PENERAPAN METODE RIA DALAM PEMBENTUKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL: UPAYA OPTIMALISASI KETERLIBATAN RAKYAT DALAM MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN
Fathul Hamdani
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Email: fhmdnny@gmail.com

## Ana Fauzia
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur
Eduard Awang Maha Putra
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram
Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

## Abstrak
Dalam perspektif Welfare State , negara juga disebut sebagai social services state atau an agency  of  services .  Bentuk social  services dari  negara  dalam  konteks  mewujudkan kesejahteraan  umum  adalah  bahwa  pemerintah  dalam  membangun  kerjasama internasional  harus  senantiasa  mempertimbangkan  kepentingan  nasional,  salah  satunya melalui  partisipasi  masyarakat.  Penelitian  ini  bertujuan  mengevaluasi  praktik pembentukan  perjanjian  internasional  dalam  kaitannya  dengan  partisipasi  rakyat;  dan menganalisis  bagaimana  metode  RIA  dapat  meningkatkan  keterlibatan  rakyat  dalam pembentukan  perjanjian  internasional.  Penulisan  artikel  ini  mengaplikasikan  metode penelitian  hukum  normatif,  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  konseptual,  dan perbandingan. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa keterlibatan DPR sebagai wujud partisipasi  rakyat  dalam  pembentukan  perjanjian  internasional  dapat  dikatakan  cukup minim.  Berbeda  dengan  beberapa  negara  seperti  Jerman,  DPR  atau  parlemen  wajib diberikan  informasi  terkait  proses  perundingan  yang  sedang  dilangsungkan  oleh Pemerintah.  Begitupun  di  Amerika  Serikat,  Parlemen  justru  dapat  ikut  dalam  proses negosiasi  pada  perjanjian-perjanjian  internasional  untuk  bidang-bidang  tertentu. Meskipun Pasal 2 UU Perjanjian Internasional menyebutkan mekanisme konsultasi oleh pemerintah  terkait  perjanjian  internasional  yang  yang  menyakut  kepentingan  publik. Akan  tetapi  tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut  apakah  mekanisme  Konsultasi  tersebut bersifat  sukarela  ataukah  sebuah  kewajiban  bagi  eksekutif.  Oleh  karena  itu,  salah  satu metode yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi publik, khususnya melalui keterlibatan DPR adalah dengan menerapkan metode RIA.
Kata  kunci: Keterlibatan  rakyat,  Metode  RIA,  Negara  kesejahteraan,  Perjanjian internasional.

## Abstract
From the Welfare State perspective, the state is also referred to as a social services state or  an  agency  of  services.  The  form  of  social  services  from  the  state  in  the  context  of realizing  general  welfare  is  that  the  government  in  building  international  cooperation must  always  consider  national  interests  through  community  participation.  This  study aims to evaluate the practice of forming international agreements concerning people's participation, and analyzing how the RIA method can increase people's involvement in the formation of international agreements. Writing  this article applies normative  legal research methods, with statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results show that the involvement of the House of Representatives as a form of people's participation  in  the  formation  of  international  agreements  can  be  said  to  be  quite minimal. In contrast to some countries such as Germany, the House of Representatives or parliament must be provided with information regarding the negotiation process that is being carried out by the Government. Likewise in the United States, Parliament can participate in the negotiation process on international agreements for certain fields. Even though  Article  2  of  the  Law  on  International  Agreements  mentions  a  mechanism  for consultation  by  the  government  regarding  international  agreements  that  concern  the public  interest.  However,  there  is  no  further  explanation  of  whether  the  Consultation mechanism is voluntary or an obligation for the executive. Therefore, one of the methods that can be applied to increase public participation, especially through the involvement of the House of Representatives is to apply the RIA method.
Keywords: People's involvement, RIA method, Welfare state, International agreements.

## A. PENDAHULUAN
Sebagai subjek Hukum Internasional, Indonesia merupakan negara yang aktif dan terlibat  dalam  agenda-agenda  kerja  sama  internasional  baik  yang  sifatnya  regional maupun  global. 1 Dalam  kancah  internasional  tidak  sedikit event internasional  yang melibatkan indonesia atau bahkan sebagai penyelenggara, diantaranya adalah Konferensi Asia Afrika (KAA), Gerakan Non-Blok (GNB), Association of South East Asian Nations (ASEAN),  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  Organization  of  Petroleum  Exporting Countries  (OPEC),  Asia  Pasific  Economic  Cooperation  (APEC),  OKI  Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan lainnya.
Dengan  melihat  keterlibatan  aktif  Indonesia  dalam  pergaulan  internasional,  hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata dalam peta perpolitikan global. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekuatan nasional 2 yang
1 Lihat  Portal  Kementerian  Luar  Negeri  Republik  Indonesia  terkait  “Kerja  Sama  Bilateral”, https://kemlu.go.id/portal/id/page/22/kerja_sama_bilateral .
2 Hans  Morgenthau  mengemukakan  bahwa  kekuatan  nasional suatu  bangsa  merupakan suatu  akumulasi dari  kestabilan  geografi,  ketersediaan  sumber  daya  alam  yang  memadai,  kemampuan  industri  yang
dapat  dikatakan  cukup  mapan  dan  stabil  dibanding  negara-negara  ketiga  lainnya,  dan sebagai  subjek  Hukum  Internasional  Indonesia  memenuhi  keseluruhan  kriteria  untuk diakui  sebagai  subjek  Hukum  Internasional. 3 Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh Robert Beckman dan Dagmar Butte terkait syarat-syarat atau karakteristik sebuah negara dapat dikatakan sebagai subjek Hukum Internasional, yaitu:
A state has the following characteristics: (1) a permanent population; (2) a defined territory; (3) a government; and (4) the capacity to enter into relations with other States. Some writers also argue that a State must be fully independent and be recognized as a State by other States. The international legal system is a horizontal system dominated by States which are, in principle, considered sovereign and equal. 4
(Sebuah negara wajib memiliki beberapa karakteristik, yakni: (1) penduduk yang menetap;  (2)  wilayah  teritorial;  (3)  pemerintahan,  dan  (4)  kapasitas  untuk  melakukan hubungan  dengan  negara  lain.  beberapa  penulis  berpendapat  bahwa  sebuah  negara haruslah  merdeka  dan  mendapatkan  pengakuan  dari  negara  lain.  Sistem  Hukum Internasional adalah suatu sistem yang sifatnya horizontal yang didominasi oleh negara yang berdaulat dan setara satu sama lain).
Karakteristik  keempat  (kemampuan  untuk  melakukan  hubungan  dengan  negara- negara  lain)  sebagaimana  dikatakan  oleh  Beckman  dan  Butte  di  atas  harus  didukung dengan  oleh  hal-hal  yang  dapat  melegitimasi  dalam  membangun  pergaulan internasionalnya, atau yang biasa disebut kepribadian hukum ( legal personality ). 5 Legal personality dari subjek Hukum Internasional dijelaskan dalam Konvensi Montevidio ( The Convention  on  Rights  and  Duties  of  State  of  1933 )  dalam  Pasal  1  menyatakan legal personality mempunyai kecakapan Hukum Internasional guna mewujudkan kepribadian Hukum Internasional. Kecakapan hukum atau legal personality tersebut adalah mampu menuntut  hak-haknya  di  depan  Pengadilan  Internasional,  mampu  membuat  perjanjian yang sah dan mengikat di dalam Hukum Internasional, menikmati imunitas dari yurisdiksi
mendukung, kesiagaan militer, penduduk, karakter nasional, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintah. Lebih  jauh  lihat  Hans  Joachim  Morgenthau  dan  Kenneth  W.  Thompson, Politics  Among  Nations:  The Struggle for Power and Peace , 6 ed. (New York: McGraw-Hill, 1985).
3 Fathul  Hamdani  dan  Ana  Fauzia,  “Gagasan  Judicial  Preview  terhadap  UU  Ratifikasi  Perjanjian Internasional dalam Rangka Pembaruan Hukum di Indonesia,” Jurnal Kajian Ilmu Hukum , Vo. 12, No. 1 (2022): 42–68.
4 Robert  Beckman  dan  Dagmar  Butte,  “Introduction  to  International  Law,”  Ilsa.org,  2013, http://www.ilsa.org/jessup/intlawintro.pdf.
5 Noor Sidharta, Judicial Preview terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).
pengadilan  domestik,  dan  menjadi  subjek  dari  sebagian  atau  keseluruhan  yang dibebankan oleh kewajiban Hukum Internasional. 6
Salah satu legal personality sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Montevidio di atas adalah membangun hubungan antarnegara melalui suatu kerja sama antarbangsa, dan hal tersebut diwujudkan melalui perjanjian internasional. Arti penting dari hubungan internasional  bagi  Indonesia  tercermin  dari  Konstitusi  Bangsa  Indonesia  yang memasukkan  klausul  mengenai  perjanjian  internasional  yakni  pada  Pasal  11  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang salah satu muaranya adalah dapat mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) sebagaimana amanat Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945.
Ketentuan Pasal 11 UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kedudukan yang sangat sentral, yakni memberikan persetujuan terhadap pembentukan perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi  kehidupan  rakyat  yang  terkait  dengan  beban  keuangan  negara,  dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. 7 Lebih daripada itu, yang perlu  digarisbawahi  adalah  frasa “menimbulkan  akibat  yang  luas  dan  mendasar  bagi kehidupan  rakyat” ,  frasa  tersebut  menghendaki  bahwa  pembuatan  perjanjian internasional harus didasarkan pada asas partisipatif, salah satunya melalui keterlibatan DPR sebagai aktualisasi kehendak rakyat.
Namun demikian keterlibatan DPR yang merupakan representasi keadulatan rakyat dalam pembentukan perjanjian internasional saat ini masih dirasa cukup minim, sehingga perlu  ada  mekanisme  lebih  rinci  tentang  persetujuan  DPR  dalam  berbagai  perjanjian internasional  yang  dibuat  Pemerintah.  Sebab,  Pasal  11  UUD  NRI  1945  yang  menjadi acuan  pembentukan  perjanjian  internasional  sangat  dinamis,  dimana  persetujuan  DPR merupakan political  consideration atau political  approval ,  bukan  sebuah legal consideration yang berbasis pada norma-norma tertutup. 8
6 Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012).
7 Erlina Maria Christin Sinaga dan Grenata Petra Claudia, “Reform of the National Legal System Regarding the Ratification of International Treaties in the Protection of Constitutional Rights,” Jurnal Konstitusi , Vol. 18, No. 3 (2021): 677–701.
8 Norman  Edwin  Elnizar,  “Keterlibatan  DPR  dalam  Perjanjian  Internasional  Diperluas,  Ahli  Sarankan Prosedur  Lebih  Rinci,”  Hukum  Online,  2019,  https://www.hukumonline.com/berita/a/keterlibatan-dpr- dalam-perjanjian-internasional-diperluas--ahli-sarankan-prosedur-lebih-rinci-lt5c2f081e81922/?page=2.
Menghadapi  permasalahan  dalam  pembentukan  perjanjian  internasional  di  atas, khususnya  menyangkut  lemahnya  partisipasi  rakyat  melalui  DPR,  maka  salah  satu metode  yang  dapat  ditawarkan  adalah  dengan  menerapkan  Metode Regulatory  Impact Assessment (RIA). Penerapan metode RIA ini dianggap mampu memberikan optimalisasi terhadap  keterlibatan  rakyat,  sebab  proses  yang  dilakukan  dalam  RIA  salah  satunya adalah  partisipasi  masyarakat  di  semua  proses. 9 Komponen  masyarakat  yang  mutlak harus  didengar  suaranya  adalah  mereka  yang  akan  menerima  dampak  adanya  suatu kebijakan atau lahirnya suatu perjanjian internasional ( key stakeholder ).
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  adalah: Pertama, penelitian  yang  ditulis  oleh  Indrawati  tahun  2020  dengan  judul “Praktik Ratifikasi  Perjanjian  Internasional  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 13/PUU-XVI/2018” ; Kedua, penelitian yang ditulis oleh Sinaga dkk., tahun 2021 dengan judul “Reform of the National Legal System Regarding the Ratification of International Treaties in the Protection of Constitutional Rights” ; Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Mufarrochah  dkk.,  tahun  2022  dengan  judul “Implikasi  Yuridis  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 terhadap Perluasan Peran DPR dalam Perjanjian Internasional  di  Indonesia” .  Ketiga  penelitian  di  atas  pada  dasarnya  sama-sama membahas  terkait  pentingnya  keterlibatan  DPR  sebagai  representasi  rakyat  dalam pembentukan perjanjian internasional, akan tetapi analisis dalam ketiga penelitian di atas tidak  sampai  mengkaji  secara  komprehensif  pentingnya  peran  DPR  sejak  tahap perundingan  atau  pembahasan,  serta  metode  apa  yang  perlu  digunakan  dalam  proses pembentukan perjanjian internasional guna meningkatkan partisipasi rakyat.

## B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana evaluasi praktik pembentukan perjanjian internasional dalam kaitannya dengan partisipasi rakyat?
2. Bagaimana  penerapan  RIA  sebagai  upaya  optimalisasi  keterlibatan  rakyat  dalam pembentukan perjanjian internasional?

## C. METODE PENELITIAN
9 Suska, “Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011,” Jurnal Konstitusi , Vol. 9, No. 2 (2012): 357–79.
Penelitian  ini  mengaplikasikan  metode  penelitin  hukum  normatif  sebab  fokus kajiannya adalah pada norma hukum yang dihasilkan dari kebijakan politik hukum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional).  Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual,  dan  perbandingan.  Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ini dimaksudkan  untuk  mengurai  ketentuan  pembentukan  perjanjian  internasional  dalam sistem  hukum  nasional,  sehingga  diperoleh legal  reasoning yang  jelas  mengenai pentingnya keterlibatan rakyat dalam pembentukan  perjanjian internasional. Kemudian pendekatan konseptual dimaksudkan untuk mengurai Metode RIA dalam pembentukan perjanjian  internasional  dan  konsep  negara  hukum  kesejahteraan  sebagai  kerangka analisis  pentingnya  keterlibatan  rakyat  dalam  pembuatan  perjanjian  internasional. Sementara  pendekatan  perbandingan  dimaksudkan  untuk  membuat  komparasi  terkait praktik  pembentukan  perjanjian  internasional  di  negara  lain,  khususnya  mengenai keterlibatan rakyat.

## D. PEMBAHASAN
1. Evaluasi  terhadap  Praktik  Pembentukan  Perjanjian  Internasional  dalam Kaitannya dengan Partisipasi Rakyat
Salah  satu  bentuk  praktik  bernegara  bangsa  Indonesia  adalah  dianutnya  konsep demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar”.  Dari  pasal  tersebut  dapat ditegaskan  bahwa  Negara  Indonesia  menganut  prinsip  demokrasi  konstitusional ( Constitutional Democracy )”. 10 Perwujudan demokrasi konstitusional dalam menjalankan  kedaulatan  rakyat  tersebut  jika  merujuk  pada  pancasila  sebagai Philosofische Grondslag bangsa Indonesia maka diketahui bahwa konstruksi demokrasi dalam sistem politik Indonesia adalah menggunakan sistem perwakilan ( representative democracy ), sebagaimana tercermin dalam Sila ke-4.
Wujud formal atau cerminan dari kelembagaan perwakilan di Indonesia terjawantah dalam  lembaga  negara  yang  disebut  sebagai  DPR.  Sejarah  memang  mencatat  bahwa lembaga perwakilan pada masa lalu lebih merepresentasikan kekuasaan
10 Jimly Asshiddiqie, “Judicial Review & Matinya TGPTPK,” Diktum: Jurnal Kajian Putusan Pengadilan 1 (2002), https://leip.or.id/tag/judicial-review-matinya-tgptpk/.
presiden/eksekutif daripada konstituen yang  memilihnya. Lembaga perwakilan saat itu benar-benar berada di bawah bayang-bayang eksekutif. Tetapi, reformasi telah merubah seluruh bangunan struktur ekonomi politik dari pusat hingga daerah. 11 Dari situ pula maka desain  kelembagaan  lembaga  perwakilan,  pusat/daerah,  pasca  reformasi  telah  berubah menjadi lebih memiliki otoritas yang besar. Ia tidak saja menjalankan fungsi perwakilan semata,  melainkan  juga  memperjuangkan  kepentingan-kepentingan  konstituen  yang diwakilinya. Fungsi-fungsi yang melekat secara konstitusi dalam lembaga perwakilan ini adalah fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. 12
Begitupun  dalam  hal  Indonesia  hendak  mengikatkan  diri  dengan  dunia internasional dan membuat perjanjian internasional dengan negara lain, Presiden sebagai pemegang  kekuasaan  eksekutif  tidaklah  dapat  membuat  perjanjian  internasional  serta merta tanpa keterlibatan daripada DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat  yang  luas  dan  mendasar  bagi  kehidupan  rakyat  yang  terkait  dengan beban  keuangan  negara,  dan/atau  mengharuskan  perubahan  atau pembentukan  undang-undang  harus  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan Rakyat.
Keterlibatan  DPR  dalam  pembuatan  perjanjian  internasional  adalah  bentuk representasi  rakyat  dan  salah  satu  wujud  dari  pelaksanaan  asas  demokrasi  yang menegakkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Makna kata “persetujuan” dalam Pasal  11  UUD  1945  merupakan  perwujudan  kedaulatan  rakyat  yang  dilaksanakan menurut UUD.
Berdasarkan  praktek  di  beberapa  negara,  perjanjian  internasional  dibedakan menjadi  dua  golongan. Pertama, perjanjian  yang  dibentuk  melalui  dua  tahap  yakni perundingan dan penandatanganan. Kedua, perjanjian yang dibentuk melalui tiga tahap yakni perundingan, penandatangan dan ratifikasi. Ratifikasi merupakan salah satu bentuk persetujuan suatu negara untuk terikat perjanjian internasional ( consent to be bound by a
11 Richard Robison dan Vedi Hadiz, Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets (London: Routledge, 2004).
12 Abdul  Muhaimin  Iskandar,  “Demokrasi,  Parlemen  dan  Tata  Nilai  Baru;  Mahkamah  Kehormatan  dan Tipe Ideal Lembaga Penegak Etika Parlemen,” Dpr.go.id, diakses 7 Juli 2023, https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/MKD-53-0610a59df481547d95ae1f6dc8ff212e.pdf.
treaty ).  Persetujuan  untuk  terikat  perjanjian  internasional  dapat  diberikan  dengan  cara yang sesuai kehendak negara-negara peserta pada saat perjanjian itu diadakan. 13 Selain itu, unsur materi muatan perjanjian juga turut memberikan andil dalam penentuan cara persetujuan,  sebagaimana  halnya  yang  terdapat  dalam  Pasal  11  Konvensi  Wina  1969 tentang Hukum Perjanjian menyatakan persetujuan untuk terikat pada perjajian.
Dalam  kaitannya  dengan  golongan  kedua  tersebut,  sistem  hukum  Indonesia menegaskan bahwa untuk perjanjian internasional yang materi muatannya termasuk ke dalam  ketentuan  Pasal  11  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  harus  dilakukan  melalui  ratifikasi (keterlibatan  DPR).  Ratifikasi  ini  menjadi  suatu  cara  bagi  lembaga  perwakilan  rakyat untuk  meyakinkan  bahwa  wakil  pemerintah  (eksekutif)  yang  turut  serta  dalam perundingan  dan  menandatangani  suatu  perjanjian  tidak  keluar  dari  instruksi  atau melakukan hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum.
Namun  lebih  daripada  itu,  keterlibatan  DPR  sebagai  representasi  dari  rakyat sebenarnya  juga  harus  dimaknai  secara  utuh  bukan  hanya  pada  saat  pengesahan melainkan  pada  proses-proses  lain  pada  pembuatan  perjanjian  internasional  termasuk transparansi  informasi  pada  saat  perundingan  perjanjian  internasional,  sehingga  dalam pembuatan perjanjian internasional DPR pun dapat memberikan masukan-masukan yang berpedoman pada kepentingan rakyat dan nasional serta hal ini juga merupakan bentuk pelaksanaan  fungsi  pengawasan  daripada  DPR  untuk  memastikan  bahwa  pada  proses pembentukan perjanjian internasional yang dilakukan pemerintah haruslah menguntungkan bagi pihak Indonesia.
Keterlibatan rakyat, khususnya DPR dalam pembentukan perjanjian internasional dapat  dilihat  pada  praktik-praktik  dari  beberapa  negara  dalam  demokratisasi pembentukan perjanjian internasional sebagai berikut:
a. Amerika Serikat
Dr. Hestemeyer memberikan contoh proses demokratisasi dan transparansi dalam pembentukan dan pengesahan perjanjian internasional di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Kongres memainkan peran penting sehubungan dengan perjanjian perdagangan. Secara  konstitusional  Pasal  I  Bagian  8  memberi  Kongres  kekuatan “untuk  mengatur perdagangan  dengan  negara-negara  asing”. Namun,  menurut  Pasal  II  Bagian  2,
13 Nanda  Indrawati,  “Praktik  Ratifikasi  Perjanjian  Internasional  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018,” Jurnal Law, Development & Justice Review , Vol. 3, No. 1 (2020): 99–120.
Presidenlah  yang  memiliki  kekuasaan  untuk  membuat  perjanjian “dengan  saran  dan persetujuan Senat ... dengan syarat dua pertiga dari Senator hadir dengan persetujuan”.
Untuk  perjanjian  perdagangan,  telah  menjadi  persyaratan de-facto bagi  Kongres untuk  meloloskan  suatu  undang-undang  yang  memberikan  wewenang  kepada  “ Trade Promotion  Authority ” di bawah Presiden.  Undang-undang tersebut  menetapkan tujuan yang perlu dicapai dalam proses kesepakatan perdagangan dan juga menentukan prosedur yang  perlu  diikuti  dalam  negosiasi,  seperti  persyaratan  konsultasi  bagi  Perwakilan Perdagangan  Amerika  Serikat,  yaitu  kantor  pemerintah  yang  bertanggung  jawab  atas negosiasi,  dengan  Kongres.  Kongres  menentukan  tujuan  negosiasi  perdagangan, diperbarui  secara  konstan  dan  menyetujui  kesepakatan  apa  pun  yang  dihasilkan  dari negosiasi,  dalam  voting.  Dengan  demikian,  sistem  AS  menawarkan  pengawasan demokratis atas mandat negosiasi dengan voting di parlemen dan keterlibatan parlemen dalam proses negosiasi. Keterlibatan parlemen dalam mandat sebagai bentuk persetujuan parlemen  untuk  negosiasi,  memperkuat  posisi  negosiator  dan  memastikan  bahwa parlemen  telah  berkomitmen  pada  negosiasi.  Ditambah  konsensus  bipartisan  untuk memastikan  bahwa  perubahan  pemerintah  tidak  akan  mempengaruhi  negosiasi. Keterlibatan  parlemen  juga  merupakan  salah  satu  aspek  untuk  memastikan  proses negosiasi yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara demokratis. AS mencoba untuk  memastikan  bahwa  suara  industri,  dan  juga  masyarakat  sipil,  terdengar  dalam negosiasi. 14

## b. Jerman
Mahkamah  Konstitusi  Federal  Jerman  atau Bundesverfassungsgericht memilik yurisprudensi  terkait  dengan  hak Bundestag (Parlemen)  untuk  diberikan  informasi mengenai  “ European  Stability  Mechanism ”.  Dijelaskan  bahwa Bundestag wajib diberikan informasi sedemikian rupa sehingga Bundestag bisa memberikan pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan Pemerintah secara efektif dan sedini mungkin.  Lebih  lanjut,  dalam  kasus  di  mana  terjadi  perundingan  yang  lebih  lama  dari biasanya, Bundesverfassungsgericht tidak  serta  merta  membiarkan  Pemerintah  untuk memberikan  informasi  kepada Bundestag hanya  ketika  perundingan  sudah  berakhir. Pemerintah diwajibkan untuk memberikan informasi ketika perundingan sedang berjalan
14 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap UUD NRI 1945, hlm. 97.
sehingga Bundestag dapat  melaksanakan  haknya  untuk  berpartisipasi  secara  efektif terhadap proses perundingan.
Tidak  ada  aturan  dalam  Basic  Law  Jerman  yang  mengatur  hak Bundestag atas informasi mengenai proses perundingan yang dilakukan oleh Pemerintah (lebih-lebih hak untuk mengubah proses tersebut).  Namun, untuk  mencegah penolakan terhadap traktat dalam tahap ratifikasi oleh Parlemen (Pasal 59 ayat (2) Basic Law ), Pemerintah secara rutin  memberikan  informasi  kepada  Parlemen,  lebih  khususnya  komite-komite  yang bertanggung  jawab  sedini  mungkin  terkait  proses  perundingan.  Komite-komite  yang paling  sering  menerima  informasi  mengenai  proses  perundingan  traktat  yang  sedang berlangsung  biasanya  ialah  “ Committee  on  Foreign  Affairs”,  “Committee  on  Human Rights  and  Humanitarian  Aid”,  “Committee  on  Economic  Cooperation  and Development”,  dan  “Committee  on  Legal  Affairs”. Lebih  dari  itu,  Pemerintah  juga memiliki kewenangan penuh untuk memberikan informasi kepada “ Commitee on Foreign Affairs ” dalam tahap perundingan traktat. Keputusan ini bergantung pada pertimbangan yang  berbeda-beda,  misalnya  apakah  proses  memberikan  informasi  ini  dapat membeberkan  taktik  atau  posisi  negosiasi  yang  dapat  melemahkan  daya  tawar Pemerintah. 15

## c. Selandia Baru
Berdasarkan pada Rules of Procedure dari House of Representatives , Pemerintah memiliki obligasi untuk menyampaikan traktat-traktat berikut ini pada Kamar Parlemen: traktat  yan  membutuhkan  ratifikasi, approval, pencapaian  atau  penerimaan,  dan penarikan  dari  traktat  tersebut;  traktat  yang  melalui  prosedur-prosedur  ini  secara mendesak,  sesuai  dengan  beberapa  kepentingan  nasional;  traktat  bilateral  mengenai kepentingan sentral, yang tidak membutuhkan ratifikasi, approval atau penerimaan dalam arti  tertentu,  di  mana  Menteri  Luar  Negeri  dan  Perdagangan  memutuskan  harus  untuk disampaikan pada House of Representatives .
Traktat  ini  harus  disampaikan  pada  Parlemen  dengan  didampingi  oleh  sebuah “analisis kepentingan nasional”, yang berfungsi sebagai latar belakang dari permintaan tersebut,  dan  perincian  mengenainya.  Traktat  dan  analisis  kepentingan  nasional  ini diberikan kepada Komite Urusan Luar Negeri, Pertahanan dan Perdagangan ( Hereinafter – “Komite Urusan Luar Negeri”), yang akan memeriksa mereka atau diberikan kepada
15 Ibid., hlm. 98-99.
komite  lainnya  untuk  diperiksa.  Jika  Komite  Urusan  Luar  Negeri  tidak  mampu  untuk bersidang dalam kurun waktu tujuh hari sejak traktat tersebut disampaikan, dan subyek yang  dibahas  dalam  traktat  tersebut  secara  jelas  merupakan  kompetensi  dari  komite lainnya,  maka  Juru  Bicara  dari House  of  Representatives akan  memberikan  traktat tersebut pada komite lainnya untuk diperiksa dan melaporkannya pada Kamar Parlemen. Komite  harus  mempertimbangkan  apakah  perlu  melibatkan House  of  Representatives pada beberapa aspek  dari  traktat ini. Komite harus  menambahkan analisis kepentingan nasional sebagai lampiran pada laporannya. 16
Berdasarkan  praktik  pembuatan  perjanjian  internasional  dari  beberapa  negara  di atas  dapat  dilihat  bahwa  keterlibatan  DPR  tidak  hanya  pada  saat  ratifikasi  perjanjian internasional saja melainkan mulai dari tahap perundingan seperti misalkan di Jerman, DPR  atau  parlemen  wajib  diberikan  informasi  terkait  proses  perundingan  yang  sedang dilangsungkan  oleh  Pemerintah.  Begitupun  di  Amerika  Serikat,  Parlemen  justru  dapat ikut dalam proses negosiasi pada perjanjian-perjanjian internasional untuk bidang-bidang tertentu.
Sedangkan jika dibandingkan dengan praktik pembentukan perjanjian internasional di  Indonesia,    keterlibatan  DPR  sebagai  wujud  partisipasi  rakyat  dalam  pembentukan perjanjian  internasional  dapat  dikatakan  cukup  minim,  sebab  dalam  UU  Perjanjian Internasional,  keterlibatan  DPR  hanya  sebatas  pada  tahap  akhir  saja  yakni  pada  tahap pengesahan sehingga menimbulkan kesan bahwa DPR dimaknai hanya sekedar lembaga pemberi  stempel  pengesahan  saja  terhadap  sebuah  perjanjian  internasional  yang  akan diikatkan oleh Pemerintah Indonesia.
Kendati dalam Pasal 2 UU Perjanjian Internasional disebutkan terkait mekanisme konsultasi oleh pemerintah melalui Menteri Luar Negeri terkait perjanjian internasional yang yang menyakut kepentingan publik.  Akan tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah mekanisme Konsultasi tersebut di atas bersifat sukarela ataukah sebuah kewajiban bagi eksekutif. Tidak ada penjelasan sampai dimana peranan DPR dalam konsultasi ini dan apa saja yang menjadi materi konsultasi.
Pentingnya  pengaturan  norma  mengenai  partisipasi  publik  umumnya,  dan  DPR khususnya  adalah  untuk  menjaga  kesalahan  tafsir  dari  pemerintah  mengenai  jenis perjanjian  internasional  yang  memberikan  dampak  luas  terhadap  masyarakat.  Sebagai
16 Ibid., hlm. 105.
contoh, perjanjian internasional yang berkaitan dengan bidang ekonomi antara Indonesia dengan  Jepang  yakni Agreement  Between  the  Republic  of  Indonesia  and  Japan  for  an Economic  Partnership 2007  atau  yang  biasa  disebut Indonesia-Japan  Economic Partnership (IJEPA),  yang  disahkan  lewat  Perpres  Nomor  36  Tahun  2008.  Perjanjian yang terdiri dari tidak kurang 154 pasal mengatur kerjasama ekonomi dua negara yang sangat luas. Mulai dari aturan perdagangan berbagai jenis produk dan jasa kepabeanan dan bea masuk, pajak, investasi, hak atas kekayaan intelektual (hak cipta, merek dagang, desain  industri,  paten),  persaingan  usaha,  penyediaan  barang  pemerintah  ( government procurement ), pergerakan orang, sampai dengan penyelesaian sengketa.
Luasnya cakupan perjanjian dan mengingat besarnya nilai dan volume kerjasama antara ekonomi antara Indonesia dan Jepang, terlihat jelas bahwa perjanjian ini memiliki dampak  yang  luas  bagi  Indonesia  dan  oleh  karenanya  sangat  penting.  Jepang  sendiri menganggap  perjanjian  ini  amatlah  sangat  penting,  sehingga  Pemerintah  Jepang memerlukan  persetujuan  parlemennya  terlebih  dahulu  sebelum  menyatakan  terikat dengan  perjanjian  ini.  Namun,  Indonesia  sendiri  menyatakan  keterikatannya  dengan perjanjian ini tanpa  adanya  keterlibatan rakyat dalam hal  ini DPR sebagai representasi dari rakyat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan melainkan menyatakan keterikatannya dengan perjanjian ini setelah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres).
Lebih  jauh,  jika  melihat  ketentuan  di  dalam  Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Internasional (UU Perdagangan Internasional), bahwa Pemerintah  Indonesia  perlu  berkonsultasi  dengan  DPR  setelah  perjanjian  internasional ditandatangani.  Pada  saat  konsultasi,  baru  akan  diputuskan  apakah  perjanjian perdagangan  internasional  perlu  diratifikasi  dalam  bentuk  undang-undang  yang membutuhkan persetujuan legislatif atau dapat dilaksanakan langsung oleh pemerintah dalam bentuk Peraturan Presiden. Dalam hal persetujuan diperlukan, ada kemungkinan bahwa  DPR  tidak  memberikan  persetujuannya  dan  perjanjian  tersebut  dibatalkan. Pemerintah  Indonesia  akan  menemukan  lebih  banyak  kesulitan  dalam  merumuskan kebijakan,  termasuk  mendapatkan  persetujuan  untuk  perjanjian  perdagangan internasional.
Ini membawa konsekuensi terhadap negosiasi perdagangan internasional di masa depan. UU Perjanjian Internasional meningkatkan ketidakpastian seputar posisi Indonesia di berbagai bidang komitmen dan kerjasama internasional. Mengacu kembali pada Article
26  of  the  Vienna  Convention  on  the  Law  of  Treaties bahwa  setiap  negara  yang  telah sepakat  mengikatkan  dirinya  dalam  perjanjian  internasional  maka  wajib  melaksanakan dengan  itikad  baik  terlepas  hal  tersebut  bertentangan  dengan  konstitusi  atau  hukum nasionalnya, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.
Sejalan dengan hal tersebut jika merujuk pada penafsiran dari MK dalam Putusan MK  Nomor  13/PUU-XVI/2018,  MK  juga  menafsirkan  bahwa  konsultasi  ini  hanyalah konsultasi terkait apakah perjanjian internasional yang sedang dirundingkan merupakan perjanjian  internasional  yang  akan  disahkan  melalui  Peraturan  Presiden  atau  melalui Undang-Undang, sedangkan tidak terdapat ketentuan atau sistem yang mengatur secara lebih prosedural terkait keterlibatan secara langsung dari rakyat seperti misalkan dalam tahap konsultasi dengan DPR dilakukan juga diskusi internal untuk membahas draft atau rancangan dari perjanjian  internasional yang sedang dirundingkan, sehingga partisipasi rakyat untuk memberikan masukan-masukan serta memperoleh informasi dalam proses perundingan  dapat  terakomodir  dengan  baik.  Sehingga  ketidakjelasan  sistem  ini menunjukan  tidak  adanya  transparansi  dan  adanya  keterbatasan  partisipasi  legislatif dalam proses pembentukan perjanjian internasional.

## 2. Penerapan  Metode  RIA  sebagai  Upaya  Optimalisasi  Keterlibatan  Rakyat dalam Pembentukan Perjanjian Internasional
Alinea  ke-4  Pembukaan  UUD  NRI  1945  secara  implisit  menuangkan  tentang konsep  negara  kesejahteraan,  yakni  melalui  frasa “memajukan  kesejahteraan  umum”.
Tujuan  negara  sebagaimana  termaktub  dalam  Alinea  ke-4  tersebut  kemudian  juga menjadi dasar dalam konsideran menimbang UU Ratifikasi Perjanjian Internasional. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari pembuatan perjanjian internasional adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kerjasama-kerjasama internasional.
Menyadari  arti  pentingnya  perjanjian  internasional  dalam  mewujudkan kesejahteraan  rakyat,  maka  keterlibatan  rakyat  menjadi  syarat  utama  yang  tidak  boleh dikesampingkan. Pada tingkat yang paling minim 17 , keterlibatan rakyat ini adalah melalui partisipasi  DPR.  Salah  satu  metode  yang  dapat  diterapkan  untuk  meningkatkan
17 Dikatakan pada tingkat yang paling  minim karena dalam pembuatan perjanjian internasional idealnya juga  harus  melibatkan  komponen  masyarakat  yang  lebih  luas,  yakni  tidak  hanya  lembaga  perwakilan, namun  juga  komponen  masyarakat  yang  akan  menerima  dampak  secara  langsung  maupun  secara  tidak langsung dari lahirnya suatu perjanjian internasional ( key stakeholder ).
keterlibatan  rakyat  adalah  melalui  metode  RIA.  Metode  RIA  pertama  kali  diterapkan sebagai  suatu  proses  dalam  pembuatan  kebijakan  pemerintahan  Amerika  pada  tahun 1970-an. 18 Namun mulai popular setelah Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)  mulai  menerapkan  ide  dan  mempublikasikan  RIA  pada  bulan Maret 1995 dalam bentuk pedoman penerapan RIA. Penggunaan RIA untuk pengajuan peraturan  baru  telah  diwajibkan  di  pemerintah  pusat  Inggris  sejak  tahun  1998  dan pedoman RIA diperkenalkan pada tahun 2000 untuk departemen pemerintahan di Inggris. Pada tahun 2001, 20 negara anggota OECD mengklaim telah menerapkan RIA. 19
Definisi RIA menurut OECD:
“…RIA’s most important contribution to the quality of decisions is not the precision of the calculations used, but the action of analyzing – questioning, understanding real- world impacts and exploring assumptions”.
(Terjemahan  bebas:  Kontribusi  terpenting  RIA  terhadap  kualitas  keputusan bukanlah ketepatan perhitungan yang digunakan, tetapi menganalisis – mempertanyakan, memahami dampaknya terhadap dunia nyata, dan mengeksplorasi asumsi, pendapat, ide, atau gagasan).
Dari  definisi  di  atas,  metode  RIA  sejatinya  ditujukan  untuk  menciptakan good regulatory  governance –  tata  kelola  pemerintahan  yang  mengembangkan  perumusan peraturan yang efektif dan dapat memberikan kebermanfaatan dalam kehidupan sosial. 20 Dalam konteks pembentukan perjanjian internasional, maka penerapan metode RIA ini ditujukan  untuk  melahirkan  perjanjian  internasional  yang  lebih  berorientasi  pada kepentingan  nasional  atau  kepentingan  rakyat,  sehingga  potensi  penyalahgunaan wewenang  oleh  pemerintah  melalui  pembuatan  perjanjian  internasional  menjadi berkurang.
Secara  lebih  spesifik,  metode  RIA  merupakan  alat  untuk  mencapai  standar internasional  untuk  kebijakan  berkualitas  sebagaimana  tercantum  dalam  OECD,  yang tahapannya terdiri dari: 21
18 David Parker, “Regulatory Impact Assessment,” Management Focus 24 (2006).
19 Henny Andriani, “Partisipasi Bermakna sebagai Wujud Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang- Undang,” UNES Journal of Swara Justisia , Vol. 7, No. 1 (2023): 306–18.
20 Ida  Nurseppy,  Paryadi,  dan  David  Ray, Pedoman  Kaji  Ulang  Peraturan  Indonesia (Balitbang Disperindag, Dinas Perindag Bali, PEG, USAID, 2002).
21 Emmy Suparmiatun et al., Kajian Ringkas Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk Menilai Kebijakan (Peraturan dan Non Peraturan) di Kementerian PPN/BAPPENAS (Jakarta: Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS, 2011).
a. Mendefinisikan  konteks  kebijakan  dan  tujuan  khususnya  mengidentifikasi  secara sistemik masalah yang menyebabkan diperlukannya pengaturan oleh pemerintah;
b. Mengidentifikasi  dan  mendefinisikan  semua  opsi  peraturan  dan  kebijakan  lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang akan ditetapkan;
c. Mengidentifikasi  dan  mengkuantifisir  dampak  dari  opsi  yang  dipertimbangkan, termasuk efek biaya, manfaat dan pendistribusian;
d. Membangun strategi penegakan hukum dan kepatuhan dari setiap opsi, termasuk mengevaluasi efektivitas dan efisisensi tiap pilihan;
e. Membangun  mekanisme  monitoring  untuk  mengevaluasi  keberhasilan  kebijakan yang  dipilih  dan  member  masukan  informasi  untuk  respon  pengaturan  di  masa mendatang;
f. Konsultasi  publik  secara  sistematis  untuk  memberi  kesempatan  kepada  semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan.
Dari  ke-6  tahapan  di  atas,  salah  satu  tahapan  yang  sangat  penting  dalam  upaya meningkatkan  keterlibatan  rakyat  adalah  terkait  konsultasi  publik.  Keterlibatan  rakyat yang  salah  satunya  melalui  peran  lembaga  perwakilan  berfungsi  untuk  memberikan masukan  yang  berpedoman  pada  kepentingan  rakyat  dan  nasional.  Oleh  karena  itu, pengawasan  dan  kajian  mendalam  sebelum  ditandatanganinya  perjanjian  internasional sangat  diperlukan  melalui  keterlibatan  DPR  atau  bahkan  komponen  masyarakat  yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak dari perjanjian internasional yang akan dibuat.
Diperlukannya persetujuan DPR oleh pemerintah dalam membuat suatu perjanjian internasional mulai dari proses perencanaan ataupun tahap perundingan, merupakan salah satu  cara  untuk  melaksanakan  analisa  implementasi  sebagaimana  disyaratkan  dalam metode  RIA  di  atas.  Dengan  kata  lain,  sebelum  Pemerintah  menandatangani  satu perjanjian internasional perlu dijawab dahulu apakah perjanjian tersebut selaras dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila memang dibutuhkan  untuk  kepentingan  nasional  tetapi  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum nasional  maka  perlu  ada  analisa  ketentuan  hukum  mana  yang  harus  disesuaikan  untuk menjamin bahwa perjanjian internasional itu dapat dilaksanakan dalam wilayah nasional.
Hal  tersebut  di  atas  penting  untuk  dilakukan  sebagai  upaya  preventif  mencegah adanya perjanjian internasional yang diajukan judicial review ke MK. Sebab sejauh ini
salah satu undang-undang ratifikasi perjanjian internasional yang diuji di MK adalah UU No. 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast Asian Nations (Piagam  Perhimpunan  Bangsa-Bangsa  Asia  Tenggara). 22 Meskipun judicial review atas UU No. 38 Tahun 2008 tersebut ditolak oleh MK, namun hal tersebut tidak berarti bahwa judicial review terhadap undang-undang ratifikasi perjanjian internasional selanjutnya  juga  akan  terus  ditolak  oleh  MK.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam pertimbangan hukum putusan MK yang antara lain menyatakan, “Meski Indonesia telah mengikatkan  diri  dalam  Perjanjian  Internasional,  namun  sebagai  negara  berdaulat Indonesia tetap mempunyai hak mandiri untuk memutus keterikatan perjanjian itu jika dirasa  merugikan  atau  tidak  memberi  manfaat”. 23 Untuk  mengantisipasi  potensi dilanggarnya hak-hak rakyat dari  lahirnya suatu perjanjian internasional, baik  itu yang menyangkut aspek sosial, ekonomi, maupun politik, maka metode RIA hendaknya dapat menjadi pedoman dalam pembentukan perjanjian internasional.
Dalam praktiknya di Indonesia selama ini, metode RIA di Indonesia dikembangkan terutama oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Sejak tahun 2003, bersama  dengan  beberapa  kementerian/lembaga  lain,  Kementerian  Perencanaan Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Kementerian PPN/Bappenas). 24 Salah satu  langkah paling penting  yang dilakukan  adalah menyusun dan  meluncurkan  buku  panduan  pelaksanaan  metode  RIA  pada  tahun  2009  dengan dukungan beberapa lembaga donor melalui The Asia Foundation . Dengan adanya buku panduan  tersebut,  berbagai  pihak  (khususnya:  instansi  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah)  dapat  mengenal  lebih  jauh  metode  RIA.  Meskipun  demikian,  dalam  konteks pembentukan  peraturan  perundang-undangan  pun  hingga  saat  ini  secara  kelembagaan metode RIA belum diterapkan. 25
Dengan  demikian,  dalam  beberapa  aspek  pembentukan  kebijakan,  metode  RIA belum  menjadi  suatu  acuan  yang  dijadikan  standar  oleh  pemerintah.  Padahal  semakin bagus metode yang digunakan dalam pembuatan suatu kebijakan, maka akan mendorong
22 Noor Sidharta et al., “Judicial Preview on the Bill on International Treaty Ratification,” Constitutional Review , Vol. 3, No. 1 (2017): 24–42.
23 Putusan  MK  No.  33/PUU-IX/2011  tentang  Pengujian  Undang-Undang  No.  38  Tahun  2008  tentang Pengesahan perjanjian internasional Charter of The Association of Southeast Asian Nations, hlm. 193-194.
24 Suparmiatun et al., Loc.cit.
25 Nasokah,  “Penerapan  Metode  Regulatory  Impact  Assessment  (RIA)  dalam  Proses  Pembentukan Peraturan  Daerah  (Studi  Penerapan  Metode  RIA  di  Kota  Jogjakarta  Tahun  2008)”  (Universitas  Islam Indonesia, 2011).
pula peningkatan kualitas legislasi yang tidak hanya sekedar berupaya memenuhi etalase lembaran  negara. 26 Dalam  konteks  pembentukan  perjanjian  internasional  yang  akan berdampak besar  terhadap kepentingan nasional, maka penerapan metode RIA yang di dalamnya  mengedepankan  keterlibatan  rakyat  justru  sangat  sesuai  dalam  mendorong proses pelaksanaan keadulatan rakyat.
Sejalan  dengan  itu,  ada  dua  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  prinsip  negara hukum, pertama adalah substantive due process of law , dan kedua adalah procedure due process  of  law . 27 Ketika  sudah  menyentuh  pada procedure  due  process  of  law, maka partisipasi  publik  itu  kemudian  juga  harus  masuk  menjadi  suatu  hal  yang  harus diperhatikan  dalam  konteks  pembentukan  undang-undang.  Sebab  itu  adalah  sendi demokrasi. 28 Pertanyaannya  yang  kemudian  lahir  adalah  masyarakat  yang  mana  yang harus kita dengar? Maka sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip hak asasi manusia, maka  yang  pertama  (kita  boleh  menetapkan  prioritas,  tergantung  para  pembentuk kebijakan), bahwa yang didengar yang pertama adalah mereka yang akan terkena dampak dari  lahirnya  suatu  kebijakan.  Dalam  kaitan  dengan  hak  asasi  manusia,  terutama procedure rights , ada yang namanya the right to be heard , yakni hak untuk didengar. Hak ini  menjadi  mutlak  sebab  dialah  yang  akan  terkena  dampak  dari  kebijakan  tersebut. Begitu  ia  didengar,  masuk  hak  yang  selanjutnya,  yakni the  right  to  consideration ,  hak untuk dipertimbangkan. 29 Dengan demikian, tanpa pemenuhan hak-hak prosedural , maka hak-hak  substantif  akan  sulit  dipenuhi.  Tanpa  melakukan procedure pada  tahap pembentukan undang-undang, yang dalam konteks ini perjanjian internasional, maka hal- hal yang bersifat substantif itu juga kemungkinan besar tidak akan dapat terpenuhi.
Oleh  karena  itu,  dalam  kerangka  perlindungan  terhadap  hak-hak  rakyat  melalui procedure  due  process  of  law, maka  dalam  penerapan  RIA,  OECD  memiliki checklist yang berupa daftar pertanyaan yaitu: 30
26 Fathul  Hamdani,  “Studi  Komparasi  Pengujian  Undang-Undang  dalam  Sistem  Hukum  Prancis  dan Indonesia  dalam  Rangka  Pembaruan  Hukum  di  Indonesia”  (Universitas  Mataram,  2021), http://eprints.unram.ac.id/25681/.
27 Komisi  Yudisial, Problematika  Hukum  dan  Peradilan (Jakarta:  ekretariat  Jenderal  Komisi  Yudisial Republik Indonesia, 2014).
28 Joko  Riskiyono,  “Public  Participation  in  the  Formation  of  Legislation  to  Achieve  Prosperity,” Jurnal Aspirasi , Vol. 6, No. 2 (2015): 159–76.
29 Ana  Fauzia  dan  Fathul  Hamdani,  “Aktualisasi  nilai-nilai  pancasila  dan  konstitusi  melalui  pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah,” Jurnal Indonesia Berdaya , Vol. 2, No. 2 (2021): 157– 66.
30 Rahmad Satria, “Penerapan Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam Penyusunan Regulasi Daerah,” Masalah-Masalah Hukum , Vol. 44, No. 2 (2015): 178–88.
a. Apakah masalah benar-benar terdefinisi?
b. Apakah langkah yang dilakukan pemerintah telah dijustifikasi?
c. Apakah  aturan  tersebut  merupakan  bentuk  yang  paling  baik  dalam  tindakan  yang dilakukan pemerintah.
d. Apakah terdapat dasar yang kuat untuk aturan tersebut?
e. Apakah level pemerintah yang tepat untuk melakukan tindakan ini?
f. Apakah manfaat dari penerapan aturan melebihi biayanya?
g. Apakah  efek  distribusi  dari  penerapan  aturan  kepada  seluruh  masyarakat  diketahui secara transparan?
h. Apakah aturan jelas, konsisten, menyeluruh dan dapat diakses oleh semua pengguna?
i. Apakah  semua  pihak  yang  berkepentingan  telah  mendapatkan  kesempatan  untuk mempresentasikan pandangan mereka?
j. Bagaimana kepatuhan penerapan aturan akan tercapai?
Dari 10 pertanyaan di atas, salah satu pertanyaan yang paling krusial menyangkut partisipasi  publik  adalah  terkait  poin  ke-9,  yakni  apakah  semua  pihak  yang berkepentingan  telah  mendapatkan  kesempatan  untuk  mempresentasikan  pandangan mereka. Penerapan metode ini tentunya akan semakin mendukung upaya aktif pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan. Sebab dalam perspektif negara kesejahteraan (Welfare State) , negara juga disebut sebagai social services state atau an agency of services (negara sebagai alat pelayanan) atau social rechtsstaat (negara hukum sosial). 31 Bentuk pelayanan terhadap warga negara dalam konteks mewujudkan kesejahteraan umum adalah bahwa pemerintah dalam membangun kerjasama internasional harus senantiasa mempertimbangkan  kepentingan  nasional,  dengan  bersandar  pada  prinsip-prinsip keadilan, yakni dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Adapun yang dimaksud secara merata dan seimbang adalah pentingnya penghormatan terhadap hak  rakyat  untuk  didengar,  baik  itu  secara  langsung  dengan  melibatkan  elemen masyarakat yang terkena dampak dari suatu perjanjian internasional ataupun secara tidak langsung melalui DPR.

## E. PENUTUP
31 Ana  Fauzia  dan  Fathul  Hamdani,  “Sanksi  Penundaan  atau  Penghentian  Jaminan  Sosial  Pada  Masa Pandemi COVID-19,” Jurnal Kajian Pembaruan Hukum , Vol. 1, No. 2 (2021): 133–74.
Dalam  praktiknya,  keterlibatan  DPR  sebagai  wujud  partisipasi  rakyat  dalam pembentukan perjanjian internasional dapat dikatakan cukup minim. Kendati Pasal 2 UU Perjanjian  Internasional  menyebutkan  mekanisme  konsultasi  oleh  pemerintah  terkait perjanjian  internasional  yang  menyakut  kepentingan  publik.  Akan  tetapi  tidak  ada penjelasan lebih lanjut apakah mekanisme konsultasi tersebut di  atas bersifat suka rela ataukah sebuah kewajiban bagi eksekutif. Tidak ada penjelasan sampai dimana peranan DPR  dalam  konsultasi  ini  dan  apa  saja  yang  menjadi  materi  konsultasi.  Pentingnya pengaturan  norma  mengenai  partisipasi  publik  umumnya,  dan  DPR  khususnya  adalah untuk menjaga kesalahan tafsir dari pemerintah mengenai jenis perjanjian internasional yang memberikan dampak luas terhadap masyarakat.
Dengan  diterapkannya  metode  RIA,  maka  diharapkan  dapat  melahirkan perjanjian  internasional  yang  lebih  berorientasi  pada  kepentingan  nasional  atau kepentingan  rakyat.  Salah  satu  tahapan  dalam  metode  RIA  sebagaimana  dirumuskan OECD  adalah  terkait  “konsultasi  publik”,  sehingga  dengan  mengadopsi  metode  ini, keterlibatan rakyat yang salah satunya melalui peran lembaga perwakilan dapat berfungsi untuk  memberikan  masukan  yang  berpedoman  pada  kepentingan  rakyat  dan  nasional. Selain  itu,  OECD  juga  memiliki checklist yang  berupa  daftar  pertanyaan,  yang  salah satunya adalah menanyakan apakah semua pihak yang berkepentingan telah mendapatkan kesempatan  untuk  mempresentasikan  pandangan  mereka.  Dengan  keterlibatan  pihak- pihak yang berkepentingan tersebut, maka ini dapat menjadi salah satu bentuk mekanisme pengawasan  dan  kajian  mendalam  sebelum  ditandatanganinya  perjanjian  internasional oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriani,  Henny.  “Partisipasi  Bermakna  sebagai  Wujud  Asas  Keterbukaan  dalam Pembentukan  Undang-Undang.” UNES  Journal  of  Swara  Justisia ,  Vol.  7,  No.  1 (2023): 306–18.
Asshiddiqie,  Jimly.  “Judicial  Review  &  Matinya  TGPTPK.” Diktum:  Jurnal  Kajian Putusan  Pengadilan 1  (2002).  https://leip.or.id/tag/judicial-review-matinya- tgptpk/.
Beckman, Robert, dan Dagmar Butte. “Introduction to International Law.” Ilsa.org, 2013. http://www.ilsa.org/jessup/intlawintro.pdf.
Elnizar,  Norman  Edwin.  “Keterlibatan  DPR  dalam  Perjanjian  Internasional  Diperluas,
Ahli Sarankan Prosedur Lebih Rinci.” Hukum Online, 2019. https://www.hukumonline.com/berita/a/keterlibatan-dpr-dalam-perjanjian-
internasional-diperluas--ahli-sarankan-prosedur-lebih-rinci- lt5c2f081e81922/?page=2.
Fauzia,  Ana,  dan  Fathul  Hamdani.  “Aktualisasi  nilai-nilai  pancasila  dan  konstitusi melalui  pelokalan  kebijakan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  di  daerah.” Jurnal Indonesia Berdaya , Vol. 2, No. 2 (2021): 157–66.
———.  “Sanksi  Penundaan  atau  Penghentian  Jaminan  Sosial  Pada  Masa  Pandemi COVID-19.” Jurnal Kajian Pembaruan Hukum , Vol. 1, No. 2 (2021): 133–74.
Hamdani,  Fathul.  “Studi  Komparasi  Pengujian  Undang-Undang  dalam  Sistem  Hukum Prancis dan Indonesia dalam Rangka Pembaruan Hukum di Indonesia.” Universitas Mataram, 2021. http://eprints.unram.ac.id/25681/.
Hamdani,  Fathul, dan Ana Fauzia. “Gagasan Judicial Preview terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam Rangka Pembaruan  Hukum di Indonesia.” Jurnal Kajian Ilmu Hukum , Vol. 12, No. 1 (2022): 42–68.
Indrawati, Nanda. “Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  13/PUU-XVI/2018.” Jurnal  Law,  Development  &  Justice Review , Vol. 3, No. 1 (2020): 99–120.
Iskandar,  Abdul  Muhaimin.  “Demokrasi,  Parlemen  dan  Tata  Nilai  Baru;  Mahkamah Kehormatan dan Tipe Ideal Lembaga Penegak Etika Parlemen.” Dpr.go.id. Diakses
7 Juli 2023. https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/MKD-53-
0610a59df481547d95ae1f6dc8ff212e.pdf.
Komisi  Yudisial. Problematika  Hukum  dan  Peradilan .  Jakarta:  ekretariat  Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
Morgenthau, Hans Joachim, dan Kenneth W. Thompson. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace . 6 ed. New York: McGraw-Hill, 1985.
Nasokah.  “Penerapan  Metode  Regulatory  Impact  Assessment  (RIA)  dalam  Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Penerapan Metode RIA di Kota Jogjakarta Tahun 2008).” Universitas Islam Indonesia, 2011.
Nurseppy,  Ida,  Paryadi,  dan  David  Ray. Pedoman  Kaji  Ulang  Peraturan  Indonesia .
Balitbang Disperindag, Dinas Perindag Bali, PEG, USAID, 2002.
Parker, David. “Regulatory Impact Assessment.” Management Focus 24 (2006).
Riskiyono,  Joko.  “Public  Participation  in  the  Formation  of  Legislation  to  Achieve Prosperity.” Jurnal Aspirasi , Vol. 6, No. 2 (2015): 159–76.
Robison,  Richard,  dan  Vedi  Hadiz. Reorganizing  Power  in  Indonesia:  The  Politics  of Oligarchy in an Age of Markets . London: Routledge, 2004.
Satria,  Rahmad.  “Penerapan  Metode  Regulatory  Impact  Assessment  (RIA)  dalam Penyusunan Regulasi Daerah.” Masalah-Masalah Hukum , Vol. 44, No. 2 (2015): 178–88.
Sefriani. Hukum Internasional Suatu Pengantar . Depok: Raja Grafindo Persada, 2012.
Sidharta,  Noor. Judicial  Preview  terhadap  UU  Ratifikasi  Perjanjian  Internasional . Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
Sidharta, Noor, Sudarsono, I Nyoman Nurjaya, dan Bambang Sugiri. “Judicial Preview
on the Bill on International Treaty Ratification.” Constitutional Review , Vol. 3, No. 1 (2017): 24–42.
Sinaga, Erlina Maria Christin, dan Grenata Petra Claudia. “Reform of the National Legal System  Regarding  the  Ratification  of  International  Treaties  in  the  Protection  of Constitutional Rights.” Jurnal Konstitusi , Vol. 18, No. 3 (2021): 677–701.
Suparmiatun, Emmy, Nur Syarifah, Reghi Perdana, Hendra Wahanu, Edy Priyono, Aswar Haoloan,  Bimo  Haryono,  Ari  Prasetyo,  dan  Much  Nurahmad. Kajian  Ringkas Pengembangan dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk Menilai  Kebijakan  (Peraturan  dan  Non  Peraturan)  di  Kementerian PPN/BAPPENAS . Jakarta: Biro Hukum Kementerian PPN/BAPPENAS, 2011.
Suska.  “Prinsip  Regulatory  Impact  Assessment  dalam  Proses  Penyusunan  Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011.” Jurnal Konstitusi , Vol. 9, No. 2 (2012): 357–79.