## JURNAL PARIS LANGKIS
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.4 Nomor 2, Maret 2024 E-ISSN: 2723-7001 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis
PENDIDIKAN  AGAMA  ISLAM  DAN  DINAMIKA  POLITIK KEBANGSAAN  DI  INDONESIA: STUDI  KEBIJAKAN  PENDIDIKAN PADA MASA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN ORDE REFORMASI
Aep Saepul Anwar 1 ,Moh. Nurhakim 2 , Khozin 3
1 Universitas Pamulang, 2,3 Universitas Muhammadiyah Malang
Email : dosen10116@unpam.ac.id , nurhakim@umm.ac.id , khozin@umm.ac.id
Abstrak : Sejarah menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam khususnya di Indonesia mengalami  pasang  surut,  tergantung  siapa  yang  berperan  dalam  pengambilan  kebijakan tersebut.  Kajian  literatur  ini  berupaya  memaparkan  dinamika  politik  pendidikan  Islam  di Indonesia,  mulai  dari  masa  orde  lama,  reformasi  hingga  sampai  saat  ini  masa  reformasi. Kajian  ini  menawarkan  tiga    potret  relasi  politik  dan  pendidikan  Islam  di  Indonesia: diantaranya  adalah  (1)  Pada  masa  orde  lama  ini  banyak  upaya  yang  dilakukan  untuk memperbaiki  kebijakan  pendidikan  Islam  yang  diterapkan  oleh  pemerintahan,  namun kondisi politik yang kurang mendukung, antara lain  konflik antaretnis, komunisme dunia, dan  Islam  membuat  implementasi  kebijakan  tersebut  tidak  lagi  maksimal,  (2)  melalui Ketetapan MPRS Nomor 27 Pasal 1 tanggal 5 Juli 1966, Pemerintah Orde Baru menetapkan bahwa  “agama, pendidikan dan kebudayaan merupakan faktor mutlak dalam membangun negara  dan  kepribadian”,  namun  masih  menemui  kendala  karena  adanya  sentralisasi. kebijakan  di  negara  tersebut.  melaksanakan  program  pendidikan,  dan  (3)  Dengan berlakunya  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional khususnya  pada  Pasal  12  ayat  1  (a)  pada  masa  Reformasi  merupakan  perkembangan  yang sangat  positif  bagi  pendidikan  Islam,  meskipun  membawa  banyak  manfaat.  dan kekurangannya serta dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah telah  menjadikan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  lebih  bermakna  dan  dapat diterapkan.
Kata Kunci : Politik, kebijakan; pendidikan; orde lama; orde baru; orde reformasi
Abstract  : Historical  evidence  shows  that  Islamic  education  policy,  particularly  in  Indonesia,  has experienced  fluctuations  depending  on who  was  involved  in  the  policymaking  process.  This literature
review aims to present the dynamics of Islamic education politics in Indonesia, from the Old Order, through the Reformation era, up to the present Reformation period. This study offers three portraits of the relationship between politics and Islamic education in Indonesia: (1) During the Old Order era, many  efforts  were  made  to  improve  Islamic  education  policies  implemented  by  the  government. However, the less supportive political conditions, such as inter-ethnic conflicts, global communism, and Islam, hindered the effective implementation of these policies. (2) Through MPRS Decree Number 27 Article  1  dated  July  5,  1966,  the  New  Order  Government  stipulated  that  "religion,  education,  and culture are absolute factors in building the nation and character." Despite this, challenges remained due to centralization in the country's policies and the implementation of education programs. (3) With the enactment  of  Law  Number  20  of  2003  on  the  National  Education  System,  especially  Article  12 Paragraph 1 (a) during the Reformation era, there has been significant positive development for Islamic education. This law brought many benefits and drawbacks. Additionally, the enactment of Minister of Education and Culture Regulation Number 64 of 2013 on the Content Standards for Primary and Secondary Education has made Law Number 20 of 2003 more meaningful and applicable.
Keywords: Politics; policy; education; old order; new order; order reform,

## 1. PENDAHULUAN
Sejarah  mencatat  bahwa  pendidikan  Islam  di  Indonesia  telah  berjalan  sesuai dengan masuknya Islam ke Indonesia yang menurut beberapa teori seperti teori Makkah dan  teori  Maritim  terjadi  pada  abad  ke-1  H  atau  abad  ke-7  M  (Suryanegara,  2012). Da’wah  Islamiyah di  Indonesia  dilaksanakan    dengan    berbagai    metode,    mulai dari    pernikahan,  perdagangan,  budaya,  pengobatan  maupun  pendidikan.  Bersamaan dengan proses penyebaran itulah terjadi transformasi nilai-nilai pendidikan Islam. (Rifai, 2011).
Pendidikan  Islam  yang  berkembang  dari  awal  masuknya  ke  Indonesia,  telah membawa  perubahan  besar  bagi  bangsa  Indonesia.  Mulai  dari  bentuknya  (yang sederhana  seperti  langgar/surau,  mesjid,  dan  pesantren  sampai  dengan  sistem  klasikal seperti  madrasah  merupakan  sarana  pendidikan  Islam  di  Indonesia  yang  selalu mengalami dinamika kebijakan dari lingkungan pemerintah yang membawahinya. (A. M. D. Pawero & Dkk, 2019a).
Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki sejarah panjang tentang perjalanan kebijakan  pendidikan  Islam,  mulai  dari  masa  pra  kemerdekaan  sampai  dengan  masa reformasi.  Dengan  strategi  penataan  kurikulum  pendidikan  Islam,  diharapkan  mampu menjawab  kebutuhan  sumber  daya  manusia  dalam  mendorong  pertumbuhan  nasional dan daerah (Ellong & Pawero, 2018).
Pada masa pra kemerdekaan, kebijakan pemerintah Belanda atau Jepang terhadap pendidikan  Islam  sangat  bersifat  diskriminatif.  Pemberlakuan  kebijakan  ini  tidak  lepas dari  kepentingan  mereka  sebagai  bangsa  penjajah  yang  merupakan  bagian  dari  politik kolonial.  Diskriminasi  terhadap  pendidikan  Islam  juga  tidak  lepas  dari  kekhawatiran penjajah  terhadap  umat  Islam  yang  merupakan  penduduk  mayoritas  di  Indonesia. Sebagaimana dapat dilihat dalam sejarah, umat Islam yang sangat menetang penjajahan Belanda ataupun Jepang.
Dengan berakhirnya masa penjajahan Belanda dan Jepang, dibukalah babak baru kebijakan  pendidikan  Islam  dalam  sejarah  Indonesia  merdeka.  Kemerdekaan  bangsa
Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai dimulainya pemerintahan yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Inilah cikal bakal pemerintahan yang dikenal dengan Orde  Lama  dengan  menggunakan  Pancasila  dan  UUD  1945  sebagai  landasan pengembangan  sistem  pendidikan  nasional,  termasuk  kebijakan  pendidikan  Islam. (Ismail, 2016).

## 2. KAJIAN TEORI
Pada  masa  Orde  Lama,  pendidikan  agama  diberikan  kepada  siswa  mulai  dari  SD hingga  SMA.  Namun  dalam  pendidikan  agama  terdapat  peraturan  yang memperbolehkan  siswa  untuk  tidak  mengikuti  pelajaran  agama  jika  tidak  ingin  belajar agama.  Berbeda  dengan  masa  Orde  Baru  yang  menghapuskan  kebijakan  pelajar  tidak mau  belajar  agama.  Pemerintahan  Orde  Baru  membolehkan  pendidikan  agama  mulai dari tingkat sekolah dasar hingga universitas (Hasrudin Dute, 2019).
Tujuan  pendidikan  Islam  pada  masa  orde  lama  adalah  memulihkan  lembaga pendidikan  Islam  yang  berbentuk  madrasah.  Hal  ini  dilakukan  untuk  menghapuskan paradigma  sosial  yang  terkait  dengan  dualisme  dominan  “sekolah  agama”  dan  “sekolah umum”.(Moch.Khafidz  Fuad  Raya,  2018).  Upaya  yang  dilakukan  pada  masa  orde  lama berlanjut pada masa orde baru, dimana kedudukan madrasah dan sekolah negeri setara. Keseimbangan  posisi  ini  dicapai  melalui  berbagai  kebijakan,  antara  lain  kebijakan perundang-undangan,  kebijakan  madrasah  swasta  dan  pesantren  milik  negara  dan  adat yang  berafiliasi  secara  berkala.  Kebijakan  lainnya  adalah  kurikulum  memiliki  bagian materi keagamaan dan materi umum (Moch. Khafidz Fuad Raya, 2018).
Sebagai  bangsa  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam,  wajar  jika pemerintah  orde  lama  memberikan  perhatian  yang  serius  terhadap  pendidikan  Islam baik di sekolah negeri ataupun swasta. Namun dengan adanya kondisi negara yang masih belum stabil akibat tarik  ulur kepentingan antara  petinggi negara yang berbeda haluan, menyebabkan terkendalanya implementasi kebijakan pendidikan Islam.
Namun  perkembangan  pendidikan  Islam  pada  masa  Orde  baru  merupakan kelanjutan pemerintahan orde lama yang berakhir pada tahun 1966. Pada pemerintahan yang  dipimpin  oleh  Soeharto,  sistem  pendidikan  nasional,  termasuk  sistem  pendidikan Islam bertujuan untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, namun pada tarap implementasinya, kebijakan tersebut bersifat sentralistik.
Pendidikan  Islam  mendapatkan  angin  segar  ketika  masa  reformasi  menggantikan 32  tahun  Presiden  Soeharto  memimpin  bangsa  Indonesia.  Masa  reformasi  membuka belenggu demokrasi. Hal ini ditandai dengan sistem pendidikan yang awalnya berada di bawah  kendali  pemerintah  pusat  (sentralisasi),  kemudian  diubah  kebijakan  pendidikan dengan  kebijakan  desentralisasi  sistem  pendidikan,  termasuk  di  dalamnya  pendidikan Islam.
Dari statement di atas yang dimaksud tulisan ini adalah  untuk memahami tentang politik pendidikan, yaitu proses pembentukan dan pemberlakuan  Pasal  12 ayat (1) huruf a  Undang-undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  Tahun  2003,  yang  isinya  secara  khusus mengorganisasi  pelaksanaan  pendidikan  agama  di  sekolah.  Pembentukan  pasal  ini diharapkan  mampu  mewujudkan  suatu  negara  Indonesia  yang  cerdas  nan  Pancasilais, suatu masyarakat yang sejahtera, damai dan sentosa lahir dan batin, dunia dan akhirat. Di Indonesia, Pendidikan Agama diyakini merupakan suatu mata pelajaran yang sesuai dengan  amanah  konstitusi  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan
Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Oleh  karenanya,  melalui  proses  politik  pendidikan yang  wujudnya  dituangkan  dalam  sebuah  system  perundang-undangan,  Pendidikan Agama  sangat  penting  untuk  diajarkan  pada  sekolah,  demi  untuk  mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, Pendidikan Agama bertujuan untuk  berkembangnya  potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa kepada Tuhan  Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab.  Dengan demikian,  maka  kajian  ini  difokuskan  pada  pembahasan  tentang  Pendidikan  Agama bukan  sebagai  institusi  pendidikan,  akan  tetapi  sebagai  salah  satu  mata  pelajaran  yang diajarkan di sekolah umum.
Abuddin  Nata  sependapat  dengan  Azra  bahwa  dalam  konteks  kebangsaan Indonesia,  wawasan  kebangsaan  yang  diterapkan  di  Indonesia  adalah  paham nasionalisme atau kebangsaan yang berdasarkan tauhid dan kemanusiaan, berpandangan luas,  di  samping  mementingkan  negara  sendiri  juga  menghormati  negara  lain,  tidak menjajah,  mengintimidasi  dan  sebagainya.  Paham  nasionalisme  yang  demikian  itulah yang diterapkan di Indonesia yang dapat menjamin terwujudnya sebuah kehidupan yang rukun,  aman  dan  damai  adalah  kesetiaan  untuk  menerima,  memahami,  menghayati, mengamalkan,  membela  dan  menegakkan  pilar-pilar  kebangsaan,  yaitu  Pancasila, Undang-undang  Dasar  1945,  Bhineka  Tunggal  Ika  dan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Keharusan menerapkan nasionalisme ketauhidan dalam landasan pendidikan di  Indonesia  karena  kebutuhan  pendidikan  akan  landasan  agama  karena  empat  hal pokok, yaitu: secara normatif, historis, psikologis dan pragmatis. Oleh karenanya, ajaran Islam  sangat  mendukung  bagi  tegaknya  pilar-pilar  kebangsaan  tersebut  dan  sekaligus memerintahkan untuk mengamalkannya.(Abudin Nata, 2013).
Kebijakan  pemerintah  di  bidang  pendidikan  tidak  lepas  dari  kondisi  dan  situasi politik  suatu  negara  dan  dilaksanakan  oleh  kekuatan-kekuatan  sosial  yang  ingin menguasai pemerintahan tersebut. Faktanya, kajian kebijakan pendidikan berfokus pada peran  pemerintah  di  sektor  pendidikan  untuk  lebih  menjelaskan  asumsi  dan  maksud berbagai  strategi  perubahan  pendidikan  di  masyarakat.  Kajian  kebijakan  pendidikan dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  hubungan  antara  berbagai kebutuhan  kebijakan  negara  dengan  permasalahan  praktis  sehari-hari  di    lembaga pendidikan (Muhammad Sholeh Hoddin, 2020)

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  disusun  dengan  menggunakan  studi  literatur  pustaka  dan  termasuk dalam  jenis  penelitian  kualitatif.  Tahapan  dari  penelitian  ini  yaitu  dengan  cara mengumpulkan  data  pustaka  yang  terkait  baik  berupa  buku  maupun  jurnal.  Data  yang diperoleh kemudian diolah, diteliti diabstraksikan menjadi sebuah informasi yang utuh kemudian  diinterpretasikan  sehingga  menghasilkan  sebuah  pengetahuan  untuk  dapat ditarik kesimpulannya (Wahyudin Darmalaksana, 2020)
Penelitian yang dimaksud di atas akan membahas bagaimana kebijakan Pendidikan Agama Islam dan politik kebangsaan di Indonesia pada masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  pendidikan  Islam  di  Indonesia  tidak  lepas  dari  peran  politik penguasa. Sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional, pendidikan Islam menjadikan pancasila,  undang-undang,  keputusan  MPR  atau  yang  lainnya,  sebagai  dasar pelaksanaannya.  Dalam  kajian  ini,  penulis  membatasi  pada  historis  perkembangan pendidikan  Islam  di  Indonesia  pada  tiga  periodesasi  yaitu  pada  masa  orde  lama,  masa orde baru, dan masa reformasi

## Kebijakan Pendidikan Islam pada masa orde lama
Kebijakan adalah bentuk nomina abstrak yang merupakan turunan dari kata bijak dengan  mendapat  awalan  ke  dan  akhiran  an.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, bijak  berarti  selalu  menggunakan  akal  budinya,  pandai,  mahir  dan  pandai  bercakap- cakap,  petah  lidah  (Tim  Penyusunan  Kamus  Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan Nasional, 2005)
Adapun kebijakan berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis  pedoman  untuk  mencapai  sasaran,  garis  haluan  ((Tim  Penyusunan  Kmaus  Pusat Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional,  2005)  Dalam  bahasa  Inggris,  kebijakan diartikan sebagai policy yang berarti plan of action (rencana kegiatan) atau statemen of aims (pernyataan yang diarahkan) (Oxford, 1995).
Dalam  tulisan  ini  yang  dimaksud  dengan  kebijakan  adalah  berkaitan  dengan pendidikan,    maka  akan  menjadi  ke-bijakan  pendidikan (educational  policy). Pengertian kebijakan  pendidikan  sebagaimana  dikutip  oleh  Ali  Imran  dari  Carter  V.  Good  bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan  atas sistem nilai dan beberapa  penilaian  terhadap  faktor-faktor  yang  bersifat  situasional.  Pertimbangan tersebut  dijadikan  sebagai  dasar  untuk  mengoperasikan  pendidikan  yang  bersifat melembaga serta merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil  keputusan  agar  tujuan  yang  bersifat  melembaga  dapat  tercapai  (Ali  Imron, 2002).
Sebagaimana  dalam  penjelasan  di  atas  kebijakan  politik  terhadap  lembaga pendidikan Islam di Indonesia tentu sangat berpengaruh dan menjadi sebuah dinamika yang ada di Indonesia.Untuk itu, kebijakan politik dalam lembaga pendidikan Indonesia dapat  di  tinjau  dari  beberapa  masa  yang  terjadi  di  Imdonesia,  hal  ini  penulis klasifikasikan menjadi tiga periodisasi diantaranya masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi.
Menurut  Marlina  di  negara  Indonesia  istilah  Orde  Lama  digunakan  oleh  rezim Orde  Baru  dalam  menyebut  suatu  sistem  pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  presiden Soekarno  (Marlina,  2016)  Sementara  Yudi  Hartono  Indonesia  pada  awal  kemerdekaan yang dipimpin oleh Soekarno disebut dengan Orde Lama (Yudi Hartono, 2016) Dilansir dari  berita  online  KOMPAS.com  bahwa  pada  era  Orde  Lama  sistem  pemerintahan presidensial  yang  berlangsung  sejak  tahun  1945  sampai  tahun  1966  berada  dibawah kepemimpinan  Presiden  Soekarno  (Aji  Welianto,  2019)  Soekarno  menganut  sistem pemerintahan demokrasi terpimpin dimana tidak memberikan peluang untuk perbedaan pendapat  dalam  menghadapi  isu-isu  politik  penting.  Sebagian  pemimpin  muslim menganggap sistem ini merupakan suatu penyimpangan dari prinsip-prinsip perjuangan dalam Islam. (Jainuddin, 2019)
Perkembangan  pendidikan  Islam  pada  periode  orde  lama  yang  berlangsung  dari tahun  1945  hingga  tahun  1966  ini  lebih  mengarah  kepada  pemantapan  nilai-nilai nasionalisme,  identitas  bangsa,  dan  pembangunan  fondasi  ideologis  kehidupan
berbangsa  dan  bernegara.  Tujuan  utama  pendidikan  pada  masa  ini  adalah nation and character building dan kendali utama penyelenggaraan pendidikan nasional dipegang oleh tokoh-tokoh  nasionalis.  Mereka  menguasai  berbagai  posisi  penting  di    institusi pemerintahan    dan    secara    aktif    dan    sistematis  menjadikan  pendidikan  sebagai bagian  integral  dari  proses  sosialisasi  ideologi  negara  dan  penataan  corak  kehidupan berbangsa dan bernegara (Sirozi, 2010).
Pada periode ini, kurikulum ditetapkan berasaskan pancasila yang dikenal dengan “Rencana  Pelajaran  1947”  yang  baru  dilaksanakan  pada  tahun  1950.  Kurikulum  ini mengutamakan  pendidikan  watak,  kesadaran  bernegara  dan  bermasyarakat  (Daeng Pawero,  2018).  Oleh  karena  itulah  kebijakan  pemerintah  terhadap  pendidikan  Islam lebih baik dari pada pra kemerdekaan (masa kolonial). Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya keputusan yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP)  yang  mengusulkan  kepada  kementerian  PP&K  pada  tanggal  29  Desember 1945,  bahwa  pendidikan  agama  menjadi  bagian  dari  kurikulum  pendidikan  nasional yang diajarkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Keputusan ini merupakan langkah pertama dalam sejarah Indonesia, pasca kemerdekaan.
Pada  tahun  1947,  Pemerintah  membentuk  Majelis  Pertimbangan  Pengajaran Agama  (MPPA)  yang  dipimpin  oleh  Ki  Hajar  Dewantara  dari  Departemen  Pendidikan dan  Prof.  Drs.  Abdullah  Sigit  dari  Depatemen  Agama,  menghasilkan  keputusan  bahwa pendidikan  agama  melalui  kurikulum  1947  yang  berlaku  sampai  dengan  tahun  1952 masuk  ke  dalam  setiap  jenjang  pendidikan,  mulai  dari  kurikulum  Sekolah  Rakyat, kurikulum SMP, dan kurikulum SMA (Susanto, 2009).
Upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  pendidikan  pada  periode  ini  dilakukan  oleh Kementerian  Pendidikan  dan  Kementerian  Agama.  Fokus  utama  Kementerian  Agama adalah  terselenggaranya  Pendidikan  Agama  di  seluruh  Indonesia.  Berbagai  upaya dilakukan  untuk  mewujudkan  pendidikan  agama  yang  berkualitas.  Dalam  kerangka memberikan pedoman, dukungan dan jaminan kualitas ( quality assurance ) terhadap proses belajar  mengajar  di  madrasah  -  termasuk  pesantren  -  pada  1946,  tidak  lama  setelah didirikan,  Kementerian  Agama  membentuk  divisi  khusus  untuk  mengurus  pendidikan agama.  Divisi  yang  disebut  Japenda  (Jawatan  Pendidikan  Agama)  memiliki  mandat mengurus seluruh  masalah yang berkaitan dengan pengembangan madrasah di seluruh Indonesia.
Kenyataan  yang  demikian  timbul  karena  umat  Islam  yang  dalam,  setelah  sekian lama  mereka  terpuruk  di  bawah  kekuasaan  penjajah.  Sebab  pada  zaman  penjajahan Belanda pintu masuk pendidikan modern bagi umat Islam terbuka secara sangat sempit.
Dalam hal ini minimal ada dua penyebab uatamanya, yaitu:
1. Sikap dan kebijaksanaan pemerintah colonial yang amat diskriminatif terhadap kaum muslimin.
2. Politik  nonkoperatif  para  ulama  terhadap  Belanda  yang  menfatwakan  bahwa  ikut sertadalam  budaya  Belanda,  termasuk  pendidikan  modernnya  adalah  satu  bentuk penyelewengan  agama.  Mereka  berpegang  pada  salah  satu  hadis  Nabi  Muhammad Saw yang artinya “barang siapa yang menyerupai satu golongan maka ia termasuk pada golongan  itu”.  Hadis  tersebut  melandasi  sikap  para  ulama  pada  waktu  itu  (Ridwan Saidi, 1984).
Itulah  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  mengapa  kaum  muslimin  Indonesia
amat  tercecer  dalam  segi  intelektualitas  ketimbang  golongan  lain.  Akan  tetapi  keadaan berubah  secara  radikal  setelah  kemerdekaan  Indonesia  tercapai  seakan-akan  merupakan ganjaran  untuk  para  pahlawan  nasional  sepanjang  sejarah  yang  umumnya  terdiri  para ulama atau yang dijiwai oleh keislaman itu, kemerdekaan membuahkan sesuatu yang luar biasa  manfaatnya  bagi  kaum  muslimin,  terutama  dibidang  pendidikan  modern.  Setelah itu  bila  membicarakan  organisasi  Islam  dan  kegiatannya  dibidang  pendidikan,  sudah tentu  tidak  bias  terlepas  dari  membicarakan  bentuk  system  dan  cita-cita  bangsa Indonesia yang baru merdeka. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan yang sekian lama terutama melalui berbagai organisasi pergerakan baik sosial, agama, maupun politik.  Oleh  karena  itu  wujud  kemerdekaan  adalah  cerminan  dari  cita-cita  perjuangan bersama  dari  bangsa  Indonesia  dan  karenanya  bentuk,  system,  dan  tata  cara pemerintahan disusun atas dasar cita-cita dan kehendak bangsa Indonesia tersebut. Ketetapan  pendidikan  agama  sebagai  salah  satu  mata  pelajaran  di  sekolah  umum menjadi  tantangan  tersendiri  bagi  Kementerian  Agama  karena-sebagimana  bunyi rekomendasi  tersebut-guru  agama  harus  disiapkan  oleh  Kementerian  Agama.  Tugas  ini merupakan beban yang tidak ringan mengingat Kementerian ini baru berdiri, pada masa itu  guru-  guru  agama  pada  umumnya  hanya  ahli  dalam  bidang  studi  agama. 13 Padahal yang dikehendaki pemerintah adalah guru agama yang  memahami pengetahuan umum. Oleh karena itu untuk menindaklanjuti rekomendasi di atas, Kementerian Agama sejak 1 Januari 1947 telah merancang pengadaan guru agama melalui sejumlah program, yaitu:
a) Pengadaan  guru  agama  secara  kilat  melalui  pelatihan  selama  dua  minggu.  Melalui cara ini, dari 90 orang yang dilatih, hanya 45 orang yang lulus.
b) Pengadaan  guru  agama  secara  cepat  melalui  sistem  pemeriksaan  bertingkat,  yakni pemeriksaan awal di daerah dan pemeriksaan akhir  di pusat.
c) Pengadaan  guru  agama  jangka  pendek  melalui  program  pendirian  sekolah  guru agama 2 tahun bagi lulusan SMP dan MTs.
d) Pengadaan  guru  agama  jangka  panjang  melalui  program  pendirian  sekolah  guru agama 5 tahun bagi lulusan SD dan MI.
Pada periode ini, kurikulum ditetapkan berasaskan pancasila yang dikenal dengan “Rencana  Pelajaran  1947”  yang  baru  dilaksanakan  pada  tahun  1950.  Kurikulum  ini mengutamakan  pendidikan  watak,  kesadaran  bernegara  dan  bermasyarakat  (Daeng Pawero,  2018).  Oleh  karena  itulah  kebijakan  pemerintah  terhadap  pendidikan  Islam lebih baik dari pada pra kemerdekaan (masa kolonial). Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya keputusan yang dihasilkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP)  yang  mengusulkan  kepada  kementerian  PP&K  pada  tanggal  29  Desember 1945,  bahwa  pendidikan  agama  menjadi  bagian  dari  kurikulum  pendidikan  nasional yang diajarkan di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Keputusan ini merupakan langkah pertama dalam sejarah Indonesia, pasca kemerdekaan.
Pada  tahun  1947,  Pemerintah  membentuk  Majelis  Pertimbangan  Pengajaran Agama  (MPPA)  yang  dipimpin  oleh  Ki  Hajar  Dewantara  dari  Departemen  Pendidikan dan  Prof.  Drs.  Abdullah  Sigit  dari  Depatemen  Agama,  menghasilkan  keputusan  bahwa pendidikan  agama  melalui  kurikulum  1947  yang  berlaku  sampai  dengan  tahun  1952 masuk  ke  dalam  setiap  jenjang  pendidikan,  mulai  dari  kurikulum  Sekolah  Rakyat, kurikulum SMP, dan kurikulum SMA (Susanto, 2009).
Sebagaimana yang terdapat dalam Zulhandra yang dikutip oleh Ismail, bahwa pada tanggal  20  Juni  1951,  dibentuk  peraturan  Pendidikan  Agama  di  setiap  sekolah  yang merupakan  hasil  dari  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  antara  Departemen  Agama  dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu (Ismail, 2016):
a. Pendidikan agama mulai diberikan pada kelas IV Sekolah Rakyat;
b. Di  lingkungan  yang  istimewa,  pendidikan  agama  dapat  dimulai  pada  kelas  1  dan jamnya  dapat  ditambah  menurut  kebutuhan  tetapi  tidak  melebihi  4  jam  seminggu dengan  ketentuan  bahwa  mutu  pengetahuan  umum  bagi  sekolah-sekolah rendah  itu  tidak  boleh  dikurangi  dibandingkan  dengan sekolah-sekolah rendah di lingkungan lain;
c. Di  setiap  sekolah  rendah  dan  sekolah  lanjutan  (umum  dan  kejuruan)  diberi pendidikan agama, dengan alokasai waktu 2 jam per minggu;
d. Pendidikan  agama  diberikan  kepada  murid-murid  sedikitnya  10  orang  dalam  satu kelas dan mendapatkan izin dari orang tua/wali;
e. Pengangkatan  guru  agama,  biaya  pendidikan  agama,  dan  materi  pendidikan  agama ditanggung oleh Departemen Agama.
Kemudian  pendidikan  Islam  menemukan  eksistensinya  ketika  TAP  MPRS  No.  2 tahun  1960  menetapkan  bahwa:  "Pemberian  pelajaran  agama  pada  semua  tingkat pendidikan,  mulai  dari  Sekolah  Dasar  sampai  dengan  Perguruan  Tinggi  Negeri",  di samping  pengakuan  bahwa  "Pesantren  dan  Madrasah  sebagai  lembaga  pendidikan  yang otonom di bawah pembinaan Depatemen Agama" (Ismail, 2016).
Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa Pemerintah Orde Lama sudah berupaya untuk  melakukan  pembenahan  terhadap  kebijakan  pendidikan  Islam,  namun  akibat suhu  politik  yang  tidak  kondusif,  di  antaranya  akibat  adanya  pertentangan  antara kelompok  nasionalis,  sekuler-komunis,  dan  Islam,  hal  itu  berpengaruh  terhadap implementasi kebijakan pendidikan Islam .

## Kebijakan Pendidikan Islam pada masa orde baru
Menurut  Marlina,  Orde  Baru  merupakan  sistem  pemerintahan  yang  baru  dan mulai  diberlakukan  di  Indonesia  sejak  11  Maret  1966  dan  berakhir  pada  1998  setelah sistem pemerintahan yang baru terbentuk melalui pemilu (Pemilihan Umum). (Marlina, 2016)  Pemerintahan  Orde  Baru  menurut  Yudi  Hartono  adalah  pemerintahan  yang dipimpin  oleh  Presiden  Soeharto(Yudi  Hartono,  2016).  Orde  baru  adalah  sistem pemerintahan  di  Indonesia  yang  menggantikan  pemerintahan  pada  zaman  sebelumnya karena didasarkan atas koreksi terhadap adanya berbagai penyimpangan
Kelahiran Orde Baru diawali dengan Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) kepada Letnan Jendral Soeharto. 31 Dilansir dari berita online  KOMPAS.com  bahwa  terbitnya  Supersemar  ini  merupakan  faktor  yang  sangat kuat  bagi  Soeharto  untuk  mulai  membangun  rezim  Orde  Baru  hingga  1998.32  Dari beberapa pengertian tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pengertian dari orde baru adalah  sistem  pemerintahan  yang  dipimpin  oleh  Soeharto  setelah  diterbitkannya Supersemar oleh Presiden Soekarno pada tahun 1966.
Zaman  pemerintah  Orde  Baru,  pendidikan  diwarnai  oleh  politik  yang  bersifat sentralistik, dengan titik tekan pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik  dan  keamanan  yang  didukung  oleh  kekuatan  birokrasi  pemerintah,  angkatan bersenjata,  dan  konglomerat.  Dengan  politik  yang  bersifat  sentralistik  ini,  seluruh
masyarakat harus menunjukkan monoloyalitas yang tinggi, baik secara ideologis, politis, birokrasi, maupun hal-hal yang bersifat teknis (Heni Yuningsih, 2015).
Kebijakan pendidikan pada periode ini ditandai dengan lahirnya kurikululm 1968 yang oleh sebagian kalangan lebih bersifat politis, karena menggantikan kurikulum 1964 yang  dicitrakan  sebagai  produk  orde  lama  (Daeng  Pawero,  2018).  Pada  tahun  ini  pula muncul  angkatan  baru  yang  dikenal  dengan  sebutan  angkatan  66.  Pada  masa pemerintahan  ini  sangat  identik  dengan  slogan  atau  ideologi  pembangunan.  Sehingga semua  kebijakannya,  termasuk  dalam  kebijakan  pendidikan  selalu  di  arahkan  kepada gerak pembangunan. Dalam mengejewantahkan kebijakan, pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto disusun dalam bentuk tahapan-tahapan pembangunan yang  disebut  dengan  REPELITA  (Rencana  Pembangunan  Limat  Tahun)  dengan diawalinya REPELITA I pada tanggal 1 April 1969.
Demikian juga konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia yang tidak pernah lepas  dari  unsur  politik  dan  kebijakan  pemerintah.  Semangat  zaman  pada  masa  Orde Baru adalah semangat melawan dan membebaskan. Semangat ini tumbuh dengan kuat, akan  tetapi  semangat  ini  diperlemah  secara  sistematis  dan  akhirnya  menjadi  lumpuh sama  sekali.  Semangat  zaman  yang  ada  selama  Orde  Baru  ialah  semangat  “mengabdi penguasa”.  Baru  setelah  muncul  suatu  “generasi  baru”  yaitu  kelompok  mahasiswa  yang tidak lagi mau menerima pandangan-pandangan rezim Orde Baru mulailah muncul sikap melawan.  Para  mahasiswa  mendobrak  rezim  Orde  Baru  ini  dengan  memelopori  suatu sikap  politik  yang  merupakan  ulangan  dari  sikap  para  perintis  kemerdekaan,  yaitu menentang segenap kesewenang-wenangan dan ketidakadilan (Mochtar Buchori, tth). Pada periode ini pula, kebijakan sistem pendidikan nasional didasarkan pada Tap MPRS No.27, pasal 1 tanggal 5 Juli 1966; yang menetapkan bahwa "Agama, pendidikan dan kebudayaan adalah unsur mutlak dalam Nation and Character Building ", dan sekaligus menetapkan bahwa "Pendidikan agama menjadi mata pelajaran pokok dan wajib diikuti oleh setiap murid/mahasiswa sesuai dengan agamanya masing-masing". Pada pasal 4 TAP MPRS  ini  menyebutkan  bahwa  isi  pendidikan  untuk  mencapai  dasar  dan  tujuan pendidikan adalah:
a) Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama.
b) Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan.
c) Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.
Kemudian  dengan  adanya  hasil  sidang  Majelis  Perwakilan  Rakyak  (MPR)  dalam menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara pada tahun 1973-1978 dan 1983 sebagimana berikut (Zuhairini & Dkk, 2010):
Bahwa  bangsa  dan  pemerintah  Indonesia  bercita-cita  menuju  kepada  apa  yang terkandung    dalam    Pembukaan    UUD    1945.    Pembangunan    Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.  Hal ini berarti adanya  keserasian, keseimbangan, dan  keselarasan antara pembangunan  bidang jasmani dan  rohani,  antara  bidang  material  dan  spritual,  antara  bekal  keduniaan  dan  ingin berhubungan  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  dengan  sesama  manusia  dan  dengan lingkungan  hidupnya  secara  seimbang.  Pembangunan  seperti  tersebut  di  atas  menjadi pangkal tolak pembangunan bidang agama.
Untuk  selanjutnya,  rumusan  tersebut  semakin  sempurna  dengan  lahirnya  UU  RI No.  2  tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  pada  bab  I  pasal  11  ayat  7 menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang yang bertujuan
untuk  mempersiapkan  peserta  didik  agar  dapat  menjalankan  peranan  yang  menuntut penguasaan  pengetahuan  khususnya  tentang  ajaran  agama  yang  bersangkutan.  Dengan berlakunya  UUSPN  tersebut  menjadikan  terintegrasinya  pendidikan  Islam  ke  dalam sistem pendidikan nasional serta hal itu menyebabkan  adanya peluang dan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk selalu berkembang secara dinamis (A. M. D. Pawero & Dkk, 2019b).

## Kebijakan Pendidikan Islam pada masa Reformasi
Reformasi dimulai sejak berakhirnya masa orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Lengsernya  kekuasaan  Soeharto  pada  tahun  1998  menjadi  tanda  adanya  reformasi. Makna  reformasi  adalah  perubahan  secara  drastis  (Zidah,  2021)  Reformasi  juga  dapat disebut  sebagai  upaya  pembaharuan  (modernisasi)  yang  dilakukan  secara  meneyeluruh pada  seluruh  sistem  kehidupan  sosial,  politik,  ekonomi,  bahkan  pendidikan  (Miftahol Jannah,dkk 2019 :40).
Masa  reformasi  Berawal  dari  peristiwa  moneter  yang  melanda  perekonomian bangsa Indonesia pada tahun 1998, menjadi akhir dari kekuasaan Soeharto. Zaman yang disebut  dengan  istilah  masa  reformasi  ini  menyebabkan  terbukanya  ruang  kebebasan berdemokrasi dalam segala aspek yang selama 32 tahun terpasung, (Muhammad Sholeh Hoddin, 2020).
Gerakan  reformasi  di  Indonesia  menuntut  diterapkannya  prinsip  demokrasi, desentralisasi,  keadilan,  dan  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  hubungannya  dengan  pendidikan,  prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, manajemen, dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam seluruh aspek kehidupan,  termasuk  sistem  pendidikan  nasional.  Semenjak  istilah  reformasi didengungkan  pada  tahun  1998,  maka  semenjak  itu  pulalah  banyak  kalangan  dari pemerhati  pendidikan  yang  mengkritisi  UUSPN  nomor  2  tahun  1989.  Mereka menganggap  undang-undang  ini  sudah  tidak  relevan,  sehingga  perlu  adanya  pergantian undang-undang  yang  mengatur  pendidikan  di  Indonesia,  temasuk  pendidikan  Islam. Pada masa reformasi ini, pergantian Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 ke Undang- Undang  nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  khususnya  pada pasal  12  ayat  1  (a)  yang  berbunyi  “setiap  peserta  didik  pada  setiap    lembaga/  satuan pendidikan berhak mendapatkan pedidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik agama yang seagama”,  adalah spirit baru bagi perkembangan pendidikan nasional, khususnya  bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Dengan  dikeluarkannya  kebijakan  pemerintah  untuk  mengatur  berbagai pendidikan.  Selain  itu  Pendidikan  islam  juga  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan pendidikan umum. Hal ini tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tantang Sisdiknas. Tidak  hanya  itu  pada  masa  reformasi  Pendidikan  Agama  Islam  pun  menjadi  mata pelajaran  di  sekolah  umum.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  perkembangan  Pendidikan Islam  pada  era  reformasi  mengalami  kemajuan.  Pesantren  dan  madrasah  pun  mulai berkembang di berbagai daerah dan kedudukannya setara dengan sekolahsekolah umum. Pada era reformasi kuantitas dan kualitas guru lebih meningkat daripada masa orde baru dan orde lama. Sehingga dengan adanya para guru yang memadai maka pelajar dengan mudah  mendapat  ilmu  yang  telah  diajarkan.  Selain  pemerintahan  pusat  melakukan pemerataan  jumlah  guru  dan  mengadakan  perubahan  kurikulum  yaitu  progam
pendidikan.  Pemerintah  juga  meningkatkan  anggaran  Pendidikan  20%  dari  APBN  ( Rohayah 2017 : 4 ).
Dengan dikeluarkannya UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sisdiknas. Menyatakan bahwa  pendidikan  Islam  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan  pendidikan  umum. Menurut Muhaimin (2013: 104) adapun kebijakan pemerintah dalam menyempurnakan pendidikan Islam :
a) Pemerintah  mendirikan  sekolahsekolah  Islam  dari  sekolah  dasar  hingga  tingkat perguruan tinggi seperti MI, MTS, MA, PTAIN, PTAIS. Dengan adanya kebijakan ini maka  sekolah  Islam  berkembang  sepeti  contohnya  di  malang  saja  banyak  universitas Islam  seperti  UIN,  UMM,  UNISMA  universitas  ini  pun  eksistensinya  tidak  kalah dengan universitas umum.
b) Pemerintah juga membantu meningkatkan pendidikan di  pondok pesantren dengan memberikan  bimbingan  atau  kurikulum,  memberikan  saran  pendidikan, meningkatkan subsidi terhadap guru, memberikan teknologi seperti computer untuk dapat  digunakan  dalam  meningkatka  iptek.  Adanya  dukungan  dari  pemerintah  ini dapat memudahkan santri untuk belajar dan mendapatkan ilmu.
c) Pemeliharaan  sekolah  dasar  sampai  perguruan  tinggi  Islam  dengan  memberikan bantuan untuk dapat memperbaiki sarana dan prasarana di sekolah Islam.
d) Memberikan  pendidikan  agama  di  sekolah  umum  terutama  pendidikan  Islam.  Dari sekolah dasar hingga tingkat perguruan tinggi akan mendapat mata pelajaran Agama Islam. Tidak hanya agama Islam saja tetapi juga agama yang lain. Tujuannya agar siswa mampu  belajar  untuk  menata  sikap  dan  perilaku.  Karena  dalam  pendidikan  agama Islam  telah  diajarkan  hal-hal  yang  baik  dan  buruk.  Yang  wajib  dikerjakan  dan  dan meninggalkan  yang  dilarang.  Siswa  tidak  hanya  cerdas  intelektual  tetapi  juga  cerdas dalam spiritual.
e) Pembinaan pendidikan agama pada perguruan tinggi negeri dan swasta. Tidak hanya siswa tetapi mahasiswa pun masih tetap wajib mendapat mata kuliah agama.
f) Merancang  kurikulum  yang  sesuai  dengan  sistem  pendidikan  Islam.  Menteri  agama pun  telah  mengeluarkan  peraturan  pendidikan  Islam.  Sehingga  akan  menjadi pedoman standarkompetensi yang dicapai oleh para pelajar.
Selain kebijakan di atas, dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 di atas lebih bermakna dan aplikatif, ketika pada tahun 2013 tercetus sebuah konsep kurikulum, yang dikenal  dengan  nama  kurikulum  2013  (KURTILAS)  yang  merupakan  pengembangan kurikulum  sebelumnya  yaitu,  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi  (2004)  dan  Kurikulum Tingkat  Satuan  Pendidikan  (2006).  Di  mana,  pada  tahun  yang  sama,  terbit  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  64  Tahun  2013  Tentang  Standar  Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang menguraikan tentang Kompetensi Inti, khususnya pada KI 1 (Sikap Spritual) dan KI 2 (Sikap Sosial) yang berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan Islam, yakni habl min Allah dan habl mi al-nas .
Dinamika  kebijakan  (politik)  pendidikan  Islam  pada  masa  reformasi  yang  sangat menguntungkan umat Islam sebenarnya tidak lepas dari peran pemegang  kebijakan dan anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  (DPRRI)  yang  peduli  terhadap pendidikan  Islam,  khususnya  mereka  yang  berasal  dari  partai  yang  berbasis  keagamaan (Islam).

## 5. KESIMPULAN
Perkembangan  pendidikan  Islam  di  Indonesia  pada  masa  orde  lama,  orde  baru dan  orde  reformasi  memiliki  kekurangan  dan  kelebihan  masing-masing.  Hal  itu  tidak terlepas dari kebijakan politik yang tetapkan oleh penguasa dari suatu pemerintahan yang terkait dengan keberlangsungan proses pendidikan Islam, di mana ia sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.
Kebijakan  politik  pendidikan  Islam  di  era  Orde  lama  tidak  terlepas  dari perjuangan memasukan materi agama di sekolah. Sudah sejak lama Pemerintah Belanda menjadikan  pendidikan  agama  terpisah  dari  pendidikan  sekolah,  dengan  asumsi pendidikan sekolah itu netral dari pendidikan agama. Pendidikan agama menjadi urusan pribadi  masing-masing  dan  bukan  menjadi  bagian  integral  pada  pendidikan  sekolah. Pemisahan ini menjadikan perbedaan yang sengit antara kaum nasionalis dan umat Islam dalam memandang pendidikan agama.
Selanjutnya,  pada  masa  Orde  Baru  melalui  SKB  3  Menteri,  menempatkan pendidikan  Islam  pada  perguruan  agama  menjadi  sejajar  dengan  sekolah umum.kemudian  disusul  lahirnya  kebijakan  Negara  tentang  pendidikan  nasional  yaitu Undang-Undang  Nomor  2  tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang menyebutkan  bahwa  pendidikan  Islam  sebagai  sub  sistem  dalam  sistem  pendidikan nasional.
Sementara Pendidikan Islam di era  Reformasi ditandai dengan lahirnya undang- undang  sistem  pendidikan  nasional  Nomor  20  Tahun  2003,  yang  menjadi  pijakan hukum  lembaga  pendidikan  Islam  dalam  mengembangkan  pendidikan  di  Indonesia. Pada masa inilah pemerintah sudah melakukan perbaikan seperti merancang kurikulum dan  membuat  kebijakan  tentang  pendidikan  Islam.  Sehingga  dengan  adanya  dukungan dari  pemerintah  mampu  memberikan  kontribusi  yang  baik  terhadap  perkembangan pendidikan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA
Daeng Pawero, A. M. V. (2018). Analisis Kritis Kebijakan Kurikulum Antara KBK,  KTSP, dan K-13. Jurnal Ilmiah Iqra’ , 12 (1), 42. https://doi.org/10.30984/jii.v12i1.889
Dute, Hasruddin. “Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama di Sekolah Umum Pra  Kemerdekaan  dan  Pasca  Kemerdekaan.”  At-Ta'dib  :  Jurnal  Kependidikan  dan Keagamaan 3, no. 1 (2019): 309–331.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Ellong, T. D. E., & Pawero, A. M. D. (2018). Islamic Education Management for Millenial Generation;  Quality  and  Competitivaness.  In The  1st  Annual Conference  on  Islamic Education Management (ACIEM) . Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
Ismail.  (2016).  Politik  Pendidikan  Islam  Orde  Lama  1945-1965  (Study  Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Islam). Journal of Social Community STAI NATA Sampang , 1 (1).
Pawero,  A.  M.  D.,  &  Dkk.  (2019b).  The  Scientific  Paradigm  of  Islamic  Education Management. In Procceding The 2nd Annual Conference on Islamic Education Management (Vol. 53, pp. 1689–1699).
Raya, Moch. Khafidz Fuad, (2028). Sejarah Orientasi Pendidikan Islam Di Indonesia (Dari Masa Kolonial Hingga Orde Baru). Jurnal Pendidikan Islam, 8, no.2 (2018): 2581–0065. http://www.ejournal.iaidalwa.ac.id/index.php/jpi/article/view/202 .
Rifai,  M.  (2011). Sejarah  Pendidikan  Nasional  Dari  Masa  Klasik  Hingga  Modern . Yogyakarta: Ar Ruz Media.
Suryanegara, A. M. (2012). Api Sejarah . Bandung: PT Grasindo.
Susanto,  E.  (2009).  Pendidikan  Agama  dalam  Sistem  Pendidikan  di  Indonesia;  Survey Historis  Era  Pemerintahan  Soekarno. Jurnal  Pendidikan  Islam  Prodi  PAI  Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan , 4 (1). Hoddin,  Muhammad  Sholeh.  (2020). Dinamika  Politik  Pendidikan  Islam  di  Indonesia;  Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra-Kemerdekaan Hingga Reformasi. Jurnal Ilmiah Iqra Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan [FTIK] IAIN Manado, Volime 14 (1). 15-30 https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JII/article/view/1035/0
Nata, Abuddin (2013) Sejarah Pendidikan Islam Jakarta: Rajawali Pers,2004);