## WAJAH REVOLUSI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT SEJARAH

## Oleh: Adnan

## Abstrak
Atikel  ini  ingin  menelusuri  dan  mencari  jawaban  tentang  pertanyaan seberapa  jauh  revolusi    merealisasikan  transformasi  structural  dan cultural. Selain itu dipertanyakan sebarapa besar peranan sentral tokoh- tokoh  revolusioner  dalam  menyusun  strategi  perjuangannya  guna tercapainya  kebebasan  (freedom)  dan  kebersamaan?  Artikel  ini  juga ingin  menemukan  bagaimana  pula  peran  rakyat  kecil  (wong  cilik)  atau rakyat kebanyakan (grassroot) dalam revolusi itu, baik yang berdomisili di  kota  maupun  di  pedesaan?.  Dari  beberapa  pertanyaan  itu  dapat ditelusuri  bahwa  tokoh-tokoh  revolusioner  sebagai  “motor  penggerak” revolusi,  setidaknya  dapat  dipetakan  ke  dalam  dua  kategori,  yaitu pertama, revolusi yang bersifat non-kooperatif radikal, dengan tokohnya Tan Malaka; dan kedua, revolusi yang bersifat kooperatif-moderat, yang tokohnya  adalah  Soekarno,  Hatta  dan  Syahrir.  Pendekatan  yang dilancarkan  oleh  golongan  yang  pertama  lebih  memilih  perombakan masyarakat  secara  total  dalam  segala  dimensi  kehidupannya  yang meliputi  politik,  ekonomi,  social,  budaya,  sementara  golongan  yang kedua lebih suka memakai jalur diplomatik dengan tetap mempertahankan  hal-hal  “warisan  lama”  yang  dipandang  masih  perlu dilestarikan.  Revolusi  sebagai  sebuah  wacana  actual  di  tengah  kemelut kebangsaan pasca kemerdekaan pada mulanya hanya terasa di kota-kota pusat  pendudukan  sekutu.  Tidak  demikian  di  pedesaan,  Namun  karena demikian  dahsyatnya  “getaran”  wacana  revolusi  tersebut,  pada gilirannya  desa-desa  di  pedalaman pun  ikut  andil di dalam pergolakan- pergolakan local.
Kata Kunci: Revolusi, Sejarah, Tokoh
http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/fa

## A. Pendahuluan
Potret  revolusi  Indonesia  sebagai  sebuah  proses  sejarah memiliki  makna  yang  signifikan  bagi  upaya  penataan  kehidupan masyarakat yang pluralis dalam bingkai Negara yang demokratis. Karena sejarah, demikian Sartono Kartodirdjo, seorang pakar sejarah, merupakan “suatu dialog antar masa kini dan masa lampau”, 1 yang  dijadikan  dalam melangkah  ke  masa  depan  yang  lebih  baik.  Dalam  konteks  Indonesia, wajah  revolusi  itu  setidaknya  meliputi  dua  kategori,  yaitu  revolusi nasional 2 (baca:  politik)  dan  revolusi  social. 3 Yang  secara  substansial merupakan proses perwujudan transformasi structural dan cultural secara radikal,  mendadak  dan  berskala  besar  menuju  kehidupan  yang  merdeka dan demokratis.
Berpijak  dari  konsepsi  tersebut,  pertanyaan  yang  pantas diajukan  bagi  revolusi  Indonesia  adalah  seberapa  jauh  revolusi  tersebut “mampu  dan  berani”  merealisasikan  transformasi  structural  dan  cultural sekaligus, in-case perubahan dari struktur feodalisme (Prancis Feodalite) ke  struktur  egalitarianism  dan  demokratis.  Sehubungan  dengan  konsep feodalisme  dalam  masyarakat  Indonesia,  menurut  Fachry  Ali,  tidak sempat  ada  feodalisme  lebih  merupakan  pengalaman  social-ekonomi, politik  dan  budaya  tipikal  masyarakat  Eropa  daripada  suatu  fenomena universal. 4 Kendatipun  secara  konseptual  tidak  ditemukan  pada  wacana kebahasaan,  namun  dalam  konteks  historis  hal  itu  ditemukan  dengan dijajahnya  Indonesia  oleh  Belanda  selama  kurang  lebih  tiga  setengah abad (350 tahun).
Untuk  dapat  melihat  lebih  tajam  persoalan  tersebut,  perlu  juga dipertanyakan  sebarapa  besar  peranan  sentral  tokoh-tokoh  revolusioner dalam  menyusun  strategi  perjuangannya  guna  tercapainya  kebebasan ( freedom )  dan  kebersamaan?  Selain  pertanyaan  pokok  tersebut,
1 Sartono Kartodirdjo, “beberapa perspektif dalam studi revolusi Perancis dan Revolusi Indonesia”,  dalam  Henri  Chambert  Loir  dan  Hasan  Muarif  Ambary  (ed), Panggung  Sejarah (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hal. 105
2 Revolusi Nasional atau yang biasa juga disebut sebagai revolusi politik adalah suatu  revolusi  untuk  merubah  tata  kehidupan  colonial/  feudal  kepada  tata  kehidupan nasional (merdeka).
3 Revolusi Sosial ialah suatu revolusi untuk merubah struktur masyarakat feudal menjadi masyarakat yang demokratis.
4 Pengertian  feudal  itu  berasal  dari  kata feodum ,  yaitu  bentuk  hak  milik  atas tanah  (oleh  kalangan  tertentu).Lihat  Fachry  Ali,  “Tesis  Tentang  Feodalisme  di Indonesia”, dalam ulum al-Qur’an, 4/7/97, hal. 3.
25
Jurnal Farabi, Vol 11. No 1. Juni 2014 (ISSN: 1907-0993)
bagaimana  pula  peran  rakyat  kecil  ( wong  cilik )  atau  rakyat  kebanyakan ( grassroot )  dalam  revolusi  itu,  baik  yang  berdomisili  di  kota  maupun  di pedesaan?
Dari  ketiga  pertanyaan  di  atas,  diharapkan  tidak  sekedar ditemukannya  makna-makna  besar  yang  bersembunyi  dari  fenomena historis  yang  masih  gelap  itu,  melainkan  juga  makna-makna  baru  yang selama  ini  “tidak dipikirkan”  meminjam  istilahnya  Mohammed Arkoun, pemikir  Islam  kontemporer  asal Al-Jazair  –  oleh  sejarawan.  Lebih-lebih pelacakan  fenomena  historis  ini  melalui  pemikiran  kritis  dan  mendalam (baca: filsafat sejarah). 5

## B. Melukiskan Wajah Revolusi: Sebuah Perspektif
Secara  konseptual,  diakui  atau  tidak,  revolusi  sering  dipahami sebagai: proses untuk mewujudkan terjadinya transformasi structural dan cultural secara cepat, radikal, dan total di tengah-tengah masyarakat yang tertindas,  baik  dalam  tataran  politik  maupun  social.  Yang mainstream utamanya  adanya  perubahan  struktur  feudal-kolonial  menjadi  struktur demokratis. 6 Dalam konteks kebahasaan, lawan istilah revolusi ini adalah evolusi, yaitu perubahan secara pelan, bertahap dan kontinu.
Revolusi  sebagai  sebuah  wacana  actual  di  tengah  kemelut kebangsaan  pasca  kemerdekaan  (baca:  pasca  proklamasi  1945),  pada mulanya  hanya  terasa  di  kota-kota  pusat  pendudukan  sekutu.  Sementara di  daerah  pedesaan  boleh  dikatakan  perjuangan  telah  selesai  lantaran  di desa  merasa  tidak  langsung  bersentuhan  dengan  agresi  militer asing.Namun  karena  demikian  dahsyatnya  “getaran”  wacana  revolusi tersebut, pada gilirannya desa-desa di pedalaman pun ikut andil di dalam pergolakan-pergolakan local.
Dalam  perspektif  masyarakat awam  ( wong cilik ),  revolusi  yang terjadi  pasca kemerdekaan  itu  tidak  hanya ditujukan  kepada  pengenyaha (pelenyapan)  kekuasaan  asing  yang despotis ,  melainkan  juga pengenyahan  kepada  sisa-sisa  colonial  yang  tercermin  pada  pegawai- pegawai  dan  swapraja,  yang  sejak  dulu  menjadi  antek-anteknya
5 Menurut  Hegel,  yang  dimaksud  dengan  Filsafat  Sejarah  ( the  philosophy  of History )  adalah thinking  about  the  world  as  a  whole. R.  G.  Collingwood, The  Idea  of History (London: Oxford University Press, 1956) hal. 1.
6 Sartono Kartodirdjo, “Beberapa Perspektif dalam Studi Revolusi Prancis dan Revolusi  Indonesia”,  dalam  Henri  Chambert  Loir  dan  Hasan  Muarif  Ambary  (ed) Panggung Sejarah (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hal. 106.
http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/fa
pemerintah  jajahan.  Pandangan  ini  tidak  dapat  disalahka,  karena masyarakat  kecil  merasa  dijajah,  bukan  hanya  oleh  bangsa  asing,  malah oleh “oknum” bangsa sendiri yang bertingkah feodalis.Dengan kata lain, cakupan  wilayah  revolusi  tidak  hanya  bersifat  eksternal  (terhadap kekuatan asing), malah juga bersifat internal (terhadap kekuasan pribumi yang despotis).
Gerakan  yang  dilancarkan  oleh  daerah-daerah  itu  pada umumnya  menyerang  penguasa  setempat,  aristokrasi,  bangsawan, pamong  praja  yang  dipandang  sebagai  golongan  konservatif-reaksioner, kolaborator dari penguasa dan penjajah, atau sebagai establishment yang secara a priori dianggap sebagai anti revolusi serta demokrasinya. Untuk meminjam istilah kontemporer, golongan elite itu “didaulat”. 7
Artikulasi  revolusi,  bagi  kelompok  ekstrem,  tidaklah  cukup manakala  perubahan  itu  sebatas  persoalan-persoalan  structural an  sich , hal  ini  dilandasi  dari  konsep  revolusi  itu  sendiri  yang  mengharapkan terjadinya  perombakan  secara  totalitas  yang  diikuti  dengan  perombakan administrasi  yang  dahulu  pernah  ditinggalkan  penjajah,  Belanda  dan Jepang  misalnya.  Tegasnya,  artikulasi  dari  revolusi  ini  mesti  meliputi multidimensional.Bahkan  “tenaga-tenaga  professional”  sekalipun,  yang dahulunya  dipandang  sebagai  kaki  tangan  “pemerintah  penjajah” 8 mesti diganti,  kendatipun  pergantian  itu  dilakukan  secara  bertahap  dan berangsur-angsur.Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menghilangkan  “warna status  quo ”.Kalau  dapat  dipercepat,  maka  dalam  bentuk  pembubaran, seperti halnya di Jakarta berkaitan dengan detasemen polisi. Alasan yang pantas  dikemukakannya  adalah,  sekalipun  Negara  baru  mendapatkan momennya  untuk  menata  kehidupan clean  government, namun  bukan berarti mesti menggunakan “tangan-tangan lama” yang dipandang kotor, melainkan  bagaimana  memakai  ahli-ahli  yang  walaupun  sedikit  tetapi mendapat kepercayaan rakyat.
Sebagai  bukti  ketidakpuasan  daerah,  rakyat  pada  umumnya, terhadap  struktur  feudal  itu  tercermin  dari  sikap-sikap  “beringas  dan kejam”  yang  muncul  di  beberapa  daerah,  seperti  pemberontakan  yang terjadi  di  Pekalongan  dan  Sumatra  Timur.  Penyebab  utama  dari kekacauan  di  kalangan  masyarakat  bawah  itu  lebih  disebabkan  kondisi nasional  yang  sedang  diliputi  kekacauan  politik  akibat  agresi  militer
7 Sartono, hal. 109.
8 Hindia Belanda dan Jepang
27
asing,  ditambah  lagi  belum  ada  reaksi  dari  figure  nasional  yang bertanggung  jawab  atas  gejala  tersebut.  Akhirnya  gejala  ketidakpuasan pun  terus  merambah  ke  daerah  lain  seperti  Aceh,  Banten,  Jakarta, Priangan, dan Surakarta.
Tatkala  kehidupan  bangsa  semakin  diambang  kehancuran dengan maraknya pergolakan-pergolakan daerah, Soekarno-Hatta sebagai bapak bangsa pun tidak mau tinggal diam. Mereka berdua menyadari bila “gelombang  revolusi”  ini  dibiarkan  berlarut-larut,  maka  hanya  akan membawa  pada  instanbilitas  nasional  yang  berkepajangan.  Sebagai respon  atas setting sosio-politik  tersebut,  Soekarno-Hatta  mengeluarkan maklumat yang isinya sebagai berikut:
“…kami  tidak  mengizinkan  masyarakat  bertindak  sendiri- sendiri.  Segala  tindakan  yang  bercorak  Nazi  dan  fasis  harus dibuang…
Untuk  mendapatkan  pengakuan  dunia  internasional…,  kita sanggup  menjamin  berlakunya  dasar-dasar  peri  kemanusiaan sebagai sumber daripada keadilan social…
Negara  kita  adalah  Negara  hukum  berdasar  kepada  kedaulatan rakyat, dan kedaulatan rakyat bukanlah anarkhi…
…hanya  pemerintahlah  yang  berhak  menjalankan  hukuman dengan perantara mahkamahnya…
Pemerintah  republik  Indonesia  sedang  berusaha  menyusun secapat-cepatnya Tentara Keamanan Rakyat untuk menanggung keamanan rakyat dalam negri…
“…perbedaan  faham  tidak  boleh  menjadi  sebab  yang  satu golongan menangkap dan menawan lawannya pada tempat yang tidak  diketahui,  karena  hal  ini  bisa  menimbulkan  perpecahan antara kita dan mungkin menimbulkan perang saudara.” 9
Dareah-daerah  yang  dapat  dipandang  belum  secara  tegas mengikuti  instruksi  tokoh  bangsa  itu  antara  lain  Jawa  Barat  (Banten, Karawang,  Bogor,  dan  Priangan),  Pekalongan,  dan  Sumatera  Timur.Di Banten  khususnya,  gerakan  revolusi  terhadap  tatanan  internal  daerah semakin intensf dan sporadic yang dipelopori kaum ulama (Kyai).Melalui revolusi  itu,  akhirnya  para  kyai  memiliki  peran  penting  dalam  jajaran pemerintahan,  seperti  halnya  Kyai  Khotib,  menjabat  residen  dan  Kyai
9 William  H.  Frederick  dan  Soeri  Soeroto, Pemahaman  Sejarah  Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi (Jakarta: LP3ES, 1984), hal. 314-315.
28
http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/fa
Samiun  menjabat  Bupati  Serang.Sementara  pejabat-pejabat  lama  yang pada  umumnya  berasal  dari  Priangan  itu  mudik,  bahkan  ada  yang dipenjara.Fenomena  ini  memberikan  keunikan  tersendiri  bagi  Banten yang  para  pejabatnya  secara  umum  tidak  memiliki  pengalaman  sebagai birokrat.
Realitas  tersebut semakin  diperparah  dengan  tampilnya  “bapak rakyat”, baik di Banten dikenal Ce Mamat maupun di Tangerang dikenal Kyai  Akhmad.  Tampilnya  “bapak  rakyat”  di  tengah-tengah  masyarakat daerah  ini  sebagai  obat  atas  kerinduan  akan  keadilan  atas  system feodalisme.  Rakyat  lebih  patuh  terhadap policy mereka  ketimbang instruksi  pemerintah  yang  masih  dianggapnya  sebagai  “kaki  tangan” pemerintah penjajah.
Dari paparan tersebut jelaslah bahwa sebuah konsep yang sama, revolusi  misalnya,  bila  ditinjau  dari  perspektif  yang  berbeda  dan kalaupun  lewat  perspektif  yang  sama,  namun  dengan  latar  belakang sosio-kultural yang  berbeda,  maka  pemaknaan  dan  interpretasi  terhadap konsep  itupun  menjadi  berbeda  pula.  Seperti  halnya  “perbedaan interprestasi”  antara  masyarakat  awam  dan  kelompok  ekstrem  dalam memaknai revolusi.

## C. Wajah Revolusi dan Tokoh Revolusioner
Sebagai  sebuah  proyek  besar,  revolusi  tidak  dapat  dipisahkan dari  peran  tokoh  revolusioner,  baik  dari  kalangan  kaum  ulama (agamawan) maupun kalangan intelgensia. Para tokoh revolusioner yang dimotori  oleh  para  kyai  pada  umumnya  mengambil  tempat  di  daerah- daerah,  sementara  di  kota-kota  besar,  terutama  kota  pusat  pemerintahan dipelopori  oleh  kaum  intelgensia,  seperti  Tan  Malaka,  Soekarno,  Hatta dan Syahir.
Tampilnya kaum intelgensia di tengah kemelut bangsa memiliki peran  penting.Mereka  memegang  peran  kunci  dan  strategis.Kedudukan sosio-historisnya  juga  memberikan  ruang  gerak  social,  cultural,  dan politik, melawan batasan-batasan masyarakat colonial yang diskriminatif, selanjutnya mampu menemukan identitasnya kembali dan mengkonseptualisasikan  Indonesia  sebagai nation .Dengan  ideology nasionalisme dapat digerakkan sebagai gerakan social untuk merealisasikan  tujuan  perjuangan.Terlebih  status  golongan  intelgensia yang  tidak  homogeny,  berakibat  bagi  beragam  aliran  politik,  dari  yang radikal  sampai  yang  moderat,  koperatif  dan  non-koperatif,  elitis  dan
Jurnal Farabi, Vol 11. No 1. Juni 2014 (ISSN: 1907-0993)
populis, dan sebagainya. 10
Sebagai  tokoh  legendaries  revolusioner,  Tan  Malaka  seringkali dalam  menjalankan  roda  revolusinya  melakukan  penyamaran  untuk menghindari,  sekaligus  mengelabui spion (intel)  colonial  yang  pernah mengerjar-mengejarnya.  Lantaran  demikian  agungnya  perjuagan  Tan Malaka  bagi  perjuangan  negaranya,  sehingga  salah  satu  Koran, the tribun ,  mensejajarkannya  dengan  patriot  Filipina  angkatan  Josh  Rizal, dan  oleh  Karen  itu  merupakan  simbol  yang  jelas  dari  “pergerakan nasionalis Jawa”. 11
Watak  legendaris  dari  Tan  Malaka  ini  terlihat  dari  upayanya untuk  menjadikan  dirinya  sebagai  sumber  konflik  atau  kontroversi, bahwa  seluruh  hidupnya,  termasuk  kehidupan  mentalnya,  merupakan pertarungan yang tak habis-habisnya. 12 Di saat-saat genting sekalipun, ia masih  mampu  melahirkan  pemikiran-pemikiran  jernih  dan  tawaran- tawaran  konseptual  yang  konstruktif.  Atas  usahanya  yang  tidak  kenal lelah  itu,  pantaslah  manakala  ia  dikenal  sebagai  tokoh  revolusioner, pemikir yang kreatif sekaligus seorang yang idealis.
Sikap-sikapnya yang cenderung produktif dan konsutif, demikin Rudolf  Mrazek,  adalah  tipe  masyarakat  Minangkabau  akhir  abad  lalu atau permulaan abad ini (baca abad 20) yang mempunyai dinamisme dan anti  parokhialisme  sebagai  cirri  khasnya. 13 Analogi  ini  terlihat  dari perjuangan masyarakat dengan pengalamannya yang memiliki perspektif, yang hingga kini masih eksis, yakni adat dan falsafat Minangkabau yang senantiasa  menyulut  konflik,  namun  tetap  tegar  dalam  keunikannya Sebagai  sampel,  tatkala  terjadi  kontak  antara  adat  dan  Islam,  maka  adat masih  dapat  berdiri  tegar  dan  kokoh.Bila  dilirik  ke  belakang,  kenyataan ini  didasari  pada  karateristik  masyarakat  Minangkabau  yang  mampu menggunakan  perspektif  dinamisme  dan  anti-parokhialisme.Fenomena tersebut  diperkuat  lagi  dengan  watak  “rantau”-nya  yang  dapat menumbuhkan sikap kritis, obyektif, toleran dan terbuka. Hal ini seiring dengat  falsafah  hidup  masyarakat  Inggris  ketika  orang  tua  memberikat wejangan  kepada  anak-anaknya,  “ if  you  know  only  English,  you  don’t know English”.
Dengan  demikian,  pembentukan  watak  Tan  Malaka  itu  bukan
10 Sartono, Op. Cit., hal. 111.
11 Fredderick, Op. Cit., hal. 330
12 Ibid., hal. 331
13 Ibid..hal. 332
30
Wajah Revolusi Indonesia dalam Perspektif Filsafat Sejarah
http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/fa
hanya  didasari  factor hereditas semata,  melainkan  karakteristik masyarakat  juga  menjadikannya  sebagai  tokoh  yang  kreatif  dan berwibawa. Ini tentunya sebagai hasil “perantauan yang panjang” dengan kemampuannya  menarik  premis-premis  minor  dari  masing-masing daerah yang pernah dikunjunginya.
Keserasian watak Tan Malaka dan masyarakat Minangkabau ini dapat  dibuktikan  dengan  logika  berpikirnya  yang  bertolak  belakang  dari “thesis-anthitesis-syntesis”.Pemikiran Tan Malaka ini nampaknya banyak diwarnai  dialektiknya  Hegel,  bahkan  mungkin  Marxisme-Leninisme.Hal ini  senada  dengan  prinsip  hidupnya  bahwa  “kekuatan  ide”  ( the  power ideas ) merupakan perangsang perubahan. Melalui kekuatan idenya itu, ia ingin melenyapkan imperialism dan mengikis habis sisa-sisa feodalisme.
Di  samping  Tan,  dikenal  juga  tokoh  revolusioner  lain,  seperti Soekarno. Sebagai tokoh yang dibesarkan dalam kultur Hindu-Jawa yang kental  –  yang  tidak  disukai  Tan  Malaka,  Soekarno  dapat  juga  disebut sebagai  tokoh  revolusioner  dengan  kemampuannya  melahirkan  ide-ide berbobot  dan  berani.  Salah  satu  maha  karya  pemikirannya  yang  original dan jernih adalah “ marhaenisme ”. 14
Di  samping  kedua  tokoh  tersebut,  tokoh  lain  yang  dipandang memberikan  kontribusi  signifikan  dalam  revolusi  Indonesia  adalah Syahrir.  Berbeda  dengan  Tan  yang  berhaluan  radikal,  Syahrir  lebih cenderung  memilih  jalur  diplomasi  dalam  revolusinya.  Bagi  Syahrir, dalam  suasana  yang  kurang  mendukung  bagi  berlangsungnya  Negara Indonesia dalam tataran internasional, upaya revolusi demokratis sebagai senjata  “ideologis”  ( ideological  weapon )  sangat  tepat  dalam  menumpas fasisme. Ia tidak menghendaki revolusi itu hanya akan menjadi terorisme yang  legal. 15 Dengan  kata  lain,  jalur  diplomasi  akan  lebih  ampuh ketimbang “mengangkat senjata”.
Dengan  tampilnya  tokoh-tokoh  revolusioner  sebagai  “motor pebggerak”  revolusi,  setidaknya  dapat  dipetakan  ke  dalam  dua  kategori, yaitu pertama ,  revolusi  yang  bersifat  non-kooperatif  radikal,  dengan tokohnya  Tan  Malaka;  dan kedua ,  revolusi  yang  bersifat  kooperatif- moderat, yang tokohnya adalah Soekarno, Hatta dan Syahrir. Pendekatan yang dilancarkan oleh golongan yang pertama lebih memilih perombakan masyarakat  secara  total  dalam  segala  dimensi  kehidupannya  yang
14 Ibid., hal. 344
15 Ibid., hal. 351
31
Jurnal Farabi, Vol 11. No 1. Juni 2014 (ISSN: 1907-0993)
meliputi  politik,  ekonomi,  social,  budaya,  sementara  golongan  yang kedua lebih suka memakai jalur diplomatik dengan tetap mempertahankan  hal-hal  “warisan  lama”  yang  dipandang  masih  perlu dilestarikan.

## D. Wacana Revolusi dalam Kajian Filsafat Sejarah
Dalam  konteks  perkembangan  suatu  masyarakat  politik ( political  society ),  revolusi  Indonesia  sebagai  instrumen  mewujudkan masyarakat  yang  berkeadilan  dan  berkeadaban  (baca: Civil  Society ) dituntut  memiliki  keberanian  untuk  melakukan  perlawanan,  baik  secara fisik maupun non fisik terhadap hegemoni imperialism. Upaya ini, dalam konteks historis dikenal dengan “ challenge and response ”, sebuah konsep historis yang dicetuskan oleh Arnold Toynbee. 16
Perlawanan  fisik  sebagai  wujud  keberanian  masyarakat Indonesia  ini  nampak  dari  gelombang  pergolakan  daerah  yang  dipicu oleh  para  kyai  pedesaan.Pergolakan  daerah,  yang  disebut  Sartono Kartodirdjo sebagai “kontra revolusi” 17 merupakan revolusi sosial.
Pemicu  dari  revolusi  sosial  tersebut  adalah  “penyempitan” ruang  gerak  kyai  dalam  struktur  masyarakat  feudal.Akibatnya,  melalui semangat  jihad-nya,  mereka  secara  tegas  tidak  hanya  punya  keberanian moril  untuk  menentang  penjajahan,  tetapi  juga  didukung  dengan kemampuan  material para tokohnya yang memiliki charisma yang tinggi di tengah-tengah masyarakat.
Sementara  perlawanan  non  fisik,  lebih  banyak  dilakukan  para intelgensia,  seperti  Tan  Malaka.Untuk  membangun  semangat  juang melawan  penjajahan,  Tan  Malaka  secara  tegas  menolak  jalur diplomasi.Karena  jalur  tersebut  dianggap  tidak  dapat  menuntaskan  arti besar sebuah revolusi.
Sebagai sebuah gagasan, tentunya revolusi tidak akan bermakna apa-apa  manakala  tidak  dibarengi  dengan  tampilnya  tokoh-tokoh revolusioner.  Terealisasi  atau  tidaknya  sebuah  gagasan  ditentukan  oleh kejelian dan kelihaian para tokoh revolusioner dalam  mencari “jembatan penyebrangan”  bagi  revolusinya.  Tanpa  jembatan  yang  jelas,  maka revolusi pun tidak sampai pada sasaran.
Bila  ditilik  secara  seksama  mengenai  berhasil  atau  tidaknya
16 Lihat Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah (Jakarta: UI-Press. 1986), hal. 189 17 Sartono, beberapa, hal. 109
32
Wajah Revolusi Indonesia dalam Perspektif Filsafat Sejarah
http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/fa
revolusi Indonesia, peling tidak ada dua cara pandang, pertama , revolusi Indonesia  dalam  konteks  diplomasi  sebagaimana  yang  diharapkan  oleh Syahrir  Cs  terbilang  berhasil.  Ini  terbukti  dengan  tegaknya  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dan  terlepas  dari  gangguan  dunia internasional  setelah  dilakukannya  diplomasi;  dan kedua ,  dari  sudut revolusi  total  seperti  cara  pandang  Tan  Malaka  dengan  terjadinya perubahan  struktur  feudal  secara  total  dapat  dikatakan  belum  mencapai momennya. Adapun mengenai revolusi sosial yang dilakukan para ulama tidak memiliki dampak berarti bagi transformasi structural, paling-paling hanya menghapus beberapa lembaga tradisional-feodal, seperti personalia kepamongprajaan.
Meskipun  implementasi  dari  sebuah  gerakan  revolusi  itu diperhadapkan  pada  dua  pilihan  antara  “berhasil  dan  tidak  berhasil”, namun  revolusi  Indonesia  sebagai  sebuah  proses  sejarah  memiliki  nilai manfaat yang sangat besar bagi kajian Filsafat Sejarah. Karena dari fakta sejarah  tersebut  dapat  ditangkap  pola-pola  yang  terjadi,  tentang  siapa yang  menjadi  motor  penggerak  revolusi  tersebut,  sekaligus  juga  ingin melihat  sejauh  mana  sasaran  yang  dapat  dicapai  dalam  perjuangan revolusi.  Sebagaimana  dikatakan  Hegel, 18 bahwa  sebuah  peristiwa sejarah itu dapat diidentifikasi melalui tiga unsure, pertama , pola, kedua , motor  penggerak,  dan ketiga ,  sasaran  yang  dituju.  Lebih  lanjut  Hegel katakan  bahwa  pengungkapan  ketiga  unsur  dalam  konteks  historis  itu, dimaksudkan  untuk  mengetahui  struktur-struktur  terdalam  dari  sebuah fakta sejarah. 19
Senada dengan Hegel, Taufik Abdullah, pakar sejarah dari LIPI, mengatakan  bahwa  sejarah  itu  dapat  dianalisis  melalui  tiga kecenderungan  pemikiran  sejarah  yang  meliputi  tiga  hal, pertama , sejarah  semata-mata  sebagai  lambing  bagi  usaha  masa  kini; kedua , sebagai  warisan  yang  harus  diikuti  suri  ketauladannya; ketiga ,  sejarah adalah sejarah (kejadian masa lampau yang harus diteliti kebenarannya). 20
Bertolak  dari  tiga  kecenderungan  tersebut,  dapat  dikatakan bahwa  revolusi  Indonesia  yang  terjadi  pada  tahun  1945  sampai  dengan
18 F.R.  Ankersmit, Refleksi  tentang  Sejarah:  Pendapat-pendapat  Modern tentang Filsafat Sejarah (Jakarta: Gramedia, tt), hal. 17.
19 Ibid., hal. 3-4
20 Lebih jelasnya lihat Taufik Abdullah dan Abdurrahmann Suryomihardjo, Ilmu Sejarah dan Historiografi (Jakarta: Gramedia, tt).
1949  yang  lebih  dikenal  dengan  revolusi  fisik  itu  merupakan  “sejarah sebagai  sejarah”,  karena  terdiri  antara  ruang  dan  waktu.  Untuk membuktikan  kebenaran dari sebuah sejarah  ini  dapat  dilakukan  melalui kajian  keotentikan  dan  kreadibilitas  sebuah  fakta  sejarah.  Demikian halnya dengan keberlangsungan kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1945 hingga  kini  merupakan  warisan  “perjuangan”  para  tokoh  revolusioner, yang  dipelopori  oleh  kaum  intelgensia  dan  para  ulama,  sekaligus masyarakat dengan semboyan jihad -nya. Sementara artikulasi “revolusi” itu  sendiri  merupakn  lambing  perjuangan  bangsa  Indonesia  dalam menentang  imperialism.Perpaduan  antara  tokoh  ulama  dan  intelgensia dalam  menghadapi  struktur  feodalis  merupakan  hubungan  kebersamaan, yang  dalam  istilahnya  PJ.Zoetmulder  adalah  “ the  political  and  sacral aspects were inseparably linked together ”. 21
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  revolusi  merupakan artikulasi  dari  maha  karya  “pemikiran”  manusia  menuju  eksistensi dirinya  sebagai  makhluk  yang  bebas  dan  merdeka.  Tampilnya  tokoh- tokoh  revolusioner  yang  dipandang  sebagai  motor  penggeraknya  tidak lain  bertujuan  membebaskan  bangsa  Indonesia  dari  belenggu  dan hegemoni  penjajahan  dengan  beragam  bentuknya.  Disadari  atau  tidak, sebuah  fenomena  historis  itu  sebuah  konsep  baru  yang  membawa manfaat  dan  pelajaran  ( ibrah ),  terutama  bagi  masyarakat  atau ummat yang ingin menggali sejarahnya.

## E. Penutup
Dari  paparan  di  atas  dapatlah  disimpulkan  bahwa  revolusi sebagai instrument perubahan total tidak serta merta membaw perubahan baru yang diinginkan. Melainkan terkadang berjalan tidak sesuai dengan “rel”  yang  telah  direncanakan.Dalam  kondisi  yang  sedang  berkecamuk, dalam  rumus  sejarah,  dibutuhkan  “tokoh  ratu  adil”  yang  dapat menjembatani  aspirasi  kalangan  bawah,  sehingga  terkristal  menjadi kekuatan besar, terlebih lewat gagasan-gagasan briliannya. Seperti dalam kajian filsafat sejarah, ide besar akan membawa perubahan dalam sejarah kemanusiaan. Buktinya, ide-ide yang dilontarkan Tan Malaka, Soekarno,
21 PJ.  Zoetmulder,  “The  Significance  of  the  Study  of Culture  and  Religion  for Indonesian  Historiography”,  dalam  Soejatmoko,  et.  al. An  Introduction  to  Indonesia Historiography (London: Coryanell University Press, 1956) hal. 332
http://journal.iaingorontalo.ac.id/indek.php/fa
Syahrir,  dan  ulama,  telah  membawa  Indonesia  ke  gerbang  kemerdekaan sejati.Sekalipun  jalan  yang  mereka  tempuh  teramat  panjang  dan  berliku, bahkan  pengorbanan  yang  tidak  sedikit  demi  mempertahankan  sebuah gagasan yang merupakan cita-cita mulia, yakni “kemerdekaan”.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Taufik  dan  Abdurrahman  Suryomihardjo, Ilmu  sejarah  dan Historiografi, Jakarta: Gramedia, tt.
Ali,  Fachry, “Tesis Tentang  Feodalisme  di  Indonesia”, Ulum  al-Qur’an , 4/7/97
Ankersmit,  F.R. Refleksi  tentang  Sejarah:  Pendapat-pendapat  Modern tentang Filsafat Sejarah, Jakarta: Gramedia, tt.
Collingwood, RG. The Idea of History , London: Oxford University Press, 1956
Fredderick,  William  H.  dan  Soeri  Soeroto, Pemahaman  Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi . Jakarta: LP3ES, 1984.
Gottschalk, Louis. Mengerti Sejarah . Jakarta: UI Press, 1986.
Loir,  Henri  Chambert  Loir  dan  Hasan  Muarif  Ambary  (ed). Penggung Sejarah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
Seojatmoko, et. al. An Introduction to Indonesia Historiography. London: Cornell University Press, 1965.