## JUSTICIA SAINS:

## JURNAL ILMU HUKUM
Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University,  Indonesia Volume 09 Nomor 01, Juni 2024 ISSN (Print) 2527-4201 ISSN (Online) 2502-1788 Journal Homepage: https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm : 10.24967/jcs.v9i1.2750
Problematika Perizinan Penyiaran Berbasis Digital Antara Undang-Undang Penyiaran Dan Undang-Undang Cipta Kerja Di Indonesia
Haykal Rifqi 1 1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia
Article Info Abstract Corresponding Author: Haykal Rifqi  h aykalrifqi34 @gmail.com
Page: 156 – 173

## History:
Submitted: 15-03-2024 Revised: 27-05-2024 Accepted: 27-05-2024 Published: 30-06-2024
Keyword: [ Digital, Broadcasting, Licensing .]
Kata Kunci: [Digital, Penyiaran, Perizinan.]
Copyright © 2023 by Justicia  Sains:  Jurnal Ilmu Hukum .
Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum  is licensed  under  a  Creative  Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License . [Disharmonization and legal vacuum in digital broadcasting licensing, by looking at  the  Broadcasting  Law  and  the  Job  Creation  Law  which  have  different paradigms for granting permits for entities that want to carry out broadcasting, such as YouTube, Netflix, etc. The lack of harmony with existing regulations, as well as the vacuum in the digital broadcast licensing law in the Broadcasting Law, of course has the effect of different treatment between conventional and digital. This  research  uses  a  normative  juridical  approach  accompanied  by  literature study in the form of books, journals and other literature. The author also uses comparative  models  and  descriptive  analysis  in  managing  qualitative  data accompanied by deductive methods.
The research results show that the provisions of the Broadcasting Law relate to how  to  regulate  broadcast  formats  as  a  license,  but  only  for  conventional broadcasting.  The  Job  Creation  Law  is  actually  oriented  towards  facilitating licensing by equalizing the position of broadcasting institutions with legal entities in other sectors without paying attention to the content of their broadcast’s, even digital broadcasting licensing has not yet been regulated regarding the ideal form of supervision. The Job Creation Law is too directed at capitalism so there is a need for legal reform, by looking at the models of other countries such as Turkey.]

## Abstrak
[ Disharmonisasi  dan  kekosongan  hukum  pada perizinan penyiaran digital, dengan  melihat  Undang-Undang  penyiaran  dengan  Undang-Undang  Cipta Kerja  yang  berbeda  paradigma untuk memberikan  izin  bagi  entitas  yang ingin  menyelenggarakan  penyiaran,  seperti  youtube, Netflix,  dan lain-lain. Tidak  selarasnya  aturan  yang  ada,  serta  kekosongan  hukum perizinan penyiaran  digital  di  Undang-Undang  Penyiaran  tentunya  memberikan pengaruh  perlakuan berbeda  antara konvensional  dan  digital. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  disertai  studi kepustakaan  berupa  buku,  jurnal,  dan  literatur  lainnya.  Penulis  juga menggunakan  model  perbandingan  dan  analisis  deskriptif  dalam pengelolaan  data  kualitatif  yang  disertai  dengan  metode  deduktif. Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  ketentuan  Undang-Undang Penyiaran terkait bagaimana  mengatur  format  siaran  sebagai  suatu  izin, tetapi  hanya untuk  penyiaran  konvensional.  Undang-Undang  Cipta  Kerja  justru berorientasi pada kemudahan  perizinan  dengan  menyamakan  kedudukan lembaga  penyiaran  dengan  badan  hukum  di  sektor  lain  tanpa memperhatikan  isi  siarannya,  bahkan  untuk  perizinan  penyiaran  digital belum  diatur  terkait  bentuk  pengawasan  yang  ideal.  Undang-Undang Cipta Kerja terlalu  mengarah  pada kapitalisme  sehingga menjadi  suatu  kebutuhan adanya  pembaharuan  hukum,  dengan  melihat  model negara  lain  yang seperti  Negara  Turki .]
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Kemajuan  internet  nyatanya  telah  berdampak  pada  sektor industri  penyiaran. Menurut  laporan  Global  Internet  2019,  jumlah konsumen  pada  televisi  dan  radio  secara  keseluruhan  telah menurun  dan  bergeser  ke  saluran  online  melalui  internet. 1
Sebanyak 92%  pengguna  internet  menonton  video  online  pada Januari  2019, dimana  69% menggunakan layanan  streaming musik, dan  sebanyak  47%  mendengarkan  radio  online.  Lebih  lanjut, berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa  Internet  Indonesia  pada tahun  2021,  bahwa  platform  internet yang  paling  sering  diakses  oleh  masyarakat  adalah  media  sosial sejumlah    89, 15%,  diikuti  oleh  TV  berbasis  internet  sejumlah 11,10% dan We Tv  7,84%.  Berdasarkan  data tersebut, terlihat  jelas bahwa  mayoritas  individu  memanfaatkan  internet  untuk  melihat informasi  media sosial dalam  platform  yang  ada. 2
Namun,  terdapat masalah  dalam situasi  hukum  saat  ini, yaitu  peraturan  tersebut hanya  berlaku  untuk  lembaga  penyiaran televisi    dan    radio    secara    konvensional    yang Komunikasi Pembangunan 17 , no. 2 (2019): 124-45 harus  mendapatkan  izin sebelum  melakukan  kegiatan  penyiaran.    Padahal  demikian perizinan  merupakan  bagian  penting dalam penyiaran dan dalam penyiaran  dan  merupakan  tahap  awal  sebelum  melakukan kegiatan penyiaran, oleh  karena  itu  jika  lembaga  penyiaran  tidak memiliki   izin,  maka   lembaga   penyiaran   tersebut   tidak   dapat melakukan   kegiatanapapun  dalam  konteks  penyiaran. 3
Dalam  hal  ini  dimaksudkan badan  hukum  dalam bentuk
1 Muhamad  Mufid and M Si , Komunikasi & Regu/asi  Penyiaran (Jakarta:  Prenada  Media , 2010) , him. 45. 2 Ervan Ismail , Siti Dewi Sri Ratna Sari , and Yuni Tresnawati , "Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika  Peran  Negara , Peran Swasta , Dan Manfaat Bagi  Rakyat ," Jurnal  Komunikasi Pembangunan 17 , no. 2 (2019): 124-45. 3 Hidajanto  Djamal    dan  Andi    Fachruddin , Dasar-Dasar    Penyiaran:    Sejarah    Organisasi , Operasional , Dan  Regu/asi Jakarta:  Prenada  Media , 2022) , him. 6
Perseroan  Terbatas  (PT)  tidak  terlepas  dari  tujuan  untuk mengetahui  status  badan  hukum  tersebut  adalah  sebuah  entitas bisnis yang  memiliki  kapasitas  hukum  untuk melakukan  tindakan hukum  dalam  konteks  hubungan  hukum,  seperti  pemberian  izin, kemampuan  untuk mengajukan  gugatan,  atau  menerima gugatan. Hal  ini  juga  terkait dengan  ketentuan  Pasal  348  ayat  (1)  dalam Undang-Undang Cipta Kerja  yang menyatakan  bahwa  Pelaku Usaha dicirikan  sebagai  suatu  entitas  yang  mempunyai  infrastruktur bersifat pasif  yang dapat dipakai sebagai kebutuhan telekomunikasi dan  mengharuskan  adanya akses  yang  terbuka untuk memanfaatkan  infrastruktur  pasif  tersebut,  hal  inilah  yang kemudian  dinamakan  entitas  yang  telah  memenuhi  kualifikasi penyelenggaraan pasif.
Dalam  konteks  kegiatan  penyiaran,  hal  ini  termasuk penggunaan   infrastruktur pasif  yang  dimiliki  dan  dioperasikan oleh  pemerintah    Indonesia,  seperti  satelit    Palapa  A 1  yang sekarang  dikenal  sebagai  satelit  Telkom-4 (juga  dikenal  sebagai satelit  Merah  Putih).  Setiap  entitas  penyiaran  komersial  harus mengajukan izin  untuk  menggunakan satelit  ini dan  memperoleh hak akses  ke berbagai frekuensi  yang digunakan untuk menyiarkan program-program lokal,  regional,  atau  nasional.  Konsep kepemilikan  penyiaran  radio  konvensional  dalam  kerangka  ini terkait  dengan  pemanfaatan  satelit  di luar  angkasa untuk  tujuan mentransmisikan  gelombang  frekuensi radio  dari  pemancar  ke penerima.  Sementara  itu,  konsep  pengendalian  berkaitan  dengan hak  untuk  memberikan  lisensi  bagi    sebagian    atau    seluruh frekuensi   atau  volume   siaran   yang tersedia  melalui  satelit. 4
Teruntuk  penyelenggara  berbasis  internet  dalam konteks diatas , dapat  disimpulkan  bahwa  mereka  tidak  terikat  dengan undang-undang  penyiaran , sehingga  menimbulkan  perbedaan
4 Muhammad  Anshar Akil , "Regulasi Media   Di  Indonesia  (Tinjauan   UU  Pers   Dan   UU Penyiaran) ," Jurnal  Dakwah Tabligh 15 , no.  2  (2014):  137-45.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
159
perlakuan antar penyelenggara penyiaran konvensional dan digital. Atas  dasar  itu , terdapat  permohonan di  Mahkamah  Konstitusi yang  mengajukan  perubahan  UU  Penyiaran  dalam  Putusan  MK Nomor  39/PUUXVlll/2020.  Namun permohonan  tersebut  ditolak Mahkamah  Konstitusi  karena  konten  layanan  audiovisual tidak dapat dibatasi hanya  oleh  yurisdiksi hukum Indonesia. Oleh karena itu , konten layanan Over  The  Top (OTT)  sangat  dinamis  dan dapat diakses  pengguna  kapan  saja. Untuk  mengatur  perilaku  lembaga penyiaran  di  Indonesia , diperlukan  suatu  aturan  yang  mengatur kriteria  perizinan  yang  harus  diikuti  oleh  penyiaran  digital , namun bagaimana  tidak  mengabaikan  kualitas  siaran  televisi  dan radio. 5
Di sisi  lain , peraturan ini dibuat untuk   memastikan   bahwa penggunaan  frekuensi   radio   dan   televisi   yang merupakan  ranah publik , sumber  daya  alam  yang  terbatas , dapat  digunakan  untuk kepentingan  publik  dan  tidak  ada  pihak  yang  memonopoli. 6 Oleh karena  itu , keberadaan  penyiaran  digital  di  Indonesia memerlukan  pengembangan  aturan  yang  dapat  menjadi pedoman  untuk  mendorong  lembaga  penyiaran    dalam mendorong  integrasi  nasional.  Undang-Undang Penyiaran  No. 32  tahun  2002  (UU Penyiaran).  UU Penyiaran hanya mengatur tentang  penyiaran  analog , tidak  mengatur  penyiaran  digital.
Regulasi  mengenai  perizinan  pun  hanya  kompleks  bagi  entitas penyiaran
konvensional
melalui berbagai prosedur.
Problematika disharmonisasi dan  kekosongan hukum senyatanya  merugikan pihak konvensional dalam  hal penyiaran
, sehingga  membutuhkan  formulasi  baru  dengan  adopsi  model dari  negara  Turki  yang justru  lebih  ketat  dalam  persoalan
5 Henry  S  Siswosoediro , Buku  Pin t ar  Pengurusan  Perizinan & Dokumen (Bogor:  VisiMedia , 2008) , him. 75. 6 Victorianus  MH Randa  Puang , Hukum  Pendirian  Usaha  Dan  Peri z inan ( Jakarta:  Deepublish 2015 ), him.  20.
perizinannya,  baik penyiaran dalam  konteks konvensional  maupun digital  secara ideal. Berbagai  peraturan  pemerintah  yang  dibuat dalam  bentuk  peraturan  menteri  tidak  dapat  digunakan  untuk mengatur  digitalisasi  penyiaran.  Sementara  UU  Cipta  Kerja  juga memiliki  ihwal  berbeda  dengan  paradigma yang mempermudah perizinan  segala  sektor.  Dalam  hal  membuat  atau  menyusun undang-undang  televisi  digital,  Indonesia  dapat  melihat  model penerapannya  di  Negara Turki  sebagai  suatu  rujukan yang  ideal.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  diatas, penulis mengemukakan rumusan masalah  antara lain sebagai  berikut
1. Bagaimana  Dinamika  Perkembangan  Aturan  Perizinan  bagi Penyiaran Digital di Indonesia?
2. Bagaimana Disharmonisasi Ketentuan Perizinan antara Undang- Undang Penyiaran dengan  Undang-Undang  Cipta  Kerja?
3. Bagaimana Perbandingan dan Adopsi Model Perizinan Penyiaran Digital Negara Turki?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  yuridis  normatif  sebagai  suatu metode penelitian dengan kajian ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan  serta  mengkaji  objek  suatu  permasalahan  secara mendalam disertai studi kepustakaan berupa   buku, jurnal, dan literatur lainnya.      Penulis      juga        menggunakan        model  perbandingan      dan analisis      deskriptif      untuk      memaparkan  fenomena      hukum      dalam pengelolaan data kualitatif yang disertai dengan metode deduktif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Dinamika  Perkembangan  Aturan  Perizinan  bagi  Penyiaran Digital di Indonesia.
Dinamika  perkembangan  teknologi  informasi  tidak terlepas  dari  penyiaran  sebagai layanan konten berbasis internet atau Over The  Top (OTT) dalam  bentuk video  on demand, yang
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
mana  kehadiran  ini  dapat  memberikan  dampak  baik  dan  buruk di masyarakat. Dari sisi iklan saja  meskipun  ada  undang-undang khusus  yang  mengatur penayangan iklan  di televisi, namun  masih banyak  iklan  yang  menampilkan  perjudian,  bahkan  iklan pornografi,  secara  konvensional  saja  problematika  ini  belum terselesaikan  agar  konten    dapat    selektif    ditayangkan,  apalagi penyiaran    berbasis    digital/OTT    yang juga  belum    terdapat pengawasan    khusus. 7 Pada  dasarnya  tidak  ada  aturan    terkait pengawasan  khusus  yang  terkait  dengan  konten  layanan OTT, hal  ini  disebabkan  oleh beberapa  faktor,  yaitu  salah  satunya layanan  ini  sangat  dinamis  dan  tidak  dapat  dibatasi  oleh wilayah/yurisdiksi  hukum.  Dalam  hal  ini  tidak  dapat  dihindari bahwa layanan OTT seperti  YouTube, Netflix,  dan  lainnya  telah muncul  sebagai  pilihan  yang layak  bagi  individu  yang  mencari informasi  ataupun  hiburan  semata. 8
Penyiaran  melalui  Internet yang  disebut  dengan  layanan audio visual Internet perlu mendapat  perhatian,  bahwa  penyiaran dan  layanan  audio  visual  Internet  memiliki konsep  yang berbeda dalam  hal  teknologi  yang  digunakan.    Penyiaran  menggunakan spektrum  frekuensi  radio,  sedangkan  layanan  audio  visual berbasis  internet  mengandalkan jaringan  telekomunikasi internet. 9 Ketentuan  mengenai  layanan  audio  visual      dan penyiaran   berbeda   karena   penyiaran   tunduk   pada   Undang- Undang  Penyiaran,  sedangkan  layanan  audio  visual  melalui Internet  tunduk  pada  Undang-  Undang  Telekomunikasi  yang dikenal dengan Undang-Undang Telekomunikasi yang merupakan
7 Mulkan  Habibi ,  " Penyiaran  Digital  Di  Indonesia:    Kebijakan  Dan  Pengaruh  Kepentingan Konglemerasi Media ," Al-'lam:  Jurnal  Komunikasi  Dan  Penyiaran  Islam 6 , no.  2 (2023):  40 52.
8 Kholilul   Kholik , "Peran Media   Penyiaran   Di   Era   Revolusi   lndustri   4.0 ," Jurnal Somasi   (Sosial  Humaniora  Komunikasi) 2 , no. 1 (2021): 51-55. 9 Ajeng Septianur Putri , " Penyiaran Film Tanpa Sensor Di Platform Netflix " (Universitas 17 Agustus  1945 Surabaya , 2022).
peraturan bagi penyelenggara sistem elektronik. 10
Konten  apa  pun  yang  diunggah  ke  layanan OverTheTop (OTT)  melalui  Internet  tersedia  untuk  semua  orang  di  seluruh dunia.  Pertanyaannya  adalah  apakah  setiap konten  memerlukan izin    dari    masing-masing    negara    untuk    mengakses    konten tersebut. 11 Oleh  karena  itu,  layanan  OTT  tidak  dapat  dianggap sebagai penyiaran dalam  pengertian  Undang-Undang  Penyiaran yang  memuat  peraturan  yang  memerlukan  izin  sebelum melakukan  penyiaran. 12
Apabila  ditelisik  lebih  mendalam,  ditemukan  bahwa terdapat  perbedaan  signifikan  dalam  perizinan  penyiaran konvensional  pada ketentuan  PP  Nomor  46 Tahun 2021, bahwa lembaga  penyiaran  yang  ingin  melakukan  penyiaran  harus mendapatkan  lzin  Penyelenggara  Penyiaran  (IPP)  dengan mematuhi  syarat-syarat  perizinan  yang  berlaku. Untuk memperoleh  izin  ini,  penyelenggara  penyiaran  harus  terlebih dahulu  menjalani  uji  kelayakan    operasi  penyiaran.  Proses  uji kelayakan  ini  memerlukan  persiapan    sarana    dan    prasarana yang   memadai.   Hasil dari uji kelayakan ini akan menghasilkan sertifikat yang menyatakan bahwa penyiaran tersebut  layak untuk dioperasikan. lzin  Penyelenggara Penyiaran  (IPP)  berlaku  selama 10  tahun  dan  dapat diperpanjang.  Tetapi  di  sisi  lain,  undang- undang  telekomunikasi  mengatur  perizinan  penyedia  layanan penyiaran  melalui  internet.  Layanan  audio  visual  yang disampaikan melalui internet diklasifikasikan sebagai penyelenggara  sistem  elektronik  dan  harus didaftarkan  terlebih dahulu  kepada  Menteri  melalui  sistem  perizinan  usaha.
10 Budi Agussetianingsih and Azhar Kasim , "Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Penyiaran Televisi  Di Indonesia ," 11 M A  Morissan , Manajemen  Media  Penyiaran:  Strategi  Menge/a/a  Radio & Te/evisi  Ed. Revisi (Prenada  Media , 2018). 12 Yogi Hadi lsmanto , Hani Usmandani , and Firzhal Arzhi Jiwantara , " Analisis  Pengaturan Multipleksing Dalam Pasal  78 Ayat 1-5 Dan Pasal 81 Ayat 1-2 PP 46/2021 Terhadap UU Penyiaran Jo.  UU Cipta  Kerja ," U/il Albab:  Jurnal llmiah Multidisiplin 1 , no.  8  (2022): 2746-54.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
Perbedaan  dalam  suatu  persyaratan  dan  perizinan antara  penyelenggara  penyiaran  konvensional  dan  penyiaran melalui  internet  menjadikan  aspek  perizinannya  juga  pasti berbeda.  Komisi Penyiaran  Indonesia  (KPI)  memiliki paradigma untuk  memasuki  ranah  digital  dengan  tujuan  menjalankan mandat  yang  diatur  dalam Undang- Undang    Penyiaran    Nomor 32      tahun      2002      yang      berkaitan      dengan      pengawasan penyiaran.  Hal  ini  penting  untuk  menjaga  dan  melindungi frekuensi  publik  yang  digunakan  dalam  penyiaran  serta memanfaatkannya   sebaik   mungkin   demi kemakmuran  rakyat. Namun,  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2002  tentang penyiaran  justru  tidak  memberikan  kewenangan  yang  optimal kepada  KPI  untuk  mengatur  media digital. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan  dalam  pengawasan  konten  yang  disebarkan melalui  media  baru.  Pasal  1  Ayat  2  Undang-Undang  Penyiaran yang  bahkan menciptakan  interpretasi  yang  beragam  sehingga menimbulkan  adanya  polemik semacam ini.  Meskipun diperlukan pengaturan  atau  pengawasan  dalam ekosistem media  penyiaran, penting  untuk  menegaskan  bahwa  regulasi  tersebut  harus seimbang  dengan    aturan    penyiaran    konvensional    sehingga kebebasan  berekspresi  tidak  terlalu dibatasi. 13
Namun,  perlu dicatat  bahwa dalam  konteks  ini,  KPI tidak lagi  memiliki  peran  dalam memberikan  rekomendasi  perizinan. Kewenangan  kembali  diserahkan  kepada pemerintah, yang  juga membuat  peran  KPI  semakin  tidak  jelas.    Sementara  semula semangat  pembentukan  KPI  adalah  untuk  mewakili  publik  dan menjadi  lembaga  negara  yang  bertanggung  jawab  terhadap masalah  penyiaran , bukan  sebagai  lembaga  pemerintah. 14 UU
13 Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran  Negara Nomor
139 , Tambahan  Lembaran  Negara Nornor 4252). 14 Mohamad  Hidayat  Muhtar  et al. , " Perluasan  Kewenangan   Komisi   Penyiaran   Indonesia Terhadap   Pengawasan  Media  Digital ," Jurnal  Kons t i t usi 19 , no.  1 (2022):  126-48.
Cipta    Kerja juga hanya   memberi    kepastian    hukum    terhadap pelanggaran-pelanggaran  yang  sebelumnya  tercantum  di  UU  No 32/2002.   Sebagai contoh , terdapat substansi yang mana  syarat izin  penyiaran  nyatanya  bisa  diperjualbelikan.  Akhirnya  pada Pasal 34 UU No 32/2002  dihapuskan yang artinya menghilangkan ayat  yang  melarang  izin  penyiaran  tidak  boleh  diperjualbelikan. Praktik jual  beli  izin  sudah  sering  dilakukan  pebisnis  televisi ataupun  radio , meskipun  ini  melanggar  UU  No  32/2002 Penyiaran.
Hal ini membutuhkan suatu aturan yang  mencakup tata kelola penyiaran , proses  perizinan , tanggung  jawab  organisasi penyiaran  dan  pengelola , pengelolaan  dividen  digital , pengaturan konten  konten  penyiaran digital , dan  mekanisme pemantauan.  Kerjasama  antara  DPR  RI  dan  pemerintah  harus segera  dilakukan  untuk  menyelesaikan  dan  memfinalisasi perubahan
UU  Penyiaran
sehingga dapat mengatasi permasalahan  yang  belum  tercakup  dalam  UU  Pendirian Perusahaan  Penyiaran.  Perbaikan  tersebut  harus  didukung oleh  kontribusi  para  akademisi  dan  pakar  yang  mampu memberikan    analisis    kritis    untuk  menjadi  masukan  kepada DPR  RI  serta keterlibatan    pemangku    kepentingan    dan masyarakat,    sehingga    transisi    ke    penyiaran  digital  dapat berlangsung tanpa  ada  suatu  kendala.
B. Disharmonisasi  Ketentuan  Perizinan  Berbasis  Digital  antara Undang-Undang Penyiaran dengan Undang-Undang Cipta Kerja.
Undang-Undang  Penyiaran  tahun  2002  dikembangkan dalam  konteks  era  reformasi,  berdasarkan  model  yang mengedepankan  demokrasi  dan  mendorong  keberagaman kepemilikan dan konten.  Undang-Undang ini berkenaan dengan 4 pilar dalam  penyelenggaraan penyiaran,  terkait  penyiaran  publik nasional  dan  daerah  serta  organisasi  penyiaran sebagai  2 pilar bertujuan untuk  memenuhi  kepentingan   umum   dengan   ruang
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
lingkup yang  mencakup  tingkat  nasional,  lokal,  dan  masyarakat tanpa   campur   tangan  faktor politik  dan  ekonomi.  Sedangkan penyiaran  swasta  sebagai  pilar  3  dirancang  untuk memberikan ruang bagi kepentingan komersial melalui  jaringan terestrial free to  air. Kemudian  terdapat  ketentuan  streaming  berlangganan untuk  pilar  4  yang  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan konsumen  kelas  menengah  yang  ingin  mengakses  program berkualitas  tinggi  dengan  membayar  biaya  berlangganan.
Di sisi  lain,  Undang-Undang Cipta  Kerja  lebih fokus  pada orientasi  kemudahan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan perlindungan  dan  kesejahteraan  pekerja,  sehingga  tercapai keselarasan  dalam  upaya  percepatan  penciptaan  lapangan kerja. 15 Berdasarkan  semangat  yangmendasari  pengesahan Undang-Undang Cipta  Kerja , lembaga penyiaran dianggap sebagai entitas ekonomi atau  perusahaan  yang  tidak   dibedakan dengan bisnis  lain  seperti  perusahaan  makanan , mainan anak-anak , dan produsen  lainnya. Dalam konteks ini , tidak ada  aspek sosial  dan budaya  yang  diperhitungkan. Sehingga, tidak ada perbedaan yang diakui  karena  Semua  dianggap  sebagai  entitas  yang  serupa.  lni menunjukkan  bahwa  pendekatan  penyiaran  dalam  Undang- Undang  Cipta  Kerja  lebih  cenderung  ke  arah  ekonomi  dan kapitalisme.  Padahal , Undang-  Undang  Penyiaran , khususnya Pasal  14  dan  21 , dengan  tegas menyatakan  lembaga  semacam ini bersifat  non-komersial.
Ketidaksesuaian  model  ini  berdampak  pada  beberapa aspek , yaitu  soal  keberagaman konten  siaran , bahwa Undang- Undang Penyiaran  Tahun  2002  mengatur  keberagaman  konten dengan  ketentuan  dalam  Pasal  33  ayat  (2)  yang  mewajibkan pemohon  izin  penyiaran  mencantumkan  secara    jelas  bentuk
15 Nathaniel Kalase , " Aspek Hukum Perizinan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Penyiaran Menurut Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2020 ," Lex Crimen 11 , no. 6 ( 2022 ) .
siaran yang  akan diproduksi. Secara  umum , ada tiga  sarana  yang digunakan  untuk  menentukan  bentuk  penyiaran  seperti informasi , pendidikan , dan  musik/hiburan.  Melalui  peraturan penyiaran  ini , keunikan masing-masing  lembaga penyiaran dapat dengan mudah ditentukan sehingga keberagaman ini siaran dapat terjamin dalam praktiknya. Akan tetapi  munculnya  aturan  baru dalam UU Cipta  Kerja  menjadikan  tidak  berlakunya  lagi Pasal  33 UU  Penyiaran  dan  kemudian  dirubah  dengan  Ayat  (1)  yang memaparkan pelaksanaan  dari  penyiaran  dapat  dimulai  setelah mendapat izin  penyelenggaraan  dari pemerintah  pusat.
Kemudian  pada  Ayat (2)  mewajibkan  lembaga  penyiaran melakukan  pembayaran sebagai  pemberian  izin  nantinya  yang ditetapkan  dalam  hal  biaya  berdasarkan  wilayah  kegiatan penyiaran  yang  ditetapkan  berdasarkan  tingkat  perekonomian masing-masing  daerah/  wilayah.  Kemudian  pada  ayat  3 menjadikan  adanya  tambahan  pada  ketentuan untuk  memberikan izin  usaha  dengan   skala   wilayah   nasional  yang   diatur   lebih lanjut pada  peraturan  dibawahnya,  yaitu  peraturan  pemerintah. 16
Dalam  aturan  baru  ini,  izin penyiaran  tidak  lagi dikaitkan dengan  syarat  melihat  isi siaran  sehingga  mempermudah  setiap entitas  untuk  menyiarkan  konten.  Padahal faktanya,  di  sebagian besar  negara  peraturan  media  penyiaran  sangat  ketat  untuk menjamin keberagaman konten  siaran.  Kemudian kepentingan dan kesejahteraan masyarakat  tidak  lagi  menjadi dasar  pertimbangan dalam  penerbitan  izin  penyiaran  (IPP).  Pasal  33  ayat  (3)  UU Penyiaran  yang  sebelumnya  mengatur  soal  itu,  dihapus.  Kini, untuk mendapatkan  IPP, badan usaha  hanya  perlu mengajukan  uji kelayakan  penyiaran,  pembangunan  dan/atau  penyediaan prasarana dan sarana penyiaran sesuai  Pasal  70  PP  No.  46/2021
16 Teguh  Prasetio  and  Maharani Nurdin ,  " Kewenangan  Konkuren  Pemerintah Daerah Dalam  Perizinan  lndustri  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja ," Jurnal  Kertha Semaya 9 , no. 2 (2021 ):  314-2.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
167
tanpa  mempertimbangkan  manfaat  dan  kemudahan  yang seharusnya  diberikan  kepada  publik.
Peraturan ini  menegaskan bahwa peran KPI, meski masih terbatas,  tetap merupakan  peran  lembaga  pengelola  penyiaran selain  pemerintah.  Namun  berbeda dalam  Undang-Undang Cipta Kerja  dan  PP  Nomor  46  Tahun  2021  tentang  Postelsiar pada pasal  91,  dimana  peran  KPI  kini  hanya  sebatas  memantau penayangan  konten  tanpa  ada  penindakan.  Dalam  Undang- Undang Cipta  Kerja,  izin  penyiaran  tidak  lagi dikaitkan dengan syarat  melihat  isi siaran  sehingga  mempermudah  setiap  entitas untuk menyiarkan  konten,  seperti  dalam TV  berbasis internet, Netflix,  We  TV,  Youtube,  dll. Paradigma  Undang-Undang Cipta Kerja  yang  mengarah  kepada  kapitalisme  mempermudah perizinan penyiaran  yang  justru  dipersamakan dengan perizinan berusaha  sektor  lainnya  tanpa  memperhatikan  isi  dari  siaran, aturan  ini  sekaligus  menjadikan  KPI  hanya  berperan  sebagai pengawas  siaran  tanpa  melihat  aspek  perizinannya.  Terakhir terkait hilangnya partisipasi  masyarakat,  bahwa  dalam  Pasal  33 ayat (4) UU  32/2002 diatur bahwa  untuk  memperoleh  IPP  atau memperbarui  IPP  harus  dilakukan  Dengar  Pendapat  Evaluasi (EDP) antara  pemohon dan  KPI.
Namun  kini  proses  EDP  tidak  lagi  diperlukan  untuk mendapatkan  IPP  dan/atau perpanjangan  IPP  karena semuanya bergantung pada pemerintah, sehingga masyarakat kehilangan  hak untuk  turut  serta  dalam  penetapan IPP  dan  perpanjangan IPP. Ketidakjelasan  peraturan  dan  perundang-undangan  di  bidang penyiaran  saat  ini  menjadi  permasalahan  serius  yang memerlukan perhatian semua  pihak,  mengingat pentingnya peran penyiaran yang memberikan dampak yang signifikan.    Sebaiknya seluruh  aturan  terkait  penyiar  dihapuskan  dari  Cipta  Kerja  agar tidak  mempengaruhi  fungsi  penyiaran  sebagai    lembaga kebudayaan.
Dinamika  kehadiran  internet  secara  keberlanjutan memberikan  konsekuensi kemajuan  sektor  penyiaran,  yang  mana menjadikan  adanya  transisi  penyiaran  dari  yang  bersifat konvensional  menuju  ke  arah  digital.  Namun  problematika  yang ditemukan adalah  disharmonisasi  dan  kekosongan   hukum   pada perizinan    penyiaran    digital,  dengan  melihat  Undang-Undang penyiaran  dengan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  yang  berbeda paradigma  untuk  memberikan  izin  bagi  entitas  yang  ingin menyelenggarakan penyiaran,  seperti  youtube, Netflix,  We  Tv,  dll. Dalam  konteks  perubahan  peraturan  yang  sedang  berlangsung saat ini  di  DPR,  muncul  pertanyaan  peraturan  mana  yang  akan menjadi  arahan  utama  DPR dan pemerintah  dalam  melaksanakan perubahan  tersebut.  Perubahan  semacam  ini  diyakini  penulis menggunakan  pendekatan  studi  perbandingan  dengan  negara Turki.
C. Perbandingan  dan  Adopsi  Model  Perizinan  Penyiaran  Digital Negara Turki.
Negara  Turki  telah  memiliki  aturan yang  optimal  terkait penyiaran  internet  sebagai  respons  terhadap  perkembangan teknologi  yang  memiliki  dampak  signifikan,  baik  positif maupun negatif pada  konteks  kenegaraan.  Perkembangan teknologi telah memengaruhi  media  secara  berbeda,  termasuk  internet  yang telah  memengaruhi  radio, televisi, dan media  cetak. Pertumbuhan internet  telah  mengubah  seseorang  memperoleh  informasi dengan  cara  baru  sebagaimana  survei  yang  dilakukan  oleh Turkish  Statistical  Institute (TurkStat)  pada  tahun  2021 menunjukkan  bahwa  82,6%  dari usia 16-74 tahun menggunakan internet, dan 70,8% dari total penduduk adalah pengguna  media sosial.  Tingginya  penggunaan  internet  dan  media  sosial  di
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
169
Turki berdampak pada platform digital dan industri penyiaran. 17
Regulasi  mengenai  penyiaran  di  Turki  diatur  dalam UU  Nomor  6112  tentang Pendirian  Perusahaan  Radio  dan Televisi  dan  Layanan  Media  Mereka , selanjutnya  disebut UU Nomor  6112. 18 Peraturan  ini  mengatur  tentang  penyiaran analog , termasuk  televisi  kabel , satelit , dan  terestrial , serta teknologi sejenis yang menggunakan metode  analog.  Menurut Pasal  19  ayat  (1)  huruf  a  UU  Nomor  6112 pelaku  monopoli yang menyelenggarakan jasa  penyiaran , jasa  penyiaran televisi
, dan jasa  komunikasi  atas  permintaan harus mengajukan izin penyiaran kepada Dewan  Otoritas Radio  dan Televisi (RTUK).
Hak siar diberikan  sesuai dengan ketentuan  Hukum  Komersial Turki. Lebih  lanjut , berdasarkan  Pasal 27  ayat  (1)  dan  (2)  UU Nomor  6112 penyelenggara jasa  komunikasi  yang  mengajukan permohonan  izin  penyiaran  kepada  Dewan  Agung harus  secara jelas  mencantumkan  informasi  teknologi  dan jaringan  distribusi untuk perizinan. 19
Perusahaan  yang  ingin  melakukan  siaran  secara bersamaan  pada  berbagai jaringan  harus  meminta  izin  yang berbeda  untuk  masing-masing  jaringan  penyiaran.  lzin penyiaran  ini  berlaku  selama  10 tahun , dan  perusahaan  yang telah  memperoleh  izin  penyiaran  terestrial  dari  Dewan Tertinggi  tidak  dapat  mengalihkan  hak  izinnya.  Regulasi mengenai penyiaran  melalui  Internet diatur melalui peraturan  perundang-  undangan  tingkat  lebih  rendah (peraturan  sekunder), khususnya  oleh  Dewan Agung Radio  dan
17 Gokhan Bacik , " Informal  Application  of Islamic Rules in  Turkey: The Imposition by RTUK of Islamic Ethics on  Television Broadcasting ," Journal  of  Balkan  and  Near  Eas t ern  S t udies 25 , no.  3  (2023):  378-98.
18 lpek  Z Ruacan ,  " The Systematic Decline of  the Freedom of E x pression in  Turkey ," A Policy Brief Series  from  Freedom  House 4  (2022):  2007-22.
19 F1rat  Tufan , Sedat  Kokat , and  Zeynep  Ekin  Bal , " Sweeping  the  Traces  of  Habermasian Public  Sphere  in  University Radio  Stations:  A  Research  from  Turkey ," Journal  of  Radio & Audio  Media 30 , no.  1 (2023):  315-34.
Televisi (RTUK) bersama  Badan  Teknologi  lnformasi  dan Komunikasi,  dengan  menetapkan  peraturan  terkait  dengan pengaturan  penyiaran  Internet  pada  "Menurut  Peraturan Undang-undang  tentang  Penyediaan  Layanan  Radio,  Televisi  dan Komunikasi   Sesuai   Permintaan   melalui   Lingkungan   lnternet. 20 lzin  penyiaran  digital  diberikan  untuk jangka  waktu  10 tahun  dan dapat diperpanjang  paling  lambat  dua  bulan  sebelum masa  berlakunya  berakhir. Dalam pengaturan penyiaran di  Turki, baik  penyiaran  konvensional  maupun  analog  maupun  melalui Internet,  izin  penyiaran  harus  diperoleh  dari  RTUK  atau  Dewan Tertinggi.  Untuk  mendapatkan  lisensi  ini,  perusahaan  harus mematuhi  undang-undang bisnis  yang berlaku di Turkiye.  Kedua jenis  lisensi tersebut  berlaku selama  10  tahun.  Dengan demikian, tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  dalam  peraturan  perizinan penyiaran  antara  penyiaran  reguler  dan  penyiaran  Internet  di Turki.  Dalam  mengadopsi  model  perizinan  penyiaran  Turki, Indonesia  perlu  mempertimbangkan  beberapa  hal,  dimana peraturan  yang  berkaitan  dengan  televisi  digital  tidak  boleh dikembangkan  sebagai kebijakan  yang  terisolasi  namun  harus dikaitkan  dan  berinteraksi  dengan  peraturan  dan kebijakan  di banyak  bidang  lainnya.
Hal  ini penting  karena  lingkungan  media saat  ini sedang mengalami  konvergensi dan  berbagai  aspek ini  mempengaruhi regulasi  televisi  digital. Kemudian  perlu  adanya partisipasi  dari berbagai  pemangku kepentingan  dalam  proses regulasi  televisi digital, tidak  hanya  pemerintah. Dalam  konteks  regulasi  media, keterlibatan    berbagai  pemangku  kepentingan  seperti  industri media,  organisasi  penyiaran  publik,  dan masyarakat  sipil  dapat memberikan  perspektif yang  lebih luas dan memastikan  keadilan
20 M  Sarni  OKUMU$ ,  " The  Audience  Struggle  between  Television , Cinema , and  OTT Platforms: The Case of  Netflix  and Disney+ In Turkey ," Turkish Online Journal Of Design Art And Communication 13 , no. 1 (2023)
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
dan  keberlanjutan  regulasi.  Lembaga  penyiaran  sebagai  sektor publik  terus  memainkan  peran  penting  dalam  berbagai  media penyiaran  di Turki sebagai  bentuk  untuk mempertahankan aspek publik  dalam manajemen media dan memastikan  kontrol publik.

## IV. KESIMPULAN
Dalam  UU  Cipta  Kerja,  izin  penyiaran  tidak  lagi  dikaitkan dengan  syarat  melihat  isi  siaran  sehingga  mempermudah  setiap entitas  untuk  menyiarkan  konten,  seperti  dalam TV berbasis internet, Netflix,  We  TV,  Youtube,  dll.  Paradigma  UU  Cipta  Kerja  yang mengarah  kepada  kapitalisme  mempermudah  perizinan  penyiaran yang  justru dipersamakan dengan  perizinan  berusaha  sektor lainnya tanpa  memperhatikan isi  dari siaran, aturan ini  sekaligus menjadikan KPI  hanya  berperan  sebagai pengawas  siaran tanpa  melihat  aspek perizinannya.  Sementara  dalam  UU  Penyiaran  bahwa  terdapat kekosongan  hukum  pada  entitas  dalam  penyiaran  di  Internet, Penyiaran  dalam  konteks  digital  belum  didenotasikan  dalam peraturan,  sehingga  aturan  hanya  terkhusus  untuk  penyiaran konvensional. Regulasi  mengenai  perizinan  pun hanya  kompleks  bagi entitas  penyiaran  konvensional  melalui  berbagai  prosedur. Problematika  disharmonisasi  dan  kekosongan  hukum  senyatanya merugikan  pihak  konvensional  dalam  hal  penyiaran,  sehingga membutuhkan  formulasi baru  dengan adopsi model  dari negara  Turki yang justru  lebih ketat dalam  persoalan  perizinannya,  baik penyiaran dalam  konteks  konvensional  maupun  digital  secara  ideal.  Dalam mengadopsi  model  perizinan  penyiaran  Turki,  Indonesia  perlu mempertimbangkan beberapa  hal,  dimana peraturan yang  berkaitan dengan televisi  digital  tidak  boleh  dikembangkan   sebagai   kebijakan yang  sempit  namun  harus  dikaitkan  dan  berinteraksi  dengan peraturan  dan  kebijakan  di banyak  bidang  lainnya,  seperti  kebijakan audiovisual,    kebijakan  telekomunikasi,  hingga  standardisasinya sehingga  setiap  peraturan terharmonisasi  dengan  baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Djamal,  Hidajanto,  and  Andi  Fachruddin. Dasar-Dasar  Penyiaran: Sejarah  Organisasi,  Operasional,  Dan  Regulasi. Jakarta:  Prenada Media, 2022. Morissan,  M A. Manajemen  Media Penyiaran:  Strategi  Menge/ala  Radio & Televisi Ed. Revisi. Prenada Media, 2018. Mufid, Muhamad, dan M Si. Komunikasi dan Regulasi Penyiaran. Jakarta: Prenada Media, 2010. Puang, Victorianus   M  H  Randa. Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan.
Jakarta: Deepublish,  2015. Siswosoediro, Henry  S. Buku  Pintar  Pengurusan  Perizinan  dan Dokumen. Bogar: VisiMedia,  2008.

## Jurnal dan Tesis
Agus Setianingsih,  Budi,  and  Azhar  Kasim. "Peran Desain  Kebijakan:
Digitalisasi Penyiaran  Televisi  Di  Indonesia." Kolaborasi:  Jurnal Administrasi Publik 7,  no.  2 (2021):   167-86. Akil, Muhammad  Anshar. "Regulasi Media  Di  Indonesia  (Tinjauan UU Pers Dan  U U
Penyiaran)." Jurnal Dakwah  Tabligh 15, no. 2 (2014):  137-45. Bacik,  Gokhan. "Informal Application  of  Islamic  Rules  in  Turkey:    The Imposition by
RTOK  of  Islamic  Ethics  on  Television  Broadcasting." Journal  of  Balkan and  Near Eastern  Studies 25,  no.  3  (2023):  378-98. Bilgin,  Recep,  Seydali  Ekici,  and  Fatih  Sezgin. "The State  of  Kurdish Language through Public  Policies  in Turkey  after  1980." Amazonia lnvestiga 11,  no.  56  (2022):  320-29.
Habibi,  Mulkan. "Penyiaran Digital  Di  Indonesia:  Kebijakan  Dan Pengaruh  Kepentingan  Konglemerasi  Media." Al-l'lam:  Jurnal Komunikasi  Dan  Penyiaran Islam 6, no.  2 (2023):   40-52.
Ismail,  Ervan,  Siti  Dewi  Sri  Ratna  Sari,  and  Yuni  Tresnawati. "Regulasi Penyiaran Digital:  Dinamika  Peran  Negara,  Peran  Swasta,  Dan Manfaat  Bagi  Rakyat." Jurnal Komunikasi  Pembangunan 17,  no.  2
(2019):  124-45.
lsmanto,  Yogi  Hadi,  Hani  Usmandani,  and  Firzhal  Arzhi  Jiwantara.
"Analisis Pengaturan Multipleksing  Dalam  Pasal  78  Ayat 1-5  Dan Pasal  81  Ayat  1-2  PP  46/2021 Terhadap  U U  Penyiaran  Jo.  U U Cipta  Kerja." Ulil Albab:  Jurnal  llmiah  Multidisiplin 1, no.  8  (2022):
2746-54. Kalase,  Nathaniel. "Aspek Hukum  Perizinan  Dalam  Penyelenggaraan Kegiatan  Penyiaran  Menurut  Undang-Undang    Nomor  11  Tahun 2020." Lex  Crimen 11,  no. 6 (2022). Kholik,  Kholilul. "Peran Media  Penyiaran  Di  Era  Revolusi  lndustri  4.0." Jurnal  SOMASI (Sosial Humaniora  Komunikasi) 2,  no.  1 (2021): 51- 55.
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, 2024
173
Muhtar,  Mohamad  Hidayat,  Zainal  Abdul  Aziz  Hadju,  Zamroni Abdussamad,   and Rahmat    Teguh    Santoso    Gobel. "Perluasan Kewenangan    Komisi    Penyiaran Indonesia Terhadap  Pengawasan
Media Digital." Jurnal  Konstitusi 19, no.  1 (2022): 126-48. OKUMU$,  M Sarni. "The Audience  Struggle  between Television,  Cinema, and OTT Platforms:  The  Case  of  Netflix  and  Disney+  In Turkey." Turkish  Online  Journal  Of Design Art  And  Communication 13,  no.  1
(2023):  108-23.
Prasetio,  Teguh,  and  Maharani  Nurdin. "Kewenangan Konkuren Pemerintah  Daerah  Dalam  Perizinan  lndustri  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Cipta Kerja." Jurnal Kertha Semaya 9, no. 2 (2021): 314-29. Ruacan,  lpek  Z. "The Systematic  Decline  of  the  Freedom  of  Expression in  Turkey." A Policy  Brief  Series  from Freedom  House 4  (2022):  2007-22. Tufan,  F1rat,  Sedat  Kokat,  and  Zeynep  Ekin  Bal. "Sweeping the  Traces of  Habermasian  Public  Sphere  in  University  Radio  Stations:  A Research  from Turkey." Journal  of Radio & Audio  Media 30,  no.  1 (2023):  315-34.
Putri,  Ajeng  Septianur. "Penyiaran Film  Tanpa  Sensor  Di  Platform Netflix."  Universitas 17 Agustus  1945 Surabaya,  2022.