© 2023 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## MENINGKATKAN KEPERCAYAAN KONSUMEN PADA PRODUK LOKAL MELALUI PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL SELF DECLARE BAGI PELAKU
UMK DI DESA CIBETIK KOTA SERANG BANTEN
Nina Arlofa * , Tiur Elysabeth Teknik Kimia, Universitas Serang Raya
*Corresponding author Nina Arlofa
Email : nina73arlofa@gmail.com

## Abstraksi
Konsumen  muslim  di  Indonesia  sangat  membutuhkan  label  sertifikat  halal pada produk yang akan dikonsumsi. Mengkonsumsi produk-produk halal, baik berupa makanan maupun minuman  merupakan salah satu syariat Islam yang harus dilpenuhi. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberikan jaminan terhadap produk halal dibuktikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Peraturan  Pelaksanaan  Jaminan  Produk  Halal.  Peraturan-peraturan  yang diberlakukan pemerintah mendorong pelaku usaha untuk segera memproses label  halal  bagi  produk-produk  usahanya.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39 tahun 2021 menyatakan bahwa sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan pelaku usaha (self declare). Pendampingan proses  produk  halal  self  declare  diberikan  kepada  para  pelaku  usaha  di kampung Cibetik RT 05/RW 03 kelurahan Cilowong kecamatan Taktakan, kota Serang, Provinsi Banten. Pendampingan diberikan kepada tiga pelaku usaha rumahan  yang  memproduksi  berbagai  jenis  makanan.  Produk-produk makanan yang dihasilkan adalah kripik pisang, rempeyek, sagon dan emping. Pendampingan  proses  produk  halal  dimulai  dengan  melakukan  sosialisasi pentingnya  memiliki  sertifikat  halal  bagi  produk  usaha  serta  prosedur memperoleh sertifikat halal self declare. Pendampingan dilanjutkan dengan membantu  membuat  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB),  mengisi  manual  Sistem Jaminan  Produk  Halal  (SJPH)  dan  memfasilitasi  pelaku  usaha  pada  aplikasi SiHalal  yang  diawali  dengan  membuat  akun  SiHalal  sampai  pengajuan sertifikat  halal  self  declare.  Pendampingan  proses  produk  halal  self  declare dibantu oleh mahasiswa KKM kelompok 47 Universitas Serang Raya.
Kata kunci: Sertifikat Halal; Self Declare; UMK

## Abstract
Muslim consumers in Indonesia need a halal certificate label on the products to be consumed. Consuming halal products, both food and beverages is one of  the  Islamic  laws  that  must  be  fulfilled.  The  seriousness  of  the  Indonesian government in providing guarantees for product halalness is evidenced by the enactment of Law Number 33 of 2014 and Government Regulation Number 39 of 2021 concerning Regulations for Implementing Halal Product Guarantees. Regulations  imposed  by  the  government  encourage  businesses  to  process halal  labels  for  business  products  immediately.  Government  Regulation Number  39  of  2021  states  that  halal  certification  for  micro  and  small entrepreneurs  is  based  on  entrepreneurs  (self-declared).  Assistance  in  the process of halal self-declare products was provided to entrepreneurs in Cibetik village  RT  05/RW  03,  Cilowong  sub-district,  Takakan  sub-district,  Serang  city, Banten  province.  Assistance  was  provided  to  three  home-based  businesses that produce various types of food. The food products produced are banana chips, peanut brittle, Sagon, and chips. Assistance in the production of halal products begins with socializing the importance of having halal certificates for business  products  and  procedures  for  self-declare  halal  certificate certification.  The  assistance  is  continued  by  helping  to  create  Business Identification Number (NIB), filling in the Halal Product Assurance System (SJPH) manual,  and  facilitating  entrepreneurs  in  the  halal  application  starting  with creating a healthy account until submitting a self-declaring halal certificate. Assistance in the production of halal self-declare products is assisted by KKM group 47 students at Serang Raya University.
Keywords: Halal Certificate; Self Declare; UMK
© 2023 Penerbit PKN STAN Press. All rights reserved
© 2023 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## PENDAHULUAN
Konsumen muslim di Indonesia sangat membutuhkan label  sertifikasi  halal  pada  produk  yang  akan dikonsumsi. Mengkonsumsi produk-produk halal, baik berupa  makanan  maupun  minuman    merupakan salah satu syariat Islam yang harus dipenuhi. Jaminan halal pada produk makanan dan minuman memberi kepastian  kepada  konsumen  bahwa  produk  yang dibeli  mengandung  bahan  halal  atau  tidak mengandung bahan haram dan terkontaminasi najis serta  menjamin  nilai  gizi  dan  nutrisinya.  Kepedulian pelaku  UMK  terhadap  sertifikat  halal  akan  mening- katkan  kepercayaan  konsumen  yang  mayoritas beragama  Islam  terhadap  produk-produk  lokal, khususnya  produk    makanan  dan  minuman.  Pada tahun  2014,  pemerintah  memberlakukan  Undang- Undang  Nomor  33  tentang  Jaminan  Produk  Halal sebagai  bentuk  tanggung  jawab  terhadap  warga- nya yang mayoritas muslim. Pemberlakuan Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2014  dilakukan  secara bertahap  mulai  bulan  Oktober  2019  (Mutmainah., 2018).  Pada  tahap  pertama,  periode  tahun  2019- 2024,  produk-produk  yang  wajib  memiliki  sertifikat halal  adalah  produk  makanan  dan  minuman  serta produk  jasa  yang  berhubungan  dengan  makanan dan minuman (Agustina et al., 2019).
Pada tahun 2021, diterbitkan  Peraturan Pemerintah (PP)  Nomor  39  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Jaminan  Produk  Halal  yang  bertujuan  untuk  mem- perlancar pelaksanaan sertifikasi proses produk halal. Peraturan-peraturan yang diberlakukan pemerintah, baik  berupa  undang-undang  maupun  PP  merupa- kan  bentuk  kepedulian  negara  dalam  menjamin kepastian kehalalan produk-produk yang beredar di pasar.  Diberlakukannya  aturan-aturan  mengenai jaminan  produk  halal  mendorong  pelaku  usaha untuk  segera  memberi  label  halal  pada  produk- produk  usahanya.  Pada  tahun  2019  tercatat sebanyak lebih dari 65,47 juta unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebar di seluruh Indonesia dan sekitar 70% dari jumlah tersebut bergerak dalam bidang  makanan,  minuman  dan  kuliner  (Sarwono, 2019). Dari data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa  sebagian  besar  pelaku  usaha  di  seluruh Indonesia  bergerak  di  sektor  industri    yang  harus melakukan  sertifikasi  halal  tahap  pertama  bagi produk-produknya.  Indonesia  merupakan  negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam, pada tahun 2020 tercatat 229 juta jiwa adalah muslim dari jumlah  total  penduduk  273,5  juta  jiwa  (World Population  Review,  2020).  Perkembangan  industri halal di Indonesia sangat dipengaruhi oleh banyak- nya jumlah penduduk muslim dan besarnya dukung- an  pemerintah  melalui  undang-undang  Jaminan Produk Halal serta aturan-aturan pendukung lainnya. Perkembangan  industri  halal  ditandai  dengan bertambahnya  produk-produk  halal  yang  beredar
luas  di  masyarakat  dan    kepedulian  masyarakat untuk mengkonsumsi produk-produk berlabel halal.
Produk-produk  makanan  dan  minuman  yang  ber- asal dari luar negeri juga harus memiliki sertifikat halal ketika masuk ke Indonesia. Proses produk halal dapat dilakukan  di  negara  muslim  yang  lain  atau  oleh Lembaga  Pendamping  Proses  Produk  Halal  (LP3H) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kementerian agama. Perkembangan industri halal di Indonesia sangat berkontribusi  pada pengu- atan  ekonomi  nasional.  Berdasarkan  data  dari  Ke- menterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada tahun 2019, mayoritas pelaku usaha di Indonesia  adalah  UMKM,  berjumlah  65,47  juta  unit (99,99%).  Jumlah  pelaku  usaha  berskala  besar sangat  kecil,  yaitu  sebanyak  5.637  unit  (0,01%) (Mahdi, 2022).
Beberapa  kendala  yang  dihadapi  para  UMKM dalam pengajuan sertifikasi halal adalah ketersedia- an  anggaran  dan  kurangnya  pengetahuan  serta pemahaman  pelaku  UMKM  tentang  halal  dan proses  sertifikasi  halal  (Asrida  et  al.,  2020).  Untuk mengatasi  kendala  yang  ada,  maka  pemerintah mengeluarkan  peraturan  nomor  39  tahun  2021. Peraturan Pemerintah no. 39 tahun 2021 menyata- kan bahwa sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) didasarkan atas pernyataan pelaku usaha (Self Declare) dan tidak dikenai biaya. Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH) Kementerian agama  juga memberikan pelayanan Sertifikasi  Halal  Gratis  (SEHATI)  bagi  pelaku  usaha mikro dan kecil (Kafid et al., 2021). Untuk mendorong pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  melakukan  sertifikasi halal, BPJPH melakukan penyusunan regulasi teknis untuk  Pendampingan  Proses  Produk  Halal  (PPPH). BPJPH bekerja sama dengan organisasi massa Islam dan  Perguruan  Tinggi  (PT)  membantu  masyarakat melakukan  proses  sertifikasi  halal  bagi  produk- produk usahanya dengan melakukan pendamping- an. Pelaku UMK di Kp. Cibetik RT 05/RW 03 kelurahan Cilowong,  Kecamatan  Taktakan,  kota    Serang, Banten  belum  pernah  memperoleh  informasi mengenai  sertifikasi  halal  self  declare  sebagai program yang digulirkan BPJPH untuk memperoleh sertifikat halal bagi produk usahanya secara gratis. Pendampingan  proses  produk  halal  dilakukan kepada  para  pelaku  UMK  sampai  memperoleh sertifikat Halal dari BPJPH.  .

## METODE PELAKSANAAN
Program pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara sosialisasi pentingnya melakukan sertifikasi halal dan  pengurusan  NIB.  Kegiatan  diteruskan  dengan melakukan  pendampingan  sampai  mitra  men- dapatkan  NIB  dan  sertifikat  halal  sehingga  dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.
© 2023 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## PEMBAHASAN
Kampung  Cibetik  RT  05/RW  03  merupakan  bagian dari salah satu Kelurahan Cilowong yang berada di Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten. Jumlah penduduk di kampung Cibetik RT 05/RW 03 diperkirakan  terdiri  dari  kurang  lebih  70  kepala keluarga  (KK).  Penduduk  Kp.  Cibetik  RT  05/RW  03 pada  umumnya  berprofesi  sebagai  petani,  namun tidak sedikit yang memiliki usaha kecil seperti warung sembako  dan  juga  UMK  dengan  memanfaatkan hasil  pertanian  menjadi  keripik  pisang,  emping, rempeyek  dan  juga  sagon.  Pelaku  UMK  belum pernah  memperoleh  informasi  mengenai  sertifikat halal self declared. Untuk mengajukan sertifikat halal, pelaku usaha harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Produk yang dihasilkan merupakan produk yang dipastikan kehalalannya di setiap proses produksi mulai  persiapan  alat  dan  bahan  sampai  proses pengemasan dan pendistribusian.
2. Semua hal yang berkaitan dengan proses produk halal,  baik  berupa  bahan,  fasilitas  peralatan, karyawan,  tempat  produksi,  pengemasan maupun fasilitas pendistribusian harus bebas dari bahan haram.
3. Proses  produksi  produk  halal  dipastikan  berjalan secara berkesinambungan.
4. Dalam  seluruh  rangkaian  proses  pengajuan sertifikat  halal  harus  memberikan  informasi  yang baik dan benar
5. Bila pelaku usaha memproduksi dan memasarkan produk halal dan produk tidak halal, maka semua semua  rangkaian  proses  produk  halal  harus dipisahkan dari produk tidak halal.
6. Untuk  memastikan  semua  proses  produk  halal berjalan  sesuai  ketentuan  halal,  pelaku  usaha harus menetapkan seorang penyelia halal yang sudah mengikuti pelatihan proses produk halal.
7. Setelah  diterbitkan  sertifikat  halal,  bila  terjadi perubahan pada bahan yang digunakan, harus melaporkannya kepada BPJPH.
Pendampingan  proses  produk  halal  bagi  pelaku usaha  UMK  diberikan  kepada  ibu  Naimah  yang memproduksi  kripik  pisang  dan  rempeyek,  ibu  Ulfi Wahyudin  yang  memproduksi  kripik  pisang  dan sagon,  serta  bapak  Sarban  yang  memproduksi emping  rasa  balado.  Pendampingan  produk  halal sertifikat  self  declare  dilakukan  dengan  tahapan sebagai berikut:
1. Sosialisasi  pengetahuan  dan  pemahaman tentang  pentingnya  sertifikasi  halal  produk  dan tata cara pengajuan sertifikat halal self declared. Pelaku  UMK  di  desa  Ciebetik  baru  pertama  kali memperoleh  sosialisasi  sertifikat  halal.  Pada kegiatan  sosialisasi,  para  peserta  diberikan pengetahuan mengenai bahan halal dan proses produk halal. Dari kegiatan ini diharapkan pelaku
UMK  dapat  menghasilkan  produk  yang  berasal dari  bahan  halal  dan  sesuai  ketentuan  proses produk halal.
2. Pembuatan  Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  bagi para  pelaku  usaha  pada  akun  online  single submission (OSS).
Pelaku  UMK  yang  didampingi  belum  ada  yang memiliki  NIB.  Pendampingan  dilakukan  dengan melakukan  pendaftaran  melalui  akun  online single  submission  menggunakan  Nomor  Induk Kependudukan  (NIK)  dengan  memilih  judul  KBLI sesuai dengan bidang usahanya.
3. Membantu  pelaku  usaha  melengkapi  isian manual  Sistem  Jaminan  Produk  Halal  (SJPH). Manual  SJPH  terdiri  dari  lima  kriteria  yaitu  : komitmen  dan  tanggung  jawab,  bahan,  proses produk halal, produk,  pemantauan dan evaluasi. Pendampingan  dilakukan  dengan  mengisi  5 kriteria  sistem  jaminan  produk  halal  sesuai ketentuan  agar  dihasilkan  produk  yang  bebas dari bahan haram dan tidak terkontaminasi najis.
4. Membuat  akun  SiHalal  bagi  pelaku  usaha. Pendaftaran sertifikat halal self declare dilakukan secara  online  pada  akun  SiHalal.  Pendaftaran diawali  dengan  melengkapi  identitas  pelaku usaha  dan  NIB.  Setelah  persyaratan  pada  akun SiHalal pelaku usaha dilengkapi maka pendaftaran  diteruskan  melalui  pendamping proses  produk  halal  (PPPH)  dengan  melakukan verifikasi.  Proses  verifikasi  selanjutnya  akan dilakukan oleh Lembaga Pendamping Halal (LPH) dan  BPJPH.  Permohonan  sertifikat  halal  akan diajukan  oleh  BPJPH  ke  komisi  fatwa  yang  akan diputuskan  melalui  sidang  fatwa.  Bila  semua persyaratan  telah  sesuai,  maka  sertifikat  halal akan dikeluarkan oleh BPJPH.
Pendampingan proses produk halal diawali dengan sosialisasi pentingnya halal  self declare (Gambar 1) yang  melibatkan  peserta  Kuliah  Kerja  Mahasiswa kelompok 47 Universitas Serang Raya dari tanggal 15 Agustus sampai dengan 26 September 2022.
Gambar 1. Sosialisasi Halal Self Declare
© 2023 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya paper pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Tahapan  pengajuan  sertifikat  halal  self  declare adalah sebagai berikut:
1. Pelaku  usaha  membuat  akun  SiHalal  untuk mengajukan sertifikat halal.
2. Bila  pelaku  usaha  sudah  menginput  semua bahan  dan  proses  produk  halal,  maka pendamping dan Lembaga pendamping halal akan melakukan verifikasi dan validasi.
3. Pemeriksaan oleh BPJPH.
4. Pemberian fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia.
5. Penyerahan hasil fatwa MUI ke BPJPH.
6. Penerbitan Sertifikat halal.
Dari  hasil  proses  pendampingan  yang  dilakukan, pelaku usaha sudah memiliki akun SiHalal BPJPH dan Nomor  Induk  Berusaha  (NIB)  (Tabel  1)  serta  mengisi seluruh manual SJPH. Adapun permohonan pengaju- an sertifikat halal self declair bagi pelaku UMK desa Cibetik  sudah sampai kepada  tahap    pemeriksaan oleh  BPJPH  setelah  dilakukan  verifikasi  validasi  oleh pendamping  dan  lembaga  pendamping  proses produk halal (Gambar 2 dan Gambar 3).
Tabel 1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
No  Nama Pelaku Usaha No NIB 1 2 3 Sarban Naimah Ulfi Wahyudin 1309220070708 1309220061642 09092200080729
Gambar 2. Informasi  Pengajuan Sertifikasi Self

## Declare pada Akun Sihalal

## Gambar 3. Informasi Tahapan Pengajuan Sertifikasi
Self Declare pada Akun Sihalal

## KESIMPULAN
Konsumen muslim di Indonesia membutuhkan perlin- dungan  kehalalan  produk  yang  dikonsumsi  melalui sertifikat  halal.  Kepedulian  pelaku  UMK  terhadap sertifikat  halal  akan  meningkatkan  kepercayaan konsumen  yang  mayoritas  beragama  Islam  terha- dap produk-produk lokal, khususnya produk  makan- an  dan  minuman.  Pendampingan  proses  produk halal  self  declare  merupakan  suatu  upaya  agar pelaku UMK segera melakukan sertifikasi halal produk usahanya  secara  gratis.  Permohonan  pengajuan sertifikat halal bagi pelaku UMK desa Cibetik kelurah- an  Cilowong  kecamatan  Taktakan  kota  Serang Banten sudah dilakukan dan sudah memperoleh NIB serta pada tahapan pemeriksaan oleh BPJPH yang selanjutnya akan dikeluarkan sertifikat halal.

## PUSTAKA
Agustina,  Y.,  Pratikto,  H.,  Churiyah,  M.,  &  Dharma,  B.  A. (2019).  Pentingnya  Penyuluhan  Sertifikasi  Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). Jurnal Graha Pengabdian, 1(2), 139–150
Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020).
Pelatihan  Sertifikasi  Halal  Produk  dan  Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu di Desa  Liang  Kecamatan  Salahutu  Kabupaten  Maluku Tengah.  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat  Jamak (Manajemen Dan Akuntansi), 03(01), 1–9.
Kafid,  N.  et  al.  (2021).  Buku  saku  halal,  Salur  Pustaka  dan
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, PPM-PIN, UIN Raden Mas Said Srakrta, 23-25. Mahdi,  M.  I.  (2022),  Berapa  Jumlah  UMKM  di  Indonesia?, https://dataindonesia.id/industri- perdagangan/detail/berapa-jumlah-umkm-di- indonesia. Mutmainah,  L.  (2018).  The  Role  of  Religiosity,  Halal Awareness, Halal Certification, and Food Ingredients on Purchase  Intention  of  Halal  Food.  Ihtifaz:  Journal  of Islamic Economics, Finance, and Banking, 1(1), 33. Sarwono,  H.  A.  (2015).  Profil  Bisnis  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan Menengah (Umkm). Bank Indonesia Dan LPPI, 1–135
World  Population  Review,  “Indonesian  Population,” https://worldpopulationreview.com/countries/indonesi a-population, diakses 19 Juni 2021