The Effect Of Knowledge Of The Members Of The Regional People's Representative Board  (DPRD),  Community  Participation,  And  Public  Policy  Transparency  On  The Regional Financial Supervision Of The City Of Bima
Pengaruh  Pengetahuan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD), Partisipasi  Masyarakat  Dan  Transparansi  Kebijakan  Publik  Terhadap  Pengawasan Keuangan Daerah Kota Bima
Rohana 1* , Wahyunadi 2 , Tita Rosita 3 1,2,3 Universitas Terbuka Mataram hana.bima2009@gmail.com
* Coresponding Author

## Abstrak
Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis  pengaruh  pengetahuan  anggota  dewan,  partisipasi  masyarakat  dan transpransi kebijakan terhadap pengawasan keuangan daerah  Kota Bima. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  sensus.  yang  mengambil  satu  kelompok  populasi  sebagai  sampel  secara keseluruhan  dan  menggunakan  kuesioner  yang  terstruktur  sebagai  alat  pengumpulan  data  yang  pokok  untuk mendapatkan infromasi yang spesifik. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh anggota DPRD Kota Bima yang berjumlah  sebanyak  25  orang.  dimana  respondennya  adalah  seluruh    anggota  DPRD  Kota  Bima.  Penelitian  ini bersifat  asosiatif  yaitu  penelitian  yang  ingin  menjelaskan  pengaruh  variabel  X  terhadap  varibael  Y,  dianalisis menggunaka  uji  asumsi  klasik.  Data  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggota Dewan, partisipasi masyarakat dan  transparansi  kebijakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan Daerah Kota Bima dengan R ² =0,41 pada α=0.05.  Hasil  penelitian  kami  sejalan  dengan  hasil  penelitian  terdahulu  seperti  Rida  Perwita  Sari,  Syaiful  Anwar (2009)  mengemukakan  bahwa  pengetahuan  Dewan  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pengawasan keuangan daerah dengan α=0.05. Simson Werimon Imam Ghozali,  Mohamad  Nazir  (2007)  menemukan  bahwa partisipasi  masyarakat  berpengaruh  negatif signifikan terhadap pengawasan keuangan dengan α=0.05. dan Isma Coryanata  (2007),  mengemukakan  bahwa  transparansi  kebijakan  publik  mempengaruhi  hubungan  antara pengetahuan Dewan dengan pengawasan keuangan publik secara signifikan dengan α=0.00 Kata Kunci: Pengetahuan Dewan; Partisipasi Masyarakat; Transpansi Kebijakan Publik Pengawasan Keuangan

## Abstract
The purpose of the study was to analyze the effect of the knowledge of the board members, public participation, and policy transparency on the financial supervision of the Bima City area. This research is a type of quantitative research  that is  associative namely research that wants  to  explain  the  effect  of  variable  X  on  variable  Y  with  as many  as  25 respondents  as members of the Bima City DPRD in 2019. The research method used is a questionnaire method with  the instrument of  this  research  is  to  use a questionnaire and  analysis  using  assumption test  classic. The  number  of  samples  is  the  entire  population  of  25  people.  The  data  were  analyzed  using  multiple linear regression  analysis  because  there  are  The  results  showed  that  the  knowledge  of  Council  members,  public participation,  and  policy transparency  had a  positive and  significant  influence  on the  financial supervision  of the Bima City Region with R² = 0.41 at = 0.05. The results  of  our  study  are in  line with  the results  of  previous  studies such  as  Rida  Perwita.  Sari,  Syaiful  Anwar  (2009)  stated  that  the  knowledge  of  the  Council  has  a  positive  and significant  effect  on  regional  financial  supervision  with  =  0.05.  Simson  Werimon  Imam  Ghozali,  Mohamad  Nazir (2007)  found  that public  participation  had  a  significant  negative effect on financial control with =0.05. and Isma Coryanata (2007), stated that the transparency of public policies significantly affects the relationship between the knowledge of the Board and the supervision of public finances with =0.00 Keywords : Board Knowledge; Community Participation; Transparency of Public Policy Financial Supervision

## 1. Pendahuluan
Implikasi  positif  dari  berlakunya  Undang-undang  tentang  Otonomi  Daerah  yang berkaitan dengan kedudukan,  fungsi dan hak-hak DPRD,  diharapkan DPRD  yang selanjutnya disebut  Dewan akan lebih aktif dalam menangkap aspirasi yang berkembang  di  masyarakat,
yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama- sama Kepala Daerah.
DPRD  sebagai  Lembaga  legislatif  mempunyai  tiga  fungsi  yaitu:  1)  fungsi  legislasi (fungsi  membuat  peraturan  perundang-undangan),  2)  fungsi  anggaran  (fungsi  menyusun anggaran), 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja Eksekutif).
Menurut  Sopanah:  (2003),  pengawasan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  Dewan dipengaruhi  oleh  faktor  internal  dan  faktor  eksternal,  Faktor  internal  adalah  faktor  yang dimiliki oleh Dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran, sedangkan faktor eksternal adalah partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.
Penelitian  yang  dilakukan oleh  Andriani (2002),  menyimpulkan  bahwa pengetahuan anggaran  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pengawasan  keuangan  daerah  yang dilakukan  oleh  Dewan,  demikian  pula  Indradi  (2001).  Menemukan  bahwa  kualitas    Dewan yang   diukur   dengan pendidikan, pengetahuan,   pengalaman,   dan   keahlian   berpengaruh terhadap kinerja Dewan.
Fenomena  yang  terjadi  di  DPRD  Kota  Bima  menghadapi  kendala  dalam melaksanakan  perannya  sebagai  fungsi  pengawas  bila  dalam  suatu  masalah  terlibat didalamnya  dari  anggota  partai  politik  yang  sama.  Penyebabnya  adalah  pada  awal  karir mereka anggota Dewan dari berbagai partai politik sudah tertanam semboyan bahwa partai adalah rumah mereka, padahal seharusnya ketika mereka terpilih sebagai wakil rakyat maka atribut  partai  tidak  lagi  jadi  patokan  utama  tetapi  amanat  rakyat  yang  seharusnya dikedepankan.
Disisi  lain,  lemahnya  fungsi  pengawasan  legislatif  merupakan  faktor  yang mempengaruhi kinerja legislatif terhadap eksekutif. Hal ini dapat terlihat bahwa selama ini ada Badan  anggaran,  yang  seharusnya  melakukan  pengawasan  dari  mulai  perencanaan  sampai pada  pelaporan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  fungsi  pengawasan  belum    berjalan  dengan baik.  Hal  inilah  yang    menjadi  pertimbangan  peneliti  untuk  melakukan  penelitian  tentang pengaruh  pengetahuan  dewan,  partisipasi  masyarakat  dan  transparansi  kebijakan    publik terhadap pengawasan keuangan daerah Kota Bima.

## 2. Metode Penelitian Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitif yang bersifat asosiatif  yaitu  penelitian  yang  ingin  menjelaskan  pengaruh  variabel  X  terhadap  varibael  Y. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui atau mengukur pengaruh Pengetahuan Dewan, Partisipasi  Masyarakat  dan  Transparansi  Kebijakan  Publik  terhadap  Pengawasan  Keuangan Daerah.
1. Jenis data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Dimana data diperoleh peneliti melalui penyebaran angket dan melakukan wawancara langsung dengan responden. Responden  penelitian  adalah  orang  yang  menjadi  sasaran  penelitian,  dalam  hal  ini  yang menjadi responden penelitian atau sumber informasi adalah keseluruhan anggota DPRD Kota Bima yang berjumlah 25 orang.

## Instrumen Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  instrumen  angket  atau  kuesioner  dan pengukuran menggunakan skala Likert Positif. “Skala Likert digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial Sugiyono, (2014, hlm. 134), pemberian skor sebagai berikut:

## Tabel 1. Instrumen Penelitian
Sebelum instrumen digunakan terlebih dahulu dilakukan uji reliabilitas yaitu suatu prosedur untuk  mengukur  suatu  kuisioner  yang  merupakan  indikator  dari  variable.  Suatu  kuisioner dikatkan realibel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Ghozali 2002).
Sedangkan  suatu  kuisioner  dikatakan  valid  jika  pertanyaan  pada  kuisioner  mampu mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuisioner  dengan  membandingkan  nilai  r hitung dengan r table untuk df = n -2. (Ghozali 2005:5).

## Prosedur Pengumpulan Data
Penelitian ini bersifat analisis deskriptif statistik, untuk memperoleh data serta informasi dilakukan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan prosedur:
1. Mendatangi  kantor  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Bima  untuk menyebarkan angket pertanyaan;
2. Untuk  memperkuat  dan  mendukung  informasi  dalam  angket  dilakukan  wawancara dengan beberapa responden;
3. Pelaksanaan penyebaran angket dan wawancara untuk mengumpulkan data dilakukan dalam tiga tahap yaitu:
a. Tahap Persiapan meliputi persiapan angket sesuai dengan jumlah responden.
b. Tahap pelaksanaan, yaitu dengan menyebarkan angket kepada reponden.
c. Tahap pengambilan angket.

## Metode Analisis Data

## a. Analisis Deskpritif
Analisis  deskriptif  dilakukan  untuk  melakukan  skala  pengkuruan  variabel  penelitian    yang dijabarkan  berdasarkan  kelas  interval,  kategori  dan  ferekuensi  dari  masing-masing  variabel penelitian.  Skala  pengukuran  digunakan  untuk  mendeskripsikan  sikap  responden  terhadap variabel  penelitian.  untuk  mendeskripsikan  variabel  penelitian  melalui  hasil  pembobotan terhadap masing-masing variabel dengan menggunakan lima skala sikap.

## b. Regresi Berganda
Santoso  dan  Singgih  (2013)  menyebutkan  bahwa  sebelum  melakukan  analisis  regresi berganda  terlebih  dahulu  perlu  dilakukan  uji  persyaratan  analisis  regresi  yaitu  uji  asumsi klasik. Model regresi yang  baik  memenuhi unsur linieritas, normalitas,  multikolinieritas,  dan heteroskedatisitas dengan penjelasan dan kaidah sebagai berikut.

## 1) Uji Linieritas
Uji  linieritas  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  dengan  dependen mempunyai  hubungan  yang  linear  atau  tidak  secara  signifikan.  Uji  ini  digunakan  sebagai prasyarat  statistik  parametrik  khususnya  dalam  analisis  korelasi  atau  regresi  linear  yang termasuk dalam hipotesis assosiatif.
Uji  linieritas  dengan Test  for  Linearity ,  variabel penelitian dikatakan  mempunyai  hubungan yang linear jika signifikansi ( deviation from linearity ) sig > 0.05 (Santoso dan Singgih 2013).
2) Uji Normalitas
Uji  normalitas  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  sebuah  data  terdistribusi  normal  atau tidak  dengan  membandingkan  taraf  signifikan  dari  masing-masing  variable  0.05.  Untuk
1  SS : Sangat setuju : skor  5 2 S     : Setuju : skor  4 3  TT : Tidak Tahu : skor  3 4  TS : Tidak setuju : skor  2 5  STS  :  Sangat Tidak Setuju      : skor  1
mengetahui normalitasnya data masing-masing variabel dapat dilakukan dengan mengamati perbandingan  nilai  signifikan  yaitu  jika  lebih  besar  dari  >  0.05  maka  dikatakan  data berdistribusi normal. (Santoso dan Singgih, 2013).

## 3) Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah pada sebuah model regresi terdapat korelasi  antar  variabel  bebas  (independen).  Jika, terjadi korelasi,  maka  dinamakan  terdapat problem multikolinieritas (multiko). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara  variabel  independen.  (Santoso  dan  Singgih,  2013).  Variabel  dikatakan  tidak mengalami multikol jika nilai Pearson Correlation < 0,8 atau dengan melihat nilai Collinearity Statistics VIF < 10.

## Analisis Regresi  Berganda
Analisis  regresi  digunakan  untuk  melakukan  analisis  hubungan  antara  variabel  independen dengan  variabel dependen.  Penelitian  ini dilakukan  analisis  regresi  berganda  menggunakan program  SPSS  16 for  windows .  Analisi  ini  menggunakan  panduan  Santoso  dan  Singgih (2013:93) dengan model persamaan regresi sebagai berikut.
Y = α+β1X1+β2X2+β3X3+Ɛ.................(1)
Keterangan:
Tabel 2. Koefisien Variabel Penelitia Y :  Pengawasan Keungan Dearah α :  Konstanta X1 :  Pengetahuan Anggota DPRD β1, β2, β3 :  Koofisien Regresi X2 :  Partisipasi Masyarakat Ɛ :  Error term
X3 :  Transparansi Kebijakan

## Pengujian Hipotesis
Setelah  melakukan  analisis  regresi,  selanjutnya  adalah  menguji  hipotesis  penelitian;  dengan kata lain apakah hipotesis  yang telah diajukan oleh peneliti sebelumnya dapat diterima atau ditolak. Pengujian hipotesis penelitian  ini menggunakan kaidah  jika α  < 0,05  maka hipotesis alternative (Ha) diterima.

## 3. Hasil dan Pembahasan Deskripsi Objek Penelitian
Jumlah responden  anggota  DPRD  Kota  Bima  berjenis  kelamin  laki-laki  sebanyak  23 orang (92,00%), dan 2 orang berjenis kelamin perempuan (8,00%).
Sedangkan berdasarkan usia, yang  berusia  36-45  tahun dan 46-55  tahun  berjumlah 9  orang (36,00%). usia 26-35 tahun sebanyak 6 orang (24,00%), dan usia 18-25 tahun 1 orang.
Hasil

## Uji Validitas
Uji nilai r hitung dicari/didapat dengan menggunakan program SPSS , sedangkan nilai r tabel  dicari  dengan  cara  melihat  tabel  dengan  ketentuan  r  ( variable )  minimal  adalah  0,3 (Sugiono,  2011).  Di bawah disajikan ringkasan  variable  deskriptif  berupa gambaran kisaran teoritis, kisaran nyata, rata-rata dan standar deviasi yang terjadi.
Tabel di atas  menunjukan bahwa  item variable penelitian pada variable pengetahuan dewan, partisipasi  masyarakat,  transparansi  kebijakan  dan  pengawasan  keuangan  daerah  semua memiliki nilai korelasi lebih besar atau sama dengan ≥ 0,3 sehingga dinyatakan valid.

## Uji Reliabilitas
Suatu  konsturk  dikatakan realible jika  memberikan  nilai cronbach  alpha >  0.60 (Nunally,1967). di bawah disajikan ringkasan hasil uji reabilitas variable yang digunakan dalam penelitian.

## Sumber : Data Primer, diolah
Berdasarkan   hasil   uji   reablitas   di   atas   terlihat   bahwa cronbach   alpha untuk masing- masing variable > 0,60 atrtinya dapat dikatakan semua variable memenuhi keriteria realibel. Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Data  variable  penelitian  dikatakan  berdistribusi  normal,  jika  taraf  signifikansinya  < 0.05  Kolmogorov-Smirnova  (Ghozali,  2013:160).  Dengan  demikian  maka  semua  variable penelitian dinyatakan berdistribusi normal sebagaimana data yang ditampilkan dibawah ini.
Uji Multikolinieritas
Adapun  hasil  uji  multikolinieritas  dalam  penelitian  menggunakan  bantuan  SPSS  16 diketahui bahwa semuan varibel penelitian tidak terjadi multikolineritas.
Pada tabel diatas menunjukkan hasil analisis interkorelasi antara variable bebas yang ditandai  dengan  nilai koefisien  korelasi   pearson. Dalam  hal  ini  di  dalam Output SPSS d apat  dilihat  pada  persilangan  antar  variable  bebas.  Hasil korelasi  a ntara  variable pengetahuan, partisipasi dan transparansi, dan pengawasan kurang dari atau lebih kecil dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas.
Tabel 3. Ringkasan Hasil Analisis Uji Normalitas
Variabel Kolmogorov- Smirnova Statistic df Sig. Pengetahuan Dewan .086 25 .059 Partisipasi Masyarakat .072 25 .058 Transparansi Kebijakan .081 25 .076 Pengawasan Keuangan .091 25 .068 Tabel 4. Ringkasan Hasil Analisis Multikolinieritas Co Y X1 X2 X3 Pearson Corre lation Y  1.000  . 650 .538  .519 X1 .650 1.000  .683  .635 X2  .523  .643  1.000  .668 X3  .519  .635  .643  1.000
X1 = Pengetahuan Dewan X2 = Partisipasi Masyarakat
X3 = Transparansi Kebijakan Y   =  Pengawasan Keuangan

## Uji Linieritas
Hasil  uji  lineritas  dengan  menggunakan  bantuan  program  SPSS  diketahui  semua varaibel  memiliki  hubungan  yang  linieritas  karena  nilai  sig Deviation  from  Linearity > 0.05. Adapun hasil analisis ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

## Analisis Deskrtiptif
Dalam  analisis  ini  dihitung  nilai  harapan  tertinggi  dikurangi  dengan  nilai  kemungkinan terendah  kemudian  dibagi  dengan  skor  tertingi  dan  hasilnya  adalah  jumlah  rentang  kelas (kelas  interval).    Adapun    skor    tertinggi  adalah    100-20/5=16.  Jadi  kelas  interval  dalam penelitian ini adalah 16,

## Pengetahuan Dewan
Berdasarkan  hasil penelitian  data  tentang  pengetahuan  DPRD  Kota Bima  menunjukkan bahwa pengetahuan dewan berada pada kategori cukup tinggi sebanyak 12%. Kategori tinggi sebanyak 56% dan terdapat 32% yang berada pada kategori sangat tinggi.

## Partisipasi Masyarakat
Hasil  penelitian  tentang  partisipasi  masyarakat  menunjukkan  bahwa  partisipasi masyarakat berada pada kategori cukup tinggi sebanyak 32%. Kategori tinggi sebanyak 68%.

## Transparansi Kebijakan
Pentingnya  transparansi  kebijakan  dalam  pengawasan  keuangan  daerah  sangat diharapka,  karena  menjadi  kunci  salah  satu  faktor  yang  menentukan  terciptanya  kontrol pengolaan  keuangan  daerah.  Dalam  penelian  ditemukan  bahwa  transparansi  kebijakan  di DPRD Kota Baima berada pada kategori cukup tinggi sebanyak 24%. Kategori tinggi sebanyak 76%.

## Pengawasan Keuangan Daerah
Hasil    penelitian    tentang    Pengawasan    Keuangan    Daerah    menunjukkan  bahwa pengawasan keuangan daerah berada pada kategori cukup tinggi sebanyak 28%. Kategori tinggi sebanyak 68% dan 4% beraada pada kategori sangat tinggi.

## Analisis Regresi Berganda
Analisis  regresi  berganda  dilakukan  untuk  mengetahui  hubungan  secara  variable antara  variable independen (pengetahuan  dewan, partisipasi masyarakat dan transparansi) dengan  variable  dependen  (pengawasan  keuangan  daerah).  Berikut  ringkasan  hasil  analisis data penelitian.
Nilai prob. T hitung dari variable bebas pengetahuan Anggota DPRD (X1) sebesar 0,043 < 0,05 sehingga variable Pengetahuan Anggota DPRD (X1) berpengaruh signifikan terhadap variable Pengasawan  Keuangan  Daerah  (Y)  pada  alpha  5%  atau  dengan  kata  lain,  Pengetahuan Anggota DPRD (X1) berpengaruh signifikan terhadap Pengasawan Keuangan Daerah (Y) pada taraf keyakinan 95%.
Tabel 3 . Ringkasan Hasil Analisis Linieritas ANOVA Table Y * X1 Deviation from Linearity .241 Y * X2 Deviation from Linearity .206 Y * X3 Deviation from Linearity .173
Nilai  prob.  T  hitung  dari  variable  Partisipasi  Masyarakat  (X2)  sebesar  0,031  <  0,05 sehingga variable bebas Partisipasi Masyarakat (X2) berpengaruh signifikan terhadap variable Pengasawan  Keuangan  Daerah  (Y)  pada  alpha  5%  atau  dengan  kata  lain,  Partisipasi Masyarakat  (X2)    berpengaruh  signifikan  terhadap  Pengasawan  Keuangan  Daerah  (Y)  pada taraf keyakinan 95%.
Nilai  prob.  T  hitung  dari  variable  Transparansi  Kebijakan  (X3)  sebesar  0,011  <  0,05 sehingga variable bebas Transparansi Kebijakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap variable Pengasawan  Keuangan  Daerah  (Y)  pada  alpha  5%  atau  dengan  kata  lain,  Transparansi Kebijakan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Pengasawan Keuangan Daerah (Y) pada taraf keyakinan 95%.
Persamaan regresi: Y = 17.384+ 0,402 X1 +  0,548 X2 + 0,472 X3
Berdasarkan  hasil  persamaan  estimasi  model  di  atas  tanda  koefisien  regresi  dari variable  bebas  menunjukkan  tanda  positif  semua.  Koefisien  variable  Pengetahuan  Anggota DPRD (X1) sebesar 0,402 dengan tanda positif menandakan adanya pengaruh yang positif dari Pengetahuan  Anggota  DPRD  (X1)  terhadap  Pengasawan  Keuangan  Daerah  (Y),  apabila Pengetahuan  Anggota  DPRD  (X1)  meningkat  maka Pengasawan  Keuangan  Daerah  (Y)  oleh anggota Dewan akan meningkat secara positif.
Koefisien regresi variable bebas Partisipasi Masyarakat  (X2) bertanda positif sebesar 0,548 . Menandakan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari Partisipasi Masyarakat (X2)  terhadap  Pengasawan  Keuangan  Daerah  (Y),  jika  terjadi  peningkatan  Partisipasi Masyarakat  (X2),  maka  akan  semakin  meningkatkan  implemtasi  pengasawan  terhadap Keuangan  Daerah  (Y),  meskipun  variabel  Partisipasi  Masyarakat  (X2)  bukan  merupakan variabel  moderating  yang  dapat  mempengaruhi  hubungan  pengetahuan  Dewan  dengan pengawasan keuangan daerah.
Hasil  estimasi  variable  Transparansi  Kebijakan  (X3)  tanda  koefisien  regresi  positif  sebesar 0,472 .  Artinya  menandakan  adanya  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  dari  Transparansi Kebijakan  (X3)  terhadap  Pengasawan  Keuangan  Daerah  (Y),  apabila  terdapat  Transparansi Kebijakan (X3) dan publik dapat mengakses setiap informasi terkait implementasi kebijakan, maka akan mendorong terjadinya Pengasawan terhadap Keuangan Daerah (Y).
Tabel 4 . Coefficients a
Model Standar dized Coeffi cients t Sig. Collinearity Statistics Beta Tole rance  VIF 1  (Constant) 17.3 8 .000 X1 ,402 2.33 .043 .223  4.49 X2 .548 2.59 031 .223  4.49 X3 .472 2.13 .011 223  4.49

## Uji Koefisien daterminasi (R square)
Uji  kesesuaian (goodness  of fit) dari model regresi dapat dilihat dari nilai R Square. Pada    penelitian  ini  ingin  mengetahui  Pengasawan  Keuangan  Daerah  (Y)  yang  dipengaruhi oleh variabel independen antara lain Pengetahuan Anggota DPRD (X1), Partisipasi Masyarakat (X2), Transparansi Kebijakan (X3) dapat dilihat melalui besarnya koefisien determinasi R².
Nilai  R-Square  dalam  penelitian  ini  sebesar  0,410  menunjukkan  bahwa  proporsi pengaruh variabel Pengetahuan Anggota DPRD (X1), Partisipasi Masyarakat (X2), Transparansi Kebijakan (X3) terhadap variabel dependen Pengasawan Keuangan Daerah (Y) sebesar 41,0%. artinya,  ketiga  variabel  independen  dalam  model  persamaan  tersebut  mampu  menjelaskan pengaruhnya  sebesar  41,00%  terhadap  variabel dependennya ,  sedangkan  59,00% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dimaksudkan  untuk  mengetahui  apakah  hipotesis  yang  telah diajukan  sebelumnya  oleh  penelitian  dapat  diterima  atau  tidak.  Sebagaimana  telah disebutkan pula mengenai kaidah pengambilan keputusan, yaitu:
a.   Uji-t (Parisial) :
Uji  t  dalam  regresi  linier  berganda  dimaksudkan  untuk  menguji  apakah  parameter (koefisien  regresi  dan  konstanta)  yang  diduga  untuk  mengestimasi  persamaan/model regresi  linier  berganda  apakah  mampu  menjelaskan  perilaku  variabel  bebas  dalam mempengaruhi variabel terikatnya.
Parameter yang diestimasi dalam regresi linier meliputi intersep (konstanta) dan slope (koefisien dalam persamaan linier). Pada bagian ini, uji t difokuskan pada parameter slope (koefisien regresi) saja. Jadi uji t yang dimaksud adalah uji koefisien regresi.
Apabila  nilai  prob.  t  hitung  <  0,05  maka  dapat  dikatakan  bahwa  variabel  bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.
Apabila  nilai  prob.  t  hitung  >  0,05  maka  dapat  dikatakan  bahwa  variabel  bebas  tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, atau jika taraf sig < 0,05 maka hipotesis alternatif (Ha) dapat diterima, artinya hipotesis nihil (H0) ditolak, demikian juga sebaliknya.
Dari  hasil  regresi  pada  tabel  4  Coefficientsa  diatas  menunjukan  taraf  signifikansi Pengetahuan Anggota DPRD (X1) sebesar 0,043 < 0,05, dengan demikian maka H0 ditolak atau menerima Ha yang berarti bahwa Pengetahuan Anggota DPRD (X1) berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  Pengasawan  Keuangan Daerah  (Y).  Hal  ini  sejalan  dengan  hipotesis  dari penelitian  ini  yang  menyatakan  bahwa  Pengetahuan  Anggota  DPRD  (X1)  berpengaruh signifikan terhadap Pengasawan Keuangan Daerah (Y) Kota Bima.
Taraf signifikansi Partisipasi Masyarakat  (X2) sebesar 0,034 < 0,05, dengan demikian maka  H0  ditolak  atau  menerima  Ha  yang  berarti  bahwa  Partisipasi  Masyarakat  (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengasawan Keuangan Daerah (Y). Hal ini sejalan dengan  hipotesis  dari  penelitian  ini  yang  menyatakan  bahwa  Partisipasi  Masyarakat  (X2) berpengaruh signifikan terhadap Pengasawan Keuangan Daerah (Y) Kota Bima.
Taraf signifikansi Transparansi Kebijakan (X3) sebesar 0,012 < 0,05, dengan demikian maka  H0  ditolak  atau  menerima  Ha  yang  berarti  bahwa  Transparansi  Kebijakan  (X3)
Tabel 5. Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Durbin- Watson 1 .641 a .410 .618 1.764 a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3
b. Dependent Variable: Y
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengasawan Keuangan Daerah (Y). Hal ini sejalan dengan  hipotesis  dari  penelitian  ini  yang  menyatakan  bahwa  Transparansi  Kebijakan  (X3) berpengaruh signifikan terhadap Pengasawan Keuangan Daerah (Y) Kota Bima.
b.   Uji-F (Simultan) :
Nama  uji  ini  disebut  sebagai  uji  F,  karena  mengikuti  distribusi  F  yang  kriteria pengujiannya seperti One Way Anova. Nilai prob. F hitung (sig.) pada output regresi harus < tingkat signifikansi 0,05 untuk dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan.
Nilai prob. F hitung (sig.) pada output di atas sebesar 0,000 < tingkat signifikansi 0,05 dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  linier  yang  diestimasi  layak digunakan  untuk  menjelaskan  pengaruh  variabel  independen  Pengetahuan  Anggota  DPRD (X1),  Partisipasi  Masyarakat  (X2),  dan  Transparansi  Kebijakan  (X3)  berpengaruh  secara simultan terhadap variabel dependen yaitu Pengasawan Keuangan Daerah (Y) Kota Bima.

## Pengaruh Parsial Pengetahuan anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah
Pengujian  hipotesis  dengan  analisis  regresi  linier  berganda  untuk  pengaruh pengetahuan  Dewan  terhadap  pengawasan  keuangan  daerah  bahwa  pengetahuan  Dewan berpengaruh  signifikan  terhadap  pengawasan  keuangan  daerah.  Hasil  penelitian  ini relevan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang  telah  dilakukan  oleh  Sopanah  dan  Mardiasmo (2013)  dan  Rosseptalia  (2016)  bahwa  pengetahuan  Dewan  tentang  anggaran  berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
Ini  menunjukkan  bahwa  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kota  Bima  memiliki pengetahuan yang  mendasar tentang pelaksanaan fungsi pengawasannya  yaitu  Pengawasan keuangan  daerah  oleh  DPRD  tahap  perencanaan,  tidak  hanya  pada  tahap  pelaksanaan  dan pelaporan  saja  sebagaimana  yang  terjadi  selama  ini.  Hal  ini  penting  karena  dalam  era otonomi, DPRD memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan APBD.

## Pengaruh Parsial Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah
Syaiful  (2009)  menegaskan,  bahwa  partisipasi  masyarakat  kunci  sukses  dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  karena  dalam  partisipasi  yaitu  menyangkut  tentang  aspek pengawasan dan aspirasi. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintahan  seperti Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM), media masa, organisasi kemasyarakatan dan partai politik.
Berkaitan  dengan  itu  hasil  penelitian  diketahui  partisipasi  masyarakat  berpengaruh signifikan  terhadap  pengawasan  keuangan  daerah.  Hal ini penelitian yang dilakukan oleh Saputro  (2012)  bahwa  partisipasi  masyarakat  dan  transparansi  kebijakan  publik  terhadap pengawasan berpengaruh signifikan yang positif. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran

## Tabel 6
ANOVA
Model df Mean Square F Sig. 1 Regression 2 2.158E25 51.268 .000 a Residual 7 4.209E23 Total 9
harus dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai dari penyusunan, ratifikasi, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban dalam penelitian Mardiasmo (2012). Pengaruh Parsial Transparansi Kebijakan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance. Transparansi juga bisa berarti informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk  atau  media  yang  mudah dipahami  masyarakat  (Amin,  2008).  Transparansi Kebijakan Publik adalah keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik  merupakan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dan  sebagai  keputusan  yang mempunyai tujuan tertentu (Pangesti, 2013).
Hasil  pengujian  hipotesis  penelitian  dikatahui  bahwa  transparansi  kebijkan  memiliki pengaruh  parsial  yang  signifikan  terhadap  pengawasan  keuangan  daerah.  Hasil  penelitian mendukung  hasil  dari  penelitian  Sopanah  dan  Wahyudi  (2013)  menyatakan  bahwa transparansi  kebijakan  publik  berpengaruh  signifikan  terhadap  hubungan  antara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Saputro  (2012) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat  dan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan berpengaruh signifikan yang positif.

## Pengaruh  Parsial    Pengetahuan    Dewan,  Partisipasi    Masyarakat    dan    Transparansi Kebijakan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah
Pengetahuan  anngota  dewan  menjadi  tolak  ukur  kehebatan  wakil  rakyat  karena dalam  menjalankan  tugasnya  dibutuhkan  pengetahuan  yang  luas  dan  mendalam  terutama mengenai  pengawasan  keuangan  daerah.  Namun  harus  didukung  oleh  ketelibatan masyarakat sebab masyarakat adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan eksekutif dan legislatif.  Oleh  karena  itu  partisipasi  masyarakat    memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap pengawasan keuangan daerah.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Arianti  (2017)  bahwa  pengetahuan  tentang anggaran,  partisipasi  masyarakat,  dan  transparansi  kebijakan  publik  secara  simultan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Menurut Krina (2012), prinsip utama yang melandasi good governance , yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi (3) Partisipasi Masyarakat
4. Penutup
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
1. Variabel  pengetahuan  anggota  Dewan  (X1),  partisipasi  masyarakat  (X2),  dan  transparansi kebijakan (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah,, dengan hasil estimasi nilai R² = 0.41, artinya, ketiga variabel independen dalam model persamaan tersebut mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 41,00% terhadap variabel dependennya , sedangkan 59,00% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.
2. Pengetahuan  anggata  Dewan  (X1)  berpengaruh  positif  dan  siginifikan  terhadap  pengawasan keuangan daerah (Y). semakin tinggi wawasan dan pengetahuan tentang anggaran dari anggota dewan maka semakin tinggi terkait penyusunan arah dan kebijakan, penentuan stategi dan prioritas serta advokasi anggaran;
3. Partisipasi  masyarakat  (X2)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pengawasan keuangan daerah (Y). semakin tinggi tingkat partsipasi masyarakat maka semakin tinggi pula kontrol dan pengawasan terhadap keuangan daerah, baik saat perencanaan maupun penggunaannya ;
4. Transparansi  kebijakan  publik  (X3)  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pengawasan keuangan daerah (Y). implementasi kebijakan publik yang transparan (X3) akan memudahkan kontrol dan pengawasan terhadap Keuangan Daerah (Y).
5. Variabel  yang  dominan  mempengaruhi  pengawasan  keuangan  daerah  adalah  varibael implementasi kebijakan publik yang transparan (X3) .
Saran
Berdasarkan    hasil    penelitian    dan    pembahasan,      maka    dapat    dikemukakan beberapa saran:
1. Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang anggaran bagi anggota Dewan, maka sebelum dilakukan proses pembahasan anggaran diperlukan penguatan kapasitas bagi anggota Dewan berupa pelatihan atau kegiatan serupa lainnya agar seluruh anggota dewan lebih memahami dan mengetahui dengan baik tentang proses penganggaran dan pengawasan keuangan daerah;
2.   Partisipasi  masyarakat  dalam  Musrembang,  Hearing  Dewan,  pembahasan  anggaran harus  ditingkatkan  agar  kontrol  dan  pengawasan  masyarakat  terhadap  kebutuhan masyarakat yang telah diajukan untuk memperoleh dukungan keuangan daerah semakin tinggi;
3.   Setiap kebijakan publik yang dihasilkan oleh eksekutif maupun legislatif terkait rencana penggunaan  keuangan  daerah  sebaiknya  disosialisasikan  dan  dipublikasikan  melalui website  pemerintah  daerah  agar  publik  dapat  mengetahui  dan  mengakses  informasi kebijakan tersebut.

## Daftar Pustaka
.............................. (1999), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
.............................. (1999), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
.............................. (2004), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah
..............................  (2004),  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2004, tentang Keuangan Negara .............................. (2005), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .............................. (2005), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ..............................  (2014),  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah
Amin,    Widjaja    Tunggal.    ( 2008). Dasar–dasar    Customer    Relationship    Management
(CRM) . Jakarta: Harvindo. ANDI  Nasirwan.  ( 2008). Pengaruh  Pengetahuan  Anggota  Dewan  Tentang  Anggaran Terhadap Pengawasan  Keuangan  Daerah  Dengan  Partisipasi  Masyarakat . Arianti,  E.  (2017). Pengaruh Pengetahuan Dewan  Tentang  Anggaran  Terhadap  Pengawasan Keuangan  Daerah  (APBD)  Dengan  Political  Background,  Akuntanbilitas  Publik  Dan Transparansi  Kebijakan  Publik  Sebagai  Variabel  Pemoderasi (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Pelalawan) . JOM Fekon, Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017.
Corynata,      Isma.      (2007). Akuntabilitas,      Partisipasi      Masyarakat,      dan      Transparansi Kebijakan  Publik  Sebagai  Pemoderating  hubungan  Pengetahuan  Dewan  tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) . Simposium Nasional Akuntansi X Universitas Hassanudin.
Devi,  Nirmala.  (2010). Sektor  Publik  Pemerintah. Media  Akuntansi.  Edisi  26.  BPK  RI  Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah.
Isma  Coryanata,  (2007). Jurnal  Akuntabilitas,  Partisipasi  Masyarakat  dan  Transparansi kebijakan  publik  sebagai  pemoderating  hubungan  pengetahuan  Dewan  tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah .
Jafar  Werfete,  (2009). Tesis  Pengaruh  kualitas  SDM  anggota  dewan,  Komitmen  profesional, dan control masyarakat terhadap pengawasan keuangan daerah Kabupaten Kaimana . Jaka  Winarna  dan  Sri  Murni,  (2007). Jurnal  Pengaruh  Personal  Background,  Political Background,  Pengetahuan  Dewan  tentang  Anggaran  terhadap  Peran  DPRD  dalam Pengawasan Keuangan Daerah .
Krina  P.,  Loina,  Lalolo,  (2012), Indikator  &  Alat  Ukur  Prinsip  kuntabilitas,  Transparansi  & Partisipasi .  Jakarta:  Sekretariat  Good  Public  Governance  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional.
Mardiasmo. (2012). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Pangesti,  Isa.  (2013). Analisis  pengetahuan  dewan  tentang  pengawasan  keuangan  daerah (APBD)  dengan  menggunakan  variabel  moderating .  Accounting  Analysis Journal AAJ 1(3) 2013.
Rida  Perwita  Sari,  Syaiful  Anwar,  (2009). Jurnal  akuntabilitas,  partisipasi  masyarakat  dan transparansi  kebijakan  publik  sebagai  pemoderating  hubungan  dewan  tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah . Roseptalia,  Rima.  (2016). Pengaruh  Pengetahuan  Dewan  tentang  Anggaran  terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik . Tesis UII: Yogyakarta.
Saputro,  Aditya  Dibyo.  (2013). Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  Dan  Transparansi  Kebijakan Publik  Terhadap  Hubungan  Pengetahuan  Dewan  Tentang  Anggaran  Dengan Pengawasan  Keuangan  Daerah (Studi  Empiris  Di  DPRD  Kabupaten  Boyolali).  Tesis Universitas Muhammadiyah Surakarta
Sarwono,  Jonathan.  (2006). Metode  Penelitian  kuantitatif  dan  kualitatif .  Jogjakarta:  Graha ilmu.
Simson  Werimon  Imam  Ghozali,  Mohamad  Nazir,  (2007). Jurnal  Pengaruh  partisipasi masyarakat  dan  transparansi  kebijakan  publik  terhadap  hubungan  antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah . Sopanah,  (2003). Jurnal  Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dan  transparansi  kebijakan  publik terhadap pengawasan anggaran
Sopanah.  (2013). Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  dan  Transparansi  Kebijakan  Publik Terhadap  Hubungan  antara  Pengetahuan  Dewan  tentang  Anggaran  dengan Pengawasan  Keuangan  Daerah,  dalam  Proceding  Simposium  Nasional  akuntansi  VI , Membangun Citra Akuntan melalui Peningkatan Kualitas Pengetahuan, Pendidikan dan Etika Bisnis, Surabaya, 16-1760
Syaiful.  (2009). Manajemen  Strategi  dalam  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  dan  akuntansi . Bandung: Alfabeta. Werimon,    Ghozali  dkk.    (2014). Pengaruh    Partisipasi    Masyarakat    dan    Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan  Pengawasan  Keuangan  Daerah  (APBD)  Studi  empiris  di  Provinsi  Papua .  Tesis Studi Empiris di Kota Semarang.