## ARTIKEL ILMIAH

## PENGARUH KEMAMPUAN  DAN KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
OLEH:

## NOVITASARI NURLAILA
NIM. B2042131026

## PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

## PONTIANAK

## THE INFLUENCE OF DISTRICT / CITY REGIONAL CAPABILITIES AND INDEPENDENCE ON REGIONAL ECONOMIC GROWTH OF KOTA
DISTRICT IN KALIMANTAN BARAT PROVINCE
Novitasari Nurlaila¹
Master of Management study program in the Department of Economics and Business, Tanjungpura University
SUPERVISOR 1 Dr.wendy, S.E, M.Sc. Faculty of Economics and Business, Tanjungpura University SUPERVISOR 2
Rudi Mardiansyah, S.E, M.M. Faculty of Economics and Business, Tanjungpura University

## ABSTRACT
Regional  Financial  Capability  and  Independence  is  one  indicator  to  assess  the accountability of local governments in managing regional finances. This study aims to determine the influence of regency / city regional ability and independence on the economic growth of regencies / cities in West Kalimantan in the fiscal year 2009 - 2016, this study used a sample of 14 districts / cities in West Kalimantan. Analysis of  research  with  the  calculation  of  SPSS,  ver.  24,  obtained  the  following conclusions: a. Dependent variable (Y), Economic Growth, Independent Variable Regional Financial Capability (X1), and Regional Financial Independence (X2) .b. Normality test on N = 90 is normally distributed. c. Multicollinearity test can be seen  the  VIF  value  is  3.686,  there  is  no  multicollinearity  in  each  variable.  d. Autocorrelation  Test  by  using  DW  Test  or  Durbin-Watson  Test,  autocorrelation does not occur. e. The results of Multiple Linear Regression Analysis are obtained in Equation Y  = a  + b  (X1) + c  (X2).  Y  = 5,102-0,226  (X1) + 0,232  (X2) is the Regional  Financial  Capability  has  an  inverse  relationship  with  the  Regional Economic Growth while Regional Financial Independence has a direct relationship with  regional  economic  growth  together  regional  financial  capability  (X1)  and regional  financial  independence  (  X2)  Regencies  /  Cities  affect  the  Economic Growth of Regencies / Cities in West Kalimantan Province.
Keywords: Ability, Independence, Growth, Economy

## I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
Pembangunan  ekonomi  merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas yang tercantum dalam Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat
landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem kerakyatan. Penetapan prioritas tersebut mendasarkan pada masalah dan tantangan yang  dihadapi    serta  arah  kebijakan  dalam  pembangunan  ekonomi,  baik pembangunan  jangka  pendek  maupun  jangka  menengah  (Propenas  2002- 2004).Sesuai dengan Undang-undang  nomor 32  tahun 2004 tentang pemerintah daerah,  dimana  pemerintah  daerah  diberi  kewenangan  yang  luas  dalam menyelenggarakan  semua  urusan  pemerintahan  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan  evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri,  pertahanan keamanan,  peradilan,  moneter, fiskal,agama dan kewenangan  lain  yang  ditetapkan  peraturan  pemerintah.  Pemberian  hak  otonomi daerah  kepada  pemerintah  daerah    untuk  menentukan  anggaran  pendapatan  dan belanja  daerah  (APBD)  sendiri  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  potensi  daerah. Anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah    yang  dituangkan  dalam  bentuk kebijaksanaan  keuangan  pemerintah  daerah  merupakan  salah  satu  pemicu pertumbuhan  perekonomian  suatu  daerah.Pemberian  otonomi  yang  luas  dan desentralisasi  membuka  jalan  bagi  pemerintah  untuk  melakukan  pengelolaan keuangan  daerah  yang  berorientasi  pada  kepentingan  publik.  Pasal  4  Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan  dan  bertanggungjawab  dengan  memperhatikan  asas  keadilan  dan kepatuhan.  Kemampuan  daerah  dalam  mengelola  keuangan  dituangkan  dalam APBD  yang  langsung  maupun  tidak  langsung  mencerminkan  kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan  soal  masyarakat.  Evaluasi  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  dan pembiayaan  keuangan  daerah    akan    sangat  menentukan  kedudukan  suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  yang  dikemukakan,  maka  yang menjadi rumusan masalah adalah:
1. Apakah  Kemampuan    keuangan  daerah  kabupaten/kota  berpengaruh  terhadap Pertumbuhan  ekonomi    kabupaten/kota  di    Provinsi  Kalimantan  Barat  tahun 2009 – 2016?
2. Apakah Kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota   berpengaruh  terhadap Pertumbuhan  ekonomi  kabupaten/kota    di    Provinsi  Kalimantan  Barat  tahun 2009 – 2016 ?

## 1.3. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari analisis penelitian ini sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  apakah  Kemampuan  daerah  berpengaruh  terhadap
Pertumbuhan ekonomi di   Provinsi Kalimantan Barat tahun 2009 – 2016.
2. Untuk  mengetahui  apakah  Kemandirian    daerah  berpengaruh  terhadap
Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2009 – 2016.

## 1.4. Manfaat Penelitian
1. Bagi Penulis
Diharapkan  dapat  menambah  wawasan  dan  pengetahuan  penulis  dalam mengaplikasikan  keilmuan  kedalam  kegiatan  penelitian  terkaitan  pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi  Kalimantan Barat

## 2. Bagi Pemerintah Daerah
Diharapkan  dapat  memberikan  informasi  serta  bahan  masukan  bagi pemerintah  daerah  Provinsi  Kalimantan  Barat  dalam  upaya  lebih  meningkatkan kemandirian  keuangan  daerah  dan  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang lebih baik dimasa mendatang.

## 3. Bagi Akademisi
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah referensi  dan sumbangan pemikiran untuk penelitian lebih lanjut untuk  kemajuan dan perkembangan ilmu ekonomi khususnya pengetahuan mengenai keuangan daerah, perekonomian dan kemiskinan  Provinsi  Kalimantan  Barat  serta  diharapkan  menjadi  salah  satu sumber referensi yang baik bagi kegiatan penulisan dan penelitian selanjutnya

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. APBD
Berdasarkan  undang-undang  APBD  nomer  32  tahun  2004  tentang pemerintah  daerah,  APBD  didefinisikan  sebagai  rencana  operasional  keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu  dan  dipihak  lain  menggambarkan  perkiraan  penerimaan  dan  sumber- sumber  penerimaan  daerah  guna  menutupi  pengeluaran-pengeluaran  yang dimaksud. Berdasarkan undang-undang No. 17 tahun 2003 dan standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan  bersih  dalam  satu  tahun  anggaran  dan  tak  perlu  dibayar  lagi  oleh pemerintah.

## 2.2.   Keuangan Daerah
Keuangan daerah menurut “ Mamesah (dalam buku Halim, 2004:18) “adalah semua  hak  dan  kewajiban  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  demikian  pula  segala
sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  barang  dapat  dijadikan  kekayaan  daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasi oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.2.1 Rasio Keuangan Daerah

## 2.2.1.1 Kemampuan Keuangan Daerah
Suatu daerah yang otonom, harus mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan  pemerintahan.  Daerah  yang  telah  mandiri  ditandai  dengan berkurang ketergantungan keuangan terhadap pusat.  “Untuk melihat kemampuan daerah  dalam  menjalankan  otonomi  daerah,  salah  satunya  bisa  diukur  melalui kinerja/kemampuan  keuangan  daerah”  (Halim  2004:24). “Analisis  kinerja keuangan  diukur  melalui  perhitungan  rasio-rasio  keuangan  yang  merupakan  alat ukur kinerja keuangan” (Bisma, 2010:77). Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah bisa dilakukan dengan meghitung rasio-rasio keuangan. Halim (2004:284) mengatakan bahwa: “Beberapa rasio  yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan  untuk  mengukur  Kemampuan  keuangan  Daerah  yang  bersumber  dari APBD  antar  lain  ;  Rasio  Kemandirian  (otonomi  fiskal), Rasio  efektivitas,  Rasio efisiensi, Debt  Service  Ratio”.Untuk  menganalisis  kemampuan  keuangan  yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, berbagai analisis rasio keuangan yang dapat dibuat menurut Mahmudi (2010: 142) yaitu:
1. Derajat Desentralisasi
2. Rasio Ketergantungan Daerah
3. Rasio Efektifitas PAD
4. Rasio Efisiensi PAD

## 1) Derajat Desentralisasi
Pendapatan Asli Daerah Derajat Desentralisasi : ---------------------------------  x 100 % Total Pendapatan Daerah TABEL 2.1 KRITERIA PENILAIAN TINGKAT DESENTRALISASI FISKAL Prosentase PAD terhadap TPD Tingkat Desentralisasi Fiskal 0,00 – 10,00 Sangat Kurang 10,01 – 20,00 Kurang 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Baik > 50,00 Sangat Baik Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:78)

## 2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Pendapatan Transfer Rasio Ketergantungan : ----------------------------------  x 100 % Total Pendapatan Daerah TABEL 2.2 KRITERIA PENILAIAN KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH Prosentase Ketergantungan Keuangan Daerah 0,00 – 10,00 Sangat Rendah 10,01 – 20,00 Rendah 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Tinggi > 50,00 Sangat Tinggi
Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:77)

## 3) Rasio Efektivitas PAD
Realisasi Penerimaan PAD Rasio Efektifitas PAD
: ------------------------------------   x 100 %
Target Penerimaan PAD TABEL.2.3 KRITERIA PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Prosentase Kinerja Keuangan Kriteria > 100 % Sangat efektif 100% Efektif 90% - 99% Cukup Efektif 75% - 89% Kurang Efektif < 75 % Tidak Efektif
Sumber : Mahmudi (2010:143)

## 4) Rasio Efisiensi PAD
Jumlah perolehan PAD Rasio Efisiensi PAD  : ---------------------------------    x     100 % Realisasi Penerimaan PAD

## TABEL.2.4 KRITERIA PENILAIAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Prosentase Kinerja Keuangan Kriteria < 10 % Sangat Efisien 10% - 20% Efisien 21% - 30% Cukup Efisien 31% - 40% Kurang Efisien > 40 % Tidak Efisien Sumber Mahmudi (2010:143)

## 2. Kemandirian Keuangan Daerah
Analisis  rasio  keuangan  pada  APBD  dilakukan  dengan  membandingkan hasil  yang  dicapai  dari  satu  periode  dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya. Selain  itu  dapat membandingkan  jumlah  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah dibagi dengan jumah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010 :142)”.
Sebagai  pedoman  dalam  mengukur  aspek  kemandirian  keuangan  daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Pendapatan Asli Daerah Rasio Kemandirian   : ---------------------------------------------  x 100 %

## Bantuan Pemerintah Pusat / Propinsi
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  yang  diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat  dan  pinjaman  (Bisma,  2010:77). Paul  Hersey  dan  Kenneth  Blanchard memperkenalkan  empat  macam  pola  hubungan  hubungan  situasional  yang  dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2004:188) yaitu:
a) Pola  Hubungan  Instruktif,  peranan  pemerintah  pusat  lebih  dominan  dari pada    pemerinta  daerah.  (Daerah  yang  tidak  mampu  melaksanakan otonomi daerah).
b) Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang,  karena  daerah  dianggap  sedikit  lebih  mampu  melaksanakan otonomi daerah.
c)   Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Pola Hubungan Delegatif, campur
tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
TABEL 2.5

## POLA HUBUNGAN KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN DAERAH
Kemampuan Keuangan Kemandirian (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0 – 25 Instruktif Rendah 25 – 50 Konsultatif Sedang 50 – 75 Partisipatif Tinggi 75 – 100 Delegatif Sumber : Halim, 2004: 189 1)

## 1). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  kemandirian  menggambarkan  ketergantungan  daerah  terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern ( terutama pemerintah  pusat  dan  provinsi  )  semakin  rendah  dan  demikian  pula  sebaliknya. Rasio  kemandirian  juga  menggambarkan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.  :

## Pendapatan Asli Daerah
Rasio Kemandirian   : -------------------------------------------  x 100 % Bantuan Pemerintah Pusat / Propinsi

## 2)  Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio  efektifitas  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam merealisasikan  pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan target  yang  ditetapkan  berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Kemampuan      daerah dikatakan   efektif  apabila  rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. namun  semakin  tinggi  rasio  efektifitas,  menggambarkan  kemampuan  daerah semakin tinggi.
3)  Rasio Aktivitas
Rasio  ini  menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah  dalam memprioritaskan  alokasi  dananya  pada  belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan secara  optimal.  Semakin  tinggi  presentase  dana  yang  dialokasikan  untuk  belanja rutin berarti presentase belanja investasi ( belanja pembangunan ) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.
4). Rasio Pengelolaan Belanja
Rasio  pengelolan  belanja  menunjukan  bahwa  kegiatan  belanja  yang dilakukan oleh pemerintah daerah memilik ekuitas antara periode yang positif yaitu belanja  yang  dilakukan  tidak  lebih  besar  dari  total  pendapatan  yang  diterima pemerintah  daerah.  Rasio  ini  menunjukan  adanya  surplus  atau  defisit  anggaran. Surplus atau defisit yaitu selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan.

## 5).  Rasio Pertumbuhan Ekonomi
Keberhasilan  Pembangunan  suatu  daerah  dapat  dilihat  dari  PDRB (Pertumbuhan angka Product Domestic Regional Bruto). Nilai PDRB merupakan jumlah seluruh nilai tambah dari berbagai kegiatan ekonomi selama 1 tahun, Tinggi rendahnya    pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  dapat  dilihat  tinggi  rendahnya PDRB  yang bisa dihasilkan dari tahun ke tahun dan dapat ditentukan oleh tinggi rendahnya konstribusi tiap sektor ekonomi pada masing masing daerah/kabupaten.

## 2.3.   Sumber-sumber Penerimaan Daerah

## a. Pendapatan Asli Daerah
Menurut     Mardiasmo     (2002:132),  pendapatan     asli     daerah  adalah penerimaan  yang  diperoleh  dari  sektor  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil perusahaan  milik  daerah,  hasil  pengeloalaan  kekayaan  daerah   yang   dipisahkan, dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang sah.

## b.  Lain-lain Pendapatan
Lain-lain  pendapatan  terdiri  atas  pendapatan  hibah  dan  pendapatan  Dana Darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Hibah kepada daerah  yang  bersumber  dari  luar  negeri  dilakukan  melalui  pemerintah.  Dana Darurat  dialokasikan  oleh  pemerintah  dimana  dananya  berasal  dari  APBN  untuk keperluan  mendesak  yang  diakibatkan  oleh  bencana  nasional  atau  peristiwa  luar biasa  yang  tidak  dapat  ditanggulangi  oleh  daerah  dengan  menggunakan  sumber APBD.

## 2.4.  Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu ini dijadikan sebagai bagian bahan referensi yang  terkait dengan  keemiripan  topik  permasalahan  yang  dianalisis  pada  penelitian    ini, diantaranya sebagai berikut :
a. Ratna Sholikhah . (2011) menemukan bahwa rasio kemampuan keuangan daerah  memiliki rata-rata  6,68%  yang  tergolong  rendah,  sedangkan  kemandirian keuangan  daerah  ditunjukan  dengan  angkarasio  rata-ratanya  adalah  7,84  % masih berada diantara 0 %- 25 % tergolong mempunyai pola hubungan instruktif.
Kemampuan Keuangan Daerah berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Pertumbuhan  ekonomi  ( growth )    ,artinya  semakin  tinggi  tingkat  kemampuan keuangan  daerah  tidak akan  mengurangi  tingkat  pertumbuhan  ekonomi. Kemandirian  Daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan,  artinya  semakin  tinggi rasio kemandirian daerah nya maka akan menambah tingkat pertumbuhan ekonomi Ini berarti bahwa tingkat kemampuan keuangan daerah  Kabupaten Wonogiri masih rendah  dalam  melaksanakan  otonominya  yang  berarti  kemampuan  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Wonogiri  dalam  memenuhi  kebutuhan  dana  untuk penyelenggaraan tugas  pemerintahan,  Pembangunan  dan  Pelayanan  Sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan.
b. Thesaurianto (2007) menemukan bahwa  pengaruh tingkat ketergantungan fiscal terhadap
pemerintah pusat  sangat besar.Hal ini bisa dilihat dari variabel transfer (X1) yang menunjukkan t hitungnya sebesar  3,659,  variabel jumlah kendaraan roda 4 atau lebih  (  X2  )yang    menunjukkan  t  hitungnya  sebesar  3,595,  variabel  jumlah kendaraan roda 2 ( X3 ) menunjukkan t hitung sebesar  4,140 dan variabel investasi daerah ( X4) menunjukkan t hitung sebesar 4,595  dengan angka signifikansi lebih kecil  <  0,05  Nilai  F  hitung  sebesar  23,468  (23,468  >  9,12)  dengan  angka signifikansi sebesar 0,000 (0,000 < 0,05) Kesimpulan :
a. variabel bebas secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap variabel pendapatan asli daerah
b. variabel  bebas  secara  parsial  dan  signifikan  berpengaruh  terhadap  variabel pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah.
c. Keempat  variabel  independen  yaitu  trasnfer,  jumlah  kendaraan  roda  4  atau lebih,  jumlah  kendaraan  roda  2  dan  investasi  daerah  secara  bersama  –  sama berpengaruh  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Provinsi  Jawa  Tengah. pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat  variabel  independen  yaitu  transfer,  jumlah  kendaraan  roda  4  atau lebih, jumlah kendaraan roda 2 dan investasi daerah sebesar 96,9 persen.
c. Stannia Cahaya Suci ,  Tahun  2013,  Departemen  Ilmu  Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut
Pertanian Bogor Pengaruh
Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Kabupaten/Kota  Provinsi  Kalimantan  Barat,  Hasil  penelitiannya  menunjukkan bahwa,  sentralisasi  fiskal  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemandirian keuangan daerah  dan  mengurangi  ketergantungan  fiskal terhadap pemerintah pusat, namun pada  pelaksanaannya  masih  banyak daerah  yang  bergantung  pada  bantuan  dana pusat  untuk pembangunan  daerah.  Kemandirian  keuangan  daerah  berpengaruh positif  secara  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sedangkan rasio  Dana
Perimbangan  berpengaruh negatif  secara    signifikan   terhadap   pertumbuhan ekonomi.

## 2.5.  Kerangka Pemikiran
Penelitian ini  dilakukan dalam  bentuk deskriptif dengan pendekatan  kwantitatif yang  menggunakan  data  historis    berupa  laporan  keuangan  tahun  2009-  2016. Berdasarkan kajian teoritis dan pembentukan hipotesis, maka dapat dibuat model penelitian  sebagai berikut:
Gambar 2.2

## Kerangka Pemikiran
Adapun variabel-variabel penelitian ini terdiri dari :
1. Variabel      Dependen  (X1):    Rasio  Kemampuan  Keuangan  Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
2. Variabel  Dependen  (X2):    Rasio  kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten /Kota di Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri dari  : a. Rasio Dana Perimbangan dan b. Rasio Total Pendapatan Asli Daerah  /PAD
3. Variabel Independen (Y):Rasio Pertumbuhan ekonomi Daerah
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

## 2.3. Hipotesis Penelitian
Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah yang belum dibuktikan dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dan mengacu kepada kerangka pemikiran yang dikemukakan, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
H1 :   Kemampuan  Keuangan  Daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan Barat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah.
H2 :   Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten/Kota  di    Provinsi  Kalimantan Barat  berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah.

## 3. METODE PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian

## Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat (X1) Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat (Y) Kemandirian Keuangan
Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat (X2)
Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, , dan sumber data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  dokumen  data  yang bersumber dari data Dinas atau Instansi yang diteliti dan literature serta data-data lain yang dapat menunjang  penelitian ini.

## 3.2.  Populasi dan Sampel Penelitian

## 3.2.1.  Populasi sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  8  periode  laporan  keuangan Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  kemudian  dilakukan  analisa keuangan  pemerintah  daerah  apakah  keuangan  daerah  mempunyai  hubungan terhadap perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
3.2.2 . Sampel Penelitian
“ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki  oleh populasi  tersebut  “  (  Sugiyono,  2008:116).  Didalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan  tehnik  purposive  sampling,  yaitu  suatu  tehnik  pemilihan  sampel dengan menentukan sampel tertentu. Karakteristik sampel dari penelitian ini adalah laporan keuangan Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2009 – 2016.
3.3. Definisi operasional

## 3.4. Teknik Analisis Data
N 0 Variabel Definisi Variabel Pengukuran Variabel Ket 1 Pertumbuhan ekonomiKabupaten/Kota di  Provinsi  Kalimantan Barat (Y) Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiat an dala perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan bertambah dan kemakmuran m asyarakat meningkat (Sukirno ,1994). Rasio Pertumbuhan  Ekonomi  :  Pendapatan  Domestik Regional  bruto  (PDRB)  saat  ini  dikurangi  dengan PDRB  sebelumnya  dibagi  dengan PDRB  saat ini. Dinyatakan dalam persen (%) (PDRB(t)-PDRB(t-1) x100% PDRB (t-1)
2 Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat “Derajat  desentralisasi  dihitung  berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan  total  penerimaan  daerah.  Rasio  ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi P  A  D ____________    X    100 % Total  P  A  D 3 Kemandirian Keuangan
Daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Kalimantan Barat Kemandirian  Keuangan  Daerah  (Otonomi  Fiskal) menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah Kabupaten/Kota  dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang
diperlukan  daerah.  (Abdul  Halim,  2004) . Rasio Kemandirian Keuangan Daerah :
P  A  D ________        X  100 %
Bantuan  Pemerintah  Pusat  /
Propinsi

## 3.4.1 Analisis Statistik deskriptif
Tujuan  dari uji statistic deskripsi adalahTujuan dari uji statistik deskripsi ini adalah untuk menggunakan dan memberikan penjelasan-penjelasan sederhana mengenai variabel-variabel penelitian, seperti jumlah variabel-variabel penelitian, nilai  maksimum,  minimum,  rata-rata  dan  standar  deviasi  dari  masing-masing variabel yang akan diteliti (Ghozali, 2006:19).

## 3.4.2. Uji Asumsi Klasik
Uji  asumsi  klasik  digunakan  untuk  menjaga  hasil  akurasi  model  regresi  yang diperoleh. Uji asumsi klasik dibutuhkan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu model  regresi  yang  akan  dipakai  sebagai  model  penjelas  bagi  pengaruh  antar variabel.  Syarat-syarat  yang  dikehendaki  dalam  analisis  regresi  adalah,  Uji Normalitas,  Uji  Linieritas,  Uji  Multikolinieritas,  Uji  Autokorelasi,  Uji Heterokedastisitas

## 3.4.3  Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  linier  berganda  adalah  hubungan  secara  linear  antara  dua atau  lebih  variabel  independen  (X 1 ,  X 2 ,….X n )  dengan  variabel  dependen  (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau  negatif  dan  untuk  memprediksi  nilai  dari  variabel  dependen  apabila  nilai variabel  independen  mengalami  kenaikan  atau  penurunan.  Data  yang  digunakan biasanya  berskala  interval  atau  rasio.Persamaan  regresi  linear  berganda  sebagai berikut:
Di mana:
PE = Pertumbuhan Ekonomi KKD = Kemampuan  Keuangan Daerah KMD = Kemandirian Keuangan  Daerah b1-b2 = Koefisien regresi a = konstanta

## 3.4.4 Analisis Korelasi (R)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  regresi  korelasi      (R)  mengenai  besar kecilnya pengaruh antaravariabel secara bersamaan (simultan) pada penelitian ini yang  dinilai  berdasarkan  tingkat  hubungan  dari  hasil  analisis  regresi  tersebut
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  jumlah bantuan  pemerintah  pusat  dan  pinjaman  (Bisma, 2010:77).
PE  a  b1 KKD  b 2 KMD
terlihat pada output moddel summary yang disajikan terlihat bahwa nilai R sebesar 0,301, Nilai R berkisar antara 0-1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah,

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1.1. Analisis Deskriptif
Tabel. 4.1 Descriptive Statistics Mean Std. Deviation N Pertumbuhan Ekonomi 5,28322 1,036953 90 Kemampuan 4,94333 2,082352 90 Kemandirian 5,59522 2,564858 90
Sumber : Data Olahan SPSS,ver.24, 2018
Dari  tabel  diatas  Mean  untuk  Pertumbuhan  ekonomi  adalah 5,28322 Standar deviasi adalah  menunjukan 1,036953 datanya memiliki simpangan yang kecil. Hal yang sama  juga dengan  Kemampuan  Daerah Meannya 4,94333 standar deviasinya 2,082352 data variabelnya menunjukan simpangan yang kecil  Artinya data variabel tersebut tidak terpencar dengan perbedaan nilai yang kecil satu sama lain, sebaliknya Mean untuk Kemandirian daerah 5,59522 dan standar deviasinya 2,564858  menunjukan  bahwa  data  variabelnya  memiliki  simpangan  yang  kecil yang  berarti  data  variabelnya  tidak   terpencar  dengan  perbedaan  nilai  yang  kecil satu sama lain.

## 4.1..  Uji Asumsi Dasar dan Uji Asumsi Klasik

## 4.1.1. Uji Asumsi Dasar : Uji Normalitas
Uji Normalitas merupakan salah satu uji statistik untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel suatu populasi terdistribusi normal atau tidak. Data hasil output uji normalitas sebagai berikut :

## Tabel 4.2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 90 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation ,98871418 Most Extreme Differences Absolute ,082 Positive ,056 Negative -,082 Test Statistic ,082 Asymp. Sig. (2-tailed) ,189 c
Data diatas pada N = 90, dan  baris Asymp.Sig.(2-tailed) menunjukan nilai 0,189 dan  lebih  besar  dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  penelitian  ini  terdistribusi normal.

## 4.1.2. Uji Asumsi Klasik (Uji Multikolinearitas)

## Tabel 4.3
Hasil data di atas menunjukan nilai Multikoleniaritas dari masing-masing variabel independen Kemampuan daerah (X1) dan Kemandirian daerah (X2) yang nilainya 3,686,  Kurang  dari  5  maka    menunjukan tidak  adanya  korelasi  antara  masing- masing variabelnya.

## 4.1.3. Uji Autokorelasi
Tabel 4.4  Uji Durbin-Watson Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics
Durbin-
Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 1 ,301 a ,091 ,070 1,000014 ,091 4,348 2 87 ,016 1,990
a.Predictor : (constant),X2,X1 b.Dependent Variabel:Y
Hasil Output nilai Durbin-Watson (DW)  Pada tabel 5.3.4  memperlihatkan Durbin- watson (d) adalah 1,990 dengan  signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 90, serta  k = 2 (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai dU= 1,7026, dan 4-dU=(4 - 1,7026 = 2,2974), Karena nilai Durbin-Watson (d) =1,990 terletak antara  dU=1,7026  dan  4-dU(1,7026)  =  2,2974  maka  hal  ini tidak  terjadi Autokorelasi.. Nilai dU dan dL dapat dilihat pada Tabel statistik Durbin Watson.
4.1.4. Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)
Tabel 4.5 Hasil output Coeffisien Coefficients a Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Correlations Collinearity
Statistics B Std. Error Beta Zero- order Partia l Part Toleran ce VIF 1 (Constant) 5,102 ,275 18,576 ,000 Kemampuan -,226 ,098 -,454 -2,314 ,023 ,036 -,241 -,237 ,271 3,686 Kemandirian ,232 ,079 ,575 2,928 ,004 ,187 ,299 ,299 ,271 3,686 a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi Kesimpulan : 
Oleh karena t hitung X1  = -2,314 ˂ 1,987608, maka Ho ; diterima
Artinya secara  partial  ada  pengaruh  signifikan  negative  Kemampuan Daerah(X1)  terhadap Pertumbuhan Ekonomi , Oleh karena t Hitung Kemandirian
Coefficients a Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized Coefficients
T Sig. Correlations Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Toleranc e VIF 1 (Constant) 5,102 ,275 18,576 ,000 Kemampuan -,226 ,098 -,454 -2,314 ,023 ,036 -,241 -,237 ,271 3,686 Kemandirian ,232 ,079 ,575 2,928 ,004 ,187 ,299 ,299 ,271 3,686
(X2) = 2,928 ˃ 1,987608, maka Ho ; ditolak, Artinya secara partial ada pengaruh signifikan    positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.    Nilai  signifikansi  α Kemampuan daerah = 0,023 dan nilai signifikansi Kemandirian α=0,004 dibawah signifikansi  0,05  maka  Kemampuan    dan  Kemandirian  Keuangan  daerah berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kalimantan Barat.

## 4.1.5  Hasil Uji Koofesien Berganda (Uji F)

## Tabel 4.6 Uji Koofesien Berganda ( Uji F )
ANOVA Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 8,697 2 4,348 4,348 ,016 b Residual 87,002 87 1,000 Total 95,699 89 a. Dependent Variable: P.EKONOMI
Uji  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  variabel  independen  (X1,X2,…Xn) secara  bersama-sama  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  variabel  dependen (Y). Dari hasil output analisis Regresi dapat diketahui nilai F seperti pada Anova adalah 4,348.

## Kesimpulan
 Karena F Hitung ˃ dari F tabel, maka Ho: ditolak  artinya  ada Pengaruh secara signifikan    antara  Kemampuan  Daerah  (X1)  dan  Kemandirian  Daerah  (X2) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi dapat  di  simpulkan  bahwa X1  dan  X2  secara  bersama-sama  berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

## 4.1.6. Analisis Regresi linear Berganda
Menurut  Priyatno  (2008:73)  Persamaan  Regresi  linear  berganda  adalah sebagai berikut :
Dimana :
Y’ = Perkiraan Pertumbuhan  Ekonomi a = konstanta b 1 ,b 2 = koefisien regresi X1 = Kemampuan Daerah Provinsi Kalimantan Barat X2 = Kemandirian  Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tabel. 4.7 Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. Correlations
Collinearity Statistics Y’     =     a   +   b 1 X 1 +    b 2 X 2   …… +    b 3 X 3.
Sumber : data olahan SPSS, ver 24. 2018
Berdasarkan  data diatas diketahui persamaan regresinya yaitu :
Maka dapat dijelaskan hasil analisisnya sebagai berikut :
Y’     =    a   +   b 1 X 1 +    b 2 X 2   …… +    b 3 X 3
Y’ = 5,102 + (-0,226)X1+ (0,232) X2
Y’      = 5,102 - 0,226 X1+ 0,232 X2
 Konstanta  sebesar  5,102  ;  artinya  jika  Kemampuan  Daerah,  Kemandirian daerah nilainya 0, maka besarnya Perekonomian Daerah nilainya 5,102  %
 Koefisien regresi variabel X1 (Kemampuan daerah) adalah sebesar – 0,226 artinya  bahwa  jika  variabel  independen  lain  nilainya  tetap  dan    variable  (X1) Kemampuan daerah mengalami kenaikan  1%, maka Pertumbuhan  Ekonomi (Y’) akan mengalami penurunan  sebesar - 0,226 %. Hal ini dikarenakan  Koefisien yang bernilai  negatif  menunjukkan  terjadinya    hubungan  terbalik    antara  nilai kemampuan (X1) dengan pertumbuhan ekonomi (Y). Pertumbuhan Perekonomian (Y) mempunyai hubungan  terbalik  dengan Kemampuan  daerah. Koefisien yang bernilai positif ini menunjukkan terjadinya  hubungan yang  searah antara nilai X2 dengan Pertumbuhan Ekonomi ( Y ). Nilai Y dapat dilihat tabel casewise Diagnostics (kolom Predicted value), sedangkan Nilai Residual (Unstandarized ) adalah selisih antara  Y  –    Predicted  Value,  sedangkan  Std.  Residual  (Standardized  residual) adalah Nilai residual yang telah terstandarisasi
Tabel 4.8 Casewise Diagnostics
Case Number Std. Residual Pertumbuhan Ekonomi Predicted Value Residual 74 -3,044 2,100 5,14377 -3,043772 a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi 4.1.7.Hasil Analisis Korelasi (R) B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Toleranc e VIF 1 (Constant) 5,102 ,275 18,576 ,000 Kemampuan -,226 ,098 -,454 -2,314 ,023 ,036 -,241 -,237 ,271 3,686 Kemandirian ,232 ,079 ,575 2,928 ,004 ,187 ,299 ,299 ,271 3,686 a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi
Model Summary b
Mod el R R
Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Change Statistics
Durbin-
Watson
R Square
Change F Change df1 df2
Sig. F Change
Y’     =     a   +   b 1 X 1 +    b 2 X 2   …… +    b 3 X 3.
Nilai R sebesar 0,301, Nilai R berkisar antara 0-1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan  yang  terjadi  semakin  lemah,    Angka  ini  menunjukan hubungan  yang rendah antara  Kemampuan  Daerah  (X1),  Kemandirian  daerah  (X2)  dengan Pertumbuhan Ekonomi (Y).
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi

## 4.1.8. Hasil Analisis Determinasi (R2)
Pada  data  Summary  model  menunjukan  bahwa  nilai    R 2 (R  square),  atau koefisien determinasi sebesar   0,091 atau 9,1%  menunjukan  persentasi sumbangan pengaruh  variable  independen  X1  (Kemampuan  daerah)  dan  X2  (Kemandirian daerah)  terhadap  Y  (Pertumbuhan  Perekonomian)  sebesar  9,1%  variasi  variable independen , sedangkan sisanya  yaitu sebesar 90,9%  dipengaruhi  oleh variable lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini

## 4.1.9. Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)
Uji  ini  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  dalam  model  regresi  variabel Independen  (X1,X2)  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependen (Y).
Kesimpulan :
 Oleh karena t hitung X1  = -2,314 ˂ 1,987608, maka Ho ; diterima artinya secara partial  ada  pengaruh  signifikan  Kemampuan  Daerah(X1)  berpengaruh negative  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi ,  Oleh  karena  t  Hitung  Kemandirian (X2)  =  2,928  ˃  1,987608,  maka  Ho  ;  ditolak,  Artinya  secara  partial  signifikan berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.    Nilai  signifikansi  α Kemampuan daerah = 0,023 dan nilai signifikansi Kemandirian α=0,004 dibawah signifikansi  0,05  maka  Kemampuan  dan  Kemandirian  Keuangan  daerah bepengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kalimantan Barat.
4.1.10 Hasil Uji Koofesien Berganda (Uji F) Tabel 4.10  Uji Koofesien Berganda ( Uji F ) ANOVA Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 8,697 2 4,348 4,348 ,016 b Residual 87,002 87 1,000 1 ,301 a ,091 ,070 1,000014 ,091 4,348 2 87 ,016 1,990
a. Predictors: (Constant), Kemandirian, Kemampuan
Model Summary b
Mo del R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics
Durbin-
Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 1 ,301 a ,091 ,070 1,000014 ,091 4,348 2 87 ,016 1,990 a. Predictors: (Constant), Kemandirian, Kemampuan
Total 95,699 89 a. Dependent Variable: P.EKONOMI
b. Predictors: (Constant), KEMANDIRIAN, KEMAMPUAN
Hasil  output  analisis  Regresi  dapat  diketahui  nilai  F  seperti  pada  Anova  adalah 4,348.
Kesimpulan  :  Karena  F  Hitung  ˃  dari  F  tabel,  maka  Ho:  ditolak    artinya    ada Pengaruh  secara  signifikan    antara  Kemampuan  Daerah  (X1)  dan  Kemandirian Daerah  (X2)  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  kota  di  Provinsi Kalimantan Barat. Jadi X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

## 5. PENUTUP

## 5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan Analisis data sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Untuk variabel  Kemampuan daerah diantara 14 kabupaten dari tahun 2009 - 2016  untuk Kota Pontianak menunjukan Tingkat Desentralisasi fiscal “Sedang”,
Sedangkan  untuk  Kabupaten  Lain  Menunjukan  Tingkat  Desentralisasi  Fiscal “Kurang”  dan  mengalami  kenaikan  dalam  setiap  tahunnya,  dengan  rata-rata Tingkat  Desentralisasi  fiscalnya    sebesar  7,63  %.  Maka    disimpulkan  bahwa Kemampuan  daerah provinsi Kalimantan Barat tingkat desentralisasi fiscalnya “ sangat  kurang”      dibawah  10%.    Yang  artinya  kontribusi  untuk  pembiayaan pembangunan  daerah  sangat tergantung dari pembiayaan pemerintah pusat.
b. Untuk variabel Kemandirian Daerah diantara 14 kabupaten dari tahun 2009 - 2016    yang  Rasio  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kalimantan  Barat  mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya dengan rata-rata  sebesar 7,59 %.
c. Pertumbuhan  ekonomi  yang  tertinggi  adalah  Kabupaten  Kubu  Raya  disusul Kota  Singkawang,  Kota    Pontianak,  Kabupaten  Sekadau,  Kabupaten  Sambas, Kabupaten  Sintang,  kabupaten  Kayong  Utara,  Kabupaten  Sanggau,  Kabupaten Landak,    Kabupaten  Ketapang,  Kabupaten  Bengkayang,  Kabupaten  Melawi, Kabupaten  Kapuas  hulu,  Kabupaten  Mempawah.  Dengan  rata-rata  laju pertumbuhan  ekonomi  4,15  %.  Dimana  Kabupaten  Mempawah  merupakan Kabupaten  yang  setiap  tahunnya  pertumbuhan  ekonominya  mengalami  kenaikan secara  signifikan  disusul  Kubupaten  Kubu  Raya,  Kabupaten  Kayong  Utara, Kabupaten  Melawi,  sedangkan  Kabupaten  lain  laju  Pertumbuhan  ekonominya berfluktuatif naik dan turun.
d. Uji Multikolinearitas
Nilai VIF  dari masing-masing variabel independen Kemampuan daerah (X1) dan Kemandirian daerah (X2) masing-masing nilainya 3,686, Kurang dari 5 maka menunjukan tidak terjadi Multikoleniaritas antar variabel independen Kemampuan Keuangan Daerah dan kemandirian daerah. 69
e. Nilai R sebesar 0,301, Angka ini menunjukan hubungan yang  rendah antara Kemampuan  Daerah  (X1),  Kemandirian  daerah  (X2)  dengan  Pertumbuhan Ekonomi (Y).
f. Nilai  korelasi    (R) sebesar  0,940,  angka  ini  menunjukan  bahwa  terjadi hubungan  kuat        antara  Kemampuan  Daerah  (X1),  Kemandirian  daerah  (X2) dengan Pertumbuhan Ekonomi (Y)
g. Nilai    R 2 (R  square),  atau  koefisien  determinasi  sebesar      0,091  atau  9,1% menunjukan  bahwa  persentasi  sumbangan  pengaruh  variable  independen  X1 (Kemampuan  daerah)  dan  X2  (Kemandirian  daerah)  terhadap  Y  (Pertumbuhan Perekonomian) sebesar 9,1% variasi variable independen , sisanya   yaitu sebesar 90,9%  dipengaruhi  variable lain yang tidak masuk dalam penelitian ini
h. Nilai Uji t, oleh karena t hitung X1  = -2,314 ˂ 1,987608, maka Ho; diterima.
Artinya  secara  partial    Kemampuan  Daerah(X1)  berpengaruh  negative  terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Oleh karena t Hitung Kemandirian (X2) > t tabel; ( 2,928 ˃ 1,987608), maka  Ho ; ditolak, Artinya secara partial ada pengaruh signifikan berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.    Nilai  signifikansi  α Kemampuan daerah = 0,023 dan nilai signifikansi Kemandirian α=0,004 dibawah signifikansi 0,05 Maka Kemampuan keuangan daerah dan Kemandirian Keuangan daerah  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  daerah  Kabupaten/Kota  di Provinsi Kalimantan Barat
i. Nilai  uji  F,  Karena  F  Hitung  ˃  dari  F  tabel,  maka  Ho:  ditolak    artinya    ada Pengaruh  secara  signifikan    antara  Kemampuan  Daerah  (X1)  dan  Kemandirian Daerah  (X2)  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  kota  di  Provinsi Kalimantan Barat. Jadi dapat di simpulkan bahwa X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  kabupaten  Kota  di  Provinsi Kalimantan Barat. Hasil uji tingkat  signifkansi  Anova  α = 0,016 dengan Nilai F Hitung 4,348  yang bila disesuaikan dengan standart  tingkat kesalahan  α = 0,05, maka memiliki tingkat signifikasi berarti.
j. Dari persamaan Regresi dapat dijelaskan hasil analisisnya sebagai berikut :
Y’     =    a   +   b 1 X 1 +    b 2 X 2   …… +    b 3 X 3 Y’ = 5,102 + (-0,226)X1+ (0,232) X2
Y’      = 5,102 - 0,226 X1+ 0,232 X2
 Konstanta  sebesar  5,102  ;  artinya  jika  Kemampuan  Daerah,  Kemandirian daerah nilainya 0, maka besarnya Pertumbuhan ekonomi  Daerah nilainya 5,102  % Koefisien regresi variabel X1 (Kemampuan daerah) adalah sebesar – 0,226 artinya jika  variabel  independen    nilainya  tetap  dan    variable  X1  (  Kemampuan  daerah mengalami  kenaikan    1%,  maka  Pertumbuhan    Ekonomi  (Y’)  akan  mengalami penurunan    sebesar  -  0,226  %.  Hal  ini  dikarenakan    Koefisien  bernilai  negatif menunjukkan   hubungan terbalik  antara kemampuan (X1) dengan pertumbuhan ekonomi  (Y).  Pertumbuhan  Perekonomian    (Y)  mempunyai  hubungan    terbalik
dengan Kemampuan  daerah . Koefisien regresi variabel X2 (Kemandirian daerah) adalah sebesar  0,23 artinya jika variabel independen  nilainya tetap dan  variable X2 (Kemandirian  daerah)  mengalami  kenaikan  sebesar  1%,  maka  Pertumbuhan Ekonomi (Y’) akan mengalami penurunan  sebesar 0,232 %.  Koefisien  bernilai positif,  menunjukkan terjadinya  hubungan  yang   searah antara nilai X2 dengan Pertumbuhan Ekonomi (Y). Nilai Y dapat dilihat pada tabel casewise Diagnostics (kolom Predicted value), sedangkan Nilai Residual (Unstandarized ) adalah selisih antara  Y  –    Predicted  Value,  sedangkan  Std.  Residual  (Standardized  residual) adalah Nilai residual yang telah terstandarisasi ( Nilai semakin mendekati nol maka model  regresi    semakin  baik  dalam  melakukan  prediksi,  sebaliknya  semakin menjauhi 0 atau lebih dari 1 atau -1 maka semakin tidak baik model regresinya.
k. Hasil  Uji  F,  karena  F  Hitung  ˃  dari  F  tabel,  maka  Ho:  ditolak    artinya    ada Pengaruh  secara  signifikan    antara  Kemampuan  Daerah  (X1)  dan  Kemandirian Daerah  (X2)  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  kota  di  Provinsi Kalimantan Barat. Jadi dapat di simpulkan bahwa X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  kabupaten  Kota  di  Provinsi Kalimantan Barat. Hasil uji tingkat  signifkansi  Anova  α = 0,016 dengan Nilai F Hitung  4,348    yang  apabila  disesuaikan dengan  standart    tingkat  kesalahan   α  = 0,05, maka memiliki tingkat signifikasi.

## 5.2 SARAN
Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang Pengaruh kemandirian daerah terhadap pertmbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, penulis mencoba mengajukan    beberapa  saran.  kontribusi kemampuan   daerah dan  Kemandirian keuangan daerah sangat diperlukan agar tingkat ketergantungan keuangan   daerah kepada pemerintah pusatdapat dikurangi baik melalui   baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Brigham, dan Houston. 2001. Manajemen Keuangan. Buku II, Erlangga  :  Jakarta. Hair,J., W. Black, et al., 2006  Multivariate Data Analysis, New jersey  :   Prentice Hall.
Halim,  Abdul, 2004.  Akuntansi     keuangan  Daerah,  Penerbit   Salemba  Empat, Jakarta.
Kneown, A.J., 2004. Manajemen Keuangan : Prinsip-Prinsip dan Aplikasi, Edisi 9. Index : Jakarta.
Keown,A.J.,  Scott,  D.F.,  Martin,D.J,.  &  Petty,  J.W.  2000.  Dasar  –  Dasar Manajemen  Keuangan. Buku 2. Salemba Empat Jakarta.
Kuncoro  Thesaurianto,  2007,  Program  Pasca  Sarjana  Universitas  Diponegoro Semarang Agustus 2007,  Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah.
Mente,  L.  2010,  Konstribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  dalam  Menunjang  Pelaksanaan  Otonomi Daerah Di Kota Makasar,  Journal ekonomi, Universitas Muslim Indonesia. Makasar Vol. 11.
Mahmudi, 2010, Manajemen Keuangan Daerah Erlangga : Jakarta
Priyatno,  Dwi,  2008.  Mandiri  Belajar  SPSS.  Cetakan  Pertama.  Media  Kom  :
Yogyakarta
Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Cetakan Kesebelas, 2010, Alfabeta : Bandung.
Ridwan dan kuncoro, E.A, 2008. Cara Menggunakan dan Memakai Analisis Jalur. Alfabeta : Bandung
Ratna  Sholikhah.  2011,  Falkultas  Ekonomi  Universitas  Sebelas  Maret  Surakarta, Analisis  Kemampuan    Kemandirian  Keuangan  daerah  dan  pengaruhnya Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  Wonogiri  Tahun  Anggaran 2000-2009.
Sartono,  Agus  2001,  Keuangan  Teori  dan  Aplikasi,  Edisi  Keempat.  BPFE  : Yogyakarta
Weston, J. F dan Brigham. 1994. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Erlangga  : Jakarta.
Weston,  J.  F  dan  Thomas  E.  Copeland,.  1999.  Manajemen  Keuangan  Edisi Kedelapan Jilid I. Erlangga : Jakarta.
Sugiyono.  2007  Statistik  Untuk  Penelitian.  Edisi  Ke  sepuluh.  Bandung:  CV Alfabeta.
Stannia Cahaya Suci, Tahun 2013, Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Banten.

## Dokumen :
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2015.
Undang-undang No. 17 tahun 2003 dan standar Akuntansi Pemerintah.
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005    Tentang  Dana  Perimbangan Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standart  Akuntansi  Pemerintah  Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian  Intern Pemerintah.
Direktorat Jendral Perbendaharaan RI, 2010 Laporan Manajerial “ kajian terhadap
Suspen  dan  Upaya  Meningkatkan  Keandalan  data  Laporan  Keuangan,” Jakarta.
www.djpk.depkeu.go.id.