INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7846-7853 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Kompetensi Profesi oleh Tenaga Kesehatan
Murni Kurniyanti Siregar 1 ✉ , Fahmi 2 , Yeni Triana 3
Universitas Lancang Kuning Email: drgmikisiregar@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tanggung  jawab  hukum  yang  timbul  ketika  tenaga  kesehatan  melakukan pelanggaran terhadap standar profesi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian  normatif  yang  mengkaji  hukum-hukum  yang  terkait  dengan  praktik  kesehatan  dan  etika medis. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dalam kasus  pelanggaran  standar  profesi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tenaga  kesehatan  memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Pelanggaran terhadap standar profesi dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk sanksi administratif, perdata, dan pidana. Kajian ini juga mengidentifikasi kewajiban etis dan hukum yang harus dipatuhi oleh tenaga kesehatan untuk mencegah dan menangani pelanggaran standar profesi. Kesimpulannya, tanggung jawab hukum tenaga kesehatan terhadap pelanggaran standar profesi sangat penting  dalam  konteks  menjaga  integritas,  kepercayaan  masyarakat,  dan  memberikan  pelayanan kesehatan yang berkualitas. Perlunya pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan etika dalam praktik medis untuk menghindari pelanggaran standar profesi yang dapat membahayakan pasien dan merugikan pihak-pihak terkait.
Kata Kunci: Tanggungjawab Hukum, Standar Profesi, Tenaga Kesehatan

## Abstract
This study discusses the legal responsibilities that arise when health workers violate the standard of competency profession. The method used in this study is a normative research method that examines laws  related to  health  practices  and  medical  ethics.  This  research  objective  is  to analyze  the  legal responsibilities of the health workers in cases of violations of the standard of competency profession. The  study  results  show  that  health  workers  have  a  high  responsibility  in  providing  services  in accordance  with  applicable  professional  standards.  Violations  of  the  standard  of  competency profession  can  result  in  serious  legal  consequences,  including  administrative,  civil  and  criminal sanctions. This study also identifies the ethical and legal obligations that health workers must comply with to prevent and address violations of the standard of competency profession. In conclusion, the legal responsibility of health workers for violations of the standard of competency profession is very important in the context of maintaining integrity, public trust, and providing quality health services. There is a need for an in-depth understanding of legal and ethical aspects in medical practice to avoid violations of the standard of competency profession that can endanger patients and harm related parties.
Keywords: Legal Responsibilities, Professional Standards, Health Workers

## PENDAHULUAN
Kesehatan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Upaya kesehatan terbagi menjadi upaya kesehatan masyarakat dan perorangan, sementara sumber daya kesehatan meliputi dana, tenaga,  perbekalan,  sediaan  farmasi,  alat  kesehatan,  serta  fasilitas  dan  teknologi  yang digunakan untuk menyelenggarakan layanan kesehatan. Tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, bidan, dan apoteker, menjalankan kegiatan kesehatan dengan berpegang pada kaidah  medis,  hukum,  moral,  serta  etika  (Wila  Chandrawila  Supriadi,  2001).  Tenaga kesehatan  adalah  komponen  utama  dalam  memberikan  layanan  kesehatan  kepada masyarakat demi mencapai tujuan pembangunan kesehatan sesuai konstitusi. Kehadiran, peran, dan tanggung jawab mereka sangat penting dalam upaya pembangunan kesehatan yang efektif dan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk  memastikan pelaksanaan  yang  seimbang,  teratur,  dan  melindungi  baik  tenaga  kesehatan  maupun masyarakat yang menerima layanan tersebut (Gerardus Gegen & Aris Prio Agus Santoso, 2021). Peningkatan kualitas hidup dalam kesehatan memerlukan sumber daya kesehatan yang memadai, termasuk tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai pendidikan dan  pelatihannya.  Kompetensi  menunjukkan  kemampuan  untuk  bertindak  sebagai profesional,  yang  diperoleh  melalui  pengetahuan,  pengalaman,  serta  pelatihan  yang
memadai sebelum melakukan pekerjaan di bidang profesionalnya (Veronica Komalawati & Dhani Kurniawan, 2018).
Kompetensi  adalah  faktor  kunci  yang  menentukan  keberhasilan  seseorang  dalam pekerjaan, termasuk dalam pelayanan kesehatan. Kompetensi utama bagi tenaga kesehatan meliputi perawatan berfokus pada pasien, praktik berbasis bukti, peningkatan kualitas, serta pemanfaatan teknologi informatika sebagai anggota tim interdisipliner (Rizanda Machmud, 2008).  Tenaga  kesehatan  harus  mematuhi  standar  kompetensi  profesi,  prosedur operasional, dan etika yang berlaku untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan aman kepada pasien. Meskipun demikian, terjadi kasus di mana tenaga kesehatan tidak bekerja sesuai dengan kompetensinya, yang  mengakibatkan penurunan kualitas  layanan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan kompetensi, lemahnya sistem administrasi, dan kurangnya  partisipasi  masyarakat  serta  penegakan  hukum.  Meskipun  undang-undang menjamin hak atas pelayanan kesehatan yang berkualitas, kegagalan mematuhi kompetensi dapat berdampak negatif pada hasil pelayanan kesehatan. Beberapa contoh kasus di mana tenaga kesehatan bekerja di luar kompetensinya adalah:
1. Kasus dari Pengadilan Negeri Tarutung:
Seorang  perawat  melakukan  anestesi  pada  pasien  tanpa  konsultasi  dengan  dokter anestesi.  Pasien  meninggal  karena  efek  samping  obat  bius.  Terdakwa  melanggar beberapa pasal terkait praktik kedokteran.
2. Kasus Pengadilan Negeri Serang:
Seorang perawat melakukan tindakan  operasi dan  pelayanan  kesehatan tanpa izin. Pada akhirnya, pasien yang dioperasi meninggal dunia. Perawat ini melanggar banyak aturan terkait praktik kedokteran dan pelayanan kesehatan.
3. Kasus dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat:
Seorang  perawat  puskesmas  melakukan  tindakan  yang  seolah-olah  merupakan tindakan dokter spesialis mata, menyebabkan kerusakan mata pada pasien. Terdakwa melanggar beberapa pasal terkait praktik kedokteran dan keperawatan.
4. Kasus-kasus lain
Beberapa  kasus  termasuk  tindakan  bidan  memasang  bracket  gigi,  perawat  yang menjadi  dokter  kecantikan  tanpa  izin,  dan  bidan  yang  melakukan  tindakan  suntik Vitamin  C  untuk  kecantikan.  Semua  kasus  ini  melanggar  undang-undang  terkait kesehatan,  praktik  kedokteran,  dan  perlindungan  konsumen  yang  berpotensi menyebabkan risiko dan kerugian bagi pasien.
Pelanggaran  standar  kompetensi  profesi  oleh  tenaga  kesehatan  memiliki  potensi besar  untuk  merugikan  pasien  sebagai  penerima  layanan  kesehatan.  Dampaknya  dapat
berupa  kerugian  materiil  atau  non-materiil  serta  dapat  melibatkan  pelanggaran  hukum. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di luar kewenangannya dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang  mengatur  bidang  tersebut.  Berdasarkan  paparan  tersebut,  penulis  tertarik  untuk mengangkat topik ini dalam sebuah tesis dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Kompetensi Profesi oleh Tenaga Kesehatan".

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif  didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah  kemudian  dilakukan  elaborasi  dan  eksplanasi  terhadap  data  atau  teks  yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode  pengumpulan data  Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Hukum Terhadap Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan
Tenaga  kesehatan,  yang  didefinisikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2023 tentang kesehatan, merujuk pada individu yang secara  aktif terlibat dalam upaya-upaya kesehatan  dengan  atau  tanpa  pendidikan  formal  di  bidang  kesehatan.  Mereka  memiliki tanggung jawab dalam melakukan beragam jenis upaya kesehatan.  Terdapat tiga istilah yang  terkait  dengan  tenaga  kesehatan,  yaitu  Sumber  Daya  Manusia  Kesehatan,  Tenaga Medis, dan Tenaga Kesehatan. Sumber Daya Manusia Kesehatan mencakup individu yang bekerja  di  bidang  kesehatan,  baik  dengan  latar  belakang  pendidikan  formal  di  bidang kesehatan maupun tidak, yang dalam beberapa jenis pekerjaan memerlukan kewenangan
untuk memberikan layanan kesehatan. Tenaga Medis mengacu pada individu yang secara khusus  memiliki  sikap  profesional,  pengetahuan,  dan  keterampilan  di  bidang  kesehatan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi. Mereka memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai upaya kesehatan sesuai dengan spesialisasi mereka. Sementara itu, Tenaga Kesehatan adalah orang yang juga terlibat dalam bidang kesehatan, memiliki sikap  profesional,  pengetahuan,  dan  keterampilan  melalui  pendidikan  tinggi.  Mereka memiliki kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan sesuai dengan bidang spesialisasi mereka setelah mendapatkan pendidikan yang diperlukan (Sherel Poluan, 2021).
Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan tunduk pada berbagai aspek hukum yang mengatur praktik medis mereka. Dasar hukum yang mengatur ini terdiri dari beberapa peraturan, di antaranya adalah UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memberikan kerangka hukum mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan. Selain itu, Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) juga menjadi dasar dalam menetapkan standar perilaku, hak, dan kewajiban bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Pasal 13 UU Kesehatan  menegaskan  bahwa  tenaga  kesehatan  berkewajiban  memberikan  pelayanan kesehatan  yang  sesuai  dengan  standar  profesi  serta  berpedoman  pada  asas  etika  dan kepatutan  (Dalmy  Iskandar,  2014).  Adapun  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi turut  melindungi  kerahasiaan  informasi  medis  pasien  yang  diberikan  kepada  tenaga kesehatan. Melalui dasar hukum ini, tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk menjaga kompetensi, menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan informasi, serta bertanggung jawab dalam tindakan medis yang dilakukan (Sherel Poluan, 2021).
Tinjauan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dalam praktik pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan terikat oleh kerangka hukum yang  mengatur  praktik  medis  mereka.  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  menjadi  pedoman  utama  yang  menegaskan  hak,  kewajiban,  dan  tanggung jawab  tenaga  kesehatan.  Sebagai  contoh,  pasal  13  UU  Kesehatan  menegaskan  bahwa tenaga kesehatan memiliki kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan sesuai dengan standar profesi. Hal ini menandakan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan harus berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pelatihan yang relevan (Desy Nova et al., 2022). Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), juga menjadi pedoman etis bagi tenaga kesehatan. Kode etik ini menguraikan prinsip- prinsip  moral  dan  profesionalitas  yang  harus  dipatuhi  oleh  tenaga  kesehatan,  termasuk
dalam  hal  menjaga  kerahasiaan  informasi  pasien,  menghormati  hak-hak  pasien,  serta memberikan  perlakuan  yang  adil  dan  tidak  diskriminatif  kepada  setiap  individu. Perlindungan Data Pribadi menjadi aspek penting dalam hukum kesehatan yang menjamin bahwa informasi medis pasien harus dijaga kerahasiaannya (Juhari, 2016). Tenaga kesehatan memiliki  tanggung  jawab  moral  dan  hukum  untuk  melindungi  informasi  sensitif  yang mereka peroleh selama memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Selain itu, hukum juga mengatur keterlibatan tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan medis yang sensitif, terutama dalam kasus-kasus di mana pasien tidak dapat memberikan persetujuan, baik karena kondisi kesehatannya atau alasan hukum lainnya. Dalam konteks ini, peraturan dan  prosedur hukum telah ditetapkan untuk mengarahkan langkah-langkah yang harus diambil oleh tenaga kesehatan dalam mempertimbangkan kepentingan terbaik pasien (Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika & I Made Sarjana, 2022). Secara keseluruhan, tinjauan hukum terhadap  tenaga  kesehatan  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  setiap  pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar etis, profesional, dan hukum yang telah ditetapkan. Ini tidak hanya melindungi kepentingan pasien tetapi juga menjaga integritas dan kredibilitas profesi tenaga kesehatan dalam masyarakat.
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelanggaran Standar Kompetensi Profesi Oleh Tenaga Kesehatan
Tanggung jawab hukum terkait pelanggaran standar kompetensi profesi oleh tenaga kesehatan memiliki landasan yang penting dalam peraturan hukum yang mengatur praktik medis. Pelanggaran standar kompetensi profesi dapat menjadi dasar bagi tuntutan hukum terhadap tenaga kesehatan. Misalnya, jika seorang tenaga kesehatan melakukan kesalahan dalam prosedur medis yang menyebabkan cedera atau bahkan kematian pasien, hukum memperbolehkan pasien atau keluarganya untuk mengajukan gugatan perdata atau pidana (Ni Luh Putu Dilvia Mas ManikaI & I Made Sarjana, 2022). Hal ini mengacu pada Undang- Undang Kesehatan yang menegaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kompetensi profesi yang berlaku (Dani  Amalia  Arifin,  2016).  Selain  itu,  Kode  Etik  Profesi  Kesehatan,  seperti  Kode  Etik Kedokteran Indonesia, juga memiliki peran penting dalam menegakkan standar kompetensi dan etika profesi. Jika ada pelanggaran terhadap kode etik ini yang dapat membahayakan pasien  atau  melanggar  kepercayaan  publik  terhadap  profesi  kesehatan,  hukum  dapat memberikan sanksi terhadap tenaga kesehatan yang bersangkutan. Proses hukum terhadap pelanggaran standar kompetensi profesi oleh tenaga kesehatan dapat melibatkan berbagai langkah,  mulai  dari  investigasi  internal  di  lembaga  kesehatan  terkait  hingga  proses
peradilan di pengadilan. Sanksi yang mungkin diberikan kepada tenaga kesehatan yang terbukti melanggar standar kompetensi bisa beragam, mulai dari peringatan atau teguran, pencabutan lisensi atau sertifikasi, hingga tuntutan hukum pidana jika kesalahan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku (Dewi Harmono et al., 2022). Dengan demikian, tanggung  jawab  hukum  terhadap  pelanggaran  standar  kompetensi  profesi  oleh  tenaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa praktik medis tetap berada  dalam  kerangka  hukum  yang  jelas,  menjaga  integritas  profesi  kesehatan,  dan melindungi kepentingan serta keselamatan pasien.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tenaga kesehatan memiliki  tanggung  jawab  hukum  untuk  menjalankan  tugas  sesuai  dengan  standar kompetensi  profesi  yang  berlaku.  Tanggung  jawab  ini  menyiratkan  kesiapan  tenaga kesehatan untuk bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan  atau  undang-undang  yang  mengatur  profesi  tersebut.  Contoh  kasus  yang dibahas  dari  Pengadilan  Negeri  Tarutung,  Pengadilan  Negeri  Serang,  dan  Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menunjukkan  bahwa pelanggaran  standar kompetensi profesi oleh  tenaga  kesehatan  dapat  mengakibatkan  pertanggungjawaban  hukum.  Jenis pertanggungjawaban yang mungkin termasuk pertanggungjawaban perdata, pidana, dan administrasi.
Akibat hukum dari pelanggaran standar kompetensi profesi oleh tenaga kesehatan adalah mungkin dikenainya sanksi tertentu. Sanksi yang mungkin termasuk sanksi disiplin, administrasi,  penjara,  atau  denda.  Berdasarkan  tiga  contoh  kasus  yang  disampaikan, tenaga  kesehatan  yang  melanggar  standar  kompetensi  profesi  telah  dikenakan  sanksi pidana,  terbukti  dari  bukti-bukti  yang  diajukan  dalam  persidangan  sebagai  tindakan melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Dalmy Iskandar. (2014). Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan. Sinar Grafika.
Dani Amalia Arifin. (2016). Kajian Yuridis Tanggung Jawab Perdata Rumah Sakit Akibat Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan. Jurnal Idea Hukum, 2(1), 79.
Desy  Nova,  Dianita  Ekawati,  &  Heriziana.  (2022).  ANALISIS  MUTU  PELAYANAN KESEHATAN  TRADISIONAL  TINGKAT  PUSKESMAS. Volume  7,  Nomor  2,  Agustus 2022 Desy Nova1, Dianita Ekawati2, Heriziana3 Jurnal ‘Aisyiyah Medika , 7(2), 171.
Dewi Harmono, Dinni Indrayuni, Zulhendra Das’at, & Yeni Triana. (2022). Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelalaian Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Kegawatgaruratan Medik. HUMANTECH: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 2(1), 139.
Gerardus  Gegen,  &  Aris  Prio  Agus  Santoso.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, 14(2).
Jonaedi  Effendi,  &  Johnny  Ibrahim.  (2018). Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Empiris. Kencana.
Juhari.  (2016).  STATUS  HUKUM  RUMAH  SAKIT  DALAM  MENINGKATKAN  PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT. Jurnal Spektrum Hukum, 13(2), 222 – 223.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika, & I Made Sarjana. (2022). Tanggung Jawab Rumah Sakit Akibat Kelalaian Tenaga Medis Dalam Pelayanan Kesehatan. Jurnal Kertha Wicara, 11(2), 225.
Ni Luh Putu Dilvia Mas ManikaI, & I Made Sarjana. (2022). TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT AKIBAT KELALAIAN TENAGA MEDIS DALAM PELAYANAN KESEHATAN. Jurnal Kertha Wicara, 11(2).
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
Rizanda  Machmud.  (2008).  Manajemen  Mutu  Pelayanan  Kesehatan. Jurnal  Kesehatan Masyarakat, 2(2).
Sherel  Poluan.  (2021).  PEMBERLAKUAN  TINDAK  PIDANA  BAGI  TENAGA  KESEHATAN APABILA MELAKUKAN KELALAIAN TERHADAP PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN MENURUT  UNDANG-UNDANG  NOMOR  14  TAHUN  2014  TENTANG  TENAGA KESEHATAN. Lex Crimen, 10(3).
Veronica Komalawati, & Dhani Kurniawan. (2018). Kompetensi Dan Kewenangan Praktik Kedokteran: Perspertik Hukum Di Indonesia. Jurnal  Ilmiah Hukum De’Jure , 3(1).
Wila Chandrawila Supriadi. (2001). Hukum Kedokteran. Mandar Maju.