## Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 23(2), Juli 2023, 1607-1614 DOI: 10.33087/jiubj.v23i2.3228

## Analisis Yuridis terhadap Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia

## Larasta Shabillia*, Budi Santoso
Universitas Diponegoro *Correspondence: shabillialarasta@gmail.com
Abstrak. Ekonomi  kreatif  ialah  salah  satu  sektor  yang  memiliki  potensi  untuk  dapat  terus  dikembangkan. Seiring dengan minimnya ketersedian sumber daya alam untuk dapat dieksploitasi. Maka pemerintah memulai untuk  memberikan  perhatian  terhadap  ekonomi  kreatif  dengan  menetapkan  suatu  ketentuan  berupa  Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 Mengenai Ekonomi Kreatif. Sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2022, keberadaan  sistem  pinjaman  berbasis  kekayaan  intelektual  mengharuskan  beberapa  pihak  untuk  lebih menegakkan  pengaturan  kekayaan  intelektual  sebagai  jaminan.  Mengenai  pelaksanaan  pengikatan  jaminan utang  berupa  hak  milik,  tata  cara  penilaian  hak  milik,  dan  teknis  pelaksanaan  dalam  penegakannya,  beberapa perlu  diatur  lebih  lanjut  di  kemudian  hari.  Selain  itu,  lembaga  keuangan  mungkin  khawatir  tentang  pinjaman kepada  pelaku  di  ekonomi  kreatif,  karena  tidak  ada  aturan  yang  jelas  saat  ini.  Metode  penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  dengan  pendekatan  normatif  hukum.  Hasil  penelitian  ini  ialah Potensi luar biasa ekonomi kreatif Indonesia belum mampu berkembang secara optimal karena kesadaran para pelaku  kreatif  tentang  nilai  ekonomi  kreatif  belum  maksimal,  belum  adanya  sinergi,  koordinasi,  dan implementasi  yang  jelas  terkait  pembiayaan  ekonomi  kreatif  berbasis  Kekayaan  Intelektual  antar  sektor pemerintah untuk mengatasi persoalan ekonomi kreatif.
Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, HAKI, Peraturan Presiden
Abstract. The creative economy is one sector that has the potential to continue to be developed. Along with the lack  of  availability  of  natural  resources  to  be  exploited.  So  the  government  started  to  pay  attention  to  the creative economy by establishing a provision in the form of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy.  As  regulated  in  PP  No.  24  of  2022,  the  existence  of  an  intellectual  property-based  lending  system requires several parties to regulate intellectual property as collateral. Regarding the implementation of binding guarantees in the form of property rights debt, property rights procedures, and technical implementation in its enforcement,  some  need  to  be  regulated  further  at  a  later  date.  In  addition,  financial  institutions  may  be concerned about credit to creative economy actors, because there are no clear rules at this time. This research method  uses  library  research  methods  with  a  normative  legal  approach.  The  results  of  this  study  are  the extraordinary  potential  of  Indonesia's  creative  economy  has  not  been  able  to  develop  optimally  because  the awareness  of  creative  actors  about  the  value  of  the  creative  economy  has  not  been  maximized,  there  is  no synergy,  coordination,  and  implementation  related  to  intellectual  property-based  creative  economy  financing between government sectors to overcome economic creative problems.

## Keywords: Creative Economy, Intellectual Property Rights, Presidential Regulation

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  2005,  mantan  Presiden Republik  Indonesia  yakni  Susilo  Bambang Yudhoyono  menyatakan  mengenai  pentingnya pengembangan  industri  terhadap  sektor  yang berasal  dari  kerajinan  dan  kreativitas  suatu bangsa.  Setelah  adanya  ketetapan  yang  tertera pada  Inpres  No.6/2009  pada  tahun  2009  yang disahkan  oleh  Susilo  Bambang  Yudhoyono sebagai  tahun  Indonesia  kreatif,  keluar  pula suatu  pameran  berupa  virus  kreatif  yang meliputi  sektor  industri  kreatif  dan  Pameran Pangan  Nusa  yang  memperkenalkan  industry pangan  Indonesia  untuk  diselenggarakan  dan
dapat  berlaku  dengan  sukses  (Sutra  Disemadi and  Kang,  2021).  Sehingga  hal  tersebut digunakan sebagai bukti terhadap perkembangan industry  kreatif  di  Indonesia  yang  telah mengikuti  pada  tren  positif.  Kemudian  pada tahun  2010,  telah  dibuat  suatu platform digital yang dinamai dengan Ekonomi Kreatif Indonesia  yang  mempunyai  fungsi  sebagai wadah  bagi  masyarakat  khususnya  di  Indonesia untuk  mengetahui  pada  perkembangan  industri kreatif di Indonesia ini. Selain itu juga, pada saat itu  telah  dimulai  untuk  melakukan  sosialisasi dari pemerintah pusah kepada pemerintah daerah dengan  secara  intens  terkait  perihal  pembuatan
Larasta  Shabillia  dan  Budi  Santoso,  Analisis  Yuridis  terhadap  Pembiayaan  Berbasis  Kekayaan  Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia
data  eksportir,  importir,  dan  para  pengusaha, serta kalangan asosiasi dan para pelaku industry kreatif dan juga lembaga pendidikan baik secara formal maupun non-formal.
Ekonomi  kreatif  ialah  salah  satu  sektor yang  memiliki  potensi  untuk  dapat  terus dikembangkan. Seiring dengan minimnya ketersedian  sumber  daya  alam  untuk  dapat dieksploitasi.  Maka  pemerintah  memulai  untuk memberikan perhatian terhadap ekonomi kreatif dengan  menetapkan  suatu  ketentuan  berupa Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2019 Mengenai  Ekonomi  Kreatif.  Istilah  ekonomi kreatif  berkembang  dari  konsep  permodalan berbasis  kreativitas,  yang  berpotensi  untuk mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah. Menurut  Susilo  Bambang  Yudhoyono  (2014), Ekonomi  kreatif  adalah  ekonomi  gelombang keempat  dan  ekonomi  gelombang  ketiga  yang diarahkan pada kreativitas, budaya, warisan dan lingkungan''. Sepanjang sejarah manusia, gelombang ekonomi telah berubah arah, dimulai dengan peralihan dari zaman pertanian ke zaman industri.  Kemudian  terbentuklah  era  informasi yang diikuti dengan  berbagai penemuan khususnya  di  bidang  teknologi  informasi. Gelombang  perubahan  ini  telah  memberikan umat  manusia  sebuah  peradaban  baru  dan berkembang (Sari et al. 2020)
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara yang  dikenal  sebagai  negara  yang  kaya  akan sumber  daya  alamnya,  sebagaimana  yang  telah dinyatakan oleh Kemendikbud Republik Indonesia  bahwasanya  potensi  sumber  daya alam  (SDA)  di  Indonesia  terdiri  dari  hutan, lautan,  minyak  bumi,  gas  alam,  batu  bara. Kekayaan  alam  yang  dimiliki  oleh  Indonesia digunakan  untuk  dapat  memenuhi  berbagai kebutuhan  hidup  dan  kelangsungan  hidup  bagi seluruh  rakyat  Indonesia,  sebagaimana  hal  ini telah  tertera  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada Pasal  33.  Menurut  cetak  biru  ekonomi  kreatif 2025, ekonomi kreatif didefinisikan sebgaai ide- ide  yang  muncul  dari  kreativitas  sumber  daya manusia  (manusia  kreatif)  dan  berbagai  nilai tambah  yakni  (ekonomi,  sosial,  budaya  dan lingkungan)  yang  berbasis  kreativitas  sumber daya  manusia  yang  dilahirkan  dari  ide-ide  dan basis  dalam  pemanfaatan  ilmu  pengetahuan, teknologi,  dan  telekomunikasi.  Adapun  tiga  hal pokok yang dijadikan dasar dari ekonomi kreatif di  antaranya  ialah  kreativitas,  inovasi  dan penemuan.  Adapun  tiga  hal  pokok  yang dijadikan  dasar  dari  ekonomi  kreatif  di
antaranya ialah kreativitas, inovasi dan penemuan (Sari et al, 2020).
a. Kreativitas  ( Creativity ).  Hal  ini  dapat digambarkan  sebagai  kemampuan  untuk menghasilkan  seusatu  yang  unik,  segar,  dan dapat  diterima  secara  universal.  Selain  itu juga,  dapat  menghasilkan  ide-ide  baru  dan praktis  untuk  memecahkan  suatu  masalah atau  melakukan  sesuatu  yang  berbeda  dari yang sudah ada ( thinking out if the box ). Bagi seseornag  yang  memiliki  kreativitas  serta dapat  mencapai  potensi  maksimal  dalam menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat  dan  dipakai  oleh  dirinya  sendiri maupun orang lain.
b. Inovasi ( Innovation ). Ide berdasarkan kreativitas atau transformasi dengan menggunakan  penemuan  atau  ide  yang  ada untuk  menciptakan  produk  atau  proses  yang lebih  baik,  lebih  bernilai,  atau  menciptakan nilai.  Sebagai  contoh  inovasi,  Anda  dapat melihat  berbagai  video  yang  tercantum  di bawah kata kunci "life hacks" di youtube.com. Video ini menunjukkan bagaimana  produk  yang  sudah  ada  dapat diinovasi  untuk  menciptakan  sesuatu  yang lebih praktis dan bernilai jauh lebih tinggi.
c. Penemuan ( Invention ). Istilah
ini menekankan  pada  penciptaan  sesuatu  yang belum  pernah  dilakukan  sebelumnya  dan dapat  dikenali  sebagai  sebuah  karya  dengan fungsi  yang  unik.  Membangun  aplikasi berbasis  Android  dan  iOS  merupakan  salah satu contoh penemuan teknologi dan informasi  yang  memudahkan  orang  untuk melakukan banyak aktivitas sehari-hari.
Oleh  karena  itu,  situasi  perekonomian Indonesia  diharapkan  menjadi  perekonomian yang  berkelanjutan,  baik  dengan  pilar  maupun sektor pendukung berbagai kegiatan ekonomi di Indonesia  yang  berkeberlanjutan  dan  memiliki kemampuan  untuk  beradaptasi  dengan  kondisi geografis dan berbagai tantangan ekonomi masa depan,  yang  dapat  mengarah  pada  pertumbuhan yang  berkelanjutan.  Menurut  Ayunda,  ekonomi kreatif  dapat  menumbuhkan  inovasi  di  berbagai bidang dan meningkatkan kreativitas masyarakat, menciptakan persaingan usaha yang lebih  sehat  dan  mengurangi  pengangguran. Ekonomi  kreatif  bidang  usaha,  pada  hakikatnya adalah  bisnis  yang  bertumpu  pada  kreativitas dan inovasi para pengusaha. Contohnya termasuk  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang periklanan ( advertising ), kerajinan ( craft ),
Larasta  Shabillia  dan  Budi  Santoso,  Analisis  Yuridis  terhadap  Pembiayaan  Berbasis  Kekayaan  Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia
desain  ( design ),  fashion  ( fashion ),  musik, televisi ( broadcast ), video, film, fotografi, dll. Ekonomi  kreatif  berpedoman  pada  hak kekayaan  intelektual  (HKI)  seperti  hak  paten, hak  cipta,  hak  royalty,  dan  desain  industri. Kekayaan  intelektual  memainkan  peran  yang sangat  penting  di  era  ekonomi  kreatif.  Hal  ini dikarenakan  perusahaan-perusahaan  di  ekonomi kreatif  sangat  mengandalkan  kreativitas  yang bersumber  dari  sumber  daya  manusia  (SDM), yang  berujung  pada  munculnya  inovasi-inovasi baru  berupa  teknologi,  desain,  karya  seni,  dan lainnya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada siapa  saja  yang  dapat  menghasilkan  atau menciptakan  karya  atau  penemuan  baru,  dan merupakan  "istilah  umum"  atau  digunakan sebagai  payung  hukum  untuk  jenis  kekayaan intelektual  yang  ada.  Adapun  beberapa  jenis HKI  di  antaranya  ialah  sebagai  berikut:  (Sutra Disemadi dan Kang, 2021). a) hak paten; b) hak merek; c) desain industry; d) indikasi geografis; e)  varietas  tanaman;  f)  desain  tata  letak  sirkuit terpadu;  g)  rahasia  dagang;  h)  hak  cipta;  dan  i) waralaba.
Undang-Undang Republik Inonesia
Nomor  24  Tahun  2019  Mengenai  Ekonomi Kreatif  menyatakan  bahwa:  (1)  Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasi kekayaan  intelektual  bagi  pelaku  ekonomi kreatif;  dan  (2)  Ketentuan  mengenai  skema terhadap pembiayaan berbasis intelektual sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1) diatur dengan peraturan pemerintah (UU 2019).
Dapat diketahui bahwasanya perlindungan  hak  atas  kekayaan  intelektual mempunyai  peran  penting  terhadap  bidang usaha. Kekayaan intelektual ialah suatu peradaban  terhadap  kunci  persaingan  atau perkembangan  dalam  usaha.  Sehingga,  dengan demikian  hak  kekayaan  intelektual  tidak  hanya untuk  memberikan  perlindungan  pada  dunia bisnis  semata,  akan  tetapi  hak  kekayaan intelektual  juga  memberikan  pengawasan  pada penjagaan  suatu  usaha  tidak  dapat  melanggar hukum  dengan  mehadirkan  adanya  akibat melanggar  hak  kekayaan  intelektual  lainnya. Begitupula,  pelaku  produk  ekonomi  kreatif dalam  melakukan  upaya  usaha  juga  memiliki peran penting terhadap pembangunan perkenomian,  hal  tersebut  disebabkan  oleh kegiatan  usahanya  untuk  dapat  memperluas lapangan  kerja  dan  memberikan  pelayanan ekonmi  secara  luas  kepada  masyarakat.  Maka dengan  itu,  ekonomi  kreatif  perlu  untuk
diberikan  hak  istimewa  khsususnya  dalam bidang kekayaan intelektual dan hak cipta.
Skema  pembiayaan  berbasis  kekayaan intelektual  ialah  skema  pembiayaan  di  mana kekayaan  intelektual  menjadi  subjek  terhadap jaminan  kewajiban  dan  lembaga  keuangan perbankan atau non-bank agara dapat memberikan  pendanaan  kepada  pelaku  eknomi kreatif.  Hal  ini  juga  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah (PP) Eknomi Kreatif Pasal 1 ayat (4) dan  PP  No  24  Tahun  2022.  Selain  kegiatan usaha  kreatif,  ketersediaan  pembiayaan  juga menawarkan solusi atas keterbatasan permodalan  yang  dihadapi  oleh  para  pelaku eknomi  kreatif  khususnya  bagi  UMKM  dalam menghasilkan  suatu  produk  atau  karya  yang bernilai  ekonmis.  Menurut  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  yakni  Yasonna  H  Laoly menyatakan  pendapatnya  bahwa  kebijakan tersebut  merupakan  suatu  bentuk  keberpihakan pemerintah  untuk  melindungi  hak  kekayaan intelektual (HKI).
Adanya  skema  pembiayaan  berbasis kekayaan  intelektual  sebagaimana  diatur  dalam PP  Ekonomi  Kreatif  dan  PP  24  Tahun  2022, beberapa  pihak  masih  memerlukan  adanya implementasi  lebih  lanjut  dalam  mengatur kekayaan  intelektual  sebagai  jaminan.  Adapun beberapa  hal  yang  perlu  untuk  diatur  secara lebih  lanjut  dalam  peng  implementasiannya nantinya  ialah  terkait  pengikatan  jaminan  utang yang  berupa  hak  kekayaan  intelektua,  metode penilaian kekayaan intelektual serta teknis dalam pelaksanaan  eksekusi.  Selain  itu  juga,  saat  ini belum  adanya  aturan  yang  jelas  serta  dapat mengakibatkan kekhawatiran lembaga keuangan untuk  menyalurkan  kredit  kepada  para  pelaku ekonomi  kreatif.  Perlunya  dorongan  dari  pihak pemerintah untuk dapat meningkatkan pentingnya  sosialisasi  hak  kekayaan  intelektual kepada  para  pelaku  eknomi  kreatif  dan  juga hendaknya pemerintah untuk memberikan fasilitas  bagi  pelaku  eknomi  kreatif  khususnya bagi UMKM dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektuannya.

## METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan ( library research ) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Dengan berdasarkan beberapa peraturan- praturan  yang  tertera  dan  sumber  kepustakaan laiinya  dalam  mengkaji  aspek  teori,  struktur serta penjelasan yang berkaitan dengan penelitian  ini.  Menurut  teori  dari  Soerjano
Larasta  Shabillia  dan  Budi  Santoso,  Analisis  Yuridis  terhadap  Pembiayaan  Berbasis  Kekayaan  Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia
Soekanto,  bahwa  pendekatan  yuridis-normatif ialah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  melalui penelusuran  pada  sumber  atau  refrensi  pustaka sebagai  dasar  penelitian  terhadap  penelusuran peraturan  perundang-undangan  dan  beberapa literatur lainnya.

## HASIL

## Tinjauan Yuridis Ekonomi Kreatif di Indonesia
Ekonomi  kreatif  adalah  seperangkat kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan kreativitas, keterampilan dan kemampuan individu untuk menciptakan kekayaan  dan  lapangan  kerja,  serta  penciptaan dan  eksploitasi  kreativitas  dan  kreativitas individu.  Berbeda  dengan  industri  umum  pada umumnya,  industri  kreatif  termasuk  dalam kategori  kelompok  industri  yang  terdiri  dari berbagai  jenis  industri  yang  terlibat  dalam proses transformasi ide dan kekayaan intelektual. Nilai ekonomi hak milik, kesejahteraan  dan  ruang  tinggi.  Hal  ini  dapat mempromosikan pekerjaan sosial dan pertumbuhan  ekonomi  di  negara  tersebut. Ekonomi  kreatif  adalah  sistem  produksi, pertukaran, dan penggunaan produk kreatif.
Perlu dicatat bahwa produk yang berasal dari  ekonomi  kreatif  dilindungi  secara  hukum sebagai  kekayaan  intelektual  dalam  sistem hukum hak kekayaan intelektual. Hal ini karena produk  ekonomi  kreatif  merupakan  kekayaan intelektual  yang  dihasilkan  dan  dimiliki  oleh seorang pencipta di bidang seni. Oleh karena itu, produk  ekonomi  kreatif  merupakan  kekayaan yang harus dihargai sebagai karya yang bernilai ekonomi.  Kekayaan  intelektual  didukung  oleh teori  risiko  Robert  M.  Sherwood  mengakui bahwa  suatu  karya  intelektual,  termasuk  hak cipta  atas  suatu  karya,  mengandung  risiko  yang dapat  mendukung  keberadaan  pihak  lain  yang secara  tidak  sah  menggunakan  kekayaan intelektual.  Oleh  karena  itu,  wajar  untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik karya intelektual agar tidak menimbulkan kerugian finansial. Teori risiko ini dapat  dipahami  tidak  hanya  sebagai  perangkat hukum  untuk  melindungi  pelaku  ekonomi kreatif,  tetapi  juga  sebagai  semua  aspek perlindungan  hukum  yang  saling  terkait.  Teori- teori  tersebut  saling  terkait  dan  mendukung pengembangan  dan  penguatan  ekonomi  kreatif dan  juga  memberikan  penghargaan  kepada  para pelaku  ekonomi  kreatif.  Jika  pelaku  ekonomi kreatif tidak dihargai, kreativitas akan gagal dan karya  kreatif  akan  menurun.  Oleh  karena  itu,
pemberian hadiah merupakan kontribusi konkret bagi  negara  dalam  pembangunan  teknologi  dan pembangunan ekonominya. Teori ini dinamakan Teori Kepentingan Makro (Sherwood 1990).
Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan  undang-undang  dan  peraturan  yang  kuat, efektif  dan  komprehensif  untuk  melindungi secara hukum produk industri kreatif dan produk industri kreatif intelektual. Sebagaimana disebutkan  di  atas,  muatan  substantif  UU Industri  Kreatif  yang  ideal  setidaknya  harus mencerminkan  10  (sepuluh)  prinsip  agar  efektif dalam  penegakan  hukum.  Kesepuluh  hal tersebut  adalah:  perlindungan;  umat  manusia; Kebangsaan;  Hubungan;  Kepulauan;  Bhinneka Tunggal Ika; Keadilan; kesetaraan dalam hukum dan  administrasi;  dengan  kepastian  hukum;  dan atau  keseimbangan,  keserasian  dan  keselarasan. Pakar  hukum  Antony  Allot  berpendapat  bahwa penegakan  hukum  memiliki  kewajiban  hukum tidak  hanya  kepada  masyarakat,  tetapi  juga kepada  legislatif.  Dalam  membuat  undang- undang, cenderung  berdasarkan  kemajuan  yang dicapai di negara lain, umumnya pada kemajuan yang  dicapai  negara-negara  maju  yang  tertulis dalam  statuta  (Ranti  Fauza  Mayana  2004). Efektivitas  hukum  di  suatu  negara  diukur dengan tiga tingkatan penegakan hukum: (a) jika undang-undang itu efektif sebagai pencegah atau jika  undang-undang  itu  berhasil  menghalangi subjek  dari  perbuatan  yang  dilarang;  (b)  ketika hukum  menjadi  penyelesaian  sengketa  (yang sudah ada) antara subyek hukum, apakah hukum berhasil  mencapai  penyelesaian  yang  adil;  dan (c)  jika  undang-undang  memenuhi  kebutuhan badan  hukum  dalam  melakukan  (memfasilitasi) proses  pengadilan,  apakah  undang-undang  telah berhasil  memberikan  aturan  yang  memfasilitasi kebutuhan mereka.
Peran  hakim  dan  pembuat  undang- undang  dalam  hal  ini  adalah  mendamaikan undang-undang yang diundangkan dan dilaksanakan  dengan  situasi  terkini  dan  pola dasar  perilaku  yang  menjadi  subjek  undang- undang  tersebut.  Sedemikian  rupa  sehingga ketika  hukum  menjadi  salah  satu  dari  tiga praktik tersebut di atas, menjadi pedoman norma hukum yang jelas diketahui masyarakat.

## Kebijakan  Ekonomi  Kreatif  di  Indonesia  dan Perkembangannya
Pemerintah Indonesia sedang menempuh kebijakan  ekonomi  kreatif.  Seperti  beberapa negara  berkembang  lainnya.  Indonesia  juga berusaha  untuk  fokus  pada  kebijakan  ekonomi
Larasta  Shabillia  dan  Budi  Santoso,  Analisis  Yuridis  terhadap  Pembiayaan  Berbasis  Kekayaan  Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia
kreatif  sebagai  modal  pembangunan  Indonesia. Industri  kreatif  termasuk  dalam  kekuatan  yang disebut  soft  power.  Kegunaan  ekonomi  kreatif ini  sebagai  soft  power  mendukung  penuh pemerintah  Indonesia  serta  ekonomi  kreatif Indonesia,  yang  dapat menawarkan  citra  bangsa yang  lebih  sejahtera  dan  identitas  yang berkembang.  Indonesia  akan  memiliki  aset  dan kekayaan  unik  berupa  ide-ide  kreatif  dari  anak- anak  Indonesia,  yang  dapat  membawa  hasil ekonomi  bagi  pelakunya  sendiri  dan  sangat meningkatkan pembangunan kesejahteraan Indonesia  secara  keseluruhan.  Terlihat  dari berdirinya  Badan  Ekonomi  Kreatif.  Badan  ini didirikan  sebagai  lembaga  yang  bertanggung jawab  atas  perkembangan  industri  kreatif  di Indonesia. Semula lembaga ini dibentuk dengan Keputusan  Presiden  Nomor  6  Tahun  2015, kemudian  diubah  pada  tanggal  16  Juni  2015 dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor. Keputusan  Presiden  ini  menjelaskan  bahwa Badan Ekonomi Kreatif mengatur:
a. Fungsi pembuatan, penetapan, dan penegakan  kebijakan  bagi  industri  kreatif  di bidang  aplikasi  dan  pengembang  game, desain  interior,  desain  produk,  mode,  film, animasi,  masakan,  musik,  penerbitan,  seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio;
b. Merancang  dan  melaksanakan  program industri  kreatif  di  bidang  aplikasi  dan pengembang  game,  desain  interior,  desain produk,  fashion,  film,  animasi,  masakan, musik,  penerbitan,  seni  pertunjukan,  seni visual, televisi dan radio
Dengan  perubahan  pengaturan  melalui Peratiran Presiden No. 72 tahun 2015 memperjelas tugas dan struktur Badan Ekonomi Kreatif.  (Anon  2019).  Pada  prinsipnya,  produk- produk  industri  kreatif  berkaitan  erat  dengan sistem hukum perlindungan hukum dan kekayaan intelektual sebagai kekayaan intelektual.  Perjanjian  tentang  hak  kekayaan intelektual,  hak  cipta,  hukum  merek  dagang. Paten,  desain  industri,  desain  sirkuit  terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang Standar  Nasional  Pendidikan  kemudian  diubah menjadi  PP  Nomor  32  Tahun  2013.  Sumber daya  manusia  merupakan  faktor  terpenting dalam  melahirkan  kreativitas  di  industri  kreatif. Kreativitas  tergantung  pada  cara  pandang  dan model  pendidikan  para  pelaku  industri  kreatif. Hal itu ditambah dan bahkan diubah dengan PP dalam  Peraturan  Pemerintah  19  Tahun  2005
tentang  Standar  Nasional  Pendidikan.  32  Tahun 2013  untuk  lebih  meningkatkan  mutu  dan  daya saing dengan menata kembali standar kompetensi  lulusan,  standar  isi,  standar  dan standar  proses,  dan  kurikulum,  meliputi  standar kompetensi, standar diploma, kurikulum, materi, standar guru, dan lain-lain (Allot 1981).
Distribusi  pekerjaan  negara  dan  daerah Ekonomi kreatif merupakan bagian dari pekerjaan  sektor  publik  yang  harus  diatur  dan dikelola  oleh  sektor  publik,  baik  pemerintah pusat  maupun  daerah.  Kebijakan  ekonomi kreatif  di  tingkat  pemerintah  pusat  saja  tidak akan  cukup  untuk  pengembangan  ekonomi kreatif.  Pada  prinsipnya  relasi  antar  pelaku ekonomi  kreatif  yang  seharusnya  menarik perhatian  pemerintah  akan  semakin  erat  dan nyata  di  tingkat  kota,  khususnya  di  lingkungan atau  kota.  Melihat  pengaturan  urusan  pusat  dan daerah,  pembagian  kerja  diatur  dalam  Undang- Undang  Pemerintah  Daerah  Nomor  23  Tahun 2015.  Menurut  Undang-Undang  ini,  ada  3 urusan  pemerintahan:  urusan  absolut;  pekerjaan bersamaan; atau urusan publik. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah nasional disebut urusan mutlak.  Sedangkan  pekerjaan  rangkap  adalah pekerjaan  pemerintahan  yang  didistribusikan antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah provinsi  dan  daerah,  baik  kabupaten  maupun kota.  Serentak  tempat  kerja  negara  yang dilimpahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Kemudian pekerjaan  pemerintahan  yang  ketiga  adalah pekerjaan  pemerintahan  yang  berada  di  bawah kekuasaan  presiden  seperti  pemerintah  (Sutedi 2009)
Peraturan  Pemerintah  (PP)  tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 24 tahun  2019  tentang  ekonomi  kreatif  dalam pelaksanaan  ketentuan  pasal  16  ayat  (2)  dan Pasal  21  ayat  (2)  Terwujudnya  infrastruktur ekonomi  kreatif  dan  insentif  bagi  pelaku ekonomi  kreatif  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat 1 Pasal 19 dan 19 UU Ekonomi Kreatif No. 24  Tahun  2019  Ekonomi  Kreatif  Harus disiapkan  PP  tentang  pengaturan  pelaksanaan UU  No  24  Tahun  2019  dan  UU  No  24  Tahun 2019 tentang  Ekonomi  Kreatif.Dasar  hukum  PP ini  adalah  Pasal  5  ayat.  (2)  Dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dan  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2019. PP ini mengatur tentang pembiayaan ekonomi kreatif, pemasaran produk Ekonomi  Kreatif  berbasis  HKI,  Infrastruktur
Larasta  Shabillia  dan  Budi  Santoso,  Analisis  Yuridis  terhadap  Pembiayaan  Berbasis  Kekayaan  Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia
Ekonomi  Kreatif,  insentif  bagi  pelaku  ekonomi kreatif,  tanggung  jawab  pemerintah  dan/atau pemerintah  daerah  serta  peran  masyarakat. pengembangan  ekonomi  kreatif  dan  konflik pembiayaan.  Pendanaan  keuangan  berasal  dari APBN,  APBD  dan/atau  sumber  lain  yang  sah. Dalam  memajukan  ekonomi  kreatif,  pemerintah dan/atau  pemerintah  daerah  dapat  bekerja  sama dengan  lembaga  pendidikan,  dunia  usaha, industri, komunitas jejaring dan/atau media.
Adapun peraturan lain tentang bagaimana prosedur di masing-masing subsektor ini  melakukan  bisnis,  ada  beberapa  peraturan seperti  UU  Penyiaran,  UU  Perfilman.  Dalam rangka  meningkatkan  kualitas  pendidikan, sumber  daya  manusia  di  Indonesia  juga ditempatkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.  Namun,  perkembangan industri  kreatif  dan  keselarasannya  dengan kemajuan tidak diatur secara tegas oleh undang- undang  dan  juga  dengan  terbitnya  PP  No  24 Tahun  2022  3  tahun  pasca  adanya  undang- undang  nomor  24  tahun  2019  tentang  ekonomi kreatif  menjadikan  belum  adanya  implementasi terhadap  pembiayaan  ekonomi  kreatif  berbasis Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia membutuhkan  legislasi  dan  implementasi  untuk mendukung pengembangan industri kreatif yang menciptakan  keterkaitan  dengan  nilai  seni  dan budaya  Indonesia  dengan  meningkatkan  potensi pemberdayaan dan sumber daya kreatif.
Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), disebut  juga  Intellectual  Property  Rights,  istilah tersebut  terdiri  dari  tiga  kata  kunci  yaitu  Hak, Aset  dan  Kekayaan  Intelektual.  Kekayaan  pada dasarnya  adalah  sesuatu  yang  dapat  dimiliki, dialihkan, dibeli atau dijual. Kekayaan intelektual,  teknologi,  informasi,  seni,  sastra, karya  tulis,  dll.  Ini  adalah  kekayaan  dari  semua produk  intelijen.  Hak  atas  kekayaan  intelektual pada  dasarnya  adalah  seperangkat  hak  atas kekayaan  intelektual  yang  dilindungi  undang- undang sebagai hak  pencipta  atau penemu  yang dikenal  dengan  hak  kekayaan  intelektual.  Hak itu  sendiri  dapat  dibagi  menjadi  dua  bagian. Pertama,  misalnya  hak  untuk  hidup,  hak  atas keadilan,  dll.  hak  dasar  (hak  asasi manusia), ini adalah hak mutlak yang tidak dapat dipersoalkan, seperti: Kedua, hak wajib atau hak hukum,  yaitu  hak  karena  diberikan  oleh masyarakat atau diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak yang sah di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Indonesia, sehingga masyarakatlah yang
menentukan  berapa  banyak  hak  atas  kekayaan intelektual  yang  diberikan  kepada  individu  dan kelompok. Keikutsertaan Indonesia dalam beberapa  perjanjian  internasional,  antara  lain Perjanjian TRIPS, Undang-Undang dan Peraturan
Kekayaan Intelektual, telah menghasilkan  berbagai  cabang  perlindungan kekayaan  intelektual,  antara  lain  UU  No.  19 Tahun  2002,  UU  No.  14  Tahun  2001  dan  UU No. 15.15, 2001, Merek Dagang. Adi Sulistiono melihat  hak  atas  kekayaan  intelektual  sebagai hak  yang  tidak  berwujud  dibandingkan  dengan kepemilikan  benda  yang  terlihat,  namun  hak tersebut  lebih  dekat  dengan  hak  atas  benda, apalagi hak tersebut merupakan hak mutlak. Hal ini karena hak immaterial, setelah meninggalkan pikiran manusia, menjadi terwujud dalam sastra, ilmu pengetahuan, rahasia dagang, kreasi desain, atau  singkatnya,  menjadi  objek  nyata  yang berupa uang dalam penggunaan dan reproduksinya. sumber.
Hak atas kekayaan intelektual merupakan  manifestasi  dari  kecerdasan  dan kreativitas seseorang yang dikembangkan melalui kemampuan seseorang untuk merancang suatu  karya  berhak  cipta.  Kreativitas  Anda sendiri  akan  berlangsung  di  setiap  objek  yang muncul  dari  kreativitas  Anda  sendiri.  A.zen Umar  Purba  disusul  oleh  Ranti  Fauza  dengan mengatakan:  Hak  atas  kekayaan  intelektual adalah  harta  kekayaan  yang  menimbulkan  hak dan  kewajiban  yang  sah  bagi  pemiliknya,  serta harta  kekayaan  lainnya  seperti  tanah  sertipikat dan  barang  bergerak  yang  terkait.  kepada  para pengontrol.  Selain  itu,  Tomi  Suryo  Utomo menjelaskan prinsip-prinsip umum yang berlaku untuk hak kekayaan intelektual, seperti: asas hak kekayaan  intelektual  sebagai  hak  eksklusif  Hak eksklusif dalam sistem hak kekayaan intelektual menunjukkan  bahwa  hak  tersebut  bersifat pribadi  dan  hanya  dimiliki  oleh  mereka  yang terkait  langsung  dengan  kekayaan  intelektual yang  dihasilkannya.  pencegahan  pelanggaran tersebut.  Hak  eksklusif  yang  diberikan  oleh sistem kekayaan intelektual termasuk mencegah penyalinan  tidak  langsung  atau  penggunaan yang  tidak  sah  oleh  orang  lain.  Pemberian  hak eksklusif ini tentunya akan mendorong seseorang  untuk  terus  berkarya  dalam  kreasi inovatif yang dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.
Prinsip perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia saat ini, berbagai cabang hak kekayaan intelektual mengharuskan seseorang untuk mendaftarkan karyanya,
misalnya,  dalam  merek  dagang,  paten,  desain industri  dan  varietas  tanaman.  Tentu  saja, prinsip  ini  berarti  bahwa  pemilik  kekayaan intelektual  yang  tidak  terdaftar  tidak  dapat mengevaluasi seseorang. Prinsip-prinsip pendaftaran  teritorial  Pendaftaran  dalam  sistem hak  kekayaan  intelektual  ini  menimbulkan perlindungan hukum teritorial. Ini berarti bahwa perlindungan hukum diberikan di mana rekaman itu  berlangsung.  Kepastian  sistem  ini  sesuai dengan  realitas  negara  dalam  hukum  publik, dimana keputusan-keputusan administrasi negara tidak dapat dilaksanakan.
Istilah  prinsip  perlindungan  adalah istilah terbatas untuk perlindungan hak kekayaan intelektual  untuk  mencegah  praktik  monopoli atas  kekayaan  intelektual  dan  menjamin  bahwa akses atas kekayaan intelektual kepada masyarakat  umum  ditingkatkan  dengan  sebaik- baiknya  melalui  pengembangan  pengetahuan yang inovatif. Prinsip-prinsip kekayaan intelektual  domain  publik  Hak  kekayaan intelektual  yang  perlindungannya  telah  berakhir menjadi domain publik (domain publik). Dengan demikian,  setiap  orang  berhak  mengakses  hak atas kekayaan intelektual yang masa perlindungannya telah berakhir. Setelah berakhirnya  masa  perlindungan,  pemegang  hak kekayaan  intelektual  tidak  dapat  memiliki  atau berpura-pura memiliki hak eksklusif.

## SIMPULAN
Potensi  luar  biasa  ekonomi  kreatif Indonesia  belum  mampu  berkembang  secara optimal  karena  kesadaran  para  pelaku  kreatif tentang  nilai  ekonomi  kreatif  belum  maksimal, belum adanya sinergi, koordinasi, dan implementasi  yang  jelas  terkait  pembiayaan ekonomi  kreatif  berbasis  Hak  Kekayaan Intelektual  antar  sektor  pemerintah  untuk mengatasi persoalan ekonomi kreatif.
Kelembagaan  yang  berwenang  dan  terfokus pada  pengelolaan  ekonomi  kreatif.  .  Belum  ada kerangka  hukum  yang  komprehensif  dan prospektif untuk mengatur kegiatan yang terkait dengan  penciptaan  nilai  tambah  berdasarkan gagasan  yang  lahir  dari  kreativitas  pencipta, berbasis ilmu pengetahuan, pada warisan budaya dan  teknologi  di  Indonesia.  Otoritas  Ekonomi Kreatif harus segera bertindak untuk menghasilkan  langkah  dan  dampak  nyata  bagi pertumbuhan  industri  kreatif  di  Indonesia dengan  menerapkan  PP  No.  24  Tahun  2022. Sistem  tersebut  menyatakan  bahwa  lembaga ekonomi  kreatif  adalah  lembaga  pemerintah
non-departemen,  melaporkan  kepada  Presiden dan kepadanya melalui menteri yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang  pariwisata.  Peraturan  Presiden  Nomor  6 Tahun  2015  sebelumnya  tidak  merinci  lokasi dan  jenis  lembaga  ekonomi  yang  beroperasi, namun  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  72 Tahun  2015  dijelaskan  bahwa  Badan  Ekonomi Kreatif adalah lembaga swadaya masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Allot, Antony. 1981, The Effectiveness of Law.
Valparaiso  University  Law  Review ,  15, 229.
Ranti  Fauza  Mayana,  2004, Perlindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas . Jakarta: Widiasarana Indonesia
Fitrisiah,  Gema  Maulidiah  Naswa  Annsa.  2022,
Tinjauan Hukum Sengketa Merek Terdaftar Atas Kesamaan Dengan Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 281 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Dan Putusan Nomor 197 PK/Pdt.Sus-HKI/2018). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
John  Howkins.  2013, The  Creative  Economy , Second Edition. Penguin Books Ranti  Fauza.  2004, Perlindungan  Desain Industri  Di  Indonesia  Dalam  Era Perdagangan Bebas . Jakarta: Grasindo Sari,  Anggri  Puspita,  Muhammad  Faisal  A  R Pelu,  Idah  Kusuma  Dewi,  Marthinus Ismail,  Robert  Tua  Siregar,  Nina Mistriani, Elisabeth Lenny Marit,
Maklon  Felipus  Killa,  Bonaraja  Purba, and  Endang  Lifchatullaillah.  2020, Ekonomi Kreatif
Sherwood, Robert M. 1990, Intellectual Property  and  Economic  Development: Westview  Special  Studies  in  Science Technology and Public Policy . Westview Press Inc. Sulistiyono, Adi. 2004, Eksistensi dan
Penyelesaian  Sengketa  Hak  Kekayaan Intelektual .  Surakarta:  LPP  UNS  dan UNS Press Sutedi,  Adrian.  2009, Hak  Atas  Kekayaan Intelektual . Jakarta: Sinar Grafika Sutra  Disemadi,  Hari,  and  Cindy  Kang.  2021,
Tantangan  Penegakan  Hukum  Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  Di  Era
Larasta  Shabillia  dan  Budi  Santoso,  Analisis  Yuridis  terhadap  Pembiayaan  Berbasis  Kekayaan  Intelektual dalam Ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia
Revolusi Industri 4.0. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7(1), 54. Utomo,  Tomi  Suryo.  2010, Hak  Kekayaan Intelektual  di  Era  Global .  Yogyakarta: Ghraha Ilmu Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif