Logical  Fallacy Dan  Pertentangan  Moral  Dalam  Pembebasan  Narapidana  di  Era Pandemi Covid-19

## Yulia Nizwana
Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Indonesia, Email: yulianizwana@yahoo.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 02-11-2021
Revised     : 10-11-2021 Accepted : 17-11-2021 Published  : 30-11-2021

## Keywords:
Logical Fallacy
Moral Conflict Covid 19
The global COVID-19 pandemic has created new problems for nation- states, especially regarding how the country's efforts to prevent and stop the  spread  of  this  virus  from  spreading  further.  Socializing  the  Social Distancing  movement  is  one  of  the  steps  taken  by  the  Government  of Indonesia as a disaster emergency status issued from February 29, 2020 to May 29, 2020 regarding this  virus pandemic  with a total time of 91 days.  In  addition,  starting  on  March  31,  2020,  the  Indonesian government  has  also  implemented  a  policy  of  releasing  prisoners through  an  assimilation  and  integration  program,  with  the  aim  of breaking  the  chain  of  Covid-19  transmission,  on  the  grounds  that  the number  of  inmates  who  are  already  over  capacity  will  have  a  great potential  for  the  spread  of  Covid-19.  The  emergence  of  the  pros  and cons of the government's policy on the release of prisoners in the midst of the Covid-19 pandemic indicates that there is something wrong with the policy, because there is  no guarantee and  measure so  far, everyone who has been released from prison will behave well and do not threaten the  safety  of  many  people  in  the  future  and  touch  the  sense  of community  justice  so  that  there  is  a  moral  conflict  in  the  community. The logical fallacy (misguidance of thinking) and the moral conflict of the  prisoner  release  policy  in  the  midst  of  the  Covid-19  pandemic  is  a formal error that occurs due to a violation of logical principles regarding legal  policy  on  the  release  of  prisoners  in  the  Covid-19  pandemic  era which  was  taken  by  the  government  for  humanitarian  reasons  to  break the chain of the spread of Covid-19 because the number of inmates who have  overcapacity  has  a  great  potential  for  Covid-19  transmission.  So that  prisons  do  not  overcapacity,  there  are  things  that  have  not  been corrected  by  policymakers  in  Indonesia,  because  so  far  government policies  have  prioritized  prison  sentences  in  law  enforcement  even though prisons are not the estuary for all those who commit crimes, not all prisoners must be imprisoned, Those who must be imprisoned should be  those  that  are  in  direct  contact  with  or  violate  the  rights  of  other people so that it is certain that the prison will not be overcapacity. The policy  of  releasing  prisoners  to  prevent  the  transmission  and  spread  of Covid-19  is  not  the  right  solution  and  is  only  temporary.  So  that  what happened  was  not  saving  many  people,  but  threatening  to  increase  the crime  rate  after  the  release  of  prisoners  in  the  midst  of  the  Covid-19 pandemic.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
Informasi Artikel

## Abstrak
Histori Artikel: Diterima     : 02-11-2021
Direvisi      : 10-11-2021 Disetujui : 17-11-2021 Diterbitkan : 30-11-2021

## Kata Kunci:
Kekeliruan Logis
Konflik Moral Covid 19
Pandemi global COVID-19 telah menimbulkan permasalahan baru bagi negara-bangsa,  terutama  mengenai  bagaimana  upaya  negara  tersebut untuk  mencegah  dan  menghentikan  penyebaran  virus  ini  agar  tidak semakin meluas. Sosialisasi gerakan Social Distancing merupakan salah satu  langkah  yang  dilakukan  Pemerintah  Indonesia  sebagai  status darurat bencana yang dikeluarkan sejak 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020  terkait  pandemi  virus  ini  dengan  total  waktu  91  hari.  Selain  itu, mulai  31  Maret  2020,  pemerintah  Indonesia  juga  telah  menerapkan kebijakan  pembebasan  narapidana  melalui  program  asimilasi  dan integrasi,  dengan  tujuan  untuk  memutus  mata  rantai  penularan  Covid- 19,  dengan  alasan  jumlah  narapidana  yang  yang  sudah  over  capacity akan  berpotensi  besar  untuk  penyebaran  Covid-19.  Munculnya  pro- kontra  kebijakan  pemerintah  tentang  pembebasan  narapidana  di  tengah pandemi  Covid-19  menunjukkan  ada  yang  salah  dengan  kebijakan tersebut,  karena  selama  ini  tidak  ada  jaminan  dan  takaran  bagi  setiap orang  yang  sudah  dibebaskan.  dari  penjara  akan  berperilaku  baik  dan tidak  mengancam  keselamatan  banyak  orang  di  kemudian  hari  dan menyentuh  rasa  keadilan  masyarakat  sehingga  terjadi  konflik  moral  di masyarakat.  Kekeliruan  logika  (misguidance  of  thinking)  dan  konflik moral  kebijakan  pembebasan  narapidana  di  tengah  pandemi  Covid-19 merupakan  kesalahan  formal  yang  terjadi  akibat  pelanggaran  prinsip- prinsip  logika  mengenai  kebijakan  hukum  pembebasan  narapidana  di era Covid-19. Era pandemi -19 yang diambil pemerintah dengan alasan kemanusiaan  untuk  memutus  mata  rantai  penyebaran  Covid-19  karena banyaknya narapidana yang mengalami over kapasitas berpotensi besar untuk  penularan  Covid-19.  Agar  Lapas  tidak  overcapacity,  ada  hal-hal yang belum dikoreksi oleh para pembuat kebijakan di Indonesia, karena selama ini kebijakan pemerintah memprioritaskan pidana penjara dalam penegakan  hukum  padahal  Lapas  bukanlah  muara  bagi  semua  yang melakukan tindak pidana, tidak semua narapidana harus dipidana, Yang harus  dipidana  haruslah  yang  bersinggungan  langsung  atau  melanggar hak  orang  lain  sehingga  dipastikan  lapas  tidak  akan  over  kapasitas. Kebijakan  pembebasan  narapidana  untuk  mencegah  penularan  dan penyebaran  Covid-19  bukanlah  solusi  yang  tepat  dan  hanya  bersifat sementara. Sehingga  yang terjadi bukan  menyelamatkan banyak orang, melainkan  mengancam  akan  meningkatkan  angka  kriminalitas  pasca pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19.

## PENDAHULUAN
Dunia  kini  sedang  gempar  dengan  adanya  wabah  yang  menyerang  nyaris  seluruh negara  termasuk  Indonesia.  Pandemi  Coronavirus  di  Indonesia  merupakan  bagian  dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit  ini  disebabkan  oleh  coronavirus  sindrom  pernapasan  akut  berat  2  (SARS-CoV-2). Kasus  positif COVID-19 di  Indonesia pertama kali dideteksi  pada 2 Maret  2020, ketika dua orang ter konfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi
paling  terpapar.  Sampai  tanggal  25  Juni  2020,  Indonesia  telah  melaporkan  50.187  kasus positif,  terbanyak  di  Asia  Tenggara  melampaui  Singapura.  Dalam  hal  angka  kematian, Indonesia menempati peringkat keenam terbanyak di Asia dengan 2.620 kematian. 1
Pandemi  global  COVID-19  melahirkan  problematik  baru  bagi  negara-bangsa, khususnya mengenai bagaimana upaya negara untuk mencegah dan menghentikan penyebaran virus ini agar tidak semakin meluas. Menyosialisasikan gerakan Social Distancing merupakan salah  satu  langkah  yang  diambil  Pemerintah  Indonesia  sebagai  status  darurat  bencana  yang dikeluarkan  terhitung  mulai  tanggal  29  Februari  2020  hingga  29  Mei  2020  terkait  pandemi virus ini dengan jumlah waktu 91 hari.  Tujuan social distancing adalah mengurangi bahkan memutus mata rantai infeksi Covid-19 seseorang harus menjaga jarak aman dengan manusia lainnya  minimal  2  meter,  dan  tidak  melakukan  kontak  langsung  dengan  orang  lain, menghindari pertemuan massal.
Didamping  itu  mulai  31  Maret  2020  pemerintah  Indonesia  juga  menerapkan  suatu kebijakan  pembebasan  narapidana  melalui  program  asimilasi  dan  integrasi,  dengan  tujuan memutus  rantai  penyebaran  Covid-19  dengan  alasan  jumlah  narapidana  yang  sudah  over kapasitas  akan  berpotensi  besar  sebagai  penyebaran  Covid-19.  Per  11  April  2020  jumlah narapidana dan tahanan di Indonesia telah mencapai 225.176 orang, ini dapat dilihat dari data Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan,  sedangkan  total  daya  tampung  penjara  hanya  untuk 132.107 nara pidana dan tahanan.
Tidak  diungkiri,  pembebasan  narapidana  demi  menekan  laju  penularan  Covid-19 masih menuai kontroversi di masyarakat. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan  rawannya  penyebaran  Covid-19  di  dalam  Lapas/  Rutan/  Lembaga  Pembinaan Khusus anak (LPKA) di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni. Keputusan pemerintah  untuk  membebaskan  narapidana  tersebut  didasarkan  pada  Peraturan  Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi  Narapidana  dan  Anak  dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Penanggulangan  Penyebaran Covid-19  serta  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan  Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi  dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Covid-19. 2
1 Coronavirus Update Worldwide (dalam bahasa Inggris). Worldometer. Diakses tanggal 25 Juni 2020.
2 Trias  Palupi  Kurnianingrum,” kontroversi  pembebasan  narapidana  di  tengah  pandemi  covid-19”, Jurnal  Info singkat Pusat Penelitian BIDANG HUKUM Badan Keahlian DPR RI , Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/(2020): 1
Pasal  2  (1)  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  No.  10  Tahun  2020  tentang  Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan  Penanggulangan  Penyebaran  Covid-19  mengatur  tentang  syarat  Asimilasi  Narapidana dilaksanakan  di  rumah  dengan  pembimbingan  dan  pengawasan  Bapas.  (2)  Narapidana  yang dapat  diberikan  Asimilasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  memenuhi  syarat:  “. Berkelakuan  baik  dibuktikan  dengan  tidak  sedang  menjalani  hukuman  disiplin  dalam  kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana”.
Supaya  masyarakat  mengerti  tentang  asimilasi  tersebut,  maka  diperlukan  sosialisasi terhadap masyarakat sangat terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi, bahwa setelah mereka  dibina  di  lembaga  pemasyarakatan  mereka  akan  terintegrasi  dengan  masyarakat tempat  mereka  hidup  dan  bekerja.  Karena  seringkali  narapidana  tidak  diterima  kembali  di masyarakat dan lingkungannya, yang disebabkan oleh: 3
1. Kurangnya kesiapan dan kesadaran masyarakat
2. Masih hidupnya pandangan yang berbeda di beberapa daerah terhadap latar belakang yang pernah dibuat oleh narapidana
3. Masyarakat masih diliputi rasa curiga bahwa narapidana akan mengulangi perbuatannya
4. Masyarakat menginginkan rasa aman dan tidak ada jaminan bahwa mantan narapidana tersebut akan perlakuan baik secara terus menerus.
5. Kurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  proses  pembinaan  narapidana  dalam Lapas.  Hal  ini  sangat  terkait  dengan  mutu  narapidana  setelah  menjalani  pembinaan  di Lapas.
Pelepasan  narapidana  di  tengah  COVID-19  dianggap  tidak  efektif  dan  menimbulkan permasalahan baru yang lain di masyarakat. Disisih lain penyebaran dan penularan Covid-19 dianggap sangan rentan melihat kondisi lapas dan LPKA di Indonesia memiliki tingkat hunian yang  sangat  tinggi  atau over  capacity .  Bila  dilihat  dari  perspektif  hukum,  ada  tiga  landasan yang digunakan dari kebijakan pemerintah sebagai upaya penyelamatan narapidana dan anak
3 Asimilasi Ditengah Pandemi Covid 19 dan Penegakan Hukum Pidana di askses Tanggal 25 April 2020 dalam http://metromerauke.com /2020/04/25/asimilasi-ditengah-pandemi-covid-19-dan-penegakan-hukum-pidana/
yang  ada  di  lapas  tersebut  yaitu  landasan  filosofis,  yuridis,  dan  sosiologis 4 .    Peraturan  yang dikeluarkan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan landasan filosofis.
Berdasarkan landasan yuridis yang menekankan pada aspek hukum yang penting bagi masyarakat, karena Tanpa keberadaan hukum tidak akan terwujud masyarakat yang tertib dan harmonis.  Sebenarnya  program  asimilasi  dari  dulu  sudah  ada,  narapidana  yang  dilepaskan harus memenuhi syarat dan ketentuan berperilaku baik. Bedanya, saat ini mereka dilepaskan di masa pandemi. Dengan keluarnya peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang  syarat  pemberian  asimilasi  dan  hak  integrasi  bagi  para  narapidana  dan  anak  dalam rangka  pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran  Covid-19.  “Program  asimilasi  tersebut tidak  diberikan  kepada  narapidana  yang  termasuk  dalam  kategori  terorisme,  narkotika  dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan HAM berat, kejahatan trans  nasional,  dan  Warga  Negara  Asing  (WNA)”.  Untuk  mengurangi over  capacity dan menekan  munculnya  penyebaran  Covid-19  di  lapas.  Maka  sebanyak  kurang  lebih  30.000 hingga 35.000 narapidana dan anak dibebaskan sebagai tujuan dari kebijakan pemerintah saat ini. Dan hal itu merupakan landasan sosiologis dari kebijakan tersebut.
Proses  penegakan  hukum  seringkali  melahirkan  ketidakadilan  hukum.  Dan ketidakadilan  hukum  ini  bersumber  dari  bekerjanya  hukum  dalam  sebuah  sistemnya.  Ketika hukum  dilepaskan  dari  konteks  sosialnya,  maka  hukum  akan  jauh  dari  rasa  keadilan masyarakat.  Dan  inilah  yang  sekarang  sedang  menjadi  sorotan  masyarakat  luas.  Aparat penegak hukum melihat dan memahami kebijakan hukum  yang dibuat hanya pada teks-teks “kaku”  yang  ada  dalam  aturan  perundang-undangan  semata,  tanpa  berusaha  memahami kebijakan  hukum  tersebut  dalam  konteks  sosialnya.  Praktik  ketidakadilan  hukum  atas masyarakat di Indonesia kerapkali terjadi. Para aparat penegak hukum lebih mengedepankan aspek  kepastian  hukum,  legalitas-formal,  dari  pada  keadilan  hukum  yang  lebih  substansial bagi masyarakat.
Munculnya  pro  dan  kontra  atas  kebijakan  pemerintah  terhadap  pembebasan narapidana  ditegah  pandemi  Covid-19  menandakan  ada  yang  salah  dari  kebijakan  tersebut, karena  tidak  ada  jaminan  dan  ukuran  selama  ini  setiap  orang  yang  sudah  dibebaskan  dari penjara  akan  berperi  ku  baik  dan  tidak  mengancam  keselamatan  masyarakat  banyak
4 Michelle  Kristina, Pandemi  Covid-19  Narapidana  Dibebaskan,  Begini  Kata  Pakar  Hukum  Ubaya dalam https://www.ubaya.ac.id/2018/content/news_detail/2914/Pandemi-Covid-19-Narapidana-Dibebaskan--Begini- Kata-Pakar-Hukum-Ubaya.html,
dikemudikan  hari  dan  menyentuh  rasa  keadilan  masyarakat  sehingga  terjadi  pertentangan moral ditegah masyarakat. Dari latar belakang tersebut, maka penulis mencoba menulis artikel sederhana  dengan  judul  “ Logical  Fallacy Dan  Pertentangan  Moral  Dalam  Pembebasan Narapidana Di Era Pandemi Covid-19”
Berdasarkan permasalahan di atas, maka metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah  metode  penulisan  hukum  normatif  yang  menitikberatkan  pada  pendekatan  konsep ( conceptual  approach )  dan  pendekatan  analitis  ( analytical  approach ).  Serta  dibantu  oleh Pendekatan Kasus ( case approach ) agar bisa melihat fakta yang terjadi.

## LOGICAL  FALLACY DALAM  PEMBEBASAN  NARAPIDANA  DI  ERA  PANDEMI COVID-19
Logika  dipahami  teramat  luas,  menunjukkan  suatu  proses  perkembangan  pemikiran sejak manusia ada, mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang  belum  mereka  ketahui,  yang  kemudian  ternyata  diperoleh  semacam  keuntungan  yang tidak  sedikit  terutama  bagi  pengembangan  hidup  manusia. 5 Logika  merupakan  suatu  ilmu pengetahuan  dimana  objek  material  nya  adalah  berfikir  (khususnya  penalaran/  proses penalaran)  dan  objek  formal  logika  adalah  berfikir/  penalaran  yang  ditinjau  dari  segi kesempatannya.  Sebagai  cabang  filsafat,  logika  merupakan  cabang  filsafat  yang  praktis, praktis  disini  berarti  logika  dapat  dipantikkan  dalam  kehidupan  sehari-hari. 6 logika menempatkan  penalaran  sebagai  pokok  pembicaraan.  Apakah  suatu  pemikiran  tepat,  teratur atau lurus, logika tidak mempermasalahkan siapa atau dalam keadaan apa pembuat penalaran itu berbeda. 7
Penalaran  merupakan  suatu  proses  berfikir  yang  membuahkan  pengetahuan.  Agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran maka proses berfikir itu  harus  dilakukan  suatu  cara  tertentu.  Suatu  penarikan  kesimpulan  baru  dianggap  sahih ( valid )  kalau  proses  penarikan  kesimpulan  tersebut  menurut  cara  tertentu  tersebut.  Cara penarikan  kesimpulan  ini  disebut  logika,  dimana  logika  secara  luas  dapat  didefinisikan sebagai “pengkajian untuk berfikir secara sahih” 8
5 Otje Salman, Filsafat Hukum (perkembangan & Dinamika Masalah) , (Pt Refika Aditama, Bandung, 2012) : 38
6 Mohammad  Adib, Filsafat  Ilmu,  Ontologi,  Epistimologi,  dan  Logika  Ilmu  Pengetahuan ,  Pustaka  Pelajar, (Yogyakarta, 2018) : 160
7 Suwardi Endraswara, Filsafat Ilmu Edisi Revisi, konsep, sejarah, dan pengembangan Metode Ilmiah,  CAPS ( Center For Academic Publishing Servise), (Yogyakarta, 2015) : 162
8 Jujun S. Suriasumatri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar popular , (Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2017) : 46
Kekacauan  berpikir  seringkali  muncul  karena  sering  sekali  mencampuradukkan segalanya gagalnya dan gagal bernalar dengan benar. Berfikir yang tidak didasarkan argumen dan  bukti-bukti,  tetapi  semata  berdasarkan  personalitas  orang  yang  berargumen  (bisa  dalam bentuk  menghina,  minta  dikasihani,  menggunakan  karisma  tokoh,  mengancam,  dan seterusnya)itu yang dinamakan  “sesat pikir secara material” 9
Aristoteles (384 SM – 322 SM) adalah salah satu filsuf Yunani yang telah menetapkan hukum-hukum untuk bernalar secara benar yang dikenal dengan logika klasik, dengan tujuan mencegah kekacauan berfikir, empat prinsip yang mendasarkan logika tersebut:
1. Hukum  ini  berbunyi:  “Suatu  hal  adalah  hal  itu  sendiri,  tak  mungkin  yang  lain  yang disebut  dengan  Hukum  Identitas  ( Law  of  Identity ).  Kita  tak  boleh  mengubah  atribut- atribut  dari  benda  atau  hal  itu  sendiri,  karena  jika  kita  mengubah  atribut-atribut  itu sendiri  berarti  konsep  dari  benda  atau  hal  itu  pun  akan  berubah  pula.  Dan  jika  di simbukan akan berbunyi “A adalah A, tak mungkin B”. Jadi, arti yang benar dari suatu benda atau hal adalah sama selama benda atau hal itu dibicarakan atau dipikirkan.
2. Hukum  ini  menyatakan  bahwa  dua  sifat  yang  berlawanan  tidak  mungkin  ada  pada suatu  benda  atau  hal  pada  waktu  dan  tempat  yang  sama,  disebut  dengan  Hukum Kontradiksi (Law of Contradiction ). Atau jika kita analogi, “benda itu bentuknya besar dan  kecil”.  “meja  itu  berwarna  hijau  dan  pasti  berwarna  hijau”,  tidak  mungkin berbunyi “meja itu berwarna hijau dan tidak berwarna hijau”
3. Prinsip  atau  hukum  ini  terlihat  sama.  Hukum  Jalan  Tengah  menyatakan  bahwa  dua sifat  yang  berlawanan  tidak  mungkin  dimiliki  satu  benda,  hanya  satu  sifat  yang  bisa dimiliki oleh suatu benda.
4. Hukum  ini  sebenarnya  adalah  hukum  tambahan  dari  hukum  identitas  yang  disebut dengan Hukum Cukup Alasan.
Fallacy berarti  „sesat‟,  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu  fallacies. Fallacy sangat efektif  dan  manjur  untuk  melakukan  sejumlah  aksi  tak  bermoral,  seperti  mengubah  opini publik,  memutar  balik  fakta,  pembodohan  publik,  fitnah,  provokasi  sektarian,  pembunuhan karakter, memecah belah, menghindari jerat hukum, dan meraih kekuasaan dengan janji palsu. Logical  Fallacy bisa  diterjemahkan  dalam  bahasa  sederhana  sebagai  berpikir  „ngawur‟  atau
9 Ahmad  fauzan, Ahmad  Yulden  Erwin di  Akses  25  Agustus  2020  http://kabarkampus.com/2019/07/tentang- logika-aristoteles/<
didefinisikan bentuk kerancuan pikir secara akademis yang diakibatkan oleh ketidak disiplin pelaku nalar dalam menyusun data dan konsep, secara sengaja maupun tidak sengaja.
Agar  tidak  terperosok  dalam  sesat  pikir  yang  berakibat  buruk  terhadap  pandangan dunianya,  diperlukan  sebuah  aturan  baku  yang  dapat  memadunya.  Seseorang  yang  berpikir tanpa  mengikuti  aturan  logika  yang  ada,  terlihat  seperti  berpikir  benar  dan  bahkan  bisa mempengaruhi  orang  lain  yang  juga  tidak  mengikuti  aturan  berpikir  yang  benar,  mereka sedang terjebak dalam lumpur “fallacy ”kesesatan formal dan kesesatan material merupakan dua kategori kesesatan berfikir yang ditemukan dalam sejarah perkembangan logika.
1. Kesesatan  yang  dilakukan  Kesesatan  yang  terjadi  karena  pelanggaran  terhadap prinsip-prinsip  logika  mengenai  term  dan  proposisi  dalam  suatu  argumen  (hukum- hukum  silogisme)  yang  dilakukan  karena  bentuk  (formal)  penalaran  yang  tidak  tepat atau tidak sahih merakan Kesesatan formal
2. Factor  bahasa  (kesesatan  bahasa)  yang  menyebabkan  kekeliruan  dalam  menarik kesimpulan.  Kesesatan  yang  terutama  menyangkut  isi  (materi)  disebut  dengan Kesesatan material.
Berkaitan dengan argumentasi yuridis secara tertulis yang termuat dalam pembebasan narapidana diera pandemi Covid-19 dalam konteks ini. Maka perlu dipahami objek yang akan dikaji  berdasarkan  bidang  disiplin  ilmu  yang  menaunginya,  baik  melalui  lapisan  logikanya, lapisan  dialektika  nya  maupun  lapisan  prosedural  nya. 10 sehingga  akhirnya  dapat  menarik suatu kesimpulan dan keputusan yang mengadung unsur fallacy Logical fallacy sering terjadi dalam  proses  pemerintahan  pada  saat  pengambilan  sikap,  kebijakan  dan  keputusan.  Dalam pengambilan  keputusan  suatu  kebijakan  ada  banyak  variabel  dan  faktor  yang  harus dipertimbangkan. Banyaknya kajian dan analisis dalam perumusan suatu kebijakan terkadang terdapat  celah  terjadinya logical  fallacy 11 . Dalam  menjawab  kebutuhan  rakyat  pemerintah harus menghindari pernyataan, sikap dan kebijakan yang bisa membuat rakyat semakin apatis melihat  negaranya.  Pemerintah  diharapkan  dapat  menghindari  hal  yang  bisa  membuat perdebatan  tidak  berkualitas  di  ruang  publik  dalam  memaknai logical  fallacy yang  terjadi dalam suatu kebijakan yang dibuat.
10 Rocky Marbun Dan Armilius, Fallacy (Sesat Pikir) Argumentum Ad Verecundiam Dalam Motivering Vonnis (Pertimbangan Hukum), Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1 Nomor 2, (2018) : 343
11 FakhruAmrullah,Rezimdengan"LogicalFallacy  di  akses  tanggal  25  Agustus  2021  dalam  ,https  ://www. kompasiana. com/fakhru/5b07abe7f133444af22a9312/rezim-dengan-logical-fallacy
Unsur Fallacy (kesesatan berpikirnya) di sini adalah merupakan kesesatan formal yang terjadi  karena  pelanggaran  terhadap  prinsip-prinsip  logika  mengenai  kebijakan  hukum terhadap pembebasan narapidana di  era  pandemi Covid-19  yang diambil pemerintah dengan alasan  kemanusiaan  untuk  memutus  rantai  penyebaran  Covid-19  karena  jumlah  narapidana yang telah over kapasitas sangat berpotensi besar terhadap penularan Covid-19. Agar penjara tidak  over  kapasitas  ada  hal  yang  selama  ini  tidak  diperbaiki  oleh  pemangku  kebijakan  di Indonesia,  karena penjara bukanlah muara semua orang yang melakukan tindak pidana, tidak semua narapidana itu harus dipenjara,  yang harus dipenjara itu seharusnya  yang nyata-nyata yang  bersinggungan  atau  melanggar  hak-hak  masyarakat  lainnya  sehingga  bisa  dipastikan penjara tidak akan over kapasitas.
Letak Logical Fallacy nya seharusnya bukan pembebasan narapidana yang dilakukan dalam  jumlah  besar,  tepi  yang  dibatasi  adalah  yang  datang  dari  luar  lapas  itu  sendiri  seperti pengunjung lapas, dan petugas lapas yang biasa keluar masuk dalam keadaan normal sebelum pandemi.  Sehingga  terjadi  pertentangan  moral  karena  memberi  kebebasan  terhadap  orang yang  seharusnya  masih  menjalani  hukuman,  sehingga  berpotensi  membahayakan  masyakat banyak,  karena  selama  ini  belum  ada  ukuran  dan  tidak  ada  jaminan  setiap  orang  yang dipenjara  itu  otomatis  pada  saat  dibebaskan  akan  berubah  menjadi  baik  dan  keberadaannya tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat. Akan tetapi konsekuensi hukum lain justru bisa terjadi,  manakala  skenario  pembebasan  napi  itu  tidak  berjalan  baik.  Narapidana  yang mendadak  bebas  itu  tak  ada  jaminan  bahwa  mereka  tak  akan  mengulangi  tindak  kejahatan lagi.  Hal  inilah  kemudian  yang  menjadi  poin  kekhawatiran  masyarakat  pasca-narapidana  itu bebas.  Apalagi  di  tengah  pandemi  Covid-19,  guncangan  terhadap  perekonomian  sebagai dampak  utama  dari  pandemi  tersebut,  membuat  masyarakat  terguncang  hebat,  pemutusan hubungan  kerja  terjadi  dimana-mana  dalam  jumlah  besar,  tingkat  pengangguran  semakin meningkat,  sehingga  pada  akhirnya  tingkat  kriminalitas  juga  akan  semakin  tinggi  sebagai salah  satu  alasan  orang  bertahan  hidup.  Sehingga  tidak  menutup  kemungkinan  bekas narapidana yang baru saja dibebaskan akan menjadi ancaman terbesar bagi masyarakat untuk melakukan  kejahatan  lagi  di  tengah  masyarakat.  Sebaik  nya  pemerintah  melakukan pengkajian  yang  mendalam  sebelum  mengeluarkan  kebijakan  pembebasan  narapidana  di tengah pandemi Covid-19.
Over  kkapasitas  seharusnya  bukan  menjadi  alasan  untuk  pembebasan  narapidana  di era pandemi Covid-19, secara logika para narapidana akan lebih aman dari penyebaran Covid-
19 didalami lapas apabila mereka tidak tertular dari si apapun yang datang dari luar lapas itu sendiri, jadi  yang seharusnya diputus mata rantainya  adalah penularan  yang datang dari luar lapas  itu  sendiri.  Seharusnya  kebijakan  tersebut  mempertimbangkan  rasa  keadilan  ditengah masyarakat  yang  sudah  sangat  ter  dampak  dengan  wabah  pandemi  Covid-19  dengan  segala keadaan yang serba sulit, ditambah lagi tingkat kejahatan yang mengancam mereka setiap saat dari mantan narapidana pasca pembebasan dalam jumlah besar.

## PERTENTANGAN  MORAL  DALAM  PEMBEBASAN  NARAPIDANA  DI  ERA PANDEMI COVID-19
Tidak dapat disangkal bahwa ada konflik-konflik dari norma-norma yang sejati, yakni situasi-situasi yang dia dalamnya terdapat dua norma dua norma yang valid, dimana salah satu menetapkan  sebagai  obligatory  (kewajiban)  seperangkat  tingkah  laku  tertentu,  sedangkan yang lainnya menetapkan seperangkat tingkah-laku yang inkompatibel dengan yang pertama. konflik-konflik antara norma dari suatu moralitas dan norma-norma dari suatu sistim hukum sudah cukup dikenal oleh semua orang. 12
Rouscuo  pound  membedakan  tiga  penggolongan  utama  mengenai  kepentingan- kepentingan yang dilindungi oleh hukum 13 .
1. Kepentingan umum ( public interests )
2. Kepentingan kemasyarakatan ( social interests )
3. Kepentingan-kepentingan pribadi ( private interest )
Adanya  hukum  sebagai  kaidah  social,  tidak  berarti  bahwa  pergaulan  antar  manuasia dalam  masyarakat  hanya  diatur  oleh  hukum.  Selain  oleh  hukum,  kehidupan  kehidupan manusia  dalam  masyarakat  selain  dipedomani  moral  manusia  itu  sendiri,  diatur  pula  oleh agama, oleh kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat istiadat, dan kaidah-kaidah social lainnya. Antara  hukum  dan  kaidah-kaidah  social  lainnya  ini,  terdapat  jalinan  hubungan  yang  sangat erat yang satu memperkuat yang lainnya. 14
Kekhawatiran akan dampak dari kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19  mulai  muncul. 15 Pertama,  di  tengah  pandemi  Covid-19,  eks  narapidana  akan
12 Hans Kelsen (Alih Bahasa Arief Sidharta), Essays In Legal And Moral Philosophy Hukum Dan Logika , (PT Alumni Bandung, 3012) : 39
13 Soetiksno, Filsafat Hukum Bagian II , PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1989,hlm 75
14 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan ,  Pusat  Studi  Wawasan  Nusantara, Hokum dan Pembangunan, (PT Alumni, Bandung, 2002) : 4
15 Trias Palupi Kurnianingrum, op.cit, hlm 4
dihadapkan  dalam  situasi  yang  sulit  untuk  mencari  pekerjaan.  Terlebih  lagi  di  dalam  skema paket  kebijakan  bantuan  pra  kerja  yang  telah  digulirkan  Pemerintah,  tidak  menyebutkan mengenai bantuan pra kerja bagi para eks narapidana yang telah dibebaskan. Hal ini bukannya tanpa  sebab  mengingat  situasi  Covid-19  telah  menyebabkan  banyak  perusahaan  “gulung tikar”, menghentikan operasi, merumahkan karyawan, melakukan pemutusan hubungan kerja, dan  lainnya.  Bahkan  data  terakhir  Kementerian  Koordinasi  Perekonomian  memperlihatkan sudah ada 1,5 juta karyawan korban WFH dan PHK.
Kedua, maraknya praktik jual beli tiket pembebasan narapidana di lapas. Ketiga, aksi kriminalitas  mulai  bermunculan.  Kerusuhan  di  LP  Manado  akibat  kecemburuan  sosial  tidak mendapatkan  asimilasi  dan  berubahnya  beberapa narapidana  yang dibebaskan menjadi  salah satu  bukti.  Teori  pemidanaan  relative  yang  dikemukan  oleh  Muladi  di  mana  pemidanaan bukan  sebagai  pembalasan  atas  kesalahan  pelaku  tetapi  sarana  mencapai  tujuan  yang bermanfaat. Tujuan pemidanaan dilakukan untuk memperbaiki pelaku agar menjadi baik dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Pembebasan narapidana tetap harus memperhatikan aspek  keadilan  dan  efek  jera  sebagai  tujuan  pemidanaan.  Jangan    hanya  difokuskan  untuk sekedar mencegah Covid-19.
Agar  supaya  dalam  pelaksanaan  perundang-undangan  yang  bertujuan  untuk pembaharuan  itu  dapat  berjalan  sebagai  mana  mestinya,  hendak  nya  perundang-undangan yang  dibentuk  itu  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  inti  pemikiran  aliran sociological jurisprudence yaitu  hukum  yang  baik  hendaknya  sesuai  dengan  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat. Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan (bekerja) dan akan mendapat tantangan-tantangan. 16
Jadi  dapatlah  dikatakan  bahwa  hukum in  realita bukan  hukum  yang  dibentuk  oleh kekuasaan  baik  dalam  arti  negara  maupun  yang  lainnya,  namun  sumber  sejati  dari  hukum terletak jauh di dalam jiwa manusia yang secara naluri mempunyai kesadaran yang benar dan yang patut. Dengan demikian, sulit lah bagi kita untuk mengerti hukum dalam arti kenyataan ini  tanpa  kita  mengenal  lingkungan  social  dimana  hukum  itu  berada,  sebab  hukum  sangat tergantung pada apa  yang secara popular telah diterima masyarakat dimana setiap kelompok masyarakat membangun hukumnya sendiri ( living law ) yang mempunyai kekuatan kreatif. 17
16 Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum , (Citra Aditya Bakti, Bnadung, 1990) : 7-58
17 Mas Sobagio dan Slamet Supriatna, Dasar-dasar Filsafat  Suatu Pengantar Ke Filsafat  Hukum , (Akademika Pressindo, Jakarta, 1992) : 72
Suatu  kelompok  masyarakat  pada  suatu  tempat  tertentu  hancur,  bercerai  berai  atau punah  bukanlah  disebabkan  hukum  gagal  difungsikan  untuk  melaksanakan  tugasnya, melainkan tugas hukum harus dijalankan untuk menjadi social control dan Social engineering di  dalam  kehidupan  masyarakat.  Sebab  tugas  dan  fungsi  hukum  tidak  merupakan  tujuan hukum  itu  sendiri,  melainkan  merupakan  instrument  yang  tidak  dapat  digantikan  untuk mencapai  keseimbangan  dalam  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  manusia. 18 Hukum  harus memenuhi  ukuran  moral  tertentu  dan  ia  tidak  layak  disebut  hukum  apabila  memperlihatkan kegagalan-kegagalan 19 .  Menurut  Fuller  hukum  tidak  dapat  diterima  sebagai  hukum,  kecuali apabila bertolak dari moralitas tertentu. 20
1. Kegagalan  untuk  mengeluarkan  aturan  ( to  achief  rules ).  Tidak  boleh  membuat putusan-putusan  yang hanya bersifat  ad hoc; Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan.
2. Aturan  yang  telah  dibuat  harus  diumumkan,  agar  tidak  terjadi  kegagalan  untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik ( to publicize ).
3. Tidak  boleh  ada  aturan  yang  berlaku  surut,  oleh  karena  aturan  yang  seperti  itu  tidak dapat dipakai sebagai pedoman tingkah-laku dan Aturan harus disusun dalam rumusan yang  dapat  di  mengerti;  agar  tidak  terjadi  kegagalan  yang  menyalahgunakan perundang-undangan  yang  berlaku  surut  ( retroactive  legislation )  Memperbolehkan aturan berlaku surut akan merusak integritas aturan yang ditujukan untuk berlaku pada waktu  yang  akan  datang  kegagalan  membuat  aturan  yang  mudah  di  mengerti ( understandable ).
4. Suatu  sistem  tidak  boleh  mengandung  aturan  yang  bertentangan  satu  sama  lain.  agar tidak  terjadi  kegagalan  karena  membuat  aturan-aturan  yang  saling  bertentangan ( contrdictory rules ).
5. Aturan-aturan  tidak  boleh  mengandung  tuntutan  yang  melebihi  apa  yang  dapat dilakukan  agar  tidak  terjadi  kegagalan  karena  menuntut  dilakukannya  perilaku  diluar orang yang diatur ( beyond the power of the affected ).
18 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori  & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat , (PT Raja Grafindo Persaja,  Jakarta, 2012) : 366.
19 Ibid , hlm. 67-68
20 Lon L. Fuller, The Morality of law , (Yale University Press, 1969) : 65-11
6. Tidak  boleh  ada  kebiasaan  untuk  sering  mengubah  aturan  sehingga  menyebabkan orang  kehilangan  orientasi,  agar  tidak  terjadi  Kegagalan  karena  sering  melakukan perubahan.
7. Harus  ada  kecocokan  antara  peraturan  yang  diundangkan  dengan  pelaksanaannya sehari-hari,  agar  tidak  terjadi  kegagalan  untuk  menyerasikan  aturan  dengan  praktik penerapannya.
Kegagalan  hukum  dalam  membuat  suatu  aturan  dan  kegagalan  dalam  menyerasikan aturan  dengan  praktik  penerapannya  dapat  dilihat  salah  satunya  dari  kebijakan  pembebasan narapidana guna mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 karena dianggap bukan solusi yang  tepat  dan  hanya  bersifat  sementara.  Sehingga  yang  terjadi  bukan  menyelamatkan masyarakat  banyak,  akan  tetapi  memberi  ancaman  akan  semakin  tingginya  tingkat kriminalitas  pasca pembebasan narapidana  di  tengah pandemi Covid-19. Sehingga terjadilah pertentangan moral pasca di keluarkan nya kebijakan pembebasan narapidana tersebut karena tidak terpenuhinya ukuran moral yang akan melindungi masyarakat banyak, apalagi ditengah pandemi  yang  sangat  berdampak  besar  bagi  kehidupan  masyarakat  dari  semua  bidang kehidupan.
Pembebasan  narapidana  akan  memunculkan  beberapa  dampak  seperti  rentannya narapidana  terkena  Covid-19  di  masyarakat,  narapidana  sulit  untuk  mendapatkan  pekerjaan, meningkatnya  kriminalitas,  dan  sebagainya. 21 Terlepas  dari  adanya  wabah  Covid-19  atau tidak  Selama  pemerintah  tidak  mengubah  kebijakan  yang  lebih  mengutamakan  hukuman penjara  dalam  penegakan  hukum,  maka  lapas  di  Indonesia  akan  tetap  over  kapasitas.  Dan Persoalannya  bukan  pada  over  kapasitas  lapas  dan  rutan  melainkan  pada  kebijakan pemerintah tersebut.

## KESIMPULAN
Logical  Fallacy (kesesatan  berpikirnya)  dan  pertentangan  moral  dari  kebijakan pembebasan  narapidana  di  tengah  pandemi  Covid-19  merupakan  kesesatan  formal  yang terjadi  karena  pelanggaran  terhadap  prinsip-prinsip  logika  mengenai  kebijakan  hukum terhadap pembebasan narapidana di  era pandemi Covid-19  yang diambil pemerintah dengan alasan  kemanusiaan  untuk  memutus  rantai  penyebaran  Covid-19  karena  jumlah  narapidana yang telah over kapasitas sangat berpotensi besar terhadap penularan Covid-19. Agar penjara
21 Trias Palupi Kurnianingrum, Op.cit , hlm 5
tidak  over  kapasitas  ada  hal  yang  selama  ini  tidak  diperbaiki  oleh  pemangku  kebijakan  di Indonesia,  karena  selama  ini  kebijakan  pemerintah  yang  lebih  mengutamakan  hukuman penjara  dalam  penegakan  hukum  padahal  penjara  bukanlah  merupakan  muara  semua  orang yang  melakukan  tindak  pidana,  tidak  semua  narapidana  itu  harus  dipenjara,  yang  harus dipenjara  itu  seharusnya  yang  nyata-nyata  yang  bersinggungan  atau  melanggar  hak-hak masyarakat lainnya sehingga bisa dipastikan penjara tidak akan over kapasitas. Letak Logical Fallacy nya  seharusnya  bukan  pembebasan  narapidana  yang  dilakukan  dalam  jumlah  besar, tepi yang dibatasi adalah yang datang dari luar lapas itu sendiri seperti pengunjung lapas, dan petugas lapas  yang biasa keluar masuk dalam keadaan normal  sebelum pandemic Kebijakan pembebasan  narapidana  guna  mencegah  penularan  dan  penyebaran  Covid-19  bukan  solusi yang  tepat  dan  hanya  bersifat  sementara  merupakan  kegagalan  hukum  yang  menimbulkan pertentangan  moral  dalam  membuat  suatu  aturan  dan  kegagalan  dalam  menyerasikan  aturan dengan  praktik  penerapannya.  Sehingga  yang  terjadi  bukan  menyelamatkan  masyarakat banyak,  akan  tetapi  memberi  ancaman  akan  semakin  tingginya  tingkat  kriminalitas  pasca pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA
Adib  Mohammad, Filsafat  Ilmu,  Ontologi,  Epistimologi,  dan  Logika  Ilmu  Pengetahuan ,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.
Amrullah  Fakhru,  Rezimdengan"  Logical  Fallacydalam,  https://www.kompasiana.com/ fakhru/5b07abe7f133444af22a9312/rezim-dengan-logical-fallacy.
Buana  Dana  Riksa, Analisis  Perilaku  Masyarakat  Indonesia  dalam  Menghadapi  Pandemi Virus  Corona  (Covid-19)  dan  Kiat  Menjaga  Kesejahteraan  Jiwa ,  SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 3, (2020) Coronavirus Update Worldwide (dalam bahasa Inggris). Worldometer.
Endraswara Suwardi, Filsafat Ilmu Edisi Revisi, konsep, sejarah, dan pengembangan Metode Ilmiah, CAPS (Center For Academic Publishing Servise), Yogyakarta, 2015
Fuller Lon L., The Morality of law , Yale University Press, 1969.
Fauzan  Ahmad  , Ahmad  Yulden  Erwin http://kabarkampus.com/2019/07/tentang-logika- aristoteles/<  Asimilasi  Ditengah  Pandemi  Covid  19  dan  Penegakan  Hukum  Pidana dalam http://metromerauke.com/2020/04/25/asimilasi-ditengah-pandemi-covid-19- dan-penegakan-hukum-pidana/.
Kelsen  Hans  (Alih  Bahasa  Arief  Sidharta), Essays  In  Legal  And  Moral  Philosophy  Hukum Dan Logika , PT Alumni Bandung, 2012.
Kurnianingrum Trias  Palupi, kontroversi pembebasan narapidana di  tengah pandemi  covid- 19 , Jurnal Info singkat Pusat Penelitian BIDANG HUKUM Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No.8/II/Puslit/April/2020.
Kristina  Michelle, Pandemi  Covid-19  Narapidana  Dibebaskan,  Begini  Kata  Pakar  Hukum Ubaya dalam https://www.ubaya.ac.id/2018/content/news_detail/2914/Pandemi- Covid-19-Narapidana-Dibebaskan--Begini-Kata-Pakar-Hukum-Ubaya.html.
Marbun  Rocky  Dan  Armilius,  Fallacy  (Sesat  Pikir)  Argumentum  Ad  Verecundiam  Dalam Motivering Vonnis (Pertimbangan Hukum), Jurnal Hukum dan Peradilan , Volume 1 Nomor 2, (2018)
Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan ,  Pusat  Studi Wawasan Nusantara, Hokum dan Pembangunan, PT Alumni, Bandung, 2002.
Prasetyo  Teguh  dan  Abdul  Halim  Barkatullah, Filsafat,  Teori  &  Ilmu  Hukum  Pemikiran Menuju  Masyarakat  Yang  Berkeadilan  Dan  Bermartabat ,  PT  Raja  Grafindo  Persaja, Jakarta, 2012.
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 2020  Tentang  Syarat  Pemberian  Asimilasi  Dan  Hak  Integrasi  Bagi  Narapidana  Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.
Rasjidi Lili, Dasar-dasar Filsafat Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
Suriasumatri  Jujun  S., Filsafat  Ilmu  Sebuah  Pengantar  popular ,  Pustaka  Sinar  Harapan, Jakarta 2017.
Sobagio  dan  Slamet  Supriatna, Dasar-dasar  Filsafat  Suatu  Pengantar  Ke  Filsafat  Hukum , Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
Salman  Otje, Filsafat  Hukum  (perkembangan  &  Dinamika  Masalah) ,  Pt  Refika  Aditama, Bandung, 2012.
Soetiksno, Filsafat Hukum Bagian II , PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.