Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PENEGAKAN HUKUM PERATURAN KEDINASAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN ETIKA KEPOLISIAN
Naufalina Rabbani 1 , Candra Hayatul Iman 2 , Puti Priyana 3
1 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, email: naufalinarabbani20@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang 3 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
Etika profesi adalah nilai dan norma moral (yang berkaitan dengan apa yang baik/buruk, yang benar/salah, yang patut/tidak patut) yang dipakai sebagai pedoman/pegangan  mengatur  tindakan  etis  anggota  profesi,  dalam melaksanakan  apa  yang  menjadi  tugas  kewajiban  profesi  untuk  mencapai tujuan  profesi.  Kode  etik  profesi  merupakan  norma  yang  di  tetapkan  dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat. Kode etik profesi merupakan hasil dari pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang  hakiki,  yang  tidak  dipaksakan  dari  luar.  Kode  etik  profesi  kepolisian Negara  Republik  Indonesia  pada  dasarnya  merupakan  pedoman  bagi pengemban  fungsi  kepolisian  lainnya  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, oleh karena itu kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang professional.

## Kata Kunci:
Etika; kode etik profesi; polri.
Cite this paper: Naufalina Rabbani, C. H. I. P. P., 2021. Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1).

## PENDAHULUAN
Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  aparat  penegak  hukum  yang menjalankan  salah  satu  fungsi  pemerintahan  terutama  dalam  bidang  pemeliharaan keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  melalui  pemberian  perlindungan,  pengayoman, pelayanan  pada  masyarakat  serta  penegakan  hukum.  Kepolisian  merupakan  institusi penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, yang berdiri di garda utama  dalam  penegakan  hukum . 1 Lembaga  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia memiliki etika profesinya sendiri dalam melaksanakan wewenangnya demi tercapainya tugas dan fungsi pemerintahan dari kepolisian itu sendiri. Etika profesi kepolisian itu ada karena untuk menciptakan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang profesional, memiliki kredibilitas, serta beretika. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-
1 Dr.Sadjijono, SH., M.Hum. Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo Offset, 2010, hlm 53
undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang berbunyi: “sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Pengemban profesi kepolisian selain memiliki keahlian dalam bidangnya juga haruslah bersikap dan berperilaku sesuai kode etik yang mengikat, oleh karena itu setiap anggota kepolisian harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dibidang hukum dengan beretika.
Tujuan  Polri  berdasarkan  Pasal  4  Undang-undang  No.  2  tahun  2002  tentang  Polri berbunyi:
“Mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  yang  meliputi  terpeliharanya  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya  hukum,  terselenggaranya  perlindungan, pengayoman  dan  pelayanan  masyarakat  serta  terbinanya  ketentraman  masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”.
Profesionalisme Polri:
1. Polisi harus berada di bawah kontrol pemerintah.
2. Tugas utama polisi adalah mencegah kejahatan dan kekacauan.
3. Keberhasilan polisi bergantung pada persetujuan publik.
4. Organisasi Polisi harus disusun berdasarkan lini militer.
5. Sangat penting untuk mengamankan dan melatih orang yang tepat.
6. Polisi harus direkrut dengan masa percobaan.
7. Kekuatan polisi harus tersebar menurut waktu dan area.
8. Polisi hanya diizinkan menggunakan tindak kekerasan bila dianggap perlu.
Anggota  Polri  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang  tidak  boleh  melanggar Peraturan Disiplin Kepolisian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Kode Etik Polri  yang  diatur  dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik Profesi  Polri.  Kode  Etik  Profesi  Polri,  disebutkan  bahwa  setiap  anggota  Polri  harus menjauhkan diri dari perbuatan dan sikap tercela serta memelopori setiap tindakan yang mengatasi  kesulitan  masyarakat  sekitarnya.  Di  samping  itu,  setiap  insan  Polri  juga diharapkan  mampu  mengendalikan  diri  dari  perbuatan-perbuatan  penyalahgunaan wewenang. 2 Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus menjunjung tinggi kehormatan  dan  martabat  Negara,  Pemerintah,  dan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Apabila  ada  anggota  polisi  yang  melakukan  pelanggaran  dan  terbukti melanggar Kode Etik Profesi maka akan dijatuhi sanksi melalui Komisi Kode Etik Polri berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.
Dalam  berhubungan  dengan  masyarakat  sebagian  anggota  Polri  juga  pernah menyalahgunakan  wewenang,  melakukan  tindakan  yang  berlebihan  dan  melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di lapangan. Misalnya seperti kasus  pelanggaran  kode  etik  polisi  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Kepolisian  Sektor (Kapolsek)  di  Cicendo,  Bandung  Jawa  Barat  dengan  kategori  pelanggaran penyalahgunaan wewenang menerima  suap dari salah satu tersangka kasus narkotika.
2 Muhammdad. Nuh, Etika Profesi Hukum , (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hlm 144.
Kode  Etik  Profesi  Polri  mengandung  jabaran  pedoman  perilaku  setiap  anggota  Polri dalam  berhubungan  dengan  masyarakat,  baik  ketika  menjalankan  tugas  dan wewenangnya  maupun  ketika  tidak  sedang  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  di tengah-tengah masyarakat. Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dijabarkan  dalam  Peraturan  Kapolri  No.  14  Tahun  2011  memiliki  kekuatan  mengikat, yang  menjadi  pedoman  bagi  anggota  Polri  untuk  berperilaku  sesuai  dengan  nilai-nilai moral. Dalam mekanisme internalnya, Polri memiliki tim PROPAM (Bidang Profesi dan Pengamanan) yang bertugas menerima pelaporan dan membuat penyelidikan internal terhadap  pelanggaran  maupun  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  aparat  kepolisian  yang selanjutnya  akan  ditindaklanjuti  dengan  sidang  Kode  Etik  Kepolisian.  Pemeriksaan terhadap  anggota  Polri  yang  melanggar  Kode  Etik  Polri  yakni  Divisi  Profesi  dan Pengamanan (PROPAM) dalam satuan Kepolisian Republik Indonesia, Satuan PROPAM ini akan memberikan dampak terhadap  penegakan disiplin anggota Polri terutama dalam penegakan  Kode  Etik  Polri.  Profesionalitas  Polri  menjadi  dambaan  bukan  saja  oleh anggota  Polri  tetapi  seluruh  masyarakat  Indonesia,  karena  fungsi  pengayoman  dan melindungi masyarakat didukung adanya profesionalitas Polri dan semua itu tidak lepas dari peranan tim PROPAM dalam penegakan kode etik profesi Polri. 3
Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian menjelaskan mengenai hukuman disiplin tersebut berupa:
a. Teguran tertulis;
b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
d. Penundaan kenaikan pangkatpaling lama 1 (satu) tahun;
e. Mutasi yang bersifat demosi;
f. Pembebasan dari jabatan;
Penjelasan penjatuhan hukuman diatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian, yang selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan apabila ada anggota polisi yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Polri maka akan disidang melalui Komisi Kode Etik Polri. Dalam sistem demokratis, hak-hak khusus Polri ini bukan hanya harus tunduk  pada  hukum  yang  berlaku,  namun  juga  harus  tunduk  pada  Kode  Etik  Profesi sebagai  aspek  dalam  kepolisian.  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  adalah  norma  tentang perilaku  polisi  untuk  dijadikan  pedoman  dalam  mewujudkan  pelaksanaan  tugas  yang baik  bagi  ketertiban  umum,  keamanan  masyarakat,  dan  penegakkan  hukum. 4 Berdasarkan  fakta  hukum  dan  fakta  yang  terjadi  di  masyarakat,  terkait  dengan pelanggaran kode etik anggota polisi yang mensyaratkan Komisi Kode Etik Polri dalam menjalankan sistem pengawasan  yang baik di lingkungan Polri, maka penulisan jurnal ilmiah hukum ini secara spesifik akan membahas lebih lanjut tentang penegakan hukum peraturan kedinasan kepolisian dalam menangani pelanggaran etika kepolisan.
3 Soebroto, Wewenang  Kepolisian  dalam Hukum  Kepolisian  di  Indonesia ,  (Jakarta  :  Bunga  Rampai  PTIK, 2004), hlm 41.
4 Sadjijono,  Etika  Profesi  Hukum  :  Suatu  Telah  Filosofis  terhadap  Konsep  dan  Implementasi  Kode  Etik Profesi POLRI, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008), hlm 78-87.
Berdasarkan  fakta  hukum  dan  fakta  yang  terjadi  di  masyarakat,  terkait  dengan pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  oleh  anggota  polisi  dalam  menjalankan wewenangnya nantinya akan disidang melalui Komisi Kode Etik Polri sehingga agar tidak terjadinya pelanggaran dalam menjalankan sistem pengawasan yang baik di lingkungan Polri, maka maka rumusan permasalahan yang dapat disimpulkan bagaimana penegakan hukum peraturan kedinasan kepolisian dalam menangani pelanggaran etika kepolisan? Untuk menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum peraturan kedinasan kepolisian dalam menangani pelanggaran etika kepolisian

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  rangka  pengumpulan  data  dan  bahan untuk penulisan jurnal ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan perundangan-undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian  dalam  jurnal  ilmiah  ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  lain  yang  berhubungan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Anggota  Polri  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang  tidak  boleh  melanggar Peraturan Disiplin Kepolisian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Kode Etik Polri  yang  diatur  dalam  Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik Profesi  Polri.  Kode  Etik  Profesi  Polri,  disebutkan  bahwa  setiap  anggota  Polri  harus menjauhkan  diri  dari  perbuatan  dan  sikap  tercela  serta  memelopori  setiap  tindakan mengatasi  kesulitan  masyarakat  sekitarnya.  Di  samping  itu,  setiap  insan  Polri  juga diharapkan mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan penyalahgunaan  wewenang.  Polri  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila ada anggota polisi yang melakukan pelanggaran dan terbukti melanggar Kode Etik Profesi maka akan dijatuhi sanksi melalui Komisi Kode Etik Polri berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin dan apabila ada anggota polisi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik Polri maka akan disidang melalui Komisi Kode Etik  Polri.  Sanksi  administratif  berupa  rekomendasi  Pemberhentian  Tidak  Dengan Hormat  (PTDH)  dapat  dikenakan  melalui  Sidang  Komisi  Kode  Etik  Kepolisian  apabila pelanggar  yang  dengan  sengaja  melakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman  hukuman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun atau lebih terkait tindak pidana pemerkosaan, penganiayaan,  pembunuhan  dan  pelanggaran  tindak  pidana  yang  lainnya  dilakukan setelah  terlebih  dahulu  dibuktikan  pelanggaran  pidananya  melalui  proses  peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

## Peraturan Disiplin Kepolisian
Polisi adalah suatu badan pemerintah yang bertugas menjaga ketertiban, kemanan dan menegakkan hukum serta mengayomi masyarakat. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting  dalam  menjalankan  tugasnya  yaitu  menjaga  keamanan  dan  ketertiban  suatu negara sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Dalam lingkungan hukum atau pengadilan Polisi bertugas sebagai penyidik. Polisi ditugaskan untuk mencari
barang  bukti,  keterangan  dari  berbagai  sumber,  baik  keterangan  saksi  maupun keterangan saksi ahli.
Selama ini peran Polri sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana yaitu :
1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat.
2. Memasyarakatkan  pelaku  pidana  dengan  mengadakan  pembinaan  sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Polisi  juga  harus  melihat  keadaan  masyarakat.  Tugas Polisi  yang  menjadi  sorotan  di  kalangan  masyarakat  yaitu  untuk  penegakan  hukum. Terdapat 2 pilihan praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi yaitu :
1. Penegakan  hukum  sebagaimana  yang  disyaratkan  oleh  undang-undang  pada umumnya,  dimana  ada  upaya  paksa  yang  dilakukan  Polisi  untuk  menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam KUHAP.
2. Tindakan yang mengutamakan kepentingan moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan dan mengayomi masyarakat.
Meskipun  Polisi  berperan  sebagai  aparat  penegak  hukum  tetapi  tujuan  dan kewajiban Polisi adalah mengabdi kepada negara dan pemimpinnya. Dalam melakukan penangkapan  dan  penahanan,  misalnya  polisi  menghadapi  atau  mempunyai permasalahan sendiri. Melalui penyidikan ini rawan sekali terjadi pelanggaran kode etik atau penyalahgunaan kekuasaan Polisi berupa police corruption maupun police brutality . Sebagian  besar  kasus  yang  menyangkut  citra  Polisi  terjadi  Ketika  Polisi  melakukan penyidikan.
Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  No.  2  Tahun  2003  menyatakan  bahwa  disiplin adalah  ketaatan  dan  kepatuhan  yang  sungguh-sungguh  terhadap  peraturan  disiplin anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Peraturan  Disiplin  Anggota  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  adalah  serangkaian  norma  untuk  membina,  menegakkan disiplin  dan  memelihara  tata  tertib  kehidupan  anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung  kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak  menghukum  kepada  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  melalui Sidang Disiplin.
Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  melakukan  pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan  disiplin  dan/atau  hukuman  disiplin.  Tindakan  disiplin  berupa  teguran  lisan
dan/atau  tindakan  fisik.  Tindakan  disiplin  tidak  menghapus  kewenangan  untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. Hukuman disiplin berupa:
1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala;
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. Mutasi yang bersifat demosi;
6. Pembebasan dari jabatan;
7. dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.
Pelanggaran  disiplin  yang  dilakukan  oleh  anggota  kepolisian  dalam  aktifitas kedinasannya  perlu  ditindak  oleh  penegak  disiplin  yang  telah  diamanatkan  oleh Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003.  Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2 Tahun 2003 disebutkan : “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan displin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi saksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin”.
Penegakkan  Disiplin  Bagi  anggota  Kepolisian  tersebut  dilakukan  melalui  beberapa tahapan. Pada tahapan penyelesaian pelanggaran disiplin Anggota Kepolisian salah satu yang  menentukan  adalah  sidang  disiplin.  Sidang  disiplin  anggota  kepolisian  Republik Indonesia  adalah  bentuk  sidang  internal  yang  dibuat  untuk  melakukan  pemeriksaan terhadap  terperiksa  yang  didugakan  telah  melakukan  pelanggaran  disiplin  sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.
Mengingat  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  sidang  disiplin  diantaranya  terdapat pendamping terperiksa. Pendamping terperiksa dalam sidang disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia ini lebih berfungsi sebagai pemberi bantuan hukum untuk terperiksa yang  didugakan  melakukan  pelanggaran  disiplin  seperti  halnya  fungsi  pengacara  atau advokat yang memberikan nasehat dan pendampingan hukum terhadap kliennya dalam sidang pengadilan. Membela hak dan kepentingan hukum dari kliennya dan mengawasi kelayakan hukum yang diterima oleh kliennya.
Membandingkan  dengan  peran  pengacara,  maka  pendamping  terperiksa  ikut mengawasi jalannya sidang disiplin terhadap terperiksa mengenai kelayakan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar, anggota Polri yang  diduga  melakukan  pelanggaran  disiplin  berhak  mendapatkan  pendampingan hukum dari ketika awal diperiksa hingga ketika putusan sidang disiplin akan dijatuhkan. Pendamping terperiksa adalah upaya  yang disediakan sendiri oleh lembaga  kepolisian untuk  memberikan  bantuan  hukum  terhadap  anggota  kepolisian  yang  melakukan pelanggaran disiplin.
Terkait  dengan  peraturan  disiplin  anggota  Polri  yaitu  sebagai  contoh  masih banyaknya  anggota  kepolisian  yang  pada  saat  menjalankan  tugasnya  melakukan pelanggaran  tindakan  disiplin  dan  melanggar  Kode  Etik  Profesi,  salah  satu  contohnya yaitu tidak masuk kantor tanpa ijin sehingga menimbulkan pertanyaan kemana anggota Polisi tersebut karena tanpa ada pemberitahuan sehingga melanggar peraturan disiplin anggota Polri, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Disiplin Kepolisian merupakan salah satu sarana untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anggota Polri
baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan disiplin oleh anggota Polri, maka akan ditindak dan diberikan sanksi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

## Kode etik profesi polri
Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan  yang  merupakan  kesatuan  landasan  etik  atau  filosofis  yang  berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksankaan tugas, wewenang, dan tanggung  jawab  jabatan.  Etika  profesi  Polisi  merupakan  perwujudan  dari  nilai  yang terkandung  dalam  Tri  Brata  dan  Catur  Prasetya  yang  didasari  oleh  Pancasila  yang dirangkum sebagai Pedoman Hidup Polri dan sekarang menjadi Kode Etik Profesi Polri.
Berikut merupakan isi dari Tri Brata dan Catur Prasetya Polri :

## TRI BRATA
Kami Polisi Indonesia :
1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang maha esa.
2. Menjunjung  tinggi  kebenaran,  keadilan  dan  kemanusiaan  dalam  menegakkan hukum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  pancasila  dan undang-undang dasar 1945.
3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

## CATUR PRASETYA
Sebagai insan bhayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara untuk :
1. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan.
2. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia.
3. Menjamin kepastian berdasarkan hukum.
4. Memelihara perasaan tentram dan damai.
Prinsip-prinsip dalam Kode Etik Profesi Polri meliputi:
a. Kepatutan, yaitu standar dan/atau nilai moral dari kode etik anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan;
b. Kepastian  hukum,  yaitu  adanya  kejelasan  pedoman  bagi  anggota  Polri  dalam melaksankanan  tugas,  wewenang  dan  tanggung  jawab  dalam  peaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Polri.
c. Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan Kode Etik Profesi Polri dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;
d. Kesamaan  hak,  yaitu  setiap  anggota  Polri  jyang  diperiksa  atau  dijadikan  saksi dalam  penegakan Kode Etik Profesi Polri diberikan perlakuan  yang sama  tanpa membedakan jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;
e. Aplikatif, yaitu setiap putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
f. dan  Akuntabel,  yaitu  pelaksanaan  penegakan  Kode  Etik  Profesi  Polri  dapat  di pertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.
Peranan Etika bagi anggota Polri.
a. Sebagai landasan membangun profesionalisme Polri. Meningkatkan pemahaman dan  penghayatan  etika  profesi  adalah  dasar  untuk  menanam,  menumbuh kembangkan profesionalisme Polri yang semakin menjadi tuntutan masyarakat.
b. Meningkatkan  kesadaran  moral  dalam  mengambil  keputusan.  Meningkatkan kesadaran  moral  untuk  siap  mengambil  keputusan  yang  etis,  yang  tepat  dan berbobot.  Sebagai  anggota  Polri  pada  hakekatnya  harus  mengambil  keputusan yang cepat. Pada waktu anggota Polri mengambil keputusan untuk bertindak maka peranan  etika  sangat  menonjol.  Bagi  anggota  Polri  pada  hakekatnya  dia  harus mengambil keputusan cepat dimana tidak tersedia waktu untuk bertanya kepada orang lain atau mencari referensi untuk membantu pemecahan masalah yang dia hadapi. Dia harus bertanggung jawab  atas semua akibat dari tindakan yang  dia putuskan.
c. Untuk  membangun  kemandirian  moral  anggota  Polri  dan  mencegah  agar kewenangan yang dimiliki Polri tidak disalahgunakan. Polri memiliki kewenangan yang  besar  terutama  yang  berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia  serta  sangat strategis  maka  dituntut  memiliki  kemandirian  moral,  yang  dalam  memutuskan untuk  bertindak  senantiasa  harus  adil  tidak  memihak,  menjunjung  tinggi  HAM, serta  senantiasa  bertujuan  untuk  mencari  kebenaran  sehingga  dia  dalam mengambil keputusan harus berdasarkan atas bisikan moral dari hati nuraninya tanpa karena ikut-ikutan atau karena intervensi dari pihak lain. Dalam hal ini etika berfungsi sebagai pengawas/pengendali tingkah laku anggota polri. Dengan kata lain dengan menghayati etika profesi dia tidak akan pernah menyelewengkan atau menyalahgunakan apa yang menjadi wewenangnya.
d. Memuliakan profesi Polri. Dengan memahami dan menghayati etika profesi Polri maka anggota Polri akan bertingkah laku etis yang pada gilirannya akan menjaga martabat  Polri  dan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  institusi  Polri.  Dengan memahami,  menghayati  dan  mengimplementasikan  etika  profesi  Polri  berarti anggota Polri telah memuliakan profesinya.
e. Dalam pelaksanaan tugas Polri sekarang ini dan kedepan semakin dituntut untuk dimengerti, dipahami dan dihayati etika profesi Polri karena:
1. Masyarakat  dalam  setiap  perkembangan  zaman  semakin  demokratis sehingga semakin dituntut adanya anggota Polri yang semakin profesional.
2. Polri  melaksanakan  tugas  untuk  melindungi,  melayani  dan  mengayomi masyarakat  yang  yang  plural  dimana  dalam  masyarakat  yang  berbeda sering  terlihat  adanya  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang  berbeda  pula, bahkan masyarakat yang sama bisa ditandai oleh pluralism moral.
3. Dalam dunia modern semakin jelas tampak adanya suatu kepedulian etis yang universal.
4. Adanya perkembangan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi, maka pertukaran /penyebaran informasi dan pengenalan
berbagai nilai dan norma masyarakat luar yang belum tentu sejalan dengan nilai-nilai dan norma norma yang berlaku di negara kita atau ditempat kita bertugas.  Adanya  perkembangan  modus  kejahatan/kasus-kasus  dimana adakalanya belum ada perangkat hukum yang mengaturnya.
Kode Etik Polri berdasarkan Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006.
a. Etika  profesi  Polri  adalah  kristalisasi  nilai-nilai  Tri  Brata  yang  dilandasi  dan  di jiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota polri dalam wujud yang meliputi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan dan hubungan dengan masyarakat.
b. Etika kepribadian adalah nilai moral anggota Polri terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama diatur dalam pasal 3.
c. Etika  kenegaraan  adalah  sikap  moral  anggota  polri  yang  menjunjung  tinggi landasan ideologis dan konstitusional Negara Republik Indonesia serta Pancasila dan UUD 1945 diatur dalam pasal 4.
d. Etika kelembagaan adalah sikap moral anggota Polri terhadap institusinya yang patut  di  junjung  tinggi  sebagai  ikrar  lahir  batin  dari  semua  insan  Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya diatur dalam pasal 5, 6, 7, 8 dan 9.
e. Etika dalam hubungan dengan masyarakat adalah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat diatur dalam pasal 10.
f. Pemeriksaan atas pelanggaran kode etik profesi Polri dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri. (pasal 14).
g. Tata  cara  sidang  Komisi  Kode  Etik  Polri  diatur  dalam  Peraturan  Kapolri  No.  8 tahun 2006.
Kode  etik  kepolisian  sangat  penting  bagi  para  anggota  polri  dalam  menjalankan tugasnya, sehingga mereka itu dinilai oleh masyarakat sebagai petugas profesional. Dalam kepolisian, etika Polri tersebut dijabarkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yaitu ruang lingkup dan materi muatan mengenai pengaturan Kode Etik Profesi Polri yang mencakup etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan dan etika kepribadian.

## Tujuan dan Fungsi Kode Etik Kepolisian
Tujuan  Kode  Etik  Kepolisian  adalah  berusaha  meletakkan  Etika  Kepolisian  secara proposional  dalam  kaitannya  dengan  masyarakat.  Sekaligus  juga  bagi  polisi  berusaha memberikan bekal keyakinan bahwa internalisasi Etika kepolisian yang benar, baik dan kokoh, akan merupakan sarana untuk: 5
1) Mewujudkan  kepercayaan  diri  dan  kebanggan  sebagai  seorang  polisi,  yang kemudian dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat.
2) Mencapai sukses penugasan.
3) Membina  kebersamaan,  kemitraan  sebagai  dasar  membentuk  partisipasi masyarakat.
5 Drs. H. Pudi Rahardi, M.H., Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007), hlm 145
4) Mewujudkan polisi yang professional, efektif, efesien dan modern, yang bersih dan berwibawa, dihargai dan dicintai masyarakat.
Fungsi Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang  yang  professional  supaya  tidak  melanggar  etika  profesi.  Ada  tiga  hal  pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi: 6
a. Kode  etik  profesi  memberikan  petunjuk  bagi  setiap  anggota  profesi  tentang prinsip  profesionalitas  yang  digariskan.  Maksudnya  bahwa  dengan  kode  etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
b. Kode etik profesi merupakan suatu peraturan untuk mengontrol sikap masyarakat atas  profesi  yang  bersangkutan.  Maksudnya  bahwa  etika  profesi  dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti  pentingnya  suatu  profesi,  sehingga  memungkinkan  pengontrolan  terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
c. Kode  etik  profesi  tidak  memperbolehkan  adanya  campur  tangan  pihak  di  luar organisasi  profesi  tentang  hubungan  etika  dalam  keanggotaan  profesi.  Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.

## Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian
Komisi Kode Etik Polri adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran Kode Etik  Profesi  Polri  (KEPP)  sesuai  dengan  jenjang  kepangkatan.  Kapolri  berwenang membentuk Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang  dilakukan  oleh  seluruh  anggota  Polri  tidak  terkecuali  Perwira  Tinggi  Polri  dan Komisaris Besar Polisi yang menduduki jabatan Wakapolda atau Irwasda. Dalam hal ini Komisi  Kode  Etik  Kepolisian  melaporkan  pelaksanaan  tugasnya  kepada  Pejabat Pembentuk Komisi Kode Etik Polri. 7
Komisi Kode Etik Polri bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan,  membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap pelanggaran norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum, terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata bertujuan untuk  mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  terlibat  dalam  gerakan  menentang  pemerintah  yang  sah,  menjadi  anggota  atau pengurus partai politik, menggunakan hak memilih dan dipilih, dan/atau melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, serta apabila anggota Polri melanggar etika kelembagaan, yaitu  melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  korupsi,  kolusi, nepotisme,  dan/atau  gratifikasi,  mengambil  keputusan  yang  bertentangan  dengan
6 Manalu,  P.  K.  (2014).  Fungsi  Kode  Etik  Profesi  Polisi  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Profesionalitas Kerjanya. Law Journal Atmajaya University .
7 Puspita, N. A. (2016). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (studi kasus pada kepolisian daerah jawa tengah). Diponegoro Law Journal , 6-13.
ketentuan  peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga, serta menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Kapolri Nomor 14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri  maka  Pelanggar  Disiplin  wajib  untuk membuat surat permohonan maaf  yang ditujukan kepada Kapolri dan mengembalikan citra Polri yang sudah dilanggar melalui media massa, serta direkomendasikan dengan putusan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), serta apabila anggota Polri yang melanggar  etika  kemasyarakatan,  yaitu  menolak  atau  mengabaikan  permintaan pertolongan,  bantuan,  atau  laporan  dan  pengaduan  dari  masyarakat  yang  menjadi lingkup  tugas,  fungsi  dan  kewenangannya,  mengeluarkan  ucapan,  isyarat,  dan/atau tindakan  dengan  maksud  tertentu  seperti  misalnya  untuk  mendapatkan  sejumlah imbalan  atau  keuntungan  pribadi  dalam  memberikan  pelayanan  bagi  masyarakat, bersikap,  berucap,  dan  bertindak  sewenang-wenang,  mempersulit  masyarakat  yang membutuhkan perlindungan,  pengayoman, dan pelayanan, serta melakukan  perbuatan yang  dapat  merendahkan  kehormatan  perempuan  pada  saat  melakukan  tindakan kepolisian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14  Tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi  Polri  maka  Pelanggar  Disiplin  wajib  untuk meminta  maaf  dan  berjanji  tidak  akan  mengulangi  perbuatan  yang  tercela  kembali  di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan pihak yang dirugikan, serta dipindahtugaskan ke fungsi dan wilayah yang berbeda dan pengalihan fungsi yang bersifat demosi selama 1 (satu) tahun terhitung sejak diambilnya keputusan.
Komisi  Kode  Etik  Polri  mempunyai  wewenang  yang  telah  diatur  dalam  Pasal  13 Peraturan  Kapolri  Nomor  19  Tahun  2012  tentang  Struktur  Organisasi  dan  Tata  Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu meliputi: 8
a. Memanggil terduga pelanggar untuk didengar keterangannya di persidangan;
b. Menghadirkan  pendamping  yang  ditunjuk  oleh  terduga  pelanggar  atau  yang ditunjuk oleh Komisi Kode Etik Polri sebagai pendamping;
c. Menghadirkan  saksi  dan  ahli  untuk  didengar  keterangannya  guna  kepentingan pemeriksaan di persidangan;
d. Mendatangi  tempat-tempat  tertentu  yang  ada  kaitannya  dengan  kepentingan persidangan;
e. Meneliti  berkas  Pemeriksaan  Pendahuluan  sebelum  pelaksanaan  sidang  dan menyiapkan rencana pemeriksaan dalam persidangan;
f. Mengajukan pertanyan secara langsung kepada terduga pelanggar, saksi, dan ahli mengenai  sesuatu  yang  diperlukan  atau  berkaitan  dengan  pelanggaran  yang dilakukan oleh terduga pelanggar;
g. Mengajukan  pertanyaan  secara  langsung  kepada  pendamping  terkait  dengan kelengkapan administrasi sebagai pendamping;
h. Membuat pertimbangan hukum untuk kepentingan pengambilan putusan;
i. Membuat putusan dan/atau rekomendasi hasil sidang Komisi Kode Etik Polri, dan;
j. Mengajukan rekomendasi putusan Komisi Kode Etik Polri bersifat administratif kepada pejabat pembentuk Komisi Kode Etik Polri.
8 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian.

## Proses Peradilan di Luar Internal Komisi Kode Etik Kepolisian
Perlu  diketahui  bahwa  pada  dasarnya  anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  tunduk  pada  kekuasaan  peradilan  umum  seperti  halnya  warga  sipil  pada umumnya,  demikian  yang  disebut  dalam  Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia  merupakan  warga  sipil  dan  bukan  termasuk subjek hukum militer.
Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dapat dikenakan melalui Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian apabila pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun atau lebih terkait tindak pidana pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan  dan  pelanggaran  tindak  pidana  yang  lainnya  dilakukan  setelah  terlebih dahulu  dibuktikan  pelanggaran  pidananya  melalui  proses  peradilan  umum  sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Anggota  Polri  yang  melakukan  tindak  pidana  berarti  telah  melanggar  3  (tiga) peraturan,  yaitu  KUHP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana),  Peraturan  Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Karena terdapat 3 (tiga) peraturan yang  telah  dilanggar  maka  berdasarkan  Pasal  27  Kode  Etik  Profesi  Polri,  disebutkan “Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin atau sidang Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Ankum dari terperiksa/Terduga Pelanggar serta pendapat  dan saran hukum dari  pengemban fungsi hukum”, jika terjadi tindak pidana maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di  peradilan  umum,  karena hasil putusan dari pengadilan umum  tersebut yang akan menjadi salah satu alat bukti pada proses sidang Komisi Kode Etik Polri.
Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat  dilaksanakan  apabila  telah  ada  putusan  dari  pengadilan  umum  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap,  karena  apabila  Sidang  Komisi  Kode  Etik dilaksanakan  terlebih  dahulu  sebelum  sidang  di  peradilan  umum,  maka  putusan  dari sidang  Komisi  Kode  Etik  Polri  akan  menjadi  cacat  hukum,  sedangkan  jika  sanksi administratif  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Pelanggar  Komisi  Kode  Etik  Polri  (KKEP) adalah  berupa  rekomendasi  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH),  maka  hal tersebut  diputuskan  melalui  Sidang  Komisi  Kode  Etik  Polri  (KKEP)  setelah  terlebih dahulu  dibuktikan  pelanggaran  pidananya  melalui  proses  peradilan  umum  sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikenakan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap: 9
a. Pelanggar  yang  dengan  sengaja  melakukan  tindak  pidana  dengan  ancaman hukuman penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
9 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
b. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
c. Melakukan  bunuh  diri  dengan  maksud  menghindari  penyidikan  dan/atau tuntutan  hukum  atau  meninggal  dunia  sebagai  akibat  tindak  pidana  yang dilakukannya;
d. Dijatuhi  hukuman  disiplin  lebih  dari  3  (tiga)  kali  dan  dianggap  tidak  patut  lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri.
Terkait  dengan  tindak  pidana  yang  telah  disebutkan,  sebagai  contoh  ketentuan mengenai  hukum  pidana  terkait  pembunuhan  dalam  Pasal  338  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana pembunuhan diancam dengan hukuman pidana 15 tahun  penjara  (lebih  dari  4  tahun),  maka  tentunya  harus  dilakukan  proses  peradilan umum terlebih dahulu sebelum sidang Komisi Kode Etik Polri. 10
Berdasarkan  sistem  peradilan  pidana  sesuai  dengan  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa “Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara  yang  berlaku  di  lingkungan  peradilan  umum”, 11 maka  bagi  anggota  Polri  yang melakukan  berbagai  bentuk  tindak  pidana  dapat  dilaporkan  ke  Sentra  Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) pada kantor polisi terdekat, sehingga dapat diproses menurut hukum acara  yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Anggota Kepolisian Negara Republik  Indonesia  menghindarkan  diri  dari  perbuatan  tercela  yang  dapat  merusak kehormatan  profesi  dan  organisasinya,  dengan  tidak  melakukan  tindakan-tindakan berupa:
a. Bertutur kasar dan bernada kemarahan;
b. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
c. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
d. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;
e. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Kepolisian Republik Indonesia);
f. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
g. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umur;
h. Merendahkan harkat dan martabat manusia.
Tindakan  tersebut  dapat  dikategorikan  telah  melanggar  etika  profesi  Polri,  karena sudah  seharusnya  polisi  menghindarkan  diri  dari  perbuatan  tercela.  Terhadap pelanggaran  etika  profesi  tersebut  dapat  dilaporkan  ke  Sentra  Pelayanan  Kepolisian Terpadu (SPKT) terdekat, sedangkan untuk  proses pelanggaran kode etik  yang diduga dilakukan, akan ditindaklanjuti secara terpisah oleh Divisi Propam Polri.
10 Ngatiya. (2012). Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (studi kasus pada polresta pontianak).
11 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penjelasan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan guna menjawab perumusan masalah. Adapun kesimpulan yang dapat di ambil adalah sebagai berikut :
Pasal  1  Peraturan  Pemerintah  No.  2  Tahun  2003  menyatakan  bahwa  disiplin adalah  ketaatan  dan  kepatuhan  yang  sungguh-sungguh  terhadap  peraturan  disiplin anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.  Peraturan  Disiplin  Anggota  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  adalah  serangkaian  norma  untuk  membina,  menegakkan disiplin  dan  memelihara  tata  tertib  kehidupan  anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  melanggar  peraturan  disiplin.  Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin  dan/atau  hukuman  disiplin.  Tindakan  disiplin  berupa  teguran  lisan  dan/atau tindakan  fisik.  Tindakan  disiplin  tidak  menghapus  kewenangan  untuk  menjatuhkan Hukuman Disiplin. Hukuman disiplin berupa:
1. Teguran tertulis;
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
3. Penundaan kenaikan gaji berkala;
4. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
5. Mutasi yang bersifat demosi;
6. Pembebasan dari jabatan;
7. dan  penempatan  dalam  tempat  khusus  paling  lama  21  (dua  puluh  satu) hari.
Penegakkan  Disiplin  Bagi  anggota  Kepolisian  tersebut  dilakukan  melalui  beberapa tahapan. Pada tahapan penyelesaian pelanggaran disiplin Anggota Kepolisian salah satu yang  menentukan  adalah  sidang  disiplin.  Sidang  disiplin  anggota  kepolisian  Republik Indonesia  adalah  bentuk  sidang  internal  yang  dibuat  untuk  melakukan  pemeriksaan terhadap  terperiksa  yang  didugakan  telah  melakukan  pelanggaran  disiplin  sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia.

## A. Saran
Untuk  mencegah  terjadinya  pelanggaran  kode  etik  kepolisian  ini  maka  penulis menyarankan  agar  masyarakat  dan  pihak  polri  untuk  bekerja  sama  dalam  mengatasi terjadinya pelanggaran. Apabila dalam kegiatan sehari-hari terjadi pelanggaran/penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  anggota  polri  maka masyarakat bisa melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) pada kantor polisi terdekat, sehingga dapat diproses menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.
Bagi seluruh anggota polri agar dapat mematuhi dan menerapkan peraturan  Kode Etik  Profesi,  untuk  selalu  mawas  diri,  tidak  melakukan  perbuatan  tidak  baik  atau
melakukan pelanggaran yang lainnya karena hal tersebut dapat merugikan diri sendiri, keluarga serta institusi.
Bagi  pihak  polri  untuk  lebih  meningkatkan  pengawasan  kinerja  terhadap  para anggotanya dengan  cara, seperti melakukan  pembinaan serta menekankan nilai moral pada seluruh anggota polri agar dapat berperilaku sesuai dengan kode etik profesi yang berlaku dan tidak terjadi pelanggaran kode etik profesi serta memberikan penghargaan pada anggota polri yang mempunyai prestasi dalam menjalankan tugas sehingga dapat menjadi  motivasi  kepada  anggota  yang  lain  agar  dapat  melakukan  hal  yang  serupa. Apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  peraturan  disiplin  oleh anggota  Polri,  maka  akan ditindak dan diberikan sanksi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :
Dr. Sadjijino, SH., MH, 2008. Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri. In: Etika Profesi Hukum. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, pp. 78-87.
Dr.  Sadjijino,  SH.,  MH,  2010.  Memahami  Hukum  Kepolisian.  In: Memahami  Hukum Kepolisian. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, p. 53.
Drs. H. Pudi Rahardi, 2007. Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri). In: Hukum  Kepolisian  (Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri. Surabaya:  Laksbang Mediatama, p. 145.
Muhammad Nuh, 2011. Etika Profesi Hukum. In: Etika Profesi Hukum. Bandung: Pustaka Setia, p. 144.
Soebroto, 2004. Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian Indonesia. In: Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian Indonesia. Jakarta: Bunga Rampai PTIK, p. 41.
Artikel Jurnal :
Manalu,  P.  K,  2014.  Fungsi  Kode  Etik  Profesi  Polisi  Dalam  Rangka  Meningkatkan Profesionalitas Kerjanya. Law Journal Atmajaya University.
Ngatiya, 2012. Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana (studi kasus pada polresta pontianak).
Puspita,  N.  A,  2016.  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang  Komisi  Kode  Etik  Kepolisian Republik Indonesia (studi kasus pada kepolisian daerah jawa tengah). Diponegoro Law Journal, pp. 6-13.
Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003  tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2003  tentang  Pelaksanaan  Teknis  Institusional Peradilan Umum Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Komisi Kode Etik Polri.