Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak
Poppy Ariyani Sumitha Lestari 1 , Dudi Pratomo 2 , Ardan Gani Asalam 3
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung, Indonesia 1 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung, Indonesia 2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung, Indonesia 3
Abstract. This  study  attempts  to  examine  the  association  between  political  connection,  capital  intensity,  and  tax aggressiveness of mining companies that listed on Indonesia Stock Exchange for the years 2013 to 2017. Besides that, this  study  attempts  to  analyze  the  simultaneous  and  partial  association  between  political  connection  and  capital intensity on tax aggressiveness of mining companies that listed in Indonesia Stock Exchange for the years 2013-2017. The  analytical  method that  used  in  this  study are  statistic descriptive  and panel  data  regression  analysis  by  using  E- views 10.  The sample selection technique used was purposive sampling and obtained 13 mining companies for the years 2013 to 2017 that results in 65 samples. We find that there is simultaneously influence between Political Connections and  Capital  Intensity  on  Tax Aggressiveness.  This  study  also  finds that  Political  Connections  have  no  impact  on  Tax Aggressiveness, while Capital Intensity has a negative impact on Tax Aggressiveness.
Keywords. Capital Intensity, Political Connections, Tax Aggressiveness
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  koneksi  politik,  capital  intensity  dan  agresivitas  pajak  pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Selain itu juga untuk menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial antara koneksi politik dan capital intensity terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Metode analisis yang  digunakan adalah  pengujian  statistik  deskriptif  dan analisis regresi  data  panel  dengan menggunakan  software E- views versi 10. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dan diperoleh 13 perusahaan sektor pertambangan  dengan  periode  penelitian  selama  lima  tahun  yaitu  tahun  2013-2017  sehingga  didapat  65  unit  sampel dalam  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  Koneksi  Politik  dan  Capital  Intensity berpengaruh  terhadap  Agesivitas  Pajak.  Secara  parsial  Koneksi  Politik  tidak  berpengaruh  terhadap  Agresivitas  Pajak, sedangkan Capital Intensity berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.
Kata Kunci. Agresivitas Pajak, Capital Intensity, Koneksi Politik
Corresponding Author. poppyaryn@gmail.com, dudipratomo@telkomuniversity.ac.id, ganigani@telkomuniversity.ac.id How to Cite This Article. Lestari. Pratomo. Asalam. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 11 (1), 40-52. History of Article. Received : Januari 2019, Revision: Maret 2019 Published: Juni 2019 Online ISSN: 2541-0342. Print ISSN: 2086-2563. DOI : 10.17509/jaset.v11i1.15772 Copyright©2019. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI

## PENDAHULUAN
Pasal  1  UU  No.  16  Tahun  2009  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (KUP),  menyatakan  bahwa  pajak  adalah kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi pajak bagi Negara sangat diperlukan untuk  pengembangan  dan  pembangunan  di suatu Negara dan kemakmuran rakyat, khususnya di Indonesia yang masih merupakan Negara berkembang.
Meskipun kontribusi pajak untuk penerimaan  negara  merupakan  yang  terbesar, realisasi  penerimaan  pajak  tahun  2013  sampai
dengan tahun 2017 masih di bawah target yang ditetapkan  dalam  APBN-P.  Perbandingan realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan  pajak  yang  ditetapkan  dalam APBN-P  ditunjukkan  oleh  Gambar  1,  di  mana pada  tahun  2013,  total  realisasi  penerimaan pajak  sebesar  Rp921,269 triliun  atau  mencapai 92,57%  dari  target  APBN-P  2013  sebesar Rp995,214 triliun. Sedangkan pada tahun 2014 realisasi  penerimaan  pajaknya  adalah  sebesar Rp984,90  triliun  dari  target  sesuai  APBN-P sebesar  Rp  1.072,38  triliun  atau  mencapai 91,84%  dari  target.  Pada  tahun  2015  realisasi penerimaan  pajak  mencapai  Rp  1.061,3  triliun atau  82%  dari  target  tahun  2015  yaitu  Rp 1.294,3 triliun.
Realisasi penerimaan pajak sampai dengan  31  Desember  2016  mencapai  Rp 1.105,81  triliun  atau  81.60%  dari  target  tahun APBN-P  2016  sebesar  Rp  1.355,20  triliun. Penerimaan  pajak  di  tahun  2017  mencapai  Rp 1.147,5 triliun  atau  89,4%  dari  target  APBN-P 2017  sebesar  Rp1.283,6  triliun.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  penerimaan  pajak  dari tahun  2013  sampai  dengan  tahun  2017  tidak pernah  mencapai  target  yang  telah  ditetapkan dalam APBN-P.
Sumber:  Laporan  Kinerja  Kementrian  Keuangan  2013-2017,

## (2019)
Gambar 1. Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2013-2017 (Triliun Rupiah)
Dalam  mengukur  kinerja  penerimaan pajak, tax ratio merupakan salah satu indikator yang  dapat  menilai  hal  tersebut. Tax  ratio merupakan perbandingan atau persentase penerimaan  pajak  terhadap  Produk  Domestik Bruto  (PDB).  Rasio  ini  menyatakan  jumlah
pajak  yang  dikumpulkan  pada  suatu  masa berbanding  dengan  pendapatan  nasional  atau PDB  di  masa  yang  sama  (nusantara.news, 2018).
Ekonomi  Faisal  Basri  berpendapat tax ratio selama 5 tahun terakhir menurun. Berdasarkan  catatannya, tax  ratio di  2012 sebesar  11,4%,  2013  sebesar  11,3%,  2014 sebesar  10,9%,  2015  sebesar  10,8%,  2016 sebesar  10,4%,  dan  2017  diestimasikannya sebesar  10,1%.  Dalam  perhitungan  Kepala Badan  Kebijakan  Fiskal  (BKF)  Suahasil Nazara, realisasi tax ratio pada 2017 diperkirakan  jauh  lebih  buruk,  berkisar  8,6% hingga 8,8% (nusantara.news, 2018).
Namun,  Laporan  Kinerja  Kementrian Keuangan  di  tahun  2017  menunjukkan  rasio pajak  di  tahun  ini  adalah  sebesar  9,95%. Realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai  target  yang  telah  ditentukan  dalam APBN-P dan t ax ratio Indonesia yang menurun dari  tahun  ke  tahun  menunjukkan  adanya keagresivitasan wajib pajak terhadap pajak.
Agresivitas  pajak  menurut  Frank et  al. (2009)  adalah  suatu  tindakan  merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan  melalui  tindakan  perencanaan pajak,  baik  menggunakan  cara  yang  tergolong secara  legal  ( tax  avoidance )  atau  ilegal  ( tax evasion ).  Khurana  dan  Moser  (2009)  juga mendefinisikan  agresivitas  pajak  sebagai tax planning perusahaan melalui aktivitas
penghindaran  pajak  ( tax  avoidance atau tax sheltering ). Menurut  Gemilang  (2017),  perusahaan yang agresif terhadap pajak dipandang memiliki  manfaat  bagi  perusahaan.  Salah satunya dapat menghemat pembayaran terhadap  pajak  yang  akan  membuat  laba semakin  besar  untuk  mendanai  investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan  perusahaan  di  masa  yang  akan datang.  Namun,  terdapat  pula  kerugian  jika perusahaan  tersebut  agresif  terhadap  pajak. Yaitu,  kemungkinan  perusahaan  mendapat sanksi  dari  kantor  pajak  berupa  denda,  serta turunnya  harga  saham  perusahaan  akibat
pemegang  saham  lainnya  mengetahui  tindakan agresivitas  pajak  perusahaan.  Bagi  pemerintah, tindakan  agresivitas  pajak  perusahaan  ini  akan mengurangi  pendapatan  Negara  dalam  sektor pajak.
Usaha  untuk  meminimalkan  beban  pajak yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  undang- undang  perpajakan  dilakukan  oleh  beberapa perusahaan  yang  bergerak  dalam  sektor pertambangan  di  Indonesia.  Pada  tahun  2013, Ketua  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) Abraham  Samad  mengungkapkan,  sekitar  60 persen  perusahaan  tambang  di  Indonesia  tak membayar  pajak  dan  royalti  kepada  negara. Menurut  Abraham,  banyaknya  perusahaan tambang  yang  mangkir  dari  kewajibannya membayar  pajak  karena  adanya  kesepakatan ilegal  dengan  aparat  dan  pejabat  di  daerah (nasional.kompas.com, 2013).
Pada  tahun  2014,  Direktorat  Jenderal Pajak  mengincar  pengusaha  tambang  yang mangkir membayar kewajiban pajak. Sektor ini dinilai  memiliki  potensi  penerimaan  pajak besar  namun  tak  maksimal.  Suhardi  Alius selaku
Kepala Bareskrim Polri
mengungkapkan,  dari  data  yang  dimiliki  pihak kepolisian,  saat  ini  terdapat  sekitar  11.000 pemegang izin tambang di Indonesia. Sementara, pengusaha yang mangkir membayar pajak  mencapai  sekitar  9.000  wajib  pajak (merdeka.com, 2014).
Dikutip  dari  cnnindonesia.com  (2017), kontribusi  sektor  mineral  dan  batu  bara  pada penerimaan  pajak  juga  menunjukkan  tren penurunan  sepanjang  2012-2016,  yakni  dari  5 persen  mencapai  2  persen.  Dari  Rp28  triliun pada  2012  menjadi  hanya  Rp16  triliun  pada 2016.  Rasio  Pajak  di  sektor  pertambangan minerba pun menunjukkan penurunan sepanjang  2011-2016,  yakni  12  persen  hingga 3,88 persen.
Maraknya  usaha  untuk  mengecilkan beban  pajak  dalam  perusahaan  yang  bergerak dalam  sektor  pertambangan  menunjukkan bahwa  terdapat  perbedaan  kepentingan  antara wajib  pajak  dan  pemerintah  dalam  proses pelaksanaan  pemungutan  pajak.  Pemerintah
dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal pajak (DJP) berusaha untuk terus menaikkan penerimaan  negara  dari  penerimaan  pajak, sedangkan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin.
Terdapat  beberapa  faktor  yang  diduga mempunyai  pengaruh  terhadap  agresivitas pajak  dalam  suatu  perusahaan,  di  antaranya adalah  koneksi  politik  dan capital  intensity . Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang  dengan  cara-cara  tertentu  mempunyai ikatan  secara  politik  atau  mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Perusahaan menggunakan  koneksi  politik  untuk  menyusun strategi  bersaing  dengan  memanfaatkan  dan mencari  peluang  di  dalam  lingkungan  bisnis (Leuz dan Gee, 2006).
Penelitian  mengenai  pengaruh  koneksi politik  dan  agresivitas  pajak  telah  dilakukan oleh Kim dan Zhang (2016). Hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  perusahaan dengan  koneksi  politik  lebih  agresif  terhadap pajak  dikarenakan  dengan  memiliki  koneksi politik  perusahaan  tersebut  mempunyai  risiko deteksi  yang  rendah,  memiliki  informasi  yang lebih  mengenai  perubahan-perubahan  dalam peraturan perpajakan, tekanan dari pasar modal dalam  melakukan  transparansi  lebih  kecil, dapat  menurunkan  biaya  politik  yang  terkait dengan perencanaan pajak agresif dan kecenderungan  untuk  mengambil  keputusan dengan risiko yang lebih tinggi.
Faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas  pajak  selain  koneksi  politik  adalah intensitas  modal  ( capital  intensity ).  Intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan  yang  dikaitkan  dengan  investasi dalam  bentuk  aset  tetap  (modal)  (Novitasari, 2016). Capital  intensity yang  merupakan investasi perusahaan pada aset tetap merupakan salah satu aset yang digunakan oleh perusahaan untuk  berproduksi  dan  mendapatkan  laba. Investasi  perusahaan  pada  aset  tetap  akan menyebabkan adanya beban depresiasi dari aset tetap  yang  diinvestasikan.  Besarnya  beban depresiasi untuk aset tetap diperaturan

## Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak
perpajakan Indonesia beraneka ragam tergantung  dari  klasifikasi  aset  tetap  tersebut (Andhari dan Sukartha, 2017).
Penelitian  mengenai  pengaruh capital intensity terhadap  agresivitas  pajak  telah dilakukan  oleh  Andhari  dan  Sukartha  (2017) yang  menunjukkan  bahwa  perusahaan  lebih memilih berinvestasi pada aset sehingga timbul beban  depresiasi  yang  tinggi,  dan  dari  beban tersebut  akan  mengurangi  laba  perusahaan sehingga dapat berpengaruh kewajiban perpajakan perusahaan.

## LANDASAN TEORI
Agresivitas Pajak
Pada praktik bisnis, umumnya perusahaan  mengidentikkan  pembayaran  pajak sebagai beban sehingga akan berusaha meminimalkan
beban tersebut
guna
mengoptimalkan laba (Suandy, 2011:5). Hal ini yang  menyebabkan  perusahaan  menjadi  lebih agresif terhadap pajak.
Menurut  Frank  et  al.  (2009),  agresivitas pajak  merupakan  tindakan  yang  bertujuan untuk  mengurangi  pendapatan  kena  pajak melalui  perencanaan  pajak  serta  menggunakan metode  yang  diklasifikasikan  atau  tidak diklasifikasikan sebagai tax evasion . Walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan menyalahi aturan, banyak metode-metode yang digunakan  oleh  perusahaan  yang  membuat perusahaan  diasumsikan  lebih  agresif  terhadap pajak.  Hal ini juga  diungkapkan  oleh Richardson  et  al.,  (2013)  bahwa  agresivitas pajak  meliputi  kegiatan  meliputi  kegiatan perencanaan  pajak  yang  legal  atau  yang mungkin  jatuh  ke  wilayah  abu-abu,  serta kegiatan yang ilegal.

## Koneksi Politik
Koneksi  politik  merupakan  suatu  kondisi di  mana  terjalin  suatu  hubungan  antara  pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan  dalam  politik  yang  digunakan untuk  mencapai  suatu  hal  tertentu  yang  dapat menguntungkan  kedua  belah  pihak  (Purwanti dan Sugiyarti, 2017). Perusahaan yang
memiliki  koneksi  politik  akan  mendapat perlindungan  dari  pemerintah  dan  memiliki resiko  pemeriksaaan  pajak  yang  rendah sehingga  membuat  perusahaan  makin  agresif melakukan tax  planning yang  berakibat  pada keburaman  transparansi  keuangan  (Butje  dan Tjondro, 2014).
Hal  ini  yang  menyebabkan  perusahaan dengan  koneksi  politik  akan  lebih  berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena resiko  untuk  diperiksa  akan  lebih  rendah bahkan  tidak  akan  mengalami  pemeriksaan oleh  badan  pemeriksa  pajak  (Lestari  dan  Putri, 2017).  Faccio  (2007)  juga  mengemukakan bahwa  perusahaan  yang  memiliki  koneksi politik membayar pajak lebih rendah.
: Koneksi  politik  berpengaruh  positif terhadap agresivitas pajak perusahaan

## Capital Intensity
Capital intensity ratio atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan  perusahaan  yang  dikaitkan  dengan investasi  dalam  bentuk  aset  tetap  (intensitas modal). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan  tingkat  efisiensi  perusahaan dalam menggunakan aktivanya untuk menghasilkan penjualan (Ardyansah, 2014).
Undang-Undang  No.  36  Tahun  2008 Pasal  6  ayat  1  (b)  tentang  Pajak  Penghasilan menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh  hak  dan  atas  biaya  lain  yang mempunyai  masa  manfaat  lebih  dari  1  (satu) tahun merupakan biaya yang boleh dikurangkan  dari  penghasilan  bruto.  Menurut Hanum (2013), semakin besar jumlah aset tetap yang  dimiliki  oleh  perusahaan  maka  akan semakin  besar  pula  beban  depresiasinya sehingga  mengakibatkan  laba  sebelum  pajak berkurang.  Hal  ini  akan  mengakibatkan penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil atau berkurang.
: Capital  Intensity berpengaruh  positif terhadap agresivitas pajak
: Koneksi  Politik  dan Capital  Intensity berpengaruh  secara  simultan  secara  signifikan terhadap agresivitas pajak

## Leverage
Rasio leverage atau  rasio  solvabilitas adalah  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.  Hal  ini  juga  dapat  diartikan  seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan  dengan  aktivanya.  Dalam  arti luas,  rasio leverage atau  rasio  solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan  untuk  membayar  kewajibannya baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang apabila  perusahannya  dibubarkan  (dilikuidasi) (Kasmir, 2016:114).

## Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan salah satu kriteria penting yang harus dimiliki perusahaan. Semakin  besar  perusahaan,  semakin  besar kesan  baik  yang  harus  diciptakan  untuk menarik  perhatian  masyarakat  (Pradnyadari, 2015).
Menurut Pratiwi dan Rahayu (2015), ada beberapa  cara  untuk  mengklasifikasikan  besar kecilnya  perusahaan  di  antaranya  adalah  total aktiva, log size , nilai pasar saham, dan lain-lain. Kurniasari (2015) menyatakan bahwa, total aset menggambarkan seluruh sumber daya
perusahaan  yang  dapat  digunakan  untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan.  Semakin  besar  sumber  daya  yang dimiliki  perusahaan,  maka  semakin  besar ukuran perusahaan, dan sebaliknya.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  metode  kuantitatif.  Populasi  yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan  pertambangan  yang  terdaftar  di Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  tahun  2013-2017 menggunakan teknik purposive sampling dengan  kriteria  yaitu:  (1)  Perusahaan  sektor pertambangan  yang  terdaftar  di  BEI,  (2) Perusahaan  pertambangan  di  Bursa  Efek
Indonesia  (BEI)  yang  secara  konsisten  listing selama  tahun  2013  sampai  dengan  2017,  (3) Perusahaan  pertambangan  di  Bursa  Efek Indonesia (BEI) yang mempublikasikan laporan  keuangan  dan  laporan  tahunan  secara konsisten  dari  tahun  2013-2017  yang  telah diaudit,  (4)  Perusahaan  pertambangan  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  tahun 2013-2017  yang  mengalami  keuntungan  atau tidak memiliki laba komersial negatif (Richardson  dan  Lanis,  2012).  Maka  dari  itu, diperoleh 65 sampel penelitian.

## Variabel Dependen
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini adalah  Agresivitas  Pajak  yang  diproksikan melalui Effective  Tax  Rate (ETR).  ETR  yang tinggi  menunjukkan  tingkat  keagresivitasan perusahaan  yang rendah. Sedangkan ETR yang rendah  menunjukkan  adanya  keagresivitasan perusahaan  terhadap  pajak.  Semakin  ETR mendekati  angka  nol  (0),  maka  beban  pajak perusahaan  tersebut  semakin  rendah.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  adanya  tindakan  pajak agresif  dalam  perusahaan  (Muzakki  dan Darsono, 2015). Menurut Dyreng et al . (2017), Effective  Tax  Rates (ETR)  dapat  dirumuskan sebagai berikut:
( 1)

## Variabel Independen Koneksi Politik
Purwoto  (2011)  mengatakan  bahwa perusahaan  yang  memiliki  koneksi  politis adalah  perusahaan  yang  dengan  cara-cara tertentu  mempunyai  ikatan  secara  politik  dan mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah.
Menurut  Adhikari  et  al.  (2006),  Faccio (2007),  Sudibyo  dan  Jianfu  (2015)  dalam Ferdiawan  dan  Firmansyah  (2017),  koneksi politik  dapat  diukur  menggunakan  variabel dummy .  Diberi  kode  1  (satu)  jika  suatu perusahaan  mempunyai  koneksi  politik  dan  0 (nol)  jika  sebaliknya.  Perusahaan  dikatakan
memiliki  koneksi  politik  memiliki  kriteria:  (1) salah  satu  direktur  atau  komisaris  yang  juga merupakan  anggota  DPR,  anggota  kabinet eksekutif,  pejabat  dalam  salah  satu  institusi pemerintah  termasuk  militer,  atau  anggota partai  politik;  (2)  salah  satu  direktur  atau komisaris  yang  juga  merupakan  mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif,  mantan  pejabat  dalam  salah  satu institusi  pemerintah  termasuk  militer;  (3)  salah satu  pemilik/pemegang  saham  diatas  10% merupakan  anggota  partai  politik,  memiliki hubungan  dengan  politisi  top,  dan/atau  pejabat atau mantan pejabat.

## Capital Intensity
Capital  intensity  ratio (CAP)  atau  rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan  perusahaan  yang  dikaitkan  dengan investasi  dalam  bentuk  aset  tetap  (intensitas modal).  (Ardyansah,  2014). Capital  Intensity dapat  dirumuskan  sebagai  berikut  (Noor et  al., 2010):
(2)

## Variabel Kontrol

## Leverage
Rasio  leverage  atau  rasio  solvabilitas adalah  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang  (Kasmir,  2016:114).  Penelitian  ini menggunakan Debt  to  Equity  Ratio (DER) untuk  memproksikan leverage.  Debt  to  Equity Ratio (DER) dapat  dirumuskan sebagai  berikut (Weston dan Copeland, 2011:242):
(3)
Ukuran Perusahaan
Kurniasari  (2015)  menyatakan  bahwa, total aset menggambarkan seluruh sumber daya perusahaan  yang  dapat  digunakan  untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan.  Semakin  besar  sumber  daya  yang dimiliki  perusahaan,  maka  semakin  besar ukuran perusahaan, dan sebaliknya.
(4)

## Metode Penelitian
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel  yang  memiliki  persamaan  sebagai berikut:
(5)
Dimana,  Y  adalah  agresivitas  pajak, simbol α menunjukkan konstanta, X 1, X 2, X 3, X 4 masing-masing  menunjukkan koneksi  politik, capital intensity, leverage, dan ukuran perusahaan.  Sedangkan  β 1 ,β 2 ,β 3 ,β 4 merupakan koefisien regresi. Simbol  e  menunjukkan error time, t menunjukkan waktu, serta i menunjukkan perusahaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Statistik Deskriptif
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  laporan  tahunan  dan  laporan  keuangan dari  13  perusahaan  sektor  pertambangan  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  pada tahun  2013-2017  yang  memenuhi  kriteria pengambilan  sampel  sehingga  terdapat  65  data observasi  untuk  5  periode  penelitian.  Hasil perhitungan  dan  pengujian  statistik  deskriptif tersaji dalam tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

## Sumber: Data yang Telah Diolah E-Views (2019)

## Analisis Regresi Data Panel
Berdasarkan hasil pengujian model regresi  data  panel  yang  dilakukan  yaitu  uji Chow,  uji  Hausman,  dan  uji  Lagrange Multiplier  dapat  disimpulkan  bahwa  model
yang  tepat  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  model common  effect .  Hasil  uji menggunakan  model common  effect dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2. Hasil Uji Model Common Effect Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.603198 0.237426 2.540579 0.0137 KONEKSI_POLITIK 0.006286 0.018007 0.349112 0.7282
Sumber: Data yang Telah Diolah E-Views (2019)

## Tabel 3. Hasil Uji F
Sumber: Data yang Telah Diolah E-Views (2019)
Berdasarkan  tabel  2  persamaan  regresi data panel dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
(6)
Variabel N Mean Maksimum Minimum Std. Dev ETR 65 0,336095 0,748647 0,219804 0,103543 KOPOL 65 0,815385 1 0 0,391005 CAP 65 0,272950 0,494350 0,093748 0,101233 DER 65 0,926887 3,879543 0,132126 0,811281 SIZE 65 29,12253 32,15371 26,51310 1,341622 CAPITAL_INTENSITY -0.240416 0.065884 -3.649054 0.0006 DER 0.054857 0.011091 4.946052 0.0000 SIZE -0.009296 0.008011 -1.160394 0.2505 Weighted Statistics R-squared 0.448888 Mean dependent var 0.437054 Adjusted R-squared 0.412147 S.D. dependent var 0.204513 S.E. of regression 0.081675 Sum squared resid 0.400253 F-statistic 12.21771 Durbin-Watson stat 1.431591 Prob(F-statistic) 0.000000 Unweighted Statistics R-squared 0.317129 Mean dependent var 0.336095 Sum squared resid 0.468557 Durbin-Watson stat 1.428655

## Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak
Persamaan  regresi  data  panel  di  atas memiliki  nilai  konstanta  sebesar  0,603198. Angka ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen  pada  regresi  yaitu  Koneksi  Politik, Capital  Intensity , Leverage ,  dan  Ukuran Perusahaan  bernilai  0,  maka  Agresivitas  Pajak pada  perusahaan  sektor  pertambangan  yaitu sebesar 0,603198 satuan.
Koefisien  regresi  pada  variabel  Koneksi Politik  ( 𝑋 1 )  sebesar  0,006286.  Angka  ini menunjukkan  bahwa  setiap  terjadi  peningkatan Koneksi  Politik  sebesar  satu  satuan  dengan asumsi variabel lain bernilai 1, maka
Agresivitas  Pajak  pada  Perusahaan  Sektor Pertambangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,006286 satuan.
Koefisien  regresi  pada  variabel Capital Intensity ( 𝑋 2 )  sebesar  –  0,240416.  Angka  ini menunjukkan  bahwa  setiap  terjadi  peningkatan Capital  Intensity sebesar  satu  satuan  dengan asumsi variabel lain bernilai 1, maka Agresivitas  Pajak  pada  Perusahaan  Sektor Pertambangan  akan  mengalami  penurunan sebesar 0,240416 satuan.
Koefisien Determinasi (R 2 )
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  data panel  dengan  menggunakan common  effect model  pada  tabel  3,  maka  diperoleh  nilai Adjusted  R-square sebesar  0,412147  atau 41,12% yang berarti bahwa variabel independen  dalam  penelitian  ini  yang  terdiri atas Koneksi Politik, Capital Intensity , Leverage ,  dan  Ukuran  Perusahaan  dapat menjelaskan variabel dependen yaitu agresivitas  pajak  perusahaan  sebesar  41,12% sedangkan  sisanya  sebesar  58,88%  dapat dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak termasuk dalam penelitian ini.

## Hasil Pengujian Simultan
Jika  F-statisik  ˃  0,05  maka  H 0 diterima, artinya  variabel  Koneksi  Politik, Capital Intensity ,  Leverage,  dan  Ukuran  Perusahaan secara  simultan  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  agresivitas  pajak.  Sedangkan  jika  F- statistik  ˂  0,05  maka  H 0 ditolak,  artinya
variabel  Koneksi  Politik, Capital  Intensity , Leverage ,  dan  Ukuran  Perusahaan  secara simultan  berpengaruh  terhadap  agresivitas pajak.
Berdasarkan  tabel  3,  diperoleh  hasil nilai  probabilitas  (F- statistic )  dalam  penelitian ini  sebesar  0,000000,  maka  dapat  disimpulkan bahwa penelitian ini menolak H 0 dan menerima H 1 yang  berarti  bahwa  seluruh  variabel independen  yaitu  Koneksi  Politik, Capital Intensity , Leverage, dan  Ukuran  Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

## Hasil Pengujian Parsial
Pengujian ini menggunakan taraf signifikansi sebagai berikut. Jika probabilitas ˂ 0,05 maka H 0 ditolak, terdapat pengaruh antara variabel  independen  secara  parsial  terhadap variabel dependen. Sedangkan, jika probabilitas ˃  0,05  maka  H 0 diterima,  tidak  terdapat pengaruh  antara  variabel  independen  secara parsial terhadap variabel dependen.
Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  data panel  dengan  menggunakan common  effect model  pada  tabel  3,  nilai  probabilitas  variabel Koneksi  Politik  sebesar  0,7282.  Nilai  tersebut menunjukkan  bahwa    0,7282  >  0,05  dengan koefisien regresi bernilai positif, dapat disimpulkan bahwa H 0 diterima dan H 1 ditolak, sehingga  variabel  independen  Koneksi  Politik tidak  berpengaruh  positif  terhadap  Agresivitas Pajak.
Nilai probabilitas variabel Capital Intensity sebesar 0,0006. Nilai tersebut menunjukkan  bahwa  0,006  <  0,05  dengan koefisien regresi bernilai negatif, dapat disimpulkan bahwa H 0 diterima dan H 1 ditolak, sehingga  variabel  independen Capital  Intensity berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak Berdasarkan hasil analisis, variabel Koneksi  Politik  memiliki  nilai  probabilitas 0,7282, lebih  besar dari taraf  signifikansi  yaitu
0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H 0 diterima dan H 1 ditolak  yang  berarti  bahwa Koneksi  Politik  tidak  berpengaruh  terhadap Agresivitas  Pajak.  Perusahaan  dengan  koneksi politik  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap agresivitas  pajak  yang  mana  dapat  diartikan apabila  perusahaan  tersebut  memiliki  koneksi politik,  maka  belum  tentu  akan  meningkatkan keagresivitasan pajak suatu perusahaan.
Perusahaan ingin menjaga nama baik dan citra  perusahaan  mereka  di  mata  para pemangku  kepentingan  seperti  pemerintah, investor  atau  masyarakat.  Jika  dilihat  dari pemangku kepentingan yaitu pemerintah, maka perusahaan  yang  tidak  memanfaatkan  koneksi politiknya  dan  patuh  dalam  hal  membayar pajaknya  maka  pemerintah  akan  memberikan penghargaan  kepada  perusahaan-perusahaan tersebut.  Hal  ini  akan  memberikan  perusahaan citra yang baik kepada stakeholders perusahaan (Lestari dan Putri, 2017).
Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap  agresivitas  pajak  karena  proporsi komisaris independen yang mempunyai koneksi  politik  lebih  besar  dibandingkan dengan  direksi  yang  mempunyai  koneksi politik.  Menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas  Pasal  1  Ayat  (5),  Direksi adalah  Organ  Perseroan  yang  berwenang  dan bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan Perseroan  untuk  kepentingan  Perseroan,  sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sedangkan  pada  Pasal  120  ayat  (2),  Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris  yang  tidak  terafiliasi  dengan pemegang  saham  utama,  anggota  Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
Menurut pengertian yang telah dijabarkan,  terdapat  perbedaan  fungsi  dan wewenang  antara  Direksi  dan  Komisaris Independen.  Direksi  mempunyai  fungsi  dan wewenang untuk mengelola perusahaan sehingga mereka dapat menggunakan wewenang  tersebut  untuk  mencapai  tujuan perusahaan,  salah  satunya  adalah  melakukan perencanaan  pajak.  Sedangkan  keberadaan
Komisaris  Independen  dimaksudkan  untuk memberikan  keseimbangan  antara  kepentingan Pemegang  Saham  Mayoritas  dan  perlindungan terhadap kepentingan Pemegang Saham
Minoritas, bahkan kepentingan para stakeholders (Kuswiratmo, 2016). Sehingga,  dengan  adanya  komisaris independen maka perusahaan akan mendapatkan pengawasan, salah satunya dalam manajemen  perpajakan  di  dalam  perusahaan. Menurut Diantari dan Ulupui (2016),
Komisaris independen akan mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Pengaruh Capital
Intensity terhadap
Agresivitas Pajak
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  tabel  2, variabel Capital  Intensity memiliki  nilai probabilitas  0,0006,  yang  mana  nilai  ini  lebih rendah  dari  taraf  signifikansi  yaitu  0,05 sehingga  dapat  diambil  keputusan  bahwa  H 0 diterima  dan  H 1 ditolak  yang  berarti  bahwa secara  parsial  variabel Capital  Intensity berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.  Hal  menunjukkan  bahwa  perusahan dengan Capital  Intensity yang  tinggi  dapat memperendah  keagresivitasan  pajak  pada perusahaan  sektor  sektor  pertambangan  tahun 2013-2017.
Variabel Capital  Intensity memiliki nilai  koefisien  regresi  sebesar  -0,240416 menunjukkan  arah  negatif  yang  berarti  jika nilai  Agresivitas  Pajak  meningkat  sebesar  1 satuan  dan  variabel  lainnya  tetap  maka agresivitas  pajak  akan  berkurang  sebesar 0,240416  satuan.  Nilai  koefisien  regresi variabel Capital  Intensity ini  bernilai  negatif yang  berarti  dapat  menurunkan  Agresivitas Pajak.
Pengaruh Capital  Intensity terhadap Agresivitas  Pajak  berarah  negatif.  Hal  ini karena Capital  Intensity dalam  perusahaan sektor  pertambangan  yang  terdapat  di  Bursa Efek  Indonesia  (BEI)  pada  tahun  2013-2017 rendah, dengan kata lain proporsi  aktiva  lancar lebih  besar  daripada  aktiva  tetap  yang
ditunjukkan  dengan  adanya  peningkatan  aktiva lancar  dari  tahun  sebelumnya  dan  rata-rata perubahan aktiva lancar yang positif.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  52  Tahun  2011  Tentang Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  1  Tahun  2007  97  Tentang  Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang  Usaha  Tertentu  Dan/Atau  Di Daerah-Daerah  Tertentu  pasal  2  ayat  2(b), sektor pertambangan kemungkinan mendapatkan fasilitas penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.

## KESIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh  koneksi  politik  dan  capital  intensity terhadap  agresivitas  pajak  pada  perusahaan sektor  pertambangan  yang  terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia  (BEI)  dari  tahun  2013  sampai dengan  tahun  2017.  Jumlah  sampel  dalam penelitian  ini  yaitu  terdapat  13  perusahaan dalam  kurun  waktu  5  (lima)  tahun  sehingga diperoleh sebanyak 65 sampel penelitian.
Berdasarkan  pengujian  hipotesis  secara simultan  seluruh  variabel  independen  yaitu Koneksi  Politik, Capital  Intensity dengan variabel kontrol Leverage , dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak
perusahaan sektor pertambangan  yang terdaftar di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  periode  2013- 2017.
Sedangkan berdasarkan pengujian hipotesis  secara  parsial  Koneksi  Politik  tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak,  namun Capital  Intensity berpengaruh  negatif  terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor pertambangan  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan,  penulis  mengajukan  beberapa  saran untuk pengembangan bagi penelitian selanjutnya.  Dalam  mengetahui  pengaruh
Capital  Intensity terhadap  agresivitas  pajak diharapkan  dapat  menggunakan Cash  Effective Tax Rates (CETR) untuk mengukur agresivitas pajak.
CETR dapat
mengidentifikasi keagresivitasan perusahaan
dengan menggunakan  perbedaan  tetap  dan  perbedaan temporer (Chen et al., 2010).
Menurut  hasil  penelitian  ini, Leverage yang  diproksikan  dengan Debt  to  Equity  Ratio (DER)  mempunyai  pengaruh  positif  terhadap Agresivitas  Pajak.  Maka  dari  itu,  penelitian selanjutnya dapat menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) sebagai variabel independen untuk mengetahui  pengaruhnya  dengan  Agresivitas Pajak.
Kemudian  penelitian  selanjutnya  dapat memasukkan perusahaan dengan laba komersial  negatif  atau  perusahaan  yang memiliki  kerugian  ke  dalam  kriteria  agar sampel yang diperoleh dapat merepresentasikan agresivitas  pajak.  Hal  ini  disebabkan  karena perusahaan  yang  mengalami  kerugian  dapat mengkompensasikan  kerugiannya  ke  dalam  5 tahun  ke  depan.  Dalam  masa  itu,  perusahaan tidak  membayarkan  beban  pajaknya  dan perusahaan akan membayarkan beban pajaknya sesuai  dengan  laba  pada  tahun  di  masa kompensasi  berakhir. Hal  ini dapat  mendorong perusahaan  untuk  menggunakan  kerugiannya untuk menghindari pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhikari,  A.,  Derashid,  C.,  &  Zhang,  H. (2006). Public policy, political connections,  and  effective  tax  rates: Longitudinal  evidence  from  Malaysia. Journal  of  Accounting  and  Public Policy , 25(5), 574–595.
Andhari,  P.  A.,  &  Sukartha,  I.  M.  (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory  Intensity,  Capital  Intensity  dan Leverage  Pada  Agresivitas  Pajak. E- Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana , 2115-2142.
Ardyansah, D. (2014). Pengaruh Size, Leverage,  Profitabilitas,  Capital  Intensity Ratio dan Komisaris Independen
Terhadap  Effective  Tax  Rate  (ETR).
Dipenogoro  Journal  of  Accounting,  3,
No. 2 , 1-9.
Butje,  S.,  &  Tjondro,  E.  (2014).  Pengaruh Karakter  Eksekutif  dan  Koneksi  Politik Terhadap Tax Avoidance. Tax & Accounting Review, 4 (2), 1-9.
Chen,  S.,  Chen,  X.,  Cheng,  Q.,  Shevlin,  T.
(2010).  Are  Family  Firms  More  Tax Aggressive  Than  Non-Family  Firms?. Journal of Financial Economics . 95 (1), 41-61.
Dharma,  I.  M.,  &  Ardiana,  P.  A.  (2016).
Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap,  Ukuran  Perusahaan,  Dan  Koneksi Politik  Terhadap  Tax  Avoidance. E- Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana, 15 (1), 584-613.
Diantari,  P.  R.,  &  Ulupui,  I.  G.  (2016).
Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris  Independen,  dan  Proporsi Kepemilikan  Institusional  Terhadap  Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 16(1), 702-732 Dyreng,  D.  S.,  Hanlon,  M.,  Maydew,  l.  E., Thornock,  R.  J.  (2017).  Changes  In Corporate  Effective  Tax  Rates  Over  The Past  25  Years. Journal  of  Financial Economics, 124(3), 441-463.
Faccio,  M.  (2007).  The  Characteristics  of
Politically Connected Firms. The Characteristics  of  Politically  Connected Firms , 1-34.
Ferdiawan,  Y.,  &  Firmansyah,  A.  (2017). Pengaruh  Political  Connection,  Foreign Activity, dan Real Earnings Management Terhadap  Tax  Avoidance. Jurnal  Riset Akuntansi  Dan  Keuangan,  5 (3),  1601- 1624.
Frank,  M.,  Lynch,  L.,  &  Rego,  S.  (2009).  Tax reporting  aggressiveness  and  its  relation to  aggressive  financial  reporting. The Accounting Review , 84 (2), 467-469.
Gemilang,  D.  N.  (2017). Pengaruh  Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap  Agresivitas  Pajak  Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di  Bei  Pada  Tahun  2013-2015). Skripsi pada  Institut  Agama  Islam  Negeri Surakarta: tidak diterbitkan. Hanum,  H.  R.  (2013). Pengaruh  Karakteristik Corporate Governance Terhadap
Effective  Tax  Rate  (ETR). Skripsi. Semarang: tidak diterbitkan. Kasmir. (2016). Pengantar Manajemen Keuangan. Jakarta: PrenadaMedia.
Kementerian  Keuangan.  (2014). Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2013.
Jakarta: Kementerian Keuangan.
Kementerian  Keuangan.  (2015). Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2014.
Jakarta: Kementerian Keuangan.
Kementerian  Keuangan.  (2016). Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2015. Jakarta: Kementerian Keuangan.
Kementerian  Keuangan.  (2017). Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2016.
Jakarta: Kementerian Keuangan.
Kementerian  Keuangan.  (2018). Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2017. Jakarta: Kementerian Keuangan.
Khurana,  I.  K.,  &  Moser,  W.  J.  (2009).
Institusional Ownership and Tax Aggressiveness ,  Available  at  SSRN:. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=1464106 or http://dx.doi.org/10.2139 Kim,  C.  F.,  &  Zhang,  L.  (2016).  Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. Contemporary Accounting  Research,  33 (1),  78-114. doi:doi:10.1111/1911-3846.12150 Kurniasari,  W.  I.  (2015). Pengaruh  Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility  dan  Keberadaan  Risk Management Committee Terhadap
Agresivitas  Pajak  Perusahaan  (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan

## Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak
yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia Tahun  2009-2013). Skripsi.  Semarang: tidak diterbitkan.
Kuswiratmo,  B.  A.  (2016). Keuntungan  & Risiko  Menjadi  Direktur,  Komisaris, dan  Pemegang  Saham .  Jakarta:  PT
Visimedia Pustaka
Lanis,  R.,  &  Richardson,  G. (2012).  Corporate social responsibility
and tax aggressiveness:  An  empirical  analysis.
Journal of Accounting and Public Policy , 86-108.
Lestari,  G.  A.,  &  Putri,  I.  A. (2017).  Pengaruh
Corporate  Governance,  Koneksi  Politik, dan  Leverage  Terhadap  Penghindaran Pajak. E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana, 18 (3).
Leuz,  C.,  &  Gee,  F.  O.  (2006).  Political
Relationships, Global Financing,And Corporate  Transparency:  Evidence  From Indonesia. Journal of Financial
Economies, 81 (2), 411-439.
Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). Pengaruh Corporate  Social  Responsibility  dan Capital  Intensity  Terhadap  Penghindaran
Pajak. Dipenogoro Journal of Accounting, 4 (3), 1-8. Noor,  R.  M.,  Fadzillah,  N.  S.,  &  Mastuki,  N.
(2010). Corporate Tax Planning: A Study On  Corporate  Effective  Tax  Rates  of
Malaysian Listed Companies. International Journal of Trade, Economics and Finance, 1 (2), 189-193.
Novitasari,  S.  (2016).  Pengaruh  Manajemen
Laba, Corporate Governance, dan Intensitas  Modal  Terhadap  Agresivitas Pajak  Perusahaan  (Studi  Empiris  Pada
Perusahaan  Property  Dan  Real  Estate Yang  Terdaftar  Di  Bei  Periode  Tahun 2010-2014). Jurnal  Online  Mahasiswa Fakultas Ekonomi, 4 (1), 1901-1914.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  52  Tahun  2011  Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2007 Tentang  Fasilitas  Pajak  Penghasilan Untuk  Penanaman  Modal  Di  Bidang-
Bidang  Usaha  Tertentu  Dan/Atau  Di Daerah-Daerah Tertentu Pradnyadari, I. D. (2015). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas
Pajak  (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  Tahun  2011-2013). Skripsi. Semarang: tidak diterbitkan.
Pratiwi,  N.,  &  Rahayu,  S.  (2015).  Pengaruh Profitabilitas,  Leverage,  Good  Corporate Governance,  dan  Ukuran  Perusahaan Terhadap  Nilai  Perusahaan  (Studi  Kasus Pada  Perusahaan  yang  Terdaftar  Pada Bursa  Efek  Indonesia  yang  Memiliki Skor  Corporate  Governance  Perception Index  (CGPI)  Selama  Peri. e-Proceeding of Management, 2 (3), 3146-3152. Purwanti,  S.  M.,  &  Sugiyarti,  L.  (2017).
Pengaruh Intensitas Aset Tetap,
Pertumbuhan  Penjualan  dan  Koneksi Politik  Terhadap  Tax  Avoidance. Jurnal Riset  Akuntansi  dan  Keuangan,  5 (3),
1625-1642. Diambil kembali dari https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225
Purwoto,  L.  (2011).  Pengaruh  Koneksi  Politis,
Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham.
Ringkasan  Disertasi  Program  Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen .
Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013).
The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness:  An  empirical  analysis. Journal of Accounting and Public Policy,
32 (3), 68-88.
Suandy,  E.  (2011). Perencanaan  Pajak.
Jakarta: Salemba Empat. Sudibyo,  Y.  A.,  &  Jianfu,  S.  (2016).  Political Connections, State Owned
Enterprises  and  Tax  Avoidance :  an Evidence  From  Indonesia. Corporate Ownership and Control , 13(3), 1–6.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas
Undang–Undang  No.  36  Tahun  2008  Tentang Pajak Penghasilan
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan
Weston,  J.  F.,  &  Copeland,  T.  E.  (2011). Manajemen  Keuangan  Jiid  2. Jakarta: Salemba Empat.
https://nusantara.news, diakses pada tanggal 24
September 2018
https://pajak.go.id,  diakses  pada  tanggal  26 September 2018
https://www.cnnindonesia.com,  diakses  pada tanggal 26 September 2018 https://www.merdeka.com, diakses pada tanggal 26 September 2018
https://nasional.kompas.com, diakses pada
tanggal 1 Oktober 2018