## Kaji Ulang Kebijakan Perberasan

## Rice Policy Review

## Khudori
Kelompok Kerja (Pokja) Dewan Ketahanan Pangan Jl. Harsono RM No.3 Ragunan-Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550
Email: khudori.cak@gmail.com
Diterima : 3 Januari 2019             Revisi : 17 Januari 2019               Disetujui : 11 Maret 2019

## I. PENDAHULUAN
alam  konferensi  pers  pada  22  Oktober 2018,  Wakil  Presiden,  Jusuf  Kalla mengumumkan hasil metode baru dalam
pengumpulan  data  produksi  padi,  yaitu Kerangka  Sampel  Area  (KSA).  Hasilnya menunjukkan bahwa hampir semua parameter terkait  produksi  padi,  yaitu    luas  panen  dan

## D

## ABSTRAK
Pengumuman  data  baru  produksi  padi  harus  menjadi  momentum  untuk  melakukan evaluasi  menyeluruh  terhadap  semua  kebijakan  perberasan  nasional.  Sejak  BPS  tidak mempublikasikan data produksi padi pada periode 2016 – 2017, pemerintah membuat aneka kebijakan perberasan, seperti harga eceran tertinggi (HET), Satgas Pangan, Tim Serap Gabah Petani  (Sergap),  mengubah  pengadaan  dan  operasi  pasar,  dan  mengubah  program  beras bersubsidi  menjadi  bantuan  pangan  nontunai  (BPNT).  Setelah  memperbaiki  data  produksi padi, terbukti asumsi yang digunakan sebagai dasar membuat aneka kebijakan perberasan kurang  tepat.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  HET  beras,  keterlibatan  Satgas  Pangan  dalam stabilisasi harga, dan Tim Sergap dalam pengadaan gabah/beras Perum BULOG perlu ditinjau ulang . Pada saat yang sama, aturan standar beras perlu dipastikan, dan HPP dalam Inpres Nomor  5/2015  perlu  disesuaikan  dengan  diikuti  perubahan  harga  beras  tunggal  diubah menjadi harga multikualitas dan meningkatkan cadangan beras pemerintah.
kata kunci : kebijakan beras, harga eceran tertinggi, satuan tugas pangan, beras

## ABSTRACT
The  announcement  of  new  paddy  production  data  should  become  a  momentum  to evaluate  thoroughly  all  national  rice  policies.  Since  Central  Board  of  Statistic  (BPS)  didn’t publish  the  data  of  paddy  production  during  the  period  of  2016 –2017,  government  created various rice policies, such as Highest Retail Price (HET), Food Task Force, Farmers' Unhulled Rice  Reserves  Unit  (SERGAP),  changes  on  procurement  and  market  operations,  changes from the subsidized rice program to Non-Cash Food Assistance (BPNT).  After correcting the data of paddy production, the current assumptions used as the basis for making various rice policies proved to be inappropriate. Therefore, the policies of the Highest Retail Price (HET), the involvement of Food Task Force in price stabilization, and Perum BULOG’s Unhulled Rice Reserves Unit (SERGAP) need to review. On the other hand, rice standard policy needs to be confirmed, and Government Purchase Price (HPP) in the Instruction of President no 5/2015 need  to  be  adjusted,  along  with  changing  single  rice  price  scheme  into  multi-quality  price scheme and boosting government rice stockpile.
keywords : rice policy, highest retail price, food task force, rice
keywords : rice policy, highest retail price, food task force, rice
meningkatntaha
produksi padi maupun beras menyimpang dari data yang diklaim oleh Kementerian Pertanian selama ini.
Menurut Jusuf Kalla, produksi padi tahun 2018  hanya  sebesar  56,54  juta  ton  Gabah Kering  Giling  (GKG).  Angka  tersebut  jauh  di bawah  GKG  Kementerian  Pertanian,  yaitu 83,03  juta  ton  (deviasinya  mencapai  46,85 persen). Selanjutnya, luas baku sawah hanya 7,1 juta hektare. Angka tersebut jauh di bawah luas lahan baku Kementerian Pertanian, yaitu 8,1  juta  hektare  (deviasi  14  persen).  Luas lahan  baku  sawah  ini  menurun  646  ribu hektare  dari  kondisi  tahun  2013  yang mencapai  7,751  juta  hektare.  Demikian  pula, luas  panen  hanya  10,9  juta  hektare. Sementara, luas panen Kementerian Pertanian  mencapai  15,99  juta  hektare (deviasi 46,70 persen).
Angka lahan baku dan luas panen  hasil KSA  lebih  rendah  dari  angka  Kementerian Pertanian sehingga wajar jika angka produksi beras  pun  berbeda  jauh  antara  hasil  KSA, yaitu  32,42  juta  ton  dan  Kementerian Pertanian,  yaitu  47,61  juta  ton  (deviasi  46,85 persen).  Angka  produksi  ini  berpengaruh terhadap  surplus  beras  yang  semakin  kecil, dimana surplus beras hasil KSA sebesar 2,85 juta ton, sedangkan surplus beras Kementerian Pertanian sebesar 18,04 juta ton atau  berbeda  15,19  juta  ton.  Hasil  tersebut tidak terlalu mengejutkan, namun deviasi yang besar  merupakan  hal  yang  mengejutkan (Setwapres, 2018 dan BPS, 2018).
Sejauh  ini,  belum  ada  kajian  yang berusaha  menjawab  akurasi  data  produksi padi.  Padahal,  hasil  kajian  dibuat  untuk menjawab  pertanyaan  kualitas  data  produksi padi,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung. Namun pada kenyataannya, semua kesimpulan kajian menunjukkan data produksi padi  lebih  tinggi  dari  yang  sesungguhnya ( over- estimasi)  dengan  persentase  yang berbeda-beda.
Pertama, pada  1998,  Badan  Pusat  Statistik (BPS) melakukan survei rumah tangga dengan membandingkan antara luas areal panen dan taksiran  luas  areal  panen  dengan  metode estimasi  pandangan  mata  ( eye  estimate )
(Sastrotaruno  dan  Maksum,  2002).  Hasilnya menunjukkan adanya over- estimasi luas areal panen sebesar 17,1 persen.
Kedua, pada 2000 – 2001, Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) melakukan survei di  tingkat  petani  untuk  proyek Agriculture Statistic Technology Improvement and Training . Hasilnya menunjukkan adanya over- estimasi  produksi  gabah  di  Jawa  sebesar  13 persen (Sawit, 2015).
Ketiga, dilakukan  perhitungan  produksi  GKG dengan menggunakan pendekatan perbandingan  antara  angka  produksi  Gabah Kering  Giling  (GKG)  dan  jumlah  GKG  yang digiling  penggilingan  padi  hasil  sensus penggilingan  padi  tahun  2012  (BPS,  2012) pada periode yang sama. Hasilnya menunjukkan  adanya over -estimasi produksi GKG sebesar 36 persen (Sawit, 2014).
Keempat, pada 2015, BPS melakukan survei kajian  cadangan  stok  beras  di  masyarakat, baik  di  tingkat  rumah  tangga  maupun  non- rumah  tangga.  Survei  di  114  kabupaten/kota yang tersebar di 20 provinsi itu menghasilkan over- estimasi  36,97  persen  (Lumaksono, 2017).  O ver- estimasi  tersebut  merupakan yang terbesar, namun masih di bawah  angka versi KSA.
Adanya over- estimasi diyakini  karena metode pengumpulan data sulit untuk diverifikasi kebenarannya.
Selama ini, pengumpulan data padi didasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
527/Kpts/DP/11/1970  tertanggal  9  November 1970.  Data  dikumpulkan  oleh  dua  lembaga, yaitu BPS dan Kementerian Pertanian. Angka produksi merupakan perkalian data produktivitas  (ton/hektar)  dengan  luas  panen (hektar). Data produktivitas merupakan pendekatan  hasil  pengukuran    sampel  lahan petani  2,5  meter  x  2,5  meter  (ubinan)  oleh petugas lapangan BPS bekerja sama dengan kantor  cabang  dinas  pertanian  tanaman pangan atau penyuluh lapang.
Pengukuran  data  luas  panen  tidak dilakukan secara langsung, namun menggunakan  metode  perkiraan  dengan memandang  hamparan  fisik  lahan  yang  ada
( eye  estimate) ,  menggunakan  sistem  blok pengairan,  penggunaan  bibit,  dan  pupuk. Pengumpulan  data  tersebut,  sepenuhnya
dilakukan  oleh  Kementerian  Pertanian.  Bias data metode ubinan masih  dapat terjadi, baik karena sampling error dan non-sampling error . Namun,  biasnya  kecil.  Sedangkan  bias  data metode eye  estimate terjadi  selain  karena human error , juga lantaran kepentingan politik dan  birokrasi  (Suwito,  2007).  Bila  birokrasi pengumpul  data  tengah  melakukan  program tertentu  untuk  meningkatkan  produksi  padi, konflik kepentingan sulit dielakkan. Data yang dilaporkan cenderung data yang baik.
Adanya  data  baru  yang  lebih  dapat dipertanggungjawabkan, dapat dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan perberasan nasional. Data merupakan pangkal  dari  semua  kebijakan  publik  di manapun di dunia, termasuk di Indonesia. Jika data yang digunakan sebagai dasar membuat kebijakan publik salah, kebijakan yang dibuat berpotensi keliru. Jika kebijakan yang keliru itu menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti keputusan impor beras, tentu dapat berpotensi menyengsarakan banyak orang. Jika
kebijakan  yang  keliru  terkait  anggaran,  maka dapat berakibat pemborosan.
Sebelum  pengumuman  data  baru,  BPS tidak  merilis  data  produksi  pangan,  termasuk padi  selama  periode  2016 – 2017.  Namun  di pihak lain, pemerintah intensif membuat aneka kebijakan  perberasan  seperti  Harga  Eceran Tertinggi  (HET),  Satuan  Tugas  (Satgas) Pangan,  Tim  Serap  Gabah  Petani  (Sergap), dan  mengubah  program  beras  bersubidi  dari bentuk  natura  menjadi  Bantuan  Pangan Nontunai  (BPNT).  Artikel  ini  bertujuan  untuk mengkaji  ulang  dan  mengevaluasi  seluruh kebijakan perberasan yang dibuat pemerintah sepanjang  2 – 3  tahun  terakhir,  serta  usulan jalan keluarnya.

## II. EVALUASI KEBIJAKAN PERBERASAN
Sudah sejak lama terdapat klaim surplus beras  dalam  jumlah  besar.  Klaim  tersebut terjadi  sejak  Pemerintahan  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Perhitungan  neraca  beras  nasional  oleh  BPS pada  periode  2005 – 2015  (Lumaksono,  2017) menunjukkan dengan konsumsi beras sebesar 114,8 kg/kapita/tahun, maka dalam periode 10 tahun  tersebut,  akumulasi  surplus  mencapai
Sumber: Kemendag 2014 – April 2018, PIHPS Mei–Nov 2018
Gambar 1. Harga Beras Medium 2014-2018 8,000.00 8,500.00 9,000.00 9,500.00 10,000.00 10,500.00 11,000.00 11,500.00 12,000.00 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Ru p iah Harga Beras Medium Nasional Beras Medium 2014
Beras Medium 2015 Beras Medium 2016 Beras Medium 2017
Beras Medium 2018
100,17  juta  ton  beras.  Jika  data  surplus  ini benar,  maka  dengan  tingkat  konsumsi  30-an juta  beras  per  tahun,  Indonesia  tidak  akan mengalami  kekurangan  beras  walau  petani tidak menanam padi selama tiga tahun.
Misalnya, Kementerian Pertanian meyakini  produksi  padi  2017  mencapai  81,3 juta ton GKG atau setara 46,3 juta ton beras.
Dengan
tingkat konsumsi 114,8 kg/kapita/tahun, jumlah konsumsi beras untuk 263  juta  penduduk  dalam  setahun  adalah sebesar  30,19  juta  ton  beras.  Hal  tersebut menunjukkan  terdapat  surplus  16,11  juta  ton beras atau setara dengan setengah kebutuhan konsumsi beras nasional setahun. Jika data ini benar, maka yang menjadi pertanyaan adalah berasnya di mana?  siapa yang menyimpan? dan  bukankah beras  tidak  dapat  disimpan lama?
Keyakinan  surplus  tidak  tercermin  pada harga  gabah/beras  di  pasar.  Jika  pasokan gabah/beras  melimpah,  maka  seharusnya harga  gabah/beras  turun.  Namun,  kondisi yang  terjadi  justru  sebaliknya,  yaitu  harga gabah/beras  terus  naik  dari  tahun  ke  tahun. Gambar 1 menunjukkan harga beras medium terus naik dari tahun 2014 hingga 2018. Ketika kebijakan HET diberlakukan pada                    1 September 2017, harga beras medium selalu
di  atas  HET.  Hal  serupa  terjadi  pada  harga Gabah  Kering  Panen  (GKP)  yang  selalu  di atas  Harga  Pembelian  Pemerintah  (HPP) sejak April 2017 seperti terlihat pada Gambar 2. Jika kenaikan harga terjadi dalam 2 – 3 hari, sangat  mungkin  terdapat  ulah  spekulan. Namun  jika  kenaikan  terjadi  berminggu- minggu  atau  berbulan-bulan,  maka  hal tersebut merupakan pertanda pasokan bermasalah.  Sejak  2014  atau  sebelum terbitnya  Inpres  Nomor  5/2015  tentang Kebijakan  Pengadaan  Gabah/Beras  dan Penyaluran  Beras  oleh  Pemerintah,  harga gabah/beras  selalu  berada  di  atas  Harga Pembelian  Pemerintah,  yaitu  Rp3.700  per  kg untuk  Gabah  Kering  Panen  (GKP)  di  petani dan  beras  Rp7.300/kg  di  gudang  Perum BULOG.
Di  sisi  lain,  pengadaan  beras  Perum
BULOG  selalu  rendah.  Secara  teoretis,  jika produksi  padi  melimpah,  maka  pengadaan beras  Perum  BULOG  lebih  mudah  apabila dibandingkan dengan saat kekurangan. Namun  kenyataannya,  Perum  BULOG  sulit memenuhi target penyerapan yang ditetapkan pemerintah. Target pengadaan selalu menyimpang. Sejak Presiden Jokowi
mengendalikan pemerintahan sejak 20
Oktober 2014 hingga saat ini, terdapat empat
Sumber: Survei AB2TI (Dwi Andreas Santoso, 2018)
Gambar 2. Harga GKP (April 2017 – Oktober 2018) 3800 3894 4509 4908 5667 4853 4472 4319 4536 4298 4388 4672 4839 5020 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 Harga GKP
orang pimpinan Perum BULOG, yaitu Sutarto Alimoeso, Lenny Sugihat, Djarot Kusumayakti, dan  Budi  Waseso.  Dari  keempatnya,  salah satu  tugas  yang  belum  dapat  dilaksanakan adalah  mencapai  target  serapan  beras. Pengadaan  beras  Perum  BULOG  selalu menyimpang  dari  rencana,  yaitu  penyerapan tahun    2017  hanya  2,1  juta  ton  beras  (56 persen dari target); tahun 2016 hanya 2,97 juta ton  beras  (76  persen  dari  target);  dan  tahun 2015  hanya  2,7  juta  ton  beras  (82,3  persen dari  target).  Tahun  2018,  penyerapan  beras domestik hanya 1,5 juta ton dari target 2,7 juta ton beras (55,5 persen). Padahal, terdapat Tim Sergap  yang  melibatkan  TNI  Angkatan  Darat di seluruh Indonesia.
Menanggapi  hal  tersebut,  pemerintah berpendapat  bahwa  inkonsistensi  antara produksi  padi  yang  melimpah  dengan  harga gabah/beras  yang  tinggi  disebabkan  adanya anomali  pasar.  Anomali  terjadi  karena  ada pihak  yang  “bermain  di  air  keruh”  dalam penguasaan  stok  dan  distribusi  gabah/beras. Pihak yang diduga sebagai  mafia dan pelaku kartel  adalah  para  pelaku  pasar  dan  pelaku usaha Penggilingan Padi (PP). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memperkenalkan instrumen  baru, yakni instrumen penegakan hukum. Instrumen penegakan  hukum  tersebut  terbentuk  pada  3 Mei 2017 dengan nama Satgas Pangan yang terdiri  dari  unsur  Polri,  Kementerian  Dalam Negeri, Perum
BULOG,
Kementerian Perdagangan,  Kementerian  Pertanian,  dan KPPU.
Keberadaan  Satgas  Pangan,  dalam periode  3  bulan  setelah  pembentukannya, belum  cukup untuk meredam kenaikan harga gabah/beras. Harga  gabah/beras belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan. Pemerintah kemudian mengenalkan instrumen  baru  untuk  mengendalikan  harga gabah/beras, yaitu dengan menetapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras pada 24 Agustus 2017 dengan aturan berlaku pada  1  September  2017.  Pelaku  usaha  tidak mempunyai  waktu  untuk  penyesesuaian  diri. Kebijakan  berlaku  secara  nasional,  baik  di pasar  tradisional  maupun  pasar  modern.
Instrumen  ini  diyakini  efektif  menurunkan harga  beras  di  tingkat  konsumen.  Namun, instrumen  tersebut  mengabaikan  fungsi  dan biaya  pemasaran  gabah/beras.  Aturan  anti- profiteering ini  berlandaskan  dari  keyakinan bahwa  marjin  keuntungan  pelaku  pemasaran beras  terlalu  besar.  Namun,  aturan  tersebut menjadi  masalah karena  pengurangan marjin bukan  berasal  dari  peningkatan  efisiensi kegiatan  pemasaran,  terutama  pengeringan, transportasi,  penggilingan,  dan  biaya  modal, tetapi  berasal  dari  hasil  menekan  marjin pemasaran  secara  drastis  kepada  pelaku usaha.
Ketika instrumen HET belum juga efektif menurunkan  harga  gabah/beras,  pemerintah kembali  mengeluarkan  instrumen  baru,  yaitu intervensi pasar melalui operasi pasar Perum BULOG  yang  dilakukan  sepanjang  tahun 2018.  Intervensi  pasar  biasanya  hanya dilakukan  pada  musim  paceklik  (Oktober – Januari)  atau  menjelang  dan  pada  saat  hari raya/besar  nasional.  Padahal,  salah  satu penyebab ini adalah keterlambatan keputusan impor beras pada tahun 2017. Realisasi jatah impor  2017  dilakukan  pada  2018  pada  saat panen  raya.  Impor  saat  panen  raya  adalah anomali  berikutnya,  selain  pengadaan  beras Perum  BULOG  yang  juga  berlangsung sepanjang tahun 2018.

## III. SATGAS PANGAN
Satgas  Pangan  dibentuk  berdasarkan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen,  UU  No.  2/2002  tentang  Polri,  UU No.  18/  2012  tentang  Pangan,  Perpres  No. 71/2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dan
Surat Perintah Kapolri
No.:
Sprin/1464/Vii/2017  tanggal  12  Juni  2017 tentang  Penunjukan  Tim  Satgas  untuk Melakukan  Gakkum  serta  Perbaikan  Sistem, yang  tergabung  dalam  Satgas  penanganan perkara mafia pangan. Tugas Satgas Pangan cukup luas, yaitu memantau harga kebutuhan pokok  (dan  barang  penting),  memastikan ketersediaan  stok,  kelancaran  distribusi, mengawasi rantai pasok, memastikan konsumen mendapatkan harga yang adil, dan melakukan  penegakan  hukum  di  bidang
pangan. Jika harga pangan pokok naik, Satgas menyelidiki  penyebab,  mengecek  stok  di gudang  distributor  dan  mekanisme  distribusi, bahkan menginterogasi produsen (petani/importir),  distributor  dan  pedagang. Singkat  kata,  jika  sebelumnya  mereka  dapat merajalela,  kini  pelaku  usaha,  terutama  yang diyakini sebagai penguasa dominan di pasar, diawasi secara ketat.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor
71/2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, terdapat 11 barang kebutuhan pokok (sebagian besar pangan), yaitu beras, kedelai bahan  baku  tahu/tempe,  cabai,  bawang merah,  gula,  minyak  goreng,  tepung  terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar (bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang).  Sedangkan  barang penting  mencakup  benih  (padi,  jagung, kedelai),  pupuk,  gas  elpiji  3  kg,  tripleks, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan. Barang kebutuhan pokok dan barang penting ini diawasi Satgas.
Sejak  Januari  hingga  Mei  2018,  Satgas Pangan telah menangani sebanyak 421 kasus yang  mencakup  komoditas  bahan  pokok  dan bukan  bahan  pokok.  Sedangkan  tahun  2017, Satgas  Pangan  menangani  407  kasus  yang sebagian besar terkait kasus beras, terutama
dugaan  penimbunan  yang  membuat  harga beras di pasar naik. Permasalahan yang timbul adalah belum adanya informasi berapa kasus yang  berhasil  dibuktikan  dan  berapa  yang gagal  dibuktikan  di  pengadilan.  Informasi menarik
disampaikan Kapuskadagri Kementerian Perdagangan, Dharmayugo
Hermansyah, pada saat focus group discussion perberasan di Jakarta 2 November 2018.  Dari  18  kasus  dugaan  penimbunan pangan,  belum  terdapat  cukup  bukti  yang menunjukkan adanya penimbunan beras. Hal tersebut  berarti  kasus  berstatus  P-19,  dan belum  dapat  berstatus  P-21  atau  masuk  ke ranah pengadilan.
Satgas  Pangan  yang  masif  masuk  ke pasar  menyisakan  residu  kehadiran  yang dipersepsikan menciptakan risiko dan ketidakpastian  usaha  yang  semakin  tinggi.
Banyak pelaku usaha
yang diancam/dipanggil/ditangkap/ diobrak-abrik usahanya. Hal tersebut mempengaruhi banyak  pihak,  yaitu  pengusaha  penggilingan padi kecil/menengah, pengusaha penggilingan
besar/modern,  dan  pedagang  beras.  Sawit (2018) melaporka n  “banyak  pengusaha penggilingan padi  terpaksa  memangkas aktivitas  penyimpanan  stok/distribusi,  takut mencampur/mengoplos,  sebagian  waswas
Sumber: BPS (Berbagai Tahun)
Gambar 3. Margin Perdagangan dan Pengangkutan Beras (2013 – 2017)
17.27 10.43 10.42 10.57 26.12 0 5 10 15 20 25 30 2013 2014 2015 2016 2017 Per sen

## Margin Perdagangan dan Pengangkutan Beras
menerima  dan  mengolah  beras  asalan, sebagian lagi harus menutup usaha mereka.”
Kehadiran  Satgas  Pangan  berdampak pada sejumlah hal ( House of Rice, 2018).
Pertama, perdagangan beras antarwaktu/antartempat/antarpulau/antar- wilayah  terganggu.  Perbedaan  HET  beras antarwilayah  (produsen  dan  konsumen)  yang hanya  mempertimbangkan  ongkos  angkut yang berlaku sepanjang tahun  telah menutup celah insentif perdagangan beras antarmusim/antarwilayah/antar-pulau. Hal tersebut  membuat  persaingan  semakin  ketat. Pada  puncak  musim  paceklik,  Desember 2017 – Februari  2018,  kenaikan  harga  beras ekstrem  dan  sulit  dikelola.  Salah  satu alasannya  adalah  stok  beras  para  pelaku usaha minim untuk penetrasi pasar, sehingga Perum  BULOG  menjadi  kesulitan  untuk melakukan intervensi pasar.
Kedua, Satgas  Pangan  mampu  membuat harga  beras  relatif  stabil,  tetapi  stabil  tinggi dalam  jangka  pendek.  Stabilnya  harga  beras tercermin  dari  inflasi  tahun  2017  dan  2018. Pada 2017, sumbangan inflasi pangan (bahan pangan, pangan olahan dan tembakau) hanya 26  persen  dari  inflasi  tahunan  sebesar  3,61 persen.  Padahal,  sumbangan  inflasi  pangan pada  2014,  2015  dan  2016  masing-masing sebesar  40,31  persen  (dari  inflasi  8,36 persen), naik menjadi 61,19 persen (dari inflasi 3,35  persen),  dan  naik  lagi  jadi  70,1  persen (dari inflasi 3,01 persen). Kinerja harga beras yang stabil tinggi pada 2017 bertahan hingga kini. Harga pangan yang stabil tinggi tercermin dari  naiknya  sumbangan  garis  kemiskinan makanan  pada  garis  kemiskinan  pada  Maret 2018, yaitu dari 73,35 persen pada September 2017 menjadi 73,48 persen pada Maret 2018.
Keberadaan  Satgas  Pangan  dapat berdampak buruk terhadap industri penggilingan  padi  nasional  dalam  jangka panjang.  Modernisasi  penggilingan  padi  tidak akan  berjalan,  dan  investasi  baru  juga tersendat. Padahal, saat ini, industri perberasan  berada  pada  situasi  tidak  dapat menghasilkan  beras  dengan  kualitas  baik dengan biaya rendah, kehilangan hasil tinggi, banyak  butir  patah,  rendemen  giling  rendah,
dan mutu beras giling rendah (Sawit, 2014 dan Patiwiri,  2006).  Dengan  kondisi  tingginya inefisiensi penggilingan tersebut, maka sangat sulit  biaya  produksi  beras  yang  tinggi  dapat diturunkan.
Ketiga, keberadaan  Satgas  Pangan  belum dapat  membuat perdagangan beras semakin efisien.  Biaya  transaksi  rantai  pasok  beras cenderung  semakin  tinggi,  bahkan  dengan kecenderungan  balas  jasa  yang  mengarah pada ketidakadilan: pedagang dan pengusaha pengangkutan  menikmati  balas  jasa  yang semakin tinggi. Badan Pusat Statistik melaporkan  bahwa  Marjin  Perdagangan  dan Pengangkutan  (MPP)  beras  meningkat  pada 2017 (Sawit, 2018). Pada periode 2014 – 2016, besaran MPP sekitar 10 persen dan melonjak menjadi 26 persen pada 2017. Perkembangan MPP  beras  dari  tahun  ke  tahun  dapat  dilihat pada  Gambar  3.  Selain  itu,  jumlah  titik distribusi cenderung  semakin pendek, namun pasar  semakin  menjauh  dari  efisien.  Dari survei  2015  dan  2017,  titik  distribusi  beras berkurang  dari  5  menjadi  4.  Padahal,  sejak 2017, Satgas Pangan sangat aktif memeriksa stok  dan  distribusi  beras  di  seluruh  wilayah Nusantara.

## IV. HET BERAS
Harga  Eceran  Tertinggi  beras  diatur pada  Permendag  Nomor  57/2017  pada  24 Agustus  2017  dengan  aturan  berlaku  pada  1 September  2017.  HET  beras  dibedakan berdasarkan  jenis  beras  dan  wilayah  edar. Jenis beras dibagi menjadi tiga, yaitu medium, premium,  dan  khusus.  Sedangkan,  wilayah dibagi menjadi dua, yaitu sentra produksi dan konsumsi.  HET  beras  medium  di  sentra produksi ditetapkan pada harga
Rp9.450,00/kg, sedangkan di sentra konsumen  berada  pada  kisaran  antara Rp9.950,00/kg hingga Rp10.250,00/kg tergantung ongkos transportasi (Tabel 1). HET beras  premium  di  sentra  produksi  ditetapkan pada  harga  Rp12.800,00/kg.  Di  sentra konsumen,  HET  beras  berada  pada  kisaran harga antara Rp13.300,00/kg hingga Rp13.600,00/kg tergantung ongkos transportasi.  HET  beras  khusus  diatur  dalam peraturan Menteri Pertanian. Jawa, Lampung, Sumatera  Selatan,  Bali,  NTB,  dan  Sulawesi
sebagai  sentra  produksi,  sedangkan  sisanya adalah wilayah konsumsi.
Kebijakan HET dibangun dengan asumsi bahwa marjin perdagangan beras terlalu besar (Khudori,  2017 a ).  Oleh  karena  itu,  marjin perdagangan harus ditekan agar harga beras di  level  konsumen  turun.  Permasalahannya adalah  penetapan  HET  tidak  wajar,  bahkan tidak  masuk  akal.  Penetapan  HET  tidak didasarkan asumsi yang benar sehingga tidak pernah dapat diterapkan, terutama pada beras medium. Saat HET ditetapkan, Agustus 2017, harga beras medium sebesar Rp11.200,00/kg dan harga gabah Rp4.500,00/kg GKP. Dengan harga gabah sebesar itu, pelaku penggilingan padi dan pedagang beras tidak dapat menjual dengan HET medium sebesar Rp9.450,00/kg. Penetapan HET yang terlalu rendah sama saja memaksa  pelaku  usaha  memotong  habis marjin  pemasaran  sehingga  risiko  usaha semakin tinggi.
Ada dua praanggapan yang salah terkait penerapan  HET  dan  GKP  ( House  of  Rice, 2018).
Pertama, jika  harga  GKP  dapat  ditekan mendekati  Rp3.700/kg,  maka  penggilingan padi  kecil,  produsen  beras  atau  pedagang beras medium dan beras asalan masih dapat beroperasi.  Hal  tersebut  disebabkan  masih terdapat  insentif  ekonomi  pada  tingkat  HET Rp9.450/kg.  Namun,  jika  ini  terjadi,  petani akan protes, terutama petani di wilayah defisit beras,  karena  mereka  merugi.  Petani  di wilayah  defisit  ini,  umumnya  biaya  produksi gabah mereka lebih tinggi karena produktivitas
rendah.  Apabila  ini  berlangsung  beberapa musim,  maka  areal  tanam  padi  akan
menyusut, swasembada beras dapat terganggu.
Kedua, jika  harga  GKP  tidak  dapat  ditekan dan tetap berada pada harga Rp4.700/kg atau lebih, maka petani tentu diuntungkan. Namun, penggilingan  padi  kecil,  produsen  beras  atau pelaku  usaha  akan  merugi.  Jika  penjualan dipaksa pada harga di atas HET, maka mereka akan  berurusan  dengan  Satgas  Pangan sehingga  sebagian  mereka  kemungkinan besar  akan  keluar  dari  kegiatan  bisnis  beras atau  menutup  usaha  atau  mengalihkan produksi dari  beras medium  ke  premium.  Hal tersebut  menjawab  keluhan  berkurangnya beras  kualitas  medium  di  pasar  yang  ramai akhir-akhir  ini,  yaitu  penetapan  kebijakan harga beras yang kurang realistis.
Jika  beras  premium  yang  beredar  di pasar  itu  sesuai  standar,  maka  tidak  menjadi masalah,  namun  belum  terdapat  pihak  mana yang dapat memastikannya. Terdapat dugaaan, para pelaku penggilingan padi kecil yang  hanya  dapat  memproduksi  beras medium,  menyiasati  tingginya  harga  gabah dengan menyediakan beras pada kondisi apa adanya  (tidak  mengklaim  medium  atau premium). Selanjutnya,  mereka  menjual secara  curah  dengan  harga  sedikit  di  bawah HET  premium  atau  sesuai  harga  premium. Siasat  tersebut  tidak  melanggar  Pasal  4 Permendag  57/2017  tentang  HET  karena kewajiban  mencantumkan  jenis  beras  dan HET  berlaku  untuk  penjualan  eceran  dalam
Tabel 1. HET Beras Medium dan Premium serta Pewilayahannya
No. Wilayah HET Medium (Rp/kg) HET Premium (Rp/kg) 1. Jawa, Lampung, Sumatera Selatan 9.450,00 12.800,00 2. Sumatera, kecuali Lampung dan Sumatera Selatan 9.950,00 13.300,00 3. Bali dan Nusa Tenggara Barat 9.450,00 12.800,00 4. Nusa Tenggara Timur 9.950,00 13.300,00 5. Sulawesi 9.450,00 12.800,00 6. Kalimantan 9.950,00 13.300,00 7. Maluku 10.250,00 13.600,00 8. Papua 10.250,00 13.600,00 Sumber  : Permendag Nomor 57/2017
kemasan.  Dugaan  tersebut  memperoleh klarifikasi  dari  Kapuskadagri  Kementerian Perdagangan,  Dharmayugo  Hermansyah,  di Jakarta  pada  2  November  2018.  Terdapat lebih  300  sampel  beras  di  pasar  yang  tidak dapat dipastikan semua berkualitas premium. Oleh  karena  itu,  sudah  saatnya  pemerintah memberlakukan  standar  beras  secara  ketat agar masyarakat konsumen terlindungi.
Kebijakan  HET  yang  kurang  realistis, menyebabkan  efektivitas  kebijakan  HET rendah  sejak  penerapannya  1  September 2017 hingga kini. Hal tersebut tercermin pada data  harga  beras  medium  menurut  Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, yang harga terendahnya  mencapai  Rp11.250,00/kg  atau masih lebih tinggi dari HET (PIHPS, 2019).
HET  dapat  berdampak  pada  dua  hal berikut:
Pertama, kematian  dini  penggilingan  padi. HET  membuat  risiko  bisnis  beras  dan  usaha penggilingan  padi  semakin tinggi.  Agar  dapat menjual  beras  medium  Rp9.450,00/kg,  maka diperlukan  harga  gabah  maksimal  sebesar Rp4.000,00/kg GKG. Padahal, harga gabah di pasar  sudah  lebih  tinggi  dari  itu.  Jika memaksakan  diri  tetap  beroperasi,  maka penggilingan padi dapat merugi. Penggilingan padi,  terutama  yang  berskala  kecil,  berhenti giling  karena  tidak  ingin  menanggung  risiko berurusan  dengan  Satgas  Pangan  dengan menjual  beras  di  atas  HET.  Hanya  sepertiga dari  53  penggilingan  padi  di  Karangsinom, Indramayu,  yang  rutin  beroperasi  sejak adanya beleid HET  dan  sisanya  mati  suri. Dengan  jumlah  pekerja  15-50  orang  per pabrik,  maka  ratusan  pekerja  di  Indramayu menganggur.  Hal  tersebut  juga  terjadi  di daerah  lain  (Kurniawan,  2017).  Padahal, penggilingan  padi  kecil  mencapai  169.044 (92,8  persen)  dari  182.000  unit  jumlah penggilingan yang ada (BPS, 2012).
Kedua, peta  persaingan  usaha  beras  dapat berubah.  Dampak  HET  beras  terhadap penggilingan  padi  berbeda-beda  tergantung jenis penggilingan dan tipe bisnisnya. Ada dua tipe bisnis penggilingan padi,yaitu penjual jasa giling  gabah,  dan  sebagai  produsen  dan
pedagang beras. Menurut (Sawit, 2017 b ), yang mengutip Persatuan Penggilingan Padi Indonesia,    41  persen  penggilingan  padi (75.400  unit)  diperkirakan  penjual  jasa  giling. Bisnis ini ditekuni penggilingan padi kecil, dan bahkan sekitar 14 persen  diantaranya adalah penggilingan padi kecil keliling.
Karena menjual jasa giling, penggilingan padi  kecil  dan  penggilingan  keliling  ini  tidak terpengaruh  oleh  tinggi  rendahnya  harga gabah  di  pasar  dan  dampak beleid HET. Sebaliknya, HET beras memaksa penggilingan  padi  sebagai  produsen  dan pedagang beras yang berjumlah 106.800 unit (59 persen) untuk menekan biaya pemasaran. Penggilingan  padi  kecil  dan  skala  menengah yang  menekuni  bisnis  ini  diperkirakan  dapat tersingkir dari peta persaingan. Jika itu terjadi, maka  hanya  penggilingan  besar  sebanyak 2.075  buah  (1,1  persen)  yang  dapat menguasai  pasar  sehingga  pasar  beras mudah bergejolak.
Di  luar  itu,  HET  sebagai  pengendali harga  beras  dapat  membuat  pemerintah kehilangan  instrumen alarming .  Sejatinya, HET  merupakan  instrumen  pemerintah  yang menjadi tanda/sinyal/batas dalam menentukan perlu  atau  tidaknya  intervensi  pasar,  bukan dijadikan piranti untuk mengatur pelaku usaha. Pemerintah dapat melakukan intervensi pasar ketika  harga  melampaui  persentase  tertentu dari  HET  melalui  operasi  pasar.  Ketika  HET digunakan sebagai alat pengendali dan bukan alarm ,  maka  pemerintah  telah  kehilangan piranti  penting  itu.  Belum  terlambat  bagi pemerintah  untuk  menimbang  ulang  HET beras.

## V.  STANDAR KUALITAS BERAS
Pelaku  usaha  perberasan  memprotes keputusan pemerintah dalam penerapan label kemasan  beras.  Permendag  No.  59/2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan  Beras  yang  berlaku  efektif  25 Agustus  2018  itu  mewajibkan  perusahaan beras  menginformasikan  mengenai  merek, jenis  beras,  keterangan  campuran  apabila dicampur  varietas  beras  lain,  berat  bersih, tanggal  pengemasan,  nama  dan  alamat
pengemas beras/importir beras pada label. Hal tersebut  berlaku  bagi  semua  jenis  beras medium,  premium  dan  khusus,  namun  tidak berlaku pada beras yang diperdagangkan/dikemas  langsung  di  depan konsumen
Label  hanyalah  ujung  akhir  dari  sebuah standar yang ditetapkan. Standardisasi bertujuan  antara  lain  untuk  meningkatkan jaminan  mutu,  meningkatkan  perlindungan konsumen,  pelaku  usaha,  dan  masyarakat, serta  meningkatkan  kepastian.  Hal  tersebut tertuang pada pasal 3 UU No. 20/2014 tentang Standardisasi  dan  Penilaian  Kesesuaian. Namun  sayangnya,  aneka  peraturan  terkait standar  beras  belum  menjamin  tujuan-tujuan tersebut.  Aturan  standardisasi  jumlahnya banyak,  namun  antara  aturan  yang  satu dengan  yang  lain  memiliki  standar  yang berbeda-beda. Hal tersebut tentunya menyulitkan  bagi  pelaku  usaha,  konsumen, lembaga penguji dan aparat pengawas karena kebingungan aturan yang harus diikuti.
Aturan terbaru adalah Permentan 31/2017 tentang Kelas Mutu Beras yang terbit pada  31  Agustus  2017.  Kelas  mutu  beras dibagi  menjadi  tiga,  yaitu  medium,  premium, dan  khusus.  Permentan  ini  mengadopsi sebagian  syarat  beras  medium  dan  premium SNI  6128:2015.  Di  SNI  6128:2015,  beras dibagi  menjadi  4  kelas  mutu,  yaitu  premium, medium  1,  medium  2,  dan  medium  3.  Baik kelas mutu premium maupun medium, syarat di SNI itu diturunkan levelnya saat diadopsi di Permentan. Misalnya, syarat beras premium di SNI  adalah  derajat  sosoh  100  persen,  kadar air maksimal 14 persen, beras kepala minimal 95 persen, dan butir patah maksimal 5 persen. Di  Permentan  diturunkan  menjadi  derajat sosoh  95  persen,  kadar  air  maksimal  14 persen, beras kepala minimal 85 persen, dan butir patah maksima15 persen.
Di  luar  itu,  terdapat  Permendag  No. 57/2017  tentang  HET  Beras  dan  Inpres  No. 5/2015.  Kelas  mutus  beras  di  Permendag  57 dibagi menjadi tiga, sama seperti di Permentan 31/2017.  Bahkan,  tiga  syarat  di  Permendag 57/2017,  yaitu  derajat  sosoh,  kadar  air  dan
butir patah sama persis dengan di Permentan 31/2017.  Sementara  di  Inpres  5/2015,  syarat mutu  beras  adalah  derajat  sosoh  minimal  95 persen,  kadar  air  maksimal  14  persen,  butir patah  maksimal  20  persen,  dan  menir maksimal 2 persen. Ditinjau dari persyaratannya, SNI 6128:2015 lebih lengkap (mencakup  10  syarat),  disusul  Permentan 31/2017  (7  syarat),  Inpres  5/2015  (5  syarat), dan Permendag 57/2017 (3 syarat).
Menurut  Pasal  5  ayat  4  pada  UU  No. 20/2014, kebijakan nasional standardisasi dan penilaian  kesesuaian  ditetapkan  oleh  menteri yang  mengoordinasikan.  Merujuk  pada  pasal ini,  Permentan  31/2017  dapat    dimaknai sebagai  aturan  teknis  tentang  standar  beras. Hal  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  Badan Standardisasi  Nasional  telah  mengeluarkan SNI  beras,  namun  di  lain  pihak  kementerian teknis juga membuat standar baru. SNI bukan kitab  suci  yang  tidak  dapat  diubah,  tetapi. perubahannya  harus  disepakati  semua  pihak tanpa kecuali, yaitu pemerintah, pakar, pelaku usaha,  konsumen.  Peninjauan  SNI  dapat dilakukan 5 tahun setelah berlaku.
Jika Permentan 31/2017 menjadi rujukan kelas  mutu  beras,  maka  terdapat  kelemahan yang  berpotensi  menjadi  titik  masuk  dugaan identifikasi  awal  kejahatan  pangan.  Namun permasalahannya,  Permentan  31/2017  tidak mengatur lebih lanjut tentang standar metode penilaian  kesesuaian  mutu  dan  pihak  yang melakukannya  sehingga  ada  kemungkinan terdapat  temuan  yang  tidak  sesuai  karena perbedaan  metode  pengukuran,  persepsi parameter, maupun institusi pemeriksa.
Selain  itu,  tidak  semua  pelaku  usaha mempunyai  peralatan  yang  memadai  untuk mengendalikan parameter seperti  yang diatur dalam  Permentan  31/2017.  Selanjutnya, pertanyaan  yang  muncul  adalah  cara  Satgas Pangan  menyikapi  aneka  masalah  itu  di lapangan,  apakah  langsung  ditindaklanjuti atau  dibiarkan.  Jika  merujuk  ke  Pasal  53-57 pada  UU  No.  20/2014,  terdapat  kewajiban BSN,  kementerian/lembaga,  dan  Pemda membina pelaku usaha dalam penerapan SNI. Pertanyaan selanjutnya adalah cara
pengawasan dan pembinaan dalam kerangka Permentan 31/2017.
Pertanyaan-pertanyaan penting ini perlu segera  mendapatkan  penyelesaian  yang tuntas,  termasuk  penyelesaian    kekurangan produksi  beras  medium  di  pasaran.  Hal-hal yang diperlukan adalah aturan atau kebijakan jangka  menengah-panjang  yang  jelas  dan pasti  agar  pelaku  usaha  dapat  membuat proyeksi. Kebijakan yang jelas dan pasti dapat melindungi hak-hak konsumen terlindungi dan pelaku  usaha  juga  terjamin  kelangsungan hidupnya.  Pada  titik  ini,  kejelasan  standar kelas  mutu  beras  merupakan  keniscayaan yang  tidak  dapat    ditunda-tunda  dan  Harus dihindari  aturan  abu-abu  yang  penafsirannya semau gue .

## VI. TIM SERGAP DAN INPRES 5/2015
Kementerian  Pertanian  membentuk  Tim Serap Gabah Petani (Sergap) untuk memastikan  penyerapan  gabah  petani  oleh BULOG.  Tim  tersebut  merupakan  kerjasama antara  TNI  AD,  Perum  BULOG  dan  Pemda. Sejak  dibentuk,  tim  Sergap  membuat  banyak terobosan  yang  tidak  ramah  pasar  (Sawit, 2018).  Tim  Sergap  menggiring  petani  dan pelaku usaha penggilingan padi agar menjual gagah/beras  ke  BULOG.  Berbagai  cara ditempuh  diantaranya  larangan  perdagangan gabah/beras  ke  luar  daerah/kabupaten/kota sehingga Perum BULOG terpaksa menampung  gabah/beras  di  luar  ketentuan standar  kualitas  guna  mengejar target pengadaan tinggi.
Keberadaan  Tim  Sergap  tidak  saja memicu  konflik  antara  aparat  dengan  petani dan  pelaku  usaha,  tetapi  juga  mempersulit Perum  BULOG  dalam  bekerja.  Bagi  Perum BULOG,  pembelian  gabah/beras  mengacu pada  Inpres  No.  5/2015,  yaitu  harga  gabah kering  panen  di  petani  Rp3.700,00/kg,  harga gabah kering giling di gudang Perum BULOG Rp4.650,00/kg,  dan  harga  beras  di  gudang Perum  BULOG  Rp7.300,00/kg.  Tim  Sergap, terutama prajurit TNI AD, kesulitan memenuhi target  serap  yang  ditetapkan    karena  harga gabah  di  pasar  selalu  lebih  tinggi  dari  harga pembelian  pemerintah.  Banyak  di  antara
mereka  harus  berkorban  menggunakan  dana pribadi guna mengejar target ( House of Rice , 2018).
Keberadaan  Tim  Sergap  belum  cukup efektif meningkatkan pengadaan gabah/beras Perum  BULOG.  Ada  atau  tidak  ada  Tim Sergap,  sepanjang  operasionalisasi  Perum BULOG  masih  memakai  HPP  di  Inpres  No. 5/2015,  maka  penyerapan  gabah/beras  akan sulit.  Sejak  Inpres  5/2015  disahkan,  bahkan sebelum itu, tingkat harga beli Perum BULOG lebih  rendah  dari  harga  pasar.  Fleksibilitas harga  10  persen  dari  HPP  tidak  menolong pengadaan karena harga beli  Perum BULOG masih  lebih  rendah  dari  harga  pasar.  Hal tersebut  membuat  pengadaan  beras  Perum BULOG selalu menyimpang dari rencana.
Selain  fleksibilitas  harga,  pemerintah memberikan fleksibilitas penyerapan gabah di luar  kualitas  sebagaimana  yang  diatur  dalam Inpres No. 5/2015. Pemerintah lewat Kementerian Pertanian
mengeluarkan
Permentan  No.  7/2017  tentang  Penyerapan Gabah  Di  luar  Kualitas  Dalam  Rangka Penugasan  Pemerintah.  Sebelum  aturan  ini, ada  juga  kebijakan  fleksibilitas  penyerapan gabah  dan  beras,  yakni  Permentan  No. 71/2015  tentang  Pedoman  Harga  Pembelian Gabah  dan  Beras  di  Luar  Kualitas  oleh Pemerintah.  Aturan  atas  nama  Menteri Pertanian  RI,  selaku  Ketua  Harian  Dewan Ketahanan  Pangan,    mengalami  dua  kali perubahan. Perubahan terakhir menjadi Permentan No. 3/2017 tentang hal yang sama.
Peraturan fleksibilitas ini memungkinkan Perum  BULOG  untuk  menyerap  gabah  dan beras  bermutu  rendah  atau  disebut  di  luar kualitas.  Misalnya,  dalam  Inpres  No.  5/2015, kadar air GKP maksimum 25 persen dan kadar hampa/kotoran maksimum 10 persen, sedangkan  kualitas  kadar  air  beras  harus maksimum  14  persen,  butir  patah  maksimum 20  persen, kadar  menir maksimum  2  persen, dan  derajat  sosoh  minimum  95  persen. Dengan Permentan No. 3/2017 dan Permentan No. 7/2017 memungkinkan Perum BULOG  menyerap  gabah  dengan  kadar  air 26 – 30 persen, dan kadar hampa/kotoran 11 –
15  persen.  Selain  itu,  Perum  BULOG  juga dapat  menyerap  beras  dengan  kadar  air maksimum  14  persen,  butir  patah  maksimum 25  persen, kadar  menir maksimum  2  persen, dan derajat sosoh minimum 95 persen. Namun demikian,  fleksibilitas  penyerapan  ini  terbukti belum dapat membantu memperbesar penyerapan  beras  Perum  BULOG.  Hal tersebut terbukti dari pengadaan beras Perum BULOG  yang  selalu  di  bawah  target  yang ditetapkan dalam empat tahun terakhir.
Kebijakan fleksibilitas penyerapan ini, di satu  sisi  akan  menolong  petani.  Petani terlindungi dari harga jatuh. Akan tetapi, pada sisi lain, kebijakan terebut menyulitkan Perum BULOG  dalam  penyerapan  gabah  produksi petani.  Hal  tersebut  karena  Perum  BULOG tidak dirancang membeli langsung gabah dari petani,  tetapi  dari  koperasi  unit  desa  (KUD) yang  sebagian  punya  penggilingan  padi (Sawit,  2017 b ).  Hal  tersebut  bertujuan  agar usaha  rakyat  tumbuh  bersama  KUD  dan Perum BULOG yang kuat. Namun, saat KUD berguguran  awal  2000-an,  Perum  BULOG membeli beras dari penggilingan padi swasta. Pada umumnya,  penggilingan padi kecil yang memproduksi beras kualitas rendah.
Terkait Inpres No. 5/2015, situasi saat ini memang  berbeda  dari  saat  Inpres  dibuat. Harga  input  produksi  terus  naik,  dan  inflasi 2015 – 2018  mencapai  13,11  persen.  Dengan alasan itu, HPP gabah dan beras memerlukan penyesesuaian.  Jika  mengacu  pada  Hasil Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Padi 2017 (BPS, 2017). Harga Pembelian Pemerintah didapat dari penambahan ongkos produksi  padi  sebesar  Rp2.930,00/kg  GKP dan  keuntungan  35  persen  sehingga  HPP menjadi  Rp3.995,00/kg  GKP  atau  dibulatkan menjadi Rp4.000,00/kg GKP.
Jika  HPP  sebesar  Rp4.000/kg  GKP, pengadaan  beras  Perum  BULOG  tetap  akan sulit karena tingkat harga masih di bawah dari harga  fleksibilitas  10  persen  dari  HPP  yang mencapai  Rp4.070/kg  GKG.  Menurut  kajian Asosiasi  Bank  Benih  dan  Teknologi  Tani Indonesia  (AB2TI)  di  26  kabupaten  produsen padi  (Santoso,  2018),  ongkos  produksi  padi
pada  Januari  2018  mencapai  Rp4.286/kg GKP.  Untuk  mendapatkan  nilai  yang  lebih akurat,  ada  baiknya  dilakukan  survei  ulang ongkos produksi padi dan selanjutnya dilakukan  penetapan  HPP  baru.  Jika  hal tersebut  dilakukan,  maka  terdapat  peluang pengadaan  beras  oleh  Perum  BULOG mencapai target yang ditentukan.
Permasalahan yang ada adalah kenaikan HPP akan menjadi referensi kenaikan  harga  gabah/beras  untuk  semua jenis  kualitas,  memicu  instabilitas  harga,  dan harga  beras  sulit  turun  pada  tingkat  yang wajar.  Saat  ini,  perkiraan  harga  beras domestik  dua  kali  lipat  dari  harga  beras  di pasar  dunia.  Jika  HPP  dinaikan,  maka  daya saing  beras  akan  semakin  rendah  dan merangsang  peluang  penyelundupan.  Hal tersebut merupakan salah satu risiko kenaikan HPP.

## VII.  PENGADAAN  DAN  OPERASI  Perum BULOG
Roh  pembentukan  dan  operasi  Perum BULOG  adalah buyer  of  the  last  resort atau pembeli terakhir bila sudah tidak ada pembeli lagi.  Caranya,  Perum  BULOG  menyerap surplus produksi, berapa pun besarnya, untuk menghindari harga jatuh. Apabila harga di atas harga  dasar,  yang  sekarang  bernama  HPP, Perum  BULOG  tidak  perlu  lagi  masuk  ke pasar.  Seiring  berjalannya  waktu,  terjadi perubahan  mendasar  fungsi  Perum  BULOG , dari  sebagai  pembeli  terakhir  bila  tidak  ada pembeli  lagi  yang  masuk  ke  pasar  menjadi pembeli sesuai target (Khudori, 2018).
Ketika penyerapan beras Perum BULOG diubah  menjadi  target,  ini  menyalahi  khitah pendirian  dan  operasi  Perum  BULOG. Selanjutnya,  tugas  BULOG  berubah  menjadi membeli  pada  harga  beli  yang  ditetapkan (HPP),  baik  saat  harga  jatuh  atau  tidak. Landasan konsep HPP adalah kuantitas, yaitu membeli  beras/gabah  dalam  jumlah  tertentu (untuk  kebutuhan  cadangan  nasional,  dan Raskin/Rastra)  pada  harga  yang  telah ditentukan.  Permasalahannya  adalah  apabila harga  yang  ditentukan  itu  (baca:  HPP)  selalu di bawah harga pasar seperti saat ini,  Perum
BULOG berpotensi akan selalu gagal mencapai  target  penyerapan  beras  yang ditentukan.
Pengadaan Perum BULOG berpedoman pada HPP yang telah ditetapkan pada Inpres No.  5/2015.  Perkiraan  harga  gabah/beras pasar  lebih  tinggi  dari  harga  di  Inpres  No. 5/2015  sebesar  30  persen.  Padahal,  harga merupakan  insentif  utama  dalam  pengadaan gabah/beras Perum BULOG. Harga GKP telah mencapai sekitar                          Rp4.200/kg, bahkan  melampaui  harga  HPP  yang  hanya Rp3.700/kg. Hal tersebut menyebabkan insentif  penyerapan  gabah/beras  semakin menurun.  Pada  akhirnya,  pengadaan  beras nasional juga menurun.
Pada  periode  2014 – 2016,  rata-rata pengadaan beras Perum BULOG sebesar 2,4 juta ton. Pada tahun 2017, rata-rata pengadaan  beras  Perum  BULOG  menurun menjadi 2,1 juta ton, dan  penurunan di tahun 2018  menjadi  1,5  juta  ton.  Proporsi  beras impor  dalam  total  pengadaan  Perum  BULOG meningkat  pada  tahun  2018  menjadi  1,8  juta ton.  Sedangkan,  pada  periode  2014 – 2017, proporsi beras impor rata-rata hanya 323 ribu ton (11 persen) ( House of Rice , 2018). Perum BULOG  telah  bekerja  luar  biasa  memupuk pengadaan  gabah/beras  walaupun  telah dibantu  Tim  Sergap.  Pengadaan  tidak  hanya dilakukan pada musim panen raya dan panen gadu,  tetapi  dilakukan  sepanjang  tahun, termasuk saat paceklik. Mengharuskan Perum BULOG  membeli  gabah/beras  di  musim paceklik dan bersaing dengan pedagang dapat memicu harga beras di pasar terus meningkat.
Akibat  harga  beras  bertahan  di  level tinggi,  Perum  BULOG  melakukan  operasi pasar beras secara masif. Operasi pasar beras dilakukan pada saat panen raya, yaitu Februari 2018.  Sejak  Januari  hingga  31  Desember 2018, Perum BULOG telah melakukan operasi pasar sebanyak 544 ribu ton. Kegiatan operasi pasar  tersebut  lebih  tinggi  jika  dibandingkan dengan  rata-rata  operasi  pasar  per  tahun dalam  periode  2015 – 2017  yang  hanya  155 ribu ton. Sebagian beras operasi pasar berasal dari impor.
Pada  2018,  operasi  pasar  Perum BULOG  dilakukan  di  semua  provinsi,  dan dilaksanakan  sepanjang  tahun  tanpa  jeda. Termasuk  pada  saat  musim  panen  raya. Padahal,  operasi  pasar  terutama  di  musim panen  raya,  sesungguhnya  telah  melanggar prinsip dasar logistik. Operasi pasar seharusnya  dihentikan  pada  saat  musim panen raya. Jika kegiatan operasi pasar tetap dilakukan, maka akan membuat permasalahan di lapangan semakin tinggi.
Pada  akhirnya,  besarnya  permasalahan berujung  pada  tidak  efektifnya  operasi  pasar beras.  Operasi  pasar  ditargetkan  sebesar  15 ribu  ton  beras  per  hari,  tetapi  realisasinya hanya 3.000 hingga 4.000 ton beras per hari. Selain  karena  permasalahan  tadi,  operasi pasar tidak efektif karena sebagian menggunakan  beras  impor  yang  pera, terutama beras impor dari Vietnam. Konsumen kurang begitu suka dengan beras impor yang berasa pera.

## VIII.  TRANSFORMASI RASKIN/RASTRA KE BPNT
Pada  akhir  2018,  target  pemerintah memperluas  jangkauan  program  Bantuan Pangan  Nontunai  (BPNT)  kepada  10,5  juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM)
meningkat 7 kali lipat dari sasaran di 2017 (1,5 juta KPM. Hal tersebut berarti mekanisme baru penyaluran bantuan pangan pengganti Raskin/Rastra  telah  mencakup  67,7  persen rumah  tangga  sasaran.  Perubahan  tersebut membuat  jumlah  penerima  Raskin/Rastra berkurang drastis dari 14,2 juta rumah tangga pada  2017  menjadi  5,4  juta.  Artinya,  sasaran penerima tinggal sepertiga saja. Skema BPNT bertujuan  untuk  menyempurnakan  enam program  yang  tidak  tepat  pada  program Raskin/Rastra,  yaitu  tidak  tepat  sasaran, jumlah, harga, waktu, kualitas, dan administrasi.
Dalam mekanisme baru, Perum BULOG tidak  menerima  subsidi  dan  mengantarkan Raskin/Rastra  kepada  masyarakat.  Namun, pemerintah  akan  mentransfer  langsung  uang bantuan  Rp110.000/bulan  ke  rekening  KPM berkartu debit. Uang hanya dapat dibelanjakan
untuk  kebutuhan  pokok,  seperti  beras,  gula dan telur di pengecer yang ditunjuk. Uang tidak dapat  diambil  tunai.  Di  pengecer,  terdapat beraneka ragam beras dengan harga beragam pula.  Warga  miskin/rentan  dapat  memilih sendiri, baik harga, kualitas maupun jumlahnya.  Jika  uang  dalam voucher tidak habis, sisa uang menjadi tabungan.
Dibandingkan  Raskin/Rastra,  skema baru  dapat  meningkatkan ketepatan  sasaran, waktu,  dan  administrasi.  Kriteria  ketepatan kualitas,  harga,  dan  jumlah  tidak  lagi  relevan karena masyarakat miskin/rentan dapat memilih  beras  sendiri.  Skema  baru  ini  juga tidak  mendistorsi  pasar  gabah/beras,  dan rumah  tangga  miskin/rentan  tidak  perlu menyediakan  uang  untuk  menebus,  seperti pada Raskin/Rastra. Dana APBD pendamping dari kabupaten/kota yang selama ini dikeluarkan  untuk  membantu  kelancaran proses penyaluran Raskin/Rastra dapat dihapus dan direalokasikan untuk yang lain.
Sejalan  dengan  perubahan  itu,  kuota penyaluran  beras  berkurang  drastis  dari  2,5 – 3,4 juta ton beras pada  tahun-tahun sebelumnya menjadi 1,2 juta ton tahun 2018. Pengurangan  itu  membuat  portofolio  tugas pelayanan publik ( Public Service Obligation /PSO) yang ditangani Perum BULOG  menjadi  sepertiga  dalam  bentuk Bantuan Sosial Beras Sejahtera atau Bansos Rastra sejak 2018. Sejalan keinginan pemerintah  untuk  mengubah  semua  bantuan menjadi  transfer  tunai  secara online ,  jumlah PSO  itu  akan  terus  menyusut  dan  hanya menyisakan daerah-daerah 3T, yaitu tertinggal,  terisolasi,  dan  terluar.  Hal  tersebut berarti  tak  lama  lagi  Bansos  Rastra  menjadi cerita.
Melalui  BPNT  dan  Bantuan  Sosial Rastra,  secara  teoritis,  tidak  ada  lagi penyaluran  beras  bersubsidi  yang  dalam setahun  mencapai  jumlah  2,5 –3,4  juta  ton. Oleh  karena  itu,  menjadi  tidak  relevan  dan tidak  logis  menugaskan  Perum  BULOG menyerap gabah/beras produksi petani domestik dalam jumlah besar setiap tahunnya. Akan  dikemanakan  beras  serapan  domestik
itu?  Beras  selain  bersifat bulky dan  mudah rusak. Beras hanya tahan disimpan 4 bulanan. Tanpa outlet penyaluran yang jelas dan pasti, menugaskan Perum BULOG menyerap gabah/beras  petani  dapat  dipastikan  bakal membuat BUMN ini pelan-pelan bangkrut.
Manajemen  Perum  BULOG  sepertinya sudah  “membaca”  situasi  ini  sejak  2017.  Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  stok  awal  tahun 2018  yang  hanya  tersisa  700 – 800  ribu  ton beras. Jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan  dengan  stok  awal  selama  satu dekade  terakhir,  yang  berkisar  1,3 – 1,5  juta ton.  Terkait  dengan  itu  pula,  Perum  BULOG diperkirakan  akan  mengurangi  pengadaan beras  dalam  negeri  menjadi  hanya  1  juta  ton (2 – 3  persen  dari  produksi  beras  tahunan). Pengadaan  tersebut  menurun  tajam  dari kondisi sebelumnya, yaitu 6 – 9 persen (Sawit, 2017 a ). Pengurangan tersebut akan berpengaruh pada stok publik dan memperkecil  penyaluran  publik  lainnya.  Bagi petani,  hal  tersebut  merupakan  sinyal  buruk karena  harga  rentan  jatuh.  Bagi  pemerintah, hal tersebut merupakan warning bahwa harga beras  akan  tidak  stabil.  Bagi  warga  miskin, mereka harus siap lebih miskin.
Beras bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi  juga  politik.  Apabila  pemerintah  tidak mampu mengendalikan harga, kondisi  sosial- politik  mudah  sekali  terguncang.  Legitimasi pemerintah yang berkuasa terganggu. Siapapun  rezim  yang  berkuasa  di  negeri  ini, berpeluang terguling  apabila  tidak melakukan pengelolaan  beras.  Oleh  karena  itu,  agar negara  tidak  seperti  pasukan  tanpa  senjata, kebijakan  perberasan  harus  dirumuskan ulang, terutama terkait dengan besar-kecilnya Cadangan  Beras  Pemerintah  (CBP).  Sampai saat  ini,  CBP  hanya  350  ribu  ton  dengan kualitas  medium.  CBP  tersebut  setara kebutuhan tiga hari sehingga CBP tidak dapat menjadi instrumen pemerintah untuk mengintervensi  kegagalan  pasar.  Selain sangat kecil, efektivitas CBP kualitas medium sebagai  instrumen  stabilisasi  sangat  rendah. Hal  tersebut  diperburuk  dengan  Perum BULOG yang tidak lagi mendapatkan berbagai privillege .  Perum  BULOG  tidak  lebih  hanya
pelaksana tugas kebijakan pemerintah. Negara  pun  seringkali  gagap  merespon keadaan.
Agar itu tak terjadi, posisi negara sebagai otoritas pengendali harus dikembalikan, melalui :
Pertama, kebijakan harga tunggal atau beras medium sejak 1969 harus dikoreksi. Beleid ini tidak  mempunyai  landasan  kokoh.  Di  pasar, terdapat  lebih  dari  satu  kualitas  beras.  Di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta, terdapat tujuh  belasan  jenis  beras.  Di  toko-toko kelontong, terdapat 3 –5 jenis beras. Kebijakan harga tunggal tidak memperhitungkan pergerakan harga gabah/beras sesuai musim, dan  segmentasi  pasar  sesuai  preferensi konsumen, yaitu segmen bawah mengonsumsi  beras  medium  dan  segmen menengah  ke  atas  mengonsumsi  beras premium (Khudori, 2017 b ).
Kebijakan  harga  tunggal  menyulitkan pemerintah  dalam  intervensi  harga  melalui operasi  pasar.  Dengan  satu  jenis  kualitas, apalagi  stok  lama,  mustahil  operasi  pasar dapat  meredam  gejolak  harga  semua  jenis beras  di  pasar.  Oleh  karena  itu,  penetapan harga  beras  multikualitas  dapat  diterapkan dalam  jangka  pendek  dengan  kombinasi kriteria, yaitu perbedaan butir patah 5 persen dan 25 persen, kualitas medium (musim hujan) dan premium (kemarau), serta varietas unggul dan  romatik/lokal  (Sawit  dan  Halid,  2010). Pengadaan  beras  Perum  BULOG  akan mengikuti  pengadaan  beras  multikualitas. Dengan  harga  yang  berbeda  (sesuai  butir patah, musim dan varietas), maka pengadaan beras  Perum  BULOG  dapat  dilakukan sepanjang tahun.
Perubahan  ini  harus  diikuti  kenaikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari 0,35 juta ton menjadi 1,5 –2 juta ton. Dari jumlah itu, porsi  beras  medium  hanya  sepertiga  CBP. Selain operasi pasar, CBP dapat dipakai buat beragam program, yaitu food for work , ekspor, program antikemiskinan dan bantuan internasional.  Penambahan  CBP  tersebut membuat  pemerintah  tetap  punya  kendali terhadap  pasar  beras.  Selanjutnya,  tugas
pelayanan  publik  (PSO)  sebagai  pengganti Rastra di Perum BULOG menjadi ada beserta outlet penyalurannya.  Besaran  CBP  tersebut akan  menaikkan  kapasitas  dan  level  Perum BULOG dalam berkompetisi.
Kedua, kebijakan  pengadaan  multikualitas harus dikombinasikan dengan aturan pemerintah  yang  mewajibkan  penggilingan menyetor  5 –10  persen  beras  (tergantung besar  kecil  kapasitas  penggilingan)  yang dikuasai  ke  Perum  BULOG  (Sawit,  2016). Sebagai ganti kewajiban itu, pemerintah dapat memberikan insentif dalam bentuk keringanan pajak. Dengan dua kebijakan tersebut, empat hal  dapat  diraih  sekaligus,  yaitu  Perum BULOG menguasai stok beras publik dengan multikualitas, operasi pasar akan lebih efektif, pertanggungjawaban  fisik  dan  administrasi lebih mudah, dan bila ada kelebihan stok, CBP lebih mudah disalurkan. Dengan adanya beras premium,  biaya  pemeliharaan  lebih  murah dengan daya simpan lebih lama.

## IX. KESIMPULAN
Kebijakan  perberasan  dalam  2 –3  tahun terakhir  amat  dinamis.  Sejumlah  kebijakan dibuat  untuk  merespon  dan  mengubah keadaan.  Ternyata,  berbagai  kebijakan  itu tidak  membuat  kondisi  perberasan  semakin baik, sebaliknya justru memunculkan permasalahan  yang  termanivestasi  dalam sejumlah  paradoks.  Agar  permasalahan  ini tidak  berlanjut,  disarankan  sejumlah  hal berikut.
Pertama, produksi padi yang lebih rendah dari klaim  selama  ini menandai  surplus tak  terjadi dalam  jumlah  besar.  Oleh  karena  itu, diperlukan konsistensi dengan harga gabah/beras yang bertahan lama.
Kedua, keterlibatan  Satgas  Pangan  dalam stabilisasi  harga,  dan  Tim  Sergap  dalam pemupukan  pengadaan  gabah/beras  Perum BULOG perlu ditinjau ulang. Kedua instrumen itu tidak ramah terhadap mekanisme pasar.
Ketiga, kebijakan  HET  beras  perlu  ditinjau ulang.  HET  lebih  banyak  mudarat  dari  pada manfaatnya.  Jika  HET  tetap  diberlakukan, sebaiknya  hanya  mengatur  beras  yang
dikonsumsi  masyarakat  kebanyakan,  yaitu beras  medium.  Bukan  beras  premium,  super atau  beras  khusus  yang  dikonsumsi  warga menengah  ke  atas  sesuai  dengan  amanat Undang-undang Dasar 1945 untuk menyantuni  kaum  fakir  miskin  dan  anak telantar  (Pasal  34  ayat  1)  agar  beroleh penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan (Pasal  27  ayat  2).  Jika  konsisten  dengan tujuan itu, sasaran konsumennya adalah kaum miskin.  Melalui  kebijakan  Bansos  Rastra  dan BPNT,  pemerintah  telah  melindungi  warga miskin  tanpa  takut  harga  beras  naik  tinggi. Dengan  cara  ini, beleid HET  tidak  akan menutup  peluang  bagi  para  inovator  untuk meningkatkan  nilai  tambah  beras  menjadi premium,  apapun  inovasinya.  Hal  tersebut juga  menciptakan  insentif  buat  modernisasi industri penggilingan padi.
Keempat, aturan standar beras perlu dipastikan.  Meskipun  SNI  6128:2015  belum lengkap  karena  hanya  mencakup  parameter fisik, sebaiknya  standar kualitas tersebut yang dipakai.  Kepastian  aturan  standar  beras membuat  pelaku  usaha,  konsumen,  lembaga penguji,  dan  aparat  pengawas  mempunyai pedoman  yang  sama.  Di  dalam  UU  No. 20/2014 dikenal dua jenis SNI, yaitu sukarela dan  wajib.  Pada  dasarnya,  SNI  bersifat sukarela.  SNI  menjadi  wajib  tergantung kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan,  dan  kelestarian  lingkungan.  Para pihak, terutama pemerintah, harus menimbang  cermat  dan  hati-hati  sebelum memberlakukan  SNI  wajib  untuk  beras. Jangan  sampai,  kewajiban  tersebut  justru menimbulkan  persaingan  usaha  tidak  sehat, menekan inovasi, dan menghambat perkembangan UMKM.
Kelima, diperlukan  penyesuaian  HPP  dalam Inpres  No.  5/2015.  Untuk  keperluan  itu, diperlukan survei ulang ongkos produksi padi. Penyesuaian HPP untuk memastikan pengadaan  gabah/beras  Perum  BULOG mencapai  target.  Selanjutnya,  harga  beras tunggal  diubah  menjadi  multikualitas  dengan perbedaan butir patah 5 persen dan 25 persen, kualitas medium  (musim  hujan)  dan  premium (kemarau), serta varietas unggul dan
romatik/lokal.  Dengan  harga  yang  berbeda (sesuai  butir  patah,  musim  dan  varietas), pengadaan  beras  Perum  BULOG    dapat dilakukan sepanjang tahun.
Keenam, agar  pemerintah  tetap  mempunyai kendali  terhadap  pasar,  perubahan  kebijakan harga multikualitas harus diikuti kenaikan CBP dari 0,35 juta ton menjadi 1,5 –2 juta ton. Selain untuk  operasi  pasar,  CBP  dapat  digunakan untuk  berbagai  keperluan,  seperti  bantuan internasional.  Langkah  tersebut  membuat tugas  pelayanan  publik  Perum  BULOG sebagai pengganti Rastra menjadi ada beserta outlet penyalurannya. Konsekuensinya, pemerintah  harus  menyediakan  anggaran baru untuk penambahan CBP.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2012. Pendataan Industri  Penggilingan  Padi  (PIPA) .  Katalog BPS: 6106001.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2017. Hasil  Survei Struktur  Ongkos  Usaha  Tanaman  Padi . Badan Pusat Statistik.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik.  2018. Perbaikan Metodologi Perhitungan Data Produksi Beras Dengan  Metode  Kerangka  Sampel  Area (KSA) . Badan Pusat Statistik.
House  of  Rice.  2018.  Evaluasi  Kebijakan  Beras Nasional  Setelah  Data  Beras  Dikoreksi: Catatan Akhir Tahun House of Rice. Makalah disampaikan  pada  Forum  di  House  of  Rice. Desember 2018. Jakarta.
Khudori.  2017 a .  Dampak  HET  Beras  Pada Penggilingan  Padi, Bisnis  Indonesia ,  27 November 2017.
Khudori. 2017 b . Reformulasi Kebijakan
Perberasan, GATRA , 2 Agustus 2017.
Khudori.  2018.  Perlukah  Inpres  Perberasan  yang Baru?, Investor Daily , 18 September 2018.
Kurniawan,  M.  2017  Kematian  Dini  Penggilingan Kecil , Kompas , 7 Desember 2017.
Lumaksono,  A.  2017. Road  map  penyempurnaan data perberasan nasional . Makalah disampaikan  pada  Forum  di  House  of  Rice. 25 Agustus 2017. Jakarta.
Patiwiri, A. W. 2006. Teknologi Penggilingan Padi . Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
[PIHPS]  Pusat Informasi  Harga  Pangan  Strategis.
2019.  Tabel  Harga  Berdasarkan  Daerah. www.hargapangan.id. [14 Januari 2019].
Santoso,  D.A.  2018.  Rantai  Pasok,  Tata  Kelola Pangan  Nasional dan Rent Seeking . Makalah  disampaikan  pada Focus  Group Discussion di Komisi  Pengawas  Persaingan Usaha  Republik  Indonesia.  5  November 2018. Bogor
Sawit,  M.H . dan  H.  Halid  (penyunting).  2010. Arsitektur  Kebijakan  Beras  di  Era  Baru .  IPB Press. Bogor.
Sawit,  M.  Husein.  2014.  Analisa  Hasil  Sensus Penggilingan  Padi  2012. PANGAN .  Vol.  23 (3).: 208-219.
Sawit,  M.  Husein.  2015.  Kisruh  Angka  Surplus Beras , Kompas , 27 Juni 2015.
Sawit, M. Husein. 2016. Menata Pemasaran Beras, Kompas , 9 April 2016.
Sawit, M. Husein. 2017 a . Maju Mundur Penerapan HET Beras, Kompas , 14 September 2017.
Sawit,  M.  Husein.  2017 b .  Kejatuhan  Harga  dan Kualitas Gabah, Kompas, 3 Maret 2017 .
Sawit,  M.  Husein.  2018.  Setelah  Data  Beras Dikoreksi, Kompas , 17 Desember 2018.
Sastrotaruno,  Suwandhi  dan  C.Maksum.  2002. Jumlah  Data  Beras  di  Indonesia:  Tinjauan Singkat. Badan Pusat Statistik.
[Setwapres]  Sekretariat  Wakil  Presiden  Republik Indonesia.  2018.  Perbaikan  Metodologi Perhitungan Produksi Padi. Makalah disampaikan pada Konferensi Pers Wapres. 22 Oktober 2018. Jakarta.
Suwito,  S.  2007.  Statistik  Beras, Kompas ,  11 Januari 2007.
BIODATA PENULIS:
Khudori dilahirkan  di  Lamongan,  20 Februari  1968.  Penulis  menyelesaikan pendidikan  S1  di  Jurusan  Ilmu  Tanah, Fakultas  Pertanian,  Universitas  Jember pada tahun 1994.