary data, namely data obtained by conducting interviews with the perpetrators of unregistered marriages, as well as interviews with the Head of KUA Bojong Gede District.  Second,  secondary  data  is  data  obtained  from  various  literatures  such  as  scientific articles,  books,  and  journals  related  to  research.  The  results  showed  that  the  role  of  KUA  in reducing  unregistered  marriages  in  the  Bojong  Gede  sub-district,  Bogor  district,  included: Conducting socialization at every weekly meeting about the importance of recording marriages and the negative impact of unregistered marriages, holding outreach during official meetings involving elements of musfika about understanding the importance of marriage. the marriage was officially registered. KUA Bojong Gede held an approach to the community in the form of seminars as well as studies, the approach was carried out through the taklim assembly in the community  with  an  explanation  that  there  were  more  negative  impacts  obtained  from unregistered marriages than positive impacts.
Keywords: Role, KUA, Sirri Marriage,

## ABSTRAK
Nikah  sirri  pada  sebagian  umat  Islam  Indonesia  sudah  banyak  dikenal,  terutama setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan disahkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Peraturan  Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagian orang beragama Islam di Indonesia meyakini bahwa pernikahan tanpa melalui pencatatan KUA dianggap sah menurut hukum Islam apabila telah  memenuhi  rukun  dan  syaratnya,  sekalipun  pernikahan  tersebut  tidak  dicatat  resmi. Tetapi pada kenyataan yang ada, nikah sirri merupakan model perkawinan yang bermasalah dan  cenderung  mengutamakan  kepentingan  subjektif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui bagaimana peran KUA dalam megurangi pernikahan sirri yang berada didaerah kecamatan Bojong Gede. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pertama data yang bersifat primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara  dengan para pelaku nikah sirri, juga wawancara dengan Ketua KUA Kecamatan Bojong Gede. Kedua, data yang bersifat sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur seperti artikel ilmiah, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan
Volume 5 Nomor 1 (2023)   89-100   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i1.1443
bahwa peran KUA dalam mengurangi pernikahan siri di kecamatan Bojong Gede kabupaten Bogor diantaranya: Melaksanakan sosialisi setiap pertemuan mingguan tentang pentingnya pencatatan  pernikahan  dan  dampak  negatif  pernikahan  yang  tidak  tercatat, mengadakan sosialisasi pada saat rapat-rapat dinas yang melibatkan unsur muspika tentang pemahaman pentingnyaa pernikahan itu dicatat secara resmi. KUA bojong gede mengadakan pendekatan kepada masyarakat dalam bentuk  seminar  juga kajian,  pendekatan yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan sirri dari pada dampak positif.
Kata kunci: Peran, KUA, Nikah Sirri,

## PENDAHULUAN
Dalam  Islam  pernikahan  merupakan  salah  satu  fase  kehidupan  yang  lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa (akil baligh), siap secara lahir dan batin, serta memiliki  rasa  tanggung  jawab  dalam  membangun  rumah  tangga.  Perkawinan menurut  hukum  Islam  dimaksudkan  sebagai  suatu  perjanjian  yang  sangat  kuat, sebagaimana  ditegaskan  dalam  pengertian  yuridis  perkawinan  menurut  Pasal  2 dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  yaitu  “Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah pernikahan,  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau  mitsaqan  ghalizan  untuk  menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan iba dah” (Abdurrahman, 2021: 67) Sehubungan  dengan  itu,  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  pasal  1 mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dengan  kata  lain pernikahan  juga  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  suatu  ikatan  perjanjian  antara pasangan  suami  isteri  yang  harus  saling  bekerja  sama  dan  bertanggung  jawab terhadap segala urusan rumah tangganya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan dari pada pernikahan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (DEPAG RI, 1997 : 14)
Mayoritas  masyarakat  penganut  agama  Islam  mempunyai  pengaruh  yang sangat  kuat  terhadap  pelaksanaan  perkawinan  di  Indonesia,  dimana  suatu perkawinan  dianggap sudah  sah  apabila  sudah memenuhi  ketentuan  agama  tanpa harus  dicatatkan.  Hal  ini  dalam  praktek  menimbulkan  masalah  dalam  status perkawinan, karena perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan perkawinan yang tidak  diakui  oleh  negara dan  tidak mempunyai  kekuatan  hukum,  juga  perkawinan tersebut tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah. Isteri dan anak-anak dalam  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  tidak  akan  mendapatkan  perlindungan hukum  sehingga  dikatakan  bahwa  perkawinan  ini  bertentangan  dengan  aspek kesetaraan gender dimana kedudukan perempuan lebih rendah derajatnya dari pada laki-laki. Karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat maka akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang disepakati, Atas dasar inilah fikih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan, sama dengan halnya Al Quran telah menganjurkan pencatatan transaksi muamalah dalam keadaan tertentu (Faizal, 2016 : 58)
Bila diperhatikan secara mendalam pernikahan bukan merupakan masalah yang  sederhana,  sehingga  pemerintah  melakukan  upaya  pencatatan  pernikahan. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia ketika melakukan pernikahan harus mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama (KUA) agar mendapatkan perlindungan hukum.
Nikah  sirri  adalah  perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang perempuan  yang  tidak  dicatatkan  di  KUA,  yang  berarti  nikah  sirri  adalah  nikah rahasia, perkawinan sirri juga dinilai sebagai salah satu bentuk tindakan pelanggaran hukum  perkawinan  di  Indonesia  yang  bentuk  pernikahannya  dilakukan  hanya berdasarkan  aturan  agama  dan  adat  istiadat,  tetapi  tidak  diumumkan  kepada khalayak  umum,  dan  juga  tidak  dicatatkan  secara  resmi  pada  kantor  pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Dalam Islam sebenarnya tidak  mengenal  istilah  nikah  sirri,  karena  rosullulah  SAW  tidak  mengajarkan  itu. Justru  beliau  menganjurkan  agar  pernikahan  itu  diumumkan  atau  lebih  dikenal desngan walimatul ursy (pesta pernikahan) tujuannya agar masyarakat tau dan tidak menimbulkan fitnah (Al- Asy’ari, 2019 : 22)
Dalam  hukum  perkawinan  tidak  disebutkan  secara  khusus  tentang pernikahan sirri. Namun sebagai kenyataan, pernikahan sirri dapat dikaitkan dengan pelanggaran  seseorang  terhadap  kewajiban  untuk  mencatatkan  pernikahannya secara  resmi  di  Lembaga  pencatatan  nikah.  persoalan  utaman  nikah  sirri  yang membuka perdebatan saat ini adalah cenderung mengenai percatatan perkawinan, bukan  masalah  yang  terkait  dengan  kelengkapan  rukun  dan  syarat  nikah  yang menurut syariat Islam pada hakikatnya sudah final (Burhannudin, 2010 : 8)
Isu nikah sirri tidak bisa dipandang sebelah mata. Isu yang satu ini tidak kalah gentingnya, sehingga perlu mendapat tempat dan dijadikan bahasan penting dalam diskusi  publik.  Alasannya,  dalam  realitas  sehari-hari  praktik  nikah  semacam  ini banyak menimbulkan problem sosial, ketidak adilan gender, dan hak asasi manusia. Bahkan, pada kenyataannya praktik nikah siri juga ikut menambah  daftar bentuk- bentuk penindasan terhadap hak-hak kaum perempuan, termasuk juga kepentingan dan masa depan anak. Karena nikah sirri merupakan pernikahan yang tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum.
Negara Indonesia merupakan negara hukum. segala sesuatu yang bersangkut paut  dengan  penduduk  harus  terdaftar  dan  dicatat  secara  hukum,  seperti  halnya kelahiran,  kematian,  termasuk  juga  pernikahan.  Hukum  perkawinan  dalam  agama Islam  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting,  oleh  karena  itu  peraturan peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Juga perlu di ketahui pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatat pernikahan.
Adapun  tujuan  dan  manfaat  pencatatan  perkawinan  adalah  untuk memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  bagi  para  pihak  yang melangsungkan  perkawinan,  sehingga  negara  sebagai  organisasi  yang  menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya
perkawinan,  sehingga  para  pihak  dapat  mempertahankan  perkawinan  tersebut kepada siapapun dihadapan hukum (Mardani, 2016 : 580)
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut, dengan judul : “ peran kantor Urusan Agama dalam mengurangi pernikahan sirri di kecamatan Bojoing Gede”. Tujuan dari penelitian ini yaitu  untuk  mengetahui  faktor-  faktor  yang  melatar  belakangi  masyarakat  Bojong Gede masih ada yang melakukan nikah sirri, untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama  dalam  mengurangi  pernikahan  sirri,  Untuk  mengetahui  solusi  yang  Kantor Urusan  Agama  berikan  kepada  masyarakat  Kecamatan  Bojong  Gede  yang  sudah terlanjur melakukan pernikahan sirri. Adapun kegunaan penelitian ini di antaranya bagi penulis yaitu untuk melatih penulis agar dapat membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan obyek penelitian dan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat saat kuliah juga menambah pengalaman dalam  penulisan karya tulis ilmiah. Kemudian kegunaan bagi  masyarakat  umum  yaitu  diharapkan  dapat  berguna  untuk  memperkaya pemikiran  hukum  Islam,  khususnya  Hukum  Keluarga  Islam  serta  bidang  lain  juga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pernikahan khususnya peranan Kantor Urusan Agama dalam mengurangi angka pernikahan sirri

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Menurut Sutisna & Abdurarrahman (2019 :35), penelitian kualitatif adalah penelitian untuk menjawab  permasalahan  yang  memerlukan  pemahaman  secara  mendalam  dalam konteks  waktu  dan  situasi  yang  bersangkutan,  dilakukan  secara  wajar  dan  alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.
Menurut  Sofar  Silaen  (2018  :19),  penelitian  deskriptif  bertujuan  untuk memberikan  deskripsi,  gambaran  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat,  serta  hubungan antar  fenomena  yang  diteliti,  termasuk  hubungan  kegiatan-kegiatan,  sikap, pandangan-pandangan,  seerta  proses-proses  yang  sedang  berlangsung  dan pengaruh-pengaruh  dari  suatu  fenomena,  atau  untuk  menentukan  frekuansi distribusi suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan  gejala  lain.  Dalam  hal  ini,  mungkin  sudah  ada  hipotesis,  mungkin  belum, tergantung  dari  tingkat  pengetahuan  tentang  masalah  yang  bersangkutan,  tetapi tidak  perlu  ngenguji  hipotesis.  Dalam  jenis  penelitian  ini,  masalahnya  sudah  jelas, akan  tetapi  langkah  yang  terpenting  adalah  penegasan  dari  konsep-konsep  yang relevan. Karakteristik penelitian kualitatif deskriptif menjadikan lingkungan alamiah sebagai  sumber  data  dan  tidak  menggunakan  perhitungan  dan  statistic.  Jenis penelitian  ini  dengan  menggunakan  jenis  penelitian  lapangan  ( field  research ), penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan mendatangi lokasi atau tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede pada bulan Mei – Juni,

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  agama,  pernikahan  itu  dianggap  suatu  lembaga  yang  suci.  Ucapan pernikahan adalah ucapan yang suci, kedua mempelai dijadikan sebagai suami istri atau  saling  meminta  pasangan  hidupnya sesuai  dengan menggunakan  nama  Allah. Sebagimana  terkandung dalam  Qs.  An-Nisa  ayat  1  yang  artinya  : “Wahai  manusia! Bertakwalah  kepada  Tuhanmu  yang  telah  menciptakan  kamu  dari  diri  yang  satu (Adam),  dan  (Allah)  menciptakan  pasangannya  (Hawa)  dari  (diri)-nya;  dan  dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, (Qs. An- Nisa :1)“ (Mardani, 2016 : 25)
Tujuan  dari  adanya  suatu  perkawinan  bukan  hanya  untuk  memenuhi  atau menghalalkan  hubungan biologis  antara suami  istri  demi mendapatkan  keturunan semata, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih  sayang.  Begitu  banyak  persoalan  yang  terjadi  seperti  persoalan  sosial  dan persoalan  hukum  disebabkan  karna  adanya  ikatan  pernikahan.  Maka  sudah sepantasnya masalah perkawinan harus dilihat dari sudut pandang kemasyarakatan, agama,  dan  hukum  negara.  Namun  kenyataannya  sekarang  masih  di  temui  di masyarakat Kecamatan Bojong Gede yang melangsungkan pernikahan hanya secara agama, dan tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

## Faktor penyebab masyarakat  Bojong  Gede masih ada yang  melakukan nikah sirri
Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua  mempelai  berniat  membangun  rumah  tangga  yang  sakinah,  tentram  dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih  sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al- Qur’an dan As -Sunnah yang bersifat global.Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya (Fatihunnada, 2017 : 455)
Berbeda  dengan  pernikahan  yang  dilakukan  dengan  pencatatan  dengan didalam proses ijab qabul diucapkan pula sighat ta‟lik, sebagaimana tercantum dalam buku  nikah.  Apabila  laki-laki  meninggalkan  istri  selama  dua  tahun  berturut-turut, atau tidak memberikan nafkah wajib tiga bulan lamanya, atau menyakiti badan atau jasmani  istri,  atau  membiarkan  (tidak  mempedulikan)  istri  enam  bulan  lamanya, kemudian  istri  tidak  ridha  dan  mengadukan  kepada  pengadilan  agama  serta membayar  uang  sebesar  yang  ditentukan,  maka  jatuhlah  talak  satu.  Jika memperhatikan proses sighat ta‟lik dalam peraturan agama Islam, kelihatannya hal itu  tidak  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  melakukan  nikah  sirri.  Meskipun  tidak wajib  dan  syarat  sahnya  pernikahan,  sighat  ta‟lik  dapat  memberikan  kepastian kepada perempuan karena pada intinya hal tersebut merupakan janji seorang suami kepada istrinya, sehingga jika diucapkan didepan orang banyak akan lebih baik (M. Thahir Maloko, 2015 : 225)
Latar  belakang  terjadinya  pernikahan  sirri  ini  disebabkan  pihak  pengantin pria dan wanita tersebut tidak memenuhi syarat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Dan  dalam  kenyataannya  di  Bojong  Gede  masih  ada masyarakat  yang  terhalang  oleh  syarat  perkawinan.  Berdasarkan  observasi  dan wawancara yang penulis lakukan, pernikahan sirri di daerah kecamatan Bojong Gede memang masih terjadi karena beberapa faktor diantaranya :
1. Faktor perselingkuhan (poligami tanpa alasan), Nikah  sir ri  pada  perkembangan  selanjutnya  kerap  dijadikan  “pelarian” bagi  sejumlah  pihak  yang  ingin  berpoligami,  tetapi  tanpa  memberitahukannya kepada istri sebelumnya. Poligami yang berkendaraan perkawinan sirri ini telah menjadi senjata paling ampuh yang digunakan oleh banyak laki-laki yang ingin menyalurkan Hasrat seksualnya dengan beristeri lebih dari seorang. Tidak sedikit dari  mereka  yang  memanfaatkan  cara  tersebut  sebagai  aksi  perselingkuhan. Berbeda  dengan  perselingkuhan  pada  umumnya,  perselingkuhan  yang satu  ini lebih mendapat pengakuan dari agama. Artinya, sebagian kalangan menganggap bahwa  dengan menikah secara sirri,  seseorang  dapat  terhindar  dari  perzinaan yang sudah jelas dilarang oleh agama. nikah sirri ini dijadikan sebagai alternatif poligami  untuk  ’mengamankan’  bangunan  rumah  tangga  dengan  istri sebelumnya.  Bangunan rumah  tangga dengan istri terdahulu akan tetap kokoh dan aman, sementara suami kawin lagi dengan wanita idamannya dengan cara nikah sirri tanpa diketahui oleh istri atau keluarga istri terdahulu.
Adanya  persyaratan  seperti  di  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  butir  b  yang berbunyi  “  adanya  kepast ian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan- keperluan hidup isteriisteri dan anak- anak mereka” dan butir c yang berbunyi “adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri -isteri dan anak- anak  mereka“  dipandang  masyarakat  sebagai  persyaratan  yang  memang seharusnya ada dan logis. Akan tetapi persyaratan yang ada di dalam Pasal 5 ayat (1)  butir  a  yang berbunyi,  “adanya  persetujuan  dari  isteri/isteri - isteri”,  Yang mengharuskan  seorang  suami  untuk  mendapatkan  persetujuan  dari  isterinya dianggap berlebihan karena sulit memungkinkan untuk mendapatkan izin untuk berpoligami.  Didalam  Pasal  6  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  menyebutkan:  “Pegawai  Pencatat  yang  menerima  pemberitahuan kehendak  melangsungkan  perkawinan,  meneliti  apakah  syarat-syarat perkawinan  telah  dipenuhi  dan  apakah  tidak  terdapat  halangan  perkawinan menurut Undang undang”. (Musyafah, 2019 : 454). Karena sangat jarang wanita yang dengan keadaan apapun dengan sukarela memberikan izin atau persetujuan untuk suaminya menikah lagi atau berpoligami, Juga suami Tidak merasa cukup atau  bosan  dengan  isterinya.  Karena  suami  tidak  dapat  berhasil  mendapatkan persetujuan  dari  isteri,  maka  suami  menempuh  cara  dengan  nikah  sirri  atau kawin sirri. Jadi nikah sirri dijadikan sebagai alternatif pahlawan penolong bagi mereka yang suka poligami dengan memiliki istri simpanan yang sah menurut agama.

## 2. Terjadi hamil diluar nikah
Fakta  berikutnya  adalah  bahwa  terjadinya  nikah  sirri  di  kecamatan Bojong  Gede  adalah  karena  alasan  kondisional,  yaitu  suatu  kondisi  di  mana seseorang  butuh  untuk  menikah  berdasarkan  batasan  umur  yang  telah ditetapkan  oleh  undang- undang,  namun  karena  alasan  kecelakaan  atau    biasa orang  bilang  hamil  di  luar  nikah  sebagai  efek  pergaulan  bebas.  Akibat  dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah sehingga mereka terdesak untuk menikah secara terpaksa, dengan kata lain pernikahannya adalah pernikahan terpaksa yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau tidak mendapatkan buku nikah disebabkan karena mereka malu diketahui oleh  masyarakat,  sehingga    mereka  terpaksa  melakukan  nikah  sirri.  Padahal pernikahan Wanita hamil di bolehkan dalam kompilasi hukum Islam sebagaimana disebutkan pada Bab VIII Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu :
a. Seorang  wanita  hamil  diluar  nikah  dapat  dikawinkan  dengan  pria menghamilinya;
b. Perkawinan  dengan  wanita  hamil  yang  disebutkan  pada  ayat  (1)  dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
c. Dengan  dilangsungkannya  perkawinan  pada  saat  wanita  hamil  tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Tetapi  karena  Kehamilan  yang  terjadi  diluar  nikah  tersebut  dianggap sebagai  aib  bagi  keluarga  yang  akan  mengundang  cemoohan  dari  masyarakat. Dari  sanalah  orang  tua  langsung  cepat-cepat  menikahkan  secara  sirri  anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh mualim (ada istilah nikah secara kiyai) tanpa melakukan pencatatan.
3. Sulitnya persyaratan izin poligami bagi pegawai negri sipil Pada lingkungan Pegawai Negeri dan Pejabat Negara, demi karir mereka memilih melakukan Nikah siri. Dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa ketatnya PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sedikit banyak memicu mereka mengambil jalur siri ini.
Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  adalah  warga  negara  Indonesia  yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara  tetap  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  untuk  menduduki  jabatan pemerintahan.  Demikian  yang  disebut  dalam  Pasal  1  angka  3  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  (“UU  ASN”). Perhatian terhadap pelaku poligami oleh karena itu ada yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus mendapat izin dari atasan dan bermohon berpoligami melalui Pengadilan Agama.  Sebagai  masalah  hukum,  dalam  hal  kurang  dipenuhinya  syarat-syarat perkawinan bagi PNS yang berpoligami. Secara normatif, perkawinan yang kedua bagi PNS amat sulit karena harus memenuhi beberapa syarat seperti, istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri cacat, dan istri tidak melahirkan keturunan
(pasal  4  ayat  (2)  Undang-undang  Perkawinan).  Selain  itu  harus  mendapat persetujuan dari atasan langsung (pasal 4 PP No.10 Tahun 1983), dan izin yang paling  susah  didapatkan  suami  adalah  izin  dari  istri  pertama.  Tidak  hanya  itu jaminan kepastian suami mampu memberikan keperluan hidup sehari-hari untuk istri dan anak-anaknya (pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.
4. Alasan menghindari perzinahan
Nikah siri sebagai upaya tindakan prefentif untuk menghindari dosa atau zina bagi para pasangan yang sedang berpacaran. Di daerah Bojong Gede yang ajaran  atau  keyakinan  agamanya  sangat  kuat,  ketika  ada  khitbah  (lamaran) biasanya  ada  yang  langsung menikahkan anak  mereka  dengan cara  nikah  sirri terlebih dahulu. Mereka takut kalau anak mereka terjerumus dosa, dan beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian baru dilangsungkan ‘perkawinan negara’ atau ’perkawinan resmi
5. Alasan usia
Fakta selanjutnya yang peneliti temui yaitu pernikahan sirri karna alasan usia. Usia yang sudah tidak lagi muda dan kurangnya sadar hukum menjadi alasan pernikahan  sirri  bagi  pasangan  yang  sudah  berusia  lanjut  tapi  masih  ingin menikah.
Berdasarkan  data  yang  telah  diperoleh  dari  hasil  wawancara  bersama beberapa  pihak,  diantaranya  kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  kecamatan Bojong Gede, masyarakat yang melakukan nikah sirri, penyuluh dan seorang staff yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) serta data real yang didapat dari Kantor Urusan Agama (KUA), dapat disimpulkan bahwa pernikahan sirri yang ada di kecamatan bojong gede terjadi karna berlawanan dengan syarat pernikahan dan kurangnya kesadaran hukum.

## Solusi  yang  diberikan  KUA  Bojong  Gede  untuk  mereka  yang  telah  terlanjur melakukan pernikahan sirri
Pengajuan isbath nikah menjadi solusi kepada mereka yang terlanjur dalam nikah  sirri,  isbath  nikah  dilakukan  sebagai  akibat  dari  nikah  tanpa  dicatat/  tidak punya akta nikah. Isbath nikah itu sendiri adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki legalitas hukum. Kewenangan isbat nikah bagi Pengadilan Agama   dalam sejarah hukumnya diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan sebelum diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Undang-undang Perkawinan  memandang  setiap  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  disahkannya undang-undang    tersebut  adalah  sah,  sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyataka bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi  sebelum  Undang-undang  ini  berlaku  yang  dijalankan    menurut  peraturan- peraturan  lama,  adalah  sah.”  Kebijakan  pemutihan  ini  nampaknya  diberlakukan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejak tahun 1974  menetapka  kriteria  sahnya  perkawinan  yang  secara  riil  belum  tentu
perkawinan  yang  terjadi  sebelum  1974    mengikuti  kriteria  tersebut.  Berdasarkan logika  itu,  maka  setiap  perkawinan  yang  dilakukan  sebelum    tahun  1974  namun bel um  dicatatkan  mendapatkan  “dispensasi”  dari  negara  untuk  memperoleh pencatatan perkawinan melalui prosedur Itsbat nikah di Pengadilan Agama. Namun kemudian  kewenangan Pengadilan Agama ini berkembang dan diperluas, bahwa jika perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah  yang  terjadi  sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974, maka dapat diajukan Itsbat nikah

## Peran Kantor Urusan Agama dalam mengurangi pernikahan sirri di Kecamatan Bojong Gede
Perkawinan yang sah tentu akan menimbulkan akibat hukum, dan sebaliknya perkawinan  yang  tidak  dianggap  sah  oleh  suatu  lembaga  atau  negara  tidak mempunyai kekuatan hukum karena perkawinan tersebut tidak pernah dianggap ada oleh negara. Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Bojong Gede, masih ada pada masyarakat  saat  ini  yang  melakukan  pernikahan  namun  tidak  mencatatkan pernikahan  tersebut  pada  lembaga  yang  berwenang.  Akibat  dari  pernikahan  yang tidak  tercatat  menimbulkan  kerugian  yang  lebih  besar  kepada  pihak  perempuan (istri)  dan  anak  yang  dilahirkan,  sedangkan  untuk  suami  hampir  tidak  ada kerugiannya  sama  sekali.  Oleh  sebab  itu  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  sebagai Lembaga  utama  yang  mengurusi  masalah  agama,  mempunyai  peran  yang  sangat penting didalam mengurusi masalah perkawinan, diantaranya pencatatan nikah dan mencegah terjadinya pernikahan sirri.
Data yang yang telah di dapat dari wawancara beberapa pihak diantaranya kepala Kantor Urusan Agama dan masyarakat yang melakukan pernikahan sirri dapat dijelaskan  bahwa  Sebagian  masyarakat  yang  melakukan  nikah  sirri  disebabkan karena tidak bisa memenuhi syarat pencatatan pernikahan dan juga kurangnya sadar hukum tentang pentingnya pernikahan yang tercatat. Berikut beberapa peran Kantor Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Bojong  Gede  dalam  mencegah  nikah  sirri diantaranya:
Melaksanakan  sosialisi  pentingnya  pencatatan  pernikahan  dan  dampak negative pernikahan yang tidak tercatat, sosialisasi diadakan baik secara persuasife maupun  secara  ramai  pada  Setiap  pertemuan Minggon.  Pertemuan  minggon  itu sendiri merupakan sebuah  rapat mingguan Desa yang dilaksanakan setiap minggu pada  hari  Rabu  dan  Peserta  rapat  dihadiri  oleh  aparat  Desa  juga  perwakilan masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini untuk menumbuhkan dan terus meningkatkan kesadaran  hukum  masyarakat  sebagai  bentuk  tertib  administrasi  dan  kepastian hukum bagi kelangsungan perkawinan
Mengadakan  sosialisasi  pemahaman  pentingnyaa  pernikahan  itu  dicatat secara  resmi  untuk  kedepannya.  Sosialsasi  yang  diadakan  pada  rapat-  rapat  dinas yang  melibatkan  unsur  musfika  dan  semua  pihak  dalam  masyarakat,  termasuk individu  atau  kelompok  yang  memiliki  kepentingan  atau  peran  dalam  suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terikat yang ada di Kantor Urusan  Agama  Bojong  Gede  dan  di  Kecamatan  Bojong  Gede. Unsur  muspika  itu
Volume 5 Nomor 1 (2023)   89-100   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i1.1443
sendiri singkatan dari Musyawarah Pimpinan Kecamatan. Muspika merupakan suatu organisasi  permusyawarahan  yang  akan  menyelesaikan  permasalahan  secara musyawarah menggunakan suara orang banyak serta mengikuti aturan-aturan yang sudah  berlaku. Dapat penulis jelaskan bahwa Muspika merupakan singakatan dari Musyawarah  Pimpinan  Kecamatan,  dimana  di  dalamnya  terdapat  beberapa  unsur yang membantu berjalannya organisasi Muspika, adapun unsur tersebut terdiri dari Camat yang merupakan orang yang memimpin pemerintahan di wilayah kecamatan. Adapun  tugas  dari  Camat  anatara  lain  melakukan  koordinasi  terkait  kegiatan pemberdayaan  masyarakat,  upaya  penyelenggarana  ketertiban  umum  serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-udangan. Kapolsek juga termasuk unsur  muspika,  kapolsek  merupakan  salah  satu  perangkat  negara  yang  bertugas memimpin,  mengatur  dan  mengendalikan  oraganisasi  di  lingkungan  polsek  dan unsur  pelaksanaan  kewilayahan  dalam  jajarannya.  Adapun  tugasnya  antara  lain melakukan  pembinaan  disiplin,  tata  tertib,  dan  kesadaran  hukum  di  lingkungan kerjanya.  Koramil  juga  termasuk  kedalam  unsur  Muspika,  Koramil  merupakan Komando Rayon Militer ditingkat Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Danramil, yang tugasnya berhubungan langsung dengan pejabat sipil dan masyarakat di tingkat Kecamatan.
KUA Bojong Gede mengadakan pendekatan kepada masyarakat dalam bentuk seminar juga kajian. pendekatan yang dilakukan oleh pihak KUA Bojong gede sebagai lembaga  utama  yang  mengurusi  pernikahan  di  wilayah  bojong  gede  dengan pendekatan yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan sirri dari pada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia yang didapatkan sehingga masyarakat akan menghindari nikah sirri
KUA  Bojong  Gede  Mengadakan  penyuluhan-penyuluhan  pencatatan pernikahan  dan  keluarga  bahagia  yang dilakukan oleh  Badan  Penasehat,  Pembina, Dan  Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  kepada  calon  pengantin  dan  wali.  Namun Demikian pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede tetap berusaha dan mengadakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di KUA dan terus melakukan penyuluhan-penyuluhan  pencatatan  pernikahan  dan  keluarga  bahagia  yang dilakukan  oleh  badan  penasehat,  pembinaan  dan pelestarian  perkawinan  (BP4)  di Kantor  Urusan  Agama  kepada  calon  pengantin  dan  wali.  Cara  seperti  inilah  yang sering dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Gede dalam meminimalisir nikah sirri yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun pada kenyataannya  masih  ada  sebagian  masyarakat  yang  enggan  dan  malas  untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA)

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
`  Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  Peran  KUA  Dalam  Mengurangi  Nikah Sirri di Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pelaksanaan nikah sirri di kecamatan Bojong Gede kabupaten Bogor sampai hari  ini  masih  terjadi  disebabkan  karena  beberapa  faktor,  diantaranya  faktor perselingkuhan, faktor pergaulan bebas, faktor ikatan dinas, juga faktor masyarakat yang  kurang  pengetahuan  dan  kurang  pemahaman  hukum  tentang  pentingnya pencatatan  nikah.  Peran  KUA  dalam  mengurangi  pernikahan  sirri  di  kecamatan Bojong  Gede  diantaranya  dengan  mengadakan  sosialisasi,  penyuluhan  juga pendekatan yang bertemakan pentingmya pencatatan pernikahan, KUA kecamatan bojong gede memberikan solusi dan sangat menganjurkan kepada masyarakat bojong gede  yang  sudah  terlanjur  melaksanakan  pernikahan  sirri  agar  segera  melakukan isbat nikah agar memiliki kekuatan hukum.

## Saran
Saran,  diharapkan  bagi  masyarakat  Kecamatan  Bojong  Gede,  terutama masyarakat  yang  memeluk  agama  Islam,  para  ulama,  dan  para  pemimpin pemerintahan agar selalu meningkatkan kegiatan-kegiatan positif yang berlandaskan pada syariat Islam terutama mengenai Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,  agar  masyarakat  lebih  mengetahui,  mengerti,  dan  menjalankan  poin- poin penting didalamnya dengan harapan agar terwujudnya masyarakat yang sadar akan  hukum,  diharapkan  kepada  masyarakat  supaya  peduli  terhadap  status perkawinan,  karena  hal  tersebut  penting  bagi  keberlangsungan  kehidupan. diharapkan kepada masyarakat agar sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan dan memiliki akta nikah sebagai bukti yang otentik dalam setiap urusan, diharapkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede selaku petugas pemerintahan dan  kemasyarakatan  agar  selalu  berupaya  meningkatkan  pelayanan  publik  yang sebaik-baiknya  kepada  masyarakat.  Khususnya  dalam  masalah  administrasi  surat surat pernikahan, dan terus meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat,  agar masyarakat  tahu  betul  bahwa  pentingnya  pencatatan  perkawinan,  diharapkan kepada  pemerintah  Kecamatan  Bojong  Gede  untuk  mengintensifkan  sosialisasi tentang  pentingnya  pencatatan  perkawinan  sampai  ke  desa-desa  terpencil  di kecamatan Bojong Gede, agar semua masyarakat benar-benar mengetahui dan sadar akan pentingnya pencatatan pernikahan, dan diharapkan adanya pemberian sanksi terhadap  perkawinan  yang  tidak  tercatat  di  KUA,  agar  masyarakat  merasa  segan untuk melanggarnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, (2021). Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia . Banjarmasin: Akademika Pressindo.
Al- asy'ari Abu Mansyur, (2019). Hukum Nikah Sirri . Yogyakarta : CV Budi Utama Burhannudin, (2010). Nikah sirri . Yogyakarta : Pustaka Yustisia
Faizal,  L.  (2016).  Akibat  Hukum  Pencatatan  Perkawinan. Asas:  Jurnal  Hukum  dan
Ekonomi Islam , 8 (2). https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247
Fatihunnada. (2017). kritik hadist nikah siri .
Islami, I. (2017). Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya.
Jurnal Hukum . https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.454 M. Thahir Maloko. (2015). Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam. Sipakalebbi’ , Vol 1 (Vol 1,  No  3  (2015)),  http://moraref.kemenag.go.id/documents/article/974. http://moraref.kemenag.go.id/documents/article/97406410605933316
Mardani, (2016). Hukum keluarga Islam di Indonesia . Jakarta : Prenamedia grup. Musyafah, A. A. (2019). Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya . Notarius Volume 12
Sutisna  &  Misro,  (2019). Metodologi  Penelitian  Hukum  Islam  Berbasis  Metodologi Ushul Fiqh. Bogor : UIKA PRESS