## ANALISIS PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK HASIL NIKAH SIRI PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ’AH IMĀM AL- SYĀṬIBĪ

## Rendy Dwi Hermanto

## Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
temuroso@gmail.com

## Abstract
The  Constitutional  Court's  decision  Number  46/PUU-VIII/2010  concerning  the  status  of children  born  out  of  wedlock  is  a  revolutionary  decision  made  by  the  Constitutional  Court. The decision stated that children born out of wedlock not only have a civil relationship with the mother and their mother's family, but also have a civil relationship with their biological father  and  biological  father's  family  which  can  be  proven  based  on  the  development  of science and technology. The changes that occur in Article 43 paragraph (1) have implications for  Islamic  family  law  in  Indonesia.  The  new  law  is  interesting  if  reviewed  using  maqāṣid syarī'ah analysis with  library research, with documentation  data  collection techniques, and uses  two  data  sources,  primary  and  secondary.  The  results  showed  that  according  to  the maqāṣid syarī'ah analysis, the Constitutional Court's decision did not violate the the rules of syara',  because  it  contained  maṣlaḥah  (goodness)  and  did  not  contain  elements  of  ḍarar (damage) in the decision. This decision is also in line with the principles of maqāṣid syarī'ah, namely the principles of ḥifẓ al-dīn (protection of faith or religion), ḥifẓ al-nafs (protection of life), ḥifẓ al-‘aql (protection of intellect), ḥifẓ al-nasl (protection of lineage or ancestry) and ḥifẓ al-māl (protection of property or wealth). The implication of this decision is that children born out of wedlock have the same rights as children born from legal marriages, namely the right to lineage to their biological father, to earn a living, inheritance and equality before the law.
Keywords: the constitutional court's decision number 46/PUU-VIII/2010, children born out of wedlock, maqāṣid syarī'ah.

## Abstrak
Putusan  MK  Nomor  46/PUU-VIII/2010  tentang  status  anak  di  luar  perkawinan  merupakan sebuah putusan revolusioner yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan tersebut dinyatakan  bahwa  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  tidak  hanya  memiliki  hubungan perdata  dengan  ibu  dan  keluarga  ibunya  saja,  melainkan  juga  memiliki  hubungan  perdata dengan  ayah  biologis  dan  keluarga  ayah  bilogisnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Perubahan  yang terjadi dalam Pasal 43 ayat (1) berimplikasi terhadap hukum keluarga Islam di  Indonesia. Hukum baru tersebut menarik jika  dikaji  menggunakan  analisis maqāṣid  syarī'ah dengan  studi  pustaka  ( library  research ), dengan  teknik  pengumpulan  data  dokumentasi,  serta  menggunakan  dua  sumber  data,  primer dan  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  menurut  analisis maqāṣid  syarī'ah , putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  tidak  menyalahi  aturan  syar'i,  karena  mengandung maṣlaḥah dan  tidak  ada ḍarar dalam  putusan  tersebut.  Putusan  ini  juga  sejalan  dengan prinsip-prinsip maqāṣid syarī'ah, yaitu prinsip ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl . Implikasi dari putusan tersebut, anak yang lahir di luar perkawinan mendapat hak  sama  dengan  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  sah,  yaitu  hak  bernasab  kepada  ayah biologis, mendapatkan nafkah, waris dan persamaan di hadapan hukum.
Kata  Kunci: putusan  MK  nomor  46/PUU-VIII/2010,  anak  lahir  di  luar  perkawinan,  maqaṣid syarī'ah

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  ikatan  sosial atau  dapat  juga  disebut  sebagai  ikatan perjanjian  antar  seorang  pria  dan  wanita yang  membentuk  hubungan  suami  istri  dan merupakan  suatu  pranata  dalam  budaya setempat  yang  meresmikan  hubungan  antar pribadi  dalam  hal  intim  dan  seksual. Perkawinan  adalah  sebuah  lembaga  yang memberikan  legimitasi  kepada  seorang  pria dan  wanita  untuk dapat hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. 1
Dalam hukum positif, prinsip-prinsip dasar  perkawinan  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun    1974    tentang Perkawinan.  Dalam  ketentuan  Pasal  2  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan dijelaskan  apabila sebuah  perkawinan  dilaksanakan  sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaan,  maka  perkawinan  tersebut sah. 2 Dalam  hal  ini,  yang      dimaksud dengan   hukum dari masing-masing   agama dan kepercayaan adalah ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku    bagi golongan  agama  dan  kepercayaan  tersebut sepanjang  tidak  bertentangan  atau  tidak ditentukan lain dalam undang-undang. 3
Dengan  demikian,  bagi  masyarakat muslim  selain  diatur  oleh  Undang-Undang
1 Ahmad  Nuryani, Dasar  Hukum  Pencatatan Pernikahan  di  Indonesia (Bandung:  Kantor  Urusan Agama Kecamatan Gedebage, 2010). H. 7.
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1).
3 M.  Zamroni, Prinsip-Prinsip  Hukum Pencatatan  Perkawinan  di  Indonesia (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018). H. 8.
Perkawinan  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975,  sebagai  peraturan pelaksanaannya,  juga  diatur  oleh  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1947 jo. Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  1954  tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 4
Realita  yang  terjadi  di  masyakarat, beberapa praktik perkawinan tidak sepenuhnya mengacu kepada undang- undang.  Beberapa  proses  perkawinan  ini mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing.  Fakta  yang  demikian  ini harus  diakui  sebab  pengakuan  negara terhadap  pluralisme  hukum  tidak  bisa diabaikan.  Konsekuensinya,  pilihan  hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan  sebagai  kewenangan  pribadi. Sebagai  contoh,  kasus  perkawinan  siri adalah pilihan hukum  yang didasarkan  pada konteks  agama,  yang  penekanan  esensinya tidak  sekedar  hubungan  hukum  saja, melainkan  lebih  kepada  faktor  konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah SWT. 5
Fenomena  perkawinan  siri  atau perkawinan  di  bawah  tangan  masih  banyak terjadi  di  kalangan  masyarakat  kita,  baik yang  dilakukan  oleh  masyarakat  biasa maupun figur-figur yang dikenal publik. Isu- isu  seputar  perkawinan  siri  masih  menjadi bahan  perbincangan  banyak  pihak,  apalagi
4 Lihat  Undang-undang  Perkawinan  Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1947  jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.
5 M.  Zamroni, Prinsip-Prinsip  Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia , H. 8.
jika  praktik  tersebut  dilakukan  oleh  orang- orang  yang  memang  dikenal  luas  oleh masyarakat.  Pada  hakikatnya  perkawinan siri dalam perspektif agama adalah sah, jika rukun  dan  syaratnya  terpenuhi.  Akan  tetapi demi  menjaga  ketertiban,  negara  berhak mengatur  masalah  perkawinan,  sehingga sebuah  perkawinan  hendaknya  dicatatkan pada  Petugas  Pencatat  Perkawinan  (bagi masyarakat muslim).
Kisah  yang  fenomenal  serta  menyita perhatian  publik  adalah  kasus  perkawinan siri antara Machicha Muchtar dan Moerdiono.  Bahkan,  kasus  ini  sampai melibatkan  Mahkamah  Konstitusi.  Hal  ini dikarenakan pihak Machicha Muchtar mengajukan Judicial  Review terhadap  pasal 43  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan. Hal ini dilatar belakangi oleh status Mahcicha sebagai istri sah  Moerdiono  dari  perkawinan  siri  yang tidak  tercatat  dalam  register  Akta  Nikah, oleh  karena  itu  ia  tidak  memiliki  Buku Kutipan  Akta  Nikah,  dan  dari  pernikahan tersebut  lahir  seorang  anak  laki-laki  yang bernama  Muhammad  Iqbal  Ramadhan  Bin Moerdiono.  Buntut  dari  pengajuan Judicial
Review ini,  Mahkamah  Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan Machicha dengan melakukan  amandemen  terhadap  pasal tersebut.
Bagi pihak-pihak yang tidak mencatatkan  perkawinannya,  maka  secara hukum negara, perkawinan tersebut
dianggap  tidak  memiliki  kekuatan  hukum. Artinya,  apabila  sesuatu yang  buruk menimpa  perkawinannya,  misalnya  suami tidak  mau  mengakui  adanya  perkawinan, atau  suami  tidak  mau  bertanggung  jawab terhadap  hak-hak  istri  atau  anaknya  (hak keperdataan),  dalam  hal  ini  pihak  yang banyak mendapatkan kerugian adalah perempuan  dan  anak-anak  yang  dilahirkan dari perkawinan tersebut. Di antara hak-hak perempuan  dan  anak-anak  yang  tidak  bisa dituntut  adalah  hak  waris,  nafkah  dan perwalian.
Di  sini  penulis  berusaha  mengkaji putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.46/PUU- VIII/2010  Tentang  Status  Anak  di  Luar Nikah  hubungan  keperdataan  dengan  bapak biologisnya  yang  dalam  hal  ini  adalah  anak hasil  Pernikahan  Siri  dan  untuk  mengetahui pertimbangan putusan. Kemudian menganalisisnya  dengan maqāṣid  syarī'ah Imām al-Syāṭibī.

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  metode  yang digunakan  oleh  peneliti  yaitu  sebagai berikut:
1. Jenis  penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti adalah studi kepustakaan (library research) , yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi  dan  data  dengan  bantuan berbagai  macam  material  yang  ada  di perpustakaan  seperti  dokumen,  buku,
majalah,  kisah-kisah  sejarah,  dan  lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji  putusan  Mahkamah  Konstitusi No.  46/PUU-VIII/2010  serta  berbagai literatur  yang  berkaitan  dengan maqāṣid syarī'ah Imām al-Syāṭibī.
2. Sumber  data  yang  menjadi  bahan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  dua  sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.  Sumber  data  primer  adalah sumber  pertama  yang  didapat  di  mana sebuah  data  dihasilkan. 6 Sedangkan sumber  sekunder  adalah  sumber  yang tidak  langsung  memberikan  data  pada pengumpulan  data. 7 Sumber  primer  yang digunakan  sebagai  rujukan  oleh  peneliti berupa  putusan  Mahkamah  Konstitusi No.  46/PUU-VIII/2010  serta  beberapa karya  Imām  al-Syāṭibī  yang  berkaitan dengan maqāṣid syarī'ah yang digunakan sebagai pisau analisis. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian  ini  berupa  literatur-literatur lainnya  yang  selaras  dengan  tema penelitian.
3. Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa teknik  dokumentasi.  Studi  dokumentasi merupakan  salah  satu  cara  yang  dapat dilakukan  untuk  mendapatkan  gambaran
6 Burhan  Bungin, Metode  Penelitian  Sosial, Format-format  Kuantitatif  dan  Kualitatif (Surabaya: Airlangga Unversity Press, 2001). H. 129.
7 Djam’an  Satori,  Aan  Qomariah  dan Riduwan, Metode  Penelitian  Kualitatif (Bandung: Alfabet, 2009). H. 145.
dari  sudut  pandang  subjek  melalui  suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis  atau  dibuat  langsung  oleh  subjek yang bersangkutan. 8 Teknik ini dilakukan dengan  cara  menelaah  buku-buku  dan karya  ilmiah  yang  sesuai  dengan  tema yang  diangkat.    Penelusuran  literatur dilaksanakan terhadap sumber data primer  dan  juga  sumber  data  sekunder untuk kemudian disajikan dalam penelitian.

## C. Pembahasan
1. Biografi Singkat Imām al-Syāṭibī
Imām  al-Syāṭibī  adalah  seorang filosof hukum Islam spanyol yang bermazhab Maliki, nama lengkapnya adalah Abū  Isḥāq Ibrāhim ibn Mūsā al-Garnāṭī dan lebih  dikenal  dengan  sebutan  al-  Syāṭibī. 9
Keculi ia berasal dari suku Arab al-Lakhmi. Ia  dilahirkan  di  Granada  akan  tetapi  waktu kelahirannya  belum  diketahui  secara  pasti dan  pada  umumnya  orang  yang  berbicara mengenai  hal  ini  hanya  menyebut  tahun wafatnya yakni tahun 790 H atau 1388 M. 10
Meski  demikian  dapat  diduga  bahwa  al- Syāṭibī  lahir  dan  menjalani  hidupnya  di Granada 11 pada masa kekuasaan Yūsuf Abū
8 Haris  Herdiansyah, Metodologi  Penelitian Kualitatif  Untuk  Ilmu-Ilmu  Sosial (Jakarta:  Salemba Humanika, 2009). H. 143.
9 ‘Abdullāh  Muṣṭafā  al-Marāghī, al-Fatḥ  al- Mubīn (Beirut:  Muḥammad  Āmīn  Dimāj,  1974),  II: 204.
10 Ibid.
11 Granada  adalah  kerajaan  Islam  Spanyol yang didirikan oleh Muḥammad ibn  Yūsuf  ibn Naṣr, yang dikenal dengan panggilan Ibn al-Aḥmar. Untuk
al-Ḥajjāj (1333-1354 M) dan Sultan Muhammad  V  (1354-1391  M).  Dugaan  ini berdasar  pada  perbandingan  antara  tahun kewafatan  al-Syāṭibī  dengan  periode  dua sultan  Granada  tersebut.  Mungkin  karena  ia menghabiskan  masa  hidupnya  dinegeri tersebut,  al-Syāṭibī  juga  dikenal  dengan gelar al-Garnāṭī.
Nama  Syāṭibī  adalah  nisbat  kepada tempat  kelahiran  ayahnya  di  Xativa  atau Jativa 12 (ةبطاش),  sebuah  daerah  di  sebelah timur  Andalusia.  Diduga  keras  bahwa  dia tidak  lahir  disana  karena  kota  Jativa  telah berada  ditangan  kekuatan  Kristen,  dan segenap  umat  islam  telah  keluar  dari  sana sejak tahun 645 H/1247 M, 13 Pada tahun itu keluarga  Imām  Syāṭibī  terpaksa  berpindah dari  Sativa  ke  Granada  karena  kota  Sativa berhasil  ditaklukkan  oleh  raja  Spanyol Uraqun setelah peperangan yang berkecamuk sejak tahun 1239 H.
Granada  pada  mulanya  merupakan sebuah  kota  kecil  yang  terletak  di  kaki gunung  Syulair  yang  sangat  kental  dengan saljunya. Karena Granada ini kota kecil dan sangat  dingin,  maka  orang-orang  muslim saat itu lebih memilih pindah ke kota Birrah, sebuah  kota  yang  terletak  tidak  jauh  dari Granada,    dari  pada  tinggal  di  Granada. Birrah  dapat  dikatakan  merupakan  ibukota
jelasnya  lihat  dalam  ‘Abdullāh  Muṣṭafā  al-Marāghī, al-Fatḥ al-Mubīn , II: 563.
12 Muhammad  Khalid  Mas'ud, Islamic  Legal Philosophy (Islamabad:  Islamic  Research  Institue, 1997). H. 99.
13 Lihat al-Mausū’ah  al-‘Arabiyyah  al- Muyassarah (Mesir: Dār al-Qalam, 1965). H. 1068.
propinsi  yang  waktu  itu  menjadi  pangkalan militer  bagi  pasukan  dinasti  Umayyah  di Andalus. Setelah keruntuhan dinasti Umayyah  dan  terjadi  banyak  kerusuhan  di kota tersebut, penduduknya kemudian hijrah ke  Granada  yang  pada  akhirnya  menjadi pusat  kota  di  wilayah  tersebut.  Di  kota Granada  inilah  Imām  al-Syaṭibi  akhirnya tumbuh dan berkembang. 14
Pada  masa  Imām  al-Syaṭibi  hidup, Granada  di  bawah  pemerintahan  dinasti Bani  Ahmar  (635-897  H).  Bani  Ahmar adalah  keturunan  Sa’ad  bin  Ubadah,  salah seorang  sahabat  Anshar.  Sebutan  Bani Ahmar  disematkan  kepada  mereka  karena warna  kulit  mereka  yang  agak  kemerah- merahan.  Bahkan  orang-orang  Spanyol menyebut  salah  satu  raja  mereka  dengan sebutan  Barmecho,  dari  bahasa  Spanyol yang  memiliki  arti  warna  oranye  yang  agak kemerah-merahan. 15
Pada  masa  dinasti  Bani  Ahmar konstelasi  politik  di  wilayah  tersebut  tidak begitu  stabil.  Konspirasi,  intrik  politik, perebutan kekuasaan dan pertumpahan darah menjadi  sebuah  hal  yang  dominan  dalam mewarnai  perjalanan  pemerintahan  Bani Ahmar  setelah  ditinggalkan  oleh  pendiri dinasti,  al-Gālib  Billah . Karena  memang pada  masa  al-Gālib  Billah  menerapkan
14 Abdurrahman  Kasdi,  "Maqasyid  Syari’ah Perspektif  Pemikiran  Imam  Syatibi  Dalam  Kitab  Al- Muwafaqat", Yudisia 5, no. 1 (2014).
15 Abdurrahman  Kasdi,  "Maqasyid  Syari’ah Perspektif  Pemikiran  Imam  Syatibi  Dalam  Kitab  Al- Muwafaqat”. H. 48
politik  damai  dengan  negara  tetangga. Kondisi politik yang buruk di tingkat atas ini membawa  dampak  yang  negatif  pada kondisi  sosial  di  masyarakat.  Pembunuhan, perampokan  dan  perampasan  adalah  hal yang  sering  dijumpai  di  mana-mana. Dekadensi  moral  merambat  dalam  tubuh masyarakat. Perilaku penguasa dan masyarakat sudah banyak yang menyimpang dari jalur agama. 16
Kondisi  masyarakat  yang  demikian memprihatinkan  ini  cukup  wajar  terjadi apabila kita melihat perilaku para penguasanya yang disibukkan dengan urusan  mencari  sekutu  dan  dukungan  untuk kelompoknya  masing-masing  guna  merebut maupun  melanggengkan  kekuasaan  mereka, sehingga  kewajiban  dan  tanggung  jawab yang  seharusnya  mereka  emban  terhadap rakyat menjadi terbengkalai, perkara-perkara yang  terjadi  dalam  masyarakat  hilang  dari sorotan  dan  perhatian  mereka,  dan  hukum serta aturan pun pada akhirnya tidak berjalan dengan semestinya. 17
Di  masa  al-Gālib  Billah,  fuqaha memiliki  posisi  kuat  dalam  konstelasi perpolitikan.  Hal  ini  merupakan  ciri  khas dalam  sejarah  Islam  di  Spanyol.  Ada beberapa faktor penunjang kekuasaan politk para  fuqaha  seperti;  kontrol  beberapa jabatan  basah  yang  penting  dalam  sistem
16 Badri  Yatim, Sejarah  Peradaban  Islam (Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada,  2000).  H.  99- 100.
17 Badri  Yatim, Sejarah  Peradaban  Islam, H. 100.
politik, kontrol atas lembaga-lembaga pendidikan,  dan  kontrol  atas  gerakan pemikiran  bebas. 18 Kondisi  ini  merupakan salah  satu  alasan  mengapa  madzhab  Maliki menjadi  madzhab  negara  waktu  itu  dan kentalnya  budaya  fanatik  dalam  bermazhab. Kecenderungan tersebut banyak dipengaruhi oleh  perhatian  mereka  yang  kuat  terhadap persoalan-persoalan furu’ (cabang)  dan melupakan  hal-hal  yang ushul (pokok) dalam  agama.  Masa  ini  pula  banyak bermunculan  gerakan  tasawuf,  filsafat  dan teologi.  Beberapa faktor  inilah  yang banyak berperan  dalam  membentuk  kedinamisan pemikiran al-Syāṭibī.
Seperti  tanggal  kelahiranya  masa pendidikan  al-Syāṭibī  juga  tidak  diketahui secara  jelas,  kapan,  dan  dimana  ia  belajar pada  mulanya.  Namun  perlu  diingat  adalah bahwa,  pada  masa  al-Syāṭibī  Granada menjadi pusat pendidikan di Spanyol dengan berdirinya  Universitas  Granada  pada  masa pemerintahan Yūsuf Abū al-Ḥajjāj. 19
Dengan  ini  dapat  diduga  bahwa  proses belajar  mengajar  yang  dijalani  al-Syāṭibī banyak  keterkaitanya  dengan  Universitas tersebut.  Dalam  meniti  pengembangan intelektualitasnya, al-Syāṭibī mendalami berbagai  bidang  ilmu,  namun  ia  lebih berminat untuk mempelajari bahasa arab dan khusunya ushul fiqh.
18 Muhammad  Khalid  Mas'ud, Islamic  Legal Philosophy (Islamabad:  Islamic  Research  Institue, 1997). H. 40.
19 ‘Abdullāh  Muṣṭafā  al-Marāghī, al-Fatḥ  al- Mubīn , H. 563.
Imām al-Syāṭibī belajar pada sejumlah  guru,  antara  lain  adalah  Abū ‘Abdullāh  Ibn  Fakhkhār  al-Bīrī,  Abū ‘Abdillāh al-Balinsī, Abū al-Qāsim al-Sabtī,
Abū  ‘Abdillāh  al-Syarīf  at-Tilimsānī,  Imām al-Maqqarī,  al-Khatīb  Ibn  al-Marzūq,  Abū ‘Alī  al-Manṣūr  ibn  Muḥammad  al-Zawāwī, Abū al-‘Abbās al-Qabāb, dan Abū ‘Abdillāh al-Ḥifār. 20
Seperti umumnya ulama Islam lainnya,  al-Syāṭibī  pertama-tama  belajar bahasa  Arab  sebelum  mendalami  kajian ilmu lainya. Pelajaran bahasa Arab diperolehnya  dari  Abū  ‘Abdullāh  Ibn Fakhkhār  al-Bīrī  dan  Abū  al-Qāsim  al- Sabtī. 21 Adapun  bidang  Ushul  Fiqh  al- Syāṭibī  belajar  dari  Imām  al-Maqqarī  yang datang  ke  Granada  di  tahun  757  H/1356 M. 22 Filsafat  dan  ilmu  kalam  diperolehnya dari Abū ‘Alī al-Manṣūr ibn Muḥammad al- Zawāwī  yang  juga  pernah  berkunjung  ke kota  Granada  di  tahun  753  H/1352  M,  dan mendapatkan  penghargaan  dari  Ibn  al- Khatīb  yang  menjabat  sebagai  wazir Granada pada masa itu.
Dari guru tersebut al-Syāṭibī tentunya  memperoleh  pengetahuan  tentang pemikiran teologis Mu’tazilah dan pemikiran  rasional  lainya.  Ia  banyak mengenal  karya-karya  tokoh  Mu’tazilah melalui Abū ‘Alī al-Manṣūr, seperti kitab al-
20 Ibid., H. 563.
21 Muhammad  Khalid  Mas'ud, Islamic  Legal Philosophy , H. 99-100.
22 Muhammad  Khalid  Mas'ud, Islamic  Legal Philosophy , H. 100.
Dalāil  dalam  ilmu  kalam  dan  al-Mu’tamad dalam  ushul  fiqh.  Al-Syāṭibī  juga  belajar filsafat  dari  Abū  ‘Abdillāh  al-Syarīf  at- Tilimsānī, mengingat at-Tilimsānī mengajarkan  juga  buku-buku  Ibn  Sinā  dan Ibn Rusyd. 23
Sebagai  ulama  besar,  al-Syāṭibī tentunya  pernah  menduduki  posisi  penting di Granada. Akan tetapi tidak ada keterangan  yang  lengkap  mengenai  jabatan apa  saja  yang  telah  dipegangnya.  Sejauh yang  dapat  diketahui,  al-Syāṭibī  memiliki sejumlah  murid  antara  lain  Abū  Bakr  ibn ‘Āṣim  dan  saudaranya,  Abū  Yaḥyā  ibn ‘Āṣim serta Abū ‘Abdillāh al-Bayānī. 24 Abū Bakr  ibn  ‘Āṣim  pernah  menjabat  sebagai qāḍī di  Granada,  dan  terkenal  dengan karyanya  al-Ḥukkām,  yang  merupakan kompilasi  hukum  dan  menjadi  pegangan para  hakim  di  Granada.  Berdasarkan  inilah besar  kemungkinan  al-Syāṭibī  mengajar  di Universitas Granada.
Indikasi  lainnya  terkait  profesi  al- Syāṭibī adalah terdapat sejumlah fatwa yang pernah  dikeluarkanya.  Hal  ini  menunjukkan adanya  kemungkinan  bahwa  ia  pernah bertugas  sebagai  mufti  di  Granada.  Lebih dari itu ada beberapa fatwa yang dikeluarkannya terkesan mendukung pemerintah, salah satunya yaitu pemberlakuan  pajak  demi  kemashlahatan
23 Muhsin  Mahdi, Ibn  Khaldun's  Philosophy of History (Chicago: Phoenix 1964). H. 35.
24 Tarjamah  al-Mu'allif  dalam  al-Syāṭibī, al- I’tiṣām (Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ). H. 12.
umum. 25 Khālid  Mas’ūd  menyebut  juga kemungkinan  bahwa  al-Syāṭibī  pernah menjabat  sebagai  imam  besar  dan  khatib  di suatu masjid tertentu. 26
Asy-Syatibi menulis sejumlah karya, beberapa yang bisa disebut disini adalah:
1. Syaraḥ al-Jalīl ‘alā al-Khulāsah fī al- Naḥwi
2. Al-Muwāfaqāt
3. Al-I’tiṣām
4. Al-Ifādah wa al-Insyādah
5. ‘Unwān al-Ittifāq fī ‘ilm al-Isytiqāq
6. Ushūl al-Naḥwi
7. Dan sejumlah fatwanya.
Dari  sejumlah  karya al-Syāṭibī diatas, saat ini dua karyanya telah diterbitkan, yaitu al-Muwāfaqāt dan al-I’tiṣām .  Karya-karya lainya  diketahui  hanya  melalui  catatan sejarah. 27 Al-  Muwāfaqāt merupakan  karya monumental al-Syāṭibī ,  yang  didalamnya tertuang  konsep  teologi  dan  ushul  fiqh  nya tentang  maṣlaḥah.  Adapun  kitab al-I’tiṣām yang  juga  adalah  kitab  ushul  fiqh al-Syāṭibī mengandung pembahasan tentang arti bid’ah dan  bagian-bagianya,  baik  secara ḥaqīqī maupun iḍafī .
2. Pemikiran  Hukum  Imām  al-Syāṭibī dalam Maqāṣid Syarī’ah
Imām  al-Syāṭibī  adalah  seorang ulama  yang  menguasai  berbagai  disiplin keilmuan.  Namun  ia  lebih  masyhur  sebagai
25 Tarjamah  al-Mu'allif  dalam  al-Syāṭibī, al- I’tiṣām , H. 12.
26 Khalid Mas'ud, Islamic Legal , H. 110-112.
27 Khalid Mas'ud, Islamic Legal , H. 112.
pakar  ilmu  ushul  fiqh  yang  mempunyai analisis  dan  ketajaman  pandangan.  Pada periode sebelumnya, ushul fiqh lebih banyak menguraikan aspek bahasa dengan kaidahnya saja dan sedikit sekali membahas persoalan maqaṣid syarī’ah (tujuan pensyariatan).  Ushul  fiqh  hampir  tidak mengalami  perkembangan  yang  signifikan, yang  ada  hanyalah  sekedar  komentar  atau sedikit penambahan–penambahan yang tidak begitu essensial, dan berkutat pada masalah- masalah  yang  sudah  ada.  Saat  itulah  al- Syāṭibī  hadir  menawarkan  formulasi  baru dalam  ilmu  ushul  fiqh  yang  dituangkan dalam  karyanya  al-Muwāfaqāt,  sebuah magnum  opus  yang  selalu  menjadi  rujukan utama oleh orang-orang setelahnya.
Di  tangan  al-Syāṭibī,  pembahasan ushul  fiqh  berkembang  menjadi  lebih komprehensif  dan  tajam  mengenai  aspek maqāṣid  syarī'ah.  Sekalipun  ia  berbicara tentang  aspek  bahasa,  pembahasan  dan analisisnya senantiasa terkait dengan persoalan maqāṣid syarī'ah yang tidak lepas dari aspek mashlahah. Dalam pandangannya, setiap agama yang diturunkan  Allah  swt  senantiasa  bertujuan untuk kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.  Kemaslahatan  dunia  itu  sendiri bertujuan  untuk  kemaslahatan  akhirat.  Oleh karena  itu  setiap  mukallaf  dalam  setiap perbuatannya harus mempertimbangkan maslahat  dan  mudarat,  serta  senantiasa mengambil yang maslahat.
Secara    bahasa maqāṣid  syarī'ah terdiri  dari  dua  kata  yaitu “maqāṣid” dan “syarī’ah”. Kata “maqāṣid” berarti kesengajaan atau tujuan. Maqāṣid merupakan bentuk  jama’ dari maqṣud yang berasal  dari  suku  kata qaṣada yang  berarti menghendaki  atau  memaksudkan.  Sehingga maqāṣid berarti  hal-hal  yang  dikehendaki dan dimaksudkan. 28 Sedangkan kata “syarī’ah” secara  bahasa  berarti  jalan menuju  sumber  air. 29 Jalan  menuju  sumber air  dapat  juga  diartikan  sebagai  berjalan menuju sumber kehidupan. 30
Setelah menjelaskan definisi maqāṣid dan syarī’ah secara  terpisah kiranya  perlu  mendefinisikan maqāṣid syarī'ah setelah  digabungkan  kedua  kalimat tersebut (maqāṣid syarī'ah). Menurut  Asafri Jaya  Bakri,  tidak  ada  definisi  khusus  yang dibuat  oleh  para  ulama  ushul  fiqh  terkait pengertian maqāṣid  syarī'ah secara  istilah, boleh jadi hal ini sudah maklum di kalangan mereka.  Dalam  hal  ini,    al-Syāṭibī  sendiri tidak  membuat  pengertian  khusus,    beliau hanya    mengungkapkan    tentang syarī’ah dan    fungsinya    bagi  manusia  seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwāfaqāt: 31
28 Ahmad  Qorib, Ushul  Fikih  2 (Jakarta:  PT Nimas Multima, 1999), cet ke-2, H. 170.
29 Dikutip  oleh  Asafri  Jaya  dalam  Ibnu Mandzur, Lisan  al-Arab (Beirut:  Dar  al-Sadr),  VIII:
175.
30 Fazlur  Rahman, Islam ,  terj.  Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1994). H. 140.
31 Al-Imām  Abū  Isḥāq  Al-Syāṭibī, al- Muwāfaqāt  fī  Uṣūl  al-Syarī'ah (Beirut:  Dar  al-kutub al-Islamiyyah), I: 6.
مايق يف عراشلا دصاقم قيقحتل تعضو ....ةعيرشلا هذه اعم ايندلاو نيدلا يف مهحلاصم
Artinya:“Sesungguhnya syarī’ah itu ditetapkan    bertujuan    untuk  tegaknya (mewujudkan)    kemashlahatan    manusia    di dunia  dan akhirat”.
دابعلا حلاصمل ةعورشم ماكحلأا
A
Artinya:“Hukum-hukum diundangkan  untuk kemashlahatan hamba ”. 32
Dari    ungkapan    al-Syāṭibī  tersebut yang  dikutip  oleh  Asafri  Jaya Bakri  dapat dikatakan    bahwa    al-Syāṭibī  tidak mendefinisikan maqāṣid  syarī'ah secara komprehensif  melainkan  hanya  menegaskan bahwa  doktrin maqāṣid syarī'ah adalah satu, yaitu maṣlaḥah atau    kebaikan    dan kesejahteraan  umat  manusia  baik  di  dunia maupun diakhirat. Oleh karena itu al-Syāṭibī meletakkan  posisi  mashlahah  sebagai ‘illat hukum  atau  alasan  pensyariatan  hukum Islam,    yang  dalam  aplikasinya  memadukan ẓ ā hir  na ṣ  dan  makna  substansi  atau ‘illat - nya.  Makna  substansi  tidak  boleh  merusak suatu ẓ ā hir  na ṣ  dan  begitu  juga  sebaliknya sehingga  syariat  Islam  bisa  harmonis  tanpa ada  kontradiksi  didalamnya.  Dikatakan  juga oleh  al-Syāṭibī  bahwa  semua  kewajiban diciptakan dengan tujuan untuk merelisasikan  kemashlahtan  hamba.  Tak satupun    hukum  Allah  SWT  yang  tidak mempunyai  tujuan.  Hukum  yang  tidak mempunyai  tujuan  sama  juga  dengan taklīf mā  lā  yutaq (membebankan  sesuatu  yang
32 Asafri  Jaya,  Bakri, Konsep  Maqasyid Syariah  Menurut  asy-Syatibi (Jakarta:  P.T.  Raja grafindo Persada, 1996). H. 64.
tidak dapat dilaksanakan). 33
Dari  sini  dapat  disimpulkan  bahwa maqāṣid  syarī'ah adalah  konsep  untuk mengetahui  nilai-nilai  dan  sasaran  syara’ yang  tersurat  dan  tersirat  dalam  Al-Qur’an dan  Hadis,  dan  ditetapkan  oleh  al-Syar’i terhadap  manusia.  Adapun    tujuan    akhir hukum  tersebut  adalah satu, yaitu maṣlaḥah atau  kebaikan  dan  kesejahteraan  umat manusia  baik  didunia  (dengan mu’āmalah ) maupun    di    akhirat    (dengan    ‘aqidah    dan ibadah).  Dengan  demikian,  dapat  dilihat secara jelas bahwa betapa eratnya hubungan antara maqāṣidal-syarī'ah (tujuan  hukum Islam) dengan kemaslahatan (maṣlaḥah).
Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan  dunia  dan  akhirat  itulah, maka  para  ulama  ushul  fiqh  merumuskan tujuan  hukum  Islam  tersebut  kedalam  lima misi,  di  mana  semua  misi    ini    wajib dipelihara    untuk    melestarikan    dan menjamin    terwujudnya  kemashlahatan. Kelima  misi maqāṣid  syarī'ah atau  yang dikenal  sebagai maqāṣid al-khamsah yaitu memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan dan  harta (ḥifẓ  al-dīn,  ḥifẓ  al-nafs,  ḥifẓ  al- aql,  ḥifẓ  al-nasl,  ḥifẓ  al-māl) .  Sedangkan cara  untuk mencapai kemaslahatan tersebut, manusia harus memenuhi kebutuhan ḍarūriyāt (primer)  serta  menyempurnakan kebutuhan ḥājiyāt (sekunder) dan kebutuhan taḥsīniyāt atau kamāliyāt (tersier).
Untuk mewujudkan dan
33 Al-Syāṭibī, al-Muwāfaqāt , H. 155.
memelihara  kelima    unsur    pokok    itu,    al- Syāṭibī membaginya  menjadi tiga tingkat: 34
1. Maqāṣid ḍarūrī : dapat  dikatakan sebagai  kebutuhan  primer,  yaitu segala  hal  yang  menjadi  sendi eksistensi  kehidupan  manusia  yang ada  demi  kemaslahatan  mereka. maqāṣid ḍarūrī dimaksudkan  untuk memelihara  untuk  lima  unsur  pokok (maqāṣid al-khamsah) .
2. Maqāṣid ḥajiy :  dapat  dikategorikan sebagai  kebutuhan  sekunder , yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh  manusia  untuk  menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. maqāṣid ḥajiy
dimaksudkan  untuk  menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan  terhadap  lima  unsur pokok agar menjadi lebih baik lagi.
3. Maqāṣid taḥsīnī :  tindakan  atau  sifat- sifat yang pada prinsipnya berhubungan  dengan al-akhlāk  al- karīm yang dimaksudkan agar manusia  dapat  melakukan  yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan  lima  unsur  pokok. Artinya,  jika  hal  ini  tidak  dijaga maka akan timbul kekacauan.
Pengelompokan  ini  didasarkan  pada kebutuhan  dan  skala  prioritas.  Yang dimaksud  dengan  memelihara  kelompok ḍarūrī adalah memelihara kebutuhan-
34 Asafri  Jaya,  Bakri, Konsep  Maqasyid ,  H. 71.
kebutuhan  yang  bersifat    essensial    bagi kehidupan manusia. Tidak terpenuhinya atau tidak  terpeliharanya    kebutuhan-kebutuhan itu    akan  berakibat  terancamnya  kelima pokok  di  atas.  Berbeda  dengan kelompok ḥajiy yang  mana  tidak  termasuk  kebutuhan essensial,  melainkan  termasuk  kebutuhan yang  dapat  menghilangkan  manusia  dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya  kelompok  ini  tidak  akan mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi  hanya  akan  menimbulkan  kesulitan bagi mukallaf. Sedangkan kebutuhan taḥsīnī adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat sesorang dalam masyarakat  dan  dihadapan  Tuhan.  Sebagai contoh,  dalam  memelihara  unsur  agama, salah  satu  aspek ḍarūriyāt -nya  adalah mendirikan    shalat.    Kemudian  yang menjadi  aspek ḥājiyāt adalah  keharusan menghadap  arah  kiblat,  dan  menutup  aurat merupakan aspek taḥsīniyāt . 35 Ketiga tingkatan  ini,  pada  hakikatnya  memiliki tujuan untuk memelihara kelima misi hukum Islam dengan kepatuhan.
3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam
Mengeluarkan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.
46/PUU-VIII/2010 Tentang Status

## Anak Hasil Nikah Siri
Di Indonesia, pelaksanaan perkawinan  sangat  bervariasi  bentuknya.
35 Asafri  Jaya,  Bakri, Konsep  Maqasyid ,  H. 72.
Mulai dari perkawinan    yang tercatat  secara resmi  melalui  Kantor  Urusan  Agama (KUA),  perkawinan  bawa  lari,  hingga perkawinan  yang  populer  di  kalangan masyarakat,  yaitu  nikah  siri.  Perkawinan yang  tidak  dicatatkan  atau  yang  dikenal dengan  nama  nikah  siri  biasanya  disaksikan oleh  sedikit  orang    dan  tidak  dilakukan  di hadapan pegawai pencatat nikah.
Perkawinan siri dianggap sah menurut agama akan tetapi pada kenyataannya melanggar ketentuan pemerintah.  Dampak  jangka  panjang  dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, anak- anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan tersebut  tidak  berhak  menuntut  nafkah, biaya  pendidikan  ataupun  warisan  dari ayahnya.  Selain  nikah  siri,    ada  pula perkawinan secara biologis namun dilakukan  tanpa  adanya  ikatan  resmi  atau disebut  zina.  Zina  juga  mengakibatkan akibat  hukum  yaitu  munculnya  anak  luar kawin.
Berbicara tentang nikah siri, sebagian  dari  kita  mungkin  akan  teringat dengan  nama  penyanyi  Machica  Muchtar yang dikenang sebagai orang yang membawa  perubahan  pada  UU  No  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan.  Pada  tanggal  17 Februari  2012,  Mahkamah  Konstitusi  (MK) melalui  putusan  Nomor  46/PUU-VIII/2010 mengabulkan sebagian permohonan yudisial review  yang  diajukan  oleh  Hj.  Aisyah Muchtar  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai
Machicha  Muchtar  dan  anaknya  yang bernama  Muhammad  Iqbal  Ramadhan  bin Moerdiono  terhadap  ketentuan  Pasal  2  ayat (2)  dan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-  undang Nomor    1    Tahun    1974    tentang Perkawinan  yang  berbunyi “Anak  yang dilahirkan  diluar    perkawinan    hanya mempunyai    hubungan    perdata    dengan ibunya    dan  keluarga    ibunya” . 36 Muhammad  Iqbal  Ramadhan  merupakan anak  yang  dilahirkan  dari  pernikahan  siri antara  Machicha  Muchtar  dan  Moerdiono. Dalam  kaitannya  dengan  perkawinan  siri yang  tidak  tercatat  dalam  register  Akta Nikah,  maka  kedua  belah  pihak  tidak memiliki  Buku  Kutipan  Akta  Nikah. Moerdiono.
Sebelum melaksanakan sidang terhadap  gugatan  Machica  Muchtar  sebagai pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan :
a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo .
b. Kedudukan  hukum  (legal  standing)  para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo.
Berdasarkan pada Pasal 24 C ayat (1) UUD  1945  dan  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  a Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2003 tentang  Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun
36 Pasal  43  ayat  (1)  Undang-  undang    Nomor 1  Tahun  1974.
2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5226,  selanjutnya  disebut  UU  MK), serta  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  a  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang kekuasaan  Kehakiman  (Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 5076,
selanjutnya disebut UU 48/2009), menyatakan bahwa yang termasuk salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang  putusannya  bersifat  final  untuk menguji  Undang-Undang  terhadap  Undang- Undang Dasar.
Kemudian  dalam  pertimbangannya Mahkamah  Konstitusi  berpendapat  bahwa, permohonan  para  pemohon  adalah  untuk menguji  konstitusionalitas  norma  Pasal  2 ayat 2 dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan terhadap  Undang-Undang  Dasar  1945, menjadi  salah  satu  kewenangan  Mahkamah Konstitusi.  Oleh  karena  itu,  Mahkamah Konstitusi  berwenang  untuk  mengadili permohonan a quo : kewenangan Mahkamah Konstitusi ini didasarkan pada Pasal 51 ayat (1)  Undang  Undang  Mahkamah  Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang Undang  terhadap  UndangUndang  Dasar 1945  adalah  mereka  yang  menganggap  hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
yang  diberikan  oleh  Undang  Undang  Dasar 1945  dirugikan  oleh  berlakunya  suatu Undang Undang yaitu:
a. Perorangan  warga  Negara  Indonesia (termasuk kelompok orsang yang mempunyai kepentingan sama).
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  yang  diatur  dalam  Undang- Undang.
c. Badan hokum public atau privat, atau
d. Lembaga Negara. 37
Dengan  demikian,  pihak  pemohon dalam  pengujian  Undang-Undang  terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan  terlebih  dahulu  beberapa  hal sebagai berikut:
a. Kedudukannya  sebagai  para  pemohon sebagaimana  dimaksud  Pasal  51  ayat (1) UU MK.
b. Kerugian  hak  dan/atau  kewenangan konstituonal  yang  diberikan  oleh  UUD 1945  yang  diakibatkan  oleh  berlakunya Undang  Undang  yang  dimohonkan pengujian.
Pasal  51  ayat  (1)  Undang  Undang Mahkamah  Konstitusi  No.  8  Tahun  2011 yang  menjelaskan  mengenai  kerugian  hak dan/atau kewenangan konstitusional, kemudian  dipertegas  lagi  oleh  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  006/PUU-
37 Pasal  51  ayat  (1)  Undang  Undang Mahkamah Konstitusi No. 8 Tahun 2011.
III/2005  tanggal  31  Mei  2005  dan  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  11/PUU- V/2007  tertangal  20  September  2007  yang menguraikan  lima  syarat  kerugian  hak  dan /atau  kewenangan  konstitusional  dari  setiap warga  Negara,  termasuk  kelompok  yang mempunyai kepentingan sama yaitu: 38
a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional  pemohon  yang  diberikan oleh UUD 1945.
b. Hak  dan/atau  kewenangan  konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang  yang  dimohonkan  pengujian Kerugian  konstitusional  tersebut  harus bersifat  spesifik  (khusus)  dan  actual  atau setidak-tidaknya  potensial  yang  menurut penalaran  yang  wajar  dapat  dipastikan akan terjadi.
c. Adanya  hubungan  sebab-akibat (causaal verband) antara  kerugian  dimaksud  dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
d. Adanya  kemungkinan  bahwa  dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian  konstitusional  seperti  yang didalilkan  tidak  akan  atau  tidak  lagi terjadi.
Mengenai  gugatan  terhadap  Pasal  2 ayat  (2)  dan  Pasal  43  ayat  (1)  Undang Undang  No.  1  Tahun  1974,  Mahkamah
38 Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005  tanggal  31  Mei  2005  dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tertangal 20 September 2007.
Konstitusi
dalam pertimbangannya memandang  adanya  hubungan  sebab  akibat (causaal  verband) antara  kerugian  yang dimaksud  dan  berlakunya  Undang  Undang yang  dimohonkan  pengujian  yaitu  Undang Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan, sehingga pihak pemohon dinyatakan  memenuhi  syarat  kedudukan hukum (legal  standing) untuk  mengajukan permohonan a quo .
Kemudian terkait pokok permasalahan  hukum  mengenai  anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan,  dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi memandang  bahwa  tidaklah  tepat  dan  adil manakala  hukum  hanya  menetapkan  bahwa anak  yang  lahir  dari  suatu  kehamilan  yang disebabkan  hubungan  seksual  di  luar perkawinan  antara  seorang  laki-laki  dan perempuan,  hanya  memiliki  hubungan dengan perempuan yang melahirkan sebagai ibunya.
Dalam  pertimbangan  tersebut  juga dinyatakan  bahwa  tidak  tepat  dan  tidak  adil pula apabila seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan  terjadinya  kehamilan  dan kelahiran  anak  tersebut  dibebaskan  oleh hukum  dari  tanggung  jawabnya  sebagai seorang  bapak  dan  bersamaan  dengan  itu hukum  telah  meniadakan  hak-hak  anak terhadap  lelaki  tersebut  sebagai  bapaknya. Lebih-lebih manakala hubungan anak tersebut  dengan  bapaknya  sebenarnya  dapat
dibuktikan dengan perkembangan teknologi, seperti tes DNA.
Akibat  hukum  dari  peristiwa  hukum kelahiran  karena  kehamilan,  yang  diawali dengan  hubungan  seksual  antara  seorang perempuan dengan seorang laki-laki merupakan  hubungan  hukum  yang  di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal  balik,  di  mana  subjek  hukumnya meliputi  anak  ibu  dan  bapak.  Berdasarkan uraian  di  atas,  hubungan  anak  dengan seorang  laki-laki  sebagai  bapak  tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan  pada  pembuktian  terkait  adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut  sebagai  bapak.  Dengan  demikian terlepas  dari  persoalan  prosedur  maupun administrasi  perkawinanya,  anak yang dilahirkan  harus  mendapatkan  perlindungan hukum.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  di atas,  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa secara  alamiah  anak  lahir  karena  sel  telur yang bertemu dan dibuahi oleh sperma, baik melalui  hubungan  seksual  maupun  dengan memanfaatkan  kemajuan  teknologi  yang bisa  menyebabkan  terjadinya  pembuahan. Oleh  karena  itu  menurut  Mahkamah Konstitusi,  ketika  anak  yang  dilahirkan  di luar  perkawinan  dinyatakan  hanya  memiliki hubungan  dengan  ibunya  saja,  hal  ini dipandang tidak tepat dan tidak adil.  Begitu juga  dirasa  tidaklah  tepat  dan  tidak  adil
untuk  membebaskan  pihak  laki-laki  dari tanggung  jawabnya  sebagai  bapak  yang merupakan  ayah secara biologis.
Disamping  itu,  hal  demikian  bisa menghilangkan  hak-hak  anak  terhadap bapaknya  tersebut.  Hubungan  anak  dengan bapak  tidak  semata-mata  karena  adanya ikatan  perkawinan,  akan  tetapi  juga  dapat didasarkan  pada  adanya  hubungan  darah antara  keduanya  yang  besar  kemungkinan bisa  dibuktikan  dengan  perkembangan teknologi.  Oleh  karena  itu,  terlepas  dari prosedur administrasi perkawinan yang tidak terpenuhi,  seorang  anak  yang  dilahirkan harus  mendapat  perlindungan  dan  kepastian hukum.  Jika  tidak  ada  perlindungan  dan kepastian    hukum,  maka  pihak  anak  yang lahir diluar perkawinan yang akan dirugikan, baik terampas hak-haknya maupun perlakuan  yang  tidak  adil  dan  pemberian stigma negatif di tengah-tengah masyarakat.
Di ujung pertimbangannya,
Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  tentang status  anak  diluar  nikah  Putusan  No. 46/PUU-VIII/2010, dengan mengambil kebijakan dan pertimbangan yang menyatakan    bahwa    Pasal    43    ayat    (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  memiliki  hubungan perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya saja,  bertentangan  dengan  UUD  1945 sepanjang ayat tersebut dimaknai
menghilangkan  hubungan  perdata  dengan laki-laki yang kemungkinan dapat dibuktikan  dengan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat bukti lain  yang  menurut  hukum  mempunyai hubungan  darah  sebagai  ayahnya.  Oleh sebab itu ayat tersebut harusnya dibaca:
“ anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi  dan/atau alat    bukti    lain    yang  menurut hukum  mempunyai hubungan darah, termasuk  hubungan  perdata  dengan keluarga ayahnya ”. 39
Adapun  permohonan  yang  berkaitan dengan  Pasal  2  ayat  (2)  bahwa  perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku  tidak  dikabulkan  oleh  Mahkamah Konstitusi.  Pertimbangan  yang  diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, bahwa pencatatan  perkawinan  tidak  berkaitan dengan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.  Sebab  faktor  yang  menentukan sah  tidaknya  sebuah  perkawinan  adalah syarat  yang  ditentukan  oleh  agama  dari masing-masing  calon  mempelai.  Sedangkan pencatatan  perkawinan  sendiri  merupakan sebuah kewajiban administratif. 40
Pertimbangan  ini  didasarkan  pada Penjelasan  Umum  angka  4  huruf  b  UU
39 Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang status anak di luar nikah.
40 M.  Zamroni, Prinsip-Prinsip  Hukum Pencatatan  Perkawinan  Di  Indonesia (Surabaya: Media Sahabat Cendekia 2019). H. 122.
1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa sebuah perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaan dan selain itu, setiap perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan  tiap-tiap  perkawinan  merupakan hal  yang sama dengan pencatatan peristiwa- peristiwa penting dalam kehidupan seseorang,  misalnya  kelahiran  dan  kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan,  suatu  akte  yang  juga  dimuat dalam daftar pencatatan. 41
Makna  penting  dibalik  peraturan mengenai  pencatatan  perkawinan,  menurut Mahkamah Konstitusi dapat  dilihat dari dua perspektif. Pertama ,  dari  perspektif  negara, pencatatan  perkawinan  dimaksudkan  dalam rangka  negara  memberikan  perlindungan, pemajuan,  penegakan  dan  pemenuhan  hak asasi  manusia  yang  bersangkutan  yang merupakan  tanggung  jawab  negara. Kedua , pencatatan secara administratif yang dilakukan  oleh  negara  dimaksudkan  agar perkawinan sebagai perbuatan hukum dikemudian  hari  dapat  dibuktikan  secara sempurna  dengan  sebuah  akta  otentik, sehingga  hak-hak  yang  muncul  atau  akibat hukum  dari  perkawinan  tersebut  dapat terselenggara dengan efektif dan efisien baik
41 Penjelasan  Umum  No.  4  huruf  b  UU 1/1974.
dari  segi  waktu,  uang,  tenaga  maupun pikiran. 42
Kebijakan atau politik hukum Mahkamah  Konstitusi  pada  putusan  No. 46/PUU-VIII/2010  ini  didasarkan  kepada prinsip  “ equality  before  the  law” yaitu prinsip  “ persamaan  di  hadapan  hukum ”.
Prinsip  ini  terkandung  di  dalam  UUD  45 Pasal  28B  ayat  (1)  dan  (2)  serta  Pasal  28D ayat  (1)  yang  menyatakan  bahwa  setiap orang  berhak  atas  sebuah  pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan  hukum. 43 Hal  ini  tentu  sejalan dengan  asas-asas  negara  hukum  yang meliputi  lima  hal 44 ,  di  mana  salah  satu diantaranya ialah prinsip persamaan dihadapan  hukum  ( equality  before  the  law ).
Prinsip  ini  dalam  negara  hukum  bermakna
42 Lihat Pasal 28I  Ayat (4) dan Ayat (5)  UUD 1945  &  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010.
43 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D ayat (1).
44 Scheltema  merumuskan  pandangannya tentang  unsur  unsur  dan  asas-asas  Negara  Hukum meliputi  lima)  hal:  1)  Human  Dignity  (Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang  berakar  dalam  penghormatan  atas  martabat manusia).  2)  Predictable  Law  (Berlakunya  asas kepastian  hukum).  3)  Equality  before  the  law  atau Similia  Similius  (Berlakunya  Persamaan  di  hadapan hukum).  4)  Democracy  (Asas  demokrasi  dimana setiap  orang  mempunyai  hak  dan  kesempatan  yang sama  untuk  turut  serta  dalam  pemerintahan  atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan).  5)  Public  service  –  good  corporate governance  (Pemerintah  dan  Pejabat  mengemban amanat  sebagai  pelayan  masyarakat  dalam  rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan  bernegara  yang  bersangkutan).  Lihat  B.  Arief Sidharta,  “Kajian  Kefilsafatan  tentang  Negara Hukum”, Jentera  (Jurnal  Hukum) ,  “Rule  of  Law”, Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan  (PSHK),  Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004. H.124-125.
bahwa pemerintah tidak boleh mengistimewakan    orang  atau  kelompok orang    tertentu,    atau  mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu.
Di dalam prinsip ini, terkandung dua hal, yaitu: pertama , adanya jaminan persamaan  bagi  semua  orang  di  hadapan hukum  dan  pemerintahan  dan; kedua , tersedianya  mekanisme  untuk  menuntut perlakuan  yang  sama  bagi  semua  warga negara. Dengan demikian maka hukum atau perundang-undangan harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap  status  setiap  anak  yang  dilahirkan serta hak-hak yang ada padanya, termasuk di dalamnya  anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  yang  sah  menurut  peraturan perundang-undangan. 45
Prinsip  “ equality    before    the    law” atau  persamaan  dihadapan  hukum  memang sangat  penting,  karena  realitas  yang  ada menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan di luar  perkawinan    senantiasa  mendapatkan perlakuan  diskriminatif  dan  penuh  dengan ketidak-adilan.  Anak  tersebut  juga  harus menanggung stigma negatif dari masyarakat akibat  ketiadaan  ayah,  anak  di  juluki  anak haram,  anak  semak-  semak  serta  berbagai julukan negatif lainnya.
Terlebih lagi apabila dikaitkan dengan ketiadaan relasi perdata dengan ayah
45 Habib  Sulthon  Asnawi,  “ Politik  Hukum Putusan  MK  No.  46/PUU-VIII/2010  Tentang  Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme  Hukum  Menuju  Perlindungan  HAM”, Journal Konstitusi 10, no. 2 (2013).
biologisnya.  Hal  ini  akan  berdampak  pada administrasi  pembuatan  Akta  Kelahiran seorang  anak  yang  memiliki  syarat  harus disertai  dokumen  perkawinan  resmi  dari negara.  Ketiadaan  Akta  Kelahiran  bagi seorang  anak  juga  memiliki  dampak  jangka panjang,  salah  satunya  mengalami  kendala ketika  nantinya  akan  mengurus  hak  nafkah ataupun  waris,  hak  akses  pendidikan, pelayanan  kesehatan,    bantuan    sosial,    dan beberapa  jasa  pelayanan  publik  lainnya.
Politik hukum atau kebijakan Mahkamah Konstitusi tersebut juga didasarkan  pada  Konvensi  Hak  Anak  yang mana  juga  telah  diratifikasi  oleh  negara Indonesia. 46
Pasal  2  Konvensi  Hak  Anak  (KHA)  secara tegas menyatakan: 47
“Negara-negara peserta akan menghormati  dan  menjamin  hak-hak yang    ditetapkan    dakan    Konvensi ini    terhadap    setiap    anak    dalam wilayah hukum meraka tanpa diskriminasi  dalam  bentuk  apapun, tanpa  memandang  ras,  warna  kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul bangsa, suku  bangsa  atau  social,  harta kekayaan,  cacat,  atau  walinya  yang sah menurut hukum”.
Hasil    dari    putusan    ini  telah membuat  perubahan  dan  menimbulkan
46 KHA (Konvensi Hak-hak Anak ) merupakan perjanjian international atau lebih dikenal dengan UN-CRC (United Nations Convention on the Rights  of  the  Child)  yang  disahkan  pada  tahun  1989 oleh PBB dan Pemerintah  Indonesia melalui Keppres No.36  tahun  1990  menjadi  salah  satu  negara  yang meratifikasinya.
47 Siti  Musdah  Mulia, Islam  dan  Hak  Asasi Manusia:  Konsep  dan  Implementasi (Yogyakarta: Naufan Pustaka 2010). H. 257-258.
konsekuensi; pertama ,  merubah  hubungan darah seorang anak dengan ayah bilogisnya,  yang  semula  hanya  bersifat natural atau alami menjadi sebuah hubungan  hukum  dan  memiliki  akibat hukum  berupa  hubungan  keperdataan. Kedua ,  pengakuan  secara  hukum  bahwa anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan juga  memiliki  hubungan  perdata  dengan ayah  biologisnya  dan  keluarga  dari  pihak ayah biologis tersebut sebagaimana hubungan  perdata  anak  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya  yang  sebelumnya  juga tertuang  dalam  pasal  43  Ayat  1  UU  No.1 1974  mengenai  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan.
Kemudian  yang ketiga ,  adanya tanggung  jawab  menurut  hukum  kepada seorang ayah terhadap anak yang dilahirkan sebab  perbuatannya,  meskipun  anak  itu lahir di  luar perkawinan. Di  mana sebelum putusan  ini,  seorang  ayah  biologis  tidak dapat  digugat  untuk  bertanggung  jawab atas  anak.  Hal  ini  tentunya  berlaku  apabila terlebih  dahulu  dilakukan  pembuktian melalui  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi seperti  tes  DNA  dan  lain  sebagainya  yang menyatakan bahwa benar anak di luar nikah tersebut  adalah  anak  yang  dihasilkan  dari hubungan diluar perkawinan.
Lahirnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung  putusan  ini,  bahkan  ada  yang
menyebutnya sebagai hasil ijtihad Mahkamah  Konstitusi  yang  spektakuler  dan memberikan putusan hukum yang berkeadilan.  Sedangkan  bagi  sebagian  yang kontra, tentunya putusan ini menjadi sorotan dan menuai kritik, karena dianggap melegalkan  perzinahan  dan  mengundang pelanggaran-pelanggaran  di  ranah  tatanan hukum perkawinan yang lain.
Dari  penjelasan  di  atas,  jika  ditinjau dari sisi maqāṣid syarī'ah pada putusan MK No.  46/PUU-VIII/2010  tentang  anak  hasil nikah  siri  menempati  pada  tingkatan ḍarūrī dan  wilayahnya  mencakup ḍarūriyāt al- khamsah ( تايرورضلا ا ةﺴمﺨل ). Pertama adalah
penjagaan agama ( ظفح نيِّ دلا ). Dengan putusan yang mempunyai  kepastian hukum  terhadap status  anak  di  luar  perkawinan,  maka memberi dampak pada terlaksananya kewajiban-kewajian  seorang  ayah  bioligis dari  anak  yang  berstatus    hasil  di  luar perkawinan. Diketahui bersama bahwa anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT yang dititipkan kepada kedua  orang  tua.  Meskipun  bentuk  ibadah ini  tidak  langsung  berhubungan  secara vertikal  kepada  Allah  SWT,  namun  tetap saja  akan  dimintai  pertanggung  jawabannya kelak  di  hari  akhir.  Sikap  tanggung  jawab seorang  ayah  kepada  anak  dan  keluarganya adalah  merupakan  kewajiban  yang  harus dilaksanakan  sebagai  bentuk  kepatuhan  dan ibadah yang diperintahkan oleh agama untuk dilaksanakan.
Sebagaimana  firman  Allah  SWT Surat  al-Baqārah  ayat  233  mengenai perintah wajib seorang ayah untuk menafkahi anak dan keluarganya:
َّمِّتُّي  ْنَا َدا َرَا  ْنَمِّل ِّنْيَلِّماَك ِّنْيَل ْوَح َّن هَد َلَ ْوَا َنْع ِّض ْر ي   تٰدِّلا َوْلا َو ْعَمْلاِّب َّن ه ت َوْﺴِّك َو َّن ه ق ْز ِّر ٗهَل ِّد ْو ل ْوَمْلا ىَلَع َو ۗ َةَعاَض َّرلا ِّۗف ْو  ر
ٌد ْو ل ْوَم  َلَ َو اَهِّدَل َوِّبۢ ٌةَدِّلا َو  َّرۤاَض ت  َلَ ۚ اَهَعْس  و  َّلَِّا  ٌسْفَن   فَّلَك ت  َلَ ْنَع  الَاَصِّف اَدا َرَا  ْنِّاَف ۚ  َكِّلٰذ  لْثِّم ِّث ِّرا َوْلا ىَلَع َو  ٖهِّدَل َوِّب ٗهَّل ْد َرَا  ْنِّا َوۗ اَمِّهْيَلَع َحاَن ج  َلََف  ٍر  واَشَت َو اَم هْن ِّم  ٍضا َرَت ْنَا ْمُّت
ْم تْيَتٰا ْٓاَّم ْم تْمَّلَس اَذِّا ْم كْيَلَع َحاَن ج  َلََف ْم كَد َلَ ْوَا ا ْْٓو ع ِّض ْرَتْﺴَت
ٌرْي ِّصَب َن ْو لَمْعَت اَمِّب َ هللّٰا َّنَا ا ْْٓو مَلْعا َو َ هللّٰا او قَّتا َو  ِّۗف ْو  رْعَمْلاِّب
-
٢٣٣
“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama  dua  tahun  penuh,  bagi  yang  ingin menyempurnakan  penyusuan.  Kewajiban ayah  menanggung  makan  dan  pakaian mereka  dengan  cara  yang  patut.  Seseorang tidak  dibebani  kecuali  sesuai  dengan kemampuannya.  Janganlah  seorang  ibu dibuat  menderita  karena  anaknya  dan jangan  pula  ayahnya  dibuat  menderita karena  anaknya.  Ahli  waris  pun  seperti  itu pula.  Apabila  keduanya  ingin  menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya,  tidak  ada  dosa  atas  keduanya. Apabila  kamu  ingin  menyusukan  anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika  kamu  memberikan  pembayaran  dengan cara  yang  patut.  Bertakwalah  kepada  Allah dan  ketahuilah  bahwa  sesungguhnya  Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. 48 Tersirat  juga  dalam  surat  al-Nisā ayat 34:
ىٰلَع  ْم هَضْعَب    هللّٰا  َلَّضَف  اَمِّب  ِّءۤاَﺴِّ نلا  ىَلَع  َن ْو ما َّوَق   لاَج ِّ رلا ٌت ٰظِّف ٰح  ٌتٰتِّنٰق   ت ٰحِّلهصلاَف  ۗ ْمِّهِّلا َوْمَا  ْنِّم  ا ْو قَفْنَا  ْٓاَمِّب َّو  ٍضْعَب َّن ه ْو ظِّعَف  َّن ه َز ْو ش ن  َن ْو فاَﺨَت  ْيِّتهلا َوۗ   هللّٰا  َظِّفَح  اَمِّب  ِّبْيَغْل ِّل
ر جْها َو َلََف  ْم كَنْعَطَا  ْنِّاَف  ۚ َّن ه ْو ب ِّرْضا َو  ِّع ِّجاَضَمْلا  ىِّف  َّن ه ْو ا ارْيِّبَك  اًّيِّلَع  َناَك  َ هللّٰا  َّنِّاۗ  الَْيِّبَس  َّنِّهْيَلَع  ا ْو غْبَت
- ٣٤ “Laki­laki  (suami)  adalah  penanggung
48 Q.S.  Al-Baqarah:  233,  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur’an Al-Karim  Dan Terjemahannya (Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian agama RI: 2019). H. 50.
jawab  atas  para  perempuan  (istri)  karena Allah  telah  melebihkan  sebagian  mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)  dan  karena  mereka  (laki-laki) telah  menafkahkan  sebagian  dari  hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka  yang  taat  (kepada  Allah)  dan menjaga  diri  ketika  (suaminya)  tidak  ada karena  Allah  telah  menjaga  (mereka).
Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan  akan  nusyuz  berilah  mereka nasihat,  tinggalkanlah  mereka  di  tempat tidur  (pisah  ranjang),  dan  (kalau  perlu,) pukullah  mereka  (dengan  cara  yang  tidak menyakitkan).  Akan  tetapi,  jika  mereka menaatimu,  janganlah  kamu  mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar” . 49
Ayat  ini  mengandung  makna  bahwa Allah  SWT  menjadikan  dan  memposisikan para suami sebagai qawwāmūn (penanggung jawab),  dengan  arti  lain  seorang  ayah bertanggung  jawab  kepada  orang-orang yang  dibawah  perlindungannya  seperti  istri dan  anak-anaknya  atau  seisi  keluarganya harus  tercukupi  secara ma’rūf . 50 Maka putusan  MK  ini  bisa  diterjemahkan  sebagai bentuk  penjagaan  dari  sisi  agama  dengan menuntut  tanggung  jawab  yang  selaras dengan  perintah  syariat  dan  memulihkan kembali  hak  anak  dengan  keputusan  hukum yang mengikat.
Kedua adalah  penjagaan  jiwa  (  ظفح سفنلا).  Dalam meniti kehidupan, setiap insan pastinya akan selalu berusaha untuk
49 Q.S.  An-Nisa:  34,  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur’an Al-Karim  Dan Terjemahannya , H. 113.
50 Fatonah  K  Daud, Tafsir  Ayat-Ayat  Hukum Keluarga : (Banten: Desanta Muliavisitama, 2020). H. 98.
memenuhi kebutuhan primer demi berlangsungnya kehidupan berupa pemenuhan  kebutuhan  makan  dan  juga keperluan-keperluan  lain  yang  menyangkut penjagaan jiwa. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi  ini  diharapkan  bisa  mewujudkan tercukupinya kebutuhan jiwa maupun kebutuhan sehari-hari khususnya untuk anak yang  lahir  dari  perkawinan  siri  yang sebelumnya  hanya  ditanggung  oleh  pihak ibu.
Ketiga adalah  penjagaan  akal  (  ظفح لقعلا).  Akal  merupakan  salah  satu  potensi berharga  yang  diberikan  Allah  SWT. Dengan  berbekal  akal  ini  seseorang  bisa berfikir  dan  dapat  membedakan  antara benar  salah.  Seseorang  yang  mampu menggunakan  akalnya  guna  berfikir  positif bisa  mendapat  kedudukan  yang  tinggi.  Hal ini yang dijanjikan dan termaktub dalam Al- Qur’an  dimana  Allah  SWT.  banyak menyebutkan  mengenai  penggunaan  akal dan  fikiran,  antara  lain:  Surat  al-Baqārah ayat 44, 164, 219, Surat Āli ‘Imrān ayat 190, serta Surat al-Rūm ayat 21.
Melalui  pendidikan  sebagai  sarana pemeliharaan akal, anak dapat mengembangkan pemikiran dalam mempelajari,  meneliti,  menganalisa  banyak materi supaya mendapatkan ilmu. Kemudian dengan ilmu yang diperoleh akan digunakan dalam semua aspek dan lini kehidupan untuk mencapai  kesejahteraan  dan  derajat  hidup yang  tinggi.  Dengan  putusan  ini,  anak  yang
lahir  dari  perkawinan  siri  yang  kemudian mempunyai surat resmi berupa akta kelahiran bisa mengakses pendidikan dengan  layak  dan  juga  mendapat  support dari pihak ayah biologisnya.
Keempat yaitu penjagaan nasab ( ظفح لﺴنلا).  Dengan  putusan  ini  diharapkan  dapat terwujud perlindungan dan kepastian hukum yang adil pada anak-anak yang dilahirkan di luar  nikah  dan  juga  anak-anak  yang  lahir dari  perkawinan  siri  berupa  pemberian  akta kelahiran.  Sehingga  memberikan  kejelasan nasab  atau  silsilah  seorang  anak  dan terpenuhinya hak perwalian. Pada umumnya anak  yang  dilahirkan  di  luar  nikah mendapatkan  perlakuan  diskriminatif  dan sikap  yang  tidak  adil  dengan  penyematan stigma negatif pada mereka akibat ketiadaan ayah. Selain itu ketiadaan atau ketidakhadiran seorang ayah sangat berpengaruh  kuat  pada  kepribadian  anak. Ketika  salah  satu  dari  kedua  orangtuanya tidak  hadir,  maka  terdapat  ketimpangan dalam perkembangan psikologisnya.
Besar  kemungkinan  hal  demikian akan  sangat  memberikan  dampak  pada kepribadian, kesehatan mental dan pertahanan  diri  atau  managemen  diri  dari stres  yang  akan  terasa  sulit  ditangani  oleh anak  yang  tidak  sempurna  mendapati pengasuhan  dari  kedua  orangtuanya. 51 Hal
51 Sundari,  A.R.,  Herdajani,  F,  Dampak Fatherless  terhadap  Perkembangan  Psikologis  Anak, Prosiding  Seminar  Nasional  Parenting (Jakarta: 2013). H. 256-257.
yang  tidak  kalah  penting  dari  pengaruh putusan  guna  mengawal  perkembangan kepribadian anak adalah, dengan putusan ini diharapkan  bisa  menghindari  pernikahan sedarah  yang  merupakan  larangan  agama, karena anak dan pihak-pihak yang bersangkutan  sudah  mengetahui  dengan jelas.
Kelima ,  yaitu  penjagaan  harta  (  ظفح لاملا).  Harta  selain  sebagai  nikmat  dan amanah  bisa  diartikan  pula  sebagai  sarana kita  untuk  beribadah  kepada  Allah  SWT. Tentunya kehalalan dari harta yang akan kita jadikan  sebagai  sarana  ibadah  haruslah bagus dan halal secara syar’i, baik dari segi cara memperolehnya maupun cara menggunakannya.  Jangan  sampai  karena nafsu  sesaat  membuat  kita  lalai  dan  keluar dari  koridor  hukum.  Sebagaimana  firman Allah SWT dalam Surat al-Nisā ayat 29:
ْنَا  ْٓ َّلَِّا  ِّلِّطاَبْلاِّب  ْم كَنْيَب  ْم كَلا َوْمَا  ا ْْٓو ل كْأَت  َلَ  ا ْو نَمٰا  َنْيِّذَّلا  اَهُّيَآْٰي َ هللّٰا  َّنِّا  ۗ ْم كَﺴ فْنَا  ا ْْٓو ل تْقَت  َلَ َو  ۗ ْم كْنِّ م  ٍضا َرَت  ْنَع اة َراَجِّت  َن ْو كَت
اامْي ِّح َر ْم كِّب َناَك - ٢٩
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  jangan kamu  memakan  harta-harta  saudaramu dengan cara yang batil”. 52
Berkaca  pada  putusaan  Mahkamah Konstitusi  ini,  tampak  wujud  penjagaan harta  sesuai  panduan  syar’i  yaitu  dengan memberikan  kepastian  hukum  kepada  anak untuk mendapatkan atau menuntut hak waris
52 Q.S.  An-Nisa:  29,  Lajnah  Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur’an Al-Karim  Dan Terjemahannya , H. 112.
sesuai  aturan  agama,  sehingga  harta  waris bisa terdistribusi secara proporsional.
Dengan  melihat  uraian  dari  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VIII/2010  di  atas  bisa  kita  lihat  bahwa putusan  ini  bertujuan  untuk  menjaga kemaslahatan  anak  serta  demi  ketertiban umum  atau maṣlaḥah  ‘āmmah .  Nilai kemaslahatan  yang  diputuskan  Mahkamah Konstitusi  ini  ditujukan  untuk  anak  yang lahir  di luar nikah dan juga untuk anak yang lahir  dari  perkawinan  siri  yang  bisa mendapatkan  kekuatan  di  hadapan  hukum. Kekuatan hukum berupa kepastian mendapatkan  hak  di  hadapan  hukum, mendapatkan  keadilan  dan  menciptakan ketertiban di masyarakat. Orientasi Mahkamah  Konstitusi  untuk  mewujudkan kemaslahatan  bagi  anak  hasil  luar  nikah  ini selaras dengan  kaidah:
ف َّرَصَت ِّماَمِّلَا ىَلَع ِّةَّيِّع َّرَلا ٌط ْو نَم ةَحَلْصَمْلاِّب 53
“Tindakan  pemimpin  (pemerintah)  untuk kepentingan  umum  rakyatnya  didasarkan atas kemaslahatan ”
Adanya  keinginan  untuk  menggapai kemaslahatan, maka secara otomatis kemudharatan  harus  dihindarkan.  Perilaku- perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya kemudharatan  harus  dihindarkan.  Misalnya, perkawinan yang tidak dicatatkan mengindikasikan munculnya peluang pelaku perkawinan  yang  tidak  bertanggung  jawab.
53 Jalāluddīn  Al-Suyūṭī, Al-Asybāh  wa  al- Naẓāir (Beirut: Dār al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1990). H. 121.
Contoh  yang  paling  banyak  terjadi  adalah menghilangnya  seorang  suami  dengan  cara meninggalkan  istri  dan  atau  anak-anaknya tanpa  status  yang  jelas  di  masyarakat,  tidak mendapatkan nafkah dan tidak mendapatkan kedudukan  di  muka  hukum.  Oleh  sebab  itu perilaku-perilaku seperti ini harus dihindarkan demi mendapatkan kemaslahatan bersama. Sesuai dengan kaidah:
ء ْرَد ِّدِّساَفَملا ٌمَّدَق م ىَلَع ِّبْلج ِّحِّلاصملا 54
“ Menolak  kemudharatan  lebih  didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan ”
Dengan  semua  penjelasan  di  atas maka adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini  dipandang  sudah  tepat  dan  juga  seiring serta  selaras  dengan  maqāṣid  syarī'ah, karena berorientasi untuk menjaga kemashlahatan  dan  ketertiban  umum  dan juga  sebagai  solusi  yang  tepat  dan berkeadilan untuk anak-anak  yang lahir dari perkawinan siri.

## D. Kesimpulan
Abū  Isḥāq  Ibrāhim  ibn  Mūsā  al- Garnāṭī  al-Syāṭibī  adalah  seorang  reformis dalam  bidang  ushul  fiqh  yang  fenomenal dengan  kitab  al-Muwāfaqāt  dan  al-I’tiṣām- nya.  Ia  membuat maqāṣid  syarī'ah sebagai
pijakan  penentuan  hukum  yang  tidak  ada dalam  nash,  dan  menitikberatkan  pada maṣlaḥah mursalah sehingga hukum
54 Ahmad  al-Zarqâ’, Syarḥ  al-Qawâ’id  al- Fiqhiyah , cet. ke-2 (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1989). H. 165.
senantiasa dinamis dan aktual seiring zaman dan kondisi yang terkini.
Meninjau putusan Mahkamah Konstitusi  No.  46/PUU-VIII/2010  tentang putusan  perdata  terhadap  anak  yang  lahir  di luar nikah yang dalam tulisan ini difokuskan pada  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  siri, secara maqāṣid  syarī'ah dipandang  tidak menyalahi  dan  menabrak  aturan  syara’. Karena  dengan  putusan  itu  hak-hak  anak yang  lahir  dari  pernikahan  siri  terjamin  dan terpenuhi serta legal dimata hukum.
Penulis sepakat dan sepaham dengan tinjauan maqāṣid  syarī'ah dengan  putusan Mahkamah Konstitusi ini, karena mengandung  mashlalah  mursalah  dan  tidak melihat adanya ḍarar dan mafsadat (kerusakan)  di  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi  ini.  Dalam  hal  ini,  penulis  tidak membahas  anak  yang  lahir  di  luar  nikah yang  lain  (anak  hasil  zina)  karena  masih dalam  pergumulan  perdebatan  berbagai pihak.  Penulis  hanya  membahas  seputar anak  yang  lahir  dari  perkawinan  siri,  yang dengan  putusan  ini  kembali  terpenuhi  hak- hak mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
A.R.,  Sundari,  Herdajani,  F.  Dampak Fatherless  terhadap  Perkembangan
Psikologis Anak, Prosiding Seminar Nasional Parenting ,
Jakarta: 2013. Asnawi,  Habib  Sulthon,  “Politik  Hukum Putusan MK No. 46/PUU- VIII/2010  Tentang  Status  Anak  di
Luar  Nikah:  Upaya  Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM”, Journal Konstitusi 10, no. 2 (Juni 2013).
Bungin,  Burhan. Metode  Penelitian  Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya: Airlangga Unversity Press, 2001.
Daud,  Fatonah  K. Tafsir  Ayat-Ayat  Hukum
Keluarga . Banten: Desanta Muliavisitama, 2020.
Gharbal, Muhammad  Syafiq. Al-Mausū’ah al-‘Arabiyyah al-Muyassarah . Mesir: Dār al-Qalam, 1965.
Herdiansyah,  Haris. Metodologi  Penelitian Kualitatif  Untuk  Ilmu-Ilmu  Sosial. Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
Ibn  Manẓūr. Lisān  al-'Arab ,  Beirut:  Dār  al- Ṣadr, t.th.
Jaya,  Asafri,  Bakri. Konsep  Maqasyid
Syariah Menurut asy-Syatibi. Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada,
1996.

## Kasdi,  Abdurrahman,  "Maqasyid  Syari’ah
Perspektif  Pemikiran  Imam  Syatibi Dalam
Kitab Al-Muwafaqat",
Yudisia 5, no. 1 (Juni 2014).
Lajnah  Pentashihan  Mushaf  Al-Qur'an, Al-
Qur’an Al-Karim Dan Terjemahannya. Jakarta:  Badan
Litbang  dan  Diklat  Kementerian agama RI: 2019.
Mahdi,  Muhsin. Ibn  Khaldun's  Philosophy of History. Chicago: Phoenix 1964.
Marāghī-al  ‘Abdullāh  Muṣṭafā. al-Fatḥ  al- Mubīn .  Beirut:  Muḥammad  Āmīn Dimāj, 1974.
Mas'ud,  Muhammad  Khalid. Islamic  Legal Philosophy. Islamabad: Islamic
Research Institue, 1997.
Mulia,  Siti  Musdah. Islam  dan  Hak  Asasi
Manusia: Konsep
dan
Implementasi. Yogyakarta:  Naufan Pustaka 2010.
Nuryani,  Ahmad. Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia. Bandung: Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Gedebage, 2010.
Pasal 28I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD 1945.
Pasal  43  ayat  (1)  Undang-  Undang    Nomor
1  Tahun  1974. Pasal 51  ayat (1)  Undang  Undang
Mahkamah  Konstitusi  Nomor  8 Tahun 2011.
Penjelasan Umum No. 4 huruf b UU 1/1974.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 006/PUU-III/2005  tanggal  31  Mei 2005
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 46/PUU-VII/2010  tentang  status anak di luar nikah.
Qorib,  Ahmad. Ushul  Fikih  2. Jakarta:  PT
Nimas Multima, 1999.
Rahman, Fazlur. Islam , terj. Ahsin Muhammad.  Bandung:  Pustaka, 1994.
Satori,  Djam’an,  Aan  Qomariah  dan Riduwan.
Metode Penelitian
Kualitatif . Bandung: Alfabet, 2009.
Sidharta,  B.  Arief,  “Kajian  Kefilsafatan tentang  Negara  Hukum”, Jentera (Jurnal  Hukum) ,  “Rule  of  Law”,
Pusat  Studi  Hukum  dan  Kebijakan (PSHK),  Jakarta,  edisi  3  Tahun  II,
November 2004.
Suyūṭī-al,  Jalāluddīn, Al-Asybāh  wa  al- Naẓāir ,  Beirut:  Dār  al-Kutub  Al- ‘Ilmiyyah, 1990.
Syāṭibī-al,  Al-Imām  Abū  Isḥāq, al-I’tiṣām , Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ, t,t.
________, Al-Imām Abū  Isḥāq, al- Muwāfaqāt  fī  Uṣūl  al-Syarī'ah , Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) dan (2).

## Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat
(1).

## Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal
2 ayat (1).
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1947  jo Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 1954.
Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.
Yatim,  Badri, Sejarah  Peradaban  Islam , Jakarta:  PT.  RajaGrafindo  Persada,
2000.
Zamroni, M. Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Media
Sahabat Cendekia, 2018.
Zarqâ’-al,  Ahmad, Syarḥ  al-Qawâ’id  al- Fiqhiyah , cet. ke-2, Damaskus: Dâr al-Qalam, 1989.