https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
Neglection in Family as Reason for Divorce during The Covid-19 Pandemic In The Siak Religious Court
(Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19:
Studi Kasus Pengadilan Agama Siak)
Yusnanik Bakhtiar
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang nanikbakhtiar83@gmail.com
Abstract: Divorce  can  happen  to  any  household  that  is  experiencing  problems.  Many factors  lead  to  divorce,  among  which  the  most  dominant  are  disputes  and  continuous quarrels, leaving one party behind, economic factors. During this Corona Pandemic, of course, it will affect the divorce rate at the Siak Religious Court. The effects of this corona pandemic can cause divorce rates to increase or vice versa tend to decrease. This type of research is empirical research that uses empirical juridical research with a sociological juridical approach. This research is located in the Siak Religious Court. From the results of the research that the author did, data on the number of divorces that entered the Siak Religious Court in 2019 were 581 cases consisting of 175 cases of talak divorce and 406 sued  divorce  cases.  Meanwhile,  from  2020  to  October  there  was  a  downward  trend  in divorce cases as many as 459 cases consisting of 131 divorce cases and 328 lawsuits. So it can be concluded that the corona pandemic has no impact on divorce cases in the Siak Religious  Court.  The  cause  of  the  divorce  is  the  background  of  78.50%  of continuous disputes and quarrels, leaving one of the parties 16.20% and economic factors as much as  3.55%.  Regarding  divorce  itself,  it  is  regulated  in  Law  no.  1  of  1974  concerning Marriage, Government Regulation no. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, and Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law.
Keywords: Divorce, Neglection in Family, Covid-19
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
Abstrak:  Perceraian  bisa  saja  terjadi  pada  setiap  rumah  tangga  yang  mengalami permasalahan. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian, di antaranya yang menjadi paling  dominan  adalah  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus,  meninggalkan salah  satu  pihak,  faktor  ekonomi.  Pada  saat  Pandemi  Korona  ini  tentu  saja  akan mempengaruhi angka perceraian di Pengadilan Agama Siak. Efek pandemi korona ini bisa  menyebabkan  angka  perceraian  meningkat  atau  sebaliknya  cenderung  menurun. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris  dengan  metode  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Penelitian  ini  berlokasi  di Pengadilan Agama Siak. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka diperoleh data angka perceraian masuk ke Pengadilan Agama Siak pada tahun 2019 sebanyak 581 kasus yang terdiri dari cerai talak 175 kasus dan cerai gugat sebanyak 406 kasus. Sedangkan pada  tahun  2020  sampai  bulan  Oktober  terjadi  kecenderungan  penurunan  kasus perceraian sebanyak 459 kasus yang terdiri dari cerai talak 131 kasus dan cerai gugat 328 kasus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi korona tidak berdampak kepada kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Siak. Penyebab terjadinya perceraian tersebut dilatar belakangi oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 78,50 %, meninggalkan salah satu pihak 16,20 % dan faktor ekonomi sebanyak 3,55 %. Mengenai  perceraian  ini  sendiri  diatur  di  dalam  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Kata Kunci: Perceraian, Penelantaran Rumah Tangga, Ekonomi, Covid-19

## A. Pendahuluan
Masa-masa  pandemi  Covid-19  pada  saat  ini  menyebabkan  angka  perceraian menjadi  meningkat.  Banyak  faktor  yang  menyebabkan  tingginya  angka  perceraian  di antaranya  adalah  penelantaran  rumah  tangga  dan  ekonomi,  apalagi  di  saat  pandemi korona  sekarang  ini  menyebabkan  rumah  tangga  sebagian  orang  menjadi  goyang  dan berakhir dengan perceraian. Aturan mengenai perceraian sendiri diatur di dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Pandemi korona yang mulai masuk Indonesia pada awal bulan Maret tentu saja akan mempengaruhi segala sendi kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya rumah tangga.
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
Dampak  dari  pandemi  yang  berkepanjangan  dalam  kehidupan  berumah  tangga  sangat berpengaruh  terutama  dalam  hal  pendapatan  dan  perekonomian  masing-masing  rumah tangga. Banyak suami yang di PHK pada masa pandemi ini yang menyebabkan keuangan rumah tangga menjadi bermasalah, sehingga menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian. Oleh sebab itu penulis melakukan  penelitian  di  Pengadilan  Agama  Siak  tentang  Tingginya  Angka  Perceraian akibat Penelantaran Rumah Tangga dan Ekonomi di masa Pandemi Korona di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara fisik,  psikis,  seksual  dan  atau  penelantaran  rumah  tangga,  termasuk  ancaman  untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. 1
Jenis  penelitian  ini adalah  penelitian empiris  yang  menggunakan jenis  penelitian yuridis  empiris  dengan  metode  pendekatan  yuridis  sosiologis.  Penelitian  ini  mengkaji perilaku  masyarakat  ( law  in  action ),  memfokuskan  pada  permasalahan  hukum  dan penelitian  sosial,  mengkaji  latar  belakang  perceraian  dimasa  pandemi  korona.  Cara pengumpulan  data  primer  adalah  dengan  cara  wawancara  secara  langsung  dengan narasumber yaitu Ketua Pengadilan Agama Siak dan Panitera Pengadilan Agama Siak. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Siak.
1 Mayasari Ety Dian, “Tinjauan Yuridis Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Untuk Melakukan Perceraian,” Jurnal Mimbar Hukum 25, no. 3 (2013), https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/.
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
B. Angka Perceraian Akibat Penelantaran Rumah Tangga dan Ekonomi di Masa Pandemi Korona (Studi Kasus Pengadilan Agama Siak)
1. Perceraian
Perceraian merupakan peristiwa yang sangat menekan. Selain membawa dampak buruk pada anak, perceraian berdampak besar pada kelangsungan hidup suami istri yang mengalaminya. 2 Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). 3 Sedangkan dalam syariat Islam penceraian  disebut  dengan  talak,  yang  mengandung  arti  pelepasan  atau  pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya). 4
Menurut Sayyid Sabiq yang dikutip dari Agus Toni dalam Maqashid Jurnal Hukum Islam,  perceraian  adalah  melepaskan  ikatan  perkawinan  atau  bubarnya  hubungan perkawinan. 5 Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, bahwa istilah perceraian dapat dimaknai dengan  Talak, secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya. 6 Dasar hukum  perceraian  diantaranya  adalah  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dan  Inpres  Nomor  1  tahun  1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam.  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  khuluk  adalah perceraian  yang  terjadi  atas  permintaan  istri  dengan  memberikan  tebusan  atau  iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya.
Dalam  menjatuhkan  talak  seorang  suami  harus  mengajukan  perkaranya  ke Pengadilan  dengan  alasan-alasan  yang  menjadi  sebab  ingin  menceraikan  istrinya.
2 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
3 Irianto Sulistyowati, Perempuan Dan Hukum Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor, 2006).
4 Linda Azizah, “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi  Hukum Islam,” AL-‘ADALAH 10, no. 4 (2012), http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.
5 Sayyid Sābiq, Fiqh Al-Sunnah , Juz II (Bairūt: Dar al-Fikr, 1983).
6 Agus  Toni,  “Al-Ahwal  Al-  Syakhsiyah,” Al  Qolam  Maqashid 1,  no.  2  (n.d.):  34–63, http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/issue/view/77.
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  cenderung  mempersulit  terjadinya  suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh  pihak-pihak  yang  berperkara,  maka  jalan  terakhir  yang  dapat  ditempuh  adalah dengan  cara  meminta  bantuan  kepada  Pengadilan  Agama  dengan  mengajukan permohonan  gugatan  oleh  si  istri  kepada  suaminya.  Bila  Pengadilan  Agama  telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan  Agama.  Perceraian  semacam  ini  disebut  dengan  cerai  gugat,  namun  bila suami  yang  melaporkan  istrinya  ke  Pengadilan  Agama  dan  perceraianpun  diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.
Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut al-khulû . Kata al-khulû , berasal dari kata ‘khu’u ats-tsauwbi, maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta  kepada  suaminya  untuk  melepas  dirinya  dari  ikatan  pernikahan.  Sedngkan menurut  pengertian  syariat,  para  ulama  mengatakan  dalam  banyak  definisi,  bahwa al- khulû ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan keridaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya. Adapun Syaikh al-Bassam berpendapat, al-khulû ialah perceraian suami istri dengan pembayaran yang diambil  suami  dari  istrinya,  atau  selainnya  dengan  lafaz  yang  khusus.”  Sedangkan  al- Hafizh Ibn Hajar menyatakan bahwa al-khulû ialah seorang suami menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau  salah  satunya  merasa  khawatir  tidak  dapat  melaksanakan  apa  yang  diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang,
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
kecuali  jika  keduanya  membutuhkan  perceraian,  karena  khawatir  dosa  yang menyebabkan timbulnya al-Bainunah al- Kubra (perceraian besar atau talak tiga). 7
Dalam Undang- undang No.1 tahun 1974 mengenai perceraian diatur di dalam BAB VIII mulai dari Pasal 38 sampai dengan pasal 41. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan  sidang  Pengadilan  setelah  Pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus ada cukup alasan untuk terjadinya perceraian tersebut. 8 Mengenai tata cara pengajuan perceraian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam BAB V mulai dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
Di  dalam  BAB  VIII  Pasal  38  sampai  dengan  Pasal  41  disebutkan  bahwa, perkawinan  dapat  putus  karena  Kematian,  Perceraian  dan  atas  keputusan  Pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Tata cara  perceraian  di  depan  sidang  Pengadilan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  1 Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Gugatan  perceraian  diajukan  kepada  Pengadilan  Agama  dan  Tata  cara mengajukan  gugatan  diatur  di  dalam  PP  Nomor  1  Tahun  1975.  Akibat  putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik  anak-anaknya,  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  bilamana  ada perselisihan  mengenai  penguasaan  anak-anak,  Pengadilan  memberi  akan  memberikan keputusan.  Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan
7 Toni, 60.
8 Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
pendidikan  yang  diperlukan  anak  itu,  bilamana  bapak  dalam  kenyataannya  tidak dapat memberi  kewajiban  tersebut  pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ikut  memikul  biaya tersebut.  Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  untuk  memberikan  biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  salah  satu  alasan  dari  sebuah perceraian. Mengenai kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri diatur di dalam Undang- Undang No. 23 Tahu 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam  Undang-  Undang  tersebut  secara tegas  melarang  segala  bentuk  kekerasan.  Pada Pasal 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut dikatakan bahwa “ setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya  dengan  cara,  kekerasan  fisik,  kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual,  atau penelantaran  rumah  tangga.  Sehubungan  dengan  penelantaran  rumah  tangga  sebagai alasan perceraian, banyak aspek pendukung terjadinya perceraian tersebut. Diantaranya faktor  ekonomi,  pertengkaran  yang  terjadi  terus  menerus  dan  berbagai  macam  hal-hal yang  menyebabkan  salah  satu  pasangan  suami  atau  istri  menelantarkan  rumah  tangga mereka.
C. Faktor  Penyebab  Perceraian  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun 1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan
Faktor  penyebab  perceraian  dalam  rumah  tangga  banyak  penyebabnya.  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena  alasan  atau  alasan-alasan  :  (1).  Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. (2). Salah satu
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dengan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. (3). Salah satu pihak  mendapatkan  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat setelah  perkawinan  berlangsung.  (4).  Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. (5). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri. (6). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 9
Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan alasan-alasan perceraian dapat terjadi karena, (1). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. (2). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. (3). Salah satu pihak  mendapatkan  hukuman  penjara  5  (lima)  tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat setelah  perkawinan  berlangsung.  (4).  Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. (5). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri. (6). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (7). Suami melanggar taklik talak.  (8).  Peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan dalam rumah tangga. 10
Alasan-  alasan  inilah  yang  menjadi  penyebab  faktor  terjadinya  perceraian  yang termuat  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  ini.  Namun  di  samping  itu  ada  juga  faktor
9 “Peraturan  Pemerintah  No.  1  Tahun  1975 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” (1974).
10 Pemerintah  Republik  Indonesia,  “Instruksi  Presiden  No.1  Tahun  1991  Tentang  Kompilasi Hukum Islam” (1991).
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
tambahan  lain  yang  menjadi  latar  belakang  perceraian  itu  terjadi  seperti  penelantaran rumah  tangga  dan  faktor  ekonomi  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
D. Penelantaran  Rumah  Tangga  Dan  Ekonomi  Faktor  Penyebab  Perceraian Dimasa  Pandemi  Korona  Dikaji  Berdasarkan  Undang-Undang  No  23  Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Penelantaran rumah tangga diatur di dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang- Undang  No.23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga dijelaskan  bahwa  Setiap  orang  dilarang  menelantarkan  orang  dalam  lingkup  rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pasal ini menjelaskan kewajiban suami atau istri sebagai pasangan dalam rumah tangga. Tugas istri dimana menjaga rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah dan merawat suami dan anak-anak sedangkan suami berkewajiban memberikan nafkah baik itu nafkah lahir dan batin, sesuai dengan sighat taklik yang diucapkan suami ketika ijab kabul.
Sighat taklik sendiri adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Kedudukan Sighat taklik  dalam  perkawinan  adalah  merupakan  suatu  perjanjian,  walaupun  perjanjian tersebut hanya bersifat sepihak. Konsekuensi hukum dari adanya sighat taklik bagi suami adalah harus dipenuhinya semua isi janji yang tertuang dalam sighat taklik yang terdapat
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
di  bagian  akhir  dari  buku  nikah,  yang  diucapkan  setelah  ijab  kabul  dengan  disaksikan oleh hadirin dan majelis akad nikah. 11
Penelantaran  ekonomi  juga  merupakan  salah  satu  faktor  penyebab  terjadinya perceraian.  Perekonomian  yang  tidak  bisa  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  juga merupakan  salah  satu  faktor  yang  banyak  menjadi  pemicu  perceraian  di  dalam  rumah tangga. Pada bulan Juni Kasus perceraian di Indonesia meningkat menjadi 57 ribu kasus. Sebagian  besar  daerah  mengalami  peningkatan.  Kebanyakan  perceraian  tersebut dilatarbelakangi masalah ekonomi yang sulit di tengah Pandemi Korona. Provinsi yang mengalami  peningkatan  kasus  gugat  cerai  pada  umunya  di  Pulau  Jawa  khususnya Provinsi Jawa Barat, disusul oleh Semarang dan Surabaya. Pada awal penerapan PSBB pada April dan Mei 2020 perceraian di Indonesia di bawah 20.000 (dua puluh ribu) kasus. Namun pada bulan Juni dan juli 2020 jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 (lima puluh tujuh ribu) kasus. 12
Dari  data  diatas  nampak  jelas  bahwa  pandemi  sangat  mempengaruhi  angka perceraian  di  Indonesia  khususnya  di  kota-kota  besar  seperti  Bandung,  Semarang  dan Surabaya.  Himpitan  ekonomi  dan  penelantaran  rumah  tangga  menyebabkan  rumah tangga  menjadi  tidak  harmonis  lagi.  Ditambah  banyaknya  pemutusan  hubungan  kerja (PHK) menyebabkan para suami tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarganya.
Pengadilan Agama Siak ini merupakan Pengadilan Agama yang baru, sebelumnya daerah Kabupaten Siak merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis. Pada tanggal  22  Oktober  2018  Pengadilan  Agama  Siak  di  resmikan  dan  mulai  menerima
11 Sulistiawan Unggul, “Janji Suami Dalam Sighat Taklik Dan Akibat Hukumnya Terhadap Suami/ Istri” (Universitas Gadjah Mada, 2012).
12 Republika.co.id, diakses pada tanggal 16 Desember 2020.
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
pendaftaran  perkara  pada  bulan  November  2018.  Sebelumnya  kegiatan  pengadilan Agama  di  Siak  dilaksanakan  satu  kali  dua  minggu  namun  setelah  November  2018 Pengadilan  Agama  Siak  sudah  berdiri  sendiri  dan  memisahkan  diri  dari  pengadilan Agama Bengkalis.
Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Siak, maka di dapat data bahwa  kasus  perceraian  yang  masuk  di  Pengadilan  Agama  Siak  tahun  2019  sebelum adanya pandemi korona adalah 581 kasus dan setelah terjadinya pandemi korona pada awal tahun 2020 sampai akhir Oktober 2020 adalah 459 kasus. Pada tahun 2019 sebelum terjadinya  pandemi  korona,  kasus  Cerai  Talak  sebanyak  175  kasus  dan  cerai  gugat sebanyak 406 kasus. Pada tahun 2020 saat terjadinya pandemi korona, kasus cerai talak sebanyak 131 kasus dan cerai gugat sebanyak 328 kasus. Dilihat dari kasus di atas maka ada  kecenderungan  tren  kasus  perceraian  menurun  setelah  adanya  pandemi  korona dibandingkan  sebelum  terjadinya  pandemi  korona  ini.  Begitu  juga  dengan  kasus  cerai talak  kecenderungannya  menurun  dibandingkan  dengan  setelah  terjadinya  pandemi, begitu juga dengan kasus cerai gugat. Namun dari data di atas maka dapat dilihat bahwa kecenderungan  kasus  perceraian  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Siak  adalah  kasus gugat  cerai.  Hal  ini  berkemungkinan  penyebabnya  adalah  karena  faktor  penyebab terjadinya perceraian tersebut. Faktor penyebab perceraian yang dominan di Pengadilan Agama  Siak  adalah  Perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  sebanyak  78,50  %, meninggalkan salah satu pihak 16,20 %, faktor ekonomi 3,55 % dan sisanya 1,75 % lain- lain. 13
Faktor  ekonomi  yang  menjadi  penyebab  perceraian  adalah  karena  akibat  dari penelantaran rumah tangga oleh  suami kepada istri, hal ini tentu saja berkaitan dengan
13 Wawancara dengan Bapak Dr. Yangkie Irawan, S. Ag, M.Ag, Ketua Pengadilan Agama Siak Pada Tanggal 23 November 2020
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Kekerasan yang dimaksud adalah sesuai dengan  Pasal  9  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  dikatakan  bahwa  setiap  orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang  berlaku  baginya  atau  karena  persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib  memberikan kehidupan,  perawatan  atau  pemeliharaan  kepada  orang  tersebut.  Penelantaran sebagaimana  yang  dimaksud  juga  berlaku  bagi  setiap  orang  yang  mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak  di  dalam  atau  di  luar  rumah  sehingga  korban  berada  di  bawah  kendali  orang tersebut.
Istilah  kekerasan  selalu  identik  dengan  tindakan  yang  mengakibatkan  terjadinya kesakitan atau luka bagi korbannya. 14 Selain itu yang identik menjadi korban kekerasan adalah  perempuan,  sehingga  sering  disebut  kekerasan  terhadap  perempuan. 15 Menurut Herkutanto  kekerasan  terhadap  perempuan  adalah  tindakan  atau  sikap  yang  dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun psikis. 16 Sedangkan menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang menimbulkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain.
Di samping itu perkara perceraian ada juga perkara yang dicabut oleh penggugat atau  para  pihak  sepakat  untuk  damai,  namun  perkara  tersebut  tetap  putus  atau  adanya putusan  hakim  untuk  mencabut  perkara  tersebut.  namun  yang  dominan  di  Wilayah Hukum  Pengadilan  Agama  Siak  adalah  yang  berperkara  mencabut  gugatan  cerainya.
14 Moerti H.S, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis (Jakarta.: Sinar Grafika, 2010).
15 Moerti  Hadiati  Soeroso, Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif  Yuridis- Viktimologis (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
16 Alimuddin, Penyelesaian  Kasus  KDRT  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga)  Di  Pengadilan Agama. Bandung: (Bandung: Mandar Maju, 2014).
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
Pada tahun 2019 ada 29 kasus cerai yang mencabut perkaranya. Terdiri dari cerai talak sebanyak 8 kasus dan cerai gugat sebanyak 21 kasus. Di tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober ada 24 kasus terdiri dari cerai talak 7 kasus dan cerai gugat 17 kasus dan ini juga mempunyai kecenderungan menurun di bandingkan tahun sebelumnya. 17
Jadi  dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Pengadilan  Agama  Siak,  maka ditemukan  bahwa  pandemi  korona  tidak  begitu  mempengaruhi  tingginya  angka perceraian.  Justru  di tengah masa  pandemi  korona  ini,  angka  perceraian  di  Pengadilan Agama  Siak  menurun  di  bandingkan  sebelum  terjadinya  pandemi  korona.  Faktor penyebab  perceraian  setelah  terjadi  maupun  sebelum  terjadinya  pandemi  maka  yang menjadi faktor dominan yang menjadi penyebab perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama  Siak  adalah  Perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus,  meninggalkan  salah satu  pihak  dan  faktor  ekonomi.  Dari  berbagai  macam  alasan  terjadinya  perceraian  di Pengadilan  Agama  Siak,  penelantaran  rumah  tangga  merupakan  salah  satu  alasan dominan terjadinya perceraian.

## E. Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  pengadilan  Agama  Siak  maka  penulis mendapatkan hasil bahwa pandemi korona yang terjadi pada rentang waktu Maret 2020 sampai dengan Oktober 2020 tidak mempengaruhi angka perceraian di wilayah hukum Pengadilan  Agama  Siak.  Tetapi  angka  perceraian  justru  cenderung  menurun.  Yang menjadi faktor penyebab perceraian di Siak adalah (1). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. (2). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar  kemampuannya.  (3).  Salah  satu  pihak  mendapatkan  hukuman  penjara  5  (lima) tahun  atau  hukuman  yang  lebih  berat  setelah  perkawinan  berlangsung.  (4).  Salah  satu pihak  melakukan  kekejaman  atau  penganiayaan  berat  yang  membahayakan  pihak lain.
17 Wawancara dengan Bapak Fahryarrozi, S. Ag., Panitera Pengadilan Agama Siak Pada Tanggal 23 November 2020.
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
(5).  Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri. (6). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. (7). Suami melanggar taklik talak. (8). Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan  terjadinya  ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga.  Namun  yang  menjadi faktor dominan penyebab perceraian di wilayah hukum pengadilan Agama Siak adalah Perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus,  meninggalkan  salah  satu  pihak,  faktor ekonomi  dan  sisanya lain-lain.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  pandemi  Covid-19  yang terjadi  di  awal  tahun  2020  tidak  mempengaruhi  angka  perceraian  di  wilayah  Hukum pengadilan Agama Siak.

## Daftar Kepustakaan
Alimuddin. Penyelesaian  Kasus  KDRT  (Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga)  Di Pengadilan Agama. Bandung: Bandung: Mandar Maju, 2014.
Azizah, Linda. “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam.” AL-‘ADALAH 10, no. 4 (2012). http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.
Ch,  Mufidah. Psikologi  Keluarga  Islam  Berwawasan  Gender ,  Malang:  UIN  Malang PRESS, 2008.
Dian,  Mayasari  Ety.  “Tinjauan  Yuridis  Adanya  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Sebagai  Alasan  Untuk  Melakukan  Perceraian.” Jurnal  Mimbar  Hukum 25,  no.  3 (2013). https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/.
H.S, Moerti. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis . Jakarta.: Sinar Grafika, 2010.
Hasan, Mustofa. Pengantar Hukum Keluarga . Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Huraerah, Abu. Kekerasan Terhadap Ana k, Bandung: Nuansa, 2006.
pemerintah Republik Indonesia. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (1991).
Peraturan  Pemerintah  No.  1  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang  Undang  No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (1974).
Prayudi,  Guse. Berbagai  Aspek  Tindak  Pidana  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga , Yogyakarta: Merkid Press, 2012.
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi

## Ridwan,  Kekerasan  Berbasis  Gender  ,  Purwokerto:  Pusat  Studi  Gender  STAIN
Purwokerto, 2006.
Sābiq, Sayyid. Fiqh Al-Sunnah . Juz II. Bairūt: Dar al-Fikr, 1983.
Soeroso,  Moerti  Hadiati. Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif  Yuridis- Viktimologis . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Subhan, Zaitunah. Membina Keluarga Sakinah. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004. Sulistyowati, Irianto. Perempuan Dan Hukum Indonesia . Jakarta: Yayasan Obor, 2006. Toni,  Agus.  “Al-Ahwal  Al-  Syakhsiyah.” Al  Qolam  Maqashid 1,  no.  2  (n.d.):  34–63. http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/issue/view/77.
Unggul, Sulistiawan. “Janji Suami Dalam Sighat Taklik Dan Akibat Hukumnya Terhadap Suami/ Istri.” Universitas Gadjah Mada, 2012.