## PERAN PIMPINAN TRADISIONAL DALAM PENGELOLAAN WILAYAH LAUT
(Kasus Desa Endokisi)

## Masyhuri lmron

## ABSTRACT
There  are  two  traditional leaders in  Endokisi,  i.e. Ondoafi and Dewan Adat.  Ondoafi is a head of ethnic,  and Dewan Adat is a coordinating  board between ondoajies, religion  leader  (church leader)  and formal leader (Kepala Desa). The  traditional leader have  a great role  to  manage marine  ecology in  Endokisi.  They decide  on  regulations  about  the  system  of marine  resources exploitation,  allowance process for  exploitation,  and decide  on sanctions  for  the  collision  of  regulation  for  marine  area management.
Regulations about the system of marine resources exploitation is not only related to  the  claim  of marine  area  ownership  and the rule of using marine  ecology,  but is also  related with  the  use  of non  traditional  exploitation  gears  and  the  kinds  of marine resources prohibited  to be caught.  Related with this,  regulations also  decide  that  the  allowance  process  should  be  done  by fisherman  who  exploitate  marine  resources  in  that  area,  and decide on sanctions for the collision.
To  decide  a  rule  in  marine  area  management,  many ondoafies meet and discuss with church leadesr and Kepala Desa. The  task of  chruch  leader  and kepala  Desa are  to  give  inputs  and considerations for ondoafies about marine ecology rules that will be decided  Based on those  considerations ondoafies will decide wether the  rules will be applied or not.  So a rule should be based on  the  agreement  between ondoafi and Dewan  Adat, to  give permission for other people to exploitate marine resources in the marine area of Endokisi,  deciding on the allowance given by the ondoafi owner  of marine  area,  by  agreement  of his  people. Ondoafi provide information  about his desition  to Dewan Adat,
and  Dewan  Adat  provide  information  to  the  owner  of the resources  to  be  exploitated in  that  area,  via  kepala  Desa. To determinion  sanctions for  the  violater  of regulations  of,  three elements  of Dewan  Adat  are  discussed  to  decide  the  kind  of sanction will be done.

## Pendahuluan
S ebagai negara kepulauan dengan wilayah laut sekitar dua pertiga dari keseluruhan  luas  wilayah,  laut di Indonesia  memiliki  fungsi  yang sangat penting.  Di  samping  sebagai  sarana transportasi  dan  sarana pemersatu  antar  pulau-pulau di Indonesia,  wilayah  laut  juga  memiliki berbagai  potensi  sumberdaya  laut  yang  sangat  besar,  baik  berupa ikan dengan berbagai jenisnya, udang,  kerang,  kepiting terumbu  karang,  rumput laut, maupunjenis-jenis sumberdaya laut yang lain (Anugerah Nontji,  1986: 4).  Keseluruhan  potensi  sumberdaya  laut  tersebut  pada  dasarnya  adalah potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menyadari  berbagai  potensi  kekayaan  alam  yang  terkandung di dalam  laut  itulah maka sampai  dengan  saat ini, berbagai  upaya  telah dilakukan pemerintah  untuk mengamankan wilayah  laut.  Upaya  itu  antara lain  dilakukan dengan  cara mengintensifkan  patroli-patroli  laut.  Sementara untuk melindungi  wilayah  laut dari kerusakan,  pemerintah  juga  telah membuat berbagai peraturan perundangan, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah  propinsi  dan  Kabupaten,  yang  melarang  penggunaan  peralatan tertentu  untuk  menangkap ikan, seperti  bahan  peledak  dan  potassium.  Di samping itu, pemerintah juga telah melarang penangkapan ·sumberdaya laut  · tertentu,  seperti ikan napoleon  dan  penambangan  karang  dalam  jumlah tertentu,  untuk  melindungi  sumberdaya  tersebut dari kepunahan  dan kerusakan.
Walaupun  berbagai  upaya  telah dilakukan, namun  karena  luasnya wilayah  laut di satu  pihak,  dan  kurangnya  petugas  yang  hams mengamankan wilayah laut di lain pihak, maka pencurian sumberdaya laut masih sering terjadi,  baik pencurian oleh nelayan dari daerah  lain  maupun oleh  nelayan-nelayan · asing.  Begitu  pula  penggunaan  bahan  peledak  dan potassium  untuk  menangkap ikan, serta  penangkapan ikan napoleon dan
penambangan  karang  secara  berlebihan.  Apalagi  jika  wilayah  laut  itu berada di daerah yang terpencil, jauh dari ibukota Kabupaten atau Propinsi.
Penggunaan alat-alat tangkap  yang dilarang,  serta penangkapan clan pengambilan sumberdaya yang dilindungi,  jelas merugikan pemerintah clan nelayan,  karena  berakibat  pada  rusaknya  lingkungan  laut,  yang  dapat mengakibatkan  punahnya sumberdaya yang  ada di  dalamnya.  Dilihat  dari segi  ekonomi,  pencurian  sumberdaya  laut  juga  merugikan  pemerintah, karena tanpa adanya ijin  penangkapan berarti  pemerintah kehilangan dana retribusi  yang  seharusnya  dibayarkan  pada  saat pengajuan  ijin  dilakukan. Bagi  nelayan  lokal,  pencurian  sumberdaya laut secara tidak  langsung juga telah  merugikan  mereka,  karena  harus  bersaing  dengan  nelayan-nelayan dari  luar,  yang  cenderung  mempunyai  teknologi  penangkapan  yang  relatif lebih baik.  Berdasarkan hal tersebut, untuk mengamankan wilayah laut baik dari  kerusakan  maupun  dari  pencurian,  yang  diperlukan  tentunya  adalah bukan  hanya  mengandalkan  pada  tanggung jawab  pemerintah,  melainkan juga  partisipasi  seluruh  masyarakat,  terutama  yang  bertempat  tinggal  di sekitar wilayah pantai.
Dalam tulisan ini akan  dikemukakan  bagaimana  peranan  pimpinan informal dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk mengamankan wilayah  laut. clan melindunginya  dari  kerusakan,  dengan  mengambil  studi kasus  di  desa  Endokisi,  Kecamatan  Demta,  Kabupaten  Jayapura,  Irian Jaya.  Kasus  pengelolaan  wilayah  laut  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di desa Endokisi itu  sangat menarik,  karena di  samping lokasi  desanya  yang langsung  berdekatan  dengan  wilayah  laut,  yaitu  di  pinggiran  teluk  Tanah Merah clan berdekatan  dengan  lautan  Pasifik,  pantai  utara  Jayapura,  juga memunjukkan  bagaimana  peran aktif yang  dilakukan  oleh  masyarakat dalam  mengelola  wilayah  laut,  dengan  melibatkan  berbagai  potensi  sosial yang ada di  desa mereka,  baik yang  berkaitan  dengan  pengaturan  wilayah penangkapan, pengaturan alat tangkap clan pengaturan tentang sumberdaya laut yang boleh ditangkap.

## Kepemimpinan Tradisional di Endokisi
Sebagaimana  halnya  masyarakat  Irian  pada  umumnya,  yang penduduknya terdiri  dari  suku-suku,  begitu  pula  halnya  dengan  penduduk Endokisi.  Bagi  masyarakat  Endokisi  konsep  kesukuan  itu  masih  dipegang
sangat  kuat,  sehingga  konsep  saudara  pada  masyarakat  Endokisi  bukan hanya mengacu pada saudara satu ayah satu ibu, melainkan diperluas pada saudara satu suku.
Pada  saat  penelitian  dilakukan  (tahun  1994),  di  wilayah  Endokisi terdapat  sembilan  suku,  yaitu:  suku  Demena,  Mattiseray,  nerokepouw, Yarisitouw,  Oyoitouw,  Demetouw,  Kereway,  Karuway dan suku Yangroseray.  Setiap  suku  dipimpin  oleh seorang  ketua  suku,  yang  disebut ondoaji. Dengan demikian di desa Endokisi terdapat sembilan ondoaji.
Untuk  menyatukan  suku-suku  yang  ada  di  Endokisi,  para  kepala suku  itu  kemudian  bergabung  dalam  satu  kelompok  besar  yang  juga dipimpin  oleh  seorang ondoaji. Untuk  membedakan ondoaji yang merupakan  gabungan  dari  beberapa  kepala  suku  dengan ondoaji yang merupakan  ketua  suku, maka ondoaji yang  pertama  disebut  sebagai ondoaji besar, sedangkan ondoafi yang kedua disebuat ondoaji kecil. Baik ondoaji besar  maupun ondoaji kecil,  diangkat  berdasarkan keturunan,  dari anak laki-laki  dari ondoafi yang  terdahulu.  Sedangkan penggantian  seorang ondoaji hanya  terjadi  apabila ondoaji yang  lama sudah  meninggal.  Melihat  pada  sistem  pengangkatan  ketua  suku  tersebut maka paling  tidak  ada  dua makna yang  bisa  diambil.  Pertama  adalah pengangkatan  ketua  suku  tidak  didasarkan  pada  prestasi  yang  dilakukan oleh seorang anggota masyarakat.  Dengan demikian mengacu  pada konsep kepemimpinan  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Weber, maka kepemimpinan suku itu lebih didasarkan pada ascribe status. Makna kedua adalah  sistem  pengangkatan  ketua  suku  itu  menyiratkan  adanya diskriminasi  jenis  kelamin.  Akibatnya  adalah  jika  seorang ondoafi meninggal dan hanya mempunyai anak perempuan, maka anak  perempuan itu  tidak dapat menggantikan  posisi  orang  tuanya  sebagai ondoaji, betapa pun pandainya anak perempuan  itu.  Oleh  karena itu  sebagai  penggantinya adalah anak laki-laki  dari  saudara laki-laki  yang tertua.dari ondoafi yang telah  meninggal.  Hal yang  sama juga berlaku jika ondoafi  yang  meninggal itu tidak memiliki anak.
Apabila  dilihat  dari  sejarah  perkembangannya,  desa  Endokisi merupakan  gabungan  dari  dua  kampung  yang  berbeda,  yaitu  kampung Bona dan kampung  Kantumilena.  Oleh  karena  masing-masing  kampung diwakili  oleh  satu ondoaji besar yang  membawahi  beberapa ondoaji kecil
yang  ada  di  dalamnya,  oleh  karena  itu  di  Endokisi  juga  terdapat  dua ondoafi besar, yaitu ondoafi Bona dan ondoafi Kantumilena.
Terdapat suatu struktur kepemimpinan adat di  dalam  ondoafi, yang masing-masing  status  di  dalam  struktur  itu  merniliki  peran  yang  berbeda dalam  membantu  pelaksanaan  pekerjaan  yang  harus  dilakukan  oleh ondoafi. Adapun struktur di bawah ondoafi itu adalah yang disebut Yarona dan  Sasemana.  Yarona adalah tangan kanan ondoafi, yang  mempunyai tugas  untuk  mengumpulkan  para warga jika diperlukan  oleh  ondoafi,  dan menyampaikan  kepada  para  warga  jika  ada  berita-berita  yang  perlu disampaikan oleh ondoafi. Adapun sasemana dibedakan menjadi dua, yaitu sasemena umum  dan  sasemana  khusus.  Sasemena  umum  bertugas mengurusi  prasarana umum  yang  ada di  wilayah  ondoafi,  seperti  pipa air dan  dan  jembatan.  Adapun  sasemena  khusus  mempunyai  tugas  untuk mengurusi  barang-barang  khusus  milik  ondoafi,  seperti  alat-alat  khusus untuk menangkap babi dan manik-manik
Di  bawah  ondoafi  kecil  masih  terdapat  satu  kepemimpinan  adat, yang  disebut  kepala  keret,  yang  mengetuai  suku  yang  lebih  kecil  yang merupakan  bagian dari  suku  yang  besar. 1 Sebagaimana halnya  ondoafi, masing-masing  kepala  keret  dalam  melaksanakan  tugasnya  juga  dibantu oleh  seorang  Yarona  dan dua orang sasemena,  yaitu  sasemena umum dan khusus.  Sebagaimana  pengangkatan  seorang  ondoafi,  pengangkatan yarona, sasemana maupun keret-keret juga didasarkan pada keturunan dari anak laki-laki dari ondoafi yang terdahulu, yang telah meninggal.
Dengan  konsep  kesukuan  yang  berpuncak  pada  kepemimpinan ondoafi besar  tersebut maka  menyiratkan  bahwa  masyarakat  Endokisi adalah  suatu  keluarga  besar.  Oleh  karena  itu maka  untuk  mengefektifkan segala  urusan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dalam  satu  desa, masyarakat Endokisi  membuat pembagian kerja di  antara suku-suku  itu  di dalam  mengurusi  permasalahan  desa,  sehingga  setiap  suku  di  Endokisi memiliki  tanggung  jawab  dan  tugas  masing-masing.  Suku  Mattiseray, Demena,  Yangroseray,  Karuway dan  nerokepuw misalnya,  memiliki  tugas dalam  bidang  ekonomi.  Suku  Demetouw  dan  Oyoitouw  dalam  bidang keamanan,  dan suku Kereway dan Y arisitouw dalam bidang sosial budaya.
1 Di  dalam  suku yang besar terdapat beberapa suku yang  kecil- kecil,  yang disebut keret. Jadi satu suku bisa terdiri dari beberapa keret.
Jntuk mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa suku yang memiliki tugas rang sejenis, ditunjuk satu suku sebagai koordinatomya.  Koordinator untuk cegiatan  sosial  budaya  adalah  suku  Kereway,  dan  untuk  kegiatan  bidang ~konorni dan keamanan suku Demena.
Masyarakat  Endokisi juga  membedakan  kegiatan  ekonorni  menjadi :iga, yaitu  ekonorni  darat,  laut  dan  ekonorni  yang  bersifat  umum,  yaitu neliputi darat dan laut sekaligus.2  Sebagai  penanggungjawab  dari  masing- nasing  kegiatan  ekonorni  itulah maka di  setiap  bidang  ekonorni  ditunjuk >atu  suku yang menjadi koordinatomya.  Koordinator ekonorni  darat adalah >uku Y angroseray, ekonorni laut suku Nerokepouw,  dan ekonorni darat dan laut  sekaligus  ditangani  oleh  tiga  suku,  yaitu  Demena,  Mattiseray  dan Karuway.  Adapun  untuk  menangani  ekonorni  laut  terdapat  pembagian tugas lagi di  antara  suku-suku  tersebut.  Suku  Karuway  dan  Nerokepouw memiliki  tugas  untuk  mengurusi  arus  laut,  dan  suku  Demena  dan Mattiseray memiliki tugas untuk memanggil ikan.
Dalam  kegiatan  sosial,  para  pimpinan  tradisional  tersebut  (para ondoafi, baik ondoafi besar maupun kecil)  bekerja sama dengan  pimpinan formal (pemerintah  desa)  dan  pimpinan  agama  (pimpinan  gereja),  yang diwujudkan  dalam  bentuk  suatu  badan,  yang  disebut  Dewan  Adat.  Tugas Dewan  Adat adalah  berkaitan  dengan  masalah-masalah  yang  menyangkut adat,  seperti  perkawinan,  pengangkatan  kepala  suku,  permasalahan  tanah dan laut.  Dewan  Adat ini dibentuk  tahun  1986,  dengan  tujuan  di  samping untuk  menangani  masalah-masalah  adat juga untuk  menjembatani  antara kepentingan pemerintah dan masyarakat.
Di  dalam Dewan Adat peran  para ondoafi  lebih  dorninan  dari  pada kedua unsur pimpinan yang lain.  Pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan  seluruh  warga  harus  dibicarakan  dalam  Dewan  Adat,  dan fungsi  kedua  pimpinan  yang  lain adalah memberi  masukan  kepada  para ondoafi. Berdasarkan masukan tersebut para ondoafi mengambil keputusan yang  disampaikan  kepada  Dewan  Adat.  Di  dalam  Dewan  Adat,  para ondoafi  juga memiliki  kedudukan  yang  sama.  Oleh  karena  itu  keputusan yang  diambil  hanya  bisa  dianggap  sah  apabila  telah  mendapatkan
2 Ekonomi  darat  khusus  berkaitan  dengan  bidang  pertanian,  dan  ekonomi laut  khusus  berkaitan  dengan  bidang  perikanan.  Ekonomi  darat  dan  laut sekaligus  antara  lain  berkaitan  dengan  pemasaran,  baik  hasil  dari  laut maupun basil darat.
persetujuan dari seluruh ondoaji. Apabila  salah  satu dari ondoaji tidaJ. menyetujui, maka keputusan tidak dapat dilaksanakan.
Pemilikan Wilayah Laut
Sebagai  masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di  dekat  pantai,  ti<.hl mengherankan jika masyarakat Endokisi juga menggantungkan  kehidupan· nya dari memanfaatkan  sumberdaya  laut  yang  ada  di  dekat  desa  mereka. Berkaitan  dengan  kegiatan  mengeksploitasi  sumberdaya  laut  itulab masyarakat Endokisi  membedakan wilayah  laut  menjadi  tiga  bagian,  yang mengacu  pada  konsep  pemilikan  yang  bersifat  komunal.  Ketiga  wilayab laut  itu  adalah  (1) laut milik  suku,  (2)  laut milik desa dan  (3)  laut bebas. Laut milik suku  adalah wilayah laut yang diklaim pemilikannya oleh empat suku  yang  ada di  Endokisi,  yaitu  suku  Mattiseray,  Nerokepouw,  Kereway dan suku Demena. Di antara keempat suku tersebut, suku Demena memiliki wilayah laut yang paling luas.
Ada  suatu  legenda  yang  berkembang  di  masyarakat,  yang  melatar- belakangi  pemilikan  wilayah  laut  oleh  empat  suku  tersebut.  Legenda  itu berkaitan  erat  dengan  sejarah  perkembangan  pemukiman  di  desa  itu. Menurut  beberapa  informasi  yang  diterima  dari  masyarakat  setempat, penduduk yang  pertama kali  tinggal  di  Endokisi  adalah  orang- orang  yang berasal dari suku  Demena,  kemudian  disusul  oleh  orang dari suku-suku yang lain.  Oleh karena itu semua wilayah laut yang ada pada asalnya hanya dimiliki oleh suku Demena.
Pemilikan wilayah laut oleh suku  Karuway dapat terjadi  disebabkan adanya  hubungan  perkawinan  antara warga  suku  Karuway  dengan  warga suku Demena.  Akibat dari perkawinan itu maka suku Demena memberikan sebagian dari wilayah  lautnya  kepada  suku  Karuway.  Pemilikan  wilayah laut  oleh  suku  Mattiseray  dan  Nerokepouw  terjadi  karena  suku-suku  itu berusaha merampas wilayah laut milik suku Demena dengan menggunakan magis (hobatan). Pemberian  sebagian  wilayah  laut  oleh  Suku  Demena kepada  kedua  suku  tersebut  dilakukan  agar  tidak  mendapatkan  gangguan magis dari kedua suku itu.
Walaupun  dalam  perkembangannya  kemudian  beberapa  suku  yang lain juga terlibat  perkawinan  dengan  suku  Demena,  namun  mereka  tidak diberi  bagian  wilayah  laut.  Hal ini disebabkan  wilayah  laut milik suku
Demena  dianggap  sudah tidak  mungkin  untuk  dibagi-bagi  lagi.  Sebagai ~antinya, suku-suku yang lain itu diberi hak untuk menangkap sumberdaya laut  di  wilayah  suku  Demena,  dengan  alat  tangkap  yang  terbatas,  yaitu pancing,  panah dan tombak (kelawai). Hak yang sama kemudian  diberikan pula  kepada  suku-suku  tersebut  oleh  ketiga  suku  yang  lain  yang  telah mendapatkan bagian wilayah  laut dari suku Demena.
Pemberian hak  penangkapan  (walaupun  dengan  alat  tangkap  yang terbatas)  tersebut  bukannya  tanpa  tujuan.  Mengingat  ketergantungan masyarakat  terhadap  sumberdaya  laut  cukup  tinggi,  maka  kemungkinan terjadinya  konflik  antara  suku  pemilik  dengan  suku-suku  yang  bukan pemilik  sangat  besar.  Oleh  karena  itu maka pemberian  hak  tangkapan tersebut  tampaknya  merupakan  strategi  yang  dilakukan  oleh  suku-suku pemilik  untuk  menghindari  timbulnya  konflik  antar  suku,  akibat  rebutan wilayah penangkapan.
Melihat  pada  legenda  perkembangan  pemukiman  di  Endokis1 tersebut, maka dapat  dimengerti jika suku  Demena  memiliki  wilayah  laut yang  paling  luas.  Di  samping  itu,  oleh  karena  suku  Demena pada asalnya merupakan  pemilik  tunggal  wilayah  laut  di  Endokisi, maka suku  Demena juga mendapatkan sebutan sebagai suku laut.
Wilayah laut milik  suku-suku  itu memiliki  batas-batas yang sifatnya alami,  yaitu  ditandai  oleh  tanjung,  pohon  maupun  sungai  di  pinggir  laut. Wilayah laut milik suku Karuway dibatasi oleh tanjung Maphia dan tanjung Sendei,  milik suku Demena oleh tanjung  Sendei dan pasir putih, milik  suku Mattiseray  oleh  pasir  putih dan  sungai,  dan  wilayah  laut  milik  suku Nerokepouw dibatasi oleh sungai dan tanjung yang berbatasan dengan desa Senamay.  Batas  wilayah  laut yang  ada di  darat  itu  kemudian  ditarik  garis imajiner ke tengah laut, sampai dengan tempat terumbu karang (ref).
Di  samping  wilayah  laut  milik  suku,  masyarakat  Endokisi  juga mengenal  wilayah  laut  milik  desa,  yaitu  berupa  gabungan  antara  wilayah laut  yang  dimiliki  oleh  keempat  suku  tersebut.  Masyarakat  menyebut wilayah  itu  milik  desa hanya pada  saat mereka  berhadapan  dengan  orang dari  desa yang  lain.  Oleh  karena  itu  batas  wilayah  laut  milik  desa  adalah sesuai dengan batas wilayah desa, yang ditarik garis imajiner ke tengah laut.
Laut  bebas  adalah  laut  di  luar wilayah  milik  suku dan  milik  desa. Disebut  laut  bebas  karena tidak  dimiliki  juga  oleh  desa-desa  yang  lain. Karena  dianggap  laut  bebas,  semua  orang  boleh  mengeksploitasi
sumberdayanya.  Meskipun  demikian  masyarakat  mengetahui  bahwa  yang mereka  sebut  laut  bebas  sebetulnya ada perniliknya,  yaitu  pemerintah. Dengan  demikian  yang  disebut  laut  bebas  tersebut  sangat  disadari  oleh masyarakat bahwa wilayah itu bukanlah wilayah yang tanpa  pernilik.

## Pengelolaan Lingkungan Laut
Pengelolaan wilayah  laut yang  dilakukan  oleh  masyarakat  Endokisi pada  dasarnya  merupakan  kosekwensi  lebih  lanjut dari klaim  pernilikan wilayah  laut  yang  dilakukan  mereka.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh Akimichi  ((1991),  di  dalam  hak-hak  kepernilikan (property  rights) terkandung  makna  bukan  hanya  sekedar  memiliki (to  own),  melainkan juga  memasuki (to  access),  dan  memanfaatkan  (to  use).  Adapun konotasi  memiliki,  memasuki  maupun  memanfaatkan  itu  tidak  hanya mengacu  pada wilayah  penangkapan (fishing  ground),  melainkan juga pada teknik-teknik  penangkapan,  peralatan yang  digunakan  (teknologi) atau  bahkan  sumber  daya  yang  ditangkap  dan  dikumpulkan.  Sesuai dengan  pandangan  Akimichi  itulah  maka  pengelolaan  wilayah  laut  di Endokisi  diwujudkan  dalam  bentuk  pengaturan  wilayah  penangkapan, pengaturan  alat  tangkap  clan  pengaturan  tentang  sumberdaya  laut  yang boleh ditangkap.
Pada  asalnya  pengelolaan  wilayah  laut  di  Endokisi  itu  dilakukan sangat ketat,  yaitu orang dari lain suku sama sekali tidak boleh menangkap ikan clan  sumberdaya laut lain di  wilayah rnilik  suku yang lain.  Akan tetapi dalam  perkembangannya  kemudian, pengaturannya  lebih  longgar. Walaupun  pernilikan  oleh  suku  tetap  diakui,  namun  orang  dari  luar  suku boleh  menangkap  ikan  di  wilayah  rnilik  suku  lain,  dengan  peralatan  yang terbatas,  yaitu pancing, tombak clan panah. Hanya ketiga alat tersebut yang dibolehkan,  sebab  ketiganya  dianggap  mempunyai  tingkat eksploitasi  yang rendah, clan tidak akan merusak lingkungan laut.
Aclanya ketentuan bahwa orang dari lain suku boleh menangkap ikan di wilayah  laut rnilik  suku  lain,  walaupun dengan  peralatan  yang  terbatas, menimbulkan  pertanyaan  berkaitan  dengan  fungsi  pernilikan  itu  sendiri. Berdasarkan konsep  pernilikan,  sumberdaya yang  berada di  dalam wilayah laut suatu suku tentunya hanya boleh diambil oleh suku yang bersangkutan.
Apabila  orang  dari  lain  suku  temyata  boleh  menangkap  sumberdaya tersebut;· maka tentunya ada alasan tertentu yang mendasarinya.
Alasan itu adalah masyarakat menyadari bahwa tidak semua suku di Endokisi  memiliki  wilayah  laut,  dan  tidak  semua  suku  memiliki  luas wilayah  laut yang  sama.  Oleh  karena  itu  jika suku  yang  lain  sama  sekali tidak boleh menangkap ikan di wilayah laut milik suatu suku, dikhawatirkan akan menimbulkan  kecemburuan  sosial  yang  dapat  memicu  timbulnya konflik.  Untuk menghindari terjadinya konflik antar suku,  maka solidaritas sebagai  sesama  warga  lebih  dikembangkan  dalam  kegiatan  kenelayanan. Adanya  solidaritas  tersebut,  keadilan  (equity)  dalam  pemanfaatan sumberdaya laut juga dapat diwujudkan,  sehingga suku yang tidak memiliki wilayah  laut  tetap  bisa  melaut,  walaupun  dengan  alat  tangkap  yang terbatas.
Oleh karena laut milik desa adalah gabungan dari wilayah laut milik suku,  maka  pengaturan tentang  pemanfaatan  wilayah  laut yang  dilakukan oleh  suku juga dilakukan  oleh  desa.  Bedanya,  di  wilayah  laut  milik  suku pelanggaran terhadap hal itu  harus  mendapatkan  ijin  lebih  dulu  dari  ketua suku  pemilik.  Sementara pada  laut milik desa, 3 ijin  itu  dilakukan  melalui DewanAdat.
Pada  laut  milik  desa,  semua  nelayan  dari  luar  desa  tidak  boleh menangkap ikan dan  sumberdaya  laut  lain  di  wilayah  laut  desa  Endokisi, kecuali  ada  izin  lebih  dulu.  Izin  itu  berlaku  baik  pada  penangkapan menggunakan  alat tradisional  yaitu  pancing,  panah  dan  tombak,  inaupun dengan alat tangkap yang lain, seperti jaring dan sero.
W alaupun ada ketentuan harus  ada  izin,  namun  ketentuan  itu  tidak berlaku bagi orang luar desa yang mereka anggap masih keluarga,  dan alat tangkap yang digunakan adalah salah satu dari ketiga alat tangkap tersebut. Yang mereka sebut keluarga  itu  bukan  hanya yang  mempunyai  hubungan perkawinan  dengan  orang  Endokisi,  melainkan  juga  meliputi  keseluruhan orang Irian dari desa-desa tetangga.
Penangkapan  oleh  orang  dari  desa  tetangga  yang  tidak  perlu mengajukan  ijin  adalah  penangkapan  yang  dilakukan  secara  perorangan. Jika  penangkapan  itu  dilakukan  secara  bersama-sama,  walaupun
3 Masyarakat  menyebut  laut  milik  desa  adalah  khusus  jika  berhadapan dengan  orang dari luar  desa.  Jika  berhadapan  dengan  orang  yang  satu desa,  mereka tetap menyebut laut milik suku.
menggunakan  alat  tangkap  tradisional,  tetap  diharuskan  mengajukan  ijin lebih  <lulu  kepada  dewan  adat.  Penangkapan  secara  bersama- sama  oleh orang luar desa  itu  biasanya dilakukan  apabila mereka membutuhkan ikan dalam jumlah yang  banyak  untuk  keperluan  acara tertentu,  dan  kebutuhan ikan itu tidak dapat dipenuhi oleh penangkapan dari wilayah lautnya sendiri. Pengelolaan wilayah laut di  Endokisi juga diwujudkan dalam bentuk larangan penangkapan sumber daya laut tertentu yang dianggap sudah tidak banyak populasinya.  Beberapa sumberdaya laut yang tidak boleh ditangkap adalah lobster (panulirns),  teripang  (nolothuroidea)  dan bialola  Larangan itu  bukan  hanya  berlaku  bagi  orang  luar  desa  yang akan mengeksploitasi sumberdaya  laut  di  wilayah  Endokisi,  melainkan  juga  berlaku  bagi penduduk  Endokisi.  Bahkan  suku- suku  pemilik  wilayah  laut  di  Endokisi juga  tidak  dibolehkan  menangkap  sumberdaya  tersebut,  walaupun  di wilayah laut miliknya.
Larangan  penangkapan  ketiga  jenis  sumber  daya  tersebut  pada asalnya bukan berasal dari adat, melainkan dari himbauan yang dikeluarkan oleh  Yayasan  Pengembangan  Masyarakat  Desa  (YPMD),  yaitu  sebuah lembaga  swadaya  masyarakat  (LSM)  yang  berkedudukan  di  Jayapura, yang  menjadikan  desa  Endokisi  sebagai  salah  satu  desa  binaaannya. Penerimaan masyarakat terhadap  himbauan tersebut  secara tidak  langsung menunjukkan tingkat kesadaran  masyarakat tentang  pentingnya  pelestarian sumber daya laut.
Kesadaran  tentang  pentingnya  pelestarian  sumber  daya  laut  itu disebabkan  pandangan  mereka  bahwa  laut  merupakan  ladang  kehidupan mereka  sehari-hari.  Sebagai  ladang  kehidupan  maka  sumber  daya  laut harus  dipertahankan  kelestariannya,  sehingga  dapat  dirnanfaatkan  tidak hanya oleh mereka melainkan juga oleh anak cucu mereka kelak.  Atas dasar pandangan  seperti  itu maka masyarakat  juga  menerima  larangan penangkapan  ketiga  sumber  daya  tersebut,  dan  dijadikan  sebagai  aturan tidak  tertulis  yang  disetujui  bersama  oleh  seluruh  warga.  Meskipun demikian,  penerapan  larangan tersebut tidak  berlaku  mutlak.  Penangkapan ketiga jenis  sumberdaya tersebut tetap  dibolehkan  asal  untuk  kepentingan bersama  warga  desa,  dan  atas  persetujuan  bersama.  Di  samping  itu, masyarakat  juga  dibolehkan  menangkap  lobster  misalnya,  apabila  hanya sekedar untuk dimakan.
Penerimaan larangan penangkapan ketiga jenis sumber daya tersebut uga  didukung  oleh  pengetahuan  masyarakat  mengenai  manfaat  sumber laya laut tertentu yang tidak boleh ditangkap,  yang  diperoleh  dari  YPMD. Jdang karang rnisalnya,  tidak  boleh  ditangkap  karena  dapat  membuat ubang-lubang di dasar laut yang dangkal,  yang dapat digunakan ikan-ikan mtuk  bennain  dan  bertelur.  Karena  itu  dengan  banyaknya  udang  akan nemudahkan nelayan menangkap ikan di wilayah perairan itu.
Begitu pula teripang.  Berdasarkan informasi  yang disampaikan oleh fPMD,  masyarakat  mengetahui  bahwa  teripang  dapat  melindungi  ikan- kan,  sehingga  tempat  yang  banyak  teripangnya maka akan  banyak  pula kannya.  Bagi masyarakat Endokisi,  walaupun  larangan  untuk  menangkap :eripang ini merupakan  hal  yang  barn,  namun  sebelumnya  mereka  juga idak  pernah  menangkap  teripang. Ini disebabkan  kebiasaan  masyarakat ~dokisi yang  tidak  pernah makan teripang  semenjak  nenek  moyang nereka.
Tidak jelas apa manfaat  bialola  bagi  pelestarian  sumber  daya  laut rang  lain.  Masyarakat  hanya  mengetahui  bahwa daging bialola  enak limakan. Akan tetapi,  oleh  karena  mereka  mendapatkan  informasi dari fPMD  bahwa  di  wilayah  perairan  teluk  Tanah  Merah  itu  tidak  banyak Jopulasi  bialola, maka dikhawatirkan  dengan  penangkapan  yang  terus- nenerus  binatang  itu  akan  tidak  ada  lagi  di  wilayah  perairan  mereka. K.ekhawatiran  tentang  punahnya  bialola  itulah  yang  mendorong  mereka mtuk menerima himbauan YPMD tersebut.
W alaupun  peraturan-peraturan  yang  ada  mengenai  pengelolaan .vilayah  laut  itu  disertai  ancaman  sanksi,  namun  pelanggaran  terhadap Jengelolaan  wilayah  laut  kadang-kadang  masih  terjadi  di  Endokisi. Pelanggaran  itulah  yang  kadang  mengakibatkan  terjadinya  kon:flik  antara nasyarakat  Endokisi  dengan  pihak  pelanggar.  Pelanggaran-pelanggaran :ersebut dapat digolongkan menjadi  dua,  yaitu pelanggaran yang  dilakukan Jleh orang Endokisi sendiri, dan yang dilakukan oleh orang luar Endokisi. Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  orang  Endokisi  sendiri  itu  antara lain  dalam  bentuk  penangkapan  lobster  ijin.  Oleh  karena  kegiatan  itu :liketahui oleh masyarakat, maka pelanggar itu  ditegur dan disuruh berjanji mtuk tidak mengulangi lagi.
Pelanggaran  oleh orang  luar  desa dilakukan  oleh  para nelayan  dari Semi, yaitu menangkap ikan  dengan  menggunakan  bahan  peledak.
Pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  Semi  itu  tergolong  berat, karena  di  samping  menggunakan  bahan  peledak,  mereka  juga  tidak mengajukan ijin penangkapan terlebih <lulu kepada desa.
Sebagai reaksi atas pelanggaran, maka masyarakat mengejarnya dan menyita  ikan hasil tangkapannya  untuk  dibagi- bagi  kepada  masyarakat. Oleh karena penangkapan dengan bahan peledak juga melanggar peraturan pemerintah,  maka  mereka  juga  menyerahkan  para  pelanggar  tersebut  ke polisi,  dan  oleh  polisi  orang- orang  Semi  itu dihukum denda  berupa uang dan dirampas motornya.
Peran Pimpinan Adat dalam Pengelolaan Wilayah Laut
Praktek pengelolaan wilayah  laut di  Endokisi  itu  sudah  berlangsung secara  turun  menurun dari generasi  ke  generasi,  sejak  nenek  moyang mereka.  Praktek pengelolaan wilayah  laut itu  dimulai  pada saat orang dari suku  Demena  datang  pertama  kali  di daerah itu,  dan  tinggal  di  atas  laut, yaitu  berupa  pemilikan  wilayah  laut  oleh  suku  Demena,  dan  larangan peman:fuatan wilayah laut oleh suku- suku yang lain.
Dalam  perkembangannya,  pengelolaan  wilayah  laut  itu  mengalami beberapa  perubahan,  baik  perubahan  berupa  wilayah  pemilikan  maupun perubahan-perubahan  aturan  pengelolaan.  Perubahan  wilayah  pemilikan dapat dilihat pada pemilikan wilayah laut yang pada asalnya hanya dimiliki oleh  suku  Demena,  dalam  perkembangannya juga dimiliki oleh  beberapa suku yang lain.  Selain dimiliki oleh beberapa suku, beberapa suku yang lain yang  bukan  pemilik  wilayah  laut juga  mempunyai hak untuk  mengelola wilayah  laut  yang  ada  di  Endokisi,  yaitu  melalui  pemilikan  wilayah  laut oleh  desa.  Di  samping perubahan  pada pemilikan  wilayah  laut,  perubahan juga terjadi  pada  penambahan  aturan  pengelolaan,  yaitu  berupa  larangan penangkapan  sumber  daya  laut  tertentu,  seperti  teripang,  lobster  dan bialola.
Dalam  pengelolaan  wilayah  laut,  paling  tidak  ada  tiga  peran  yang dilakukan  oleh  pimpinan  informal  (Dewan  Adat),  yaitu  menetapkan peraturan,  melaksanakan peraturan dan  memberikan sanksi  bagi  pelanggar aturan  pengelolaan.  Dalam  menetapan  suatu  peraturan  untuk  pengelolaan wilayah  laut,  termasuk juga beberapa aturan adat yang  lain,  peran Dewan Adat  itu  dapat dilihat pada keharusan dari suatu peraturan untuk  disetujui
oleh ketiga unsur yang ada di  Dewan Adat,  yaitu  pimpinan adat,  pimpinan gereja clan clan unsur pemerintah desa.
Mekanisme yang ditempuh dalam menetapkan suatu keputusan adat didasarkan  pada  perundingan  antara  ketiga  unsur  tersebut,  dengan melibatkan para ketua keret clan keseluruhan warga Endokisi, yang diwakili oleh para kepala keluarga.  Di dalam perundingan tersebut fungsi  pimpinan gereja,  kepala  desa clan para  warga  adalah  memberi  masukan clan pertimbangan  kepada  para  ondoafi,  tentang  suatu  aturan  yang akan ditetapkan.  Berdasarkan  masukan-masukan clan pertimbangan  yang diperoleh,  para  ondoafi  memutuskan  diberlakukan  atau  tidaknya  suatu aturan.  Keputusan dari para  ondoafi  itulah  yang  kemudian  dijadikan keputusan Dewan Adat.
Melihat gambaran proses penetapan aturan pengelolaan wilayah laut tersebut,  tampak bahwa peran para ondoafi  sangat dominan  dibandingkan kedua unsur pimpinan yang lain. Hal ini disebabkan ondoafi adalah sebagai pimpinan  adat,  sehingga  setiap  proses  pengambilan  keputusan  untuk masalah-masalah yang  berkaitan  dengan  adat peranan  ondoafi  harus  lebih besar dari pada kedua unsur pimpinan yang lain.
Suatu  pertanyaan  yang  muncul  berkaitan  dengan  hal ini adalah, mengapa  suatu  keputusan  adat  hams  mendapat  persetujuan dari keseluruhan  ondoafi. Hal  ini berkaitan  dengan  susunan  masyarakat Endokisi  yang  terdiri  dari  sembilan  suku  besar, clan masing-masing  suku diketuai  oleh  seorang  ondoafi.  Oleh  karena  itu  keharusan  adanya persetujuan antara ketiga ondoafi  menunjukkan bahwa antara  kesembilan ondoafi itu  tidak  ada  yang  lebih  dominan,  melainkan  mempunyai  status yangsama.
Suatu hal menarik  yang  dapat  dilihat dari proses  pengambilan keputusan  dalam  membuat  peraturan  untuk  pengelolaan  wilayah  laut adalah, walaupun  semua  ondoafi  memiliki  peran  yang  dominan  dalam pengambilan keputusan,  namun  dalam  prosesnya mereka tetap  melibatkan pertimbangan para warga, para ketua keret clan kedua unsur pimpinan yang lain. Hal  ini dimaksudkan  agar  keseluruhan  unit-unit  sosial  yang  ada di dalam  masyarakat  ikut  terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan, sehingga  secara  moral  mereka  merasa  ikut  bertanggung  jawab  untuk mematuhi keputusan-keputusan yang sudah disetujui bersama.
Apabila legalitas peraturan-peraturan mengenai pengelolaan wilayah laut itu  bersumber pada keputusan adat,  yang didasarkan pada persetujuan para  ondoafi,  demikian  pula  halnya  dengan  proses  pemberian  ijin  bagi orang  luar  desa  yang  akan  melakukan  penangkapan  ikan  ( dengan menggunakan  peralatan  yang  bukan  tradisional)  di  wilayah  perairan Endokisi.  Dalam  hal ini, mekanisme  pengajuan  ijin  dilakukan  melalui dewan  adat, dan  dewan  adat  memberitahukan  kepada  suku  pemilik  yang akan  dijadikan  wilayah  penangkapan  dengan  alat  tangkap  tertentu.  Suku pemilik  itulah  yang  berhak  menentukan  apakah  alat  tangkap  itu  boleh dioperasikan  di  wilayah  mereka,  sekaligus  memutuskan  berapa  besarnya uang sewa yang hams dibayar oleh pemilik alat tangkap.  Untuk mengambil keputusan tersebut sebelumnya para warga (para kepala rumah tangga) dari suku  pemilik  berunding,  dipimpin  oleh  ondoafi dari suku  yang bersangkutan.  Keputusan dari suku  pemilik  itu  diberitahukan  kepada Dewan  Adat, dan  Dewan  Adat  memberitahukannya  kepada  pemilik  alat tangkap yang akan beroperasi.
Uang sewa yang sudah disetujui itu dibayarkan kepada desa,  melalui kepala desa.  Uang sewa yang terkumpul digunakan untuk kepentingan desa, yaitu  untuk  sarana  kepentingan  umum,  seperti  membantu  sarana peribadatan,  membantu  warga  desa  yang  sakit dan  pemberian  pinjaman kepada warga yang membutuhkan.
Apabila  perijinan  dilakukan  melalui  salah  seorang  ondoafi, maka ondoafi  itu  kemudian  memberitahukan  kepada  Dewan  Adat, dan  Dewan Adat  kemudian juga memberitahukan  kepada  ondoafi  suku  pemilik  untuk mendapatkan  keputusan.  Begitu  pula  jika  perijinan  dilakukan  melalui kepala desa.
Dalam  banyak  kasus,  pengajuan  ijin  penangkapan  oleh  orang  luar desa dilakukan melalui kepala  desa. Kepala desa kemudian memberitahukannya  kepada  dewan  adat, dan  dewan  adat  melanjutkan kepada  suku  pemilik  untuk  mengambil  keputusan.  Berdasarkan keputusan dari  Dewan  Adat  melalui  persetujuan  ondoaji  suku  pemilik  itulah  kepala desa mengeluarkan surat ijin untuk melakukan penangkapan di wilayah laut milik desa Endokisi.
Bagi para warga sendiri yang akan melakukan penangkapan dengan peralatan  yang  bukan  tradisional,  yaitu  yang  dianggap  memiliki  tingkat eksploitasi yang relatif tinggi  (seperti  sero dan jaring), pengajuan ijin dapat
langsung diajukan  ke suku pemilik atau melalui Dewan Adat. Jika melalui Dewan  Adat, maka sama  seperti  yang  lain,  Dewan  Adat  kemudian memberitahukan  kepada  suku  pemilik  untuk  mengambil  keputusan,  dan suku  pemilik  bisa  langsung  memberitahukan  kepada  warga  yang mengajukan  ijin  atau  melalui  dewan  adat. Jika ijin  diajukan  langsung kepada  suku  pemilik, maka suku  pemilik  wajib  memberitahukan keputusannya kepada Dewan Adat,  dan  pemberitahuan kepada pihak  yang mengajukan  ijin  bisa  langsung dari suku  pemilik  dan  bisa  melalui  Dewan Adat.
Meskipun  suku  pemilik  mempunyai hak untuk  memutuskan dikabulkannya ijin penangkapan, dalam pelaksanaannya suku pemilik tetap berunding  dengan ondoaji-ondoafi yang  lain. Ini dilakukan  berkaitan dengan  kepercayaan  masyarakat,  yaitu  bahwa  setiap ondoafi memiliki kekuatan magis. Berdasarkan kekuatan  magis  yang dimiliki  maka apabila salah  seorang ondoafi tidak  setuju  dan  ijin  tetap  diberikan,  dikhawatirkan ondoafi tersebut akan menggunakan kekuatan magis yang dimilikinya,  agar orang  yang  diberi  ijin  itu  tidak  mendapatkan  basil  yang  baik  dalam penangkapan.
Suatu peraturan akan  dapat  berjalan  dengan  efektif apabila disertai sanksi.  Fungsi  sanksi  adalah  untuk  menciptakan  kondisi  psikhologis sedemikian  rupa,  agar  masyarakat  tidak  berani  melakukan  pelanggaran terhadap  peraturan-peraturan  yang  ada.  Dalam  kaitannya  dengan pengelolaan  wilayah  laut  di  Endokisi,  agar  aturan-aturan  yang  sudah disepakati  bersama itu tidak dilanggar, maka dewan  adat juga menetapkan ancaman sanksi.
Sebagaimana  sanksi  terhadap  pelanggaran  masalah-masalah adat, sanksi terhadap  pelanggaran aturan-aturan dalam  pengelolaan wilayah  laut pada  asalnya  berupa  sanksi  adat.  Dalam hal  ini masyarakat  Endokisi mengenal empat jenis sanksi adat, sesuai dengan urutannya.
Sanksi  yang  pertama  adalah  teguran.  Sanksi  berupa  teguran  itu diberikan  apabila  orang  itu  barn  pertama kali melakukan  pelanggaran terhadap  norma  yang  ada.  Apabila  orang  yang  sama  melakukan pelanggaran  yang  kedua,  sanksinya  adalah to  bu, yaitu  orang  itu  disuruh mencari  kelapa dan  memarutnya,  untuk  keperluan  pesta  orang  satu  desa. Untuk  kelengkapan  pesta, maka orang-orang  desa  mengumpulkan petatas (ubi)  atau makanan yang  lain,  dan ikan. Apabila  orang  yang  sama masih
melakukan  pelanggaran  pada  kesempatan  yang  lain, maka diberikan hukuman  yang  ketiga,  yaitu  disuruh  berburu  babi clan dagingnya  untuk pesta  orang  satu  desa.  Adapun  pelanggaran  keempat  yang  dilakukan  oleh orang yang sama,  sanksinya adalah  dihukum mati,  karena dianggap  sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
Dalam  perkembangannya  saat ini, beberapa  jenis  sanksi  tersebut sudah  tidak  diberlakukan  lagi,  karena  dianggap  tidak  manusiawi.  Oleh karena  itu,  Dewan  Adat  menetapkan  bentuk  sanksi  lain  bagi  pelanggar aturan  pengelolaan  wilayah  laut,  yaitu  berupa  perampasan  alat  tangkap sekaligus  ikan  hasil  tangkapannya.  Apabila  peraturan  yang  dilanggar  itu ada kaitannya dengan  peraturan pemerintah,  seperti  larangan  penangkapan ikan  menggunakan  alat  peledak  (born), maka di  samping  ikan  hasil tangkapannya dirampas,  pelanggar itu juga diserahkan ke kepolisian,  untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

## Kesimpulan
Pengelolaan  wilayah  laut  merupakan  sesuatu  yang tidak  asing  bagi masyarakat  Endokisi.  Praktek  pengelolaan  wilayah  laut  itu  telah  mereka lakukan secara turun-temurun, dari generasi ke generasi.
Dalam pengelolaan wilayah laut di  Endokisi,  peranan pimpinan adat (dalam  hal ini adalah  para  ondoafi clan Dewan  Adat)  sangat  dominan.
Dominannya pimpinan  informal  dalam  pengelolaan  wilayah  laut itu  terjadi pada  penetapan  peraturan  yang  mengatur  tata-cara  penangkapan sumberdaya  laut,  proses  perijinan  untuk  penangkapan,  serta  penetapan sanksi bagi pelanggaran peraturan mengenai pengelolaan wilayah laut.
Pengaturan tentang  tata- cara penangkapan  sumberdaya  laut  bukan hanya  berkaitan  dengan  klaim  pemilikan  wilayah  laut clan aturan pemanfuatan lingkungan laut, melainkan juga berkaitan dengan penggunaan alat tangkap  yang  bukan tradisional clan jenis  sumberdaya  laut yang tidak boleh  ditangkap.  Berkaitan  dengan  pengaturan  itu  maka  ditetapkan  proses perijinan  yang  harus  ditempuh  bagi  nelayan  yang  akan  mengeksploitasi sumberdaya laut di  wilayah itu, clan ditetapkan pula sanksi bagi  orang yang melanggar.
Satu aspek  positif berkaitan  praktek  pengelolaan  wilayah  laut yang dilakukan  oleh  masyarakat  Endokisi  adalah,  nelayan  Endokisi  tidak  harus
kalah bersaing dalam rnemperebutkan sumberdaya laut dengan nelayan dari luar  desa,  yang  rnemiliki  teknologi  penangkapan  yang  lebih  tinggi. Ini disebabkan  penangkapan  di  wilayah  rnereka  hams  rnendapatkan  ijin  lebih <lulu  dari  Dewan  Adat,  sehingga alat tangkap  yang  akan  digunakan  untuk operasi  bisa  diseleksi  lebih  <lulu.  Pada  umumnya  alat  tangkap  yang dibolehkan  untuk operasi  di  wilayah ini adalah yang tidal<  rnemiliki  tingkat eksploitasi yang tinggi,  sehingga kernungkinan  terjadinya over fishing juga akan  dapat  dihindari.  Oleh  karena  itu  tidal<  semua  nelayan  dari  luar  desa dapat rnenangkap sumberdaya laut dengan bebas di wilayah itu.
Di  samping  itu,  alat  tangkap  yang  diberi  ijin  untuk  operasi  adalah yang  tidal<  bersifat  rnerusak,  seperti  rnenggunakan  born,  potassium  atau pukat  harimau.  Oleh  karena  itu  kerusakan  sumberdaya  laut  juga  dapat dihindarkan,  sehingga  terumbu  karang  juga  terjaga  kelestariannya. Pernberian  ijin  juga  dilakukan  apabila  sumberdaya  laut  yang  ditangkap adalah yang tidal<  langka,  seperti  lobster,  teripang  dan bialola.  Oleh karena itu  praktek  pengelolaan  yang  rnereka lakukan juga  akan  dapat rnenghindarkan terjadinya kepunahan sumberdaya laut tertentu.
Bagi  pemerintah,  praktek  pengelolaan  wilayah  laut  yang  dilakukan oleh  masyarakat  Endokisi  juga  sangat  bermanfaat,  yaitu  rnendukung kebijaksanaan  pernerintah  dalam  rnengawasi  dan  rnengelola  wilayah  laut Nusantara.  Melalui pengelolaan wilayah  laut tersebut akan dapat dihindari terjadinya  pencurian-pencurian  sumberdaya  laut  oleh  nelayan  dari  luar daerah,  maupun  oleh  nelayan  asing,  yang  berakibat  pada  kurangnya pemasukan  daerah  rnelalui  dana  retribusi  ijin  penangkapan.  Apa  lagi  jika pencurian  itu  dilakukan  dengan  cara penangkapan  yang tidal<  bertanggung jawab,  dengan  rnenggunakan  born  misalnya,  sehingga  rnengakibatkan terjadinya kerusakan sumberdaya laut.
Praktek pengelolaan wilayah  laut di  Endokisi  rnerupakan  salah  satu contoh bagaimana pengelolaan wilayah  laut itu  dilakukan.  Selain Endokisi, praktek  pengelolaan  wilayah  taut juga terdapat di  beberapa daerah  lain  di Indonesia,  seperti  wilayah  Maluku,  beberapa  daerah  di  Sulawesi  Utara, desa-desa  yang  lain  di  sekitar  Jayapura,  serta  di  beberapa  daerah  lain  di Indonesia (lihat Polunnin,  1983; Bailey dan Zemer,  1992).
Mengingat pada abad ke 21  nanti teknologi kelautan dipastikan akan rnengalami  perkernbangan  yang  pesat, maka seiring  majunya  teknologi diperkirakan  tingkat  pencurian sumberdaya  laut  juga  akan  semakin
meningkat,  tanpa  dapat  dideteksi  oleh  pemerintah.  Begitu  pula  dengan tingkat perusakan  lingkungan  laut.  Oleh  karena  itu  untuk  meminimalisasi tel]adinya  pencurian  sumberdaya  laut  maupun  terjadinya  perusakan lingkungan  laut,  baik  oleh  nelayan dari  luar  daerah  maupun  oleh  nelayan asing,  perlu  dipikirkan  perlunya  melibatkan  masyarakat  untuk  mengawasi dan  mengelola  wilayah  laut  nusantara,  terutarna  mereka  yang  bertempat tinggal di sekitar daerah pantai.
Melihat aspek  positif pengelolaan wilayah  laut yang  dilakukan  oleh masyarakat,  sebagaimana  yang  dapat  dilihat  di  Endokisi, maka  pelibatan masyarakat  dalam  pengawasan dan pengelolaan  wilayah  laut  itu  dapat dilakukan  melalui  pengakuan  terhadap  pengelolaan  wilayah  laut  yang selama ini banyak dipraktekkan oleh beberapa masyarakat di  Indonesia.  Itu berarti  bahwa pemerintah perlu  lebih  bekerja  sama dengan  para pimpinan mformal dalam mengawasi dan mengelola wilayah laut
Di  sampmg  itu,  melihat  segi  positif dari  praktek  yang  ada  di Endokisi, maka  perlu  dipikirkan  untuk  menerapkan  praktek  tersebut  di daerah-daerah  lain  yang  selama ini belum  memiliki  sistem  pengelolaan wilayah  laut;  walaupun  untuk  itu  bukan  berarti  harus  ada  pemilikan wilayah  laut  seperti  di  Endokisi.  Dengan  demikian  pemerintah  perlu  lebih bekerja  sama  dengan  para  ptmpinan  informal  yang  ada  di  desa-desa  di wilayah pantai, di  samping dengan para pimpinan formal,  untuk melibatkan masyarakat  dalam  pengamanan dan pengelolaan  wilayah  laut  terutarna wilayah laut yang ada di dekat desa mereka.

## Daftar Pustaka
Anugerah Nontji,  1986, Laut Nusantara.  Jakarta, Jambatan.
Anonim,  1990, Hak Tradisional Orang Irian atas Laut, dalam "Kabar dari Kampung", 8 (43).
Arnold  Krey dan Cliff Marlessy,  1990,  Hukum  Adat  Orang  Ormu  atas Laut, dalam "Kabardari Kampu.ng",  8 (43).
Bailey,  Conner clan Zemer,  Charles,  1992,  Community  Based  Fisheries Management Institutions in Indonesia, dalam Maritime Anthropological Studies, 5 (1).
Chris  Manning,  1979, Pernbahan Sosial Ekonomi di lrian Jaya, Jakarta, Gramedia
Firth,  Raymond,  1952, Elements  of Social  Organization. London,  Watt and Co.
Johannes, RE, Tanpa t.ahun,  The  Value  of Traditional Management  and Knowledge  of Coasta/Marine  Resources  in  Oceania, Workshop: People,  Society  and  Pacific  Island  Fisheries  Development  and Management.
Masran  Andora, 1985,  Keadaan  Umum  Nelayan  Asli  Kabupaten Jayapura (skripsi).Jayapura, Universitas Cendrawasih.
Poggie  J. clan Pollnac,  Richard  B., 199L Small  Scale  Fishery Development:  Socio  Cultural  Perspectives. International  Center for  Marine  Resources  Management  Development  (ICMRD), University of Rhode Islands.
Pollnac,  Richard B., 1984, Investigating  Territorial  Use  Rights  Among Fishennen,  dalam  Ruddle,  Kenneth  and  Akimichi,  Tomoya (eel): Maritime  Institutions  in  the  Western  Pacific. Osaka,  Senri Ethnological  Studies No.  17, National Museum of Ethnology.
Polunin, Nicholas V.C, 1983, Do Traditional Marine "Reserves" Convers? A  View  of  the  Indonesian  and  new  Guinean  Evidens,  dalam Ruddle,  Kenneth clan Johannes, RE. (eel): Traditional  Marine Resource  Management  in  the  Pacific  Basin:  an  Anthology. Jakarta, UNESCO/ROSTS