## Implementasi Program Pinjaman Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Banyumas
1 Isna Rahmadani, 2 Simin 3 Dwiyanto Indiahono

## Program Studi Administrasi Publik Universitas Jenderal Soedirman

## Abstract
Implementation  is  a  process  of  policy  administering  that  affects  the  execution,  contents,  and  the impacts. In order to find out whether or not a program is able to reach its goal, there needs to be a study  on  the  policy  implementation.  A  revolving  fund  loan  program  is  a  program  that  helps  small, micro, and medium enterprises in Banyumas Regency in which the loan can be pulled back. The goal of this program is to strengthen the interest aspect for  these enterprises to increase the potential of a productive  society,  the  growth  of  the  local  economy,  to  spread  out  working  opportunities  that  will impact  on  poverty  alleviation  in  that  society.  This  research  focuses  on  the  implementation  of  the revolving fund loans for the small, micro, and medium enterprises. Method that is used in this research is a qualitative method. This research is done in Banyumas area. The data analysis is done by using an interactive  analysis.  The  result  of  the  implementation  shows  that  this  program  has  not  been implemented  well.  The  receivers  of  this  program  think  that  it  is  a  helpful  one,  especially  in  helping them grow their business. However, bad credits in this program are still taking place, and there has not been a proper solution up until today. This situation happens because the receivers of the fund are often  disobedient  in  paying  their  credit.  Furthermore,  there  is  no  intense  supervision  after  the revolving funds are distributed to those enterprises.
Keywords: Program Implementation, Public Policy Implementation, revolving fund loans, bad credit.

## Abstrak
Implementasi  merupakan  proses  pengadministrasian  kebijakan  yang  mempunyai  konsekuensi terhadap  pelaksanaan,  isi  dan  dampak  suatu  kebijakan.  Untuk  mengetahui  bagaimana  suatu program  berhasil  mencapai  tujuan  program  atau  tidak  diperlukan  studi  implementasi  kebijakan. Program  Pinjaman  Dana  Bergulir  merupakan  bantuan  pinjaman  dana  bergulir  yang  diberikan kepada  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di  Kabupaten  Banyumas  dan  dapat  ditarik kembali  suatu  saat.  Tujuan  program  dana  bergulir  adalah  untuk  memperkuat  aspek  permodalan bagi  UMKM,  meningkatkan  potensi  usaha  masyarakat  produktif,  pertumbuhan  ekonomi  daerah, memperluas lapangan pekerjaan yang pada akhirnya berdampak pada pengentasan kemiskinan di masyarakat.  Penelitian  ini  terfokus  pada  implementasi  program  pinjaman  dana  bergulir  bagi UMKM.  Metode  penelitian  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Penelitian  ini dilakukan  di  wilayah  Kabupaten  Banyumas.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode analisis  interaktif.  Hasil  penelitian  implementasi  program  pinjaman  dana  bergulir  bagi  UMKM  di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program pinjaman dana bergulir di Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya berhasil. Para penerima program pinjaman dana bergulir merasa sangat terbantu khususnya dalam meningkatkan perkembangan usaha yang dimiliki. Kredit macet  dalam  pinjaman  dana  bergulir  masih  terjadi  dan  permasalahan  tersebut  belum  dapat diselesaikan secara tuntas hingga saat ini. Kredit macet ini terjadi karena ketidakpatuhan penerima program dalam mengembalikan angsuran kredit dan pengawasan yang dilakukan aparat pelaksana program belum dilakukan secara optimal. Dalam hal ini pengawasan yang dilakukan setelah dana bergulir disalurkan kepada para pelaku UMKM penerima program.
Kata  Kunci :  Implementasi  Program,  Implementasi  Kebijakan  Publik,  Pinjaman  Dana  Bergulir, Kredit Macet.
*) Penulis Korespondensi E-mail : isnarahmadani16@gmail.com

## PENDAHULUAN
Implementasi kebijakan dapat  dipandang  sebagai  suatu proses  melaksanakan  keputusan kebijaksanaan. Implementasi kebijakan  menjadi  salah  satu tahapan  dalam  lingkaran  proses atau  siklus  kebijakan  publik. Implementasi  kebijakan  adalah tahap yang penting dalam kebijakan.  Tahap  ini  menentukan apakah  kebijakan  yang  ditempuh benar-benar  aplikabel  di  lapangan dan  berhasil  untuk  menghasilkan output  dan  outcomes  seperti  yang direncanakan  (Indiahono,  2009: 143).
Menurut  James  E.  Anderson
(2010:7)  berpendapat  kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai  tujuan  tertentu  yang diikuti  dan  dilaksanakan  oleh seorang  pelaku  atau  sekelompok pelaku  guna  memecahkan  suatu masalah  tertentu.  Pengertian  ini memberikan  pemahaman  bahwa kebijakan  dapat  berasal  dari seorang  pelaku  atau  sekelompok pelaku  yang  berisi  serangkaian tindakan  yang  mempunyai  tujuan tertentu.  Kebijakan  ini  diikuti  dan dilaksanakan  oleh  seorang  pelaku atau  sekelompok  pelaku  dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan  publik  diturunkan menjadi program. Program- program yang dilaksanakan pemerintah  sekarang  merupakan turunan  dari  kebijakan  yang  lebih luas  di  atasnya.  Dengan  dibentuk dan  dilaksanakannya  program,
maka  kebijakan  akan  lebih  mudah diorganisir dan dilaksanakan.
Setiap  program  memiliki  suatu konsekuensi  dalam  hal  ini  dapat berupa  hasil,  efek,  maupun  akibat dari program tersebut. Untuk mengetahui bagaimana suatu program berhasil mencapai  tujuan  program  atau tidak diperlukan studi implementasi kebijakan. Implementasi  program  bertujuan untuk  mengetahui  sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program. Setelah program diimplementasikan  dapat  diukur keberhasilan  dalam  pencapaian tujuan program, menemukan kendala-kendala dalam implementasi program dan mengidentifikasi  hambatan  dalam implementasi. Program pinjaman dana bergulir  adalah  program  bantuan yang  diberikan  pemerintah  dalam bentuk  kredit  bergulir  kepada pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah di Kabupaten Banyumas dalam rangka perkuatan permodalan  guna  meningkatkan potensi usaha masyarakat produktif. Tujuan dari dilaksanakannya program pinjaman dan bergulir bagi pelaku UMKM adalah untuk meningkatkan  akses  pembiayaan UMKM,  sebagai  pengembangan investasi daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas  penciptaan  lapangan usaha serta menumbuhkan wirausaha baru dalam penyerapan tenaga  kerja  sehingga  pada akhirnya  akan  bermuara  pada pengentasan  kemiskinan  yang terjadi di masyarakat.
Tabel  1.  Data  Penerima  Dana  Bergulir  Bagi  UMKM  di  Kabupaten  Banyumas Tahun 2016-2019
Sumber : Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas 2016-2019
Dapat  dilihat  dari  tabel  1 diatas  bahwa  jumlah  kelompok penerima  pinjaman  dana  bergulir dari  tahun  2016-2019  tertinggi pada  tahun  2019,  yakni  sebanyak 43 kelompok UKM yang tersebar di 17  kecamatan  di  Kabupaten Banyumas  dengan  total  dana  yang dikucurkan sebesar Rp 1.581.000.000.  Besaran  dana  yang dikucurkan  pada  masing-masing kelompok berbeda-beda disesuaikan  dengan  jenis  usaha yang  dimiliki  dan  jumlah  anggota dari  masing-masing  kelompok. Pada tahun 2019 terjadi pemangkasan dana yang dialokasikan untuk program pinjaman  dana  bergulir  bagi UMKM,  terlihat  dari  jumlah  dana yang  dikucurkan  lebih  sedikit dibandingkan  tahun  sebelumnya meskipun dengan jumlah kelompok  penerima  dana  bergulir yang  lebih  banyak  dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan  program  pinjaman dana bergulir belum dapat dikatakan  sepenuhnya  berhasil sehingga  membuat  pemerintah lebih berhati-hati dalam mekanisme  penyaluran  pinjaman dana bergulir tersebut.
Tabel 2. Data Non Perfoming Loan Kredit Dana Bergulir Dinas Tenaga Kerja,
Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas Periode  2013-2018 NO Tahun Kelompok (unit) Jumlah Anggota Jumlah Kecamatan Dana yang Dikucurkan 1 2016 32 ukm 496 16 1.100.000.000 2 2017 26 ukm 422 19 1.072.000.000 3 2018 34 ukm 519 13 1.775.000.000 4 2019 43 ukm 666 17 1.581.000.000 Total 135 ukm 2.103 65 5.528.000.000 Tahun Jumlah Rekenin g Disalurkan Bakidebet Jumlah Tunggakan Desembe r 2013 435 8.020.000.00 0 3.500.105.37 9 1.664.627.051 Desembe r 2014 452 8.740.000.000 3.371.538.83 5 1.707.387.973
Lanjutan tabel 2.
Dari  tabel  tersebut  dapat dikatakan bahwa kebijakan tentang penyaluran pinjaman dana bergulir bagi UMKM telah dilaksanakan  hingga  saat  ini, dimana  dana  tersebut  bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.  Pada  tahun  2013-2018 jumlah  rekening  penerima  dana bergulir semakin bertambah begitu  juga  dengan  dana  yang disalurkan semakin meningkat dan terdapat  tunggakan  pada  setiap tahunnya.  Pada  tahun  2018, meskipun  jumlah  dana  yang disalurkan  paling  banyak  dengan jumlah  rekening  paling  sedikit namun  tunggakan  tersebut  masih terjadi. Dengan demikian diketahui bahwa dalam implementasi pinjaman  dana  bergulir  ini  cukup problematik. Permasalahan  yang  timbul pada  pelaksaksanaan  program pinjaman  dana  bergulir  bagi UMKM  di  Kabupaten  Banyumas berdasarkan  hasil  pra  survey, diketahui  bahwa  terjadinya  kredit macet dalam pengembalian angsuran kredit disebabkan karena berbagai hal. Permasalahan lain  dari  pelaksanaan  program pinjaman  dana  bergulir  adalah kurangnya kesadaran atau ketidakpatuhan  pelaku  UMKM penerima  program  atas  kewajiban mengembalikan  angsuran,  dengan permasalahan  yang  ada  maka peneliti  tertarik  untuk  meneliti implementasi  program  pinjaman dana  bergulir  bagi  pelaku  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah  Kabupaten  Banyumas karena Kabupaten Banyumas merupakan  salah  satu  Kabupaten yang menerapkan program pinjaman  dana  bergulir  bagi UMKM.  Sasaran  penelitian  ini adalah penerima program pinjaman  dana  bergulir  (Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di  Kabupaten  Banyumas.  Sasaran penelitian  juga  ditujukan  kepada pengelola  program  pinjaman  dana Tahun Jumlah Rekenin g Disalurkan Bakidebet Jumlah Tunggakan Desember 2016 491 9.510.000.000   2.416.350.471 2.758.991.681 Septembe r 2017 523 10.731.000.00 0 3.408.480.545 2.824.684.072 Septembe r 2018 350 11.786.500.00 0 3.963.072.443 2.433.755.978 Total 2.251 48.787.500.00 0 16.659.547.67 3 11.389.446.755
bergulir  dari  Dinas  Tenaga  Kerja,
Koperasi  dan  UKM  Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan Purposive  Sampling .  Fokus  dari penelitian ini adalah implementasi program  pinjaman  dana  bergulir dilihat  dari  aspek  karakteristik aparat pelaksana dan karakteristik kelompok sasaran. Metode analisis data  yang  digunakan  adalah metode  analisis  interaktif  yang dikembangkan  oleh  Miles  dan Huberman  yang  terdiri  dari pengumpulan  data,  kondensasi data, penyajian data serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penelitian  ini  menggunakan teori dari Randall B. Ripley. Untuk mengetahui informasi dan permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian, didasarkan pada asumsi, pendapat, pandangan dan pemahanan informan dalam hal ini pemerintah,  pengelola  program pinjaman  dana  bergulir  dan penerima  program  pinjaman  dana bergulir terhadap fokus penelitian.
1. Proses Penyeleksian Proposal Pengajuan  Pinjaman  Dana Bergulir Pelaksana kebijakan merupakan implementor kebijakan yang menjalankan kebijakan  terdiri  dari  penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan  dan  strategi  organisasi, pengambilan keputusan, pengorganisasian,  penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian. Berdasarkan  kesimpulan  hasil penelitian bahwa program pinjaman  dana  bergulir  bagi pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah di Kabupaten Banyumas dilihat dari segi pelaksana kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) program. Kepatuhan  aparat  pelaksana terhadap SOP penyaluran pinjaman dana bergulir ditunjukkan dengan melaksanakan proses  seleksi  proposal  pengajuan pinjaman  secara  selektif  sesuai petunjuk teknis dalam menetapkan calon penerima pinjaman dana bergulir. Selain itu, sikap kepatuhan juga dapat dilihat dari  tingkat  kepatuhan  pelaksana kebijakan  terhadap  perintah  atau mandat dari atasan untuk melaksanakan  setiap  prosedur yang ada. Menurut Mazmanian dan A. Sabatier (1983), menyatakan  bahwa  ada  tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan  implementasi,  yaitu karakteristik masalah, karakteristik aparat pelaksana dan lingkungan.  Karakteristik  aparat pelaksana  didalamnya  meliputi,
(1)  kejelasan  dan  konsistensi aturan  yang  ada  pada  badan pelaksana,  (2)  tingkat  komitmen aparat  terhadap  tujuan  kebijakan, dan  (3)  seberapa  besar  adanya
keterpautan  dan  dukungan  antar berbagai institusi pelaksana.
Kejelasan dan konsistensi  aturan  yang  ada  pada badan pelaksana telah dilaksanakan  dengan  baik  sesuai dengan SOP program oleh pengelola  program,  yaitu  Dinas Tenaga  Kerja,  Koperasi  dan  UKM Kabupaten  Banyumas.  Terjalinnya hubungan  koordinasi  yang  sinergi antara  Dinas  UKM  Kabupaten Banyumas  dengan  instansi  lain yang  tergabung  dalam  Tim  Pokja penyaluran pinjaman dana bergulir.  Implementor  dalam  hal ini pengelola program tidak hanya sekedar  mengetahui  tugasnya, namun juga memberikan dukungan dan menunjukkan kemauan dengan sungguh- sungguh  dalam  melaksanakan program  agar  tujuan  program dapat tercapai. Peran  Dinas  Tenaga Kerja,  Koperasi  dan  UKM  sebagai pengelola program sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan  program.  Apabila pengelola program dalam melakukan  tahap  penyeleksian, verifikasi, penyaluran, dan pengawasan  tidak  dilaksanakan dengan baik maka dapat dikatakan implementasi  program  tersebut belum sepenuhnya berhasil. Dalam hal ini kegagalan dalam melakukan penyeleksian  proposal  pengajuan pinjaman dana bergulir mengakibatkan implementasi program  pinjaman  dana  bergulir tidak  berhasil,  karena  dapat dipastikan bahwa penerima program  yang  menjadi  target group  dalam  program  pinjaman dana bergulir tidak tepat sasaran.
1. Respon  Aparat  Pelaksana terhadap Kredit Macet Karakteristik aparat pelaksana dengan sub aspek respon pengelola program terhadap kredit macet,  yaitu  diperlukan  adanya sanksi yang tegas dalam menindaklanjuti permasalahan kredit  macet  pada  penerima program.  Sanksi  yang  diberikan pengelola program terhadap pelaku  UKM  penerima  dana bergulir  yang  tidak  lancar  atau macet dalam pengembalian angsuran kredit berupa memberikan  denda  keterlambatan sebesar 2%. Selain denda keterlambatan sanksi lainnya dengan memberikan teguran secara  tulis  dan  lisan.  Dengan adanya  sanksi  ini  diharapkan dapat  meminimalkan  terjadinya kredit  macet  dalam  implementasi program pinjaman dana bergulir di Kabupaten Banyumas. Sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan  oleh    Chintya  Fibri  A. (2018:14)  mengemukakan  bahwa implementasi bantuan dana bergulir bagi pelaku usaha di Kota Tanjungpinang  dapat  dikatakan kurang  berjalan  dengan  maksimal dan gagal. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator yang mempengaruhi  kebijakan  sebagai berikut:  (1)  standart  dan  sasaran kebijakan menjadi panduan utama didalam menjalankan sebuah kebijakan.  (2)  Sumber  daya finansial dan sumber daya manusia menjadi faktor
pendukung  lainnya  di  dalam pelaksanaan bantuan dana bergulir,  (3)  komunikasi  antar badan  pelaksana  berjalan  dengan baik  dan  mengikuti  kondisi  yang ada,  (4)  karakteristik  badan pelaksana  berarti  merujuk  pada ciri-ciri dari instansi yang melaksanakan  sebuah  kebijakan, dan  (5)  sikap  pelaksana  kebijakan dirasa  diam  dan  tertutup  untuk menjalankan keseluruhan. Standar dan sasaran yang ada harus dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan agar apa yang menjadi  tujuan  dan  sasaran  dapat tercapai.  Aparat  pelaksana  dalam hal  ini  harus  dapat  memahami dengan  benar  apa  yang  menjadi standar  dan  sasaran  program pinjaman  dana  bergulir.  Sehingga, pada saat melakukan penyeleksian proposal  pengajuan  dana  bergulir untuk menetapkan calon penerima dana bergulir tepat sasaran. Hal ini dikarenakan  aparat  pelaksana mengetahui  apa  yang  menjadi sasaran  dari  program  pinjaman dana bergulir. Sikap  pelaksana  atau  respon aparat pelaksana terhadap permasalahan  kredit  macet  dalam implementasi  program  pinjaman dana bergulir cenderung bertindak dan lebih selektif dalam melakukan  proses  penyeleksian proposal  pinjaman  dana  bergulir dengan  lebih  hati-hati.  Bentuk kehati-hatian  ini  terlihat  dengan adanya  diskusi  panjang  dengan instansi  lain  dalam  menetapkan calon pinjaman dana bergulir yang tergabung  dalam  Tim  Pokja.
Tindakan  yang  dilakukan  Dinas Tenaga  Kerja,  Koperasi  dan  UKM Kabupaten Banyumas dengan memberikan  sanksi  berupa  denda keterlambatan  dan  teguran  baik lisan maupun tertulis, memberikan kelonggaran batas waktu pengembalian angsuran serta tidak akan  menggulirkan  kembali  dana bergulir bagi pelaku UKM penerima  program  yang  kreditnya macet. Berdasarkan  pembahasan  di atas  dapat  ditarik  kesimpulan,
bahwa pelaksanaan program pinjaman  dana  bergulir  bagi pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah di Kabupaten Banyumas cukup  baik.  Namun,  implementasi program  pinjaman  dana  bergulir bagi  pelaku  UMKM  di  Kabupaten Banyumas  belum  dapat  dikatakan sepenuhnya berhasil. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas dalam hal ini dirasa cukup ketat dalam melakukan seleksi proposal pengajuan  pinjaman  dana  bergulir oleh pelaku UMKM dengan melakukan  beberapa  pemeriksaan di  lapangan  untuk  mengetahui kondisi rill dari pelaku UMKM. Akan tetapi, aparat pelaksana dirasa  kurang  efektif  dalam melakukan pengawasan atau pemeriksaan  kepada  pelaku  UKM penerima  dana  bergulir  yang macet dalam pengembalian angsuran kredit. Sehingga, membuat  pelaku  UKM  penerima program  menjadi  lalai  untuk melakukan kewajiban dalam mengembalikan  angsuran  kredit. Hal  ini  dikarenakan  banyaknya jumlah  pelaku  UMKM  penerima dana  bergulir  yang  macet  di
Kabupaten  Banyumas  hingga  saat ini, lebih khususnya untuk penerima  program  pada  periode awal  digulirkan  membuat  Dinas Tenaga  Kerja,  Koperasi  dan  UKM kurang  bisa  menjangkau  secara keseluruhan  dari  pelaku  UKM tersebut. 1. Kriteria Pelaku UMKM Penerima  Pinjaman  Dana Bergulir Kelompok  sasaran  atau  target group  yaitu  sekelompok  orang atau  organisasi  dalam  masyarakat yang  akan  menerima  barang  atau jasa  yang  akan  dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan. Karakteristik  yang  dimiliki  oleh kelompok sasaran seperti: besaran kelompok,  jenis  kelamin,  tingkat pendidikan, pengalaman, usia serta kondisi sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas  implementasi.  Menurut Indiahono  (2017:31)  kelompok sasaran sebagai kumpulan individu-individu yang mendapatkan manfaat dari program  anti  kemiskinan,  dalam kegiatan  microfinance,  ternyata perilakunya  dapat  mempengaruhi kinerja program itu sendiri.
Kelompok  sasaran  dalam program  pinjaman  dana  bergulir, yaitu  pelaku  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  di  Kabupaten Banyumas.  Dimana  pelaku  UMKM tersebut  harus  tergabung  dalam satu  kelompok  yang  terdiri  dari berbagai jenis usaha dan terlembaga.  Pelaku  usaha  mikro atau  usaha  kecil  harus  sudah memiliki  usaha  dan  tidak  fiktif. Dalam satu kelompok pelaku UKM harus mempunyai legalitas kelompom berupa nama kelompok, buku tamu, daftar nama anggota kelompok, buku pertemuan  rutin,  dan  stempel kelompok. Dalam implementasi program  pinjaman  dana  bergulir untuk  dapat  menentukan  sasaran program  secara  tepat  sesuai dengan  yang  telah  ditetapkan dalam  mekanisme  pelaksanaan program,  sebelumnya  dilakukan sosialissi kepada masyarakat terutama  mereka  yang  bergerak dalam  usaha  ekonomi  mikro  dan kecil. Kemudian pihak implementor melakukan identifikasi sasaran program dengan melaksanakan survei turun ke  lapangan,  sebelum  ditetapkan sebagai kelompok penerima program pinjaman dana bergulir. Menurut  Getu  (2000:152) yang  berjudul  “Social  Capital: Implications  for  Development Theory,  Research  and  Policy” mengemukakan bahwa pengembangan  usaha  mikro  pada dasarnya berkaitan dengan pemberian  kredit  dan  pelatihan keuangan  yang  berkaitan  dengan pengusaha  mikro  miskin  sehingga memungkinkan  mereka  untuk meningkatkan  usaha  mikro  dan menciptakan  lapangan  kerja  dan pendapatan  bagi  mereka  sendiri dan komunitas mereka.
Terkait  dengan  pelaksanaan program  pinjaman  dana  bergulir bagi UMKM di Kabupaten Banyumas,  dana  bergulir  yang diperoleh sangat membantu perkembangan usaha yang dimiliki para  pelaku  UMKM  penerima
program.  Banyak  dari  penerima program  pinjaman  dana  bergulir yang semakin berkembang usahanya  setelah  menerima  dana bergulir. Dengan semakin berkembangnya usaha yang dimiliki  berdampak  pada  semakin meningkatnya kesejahteraan keluarga. 2. Komitmen  Penerima  Program untuk  Membayar  Angsuran Kredit Sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan  oleh    Satriyawan  Abu Yasid  (2015:9)  mengemukakan bahwa  implementasi  program bantuan dana bergulir pada Badan Layanan  Umum  Daerah  Di  Kota Kendari  telah  dilaksanakan  tetapi dalam perjalannnya belum dilakukan  secara  optimal.  Hal  ini ditandai  dengan  adanya  beberapa faktor  yang  menjadi  kendala  atau penghambat implementasi program  yaitu  struktur  kerja  yang sangat biroratif, strategi implementasi  yang  kurang  efektif, koordinasi  yang  belum  maksimal, tidak  adanya  kepatuhan  nasabah dalam mengembalikan dana bergulir  yang  diterima,  serta sumber  daya  yang  sangat  terbatas yakni  kualitas  staf  yang  masih rendah dan sarana prasarana yang kurang memadai. Secara teoritis bahwa kepatuhan  adalah  sikap  atau perubahan sikap yang biasa terjadi dalam  setiap  aktifitas  manusia termasuk dalam proses implementasi kebijakan. Perubahan  sikap  baik  itu  dari
implementor  maupun  terget  atau kelompok sasaran program menjadi  salah  satu  hambatan dalam  menjalankan  kebijakan. Kepatuhan nasabah atau penerima program  dalam  mengembalikan dana bergulir yang telah diterimanya  turut  menentukan keberhasilan implementasi program  pinjaman  dana  bergulir. Apabila penerima program memiliki komitmen untuk membayar  angsuran  kredit  secara rutin maka tidak akan menimbulkan  terjadinya  kredit macet dalam implementasi program  pinjaman  dana  bergulir. Pengembalian  angsuran  kredit secara  individu  atau  kelompok merupakan bentuk kesediaan atau komitmen  dari  sasaran  suatu kebijakan  yang  dapat  menentukan keberlanjutan  atau  perguliran dana  bergulir  kepada  kelompok lain yang membutuhkan. Faktor kendala atau penghambat  dalam  implementasi program  pinjaman  dana  bergulir bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyumas,  yaitu  ketidakpatuhan kelompok sasaran sebagai penerima program dalam mengembalikan  angsuran  kredit dari dana bergulir yang diterimanya secara rutin. Sehingga, menimbulkan adanya kredit macet dalam pelaksanaan program pinjaman dana bergulir. Ketidakpatuhan penerima program dalam membayar angsuran  kredit  mengakibatkan terjadinya  tunggakan  angsuran dalam pengembalia angsuran kredit. Berdasarkan hasil
penelitian  peneliti  mencatat  , bahwa  secara  umum  kemacetan atau  keterlambatan  pengembalian pinjaman  dana  bergulir  selama  ini terjadi diakibatkan karena kemacetan  usaha  yang  mereka miliki.  Dengan  kemacetan  usaha yang  dimiliki  berdampak  pula pada  kemacetan  pengembalian angsuran  kredit  pada  pengelola program.
Berdasarkan pembahasan  di  atas  dapat  ditarik kesimpulan,  bahwa  pelaksanaan program  pinjaman  dana  bergulir bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyumas masih terkendala dalam kepatuhan penerima program dalam mengembalikan  angsuran  kredit. Kebanyakan  penerima  program yang  tidak  konsisten  dengan waktu  atau  jadwal  pengembalian dana  bergulir  atau  keterlambatan dalam mengembalikan angsurannya  adalah  pelaku  UKM yang bergerak di sektor perdagangan  dalam  berbagai  jenis usaha. Mereka tidak bisa mengangsur angsuran kredit dikarenakan  usaha  yang  dimiliki bangkrut  atau  berhenti  berusaha, dikarenakan  berbagai  penyebab antara lain semakin meningkatnya persaingan  usaha  baik  di  tingkat lokal maupun global dan rendahnya  daya  inovasi.  Selain pelaku  UKM  yang  sudah  tidak memiliki  usaha,  pelaku  UKM penerima  program  yang  usahanya masih  berjalan  juga  bermasalah dalam hal pengembalian angsuran.
Hal  ini  dikarenakan  kegagalan dalam  melakukan  manajemen keuangan  yang  mengakibatkan kewajiban untuk mengangsur terlupakan. Penyebab lain dari macetnya  kredit  pinjaman  dana bergulir dalam pengimplementasian program pinjaman  dana  bergulir  bagi UMKM  di  Kabupaten  Banyumas, yaitu  adanya  anggapan  atau persepsi  dari  penerima  program yang  menyebutkan  bahwa  dana bergulir  tersebut  sebagai  salah bagian dari dana ghibah. Sehingga, penerima program tidak berkewajiban untuk mengembaliakan  kembali  dana bergulir yang diperolehnya kepada pemerintah.  Berikut  ini  gambar keterkaitan  antara  karakteristik aparat pelaksana dan karakteristik kelompok sasaran dalam implementasi  program  pinjaman dana  bergulir  bagi  UMKM  di Kabupaten Banyumas.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Dalam  rangka  pengembangan UMKM  di  Kabupaten  Banyumas melalui  program  pinjaman  dana bergulir terbukti dapat meningkatkan perkembangan  usaha  yang  dimiliki pelaku  UMKM  yang  pada  akhirnya bardampak pada pengentasan kemiskinan  di  masyarakat.  Realitas pelaksanaan  program  di  lapangan ditentukkan oleh karakteristik aparat pelaksana dan karakteristik kelompok  sasaran.  Untuk  melihat karakteristik  aparat  pelaksana  dapat dilihat  dari  dua  hal,  yaitu  proses seleksi  pengajuan  pinjaman  dana bergulir dan respon aparat pelaksana terhadap kredit macet pada kelompok sasaran. Sedangkan, perihal karakteristik kelompok sasaran  dilihat  dari  dual  hal,  yaitu kriteria  pelaku  UMKM  penerima program  dan  komitmen  penerima program  untuk  membayar  angsuran kredit.
Proses  seleksi  yang  dilakukan dengan selektif dan adanya kepatuhan  pada  SOP  program  serta melibatkan kerjasama dengan instansi terkait menghasilkan karakteristik  kelompok  sasaran  yang baik pula. Kelompok sasaran ini yaitu pelaku usaha mikro yang bergerak di sektor perdagangan. Setelah menerima  dana  bergulir  oleh  pelaku UKM  penerima  program  digunakan dengan  baik  untuk  keperluan  usaha. Sehingga,  dana  bergulir  memiliki manfaat yang besar dalam mengembangkan usaha yang dimiliki. Hal  ini  berlaku  bagi  penerima program periode terbaru, yaitu 2017-
2019.  Sedangkan,  bagi  penerima program  periode  awal  tahun  2009- 2013  proses  seleksi  yang  dilakukan aparat  pelaksana  tidak  dilakukan dengan  baik  sesuai  dengan  petunjuk teknis  yang  ada.  Tidak  adanya kepatuhan aparat pelaksana terhadap SOP program, menghasilkan karakteristik  kelompok  sasaran  yang tidak  baik  pula.  Penerima  program kebanyakan  adalah  bukan  pelaku usaha,  melainkan  warga  biasa  yang mengajukan pinjaman. Dalam penggunaan  dana  bergulir,  pelaku UKM tersebut juga tidak
menggunakan dana bergulir sebagaimana peruntukkannya. Sehingga,  dapat  dikatakan  program dana bergulir ini tidak tepat sasaran. Perihal  pengembalian  angsuran kredit  bagi  penerima  program  tahun 2017-2019, mereka memiliki komitmen yang baik untuk membayar  angsuran  kredit  setiap bulannya.  Meskipun  masih  terjadi keterlambatan  dalam  mengangsur, mereka  memiliki  itikad  yang  baik untuk  segera  melunasi  tunggakan angsuran yang ada. Hal ini dikarenakan mereka memaknai pinjaman  dana  bergulir  sebagai pinjaman  yang  harus  dikembalikan. Adanya  itikad  yang  baik  tersebut, membuat  pemerintah  memberikan kelonggaran waktu dalam mengangsur.  Sedangkan,  bagi  pelaku UKM penerima program tahun 2009- 2013  tidak  memiliki  komitmen  yang baik  dalam  mengangsur.  Hal  ini dikarenakan mereka memaknai
pinjaman  dana  bergulir  tersebut sebagai  dana  ghibah  yang  tidak seharusnya  dikembalikan  kepada pemerintah. Adanya itikad yang tidak baik  dari  pelaku  UKM  penerima program,  respon  pemerintah  yaitu tidak  akan  menggulirkan  kembali dana  bergulir  bagi  pelaku  UKM  yang bersangkutan.  Berikut  ini  gambar keterkaitan antara karakteristik aparat pelaksana dengan karakteristik kelompok sasaran dalam implementasi program pinjaman dana bergulir di Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan  program  pinjaman dana  bergulir  bagi  UMKM  di Kabupaten  Banyumas  sejak  pertama digulirkan hingga saat ini, permasalahan mengenai kredit macet dalam  pengembalian  angsuran  dan tunggakan angsuran kredit masih saja terjadi.  Kredit  macet  tersebut  tidak pernah  dapat  diselesaikan  dengan tuntas  oleh  pengelola  program.
Penyebab kredit macet pada penerima program dikarenakan berbagai hal, diantaranya penggunaan dana bergulir yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, kegagalan dalam melakukan manajemen keuangan, dan kemacetan usaha yang dimiliki. Berkaitan dengan permasalahan kredit  macet  dalam  implementasi program pinjaman dana bergulir bagi UMKM  di  Kabupaten  Banyumas, maka  Dinas  Tenaga  Kerja,  Koperasi dan  UKM  diharapkan  agar  lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap  pelaku  UMKM  penerima pinjaman  dana  bergulir  yang  masuk dalam  kategori  macet.  Dengan  cara mengkerahkan semua aparat pelaksana  yang  ada  untuk  ikut  serta di  dalam  kegiatan  turun  lapangan untuk  monitoring  dan  evaluasi setelah dana bergulir itu disalurkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andri Yuni Astuti. “Pinjaman Bergulir,  Kredit  Macet,  Serta Efek Moderasi Pendampingan”. Upajewa Dewantara, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, t.t. hlm.3. Asmara, Fibri Chyntia. 2018. “Implementasi  Bantuan  Dana Bergulir  Bagi  Pelaku  Usaha”. Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu
Politik,  Universitas  Maritim
Raja Ali Haji. Ayusia,  Sabhita  Kusuma.  2016. “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Di Sektor UMKM”. Jurnal Insignia .  Universitas  Jenderal Soedirman. Vol. 3, No. 2.
Aziz, Abdul dan Eko Wicaksono. 2016. “Analisis Skema Alternatif Kredit Program Untuk Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah”. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik . Vol. 7, No. 2.
Candri Maharani Puspitasari. 2016.
“Studi Efektifitas Dana
Bergulir Pada Usaha Mikro di Kota Kendari”, Skripsi, Kendari: Halu Oleo. Chintya Fibri Asmara. 2018. “Implementasi  Bantuan  Dana Bergulir  Bagi  Pelaku  Usaha”.
Naskah  Publikasi,  Universitas Maritim Raja Ali Haji. hlm. 5.
Dita  Wulandari,  “Monitoring  dan Evaluasi  Distribusi  Zakat  Pada
Yatim  Mandiri  Yogyakarta”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2015. Dahnil Soekarno Hatta. 2014. “Lembaga  Pengelola  Dana Bergulir  Koperasi  dan  Usaha Mikro,  Kecil  dan  Menengah (LPDB-KUMKM) Sebagai Alternatif  Lembaga  Keuangan dalam Pemberdayaan Ekonomi  Rakyat”.  Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Getu  A.  2000.  “Social  Capital: Implications  for  Development Theory,  Research  and  Policy”. Fisheries an Aquaculture Journal. hlm. 152. Hoo Helena Ayu Liani. 2017. “Dampak Pinjaman  dan  Bantuan  Modal
Kerja  Terhadap  Kinerja  Usaha Studi  Kasus  UMKM  Binaan
KADIN  Jawa  Tengah”. Jurnal . Jurusan Manajemen, FEB UNIKA Soegijapranata Semarang. Husin Kusuma Wijaya. 2014. “Dampak    Dana  Bergulir Syariah  (DBS)  Pada  Kinerja Baitul  Maal  Wa  Tamwil (BMT)”,  Skripsi,  Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jariah,  Ainun,  Masjaya,  Djumadi. 2016.  “Evaluasi  Penyaluran Bantuan  Kredit  Bergulir  Pada Usaha  Kecil  dan  Menengah  di Kecamatan  Tering  Kabupaten Kutai Barat”. Jurnal Administrative  Reform .  Vol.  4, No. 1. Mulyono,  Yon  G.,  Ratna  Verawati, Achmad Tjachja. 2015. “Penaruh Dana Bergulir Kementerian  Koperasi  dan UKM  LPDB-KUMKM  Terhadap Pengembangan Usaha Koperasi Simpan Pinjam Agribisnis Di Kabupaten Majalengka”. Jur nal Agribisnis .
Vol. 9, No. 1. Nurmi,  Yulis.  2017.  “Pemanfaatan Dana  Bergulir  Simpan  Pinjam Perempuan (SPP) Di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar”. Jom FISIP. Vol. 4 No. 1.
Sirait, Bonar, 2009, Analisis Pengaruh Program  Dinas  Koperasi  dan UKM Terhadap Perkembangan
Koperasi,  Usaha  Mikro,  Kecil dan  Menengah  (KUMKM)  Di Provinsi Sumatera Utara, Tesis,  Pasca  Sarjana  Unsud, Medan. Sujarweni,  Wiratna,  Lila  Retnani
Utami, 2015. “Analisis Dampak Pembiayaan  Dana  Bergulir KUR  (Kredit  Usaha  Rakyat)
Terhadap  Kinerja  UMKM”.
Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi (JBE) . Universitas Respati Yogyakarta  .Vol.  22  No.1:  11- 12. Sumiyati  dan  Edy  Suryadi.  2017. “Model Penyaluran Dana Dalam Optimalisasi

## Pengembangan UMKM Di
Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan  Barat”. JMM .  Vol. 13, No. 2.
Suyono,  Eko.  2018.  “Pentingnya
Sistem Pengendalian Manajemen dalam Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Banyumas. Jurnal Ilmiah Akuntansi. XVI (1), 64-83.
Trisnojuwono,  Adi,  Aida  Vitayala  S., Eko  Ruddy  Cahyadi.  2017. “Analisis  Strategi  Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Dana  Bergulir  pada  Lembaga
Pengelola Dana Bergulir”.
Jurnal Manajemen IKM . Vol. 12 No. 2: 178-186.