## Aspek Perpajakan Biaya Komisi Reasuransi: Studi Kasus Sengketa Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Komisi Reasuransi Pada PT X

## Sonni Cipta Pratama
Magister Akuntansi Universitas Indonesia sonni.cipta11@ui.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 1 November 2023 Disetujui
: 18 November 2023
Dipublikasi : 1 April 2024

## ABSTRACT
Reinsurance commission fees are costs that are inseparable from the reinsurance business with a fairly large cost composition, including the reinsurance business carried out by PT X. Through the withholding tax mechanism in the Indonesian tax system which  is regulated in Article 23 of the Income Tax Law, DJP imposes PPh article 23 on reinsurance commissions through a tax audit process, giving rise to a tax dispute between DJP and PT X. This research is a case study with a qualitative method which aims to analyze the tax aspects of reinsurance commission fees through tax disputes faced by PT X, by looking at the substance of reinsurance commission fees through the process  of  recording  and  implementing  taxation,  chronology  of  tax  disputes,  company  tax management in dealing with disputes , and analysis of expert opinions, to solve the problems faced by PT X in determining whether the reinsurance commission is an object of Income Tax Article 23 or not an object of Income Tax Article 23. This research also aims to find a solution so that tax disputes over reinsurance commission fees do not occur repeatedly in the future. The results of this research show that the reinsurance commission is not an object of PPh Article 23 by looking at the substance of the transaction, as well as the dispute result decision won by PT X for a consecutive five year dispute period which gives permanent legal force to the reinsurance commission case. This indicates that DJP must be more open in understanding the company's business model and business  processes,  and  that  DJP  field  officers  must  be  more  careful  in  implementing  tax regulations appropriately.
Kata Kunci : Pajak; Reasuransi; Komisi Reasuransi; Pajak Penghasilan; PPh Pasal 23; Sengketa Pajak

## PENDAHULUAN
Sistem pemungutan pajak di Indonesia mengenal istilah Withholding Tax yang diterapkan pada  UU  Pajak  Penghasilan  atau  PPh  No.  36  Tahun  2008,  yang  pada  dasarnya  pelaksanaan pemotongan  pajak  dilakukan  oleh  pemberi  penghasilan  yang  kemudian  disetor  ke  kas  negara hingga dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak atau KPP tempat pemberi penghasilan terdaftar. Salah satu mekanisme withholding tax ini diatur secara jelas objek pemotongannya dalam pasal 23 UU No.  36  Tahun  2008,  serta  lebih  rinci  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  No.  PMK- 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain yang diatur dalam UU tersebut. Aturan tersebut menjadi panduan  yang  jelas  bagi  pemberi  penghasilan  selaku  wajib  pajak  (WP)  untuk  melaksanakan pemotongan  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan,  dengan  melakukan  perhitungan, penyetoran, pelaporan secara mandiri kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sistem self assessment . Namun pada pelaksaannya bukan berarti WP terlepas dari proses pengawasan dalam bentuk pemeriksaan oleh DJP. Menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2013), sekalipun wajib pajak sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan sistem self assesment , bukan berarti wajib  pajak  tidak  dimungkinkan  lagi  untuk  dilakukan  pemeriksaan.  Hal  ini  ditegaskan  dalam penjelasan  pasal  35A  UU  KUP  ditegaskan  bahwa  dalam  rangka  pengawasan  kepatuhan
pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem self assesment , data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh DJP.
Pada proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP menimbulkan adanya perbedaan pendapat  antara  WP  dengan  DJP  atas  pengenaan  pajak  atau  jumlah  besaran  pajak  yang  harus dibayar sehingga berdampak pada timbulnya sengketa pajak melalui Surat Keputusan Pajak (SKP) yang  diterbitkan  oleh  DJP.  Hal  ini  terjadi  pada  PT  X  yang  merupakan  perusahaan  badan  usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan reasuransi mengalami sengketa pajak dengan DJP sebagai dampak dari proses pemeriksaan pajak. PT X yang salah satu misinya adalah dengan  meningkatkan  pasokan  dan  retensi  reasuransi  di  Indonesia,  berperan  penting  dalam meningkatkan cadangan devisa negara. Namun hal ini kurang sejalan dengan besarnya sengketa withholding tax atas PPh pasal 23 yang dihadapi oleh perusahaan atas biaya komisi reasuransi. Temuan  dari  komisi  reasuransi  ini  berdampak  pula  pada  sengketa  pajak  PT  X  yang berturut-turut  selama  lima  tahun  (2014  hingga  2015)  dan  mengakibatkan  jumlah  total  sengketa (jumlah total SKPKB) sebesar Rp.832.796.845.721,- yang sebanding dengan seperempat dari total ekuitas  PT  X.  Hal  ini  tentunya  dapat  berdampak  terhadap  bisnis  perusahaan  apabila  putusan sengketa  tidak  dimenangkan  oleh  perusahaan  yang  menyebabkan  perusahaan  kehilangan seperempat dari ekuitas perusahaan. Hal ini dapat membahayakan kondisi likuiditas perusahaan, dimana likuiditas merupakan faktor penting dalam bisnis asuransi/ reasuransi sesuai dengan Surat Edaran  (SE)  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  No.  24/SEIOJK.05/2017  tentang  pedoman  jumlah modal minimum berbasis risiko.
Di  Indonesia  sendiri  sengketa  pajak  atas  biaya  komisi  reasuransi  cukup  jarang  terjadi mengingat perusahaan reasuransi di Indonesia. Bahkan menurut salah satu Kepala Divisi PT X, PT X sendiri perusahaan professional reinsurer pertama yang mengalami sengketa pajak atas biaya komisi  reasuransi  ini,  sehingga  objek  tersebut  menjadi  temuan  baru  dan  dijadikan  rujukan  bagi pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan atas perusahaan reasuransi lainnya yang sedang menjalani  proses  pemeriksaan  pajak.  Hal  ini  menjadikan  objek  komisi  reasuransi  sebagai  kasus industri  yang  melibatkan  banyak  perusahaan professional  reinsurer yang  harus  menghadapi sengketa pajak, yang berpotensi menghambat jalannya bisnis reasuransi di Indonesia. Hal tersebut mendasari  penelitian  ini  dilakukan  untuk  menganalisis  penerapan  pajak  yang  tepat  atas  komisi reasuransi,  dan  hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  kepada  PT  X dalam menghadapi sengketa pajak, serta masukan bagi DJP jika akan dilakukan pengaturan lebih lanjut. Selain itu, penelitian diharapkan dapat memenuhi research gap dari peneliatan atas objek perpajakan reasurasi yang masih sangat terbatas.

## STUDI LITERATUR Standar Akuntansi Keuangan
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  62  mengatur  tentang  pelaporan keuangan kontrak asuransi oleh setiap entitas yang menerbitkan asuransi, dalam hal ini termasuk PT  X  sebagai  perusahaan  reasuransi.  Pada  Pedoman  Implementasi  PSAK  62  paragraf  PI19 menyatakan  PSAK  62:  Kontrak  Asuransi  paragraf  37  (b)  mensyaratkan  asuradur  untuk mengungkapkan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang timbul dari kontrak asuransi.
Pada  paragraf  PI21  menyatakan,  baik  PSAK  1:  Penyajian  Laporan  Keuangan  maupun PSAK 62: Kontrak Asuransi tidak mengatur uraian dan urutan pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Paragraph PI22 menyatakan PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan mensyaratkan pengungkapan,  baik  dalam  laporan  posisi  keuangan  atau  dalam  catatan  atas  laporan  keuanan, subsklasifikasi atau pos-pos yang disajikan, untuk diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian operasi entitas.  Paragraf  PI29  juga  menyatakan  PSAK  62:  Kontrak  Asuransi  paragraph  37(b)  juga mensyaratkan pengungkapan tertentu tentang keuntungan dan kerugian yang diakui dari pembelian reasuransi.
Pamungsu (2012) menjelaskan bahwa industri reasuransi memliki karakteristik khusus dari unsur pendapatannya yang lebih awal diketahui, sementara beban klaim merupakan biaya utama yang  belum  dapat  diketahui  secara  pasti  baik  jumlah  maupun  kejadiannya  sehingga  sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi. Pada perusahaan asuransi,  pendapatan usaha diperoleh melalui
aktivitas  penutupan  pertanggungan  berupa  pendapatan  premi,  dan  pendapatan  hasil  aktivitas investasi  yang  secara  aktif  dilakukan.  Bebas  usaha  asuransi  terdiri  dari  beban  klaim,  beban underwriting,  dan  beban  lainnya.  Beban  underwriting  sendiri  merupakan  beban  yang  timbul melalui aktivitas penyelesaian pertanggungan secara langsung maupun tidak langsung.
Salah  satu  beban  underwriting  adalah  beban  komisi.  Menurut  penjelasan  Sensi  (2006) beban  komisi  adalah  komisi  yang  diberikan  kepada  perantara  atau  pialang  asuransi,  agen,  dan perusahaan asuransi lain sehubungan dengan penutupan pertanggungan. Komisi reasuransi adalah komisi  yang  diterima  dari  perusahaan  lain  sehubungan  dengan  transaksi  reasuransi,  yang merupakan pengurang atau beban komisi bagi perusahaan reasuransi. Sementara jika perusahaan reasuransi melakukan reasuransi kembali (dinamakan retrosesi), maka perusahaan reasuransi akan memperoleh  komisi  retrosesi  sebagai  pendapatan.  Sehingga  akun  komisi  akan  diselisihkan  dari jumlah komisi yang dibayarkan dari transaksi reasuransi dan jumlah komisi yang diperoleh dari transaksi retrosesi. Arus komisi reasuransi tergambarkan dalam skema berikut:
Gambar 1 : Arus Komisi Reasuransi dan Retrosesi
Sumber : Penulis (2023)

## Peraturan Perpajakan UU PPh No. 36 Tahun 2008
Dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1) diuraikan bahwa atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh  tempo  pembayarannya  oleh  badan  pemerintah,  subjek  pajak  badan  dalam  negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib  Pajak  dalam  negeri  atau  bentuk  usaha  tetap,  dipotong  pajak  oleh  pihak  yang  wajib membayarkan: (huruf)
a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f;
3. royalti; dan
4. hadiah,  penghargaan,  bonus,  dan  sejenisnya  selain  yang  telah  dipotong  Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
b. dihapus;
c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan  lain  sehubungan  dengan  penggunaan  harta  yang  telah  dikenai  Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
2. imbalan  sehubungan  dengan  jasa  teknik,  jasa  manajemen,  jasa  konstruksi,  jasa konsultan,  dan  jasa  lain  selain  jasa  yang  telah  dipotong  Pajak  Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Dalam Risalah Pembahasan Pemeriksaan Pajak dan uraian sengketa pada proses Keberatan dan  Banding,  DJP  menganggap  komisi  reasuransi  merupakan  hadiah,  penghargaan,  bonus  dan sejenisnya, seperti yang tertuang dalam pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4, dengan tarif pajak 15%.

## PMK No. PMK-141/PMK.03/2015
Pada PMK No. PMK-141/PMK.03/2015 tentang Jasa-jasa Lain dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C UU Pajak Penghasilan, pada pasal 1 ayat (1) diuraikan bahwa imbalan sehubungan dengan jasa  lain  dipotong  Pajak  Penghasilan  sebesar  2% (dua  persen)  dari jumlah  bruto  tidak  termasuk Pajak  Pertambahan  Nilai.  Kemudian  pada  pasal  6  diuraikan  lebih  lanjut  terkait  jasa-jasa  lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Jasa penilai (appraisal);
b. Jasa aktuaris;
c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
d. Jasa hukum;
e. …………………………, dst.
Sebagaimana  PMK  ini  diterbitkan,  mempertegas  aturan  atas  rincian  jasa-jasa  lain  yang dikenakan  atas  pajak  penghasilan  untuk  dilakukan  pemotongan  oleh  wajib  pajak  yang membayarkan  penghasilan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  UU  Pajak  Penghasilan.  Biaya  komisi yang terdapat dalam  usaha  PT  X (komisi reasuransi) tidak terdapat dalam  positive  list sehingga PMK ini pun seharusnya tidak dapat diterapkan dalam pengenaan PPh pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 dengan tarif pajak 2%.

## Sengketa Pajak
Sengketa pajak, sebagaimana dijelaskan oleh (DJP, 2021), merupakan sengketa di bidang perpajakan yang muncul antara penanggung pajak dengan wajib pajak. Sengketa pajak dapat dapat terjadi karena dikeluarkannya suatu keputusan yang atas keputusan tersebut dapat diajukan banding atau gugatan.
Gambar 2 : Skema Sengketa Pajak
Banyak  faktor  yang  dapat memicu  terjadinya sengketa  pajak,  salah  satunya yang  paling sering terjadi adalah perbedaan penafsiran atau penerjemahan peraturan perundangan perpajakan antara fiskus dengan wajib pajak. Secara admnistratif, sengketa pajak bermula dari keputusan yang diterbitkan  oleh  DJP  dalam  proses  pemeriksaan  pajak  atas  Surat  Pemberitahuan  atau  SPT  yang dilaporkan  oleh  wajib  pajak.  Berdasarkan  skema  di  atas,  penyelesaian  sengketa  pajak  dapat dilakukan  di  DJP,  pengadilan  pajak,  dan  yang  terakhir  adalah  penyelesaian  sengketa  pajak  di Mahkamah  Agung  (MA)  dengan  alur  yang  sistematis.  Proses  penyelesaian  sengketa  pajak  di lingkup DJP adalah proses keberatan, sedangkan proses penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak adalah banding. Sementara itu, proses penyelesaian sengketa pajak di MA adalah Peninjauan Kembali  (pp).  Keseluruhan  proses  sengketa  ini,  bermula  dari  proses  pemeriksaan  pajak  yang menghasilkan SKP yang diterbitkan oleh DJP dan tidak distejui oleh WP.

## Manajemen Pajak atas Sengketa Pajak
Manajemen  pajak  lazimnya  memanfaatkan  kebijakan  perpajakan,  undang-undang perpajakan,  dan  administrasi  perpajakan  (Paradina  dan  Tarmizi,  2015).  Adapun  tujuan  dari manajemen pajak adalah untuk meminimalkan beban pajak yang terutang, memaksimalkan laba setelah pajak, memenuhi kewajiban perpajakan secara efisien dan efektif dengan benar. Sementara manfaat dari manajemen pajak itu sendiri ialah menghemat pengeluaran kas dengan meminimalkan unsur  biaya  pada  operasional  perusahaan,  dan  aliran  kas  perusahaan  dapat  lebih  diatur  secara cermat  dengan  penyusunan  anggaran  kas  yang  akurat  dan  estimasi  kebutuhan  kas  terhadap pembayaran pajak agar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan di peraturan perundangan.
Manajemen  pajak  dapat  dilakukan  sebagai  salah  satu  alat  yang  membantu  pihak manajemen  perusahaan  dalam  merencanakan,  mengatur,  mengeksekusi,  dan  memantau  hak  dan kewajiban perpajakannya dalam menyelesaikan sengketa pajak. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh  manajemen  dalam  melakukan  manajemen  pajak  saat  sedang  menghadapi  sengketa  pajak adalah mengetahui proses sengketa pajak yang berlaku di Indonesia. Wajib pajak perlu mengetahui keseluruhan  proses  penyelesaian  sengketa  pajak  agar  dapat  melakukan  manajemen  yang  baik. Proses  sengketa  pajak  dapat  dilakukan  di  tahap  keberatan,  banding,  gugatan,  dan  peninjauan kembali (IAI, 2015). Dalam keseluruhan proses tersebut, manajemen perusahaan dapat melakukan manajemen pajak untuk mengetahui jangka waktu dari setiap masing-masing proses sengketa pajak serta untuk mengetahui hak dan kewajibanya. Manajemen pajak atas sengketa pajak mengacu dan berpedoman seutuhnya kepada peraturan perundangan perpajakan yang berlaku, yakni UU KUP, UU Pengadilan Pajak, UU HPP, dan peraturan turunannya.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  ini  membahas  tentang  analisis  aspek  perpajakan  atas  biaya  komisi  reasuransi melalui  studi  kasus  sengketa  Pajak  Penghasilan  Pasal  23  atas  Komisi  Reasuransi  pada  PT  X. Namun  dikarenakan  penelitian  terkait  sengketa  pajak  di  perusahaan  reasuransi  bahkan  terkait komisi  reasuransi  masih  sangat  minim  ditemukan,  sehingga  penelitian  ini  merujuk  kepada penelitian  yang  terkait  dengan  manajemen  pajak  atas  sengketa  pajak  yang  sudah  cukup  banyak diteliti.  Penelitian rujukan yang  pertama  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh Syafiqoh (2022) bertujuan  untuk  bertujuan  untuk  mengetahui  kronologis  dan  penyebab  sengketa  pajak  PPN  gas bumi PGN dengan DJP, mengevaluasi manajemen pajak atas sengketa pajak PPN gas bumi yang dilakukan  oleh  PGN,  serta  merekomendasikan  manajemen  pajak  PPN  gas  bumi  yang  tepat dilakukan. Menurut Syafiqoh (2022) Dalam menghadapi sengketa pajak PPN gas bumi tersebut, manajemen pajak yang dilakukan oleh PGN sudah sangat baik. Mulai dari planning, organizing, leading, sampai dengan controlling-nya sudah dilakukan dengan sangat maksimal oleh pihak PGN. Penyebab sengketa pajak PPN gas bumi yang terjadi antara PGN dengan DJP untuk tahun pajak 2012 sampai dengan tahun 2017 adalah karena beda tafsir antara DJP dengan PGN.
Penelitian berikutnya adalah Yulianto (2022) bertujuan untuk mencari tahu jenis sengketa serta penyebab terjadinya sengketa atas biaya promosi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui jenis sengketa dalam sengketa pajak atas biaya promosi terdiri dari dua jenis, yaitu sengketa materiil dan sengketa formal. Sejalan dengan penelitian Syafiqoh (2022) bahwa sengketa materiil disebabkan oleh perbedaan interpretasi antara DJP dan WP, serta akibat dari masalah pembuktian. Sedangkan
untuk  sengketa  formal  disebabkan  oleh  DJP  menganggap  pengurangan  biaya  promosi  dari perhitungan penghasilan bruto WP tidak memenuhi ketentuan formal, sementara WP menggunakan prinsip materiil/substantif disbanding formal dalam membiayakan biaya promosi. Yulianto (2022) merekomendasikan  untuk  Pemeriksa  (DJP)  memahami  proses  bisnis  WP  dengan  baik  ketika melakukan pemeriksaan atas biaya promosi, dan untuk WP agar dapat memenuhi data dan dokumen yang valid dan relevan ketika menghadapi proses pemeriksaan.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  studi  kasus.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  metode  kualitatif.  Data  yang  bersifat  kualitatif  kemudian  diolah  melalui metode  deskriptif.  Menurut  Moleong  (2014),  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yaitu  pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar-gambar dan bukan angka. Alasan penggunaan metode kualitatif deskriptif adalah karena studi kasus dapat menjadi sarana utama yang dapat merekonstruksi opini subyektif dari suatu kasus dengan lebih terperinci. Untuk penelitian terhadap permasalahan ini, peneliti mengambil tempat studi kasus PT X professional reinsurer pertama  yang  mengalami  sengketa  atas  komisi  reasuransi.  Penelitian  dilakukan  atas enam sengketa PPh Pasal 23 komisi reasuransi yang terjadi pada periode pajak lima tahun secara berturut-turut dari tahun 2014 hingga 2018, yang tercantum pada tabel 1 berikut.
Tabel 1. Daftar Sengketa Pajak PPh pasal 23 Komisi Reasuransi PT X Tahun Pajak 2014 - 2018
No. Masa Pajak Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Komisi Reasuransi Jumlah SKPKB Jumlah yang Diajukan Sengketa (Rp) (Rp) (Rp) 1 Dec-15 719.038.520.413 126.191.260.333 126.191.260.333 2 Dec-14 139.802.965.676 6.504.511.327 6.504.511.327 3 Jun-16 496.700.396.557 107.287.285.656 107.287.285.656 4 Dec-16 702.074.708.868 139.040.962.267 139.040.962.267 5 Dec-17 948.905.553.708 173.499.637.925 173.499.637.925 6 Dec-18 1.415.521.179.585 280.273.188.213 280.273.188.213 Total 4.422.043.324.807 832.796.845.721 832.796.845.721
Penulis melakukan penelusuran dokumen internal untuk medalami substansi atas transaksi dari  komisi  reasuransi,  serta  melakukan  wawancara  terhadap  pelaksana  internal  PT  X.  Melalui putusan sengketa, Penulis melakukan analisis dari argumentasi kedua belah pihak bersengketa dan Majelis  Hakim.  Selain  itu  Penulis  juga  melakukan  wawancara  kepada  pihak  ekternal  untuk memperoleh  sudut  pandang  yang  komprehensif  untuk  menjawab  permasalahan  atas  sengketa biaya komisi reasuransi. Narasumber yang dipilih merupakan narasumber yang berkompeten dan memiliki pengetahuan dan/atau informasi yang mumpuni mengenai kasus yang dianalisis. Tabel di bawah ini merupakan beberapa narasumber yang dipilih oleh peneliti.
Tabel 2. Daftar Narasumber
No Kode Narasumber Kapabilitas Narasumber 1. DM Internal – Kepala  Divisi Akuntansi PT X 2. WS Konsultan Pajak EA 3. RI Dir PP II DJP 4. EM Dir PP II DJP 5. WH Dir PP II DJP
DM adalah Kepala Divisi Akuntansi PT X yang merupakan pihak internal yang terlibat dalam proses sengketa. WS adalah kuasa hukum dari  Kantor Konsultan Pajak (KKP) EA yang menangani sengketa PT X hingga berhasil memenangkan sengketa pajak PT X atas SKPKB PPh Pasal 23 komisi reasuransi. RO, EM, dan WH mewakili Dir PP II sebagai narasumber dari DJP mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan Pajak Penghasilan, perjanjian dan kerja sama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian  bimbingan  dan  pelaksanaan  bantuan  hukum,  dan  harmonisasi  peraturan  perpajakan. Pertanyaan  diajukan  seputar  proses  sengketa,  substansi  transaksi  komisi  reasuransi,  hingga penerapan pajak atas komisi reasuransi, serta solusi agar sengketa tidak terjadi berulang di masa mendatang.

## HASIL

## Penerapan Biaya Komisi Reasuransi
Dalam  industri  reasuransi,  terminologi  untuk  kompensasi  atau  bagian  premi  untuk perusahaan  asuransi  tersebut  diistilahkan  dengan  komisi  reasuransi  (R/I  Comm)  atau  Ceding Commission. Komisi reasuransi merupakan biaya bagi perusahaan reasuransi (pemberi R/I Comm) dan merupakan penghasilan bagi perusahaan asuransi (penerima R/I Comm). Dalam contoh pada gambar 3 diatas, PT X menanggung risiko sebesar 25% dari total risiko asuransi. Oleh karena itu, premi reasuransi (imbalan) atas jasa pertanggungan ulang juga sebesar 25% dari total premi yang dibayar tertanggung (yaitu nasabah atau perusahaan asuransi). Namun demikian, premi reasuransi sebesar  25%  tersebut  belum  memperhitungkan  kompensasi  atas  usaha  dan  biaya  yang  telah dikeluarkan  perusahaan  asuransi  dalam  mendapatkan  polis  yang  direasuransikan  kepada  PT  X, dikarenakan perusahaan asuransi akan mengalami kerugian apabila penghasilan premi seluruhnya dibayarkan  sebagai  premi  reasuransi  kepada  PT  X.  Sehingga  atas  usaha  dan  biaya  yang  telah dikeluarkan  perusahaan  asuransi  dalam  mendapatkan  bisnis  atau  nasabah,  muncul  kesepakatan untuk perusahaan asuransi memperoleh bagian premi ( sharing ) sebagai kompensasi atas usaha dan biaya  yang  telah  dikeluarkan  dalam  memperoleh  polis  tersebut.  Bagian  ( sharing )  kepada perusahaan asuransi tersebut diistilahkan dengan Komisi Reasuransi ( R/I Comm ), yang terbentuk dalam  proses  negosiasi  bisnis.  Komisi  reasuransi  dipotong  langsung  dari  premi  sehingga  PT  X menerima Premi Reasuransi Neto ( Inward Nett Premium ). Premi reasuransi dicatat dan dilaporkan dalam jumlah bruto dengan komisi reasuransi sebagai komponen biaya (pengurang). Hal yang sama berlaku  sebaliknya  bagi  perusahaan  asuransi  penerima  komisi  reasuransi,  dibukukan  sebagai pendapatan oleh perusahaan asuransi.
Sebagai gambaran, berikut  contoh penghitungan premi reasuransi dan komisi reasuransi yang  tertuang  pada  Kontrak  Reasuransi  (Inward  Facultative  Insurance)  antara  PT  X  dengan perusahaan asuransi pada gambar 3.
Gambar 3 : Potongan Kontrak Reasuransi ( Inward Facultative Insurance )  antara PT X dengan salah satu perusahaan asuransi
Sumber : Reinsurance Slip PT X 2015
Berdasarkan  Kontrak  Reasuransi  PT  X  dan  PT  Asuransi  AR  tahun  2015  pada  Gambar  3 diatas, untuk memahami pencatatan akuntansi komisi reasuransi disampaikan ilustrasi model bisnis usaha reasuransi pada gambar 4 berikut.

## Gambar 4 : Ilustrasi Transaksi Reasuransi
Sumber : Penulis (2023)
Berdasarkan pada ilustrasi gambar diatas, transaksi diatas dicatat pada jurnal sebagai berikut.
Perusahaan Asuransi (dalam Rupiah) Perusahaan Reasuransi (dalam Rupiah) Pada saat melakukan reasuransi 25% kepada PT X: Pada  saat  menerima  kontrak  reasuransi  25% dari perusahaan asuransi: Premi Reasuransi 205.991.567 Piutang Reasuransi 149.343.886 Utang Reasuransi 149.343.886 Pendapatan Komisi Reasuransi 56.647.681 Pendapatan Komisi Reasuransi 56.647.681 Premi Reasuransi 205.991.567 Pada saat melakukan pembayaran premi kepada PT X: Pada saat menerima pembayaran premi: Utang Reasuransi 149.343.886 Kas/ Bank 149.343.886 Kas/ Bank 149.343.886 Piutang Reasuransi 149.343.886
PT  X  melakukan  pencatatan  secara  tepat  sesuai  dengan  ketentuan  pada  PSAK  62  dan Peraturan  OJK  mengenai  pelaporan  perusahaan  reasuransi  (Surat  Edaran  OJK  No. 9/SEOJK.05/2021  tentang  Bentuk  dan  Susunan  Laporan  Berkala  Perusahaan  Asuransi  dan Perusahaan  Reasuransi).  Berikut  penyajian  komisi  reasuransi  dengan  mengambil  contoh  pada Laporan Keungan PT X 2015.
Gambar 5 : Potongan Penyajian Komisi Reasuransi pada Laporan Keuangan PT X 2015 Sumber : Annual Report PT X Tahun 2015

## Manajemen Pajak atas Sengketa Pajak
Berdasarkan penuturan DM, sebelum terjadinya sengketa PT X belum memiliki personil yang khusus di bidang perpajakan. Namun pada saat proses pemeriksaan, dalam menjelaskan pokok substansi  komisi  reasuransi,  DM  melibatkan  pihak  teknik  yang  mumpuni  dalam  bidang  bisnis pereasuransian.  PT  X  juga  menggandeng  asosiasi  untuk  membantu  proses  negosiasi  dalam pemaparan  argumentasi  atas  substansi  komisi  reasuransi.  Sementara  saat  proses  sengketa berlangsung, PT X melalui DM melakukan pencarian personil yang memiliki kemampuan khusus di bidang perpajakan untuk mengawal proses sengketa. PT X melakukan kerja sama dengan KKP EA dalam membantu mendampingi PT X dalam proses sengketa. Hingga pada akhirnya sengketa pajak  PPh  Pasal  23  atas  komisi  reasuransi  dimenangkan  oleh  PT  X  yang  didampingi  KKP  EA melalui kuasa hukum WS, PT X tetap melakukan koordinasi dengan asosiasi untuk mengawal kasus secara bersama-sama dengan sesama pelaku industi. Namun meskipun pada awalnya PT X tidak memiliki  personil  spesialis  bidan  perpajakan,  sengketa  komisi  reasuransi  merupakan  sengketa yuridis sehingga hal yang paling berpengaruh adalah dokumentasi bisnis dan transaksi teknik dalam pembuktian substansi dari transaksi komisi reasuransi atas peraturan pajak yang berlaku.

## Analisis Argumentasi dan Proses Sengketa Pajak
Sengketa  pajak  bermula  saat  PT  X  dilakukan  pemeriksaan  oleh  DJP  pada  tahun  2016 melalui  Surat  Perintah  Pemeriksaan  No.  PRIN-00361/WPJ.19/KP.0405/RIK.SIS/2016  tanggal  6 Oktober 2016 oleh KPP Wajib Pajak Besar 4 (Empat) atau biasa disebut sebagai KPP LTO 4 atas pajak  fiskal  2015,  terdapat  objek  PPh  Pasal  23  yang  tidak  disepakati  sehingga  timbul  sengketa pajak.  Kemudian  sengketa  berlanjut  ke  proses  keberatan  hingga  banding  di  Pengadilan  Pajak, bahkan  Peninjauan  Kembali  di  Mahkamah  Agung  (MA).  Hingga  PT  X  mendapatkan  putusan pertama atas sengketa pajak komisi reasuransi melalui putusan banding atas sengketa tahun fiskal 2015 pada tanggal 10 Desember 2020 dengan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PT X, dengan begitu untuk pertama kalinya PT X mendapatkan memperoleh kekuatan hukum tetap atas kasus komisi reasuransi. Beberapa bulan kemudian PT X memperoleh Keputusan Keberatan melalui  Kantor  Wilayan  Wajib  Pajak  Besar  DJP  dengan  mengabulkan  seluruhnya  permohonan keberatan PT X, sebagai dampak dari putusan pertama yang diterima PT X. Sementara keempat sengketa PPh Pasal 23 lainnya sedang dalam proses pemeriksaan Majelis Pengadilan Pajak, hingga keempat sengketa tersebut menyusul dengan putusan mengabulkan seluruhnya permohonan PT X, dengar rincian pada tabel 3 berikut.
Tabel 3. Rincian Proses Sengketa Komisi Reasuransi PT X
Dalam argumentasi antara PT X dan DJP diambil dari putusan Pengadilan Pajak No. PUT- 008948.12/2018/PP/MXVIB atas PT X atas tahun fiskal 2015, karena sudah mewakili argumentasi pada kelima putusan banding atas sengketa yang identik. Kelima sengketa PPh pasal 23 tersebut hanya atas komisi reasuransi, yang membedakan hanya SKPKB dengan periode fiskal pemeriksaan pajak yang berbeda. Tidak terdapat objek lain dari SKPKB atas kelima sengketa tersebut. Rincian argumentasi antara PT X dan DJP tercantum dalam tabel 4 berikut.
Tabel 4. Rincian Argumentasi Sengketa antara PT X dan DJP
No. Pokok Pembahasan Argumentasi PT X Argumentasi DJP 1  Definisi  atas transaksi • Komisi reasuransi merupakan biaya bagi perusahaan reasuransi (pemberi R/I Comm) dan merupakan penghasilan  bagi  perusahaan asuransi (penerima R/I Comm). • Tidak  ada  transaksi  lainnya, tidak  ada  penyerahan  jasa (aktif)  yang  dilakukan  oleh Perusahaan  Asuransi  kepada PT X. • Penghasilan yang dibayarkan oleh Badan Hukum, maka harus dipotong PPh Pasal 23 oleh PT X.
• Terdapat  objek  PPh  Pasal  23 berupa pembayaran komisi reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi dalam negeri lainnya yang belum dilakukan pemotongan  PPh  Pasal 23 oleh PT X. 2  Substansi atas transaksi
• PT X tidak melakukan pembayaran atas komisi reasuransi. • Komisi reasuransi merupakan hasil  negosiasi  dan  sifatnya merupakan  porsi  atau  bagian dari pendapatan bagi Perusahaan Asuransi atas hak perolehan dari suatu premi. • Berdasarkan hasil pengujian terhadap data-data yang diberikan oleh  PT  X  berupa Reinsurance Application dan Outward Facultative Reinsurance Slip , contoh perjanjian Assessment Guidance , tidak ditemukan biaya- biaya  usaha  perusahaan  asuransi, berupa  biaya  akuisisi  nasabah,
No. Subjek Pajak Masa Pajak No. SKPKB Tanggal Terbit Jumlah Sengketa (Rp) 1 PT RII Dec-15 00017/203/15/0 93/17 17/05/2017 126.191.260.333 19/10/2018 10/12/2020 PUT- 008948.12/2018/PP/MX VIB Dikabulkan Seluruhnya 2 PT RIU Dec-14 00002/203/14/0 93/18 26/04/2018 6.504.511.327 20/08/2019 23/11/2021 PUT- 008770.12/2019/PP/M. XXA Dikabulkan Seluruhnya 3 PT RII Jun-16 00059/203/16/0 93/18 26/04/2018 107.287.285.656 06/08/2019 23/11/2021 PUT- 008556.12/2019/PP/M. XXA Dikabulkan Seluruhnya 4 PT RIU Dec-16 00060/203/16/0 93/18 26/04/2018 139.040.962.267 31/07/2019 23/11/2021 PUT- 007937.12/2019/PP/M. XXA Dikabulkan Seluruhnya 5 PT RIU Dec-17 00003/203/17/0 93/18 03/12/2018 173.499.637.925 12/03/2020 23/11/2021 PUT- 003543.12/2020/PP/M. XXA Dikabulkan Seluruhnya 6 PT RIU Dec-18 00031/203/18/0 93/20 30/04/2020 280.273.188.213 Total 832.796.845.721 Dikabulkan seluruhnya di proses Keberatan melalui KEP-00353/KEB/WPJ.19/2021 tanggal 27 Mei 2019 Tanggal Permohononan Banding Tanggal Putusan Banding Hasil Putusan Banding No. Putusan Banding
• Perusahaan  Asuransi  tidak menyerahkan/  menjual  jasa kepada  PT  X.  Transaksi tersebut bersifat seperti sharing premium , dan dipotong langsung dari Premi Bruto Nasabah. biaya overhead , biaya administrasi,  dan  maupun  biaya lainnya.
• Tidak ditemukan komisi reasurani yang dibayarkan pada perusahaan asuransi  adalah  biaya-biaya  yang telah dikeluarkan oleh perusahaan asuransi. 3  Penerapan tarif • PT X tidak pernah melakukan suatu kegiatan dengan hadiah atau penghargaan berupa komisi  reasuransi  kepada peserta kegiatan yang terlibat. • Komisi reasuransi bukan merupakan hadiah atau penghargaan atau bonus kepada  para  peserta  yang terlibat  kegiatan tertentu. Sehingga  pengenaan  PPh  23 tarif 15% tidak tepat. • Penerapan  tarif  atas  biaya komisi reasurasi sebesar 15% dari jumlah bruto  atas:  hadiah,  penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah  dipotong  Pajak  Penghasilan sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
• Tarif  2%  dari  jumlah  bruto  atas jasa lainnya pada PMK- 141/PMK.03/2015  tidak  dapat diterapkan, biaya komisi reasuransi  tidak  terdapat  dalam daftar posisif jasa lain.
Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Pajak  pada  sengketa  PPh  pasal  23  PT  X  atas  objek komisi reasuransi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa komisi reasuransi ini merupakan sengketa yuridis. Argumentasi Majelis Hakim Pengadilan Pajak antara lain sebagai berikut.
1. Majelis  sependapat  dengan  PT  X  terkait  penjelasan  mengenai  komisi  reasuransi  (R/I Comm)  atau  Ceding  Commission,  merupakan  persentase  tertentu  dari  jumlah  premi reasuransi  yang  dibayarkan  kepada  PT  X  dalam  bentuk  pemotongan  premi  dan besarannya  dinegosiasikan  antara  PT  X  dengan  perusahaan  asuransi  berdasarkan hitungan  analis/ underwriter masing-masing,  dimana  Komisi  Reasuransi  merupakan biaya  bagi  PT  X  dan  merupakan  penghasilan  bagi  perusahaan  asuransi  yang mereasuransikan.
2. Majelis berpendapat, terkait dengan sengketa a quo , komisi reasuransi ( R/I Comm ) atau Ceding  Commission ,  bukan  merupakan  atau  termasuk  dalam  kategori  hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a  angka  4  UU  PPh,  sehingga  bukan  merupakan  Obyek  Pemotongan  PPh  Pasal  23, sebagaimana  dalil  dan  argumentasi  DJP,  tetapi  merupakan  biaya  bagi  perusahaan Reasuransi dalam mendapatkan/ memperoleh, menagih, dan memeliharan penghasilannya.
3. Menurut  Majelis,  PT  X  dalam  persidangan  telah  memberikan  dalil  dan  argumentasi bahwa:  Jasa  yang  diberikan  oleh  PT  X  kepada  perusahaan  asuransi  adalah  jasa pertanggungan ulang (reasuransi) dan transaksi yang terjadi antara PT X dan perusahaan asuransi  adalah  pembelian  jasa  reasuransi  yang  didasarkan  pada  kontrak  reasuransi. Berdasarkan  ketentuan  Pasal  23  UU  PPh,  jasa  reasuransi  bukan  merupakan  jenis  jasa yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 23, dan bukan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya sebagaimana Pasal 23 ayat 1 huruf a Angka 4 seperti dalil yang disampaikan DJP dalam persidangan, sehingga Koreksi DPP PPh Pasal 23 a quo dibatalkan Majelis seluruhnya dan mengabulkan seluruhnya banding dari PT X.
Terhadap putusan banding PPh pasal 23 PT X tahun fiskal 2015 atas komisi reasuransi no. PUT-008948.12/2018/PP/MXVIB tanggal 10 Desember 2020 tidak dilakukan pengajuan PK oleh DJP,  sehingga  putusan  tersebut  sudah  inkrah  dan  berkekuatan  hukum  tetap.  Kondisi  tersebut meningkatkan optimisme PT X dalam memenangkan kasus komisi reasuransi untuk sengketa yang sedang berlangsung. Kondisi tersebut digunakan oleh  PT X sebagai tambahan argumentasi pada proses sidang untuk empat sengketa lainnya, yang menambah peluang PT X untuk memenangkan
sengketa. Namun ternyata secara tidak terduga, DJP mengajukan PK untuk empat sengketa lainnya. Permohonan PK DJP diajukan melalui memori PK tanggal 8 Maret 2022, dengan alasan “karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku”, sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak. Meskipun pada akhirnya Majelis Mahkamah Agung menolak permohonan PK DJP dengan tanggal penerbitan putusan yang berbeda-beda sesuai dengan tanggal distribusi atau pembundelan berkas perkara PK dari Pengadilan Pajak. Sehingga putusan PK atas kasus komisi reasuransi tersebut semakin memiliki kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan Putusan PK pada sengketa PPh pasal 23 PT X atas objek komisi reasuransi Majelis Mahkamah Agung menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dala sengketa adalah apakah benar terdapat penghasilan sebagai DPP PPh pasal 23 yang belum dipungut oleh PT X atau apakah  benar  komisi  reasuransi  adalah  sebagai  objek  PPh  Pasal  23.  Masalah a  quo merupakan masalah yuridis yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti , sehingga dikuatkan dan  diambil  alih  oleh  Mahkamah  Agung,  dengan  pertimbangan  bahwa  berdasarkan  fakta persidangan,  komisi  reasuransi  merupakan  diskon  premi  yang  diberikan  kepada  perusahaan asuransi.  Dalam  pertimbangannya  Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung  sependapat  bahwa  diskon premi adalah penghasilan bagi perusahaan asuransi atau pengurang biaya premi reasuransi yang tidak  berhubungan  dengan  prestasi  kerja,  sehingga  diskon  premi  bukan  termasuk  hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 huruf a angka 4 UU PPh. Oleh karena itu, koreksi DJP tidak dapat dipertahankan dan permohonan banding PT X harus dikabulkan seluruhnya, dan permohonan PK yang diajukan oleh DJP tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak.

## PEMBAHASAN

## Penerapan Pajak atas Komisi Reasuransi
WS menilai bahwa sejak awal sengketa komisi reasuransi ini merupakan sengketa yuridis, dan  meyakini  bahwa  dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  DJP  tidak  tepat.  Komisi  reasuransi merupakan  bagian  dari  rangkaian  proses  bisnis  yang  dijalani  oleh  PT  X  sebagai  perusahaan reasuransi yang memberikan jasa pertanggungan ulang kepada perusahaan asuransi. Struktur biaya atas  komisi  reasuransi  sudah  ada  sedemikian  rupa  dan  menjadi  prosedur  wajib  bagi  bisnis reasuransi,  sesuai  dengan  ketentuan  pada  PSAK  62  dan  Peraturan  OJK  mengenai  pelaporan perusahaan reasuransi (SE OJK No. 9/SEOJK.05/2021). Premi reasuransi dilaporkan dalam jumlah bruto dengan komisi reasuransi sebagai komponen biaya (pengurang). Hal yang sama juga berlaku bagi perusahaan asuransi sebagai penerima komisi reasuransi, yang dibukukan sebagai pendapatan oleh perusahaan asuransi. Sehingga pencatatan yang dilakukan PT X dinilai sudah tepat. Namun, nomenklatur komisi menimbulkan persepsi berbeda bagi pemeriksa pajak.
“ Nomenklatur  dari komisi reasuransi  itu  sendiri dapat  menjadi  multi  tafsir apalagi jika dari pihak pemeriksa pajak kurang memiliki wawasan atas proses bisnis dari reasuransi, sehingga  istilah  komisi  tersebut  menimbulkan  persepsi  bahwa  terdapat  jasa  dalam pembentukan  suatu  biaya.  Namun  jika  dilakukan  perubahan  nomenklatur  tidak  sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh OJK”. (WS, wawancara, 17 April 2023) Berbeda dengan sengketa pada perusahaan lain berupa diskon atau cash rebate yang yang juga  dikenakan  DJP  atas  sengketa  PPh  Pasal  23  atas  hadiah  dan  penghargaan  karena  sifatnya perlakuan khusus atau prioritas terhadap konsumen atau lawan transaksi WP untuk kondisi tertentu, sehingga  dianggap  bukan  merupakan  proses  bisnis  yang  standar.  Sehingga  hal  ini  erat  dengan perlakuan  hadiah  atau  penghargaan  bedasarkan  pada  PER-11/PJ/2015,  meskipun  pada  akhirnya sengketa tersebut dalam persidangan juga tetap dikabulkan oleh Majelis Pengadilan Pajak. Namun tetap berbeda dengan komisi reasuransi yang memang merupakan bagian dari proses bisnis yang wajib dilakukan oleh PT X sebagai perusahaan reasuransi.
“ DJP harus lebih terbuka dalam memahami esensi dari transaksi komisi reasuransi ini, dan model bisnis secara keseluruhan. Jika dilihat dari argumentasi DJP, sebenarnya tidak ada celah peraturan untuk mengenakan komisi reasuransi sebagai objek PPh Pasal 23. DJP  juga  harus  melakukan  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  di  lapangan,  mengingat sengeka pajak dapat menghabiskan biaya yang cukup besar bagi WP dan jangka waktu
yang  lama.  Pada  akhirnya  sengketa  komisi  reasuransi  dimenangkan  oleh  PT  X  hingga proses PK, DJP tidak dapat mengenakan PPh Pasal 23 atas komisi reasuransi. DJP harus mempertahankan  kredibilitas  dan  meningkatkan  kepercayaan  WP,  serta  memberikan kepastian  hukum,  yang  pada  akhirnya  meningkatkan  kepatuhan  sukarela  WP  melalui peningkatan kepercayaan masyarakat kepada instansi DJP ”. (WS, wawancara, 17 April 2023) WS juga menambahkan bahwa kedepannya PT X dapat menggunakan Putusan Pengadilan Pajak  dan  Putusan MA  dalam  menghadapi  DJP  atas pengenaan  PPh  Pasal  23 atas  objek  komisi reasuransi.  DJP  harus  melakukan  evaluasi  melalui  putusan  tersebut  dan  melakukan  koordinasi bersama regulator terkait, asosiasi, hingga pelaku usaha untuk memahami bisnis dan menerapkan aturan yang tepat agar tidak terjadi sengketa berulang. Putusan akhir sengketa atas PT X juga bisa digunakan  bagi  perusahaan  reasuransi  lainnya  sebagai  referensi  untuk  kasus  komisi  reasuransi sepanjang tidak ada perbedaan penerapan dari proses bisnis perusahaan tersebut.
Berdasarkan  penuturan  EM  yang  mewakili  Dir  PP  II  menyatakan  bahwa  aturan pemotongan  PPh  pasal  23  yang  ditujukan  kepada  WP  badan  usaha  sudah  memuat  aturan  yang cukup  jelas,  namun  praktik  dilapangan  memang  memiliki  pemahaman  yang  luas  dikarenakan proses bisnis perusahaan yang sangat kompleks dan beragam.
“ Kami dapat memahami pola pikir pemeriksa dalam mengenakan PPh pasal 23 atas komisi reasuransi,  terutama  dari  nomenklatur  komisi  itu  sendiri.  Kata  komisi  itu  sendiri memberikan pemahaman yang sangat luas, apakah terdapat suatu kegiatan/ jasa tertentu. Apakah seolah-olah terdapat suatu hadiah atau penghargaan dari suatu kegiatan sesuai dengan PER-11/PJ/2015, dengan asumsi perusahaan reasuransi memberikan hadiah bagi perusahaan  asuransi  sebagai  bagian  telah  memperoleh  nasabah ”  (EM,  wawancara,  26 Mei 2023) Pada kesempatan lainnya RI mempelajari kelima putusan Pengadilan Pajak dan keempat MA atas kasus komisi reasuransi yang keseluruhannya dimenangkan oleh PT X. Dalam putusan Pengadilan  Pajak  maupun  MA,  pendapat  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  komisi  reasuransi merupakan pendapatan bagi perusahaan asuransi.
“ Keseluruhan  putusan  Pengadilan  Pajak  dan  MA,  Majelis  berpendapat  bahwa  bahwa komisi reasuransi merupakan pendapatan bagi perusahaan asuransi, sehingga yang perlu dikaji adalah apakah komisi reasuransi ini dapat diterapkan sebagai withholding tax atau tidak.  Kedepannya  perlu  dilakukan  pengaturan  lebih  lanjut  terkait  kasus  komisi reasuransi.  Kami juga  akan  melibatkan  beberapa  pihak  dari  pelaku  usaha dan asosiasi untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai penerapan hingga dampak terhadap iklim bisnis, sebelum menerbitkan suatu pengaturan lebih lanjut ”. (RR, wawancara, 28 Juni 2023)

## Dampak Pengenaan Pajak atas Komisi Reasuransi
Perusahaan  reasuransi  memiliki  peranan  penting  dalam  menjaga  kapasitas  dari  suatu perusahaan  asuransi,  dengan  mengalihkan  risiko  dari  suatu  bisnis  kepada  perusahaan  reasuransi sehingga  dapat  memperoleh  pertanggungan  yang  lebih  tinggi  dan  pada  akhirnya  dapat memperbesar skala kapasitas perusahaan asuransi tersebut dengan lebih optimal.
“ Perusahaan reasuransi sendiri merupakan penopang dan menjadu tulang punggung bagi industri  asuransi,  yang  berperan  penting  dalam  menjaga  keseimbangan  sistem  bisnis dengan  mengalihkan  risiko  kemampuan  finansial  dari  perusahaan  asuransi ”.  (DM, wawancara, 5 Mei 2023)
Begitu pula dengan perusahaan reasurasi yang dapat mereasuransikan kembali premi yang diperoleh kepada perusahaan reasuransi lainnya dalam rangka memperbesar kapasitas bisnis dan memperoleh  portofolio  bisnis  yang  lebih  beragam  dengan  pengelolaan  yang  lebih  optimal. Sehingga DM menilai bahwa sengketa komisi reasuransi ini cukup menghambat proses bisnis PT X mengingat persentase nilai komisi reasuransi berkisar antara 25% hingga 32%.
Menurut  WS  tidak  ada  kegiatan  yang  sifatnya  melanggar  atau  menghidari  pajak  yang dilakukan dalam transaksi komisi reasuransi yang dilakukan PT X. Pengenaan PPh pasal 23 atas komisi  reasuransi  juga  berdampak  sangat  besar  bagi  proses  bisnis  perusahaan,  mengingat  nilai
sengketa yang sudah hampir seperempat dari jumlah ekuitas perusahaan tentunya akan berdampak pada keberlangsungan usaha dari PT X.
“ Akan  terjadi  efek  domino  bila  PT  X  kalah  dalam  putusan  akhir  sengketa,  dan  komisi reasuransi menjadi dasar temuan dan pengenaan objek PPh Pasal 23 pada perusahaan reasuransi  lainnya  dapat  diperkirakan  akan  terjadi  hambatan  bagi  bisnis  di  industri reasuransi.  Apalagi  perusahaan  reasuransi  dianggap  sebagai  tulang  punggung  bisnis asuransi, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hambatan yang cukup besar bagi industri asuransi  di  Indonesia.  Ditambah  lagi  PT  X  merupakan  satu-satunya  perusahaan reasuransi  milik  Pemerintah,  memberi  kesan  adanya  ketidaksesuaian  diantara penyelenggara  Pemerintahan.  Tentunya  hal  ini  dapat  berdampak  buruk  pada  iklim investasi di Indonesia, terlebih reasuransi merupakan penopang bagi industri asuransi”. (WS, wawancara, 17 April 2023)
Selain itu jika aturan tersebut diterapkan, meskipun dengan tarif 2% (meskipun bukan tarif 15% seperti yang dikenakan pemeriksa) diperkirakan dapat menyebabkan perusahaan reasuransi kehilangan nasabah perusahaan asuransi.
“Perusahaan asuransi akan lebih memilih untuk mereasuransikan premi ke luar negeri dengan pemotongan pajak 0% atas PPh Pasal 26 bagi perusahaan reasuransi luar negeri yang berada di negara yurisdiksi mitra P3B (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda), dan  pemotongan  pajak  1%  bagi  negara  diluar  mitra  P3B”. (WS,  wawancara,  17  April 2023)
EM memahami kekhawatiran WP jika dilakukan pengenaan pemotongan PPh Pasal 23 atas komisi reasuransi yang diterima oleh perusahaan asuransi, terutama dapat menyebabkan SPT LB pada perusahaan asuransi dan berukurangnya kemampuan arus kas perusahaan. Sehingga WP akan mempertanyakan penerapan asas keadilan perpajakan pada kasus ini.
“ Prinsip keadilan dalam perpajakan memang penerapannya tidak bisa memuaskan semua pelaku usaha. Apalagi withholding tax ini memiliki fungsi penting yang berperan sebagai pengamanan pendapatan negara. Adil bagi pelaku suatu bidang usaha belum tentu dapat dianggap adil bagi pelaku bidang usaha lainnya ”. (EM, wawancara, 26 Mei 2023)
Namun  pada  kasus  komisi  reasuransi  sendiri,  menurut  EM  DJP  cukup  lemah  untuk menerapkan pengenaan PPh pasal 23 atas komisi reasuransi, dikarenakan sudah terdapat Putusan dari Majelis Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung yang memenangkan PT X dalam sengketa tersebut.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  sengketa  komisi  reasuransi  merupakan yuridis  yang  disebabkan  oleh  perbedaan  persepsi  dalam  penerapan  peraturan  perpajakan,  dan melalui analisis pada pembahasan diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Komisi  reasuransi  merupakan  persentase  tertentu  dari  jumlah  premi  reasuransi  yang dibayarkan  oleh  perusahaan  reasuransi  yang  dinegosiasikan  kepada  perusahaan  asuransi dan  merupakan  biaya  bagi  perusahaan  reasuransi  dan  merupakan  penghasilan  bagi perusahaan  asuransi.  Komisi  reasuransi  dipotong  langsung  dari  premi  sehingga  Premi Reasuransi diterima dalam jumlah Neto (Inward Nett Premium), sehingga tidak ada arus kas dari perusahaan reasuransi dalam pembayaran komisi reasuransi.
2. Berdasarkan  kronologis  sengketa  yang  dihadapi  PT  X,  diketahui  bahwa  hasil  putusan banding dan PK dari sengketa PPh pasa 23 atas lima pada periode lima tahun berturut-turut secara  bulat  dimenangkan  oleh  PT  X  sebagai  WP,  dengan  argumentasi  yang  sama menyatakan  bahwa  Komisi  reasuransi  bukan  termasuk  dalam  kategori  hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 UU PPh, sehingga bukan merupakan Obyek Pemotongan PPh Pasal 23. Hal ini dapat  dijadikan  kekuatan  hukum  yang  tetap  atas  substansi  penerapan  pajak  komisi reasuransi.
3. Penerapan manajemen pajak bukan menjadi penyebab sengketa terjadi, namun penerapan yang dilakukan PT X dinilai sudah tepat dengan melibatkan beberapa pihak yang ahli di bidangnya. PT X melibatkan pihak internal bagian teknik dalam upaya menjelaskan proses
bisnis  serta  menggandeng  pihak  asosiasi.  Dalam  hal  perpajakan,  PT  X  melakukan kerjasama  dengan  konsultan  pajak  yang  kredibel  dalam  pendampingan  penyelesaian sengketa.
4. Berdasarkan  pendapat  ahli  dalam  hal  ini  konsultan  pajak  yang  mendampingi  PT  X berpendapat bahwa komisi reasuransi merupakan proses bisnis dan sudah menjadi struktur biaya  sesuai  dengan  aturan  OJK,  bukan  merupakan  hadiah  atau  penghargaan,  sehingga bukan merupakan objek PPh pasal 23. Meskipun demikian ahli yang dalam hal ini Dir PP selaku  otoritas  pembuat  peraturan  perpajakan  sependapat  atas  komisi  reasuransi  yang merupakan  pendapatan  bagi  perusahaan  asuransi,  namun  apakah  menjadi  objek withholding tax PPh pasal 23 atau tidak, perlu dilakukan kajian lebih lanjut.
Sehingga  sebagai  tujuan  dari  penelitian ini  dalam  rangka  untuk  menganalisis  penerapan perpajakan  atas  biaya  komisi  reasuransi  yang  tepat,  dan  menganalisis  apakah  komisi  reasuransi merupakan  objek  PPh  pasal  23  atau  bukan  objek  PPh  pasal  23,  disimpulkan  bahwa  komisi reasuransi  bukan  merupakan  objek  PPh  pasal  23,  meskipun  komisi  reasuransi  merupakan pendapatan bagi perusahaan asuransi yang merupakan badan hukum.
Pemajakan atas komisi reasuransi dilakukan pada perhitungan PPh tahunan badan hukum sesuai  dengan  yang  diatur  dalam  pasal  29  UU  No.  36  Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan, dimana komisi reasuransi diakui sebagai beban usaha (mengurangi penghasilan/ premi bruto) bagi perusahaan reasuransi, dan diakui sebagai pendapatan usaha (menambah penghasilan/ premi bruto) bagi  perusahaan  asuransi.  Sementara  komisi  reasuransi  tidak  memiliki  fundamental  yang  jelas untuk dijadikan objek PPh Pasal 23 mengingat substansi dari transaksi komisi reasuransi yang tidak diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 4 UU PPh maupun PMK-141/PMK.03/2015. Ditambah DJP  sudah  mengeluarkan  satu  putusan  keberatan  yang  mengabulkan  permohonan  PT  X  yang menunjukkan adanya inkonsistensi dalam persepsi DJP, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan MA turut mengabulkan seluruh permohonan PT X yang memberikan kekuatan hukum tetap. Serta sengketa pada perusahaan reasuransi lainnya juga telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak turut menambah historis sengketa pajak PPh 23 atas komisi reasuransi.
Jika  akhirnya  pada  masa  mendatang  Dir  PP  II  menerapkan  aturan  khusus  atas  komisi reasuransi yang memberatkan perusahaan reasuransi dengan menetapkan komisi reasuransi sebagai withholding tax , tentunya akan sengat menghambat proses bisnis reasuransi. Meskipun penerapan tarif  sebesar  2%  (bukan  15%  seperti  yang  dikenakan  DJP  pada  sengketa)  diperkirakan  dapat berdampak pada perusahaan reasuransi yang akan kehilangan nasabah perusahaan asuransi yang lebih memilih untuk mereasuransikan premi ke luar negeri dengan penerapan pemotongan pajak 0% atas PPh Pasal 26 bagi Ceding Company yang berada di negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B (Perjanjian  Penghindaran  Pajak  Berganda),  dan  pemotongan  pajak  1%  bagi  negara  diluar  mitra P3B. Perlu diingat juga bahwa nilai komisi reasuransi cukup besar dengan komposisi biaya rata- rata antara 25% hingga 32% dari premi bruto, sehingga pengenaan PPh pasal 23 berdampak secara signifikan khususnya bagi bisnis dan industri reasuransi.

## REFERENSI
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2023. Penyelesaian  Sengketa  Pajak .  Direktorat  Jenderal  Pajak. https://pajak.go.id/id/penyelesaian-sengketa-pajak
Direktorat  Jenderal  Pajak.  2015.  Peraturan  Dirjen  Pajak  No.  Per-11/PJ/2015  tentang  Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan. Jakarta
Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. PSAK 62 Kontrak Asuransi. Jakarta Irawati,  Elvia.  2010. Penerapan  Tax  Review  atas  Kewajiban  Perpajakan  Pedagang  Pengumpul PT. X . Skripsi Jurusan Akuntasi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra, Surabaya J.Moleong,  Lexy.2014. Metode  Penelitian  Kualitatif,  Edisi  Revisi .  PT  Remaja  Rosdakarya, Bandung.
Kementerian Keuangan. 2015. Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa  Lain  Sebagaimana  Dimaksud  Dalam  Pasal  23  Ayat  (1)  Huruf  C  Angka  2  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak  Penghasilan  Sebagaimana  Telah  Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jakarta
Krupsky,  Kenneth  J.  2005. Withholding  Tax  on  Interest  Paid  to  US  and  UK.  ”Financial Institution” . Tax Management International Journal.Pp: 340-342.
Otoritas  Jasa  Keuangan.  2017.  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  24/SEIOJK.05/2017 tentang  Pedoman  Perhitungan  Jumlah  Modal  Minimun  Berbasis  Risiko  Bagi  Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Jakarta
Otoritas Jasa Keuangan. 2021. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.05/2021 tentang Bentuk  dan  Susunan  Laporan  Berkala  Perusahaan  Asuransi  dan  Perusahaan  Reasuransi. Jakarta
Republik  Indonesia.  2002.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2002  tentang Pengadila Pajak. Jakarta
Republik  Indonesia.  2007.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta
Republik  Indonesia.  2008.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  tentang
Pajak Penghasilan. Jakarta
Pamungsu, Bimo Aji. 2012. Dampak Perubahan PSAK 28 (Revisi 2011) dan PSAK 62 terhadap Pelaporan  Keuangan  dan  Audit  atas  Pengakuan  Pendapatan  dan  Beban  pada  Asuransi Kerugian . Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta
Saptono,  P.  .  (2016). Manajemen  Pajak :  Teori  &  Aplikasi  (2nd  ed.) .  PT  Pratama  Indomitra Konsultan, Jakarta Sensi W, L (2006). Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian . CT Prima, Jakarta Syafiqoh, Dzahniya. 2022. Evaluasi Manajemen Pajak atas Sengketa Pajak Pertambahan Nilai di Badan  Usaha  Minyak  dan  Gas .  Tesis  Magister  Akuntansi  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta
Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2013. Hukum Pajak Teori, Analisis, dan Perkembangannya , Salemba Empat, Jakarta Yulianto, Irfan. 2022. Analisis Sengketa Pajak atas Biaya Promosi: Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Pajak Periode 2016-2019 . Tesis Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta