Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1594-1601
Perkembangan Keuangan Syariah dalam Realitas Politik di Indonesia
Khusnul Fikriyah 1*) , Wira Yudha Alam 2) 1 Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya
2 Program Studi Manajemen, Universitas Adi Buana Surabaya *Email korespondensi: khusnulfikriyah@unesa.ac.id

## Abstract
This  article  discusses  the  development  of  the  implementation  of  Islamic  economic  and  financial  This  article discusses the implementation of Islamic economic practices in Indonesia, the obstacles experienced, and also the solutions taken to develop this Sharia-based economy. This article will also discuss political support, which is described in the regulations and policies issued by the government for the development of Islamic economy and finance in  Indonesia.  This article  was  prepared  using  a  qualitative  descriptive  method  with  a literature  study approach. The results obtained indicate that in some cases, new regulations are issued by the government when problems arise. In some laws, it is also stated that the agency/interested party (mentioned in the law) was only formed several years after the law was issued. Regulation is considered as a guarantee, so it is a very important instrument as part of the solution to face obstacles from Islamic financial practices that exist in society, and plays an important role in the development of Islamic economic practices in Indonesia.

## Keywords: Islamic Finance, Politics, Policy
Saran  sitasi: Fikriyah,  K.,  Alam,  W.  Y.  (2021).  Perkembangan  Keuangan  Syariah  dalam  Realitas  Politik  di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (03), 1594-1601. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2687
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2687

## 1. PENDAHULUAN
Penduduk  Indonesia  yang  mayoritas  adalah muslim ini adalah bagian dari peluang strategis dalam pengembangan  ekonomi  dan  keuangan  syariah. Karena lebih dari 227 juta jiwa adalah muslim, yang merupakan  pangsa  pasar  yang  sangat  menjanjikan. Berbagai  produk  kebutuhan  muslim  pun  banyak dikembangkan  di  Indonesia,  tidak  sebatas  makanan halal,  kebutuhan  lainnya  meliputi  kosmetik  halal, fashion muslim, pariwisata halal, sampai produk jasa dari  Lembaga  keuangan  Syariah  pun  menjadi kebutuhan penduduk muslim di Indonesia. Perkembangan  industri  yang  berbasis  syariah  di Indonesia  juga  semakin  berkembang.  Hal  ini ditunjukkan  dalam  data  pertumbuhan  semakin beragamnya  produk  yang  dihasilkan.  Sektor-sektor halal yang diminati dituangkan dalam table berikut:
Gambar 1 Grafik Perbandingan Sekor Antar-sektor Halal di Indonesia Pada 2014-2018
Sumber: Global Islamic Economy Gateway (GIEG), 2018
Data  diatas  menunjukkan  pertumbuhan  sector halal yang diminati oleh masyarakat, termasuk sector ekonomi  Islam,  yang  berkaitan  dengan  industry Lembaga keuangan Syariah, baik perbankan maupun non-bank.  Di  bawah  ini  merupakan  perkembangan Industri perbankan Syariah di Indonesia:
Gambar 2. Aset Perbankan Syariah
Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah, 2019
Pertumbuhan  asset  perbankan  Syariah  dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan adanya kenaikan. Bank  Umum  Syariah  naik  menjadi  350,36  miliar rupiah, Unit usaha Syariah naik menjadi 174,20 miliar rupiah,  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  naik menjadi 13,76 miliar.
Dalam  praktik  dan  penerapan  ekonomi  dan keuangan  tentunya  tidak  berjalan  mulus  begitu  saja, banyak  hambatan  dalam  membumikan  praktik ekonomi  dan  keuangan  Syariah  di  Indonesia  yang bukan merupakan negara berbasis agama Islam. Salah satu  instrument  yang  digunakan  dalam  menghadapi dan  menyelesaikan  hambatan-hambatan  tersebut, perlu  dukungan  dari  pemerintah,  dalam  hal  regulasi, kebijakan dan peraturan lainnya.
Pengembangan keuangan Syariah ini tidak lepas dari  dukungan  dan  peranan  dari quadruple  helix . Dimana salah satunya ada peranan besar pemerintah, yang  berupa  kebijakan-kebijakan  atau  peraturan- peraturannya. Pemerintah memegang peranan sebagai regulator,  memberikan  support  memberikan  payung hukum sebagai jaminan agar setiap aktivitas ekonomi yang  berlandaskan  Syariah  ini  jelas  aturan  mainnya. Allah  SWT  berfirman  dalam  An-Nahl  Ayat  90: “ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan  berbuat  kebajikan,  memberi  bantuan  kepada kerabat,  dan  Dia  melarang  (melakukan)  perbuatan keji,  kemungkaran,  dan  permusuhan.  Dia  memberi pengajaran  kepadamu  agar  kamu  dapat  mengambil pelajaran ”.( Al-Quran , n.d., p. An-Nahl Ayat 90)
Kandungan  dari  ayat  tersebut  di  atas  menurut Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah:
“sikap  keadilan  yang  Allah  perintahkan mencakup  keadilan  dalam  hak  Allah  dan  hak
hamba-hambaNya,  keadilan  dalam  masalah  itu, dengan  cara  menjalankan  hak  hak  secara sempurna  dengan  cara  memenuhi  hak  hamba yang  Allah  wajibkan  yang  berkaitan  dengan kekayaan,  fisik  dan  kombinasi  antara  keduanya berhubungan  dengan  hakNya  dan  hak  hak  para hambaNYa,  bergaul  dengan  manusia  dengan keadilan  yang  utuh.  Setiap  pemegang  tanggung jawab harus menjalankan kewajiban yang berada dibawah  tanggungannya,  baik  ia  memegang kekuasaan tertinggi atau keuasaan peradilan, atau wakil  penguasa  maupun  wakil  hakim.  jadi keadilan  hakikatnya  adalah  segala  yang  Allah wajibkan  atas  para  hamba  dalam  kitabNya melalui  lisan  RasulNya  dan  memerintahkan mereka untuk menjalankannya. Termasuk (cermin)  keadilan  dalam  bermuamalah,  adalah engkau  berinteraksi  dengan  mereka  pada trsnsaksi  jual  beli  dan  transaksi  timbal  balik lainnya  dengan  memenuhi  segala  yang  menjadi kewajibanmu jangan sekali kali mengurangi hak mereka, jangan menipu mereka atau memperdayai mereka dan jangan pula menzhalimi
mereka. Keadilan wajib (ditegakkan)”( Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr.
Wahbah  Az-Zuhaili,  Pakar  Fiqih  Dan  Tafsir Negeri  Suriah/Quran  Surat  An-Nahl  Ayat  90 , n.d.).
Disebutkan dalam tafsir di atas setiap pemegang tanggung  jawab  harus  menjalankan  kewajibannya. Dukungan  pemerintah  sebagai  pemegang  tanggung jawab terhadap masyarakat terkait pemberian jaminan dan  payung  hukum  untuk  melakukan  kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip Syariah sangat dibutuhkan.  Dukungan  politik  terhadap  praktik ekonomi  Syariah  dinilai  masih  setengah-setengah. Dalam sebuah studi menyebutkan dukungan terhadap hukum  ekonomi  syariah  di  Indonesia  masih  dalam kerangka  kepentingan  politik  kekuasaan  dan  belum sampai pada kerangka politik kerakyatan (Indriana & Halim,  2020).  Idealnya,  secara  politis,  pemerintah memberikan  kesempatan  untuk  penguatan  lembaga- lembaga  perekonomian  berbasis  rakyat  (Rustandi  et al.,  2021).  Dan  seharusnya  pemerintah  sebagai legislator  di  dalam  pembentukan  hukum  ekonmi Syariah  tidak  terlepas  dari  peranan  pengguna,  yang mayoritasnya  beragama  Islam  (Alamudi  &  Ahmadi, 2021).
Perjuangan dalam memuatkan nilai-nilai syariah dalam  kehidupan  bernegara  di  Indonesia  ini memerlukan  tindakan  nyata  dalam  strategi  politik, karena  pada  dasarnya  Indonesia  bukanlah  negara berbasis  Islam.  Syariah  tidak  harus  muncul  dan tampak  dalam  produk  secara  tertulis,  namun  yang urgent  adalah  menanamkan  hakikat  dan  nilai-nilai syariah  pada  substansi  hukum  di  Indonesia  (Huda, 2019).  Dalam  sebuah  teori  tentang  politik,  ini merupakan  bagian  dari  kebijakan  Kebijakan  ( policy ) merupakan  langkah  yang  biasanya  diambil  untuk memilih  dan  menunjukkan  manakah  yang  urgent, terbaik  (untuk  banyak  pihak)  dalam  rangka  untuk maslahah.  Dalam  rangka  menjaga  keharmonisan dalam  kehidupan,  baik  dalam  kehidupan  organisasi, dalam  pemerintahan,  maupun  kehidupan  pribadi. Kebijakan  juga  diartikan  sebagai  ketetapan  berlaku kemudian  ditunjukkan  dalam  bentuk  perilaku  yang secara  konsisten  terjadi  berulang,  baik  dari  pihak pembuat kebijakan maupun  pihak  yang menjalankan kebijakan  tersebut  (yang  terkena  dampak  dari kebijakan  tersebut).  Menurut  Anderson  dalam  buku Public  Policy  Making ,  “ public  policies  are  policies developed by government agencies and officials” (Anderson, 2015).
Kebijakan  publik  ( public  policy )  juga  diartikan sebagai  serangkaian  pilihan  yang  saling  berkaitan yang  dibuat  oleh  badan  dan  pejabat  pemerintah (Anggara,  2018).  Kebijakan  publik  ini  dianggap sebagai  instrumen  yang  menggambarkan  keterkaitan antara pemerintah dan rakyatnya (Mulyadi, 2016).
Sejauh  ini  menunjukkan  regulasi  dan  kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan dan perkembangan  praktik ekonomi  dan  keuangan  Syariah  di  Indonesia.  Maka untuk  mendorong  perkembangan  ekonomi  dan keuangan Syariah di Indonesia perlu adanya support system . Di antaranya pemerintah juga butuh dukungan dari pihak lain agar ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia  bisa  semakin  berkembang.  Perlunya kolaborasi nyata antara pemerintah sebagai regulator, akademisi  sebagai  pihak  yang  membagi  ilmu pengetahuan  dan  meningkatkan  literasi  mengenai ekonomi Syariah kepada public, swasta atau industri sebagai  pelaku,  dan  komunitas  termasuk  juga  pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang berkaitan dan memegang  peranan  penting  dalam  perkembangan industri syariah di Indonesia. Hal ini juga disebutkan dalam QS. Al-Imron Ayat 159:
“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan negaberhati kasar,  tentulah  mereka  menjauhkan  diri  dari sekitarmu.  Karena  itu  maafkanlah  mereka  dan mohonkanlah  ampunan  untuk  mereka,  dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.  Sungguh,  Allah  mencintai  orang  yang bertawakal”( Al-Quran ,  n.d.,  p.  Al-Imron  Ayat 159).
Ayat tersebut di atas menerangkan bahwa sebagai pemimpin harus bisa berkolaborasi dengan pihak lain agar  dapat  solusi  dalam  setiap  urusan.  Termasuk dalam hal pengembangan ekonomi Syariah, pemerintah  tidak  dapat  mengembangkannya  sendiri, butuh pihak lain yang dapat mensupport. Sebuah studi menyimpulkan bahwa praktik politik ekonomi syariah memberikan  support  bagi  percepatan  pembangunan ekonomi.  Namun  itu  belum  terrealisasikan  di Indonesia, pada sebuah artikel penelitian menyimpulkan  bahwa  praktik  aktivitas  ekonomi syariah di Indonesia belum optimal, dapat dilihat dari kurangnya  sosialisasi  terkait  ekonomi  dan  keuangan syariah,  lemahnya  sinergi  dan  kolaborasi  antar Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS),  termasuk  juga kolaborasi  LKS  dengan  lembaga-lembaga  sosial lainnya, temasuk yang Lembaga-lembaga bergerak di bidang  pemberdayaan  ekonomi  umat,  juga  regulasi ekonomi  Syariah  yang  belum  kokoh  juga  menjadi hambatan  yang  perlu  dipecahkan  (Zakirah  et  al., 2021). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan sebuah penelitian  lain  yang  menyatakan  perkembangan ekonomi  Syariah  di  Indonesia  masih  terhambat  oleh banyak  faktor.  Perlu  dukungan  dari  berbagai  pihak untuk mensolusi permasalahan tersebut, di antaranya pemerintah selaku regulator, pihak swasta, akademisi, dan  juga  masyarakat  sebagai  komunitas  yang  akan menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut
(Mutafarida & Anwar, 2020). Sebuah penelitian menyatakan bahwa “diperlukan  suatu  kodifikasi  dari  peraturan perundang-undangan  terkait  ekonomi  syariah.  Serta pentingnya dilakukan penguatan kedudukan peraturan terkait ekonomi syariah dalam suatu bentuk UU, guna memberikan  legitimasi  hukum  yang  lebih  kuat” (Rifai, 2018).
Maka  artikel  ini  mencoba  untuk  mengulas implementasi  praktik  ekonomi  Syariah  di  Indonesia,
hambatan  yang  dialami,  dan  juga  solusi  yang ditempuh  untuk  mengembangkan  ekonomi  berbasis Syariah  ini,  dan  dalam  artikel  ini  akan  dibahas  pula dukungan  politik,  yang  digambarkan  dalam  regulasi dan  kebijakan-kebijakan,  terhadap  perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Artikel ini menggunakan metode kajian kepustakaan  ( library  research )  dengan  pendekatan deskriptif  kualitatif.  Pembahasan  yang  dikemukakan dalam penelitian ini berdasarkan pada referensi yang diteliti melalui ayat-ayat Alquran, hadits, buku-buku, artikel  jurnal,  UU,  Fatwa,  dan  peraturan  lainnya. Pengambilan  data  yang  dilakukan  adalah  dengan menelaah  dan  mengelaborasikan  ayat-ayat  Alquran, hadits,  buku-buku,  artikel  jurnal,  UU,  Fatwa,  dan peraturan  lainnya.  Dari  referensi-referensi  tersebut dikutip  pendapat-pendapat  dan  argumentasi  para pakar  yang  mereka  kemukakan,  setelah  itu  ditarik suatu kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil penelitian Menurut beberapa literatur yang ada, perkembangan  ekonomi  dan  keuangan  syariah  di Indonesia,  khususnya  terkait  berdirinya  lembaga keuangan  syariah  banyak  diinisiasi  oleh  kelompok profesional  muslim.  Pada  kondisi  ini  kelompok professional  muslim  lebih  berorientasi  pada  praktik pelaksanaan.  Meskipun  dalam  kajian  teori  keuangan secara  umum  belum  dapat  diterima  secara  general terutama di kalangan akademisi. Kelompok profesional  muslim  ini  menganggap  menunggu perkembangan teori hanya akan memakan waktu, dan membuat  praktik  keuangan  berbasis  Syariah  akan semakin  tertunda.  Para  professional  muslim  ini mempraktikkannya dengan menerapkan fikih muamalat  ke  dalam  praktik  keuangan  syariah,  yang sebelumnya dilakukan konseptualisasi terlebih dahulu.  “Perkembangan  selanjutnya  dikawal  oleh Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  dibentuk ditingkat  nasional  maupun  di  setiap  bank  dan Lembaga keuangan Syariah”(Irawan, 2018) .
Perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia  dimulai  dari  tahun  1991,  ditandai  dengan munculnya  Bank  Muamalat,  bank  Syariah  pertama. Bank  ini  dibentuk  dengan  prakarsa  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  dan  Pemerintah  Indonesia.  Pada Musyawarah  Nasional,  MUI  mengusulkan  untuk
mendirikan bank tanpa bunga. Pergerakannya kala itu didukung  oleh  pengusaha  muslim  dan  Ikatan Cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI)  yang  pada saat itu diketuai oleh Bacharuddin Jusuf Habibie, serta masyarakat di tanah air.
Selanjutnya pada 1992 lahir UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang “Perbankan” yang mendukung pendirian Bank Muamalat, karena dalam UU ini mulai diterima dual  banking  system  yang  mengakui  bahwa  bank umum  bisa  beroperasional  baik  secara  konvensional maupun  Syariah  (UU  RI  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang  “Perbankan,”  1992).  Pejalanan  industri keuangan  Syariah  semakin  kuat  dengan  adanya support  dari  pemerintah  dengan  diterbitkannya  UU Nomor 10 Tahun 1998, yang memberikan ijin kepada bank  konvensional  untuk  melakukan  kegiatan  usaha sesuai prinsip Syariah (UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” 1998).
Selanjutnya  di  Tahun  2004,  secara  bertahap perkembangan  ekonomi  syariah  dilakukan  dengan perbaikan tata kelola keuangan sosial syariah melalui UU  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  “Wakaf”.  Di dalamnya  disebutkan  nama  Badan  Wakaf  Indonesia (BWI). BWI dibentuk dengan tujuan mengembangkan dan  memajukan  perwakafan  di  Indonesia,  bukan dalam rangka mengambil alih dan mengelola aset-aset wakaf  yang  selama  ini  telah  ada  dalam  pengelolaan nazhir (pengelola aset wakaf). BWI dibentuk sebagai Lembaga  pembinaan  nadzhir  dalam  hal  pengelolaan asset.  Diharapkan  dana  wakaf  di  Indonesia  bisa termanfaatkan  dengan  baik  dan  menjadi  lebih produktif  lagi,  sehingga  wakaf  bisa  memberikan manfaat lebih besar kepada publik (UU RI Nomor 41 Tahun  2004  tentang  “Wakaf,”  2004).  Namun sayangnya  BWI  ini  baru  dibentuk  13  Juli  2007,  3 tahun  setelah  ada  terbit  UU  Nomor  41  Tahun  2004 tentang “Wakaf”. Padahal BWI disebut dalam UU.
Selanjutnya, pada 2008, dalam rangka mengatur dan memberikan jaminan pada praktik investasi pada Surat  Berharga,  dukungan  pemerintah  ditunjukkan dalam regulasi yang dituangkan dalam penerbitan UU Nomor  19  Tahun  2008  tentang  “Surat  Berharga Syariah  Negara  (SBSN)”  (UU  RI  Nomor  19  Tahun 2008  Tentang  “Surat  Berharga  Syariah  Negara,” 2008),  yakni  surat  berharga  yang  diterbitkan  oleh negara berdasarkan prinsip Syariah, yang bisa disebut pula  Sukuk  Negara.  Ini  berarti  negara  telah memberikan  pilihan  alternatif  investasi  yang  sesuai Syariah kepada masyarakat.
Selanjutnya  terbit  UU  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  “Perbankan  Syariah”, mengatur  bahwa  bank umum yang beroperasi dengna prinsip Syariah (BUS) maupun bank umum yang beroperasi  dengan prinisp Syariah  pada  Unit  Usaha  Syariah  (UUS)  yang dimilikinya  harus  mendapatkan  ijin  dari  Bank Indonesia  (UU  RI  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang “Perbankan  Syariah,”  2008).  Ini  memberikan  angin segar  bagi  masyarakat  yang  sebelumnya  masih khawatir  dan  ragu  karena  operasional  bank  Syariah masih campur dengan bank konvensional yang sudah ada sebelumnya.
Kemudian pada 2011, ekonomi syariah semakin dikembangkan  dengan  tata  kelola  keuangan  sosial syariah  melalui  UU  Nomor  23  Tahun  2011  tentang “Pengelolaan  Zakat”,  yang  mengatur  segala  aspek tentang  pengumpulan,  pendistribusian,  dan  juga pendayagunaan  zakat  oleh  Badan  Amil  Zakat Nasional  (UU  RI  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang “Pengelolaan Zakat,” 2011). Pada titik ini pemerintah mencoba mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat  berbasis  distribusi  kekayaan  sesuai konsep  islam  yang  dipraktikkan  sejak  zaman  nabi. Diharapakan  dengan  adanya  mekanisme  distribusi kekayaan ini orang-orang yang mampu dan tergolong sebagai wajib zakat bisa mengangkat masyarakat lain yang tergolong tidak mampu.
Selanjutnya  pada  tahun  2014,  perkembangan keuangan  Syariah  terus  berkembang  dengan  support dan dukungan pemerintah dalam regulasi. Pemerintah memberikan perlindungan dan jaminan negara kepada masyarakat terkait produk halal, dengan menerbitkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang “Jaminan Produk Halal  (JPH)”.  JPH  memiliki  tujuan  memberikan jaminan-jaminan mulai dari keamanan produk (bahan baku,  proses,  dan  barang  jadi),  keselamatan  (dalam mengkonsumsi  produk  tersebut),  dan  kepastian ketersediaan  Produk  Halal  bagi  masyarakat.  Tidak hanya jaminan kepada konsumen dalam mengonsumsi produk halal, JPH ini juga dapat meningkatkan good will dan  citra  positif  bagi  para  Pelaku  Usaha  untuk menghasilkan  dan  mendistribusikan  Produk  Halal (UU  RI  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  “Jaminan Produk Halal,” 2014).
Pada tahun  2018,  pemerintah  memberikan  restu kepada gubernur aceh untuk menerbitkan Qanun Aceh Nomor  11  tahun  2018  tentang  “Lembaga  keuangan Syariah”,  yang  memuat  kewajiban  bagi  bank-bank yang beroperasi di Aceh harus beroperasi berdasarkan prinsip  Syariah.  Sehingga  bank-bank  non  Syariah
harus  mengkonversi  menjadi  Syariah,  dan  diberi waktu 3 tahun terhitung sejak Qanun Aceh Nomor 11 Tahun  2018  diterbitkan  (Qanun  Aceh  Nomor  11 Tahun  2018  Tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah, 2018).  Meski  ini  hanya  berlaku  di  aceh,  namun  ini menunjukkan  dukungan  pemerintah  dalam  rangka mengembangkan  ekonomi  dan  keuangan  Syariah  di Indonesia
Perkembangan  keuangan  Syariah  di  Indonesia tidak berhenti disini. Pada tahun 2021, pada 25 Januari 2021,  pemerintah  melaunching  Gerakan  Nasional Wakaf  Uang  dan  Brand  Ekonomi  Syariah,  yang bertujuan mengurangi kesenjangan dan mengupayakan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat.  Kemudian  pada  1  Februari  2021,  Bank Syariah  Indonesia  (BSI)  resmi  beroperasi.  BSI  ini adalah  merger  antara  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM), Bank  Rakyat  Indonesia  Syariah  (BRIS),  dan  juga Bank Nasional Indonesia Syariah (BNIS). Pemerintah memperbarui  aturan-aturan  jaminan  produk  halal, juga dengan UU Cipta Kerja yang diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan  Bidang  Jaminan  Produk  Halal” yang ditandatangani pada 2 Februari 2021.

## 3.2. Pembahasan
Keragaman  di  Indonesia  perlu  mendapatkan perhatian  khusus,  karena  jika  tidak  akan  sangat potensial  memicu  konflik  atau  bahkan  ancaman disintegrasi  bangsa.  Pluralisme  yang  seharusnya menjadi support system dalam harmonisasi kehidupan bermasyarakat,  alat  untuk  menjatuhkan  satu  dan lainnya.  Dengan  demikian  pluralisme  seharusnya berada  pada  posisi  yang  netral,  tidak  subyektif. Aparatur pemerintah harus meningkatkan profesionalisme  dalam  melaksanakan  tugas,  tugas, dan  tanggung  jawab,  terutama  dalam  memberikan layanan masyarakat (public services ).  Layanan publik harus disediakan karena hakikat dibentuknya layanan pemerintah  adalah  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat,  karena  hakikatnya  pemerintah  adalah pelayan masyarakat.
Proses  kebijakan  merupakan  rangkaian  dari aktifitas-aktifitas yang bersifat politis, aktifitas politis tersebut  diwujudkan  dalam  serangkaian  kegiatan mulai  dari  merencanakan  agenda,  memformulasikan kebijakan, mengadopsi kebijakan, mengimplementasikan kebijakan dan menilai kebijakan  (Widodo,  2021).  Kebijakan  dibuat  dalam rangka  mewujudkan  tujuan  tertentu.  Kebijakan
memiliki  unsur-unsur,  yaitu  1)  tujuan  adanya kebijakan; 2) masalah yang timbul di masyarakat; 3) tuntutan/  permintaan  masyarakat  ( demand );  serta  4) dampak atau outcomes (Handoyo, 2012) .
Fenomena  menunjukkan  bahwa  banyak  sekali regulasi  tentang  ekonomi  Syariah  yang  diterbitkan setelah datang permasalahan. Pada saat Bank Syariah pertama,  Bank  Muamalah  hadir  di  Indonesia  pada 1992, belum ada dukungan regulasi perundangan yang cukup. Pada beberapa tahun pertama, Bank Muamalah belum  menunjukkan  perkembangan  signifikan  pada sektor perbankan syariah ini. Disinyalir karena belum adanya jaminan pasti dan legalitas kelembagaan yang kuat. Perkembangan baru terjadi setelah terbitnya UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang “Perubahan atas UU Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan”.  Dalam kurun  waktu  enam  tahun  tersebut,  dukungan  politik negara  terhadap  perbankan  syariah  di  Indonesia dianggap kurang serius. Sampai pada saat penerbitan UU  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  “Perbankan Syariah”,  operasional  perbankan  Syariah  sudah mendapatkan  dukungan  politik  hukum  ekonomi negara, karena sistem perbankan syariah di Indonesia sudah diatur oleh negara dalam UU (Saefuddin, 2019).
Contoh  lainnya,  peraturan  dan  regulasi  tentang pasar modal Syariah misalnya, baru diterbitkan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) pada tahun 2015, yakni  Nomor  15/POJK.04/2015  tentang  “Penerapan Prinsip  Syariah  di  Pasar Modal”  (Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  15/POJK.04/2015  Tentang “Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Pasar  Modal,”  2015).
Padahal jauh sebelumnya, 15 tahun sebelum POJK ini terbit,  saham  Jakarta  Islamic  Indeks  (JII),  yakni saham-saham  yang  masuk  dalam  kategori  Syariah sudah  ada  sejak  tahun  2000.  Meskipun  sebelumnya, pada 2003 sudah ada Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN- MUI/X/2003  tentang  “Pasar  Modal  dan  Pedoman Umum  Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Bidang  Pasar Modal”  (Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  40/ DSN-MUI/X/2003  Tentang  Pasar  Modal  dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, 2003), namun karena fatwa ini sifatnya tidak mengikat, maka hanya digunakan sebagai dasar rujukan  bagi  investor  maupun  emiten.  Belum  cukup dianggap  sebagai  payung  hukum  yang  melindungi pihak-pihak yang bertransaksi di pasar modal dengen menggunakan prinsip Syariah. Sebuah studi menyatakan  bahwa  perlu  adanya  keberanian  dan ketaatan pemerintah (Eksekutif dan Legislative) untuk menerapkan hukum-hukum Islam pada pembentukan
peraturan perundang-undangan. Hal ini senada dengan hasil sebuah penelitian yang menyatakan bahwa masih dibutuhkan  politik  untuk  mengatur  praktik  ekonomi Syariah  di  Indonesia,  termasuk  mengenai  transaksi saham secara syariah yang hingga saat ini masih POJK (Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan)  dan  belum dibentuk dalam bentuk UU (Intihani, 2020).
Permasalahan  lainnya  adalah  terkait  dengan kesiapan  pemerintah  dalam  menerbitkan  UU, peraturan, maupun regulasi lainnya, sering kali tidak dibarengi  dengan  kesiapan  penuh.  Contoh  misalnya Badan Wakaf Indonesia (BWI) baru dibentuk 13 Juli 2007, 3 tahun setelah ada terbit UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang “Wakaf”. Padahal BWI disebut di dalam UU  dalam  pasal  1  ayat  7  sebagai  Lembaga  yang melakukan pembinaan nadzhir dalam hal pengelolaan aset  wakaf  agar  lebih  baik  dan  lebih  produktif  lagi, sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada public.  Setali  tiga  uang  dengan  pembentukan  BWI yang  baru  terbentuk  3  tahun  setelah  ada  Undang- Undangnya,  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal (BPJPH) juga baru terbentuk 3 tahun setelah ada UU  tentang  “JPH  (Jaminan  Produk  Halal)”,  yakni tahun  2017.  Padahal  BPJPH  disebut  dalam  Pasal  1 ayat 6 UU JPH yang terbit tahun 2014.
Keselarasan  dalam  politik  dan  ekonomi  syariah di Indonesia perlu lebih digaungkan melalui regulasi- regulasi keuangan Syariah, tujuannya supaya industri keuangan syariah yang hadir di negara yang mayoritas memeluk agama Islam ini, di masa depan akan lebih berkembang  dan  terus  menunjukkan  pertumbuhan. Pemerintah  yang  bertindak  sebagai  regulator  pun harus  terus  membuat  kebijakan  yang  mendukung pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah  (LKS),  agar  secara  konsisten  LKS  di Indonesia  senantiasa  dapat  mendorong  pertumbuhan ekonomi nasional. “Perkembangan dan pertumbuhan Lembaga  keuangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia dapat  dikatakan  sangat  pesat  setelah  mendapat dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi maupun penggunaan  instrumen  Syariah  dalam  pembiayaan- pembiayaan negara” (Irawan, 2018).
Di  Indonesia  saat  ini  pengembangan  industri keuangan  syariah  berbasis  perusahaan  fintech dianggap sangat potensial. Di satu sisi masyarkat yang sudah mulai cakap teknologi dan dapat mengoperasikannya dengan baik, di sisi lain industri keuangan  ingin  terus  memberikan  layanan  yang mudah  dijangkau  oleh  masyarkat  secara  umum. Peningkatan  jumlah  pengguna  smart  phone  dan
internet  yang  terjadi  dari  tahun  ke  tahun,  menjadi suatu  indikator  bergesernya  pola  hidup  dan  aktivitas manusia, tak terkecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Ini merupakan momentum  yang  harus  dimanfaatkan  oleh  semua sektor  industri  tidak  terkecuali  industri  keuangan Syariah  (Nurfalah  &  Rusydiana,  2019).  Namun, seakan  masih  menemui  penghalang  lagi-lagi  belum adanya  regulasi  yang  membuat  semua  pihak  enggan terjun  terlalu  dalam  dan  memanfaatkan  momen  ini. Hal  ini  senada  dengan  sebuah  studi  yang  dilakukan Rusydiana pada 2018, masih adanya beberapa kendala yang  dihadapi  dalam  praktik  keuangan  Syariah berbasis  fintech,  salah  satunya  instrumen  kebijakan belum sepenuhnya menjamin proses kerja fintech dari hulu ke hilir, demikian juga ketersediaan sumber daya manusia untuk fintech yang mumpuni dianggap masih sangat kurang (Rusydiana & Al Parisi, 2016).
Regulasi  terkait  perkembangan  ekonomi  dan keuangan  syariah  merupakan  unsur  utama  dalam pengembangan industri keuangan syariah di Indonesia.  Pihak  yang  secara  khusus  ditunjuk  untuk peradilan sengketa ekonomi Syariah adalah Pengadilan  Agama.  Pengadilan  Agama  dapat memberikan  jaminan  dan  kepastian  hukum  bagi semua  semua  pihak  yang  termasuk  dalam  pelaku, khususnya  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah,  karena  dalam  industri keuangan  syariah  semua  hal  memerlukan  regulasi sebagai  dasar  untuk  bertindak.  “Regulasi  ini merupakan satu bentuk kejelasan aspek-aspek, mulai aspek  produk,  aspek  praktik,  sampai  dengan  aspek dalam  penyelesaian  sengketa.  Hal  ini senada  dengan studi yang dilakukan oleh Al Hasan, yang menyatakan bahwa  Pengadilan  agama  sebagai  representasi  dari pemerintah  memiliki  peran  dalam  mendukung perkembangan industri keuangan Syariah di Indonesia (Al Hasan, 2019).

## 4. KESIMPULAN
Praktik  keuangan  syariah  di  Indonesia  telah menunjukkan perkembangan positif. Meskipun dalam perjalanannya menghadapi hambatan-hambatan.
Dukungan Politik dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam  meningkatkan  ekonomi  Syariah  di  Indonesia. Selain dalam bentuk regulasi-regulasi (UU, Peraturan Presiden, Peraturan Mentri, Fatwa MUI, dan atuuran- aturan lainnya), juga dalam bentuk dukungan melalui Gerakan-gerakan  nasional  tertentu,  seiring  tuntutan zaman,  dan  dukungan  masyarakat,  serta  semangat
mengaplikasikan  ekonomi  Islam  ke  dalam  sistem ekonomi  Nasional.  Sejauh  ini,  praktik  ekonomi Syariah  Indonesia  semakin  mendapatkan  dukungan pemerintah  dan  pengakuan  yuridis.  Meskipun  masih banyak  aktivitas  ekonomi  Syariah  yang  belum  ada regulasinya.  Pengakuan  berlakunya  praktik  ekonomi Islam  dalam  bentuk  peraturan  dan  perundang- undangan  ini  sangat  penting,  karena  berimplikasi kepada adanya pranata-pranata sosial, budaya, politik dan hukum.
Di  sisi  lain,  Indonesia  yang  mayoritas penduduknya muslim, masih banyak yang kesadaran halal  life  style  ya  rendah.  Di  sini  lah  perlu  adanya peningkatan literasi, bisa melalui sosialisasi, edukasi, dan sebagainya untuk menumbuhkan kesadaran halal life style. Ini adalah tugas Bersama pihak-pihak yang terlibat  dalam  pelaksanaan  ekonomi  syariah  adalah dengan  memberikan  literasi  kepada  masyarakat  agar mulai  beralih  ke  sistem  syariah.  Sehingga  dengan adanya payung hukum semua pihak memiliki jaminan bahwa  segala  kegiatan  ekonomi  yang  berprinsip syariah  aman  di  Indonesia  sudah  benar-benar  sesuai ketentuan Syariah dan legal dipraktikkan di Indonesia, dan bukan hanya memiliki label syariah saja.

## 5. REFERENSI
Al  Hasan,  F.  A.  (2019).  Peran  Pengadilan  Agama dalam  Mendukung  Perkembangan  Industri Keuangan Syariah di Indonesia. Al-Ahkam Jurnal
Ilmu
Syari’ah dan Hukum , 4 (1). https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i1.1329 Alamudi, I. A., & Ahmadi, H. (2021). Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah di Indonesia. Journal of Islamic and Law Studies ,
5 (1),
19. https://dx.doi.org/10.18592/jils.v5i1.4749 Al-Quran . (n.d.). Kementrian Agama. https://quran.kemenag.go.id/ Anderson,  J.  (2015). Public  PolicyMaking .  Cengage Learning.
Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik . Pustaka Setia. Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No:  40/  DSN- MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum  Penerapan  Prinsip  Syariah  di  Bidang Pasar Modal, 8 (2003).
Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik .
Huda, M. C. (2019). Relasi Islam dan Negara (Studi Politik Hukum di Indonesia). Pax Humana , 6 (2), 18.
Indriana,  A.,  &  Halim,  A.  (2020).  Politik  Hukum Ekonomi  Syariah  di  Indonesia. El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama , 8 (1), 20.
Intihani,  S.  N.  (2020).  Pengaruh  Politik  dalam Pembentukan  Hukum  Islam  di  Indonesia.
VERITAS ,
6 (2), 116–143.
https://doi.org/10.34005/veritas.v6i2.888 Irawan, M. (2018). Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam  Perkembangan  Lembaga  Keuangan Syariah  di  Indonesia. Jurnal  Media  Hukum , 25 (1). https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21 Mulyadi,  D.  (2016). Studi  Kebijakan  Publik  Dan Pelayanan Publik . Alfabeta.
Mutafarida, B., & Anwar, C. (2020). Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan, dan Solusinya dalam Realitas Politik Indonesia Terkini. JESK:
Jurnal Ekonomi dan Studi Kebijakan , 1 (1), 13.
Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan  Syariah  Menuju  Keuangan  Inklusif: Kerangka  Maqashid  Syariah. Ekspansi:  Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi ,
11 (1), 55. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2015  Tentang  “Penerapan  Prinsip Syariah di Pasar Modal,” 15 (2015).
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Keuangan Syariah, 35 (2018).
Rifai,  A.  (2018).  Urgensi  Pembentukan  Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi di Indonesia.
Journal of Islamic Law Studies , 1 (2), 21.
Rustandi, N., Asrofi,  imam, & Jamil, I. (2021). Politik dan  Kebijakan  Ekonomi  Islam  Era  Reformasi
(1st ed.). Edu Publisher.
Rusydiana,  A.,  &  Al  Parisi,  S.  (2016).  The Measurement  of  Islamic  Bank  Performance:  A Study  Using  Maqasid  Index  and  Profitability. Global  Review  of  Islamic  Economics  and Business , 4 (1), 001.
https://doi.org/10.14421/grieb.2016.041-01
Saefuddin,  S.  (2019).  Sharia  Banking  in  State Economic  Policy  (Study  on  Politics  and Sociology  of  Islamic  Law  towards  the Enforcement  of  Law  Number  21  of  2008  on Sharia Banking). Millah , 19 (1), 1–22. https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art1 Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili,
pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah/Quran Surat An-Nahl Ayat 90 . (n.d.). https://tafsirweb.com/4438-quran-surat-an-nahl-
ayat-90.html
UU  RI  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  “Perbankan,”
(1992).
UU  RI  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  “Perubahan
Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang Perbankan,” 63 (1998).
UU  RI  Nomor  19  Tahun  2008  Tentang  “Surat Berharga Syariah Negara,” 30 (2008).
UU  RI  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  “Perbankan Syariah,” 64 (2008).
UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang “Pengelolaan Zakat,” 16 (2011).
UU  RI  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  “Jaminan Produk Halal,” 40 (2014).
UU  RI  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  “Wakaf,”  15 (2004).
Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan  Aplikasi  Analisis  Proses  Kebijakan  Publik .
MNC Publishing.
Zakirah, Z., Kafrawi, T. S. H., Basri, A., & Fadhil, M.
(2021). Penyelenggaraan dan Tantangan
Ekonomi  Berbasis  Syariah (p.  17)  [Preprint]. Open Science Framework. https://doi.org/10.31219/osf.io/qcphr