Sistem Pengupahan Buruh Bangunan dalam Prespektif Ekonomi

## Islam dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga (studi
kasus Perumahan Mapanget Griya Indah)
Oleh: Murni Ngurawan

## ABSTRAK
Upah  dalam  bahasa  Arab  sering  disebut  dengan ajrun/ajran yang  berarti  memberi hadiah/upah.  Kata ajran mengandung  dua  arti,  yaitu  balasan  atau  pekerjaan  dan  pahala. Sedangkan  upah  menurut  istilah  adalah  uang  dan  sebagainya  yang  dibayarkan  sebagai balasan jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu.
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  mengetahui    sistem  pengupahan  buruh  bangunan  di Perumahan  Mapanget  Griya  Indah,    implikasi  upah  buruh  bangunan  terhadap  kesejahteraan ekonomi, serta pandangan hukum  Islam  tentang  pengupahan buruh bangunan  di  Perumahan Mapanget Griya Indah. Kemudian  kegunaan penelitian ini yakni dapat memberikan manfaat sumbangsih  bagi  ilmu  pengetahuan  khususnya  dalam  bidang  Ekonomi  Islam  dan  sebagai bahan  rujukan  serta  pertimbangan  kelak,  jika  menemukan  hal  yang  yang  ada  kaitannya berhubungan dengan penelitian ini.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan,  mendipenelitiankan  atau  melukiskan  suatu  keadaan,  gejala  atau  kelompok tertentu  secara  terperinci.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  teknik  observasi  dan wawancara.  Sampel  dalam  penelitian  adalah  seluruh  pekerja  di  perumahan  Mapanget  Griya Indah  yang  terdiri  dari  65  orang  pekerja  yang  dipilih  menggunakan  teknik Purposive Sampling.
Hasil  penelitian  ini  bahwa  praktek  sistem  pengupahan  yang  terjadi  di  Perumahan Mapanget  Griya  Indah  ini,  dibedakan  menjadi  2  bagian  ada  buruh  harian  yang  upahnya dihitung  perhari  dan  dibayarkan  perminggu  dari  perusahaan.  Dan  buruh  dari  pemborong, pihak perusahaan memberikan upah bagi para pemborong yang dihitung perunit rumah sesuai kesepakatan dan mendapatkan upah perminggu sesuai dengan hasil kerja. Adapun implikasi atau akibat dari upah yang mereka dapatkan tersebut sering tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka terutama bagi para buruh yang memiliki lebih dari 2 orang anak, dikarenakan mereka  harus  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  yang  sekarang  ini  semakin  mahal  dan  harus membiayai  pendidikan  sekolah  anak.  Apabila  dilihat  dari pandangan  hukum  Islam yang bersumber  dari  Al-Qur’an  dan  hadis,  sistem  pelaksanaan  pengupahannya  dibolehkan  dalam islam,  tetapi  dari  segi  pembagian  upahnya  perusahaan  ini  belum  menerapkan  sistem pembayaran yang adil dan merata kepada buruh harian dan buruh dari para pemborong sesuai dengan  syariat  Islam  yaitu  upah  perlu  ditentukan  secara  adil  dan  tidak  dilakukan  dengan sewenang-wenangnya.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Pemenuhan  kebutuhan  merupakan  salah  satu  upaya  manusia  dalam  memenuhi kehidupannya.  Kebutuhan  ekonomi  juga  memunculkan  berbagi  permasalahan  yang  harus dihadapi.  Hal  ini  di  karenakan  berbagai  pihak,  mulai  dari  subyek  itu  sendiri  hingga  pihak- pihak  l  ain  yang  ikut  ambil  bagian.  Misalnya  pemerintah,  pemilik  faktor  produksi,  pemilik modal serta para pekerja.
Salah satu permasalahan dari masyarakat miskin  adalah sistem pengupahan terhadap kerja mereka. Upah dapat kita pandang dari dua segi yaitu, moneter dan yang bukan moneter. Jumlah  uang  yang  diperoleh  seorang  pekerja  selama  satu  jangka  waktu,  seperti  sebulan, seminggu,  atau  sehari,  mengacu  pada  upah  nominal  tenaga  kerja.  Upah  sesungguhnya  dari seorang  buruh  tergantung  pada  berbagai  faktor  seperti  jumlah  upah  berupa  uang,  daya  beli uang,  dan  seterusnya,  yang  boleh  dikatakan  terdiri  dari  jumlah  kebutuhan  hidup  yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karna kerjanya: “Pekerja kaya atau miskin, diberi imbalan  baik  atau  buruk,  sebanding  dengan  harga  nyata,  bukan  harga  nominal  atas  jerih payahnya. 1
Teori  upah  pada  umumnya  diterima  adalah  teori  produk  marjinal.  Menurut  teori  ini upah  ditentukan  oleh  keseimbangan  antara  kekuatan  permintaan  dan  persediaan.  Dengan mengasumsikan  penyediaan  tenaga  kerja  dalam  suatu  jangka  waktu  yang  panjang  dan konstan,  maka  permintaan  akan  buruh  dalam  suatu  kerangka  masyarakat  kapitalis,  datang dari  majikan  yang  mempekerjakan  buruh  dan  faktor  produksi  lainnya  untuk  membuat keuntungan dari kegiatan usahanya.
Selama  hasil  bersih  tenaga  kerja  lebih  besar  dari  tarif  upah  itu,  majikan  akan  terus mempekerjakan  semakin  banyak  satuan  tenaga  kerja.  Tentu  saja  ia  akan  berhenti mempekerjakan tenaga kerja tambahan pada batas dimana biaya mempekerjakan buruh justru sama dengan (sesungguhnya kurang sedikit dibanding dengan) tambahan yang dilakukannya pada  jumlah  nilai  hasil  bersih.  “masing-masing  majikan,  seperti  halnya  masing-masing konsumen memberi upah buruh yang akan bernilai sama dengan hasil kerja marjinal dengan tarif  upah  yang  berlaku.  Hal  itu  merupakan  permintaan  semua  majikan  yang  terjadi  dalam
1 Mannan,  M.  A, Islamic  Economics;  Theory  and  Practice ,  (Jakarta:  Edisi  I,  PT Intermasa,  1992),  h. 116
keseluruhan hubungan dengan persediaan tertentu yang menentukan produk marjinal tenaga secara  keseluruhan  dan  tarif  upah  dipasaran.” 2 Pengisapan  atau  pemerasan  (pemanfaatan untuk  keuntungan  sendiri)  terhadap  buruh  oleh  para  majikan  dilarang  oleh  Islam.  Dalam hadis Nabi Muhammad saw. bersabda :
ْنَع َو َرَمُع  ِنْبِا -
هف ِجَي  ْنَأ َلْبَق ُهَرْجَأ  َري ِجَ ْلَْا اوُطْعَأ ( ملسو هيلع الله ىلص ِ ه َاَللّ ُلوُسَر َلاَق :َلاَق مُهْنَع ُ ه َاَللّ َي ِضَر ) ُهُق َرَع ُها َوَر

## هَجاَم ُنْبِا
Artinya:
Dari  Ibnu  Umar  Radliyallaahu  'anhu  bahwa  Rasulullah  Shallallaahu  'alaihi  wa  Sallam bersabda:  "Berikanlah  kepada  pekerja  upahnya  sebelum  mengering  keringatnya." Riwayat Ibnu Majah. 3
Pada  kenyataannya,  dalam  pola  suatu  masyarakat  Islam,  upah  yang  layak  bukanlah suatu konsesi, tetapi suatu hak asasi,  yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuasaan negara. Penetapan  upah  dan  perumusan  produktivitas  sesungguhnya  hanya  merupakan  soal penyesuaian yang tepat, ditegaskan kembali bahwa cita-cita dinamik yang mengatur undang- undang perburuhan, dan menerima prinsip hak-hak buruh yang diakui seluruh dunia seperti, hak untuk: mogok, mendapatkan upah yang layak, jaminan sosial, laba, dan lain-lainnya.
Diterimanya hak-hak ini berarti bahwa para pekerja akan mempunyai kebebasan tidak terbatas  untuk  melakukan  apa  saja.  Islam  mengutuk  penyelewengan  atau  kecurangan  dalam menggelapkan apa pun milik majikan. 4
Oleh sebab itu Islam menganjurkan untuk berusaha dan bekerja sekuat tenaga dengan segenap kemampuan, sehingga tidak menggantungkan diri kepada orang lain, dan di samping itu pula harus memiliki atau profesionalisme kerja seperti  yang dinyatakan oleh  Ibrahim at- Thahani dan Abdul Mu’min bahwa kerja adalah suatu kewajiban. 5
Karena  setiap  orang  memiliki  hak  dan  kewajiban,  hubungan  hak  dan  kewajiban  itu diatur  dengan  kaidah-kaidah  untuk  menghindari  terjadinya  bentrokan  antar  berbagai
2 Ibid., 117
3 Al  Hafidz  Abi  Abdillah  Muhammad  bin  Yasid  al-Qaswiniy, Sunan  Ibnu  Majah ,  Juz  II,  (  No  hadis 2443,Kairo: Dakeahlian r Al-Hadist, t.t.), h.817
4 Ibid ., 119
5 Mustaq Ahmad, Etika Bisnis Islam (Cet. III; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 10.
kepentingan,  kaidah  hukum  yang  mengatur  hubungan  hak  dan  kewajiban  dalam  hidup bermasyarakat disebut dengan Hukum mu’amalah . 6
Upah  buruh  diberikan  dengan  sistem  pembayaran  seminggu  sekali  dikarenakan keperluan  hidup  dan  keluarganya.  masa  kerja  dalam  satu  hari  penuh  biasanya  dihitung  dari pukul 8 pagi sampai 5 sore.
Dalam  hal  keadilan  Azhar  Basyir  menyarankan  terpenuhinya  dua  model  keadilan dalam pemberian upah pada buruh, yaitu: keadilan distributif menuntut agar para buruh yang mengerjakan  pekerjaan  yang  sama  dengan  kemampuan  kadar  upah  kerja  yang  berbeda, memperoleh imbalan atau upah yang sama tanpa menutut para buruh untuk memberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang diberikan tanpa dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan pemilik perusahaan. 7

## B. Rumusan dan Batasan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Pengupahan buruh bangunan Mapanget Griya Indah?
Untuk  menghindari  agar  permasalahan  yang  diangkat  penulis  tidak  melebar,  maka penulis membatasi masalah dengan membagi beberapa masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah sistem pengupahan buruh bangunan di Perumahan Mapanget Griya Indah?
2. Bagaimanakah implikasi upah buruh bangunan terhadap kesejahteraan ekomomi?
3. Bagaimanakah  Pandangan  Hukum  Ekonomi  Islam  tentang  pengupahan  buruh bangunan di Perumahan Mapanget Griya Indah?

## C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Definisi  operasional  diperlukan  untuk  menjelaskan  makna  obyek  penelitian.  Hal  ini bertujuan untuk menghindari  timbulnya perbedaan pengertian atau kurang jelasanya makna apabila tidak ada penegasan istilah bagi pembaca.
Maka  definisi  operasional  diungkapkan  sekaligus  menjelaskan  permasalahan  yang menjadi ruang lingkup penelitian  sebagai berikut :
6 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalah ( Hukum Perdata ) (Cet. II; Yogyakarta: FH UII, 2004 ), h. 11
7 Chairuman  Pasaribu  dan  Suhrawardi  K.  Lubis, Hukum  Perjanjian  dalam  Islam ,  (Cet.  III;  Jakarta: Sinar Grafika, 2004). H. 154.
1. Sistem  Pengupahan  Buruh  Bangunan  adalah  Sistem  pembayaran  upah  yang  dibayar kepada buruh yang bekerja di perumahan Mapanget Griya Indah, sebagai pembayaran tenaga yang telah disepakati bersama antara pengusaha dan buruh. 8
2. Prespektif adalah Pandangan 9
3. Ekonomi  Islam  adalah  perilaku  ekonomi  secara  jujur  dan  menjaga  kepercayaan sesama mitra dagang akan membawa keuntungan dan kemaslahatan yang lebih besar bagi kehidupan masyarakat Islam pada umumnya. 10
4. Implikasi  terhadap  kesejahteraan  adalah  suatu  keterlibatan. 11 Terhadap  keadaan, ketentraman, kesenangan hidup, serta kemakmuran 12 dalam kehidupan rumah tangga.
D. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui sistem pengupahan buruh bangunan di Perumahan Mapanget Griya Indah
2. Untuk mengetahui Implikasi upah buruh bangunan terhadap kesejahteraan ekonomi
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang pengupahan buruh bangunan.
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Secara  ilmiah  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangsih  bagi  ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan sebagai bahan rujukan serta pertimbangan  kelak,  jika  menemukan  hal  yang  pada  kaitannya  berhubungan  dengan penelitian ini.
2. Secara  praktis  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  sumbangan  pemikiran  bagi Perusahaan  Perumahan  Mapanget  Griya  Indah  dalam  melaksanakan  pengupahan buruh bangunan.
3. Sebagai  salah  satu  sumbangan  pemikiran  penulis  dalam  bentuk  karya  ilmiah  yang didasarkan pada hasil penelitian, sekaligus memenuhi salah satu persyaratan akademis
8 M.A Mannan, op . Cit ., h. 118
9 Peter Salim & Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia , ed. I (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 760.
10 Departemen  Pendidikan  &  Kebudayaan, Kamus  Bahsa  Indonesia ,  ed.  I  (Jakarta:  Modern  English Press, 1991), h. 58.
11 Ibid ., h. 374
12 Ibid ., h. 891
bagi  penyelesaian  studi  mahasiswa  Program  Studi  Islam  pada  Institut  Agama  Islam Negeri (IAIN) Manado.

## II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

## A. Pengertian Sistem Upah
Upah  dalam  bahasa  Arab  sering  disebut  dengan ajrun/ajran yang  berarti  memberi hadiah/upah. 13 Kata ajran mengandung  dua  arti,  yaitu  balasan  atau  pekerjaan  dan  pahala. Sedangkan  upah  menurut  istilah  adalah  uang  dan  sebagainya  yang  dibayarkan  sebagai balasan  jasa  atau  bayaran  atas  tenaga  yang  telah  dicurahkan  untuk  mengerjakan  sesuatu. 14 Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain yang berstatus sebagai majikan.

## B. Dasar Hukum Sistem Upah
Dasar hukum upah terdapat dalam Q.S. Al-Ahqaf/46:19.
                                                                              
Terjemahnya :
Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar  Allah  mencukupkan  bagi  mereka  (balasan)  pekerjaan-pekerjaan  mereka  sedang mereka tiada dirugikan. 15
Selanjutnya QS. At Taubah/9:105.
                                                                                                                    
                                  
13 Ahmad  Warson  Munawir, Al-Munawir:  Kamus  Arab-Indonesia (Cet.  ke-  14;  Surabaya:  Pustaka Progressif, 1997), h. 9.
14 W.. J. S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 1132.
15 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, loc. Cit., h. 156.
Terjemahannya:
Dan  Katakanlah:  "Bekerjalah  kamu,  Maka  Allah  dan  Rasul-Nya  serta  orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. 16
Dalam pemberian upah yang dibayarkan pada awal waktu sebelum kerja dilaksanakan diperbolehkan, asalkan hal itu dari kesepakatan para pihak yang merupakan salah satu syarat perjanjian, selain itu sudah menjadi kebiasaan yang berlaku sebagaimana ynag dikemukakan Ahmad Azhar Basyir:
Dikisahkan  dari  Khalifah  Umar  r.a  seorang  sahabat  Rasulullah  saw  pakar  ekonomi Islam tentang penjelasan upah dan penentuannya adalah riwayat tentang pemuda miskin yang masuk  kepada  Umar  karena  ingin  jihad  dan  tidak  memiliki  dana  sama  sekali,  maka  Umar mencarikan  untuknya  pekerjaan  seraya  berkata  kepada  para  sahabat,  “Siapakah  orang  akan mempekerjakan  atas  namaku  pemuda  ini  untuk  bekerja  diladangnya?”  Maka  seseorang Anshar berkata, “Saya, wahai Amirul Mukminin!” Umar berkata, “berapa kamu memberinya upah dalam setiap bulan?” Ia menjawab, “Demikian dan demikian.” Umar berkata, “Ambilah dia!. 17

## C. Rukun dan Syarat Upah
1. Rukun upah
Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam seebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun  akad  tidak  akan  sah.  Layaknya  sebuah  transaksi  ijarah  dapat  dikatakan  sah  apabila memenuhi rukun dan syarat. Menurut ulama Hanafiyah rukun dari ijarah itu hanya satu yakni ijab (ungkapan  menyewakan)  dan qabul (persetujuan  atas  sewa-menyewa). 18 Tetapi  jumhur ulama mengatakan bahwa rukun ijarah ada empat yaitu: orang yang berakad, ada uang sewa atau  imblan,  manfaat  atas  transaksi,  dan  adanya  sighat  (ijab  dan  kabul). 19 Untuk  lebih jelasnya akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:
a. Orang yang berakad
b. Objek transaksi (manfaat)
16 Ibid., h. 298
17 Al Fiqh Al-Iqtishadi Li Amril Mukminin Umar Ibnu Khatab, diteremahkan oleh Jaribah bin Ahmad Al-Harits, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab (Cet. 1; Jakarta Timur: KHALIFA Pustaka Al-Kautsar Grup), h. 237.
18 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh Jilid. IV (Beirut: Dar al Fikr, 1989), h. 731.
19 Ibid ., h. 732.
c. Imbalan atau upah
d. Sighat yaitu ijab dan qabul
2. Syarat-syarat Upah

## D. Perjanjian Kerja

## 1. Pengertian Perjanjian Kerja
Gaji  atau  upah  adalah  suatu  imbalan  yang  diberikan  oleh  majikan  kepada  pekerja sebagai pembayaran untuk jasa tenaga kerja. Sebelum mendapatkan gaji atau upah biasanya pihak  yang  terlibat  dalam  pekerjaan  ini  membuat  perjanjian  atau  sering  juga  dikatakan kontrak kerja.
Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda disebut Arbeidsoverenkoms , mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 a KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut:
Perjanjian  kerja  adalah  suatu  perjanjian  dimana  pihak  kesatu  (pekerja),  mengikatkan dirinya  untuk  dibawah  pihak  yang  lain,  si  majikan  untuk  suatu  waktu  tertentu  melakukan pekerjaan dengan menerima upah. 20
UU  No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Pasal  1  angka  14  memberikan pengertian yakni:
Pekerjaan  kerja  adalah  suatu  perjanjian  antara  pekerja/buruh  dan  pengusaha  atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. 21

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja
Sebagai bahan dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat  sahnya  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata.  Ketentuan  ini juga  tertuang  dalam  Pasal  52  ayat  1  UU  No.13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar:
a. Kesepakatan kedua belah pihak
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
d. Pekerjaan  yag  diperjanjikan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  ketertiban  umum, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundangan-perudangan yang berlaku. 22
20 KUHPerdata pasal 1601a, (Jakata: Permata Press cet.1 2008), h.366
21 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14
22 Ibid., h .71

## III. METODOLOGI PENELITIAN

## A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif,  hal  ini  dimaksudkan  agar permasalahan  yang  dijadikan  fokus  akan  dikaji  lebih  mendalam,  sehingga  akan  melihat bagaimana sistem pengupahan buruh bangunan, bagaimana Implikasih upah buruh bangunan terhadap kesejahteraan ekonomi serta, bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Islam tentang Pengupahan buruh bangunan di Perumahan Mapanget Griya Indah.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.Artinya  data  yang  diangkat  bukan berupa angka tapi berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, sehingga  yang menjadi tujuan  dari  penelitian  kualitatif  ingin  menggambarkan  realita  empirik  dibalik  fenomena secara  mendalam,  rinci  dan  tuntas.Oleh  karena  itu  penggunaan  pendekatan  kualitatif  ini adalah  dengan  mencocokkan  antara  realita  empirik  dengan  teori  yang  berlaku  dengan menggunakan  metode  deskriptif. 23 Melalui  pendekatan  tersebut,  penulis    inginmemperoleh data berdasarkan situasi penelitian yang wajar tanpa ada upaya manipulasi.

## B. Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  jumlah  pekerja  di  Perumahan  Griya Mapanget  Indah  yang  terdiri  dari  enam  puluh  lima  orang  pekerja.  Penarikan  sampel  ini digunakan  dengan  cara Purposive  Sampling ,  yaitu  menentukan  subjek  atau  objek  sesuai tujuan. 24 Yang menjadi subjek yaitu pemborong Perumahan sedangkan objek adalah pekerja buruh bangunan. Penarikan sampel ini dilakukan secara khusus menargetkan informan yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah ataupun dengan topik penelitian.

## C. Sumber data
Sumber  data  dalam  menyelesaikan  penelitian  ini  dibagi  dalam  dua  macam  yaitu sumber data primer dan data sekunder.
1. Data  primer  adalah  data  yang  diambil  secara  langsung  melalui  beberapa  teknik pengumpulan  data  terhadap  fakta  yang  berhubungan  langsung  dengan  penelitian  ini, yaitu pengusaha perumahan dan buruh bangunan
2. Data  sekunder  adalah  data  yang  diambil  yang  seluruhnya  dalam  bentuk  dokumen- dokumen (dokumentasi, hasil wawancara dengan pengusaha dan buruh bangunan). Di Perumahan Mapanget Griya Indah
23 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , (Cet. IX; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 131
24 Djam’an Satori & Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. ke-3; Bandung: Alfabeta. 2011), h. 47.
Data dapat  diperoleh langsung dari lapangan termasuk laboratorium, data ini disebut data  primer,  sedangkan  dari  bahan  bacaan  atau  bahan  tertulis  yang  bukan  buku  acuan  teori disebut data sekunder.

## D. Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  salah  satu  langkah  utama  dalam  penelitian, karena  tujuan  utama  dari  penelitian  adalah  mendapatkan  data.  Teknik  pengumpulan  data dimaksudkan untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, relevan, dan reliabel.
Penelitian  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan  penelitian lapangan.  Untuk  mendapatkan  data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian  ini,  digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :
1. Dokumentasi

## 2. Penelitian lapangan ( Field Research )
Dengan keakuratan data yang terjaring dari metode ini dapat dipertanggung jawabkan secara  ilmiah.  Beberapa  teknik  pengumpulan  data-data  melalui  metode  penelitian  lapangan yang digunakan penulis meliputi :
1. Observasi

## 2. Wawancara

## E. Teknik Analisa data
Analisis  data  merupakan  proses  mencari  dan  menyusun  secara  sistematis  data  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan  dilapangan,  dan  bahan-bahan  lain,  sehingga  dapat mudah  dipahami  dan  temuannya  dapat  diinformasikan  kepada  orang  lain.  Adapun  teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Reduksi data ( data reduction ) :
2. Penyajian data ( data display ) :
3. Conclusion drawing/verivication:

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan  Sistem  Pengupahan  Buruh  Bangunan  di  Perumahan  Mapanget  Griya Indah.
Dalam  hasil  penelitian  yang  saya  tanyakan  kepada  bapak  Berty  Kalesaran  selaku developer  atau  penanggung  jawab  atas  upah  dan  bangunan  perumahan  di  Perumahan Mapanget  Griya  Indah mereka memiliki 65 orang pekerja atau buruh di antaranya 35 orang buruh  tetap,  25  orang  buruh  dari  para  pemborong  dan  5  orang  pemborong  diperumahan tersebut.  Rata-rata  usia  pekerja  atau  buruh  yang  terdapat  di  Perumahan  Mapanget  Griya Indah  20  tahun  sampai  dengan  umur  58  tahun.  Adapun  pihak  perusahaan  Perumahan
Mapanget Griya Indah ini bekerja sama dengan Bank BTN atau Bank Tabungan Negara dan BNI atau Bank Negara Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan dua sistem upah buruh yang berlaku di  Perumahan  Mapanget  Griya  Indah  yaitu  buruh  harian,  dan  buruh  pemborong  atau  buruh yang berasal dari pemborong pekerjaan.
1. Buruh  harian  adalah  buruh  yang  upahnya  dibayar  harian  dari  perusahaan  atau  dari pihak perumahan itu sendiri. Buruh harian ini mengerjakan semua pekerjaan yang ada di  Perumahan  Mapanget  Griya  Indah,  baik  pekerjaan  kayu  (seperti  bikin  konseng, pemasangan  jendela,  pintu),  pekerjaan  bangunan  (seperti  membuat  pondasi  rumah, bikin besi, susun olobrik, pasang kap) maupun pekerjaan yang ditinggalkan dari para pemborong.
2. Buruh pemborong yaitu buruh yang berasal dari para pemborong perumahan yang ada di  Perumahan  Mapanget  Griya  Indah,  buruh  pemborong  ini  mengerjakan  apa  yang diperintahkan  oleh  pemborongnya  atau  biasa  dikenal  dengan  kepala  bas  bangunan saja.
Adapun dalam pekerjaan buruh bangunan mempunyai dua bidang pekerja yaitu kepala tukang  biasa  disebut  dengan  bas,  dan  buruh  pembantu  kepala  tukang  biasa  disebut  dengan kenek. Di bawah ini rincian upah buruh dari pemborong dan upah buruh harian sesuai dengan bidang pekerjaannya:
Nama Status Buruh Usia Lama bekerja 25 Upah harian Agama An Harian (bas) 35 tahun 4tahun Rp. 100.000,-  Kristen Dani Harian (kenek) 26 tahun 2tahun Rp.   80.000,-  Islam Vit Harian (kenek) 35tahun 4tahun Rp.   80.000,-  Kristen Haris Harian (bas) 37tahun 5tahun Rp. 100.000,-  Islam Apsoni Harian (kenek) 35tahun 2tahun Rp.   80.000,-  Kristen Koko Dari  pemborong (bas) 38tahun 7tahun Rp. 150.000,-  Kristen Nixon Dari  pemborong (buruh kenek) 25tahun 3tahun Rp. 100.000,-  Kristen
25 Wawancara dengan Para Pekerja Tetap yang bekerja diPerumahan Mapanget Griya Indah. Wawancara dilakukan pada hari sabtu jam 17.00. Tanggal 19/12/2014.
Risko Harian (bas) 38tahun 5tahun Rp. 100.000,-  Islam Aksay Harian (bas) 38tahun 5tahun Rp. 100.000,-  Islam Rosidi Harian (bas) 40tahun 8tahun Rp. 100.000,-  Islam Rocky Dari  pemborong (bas) 40tahun 8tahun Rp. 150.000,-  Kristen Didi Dari  pemborong (bas) 45tahun 10tahun Rp. 150.000,-  Islam Ruben Dari  pemborong (kenek) 30tahun 3tahun Rp. 100.000,-  Kristen Risky Dari  pemborong (kenek) 33tahun 3tahun Rp. 100.000,-  Islam Jemi Harian (bas) 42tahun 10tahun Rp. 100.000,-  Kristen Andi Harian (bas) 38tahun 7tahun Rp. 100.000,-   Kristen Iwan Dari  pemborong (bas) 40tahun 5tahun Rp. 150.000,-  Islam Noldi Dari  pemborong (kenek) 28tahun 2tahun Rp. 100.000,-  Kristen Deswan Dari  pemborong (bas) 45tahun 7tahun Rp. 150.000,-  Islam Hawe Dari  pemborong (bas) 40tahun 5tanun Rp. 150.000,-  Kristen
Sesuai  tabel  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  upah  di  Perumahan Mapanget  Griya  Indah  ini  adanya  ketidak  samaan  upah  antara  upah  buruh  harian  dengan buruh  dari  para  pemborong.  standart  upah  yang  diberikan  kepada  buruh  harian  sangatlah rendah  dengan  kerja  yang  lebih  sulit  dari  para  pekerja  buruh  borongan.  Para  buruh  harian bekerja  menurut  permintaan  dan  aturan  dari  pihak  perusahaan.  Berdasarkan  hasil  penelitian penulis  pembayaran  upah  ini  sudah  berlaku  sejak  lama,  sebagian  buruh  harian  mengatakan bahwa  upah  mereka  terkadang  tidak  diberikan  tepat  waktu  atau  biasanya  mereka  mendapat upahnya lewat dari seminggu mereka kerja.
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  pihak  penanggung  jawab  perumahan  atau devoloper  Perumahan  Mapanget  Griya  Indah  upah  yang  mereka  berikan  kepada  buruh berasal  dari beberapa pihak  yaitu:  dari pihak Perusahaan itu sendiri, ada pula hasil dari jual perumahan  secara  tunai,  dari  uang  muka    pembelian  perumahan,  dari  tagihan  perumahan secara kredit, adapula pembelian lahan lebih dari perumahan, dan terkadang dari uang pribadi Developer.
Adapun  dalam  sistem  pembayaran  upah  atau  gaji  kepada  para  pemborong  di Perumahan Mapanget Griya Indah mereka memiliki 2 sistem yaitu:
1. Pihak  perusahaan  memberikan  upah  bagi  para  pemborong  8  juta  untuk  upah  kerja bangunan  yang  dihitung  perunit  rumah,  adapun  bahan  bangunanya  ditanggung  oleh pihak  perusahaan  dengan  kesepakatan  mereka  mendapatkan  upah  perminggu  sesuai hasil kerja.
2. Pihak  perusahaan  memberikan  uang  sebesar  Rp.  35.000.000,-  untuk  satu  unit perumahan kepada pemborong dengan ketentuan  bahan-bahan bangunan perumahan, dan  buruh  pemborong  ditanggung  oleh  pihak  pemborong.  Akan  tetapi  dalam  sistem pembayaran ini pihak pemborong mengerjakan duluan pekerjaannya tanpa uang dari perusahaan  dengan  menggunakan  uang  pribadi  dari  pemborong  itu  sendiri.  Pihak perusahaan  akan  membayar  uang  ketika  pekerjaan  para  pemborong  sudah  mencapai 50% sesuai dengan kesepakatan bersama. 26
Contoh ilustrasi Sistem Pembayaran upah buruh:
Pak  Jalil  mendapatkan  borongan  8  unit  Perumahan  bangunan  dari  Perusahaan  PT Axelindo  Pratama  Manado,  untuk  pembangunan  perumahan  tersebut  pihak  perusahaan menetapkan upah kerja dalam 1 unit rumah harganya Rp. 8.000.000,-. Dengan bahan-bahan bangunannya ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Pihak pemborong menyelesaikan 1 unit rumah  selama  3  minggu  dengan  jumlah  buruh  yang  dimiliki  5  buruh,  uang  yang  diberikan kepada  buruh  pemborong  tersebut  diambil  dari  perusahaan  dengan  melihat  hasil  kerja  yang mereka kerjakan. Seperti dalam seminggu mereka menyelesaikan pembangunan pondasi Rp. 500.000,-  per  satu  unit  rumah,  susunan  olobrik  Rp.  1.300.000,-  ,  sopi-sopi  sampai  kap  Rp. 600.000,-,  maka  dalam  seminggu  pemborong  mendapat  upah  dari  perusahaan  sebesar  Rp. 2.400.000,- untuk penyelesaian satu unit perumahan.
26 Hasil wawancara dengan pemborong bangunan perumahan Mapanget Griya Indah Bpk Asis pada hari sabtu jam 17.00, Tanggal 19/12/2014.
Sesuai  dengan  penjelasan  diatas  berikut  ini  adalah  rincian  anggaran  upah  untuk borongan per satu unit perumahan tipe 36: 27
No Uraian pekerjaan
Banyaknya (volume kerja) Jumlah 1 Pondasi 100 % Rp.    500.000,- 2 Penyusunan olobrik 100% Rp. 1.300.000,- 3 Plesteran sekalian leburan dinding (aci) 100% Rp. 1.650.000,- 4 Sopi-sopi – kap 100% Rp.    600.000,- 5 Pembuatan Teras (place) 100% Rp     800.000,- 6 Pemasangan jendela dan pintu 100% Rp.    300.000,- 7 Cor slof 100% Rp.    150.000,- 8 Timbun 100% Rp.    150.000,- 9 Pembuatan WC 100% Rp.    500.000,- 10 Plafon 100% Rp.    500.000,- 11 Pemasangan Tehel 100% Rp.    650.000,- 12 Pemasangan kaca 100% Rp.    100.000,- 13 Pemasangan lesplank 100% Rp.    150.000,- 14 Cat 100% Rp.    250.000,- 15 Plesteran pondasi 100% Rp.    100.000,- 16 Finising 100% Rp.    300.000,- Sub Total
Rp. 8.000.000,-

## B. Implikasi Upah Buruh Bangunan terhadap Kesejahteraan Ekonomi.
Dari  hasil  penelitian  dan  informasi  yang  di  dapatkan  dari  20  orang  buruh  bangunan menyangkut  implikasi  upah  atau  akibat  upah  yang  di  dapatkan  oleh  buruh  bangunan  di
27 Hasil wawancara dengan bapak jalil sebagai pemborong Perumahan Mapanget Griya Indah pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015.
Perumahan Mapanget  Griya  Indah. Ada 14 orang buruh bangunan mengatakan bahwa upah yang  mereka  dapatkan  tersebut  sering  tidak  bisa  mencukupi  kebutuhan  hidup  mereka. Terutama bagi para buruh yang memiliki lebih dari 2 orang anak  dikarenakan mereka harus memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  yang  sekarang  ini  semakin  mahal  dan  harus  membiayai pendidikan  sekolah  anak,  itu  yang  membuat  upah  yang  didapatkan  parah  buruh  itu  tidak mencukupi.  Sedangkan  para  buruh  yang  memiliki  2  orang  anak  juga  merasa  kebutuhan ekonomi  mereka  tidak  terpenuhi  dengan  upah  yang  di  dapatkan  dari  hasil  pekerjaan  buruh bangunan  tersebut,  karena  menurut  mereka  kebutuhan  ekonomi  yang  sekarang  semakin mahal  dan  upah  yang  mereka  dapatkan  masih  terlalu  rendah  untuk  memenuhi  kehidupan mereka. Sedangkan dari hasil wawancara dengan 20 orang buruh bangunan 6 dari 20 orang tersebut  mengatakan  bahwa  upah  yang  mereka  dapatkan  bisa  mencukupi  kebutuhan  hidup ekonomi mereka karena  6 orang buruh bangunan tersebut  ada  yang belum berumah tangga, sehingga  mereka  mengatakan  bahwa  upah  tersebut  sudah  bisa  mencukupi  kebutuhan  hidup mereka  sehari-hari,  selain  itu  ada  juga  yang  sudah  berumah  tangga  akan  tetapi  upah  yang mereka  dapatkan  lebih  tinggi  dari  14  buruh  bangunan  diatas,  karena  mereka  adalah  buruh bangunan dari pihak pemborong perumahan bukan dari buruh bangunan perusahaan. 28
Economi  welfare  adalah  kesejahteraan  ekonomi  yang  tercapai  sebagai  hasil  dari penerimaan  bagian  yang  wajar  daripada  hasil-hasil  produksi  yang  seimbang  dengan  waktu, prestasi  atau  pengorbanan  dan  kecerdasan  yang  dipakai  atau  yang  dicurahkan  dalam  proses produksi.
Welfare state sendiri  memiliki  definisi  yang beragam,  ada  yang menyebutkan bahwa welfare state merupakan kondisi sejahtera yang merujuk pada kesejahteraan sosial, sebagian lain  menyatakan welfare  state sebagai  suatu  program  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah maupun  lembaga  social  lainnya,  untuk  membangun  infrastruktur  atau  memberi  tunjangan demi  tercapainya  kesejahteraan  social.  Maka  konsep  walfare  state  ini  sangatlah  tergantung pada  seberapa  besar  peran  pemerintah  dalam  membuat  negaranya  menjadi  negara  yang sejahtera.  Dalam  melaksanakan  fungsi  kesejahteraan  umum,  sejatinya  seluruh  aktivitas negara  secara  langsung  ditujukan  kepada  kehidupan  dan  kesejahteraan  rakyat  melalui pemeliharaan  kesehatan  dan  kesejahteraan,  untuk  perumahan  dan  kebutuhan  hidup  lainnya, serta jaminan social ekonomi, dan lainnya. 29
28 Hasil  wawancara dengan para buruh pembantu kepala tukang di Perumahan Mapanget Griya Indah pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015.
29 Http://eva-avgvsta.blogspot.co.id/2012/11/welfare-state.html. Di ambil hari kamis tanggal 4 Februari 2016, pukul: 13.00
Menurut  hasil  analisa  penulis  problem  yang  langsung  menyentuh  kaum  buruh  atau pekerja  adalah  rendahnya  atau  tidak  sesuainya  pendapatan  upah  yang  diperoleh  dengan tuntutan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  beserta  tanggungannya.  Yakni  kebutuhan hidup  semakin  meningkat,  sementara  upah  yang  diterima  kecil.  Upah  itu  merupakan  unsur terpenting  yang  berpengaruh  terhadap  kehidupan  pekerja  karena  upah  menjadi  sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya baik berupa sandang, pangan, perumahan maupun kebutuhan lain. Yang lebih penting lagi bahwa dampak negatif dari  upah  minimum  sangat  dirasakan  oleh  buruh  bangunan  yang  bekerja  di  Perumahan Mapanget Griya Indah. Implikasi atau akibat yang menyebabkan ketidakcukupan upah yang mereka  terima  terhadap  kesejahteraan  Ekonomi  yaitu:  Mahalnya  harga  bahan  baku, kebutuhan sehari-hari semakin meningkat sedangkan upah yang mereka terima masih rendah, untuk membeli kebutuhan keluarga sendiri masih kurang, untuk biaya pendidikan anak tidak cukup.

## C. Sistem Pengupahan Buruh Bangunan dalam Pandangan Ekonomi Islam
Islam  memberikan  pedoman  bagi  kehidupah  manusia  dalam  bidang  perekonomian tidak memberikan landasan yang bersifat praktis, berapa besarnya upah yang harus diberikan kepada buruh untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun  Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga pekerja atau buruh agar mereka bekerja untuk orang tersebut.
Seperti yang terdapat di Perumahan Mapanget Griya Indah Mapanget upah kerja bagi buruh yang diberikan oleh perusahaan adalah hasil kesepakatan pengusaha dengan beberapa ketentuan  yang  berlaku  pada  para  pekerja  buruh  yang  diberikan  sesuai  dengan  hasil  kerja. Dengan pembayaran upahnya berdasarkan upah harian yang sudah ditetapakan dan ada pula dari hasil kerja dengan ukuran meter atau banyaknya yang dikerjakan bagi para pemborong.
Misalnya  bagi  pekerja  buruh  tetap  atau  buruh  harian  mereka  mengerjakan  semua pekerjaan yang diperintahkan oleh pengawas atau pihak dari perusahaan, sedangkan pekerja buruh  borongan  mengerjakan  pekerjaan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemborongnya.  Tidak terdapatnya  keadilan  antara  upah  pekerja  buruh  tetap  atau  buruh  harian  dengan  buruh borongan  yang  diberikan  perusahaan.  Standar  upah  yang  adil  untuk  kehidupan  para  buruh tetap atau buruh harian yang tidak sesuai dengan jerih payah mereka.
Menetapkan  standar  upah  yang  adil  bagi  seorang  pekerja  sesuai  dengan  kehendak syari’ah bukanlah perkara  yang mudah apalagi  bagi  pekerja buruh bangunan  yang upahnya
didapatkan  masih  sangat  minim  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  mereka  sehari-hari. Konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Kesulitan penetapan upah ini pernah terjadi dalam penetapan  upah Khalifah  Abu  Bakar  al-Shiddiq .  Umar  bin  Khattab  bersama  sahabat  lain menetapkan  gaji  Abu  Bakar  dengan  standar  yang  mencukupi  kehidupan  seorang  muslim golongan menengah.
Penetapan  gaji  ini  masih  samar-samar  sehingga  Abu  Bakar  meminta  ukuran penghasilan pedagang, yaitu 12 dirham setiap hari. Standar Abu Bakar ini adalah kerja yang memungkinkan  seseorang  mendapatkan  penghasilan.  Penghasilan  harian  atau  bulanan seseorang, secara umum dalam masyarakat bekerja dapat menjadi standar pengupahan secara pantas. Berikut  ini terdapat  standar upah  yang  adil baik  dalam pemandangan  Islam maupun penentuan upah minimum dari pemerintah tentang standar upah buruh.
1. Standar upah yang adil dalam pandangan syari’at Islam
Upah  merupakan  hak  yang  sangat  mendasar  bagi  pekerja/buruh,  upah  perlu ditentukan  secara  adil  dan  tidak  dilakukan  sewenang-wenangnya,  Keadilan  Islam,  tidak membenarkan  jika  seorang  pekerja/buruh  yang  telah  membanting  tulang  dan  bercucuran keringat,  tidak  mendapatkan  upah  dari  jeri  payahnya  itu  dikurangi,  atau  ditunda pemberiannya. 30 Kadar  upah  buruh  yang  adil  adalah  yang  setimpal  dengan  bidang  kerja bergantung  kepada  kualitas  buruh  yang  merangkumi  aspek  fisikal,  kemahiran  latihan  dan mentalnya  dan  kebolehannya  melebihi  kadar  keperluan  menampung  perbelanjaan  diri  dan keluargannya. 31
Sekaligus  merupakan  kewajiban  bagi  majikan  yang  harus  segera  membayar  upah setelah  pekerjaannya  selesai  dilaksanakan,  akan  tetapi  Islam  menolak  anggapan  keadilan dalam rangka pemberian upah adalah mendapatkan imbalan yang sama antara yang satu dan lainnya.  Juga  anggapan  bahwa  pekerja  bukan  hanya  semata-mata  untuk  mendapatkan imbalan yang bersifat materi saja. Akan tetapi untuk mendapatkan pahala yang diungkapkan oleh Sayyid Qutub sebagai berikut:
Keadilan  yang  mutlak  pasti  membutuhkan  perbedaan  imbalan  ada  kelebihan sebagian  yang  lainny,  disamping  realisasi  keadilan  dari  segi  kemanusiaan  berupa pemberian kesempatan yang merata dan meluas kepada masyarakat, Islam menolak menjadikan  materi  sebagai  imbalan  bagi  nilai-nilai  itu  (bekerja)  dan  tidak  mau
30 Yusuf Qardawi, op. Cit ., h. 231.
31 Surtahman Kastin  Hassan, op. Cit ., h. 8-9
mengubah  kehidupan  ini  menjadi  sekedar  nilai  dengan  sepotong  roti,  kepuasan jasmani atau sejumlah uang. 32
Upah  yang  adil  sebenarnya  merupakan  upah  yangmengacu  pada  jasa  dari  buruh  yang dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti jumlah yang diterima, daya beli uang dan sebagainya. Yang merupakan alat untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  yang sebenarnya dari pekerja, juga pada  kenyataannya  dalam  pola  masyarakat  Islam.  Upah  bukan  hanya  merupakan  imbalan, tetapi  merupakan  hak  asasi  yang  dalam  penetapannya  terdapat  3  (tiga)  asas  yaitu,  asas keadilan, asas kelayakan dan asas kebijakkan. 33
a. Asas keadilan
b. Asas kelayakan
c. Asas kebajikan
Sedangkan  kebajikan  berarti  menuntut  agar  jasa  yang  diberikan  mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. 34
Dalam  perjanjian  kedua  belah  pihak  diperingatkan  untuk  bersikap  jujur  dan  adil dalam  semua  urusan  mereka,  sehingga  tidak  terjadi  tindakan  aniaya  yang  merugikan kepentingan pengusaha dan buruh. Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar  secara  adil  dan  bagian  yang  sah  dari  hasil  kerjasama  sebagai  jatah  dari  hasil  kerja buruh.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  penganiayaan  terhadap  pengusaha  adalah  mereka dipaksa buruh untuk membayar upah buruh dari kemampuan mereka.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  mempertahankan upah  pada  suatu  standar  yang  wajar,  Islam  memberikan  kebebasan  sepenuhnya  dalam mobilitas  tenaga  kerja  sesuai  dengan  perjanjian  yang  disepakati  (akad).  Mereka  bebas bergerak  untuk  mencari  penghidupan  dibagian  mana  saja  di  dalam  negaranya.  Tidak  ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah ke daerah lainnya di negara tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi.
Metode kedua yang dianjurkan oleh Islam dalam menentukan standar upah diseluruh negeri  adalah  dengan  benar-benar  memberi  kebebasan  dalam  bekerja.  Setiap  orang  bebas memilih pekerjaan apa saja  yang sesuai dengan pilihannya serta tidak ada pembatasan  yang
32 Sayyid Qutub, op. Cit., h. 39.
33 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Pemikiran Keislaman , (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1416/1996M), h. 191.
34 Ahmad Azhar Basyir, op. Cit ., h. 195.
mungkin  dapat  menciptakan  kesulitan-kesulitan  bagi  para  pekerja  dalam  memilih  pekerjaan atau daerah kerjanya yang sesuai.
2. Peraturan pemerintah dalam penetapan upah bagi buruh
Penetapan  upah  bagi  buruh  telah  diatur  dalam  perundang-undangan  ketenagakerjaan yang terinci sebagai berikut ini: 35
a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, bahwa hak  menerima  upah  timbul  pada  saat  adanya  hubungan  kerja  dan  berakhir  pada  saat hubungan kerja putus.
b. Pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, bahwa  Pengusaha  juga  tidak  boleh  mengadakan  diskriminasi  upah  bagi  buruh  baik laki-laki dan wanita untuk jenis pekerjaan yang sama.
c. Pasal  93  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa upah tidak dibayar apabila buruh tidak melakukan pekerjaan atau disebut asas no work no pay
d. Pada  pasal  90  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang ketenagakerjaan,  bahwa  pengusaha  dilarang  membayar  upah  lebih  rendah  dari ketentuan upah minimum.
e. Pada  pasal  94  Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan,  menyatakan bahwa komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, dengan formulasi upah  pokok  minimal  75%  (tujuh  puluh  lima  persen)  dari  jumlah  upah  pokok  dan tunjangn tetap.
f. Pada  pasal  95  ayat  (1)  undang-undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa pelanggaran  yang dilakukan oleh buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda.
g. Pada  pasal  95  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  menyatakan  bahwa  pengusaha  yang  karena  kesengajaannya  atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah buruh.
h. Pada  pasal  8  ayat  (1)  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor KEP-226/MEN/2000,  tentang  penetapan  upah  berdasarkan  usulan  Komisi  Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah bagi para buruh.
35 Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bedasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, (Cet. I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 16.
Penetapan  upah  minimum  juga  ditentukan  berdasarkan  kebutuhan  hidup  layak  (atau disebut KHL), pemerintah menetapkan peraturan atau yang dikenal dengan Permenakertrans atau  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor:  PER-17/MEN/VIII/2005  tentang  komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hudup layak, sekaligus sebagai aturan dalam pelaksanaan  dari  pasal  89  ayat  (4)  undang-undang  No.  13  tahun  2003  tentang ketenagakerjaan yang berbunyi:

## V. Kesimpulan
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang  penyusun  lakukan,  akhirnya  dapat  ditarik sebuah  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  pengupahan  terhadap  pekerja  buruh  bangunan  yang terjadi di Perumahan Mapanget Griya Indah adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan pengupahan  yang terjadi  di  Perumahan Mapanget  Griya  Indah dibedakan menjadi 2 ada buruh harian yang upahnya dihitung perhari dan dibayarkan perminggu dari perusahaan. Dan buruh dari pemborong, pihak perusahaan memberikan upah bagi para  pemborong  yang  dihitung  perunit  rumah  sesuai  kesepakatan  dan  mendapatkan upah  perminggu  sesuai  dengan  hasil  kerja.  Standar  pembayaran  upah  yang  diberikan oleh  perusahaan  yaitu  pertama  untuk  buruh  harian  yang  sebagai  kepala  tukang  atau biasa disebut dengan bas mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- perhari, kedua untuk buruh  harian  sebagai  pembantu  kepala  tukang  atau  biasa  disebut  kenek  mendapatkan upah Rp. 80.000,-  perhari, sedangkan standar upah untuk  buruh dari pemborong  yaitu pertama  untuk  buruh  yang  sebagai  kepala  tukang  mendapatkan  upah  Rp.  150.000,- perhari, kedua untuk  buruh pembantu kepala tukang mendapatkan upah  Rp. 100.000,- perhari.
2. Implikasi upah atau akibat upah yang di dapatkan oleh buruh bangunan di  Perumahan Mapanget  Griya  Indah  Mapanget.  Upah  yang  mereka  dapatkan  tersebut  sering  tidak bisa  mencukupi  kebutuhan  hidup  mereka.  Terutama  bagi  para  buruh  yang  memiliki lebih  dari  2  orang  anak  dikarenakan  mereka  harus  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari yang  sekarang  ini  semakin  mahal  dan  harus  membiayai  pendidikan  sekolah  anak,  itu yang membuat upah yang didapatkan parah buruh itu tidak mencukupi. Sedangkan para buruh  yang  memiliki  2  orang  anak  juga  merasa  kebutuhan  ekonomi  mereka  tidak terpenuhi dengan upah yang di dapatkan dari hasil pekerjaan buruh bangunan tersebut, karena  menurut  mereka  kebutuhan  ekonomi  yang  semakin  mahal  dan  upah  yang mereka dapatkan masih terlalu rendah untuk memenuhi kehidupan mereka.
3. Praktek  pelaksanaan  pengupahan  yang  dibayarkan  setiap  minggu  yang  terjadi  di Perumahan  Mapanget  Griya  Indah  ini  apabila  dilihat  serta  dikaji  dengan
memperhatikan  norma-norma  dalam  hukum  Islam  yang  bersumberkan  dari  al-Qur’an dan  Hadis,  dapat  dipandang  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  sistem pengupahan  buruh  di  Mapanget  Griya  Indah  sah,  tidak  bertentangan  dengan  norma- norma  islam    Sedangkan  dalam  pembayaran  upahnya  perusahaan  ini  belum menerapkan  sistem  pembayaran  yang  adil  dan  merata  kepada  buruh  harian  dan  buruh dari  para  pemborong  sesuai  dengan  syariat  Islam  yaitu  upah  perlu  ditentukan  secara adil  dan  tidak  dilakukan  dengan  sewenang-wenangnya.  Keadilan  Islam  tidak membenarkan  jika  seorang  pekerja/buruh  yang  telah  membanting  tulang  dan bercucuran  keringat,  tidak  mendapatkan  upah  dari  jerih  payahnya  itu  dikurangi,  atau ditunda  pemberiannya.  Kadar  upah  buruh  yang  adil  adalah  yang  setimpal  dengan bidang  kerja  bergantung  pada  kualitas  buruh  yang  merangkumi  aspek  fisikal, kemahiran  latihan  dan  mentalnya  dan  kebolehannya  melebihi  kadar  keperluan menampung perbelanjaan diri dan keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Mustaq. Etika Bisnis Islam . Cet. III; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
Al-Assal,  Muhammad  Ahmad  &  Karim,  Abdul  Ahmad  Fathi. an-Nidzaamul  Iqtishaadi  Fil Islam  Mabaadi-Uhu  Wahdaafuhu, diterjemahkan  oleh  Abu  Ahmadi  dan  Anshori Umar Sitanggal dengan Judul Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan Tujuannya.
Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1980
Al-Harits,  Ahmad  bin  Jaribah. Fikih  Ekonomi  Umar  bin  Al-Khatab .  Cet.  1;  Jakarta  Timur:
KHALIFA Pustaka Al-Kautsar Grup.
Al-Qaswiniy, Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin yasid. Sunan Ibnu Majah , Juz II,  No hadis 2443,Kairo: Dakeahlian r Al-Hadist, t.t.
Al-Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh . Jilid. IV; Beirut: Dar al Fikr, 1989
An-Nabhani,  Taqyuddin. Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  Ekonomi  Alternatif Perspektif Hukum Islam . alih bahasa Muhammad Maghfur Wahid, Surabaya: Risalah Gusti 1996.
Asyhadie,  Zaeni. Hukum  Kerja  Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja .  Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
Basyir, Azhar Ahmad. Asas-Asas Hukum Mu’amalah ( Hukum Perdata ). Cet. II; Yogyakarta: FH UII, 2004.
Basyir,  Azhar  Ahmad. Refleksi  atas  Pemikiran  Keislaman .  Cet.  IV;  Bandung:  Mizan, 1416/1996M.
Departemen,  Pendidikan  &  Kebudayaan. Kamus  Bahsa  Indonesia .  Ed.  I;  Jakarta:  Modern English Press, 1991.
Djojo  Hadikusumo,  Sumitro. Perkembangan  Pemikiran  Ekonomi .  Jakarta:  yayasan  Obor Indonesia, 1991.
Haroen, Nasrun. Fiqh Mu’amalah . Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
Hasan, Ali M. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam . Ed. I. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
Hassan, Kastin Surtahman. Tenaga Buruh dan Upah dalam Islam . Ghafar Islamil, 2000.
Husni,  Lalu. Pengantar  Hukum  dan  TenagaKetenagakerjaan  Indonesi. Ed. Revisi.  Cet.  9; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
http://manadopostonline.com/UMP-Sulut,  2014.  Di  ambil  hari  Minggu  tanggal  8  Februari 2015.
Http://eva-avgvsta.blogspot.co.id/2012/11/welfare-state.html.  Di  ambil  hari  kamis  tanggal  4 Februari 2016, pukul: 13.00
Khakim, Abdul. Aspek Hukum Pengupahan , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Khakim, Abdul. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bedasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Cet. I; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
Koestner,  Paul  Heinz. Mengenai  Ricardo  dalam  Buku  Terjemahan  Tokoh-Tokoh  Ekonomi Mengubah Dunia . Jakarta: Gramedia, 1988.
KUHPerdata pasal 1601a. cet.1; Jakata: Permata Press 2008.
Mannan, M. A. Islamic Economics; Theory and Practice . Ed. I Jakarta: PT Intermasa, 1992.
Munawir, Warson Ahmad. Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia . Cet. 14; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
Nasution, S. Metode Research ( Penelitian Ilmiah ). Ed. I, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
Pasal 1 ayat (30) Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, bab 1 Ketentuan Umum, Bandung: Nuansa Aulia, 2005.
Pasaribu,  Chairuman  &  Lubis,  K.  Suhrawardi  K. Hukum  Perjanjian  dalam  Islam .  Cet.  III; Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Purwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 1976
Qardhawi, Yusuf. Norma & Etika Ekonomi Islam . Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
Rahman, Afzarlur. Doktrin Ekonomi Islam . jilid. II; Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
RI,  Departemen  Agama  Yayasan  Penyelenggara  Penerjemah.    Al-Qur’an, Al-Qur’an  dan Terjemahannya . Jakarta: PT. Intermasa, 1992.
Rozalinda. Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah . Cet. I; Padang: Hayfa Press, 2005.
Rusd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid , Alih bahasa M.A. Abdurrahman & A. Haris Abdullah. Cet I;
Jakarta: Asy-Asyfa, 1990.
Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah V . Cet. III; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
Salim, Peter & Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia . Ed. I; Jakarta: Modern English Press,
1991.
Satori,  Djam’an  &  Komariah,  Aan. Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Cet.3;  Bandung: Alfabeta. 2011.
Shodik,  Nur  Ahmad. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Upah  Buruh  Tani  Di  Desa  Rejasari Kota Banjar Jawa Barat . skrispsi tidak diterbitkan.  Yogyakarta, Fak. Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2008.
Siden,  Wahyuni  Sri. Sistem  Upah  Buruh  Cengkeh  dalam  Prespektif  Ekonomi  Islam  diDesa Nuangan  induk  Kecamatan  Nuangan .  penelitian  tidak  diterbitkan.  Manado,  Fak Syariah, STAIN, 2012.
Subekti. Aneka Perjanjian . Bandung: Alumni, 1984.
Sudjana, Eggy. Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya . Jakarta: PPMI, 2000.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. XVIII;Bandung: Alfabet,
2013
Suhrawardi, K. Lubis. Hukum Ekonomi Islam . Ed.1, Cet 3; Jakarta: Penerbit: Sinar Grafika, 2004.
Suryabrata, Sumardi. Metodologi Penelitian . Ed. I, Cet. 23; Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqih. Jakarta: Prenada Media, 2003.