Kehadiran Aplikasi Portal  Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Esy Kurniasih, Admiral Admiral , Moza Dela Fudika e-ISSN: 2621-4105
Kehadiran Aplikasi Portal  Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
The Presence Of The Consumer Protection Portal Application in the Financial Services Sector
Esy Kurniasih 1 , Admiral Admiral 2 , Moza Dela Fudika 3
Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia esykurniasih@law.uir.ac.id

## Abstract
This  study  primarily  aims  to  identify  the  consumer  protection  portal  application  based  on  POJK  RI  No.  31 /Pojk.07/2020  and,  secondary,  how  the  Financial  Services  Authority  may  settle  consumer  disputes  and safeguard customers in the financial services industry. The need for this research is urgent since it is the first to  address  consumer  protection  in  the  financial  services  industry,  consumer  protection  portal  applications, and  Financial  Services  Authority  consumer  dispute  resolution.  The  normative  juridical  technique  is  the research  methodology  used  in  this  study.  The  explanation  above  leads  one  to  conclude  that  Law  No.  21  of 2011  establishing  the  Financial  Services  Authority's  mission  is  why  the  consumer  protection  portal application  is  available. In  the  financial  services  industry,  disputes  are  settled  either  out-of-court or  via  the Financial  Services  Institution  first  if  a  settlement  cannot  be  achieved.  The  recommendations  state  that, because APPK is still used generically, an upgrade to the system is required to maximize the application of legal protection through the principles of information openness and transparency.
Keywords: Financial Services Sector; Presence Of The Consumer Protection Portal Application

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mempelajari  bagaimana  portal  perlindungan  konsumen  digunakan sesuai  dengan  POJK  RI  No.  31  /Pojk.07/2020,  dan  bagaimana  perlindungan  konsumen  di  Sektor  Jasa Keuangan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini sangat penting karena  penelitian  sebelumnya  belum  membahas  topik  ini.  Penelitian  ini  menggunakan  yuridis  normatif. Adapun kesimpulan dari  diskusi  di  atas,  undang-undang  No.  21  tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan memungkinkan  portal  perlindungan  konsumen.  Jika  sengketa  di  sektor  jasa  keuangan  tidak  diselesaikan melalui  Lembaga  Jasa  Keuangan,  mereka  akan  dilanjutkan  dengan  penyelesaian  di  pengadilan  atau  di  luar pengadilan.  Rekomendasi  mengenai  praktik  APPK  masih  banyak  digunakan,  dan  sistem  harus  diperbarui untuk  memaksimalkan  penerapan  perlindungan  hukum  melalui  prinsip  keterbukaan  dan  transparansi informasi.
Kata kunci: Apikasi Portal Perlindungan Konsumen; Sektor Jasa Keuangan
Kehadiran Aplikasi Portal  Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Esy Kurniasih, Admiral Admiral , Moza Dela Fudika e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  meningkatkan  penggunaan  layanan  jasa  keuangan  semakin meningkat  dari  tahun  ke  tahun,  pada  awalnya  layanan  jasa  keuangan  mulai  marak digunakan  oleh  masyarakat  pada  saat  pandemi  Covid-19.  Pandemi  Covid-19  merubah banyak  sisi  kehidupan  dari  yang  mulanya  berbagai  jasa  layanan  keuangan  sifatnya  masih konvensional seperti perbankan, asuransi dan lembaga pembiayaan, setelah pandemi covid semuanya  berubah  berbasis  digital. 1 Layanan  jasa  keuangan  yang  mulanya  bersifat konvensioan  lalu  kini  berubah  dnegan  berbasis  digital,  menghasilkan  hasil  yang  baik  dan juga  buruk.  Salah  satu  hasil  positifnya  adalah  memudahkan  dalam  hal  bertransaksi, sehingga  para  nasabah  bisa  menggunakan  lembaga  jasa  keuangan  dimanapun keberadaannya,  tidak  perlu  datang  bersusah  payah,  mengatri  ke  kantor  layanan  jasa keuangan,  Namun,  ini  juga  memiliki  dampak  negatif,  karena  sistem  otomatisasi  yang diterapkan  menjadikan  berbagai  jenis  permasalahan  yang  ditimbulkan  sehingga  banyak dijumapi sengketa-sengketa hukum akibat dampak dari berubahnya model konvensional ke model berbasis digital. 2
Literasi  keuangan  adalah  keahlian  dan  kemampuan  seseorang  dalam  hal  keuangan yang  memiliki  dampak  terhadap  perilaku  sehari-harinya  dan  berpengaruh  pada  kualitas kehidupan  dalam  mengambul  keputusan  dalam  menggapai  ksejahteraan  secara  finansial dalam  kehidupannya. 3 Literasi  keuangan  memiliki  korelasi  yang  erat  dengan  kesejateraan seseorang. 4 Kemampuan  seseorang  dalam  mengelola  dan  menggunakan  uang  dalam kehidupan  sehari-hari  sangatlah  penting.  Kesulitan  dalam  finansial  tidak  hanya  bersumber dari pengangguran akan tetapi juga karena pengelolaan keuangan yang kurang tepat selama ini.  Pengelolaan  keuangan  yang  keliru  menyebabkan  penggunaan  uang  yang  kurang bijaksana. Hal tersebut bisa menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan  pemahaman akan keuangan  yang menyebabkan pada kondisi menurunnya kepercayaan diri yang hilang. Dengan  demikian  dapat  kita  simpulkan  bahwa  betapa  pentingnya  memahami  literasi keuangan.  Peham  akan  literasi  keuangan  membuat  seseorang  bijaksana  dalam  mengelola keuangan. 5
Lusardi  mengatakan  bahwa  literasi  keuangan  adalah  kondisi  dimana  setiap  individu paham  akan  keuangan  dirinya  sendiri,  bisa  mengelola  atau  menggunakan  uangnya  dengan
1 Rodes  Ober  Adi  Guna  Pardosi  and  Primawardani,  “Perlindungan  Hak  Pengguna  Layanan  Pinjaman  Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Jurnal HAM , 2020, 354–67.
2 Bernadetta  Tjandra  Wulandari,  “Aplikasi  Portal  Perlindungan  Konsumen  (Appk)  Otoritas  Jasa  Keuangan Penajaman Aspek Perlindungan Pada Sistem Jasa Keuangan,” Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik) 8, no. 2 (2022): 30–46, https://doi.org/10.35814/selisik.v8i2.4483.
3 OJK, “Literasi Keuangan,” n.d.
4 Mochamad Reza Adiyanto and Arie Setyo Dwi Purnomo, “Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah,” Jurnal Administrasi Kantor 9, no. 1 (2021): 1–12.
5 Amanita  Novi  Yushita,  “Pentingnya  Literasi  Keuangan  Bagi  Pengelolaan  Keuangan  Pribadi,” Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen 6, no. 1 (2017), https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14330.
Kehadiran Aplikasi Portal  Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Esy Kurniasih, Admiral Admiral , Moza Dela Fudika e-ISSN: 2621-4105
bijak.  Literasi  keuangan  berdampak  pada  perilaku  seseorang,  kebiasaan  seseorang  dalam mengelola keuangan 6 .
Kemudian menurut Huston, literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai:
“The ability to read, analyze, manage and communicate about the personal financial condition that affects material well-being. It includes the ability to discern financial choices, discuss money and financial issues without (or despite) discomfort, plan for the  future,  and  respond  competently  to  life  events  that  affect  everyday  financial decisions, including events in the general economy”. 7
Sengketa-sengketa  hukum  yang  timbul,  bermula  dari  para  konsumen-konsumen pengguna layanan jasa keuangan, dikarenakan ketidaktahuannya terhadap proses dan teknis transaksi  terkait  layanan  jasa  keuangan  yang  digunakan.  Masih  banyak  sekali  manusia- manusia  yang  sampai  saat  sekarang  minim  pengetahuannya  terkait  dengan  pengetahuan keuangan,  atau  dalam  bahasa  lain  disebut  dengan  literasi  keuangan.  peningkatan pemahaman  literasi  keuangan  diperlukan  agar  masyarakat  pengguna  tidak  terjebak pelayanan jasa keuangan. 8
Penggunaan  layananan  jasa  keuangan,  tentu  tidak  lah  berjalan  mulus  tanpa  kendala. Berbagai  jenis  permasalahan  yang  timbul  tentu  memiliki  konsekuensi  nyata  pada  pelaku usaha  jasa  keuangan  untuk  dapat  menyediakan  perangkat  penyelesaian  sengketa.    Secara umum,  lazimnya  masalah-masalah  yang  sering  diadukan  ke  OJK  memiliki  2  (dua)  sebab, diantara nya adalah pertama, konsumen kurang memahami barang dan jasa keuangan yang mereka  gunakan.  Kedua,  banyak  PUJK  tidak  memberikan  layanan  edukasi  pada  para konsumennya,  dalam  menjalankan  usaha  jasa  keuanga  yang  dimilikinya.  Dalam  kata  lain, para  PUJK  belum  sepenuhnya  menerapkan  asas  perlindungan  hukum  pada  para konsumennya,  seperti  belum  sepenuhnya  memberikan  edukasi  yang  maksimal  tentang produk  dan  layanan,  lalu  menggunakan  bahasa  yang  tidak  bisa  dipahami  secara  langsung oleh konsumen, lalu pelayanan yang tidak sesuai dengan isi dari kesepakatan awal sehingga menimbulkan  ketidakpuasan  pada  konsumen,  yang  akhirnya  konsumen  melakukan pengaduan pada pihak OJK.
Beberapa  penelitian  terkait  dengan  hal  yang  serupa  pertama  penelitian  yang  oleh Wibowo  (2019),  Peraturan  OJK  No1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen Sektor  Jasa  Keuangan  ditinjau  dari  tujuannya  untuk  memberikan  perlindungan  kepada Konsumen masih belum optimal, karena tidak diaturnya mengenai jangka waktu pemberian tanggapan oleh OJK dari aduan yang telah disampaikan konsumen dalam peraturan tersebut dan  perlindungan  konsumen  sektor  jasa  keuangan  belum  maksimal  memasukkan  konsep utilitarianism e, kalau di lihat dari tujuan peraturan tersebut memang  untuk  kenyaman dan
6 A dan O.S. Mitchell. Lusardi, “The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence,” Journal of Economic 52, no. 15–44 (2014).
7 S. J. Huston, “Measuring Financial Literacy,” Journal of Consumer Affairs 44, no. 2 (2010): 296.
8 Rohmini Indah Lestari et al., “Penerapan Literasi Keuangan Digital Peer-To-Peer ( P2P ) Lending Kepada Pelaku UMKM  Di  Kelurahan  Sendangmulyo  Semarang,” Journal  of  Dedicators  Community 6,  no.  3  (2022):  241–54, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.34001/jdc.v6i3.3644.
Kehadiran Aplikasi Portal  Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Esy Kurniasih, Admiral Admiral , Moza Dela Fudika e-ISSN: 2621-4105
kebahagaian  konsumen  secara  luas,  tidak  hanya  konsumen  secara  individual,  luas  di  sini bisa diartikan konsumen yang meminjam uang dengan pinjaman online . 9
Kedua  penelitian  Wulandari  (2022),  Dalam  rangka  memaksimalkan  pemenuhan aspek  perlindungan  konsumen  pengguna  layanan  jasa  keuangan,  OJK  telah  membentuk Aplikasi  Portal  Perlindungan  Konsumen  (APPK).  Kehadiran  APPK  ini  bertujuan  untuk mempermudah  akses  dan  proses  pengaduan  konsumen  ke  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan (PUJK). Hal ini dikarenakan melalui sistem APPK konsumen dapat melakukan pengaduan dimanapun dan kapanpun sepanjang dapat mengakses jaringan internet. 10
Ketiga  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rambe  dkk,  (2022)  tentang  BPSK  tidak berwenang  dalam  menyelesaikan  sengketa  keuangan  pasca  terbentuknya  POJK  No. 61/07/2020.  Hal  ini  dikarenakan  BPSK  yang  dirumuskan  oleh  UUPK  mempunyai wewenang  secara  umum  terkait  penyelesaian  sengketa  konsumen  yang  berkaitan  dengan barang dan/atau jasa, sedangkan LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) sektor jasa  keuangan  yang  dibentuk  oleh  OJK  hanya  dapat  menyelesaikan  sengketa  pada  bidang jasa  tertentu  yakni  jasa  keuangan.  Apabila  terjadi  sengketa  pembiayaan  konsumen  pada sektor jasa keuangan maka dapat mengacu pada POJK No. 61/07/2020 tentang LAPS . 11 Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  sesungguhnya  penelitian  yang sekarang  dilakukan  untuk  melengkapi  yang  belum  pernah  diteliti  oleh  para  peneliti sebelumnya,  adapun  yang  menjadi  kelemahan  dari  penelitian  sebelumnya  adalah  bahwa fokus  pembahasannya  mengacu  pada  perlindungan  konsumen  saja,  akan  tetapi  belum membahas  terkait  dengan  keberadaan  dari  aplikasi  portal  perlindungan  konsumen,  yang menjadi  wadah  untuk  memudahkan  konsumen  mendapatkan  berbagai  informasi  dan melakukan  pengaduan.  Selanjutnya,  penelitian  yang  akan  dilakukan  dengan  penelitian- penelitian  sebelumnya  memiliki  persamaan  dan  perbedaan.  Adapun  persamaannya  adalah bahwa penelitian ini sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Lalu yang membedakan dengan penelitian ini adalah, bahwa dalam penelitian ini fokusnya  pada  aplikasi  portal  perlindungan  konsumen  yang  kini  telah  hadir  yang  di prakarsai  oleh  OJK,  untuk  memudahkan  para  konsumen  mendapatkan  berbagai  layanan informasi dan juga memudahkan para konsumen untuk melakukan pengaduan secara daring dalam artian pengaduan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun.Tujuan dari penelitian ini adalah  yang    pertama  untuk  memahami  penggunaan  portal  perlindungan  konsumen,  dan kedua untuk memahami peran OJK dalam melindungi konsumen dan menangani sengketa.
9 Dwi  Edi  Wibowo,  “Penerapan  Konsep  Utilitarianisme  Untuk  Mewujudkan  Perlindungan  Konsumen  Yang Berkeadilan  Kajian  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa Keuangan,” Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran 19, no. 1 (2019): 15, https://doi.org/10.18592/sy.v19i1.2296.
10 Tjandra Wulandari, “Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (Appk) Otoritas Jasa Keuangan Penajaman Aspek Perlindungan Pada Sistem Jasa Keuangan.”
11 Tamiarisa  Amanda  Fasa  Rambe  et  al.,  “Kewenangan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Kota  Medan Memeriksa  Sengketa  Konsumen  Jasa  Keuangan  Pasca  Terbentuknya  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Sektor Jasa Keuangan,” Locus Journal of Academic Literature Review 1, no. 2 (2022): 109–16, https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i2.57.
Kehadiran Aplikasi Portal  Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Esy Kurniasih, Admiral Admiral , Moza Dela Fudika e-ISSN: 2621-4105

## 2. METODE
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  yuridis  normatif. 12 Penelitian  yuridis  normatif adalah  suatu  metode  penelitian  dengan  kajian  ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan  serta  mengkaji  objek  suatu  permasalahan  yang  akan  diteliti . 13 Penelitian  ini  melibatkan  analisis  data  sekunder  atau  sumber  kepustakaan  yang  terkait dengan  isu  yang  sedang  diteliti. 14 Data  sekunder  yang  dikumpulkan  dengan  menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan didasarkan pada penelitian ini. Undang-Undang No. 21 Tahun  2011  tentang  OJK,  sebagai  dasar  hukum,  adalah  sumber  data  sekunder  yang dikumpulkan,  undang-undang  seperti  Peraturan  OJK  No.  31/POJK.07/2020  mengatur mengenai  pelayanan  kepada  konsumen  dan  masyarakat  dalam  sektor  jasa  keuangan, sementara  Peraturan  OJK  No.18/POJK.07/2018  berkaitan  dengan  prosedur  pengaduan konsumen  di  sektor  jasa  keuangan.  Selain  itu,  menggunakan  sumber  hukum  sekunder seperti  artikel,  buku,  dan  ensiklopedia  hukum  yang  relevan  dengan  topik  penelitian  ini. Setelah  pengumpulan  data,  penulis  kemudian  menganalisis  data  tersebut,  menggunakan metode deskriptif analitis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Aplikasi Portal  Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan
Otoritas jasa keuangan selanjutnya di singkat dengan OJK menanggapi dengan serius segala jenis permasalahan yang ditimbulkan dari layanan jasa keuangan yang pada mulanya bersifat  konvensional  berubah  menjadi  berbasis  digitalisasi.  Respon  OJK  terhadap permasalahan  tersebut  dibuktikan  dengan  upaya-upaya  yang  dilakukan    yakni  dengan diterbitkannya  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK)  No.  6/POJK.07/2022,  yang merupakan  revisi  dari  POJK  No  1/POJK.07/2013,  disusun  ketentuan-ketentuan  mengenai perlindungan  konsumen  dalam  sektor  jasa  keuangan  mulai  dari  tahap  perencanaan  produk dan  layanan  hingga  penyelesaian  perselisihan.  Yang  tidak  kalah  penting,  POJK  juga mengatur  dengan  jelas  terkait  prinsip  transparansi  dalam  informasi  produk  dan  layanan, serta  keterbukaan  produk,  didukung  oleh  peraturan  perlindungan  data  yang  disahkan  oleh POJK.  Nomor  6/  POJK.07/2022  antara  lain:  “1.  Pendekatan  pengaturan  pada  siklus  hidup produk  dan  atau  layanan (product  life  cycle) yang  semakin  mengoptimalkan  upaya perlindungan  konsumen  dan  masyarakat  sejak  desain  produk  dan  atau  layanan  hingga penanganan  dan  penyelesaian  sengketa;  2.  Penguatan  prinsip  perlindungan  konsumen  dan masyarakat antara lain mewajibkan PUJK melaksanakan “edukasi yang memadai” sehingga meningkatkan  kemampuan  konsumen  dan  masyarakat  dalam  memilih  produk  dan  layanan sektor  jasa  keuangan;  3.  Penguatan  penerapan  prinsip  keterbukaan  dan  transparansi informasi  melalui  pengaturan  bentuk,  tata  cara  dan  pengecualian  penyampaian  ringkasan
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Cetakan ke (Jakarta: Divisi Kencana Prenada Media Group, 2021).
13 Tina  Maylani,  Andriyanto  Adhi  Nugroho,  “Urgensi  Pembaharuan  Undang-Undang  Penyiaran  Mengenai Perizinan  Penyiaran  Berbasis  Internet  Di  Indonesia,” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  1  (2023):  1, https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6103.
14 Rafli  Fadilah  Muhammad  and  Rianda  Dirkareshza,  “Legalitas  Penerapan  Central  Bank  Digital  Currency (CBDC) Di Indonesia,” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 913, https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370.
Kehadiran Aplikasi Portal  Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Esy Kurniasih, Admiral Admiral , Moza Dela Fudika e-ISSN: 2621-4105
informasi  produk  dan  layanan;  4.  Penguatan  dukungan  terhadap  konsumen  dan  atau masyarakat  disabilitas  dan  lanjut  usia,  serta  peningkatan  perlindungan  data  dan  informasi konsumen;  5.  Kewajiban  untuk  memberikan  waktu  yang  cukup  bagi  konsumen  untuk memahami  perjanjian  sebelum  ditandatangani  atau  masa  jeda  setelah  penandatanganan perjanjian terhadap produk dan layanan yang memiliki jangka waktu yang panjang dan atau bersifat  kompleks;  6.  Kewajiban  merekam  apabila  penawaran  produk  dan  atau  layanan dilakukan  melalui  sarana  komunikasi  pribadi  dengan  suara  dan  atau  video;  7.  Penegasan kewenangan OJK dalam melakukan perlindungan konsumen termasuk pengawasan market conduct sebagai wujud implementasi Pasal 28 sampai dengan 30 Undang Undang OJK; 8. Kewajiban  pembentukan  unit  atau  fungsi  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat;  9. Kewajiban  penyampaian  laporan  penilaian  sendiri  oleh  PUJK  kepada  OJK  terkait pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen.”
Upaya  yang  dilakukan  oleh  OJK  dalam  rangka  untuk  memaksimalkan  dari  segi perlindungan  konsumen  jasa  layanan  keuangan  dan  juga  usaha  untuk  meningkatkan penyelesaian  sengketa  dibidang  keuangan,  kemudian  OJK  menciptakan  APPK.  APPK  ini disediakan  untuk  pihak-pihak  yang  memiliki  permasalahan  dalam  bidang  layanan  jasa keuangan  dan  yang  mekiliki  keinginan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  dialami dengan  PUJK.  Tujuan  dari  dibentuknya  portal  ini  adalah  untuk  dapat  meningkatkan perlindungan  bagi  para  konsumen  dari  industri  jasa  keuangan.  APPK  portal  ini  didesain untuk  memudahkan  para  konsumen  melakukan  pengaduan  dan  penyelesaian  sengketa. Adapun manfaat yang bisa didaptkan oleh konsumen dengan dibnetuknya aplikasi portal ini salah satunya adalah memudahkan penyampaian pengaduan ke pelaku jasa usaha keuangan secara online /daring  sehingga  bisa  dilakukan  dimanapun,  selain  itu  juga  konsumen  bisa dengan mudah memantau perkembangan penanganyang sedang dilakukan oleh PUJK, serta yang  lebih  utama  adalah  kehadiran  aplikasi  portal  ini  membuat  mudah  komunikasi  antara konsumen dengan PUJK.
APPK  lahir  dari  amanah Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2011  tentang  OJK,  OJK diberi  mandat  untuk  melakukan  pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  pelaku  usaha  di sektor jasa keuangan, sambil menjaga kepentingan konsumen, sebagaimana yang tercantum dalam  Pasal  28  dan  29.  Pasal  28  “Untuk  perlindungan  konsumen  dan  masyarakat,  OJK berwenang  melakukan  tindakan  pencegahan  kerugian  konsumen  dan  masyarakat,  yang meliputi:a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa  keuangan,  layanan,  dan  produknya;  b.  meminta  Lembaga  Jasa  Keuangan  untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan ctindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.
Pasal  29    “OJK  melakukan  pelayanan  pengaduan  konsumen  yang  meliputi:  a. menyiapkan  perangkat  yang  memadai  untuk  pelayanan  pengaduan  Konsumen  yang dirugikan  oleh  pelaku  di  Lembaga  Jasa  Keuangan;  b.  membuat  mekanisme  pengaduan konsumen  yang  dirugikan  oleh  pelaku  di  Lembaga  Jasa  Keuangan;  dan  c.  memfasilitasi
Kehadiran Aplikasi Portal  Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Esy Kurniasih, Admiral Admiral , Moza Dela Fudika e-ISSN: 2621-4105
penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.
APPK  merupakan  sistem  terpadu  yang  dirancang  untuk  memfasilitasi  segala  pihak yang  terlibat  dalam  menangani  pengaduan  dan  menyelesaikan  konflik  konsumen  dengan lebih  efisien.  Per  tanggal  1  Januari  2021,  APPK  dapat  diakses  oleh  masyarakat  melalui halaman  kontak  157.ojk.go.id.  Adapun  Jenis  layanan  yang  ditawarkan  kepada  konsumen dan masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 4 (1) “Otoritas Jasa Keuangan menyediakan 3 (tiga)  jenis  layanan  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  konsumen  dan/atau  perwakilan Konsumen, dan masyarakat berupa: a. layanan penerimaan Informasi; b. layanan pemberian Informasi;  dan  c.  layanan  Pengaduan.  (2)  Informasi  yang  dapat  diterima  dan  diproses sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dan  yang  diberikan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  huruf  b  merupakan  Informasi  terkait  karakteristik  sektor  jasa  keuangan, layanan, produk, dan Informasi lainnya”.
Kehadiran  APPK  ini  bagi  banyak  pihak  memiliki  manfaat,  baik  bagi  konsumen, pelaku usaha, bagi LAPS dan bagi OJK dalam mempermudah pekerjaan di bidang masing- masing.  Berikut  beberapa  kemudahan  yang  timbul  akibat  munculnya  aplikasi  portla  ini sebagai  berikut,  beberapa  kemudahan  yang  ada  dengan  kehadiran  APPK  adalah mmeudahkan  konsumen  untu  meneruskan  sengketa  yang  dialami  dengan  PUJK  ke  LAPS. Adapun  kemudahan  teruntuk  pemilik  usaha  dengan  kehadiran  aplikasi  portal  ini  adalah memudahkan  mendapatkan  informasi  secara  langsung  dari  konsumen  terkait  dengan pengaduan.  Kehadiran  aplikasi  portal  ini  merupakan  bagian  dari  dikuatkannya penerapannya  dari  Pasal  5  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  yang  membicarakan  mengenai  tanggung  jawab  para  pengusaha dalam usahanya untuk memperhatikan perlindungan konsumen.
APPK  ialah  sebuah platform daring  yang  dapat  dijangkau  melalui  internet  yang merupakan  sebahagian  daripada  sektor  perkhidmatan  kewangan  yang  mengizinkan penerimaan  maklumat,  pertanyaan,  serta  aduan  pengguna.  Ini  membolehkan  pengguna mengaksesnya  dengan  mudah  tanpa  perlu  memasang  aplikasi  tambahan.  Adapun  layanan unggulann  dari  aplikasi  portal  ini  adalah  layanan  pertanyaan.  Bagi  pelayanan  konsultasi serta  pengetahuan,  pelanggan  dan  warga  dapat  memanfaatkannya  jika  mereka  memiliki pertanyaan. Sebagai  contoh,  mereka memiliki kemungkinan untuk  mengajukan pertanyaan terkait  legalitas  perusahaan  atau  menggali  informasi  seputar  produk  dan  layanan  yang ditawarkan. Tetapi, bagi konsumen yang ingin menyuarakan ketidakpuasan terhadap produk atau  layanan  keuangan  yang  mereka  manfaatkan,  mereka  dapat  memanfaatkan  saluran pengaduan yang tersedia kepada penyelenggara jasa keuangan.
Pengaduan konsumen diselesaikan melalui  portal perlindungan konsumen  di  sektor layanan  keuangan,  seperti  yang  terlihat  dalam  diagram  dan  keterangan  yang
Kehadiran Aplikasi Portal  Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Esy Kurniasih, Admiral Admiral , Moza Dela Fudika e-ISSN: 2621-4105
diberikan.
Gambar  Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen dan layanannya
Dari gambar 1 dapat dijelasakan bahwa layanan yang disediakan oleh APPK terdiri dari layanan menerima informasi, layanan pengaduan, layanan memberi informasi. Adapun untuk layanan yang paling banyak digunakan adalah layanan yang bersifat pengaduan yakni berjumlah  231.  Permaslahan  yang  ditemui  antara  lain:  pertama,  konsumen  kurang memahami  barang  dan  penggunaan  layanan  keuangan  masih  belum  maksimal.  Hal  ini diperkuat  oleh  informasi  dari  OJK  yang  menunjukkan  bahwa  pemahaman  masyarakat terhadap keuangan masih terbatas. Kedua, ada situasi di mana sejumlah PUJK tidak berhasil menerapkan  prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen  dalam  operasionalnya.  Banyak  dari mereka  gagal  menyediakan  pengetahuan  dan  informasi  yang  memadai  kepada  konsumen mengenai produk dan layanan yang mereka tawarkan, menggunakan kontrak atau perjanjian produk  yang  rumit  bagi  konsumen,  menawarkan  layanan  purna  jual  yang  tidak  sesuai dengan  kesepakatan  awal,  dan  hal-hal  lain  yang  bisa  menyebabkan  ketidakpuasan konsumen serta akhirnya memicu timbulnya pengaduan.
3.2 Perlindungan  Konsumen  Di  Sektor  Jasa  Keuangan  Serta  Penyelesaian  Sengketa Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan
Kemajuan  industri  dan  teknologi  telah  membedakan  gaya  hidup  masyarakat tradisional dan modern semakin jelas, yang merupakan bagian dari perlindungan konsumen. Masyarakat  di  era  tradisional  menghasilkan  produk  dengan  cara  yang  simpel  untuk memenuhi  kebutuhan  konsumen,  sementara  interaksi  antara  konsumen  dan  pengusaha relatif  tidak  rumit.  Dalam  masyarakat  modern,  komoditas-komoditas  yang  memenuhi keperluan konsumtif diproduksi  dalam jumlah massal, yang pada gilirannya menghasilkan konsumsi  massal.  Akibatnya,  interaksi  antara  penghasil  dan  pemakai  semakin  kompleks. Pemakai  sering  kali  tidak  mengenal  identitas  pemilik  bisnis,  terlebih  jika  pemilik  bisnis
Kehadiran Aplikasi Portal  Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Esy Kurniasih, Admiral Admiral , Moza Dela Fudika e-ISSN: 2621-4105
tersebut beroperasi di wilayah internasional. 15
Selanjutnya,  UU  Perlindungan  Konsusmen  menetapkan  hak-hak  konsumen  tersebut sebagai  sarana  perlindungan  konsumen:  “Hak  konsumen  untuk  memperoleh  kenyamanan, keamanan dan keselamatan selaku komsumen dari  barang atau jasa; Hak  konsumen untuk memilih barang atau jasa serta memperoleh barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi  serta  jaminan  yang  telah  dijanjikan;    Hak  konsumen  dalam  memproleh  informasi yang  benar,  jelas,  dan  jujur  terkait  kondisi  dan  jaminan  barang  atau  jasa;  Hak  konsumen untuk  didengar  pendapatnya  dan  keluhannya  atas  barang  atau  jasa  yang  digunakan;  Hak konsumen  untuk  memperoleh  perlindungan,  advokasi,  dan  upaya  penyelesaian  sengketa perlindungan  konsumen  secara  layak;    Hak  konsumen  untuk  memperoleh  pembinaan  dan pendidikan konsumen; Hak konsumen untuk memperoleh perlakuan dan pelayanan dengan benar,  jujur  dan  tidak  diskriminatif;    Hak  konsumen  untuk  memperoleh  kompensasi, penggantian atau ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian  atau  tidak  sebagaimana  mestinya;  Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”. 16
Proteksi bagi konsumen tidak hanya tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen, namun juga diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2011 mengenai OJK. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi  bahwa  UU  OJK  tidak  semata-mata  menetapkan  tentang  perlindungan konsumen,  melainkan  juga  mencakup  berbagai  aspek  lainnya,  dengan  perlindungan konsumen hanya menjadi satu bagian dari regulasinya. 17 Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UU OJK, OJK harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai konsumen.  Perlindungan  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  konsumen  rasa  aman  saat menggunakan  jasa  keuangan. 18 Semua  lembaga  keuangan  dapat  diatur,  diawasi,  diperiksa, dan  diperiksa  oleh  OJK.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  OJK  melindungi  konsumen berdasarkan  prinsip  keseimbangan.  OJK  dalam  memberikan  perlindungan  kepada konsumen secara berkesinambungan, dilain sisi juga juga memberikan kepercayaan kepada konsumen  agar  menjadi  lembaga  yang  dipercaya  oleh  masyarakat  luas  dan  mempu mengembangkan perekonimian negara menjadi terus tumbuh dan berkembang.
Dalam  rangka perlindungan konsumen, yang menjadi pemilik usaha jasa keuangan bertanggung  jawab  memfasilitasi  pengaduan,  memantau  perlindungan  konsumen, menyediakan penyelesaian pengaduan, dan menerapkan sanksi.  OJK membantu  konsumen dengan  memberikan  perlindungan  hukum.  Menurut  Samsul,  pembelaan  hukum  adalah
15 Inosentius  Samsul, Perlindungan  Konsumen,  Kemungkinan  Penerapan  Tanggung  Jawab  Mutlak (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004).
16 M.  G.  Kentris  Indarti,  Isaura  Tribuana  Puteri,  and  Sri Sudarsi,  “Earning  Quality,  Information  Asymmetry  and Cost  of  Equity  Capital  in  Manufacturing  Companies”  08,  no.  01  (2019):  116–25,  https://doi.org/10.2991/icobame- 18.2019.34.
17 Alifia Salvasani and Munawar Kholil, “Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-to-Peer Lending Ilegal MelaluI  Otoritas  Jasa  Keuangan  (Studi  Pada  OJK  Jakarta  Pusat),” Jurnal  Privat  Law 8,  no.  2  (2020), https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48417.
18 Zaenal  Arifin  et  al.,  “Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Pengawasan  Jasa  Layanan  Keuangan  Berbasis Financial  Technology  Peer  to  Peer  Lending,” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  2  (2023):  712, https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7170.
Kehadiran Aplikasi Portal  Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Esy Kurniasih, Admiral Admiral , Moza Dela Fudika e-ISSN: 2621-4105
ketika  pemerintah  meminta  perusahaan  untuk  menyelesaikan  pengaduan  konsumen  dan mengambil  tindakan.  Berikutnya  perlindungan  hukum  yang  lain  juga  diberikan  dalam bentuk  perlindungan  yang  mencegah  pelanggaran  dan  melindungi  hak  konsumen  jika mereka mengalami kerugian. 19
Karena  lembaga  sektor  jasa  keuangan  dianggap  sebagai  lembaga  kepercayaan, Menemukan  solusi  bagi  perselisihan  yang  berdampak,  efisien,  dan  berfokus  pada  sinergi sangatlah  krusial.  Dalam  konteks  penyelesaian  konflik  di  sektor  finansial,  POJK  Nomor: 1/POJK.07/2013 berfokus pada perlindungan konsumen dalam jasa keuangan tidak berlaku. Ada dua jalur untuk penyelesaian sengketa di sektor ini tahap pertama adalah penyelesaian sengketa internal, 20 dan tahap kedua adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara lain  penyelesaian  sengketa  konsumen  dilakukan  melalui  badan  finansial.  Namun,  jika tuntutan konsumen di  badan finansial tidak mencapai  kesimpulan yang memuaskan, maka dapat  dibawa  ke  institusi  hukum  atau  entitas  di  luar  badan  hukum  tersebut,  Dengan demikian, alternatif penyelesaian perselisihan berikutnya bisa ditempuh di meja pengadilan ataupun  di  luar  meja  pengadilan.  Tetapi  apabila  klien  pada  akhirnya  memilih  untuk menuntaskan  permasalahan  melalui  badan  non-litigasi,  mereka  secara  otomatis  akan diarahkan  ke  LAPS. 21 LAPS,  yang  didirikan  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  OJK dan Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2014, merupakan katalog entitas yang telah diresmikan. LAPS  mewakili  tindak  lanjut  dari  upaya  OJK  dalam  memberikan  perlindungan  kepada pelanggan  yang  terlibat  dalam  sektor  layanan  keuangan.  Metode  penyelesaian  pertikaian yang disajikan oleh LAPS melibatkan mediasi, ajudikasi, serta arbitrase. 22
Pelanggan  sektor  layanan  keuangan  menuntaskan  pertikaian  mereka  melalui  upaya mediasi di Badan Penyelesaian Perselisihan Alternatif (BPPA), sebagaimana proses mediasi pada  umumnya,  di  mana,  dihadirkan    mediator  untuk  bertindak  sebagai  pihak  yang memfasilitasi  perundingan  pihak  yang  bersengketa. 23 Mediator  hanya  bertindak  sebagai fasilaitator,  akan  tetapi  tidak  diberikan  kewenangan  untuk  memutuskan  sengketa  tersebut. Berikutnya,  penutupan  perselisihan  konsumen  di  sektor  jasa  keuangan  melalui  upaya ajudikasi adalah suatu proses penyelesaian ketika kedua pihak menetapkan keputusan akhir. Menurut  Mulyani,  sebagaimana  sifat  alamiah  dari  ajudikasi,  keputusan  tersebut  bersifat final dan mengikat, keputusan ajudikasi mengikat lembaga jasa keuangan. Karena arbitrase adalah  Solusi  untuk  menyelesaikan  pertikaian  melibatkan  penggunaan  arbiter  sebagai
19 Kalsum  Fais,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengguna  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Tegnologi Informasi,” Al-Adl : Jurnal Hukum 13, no. 1 (2021): 70, https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3939.
20 Wibowo,  “Penerapan  Konsep  Utilitarianisme  Untuk  Mewujudkan  Perlindungan  Konsumen  Yang  Berkeadilan Kajian  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan.”
21 Titia Tauhiddah, Busyra Azheri, and Yussy Mannas, “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Laps)),” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2020): 94–105, https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3472.
22 YG  &  Kharisma  Pradipta,  “Proses  Penyelesaian  Sengketa  Di  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI),” Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS 7, no. 2 (2019): 295.
23 Tengku Rahmah Ramadhani, Andri Brawijaya, and Imam Abdul Aziz, “Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah,” Tawazun : Journal of Sharia Economic Law 4, no. 1 (2021): 14, https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996.
Kehadiran Aplikasi Portal  Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Esy Kurniasih, Admiral Admiral , Moza Dela Fudika e-ISSN: 2621-4105
mediator yang tidak terlibat dalam konflik dan tidak memiliki kecenderungan ke arah salah satu pihak, keputusan yang diambil oleh arbiter bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat  bagi  kedua  belah  pihak.  Keputusan  LAPS  diberlakukan  dalam  ranah  sektor  jasa keuangan,  namun  tidak  mempengaruhi  konsumen.  Oleh  karena  itu,  jika  konsumen  merasa tidak puas dengan keputusan LAPS, mereka dapat melanjutkan sengketa ke pengadilan.

## 4. PENUTUP
Kehadiran aplikasi portal perlindungan konsumen hadir karena manfaat dari Undang- Undang  No.  21  tahun  2011  mengenai  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Fungsi  dari  OJK  ada  3 meliputi mengatur pemilik usaha jasa keuangan, yang mereka awasi, dan yang melindungi kepentingan  konsumen  yang  menggunakan  jasa  keuangan.  Adapun  beberapa  kondisi  para konsumen  pemilik  usaha  jasa  keuangan  menggunakan  APPK  pertama,  konsumen  kurang memahami  layanan  keuangan.  Kedua,  banyak  lembaga  yang  berwenang  dalam  jaminan usaha  kecil  belum  mengamalkan  pendekatan  perlindungan  pengguna  dalam  jalur  kerja mereka.  Menurut  undang-undang  perlindungan  konsumen  dan  OJK,  pelanggan  memiliki hak  yang  harus  diperhatikan  oleh  penyedia  layanan  keuangan,  sementara  pelaku  usaha dalam  bidang  keuangan  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memudahkan  proses  pengaduan dan  penyelesaiannya,  melakukan  pengawasan  internal,  dan  mengawasi  perlindungan konsumen.  Apabila  perselisihan  dalam  ranah  layanan  keuangan  tidak  diatasi  secara  damai melalui  badan  layanan  keuangan,  mereka  akan  dilanjutkan  dengan  penyelesaian  di pengadilan  atau  di  luar  pengadilan.  Konsumen  akan  diarahkan  ke  LAPS  jika  mereka nantinya  memilih  resolusi  perselisihan  di  luar  jalur  hukum,  melalui  tiga  metode penyelesaian konflik: mediasi, ajudikasi, dan arbitrase, merupakan pendekatan yang sering ditempuh dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Rekomendasi mengenai praktik APPK masih banyak digunakan, dan sistem harus diperbarui untuk memaksimalkan Implementasi pengamanan hukum melalui prinsip kejelasan serta transparansi data.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiyanto,  Mochamad  Reza,  and  Arie  Setyo  Dwi  Purnomo.  “Dampak  Tingkat  Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah.” Jurnal Administrasi Kantor 9, no. 1 (2021): 1–12.
Andriyanto  Adhi  Nugroho,  Tina  Maylani,.  “Urgensi  Pembaharuan  Undang-Undang Penyiaran  Mengenai  Perizinan  Penyiaran  Berbasis  Internet  Di  Indonesia.” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 1. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6103. Arifin,  Zaenal,  Rohmini  Indah  Lestari,  Saifudin  Saifudin,  and  Difa  Ayu  Putrisetia.  “Peran Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Pengawasan  Jasa  Layanan  Keuangan  Berbasis Financial  Technology  Peer  to  Peer  Lending.” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  2 (2023): 712. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7170.
Fais,  Kalsum.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pengguna  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Tegnologi  Informasi.” Al-Adl :  Jurnal  Hukum 13,  no.  1  (2021):  70. https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.3939.
Huston, S. J. “Measuring Financial Literacy.” Journal of Consumer Affairs 44, no. 2 (2010): 296.
Kehadiran Aplikasi Portal  Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Esy Kurniasih, Admiral Admiral , Moza Dela Fudika e-ISSN: 2621-4105
Indarti,  M.  G.  Kentris,  Isaura  Tribuana  Puteri,  and  Sri  Sudarsi.  “Earning  Quality, Information Asymmetry and Cost of Equity Capital in Manufacturing Companies” 08, no. 01 (2019): 116–25. https://doi.org/10.2991/icobame-18.2019.34.
Lestari,  Rohmini  Indah,  Zaenal  Arifin,  Kukuh  Sudarmanto,  and  Kata  Kunci.  “Penerapan Literasi  Keuangan  Digital  Peer-To-Peer  (  P2P  )  Lending  Kepada  Pelaku  UMKM  Di Kelurahan  Sendangmulyo  Semarang.” Journal  of  Dedicators  Community 6,  no.  3 (2022): 241–54. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.34001/jdc.v6i3.3644.
Lusardi, A dan O.S. Mitchell. “The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence.” Journal of Economic 52, no. 15–44 (2014). Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum .  Cetakan  ke.  Jakarta:  Divisi  Kencana  Prenada Media Group, 2021.
Muhammad,  Rafli  Fadilah,  and  Rianda  Dirkareshza.  “Legalitas  Penerapan  Central  Bank Digital  Currency  (CBDC)  Di  Indonesia.” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  3  (2023): 913. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7370.
Ober Adi Guna Pardosi, Rodes, and Primawardani. “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal HAM , 2020, 354–67. OJK. “Literasi Keuangan,” n.d.
Pradipta,  YG  &  Kharisma.  “Proses  Penyelesaian  Sengketa  Di  Lembaga  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  Perbankan  Indonesia  (LAPSPI).” Jurnal  Pasca  Sarjana Hukum UNS 7, no. 2 (2019): 295.
Ramadhani,  Tengku  Rahmah,  Andri  Brawijaya,  and  Imam  Abdul  Aziz.  “Peran  Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Di Bank Syariah.” Tawazun : Journal of Sharia Economic Law 4, no. 1 (2021): 14. https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8996.
Rambe, Tamiarisa Amanda Fasa, Sunarmi Sunarmi, Mahmul Siregar, and Detania Sukarja. “Kewenangan  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  Kota  Medan  Memeriksa Sengketa  Konsumen  Jasa  Keuangan  Pasca  Terbentuknya  Lembaga  Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.” Locus Journal of Academic Literature Review 1, no. 2 (2022): 109–16. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i2.57. Salvasani, Alifia, and Munawar Kholil. “Penanganan Terhadap Financial Technology Peer- to-Peer  Lending  Ilegal  MelaluI  Otoritas  Jasa  Keuangan  (Studi  Pada  OJK  Jakarta
Pusat).” Jurnal Privat Law 8, no. 2 (2020).
https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48417.
Samsul,  Inosentius. Perlindungan  Konsumen,  Kemungkinan  Penerapan  Tanggung  Jawab Mutlak . Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
Tauhiddah, Titia, Busyra Azheri, and Yussy Mannas. “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen  Lembaga  Pembiayaan  Antara  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (BPSK) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)).” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2020): 94–105. https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3472. Tjandra  Wulandari,  Bernadetta.  “Aplikasi  Portal  Perlindungan  Konsumen  (Appk)  Otoritas Jasa Keuangan Penajaman Aspek Perlindungan Pada Sistem Jasa Keuangan.” Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik) 8, no. 2 (2022): 30–46. https://doi.org/10.35814/selisik.v8i2.4483.
Wibowo,  Dwi  Edi.  “Penerapan  Konsep  Utilitarianisme  Untuk  Mewujudkan  Perlindungan Konsumen  Yang  Berkeadilan  Kajian  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor: 1/POJK.07/2013  Tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan.” Syariah:
Kehadiran Aplikasi Portal  Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Esy Kurniasih, Admiral Admiral , Moza Dela Fudika e-ISSN: 2621-4105
Jurnal Hukum Dan Pemikiran 19,
no. 1 (2019): 15.
https://doi.org/10.18592/sy.v19i1.2296.
Yushita,  Amanita  Novi.  “Pentingnya  Literasi  Keuangan  Bagi  Pengelolaan  Keuangan Pribadi.” Nominal,  Barometer  Riset  Akuntansi  Dan  Manajemen 6,  no.  1  (2017). https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14330.