## Jurnal Sejarah dan Kebudayaan
Historiografi Korupsi di Indonesia: Resensi Buku Korupsi dalam
Book Review
Miftakhuddin
Syamzan Syukur, Syamhi Muawwan, Syarifah Fauziah The Developments and Problems of Muslims in Australia
Rahmat, Nurwahidah

## Eksistensi Maccera Manurung dalam Perspektif Nilai Islam
Sitti Fatimah Dwi Putri

## Islam dalam Tradisi Pernikahan
Nuraeni
Sultan Abdul Qahir dalam Pengembangan Islam di Bima Kondisi Politik Persia pada Era Dinasti Qajar 1796-1834 M Arafah Paramasto
Rustam Hasyim, Oktosiyanti MT Abdullah, Siti Rahia H. Umar
Article
Kebangkitan Kesultanan Ternate pada Era Reformasi 1998-2002

## P-ISSN: 2339-0921
E-ISSN: 2580-5762

## RIHLAH

## Jurnal Sejarah dan Kebudayaan
Editor in Chief
: Dr. Rahmat, M.Pd.
Managing Editor : Mastanning, S.Hum, M.Hum. Editorial Board : Nur Ahsan Syukur, S.Ag, M.Si. : Muh. Iqbal S.Hum, M.Hum. : Chaerul Munzir, S.Hum, M.Hum. : Lydia Megawati, S.Hum, M.Hum. : Muhammad Husni, S.Hum, M.Hum. : Zaenal Abidin, S.S., M.H.I. : Chusnul Chatimah Asmad, S.IP, M.M. : Muhammad Arif, S.Hum, M.Hum. Desain Grafis : Nur Arifin, S.IP. Secretariat : Safaruddin, S.Hum. Reviewers : Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, M.A. : Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.Ag. : Dr. Hj Syamzan Syukur, M.Ag. : Dr. Nasruddin Ibrahim. : Dr. Abd. Rahman Hamid. : St. Junaeda, M.Hum. : Dr. Syamhari, M.Pd. : Dr. A. Sukri Samsuri, M.Pd.
Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan  Humaniora  UIN  Alauddin  Makassar,  Jln.  Sultan  Alauddin  No.  36  Samata  Gowa Tlp. 0411-841879 Fax. 0411-822140 (Kampus II) E.Mail. rihlah@uin-alauddin.ac.id
Jurnal Rihlah terbit dua kali dalam setahun, bulan Juni dan bulan Desember berisi kajian tentang  Sejarah  dan  Kebudayaan,  baik  dari  hasil  penelitian  maupun  tulisan  ilmiah lainnya.
Penyunting  menerima  tulisan  yang  belum  pernah  diterbitkan  oleh  media  cetak  lain. Naskah    diketik  spasi  1  cm  pada  kertas  berukuran  A4  dengan  tulisan  berkisar  12-23 halaman.  Naskah  yang  masuk  dievaluasi  oleh  Dewan  Penyunting.  Penyunting  dapat melakukan  perubahan  pada  tulisan  yang  dimuat  untuk  keseraganan  format,  tanpa mengubah maksud dan konten tulisan.

## Daftar Isi
Rustam, Oktosiyanti, Rahia ............................................................... 69-103 Kebangkitan Kesultanan Ternate pada Era Reformasi 1998-2002
Arafah Pramsto .......................................................................... 104-125 Kondisi Politik Persia pada Era Dinasti Qajar 1796-1834
Rahmat, Nurwahidah ......................................................................... 126-136
Sultan Abdul Qahir dalam Pengembangan Islam di Indonesia
Sitti Fatimah Dwi Putri  ..................................................................... 137-148

## Eksistensi Maccera Manurung dalam Perspektif Nili Islam
Nuraeni ................................................................................................ 149-158

## Islam dalam Tradisi Pernikahan
Syamzan, Syamhi, Syarifah  .............................................................. 159-167
The Developments and Problems of Muslims in Australia
Miftakhuddin ...................................................................................... 168-172
Historiografi Korupsi di Indonesia : Resensi Buku dalam Silang Sejarah Indonesia

## KEBANGKITAN KESULTANAN TERNATE PADA ERA REFORMASI 1998-2002
Rustam Hasim, Oktosiyanti MT Abdullah, Siti Rahia H. Umar Universitas Khairun Ternate. rustamhasyim@gmail.com oktosiyantimtabdullah@gmail.com

## Abstract
The elite revival of the Ternate Sultanate after the New Order illustrated how the palace group played a new role in staying in its position as a clan of power in the local sphere. In this case, the emergence of the elite of the Ternate Sultanate can be understood and interpreted in three respects. First, the rise of feudalistic power in the region to strengthen political position stemmed from cultural construction based on past history and genealogical similarities. Second, the individual revival of the Sultan of  Ternate  MudafarSyah  in  the  name  of  the  Sultanate  institution  as  his  political vehicle.  Third,  there  is  the  elite  desire  of  the  Ternate  Sultanate  to  be  more institutionally accommodated into the formal government political stage. This reality shows the political participation of the Ternate Sultanate in the post-independence domain of local politics until now, is an important field of historical research. As a historical phenomenon, the process of dynamics of local politics like this is interesting to study, because the Sultan of Ternate has long been a part of the history of politics in  North  Maluku.  In  addition,  there  is  an  implicit  message  about  how  partial Indonesian  political  studies  are  if  they  only  focus  on  the  dynamics  of  national politics. In the case there are several national political issues which can initially be pursued from the region and vice versa.
Keywords : Ternate Sultanate, Sultan Mudafar Shah, Politics, Culture and Reform Era.
Kebangkitan  elite  Kesultanan  Ternate  pasca-Orde  Baru  mengambarkan bagaimana  kelompok  istana  memainkan  peran  baru  agar  tetap  berada  pada posisinya  sebagai  pengenggam  kekuasaan  di  ranah  lokal.  Dalam  hal  ini,  apat dipahami bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan kemunculan elit  Kesultanan Ternate Pertama, bangkitnya kekuasaan feodalistik di daerah untuk memperkuat posisi  politik  bersumber  dari  konstruksi  budaya  yang  berbasiskan  pada  sejarah masa  lalu  maupun  kesamaan  genealogis.  Kedua,  kebangkitan  secara  individual Sultan  Ternate  Mudafar  Syah  dengan  mengatasnamakan  institusi  kesultanan sebagai kendaraan politiknya. Ketiga, adanya keinginan elite Kesultanan Ternate untuk  lebih  diakomodasikan  secara  institusional  ke  dalam  panggung  politik pemerintahan  formal.  Realitas    tersebut  menunjukkan    partisipasi  politik Kesultanan  Ternate  dalam  ranah  politik  lokal  pasca-kemerdekaan  hingga  kini, merupakan  sebuah  bidang  penelitian  sejarah  yang  penting.  Sebagai  sebuah fenomena historis, proses dinamika politik lokal seperti ini menarik untuk diteliti,
Kebangkitan Kesultanan Ternate pada Era Reformasi 1998-2002
karena  telah  sejak  lama  para  Sultan  Ternate  menjadi  bagian  dalam  sejarah perpolitikan  di  Maluku  Utara.  Selain  itu,    ada  sebuah  pesan  implisit  tentang betapa  parsialnya  kajian  politik  Indonesia  bila  hanya  memfokuskan  pada dinamika politik nasional saja. Pada hal ada beberapa persoalan politik nasional yang awalnya dapat diruntut  dari daerah dan begitu pula sebaliknya. Kata  Kunci :  Kesultanan  Ternate,  Sultan  Mudafar  Syah,  Politik,  Kebudayaan dan Era Reformasi.

## Kebangkitan Sultan Ternate
Kemunculan kembali entitas politik masa lalu di tingkat lokal pada saat ini, dapat  dipahami  sebagai  proses  transisi  politik  yang  berlangsung  sejak  berakhirnya rezim  Orde  Baru  pada  1998.  Proses  politik  berimplikasi  pada  pergeseran  tata hubungan kekuasan antara institusi politik pusat dengan daerah. Pergeseran politik itu  berjalan  beriringan  dengan  menurunnya  kredibilitas  negara  dan  institusinya. Keadaan  itu  dijadikan  momentum  oleh  kekuatan-kekuatan  lama,  termasuk kekuasaan feodalistik di daerah, untuk bangkit kembali memperjuangkan hak-hak politik di wilayah kekuasaannya dalam ranah politik lokal.
Sebelum  kemerdekaan,  menurut  Ari  Dwipayana,    terdapat  sekitar  250 daerah  swapraja  atau  z elbestuurendelandschappen dalam  teritori  Indonesia.  Sebagian besar  dari  daerah  swapraja  tersebut  sama  sekali  tidak  meninggalkan  artefak  atau bukti-bukti  sejarah.  Namun  ada  beberapa  di  antaranya  yang  masih  eksis  secara politik hingga sekarang seperti: Daerah Istimewa Yogyakarta, Kasuhunan Surakarta, Kesultanan  Cirebon,  dan  Kesultanan  Ternate.  Beberapa  keraton  dapat  dibangun dan  tradisinya  dihidupkan  kembali  serta  menjalin  kerjasama  dalam  Aliansi Keraton-keraton Nusantara.
Kembangkitan Kesultanan Ternate seiring dengan paradigma baru otonomi daerah  menarik  untuk  dikaji.  Dengan  adanya  regulasi  UU  No.22/1999,  negara memberi pengakuan terhadap adanya hak asal-usul, kemudian dimanfaatkan secara baik oleh elite Kesultanan Ternate untuk membangun basis kekuasaanya atas klaim sejarah dan usul budaya.  Munculnya Sultan Ternate Mudafar Sjah dipentas politik lokal sebagai usaha pemunculan kembali kekuatan-kekuatan feodal yang telah lama ada  dengan  menghidupkan  lembaga-lembaga  adat  sebagai  identitas  kekuatan tradisional. Strategi  ini merupakan upaya yang ditempuh elite Kesultanan Ternate agar  tetap  terakomodasikan  secara  institusional  ke  dalam  panggung  politik pemerintahan formal.
Pemekaran  Maluku  Utara  menjadi  propinsi  baru  berdasarkan  UU  No. 46/1999, melahirkan kontestasi politik antara elite kesultanan dan non kesultanan. Pembentukan  Propinsi  Maluku  Utara  ternyata  diikuti  dengan  kebangkitan Kesultanan  Ternate.  Implikasi  dari  kebangkitan  kesultanan  tersebut  adalah  upaya sultan  Ternate,  Mudafar  Sjah  memfungsikan  kembali  instrumen  kerajaan  dalam rangka    mencari  legitimasi  peran  sultan.  Persaingan  elite  kesultanan  Ternate  dan non  kesultanan  bukan  hanya  persoalan  saja  menyangkut  perebutan  kepentingan terhadap  sumberdaya  baru,  melaingkan  juga  berkaitan  dengan  memori  sosial kejayaan  masa  lalu.    Tajamnya  kepentingan  politik  dan  perbedaan  kepentingan
pada Era Reformas 1998-2003
dalam  memperebutkan  sumber-sumber  kekuasaan  ditingkal  lokal  merupakan pemicu lahirnya konflik  pemelihan kepala daerah di Maluku Utara. Beberapa isu penting  seperti;  mengenai  nama  dan  penempatan  ibu  kota  propinsi,  perebutan kursi gubernur, dan jabatan birokrasi pemerintahan baru kabupaten/kota. Semua itu menjadi isu yang strategis yang sengaja dibangun oleh elite lokal untuk  mencari legitimasi  atas  kepentingannya.Dari  berbagai  persoalan  tersebut,  akan  diuraikan dibawah ini.

## Ibukota Kabupaten ke Ibukota Propinsi
Tuntutan  masyarakat  Maluku  Utara  untuk  menjadi  provinsi  sendiri  yang terpisah dari Maluku memeliki sejarah yang panjang. Upaya ini  dirintis sejak pasca bubarnya  Negara  Indonesia  Timur  (NIT)  dalam  wadah  Negara  Indonesia  Serikat (RIS)  pada  tanggal  17  Agustus  1950.  Hal  ini  dimotori  oleh  Zainal  Abidin  Sjah (Residen  Maluku  Utara)  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Sementara (DPRDS) Maluku Utara. Mereka membentuk sebuah badan yang  disebut  “Badan Musyawarah  Rakyat  Daerah  Perbatasan  Maluku  Utara”  untuk  memperjuangkan daerah Maluku Utara menjadi daerah otonom tingkat I. Namun aspirasi  tersebut ditangguhkan oleh Presiden Soekarno sampai kembalinya Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi.
Perjuangan Propinsi Maluku Utara kembali muncul ketika memasuki tahun 1964,  disaat  pemerintah  pusat  tidak  merealisasikan  janjinya  untuk  memekarkan Maluku  Utara,  setelah  Papua  bergabung  ke  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia 1962.  Di  motori    Bupati  Maluku  Utara  M.S.  Djahir,  dan  sejumlah  tokoh masyarakat, pemuda, intelektual serta tokoh-tokoh partai politik seperti; Partindo, PSSI,  NU,  Partai  Katolik  dan  Parkindo.  Pada  tanggal  23  Agustus  1964,  mereka kemudian  mengadakan  musyawarah  besar  rakyat  Maluku  Utara.  Dalam musyawarah tersebut dihasilkan beberapa keputusan yaitu: (1). Pengiriman sebuah delegasi  ke  Jakarta.  (2).Penyusunan Buku  Putih yang  memuat  seluruh  argumentasi politik, sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan mengapa Maluku Utara menuntut daerah tingkat I. dan (3). Mendesak  Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah Gotong  Royong  (DPRD-GR)  Kabupaten  Maluku  Utara  untuk  memperjuangkan pembentukan daerah tingkat I.
Untuk  menindaklanjuti  hasil  keputusan  tersebut,  DPRD-GR  kemudian mengeluarkan  rekomendasi  No.4/DPRD-GR/1965  yang  memberi  dukungan  atas upaya  pembentukan  provinsi  Maluku  Utara,  dengan  membentuk  sebuah  wadah yang  dinamakan  “Badan  Pemekaran  Daerah  Tingkat  I  (BAPPERAN)  Maluku Utara. Pada 1967  DPRDGR mengerimkan delegasike Jakarta guna menyampaikan aspirasi  masyarakat  Maluku  Utara.    Namun  dengan  adanya  pergantian  dari  rezim Presiden Soekarno ke Pemerintahan Soeharto mengakibatkan upaya-upaya tersebut tidak terealisasi.
Memasuki  pemerintahan  Soeharto  (Orde  Baru),  upaya  untuk  melakukan tingkat I tidak lagi dipermasalahkan. Hal tersebut disebabkan kebijakan politik di era  Orde  Baru  lebih  berorintasi  pada  pembangunan  ekonomi  dibandingkan politik.Untuk  merealisasikan  hal  ini  rezim  Orde  Baru  menerapkan  bebrapa
Kebangkitan Kesultanan Ternate pada Era Reformasi 1998-2002
kebijkan,  pertama,  melakukan  stabilisasi  dan  pembangunan  ekonomi  yang berorientasi  pada  pertumbuhan.Kedua,  melakukan  penataan  politik  dengan harapan terbentuknya suatu sistem politik yang kondusif bagi pilihan kebijaksanaan ekonomi.  Oleh  Presiden  Soeharto  menggunakan  jargon  “pembangunan”  untuk mengemas  hal  itu.Dengan  demikian,  arah  penataan  politik  yang  dilakukan  pada periode  awal  pemerintahan  rezim  Orde  Baru  adalah  menyederhanakan  struktur kepartaian, baik dan segi jumlah, pola dukungan, basis massa, maupun aliran serta ideologi  yang  dianut  bagi  partai-partai.  Dengan  berbagai  kebijakan  tersebut tampaknya  tidak  bersahabat  dan  menutup  peluang  bagi  Maluku  Utara  untuk memperjuangkan status provinsinya.
Berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, dinamika politik Indonesia memasuki  era    baru.  Dalam  waktu  yang  relatif  singkat,  Indonesia  mengalami desentralisasi  secara  besar-besaran.  Moment  tersebut  kemudian  dimanfaatkan tokoh-tokoh  Maluku  Utara  seperti;  Sultan  Ternate  Mudaffar  Syah,  Asisten  I Provinsi  Maluku  Thaib  Armayin,    Bupati  Halmahera  Tengah  Bahar  Andili,  dan Walikota  Ternate  Syamsir  Andili,  berinsiatif  untuk  memperjuangkan  Maluku Utara menjadi sebuah propinsi defenitif.
Untuk  menindaklanjuti  gagasan  tersebut,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Maluku Utara kemudian membentuk team yang dinamakan “team sembilan” yang di  pimpin  oleh  Abdullah  Assagaf  Bupati  Maluku  Utara.Beranggotakan  sejumlah perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan DPRD Kabupaten Maluku  Utara.    Team  ini  kemudian    melakukan  konsultasi  dengan  DPR-RI  dan Pemerintah Pusat.  Hasil dari konsultasi team tersebut, akhirnya Pemerintah Pusat merespon dengan membentuk team yang terdiri atas  Depdagri dan Komisi II DPR- RI.  Team  ini  kemudian  menilai  syarat-syarat  formal  yang  harus  dipenuhi  sebuah provinsi baru termasuk mengenai nama dan kedudukan ibukotanya.
Persoalan pembentukan nama dan kedudukan ibukota propinsi mendorong Kesultanan  Ternate,  memprakarsai  diadakannya  seminar  pada  tanggal  21 November  1998.  Seminar  tersebut  dihadiri    Sultan  Ternate  Mudafar  Sjah,  Bahar Andili  (Bupati  Halmahera  Tengah),  Samsir  Andili  (Walikota  Ternate),    Abdullah Assagaf  (Bupati  Maluku  Utara)  dan  Dandim  1501  Ternate.  Seperti  halnya  yang terjadi  dibanyak  daerah,  persoalan  pemekaran  wilayah  di  Kepulauan  Maluku menimbulkan perdebatan yang serius antara elite lokal. Perdebatan yang muncul di kalangan elite tersebut terutama berkaitan dengan nama propinsi hasil pemekaran dan  berkaitan  dengan  pembagian  kekuasaan/jabatan  didaerah  yang  baru dimekarkan.
Persoalan pertama yang berkaitan dengan pemekaran wilayah di Kepulauan Maluku  berkaitan  dengan  nama  propinsi  hasil  pemekaran.  Usulan  dari  kalangan non  kesultanan  bahwa  propinsi  Maluku  akan  dimekarkan  menjadi  dua  propinsi dengan nama propinsi Maluku Utara dan Propinsi Maluku Selatan. Perdebatannya hanyalah pada istilah “Maluku Selatan” yang identik dengan kelompok RMS. Maka dari itu, kebijakan yang diambil untuk Maluku wilayah selatan tetap menggunakan nama  Propinsi  Maluku,  sedangkan  Maluku  bagian  utara  dinamakan  dengan Propinsi Maluku Utara.
pada Era Reformas 1998-2003
Sementara  dari  Kesultanan  Ternate  menginginkan  nama Maloku  Kie  Raha dan  kedudukan  ibukota  propinsi  tetap  berada  di  Kota  Ternate  atau  di  wilayah Halmahera Barat (Jailolo dan Sidangoli). Secara historis daerah tersebut merupakan wilayah  kekuasaan  Kesultanan  Ternate.Bahkan  kelompok  ini  juga  menginginkan propinsi  ini  memeliki  status  daerah  istimewa  seperti  di  berlakukan  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta  (DIY)  atau  Daerah  Istimewa  Banda  Aceh.Akhirnya  seminar tersebut,  merekomendasikan  kepada  pemerintah  RI  untuk  menetapkan  nama propinsi  yang  dimekarkan  adalah Maloku  Kie  Raha dan  Ternate  sebagai ibukotannya.  Untuk  mengawal  agenda  tersebut,  pihak  Kesultanan  Ternate kemudian  membentuk  lembaga  adat    yang  dinamakan  Generasi  Muda  Sultan Babullah (Gemusba), sebagai media perjuangannya.
Gayungpun  bersambut,  dalam  rangka  mendukung    rekomendasi Kesultanan Ternate. Para elemen Pemuda dan mahasiswa Ternate yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Maluku Kie Raha (HIPMA MKR) dan Forum Studi Pemuda  Kreatif  Maluku Kie  Raha (FSPKMKR)  dan    Generasi  Muda  Sultan Babullah (GEMUSBA), mengelar seminar nasional pada 1 Desember 1998.  Salah satu  keputusan  seminar  tersebut  mengusulkan  kepada  pemerintah  pusat  untuk menetapkan Maloku  Kie  Raha sebagai  nama  propinsi  dan  Ternate    sebagai ibukotanya.
Kembangkitan  kembali  kesultanan-kesultanan  di  Maluku  Utara  pada  era reformasi  mengambarkan  bagaimana  kelompok  elite  istana  tampil  dan memaingkan peran-peran baru dalam perpolitikan di Maluku Utara. Kebangkitan kembali  empat  Kesultanan  di  Maluku  Utara  dianggap  menjadi  ancaman  politik bagi  kelompok  non  kesultanan.Mengingat  agenda  terdekat  adalah  pemilihan Gubernur Maluku Utara. Menurut  Gerry van Klinken, kembalinya para sultan di Maluku Utara dalam pentas gerakan komunitarian dalam politik lokal pasca Orde Baru  adalah  upaya  membangun  kembali  hegomoni  politik  dengan merepresentasikan diri sebagai representasi adat, identitas, dan nilai-nilai lokal yang ada di Maluku Utara.
Nama  perumahan  dan  kedudukan  ibukota  propinsi  antara  kedua  kubu tersebut,  bukan  hanya  berhubungan  dengan  soal  politik  melaingkan  kepentingan ekonomi.  Daerah-daerah  yang  ditetapkan  oleh  pihak  Kesultanan  Ternate  yakni Pulau Ternate atau daerah Halmahera Barat (Jailolo dan Sidangola) merupakan aha kolano (tanah  Sultan),  sehingga  ketika  ditetapkan  menjadi  ibukota  propinsi,  tentu mendatangkan sumber kemakmuran bagi rakyat yang berada daerah kekuasaanya. Begitu  pula  sebaliknya  kelompok  non  kesultanan  yang  menginginkan  Tidore sebagai  ibukota  propinsi  Maluku  Utara  memiliki  motif  yang  sama  pula  yakni penguasaan basis ekonomi.
Dari sinilah terbentuk polarisasi kekuatan kelompok elite di Maluku Utara kedalam dua kubu. Kubu pertama adalah “Kubu Ternate” yang terdiri atas; Sultan Ternate  Mudafar  Syah,  Sultan  Tidore  Djafar  Dano  Yunus,  Sultan  Bacan  Gahral Syah, dan Sultan Jailolo Mahmud Syah. Sedangkan kubu yang kedua adalah “Kubu non  kesultanan”  yang  terdiri  dari  Sekwilda  Maluku  Utara  Taib  Armain,  Bupati
Kebangkitan Kesultanan Ternate pada Era Reformasi 1998-2002
Maluku  Utara  Abdullah  Asaggaf,  Wali  Kota  Ternate  Syamsir  Andili,  dan  Bupati Halmahera Tengah Bahar Andili.
Pembentukan  aliansi  tersebut  membuat  perdebatan  nama  dan  kedudukan propinsi  yang  berlarut-larut.  Akhirnya  mendorong  Menteri  Dalam  Negari  dan Otonomi  Daerah  Ryas  Rasyid  atas  nama  pemerintah  pusat  dan  DPR-RI menetapkan  UU.  No.  46  tahun  l999,  tertanggal  27  Oktober  1999  tentang pemekaran  Propinsi    Maluku  Utara  dan  menetapkan  Sofifi  (Halmahera  Tengah) sebagai ibukotanya. Sehubungan dengan infrastrukur belum tersedia, maka untuk sementara  waktu  Ternate  ditetapkan  sebagai  ibukota  transisi  Propinsi  Maluku Utara.
Penetapan Ternate sebagai ibukota  transisi propinsi Maluku Utara. Maka dengan sendirinya perdebatan tentang nama dan kedudukan ibukota provinsi telah selesai.  Seluruh  komponen  masyarakat  Maluku  Utara  termasuk  pihak  non- kesultanan  dapat  menerima  keputusan  Pemerintah  Pusat.  Sementara  itu,  Bupati Halmahera  Tengah  Bahar  Andili,  sekaligus  tokoh  non  kesultanan  mendapat tekanan  dari  masyarakatnya  sendiri,  karena    gagal  dalam  mewujudkan  ambisinya menjadikan  Tidore  sebagai  ibukota  propinsi.  Masyarakat  menekan  Bupati Halmahera  Tengah  tersebut  untuk  mempertangungjawabkan  dana  daerah  konon dipakai  untuk  mempromosilkan  Tidore  sebagai  ibukota  transisi  Propinsi  Maluku Utara.

## Pencalonan Sultan Ternate Sebagai Gubernur Maluku Utara
Penerapan  otonomi  daerah  telah  membuat  pergumulan  politik  lokal menarik  untuk  dicermati.  Salah  satu  “produk”  dari  reformasi  adalah  pemekaran wilyah  di  Indonesia.  Salah  satu  diantaranya  pemekaran  propinsi  Maluku  Utara (propinsi ke-27) berdasarkan UU No. 46 tahun l999. Kelahiran UU tersebut juga dipandang merupakan peluang untuk mewujudkan  aspirasi yang sempat terhambat akibat  politik  sentralistik  rezim  Orde  Baru  yaitu  keinginan  untuk  memeliki pemimpin  lokal  yang  disepakati  oleh  rakyat.  Alasan  utama  adalah  bahwa  “putra daerah”  selama  periode  pemerintahan  Soeharto  tidak  pernah  mendapat kesempatan  untuk  memimpin  daerahnya.Gubernur  dan  Bupati  selalu  ditunjuk oleh  pusat,  sehingga  kebijakan  mereka  tidak  mengakar  di  kalangan  masyarakat setempat.
Pengalaman  historis  itulah  kemudian  mendorong  elite  kesultanan mengambil  bagian  dalam  “gerakan  daerah”  untuk  menuntut  Maluku  Utara menjadi  provinsi  sendiri  lepas  dari  Maluku.  Ketika  pemerintah  pusat (Pemerintahan Habibie) merespon dengan lahirnya UU No. 46 1999, maka Sultan Ternate  Mudafar  Sjah  tidak  hanya  menjadi  simbol,  tetapi  ingin  berkuasa  sebagai gubernur. Kebangkitan elite Kesultanan Ternate pasca Orde Baru, menurut Gerry van  Klinken  dilatar  belakangi  beberapa  hal, pertama ,  kebangkitan  simbolik  dari sebuah entitas yang pernah diruntuhkan dan dibiarkan hancur pada periode Orde Lama  dan  Orde  Baru.  Sejak  Orde  Lama  hingga  Orde  Baru,  elite  Kesultanan Ternate tidak menjadi bagian penting dalam bidang pemerintahan (eksekutif) baik jabatan Bupati ataupun Gubernur.
pada Era Reformas 1998-2003
Kedua, kebangkitannya  secara  individual  dengan  mengatasnamakan kesultanan  sebagai  kendaraan  politiknya.  Keinginan  ini  sebagai  sbagai  upaya membangkitkan  kejayaan  Kesultanan  Ternate  dan  tetap  berada  pada  posisinya sebagai  pengenggam  kekuasaan  diranah  lokal. Ketiga, tidak  bisa  dilepaskan  dari keinginan  kesultanan  diberbagai  daerah  di  Indonesia  untuk  lebih  diakomodasi secara  institusional  kedalam  panggung  politik  pemerintahan  formal. Keempat , mereka  dapat  tampil  dalam  bentuk  naiknya  pamor  dari  lembaga-lembaga  adat dalam  kerangka  regulasi  UU  No.  22  tahun  1999,  dimana  negara  memberi pengakuan  terhadap  adanya  hak  asal-usul.Pengakuan  terhadap  hak  asal-usul  ini, kemudian  dimanfaatkan  secara  baik  oleh  Kesultanan  Ternate  untuk  membangun kembali basis kekuasaannya atas klaim sejarah dan identitas budaya.
Berdasarkan  hasil  pemilu  tahun  1999,  Partai  Golongan  Karya  (P-Golkar) unggul.Dengan 17 kursinya sehingga mendominasi DPRD Provinsi Maluku Utara yang  keanggotaannya  berjumlah  45.Di  urutan  kedua  adalah  Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan  (PDIP)  dan  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP),  masing- masing dengan 7 (tujuh) kursi.Selain ketiga partai itu terdapat 8 (delapan) parpol lain yang ada di DPRD Provinsi, yaitu Partai Demokrasi Kasih Bangsa (2 kursi), dan masing  -  masing  1  (satu)  kursi  yaitu:  (1).  Partai  Amanat  Nasional;  (2).  Partai Kebangkitan  Bangsa);  (3).  Partai  Demokrasi  Indonesia-Budi  Hardjono;  (4).  Partai Persatuan; (5). Partai Bulan Bintang; (6). Partai Keadilan; dan (7). Partai Krisna. Pemilihan Gubernur Maluku Utara yang direncanakan dilangsungkan pada Nopember  2000,  merupakan  pemilihan  gubernur  pertama  dalam  suasana multipartai,  dimana  partai-partai  baru  bermunculan  setelah  kejatuhan  era Soeharto.Walaupun  secara  nasional  suara  Golkar  mengalami  penurunan,  namun masih  kuatnya  dukungan  rakyat  terhadap  Sultan  Ternate,  sekaligus  sebagai  ketua DPD  II  Golkar    sehingga  perolehan  suara  Golkar  tetap  pada  posisi single  majority tanpa terpengaruh dengan perubahan politik nasional.
Sebelum  proses  penjaringan  pasangan  bakal  calon  dimulai  tahun  2000, masing-masing  partai  telah  melakukan  proses  penjaringan  didalam  mencari  figur masing-masing.Di internal partai Golkar terdapat dua figur yakni Abdul Gafur dan Sultan  Mudafar  Syah.  Dengan  kapasitasnya  sebagai  Sultan  Ternate,  ketua  DPRD Kabupaten Maluku Utara, dan Ketua DPD Golkar, mendorongnya  mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku Utara.  Akan tetapi  dari awal pengajuan nama bakal calon gubernur iklim persaingan sudah terasa. Abdul Gafur yang mantan Menteri Pemuda  dan  Olahraga  dan  mantan  ketua  DPP  Golkar,  dan  kedekatan  emosional para petinggi Golkar seperti  Akbar Tanjung sebagai ketua DPP Golkar DPP Golkar diprediksi  Abdul  Gafur  memenangkan  persaingan  tersebut.  Keputusan  akhir  dari DPP Golkar menunjuk nama Abdul Gafur dan Yamin Tawary (anggota DPR Pusat dari  Golkar)  dalam  rekomendasinya  tertanggal  22  Desember  1999  yang  harus diperjuangkan  oleh  Golkar  sebagai  calon  Gubernur.  Keputusan  DPP  Golkar  ini menyebabkan kubu Sultan Mudafar Sjah kecewa.
Intervensi dewan pimpinan pusat (DPP), Golkar dalam mendudukan atau sebaliknya, menggusur, seseorang untuk menjadi bakal cagub/cawagub.Tampaknya cukup kuat pengaruhnya dalam kasus kegagalan Sultan Mudafar Sjah sebagai calon
Kebangkitan Kesultanan Ternate pada Era Reformasi 1998-2002
Gubernur Maluku Utara dari partai Golkar.Menurut ketentuan UU No. 22 tahun 1999,  gubernur  adalah  pegawai  pusat  dan  sekaligus  daerah.Dalam  menjalangkan tugas  dan  kewenangan  sebagai  kepala  daerah,  gubernur  bertangungjawab  kepada DPRD  propinsi.Namun  dalam  kedudukan  sebagai  wakil  pemerintah  gubernur berada  dibawah  dan  bertangungjawab  kepada  presiden.Posisi  gubernur    yang dualistik  (sebagai  alat  Pemerintah  Pusat  sekaligus  alat  Daerah),  memungkinkan Presiden  dan  Menteri  dalam  Negeri  untuk  melakukan  intervensi    dalam  tahap konsultasi oleh DPRD Provinsi, mengenai bakal calon.
Merasa  terzalimi  dan  tidak  diakomodir  oleh  partai  Golkar  dalam pencalonan  dirinya  sebagai  Gubernur  Maluku  Utara.  Sebagai  Sultan  Ternate  dan ketua  DPD  Partai  Golkar  Kabupaten  Maluku  Utara,  ia  memerintahkan  kepada semua masyarakat adat dan elemen yang bernaung di bawah Partai Golkar, untuk mengundurkan  diri.  Pada  tanggal  24  Desember  1999,  Sultan  Mudafar  Syah menyatakan  sikap  resmi  keluar  dari    Partai  Golkar.  Keluarnya  Sultan  dari  partai Golkar  ditandai dengan pembakaran sejumlah atribut partai seperti; bendera, kaos, topi maupun atribut lain yang dipusatkan di kadaton Ternate. Tidak terakomodirnya Sultan Mudafar Syah dari DPP Partai Golkar dalam pencalonannya sebagai Gubernur Maluku Utara, selain intervensi pusat, adalah ia termasuk  orang  Golkar  yang  punya  kedekatan  dengan  rezim  Orde  Baru.  Apalagi pada masa itu, reformasi masih dirasakan oleh masyarakat sebagai sebuah gerakan “peninjauan”  atas  kekuasaan  Orde  Baru.Selain  itu  juga  dipengaruhi  “ketakuatan” kembali berkuasanya kekuasaan tradisional di panggung politik formal. Tak heran nuansa penolakan juga dihubungkan tentang masa lalu “cacat historis” para sultan Ternate,  pada  awal  kemerdekaan  telah  mendukung  pembentukan  Negara Indonesia Serikat (RIS) dan tidak punya integritas terhadap negara kesatuan RI. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat Maluku Utara menilai Sultan Mudafar Syah sebagai tokoh antagonis.
Sejak  pengunduran  dirinya  dari  ketua    DPD  Partai  Golkar  Kabupaten Maluku  Utara.  Pada  saat  yang  sama,  pasukan  keamanan  kesultanan  (Gemusba), membuat kekacauan dengan menyerang beberapa perkampungan di bagian Ternate Selatan yang dianggap bertangungjawab atas tidak terakomodirnya Sultan Mudafar Sjah  sebagai  calon  gubernur.  Akibat  konflik  tersebut  Sultan  dan  keluarganya terpaksa mengungsi ke Manado, sehingga jabatannya sebagai Ketua DPRD Maluku Utara di copot.  (mengenai konflik Maluku Utara akan dijelaskan kemudian).
Pada  tahun  2001    Sultan  Ternate  Mudafar  Sjah,  tkembali  dari  tempat pengungsiannya ke Ternate. Tujuannya dapat mengikuti perkembangan pemilihan kepala daerah pertama kali di Maluku Utara.Sejak kehadirannya di Ternate, DPRD Maluku  Utara  telah  dua  kali  melakukan  pemilihan  Gubernur  Maluku  Utara. Dalam  pemilihanpada  tanggal  5  Juli  2001  dimenangkan  oleh  Abdul  Gafur  dan Yamin Tawari, namun kemenangannya di anulir  karena di duga melakukan politik uang  ( money  politik) .Di  samping  itu  pencalonan  Abdul  Gafur  sebagai  calon Gubernur Maluku Utara tidak mendapat restu dari pemerintahan Megawati. Tidak adanya  dukungan  dukungan  politik  Presiden  Megawati  merupakan  faktor
pada Era Reformas 1998-2003
determinan  yang  mengakibatkan  dibatalkannya  kemenangan  Abdul  Gafur  dan Yamin Tawari sebagai pasangan Gubernurdan Wakil Gubernur Maluku Utara.
Begitupula  dalam  pemilihan  tahap  II,  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  28 Oktober  2001.  Pemilihan  tahap  II  itu,  hanya    diikuti  dua  paket,  yaitu;  pasangan pertama  Arifin  Raimadoya  dan  Amin  Drakel  yang  diusung  oleh  Fraksi  PDI-P. Pasangan  kedua    Thaib  Armaiyn  dan  Yamin  Waisale  yang  diusulkan  oleh  fraksi Reformasi.  Pemilihan  ulang  ini  akhirnya  dimenangkan  oleh    Thaib  Armaiyn  dan Yamin  Waisale  sebagai  gubernur  dan  wakil  gubernur.    Akan  tetapi  kemenangan Thaib Armaiyn dan Yamin Waisale dalam pemelihan tersebut, dibatalkan atau di tolak oleh Mendagri karena berlangsung tanpa izin dari pemerintah pusat.
Sebagai tindak lanjut atas gagalnya pemilihan tahap II pada tanggal  7 Maret 2002.  DPRD  Maluku  Utara  untuk  ketiga  kalinya  melakukan  pemilihan  gubernur dan  wakil  gubernur  pada  tanggal  28  Oktober  2002.Pada  pemilihan  tahap  III  ini, Sultan Mudafar Sjah tampil kembali mencalonkan dirinya sebagai Wakil Gubernur melalui  fraksi  PPP  berpasangan  dengan  Abdul  Gafur.    Pencalonan  Abdul  Gafur dan  Mudafar  Sjah  dalam  daftar  calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  telah disetujui oleh semua fraksi di DPRD Maluku Utara, terkecuali fraksi Golkar telah menyatakan  sikap  politik  tidak  akan  mengikuti  pemilihan  ulang  sebelum  ada keputusan  dari  presiden  mengenai  penyelesaian  kasus  kemenganan  Abdul  Gafur pada pemilihan pertama.
Walaupun  pencalonan  Abdul  Gafur  dan  Mudafar  Sjah  telah  disetujui semua  fraksi  di  DPRD  Maluku  Utara.Namun  kedua  pasangan  itu  ditolak  oleh Mendagri  karena  tidak  memenuhi  persyaratan  adiministrif.  Pencoretan  nama Abdul Gafur dan Mudafar Sjah oleh Mendagri sehingga tidak dapat diikutsertakan dalam  pemilihan  tersebut.  Sebagai  tokoh  masyarakat  Maluku  Utara  dan    juga Sultan  Ternate,  Mudafar  Sjah  mengaku  kecewa  terhadap    Menteri  Dalam  Negeri yang mencoret namanya untuk dipasangkan dengan Abdul Gafur.
Walaupun  ada  ketidakpuasaan  sebagaian  elite  dan  masyarakat,  pemilihan tahap III pada tanggal 28 Oktober 2002 tetap dilakukan.Setelah melalui tahapan- tahapan pembentukan panitia pemilihan hingga penetapan pasangan bakal calon. Dari 30 yang mencalongkan diri sebagai Gubernur Maluku Utara hanya tiga bakal calon yang ditetapkan oleh Mendagri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara berdasarkan surat Mendagri No. 121.17/2360/2002 yaitu pasangan  Thaib  Armain-Yamin  Tawary,  Sudjud  Sirajuddin-Madjid  Abdullah,  dan Taib  Armain-MAdjid  Abdullah.  Dalam  pemilihan  tersebut  Thaib  Armaiyn  dan Madjid  Abdullah  (Fraksi  PDIP)  memenangkan  pemilihan    sebagai  Gubernur  dan Wakil  Gubernur  Maluku  Utara  pertama.  Dengan  terpilihnya  pasangan  Thaib Armaiyn  dan  Madjid  Abdullah  (non  kesultanan),  maka  berakhirlah  keinginan Sultan  Ternate  Mudafar  Syah  untuk    diakomodasikan  secara  institusional  dalam panggung politik pemerintahan formal di Maluku Utara.

## Reformasi dan Angin Perubahan
Gagalnya  Sultan  Mudafar  Syah  dalam  pencalonannya  sebagai  Gubernur Maluku Utara ternyata tidak menyurutkan untuk berkiprah dalam pentas  politik.
Kebangkitan Kesultanan Ternate pada Era Reformasi 1998-2002
Kekecewaannya  terhadap  Golkar,  kemudiaan  diarahkan  untuk  mendukung  dan bergabung dengan partai Demokrasi kebangsaan (PDK) sebagai penasehat Wilayah Provinsi Maluku Utara pada 24 Desember 2002.
Di  pakainya  PDK  sebagai  mesin  politiknya  yang  baru,  ternyata membuahkan  hasil  sebagai    pemenang  kedua  Pemilu  legislatif  2004  di  Kota Ternate. Melalui pertai inilah kemudian mengantarkannya menjadi anggota DPR- RI periode 2004-2009, dan Permaisurinya Nita Budi Susanti sebagai anggota DPD mewakili Maluku Utara dan sejumlah bangsawan menjadi anggota Legislatif tingkat I dan II.
Selain  itu,  dalam  membangun  kembali  hegemoni  politiknya  strategi  yang digunakan  tidak  hanya  melalui  partai  politik,  akan  tetapi  juga  lewat  penguatan politik  kebudayaan  atau  melakukan  perluasan  jaringan  kekerabatan  dengan memberikan  gelar  kehormatan  pada  pejabat  atau  mantan  pejabat  baik  pusat maupun  daerah.  Selain  melakukan  perluasan  jaringan  kekerabatan  dengan memberikan  gelar  kehormatan  pada  pejabat  atau  mantan  pejabat  baik  pusat maupun  daerah  adalah  perluasan  pengaruh  melalui  forum-forum  keraton  se Nusantara  (FKKN).  Perluasan  pengaruh  melalui  aliansi  keraton  se-Nusantara merupakan  cara  keraton  untuk  memperkuat  posisi  tawar  keraton  untuk berhadapan dengan negara.
Salah satu agenda yang dimiliki oleh aliansi tersebut adalah kejelasan tanah- tanah bekas swapraja yang diambil alih oleh negara pada pemerintahan Soekarno. Misalnya  Pada  forum  Komunikasi  Keraton-Keraton  se  Indonesia  (FKKKI)  III  di Kutai Kalimantan Timur, tahun 2002, Sultan Ternate Mudafar Sjah mengeluarkan pernyataanya  membangkitkan  kembali  kerajaan-kerajaan  yang  tanah  adatnya diambil  oleh  negara,  dengan  mengatakan.  “Kami  para  sultan  dan  raja  memeliki konsesi  atas  hutan,  tambang  dan  lain  sebagainya  karena  semua  itu  adalah  hak tradisional  kami.  Sekarang  setelah  merdeka,  para  sultan  secara  ironis  telah dirampok habis hak-hak mereka. Para sultan dimiskinkan, sementara konglomerat bertambah  kaya.  Saat  kami  kembali  kerumah  masing-masing,  kami  akan  berjuang menuntut hak-hak yang telah dirampas pemerintah”
Atas  nama  adat  inilah  sultan  Ternate  disatu  sisi  menegaskan  adanya ketidakadilan  di  masa  lalu  yang  harus  diatasi,  disisi  lain  sebagai  jalan  untuk mengamankan  posisi-posisi  yang  menguntungkan  dalam  perebutan  kekuasaan  di daerah  pasca  Soeharto.    Forum  komunikasi  keraton  dijadikan  sebagai  wadah menentang  pemerintah  dengan  jumlah  tuntutan  yang  keras,  termasuk pengembalian  seluruh  tanah  adat  kepada  komunitas  masyarakat  adat  dan penghapusan  organ-organ  Orde  Baru  di  tingkat  pemerintahan  desa.Dalam  forum itulah  Sultan  Ternate  Mudafar  Sjah,  terpilih  sebagai  ketua  umum  Forum Komunikaasi dan Informasi Keraton se Nusantara.
Festival Legu Gam  (Ulang Tahun Sultan) Sebagai Pusat Budaya dan  Politik Pada  masa  pemerintahan  Sultan  Mudafar  Sjah,  selain  menjadikan  istana sebagai  pusat  politik,  juga  sebagai  pusat  budaya.  Sebagai  pusat  kebudayaan  maka diselenggarakan  upacara-upacara  istana,  seperti; Legu  Gam (ulang  tahun  sultan),
pada Era Reformas 1998-2003
Kololi Kie (mengelilingi gunung), Fere Kie (mendaki gunung), Isra Miraj, dan Maulid Nabi.  Strategi  ini  diyakini  akan  membawa  dampak  yang  besar  bagi  keberadaan istana  sebagai  pusat  anutan.Kondisi  inilah  elite  kesultanan  secara  trampil memainkan  klaim  sebagai  pusat  kebudayaan  Maluku  Utara.  Klaim  itulah  yang menyebabkan negara dalam hal ini Kementerian Parawisata memilih berkerjasama dengan istana sebagai wujud perhatian pemerintah pada kebudayaan lokal.
Diantara  sekian  banyak  upacara  yang  diselengarakan  oleh kadaton Ternate adalah upacara Legu Gam mempunyai bobot politik yang cukup penting. Perayaan ini  lakukan  setiap  tahun  pada  bulan  April  untuk    merayakan  hari    ulang  tahun Sultan Mudafar Syah yang jatuh pada tanggal 12 April dan pelaksanaanya sebulan penuh.    Secara  historis  perayaan Legu  Gam telah  dilakukan  sejak  abad  ke  XVI pada masa pemerintahan Sultan   Ternate ke-26 Babullah. Namun pelaksanaannya pada  saat  itu  dilakukan  di  dalam  istana  dan  hanya  dihadiri  para  kalangan bangsawan dan bobato akhirat (ulama kerajaan). Dalam upacara tersebut para bobato akhirat bertugas membacakan doa kiye (doa kesalamatan), sebagai wujud rasa sukur atas  karunia  Tuhan  berupa  limpahan  rezeki,  keselamatan,  kesehatan  bagi  seluruh rakyat dan mendatangkan kejayaan bagi negara.
Memasuki  tahun  1994,  Sultan  Mudafar  Sjah  mengeluarkan iddin  kolano (fatwa sultan) bahwa upacara Legu Gam di laksanakan pada tempat terbuka alun- alun  timur  istana  (lapangan  Salero),  dengan  bobot  yang  lebih  meriah  atau dilakukan  secara  besar-besaran.  Sebagai    wujud  pelastarian  budaya  Ternate, sehingga  diharapkan  memperkaya  khasanah  budaya  nasional,  sekaligus  menjadi perekat sistem nilai dalam kehidupan masyarakat.
Perayaan Legu  Gam memeliki  dimensi  politik  sangat  menonjol,  namun perayaan  itu  sendiri  menunjukan  adanya  kreatifitas  pada  seni  tari  dan  simbol- simbol  lainnya,  seperti  bahasa,  pakaian  tata  cara  yang  berhubungan  dengan seremoni ritual. Perayaan Legu Gam juga dipakai sebagai strategi untuk memperluas jaringan  kekerabatan.Dalam  setiap  pergelaran  para  tamu  negara  atau  duta-duta besar  dari  negara  asing  menerima  gelar  kehormatan.Kehadiran  mereka  dalam perayaan iitu sebagai bagian dari kerabat tentu memberikan keuntungan politis bagi mereka, terutama dihadapan masyarakat tradisional.Namun bagi istana, kehadiran politisi  dan  birokrat  juga  bisa  menaikan  pamor  istana  secara  politis.Dengan memanfaatkan  relasi  yang  telah  terbangun  untuk  mendapatkan  akses  pada sumberdaya  ekonomi  maupun  politik  yang  dimiliki  oleh  politisi  dan  birokrat. Begitu  pula  para  politisi  mungkin  berharap  dengan  gelar  kebangsawanan  yang mereka  dapatkan  dari  istana  akan  membuka  ruang  bagi  mereka  untuk mendapatkan  dukungan  pemilih  tradisional.  Strategi  itulah  disebut  “politik kekerabatan”.Politik  kekerabatan  ini  diambil  karena  dua  hal. Pertama ,  mengubah kekuatan  politik  berpegaruh  dan  potensial  menjadi  musuh  menjadi  kawan  atau kerabat. Kedua ,  untuk  mendapatkan  pihak-pihak  yang  menguntungkan  secara ekonomi maupun politik.
Pemberian    gelar  kebangsawanan  merupakan  strategi  politik  untuk memperkuat  posisi  istana  ditengah  masyarakat.  Dengan  diberikan  gelar,  maka kesemua elemen sosial politik secara resmi menjadi bagian dari kerabat Kesultanan
Kebangkitan Kesultanan Ternate pada Era Reformasi 1998-2002
Ternate.Menjadi kerabat tentu saja mempunyai konsekuensi logis pada istana baik secara ekonomi, politik maupun budaya.
Apa  yang  dilakuka  Sultan  Mudafar  Syah  dalam  perayaan Legu  Gam sebagai wadah  untuk  tetap  menjadikan  istana  sebagai  pusat  politik  sekaligus  pusat kebudayaan. Sebagai wadah  politik, perayaan Legu Gam merupakan  sintesa politik yang telah dikembangkan telah lama (sebelum kemerdekaan) dari satu generasi ke generasi  selanjutnya  dengan  tujuan  mencari  legitimasi  kekuasaan  tradisional. Kehadiran  para  utusan  dari  daerah  dalam  menghadiri  perayaan  hari  ulang  tahun sultan  mengandung  arti  bahwa  mereka  mengakui  kekuasaannya.  Di  sisi  lain, upacara itu erat sekali hubungannya dengan ekonomi. Penggarapannya dilakukan dengan  mengejar  keindahan  dan  kemegahan  dengan  tujuan  dapat  menjaring wisatawan agar dapat menopang pembangunan sebagai sumber ekonomi.Keuntungan  ekonomi  yang  diperoleh  dari  acara Legu  Gam digunakan untuk  memelihara  ikatan  dengan  pengikut  tradisional  mereka.  Surplus  ekonomi juga  digunakan  untuk  menyelengarakan  upacara-upacara  besar  yang  hegemoni dalam arena kultural, seperti  upacara Kololi Kie (mengelilingi gunung), dan Fere Kie (mendaki  gunung).  Dengan  demikian,  kapasitas  material  yang  cukup  digunakan secara  kreatif  untuk  membangun  simbol-simbol  kemegahan  kultural  yang  pada akhirnya mengukuhkan mereka sebagai pusat anutan.

## Simpulan
Runtuhnya rezim Presiden Soeharto pada tahun  1998, menandai lahirnya era Reformasi, menghadirkan ruang yang lebih luas bagi elite Kesultanan Ternate untuk  mengekspresikan  keberadaan  dan  peran  yang  sebelumnya  terkungkung dominasi  pemerintah  pusat.  Munculnya  Sultan  Mudafar  Syah  sebagai  kandidat calon Gubernur Maluku Utara pada 2001/2002, dapat dilihat sebagai pertaruhan untuk  mempertahangkan  keunggulan  kebangsawanan  Ternate  dari  munculnya dominasi baru diluar elite kesultanan.Strategi  ini merupakan upaya yang ditempuh elite kesultanan agar tetap terakomodasikan secara institusional ke dalam panggung politik pemerintahan formal.
Gagalnya  Sultan  Mudafar  Syah  dalam  pencalonannya  sebagai  Gubernur Maluku  Utara  2002,  bukan  karena  “kekalahan”  tetapi  karena  intervensi pemerintah pusat  dan dukungan politik Partai Golkar terhadap figur lain, ternyata tidak  menyurutkan  Sultan  Mudafar  Syah  untuk  berkiprah  dalam  pentas  politik. Kekecewaaannya  terhadap  Golkar  kemudian  diarahkan  untuk  mendukung  Partai Demokrasi  Kebangsaan  (PDK).  Di  pakainya  PDK  sebagai  mesin  politiknya  yang baru, ternyata membuahkan hasil sehingga mengantarkannya sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009. Terpilihnya Sultan Mudafar Syah sebagai anggota DPR RI tersebut,mengindikasikan  sepanjang  karier  politiknya  tidak  mengalami  “pasang surut”.
Sebagai    sebuah  realitas  sejarah,  kemampuan  bertahannya  Sultan  Ternate dalam  panggung  politik  lokal  sejak  pasca  kemerdekaan    hingga  era  Reformasi, menunjukan bahwa mereka memiliki posisi politik sebagai pusat anutan di tengah- tengah kehidupan masyarakat. Kemampuan bertahan ini, banyak di pengaruhi oleh
pada Era Reformas 1998-2003
kepercayaan  masyarakat  bahwa  kelompok  bangsawanlah  yang  berhak  memerintah yang  diperoleh  lewat  legitimasi  geonologis.  Legitimasi  ini  di  sosialisasikan  dalam berbagai upacara-upacara istana. Sosialisasi yang terus menerus ini pada gilirannya menghasilkan  suatu  kepercayaan  masyarakat  Ternate  tentang  kelebihan  dan keistimewaan para sultan, sehingga melahirkan rasa patuh dan kehadiraanya dapat memberi  ketentraman  dan  kesejahtaraan  masyarakat.Disamping  itu,  keterampilan politik  setiap  sultan  yang  dimainkan  dalam  setiap  rezim  turut  memperkuat eksistensinya dalam ranah politik lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
AAG. Ari Dwipayana, Bangsawan dan Kuasa Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota. (Yogyakarta, IRE Press, 2004).
Ben Anderson, (eds), Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator. (Jakarta: Penerbit Antara IDEA, 2002).
David  Henley,  et  al., Adat  Dalam  Politik  Indonesia. (Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2010).
Fachry  Ammari  dan  J.W.  Siokona, Ternate,  Kelahiran  dan  Sejarah  Sebuah Kota . (Ternate: Pemda Kota Ternate, 2003).
Gerry van Klinken, Perang Kota Kecil Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia. Jakarta: KITLV, 2007.
Hamid  Kotambunan, Perjuangan  Rakyat  Maluku  Utara  Membebaskan  Diri  dari Kolonialisme. (Jakarta: Gamalama Media),  hlm. 12-14.
Henk Schulte Nordholt, et.al . (ed), Politik Lokal di Indonesia. (Jakarta: KITLV, 2007).
J.  Mansur.  “Naskah  Pengusulan  Tingkat  I  Provinsi  Maluku  Utara  Dewan Perwakilan  Gotong  Royong  Daerah  Tingkat  II  Maluku  Utara”.Ternate,  1964. Tanpa Penerbit.
Maryanto  Wahyu  Tryatmoko,  “Pemekaran  Wilayah  dan  Pertarungan  Elite Lokal di Maluku Utara, dalam Jurnal LIPI Jilid XXXI, No 1, 2005.
Muchtar  Nurhasim, et.  al,  Konflik  Antar  Elit  Lokal  dalam  Pemelihan  Kepala Daerah:  Kasus  Maluku  Utara,  Jawa  Timur  dan  Kalimantan  Tengah .  (Jakarta:  LIPI, 2003).
Mudaffar Syah, Eksistensi Kesultanan Ternate dalam Sistem Tatanegara Republik Indonesia . (Ternate : Goheba, 2009).
Patrick  Barron,  et,al, Seusai  Perang  Komunal:  Memahami  Kekerasan  Pasca- Konflik di Indonesia Timur dan Upaya Penanganannya. Yogyakarta: CSPS Books, 2012.
Purwo  Santoso  “  Merajut  Kohesi  Nasional:  Etno-nasionalisme  dan Otonomi daerah” dalam Jurnal Ilmu Sosial da Ilmu Politik . Vol. 4, No 3, Maret 2001.
Rustam Hasim, Sultan dalam Sejarah Politik Ternate, 1945-2002. Ternate: LepKhair,
2018.
Rustam Hasim  dan  Mustafa  Mansur,  “Sultan  Ternate  Iskandar  Djabir  Syah:  Dari Konperensi  Malino  Hingga  Menjadi  Menteri  Dalam  Negeri  Negara
Kebangkitan Kesultanan Ternate pada Era Reformasi 1998-2002
Indonesia  Timur  (NIT)  1946-1950”.  Jurnal  ETNOHISTORI  Vol.II.  No.1. April 2015. Fakultas Sastra, Universitas Khairun Ternate.
R. Siti Zuhro, et,al. Demokrasi Lokal Peran Aktor Dalam Demokratisasi. (Yogyakarta: Ombak, 2009).
Rusdi  J.  Abbbas, Demokrasi  di  Aras  Lokal  Praktek  Politik  Elite  Lokal  di  Maluku Utara. Yogyakarta: Cerah Media, 2012.
Tabloid Parada. Ternate,  edisi 2 , tanggal 3-20 Desember 2008.