## Langkah Menuju Konglomerasi Koperasi di Indonesia
H. Man S. Sastrawidjaja* dan Richard C. Adam**

## Abstrak
Dalam kelembagaan, koperasi rakyat ditempatkan sebagai subjek ( people based ) sekaligus pusat  kegiatan  ekonomi  ( people  centered ).  Koperasi  menjadi  lembaga  yang  mengatur perekonomian  berdasarkan  semangat  kekeluargaan  dan  gotong  royong.  Hal  ini  tertera dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menempatkan koperasi sebagai saka guru perekonomian nasional serta bagian integral tata perekonomian nasional. Koperasi merupakan lembaga ekonomi strategis yang mampu menjadi penarik dan pendorong  seluruh  kegiatan  ekonomi.  Melalui  koperasi,  masyarakat  secara  kolek f  dan nyata  dapat  menciptakan  dan  memperoleh  nilai  tambah,  keuntungan  dan  kesempatan usaha yang lebih besar. Apabila koperasi masih bertahan dengan pola kelembagaan dan pengelolaan manajemen seper  20 tahun lalu, maka koperasi  dak akan mampu bersaing. Secara sta s k, kondisi koperasi tetap berkembang dari tahun ke tahun, namun kontribusi terhadap  perekonomian  nasional  dak  signiﬁkan.  Mengadopsi  sistem  ekonomi konglomerasi  dengan  dibentuknya  konglomerasi  koperasi,  berar   mengadopsi  model koperasi  dengan  usaha-usaha  besar  dan  beragam  sehingga  diharapkan  mampu meningkatkan  kesejahteraan  anggotanya.  Mewujudkan  konglomerasi  koperasi  dapat melindungi kepen ngan masyarakat lokal di tengah arus globalisasi dan kapitalisme, karena koperasi menjadi organisasi yang modalnya dimiliki oleh anggotanya. Kepemilikan ini yang menyebabkan  koperasi  mampu  bertahan  pada  berbagai  kondisi  sulit,  yaitu  dengan mengandalkan  loyalitas  anggota  dan  kesediaan  anggota  untuk  bersama-sama  koperasi menghadapi kesulitan tersebut.
Kata kunci : ekonomi kerakyatan, globalisasi, kesejahteraan, konglomerasi, koperasi.

## The Road to Conglomerate Coopera ves in Indonesia

## Abstract
As  an  ins tu on,  coopera ves  is  occupies  the  posi on  as  a  subject  (people-based) organiza on  and  also  object  of  economic  ac vi es  (people-centered).  Ar cle  33  of Indonesian  Cons tu on  put  coopera ves  as  an  integral  part  of  the  na onal  economy. Coopera ves is a strategic economic ins tu on that serves as either s mulant or booster factor in the economic ac vi es. Through coopera ves, the society may create and obtain addi onal  value,  proﬁt,  and  bigger  business  opportuni es.  If  coopera ves  maintain  its ins tu onal  mechanism  and  management  as  with  20  years  ago,  it  will  not  survive  the
2 2442-9325 PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor   Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN ]
* Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jalan Dipa ukur Nomor 35 Bandung, S.H. (Universitas Padjadjaran), S.U. (Universitas Gadjahmada), Dr. (Universitas Padjadjaran)
** Pengacara  SRS  Lawyers,  Bakrie  Tower  Lantai  5  Rasuna  Epicentrum,  Jl.  H.  R.  Rasuna  Said  Kuningan, richard.adam@srslawyers.com ,  S.H.  (Universitas  Indonesia),  LL.M.  (Queen  Mary  University  London),  Dr. (Universitas Padjadjaran).
compe on. Based on the sta s c, coopera ves trend develops from year to year. However, its contribu on to the na onal economy is hardly signiﬁcant . Adop ng the economic system of  conglomerate  by  forming  conglomerate  coopera ves,  a  model  of  coopera ves  with gigan c  variety  of  businesses  so  that  it  may  improve  the  welfare  of  its  members . The conglomerate coopera ves can protect the local society from globaliza on as a result of global capitalism, since coopera ves is an organiza on owned by its members. This sense of coopera on and loyalty serves as the main reason for coopera ves to survive in diﬃcult situa onsand circumstances .
Keywords : democra c economic, globaliza on, welfare, conglomerate, coopera ves.

## A.  Latar Belakang
“Saya  dak  jemu-jemunya  memperingatkan,  bahwa  koperasilah  bangun perekonomian  yang  sesuai  benar  dengan  ciptaan  undang-undang  dasar  kita” merupakan kalimat monumental dari Mohammad Ha a sebagaimana disampaikan dalam pidato radio pada Hari Koperasi pada tanggal 12 Juli 1952.¹ Apabila partai poli k  membawa  orang  berpisah  menurut  ideologi  dan  keyakinan  poli k,  maka koperasi membawa orang bersatu dalam membela cita-cita kemakmuran bersama.² Koperasi adalah satu-satunya organisasi yang menyatukan mana yang sama tujuan dan  cita-cita  kemakmurannya.  Koperasi  adalah  suatu  organisasi  yang  dak mengandung  dasar  yang  bertentangan.  Dasar  dan  poli knya  ialah  ideologi  dan poli k negara. Koperasi sesuai dengan lambang negara, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Orang-orang  yang  berlainan  paham  poli k  dapat  bersatu  dalam  tujuan kemakmurannya.  Cita-cita  koperasi  berhasil  menyatukan  kepen ngan  seseorang dengan kepen ngan bersama. Koperasi mendidik semangat demokrasi Indonesia. Demokrasi  dak berhasil kalau tak ada toleransi yang mengakui dan menghargai pendapat  dan  keyakinan  yang  berlainan.  Toleransi  adalah  syarat  hidup  bagi demokrasi.  Demokrasi  menuntut  terlaksananya  kemerdekaan  berpikir, kemerdekaan  bersuara,  dan  mengeluarkan  pendapat.  Koperasi  maksudnya melaksanakan  kepen ngan  bersama  dengan  jalan  usaha  bersama  dalam persaudaraan.  Koperasi  adalah  salah  satu  jalan  yang  terpen ng  untuk melaksanakan cita-cita negara yakni mencapai kemakmuran rakyat.
Terdapat  empat  undang-undang  tentang  perkoperasian  yang  lahir  sejak Agustus  1945,  makin  menegaskan  peran  strategis  koperasi  dalam  mewujudkan masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera.  Koperasi  dipilih  sebagai  tulang punggung perekonomian nasional karena sangat cocok untuk menumbuhkan dan
¹  Dapat dilihat naskah Pidato Radio pada Hari Koperasi II tanggal 12 Juli 1952.
²  Mohammad Ha a, , Jakarta:  In  Idayu Press, 1987, hlm. 52. Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun
mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang berciri demokra s, otonom, par sipa f, terbuka, dan berwatak sosial (kebersamaan dan kekeluargaan).³
Namun,  secara de  facto ,  sosok  peran  koperasi  sangat  ter nggal.  Sekalipun koperasi adalah organisasi ekonomi yang bermaksud untuk mencapai kemakmuran bagi masyarakat.⁴ Kedudukan koperasi terstruktur dalam posisi yang marginal dan terbelenggu  oleh  berbagai  masalah  internal  yang  melemahkan.  Komitmen terhadap  amanat  Pasal  33  UUD  1945,  belum  berhasil  menciptakan  fondasi  dan bangunan perekonomian koperasi yang kokoh dan berketahanan. Sebagai badan usaha, koperasi dicitrakan gagal memenuhi harapan masyarakat luas, yaitu en tas bisnis yang menguntungkan. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi dianggap gagal menjadi aktor sentral demokrasi ekonomi.⁵
Peningkatan citra koperasi dan pengembangan kegiatan usaha koperasi  dak dapat  dilepaskan  dari  citra  koperasi  di  masyarakat.  Harus  diakui  bahwa  citra koperasi belum, atau sudah  dak seper  yang diharapkan. Masyarakat umumnya memiliki  kesan  yang  dak  selalu  posi f  terhadap  koperasi.  Koperasi  banyak diasosiasikan  dengan  organisasi  usaha  yang  penuh  dengan  ke dakjelasan,  dak profesional,  justru  mempersulit  kegiatan  usaha  anggota  (karena  berbagai persyaratan), banyak mendapat campur tangan pemerintah, dan sebagainya. Citra koperasi tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi hubungan koperasi dengan pelaku usaha lain maupun perkembangan koperasi itu sendiri. Bahkan citra koperasi yang  kurang  ‘pas’  tersebut  juga  turut  mempengaruhi  pandangan  mereka  yang terlibat  di  koperasi,  sehingga  menggantungkan  diri  dan  mencari  peluang  dalam hubungannya dengan kegiatan pemerintah justru dipandang sebagai hal yang wajar bahkan  sebagai  sesuatu  yang  ‘sudah  seharusnya’  demikan.  Memperbaiki  dan meningkatkan citra koperasi secara umum merupakan salah satu tantangan yang harus segera mendapat perha an.
Meskipun telah berlaku selama lebih kurang 25 tahun dan baik dunia koperasi maupun  dunia  usaha  pada  umumnya  telah  berkembang  sedemikian  pesat, keberadaan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1967  tentang  Pokok-pokok Perkoperasian dianggap masih belum sepenuhnya dapat menampung hal-hal yang diperlukan untuk menunjang kegiatan perkumpulan koperasi, baik sebagai badan usaha  maupun  sebagai  gerakan  ekonomi  rakyat.  Selanjutnya,  Undang-Undang Nomor  25  Tahun  1992  tentang  Perkoperasian  ini  dinyatakan  sebagai  undang- undang  yang  diterbitkan  untuk  menyesuaikan  gerak  langkah  koperasi  dengan
³  Bernhard Limbong, , Jakarta: Margaretha Pustaka, Pengusaha Koperasi-Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat
2012, hlm. vii.
⁴  Man Suparman Sastrawidjaja, , Bandung: Alumni, 1984, hlm. 23-24.
Aneka Hukum Dagang
⁵  Bernhard Limbong, . , hlm. 45. Op cit.

## Langkah Menuju Konglomerasi Koperasi di Indonesia
perkembangan  keadaan  perekonomian  pada  umumnya  dan  dimaksudkan  untuk memperjelas dan mempertegas ja  diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan,  dan  permodalan  koperasi  serta  pembinaan  koperasi  sehingga  dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan UUD 1945 baik sebelum maupun setelah diamandemen.⁶
Terakhir  diterbitkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian 2012) dimaksudkan untuk mempertegas ja  diri koperasi,  asas  dan  tujuan,  keanggotaan,  perangkat  organisasi,  modal  dan pengawasan,  peranan  gerakan  koperasi dan  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan pembangunan  koperasi.⁷  Undang-Undang  tentang  Koperasi  yang  terakhir  telah dibatalkan  oleh  Mahkamah  Kons tusi  berdasarkan  Putusan  Nomor  28/PUU- XI/2013  tanggal  3  Februari  2014  sebab  bertentangan  dengan  UUD  1945  dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Perkoperasian 1992)  dinyatakan  berlaku  untuk  sementara  waktu  sampai  dengan  terbentuknya Undang-Undang tentang Perkoperasian yang baru.
Dalam  per mbangannya,  Mahkamah  Kons tusi  berpendapat  UU Perkoperasian 2012  dak sesuai dengan hakikat susunan perekenomian sebagai usaha bersama   dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana diper mbangkan di atas. Demikian pula penger an tersebut telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam UU Perkoperasian 2012, sehingga  di  suatu  sisi  mereduksi  atau  bahkan  menegasikan  hak  dan  skema permodalan  yang  mengutamakan  modal  materiil  dan  ﬁnansial  yang mengesampingkan  modal  sosial  yang  justru  menjadi  ciri  fundamental  koperasi sebagai suatu en tas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945.⁸
Pada sisi lain, koperasi menjadi sama dengan perseroan terbatas, sehingga hal ini  menjadikan  koperasi  kehilangan  semangat  kons tusionalnya  sebagai  en tas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berﬁlosoﬁ gotong royong. Dengan demikian, menurut  Mahkamah  Kons tusi,  meskipun  permohonan  para  pemohon  hanya mengenal pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma substansial yang menjadi jantung UU Perkoperasian 2012, sehingga jikapun hanya pasal-pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  maka  akan  menjadikan  pasal-pasal yang  lain  dalam  UU  Perkoperasian  2012  dak  dapat  berfungsi  lagi.  Dengan demikian, permohonan para pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk  seluruh  materi  muatan  UU  Perkoperasian  2012.  Dalam  UU  Perkoperasian
⁶  Andjar Pachta W ( .), , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 71. et.al Hukum Koperasi Indonesia
⁷  Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu-Isu Pen ng, Jakarta: Penerbit LP3ES, 2012, hlm. 34.
⁸  Dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Kons tusi Nomor 28/PUU-XI/2013, tanggal 3 Februari 2014.
2012  yang  telah  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Kons tusi,  terdapat  beberapa ketentuan  yang  diadopsi  dari  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), antara lain tentang proses pendirian, berkurangnya jumlah anggota koperasi, pelarangan penggunaan nama koperasi, pencantuman nama koperasi dan singkatannya, kewajiban koperasi sesuai tujuan dan kegiatan usaha,  macam-macam  perubahan  anggaran  dasar,  kewajiban  menteri menyelenggarakan da ar umum koperasi, kewenangan ketua pengadilan dalam hubungan  pemanggilan  rapat  angota  koperasi  dan  beberapa  ketentuan  tentang pengawas dan pengurus.
Pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  perekonomian  Indonesia disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  asas  kekeluargaan  yang  mana ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi.⁹ Selanjutnya penjelasan Pasal 33  UUD  1945  baik  sebelum  maupun  setelah  amandemen  keempat  antara  lain menyatakan  bahwa  kemakmuran  masyarakatlah  yang  diutamakan  bukan kemakmuran  perorangan  dan  bangun  perusahaan  yang  sesuai  dengan  itu  ialah koperasi  dan  menempatkan  koperasi  baik  dalam  kedudukan  sebagai  saka  guru perekonomian  nasional  maupun  sebagai  bagian  integral  tata  perekonomian nasional.
Dengan  memperha kan  kedudukan  koperasi  seper   tersebut  maka  peran koperasi  sangatlah  pen ng  dalam  menumbuhkan  dan  mengembangkan  potensi ekonomi  rakyat  serta  dalam  mewujudkan  kehidupan  demokrasi  ekonomi  yang mempunyai ciri-ciri demokra s, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan dan koperasi seharusnya mempunyai ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut  kepen ngan  kehidupan  ekonomi  rakyat.  Namun  dalam perkembangan  ekonomi  yang  berjalan  demikian  cepat,  pertumbuhan  koperasi selama  ini  belum  sepenuhnya  menampakan  wujud  dan  perannya  sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.¹⁰ Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya  koperasi  baik  sebagai  badan  usaha  maupun  sebagai  gerakan ekonomi  rakyat.  Oleh  karena  itu,  untuk  menyelaraskan  dengan  perkembangan lingkungan  yang  dinamis  perlu  adanya  landasan  hukum  baru  yang  mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.
Pembangunan  koperasi  perlu  diarahkan  sehingga  semakin  berperan  dalam perekonomian nasional serta pengembangannya diarahkan agar koperasi benar- benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi.¹¹ Dengan demikian,
⁹  Dapat dilihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. ¹⁰  Dapat dilihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. ¹¹  Dapat dilihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

## Langkah Menuju Konglomerasi Koperasi di Indonesia
koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokra s, otonom, par sipa f,  dan  berwatak  sosial  dan  pembinaan  koperasi  pada  dasarnya dimaksudkan  untuk  mendorong  agar  koperasi  menjalankan  kegiatan  usaha  dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.
Koperasi  mengutamakan  kemakmuran  masyarakat  bukan  kemakmuran perorangan.  Dalam  rangka  mewujudkan  misinya,  koperasi  tak  hen -hen nya berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan  mandiri  sehingga  mampu  meningkatkan  kesejahteraan.¹²  Disamping  itu, koperasi  berusaha  berperan  nyata  mengembangkan  dan  memberdayakan  tata ekonomi  nasional  yang  berdasarkan  asas  kekeluargaan  dan  demokrasi  ekonomi Indonesia  dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  maju,  adil,  dan  makmur. Pembangunan koperasi seharusnya diarahkan kepada penguatan kelembagaan dan usaha agar koperasi berperan nyata dalam perekonomian nasional dan global. Oleh karena  itu,  untuk  mengatasi  berbagai  faktor  penghambat  kemajuan  koperasi dilakukan pembaharuan hukum di bidang perkoperasian sesuai dengan tuntutan pembangunan koperasi serta selaras dengan perkembangan tata ekonomi nasional dan global.
Undang-undang  dasar  negara  modern  dewasa  ini  cenderung  dak  hanya terbatas  sebagai  dokumen  poli k,  tetapi  juga  dokumen  ekonomi  yang  se dak- daknya  memengaruhi  dinamika  perkembangan  perekonomian  suatu  negara.¹³ Karena  itu,  kons tusi  modern  dapat  dilihat  sebagai  kons tusi  poli k,  sosial, ataupun sebagai ekonomi. Memang ada kons tusi yang  dak secara langsung dapat disebut sebagai kons tusi ekonomi karena  dak mengatur secara eksplisit prinsip- prinsip kebijakan ekonomi.
Kons tusi  menyatakan  bahwa  pembangunan  ekonomi  Indonesia  harus dilaksanakan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.¹⁴ Hal ini dapat dilihat pada  Pasal  33  ayat  (4)  UUD  1945  setelah  diamandemen  yang  berbunyi, ‘’Perekonomian  nasional  diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi dengan  prinsip  kebersamaan,  eﬁsiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan lingkungan,  kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan kesatuan ekonomi nasional’’. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (UU  SPPN)  dengan  jelas menyebutkan bahwa pembangunan nasional di Indonesia merupakan upaya yang dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Makna dari prinsip kebersamaan yang tercantum pada Pasal 33
¹²  Dapat dilihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. ¹³ Kons tusi Ekonomi Jimly Asshiddiqie, , Jakarta: Kompas, 2010, hlm. 213. ¹⁴ Peran dan Aspek Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Jonker Sihombing,
, Bandung: Penerbit Alumni, 2010,
hlm. 74-75.
ayat (4) UUD 1945 tersebut harus dilihat dalam cakupan yang lebih luas. Masyarakat harus  menyadari  bahwa  pemerintah  mempunyai  keterbatasan  dana  dan  daya untuk  melaksanakan  pembangunan  ekonomi  karena  pembangunan  itu  sendiri sangat  kompleks,  sehingga  diharapkan  dapat  tercipta  saling  isi  mengisi  antara pemerintah  dengan  masyarakat  untuk  keberhasilan  pembangunan  nasional. Prinsip kebersamaan yang dikandung Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 pada dasarnya meletakkan  tanggung  jawab  pembangunan  nasional  bukan  hanya  di  pundak pemerintah, tetapi bersama-sama di pundak pemerintah dan masyarakat.
Ketentuan  hukum  yang  menjadi  landasan  operasional  koperasi  dak  hanya sebatas  pada  UUD  1945  namun  mulai  dari  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Republik  Indonesia  tentang  Garis-garis  Besar  Haluan  Negara,  undang- undang, peraturan teknis pelaksanaan tentang perkoperasian sampai dengan asas- asas hukum umum yang sering disebut dengan ketentuan yang lex generalis dalam hukum perdata pun menjadi dasar kegiatan koperasi.¹⁵
Munculnya  berbagai  ide  atau  gagasan  pembaharuan  sosial  itu  akhirnya mengakibatkan adanya perbedaan tekanan pemikiran dalam lingkungan koperasi sendiri.¹⁶ Penderitaan masyarakat dalam lapangan sosial ekonomi yang di mbulkan oleh sistem kapitalisme makin memuncak. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana  dengan  kemampuan  ekonomi  terbatas  kemudian  secara  spontan mempersatukan  diri  untuk  menolong  dirinya  sendiri  dan  rakyat  di  sekitar lingkungannya.  Menolong  dan  memperbaiki  kehidupan  dirinya  sendiri  secara bersama yang dimaksud adalah atas dasar kemampuan sendiri yang dipersatukan, yaitu melalui lembaga apa yang dikenal kemudian dengan sebutan “koperasi”.
Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat dengan aneka jenis dan bentuknya yang tersebar  di  berbagai  negara.  Koperasi-koperasi  itu  tumbuh  dan  berkembang  di negara-negara  yang  menganut  paham  demokrasi,  sebab  disanalah  rakyat mempunyai  kesempatan  untuk  melakukan  sesuatu  sesuai  dengan  pilihannya. Koperasi dibentuk dan dibangun oleh orang-orang yang mempunyai kepen ngan dan  cita-cita  yang  sama  dan  diselenggarakan  dengan  cara  demokra s.  Koperasi pada  mulanya  tumbuh  dan  berkembang  bersama  dengan  munculnya  pikiran manusia  tentang  pembaharuan  kehidupan  masyarakat.  Dalam  hubungan  ini, gerakan sosialis memegang peranan dalam mempelopori pesatnya pertumbuhan koperasi melalui aliran mereka yang terkenal Socialist School atau Mazhab Sosialis. Terdapat  dua  alasan  mengapa  pertumbuhan  koperasi  sangat  dipengaruhi  oleh gerakan sosialis dengan aliran-aliran sosialisnya, yakni:¹⁷
¹⁵ et.al Op.cit. Andjar Pachta W ( .), , hlm. 75. ¹⁶ Op.cit., Sudarsono, hlm. 18.
¹⁷ Pengetahuan Koperasi Dapat dilihat Ditjenkop, Depdagkop,
, 1980, hlm. 8.
1.  Koperasi  membentuk  suatu  dasar  organisasi  kemasyarakatan  (sosial)  yang berbeda  dengan  bentuk  dan  cita-cita  sistem  kapitalisme  yang  berkuasa  di banyak  negara  barat  pada  waktu  itu,  dimana  mo f  utama  sistem  kapitalis adalah  mencapai  laba  sebesar-besarnya.  Sistem  ini  membuat  kaum  buruh menjadi kaum yang ter ndas dan gerakan sosialis menyadari kelemahan sistem kapitalis ini dan berusaha melenyapkannya.
2.  Gerakan  sosialis  menganggap  bahwa  melalui  perkumpulan  koperasi  adalah cara paling prak s bagi kaum buruh dan produsen kecil untuk melepaskan diri dari  cengkraman  kaum  kapitalis.  Oleh  karena  itu,  gerakan  sosialis  sangat menganjurkan  berdirinya  koperasi.  Namun  dalam  perkembangan  kemudian, gerakan  koperasi  menempuh  jalannya  sendiri.  Gerakan  ini  berbeda  dengan gerakan sosialis, baik dalam cita-cita maupun dalam cara-cara yang ditempuh dalam mencapai tujuannya akan tetapi sekarang koperasi bahkan tumbuh dan berkembang  di  negara-negara  yang  menganut  sistem  kapitalisme,  sebab koperasi  dewasa  ini  dapat  menjadi  gerakan  pengimbangan  yang  mampu melenyapkan  keburukan-keburukan  sistem  kapitalisme  tersebut  dan  oleh karenanya dapat dimaklumi apabila koperasi kini tumbuh di se ap negara. Apabila  memperha kan  dinamika  perkembangan  koperasi  di  dunia,  maka dapat  dilihat  bahwa  ciri,  fungsi,  dan  peranan  koperasi  di  suatu  negara  sering memiliki keterkaitan yang erat dengan jenis sistem di negara yang bersangkutan. Dapat dikatakan bahwa fungsi, corak, dan peranan koperasi di suatu negara sering tergantung  kepada  konstelasi  perekonomian  negara  masing-masing.  Atas  dasar inilah dikelompokkan gerakan koperasi di dunia tersebut ke dalam beberapa aliran atau mazhab yang sering pula disebut School of Coopera on, yakni:¹⁸ 1.  Compe ve Yards ck School
Aliran ini menyatakan bahwa koperasi harus mampu bersaing di pasaran. Oleh karena itu, aliran ini disebut pula Compe ve Yards ck School. Koperasi hanya diharapkan ber ndak sebagai usaha koreksi untuk mewujudkan kesempurnaan sistem kapitalisme itu sendiri, dan  dak lebih dari pada itu. Aliran atau mazhab ini sering pula disebut School of Modiﬁed Capitalism, ar nya aliran atau mahzab kapitalisme  yang  diperlunak.  Jadi,  di  sini  koperasi  dianggap  sebagai  bentuk kapitalisme  juga,  hanya  di  sini  koperasi  dibantu  oleh  seperangkat  peraturan yang mencegah peris wa yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme. Koperasi tetap berorientasi kepada mengejar keuntungan, namun tetap terkendali.
2.  Coopera ve Commonwealth School Public
Aliran  atau  mazhab  ini  sangat  memen ngkan  kemakmuran  masyarakat.
Commonwealth di  sini  sama  dengan public  welfare, ar nya  kemakmuran
¹⁸ Koperasi dan Perekonomian Indonesia Ninik Widiyan (et. al.) , , Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 209-210.
masyarakat.  Jadi Coopera ve  Commonwealth dapat  pula  diar kan kemakmuran  masyarakat  yang  berasaskan  koperasi.  Aliran  atau  mazhab  ini menghendaki  dan  berusaha  agar  prinsip-prinsip  koperasi  diberlakukan  pada segala kegiatan dan bidang kehidupan. Aliran atau mazhab ini menginginkan koperasi tampil sebagai usaha yang dominan di dalam perekonomian negara dengan tujuan agar koperasi memberi pengaruh dan kekuatan yang dominan di dalam masyarakat. Aliran atau mazhab koperasi ini dianggap sangat ideal.

## 3.  Socialist Coopera ve School
Aliran  ini  berpendapat  bahwa  koperasi  merupakan  bagian  dari  sistem kapitalisme  atau  sosialisme  atau  komunisme.  Di  negara-negara  sosialis, koperasi hanya merupakan suatu aspek saja dari masyarakat sosialis/komunis. Koperasi hanya merupakan sarana saja untuk menuju tercapainya masyarakat sosialis/komunis,  merupakan  suatu  kompartemen  dari  perekonomian sosialis/komunis yang direncanakan.

## 4.  Coopera ve Sector School
Aliran  atau  mazhab  ini  menganggap  koperasi  sebagai  suatu  sistem  yang berbeda dari kapitalisme dan berbeda pula dari sistem sosialisme/komunisme. Dengan demikian, aliran atau mazhab ini berada di antara kedua paham itu, yakni  antara  sistem  ekonomi  liberalisme/kapitalisme  dan  sistem  ekonomi sosialisme/komunisme. Menurut para penganut aliran atau mazhab koperasi ini, koperasi merupakan suatu sistem tersendiri yang sebagian bersifat ekonomi dan sebagian lagi bersifat sosial. Jadi para penganut aliran atau mazhab ini juga mendambakan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat  berasaskan koperasi.
Asumsi  yang  mendasari  persepsi  yang  berkembang  bahwa  sektor  ekonomi rakyat  adalah  sektor  yang  lemah,  tradisional,  dak  memiliki  kemampuan,  dak memiliki  daya  saing  dan  karenanya  untuk  memberdayakan  sektor  ini  akan membutuhkan  alokasi  sumber  daya  dan  waktu  yang  amat  besar.¹⁹  Karenanya, perlakuan  yang  adil  dan  proposional  dan  cukup  memadai  untuk  mendorong tumbuh  dan  berkembangnya  ekonomi  rakyat  dapat  dimulai  dengan  melibatkan sektor  ekonomi  rakyat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  kebijakan perekonomian nasional. Sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana tetapi yang ternyata sampai dengan saat ini masih sulit diwujudkan.

## B.  Modernisasi Koperasi
Koperasi berasal dari bahasa Inggris yakni coopera on yang berar  usaha bersama. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan
¹⁹ et.al Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Dalam Kancah Globalisasi, Sajogyo ( .),
Bogor: Sains, 2005, hlm. 21.
hukum  koperasi  dengan  pemisahan  kekayaan  para  anggotanya  sebagai  modal untuk  menjalankan  usaha  yang  memenuhi  aspirasi  dan  kebutuhan  bersama  di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.²⁰
Deﬁnisi  koperasi  yang  sesuai  dengan  konsep  ekonomi  dan  deﬁnisi  tersebut dapat  berlaku  secara  universal.  Seringkali  koperasi  dideﬁnisikan  berdasarkan prinsip-prinsip koperasi seper  prinsip koperasi dari Rochdale.²¹ Prinsip-prinsip itu memang sering memuat sejumlah nilai, norma, dan tujuan konkret, namun prinsip tersebut  merupakan  prinsip  pengembangan  organisasi  dan  pedoman-pedoman kerja  yang  pragma s  yang  hanya  berhasil  diterapkan  pada  keadaan  tertentu- tertentu saja. Prinsip-prinsip koperasi dapat digunakan sebagai petunjuk-petunjuk yang  berguna  bagi  pengembangan  organisasi  koperasi  dan  gerakan  koperasi tertentu,  namun  prinsip-prinsip  itu  biasanya  bukan  merupakan  kriteria  yang berguna bagi pembuatan deﬁnisi ilmiah mengenai organisasi koperasi yang berlaku secara  universal.  Meskipun  demikian,  mengingat  prinsip-prinsip  koperasi merupakan  pula  sumber  dari  norma-norma  hukum,  seringkali  prinsip-prinsip koperasi berguna bagi penger an koperasi menurut hukum.
Dua contoh penger an koperasi yang mencantumkan prinsip-prinsip koperasi adalah  yang  dikemukakan  oleh Interna onal  Coopera ve  Alliance (ICA)  dan Undang-Undang tentang Perkoperasian di Indonesia. ICA mendeﬁnisikan koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial  ekonomi  anggotanya  dengan  memenuhi  kebutuhan  ekonomi  anggotanya dengan  jalan  berusaha  bersama  dengan  saling  membantu  antara  satu  dengan lainnya  dengan  cara  membatasi  keuntungan,  usaha  tersebut  harus  didasarkan prinsip-prinsip koperasi.²²
Deﬁnisi  koperasi  yang  dikemukakan  ICA  tampaknya  selalu  mengalami perubahan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.²³ Hal ini dapat kita lihat dari pernyataan ICA tentang Coopera ve Iden ty, yang menyatakan bahwa koperasi adalah  asosiasi  yang  bersifat  otonom  dengan  keanggotaan  bersifat  terbuka  dan sukarela untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan kultur melalui usaha bersama saling membantu dan mengontrol usahanya secara demokra k . Deﬁnisi terbaru ini meskipun  dak secara eksplisit mencantumkan semua prinsip koperasi ICA, namun ada beberapa prinsip yang dominan tertera dalam deﬁnisi tersebut, seper  asosiasi otonom, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, prinsip kontrol secara demokra k, dan par sipasi anggota secara ekonomi. Koperasi dideﬁnisikan sebagai  organisasi  sekumpulan  orang  yang  melakukan  suatu  kegiatan  dengan
²⁰  Dapat dilihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. ²¹ Ekonomi Koperasi Hendar Kusnadi, , Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2005, hlm. 17.
²² Dinamika Koperasi Pandji Anoraga (et.al .), , Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta, 2007, hlm. 13.
²³ Op.cit. Hendar Kusnadi, , hlm. 18.
tujuan sukarela sebagai manusia atas dasar kemampuan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing. Ideologi yang terkandung dalam deﬁnisi ini adalah:²⁴ 1.   Menolong diri sendiri ( self help) atau swadaya;
2.  Kerjasama  orang-orang (personal  coopera on) sehingga  anggota  yang terhimpun dianggap sebagai manusia, bukan semata-mata sebagai pemegang saham;
3.  Persamaan hak bagi anggota ( equality of members);
4.  Perhimpunan atau perkumpulan sukarela ( voluntary associa on); dan
5.  Mengutamakan kepen ngan anggota ( member promo on).
Mohammad  Ha a  mendeﬁnisikan  koperasi  sebagai  usaha  bersama  untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Deﬁnisi koperasi yang dikemukakan oleh Mohammad Ha a lebih tepat jika dipandang dari segi  ideologi  koperasi.  Mohammad  Ha a  sangat  menginginkan  membangun ekonomi  Indonesia  dengan  basis  koperasi,  sebab  koperasi  menawarkan  konsep semangat kebersamaan, asas kekeluargaan, dan kegotong-royongan. Oleh karena itu  secara  ideologi  koperasi  dapat  menjadi  tulang  punggung  (saka  guru) perekonomian  Indonesia,  karena  koperasi  mengisi  baik  tuntutan  kons tusional maupun  tuntutan  pembangunan  dan  perkembangannya.  Koperasi  merangkum aspek kehidupan yang sifatnya menyeluruh, substan f makro bukan hanya parsial mikro.
Secara  rinci,  alasan  koperasi  menjadi  tulang  punggung  perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:²⁵
1.   Koperasi  merupakan  wadah  penampung  pesan  poli k  bangsa  terjajah  yang miskin  ekonominya  dan  didominasi  oleh  sistem  ekonomi  penjajah.  Koperasi menyadarkan kepen ngan bersama dan menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produk f.
2.  Koperasi  adalah  bentuk  usaha  yang  dak  saja  menampung  tetapi  juga mempertahankan serta memperkuat idealitas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotong-royong akan tumbuh subur di dalam koperasi.
3.  Koperasi  adalah  wadah  yang  tepat  untuk  membina  golongan  ekonomi  kecil. Kelompok ekonomi kecil adalah masalah makro bukan masalah parsial di dalam kehidupan ekonomi Indonesia, baik secara kualitas maupun kuan tas.
4.  Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Koperasi dapat hidup baik dalam bangunan usaha swasta seper  PT, CV, Firma, dan lain-lain maupun bangun usaha negara (perusahaan negara), serta di dalam instansi pemerintah dan lembaga pendidikan.
5.     Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasikan ekonomi pancasila,
²⁴ Ibid . ²⁵ Ibid.

## Langkah Menuju Konglomerasi Koperasi di Indonesia
terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dalam keseluruhan koperasi adalah pusat kemakmuran rakyat. Koperasi adalah bentuk utama yang dianjurkan bagi perekonomian rakyat. Ide itu bukanlah cita-cita yang muncul  ba- ba saat dirumuskannya undang-undang dasar.²⁶ Dalam keadaan ekonomi  kolonial  dan  pergerakan  kemerdekaan  mencita-citakan  Indonesia merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur di kemudian hari, hiduplah keyakinan bahwa bangsa Indonesia dapat mengangkat kesejahteraannya apabila ekonominya disusun sebagai usaha bersama berdasarkan koperasi. Keyakinan ini diperkuat pula oleh pengetahuan bahwa rakyat Inggris, Denmark, Swedia, dan lainnya di dunia barat  sanggup  mengangkat  dirinya  dari  miskin  menjadi  makmur  dengan  jalan organisasi koperasi.
Sebelum  mengimplementasikan Good  Corporate  Governance (GCG)  dalam organisasi koperasi di Indonesia, perlu memas kan beberapa langkah strategis yang memadai dari konsep GCG, yaitu:
1.    Menyelaraskan tujuan koperasi dengan spirit koperasi. Pertama-tama, koperasi perlu  memas kan  bahwa  tujuan  pendirian  koperasi  benar-benar  untuk menyejahterakan anggotanya. Pembangunan kesadaran akan tujuan ini perlu dijabarkan  dalam  visi,  misi,  dan  program  kerja  yang  sesuai  dengan  spirit koperasi  yang  didasarkan  pada  semangat  kekeluargaan.²⁷  Pembangunan kesadaran  yang  akan  mencapai  tujuan  merupakan  modal  pen ng  bagi pengelolaan koperasi secara profesional dan akuntabel.
2.    Melakukan perbaikan yang komprehensif. Koperasi perlu melakukan perbaikan secara menyeluruh. Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu menyiapkan cetak biru ( blueprint) pengelolaan koperasi secara efek f. Cetak biru koperasi ini diharapkan akan menjadi panduan bagi seluruh koperasi Indonesia dalam menjalankan kegiatan operasinya secara profesional, efek f,  dan  eﬁsien.  Selain  itu,  diperlukan  juga  upaya  yang  serius  untuk menyebarkan  dan  mensosialisasikan  GCG  koperasi  dalam  format  gerakan nasional berkoperasi secara berkesinambungan kepada warga masyarakat, baik melalui  media  pendidikan,  media  massa,  maupun  media  yang  lainnya  yang diharapkan akan semakin memajukan perkoperasian Indonesia.
3.   Melakukan pembenahan kondisi internal koperasi. Prak k-prak k operasional yang  dak  eﬁsien  dan  mengandung  kelemahan  perlu  dibenahi.  Dominasi pengurus yang berlebihan dan  dak sesuai dengan proporsinya perlu dibatasi dengan  adanya  peraturan  yang  menutup  celah  penyimpangan  koperasi. Penyimpangan-penyimpangan  yang  rawan  dilakukan  adalah  pemanfaatan
²⁶  Muhammad Ha a, Op.cit ., hlm. 128.
²⁷  Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Kelembagaan Koperasi, hlm. 5.
kepen ngan koperasi untuk kepen ngan pribadi, penyimpangan pengelolaan dana, dan prak k-prak k KKN.²⁸
Pada akhirnya, diharapkan implementasi GCG sektor koperasi akan menambah nilai tambah  koperasi  Indonesia  untuk  lebih  berdaya  guna  dalam  memajukan perekonomian Indonesia.²⁹
Berpikir secara administrasi atau manajemen sangat erat hubungannya dengan alam pikir dan kebudayaan serta tata cara kehidupan masyarakat sehari-hari. Dilihat dari asal katanya, menurut George Terry, is lah manajemen berasal dari bahasa Italia, meneggiari yang berar  mengendalikan hewan, khususnya kuda (to handle). Pada  perkembangannya,  is lah  tersebut  digunakan  untuk  mengendalikan  suatu organisasi.  Jadi,  berpikir  secara  manajemen  dapat  diar kan  sebagai mengendalikan, mengarahkan, dan memanfaatkan segala faktor atau sumber daya yang dimiliki untuk tujuan tertentu.
Manajemen  merupakan  suatu  kegiatan,  serangkaian  ndakan,  atau  proses untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  melalui  kerja  sama  dengan  orang lain.³⁰ Serangkaian  ndakan dalam mencapai tujuannya diperlukan adanya kerja sama yang rasional dan efek f dengan berbagai  ndakan yang saling berkaitan.
Seorang  pakar  manajemen,  Stoner  menguraikan  bahwa  manajemen merupakan  suatu  proses  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  dan pengawasan atas usaha-usaha para anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang telah  ditetapkan.  Menurut  Alex  Dasuki,  manajemen  adalah  usaha  (ilmu)  yang berhubungan  dengan  cara  mengkombinasikan  dan  mengoperasionalkan  faktor- faktor produksi secara eﬁsien serta memilih unit-unit usaha yang menguntungkan serta  berkesinambungan.  Sebagai  suatu  proses,  manajemen  sebagai k  utama yang  memiliki  fungsi  berturut-turut  sebagai  berikut:  perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan (planning, organizing, actua ng, coordina ng, dan controlling) . Planning atau  perencanaan  merupakan  suatu  keputusan  tentang  atau  yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Organizing atau pengorganisasian adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pimpinan untuk menggabungkan dan mengatur  sumber  daya  yang  dimiliki.  Langkah-langkah  yang  diperlukan  melipu penetapan struktur organisasi dengan pembagian tugas dan pengaturan hak dan wewenang  masing-masing  sehingga  dapat  bekerja  sama  secara  eﬁsien  dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Fungsi  berikutnya  adalah actua ng atau  pengarahan orang-orang  agar  mau bekerja  sama  secara  sadar  dalam  suatu  kelompok  kerja  guna  mencapai  tujuan.
²⁸ Koperasi, Prinsip-Prinsip Dasar Koperasi dan Konsep Kemitraan, Penerbit Djarkasih Sa akusumah, Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung, 2002, hlm. 46. ²⁹  Revrisond Baswir, , Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2000 215-217 Koperasi Indonesia Penerbit , hlm. . ³⁰  Mustofa Kamal, Semarang: Balai Penerbit UNDIP  1987, hl . 135. Pengantar Ekonomi Perusahaan, , m
Berdasarkan  fungsi  tersebut,  manajer  harus  tahu  persis  kebutuhan  dari  orang- orang terkait, sehingga ia dapat dengan mudah menggerakan (orang lain) untuk mengerjakan tugas-tugasnya.
Coordina ng atau  koordinasi  adalah  suatu  usaha  untuk  memadukan  atau menyamakan berbagai arahan atau perintah untuk dijadikan satu tujuan atau satu arah  yang  sama  atau  menyelaraskan  keinginan  masing-masing  anggotanya. Controlling atau pengawasan merupakan  ndakan yang sistema s dari manajemen untuk mengarahkan agar se ap pelaksanaan kerja sesuai dengan apa yang telah ditentukan  semula.  Pada  pengawasan,  diperlukan  ndakan  pemantauan  yang efek f agar dapat mencegah penyimpangan yang merugikan organisasi.³¹
S gma  bahwa  pelaksanaan  manajemen  koperasi  masih  tradisional,  belum dinamis,  dan  serba  kaku  dan  dalam  mencapai  keuntungan  usaha  membuat kecenderungan  manajemen  koperasi  telah  kehilangan  ciri  demokra snya.³²  Ciri menonjol yang dijumpai dalam manajemen koperasi antara lain, adalah: koperasi hanya sebagai pelaksana (ekseku f) dari usaha para anggota; rata-rata usahanya rela f kecil dan sederhana; berbagai jenis usaha koperasi  dak homogen dan sulit untu  di  koordinasi;  kegiatan  perusahaan  koperasi  sama  dengan  kegiatan perusahaan anggota; banyak yang masih dikelola secara sambilan; usaha dengan anggota  masih  terbatas;  belum  melangkah  ke  usaha  non  anggota;  kemampuan koperasi  menunjang  kepen ngan  anggota  masih  terbatas;  dan  sisa  hasil  usaha habis untuk urusan sosial.
Ciri-ciri tersebut merupakan penyebab lemahnya daya saing dan menjadikan koperasi  kurang  ﬂeksibel  dalam  usaha,  sehingga  membuatnya  sulit  untuk berkembang.  Bagi  koperasi  yang  ingin  tumbuh  menjadi  lebih  maju  dan  menjadi organisasi ekonomi yang kuat, perlu dikelola serta diurus secara lebih eﬁsien dan lebih  profesional.  Agar  manajemen  yang  tradisional  dapat  diperbaiki  menjadi manajemen  yang  terpadu,  maka  koperasi  wajib  mengenal  dan  melihat  kembali kelemahan-kelemahan manajemen koperasi yang tradisional.
Menurut Wagiono Ismangil, manajemen koperasi yang tradisional mempunyai ciri-ciri,  antara  lain  belum  mampu  memantau  lingkungannya  dengan  baik, kemampuan  menilai  keadaan  sangat  lamban  dan  kurang  tepat  (dalam  melihat perubahan yang terjadi juga sering terlambat), kurang berani mengakui kelemahan, sering ragu-ragu dalam mengatasi masalah yang  mbul; dan belum menerapkan prinsip manajemen yang profesional.
Apabila  koperasi  masih  ditangani  dengan  cara  tradisional,  maka  hal  ini merupakan salah satu hambatan bagi berkembangnya koperasi di njau dari segi manajemen.³³  Semua  ini  harus  segera  diatasi  karena  persaingan  usaha  semakin
³¹  Sukamdiyo , Jakarta: Erlangga, hl . 1-2. , Manajemen Koperasi 1999,  m ³²  Sudarsono & Edilius, , Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010 Manajemen Koperasi Indonesia Penerbit . , hlm. 52. ³³  Hendrojogi, , Jakarta: PT Raja Graﬁndo Persada, 1997 . Koperasi Asas-asas, Teori, dan Prak k Penerbit , hlm. 53-55
lama semakin tajam, teknologi semakin canggih, serta informasi yang kompleks dan cepat telah mewarnai dunia bisnis. Jika koperasi ingin maju dan berkembang, maka harus dikelola secara benar dengan manajemen terpadu.
Manajemen terpadu adalah manajemen yang dikelola dengan cara profesional berdasarkan ilmu pengetahuan yang memadai yang dengan cara tertentu dapat disusun  perencanaan  yang  terinci,  lengkap  dan  akurat.  Dalam  memantau lingkungan dan melihat perubahan yang terjadi harus didasarkan pada cara-cara tertentu  sehingga  dapat  dian sipasi  secara  baik  hal-hal  yang  nega f.  Usaha  ini penuh dengan risiko, akan tetapi jika risiko ini dapat diperkirakan dan diproyeksi, maka akan lebih mudah diatasi sehingga  dak menimbulkan kerugian yang besar. Sudah merupakan hal yang wajar bila ingin meraih keuntungan yang besar maka risikonya  juga  nggi,  namun  apabila  segalanya  telah  diperhitungkan  dengan cermat,  risiko  itu  dapat  ditekan  atau  bahkan  dapat  dihindari.  Itulah  salah  satu kelebihan  manajemen  profesional,  sehingga  sudah  saatnya  diterapkan  dalam kehidupan perkoperasian di Indonesia.
Fungsi  manajemen  yang  dimulai  dengan  perencanaan  dan  diakhiri  dengan pengawasan yang semuanya terintegrasi dengan kegiatan perusahaan. Jenis dan ragam koperasi  dak sama antara yang satu dengan yang lain. Demikian pula halnya dengan pengaruh lingkungan terhadap koperasi yang satu dengan lainnya juga  dak sama.³⁴  Konsep  manajemen  koperasi  modern  yang  ditawarkan  dalam pelaksanaannya  harus  juga  disesuaikan  dengan  keadaan  yang  dihadapi  oleh masing-masing koperasi.

## C.  Membangun Konglomerasi Koperasi
Koperasi  tumbuh  menjadi  konglomerat  (atau  bisnis  raksasa)  yang  dak  akan melanggar ja  diri koperasi sebagai usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan  dak  berorientasi  proﬁt  sebagaimana  ditegaskan  dalam  UUD  1945  sebagai kons tusi  NKRI.  Koperasi  dapat  bersaing  dengan  korporasi-korporasi  raksasa nasional dan mul nasional, termasuk BUMN yang selama ini mendominasi pasar ekonomi NKRI. Membangun konglomerasi koperasi di tengah citra marjinal koperasi yang sudah menyejarah puluhan tahun merupakan kewajiban masyarakat.³⁵
Pada  Pasal  33  UUD  1945,  diamanatkan  bahwa  koperasi  adalah saka  guru perekonomian  RI.  Logikanya,  untuk  menjadi  tulang  punggung  perekonomian Indonesia, koperasi harus mampu bersaing dengan BUMN, badan usaha swasta, dan  dua  badan  usaha  lain  yang  diamanatkan  UUD  1945  dalam  menghadapi persaingan di pasar bebas.³⁶ Untuk mampu bersaing di pasar bebas, koperasi harus
³⁴  Nur S. Buchori, , Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012 Koperasi Sariah Penerbit , hlm. 55.
³⁵  Bernhard Limbong, Op.cit ., hlm. 341. ³⁶  An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Mul nasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan
Hukum Penanaman Modal Penerbit 1, hlm. 57. , Bandung: PT Alumni, 201
mampu mereformasi dirinya dan membangun kekuatan agar mampu berdiri sejajar dengan korporasi-korporasi raksasa.
Tata  ekonomi  konglomerasi  yang  berbasis  kapitalisme  dan  individualisme  di Indonesia dapat direformasi dengan melibatkan rakyat melalui koperasi. Komposisi kepemilikannya yakni 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk koperasi rakyat. Jika ini ditetapkan,  dak mungkin pabrik bubar karena kalau perusahaan  dak maju, anggota  koperasi  rakyat  juga  ikut  rugi.  Dengan  demikian,  semua  untung,  pabrik untung, koperasi tetap berjalan, rakyat pun sejahtera.
Berkaitan dengan hal ini, Moh. Ha a memberikan ilustrasi seper  berikut: “Dalam Pasal 33 UUD 1945 tersimpul dasar ekonomi teratur. Dikuasai oleh negara  berar   pemerintah  merencanakan  dan  mengontrol  jalannya perusahaan.  Usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan  adalah koperasi.  Cita-cita  koperasi  di  Indonesia  menentang  individualisme  dan kapitalisme  secara  fundamental.  Koperasi  harus  ak f  mencari  barang- barang untuk keperluan anggota-anggotanya. Oleh karena koperasi dapat memesan sekali banyak, maka pembeliannya lebih murah. Koperasi bisa berhemat  dalam  ongkos  pengangkutan  barang  dan  dapat  membeli langsung  kepada  pembeli  pertama.  Dengan  itu,  koperasi  dapat menyingkirkan  perilaku  tengkulak  yang  dak  berjasa  bagi  laju perekonomian, juragan penampung yang  dak adil, dan sistem ijon yang menguasai distribusi hasil produksi.”
Profesor Dr. Thoby Mu s, pakar manajemen dan koperasi, menjelaskan soal argumentasi adanya konglomerasi koperasi secara lebih nyata. Dikatakan bahwa ungkapan gotong royong 'bersatu kita teguh bercerai kita runtuh' diar kan pula dengan mempersatukan sumber daya dan dana dalam suatu skala yang lebih besar dan dapat memunculkan the economy of large scale (ekonomi untuk skala besar) dan adanya penataan yang eﬁsien dan prak s. Aspek ekonomi ini dapat diterapkan secara  tajam  dari  teori  tentang  biaya  produksi  dalam  lingkup law  of  the  large number. Dengan kata lain, hal ini memunculkan cost synergy ( sinergi biaya) yang memberikan manfaat tertentu.
Kesakaguruan koperasi dalam ekonomi nasional untuk melengkapi jus ﬁca on norma f terlalu sering ditonjolkan.³⁷ Dari segi norma f masyarakat mungkin telah maklum  bahwa  koperasi  adalah  'tuntunan  kons tusional',  sesuatu  yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD 1945 dan oleh demokrasi ekonomi. Dengan terlalu ditonjolkannya aspek norma f ini sebagai suatu keterikatan nasional,  dak mustahil dapat menumbuhkan kebosanan atau dogma sme pasif. Dibawah ini akan dicoba suatu jus ﬁca on yang  dak  semata-mata  norma f.  Koperasi  merupakan  saka-
³⁷ Mencari Bentuk, Posisi dan Realitas Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia – Membangun Sri Edi Swasono,
Koperasi Sebagai Saka Guru Perekonomian Indonesia , Jakarta: UI Press, 1985, hlm. 158-159.
guru perekonomian nasional karena koperasi memiliki merits sebagai berikut: 1.  Koperasi  merupakan  wadah  penampung  pesan  poli k  bangsa  terjajah  yang miskin ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonominya dan oleh sistem ekonomi  penjajah.  Koperasi  menyadarkan  kepen ngan  bersama,  menolong diri  sendiri  secara  bersama  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  dan kemampuan  produk f.  Dengan  demikian  koperasi  menjadi  pen ng  sebagai organisasi perekonomian rakyat dalam perlawanannya terhadap penindasan sistem  modal  asing  kolonial  dan  pemerintah  kolonial.  Dibawah  penindasan modal raksasa asing, dengan pemerintah asing sebagai pelindung alamiahnya, seper   halnya  di  Indonesia  sekarang  ini,  dan  yang  hanya  menimbulkan kesengsaraan  dan  kemelaratan,  maka  halnya  sistem  penghidupan perekonomian  rakyat  yang  diorganisir  secara  koperasi  akan  dapat  melawan dengan berhasil. Koperasi adalah juga bentuk pengorganisasian perekonomian rakyat,  yang  dapat  memberikan  dasar-dasar  kokoh  kuat  bagi  pembangunan kembali ekonomi kita sebagaimana disampaikan dalam pidato inaugurasi Bung Ha a tahun 1926 untuk menjabat Ketua Perhimpunan Indonesia.
2.  Koperasi  adalah  bentuk  usaha  yang  dak  saja  menampung  tetapi  juga mempertahankan serta memperkuat iden tas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotong-royong akan tumbuh subur di dalam koperasi. Selanjutnya koperasi sendiri akan lebih terbangun dengan lebih menguatnya budaya itu.
3.  Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil. Kelompok ekonomi kecil adalah masalah makro, bukan masalah yang terpisah dalam kerangka perekonomian negara, baik secara kualitas maupun kuan tas. Dalam hubungan ini koperasi memupuk kekuatan ekonomi bersama antar yang lemah  untuk  menghadapi  kekuatan-kekuatan  besar  yang  merugikan  dan mema kan  yang  kecil-kecil.  Koperasi  di  sini  lebih  daripada  memupuk kemandirian  dan  meningkatkan  kemampuan  produk f  anggotanya  melalui swakarsa dan swadaya saja, tetapi terutama memupuk kesadaran ekonomi dan solidaritas.
4.  Sebagaimana ditetapkan dalam GBHN, koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak  sosial.  Sebagai  wahana  sosial-ekonomi  kesaka-guruan  koperasi bersifat menyeluruh (substan f makro) karena koperasi dapat hidup di dalam bangun-bangun usaha lain yang non-koperasi. Koperasi dapat hidup pula, baik di dalan bangun usaha swasta apakah itu PT, CV dan dalam instansi-instansi lain khususnya dalam instansi pemerintah.
5.  Koperasi  adalah  wahana  yang  tepat  untuk  merealisasi  ekonomi  Pancasila, terutama karena terpenuhinya tuntunan kebersamaan dan asas kebersamaan dan  asas  kekeluargaan.  Dapat  dikatakan  pula  bahwa  berjalannya  koperasi adalah kemakmuran yang berpihak kepada rakyat.
Konglomerasi  dak  melanggar  ja   diri  koperasi  itu  sendiri  untuk  menjadi raksasa bisnis. Dalam rumusan lain dinyatakan alasan mengapa koperasi cenderung menjadi usaha bonsai (cetak miring oleh penulis) di Indonesia. Hal ini sebenarnya ini bukan soal eksistensi koperasi, karena seja nya pembentukan koperasi merupakan pembentukan jenis usaha. Secara ﬁlosoﬁ, segala usaha yang ada di Indonesia adalah usaha yang lahir dengan asas kekeluargaan, bukan asas keluarga. Hal ini berar , usaha itu dapat berbentuk PT, CV, boleh juga koperasi, namun prinsipnya usaha bersama  dengan  asas  kekeluargaan.  Adanya  asas  kekeluargaan  dak  boleh menyebabkan  penumpukan  kekayaan  di  Indonesia  yang  beraneka  ragam  suku, bahasa, adat is adat, agama dan melimpah kekayaan alam. Tidak boleh juga ada kapitalisme  lahir  dan  tumbuh  bukan  karena  usaha  bersama  dengan  asas kekeluargaan.³⁸
Dari  pemahaman  tentang  Pasal  33  UUD  1945  dan  pengalaman  mengelola koperasi,  dak boleh ada kapitalisme yang lahir dan tumbuh bukan karena usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Sementara itu, yang terjadi selama ini adalah konglomerasi dan kapitalisme yang tumbuh bukan karena usaha koperasi. Pada k inilah perjuangan dan idealisme penulis tumbuh, meski orang merasa  dak senang karena memperjuangkan suatu bentuk usaha sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 agar  dak terjadi penumpukan-penumpukan aset pada sekelompok orang.
Untuk  mewujudkan  impian  tersebut  dapat  diwujudkan  dengan  mengambil langkah-langkah  strategis  dalam  upaya  membangun  koperasi  modern.  Misalnya dengan  membuat  kebijakan  ekonomi  kerakyatan  dengan  komposisi  saham  60% untuk pemilik modal, dan 40% untuk rakyat dan pemerintah; merevisi UU Koperasi yang berdaya saing.

## D.  Penutup
Dalam menghadapi persaingan ekonomi global saat ini maka pengingkatan kualitas kelembagaan  dan  organisasi  koperasi  agar  koperasi  mampu  tumbuh  dan berkembang secara sehat sesuai dengan ja  dirinya menjadi wadah kepen ngan bersama  bagi  anggotanya  untuk  memperoleh  eﬁsiensi  kolek f,  sehingga  citra koperasi menjadi semakin baik.³⁹ Dengan demikian, diharapkan kelembagaan dan organisasi  koperasi  di  ngkat  primer  dan  sekunder  akan  tertata  dan  berfungsi dengan baik, infrastruktur pendukung pengembangan koperasi semakin lengkap dan berkualitas, lembaga gerakan koperasi semakin berfungsi efek f dan mandiri, serta  prak k  berkoperasi  yang  baik  ( best  prac ces) semakin  berkembang  di kalangan  masyarakat  luas.  Untuk  itu  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas kelembagaan koperasi perlu dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
³⁸  Kartasapoetra, , Jakarta: PT Rineka Cipta. 2007 Koperasi Indonesia Penerbit , hlm. 46.
³⁹  Subandi, Op.cit ., hlm. 156-157.
1.  Penyempurnaan  undang-undang  tentang  koperasi  serta  peraturan pelaksanaannya.
2.  Peninjauan  dan  penyempurnaan  terhadap  berbagai  peraturan  perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi koperasi.
3.  Koordinasi dan pemberian dukungan dalam rangka penyempurnaan kurikulum pendidikan perkoperasian di sekolah-sekolah.
4.  Penyuluhan  perkoperasian  kepada  masyarakat  luas  yang  disertai  dengan sosialisasi contoh-contoh koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi.
5.  Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi.
6.  Pemberian dukungan untuk membantu perkuatan dan kemandirian lembaga gerakan koperasi.
7.  Pemberian  dukungan  dan  kemudahan  kepada  gerakan  koperasi  untuk melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi manajemen koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan anggota.
8.  Pemberian  dukungan  dan  kemudahan  untuk  pengembangan  infrastruktur pendukung  pengembangan  koperasi  di  bidang  pendidikan  dan  pela han, peneli an dan pengembangan koperasi, keuangan dan pembiayaan, teknologi, informasi, promosi dan pemasaran.
9.  Pengembangan sistem pendidikan, pela han dan penyuluhan perkoperasian bagi  anggota  dan  pengelola  koperasi,  calon  anggota  dan  kader  koperasi, terutama  untuk  menanamkan  nilai-nilai  dasar  dan  prinsip-prinsip  koperasi dalam  kehidupan  koperasi,  yang  mengatur  secara  jelas  adanya  pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah dan gerakan koperasi.
10.  Penyediaan  insen f  dan  fasilitasi  dalam  rangka  pengembangan  jaringan kerjasama usaha antar koperasi.
11.  Peningkatan  kemampuan  aparat  di  pusat  dan  di  daerah  dalam  melakukan penilaian dampak regulasi, kebijakan dan program pembangunan koperasi; dan
12.  Peningkatan  kualitas  penyelenggaraan  koordinasi  dalam  perencanaan, pengendalian,  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  dan  program pembangunan  koperasi  dengan  par sipasi  ak f  para  pelaku  dan  instansi terkait.
Koperasi mes  dilibatkan dalam se ap perencanaan dan pelaksanaan strategi pembangunan jangka panjang di Republik Indonesia. Misalnya, akumulasi modal usaha  koperasi  melalui  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah;  koperasi  dilibatkan dalam  pelaksanaan  usaha  strategis  dan  sektor  usaha  skala  besar  di  Republik Indonesia. Sektor-sektor usaha yang sangat pen ng bagi upaya menyejahterakan rakyat,  seper   industri,  manufaktur,  perdagangan,  jasa,  perbankan,

## Langkah Menuju Konglomerasi Koperasi di Indonesia
telekomunikasi,  angkutan  atau  transportasi,  dan  jasa  distribusi,  perlu  dikelola melalui koperasi-koperasi rakyat.
Menyusun  suatu  pemikiran  untuk  mengiden ﬁkasi  prakondisi  atau  syarat- syarat  yang  perlu  dipenuhi  agar  koperasi  benar-benar  dapat  menjadi  tulang punggung  atau  saka  guru  perekonomian  adalah  bagian  tersulit  dalam  masalah pembangunan koperasi.⁴⁰ Apalagi mengingat panjangnya dan luasnya pengalaman kegagalan-kegagalan  serta  terbatasnya  aneka  keberhasilan.  Beberapa  prakondisi yang dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut:
1.  Adanya  tekad  poli k  yang  kuat  dari  seluruh  pelaku  ekonomi  untuk melaksanakan pesan kons tusional menyusun ekonomi Pancasila;
2.  Berhasilnya  dipupuk  dan  di ngkatkan  kesadaran  akan  makna  koperasi  dan kesadaran untuk berkoperasi, sehingga koperasi bukan lagi merupakan usaha dari “atas” tetapi merupakan “gerakan spontan massa”. Hingga saat ini masih banyak koperasi didirikan karena perintah pejabat dan mencari fasilitas;
3.  Koperasi harus dapat masuk ke dalam perekonomian nasional secara integra f, sehingga  koperasi  dak  saja  menjadi  objek  pembinaan  ekonomi  tetapi  juga harus mampu menjadi subjek yang ikut menentukan kegiatan perekonomian secara  strategis.  Adanya  koperasi  harus  merupakan  kekuatan  yang diperhitungkan  oleh  bangun-bangun  usaha  lain,  koperasi  harus  mempunyai hubungan  interdepensi  yang  menentukan,  hubungan  itu  bukan  hubungan dependensi. Dengan kata lain, koperasi harus mempunyai ruang gerak seluas- luasnya. Koperasi harus meluas  dak saja dalam kuan tas dan kualitas secara tradisional,  tetapi  juga  secara  dimensional  menguasai  pula  sektor-sektor kegiatan  perekonomian  dalam  ngkatan  makro-ekonomi.  Pra-kondisi konsepsional demikian ini, tentu saja menuntut berbagai pra-kondisi teknis- prak s lebih lanjut. Di dalam banyak hal, secara  dak sadar koperasi melakukan “isolasi” terhadap ruang gerak dan ruang usahanya sendiri, baik yang berdasar pada teritori, ketentuan legal, kebijaksanaan, pola pikir maupun sikap protek f dari  pemerintah.  Isolasi  ini  menghambat  pengitegrasian  koperasi  ke  dalam perekonomian nasional;
4.  Dengan  semangat  kebersamaan  dan  kekeluargaan  sesuai  dengan  ekonomi Pancasila dalam skala makro ekonomi, dan mengedepankan prinsip kehidupan gotong-royong,  saling  menunjang  dan  saling  mengisi,  maka  sektor  koperasi yang dalam kenyataan masih lemah dan ter nggal dari sektor-sektor lainnya, harus  secara  intensif  mengalami  perkembangan.  Pengintegrasian  ini membutuhkan  suatu  proses  perjuangan,  namun  diharapkan  dengan  sistem pengaturan yang tepat oleh pemerintah dan kesadaran dari sektor-sektor non
koperasi, diharapkan proses tersebut  dak menemui rintangan yang mampu menimbulkan  potensi  kerugian  nasional  dalam  skala  tertentu.  Proses pengintegrasian ini diharapkan akan meningkatkan ketahanan nasional;
5.   Semua peraturan perundangan yang sejiwa dengan Pasal 33 UUD 1945 harus dilaksanakan  secara  sejajar  dan  beriringan,  sebaliknya  semua  peraturan perundangan yang bertentangan dengan jiwa dan penjabaran pasal 33 UUD 1945  khususnya  pembangunan  dan  pengembangan  koperasi  secepatnya dicabut;
6.    Koperasi harus dapat melaksanakan kebijaksanaan komersialnya secara cukup ﬂeksibel sebagaimana perusahaan swasta lainnya. Antara lain koperasi  dak hanya  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  di  bidang  komodi   tertentu  saja (tanpa kemungkinan diversiﬁkasi) dengan harga komodi nya yang ditentukan pula (oleh Pemerintah). Wilayah kerja koperasi pun sebaiknya  dak dibatasi. Pada hakikatnya pembatasan ini akan mengurangi kesempatan berpengalaman dan memagari peranan;
7.  Tersedianya  bantuan  teknis  dan  dapat  di ngkatkannya  kemampuan  teknis- operasional  koperasi.  Prakondisi  teknis  itu  melipu ,  antara  lain ﬁnansial/perkreditan,  keahlian  manajemen,  logis k,  dan  teknik  kerjasama (pendayagunaan  peranan  Dekopin).  Tidak  sedikit  kegagalan  koperasi  atau kemandengan  dalam  perkembangannya  semata-mata  karena  alasan  teknis operasional ini; dan
8.   Koperasi sebagai sektor kehidupan ekonomi yang masih lemah perlu mendapat perlindungan  sebagaimana  perlindungan  terhadap “infant  industries” yang diberikan  dengan  tetap  memberikan  persyaratan  yang  mendidik  dan memperhitungkan “ eﬃciency lost” yang terjadi.
Pilihan tak s untuk melibatkan koperasi modern pada berbagai bidang usaha strategis tersebut di atas sebetulnya telah dirin s oleh Inkud di penghujung abad ke- 20.⁴¹ Misalnya, koperasi memenangkan tender untuk distribusi pupuk ke petani- petani melalui koperasi. Untuk masuk ke sektor jasa keuangan dan perbankan, pada awal Oktober tahun 1999, Inkud melihat peluang koperasi untuk masuk ke Bank Duta. Rencana semula, Inkud akan menyun k dana segar ke bank BTO ( Bank Take Over) agar status Bank Duta menjadi bank rekapitulasi. Inkud tertarik untuk ikut memiliki  saham  di  Bank  Duta  karena  dalam  cetak  biru  ( blue  print) pengembangannya,  bank  tersebut  akan  diubah  menjadi  bank  pertanian. Rencananya, Inkud menyun k dana segar sekitar Rp100 milyar hingga Rp200 milyar ke Bank Duta. Namun, rencana itu gagal, karena Bank Duta memilih merger dengan Bank Danamon. Koperasi perlu memiliki akses ke sektor–sektor jasa keuangan dan

## Langkah Menuju Konglomerasi Koperasi di Indonesia
⁴¹  Irawan dan M. Suparmoko, , Yogyakarta: BPFE. 2008 Ekonomi Pembangunan
Penerbit , hlm. 56.
perbankan.  Dengan  demikian,  koperasi  dak  harus  bergantung  pada  pihak  lain dalam rangka pengadaan kredit untuk membiayai berjalannya usaha koperasi.
Koperasi  harus  dapat  melaksanakan  kebijaksanaan  komersialnya  secara ﬂeksibel  sebagaimana  perusahaan  swasta  lainnya.  Hal  ini  dimaksudkan  agar koperasi  dak  hanya  menyelenggarakan  kegiatan  usahanya  di  bidang  komodi tertentu  saja  tanpa  kemungkinan  diversivikasi  dengan  harga  komodi nya ditentukan oleh pemerintah. Wilayah kerja koperasi sebaiknya  dak dibatasi, sebab pada  hakikatnya  pembatasan  ini  akan  mengurangi  dan  memagari  peranan koperasi.⁴²
Fokus  pemerintah  lebih  pada  ekonomi  konglomerasi  akibatnya  ekonomi kerakyatan  terpinggirkan.  Koperasi  ditelantarkan  dan  ma   suri.  Usaha  koperasi kewalahan menghadapi masuknya produk-produk impor. Menurut keterangan ahli Sonny  Dewi  Judiasih  dalam  persidangan  uji  materil  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2012  tentang  Perkoperasian  pada  Mahkamah  Kons tusi  menyebutkan bahwa klub sepak bola FC Barcelona yang berasal dari Spanyol merupakan badan hukum koperasi untuk mendemonstrasikan bahwa konglomerasi koperasi bukanlah sesuatu yang mustahil. ⁴³

## Da ar Pustaka Buku
An  An  Chandrawulan, Hukum  Perusahaan  Mul nasional,  Liberalisasi  Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal , Penerbit Alumni,
Bandung, 2011.
Andjar Pachta W., dkk, Hukum Koperasi Indonesia , Penerbit Kencana, Jakarta, 2008. Bernhard Limbong, Pengusaha Koperasi, Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat , Penerbit Margaretha Pustaka, Jakarta, 2012. Djarkasih  Sa akusumah, Koperasi,  Prinsip-Prinsip  Dasar  Koperasi  dan  Konsep Kemitraan, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung, 2002.
G. Kartasapoetra, Praktek Pengelolaan Koperasi , Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta,
2013.
G. Kartasapoetra, dkk. Koperasi Indonesia , Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
Hendar  &  Kusnadi, Ekonomi  Koperasi ,  Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi
Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
Hendrojogi, Koperasi  Asas-Asas,  Teori,  dan  Prak k ,  Penerbit  PT  Raja  Graﬁndo
⁴²  Sri Edi Swasono, Op. cit. , hlm 153.
⁴³  Dapat dilihat dalam berita acara keterangan ahli dalam perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada Mahkamah Kons tusi.
Persada, Jakarta, 1997. Irawan & M. Suparmoko, Ekonomi Pembangunan , Penerbit BPFE, Jogjakarta, 2008. Jimly Asshiddiqie, Kons tusi Ekonomi , Penerbit Kompas, Jakarta, 2010 Jonker  Sihombing, Peran  Dan  Aspek  Hukum  Dalam  Pembangunan  Ekonomi , Penerbit Alumni, Bandung, 2010 Kartasapoetra, Koperasi Indonesia , Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2007. Man Suparman Sastrawidjaja, Aneka Hukum Dagang , Penerbit Alumni, Bandung,
1984.
Mohammad  Ha a, Membangun  Koperasi  dan  Koperasi  Membangun ,  In   Idayu Press, Jakarta, 1987.
Muslimin Nasu on, Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi , Penerbit PIP Publishing, Bandung, 2007.
Mustofa Kamal, Pengantar Ekonomi Perusahaan, Balai Penerbit UNDIP, Semarang, 1987. Nur S. Buchori, Koperasi Sariah , Penerbit Pustaka Aufa Media, Tangerang, 2012. Ninik Widiyan  & Sunindhia, Koperasi dan Perekonomian Indonesia , Penerbit PT
Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia , Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2000. Romli  Atmasasmita, Teori  Hukum  Integra f,  Rekonstruksi  Terhadap  Teori  Hukum Pembangunan  dan  Teori  Hukum  Progresif ,  Penerbit  Genta  Publishing,
Jogjakarta, 2012.
Sajogyo  (et.al.), Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat  Dalam  Kancah  Globalisasi , Penerbit Sains, Bogor, 2005. Sri  Edi  Swasono, Mencari  Bentuk,  Posisi,  dan  Realitas,  Koperasi  di  Dalam  Orde Ekonomi Indonesia , UI Press, Jakarta, 1985.
Sudarsono  &  Edilius, Koperasi  Dalam  Teori  &  Prak k ,  Penerbit  PT  Rineka  Cipta, Jakarta, 1992.
Sudarsono  &  Edilius, Manajemen  Koperasi  Indonesia ,  Penerbit  PT  Rineka  Cipta, Jakarta, 2010.
Pandji  Anoraga  &  Ninik  Widiyan , Dinamika  Koperasi ,  Penerbit  PT  Rineka  Cipta,
Jakarta, 2007.
Sukamdiyo, Manajemen Koperasi , Penerbit Erlangga, Semarang, 1996. Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia, Isu-Isu Pen ng,
Penerbit LP3ES, Jakarta, 2012.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian

## Langkah Menuju Konglomerasi Koperasi di Indonesia