Jurnal Indonesia Sosial Sains http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol. 2 No. 3 Maret 2021 P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595

## PERLINDUNGAN BAGI DEBITUR PENERIMA FASILITAS KREDIT DIMASA
PANDEMI COVID 19

## Widi Nugrahaningsih dan Indah Wahyu Utami
Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia Email: widi_nugrahaningsih@udb.ac.id, indah_wahyu@udb.ac.id
Artikel info
Artikel history:
Diterima 20 Februari 2021 Diterima dalam bentuk revisi 05 Maret 2021 Diterima dalam bentuk revisi 17 Maret 2021
Keywords: covid-19; credit facilities; debtor protection.
Abstract: The  Covid-19  pandemic  currently  hitting  Indonesia has  greatly  affected  various  aspects  of  community  life, especially  the  economy,  this  impact  is  very  experienced  by  a debtor  in  making  credit  payment  obligations.  The  purpose  of this  research  is  to  find  out  about  legal  protection  for  debtors who receive credit facilities during the Covid 19 pandemic. The type  of  research  used  is  sociological  or  empirical  legal research,  and  the  research  location  is  carried  out  at  Sinarmas Bank  and  the  Director  General  of  Trade  Negotiations.  Data collection  techniques,  namely  interviews,  and  literature  study. The approach used is a qualitative approach. The data analysis technique  used  is,  Data  Reduction,  Data  Display,  and Conclusion  Withdrawal  (Verification).  The  results  of  the research are that to protect debtors who receive credit facilities during  the  Covid-19  pandemic,  the  government  issued  policies both  in  the  form  of  presidential  decrees  and  OJK  decisions, while from the banking institution, they are the executors of the policies  required  by  the  government.  In  conclusion,  the government  has  provided  legal  protection  for  debtors  who receive  credit  facilities,  in  the  form  of  Presidential  Decree Number  12  of  2020  concerning  the  Determination  of  Non- Natural  Disaster for the Spread of  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  as  a  National  Disaster.  And  Regulation  of  the Financial  Services  Authority  of  the  Republic  of  Indonesia Number  11  /POJK.03/2020  concerning  National  Economic Stimulus  as  a  Countercyclical  Policy  on  the  Impact  of Coronavirus  Spread  in  Sease  2019.  Furthermore,  the  bank implemented the policy by providing stimulus for debtors.
Abstrak: Pandemi  Covid-19  yang  melanda  Indonesia  saat  ini sangat  mempengaruhi  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat khususnya  ekonomi,  dampak  tersebut  sangat  dialami  oleh seorang  debitur  dalam  melakukan  kewajiban  permbayaran kredit.  Tujuan  dari  penelitian  ini,  untuk  mengetahui  mengenai perlindungan  hukum  bagi  Debitur  penerima  fasilitas  kredit  di masa pandemic covid 19. Jenis penelitian yang digunakan yaitu
Kata Kunci: covid-19; fasilitas kredit; perlindungan debitur.
Penelitian  hukum  Sosiologis  atau  empiris,  serta lokasi penelitian dilakukan di Bank Sinarmas dan Dirjen Perundingan Perdagangan. Teknik Pengumpulan data, yaitu wawancara, dan Studi  Pustaka.  Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan Kualitatif.  Teknik  analisa  data  yang  digunakan  yaitu,  Reduksi Data  (Data  Reduction),  Penyajian  Data  (Data  Display), Penarikan  Kesimpulan  (Verifikasi).  Hasil  penelitian  yaitu bahwa  untuk  melindungi  debitur  penerima  fasilitas  kredit dimasa  pandemic  covid-19  ini,  pemerintah  mengeluarkan kebijakan  baik  berupa  kepres  maupun  keputusan  OJK, sedangkan dari pihak  lembaga perbankan, mereka sebagi pihak pelaksana  dari  kebijakan  yang  dibut  oleh  pemerintah. Kesimpulan,  pemerintah  telah  memberikan perlindungan hukum bagi debitur penerima fasilitas kredit, berupa Keputusan Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana Non-Alam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19) Sebagai  Bencana  Nasional.  Dan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  11  /POJK.03/2020 Tentang  Stimulus  Perekonomian  Nasional  Sebagai  Kebijakan Countercyclical  Dampak  Penyebaran  Coronavirus  Di  Sease 2019.selanjutnya  pihak  bank  melaksanakan  kebijakan  tersebut dengan memberikan stimulus bagi debitur.
Coresponden author: Widi Nugrahaningsih Email: widi_nugrahaningsih@udb.ac.id artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Bank  memiliki  fungsi  yang  salah  satunya  yaitu  penyalur  dana  masyarakat.  Dengan demikian,  bank  memiliki  kewenangan  yang  salah  satunya  yaitu  untuk  memberikan  fasilitas kredit.  Saat  ini,  fasilitas  kredit  menjadi  salah  satu  fasilitas  dari  bank  yang  banyak  diminati oleh  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  dengan  adanya  fasilitas  kredit,  masyarakat  dapat memenuhi kebutuhannya yang mungkin sulit untuk di penuhi. Oleh karena itu dengan adanya fasilitas  kredit,  kebutuhan  dapat  terpenuhi  dengan  lebih  mudah.  Dalam  perkembangan perekonomian  di  Indonesia  saat  ini,  masyarakat  mulai  banyak  bekerja  keras  dan  berlomba untuk  menjadi  wirausaha  muda.  dan  fasilitas  kredit  saat  ini  sudah  banyak  pula  yang mendukung untuk itu, fasilitas kredit bagi pengembangan usaha bahkan dari bank pemerintah maupun swasta saat ini sangat banyak sekali.
Bahkan  pemerintahpun,  ketika  ingin  meningkatkan  wirausaha  pada  masyarakatnya, tidak  segan-segan  banyak  memberikan  fasilitas.  Diantaranya  yaitu  memalui  bank,  dengan adanya  fasilitas  kredit  bagi  para  pengusaha.  Dengan  tujuan,  semakin  meningkatnya perekonomian masyarakat dengan bantuan kredit tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, di  Indonesia  kini  sedang  terjadi  bencana  pandemi  covid-19.  Banyak  sekali  kerugian  yang dialami  oleh  masyarakat,  sehingga  banyak  juga  masyarakat  yang  mendapatkan  fasilitas kredit menjadi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
Pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi telah banyak mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat.  Beberapa  aspek  tersebut  diantaranta  aspek  ketenagakerjaan,  perekonomian, maupun hukum. Dampak perekonomian yang saat ini terjadi misalnya semakin menurunnya daya  beli  masyarkat  terhadap  berbagai  produk  yang  bukan  merupakan  kebutuhan  pokok. Dampak  dibidang  perekonomian  lainnya  yaitu  pada  aspek  perbankan.  Di  dunia  perbankan sudah  bukan  rahasia  lagi  apabila  di  dunia  perbankan  pada  masa  pandemic  covid-19  ini, banyak  nasabah  (debitur)  yang  mengalami  kesulitan  untuk  menyelesaikan  kewajiban pembayarannya.  Berbagai  kebijakan  telah  di  buat  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan perputaran  perekonomian  Negara.  Bahkan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  merupakan kepanjangan  tangan  pemerintah,  pada  masa  pandemic  covid  19  telah  banyak  mengeluarkan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut bahkan di buat langsung pada awal masa pandemi di Indonesia.  Program  stimulus  merupakan  program  pemberian  bantuan  dana  bagi  masyarakat yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan dengan memberikan beberapa syarat tertentu bagi debitur.
Bantuan  pemerintah  baik  melalui  OJK  maupun  lembaga  Bank  langsung  yang memebrikan  fasilitas  kredit,  sangatlah  membantu  masyarakat.  Karena  menurut  data  OJK, Pandemi sangatlah memengaruhi kemampuan pembayaran masyarakat  terhadap kewajibannya,  yang  menyebabkan  perubahan  profil  risiko  debitur  sampai  menyebabkan peningkatan NPL (non performing loan), yaitu kredit bermasalah. Yang menunjukkan bahwa NPL  gross  per  Desember  2019  hanya  2,53%  dan  naik  pada  Maret  menjadi  2,79%,  3,11% pada Juni, dan 3,22% per Agustus. ( https://tirto.id/ekonomi-sulit-kredit-bermasalah-di-masa- pandemi-potensial-melonjak-f52s )
Dari  data  yang  telah  diuraikan  tersebut,  maka  penulis  menarik  suatu  permasalahan, bagaimana perlindungan bagi Debitur penerima fasilitas kredit, di masa Pandemi Covid-19?
Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk Mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi Debitur penerima fasilitas kredit di masa pandemic covid 19.
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  8  tentang  Perlindungan  Konsumen  tahun  1999 mengatur tentang pengertian konsumen, yaitu konsumen menggunakan barang dan / atau jasa yang  tersedia  di  masyarakat  untuk  kepentingan  diri  sendiri,  keluarganya,  orang  lain  atau orang  lain.  Makhluk  lain,  bukan  untuk  diperdagangkan.  Sedangkan  menurut  kamus  hukum, konsumen  diartikan  sebagai  konsumen  yang  menggunakan  atau  menggunakan  barang  dan jasa  untuk  kepentingan  sendiri  dan  kepentingan  lainnya.  Dari  pemahaman  konsumen tersebut,  kita  dapat  melihat  bahwa  nasabah  debitur  juga  merupakan  konsumen.  Dalam  hal ini, pelangganlah yang menggunakan layanan (menerima batas kredit).
Berdasarkan  cara  pemerolehan  barang,  maka  konsumen  bisa  dibedakan  sebagai berikut:
a. Pembeli,  yaitu  konsumen  yang  memperoleh  barang  atau  jasa  dengan  cara  membeli dengan sejumlah uang. Tentu saja konsumen tersebut terlibat dalam  suatu perjanjian dengan pelaku usaha.
b. Pengguna,  yaitu  konsumen  yang  memperoleh  barang  atau  jasa  dengan  cara  selain membeli,  seperti  mendapat  hadiah,  hibah,  atau  warisan.  Dalam  hal  ini,  konsumen tersebut  terikat  dalam  perjanjian  dengan  pengusaha,  sehingga  ia  tidak  mendapatkan perlindungan  hukum  secara  langsung  atas  perjanjian  tersebut  (Rahmawayi  et  al., 2018).
Apabila  dikaitkan  dengan  perbankan,  maka  debitur  dapat  dikatakan  sebagi  konsumen,  yang terikat dengan perjanjian, yaitu perjanjian kredit.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  (Pasal  3)  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  (selanjutnya  disebut  "Undang-Undang Perbankan")  disebutkan  bahwa  fungsi  utama  industri  perbankan  Indonesia  adalah menghimpun  dan  mendistribusikan  dana.  Tujuan  utama  bank  dalam  melakukan  kegiatan perdagangan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya pandemic covid- 19,  maka  fungsi  perbankan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  masyarkat  ini  harus  tetap dilaksanakan.  Beberapa  yang  telah  dilakakukan  pemerintah  yaitu  dengan  memberikan bantuan  langsung tunai, stimulus, dan subsidi  bagi  masyarkat.  Didunia perbankan, beberapa cara  yang  telah  dilakukan  oleh  perbankan  untuk  melaksanakan  fungsi  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat  yaitu,  sebagi  lembaga  penyalur  dana  dari  pemerintah  diantaranya  yaitu adanya pemberian subsidi  bunga bagi debitur penerima  fasilitas kredit (dengan  memberikan beberapa syarat bagi penerimanya).
Situasi  pandemic  covid-19  ini  telah  menimbulkan  konflik  bagi  konsumen  (debitur) dan bank (kreditur), karena debitur kesulitan untuk melunasi kewajibannya, sehingga banyak kredit  macet  atau telat  bayar  terjadi  di  masyarakat  yang  meneerima  fasilitas  kredit.  Konflik atau  perselisihan  antara  konsumen  dan  pelaku  bisnis  biasanya  dilatarbelakangi  oleh  hal-hal yang  tidak  diinginkan  atau  bahkan  dicurigai  konsumen  sebelumnya.  Di  antara  berbagai penyebab  sengketa,  sengketa  konsumen  terkait  dengan  alasan  berikut:  (Erlinawati  & Nugrahaningsih, 2017).
1. Barang yang tidak standar
2. Informasi yang mengelabui
3. Cara menjual yang merugikan
4. Cedera janji (Wanprestasi)
5. Klausul baku
Akan  tetapi,  keadaan  pandemic  saat  ini  telah  juga  mendambah      daftar  bahwa  salah satu penyebab konflik yaitu adanya bencana (dalam hal ini pandemic covid-19). Oleh karena itu,  perlu  dirumuskan  suatu  kebijakan  yang  juga  dapat  digunakan  untuk  menyesuaikan keseimbangan  perekonomian  negara,  yaitu  Presiden  Republik  Indonesia.  H.  Joko  Widodo mengeluarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non Alam  sebagai  Bencana  Nasional  Penyakit  Coronavirus  (Covid-19)  di  Jepang  Tahun  2019. Dapat  disimpulkan  bahwa  Covid-19  yang  termasuk  dalam  bencana  non  alam  merupakan bencana  nasional  yang  telah  dijelaskan  pada  butir  1.  Sehingga  dengan  demikian,  tindakan presiden  dengan  mengeluarkan  Kepres  tersebut  dapat  meredam  gejolak  perekonomian sekaligus dapat meredam konflik antara debitur dengan kreditur.

## Metode Penelitian
Jenis  Penelitian,  yaitu  Ilmu  hukum  sosiologis  atau  empiris  (ilmu  hukum  sosial). Dalam  penelitian  sosiologi  empiris  yang  pertama  dikaji  adalah  data  sekunder,  kemudian dilanjutkan data lapangan utama atau penelitian komunitas (Soekanto, 2006).
Lokasi penelitian, yaitu di Bank Sinarmas dan dirjen perundingan perdagangan.
Teknik  pengumpulan  data,  metode  yang  dilakukan  penulis  1)  Wawancara  langsung dengan  Direktur  Jenderal  Perundingan  Perdagangan  dan  karyawan  Bank  Sinamas.  2)  Riset pustaka,  menggunakan  sumber  data  dari  peraturan  perundang-undangan,  buku,  majalah, artikel,  surat  kabar,  pengumuman,  terbitan  berkala,  dll  terkait  dengan  perlindungan konsumen.
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif.  Metode  kualitatif  pada  dasarnya menggunakan  induksi,  dimana  data  dikumpulkan,  dianalisis,  disarikan,  dan  teori-teori  yang muncul sebagai hasil penelitian kualitatif (Moleong, 2013).
Teknik analisa data yang digunakan yaitu, Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data  (Data  Display),  Penarikan  Kesimpulan  (Verifikasi),  yang  dapat  digambarkan  sebagi berikut;

## Hasil dan Pembahasan

## Perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Bagi Debitur Penerima Fasilitas Kredit
Untuk  menentukan  kewajiban  debitur  untuk  melunasi  hutang,  terdapat  perjanjian penting  atau  perjanjian  jaminan  pribadi,  yang  diatur  dalam  Pasal  1154  KUH  Perdata  dan Pasal 1178 ayat (1) KUH Perdata, Pasal 16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengatur tentang hubungan ketergantungan, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 3. Dokumen No. 42 tahun 1999 mengatur tentang jaminan amanah (Riky, 2017).
Di  hampir  semua  kontrak  /  perjanjian,  dapat  ditemukan  istilah  "force  majeure"  atau "force majeure" atau "berlebihan". Frasa tersebut termasuk dalam “faktor alamiah” kontrak, sehingga  baik  dinyatakan  atau  tidak,  frasa  tersebut  dianggap  sudah  ada  dalam  kontrak  atau perjanjian  (Sinaga,  2018).  Kemudian,  Pasal  1244  dan  1245  KUH  Perdata  mengatur peristiwa-peristiwa  yang  termasuk  dalam  keadaan  kahar.  Force  majeure  dapat  digunakan sebagai  alasan  hukum,  meskipun  debitur  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  atau melawan  hukum,  ia  juga  dapat  membebaskan  debitur  dari  kewajiban  untuk  melaksanakan kewajibannya  (wanprestasi)  dan  memberi  kompensasi  (kasar).  Pasal  1244  dari  Hukum Perdata  menyatakan:  “Jika  ada  alasan,  jika  debitur  gagal  membuktikan  bahwa  masalah tersebut  tidak  dilaksanakan  atau  dilaksanakan  pada  waktu  yang  tepat  untuk  melaksanakan perjanjian, ia harus dikompensasikan atas biaya, kerugian. dan minat. Karena kejadian yang tidak  terduga,  dia  tidak  akan  bertanggung  jawab.  Jika  bukan  karena  kedengkian,  semua  ini adalah  tanggung  jawabnya".  Kemudian,  Pasal  1245  dari  "KUH  Perdata"  lebih  lanjut menyatakan:  "Jika  debitur  tidak  dapat  memberikan  atau  melakukan  hal-hal  tertentu  yang perlu dilakukan karena pengeluaran berlebihan atau keadaan yang tidak terduga, tidak perlu
mengganti biaya, kerugian dan bunga. atau karena sesuatu yang perlu. Sekali lagi ini adalah perilaku  yang  dilarang.  ”Oleh  karena  itu,  secara  teori,  force  majeure  dapat  dibedakan menjadi dua, yaitu gaya absolut dan gaya relatif. Absolute force majeure merupakan kondisi debitur tidak dapat menyelesaikan prestasi sama sekali. Sementara itu, force majeure relatif adalah kondisi di mana debitur masih bisa meraih kesuksesan tetapi membayar dengan harga yang mahal.
Untuk  status  pandemi  Covid-19,  harap  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  16. Nomor  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana.  Pasal  1  ayat  (1)  UU Penanggulangan  Bencana  mengatur:  “Bencana  adalah  peristiwa  atau  rangkaian  peristiwa yang  mengancam  atau  menghancurkan  kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat  yang disebabkan  oleh  faktor  alam  dan  /  atau  tidak  wajar  atau  ulah  manusia  yang  menimbulkan korban  jiwa  dan  kerugian.  kehancuran.  Lingkungan,  kerusakan  properti,  dan  dampak psikologis".  (Nurhalimah,  2020).  Hal  itu  ditanggapi  oleh  Presiden  dengan  mengeluarkan Keputusan  Presiden  tentang  Covid-19.  Yakni,  Perpres  Nomor  12  Tahun  2020  tentang Penetapan Bencana Non Alam  sebagai Penularan Penyakit Virus Corona (Covid-19) Tahun 2019, dan Penetapannya sebagai Bencana Nasional.
Berdasarkan  Perpres  yang  menetapkan  bahwa  pandemi  Covid-19  adalah  bencana, Presiden  Joko  Widodo  berinisiatif  memberikan  konsesi  kepada  staf,  seperti  pengurangan bunga  dalam  bentuk  pembayaran  kredit  satu  tahun  di  lingkungan  informal.  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  memberikan  kelonggaran  dan  relaksasi  kredit  bagi  peserta  komersial dengan kredit kurang dari Rp 10 miliar. Bank memberikan insentif kredit dalam bentuk:
1. Penurunan suku bunga
2. Menambah fasilitas kredit
3. Konversi kredit menjadi penyertaan modal
4. Memperpanjang waktu kredit
5. Pengurangan pokok kredit
6. Menambah fasilitas kredit dan mengurangi tunggakan bunga kredit.
Mengenai  relaksasi,  stimulus  atau  subsidi  bagi  debitur  yang  telah  memperoleh fasilitas  kredit,  debitur  tidak  bisa  langsung  mendapatkan  pinjaman.  Namun,  hal  ini memerlukan  prosedur  dan  ketentuan tertentu  yang  ditetapkan oleh  pemerintah  dan  lembaga perbankan terkait. Misalnya, terdapat syarat penerima subsidi  bunga debitur  yaitu tidak ada black record debitur di bank Indonesia, dan debitur tersebut adalah debitur yang baik dengan riwayat  kredit  yang  baik.  Atau,  misalnya  untuk  bersantai  penerima,  perlu  mengajukan dengan membawa dokumen atau dokumen lain yang perlu diserahkan ke bank terkait..
Dalam upaya memberikan perlindungan bagi debitur penerima fasilitas kredit di masa pandemi  covid-19,  (Satradinata  &  Muljono,  2020).  Bahkan  OJK  memberikan  perlindungan berdasarkan  Pasal  2  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia  (No.  11  / POJK.03  /  2020),  yang  memperlakukan  stimulus  ekonomi  nasional  sebagai  dampak kebijakan countercyclical bagi penyebaran virus corona di Seae 2019. Di atas ditulis dengan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2019):
1. Bank dapat  menerapkan kebijakan  yang  mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Kebijakan  yang  mendukung  stimulus  pertumbuhan  ekonomi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) kebijakan penetapan kualitas aset; dan
b) kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
3. Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tetap  memperhatikan  penerapan  manajemen risiko  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  mengenai penerapan manajemen risiko Bank.
4. Dalam  hal  Bank  menerapkan  kebijakan  yang  mendukung  stimulus  pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
Mengenai  kebijakan  pelonggaran  stimulus,  antara  lain:  Pertama,  penilaian  kualitas kredit  atau  pembiayaan  atau  dana  lain  yang  diberikan  hanya  berdasarkan  ketentuan pembayaran  pokok  dan  /  atau  bunga  pinjaman  tidak  melebihi  US  $  10  miliar.  Singkatnya, targetnya adalah debitur kecil, baik  itu UMKM, non-UMKM  maupun perseorangan dengan nilai  kredit  kurang  dari  10  miliar.  Kemudian  jenis  kedua,  restrukturisasi  dengan meningkatkan  kualitas  kredit  atau  pembiayaan,  sehingga  menjadi  stabil  setelah  dilakukan reorganisasi.  Pengaturan  reorganisasi  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  bank  tanpa  batasan kredit, dalam arti memungkinkan debitur dengan limit kredit lebih dari US $ 10 miliar.
Bahkan  dalam  proses  pembangunan,  dalam  rangka  meningkatkan  perlindungan debitur  dan  meningkatkan  perekonomian  negara,  Presiden  Joko  Widodo  (Joko  Widodo) masih  aktif  memberikan  insentif  kepada  pekerja  informal,  yaitu  pembayaran  kredit  selama satu  tahun  dan  cara  pemberian  bunga  yang  dikurangi.  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) memberikan  kelonggaran  dan  relaksasi  kredit  bagi  peserta  komersial  dengan  kredit  kurang dari Rp 10 miliar. Penawaran kredit yang diberikan oleh bank meliputi:
1. Penurunan suku bunga
2. Menambah fasilitas kredit
3. Konversi kredit menjadi penyertaan modal
4. Memperpanjang waktu kredit
5. Pengurangan pokok kredit
6. Menambah fasilitas kredit dan mengurangi tunggakan bunga kredit.
Sementara itu, terkait pandemi Covid-19, menurut Dirjen Perundingan Perdagangan, ia  menjawab  pandemi  Covid-19  di  Indonesia  telah  menurunkan  pertumbuhan  ekonomi, menambah  pengangguran,  dan  meningkatkan  kemiskinan.  Pandemi  ini  telah  menimbulkan ketidakpastian  jangka  panjang,  dan  investasi  juga  melemah  yang  berdampak  pada terhentinya  usaha.  Dengan  demikian,  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  diharapkan  dapat kembali  tumbuh  positif.  Pemerintah  berupaya  memberikan  perlindungan  bagi  masyarakat Indonesia  dan  menjaga  stabilitas  impor  dan  ekspor  ke  berbagai  negara  sehingga perekonomian negara dapat kembali stabil. Pemerintah berharap masyarakat Indonesia dapat mengikuti  ajakan  bersama,  menggunakan  masker,  tinggal  di  rumah,  dan  partisipasi masyarakat juga dapat membantu memulihkan situasi sulit saat ini.
Berbagai  kemudahan  yang  diberikan  pemerintah  kepada  masyarakat  untuk mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  dan  fasilitas  yang  diberikan  kepada  debitur  yang
memiliki  akses  fasilitas  kredit  juga  termasuk  mendorong  masyarakat  untuk  melakukan transaksi secara online. Karena hal ini bisa memberikan keuntungan bagi toko online atau e- commerce,  meski  sektor  ekonomi  tertentu  di  Indonesia  berkurang  akibat  adanya  Covid, pendapatan  para  pengusaha  online  pun  meningkat.  Perubahan  perilaku  berbelanja  memicu kejahatan  penipuan,  oleh  karena  itu,  sebagai  lembaga  perlindungan,  kami  percaya  bahwa kami  harus  mengambil  tindakan  lebih  banyak  untuk  menanggapi  situasi  yang  berubah  ini. Sesuai  kebijakan  pemerintah,  pemerintah  akan  melaksanakan  hal-hal  seperti  pelaksanaan program  bantuan.  Kami  juga  akan  mengadu  kepada  konsumen.  Selain  itu,  ada  sanksi terhadap pelaku usaha, tindakan tersebut akan merugikan konsumen dan mengontrol barang yang  beredar.  /  Jasa.  Bahkan  memperkuat  pengawasan  barang  dan  jasa  untuk  mengurangi risiko  kerugian.  Menurut  Pasal  4  undang-undang.  Pada  tanggal  8  Agustus  1999  tentang perlindungan  konsumen.  Kami  juga  akan  memperkuat  perlindungan  data  pribadi  konsumen untuk mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi konsumen.
Tentunya selaku Direktur Jenderal Perundingan dan Perdagangan untuk lembaga dan kementerian  perlindungan  akan  meningkatkan  sistem  perlindungan  konsumen  agar  dapat memberikan  pelayanan  yang  terbaik  dan  menjamin  keselamatan  konsumen  dalam  segala kondisi sulit. Namun, karena situasi ini tidak mudah bagi pemerintah, maka pemerintah akan melakukan  reformasi  kebijakan  untuk  memperkuat  perlindungan  konsumen  secara  akurat dan  cepat  selama  pandemi  Covid  19.  Pemerintah  bahkan  telah  menyusun  sejumlah  rencana dan  jadwal  pelaksanaan  reformasi  kebijakan  hingga  tahun  2024.  Untuk  melindungi konsumen  dan  memastikan  ekonomi  tetap  stabil  selama  pandemi  ini,  kami  juga  berupaya menstabilkan ekspor dengan negara lain.

## Perlindungan Dari Lembaga Perbankan Bagi Konsumen Penerima Fasilitas Kredit
Padahal,  saat  pandemi  Covid-19,  perbankan  Indonesia  justru  mendukung  posisi pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  debitur  yang  mendapat  fasilitas  kredit dengan  memberikan  relaksasi,  stimulus,  dan  subsidi  kredit.  Debitur  penerima  pinjaman Kredit Niaga Rakyat  (KUR) mencontohkan, pada saat  pandemi Covid-19 pinjaman tersebut sulit  memenuhi  kewajiban  pembayarannya  dan  memberikan  subsidi  bunga  dengan mekanisme  yang  ditetapkan  pemerintah.  Di  sisi  lain,  juga  memberikan  fasilitas  kepada debitur  berupa  pelonggaran  kredit  yang  mekanismenya  telah  disesuaikan  dengan  bank terkait.  Terdapat  mekanisme  yang  mengatur  bahwa  selama  masa  relaksasi,  debitur  tetap menanggung  kewajiban  pembayaran,  tetapi  hanya  pembayaran  bunga  saja,  ketika  masa relaksasi  berakhir, debitur tetap diberikan utang dengan  jumlah  yang  sama dengan sebelum relaksasi.
Kedua  mekanisme  pinjaman  debitur  tersebut  masih  memiliki  mekanisme  yang berbeda,  namun  kesamaannya  adalah  debitur  memiliki  rekam  jejak  yang  baik,  yaitu  kredit yang  diberikan  oleh  debitur  tidak  bermasalah  /  kredit  macet.  Supaya  tenang,  debitur  harus menyerahkan  dokumen  dan  bukti  yang  membuktikan  debitur  tersebut  adalah  nasabah  yang terkena pandemi Covid-19.
Bank Sinarmas  merupakan salah  satu bank  yang  memberikan  fasilitas kredit kepada masyarakat.Pada saat pandemi Covid-19, Bank Sinarmas bertujuan untuk melindungi debitur yang  tidak  mampu  memenuhi  kewajiban  hutangnya.  Pinjaman  Bank  Sinarmas  kepada debitur  yang  terkena  pandemi  Covid-19  diutamakan,  terutama  bagi  debitur  yang  telah mendapatkan kredit untuk tujuan mengembangkan usahanya. Hal ini dilakukan dengan
menyesuaikan  kebijakan  dan  prosedur  perkreditan  Mikro.  Segmentasi  Usaha  Kecil  dan Menengah  (  UMKM).  Tujuannya  untuk  menjaga  kelangsungan  usaha  pelaku  UMKM  jika terjadi  krisis  akibat  pandemi  virus  Corona  (Covid-19).  Di  sisi  lain,  Bank  Sinarmas  juga memberikan keringanan kepada peserta UMKM  yang  mengajukan tambahan  fasilitas kredit hingga  20%  tanpa  perlu  tambahan  agunan.  Kebijakan  tersebut  terutama  ditujukan  untuk segmen  pasar  mikro,  bahkan  memfasilitasi  proses  perpanjangan  kredit  selama  enam  bulan dengan memberikan keringanan dan biaya pengelolaan.
Bank  Sinarmas  juga  mengkomunikasikan  dan  memprediksikan  bahwa  pemerintah diharapkan  terus  melakukan  reformasi  sistem  jaminan  sosial  dalam  waktu  dekat.  Situasi pandemi  saat  ini  menjadi  motor  penggerak  perbaikan  sistem  perlindungan  sosial  agar  dapat lebih akurat dan cepat disebarluaskan kepada masyarakat. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional  atau  Direktur  Biro  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  juga  merumuskan  rencana dan  jadwal  pelaksanaan  reformasi  tersebut  hingga  tahun  2024.  Oleh  karena  itu,  bank  juga memberikan  pinjaman  online  untuk  memudahkan  masyarakat  saat  terjadi  pandemi.  Selama pandemi  ini  masyarakat  otomatis  bermigrasi  ke  belanja  online.  Belanja  online  atau  e- commerce  seperti  yang  kita  kenal  memberikan  banyak  manfaat  positif  bagi  konsumen  dan peserta.

## Kesimpulan
Perlindungan debitur yang memiliki akses fasilitas kredit pada saat pandemi Covid-19 meliputi;  pertama,  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  berupa  Perpres  No.12  Tahun  2020, yang  menyangkut penetapan penyakit virus Corona pada  bencana alam secara nasional pada tahun  2019.  Penyebaran  bencana  alam  (Covid-19).  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 / POJK.03 /  2020, tentang dampak kebijakan counter cyclical stimulus ekonomi nasional terhadap penyebaran virus corona di Seae tahun 2019.
Kemudian  jenis  proteksi  yang  kedua  yaitu  tidak  terpengaruh  oleh  kebijakan  yang dikeluarkan pemerintah, sehingga  lembaga perbankan  berhak  melaksanakan /  melaksanakan; kebijakan  berupa  stimulus  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  debitur  yang  terkena spread  (  COVID-19), termasuk  mikro,  Debitur  usaha  kecil  dan  menengah.  Kemudian,  Bank Dunia  juga  dapat  merumuskan  kebijakan  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi,  antara lain:  kebijakan  untuk  menentukan  kualitas  aset;  kebijakan  restrukturisasi  kredit  atau pembiayaan.  Di  sisi  lain,  dalam  menjalankan  kebijakan  untuk  mendukung  pertumbuhan ekonomi,  Bank  Dunia  tetap  memperhatikan  manajemen  risiko  yang  diatur  dalam  peraturan Financial  Services  Administration  tentang  penerapan  manajemen  risiko  Bank  Dunia.  Selain itu,  jika  Bank  Dunia  menerapkan  kebijakan  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi,  maka Bank  Dunia  harus  menyusun  pedoman  untuk  mengidentifikasi  debitur  yang  terkena  dampak penyebaran (COVID-19), termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

## Bibliografi
Erlinawati,  M.,  &  Nugrahaningsih,  W.  (2017).  Implementasi  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online. Serambi Hukum , 11 (01), 27–40.
Moleong,  L.  J. (2013). Metode  Penelitian  Kualitatif,  Bandung: Remaja Rosdakarya .  Mosal.
Nurhalimah, S. (2020). Covid-19 dan hak masyarakat atas kesehatan. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I , 7 (6), 543–554.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2019).  Nomor  11/POJK.  03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan. Counter Cyclical .
Rahmawayi,  I.  N.,  SH,  M.  H.,  &  Rukiyah  Lubis,  S.  H.  (2018). Win-Win  Solution  Sengketa Konsumen . Media Pressindo.
Riky, R. (2017). Hukum Jaminan . UII Press, Yogyakarta.
Satradinata,  D.  N.,  &  Muljono,  B.  E.  (2020).  Analisis  Hukum  Relaksasi  Kreadit  Saat Pandemi  Corona  Dengan  Kelonggaran  Kredit  Berdasarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020. Jurnal Sains Sosio Humaniora , 4 (2), 613–620.
Sinaga,  N.  A.  (2018).  Peranan  Asas-Asas  Hukum  Perjanjian  Dalam  Mewujudkan  Tujuan Perjanjian. Binamulia Hukum , 7 (2), 107–120.
Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum . Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).