Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 3 Nomor 2, Agustus 2023, hlm. (156-174) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2863| E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index
Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penista Agama Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl
Amirulloh Ahdad
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten Email: Amirullohst@gmail.com

## Ridwan
Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: Ridwanfh@untirta.ac.id
Reine Rofiana Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: Reine@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1 .
Info Artikel |Submitted : 1 April 2023
|Revised : 6 Agustus 2023 |Accepted : 8 Agustus 2023
How to cite: Amirulloh Ahdad, Ridwan, Reine Rofiana, “ Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penista  Agama  studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Pandeglang  Nomor: 28/Pid.Sus/2018/PN  Pdl ”, Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal  Tugas  Akhir ,  Vol.  3  No.  2,  (Agustus, 2023), hlm. 156-174.

## ABSTRACT:
The polemic on the issue of blasphemy or better known as blasphemy has again become a discussion on the topic of this problem, especially in Indonesia because of the massive flow of information and freedom of opinion. Like a Pandeglang resident, especially a resident of Gadog Village who was entangled in a blasphemy case. Based on his actions, the articles charged against Arnold are: Article 45A paragraph (2) of ITE Law No. 19/2016. This research is normative juridical research, which is research conducted or aimed only at written regulations  or  legal  materials  consisting  of  secondary  materials  including  Judges'  Decisions,  laws  and regulations,  books,  journals,  and  other  literature  and  supported  by  data  obtained  through interviews.  This research resulted in the conclusion that the judge's legal considerations in this decision lacked a sense of justice, especially for the defendant. The panel of judges only considers witnesses and experts who incriminate the defendant and does not consider the defendant's testimony. The decision of the Pandeglang District Court Judge was corrected by the Banten High Court Judges on one of the grounds that the length of the sentence (strafmaat) imposed on the defendant did not pay attention to the purpose of punishment and the rules  of justice for all parties, not just one of the parties. The Judex facti/High Court in its judgment hesitated to say that the screenshot was not maintained integrity and the Public Prosecution did not conduct digital forensics on the Facebook status on which the charges were based, but the Judge still found the Defendant guilty of his actions.
Keyword : Blasphemy, Judge’s Decision, Judge’s Judgement, Judge’s Legal Consequence

## ABSTRAK:
Polemik  masalah  penodaan  agama  atau  yang  lebih  kita  kenal  dengan  penistaan  agama kembali menjadi perbincangan pada topik masalah kali ini khususnya di Indonesia karena masifnya arus informasi dan kebebasan berpendapat. Seperti seorang warga pandeglang khususnya warga kampung gadog yang terjerat kasus penistaan agama. Berdasarkan tindakannya tersebut Pasal yang didakwakan kepada Arnold adalah: Pasal 45A ayat (2) UU ITE No. 19/2016. Penelitian ini adalah penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  atau  dituju  hanya  pada  peraturan- peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum terdiri dari bahan sekunder meliputi Putusan Hakim, peraturan perundangan, buku, jurnal, dan literatur lainnya serta didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara. penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pertimbangan hukum Hakim pada  putusan  ini  kurang  memberi  rasa  keadilan  terutama  bagi  terdakwa.  Majelis  Hakim  hanya mempertimbangkan saksi dan ahli yang memberatkan terdakwa dan tidak mempertimbangkan dari keterangan  terdakwa.  Putusan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Pandeglang  di  perbaiki  oleh  Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dengan salah satu alasan bahwa lamanya pidana (strafmaat) yang di jatuhkan kepada terdakwa tidak memperhatikan tujuan pemidanaan dan kaidah keadilan bagi semua pihak bukan hanya salah satu pihak. Judex facti/Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya ragu-ragu dengan mengatakan bahwa screenshoot tidak terjaga integritasnya dan Penuntut Umum tidak melakukan digital forensik terhadap status Facebook yang dijadikan dasar dakwaan, namun Hakim tetap menyatakan Terdakwa bersalah atas perbuatannya.
Kata Kunci : Penistaan Agama, Putusan Hakim, Pertimbangan Hukum Hakim, Akibat Hukum

## Pendahuluan
Tujuan  akhir  dari  hukum  adalah untuk  mencapai  kesejahteraan  dan keadilan sosial. Keadilan adalah
merupakan  hak  manusia  yang  paling men-  dasar.  Tegaknya  keadilan  menjadi tuntutan  abadi  dan  universal  setiap manusia  di  seluruh  dunia,  maka menegakkan  keadilan  adalah  salah  satu kewajiban  manusia  dalam  menjalankan fungsi  kekhalifahannya.  Keadilan  akan melahirkan  ketentraman,  maka  tujuan hukum  dalam  konteks  kehidupan  sosial kemasyarakatan  adalah  menciptakan keadilan  sosial. 1 Berkenaan  dengan Prinsip  Persamaan  Hukum  Haposan Siallagan  menjelaskan  bahwa  Indonesia adalah  negara  hukum  sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 Pasal  1  ayat  (3)  yang  menyatakan, “Negara  Indonesia  adalah  negara hukum”.  Berkaitan  dengan  negara hukum,  secara  umum  dikenal  dengan dua  konsep  negara  hukum,  yaitu rechtsstaat yang  dikenal  di  negara Eropa Kontinental dan rule of law yang dikenal di  negara common  law . Rechtstaat pada prinsipnya  mengandung  sejumlah  ciri pokok diantaranya adanya perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia,  adanya pemisahan  atau  pembagian  kekuasaan lembaga negara dalam rangka menjamin pelaksanaan  kekuasaan  negara  itu sendiri, serta adanya peradilan administrasi. Adapun the rule of law pada prinsipnya  mengandung  ciri  pokok seperti adanya supremasi hukum, adanya persamaan  kedudukan  di  hadapan hukum  ( equality  before  the  law )  serta adanya  jaminan  perlindungan  hak  asasi manusia. 2
1 Carto  Nuryanto, Penegakan  Hukum oleh  Hakim  dalam Putusannya  antara  Kepastian Hukum  dan  Keadilan ,  Jurnal  Hukum  Khaira Ummah,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Sultan Agung Vol. 13. No. 1 Maret 2018, Hlm. 75
Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan  hukum  itu  dijalankan  dalam proses  penegakan  hukum  memuncak pada  pelaksanaannya  oleh  para  pejabat penegak  hukum.  Penegakan  hukum merupakan  usaha  untuk  mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan  akan  menjadi  kenyataan. Penegakan  hukum  merupakan  suatu proses  yang  melibatkan  banyak  hal. Josep Golstein, selanjutnya membedakan penegakan  hukum  pidana  menjadi  tiga bagian, yaitu:
“Pertama Total
enforcement, yakni  ruang  penegakan hukum  sebagaimana  yang  dirumuskan oleh hukum pidana substantif ( substantive  law  of  crime). Penegakan hukum  secara  total  ini  tidak  mungkin dilakukan  sebab  para  penegak  hukum dibatasi  secara  ketat  oleh  hukum  acara pidana  yang  antara  lain  mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan  pendahuluan.  Disamping itu,  hukum  pidana  subtantif  sendiri memberikan  batasan-batasan,  misalnya dibutuhkan  aduan  terlebih  dahulu sebagai  syarat  penuntutan  pada  delik- delik  aduan  terlebih  dahulu  ( klacht delicten), ruang lingkup yang dibatasi ini disebut  sebagai area  of  no  enforcement. Kedua full  enforcement, setelah  ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para  penegak  hukum  diharapkan penegakan hukum secara maksimal dan ketiga Actual enforcement, dianggap not a realistic expectation, sebab  adanya keterbatasan- keterbatasan dalam bentuk waktu,  personil,  alat-alat  investigasi,
2 Ridwan, Penerapan Penerapan Prinsip Persamaan  di  depan  Hukum  dalam  Penanganan Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  di  Pengadilan Negeri  Serang ,  Jurnal  Masalah-masalah Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro, Vol. 51. No. 02 2022, Hlm. 172
dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discreion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement”. 3 Sejalan dengan pendapat tersebut di atas selanjutnya menurut peneliti, ada tiga  unsur  dalam  sistem  hukum  yaitu pertama  komponen  Struktur,  yaitu kelembagaan  yang  diciptakan  oleh sistem  hukum  diantaranya  kepolisan, kejaksaan, pengadilan yang mempunyai fungsi law enforcement dalam  sistem itu sendiri.  Kedua  komponen  subtansi, merupakan  norma-norma  hukum,  baik itu  peraturan-peraturan,  keputusan- keputusan dan sebagainya yang digunakan  oleh  para  penegak  hukum (komponen  struktur)  maupun  oleh mereka yang diatur. Komponen budaya hukum, terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan  dan  pendapat  tentang hukum. Ketiga  kultur  hukum  ini  dibedakan antara internal legal culture yakni kultur hukumnya lawyers dan judge ’ s serta external legal culture ,  yaitu  kultur masyarakat pada umumnya. 4
Secara  singkat  perbuatan  pidana dapat juga didefinisikan, yaitu perbuatan yang  oleh  suatu  aturan  hukum  yang dilarang  dan  diancam  pidana.  Menurut Moeljatno,  larangan  itu  ditujukan  pada perbuatan,  yaitu  suatu  keadaan  atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan  orang,  sedangkan  ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan  kejadian  itu.
5 Pemerintah memberikan  perhatian  khusus  terhadap kebebasan beragama dengan
3 Husein  Maurapey,  “Penegakan Hukum  dan  Perlindungan  Negara, Jurnal Ilmu  Politik  dan  Komunikasi, Vol.07  No.  02,
2017, hlm. 24.
4 Yuddin Chandra, “Dimensi Perubahan  Hukum  dalam  Perspektif  Sistem Hukum  Terbuka”,  Jurnal  Hukum, IUS, Vol. 01, No. 02, 2013, hlm. 117.
5 Sudaryono dan Natangsa  Surbakti, Hukum  Pidana  “Dasar -Dasar  Hukum  Pidana Berdasarkan  KUHP  Dan  RUU  KUHP” ,
menerapkan  aturan – aturan  tertentu (payung  hukum)  mengingat  bahwa Indonesia  merupakan    bangsa    plural yang  mempunyai  keberagaman  dalam banyak  aspek,  termasuk  salah  satunya dalam  aspek  agama.  Tanpa  adanya aturan  yang  jelas,  keberagaman  ini tentunya akan berpeluang menimbulkan banyak  permasalahan  dalam  kehidupan bernegara.  Sehingga  selain  memberikan kebebasan, pemerintah juga memberikan aturan  -  aturan  terhadap  kebebasan tersebut  sebagaimana  yang  termaksud pada  Pasal  28J  ayat  1  dan  2  UUD  1945 amandemen kedua. Dalam Pasal 28J ayat 1 dan 2 UUD 1945 disebutkan bahwa tiap – tiap  warga  negara  mempunyai kewajiban  untuk  saling  menghormati dan/atau  menghargai  HAM  satu  sama lain  serta  wajib  untuk  mentaati  tata aturan yang telah disahkan oleh undang - undang  mengenai  pembatasan  terhadap hak asasi tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengakuan atas hak yang dimiliki orang lain.  Segala macam bentuk ketidak  patuhan  yang  diperbuat  akan dikenakan sanksi (pidana) sesuai dengan      aturan  -  aturan      yang      telah ditetapkan. 6
Sistem  bekerjanya  hukum  yang demikian  itu  merupakan  salah  satu bentuk penegakan hukum. Salah satu alat perlengkapan  negara  untuk  bertindak menurut  hukum  adalah  seorang  Hakim dimana melalui Putusannya Hakim dapat menentukan nasib seseorang akibat suatu perbuatan yang telah dilakukan. 7 Seperti halnya  dalam  kasus  Alnoldy  Bahari, Alnoldy adalah warga Kampung Gadog,
Muhammadiyah University Press, Surakarta,2017, hlm. 92
6 Andi  Lala, Analisis  Tindak  Pidana Penistaan  Agama  dan  Sanksi  bagi  Pelaku Perspektif  Hukum  Positif  di  Indonesia ,  Jurnal Ilmiah  Indonesia,  Akamigas  Balongan Indramayu Vol. 02. No. 03. 2017, Hlm. 29
7 Andi  Sofyan  dan  Nur  Azisah,
Hukum  Pidana, Pustaka  Penapres,  Makassar,
2016, hlm. 105.
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang  yang  merupakan  penulis, pekerja lepas, dan berjualan online shop . Ia menempuh  Pendidikan  di  Institut Kesenian Jakarta (IKJ) meski tidak tamat, dan  pesantren  di  Jakarta.  Kejadian berawal  ketika  Alnoldy  mengganti pengaturan  privasi  akun Facebook pribadinya  dari  privat  menjadi  publik. Alasannya  agar  ia  dapat  mengekspansi penjualan bukunya melalui dunia maya. Ia pun menyapa para pembaca bukunya dan  beberapa  penulis  lainnya  sebagai ajang  silaturahmi.  Postingan  didalam Facebook Alnoldy pun merupakan bentuk ekspresi dirinya, walaupun di antaranya merupakan kritik bersinggungan dengan keagamaan.  Pada  25  November  2017, Alnoldy  menerima  pesan WhatsApp dari Yayan  yang  meminta  Alnoldy  dan istrinya untuk mengklarifikasi postingan status Facebook pada 27 November kepada warga  Kampung  Gadog  yang  resah membaca status-statusnya. Namun pada 26 November hal tersebut dibatalkan dan keesokan  harinya  Alnoldy  diamankan oleh Polres Cibaliung. Pada saat ditahan, Alnoldy  dikunjungi  oleh  Solihin  dan Dudi,  warga  Kampung  Gadog,  yang kemudian  meminta  Alnoldy  Bahari menandatangani perjanjian bahwa Alnoldy  akan  keluar  dari  Kampung Gadog  secara  sukarela.  Alnoldy  setuju dan merasa urusan sudah selesai dengan islah.  Maka  dari  itu  yang  dialami  oleh Anoldy  Bahari  masuk  kedalam  kategori persekusi  (perkosaan  hak-hak  dasar) diartikan  sebagai  perburuan  sewenang- wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Berdasarkan pada unsur- unsur  Persekusi  yakni  perburuan seseorang  atau  sejumlah  orang  secara sewenang-wenang untuk disakiti, dipersusah,  atau  ditumpas,  sebenarnya dalam  unsur-unsur  tersebut  terkait
8 Salim  F.  T.  B.  Syeban, Kekerasan Persekusi  Menurut  Undang-undang  Nomor  39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia , jurnal
dengan perbuatan atau tindakan kekerasan  (violence).  Kekerasan  itu sendiri  dapat  berupa  kekerasan  fisik maupun  kekerasan  non-fisik  yang pengaturannya  diatur  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. 8 Persekusi menurut
Djamar Juniarto:  “Persekusi  itu  beda  dengan main  hakim  sendiri,  dalam  makna  yang sebenarnya persekusi itu adalah tindakan memburu  seseorang  atau  golongan tertentu  yang  dilakukan  suatu  pihak secara  sewenangwenang  dan  sistematis juga  luas, jadi  beda  dengan  main  hakim sendiri”.  Seiring  dengan  perkembangan zaman saat ini, permasalahan permasalahan  atau  kasus-kasus  sangat banyak sekali terjadi di dalam masyarakat,  organisasi,  bahkan  dalam ruang  lingkup  pemerintahan.  Hal  ini dapat  kita  saksikan  secara  langsung maupun lewat media sosial, baik itu dari surat  kabar  lokal,  nasional,  facebook, youtube,  dan  bahkan  berita  nasional. Menurut  Koalisi  Anti  Persekusi,  dalam tindak persekusi ini bertujuan menyakiti secara fisik dan psikisnya. Karena dalam persekusi  tersebut,  kelompok  tertentu melakukan sepuluh pola, antara lain:
1.  Menelusuri  orang  yang  dianggap menghina ulama.
2.  Membuka identitas dan menyebarkannya.
3.  Menginstruksikan untuk memburu target.
4.  Aksi  mendatangi  ke  rumah  atau kantor.
5.  Ancaman  kekerasan  hingga  terjadi kekerasan.
6.  Dilaporkan ke kantor polisi dengan Pasal 28 Undang-Undang ITE atau Pasal 156 a KUHP.
7.  Disuruh  meminta  maaf  lisan maupun pernyataan tertulis.
Lex Et Societatis, Fakultas Hukum
Universitas  Sam  Ratulangi  Vol.  05.  No.  9,
Halaman. 49
8.  Penegak hukum menetapkan tersangka.
9.  Penegak  hukum  hanya  melihat proses  penuntutan  permintaan maaf.
10.    Akun korban diduga dipalsukan. Berdasarkan KUHP pasal 170, 353,
340,  285  yang  berkaitan  dengan bentuk  perbuatan  persekusi.  Pasal 170  KUHP  dapat  dikaitkan  dalam konsep persekusi statute roma yang menjelaskan bahwa adanya tindakan diskriminasi menggunakan  kekerasan  yang menyebabkan luka terhadap orang lain dengan maksud untuk menghukum  atau  meniadakan kelompok yang bersebrangan pendangan  oleh  pelaku  persekusi dan  bentuk  tindakannya  dapat ditakitkan dengan pasal ini karena menggunakan  kekerasan  dalam tindakannya  dan  dilakukan  secara bersama-sama karena yang dimaksud kelompok lebih dari satu orang. 9
Berdasarkan tindakannya tersebut Pasal  yang  didakwakan  kepada  Arnold adalah:  Pasal  45A  ayat  (2)  UU  ITE  No. 19/2016: “Setiap  Orang  yang  dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan  (SARA)  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (2) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah)”.
Pasal 28 ayat (2) UU ITE No. 11/2008: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak  menyebarkan  informasi  yang
9 P.A.F. Lamintang dan  C.D.  Samosir, Hukum  Pidana  Indonesia,  (Jakarta:Sinar Baru, 1983), Hal. 82
ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian  atau  permusuhan  individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan (SARA)”.
Pasal  156  A  KUHP: “Dipidana  dengan pidana penjara selama- lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja  di  muka  umum  mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a.  yang  pada  pokoknya  bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan  terhadap  suatu  agama  yang dianut di Indonesia;
b.  dengan  maksud  agar  supaya  orang tidak  menganut  agama  apa  pun  juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha

## Esa.”
Pada  sidang  pembacaan  tuntutan  pada Kamis, 5 April 2018 di Pengadilan Negeri Pandeglang,  Jaksa  Penuntut  Umum meminta  Alnoldy  dijatuhi  hukuman  5 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri  Pandeglang  yang  diketuai  oleh Kony  Hartanto  menjatuhkan  pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp  100.000.000  kepada  Alnodly  Bahari, korban  persekusi  di  kampung  Gadog, Pandeglang  Banten.  Putusan  tersebut dijatuhkan kepada Alnoldy atas dakwaan Pasal  45A  ayat  (2)  jo.  Pasal  28  UU  ITE. Sepanjang  berlakunya  UU  ITE,  dan kasus-kasus berdasarkan pasal SARA UU ITE,  pidana  yang  dijatuhkan  kepada Alnoldy  adalah  pidana  kedua  terberat yang  pernah  ada.  Setelah  sebelumnya putusan  pidana  6  tahun  penjara  dan denda 500 juta rupiah dijatuhkan kepada Sandy  Hartono,  Pontianak  pada  tahun 2011. 10 Berdasarkan kejadian yang dialami  oleh  Alnoldy  Bahari  Menurut Ismail  dapat  di  kategorikan  sebagai tindakan persekusi dan konsep persekusi menurut  hukum  positif  mulai  dari
10 Ahmad Ismail, Kasus Arnold Bahari, https://id.safenet.or.id/2018/04/kasus- alnoldy-bahari/,  Diakses  Pada  21  Juni  2021, Pukul 13. 21 Wib.
Undang-undang Dasar Republik Indonesia  Tahun  1945  mengartikan persekusi sebagai pelanggaran hak asasi manusia,  sedangkan  dalam  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia mengartikan persekusi itu sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia biasa dan dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  mengartikan  persekusi  tersebut sebagai  bentuk  tindak  pidana  karena tergolong kedalam bentuk kejahatan.
11 Menurut peneliti Hakim mengeluarkan putusan tanpa sama sekali memasukkan  fakta  persidangan  dengan utuh.  Karena  Majelis  Hakim,  hanya menggunakan keterangan para saksi dan ahli yang memberatkan terdakwa untuk membangun  fakta  sedangkan  saksi  ahli dari  forensik  tidak  dihadirkan  yang seharusnya  turut  serta  dihadirkan  di muka persidangan karena guna menguji orisinalitas  dan  otentisitas  status  FB ( Facebook) terdakwa  diabaikan  oleh majelis  hakim  yang  dimana  seharusnya dari  hal  tersebut  dapat  juga  untuk membuktikan  terpenuhi  atau  tidak  nya unsur  double  opzet  dari  perbuatan terdakwa  yaitu  adanya  dua  unsur  yang harus terpenuhi antara lain mens rea dan actus  reus .  Hal  ini  yang  kemudian menjauhkan keadilan dari terdakwa pada proses  persidangan.  Selain  itu  kalender persidangan  ( court  calendar )  yang  tidak pernah  disepakati  oleh  kuasa  hukum dijadikan  dasar  untuk  melanggar  hak terdakwa dengan melewatkan pengajuan eksepsi  terdakwa  karena  seharusnya Jadwal  Persidangan  (Court  Calendar) merupakan  jadwal  persidangan  yang dibuat dan disepakati oleh para pihak di dalam  persidangan  yang  merupakan implementasi  terhadap  SEMA  No.  2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 Lingkungan Peradilan.
11 I Made Arif Dwi Cahyadi, Penegakan Hukum terhadap Adanya Aksi Persekusi , Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum
Permintaan  maaf  dan  sikap  kooperatif terdakwa  selama  persidangan  dianggap tidak ada oleh majelis hakim. Pemberatan justru  diberikan  oleh  majelis  hakim  atas dasar  keresahan  masyarakat  yang  tidak jelas  wujudnya  dan  sangat  relatif  serta tidak  tertukur  secara  hukum.  Hal  lain yang  mungkin  mempengaruhi  putusan hakim yaitu pada saat di ruangan sidang utama  PN  Pandeglang  disesaki  puluhan massa aksi dan dalam waktu bersamaan massa juga menggelar aksi yang dipenuhi teriakkan dan ancaman. Mereka menuntut  Alnoldy  dipidana  seberat- beratnya  dengan  mengatakan ,  “ kita hormati putusan Pengadilan, tapi kalau tidak diputus  maksimal  5  (lima)  tahun  kita  siap ganyang ”.
Hal  ini  jelas  merupakan  pernyataan ancaman kepada Majelis Hakim. Bahkan beberapa  kali  pengunjung  sidang  yang merupakan  massa  aksi  melakukan tindakan-tindakan  yang  melanggar  tata tertib persidangan. Seperti sidang-sidang sebelumnya, majelis hakim mengabaikan dan  tidak  menegur  mereka,  karena  hal tersebut  telah  diatur  dalam  PERMA nomor 5 Tahun 2020 pasal 4 ayat 5, 8, 10, dan 11, maka dari hal itu yang seharusnya ialah  bahwa  kekuasaan  kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan  hukum  dan  keadilan  yang diatur dalam pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.  Terlepas  dari  pembahasan  terkait orisinalitas  dan  otensitas  berkaitan  juga dengan  hak  atas  privasi  melalui perlindungan  data  tidak  hanya  penting tetapi juga merupakan elemen kunci untuk kebebasan dan martabat individu.
Perlindungan data merupakan pendorong yang  kuat  bagi  terwujudnya  kebebasan spiritual,  agama,  politik  dan  bahkan aktivitas  seksual.  Hak  untuk  menentukan nasib  sendiri,  kebebasan  berekspresi  dan privasi  adalah  hak  yang  penting  untuk
Universitas Warmadewa Vol. 01. No. 02 2019, Hlm. 222
menjadikan  kita  manusia.  Perlindungan data  pada  dasarnya  dapat  berhubungan secara khusus dengan privasi, dan gagasan itu  sendiri  dapat  diterapkan  sebagai kategori  privasi  yang  lebih  luas.  Melihat perlindungan  data  sebagai  bagian  dari privasi  konsisten  dengan  pemahaman bahwa  privasi  adalah  suatu  bentuk kerahasiaan, atau hak untuk mengungkapkan  atau  mengungkapkan informasi, atau hak untuk membatasi akses individu, atau mengontrol informasi yang berkaitan dengan seseorang. 12 Maka dari itu dalam pembuktian elektronik  terdapat  beberapa  tahapan dalam  proses  implementasi  digital forensik,  diantaranya:  Identifikasi  Bukti Digital,  Penyimpanan  Bukti  Digital, Analisa Bukti Digital dan  Presentasi. UU ITE  secara  komprehensif    b  telah mengakui  alat  bukti  elektronik  sebagai perluasan  alat  bukti  yang  ada  dalam hukum  acara  baik  pidana  maupun perdata, dan sebagai perluasan alat bukti dalam  hukum  acara  yang  ada  pada  saat ini.  Untuk  dapat  dipercaya  sebagai  alat bukti, maka dapat dilakukan dengan cara menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan  dan  memproduksi,  proses data  seperti  pada  umumnya  dengan memasukkan  inisial  dalam  sistem pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan  dan  menguji  data dalam  waktu  yang  telat  setelah  data dituliskan  dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya. 13
Penerapan digital forensik terdapat beberapa  tahapan  yaitu  identifikasi  bukti
12 Ridho  Dwi  Rahardjo, Kesesuaian Permenkominfo  Nomor  05  Tahun  2020  dengan Prinsip  Kebebasan  Berpendapat  dan  Berekspresi dalam Hak Asasi Manusia , Jurnal Bureaucracy Journal,  Fakultas  Hukum  Universitas  17 Agustus  1945  Surabaya  Vol.  02  No.  02  2022, Hlm. 478
13 Sharofan  Mirfandaresky, Digital Forensik  dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana Penipuan Online , Jurnal Dinamika Ilmiah Ilmu Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Malang Vol. 28. No. 10 2022, Hlm. 4612
digital, penyimpanan bukti digital, analisa bukti  digital  dan  presentasi.  Digital forensik  digunakan  untuk  melakukan pembuktian.  Sistem  pembuktian  di Indonesia, kesalahan terdakwa ditentukan oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan  Hakim.  Sedangkan  dalam perkara cyber  crime alat  bukti  elektronik harus  memenuhi  persyaratan  baik  secara formil maupun materiil, sehingga alat bukti tersebut  dapat  dinyatakan  sah  dan  dapat dipergunakan di persidangan. 14 Pada  hakikatnya  digital  forensik merupakan ilmu pengetahuan mengenai teknologi komputer yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian  hukum  dalam  hal  ini  guna membuktikan  kejahatan  berteknologi tinggi  secara scientific (ilmiah)  dengan tujuannya  untuk  mendapatkan  bukti- bukti digital yang dapat digunakan untuk menjerat  pelaku  kejahatan,  hal  tersebut dikarenakan dalam pencarian bukti-bukti digital untuk menjerat pelaku sering kali menjadi  pekerjaan  yang  sangat  rumit yang  membuat  seorang digital  forensic analyst harus  melakukan  pemeriksaan secara teliti dengan mengikuti prosedur- prosedur  yang  diakui  hukum  baik nasional maupun internasional. 15

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang dilakukan  atau  dituju  hanya  pada peraturan-peraturan  tertulis atau  bahan- bahan hukum terdiri dari bahan sekunder meliputi  Putusan  Hakim,  peraturan
14 Sharofan  Mirfandaresky, Digital Forensik  dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana Penipuan Online , Jurnal Dinamika Ilmiah Ilmu Hukum,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Malang Vol. 28. No. 10 2022, Hlm. 4619
15 Aliyth  Prakarsa, Peran  Digital Forensik  dalam  Pembuktian  Tempus  Delicti Sebagai  Upaya  Pertanggungjawaban  Pidana Pelaku  Pembuat  Video  Pornografi ,  Jurnal PAMPAS  Journal  of  Criminal  Law,  Fakultas Hukum  Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa Vol. 2, No. 02 2021, Hlm. 73
perundangan, buku, jurnal, dan literatur lainnya  serta  didukung  oleh  data  yang diperoleh melalui wawancara.

## Hasil dan Pembahasan
Pertimbangan  Hukum  Hakim  dalam Putusan Kasus Penistaan Agama dengan Nomor Putusan 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl di Pengadilan Negeri Pandeglang Berdasarkan  hasil  wawancara atau  kutipan  penggalan  putusan  yang akan  di  jabarkan  secara  detail  dalam pembahasan  ini  kedepan  maka  perlu dipahami dan diperjelas kembali sebelumnya  bahwa  perspektif  hukum dan  temuan  dalam  penelitian  ini  secara garis  besar  dan  ringkas  agar  mudah dipahami yaitu perspektif hukum dalam pembahasan  ini  tidak  jauh  dari  teori ataupun pendekatan lain yang bertujuan untuk mencari keadilan bagi pelaku agar mendapatkan  keadilan dengan hukuman yang setimpal, serta kondisi yang pelaku dan  keluarga  pelaku  alami  selama peristiwa ini terjadi perlu jadi pertimbangan dalam
menjatuhkan putusan  hakim,  karena  pelaku  juga menurut peneliti bisa dikatakan menjadi korban  yaitu  korban  dari  persekusi  dan pelanggaran  hak  asasi  manusia  dalam bermasyarakat,  Lebih  Jelasnya  bisa dicermati  dengan  seksama  yang  dimana kasus  ini  bermula  Ketika  terdakwa  atas nama  Alnoldy  yaitu  warga  Kampung Gadog,  Kecamatan  Cibitung,  Kabupaten Pandeglang  yang    merupakan  penulis, pekerja lepas, dan berjualan online shop. Kejadian berawal ketika Alnoldy mengganti  pengaturan  privasi  akun Facebook pribadinya dari privat menjadi publik.  Alasannya  agar  ia  dapat mengekspansi penjualan bukunya melalui  dunia  maya.  Ia  pun  menyapa para  pembaca  bukunya  dan  beberapa penulis lainnya sebagai ajang silaturahmi. Postingan  di  dalam  Facebook  Alnoldy pun merupakan bentuk ekspresi dirinya, walaupun di antaranya merupakan kritik bersinggungan dengan keagamaan. Pada
25  November  2017,  Alnoldy  menerima pesan  WhatsApp  dari  Yayan  yang meminta  Alnoldy  dan  istrinya  untuk mengklarifikasi postingan status Facebook  pada  27  November  kepada warga  Kampung  Gadog  yang  resah membaca  status  dan  keesokan  harinya Alnoldy diamankan oleh Polres Cibaliung.  Pada  saat  ditahan,  Alnoldy dikunjungi oleh Solihin dan Dudi, warga Kampung  Gadog,  yang  kemudian meminta Alnoldy Bahari menandatangani perjanjian bahwa
Alnoldy  akan  keluar  dari  Kampung Gadog  secara  sukarela.  Alnoldy  setuju dan merasa urusan sudah selesai dengan islah.  Namun  Pasca  perjanjian  tersebut, Alnoldy  tidak  kunjung  dipulangkan  ke rumah dan semasa diamankan di Polres Cibaliung,  Alnoldy  dimintai  keterangan kepolisian  dan  menyerahkan  aset- asetnya,  termasuk  seisi  rumah  dan kambing  ternaknya  yang  berjumlah  8 ekor.  Hingga  kemudian  pada  awal Desember  2017,  Alnoldy  ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus penodaan agama  dan  ujaran  kebencian.  Banyak kerugian  yang  didapat  oleh  Alnoldy. Tanaman  hasil  cocok  tanamnya  porak- poranda,  yang  tersisa  hanyalah  barang rongsok  hasil  perusakan.  Istrinya mengalami  trauma  melihat  suaminya dibui  dan  dicap  sebagai  penoda  agama. Postingan  Alnoldy  yang  dianggap menista agama adalah:
a.      “Aku  Bersaksi  Bahwa  Tiada  Tuhan Selain  Allah  Swt,  Bila    Belum  Melihat Allah Maka Anda Adalah Saksi Palsu”.
b.      “Saya  Islam  Dan  Saya  Benar -Benar Bersaksi  Bahwa  Tiada  Tuhan  Selain Allah. Saya Telah Melihat Allah. Kamu”. Status-statusnya.  Namun  pada  26 November  hal  tersebut  dibatalkan Berdasarkan  tindakannya  tersebut  Pasal yang  didakwakan  kepada  Alnoldy adalah:
Pasal  45A  ayat  (2)  Undang-Undang
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016:
“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian  atau  permusuhan  individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan  (SARA)  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (2) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda paling  banyak  Rp1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah)”.
Pasal  28  ayat  (2)  Undang-Undang
Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik Nomor 19 Tahun 2016:
“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak  menyebarkan  informasi  yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian  atau  permusuhan  individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan antargolongan (SARA)”.
Pasal 156 A KUHP:
“Dipidana  dengan  pidana  penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan  sengaja  di  muka  umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a.  yang  pada  pokoknya  bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan  terhadap  suatu  agama  yang dianut di Indonesia;
b.  dengan  maksud  agar  supaya  orang tidak  menganut  agama  apa  pun  juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa” Pada  sidang  pembacaan  tuntutan pada  Kamis, 5  April  2018  di  Pengadilan Negeri  Pandeglang,  Jaksa  Penuntut Umum  meminta  Alnoldy  dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan  Negeri  Pandeglang  yang diketuai oleh Kony Hartanto
menjatuhkan  pidana  penjara  selama  5 (lima)  tahun  dan  denda  Rp  100.000.000
kepada Alnoldy Bahari, korban persekusi di kampung Gadog, Pandeglang Banten. Putusan  tersebut  dijatuhkan  kepada Alnoldy atas dakwaan Pasal 45A  Ayat (2) jo.  Pasal  28  UU  ITE.  Sepanjang berlakunya  UU  ITE,  dan  kasus-kasus
berdasarkan pasal SARA UU ITE, pidana yang dijatuhkan kepada Alnoldy sangatlah memberatkan Alnoldy padahal faktanya  belum  tentu  dakwaan  yang dikenakan  sesuai  dengan  apa  yang  ia perbuat.
Menurut peneliti putusan terhadap  Alnoldy  dapat  dikatakan  berat jika  dibandingkan  dengan  kasus  serupa yaitu  kasus  mantan  Gubernur  DKI Jakarta  Basuki  Tjahaja  Purnama  (Ahok) yang  di  vonis  hukuman  satu  tahun penjara  dengan  masa  percobaan  dua tahun.
Hal  tersebut  di  atas  menurut peneliti  tidak  sesuai  dengan  tujuan Penegakan  hukum  itu  sendiri  yaitu sebagai  suatu  proses  yang  menurut Satjipto Raharjo pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan
hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang- Undang  yang  dirumuskan  dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan  pemikiran  pembuat  hukum yang  dituangkan  dalam  peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana  penegakan  hukum  itu dijalankan.  Putusan  tersebut  dijatuhkan kepada Alnoldy atas dakwaan Pasal 45A ayat  (2)  jo.  Pasal  28  UU  ITE.  Sepanjang berlakunya  UU  ITE,  dan  kasus-kasus berdasarkan pasal SARA UU ITE, pidana yang dijatuhkan kepada Alnoldy sangatlah memberatkan Alnoldy padahal faktanya  belum  tentu  dakwaan  yang dikenakan  sesuai  dengan  apa  yang  ia perbuat.  Terdakwa  diajukan  di  depan persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang  karena  didakwa  dengan dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan Pertama : diatur  dan  diancam  pidana dalam  Pasal 45A  Ayat  (2)  juncto  Pasal  28  Ayat  (2) Undang-Undang  RI.  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi  dan  Transaksi  Elektronik juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; atau Dakwaan  Kedua  :  diatur  dan  diancam pidana dalam Pasal 156 a huruf a juncto Pasal 64 KUHPidana.
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan  Negara  (Rutan),  oleh  Penyidik sejak  tanggal  1  Desember  2017  sampai dengan  tanggal  20  Desember  2017. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal  29  Januari  2018  selanjutnya  oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018 dilanjutkan oleh Hakim Pengadilan Negeri  sejak  tanggal  15  Februari  2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018 lalu Perpanjangan  oleh  Ketua  Pengadilan Negeri  sejak  tanggal  17  Maret  2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 dan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei  2018  sampai  dengan  5  Juni  2018 kembali  dilakukan  Perpanjangan  oleh Wakil  Ketua  Pengadilan  Tinggi  sejak tanggal  6  Juni  2018  sampai  dengan  4 Agustus  2018.  Berdasarkan  Penetapan Ketua  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  dan  Wakil  Ketua  Mahkamah Agung RepublikIndonesiaBidangYudisialNomo r:6590/2018/S.1969.Tah.Sus/PP/2018/ MA,  12  September  2018  Terdakwa diperintahkan  untuk  ditahan  selama  50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2018. Pada kasus ini menurut Penuntut  Umum  Terdakwa  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  melanggar Pasal   45 A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Menurut  hakim dalam  kasus  ini  mengenai  keberatan terdakwa  yaitu  Terdakwa  berpendapat dirinya
tidak terbukti bersalah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana dakwaan  Penuntut  Umum.  Bahwa keberatan  Terdakwa  dalam  judex  facti perkara a quo salah menerapkan Pasal 45 A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) karena
menyatakan  Terdakwa  terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  a  quo.  Padahal  tidak memenuhi  unsur  "sengaja"  atau  "tanpa hak" dan ditujukan untuk menimbulkan rasa  kebencian  atau  permusuhan.  Lebih lanjut  alasan  Terdakwa  bahwa  kedua pasal tersebut masing-masing mempunyai opzet/kesengajaan sehingga terjadi  "double  opzet  "  dan  harus dibuktikan  keduanya  tidak  dapat dibenarkan.  Perkara  a  quo  meskipun Terdakwa  melanggar  2  (dua)  ketentuan akan  tetapi  Terdakwa  tidak  melakukan beberapa tindak pidana melainkan hanya 1  (satu)  tindak  pidana  yaitu:  “Dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  individu  atau  kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas suku, agama, ras dan antar golongan”. Bahwa  terungkap  fakta  persidangan Terdakwa melakukan postingan di akun milik  Terdakwa  berupa  status  yang  ada di akun Facebook Terdakwa yang isi atau kontennya adalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  individu  atau  kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas suku,  agama,  ras  dan  antar  golongan, misalnya  dengan  kalimat  pernyataan antara lain:
a. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain ALLAH  SWT.  Bila  belum  melihat ALLAH,  maka  anda  adalah  saksi  palsu. Kalimat  pernyataan  yang  disampaikan Terdakwa tersebut melalui akun Facebooknya menunjukkan bahwa secara a kontrario Terdakwa tidak percaya kalau tidak  melihat  ALLAH  SWT.  Kalimat pernyataan  tersebut  dipandang  sebagai bentuk  kebencian  atau  permusuhan terhadap  pemeluk  ajaran  agama  Islam yang  menyakini  dan  mempercayai bahwa  ALLAH  SWT  tidak  bisa  dilihat dengan  cara  apapun,  melainkan  wajib diyakini  dan  dipercaya  bahwa  ALLAH SWT  ada,  meskipun  tidak  dilihat,
ALLAH  SWT  adalah  GOIB.  Kalimat pernyataan  tersebut  tentu  dipastikan akan  menimbulkan  kemarahan  bagi seluruh  pemeluk  ajaran  agama  Islam yang meyakini dan mempercayai bahwa ALLAH  SWT  ada  meskipun  tidak melihatnya. Kalimat pernyataan tersebut tentu merupakan suatu bentuk
penodaan/penghinaan  terhadap  ajaran agama  islam  karena  melecehkan  dan merendahkan  akidah  umat  Islam. Kalimat  pernyataan  yang  disampaikan Terdakwa  tersebut  merupakan  bentuk kesadaran,  penghayatan  dan  pemikiran yang paling dalam sebelum Terdakwa menyampaikan melalui akun Fecebooknya.  Hal  ini  menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan a quo  dengan  kesengajaan  tingkatan pertama.
b.  Beberapa  postingan  lainnya  yang mangandung  penghinaan,  pelecehan yang  kandungannya  sama  seperti  yang telah  dipertimbangkan  di  atas  yang ditujukan  terhadap  ajaran  agama  Islam yang  menimbulkan  kebencian  maupun permusuhan  terhadap  orang  atau  umat Islam  atau  para  Alim  Ulama.  Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa  hak  dan  sangat  tercela  di  mata masyarakat  kaum  muslim  (perbuatan mala  inse),  dan  perbuatan  Terdakwa melawan  hukum  karena  bertentangan dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Maka  dari  itu  perlu  adanya  pengaturan yang  tegas  dan  jelas  mengenai  batasan- batasan  penodaan  dan  penistaan  agama dalam  aturan  perundang-undangan.
Berbagai ketidakjelasan tafsir menimbulkan  berbagai  konflik  di masyarakat sehingga perlunya
perumusan  yang  lebih  jelas.  Namun demikian,  negara  juga  harus  menjamin terwujudnya  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan dan juga perlindungan hak
16 Kresna  Adi  Prasetyo,  Analisis Hukum  Pidana  Mengenai  Tindak  Pidana Penistaan  Agama  di  Indonesia,  Jurnal
asasi  manusia  dalam  berbagai  kasus penistaan agama di Indonesia. 16
Bahwa  keberatan  Terdakwa  dalam pembuktian  perkara  a  quo  terjadi  cacat pembuktiannya bersifat premature. Judex facti/Pengadilan Tinggi dalam
pertimbangannya  ragu-ragu  dengan mengatakan  bahwa  screenshoot  tidak terjaga  integritasnya  dan  Penuntut Umum  tidak  melakukan  digital  forensik terhadap status Facebook yang dijadikan dasar  dakwaan,  namun  Hakim  tetap menyatakan  Terdakwa  bersalah  atas perbuatannya, Karena seharusnya menurut peneliti, digital forensik adalah kombinasi  disiplin  ilmu  hukum  dan pengetahuan komputer dalam mengumpulkan  dan  menganalisa  data dari sistem komputer, jaringan, komunikasi  nirkabel,  dan  perangkat penyimpanan  sehingga  dapat  dibawa sebagai barang bukti didalam penegakan hukum guna mengungkap kasus kejahatan  yang  dapat  dipertanggung jawabkan  secara  hukum  dan  dalam  hal pembuktian  yang  dapat  membuktikan hasil  Analisa  bukti  digital  menurut peneliti  yaitu  ahli  digital  forensik  yang dimana seseorang yang memiliki keahlian khusus dan sudah menjalankan pelatihan  khusus  dalam  bidang  ilmu komputer  dan  teknologi  informasi  yang dapat menjadi seorang keterangan ahli di dalam proses pembuktian perkara pidana cyber  crime  terutama  pada  tahap penyidikan guna menemukan titik terang dalam  pengungkapan  kasus  penistaan agama ini yang di lakukan melalui media elektronik.  Karena  hal  ini  telah  di  atur dalam  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP,  alat bukti digital masuk dalam salah satu sub- sub  alat-alat  bukti  yang  sah  menurut Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  yaitu keterangan  ahli,  karena  keterangan  ahli merupakan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari  (dimiliki)  seseorang.  Ilmu
Gorontalo  Law  Review,  Fakultas  Hukum Universitas Negeri Semarang  Vol. 02. No. 01 April 2019, Hlm. 10
pengetahuan yang dimaksud adalah ilmu tulisan  ilmu  senjata,  ilmu  sidik  jari,  dan sebagainya  termasuk dalam  ilmu pengetahuan.  Suatu  keterangan  ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah dengan melihat  ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal  184  ayat  (1)  huruf  b  KUHAP  dan Pasal 186 KUHAP. Berdasarkan ketentuan  dalam  pasal  pasal  tersebut, maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa keterangan  ahli  harus  merupakan keterangan yang diberikan oleh
seseorang  yang  mempunyai  keahlian khusus  tentang  suatu  yang  ada hubungannya  dengan  perkara  pidana yang  sedang  diperiksa.  Sedangkan keterangan yang diberikan seorang   ahli tapi  tidak  mempunyai    keahlian  khusus tentang  suatu  keadaan  yang  ada hubungannya  dengan  perkara  pidana yang  bersangkutan,  tidak  mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.
17
Bahwa  dalam  pertimbangan  hakim keberatan
tersebut tidak dapat
dibenarkan,  bahwa  tidak  ada  keraguan untuk  menyatakan  Terdakwa  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah melakukan  tindak  pidana  melanggar Pasal 45 A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008.  Bahwa  benar Terdakwa  pada  tahun  2016  mempunyai akun  Facebook  dengan  nama  Alnoldy Bahari  dan  untuk  masuk  ke  akun Facebook  Terdakwa  memiliki  email kingawurnyidamar@gmail.com, awalnya akun  Terdakwa  bersifat  privat  namun setelah  Terdakwa  gunakan  untuk berjualan buku akun Facebook Terdakwa dapat  dilihat  oleh  masyarakat  atau publik. Sesungguhnya kesalahan Terdakwa  atas  perbuatan  a  quo  sangat berat,  sangat  tercela  dan  tidak  bisa
17 Ahmad  Rifai, Penemuan  Hukum Oleh  Hakim  dalam  Prespektif  Hukum  Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 105
dimaafkan  sebab  dampak  kemarahan yang ditimbulkan sangat meluas terutama dikalangan umat Islam. Bahwa di  negara  yang  menggunakan  syariat Islam  tindak  pidana  penodaan  terhadap agama Islam hukumannya adalah pidana mati, namun berbeda di Negara Kesatuan Republik  Indonesia  pidana  sesuai    yang diancamkan  dalam  Undang-Undang Negara  dalam  dakwaann  Penuntut Umum.  Bahwa  hukum  yang  paling  adil adalah  hukuman  maksimal  dalam Undang-Undangan yang dilanggar. Bahwa  mengenai  pidana  penjara  yang diputuskan  judex  facti/  Pengadilan Tinggi  menimbulkan  ketidak  adilan terhadap masyarakat Islam yang terganggu  rasa  keadilannya.  Terkait pertimbangan  hakim  dalam  putusan  ini menurut  Rusli  Muhammad  seharusnya dalam  melakukan  pertimbangan  hakim ada  dua  macam  yaitu  pertimbangan secara yuridis dan sosilogis: Pertimbangan yuridis adalah
pertimbangan  hakim  yang  didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam  persidangan  dan  oleh  Undang- Undang  ditetapkan  sebagai  hal  yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang  dimaksud  tersebut  antara  lain dakwaan  penuntut  umum,  keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan  pasal  dalam atuhan  hukum  pidana. Pertimbangan  hakim  secara  non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan  hakim  secara  sosiologis diatur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan  Kehakiman  menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan rasa  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat.  Faktor-faktor  yang  harus dipertimbangkan  secara  sosiologis  oleh hakim  dalam  menjatuhkan  putusan terhadap suatu kasus, antara lain:
a.  Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang    hidup dalam masyarakat.
b.  Memperhatikan  sifat  baik  dan  buruk dari  terdakwa  serta  nilai-nilai  yang meringankan  maupun  hal-hal  yang memberatkan terdakwa.
c.  Memperhatikan  ada  atau  tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban. d.  Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan di  mana  hukum  tersebut  berlaku  atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan pada  karsa  manusia  dalam  pergaulan hidup.
18 Menurut Ridwan proses
penegakkan  hukum  acap  dipandang bersifat  diskriminatif,  inkonsistensi  dan mengedepankan  kepentingan  kelompok tertentu”.  Apabila  penegakan  hukum dijalankan secara diskriminatif, inkonsistensi serta mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, maka ini merupakan  faktor  pendorong  bagi rusaknya penegakan hukum di Indonesia,  yang  berarti  juga  dapat menjadi perusak utama bagi sendi-sendi negara  hukum  yang  menghendaki terciptanya keadilan untuk semua orang tanpa  kecuali.  Hukum  di  Indonesia seolah  telah  mencapai  titik  nadir,  telah mendapat  sorotan  yang  luar  biasa,  dari dalam  negeri  maupun  internasional.
Proses penegakkan hukum acap dipandang bersifat diskriminatif, inkonsistensi dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu”. Martha Pigome mengingatkan bahwa bila dalam proses penegakan hukum sangat
dipengaruhi  oleh  sosial,  politik  dan ekonomi  tanpa  mengutamakan  rasa keadilan  hukum  maka  disinilah  muncul praktek  mafia  hukum  yang  secara
18 Rusli  Muhammad, Hukum  Acara Pidana  Kontemporer ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2010, hal. 193 19 Ridwan  S, Penerapan  nilai-nilai hukum  islam  pada  proses  pemeriksaan  terdakwa
terorganisir atau tidak mengatur persoalan hukum. 19
Pada  akhirnya  tuntutan  yang diajukan  oleh  Penuntut  Umum  pada Kejaksaan  Negeri  Pandeglang  5  April 2018  supaya  Majelis  Hakim  yang memeriksa dan mengadili perkara dapat memberikan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Alnoldy Bahari alias  Ki  Ngawur  Permana  bin  Altik Hanafi  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  menurut  hukum  bersalah melakukan  tindak  pidana  “Dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas Suku,  Agama,  Ras  dan  antar  Golongan (SARA) yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat  (2)  Undang-Undang  RI  Nomor  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi
Elektronik sebagaimana Dakwaan
Pertama  Penuntut  Umum.  Menjatuhkan pidana  penjara  terhadap  Terdakwa Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana bin  Altik  Hanafi  dengan  pidana  penjara selama  5  (lima)  tahun  dikurangi  selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara  denga  perintah  tetap  ditahan dan
2. Denda sebesar Rp100.000.000,00
(seratus  juta  rupiah)  Subsidair  6  (enam) bulan kurungan.
3.  Menetapkan  agar  Terdakwa  Alnoldy Bahari  alias  Ki  Ngawur  Permana  bin Altik  Hanafi  dibebani  untuk  membayar biaya  perkara  sebesar  Rp  5.000,00  (lima ribu rupiah).
guna  mengatasi  problematika  disparitas  putusan hakim dalam mewujudkan keadilan hukum , Jurnal Prosiding  Seminar  Hukum  dan  Publikasi Nasional (Serumpun), Fakultas Hukum UBB Vol 01 No. 01 2012, hlm.155.
Hakim selanjutnya pada kasus ini memperhatikan Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal  28  Ayat  (2)  Undang-Undang  RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik dan Pasal-pasal dari Undang – undang  dan  Peraturan  Perundang – undangan  yang  berhubungan  dengan Putusan  Pengadilan  Negeri  Pandeglang Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl tanggal 30  April  2018  yang  amar  lengkapnya sebagai berikut:
Putusan  Pengadilan  Negeri  Pandeglang Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN Pdl tanggal 30  April  2018  yang  amar  lengkapnya sebagai  berikut:.  Menyatakan  Terdakwa Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana bin Altik Hanafi, terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak pidana  “Menyebarkan  Informasi  yang ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan Suku, Agama, Ras dan antar
Golongan SARA)” yang dilakukan secara berlanjut,  sebagaimana  dalam  Dakwaan Pertama:
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan  pidana  penjara  selama    5  (lima) tahun.
2.  Menjatuhkan  pidana  denda  kepada Terdakwa  sejumlah  Rp100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah)  dengan  ketentuan apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3.  Menetapkan  masa  penangkapan  dan penahanan  yang  dijalani  Terdakwa dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan. 5.  Membebankan  kepada  Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

## Akibat  Hukum  Putusan  Hakim  dalam
Kasus Penistaan Agama dengan Nomor Putusan : 28/Pid.Sus/2018/PNPdl
Dalam  prinsip  hukum  acara  pidana yang  berkaitan  dengan  akibat  hukum dari putusan hakim harus
memperhatikan  juga  prinsip  persamaan kedudukan  di  depan  hukum  tanpa adanya  diskriminasi  sebagai  upaya menghindari  terjadinya  diskriminasi dalam proses penegakan hukum dan juga prinsip penangkapan, penahanan, penggeledahan  dan  penyitaan  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku  dan  sesuai dengan  pelanggaran  pidana  yang  di lakukan  sehingga  jangan  sampai  dalam pembahasan kali ini terjadi penyitaan aset yang seharusnya tidak di sita akan tetapi ikut  di  sita  entah  bertujuan  sebagai  alat bukti  atau  bukan    yang  jelas  akan merugikan  pihak  pelaku  yang  nantinya menjadi korban karena aset yang dimiliki ikut  disita  padahal  tidak  ada  kaitannya maka upaya paksa tersebut dalam hukum acara  pidana  dikenal  pada  hakikatnya melanggar hak-hak warga negara, selain itu  ada  juga  asas  dalam  hukum  acara pidana dikenal dengan asas praduga tak bersalah  maka  dalam  kasus  ini seharusnya  pelaku  tidak  mendapat diskriminasi sejak awal mulainya proses penangkapan  sampai  dengan  adanya putusan  hakim  yang  bersifat  final  dan konkrit  dalam  Putusan    ini  dijatuhkan kepada Alnoldy atas dakwaan Pasal 45A ayat  (2)  jo.  Pasal  28  UU  ITE.  Sepanjang berlakunya  UU  ITE,  dan  kasus-kasus berdasarkan pasal SARA UU ITE, pidana yang dijatuhkan kepada Alnoldy sangatlah memberatkan Alnoldy padahal faktanya  belum  tentu  dakwaan  yang dikenakan  sesuai  dengan  apa  yang  ia perbuat. Putusan terhadap Alnoldy dapat dikatakan  berat  jika  dibandingkan dengan kasus serupa yaitu kasus mantan Gubernur  DKI  Jakarta Basuki  Tjahaja Purnama (Ahok) yang di vonis hukuman satu  tahun  penjara  dengan  masa percobaan  dua  tahun. Menurut  peneliti Hakim  mengeluarkan  putusan  tanpa sama sekali memasukkan fakta persidangan dengan utuh. Karena Majelis Hakim, hanya menggunakan keterangan
para  saksi  dan  ahli  yang  memberatkan terdakwa    untuk  membangun  fakta sedangkan  saksi  ahli  dari  forensik  tidak dihadirkan  yang  seharusnya  turut  serta dihadirkan di muka persidangan karena guna  menguji  orisinalitas dan otentisitas status  FB  ( Facebook )  terdakwa  diabaikan oleh  majelis  hakim  yang  dimana seharusnya  dari  hal  tersebut  dapat  juga untuk membuktikan terpenuhi atau tidak nya  unsur double  opzet dari  perbuatan terdakwa  yaitu  adanya  dua  unsur  yang harus terpenuhi antara lain mens rea dan actus  reus. Hal  ini  yang  kemudian menjauhkan keadilan dari terdakwa pada proses  persidangan.  Selain  itu  kalender persidangan  ( court  calendar )  yang  tidak pernah  disepakati  oleh  kuasa  hukum dijadikan  dasar  untuk  melanggar  hak terdakwa dengan melewatkan pengajuan eksepsi  terdakwa  karena  seharusnya Jadwal  Persidangan  ( Court  Calendar ) merupakan  jadwal  persidangan  yang dibuat dan disepakati oleh para pihak di dalam  persidangan  yang  merupakan implementasi  terhadap  SEMA  No.  2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada  4  Lingkungan  Peradilan  hal  ini tentunya  melanggar  nilai-nilai  teori penegakan  hukum  dan  teori  keadilan. Maka  dengan  adanya  penjelasan  akibat hukum  ini  bukan  berarti  mengulang pembahasan sub bab sebelumnya namun untuk memperjelas lagi apa yang menjadi fokus pembahasan dari peneliti

## Penutup
Pada  dasarnya  peneliti  tidak sependapat dengan Judex Facti dalam hal menyatakan  Terdakwa  terbukti  secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45A Ayat (2)  juncto  Pasal  28  Ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2008.  Menurut  peneliti terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan  tindak  pidana  sebagaimana
dakwaan  Penuntut  Umum.  Hal  ini dibuktikan dalam pengajuan kasasi yang di  ajukan  oleh  terdakwa  dimana  pada akhirnya  Hakim  Memperbaiki  Putusan Pengadilan  Tinggi  Banten  Nomor 26/PID/2018/PT.BTN  tanggal  19  Juli 2018 yang memperbaiki Putusan
Pengadilan  Negeri  Pandeglang    Nomor 28/Pid.Sus/2018/PN  Pdl  tanggal  30 April  2018  mengenai  pidana  yang dijatuhkan  kepada  Terdakwa  menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda  sebesar  Rp100.000.000,00  (seratus juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  maka diganti dengan  pidana  penjara  selama 3 (tiga) bulan. Hal ini menunjukan adanya kekeliruan  Hakim  Pengadilan  Negeri Pandeglang dalam memutus perkara ini. Karena  terdakwa  menerangkan  bahwa dirinya telah menulis status-status seperti di dalam akun Facebook miliknya. Bahwa seharusnya dilakukan pemeriksaan digital forensic karena kemudian Terdakwa menyangkali atau membantah bahwa  dirinya  tidak    pernah  menulis status  Facebook.  Oleh  karena  itu seharusnya  dilakukan  digital  forensic untuk  mencari  kebenaran  siapa  pemilik dan penulis status serta yang membagikan  status  di  akun  Facebook tersebut  dengan  cara  pembuktian  bukti digital  yang  dilakukan  oleh  saksi  ahli digital  forensic  agar  mendapatkan  titik terang dalam perkara ini dan para pihak mendapatkan keadilan tanpa
mengurangi  hak  asasi  manusia  dari setiap pihak sedikit pun.
Alternatif  atau  solusi  lain  dalam penyelesaian  kasus  ini  mungkin  bisa melalui  upaya  restorative  justice  karena tujuan  utama  dari  restorative  justice  itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya  terutama  bagi  semua pihak  yang  terlibat  di  dalamnya,  dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman.  Keadilan  yang  saat  ini dianut,  yang  oleh  kaum  abolisionis disebut  keadilan  retributif,  sangat berbeda  dengan  keadilan  restoratif.
Menurut  keadilan  retributif,  kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap  negara,  sedangkan  menurut keadilan restoratif kejahatan dirumuskan sebagai  pelanggaran  seseorang  terhadap orang lain. Selain itu, keadilan Restributif berpandangan bahwa pertanggungjawaban  si  pelaku  tindak pidana  dirumuskan  dalam  rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman  terhadap  perbuatan  dan untuk  membantu  memutuskan  mana yang  paling  baik.  Dilihat  dari  sisi penerapannya,  keadilan  restributif  lebih cenderung  menerapkan  penderitaan penjeraan  dan  pencegahan,  sedangkan keadilan  restoratif  menerapkan  restitusi sebagai  sarana  perbaikan  para  pihak, rekonsiliasi  dan  restorasi  sebagai  tujuan utama.  Pelaksanaan  restorative  justice memiliki  prinsip-prinsip  dasar  sebagai berikut:
a. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya  pemulihan  bagi  pihak  yang dirugikan.
b.  Siapapun  yang  terlibat  dan  terkena dampak  dari  tindak  pidana  harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh menindak lanjutinya. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum,
sementara  masyarakat  membangun  dan memelihara perdamaian. karena hal yang tidak  sesuai  selama  proses  pemeriksaan sidang  di  pengadilan  negeri  tersebut tidak  sesuai  dengan  PERMA  nomor  5 Tahun 2020 pasal 4 ayat 5, 8, 10, dan 11, maka dari hal itu yang seharusnya ialah bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan  hukum  dan  keadilan  yang diatur dalam pasal 24 ayat (1) UUD NRI
1945.
Berikutnya Persoalan dalam kasus ini terjadi cacat prosedur sehingga
pembuktiannya bersifat premature. Judex facti/Pengadilan Tinggi dalam
pertimbangannya  ragu-ragu  dengan mengatakan  bahwa  screenshoot  tidak terjaga  integritasnya  dan  Penuntut Umum  tidak  melakukan  digital  forensik terhadap status Facebook yang dijadikan dasar  dakwaan,  namun  Hakim  tetap menyatakan  Terdakwa  bersalah  atas perbuatannya. Karena Terdakwa menerangkan  bahwa  dirinya  telah menulis  status-status  seperti  di  dalam akun Facebook miliknya. Bahwa seharusnya dilakukan pemeriksaan digital forensic karena kemudian Terdakwa menyangkali atau membantah bahwa  dirinya  tidak  pernah  menulis status  Facebook.  Oleh  karena  itu seharusnya  dilakukan  digital  forensic untuk  mencari  kebenaran  siapa  pemilik dan penulis status serta yang membagikan  status  di  akun  Facebook tersebut  dengan  cara  pembuktian  bukti digital  yang  dilakukan  oleh  saksi  ahli digital  forensic  agar  mendapatkan  titik terang.

## Dafttar Pustaka
Ahmad Ismail, Kasus Arnold Bahari, https://id.safenet.or.id/2018/0 4/kasus-alnoldy-bahari/
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
Aliyth  Prakarsa,  Peran  Digital Forensik  dalam  Pembuktian Tempus  Delicti  Sebagai  Upaya
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi,  Jurnal  PAMPAS
Journal  of  Criminal  Law, Fakultas  Hukum  Universitas Sultan  Ageng  Tirtayasa  Vol.  2, No. 02 2021
Andi  Lala,  Analisis  Tindak  Pidana Penistaan  Agama  dan  Sanksi
bagi  Pelaku  Perspektif  Hukum Positif  di  Indonesia,  Jurnal Ilmiah  Indonesia,  Akamigas Balongan  Indramayu  Vol.  02. No. 03. 2017 Andi Sofyan dan Nur Azisah, Hukum Pidana, Pustaka Penapres, Makassar, 2016
Carto  Nuryanto,  Penegakan  Hukum oleh  Hakim  dalam  Putusannya antara  Kepastian  Hukum  dan Keadilan, Jurnal Hukum Khaira
Ummah, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Vol. 13. No. 1 Maret 2018 Husein    Maurapey,  Penegakan Hukum    dan  Perlindungan Negara,  Jurnal  Ilmu  Politik  dan
Komunikasi , Fakultas
Administrasi Publik Universitas Padjadjaran Vol. 07 No. 02, 2017 I Made Arif Dwi Cahyadi, Penegakan Hukum  terhadap  Adanya  Aksi Persekusi, Jurnal Analogi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Vol. 01.
No. 02 2019 Kresna Adi Prasetyo, Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan  Agama  di  Indonesia, Jurnal  Gorontalo  Law  Review, Fakultas  Hukum  Universitas Negeri Semarang  Vol. 02. No. 01 April 2019
Maroni,  Penegakan  Hukum  yang Humanistik  Untuk  Mewujudkan Keadilan Spiritual, Cetakan
Kedua, Thafa Media, Yogyakarta,
2010, hlm. 313.
P.A.F.  Lamintang  dan  C.D.  Samosir, Hukum Pidana
Indonesia,  (Jakarta:Sinar  Baru, 1983) Satjipto  Raharjo,  Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan
Sosiologis,  Genta  Publishing, Yogyakarta, 2009
Rena  Yulia,  Keadilan  Restoratif  dan Korban  Pelanggaran  HAM, Jurnal  Hukum  dan  Peradilan, Fakultas  Hukum  Universitas Sultan Pengelolaan  Sampah”,
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia:  Indonesian  Center  for Environmental Lau (ICEL),
Nomor 2 Volume 2, (2019): 74.
DOI: http://doi.org/10.38011/jhli.v 2i1.174. Ridwan, Penerapan
Penerapan Prinsip  Persamaan  di  depan
Hukum  dalam  Penanganan
Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi di  Pengadilan  Negeri  Serang,
Jurnal Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, Vol. 51. No. 02 2022
Ridwan  S,  Penerapan  nilai-nilai hukum  islam  pada  proses pemeriksaan  terdakwa  guna mengatasi
problematika disparitas putusan hakim dalam mewujudkan  keadilan  hukum, Jurnal Prosiding Seminar
Hukum  dan  Publikasi  Nasional (Serumpun),  Fakultas  Hukum
UBB Vol 01 No. 01 2012
Ridho  Dwi  Rahardjo,  Kesesuaian
Permenkominfo Nomor 05
Tahun  2020  dengan  Prinsip Kebebasan  Berpendapat  dan
Berekspresi  dalam  Hak  Asasi Manusia,  Jurnal  Bureaucracy
Journal, Fakultas Hukum
Universitas  17  Agustus  1945
Surabaya Vol. 02 No. 02 2022 Rusli  Muhammad,  Hukum  Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
Salim  F.  T.  B.  Syeban,  Kekerasan Persekusi  Menurut  Undang- undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang  Hak  Asasi  Manusia, jurnal Lex Et Societatis, Fakultas
Hukum Universitas Sam Ratulangi Vol. 05. No. 9 Sharofan Mirfandaresky, Digital Forensik  dalam  Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Online, Jurnal  Dinamika  Ilmiah  Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas  Islam  Malang  Vol. 28. No. 10 2022
Sudaryono  dan  Natangsa  Surbakti,
Hukum  Pidana  “Dasar -Dasar
Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP” , Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017 Yuddin Chandra, “Dimensi Perubahan Hukum dalam Perspektif Sistem Hukum Terbuka”, Jurnal Hukum,
Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum BIMA IUS, Vol. 01, No. 02, 2013