## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1853 - 1865 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6741
Rejection of Application for Registration of Trademark Payfazz Agen Keuangan Nusantara Based on Law Number 20 Year 2016: Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Dagang Payfazz Agen Keuangan Nusantara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

## Herdi Agriansyah
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia Jl. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto 53122 agriansyah00@gmail.com

## ABSTRACT
The  principle  of  trademark  registration  in  Indonesia  is  first  to  file,  i.e.  who  first registers  his  trademark  is  considered  as  the  owner  or  holder  of  rights  to  the  trademark. Trademark registration should not be based on bad faith, because in Law Number 20 of 2016 concerning  Trademarks  and  Geographical  Indications,  the  application  for  trademark registration  must  be  rejected.  The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  refusal  of  the application for registration of the Payfazz Agen Keuangan Nusantara trademark based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in Decision Number 25/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst  and  to  determine  the  legal  consequences  of  the refusal of the application for registration of the Payfazz Agen Keuangan Nusantara trademark based  on  Law  Number  20  of  2016  concerning  Trademarks  and  Geographical  Indications  in Decision  Number  25/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst.  This  research  uses  a  normative juridical  approach  method  with  analytical  descriptive  research  specifications.  The  data collection method is done by literature study, the data obtained is presented with narrative text, and the data analysis method used is qualitative normative method.  The results of the research can  be  concluded  that  the  refusal  of  the  application  for  registration  of  the  mark  “PAYFAZZ AGENT  FINANCIAL  OBLIGATIONS  NUSANTARA‘’  which  was  rejected  by  the  Defendant  was appropriate  in  accordance  with  the  provisions  of  Article  21  paragraph  (1)  letter  b  of  Law Number  20  of  2016  concerning  Trademarks  and  Geographical  Indications  and  the  legal consequences  of  the  refusal  of  registration  of  the  mark  ‘PAYFAZZ  AGENT  FINANCIAL OBLIGATIONS NUSANTARA’' is that the Plaintiff has lost the right, interests, and benefits under the law arising from the Trademark ''PAYFAZZ OBLIGATORY FINANCIAL AGENT NUSANTARA'', and  has  suffered  immaterial  losses  because  the  problems  with  the  registration  of  the Trademark  ''PAYFAZZ  OBLIGATORY  FINANCIAL  AGENT  NUSANTARA''  took  up  a  lot  of  time, costs,  energy,  and  thoughts  of  the  Plaintiff,  because  the  Defendant  erred  in  applying  the applicable law.
Keyword: Refusal, Application, Trademark

## ABSTRAK
Prinsip pendaftaran merek di Indonesia adalah first to file , yakni siapa yang pertama kali mendaftarkan mereknya yang dianggap sebagai pemilik atau pemegang hak atas merek. Pendaftaran  merek  tidak  boleh  berdasarkan  iktikad  tidak  baik,  karena  dalam  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  permohonan pendaftaran  merek  harus  ditolak.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  penolakan

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1853 - 1865 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6741
permohonan  pendaftaran  merek  dagang  Payfazz  Agen  Keuangan  Nusantara  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dalam Putusan  Nomor  25/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst  dan  untuk  mengetahui  akibat hukum terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek dagang Payfazz Agen Keuangan Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis  dalam  Putusan  Nomor  25/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan,  data  yang diperoleh  disajikan  dengan  teks  naratif,  dan  metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah metode  normatif  kualitatif.  Hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  penolakan permohonan  pendaftaran  merek  “PAYFAZZ  AGEN  KEUANGAN  NUSANTARA’’  yang  ditolak oleh  Tergugat  sudah  tepat  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  b  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dan  akibat  hukum penolakan pendaftaran merek “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA’’ adalah Penggugat telah kehilangan hak, kepentingan, dan manfaat yang berdasarkan hukum timbul dari merek ‘’PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA’’, dan telah menderita kerugian immateriil karena permasalahan  dengan  pendaftaran  merek  ’’PAYFAZZ  AGEN  KEUANGAN  NUSANTARA menyita  banyak  waktu,  biaya,  tenaga,  dan  pikiran  Penggugat,  dikarenakan  Tergugat  keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku.
Kata kunci: Penolakan, Permohonan, Merek Dagang

## PENDAHULUAN
Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merupakan  Langkah  maju bagi Bangsa Indonesia yang pada tahun 2020 memasuki era pasar bebas. 1 Salah satu implementasi era pasar bebas ialah negara dan masyarakat Indoneisa akan menjadi pasar  yang  terbuka  bagi  produk  ataupun  karya  orang/perusahaan  luar  negeri, demikian pula masyarakat Indonesia dapat menjual produk atau karya ciptaanya ke luar negeri secara bebas. Oleh karena itu, sudah selayaknya produk-produk ataupun karya-karya  lainnya  yang  merupakan  HKI  dan  sudah  beredar  dalam  pasar  global diperlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran.
Merek  sebagai  Hak  Kekayaan  Intelektual  pada  dasarnya  ialah  tanda  untuk mengidentifikasikan  asal  barang  dan  jasa  ( an  indication  of  origin )  dari  suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak  perdagangan  barang  dan  jasa.
2 Penulis  dalam  hal  ini  mengambil  kasus putusan Pengadilan Niaga nomor putusan 25/Pdt.Sus-
Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.  antara  PT  Payfazz  Teknologi  Nusantara  sebagai Penggugat  melawan  Pemerintah  Republik  Indonesia  cq.  Kementerian  Hukum  dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Komisi Banding Merek sebagai Tergugat. Penggugat mengajukan gugatan kepada Komisi  Banding  Merek,  setelah  diputuskan  Penggugat  mengajukan  kembali  ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
1 Prasetyo  Hadi  Purwandoko, Problematika  Perlindungan  Merek  di  Indonesia (Sinar Grafika, Jakarta, 2015), hlm. 8
2 Rahmi  Jened, Hukum  Merek  (Trademark  Law)  Dalam  Era  Global  &  Integrasi  Ekonomi (Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015), hlm. 3.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1853 - 1865 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6741
Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  penulis  tertarik  untuk  melakukan analisis  ke  dalam  penelitian  mengenai  kasus  penolakan  permohonan  pendaftaran merek  dengan  judul  Penolakan  Permohonan  Pendaftaran  Merek  Dagang  Payfazz Agen  Keuangan  Nusantara  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  Dan  Indikasi  Geografis  Dalam  Putusan  Nomor  25/Pdt.Sus- Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.  Adapun  perumusan  masalah  sebagai  berikut Bagaimana  penolakan  permohonan  pendaftaran  merek  dagang  Payfazz  Agen Keuangan Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 25/Pdt.Sus- Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst.  serta  bagaimana  akibat  hukum  terhadap  penolakan permohonan  pendaftaran  merek  dagang  Payfazz  Agen  Keuangan  Nusantara berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan  Indikasi Geografis dalam Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst.?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis  normatif  dengan spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  kepustakaan,  data yang  diperoleh  disajikan  dengan  teks  naratif,  dan  metode  analisis  data  yang digunakan adalah metode normatif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penolakan  Permohonan  Pendaftaran  Merek  Dagang  Payfazz  Agen  Keuangan Nusantara  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  dalam  Putusan  Nomor  25/Pdt.Sus- Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst
Perlindungan  merek  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Definisi Merek berdasarkan Pasal 1  angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:
“Merek  adalah  tanda  yang  dapat  ditampilkan  secara  grafis  berupa  gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih  unsur  tersebut  untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi  oleh  orang  atau  badan  hukum  dalam  kegiatan  perdagangan barang dan/atau jasa.”
Molengraaf dalam  Rr.  Eva  Damayanti , merek  adalah  dengan  mana dipribadikanlah  sebuah  barang  tertentu,  untuk  menunjukan  asal  barang,  dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat,  dan  diperdagangkan  oleh  orang  atau  perusahaan  lain. 3 OK.  Saidin  dalam Dewi  Tenty  Septi  Artiany,  Merek  adalah  suatu  tanda  ( sign )  untuk  membedakan barang-barang  atau  jasa  yang  sejenis  yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa
3 Rr.  Eva  Damayanti, Hukum  Merek  Tanda  Produk  Industri  Budaya,  Dikembangkan  Dari Ekspresi Budaya Tradisonal (Penerbit Alumni, Bandung, 2012), hlm. 73.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1853 - 1865 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6741
yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai  jaminan  atas  mutunya  dan  digunakannya  dalam  kegiatan  perdagangan barang dan jasa.’’ 4
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  putusan  nomor  25/Pdt.Sus.- Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst,  menunjukkan  bahwa  Penggugat  merupakan  subyek hukum  berbentuk  perseroan  terbatas  yang  berdiri  sejak  Mei  2016  dan  didirikan berdasarkan  hukum  Indonesia  yang  bergerak  pada  bidang  usaha  penyediaan  dan pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang bertujuan komersial (profit )  yang  digunakan  untuk  fasilitasi  dan/atau  mediasi  layanan  transaksi elektronik  dalam  bentuk  pengumpul  pedagang  ( marketplace )  (“Usaha Marketplace ”).  Merek  “’PAYFAZZ  AGEN  KEUANGAN  NUSANTARA”  merupakan sebuah  merek  dagang  dari  PT  PAYFAZZ  TEKNOLOGI  NUSANTARA  nomor  agenda: D00.2017.052269 tanggal 16 Oktober 2017 untuk kelas 9. Merek “’PAYFAZZ AGEN KEUANGAN  NUSANTARA”  dapat  diartikan  sebagai  merek  dagang  karena mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
1. Unsur  kata  ‘’PAYFAZZ’’ dengan  lukisan  petir  yang  membentuk pada  huruf  ‘F’  dan  rangkaian  kata  ‘AGEN  KEUANGAN  NUSANTARA’ dengan susunan warna biru, hijau dan hitam.
2. Memiliki daya pembeda dengan merek lain.
3. Pengajuan permohonan pendaftaran pada 16 Oktober 2017.
Hasil  penelitian  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dan  pendapat Molengraaf dalam Rr. Eva Damayanti, karena  merek “’PAYFAZZ AGEN  KEUANGAN NUSANTARA”  yang  diperdagangkan  oleh  Penggugat  untuk  Kelas  Barang/Jasa:  9, dengan  jenis  barang  yaitu Software Aplikasi (Software Komputer ) dan  merek “PAYFAZZ  AGEN  KEUANGAN  NUSANTARA”  terdiri  atas  gambar  dan  logo.  Sesuai pula dengan pendapat OK. Saidin dalam Dewi Tenty Septi Artiany, karena terdapat unsur  kata  ‘’PAYFAZZ’’  dengan  lukisan  petir  yang  membentuk  pada  huruf  ‘F’  dan rangkaian kata ‘AGEN KEUANGAN NUSANTARA’ dengan susunan warna biru, hijau dan  hitam  sehingga  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  merek  karena  memiliki  tanda dan nama untuk membedakan produk barang dengan barang sejenis lainnya. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan
Indikasi Geografis, merek dapat dibagi dalam dua (2) jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis,  Merek  Dagang  adalah  merek  yang  digunakan  pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama- sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek jasa  menurut  Pasal  1  angka  3  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Merek  dan  Indikasi  Geografis  adalah  merek  yang  digunakan  pada  jasa  yang
4 Dewi Tenty Septi Artiany, Merek Kolektif Produk Koperasi Ekonomi Kreatif (PT Alumni, Bandung, 2018), hlm. 52.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  putusan  nomor  25/Pdt.Sus- Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst,  merek  “’PAYFAZZ  AGEN  KEUANGAN  NUSANTARA” merupakan merek dagang PT  PAYFAZZ TEKNOLOGI NUSANTARA. Hasil penelitian tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena merek “’PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA” merupakan jenis merek dagang.
Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan aturan bahwa merek dagang dan merek jasa  dapat  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau  beberapa  orang  secara  bersama- sama atau badan hukum. Menurut Harsono Adisumarto merek sengaja dibuat bukan hanya  untuk  dimiliki  sendiri,  melainkan  untuk  kepentingan  bersama.  Oleh  karena itu pemilik merek oleh seseorang atau badan hukum dapat terjadi. 5
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  putusan  nomor  25/Pdt.Sus- Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst,  mengenai  kepemilikan  merek  “’PAYFAZZ  AGEN KEUANGAN NUSANTARA” dimiliki oleh PT PAYFAZZ TEKNOLOGI NUSANTARA yang dipimpin oleh Ricky Winat. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 2 dan  angka  3  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis  dan  pendapat  Harsono  Adisumarto,  karena  merek  “PAYFAZZ  AGEN KEUANGAN  NUSANTARA”  dimiliki  oleh  badan  hukum  yang  berhak  atas  merek tersebut  yaitu  PT  PAYFAZZ  TEKNOLOGI  NUSANTARA  yang  dipimpin  oleh  Ricky Winata.
Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek harus dicantumkan:
a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
c. Nama  lengkap  dan  alamat  Kuasa  jika  Permohonan  diajukan  melalui Kuasa;
d. Warna  jika  Merek  yang  dimohonkan  pendaftarannya  menggunakan unsur warna;
e. Na a negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
f. Kelas  barang  dan/atau  kelas  jasa  serta  uraian  jenis  barang  dan/atau jenis jasa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  putusan  nomor  25/Pdt.Sus- Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst,  PT  PAYFAZZ  TEKNOLOGI  NUSANTARA  telah mengajukan  permohonan  pendaftaran  merek  ‘’PAYFAZZ  AGEN  KEUANGAN NUSANTARA’’ kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
5 Harsono  Adisumarno, Hak  Milik  Intelektual  Khususnya  Paten  dan  Merek,  Hak  Milik Perindustrian (Industrial Property) (Akademi Pressindo, Jakarta, 1989), hlm. 25.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1853 - 1865 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6741
cq.  Komisi  Banding  Merek  di  Kelas  9  dengan  jenis  barang  “ Software Aplikasi ( Software Komputer)”  berdasarkan  permohonan  dengan  Nomor  Agenda D002017052269  pada  16  Oktober  2017.  Hasil  penelitian  tersebut  sesuai  dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,  karena  Penggugat  telah  mengajukan  permohonan  pendaftaran  merek pada  16  Oktober  2017  kepada  Pemerintah  Republik  Indonesia  cq.  Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  cq.  Komisi  Banding  Merek  di  Kelas  9  dengan  jenis  barang  “ Software Aplikasi ( Software Komputer)”.
Pasal  21  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016 Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  sebuah  merek  dapat  ditolak  permohonan pendaftarannya  jika  merek  tersebut  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau keseluruhannya dengan:
(1) Permohonan  ditolak  jika  Merek  tersebut  mempunyai  persamaan  pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek  terkenal  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.
(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
a. merupakan  atau  menyerupai  nama  atau  singkatan  nama  orang terkenal,  foto,  atau  nama  badan  hukum  yang  dimiliki  orang  lain,
kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; b. merupakan  tiruan  atau  menyerupai  nama  atau  singkatan  nama, bendera,  lambang  atau  simbol  atau  emblem  suatu  negara,  atau lembaga  nasional  maupun  internasional,  kecuali  atas  persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau c. merupakan  tiruan  atau  menyerupai  tanda  atau  cap  atau  stempel resmi yang digunakan oleh negara atau Lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
(3) Permohonan  ditolak  jika  diajukan  oleh  pemohon  yang  beriktikad  tidak baik.
Secara  umum  jangkauan  pengertian  iktikad  tidak  baik  menurut  Amalia Rooseno  dalam  Agus  Mardianto meliputi  perbuatan  "penipuan"  ( fraud ),  rangkaian "menyesatkan"  ( misleading )  orang  lain,  serta  tingkah  laku  yang  mengabaikan kewajiban  hukum  untuk  mendapat  keuntungan.  Bisa  juga  diartikan  sebagai perbuatan  yang  tidak  dibenarkan  secara  sadar  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang tidak  jujur  ( dishonesthy  purpose ).  Dalam  pengkajian  merek,  setiap  perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi,  membajak  atau membonceng  kemasyuran  merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang  lain  tanpa  hak  ( unauthorized  use )  yang  secara  harmonisasi  dalam

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1853 - 1865 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6741
perlindungan  merek  dikualifikasikan  sebagai  persaingan  curang  ( unfair competition ) serta dinyatakan sebagi perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur ( unjust enrichment ). 6
Menurut  Mark  P.McKenna,  fungsi  daya  pembeda  adalah  untuk menyampaikan  ciri  khas  dari  sebuah  merek  dan  sumber  barang  dan/atau  jasa, sehingga  konsumen  dapat  membedakan  sumber  suatu  barang  dan/atau  jasa  yang satu  dengan  barang  dan  atau/jasa  lainnya. 7 Dalam  menentukan  ada  tidaknya persamaan  antara  merek  yang  satu  dengan  yang  lain,  menurut  Emmy  Yuhassarie dikenal dua teori, yaitu teori holistic approach dan dominancy . Menurut teori holistic approach untuk  menentukan  ada  tidaknya  persamaan  merek  harus  dilihat  secara keseluruhan, baik dari bunyinya, artinya, ejaannya maupun dari tampilannya. Teori dominancy menentukan adanya persamaan merek antara merek yang satu dengan yang  lainnya  cukup  diambil  unsur  yang  dianggap  paling  dominan  dari  merek tersebut. 8 Tabel 1. Perbedaan Merek Payfazz Agen Keuangan Nusantara dan Merek Pembanding
Merek Payfazz Agen Keuangan Nusantara dan Merek Pembanding Merek  Payfazz  Agen  Keuangan Nusantara Merek Pembanding Unsur-unsur menonjol masing-masing Merek Unsur  kata  ‘PAYFAZZ’  dengan lukisan  petir  yang  membentuk  pada huruf  ‘F’ dan  rangkaian  kata  ‘AGEN
KEUANGAN  NUSANTARA’  dengan susunan warna biru, hijau dan hitam.
Unsur  kata  ‘Fasspay’  dengan  warna  biru.

## a) Perbedaan Secara Visual
 Merek  terdiri  dari  unsur-unsur kata:
o Unsur kata: ‘PAYFAZZ’;
o Unsur kata: ‘AGEN’;
o Unsur kata: ‘KEUANGAN’;
o Unsur kata: ‘NUSANTARA’;
 Unsur  kata  ‘PAYFAZZ’  dituliskan dengan  menggunakan  huruf- huruf kapital P,A,Y,F,A,Z,Z dengan penulisan tulisan indah ( stylized ).
 Merek  terdiri  dari  satu  (1)  unsur  kata, yakni ‘Fasspay’;
 Unsur  kata  ‘Fasspay’  dituliskan  dengan huruf kapital ‘F’ dan huruf-huruf kecil a, s, s, p, a, y.
 Merek FASSPAY terdiri  dari hanya satu (1) kombinasi warna, yaitu biru.
6 Agus Mardianto, “Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga”, Jurnal Dinamika Hukum 10, No. 1 (2010): 47.
7 Mark  P.McKenna,  “Teaching  Trademark  Theory  Through  the  Lens  Of  Distinctiveness”, Saint Louis University Law Journal 52, No. 1, (2008): 847.
8 Agus Mardianto, “Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lesensi Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001”, Jurnal Dinamika Hukum 11 No. 3, (2011): 467.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1853 - 1865 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6741
 Merek PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA memiliki  variasi  warna  visual secara  khusus,  yaitu  biru,  hijau dan hitam.
b) Perbedaan Secara Fonetik
 Merek diucapkan: “ pei-faz a-gen- ke-uang-an nu-san-ta-ra ”
 Merek  terdiri  dari  11  (sebelas) suku  kata
 Merek diucapkan: “ fes-pei ”
 Merek terdiri dari dua (2) suku kata c) Perbedaan Jenis Barang Software Aplikasi ( Software Komputer)  sebagai  penyelenggara platform  digital  yang  bertujuan komersial  (profit)  yang  digunakan untuk  fasilitasi  dan/atau  mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti marketplace untuk  beragam produk,  antara  lain  produk  layanan keuangan  seperti  transfer  dana  dan pinjaman,  produk  payment  point online  bank  (PPOB),  dan  produk perdagangan  secara  daring  ( e- commerce ) Alat pembaca   kartu   untuk   kartu kredit; terminal      untuk  memproses  pembayaran kartu kredit secara elektronik; perangkat  lunak      untuk  mempermudah transaksi aman kartu kredit;  terminal pembayaran elektronik.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  putusan  nomor  25/Pdt.Sus.- Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst, mengenai penolakan permohonan pendaftaran merek dagang  Penggugat  yang  memiliki  persamaan  dengan  merek  pembanding  yang diajukan oleh Tergugat karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek “FASSPAY”  Nomor  Daftar:  IDM000527914 yang  telah  terdaftar  milik  pihak  lain untuk barang sejenis dengan dasar hukum Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Hasil penelitian tersebut tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis, karena  pendaftaran  merek  “’PAYFAZZ  AGEN  KEUANGAN  NUSANTARA”  apabila dilihat  dari  tabel  pembanding,  merek  “’PAYFAZZ  AGEN  KEUANGAN  NUSANTARA” tidak  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  merek pembanding,  merek  tersebut  seharusnya  diterima  permohonan  pendaftarannya. Tidak sesuai pula dengan pendapat Mark P.McKenna dan Emmy Yuhassarie, karena merek  “’PAYFAZZ  AGEN  KEUANGAN  NUSANTARA”  mempunyai  fungsi  pembeda dengan  barang  dan/atau  jasa  yang  satu  dengan  barang  dan  atau/jasa  lainnya  dan tidak  ada  persamaan  merek  antara  merek  “’PAYFAZZ  AGEN  KEUANGAN NUSANTARA”  dengan  merek  ‘’FASSPAY’’,  dan  tidak  sesuai  pula  dengan  pendapat

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1853 - 1865 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6741
Amalia Rooseno , karena tidak mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek ‘’FASSPAY’’.
Berdasarkan  Pasal  28  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai permohonan banding,
(1) Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan berdasarkan  alasan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  20  dan/atau pasal 21.
(2) Permohonan  banding  diajukan  secara  tertulis  oleh  Pemohon  atau Kuasanya  kepada  Komisi  Banding  Merek  dengan  tembusan  yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya.
(3) Permohonan  banding  diajukan  dengan  menguraikan  secara  lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan Permohonan.
(4) Alasan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  bukan  merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas Permohonan yang ditolak.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  putusan  nomor  25/Pdt.Sus.- Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  upaya  hukum permohonan  banding  terhadap  Penolakan  Permohonan  Pendaftaran  kepada Tergugat pada tanggal 15 November 2019. Tergugat menolak Permohonan Banding Merek  ‘’PAYFAZZ  AGEN  KEUANGAN’’  sebagaimana  dibuktikan  dengan  Putusan Majelis Banding Merek No. 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019 yang diterima  oleh  Penggugat  pada  tanggal  18  Februari  2020.  Hasil  penelitian  tersebut sesuai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena Penggugat telah mengajukan upaya hukum permohonan banding  terhadap  Penolakan  Permohonan  Pendaftaran  kepada  Tergugat  pada tanggal 15 November 2019,
Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai penghapusan pendaftaran merek yaitu:
‘‘Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau  Kuasanya  dapat  mengajukan  gugatan  atas  putusan  penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga)  bulan  terhitung  sejak  tanggal  diterimanya  keputusan  penolakan tersebut..”
Bentuk gugatan yang dapat dilakukan oleh pemilik merek diatur dalam Pasal 83 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu sebagai berikut:
(1) Pemilik  Merek  terdaftar  dan/atau  penerima  Lisensi  Merek  terdaftar dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  lain  yang  secara  tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. Gugatan ganti rugi; dan/atau b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1853 - 1865 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6741
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
(3) Gugatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diajukan  kepada Pengadilan Niaga.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  putusan  nomor  25/Pdt.Sus.- Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst, Penggugat mengajukan gugatan dengan Surat Gugatan tanggal 14 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Mei 2020 karena Penggugat sangat berkeberatan dan menolak putusan dan pertimbangan hukum Tergugat yang pada dasarnya  menyatakan  bahwa  merek  ‘’PAYFAZZ  AGEN  KEUANGAN  NUSANTARA’’ memiliki  persamaan  pada  pokoknya  untuk  barang  sejenis  dengan  Merek Pembanding.
Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,  karena  Penggugat  telah  mengajukan  gugatan  dengan  Surat Gugatan  tanggal  14  Mei  2020,  yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Mei 2020.
Mengingat, ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun  2016  Tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  serta  Peraturan  Perundang- Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dalam hal ini Pengadilan Negeri  Niaga  Jakarta  Pusat  memutus  dengan  Putusan  Nomor  25/Pdt.Sus.- Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebagian; Menyatakan  merek  ‘’PAYFAZZ  AGEN  KEUANGAN  NUSANTARA’’  atas  nama Penggugat  di  bawah  Nomor  Agenda  D002017052269  untuk  jenis  barang  yang dimohonkan  pendaftarannya  sebagai  berikut:  “ Software Aplikasi  ( Software Komputer)“ tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk  barang  sejenis  dengan  merek  ‘’FASSPAY’’  yang  terdaftar  di  bawah  No. Pendaftaran  IDM000527914;  Menyatakan  batal  Putusan  Komisi  Banding  Nomor 877/KBM/HKI/2019  tertanggal  27  November  2019;  Menerima  dan  mengabulkan permohonan  pendaftaran  merek  ‘’PAYFAZZ  AGEN  KEUANGAN  NUSANTARA’’  di bawah Nomor Agenda D002017052269 melalui permohonan tertanggal 16 Oktober 2017  untuk  melindungi  jasa-jasa  dalam  kelas  jasa  9,  yaitu “Software Aplikasi (Software Komputer )”; Memerintahkan  kepada  Pemerintah  Republik  Indonesia  cq. Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  cq.  Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  untuk  segera  menerbitkan  Sertifikat  Pendaftaran Merek  untuk  merek  ‘’PAYFAZZ  AGEN  KEUANGAN  NUSANTARA’’  di  bawah  Nomor Agenda  D002017052269  melalui  permohonan  tertanggal  16  Oktober  2017  untuk melindungi  jasa-jasa  dalam  kelas  jasa  9,  yaitu “Software Aplikasi (Software Komputer )”; Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang  sampai hari  ini  ditetapkan  sejumlah  Rp.  1.401.000,00  (satu  juta  empat  ratus  satu  ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 6 Nomor 2 (2024) 1853 - 1865 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6741
Akibat  Hukum  terhadap  Penolakan  Permohonan  Pendaftaran  Merek  Dagang Payfazz  Agen  Keuangan  Nusantara  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  dalam  Putusan  Nomor 25/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst.
Menurut  Jazim  Hamidi,  kata  dampak  hukum/akibat  hukum  mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. 9 Menurut A.  Ridwan  Halim  dalam  Dudu  Duswara  Machmuddin,  akibat  hukum  adalah  segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap  obyek  hukum  ataupun  akibat-akibat  lain  yang  disebabkan  karena kejadian-kejadian  tertentu  yang  oleh  hukum  yang  bersangkutan  sendiri  telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. 10
Berdasarkan  hasil  penelitian  dalam  putusan  nomor  25/Pdt.Sus.- Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst  bahwa  Penggugat  telah  kehilangan  hak,  kepentingan, dan  manfaat  yang  berdasarkan  hukum  timbul  dari  Merek  ‘’PAYFAZZ  AGEN KEUANGAN  NUSANTARA’’,  serta  telah  menderita  kerugian  immateriil  karena permasalahan  dengan  pendaftaran  Merek  ’’PAYFAZZ  AGEN  KEUANGAN NUSANTARA  telah  menyita  banyak  waktu,  biaya,  tenaga,  dan  pikiran  Penggugat, dikarenakan Tergugat keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku.
Hasil  penelitian  tersebut  sesuai  dengan  pendapat  Jazim  Hamidi,  karena Penggugat  kehilangan  hak,  kepentingan,  dan  manfaat  serta  menderita  kerugian immateriil  karena  permasalahan  terkait  dengan  pendaftaran  Merek  ’’PAYFAZZ AGEN  KEUANGAN  NUSANTARA  telah  menyita  banyak  waktu,  biaya,  tenaga,  dan pikiran  Penggugat.  Sesuai  pula  dengan  pendapat  A. Ridwan  Halim  dalam  Dudu Duswara  Machmuddin, karena  Majelis  Hakim  dengan  amar  putusannya  menerima gugatan  Penggugat  untuk  sebagian.  Majelis  Hakim  berkesimpulan  dan  sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat bahwa merek “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA’’ yang ditolak permohonan pendaftarannya oleh Tergugat tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk barang sejenis terhadap merek ‘’FASSPAY’’, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan
Majelis Hakim  menyatakan batal Putusan Komisi Banding Nomor 877/KBM/HKI/2019 tertanggal 27 November 2019.

## KESIMPULAN
Putusan Nomor 25/Pdt.Sus.-Merek/2020/PN.Niaga.Jt.Pst yang mengabulkan gugatan  penolakan  permohonan  pendaftaran  merek  “PAYFAZZ  AGEN  KEUANGAN NUSANTARA’’  yang  ditolak  oleh  Tergugat  sudah  tepat  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  21  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Merek dan  Indikasi  Geografis  bahwa    merek  ‘’PAYFAZZ  AGEN  KEUANGAN  NUSANTARA’’
9 Jazim  Hamidi, Revolusi  Hukum  Indonesia:  Makna,  Kedudukan,  dan  Implikasi  Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI (Konstitusi Press &  Citra Media, Yogyakarta, 2006), hlm. 200.
10 Dudu  Duswara  Machmuddin, Pengantar  Ilmu  Hukum:  Sebuah  Sketsa (PT.  Refika Aditama, Bandung, 2001), hlm. 50.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
atas nama Penggugat di bawah Nomor Agenda D002017052269 untuk jenis barang yang  dimohonkan  pendaftarannya  sebagai  berikut:  “Software  Aplikasi  (Software Komputer)“ tidak mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya untuk  barang  sejenis  dengan  Merek  FASSPAY  yang  terdaftar  di  bawah  No. Pendaftaran  IDM000527914. Akibat  hukum  penolakan  pendaftaran  merek “PAYFAZZ AGEN KEUANGAN NUSANTARA’’ adalah Penggugat telah kehilangan hak, kepentingan,  dan  manfaat  yang  berdasarkan  hukum  timbul  dari  Merek  ‘’PAYFAZZ AGEN  KEUANGAN  NUSANTARA’’,  dan  telah  menderita  kerugian  immateriil  karena permasalahan  dengan  pendaftaran  Merek  ’’PAYFAZZ  AGEN  KEUANGAN NUSANTARA  telah  menyita  banyak  waktu,  biaya,  tenaga,  dan  pikiran  Penggugat, dikarenakan Tergugat keliru dalam menerapkan hukum yang berlaku.

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

## DAFTAR PUSTAKA
Adisumarno, Harsono. 1989. Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan  Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property) . Jakarta: Akademi Pressindo.
Artiany,  Dewi  Tenty  Septi.  2018. Merek  Kolektif Produk  Koperasi  Ekonomi  Kreatif , Bandung: PT Alumni.
Damayanti,  Rr.  Eva.  2012. Hukum  Merek  Tanda  Produk  Industri  Budaya, Dikembangkan Dari Ekspresi Budaya Tradisonal . Bandung: Penerbit Alumni. Hamidi,  Jazim.  2006. Revolusi  Hukum  Indonesia:  Makna,  Kedudukan,  dan  Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI . Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
Jened,  Rahmi.  2015. Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi . Jakarta: Kharisma Putra Utama. Machmuddin, Dudu Duswara. 2001. Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Sketsa . Bandung: PT. Refika Aditama.
Mardianto, Agus. 2010. Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga ,  Jurnal  Dinamika  Hukum  Universitas  Jenderal  Soedirman. Purwokerto. Volume 10 Nomor 1. hlm. 44-45 dan hlm. 47.
Mardianto,  Agus.  2011.  Akibat  Hukum  Pembatalan  Pendaftaran  Merek  Terhadap Hak  Penerima  Lesensi  Merek  Menurut  UU  No.  15  Tahun  2001.  Jurnal Dinamika Hukum. Purwokerto. Vol. 11 No. 3. 2011, hlm. 467.
P.McKenna,  Mark.  2008. Teaching  Trademark  Theory  Through  the  Lens  Of Distinctiveness .  Saint  Louis  University  Law  Journal.  United  States.  Volume 52:843
Purwandoko,  Prasetyo  Hadi.  2015. Problematika Perlindungan Merek di Indonesia Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.