## Insyirah: Jurnal Ilmu Bahasa Arab dan Studi Islam
Vol. 4, No. 2, 134-146

## Dinamika Konflik Bersenjata Sektarian Sunni – Syiah Lebanon Utara (2011-2015)
The Dynamics of Sunni-Syiah Armed Conflict in the North Lebanon (2011-2015)
1 Samudra Eka Cipta, 2 Bondan Kanumoyoso, 3 Wawan Darmawan
Email : 1 samudra.eka@ui.ac.id , 2 bondan.kanumoyoso@ui.ac.id , 3 wawand@upi.edu Universitas Indonesia; Universitas Indonesia; Universitas Pendidikan Indonesia

## Pendahuluan
Jika  hubungan  antara  Lebanon  dan  Suriah  dapat  diringkas  dalam  beberapa  kata,  semua istilah  yang  kontradiktif  ini  akan  sesuai  dengan  situasi  saat  ini.  Sepanjang  sejarah,  penyatuan, kolonisasi,  pemisahan,  perang,  dan  imigrasi,  kedua  negara  ini  telah  membangun  apa  yang  bisa disebut sebagai dinamika “intimestranger” di antara populasi yang sesuai (Picard, 2016). Ikatan kompleks  ini  dapat  dilihat  melalui  lensa  krisis  pengungsi  Suriah  saat  ini  di  Lebanon,  dan  lebih khusus lagi melalui hubungan komunitas tuan rumah pengungsi yang berkembang di sekitarnya. Hubungan rumit antara Suriah dan Lebanon bertumpu pada penentuan bersama dan kepentingan ekonomi yang tak terpisahkan, perilaku berbasis identitas dan modal sosial. Sejak pecahnya perang
A R T I C L E I N F O
A B S T R A C T ( 1 0 P T )

## Article history
Received 1 November 2021 Revised 28 December 2021 Accepted 31 December 2021 One  of  the  causes  of  The  Sunni-Shia  conflict  in  Lebanon  is  political problems,  especially  the  jealousy  of  Shia  towards  the  Sunni.  The residents  of  Bab  El  Tabbaneh  and  Jabal  Mohsen  have  been  victims  of civil war since 1975. However, Lebanon's conflict peaked in the 2011- 2014 period after a domino effect from Syria, when a crisis hit the region. Assad's government is Shia, while the Sunni rebel groups have influenced Lebanon. The armed civil conflict in Bab El Tabbaneh and Jabal Mohsen, a village in the Tripoli region, began when a group of people expressed their support for the Syrian rebels, causing a reaction from the Alawite Shia community. As a consequence, a conflict broke out. This study uses a  historical  approach  and  descriptive  analysis  that  describes  the development  of  the  sectarian  strife  in  Lebanon  during  2011-2015.  The results o show that the sectarian war that occurred in Lebanon is a form of unsuccessful resolution of the conflict.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Keywords Konflik, Sunni, Syiah, Lebanon

## Insyirah Vol 4, No 2 2021 p. 134-146
Suriah pada tahun 2011, lebih dari 5 juta warga Suriah telah meninggalkan negara itu, sebagian besar ke negara-negara tetangga seperti Yordania, Turki dan Lebanon. Sekitar 6 juta warga Suriah tetap menjadi pengungsi internal pada tahun 2017 (Hibatullah, n.d.) Hingga hari ini, ada hampir 1 juta pengungsi Suriah yang terdaftar di Lebanon, ditambah dengan perkiraan 500.000 yang tidak terdaftar (Nala Estriani, 2018). Mengingat bahwa populasi Lebanon total sekitar 4 juta, ini sesuai dengan Suriah membuat lebih dari seperempat dari total populasi negara.
Lonjakan populasi telah mempengaruhi stabilitas sosial-ekonomi dan politik negara tuan rumah, yang diterjemahkan ke dalam ketegangan seputar pekerjaan dan mata pencaharian, serta meningkatnya  kekerasan  antara  komunitas  yang  berbeda.  Lebih  penting  lagi,  ada  keprihatinan akademis  dan  politik  yang  kuat  dengan  dinamika  antara  komunitas  tuan  rumah  dan  pengungsi Suriah. Pengungsi Suriah menjadi sasaran diskriminasi, seringkali mengarah pada kekerasan, dari tuan  rumah  Lebanon.  Hal  ini  diperkuat  oleh  kebijakan pemerintah  yang  keras,  yang membatasi akses mereka ke tempat tinggal resmi dan pasar kerja lokal. Permusuhan bervariasi dari jam malam kotamadya,  pengkambinghitaman  dan  kekerasan  dari  komunitas  tuan  rumah,  dan  permusuhan umum  terhadap  pengungsi.  Ketegangan  mengakibatkan  ekonomi  dan  infrastruktur,  yang tampaknya merupakan akar penyebab permusuhan lebih lanjut (Abighanem, 2021).
Namun, setiap studi tentang Lebanon tidak boleh terbatas pada ekonomi atau infrastruktur saja. Faktor-faktor ini pada gilirannya tertanam dalam pengaturan yang dicirikan oleh perpecahan politik  dan  sektarian  yang  merupakan  fitur  yang  tidak  dapat  dihindari  dari  konteks  dan  modal sosial  penduduk  tuan  rumah:  Modal  sosial  adalah  perekat  yang  menyatukan  masyarakat  dan tanpanya tidak akan ada pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan manusia. Tanpa modal sosial, masyarakat  pada  umumnya  akan  runtuh,  dan  dunia  saat  ini  menyajikan  beberapa  contoh  yang sangat menyedihkan dari konflik sebelumnya Untuk mengurai konflik antara pengungsi Suriah dan komunitas tuan rumah Lebanon, sangat penting untuk fokus pada modal sosial. Dalam kasus kami, kohesi  sosial  dan  faktor  penentunya  seperti  kepercayaan,  identitas,  ketidaksetaraan,  akses  ke sumber daya dan mata pencaharian akan dianalisis.
Menurut laporan resmi, 86% pengungsi Suriah tinggal di desa-desa Lebanon dan kota-kota yang dihuni oleh orang Lebanon yang paling rentan. Ketegangan baru dan lama tampaknya muncul kembali yang mempengaruhi iklim politik, ekonomi dan agama dan dapat memicu ketidakstabilan lebih lanjut, atau bahkan mengancam kohesi sosial lingkungan Lebanon (Rahman, 2019). Salah satu kepentingan utama dari makalah ini adalah untuk menyelidiki ketegangan yang ada di Lebanon ini. Studi  kasus  yang  dipilih  adalah  Tripoli,  ibu  kota  Lebanon  Utara.  Kota  ini  menderita  tingkat pengangguran  perkotaan  tertinggi  di  negara  itu  dan  kondisi  kemiskinan  paling  ekstrem, diperburuk  oleh  masuknya  45.000  pengungsi  Suriah  terdaftar  ke  kota  sejak  2012,  menambah sekitar 100.000 pengungsi tidak terdaftar dari Suriah (Jayakarta, 2020).
Penderitaan Tripoli digambarkan dengan kondisi di Jabal Mohsen dan Bab el Tabaneh, yang terletak  di  pusat  konflik  dan  ketidakstabilan  di  kota.  Sebagai  komunitas  paling  terbelakang  di Tripoli, siklus kekerasan telah menelan korban yang luar biasa pada penduduk kota: bentuk utama kemiskinan  di  Tripoli  adalah  pengangguran  dan  ini  dikombinasikan  dengan  ketidaksetaraan pendapatan. Perkiraan menunjukkan separuh populasi 'miskin' dan pengangguran melebihi 35%. Ketegangan  sektarian  memperburuk  kondisi  kehidupan  yang  buruk  di  mana  orang  Tripolitan tinggal,  dan  kepercayaan  umum  adalah  bahwa  kemiskinan  mereka  telah  diperburuk  oleh kedatangan pengungsi Suriah. Karena kurangnya kepekaan konteks dan pendanaan yang terbatas, praktisi  pembangunan  dan  kemanusiaan  sejauh  ini  gagal  mengatasi  konflik  yang  memisahkan warga  Suriah  dari  Lebanon.  Sebaliknya,  intervensi  mereka  menargetkan  bantuan  darurat  dan seringkali mengabaikan komunitas tuan rumah yang terkena dampak, sehingga bantuan itu sendiri dapat menjadi sumber ketegangan lainnya.
Oleh  karena  itu,  makalah  ini  mencoba  memetakan akar  penyebab  (atau  pemicu)  konflik untuk  menyadarkan  dan  menginformasikan  pembuat  kebijakan  dan  pemangku  kepentingan lainnya,  dengan  fokus  pada  ketenagakerjaan  inklusif  sebagai alat  untuk mengurangi  ketegangan dan  mengurangi  ketimpangan.  Faktanya,  literatur  telah  menunjukkan  bahwa  kebijakan  insentif pekerjaan  adalah  cara  yang  efisien  untuk  mengentaskan  kemiskinan  dan  meningkatkan  kohesi sosial.  Baik  melalui  peningkatan  kontak  atau  saling  ketergantungan  ekonomi  antara  kelompok- kelompok  saingan,  pekerjaan  yang  lebih  tinggi  pada  akhirnya  akan  mengarah  pada  penurunan prasangka.  Tidak  jelas  apakah  ini  yang  terjadi  di  Tripoli,  dan  makalah  ini  bertujuan  untuk mengeksplorasi untuk menguji tiga hipotesis, untuk menentukan apakah kondisi ini berlaku dalam konteks Lebanon-Suriah.
Untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada artikel ini, penulis menggunakan salah  satu  artikel  yang  berjudul  Politik  Konfesionalisme  Lebanon:  Sebuah  Pilihan  atas Keberagaman Agama yang ditulis oleh Farhan Hibatullah. Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa salah satu konflik paling besar dalam sejarah Lebanon adalah peristiwa perang saudara 1975-1990. Politik konfesionalisme dipilih sebagai langkah politik paling rasional untuk menjaga stabilitas di Lebanon sampai saat ini. Secara de facto sesungguhnya politik konfesionalisme sudah hadir sejak awal  deklarasi  kemerdekaan  Republik  Lebanon  melalui  Pakta  Nasional  1943.  Melalui  Taif Agreement  1990,  politik  konfesionalisme  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  konstitusi  Lebanon sebagai resolusi konflik atas perang sipil. Sampai saat ini politik konfesionalisme masih bertahan dan  dijalankan  oleh  Lebanon.  Namun  demikian  Lebanon  hingga  kini  masih  terus  mengalami pergolakan di bidang sosial, politik, dan ekonomi sehingga efektivitas politik konfesionalisme ini terus dipertanyakan.

## Insyirah Vol 4, No 2 2021 p. 134-146
Secara umum pendekatan yang digunakan untuk membahas pada kajian ini adalah dengan menggunakan pendekatan dari teori Marxisme. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai sesuatu yang  selalu  berubah,  terutama  sebagai  akibat  dari  dinamika  pemegang  kekuasaan  yang  terus berusaha  menjaga  dan  meningkatkan  posisinya.  Dalam  mencapai  tujuannya,  suatu  kelompok seringkali  harus  mengorbankan  kelompok  lain.  Karena  itu  konflik  selalu  muncul,  dan  kelompok yang  tergolong  kuat  setiap  saat  selalu  berusaha  meningkatkan  posisinya  dan  memelihara dominasinya.  Singkatnya,  pandangan  ini  berorientasi  pada  struktur  sosial  dan  lembaga-lembaga sosial  di  masyarakat.  Perspektif  ini  memandang  masyarakat  yang  terus-menerus  berubah  dan masing-masing bagian dalam masyarakat berpotensi untuk menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks pemeliharaan tatanan sosial, perspektif ini lebih menekankan pada peranan kekuasaan. Karl Marx memandang bahwa teori konflik lahir dengan beberapa konsepsi yakni konsepsi tentang kelas  sosial,  perubahan  sosial,  kekuasaan  dan  negara  dimana  konsepsi-konsepsi  tersebut  saling berkesinambungan satu sama lain (Wardana, 2014).
Sehingga, apa yang dimaksudkan oleh Marx berkenaan dengan teori konflik sesuai dengan pembahasan  mengenai  konflik  sektrarian  Meskiun  di  Lebanon  menggunakan  sistem  politik konfesionalisme  namun  tiap  kelompok  agama  terutama  yang  dilakukan  oleh  Hizbullah  terus melakukan ambisi politiknya yang seolah-olah ingin menjadi penguasa dalam kancah perpolitikan di Lebanon. Andaipun upaya rekonsiliasi berjalan namun kenyataan konflik yang terjadi di wilayah Tripoli, Lebanon Utara semakin menjadi-menjadi baik kelom Sunni yang diinisiasi oleh kelompok Salafis-Jihadist dengan kelompok Syiah yang disokong langsung oleh Rezim Assad di Suriah saling mempertahankan egoismenya yang menyeabkan Lebanon terus dilanda konflik hingga hari ini.

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  eksploratif  yang  mendefinisikan  dan mengungkapkan  perkembangan  konflik  Sunni  Syiah  di  Lebanon.  Berbagai  data  yang  terhimpun kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dikem-bangkan oleh Miles dan Huberman.  Menurut  Miles  &  Huberman  (1994)  tahapan  analisis  data  kualitatif  adalah penghimpunan data, reduksi, display, dan kesimpulan. Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan  penelitian  sejarah  yang  terdiri  dari  heuristic,  kritik,  interpretasi,  dan  sampai  pada tahap eksplanasi sejarah (Sjamsuddin, 2015).

## Hasil dan Pembahasan

## A. Polarisasi Sunni Syiah Lebanon
Periode  setelah  2005  dan  Revolusi  Cedar  di  Lebanon  adalah  yang  paling  sedikit dipelajari  dalam  literatur  yang  membahas  konflik  etnis  di  Lebanon  (Knudsen  &  Kerr,  2013).
pembunuhan mantan Perdana Menteri Sunni Rafik Hariri pada 14 Februari 2005 mengubah wajah dan nasib Lebanon yang dapat memicu Revolusi Cedar, memecah negara menjadi dua kubu politik utama, pro-Suriah yang dipimpin Hizbullah di bawah pimpinan Hasan Nasrallah dan anti-Suriah Masa Depan Gerakan yang dipimpin milisi Sunni, yang menyebabkan polarisasi etnis lebih lanjut di Garis  Sunni-Syiah  dan  banyak  pemerintah  persatuan  macet  karena  senjata  Hizbullah  dan investigasi  internasional  atas  pembunuhan  Rafik  Hariri  (Abighanem,  2021)  Periode  setelah pembunuhan  Hariri  2005  dan  Revolusi  Cedar  juga  didefinisikan  ulang  kesetiaan  tradisional komunitas Sunni di Lebanon: dari para pendukung
Arabisme dengan Suriah dan tanah air Arab Sunni untuk memutuskan hubungan dengan Damaskus dandukungan dari Negara Lebanon yang lebih kuat. Negara Lebanon menjadi benteng melawanhegemoni  Suriah  dan  menegaskan  dirinya  dalam  masalah  keamanan  dengan mengorbankan Suriah proxy Hizbullah (Naufal, 2012). Setelah penataan kembali ini, Saad Gerakan Masa Depan Hariri mengadopsi slogan Kristen "Lebanon first" serta wacana keberadaan senjata di luar kendali negara – jelas bertujuan di Hizbullah, yang tetap berhak atas gudang senjata setelah perjanjian Taif, sebagai perlawanan antiIsrael. Gerakan Masa Depan menyerukan negara Lebanon yang  lebih  kuat,  aturan  hukum,  strategi  pertahanan  nasional  dan  menghormati  kewajiban internasional  seperti  berpartisipasi  dalam  Pengadilan  Khusus  untuk  Lebanon.  Wacana  baru sepenuhnya bertujuan untuk melumpuhkan legitimasi Hizbullah sebagai perlawanan Lebanon dan dimaksudkan  untuk  menekankan  tentang  status  Partai  Tuhan  Syiah  sebagai milisi  bersenjata  di luar kendali negara. Hal ini menyebabkan konflik antar faksi politik. Namun, karena kedua Gerakan Masa  Depandan  Hizbullah  menggalang  dukungan  melalui  lembaga  agama  sekte  masing-masing. Dewan  Tinggi  Islam  Sunni  dan,  masing-masing,  Dewan  Tinggi  Islam  Syiah)  the  perbedaan diterjemahkan menjadi keretakan sektarian, terlepas dari kenyataan bahwa kedua kelompok itu bersekutu dengan non-Sunni dan, masing-masing, kelompok non-Syiah. Namun, menurut Knudsen dan Kerr, Gerakan Masa Depan tetap menjadi payung politik yang hampir secara eksklusif mewakili komunitas Sunni, seperti halnya Hizbullah mewakili Syiah masyarakat (Kerr & Knudsen, 2012).
Sebenarnya, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kaum Nasionalis Lebanon agar supaya sistem  Politik  Konfessionalisme  di  Lebanon  berakhir  karena  dianggap  merugikan  melalui perundingan yang diadakan di Taif, Arab Saudi dimulai pada September 1989 sampai terjadinya Perjanjian Taif (Taif Agreement) pada 22 Oktober 1989. Perjanjian ini terdiri atas empat prinsip yaitu,  melakukan  Reformasi  politik  di  Lebanon,  membangun  hubungan  khusus  antara  Libanon dengan Suriah, mengakhiri perang di Libanon dengan melakukan gencatan senjata dan membuat kerangka untuk upaya penarikan mundur pasukan Suriah di Libanon. Tetapi yang paling utama dari perjanjan ini adalah formalisasi Pakta Nasional yang dicantumkan dalam konstitusi Libanon yang menegaskan posisi jabatan-jabatan tinggi dalam pemerintahan Lebanon.

## Insyirah Vol 4, No 2 2021 p. 134-146
Fragmentasi pasukan keamanan Lebanon pada garis sektarian juga berkontribusi pada re- militerisasi masyarakat (Picard et al., 2013) Perusahaan keamanan swasta didirikan dan melayani zu'ama nasional dan lokal Lebanon4. Pasukan Lebanon pada 14 Maret dan Gerakan Patriotik Bebas pada 8 Maret saling menuduh mempersenjatai kembali dan melatih militan mereka (Luca, 2010). Gerakan Masa Depan sendiri mulai mengorganisir swasta perusahaan keamanan, seperti Future Security  Plus,  dengan  merekrut  pemuda  dari  from  daerah  miskin  di  Akkar,  Lebanon  Utara,  dan Tripoli (LA Times, 2008) Dalam hal ini konteks, Hizbullah memutuskan untuk mendirikan jaringan telekomunikasi  paralel;  penemuan  jaringan  ini  menyebabkan  serangkaian  bentrokan  perkotaan antara pendukungnya jugasebagai pendukung kelompok politik sekutu dan pendukung politik 14 Maret. kelompok pada Mei 2008 (Picard et al., 2013).
Sistem politik Lebanon terutama mengamanatkan agar perimbangan antara kopmunitas- komunitas  konfensional  dipertahankan  di  parlemen  serta  seluruh  jajaran  pemerintahan.  Yang kemudian  semua  itu  diformulasikan  dan  disahkan  dalam  Pakta  Nasional  (Al-Mithaq  Al-Watani) pada tahun 1943, sebuah kesepakatan tidak tertulis antar Presiden dan Perdana Menteri pertama Lebanon.  Pakta  Nasional  tersebut  merupakan  sebuah  usaha  pragmatik  untuk  meredakan ketegangan diantara sekte-sekte religius yang ada.
Pengaruh yang besar dari luar Lebanon yang datang dari negara tetangga yaitu, Suriah dan Iran  menambah  kompleksitas  konflik  karena  kedekatan  historis  dari  kedua  negara  tersebut terutama Suriah yang sejak dulu memiliki misi khusus terhadap Lebanon yaitu, Misi Historis dan Misi  Strategis,  misi  yang  didasarkan  pada  anggapan  bahwa  Lebanon  merupakan  bagian  tak terpisahkan dari negara “Suriah Raya” serta keinginan Suriah untuk menjadikan Lebanon sebagai negara penyangga (buffer state) guna membatasi serangan-serangan Israel ke Suriah. Sedangkan Iran  sendiri  mencoba  untuk  menanamkan  pengaruh  di  Libanon  dengan  mendukung  Hizbullah, karena dengan mendukung Hizbullah Iran dapat mencapai tujuan luar negerinya di timur tengah. Pertama, melawan Israel melalui kekuatan Hizbullah. Kedua, Iran bisa masuk langsung ke Timur Tengah dan memperluas pengaruh syi’ah di Libanon dengan meningkatnya pengaruh Hizbullah di negeri itu.
Ada  hubungan  yang  saling  berkaitan  antara  Suriah,  Syi’ah  Libanon  dan  Iran.  Seluruh bantuan Iran yang berupa fisik harus dikirim melalui Suriah karena tanpa akses yang di berikan oleh Suriah akan sangat sulit bagi Iran untuk menyalurkan bantuan ke Lebanon, sehingga Suriah merupakan jalur keluar masuknya bantuan dari Iran ke Lebanon.
Apabila  melihat  dari  dekat  bagaimana  pemberontakan  Suriah  berdampak  pada  genting politik dan sectarian keseimbangan negara tetangga Lebanon. Laporan tersebut mengutip sebagai faktor  yang  memberatkan  untuk  Krisis  Lebanon  meningkatkan  dukungan  bagi  para  pengungsi Suriah dan aktivis politik yang melarikan diri ke Libanon setelah peningkatan tindakan keras di
daerah pemberontak oleh Suriah pasukan pemerintah, peningkatan dukungan dari aktivis Lebanon yang menawarkan dukungan politik tetapi juga amunisi untuk pemberontak Suriah (Crisis Group, 2012). Itu juga menunjuk pada karakter yang semakin sektarian dari pemberontakan Suriah dan kebangkitan Islam Sunni yang telah dicerminkan di Lebanon; Sunni di Tripoli dan Lebanon Utara, dan  terutama  faksi-faksi  Islam,  telah  lama  bermusuhan  dengan  Suriah  rezim  (Sahidin,  2014). Mengingat bentrokan Mei 2008 antara Hizbullah dan pendukung Gerakan Masa Depan di Beirut, kedua  faksi  menunjukkan  pengekangan  untuk  mengizinkan  pertempuran  meningkat;  namun, laporan  tersebut  menunjukkan,  “semakin  serius  bahaya  muncul  dari  bentrokan  spontan  – lebih sulit dikendalikan dan dengan demikian lebih mudah menyebar – di antara mereka konstituen serta antara  kelompok-kelompok  kecil  yang  secara  nominal milik  masing-masing  kamp (Crisis  Group, 2012, hlm. 6). Tapi krisis itu masih ada dan muncul di Tripoli, antara kelompok bersenjata di Bab al-Tabbaneh yang didominasi Sunni dan Alawite Jabal Mohsen.
Selain  itu,  laporan  tersebut  juga mengutip  retorika  pejabat  Gerakan  Patriotik  Bebas,  the ketakutan  seluruh  komunitas  Kristen  terhadap  gerakan  Islamis  serta  perebutan  Hizbullah kesempatan untuk menggambarkan seluruh komunitas Sunni dan Gerakan Masa Depan sebagain Islamis untuk menggalang lebih banyak dukungan di Lebanon atas keterlibatannya di Suriah dan memperkuat proyek politiknya di Lebanon. Ini juga menyoroti bahwa Masa Depan Gerakan melihat dalam konflik Suriah sebuah kesempatan untuk mencabut Hizbullah dari salah satu nya pelindung regional. Ini juga mengacu pada pembunuhan kepala cabang intelijen Pasukan Keamanan Dalam Negeri Wissam al-Hassan pada bulan Oktober 2012 sebagai kemungkinan pengubah permainan: Gerakan Masa Depan gagal mengumpulkan dukungan itu mengandalkan serangkaian protes anti- pemerintah,  itu  dituduh  mendorong  gagasan  bahwa  "Sunni  sedang  diserang."  Namun,  laporan tersebut menunjukkan keretakan antara Jalan Sunni dan Gerakan Masa Depan, menjelaskan bahwa kesenjangan  menyebabkan  munculnya  pemimpin  radikal  seperti  Salafi  yang  berbasis  di  Sidon Sheikh  Ahmad  al  Assir,  yang,  dengan  dukungan  dari  beberapa  syekh  Salafi  Tripoli,  berhasil mendapatkan pengikut dengan menggunakan yang lama Retorika Gerakan Masa Depan melawan senjata Hizbullah (Zaatari, 2006 ).
Hizbullah  yang  selama  ini  dikenal  sebagai  kelompok ekstrimis  juga  memiliki  kedudukan utama dalam komposisi Pemerintahan Libanon. Hal ini dapat dilihat dari hasil Pemilu tahun 2006 dimana Hizbullah meraih 10 persen suara sehingga wakilnya menduduki 14 kursi dari 128 kursi yang tersedia di parlemen.
Krisis di Lebanon muncul kembali karena ada beberapa alasan yang melatarbelakanginya. Pertama,  pemerintahan  Siniora  dan  Koalisi  14  Maret  mendukung  pembentukan  Mahkamah Internasional  dalam  kasus  terbunuhnya  mantan  Perdana  Menteri  Lebanon  Rafik  Hariri,  Hariri dibunuh  karena  menjadi  tokoh  penentang  Suriah  yang  mengakibatkan  militer  negara  Suriah
dipaksa keluar dari Libanon tahun 2004. Sementara itu, oposisi dari koalisi 14 Maret adalah Koalisi 8  Maret  yang  terdiri  dari  Hizbullah,  Syi’ah,  dan  kelompok  Kristen  pimpinan  Michel  Aoun  yang didukung  oleh  Suriah  dan  Iran.  Koalisi  ini  menentang  pembentukan  Mahkamah  Internasional tersebut, dan menganggapnya sebagai campur tangan kekuatan asing di Libanon. Kedua, Siniora dan Koalisi 14 Maret menolak tuntutan Koalisi 8 Maret yang dimotori oleh kelompk Hizbullah atas jatah sepertiga kursi dewan menteri. Bagi Koalisi 14 Maret, menerima tuntutan itu sama halnya menyerahkan pemerintah Lebanon.
Padahal Koalisi 8 politik yang didukung oleh Presiden Emile Lahoud yang pro Suriah, dan Ketua  Parlemen  Nabih  Berri  yang  juga  ketua  Partai  Amal  Syi’ah. Namun,  politik  Lebanon  tidak hanya dipengaruhi faktor dalam negeri, faktor luar negeri juga ikut mendominasi. Kubu pro-Suriah membentuk poros Suriah dan Iran, sedangkan kubu anti-Suriah membentuk poros Amerika Serikat dan Perancis. Kubu proSuriah sangat membutuhkan dukungan Suriah dan Iran untuk menghadapi agresi  Israel.  Sebaliknya,  kubu  anti-Suriah  membutuhkan  Amerika  Serikat  dan  Perancis  untuk mempertahankan kekuatan politik dalam negeri mereka.
Dia  juga  terlihat  pada  tren  anti-statistik  di  kalangan komunitas  Sunni  di  Lebanon Utara, kurangnya  kepemimpinan  politik  pemersatu  dan  karismatik  setelah  kematian  Rafik  Hariri,  the kritik terhadap Saad Hariri dan Gerakan Masa Depan sebagai kekuatan politik moderat, kegagalan Gerakan Masa Depan untuk membangun kekuatan keamanan yang terorganisir untuk meyakinkan komunitas menghadapi kebangkitan Hizbullah, dan keengganan konservatif non-radikal kekuatan seperti  Jamaa al-Islamiya  untuk  menggantikan  Gerakan  Masa  Depan  dan  menggalang  dukungan dari  faksi-faksi  Islam.  Aspek  lain  dari  krisis  dalam  pandangan  Lefèvre  adalah  kurangnya kepercayaan  pada  agama  Sunni  kemapanan  dan  hadirnya  gerakan  Islam  radikal  yang menggantikan kaum moderat Sunni Dar al Fatwa dalam melayani masyarakat (Vogt, 2019).
Juga  dan  aspek  penting  dari  krisis  adalah  kenyataan  bahwa  komunitas  Sunni  di  Tripoli adalah terpolarisasi politik. Terlepas dari kenyataan bahwa ada sentimen anti-Suriah yang kuat di Tripoli, ada kelompok-kelompok kecil yang secara politik bersekutu dengan pro-Suriah 8 Maret, seperti sebagai Gerakan Tawid atau kelompok pendukung mantan Perdana Menteri Lebanon Omar Karami, Hizbullah memperkuat mereka secara finansial dan militer sebagai bagian dari strateginya di  pertengahan  2000-an.  Lefèvre  berpendapat  bahwa  meskipun  krisis  di  Tripoli  benar-benar politis,  ia  mengambil  bentuk  sectarian  itu  akhirnya  menyebabkan  keengganan  dari  pasukan keamanan  untuk  campur  tangan  karena  takut  mengganggu  keseimbangan  sektarian  pasukan. “Kritik Sunni terhadap Angkatan Ber senjata Lebanon (LAF) dulu terbatas pada sudut ekstremis dari komunitas itu, tetapi perlahan-lahan menjadi lebih umum (Micocci, 2016). Beberapa Sunni merasa mereka telah diperlakukan dengan cara yang tidak adil dibandingkan dengan Syiah pada umumnya dan Hizbullah pada khususnya. Tuduhan standar ganda telah berlipat ganda di bangkit dari krisis
Suriah,  terutama  setelah  keterlibatan  Hizbullah  dalam  konflik  dan  serangan  berulang  oleh  jet tentara Suriah di desa- desa Sunni Lebanon di daerah perbatasan dari Akkar dan Arsal” (Lefèvre, 2014). Sastra kaya akan etnis, minoritas, dan konflik etnis di Timur Tengah. Sebagian besar melihat Lebanon  sebagai  contoh  pengelolaan  konflik  etnis  melalui  konsosiasionalisme.  Tetapi  masalah dengan sebagian besar literatur tentang konflik etnis di Lebanon sangat sedikit yang mengacu pada dilema  keamanan  saat  ini  dalam  konflik  antara  komunitas  Syiah  dan  Sunni,  penyebab  utama polarisasi  dan  konflik  dan  katalisator  eskalasinya  dalam  beberapa  tahun  terakhir,  setelah dimulainya Musim Semi Arab dan, khususnya, krisis Suriah.
Krisis  politik  di  Lebanon mencapai puncaknya  ketika  pada  pertengahan  bulan  mei  2008 pemerintah  Libanon  mengeluarkan  dua  kebijakan  yang  berisi  tentang  pembekuan  sarana komunikasi  Hizbullah  dan  pemberhentian  kepala  keamanan  bandara  internasional  Rafik  Hariri (yang  dekat  dengan  Hizbullah)  yang  menimbulkan  kemarahan  dari  Hizbullah  yang mengakhibatkan  terjadinya  bentrok  antara  koalisi  oposisi  yang  di  motori  Hizbullah  dengan kelompok  milisi  pendukung  koalisi  partai-partai  yang  berkuasa  atau  kelompok  mayoritas  yang berlangsung  selama  kurang  lebih  sepekan  di  kota  Beirut,  bahkan  kerusuhan  sampai  meluas  ke pegunungan Libanon (Pegunungan Ahad) sampai ke wilayah utara yang mengakhibatkan jatuhnya korban jiwa lebih dari 300 orang serta menyebabkan kelumpuhan total di Beirut. Dalam kontak senjata tersebut milisi oposisi keluar sebagai pemenang dengan keberhasilanya menduduki Beirut sebagai bukti bahwa milisi Hizbullah merupakan kekuatan militer yang masih sangat dominan di Lebanon (Ghafur, 2015).

## B. Keterkaitan Politik Suriah pada Konflik Bab El Tabbaneh – Jabal Mohsen Lebanon
Efek limpahan dari perang Suriah di Lebanon memiliki efek paling merusak pada hubungan sektarian negara itu. Mobilisasi anti dan pro-rezim di sepanjang garis patahan Sunni-Syiah yang sebagian  besar  menyebabkan  peningkatan  konflik  dan  agitasi.  Ketika  perang  di  Suriah  berubah menjadi  sektarian,  terutama  di  Homs  pada  Februari  2012,  di  mana  rezim menargetkan  daerah- daerah  oposisi  dengan  kebijakan  bumi  hangus  dan  preman  lokalnya  (shabiha)  melakukan pembantaian sektariansentimen Sunni di Lebanon berubah dari solidaritas dengan pemberontak menjadi partisipasi aktif.  dalam perang  Suriah.  Ini  terutama  terjadi  di  wilayah  perbatasan  utara Tripoli dan Akkar dan Lembah Beqaa timur.
Perampasan  sosial  ekonomi,  marginalisasi  politik,  penangkapan  tanpa  pandang  bulu, penahanan tanpa batas dan penyiksaan terhadap kelompok Islam Sunni, ditambah dengan warisan mereka sebagai pusat sentimen Salafi di negara itu, digabungkan untuk membuat daerah-daerah ini menjadi tempat perlindungan bagi pemberontak Suriah dan Syekh Salafi di Lebanon meminta pengikut mereka untuk bergabung dalam pertempuran di Suriah untuk membela sesama mereka. Aliran  militan  Salafi  yang  stabil  menyeberang  ke  Suriah  dari  kota-kota  utara  untuk  bergabung

## Insyirah Vol 4, No 2 2021 p. 134-146
dalam  pertempuran  melawan  rezim.  Kematian  lebih  dari  100  pejuang  dari  Tripoli  dalam pertempuran untuk Qalat al-Hosn di Homs pada Maret 2014 menunjukkan bahwa sejumlah besar ekstremis  Salafi  mengindahkan  seruan  ini.  Garis  patahan  sektarian  di  Suriah  direproduksi  di Lebanon utara, seperti Bab al Sunni Tripoli - Lingkungan Tabbaneh dan bagian puncak bukit Alawi di  Jabal  Mohsen  dikonsumsi  sepanjang  tahun  2012  dan  2013  dengan  bentrokan  yang  terputus- putus.  Memanfaatkan  serbuan  senjata  dan  dana  ke  daerah  itu  untuk  mendukung  perjuangan pemberontak Suriah, kelompok Salafi di utara berusaha membangun benteng mereka sendiri untuk mengimbangi  Hizbullah  di  pinggiran  selatan  Beirut.    Milisi  Sunni  segera  menjamur  di  seluruh negeri, dari Tripoli di utara, melalui distrik yang didominasi Sunni di Beirut, sampai ke kubu Salafi Sheikh Ahmad al-Asir di selatan.
Mereka menargetkan LAF, menuduhnya mempersulit gerakan lintas batas kelompok anti- rezim  Suriah  dan  Lebanon,  dan  mengoordinasikan  operasi  militernya  di  sepanjang  perbatasan Suriah-Lebanon dengan Hizbullah. Konfrontasi antara LAF dan kelompok Salafi lokal dan militan Sunni mencapai klimaksnya pada Juni 2013 ketika mereka menyerbu kubu Sheikh Asir di Sidon setelah  para  pengikutnya  menyerang  sebuah  pos  pemeriksaan  militer.  Itu  diikuti  oleh  operasi militer  yang  lebih  luas  di  Tripoli  pada  Januari  2014  melawan  militan  Salafi  yang  sekarang beroperasi di luar kendali elit politik kota. Ini tidak melindungi negara dari serangan bunuh diri yang  diilhami  oleh  Salafi-jihadi.  Lingkungan  agitasi  sektarian  yang  meningkat  dan  konflik  yang disebabkan  oleh  efek  limpahan  perang  di  Suriah  juga  memungkinkan  jaringan  Salafi-jihadi transnasional untuk terhubung dengan afiliasi lokal, terutama di kamp-kamp pengungsi Palestina, dan melancarkan operasi teroris di Lebanon. Brigade Abdullah Azzam sebuah organisasi Palestina yang berbasis di Lebanon yang memiliki hubungan dengan al-Qaeda, Jund al-Sham dan Jabhat al- Nusra  (JAN) melancarkan  atau  memfasilitasi  sejumlah  serangan  teroris  terhadap  LAF,  kedutaan besar  Iran  dan  pusat  budaya,  dan  kubu  Hizbullah  di  Beqaa  dan  Beirut.  Mereka  memanfaatkan campuran  yang  mudah  terbakar  dari  sentimen  sektarian  yang  gelisah  dan  kekurangan  sosial ekonomi  untuk  menghasilkan  generasi  baru  Salafijihadi  di  kamp-kamp  pengungsi  Palestina, terutama Ain al-Hilwi di selatan dan Burj al-Barajneh di Beirut. Bertindak sebagai jembatan antara kelompok-kelompok  radikal  Lebanon  dan  agitasi  sektarian  dan  konflik  mereka  yang  meningkat yang  disebabkan  oleh  efek  limpahan  perang  di  Suriah  memungkinkan  jaringan  Salafi-jihadi transnasional untuk terhubung dengan afiliasi lokal, terutama di kamp-kamp pengungsi Palestina, dan meluncurkan operasi teroris di Libanon.
Titik nyala lainnya adalah kota perbatasan terpencil Arsal di timur laut. Awalnya sebuah kota berpenduduk 30.000 orang, secara bertahap kota ini menyerap sekitar 90.000 pengungsi dari Suriah.  Kemenangan  tentara  Suriah  dan  Hizbullah  dalam  pertempuran  Yabroud  di  punggungan Qalamoun mendorong militan ISIS dan JAN lebih dekat ke perbatasan Lebanon. Ini mengubah kota
dan  kamp-kamp  pengungsi  dan  sekitarnya  menjadi  tempat  perlindungan  bagi  militan  dan simpatisan  ISIS  dan  JAN,  dari  mana  mereka  merekrut  anggota  baru  dan  merencanakan  dan meluncurkan operasi teroris melawan LAF dan Hizbullah. Pada bulan Agustus 2014, dan setelah LAF  menangkap  seorang  agen  al-Qaeda  yang  dituduh  merencanakan  sejumlah  serangan  teroris, para militan ini menguasai posisi tentara, menyandera sekitar 42 tentara dan polisi, dan mengambil kendali  penuh  atas  kota.  Setelah  pertempuran  sengit  antara  LAF  dan  militan  Salafi-jihadi, sekelompok syekh Salafi merundingkan penyelesaian aneh yang memungkinkan pejuang ISIS dan JAN untuk mundur dari Arsal ke pedalaman kota dengan sekitar 39 sandera. Meskipun beberapa operasi LAF melawan militan ISIS dan JAN di dan di sekitar Arsal berhasil menyangkal kelompok- kelompok militan sebuah tempat perlindungan di kota, mereka terus beroperasi di sana, bersaing untuk  menguasai  penyeberangan  perbatasan  ilegal.  Sebagai  tanda  berlanjutnya  efek  limpahan perang di Suriah di kota tersebut, pada April 2016 LAF berhasil membunuh pemimpin ISIS di Arsal dan menangkap sejumlah militan lain yang dituduh berpartisipasi dalam serangan tahun 2014.
Ironisnya,  meskipun  menjadi  sasaran  dari  lingkungan  umum  agitasi  sektarian  yang meningkat  di  negara  ini,  Hizbullah  banyak  memanfaatkan  sektarianisasi  yang  intens  dari  ruang publik Arab untuk memobilisasi kekuatannya. pendukung untuk pertempuran di Suriah, menopang kepercayaannya  di  dalam  komunitas  Syiah,  dan  menetralisir  kritik  yang  diredam  tetapi  nyata terhadap biaya manusia yang mengejutkan dari intervensi Suriahnya. Partai sekarang memaafkan simbolisme  dan  wacana  sektarian  Syiah-Alawi  yang  terang-terangan  di  benteng-bentengnya  di pinggiran selatan Beirut yang pernah dikutuk dan mencoba untuk memisahkan diri darinya. Selain itu,  dengan  menjaga  pos-pos  pemeriksaan  tetap,  menutup  seluruh  lingkungan,  dan  melakukan persenjataan rutin. patroli untuk melindungi dari ancaman teroris asli dari kelompok Salafi-jihadi, secara  terbuka  memikul  tanggung  jawab  dan  hak  prerogatif  badan  keamanan  negara  (Saab  & Ranstorp, 2007).
Ia juga mengintensifkan upaya perekrutan dan operasi pelatihannya di dalam komunitas inti Syiahnya, tetapi juga di luarnya, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dua teater militer yang sangat berbeda. Ini telah menimbulkan kemarahan komunitas lain, yang menuduh Hizbullah beroperasi lebih seperti milisi bersenjata di luar batas-batas hukum. Ini juga telah mengakar “status bersenjata  dan  perluasan  milisi  di  dalam  komunitas  [Syiah]”,  dan  dalam  prosesnya  melepaskan praktik-praktik melanggar hukum di antara para anggota dan pendukungnya yang pada akhirnya menodai reputasi partai yang dulu sangat baik. Meningkatnya insiden Agitasi dan konflik sektarian SunniSyiah setelah perang di Suriah juga telah mempengaruhi hubungan intra-elit dan membawa Lebanon ke kemacetan politik yang sesungguhnya.

## Insyirah Vol 4, No 2 2021 p. 134-146

## KESIMPULAN
Konflik Sunni-Syiah di Timur Tengah merupakan sebuah kontestasi politik yang dilakukan dengan cara yang tidak sehat melibatkan perperangan, kesenjangan sosial, hingga ada sentiment rasis  antar  pemeluk  Agama  di  wilayah  Timur  Tengah.  Berawal  dari  pemahaman  konsep  politik sectarian di Lebanon yang memicukan ambisi politik diantara pemeluk keagamaan yang menjadi faktor krisis politik berkepanjangan di Lebanon. Pengaruh Revolusi Suriah juga ikut berkontribusi dalam perkembangan krisis politik di Lebanon. Hingga saat ini Lebanon merupakan negara Timur Tengah  yang  selalu  dilanda  pada  masalah  kemiskinan,  dan  inflasi  yang  memaksakan  Sebagian rakyat Lebanon untuk pergi meninggalkan status kewarganegaraannya.

## REFERENSI
Abighanem, N. (2021). Civil Society Organizations in Demob ilization and Reintegration : the Ties and Lives of Ex-combatants in Lebanon . October .
Ghafur,  M.  F.  (2015).  Problematika  Kekuatan  Politik Islam  di  Yaman,  Suriah  Dan  Aljazair. Jurnal Penelitian Politik , 12 (2), 119 – 135. file:///C:/Users/HP/Downloads/545-1158-1-SM.pdf Hibatullah, F. (n.d.). Politik Konfesionalisme Lebanon : Sebuah Pilihan atas Keberagaman Agama .
Jayakarta, M. (2020). Analisis Dinamika Keterlibatan Hizbullah dalam Konflik Suriah Pasca Pemilu Parlemen Lebanon 2018. In Repository.Uinjkt.Ac.Id .
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/50048
Kerr, M., & Knudsen, A. J. (2012). Lebanon : after the Cedar Revolution . 323.
Micocci, F. (2016). Envisioning a post-conflict Tripoli: The inclusive urban strategy and action plan for Bab Al-Tabbaneh and Jebel Mohsen. Footprint , 2016 (19), 57 – 78.
https://doi.org/10.7480/footprint.10.2.1160
Nala  Estriani,  H.  (2018).  The  Syrian  Refugee  in  Lebanon:  Moving  Towards  Securitization. Jurnal Hubungan Internasional , 7 (2). https://doi.org/10.18196/hi.72133
Naufal,  H.  (2012).  Syrian  Refugees  in  Lebanon:  the  Humanitarian  Approach  under  Political Divisions. Migration Policy Centre , MPC - RR No. 2012/13 , 25.
Picard, E., Trafficking, E. P., Cynthia, W., & Picard, E. (2013). Trafficking , Rents , and Diaspora in the L ebanese War To cite this version : HAL Id : halshs -00807577 Trafficking , Rents , and Diaspora in the Lebanese War .
Rahman, S. (2019). Tensi Sektarianisme dan Tantangan Demokrasi di Timur Tengah Pasca Arab Spring : Kasus Tunisia dan Yaman. Jurnal ICMES , 3 (1), 101 – 121.
Saab, B. Y., & Ranstorp, M. (2007). Securing Lebanon from the threat of salafist jihadism. In Studies in Conflict and Terrorism (Vol. 30, Issue 10). https://doi.org/10.1080/10576100701561236 Sahidin, R. (2014). Peran hizbullah dalam pemerintahan di lebanon ( 1992-1997) . 30 – 46.
The Culture of Motherhood : An Avenue for Women ’ s Civil Participation in South Lebanon Author ( s ): Zeina Zaatari Source : Journal of Middle East Women ’ s Studies , Winter , 2006 , Vol . 2 , No . 1 ( Winter , Stable U RL : https://www.jstor.org/stable/ . (2006). 2 (1), 33 – 64.
Vogt, K. E. (2019). Keep Them Isolated, Keep Them Down! Patterns of (Non-)Militarisation among Syrian Refugees in Lebanon. Master’s Thesis in Peace and Conflict Studies. University of Oslo . Wardana, A.  (2014).  Teori  Konflik  I :  Marxis  dan  Neo  Marxis  Fungsionalisme  vs  Konflik. Teori Konflik I : Marxis Dan Neo Marxis , 1 – 12.