## PERENCANAAN LOKASI  PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KARET RAKYAT DI KABUPATEN MANDAILING NATAL, PROVINSI SUMATERA UTARA

## Planning of  Development Location of  Rubber Smallholding in Mandailing Natal Regency, North Sumatera Province
Hadijah Siregar 1) , Santun Risma Pandapotan Sitorus 2)* , Atang Sutandi 2)
1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal, Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan,
Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara 22978
2) Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Fakultas Pertanian IPB, Jl. Meranti Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680

## ABSTRACT
Development  of  preminent  commodity  of  rubber  is  one  of  Mandailing  Natal  Regency  government’s  strategy  to improve  society  prosperity.  To  support  the  mentioned  things,  this  research  is  conducted  with  purpose:  (1)  determining suitability  location  for  the  development  of  rubber  plantation  based  on  physical  aspects  of  land  and  (2)  analysing  and formulating  the  directive  of  rubber  smallholding  potential  development  policy  in  Mandailing  Natal  Regency.  The  land suitability  analysis  spasial  overlay  materials  and  descriptive  analysis  were  implements.  The  research  results  showed  that acreage of potential area for the development of rubber plantation in Mandailing Natal Regency was 460,849 ha (70.4%). The location  and  acreage  which  could  be  to  recommend  for  the  development  of  rubber  plantation  in  Mandailing  Natal  Regency based on location potential and relevant government regulations had been mentioned, and would cover 201,875 ha (30.8%).
Keywords: Land evaluation, potential location, recommended development, rubber smallholding

## ABSTRAK
Pengembangan  perkebunan  karet  merupakan  salah  satu  strategi  yang  cukup  realistis  bagi  pemerintah  Kabupaten Mandailing  Natal  dalam  meningkatkan  perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakatnya.  Untuk  mendukung  hal  tersebut penelitian ini bertujuan untuk: (1) menentukan lokasi yang berpotensi untuk pengembangan tanaman karet rakyat berdasarkan aspek fisik lahan dan (2) menganalisis dan menyusun arahan kebijakan pengembangan perkebunan karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal. Metode analisis dilakukan berdasarkan penentuan kesesuaian lahan, analisis spasial, dan analisis deskripsi. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  lahan  di  Kabupaten  Mandailing  Natal  sesuai  untuk  budidaya  tanaman karet yaitu seluas 460,849 ha (70.4%). Lokasi dan luas areal pengembangan perkebunan karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan potensi lokasi dan peraturan pemerintah terkait telah dikemukakan, dan dapat diarahkan pada lahan seluas 201,875 ha (30.8%).
Kata kunci: Evaluasi lahan, lokasi potensial, pengembangan rekomendasi, karet rakyat

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  eksportir  karet terbesar  kedua  di  dunia  setelah  Thailand.  Indonesia memiliki  areal  perkebunan  karet  terluas  di  dunia  namun produktivitasnya  masih  rendah. International  Rubber Study Group (IRSG) meramalkan bahwa pada tahun 2020 konsumsi  karet  dunia  akan  mencapai  10.9  juta  ton  dan produksi  dunia  mencapai  10.9  juta  ton  sehingga  terdapat surplus  54,000  ton  (Ditjenbun,  2009).  Dalam  rangka penguatan  sektor  perkebunan  di  Indonesia,  pemerintah telah  mencanangkan  program  revitalisasi  perkebunan yakni  suatu  upaya  percepatan  pengembangan  perkebunan rakyat  melalui  perluasan,  peremajaan  dan  rehabilitasi tanaman  perkebunan  yang  didukung  kredit  investasi
perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan tiga komoditas yaitu kelapa sawit, karet dan kakao (Ditjenbun, 2007).
Berdasarkan data dan posisi yang cukup strategis tersebut,  karet  diharapkan  menjadi  salah  satu  penggerak kebangkitan  ekonomi  melalui  peningkatan  produksi  yang akan  meningkatkan  ekspor  karet.  Hal  ini  akan  menjadi peluang yang baik bagi Indonesia untuk mengekspor karet dan  hasil  olahan  industri  karet  yang  ada  di  Indonesia  ke negara ‐ negara  lainnya.  Luas  areal  perkebunan  karet Indonesia sekarang ini mencapai 3.52 juta  ha yang terdiri atas 85% perkebunan rakyat dan sisanya perkebunan besar swasta  dan   badan  usaha  milik  negara  dengan  produksi sekitar 3 juta ton dan menyerap sedikitnya 2.30 juta tenaga kerja.  Luas  perkebunan  karet  Indonesia  merupakan  yang
*) Penulis Korespondensi: Telp. (0251) 8422322; Email. santun_rps@yahoo.com
terluas  di  dunia  disusul  Thailand  seluas  2.76  juta  ha. Pemulihan  ekonomi  akibat  krisis  global  tahun  2007 menyebabkan permintaan karet juga meningkat.
Diramalkan  pada  2015  Indonesia  dapat  meningkatkan produksi  dengan  laju  yang  tinggi,  sehingga  dapat melampaui produksi Thailand (Ditjenbun, 2009).
Prospek  karet  alam  akan  baik  selama  ekonomi tumbuh  dengan  baik  dan  produksi  tidak  mengalami gangguan  cuaca,  sehingga  pemerintah  perlu  membuat perencanaan  yang  matang  dalam  peremajaan  dan pembukaan  kebun  karet  baru.  Peluang  untuk  menjadi produsen utama di dunia dimungkinkan, karena Indonesia mempunyai  potensi  sumberdaya  yang  sangat  memadai untuk meningkatkan produksi melalui program revitalisasi perkebunan.  Pengembangan  komoditas  karet  di  lahan kering  dan  kritis  juga  memberi  kontribusi  nyata  dalam memelihara bahkan  memperbaiki lingkungan. Di samping itu,  pengembangan  komoditas  karet  dalam  bentuk agroforestry serta  pemanfaatan  kayu  karet  sebagai pengganti  kayu  dari  hutan  primer  merupakan  kontribusi lain  perkebunan  karet  dalam  konservasi  lingkungan (Boerhendhy et al ., 2003)
Kabupaten  Mandailing  Natal  merupakan  daerah dengan  areal  tanaman  karet  terluas  di  Propinsi  Sumatera Utara.  Berdasarkan  data  statistik,  luas  lahan  yang diusahakan  oleh  masyarakat  sampai  tahun  2008  seluas 71,015  ha  dengan  produksi  34,615  ton  (BPS  Mandailing Natal,  2009).
Permasalahan  utama  yang  dihadapi  perkebunan karet  rakyat  adalah  rendahnya  produktivitas  karet  dan tingginya proporsi areal tanaman karet tua. Mempertimbangkan besarnya potensi pengembangan karet di  Kabupaten  Mandailing  Natal  dan  dalam  upaya penanganan  permasalahan  pengembangan  karet,  perlu dilakukan perencanaan untuk menghindari agar masyarakat  tidak  dirugikan  dengan  menanam  tanaman karet  di  lokasi  yang  tidak  sesuai  dengan  kriteria  tumbuh tanaman  (biofisik),  aspek  spasial  (tata  ruang)  dan  aspek ekonomi.  Diperlukan  arahan  bagi  masyarakat  dalam memilih  lokasi  yang  tepat  untuk  budidaya  tanaman tersebut.
Pemilihan  lokasi  yang  tepat  akan  menghasilkan produktivitas yang maksimal dan akan berkorelasi dengan keuntungan yang didapatnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi yang berpotensi untuk pengembangan  tanaman  karet  rakyat  berdasarkan  aspek fisik  dan  menyusun  arahan  kebijakan  pengembangan perkebunan  karet  rakyat  di  Kabupaten  Mandailing  Natal. Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  menjadi  masukan kepada  Pemerintah  Daerah  dalam  penyusunan  kebijakan pengembangan  perkebunan  karet  rakyat  di  Kabupaten Mandailing Natal.

## BAHAN DAN METODE

## Pengumpulan Data
Penelitian  menggunakan  data  sekunder  yang diperoleh  di  Kabupaten  Mandailing  Natal.  Data  Sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bappeda di Kabupaten Mandailing Natal dan Dinas/Instansi terkait lainnya.

## Teknik  Analisis Data

## Penentuan Lokasi Berpotensi untuk Pengembangan Karet Rakyat
Penentuan lokasi yang berpotensi untuk pengembangan  karet  secara  fisik  dilakukan  dengan meng overlay peta  kesesuaian  lahan  dalam  skala  1:50,000 yang  dibuat  oleh  Bappeda  Kabupaten  Mandailing  Natal dengan  peta  administrasi  Kabupaten  Mandailing  Natal skala 1:50,000 dengan SIG. Peta kesesuaian lahan tersebut merupakan  hasil  evaluasi  kesesuaian  lahan  dengan menggunakan  klasifikasi  kesesuaian  lahan  (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2007; Sitorus, 2004).

## Arahan Kebijakan Pengembangan Perkebunan Karet Rakyat
Penyusunan  arahan  pengembangan  perkebunan karet  rakyat  di  Kabupaten  Mandailing  Natal  dilakukan secara  spasial  dan  deskriptif.  Peta  arahan  pengembangan perkebunan  rakyat  dibuat  dengan  meng overlay peta kesesuaian  lahan  tanaman  karet  dengan  peta  penggunaan lahan  sekarang  ( present  land  use ),  peta  kawasan  hutan (SK.44/Menhut-II/2005  tanggal  16  Februari  2005  tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara  seluas  ±  3,742,120  ha),  peta  cadangan  Hutan Tanaman  Rakyat/HTR  (SK.113/Menhut-II/2008  tanggal 21  April  2008  tentang  Pencadangan  Areal  Hutan  untuk Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat seluas  ±  9,815 ha di  Kabupaten  Mandailing  Natal)  dan  disesuaikan  dengan RTRW  (Rencana  Tata  Ruang  Wilayah)  Kabupaten Mandailing Natal (belum disahkan) serta mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor:  6  tahun  2007  jo  Peraturan  Pemerintah Nomor 3 tahun  2008 tentang  Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan  serta Pemanfaatan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang  Hutan  Kemasyarakatan  serta  Peraturan  Menteri Kehutanan  Nomor  P.49/Menhut-II/2008  jo  nomor: P.14/Menhut-II/2010  tentang  Hutan  Desa  serta  Undang- Undang  Nomor  41  tahun  2009  tentang  Perlindungan Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (Tabel  1).  Semua peta yang di overlay berskala 1:50,000.
Tabel 1. Penentuan arahan pengembangan perkebunan karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal
RTRW SK Menhut No.44/Menhut-II/2005 Penggunaan lahan sekarang Kelas kesesuaian lahan Kategori KB Areal Penggunaan Lain Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Terbatas Kebun karet rakyat tua dan tidak produktif, padang rumput, alang-alang, semak, kebun rakyat (ladang, kebun campuran) S1, S2, S3 Arahan N1,N2 Bukan arahan Sawah,  areal terbangun (pemukiman), perkebunan besar S1, S2, S3, N1,N2 Bukan arahan KL Kawasan Suaka Alam Hutan Lindung Apapun jenis penggunaan lahan S1, S2, S3, N1,N2 Bukan arahan
KB = Kawasan Budidaya, KL = Kawasan Lindung.
Penentuan arahan
potensi pengembangan perkebunan  karet  rakyat  di  Kabupaten  Mandailing  Natal dalam  penelitian  ini  mempertimbangkan  status  kawasan hutan.  Kawasan  yang  dipertimbangkan  adalah  kawasan hutan  produksi  sebagai  kawasan  budidaya  kehutanan, sedangkan  kawasan  hutan  suaka  alam  dan  hutan  lindung yang  tujuannya  untuk  melindungi  kelestarian  alam  tidak diarahkan untuk pengembangan karet. Lokasi-lokasi untuk tanaman  pangan  seperti  penggunaan  lahan  sawah  tidak akan  diarahkan  untuk  pengembangan  tanaman  karet,  hal ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Dalam  peraturan-peraturan  yang  berhubungan dengan  kehutanan  tersebut  disebutkan  bahwa  hutan produksi  dapat  dimanfaatkan  menjadi  hutan  tanaman rakyat,  hutan  kemasyarakatan  dan  hutan  desa.  Hutan tanaman  rakyat  yang  selanjutnya  disingkat  HTR  adalah hutan  tanaman  pada  hutan  produksi  yang  dibangun  oleh kelompok  masyarakat  untuk  meningkatkan  potensi  dan kualitas  hutan  produksi  dengan  menerapkan  silvikultur dalam  rangka  menjamin  kelestarian  sumberdaya  hutan. Hutan  kemasyarakatan  adalah  hutan  negara  yang pemanfaatan  utamanya  ditujukan  untuk  memberdayakan masyarakat  setempat  dan  hutan  desa  adalah  hutan  negara yang  dikelola  oleh  desa  dan  dimanfaatkan  untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
Areal pengembangan karet rakyat dapat dilakukan di areal hutan produksi dengan tanaman karet yang berasal dari  biji  atau seedling atau  bibit  unggul  yang  sesuai,  baik nantinya  akan  sebagai  hutan  kemasyarakatan,  hutan  desa atau hutan tanaman rakyat dengan pengelolaan agroforestry yang  secara  aspek  lingkungan  dapat melindungi kelestarian hutan. Arahan kebijakan pengembangan  perkebunan  karet  rakyat  di  Kabupaten Mandailing  Natal  akan  disusun  secara  deskriptif  dengan pertimbangan  peta  arahan  pengembangan  perkebunan karet  rakyat  di  Kabupaten  Mandailing  Natal,  peraturan- peraturan  pemerintah  serta  mempertimbangkan  arahan pengembangan  wilayah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Mandailing Natal. Kriteria penentuan
arahan
pengembangan  perkebunan  karet  rakyat  di  Kabupaten Mandailing Natal dapat dilihat pada Tabel 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Persebaran Lahan Potensial Secara Fisik Untuk Tanaman Karet
Secara  spasial  lokasi  lahan  berdasarkan  kelas kesesuaian  dapat  dilihat  pada  Gambar  1. Dari  peta kesesuaian lahan untuk tanaman karet diperoleh informasi bahwa  sebagian  besar  lahan  di  Kabupaten  Mandailing Natal  sesuai  untuk  tanaman  karet  yaitu  seluas  460,849  ha (70.4%)  dan  lahan  yang  tidak  sesuai  seluas  193,693  ha (29.6%).  Secara  aktual  sebagian  besar  areal  tergolong kelas  Sesuai  Marjinal  (S3)  yaitu  seluas  421,387  ha (64.4%)  dan  yang  tergolong  kelas  Cukup  Sesuai  (S2) seluas  23,031  ha  (3.52%)  dan  lahan  yang  tergolong  kelas Sangat  Sesuai  (S1)  seluas  16,430  ha  (2.51%)  untuk tanaman karet.
Lahan  dengan  kelas  kesesuaian  S1,  S2  dan  S3 pada  setiap  kecamatan  di  Kabupaten  Mandailing  Natal dengan  luasan  yang  bervariasi  (Tabel  2).  Kecamatan dengan  kelas  kesesuaian  S1  yang  terbesar  adalah kecamatan  Siabu  yaitu  5,915  ha.  Lahan  dengan  kelas kesesuaian  S2  adalah  kecamatan  Batahan  yaitu  seluas 5,326  ha.  Kecamatan  yang  memiliki  kelas  kesesuaian lahan  karet  S3  ada  di  semua  kecamatan  dan  yang  terluas adalah  Kecamatan  Muara  Batang  Gadis  yaitu  seluas 153,857 ha.

## Arahan Kebijakan Pengembangan Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Mandailing Natal

## Persebaran Arahan Lokasi Pengembangan Kebun Karet Rakyat
Lokasi  arahan  pengembangan  tanaman  Karet dibagi  menjadi  beberapa  prioritas  arahan  dengan mempertimbangkan  ketentuan  arahan  pengembangan perkebunan  karet  rakyat  di  Kabupaten  Mandailing  Natal (Tabel  1),  status  areal  kawasan  hutan,  kelas  kesesuaian lahan,  penggunaan  lahan  saat  ini.  Lahan  kelas  S1  dan  S2 dengan  penggunaan  lahan  padang  rumput,  alang-alang, semak  dan  tegalan  di  luar  kawasan  hutan  yang  sesuai untuk  pertanaman  Karet  sudah  tidak  tersedia  lagi  di Kabupaten  Mandailing  Natal  dan  tanaman  karet  tua  tidak terdapat  di  areal  kesesuaian  lahan  S1,  sehingga  lahan- lahan  tersebut  tidak  dipertimbangkan  dalam  penentuan prioritas  arahan  pengembangan  karet  rakyat  di  Kabupaten Mandailing  Natal.  Areal  HTR  yang  telah  ditetapkan semuanya  berada  pada  kelas  kesesuaian  lahan  S3.
Pembagian  prioritas  arahan  pengembangan  dapat  dilihat pada Tabel 3.
Persebaran arahan lokasi pengembangan tanaman Karet disusun dengan pertimbangan Tabel 1 dan 3.  Secara spasial  dapat  dilihat  pada  Gambar  2.  Lahan  yang berpotensi  untuk  pengembangan  tanaman  karet  di
Kabupaten  Mandailing  Natal    seluas  201,875  ha  atau 30.8%  dari  luas  wilayah  Kabupaten  Mandailing  Natal. Kecamatan  dengan  lahan  berpotensi  terluas  adalah Kecamatan Muara Batang Gadis seluas 71,406 ha (10.9%), diikuti dengan Kecamatan Natal seluas 17,993 ha (2.75%) dan Kecamatan Batahan seluas 12,691 ha (1.94%).
Tabel  2.      Luasan  kelas  kesesuaian  lahan  aktual  untuk  tanaman  karet  pada  masing-masing  kelas  kesesuaian  lahan  untuk  tanaman  karet  di Kabupaten Mandailing Natal
Tabel 3 . Pembagian prioritas arahan pengembangan karet rakyat di Kabupaten Mandailing Natal
Prioritas lokasi arahan Kelas kesesuaian Penggunaan lahan dan status/ketersediaan Prioritas I S3 Padang rumput, alang-alang, semak belukar di luar kawasan hutan Prioritas II S2 Kebun karet tua di luar kawasan hutan Prioritas III S3 Kebun karet tua di luar kawasan hutan, areal yang telah ditetapkan sebagai areal HTR Prioritas IV S1,S2,S3 Padang rumput, alang-alang, semak belukar, karet tua di dalam kawasan Hutan Produksi, kebun rakyat di APL (Areal Penggunaan Lain) dan HP (Hutan Produksi) No Kecamatan Kelas Kesesuaian (ha) Jumlah N1 S1 S2 S3 Hektar % 1 Batahan 1,865 2,251 5,327 24,949 34,392 5.25 2 Batang Natal 51,464 - - 27,006 78,471 11.99 3 Bukit Malintang 1,916 439 337 3,017 5,710 0.87 4 Hutan Bargot 1,337 61.0 648 8,264 10,311 1.58 5 Kotanopan 9,746 - 118 19,374 29,239 4.47 6 Lembah Sorik Marapi 54 - 2,142 998 3,194 0.49 7 Lingga Bayu 11,711 545 710 10,352 23,319 3.56 8 Muara Batang Gadis 18,024 1,254 2,481 153,857 175,617 26.8 9 Muarasipongi 4,871 - - 8,250 13,122 2.00 10 Naga Juang 1,698 521 187 2,374 4,781 0.73 11 Natal 23,512 4,292 1,097 50,406 79,308 12.1 12 Pakantan 473 - 351 9,863 10,687 1.63 13 Panyabungan 9,398 - 2,601 12,192 24,192 3.70 14 Panyabungan Barat 1,401 - 648 5,668 7,717 1.18 15 Panyabungan Selatan 534 - 315 5,615 6,465 0.99 16 Panyabungan Timur 22,869 - 276 11,984 35,129 5.37 17 Panyabungan Utara 1,809 670 1,035 2,136 5,650 0.86 18 Puncak Sorik Marapi - - 113 4,814 4,927 0.75 19 Ranto Baek 14,712 - 255 3,398 18,365 2.81 20 Siabu 10,103 5,915 1,485 11,579 29,083 4.44 21 Sinunukan - 480 177 13,449 14,106 2.16 22 Tambangan 6 - 734 13,569 14,309 2.19 23 Ulu Pungkut 6,184 - 1,992 18,269 26,446 4.04 Jumlah 193,693 16,430 23,031 421,388 654,542 100
J. Tanah Lingk., 13 (1) April 2011                                                                                                                                           ISSN 1410-7333
J. Tanah Lingk., 13 (1) April  2011:
(a)
Pembuatan  peta  arahan  lokasi  pengembangan tanaman  karet  ini  baru  sebatas  mengarahkan  masyarakat bahwa lokasi-lokasi tersebut sesuai secara fisik dan spasial untuk pengembangan tanaman karet, belum mempertimbangkan  keberadaan  tanaman  perkebunan  lain di  lokasi  tersebut  atau  bukan  merupakan  pewilayahan komoditas  perkebunan.  Dalam  hal  ini  masyarakat  diberi kesempatan untuk mengambil keputusan sendiri komoditas apa yang akan dikembangkannya. Hal ini merupakan salah satu  kelemahan  penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini, komoditas  karet  sengaja  dijadikan  obyek  karena  tanaman ini merupakan tanaman yang memiliki prospek pasar yang cerah,  diminati  masyarakat,  telah  diusahakan  secara  turun temurun  dan  merupakan  tanaman  perkebunan  utama  di Kabupaten Mandailing Natal.
Arahan  kebijakan  pengembangan  perkebunan karet  rakyat  di  Kabupaten  Mandailing  Natal  berdasarkan hasil analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Pengembangan  tanaman  karet  rakyat  di  Kabupaten Mandailing  Natal  dapat  diarahkan  ke  lahan  arahan pengembangan  yang  telah  dibuat  seluas  201,875  ha dengan  prioritas  pengembangan  seperti  pada  Tabel  3 yang secara spasial ditunjukkan pada Gambar 2. Untuk itu  diperlukan  sosialisasi  oleh  pemerintah  agar masyarakat  mengetahui  lokasi  arahan  pengembangan tersebut.
2. Pemerintah  perlu  membuat  kebijakan  berupa  program percepatan peremajaan karet dengan teknologi budidaya yang dianjurkan.

## SIMPULAN
1. Sebagian  besar  lahan  di  Kabupaten  Mandailing  Natal sesuai  untuk  budidaya  tanaman  karet  yaitu  seluas 460,849 ha (70.4%), sedangkan lahan yang tidak sesuai hanya seluas 193,693 ha (29.6%).
2. Pengembangan  perkebunan  karet  rakyat  di  Kabupaten Mandailing  Natal  dapat  diarahkan  pada  lahan  seluas 201,875  ha  (30.8%).  Lahan  tersebut  tersebar  di  23 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Kecamatan dengan  luasan  arahan  terbesar  terdapat  di  Kecamatan Muara Batang Gadis. Arahan pengembangan ini bukan berarti  menekankan  agar  keseluruhan  luasan  tersebut hanya  sesuai  untuk  tanaman  karet,  namun  hanya bersifat  arahan  agar  masyarakat  yang  berminat  untuk mengembangkan  tanaman  karet  dapat  menanamnya  di areal arahan ini.

## SARAN
1. Pemerintah  Kabupaten  Mandailing  Natal  perlu  segera merealisasikan rencana pembangunan pabrik pengolahan  karet  di  Kabupaten  Mandailing  Natal mengingat  ketersediaan  bahan  baku  yang  cukup  besar dan  hal  ini  akan  berimplikasi  pada  peningkatan perekonomian daerah.
2. Pemerintah  Kabupaten  Mandailing  Natal  agar  lebih meningkatkan  peran  para  penyuluh  dan  pembentukan kelompok-kelompok tani di masyarakat untuk meningkatkan  mutu  karet  yang  dihasilkan  dan meningkatkan bargaining  position petani dalam pemasaran  karet  dan  mengarahkan  petani  pada penggunaan  klon  karet  unggul  dengan  produktivitas tinggi dan teknik budidaya sesuai anjuran.

## DAFTAR PUSTAKA
Boerhendhy,  I.,  C.  Nancy,  dan  A.  Gunawan.  2003. Prospek  dan  potensi  pemanfaatan  kayu  karet sebagai  substitusi  kayu  alam .  J.  Ilmu  &  Teknologi Kayu Tropis, 01: 35-46.
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik  Mandailing  Natal.  2009. Mandailing  Natal  dalam  Angka .  Badan  Pusat
Statistik Kabupaten Mandailing Natal. Panyabungan.
[Ditjenbun]  Direktorat  Jenderal  Perkebunan  Departemen Pertanian.  2007. Pedoman  Umum  Revitalisasi Perkebunan  (Kelapa  Sawit,  Karet  dan  Kakao) . http://www.ditjenbun.deptan.go.id  (diakses  pada  3 Maret 2007).
[Ditjenbun]  Direktorat  Jenderal  Perkebunan  Departemen Pertanian.  2009. Hari  Perkebunan  10  Desember, Merajut  Sejarah  Panjang  Perkebunan  Indonesia . http//www.ditjenbun.deptan.go.id  (diakses  pada  14 Januari 2010).
Hardjowigeno,  S.  dan  Widiatmaka.  2007. Kesesuaian Lahan  dan  Perencanaan  Tata  Guna  Tanah . Departemen  Ilmu  Tanah  dan  Sumberdaya  Lahan. Fakultas Pertanian – IPB, Bogor.
Sitorus,  S.R.P.  2004. Evaluasi  Sumberdaya  Lahan . Penerbit Tarsito, Bandung.