## daMPaK daNa dEsa dalaM PEMBaNGUNaN dEsa (stUdi di dEsa tUNJUNGtirto KECaMataN siNGosari  MalaNG)
Zainal fatah fakultas ilmu administrasi, Universitas dr. soetomo surabaya zfatah64@gmail.com Nihayatus sholichah
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya ninis.fadillah@gmail.com
ika devy Pramudiana
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya ik.pramudiana@gmail.com
ABSTRACT
This research is conducted to give an illustration of the extent of the impact of village funds in village development in Tunjungtirto Village Singosari Subdistrict and whether the village funds are used according to the program. The impact analysis focuses on the areas of development which includs the construction of basic facilities and infrastructure, the construction of basic social service facilities and infrastructure, the construction of economic facilities and infrastructure. The conclusions of the research results are: 1. Village Fund Implementation in Tunjungtirto Village has been implemented for development activity program in accordance with development priority set by Permendes PDTT, 2. Determination of Program of development activity funded by Village Fund is done through participative process (buttom up) , transparent and accountable by implementing Deliberation of Village Development Plan (Musrenbangdes). 3. The Impact of Village Funds in the development of village development areas covering basic infrastructure, basic social service facilities, and economic infrastructure have a positive impact for the village community. 4. The impact of village funds on community empowerment is useful in mobilizing household-based economic activities in management, production and distribution. 5. Impact of Village Funds for Village Governments can give acceleration of village development in order to achieve the vision and mission of Tunjungtirto village government in RPJMDes.

## Keywords: Impact of Village Funds, Village Development

## i. PENdaHUlUaN
Pemerintah Indonesia terus mengupaya- kan peningkatan pelaksanaan Pemba ngu- nan Nasional agar laju pem bangu nan daerah serta laju pemba ngunan desa dan kota sema kin seimbang dan serasi. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Untuk merealisasikannya pelaksanaan otonomi daerah ini, maka ditetapkanlah Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah yang
memberikan otonomi asli kepada desa, dimana kultur budaya dan kebiasaan- kebiasaan dikembalikan ke daerah. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urasan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimaksud mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali wewenang dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan lainnya. Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang otonom yang keberadaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.  Desa  definisikan  sebagai  kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas-batas wilayah yang yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarakan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menempati posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan secara nasional, karena merupakan struktur pemerintahan yang terkecil dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Dengan kewenangan yang diberikan kepada Desa, maka proses pembangunan akan berjalan lebih merata dan adil serta tepat sasaran dengan melibatkan semua masyarakat dan memperhatikan semua unsur nilai dan adat istiadat setempat. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman 2015:255) Djiwadono, 1981 (dikutip Nurman 2015: 241) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan didaerah pedesaan. Kedua,
tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan  untuk  mengidentifikasikan permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. (Moeljarto Tjokrowinoto, 2012:41). Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,  efisien,  ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa) Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.
Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target ( kuantitas, kualitas dan waktu ) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel
yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.
Hasil kajian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW)  bahwa fenomena korupsi di daerah kian meluas setelah pemerintah pusat mengimplementasikan alokasi dana desa. Sebagai contoh, pada tahun 2016, dana desa yang digelontorkan sekitar Rp 47 triliun. Namun dalam praktiknya, muncul fenomena elit lokal yang mengkooptasi anggaran untuk kepentingan pribadi, terutama elit lokal di tingkat desa. Terbukti selama tahun 2016, dana desa masuk dalam lima besar sektor yang rawan untuk di korupsi. (tirto.id)
Ada sekitar 62 kasus korupsi di pemerintahan desa yang melibatkan 61 kepala desa dengan nilai kerugian negara sebesar Rp10,4 miliar. Meskipun nilai kerugian negara cenderung kecil dibandingkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, akan tetapi hal itu menjadi sinyal bahwa korupsi sudah semakin meluas hingga tingkat desa. Artinya,   masalah  korupsi yang selama ini kerap dipandang sebagai isu elitis, kini telah menjadi bagian dari realitas di masyarakat tingkat desa. Dengan anggaran yang cukup besar, dana desa rawan di manipulasi oleh elit lokal. Ironisnya, praktik korupsi yang terjadi berlindung di balik konsep partisipasi. Di Kabupaten Malang sendiri, pada tahun 2015 untuk ADD dialokasikan sebesar Rp 178,7 miliar dan DD sebesar Rp 109,4 miliar. Di tahun 2016 untuk ADD naik jadi Rp 183 miliar dan DD sebesar Rp 245,5 miliar. Di tahun 2017 ini ADD menjadi Rp 184,5 miliar dan DD sebesar Rp 312,9 miliar. Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti, agar tidak ada penyalahgunaan dana desa maka seluruh elemen desa harus terlibat saat penyusunan APBDes menunjukkan transparansi pengelolaan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Temuan kami, banyak yang belum menerapkan itu sehingga ada pengaduan (Liputan6.com,29/8/2017)
Adapun Penelitian ini mengkaji mengenai Dana Desa di Desa Tunjungtirto, dimana Desa Tunjungtirto adalah satu dari 378 desa di Kabupaten Malang penerima ADD yang bersumber dari APBD dan DD dari APBN. Tiap tahunnya, ratusan miliar rupiah digelontor ke seluruh desa itu dengan nominal yang terus naik. Anggaran rawan diselewengkan jika tak ada transparansi pengelolaannya. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Tunjungtirto terus naik tiap tahunnya. Pada tahun 2015, ADD sebesar Rp 473.534.000 dan DD sebesar Rp 289.759.000. Tahun berikutnya ADD jadi sebesar Rp 484.978.000 dan DD sebanyak Rp 650.402.00. Di tahun 2017 ini ADD sebesar Rp 488.931.000 dan DD sebesar Rp 828.978.000. Karena besarnya keuangan desa itulah transparansi dan akuntabilitas keuangan tak cukup memanfaatkan teknologi informasi. Dokumen alokasi dana desa juga disebar kepada 13 Ketua Rukun Warga (RW), Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) serta tokoh masyarakat. Isinya, mulai detil berapa dana yang didapat tiap RW, biaya operasional kantor sampai besar tunjangan perangkat desa. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran, sejauh mana dampak dari dana desa dalam pembangunan desa di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari dan apakah dana desa tersebut digunakan sesuai program. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertajuk “ Dampak Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari)
ii.  MEtodE PENElitiaN

## a.   Jenis Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah   metode penelitian kualitatif karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007) yang menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seorang lain dan perilaku yang diamati. Data yang dihasilkan dari penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dengan demikian penelitian kualitatif dapat difahami sebagai penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau keadaan tertentu melalui metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif.

## B.   fokus Penelitian
Fokus penelitian sangat berguna bagi penulis karena mempermudah dalam membuat keputusan yang tepat, yaitu tentang data mana yang diperlukan ataupun data mana yang tidak diperlukan dalam penulisan ini. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan yang di gambarkan melalui sejauhmana target yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan di dua aspek yaitu  pembangunan  fisik  berupa  sarana  dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat,
C.  lokasi Penelitian
Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti dapat melihat keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang akurat, sehingga akan benar-benar mendapatkan data yang berguna untuk penelitian ini. Dalam hal ini lokasi penelitian tersebut adalah di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Malang.
d.   sumber data
Lofland  dalam  Moleong  (2007)  menye- butkan jika sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari:

## 1.  data Primer
Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dan digunakan sebagai data utama. Sumber data primer ini dicatat malalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio  tapes, pengambilan foto atau film (Moleong, 2007). Selain itu yang dimaksudkan dengan data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan orang-orang yang terlibat.

## 2.  data sekunder
Walaupun dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang sumbernya diluar kata dan tindakan dan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi dari sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2007). Selain itu data sekunder dapat dikatakan sebagai data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sebenarnya adalah data yang asli.
Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari arsip dan dokumen-dokumen resmi yang ada di Kantor Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Malang  ataupun instansi yang terkait. Selain itu juga berasal dari buku-buku, jurnal, ataupun makalah yang mendukung penulisan tentang Dampak Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Malang.
E.   teknik Penentuan informan Informan yang digunakan dalam pene- litian ini adalah menggunakan teknik key person, dimana penggunaan teknik tersebut dilakukan karena peneliti telah mengetahui dan memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi
sebanyak mungkin.  Informan yang diambil dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui atau berkompeten terhadap masalah yang dihadapi, informan diambil dengan maksud tidak mesti manjadi wakil dari seluruh populasi, tetapi informan memiliki pengetahuan yang cukup, serta mampu  menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian, Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Kepala Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Menjadikan Kepala Desa Tunjungtirto sebagai salah satu informan karena secara hierarki Kepala Desa adalah penanggungjawab segala bentuk pemanfaatan dari dana desa.
2. Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Masyarakat Desa Tunjungtirto Menjadikan beberapa tokoh yang ada di Desa Tunjungtirto  sebagai informan karena dianggap memiliki kapasitas dan pengetahuan yang cukup tentang dana desa.
3. BPD Desa Tunjungtirto, Badan Permusyawaratan Desa dipilih sebagai salah satu informan karena secara hierarki merupakan bagian dari pemerintah desa yang bertugas untuk mengawasi kegiatan dari pemerintah desa dan menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat.
4. Masyarakat,  Menjadikan   masyarakat sebagai salah satu informan karena masyarakat merupakan subjek dan objek dari pemanfaatan dana desa tersebut.
Penelitian informan dalam penelitian kualitatif umumnya menampilkan karakteristik antara lain:
1.  Diarahkan tidak pada jumlah sample yang besar melainkan pada kasus-kasus tipikal sesuai dengan kekususan masalah penelitian.
2.  Tidak ditentukan secara kaku sejak awal tetapi dapat berubah baik dalam jumlah maupun karakteristik sampelnya sesuai
dengan pemahamankonseptual yang berkembang dalam penelitian.
3.  Tidak diarahkan pada keterwakilan dalam arti jumlah, melainkan pada kecocokan konteks
Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik snowball sampling, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

## f.   teknik Pengumpulan data
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu 1. Wawancara Dalam penelitian kualitatif, sering meng ga bungkan teknik observasi parti- sipa tif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti akan meng ajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait sejauh mana dari pemanfaatan dana desa tersebut dalam pembangunan 2. Observasi
Dalam penelitian ini, observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. 3. Dokumentasi Dokumentasi merupakan cara mempe- roleh data dengan mempelajari, menca- tat, atau membuat salinan dari dokumen- dokumen, arsip-arsip, ataupun literatur yang terkait dan berhubungan dengan
obyek atau permasalahan dalam penelitian yang dilakukan, yang berkaitan dengan dana desa.

## G.  instrumen Penelitian
Instrumen peneltian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berwujud sarana atau benda. Instrumen yang digunakan dalam peneltian ini adalah: 1.  Peneliti Sendiri Hal ini sesuai dengan metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data lebih tergantung pada diri peneliti sendiri. Di sini peneliti sebagai instrumen utama ( instrument  guide ) dengan menggunakan panca indera untuk menyaksikan dan mengamati proyek atau fenomena dalam penelitian.
2.  Pedoman wawancara ( interview guide ) Yaitu serangkaian pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden yang mana hal ini akan digunakan sebagai petunjuk pada saat melakukan wawancara.
3.  Catatan Lapangan ( field note ) Catatan ini dibuat setelah peneliti mengadakan pengamatan ataupun wawancara. Catatan ini merupakan hasil dari penelitian yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data  dan  refleksi  data  dalam  penelitian kualitatif.

## H.   analisis data
Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (2005), dalam analisa model interaktif ada tiga kelompok analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisa ini dilakukan dalam bentuk interaktif pada setiap komponen utama tersebut.
Gambar 1 Komponen analisis data Model interaktif (Miles & Huberman, analisa data Kualitatif, 2005)
a.  Reduksi Data, adalah proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data digunakan untuk menyederhanakan data agar dapat dengan mudah dipahami . Oleh karena itu reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menyatukan, menggolongkan , mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu. b. Penyajian Data ( display  data ), yang dimaksudkan adalah sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data ini, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Hal ini dilakukan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Adapun bentuk penyajian data yang paling umum digunakan adalah bentuk teks uraian.
c.  Penarikan  kesimpulan  (verifikasi  data), dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Dapat dikatakan bahwa penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama peneltian berlangsung. Dari hasil data-data yang diperoleh dari lapangan
tersebut kemudian dikumpulkan serta dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulannya.

## iii. Hasil daN PEMBaHasaN
a.   Evaluasi Kebijakan
E v a l u a s i kebijakan menurut Muhajir dalam  Widodo (2008:112) adalah  merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat memberikan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.
Evaluasi kebijakan menurut Wibawa, dkk (1994:54) dilakukan untuk mengetahui : 1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi;   3) konsekuensi kebijakan ; 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama, dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, kedua evaluasi tersebut evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi untuk tahap kedua disebut evaluasi implementasi ,  evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan Sedangkan pandangan lainnya dalam evaluasi kebijakan menyebutkan suatu Evaluasi program adalah suatu pendekatan yang disusun untuk menilai suatu program, kebijakan ataupun proyek, serta menentukan apa yang telah dicapai. Pada dasarnya policy research menurut William Dunn adalah aktifitas menciptakan pengetahuan tetang dan dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga analisa kebijakan meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan (Muhajir Darwin:2003) .Dengan demikin yang dievaluasi adalah kebijakan program dan implementasinya, serta dampak dari program – program tersebut Bingham & Felbinger dalam Nugroho (2011:676-677) mengelompokkan evaluasi ada 3 macam :
a.  Evaluasi administratif yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif,angga ran,efisiensi  biaya  dari  proses  kebijakan yang berkenaann dengan :
1.  Effort evaluation yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan;
2.  Performance evaluation yang menilai keluaran (out put) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan;
3.  Efficency  Evaluation  ,menilai  biaya program dan memberikan penilaian tentang kefektifan biaya tersebut
4.  Adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, menilai apakah suatu program dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan 5.  Process evaluation, menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program
b.  Evaluasi yudicial yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan yang diimplementasikan, tingkat kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistim hukum, etika, aturan administrasi negara hingga hak aasasi manusia c.  Evaluasi Politik yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan Pengelompokan Evaluasi Kebijakan ber- dasarkan tujuan seperti yang tertulis pada pedoman evaluasi pembangunan (Bappenas: 2009;80)  terdiri dari :
1. Evaluasi formuasi adalah apakah formulasi dasar kebijakan/program yang dilakukan pada saat penyusunan awal telah menggunakan metode yang benar
2.  Evaluasi proses adalah mengkaji apakah pelaksanaan fokus prioritas/program atau kegiatan prioritas berjalan kearah pencapaian tujuan
3.  Evaluasi baya-manfaat adalah mengkaji biaya prioritas/program atau kegiatan prioritas efektif ungtuk mencapai capaian atau sasaran yang sudah ditetapkan
4.  Evaluasi dampak adalah mengkaji apakah prioritas/program atau kegiatan prioritas memberikan pengaruh/manfaat yang telah ditetapkan terhadap penerima
manfaat baik skala perorangan,rumah tangga dan masyarakat umum
Sedangkan  berdasarkan tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, evalausi kebiijakan/program dari  siklusnya dapat dilakukan mulai : 1.  Evaluasi tahap perencanaan ( Ex-ante) dilakukan sebelum penetapan rencana pembanguna  yaitu untuk memilih dan menetukan prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya,
2.  Evaluasi tahap pelaksanaan ( On-going) dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan yaitu untuk menentukan tingklat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan.
3.  Evaluasi pasca pelaksanaan ( Ex-post) dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai adalah untuk mereview apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Untuk mereview dapat  dilihat  dari  indikator  efisiensi yaitu membandingkan keluaran dan hasil dengan  masukan,  indikator  efektifitas yaitu menilai hasil dan dampak terhadap sasaran ataupun manfaat ( dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program. Pandangan lain terkait dengan Evaluasi kebijakan menurut pandangan Ernest R House dalam Nugroho (2011:671)  membagi beberapa model evaluasi yaitu :
1.  Model Sistem dengan indikator utama adalah efisiensi
2.  Model Perilaku dengan indikator utama adalah produktivitas dan akuntabilitas
3. Model Formulasi Keputusan dengan indikator utama keefektifan dan keterjagaan kualitas 4.  Model Tujuan bebas dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sasaran
5.  Model kekritisan seni dengan indikator utama standart yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat
6. Model review profesional dengan indikator utama penerimaan profesional 7.  Model kuasi legal dengan indikator utama resolusi
8.  Model studi kasus dengan indikator utama pemahaman atau diversitas
Dari berbagai pandangan tentang teori evaluasi kebijakan tersebut diatas dalam kaitannya dengan penelitian kami tentang dampak dana desa dalam pembangunan di Desa Tunjungtirto kami memfokuskan untuk mengkaji apakah prioritas/program atau kegiatan prioritas memberikan pengaruh/manfaat yang telah ditetapkan terhadap penerima manfaat baik skala perorangan,rumah tangga dan masyarakat umum
B.  Pembangunan desa
Desa menurut H.A.W. Widjaja (2005:3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.
Pengertian tentang desa menurut undang undang No.6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemrintahan atau pun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam pengertian di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:
1.  Kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa.
2.  Kewenangan lokal berskala lokal
3. Kewenagan yang ditugaskan oleh pemerintah ,pemerintah daerah provinsi,pemerinah daerah kabupaten/ kota dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah ,pemerintah daerah provinsi,pemerinah daerah kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan  peraturan perudang- udangan
Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak: a.   Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal- usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
b.  Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
c.  Mendapatkan sumber pendapatan;
Desa berkewajiban;
a. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
c.  Mengembangkan kehidupan demokrasi; d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;
Bintoro, dkk (1998:23) mengatakan pembangunan merupakan upaya suatu masyarakat  bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik. Pembangunan adalah segala upaya untuk mewujudkan perubahan sosial besar-besaran dari suatu keadaan kehidupan nasional menuju  keadaan baru yang lebih baik, perubahan sosial tersebut
meliputi berbagai aspek kehidupan dan berlangsung secara terus menerus. Dengan demikian tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas  hidup manusia serta penanggunlangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan otensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

## C. Pelaksanaan  dana desa dalam
Pembangunan desa tunjungtirto Penerimaan dana desa yang diterima oleh Tunjungtirto selama tiga tahun terahir mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ,mununjukkan bahwa kontribusi dana desa terhadap pendapatan desa semakin signifikan, Tahun 2015 memberi kontribusi 34,93% dari total pendapatan desa Rp.829.470.088, Tahun 2016 kontribusi meningkat menjadi 51,32% dari total pendapatan desa Rp.1.267.109.518 dan pada tahun 2017 kontribusi dana desa meningkat 53,67% dari total pendapatan desa Rp.1.546.183.471. Dengan kontribusi dana desa  yang  signifikan  terhadap  pendapatan desa akan berdampak secara langsung terhadap pembiayaan pembangunan desa dalam kemampuan membiayai program dan kegiatan pembangunan desa semakin
meningkat. Adapun rekapitulasi penerimaan dana desa Tunjungtirto mulai tahun 2015 sampai 2017 seperti tabel 1. Penerimaan dana desa tunjungtirto 2015 -2017 . tabel. 1 Penerimaan dana desa tunjungtirto 2015 -2017
NO TAHUN PENERIMAAN DD (Rupiah) PENDAPATAN DESA (Rupiah) (%) 1 2015 289.759.000 829.470.088 34,93 2 2016 650.402.000 1.267.109.518 51,32 3 2017 828.978.000 1.546.183.471 53,67

## Sumber :  APBDES 2015-2017
Pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Tunjungtirto dalam pembangunan selama tiga tahun terahir mulai tahun 2015 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel.2  Pelaksanaan Dana Desa dalam Pembangunan Tahun 2015 Memperhatikan Pelaksanaan skema Penggunaan dana desa didesa Tunjungtirto mulai pertama kali menerima dana desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 seperti yang  telah  teridentifikasi  dalam  kegiatan pembangunan pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa, pertama penggunaaan dana desa sudah sesuai dengan pedoman Permendes PDTT Nomor  5 tahun 2015 Junto Nomor 21 Tahun 2015 Junto Nomor 22 tahun 2016 yaitu penggunaan dana desa telah dialokasikan pada beberapa prioritas pembangunan yaitu sarana dan prasarana
Tabel.2 Pelaksanaan  Dana Desa dalam Pembangunan Tahun 2015
BidaNG PEMBaNGUNaN KEGiataN JUMlaH BiaYa A.  Sarana Prasarana Ekonomi Perbaikan gedung sarana pusat perekonimian masyarakat 97.255.400 Jumlah A 97.255.400 B.  Sarana Prasarana Dasar 1.  Perbaikan drainase Rt.1 Rw.1 dusun bunder 2.  Perbaikan saluran air RW-02 dusun juwet 3.  Pengecoran badan jalan Rt02 dan RT04 RW03 4.  Perbaikan jalan ke makam RT1 RW4 dunun Purworejo 5.  Perbaikan saluran air RT06 RW5 dusun Bunut 6.  Pembangunan balai RW 7 dusun Gembrung 7.  Perbaikan saluran air Rt.01 RW-08 dusun Losawi 8.  Pavingisasi jalan kampung Rt01 Rw09 Dusun Losawi 9.  Perbaikan Pos keamanan Kampung Rt06 RW10 dusun jajar 10. Plengsengan jalan RW 13 dusun gebyak 11. Pembnagunan tembok pembatas TPS 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 50.000.000 10.000.000 7.500.000 15.000.000 50.000.000 Jumlah B 192.500.000 Jumlah keseluruhan dana desa 289.755.400
Sumber : Diolah dari  RKP-Des &LPJ Tahun 2015

## Tabel. 3 Pelaksanaan Dana Desa dalam Pembangunan Tahun 2016
BidaNG PEMBaNGUNaN KEGiataN JUMlaH BiaYa A.  Sarana Prasarana Ekonomi Pembangunan pusat sarana perekonimian masyarakat 100.000.000 B.  Saarana Prasarana Dasar 1.  Pembangunan drainase Rt01-06 RW02 dusun juwet 2.  Pembangunan plengsengan penahan jalan Rt04 Rw03 3.  Pembanvgunan tembok penahan jalan TPS RT05 RW05 4.  Pembangunan plengsengan penahan jalan 5.  Perbaikan drainase  RT05 RW10 6.  Pengaspalan jalan Rt01-06 RW02 dusun juwet 7. Pembangunan dinding penahan jalan usaha tani RT01 RW04 8.  Pavingisasi jalan kampung Rt05 Rw09 Dusun Losawi 50.000.000 7.000.000 50.000.245 50.000.000 10.000.000 18.859.000 10.000.000 10.000.000 C.  Sarana & Prasarana Pelay- anan sosial dasar 1.  Pembangunan gedung posyandu RT03 Rw01 2.  Pembangunan gedung posyandu RT02 Rw07 3.  Pembangunan kelas baru Paud Cahaya Insani RT03 RW03 4.  Pembangunan gedung  Paud Permata Losawi RT04 RW08 50.000.000 75.000.000 50.000.000 100.000.000 D.  Pemberdayaan masyarkat 1.  1.Festival produk industri rumah   tangga 2.  2.Pelatihan kewirausahaan pelaku home industry 3.  3.Bantuan bahan produksi pengrajin bordir 50.000.000 9.035.000 10.453.000 Jumlah keseluruhan dana desa 650.347.245 Sumber : Diolah dari  RKP-Des &LPJ Tahun 2016 Tabel  4  Pelaksanaan Dana Desa dalam Pembangunan Tahun 2017 BidaNG PEMBaNGUNaN KEGiataN JUMlaH BiaYa A. Ekonomi Penyertaan modal Bumdes 170.240.015 B.  Sarana Prasarana dasar 1.  Pembangunan selokan RW 08 2.  Pengadaan sarana penunjang kebersihan lingkungan TPS 3.  Pembangunan jalan desa antara pemukiman kewilayah pertanian (TPT uasaha tani RW04 4.  Pembangunan jembatan menuju TPS liber II 5.  Pengaspalan jalam pemukiman Rw 05 6.  Pavingisasi jalan pemukiman RT01 RW10 7.  Pavingisasi jalan pemukiman RT 13 8.  Pembangunan pagar sareko 27.026.400 64.300.000 27.325.500 12.200.100 60.582.772 13.870.200 9.165.100 43.401.40 C.  Sarana & Prasarana Pelay- anan sosial dasar 4.  1. Pembanguanan Posyandu RW 09 5.  2.Pembanguanan Posyandu RW 11 6.  3.Pembangunan gedung Polindes 7.  4.Pembangunan atap TPQ RW 02 8.  5.Pembangunan dark  lantai TPQ   RW,6 62.163.300 17.868.900 175.212.363 49.085.000 23.361.950 D. Pemberdayaan 1. Pengelolaaan     pelayanan kesehatan masyarakat 2.   Insentif Guru ngaji 3.  Pameran   hasil  usaha ekonomi masyarakat 4. Peningkatan   Kapasitas   SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa 12.853.000 19.800.000 22.583.000 17.939.000 Jumalah dana  desa 828.978.000 Sumber : Diolah dari  RKP-Des &LPJ Tahun 2017
dasar, sarana dan prasarana pelayanan sosial, sarana dan prasara ekonomi serta pemberdayaan masyarakat; kedua sebagian besar dana desa penggunaannya lebih besar didistribusikan pada 2 (dua) bidang pembangunan yaitu sarana prasarana dasar dan sarana prasarana pelayanan sosial dasar
. Hal ini dapat ditunjukkan pada tahun 2015 dari dana desa yang diterima sebesar Rp. 289.759.000 terdistribusi sebesar 192.500.000 (66,44%) untuk pembangunan bidang sarana prasara dasar dan sisanya sebesar Rp.97.255.400 (33,56%) untuk pembangunan sarana ekonomi desa. Tahun 2016 dari total
dana desa yang diterima sebesar Rp.650.347.245 dialokasikan untuk pembangunan bidang sarana prasarana dasar Rp.205.859.000 (31 %) , sebesar Rp.275.000.000 (42%) untuk sarana prasarana pelayanan sosial seperi pendidikan dan kesehatan, Rp.69.488.000 (10,68%) untuk bidang pemberdayaan dan Rp.100.000.000 (15.32%)untuk pembangunan sarana ekonomi. Untuk tahun 2017 dari dana desa yang diterima sebesar Rp.828.978.000 untuk sarana prasarana dasar sebesar Rp.257.871.472 (31%), sarana prasaran pelayanan sosial dasar Rp.327.691.513 (39,52%),  kegiatan pemberdayaan 73.175.000 (8%) dan untuk tahun 2017 ini penggunaan dana desa diperbolehkan untuk penyertaan modal  badan usaha milik desa sebesar Rp.170.240.015 (20,53%); ketiga penetapan program dan kegiatan yang didanai oleh dana desa berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hanik Dwi Martya sebagai kepala desa Tunjungtirto,  telah dilakukan melalui aspirasi dari masyarakat dengan melakukan Musyawarah rencana pembangunan desa yang out putnya berupa dokumen pembangunan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang  Rencana Kerja pembangunan Desa (RKP-Des), sehingga pembagunan yang dilakukan memenuhi kriteria partisipatif, transparan dan akuntabel.
d.  dampak dana  desa dalam Pembangunan desa tunjungtirto Kebijakan Dana Desa sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 pasal 19 tentang keuangan  desa,  dinyatakan bahwa dana desa diperuntukkan membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan prioritas penggunaannya adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam konteks penelitian yang kami lakukan saat ini di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
analisis dampak difokuskan pada bidang pembangunan yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana dasar, pembangunan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi. Namun supaya tidak menghilangkan keutuhan dari tujuan dana desa kami tetap menyinggung secara umum dampak dibidang pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan program kegiatan pelaksa- naan dana desa selama tiga tahun terakhir mulai tahun 2015 sampai 2017 sebagaimana yang telah dideskripsikan pada sub bab sebelumnya, dapat dijelaskan dampak dana desa terhadap pembangunan desa Tunjungtirto  adalah :

## 1.  Bidang Pembangunan
a.   Dampak  dibidang   pembangunan dari program kegiatan sarana prasarana dasar terkait dengan pembangunan selokan air dilingkungan permukiman, pembangunan jalan antar lingkungan yang ada  di beberapa lokasi diwilayah desa Tunjungtirto sangat bermanfaat bagi masyarakat karena  semakin baiknya infrastruktur  lingkungan yaitu lingkungan semakin nyaman dari bahaya banjir dan jalan antar lingkungan dapat berfungsi dengan baik untuk lalulintas pejalan kaki maupun sepeda motor.
b.  Dampak dana desa pada program kegiatan pembangunan sarana prasarana pelayanan sosial bidang pendidikan khusunya perbaikan gedung sekolah untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Taman Pendidikan Alqur’an (TPQ) adalah semakin  layak dan baiknya kondisi gedung sekolah sehingga  memberikan dampak semakin nyaman dan aman dalam proses belajar mengajar c.  Dampak Dana Desa dalam program kegiatan prasarana ekonomi masyarakat dengan dengan dibangunnya pusat sarana ekonomi masyarakat yang terletak dijalan
raya perusahaan yang saat ini dibawah pengelolaan BUMDES desa Tunjungtirto dapat memberikan manfaat kepada seluruh warga desa untuk menjadi tempat penjualan hasil produk kerajinannya seperti gerabah, bordir dll
2.  Bidang Pemberdayaan Masyarakat Untuk program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dari dana desa dampaknya kepada individu, kelompok maupun masyarakat masih  kurang berdampak seperti halnya bidang pembangunan. Hal ini  dikarenakan  anggaran dari dana desa hanya berkisar 8 -10 % dari total dana desa yang diterima, bahkan untuk tahun 2015 kegiatan pemberdayaan belum dianggarkan. Meskipun demikian bukan berarti sama sekali tidak ada dampaknya sebagai bukti dengan dilakukannya kegiatan festival produk industri rumah tangga, fasilitasi pameran produk home industri memberikan manfaat bagi masyarakat untuk memperkenalkan dan mengangkat potensi ekonomi desa Tunjungtirto demikian juga untuk pelatihan kewirausahaan, telah memberi bermanfaat pengetahuan pengelolaan usaha bagi pelaku usaha berbasis rumah tangga serta untuk kegiatan bantuan bahan kerajinan bordir bermanfaat membantu para ibu ibu PKK yang memiliki ketrampilan bordir untuk terus berkarya.

## iV. PENUtUP
a. Kesimpulan
Ada beberapa kesimpulan dari hasil penelitian tentang Dampak Dana Desa dalam pembangunan desa Tunjungtirto yaitu : 1. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Tunjungtirto sudah dilaksanakan untuk program kegiatan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Permendes PDTT.
2. Penentuan Program kegiatan pembangunan yang didanai oleh Dana Desa dilakukan melalui proses
partisipatif ( buttom up), transparan dan akuntabel dengan melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) .
3.  Dampak Dana Desa dalam pembangunan desa  bidang   pembangunan yang mencakup sarana prasarana dasar, sarana prasarana pelayanan sosial dasar,sarana prasarana ekonomi memberikan dampak yang positip /baik bagi masyarakat desa . 4.  Dampak Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat bermanfaat dalam mengggerakkan kegiatan ekonomi berbasis rumah tangga  dalam pengelolaan, produksi dan distribusi.
5. Dampak Dana Desa bagi Pemerintah Desa dapat meberikan percepatan pembangunan desa dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah desa Tunjungtirto yang ada dalam RPJMDes.

## B.   saran
Untuk lebih mengoptimalkan lagi Dampak Dana Desa terhadap Pembangunan desa maka perlu memperhatikan beberapa hal :
1. Untuk Pemerintah Desa dilingkungan wilayah perkotaan pemanfaatan dana desa lebih diarahkan pada program kegiatan penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis rumah tangga supaya mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat .
2. Untuk Pemerintah Desa diingkungan wilayah bukan perkotaan atau yang berbasis pertanian, perkebunan dan perikanan pemanfaatan Dana Desa lebih diarahkan pada program kegiatan peningkatan produktifitas sesuai
karakteristik potensi desa misalnya melalui program one village one product 3.   Kebijakan Dana Desa untuk terus dilanjutkan karena sangat berdampak pada pelaksanaan pembangunan desa

## daftar PUstaKa
Apriliana, Somborarak, 2014, eJournal  Ilmu Pemerintahan , Fisip Unmul, Vol.2 No.2,Hal
2704-2715
Arif, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan  Desa  Dan  Pengelolaan  Kekayaan Desa . Pekanbaru: ReD Post Press.
Bappenas, 2009. Pedoman  Evaluasi  Kinerja Pembangunan Sektoral , Jakarta: Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan
Bintoro, dkk. 1998 .  Kebijaksanaan  Dan Pembangunan . Jakarta. Intermasa
Faizatul Karimah, 2014. Jurnal  Administrasi Publik (JAP), Universitas Brawijaya, Vol. 2, No. 4, Hal. 597-602
Hanif Nurcholis, 2007. Teori  dan  Praktik Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah , Grasindo, Jakarta,
HAW. Widjaja, 2003. Otonomi Desa , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi  Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman.
2005. Qualitative Data Analysis (terjemahan) . Jakarta : UI Press
Nugroho,Riant. 2011. Public  Policy. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
Nurman. 2015. Strategi  Pembangunan  Daerah . Jakarta: Rajawali Pers
Rianti Pertiwi, Roekhudin, 2015, Jurnal Ilmiah
Mahasiswa  FEB , Universitas Brawijaya,
Vol.4, No.2
Stoner, James A.F. (2006). Manajemen.  Jilid  I . Edisi Keenam. Salemba Empat, Jakarta.
Tjokrowinoto, Moeljarto, 2012, Pembangunan
Dilema dan Tantangan , Pustaka Pelajar
Thomas, 2013. eJournal Pemerintahan Integratif , 51-64
Wibawa, Samudra, 1994. Evaluasi  Kebijakan Publik. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Widjaja, HAW. 2005. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Widodo,Joko. 2008. Analisis  Kebijakan  Publik. Jakarta Bayu Media Winaro,Budi.  2007. Teori  7  Proses  Kebijakan Publik. Yogyakarta

## PEratUraN PErUNdaNG-UNdaNGaN
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

## MEdia
Liputan6.com, Malang, 2017 https://tirto.id/mengurai-benang-kusut- pengelolaan-dana-des
-