## TINJAUAN YURIDIS SIARAN PERTELEVISIAN YANG MENYEBABKAN ANAK MELAKUKAN KEJAHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
Oleh : Herald Diego 
Ibrahim 
Ruslan Abdul Gani 

## ABSTRAK
Norma hukum tentang penayangan siaran pertelevisian yang dapat menyebabkan terjadinya  kriminalitas  anak,  dapat  dirujuk  pada  Pasal  57  Undang-Undang  Penyiaran. Norma ketentuan pidana tersebut tidak  dapat dijadikan sarana hukum  yang efektif untuk menangkal munculnya tayangan televisi yang berdampak pada lahirnya kriminalitas anak, karena  perumusannya  mengandung  sejumlah  kelemahan.  Kelemahan  yang  ditemui menimbulkan    ketidak-adilan  serta    berkontribusi  secara    nyata  terhadap  pelemahan penegakan  hukum  terhadap  tindak-tindak  pidana  penyiaran.  Norma  kebijakan  hukum pidana  yang  sebaiknya  dinormakan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pelanggaran  isi  siaran, di dalam Undang-Undang Penyiaran di masa depan adalah norma yang memuat kejelasan dan  ketegasan  unsur-unsur  tindak  pidana  penyiaran,  pembebanan  pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang menjadi pemilik stasiun televisi yang menayangkan siaran yang  berpotensi  menimbulkan  kriminalitas  anak,  dan  norma  sanksi  pidana  minimal  di samping pidana maksimal yang telah berlaku saat ini.
Kata Kunci: Siaran Pertelevisian, Anak Pelaku Kejahatan,

## A. Latar Belakang Masalah
Masyarakat  wajib dilindungi dari kejahatan, sehingga diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan dan situasi, pada  suatu  waktu  dan  masa-masa  yang  akan  datang,  serta  yang  dikehendaki  dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan yang terkandung dalam masyarakat, dan  untuk  mencapai  apa  yang  dicita-citakan.  Kebijakan  hukum  pidana  dapat  dipandang sebagai  upaya  untuk  menciptakan  perubahan  tatanan  hukum  di  tengah  masyarakat,  yang mampu  meminimalisir  terjadinya  berbagai  bentuk  kejahatan,  baik  berupa  kejahatan  baru, maupun kejahatan lama dengan modus-modus yang baru.
 PNS di Pemda Provinsi Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
 Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.
Salah  satu  faktor  yang  dapat  memicu  atau  merangsang  seseorang  melakukan kejahatan, adalah karena faktor tontonan yang anti sosial, tidak mendidik dan menonjolkan kekerasan, pornografi dan pornoaksi di media elektronik, terutama televisi. Terkait dengan dampak  negatif  dari  tayangan  televisi,  Litlejohn  Stephen  W  &  Foss,  Karen  A.,  yang menguraikan bahwa:
Efek  tayangan  yang  disiarkan  ditelevisi  akan  mempengaruhi  persepsi penontonnya.  Salah  satunya  adalah  efek  tayangan  yang  memuat  kekerasan akan dapat menimbulkan efek-efek sebagai berikut:
1. Catharsis :  tayangan  kekerasan  di  media  massa  dapat  digunakan  sebagai mekanisme  katarsis  bagi  penonton  untuk  melampiaskan  fantasinya  tentang kekerasan sehingga dapat mengurangi perilaku kekerasan yang ada
2. Social learning: tayangan  kekerasan  dapat  dijadikan  sebagai  model  belajar bagi  penonton.
3. Priming: ketika  tayangan  kekerasan  berlangsung  terus  menerus  dan ditonjolkan, dapat memberikan dampak jangka panjang pada penonton.
4. Arousal: membangkitkan perilaku kekerasan dalam diri penonton
5. Desensitization: menjadikan penonton tidak lagi sensitif atau peka terhadap perilaku kekerasan, lama-lama dianggap sebagai hal yang biasa.
6. Fear: menimbulkan dampak ketakutan. 1
Sejalan  dengan  pendapat  di  atas,  Tim  Pakar  Yayasan  Jati  Diri  Bangsa mengemukakan bahwa “Dalam era kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini, salah satu faktor yang berpengaruh sangat besar dalam pembangunan, atau sebaliknya pengrusakan  karakter  masyarakat  atau  bangsa  adalah  media  massa,  khususnya  media elektronik dengan pelaku utama adalah  televisi. 2
Masih terkait dengan dampak buruk televisi terhadap karakter bangsa, Muhammad Iksan berpandangan sebagai berikut:
Media  massa  sekarang  memakai  teknologi  yang  makin  lama  makin  canggih. Namun tanpa kecerdasan dan kearifan, media massa yang didukung teknologi canggih tersebut justru akan melemahkan atau merusak karakter bangsa. Saya
1 Littlejohn,Stephen  W.  &  Foss,  Karen  A., Theories  of  Human  Communication ,  8 th edition, Thomson Wadsworth, USA,  2005, hal. 43.
2 Tim  Pakar  Jati  Diri  Bangsa, Pendidikan  Karakter  di  Sekolah , Dari  Gagasan   ke  Tindakan , Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hal.  45.
tidak  ragu  mengatakan,  media  elektronik  di  Indonesia,  khususnya  televisi, sekarang  ini  kontribusinya  ’nihil’  dalam pembangunan  karakter  bangsa.  Saya tidak  bermaksud  untuk  mengatakan  bahwa  tidak  ada  program  televisi  yang baik. Namun sebagian besar program televisi justru lebih menonjolkan karakter buruk  daripada  karakter  baik.  Sering  kali  pengaruh  lingkungan  keluarga  yang baik  justru  dirusak  oleh  siaran  media  televisi.  Di  keluarga,  anak-anak  dididik untuk  menghindari  kekerasan,  namun  acara  TV  justru  penuh  dengan  adegan kekerasan.  Di  rumah,  anak-anak  dididik  untuk  hidup  sederhana,  namun  acara sinetron  di  tevisi  Indonesia  justru  memamerkan  kemewahan.  Di  rumah  anak- anak  dididik  untuk  hidup  jujur,  namun  tayangan  di  televisi  Indonesia  justru secara tidak langsung menunjukkan ’kepahlawanan’ tokoh-tokoh yang justru di mata  publik  di  anggap  ’kaisar’  atau  ’pangeran-pangeran’  koruptor.  Para  guru agama  mengajarkan  bahwa membicarakan  keburukan  orang  lain  dan  bergosip itu  tidak  baik,  namun  acara  televisi,  khususnya infotainment ,  penuh  dengan gosip.  Bapak  dan  ibu  guru  di  sekolah  mendidik  para  murid  untuk  berperilaku santun,  namun  suasana  sekolah  di  sinetron  Indonesia  banyak  menonjolkan perilaku yang justru tidak santun dan melecehkan guru. Secara umum, banyak tayangan  di  televisi  Indonesia,  justru  ’membongkar’  anjuran  berperilaku  baik yang ditanamkan di di rumah oleh orang tua dan oleh para guru di sekolah. 3
Kemudian,  menurut  hasil  penelitian American  Psychological  Asociation (APA) pada  tahun  1995  terungkap  bahwa  tayangan  yang  bermutu  akan  mempengaruhi  seseorang untuk  berperilaku  baik.  Adapun  tayangan  yang  kurang  bermutu  akan  memengaruhi seseorang  untuk  berperilaku  buruk.  Bahkan,  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  hampir semua perilaku buruk yang dilakukan orang adalah hasil pelajaran yang mereka terima dari media semenjak usia anak-anak. 4
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dilihat dengan jelas betapa  besarnya pengaruh  tayangan  televisi  terhadap  pembentukan  karakter,  terutama  karakter  anak. Tayangan  yang  bersifat  anti  sosial  dan  tidak  mendidik,  telah  meluluh-lantakkan
3 Muhammad  Iksan,  “ Peran  Media  Massa  Dalam  Pembentukan  Karakter ” , Makalah,  FKIP Universitas Samawa Sumbawa Besar, 2010, hal. 3.
4 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan , Kencana, Jakarta, 2011, hal. 174.
penghargaan  anak  terhadap  nilai-nilai  kesopanan,  kesusilaan,  kedisiplinan  dan  etos  untuk bekerja keras.
Tayangan  kenakalan  remaja  secara  berlebihan,  seperti  tawuran,  penyalah-gunaan narkotika,  geng  motor  dan  lain  sebagainya,  tanpa  disadari  telah  menjadi  model pembelajaran  yang  demikian  efektif  bagi  anak,  untuk  kemudian  terdorong  melakukan tindakan serupa.
Tragisnya,  karena  rasa  ingin  tahu  yang  demikian  tinggi  sebagaimana  layaknya dimiliki  oleh  anak-anak,  tayangan  negatif  televisi,  telah  menjerembabkan  anak-anak, permata  keluarga  dan  tunas  harapan  bangsa,  ke  lembah  pencandu  narkotika,  penikmat pergaulan  bebas,  kesadisan  geng  motor  ,  bahkan  menjadi  pelaku  kejahatan  serius  seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.
Demi mencermati deskripsi di atas, dirasakan perlunya pengaturan yang lebih tegas dan jelas tentang penyiaran, terutama penyiaran televisi, sedemikian sehingga pengaturan tersebut mampu mencegah lahirnya perilaku kriminalitas, terutama  di kalangan anak-anak.
Dalam  perspektif  perundang-undangan  Indonesia,  penyelenggaraan  penyiaran diatur  di  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2002  tentang Penyiaran (selanjutnya disebut Undang-Undang   Penyiaran).
Undang-Undang  yang  disahkan  di  Jakarta  pada  tanggal  28  Desember  2002,  dan ditempatkan  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002  Nomor  139  ini, lahir  berdasarkan  pertimbangan  antara  lain  bahwa  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  dilaksanakan  secara  bertanggung jawab,  selaras  dan  seimbang  antara  kebebasan  dan  kesetaraan  menggunakan  hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selanjutnya  dipertimbangkan  bahwa  lembaga  penyiaran  merupakan  media komunikasi  massa  yang  mempunyai  peran  penting  dalam  kehidupan  sosial,  budaya, politik,  dan  ekonomi,  memiliki  kebebasan  dan  tanggung  jawab  dalam  menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial.
Kemudian  dipertimbangkan  pula  bahwa  siaran  yang  dipancarkan  dan  diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab  dalam  menjaga  nilai  moral,  tata  susila,  budaya,  kepribadian  dan  kesatuan  bangsa
yang  berlandaskan  kepada  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab.
Terkait  dengan  isi  siaran,  Undang-Undang  Penyiaran  mengatur  secara  khusus  di dalam Bagian Pertama dari Bab IV mengenai Pelaksanaan  Siaran, yang meliputi Pasal 35 dan  Pasal  36.  Di  dalam  Pasal  35  pada  pokoknya  diatur  bahwa  “Isi  siaran  harus  sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5”.
Sementara di dalam Pasal 36 digariskan tentang detail isi siaran, yang selengkapnya menyatakan bahwa:
Pasal 36
(1)   Isi  siaran  wajib  mengandung  informasi,  pendidikan,  hiburan,  dan manfaat  untuk  pembentukan  intelektualitas,  watak,  moral,  kemajuan, kekuatan  bangsa,  menjaga  persatuan  dan  kesatuan,  serta  mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
(2)   Isi  siaran  dari  jasa  penyiaran  televisi,  yang  diselenggarakan  oleh Lembaga  Penyiaran  Swasta  dan  Lembaga  Penyiaran  Publik,  wajib memuat  sekurang-kurangnya  60%  (enam  puluh  per  seratus)  mata  acara yang berasal dari dalam negeri.
(3)  Isi  siaran  wajib  memberikan  perlindungan  dan  pemberdayaan  kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara  pada  waktu  yang  tepat,  dan  lembaga  penyiaran  wajib mencantumkan  dan/atau  menyebutkan  klasifikasi  khalayak  sesuai dengan isi siaran.
(4)  Isi  siaran  wajib  dijaga  netralitasnya  dan  tidak  boleh  mengu-tamakan kepentingan golongan tertentu.
(5)   Isi siaran dilarang:
a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
b. menonjolkan  unsur  kekerasan,  cabul,  perjudian,  penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
(6)  Isi  siaran  dilarang  memperolokkan,  merendahkan,  melecehkan  dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
Mencermati ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Penyiaran tersebut di atas, terlihat  dengan  jelas  bahwa  Undang-Undang  Penyiaran  telah  mengatur  dengan  jelas  dan tegas tentang bentuk-bentuk siaran yang dilarang untuk ditayangkan. Tayangan yang jelas- jelas  dilarang  tersebut  adalah  tayangan  yang  bersifat  fitnah,  menghasut,  menyesatkan dan/atau  bohong,  menonjolkan  unsur  kekerasan,  cabul,  perjudian,  penyalah-gunaan narkotika  dan  obat  terlarang,  atau  mempertentangkan  suku,  agama,  ras,  dan  antar golongan,  serta  tayangan  yang  memperolokkan,  merendahkan,  melecehkan  dan/atau mengabaikan  nilai-nilai  agama,  martabat  manusia  Indonesia,  atau  merusak  hubungan internasional.
Larangan  terhadap  tayangan  yang  anti  sosial,  tidak  mendidik  dan  mendorong lahirnya  kriminalitas  tersebut,  kemudian  diperkuat  dan  dipertegas  lagi  dengan  adanya ketentuan  mengenai  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  orang  dan/atau  lembaga penyiaran  yang  melanggar  ketentuan  tersebut.  Sanksi  dimaksud  dapat  berupa  sanksi administratif dan sanksi pidana.
Bentuk-bentuk  sanksi  administratif  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pelanggar  isi siaran, diatur di dalam Pasal 55 ayat (2), yang pada pokoknya menggariskan bahwa sanksi administratif  dapat  berupa  teguran  tertulis;    penghentian  sementara  mata  acara  yang bermasalah  setelah  melalui  tahap  tertentu;  pembatasan  durasi  dan  waktu  siaran;  denda administratif; pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau  pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
Sementara  itu,  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  setiap  orang  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  larangan  sebagaimana  termaktub  di  dalam  Pasal  36 Undang-Undang Penyiaran, digariskan di dalam Pasal 57 yang pada pokoknya menyatakan bahwa  setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  penyiaran  televisi  dalam  Pasal  36 ayat  (5) dan (6), dipidana dengan pidana penjara  paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Merujuk  pada  ketentuan  pidana  di  dalam  Pasal  57  di  atas,  disimpulkan  bahwa perbuatan  menyiarkan  tayangan  yang  bersifat  fitnah,  menghasut,  menyesatkan  dan/atau bohong,  menonjolkan  unsur  kekerasan,  cabul,  perjudian,  penyalah-gunaan  narkotika  dan obat  terlarang,  atau  mempertentangkan  suku,  agama,  ras,  dan  antar  golongan,  serta tayangan  yang  memperolokkan,  merendahkan,  melecehkan  dan/atau  mengabaikan  nilai- nilai  agama,  martabat  manusia  Indonesia,  atau  merusak  hubungan  internasional,  adalah
perbuatan  pidana,  yang  oleh  karenanya  apabila  perbuatan  itu  dilakukan,  pelakunya  dapat dijatuhi pidana.
Dengan demikian, untuk mecegah penayangan siaran televisi yang tidak mendidik, anti  sosial,  dan  merusak  moral  dan  karakter  bangsa    terutama  anak-anak,  dan  berpotensi memicu  kriminalitas  anak,  Undang-Undang  Penyiaran  sesungguhnya  telah  menerapkan sanksi  yang bersifat komprehensif, dimana pelanggar tidak hanya dapat dikenakan sanksi administratif, melainkan juga sanksi pidana, yang semestinya menimbulkan efek penjeraan (deterrence aspect).
Apabila demikian halnya, maka pertanyaan yang muncul adalah manakala larangan penayangan siaran televisi yang bersifat tidak mendidik, anti sosial dan merusak moral dan karakter  anak,  telah  disertai  dengan  sanksi  administratif  dan  sanksi  pidana,  mengapa tayangan yang berpotensi memicu kriminalitas anak itu, justeru semakin marak di televisi- televisi?.
Lebih  jelasnya,  apakah  ada  kelemahan  di  dalam  perumusan  sanksi  yang  dapat dijatuhkan  kepada  pelaku,  sedemikian  sehingga  sanksi  itu  tidak  mampu  menjadi  sarana hukum  yang  efektif  untuk  menghapus  dan  atau  setidaknya  mencegah  penayangan  yang dapat memicu terjadinya kriminalitas di kalangan anak-anak?.
Setelah  dilakukan  studi  pendahuluan,  diperoleh  hipotesis  awal  bahwa  perumusan ketentuan  pidana  sebagaimana  termaktub  di  dalam  Pasal  57  Undang-Undang  Penyiaran, mengandung  sejumlah  kelemahan,  yakni pertama dalam  perumusan  unsur-unsur  tindak pidana, dan kedua dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana.
Dalam hal perumusan unsur-unsur tindak pidana, diduga ketentuan pidana Pasal 57 dimaksud  terlalu  bersifat  umum,  sedemikian  sehingga  tidak  terdapat  ukuran,  kriteria  dan batasan  yang  jelas  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  dan  atau  kapan  sebuah  tayangan dapat  dikatakan  sebagai  tayangan  yang  bersifat  fitnah,  menghasut,  menyesatkan  dan/atau bohong,  menonjolkan  unsur  kekerasan,  cabul,  perjudian,  penyalah-gunaan  narkotika  dan obat  terlarang,  atau  mempertentangkan  suku,  agama,  ras,  dan  antar  golongan,  serta tayangan  yang  memperolokkan,  merendahkan,  melecehkan  dan/atau  mengabaikan  nilai- nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
Terkait  dengan  pertanggungjawaban  pidana,  ketentuan  Pasal  57  Undang-Undang Penyiaran diduga mengandung kelemahan karena tidak menyebut dengan jelas siapa yang dimaksud “setiap orang” sebagai pelaku tindak pidana pelanggaran isi siaran. Apakah yang dimaksud  setiap  orang  tersebut  adalah  orang  per  orang  yang  berhubungan  dengan
perbuatan, ataukah termasuk “korporasi” yang menaungi televisi yang menayangkan siaran yang  dilarang  tersebut.  Kalau  yang  dimaksudkan  hanyalah  orang  per  orang,  maka  jelas ketentuan  pidana  ini  menjadi  sangat  lemah,  karena  sama  sekali  tidak  akan  menimbulkan efek  penjeraan  bagi  perusahaan  televisi  bersangkutan.  Namun  kalau  juga  menyangkut korporasi,  Undang-Undang  Penyiaran  saama  sekali  tidak  mengatur  tentang  kapan perbuatan pidana menyiarkan tayangan yang dilarang, dapat dibebankan pertanggungjawaban pidananya kepada korporasi.
Dengan demikian, terdapat kekaburan norma atau norma yang tidak jelas ( unclear norm/vague  van  normen )  di  dalam  Pasal  57  Undang-Undang  Penyiaran,  sedemikian sehingga  ketentuan  pasal  dimaksud  tidak  mampu  menjadi  sarana  penegakan  hukum  yang efektif terhadap pelaku perbuatan penayangan siaran televisi yang dapat menimbulkan dan atau meningkatkan angka kriminalitas di kalangan anak-anak.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  penulis  paparkan  diatas,  maka  penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  Analisis  Perumusan  Norma  Hukum  Tentang  Penayangan  Siaran Pertelevisian  yang  Dapat  Menyebabkan  Terjadinya  Kriminalitas  Anak  Menurut Undang-Undang Penyiaran?
2. Bagaimanakah  Kebijakan  Hukum  Pidana  yang  Sebaiknya  Dinormakan  di  Dalam Undang-Undang Penyiaran di Masa Depan?
gar hukum pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

## C.  Metode Penelitian
1.   Tipe Penelitian
Mengacu  pada  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  tersebut  di  atas,  maka penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian hukum  normatif  mencakup  penelitian  terhadap  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum.
Penelitian  normatif  diambil  sebagai  pendekatan  dalam  penelitian  ini  karena  yang menjadi perhatian utama adalah  ketentuan perundang-undangan  yang mengatur mengenai perbuatan  pidana  dan  sanksi  pidana  penayangan  siaran  televisi  yang  dapat  menyebabkan terjadinya kriminalitas di kalangan anak-anak.
2.  Pendekatan yang Digunakan
Berdasarkan  tipe  penelitian  normatif  tersebut  di  atas,  maka  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini    adalah  pendekatan  konseptual (conceptual  approach), pendekatan perundang-undangan (normative approach) dan pendekatan sejarah (historical approach).
Terkait dengan pendekatan tersebut, dalam penelitian ini akan digambarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana penyiaran.
Setelah  bahan-bahan  hukum tersebut  terkumpul, maka dilakukan analisis dengan cara:
a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
b. Mengevaluasi  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan masalah yang diteliti.
c. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
D.  Tinjauan Yuridis Terhadap Siaran Pertelevisian Yang Menyebabkan Keiminalitas Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
1. Analisis Perumusan Norma Hukum Tentang Penayangan Siaran Pertelevisian yang Dapat  Menyebabkan  Terjadinya  Kriminalitas  Anak  Menurut  Undang-Undang Penyiaran
Media  massa  sangat  berperan  dalam  perkembangan  atau  bahkan  perubahan  pola tingkah  laku  dari  suatu  masyarakat,  oleh  karena  itu  kedudukan  media  massa  dalam masyarakat  sangatlah  penting.  Dengan  adanya  media  massa,  masyarakat  yang  tadinya dapat dikatakan tidak beradab dapat menjadi masyarakat yang beradab. Hal itu disebabkan, oleh  karena  media  massa  mempunyai  jaringan  yang  luas  dan  bersifat  massal  sehingga masyarakat  yang  membaca  tidak  hanya  orang-perorang  tapi  sudah  mencakup  jumlah puluhan,  ratusan,  bahkan  ribuan  pembaca,  sehingga  pengaruh  media  massa  akan  sangat terlihat di permukaan masyarakat.
Sedangkan  menurut  Naina  Akhmadsyah  dan    M.  Alwi  Dahlan,  media  massa dipandang punya kedudukan strategis dalam masyarakat. Terdapat tiga fungsi instrumental media  massa,  yaitu  untuk  memenuhi  fungsi  pragmatis  bagi  kepentingan  pemilik  media massa sendiri, bagi kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik dari pihak di luar media massa,
atau  untuk  kepentingan  warga  masyarakat.  Secara  konseptual,  keberadaan  media  massa dan masyarakat perlu dilihat secara bertimbal balik. 5
Harold  D  Lasswell  dan  Charles  Wright,  seperti  dikutip  Naina  Akmadsyah  dkk, menyatakan  terdapat  empat  fungsi  sosial  media  massa. Pertama ,  sebagai social surveilance .  Pada  fungsi ini,  media  massa  termasuk  media  televisi,  akan  senantiasa merujuk  pada  upaya  penyebaran  informasi  dan  interpretasi  seobjektif  mungkin  mengenai peristiwa yang terjadi, dengan maksud agar dapat dilakukan kontrol sosial sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam lingkungan masyarakat bersangkutan. 6
Kedua ,  sebagai social  correlation .  Dengan  fungsi  korelasi  sosial  tersebut,  akan terjadi  upaya  penyebaran  informasi  yang  dapat  menghubungkan  satu  kelompok  sosial dengan  kelompok  sosial  lainnya.  Begitupun  antara  pandangan-pandangan  yang  berbeda, agar tercapai konsensus sosial. 7
Ketiga ,  fungsi socialization .  Pada fungsi ini,  media  massa  selalu  merujuk  pada upaya pewarisan nilai-nilai  luhur dari satu generasi ke generasi selanjutnya, atau dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Keempat , fungsi entertainment. Agar tidak membosankan, sudah tentu media massa perlu juga menyajikan hiburan kepada khalayaknya. Hanya saja, fungsi  hiburan  ini  sudah  terlalu  dominan  mewarnai  siaran  televisi  kita,  sehingga  ketiga fungsi  lainnya,  seolah  telah  terlupakan.  Untuk  itu,  fungsi  hiburan  haruslah  ditata  agar seimbang dengan 3 (tiga) fungsi lainnya. 8
Sejatinya,  keempat  fungsi  media  massa  tersebut  bersinergi  dan  sinkron  dalam rangka menyajikan tontonan yang sehat. Sebab, hanya dengan tontonan yang sehat sajalah yang  nantinya  dapat  melahirkan  generasi  yang  sehat.  Generasi  yang  memiliki  karakter bangsa.  Dalam  hal  inilah,  kesadaran  masyarakat  dunia  pada  umumnya  dan  Indonesia secara khusus perlu bertekad dan berkomitmen untuk mengupayakan agar ke depan jangan lagi mau membiarkan diri dan keluarganya didikte oleh siaran televisi yang tidak mendidik dan bahkan merusak pembangunan karakter bangsa bagi masyarakat (warga negara) dalam pembangunan bangsa ke depan. 9
Dari  penjelasan  diatas,  dapatdisimpulkan  bahwa  peran  media  massa  dalam mentransformasikan  nilai-nilai  kebangsaan  merupakan  suatu  yang  sudah  seharusnya  dan
5 Naina Akhmadsyah, M Alwi Dahlan, dkk (2008). Manusia Komunikasi Komunikasi Manusia, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008,  hal. 45.
6 Ibid. hal. 421-422.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.
media kita sesungguhnya sudah dan terus melakukannya. Persoalan yang ada, media cukup kesulitan mengangkat nilai-nilai kebangsaan dalam bentuk nyata karena tidak  atau belum menemukan  nara  sumber,  tokoh  atau  fakta-fakta  yang  dapat  atau  benar-benar  layak menjadi  ikon,  panutan  dalam  mentransformasikan  nilai-nilai  kebangsaan  yang  relevan dengan kondisi  kehidupan saat ini.
Tidak dapat dipungkiri peran televisi saat ini semakin meningkat,  bah-kan  telah menjadi kebutuhan masyarakat yang penting. Peranannya sebagai media komunikasi audio-visual  sangat luar biasa   dibandingkan   mediamassa    yang  lain. Perkembangan teknologi komunikasi massa,khususnya televisi
banyak membantu manusia untuk mengatasi pelbagai hambatan dalam berkomunikasi  dan memperbaiki kualitas hidupnya. Khalayak  dapat  menge-tahui apa yang terjadi di seluruh dunia  jauh lebih cepat, bahkan sering kali  khalayak  lebih  dahulu  mengetahui  apa  yang terjadi jauh di luar  nege-ri daripada di dalam negeri.
Efek positif media televisi dalam pembangunan manusia secara sederhana,terjadi pada tataran individu dan  tataran masyarakat (sosial)  mela-lui fungsi- fungsi yang diperankan televisi.  Pada tataran individu, efek  positif yang diberikan televisi melalui fungsinya adalah meliputi fungsi infor-masi; fungsi pendidikan; fungsi menghibur;    fungsi   mempengaruhi;        fungsi   proses pengembangan mental, fungsi adaptasi lingkungan, fungsi manipulasi lingkungan, fungsi meyakinkan, fungsi menganugrahkan status,  fungsi   mem-bius,  fungsi menciptakan rasa  kebersatuan, fungsi privatisasi, dan fung-si kontrol sosial. 10
Sedangkan pada tataran masyarakat (sosial),  efek positif yang  diberi-kan televisi melalui fungsinya antara lain  meliputi: relationship (berhubung-an),  dimana media  massa televisi dapat  bertindak  sebagai  jembatan  silaturahmi  diantara individu dan lingkungan; socialization (pewarisan nilai-nilai),dari satu generasi manusia ke generasi manusia berikutnya, contoh: musawarah mufakat atau gotong royong; surveillance (pengawasan), yang terbagi atas warning before surveillance (pengawasan peringatan), contoh: flu burung dan instrumental surveillance (pengawasan instrumental), contoh: resep masakan; to development (untuk pembangunan),  contoh:  ajakan   parti-sipasi   peningkatan program keluarga berencana nasional, interpretation (penafsiran), contoh: tajuk rencana;
10 Ibid. hal. 7.
linkage (pertalian),
dimana media
massa televisi dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, sehingga membentuk linkage minat yang sama, contoh: solidaritas untuk Palestina; transmission of values (penyebaran nilai-nilai), contoh: sarana dakwah; to learn (sarana pembelajaran),contoh: belajar bahasa. 11
Media televisi sesungguhnya memiliki kelebihan dalam membantu tugas guru dan orangtua dalam menanamkan pendidikan karakter terhadap anak secara berkesinambungan.  Hal  ini  karena  televisi  dengan  menyajikan  pesan  audiovisual  dan gerak, serta dapat mendramatisir dan memanipulasi pesan sesuai tujuan yang dikehendaki. Materi  televisi  akan  berpengaruh  positif  terhadap  pembentukan  karakter  anak  jika  ia didesain  melalui  contoh-contoh  konkret  dalam  kehidupan  masyarakat,  berbangsa,  dan bernegara. 12
Di  samping  dampak  positif  di  atas,  keberadaan  televisi  sebagai  sebuah  kebutuhan keluarga,  juga  membawa  dampak  negatif.  Terkait  dengan  dampak  negatif  dari  tayangan televisi, Litlejohn Stephen W & Foss, Karen A., yang menguraikan bahwa:
Efek  tayangan  yang  disiarkan  ditelevisi  akan  mempengaruhi  persepsi penontonnya.  Salah  satunya  adalah  efek  tayangan  yang  memuat  kekerasan akan dapat menimbulkan efek-efek sebagai berikut:
1. Catharsis :  tayangan  kekerasan  di  media  massa  dapat  digunakan  sebagai mekanisme  katarsis  bagi  penonton  untuk  melampiaskan  fantasinya  tentang kekerasan sehingga dapat mengurangi perilaku kekerasan yang ada
2. Social learning: tayangan  kekerasan  dapat  dijadikan  sebagai  model  belajar bagi  penonton.
3. Priming: ketika  tayangan  kekerasan  berlangsung  terus  menerus  dan ditonjolkan, dapat memberikan dampak jangka panjang pada penonton.
4. Arousal: membangkitkan perilaku kekerasan dalam diri penonton
5. Desensitization: menjadikan penonton tidak lagi sensitif atau peka terhadap perilaku kekerasan, lama-lama dianggap sebagai hal yang biasa.
6. Fear: menimbulkan dampak ketakutan. 13
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Littlejohn,Stephen  W.  &  Foss,  Karen  A., Theories  of  Human  Communication ,  8 th edition, Thomson Wadsworth, USA,  2005, hal. 43.
Sejalan  dengan  pendapat  di  atas,  Tim  Pakar  Yayasan  Jati  Diri  Bangsa mengemukakan bahwa “Dalam era kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi saat ini, salah satu faktor yang berpengaruh sangat besar dalam pembangunan, atau sebaliknya pengrusakan  karakter  masyarakat  atau  bangsa  adalah  media  massa,  khususnya  media elektronik dengan pelaku utama adalah  televisi. 14
Sementara  itu  Dennis  McQuil  mengatakan  lebih  jauh  tentang  pengaruh  media sebagai  berikut: Media  menjangkau  lebih  banyak  orang  dibandingkan  daripada  institusi- institusi lainnya. Dan  lebih  parah  lagi,  media massa  sudah  sejak  dahulu  telah “mengambil alih ” peranan  sekolah,  orang  tua,  agama  dan  lain-lain.  Institusi media  sendiri  sebenarnya tidaklah  memiliki  kekuasaan,  akan  tetapi  insitusi  ini  selalu  berkaitan  dengan  kekuasaan negara.  Lebih  lanjut  dia  mengatakan  tentang  ciri  utama  dari  komunikasi massa. Komunikasi  massa  memiliki  ciri  yang  khas,  yaitu: Bahwa  hubungan  antara pengirim dan penerima bersifat satu arah dan jarang sekali, bukan berarti tidak ada,  yang bersifat  interaktif. Kalaupun  ada,  maka  itu  terselenggara  dengan  tidak  seimbang  antara pengirim dan penerima. Pengirim biasanya akan sangat dominan karena berperan sebagai penyelenggara.  Yang  lebih  parah  lagi  adalah  bahwa  hubungan  tersebut  juga  bersifat  im- personal, bahkan mungkin sekali akan sering bersifat non moral, dalam pengertian bahwa sang pengirim biasanya tidak bertanggung jawab atas konsekuensi  yang terjadi pada para individu, dalam hal ini pihak penerima. 15
Masih terkait dengan dampak buruk televisi terhadap karakter bangsa, Muhammad Iksan  berpandangan  bahwa  media  massa  sekarang  memakai  teknologi  yang  makin  lama makin  canggih.  Namun  tanpa  kecerdasan  dan  kearifan,  media  massa  yang  didukung teknologi  canggih  tersebut  justru  akan  melemahkan  atau  merusak  karakter  bangsa.  Saya tidak  ragu  mengatakan,  media  elektronik  di  Indonesia,  khususnya  televisi,  sekarang  ini kontribusinya  ’nihil’  dalam  pembangunan  karakter  bangsa.  Saya  tidak  bermaksud  untuk mengatakan bahwa tidak ada program televisi  yang baik. Namun sebagian besar program televisi  justru  lebih  menonjolkan  karakter  buruk  daripada  karakter  baik.  Sering  kali pengaruh  lingkungan  keluarga  yang  baik  justru  dirusak  oleh  siaran  media  televisi.  Di keluarga,  anak-anak  dididik  untuk  menghindari  kekerasan,  namun  acara  TV  justru  penuh dengan  adegan  kekerasan.  Di  rumah,  anak-anak  dididik  untuk  hidup  sederhana,  namun
14 Tim  Pakar  Jati  Diri  Bangsa, Pendidikan  Karakter  di  Sekolah , Dari  Gagasan   ke  Tindakan , Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hal.  45.
15 Muhammad Iksan, Op. Cit., hal. 9.
acara  sinetron  di  tevisi  Indonesia  justru  memamerkan  kemewahan.  Di  rumah  anak-anak dididik  untuk  hidup  jujur,  namun  tayangan  di  televisi  Indonesia  justru  secara  tidak langsung menunjukkan ’kepahlawanan’ tokoh-tokoh yang justru di mata publik di anggap ’kaisar’  atau  ’pangeran-pangeran’  koruptor.  Para  guru  agama  mengajarkan  bahwa membicarakan  keburukan  orang  lain  dan  bergosip  itu  tidak  baik,  namun  acara  televisi, khususnya infotainment ,  penuh  dengan  gosip.  Bapak  dan  ibu  guru  di  sekolah  mendidik para murid untuk berperilaku santun, namun suasana sekolah di sinetron Indonesia banyak menonjolkan  perilaku  yang  justru  tidak  santun  dan  melecehkan  guru.  Secara  umum, banyak tayangan di televisi Indonesia, justru ’membongkar’ anjuran berperilaku baik yang ditanamkan di di rumah oleh orang tua dan oleh para guru di sekolah. 16
Semakin sulit ditemukan acara di televisi yang “inspiring ” dan “ mendidik” , dengan tujuan  turut  membangun  karakter  bangsa. Selain lawakan  dan  acara  sinetron tentang “setan” ,  sinetron opera  sabun adalah  merupakan  jenis  acara  yang  dapat bertahan selama ber bulan-bulan. Alasannya sederhana sekali yaitu, mereka (televisi) memilih acara yang  dapat  menaikkan  “ rating” mereka,  sehingga  dapat  mengundang  banyak  pemasang iklan  yang  berarti  meningkatkan  pendapatan.  Belum  lagi  bila  kita  berbicara  tentang segmen  acara  infotaintment  yang  sedang  marak  belakangan  ini,  berita-berita  gosip  atau cerita burung tentang para seleberitis. Tidak diketahui dengan pasti mana yang benar dan mana  pula  yang  hanya  isapan  jempol  belaka.  Menurut  pengamatan  penulis  selama  1 minggu  berturut-turut,   7  dari  10  stasiun  televisi  yang  umum  ditonton  masyarakat,  dalam 1minggu   stasiun-stasiun  televisi  tersebut  menyiarkan  selama  14  jam  setiap  harinya tayangan  berita  gosip  dan  infotaiment  yang  bersifat  nonakademik  bahkan  cenderung bersifat meresahkan dan   mengajarkan sifat su’udzon kepada masyarakat. 17
Kemudian,  menurut  hasil  penelitian American  Psychological  Asociation (APA) pada tahun 1995 terungkap bahwa tayangan yang bermutu akan mempengaruhi seseorang untuk  berperilaku  baik.  Adapun  tayangan  yang  kurang  bermutu  akan  memengaruhi seseorang  untuk  berperilaku  buruk.  Bahkan,  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  hampir semua perilaku buruk yang dilakukan orang adalah hasil pelajaran yang mereka terima dari media semenjak usia anak-anak. 18
16 Muhammad Iksan, Op. Cit., hal. 3.
17 Ibid.
18 Zubaedi, Desain  Pendidikan  Karakter:  Konsepsi  dan  Aplikasinya  dalam  Lembaga Pendidikan ,  Kencana, Jakarta, 2011, hal. 174.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dilihat dengan jelas betapa besarnya pengaruh  tayangan  televisi  terhadap  pembentukan  karakter,  terutama  karakter  anak. Tayangan  yang  bersifat  anti  sosial  dan  tidak  mendidik,  telah  meluluh-lantakkan penghargaan  anak  terhadap  nilai-nilai  kesopanan,  kesusilaan,  kedisiplinan  dan  etos  untuk bekerja keras.
Tayangan  kenakalan  remaja  secara  berlebihan,  seperti  tawuran,  penyalah-gunaan narkotika,  geng  motor  dan  lain  sebagainya,  tanpa  disadari  telah  menjadi  model pembelajaran  yang  demikian  efektif  bagi  anak,  untuk  kemudian  terdorong  melakukan tindakan serupa.
Tragisnya,  karena  rasa  ingin  tahu  yang  demikian  tinggi  sebagaimana  layaknya dimiliki  oleh  anak-anak,  tayangan  negatif  televisi,  telah  menjerembabkan  anak-anak, permata  keluarga  dan  tunas  harapan  bangsa,  ke  lembah  pencandu  narkotika,  penikmat pergaulan  bebas,  kesadisan  geng  motor,  bahkan  menjadi  pelaku  kejahatan  serius  seperti pencurian, perampokan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.
Demi mencermati dampak negatif penyiaran televisi terutama terhadap kriminalitas anak,  dirasakan perlunya pengaturan yang lebih tegas dan jelas tentang penyiaran televisi, sedemikian sehingga pengaturan tersebut mampu mencegah lahirnya perilaku kriminalitas, terutama  di kalangan anak-anak, akibat menonton acara televisi yang tidak mendidik dan mendorong anak berbuat kejahatan.
Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam perspektif perundang- undangan  Indonesia,  penyelenggaraan  penyiaran  diatur  di  dalam  Undang-Undang Penyiaran. Terkait dengan isi siaran, Undang-Undang Penyiaran mengatur secara khusus di dalam Bagian Pertama dari Bab IV mengenai Pelaksanaan Siaran, yang meliputi Pasal 35 dan  Pasal  36.  Di  dalam  Pasal  35  pada  pokoknya  diatur  bahwa  “Isi  siaran  harus  sesuai dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah siaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5”.
Sementara di dalam Pasal 36 digariskan tentang detail isi siaran, yang selengkapnya menyatakan bahwa:
Pasal 36
(1)   Isi  siaran  wajib  mengandung  informasi,  pendidikan,  hiburan,  dan manfaat  untuk  pembentukan  intelektualitas,  watak,  moral,  kemajuan, kekuatan  bangsa,  menjaga  persatuan  dan  kesatuan,  serta  mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
(2)   Isi  siaran  dari  jasa  penyiaran  televisi,  yang  diselenggarakan  oleh Lembaga  Penyiaran  Swasta  dan  Lembaga  Penyiaran  Publik,  wajib memuat  sekurang-kurangnya  60%  (enam  puluh  per  seratus)  mata  acara yang berasal dari dalam negeri.
(3)  Isi  siaran  wajib  memberikan  perlindungan  dan  pemberdayaan  kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara  pada  waktu  yang  tepat,  dan  lembaga  penyiaran  wajib mencantumkan  dan/atau  menyebutkan  klasifikasi  khalayak  sesuai dengan isi siaran.
(4)  Isi  siaran  wajib  dijaga  netralitasnya  dan  tidak  boleh  mengu-tamakan kepentingan golongan tertentu.
(5)   Isi siaran dilarang:
a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
b. menonjolkan  unsur  kekerasan,  cabul,  perjudian,  penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang; atau
c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
(6)  Isi  siaran  dilarang  memperolokkan,  merendahkan,  melecehkan  dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
Mencermati ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Penyiaran tersebut di atas, terlihat  dengan  jelas  bahwa  Undang-Undang  Penyiaran  telah  mengatur  dengan  jelas  dan tegas tentang bentuk-bentuk siaran yang dilarang untuk ditayangkan. Tayangan yang jelas- jelas  dilarang  tersebut  adalah  tayangan  yang  bersifat  fitnah,  menghasut,  menyesatkan dan/atau  bohong,  menonjolkan  unsur  kekerasan,  cabul,  perjudian,  penyalah-gunaan narkotika  dan  obat  terlarang,  atau  mempertentangkan  suku,  agama,  ras,  dan  antar golongan,  serta  tayangan  yang  memperolokkan,  merendahkan,  melecehkan  dan/atau mengabaikan  nilai-nilai  agama,  martabat  manusia  Indonesia,  atau  merusak  hubungan internasional.
Larangan  terhadap  tayangan  yang  anti  sosial,  tidak  mendidik  dan  mendorong lahirnya  kriminalitas  tersebut,  kemudian  diperkuat  dan  dipertegas  lagi  dengan  adanya ketentuan  mengenai  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  orang  dan/atau  lembaga
penyiaran  yang  melanggar  ketentuan  tersebut.  Sanksi  dimaksud  dapat  berupa  sanksi administratif dan sanksi pidana.
Bentuk-bentuk  sanksi  administratif  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pelanggar  isi siaran, diatur di dalam Pasal 55 ayat (2), yang pada pokoknya menggariskan bahwa sanksi administratif  dapat  berupa  teguran  tertulis;    penghentian  sementara  mata  acara  yang bermasalah  setelah  melalui  tahap  tertentu;  pembatasan  durasi  dan  waktu  siaran;  denda administratif; pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu; tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran; atau  pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.
Sementara  itu,  sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  setiap  orang  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  larangan  sebagaimana  termaktub  di  dalam  Pasal  36 Undang-Undang Penyiaran, digariskan di dalam Pasal 57 yang pada pokoknya menyatakan bahwa  setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  penyiaran  televisi  dalam  Pasal  36 ayat  (5) dan (6), dipidana dengan pidana penjara  paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Merujuk  pada  ketentuan  pidana  di  dalam  Pasal  57  di  atas,  disimpulkan  bahwa perbuatan  menyiarkan  tayangan  yang  bersifat  fitnah,  menghasut,  menyesatkan  dan/atau bohong,  menonjolkan  unsur  kekerasan,  cabul,  perjudian,  penyalah-gunaan  narkotika  dan obat  terlarang,  atau  mempertentangkan  suku,  agama,  ras,  dan  antar  golongan,  serta tayangan  yang  memperolokkan,  merendahkan,  melecehkan  dan/atau  mengabaikan  nilai- nilai  agama,  martabat  manusia  Indonesia,  atau  merusak  hubungan  internasional,  adalah perbuatan  pidana,  yang  oleh  karenanya  apabila  perbuatan  itu  dilakukan,  pelakunya  dapat dijatuhi pidana.
Dengan demikian, untuk mecegah penayangan siaran televisi yang tidak mendidik, anti  sosial,  dan  merusak  moral  dan  karakter  bangsa    terutama  anak-anak,  dan  berpotensi memicu  kriminalitas  anak,  Undang-Undang  Penyiaran  sesungguhnya  telah  menerapkan sanksi  yang bersifat komprehensif, dimana pelanggar tidak hanya dapat dikenakan sanksi administratif, melainkan juga sanksi pidana, yang semestinya menimbulkan efek penjeraan (deterrence aspect).
Apabila demikian halnya, maka pertanyaan yang muncul adalah manakala larangan penayangan siaran televisi yang bersifat tidak mendidik, anti sosial dan merusak moral dan karakter  anak,  telah  disertai  dengan  sanksi  administratif  dan  sanksi  pidana,  mengapa tayangan yang berpotensi memicu kriminalitas anak itu, justeru semakin marak di televisi- televisi?.
Lebih  jelasnya,  apakah  ada  kelemahan  di  dalam  perumusan  ketentuan  pidana  di dalam  Pasal  57  Undang-Undang  Penyiaran,  sedemikian  sehingga  ketentuan  pidana  itu tidak  mampu  menjadi  sarana  hukum  yang  efektif  untuk  menghapus  dan  atau  setidaknya mencegah penayangan yang dapat memicu terjadinya kriminalitas di kalangan anak-anak?.
Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  dilakukan  analisis  terhadap  perumusan ketentuan  pidana,  yang  dibangun  di  atas  dua  fondasi,  yakni  fondasi  unsur-unsur  tindak pidana, dan fondasi pertanggungjawaban pidana atau sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang memenuhi unsur-unsur pidana dimaksud.
Analisis Unsur-unsur Tindak Pidana Isi Penyiaran
Ditinjau dari unsur-unsur tindak pidana, maka tindak pidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 57 Undang-Undang Penyiaran , mengandung 2 (dua) unsur, yakni:
1. Unsur subjektif “setiap orang”;
2. Unsur  objektif  “menyiarkan  tayangan  yang  bersifat  fitnah,  menghasut, menyesatkan  dan/atau  bohong,  menonjolkan  unsur  kekerasan,  cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang, atau mempertentangkan  suku,  agama,  ras,  dan  antar  golongan,  serta  tayangan yang  memperolokkan,  merendahkan,  melecehkan  dan/atau  mengabaikan nilai-nilai  agama,  martabat  manusia  Indonesia,  atau  merusak  hubungan internasional”.
Terhadap 2 (dua) unsur tindak pidana di atas, dilakukan analisis, dengan hasil sebagai berikut:
1. Unsur subjektif “setiap orang”:
Setelah dicermati, Undang-Undang Penyiaran tidak menyebut dengan jelas siapa  yang  dimaksud  “setiap  orang”  sebagai  pelaku  tindak  pidana pelanggaran isi siaran. Apakah yang dimaksud setiap orang tersebut adalah orang  per  orang  yang  berhubungan  dengan  perbuatan,  ataukah  termasuk “korporasi”  yang  menaungi  televisi  yang  menayangkan  siaran  yang dilarang  tersebut.  Kalau  yang  dimaksudkan  hanyalah  orang  per  orang, maka jelas  ketentuan  pidana  ini  menjadi sangat  lemah,  karena  pada  setiap terjadinya pidana isi siaran, yang dapat dijerat sebagai pelaku dan dijatuhi pidana  adalah  orang  per  orang  saja,  sedemikian  sehingga  pengaturan tentang  pidana  penyiaran  yang  berpotensi  menimbulkan  kriminalitas  anak tersebut,  sama sekali tidak akan dapat menjerat korporasi yang menaungi
perusahaan televisi bersangkutan. Pembebanan pertanggungjawaban pidana hanya  kepada  orang  per  orang,  tentu  saja  tidak  akan  pernah menimbulkan efek  penjeraan (deterrence  aspect) ,  yang  pada  gilirannya  tidak  akan berdampak  apapun  terhadap  upaya  menghentikan  perusakan  moral  dan perilaku  anak,  akibat  tontonan  televisi  dengan  isi  siaran  yang  tidak mendidik dan mendorong tumbuh suburnya kriminalitas anak.
Namun  kalau  juga  menyangkut  korporasi,  Undang-Undang  Penyiaran saama  sekali  tidak  mengatur  tentang  kapan  perbuatan  pidana  menyiarkan tayangan  yang  dilarang,  dapat  dibebankan  pertanggungjawaban  pidananya kepada  korporasi,  atau  dalam  keadaan  yang  bagaimana,  sebuah  perbuatan pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  per  orang,  dapat  dijatuhkan pertanggungjawabannya kepada korporasi.
2. Unsur  objektif  “menyiarkan  tayangan  yang  bersifat  fitnah,  menghasut, menyesatkan  dan/atau  bohong,  menonjolkan  unsur  kekerasan,  cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan obat terlarang, atau mempertentangkan  suku,  agama,  ras,  dan  antar  golongan,  serta  tayangan yang  memperolokkan,  merendahkan,  melecehkan  dan/atau  mengabaikan nilai-nilai  agama,  martabat  manusia  Indonesia,  atau  merusak  hubungan internasional”:
Setelah meneliti ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Penyiaran, ditemukan fakta  bahwa  pasal  dimaksud  tidak memuat  ketentuan  yang  jelas  dan  tegas tentang  ukuran, kriteria dan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan,  atau  kapan  sebuah  tayangan  dapat  dikatakan  sebagai  tayangan yang  bersifat  fitnah,  menghasut,  menyesatkan  dan/atau  bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkotika dan  obat  terlarang,  atau  mempertentangkan  suku,  agama,  ras,  dan  antar golongan, serta tayangan yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Ketiadaan penjelasan dan kriteria tentang maksud  dari  masing-masing  perbuatan  tersebut,  menyebabkan  ketentuan Pasal  57  dimaksud  menjadi  ketentuan  yang  multi  tafsir.  Penegak  hukum pada  masing-masing  tahapan  peradilan  pidana,    akan  memiliki  tafsirnya sendiri  tentang  apa  yang  maksud  dengan  perbuatan  pidana  bersangkutan.
Keadaan  yang  demikian,  jelas  akan  menyebabkan  kerancuan  penerapan hukum  oleh  penegak  hukum  di  lapangan,    yang  pada  gilirannya  akan menimbulkan ketidak-pastian hukum dan ketidak-adilan.
Berdasarkan  analisis  di  atas,  disimpulkan  bahwa  Undang-Undang  Penyiaran tidak  memuat  ketentuan  yang  jelas  dan  tegas  tentang  unsur-unsur  tindak  pidana pelanggaran  isi  siaran,    dan    pihak  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana apabila,  terjadi  perbuatan  pidana  pelanggaran  isi  siaran  yang  berpotensi  menimbulkan kriminalitas  anak.  Kaburnya  norma  yang  mengatur  tentang  unsur-unsur  tindak  pidana pelanggaran  isi  siaran,  telah  menyebabkan  Pasal  57  Undang-Undang  Penyiaran  tidak dapat  diterapkan  secara  efektif    untuk  menangkal  terjadinya  perbuatan  pidana pelanggaran isi siaran yang dapat memicu lahirnya kriminalitas anak
.
Analisis Unsur Pertanggungjawaban Pidana
Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa menurut ketentuan Pasal 57 Undang- Undang  Penyiaran,  terhadap  pelaku  perbuatan  pidana  pelanggaran  isi  siaran,  dipidana dengan  pidana  penjara    paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Secara normatif perumusan pidana maksimum di dalam  Pasal 57 Undang-Undang Penyiaran  dapat difahami,  dimana  dalam penerapan oleh Hakim akan disesuaikan dengan keyakinan  Hakim  terhadap  tingkat  kesalahan  pelaku  yang  menyiarkan  tayangan  yang bersifat  fitnah,  menghasut,  menyesatkan  dan/atau  bohong,  menonjolkan  unsur  kekerasan, cabul,  perjudian,  penyalah-gunaan  narkotika  dan  obat  terlarang,  atau  mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta tayangan yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan  dan/atau  mengabaikan  nilai-nilai  agama,  martabat  manusia  Indonesia,  atau merusak hubungan internasional.
Artinya,  apabila  Hakim  berdasarkan  fakta-fakta  di  persidangan,  meyakini  bahwa tingkat  kesalahan  pelaku  tergolong  kecil  dalam  terjadinya  suatu  pelanggaran  isi  siaran, maka hukuman yang dijatuhkan akan lebih rendah, dibandingkan apabila Hakim meyakini bahwa    tingkat  kesalahan  pelaku  tergolong  besar  dalam  terjadinya  suatu  pelanggaran  isi siaran,  maka hukuman yang dijatuhkan juga akan lebih besar.
Namun  demikian,  walaupun  dapat  difahami  dan  sudah  berlaku  secara  umum  di dalam perundang-undangan pidana Indonesia selama ini, perumusan atau formulasi pidana maksimum, bukan berarti tidak mengandung kelemahan.
Perumusan  sanksi  pidana  yang  hanya  mengatur  mengenai  pidana  maksimum terhadap  pelaku  pidana  pelanggaran  isi  siaran,    dapat  melemahkan  penegakan  hukum terhadap  perbuatan  pidana  dimaksud.  Dengan  kata  lain,  kiranya  dapat  dikatakan  bahwa sangat  mungkin  terjadi  karena  keyakinan  hakim  akibat  dari  penafsirannya  terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Penyiaran dan atau karena kurang jelasnya delik dalam  ketentuan  pidana  Undang-Undang  dimaksud,  hakim  menjatuhkan  pidana  yang sangat rendah terhadap pelaku  tindak pidana  penyiaran.
Artinya,  betapapun  unsur-unsur  perbuatan  pidana    “menyiarkan  tayangan  yang bersifat  fitnah,  menghasut,  menyesatkan  dan/atau  bohong,  menonjolkan  unsur  kekerasan, cabul,  perjudian,  penyalah-gunaan  narkotika  dan  obat  terlarang,  atau  mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta tayangan yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan  dan/atau  mengabaikan  nilai-nilai  agama,  martabat  manusia  Indonesia,  atau merusak  hubungan  internasional”,  sebagaimana  dimaksud  di  dalam  Pasal  57  Undang- Undang  Penyiaran    terpenuhi,    dengan  formulasi  pidana    paling  lama  5  (lima)  tahun dan/atau  denda  paling  banyak  Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah),  Hakim berdasarkan  keyakinannya  dapat  menjatuhkan  pidana  mulai  dari  1  (satu)  hari  sampai dengan 5 (lima) tahun.
Dengan  pengaturan  yang  demikian,  kriteria  penjatuhan  pidana  terhadap  pelaku penyiaran    yang  melakukan  tindak  pidana  pelanggaran  isi  siaran,    menjadi  sangat bergantung pada keyakinan, sikap kalbu dan persepsi dari hakim. Dengan demikian, dapat dikatakan  bahwa  pengenaan  pidana    penyiaran  menjadi  kewenangan  atau  diskresi  dari hakim.
Menyerahkan  sepenuhnya  pada  kewenangan  hakim  yang  bersifat  eksklusif  untuk menjatuhkan  putusan  pidana  yang  ketentuan  pidananya  hanya  mengatur  pidana maksimum,  akan  menyebabkan  disparitas  yang  tinggi  dalam  putusan  hakim  terhadap tindak pidana penyiaran, terutama yang dapat memicu lahirnya kriminalitas anak.
Disparitas  atau  perbedaan  putusan  tersebut  bisa  terjadi  karena  faktor  keyakinan hakim.  Namun  di  sisi  lain,    bisa  pula  terjadi    karena  adanya  praktik  tidak  terpuji  seperti suap  menyuap  dan  pemufakatan  jahat  yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak  pidana  dengan hakim yang memiliki kepribadian yang tercela dan  tidak memiliki integritas, akibat begitu besarnya peluang yang diberikan oleh Undang-Undang.
Dalam  bahasa  yang  lebih  sederhana,  kiranya  dapat  dikatakan  bahwa  karena Undang-Undang  memungkinkannya,  hakim  yang  tidak  menjunjung  tinggi  harkat  dan
keluhuran  martabatnya,  akan  dengan  mudah  menjatuhkan  pidana  yang  ringan  bagi  yang membayar  dan  sebaliknya  tmenjatuhkan  pidana  yang  tinggi  bagi  yang  tidak  mampu  atau tidak mau membayar.
Dengan demikian, maka menjadi jelas bahwa pengaturan hukum melalui formulasi sanksi  pidana  yang  hanya  mengatur  pidana  maksimum,  akan  cenderung  menimbulkan ketidak-pastian  hukum  dan  rasa  ketidak-adilan  di  tengah  masyarakat.  Apabila  pengaturan hukum tidak mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum, maka pengaturan hukum tersebut menjadi tidak bermanfaat atau tidak membawa kemanfaatan hukum.
Merujuk  pada  analisis  di  atas,  diambil  kesimpulan  pada  bagian  ini  bahwa perumusan  norma  hukum  tentang  penayangan  siaran  pertelevisian  yang  dapat menyebabkan  terjadinya  kriminalitas  anak,  diatur  di  dalam  Pasal  57  Undang-Undang Penyiaran,  yang  pada  intinya  menggariskan  bahwa    setiap  orang  yang  menyiarkan tayangan  yang  bersifat  fitnah,  menghasut,  menyesatkan  dan/atau  bohong,  menonjolkan unsur  kekerasan,  cabul,  perjudian,  penyalah-gunaan  narkotika  dan  obat  terlarang,  atau mempertentangkan  suku,  agama,  ras,  dan  antar  golongan,  serta  tayangan  yang memperolokkan,  merendahkan,  melecehkan  dan/atau  mengabaikan  nilai-nilai  agama, martabat  manusia  Indonesia,  atau  merusak  hubungan  internasional,      dipidana  dengan pidana  penjara    paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah).  Norma  ketentuan  pidana  tersebut  pada kenyataannya  tidak    dapat  dijadikan  sarana  hukum  yang  efektif  untuk  menangkal munculnya  tayangan  televisi  yang  berdampak  pada  lahirnya  kriminalitas  anak,  karena perumusannya  mengandung  sejumlah  kelemahan.  Kelemahan  pertama,  terletak  pada perumusan  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  tidak  secara  jelas  dan  tegas  menggariskan tentang  batasan  dari  masing-masing  perbuatan  pidana  di  dalam  Pasal  57.  Kelemahan kedua,  tidak  diakomodirnya  pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi yang  menaungi  televisi  yang  telah  menayangkan  siaran  yang  memicu  kriminalitas  anak. Kelemahan  ketiga,  terletak  pada  perumusan  sanksi  pidana  yang  hanya  berupa  pidana maksimal,  tanpa  adanya  norma  pidana  minimal,  sedemikian  sehingga  norma  tersebut sangat  rentan  untuk  disalah-gunakan  oleh  pihak  tertentu,  untuk  menjatuhkan  pidana dengan  pidana  yang  serendah-rendahnya.  Ketiga  kelemahan  tersebut,  sangat  potensil menimbulkan ketidak-pastian hukum dan ketidak-adilan serta  berkontribusi secara  nyata terhadap pelemahan penegakan hukum terhadap tindak-tindak pidana penyiaran.
2.Kebijakan  Hukum  Pidana  yang  Sebaiknya  Dinormakan  di  Dalam  Undang-Undang Penyiaran di Masa Depan
Berdasarkan  kesimpulan  pada  bagian  terdahulu,  kiranya  dapat  dijelaskan  jawaban terhadap  pertanyaan  penelitian  yang  kedua,  yakni  “kebijakan  hukum  pidana  yang bagaimana  yang  sebaiknya  dinormakan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pelanggaran  isi siaran, di dalam Undang-Undang Penyiaran di masa depan?”.
Jawaban  dimaksud  tentu  saja  ditujukan  agar  norma  ketentuan  pidana  pelanggaran isi  siaran  televisi,  memenuhi  asas  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum, sedemikian  sehingga  dapat  menangkal  ditayangkannya  siaran-siaran  yang  dapat  memicu lahirnya kriminalitas anak akibat tayangan televisi.
Untuk  maksud  di  atas,  maka  harus  dilakukan  dengan  perubahan,  perbaikan,  dan atau  penyempurnaan    kelemahan  ketentuan  Undang-Undang  Penyiaran,  khususnya  yang mengatur  mengenai  kejelasan  dan  ketegasan  unsur-unsur  tindak  pidana  penyiaran, pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang menjadi pemilik stasiun televisi  yang  menayangkan  siaran  yang  berpotensi  menimbulkan  kriminalitas  anak,  dan penerapan  norma  sanksi  pidana minimal di  samping  pidana  maksimal  yang  telah berlaku saat ini.
Pertama,  Pasal  57  Undang-Undang  Penyiaran  harus  direvisi  dengan    memperjelas dan  mempertegas  maksud,  batasan  atau  kriteria,  atau  dalam  keadaan  yang  bagaimana sebuah  tayangan  disebut  bersifat  fitnah,  menghasut,  menyesatkan  dan/atau  bohong, menonjolkan  unsur  kekerasan,  cabul,  perjudian,  penyalah-gunaan  narkotika  dan  obat terlarang,  atau  mempertentangkan  suku,  agama,  ras,  dan  antar  golongan,  serta  tayangan yang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan  nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
Kedua,  mengingat  bahwa  stasiun  televisi  adalah  sebuah  organisasi  modern  yang canggih,  dan  penayangan  sebuah  siaran,  merupakan  keputusan  yang  dibuat  secara  resmi dan berjenjang, maka terhadap stasiun televisi yang telah menayangkan siaran yang dapat memicu  lahirnya  kriminalitas  anak,  sudah  seharusnya  pemidanaan  tidak  sekedar  hanya dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  pada  level  pelaksana,  melainkan  harus  mampu  menjerat jajaran  pimpinan  perusahaan  televisi.  Lebih  dari  pada  itu,  karena  keputusan  penayangan siaran  merupakan  sebuah  keputusan  korporasi,  maka  kesalahan  pimpinan  perusahaan televisi  menyiarkan  tayangan  yang  melanggar  ketentuan  isi  siaran  dimaksud,  harus  dapat dibebankan menjadi pertanggungjawaban pidana korporasi. Untuk maksud tersebut, maka
di dalam Undang-Undang Penyiaran, harus ditegaskan bahwa unsur “setiap orang” adalah termasuk korporasi, dan dirumuskan norma pertanggungjawaban korporasinya.
Ketiga,  Undang-Undang  Penyiaran  harus  memuat  ketentuan  tentang  pidana minimum yang harus dijatuhkan kepada pelaku pidana penyiaran.  Sebagai missal,  pidana paling  singkat  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  perbuatan  pidana  perbuatan  pidana menayangkan isi siaran yang dapat memicu kriminalitas anak,  adalah 1 (satu) tahun.
Dengan  adanya  pengaturan  mengenai  sanksi  pidana  minimal  tersebut,  akan diperoleh kepastian hukum dimana pada setiap terjadinya perbuatan pidana menayangkan siaran  yang  tidak  mendidik  dan  merangsang  tumbuhnya  kriminalitas  anak,    maka pelakunya pasti dihukum setidaknya 1 (satu) tahun.
Formulasi sanksi pidana yang mengatur pidana mimimun dan maksimum tersebut akan  menciptakan  kepastian  dalam  penegakan  hukum  antara  lain  berupa    efek  penjeraan baik bagi pelaku maupun orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.

## E.  Kesimpulan
1. Perumusan  norma  hukum  tentang  penayangan  siaran  pertelevisian  yang  dapat menyebabkan  terjadinya  kriminalitas  anak,  dapat  dirujuk  pada  Pasal  57  Undang- Undang Penyiaran.  Norma ketentuan pidana tersebut tidak  dapat dijadikan sarana hukum yang efektif untuk menangkal munculnya tayangan televisi yang berdampak pada  lahirnya  kriminalitas  anak,  karena  perumusannya  mengandung  sejumlah kelemahan.  Kelemahan  pertama,  perumusan  unsur-unsur  tindak  pidana  tidak dirumuskan  secara  jelas  dan  tegas.  Kelemahan  kedua,  tidak  diakomodirnya pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi  yang  menaungi televisi yang telah menayangkan siaran yang memicu kriminalitas anak. Kelemahan ketiga,  perumusan  sanksi  pidana  hanya  berupa  pidana  maksimal,  tanpa  adanya norma  pidana  minimal,  Ketiga  kelemahan  tersebut,  sangat  potensil  menimbulkan ketidak-adilan  serta    berkontribusi  secara    nyata  terhadap  pelemahan  penegakan hukum terhadap tindak-tindak pidana penyiaran.
2. Norma  kebijakan  hukum  pidana  yang  sebaiknya  dinormakan  terhadap  pelaku tindak pidana pelanggaran isi siaran, di dalam Undang-Undang Penyiaran di masa depan  adalah  norma  yang  memuat  kejelasan  dan  ketegasan  unsur-unsur  tindak pidana  penyiaran,  pembebanan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korporasi yang  menjadi  pemilik  stasiun  televisi  yang  menayangkan  siaran  yang  berpotensi
menimbulkan  kriminalitas  anak,  dan  norma  sanksi  pidana  minimal  di  samping pidana maksimal yang telah berlaku saat ini.

## F. Rekomendasi
1.    Agar  norma  ketentuan  pidana  pelanggaran  isi  siaran televisi,  dapat memenuhi  asas kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  hukum,  sedemikian  sehingga  mampu menangkal  ditayangkannya  siaran-siaran  yang  dapat  memicu  lahirnya  kriminalitas anak akibat tayangan televisi, maka harus dilakukan:
a.    Revisi  Pasal  57  Undang-Undang  Penyiaran  dengan    memperjelas  dan mempertegas  maksud,  batasan  atau  kriteria,  atau  dalam  keadaan  yang bagaimana  sebuah  tayangan  disebut  melanggar  isi  siaran  yang  dapat  memicu lahirnya kriminalitas anak;
b.   Merumuskan  pemidanaan  yang  tidak  sekedar  hanya  dapat  dijatuhkan  kepada pelaku  pada  level  pelaksana,  melainkan  harus  mampu  menjerat  jajaran pimpinan  perusahaan  televisi.  Kesalahan  pimpinan  perusahaan  dimaksud, dirumuskan sebagai norma dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.
c.   Merumuskan  ketentuan  tentang  pidana  minimum  yang  harus  dijatuhkan kepada  pelaku  pidana  penyiaran,    umpamanya  pidana  paling  singkat  yang dapat  dijatuhkan  kepada  pelaku  perbuatan  pidana  perbuatan  pidana menayangkan isi siaran yang dapat memicu kriminalitas anak,  adalah 1 (satu) tahun.
2.   Agar  konsepsi  kebijakan  hukum  pidana  yang  diajukan  benra-benar  dapat diwujudkan demi menangkal dampak buruk tayangan televisi terhadap kriminalitas anak, maka Undang-Undang Penyiaran harus segera direvisi

## G. Daftar Pustaka
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum ,  Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996 Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2002
Nyoman,  Sarikat  Putra  Jaya, Kapita  Selekta  Hukum  Pidana ,  Badan  Penerbit  Undip, Semarang, 2005
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana , Alumni Bandung, 1981
Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan  Buku  Ketiga, Pusat  Pelayanan  Keadilan  dan  Pengabdian  Hukum  (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta,
Siswantoro  Sunarso, Penegakan  Hukum  Psikotropika  Dalam  Kajian  Sosiologi  Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, 2004,
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief, Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana ,  Cet.  Ketiga, Alumni, Bandung.2005
Littlejohn,Stephen W. & Foss, Karen A., Theories of Human Communication , 8 th edition, Thomson Wadsworth, USA,  2005. Muhammad Iksan, “ Peran Media Massa Dalam Pembentukan Karakter ” , Makalah,  FKIP Universitas Samawa Sumbawa Besar, 2010
Zubaedi, Desain  Pendidikan  Karakter:  Konsepsi  dan  Aplikasinya  dalam  Lembaga Pendidikan ,  Kencana, Jakarta, 2011 Naina  Akhmadsyah,  M  Alwi  Dahlan,  dkk  (2008). Manusia  Komunikasi  Komunikasi Manusia, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008 Tim Pakar Jati Diri Bangsa, Pendidikan Karakter di Sekolah , Dari Gagasan  ke Tindakan , Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011.