PEMILU DAN KORUPSI
( DILEMA KONTESTASI CALEG MANTAN NAPI KORUPSI PADA PILEG 2019)
Valentina Mariama Sadeadema, S.IP
Email: valentina.mariama@gmail.com

## Abstract
This article discusses the contestation dilemma of former legislative candidates for corruption in  the  2019  legislative  elections.  The  main  focus  is  on  the  attraction  of  interests  that  occur between  political  parties  and  electoral  institutions  (KPU)  in  nominating  former  corruption prisoners  in  the  2019  legislative  election.  The  method  used  is  literature  studies  through  the approach of the political party recruitment function. At present, there are thirty-eight names of legislative candidates who have entered the  list of Permanent Candidates (DCT) in the 2019 legislative elections. There is a long process and political interest that occurs followed by the submission  of  a  Judicial  Review  to  the  Supreme  Court.  The  results  of  this  journal  writing formulate  that  the  factor  behind  the  nomination  of  ex-corruptors  as  candidates  is  the recruitment  of  partisanship  political  parties  who  tend  to  uphold  cadre  loyalty  to  the  party, followed by a legal regulation stating that the nomination of ex-corruptors does match with law No. 7 about Elections. Meanwhile, the KPU's rejection of the former corruptor candidates is the  KPU's  professional  stakes  to  create  clean  elections  by  building  the  integrity  of  the legislative candidates and candidates.
Keyword : Political Party, Political Recruitment, Caderisation, Legislative candidate former corruptor, legislative election

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  dilema  kontestasi  calon  legislatif  mantan  narapidana  korupsi pada  pemilihan  legislatif  tahun  2019.  Fokus  utama  membahas  tentang  tarik  menarik kepentingan yang terjadi antara parpol dengan lembaga penyelenggara pemilihan umu KPU dalam  pencalonan  mantan  narapidana  korupsi  pada  pileg  2019.  Metode  yang  digunakan dengan studi literatur melalui pendekatan fungsi rekrutmen partai politik. Saat ini terdapat tiga puluh delapan nama calon legislatif mantan narapidana kasus koropsi yang masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg 2019. Ada proses panjang dan tarik menarik kepentingan yang terjadi disusul dengan pengajuan Judicial Review ke Mahkamah Agung. Hasil penulisan jurnal ini merumuskan bahwa faktor dibalik pencalonan eks koruptor sebagai caleg adalah rekrutmen parpol model partisanship yang cenderung menjunjung loyalitas kader kepada partai, disusul dengan payung hukum yang menyatakan pencalonan eks koruptor tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tentang Pemilu. Sedangkan, faktor penolakan KPU terhadap caleg eks koruptor  adalah  pertaruhan  profesionalitas  KPU  untuk  menciptakan  pemilu  yang  bersih dengan membangun integritas peserta dan kandidat pileg.
Kata kunci : Partai Politik, Rekrutmen Politik, Kaderisasi,Caleg Eks Koruptor, Pileg

## PENDAHULUAN
Kehadiran partai politik (parpol) sebagai  efek samping diterapkannya sistem pemerintahan  kita  saat  ini  bagaikan  organ  vital  yang  menjadi  wadah  lahirnya  aktor aktor  pemimpin  bangsa.  Parpol  menjadi  pemeran  utama  dalam  demokrasi  yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan negara dan pemerintah. Saat ini kehadiran parpol  merupakan  sebuah  keharusan  dalam  kehidupan  politik  modern  yang demokratis.  Mengapa  demikian?  Ilmuan  politik  Miriam  Budiarjo  menuturkan  enam syarat pemerintahkan demokratis salah satunya adalah pemilihan umum yang bebas. Instrumen penting berjalannya suatu pemilan umum sudah pasti terletak pada partai politiknya.  Walaupun  bukan  satu-satunya  aktor  yang  terlibat  dalam  pemilu,  parpol menjadi  sebuah  organisasi  yang  secara  ideal  mampu  mengaktifkan  peran  serta memobilisasi masyarakat.
Saling  berpengaruhnya  antara  parpol  dan  proses  pemilihan  umum  saat  ini membuat  penulis  melihat  suatu  fenomena  yang  cukup  menarik  perhatian  berbagai kalangan. Sesuai dengan judul jurnal ini yaitu Dilema Kontestasi Caleg Mantan Napi Korupsi  Pada  Pileg  2019 ternyata  ada  sejumlah  eks  koruptor  yang  tercatat  sebagai daftar  calon  tetap  (DCT).  Jumlah  eks  koruptor  yang  menjadi  calon  legislatif  tahun 2019  sebanyak  38  baik  yang  mewakili  DPRD  untuk  tingkat  provinsi  maupun kabupaten/kota dari 13 partai. Sebelum nama-nama tersebut ditetapkan sebagai calon legislatif tentunya banyak pro dan kontra yang terjadi. Gejolak pro dan kontra tersebut datang dari banyak lapisan masyarakat mulai dari penyelanggara pemilu sendiri hingga lembaga  peradilan  yang  menangani  fenomena  majunya  caleg  eks  koruptor.  Ada beberapa fakta lapangan yang dapat dilihat dari pencalonan eks koruptor ini antara lain sebagai berikut :
Pertama, Agus  Riwanto  (2018)  dalam  bukunya  menuliskan  bahwa  ketika sidang pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) terhadap sejumlah elit politik yang melalakukan korupsi terungkap sejumlah fakta bahwa korupsi tidak dilakukan sendiri melainkan melibatkan struktur partai politik, anggota DPR, pengusaha dan birokrasi. Dapat  diartikan  bahwa  model  korupsi  politik  ini  amatlah  sistematik  dan  melibatkan jejaring  mafia  yang  kuat.  Melihat  premis  pertama  ini  fenomena  pencalonan  eks koruptor sangat erat kaitannya dengan ketelibatan partai politik di dalamnya. Oleh
karena itu, dalam jurnal ini teori tentang fungsi partai politik menjadi salah satu pisau analisis dalam melihat bagaimana eks koruptor berkontestasi di pemlihan legislatif.
Kedua, hasil  survey Political  Communication  Institute (Polcomm  Intitute) yang  dirilis  pada  9  Februari  2014  mencatat  mayoritas  publik  tidak  mempercayai parpol.  Persentasi  publik  yang  tidak  percaya  parpol  yakni  sebesar  58,2  persen. Kemudian yang menyatakan percaya sebanyak 26,3 persen dan 15,5 persen sisanya menyatakan tidak tahu. Tiga faktor utama penyebab tingkat ketidakpercayaan publik tersebut yaitu banyak kader parpol terjerat kasus korupsi, konflik internal partai dan pelanggaran etika oleh kader parpol (kompas, 9 Februari 2014). Melihat data ini parpol seyogyanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, namun dengan keputusan parpol mengusung calon legislatif eks koruptor pada pileg 2019 tidak menutup kemungkinan justru mengurangi respect masyarakat terhadap partai politik.
Ketiga, tata urutan perundangan di Indonesia ternyata turut mengambil peran dalam dilema pencalonan eks koruptor. Problemnya terletak pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang kemudian tumpang tindih dengan apa yang tercantum dalam  Undang-Undang  Pemilu.  Alhasil,  menyoal  pencalonan  eks  koruptor  ini membawa tiga lembaga negara dan partai politik terlibat didalamnya. Lembaga negara tersebut  diantaranya  Komisi  Pemilihan  Umum,  Badan  Pengawas  Pemilu  dan Mahkamah Agung serta beberapa partai politik yang mengusung calon legislatif yang pada awalnya tidak diloloskan oleh KPU.
Pencalonan  mantan  narapidana  kasus  korupsi  tidak  lepas  dari  peran  partai politik  dalam  rekrutmen  politik  dan  kaderisasi  anggotanya.  Fungsi  partai  politik sebagai  sarana  perekrutan  kader  terbaiknya  untuk  dikontestasikan  dalam  pemilihan umum  bertujuan  untuk  menjamin  sirkulasi  pemimpin  negara  berjalan  dengan  baik. Menyoal  korupsi  dan  partai  politik  ada  dua  hal  yang  menjadi  pemicunya  yaitu mengembalikan modal kampanye dan tak jelasnya model pembiayaan organisasi partai untuk  survivalitas  partai.  Alhasil  perilaku  korup  kader  partai  yang  telah  menduduki jabatan-jabatan politik tak bisa dihindarkan.
Berdasarkan fakta fakta tersebut satu benang merah yang menjadi pertanyaan yaitu bagaimana dilema yang terjadi dalam kontestasi caleg eks koruptor dalam pileg 2019? Kemudian sebagai bentuk upaya penanggulangannya dapat dilakukan upaya
yang setidaknya dapat mengurangi dan mencegah korupsi kader-kader parpol yang telah menduduki jabatan politik.

## STUDI LITERATUR

## Definisi Partai Politik
Penulis membuka gerbang pembahasan teori melalui pemaknaan partai politik secara  umum  sebelum  pada  akhirnya  membahas  peran  partai  secara  spesifik.  Partai politik  dalam  pengertian  modern  merupakan  sebuah  kelompok  yang  mengajukan calon-calon bagi  jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat  mengatasi atau  mempengaruhi  tindakan-tindakan  pemerintah  (Abdul:2013).  Kemudian  dari definisi tersebut dapat divisualisasikan bahwa parpol adalah wadah yang nantinya akan melahirkan  kader-kader  terbaik  baginya.  Hal  ini  tentu  saja  akan  kembali  lagi bergantung  pada  ideologi  partai  tersebut.  Berdasarkan  tingkat  komitmen  parpol terhadap  kepentingan  dan  ideologi,  parpol  dapat  diklasifikasikan  dalam  lima  jenis (Amal:xii-xiii) yaitu:
1. Partai  Proto,  merupakan  tipe  awal  parpol  sebelum  mecapai  tingkat perkembangan  seperti  saat  ini.  Ciri  paling  menonjol  dari  partai  ini  adalah perbedaan  antara  anggota  dan  non-anggota.  Masih  belum  nampak  sebagai parpol modern, tetapi hanya merupakan faksi-faksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi dalam masyarakat.
2. Partai  Kader,  bergantung  pada  masyarakat  kelas  menengah  ke  atas  yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta pemberi dana.  Tingkat  organisasi  dan  ideologi  masih  rendah.  Idelogi  yang  dianut konservatisme ektrem atau reformisme moderar, partai ini tak perlu organisasi besar yang memobilisasi massa. (Contoh: PSI di Indonesia 1950-1960-an).
3. Partai  massa,  muncul  setelah  terjadi  perluasan  hak  pilih  rakyat.  Perbedaan dengan  partai  kader  dan  paratai  proto  adalah  partai  massa  terbentuk  di  luar parlemen  sedangkan  partai  kader  dan  partai  proto  lahir  di  dalam  parlemen (intra-parlemen). Tujuan utama partai massa bukan hanya kemenangan, tetapi memberi pendidikan politik bagi masyarakat dan anggota.
4. Partai diktatorial, satu tipe dengan partai massa tapi dengan ideologi yang lebih kaku dan radikal.
5. Partai Catch-all ,  merupakan  gabungan  dari  partai  kader  dan  partai  massa. Pencetus  istilah Catch  All yaitu  Otto  Kirchmeir  yang  artinya  “menampung kelompok-kelompok  sosial  sebanyak  mungkin  untuk  dijadikan  anggotanya”. Tujuan  utamanya  memenangkan  pemilu  dengan  menawarkan  program  dan keuntungan bagi  anggotanya sebagai ganti idelogi yang kaku,  contoh  adalah Golkar 1971-1998).
Kelima  tipe  partai  di  atas  menggambarkan  sejarah  perjalan  partai  politik sampai saat ini. Perkembangan parpol saat ini kemudian memunculkan dilema ketika kepentingan  parpol  dan  idelogi  bahkan  saling  berlawanan  arah.  Indonesia  saat  ini menduduki masa-masa pasca Era Reformasi dengan segala bentuk perubahan sistem ketatanegaraan termasuk kepartaiannya. Kebebasan mendirikan partai seluas-luasnya dibuka asalkan tidak bertentangan dengan Pacasila dan UUD 1945. Parpol kemudian menjadi “embarkasi” atau “kendaraan”untuk menjadi anggota DPR dan DPRD seperti yang telah diatur dalam payung hukum sah di Indonesia.
Gaffar dan Amal (1998) merumuskan peranan dan fungsi parpol yaitu sebagai wadah  proses  pendidikan  politik.  Kemudian  parpol  berfungsi  sebagai  sumber rekrutmen  para  pemimpin  bangsa  guna  mengisi  berbagai  macam  posisi  dalam kehidupan  bernegara.  Parpol  juga  sebagai  lembaga  yang  berusaha  mewakili kepentingan  masyarakat  dan  sebagai  penghunung  antara  pengusa  dengan  rakyat. Dalam  jurnal  yang  akan  membahas  tentang  parpol  dan  pencalonan  kadernya  dalam pileg  2019  ini  penulis  fokus  pada  konsep  peranan  parpol  sebagai  sarana  rekrutmen politik.

## Rekrutmen Partai Politik
Dalam  menjalankan  fungsinya  dalam  rekruitmen  politik,  Partai  Politik  akan mengacu  pada  payung  hukum  yang  telah  ditetapkan  baik  Undang-Undang  maupun Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga masing-masing partai politik. Melalui proses ini  partai  politik  senantiasa  mencari  anggota  atau  kader  baru  dan  mengajak  orang “berbakat” untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik juga dijadikan
momen regenerasi sebuah partai politik. Sama halnya dengan pendapat Abdul Mukhtie Fadjar (2012) yang berpendapat bahwa. “ Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan  kelestarian  partai,  dan  sekaligus  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menyeleksi para calon pemimpin partai atau pemimpin bangsa”.
Kualitas  rekrutmen  politik  yang  baik  akan  berpengaruh  pada  kualitas  partai politik.  Hal  ini  dikarenakan  kader-kader  hasil  rekrutmen  partai  politiklah  yang nantinya akan membawa nama parpol dalam pemerintahan. Seperti pendapat Ramlan Surbakti bahwa:
“seleksi  dan  pemilihan  atau  seleksi  dan  pengangkatan  seseorang  atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan  pada  khususnya,  dengan  mengkhususkan kepada  orang-orang  yang  mempunyai  bakat  yang  cukup  menonjol,  partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang pemimpin (Ramlan Surabakti).”
Dapat  dikatakan  bahwa  rekrutmen  politik  sebagai  awal  mula  usaha  partai politik untuk mencapai tujuannya. Rekrutmen politik juga menentukan siapa sajakah yang  akan  menjalankan  fungsi-fungsi  sistem  politik  negara  melalui  suatu  lembaga yaitu  partai  politik.  Dalam  proses  rekrutmen  politik  sendiri  setiap  partai  politik memiliki  persyaratan  untuk  merekrut  kader-kader  baru  yang  nantinya  akan mengepakkan sayap politiknya. Rekrutmen politik biasanya diawali dengan sosialisasi partai politik kepada masyarakat agar tahu seberapa besar eksistensi partai tersebut.
Setiap masyarakat tidak hanya dipilih oleh partai politik melainkan masyarakat juga berhak memilih partai politik mana yang akan ia masuki. Dengan kata lain dalam rekrutmen  politik  terdapat  aspek  memilih  dan  dipilih.  Sebelum  proses  seleksi  atau penjaringan  yang  akan  dilakukan  partai  politik  terhadap  kader  barunya  mereka  pun harus menentukan partai politik mana yang akan dipilihnya. Disinilah letak pentingnya peran partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.
Sejak 2005 pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung pun kini diikuti oleh pasangan calon yang diusung oleh partai politik dan/atau
gabungan partai politik selain dapat diikuti oleh pasangan calon secara perseorangan. Itu artinya, hampir semua jabatan publik di lembaga eksekutif dan legislatif ditentukan oleh proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik, baik melalui pemilu maupun  pilkada.  Proses  rekrutmen  politik  di  dalam  suatu  partai  pada  dasarnya merupakan  manifestasi  dari  dinamika  dan  demokrasi  internal  partai  yang bersangkutan.  Semakin  demokratis  kehidupan  parpol  secara  internal  maka  semakin demokratis pula proses rekrutmen itu berlangsung. Begitu pula sebaliknya. Dinamika internal partai mencerminkan kecenderungan yang sama.

## Pola Rekruitmen Politik
Pola merupakan corak, model, system, cara kerja, bentuk ( struktur tetap dan rencana). Jadi, pola rekrutmen politik sendiri dapat diartikan sebagai suatu cara kerja partai politik dalam melakukan rekruitmen. Transparansi menjadi aspek penting yang harus diterapka partai politik dalam merekrut kader-kader baru. Pola rekrutmen yang diterapkan antara satu partai politik dengan partai politik lainnya secara umum sama, perbedaan  hanya  terletak  dalam  aturan  khusus  seperti  halnya  Anggaran  Rumah Tangga.  Prosedur-prosedur  rekrutmen  politik  terbagi  dalam  dua  bagian  menurut Almond dan Powell, yaitu :
1. Prosedur  tertutup  adalah  rekrutmen  dilakukan  oleh  elit  partai  yang  memiliki kekuasaan  untuk  memilih  siapa  saja  calon-calon  yang  dianggap  layak  diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitan yang dimilikinya untuk pemimpin.
2. Prosedur terbuka adalah setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin di dalam negaranya.
Dari prosedur pertama rekrutmen politik diatas terlihat bahwa elit partai dapat memilih  “siapa  saja”.  Hal  menarik  yang  menjadi  bahasan  yaitu  ketika  “siapa  saja” tersebut harus dipilih berdasarkan skill dan kredibilitas yang layak. Sedangkan pada prosedur  rekrutmen  terbuka  lebih  banyak  dominasi  masyarakat  dalam  menentukan calon pemimpin yang akan memimpin negaranya. Di sini, masyarakat tentunya
memiliki penilaian tersendiri terhadap calon pemimpin yang akan dipilih. Kesamaan ideologi,  suku,  dan  agama  bisa  saja  menjadi  acuan  masyarakat  dalam  memilih. Namun, eksistensi calon pemimpin juga sangat mempengaruhi masyarakat.
Selain  terdapat  prosedur-prosedur  dalam  rekrutmen  politik  ada  istilah  jalur- jalur politik yang perlu diketahui antara lain:
a) Jalur  Rekrutmen  berdasarkan  kemampuan-kemampuan  dari  kelompok  atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai  dari  berbagai  segi  yaitu  kriteria-kriteria  tertentu,  distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat dalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik.
b) Jalur  rekrutmen  berdasarkan  kaderisasi  artinya  setiap  kelompk-kelompok  partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota- anggotanya yang dianggap mampu dan cakap mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu  membawa/memobilisasi  parti-partai  politiknya  sehingga  memberi pengaruh besar di kalangan masyarakat.
Terkait  dengann  atau  alasan  dari  sebuah  rekrutmen  politik,  Barbara  Geddes dalam Mohadam Labolo (2015), mengklasifikasikan sistem rekrutmen menjadi empat model. Pertama, model  partisanship  yang  merekrut  berdasarkan  loyalitas  anggota kepada partai dan berusaha mengumpulkan partisan. Model ini kurang memperhatikan kompetensi. Kedua, meritocratic  dimana  rekrutmen  politik  dari  kalangan  yang memiliki kompetensi tinggi seperti teknokrat, pengusaha, guru, pekerja ahli, dan lain lain.
Ketiga ,  model rekrutmen  compartmentalization yaitu rekrutmen politik yang didasarkan  pada  pengangkatan  meritokratis  informasi  bagi  posisi-posisi  yang dipertimbangkan sebagi penting bagi keberhasilan pragmatis, sambil pada saat yang sama  memungkinkan  untuk  menggunakan  pengangkatan-pengakatan  lain  untuk dukungan jangka pendek dan pengembangan pengikut yang loyal. Keempat, survival yang merupakan rekrutmen politik didasarkan pada prinsip balas jasa dan sumber daya pelamar serta cenderung patronase.

## Kaderisasi
Partai  politik  disamping  melaksanakan  fungsinya  sebagai  rekrutmen  politik juga  turur  melakukan  proses  kaderisasi.  Kaderisasi  dipandang  sebagai  upaya  yang sistematik,  terus  menerus  dan  berkelanjutan  secara  konsisten  untuk  menumbuhkan, mengembangkan  dan  membentuk  insan-insan  pejuang  bangsa  dengan  kualitas  dan karakteristik  tertentu.  Cara  partai  dalam  menjalankan  kaderisasi  pun  berbeda  anatar partai satu dengan partai lainnya.
Salah  satu  komponen  utama  kaderisasi  menurut  H.  Mangkubumi  (1989:59) yaitu “pengarahan karir kader, dimana para kader diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam berbagai aspek perjuangan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.” Dengan  kata  lain  dapat  disimpulkan  bahwa  kaderasi  merupakan  proses penugasan  yang  diberikan  oleh  partai  politik  kepada  kader-kadernya,  baik  untuk memimpin partai maupun memimpin di luar partai politik.
Kaderisasi  tidak  semata-mata  sebuah  proses  yang  melibatkan  partai  politik saja.  Dalam  sebuah  kaderisasi  seorang  kader  harus  turut  memiliki  motivasi  dan idealisme yang tinggi dan diarahkan untuk memiliki karakteristik dan kualitas tertentu. Maka dari itu sepeeti disebutkan diatas  kaderisasi  merupakan proses yang bertahap, sistematik  dan  bukan  instan.  Kaderisasi  bagaikan  kawah  candradimuka  bagi  kader yang telah direkrut partai agar siap mengemban amanah dari partai untuk kedepannya. Kualitas  kaderisasi  pada  dasarnya  mempengaruhi  kualitas  kandidat  yang disiapkan oleh  partai,  baik  untuk  mengisi  jabatan  kepengurusan  di  internal  partai maupun dalam  rangka  mengisi  jabatan  publik  di  luar  partai,  di  lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif, di tingkat nasional dan daerah. Semakin tinggi kualitas sistem kaderisasi yang  dilakukan  oleh  partai  maka  semakin  baik  pula  kualitas  kader  yang dinominasikan  partai  untuk  jabatan  politik  di  dalam  dan  di  luar  partai.  Sebaliknya, semakin buruk kualitas kaderisasi yang dilakukan partai maka semakin tidak siap pula partai menyuplai kandidat kader dari internal partai untuk mengisi jabatan publik

## METODE PENULISAN
Penulisan artikel ini terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dengan tahapan pengumpulan data yang dilanjutkan dengan proses analisis data yang telah
dikumpulkan.  Dalam  mengamati  fenomena  pencalonan  mantan  napi  korupsi  pada Pileg 2019 penulis menggunakan pilihan metode yang dianggap paling sesuai dengan jenis paper ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Melalui metode kualitatif ini nantinya penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari  orang-orang  melalui  studi  literatur  dari  berbagai  buku,  jurnal  dan  dokumentasi yang telah teruji validitasnya.
Data yang telah dikumpulkan selanjutnya melalui tahapan analisis data. Proses analisis  data  secara  keseluruhan  melibatkan  usaha  memaknai  data  yang  berupa  teks atau  gambar.  Penulis  mempersiapkan  data  yang  akan  dianalisis  sebelum  akhirnya memahami  dan  membuat  interpretasi  makna  yang  luas  akan  data  tersebut  setelah menginterpretasikan  data  yang  diperoleh  kemudian  dilakukan  menganalisis  data menggunakan teori partai politik yang telah dijelaskan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pencalonan Mantan Napi Korupsi oleh Partai Politik
Pemilihan  umum  yang  jatuh  pada  tahun  2019  menjadi  wujud  demokrasi prosedural  bangsa  Indonesia.  Serangkaian  persiapan  dilaksanakan  sedemikian  rupa oleh  penyelenggara  pemilu  mulai  dari  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP). Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada bulan September 2018 adalah masa masa  penyelesaian  sengketa  penetapan  pencalonan  anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Pemilihan Umum ada sejumlah  16 Partai Politik yang menjadi peserta pileg 2019 dengan total jumlah daftar calon tetap DPR  sebanyak  7968  calon.  Data  tersebut  dirilis  pasca  rapat  pleno  KPU  dalam Keputusan  KPU  Nomor  1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018  tentang  Daftar  Calon  Tetap Anggota DPR Pemilu Tahun 2019. Dari data tersebut kemudian muncul 38 nama calon legslatif baik untuk DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi seperti dalam tabel 1 berikut ini.

## Tabel 1. DCT Caleg Mantan Napi Korupsi Pileg 2019
No.  Partai Jumlah Caleg Provinsi  Kab/Kota 1 Gerindra 3 3 2 Golkar 1 3 3 Berkarya 2 2 4 Perindo 1 1 5 PAN 1 3 6 Hanura 3 2 7 PBB 1 - 8 PDIP - 1 9 Nasdem - 2 10. Garuda - 2 11. PKS - 1 12. Demokrat - 4 13 PKPI - 2 Jumlah Total 12 26 38
Sumber: data olahan penulis dari detik.com
Keluarnya 38 nama caleg mantan napi kasus koruspsi dalam tabel diatas bukan tanpa  perseteruan.  Polemik  muncul  ketika  ada  dilema  menyoal  boleh  tidaknya  eks koruptor  menjadi  caleg  setelah  KPU  melarang  mereka,  sementara  Bawaslu membolehkan.  Kedua  badan  ini  tidak  menemui  kesepakatan  hingga  pada  akhirnya masalah  ini  diserahkan  ke  Mahkamah  Agung,  yang  memutus  uji  materi  Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU).  Dilansir  dari  media  online bbc.com Mahkamah Agung  menerima  pengajuan  uji  materil  PKPU  dimana  sebagian  gugatan  tersebut diajukan para mantan koruptor yang ingin menjadi wakil rakyat.
Fenomena dicalonkannya mantan napi korupsi ini tidak terlepas dari peran partai politik di dalamnya. Mengacu pada konsep rekrutmen partai politik yang menyatakan bahwa elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap  layak  diberikan  jabatan  berdasarkan  skill  dan  kapasitas  yang  dimilikinya
untuk  pemimpin,  tentu  elit  partai  sudah  menimbang  menyoal  eks  koruptor  yang dikader menjadi caleg ini. Dari 16 partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum 2019 hanya ada tiga partai saja yang tidak mencalonkan eks koruptor di dapil manapun. Hal  tersebut  diperkuat  dengan  portal  berita  dalam nasional.kompas.com ,  bahwa sebanyak  tiga  dari  16  partai  politik  peserta  Pemilu  2019  tidak  mengusung  calon legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi di seluruh tingkatan, baik DPR, DPRD Provinsi  dan  Kabupaten/Kota.  Ketiga  partai  tersebut  adalah,  Partai  Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Berdasarkan nama-nama yang telah dirilis tersebut rupanya Komisi Pemilihan Umum bersama Bawaslu dan DKPP sempat mengirim surat yang menyinggung soal pakta  inetgritas.  Sebelumnya,  partai  di  tingkat  pusat  menyetujui  adanya  pakta integritas yang bunyinya tidak akan mencalonkan bacaleg mantan narapidana korupsi. Di tingkat DPR RI memang tidak ada caleg yang menyandang status eks napi korupsi, namun  nama  –nama  eks  koruptor  justru  bermunculan  di  DCT  tingkat  provinsi  dan kabupaten. Hal ini menjadi indikasi pakta integritas tidak sepenuhnya menjadi concern parpol di tingkat daerah.
Sebelum  nama-nama  tersebut  diajukan  ke  KPU,  dapat  dipastikan  parpol pengusung telah melakukan sedemian proses pencalonan. Rupanya, status mantan napi kasus korupsi tidak mengurunkan niat parpol untuk mengikutsertakan kader tersebut dalam kontestasi pileg 2019. Tentunya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut antara lain problematika payung hukum dan tarik menarik kepentingan antara partai  politik  itu  sendiri  dengan  lembaga  penyelnggara  pemilu,  Komisi  Pemilihan Umum.

## Problematika Payung Hukum
Gejolak yang kemudian  muncul dari pencalonan  eks koruptor menjadi  caleg ini berawal dari tumpang tindihnya regulasi yang mengatur penyelanggaraan pemilu. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakayat, Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah
Provinsi  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  eks  koruptor  yang menjadi  calon  legislatif  tidak  boleh  terlibat.  Berikut  bunyi  pasal  4  ayat  (3),  “dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”. Melalui pasal ini jelas tergambar bahwa PKPU tidak memberikan kesempatan kepada mantan narapidana kasus korupsi.
Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 7 Undang-undang Pemilu pasal 240 ayat  (1)  huruf  g  yang  menyebutkan  bahwa  seorang  mantan  narapidana  yang  telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang  bersangkutan  mengumumkan  pernah  berstatus  sebagai  narapidana  kepada publik.  Kontras  dengan  PKPU  diatas,  pasal  ini  tidak  melarang  mantan  narapidana korupsi  untuk  menjadi  caleg.  Karena  hal  inilah  pada  akhirnya  diajukan  uji  materil terhadap  PKPU  no.  20  kepada  Mahkamah  Agung.  Adapun  berdasarkan  informasi perkara yang dilansir panitera Mahkamah Agung, sedikitnya ada delapan orang yang telah menggugat peraturan itu.
Wa  Ode  Nurhayati,  eks  narapidana  korupsi  kader  Partai  Amanat  Nasional sebagai salah satu penggugat PKPU ke Mahkamah  Agung dalam talkshow bersama Najwa Shihab (19 September 2018) mengungkapkan “Judicial review atau uji materil PKPU  No.  20  itu  tidak  karena  senang  dengan  perilaku  korupsi  tetapi  semata  mata menjadi warga negara yang baik, tunduk dan taat kepada konstitusi. Saya nggak mau hanya karena nanti manggungnya dibenci orang karena sebagai mantan napi korupsi lalu kemudian saya mau menjadi penjahat konstitusi”.
Singkat  cerita  setelah  proses  gugatan  masuk  ke  Mahkamah  Agung  pada akhirnya  keluarlah  keputusan  yang  memenangkan  pihak-pihak  penggugat  Komisi Pemilihan  Umum.  Dalam  putusannya,  MA  menyatakan  bahwa  larangan  mantan narapidana  kasus  korupsi  menjadi  caleg  bertentangan  dengan  UU  Pemilu.  Eks koruptor dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu. Berdasarkan UU Pemilu, setiap orang yang memiliki riwayat pidana atau pernah  menjadi  terpidana  dibolehkan  mendaftar  sebagai  caleg  namun  wajib mengumumkannya  di  publik.  Alhasil  keluarlah  38  nama  caleg  berstatus  mantan narapidana kasus korupsi dalam Daftar Calon Tetap yang disahkan KPU.

## Parpol vs KPU
Dunia  politik  di  pertengahan  tahun  2018  sempat  memanas  membahas  isu pencalonan eks napi koruptor. Tarik menarik kepentingan dalam partai politik mulai terlihat  ditambah  dengan  regulasi  dari  Komisi  Pemilihan  Umum  yang  ternyata tumpang tindih dan berlawanan dengan regulasi peraturan di atasnya berdasarkan tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Untuk menganalisis fenomena pencalonan eks napi koruptor tersebut penulis membagi ke dalam dua perspektif yakni dari pihak partai politik dan dari pihak kontra pencalonan eks koruptor yaitu KPU dan beberapa kalangan masyarakat lainnya.
Pertama, faktor  pendorong  pencalonan  eks  napi  koruptor  oleh  Partai  Politik dilihat  dari  fungsi  rekrutmen  parpol  itu  sendiri.  Ketika  partai  politik  melakukan rekrutmen tipe partisanship di mana parpol merekrut kalangan yang memiliki loyalitas pada parpol dan mampu menghimpun partisan. Tidak bisa dipungkiri kehadiran kader yang  diajukan  menjadi  caleg  di  tubuh  parpol  dapat  memberikan  dampak  elektoral. “Mereka (mantan eks koruptor) punya sumber daya untuk parpol khususnya sumber daya pendanaan, dana dan juga jejaring yang bisa bermanfaat bagi elektoral”, ujar Titi Anggraeni ketua Perludem kepada jawapos.
Pernyataan di atas kemudian kontras dengan apa yang disampaian Ketua DPP Bidang Hukum Partai Nasdem Taufik Basari dalam acara Metro Pagi Primetime pada Selasa, 18 September 2018. Berikut pernyataannya “ misalnya mantan kepala daerah atau  kontraktor  yang  punya  dana  banyak,  kalau  tidak  dicalonkan  sayang elektabilitasnya” . Taufik Basari menduga salah satu alasannya karena beberapa tokoh yang  pernah  tersangkut  kasus  korupsi  dapat  mendulang  suara  dan  meningkatkan elektabilitas partai jika terpilih kembali menjadi wakil rakyat.
Dalam sebuah talkshow di salah satu televisi nasional Moh Nur Hasan sebagai caleg  Dapil  Rembang  4  yang  pernah  terjerat  kasus  korupsi  dan  dipidana  satu  tahun penjara mengungkapkan alasannya maju kembali sebagai wakil rakyat.
“Modal saya nyaleg Cuma dua, sebagai mantan wakil rakyat sekaligus mantan napi.  Saya  sportif  menjalani  hukuman,  tidak  lari.  Umar  bin  Khatab  saja  bisa bertaubat. Banyak warga yang meminta untuk maju. Artinya saya layak maju dan saya meyakini saya korban.”
Bahkan,  seusai  masa  hukumannya  berakhir  Moh  Hasan  menjabat  sebagai Ketua DPC Hanura karena merasa bahwa perjuangan politik di partai Hanura dan telah melakukan  pernyataan  kepada  publik  atas  statusnya  sebagai  mantan  narapidana korupsi  melalui  media  masa  lokal.  Inilah  apa  yang  dalam  teori  rekrutmen  politik partisanship sebagai loyalitas dari kader yang direkrut kepada partai politiknya.
Kedua, faktor penolakan oleh KPU RI terhadap pencalonan eks napi koruptor dilihat  secara  sosiologis  yang  menyangkut  urusan  publik  (hubungan  antara  negara dengan  masyarakat).  Ketika  korupsi  terjadi  pihak  yang  paling  dirugikan  adalah masyarakat, terlebih korupsi termasuk salah satu tindak kejahatan luar biasa. Ketika KPU tidak meloloskan bacaleg mantan napi korupsi menjadi hal yang benar sebagai antisipasi  perilaku  yang  merugikan  hajat  hidup  orang  banyak  sekaligus  bentuk komitmen negara memberantas korupsi.
Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga mandiri dan independen dalam menyelenggarakan Pemilu salah satunya dalam penyusunan regulasi dan mempunyai kewajiban  moral  menjaga integritas pemilu. Upaya  KPU melarang  mantan koruptor menjadi peserta pileg 2019 merupakan bagian dari membangun integritas peserta dan kandidat  Pemilu.  Namun,  hal  yang  menjadi  batu  sandungan  adalah  ketika  KPU berhadapan  dengan  para  penggugat  peraturan  yang  telah  dibuat  sedemikian  rupa  ke Mahkamah Agung.
Selanjutnya,  dilema  terjadi  ketika  pencalonan  yang  diharapkan  khalayak adalah calon terintegritas yang ideal, bukan pengguna narkoba, kekerasan pada anak bahkan korupsi. Terlebih yang akan dicalonkan adalah jabatan di kursi legislatif yang notabene sesuai regulasi akan memilih anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, tentu terlihat sangat tidak selaras.

## Demokratisasi Pileg 2019 Lewat Tubuh Parpol
Ketika  isu  demokrasi  mulai  digalakkan  pasca  reformasi  1998  maka  sudah menjadi  tanggungjawab  bersama  untuk  merealisasikan  demokrasi  itu  sendiri,  tidak hanya  sebatas  mimpi  yang  ideal.  Dua  puluh  tahun  pasca  reformasi  seharusnya demokrasi sudah berkembang disetiap aspek kehidupan bernegara, tak terkecuali
dalam ranah pemilihan umum baik presiden dan wakil presiden sampai dengan dewan perwakilan rakyatnya.
Peran parpol sejak Pemilu 1999 sampai dengan pasca amandemen UUD 1945 yang keempat pada tahun 2002 begitu penting dan menempati peran vital bagi jalannya sistem ketatanegaraan di Indonesia. Urgensi parpol inilah yang mengharuskan konsep ideal dari demokrasi harus dipertahankan melalui beberapa upaya berikut ini.
Mendemokratiskan  rekrutmen ,  melalui  perbaikan  kualitas  seleksi  internal parpol dalam menentukan kandidat pileg. Jenis seleksi kandidat dalam pemilu dimulai dengan  (1)  sertifikasi,  merupakan  tahapan  pendefinisian  kriteria  yang  dapat  masuk dalam pencalonan dengan didasarkan pada aturan pemilihan, aturan partai dan norma sosial  informal.  Pencalonan  napi  koruptor  yang  melibatkan  dikeluarkannya  putusan Mahkamah Agung ada di tahap sertifikasi ini.
Selanjutnya  adalah  (2)  penominasian,  yaitu  kesediaan  calon  yang  telah memenuhi syarat dan permintaan dari tim seleksi. (3) tahap pemilu, merupakan seleksi publik untuk menentukan siapa calon yang akan terpilih, seleksi inilah yang menjadi lambang  demokrasi  rekrutmen  yang  sesungguhnya.  Sistem  rekrutmen  partai  sebisa mungkin bersifat adil dan berkesinambungan.
Mendemokratiskan penentuan caleg DPR/DPRD, melalui kesepakatan internal partai  politik  secara  demokratis  yaitu  konvensi.  Konvensi  dilakukan  sesuai  dengan tingkatan  DPR  seperti  Konvensi  nasional  untuk  memilih  caleg  DPR  RI,  konvensi provinsi  untuk  penentuan  caleg  tingkat  provinsi  dan  begitu  seterusnya.  Model pemilihan melalui konvensi ini mengutamakan musyawarah mufakat bukan one man one  vote berdasarkan  suara  mayoritas  dan  popularitas.  Oleh  karena  itu,  diperlukan model  inklusif  dalam  penentuan  kandidat  dengan  memperkuat  desentralisasi kepengurusan Parpol daerah untuk menentukan kandidat yang akan bertarung dalam pileg.
Tradisi musyawarah mufakat dalam konvensi pencalonan kandidat merupakan warisan  dan  identitas  nasional  bangsa  Indoensia.  Konsep  inilah  yang  melahirkan sebuah badan berbentuk Majelis Permusyawaratan Partai yang mampu mengatasi dan memaknai  cita-cita  ideologi  parpol  dan  cita-cita  kepemimpinan  politik  Indonesia, seperti itulah idealnya.
Mendemokratiskan kepengurusan partai politik , dilakukan dengan memperkuat  dan  mempersolid  organisasi  Parpol  sebagai  pendukung  dalam menggerakkan  fungsi-fungsi  Parpol.  Organisasi  parpol  perlu  didorong  untuk memperbaiki  manajemen  keuangan  Parpol  dan  pengadministrasian  Parpol  bukan hanya  merekrut  kelompok-kelompok  profesional  yag  memiliki  kemampuan membantu memenangi pemilu.
Gerakan  politisi  bersih, memiliki  tujuan  menjaga  stabilitas  demokrasi pemilihan umum. Konsep ini kemudian digambarkan dengan sosok politisi-negarawan yang memiliki kesadaran politik yang tinggi untuk mengabdikan seluruh jiwa-raganya untuk kemajuan bangsanya. Sedikit terdengar idealis namun setidaknya inilah cita-cita untuk politisi bangsa kedepannya.
Ada empat kriteria yang memvisualisasikan politisi bersih. Peratama, memiliki komitmen atau janji yang ditunaikan setelah terpilih menduduki jabatan yang disiapkan untuknya. Kedua, memiliki integritas atau kesetiaan kepada yang benar. Fenomena eks koruptor benar-benar  menjadi dilema antara  integritas kepada hukum atau integritas mereka terhadap perilaku anti korup.
Ketiga, tidak terlibat KKN. Konsep gerakan politisi bersih yang sampai saat ini menjadi  hambatan  sekaligus  tantangan  baik  bagi  parpol,  kader  dan  segenap  pihak- pihak  penyelenggara  negara.  Untuk  memberantas  patologi  ini  pun  tidak  hanya keinginan satu pihak  melainkan kesadaran seluruh  pihak yang terlibat dalam proses politik.
Keempat, tidak  terlibat  dalam  pelanggaran  HAM.  Hal  ini  menjadi pertimbangan krusial dalam mengukur dan melahirkan politik yang “bersih”. Politisi hendaknya tidak pernah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menghormati hak sosial dan hak politik masyarakat.
Mendemokratiskan  pemilihan  legislatif  dapat  diupayakan  dengan  beberapa jalan tersebut diatas. Namun, sekali lagi upaya ini tidak dapat dilaksanakan satu pihak melainkan keterlibatan semua stakeholder , baik tingkat pusat maupun di daerah.

## KESIMPULAN
Fenomena  pencalonan  mantan  napi  korupsi  dalam  pileg  2019  menghiasi tahapan  pemilu.  Tepat  tujuh  bulan  menjelang  waktu  pencoblosan  pada  April  2019. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menyatakan PKPU No. 20 pasal 4 ayat (3) tidak berlaku. Hal ini menandakan bahwa eks koruptor tetap dapat mencalonkan diri  dan  berkontestasi  dalam  pemilihan  umum  dengan  mengikuti  peraturan  yang ditetapkan Undang Undang Pemilu.
Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan jurnal ini :
• Terjadi tumpang tindih payung hukum antara PKPU dengan peraturan diatasnya yaitu  Undang-Undang.  Alhasil  Mahkamah  Agung  terlibat  untuk  memutus sengketa dan uji materil yang diajukan penggugat.
• Partai  Politik  mencalonkan  kader  eks  koruptor  karena  model  rekrutmen partisanship,  dimana  kader  memiliki  loyalitas  tinggi  terhadap  partainya. Sehingga,  walaupun  pernah  terjerat  kasus  para  kader  eks  koruptor  tetap senantiasa setia pada parpol.
• Komisi  Pemilihan  Umum  demi  menjaga  profesionalitasnya  sebagai  lembaga pemilu yang mandiri tidak meloloskan bacaleg eks koruptor seperti yang telah ditetapkan  melalui  PKPU.  Walaupun,  pada  akhirnya  KPU  kalah  terhadap gugatan yang diarahkan kepadanya melalui Mahkamah Agung.
• Mendemokratiskan  Parpol  dalam  Pileg  dapat  menjadi  upaya  yang  dapat mengurangi  ataupun  mencegah  terjadinya  polemik  pencalonan  napi  eks koruptor.  Hal  ini  dikarenakan  upaya  pencegahan  korupsi  dimulai  dari  dalam partai  politik  hingga  akhirnya  kader-kader  yang  duduk  di  legislatif  terhindar dari perilaku korup ke depannya.
Adapun rekomendasi penulis dalam melihat tarik menarik kepentingan antara parpol dan KPU ini sebagai berikut:
1) Penguatan  pelembagaan  partai  politik  untuk  menjamin  rekrutmen  yang dilakukan menghasilkan kader-kader yang sesuai dengan ideologi partai politik dan yang terpenting mampu menerapkan ideologi bangsa Indoensia.
2) Fungsi  rekrutmen  partai  tidak  boleh  terlepas  begitu  saja  dari  fungsi  parpol lainnya seperti pendidikan politik. Melalui pendidikan politik inilah  kader
parpol akan dibina sebagaimana mestinya agar mampu memanggul beban berat sebagai wakil rakyat.
3) Penguatan  regulasi  menjadi  satu  alternatif  apabila  negara  ingin  benar-benar menghentikan  langkah  eks  koruptor  untuk  mencalonkan  diri.  Eksekutif  dan legislatif harus membuat Undang-Undang dengan klausul bahwa setiap bacaleg harus tidak pernah dihukum pidana biasa dan/atau khusus berdasarkan putusan Hakim Pengadilan.
4) Menindaklanjuti DCT mengikutsaertakan eks koruptor alangkah baiknya KPU berinisiatif  melakukan  rekayasa  pencoblosan  dimana  masyarakat  harus mengetahui bahwa nama-nama tersebut adalah eks narapidana koruptor. Hal ini selaras dengan apa yang tertulis di UU Pemilu bahwasanya caleg eks koruptor harus  membuat  pernyataan  agar  publik  tahu  status  mantan  narapidana  yang disandangnya.
Pemilu dan Korupsi (Dilema Kontestasi Caleg Mantan Napi Korupsi pada Pileg 2019) (Valentina Mariama Sadeadema)

## DAFTAR PUSTAKA
Husodo,  Adnan  Topan.  2018. Setengah  Hati  Memberantas  Korupsi .  Malang  :  Intrans Publishing
Riwanto,  Agus.  2018. Desain  Sistem  Pemerintahan  Antikorupsi  (Konsep  Pencegahan Korupsi Politik dalam Sistem Pemerintahan, Partai Politik dan Pemilu). Malang: Setara Press
Haboddin, Muhtar. 2016. Pemilu dan Partai Politik di Indonesia. Malang : UB Press Budiarjo, Miriam. 2010. Dasar Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Alie, Farid,dkk. 2012. Studi Sistem Hukum Indonesia . Bandung: PT. Refika Aditama Apter, David. 1987. Politik Modernisas (terjemahan)i. Jakarta: PT. Gramedia
Gaffar, Afan.  2006. Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar).
Kumolo, Tjahjo.2015. Politik Hukum Pemilukada Serentak . (Jakarta: PT. Mizan Publika) Suharko.2005. “Merjaut Demokrasi”.(Yogyakarta : Tiara Wacana).

## Jurnal
Meitzner  Marcus.  2012. Ideology,  money  and  dynastic  leadership:  Indonesian Democratic Party of Struggle, 1998-2012. Journal South East Asia Research, 20, 4, pp 511–531 doi: 10.5367/sear.2012.0123
Choi, Nankyung. 2007. Election, parties and elites in Indonesia’s local politics . Journal South East Asia Research, 15, 3, pp.  325–354
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.5367/000000007782717731
Haris, Syamsudin.dkk. 2016. Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia. Komisi  Pemberantasan  Korupsi  bersama  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia.
Besty  Anindya.2014.  “ Pola  Rekrutmen  Calon  Anggota  Legislatif:“Studi  Komparasi Antara  Partai  Amanat  Nasional  Dengan  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya  Tahun 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi FIS UNY
Arianto, Bismar. 2011. “Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu”.
Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vo. 1, No.1, Tahun 2011.

## Produk Hukum
Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  no.  20  Tahun  2018  Tentang  Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakayat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

## Media Online
Official website detik.com
https://news.detik.com/berita/4221480/ini-38-eks-koruptor-yang-masuk-daftar-caleg- 2019
Kompas.com  dengan  judul  "Hanya  3  dari  16  Parpol  yang  Tak  Usung  Caleg  Eks Koruptor",  https://nasional.kompas.com/read/2018/09/21/08444961/hanya-3-dari- 16-parpol-yang-tak-usung-caleg-eks-koruptor
` Kristian Erdianto. 2018. KPU persilahkan napi korupsi daftar caleg, tetapi...
https://nasional.kompas.com/read/2018/07/05/17533931/kpu-persilakan-mantan- napi-korupsi-daftar-caleg-tetapi