## PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF DI KALIMANTAN TIMUR

## Yatini

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Telah  dilakukan  penelitian tentang Pelaksanaan  Sertifikasi  Tanah wakaf di  Kalimantan Timur, setelah  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2004  tentang Wakaf. Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mendeskripsikan  secara  detail  dari  pelaksanaan  sertifikasi tanah wakaf di  Kalimantan Timur, juga menjelaskan tentang kendala-kendala  yang menjadi hambatan  pelaksanaan  sertifikasi  tanah  wakaf  serta  upaya-upaya  yang  dilakukan  dalam menghadapi  hambatan-hambatan pelaksanaan  sertifikasi  tanah  wakaf.  Jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif,  dengan  metode  penelitian  lapangan  dalam pengumpulan  data  dengan  wawancara  dan  dokumentasi.  Subyek  penelitian  meliputi Kepala Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi  Kalimantan  Timur, Kepala  Kantor Kementerian  Agama  Kota  Samarinda, Kepala  Kantor Pertanahan Kota  Samarinda, Kepala Kantor  Kementerian  Agama Kota  Balikpapan, Kepala  Kantor  Pertanahan Kota  Balikpapan, Kepala  Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Kutai  Kartanegara, Kepala  Kantor  Badan Pertanahan  Kabupaten  Kutai  Kartanegara. Setelah  pengolahan  data  maka  hasil  analisa menunjukkan  bahwa  jumlah tanah  wakaf  yang  terdaftar  di Kantor  Wilayah  Kementerian Agama    Provinsi  Kalimantan  Timur sejumlah 1676, yang  sudah  bersertifikat sejumlah 899 dan yang belum bersertifikat sejumlah 777, yang menandakan bahwa pelaksanaan sertifikasi tanah  wakaf  di  Kalimantan  Timur belum  maksimal  karena tanah  wakaf  yang  terdaftar  di Kementerian  Agama  belum  kesemuanya  bersertifikat.  Kendala-kendala  dalam  pelaksanaan sertifikasi tanah  wakaf  di  Kalimantan  Timur adalah  pada  proses  sertifikasi  di  Kantor Pertanahan, belum efektifnya Surat Keputusan Bersama Menag. RI dan KBPN No. 422/2004 dan  No.  3/SKB/BPN/2004  tanggal  19  Oktober  2004, biaya  sertifikasi  tanah  wakaf  yang diberikan  oleh  pemerintah  masih  terbatas,  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap wakaf, pengelolaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang belum maksimal. Upaya-upaya yang dilakukan  dalam  menyelesaikan  kendala-kendala  sertifikasi  tanah  wakaf,  adalah  dengan menjalin pendekatan emosional dengan pihak  Kantor Pertanahan, mengalokasikan anggaran untuk  sertifikasi  tanah  wakaf,  mengefektifkan  peranan  nadzir  dalam  pengelolaan  wakaf, menumbuhkan wakaf produktif.
Kata Kunci: Tanah Wakaf, Sertifikat.

## PENDAHULUAN
Harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah jenis benda wakaf yang paling tua dibandingkan  jenis  benda  lainnya.  Pelaksanaan  jenis  wakaf  ini  didasarkan  atas  pertanyaan Umar  bin  Khattab  terkait  sebidang  tanah  subur  miliknya  di  Khaibar,  Madinah  kepada  Nabi saw.  Nabi  memberikan  saran  kepada  Umar:  jika  engkau  suka, tahan  pokoknya,  kelola,  dan sedekahkan surplus-nya.  Peristiwa  tersebut  kemudian  dijadikan  salah  satu  dalil  favorit  atas disyariatkannya  wakaf  dalam  Islam,  selain  beberapa  ayat  Al Quran  terkait, seperti  QS:  Ali Imran: 92, QS: Al Baqarah: 261, QS: Al Hajj: 77, dan lain-lain. 1
1. Internet, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Kamis, 1 Maret 2012.
Dalam konteks  Indonesia, wakaf tanah telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978  tentang  Peraturan  Pelaksanaannya.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA),  secara  tidak  langsung  wakaf  tanah disebut dalam satu bagian tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial, meskipun tidak  secara  detail.  Kemudian,  sejak  tahun  2004,  peraturan  perundang-undangan  wakaf disempurnakan  lagi  melalui  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  dan peraturan perundangan turunannya.
Paparan di atas menunjukkan, betapa wakaf tanah telah mendapat perhatian serius dalam sistem perwakafan dalam Islam, dan hukum positif negeri ini. Hal ini dapat dipahami karena jenis  wakaf  tanah  tergolong fix  asset yang  memiliki  nilai  strategis  dalam  kehidupan  umat manusia yang memiliki sandaran teologis dalam sistem keyakinan Islam.
Perwakafan dan sertifikasi tanah wakaf ternyata merupakan kombinasi dari 2 dimensi nilai yaitu  keagamaan  dan  keagrariaan.  Dimensi  keagamaan  meletakkan  kegiatan  perwakafan  ini sebagai amal saleh & tabungan atau investasi pahala para pelaku perwakafan untuk bekal di kehidupan akhirat kelak. Sedangkan dimensi keagrariaan memposisikan kegiatan perwakafan sebagai  perwujudan  partisipasi  dari  warga  negara  terhadap  program  yang  sebenarnya  tugas pemerintah  yaitu  penyediaan  dan  pengadaan  tanah  untuk  prasarana  peribadatan  sosial  yang sejalan dengan syariat agama Islam.
Peraturan  perundang-undangan  wakaf  secara  khusus  mengatur  dengan  rigit  tentang prosedur pelaksanaan wakaf tanah, termasuk mekanisme pengalihan status hak, atau dikenal dengan  istilah  tukar  guling  (ruislag)  yang  harus  mendapat  ijin  tertulis  dari  Menteri  Agama setelah mendapat rekomendasi dari BWI dengan prosedur yang sangat ketat. Namun, aturan yang  rigit  ternyata  tidak  serta  merta  dapat  menutup  titik-titik  kerawanan  dalam pelaksanaannya di lapangan. Karenanya untuk kepastian hukumnya dan perlindungan wakaf dari pemasalahan yang tidak diinginkan harus ada legalitas kepastian hukumnya yaitu dengan sertifikasi. 2
Beberapa  aturan  tentang  wakaf  tentunya  dalam  pelaksanaannya  akan  sangat  berpengaruh dalam  perwakafan  khususnya  wakaf  tanah di  Kalimantan Timur,  sementara  itu  sebagian anggapan  di  masyarakat  memahami  bahwa  wakaf  lebih  menitik beratkan  nilai  ibadah  dan pada saat masyarakat mewakafkan tanah tidak akan ada kekawatiran atas segala resiko yang akan ada dikemudian hari. Walaupun wakaf memiliki dimensi nilai keagamaan dari dimensi yang lain kepastian hukumnya tetap harus ada.
Mengingat  pentingnya  legalitas  wakaf ini  maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  sejauh mana  pelaksananaan  sertifikasi  wakaf di  Kaltim.  Dan  dalam pelaksanaan  sertifikasi  wakaf tersebut bagaimanakah kendala-kendala di lapangan.

## RUMUSAN MASALAH
Dalam  konteks  Indonesia,  wakaf  tanah  telah diatur  oleh  PP  No. 28  Tahun  1977  tentang Perwakafan  Tanah  Milik  dan  Permenag. No. 1  Tahun  1978  tentang  Peraturan Pelaksanaannya. Dalam UUPA, secara tidak langsung wakaf tanah disebut dalam satu bagian
2. Ibid.
tentang  hak-hak  tanah  untuk  keperluan  suci  dan  sosial, meskipun  tidak  secara  detail. Kemudian,  sejak  tahun  2004,  peraturan  perundang-undangan  wakaf  disempurnakan  lagi melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan perundangan turunannya. Sejak disempurnakannya  pengaturan  wakaf  tentunya  akan sangat  berpengaruh  terhadap pelaksanaan sertifikasi wakaf khususnya di Kaltim, karenanya peneliti ingin meneliti tentang pelaksanaan sertifikasi  wakaf di  Kaltim khususnya  di  Samarinda,  Balikpapan  dan  Kutai Kartanegara (Kukar).  Demi  terfokusnya  penelitian ini  maka  penulis  merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kalimantan Timur?
2. Apakah kendala-kendala yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan sertifikasi tanah  wakaf  di Kalimantan Timur?

## TUJUAN PENELITIAN
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kalimantan Timur.
2. Untuk  mengetahui kendala-kendala  dalam  pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kalimantan Timur.

## METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian
Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini berdasarkan  sifatnya  merupakan  penelitian yuridis  empiris,  yang  bersifat kuantitatif dengan  cara/metode  kajian  deskriptif  analisis melalui  penelitian  lapangan  dan  bahan-bahan  kepustakaan,  yang berupa  wawancara  dengan pihak  Kantor  Kementerian  Agama yang  berkompeten  dalam  sertifikasi  tanah  wakaf  dan Badan Pertanahan Nasional selaku institusi yang melakukan pendaftaran tanah wakaf.
Pendekatan  yuridis empiris maksudnya, bahwa penelitian ini merupakan penelitian untuk mencari  ketentuan-ketentuan  peraturan  yang  mengatur tentang  sertifikasi  wakaf  serta ditunjang  dengan  melihat  keadaan  yang  ada  di  dalam  praktek  kemudian  menganalisisnya, nantinya  diharapkan  dapat  menentukan  kebijaksanaan  yang  lebih  baik untuk  merumuskan peraturan-peraturan pengembangannya. Metode penelitian pendekatan deskriptif kuantitatif.

## B. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  daerah  Provinsi Kaltim dengan  konsentrasi  wilayah  Kota Samarinda,  Kota  Balikpapan  dan Kabupaten  Kukar.  Pemilihan  lokasi  ini  didasarkan pertimbangan bahwa:
1. Kota Samarinda merupakan kota berpenduduk terbanyak dan terpadat di Kaltim, termasuk Kota Balikpapan juga Kab. Kukar adalah wilayah yang sangat berpotensi memiliki jumlah terbesar wakif di Kaltim;
2. Daerah  selain  tiga  tempat  di  atas  ada  beberapa  merupakan  daerah  baru/pemekaran sehingga sulit dijadikan parameter.
3. Dari  berbagai  wilayah  di  Kaltim dengan  sampel  tiga  wilayah  tersebut sudah dapat menggambarkan kondisi  sertifikasi tanah wakaf dan  sudah  dapat  dijadikan  parameter wilayah lainnya di Kaltim.

## C. Jenis dan Sumber Data
Pada  penelitian  ini,  jenis  data  yang  digunakan  bersumber  pada  data  primer  dan  data sekunder, yaitu:
1. Data  Primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber pertama.  Data  primer  ini diperoleh  melalui  wawancara.  Kaitannya  dengan  penelitian  ini,  wawancara  dilakukan untuk  menggali  pelaksanaan  sertifikasi  wakaf  di Kaltim, peneliti  juga  melakukan  studi dokumetasi  berupa  pendataan  sertifikasi  wakaf  di Kantor Kementerian  Agama Wilayah Provinsi  Kaltim,  serta  pelaksanaan  pendataan  sertifikasi  di  tiga  wilayah  yaitu, Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan, dan Kantor Kementerian Agama Kab. Kukar. Sedangkan wawancara dilakukan kepada Kantor Pertanahan  Kota  Samarinda, Kantor Pertanahan Kota  Balikpapan  dan Kantor Pertanahan Kab. Kukar.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dimana sumber data dapat  berupa  dokumen-dokumen  resmi,  karya  ilmiah,  jurnal-jurnal  penelitian  ilmiah, artikel  ilmiah,  surat  kabar,  majalah  maupun  sumber  tertulis  lain  yang  ada  hubungan dengan  obyek  penelitian.  Data  kepustakaan  berupa  perundang-undangan  tentang  wakaf, peraturan  pelaksanaan  perundang-undangan  tentang  wakaf  serta  peraturan  lain  yang berkaitan dengan sertifikasi wakaf.

## D. Teknik pengumpulan data
Metode penelitian lapangan, menurut  Gulo, pengumpulan data  dilakukan  untuk memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  penelitian. 3 Teknik pengumpulan data yang dipilih tergantung pada faktor utama dan jenis data. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 1. Wawancara
Wawancara  adalah  cara  untuk  memperoleh  informasi  dengan  bertanya  langsung  pada narasumber.  Secara  eksplisit, Khan dan Chanel dalam  Soerjono  Soekanto  menyatakan bahwa  wawancara  adalah:  “....... a  specialized  pattern  of  verbal  interction-initiated  for spesipic purpose, and focused on some specific content area, with onsequent elimination of extraneous material. ” 4
Wawancara  dilakukan  secara  tidak  terstruktur  (opened  interview),  yakni  dengan menggunakan  panduan  yang  membuat  garis  besar dan  dikembangkan dengan  bebas selama wawancara berlangsung akan tetapi sebatas lingkup sertifikasi tanah wakaf secara mendalam. Bentuk wawancara ini (tak terstruktur), menurut Denzin dalam Mulyana, mirip dengan  percakapan  informal,  dan  dapat  memperoleh  informasi  di  bawah  permukaan  dan menemukan  apa  yang  dipikirkan  dan  dirasakan  orang  mengenai  peristiwa  tertentu, disamping wawancara model ini bersifat luwes, dimana susunan pertanyaan dan kata-kata dengan  bebas  dapat  diubah,  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  dan  kondisi  pada  saat wawancara. 5 .
Terkait  dengan  penelitian  ini  wawancara  dilakukan  dengan  pihak-pihak  yang  terkait dengan sertifikasi wakaf di kalimanatan Timur, yaitu:
3 W. Gulo, Metode Penelitian, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 115.
4 M.  Gazali  Heldoep, Analisis  Hambatan  Pada  Pelaksanaan  Pembiayaan  Modal  Ventura, Tesis Magister Universitas Brawijaya, Malang, 2008, hal. 55.
5 Dedy  Mulyana, Metodologi  Penelitian Kualitatif,  Paradigma  Baru  Ilmu  Komunikasi  dan  Ilmu Sosial Lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hal. 181.
a. Kantor Wilayah Kementerian Agama  Provinsi Kaltim; b. Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda; c. Kantor Pertanahan  Kota Samarinda;
d. Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan;
e. Kantor Pertanahan  Kota Balikpapan
f. Kantor Kementerian Agama Kab. Kukar;
g. Kantor Badan Pertanahan Kab. Kukar;
Melalui  teknik  wawancara  ini,  peneliti  dapat  menggali  data  selengkap-lengkapnya tentang bagaimana pelaksanaan sertifikasi wakaf di Kaltim.
2. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Menurut Moleong, dokumen  adalah  setiap  bahan  tertulis  ataupun  film,  yang  tidak dipersiapkan  karena  adanya  permintaan  penyidik. 6 Senada dengan Moleong,  Arikunto menjelaskan bahwa dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, logger, agenda dan lain-lain. 7
Dokumentasi  penelitian  difokuskan  pada  arsip  pandataan  sertfikasi  wakaf.  Sertifikasi wakaf ini dapat diketahui berapa jumlah wakif, jumlah wakaf yang sudah disertifikasi dan jumlah  wakaf  yang  belum  disertifikasi. Catatan-catatan  mengenai  sertifikasi  nantinya diperlukan guna mendukung penelitian ini.

## E. Teknik Analisis data
Proses  analisa  data  merupakan  usaha  untuk  menemukan  jawaban  atas  pertanyaan  yang diperoleh  dari  penelitian. Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  diperlukan  adanya  proses penyederhanaan  data,  agar  data-data  yang  diperoleh  akan  lebih  mudah  dibicarakan  dan diinterpretasikan sehubungan dengan tujuan akhir adalah memperoleh data yang akurat.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  dengan  alasan  agar  dapat menggali informasi yang mendalam mengenai objek yang diteliti. Metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga tujuan dari  metode  deskriptif  adalah  untuk  menggambarkan tentang  suatu  masyarakat  atau kelompok tertentu atau gambaran tentang gejala sosial. 8
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  kualitatif dengan  alasan bahwa dalam penelitian ini berupaya menggali data, yaitu data berupa pandangan responden dalam  bentuk  cerita  rinci  atau  asli. Selanjutnya  dari  data  kualitatif  yang  diperoleh  tersebut dirangkum  dengan  hasil  wawancara. Kemudian  responden  bersama peneliti  memberikan penafsiran, dan  dokumen  lainnya,  yang  kemudian  digunakan  untuk  menyusun analisis  dan deskripsi tentang pelaksanaan sertifikasi wakaf di Kaltim.
6. M.  Gazali  Heldoep, Analisis  Hambatan  Pada  Pelaksanaan  Pembiayaan  Modal  Ventura, Tesis Magister Universitas Brawijaya, Malang, 2008, hal. 56.
7. Arikunto, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 236.
8. Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, Bandung, 2002,  hal 35.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kalimantan Timur
Selama melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kaltim, peneliti mendapatkan  data diantaranya  tentang  gambaran  pelaksanaan  sertifikasi tanah  wakaf  di Kaltim.  Sebelum  membahas  permasalahan  akan  diuraikan  mulai  dari  sejarahnya,  kondisi dan pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kaltim.
Sebagaimana  disebutkan  dalam  latar  belakang  permasalahan  bahwa  perwakafan  dan sertifikasi  tanah  wakaf  ternyata  merupakan  kombinasi  dari  2  dimensi  nilai  yaitu keagamaan  dan  keagrariaan.  Dimensi  keagamaan  meletakkan  kegiatan  perwakafan  ini sebagai amal saleh & tabungan atau investasi pahala para pelaku perwakafan untuk bekal di  kehidupan  akhirat  kelak.  Sedangkan  dimensi  keagrariaan  memposisikan  kegiatan perwakafan  sebagai  perwujudan  partisipasi  dari  warga  negara  terhadap  program  yang sebenarnya  tugas  pemerintah  yaitu  penyediaan  dan  pengadaan  tanah  untuk  prasarana peribadatan  sosial  yang  sejalan  dengan  syariat  agama  Islam. Guna  merealisasikan  tujuan wakaf yang amat mulia, karenanya pengelolaan tanah wakaf menjadi satu hal yang sangat penting, selain juga mewujudkan tujuan dari wakaf itu sendiri, dan  kepastian hukum tanah wakaf tersebut.
Bila  dilihat  sejarah  wakaf,  sejak  datangnya  Islam,  wakaf  dilaksanakan  berdasarkan paham yang dianut mayoritas masyarakat Islam Indonesia, yaitu paham s yafi’ iyyah & adat kebiasaan  setempat.  Pola  pelaksanaan  wakaf  sebelum  lahirnya peraturan  undang-undang yang  mengatur  wakaf,  masih  menggunakan  kebiasaan-kebiasaan  keagamaan  seperti mewakafkan  tanah  secara  lisan  dan  atas  dasar  saling  percaya  kepada  seseorang  ataupun lembaga  tertentu,  tanpa  melalui  prosedur  administratif  karena  dianggap  sebagai  suatu amalan ibadah semata dan harta wakaf merupakan milik Allah semata yang siapapun tidak akan berani menggugat. 9
Jika  selama  ini  masalah  wakaf  kurang  intensif  dibahas  bisa  jadi  karena  umat  Islam mulai hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan, selain itu  adanya mismanagement dan  korupsi  dalam  pengelolaan  wakaf  menyebabkan  pamor dari  lembaga  wakaf  makin  terlupakan.  Padahal,  potensi  wakaf  sebagai  salah  satu instrumen  dalam  membangun  sosial  ekonomi  kehidupan  umat, sesungguhnya  tidaklah dapat dipandang sebelah mata.
Wakaf  telah  memberikan  kontribusi  yang  tidak  sedikit  di  beberapa  negara  Islam  lain. Dengan pengelolaan aset wakaf yang profesional, Mesir telah berhasil membangun sektor pendidikan  dan  medis  dari  dana hasil  pengelolaan  wakaf.  Universitas  Al-Azhar  Cairo, rumah-rumah  sakit,  pendidikan  dan  pemberdayaan  tenaga  pendidik  serta  beasiswa  bagi para mahasiswa dibiayai dari hasil wakaf. Bahkan sebagai gambaran di Amerika Serikat, sebuah  negara  sekuler  terbesar  telah  mengelola  wakaf  dari  warga  muslim  minoritasnya secara  profesional  oleh  lembaga  keuangan  Islam,  KAPF  (Kuwait  Awqaf  Public Foundation). 10
9. Leaflet Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. 10 Ibid.
Sesuai  dengan  ruang lingkup  permasalahan,  bahwa  wakaf  yang  dimaksudkan  dalam laporan penelitian  ini  difokuskan  pada  wakaf benda  tidak  bergerak,  yaitu  wakaf  tanah. Pasal 15  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42  Tahun  2006 tentang Pelaksanaan  UU  No. 41  Tahun  2004 tentang Wakaf menyebutkan  bahwa, jenis  harta benda wakaf meliputi: a. Benda tidak bergerak; b. Benda bergerak selain uang; c. Benda bergerak berupa uang.
Benda  tidak  bergerak  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 15  PP  No. 42  Tahun  2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan baik  yang  sudah  maupun  yang  belum  terdaftar meliputi;
a. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
b. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
c. Hak  milik  atas  satuan  rumah susun  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang- undangan; dan
Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Pasal 17 PP No. 42  Tahun  2006 tentang  Pelaksanaan  UU  No. 41  Tahun  2004 tentang Wakaf,  hak  atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:
a. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
b. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
c. Hak  guna  bangunan  atau  hak  pakai  di  atas  hak  pengelolaan  atau  hak  milik  wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
d. Hak milik atas satuan rumah susun.
Dalam  konteks  negara  Indonesia,  amalan  wakaf  sudah  dilaksanakan  oleh  masyarakat muslim  Indonesia  sejak  sebelum  merdeka.  Oleh  karena  itu  pihak  pemerintah  telah menetapkan undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu UU  No. 41  Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Untuk  melengkapi  undang-undang  tersebut, pemerintah juga telah menetapkan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun  2004.  Kalau  dilihat  secara  keseluruhan  maka  peraturan-peraturan  yang  terkait dengan wakaf sebagai berikut:
a. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
b. UUPA masalah wakaf dapat kita ketahui pada Pasal 5, Pasal 14 ayat 91 dan Pasal 49.
c. PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksana UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. d. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beberapa ketentuan hukum perwakafan menurut KHI yang merupakan pengembangan dan  penyempurnaan  terhadap  materi  perwakafan  yang  ada  pada  perundang-undangan sebelumnya, antara lain: obyek wakaf, sumpah nazhir, jumlah nazhir, perubahan benda wakaf, pengawasan nazhir, peranan majelis ulama dan camat.
Pelaksanaan  perwakafan  terkait  dengan  sertifikasi  tanah  wakaf tidak  terlepas  dari peraturan-peraturan  keagrariaan yang  lain  khususnya  bila  berbicara  tentang  sertifikasi tanah wakaf adalah tentang pendaftaran tanah. Sedangkan pendaftaran tanah wakaf dasar hukumnya meliputi (wakaf dari tanah negara), adalah: 11 .
11. Wawancara Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara.
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; b. PP Nomor 48 Tahun 1994 jo. PP Nomor 79 Tahun 1996; c. PP Nomor 24 Tahun 1997; d. PP Nomor 13 Tahun 2010; e. PMNA/ KBPN Nomor 3 Tahun 1997; f. PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1999 Jo. PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999; g. Peraturan KBPN RI Nomor 3 Tahun 2006; h. Peraturan KBPN RI Nomor 4 Tahun 2006;
i. Keputusan Bersama  Menag.  RI  dan  KBPN  Nomor 422/2004  dan  Nomor 3/SKB/BPN/2004 tanggal 19 Oktober 2004;
j. SE KBPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003;
k. SE KBPN Nomor 500-049 tanggal 6 januari 2005.
Pembuatan  sertifikat tanah  wakaf  berawal  dari  sebuah proses  sertifikasi  yang  harus diawali  dengan  proses  di  Kantor Urusan  Agama,  untuk  pembuatan  AIW/APAIW. Pemohon  datang  ke Kantor  Urusan  Agama  untuk  pembuatan  AIW/APAIW  dengan membawa serta dokumen sebagai berikut: 12
Sertifikat hak atas tanah  (bagi  yang  sudah  bersertifikat),  surat-surat  pemilikan  tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik dan lain-lain) bagi tanah hak milik yang belum memiliki sertifikat; a. Surat pernyataan wakaf, asli dan photo copy rangkap;.
b. Surat keterangan dari lurah setempat yang diketahui camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa;
c. Susunan  pengurus  masjid  atau mushala  atau  lainnya  yang  ditandatangani ketua  dan diketahui oleh lurah setempat;
d. Mengisi formulir model WK dan WD;
e. Foto copy KTP wakif (yang berwakaf) apabila masih hidup;
f. Foto copy KTP para pengurus yang akan ditetapkan sebagai nadzir wakaf;
g. Foto copy KTP para saksi ;
h. Menyerahkan  materai  bernilai  Rp.  6000,- (enam  ribu  rupiah)  sebanyak  7  (tujuh) lembar;
i. Menandatangani Ikrar Wakaf (WI), bagi wakif yang masih hidup dan Akta Ikrar Wakaf (APAIW), setelah semua surat-surat lengkap dan diketik oleh petugas;
j. Membuat surat kuasa kepada PPAIW untuk proses pendaftaran ke BPN (blangko ada di KUA);
Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal 39  PP  No. 42  Tahun  2006 tentang  Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa,
(1)Pendaftaran  sertifikat  tanah  wakaf  dilakukan  berdasarkan  AIW  atau  APAIW  dengan tata cara sebagai berikut:
a. Terhadap  tanah  yang  berstatus  hak  milik  di  daftarkan menjadi tanah  wakaf  atas nama nadzir;
b. Terhadap  tanah  hak  milik  yang  diwakafkan  hanya  sebagian  dari  luas  keseluruhan harus  dilakukan  pemecahan  sertifikat  hak  milik  terlebih  dahulu  kemudian  di daftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir;
12 . Wawancara Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.
c. Terhadap  tanah  yang  belum berstatus  hak  milik  yang  berasal  dari  dari  tanah  milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir;
d. Terhadap  hak  guna  bangunan,  hak  guna  usaha  atau  hak  pakai di  atas  tanah  negara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 17  ayat  (1)  huruf  b  yang telah  mendapatkan persetujuan  pelepasan  hak  dari  pejabat  yang  berwenang  di  bidang  pertanahan  di daftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir;
e. Terhadap  tanah  negara  yang  di  atasnya  berdiri  bangunan mesjid,  mushala,  makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir;
f. Pejabat  yang  berwenang  di  bidang  pertanahan  kabupaten/kota  setempat  mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya.
(2)Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai tata  cara  pendaftaran  wakaf  tanah diatur  dengan Permen. setelah  mendapat  saran  dan  pertimbangan  dari  pejabat  yang  berwenang  di bidang pertanahan.
Pasal 38 PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk tata cara pendaftaran harta benda wakaf (harta benda wakaf tidak bergerak) (1)Pendaftaran  harta  benda  wakaf  tidak  bergerak  berupa  tanah  dilaksanakan  berdasarkan AIW atau APAIW;
(2)Selain  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilampirkan  persyaratan sebagai berikut:
a. Sertifikat  hak  atas  tanah  atau  sertifikat  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;
b. Surat  pernyataaan  dari  yang  bersangkutan  bahwa  tanahnya  tidak  dalam  sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh kepala desa atau lurah atau sebutan lain yang setingkat, yang diperkuat oleh camat setempat;
c. Izin  dari  pejabat  yang  berwenang  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan dalam  hal  tanahnya  diperoleh  dari  instansi  pemerintah,  pemerintah  daerah, BUMN/BUMD dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;
d. Izin dari pejabat bidang pertanahan apabila dari sertifikat dan keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan;
e. Izin  dari  pemegang  hak  pengelolaan  atau  hak  milik  dalam  hal  hak  guna  bangunan atau hak pakai yang diwakafkan di atas hak pengelolaan atau hak milik.
Bila tanah wakaf sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan sudah memenuhi AIW/APAIW maka selanjutnya adalah tanah wakaf menuju proses pendaftaran di Kantor Pertanahan.  Adapun proses  pendaftaran  tanah  wakaf  di Kantor  Pertanahan,  persyaratan pendaftaran tanah wakaf adalah sebagai berikut:
1. Formulir  permohonan  yang  sah  dan  ditandatangani  pemohon/kuasa  dengan  materai cukup;
2. Surat kuasa bila dikuasakan;
3. Copy identitas  pemohon/nadzir  dan  kuasa  apabila  dikuasakan  yang  telah  dicocokkan dengan asli;
4. Bukti atas hak/garapan;
5. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf;
6. Copy SPPT dan BBn;
7. Pertimbangan teknis pertanahan;
8. Lampirkan SSP/PPH;
Semua proses di Badan Pertanahan ini waktu penyelesaian selama 57 hari.
Hasil  penelitian  menjukkan  bahwa,  ditemukan  data  tentang  jumlah  tanah  wakaf  di Kaltim, yang terdata terdiri dari beberapa wilayah kota/kabupaten. Dari data menunjukkan bahwa tanah  wakaf  di  Kaltim,  ada  yang  sudah  bersertifikat  dan  ada  yang  belum bersertifikat.  Yang  belum  bersertifikat  tanah  wakaf  tersebut  sudah  terdaftar  di  Kantor Kementerian  Agama  kota/kabupaten  dan  bahkan  sudah  menjadi  data  tetap  Kantor Kementerian  Agama  Provinsi  Kaltim.  Data  temuan  tersebut penulis  lampirkan  secara lengkap di lampiran laporan penelitian ini.
Data wakaf per lokasi tahun 2012 di Kaltim, yang ditemukan di lapangan oleh peneliti diolah  yang  selanjunya  dibuat  tabel  disesuaikan  dengan  wilayah  kabupaten/kota  untuk mengetahui  berapa  jumlah tanah  wakaf  di  Kaltim yang  sudah  bersertifikat  maupun  yang belum  bersertifikat.  Pengelompokan  tabel  diperlukan  guna  memudahkan  menganalisa. Tabel  ini  didasarkan  dari  data  yang  diperoleh  dari  Direktori  Kantor  Kementerian  Agama Wilayah  Kaltim.  Berikut  data  dari lapangan  dikelompokkan  berdasarkan  kecamatan  di masing-masing kabupaten/kota: 13 .
Tabel .1. Data Tanah Wakaf di Kab. Kukar.
No. Nama Kecamatan Jumlah Tanah Wakaf Sudah bersertifikat Belum bersertifikat 1 Tenggarong 21 13 8 2 Loa Janan 31 26 5 4 Muara Kaman 23 7 16 5 Muara Muntai 3 2 1 6 Loa Kulu 42 37 5 7 Sebulu 19 14 5 8 Muara Jawa 29 1 28 9 Kota Bangun 19 9 10 10 Muara Pahu 3 3 - 11 Melak 7 7 - 12 Barong Tongkok 2 2 - 13 Long Iram 6 6 - 14 Anggana 14 6 8 15 Samboja 78 16 62 16 Muara ulu 5 5 - 17 Kembang Janggut 22 - 22 18 Tabang 5 - 5 19 Tenggarong sebrang 2 - 2 20 Muara Badak 25 - 25 21 Kenohan 3 - 3 22 Marang Kayu 7 - 7 Jumlah 372 154 218
Tabel 2. Data Tanah Wakaf  di Kota Balikpapan No. Nama Kecamatan Jumlah Tanah Wakaf Sudah bersertifikat Belum bersertifikat 1 Balikpapan Utara 126 52 74 2 Balikpapan Selatan 58 34 24 3 Balikpapan Tengah 74 47 27 4 Balikpapan Barat 50 32 18 5 Balikpapan Timur 31 17 14 Jumlah 339 182 157 Tabel 3. Data Tanah Wakaf di Kota Samarinda No. Nama Kecamatan Jumlah Tanah Wakaf Sudah bersertifikat Belum bersertifikat 1 Samarinda Ilir 109 66 43 2 Samarinda Ulu 56 32 24 3 Samarinda Utara 95 76 19 4 Samarinda Seberang 66 28 38 5 Sungai Kunjang 49 33 16 6 Palaran 82 69 13 Jumlah 457 304 153 Tabel 4. Data Tanah Wakaf  di Malinau No. Nama Kecamatan Jumlah Tanah Wakaf Sudah bersertifikat Belum bersertifikat 1 Malinau  Utara 8 3 5 2 Malinau Kota 18 5 13 3 Malinau Selatan 1 - 1 4 Mentarang 2 - 2 Jumlah 29 8 21 Tabel 5. Data Tanah Wakaf di Paser No. Nama Kecamatan Jumlah Tanah Wakaf Sudah bersertifikat Belum bersertifikat 1 Tanah grogot 83 52 31 2 Pasir belengkong 47 26 21 3 Kuaro 56 22 34 4 Batu Sopang 26 22 4 5 Long Kali 56 39 17 6 Long Ikis 44 26 18 7 Muara Komam 33 24 9 8 Tanjung Aru 33 10 23 Jumlah 221 157 378
Tabel 6. Data Tanah Wakaf di Nunukan No. Nama Kecamatan Jumlah Tanah Wakaf Sudah bersertifikat Belum bersertifikat 1 Nunukan 22 12 10 2 Sembakung 14 - 14 3 Sebatik 21 15 6 Jumlah 57 27 38 Tabel 7. Data Tanah Wakaf  di Kota Bontang No. Nama Kecamatan Jumlah Tanah Wakaf Sudah bersertifikat Belum bersertifikat 1. Bontang Barat 13 - 13 2. Bontang Utara 23 3 20 3. Bontang Selatan 7 - - Jumlah 43 3 33
Tabel 8. Data jumlah tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat di Kaltim No. Kota/Kabupaten Jumlah Tanah Wakaf Sudah bersertifikat Belum bersertifikat 1. Kab. Kukar. 372 154 218 2. Kota Balikpapan 339 182 157 3. Kota Samarinda 457 304 153 4. Malinau 29 8 21 5. Paser 378 221 157 6. Nunukan 57 27 38 7. Kota Bontang 43 3 33 Jumlah 1676 899 777
Setelah dijumlahkan data tanah wakaf dari tabel di atas, maka belum kesemuanya tanah wakaf  di  Kaltim yang  telah terdaftar  di Kantor Kementerian Agama  telah bersertifikat. Belum disertifikasinya tanah wakaf di Kaltim, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kepastian jaminan hak atas tanah wakaf  yang  ada di Kaltim. Pentingnya sertifikasi tanah wakaf  adalah  disamping  memberikan  perlindungan  kepada  wakif  berkaitan  nilai ibadahnya,  yang terpenting adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, yang terdaftar agar dengan mudah dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang  bersangkutan.  Untuk  itu  kepada pemegang  haknya  diberikan  sertifikat  sebagai  surat  tanda  bukti  haknya. Sebagaimana disebutkan jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah meliputi, Pasal 19 UUPA, yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum  di  bidang  pertanahan  (rechtskadaster atau legal  cadastre).  Secara  garis  besar rincian  tujuan  pendaftaran  tanah  seperti  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:
a.  untuk  memberikan kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susunan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai  pemegang  hak  yang  bersangkutan.  Untuk itu  kepada  pemegang  haknya  diberikan  sertifikat  sebagai  surat  tanda  bukti  haknya. Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah meliputi:
1) Kepastian status hak yang didaftar
Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti status hak yang didaftar,  misalnya Hak Milik,  HGU,  HGB,  Hak  Pakai,  Hak  Pengelolaan,  Hak Tanggungan, Hak milik Atas Satuan Rumah Susun atau tanah wakaf.
2) Kepastian Subyek Hak
Artinya  dengan  pendaftaran  tanah  akan  dapat  diketahui  dengan  pasti  pemegang haknya,  apakah  perseorangan  (WNI  atau  orang asing  yang  ada  di Indonesia), sekelompok orang secara bersama-sama, atau badan hukum.
3) Kepastian obyek hak
Artinya  dengan  pendaftaran  tanah  akan  dapat  diketahui  dengan  pasti  letak  tanah, batas-batas tanah, dan ukuran (luas) tanah.
b. Untuk  menyediakan informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  termasuk pemerintah,  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang  diperlukan  jika mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Untuk penyajian data tersebut dilaksanakan oleh seksi tata usaha pendafataran  tanah Kantor  Pertanahan kabupaten/kotamadya  yang  dikenal  sebagai daftar  umum,  yang  terdiri  atas  peta  pendafataran  tanah,  daftar  tanah,  surat  ukur,  buku tanah dan dafatar nama.
c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan Program pemerintah di bidang pertanahan dikenal dengan catur tertib pertanahan, yaitu tertib  hukum  pertanahan,  tertib  administrasi  pertanahan,  tertib  penggunaan  tanah,  dan tertib pemeliharaan tanah dan kelestarian lingkungan hidup. 14

## 2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kaltim
Belum kesemuanya tanah wakaf yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kaltim bersertifikat,  dikarenakan  di  lapangan  pelaksanaan  sertifikasi  tanah  wakaf mengalami kendala-kendala. Adapun kendala-kendala dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf  tersebut  bervariasi.  Temuan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  dari  tiga  sampel wilayah penelitian mengalami kendala yang berbeda-beda.
Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Aliaman,  S.Ag.  kendala-kendala  dalam  sertifikasi tanah wakaf di Samarinda; 15
“Pendaftaran sertifikat tanah wakaf di Kantor Pertanahan Samarinda sering mengalami kendala  utamanya  berkaitan  dengan  prosesnya  yang  sangat  lama,  yaitu  pada  proses pengukuran. Walaupun tanah wakaf berbasis sosial namun dalam pendaftaran sertifikat ke Kantor  Pertanahan  Samarinda  diperlakukan  sama  dengan  sertifikat  lainnya,  hanya  untuk pendaftaran  tanah  wakaf  tidak  ada  pembayaran  pajak  (PBB)  sedangkan  tanah  wakaf yayasan  tetap  ada  pembayaran  pajak  (PBB),  karena  wakaf  yayasan  berorientasi  pada keuntungan,  ini  membawa  dampak  kurang  diresponnya  sertifikasi  tanah  wakaf dibandingkan  dengan  sertifikasi  yang  lain.  Bahkan Kantor Kementerian  Agama  Kota Samarinda, juga pernah kehilangan berkas tanah wakaf di Kantor Pertanahan Samarinda, tetapi  Kantor  Pertanahan  Samarinda  tidak  mau  bertanggung  jawab  hingga Kantor Kementerian  Agama Kota Samarinda harus mengeluarkan dana pengurusan ulang semua berkas yang ada”.
Hasil  wawancara  dengan Bapak  Wasiman,  S.Ag. Dari Kantor Kementerian  Agama Kab. Kukar, mengatakan bahwa, 16
14 Urip santoso, Pendafatarn Dan Peralihan Hak atas tanah, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 20. 15 Wawancara dengan  Bapak  Aliaman,  S.Ag. Kasie. Penyelenggara  Syariah,  Kementerian  Agama Kota Samarinda,  Senin, 25 Pebruari 2013.
“A da  satu  kondisi  yang  sangat  mempengaruhi data  wakaf  di  Kukar saat  sekarang, karena  pada  tahun  2006  telah  terjadi  musibah  kebakaran  di  Kantor  Kementerian  Agama Kukar. Kebakaran tersebut menyebabkan data-data wakaf habis termasuk sertifikat wakaf yang ada sebelum tahun 2006 tersebut, dari kejadian tersebut menjadikan kendala-kendala di Kementerian Agama terkait dengan pendataan wakaf di Kukar. Akibat kebakaran yang terjadi  di  tahun  2006,  telah  menghanguskan  sejumlah sertifikat tanah wakaf yang keseluruhannya  di  simpan  di  Kantor  Kementerian  Agama  Kab.  Kukar.,  sehingga  Kantor Kementerian  Agama  Kab.  Kukar. harus  melakukan  pendataan ulang. Perlu  sertifikasi ulang (pengurusan duplikat), diperlukan waktu dan dana yang sangat terbatas dimiliki oleh Kementerian  Agama  Kab. Kukar.  Mengingat  keterbatasan  dana  yang  dimiliki Kementerian  Agama Kab.  Kukar maka  mengakibatkan  membebankan  kewajiban sertifikasi  merupakan  kewajiban  dari nadzir, karena kementerian  tidak  memiliki  dana alokasi khusus untuk sertifikasi wakaf. Kendala-kendala lain dalam sertifikasi tanah wakaf di  Kab.  Kukar adalah permohonan nadzir  sertifikasi  wakaf  ke Kantor  Pertanahan Kukar sering tidak direspon dengan baik, walaupun sudah ada Surat Keputusan Bersama Menag. RI dan KBPN Nomor 422/2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 Tanggal 19 Oktober 2004 dari pusat tetapi belum dirasakan hasilnya oleh daerah Kukar. Bahwa kondisi tanah wakaf adalah tanah-tanah tidak produktif, pada saat tanah semakin produktif terkadang menjadi permasalahan, dengan digugatnya wakaf oleh ahli waris.
Hasil  wawancara  dengan Bapak H.  Gazali,  SH. mengatakan  bahwa, ada  beberapa kendala di lapangan dalam sertifikasi tanah wakaf di Kota Balikpapan, antara lain; 17 “ Kantor Kementerian  Agama  Kota  Balikpapan  pernah  kehilangan  10  berkas  tanah wakaf saat pengurusan sertifikat tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kota Balikpapan. Pada saat  pengukuran  tanah  wakaf  dari  AIW  (terdata kemenag.)  tetapi  pada  saat    proses sertifikat  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Balikpapan,  ukuran  tanah  luasannya  menjadi berkurang  diantaranya  karena  terkena  fasilitas  jalan  umum.  Dan  pemerintah  pada  saat mengu rangi tanah wakaf tidak ada pemberitahuan”.
Dari  semua proses  pelaksanaan  sertifikasi tanah  wakaf,  hasil penelitian  menunjukkan bahwa dari  tiga  sampel  yang  menjadi  obyek  penelitian  yaitu  wilayah  Kota  Samarinda, Kota  Balikpapan  dan  Kab.  Kukar,  ketiganya  memiliki  kendala-kendala  dalam  sertifikasi tanah  wakaf  yang  hampir  sama  adalah  pada  saat  menjalani  proses  pendaftaran  di Kantor Pertanahan.
Peneliti  saat  melakukan  penelitian  di Kantor Pertanahan  juga  merasa  terkendala,  dari tiga  sampel  hanya satu  dapat  peneliti  wawancara,  dan  hasil  wawancara dengan Kantor Pertanahan Kab. Kukar,  Bapak Sandy  Adma subsie. pendaftaran  tanah, tentang pendaftaran tanah wakaf beliau mengatakan bahwa, 18
“ Permohonan  terakhir  atas  wakaf  di  Kukar terakhir  tahun  2009.  Sampai  saat  ini  di Kutai Kartanegara belum  ada  permohonan  wakaf dari  Kementerian  Agama Kab  Kukar. Bahwa  pihak Kantor Pertanahan  Kukar adalah  institusi  yang  pasif,  selama  dari Kementerian  Agama  Kab.  Kukar tidak  ada  permohonan,  maka Kantor Pertanahan Kab.
16. Wawancara dengan Bapak Wasiman, S.Ag., Kementerian Agama Kutai Kartanegara, Kamis, 28 Pebruari 2013.
17. Wawancara dengan Bapak H. Gazali, SH., Kasie. Penyelenggara Syari’ah , Kementerian Agama Balikpapan.
18. Wawancara  dengan Bapak Sandy  Adma Subsie. Pendaftaran  Tanah,  Kantor Pertanahan Kutai kartanegara.
Kukar tidak  ada  program  atau  kewenangan  berkaitan  dengan  sertifikasi tanah wakaf di Kukar ”.
Beberapa  kendala  yang  dialami  oleh Kantor Kementerian  Agama  dalam  pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf yang paling dominan adalah pada saat proses pendaftaran di Kantor Pertanahan, menunjukkan bahwa sesungguhnya Kantor Pertanahan sebagai ujung tombak pendaftaran tanah wakaf belum mampu mewujudkan pelayanan secara maksimal terhadap pendaftaran  tanah.  Sebagaimana  prinsip  yang  dianut  dalam  pendaftaran  tanah  menurut Pasal  2 PP No. 24 Tahun  1997,  Pendaftaran  Tanah  dilaksanakan  berdasarkan  asas sederhana,  aman,  terjangkau,  mutakhir,  dan  terbuka. Khusunya  terhadap  asas  terjangkau dimaksudkan  keterjangkauan  bagi  pihak-pihak  yang  memerlukan,  khususnya  dengan memperhatikan  kebutuhan  dan  kemampuan  golongan  ekonomi  lemah.  Pelayanan  yang diberikan  dalam  rangka  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  harus  bisa  terjangkau  oleh para  pihak  yang  memerlukan. Bila  tanah  wakaf  bersifat  sosial  yang  tidak  ada  unsur keuntungan,  seharusnya  pendaftaran  tanah  wakaf  punya  kekhususan  dibandingkan pendaftaran tanah yang lain. Bukan sebaliknya, permasalahan dana yang terbatas menjadi kendala  utama  proses  pendaftaran  di Kantor Pertanahan.  Artinya  bahwa  asas  sederhana ini belum terpenuhi secara maksimal bila dilihat dari pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kaltim.

## PENUTUP A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kaltim, belum maksimal karena tanah wakaf yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama belum kesemuanya bersertifikat;
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kaltim, adalah pada proses sertifikasi di  Kantor Pertanahan, belum  efektifnya  Surat Keputusan Bersama Menag.  RI dan  KBPN  Nomor 422/2004  dan  Nomor 3/SKB/BPN/2004  Tanggal  19  Oktober  2004, biaya  sertifikasi  tanah  wakaf  yang  diberikan  oleh  pemerintah  masih  terbatas,  kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf, pengelolaan BWI yang belum maksimal.

## B. Saran
1. Upaya sertifikasi tanah wakaf harus terus dilakukan oleh Kementerian Agama, kalau perlu dengan mekanisme masal, semacam prona.
2. Harus ada perhatian khusus terhadap keberadaan tanah wakaf, dengan koordinasi seluruh institusi yang keterkaitan dengan proses sertifikasi tanah wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Daftar Literatur:
a. Arikunto, Prosedur Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
b. Dedy  Mulyana, Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Paradigma  Baru  Ilmu  Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002
c. Gulo, W., Metode Penelitian, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.
d. Heldoep, M.  Gazali, Analisis  Hambatan  Pada  Pelaksanaan  Pembiayaan  Modal Ventura, Tesis Magister Universitas Brawijaya, Malang, 2008.
e. Santoso, Urip, Pendafatarn dan Peralihan Hak Atas tanah, Kencana, Jakarta, 2010.
f. Soehartono, Irawan, Metode Penelitian Sosial, Bandung, 2002

## 2. Daftar Peraturan Perundang-Undangan:
a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  Tentang Pokok-Pokok Agraria
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah
e. Peraturan  Pemerintah Nomor  42  Tahun  2006  Tentang    Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
f. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

## 3. Daftar Internet
a. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, up date, Kamis 1 Maret 2012.