Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. 6 No. 2 : 71-75 (2000)
Komunikasi ( Communication )
Trop. For. Manage. J. VI (I1) : 71-75 (2000)

## PROSPEK DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PULP DAN KERTAS INDONESIA DALAM ERA EKOLABELING DAN OTONOMI DAERAH

## F. G UNARWAN S URATMO 1)

## ABSTRACT
The history and purpose of Ecolab ling system should be understand and also the relation with ISO  9000  and  ISO  14000  and  then  the  problems  of  Agribusiness    development  on  pulp  and  paper production  con  be  predicted  in  the  district  otonomi  system.    Capacity  building  and  educated manpower  in  the  district  level  should  be  improved.    Negative  impact  of  ecolabel  system  in International  Trade  Should  be  avoided.    National  ecolabel  institute  will  be  more  favourable  then international ecolabel institute.

## PENDAHULUAN
Tantangan  yang  akan  dihadapi  pengembangan  agribisnis  industri  pulp  dan  kertas terutama  dalam  pemasaran  hasil  industri  pulp  dan  kertas  didalam  dan  luar  negeri  adalah adanya permintaan konsumen (pengimpor) untuk menjalankan pelabelan dari bahan baku
Membicarakan  ekolabeling  tidak  akan  lengkap  apabila  tidak  mengkaitkan  dengan ISO  9000  ( Quality  Management )  dan  ISO  14000  ( Environment  Management  System ), yang kemudian akan dikaitkan dengan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan ini  akan  menimbulkan  aksi  pemboikotan  ( ban )  dan  tekanakan  pada  program  pinjaman ( loan ) dan hibah ( grant ).
Menghadapi  hambatan  dengan  adanya  kesepakatan  internasional  ini,  perlu pemerintah,  pengusaha  dan  masyarakat  Indonesia  menyiapkan  diri  dan  mengantisipasi permasalahan yang akan menggagalkan pembangunan agribisnis industri pulp dan kertas.

## EKOLABELING

## Pengertian dari ECO-LABELING
Sudah  banyak  difinisi  atau  pengertian  dari  arti  dari  eco-labeling,  pada  dasarnya diartikan  sebagai  “pemberian  suatu  label  dari  suatu  produk”.    Label  tersebut  merupakan tanda yang mengandung informasi bahwa produk tersebut dalam proses produksinya telah memenuhi suatu standard pelestarian lingkungan, sehingga tujuan dari system ekolabeling untuk memberikan informasi bahwa dari hasil penilaian tingkat pelestarian lingkungan dari suatu  proses  produksi,  sehingga  konsumen  dalam  atau  luar  negeri  dapat  memilih  produk yang dihasilkan melalui proses pelestarian lingkungan.
1) Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB
72
Secara umum dikenal 2 (dua) macam ekolabel sebagai berikut:
a. Single  issue  Assessment :  pelabelan  yang  ditujukan  pada  satu  atau  beberapa  produk. Salah  satu  contoh  system  ekolabel  yang  ditujukan  pada  produk  kayu  (log)  dan  dalam penilaian mengarah pada Sustainable Forest Management (SFM).
b. Life  Cycle  Assessment :  pemberian  ekolabel  yang  bersifat  komprehensip  mulai  sejak input  bahan  baku,  proses  pengolahan  (industri)  sampai  ke  limbah  dari  produk  yang sudah tidak dipakai selalu tidak merusak lingkungan.  Sering pula disebut sebagai suatu produksi yang selalu tidak merusak atau disebut sebagai prinsip “ from the cradle to the grave ”.    Perkembangan  dari  system  ekolabeling  ini  berkembang  menjadi  ISO  9000 atau Quality Management dan kemudian berkembang lagi menjadi ISO 14020 – 14024 atau Environmental Labeling ”.
Labeling  pada  produk  industri  hasil  hutan  (misalnya  pulp  dan  kertas)  akan  meliputi sejak:
a.  Proses  pengolahan  hutannya,  berarti  bahan  baku  industri  harus  telah  mendapat ekolabel.
b.  Pengangkutan kayu dari hutan ke pabrik
c.  Proses  dalam  industri  misalnya  limbah  gas,  cair  dan  padatnya  tidak  merusak lingkungan  disamping  indicator  lain  seperti  hemat  air  dan  energi,  kesejahteraan masyarakat dan karyawan pabrik.
d.  Produk yang dihasilkan tidak merusak apabila digunakan/dimanfaatkan.
e.   Pengangkutan dan penyebaran dari produk ke konsumen tidak merusak lingkungan
f.   Limbah dari produk yang telah selesai dipakai tidak merusak lingkungan.

## SEJARAH PERKEMBANGAN EKOLABEL
Ekolabeling  pertama  sebenarnya  telah  diperkenalkan  oleh  Jerman  pada  tahun  1979 dengan  nama  Program Blue  Angel ,  kemudian  berturut-turut  system  ekolabeling diperkenalkan Amerika Serikat, Belanda dan Kanada disekitar tahun 1980.
Ekolabeling  di  Indonesia  telah  banyak  dibicarakan  pada  tahun  1990  –  1994.    Pada tahun  1990  Departemen  Kehutanan  dan  MPI  (Masyarakat  Perhutani  Indonesia)  secara cepat dan serius segera mengantisipasi system tersebut.
Di dalam konferensi anggauta ITTO ( International Tropical Timber Organization ) di Bali pada bulan Mei 1990 telah menetapkan tahun 2000 kayu tropis yang diperdagangkan harus berasal dari hutan tropis yang dikelola secara lestari atau disebut sebagai Sustainable Forest Management yang berarti pula bahwa produk kayu tropis harus mendapat sertifikat ekolabel.
Negara konsumen kayu tropis seperti Amerika, Inggris, Jerman, Belanda, Switzerlan, Austria dan beberapa negara eropa mulai menuntut diberlakukan ekolabeling produk kayu dan Industri Hasil Hutan kayu tropis diberi label dan memenuhi syarat ISO 9000.
Pada  tahun  1990  dan  1991 ITTO  telah  mengeluarkan  2  (dua)  pedoman  pengelolaan hutan tropis secara lestari sebagai berikut:
a. Guidelines for the sustainable management of Natural Tropical (1990) .
b. Guidelines for the establishment of Planted Tropical Forest (1991) .
ITTC  secara  garis  besar  telah  memperinci  kriteria-kriteria  yang  berisi  prinsip-prinsip  dan rekomendasi  kegiatan  yang  mungkin  untuk  mencapai  pengelolaan  hutan  tropis  yang lestari.
Pada  tahun  1987 International  organization  for  standarization  (ISO) telah mengeluarkan  ISO  9000  yang  dikenal  sebagai Quality  Management atau  secara  lengkap dapat  disebut  sebagai  “Standar  Manajemen  Mutu  dan  Jaminan  Mutu  –  Pedoman  Seleksi dan Penggunaan”.
ISO 9000 dibagi kedalam:
a.  ISO 9001 :  Sistem Mutu-Model untuk jaminan mutu dalam desain pengembangan, produksi, instalasi dan jasa. b.   ISO 9002 :  Sistem  Mutu  Model  untuk  Jaminan  mutu  dalam  produksi  dan instalasi c.   ISO 9003 :  Sistem Mutu-Model untuk jaminan  mutu dalam  inspeksi akhir dan tes. d.   ISO 9004 bag. 2  :  Sistem  Mutu-Model untuk jaminan  mutu dalam standar pelayanan.
ISO 9004 juga disebut sebagai “Manajemen kualitas dan Pedoman elemen system kualitas”
Penomeran ISO 9000 dan isinya telah disempurnakan sekitar tahun 1996. Pada  tahun  1993,  ISO  membentuk  panitia  teknik  atau  TC  ( Technical  Committee )– 207  yang  kemudian  membentuk  enam  SC  ( Sub-Committee )  dan  satu  WG  ( Work-Group ) untuk merumuskan beberapa standar sebagai berikut: a.   SC-1  :  Sistem  Manajemen  Lingkungan  ( Enviromental  Management  System );  ISO- 14001.
b.   SC-2   :  Audit Lingkungan ( Environmental Auditing ); ISO 14010-14015.
c.   SC-3   :  Pelabelan Lingkungan ( Environmental Labeling ); ISO 14020 - 14025
d.   SC-4   :  Evaluasi Kinerja Lingkungan ( Environmental Performance Evaluation ); ISO-
14031
e.   SC-5   :  Analisis Siklus Hidup ( Life Cycle Analysis ); ISO 14041 - 14044
f.   SC-6   :  Istilah dan Definisi ( Terms and Definitions )
g.  WG    :  Aspek  Lingkungan  dari  Standar  Produk  ( Environmental  Aspects  of  Product Standart ); ISO-14060
ISO 14000 merupakan Sistem Manajemen Lingkungan yang meliputi 5 (lima) aspek dalam bentuk desain dan kerangka kerja pengelolaan lingkungan untuk meminimkan dampak dari kegiatan  operasional  yang  dapat  dipadukan  dalam  manajemen-manajemen  lain  dalam suatu perusahaan.

## 74

## PERMASALAHAN DENGAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PULP DAN KERTAS DALAM ERA EKOLABELING DAN OTONOMI DAERAH
1.  Ekolabeling  adalah  merupakan  salah  satu  system  dari  pengelolaan  lingkungan  untuk melestarikan  potensi  sumberdaya  yang  terbaharui  dan  menghindarkan  atau meminimumkan dampak suatu proyek pembangunan (khususnya industri).
2.  Pelaksanaan  system  ekolabeling  merupakan  sukarela,  tetapi  kalau  pihak  konsumen dalam atau luar negeri menghendaki, maka produsen harus memenuhi.
3.  Sertifikat  atau  tanda  harus  diberikan  oleh  lembaga  yang  kredibel  (dipercaya  oleh konsumen) atau professional secara ilmiah dan harus Independen artinya tidak dibawah instansi pemerintah atau pengusaha dan biasanya lembaga tersebut nir-laba.  Indonesia dapat  membentuk  lembaga  sendiri  seperti  L.E.I.  (Lembaga  Ekolabel  Indonesia)  atau dilakukan  oleh  Sucofindo,  masalahnya  apakah  negara  pengimport  produk  hasil  hutan Indonesia  percaya  pada  lembaga  ekolabel  dari  Indonesia.    Kalau  negara  pengimpor tidak percaya maka negara tersebut akan mengirim asesor nya dan menilai sendiri hasil kerja  asesornya.    Penilaian  ekolabeling  dari  negara  pengimport  akan  dapat  digunakan dalam perang dagang internasional.
4.  Pelaksanaan  dari  system  ekolabeling  tidak  akan  terpengaruh  oleh  otonomi  Daerah, yang menjadi masalah keadaan hutan produksi dan Industri Pulp dan Kertas siapa yang membina agar dapat memenuhi syarat system ekolabeling.
5.  Selama  ini  pembinaan  dari  hutan  produksi  dan  pabrik  pulp  dan  kertas  dilakukan  oleh Bapedalda  Tk.  I  atau  Bapedal  (pusat)  dan  Dinas  Perindustrian  atau  Departemen Perindustrian  serta  Pemerintah  Daerah  Tingkat  I  (propinsi)  misalnya  melalui  Studi Amdal disamping berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.
6.  Keberadaan  Bapedalda  Tk.  II  dan  Dinas  Perindustrian  Tk  II  sangat  perlu  dipikirkan keberadaannya.
7.  Pemerintah dan para pengusaha perlu menyusun strategi agar system ekolabeling tidak digunakan  untuk  menghambat  produk  pulp  dan  kertas  dalam  perdagangan internasional.
8.  Negara-negara pesaing produk pulp dan kertas perlu diwaspadai atau asosiasi-asosiasi pengusaha internasional yang menghasilkan pulp dan kertas.
9.  Peningkatan  Profesional  dari  pengelola  (Manager)  dari  HPH  dan  HTI  serta  pengelola Industri pulp dan kertas terutama pengelolaan limbah (cair, gas dan padat) dan dampak sosial-ekonomi, termasuk karyawannya.
10. Bantuan  atau  dukungan  dari  Pemerintah,  Departemen  Kehutanan  dan  Departemen Perindustrian  perlu  digalakkan  atau  ditingkatkan  bukan  memberikan  beban  atau kesulitan  dengan  melalui  berbagai  peraturan-perundang-undangan  dan  kebijaksanaan- nya.
11. Dukungan  dan  kerjasama  dengan  pakar-pakar  yang  terkait  baik  dari  universitas maupun lembaga peneliti perlu digiatkan.
12. Kerjasama dalam mengumpulkan informasi dalam ilmu dan teknologi pengelola hutan dan industri pulp dan kertas baik dari dalam maupun luar negeri perlu diadakan.
13. Aktif  dalam  kegiatan  asosiasi  pulp  dan  kertas  internasional  serta  dalam  pelaksanaan perdagangan bebas perlu dilakukan baik oleh pemerintah maupun pengusaha.

## PENUTUP
1.  Selama  pengelolaan  hutan  produksi  dan  industri  pulp  dan  kertas  dalam  mengikuti criteria dari system manajemen lingkungan tidak perlu dikhawatirkan.
2.  Perlu capacity  building yang  terkait  di  tingkat  II  (kabupaten)  yang  dipegang  tenaga yang professional dan berdedikasi tinggi perlu dibentuk.
3.  Usaha  negatif  dari  perdagangan  bebas  internasional  yang  akan  dapat  menimbulkan perang dagang perlu diantisipasi oleh Pemerintah dan pengusaha.
4.  Terbentuknya lembaga ekolabeling Indonesia akan lebih menguntungkan dibandingkan lembaga ekolabeling dan asesor yang datang dari luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Kelompok Kerja Ekolabeling Indonesia, 1996. Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Jakarta Kuhre, W.L., 1995. ISO 14001 Certification Environmental Management System. Prentice Hall, NJ. USA Rothery, B., 1993. Analisis ISO 9000. (PPM). Pustaka Biaman Pressindo. Jakarta. Suratmo, F.G., 1994. Prinsip Ecolabeling dan kaitannya dengan ITTO, UU 4 tahun 1982,
PP. 51 tahun 1993, ISO 9000, Audit Lingkungan, GATT/WTO dan Peraturan dalam negeri yang telah ada Fakultas Kehutanan, IPB Bogor.