## DEMOKRASI TERPIMPIN SEBUAH KONSEPSI PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG DEMOKRASI

## Oleh
Himawan Indrajat *)
*) Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

## ABSTRACT
This  study  analyze  about  a  democracy  concept  which  is  developed  by  President Soekarno  in  1950-1959,  in  that  era  is  implementation  parliamentary  democracy  in Indonesia.  President  Soekarno  disappointment  on  the  implementation  parliamentary democracy  was  state  in  his  spech  which  titled  “Menyelematkan  Republik  Proklamasi”  on febuary  21st  1957,  Soekarno  gave  an  idea  named  President  Concept.  It  said  that  the experienced  during  11  years  with  liberal  or  was  not  suitable  with  Indonesian  personality. Because liberal democracy is import from the west. And in this sistem there is a known term about opposition. This term makes Indonesia suffered because it translate into contra with all  goverment  policy.  The  proper  kabinet  for  Indonesia  is  gotong  royong  kabinet  which consist off all people element, not like kabinet in parliamentary democracy. In his previous speech at general meeting “Merah Putih” Soekarno gaven a clue and tell his ambition to take  a  part  to  the  goverment  before  constituent  assembly  finishe  the  new  constitution. Soekarno  also  said  that  he  will  give  the  consept  which  is  possible  for  him  to  take  part  in goverment  although  Indonesia  still  used  parliamentary  democracy.  Beside  the dissapointment of implementation liberal or parliamentary democracy, he also dissapointed because  his  position  as  President  is  only  symbol.  As  we  know  that  indonesia  goverment sistem  has  change  on  november  14 th November  1945  from  presidentialism  in  to parliamentary sistem, as an effort to show Soekarno-Hatta goverment is not a japan puppet. And the impact the position Soekarno as president changed not as a head of goverment but as a head of state. The position head of goverment is in prime minister. Based on the issue that makes Soekarno create a democracy concept which is appropriate with the personality of  Indonesia  people  and  an  effort  Soekarno  to  restore  his  legitimacy  and  authority  as  a president.

## Keywords: Parliamentary democration

## Pendahuluan
Konsepsi mengenai demokrasi dalam studi Ilmu Politik sangat sering dibahas, karena demokrasi  berkaitan  erat  dengan  terjadinya  distribusi  kekuasaan  dalam  hubungan  antara yang memerintah dengan yang diperintah atau antara suatu pemerintahan dengan rakyatnya. Namun  demokrasi  bukan  sekedar  distribusi  kekuasaan,  tetapi  suatu  keharusan  dalam memenuhi  kriteria  keadilan  dan  moral  dalam  kehidupan  bernegara.  Hal  ini  senada  dengan
Soebiantoro  (1998)  yang  mengemukakan  bahwa:  “argumen  pokok  dari  demokrasi  adalah rakyat mempunyai kekuasaan, dan pemerintah diberi mandat oleh rakyat (dengan demikian mempunyai kekuasaan) untuk menjalankan pemerintahan” (Soebiantoro, 1998, p. 113).
Demokrasi  di  Indonesia  sendiri  secara  formal  sudah  berjalan  selama  61  tahun semenjak  Indonesia  merdeka.  Perkembangan  pelaksanaan  demokrasi  juga  mengalami pasang  surut  dimulai  pada  pelaksanaan  demokrasi  masa  revolusi  kemerdekaan  dengan sistem  Presidensial  dimana  Presiden  sebagai  kepala  negara  sekaligus  kepala  pemerintahan dimulai  pada  tanggal  22  Agustus  1945,  tetapi  pada  tanggal  14  November  1945  demokrasi sistem  Presidensial  diubah  dengan  sistem  parlementer  maka  jabatan  kepala  negara  yaitu Presiden  dipisahkan  dari  jabatan  kepala  pemerintahan  Perdana  Menteri.  Perubahan  sistem pemerintahan  dilakukan  untuk  menghapus  citra  negatif  di  luar  negeri  bahwa  pemerintahan Soekarno adalah pemerintahan boneka Jepang, dan lagi melalui maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 telah mendukung lahirnya sistem parlementer maklumat tersebut berisi tentang pembentukan partai-partai politik, maka pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan  parlementer  dengan  koalisi  multi  partai  bertanggung  jawab  pada  KNIP  atau ministrial responsibility (Budiardjo, 1998).
Kemudian  perkembangan  selanjutnya  adalah  demokrasi  parlementer  antara  tahun 1950-1959  berdasarkan  Undang-Undang  Sementara  tahun  1950.  Dalam  periode  ini  partai- partai  politik  berpeluang  berkembang  secara  maksimal,  peranan  parlemen  yang  sangat tinggi,  dan  pelaksanakan  Pemilu  pertama  pada  tahun  1955  yang  sangat  demokratis.  Tetapi kelemahan  pada    demokrasi  parlementer  adalah  tidak  adanya  partai  yang  berkuasa  mutlak sehingga  yang  terjadi  adalah  koalisi  kabinet  yang  sangat  rapuh  yang  mengakibatkan  tidak berjalannya  proses  pembangunan,  kemudian  periode  demokrasi  terpimpin  antara  tahun 1959-1965, periode ini merupakan proses terbentuknya otoritarianisme karena kekecewaan kepada  partai-partai  politik  dan  demokrasi,  periode  selanjutnya  demokrasi  pancasila  1965- 1998, dan demokrasi masa transisi 1998 – sekarang.
Dalam  memahami  perkembangan  demokrasi  di  Indonesia,  kita  dapat  melihat bagaimana periodesasi sejarah demokrasi di Indonesia seperti yang sudah di jelaskan secara singkat  diatas.  Tetapi  yang  akan  dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah  bagaimana  demokrasi terpimpin  dipilih  oleh  Presiden  Soekarno  untuk  menggantikan  periode  demokrasi  liberal dengan  sistem  multi  partai,  sistem  ini  hanya  melahirkan  pemerintahan  koalisi  yang  terlalu lemah  dan singkat (Mar’iyah,  1988), sehingga  membuat tidak  bisa terlaksananya  program kabinet.  Hal  penting  lainnya  yakni  kegagalan  dewan  konsituante  yang  terdiri  dari  partai- partai politik untuk menyusun konstitusi yang baru menggantikan UUDS 1950. Tulisan ini mengkaji  lebih  mendalam  latar  belakang  Presiden  Soekarno  melaksanakan  demokrasi terpimpin dan menjelaskan perihal konsepsi demokrasi terpimpin tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Tinjauan tentang Demokrasi
Ilmu  Politik  mengenal  dua  macam  pemahaman  tentang  demokrasi,  yakni pemahaman  secara  normatif  dan  pemahaman  secara  empirik  (Gaffar,  1999).  Dalam pemahaman  secara  normatif,  kita  memahami  demokrasi  sebagai  suatu  ide,  yaitu  sesuatu yang bersifat seharusnya ada, dan didasarkan penilaian baik dan buruk yang bersumber pada pemikiran  politik  para  filosof dan negarawan  sejak  masa  Yunani kuno hingga  era  modern, Sedangkan  demokrasi  yang  bersifat  empiris  membahas  demokrasi  sebagai  bentuk
pemerintahan yang dijalankan oleh negera-negara di dunia ini. Demokrasi bukan merupakan sekedar  kehendak,  gagasan,  tujuan,  atau  cita-cita  moral,  namun  suatu  abstraksi  yang didasarkan pada kenyataan yang ada pada suatu negara.
Dalam  perdebatan  mengenai  hubungan  antara  kapitalisme  dan  demokrasi,  tradisi liberal  bersikeras  bahwa  hanya  sistem  kapitalis  yang  dapat  menyediakan  basis  kebebasan dan  demokrasi.  Tradisi  Marxis  menemukan  bahwa  kapitalisme  harus  digantikan  dengan sosialisme  sebagai  basis  demokrasi.  Pandangan  liberal  berlaku  sepanjang  negara-negara nonkapitalis  yang  menyatakan  kesetiannya  pada  tradisi  Marx  tidak  mampu  membangun sistem  politik  yang  dapat  diklaim  lebih  demokratis  daripada  demokrasi  liberal  yang berdasarkan pada kapitalisme. Tetapi perdebatan tidak berakhir di sini. Tidak benar bahwa seluruh sistem kapitalis di dunia adalah demokratis. Dan harus ditekankan bahwa seseorang tidak perlu menjadi seorang Marxis untuk melihat bahwa hambatan demokrasi berasal dari ketimpangan ekonomi (Sorensen, 2003).
Maksud  penulis  mengutip  Sorensen  (2003)  tentang  perdebatan  demokrasi  liberal kapitalis  dengan  Marxisme  tentang  demokrasi  adalah  bagaimana  sebuah  proses penerjemahan  mengenai  bentuk  demokrasi,  sama  yang  terjadi  di  Indonesia  ketika munculnya  demokrasi  parlementer,  demokrasi  terpimpin,  dan  demokrasi  pancasila. Demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan moderen pada mulanya dilaksanakan melalui pertumbuhan sejarah, tradisi, kebudayaan, dan revolusi sosial ekonomi dan politik di Benua Eropa dan Amerika Utara. Tetapi sejak munculnya negara-negara baru paska Perang Dunia II,  dimana  demokrasi  memenangkan  pertarungan  dengan  fasisme,  maka  demokrasi menyebar  mulai  menyebar  sampai  ke  Asia  dan  Afrika  (negara  dunia  III),  tetapi  demokrasi yang  berjalan  di  negara  dunia  III  tidak  seberhasil  seperti  di  negara  asalnya  banyak kegagalan  yang malah menjerumuskan negara-negara tersebut menjadi negara otoriter. Hal ini  semakin  menunjukkan  bahwa  demokrasi  berwayuh  arti  ( ambiguity ).  Negara  dunia  III sering  menganggap  demokrasi  selama  ini  ditafsirkan  menurut  kondisi  negara  barat. Sementara  pada  saat  yang  sama  mereka  tidak  mempunyai  konsep  yang  jelas  tentang demokrasi dan menyatakan bahwa pemerintahannya adalah demokratis (Soebiantoro, 1998).
Konsep demokrasi sendiri bukanlah konsep yang mudah dipahami, sebab ia memiliki banyak  konotasi  makna,  variatif,  evolutif,  dan  dinamis.  Maka  tidaklah  mudah  membuat suatu  definisi  yang  jelas  mengenai  demokrasi.  Demokrasi  bermakna  variatif  karena  sangat bersifat  intepretatif.  Setiap  penguasa  negara  berhak  mengklaim  negaranya  sebagai demokratis,  meskipun  nilai  yang  dianut  atau  praktif  politik  kekuasaannya  amat  jauh  dari prinsip-prinsip dasar demokrasi (Suhelmi, 2001).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif  yaitu  penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi  dan  tindakan,  dll. Secara  holistik,  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah (Moleong,  2004).  Teknik  pengambilan  data  dengan  menggunakan  studi  pustaka  yakni teknik  pengumpulan  data  dengan  mengadakan  studi  penelaahan  terhadap  buku-buku, literatur-literatur,  catatan-catatan,  dan  laporan-laporan  yang  ada  hubungannya  dengan masalah  yang  dipecahkan  (Nazir,  1988).  Data  yang  digunakan  berasal  dari  data  sekunder
berupa  buku-buku  dan  literatur  yang  membahas  konsep  pemikiran  Soekarno  tentang demokrasi dan kemudian dianalisa dengan teori demokrasi.

## PEMBAHASAN

## Menuju Demokrasi Terpimpin
Seperti  kita  ketahui  bahwa  sistem  pemerintahan  Indonesia  mengalami  perubahan sistem  pemerintaahan  pada  tanggal  14  November  1945  dari  sistem  presidensil  ke  sistem parlementer,  sebagai  upaya  untuk  menghapus  kesan  bahwa  pemerintahan  Soekarno-Hatta bukanlah  boneka  Jepang.  Akibatnya  kedudukan  Presiden  Soekarno  berubah  tidak  lagi sebagai  kepala  pemerintahan  tetapi  hanya  sebagai  kepala  negara,  kedudukan  kepala pemerintahan  di  pegang  oleh  Perdana  Menteri,  sampai  saat  pembentukan  Republik Indonesia Serikat, ada tiga Perdana Menteri yaitu Sutan Syahrir, Amir Syarifudin, dan Hatta (Magenda, 2005).
Kedudukan  Soekarno  yang  bersifat  simbolis  berlangsung  lama,  kendatipun kemerdekaan  Indonesia  telah  diakui  oleh  dunia  internasional.  Dalam  tahun  1950  terjadi perubahan  konstitusi,  dimana  UUD  1945  diganti  dengan  UUDS  1950.  UUDS  1950  ini berlaku sampai dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 pada pertengahan tahun 1959. Sistem  politik  yang  dianut  oleh  UUDS  1950  ini  merupakan  demokrasi  parlementer  sama dengan ketika pada berlakunya sistem parlementer pada tanggal 14 November 1945. Dalam sistem  yang  demikian,  presiden  praktis  hanya  berpangkutangan;  posisi  inilah  yang  sering dinamakan  Seokarno  sebagai  tukang  stempel.  Tentu  saja  Soekarno  tidak  menyukai kedudukan demikian, walau itu sesuai dengan konstitusi yang berlaku (Syamsudin, 1988).
Berlakunya  sistem  parlementer  di  Indonesia  pada  tahun  1950  melalui  UUDS  1950, ternyata memiliki dua kelemahan pokok. Kelemahan pertama adalah fragmentasi perlemen Indonesia,  dimana  tidak  ada  partai  mayoritas  yang  menguasai  lebih  dari  separoh  jumlah kursi  DPR.  akibatnya  terjadi  proses  “ coalition  building ”  yang  mudah  pecah  karena perbedaan  suatu  kebijaksanaan.  Ini  terjadi  pada  masa  revolusi  kemerdekaan  maupun  pada masa  DPR  sementara,  1950.  Hanya  setelah  terbetuknya  DPR  hasil  pemilu  1955  dapat dibentuk koalisi besar  yang terdiri dari  PNI,  Masyumi dan Nahdatul Ulama. Tetapi karena mudahnya koalisi kabinet pecah,  maka  umur  kabinet juga tidak terlalu lama, antar 6 bulan sampai  yang  paling  lama  2  tahun  (Magenda,  2005).  Lebih  lanjut  Magenda  (2005) menjelaskan  kelemahan  lainnya  yakni  ketika  Presiden  Soekarno  yang  sudah  tidak  sabar kepada  kabinet-kabinet  yang  tidak  fokus  lagi  pada  pembangunan  nasional,  Presiden Soekarno menunjuk dirinya sebagai formatur dan membentuk kabinet karya yang dipimpin Ir. Djuanda.
Situasi  politik  yang  bisa  dikatakan  kacau  saat  itu  terjadi,  hampir  di  setiap  daerah timbul pemberontakan akibat ketidakpuasan kepada pemerintahan pusat. Konflik kekuasaan antara  partai-partai  politik  di  parlemen  yang  saling  menjatuhkan  satu  sama  lain, menimbulkan  kerisauan  dan  ketidakpuasan  pada  Angkatan  Darat  pada  tanggal  17  Oktober 1952  Angkatan  Darat  dengan  mengarahkan  meriamnya  ke  arah  Istana  Negara.  Pimpinan AD  saat  itu  Kolonel  A.H.  Nasution  dalam  aksinya  tersebut  mendesak  Soekarno  untuk membubarkan  parlemen  dan  mengambil  alih  kekuasaan;  tetapi  Soekarno  menolaknya, karena Soekarno tidak suka untuk didesak-desak (Syamsudin, 1988).
Menurut Syamsudin (1988) masih terdapat kemungkinan lain kenapa Soekarno tidak mau mengambil kekuasaan selain karena dipaksa. Pertama, ada kemungkinan Soekarno bila
ia  mengambil  alih  kekuasaan  maka  Soekarno  khawatir  ia  akan  mengalami  hal  yang  sama. Kemungkinan  tersebut  bukanlah  hal  yang  tidak  mungkin,  karena  AD  saat  itu  dipengaruhi oleh  perwira-perwira  yang  dikenal  tidak  dekat  dengan  Soekarno.  Kedua,  walaupun  ada keinginan  untuk  menguasai  panggung  politik  ketika  itu,  tetapi  tampaknya  Soekarno  belun begitu  yakin  akan  kekuatannya  sendiri.  Disatu  pihak,  pada  waktu  itu  Soekarno  belum memiliki  pengaruh  yang  cukup  luas  di  kalangan  AD,  sehingga  sangat  kecil  kemungkinan baginya untuk menguasai organisasi militer ini.
Pada pidatonya tertanggal 21 Febuari 1957 dengan Judul “Menyelamatkan Republik Proklamasi”,  Soekarno  mengeluarkan  gagasan  yang  disebut  konsepsi  presiden.  Soekarno menyatakan  bahwa  pengalaman  selama  11  tahun  dengan  sistem  demokrasi  liberal  atau parlementer  menunjukkan  bahwa  demokrasi  tidak  cocok  dengan  kepribadian  Indonesia. Demokrasi  tersebut  adalah  demokrasi  Import  yang  tidak  sesuai  dengan  jiwa  bangsa Indonesia  sehingga  kita  mengalami  ekses-ekses  dalam  penyelenggaraannya.  Dalam demokrasi  parlementer  yang  datang  dari  barat  terdapat  satu  pengertian  yang  dinamakan oposisi. Oposisi inilah yang membuat kita menderita karena prinsip oposisi diartikan dengan menentang  pemerintah  secara  hebat-hebatan.  Kabinet  yang  sesuai  dengan  kepribadian Indonesia adalah kabinet gotong royong yang akan terdiri dari semua unsur-unsur golongan yang  ada  dalam  masyarakat.  Soekarno  juga  menyatakan  bahwa  pemaksaan  mayoritas  atas minoritas  tidak  sesuai  dengan  cara  Indonesia,  dimana  dalam  mengambilan  keputusan dengan  melalui  jalan  musyawarah  untuk  mufakat.  Selama  ada  golongan  minoritas  yang belum yakin akan suatu usul maka musyawarah harus diteruskan dibawah tuntunan seorang pemimpin  sampai  ditemukan  kata  sepakat,  hal  ini  memungkinkan  semua  pendapat dipertimbangkan  dengan  memperhatikan  pendapat  minoritas.  Inilah  yang  oleh  Soekarno dianggap sebagai model demokrasi Indonesi (Mar’iyah, 1988).
Disini dapat dilihat bagaimana Presiden Soekarno memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap demokrasi parlementer yang diterapkan di Indonesia ternyata tidak berjalan secara mulus  karena  malah  menimbulkan  ketidakstabilan  pada  pemerintahan.  Soekarno  melihat posisi  oposisi  hanya  sebagai  penganggu  terhadap  kabinet  karena  hanya  melakukan penentangan-penentangan  tanpa  memberikan  solusi  atau  kesempatan  kepada  kabinet  yang memerintah.  Untuk  menghindari  terjadinya  oposisi  yang  tidak  sehat,  Soekarno menginginkan  terbentuknya  suatu  kabinet  yang  di  isi  oleh  semua  unsur  golongan masyarakat sehingga semua golongan dapat terakomodasi.
Soekarno  berusaha  mengintepretasikan  atau  menerjemahkan  demokrasi  berdasarkan pemahamannya  yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Soekarno menginginkan suatu konsep demokrasi ala Indonesia yang lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan gotong royong dibawah tuntunan seorang pemimpin. Bisa dikatakan apa yang di ungkapkan oleh Presiden Soekarno ada benarnya karena menurut MacPherson (Suhelmi, 2001, p. 316) demokrasi  liberal  hanya  akan  tumbuh  dan  berkembang  dalam  masyarakat  yang  tingkat perkembangan  kapitalismenya  relatif  tinggi  dan  suatu  negara  yang  mengklaim  sebagai negara  demokrasi  liberal  pada  mulanya  harus  bersifat  liberala  terlebih  dahulu  baru kemudian demokratis. Ini berlainan dengan kondisi di negara-negara Barat karena nilai-nilai liberalisme  telah  dianut  lebih  dahulu  oleh  masyarakatnya  sebelum  nilai-nilai  demokrasi sehingga negara barat tidak mengalami kesulitan dalam melaksananakan demokrasi.
Sebelum Presiden Soekarno berpidato tanggal 21 Febuari 1957 tentang konsepsinya mengenai  demokrasi,  Presiden  Soekarno  pada  pidatonya  tanggal  27  Januari  1957  di  rapat umum  ”Merah  Putih”  di  Bandung,  sudah  memberikan  isyarat  dan  mengungkapkan keinginannya  untuk  mencampuri  urusan  pemerintahan  pada  masa  peralihan  sebelum
konstituante  selesai  kerja  sampai  konstituante  dapat  direalisir.  Soekarno  juga mengekemukakan bahwa ia akan mencetuskan konsepsi  yang akan memungkinkan ia turut serta dalam pemerintahan (Noer, 1987).

## Konsep Demokrasi Terpimpin
Konsepsi  Presiden  Soekarno  tentang  demokrasi,  sebenarnya  memuat  tiga  hal  pokok yang  terkandung  didalamnya.  Pertama,  adalah  diperkenalkannya  gaya  kepemimpinan  dan sistem  pemerintahan  baru  yang  kemudian  dikenal  dengan  sistem  demokrasi  terpimpin. Kedua  untuk  mewujudkan  konsepsi  baru  tersebut  maka  ia  mengusulkan  pembentukan kabinet  gotong  royong  seperti  sudah  disinggung  diatas  dengan  memasukan  seluruh  partai politik  termasuk  Partai  Komunis  Indonesia.  Ketiga  dibentuknya  Dewan  Nasional  yang terdiri dari sebagian besar golongan fungsional, yang dimaksud golongan fungsional adalah golongan  karyawan  yang  terdiri  dari  wakil  buruh,  tani,  cendekiawan,  pengusaha  nasional, golongan agama, pemuda, angkatan bersenjata, wanita dan juga wakil-wakil daerah. Dewan Nasional adalah pencerminan dari masyarakat secara keseluruhan (Mar’iyah, 1988).
Usulan  pembentukan  kabinet  gotong  royong  adalah  membentuk  kabinet  dengan menyertakan seluruh partai termasuk PKI. Karena menurut Soekarno partai ini adalah satu bagian yang sah dari revolusi dan PKI seharusnya diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembentukan  suatu  kesepakatan  nasional.  Dengan  demikian  akan  terbentuk  suatu pemerintahan yang terdiri dari PNI, Masyumi, NU dan PKI, dan mungkin akan dibantu oleh partai-partai  kecil  yang  lain.  Jadi  kabinet  yang  terbentuk  menurut  Soekarno  akan  lebih mampu menjalankan kebijaksanaan politik nasional  yang dapat diterima dan meningkatkan kerukunan  persatuan  nasional  daripada  suatu  kabinet  koalisi  yang  terus  diganggu  oleh oposisi.  Gotong  royong  menurut  Soekarno  adalah  perkataan  asli  Indonesia  yang menggambarkan jiwa Indonesia yang semurni-murninya (Mar’iyah, 1988).
Salah  satu  gagasan  Soekarno  yang  lain  yaitu  penguburan  partai-partai  politik  pada pidatonya  tahun  1956  di  nuka  pertemuan  delegasi  pemuda  dari  semua  parti  dan  di  muka semua  Persatuan  Guru-guru  ia  menyatakan  bahwa  tak  seorangpun  dapat  membenarkan adanya  40  buah  partai  di  negeri  ini,  dan  mengajak  kita  untuk  mengubur  paretai-partai. Soekarno  tidak  suka  pada  sistem  multi  partai  karena  terlalu  banyak  partai  malah menimbulkan  ketidakstabilan  di  kabinet  dan  parlemen.  Sebenarnya  Soekarno  lebih menginginkan terbentuknya satu pertai tunggal atau partai pelopor pada awal kemerdekaan tetapi  tidak  mendapatkan  persetujuan  dari  KNIP  karena  dikhawtirkan  menjadi  pesaing KNIP, ditambah munculnya maklumat pemerintah No. X tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai Politik membuat usulan Soekarno menjadi gagal.
Gagasan  ini  ditentang  oleh  M.  Natsir  ketua  Masyumi,  Natsir  menolak  pandangan Presiden  Soekarno  tentang  sistem  partai  dan  demokrasi  pada  umumnya  serta  konsepsi kepala negara. Dengan perkataannya “bahwa  selama demokrasi masih ada, selam itu pula partai-partai  terus  ada,  dengan  atau  tidak  dengan  keputusan  pemerintah  pada  bulan November 1945. Sebaliknya, dikatakannya pula, selama masih ada kebebasan partai, selama itu  demokrasi  ditegakkan.  Kalau  partai-partai  dikubur.  Demokrasi  otomatis  akan  terkubur. Dan diatas kuburan ini hanya dikatator yang memerintah. Pada bulan November 1956 Kiai Dahlan  menyatakan  bahwa  penguburan  partai-partai  bertentangan  dengan  semangat  Islam. Penguburan partai-partai bisa menimbulkan dikataor. Imron Rosyadi, Ketua Pemuda Ansor (NU)  mengatakan  bahwa  dikator  berlawanan  dengan  Islam.  Ia  juga  menambahkan  bahwa sistem pemerintahan harus dikembangkan lepas dari soal siapa Presidennya. Imron Rosyadi
juga menuduh bahwa Dewan Nasional hanya dibentuk untuk kepentingan Soekarno (Noer, 1987).
Setelah  seringnya  Soekarno  mengkritik  demokrasi  parlementer  dan  sistem  multi partai  dengan  pidato-pidatonya.  Situasi  politik  yang  makin  kritis  dalam  masa  tersebut seperti  pergolakan  dalam  badan  konstituante  dan  parlemen,  membuka  kesempatan  bagi Soekarno  untuk  ikut  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi,  dengan  mengambil  tindakan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi sebagai berikut:
1. Pembubaran Konstituante
2. Berlakunya Kembali UUD 1945
3. Tidak berlakunya UUDS 1950
4. Pembentukan MPRS dan DPAS
Akibatnya terjadi pembubaran DPR dan MPR hasil pemilu 1955, digantikan dengan MPR  Sementara  dan  DPR  Gotong  Royong  yang  anggotanya  diangkat  oleh  Presiden Soekarno.  Demikian  juga  pimpinan  MPR  Sementara  dan  DPR  Gotong  Royong  diangkat sebagai menteri kordinator dan menteri dalam kabinet.
Sedangkan  usaha  Presiden  Soekarno  untuk  menyederhanakam  sistem  partai  politik dengan  mengurangi  jumlah  partai  politik  melalui  Perpres  No.  7/1959  yang  membatalkan maklumat pemerintah tentang pembentukan partai politik tanggal 3 November 1945, diganti dengan partai-partai politik harus  memenuhi syarat-syarat  yang harus dipenuhi agar diakui pemerintah.  Hanya  10  partai  yang  memenuhi  sayarat  tersebut  yaitu  PKI,  PNI,  NU,  Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, Partai Islam Perti, sedangkan partai  lain  tidak  memenuhi  syarat,  termasuk  PSI  dan  Masyumi  yang  dituduh  terlibat pemberontakan PRRI/PERMESTA (Budiardjo, 1998).
Untuk  mewadahi  10  partai  tersebut  maka  dibentuklah  Front  Nasional,  yang berdasarkan NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis) ditambah golongan fungsional termasuk  militer.  PKI  berhasil  mengembangkan  pengaruhnya  untuk  melemahkan kedudukan  partai  politik.  Tetapi  akibatnya  dalam  perpolitikan  nasional  malah  terjadi persaingan  baru  dan  sebuah  segitiga  kekuatan  politik  yaitu  Presiden  Soekarno,  Angkatan Darat, dan PKI.
Antara  Angkatan  Darat  dan  PKI  memiliki  tujuan  yang  berbeda,  Presiden  Soekarno turun  sebagai  kekuatan  penyeimbang  diantar  persaingan  tersebut  untuk  menjaga  agar konsep  demokrasi  terpimpinnya  dan  nasakom  tetap  berjalan.  Tetapi  tidak  berhasil  karena adanya upaya PKI melalui Gestapu untuk menyingkir Angkatan Darat, tapi Angkatan Darat lebih  siap  menghadapinya,  malah  menyebabkan  demokrasi  terpimpin  gagal  dan  Presiden Soekarno tersingkir dari kekuasaan (Budiardjo, 1998).
Konsep  demokrasi  terpimpin  Soekarno  menurut  Takashi  Shirasi  (Sularta,  2001,  p. 70) dipengaruhi oleh pemikiran  yang berkembang pada nasionalis generasi pertama seperti yang  diwakili  Soetatmo,  Tjipto,  dan  Ki  Hajar  Dewantara.  Pengaruh  Tjipto  terhadap Soekarno  adalah  perlunya national  spirit menjadi  national  will  yang  akhirnya  akan mewujud  dalam  bentuk  aksi  nasional.  Sedangkan  pengaruh  Soetatmo  di  dapatnya  dari konsep demokrasi dan leiderschap (kepemimpinan) dari Ki Hadjar Dewantara, yang sangat dipengaruhi  oleh  visi  Soetatmo  mengenai  negara  kekeluargaan  di  bawah  kendali Bapak/yang bijaksana/ pandhita ratu .
Soetatmo  adalah  seorang  anggota  Budi  Oetomo,  yang  dalam  bukunya  “Sabdo Pandito  Ratu”  Soetatmo  menuliskan  bahwa  sistem  politik  yang  sedang  berjalan  di  Indies (Sebutan  Indonesia  ketika  masih  di  jajah  Belanda)  tidak  benar.  Ia  membandingkan  negara Indies  dengan  sebuah  keluarga  yang  “bapaknya  cerewet  dan  ibunya  sibuk  mengurus  diri
sendiri,  sehingga  lupa  tugasnya  terhadap  anak-anak”. “Jika  ibu  terus  menerus  menolak tugasnya, kecelakaan tidak terhindarkan. Dan ketika kecelakaan terjadi, anak-anak adalah pemenangnya.  Aturan  akan  kacau,  sebagai  akhir  bapak  dan  ibu  harus  menaatinya.  Dan itulah gambaran negara yang berlandaskan demokrasi” (Sularta, 2001, p. 70).
Soetatmo  sangat  mengerti  bahwa  gelombang  yang  menuju  negara  demokratis  tak terhindarkan.  Ia  juga  memperhatikan  dengan  sedih  orang-orang  menerima  dengan  penuh antusias datangnya demokrasi. Namun dia percaya bahwa volksregeering atau pemerintahan rakyat yaitu demokrasi adalah ilusi. Karena ” Jika setiap individu memiliki hak yang sama, mereka  tak  punya  tugas  untuk  dipenuhi,  setiap  individu  bersandar  pada  dirinya,  haknya sendiri dan tak ada masyarakat yang mungkin bertahan. Anak-anak akan mengurus dirinya sendiri,  karena  mereka  menekankan  bahwa  setiap  orang  harus  menghormati  haknya.  Tak akan  ada  persatuan  sama  sekali,  tetapi  hanya  perbedaan,  tak  ada  keteraturan  tetapi kekacauan” (Sularta, 2001, p. 70).
Jalan  keluar  dari  semua  itu  menurut  Soetatmo  melalui  pembinaan  moral  adalah kuncinya. Ia melihat opvoeding yang diberikan pandita-ratoe sebagai jalan dan kunci untuk perkembangan  kebudayaan  Jawa  maupun  jawaban  atas  demokrasi.  Ia  mengatakan  bahwa pembina  moral  harus  diarahkan  oleh  pandita  yang  sangat  mengerti  aturan  tertinggi, demokrasi  harus  diarahkan  pandita-ratu  yang  bijaksana.  Atau  dengan  kata  lain, ”apa yang dikatakan  bapak  itu  baik,  karena  bapak  itu  benar!  Itulah  keluarga  ideal,  begitu  juga negara.” Adalah Bapak/yang bijaksana/ pandita ratoe /  yang mesti mengarahkan demokrasi dan  perkembangan  kebudayaan  Jawa.  Pemikiran  Soetatmo  inilah  yang  mempengaruhi  Ki Hajar  Dewantara  mengenai opvoeding (pembinaan/tut  wuri  handayani).  Negara kekeluargaan  dan  pandita  ratu  yang  bijaksana  memberi  landasan  pada  teori  Ki  Hajar Dewantara  tentang  demokrasi  dan leiderschap (kepemimpinan),  yang  kemudian  diwarisi oleh Soekarno dalam rumusannya yang tertuang dalam demokrasi terpimpin (Sularta, 2001, p. 71).
Tetapi  Tjipto  Mangoenkosoemo  sebagai  demokrat  sejati  tidak  setuju  dengan pendapat  Soetatmo,  dalam  pandan  Tjipto,  Soetatmo  tidak  mengerti  sejarah  perkembangan dunia.  Tidak  diragukan  bahwa  Indies  terdiri  dari  berbagai  kelompok  etnis  yang  berbeda dalam  budaya  dan  bahasanya  seperti  yang  dikatakan  Soetatmo.  Tetapi  Jawa  sudah  lama kehilangan  kedaulatannya  dan  menjadi  bagian  dari  Hindia  Belanda  yaitu  Indies.  Tanah  air orang  Jawa  bukan  lagi  Jawa,  tetapi  Indies  dan  adalah  tugas  pemimpin  nasional  untuk merumuskan  nasionalisme  Indies.  Tjipto  lantas  menggambarkan  nation  untuk  Indiers (sebutan untuk orang Indies) sebagai landasan masa depan Indies merdeka (Sularta, 2001, p. 72).  Inilah  yang  mengilhami  Soekarno  dengan national  spirit yang  kemudian  menjadi national will dalam bentuk aksi nasional.

## KESIMPULAN
Soekarno  sebagai  Presiden  kehilangan  kekuasaannya  dan  hanya  menjadi  symbol pemersatu  bangsa  saja,  sejak  berlakunya  maklumat  pemerintah  pada  tanggal  14  november 1945,  yang  mengubah  sistem  pemerintahan  dari  presidensil  menjadi  parlementer  yang berlanjut  hingga  berlakunya  UUDS  1950  sampai  bulan  Juli  tahun  1959.  Soekarno  tidak mampu  berbuat  banyak  ketika  terjadi  kejatuhan  cabinet,  pemberontakan  di  daerah,  konflik antar  partai  politik  karena  sistem  multi  partai  yang  sebenarnya  tidak  disenangi  oleh Soekarno,  Soekarno  lebih  suka  satu  partai  tunggal  yang  akan  menciptakan  persatuan  dan
kesatuan  nasional.  Soekarno  melihat  sistem  demokrasi  parlementer  dari  barat  tidak  cocok diterapkan  di  Indonesia.  Soekarno  lebih  tertarik  akan  sistem  demokrasi  rakyat  yang  tidak didasarkan  perbedaan  kelas  dalam  masyarakat,  dan  suatu  demokrasi  terpimpin  dengan seorang  pemimpin  yang  akan  mengarahkan  rakyat  dalam  berdemokrasi  agar  tidak  terjadi kekacauan  seperti  ketika  demokrasi  parlementer  berlangsung.  Soekarno  terlalu menyederhanakan  permasalahan  bahwa  semuanya  dapat  disatukan  oleh  seorang  pemimpin yang  kuat  dan  semua  organisasi  social  politik  dapat  disatukan,  padahal  mereka  memiliki kepentingan  yang  berbeda  dan  pasti  saling  bersaing  untuk  memenangkan  kepentingannya. Contohnya persaingan antara PKI dan AD yang malah menghancurkan demokrasi terpimpin itu  sendiri  dan  menyingkirkan  Soekarno  dari  kekuasaan.  Ternyata  konsep  demokrasi terjemaahan  Soekarno  dengan  demokrasi  terpimpinnya  gagal  total,  Soekarno  tidak  melihat realitas  politik  yang  terjadi  di  Indonesia.  Memang  demokrasi  parlementer  juga  gagal diterapkan  di  Indonesia  tetapi  itu  dikarenakan  perekonomian  Indonesia  belum  mapan, sehingga terjadinya pergantian kabinet yang menciptakan ketidakstabilan politik dan rakyat Indonesia saat  itu  belum  siap  melaksanakan  demokrasi  parlementer  karena  sebagai  bangsa yang baru merdeka masih mengalami periode transisi. Tetapi konsepsi demokrasi terpimpin Soekarno  malah  menciptakan  kediktatoran  dan  otoritarianisme,  karena  anggapan  Soekarno bahwa  rakyat  memerlukan  bimbingan,  pembinaan,  dan  arahan  dalam  berdemokrasi  oleh seorang  pemimpin  yang  mengerti  aturan  tertinggi.  Alih-alih  menciptakan  demokrasi  tetapi malah  membuat  Soekarno  sebagai  Presiden  sama  sekali  tidak  terkontrol  oleh  rakyat sehingga  Soekarno  cenderung  menyalahgunakan  kekuasaan.  Seperti  yang  dikatakan  oleh Lord Acton ” Power Attends To Corrupt ”. Demokrasi tidak dapat terbangun, malah konsep Soekarno sendirilah yang menjadi penyebab kejatuhan pemerintahan Soekarno.

## SARAN
Pelaksanaan  demokrasi  di  Indonesia  mengalami  periode  uji  coba  untuk  mencapai konsolidasi demokrasi  pada  masa sekarang ini. Pada awal kemerdekaan tahun 1945,  untuk menghindari  kesan  sebagai  negara  boneka  buatan  Jepang,  para founding  father merubah sistem  presidensial  menjadi  sistem  parlementer  yang  kemudian  disusul  dengan  berdirinya partai  politik  di  Indonesia  untuk  mendukung  sistem  parlementer.  Tetapi  pelaksanaan demokrasi  parlementer  ternyata  membuat  ketidakstabilan  politik  karena  sering  terjadinya pembubaran  kabinet  yang  berakibat  pada  terhambatnya  pembangunan  di  Indonesia.  Dekrit presiden  yang  dikeluarkan  Presiden  Soekarno  malah  membuat  kemunduran  demokrasi  di Indonesia.  Kemudian  setelah  rezim  Soekarno  jatuh  digantikan  Soeharto  demokrasi  di Indonesia  juga  tidak  mengalami  kemajuan,  baru  setelah  Soeharto  mundur  dari  kursi kekuasaan Indonesia bisa merasakan demokrasi yang sesungguhnya melalui kepemimpinan Habibie  yang  mempersiapkan  pemilu  untuk  membentuk  pemerintahan  baru.  Sehingga akhirnya  kita  merasakan  kondisi  demokrasi  seperti  sekarang  ini,  dari  pemilu  multi  partai, pemilihan  Presiden  langsung,  otonomi  daerah,  pemilihan  kepala  daerah  langsung  dan kebebasan  pers.  Kita  harus  terus  mendukung  pelaksanaan  demokrasi  ini  yang menitikberatkan  pada  keseimbangan  kekuasaan  melalui  mekanisme  check  and  balance jangan  sampai  eksekutif  atau  legislatif  terlalu  kuat.  Bila  salah  satu  pihak  menjadi  kuat akibatnya terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiardjo, Miriam (Editor). (1998). Partisipasi dan partai politik, edisi revisi. Jakarta: YOI.
Gaffar,  Afan.  (1999) Politik  Indonesia  transisi  menuju  demokrasi. Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Magenda,  Burhan  DR.  (5  April  2005) Makalah  hubungan  eksekutif  dan  legislatif  yang kondusif  untuk  stabilitas  politik  dan  pembangunan  nasional (kuliah  dan  ceramah umum pada kursus singkat angkatan XIII LEMHANAS di Jakarta).
Nazir, M. (1988). Metode penelitian. Jakarta: PT. Ghalia.
Noer, Delia. (1987). Partai Islam di pentas nasional. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
Syamsudin,  Nazarudin  Editor.  (1988). Soekarno  pemikiran  politik  kenyataan  dan  praktek. Jakarta: CV. Rajawali.
Sorensen, George. (2003). Demokrasi dan demokratisasi proses dan prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah. Terj. I Made Krisna, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Soebiantoro, M. dkk. (1998). Pengantar ilmu politik. Purwokerto: Unsoed.
Suhelmi, Ahmad. (2001). Pemikiran politik barat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Sularta,  ST  (Editor).  (2001). Soekarno  dalam  dialog  dengan  sejarah  Soekarno  seratus tahun. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.