## Journal of Regional Economics Indonesia
Journal homepage: http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jrei/ Journal email: jrei@unmer.ac.id
* Noor Seto Dhona Ananta, Edi Subiyantoro, Maxion Sumtaky. © 2021 University of Merdeka Malang All rights reserved.
Peer review under responsibility of University of Merdeka Malang All rights reserved.

## Efektivitas  Penggunaan  Bantuan  Pemerintah  untuk  Masyarakat  Program KOTAKU dalam Mendukung Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi Noor Seto Dhona Ananta, Edi Subiyantoro, Maxion Sumtaky
Noor Seto Dhona Ananta 1 , Edi Subiyantoro, Maxion Sumtaky; 1 Konsultan Pemberdayaan, Jl. Ir. Juanda No. 116 Tisnonegaran, Kota Probolinggo, 67211, Jawa Timur. 2 Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Dieng No. 62-64, Klojen, Kota Malang, 65146, Jawa Timur.
A R T I C L E I N F O

## Article history:
Received 2021-01-05 Received in revised form 2021-01-08 Accepted 2021-02-18
Kata kunci: Bantuan Pemerintah, Inovasi Daerah, Pembangunan Berkelanjutan . Keywords : Government Assistance, Regional Innovation, Sustainable Development .
How to cite item: Noor Seto Dhona Ananta, Edi Subiyantoro, Maxion Sumtaky. (2021). Efektivitas Penggunaan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Program KOTAKU dalam Mendukung Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi. Journal of Regional Economics Indonesia , 2(1).

## Abstrak
Pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, sehingga  pola  pembangunan  yang  bersifat  top  down  masih  banyak  terjadi  di  beberapa  daerah. Pemanfaatan dana bantuan pemerintah yang tidak efektif juga menghambat perkembangan inovasi daerah. Maka dari itu, perlu dideskripsikan maksud dari inovasi daerah, mengevaluasi keterkaitan bantuan  pemerintah  dalam  mendukung  inovasi  daerah,  serta  menganalisis  efektivitas penggunaannya.  Metode  analisa  yang  digunakan  dengan  metode  analisis  deskriptif.  Hasilnya menunjukkan  bahwa  peran  kepala  daerah  sangat  mempengaruhi  perwujudan  inovasi  daerah, penggunaan  bantuan  pemerintah  menjadi  efektif dengan adanya peran civil  society.  Berdasarkan hal  tersebut,  maka  tujuan  pembangunan  yang  berkelanjutan  dapat  dicapai  dengan  adanya kolaborasi dari semua pihak.

## Abstract
Achieving  the  sustainable  development  goals    does  not  appropiate  as  expected.  Top  down development method still occur in several regions. The ineffective use of government aid funds also hinders the development of regional innovation. Therefore, it is necessary to describe the purpose of regional innovation, the relevance of government assistance in supporting regional innovation, and analyze the effectiveness of its use. The method of analysis used is descriptive analysis. The results show that the role of regional heads greatly influences the realization of regional innovation, the use of government assistance becomes effective with the role of civil society. Based on this, sustainable goals can be achieved through collaborative development from all parties.
Journal of Regional Economics Indonesia , Vol. 2, No. 1, 2021 : 01-15

## 1. Pendahuluan
Melanjutkan  program Millenium  Development  Goals (MDG’s),  kini negara  menyoroti  program Sustainable  Development  Goals (SDG’s)  yang lebih mengedepankan keberlanjutan penghidupan masyarakat. Pembangunan  yang  dilaksanakan  untuk  mewujudkan  capaian  SDG’s diantaranya yang ditonjolkan merupakan program peningkatan akses air bersih  dan  sanitasi,  serta  pembangunan  kota  yang  berkelanjutan.  Dalam mewujudkan  beberapa  poin Sustainable Development Goals, peran  inovasi daerah  sangat  berpengaruh  terhadap  tercapainya  suatu  tujuan.  Setiap pemimpin  daerah  berlomba-lomba  mendukung  mewujudkan  tujuan pemerintah tersebut. Inovasi daerah mendorong pemimpin daerah untuk melakukan  terobosan-terobosan  baru  agar  dapat  menunjukkan  bahwa daerah  yang  dipimpinnya  dapat  mandiri  dan  tahan  terhadap  gejolak perubahan  ekonomi  dan  sosial.  Pemimpin  daerah  juga  menunjukkan bahwa  potensi  yang  ada  di  wilayahnya  dapat  dikelola  dengan  baik  dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
Pada  tahun  2019,  Kabupaten  Banyuwangi  melalui  Program  Kota Tanpa  Kumuh  (KOTAKU)  mendapatkan  Bantuan  Pemerintah  untuk Masyarakat  (BPM)  senilai  27,5  Miliar  rupiah  untuk  19  Desa/Kelurahan. Nilai ini merupakan yang terbesar dibandingkan Kota/Kabupaten lain di Jawa  Timur.  Bantuan  tersebut  tidak  turun  begitu  saja,  melainkan  ada proses  penggalian  informasi  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  dilakukan di  tingkat  bawah.  Hasil  dari  penggalian  informasi  kemudian  dipetakan dan  diajukan  dengan  persetujuan  Kepala  Desa/Lurah,  hingga  terbitlah pengesahan  melalui  Surat  Keputusan  Bupati.  Berdasarkan  Surat Keputusan  Bupati/Walikota  inilah  suatu  daerah  mendapatkan  bantuan melalui  Program  KOTAKU.  Mengelola  dana  bantuan  yang  cukup  besar tentunya membawa tanggung jawab yang besar pula bagi masyarakat dan kepala  daerah  yang  mengesahkan  Surat  Keputusan  tersebut.  Beberapa daerah  masih  menganut  gaya  otoriter  dengan  pola  pembangunan top down , melakukan pembangunan tanpa memahami kebutuhan masyarakat. Namun juga tidak sedikit yang melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam  mengelola  wilayahnya.  Pola  lama  penentuan  kebijakan  setiap Organisasi  Pemerintah  Daerah  (OPD)  masih  cenderung  mengacu  pada keberhasilan instansinya masing-masing. Namun yang diharapkan dalam

## N OOR S ETO D HONA A NANTA , E DI S UBIYANTORO , M AXION S UMTAKY . E FEKTIVITAS P ENGGUNAAN B ANTUAN P EMERINTAH UNTUK M ASYARAKAT PROGRAM KOTAKU DALAM M ENDUKUNG I NOVASI D AERAH K ABUPATEN B ANYUWANGI 3
perwujudan  SDG’s  di masa  sekarang  ini  adalah  pembangunan  yang saling  terintegrasi  antar  instansi,  sehingga  permasalahan  daerah  dapat diatasi  bersama.  Tidak  ada  tumpang  tindih  kegiatan,  sehingga  dapat mengoptimalkan anggaran pengeluaran daerah.
Kondisi  di  atas  melatarbelakangi  penelitian  ini  untuk  menganalisis efektivitas  penggunaan  bantuan  pemerintah  untuk  masyarakat  (BPM) Program  KOTAKU  dalam  mendukung  inovasi  daerah  Kabupaten Banyuwangi.

## 2. Landasan Teori
Konsep  c ivil  society saat  ini  menjadi  landasan  dalam  menjalankan kehidupan  bernegara  yang  demokratis,  setiap  kegiatan  pembangunan banyak  melibatkan  kelompok  masyarakat  untuk  membina  partisipasi, transparansi  dan  akuntabilitas.  Pemberian  ruang  bagi  kelompok masyarakat  untuk  menyampaikan  aspirasi  dan  menentukan  arah pembangunan.  Pembangunan  yang  sesuai  dengan  harapan  masyarakat, tentunya akan berdampak positif bagi keberlanjutan dan pengembangan daerah  tersebut.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Tabrani  Z.  A  (2016) bahwa  konsep civil  society merupakan  konsep  yang  bagus  dalam merangkai  keberagaman  agama  dan  budaya,  serta  politik  demokrasi Pancasila di Indonesia.

## 3. Pengembangan Hipotesis
Penelitian  ini  didasari  pada  pentingnya  peranan  modal  sosial  bagi pembangunan  daerah.  Menurut  Prusak  L  (Field,  2010),  modal  sosial merupakan hubungan yang terjadi karena keterikatan kepercayaan, saling pengertian, dan nilai kebersamaan yang mengikat suatu kelompok untuk berbuat  aksi  bersama  secara  efektif  dan  efisien.  Konsep  modal  sosial sangat  erat  kaitannya  dengan  dinamika  demokrasi  dalam civil  society. Modal  sosial  menjadi  suatu  kewajiban  bagi  setiap  orang  dalam  hidup bermasyarakat,  karena  pada  hakikatnya  manusia  membutuhkan  orang lain  dalam  melakukan  aktivitasnya.  Parameter  modal  sosial  menurut Kurniawan I. D (2018) antara lain kepercayaan (trust) , norma (norm) dan jaringan (networks) . Kepercayaan berfungsi untuk mereduksi bahaya dari
suatu  aktivitas.  Norma  merupakan  aturan  bersama  yang  mengandung sangsi moral maupun fisik bagi setiap orang yang melanggar nilai sosial. Norma  ini  ditujukan  untuk  menekan  setiap  orang  agar  perilakukanya tidak  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  disepakati  bersama  (Setiadi dan  Kolip,  2011).  Menurut  Robinson  (2011),  jaringan  terbentuk  karena berasal  dari  daerah  yang  sama,  hubungan  genealogis,  dan  kesamaan kepercayaan politik atau agama. Pembentukan jaringan suatu masyarakat demi  mendapatkan  modal  sosial  perlu  diorganisasikan  dalam  suatu institusi dengan perlakuan khusus.
Rencana  aksi  global  yang  disepakati  para  pemimpin  dunia  melalui forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah merujuk pada pencapaian 17 tujuan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan-tujuan tersebut  antara  lain No  Proverty (Menghapus  Kemiskinan),  mengakhiri kemiskinan  ekstrim,  penduduk  di  bawah  garis  kemiskinan  dengan  daya beli  kurang  dari  Rp  7.800  per  hari.  Mendapatkan  layanan  keuangan termasuk  keuangan  mikro,  agar  dapat  bertahan  menghadapi  perubahan iklim,  krisis  lingkungan,  ekonomi,  sosial  dan  bencana. Zero  Hunger (Mengakhiri  Kelaparan),  mencapai  ketahanan  pangan  dan  nutrisi  yang lebih  baik  serta  mendukung  pertanian  berkelanjutan.  Mengakhiri malnutrisi  dan  gizi  buruk  hingga  penelantaran  anak  balita,  dengan memberikan  nutrisi  yang  baik  pada  remaja  putri,  ibu  hamil  dan menyusui, serta para manula.
Good Health and Well-Being (Kesehatan Yang Baik dan Kesejahteraan), memastikan  kehidupan  yang  sehat  dan  mendukung  kesejahteraan  bagi semua  usia.  Mengurangi  angka  kematian  ibu  dan  bayi  yang  baru  lahir, akses terhadap layanan kesehatan dasar yang berkualias, obat-obatan dan vaksin  yang  aman  dan  terjangkau  bagi  semua. Quality  Education (Pendidikan  Bermutu),  memastikan  pendidikan  yang  setara,  dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Memberikan pendidikan primer dan sekunder bagi semua anak  perempuan dan laki- laki secara gratis, setara, dan berkualitas.
Gender Equality (Kesetaraan Gender), mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan  semua  perempuan  dimana  saja.  Memastikan  semua perempuan  dapat  berpartisipasi  penuh  untuk  kepemimpinan  di  semua level pengambilan keputusan. Clean Water and Sanitation (Akses Air Bersih dan  Sanitasi),  memastikan  ketersediaan  dan  manajemen  air  bersih  yang

## N OOR S ETO D HONA A NANTA , E DI S UBIYANTORO , M AXION S UMTAKY . E FEKTIVITAS P ENGGUNAAN B ANTUAN P EMERINTAH UNTUK M ASYARAKAT PROGRAM KOTAKU DALAM M ENDUKUNG I NOVASI D AERAH K ABUPATEN B ANYUWANGI 5
berkelanjutan dan sanitasi untuk semua. Kebersihan yang layak dan adil untuk  semua  dengan  mengakhiri  buang  air  di  tempat  terbuka. Memperbaiki kualitas air dengan mengurangi polusi dan pembuangan air limbah.
Affordable  and  Clean  Energy (Energi  Bersih  dan  Terjangkau), memastikan  terjangkaunya  akses  energi  yang  dapat  diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua. Decent Work and Economic Growth (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), mendukung pertumbuhan ekonomi  yang  inklusif  dan  berkelanjutan,  produktif  dan  pekerjaan  yang layak  bagi  semua.  Memelihara  pertumbuhan  ekonomi  perkapita, meningkatkan  produktivitas  ekonomi  disertai  peningkatan  mutu  dan inovasi, termasuk melalui fokus terhadap sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah lebih dan padat karya. Industry, Innovation, and Infrastructure (Industri,  Inovasi,  dan  Infrastruktur),  membangun  infrastruktur  yang tahan  lama,  mendukung  industrialisasi  yang  inklusif  dan  berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Menyediakan akses universal dan terjangkau terhadap internet di negara kurang berkembang.
Reduced  Inequalities (Mengurangi  Ketimpangan),  mengurangi ketimpangan  dalam  negara  maupun  antar  negara.  Memastikan kesempatan  yang  sama  dan  mengurangi  ketimpangan  pendapatan, termasuk  mengeliminasi  diskriminasi  terhadap  hukum. Sustainable Cities and  Communities (Kota  dan  Permukiman  yang  berkelanjutan), membangun  kota  dan  permukiman  inklusif,  aman,  tahan  lama,  dan berkelanjutan.  Memastikan  akses  terhadap  perumahan  dan  pelayanan dasar  yang  layak,  aman  dan  terjangkau  bagi  semua  dan  meningkatkan mutu permukiman kumuh. Menyediakan akses ruang publik yang aman, hijau, memberikan perhatian khusus pada kualitas udara dan manajemen limbah  lainnya. Responsible  Consumption  and  Production (Konsumsi  dan Produksi  yang  bertanggungjawab),  memastikan  pola  konsumsi  dan produksi  yang  berkelanjutan.  Mencapai  manajemen  berkelanjutan  dan penggunaan  yang  efisien  dari  sumber  daya  alam. Climate  Action (Penanganan Perubahan Iklim), mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Menguatkan daya tahan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim di semua negara.
Life  Below  Water (Menjaga  Ekosistem  Laut),  mengkonservasi  dan memanfaatkan  secara  berkelanjutan  sumber  daya  laut,  samudera  dan maritim  untuk  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Meningkatkan keuntungan  ekonomi  dari  penggunaan  yang  berkelanjutan  terhadap sumber daya kelautan, termasuk melalui manajemen yang  berkelanjutan dari  perikanan,  dan  budidaya  pariwisata  perairan. Life on Land (Menjaga Ekosistem Darat), melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang  berkelanjutan  terhadap  ekosistem  daratan,  mengelola  hutan  secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), menghambat dan membalikkan degradasi tanah, serta menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.
Peace,  Justice,  and  Strong  Institutions (perdamaian,  keadilan,  dan kelembagaan  yang  kuat),  mendukung  masyarakat  yang  damai  dan inklusif  untuk  pembangunan  yang  berkelanjutan,  menyediakan  akses terhadap  keadilan  bagi  semua  dan  membangun  institusi-institusi  yang efektif,  akuntabel  dan  inklusif  di  semua  level.  Memastikan  pengambilan keputusan  yang  responsif,  inklusif,  partisipatif,  dan  representatif.
Partnerships  for  The  Goals (Kemitraan  Untuk  Mencapai  Tujuan), memperkuat  implementasi  dan  merevitalisasi  kemitraan  global  untuk pembangunan  yang  berkelanjutan.  Mendorong  dan  mendukung kemitraan publik, publik-swasta, dan masyarakat sipil yang efektif, yang dibangun  dari  pengalaman  dan  strategi  dalam  bermitra.  Kemitraan  ini lebih  dikenal  dengan  istilah  kolaborasi  antara  pihak  yang  terkait. Mendukung  kebijakan  dan  pertisipasi  yang  berdampak  sistemik  dalam menanganai permasalahan global.
Otonomi daerah yang telah diterapkan oleh pemerintah, mendukung terlaksananya  pengembangan  daerah  sesuai  dengan  karakter  wilayah masing-masing. Dalam mengusung otonomi daerah, peran kepala daerah sangat  dibutuhkan  agar  pembangunan  inovasi  lebih  terstruktur  dan terarah.  Aulia et.  al (2019)  dalam  penelitiannya  mengungkapkan  bahwa pemimpin  daerah  merupakan  nahkoda  yang  mengarahkan  organisasi menuju  tujuan  yang  ditentukan,  membangun  hubungan  yang  baik  di dalam  organisasi  maupun  di  luar  oganisasi.  Pemeriksaan  keuangan menjadi  poin  penting  dalam  menilai  efektivitas  anggaran  terhadap realisasi kegiatan pembangunan.

## N OOR S ETO D HONA A NANTA , E DI S UBIYANTORO , M AXION S UMTAKY . E FEKTIVITAS P ENGGUNAAN B ANTUAN P EMERINTAH UNTUK M ASYARAKAT PROGRAM KOTAKU DALAM M ENDUKUNG I NOVASI D AERAH K ABUPATEN B ANYUWANGI 7
Kesesuaian  pemanfaatan  dana  terhadap  tujuan  pembangunan  juga berpengaruh terhadap pengembangan inovasi daerah yang diusung oleh setiap  kepala  daerah  (Wati,  2015).  Evaluasi  secara  periodik  dapat memperbaiki  kekurangan-kekurangan  yang  terjadi  pada  periode sebelumnya.  Penelitian  Mirnasari  (2013)  mengemukakan  bahwa  inovasi dalam  pelayanan  publik  merupakan  pencapaian  dalam  meraih, memperbaiki,  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelayanan  publik dari  hasil  pendekatan,  metodologi,  dan  atau  alat  baru  dalam  pelayanan masyarakat.  Inovasi  tersebut  dilakukan  diberbagai  sektor  pemerintahan, baik dari sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian, pariwisata, hingga pelayanan  masyarakat.  Peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat  ini diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik di bidang  sosial,  pendidikan,  dan  kesehatan  yang  berujung  pada peningkatan perekonomian.
Dalam  rangka  menjamin  kesejahteraan  masyarakat,  pemerintah meluncurkan  berbagai  program  bantuan  melalui  masing-masing kementerian.  Hal  ini  untuk  mendorong  peningkatan  perekonomian melalui  berbagai  sektor.  Misalnya  dari  sektor  pertanian  melalui Kementerian  Pertanian,  pemerintah  memberikan  bantuan  subsidi  pupuk bagi  kelompok  tani.  Kementerian  Sosial  juga  meluncurkan  bantuan pangan  non  tunai  untuk  keluarga  miskin.  Berbagai  program  pendidikan yang  dinaungi  oleh  Kementerian  Pendidikan  juga  memfasilitasi masyarakat  agar  lebih  mudah  mengenyam  pendidikan.  Tidak ketinggalan,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat (PUPR) juga meluncurkan program – program bantuan padat karya yang berkaitan  dengan  pembangunan  infrastruktur.  Seluruh  bantuan pemerintah  tersebut  merupakan  stimulan  untuk  mendongkrak peningkatan perekonomian masyarakat.
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dinaungi oleh Kementerian Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR).  Mengacu  pada  UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan PP  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan  Perumahan  dan Kawasan  Permukiman.  Dalam  pelaksanaannya,  program  KOTAKU mengacu  pada  Permen  PU  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Adapun
indikator  perumahan  kumuh  dan  permukiman  kumuh  tersebut  diatur dalam  Permen  PUPR  Nomor  14/PRT/M/2018.  Secara  garis  besar, Program  KOTAKU  menggalang  partisipasi  masyarakat  untuk membangun  infrastruktur  secara  padat  karya.  Tidak  hanya  partisipasi masyarakat,  kolaborasi  bersama  pemerintah  daerah  juga  ditekankan dengan  azas  Pemda  sebagai  nahkoda.  Pembangunan  infrastruktur  yang sesuai dengan visi misi pemerintah daerah, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam mendukung peningkatan perekonomian.
Perpres  Nomor  59  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan,  merupakan  komitmen  agar  dalam pelaksanaan  pencapaian  SDG’s  tersebut  melibatkan  partisipasi masyarakat  dan  seluruh  pihak.  Program  KOTAKU  juga  mendukung perwujudan beberapa poin tujuan SDG’s, diantaranya adalah poin 9 dan 16  dalam  hal  peningkatan  kualitas  infrastruktur,  air  bersih  dan  sanitasi. Dalam  pelaksanaannya  juga  mendukung  kesetaraan  gender  untuk membentuk  kelembagaan  yang  kuat,  dan  menjalin  kemitraan  untuk mencapai  tujuan,  hal  ini  tercermin  dalam  poin  5,  16,  dan  17.  Selain  itu, outcome yang  ingin  dicapai  tentunya  mengarah  pada  peningkatan perekonomian  menuju  kota  berkelanjutan,  seperti  tertuang  pada  poin  8 dan 11 tujuan SDG’s.

## 4. Metode Penelitian
Penelitian  yang  akan  dilakukan  oleh  penulis  berupa  penelitian eksplanasi  yang  akan  menganalisis  efektivitas  penggunaan  dana  BPM Program  KOTAKU  dalam  mendukung  inovasi  daerah  di  Kabupaten Banyuwangi.
Populasi  pada  penelitian  ini  sejumlah  19  desa/kelurahan  penerima bantuan.  Desa/kelurahan  penerima  dana  BPM  Program  KOTAKU tersebut  antara  lain  kelurahan  Karangrejo,  Penganjuran,  Singonegaran, Singotrunan,  Tukangkayu,  Panderejo,  Sumberrejo,  Kebalenan,  Pakis, Kampung  Melayu,  Mojopanggung,  Penataban,  Boyolangu,  serta  desa Blambangan,  Kedungrejo,  Kedungringin,  Tembokrejo,  Tambakrejo, Sumbersewu.
Dari  19  desa/kelurahan  tersebut  oleh  peneliti  dijadikan  4  cluster dengan  metode  area  sampling  berdasarkan  karakteristik  wilayahnya. Cluster  urban mewakili  wilayah  perkotaan , antara  lain  kelurahan

## N OOR S ETO D HONA A NANTA , E DI S UBIYANTORO , M AXION S UMTAKY . E FEKTIVITAS P ENGGUNAAN B ANTUAN P EMERINTAH UNTUK M ASYARAKAT PROGRAM KOTAKU DALAM M ENDUKUNG I NOVASI D AERAH K ABUPATEN B ANYUWANGI 9
Penganjuran,  Singonegaran,  Singotrunan,  Tukangkayu,  Panderejo,  dan Kebalenan. Cluster  rural mewakili  wilayah  pedesaan , antara  lain  desa Blambangan,  Kedungrejo,  Kedungringin,  Tambakrejo,  dan  Sumbersewu.
Cluster  plato mewakili  wilayah  dataran  tinggi,  antara  lain  kelurahan Sumberrejo,  Mojopanggung,  Penataban,  dan  Boyolangu.  C luster  coast mewakili wilayah pesisir pantai, antara lain kelurahan Karangrejo, Pakis, Kampung  Melayu,  dan  desa  Tembokrejo.  Dari  keempat cluster tersebut, peneliti  menggunakan  metode random  sampling dalam  menentukan sample di masing-masing cluster .
Teknik  analisis  yang  digunakan  oleh  peneliti  menggunakan  teknik analisis  deskriptif  atas  data  yang  diperoleh.  Peneliti  mendeskripsikan tentang  inovasi  daerah  yang  ada  di  Kabupaten  Banyuwangi,  kemudian menganalisa keterkaitan pelaksanaan program KOTAKU dengan visi dan misi  pembangunan  di  masing-masing  daerah.  Setelah  itu,  peneliti menganalisis  efektivitas  pelaksanaan  program  KOTAKU  dengan melakukan  perbandingan  antara  rencana  anggaran  dan  realisasi pemanfaatan yang telah dilaporkan pada program KOTAKU.

## 5. Hasil dan Pembahasan
Abdullah  Azwar  Anas  sejak  tahun  2010  dalam  masa  jabatannya hingga  tahun  2020  dengan  metode  pemasaran  yang anti-mainstream . Mengusung metode tourism centered economy , setiap dinas atau organisasi pemerintah  daerah  (OPD)  di  Banyuwangi  adalah  dinas  pariwisata, dengan  maksud  segala  program  dinas  diarahkan  kepada  peningkatan perekonomian berbasis wisata.
Metode  pemasaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah Kabupaten  Banyuwangi  yang  pertama  adalah  promosi  dengan  tidak berpromosi, tanpa melakukan promosi di luar daerah, setiap wisatawan, investor, promotor  event ,  atau  siapapun  yang  datang  ke  Banyuwangi diperlakukan  secara  istimewa.  Dengan  perlakuan  istimewa  tersebut, mereka  merasakan  kepuasan  dan  secara  tidak  langsung  menceritakan kepuasannya  di  Banyuwangi  kepada  orang  lain.  Secara  tidak  langsung, promosi  terjadi  tanpa  membuat  promosi.  Kedua,  menjadi  yang  berbeda, bandara  merupakan  poin  strategis  dalam  menarik  wisatawan  asing, namun  dengan  memiliki  anggaran  dan  sumber  daya  manusia  yang
terbatas,  tidak  memungkinkan  bagi  Banyuwangi  untuk  bersaing  dengan kota-kota besar lainnya.
Strategi  yang  diterapkan  yakni  dengan  mengadopsi  konsep  bandara Koh  Samui  di  Thailand  membuat  bandara  di  Banyuwangi,  tepatnya  di desa Blimbingsari kecamatan Blimbingsari menjadi the first green airport di Indonesia. Ketiga, destinasi tak terhalang akses, Banyuwangi mempunyai banyak  destinasi  wisata,  namun  tidak  semua  memiliki  akses  yang  layak untuk  dilalui.  Hal  ini  tidak  dijadikan  hambatan  dalam  menarik wisatawan,  malah  memberikan  atraksi  penuh  tantangan  bagi  wisatawan yang  datang.  Pemerintah  daerah  tidak  menunggu  anggaran pembangunan  infrastruktur  untuk  membangun  akses  jalan  ke  lokasi wisata, namun memanfaatkan kekurangan tersebut sebagai atraksi wisata. Keempat,  misteri  yang  diminati,  destinasi  wisata  hutan  yang  kerap mendapat  kesan  mistis  tidak  perlu  dikampanyekan  untuk  merubah kesannya menjadi positif.
Penasaran  akan  misteri  wisata  hutan  tetap  diminati  oleh  wisatawan, keyakinan  tersebut  membuat  wisata  hutan  di  kabupaten  Banyuwangi tetap  dilestarikan  tanpa  merubah  kesan  mistis  yang  ada.  Kelima, pelayanan  prioritas,  menentukan  prioritas  pelayanan  pada  masyarakat miskin,  lansia,  disabilitas,  dan  pelaku  usaha  mikro  untuk  mendukung pembangunan  daerah.  Memberikan  kemudahan  bagi  UMKM  dalam mengembangkan  usahanya,  serta  memberikan  pelayanan  terbaik  bagi kaum rentan. Keenam, menyerang untuk bertahan, menyerang dalam hal pelayanan publik yakni memberikan pelayanan yang sangat baik sebelum adanya komplain dari masyarakat. Berkaitan dengan pelayanan prioritas, Dinas  Sosial  dan  Dinas  Pendidikan  berburu  memberikan  pelayanan sebelum  adanya  keluhan  dari  masyarakat.  Dengan  adanya  Program Rantang Kasih untuk lansia, setiap hari para lansia dhuafa mendapatkan kiriman makanan siap saji secara gratis.
Gempita Perpus merupakan gerakan masyarakat pemberantas tributa dan  pengangkatan  murid  putus  sekolah.  Garda  Ampuh  merupakan gerakan  daerah  angkat  anak  muda  putus  sekolah.  Dinas  Kesehatan  juga turut  mendukung  dengan  adanya  program  Bumil  Risti,  yakni  dengan memberikan  pelayanan  ekstra  bagi  ibu  hamil  beresiko  tinggi.  Ketujuh, preventif  kesehatan,  memberikan  pelayanan  prenventif  terhadap kesehatan  masyarakat  sebelum  terjadi  peningkatan  pengobatan  di  pusat

## N OOR S ETO D HONA A NANTA , E DI S UBIYANTORO , M AXION S UMTAKY . E FEKTIVITAS P ENGGUNAAN B ANTUAN P EMERINTAH UNTUK M ASYARAKAT PROGRAM KOTAKU DALAM M ENDUKUNG I NOVASI D AERAH K ABUPATEN B ANYUWANGI 11
pelayanan  kesehatan.  Untuk  mengurangi  jumlah  masyarakat  yang berobat  ke  rumah  sakit,  pemerintah  daerah  menjalankan  program  Mal Orang  Sehat  di  setiap  puskesmas  sebagai  langkah  antisipasi  kesehatan, masyarakat  dapat  melakukan general  chek-up ,  konsultasi  gizi,  atau konsultasi psikologi.
Kedelapan,  naturalisasi  produk,  menyikapi high  lifestyle bagi  kaum urban,  produk  organik  menjadi  semakin  mahal  di  pasaran.  Peningkatan perekonomian  dari  segi  pertanian  dan  perkebunan,  diarahkan  pada penanaman produk-produk organik, agar mempunyai daya saing dalam menghadapi  tren  global  saat  ini.  Terdapat  80  Ha  lahan  pertanian  yang ditanami  beras  organik,  didukung  dengan  mengekspor  beras  organik tersebut ke Amerika Serikat, Belanda, Cina, Qatar, dan Italia.
Tabel 01. Lokasi dan Alokasi BPM Program KOTAKU di Banyuwangi
Badan  Keswadayaan  Masyarakat  (BKM)  di  setiap  desa/kelurahan yang  diintervensi  oleh  Program  KOTAKU,  didampingi  oleh  fasilitator untuk  mengidentifikasi  kebutuhan  pembangunan.  Baik  dari  segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Pendataan kebutuhan pembangunan  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  dokumen  rencana penataan lingkungan permukiman (RPLP) yang dimiliki oleh setiap BKM. Dokumen  RPLP  tersebut  disahkan  oleh  kepada  desa/lurah  dalam  suatu forum  lokakarya  tingkat  desa/kelurahan.  Pendamping  Program KOTAKU  di  tingkat  kota/kabupaten  melakukan  advokasi  pada
pemerintah  daerah  agar  membentuk  kelompok  kerja  (Pokja)  Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mengkoordinir rencana penataan lingkungan  permukiman  di  tingkat  desa/kelurahan.  Hasil  koordinasi Pokja  PKP  ini  tertuang  dalam  dokumen  Rencana  Pencegahan  dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP).
Rumusan  strategi,  kebutuhan  program,  dan  investasi  dalam mewujudkan  permukiman  bebas  kumuh  mengacu  pada  Permen  PU Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh.  Besarnya  kebutuhan  dana  dan permasalahan yang cukup kompleks, rencana dalam dokumen RP2KPKP ini  lalu  diusulkan  untuk  dijadikan  prioritas  penanganan  melalui  dana APBN  dengan  persetujuan  Kepala  Daerah.  Program  KOTAKU  bersama Pokja  PKP  mengusulkan  pada  Kepala  Daerah  agar  menerbitkan  SK Walikota/Bupati  tentang  penanganan  lokasi  kumuh  merujuk  pada  UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  Tahun  2016  tentang  Penyelenggaraan Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman.  Mendukung  Perpres  Nomor  59 Tahun  2017  tentang  pencapaian  tujuan  pembangunan  berkelanjutan, diterbitkanlah  SK  Bupati  Nomor  188/159/KEP/429.011/2018  tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kategori perumahan  kumuh  dan  permukiman  kumuh  tersebut  diatur  dalam Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan  adanya  surat  dari  Direktorat  Pengembangan  Kawasan Permukiman  Nomor  PW.0901-CK/68  mengenai  lokasi  dan  alokasi  BPM Program KOTAKU sesuai dengan SK Bupati.
Realisasi  penggunaan  dana  bantuan  pemerintah  untuk  masyarakat desa  Tambakrejo  sejalan  dengan  visi  dan  misi  pemerintah  desa Tambakrejo dalam mewujudkan prasarana dasar lingkungan yang layak, kegiatan pembangunan drainase, pemenuhan air bersih, dan jalan paving menjadi  kegiatan  utama  pelaksanaan  pemanfaatan  dana  BPM  program KOTAKU  di  wilayah  tersebut.  Pemanfaatan  dana  sekitar  9,6%  dari  nilai BPM  diluar  biaya  operasional  BKM  digunakan  untuk  kegiatan  tematik jalur  hijau,  hal  ini  mendukung  visi  dan  misi  pemerintah  desa  serta pemerintah  daerah  dalam  pengembangan  potensi  wisata.  Mengenalkan komoditi buah jeruk di desa Tambakrejo, berpotensi sebagai wisata petik

## N OOR S ETO D HONA A NANTA , E DI S UBIYANTORO , M AXION S UMTAKY . E FEKTIVITAS P ENGGUNAAN B ANTUAN P EMERINTAH UNTUK M ASYARAKAT PROGRAM KOTAKU DALAM M ENDUKUNG I NOVASI D AERAH K ABUPATEN B ANYUWANGI 13
jeruk  dengan  akses  jalan  yang  sudah  baik,  hal  ini  bertujuan  untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
Realisasi  penggunaan  dana  bantuan  pemerintah  untuk  masyarakat kelurahan  Sumberrejo  apabila  dihubungkan  dengan  pilar- pilar  SDG’s, pembangunan  mengarah  pada  pilar clean  water  and  sanitation dalam rangka  menuju good  health  and  well-being .  Pembangunan  jalur  hijau mengacu  pada  visi  kelurahan  Sumberrejo  mewujudkan  kelurahan  yang berbudaya  tinggi,  dengan  mewujudkan  pembangunan  RTH  bertemakan rumah  adat,  selain  itu  juga  pembangunan  drainase  dilengkapi  dengan koral sikat bermotif batik khas Banyuwangi. Dibalik pembangunan RTH ini,  ada  peran  masyarakat  yang  merelakan  tanah  wakaf  untuk  dikelola agar  menjadi  daya  tarik  pengunjung  dari  luar  daerah.  Meningkatnya pengunjung  dari  luar  daerah  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat dengan  berdagang,  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan mereka. Hubungan positif tersebut dapat dikatakan partnerships for the goals dalam pilar SDG’s, dengan tujuan decent work and economic growth .
Realisasi penggunaan dana bantuan pemerintah untuk masyarakat di kelurahan Tukangkayu berkontribusi dalam pembangunan drainase baru yang  terhubung  dengan  sistem  drainase  perkotaan,  hal  ini  mengurangi permasalahan  banjir  di  lingkungan  Stendo  kelurahan  Tukangkayu. Pembangunan jalan paving memberikan solusi pengerasan jalan terhadap masyarakat dengan mempertimbangkan resapan air. Kegiatan jalur hijau seiring  dengan  visi  kelurahan  Tukangkayu  dalam  mengedepankan kearifan  budaya  lokal,  memberikan  edukasi  pada  masyarakat  tentang beragam  jenis  batik  khas  Banyuwangi.  Pembangunan  jalur  hijau  tematik batik  khas  Banyuwangi  ini,  turut  mendukung  visi  dan  misi  pemerintah daerah  kabupaten  Banyuwangi  dalam  menciptakan  tempat  wisata  baru. Wisata  edukasi  bagi  masyarakat  lokal  maupun  luar  daerah  agar  lebih mengenal tentang budaya kabupaten Banyuwangi.
Realisasi  penggunaan  dana  bantuan  pemerintah  untuk  masyarakat Desa  Tembokrejo  berkonsentrasi  pada  penyelesaian  permasalahan sanitasi,  hal  ini  mengambil  poin clean  water  and  sanitation dalam  pilar SDG’s dalam upaya pembangunan pesisir pantai.

## 6. Penutup
Inovasi  daerah  erat  kaitannya  dengan  kepemimpinan  kepala  daerah, yang  berfungsi  sebagai  penggerak  yang  memotivasi  adanya  perubahan positif  dengan  adanya  kerjasama  antar  pihak.  Fungsi  lainnya  adalah kegiatan  bekerjasama  dalam  merencanakan  pembangunan,  mendukung pelaksanaan  dan  pengawasan  kegiatan  hingga  keberlanjutannya. Sinergitas  pembangunan  dengan  adanya  kolaborasi  antar  pihak  dapat mewujudkan  cita-cita  pembangunan  yang  berkelanjutan  menuju kesejahteraan.  Saling  berkontribusi  terhadap  pembangunan  dapat menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif. Meski terdapat beberapa selisih pendanaan,  namun  pelaksanaan  pembangunan  infrastruktur  sudah terakomodasi. Penelitian ini pun memberikan jawaban bahwa dana BPM program  KOTAKU  di  Banyuwangi  bersinergi  mendukung  perwujudan inovasi  daerah,  dan  pelaksanaan  program  KOTAKU  di  Banyuwangi sudah cukup efektif.
Keterbatasan  peneliti  dalam  melakukan  riset  ini  diantaranya,  peneliti tidak  dapat  melakukan Focus  Group  Discussion (FGD)  dengan  OPD kabupaten Banyuwangi karena sulitnya mengagendakan diskusi bersama pihak terkait. Jika hal ini dapat dilakukan, harapannya akan  memberikan informasi  yang  lebih  akurat  dan  detil  mengenai  ide-ide  pengembangan inovasi daerah kabupaten Banyuwangi.

## Daftar Pustaka
Adikampana, I.M. 2017. Pariwisata Berbasis Masyarakat . Cetakan Pertama,
Cakra Press. Denpasar, Bali.
Bahrudin,  Agus.  2017.  Inovasi  Daerah  Sektor  Pariwisata. ISSN .  Vol.  1 Nomor 1.
Chandrarin,  G.  2017. Metode  Riset  Akuntansi  Pendekatan  Kuantitatif , Salemba Empat: Jakarta.
Dwiyanto  K.,  Priyanti  A.  2009. Pengembangan Industri Peternakan Berbasis Sumber Daya Lokal . Pengembangan Inovasi Pertanian: Bogor. Gunarso,  Sofyan  Siswanto.  2016. Pariwisata  Berbasis  Masyarakat . http://sinauapi.blogspot.com/2016/06/pariwisata-berbasis- masyarakat.html. September, 5, 2020.
Mirnasari,  RM.  2013.  Inovasi  Pelayanan  Publik  di  UPTD  Terminal Purabaya-Bungurasih  Kota  Surabaya. Jurnal  Universitas  Airlangga , Vol. 1, No. 2, pp. 34-44.

## N OOR S ETO D HONA A NANTA , E DI S UBIYANTORO , M AXION S UMTAKY . E FEKTIVITAS P ENGGUNAAN B ANTUAN P EMERINTAH UNTUK M ASYARAKAT PROGRAM KOTAKU DALAM M ENDUKUNG I NOVASI D AERAH K ABUPATEN B ANYUWANGI 15
Maqin  A.  2011.  Pengaruh  Kondisi  Infrastruktur  Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. Trikonomika Journal , Vol. 2, No. 1, pp. 12-25. Noor,  I.  2013. Desain  Inovasi  Pemerintahan  Daerah .  Universitas  Brawijaya Press: Malang.
Rasyid,  A.  F.  I.  2020. Jokowi  Puji  Layanan  Terintegrasi  dengan  Desa  dan Kecamatan . Radar Banyuwangi, 01 Juli 2020. https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2020/07/01/201920
Robinson, L. J., Marcelo, E. S., Sonqing,  J. 2011. Social Capital and Then Distribution of Household Income in The United States: 1980, 1990, and 2000. The Journal of Socio Economics , 40. Sandriana  N., Hakim  A., &  Saleh  C.  2014. Strategi Pengembangan Produk Unggulan  Daerah  Berbasis  Klaster  di  Kota  Malang .  Reformasi. http://jurnal.unitri.ac.id.
Scoones,  I.  2009.  Livelihoods  Perspectives  And  Rural  Development. The Journal of Peasant Studies . Sukmana,  O.  2016. Konsep  dan  Teori  Gerakan  Sosial .  Intrans  Publishing: Malang.
Tabrani, Z. A. 2016. Transformasi Teologis Politik Demokrasi Indonesia. International Journal of Government and Social Science , Vol. 2, No. 1, pp. 56-62.
Wati,  K.  S.  2015.  Modal  Dalam  Praktik  Sosial  Arisan  Sosialita. http://jmsos.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jmsos/article/vie w/103/121. Mei, 9, 2019.