PEREMPUAN DAN ADAT PERKAWINAN (STUDI TENTANG MARGINALISASI PEREMPUAN DALAM JUJURAN ADAT ISTIADAT PERKAWINAN DI NIAS)
Efentinus Ndruru Prodi Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara email: efent_28des@yahoo.com

## Abstract
The study of gender studies (gender mainstreaming) today is a response to the phenomenon of domestic  violence.  Violence  is inseparable  from  the  dominance  of  men  who  are constructed  in patriarchal  culture.  Women's  research  and  marriage  customs  that  impact  on  the marginalization  of  women  in  Nias  is  a  continuous  series  of  critics  for  gender  observers, especially  in  the  practice  of  marriage  customs.  There  is  a  tendency  of  "women  as  purchased parties" to encourage the strengthening of arguments against acts of violence in the household. So  in  this  case  study,  researchers  dig  information  by  conducting  in-depth  interviews, observations and literature review to find joints of violence that are not generally accepted. The results  show  that  women  in  the  marriage  customary  process  are  passive  and  not  yet  fully involved in the process of determining the marriage vows. The male side as a "buyer" with a considerable  debt  burden  spawned  a  new  problem  that  has  an  impact  on  wife  violence. Therefore, it is necessary to socialize gender awareness as a means to oppose the maginalization experienced by women.
Keyword : Gender, Nias, Maginalization, and Marriage Tradition.

## 1. Pendahuluan
Isu  marginalisasi  perempuan  sesungguhnya  bermuara  dari  persoalan ketimpangan  gender yang  telah  melahirkan  gap  gender  yang  berakibat  buruk baik  dari  sisi  sosial,  ekonomi  maupun  politik  terhadap  perempuan. Ketimpangan gender dalam masyarakat Indonesia diwujudkan dalam pelbagai bentuk  yaitu;  kekerasan,  marginalisasi,  subordinasi,  stereotipe  dan  beban ganda  (Fakih,  1996;  Holzner,  1997).  Mengenai  fenomena  ketimpangan  gender yang dialami oleh perempuan maka berbagai studi sudah banyak dilakukan di Indonesia,  antara  lain:  studi  tentang  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT) yang dapat berbentuk fisik dan non fisik yang memperlihatkan kecenderungan, korbannya adalah perempuan (Ihromi, 2000; Komnas Perempuan, 2009).
Marginalisasi  merupakan  suatu  fenomena  ketimpangan  gender  yang banyak terjadi pada perempuan (miskin) di Indonesia, termasuk salah satunya masyarakat Nias. Berkenaan dengan persoalan tentang gender ini maka Fakih
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
(1996)  dan  Abdullah  (2001)  dua  akademisi  laki-laki  yang  feminis  memberikan suatu  pandangan  dan  jawaban  kritis.  Keduanya  menganalisis  bahwa  konsep gender akan menjadi suatu persoalan ketika perbedaan gender yang telah ada berproses  dalam  sistem  sosial  dan  budaya  berubah  jadi  suatu  ideologi gender yang  menciptakan  nilai  atau  pandangan  bias  pada  perempuan.  Akibat  yang ditimbulkannya  di  kemudian  hari  yaitu  ketimpangan  berupa  adanya pandangan,  perlakuan  maupun  berbagai  tindakan  terhadap  kehidupan perempuan yang bersifat tidak adil di dalam masyarakatnya.
Persoalan marginalisasi perempuan dalam masyarakat Nias dipengaruhi oleh  budaya  patriakhi  yang  sangat  kentaran,  khususnya  dalam  tradisi  adat perkawinan.  Proses  marginalisasi  pada  perempuan  tidak  terlepas  dan  terlekat pada  peranan  dari  suatu  sistem  sosial  yang  dinyatakan  dalam  struktur  sosial yang  bernama”  ideologi  patriarki”.  Pandangan  ini  setidak-tidaknya  diyakini oleh  mayoritas  feminis  dan  sebagai  agenda  penting  untuk  menyelesaikan problema  ketimpangan  gender  yang  ada  di  masyarakat.  Sebagaimana  yang dikatakan  oleh  feminis  Walby  (1990)  mengenalkan  bahwa  sistem  sosial  yang menindas perempuan melalui struktur sosial itu adalah patriarki. Lebih spesifik lagi dia mengartikan patriarki sebagai sebuah sistem tentang struktur-struktur dan  praktek-praktek  yang  di  dalamnya  laki-laki  mendominasi,  menindas  dan menghisap perempuan.
PESADA  (Perkumpulan  Sada  Ahmo)  dalam  penelitian  tentang “memahami  jujuran  dalam  hubungannya  dengan  pola  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  terhadap  perempuan  Nias”  menegaskan  bahwa kekerasan  dalam  rumah  tangga  mempunyai  hubungan  dengan  jujuran  yang sering sekali berdampak pada utang. Sebagian perempuan Nias merasa bahwa utang  membuat  mereka  menjadi  miskin.  Kemiskinan  membuat  ketegangan yang  cukup  tinggi  dalam  keluarga,  ditambah  dengan  banyaknya  kasus  suami yang  sering  minum-minum  dan  mabuk,  malas  bekerja,  sampai  pada kecenderungan untuk berselingkuh dan main pukul (Sinaga, 2014).
Menurut  Gulö  (2015:169),  bagi  masyarakat  Nias  memiliki  utang  saat melangsungkan perkawinan merupakan hal yang lumrah. Paradigma semacam ini  tersirat  di  dalam  pepatah  Nias: “sangötö  idanö  ba  abasö” (mereka  yang menyeberang sungai pasti basah). Pepatah Nias itu hendak mengatakan bahwa utang  perkawinan  merupakan  utang  yang  tidak  terelakkan;  bahkan  lumrah terjadi  kepada  siapapun  yang  akan  menikah.  Praktek  semacam  ini  justru dikritisi  oleh  pihak  gereja  karena  berdampak  pada  marginalisasi  perempuan sebagai  pihak  “yang  dibeli”  oleh  pihak  laki-laki.  Gereja  menegaskan  bahwa perempuan yang menikah dianggap sebagai “orang yang sudah dibeli”, karena itu  bisa  diperlakukan  sebagai  warga  kelas  dua  dalam  keluarga.  Situasi  ini muncul  dari  jujuran  yang  sangat  mahal,  yang  masih  dipraktekkan  di  tengah masyarakat  Nias  (Sinode,  2010:81).  Oleh  sebab  itu,  perlu  sebuah  ulasan  untuk mengkritisi  problem  sosial  perempuan  dalam  hubungannya  dengan  adat istiadat  perkawinan  yang  berdampak  pada  marginalisasi  dari  persepktif
gender.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Berbagai konsep gender dimaknai sebagai suatu perbedaan yang bukan biologis  dan  bukan  kodrat  (Wallace  and  Candida,  1991).  Perbedaan  biologis yakni  perbedaan  jenis  kelamin  ( sex )  adalah  kodrat  Tuhan  dan  oleh  karenanya secara  permanen  berbeda.  Sedangkan  gender  adalah  perbedaan  perilaku ( behavioral differences ) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan hasil  olahan  manusia  (laki-laki  dan  perempuan)  melalui  proses  sosial  dan kultural yang panjang. Pemahaman konsep gender dari segi kultural dimaknai pula  sebagai  pembedaan  ( distinction )  dalam  peran,  perilaku,  mentalitas  dan karakter  emosional  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  berkembang  dalam masyarakat.  Dengan  demikian  gender  merupakan  harapan-harapan  budaya (cultural  expectations  for  women  and  men) dan  sosial  terhadap  laki-laki  dan perempuan (Fakih, 1996; Ihromi, 2000).
Menurut Fakih (1996) dan Murniati (2004) manifestasi dari ketidakadilan gender  pada  proses  berikutnya  juga  menyebabkan  lahirnya  stratifikasi  gender (gender  stratification) dan  penindasan  gender (gender  oppression). Akibat  yang timbul  dari  manifestasi  atau  perwujudan  dari  stratifikasi  dan  penindasan gender  salah  satunya  melahirkan  marginalisasi  ekonomi  kaum  perempuan. Selanjutnya  Fakih  (1996)  memberikan  analisis  gendernya  mengenai marginalisasi  karena  adanya sterotipe tertentu  atas  kaum  perempuan  dan  itu menyumbang  kepada  subordinasi,  kekerasan  kepada  kaum  perempuan,  yang akhirnya tersosialisasikan dalam keyakinan, ideologi dan visi kaum perempuan sendiri.
Menurut  Megawangi  (dalam  Umar,  1999:  23)  dalam  konteks  persoalan gender  teori  Sosial-Konflik  banyak  dipengaruhi  oleh  pemikiran  Marx  yang kemudian  dilengkapi  oleh  F.  Engels.  Teori  ini  mengatakan  perbedaan  dan ketimpangan  gender  antara  laki-laki  dan  perempuan  tidak  disebabkan  oleh perbedaan  biologis,  tetapi  merupakan  bagian  dari  penindasan  kelas  yang berkuasa dalam relasi produksiyang diterapkan dalam konsep keluarga. Teori ini  menekankan  analisis  gendernya  dengan  melihat  hubungan  laki-laki  dan perempuan  (suami-isteri)  tidak  ubahnya  dengan  hubungan  proletar  dan borjuis,  hamba  dan  tuan,  atau  pemeras  dan  yang  diperas.  Dengan  kata  lain, ketimpangan  peran  gender  dalam  masyarakat  bukan  karena  kodrat (nature) , tetapi karenakonstruksi masyarakat (nurture).
Akhirnya  pemikiran  teoritis  yang  ditawarkan  oleh  teori  koflik  sosial dalam  menganalisis  marginalisasi  sebenarnya  difokuskan  pada  aspek hubungan  gender (gender  relation) yang  dibangun  di  atas  suasana  konflik. Adapun  hal  yang  dijadikan  sebagai  ajang  konflik  adalah  sumber  daya  materi yang disebut sebagai  kekuasaan. Dalam perebutan itu perempuan merupakan pihak  yang  lemah  dan  kalah  sehingga  dari  sinilah  muncul  praktik  eksploitasi
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
dan  dominasi  laki-laki  atas  perempuan.  Salah  satu  bentuk  dari  praktik eksploitasi  dan  dominasi  itu  diistilahkan  sebagai  marginalisasi  terhadap perempuan  di  dalam  berbagai  struktur  sosial  di  masyarakat  terutama masyarakat  yang  patriarkis.  Dengan  adanya  marginalisasi  pada  akhirnya mencerminkan  pula  terbentuknya  suatu  relasi  gender  yang  bersifat  timpang. Artinya;  dalam  hirarkhi  kekuasaan  perempuan  menempati  posisi  kekuasaan yang  rendah  dan  lemah  dan  sebaliknya  laki-laki  berada  di  posisi  kekuasaan yang  teratas  dan  kuat.  Hal  ini  terjadi  di    keluarga,  lembaga  agama,  ekonomi, hukum, politik dan lainnya.
Konsep  marginalisasi  maka  Fakih  (1996)  dan  Murniati  (2004)  mewakili pemikiran  feminis  di  Indonesia  menekankan  marginalisasi  sebagai  salah  satu dari  manifestasi  ketidakadilan  gender.  Mereka  mengartikan  marginalisasi sebagai  proses  yang  mengakibatkan  terjadinya  kemiskinan  atau  pemiskinan pada  atas  satu  jenis  kelamin  tertentu,  dalam  hal  ini  perempuan  yang disebabkan  karena  gendernya.  Ada  beberapa  perbedaan  jenis  dan  bentuk, tempat  dan  waktu  serta  mekanisme  proses  marginalisasi  kaum  perempuan karena  perbedaan  gender  tersebut.  Dari  segi  sumbernya  bisa  berasal  dari kebijakan  pemerintah,  keyakinan,  tafsiran  agama,  keyakinan  tradisi  dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

## 3. METODOLOGI
Peneliti  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  melakukan studi  kasus.  Creswell  (2000)  bahwa  studi  kasus  yang  mendeskripsikan  dan menganalisa secara mendalam suatu fakta ataupun fenomena diimplementasikan  melalui  penelitian  kualitatif  baik  dalam  bentuk  etnografi ataupun  fenomenologi.  Penelitian  lapangan  ini  dilakukan  oleh  di  kepulauan Nias  dengan  melakukan  obeservasi  di  berbagai  tempat  yang  dianggap  telah mengalami  marginalisasi  adat  perkawinan,  serta  mengadakan  wawancara mendalam  dengan  perempuan  keluarga-keluarga  muda,  terutama  dalam  hal jujuran.  Penentuan  Informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive untuk mendapatkan data marginalisasi perempuan dalam tradisi adat perkawinan.  Informasi  ini  masing-masing  mewakili  informasi  perempuan maupun laki-laki sebagai satu kesatuan dalam penelitian.

## 4. PEMBAHASAN
Sebagai  masyarakat  Nias  dikenal  sangat  teguh  dalam  memegang  adat istiadat,  masyarakat  Nias  hidup  dengan  berbagai  aturan  adat.  Praktek  adat sudah  diatur  dan  disepakati  bersama  oleh  tetua  adat,  khususnya  dalam penentuan  jujuran  (mahar)  adat  perkawinan  dengan  pola  kekerasan  terhadap perempuan.  Berdasarkan  temuan  penelitian  bahwa  adanya  hubungan  antara jujuran  dengan  kerentanan  perempuan  mengalami  kekerasan  dalam  rumah
tangga. Perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada awal menentukan jujuran yang hendak dimintakan kepada pihak laki-laki .
Berdasarkan  data  di  atas  memperlihatkan  bahwa  perempuan  kurang terlibat dalam menentukan pasangan hidupnya. Bahkan ada tren d baru dalam praktek  perkawinan  saat  ini  ialah  sekalipun  perempuan  sudah  memilih pasangan hidupnya, tetapi karena jujuran besar menjadi kendala utama dalam mewujudkan  suatu  pernikahan.  Berikut  hasil  penuturan  informan  dalam kesempatan wawancara di tempat kerjanya.
“...Tergantung  orangtua  dan  anak,  tergantung  adat,  kalaupun  orangtua mengerti, kalau sudah sama-sama mengerti walaupun anaknya sudah sekolah tinggi  dan  adat  harus  diikuti,  dan  juga  sangat  kurangnya  orangtua  dalam  hal kebahagiaan orangtuanya, saya sendiri dengan ketidak cocokan jujuran, karena tidak  setuju  orangtua,  makanya  terjadi  perkawinannya  tidak  sesuai  adat, karena kebahagiaan saya dan keluarga saya” (Ani Waruwu).
Informan  mengaku  bahwa  jujuran  sangat  tinggi  di  Nias,  sebelum menikah  di  catatan  sipil  pernah  ada  laki-laki  yang  hendak  melamar  dirinya, tetapi karena orangtua meminta uang jujuran Rp 100.000.000 diluar kebutuhan yang lain. Akhirnya, pihak laki-laki tidak bisa menyanggupi uang dan lamaran tersebut tidak dilanjutkan, karena terkendala dengan jujuran.
Informan  Gulo,  mengaku  jujuran  pernikahan  di  Nias  sangat membebankan.  Ketika  penentuan  jujuran,  ia  pernah  menyampaikan  kepada sang  ibu  untuk  tidak  meminta  jujuran  yang  tinggi.  Namun  masih  antara  ibu dan  anak,  serta  belum  bisa  di  depan  keluarga  besar.  Ia  mengaku  bahwa penetuan  jujuran  saat  ini  sudah  bergeser  ke  tingkat  pendidikan.  Ia  berpesan agar  dalam  penetuan  jujuran  anak  perempuan  dilibatkan  bisa  langsung maupun tidak langsung.
Perempuan  Nias  belum  mempunyai  ruang  untuk  memperjuangkan haknya dalam penentuan jujuran.  Bahkan ada kesan ada tidak perlu tahu apa yang  dibicarakan  oleh  orangtua,  padahal  sebenarnya  jujuran  itu  berkaitan dengan  kehidupannya.  Peneliti  menduga  bahwa  sistem  patriarki  yang  cukup kuat  dalam  adat  masyarakat  Nias  menjadi  kendala  utama  dalam memperjuangkan  hak-hak  perempuan  Nias.  Sinode  Pertama  Keusukupan Sibolga,  menilai  bahwa  kerapuhan  dalam  relasi  sosial  bahkan  mulia  dari tingkat  keluarga  sendiri.  Relasi  yang  tidak  setara  dan  kasus  KDRT  disinyalir masih  sering  terjadi.  Sistem  patriarki  yang  sering  meminggirkan  perempuan dan anak-anak perempuan masih kuat berpengaruh (Sinode I, 2010:80).
Penuturan Daeli, dari pihak laki-laki menyadari hal itu sebagai kendala dalam  mewujudkan  keluarga  harmoni.  Bahkan  secara  implisit  perempuan dalam sistem perkawinan zaman sekarang dikomersialkan dibuktikan dengan pergeseran istilah bowo ke goi-goila , artinya makna bowo yang dulunya sebagai kemurahan  hati,  kini  menjadi  tawar  menawar.  Studi  Girsang  (2014:21).di sekolah-sekolah  di  Nias  juga  menemukan  hal  yang  sama  terhadap  anak perempuan di Nias:
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
“Orangtua  saya  selalu  menomorduakan  saya  sebagai  perempuan karena kata mereka perempuan itu tidak bisa pergi jauh-jauh dan tidak bisa kerja di tempat yang lebih jauh, tetapi kalau adik saya laki-laki bisa saja, karena laki-laki bisa menjaga diri. Mereka berkata bahwa walaupun laki-laki “salah langkah”, maka mereka bisa memperbaikinya. Tetapi jika perempuan satu kali “salah langkah”, maka selamanya salah langkah”.
Pengakuan di atas merupakan streotipe terhadap anak perempuan yang dianggap  lemah,  tidak  bisa  jaga  diri,  kurang  bisa  mengontrol  diri,  dan  kerap berbuat  salah  sehingga  disebut  “salah  langkah”.  Oleh  karena  itu  perempuan harus  dikontrol  secara  ketat,  harus  selalu  dipantau.  Gambaran  streotipe  dari perempuan  adalah  seorang  yang  lemah,  emosional,  sensitif,  tergantung,  pasif, submisif,  luwe,  memerlukan  perlindungan  dan  sebagainya.  Adapun  streotipe laki-laki  adalah  memiliki  fisik  yang  kuat,  agresif,  lebih  rasional,  ingin memimpin,  melindungi,  aktif,  kompetitif,  kaku,  keras  dan  sebagainya (Munandar, SC Utami dalam Zubaedi, 2013: 231).
Penilain  kritis  dari  tokoh  agama,  gereja  memandang  bahwa  biaya pernikahan di Nias merupakan beban yang luar biasa, sehingga menjadi utang. Pihak  Keuskupan  Sibolga  (Gereja  Katolik)  telah  memberi  pengertian  yang sungguh-sungguh  perlu  untuk  perkawinan,  jadi  dalam  hal  ini,  itu  lama kelamaan  mulai  banyak  orang  merasa  bahwa  praktek  yang  sekarang  ini  tidak sehat.  Harus  ada  perubahan,  jadi  mulai  ada  usaha  dari  keuskupan,  kadang- kadang  mereka  mengeluh  biaya  besar,  tapi  kurang  usaha  untuk  memberi penyadaran. Berikut hasil wawancara dengan salah satu imam misionaris yang sudah tinggal di Nias selama 19 tahun:
“...  Di  daerah  ini  agak  tinggi  dan  di  daerah  lain  juga.  Tapi  yang  selalu membedakan  biaya  perkawinan  atau böwö ya,  yang  membuat  mahal  dengan adanya  alat-alat  musik,  dan  ini  kita  coba  agar  supaya  mereka  yang  barusan menikah  jangan  mendapat  beban  yang  luar  biasa.  Yang  menjadi  sebuah ancaman  beban  bagi  mereka  untuk  bertahun-tahun  bekerja  hanya  untuk membayar-bayar utang mereka. (Wawancara dengan Pastor Mathias OSC).
Keterangan  di  atas  memperlihatkan  hubungan  kemiskinan  dengan jujuran  tinggi  dalam  adat  perkawinan  di  Nias.  Dan  ini  menjadi  dasar  yang tidak  bagus,  menjadi  ketegangan  antara  suami  istri,  kurang  uang  untuk menjamin  anak  baik  sekolah,  belum  punya  apa-apa,  karena  masih  mencicil utang-utangnya.  Jadi  sebetulnya  dalam  perkawinan  adat  harusnya  ada  saling mencintai supaya tidak ada yang dirugikan, karena demikian biaya yang besar sekali  itu  sungguh-sunguh  merugikan  karena  orangtua  juga  terkadang  ingin mendapat  penghargaan  yang  besar,  namun  yang  menanggung  nanti  adalah anak mereka.
Akibat  adat  jujuran  perkawinan  di  Nias  berdampak  pada  kekerasan perempuan. Jujuran ini menjadi beban yang sangat-sangat berat, terlebih kalau
mereka  tidak  beruntung,  misalnya  kalau  tidak  langsung  usaha  mereka  tidak berjalan dengan baik, itu akan menjadi utang yang berat. Ini sangat tidak cocok, tidak  tenang  dan  selalu  di  tagih.  Beberapa  langkah  telah  diadakan  pertemuan kepada tokoh adat untuk melihat kembali jujuran adat pernikahan ini, gerakan ini juga dilakukan oleh keuskupan (gereja).
Ada  kecenderungan  orangtua  tidak  mempunyai  uang  untuk menikahkan  anaknya  laki-laki,  tetapi  karena  pengaruh  tetangga  dengan menjanjikan meminjamkan uangnya, akhirnya ia menyetujui. Apabila tetangga itu  tidak  bisa  menutupi  kekurangan  uang  untuk  biaya  pesta  tersebut,  maka orangtua  meminjam  uang  berbunga  dengan  bungan  5  %  (persen)  dan bawi ondrauta (babi  berbunga),  biasanya  dalam  sebulan  bertambah  satu  alisi  per bulan.  Tindakan  ini  lah  yang  akhirnya  membawa  dalam  jurang  kemiskinan, apalagi  situasi  ekonomi  yang  tidak  menguntungkan.  Maka  solusi  terakhir keluarga  muda  terpaksa  pergi  merantau  di  luar  Pulau  Nias,  misalnya  buruh perkebunan kelapa sawit di PT. Torganda.
Akibat  mahalnya böwö, orangtua  si  anak  bukan  lagi  bekerja  untuk memenuhi  kebutuhan  keluarga  dan  anaknya,  tapi  mereka  bekerja  untuk membayar utang, membayar böwö yang dibebankan kepadanya. Bahkan utang böwö yang belum sempat terbayarkan oleh orangtua si anak mesti si anak harus bersedia  membayarnya.  Mahalnya böwö semakin  diperparah  sejak  masyarakat Nias  mengenal  uang,  karena böwö juga  diuangkan.  Mempelai  laki-laki  yang tidak mampu mencukupi nilai böwö yang harus ia bayar, tidak ada pilihan lain baginya  selain  meminjam.  Singkatnya,  lingkaran  semacam  inilah  yang menyebabkan  banyak  keluarga  Nias  hanya  bekerja  untuk  membayar  bunga utang.
Penelitian  (Purwanto,  dkk,  2011:7),  Migrasi pekerja  Nias  di  perkebunan Riau  juga  disebabkan  alasan  adat  yaitu  tingginya  mahar  atau  uang  “jujuran” untuk  perkawinan  yang  harus  diberikan  pihak  laki-laki  kepada  pihak perempuan. Tidak jarang untuk memperoleh uang jujuran ini calon pengantin laki-laki  harus  menghutang  pada  pihak  lain  seperti  kerabat,  teman  ataupun atasan.  Karena  di  Nias  lapangan  pekerjaan  terbatas  dan  sulit  mendapatkan orang bisa memberikan pinjaman, terpaksa merantau ke luar daerah Nias.

## 5. KESIMPULAN
Proses marginalisasi perempuan dalam adat perkawinan tercermin juga dari  pola  relasi  gender  perempuan  yang  asimetris  sebab  perempuan  berada pada  posisi  tawar  yang  lemah  dalam  hal  mengambil  keputusan  baik  di keluarga  maupun.  Pola  relasi  gender  yang  asimetris  dalam  keluarga diindikasikan dengan superioritas dan dominasi laki-laki dalam konteks suami dan  ibu  maupun  saudara  laki-laki  mengambil  keputusan  strategis.  Relasi gender yang asimetris dalam lembaga publik diindikasikan oleh dominasi laki- laki menduduki jabatan struktural dan sekaligus memposisikan mereka sebagai
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
penentu  keputusan (decision  maker). Sebaliknya,  perempuan  hanya  menempati posisi  marginal (marginal  power) dan  berada  di  bawah  kontrol  dan  dominasi laki-laki  sehingga  posisi  mereka  tersubordinasi  mengambil  keputusan  di lembaga adat, pendidikan, ekonomi dan politik.
Perempuan  dan  perkawinan  adat  berdampak  pada  marginalisasi perempuan  dalam  rumah  tangga.  Perempuan  masih  belum  mendapatkan kesamaan kedudukan dalam ruang publik. Perempuan masih dianggap nomor dua  dalam  keluarga  itu  terbukti  dari  jujuran  yang  dimintakan  oleh  orangtua. Selain  itu,  jujuran  yang  besar  mengakibatkan  pasangan  suami  isteri  berutang turun  temurun,  dan  bahkan  tak  jarang  ada  pernikahan  di  catatan  sipil  atau kawin lari yang merupakan fenomena baru dalam masyarakat Nias. Perhatian jujuran yang besar berdampak pada posisi perempuan dan kemiskinan menjadi keprihatinan  bersama  masyarakat  Nias.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  bersama tokoh  agama  harus  mengadakan  sosialisasi  tentang  jujuran  adat  perkawinan sebagai faktor kemiskinan secara terus menerus. Dalam hal  ini bahwa budaya adat  perkawinan  Nias  tidak  perlu  dihilangkan,  tetapi  disederhanakan  nilai material böwö yang ada dalam pesta pernikahan.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdullah,  Irwan.  2001. Seks,  Gender  &  Reproduksi  Kekuasaan. Yogyakarta: Tarawang.
Creswell,  John  W.  2002. Research  Design,  Desain  Penelitian,  Qualitative  & Quantitative Approaches (terjemahan) Alih bahasa: Angkatan III &IV KIK- UI dan bekerjasama dengan Nur Khabibah, Klik Press, Jakarta.
Fakih,  Mansour.  1996. Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial .  Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
Girsang,  Rio  F.  2014. Nias  dalam  Perspektif  Gender .  Gunungsitoli:  Caritas Keuskupan Sibolga.
Ihromi,  Tapi  Omas.  2000. Penghapusan  Diskriminasi  terhadap  Wanita. Bandung:
Penerbit Alumni.
Komnas Perempuan.
2009. Tak  Hanya  di  Rumah;  Pengalaman  Perempuan akan  Kekerasan  di  Pusaran  Relasi  Kekuasaan  yang  Timpang .  Catatatan  Ktp tahun 2009. Jakarta: Komnas Perempuan.
Megawangi, Ratna. 1999. Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentangRelasi Gender. Bandung: Mizan. Cet. I.
Purwanto,  S.A.,  Haryono,  Rokhdian,  D.,  Handiko,  K.B.,  Sugiharti,  R.,  dan Erlangga,  E.,    2011.  Asesmen  Pendidikan  dan  Kajian  Komuniti  di  Riau
Program  Pelita  Pendidikan  Yayasan  Tanoto  [Laporan  Akhir].  Depok: Pusat Kajian Antropologi Universitas Indonesia.
Sinode  I  Keuskupan  Sibolga.  2009. Gereja  Mandiri,  Solider  dan  Membebaskan:
Rencana Strategis Pastoral 2010-2014. Sibolga: Kuskupan Sibolga.
Walby, Sylvia. 1990. Theorizing Patriarchy . Oxford: Basic Blackwell Ltd. Wallace, Tina and Candida March. 1991. Changing Perception: Writing on Gender and Development . Oxford: Oxfam.
Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik . Jakarta: Kencana.
Postinus  Gulö.  2015. Böwö  dalam  Perkawinan  Adat  Öri  Moro’ö  Nias  Barat. Bandung: Unpar Press.