## SISTEM EKONOMI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Agung Rifqi Pratama Pengadilan Negeri Denpasar email: agungrifqipratama@gmail.com
disampaikan 22/11/18 – di -review 24/11/18 – diterima 22/12/18
DOI: 10.25123/vej.3067

## Abstract
The  focus  of  this  article,  using  a  juridical  normatif  and  philosophical  approach,  is  in  tracking  how Article  33  of  the  Indonesian  Constitution  is  understood  and  how  the  Pancasila  economic  system (based  on  the  five  tenets  of  the  State’s  ideology)  is  being  implemented  by  a  number  of  exisitng economic policies.  While the Article should be regarded as the embedodiment of Indonesian economic policy,  it  cannot  be  denied  that  the  understanding  of    it  evolved  and  changed  following  the  4 th amendment to the Constitution. It is observed that the 4 th amendment to the 1945 Constitution have had  a  great  impact  on  the  direction  taken  by  the  Indonesian  economic  policy  makers.    In  using  a juridical normative approach we are forced to take the position that Pancasila economic system as found in the Constitution should be followed by the letter in real economic policy making. On the other hand, just to do that, we cannot but realize the need for the existence of government political will.
Keywords:
4 th amendment, article 33 of the 1945 constitution, pancasila economic system

## Abstrak
Fokus  tulisan  ini,  yang  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  filosofis,  adalah perkembangan pengertian dan pemahaman atas ketentuan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  (UUD  NRI)  Tahun  1945  yang  harus  dipandang  sebagai  kebijakan  ekonomi tertinggi di Indonesia.  Akan ditelusuri bagaimana pengertian dan pemahaman terhadap ketentuan itu turut berubah bersamaan dengan Amandemen Keempat UUD NRI Tahun 1945 dan bagaimana sistem ekonomi Pancasila diterapkan dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia. Ditengarai  bahwa  dengan  adanya  Amandemen  Keempat  UUD  NRI  Tahun  1945,  arah  kebijakan ekonomi Indonesia turut berubah.  Sekalipun secara normatif-yuridis  tetap harus diyakini bahwa Indonesia  masih  menerapkan  sistem  ekonomi  Pancasila.  Argumen  utama  penulis  adalah  bahwa sistem ekonomi Pancasila yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 bagaimanapun juga harus diterapkan dalam setiap kegiatan perekonomian Indonesia. Pada lain pihak disadari pula adanya kebutuhan akan adanya kehendak politik pemerintah untuk melakukan hal tersebut.
Kata kunci:
amandemen keempat, pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, sistem ekonomi pancasila

## Pendahuluan
Amanat dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945)  membentuk  Negara
Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  “...melindungi  segenap  bangsa  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum  serta  mencerdaskan  kehidupan  bangsa”. Indonesia  berkewajiban  memajukan  kesejateraan  umum  dengan  membangun perekonomian  yang  merata  serta  berkeadilan  sosial.  Tujuan  pembentukan Indonesia  tertuang  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945.  Konstitusi  adalah  landasan hukum,  pembagian  fungsi  organ-organ  negara,  dan  dasar  politik  negara. Pembangunan  ekonomi  tidak seharusnya  hanya  berdasarkan  sikap  pragmatisme maupun  kepentingan  jangka  pendek,  melainkan  berdasarkan  konstitusi  untuk kesejahteraan  jangka  panjang.  Tujuannya,  agar  setiap  langkah-langkah pembangunan ekonomi sesuai dengan cita-cita bangsa.
Pembangunan  ekonomi  nasional  selayaknya  mengamalkan  semua  sila Pancasila  secara  serasi,  yakni  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia  dan  mengembangkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  merata  untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi nasional harus sesuai dengan sistem ekonomi berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Pembangunan  ekonomi  nasional dilaksanakan secara berencana, terpadu, dan mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan  bangsa  lain.  Dengan  demikian,  pembangunan  ekonomi  nasional  harus selalu  mewujudkan  demokrasi  ekonomi  yang  mendasarkan  terhadap  sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai  arah  kebijakan  ekonomi  tertinggi menjadi landasan ekonomi, landasan hukum tertinggi, dan politik ekonomi. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 secara implisit mengatur landasan sistem ekonomi dan menggariskan  politik  ekonomi.  Misalnya,  politik  ekonomi  yang  di  jalankan pemerintah  dalam  periode  Ekonomi  Terpimpin  (1959-1966)  setelah  bangsa Indonesia  tegas  bertekad  kembali  ke  UUD  1945,  berbeda  jauh  dengan  politik ekonomi  Orde  Baru  (1966-1998) 1 .    Kedudukan  Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945
1 Ekonomi  terpimpin  juga  menetapkan  berbagai  kewajiban  untuk  menyelenggarakan  keadilan sosial.  Bung  Hatta  menjelaskan  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  terwujudnya  ekonomi terpimpin antara lain: “a) prinsip ekonomi harus dapat dijalankan dalam segala bentuk sektor dan tindakan; b) adanya keinsafan untuk memelihara harta nasional dan capital nasional yang ada.  Keinsyafan  tersebut  dapat  ditanamkan  melalui  pendidikan  dan  penerapan  kepada
sebagai  dasar  politik  ekonomi  Indonesia.  Menurut  Mubyarto, “Muhammad  Hatta membedakan  politik  ekonomi  dengan  tujuan  ekonomi”. Baik  Hatta,  Soeharto,  dan Mubyarto  mengungkapkan  bahwa  sistem  ekonomi  belum  berlaku  hingga  tahun 1980-an, “nanti kita akan melaksanakan sistem ekonomi koperasi secara penuh. ” 2 Perekonomian Indonesia saat ini tidak bertumpu pada UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi  segenap  bangsa  dan  kesejahteraan  umum.  Pemerintah  seolah-olah melepaskan tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
Kesejahteraan  sosial  dapat  terwujud  salah  satunya  melalui  pembangunan perekonomian  nasional.  Negara  sebagai  pihak  yang  berhak  menguasai  dan memiliki  sumber  daya  alam  yang  terkandung  di  dalamnya.  Apabila  negara  tidak hadir  dalam  penyelenggaraan  ekonomi  yang  bertumpu  pada  konstitusi,  maka pembangunan  ekonomi  hanya  tergantung  pada  pencapaian  jangka  pendek  yang cenderung  pragmatis.  Perkembangan  arah  kebijakan  ekonomi  hanya mendasarkan  pada  pragmatisme  pasar  semata.  Kadang  kala,  hukum  hanya dijadikan  alat  untuk  memperkuat  kekuasaan  dan  melancarkan  kepentingan ekonomi.  Kebijakan  ekonomi  selalu  menjadi  alat  pemerintah  dalam  mengatur perekonomian  suatu  negara.  Arah  kebijakan  ekonomi  tertinggi  menjadi  dasar dalam membuat suatu kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi seyogyanya harus mendasarkan  pada  konstitusi  suatu  negara,  bukan  hanya  tergantung  pada kebutuhan dan/atau kepentingan pasar semata.
Kebijakan-kebijakan ekonomi ( economic policies ) tidak tentu arah, karena hanya mendasarkan pada arus perkembangan ekonomi global. Indonesia sebagai negara  berdaulat  dalam  bidang  sosial,  politik,  dan  ekonomi  tidak  bisa menjalankan  khususnya  kedaulatan  ekonomi.  Pembangunan  ekonomi  Indonesia saat ini tidak bisa dipungkiri hanya bertumpu pada pengalaman empiris. Negara beserta  konstitusinya  seolah  tidak  harus  mengendalikan  arus  pembangunan ekonomi  tersebut.  Peran  dan  fungsi  konstitusi  hanya  dijadikan  simbol
masyarakat.  Harta  nasional  itu  mencangkup  anugerah  alam,  seperti  sungai,  hutan,  isi  bumi, dan  kesuburan  tanah;  c)  perlu  adanya  keseimbangan  anggaran  belanja.  Keseimbangan anggaran  ini  merupakan  syarat  mutlak  yang  harus  dipenuhi  demi  terwujudnya  ekonomi terpimpin.” dalam Moh. Hatta, Ekonomi Terpimpin, Penerbit Jakarta, Jakarta, 1960, hlm.75-77.
2 Pernyataan Soeharto, Sinar Harapan, 9 Agustus 1984, hlm.I dan XII. Bdk. Mubyarto, hlm. 182.
pembangunan  ekonomi.  Konstitusi  sebagai  arah  kebijakan  ekonomi  tertinggi Indonesia  tidak  dijadikan  sebagai  dasar  menentukan  kebijakan  ekonomi. Implikasinya,  tujuan  ekonomi  Indonesia  tidak  tertuju  sebagaimana  tercantum dalam kontitusi.
Puncaknya  dengan  keikutsertaan  Indonesia  dalam  masyarakat  ekonomi internasional  yang  notabene  telah  jauh  dari  amanat  awal  Pasal  33  UUD  1945. Sehingga  saat  itu  dinilai  perlu  adanya  amandemen  dalam  Pasal  33  UUD  1945. Pasal  33  UUD  1945  dinilai  kurang  memberikan  ruang  bagi  investor  asing  untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Perubahan kontroversial pada Pasal 33 ayat (4) Amandemen UUD NRI Tahun 1945 tahun 2002 disebabkan beberapa alas an, di  antaranya,  kekhawatiran  pencetus  bahwa  ekonomi  kerakyatan  dengan  asas kekeluargaan  tidak  akan  mampu  menjawab  persaingan  global  perekonomian nasional  maupun  internasional  jangka  panjang.  Selanjutnya,  sebuah  optimisme pencetus  bahwa  munculnya  ayat  (4)  pada  Pasal  33  akan  memenuhi  tuntutan reformasi,  dengan  mempercepat  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Hasil Amandemen  Keempat  UUD  NRI  Tahun  1945  tahun  2002  pada  Pasal  33  dapat dinilai  sebagai  kemajuan  atau  kemunduran  dari  sudut  pandang  sistem  ekonomi Pancasila.
Tulisan  ini  merupakan  hasil  studi  yang  dilakukan  oleh  Penulis  dengan menggunakan  metode  penelitian  normatif,  yaitu  mengkaji  Pancasila  sebagai ideologi dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Argumen utama tulisan  ini  mengenai  pandangan  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945  mengenai sistem  ekonomi  Indonesia,  serta  peran  dan  fungsi  konstitusi  dalam  membentuk kebijkan-kebijakan ekonomi di Indonesia. Penulis membahas mengenai Pancasila sebagai  ideologi  yang  melahirkan  sistem  ekonomi  Pancasila.  Selanjutnya, menguraikan UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan kebijakan ekonomi tertinggi yang seharusnya menjadi landasan dalam membuat kebijakan-kebijakan ekonomi dan konsekuesi Amandemen Keempat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 pada tahun 2002.  Dalam  hal  ini,  negara  memiliki  peran  untuk  mewujudkan  kesejahteraan sosial, di samping tetap memegang konstitusi dalam setiap langkah-langkahnya.

## Pembahasan

## Kedudukan Pancasila dalam Negara Hukum “ Rechtsstaat”
Perkembangan  negara  pada  jaman  modern  sering  disebut  negara  hukum “ Rechtsstaat ”.  Negara  hukum  mengatur  mengenai  hak  dan  kewajiban  antara warga  negara  dengan  negara.  Warga  negara  memberikan  haknya  kepada pemerintah  atau  pemimpin  untuk  memelihara  negara  dan  melindungi  hak-hak warga  negara.  Hubungan  antara  warga  negara  dengan  pemerintah  disebut kontrak sosial ( social contract ). Berikut ciri-ciri dari negara hukum “ Rechtsstaat” : 3
1) Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2) Adanya  pembagian  kekuasaan  negara,  yang  meliputi  kekuasaan  pembuatan undang-undang  yang  ada  pada  parlemen,  kekuasaan  kehakiman  yang  bebas yang  tidak  hanya  menangani  sengketa  antara  individu  rakyat,  tetapi  juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang ( wetmatig bestuur ); dan
3) Diakui  dan  dilindunginya  hak-hak  kebebasan  rakyat  ( vrijheidsrechten  van  de burger ) .
Dengan  melihat  ciri-ciri  dari  negara  hukum,  hal  yang  perlu  dicermati bahwa negara hukum harus memiliki konstitusi. Konstitusi dapat tertulis maupun tidak tertulis tergantung bagaimana pengaturan oleh negara tersebut. Konstitusi berasal  dari  bahasa  Latin  “ Constitutio ” atau  “ Constituere” artinya  dasar  susunan badan,  dan  dalam  bahasa  Perancis  “ Constituer ”  yang  artinya  membentuk. Sedangkan menurut bahasa Belanda “ Grondwet” dan dalam bahasa Italia “Diritton Constitutionale ”.  Konstitusi  sering  disebut  juga  dasar  atau  landasan  dari  sistem ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi memuat pelbagai nilai-nilai suatu bangsa, landasan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  dan  tujuan dibentuknya suatu negara. Konstitusi Indonesia merupakan hasil dari penyerapan dari nilai-nilai, dan asas-asas hukum tertinggi bangsa Indonesia (Pancasila).
3 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum  Bagi Rakyat di Indonesia,  PT. Bina Ilmu,  Surabaya, 1987, hlm.76.
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum “Rechtsstaat”, dapat dilihat dari asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD  NRI  Tahun  1945,  yaitu  (1)  Asas  ketuhanan  (mengamanatkan  bahwa  tidak boleh  ada  produk  hukum  nasional  yang  anti  agama  dan  anti  ajaran  agama),  (2) Asas kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin dan melindungi  hak  asasi  manusia),  (3)  Asas  kesatuan  dan  persatuan (mengamanatkan  bahwa  hukum  Indonesia  harus  merupakan  hukum  nasional yang  berlaku  bagi  seluruh  bangsa  Indonesia,  serta  berfungsi  sebagai  pemersatu bangsa),  (4)  Asas  demokrasi  (mengamanatkan  bahwa  kekuasaan  harus  tunduk pada hukum yang adil, dan demokratis), (5) Asas keadilan sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum). 4
Alinea  Keempat  Pembukaan  UUD  NRI  Tahun  1945  menyebutkan  bahwa “...Negara  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”  UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia  menjabarkan  lebih  rinci  makna  yang  terkandung  dalam  Pancasila. Pancasila  adalah  ideologi  bangsa  Indonesia  yang  harus  dipegang  teguh  oleh legislatif, yudikatif, eksekutif, dan warga negara. Apabila kita dalami keseluruhan nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai luhur budaya bangsa, di mana nilai yang terkandung di dalam Pancasila mencakup: 5
1) Nilai Religi
“Merupakan  suatu  kesadaran  serta  manifestasi  hubungan  manusia Indonesia  dengan  Tuhannya.  Nilai  ini  merupakan  rangkuman  dan intisari  dari  nilai-nilai  Ketuhanan  yang  pada  Sila  Pertama  Pancasila. Nilai Ketuhanan inilah sebenarnya yang menjiwai nilai-nilai kehidupan yang  lain.  Masyarakat  Indonesia  adalah masyarakat  religius,  termasuk dalam  aspek  ritual.  Nilai-nilai  agama  tercermin  secara  jelas  dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga.”
4 Mochtar  Kusumaatmadja,  Pemantapan  Cita  Hukum  dan  Asas-Asas  Hukum  Nasional  di  Masa Kini dan Masa yang Akan Datang, Alumni, Bandung, 1995, hlm.8.
5 Ermaya  Suradinata,  Undang-Undang  Dasar  2002  Hasil  Amandemen  UUD  45  Menghancurkan Bangsa, Yayasan Kepada Bangsaku, Jakarta, 2008, hlm.97.
2) Keterkaitan nilai kemanusiaan yang berketuhanan dan nilai persatuan kekeluargaan, sebagai manifestasi Sila Ketiga Persatuan Indonesia dan Sila Kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
“Di mana budaya kekeluargaan dibangun dengan semangat kebangsaan, kebersamaan  dan  solidaritas.  Budaya  kekeluargaan  yang  harus dikembangkan  bukanlah  budaya  paternalisme  dalam  arti  sempit, melainkan budaya kebersamaan dan kemitraan. Budaya ini dijiwai oleh sifat-sifat  keimanan  dan  ketaqwaan.  Rasa  saling  menghargai  terhadap persamaan  derajat,  hak  dan  kewajiban,  sikap  saling  mencintai,  serta tenggang  rasa  pada  dasarnya  adalah  sikap  menjunjung  tinggi  harkat hidup dan derajat kemanusiaan.”
3) Perwujudan Sila Ketiga Persatuan Indonesia
“Nilai  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmah  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan/perwakilan. Nilai kerakyatan ini mengandung sikap selalu  mengutamakan  persatuan  dan  kesatuan,  serta  mendahulukan kepentingan  umum  di  atas  kepentingan  individu  dan  golongan.  Sikap musyawarah untuk mufakat adalah budaya Pancasila, yang bersumber pada  nilai  kerakyatan  dalam  memecahkan  masalah  kemasyarakatan. Nilai  kerakyatan  mencerminkan  pula  tata  kehidupan  demokratis  yang tidak memaksakan kehendak dalam proses pengambilan keputusan.”
4) Perwujudan  Sila  Keempat  Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
“Adanya  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  sebagai  Sila Kelima.  Nilai  kehidupan  ini  mendorong  kesadaran  untuk  bertanggung jawab  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  berkeadilan  sosial,  nilai kehidupan selaras serasi, dan seimbang.”
5) Perwujudan Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia “Dalam  wujud  nilai  saling  hormat  menghormati,  berfikir  dan  berbuat dalam  bentuk  gotong  royong,  saling  tenggang  rasa,  dan  memahami kemajemukan  bangsa  perbedaan  etnis,  suku,  budaya  dan  agama  serta perbedaan  pendapat  maupun  perbedaan  lainnya  yang  merupakan karakteristik Bangsa Indonesia.”

## Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, dan Konstitusi Ekonomi
Ilmu  yang  mempelajari  mengenai  pembagian  organ  negara,  kewenangan organ  negara,  dan  fungsi  organ  negara  disebut  hukum  tata  negara.  Hukum
konstitusi  atau  hukum  tata  negara  ( constitutional  law ) adalah  “ …  a  legal  science (that) can be considered as branch of the legal science which specifically studies law- related  issues  in  the  context  of  statehood ”. 6 Hukum  konstitusi  atau  hukum  tata negara ( constitutional law ) adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi  dari  pada  negara,  hubungan  antar  perlengkapan  negara  dalam  garis vertikal  dan  horizontal,  serta  kedudukan  warga  negara  dan  hak  asasinya. 7 Ilmu yang  mempelajari  negara  sudah  secara  otomatis  mempelajari  mengenai kedudukan konstitusi sebuah negara.
Konstitusi adalah pengaturan terhadap kekuasaan dalam negara dan hal itu mengandung  arti  adanya  pembatasan  kekuasaan. 8 Konstitusi  pada  hakekatnya dibagi dalam arti formal, dan arti materiil: 9
1) konstitusi  dalam  arti  formal  adalah  suatu  dokumen  resmi,  seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah di bawah pengawasan ketentuan- ketentuan  khusus,  yang  tujuannya  adalah  untuk  menjadikan  perubahan norma-norma ini lebih sulit; dan
2) konstitusi  dalam  arti  materiil  terdiri  atas  peraturan-peraturan  yang mengatur  pembentukan  norma-norma  hukum  yang  bersifat  umum, terutama pembentukan undang-undang.
Konstitusi  merupakan  pembatasan  dan  pengawasan  terhadap  kekuasaan politik.  Artinya,  konstitusi  membatasi  setiap  kekuasaan  agar  tujuan  negara tercapai.  Para  penguasa  tidak  bisa  menyimpangi  konstitusi  dalam  mencapai  visi dan  misinya.  Penguasa  tidak  hanya  harus  sesuai  dengan  tujuan  konstitusi, melainkan  juga  harus  sesuai  ideologi  dengan  yang  terkandung  dalam  konstitusi. Sehingga,  konstitusi  sebetulnya  merupakan  “aturan  main”,  dalam  membentuk suatu  negara,  menjalankan  kekuasaan  suatu  negara,  dan  pembagian  kekuasaan
6 Jimly Asshiddiqie, The Constitutional Law of Indonesia, Sweet & Maxwell Asia, Selangor , 2009, hlm. 5.
7 Moh.  Kusnardi,  Harmaily  Ibrahim,  Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia , Sinar  Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 29.
8 Sri  Soemantri  M,  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  PT  Remaja  Rosdakarya,  Bandung,  2014, hlm.24.
9 Hans  Kelsen,  Teori  Hukum  tentang  Hukum  dan  Negara,  Nusamedia  dan  Nuansa,  Bandung, 2006, hlm. 180.
dari  suatu  negara.  Pada  umumnya,  dalam  setiap  konstitusi  antara  lain  selalu terdapat tiga materi muatan, yaitu: 10
1) adanya  pengaturan  tentang  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan  warga negara;
2) adanya  pengaturan  tentang  susunan  ketatanegaraan  yang  bersifat mendasar; dan
3) adanya  pengaturan  tentang  pembagian  dan  pembatasan  tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar pula.
Pembentukan negara harus didasarkan pada tujuan, sejarah, dan nilai yang sama.  Konstitusi  adalah  refleksi  dari  nilai-nilai,  sejarah,  dan  tujuan  dalam pembentuka negara. Konstitusi merupakan ciri dari negara hukum yang mengatur segala  aspek  menggunakan  alat  (hukum) . Hukum  (peraturan  perundang- undangan)  adalah  salah  satu  alat  dalam  membentuk  suatu  kebijakan  atau peraturan yang sesuai dengan konstitusi. Istilah konstitusi dibedakan menjadi tiga yaitu  konstitusi  politik,  konstitusi  ekonomi,  dan  konstitusi  sosial. 11 Dalam konstitusi ekonomi terkandung dasar arah kebijakan tertinggi perekonomian dan tujuan pembangunan ekonomi.
Ketentuan  UUD  NRI  Tahun  1945  berisi  landasan  konstitusional  bagi Indonesia. Oleh karena muatannya yaitu jaminan terhadap hak-hak warga negara, pembatasan  kekuasaan  negara,  pengaturan  mengenai  hubungan  organ  negara dengan  warga  negara,  pengaturan  mengenai  pengalihan  kewenangan,  dan landasan  ekonomi  negara.  Dengan  melihat  UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai konstitusi, terdapat 4 (empat) hal yang ditemukan: 12
1) UUD  NRI  Tahun  1945  adalah  hasil  perjuangan  politik  bangsa  di  waktu lampau;
10 Sri Soemantri M, supra no. 8, hlm. 48.
11 Jimly  Asshiddiqie,  Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  dalam  Konstitusi  dan  Pelaksanaannya  di Indonesia, Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 52.
12 Sri Soemantri M, supra no. 8, hlm. 66.
2) UUD NRI  Tahun  1945  berisi  pandangan  tokok-tokok  bangsa  yang  hendak diwujudkan,  baik  untuk  waktu  sekarang  maupun  untuk  masa  yang  akan datang;
3) UUD NRI Tahun 1945 mengandung suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin; dan
4) UUD NRI Tahun 1945, melalui perubahan dan penyesuaiaanya, merupakan tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
Selain  itu,  masih  ada  hal-hal  lain  yang  menunjukan  visi  yang  dikandung  dalam UUD  NRI  Tahun  1945  tersebut  seperti  asas  kedaulatan  rakyat,  bentuk pemerintahan  ( regeringsvorm )  republik,  bentuk  negara  kesatuan,  dan  paham demokrasi ekonomi yang dirumuskan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. 13
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam rumusan UUD NRI Tahun 1945 terkandung konstitusi ekonomi, konstitusi politik, dan konstitusi sosial. UUD NRI Tahun  1945  sebagi  konstitusi  berisi  landasan  dasar  berupa  landasan  tertinggi ekonomi,  politik,  budaya,  sosial,  dan  sejarah.  Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945 merupakan  representatif  dari  arah  kebijakan  ekonomi  tertinggi  yang  berfungsi sebagai  dasar  dalam  menentukan  pembangunan  ekonomi  nasional.  Konstitusi ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila (atau sering disebut sebagai demokrasi  ekonomi). Demokrasi  ekonomi  adalah  arah  kebijakan  ekonomi  yang mengutamakan kemakmuran masyarakat dari pada kemakmuran individu. Hal ini menegaskan  bahwa  pembangunan  ekonomi  bukan  tertuju  pada  individu  atau golongan  tertentu,  akan  tetapi  pembangunan  ekonomi  secara  merata  sehingga kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan ekonomi dapat terwujud.  Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
1) Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas asas kekeluargaan;
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang  menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara ;
13 Sri Soemantri M, supra no. 8, hlm. 32.
3) Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;
Dengan mencermati Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terdapat Falsafah Ekonomi yaitu asas kekeluargaan. Falsafah kekeluargaan adalah falsafah  sosial  yang  berlawanan  dengan  individualisme  maupun  sosialisme “ kolektivisme” radikal. 14
Istilah  konstitusi  ekonomi  bisa  dikatakan  baru  dalam  bidang  hukum maupun ekonomi. Hal ini dipelopori tulisan Wolfgang K. dalam Journal of Law and Economics pada  1999.  Wolfgang  berpendapat  bahwa,  “Franz  Bohn  yang mengembangkan ide mengenai istilah konstitusi ekonomi ”. 15 Menurut Wolfgang K, Franz Bohn mengembangkan ide kompetisi dalam bentuk hukum, dan meletakkan landasan  teoritis  mengenai  tata  ekonomi  ( economic  order )  yang  membuka wawasan  kita  tentang  konsep  konstitusi  ekonomi.  Padahal,  meletakan  landasan kebijakan  ekonomi  tertinggi  dalam  sebuah  konstitusi  sudah  dilakukan  sekitar Tahun  1918.  Pada  Tahun  1918  Soviet  Rusia  menuangkan  prinsip-prinsip  dasar kebijakan  ekonomi  dalam  konstitusinya.  Sedangkan,  pada  Tahun  1919  Republik Weimar Jerman memasukan dasar kebijakan ekonomi dalam konstitusinya.
Kebijakan  ekonomi  tertinggi  suatu  negara  yang  tertuang  dalam  sebuah kostitusi  disebut  konstitusi  ekonomi.  Istilah  konstitusi  ekonomi  di  Indonesia, diperkenalkan  pada  Tahun  1990-an  oleh  Jimly  Asshiddiqie  dalam  Disertasi  di Universitas Indonesia. Selanjutnya, pada Tahun 2010 Prof. Jimly memperkenalkan konstitusi ekonomi lebih mendalam dalam sebuah buku dengan judul “Konstitusi Ekonomi”. Prof. Jimly dalam bukunya ingin menunjukan bahwa konstitusi sebagai hukum  tertinggi  haruslah  dijadikan  acuan  dan  rujukan  dalam  setiap  upaya pengembangan  kebijakan  ekonomi.  Konsitusi  ekonomi  harus  menjadi  prinsip- prinsip dasar dalam membentuk suatu kebijakan ekonomi. Tujuannya, agar setiap kebijakan  ekonomi  mendorong  pada  tercapainya  tujuan  ekonomi  yang  tertera
14 Tom Gunadi, Ekonomi Pancasila Dalam Kancah Pendapat Ekonomi, Angkasa, Bandung, 1995, hlm.7.
15 Wolfgang K., On the Concept of the ‘Economic Constitution’ and the Importance  of Franz Bohn From the Viewpoint of Legal History, 3 European Journal of Law and Economics, 1996, hlm. 345- 356.
dalam  konstitusi  ekonomi.  Tujuan  konstitusi  ekonomi  adalah  meningkatkan secara  optimal  kesejahteraan  dan  keselamatan  ekonomi  warga  negara,  karena penjaminan  kesejahteraan  dilakukan  dengan  memastikan  hak  ekonomi  dalam konstitusi. 16 Salah  satu  masalah  serius  yang  kita  hadapi  dalam  pembangunan ekonomi  Indonesia  ialah  mempraktikkan  kerangka  hukum  dan  konstitusi  dalam pengembangan  kebijakan-kebijakan  perekonomian. 17 Pasal  33  UUD  NRI  Tahun 1945  merupakan  konstitusi  ekonomi  Indonesia  yang  berisi  landasan,  dan pedoman  bagi  negara  dalam  pembangunan  ekonomi.  Pembangunan  ekonomi dapat  dituangkan  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  maupun dalam  politik  ekonomi.  Presiden  selaku  pemegang  roda  pemerintah  harus melahirkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang sesuai dengan konstitusi ekonomi.
Pengaitan  ekonomi  dengan  politik,  khususnya  dengan  pengertian konstitusi juga berkembang dalam perspektif ekonomi internasional. Hal ini dapat dilihat  dengan  terbentuknya European  Community ,  muncul  ide  pengertian konstitusi  ekonomi.  Pendapat  ini  mengenai  perkembangan  konstitusi  ekonomi dapat dilihat dari pendapat Luigi Paganetto, yaitu: 18
“A  Constitution  at  least  in  a  liberal  version,  is a  set  of laws and  procedures aimed  at  protecting  citizens  right  and  individuals  from  the  will  of  the Government.  The  European  Economic  Constitution  has  to  create  a  coherent architecture  withn  this  definition,  set  out  principles  and  define  the  precise meaning  of  concepts  such  as  vertical  and  horizontal  subsidiarity,  market liberalization  and  market  curveillance,  as  well  as  the  regulation  of  capital mobility  and  budgetary  balance.  The  issue  of  the  European  Constitution therefore  refers  not  only  to  simplification  of  the  Community  Treaties-  an exercise  that  the  European  Constitution  –  but  also,  and  most  of  all,  to  the relantionship  between  the  system  of  the  European  Community  and constitutional  system  of  the  Member  State  with  the  prospect  of  a  common constitutional order. A political constitution should be complementary to the existing economic constitutions, and consisten with Community Treaties that created a common market and currency union”.
16 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 3.
17 Id ., vii.
18 Luigi  Paganetto  (ed.),  The  Political  Economy  of  the  European  Constitution,  Aldershot,  Ashgate, 2007, tanpa halaman, lihat Chapter 1 dengan judul “The European Economic Constitution”.
Perkenalan  istilah  konstitusi  ekonomi  dalam  integrasi  ekonomi  oleh masyarakat  ekonomi  yang  membentuk  Uni  Eropa.  Masyarakat  Eropa  menilai penting  untuk  melakukan  integrasi  ekonomi  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas  ekonomi.  Untuk  mendukung  integrasi  ekonomi,  maka  diperlukan kerangka  hukum  yang  memadai.  Sehingga,  diperlukan  landasan  hukum  ekonomi yang mendasar aturan main dalam kegiatan ekonomi. Dalam konstitusi ekonomi tersebut  tercantum  hal-hal  yang  disepakati,  diperjanjikan,  dan  kesepakatan bersama.  Tujuannya,  agar  setiap  masyarakat  Eropa  jelas  mengenai  tanggung jawabnya.  Konstitusi  ekonomi  juga  berisi  mengenai  prinsip-prinsip  kebijakan ekonomi  yang  berlaku  umum,  yang  mendasarkan  pada  ekonomi  pasar  terbuka ( open  market  economy ) , prinsip  kompetisi  bebas  ( free  competition ),  dan kesejahteraan  sosial  ( social  welfare ).  Dalam  salah  satu Policy  Papers  EU-Consent menerangkan  mengenai  dasar-dasar  pengaturan  kebijakan  ekonomi,  sebagai berikut: 19
“The economic constitution is that part (or set of parts) in the constitution, which  contain(s)  the  stipulations  regarding  fundamental  economic  rights and pertaining principles of the constitution as well as other regulations on market  economy.  Similarly,  economic  duties  and    competencies  of  various state organs, or- if this is the case – regulations specifying the limits of their intervention  inasmuch  as  these  regulations  have  implication  for  the functioning  of  market  economy  are  also  part  and  parcel  of  the  conomic constitution”.
Menurut  laporan EU-Consent tersebut,  tujuan  konstitusi  ekonomi  adalah  untuk meningkatkan  secara  optimal  kesejahteraan  dan  keselamatan  ekonomi  warga negara.  Peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  itu  dilakukan  dengan  jaminan  hak ekonomi  dalam  konstitusi.  Pemuatan  ketentuan  ekonomi  dalam  konstitusi tersebut  memberikan  jaminan  atas  kebebasan  individu,  dan  sekaligus menentukan  pembatasan  atas  kebebasan  itu  dalam  bidang  ekonomi,  sehingga dapat  dikatakan  mempunyai  sumbangan  penting  bagi  terbentuknya  sistem perekonomian secara keseluruhan.
19 Policy  Papers  oleh  Peneliti  Muda  WP  II/III  Theories:  Team  5,  EU-Consent,  didukung  oleh European Union’s 6 th Framework Programme , hlm. 6.
James  M.  Buchanan  Jr.,  dalam Prize  Lecture guna  memperingati  Alfred Nobel  Tahun  1986, 20 menulis  tulisan  berjudul  “ The  Constitution  of  Economic Policy ”. Menurutnya, 21 “in the standard theory of choice in markets, there is little or no  concern  with  the  constitution  of  the  choice  environment, ”    dan “there  is  no institutional  barrier  between  the  revealed  expression  of  preference  and  direct satisfaction.” Akan  tetapi,  dalam  kesimpulannya  ia  menyatakan,  “… the  political economist  who  seek  to  remain  within  the  normative  constraints  imposed  by  the individualistic canon may enter the ongoing dialogue on constitutional policy … The whole contractarian exercise remains empty if the critical dependence of politically- generated  results  upon  the  rules  that  constrain  political  action  is  denied.  If    end states  are  invariant  over  shifts  in  constitutional  structure,  there  in  no  role  for constitutional political economy. On the other hand, if institutions do, indeed, matter, the role is well defined.”

## Perkembangan Kebijakan Ekonomi Indonesia
Melihat  perkembangan  ekonomi  Indonesia  dari  Tahun  1945  sampai dengan Tahun 2018, diantaranya pada masa Awal Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 12 Maret 1967 yaitu pada  masa  kepemimpian  Soekarno,  terdapat  3  (tiga)  fase  perekomian.  Pertama fase  penataan  ekonomi  pasca  kemerdekaan,  kedua  fase  penguatan  ekonomi (melalui nasionalisasi ), dan ketiga fase  krisis ekonomi terpusat.
Pada  masa  Tahun  1950  sampai  dengan  Tahun  1957,  terjadi  upaya  dari pemerintah  untuk  mengubah  dominasi  ekonomi  Belanda  dengan  meningkatkan
20 Ekonom James M. Buchanan dikenal sebagai pemenang hadiah nobel tahun 1986 dalam Ilmu Ekonomi  atas  teorinya  mengenai  dasar-dasar  kontraktual  dan  konstitusional  dalam  ilmu ekonomi dan pengambilan keputusan politik (the contractual and constitutional bases for the theory  of  economic  and  political  decision-making ).  Profesor  Buchanan  mengembangkan  teori “ public choice ” dalam ilmu ekonomi yang mengubah metode yang dipakai para ekonom dalam menganalisis  pengambilan  keputusan  ekonomi  dan  politik.  Karyanya  dipuji  karena  berhasil membuka  pintu  arah  pengujian  mengenai  bagaimana  kepentingan  pribadi  para  politisi  dan kekuatan-kekuatan  non  ekonomi  mempengaruhi  kebijakan  ekonomi  pemerintah  ( how politician’s self-interest and non-economic forces affect government economic policy ). Di antara karyanya, buku-buku yang dipandang sangat berpengaruh antara lain adalah The Calculus of Consent:  Logical  Foundations  of  Constitutional  Democracy  (1962)  bersama  Gordon  Tullock; Cost and Choice (1969).
21 http://nobelprizes.com/nobel/economics/1986a/html , diakses pada 21 Januari, 2017
peran Indonesia dalam bidang ekonomi. Pada tahun ini terjadi nasionalisasi besar- besaran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  terhadap  aset  mlik  Belanda. Sejumlah program nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah saat itu, adalah dengan menyelenggarakan program nasionalisasi perkembunan dengan nama PT. Perkebunan Nusantara. Selanjutnya, dalam perdagangan terjadi nasionalisasi lahir PT  Negara.  Pada  perindustrian  dan  pertambangan  mengenal  Badan  Penguasaan Industri  dan  Tambang  (BAPIT).  Pada  bidang  perbankan De  Javasche  Bank dinasionalisasi  menjadi  Bank  Indonesia.  Telah  lahir  juga  Perusahaan  Listrik Negara (PLN) yang dinasionalisasi dari perusahaan listrik dan gas Belanda. Dalam bidang  trasportasi,  telah  lahir  PELNI,  Garuda  Indonesia  Airways  (GIA),  dan Perusahaan Negara Kereta Api.
Pada  era  ekonomi  terpimpin  (Tahun  1957  sampai  dengan  Tahun  1965), dimulai  dengan  pidato  Soekarno    pada  Tanggal  21  Februari  1957  dengan  judul “Menyelamatkan Republik Proklamasi”.  Inti dari pidato Soekarno tersebut adalah Indonesia  tidak  cocok  dengan  sistem  ekonomi  liberal.  Pola  parlementer  pun dinyatakan  sebagai  sistem  yang  tidak  cocok  dengan  sistem  pemerintahan Indonesia. Ketidakstabilan di era parlementer mendorong diterapkannya ekonomi terpimpin. Demokrasi dianggap sebagai sistem yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Sehingga, pada masa ini harus dilakukan secara terpimpin. Pada masa itu,  Soekarno  mencoba  menginterpretasikan  konsep  demokrasi  ekonomi  yang mengedepankan  musyawarah  dan  mufakat.    Hal  ini  bertujuan  untuk  menekan biaya  politik  yang  tinggi  pada  masa  itu.  Konsepsi  Presiden  Soekarno  tentang demokrasi, sebenarnya memuat 3 (tiga) hal pokok, yaitu: 22
1) Diperkenalkannya  gaya  kepemimpinan  dan  sistem pemerintahan  baru yang kemudian dikenal dengan sistem demokrasi terpimpin;
2) Untuk  mewujudkan  konsepsi  baru  tersebut  maka  ia  mengusulkan pembentukan  kabinet  gotong  royong  seperti  sudah  disinggung  diatas dengan  memasukan  seluruh  partai  politik  termasuk  Partai  Komunis Indonesia; dan
3) Dibentuknya Dewan Nasional yang terdiri dari sebagian besar golongan fungsional,  yang  dimaksud  golongan  fungsional  adalah  golongan
22 Himawan  Indrajat,  Demokrasi  Terpimpin  Sebuah  Konsepsi  Pemikiran  Soekarno  Tentang Demokrasi , Vol. 18, No. 1: 53-62, Jurnal Sosiologi Lampung, hlm. 53.
karyawan yang terdiri dari wakil buruh, tani, cendekiawan, pengusaha nasional,  golongan  agama,  pemuda,  angkatan  bersenjata,  wanita  dan juga  wakil-wakil  daerah.  Dewan  Nasional  adalah  pencerminan  dari masyarakat secara keseluruhan.
Pada era Soeharto (12 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998), pada awal pemerintahan  Soeharto  konstelasi  ekonomi,  sosial,  politik  tidak  kondusif. Sehingga,  Soeharto  merancang  3  (tiga)  landasan  dalam  pembangunan  nasional (lebih  dikenal  dengan  Trilogi  Pembangunan),  yaitu,  Pertama,  stabilitas  nasional yang dinamis, kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan ketiga, pemerataan pembangunan.    Bukti  konkret  dari  rehabilitasi  ekonomi  adalah  pada  Tanggal  10 Januari  1967  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  1  Thun  1967  tentang Penanaman Modal Asing. Dengan melihat perkembangan ekonomi pada masa itu, Soeharto  fokus  pada  perubahan  sistem  komando  menjadi  mekanisme  pasar, disiplin fiskal & anggaran berimbang, kebijakan moneter sebagai pengendali uang beredar, dan memulihkan neraca pembayaran.
Pada  era  B.J  Habibie  (21  Mei  1998  sampai  dengan  20  Oktober  1999), merupakan  masa  dimana  terjadi  reformasi  ekonomi.  Hal  yang  dilakukan  melalui indepensi kebijakan moneter, restruksi perbankan, konsolidasi fiskal, penyehatan korporasi,  dan  penetapan  desentralisasi  fiskal.    Indepensi  kebijakan  moneter dilakukan dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikan suku bunga  sertifikat  Bank  Indonesia  menjadi  70%  (tujuh  puluh  pesen),  dan memberikan  status  independen  kepada  Bank  Indonesia.  Restruksi  perbankan dilakukan  melalui  menerbitkan  obligasi,  dan  menutup  bank-bank.  Penyehatan korporasi  dilakukan  dengan  cara  merestrukturisasi  utang  swasta,  dan  melarang praktik  monopoli  Badan  Urusan  Logistik  (BULOG).  Konsolidasi  fiskal  dilakukan dengan  cara  membatalkan  proyek  infratruktur,  dan  membiayai  program  jaring pengamanan  sosial.  Penetapan  desentralisasi  fiskal  dilakukan  dengan  cara menetapkan undang-undang mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.
Pada  era  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur)  (22  Oktober  sampai  dengan  23 Juli  2001),  ditandai  dengan  implementasi  desentralisasi  fiskal  dan  otonomi daerah.  Pada  masa  ini  dibangun  juga  prinsip-prinsip  dasar  toleransi  dan
pluralisme.  Selanjutnya,  Gus  Dur  berfokus  pada  jaminan  atas  perlindungan  hak- hak  buruh,  perlindungan  minoritas,  dan  pengetasan  kemiskinan.  Konkret  dari otonomi  daerah  yang  dilakukan  pada  era  Gus  Dur  adalah  dengan  desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dilakukan dengan cara implementasi pembagian dana perimbangan  antara  pusat  dan  daerah,  pemerintah  daerah  diizinkan  untuk mengajukan pinjaman daerah, dan penerapan pajak daerah serta retribusi daerah.

## Bentuk Sistem Ekonomi Indonesia
Asas kekeluargaan yang menjadi ruh dasar dari ekonomi Indonesia, dalam penjelasan  dari  naskah  asli  UUD  NRI  Tahun  1945  disebutkan  secara  langsung bahwa  koperasilah  sebagai  wujud  dari  asas  kekeluargaan.  Bung  Hatta,  yang menjadi  pelaku  pertama  membangun  fondasi  ekonomi  Indonesia  menegaskan bahwa  koperasi  dengan  prinsip  kebersamaan  dapat  menjadi role  model dari perekonomian  nasional. 23 Munculnya  istilah  baru  dalam  ayat  (4)  tentang demokrasi  ekonomi,  dilakukan  dengan  perdebatan  sengit.  Sejarah  mencatat bahwa  UUD  NRI  Tahun  1945  sebelum  amandemen  meletakkan  perekonomian dengan asas kekeluargaan, yang secara tegas penyebut koperasi sebagai salah satu bentuknya.  Bung  Hatta  sebagai founding  father gagasan  koperasi  menjelaskan bahwa  koperasi  salah  satu  usaha  bersama  yang  sesuai  dengan budaya di Indonesia.
Pembahasan sistem ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan sosok Bung  Hatta  (Mohammad  Hatta,  1926-1959).  Bung  Hatta  adalah  seorang negarawan  yang  melahirkan  pemikiran-pemikiran  intelektual,  khususnya mengenai  gagasan  tentang  ekonomi  kerakyatan.  Konsep  ekonomi  kerakyatan adalah sebuah konsep politik-perekonomian yang memusatkan pembangunannya pada rakyat. Konsep ini menempatkan koperasi sebagai medium pencapaian hasil, tanpa  mengesampingkan  peranan  pasar  dan  negara. 24 Konsep  ekonomi kerakyatan adalah sebuah ideologi dalam menanggapi kegagalan komunisme dan liberalisme  yang  berkembang  saat  itu.  Konsep  ekonomi  kerakyatan  dituangkan
23 Mohammad Hatta, Untuk Negeriku, Kompas, Jakarta, 2012, hlm. 83.
24 http://www.ui.ac.id/berita/memahami-gagasan-ekonomi-kerakyatan-bung-hatta.html, diakses pada 14 Maret 2017.
dalam  Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  penempatan  koperasi  dalam perekonomian Indonesia.
Bung  Hatta  dalam  ekonomi  kerakyatan  mengedepankan  kepentingan umum (masyarakat), akan tetapi hak dan martabat individu harus tetap dilindungi dan  dihargai.  Beliau  memiliki  pemikiran  bahwa  sebuah  pembangunan  ekonomi harus  berdampak  pada  kesejahteraan  sosial.  Pemikiran  ekonomi  kerakyatan menentang  konsep  liberalisme  yang  sangat  individualistik.  Kegagalan  konsep ekonomi  kerakyatan  ini  justru  lahir  dari  perubahan  regulasi  yang  memudarkan semangat egaliter koperasi. Karakteristik ekonomi kerakyatan, yaitu: 25
1) Menyusun  perekonomian  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan (mengembangkan koperasi Pasal 33 ayat (1));
2) Menguasai  cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai  hajat  hidup  orang  banyak  (mengembangkan  BUMN  Pasal  33 ayat (2));
3) Menguasai  dan  memastikan  pemanfaatan  bumi,  air,  dan  segala  kekayaan yang  terkandung  di  dalamnya  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat (Pasal 33 ayat (3));
4) Mengelola  anggaran  negara  untuk  kesejahteraan  rakyat;  memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi;
5) Menjaga stabilitas moneter;
6) Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  (Pasal  27  ayat (2));
7) Memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34).
Istilah  ekonomi  kerakyatan  bergeser  menjadi  ekonomi  Pancasila  yang sebenarnya  sama  saja.  Istilah  ekonomi  Pancasila  sangat  identik  dengan  tokoh Mubyarto pada 1980. Akan tetapi pertama diperkenalkan oleh Emil Salim dalam publikasinya  2  (dua)  karangan  mengenai  ekonomi  Pancasila,  yaitu  satu  dalam bentuk monografi yang diterbitkan oleh Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional  (LEKNAS) , 26 dan  satu  dalam  bentuk  bab  pada  sebuah  buku  yang  juga diterbitkan oleh LEKNAS dan secara khusus dipersembahkan kepada para peserta
25 Revrisond  Baswir,  Ekonomi  Kerakyatan  vs  Neoliberalisme,  Tim  Ahli  Pusat  Studi  Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.
26 Emil Salim, Sistem Ekonomi dan Ekonomi Indonesia, Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional,  Jakarta,  1965.  Monografi  setebal  94  halaman  itu  diberi  pengantar  oleh  Widjojo Nitisastro, dimana pengantarnya bertiti mangsa 1 Agustus 1965.
Lembaga  Pertahanan  Nasional  (LEMHANAS). 27 Pada  1980,  Mubyarto mengembangkan  gagasan  ekonomi  Pancasila  baik  dalam  wilayah  keilmuan maupun  sebagai  identitas  bagi  praktisi  kebijakan.  Merujuk  pada  penjelasan Mubyarto, ekonomi Pancasila memiliki 5 (lima) ciri, yaitu: 28
1) Roda  perekonomian  digerakan  oleh  rangsangan  ekonomi,  sosial  dan moral;
2) Kehendak  kuat  dari  seluruh  masyarakat  ke  arah  kemerataan  sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan;
3) Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang  tangguh  yang  berarti  nasionalisme  menjiwai  tiap  kebijakan ekonomi;
4) Koperasi merupakan saka guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama; dan
5) Adanya  imbangan  yang  jelas  dan  tegas  antara  perencanaan  di  tingkat nasional  dengan  desentralisasi  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.
Perkembangan  sistem  ekonomi  Indonesia  pada  Tahun  1980-an menerapkan  sistem  ekonomi  liberal  ala  Adam  Smith.  Padahal,  dalam kenyataannya Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 secara tertulis menerangkan bahwa perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan; cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan perekonomian nasional diselenggarakan  berdasar  atas  asas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip kebersamaan,  efisiensi,  berkeadilan  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan,  dan  kesatuan ekonomi nasional. Pencantuman dasar ekonomi Indonesia dalam konstitusi mirip dengan Jerman pada Tahun 1950-an ( soziale marktwirtschaft ) atau Jepang setelah
27 Emil Salim, Politik dan Ekonomi Pantjasila, Lembaga Ekonomi dan Kemasjarakatan Nasional, Jakarta, 1965, hlm. 81-97 dimuat dalam Widjojo Nitisastro dkk., Masalah Masalah Ekonomi dan Faktor-Faktor IPOLSOS (Ideologi, Politik, Sosial). Buku ini juga dipengantari oleh Widjojo, dan Bertiti Mangsa 27 November 1965. Selain Emil Salim, para penyumbang tulisan dalam buku ini adalah Widjojo Nitisastro (yang juga menuliskan kata pengantar), Ali Wardhana, Fuad Hasan,
Selo Soemardjan, Mohammad Sadli, Barli Halim, Bintoro Tjokroamidjojo, Subroto,  Soelaiman Soemardi, dan Kartomo Wirjosuhardjo.
28 Tarli Nugroho, Ekonomi Pancasila Refleksi Setelah Tiga Dekade, https://www.academia.edu/1500041/Ekonomi_Pancasila_Refleksi_setelah_Tiga_Dekade, diakses pada 14 Maret 2017.
Perang Dunia II melalui sistem human capitalism yang fokus pada keadilan sosial dan kebahagiaan manusia.
Neoliberalisme atau liberalisasi ekonomi mulai berlaku di Indonesia pada era  Orde  Baru.  Pada  saat  itu,  pemerintah  membuka  ruang  kepada  perusahaan asing  untuk  berinvestasi  dalam  pelbagai  bidang.  Investor  pada  saat  itu  sangat tertarik dalam bidang pertambangan, perkebunan, dan pengelolaan hutan. Proses pemanfaatan  sumber  daya  alam  Indonesia  yang  tidak  seimbang,  mengakibatkan masyarakat  tidak  diberikan  manfaat  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  alam. Masyarakat hanya dijadikan tenaga kerja kasar, tidak mendapatkan manfaat baik dalam  materil  maupun  immateril.  Konstelasi  ekonomi  pada  saat  itu  sangat bergantung pada perekonomian asing. Akibatnya, perekonomian Indonesia sangat rentan terkena krisis. Liberalisasi ekonomi dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan ekonomi  yang  liberalistik,  fundamentalis  pasar  bebas,  dan  privatisasi  BUMN. Neoliberalisme  adalah  sebuah  sistem  perekonomian  yang  di  bangun  di  atas  tiga prinsip sebagai berikut:
1) Tujuan  utama  ekonomi  neoliberal  adalah pengembangan  kebebasan  individu untuk bersaing secara bebas sempurna di pasar;
2) Kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui; dan
3) Pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban  pasar  yang  dilakukan  oleh  negara  melalui  penertiban  undang- undang.

## Amandemen Ke 4 (Keempat) Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945
Dalam perjalanan sejarah sistem ketatanegaraan bangsa ini, tercatat telah dilakukan pengamandemenan dalam 4 (empat) tahap, Tahun 1999 sampai 2002. Berangkat  dari  sebuah  tuntutan  reformasi,  amandemen  UUD  NRI  Tahun  1945 diarahkan pada sebuah nuansa demokrasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam segala aspek konstitusi telah mengatur berbagai sendi kehidupan, politik, keamanan, budaya, hukum dan ekonomi. Namun dalam gagasan kekinian letupan konstitusi  ekonomi  menjadi  sangat  baru  secara  implementatif,  ekonomi menjadi persoalan  mendasar  ( basic  problem) yang  dijadikan  berbagai  kajian
namun  belum  memiliki  kejelasan  dalam  konstitusi.  Perkembangan  pemikiran hingga  aplikasi  dari  kebijakan  ekonomi  dalam  konstitusi  perlu  menjadi  fokus dalam pembangunan ekonomi nasional.
Dalam  rangka  Perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945,  dalam  sidang-sidang Panitia Ad-hoc I  Badan  Pekerja  (PAH  I  BP)  MPR  timbul  perdebatan  sengit  antar anggotanya mengenai ketentuan Pasal 33 UUD. Perdebatan sengit ini dimulai oleh terjadinya  pertentangan  pendapat  yang  hebat  di  antara  para  anggota  Tim  Ahli yang  direkruit  khusus  oleh  MPR  untuk  menghimpun  dukungan  para  ahli  dalam rangka penuntasan agenda Perubahan UUD. Tim Ahli diketuai oleh Prof. Dr. Ismail Suny, SH. MCL., dan dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu Kelompok Hukum, Kelompok  Politik,  Kelompok  Ekonomi,  dan  Kelompok  Sosial  Budaya,  masing- masing  diketuai  oleh  Prof.  Dr.  Sri  Soemantri,  SH.,  Prof.  Dr.  Nazaruddin Syamsuddin,  MA.,  Prof.  Dr.  Mubyarto,  dan  Prof.  Dr.  Komarudin  Hidayat.  Setelah masing-masing  kelompok  merampungkan  garis  besar  pemikirannya  masing- masing, diadakan rapat-rapat antar kelompok untuk perumusan laporan final.
Rapat-rapat  antar  kelompok  tersebut,  terutama  Kelompok  Hukum  dan Politik  berlangsung  sangat  dinamis,  hangat  tetapi  lancar.  Namun,  di  internal Kelompok Ekonomi timbul pertentangan pendapat yang sangat bertolak belakang satu sama lain khususnya berkenaan dengan rumusan Pasal 33. Bahkan, terdengar kabar bahwa Prof. Mubyarto bermaksud mengundurkan diri. Untuk mengatasi hal itu,  maka  atas  prakarsa  Prof.  Ismail  Suny  sebagai  Ketua  Tim  diadakanlah  suatu pertemuan  khusus  antar  Kelompok  Hukum  dan  Kelompok  Ekonomi  dengan maksud  untuk  menengahi  pertikaian  pendapat  di  antara  sesama  anggota Kelompok  Ekonomi.  Dalam  pertemuan  bersama  tersebut,  kelompok  ekonomi memang ternyata terbelah menjadi 2 (dua) group, yaitu Prof. Mubyarto dan Prof. M.  Dawam  Rahardjo  di  satu pihak berhadapan  dengan  para  ekonom  yang  relatif lebih muda, yaitu Dr. Bambang Sudibyo, Dr. Syahrir, Dr. Sri Mulyani Indrasari, dan Dr.  Sri  Adiningsih.  Dr.  Sri  Mulyani  sendiri  adalah  Sekretaris  Tim  Ekonomi  yang diketuai oleh Prof. Dr. Mubyarto itu.
Perbedaan  pendapat  tidak  membuahkan  kesepakatan  apa-apa,  kecuali disepakati bahwa Tim Ahli akan menyampaikan laporan akhir apa adanya kepada
rapat  PAH  I  BP  MPR,  termasuk  mengenai  dua  alternatif  pendapat  mengenai rumusan  Pasal  33  yang  mencerminkan  perbedaan  di  antara  kedua  kelompok tersebut.  Pada  intinya,  Kelompok  Syahrir  dan  kawan-kawan  menghendaki  agar perkataan “asas kekeluargaan” dihapus dan diganti dengan istilah lain yang lebih menjamin efisiensi, sedangkan Kelompok Mubyarto dengan keras menentang ide penghapusan  semacam  itu.  Dalam  rapat  kerja  dengan  PAH  I  BP  MPR  untuk menyampaikan laporan hasil kerja Tim Ahli, Mubyarto menyatakan bahwa karena telah  memperhitungkan  gelagat  bahwa  sebagian  terbesar  anggota  PAH  I cenderung  akan  menghapuskan  “asas  kekeluargaan”  sebagaimana  salah  satu alternatif  yang  diusulkan  oleh  Tim  Ahli,  maka  Mubyarto  menyatakan mengundurkan  diri  dari  keanggotaan  Tim  dengan  resmi  menyerahkan  surat pengunduran diri kepada Pimpinan PAH I.
Naskah  asli  terdapat  materi  muatan  71  butir  ketentuan  dan  setelah diamandeman mencakup 199 butir ketentuan. Perubahan tersebutpun didasarkan pada sebuah ideologi Pancasila sebagai landasan filosofi berbangsa dan bernegara. Pancasila  dilihat  sebagai  cita  hukum  ( rechtsidee ) merupakan  bintang  pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide- ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya  Pancasila  sebagai Staats  fundamental  norm maka  pembentukan hukum,  penerapan,  dan  pelaksanaannya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  nilai-nilai Pancasila. 29
Pasal  33  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  berbunyi, “Perekonomian  disusun sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan ”.  Hal  ini menginterpretasikan  peran  pemerintah  dalam  mengarahkan,  mengkordinir,  dan membangun ekonomi nasional. Pemerintah harus menjaga ekonomi tetap berjalan sesuai  tujuan  negara  yaitu  kemakmuran  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran rakyat.  Lain  halnya,  dengan  pendapat  Jimly  Asshiddiqie, 30 bahwa  kata  ‘disusun’
29 A.  Hamid  A.  Attamimi, Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara:  Suatu  Studi  Analisis  Mengenai  Keputusan  Presiden yang  Berfungsi  Pengaturan  dalam  Kurun  Waktu  Pelita  I–Pelita  IV, Disertasi  Ilmu  Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 309.
30 Jimly Asshiddiqie, supra no. 22.
berarti  susunan  kebijakan  yang  sistematis  dan  menyeluruh,  mulai  dari  susunan tingkat  nasional  sampai  ke  susunan  di  daerah-daerah  provinsi  dan kabupaten/kota  diseluruh  Indonesia.  Penyusunan  kebijakan  ekonomi  ini  dapat diperankan  oleh  lembaga  eksekutif  melalui  pembuatan  kebijakan  ekonomi, lembaga  yudikatif  menyusun  undang-undang  terkait  ekonomi,  dan  lembaga yudikatif  melakukan “judicial  review” peraturan  perundang-undangan  terkait bidang  ekonomi.  Dengan  mencermati  Pasal  33  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945, terdapat  Falsafah  Ekonomi,  yaitu  “asas  kekeluargaan”.  Falsafah  kekeluargaan adalah falsafah sosial yang berlawanan dengan individualisme maupun sosialisme “kolektivisme” radikal. 31
Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh  negara”.  Hal  ini  menegaskan  peran  negara  untuk  menguasai  sektor-sektor penting  perekonomian  nasional.  Konstitusi  berisi  pula  landasan  dalam membentuk  kebijakan  ekonomi  disuatu  negara.  Hal  ini  bertujuan  membentuk kebijakan  ekonomi  yang  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  mencapai  tujuan  negara dalam  bidang  ekonomi.  Konstitusi  ekonomi  ( economic  constitution )  merupakan konsep  baru  dalam  perkembangan  hukum  tata  negara,  berkaitan  dengan  tujuan ekonomi  yang  terkandung  dalam  konstitusi  suatu  negara.  Konstitusi  ekonomi merupakan  landasan  dari  kebijakan  ekonomi.  Sehingga,  segala  bentuk  kebijakan ekonomi harus sesuai dengan konstitusi ekonomi suatu negara.
Pasal  33  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  berbunyi,  “Bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, artinya penguasaan negara terhadap bumi,  air, dan kekayaan  yang terkadung harus diartikan sangat luas.  Negara  menguasai  juga  pada  wilayah  dirgantara  Indonesia  yang  saat  ini bernilai ekonomis. Dikuasai oleh negara dapat diartikan sebagai penguasaan luas oleh  negara  terhadap  penguasaan  yang  strategis,  tanpa  menghilangkan  hak-hak individu mengenai penguasaan.
31 Tom Gunadi, Ekonomi Pancasila Dalam Kancah Pendapat Ekonomi, Angkasa, Bandung, 1995, hlm. 7.
Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah tertulisnya istilah “efisiensi dan  efektifitas”.  Artinya,  perekonomian  harus  memberikan  ruang  kepada kepentingan  pasar,  tanpa  menghilangkan  peran  negara.  Faktanya,  kondisi ekonomi  global  saat  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  paham  individual-kapitalistik ( free  fight  liberalisme )  yang  bertentangan  dengan  konstitusi  Indonesia.  Paham individual-kapitalistik  memberikan  kebebasan  kepada  pihak  yang  kuat  untuk mendominasi  pasar.  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  NRI  Tahun  1945  merupakan  suatu penyelewengan  yang  akan  dapat  melumpuhkan  paham  “ Kebersamaan  dan  Asas Kekeluargaan”, atau minimal mendistorsi Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 dengan paham individualisme dan liberalisme ekonomi. 32
Pelbagai  pakar  berpendapat  bahwa  hasil  Amandemen  UUD  NRI  Tahun 1945  pada  tahun  2002,  merupakan  suatu  maksud  untuk  mengingkari  atau meniadakan  esensi  dasar  UUD  NRI  Tahun  1945.  Amandemen  UUD  NRI  Tahun 1945  pada  Tahun  2002,  mencoba  mengutamakan  kepentingan  kompetisi  pasar bebas  serta  mengesampingkan  makna  keadilan  dan  kesejahteraan  sosial . Indonesia  salah  satu  negara  yang  memasukan  kebijakan  ekonomi  tertinggi  ke dalam  konstitusi.  Hal  ini  menyebabkan  arah  kebijakan  ekonomi  maupun  politik ekonomi harus sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini mengakibatkan arah kebijakan  ekonomi  tidak  bisa  disandarkan  oleh  kepentingan  pasar,  pemikiran empiris ekonomi, dan kepentingan ekonomi global. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 adalah  konsitusi  ekonomi  yang  merupakan  arah  kebijakan  ekonomi  yang  harus ditaati oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Berikut Amandemen Pasal 33 UUD NRI  TAHUN  1945  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (5)  UUD  NRI  Tahun  1945  pada Tahun 2002:
1) Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan;
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
32 Sri-Edi Swasono, Dalam Seminar Implementasi Pasal 33 Dan Pasal 34 UUD NRI  Tahun  1945 Gerakan Jalan Lurus, Jakarta, 6 Agustus 2008.
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh  Negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat;
4) Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
5) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  pasal  ini  diatur dalam undang-undang.
Dalam  perkembangan  setelah  Amandemen  Ke  4  (keempat)  Pasal  33  UUD NRI  Tahun  1945,  terdapat  beberapa  undang-undang  yang  dibatalkan  oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-undang yang di j udicial review antara lain, Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2004  tentang  Pengelolaan  Sumber  daya  air,  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  Bumi  dan  Gas  Alam,  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.  Beberapa poin penting dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  terkait  bidang  ekonomi  pada  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber daya air:
Mahkamah Konstitusi menilai bahwa air merupakan hak yang harus di jamin oleh Pemerintah sebagaimana menjamin mengenai hak asasi manusia;
1) Pasal  33  ayat  (3)  harus  diletakkan  di  dalam  konteks  hak  asasi  manusia sesuai dengan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945;
2) Air  harus  dipandang  sebagai res  commune ,  artinya  pemerintah  harus melakukan  pemanfaatan  air  secara  tidak  berdasarkan  nilai  ekonomi semata;
3) Mahkamah Konstitusi menilai hak guna pakai air merupakan turunan dari hak hidup;
4) Hak guna air bukan merupakan hak kepemilikan atas air; dan
5) Peran  negara  terhadap  air  harus  mengandung  perumusan  kebijakan (beleid), tindakan  pengurusan  ( bestuursdaad ),  pengaturan  ( regelendaad ), pengawasan ( toezichthoudendaad).

## Penutup
Sistem  ekonomi  Indonesia  berkembang  dipengaruhi  oleh  penafsiran terhadap  Pancasila  dan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Setiap  masa  kepemimpinan, pemimpin memiliki penafsiran yang berbeda mengenai sistem ekonomi Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Faktor lain yang sangat dominan  mempengaruhi  sistem  ekonomi  Indonesia  adalah  faktor  konstelasi politik  dan  sosial.  Dengan  berkembanganya  zaman,  terlahir  konsep  konstitusi ekonomi. Sebagai sebuah konsep, konstitusi ekonomi harus dijadikan dasar dalam menentukan arah kebijakan ekonomi. Konstitusi ekonomi Indonesia yang tertuju pada  Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945  harus  selalu  dijadikan  patokan/landasan dalam  membuat  kebijakan  ekonomi.    Faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya penyimpangan  terhadap  konstitusi  ekonomi  adalah  terjadi  pragmatisme  dalam menentukan  arah  kebijakan  ekonomi  harus  dihindari.    Pemerintah  selalu  saja terpengaruh oleh kepentingan jangka pendek dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.
Penulis  melihat  bahwa  Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945  sebagai  konstitusi ekonomi  tidak  lepas  dari  kendala.  Salah  satu  faktor  yang  paling  besar  adalah terkait  dengan  tekanan  politik  dan  ekonomi  globalisasi  dari  dunia  internasional. Dalam  praktiknya,  Indonesia  tidak  bisa  otonom  dalam  menentukan  kebijakan ekonomi.  Apalagi  saat  ini  Indonesia  terikat  pada  perjanjian  bilateral  maupun multilateral.  Setelah  Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945  diamandemen  sejak  Tahun 1999  sampai  dengan  Tahun  2002,  berdampak  pada  keterbukaan  Indonesia terhadap  arah  globalisasi.  Indonesia  mulai  mengakui  privatisasi  dan  liberalisme. Walaupun  Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan  jati  diri  dari  ekonomi  Indonesia  (ekonomi  kerakyatan/  Pancasila) tetap ada (tidak diubah).  Akan tetapi, setelah Amandemen Tahun 2002 Indonesia secara konstitusi mengakui eksitensi privatasi dan liberalisme.
Penambahan  ayat  (4)    dan  ayat  (5)  pada  Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945 harus tetap mempertimbangan ayat (1) sampai dengan ayat (3)  Pasal 33 UUD NRI Tahun  1945.  Maksud  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (3)  pada  Pasal  33  UUD  NRI Tahun  1945  adalah,  sistem  ekonomi  Indonesia  harus  bertumpu  pada  nilai
“Kemakmuran  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat”,  “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”,  dan “Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Sehingga, sistem ekonomi pasar yang dikehendaki oleh  Ayat  (4)  UUD  NRI  Tahun  1945  harus  ditafsirkan  secara  arif.  Dimana mekanisme pasar harus diartikan sebagai keterbukaan sistem ekonomi pasar yang terbatas.  Artinya,  negara  harus  tetap  mengedepankan  sistem  ekonomi  yang bertujuan mencapai kesejahteraan sosial.
Semangat  untuk  mengamandemen  dengan  menambahkan  Ayat  (4)  dalam Pasal  33  UUD  NRI  Tahun  1945  seolah-olah  menyatakan  bahwa  sistem  ekonomi Pancasila  tidak  bisa  beradaptasi  dengan  sistem  ekonomi  global.  Sistem  ekonomi Pancasila  dianggap  terlalu  kaku  untuk  diimplementasikan  di  sistem  ekonomi Indonesia.  Sehingga,  diperlukan  amandemen  terhadap  konstitusi  ekonomi  yang lebih  fleksibel  terhadap  sistem  ekonomi  global.  Sistem  ekonomi  yang  dimaksud adalah  sistem  ekonomi  yang  dapat  memberikan  ruang  kepada  investor  asing untuk  berinvestasi,  membuka  hak-hak  individu  dalam  hal  penguasaan,  dan mengurangi  monopoli  negara  terhadap  pasar.  Oleh  karena  sistem  ekonomi Pancasila  dianggap  tidak  berpihak  terhadap  investor-investor  asing  untuk berinvestasi  di  Indonesia.  Arah  politik  ekonomi  pemerintah  seharusnya mengurangi  peran  penguasaan  asing  dan  lebih  memberi  peluang  pada  peran domestik.  Norma-norma  hukum  hendaknya  selaras  dengan  landasan  filosofis bangsa.  Pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  pasar  domestik  digunakan  untuk kesejahteraan  rakyat. Kebijakan pemerintah hendakya  makin  terarah.  Reformasi birokrasi.  Arah  baru  politik  ekonomi  yaitu  mengurangi  peran  penguasaan  asing dan lebih memberi peluang dan peran domestik.

## Daftar Pustaka
Buku:
Emil  Salim,  Sistem  Ekonomi  dan  Ekonomi  Indonesia, Lembaga  Ekonomi  dan Kemasjarakatan Nasional, Jakarta, 1965.
_____________,  Politik  dan  Ekonomi  Pantjasila , Lembaga  Ekonomi  dan Kemasjarakatan Nasional, Jakarta, 1965.
Ermaya  Suradinata,  Undang-Undang  Dasar  2002  Hasil  Amandemen  UUD  45 Menghancurkan Bangsa, Yayasan Kepada Bangsaku, Jakarta, 2008.
Hans  Kelsen,  Teori  Hukum  tentang  Hukum  dan  Negara, Nusamedia  dan  Nuansa, Bandung, 2006.
Jimly  Asshiddiqie,  Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  dalam  Konstitusi  dan Pelaksanaannya di Indonesia, Ichtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, 1994.
______________________,  The  Constitutional  Law  of  Indonesia,  Sweet  &  Maxwell  Asia, Selangor, 2009.
______________________,  Konstitusi  Ekonomi , PT  Kompas  Media  Nusantara,  Jakarta, 2010.
Luigi  Paganetto,  ( ed .),  The  Political  Economy  of  the  European  Constitution Aldershot, Ashgate, 2007.
Mochtar  Kusumaatmadja,  Pemantapan  Cita  Hukum  dan  Asas-Asas  Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang , Alumni, Bandung, 1995. Mohammad Hatta, Ekonomi Terpimpin , Penerbit Jakarta, Jakarta, 1960. _____________________, Untuk Negeriku , Kompas, Jakarta, 2012. Moh Kusnardi, Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia , Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina Ilmu,
Surabaya, 1987.
Revrisond  Baswir,  Ekonomi  Kerakyatan  vs  Neoliberalisme,  Tim  Ahli  Pusat  Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009.
Sri Soemantri M, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.
Tom  Gunadi,  Ekonomi  Pancasila  Dalam  Kancah  Pendapat  Ekonomi,  Angkasa, Bandung, 1995.

## Artikel/Karya Ilmiah:
Hamid  A.  Attamimi,  “Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara:  Suatu  Studi  Analisis  Mengenai Keputusan  Presiden  yang  Berfungsi  Pengaturan  dalam  Kurun  Waktu Pelita  I–Pelita  IV” , Disertasi  Ilmu  Hukum  Fakultas  Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
K., Wolfgang, “ On the Concept of the ‘Economic Constitution’ and the Importance of  Franz  Bohn  from  the  Viewpoint  of  Legal  History”,  European  Journal  of Law and Economics, Volume 3, Number 4, Springer, Desember 1996.
Policy  Papers  oleh  Peneliti  Muda  WP  II/III  Theories:  Team  5,  EU-Consent, didukung oleh European Union’s 6 th Framework Programme.
Himawan  Indrajat,  “Demokrasi  Terpimpin  Sebuah  Konsepsi  Pemikiran  Soekarno Tentang Demokrasi”, Jurnal Sosiologi Vol. 18, No. 1: 53-62,  Lampung.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Amandemen Keempat Tahun 2002.
Internet: Tarli  Nugroho, “Ekonomi  Pancasila  Refleksi  Setelah  Tiga  Dekade” , https://academia.edu/1500041/Ekonomi_Pancasila_Refleksi_setelah_Tiga_ Dekade.
http://nobelprizes.com/nobel/economics/1986a/html .
http://ui.ac.id/berita/memahami-gagasan-ekonomi-kerakyatan-bunghatta.html.