JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141

## MODEL PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN

## Nandang Mulyana
Dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP-Universitas Padjadjaran E-mail: mulyananandan@yahoo.com

## Risna Resnawaty
Dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP-Universitas Padjadjaran E-mail: risnaresnawaty@unpad.ac.id

## Rudy Saprudin Darwis
Dosen Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP-Universitas Padjadjaran
E-mail: rsdarwis@gmail.com

## ABSTRAK
Anak  merupakan  anugerah  yang  diberikan  Tuhan  kepada  manusia.  Akan  tetapi  dalam  perkembangannya  anak seringkali menjadi korban kekerasan. Kekerasan terhadap anak mempunyai dampak yang sangat luas dan panjang. Anak  korban  kekerasan  akan  membawa  trauma  selama  hidupnya.  Di  sisi  lain  korban  kekerasan  semasa  kecil mempunyai potensi  untuk  menjadi pelaku pada  masa  yang  akan dating sewaktu  korban tersebut telah dewasa. Trauma  yang  luas  dan  panjang  ini  harus  mendapatkan  penanganan  secara  komprehensif.  Faktor  penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam  keluarga.  Sementara faktor eksternal adalah  faktor  yang terjadi diluar lingkungan  keluarga. Penanganan terhadap anak korban kekerasan yang komprehensif, sehingga diperlukan adanya model pelayanan sosial bagi anak korban kekerasan. Model pelayanan sosial bagi anak korban kekerasan dapat dilihat dari cakupan dan  kesinambungannya,  maupun  pemberi  pelayanan  sosial  yang  diberikan.  Jadi  dengan  demikian  untuk mendapatkan  pelayanan  yang  komprehensif  bagi  anak  korban  kekerasan  diperlukan  koordinasi  antarlembaga pemberi pelayanan sosial. Penanganan bagi anak korban kekerasan dengan peningkatan koordinasi antarlembaga yang memberikan pelayanan bagi anak korban kekerasan. Koordinasi ini menjadi penting dengan tujuan untuk menghindari pelayanan yang diberikan tumpang tindih. Selain itu juga dengan koordinasi pelayanan sosial yang diberikan  akan  lebih  menyeluruh.  Koordinasi  juga  akan  melihat  pelayanan  yang  sudah  diberikan  serta  yang dibutuhkan oleh anak korban kekerasan. Kemudian koordinasi juga dapat melihat pelayanan sosial yang dimiliki oleh masing-masing instansi yang memberikan pelayanan sosial bagi anak korban kekerasan.
Kata kunci ; Kekerasan terhadap anak, model penanganan.

## PENDAHULUAN
Anak  merupakan  harapan  yang ditunggu kehadirannya bagi setiap keluarga. Hal  ini  dikarenakan  anak  dapat  menjadi perekat  bagi  keluarga  yang  bersangktan. Selain  itu  anak  juga  merupakan  generasi penerus  bagi  keberlangsungan  dari keluarga  bahkan  masyarakat.  Tingginya harapan terhadap anak ini menjadikan anak harus  dilindungi  dari  segala  bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi  manusia  (Apsari,  2015;  67).  Anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi  sebagaimana  diamanatkan dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak  yang  seharusnya  mendapatkan perlindungan,  dalam  kenyataannya  sering mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  baik. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap  anak  masih  tinggi.  Komisi Nasional  Perlindungan  Anak  (2015) menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi  darurat  kekerasan  terhadap  anak dalam  lima  tahun  terakhir  (2010-2015). Pada  tahun  2013,  tercatat  2.676  kasus kekerasan terhadap anak dengan 54 % dari kasus kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan  seksual. Tahun  2014,  tercatat
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
2.737 kasus kekerasan terhadap anak yang 52  %  dari  kasus  kekerasan  terhadap  anak adalah  kejahatan  seksual.  Sementara  itu pada tahun 2015, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas Anak menerima 2.898 kasus kekerasan terhadap anak. Dari 2.898 kasus  yang  dikemukakan  oleh  Pusdatim Komnas  Anak  tersebut,  60  persennya merupakan kasus kejahatan
seksual. Sisanya, 40 persen lainnya adalah kekerasan fisik, penelantaran, penganiayaan, pemerkosaan, adopsi ilegal, penculikan,  perdagangan  anak  untuk eksploitasi seksual atau ekonomi, tawuran, dan  kasus  narkoba.  (www.Kompas.com, diakses  20  Mei2016).    Sementara  itu ditinjau  dari  lokasi  terjadinya  kekerasan terhadap  anak,  data  menunjukkan  bahwa ada 62  persen  kekerasan  terhadap  anak terjadi di lingkungan terdekat keluarga dan lingkungan  sekolah,  selebihnya  38  persen di  ruang  publik  (www.news.liputan6  .com diakses 20 Januari 2018) .
Kekerasan terhadap anak juga terjadi di Jawa Barat.
Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  Jawa  Barat,  menyatakan, sepanjang  periode  2010-2015  pihaknya telah  menangani  sebanyak  946  kasus. (www. Kompas.com, diakses 20 Mei 2016). Banyaknya  kasus  yang  ditangani  oleh P2TP2A  memperlihatkan  bahwa  di  Jawa Barat  kasus  kekerasan  terhadap  anak  ini tergolong  tinggi.  Data  yang  diperoleh P2TP2A  ini  hanyalah  sebagian  kecil  dari kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi sebenarnya.  Hal  ini  dikarenakan  tidak semua  kasus  kekerasan  terhadap  anak dilaporkan.  Bahkan  ibarat  fenomena gunung es, bahwa kekerasan terhadap anak yang terlihat hanyalah sebagian kecil  dari kasus yang sebenarnya terjadi.
Kasus  kekerasana  terhadap  anak  ini perlu  mendapatkan  pelayanan  yang komprehensif. Pelayanan yang komprehensif  bagi  anak  yang  mengalami kekerasan  tidak  hanya  dilakukan  oleh pemerintah  saja  tetapi  juga  harus melibatkan  semua  elemen  termasuk masyarakat.  Pelibatan  semua  eleman  ini
tentunya  agar  kekerasan  terhadap  anak dapat berkurang. Pelayanan terhadap anak korban  kekerasan  tidak  hanya  pelayanan fisik tetapi juga pelayanan yang lebih luas lagi.  Pelayanan  kekersan  terhadap  anak baik  itu  korban  maupun  pelaku  harus melibatkan  semua  pihak  dan  meliputi semua  aspek  dari  pendidikan,  kesehatan, dan aspek lainnya. Demikian juga pemberi pelayanan  tidak  hanya  pemerintah,  tetapi juga  lembaga  yang  peduli  sampai masyarakat.
Pemberian  pelayanan  terhadap  anak korban  kekerasan  ini  memerlukan  adanya model  yang  dapat  digunakan.  Model pelayanan ini juga dapat melihat keterlibatan  elemen  yang  ada  dalam memberikan  pelayanan  terhadap  anak korban kekerasan. Model yang dikembangkan  ini  disesuaikan  dengan konsep  yang  ada.  Jadi  dengan  demikian model  pelayanan  terhadap  anak  korban kekerasan  ini  menjadi  pedoman  dalam memberikan  pelayanan  terhadap  anak korban kekerasana.

## PEMBAHASAN
Model  pelayanan  dalam  penanganan terhadap  anak  korban  kekerasan  tidak terlepas dari berbagai penyebab terjadinya kekerasan tersebut. Implementasi model ini tidak terlepas dari anak korban kekerasan. Faktor  penyebab  menjadi  penting  dalam mengimplementasikan  pelayanan  yang akan  diberikan  kepada  anak  yang mengalami  kekerasan.  Dengan  demikian untuk  melihat  model  pelayanan  yang diberikan  ada  baiknya  membahas  terlebih dahulu  faktor  yang  menjadi  penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak.
1. Faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak
Anak  adalah  seseorang  yang  belum berusia  18  tahun,  termasuk  anak  yang masih  dalam  kandungan.  Definisi  ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  Pasal  1. Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat (2) berkaitan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
dengan  Perlindungan  Anak.  Perlindungan Anak  adalah  segala  kegiatan    untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak- haknya  agar    dapat    hidup,    tumbuh, berkembang,    dan  berpartisipasi  secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan    martabat    kemanusiaan,    serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Hak  anak  termasuk  anak  korban kekerasan harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan  Indonesia  sebagai  salah  satu negara yang meratifikasi Convention on the Rights  of  the  Child atau  Konvensi  Hak Anak  (KHA).  Indonesia  meratifikasi konvensi  hak  anak  (KHA)  berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ( rightsvoiceofchildren diakses 21
Desember  2017 ) .  Dengan  meratifikasi konvensi  hak  anak  tersebut,  Indonesia mempunyai  kewajiban  untuk  menjalankan hak  anak.  Sebagaimana  diamanatkan  pada substansi terkait hak anak, salah satu yang dipromosikan  dalam  Konvensi  Hak  Anak adalah  prinsip  proteksi  sosial.  Setiap  anak memiliki  hak  atas  perlindungan  hidup (Pasal 6).
Anak  juga  mempunyai  berbagai  hak.
United Nations Convention on the Right of the  Child mengklasifikasikan  hak  anak sebagai berikut:

## Tabel 1.  Klasifikasi Hak Anak
Menurut United Nations Convention on the Rights of the Child No Klasifikasi Hak Anak Keterangan 1 Survival Rights Pemenuhan kebutuhan hak dasar dalam kehidupan seperti  pemenuhan  nutrisi,  tempat  tinggal, pelayanan  standar  layak  dalam  kehidupan,  dan akses pelayanan kesehatan 2 Development Rights Hak  pendidikan,  bermain,  akses  informasi, kebebasan  berpikir,  hak  atas  kesadaran,  dan beragama 3 Protection Rights Hak  keamanan  dari  segala  bentuk  kekerasan, penelantaran, dan ekploitasi, 4 Participation Rights Hak  berpendapat,  partisipasi,  meningkatkan kapasitas secara baik ketika memperoleh kesempatan  di  dalam  masyarakat,  terutama mempersiapkan  masa  depan  menuju  tahap perkembangan di masa remaja dan dewasa.
Sumber : Data diolah dari United Nations Convention on the Rights of the Child , Tahun 1989
Berdasarkan  table  tersebut  terlihat bahwa hak anak itu sangat luas. Hak anak itu dari mulai hak yang paling dasar seperti hak  untuk  hidup  sampai  hak  untuk dipersiapkan masa depannya. Jadi hak anak itu  tidak  hanya  hak  untuk  mendapatkan perlindungan  terhadap  hidupnya  juga masyarakat  khususunya  orang  tua  harus mampu untuk mempersiapkan anak tersebut untuk mandiri di masa depan.
Kompleksnya  hak  yang  dimiliki  oleh anak  ini  membuka  ruang  bagi  pihak  lain
untuk  melangarnya.  Data  dari  Komisi Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI) mencatat terjadi peningkatan sekitar 1.000 kasus kekerasan pada tahun 2016. Dari data tersebut,  terdapat  sekitar  136  kasus kekerasan  terhadap  anak  yang  disebabkan oleh  pengaruh  media  sosial.  Pesatnya perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan  terhadap anak. Kekerasan terhadap anak yang disebabkan karena  media  sosial  diantaranya  kasus bullying. Kekerasan  terhadap  anak  ini
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
mengalami  peni9ngkatan  setiap  tahunnya. Menurut  data  KPAI,  angka  kekerasan terhadap  anak  dalam  beberapa  tahun belakangan relatif menunjukan tren peningkatan. Hasil temuan KPAI dari 2011 sampai  2014,  terjadi  peningkatan  secara signifikan,  yaitu tahun 2011 (2178 kasus),
2012 (3512 kasus), 2013 (4311 kasus), dan 2014 (5066 kasus).
Kekerasan terhadap anak dapat dialami dengan berbagai bentuk. Galtung membuat tipologi  bentung  kekerasan  terhadap  anak sebagai berikut :

## Tabel 2. Tipologi Kekerasan Menurut Johan Galtung
Violence typology according to Galtung Need Groups Survival (Negation: death) Well-being
(Negation: poverty, illness) Identity / purpose (Negation: alienation) Freedom (Negation: oppression) Direct violence  Killing Injury, siege, sanctions, poverty De-socialization, re-socialization, underclass Repression, imprisonment, expulsion, deportation Structural Violence Exploitation A  Exploitation B Penetration, segmentation Marginalization, fragmentation Sumber: Data diolah dari http://www.friedenspaedagogik.de/content/pdf/2754 Dalam memahami karakteristik
kekerasan, dapat ditelusuri melalui pandangan  Galtung,  yaitu  penjelasan berupa  klasifikasi  kekerasan  yang  terbagi dalam    dua  bentuk  yaitu  kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung memposisikan korban sebagai objek dari kekerasan, seperti kasus pembunuhan,  yang  menyebabkan  korban kehilangan nyawa. Kemudian, pemahaman kekerasan struktural lebih pada penindasan dari  subjek  terhadap  objek,  namun dipengaruhi oleh struktur atau dominasi di dalam  tatanan  masyarakat.  Misalnya, seperti  dikemukakan  Galtung,  ekploitasi dari  subjek  terhadap  objek  (korban)  dan dampak  yang  dirasakan  korban  adalah terjadi marginalisasi atau terasing.
Kasus kekerasan terhadap anak disebabkan  beberapa  faktor  penyebab. Berdasarkan data yang ada faktor penyebab terjadinya  kekersan  terhadap  anak  terbagi atas  faktor  internal  dan  faktor  eksternal (Mulyana, Resnawaty, Basar, 2017). Faktor internal terjadinya kekerasan terhadap anak adalah faktor keluarga. Faktor keluarga ini
tidak  hanya  berkaitan  dengan  korban kekerasan  tetapi  juga  pelaku  kekerasan. Hasil survey  kekerasan  terhadap  anak (SKTA)  tahun  2013  menunjukkan  bahwa pelaku kekerasan dalam keluarga dilakukan oleh orang tua baik ayah maupun ibu dan kerabat. Faktor  keluarga  ini  berhubungan dengan  ekonomi  keluarga  dan  kondisi keluarga.  Keluarga  dengan  ekonomi  yang tidak baik akan mendorong orang tua baik itu ayah, ibu, maupun keduanya untuk pergi mencari  pekerjaan  dengan  meninggalkan keluarga.  Anak-anak  ditinggalkan  baik  itu dengan  ayah/ibu  maupun  dengan  anggota keluarga  lainnya.  Kurangnya  perhatian terhadap anak menyebabkan anak menjadi korban  kekerasan  atau  menjadi  pelaku kekerasan  terhadap  anak  lainnya.  Anak korban  kekerasan  pun  pada  dasarnya dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan  anak  atau  keluarga  (Mulyana, Resnawaty, Basar, 2017).
Selain  ekonomi,  faktor  keharmonisana keluarga  juga  menjadi  faktor  terjadinya kekerasan  terhadap  anak.  Keluarga  yang tidak harmonis cenderung terjadi kekerasan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
terhadap  anak  baik  dilakaukan  oleh  orang tua maupun saudara (Rahmat, 2016). Ayah dan  ibu  yang  tidak  harmonis  cenderung bersikap  tidak  peduli  dengan  anak- anaknya. Orang tua sibuk dengan permasalahan  yang  dihadapinya.  Dengan demikian  orang  tua  menjadi  lalai  dengan perkembangan dan pergaulan anak- anaknya.  Anak-anak  yang  butuh  perhatian dan  perlindungan  selanjutnya  mencari diluar  rumah.  Dengan  demikian  anak menjadi  rentan  untuk  menjadi  korban kekerasan  atau  menjadi  pelaku  kekerasan terhadap  anak-anak  lainnya.  Anak  pelaku kekerasan  pada  dasarnya  melampiaskan kekecewaannya serta menjadikan kekerasan  sebagai  sarana  untuk  mencari perhatian  baik  dari  orang  tuanya  maupun dari masyarakat sekitar.
Sementara faktor eksternal lebih kepada lingkungan  pergaulan  dan  perkembangan teknologi.  Kekerasan  terhadap  anak  yang berhubungan  dengan  lingkungan  justru terjadi  dilingkungan  sekolah.  Perilaku saling  ejek  merupakan  awal  terjadinya kekerasan  terhadap  anak.  Dari  saling  ejek itulah selanjutnya terjadi bullying . Perilaku bullying ini  sangat  sering  terjadi  pada insitusi  pendidikan,  mulai  dari  SD  sampai perguruan  tinggi. Bullying terjadi  karena adanya perasaan senioritas pelaku terhadap korbannya. Oleh sebab itu perilaku bullying ini pada umunya dilakukan oleh siswa/mahasiswa senior terhadap juniornya. Faktor lingkungan lainnya yang dapat  mendorong  terjadinya  kekerasan terhadap  anak  adalah  kasus  tawuran. Tawuran  antarsekolah  pada  umunya  tidak pernah  didasari  oleh  hal  besar.  Tawuran lebih  banyak  dikarenakan  hal  sepele  dan diturunkan dari kakak kelasnya.
Faktor  eksternal  lainnya  yang  dapat menyebabkan  terjadinya  tindak  kekerasan adalah  teknologi.    Media  sosial  dan berbagai game kekerasan mendorong anak- anak  untuk  mempraktikkanya  dengan teman-temannya.  Rasa  ingin  tahu  yang sangat besar dalam diri anak-anak mendorong  anak-anak  untuk  mencoba meniru apa yang dilihatnya. Demikian juga
dengan mudahnya anak-anak untuk mengakses  media  sosial  setiap  saat  anak- anak dapat  membuka  adegan-adegan  yang berbau kekerasan. Dengan demikian anak- anak  menjadi  terbiasa  dengan  tindak kekerasan.  Akibatnya  seringkali  kasus kekerasan terjadi karena kebiasaan.

## 2. Model  Penanganan  terhadap  Anak Korban Kekerasan
Kekerasan  terhadap  anak  akan mempunyai dampak  yang sangat panjang. Anak  akan  terus  mengingat  kejadian kekerasan  yang  pernah  dialaminya. Anak yang  mengalami  kekerasan  mempunyai kecenderungan  setelah  dewasa  akan menjadi pelaku kekerasan bagi anak  yang lainnya.  Dengan  kondisi  ini  maka penanganan  terhadap  anak  korban kekerasan  menjadi  suatu  hal  yang  harus dilakukan. Penanganan terhadap anak yang mengalami  kekerasan  harus  melibatkan berbagai stakeholders . Untuk memberikan penanganan  terhadap  anak  korban kekerasan  diperlukan  adanya  model  yang menjadi  patokan  dalam  penanganan terhadap anak korban kekerasan.
Penanganan  kekerasan  terhadap  anak dapat dilakukan dengan berbagai perspektif.  Penanganan  terhadap  anak korban  kekerasan  tidak  terlepas  dari pelayanan  yang  diberikan.  Suharto  (2006) melihat  bahwa  penanganan  bagi  anak korban  kekerasan  dengan  memberikan pelayanan  sosial.  Pelayanan  sosial  dalam penanganan  bagi  anak  korban  kekerasan dapat  dilihat  dari  perspektif residual dan institusional .  Perspekrif residual melihat bahwa  penanganan  tersebut  diberikan  jika kebutuhan  individu  tidak  dapat  dipenuhi dengan baik oleh lembaga yang ada dalam masyarakat  seperti  keluarga.  Penanganan dapat  dihentikan  jika  individu  dapat berfungsi  kembali.  Sedangkan  pespektif institusional memandang penanganan sebagai charity for unfortunates . Penanganan  merupakan  hak  setiap  warga masyarakat. jadi dengan demikian penanganan terhadap anak korban kekerasan  merupakan  suatu  keharusan.
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
Setiap  anak  korban  kekerasan  harus mendapatkan penanganan.
Berdasarkan kelompok
maupun
perspektifnya,  maka  penanganan  yang diberikan mencakup tiga hal yaitu:
a. Equally
distributed , yaitu penanganan  harus  mencakup  dan distribusinya  menjangkau  semua segmen secara merata.
b. Accountably delivered
yang menunjukkan  bahwa  penanganan harus  mempunyai  kualitas  yang dapat diandalkan
c. Sustainably provided melihat bahwa penanganan harus diberikan secara melembaga dan berkelanjutan.
Cakupan  penangnan  yang  diberikan tersebut  mendorong  terciptanya  strategi yang  dapat  dijadikan  model  dalam memberikan  pelayanan  sosial  (Suharto, 2006) yaitu:
1. Dari
Residual-selekrif ke institusional-universal Didasarkan  kepada  cakupan  dari pelayanan sosial serta keberlanjutan pelayanan  sosial  yang  diberikan maka pelayanan sosial dapat diklasifikasikan  ke  dalam  empat model (Suharto, 2006) yaitu:
a. Model residual-universal yang melihat  bahwa  pelayanan  sosial harus  diberikan  secara  parsial namun pelayanan yang diberikan harus mencakup banyak
penerima.
b. Model institusional-universal , melihat  bahwa  pelayanan  sosial diselenggarakan melembaga dan berkelanjutan
dengan
mempunyai cakupan yang luas.
c. Model residual-selektif yang melihat  pelayanan  sosial  harus diberikan  secara  parsial  dan diberikan kepada kelompok terbatas serta berjangka pendek.
d. Model residual-institusional yang  melihat  pelayanan  sosial diberikan secara melembaga dan berkelanjutan.
Keempat model pelayanan sosial  tersebut  jika  digambarkan  sebagai berikut :
Gambar  1  :  Model  Pelayanan  sosial berdasarkan cakupan dan keberlangsungan Berdasarkan cakupan dan keberlangsungan  pelayanan  sosial bagi anak yang mengalami kekerasan  maka  pelayanan  sosial yang diberikan tidak hanya sewaktu terjadi tindak kekerasan. Pelayanan sosial  dalam  rangka  penanganan terhadap  anak  korban  kekerasan juga  harus  dilakukan  sebelum tindak kekerasan itu terjadi. Upaya- upaya  preventif  untuk  mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak harus dilakukan. Jadi dengan  demikian  pelayanan  sosial dalam  penanganan  anak  korban kekerasan  dapat  diberikan  kepada anak  yang  telah  mengalami  tindak kekerasan serta upaya untuk mencegah terulangnya tindak kekerasan  pada  masa  yang  akan datang. Selanjutnya penanganan
terhadap  anak  korban  kekerasan juga dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Penaganan  dengan  memberikan pelayanan  secara  invidual  dapat dilakukan  jika  kekerasan  yang terjadi  dapat  membawa  dampak yang  mendalam  bagi  anak  korban kekerasan. Selain itu tindak kekerasan  yang  terjadi  juga  dapat membawa  aib  baik  bagi  anak  itu sendiri  maupun  pihak  keluarga. Sementara itu pelayanan sosial yang bersifat  kelompok  dapat  dilakukan
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
jika  pelayanan  sosial  tersebut bersifat preventif. Dengan demikian cakupan yang
mendapatkan pelayanan  menjadi  lebih  banyak.
Penggunaan  kelompok  juga  dalam upayan  kuratif.  Anak-anak  yang mengalami  kekerasan  berkumpul dengan  membahas  permasalahan kekerasan  yang  dihadapi.  Anak- anak  tersebut  berupaya  untuk mencari alternatif pemecahan masalah serta pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Dengan mempunyai pengalaman  yang  sama  maka diharapkan anak-anak akan berbagi dalam memecahkan masalah kekerasan. Demikian
juga dengan
keberlanjutan pelayanan sosial dalam  penanganan  terhadap  anak korban kekerasan. Pelayanan sosial yang  diberikan  dapat  bersifat insidental maupun berkesimambungan. Pelayanan yang  bersifat  insidental  dilakukan jika  anak  korban  kekerasan  harus secepatnya mendapatkan pertolongan.  Pelayanan  tersebut hars  diberikan  karena  mengancam jiwa anak korban kekerasan.
Sementara  itu,  pelayanan  sosial berkesimanbungan  jika  pelayanan sosial  dalam  penangnan  terhadap anak  korban  kekerasan  dalam jangka  panjang.  Selain  itu  juga pelayanan  berkeseinambungan  ini perlu  dilakukan  untuk  mencegah terulangnya tindak kekerasan terhadap anak.
2. Dari problem-based  approach  ke right-based approach Pelayanan sosial berbasis masalah  pada  umumnya  bersifat reaktif  dimana  pelayanan  sosial diberikan kepada sekelompok masyarakat yang mengalami masalah  atau  seringkali  disebut sebagai kondisi kedaruratan.
Pelayanan  sosial  yang  berbasis
masalah ini cenderung eksklusif dan menimbulkan stigma bagi kelompok masyarakat yang menerima pelayanan sosial sebagai penyandang masalah sosial. Pelayanan  sosial  berbasis  hak lebih bersifat inklusif yakni pelayanan  sosial  tidak  membeda- bedakan sasaran penerimanya. Pelayanan  sosial  berbasis  hak  ini diberikan  tidak  hanya  bersifat perceived needs tetapi juga bersifat strategic  needs yang  mencakup absolute  needs  dan  normative needs .
Berbeda dengan Suharto (2006) yang mengemukakan model pelayanan sosial berdasarkan cakupan dan keberlanjutan, Spicker (1995)  memberikan  model  yang didasarkan  pada  penyelenggara pelayanan  sosial  yaitu  pemerintah dan  masyarakat  termasuk  dunia usaha.  Berdasarkan  penyelenggara pelayanan  sosial  Spicker  (1995) memberikan model sebagai berikut: a. Model welfare  state ,  yaitu model  pelayanan  sosial  yang didominasi oleh peran pemerintah.  Peran  masyarakat sangat terbatas.
b. Model welfare  pluralism ,  yaitu model pelayanan sosial  dimana peran pemerintah dan masyarakat sebagai penyelenggara pelayanan sosial sama kuat dan seimbang.
c. Model welfare  society ,  yaitu model  pelayanan  sosial  yang penyelenggaraannya didominasi  oleh  masyarakat sedangkan  peran  pemerintah sangat terbatas.
d. Model welfare  rudimentalism , yaitu  model  pelayanan  sosial dimana  peran  pemerintah  dan masyarakat sama-sama lemah. Model  pelayanan  sosial  yang didasarkan  pada  penyelenggara
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )
pelayanan sosial ini jika
digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2 : Model Pelayanan Sosial berdasarkan Peran Penyelenggaranya
Berdasarkan model yang dikemukakan oleh  Spicker  (1995)  terlihat  bahwa pelayanan  sosial  tidak  dapat  diserahkan kepada  pemerintah  maupun  masyarakat secara  penuh.  Dalam  penyelenggaraannya masing-masing  penyeenggara  baik  itu pemerintah  maupun  masyarakat  harus berperan. Dengan demikian dalam penyelenggaraan  pelayanan  sosia  ini bersifat cross-cutting (Suharto  2007). Walaupun demikian dalam penyelenggaraan  pelayanan  sosial  ada pihak  yang  berperan  lebih  dominan dibandingkan dengan pihak lainnya baik itu pemerintah maupun masysrakat.
Berdasarkan model yang dikemukakan oleh  Spicker  (1995)  terlihat  bahwa penanganan terhadap anak korban kekerasan dapat dilakukan oleh satu pihak saja.  Akan  tetapi,  dapat  implementasinya perlu  adanya  keterlbatan  berbagai  pihak. Pihak  pemerintah  yangdiwakili  oleh  dinas sosial,  dinas  pendidikan,  dinas  kesehatan kepolisian,  kejkasanaa,  kehakiman  dapat memberikan pelayanan sosial dalam penanganan  terhadap  anak.  Sementara  itu masyarakat  juga  harus  berperan  dalam penanganan terhadap anak korban kekerasan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan  sebagai  bagian  yang berada  dalam  masyarakat  harus  mampu mendeteksi  terjadinya  kekerasan  terhadap anak. Lembaga pemerintah dan masyarakat harus  mampu  memberikan  pelaytanan sosial baik itu bersifat preventif, promotif, maupun  kuratif  kepada  anak  korban kekerasan.
Selanjutnya berkaitan pihak mana yang harus  berperan  secara  dominan  dalam penanganan terhadap anak korban kekerasan  tidak  dapat  ditentukan  secara pasti. Pemberian pelayanan sosial bagi anak yang  mengalami  kekerasan  didasarkan kebutuhan  anak  itu  sendiri.  Pelibatan lembaga pemerintah dan masyarakat sesuai dengan  kebutuhan.  Sebagai  contoh  jika anak  mengalami  kekerasan  fisik  maka dinas  kesehatan  yang  paling  pertama  dan dominan  untuk  penanganannya.  Kemudia seterusnhya  disesuaikan  dengan  tahapan pelayanan  maka  keterlibatan  pihak  lain semakin banyak.
Koordinasi antarinstansi baik itu instansi  pemerintah  maupun  masyarakat dalam  penanganan  terhadap  anak  korban kekerasan  menjadi  sangat  penting.  Hal  ini dikarenakan, pertama tidak semua instansi dapat  menangani  anak  korban  kekerasan. Kondisi ini dikarenakan terbatasnya berbagai  sumber  daya  baik  itu  manusia, termasuk  ketrampilan,  dana,  dan  waktu. Kedua,  banyaknya  instansi  yang  bergerak dalam  penanganan  terhadap  anak  korban kekerasan. Dengan demikian perlu adanya pembagian penanganan disesuaikan dengan konpetensi dan wewenang masing-masing. Kurangnya  koordinasi  antarinsatnsi  yang bergerak dalam penanganan terhadap anak korban  kekerasan  menjadikan  pelayanan yang  diberikan  tidak  maksimal.  Ketiga, karena  tidak  mampu  menangani  anak korban  kekerasan  sehingga  satu  instansi untuk merujuk pada instansi lainnya. Untuk melakukan  rujukan  diperlukan  koordinasi. Koordinasi  disini  tidak  hanya  berkaitan dengan keberlanjutan pelayanan yang akab diberikan  jugamengenai  data  yang  harus disampaikan  sehingga  dengan  demikian telah  terjadi  peralihan  dalam  pemberian pelayanan.

## PENUTUP
Kekerasan  terhadap  anak  memerlukan perhatian semua pihak. Hal ini dikarenakan kekerasan  terhadap  anak  mempunyai dampak  yang  luas  dan  berjangka  panjang. Trauma  yang  akan  dihadapi  anak  baik  itu
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
sebagai korban maupun pelaku akan selalu dibawa  sepanjang  kehidupannya.  Bahkan dalam  beberapa  kasus,  pelaku  kekerasan terhadap anak pada masa kecilnya merupakan  korban  kekerasan.  Oleh  sebab itu perhatian yang spesifik lebih diperlukan terhadap anak korban kekerasan.
Penanganan  terhadap  anak  korban kekerasan  memerlukan  model.  Model penanganan  ini  dapat  dijadikan  acuan dalam  memberikan  pelayana  sosial  bagi anak korban kekerasan. Model penagangan terhadap  anak  korban  kekerasan  ini  dapat dilihat  dari  cakupan  yang  tidak  hanya bersifat individual dari korban. Akan tetapi juga  harus  dapat  melibatkan  kelompok dalam masyarakat untuk membantu menangani anak korban kekerasan.
Kelompok dalam masyarakat tersebut lebih kepada  anak-anak  baik  yang  menjadi korban  kekerasan  maupun  yang  tidak. Selain  itu  model  pelayanan  bagi  anak korban kekerasan
juga harus
berkesimanbungan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kejadian kekerasan terhadap anak.
Model  pelayanan  sosial  bagi  anak korban  kekerasan  juga  harus  melibatkan semua  pihak.  Pelayanan  sosial  yang diberikan  bagi  anak  korban  tidak  terbatas pada satu pihak saja. Pelayanan sosial bagi anak  korban  kekerasan  harus  bersifat komprehensif. Dengan kondisi ini diperlukan  koordinasi  antarinstansi  yang memberikan  pelayanan  bagi  anak  korban kekerasan.  Koordinasi  diperlukan  agar pelayanan  sosial  yang  diberikan  tidak tumpang tindih serta memenuhi kebutuhan akan  pelayanan  yang  diperlukan  anak korban kekerasan.
Model  pelayanan  bagi  anak  korban kekerasan  ini  hanyalah  sebagai  acuan dalam  penanganan  bagi  anak  korban kekerasan.  Keberhasilan  penanganan  bagi anak  korban  kekerasan  lebih  kepada bagaimana  menekan  kekerasan yang terjadi. Dengan demikian anak-anak terlepas  dari  kekerasan  dan  mendapatkan perlindungan. Jadi dengan demikian
pencegahan  merupakan  hal  terbaik  bagi anak agar tidak mendapatkan kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Apsari, Nurliana Cipta, (2015). Hak Anak,
Bandung,
Indonesia, Widya Padjadjaran Kementrian Sosial, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Peremcanaan  Pembangunan  Nasional,
Badan  Pusat  Statistik,  UNICEF Indonesia,  (2013)  Survey  Kekerasan terhadap Anak  Indonesia  Tahun  2013, Laporan Penelitian Karen
K. Kirst-Ashman (2010).
Introduction  to  Social  Work  &  Social Welfare: Critical Thinking Perspectives, Third  Edition,  New  York,  NY Brooks/Cole .
Mulyana,  Nandang,  Risna  Resnawaty, Gigin Basar, (2017), Penanganan Anak Korban Kekerasan, Bandung, Indonesia, Widya Padjadjaran Mulyana, Nandang, Hetty Krisnani, (2016), Intervensi  terhadap  Remaja  Korban Kriminal,  Bandung,  Indonesia,  Widya Padjadjaran Mulyana, Nandang, Hetty Krisnani, (2016), Intervensi  bagi  Remaja  Pelaku Kriminal,  Bandung,  Indonesia,  Widya Padjadjaran Pert,  Crishtoper  G.  (2004).  ”Social  Work Children And Their Families pragmatic Foundation”. Oxford University Press.
Spicker,  Paul,  1995, Social  Policy  :
Theory  and  Parctice ,  Publishing
wuth Purpose Suharto,  Edi,  2008, Kebijakan  Sosial sebagai Kebijakan Publik , Bandung, CV Alfabeta ----------------, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis  Mengkaji  Masalah  dan Kebijakan  Sosial ,  Bandung;  CV
Alfabeta
----------------,  2006, Kebjakan  Sosial , makalah seminar, Bandung Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  35  tahun  2014  tentang
JURNAL KOLABORASI RESOLUSI KONFLIK VOLUME 1 NOMOR 2 HALAMAN 70-141
ISSN 2655-8823  ( p ) ISSN 2656-1786  ( e )

## Perubahan
Atas Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor  23  Tahun  2002  Tentang

## Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak,

## Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak Asasi Manusia.
United Nations Convention on the Rights of the Child , Tahun 1989
Wibhawa, Budhi, Nandang Mulyana, (2016) Masalah Sosial Kontemporer, Bandung,
Indonesia, Niaga Muda
Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Terakhir diunggah pada 07:09, 7 Oktober  2010.  Diakses  tanggal  23 Januari 2011 www.  Kompas.com,  diakses  tanggal  20 Mei 2016. www.  Kompas.com,  diakses  tanggal  10 Mei 2016.
www.news.liputan6  .com  diakses  20 Januari 2018 www.friedenspaedagogik.de/content/pdf/2 754 diakses 07 Juni 2017 www.rightsvoiceofchildren.blogspot.co.id/ 2008/06/convention-on-rights-of-child- konvensi.html#.Wm7lO6inHIU diakses 20 Juni 2017
http://www.friedenspaedagogik.de/content /pdf/2754 diakses 24 Juli 2017 www.kpai.go.id/ diakses 23 Agustus 2017 Zastrow,  Charles  and  Karen  K.  Kirst- Ashman. (2007) Understanding Human Behavior and Social Environment. 7th edition.  Thomson  Brooks/Cole,  a  part of The Thomson Corporation.