INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5917-5931 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membubarkan Kegiatan Ibadah di Gereja (Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk)
Zainab Ompu Jainah 1 ✉ , Okta Ainita 2 , Aldi Permana D Muhyi 3
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Email: aldip6351@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kebebasan  beragama  merupakan  salah  satu  hak  asasi  manusia  yang  paling  penting  di  dalam kehidupan bermasyarakat. Kebebasan beragama itu harus diikuti dengan rasa tanggung jawab oleh setiap  pemeluknya  untuk  mentaati  aturan-aturan  yang  telah  ditetapkan dalam agamanya  masing- masing.  Berdasarkan  latar  belakang,  penelitian  ini  berfokus  pada  pertimbangan  hakim  dalam penerapan  sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana  membubarkan  kegiatan  ibadah  di  gereja  (Studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk). Permasalah penelitian yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah apa faktor penyebab pelaku dan bagaimana Pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk. Metode penelitian dilaksanakan secara yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui  faktor  penyebab  pelaku  menghentikan     secara  paksa  ibadah  yang  sedang  berlangsung karena ketidaklengkapan izin sehingga pelaku melakukan penertiban sebagaimana wewenang dan tugasnya  sebagai ketua  RT,  berdasarkan  teori  faktor  penyebab  kejahatan  maka  tindakan  tersebut selaras dengan Perspektif Sosiologis.
Kata Kunci: Pertimbangan hakim, tindak pidana, pembubaran, kegiatan ibadah

## Abstract
Freedom of religion is one of the most important human rights in social life. Religious freedom must be  accompanied  by  a  sense  of  responsibility  by  each  adherent  to  obey  the  rules  set  out  in  their respective religions. Based on the background, this research focuses on the judge's considerations in the application of witnesses to perpetrators of the crime of disbanding worship activities in churches (Study Decision Number 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk). (Verdict Study number 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk). The research problem that will be discussed in this writing is what factors caused the perpetrator and how the  judge  considered  in  applying  witnesses  to  the  perpetrator  based  on  Verdict  number 314/Pid.B/2023/Pn. Tjk. The research method was carried out normatively and empirically. The types of data used in this research are secondary and primary data, obtained from literature studies and field studies. The data analysis technique in this research uses qualitative analysis. Based on the results of the research and discussion, it is known that the factors causing the perpetrator to forcibly stop the ongoing worship service were due to incomplete permits so that the perpetrator carried out control according to his authority and duties as RT head, based on the theory of factors causing crime, this action was in line with the Sociological Perspective.
Keywords: Judge's considerations, criminal acts, dissolution, religious activities

## PENDAHULUAN
Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dengan yang menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan Pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan- kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu,  negara  berkewajiban  membuat  peraturan  perundang-undangan  yang  melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama.
Kebebasan  beragama  merupakan  HAM  dan  HAM  termasuk  kepentingan  manusia yang paling penting di dalam masyarakat. Kebebasan beragama itu harus diikuti dengan rasa tanggung jawab oleh pemeluknya untuk mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agamanya masing-masing termasuk juga tidak menambah atau mengurangi kaidah- kaidah  keyakinan  yang  ada  dalam  agama  yang  dianutnya.  Mengatur  agar  kebebasan seseorang dalam beragama tidak mengganggu kebebasan beragama orang lain bukan soal gampang. Di titik ini rambu-rambu hukum harus diperjelas seterang mungkin. Hukum mesti menjadi penengah antara kebebasan satu individu/ kelompok dengan individu/kelompok lain.  Jadi  kebebasan  beragama  adalah  prinsip  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan
bernegara dan berrbangsa, sehingga harus dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara  maupun  masyarakat.  Oleh  karena  itu  prinsip-prinsip  kebebasan  yang  saat  ini semakin kencang dihembuskan, sepatutnya kebebasan itu tetap dalam koridor dan konteks hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Posisi  yang  demikian  ini  mengharuskan  semua  pihak tunduk dan patuh pada prinsip-prinsip negara hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
Hukum  merupakan  alat  yang  dapat  mengatur  hubungan  antar  sesama  manusia maupun hubungan antar manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib.  Oleh  karena  itu,  hukum  bermanfaat  mempelajari  perbuatan  kejahatan  dan pelanggaran  hukum  yang  terjadi  serta  mengatur  kepentingan-kepentingan  warga masyarakat untuk  suatu kejadian yang terjadi di masa sekarang  dan di masa yang akan datang, maka pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketetapan yang ada di dalam undang-undang  untuk  mencapai  suatu  kepastian  hukum  dan  ketertiban  di  dalam masyarakat.
Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Satjipto Rahardjo yaitu penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan  sosial  menjadi  suatu  kenyataan  (Rahardjo,  2012:181).  Penegakan  hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan manusia yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum tidak  dapat  semata-mata  dianggap  sebagai  proses  menerapkan  hukum  sebagaimana pendapat  kaum  legalistik.  Namun  proses  penegakan  hukum  akan  melibatkan  dimensi perilaku  manusia.  Dengan  pemahaman  tersebut  maka  kita  dapat  mengetahui  bahwa masalah-masalah hukum yang akan selalu menonjol adalah law in action bukan pada law in the books. (Achmad, 2015:19).
Adapun  contoh  kasus  melanggar  kebebasan  melaksanakan  ibadah  agama  dapat dilihat  dari  peristiwa  hukum  yang  dilakukan  oleh  Ketua  RT  12  Rajabasa  Jaya,  Wawan Kurniawan membubarkan ibadah di Gereja Kristen Kemah Daud di Jalan Soekarno Hatta, Gang Anggrek, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung pada Minggu tanggal 19 Februari 2023  viral  di  media  sosial.  Dalam  video  yang  berdurasi  26  detik  itu,  wawan  yang mengenakan topi hitam, baju biru tua, serta celana hitam menghentikan aktivitas jemaat di Gereja Kemah Daud Bandar Lampung. Aksinya yang menerobos masuk ke  dalam gereja pun sempat dihentikan oleh seorang jemaat, namun Wawan terlihat masuk dan meminta seluruh  jamaah  untuk  berhenti  beribadah.  Wawan  Kurniawan  mengaku  dirinya  tidak membubarkan ibadah di Gereja Kemah Daud, kedatangannya ke Gereja Kemah Daud guna
mengingatkan terkait perizinan. Pasalnya, menurut Wawan, gereja tersebut tidak memiliki izin.
Karena perbuatanya yang dilakukan oleh Wawan Kurniawan tersebut Subdit I Kamneg Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum  (Ditreskrimum)  Polda  Lampung  telah  menetapkan tersangka dan menahan Ketua RT 12 LK II Wawan Kurniawan pada Rabu tanggal 15 Maret 2023 malam. Melakukan penahanan terhadap tersangka Wawan Kurniawan, adapun hal ini dilakukan setelah penyidik meminta keterangan pelaku, 15 saksi, dan ahli agama, dan ahli hukum pidana. Tersangka dijerat pidana Pasal 156 huruf a KUHP dan atau Pasal 175 KUHP dan atau Pasal 167 KUHP.
Penyidik telah menahan tersangka dan mengamankan barang bukti yakni rekaman CCTV, surat kesepakatan, surat izin, dan surat tanda lapor.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana membubarkan Kegiatan Ibadah Di Gereja (studi Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN. Tjk).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian dilakukan  secara yuridis normatif dan empiris. Jenis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  sekunder,  yang  diperoleh  dari penelitian  kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  penelitian  hukum normatif  dengan  menelaah  Putusan  nomor  Nomor  314/Pid.B/2023/Pn.  Tjk  serta menggunakan data pendukung yang dapat diperoleh dari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana membubarkan Kegiatan ibadah Di Gereja (berdasarkan Nomor 314/Pid.B/2023/PN. Tjk).
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yani Mayasari, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, beliau menjelaskan bahwa tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di Jalan Soekarno Hatta Gang Anggrek RT. 12 Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan  Rajabasa  Bandar  Lampung.  Terdakwa  mendapat  informasi  gedung  di  Jalan Soekarno Hatta Gang Anggrek RT. 12 Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung yang belum mendapatkan izin tersebut digunakan untuk aktivitas Kemah Daud,
setelah terdakwa mendapatkan informasi tersebut, lalu terdakwa menghubungi saksi Arba’i dan meminta s aksi Arba’i menghubungi Bhabinkamtibmas setempat, kemudian terdakwa menghubungi saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra Pratama dan saksi Syaiful Bahri selaku Linmas Kelurahan Rajabasa Jaya untuk menemani terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra Pratama dan saksi Syaiful Bahri berangkat ke lokasi gedung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Gang Anggrek RT. 12 Kelurahan Rajabasa Jaya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.
Pada saat Terdakwa bersama saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra Pratama dan saksi Syaiful Bahri tiba di lokasi gedung, terdakwa bersama saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra Pratama  dan saksi Syaiful Bahri  tidak bisa  masuk dikarenakan kondisi pagar tergembok, pada saat itu terdakwa melihat ada seseorang keluar dari dalam gedung, lalu terdakwa  meminta  dibukakan  gembok  pintu  pagarnya,  namun  orang  yang  keluar  dari gedung tersebut kembali masuk ke dalam gedung dan ditunggu-tunggu tidak keluar lagi. Dikarenakan gembok pintu pagar tidak dibuka, kemudian terdakwa melompati pagar dan masuk ke area gedung, sedangkan saksi M. Rianto Anwar, saksi Julius Indra Pratama dan saksi Syaiful Bahri tetap menunggu diluar pagar. Pada saat terdakwa hendak masuk kedalam gedung,  terdakwa  bertemu  dengan  saksi  Naek  Siregar  dan  saksi  Bernard  Siahaan  yang berupaya  menghalangi  dan  melarang  terdakwa  untuk  masuk  kedalam  gedung  dengan mengatakan “keluar dulu  pak”, namun terdakwa tetap memaksa masuk  gedung dengan cara  berulang  kali  mendorong-dorong  saksi  Naek  Siregar  dan  saksi  Bernard  Siahaan sehingga membuat saksi Bernard Siahaan terdorong membentur tembok.
Selanjutnya  terdakwa  langsung  menuju  pintu  masuk  gedung,  namun  sebelum terdakwa  masuk  kedalam  gedung,  saksi  Parlindungan  Luman  Taroruan  menghampiri terdakwa sehingga terdakwa membenturkan badannya ke arah saksi Parlindungan Luman Taroruan yang sedang melakukan perekaman menggunakan Handphone, lalu saksi Bernard Siahaan  tetap  berupaya  menenangkan  terdakwa  untuk  bersabar,  tetapi  terdakwa  tetap memberontak  dengan mengatakan  “buka  gak…Buka  dulu  sekarang”  sambil  mendorong saksi Bernard Siahaan dan memaksa untuk dibukakan pintu, namun saksi Bernard Siahaan hanya  mengatakan  “sabar  dulu…Sabar dulu”,  kemudian  datanglah  saksi  Naek  Siregar bermaksud  memberikan  penjelasan  agar  terdakwa  untuk  bersabar  dikarenakan  ibadah sedang  berlangsung,  namun  terdakwa  berupaya  memukul  saksi  Naek  Siregar  dan  saksi Naek  Siregar  mengatakan  “Tenanglah  Dulu  Pak,  Sabar  Sabar,  ini  tuhan”  dan  saksi Parlindungan  Luman  Taroruan  mengatakan  “udah  pak…mau  ibadah  pak…mau  ibadah”, namun  tidak  dihiraukan  oleh  terdakwa  dan  terdakwa  tetap  memaksa  masuk  ke  dalam gedung.
Setelah terdakwa masuk kedalam gedung, terdakwa langsung menuju ke area mimbar dengan menunjuk-nunjuk ke arah pemusik dan pemandu lagu untuk menghentikan ibadah tersebut  dengan  mengeluarkan  perkataan  “berhenti…berhenti…berhenti”  lalu  terdakwa menaiki mimbar dan mengatakan “gak ada ijinnya ini”. Selanjutnya terdakwa keluar  dari dalam gedung, lalu terdakwa kembali masuk ke dalam gedung dan kembali mengatakan “keluar…bubar” dikarenakan Jemaat belum mau bubar, lalu terdakwa berkata kepada saksi Naek Siregar “tolol kau…goblok kau naek…gak tau hukum” kemudian terdakwa mendekati saksi Naek Siregar dan menarik kerah baju yang digunakan oleh saksi Naek Siregar dengan menggunakan kedua tangannya dengan menggunakan tenaga yang kuat sehingga saksi Naek Siregar mengikuti terdakwa keluar dari dalam gedung, lalu saat di halaman gedung, terdakwa mengancam apabila tidak segera membubarkan diri maka gedung tersebut akan diobrak-abrik  oleh  terdakwa,  atas  ancaman  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa terhadap saksi Naek Siregar, Saksi Bernard Siahaan dan saksi Parlindungan Luman Taroruan, mengakibatkan  orang-orang  yang  didalam  gedung  langsung  keluar  dan  meninggalkan gedung tersebut.
Lebih lanjut Ibu Yani Mayasari menjelaskan bahwa dari rangkaian-rangkaian Peristiwa hukum di atas bahwa yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana seseorang adalah:

## 1. Perspektif Sosiologis
Berusaha  mencari  alasan-alasan  perbedaan  dalam  hal  angka  kejahatan  di  dalam lingkungan  sosial.  Terbagi  dalam  tiga  kategori  yaitu:  strain,  cultural  deviance (penyimpangan  budaya),  dan  social  control.  Perspektif  strain  dan  cultural  deviance memusatkan  perhatiannya  pada  kekuatan-kekuatan  sosial  (social  forces)  yang menyebabkan  orang  melakukan  kriminal.  Sedangkan  teori  social  control  didasarkan asumsi  bahwa  motivasi  untuk  melakukan  kejahatan  merupakan  bagian  dari  umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.
2. Perspektif Biologis
Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu:
a. Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
b. Insane  criminal,  yaitu  orang  menjadi  penjahat  sebagai  hasil  dari  beberapa perubahan  dalam  otak  mereka  yang  mengganggu  kemampuan  mereka  untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, imbisil, atau paranoid.
c. Occasional  criminal  atau  Criminaloid,  yaitu  pelaku  kejahatan  berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (habitual criminals).
d. Criminal of  passion, yaitu  pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya  karena marah, cinta, atau karena kehormatan.
3. Perspektif Psikologis
Perspektif Psikologis didasarkan tiga perspektif antara lain yaitu:
a. Tindakan dan tingkah laku  orang  dewasa  dapat dipahami dengan melihat  pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.
4. Perspektif Lain:
Adapun perspektif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah;
a. Teori Labeling
Perbuatan  kriminal  tidak  sendirinya  signifikan,  justru  reaksi  sosial  atasnya  lah  yang signifikan
b. Teori Konflik
Tidak  hanya  mempertanyakan  proses  mengapa  seseorang  menjadi  kriminal,  tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum
c. Teori Radikal
Lebih mempertanyakan proses  perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (communal consensus).
Lebih  lanjut  Ibu  Yani  Mayasari  menjelaskan  bahwa  Ada  beberapa  aliran  yang menjelaskan  mengapa  manusia  melakukan  kejahatan/faktor-faktor  manusia  melakukan kejahatan yaitu:

## 1. Aliran Kriminologi Klasik
Menurut aliran kriminologi klasik pada dasarnya, “bahwa setiap individu telah mempunyai hitungan sendir-sendiri mengenai untung dan ruginya dari perbuatan yang dilakukannya itu”. Pertimbangan yang dilakukan individu merupakan perhitungan yang sadar  dan  telah  diperhitungkan  untung  dan  ruginya,  apabila  ia  berhasil  atas perbuatannya maka ia untung, dan apabila ia gagal maka ia rugi dan terkena hukuman.

## 2. Pengaruh Positivisme Ilmu
Individu  (manusia)  yang  melakukan  kejahatan  memang  ada  sebab-sebabnya, akan  tetapi  diluar  kesadaran  atau  kemampuan  untuk  mengekangnya,  seperti  yang dikatakan sebagian ahli kriminologi, bahwa orang berbuat jahat itu karena kemasukan setan  terkena  kuasa  kegelapan,  lambat  laun  diteliti  oleh  ahli  psikiatri  dan  psikologi, bahwa mereka melakukan kejahatan pada dirinya dalam kondisi yang abnormal. Ada  juga  yang  mengatakan  pengaruh  positivisme  ilmu  mengatakan  bahwa orang  melakukan  kejahatan,  karena  pengaruh  dari  lingkungan,  seperti  kondisi masyarakat  yang  semrawut,  saling  tiru-meniru  dalam  berbagai  pergaulan,  faktor lingkungan ekonomi seperti kemiskinan, semboyan aliran positivisme adalah “Die welt ist Mehr  Schuld  an  mir,  als  ich” (Bahwa  dunia  lebih  bertanggung  jawab  terhadap bagaimana jadinya saya, daripada saya sendiri).
3. Kombinasi (Klasik dan Positivisme Ilmu)
Bahwa kejahatan terletak pada faktor-faktor Bio-Sosiologis atau Bakat (B) dan lingkungan (L) yang secara  bersama-sama memberi pengaruh terhadap  pribadi  dan kondisi seseorang yang pada saatnya dapat berbuat jahat. Enrico lebih memberikan penekanan  kesalinghubungan  (Interrelatedness)  dari  faktor-faktor  sosial,  ekonomi, politik yang mempengaruhi kejahatan. menurutnya bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui: studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (ras, geografis, temperatur);  faktor-faktor  (sosial,  umur,  jenis  kelamin,  variabel-variabel  psikologis); kejahatan dapat juga dikontrol dan diatasi dengan perubahan-perubahan sosial.
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas  dapat  di  analisis  bahwa  faktor  penyebab pelaku  melakukan  Tindak  Pidana  membubarkan  Kegiatan  Ibadah  Di  Gereja (berdasarkan  Nomor  314/Pid.B/2023/PN.  Tjk)  adalah  ketidak  lengkapan  izin  menjadi alasan untuk menghentikan secara paksa ibadah yang sedang berlangsung, sehingga terdakwa yang merupakan Ketua RT mengambil inisiatif untuk melakukan penertiban sebagaimana  pemahaman  terdakwa  itu  masih  termasuk  dalam  wewenang  dan tugasnya sebagai ketua RT apabila dikaitkan dengan teori faktor penyebab kejahatan maka tindakan tersebut selaras dengan Perspektif Sosiologis.
Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan  sosial.  Terbagi  dalam  tiga  kategori  yaitu:  strain,  cultural  deviance (penyimpangan  budaya),  dan  social  control.  Perspektif  strain  dan  cultural  deviance memusatkan  perhatiannya  pada  kekuatan-kekuatan  sosial  (social  forces)  yang menyebabkan  orang  melakukan  kriminal.  Sedangkan  teori  social  control  didasarkan asumsi  bahwa  motivasi  untuk  melakukan  kejahatan  merupakan  bagian  dari  umat
manusia dan mengkaji kemampuan kelompok- kelompok dan lembaga sosial membuat aturan  yang  efektif.  Dan  Teori  Konflik  dimana  Tidak  hanya  mempertanyakan  proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang  siapa  di masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan menegakkan hukum.
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penerapan  Sanksi  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana membubarkan Kegiatan Ibadah Di Gereja (berdasarkan Nomor 314/Pid.B/2023/PN. Tjk).
Dalam Putusan Nomor: 314/Pid.B/2023/PN.Tjk, pertimbangan Majelis Hakim menjadi hal  yang  sangat  menarik  karena  sebagaimana  diketahui  pada  pembahasan  kita  yang pertama keputusan Majelis Hakim lebih ringan 1 bulan dari tuntutan JPU selama 4 (empat) bulan Apabila dilihat dari ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP adalah 1 Tahun penjara, dengan demikian Perimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan salah satu unsur penting dalam menguatkan putusan dikarenakan pertimbangan itulah yang menjadi aspek penting dari keseluruhan aspek putusan, bahkan suatu putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup akan menjadi alasan untuk dapat diajukan kembali suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang menyebabkan potensi pada putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.
Pemeriksaan  perkara  hakim  harus  memperhatikan  terkait  pembuktian,  karena  hasil dari  pembuktian  tersebut  nantinya  akan  digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan  untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan  tujuan  pembuktian  adalah  untuk  memperoleh  kepastian  bahwa  suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang  benar  dan  adil.  Hakim  tidak  akan  bisa  menjatuhkan  suatu  putusan  sebelum  nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Samsumar  Hidayat,  selaku  Hakim  di Pengadilan Negeri kelas 1A Tanjung Karang mengatakan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 314/Pid.B/2023/PN.Tjk, yang dilakukan oleh terdakwa Wawan Kurniawan Bin Rusdi (Alm) sudah tepat hal ini terlihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan  alat  bukti,  unsur-unsur  dan  pertimbaangan  yang  matang  dalam  hal  ini terdakwa  telah  benar  dan  terbukti  melakukan  tindak  pidana  melawan  hukum  memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain selain itu dasar-dasar pertimbangan lain yang dijadikan acuan oleh hakim dalam perkara ini sebagai berikut:
1. Pertimbangan  Hakim  Jaksa  Penuntut  Umum  telah  dapat  membuktikan  dakwaan terhadap terdakwa yakni Unsur-Unsur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 sebagai berikut:
a. Unsur Setiap Orang
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perseorangan  termasuk  korporasi  (kumpulan  terorganisasi  dari  orang  dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu), sebagai subyek hukum, yang diduga melakukan tindak  pidana,  dengan identitas  perseorangan yang  benar dan jelas, atau identitas korporasi  berupa  nama  Korporasi,  tempat,  tanggal  pendirian  dan/atau  nomor anggaran  dasar/akta  pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian  serta  perubahan terakhir,  tempat  kedudukan,  kebangsaan  Korporasi,  jenis  Korporasi,  bentuk kegiatan/usaha  dan  identitas  pengurus  yang  mewakili  (vide  Pasal  12  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  13  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penanganan  Perkara Tindak Pidana Oleh  Korporasi),  sehingga tidak terjadi  kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang/korporasi atau error in persona;
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap  di persidangan, oleh karena orang  yang  dihadirkan  adalah  orang  yang  telah  didakwa  Penuntut  Umum  dengan identitas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.
b. Unsur secara melawan hukum:
Terdakwa  telah  didakwa  oleh  Penuntut  Umum  dalam  dakwaan  kesatu  yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 dimana rumusan delik dan uraian perbuatan Terdakwa  tersebut  telah  dijabarkan  Penuntut  Umum  dalam  surat  dakwaan  kesatu tersebut. Namun Majelis Hakim memandang unsur secara melawan hukum tersebut tidak  bisa  dimaknai  secara  utuh  tanpa  dibuktikan  terlebih  dahulu  rumusan  unsur selanjutnya dari Pasal 335 ayat (1) KUHP, yaitu memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur secara melawan hukum tersebut  baru  dapat  dinyatakan  terpenuhi  dan  terbukti  apabila  rumusan  unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan  memakai  kekerasan,  atau  dengan  memakai  ancaman  kekerasan,  baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi dan terbukti;
c. Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
Fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 1620/FKF/2023 tanggal 13 April 2023, Bukti Elektronik, barang bukti  serta  keterangan  Terdakwa  yang  dimaksud  melakukan  perbuatan  untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu adalah ditandai dengan adanya pendelegasian wewenang dari kuasa yang berhak (pejabat) untuk menjalankan sebagian kewenangannya;
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas  Majelis  Hakim  berpendapat  apa  yang dilakukan  oleh  Terdakwa  tersebut  bertentangan  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi Rukun Tetangga (RT), tidak sedang menjalankan perintah undang- undang dan tidak sedang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, dalam  hal  ini  Walikota  Bandar  Lampung.  Maka  dengan  demikian  nota  pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dinyatakan ditolak.
2. Selain telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pertimbangan Majelis Hakim lainya adalah dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP berupa:
3. Pertimbangan majelis hakim selanjutnya adalah Majelis tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
4. Pertimbangang  Hakim  selanjutnya  bahwa  untuk  menjatuhkan  pidana  terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa telah melampaui kewenangannya sebagai Ketua RT. 12 di lingkungan  Kelurahan  Rajabasa,  Kecamatan  Rajabasa,  Kota  Bandar  lampung,  dan
Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kegaduhan dalam bermasyarakat, serta Keadaan yang meringankan Telah terjadi perdamaian pada tanggal 23 Februari 2023 antara Terdakwa dengan pihak pelapor.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  dianalisis  bahwa  pertimbangan  Majelis  Hakim dalam memberikan Putusan Perkara Nomor: 314/Pid.B/2023/PN.Tjk terhadap Terdakwa Wawan  Kurniawan  Bin  Rusdi  (Alm)  yang  terbukti  secara  sah  dan  menyakinkan  telah melakukan  tindak  Pidana  melawan  hukum  memaksa  orang  lain  supaya  melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang  lain  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  335  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berdasarkan pada 4 (empat) poin utama yakni:
a. Pertama JPU dapat membuktikan semua tuntutan terhadap terdakwa sebagaimana dakwan tunggal.
b. Kedua terdapat 2 alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP berupa keterangan saksi dan barang bukti.
c. Ketiga  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  alasan  Pemaaf  dan  pembenar  dari perbuatan terdakwa, sehingga dapat dihukum dan dikenakan sanksi pidana dan
d. Keempat pertimbangan Majelis Hakim perbuatan yang memberatkan yakni karena tindakan terdakwa merusak lingkungan dan perbuatan yang meringankan adalah terdakwa berperilaku sopan dan belum pernah dihukum.
Namun  dari  ke  4  (empat)  pertimbangan  yang  dijelaskan  di  atas  Penulis  belum menemukan alasan yang dapat membenarkan Putusan Majelis Hakim dalam memberikan saksi pidana penjara selama 1 bulan terhadap terdakwa, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut  Umum  yang  menuntut  terdakwa  pidana  penjara  selama  3  bulan  penjara, keputusan Majelis Hakim jauh dari rasa adil dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 335  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  yang menjelaskan  bahwa  barang  siapa  secara  melawan  hukum  memaksa  orang  lain  supaya melakukan,  tidak  melakukan  atau  membiarkan  sesuatu,  dengan  memakai  kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
Maka  dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  Pertimbangan  Hakim  Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana membubarkan Kegiatan Ibadah Di Gereja (berdasarkan  Nomor  314/Pid.B/2023/PN.  Tjk).  belum  tepat  dan  tidak  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, serta Penulis berpendapat bahwa Putusan yang diberikan Majelis Hakim terlalu ringan bagi pelaku yang telah tindak pidana
petambangan  tanpa  izin  sehingga  menyebabkan  kerusakan  lingkungan,  sehingga  tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan faktor penyebab pelaku melakukan Tindak  Pidana  membubarkan  kegiatan  ibadah  di  gereja  (berdasarkan  Nomor 314/Pid.B/2023/PN. Tjk) adalah ketidak lengkapan izin menjadi alasan untuk menghentikan secara paksa ibadah yang sedang berlangsung, sehingga terdakwa yang merupakan Ketua RT  mengambil  inisiatif  untuk  melakukan  penertiban  sebagaimana  penahan  terdakwa  itu masih termasuk dalam wewenang dan tugasnya sebagai ketua RT apabila dikaitkan dengan teori  faktor  penyebab  kejahatan  maka  tindakan  tersebut  selaras  dengan  Perspektif Sosiologis.
Pertimbangan  Hakim  dalam  penerapan  sanksi  terhadap  pelaku  tindak  pidana membubarkan  kegiatan  ibadah  di  Gereja  (berdasarkan  Nomor  314/Pid.B/2023/PN.  Tjk) belum  tepat  dan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undang  yang berlaku,  serta  Penulis  berpendapat  bahwa  Putusan  yang  diberikan  Majelis  Hakim  terlalu ringan  bagi  pelaku  yang  telah  tindak  pidana  petambangan  tanpa  izin  sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku.
Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan,  Pemberatan  &  Peringanan,  Kejahatan  Aduan,  Perbarengan  &  Ajaran Kausalitas. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Ahmad Rifai. 2010. Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Amir  Ilyas.  2012.  Asas-Asas  Hukum  Pidana:  Memahami  Tindak  Pidana  dan Pertanggungjawaban  Pidana  Sebagai  Syarat  Pemidanaan.  Rangkang  Education, Yogyakarta.
Djoko Prakoso. 2001. Alat Bukti dan Kekuatan Alat Pembuktian dalam Proses Pidana. Liberti, Yogyakarta.
E.  Y  Kanter  S.H  Dan  S.R  Sianturi  S.H.  2002.  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  Dan Penerapannya. Storia Grafika, Jakarta.
H.A.K. Moch. Anwar (Dading).2016. Hukum pidana bagian khusus (KUHP buku II), Penerbit Alumni, Bandung.
Haryatmoko. 2003. Etika Politik dan Kekuasaan, Buku Kompas, Jakarta.
I.P.M Ranuhandoko. 2003. Terminologi Hukum Inggris-Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta. Ismahudi. 2008. Analisa Pidana Hukum dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia, Media, Medan.
Jalaluddin. 2000. Phiscology Agama, Siantar, Jakarta.
Leden Marpaung. 2008. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika, Jakarta.
Leiden  Merpaung. 2010. Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi). Sinar Grafika, Jakarta.
Muhammad Fadlan Asif. 2015. Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156a (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama. UIN Walisongo, Semarang.
Mukti Aro. 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Cet V. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Niniek Suparni.2003. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
P.A.F Lamintang. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet 2, Sinar Baru, Bandung.
P.A.F. Lamintang. 2006.Hukum Penitentier Indonesia, Armico, Bandung.
Rahman Syamsuddin. 2014. Merajut Hukum di Indonesia. Wacana Media, Jakarta.
Ridwan  H.R.  2006.  Hukum  Administrasi  Negara.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta.  Ridwan Hasibuan. 2014. Kriminologi  Dalam  Arti Sempit  dan Ilmu-Ilmu Forensik, USU Press, Medan.
Roeslan Saleh. 1982. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta.
Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Citra Aditya Bakti, Bandung.
S.R  Sianturi.  1996.  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  dan  Penerapannya.  Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta.
Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo Offset, Jakrta.
Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Soetandyo  Wignjosoebroto.  2008.  Hukum  dalam  Masyarakat,  Bayumedia  Publishing, Malang.
Sudarto. 2005. Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang.
Sutiyoso Bambang. 2006. Metode Penemuan Hukum. UII Pers, Yogyakarta. Tongat. 2008. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia  dalam  Perspektif  Pembaharuan,  UMM Press, Malang.
Tri Andrisman. 2011. Hukum Pidana (Asas-Asas  dan Dasar  Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia), Universitas Lampung, Bandar Lampung.
Wirjono Prodjodikoro. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco, Jakarta. Undang-Undang dan Peraturan lainya.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  Republik  Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## B. Sumber lainya
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  2000.Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Balai Pustaka, Jakarta.
Rafli Fadilha Achmad. 2015. Perlindungan Terhadap Tempat Kediaman Aparatur Penegak Hukum Sebagai Perwujudan Hak Atas Rasa Aman, JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. 3, No.4.
Randy A Adare. 2013. Delik Penodaan Agama Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Lex Et Societis, Vol. INo. 1 Jan-Mrt.
Yan  Pramadya  Puspa.  2008.  Kamus  Hukum  Belanda-Indonesia-Inggris.  Aneka  Ilmu, Semarang.
Zainudin  Hasan,  I  Ketut  Siregig,  Deti  Rahmawati.  2021.  Pertimbangan  Hakim  Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Volume 4, Nomor 1, Widya Yuridika, Malang.
Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Jurnal Hukum No. 66 Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh.
Http://Www.Irsangusfrianto.Com/P/Hukum-Pidana.Html. Diakses  Pada  Tanggal  03 Desember 2023 Pukul 12.30 Wib.