## Ahmad Siboy
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Email : siboysalman@unisma.ac.id
Abstrak
Kata Kunci : Implication, Coalition Pattern, Presidential Election

## Abstract
Koalisi  partai  politik  dalam  pengajuan  pasangan  calon  Presiden /wakil  Presiden  merupakan sebuah  keniscayaan . Sebab , tidak  terdapat  satupun  partai  politik  yang  memperoleh  suara mayoritas  sehingga  membutuhkan  dukungan  partai  lain supaya  memenuhi  angka  presidential threshold . Namun , koalisi  partai  politik  yang terjadi  tidak didasarkan  kepada  kesamaan  visi, misi dan ideologi partai. Koalisi partai politik didasarkan pada situasi dan kondisi politik yang berkembang  serta  power  sharing  atau  bagi -bagi  kursi  menteri . Akibatnya , komposisi  koalisi partai  politik  dalam  tiap  pemilihan  Presiden  berubah -rubah . Hal ini tentu  merupakan  pola koalisi yang hanya berorientasi pada pragmatisme  semata. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah apa yang menjadi landasan dan bagaimana pola koalisi partai politik di Indonesia serta mengapa  perlu  terjadi  pola  koalisi  yang  permanen  antar  partai  politik . Penelitian  ini menganalisis  pola  koalisi  partai  politik  dan implikasinya  terhadap  penyelenggaraan  Pemilu Presiden  di Indonesia . Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pola  koalisi   partai  politik  di Indonesia terjadi karena masing-masing partai politik tidak menjadikan visi dan misi serta
The coalition of political parties in nominating the presidential  and vice-presidential  candidate pair is a necessity. This is because none of the political parties received a majority vote, making them need support from other parties to meet the presidential  threshold requirement . However, the established  coalition  mostly  is not based  on the same  vision , mission , and ideology . The coalition is based on the developed political situations and conditions or for power-sharing such as sharing  ministerial  seats . As a result , the composition  of the coalition  in each presidential election always changes. This is obviously a coalition pattern that is oriented only to pragmatism . The research  problems  in this study were as follows . (1) What is the basis of the coalition  of political parties in Indonesia? (2) What is the pattern of political party coalitions in Indonesia? ( 3) Why does a permanent  coalition  pattern between political  parties need to occur? This study analyzed the coalition pattern of political parties and its implications  for the implementation  of the presidential  election in Indonesia . The results showed that the coalition  pattern of political parties  in Indonesia  occurred  because  most  of the political  parties  do not make  their  vision , mission, and ideology become the basis for determining  the direction  of the coalition . Political parties  build  coalitions  based  on the  agreement  for  a certain  number  of ministerial  seats promised by the presidential and vice-presidential candidate pairs that they nominate. Political parties  that  were  previously  rivals  (from  the  winning  presidential  and  vice -presidential candidate  pairs ) can transfer  their  supporting  positions  to the elected  presidential  and vice- presidential  candidate  pairs. In fact, a permanent  coalition  is highly needed to ensure a check and balance  of the winner of the general  election . This means that the composition  of political parties supporting the losing presidential and vice-presidential candidate pairs must be ready to become parties in the opposition ranks, not to become government coalition parties.

## Implikasi Pola Koalisi  Partai Politik terhadap Dinamika Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Indonesia
Keywords : Implikasi, Pola Koalisi, Pemilihan Presiden
ideologinya  sebagai  lndasan  dalam menentukan  arah koalisi. Partai politik membangun  koalisi atas dasar  berapa  kursi  menteri  yang  dijanjikan  oleh pasangan  calon  Presiden /wakil  Presiden yang akan diusung. Partai politik yang sebelumnya merupakan rival (dari pasangan calon Prsiden dan wakil Presiden  yang memenangi  pemilihan ) dapat mengalihkan  posisi dukunganya  kepada pasangan  calon Presiden dan wakil Presiden yang terpilih. Padahal  koalisi permanen  sangatlah dibutuhkan untuk menjamin terjadinya check and balance terhadap pemenang Pemilu (penguasa ). Artinya, komposisi  partai politik pendukung  pasangan  capres dan cawapres  yang kalah harus siap menjadi partai di barisan oposisi bukan berpindah mejadi partai koalisi pemerintah.

## A. PENDAHULUAN
Secara yuridis, penyelenggaraan pemilihan umum dimaknai sebagai pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  atau  sebagai perwujudan  kongkrit  pelaksanan  demokrasi di  Indonesia.  Pasal  1  angka  1  UU  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  umum menyatakan  bahwa  Pemilihan  Umum  yang selanjutnya  disebut  Pemilu  adalah  sarana kedaulatan rakyat.
Bentuk  pemilihan  umum  untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD), Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD) dan  Presiden/Wakil  Presiden  ialah  secara langsung sehingga penyelenggaraan pemilihan  di  Indonesia  berbeda  dengan pemyelenggaraan  Pemilu  yang  berlaku diberbagai  Negara  lain  termasuk  dengan Amerika serikat. Apabila di Amerika Serikat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih  melalui electoral  college 1 dimana rakyat  tidak  dapat  memilih  secara  langsung pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya,  namun  di  Indonesia    setiap individu  warga  negara  memiliki  hak  suara secara  langsung  atau  masing-masing  rakyat memiliki hak satu suara ( one men, ne vote ).
1 Aisah Putri Budiatri, Presidential Elections In The United State, Jurnal Penelitian Politik, Volume 10, No.2 Desember 2013, hlm, 169.
Dalam hal pengajuan pasangan calon Presiden  dan  Wakil  Presiden,  di  Indonesia juga  memiliki  perbedaan  dri  Negara-negara lain.  Berdasarkan  UUD  NRI  Tahun  1945 Pasca  amandemen,  pengajuan  pasangan calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  hanya dapat  diajukan  oleh  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan umum. Pasal 6A ayat (2) menyatakan bahwa Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan  oleh  partai  politik  atau  gabungan partai  politik  peserta  pemilihan  umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
Dari  ketentuan  Pasal  6A    UUD  NRI Tahun  1945  tersebut,  maka  pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya  dapat  dilakukan  apabila  memenui beberapa  hal:  Pertama,  diajukan  oleh  partai politik  yang  menjadi  peserta  pemilihan. Partai    politik  peserta  Pemilu  adalah  partai politik  yang  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  dinyatakan  lolos  sebagai  peserta pemilihan.  Tidak  semua  partai  politik  dapat peserta  pemilihan  umum  atau  tidak  semua partai  politik  dinyatakan  lolos  oleh  Komisi Pemilihan Umum. Pada Pemilu Tahun 2019, terdapat  73  Parpol  dan  yang  mendaftar sebagai  peserta  Pemilu  sebanyak  27  namun yang  dinyatakan  lolos  sebagai  peserta
pemilihan seperti Partai Idaman pada Pemilu 2019. 2
Kedua; Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus dalam bentuk berpasangan  atau  paket.  Artinya,  harus diajukan  secara  bersamaan  antara  calon Presiden  dan  calon  Wakil  Presiden.  Dari sini,  maka  mengharuskan  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  untuk  mengusung pasangan  calon  Presiden/Wakil  Presdisen secara bersamaan.
Ketiga; tidak menjabat untuk periode ketiga kalinya. Pasangan calon Presiden dan Wakil  Presiden  yang  diajukan  tidak  boleh orang  yang  pernah  menjabat  selama  dua priode  untuk  jabatan  yang  sama.  Semisal, seorang yang akan didaftarkan sebagai calon Presiden  maka  orang  tersebut  tidak  pernah menjadi  Presiden  selama  dua  periode  baik secara  berturut-turut  atau  tidak,  Begitupun dengan  calon  Wakil  Presiden.  Akan  tetapi, seseorang  yang  pernah  menjadi  wakil presiden  selama  dua  periode  tetap  dapat diajukan dalam Pilpres namun sebagai calon Presiden  bukan  calon  Wakil  Presiden  lagi. Seorang  Presiden  yang  pernah  menjabat selama  dua  periode  juga  dapat  diajukan
2 https://nasional.kompas.com/read/2017/10/17/0 5320011/ada-27-parpol-daftar-sebagai-calon- peserta-pemilu-2019-ini-daftarnya.
dalam  Pemilihan  Presiden  namun  dalam jabatan sebagai Wakil Presiden.
Keempat,  tidak  harus  kader  partai politik.  Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden  yang  diajukan  oleh  partai  politik ataupun  gabungan  partai  politik  tidak  harus kader  partai  politik.  Artinya,  partai  politik ataupun  gabungan  partai  politik  dapat mengajukan calon yang berasal dari kalangan profesional atau tidak pernah aktif dalam  partai  poltik.  Dalam  pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden  tahun  2019 mislanya,  terdapat  sosok  non  Partai  yaitu KH.  Ma’ruf  Amin  yang  diajukan  oleh koalisi  kerja  (PDIP,  Golkar,  Nasdem,  PKB, Hanura) sebagai calon Wakil Presiden.
Kelima;  Gabungan  Partai  politik. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden juga  dapat  diajukan  oleh  gabungan  partai politik.  Gabungan  partai  politik  pada hakikatnya  bukanlah  merupakan  sebuah kewajiban  melainkan  pilihan.  Artinya, Pilihan  disini  bermakna  bahwa  setiap  partai politik  dapat  mengajukan  pasangan  calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa berkoalisi  dengan  partai  lain.  Satu  partai politk-pun  dapat  mengajukan  pasangan calon  Presiden  dan  wakil  Presiden  namun biasanya  partai  politik  selalu  berkoalisi dengan partai politik lain dalam mengajukan
pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden.
Tabel 1 Syarat pengajuan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden N o Syarat Keterangan Dasar Huku m 1 Diajukan oleh Parpol peserta Pemilu Calon Presiden/Wa kil  Presiden tidak dapat melalui  jalur perseorangan , Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 2 Satu Paket (terdiri dari calon Presiden dan Wakil Presiden ) 3 Tidak pernah menjabat lebih dari  dua periode untuk jabatan yang sama. 4 Kader dan  Non Kader Parpol Peserta Pemilu 5 Diajukan Oleh Partai Politik Memenuhi angka Presidential Threshold
atau
Gabunga
n  Partai
Politik
Peserta Pemilu.
Gabungan  partai  politik  menjadi sebuah kewajiban dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila partai politik yang ingin mengajukan pasangan  Capres/Cawapres  tersebut  tidak memiliki  jumlah  suara  yang  memenuhi syarat  minimal  pengajuan  pasangan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  atau  ambang batas perolehan suara (p residential threshold ). Presidential  Threshold adalah ambang  batas  perolehan  suara  yang  harus dipenuhi setiap Parpol atau gabungan Parpol yang  ingin  berkompetisi  dalam  pemilihan Presiden.
Dalam ius  constitutum, berdasarkan UU  7  tahun  2017  tentang  pemilihan  umum, presidential Threshold ditetapkan 20% kursi DPR  RI  dan/atau  25%  suara  sah  nasional. Dari  ketentuan  angka  ambang  batas  itulah kemudian  yang  menyebabkan  pengajuan pasangan  calon  Presiden/Wakil  Presiden selalu diajukan oleh gabungan partai politik. Walaupun  dalam  Pemilu  tahun  2004 terdapat  Partai  Persatuan  Pembangunan (PPP)  yang  mengajukan  pasangan  Hamzah- Haz  dan  Agum  Gumelar  tanpa  berkoalisi
dengan  Partai  lain.  Namun,  apa  yang dilakukan oleh PPP pada Pemilu tahun 2004 terjadi karena angka ambang batas presidential  Threshold masih  sangat  rendah atau 15 % 3 namun seiring dengan kenaikkan angka  ambang  batas  selisih  suara  yang mencapai angka 20% kursi DPR RI dan atau 20%  suara  sah  nasional  telah  menjadikan partai  politik  harus  berkoalisi  dengan  partai lain  untuk  dapat  menjadi  peserta  pemilihan Presiden/Wakil  Presiden.  Hal  ini  terbukti dalam  penyelenggaraan  Pemilu  Presiden Tahun  2009.  2014  dan  2019  dimana  tidak terdapat satupun partai politik yang berangkat sendirian atau tanpa koalisi dalam mengajukan  pasangan  calon  Presiden  dan Wakil Presiden.

## Tabel 2
Peta Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden
N
o Tahu n Pemil u Nama Capres/Cawap res Partai Pengusung 1 Pilpre s tahun 2004 Megawati- Hasyim Muzadi PDIP, PDS Wiranto- Sholahuddin Wahid Golkar, PKB Amien Rais- Siswono Yudhohusodo PAN,  PKS, PBR, PNBK,  PNI MARHAEN
,  PPDI,  PSI,
3 Pasal Pasal 5 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003.
dan PBSD. Susilo.B.
Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla PD, PBB, PKPI Hamzah Haz- Agum Gumelar PPP 2 Pilpre s Tahun 2009 Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangun an, Partai Kebangkita n Bangsa, Partai  Bulan Bintang. Megawati Soekarnoputri- Prabowo Subianto Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Gerindra Muhammad Jusuf Kalla- Wiranto Partai Golkar  dan Partai Hanura 3 Pilpre s 2014 Prabowo Subianto-  Hatta Radjasa Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangun an Joko  Widodo- Partai
Jusuf Kalla Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem  dan Partai Kebangkita n Bangsa. 4 Pilpre s 2019 Joko  Widodo- KH. Ma’ruf Amin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem  dan Partai Kebangkita n Bangsa, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangun an. Prabowo Subianto- Sandiaga S. Uno Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat
Nasional.
Sumber: Diolah dari buku Politik Kartel dan Membongkar Politisasi Fungsi DPR
Dari  paparan  di  atas  tampak  bahwa pola  koalisi  partai  politik  yang  terjadi  di Indonesia  tidak  memiliki  pola  yang  jelas atau tidak permanen antar tiap penyelennggaraan  Pemilihan  Presiden  dan Wakil  Presiden.  Visi,  Misi  dan  ideologi Parpol  yang  seharusnya  menjadi  landasan dalam membangun koalisi diabaikan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian ini  tergolong  sebagai  jenis  penelitian yuridis-normatif  atau  penelitian  pustaka. Pendekatan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perudang-undangan dan pendekatan  kasus.  Sumber  bahan  hukum terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa peraturan  perundang-undangan  sedangkan untuk sumber bahan hukum sekunder terdiri dari  buku  dan  jurnal.  Metode  analisis  yang digunakan adalah preskriptif analisis.

## C. PEMBAHASAN

## a. Pola Koalisi Partai Politik
Pola  koalisi  yang  terjadi  pada  tiap penyelenggaraan  pemilihanumum  presiden terutama pada Pilpres tahun 2009, 2014 dan 2019 menunjukkan bahwa koalisi dilakukan oleh Partai Politik karena: Pertama, tingginya angka ambang batas. Pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah  menuntut  setiap  partai  politik  untuk berkoalisi  dengan  partai  lain.  Partai  politik tidak  dapat  mengajukan  pasangan  calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa berkoalisi dengan partai lain. Hal ini karena sangat  sulit  bagi  setiap  partai  politik  untuk dapat  memperoleh  suara  20  %  Kursi  DPR RI  dan/atau  25%    suara  sah  dalam Pemilihan. Dalam Pemilu tahun 2009 hanya
satu  partai  yang  perolehan  suaranya  atau perolehan  kursi  DPRnya  memenuhi  syarat untuk  dapat  mengajukan  pasangan  calon Presiden dan wakil Presiden tanpa berkoalisi yakni  Partai  Demokrat  dengan 20,85%  atau 148 kursi 4 .  Namun,  walaupun Partai Demokrat  memenuhi  angka presidential threshold untuk dapat mengajukan pasangan calon  Presiden  dan  wakil  Presiden  akan tetapi  Partai  Demokrat  tetap  berkoalisi dengan  beberapa  partai  lain  yaitu  Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan,  Partai  Kebangkitan  Bangsa, Partai Amanat Nasional.
Dalam  Pemilu  tahun  2014  dimana angka  ambang  batas  selisih  suara  masih sama  dengan  Pilpres  tahun  2009,  tidak terdapat  satupun  partai  yang  memperoleh suara  diatas  20%  kursi  DPR  RI  atau  25% suara  sah  nasional.  PDI-P  sebagai  partai pemenang  atau  partai  yang  memperoleh suara terbanyak sekalipun, perolehan suaranya  hanya  18% 5 atau  belum  mencapai batas angka minimal presidential thresholod . Tabel 3
4 http://partai.info/pemilu2009/
5 https://nasional.kompas.com/read/2014 /05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Su ara.Pemilu.Legislatif.2014

## Perolehan suara Partai Politik  Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2014
No Urut Nama Partai Politik Perolehan Suara 1 Partai Nasdem 8.402.812 (6,72 persen) 2 Partai Kebangkitan Bangsa 11.298.957 (9,04 persen) 3 Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 (6,79 persen) 4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 (18,95 persen) 5 Partai Golkar 18.432.312 (14,75 persen) 6 Partai Gerindra 14.760.371 (11,81 persen) 7 Partai Demokrat 12.728.913 (10,19 persen) 8 Partai Amanat Nasional 9.481.621 (7,59 persen) 9 Partai Persatuan Pembangunan 8.157.488 (6,53 persen) 10 Partai Hanura 6.579.498 (5,26 persen) 14 Partai Bulan Bintang  1.825.750 (1,46 persen) 15 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 1.143.094 (0,91 persen) Sumber:https://nasional.kompas.com/read/2 014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perol ehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014
Dalam  Pemilu  Tahun  2019  dimana Pemilu  digelar  serentak  antara  pemilihan umum  legislatif  dan  pemilihan  Presiden maka angka presidential Threshold mengaju pada  hasil  Pemilu  tahun  2014.  Artinya, perolehan  suara  partai  politik  dalam  Pemilu tahun  2014  dapat  digunakan  untuk  dua  kali
persyaratan  pengajuan  pasangan  calon Presiden/  Wakil  Presiden.  Yakni,  untuk Pilpres Tahun 2014 dan Pilpres Tahun 2019.
Kedua, memperkuat dukungan.
Koalisi  dilakukan  oleh  setiap  Partai  Politik juga  dalam  rangka  untuk  memperkuat dukungan.  Artinya,  walaupun  suatu  partai politik telah memenuhi ambang batas selisih suara  untuk  dapat  mengajukan  pasangan calon  Presiden/Wakil  Presiden  namun  tiap partai  politik  tetap  meniscayakan  untuk berkoalisi dengan partai lain sebab walaupun suatu partai politik telah memenuhi  ambang  batas  selisih  suara  tanpa koalisi  namun  ia  membutuhkan  banyak dukungan dari partai lain dalam menghadapi Pilpres.  Tidak  mungkin  bagi  suatu  Parpol yang  memperoleh  suara  signifikan  dalam Pemilu  legislatif  akan  berperang  sendirian dalam Pemilihan Presiden mengingat pasangan  lain  atau  pasangan  yang  menjadi lawannya  pasti  diusung  oleh  gabungan partai politik. Sebagai contoh, dalam Pemilu tahun  2009,  Partai  Demokrat  merupakan Partai  dengan  perolehan  suara  20%  artinya apabila mengacu pada Pasal 9 UU 42 tahun 2008  tentang  Pilres  maka  Partai  Demokrat tidak  perlu  berkoalisi  dengan  partai  lain. Partai Demokrat dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden cukup  dengan  perolehan  suara  partainya
saja. Namun, Partai Demokrat tetap membangun  berkoalisi  dengan  beberapa Parpol  seperti  Partai  Demokrat,  Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan,  Partai  Kebangkitan  Bangsa, dan Partai Bulan Bintang.
Ketiga; Menjaga kebijakan pemerintah.  Koalisi  dibutuhkan  dalam rangka  untuk  menjaga  hubungan  eksekutif (Presiden/pemerintah)  dan  legislati  (DPR) stabil  dalam  satu  periode.  Tidak  dapat dipungkiri bahwa seorang Presiden membutuhkan  kekuatan  dukungan  yang sangat kuat di parlemen dalam rangka untuk memperlancar jalannya kebijakan pemerintah. Dalam konteks hubungan eksekutif  dan  legislatif  di  Indonesia  maka banyak kebijakan pemerintah yang membutuhkan persetujuan parlemen. Beberapa  hal  penting  kebijakan  pemerintah yang  membutuhkan  persetujuan  parlemen adalah  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN).  Dalam  hal Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara maka rancangan anggaran yang dicanangkan oleh  pemerintah  membutuhkan  persetujuan dari  DPR  RI. 6 Atau  dalam  hal  penunjukkan Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia
6 Pasal 23 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
misalnya,  Presiden  tetap  membutuhkan persetujuan dari DPR.
Atas  dasar  hubungan  eksekutif  dan legislatif  itulah  kemudian  membuat  partai politik  membutuhkan  banyak  kursi  di  DPR sebab  apabila  kursi  pemenang  Pilpres  tidak mayoritas di DPR maka jalannya pemerintahan  dipastikan  tidak  akan  stabil. Dengan  menjalin  koalisi  dengan  berbagai Parpol  maka  secara  otomatis  jumlah  kursi pendukung  pemerintah  di  parlemen  akan semakin  banyak.  Banyaknya  jumlah  kursi pendukung di Parlemen tentu akan membuat tensi politik pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membutuhkan persetujuan  DPR  tidak  akan  begitu  ramai atau berbelit-belit.
b. Relasi  Pola  Koalisi  Partai  Politik
Terhadap Penyelenggaraan

## Pemilihan Presiden
Format  koalisi  partai  politik  di Indonesia  masih  belum  didasarkan  kepada aturan  yang  jelas.  Artinya,  tidak  terdapat regulasi  yang  mengharuskan  partai  politik berkoalisi  dengan  partai  lain  baik  dalam proses pengajuan pasangan calon Presiden/Wakil  Presiden  maupun  dalam menjalankan  roda  pemerintahan.  Akibat ketidakjelasan  tentang  format  koalisi  itulah kemudian  yang  meyebabkan  pola  koalisi  di Indonesia tidak memiliki desain yang baku.
Pola koalisi partai politik di Indonesia  bergantung  pada  dinamika  politik yang berkembang. Artinya, terjadinya koalisi suatu Parpol dengan Parpol yang lain bergantung  pada  kehendak  dari  tiap-tiap Parpol  dalam  tiap  periode.  Akkibatnya, partai  politik  tidak  memiliki  pola  koalisi yang permanen dari waktu kewaktu. Koalisi yang  terjadi  sering  bergeser  berdasarkan kepada kepentingan sesaat. Dalam Pemilihan  umum  Presiden  misalnya,  koalisi partai  politik  berubah-rubah  dari  tiap periode.  Pada  Pemilu  Presiden  tahun  2004, terdapat lima pasangan calon Presiden/Wakil  Presiden  yang  diusung  oleh Parpol atau gabungan partai politik. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta  koalisi  partai  politik  pengusungnya pada  Pemilu  Tahun  2004  putaran  pertama adalah:
Tabel 4
Peta Koalisi Parpol Dalam Pemilu
Presiden Putaran Pertama Tahun 2004
N o Nama Calon Partai pengus ung Perolehan Sura %
Pile g/K
ursi yan g dira ih Pilpres
0 1 Megaw
ati-
Hasyim Muzadi PDIP, dan PDS 114 31.569. 104 27 0 2 Wiranto - Sholahu ddin Wahid Golkar, dan PKB 170 26.286. 788 22 0 3 Amien Rais- Siswon o Yudhoh usodo
PAN, PKS,
PBR, PNBK,
PNI
MARH
AEN,
PPDI, PSI, dan PBSD.
114 17.392. 931 15 0 4 Susilo.
B. Yudhoy ono (SBY)- Jusuf
Kalla
PD,
PBB, dan PKPI
68 39.838. 184 33 0 5 Hamzah Haz- Agum Gumela PPP 58 3.569.8 61 3
r
Sumber : Data diolah dari buku Politik kartel dan Koran harian Kompas
Konfigurasi  koalisi  yang  terjadi dalam  Pilpres  putaran  pertama  tersebut mengalami pergeseran dalam putaran kedua. PPP  yang  sebelumnya  mendukung  Hamzah Haz-Agum  Gumelar  maka  pada  puturan kedua  mendukung  pasangan  Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi. Pilihan PPP bergabung dengan kubu Megawati Soekarnoputri  karena  pasangan  calon  yang diajukan  oleh  PPP  (Hamzah  Haz-Agum Gumelar)  tidak  lolos  putaran  kedua. Langkah  yang  sama  juga  dilakukan  oleh partai  Golkar.  Partai  Golkar  yang  pada putaran  pertama  mendukung  pasangan Wiranto-Sholahuddin Wahid bergabung dengan  koalisi  Megawati-Hasyim  Muzadi. Partai  Bintang  Reformasi  (PBR)  yang sebelumnya  mendukung  pasangan  Amien Rais-Siswono  Yudhohusono  juga  masuk dalam koalisi PDI-P.
Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera berbeda  dengan  PBR.  Jika  PBR  memilih mengalihkan  dukungannnya  dari  pasangan Amien  Rais-Siswono  kepada  pasangan Megawati-Hasyim  Muzadi  maka PBR mengalihkan dukungannya kepada pasangan Susilo  Bambang  Yudhoyono-Jusuf  Kalla.
Sikap PBR yang berbeda dengan sikap PAN seperti  pada  Pilpres  putaran  pertama  dan putaran  kedua  maka    menunjukkan  bahwa partai  politik  dalam  memberikan  dan mengalihkan  dukungan  tidak  terikat  pada barisan  koalisi  sebelumnya.  Berikut  tabel pergeseran  pola  koalisi  partai  politik  pada Pilpres  2004  putaran  pertama  dan  putaran kedua.
Tabel 5 Peta Pergeseran Koalisi Parpol Dalam Pemilu Presiden Putaran Kedua Tahun 2004 N o Nama Calon Partai Pengu sung Perolehan Sura % Pileg/ Kursi yang diraih Pilpr es
0 1 Megaw ati- Hasyi m Muzad i PDIP, PDS, Golkar ,  PPP, dan PBR 321 44.99 0.704 39 0 2 Susilo. B. Yudho yono (SBY)- Jusuf Kalla PD, PBB, PKPI, dan PKS 113 69.26 6.350 61 Sumber:  Buku Membongkar  Politisasi Fungsi DPR, hlm. 108
Pergeseran pola koalisi partai politik tidak  hanya  terjadi  pada  Pilpres  putaran pertama  dan  kedua  saja  melainkan  juga terjadi  pasca  pemilihan  Presiden/Wakil Presiden.  Artinya,  setelah  Presiden  dan
Wakil  Presiden  dilantik,  terdapat  partai politik  yang  pada  saat  Pilpres  tidak  masuk bagian  dari  koalisi  dari  pemenang  Pilpres yang ikut bergabung menjadi barisan koalisi partai  pemerintah.  Disini  dapat  diambil contoh  dari  partai  Golkar  dan  PPP.  Dimana kedua  partai  tersebut  pada  saat  Pilpres putaran pertama dan kedua tidak mendukung  pasangan  SBY-Jusuf  Kalla namun  setelah  SBY-Jusuf  Kalla  dilantik menjadi  Presiden  dan  Wakil  Presiden  maka kedua  partai  tersebut  (Golkar  dan  PPP) masuk  pada  koalisi  partai  pendukung  SBY- Jusuf Kalla.
Pada  Pemilu  Presiden  tahun  2009, terdapat tiga pasangan calon Presiden/Wakil Presiden  yang  menjadi  peserta  pemilihan. Pasangan  pertama  adalah  pasangan  Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang didukung oleh koalisi Partai yang terdiri dari Partai  Demokrat,  Partai  Keadilan  Sejahtera,
Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan  Bangsa.  Pasangan  nomer  urut dua adalah pasangan Megawati
Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang didukung oleh koalisi Partai yang terdiri dari Partai  Demokrasi  Indonesia  Perjuangan, Partai Gerindra dan pasangan calon Presiden dan  Wakil  Presiden  nomer  urut  tiga  yakni pasangan  Muhammad  Jusuf  Kalla-Wiranto
yang  diusung  atau  diajukan  oleh  Partai Golkar dan Partai Hanura.
Pemilihan  Presiden  tahun  2009 hanya  berlangsung  satu  putaran  karena pasangan  calon  SBY-Bodiono  memperoleh suara  diatas  lima  puluh  persen  (50%)  plus satu dan menang lebih dari setengah jumlah Provinsi  di  Indonesia  sehingga  tidak diperlukan  pemilihan  Presiden  putaran kedua. 7 Dengan demikian maka tidak terjadi pergeseran  koalisi  partai  politik.  Pergeseran koalisi partai politik terjadi setelah pelantikan  Presiden  dan  Wakil  Presiden terpilih.  Partai  Golkar  yang  sebelumnya mendukung  pasangan  Jusuf  Kalla-Wiranto mengalihkan  dukungannya  kepada  koalisi Indonesia bersatu atau mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono untuk pemerintahan periode 2009-2014.
Tabel 6
Peta Koalisi Parpol Dalam Pemilu
Presiden Tahun 2009
No  Nama
Capres/Cawapres Partai Pendukung 1 Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono Partai  Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera,  Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, 2 Megawati Soekarnoputri- Partai  Demokrasi Indoensia
7 Pasal 6A ayat (3) dan (4) Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945.
Prabowo Subianto Perjuangan, Partai Gerindra 3 Muhammad  Jusuf Kalla-Wiranto Partai  Golkar  dan Partai Hanura Sedangkan Pada Pemiliihan Presiden
Tahun  2014  terdapat  dua  pasangan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  menjadi peserta pemilihan. Yakni, Pasangan Prabowo  Subianto-Hatta  Radjasa  yang diusung  atau  diajukan  oleh  Partai  Gerindra, Partai  Amanat  Nasional,  Partai  Golkar, Partai  Keadilan  Sejahtera,  Partai  Persatuan Pembangunan. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia  Perjuangan,  Partai  Nasdem  dan Partai  Kebangkitan  Bangsa  mengajukan pasangan  calon  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla sebagai peserta Pilpres tahun 2009.
Tabel 7 Peta Koalisi Parpol Dalam Pemilu Presiden Tahun 2014 No  Pasangan
Capres/Cawapres Partai Pendukung 1 Prabowo  Subianto- Hatta Radjasa Partai  Gerindra, Partai  Amanat
Nasional,  Partai
Golkar, Partai Keadilan Sejahtera,
Partai Persatuan Pembangunan 2 Joko  Widodo-Jusuf Kalla Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan, Partai  Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa. Pemilihan  Presiden  tahun  2014
hanya berlangsung satu putaran dan dimenangkan  oleh  pasangan  Joko  Widodo- Jusuf  Kalla.  Pasca  Pilpres  tahun  2014, terjadi  pergeseran  partai  koalisi  pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Apabila pada saat maju  sebagai  peserta  Pilpres, Joko Widodo- Jusuf  Kalla  hanya  didukung  oleh  PDI-P,  P NasDem  dan  PKB  namun  setalah  dilantik secara  resmi  sebagai  Presiden  dan  Wakil Presiden  maka  terdapat  beberapa  partai politik yang sebelumnya mendukung Prabowo  Subianto-  Hatta  Radjasa  yang bergeser  mendukung  Jokowi-Jusuf  Kalla. Partai-Partai  tersebut  adalah  Partai  Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Sementara itu, dalam Pemilu Presiden tahun 2019, terdapat  dua  pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang menjadi peserta Pemilihan. Pasangan pertama adalah pasangan yang diusung oleh Partai Demokrasi  Indonesia  Perjuangan,  Partai Nasdem  dan  Partai  Kebangkitan  Bangsa,
Partai Golkar, Parta Persatuan Pembangunan yang  mengajukan  pasangan  Joko  Widodo- K.H.  Ma’ruf  Amin  dan  pasangan  Prabowo Subianto-Sandiaga  Salahuddin  Uno  yang diajukan  oleh  Partai  Gerindra,  Partai Keadilan  Sejahtera,  dan  Partai  Amanat Nasional.  Dari  konfigurasi  koalisi  Parpol yang  mengajukan  pasangan  calon  Presiden dan Wakil Presiden ini maka terdapat Partai Amanat Nasional yang sebelumnya menjadi partai  pendukung  Joko  Widodo  dalam pemerintahan  periode  2014-2019  yang beralih  mendukung  pasangan  Prabowo Subianto  dan  Sandiaga  Salahuddin  Uno. Pemilihan Presiden untuk periode pemerintahan 2019-2024 ini hanya berlangsung  satu  putaran  dan  pasangan calon  Joko  Widodo-K.H.  Ma’ruf  Amin memperoleh  suara    85.607.362  (55%) berbanding 68.650.239 (44,50%). 8
Pola koalisi partai pendukung pasangan calon Presiden dan wakil Presiden pada  saat  pengajuan  peserta  pemilihan  dan partai koalisi pendukung pemerintah selama periode  pemerintahan  tahun  2019-2024 mengalami  pergeseran  signifikan.  Partai Gerindra  yang  dalam  Pilpres  mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno  beralaih  mendukung  atau  menjadi
8 https://kompas.id/baca/utama/2019/05/21/joko- widodo-maruf-amin-meraih-5550-persen-suara/
bagian  dari  koalisi  partai  pendukung pemerintah  sehingga  partai  non  koalisi pemerintah    hanya  terdiri  dari  Partai
Keadilan
Sejahatera, Partai Amanat
Nasional dan Partai Demokrat. Tabel 8
Peta Koalisi Parpol Dalam Pemilu
Presiden Tahun 2019 No  Pasangan Capres- Cawapres Partai Pendukung 1 Joko  Widodo- KH. Ma’ruf Amin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem  dan  Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Parta Persatuan Pembangunan. 2 Prabowo Subianto- Sandiaga S. Uno Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat.
Konfigurasi  atau  polarisasi  koalisi partai  politik  dalam  Pemilu  tahun  2004, 2009,  2014  dan  2019  menunjukan  bahwa konfigurasi  atau  polarasasai  koalisi  tidak permanen  atau  berubah-rubah.  Kondisi koalisi  semacam  ini  setidaknya  merupakan akibat dari; Pertama, tidak ada regulasi yang mengharuskan partai politik konsisten berada dalam satu barisan koalisi mulai dari awal  pengajuan  pasangan  calon  Presiden dan  Wakil  Presiden.  Semisal,  regulasi  yang
menyatakan  bahwa  gabungan  partai  politik pengusung  pasangan  calon  Presiden  dan Wakil  Presiden  dalam  pemilihan  umum Presiden tidak dapat mengalihkan dukungannya kepaada  pasangan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  selama  satu periode.
Ketiadaan  aturan  seperti  di  ataslah yang  menyebabkan  tidak  ada  batasan  mulai kapan  dan  sampai  kapan  koalisi  partai politik dimulai dan harus diakhiri. Tiadanya aturan  mengenai  konfigurasi  koalisi  telah menyebabkan  kebebasan  tanpa  kontrol  bagi pergerakan partai politik dalam menentukan arah koalisi.
Kedua,  tidak  ada  sanksi.  Partai politik  yang  mengalihkan  atau  memiliki dukungan  berbeda  kepada  pasangan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  dalam  tiap periode  tidak  diancam  oleh  sanksi.  Artinya, Parpol  yang  pada  Pemilu  tahun  2014 mendukung  pasangan  calon  Presiden/Wakil Presiden  A  dan  pada  Pemilu  Presiden  2019 mendukung  pasangan  calon  Presiden  dan Wakil Presiden B tidak mendapatkan sanksi. Hukum  tanpa  sanksi  sama  dengan  tiadanya hukum  itu. 9 Sesuatu  yang  tidak  disertai
9 Wicipto Setiadi, Sanksi Administratif Sebagai Salah satu Intrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Legislasi, Vol. 6 No. 4 - Desember 2010. hlm, 606.
sanksi juga dapat bermakna menyuruh untuk melakukan sesuatu itu.  Ketika mengalihkan dukungan kepada pasangan calon Presiden/Wakil Presiden yang berbeda tidak dilarang maka sama persis dengan menyatakan bahwa dibolehkan mengalihkan dukungan kepada pasangan capres/cawapres lain termasuk capres/cawapres lawan.
Ketiga, Pragmatis. 10 Pragmatis dalam  hal  ini  berarti  bahwa  segala  sesuatu didasarkan kepada  kepentingan sesuatu atau kebutuhan tertentu. Pergeseran atau pengalihan  koalisi  partai  politik  terjadi karena setiap partai politik dalam melakukan penentuan  arah  koalisi  didasasrkan  kepada kepentingan pragmatis. Kepentingan pragmatis  dalam  hal  koalisi  didasarkan kepada power sharing (bagi kursi kekuasaan). 11 Artinya,  partai  politik  akan dengan  sangat  mudah  merubah  haluan koalisinya ketika mendapatkan tawaran atau bagian  kursi  kekuasaan.  Dalam  konteks Indonesia,  faktor  kepentingan  pragmatis  ini merupakan  salah  satu  faktor  utama  yang menentukan  peta  koalisi  partai  politik.
10 M. Fasihal Aminuddin dan Moh. Fajar Shodiq  Ramdlan, Match-All  Party:  Pragmatisme Politik  dan  Munculnya  Spesies  Baru  Partai Politik  di  Indonesia  Pasca  Pemilu  2009 ,  Jurnal Politik,Vol. 1, No. 1, Agustus 2015, hlm. 40. 11 Ribkha Annisa Octovina, Sistem Presidensial Di Indonesia , CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan,  Vol.4, No.2, Oktober 2018. hlm. 247.
Dalam  hal  ini  dapat  dipetakan  motif  dari pergeseran dukungan Parpol dalam keempat kali  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden tersebut.  Dalam  Pemilu  tahun  2004  dapat diambil  contoh  dari  perilaku  Partai  Amant Nasional  (PAN),  dimana  Partai  ini  dalam Pemilu Presiden putaran pertama dan kedua tidak mendukung pasangan calon Presiden/Wakil  Presiden  pemenang  Pemilu yakni pasangan Susislo Bambang
Yudhoyono-Jusuf Kalla namun PAN mengalihkan  dukungan  tatkala  SBY-JK dilantik  dan  PAN  bergabung  dengan pemerintah dengan konvensasi kursi menteri Kehutanan dan menteri perhubungan.
Pada  Pemilu  2009  dapat  diambil contoh  Partai  Golkar.  Partai  Golkar  yang dalam Pilpres mengusung/mendukung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto namun Partai Golkar  mengalihkan  dukungan  dengan menjadi  partai  koalisi  atau  mendukung pemerintahan  SBY-Boediono.  Pengalihan dukungan  partai  Golkar  tersebut  tidak  lepas karena dalam Kabinet Indonesia bersatu jilid II,  Partai  Golkar  mendapatkan  atau  diberi posisi  menteri  Kordinator  Kesehjahteraan Rakyat,  Menteri  Perindustrian  dan  Menteri Perikanan dan Kelautan. 12
12 https://nasional.kompas.com/read/2009/10/21/2 2185589/Inilah.Susunan.Kabinet.Indonesia.Bers atu.II
Pada  Pemilu  Tahun  2014,  peralihan konfigurasi  koalisi  semakin  menampakkan kepentingan  Pragmatis.  Pasangan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  terpilih (Joko  Widodo-Jusuf  Kalla)  merupakan pasangan calon dengan jumlah partai politik pendukung  lebih  sedikit  darapada  pasangan calon  yang  kalah  (Prabowo  Subianto-Hatta Radjasa).  Namun,  setelah  Jokowi-Kalla dilantik, maka partai-partai yang sebelumnya  tidak  mendukung  mengalihkan arah  dukungannya  dengan  mendukung pemerintahahn Jokowi-Jusuf Kalla. Dukungan  dari  partai  yang  sebelumnya menjadi  rival  tersebut  dikarenakan  oleh kursi  menteri  yang  diberikan  kepada masing-masing Parpol. 13
Terakhir, Pemilu tahun 2019. Pergeseran  dukungan  dilakukan  oleh  Partai Gerindra  yang  merupakan  partai  utama dalam  koalisi  atau  pasangan  Capres- Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin  Uno.  Partai  Gerindra  tidak menjadi  partai  oposisi  seperti  periode- periode  sebelumnya.  Partai  Gerindra  justru mengalihkan dukungannya atau masuk pada bagian  dari  koalisi  Joko  Widodo-K.H. Ma’ruf  Amin  yang  merupakan  rivalnya dalam  Pilpres.  Peralihan  dukungan  Partai
13 https://nasional.kompas.com/read/2014/10/26/ 18101431/Ini.15.Menteri.Jokowi.yang.Berasal.d ari.Partai.Politik.
Gerindra  disertai  dengan  dua  jatah  kursi menteri  untuk  Partai  Gerindra.  Yakni,  kursi menteri  pertahanan  dan  menteri  kelautan dan perikanan.
Keempat; tanpa penyamaan visi-misi dan  ketaatan  untuk  selalu  bersama.  Sejak membangun  koalisi  dalam  mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak didasarkan bagaimana penyatuan  visi  dan  misi  antar  partai  politik yang akan berkoalisi. Partai politik berkoalisi  bukan  karena  melihat  ada kesamaan  visi  dan  misi  antar  partai  peserta koalisi  melainkan  lebih  didasarkan  pada power  sharing dan  keterdesakan  kondisi untuk  segera  menentukan  pilihan  koalisi. Semisal,  Partai  A  akan  berkoalisi  dengan partai B apabila pasangan calon Presidennya dari  partai  A  dan  calon  Wakil  Presidennya dari  Partai  B.  Bukan  melihat  apakah  antara partai  A  dan  partai  B  memiliki  kesamaan visi dan misi untuk lima tahun ke depan atau melihat  apakah  antara  bakal  calon  Presiden yang  diajukan  oleh  partai  A  memiliki chemistry dan pandangan yang sama dengan bakal  calon  Wakil  Presiden  yang  akan diajukan oleh partai B.
Faktor  keterdesakan  waktu  ialah terkait  dengan  waktu  pendaftaran  pasangan calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang sudah  memasuki  detik-detik  terakhir  atau
masa  penutupan  pendaftaran  namun  partai politik  belum  menenukan  arah  koalisinya sehingga pilihan koalisi tidak lagi didasarkan  pada  kajian  yang  matang.  Yang terpenting adalah dapat mengajukan pasangan capres-cawapres sebelum penutupan  waktu  pendafataran.  Hal  ini sangat  terlihat  dari  pergerakan  elite  Parpol yang sangat cepat dan padat menjelang masa akhir  pendaftaran  atau  lebih  singkatnya dapat  dilihat  dari  koalisi  Parpol  yang mendaftarkan Capres-cawapresnya menjelang waktu penutupan.
Kondisi  di  atas  juga  sekaligus menunjukkan  bahwa  setiap  partai  politik tidak  memiliki  visi  dan  misi  yang  jelas. Artinya, visi dan misi Parpol masih terbilang terlalu  absrak  dan  bisa  ditafsiri  sesuai dengan situasi dan keadaan serta pragmatisme politik. Buktinya, setiap mendukung  pasangan  calon  tertentu  dalam Pilpres  maka  para  elite  Parpol  selalu menyatakan bahwa pasangan capres- cawapres  A  lah  yang  paling  sesuai  dengan visi  dan  misi  partainya.  Akan  tetapi,  ketika pasangan  capres dan cawapres yang didukungnya  kalah,  Parpol  tersebut  malah mengalihkan  dukungan  kepada  capres  dan cawapres yang merupakan lawan politiknya. Dari sini tampak sekali bagaimana kejelasan dan ketegasan atas visi dan misi Parpol tidak
ada. Jika suatu Parpol memiliki visi dan misi yang jelas maka otomatis suatu Parpol tidak akan  mudah  atau  mengalihkan  dukungan dari  pasangan  calon  A  ke  Pasasangan  Calin B.  Sebab,  tidak  mungkin  Paslon  yang sebelumnya merupakan lawan memiliki visi dan  misi  yang  sama.  Pasangan  calon Presiden  dan  wakil  Presiden  tidak  mungkin merubah visi dan misinya. Oleh karenannya, menjadi aneh kalau Parpol yang mengalihkan  dukungan  menyatakan  bahwa peralihan dukungannya merupakan kesamaan visi.  Visi dan misi yang sejatinya menjadi  pembeda  antara  Parpol  yang  satu dengan  yang  lainnya  menjadi  sesuatu  yang tidak  pernah  diperhatikan.  Partai  yang mengaku  religious  malah  berseteru  dengan Parpol yang sama-sama berlandaskan religiouslitas  juga.  Partai  religius  berkoalisi dengan  Partai  Nasionalis  bukan  dengan sesama partai religious pada saat mendukung dan mengusung pasangan capres dan cawapres.
Kelima,  pergeseran  pola  koalisi Parpol  juga  terjadi  dengan  dalih  ingin membantu  pemerintah  dalam  membangun bangsa.  Partai  Politik  yang  sebelumnya mendukung  pasangan  capres  dan  cawapres yang  kalah  dalam  Pilpres  mengalihkan dukungan  kepada  pasangan  capres  dan cawapres yang memenangkan Pilpres
dengan  dalih  karena  ingin  membantu  atau menjadi  bagian  dari  pemerintah  untuk  ikut andil  membangun  bangsa.  Artinya,  Partai politik yang pasangan capres dan cawapresnya  kalah  dalam  Pilpres  tidak menjadi  partai  oposisi  melainkan  masuk dalam  koalisi  partai  pendukung  pemerintah. Argumentasi  ingin  membantu  pemerintah tentu  merupakan  argumentasi  yang  sangat mulia.  Sebab,  seluruh  partai  politik  yang hidup  di  Indonesia  memiliki  tujuan  yang sama  yakni  membangun  bangsa  Indonesia menjadi bangsa yang besar dan jaya.
Partai  politik  yang  pasangan  capres dan cawapresnya kalah dalam Pilpres bukan berarti  menjadi  Partai  yang  lepas  dari kewajibannya  untuk  menjadi  bagian  dalam pembangunan    bangsa  Indonesia.  Namun, bukan  berarti  bahwa  membangun  bangsa harus  dilakukan  dengan  menjadi  partai pendukung pemerintah. Mendukung pemerintah dapat dilakukan dengan menjadi partai  oposisi.  Menjadi  oposisi  tentu merupakan  suatu  sikap  atau  posisi  politik yang  sama  mulianya  dengan  partai  yang menjadi  partai  koalisi  pemerintah.  Dengan menjadi  partai  oposisi  maka  partai  politik dapat menjadi pengontrol pemerintah dalam menjalankan  roda  pemerintahan.  Kontrol dari  partai  oposisi  dibutuhkan  supaya pemerintah  tidak abuse  of  power atau
bersikap diskriminatif terhadap pihak/kelompok-kelompok  tertentu.  Dengan demikian dalih untuk mendukung pemerintah sebagai dasar pergeseran dukungan  atau  arah  koalisi  Parpol    dari Parpol  “lawan”  menjadi  Parpol  “kawan” dalam konfigurasi koalisi di Indonesia tidak dapat dibenarkan.
Keenam,  bukan  parlementer.  Sistem pemerintahan presidensil yang dianut Indonesia juga  ikut  andil  dalam  menjadikan konfigurasi  koalisi  partai  politik  tidak permanen.  Dalam  sistem  pemerintahan Presidensil,  pasangan  calon  Presiden  dan Wakil  Presiden  yang  memenangi  Pilpres tidak  terikat  dengan  partai  pendukung. Artinya,  pasangan  capres  dan  cawapres bebas  membentuk  pemerintahan  bersama dengan  partai  politik  manapun  termasuk dengan  partai  politik  yang  bukan  partai pendukung.  Sedangkan  partai  politik  yang menjadi  pendukung  pasangan  capres  dan cawapres  yang  memenangi  Pilpres  juga tidak  dapat  mengikat  kewenangan  Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam menyusun struktur pemerintahannya.
Hal  tersebut  berbeda  dengan  sistem pemerintahan yang menganut rezim parlementer.  Dalam  sistem  parlementer dimana pemerintah dibentuk oleh partai atau koalisi  partai  pemenang  Pemilu  sehingga
menjadikan  barisan  koalisi  pendukung pemerintah permanen dan partai atau koalisi partai  politik  yang  kalah  dalam  Pemilu otomatis menjadi partai oposisi.
Ketujuh,  banyaknya  pasangan  calon. Koalisi permanen juga sulit terwujud karena dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden/Wakil  Presiden,  partai  politik peserta  Pemilu  dapat  terbelah  menjadi  lebih dari  dua  kubu  atau  koalisi.  Dalam  Pemilu tahun  2004,  terdapat  lima  koalisi  Partai politik,  dalam  Pemilu  tahun  2009  terdapat tiga  pasangan  calon    atau  koalisi,  dan  baru pada  Pemilu  Tahun  2014  dan  2019  yang hanya  terdiri  dari  dua  pasangan  calon peserta  pemilihan  Presiden.  Ketika  koalisi Parpol terbelah menjadi lebih dari dua poros koalisi maka koalisi permanen sulit diharapkan.  Sebab,  koalisi  Parpol  yang pasangan  capres/cawapresnya  tidak  lolos  ke putaran kedua maka Parpol-parpol pendukungnya dapat mengalihkan dukungan kepada  koalisi  Parpol  lain  baik  secara bersama-sama  atau  sendiri-sendiri.  Artinya, sejumlah  partai  politik  yang  sebelumnya berada  dalam  satu  barisan  koalisi  dalam Pilres  putaran  pertama  namun  pada  Pilpres putaran kedua dapat berbeda arah koalisi.

## c. Urgensi Pola Koalisi Permanen
Koalisi  permanen  partai  politik dibutuhkan  dalam  rangka  untuk:  Pertama,
check and balance . Koalisi permanen sangat dibutuhkan  untuk  menjamin  bekerjanya fungsi check  and  balance 14 .  Fungsi check and  balance disini  ialah  bagaimana  koalisi Parpol  yang  kalah  dalam  Pilpres  dapat menjadi  partai  oposisi  yang  akan  selalu mengontrol  kebijakan  pemerintah  atau kebijakan dari koalisi partai yang memenangi  Pilpres.  Koalisi  partai  politik yang  menjadi  oposisi  merupakan  gabungan partai  politik  yang  utuh  sebagai  barisan partai  pengusung  dari  pasangan  calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  kalah. Artinya,  komposisi  koalisi  partai  politik yang  menjadi  partai  oposisi  merupakan komposisi partai politik yang sejak pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden berbeda  dukungan  dan  haluan  dengan koalisi  partai  yang  memenangi  Pilpres. Koalisi  partai  yang tidak  berubah  dari sejak pencalonan  sampai  pelantikan  Presiden  dan Wakil  Presiden  akan  memudahkan  koalisi partai  politik  yang  harus  berada  di  kubu oposisi.  Koalisi  Parpol  oposisi,  akan menjadikan  visi-dan  misi  capres  yang memenangi Pilpres sebagai batu uji atau alat kontrolnya  dalam  mengkritik  atau  menilai kebijakan pemerintah.
14 Sunarto, Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016, hlm. 159.
Tanpa  adanya  koalisi  permanen maka  akan  membuat  ketidakjelasan  partai mana yang menjadi partai oposisi dan partai pendukung pemerintah. Ketidakjelasan sikap atas  posisi  suatu  Parpol  tentu  menjadikan partai politik tidak akan memiliki sikap yang tegas terhadap kebijakan pemerintah. Padahal  dengan  adanya  koalisi  permanen maka  dapat  dipetakan  sejak  awal  mana partai  pendukung  pemerintah  dan  mana partai oposisi.
Kedua,  mengurangi  pragmatisme Parpol.  Dengan  adanya  koalisi  permanen maka  akan  mengurangi  perilaku  pragmatis Parpol. Partai politik tidak akan menentukan posisinya  berdasarkan  kepada  apa  yang didapatkan  dalam  kursi  kekuasaan.  Partai politik akan bersikap sesuai dengan sikapnya  sejak  awal  atau  tidak  akan mengalihkan dukungan atau menggeser arah dukungannya karena pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang didukungnya  kalah.  Diakui  atau  tidak, bahwa  penyebab  terjadinya  pragmatisme Parpol adalah tiadanya pola koalisi permanen. Pola koalisi yang dibangun hanya sampai pada proses penghitungan perolehan suara  hasil  Pilpres.  Setelah  penghitungan suara maka pola koalisi Parpol seakan bebas untuk  tetap  bertahan  dengan  barisan  koalisi pada  saat  mengajukan  pasangan  capres  atau
cawapres  dan  setelah  itu  dapat  merubah barisan koalisi terutama apabila mendapatkan tawaran kursi menteri.
Dengan  adanya  koalisi  permanen maka koalisi partai politik tidak hanya akan sampai  pada  proses  penghitungan  suara. Koalisi  Partai  Politik  paling  singkat  akan bertahan  sampai  satu  periode  pemerintahn berakhir  atau  pada  saat  menjelang  Pilpres berikutnya.  Artinya,  Parpol  yang  dalam
Pilpres mendukung pasangan capres/cawapres  A  dalam  Pemilu  2019  dan capres/cawapresnya  kalah  maka  partai politik  pengusung  capres  A  akan  tetap berkoalisi  sampai  Pemilu  Presiden  tahun 2024. Koalisi partai pendukung capres/cawapres  A  tidak  akan  masuk  pada koalisi  partai  pendukungan  capres-cawapres pemenang Pilpres.
Dengan  demikian  maka  tawaran posisi  menteri  bagi  partai  politik  yang berada  dalam  koalisi  capres/cawapres  yang kalah  tidak  akan  menjadikan  partai  politik bersangkutan
(Parpol yang
capres/cawapresnya kalah) bergabung
dengan koalisi partai pendukung pemerintah.  Sikap  konsisten  dan  anti pragmatis  dari  partai  politik  merupakan sebuah  keharusan  sebab  pada  hakikatnya kehadiran  partai  politik  tidak  semata-mata untuk  mendapatkan  kursi  atau  kekausaan  di
pemerintahan.  Setiap  partai  politik  akan sadar  bahwa  orienstasi  dari  pilihan  posisi saat pengajuan pasangan capres dan cawapres bukans semata-mata untuk mendaptkan kekuasaan melainkan
memperjuangkan hak-hak rakyat.
Memperjuangkan  hak-hak  rakyat  salah satunya  adalah  dengan  berposisi  sebagai partai  oposisi.  Bersamaan  dengan  itu,  partai politik juga akan sadar bahwa koalisi Parpol yang kalah dalam Pilpres belum dikehendaki oleh  rakyat  untuk  memegang  kendali pemerintahan.
Tatkala  partai  politik  tidak  dapat berpindah  barisan  koalisi  dari  koalisi  partai yang  kalah  menuju  koalisi  partai  pemenang maka  otomatis  koalisi  partai  yang  kalah dalam  Pilpres  tidak  lagi  bisa  mendapatkan posisi  di  kursi  kekuasaan  seperti  di Kementerian  dan  lain-lain.  Hal  ini  tentu akan  menjadikan  partai  politik  dapat menjaga  idealisme  dan  sikap  kritisnya. Sebab,  dengan  tidak  menjadi  bagain  dari koalisi  partai  penguasa  maka  mereka (koalisi  partai  yang  kalah)  akan  bersifat kritis  kepada  setiap  kebijakan  pemerintah. Hal  ini  berbeda  tatkala  koalisi  partai  politik yang  kalah  namun  dapat  bergabung  dengan koalisi  partai  pemenang  maka  otomatis partai  yang  sebelumnya  kritis  saat  masa kampanye  Pilpres  akan  apatis  terhadap
kebijakan  pemerintah.  Partai  politik  yang tergabung  dalam  koalisi  partai  pemerintah atau  koalisi  partai  penguasa  tentu  tidak berani melakukan kritik terhadap pemerintah mengingat  mereka  menjadi  bagian  dari pemerintah  dan  apabila  berani  mengkritik atau  melawan  kebijakan  pemerintah  maka praktis  kursi  kekuasan  yang  merupakan konvensasi atas dukungan suatu Parpol akan dirampas.  Parpol  pragmatis  tentu  sangat takut  kehilangan  atau  berkurang  jatah  kursi kekuasaannya (Menteri).

## PENUTUP
Koalisi  partai  politik  bagi  Negara  yang menganut sistem multipartai seperti Indonesia  merupakan  sebuah  kenisacayaan terutama dalam mengajukan pasangan calon Presiden  dan  wakil  Presiden  mengingat tidak  terdapat  satu  pun  partai  politik  yang memperoleh suara signifikan atau mayoritas dalam  pemilihan  umum.  Akan  tetapi,  pola koalisi  partai  politik  yang  terjadi  di Indoensia  justru  mengabaikan  hakikat  yang seharusnya  menjadi  dasar  bagaimana  antar satu partai politik dengan partai politik yang lain  berkoalisi.  Pola  koalisi  yang  terjadi masih  didasarkan  pada  kepentingan power sharing kekuasaan  sehingga  komposisi koalisi partai politik dalam tiap penyelenggaraan  Pemilu  selalu  berubah-
Ahmad  Siboy,  Implikasi  Pola  Koalisi    Partai  Politik  Terhadap  Dinamika  Penyelenggaraan  Pemilihan Presiden Indonesia
rubah.  Oleh  karenanya,  pola  koalisi  partai politik harus dipermanenkan demi terciptanya  komposisi  koalisi  partai  politik yang seimbang antara partai politik pendukung  pemerintah  dan  koalisi  partai politik  yang  menjadi  oposisi  sehigga check and balance dalam jalannya roda pemerintahan dapat berjalan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Siboy. Membongkar Politisasi Fungsi DPR, Malang: Intimedia, 2013.
Lukman Edy. Konsolidasi Demokrasi
Indonesia: Original Intent Undang-
Undang Pemilu, Jakarta: Rmbooks, 2017.
Kuskridho  Ambardi, Mengungkap  Politik Kartel , Jakarta : Kompas Gramedia, 2009
Abdul  Ghoffar, Dispute  on  Presidential
Threshold: Decisions of the Constitutional  Court  and  Other Countries’  Experiences , Jurnal Konstitusi,  Volume  15,  Nomor  3, September 2018.
Aisah  Putri  Budiatri, Presidential  Elections
In The United State, Jurnal Penelitian Politik, Volume 10, No.2 Desember 2013.
M.  Fasihal  Aminuddin  dan  Moh.  Fajar Shodiq  Ramdlan, Match-All  Party: Pragmatisme Politik dan Munculnya  Spesies  Baru  Partai Politik  di  Indonesia  Pasca  Pemilu 2009 ,  Jurnal  Politik,Vol.  1,  No.  1, Agustus 2015. Ribkha Annisa Octovina, Sistem Presidensial Di Indonesia , CosmoGov: Jurnal Ilmu
Pemerintahan, Vol.4, No.2, Oktober 2018. Sunarto, Prinsip  Checks  And  Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia , Jurnal Masalah - Masalah  Hukum,  Jilid  45  No.  2, April 2016. Wicipto Setiadi, Sanksi Administratif Sebagai Salah satu Intrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan, Jurnal  Legislasi,  Vol.  6  No.  4  -
Desember 2010.
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2003 tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  dan Wakil Presiden
Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008 tentang  Pemilihan  Umum  Presiden  Dan Wakil Presiden
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  : 14/PUU-XII/2013
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  : 55/PUU-XVII/2019
https://nasional.kompas.com/read/2014/05/0 9/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perol ehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014 https://nasional.kompas.com/read/2017/10/1 7/05320011/ada-27-parpol-daftar-sebagai- calon-peserta-pemilu-2019-ini-daftarnya http://partai.info/pemilu2009/ https://nasional.kompas.com/read/20 14/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perole han.Suara.Pemilu.Legislatif.2014 https://kompas.id/baca/utama/2019/0
5/21/joko-widodo-maruf-amin-meraih-5550- persen-suara/