## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 5, Issue 2, December 2023
P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER
THE INFLUENCE OF THE STATE REVENUE SPENDING BUDGET (APBN) ON DIRECT SPENDING IN REGIONAL GOVERNMENT (Case Study in Central Java Province)

## PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)
Bayu Saputra 1 , Deris Desmawan 2 1,2 Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng  Tirtayasa
E-mail: 5553210049@untirta.ac.id 1
ARTICLE  INFO ABSTRACT Correspondent Bayu Saputra 5553210049@untirta.ac.id Key words: Budget And Direct
Spending
Website: https://idm.or.id/JSER/inde
x.php/JSER
Page: 608 - 618
This  research  was  carried  out  with  the  aim  of obtaining  findings regarding  the  influence  of  (1)  Profit  Sharing  Funds,  (2)  Special Allocation  Funds  and  (3)  General  Allocation  Funds  on  direct spending,  as  well  as  to  evaluate  the  impact  of (4)  Profit  Sharing Funds  on  direct  spending.  This  research  methodology  adopts  a causal  quantitative  approach. Respondents  in this study  consisted of districts/cities located in Central Java Province, and the variables analyzed  were  direct  expenditure  and  the  State  Revenue  and Expenditure Budget (APBN).  The type of data used is quantitative data.  The  data  collection  process  was  carried  out  through documentation  data collection and the Multiple Regression method with the Eviews version 12 application was used to analyze the data obtained.
Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden
Bayu Saputra 5553210049@untirta.ac.id Kata kunci: APBN dan Belanja Langsung Website: https://idm.or.id/JSER/index.
php/JSER
Hal: 608 - 618
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  temuan  mengenai  pengaruh  dari  (1)  Dana Bagi Hasil, (2) Dana Alokasi Khusus, dan (3)  Dana Alokasi Umum terhadap belanja  langsung, serta untuk mengevaluasi dampak dari (4) Dana Bagi Hasil pada belanja langsung. Metodologi penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif kausal. Responden dalam penelitian ini  terdiri  dari  kabupaten/kota  yang  berlokasi  di  Jawa Tengah,  dan  variabel  yang  dianalisis  adalah  belanja langsung  dan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN).  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  berjenis kuantitatif.  Proses  pengumpulan  data  dilakukan  melalui pengumpulan  data  dokumentasi  dan  metode  Regresi Berganda dengan aplikasi Eviews versi 12 digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh.
Copyright © 2023 JSER. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Kebijakan fiskal adalah salah satu strategi ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dokumen ini  berisikan  daftar yang  terstruktur dengan detail mengenai  perkiraan  pendapatan  dan  pengeluaran  negara  selama  satu  tahun anggaran, yang berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember. APBN berfungsi sebagai alat untuk mengatur bagaimana dana negara digunakan untuk mendukung aktivitas  pemerintahan dan  pembangunan, merangsang  pertumbuhan  ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, menjaga stabilitas ekonomi, serta menetapkan prioritas pembangunan secara keseluruhan. Agar APBN berjalan efisien, diperlukan manajemen anggaran dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang hati-hati dan teratur.
Dalam Pandangannya (Reksoprayitno) menyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah langkah yang  diambil  oleh  pemerintah untuk  mengatur  sektor  anggaran belanja negara. Dalam  konteks  ini,  APBN,  yang  mencakup  penerimaan dari  pajak dan pengeluaran pembangunan, menjadi fokus utama. Oleh karena itu, kebijakan fiskal adalah instrumen yang digunakan oleh  pemerintah untuk mengelola  pendapatan dan pengeluaran negara, yang bisa berarti peningkatan atau pengurangan keduanya. Implementasi  kebijakan fiskal  dipercayakan kepada Kementerian Keuangan, dan pendapatan yang dihasilkan dari tindakan fiskal ini memegang peran kunci dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia.
Dalam keadaan seperti  itu,  pemerintah perlu  mengambil  langkah-langkah untuk melindungi dan memulihkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, terutama mereka
yang  memiliki  pendapatan  rendah,  dengan  menggunakan  kebijakan  anggaran negara. Oleh  karena itu,  pemerintah pusat memberi  otoritas  kepada pemerintah daerah  untuk  mengelola  proyek  pembangunan  dan  mengatur  aspek  keuangan mereka sendiri melalui sistem otonomi daerah. Otonomi ini ditekankan pada tingkat kabupaten dan  kota, dengan maksud  memberi  daerah tersebut  kewenangan dan sekaligus mengatur seimbangnya alokasi dana antara pemerintah pusat dan daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Mardiasmo pada tahun 2002, inti dari otonomi daerah adalah  meningkatkan  pelayanan  publik  dan  memajukan  ekonomi  daerah. Memberikan  otonomi  kepada  pemerintah daerah bertujuan  untuk  mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan keterlibatan aktif masyarakat.
Dalam rangka memudahkan pelaksanaan pemerintahan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah juga diberi kewenangan untuk mengenakan pajak  atau  retribusi  serta  mengelola  sumber  daya  alam  (SDA)  sebagai  sumber pendanaan  untuk  program-program  daerah.  Untuk  mencapai  keseimbangan keuangan  antara pemerintah  pusat  dan  daerah,  pemerintah  pusat  memberikan bantuan berupa dana bagi hasil (DBH), dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) kepada pemerintah daerah. Tujuan dari transfer dana ini adalah untuk mengurangi disparitas fiskal antara pemerintah pusat dan daerah serta memastikan bahwa standar pelayanan publik yang seragam dapat diterapkan di seluruh wilayah. Dengan merujuk kepada data awal yang diperoleh melalui pengamatan singkat di beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah seperti yang tercantum dalam Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah APBN dan Belanja Langsung Pada Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (dlm jutaan rupiah)
Dari Tabel 1, dapat diamati bahwa terjadi penurunan dalam belanja langsung yang diduga disebabkan oleh penurunan pendapatan dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Hal ini sesuai dengan konsep dari  Abdullah  (2004)  yang  menyatakan  bahwa  dana  perimbangan  merupakan kelompok  sumber  pendanaan yang  terkait  satu  sama  lain  dalam  pelaksanaan desentralisasi.  Karena  tujuan  setiap  jenis  pendapatan  ini  adalah  untuk  saling melengkapi. Hasil ini juga sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Masdjojo dan Sukartono (2009) yang menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, dan DBH memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah, sementara DAK memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja daerah.
Penelitian  ini  bertujuan untuk  menentukan sejauh  mana DBH,  DAU, dan  DAK memengaruhi pengeluaran langsung pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi
Tahun Belanja Langsung DBH DAK DAU 2016 5.637.302 879.355 5.263.717 1.859.907 2017 5.301.090 834.423 6.566.890 3.652.586 2018 6.432.537 760.738 6.511.740 3.652.586 2019 7.384.459 786.266 7.195.955 3.784.513 2020 9.115.517 843.392 7.333.699 3.438.710 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah
Bali. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak khusus dari DBH  terhadap  pengeluaran  langsung  pemerintah  daerah  kabupaten/kota  di Provinsi  Bali,  serta  dampak  khusus  dari  DAU  terhadap pengeluaran  langsung pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali, serta dampak khusus dari DAK terhadap pengeluaran langsung pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan  Undang-undang  No.  17  tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN adalah perencanaan keuangan tahunan  pemerintahan  negara  yang  memerlukan  persetujuan  dari  Dewan Perwakilan Rakyat. Penyusunan APBN  memiliki  tujuan sebagai  panduan untuk mengatur  penerimaan dan  pengeluaran  negara sehingga  tercapai  keseimbangan dinamis yang mendukung pelaksanaan kegiatan kenegaraan dengan hasil berupa peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dan pada akhirnya mencapai kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek material maupun spiritual, sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Menurut Bastian (2010), APBN adalah alat pengelolaan keuangan negara yang diatur setiap  tahun  melalui  undang-undang.  APBN  harus  disusun  dengan mempertimbangkan  kebutuhan  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  dan kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan. Pada masa Orde Baru, periode APBN berlaku  dari  1  April  hingga  31  Maret tahun berikutnya,  sedangkan pada pemerintahan saat ini, periode  APBN berlaku dari 1  Januari hingga 31 Desember dalam tahun yang sama. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa APBN adalah dokumen  perencanaan  keuangan  yang  mencakup  rincian  pendapatan  dan pengeluaran negara selama  periode  tertentu, yang  biasanya satu  tahun, dengan periode APBN saat ini berlaku dari 1 Januari hingga 31 Desember.
Komponen APBN terdiri  dari  Dana Bagi  Hasil,  Dana Alokasi  Umum, dan  Dana Alokasi  Khusus. Syarifin dan Jubaedah (2005:108) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil  adalah  dana  yang  berasal  dari  APBN  yang  diberikan  kepada  daerah berdasarkan  persentase  tertentu  untuk  mendukung  kebutuhan  daerah  dalam kerangka desentralisasi. Menurut Mujib (2009), Dana Bagi Hasil digunakan untuk mengurangi  ketimpangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  melalui  sistem pembagian penerimaan pajak dan non-pajak. Dalam konteks definisi di atas, Dana Bagi  Hasil adalah sumber  pendapatan yang berasal dari  APBN dan dialokasikan untuk mengurangi ketidaksetaraan antara pemerintah pusat dan daerah. Alokasinya didasarkan pada persentase yang ditentukan melalui pembagian penerimaan pajak dan non-pajak. Rahardjo (2011) juga mencatat bahwa Dana Bagi Hasil berasal dari berbagai  sumber  pendapatan,  termasuk  pajak  dan  non-pajak.  Prakoso  (2004) menyatakan bahwa pengurangan Dana Bagi Hasil dapat mengakibatkan penurunan belanja  daerah.  Oleh  karena  itu,  Dana  Bagi  Hasil  adalah  salah  satu  sumber pendapatan  yang  memiliki  potensi  penting  dan  merupakan  aset  dasar  bagi pemerintah daerah dalam memperoleh dana untuk pembangunan dan kebutuhan belanja daerah.
Berdasarkan Halim dan Mujib (2009), untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diterapkan sistem bagi hasil baik penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak antara pemerintah pusat dan daerah. Penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
provinsi dan kabupaten/kota diatur sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Pasal 1 angka 23 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan  Keuangan  antara  Keuangan  Pusat  dan  Keuangan  Daerah,  Dana Alokasi  Khusus (DAK) dijelaskan sebagai dana yang  bersumber dari  pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendukung pembiayaan  kegiatan  khusus  yang  merupakan  kewenangan daerah  dan  sesuai dengan prioritas nasional.
Menurut Bastian (2003:84), Dana Alokasi Umum merupakan alokasi keuangan yang dirancang untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Sedangkan sebagaimana dikemukakan Halim (2002:160), Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang dialokasikan untuk menyamakan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah dalam rangka desentralisasi.
Syarifin dan Jubaedah (2005:107) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan dukungan keuangan bagi kegiatan  tertentu  yang  menjadi  kewenangan  daerah.  selaras  dengan  prioritas nasional.  Menurut  Darise  (2008:137-138),  DAK  dirancang  untuk  memberikan bantuan keuangan untuk kegiatan tertentu di daerah tertentu, yang berada di bawah yurisdiksi  daerah dan sesuai  dengan prioritas nasional. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat dan layanan penting yang  belum  memenuhi  standar tertentu atau untuk  mempercepat pembangunan daerah. Dana Alokasi Khusus dibiayai oleh APBN dan diarahkan ke kabupaten atau kota  tertentu  untuk  mendanai kebutuhan tertentu yang  selaras  dengan  prioritas nasional. Martowardojo (2012) mengidentifikasi sektor-sektor tersebut  meliputi (1) pendidikan, (2) layanan kesehatan, (3) perumahan dan kawasan perkotaan, dan (4) infrastruktur di daerah tertinggal.
Menurut Bastian (2003: 84), dana alokasi umum merupakan dana perimbangan yang bertujuan  untuk  mengurangi  ketidakseimbangan  keuangan  antar  daerah.  Dana alokasi umum dialokasikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti potensi daerah, kondisi geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan antara daerah yang  sudah  berkembang  dan  daerah  yang  masih  dalam  tahap  perkembangan. Suparmoko (2002: 43) menjelaskan bahwa dana alokasi umum berasal dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dan  ditujukan  untuk  mencapai keseimbangan keuangan antar daerah, dengan persyaratan bahwa setidaknya 25% dari  anggaran rutin dialokasikan  untuk tujuan ini.  Dana ini  dibagi  menjadi 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota. Dana alokasi umum memiliki  sifat "Block Grant," yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas  dan  kebutuhan mereka  dalam  rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam  kerangka  otonomi  daerah. Secara  keseluruhan,  dana  alokasi umum  adalah  dana  yang  berasal  dari  APBN  dan  bertujuan  untuk  mencapai keseimbangan  keuangan  antar  pemerintah  daerah,  dengan  jumlah  yang  telah ditentukan, dan  penggunaannya sepenuhnya ditentukan oleh  pemerintah daerah masing-masing. Penting untuk dicatat bahwa transfer dana dari pemerintah pusat ini
sangat terkait  dengan  pengeluaran pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai pemerataan dan keadilan, dan rumus perhitungannya diatur oleh undang-undang. Besar dana alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah ditentukan oleh alokasi dasar dan celah fiskal daerah tersebut, dan penggunaannya diatur oleh pemerintah daerah setempat. Dana alokasi  umum  sangat penting, terutama bagi daerah yang  memiliki  sumber  daya  alam  terbatas, karena  dana ini  mendukung operasional  pemerintahan sehari-hari dan  proyek-proyek  pembangunan. Jumlah DAU yang diterima dari pemerintah pusat akan berdampak pada belanja langsung, dan penurunan belanja modal akan mengakibatkan penurunan belanja langsung, mengingat belanja modal termasuk dalam kategori belanja langsung.
Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006, belanja langsung adalah belanja yang diperuntukkan  secara  langsung  untuk  mendukung  pelaksanaan  program  dan kegiatan  pemerintah  daerah  dalam  satu  periode  akuntansi. Dalam  konteks  ini, Abdullah  (2004)  juga  menjelaskan  bahwa  belanja  langsung  merujuk  pada pengeluaran anggaran yang  memiliki  hubungan langsung  dengan program  dan kegiatan pemerintah. Ini mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja  modal.  Belanja  pegawai  mencakup  semua  pengeluaran  daerah  yang digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk tunjangan yang menjadi hak mereka,  serta  pembayaran  honorarium,  lembur,  pensiun,  dan  kontribusi  sosial seperti asuransi kesehatan. Dalam klasifikasi ini, termasuk juga belanja gaji atau upah proyek  yang  sebelumnya  dianggap  sebagai  pengeluaran  pembangunan. Belanja barang  dan  jasa  meliputi  pengeluaran  untuk  pembelian  barang  dan  jasa  yang digunakan dalam produksi  barang dan jasa yang akan dijual atau digunakan oleh masyarakat. Ini juga mencakup pengadaan barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat, serta belanja perjalanan. Sementara itu, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk mengakuisisi aset tetap dan aset lain yang memberikan manfaat  selama  lebih  dari  satu  periode  akuntansi.  Aset-aset  ini  bisa  langsung digunakan untuk pelayanan publik atau oleh  masyarakat, seperti jalan, jembatan, gedung olahraga, stadion, halte, dan rambu lalu lintas. Namun, ada juga aset yang tidak  dimanfaatkan langsung  oleh  publik,  seperti  gedung  kantor  pemerintahan. Secara  umum,  sebagian  besar  belanja  modal  dalam  konteks  kebijakan  publik berkaitan  dengan  pelayanan  publik,  sehingga  dalam  setiap  anggaran  tahunan, jumlahnya biasanya cukup besar.

## METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yaitu  penelitian  kuantitaif. Adapun  subjek  dari  penelitian  ini  adalah  pemerintah  daerah  Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah dana bagi hasil  (DBH), dana alokasi  khusus  (DAK) dana alokasi umum  (DAU) dan belanja langsung. Data dikumpulkan dengan memperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian dilakukan analisis menggunakan regresi berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan output di atas dapat diperoleh: Fungsi:
Y= f (X1,X2,X3) Belanja Langsung = f (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum)
Persamaan Regresi Berganda EXRt = β0 + β1DBHt + β2DAKt + β3DAUt + Ɛ t EXRt = 3432961. + 3.734588 DBHt – 3.237327 DAKt – 12.91441 DAUt + Ɛ t Interpretasi:
a) Koefisien  /  β0 = 3432961, artinya ketika nilai  variabel Dana Bagi  Hasil, Dana Alokasi  Khusus  dan  Dana  Alokasi  Umum  sama  dengan  nol  maka  Belanja Langsung meningkat sebesar 3432961. Rp/$
b) Dana  bagi  hasil  terhadap exchange rate ,  peningkatan  pertumbuhan ekonomi sebesar  1% akan menaikkan belanja langsung sebesar  3.734588 Rp/$, dengan asumsi variabel lain cateris paribus, dan sebaliknya.
c) Dana alokasi khusus terhadap exchange rate , peningkatan suku bunga sebesar 1% akan  menurunkan  belanja  langsung  sebesar  3.237327  Rp/$,  dengan  asumsi variabel lain cateris paribus, dan sebaliknya.
d) Dana alokasi umum terhadap exchange rate , peningkatan suku bunga sebesar 1% akan  menurunkan  belanja  langsung  sebesar  12.91441  Rp/$,  dengan  asumsi variabel lain cateris paribus, dan sebaliknya.

## Melakukan Uji t dan Uji F

## 1) Uji Hipotesis Parsial (Uji t)
Uji hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing- masing  Variabel  Independen  terhadap  Variabel  Dependen.  Uji  ini  dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. Nilai t-hitung dilihat
dari hasil pengolahan data dengan Eviews tertera pada output regresi berganda bagian t-Statistic. Hipotesis Statistik yang diajukan untuk Uji T adalah : H0 : β 1 = 0; β 2 = 0; β3 = 0 → Tidak terdapat pengaruh H1 : β1 ≠ 0; β2 ≠ 0; β3 ≠ 0 → Terdapat pengaruh
Untuk  memperoleh  nilai  t-tabel  dapat  dicari  melalui  Microsoft  Excel  dengan formula =TINV( α ;n-k) yang dimana α = 0,05 (uji dua arah), n= jumlah data, dan k= jumlah variabel. Juga dapat dilihat pada tabel T Student, yaitu pada Degrees of Freedom (df) sebesar 2 (jumlah data dikurangi jumlah variabel) dan 1⁄2α = 10%/2
= 5% atau 0,05 (uji dua arah) maka nilai T tabel sebesar 4,302653. Adapun Hasil Kriteria Uji t, sebagai berikut:
a. Jika nilai t statistik > t tabel atau – t statistik < - t tabel dengan probabilitas < α (0,05) maka H0 ditolak, konsekuensinya yaitu tidak  tolak H1, artinya secara parsial variabel dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2020.
b. Jika nilai t statistik < t tabel atau – t statistik > - t tabel dengan probabilitas > α (0,05) maka H1 ditolak, konsekuensinya yaitu tidak  tolak H0, artinya secara parsial variabel dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Belanja Langsung di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2020.
2) Uji Hipotesis Simultan (Uji F) Uji  F  merupakan Uji  hipotesis  secara serempak  digunakan untuk  mengetahui pengaruh  dari  Variabel  Independen  secara  keseluruhan  terhadap  Variabel Dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Nilai F hitung dapat dilihat hasil pengolahan data dengan aplikasi Eviews dapat dilihat pada output regresi berganda bagian F- statistic. Hipotesis Statistik yang diajukan untuk Uji F adalah:

## H0 : βi = 0 → Tidak terdapat pengaruh
H1 : βi ≠ 0 → Terdapat pengaruh
Untuk  memperoleh  nilai  F-tabel  dapat dicari  melalui  Microsoft  Excel  dengan fo rmula =FINV(α;k -1;n- k) yang dimana α= 0,05 (uji dua arah), n= jumlah data, dan k= jumlah variabel. Juga dapat dilihat pada tabel f, yaitu pada Degrees of Freedom (df) sebesar 3 (jumlah variabel dikurangi satu) ; 2 (jumlah data dikurangi jumlah variabel) da n 1⁄2α = 10%/2 = 5% atau 0,05 (uji dua arah) maka nilai f tabel sebesar 19.
Adapun Kriteria Uji F, sebagai beriku :
a. Jika nilai F-statistik > F- tabel dengan probabilitas < α (0,05), maka H0 ditolak, konsekuensinya yaitu tidak tolak H1, artinya secara simultan variabel dana bagi  hasil,  dana  alokasi  khusus,  dan  dana  alokasi  umum  berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2016-2020.
b. Jika nilai F-statistik < F- tabel dengan probabilitas > α (0,05), maka H1 ditolak, konsekuensinya yaitu tidak tolak H0, artinya secara simultan variabel dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum tidak berpengaruh
dan  tidak  signifikan  terhadap belanja  langsung  di  Provinsi  Jawa  Tengah periode tahun 2016-2020.
Determinasi (R2) dan Korelasi (r)
1) Determinasi (R2) Dengan kriteria pengujian koefisien determinasi yaitu:
a. Bila  R-squared mendekati 0, artinya variasi dari Y  (belanja langsung) tidak dapat diterangkan oleh variabel X (dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum).
b. Bila R-squared mendekati 1, artinya variasi dari Y (belanja langsung) dapat diterangkan oleh variabel X (dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum). Dapat dilihat pada output regresi berganda, bahwa nilai R- squared sebesar 0.948484. Nilai tersebut menggambarkan bahwa sumbangan Variabel Independen (dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum)  terhadap naik  turunnya  atau  variasi  Variabel  Dependen  (belanja langsung)  adalah  sebesar  94,8%  dan  sisanya  sebesar  5,2%  merupakan sumbangan dari  variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam  model  yang diajukan dalam penelitian tersebut  (terkumpul dalam Variabel Pengganggu atau E).
2) Korelasi (r) Sedangkan  untuk  besarnya  korelasi  pada  nilai  r  ( Adjusted R-squared )  sebesar 0.793936  atau  79,3%  berarti  hubungan  antara  Variabel  Independen  dengan Variabel  Dependen  dalam  penelitian  tersebut  dapat  dikatakan  mempunyai hubungan yang kuat atau erat karena mendekati 100%.

## SIMPULAN DAN SARAN
Dalam  rangka  menjamin keseimbangan  keuangan  antara pemerintah pusat  dan daerah, pemerintah pusat memberikan bantuan berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah. Data pada Tabel 1 menunjukkan adanya penurunan dalam belanja langsung yang diperkirakan disebabkan oleh penurunan pendapatan dari DBH, DAU, dan DAK. Temuan  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Masdjojo  dan Sukartono (2009), yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), DAU, dan  DBH  memiliki  dampak  positif  yang  signifikan  terhadap  belanja  daerah, sedangkan pengaruh DAK positif tetapi tidak signifikan.
Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak spesifik  dari DBH pada pengeluaran langsung  pemerintah daerah kabupaten/kota di  Provinsi  Bali,  serta dampak  spesifik  dari  DAU  pada  pengeluaran  langsung  pemerintah  daerah kabupaten/kota  di  Provinsi  Bali.  Selain  itu,  dampak  spesifik  dari  DAK  pada pengeluaran langsung pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah juga dinilai. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertujuan sebagai panduan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara sehingga  mencapai keseimbangan dinamis  yang  mendukung  pelaksanaan tugas- tugas negara. Hasilnya adalah peningkatan produksi, peningkatan peluang kerja, pertumbuhan ekonomi  yang  signifikan,  dan  akhirnya  pencapaian kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek  material maupun spiritual,  sesuai  dengan prinsip- prinsip Pancasila dan UUD 1945.
Menurut Syarifin dan Jubaedah (2005:108), Dana Bagi Hasil adalah dana yang berasal dari  APBN dan  diberikan  kepada daerah berdasarkan persentase  tertentu untuk mendukung kebutuhan daerah dalam kerangka desentralisasi. Dalam konteks  ini, Dana Bagi  Hasil  merupakan  sumber  pendapatan yang  berasal  dari  APBN  dan dialokasikan  untuk  mengurangi  ketidaksetaraan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah. Dengan kata lain, Dana Bagi Hasil adalah salah satu sumber  pendapatan yang memiliki peran penting dan menjadi aset dasar bagi pemerintah daerah dalam memperoleh dana untuk pembangunan dan kebutuhan belanja daerah.
Berdasarkan Halim dan Mujib (2009), sistem bagi hasil diterapkan untuk mengatasi ketidakseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam hal  penerimaan pajak maupun penerimaan bukan  pajak. Menurut Pasal 1 angka 23 dalam  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat  dan  Keuangan Daerah, Dana Alokasi  Khusus (DAK) dijelaskan sebagai dana yang berasal dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada  daerah  tertentu  untuk  mendukung  pembiayaan  kegiatan  khusus  yang merupakan kewenangan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Sedangkan  menurut  Halim  (2002:160), Dana Alokasi  Umum  adalah  dana  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang dialokasikan untuk menyamakan kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan  belanja  daerah  dalam  rangka  desentralisasi.  Syarifin  and  Jubaedah (2005:107)  menjelaskan  bahwa  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah tertentu  dengan  tujuan  untuk  memberikan  dukungan  keuangan  bagi  kegiatan tertentu yang menjadi kewenangan daerah.Suparmoko (2002: 43) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan  ditujukan  untuk  mencapai  keseimbangan  keuangan  antar  daerah,  dengan persyaratan bahwa setidaknya 25% dari anggaran rutin dialokasikan untuk tujuan ini. Secara keseluruhan, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN dan bertujuan untuk mencapai keseimbangan keuangan antar pemerintah daerah, dengan jumlah yang telah ditentukan, dan penggunaannya sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Besar Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah ditentukan oleh  alokasi dasar dan celah fiskal  daerah tersebut, dan penggunaannya diatur oleh pemerintah daerah setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
(Akuntansi et al., 2014; Ernayani, 2017; Lestari et al., 2018; Rasu et al., 2019; Rifai, 2019; Tri  Inda  Fadhila,  2021;  Williantara  &  Budiasih,  2016)Akuntansi,  P.  S., Ekonomi,  F.,  &  Padang, U.  N. (2014). Pengaruh dana bagi  hasil  terhadap belanja daerah pada kabupaten dan kota di indonesia.
Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013). JSHP  (  Jurnal  Sosial  Humaniora  Dan  Pendidikan),  1(1),  43. https://doi.org/10.32487/jshp.v1i1.234
Lestari, N. N.  S. A., Bagia, I.  W., &  Jana, G.  P.  A. S.  (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (Apbn)  Terhadap  Belanja  Langsung  Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bisma: Jurnal Manajemen, 4(1), 24 – 33.
Rasu, K. J. ., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. A. . (2019). Analisis Pengaruh Dana
Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi  Hasil  Terhadap  Tingkat  Kemiskinandi  Kota  Manado.  Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 20(2), 1. https://doi.org/10.35794/jpekd.23843.20.2.2019 Rifai, R. A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi  Khusus  Dan  Dana  Bagi  Hasil  Terhadap  Belanja  Modal  Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. E Jurnal Katalogis, 5(7), 169 – 180.
Tri Inda Fadhila, N. (2021). Analisis Ekonomi Islam dalam Kebijakan Fiskal (APBN 2021) di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai, 5(3), 8692 – 8702.
Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi  Umum,  Dana Alokasi  Khusus,  Dan  Dana Bagi  Hasil  Pada Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal Akuntansi, 16(3), 2044-2070 – 2070.
.