PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nely Suwidyanti: Peran Good Governace Melalui Reformasi ….
Page 530
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)

## PERAN GOOD GOVERNANCE MELALUI REFORMASI

## BIROKRASI DAN E-GOVERMENT GUNA MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN  PEMERINTAHAN BERBASIS  KINERJA DI KOTA SURABAYA
Nely Suwidyanti Universitas Airlangga, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia nely.suwidyanti-2021@fisip.unair.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penerapan good governance berbasis kontrak  kerja,  reformasi  birokrasi,  dan E-goverment dalam  rangka  meningkatkan  efisiensi penyelenggaraan  pemerintahan  di  kota  Surabaya.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  berupa  teknik  deskriptif  analitis  yang dijelaskan  atau  dibahas  secara  deskriptif  dan  didasarkan  pada  tinjauan  literatur  yang  relevan dengan  cara  mempelajari  dan  mengumpulkan  data  yang  diambil  dari  artikel-artikel  yang dipublikasikan  dalam  berbagai  jurnal  ilmiah  dan  kumpulan  buku.  Instrumen  yang  digunakan berupa data sekunder yang diacu dari tinjauan Pustaka yang relevan. Dalam upaya meningkatkan penyelengaraan  pemerintahan,  Kota  Surabaya  melakukan  reformasi  birokrasi  berbasis  kontrak kerja dimana penyelengara pemerintahan seperti kepala daerah, selalu dituntut untuk mencapai target kerja yang telah di tentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam penerapan reformasi birokrasinya untuk mencapai good governance pemerintah Kota Surabaya menggunakan konsep kontrak kerja  berjalan baik dengan output berupa evaluasi kerja menggunakan  konsep kontrak kerja  yang  memanfaatkan  teknologi (e-government) sehingga  dapat  lebih  transparan.  Hal  ini dikbuktikan dari beberapa aspek, seperti penggunaan e-government terkait dengan pembentukan praktik  tata  kelola  yang  baik,  pelaksanaan good  governance terkait  dengan  reformasi kelembagaan  birokrasi,  terdapat  hubungan  antara  kinerja  dan electronic  government ,  kinerja dengan reformasi birokrasi, dan penerapan good governance dengan kinerja. Kata Kunci: E-Government, Government, Kinerja, Reformasi Birokrasi

## ABSTRACT
Therefore,  this  study  aims  to  determine  the  relationship  between  the  implementation  of  good governance based on employment contracts, bureaucratic reform, and E-goverment in order to improve the efficiency of government administration in the city of Surabaya. This research also uses  qualitative  research  methods  with  data  collection  techniques  in  the  form  of  descriptive analytical  techniques  that  are  explained  or  discussed  descriptively  and  based  on  relevant literature  reviews  by  studying  and  collecting  data  taken  from  articles  published  in  various scientific journals and book collections. The instrument used is secondary data referenced from the relevant literature review. In an effort to improve government administration, Surabaya city conducts bureaucratic reforms based on work contracts where government administrators, such as regional heads, are always required to achieve predetermined work targets. The results of this study indicate that in the implementation of bureaucratic reform to achieve good governance, the Surabaya city government uses the concept of work contracts to run well with the output in the form  of  work  evaluation  using  the  concept  of  work  contracts  that  utilize  technology  (e-
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nely Suwidyanti: Peran Good Governace Melalui Reformasi ….
Page 531
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
government) so that it can be more transparent. This is evidenced from several aspects, such as the  use  of  e-government  related  to  the  establishment  of  good  governance  practices,  the implementation  of  good  governance  related  to  bureaucratic  institutional  reform,  there  is  a relationship  between  performance  and  electronic  government,  performance  with  bureaucratic reform, and the implementation of good governance with performance.
Keywords : E-Government, Government, Performance, Bureaucratic Reform

## PENDAHULUAN
Peran good  governance dalam  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  diupayakan melalui penerapan aturan (kebijakan) yang adil serta alokasi dan distribusi sumber daya secara  adil.  Untuk  mencapai  pemerintahan  yang  efektif,  sangat  penting  bahwa  proses partisipasi  dan  keterbukaan  memfasilitasi  penerapan  akuntabilitas  dalam  pemerintahan (Munawir,  2011).  Menurut  (Mardiasmo,  2002)  mendefinisikan  “ good  governance ” sebagai “sebuah konsep pendekatan yang bertujuan untuk pengembangan sektor publik melalui good governance ”. Tata kelola yang baik juga dikenal sebagai "tata kelola sektor publik."
Selain  itu,  berikut  kutipan  dari  Bank  Dunia  (Wahab,  2002):  “ Good  governance adalah    konsep  pelaksanaan  manajemen    pembangunan  yang  sehat  dan  bertanggung jawab  sejalan  dengan  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien,  menghindari  salah  alokasi investasi  yang  langka  dan  mencegah  korupsi    politik  dan  administrasi,  menerapkan disiplin  fiskal  dan  menciptakan  kerangka  hukum  dan political  framework untuk pertumbuhan  wiraswasta.”  Partisipasi  dan  akuntabilitas  selalu  dikaitkan  dengan  frasa transparansi.  Inilah  tiga  dasar good  governance .  Prinsip  ini  harus  dipatuhi  oleh  semua entitas  pemerintah,  karena  transparansi  yang  baik  cenderung  diikuti  dengan meningkatnya  kepercayaan  publik  kepada  pemerintah,  yang  pada  gilirannya menyebabkan  partisipasi  publik  yang  lebih  besar  dalam  perumusan  dan  implementasi kebijakan publik (Munawir, 2011).
Eksistensi  birokrasi  merupakan  prasyarat  yang  tak  terhindarkan  yang  harus dipenuhi agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Merupakan tanggung jawab  negara  untuk  memberikan  layanan  kepada  warganya  sebagai  sarana  dalam memenuhi  berbagai  kebutuhan  mereka.  Birokrasi  merupakan  lembaga  negara  yang bertanggung jawab menjalankan segala kebijakan yang terkait dengan kepentingan rakyat dalam  negara.  Jika  dijalankan  dengan  benar,  birokrasi  berpotensi  menjadi  alat  yang meningkatkan baik efikasi maupun efisiensi kerja.
Di sisi lain, birokrasi sering disalahgunakan. Keberadaan birokrasi tidak membuat proses  berjalan  lebih  cepat;  justru  memperlambat  berbagai  tindakan  yang  terjadi  di masyarakat.  Belum  lagi  banyaknya  pajak  yang  berbeda  yang  mengakibatkan  kerugian ekonomi  yang  signifikan.  Kalaupun  pegawai  birokrasi  digaji  dari  “pajak”  masyarakat,
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nely Suwidyanti: Peran Good Governace Melalui Reformasi ….
Page 532
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
realitas pemerintahan saat ini justru menghadirkan birokrasi dalam sudut pandang yang negatif dan tidak memungkinkan untuk melayani masyarakat. Selain itu, aparat birokrasi seringkali  menyalahgunakan  wewenang  yang  diberikan.  Karena  itu,  perlu  dilakukan perubahan birokrasi. Dengan kata lain, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis yang  perlu  dilakukan  dalam  rangka  menciptakan  aparatur  negara  agar  dapat melaksanakan  kegiatan  pemerintahan  secara  umum  dan  pembangunan  nasional  secara lebih efisien dan efektif (Dominata, 2013).
Tuntutan  terwujudnya  ketatanegaraan  yang  mampu  mendukung  kelancaran  dan keseragaman  pemenuhan  tugas  dan  fungsi  penyelenggaraan  negara  dan  pembangunan yang  sejalan  dengan  praktik  prinsip-prinsip good  governance merupakan  salah  satu tuntutan  reformasi  yang  berkaitan  dengan  aparatur  negara.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan  langkah-langkah  pembenahan  birokrasi  guna  memenuhi  persyaratan komponen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pemerintah. Tujuan mendasar dari upaya reformasi birokrasi di Indonesia adalah untuk menciptakan birokrasi yang lebih rasional (Mustopadidjaja, 2003).
Tujuan rasionalisasi birokrasi adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan  efektivitas  melalui  pembentukan  pembagian  kerja  yang  seimbang  baik  secara hierarkis maupun horizontal. Pembagian ini dievaluasi sesuai dengan rasio volume tugas dan beban dengan jumlah sumber daya, dan disertai dengan alur kerja yang formal dan pengawasan  yang  ketat.  Reformasi  birokrasi  diperlukan  untuk  meningkatkan  produksi pemerintah  (Gunarjo,  2011).  Birokrasi  perlu  ditata  ulang,  diubah,  diperbaiki,  dan disempurnakan  agar  menjadi  lebih  bersih,  lebih  responsif,  lebih  kreatif,  lebih  efisien, lebih efektif, dan lebih produktif. Reformasi birokrasi itu perlu. Dengan demikian, para pelaku  ekonomi  dapat  menjalankan  usahanya  tanpa  harus  khawatir  dengan  masalah pemerintahan  yang  memakan  waktu  dan  rumit,  sehingga  mereka  dapat  melakukannya dengan aman dan nyaman.
Produk  atau  hasil  kegiatan  atau  program  yang  sedang  atau  telah  dicapai  dalam kaitannya  dengan  penggunaan  anggaran  dengan  kuantitas  dan  kualitas  yang  terukur dikenal  sebagai  pencapaian  kinerja  (Permendagri  No.  13  Tahun  2006,  Pasal  1).  Istilah “kinerja” digunakan untuk menyebut hasil yang dicapai melalui pekerjaan atau kegiatan yang  dilakukan.  Suatu  kinerja  dianggap  berhasil  dalam  konteks  pemerintahan  jika dilakukan sesuai dengan semua hukum yang berlaku, tanpa melanggar hukum, dan secara moral dan etika (Maindoka & Wokas, 2013) .
Pencapaian  atau  tingkat  keberhasilan  individu  atau  kelompok  individu  kadang- kadang  disebut  sebagai  "kinerja"  mereka,  dan  istilah  "kinerja"  sering  digunakan  untuk menggambarkan  konsep  ini.  Jika  seorang  individu  atau  sekelompok  orang  memiliki
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nely Suwidyanti: Peran Good Governace Melalui Reformasi ….
Page 533
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
kriteria  keberhasilan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  maka  hanya  dengan  demikian kinerja  dapat  dievaluasi.  Kondisi  untuk  sukses  dituangkan  dalam  bentuk  tujuan  dan sasaran khusus yang perlu dicapai. Kinerja individu atau organisasi tidak dapat dievaluasi karena tidak ada tolak ukur untuk membandingkannya dengan tidak adanya tujuan atau target (Mahsun, 2011).
Ada  banyak  variasi  dalam  definisi  pengukuran  kinerja  yang  telah  dikembangkan oleh  berbagai  peneliti;  namun,  semua  definisi  ini  mengarah  pada  kesimpulan  bahwa mengukur  kinerja  dapat  membuat  proses  meminta  pertanggungjawaban  pemangku kepentingan atas semua kegiatan mereka menjadi lebih objektif. “Pengukuran kinerja” didefinisikan  oleh  (Hatry,  1999)  sebagai  “pengukuran  hasil  dan  efektivitas  suatu pelayanan  atau  program  secara  teratur  yang  diarahkan  oleh  suatu  pola  yang  pasti  dan teratur”. Ada kemungkinan bagi  manajemen operasi  organisasi  untuk  tercermin dalam seberapa baik atau seberapa buruk aktivitas tersebut diukur untuk kinerja.
Manajemen  suatu  organisasi  perlu  menyadari  apakah  layanan  yang  mereka tawarkan didasarkan pada konsep yang ekonomis, efisien, dan efektif. Ini mencontohkan tanggung  jawab  manajer  kepada  berbagai  pemangku  kepentingan  dalam  organisasi. Manajer bertanggung jawab tidak hanya untuk penyediaan layanan fisik, tetapi juga untuk administrasi bisnis secara efektif (Siregar, 2017). Namun, manfaat paling signifikan dari manajemen  dan  pengukuran  kinerja  adalah  kontribusinya  terhadap  peningkatan pelayanan  publik  sekaligus  mendorong  peningkatan  tanggung  jawab  (Flynn,  1997). Menurut  (Parker,  n.d.),  menilai  kinerja  suatu  instansi  pemerintah  disertai  dengan  total lima set manfaat yang berbeda. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut: (1) pengukuran kinerja  meningkatkan  kualitas  pengambilan  keputusan;  (2)  pengukuran  kinerja meningkatkan akuntabilitas internal; (3) pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik; (4) pengukuran kinerja memungkinkan organisasi untuk menentukan penggunaan sumber daya yang efektif; dan (5) pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategis dan  penetapan  tujuan.  (1)  Pengukuran  kinerja  meningkatkan  akuntabilitas  internal;  (2) pengukuran  kinerja  meningkatkan  akuntabilitas  publik;  (3)  pengukuran  kinerja meningkatkan  akuntabilitas  internal;  dan  (4)  pengukuran  kinerja  meningkatkan akuntabilitas publik.
Dalam  peningkatan  akuntabilitas  suatu  lembaga,  harus  dilakukan  evaluasi kinerjanya,  khususnya  di  sektor  publik,  yang  bertanggung  jawab  langsung  kepada masyarakat.  Mengukur  kinerja  institusi  sangat  penting  di  sektor  publik.  Keputusan Kepala  LAN  Nomor  239/IX/6/8/2003  tentang  Pedoman  Penyusunan  Laporan Pertanggungjawaban  Instansi  Pemerintah  merupakan  salah  satu  pedoman  yang digunakan  untuk  mengukur  kinerja  instansi  pemerintah.  Keputusan  khusus  ini
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nely Suwidyanti: Peran Good Governace Melalui Reformasi ….
Page 534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
dikeluarkan  pada  tahun  2003.  Pengukuran  kinerja  harus  dilakukan  sesuai  dengan peraturan ini dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut meliputi indikasi input,  output ,  hasil,  manfaat,  dan  dampak.  Profitabilitas,  efisiensi,  efektivitas, dan  kualitas  pencapaian  target  dievaluasi  setiap  tahun  melalui  pengukuran  kinerja indikator input, output , dan hasil. Pada gilirannya, data kinerja dapat dikumpulkan pada akhir  periode  penyelesaian  program  untuk  indikator  manfaat  dan  efek,  atau  untuk mengukur pencapaian tujuan oleh lembaga pemerintah (Santoso, 2013).
Metode evaluasi kinerja dikonsentrasikan pada pengukuran tingkat efektivitas yang dicapai.  Isu  ini sangat  terkait langsung dengan pokok pembicaraan awal,  yaitu tentang evaluasi efektivitas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Ketika pengambil keputusan di suatu negara memahami bahwa kegiatan pelayanan publik negara perlu juga diukur  efisiensi  dan  efektivitasnya,  diskusi  aktif  tentang  bagaimana  mengukur  kinerja pemerintah akan dimulai. Namun, kesulitan datang ketika kita menyadari bahwa sejumlah besar aspek pelayanan publik bersifat kualitatif (Silalahi, 2012).
Pemerintah  daerah  adalah  organisasi  nirlaba  sepenuhnya,  yang  membedakan mereka dari bisnis nirlaba dengan cara yang tidak tertandingi oleh jenis bisnis lainnya. Tugas ekonomi dan sosial yang besar secara kolektif berada di pundak pemerintah daerah. Kinerja  pemerintah  daerah  harus  diukur  baik  dari  segi  keuangan  maupun  non keuangannya  agar  dapat  dikatakan  lengkap  (Mahsun,  2011).  Menurut  (Keban,  2014), untuk  melakukan  pemeriksaan  yang  lebih  mendalam  terhadap  faktor-faktor  yang mempengaruhi  efektivitas  penilaian  kinerja  di  Indonesia,  perlu  mempertimbangkan sejumlah  kriteria  penting,  beberapa  di  antaranya  meliputi:  berikut  ini:  a.  Kejelasan penilaian  atau  peraturan  perundang-undangan  untuk  melakukan  tes  atau  evaluasi  yang jujur dan objektif; b. Manajemen sumber daya manusia yang tepat memiliki fungsi dan proses yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja.
Fungsi dan proses ini juga menentukan konsistensi antara paradigma yang dianut oleh manajemen organisasi dan tujuan penilaian kinerja, serta komitmen para eksekutif atau manajer organisasi publik terhadap makna penilaian kinerja. Selain itu, fungsi dan proses ini bertanggung jawab untuk menentukan apakah penilaian kinerja bermakna atau tidak bagi para eksekutif atau manajer organisasi publik. Menurut penelitian Soesilo yang dimuat  dalam  Tangkilisan  (2005:180),  unsur-unsur  berikut  dapat  mempengaruhi efektivitas suatu organisasi: a. struktur organisasi dapat diartikan sebagai suatu hubungan internal  yang ada berkenaan dengan  fungsi-fungsi  yang dijalankan oleh kegiatan suatu organisasi; b. Kebijakan manajemen yang berbentuk visi dan misi perusahaan, c. Sumber daya manusia berkaitan dengan kemampuan pekerja untuk melakukan pekerjaan mereka dengan  kemampuan  terbaik  mereka;  d.  Meningkatkan  kinerja  organisasi  melalui
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nely Suwidyanti: Peran Good Governace Melalui Reformasi ….
Page 535
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
penggunaan  sistem  informasi  manajemen  yang  berfokus  pada  manajemen  basis  data, misalnya.  e.Memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  terkait  dengan  penggunaan  teknologi untuk melaksanakan semua operasi yang terkait dengan organisasi.
Selain itu, Yuwono dkk. dalam (Tangkilisan, 2005) mengemukakan bahwa “faktor dominan  yang  mempengaruhi  kinerja  organisasi  meliputi  upaya  manajemen  untuk menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia organisasi, dan model kepemimpinan yang efektif”. Dimungkinkan untuk menarik kesimpulan, berdasarkan berbagai sudut pandang yang disajikan di atas, bahwa ada banyak elemen berbeda yang mempengaruhi tingkat kinerja dalam suatu organisasi. Namun secara umum faktor internal (faktor yang berasal dari dalam organisasi) dan unsur eksternal  (faktor  yang  berasal  dari  luar  organisasi)  merupakan  faktor  terpenting  yang menentukan kinerja suatu organisasi (faktor yang berasal dari luar organisasi).
Setiap  perusahaan  akan  memiliki  tingkat  kinerja  yang  unik  karena  fakta  bahwa setiap perusahaan pada dasarnya memiliki seperangkat sifat atau karakteristiknya sendiri. Akibatnya, tantangan yang harus diatasi setiap perusahaan biasanya unik bagi organisasi itu sendiri, serta faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perusahaan.
Menurut laporan rancangan akhir RMJMD kota Surabaya Tahun 2021-2026 pada tahun 2020 nilai akutanbilitas kinerja Kota Surabaya mendapatkan nilai rata-rata 75,33 % dengan predikat “BB”  yang artinya sangat baik. Namun pemerintah Kota Surabaya masih  membutuhkan  pengarahan  dan  pembinaan  di  berbagai  institusi  struktural  dan teknis  agar  capaian  akuntabilitas  pemerintahan  Kota  Surabaya  semakin  meningkat  di tahun berikutnya.
Implementasi  gagasan good  governance dapat  dicapai  melalui  pembentukan kondisi  yang  menguntungkan  dan  sinergi  antara  berbagai  tingkat  pemerintahan,  sektor swasta,  dan  masyarakat  sipil  dalam  konteks  pengelolaan  sumber  daya  alam,  sosial, lingkungan,  dan  ekonomi.  Transparansi,  akuntabilitas,  keterlibatan,  otoritas  hukum, efektivitas  dan  efisiensi,  keadilan,  dan  semua  ini  secara  bersama-sama  merupakan  hal minimal yang diperlukan untuk tata good governance .
Pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  merumuskan  kebijakan  publik,  yang  harus terbuka untuk pengawasan publik, efektif dan efisien, dan mampu memenuhi persyaratan mendasar dari sistem peradilan. Pelibatan anggota masyarakat dalam semua tahap proses pengambilan  keputusan  merupakan  komponen  penting  dari  pemerintahan  yang  efektif (Hunja, 2009). Pemanfaatan internet untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  dan  berorientasi  pada  pelayanan masyarakat  merupakan  salah  satu  solusi  yang  dapat  dilaksanakan  dalam  upaya mewujudkan  pemerintahan  yang  akuntabel  dan  transparan.  Salah  satu  solusi  untuk
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nely Suwidyanti: Peran Good Governace Melalui Reformasi ….
Page 536
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
masalah  ini  adalah  praktik e-government yang  dikembangkan  dalam  beberapa  dekade terakhir. E-government adalah sistem informasi administrasi elektronik yang membantu pemerintah  dalam  memberikan  informasi,  memberikan  pelayanan  publik,  dan memfasilitasi transaksi online dengan instansi/usaha lain dan masyarakat  umum dalam rangka meningkatkan tingkat pelayanan yang diterima semua aspek tersebut (Syailendra, 2009).
Dalam upaya menggerakkan Pemerintah Kota Surabaya menuju good governance , Pemerintah  Kota  Surabaya  menerapkan  reformasi  birokrasi  berbasis  kontrak  kinerja. Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi, Pemerintah Kota Surabaya memiliki target kinerja  yang  konsentrasi output tersebut  harus  terpenuhi,  dan  harus  dikomunikasikan kepada  media  apakah  target  tersebut  sudah  tercapai  atau  belum.  Wali  Kota  Surabaya mengatakan “ output tersebut nantinya bakal menjadi rujukan terhadap evaluasi penilaian kinerja  bagi  setiap  kepala  perangkat  daerah.  Artinya,  evaluasi  dilakukan  untuk menentukan apakah pejabat itu masih layak menjabat atau harus dimutasi dan digantikan yang lain, sehingga output ini akan menjadi evaluasi kinerja. Apakah kepala perangkat daerah ini tetap bisa lanjut atau tidak lagi karena tidak tercapai output nya,"

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dijelaskan atau dibahas secara deskriptif dan naratif serta didasarkan pada tinjauan literatur  yang relevan dengan cara mempelajari  dan  mengumpulkan  data  yang  diambil  dari  artikel-artikel  yang dipublikasikan  dalam  berbagai  jurnal  ilmiah  dan  kumpulan  buku.  Penelitian  ini  juga menggunakan  Teknik  deskriptif  analitis  dengan  menggunakan  instrument  berupa  data sekunder  yang  diambil  dari  tinjauan  literatur  yang  relevan.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui hubungan antara penerapan good governance berbasis kontrak kerja,  reformasi  birokrasi,  dan E-governance dalam  rangka  meningkatkan  efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di kota Surabaya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Keterkaitan Penerapan E-government  Dengan Good Governance
Pertama,  peningkatan  transparansi,  informasi,  dan  akuntabilitas  dapat  dicapai melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi, yang merupakan salah satu dari tiga  cara  agar  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dapat  memperkuat  tata good governance .  Kedua,  menciptakan  kesempatan  bagi  anggota  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan.  Ketiga,  meningkatkan  efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik (Magno & Serafica, 2001). Menurut temuan (Habib, 2007)  ada  korelasi  yang  menguntungkan  antara  pengenalan e-government dan  upaya yang  dilakukan  untuk  memperkenalkan good  governance .  Dalam  nada  yang  sama,
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nely Suwidyanti: Peran Good Governace Melalui Reformasi ….
Page 537
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
temuan  studi  yang  dilakukan  oleh  (Alaaraj  &  Ibrahim,  2014)  menunjukkan  bahwa penerapan e-government memiliki dampak yang konstruktif dan nyata terhadap kualitas tata kelola.
Ada  banyak  penelitian  tentang e-government yang  meneliti  teknologi  informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk mengurangi pentingnya birokrasi di lembaga dan lembaga pemerintah (Cordella & Tempini, 2015). E-procurement yang juga dikenal sebagai  proses  pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis  web  atau  internet  telah berhasil  diterapkan  di  Indonesia,  misalnya,  berkat  keputusan  pemerintah  untuk memanfaatkan manfaat  yang ditawarkan oleh implementasi electronic government . ( e- government ). Melalui Badan Pengadaan Secara Elektronik, instrumen ini memanfaatkan berbagai  instansi  pemerintah  yang  bergerak  di  bidang  teknologi  informasi  dan komunikasi  (LPSE).  Ini  adalah  langkah  penting  yang  diambil  pemerintah  untuk mewujudkan tata kelola yang efektif (Zawani, 2012).
Penggunaan  metode  elektronik  untuk  membeli  barang  dan  jasa  telah  terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan tingkat efisiensi birokrasi. Pola e-purchase yang dijelaskan di sini mengakhiri praktik suap, kolusi, dan nepotisme (disingkat  KKN)  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa.  Pola  ini  juga  berkontribusi  pada pengurangan  belanja  pemerintah  antara  10  hingga  50  persen  (Zawani,  2012).  Hal  ini dikuatkan  oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Elbahnasawy,  2014),  yang mengungkapkan  bahwa e-government didorong  oleh  infrastruktur  telekomunikasi,  dan bahwa luas dan kualitas layanan online diperkuat oleh adopsi internet yang lebih tinggi.

## Keterkaitan Penerapan Reformasi dan Good governance
Pengalaman  berbagai  negara  menunjukkan  bahwa  reformasi  birokrasi  sangat penting bagi pembangunan suatu bangsa. Pelaksanaan reformasi birokrasi menghasilkan sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  tidak  hanya  fungsional  dan  efisien,  tetapi juga  memiliki  kapasitas  sebagai  penopang  utama  perekonomian  bangsa  dan  negara (Alfikri,  2012).  Mengingat  bahwa  reformasi  birokrasi  merupakan  inti  dari  upaya berkelanjutan  untuk  menciptakan  tata  pemerintahan  yang  baik,  keberhasilan implementasinya akan berdampak besar pada tercapainya tata kelola yang baik atau tidak (Gainau,  2013).  Menurut  kesimpulan  penelitian  (Mardiasmo,  Diaswati,  Barnes,  H.,  & Yuka,  2008),  ketiadaan  perangkat  legislatif  untuk good  governance sama  dengan ketiadaan reformasi birokrasi.
Temuan  ini  konsisten  dengan  temuan  penelitian.  Sementara  itu,  penelitian  yang dilakukan oleh (Supriyatno, 2014) menunjukkan bahwa reformasi birokrasi pemerintahan merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan “ good governance ” yang dapat menjadi fondasi bangsa yang modern dan maju.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nely Suwidyanti: Peran Good Governace Melalui Reformasi ….
Page 538
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
(Lee, Hahn-Been; Samonte, 1970) mengusulkan reformasi administrasi (birokrasi) untuk  mencapai  pembangunan  nasional  dengan  menerapkan  berbagai  ide  baru  dan memasukkannya  ke  dalam  sistem  administrasi.  Menurut  (Lee,  Hahn-Been;  Samonte, 1970),  perubahan  administratif  (birokrasi)  membutuhkan  upaya  bersama  dan  tindakan yang disengaja. Tindakan ini diambil untuk memajukan pembangunan nasional. secara positif.  Modifikasi  sistem  untuk  memenuhi  tujuan  pembangunan  nasional. Menghilangkan birokrasi yang tidak efektif merupakan prasyarat untuk mengembangkan pemerintahan  yang  sukses.  Apalagi  menurut  (Minogue,  2002),  reformasi  dalam pemerintahan dan sektor publik dipandang sebagai reformasi yang saling mendukung dan melengkapi.

## Keterkaitan Penerapan E-Government  dan Kinerja
Model e-government digunakan di hampir semua cabang pemerintahan, termasuk cabang  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif.  Pemanfaatan  dapat  dialami  baik  di  dalam maupun di  luar tubuh.  Tujuannya jelas: e-government , dilihat dari dalam, harus dapat meningkatkan  koordinasi  di  dalam  pemerintahan;  dilihat  dari  luar,  seharusnya meningkatkan akses warga terhadap pelayanan publik; pada akhirnya, ini harus mengarah pada rasa demokratisasi  yang lebih besar di  antara masyarakat  (Zawani,  2012). Dalam bentuknya  yang  paling  dasar, e-government mengacu  pada  penerapan  internet  untuk menjalankan bisnis pemerintahan dan penyediaan layanan publik secara efisien dan lebih berpusat  pada  warga  (Agustianto,  2012).  Efektivitas  aparatur  berbanding  lurus  dengan kualitas  pelayanan  yang  diberikan;  karenanya  aparatur  merupakan  komponen  esensial dari kemampuan pemerintah untuk memenuhi misinya melayani masyarakat (Kurniasih, Fidowaty, & Sukaesih, 2013).
Memanfaatkan e-government untuk penelitian kebijakan, memanfaatkan informasi yang  diberikannya,  dan  memanfaatkan  layanan  yang  diberikannya  adalah  tiga  tujuan utama.  Ada  lima  faktor  yang  dapat  digunakan  untuk  memprediksi  sejauh  mana e- government akan digunakan untuk tujuan tertentu. Ini adalah komponen psikologis dari adopsi  teknologi,  pemikiran  kepentingan  publik,  outlet  informasi,  kepercayaan pemerintah, serta sifat sosio-demografis dan individu (Nam, 2014). Menurut kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh (Purnami, Syarbini, & Handayani, 2011), pengenalan e- government memiliki  dampak  besar  pada  kinerja  staf.  Kesimpulan  ini  didukung  oleh temuan.  Hasil  penelitian  (Kurniasih et  al., 2013)  menunjukkan  bahwa  implementasi kebijakan e-government berdampak pada kinerja aparatur pemerintah yang menyumbang 54,85  persen  dari  total,  sisanya  45,15  persen  disebabkan  oleh  pengaruh.  dari  faktor lainnya.  Ini  memberikan  bukti  empiris  untuk  mendukung  gagasan  bahwa  ada  korelasi
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nely Suwidyanti: Peran Good Governace Melalui Reformasi ….
Page 539
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
positif  antara  kinerja  pemerintah  dan  sejauh  mana  program e-government diimplementasikan secara efisien.

## Keterkaitan Reformasi Birokrasi dan Kinerja
Hubungan antara reformasi birokrasi dan kinerja, sebagaimana dikemukakan oleh (Turner  &  Hulme,  1997),  menunjukkan  bahwa  reformasi  birokrasi  diperlukan  dalam organisasi publik karena memiliki keterkaitan dengan kinerja. Oleh karena itu, reformasi birokrasi  menjadi  syarat  mutlak.  Menurut  temuan  penelitian  (Aji,  2013),  reformasi birokrasi secara parsial dan simultan memiliki dampak yang substansial terhadap kinerja organisasi  dalam  berbagai  tingkatan.  Basis  reformasi,  agen  reformasi,  dan  lingkungan adalah  tiga  jenis  reformasi  birokrasi  yang  memiliki  dampak  cukup  luas  di  wilayahnya masing-masing.  Sementara  temuan  penelitian  (Wasita,  2014)  menunjukkan  bahwa  ada pengaruh reformasi birokrasi terhadap kinerja organisasi, temuan ini tidak konklusif.

## Keterkaitan Penerapan Good Governance dan Kinerja
Menurut  temuan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Hikmah,  Malisan,  &  Utomo, 2018),  faktor  dan  prinsip good  governance terbukti  memiliki  pengaruh  yang menguntungkan  dan  signifikan,  baik  secara  parsial  maupun  simultan,  terhadap  kinerja instansi pemerintah. Ini bisa dikatakan demikian. Selain itu, penerapan good governance terbukti memiliki pengaruh yang besar terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh  (Nofianti & Suseno, 2014). Menurut (Yusuf,  2009)  yang  temuannya  sejalan  dengan  dua  penelitian  sebelumnya,  kinerja pemerintah daerah terbukti dipengaruhi oleh penerapan good governance sebesar 93,32 persen, sedangkan sisanya 6,68 persen dipengaruhi oleh faktor lain. Temuan ini sejalan dengan temuan dua penelitian sebelumnya. faktor. Menurut (Juliuana, 2013) dan (Wasita, 2014),  keduanya  menunjukkan  bahwa  ada  pengaruh  yang  menguntungkan  antara penerapan tata kelola yang baik dan kinerja organisasi, dapat dikatakan demikian. Hal ini didukung  oleh  fakta  bahwa  kedua  penelitian  ini  menunjukkan  adanya  korelasi  antara keduanya.  Hasil  penelitian  ini  membawa  kita  pada  kesimpulan  bahwa  ada  hubungan antara keberhasilan penerapan praktik tata kelola yang baik dengan tingkat kinerja yang dicapai oleh suatu perusahaan.

## SIMPULAN
Setelah  melakukan  penelitian  untuk  menguji  hipotesis  yang  diajukan  pada pembahasan  di  atas,  maka  kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  penerapan  reformasi birokrasinya untuk mencapai good governance di pemerintah kota Surabaya berjalan baik dengan output berupa  evaluasi  kerja  dalam  menggunakan  konsep  kontrak  kerja  yang memanfaatkan  teknologi  ( e-government )  berjalan  sehingga  dapat  lebih  transparan.  Hal ini  dikbuktikan  dari  beberapa  aspek,  seperti  penggunaan e-government terkait  dengan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nely Suwidyanti: Peran Good Governace Melalui Reformasi ….
Page 540
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
pembentukan praktik tata kelola yang baik, pelaksanaan good governance terkait dengan reformasi  kelembagaan  birokrasi,  terdapat  hubungan  antara  Kinerja  dan Electronic government ,  terdapat  hubungan  Kinerja  dengan  Reformasi  Birokrasi,  dan  terdapat hubungan antara penerapan good governance dengan kinerja.  Berdasarkan kesimpulan tersebut,  peneliti  memberikan  saran  agar  Pemerintahan    Kota  Surabaya  dapat meningkatkan penggunaan electronic government dan pemanfaatan reformasi birokrasi supaya pelaksanaan good governance dan kinerjanya dapat lebih meningkat serta perlu melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menerapkan tata kelola yang baik jika ingin melihat peningkatan kinerja yang lebih besar lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustianto,  R.  N.  (2012).  Dampak  E-Government  Terhadap  Efektivitas  Kinerja Pemerintah.
Aji, M. Q. W. (2013). Dampak Reformasi Birokrasi dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja  Organisasi  pada  Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan (Universitas  Pasundan).  Universitas  Pasundan.  Retrieved  from http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28411%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/284 11/3/Abstrac dan kata pengantar.docx
Alaaraj, H., & Ibrahim, P. D. F. W. (2014). The Influence of E-government Practices on good  governance  from  the  perspective  of  Public  in  Lebanon. Journal  of  Public Administration and Governance , 4 (3), 171. https://doi.org/10.5296/jpag.v4i3.6405
Alfikri,  I. (2012). Reformasi Birokrasi dan Good Goverment. Retrieved November 10,
2022, from Blog Mahasiswa Universitas Brawijaya website: http://blog.ub.ac.id/alfikri/2012/03/11/reformasi-birokrasi-dan-good-governance/
Cordella,  A.,  &  Tempini,  N.  (2015).  E-government  and  organizational  change:
Reappraising  the  role  of  ICT  and  bureaucracy  in  public  service  delivery. Government Information Quarterly , 32 (3), 279–286. https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.03.005
Dominata,  A.  (2013).  Apa  itu  Reformasi  Birokrasi? Lembaga  Ilmu  Pengetahuan
Indonesia (LIPI) . Retrieved from http://u.lipi.go.id/1351657451
Elbahnasawy,  N.  G.  (2014).  E-Government,  Internet  Adoption,  and  Corruption:  An
Empirical Investigation. World Development , 57 , 114–126. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.12.005
Flynn,  N.  (1997). Public  Sector  Management .  New  York:  Harvester  Wheatsheaf. https://doi.org/10.4337/9781781950494.00042
Gainau,  A.  W.  (2013).  Reformasi  birokrasi  di  indonesia  dalam  perspektif  perilaku. Reformasi Birokrasi Di Indonesia Dalam Persfektif Perilaku , 11 (1), 11–20.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nely Suwidyanti: Peran Good Governace Melalui Reformasi ….
Page 541
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
Gunarjo, N. (2011). Pembangunan Ekonomi-Reformasi Birokrasi . Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika.
Habib,  I.  (2007). Pengaruh  E-Government  terhadap  Upaya  Pelaksanaan  Good Governance pada Kantor Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta I . Universitas Indonesia.
Hatry, H. P. (1999). Performance Measurement: Getting Result . Washington D.C.: The Urban Institute Press.
Hikmah,  N.,  Malisan,  L.,  &  Utomo,  R.  P.  (2018).  Pengaruh  implementasi  good governance  terhadap  kinerja  instansi  pemerintah. Jurnal  Ilmu  Akuntansi  … . Retrieved from https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/1370 Juliuana,  R.  (2013). Pengaruh  Pelaksanaan  Good  Governance  Terhadap  Kinerja Organisasi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Universitas Negeri Medan). Universitas Negeri Medan. Retrieved from
http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/13435
Keban, Y. T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori Dan Isu Edisi 3. In Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Gava Media . Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Kurniasih, D., Fidowaty, T., & Sukaesih, P. (2013). Pengaruh Implementasi Kebijakan E-Government Terhadap Kinerja Aparatur Kota Cimahi. Sosiohumaniora , 15 (1), 6. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i1.5234
Lee, Hahn-Been; Samonte, A. G. (1970). Administrative Reforms in Asia. Seminar on Administrative Reform and Innovations , 322.
Magno, F., & Serafica, R. (2001). Information Technology for Good Governance . Manila: Yuchengco Center for East Asia, De La Salle University.
Mahsun, M. (2011). Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: BFEE.
Maindoka,  D.  S.,  &  Wokas,  H.  (2013).  PENGARUH  PENERAPAN  ANGGARAN BERBASIS  KINERJA  TERHADAP  KINERJA  SKPD  PEMERINTAH  DI KABUPATEN  KEPULAUAN  SANGIHE. ACCOUNTABILITY , 2 (1),  36. https://doi.org/10.32400/ja.2341.2.1.2013.36-41
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi.
Mardiasmo,  Diaswati,  Barnes,  H.,  P.,  &  Yuka,  S.  (2008).  Implementation  of  Good Governance  by  Regional  Governments  in  Indonesia:  the  Challenges. Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management ,
2008 , 1–36. https://doi.org/https://doi.org/57205147
Minogue, M. (2002). Power to the People? Good Governance and the Reshaping of the State. In Development Theory and Practice (pp. 117–135).
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nely Suwidyanti: Peran Good Governace Melalui Reformasi ….
Page 542
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
https://doi.org/10.1057/978-1-137-24345-4_7 Munawir, R. (2011). Transparansi Anggaran di Kota Surabaya. Mustopadidjaja. (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi,Implementasi Dan Evaluasi Kinerja . Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
Nam,  T.  (2014).  Determining  the  type  of  e-government  use. Government  Information Quarterly , 31 (2), 211–220. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.09.006
Nofianti,  L.,  &  Suseno,  N.  S.  (2014).  Factors  Affecting  Implementation  of  Good Government  Governance  (GGG)  and  their  Implications  towards  Performance Accountability. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 164 (August), 98–105. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.056
Parker, W. (n.d.). Performance Measurement in the Public Sector . State of Utah. Purnami, D., Syarbini, A., & Handayani, R. (2011). Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan Kota Cilegon . 3 , 269–274.
Santoso, S. (2013). Statistika ekonomi plus aplikasi SPSS. Ponorogo: Umpo Press. ISSN , 2614–5502.
Silalahi, U. (2012). Metode penelitian sosial . Bandung: Refika Aditama. Siregar, S. (2017). Statistika deskriptif untuk penelitian : dilengkapi perhitungan manual dan aplikasi SPSS versi 17 . Jakarta: Bumi Aksara.
Supriyatno, B. (2014). Role of government reform in bureaucracy in the region. Scientific Research Journal , II (Vii), 11–22. Retrieved from
http://www.scirj.org/rp/files/original/f501a0c836b68be91b4f283c25ba96cc.pdf Syailendra,  B.  (2009).  Analisis  Faktor  -  Faktor  Yang  Berpengaruh  Terhadap  Metode Penilaian Persediaan. Universitas Diponegoro.
Tangkilisan, N. H. (2005). Manajemen Publik. In PT. Gramedia Widiasarana Indonesia . Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Turner,  M.,  &  Hulme,  D.  (1997).  Governance,  Administration  and  Development.  In Governance,  Administration  and  Development .  London:  MacMillan  Press. https://doi.org/10.1007/978-1-349-25675-4
Wahab,  S.  A.  (2002). Analisis  kebijaksanaan :  Dari  formulasi  ke  implementasi kebijaksanaan negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Wasita, N. (2014). Pengaruh Pelaksanaan Good Governance dan Reformasi Birokrasi Terhadap  Kinerja  Organisasi  pada  Pemerintahan  Provinsi  Sumatra  Utara (Universitas  Negeri  medan).  Universitas  Negeri  medan,  Medan.  Retrieved  from http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/13059
Yusuf, D. S. (2009). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung. Politeknik Pos Indonesia.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Nely Suwidyanti: Peran Good Governace Melalui Reformasi ….
Page 543
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
Zawani,  R.  (2012).  Pengaruh  Implementasi  E-Government  terhadap  Perubahan Manajemen  Publik  di  Indonesia.  Retrieved  November  10,  2022,  from  slideshare website: https://www.slideshare.net/rafizawani/pengaruh-implementasi-e- government-terhadap-perubahan-manajemen-publik-di-indonesia