ISSN Print: 2774-7840ISSN Online: 2774-7905 Volume 2 Nomor 3 Oktober 2021 Halaman 108-123
KONSEP PELAYANAN PUBLIK PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU ( NEW NORMAL ) PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF REGULASI
Endang Putri Ayu
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi endangputriayu09@gmail.com
Eko Nuriyatman
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi ekonuriyatman@unja.ac.id

## Abstract
Public service is the provision of services or serving the needs of people (communities) who  have  an  interest  in  accordance  with  the  prevailing  laws  and  regulations  and established  procedures.  The  administration  of  public  services  is  carried  out  by  the government  in  accordance  with  the  prevailing  laws  and  regulations  and  regulatory instruments. This article will discuss how regulations regarding the implementation of public services during the Covid-19 pandemic are in the new normal era. The writing of this  article  uses  a  normative  juridical  research  method  by  examining  laws  and regulations relating to the problem being observed. The conclusions of this article are: First,  the  components  of  public  service  standards  contained  in  Law  No.  25  of  2009 concerning  Public  Services  must  be  adapted  to  the  new  normal  conditions.  secondly, local  governments  must  follow  up  on  central  government  decisions  concerning  the delivery of public services in the new normal era as guidelines for the delivery of public services in their respective regions.
Keywords: Regulation, Public Service, New Normal.

## Abstrak
Pelayanan  publik  adalah  pemberian  pelayanan  atau  melayani  keperluan  orang (masyarakat)  yang  mempunyai  kepentingan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  tata  cara  yang  telah  ditetapkan.  Penyelenggaraan pelayanan  publik  dilaksanakan  oleh  pemerintah  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  dan  instrumen  regulasi  yang  berlaku.  Artikel  ini  akan membahas  bagaimana  regulasi  tentang    penyelenggaraan  pelayanan  publik  pada masa  pandemi  Covid-19  diera  new  normal.  penulisan  artikel  ini  menggunakan metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menelaah  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  sedang  diamati.  Kesimpulan dari  artikel  ini  yaitu:  Pertama,  komponen  standar  pelayanan  publik  yang  terdapat
Jurnal Office: Bagian Hukum Administrasi Negara, FakultasHukumUniversitas Jambi, Jambi 36361
pada  UU  No.  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  harus  dapat  disesuaikan dengan  kondisi  new  normal.  kedua,  pemerintah  daerah  harus  menindaklanjuti keputusan pemerintah tingkat pusat  yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik  diera  new  normal  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di daerah masing-masing.
Kata Kunci: Regulasi, Pelayanan Publik, New Normal.
A. Pendahuluan Pelayanan publik secara konseptual  terdiri  dari  2  (dua)  kata yaitu  pertama “Pelayanan”  dan  kedua
“Publik”. Kloter  berpendapat  bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan  kepuasan  meskipun hasilnya  tidak  berkaitan  pada  suatu produk secara fisik. 1 Sampara mendefinisikan  pelayanan  adalah suatu  kegiatan  atau  urutan  kegiatan
yang  terjadi dalam  interaksi  langsung antara seorang dengan orang lain atau mesin  secara  fisik,  dan  menyediakan kepuasan  pelanggan. 2 Sementara  itu kata  “publik”  berasal  dari  Bahasa Inggris public yang kemudian diterima menjadi  bahasa  Indonesia  baku  yang berarti  orang  banyak.  Menurut pendapat Inu Kencana publik merupakan  sejumlah  manusia  yang memiliki kebersamaan berfikir, 1 Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik Sudrajat, Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan  Pelayanan  Publik (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2019), hlm.1
2 Ibid.
harapan, perasaan, sikap, dan tindakan  yang  benar  dan  baik berdasarkan  nilai-nilai  norma  yang ada.  Oleh  karena  itulah  pelayanan publik  didefinisikan  sebagai  setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia  yang memiliki  kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan  kepuasan  walaupun hasilnya  tidak  terkait  pada  suatu produk secara fisik. 3
Menurut  Juniarso  Ridwan  dan
Achmad  Sodik  Sudrajat  pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan  oleh  pemerintah  sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan  memiliki  tujuan  untuk  meni ngkatkan  kesejahteraan  masyarakat. 4 Dalam Ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003  Tentang 3 ibid. hlm.19
4 Ibid.
Pedoman  Umum  Penyelenggaraan Pelayanan  Publik,  pelayanan  publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan  oleh  penyelenggara pelayanan  publik  sebagai  upaya pemenuhan  kebutuhan  penerimaan pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,  didefinisikan  sebagai  kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara dan  penduduk  atas  barang,  jasa, dan/atau  pelayanan  administratif yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik. 6 Dari definisi secara konseptual,  beberapa  definisi  dari para  ahli  dan  regulasi,  maka  penulis dapat menyimpulkan bahwa pelayanan  publik  adalah  salah  satu bentuk kegiatan yang berupa pelayanan  terhadap  masyarakat  luas yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah 5 Keputusan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan  Publik,  Bagian  C,  Pengertian
Umum.
6 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Angka 1.
dengan  tujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Mengingat bahwa penyelenggara pelayanan publik adalah pemerintah maka dapat dikatakan  bahwa  tolak  ukur  baik buruknya  pemerintahan  tergantung pada baik buruknya sistem pelayanan publik itu sendiri.
Sementara  itu,  yang  dimaksud dengan new  normal ialah  suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh  masyarakat  dan  semua  institusi yang  ada  di  wilayah  tersebut  untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau  pola  hidup  baru  yang  berbeda dari  yang  sebelumnya. 7 new  normal bertujuan  agar  masyarakat  tetap produktif  dan  aman  dari  Covid-19  di masa  pandemi. 8 Agar new  normal dapat diinternalisasikan dengan
mudah oleh  masayarakat  maka  “ new
normal ” dinarasikan menjadi “Adaptasi  Kebiasaan  Baru”.  Adapun maksud dari Adaptasi Kebiasaan Baru itu  sendiri    adalah  kita  sebagai masyarakat bisa tetap bekerja, belajar dan  beraktivitas  dengan  produktif pada masa Pandemi Covid-19 ini.
7 Menuju  Adaptasi  Kebiasaan  Baru, 2020, https://promkes.kemkes.go.id/menuju- adaptasi-kebiasaan-baru , diakses pada 20 November 2020 pukul 17.25 wib.
Covid-19  ( Coronavius  Disease 2019)  merupakan  penyakit  yang disebabkan  oleh  jenis  Coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan  pertama  kali  di  Wuhan Tiongkok  pada  31  Desember  2019. 9
Covid-19  dapat  menimbulkan  gejala gangguan  pernafasan  akut  seperti demam di atas 38°C, batuk serta sesak nafas  bagi  manusia.  Selain  itu  dapat juga disertai dengan rasa lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita Covid- 19  yang  berat  bisa  menimbulkan pneumonia,  sindrom  penafasan  akut,
gagal ginjal bahkan sampai kematian. 10 Covid-19  adalah  wabah
penyakit  yang  dapat  menular  dari manusia  ke  manusia  melalui  kontak erat dan droplet (percikan cairan pada saat  bersin  dan  batuk),  tidak  melalui udara.  Bentuk  Covid-19  jika  dilihat dengan  menggunakan  mikroskop elektron  (cairan  saluran  nafas/swab tenggorokan) dan digambarkan kembali bentuk Covid-19 seperti virus yang memiliki mahkota. 11
Dilansir  dari  Kompas.com,  pakar

## Epidemiologi  Universitas  Indonesia
9 Hindari  Lansia  Dari  Covid-19, 2020, http://www.padk.kemkes.go.id/article/re ad/2020/04/23/21/hindari-lansia-dari- covid-19.html diakses  pada  20  November 2020 pukul 17.38 wib. 10 Ibid.
(UI)  Pandu  RI  menyebutkan  bahwa Covid-19  sebagai  penyebab  sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari dan pada tanggal 2 Maret 2020 untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan  ada  dua  kasus  positif
Covid-19 di Indonesia. 12 Dalam rangka percepatan  penanganan  Covid-19 sejak  tanggal  31  Maret  2020 Pemerintah telah menerbitkan peraturan mengenai Pembatasan Sosial  Berskala Besar  atau  yang  biasa disingkat  PSBB. 13 Selanjutnya  tepat pada tanggal 18 Mei 2020 pemerintah melalui Menteri Pembangunan Manusia  dan  Kebudayaan  Muhadjirin Effendy, menyatakan bahwa pemerintah akan mengkaji pengurangan PSBB diakhir pernyataannya,  ia  mengatakan  bahwa pelonggaran  PSBB  sebagai  suatu langkah  percepatan  penanggulangan
12 Ellyvon Pranita, “ Ditemukan Awal Maret,
Ahli:  Virus  Corona  Masuk  Indonesia  Dari Januari”, 2020, https://www.kompas.com/sains/read/20 20/05/11/130600623/diumumkan-awal- maret-ahli--virus-corona-masuk- indonesia-dari-januari diakses  pada  20 November 2020 pukul 19.27 wib 13 Kasiano  Vitalio,  dkk,  “ Peringatan  Dini PSBB di Indonesia Bisa Prematur!”, Artikel
Badan  Eksekutif  Mahasiswa  Universitas Sanata  Dharma  Kabinet  Solidaritas  Aksi, 2020, hlm.1, https://usd.ac.id/mahasiswa/bem/f1l3/K ajian%20New%20Normal%20SPKS.pdf diakses  pada  20  Novembe  2020  pukul 19.47 wib.
Covid-19  dan  kehidupan  yang  akan terjadi  saat  PSBB  dilonggarkan  yaitu dikenal  dengan  istilah new  normal. 14
Titik  fokus  yang  menjadi  topik pembahasan  dalam  artikel  ini  adalah bagaimana regulasi tentang penyelenggaraan  pelayanan  publik pada masa Covid-19 diera new normal
ini  dan  bagaimana  pemerintah menyelenggarakan  pelayanan  publik pada  masa new  normal ditengah wabah Pandemi Covid-19 ini.

## B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah  penelitian  yurudis  normatif, yakni  suatu  penelitian  yang  mengkaji adanya  kekosongan  hukum,  konflik hukum, dan/ataupun ketidak jelasan/atau  kekaburan  suatu  norma hukum.  Isu  hukum  dalam  artikel  ini yaitu  adanya  kekaburan  hukum  atau ketidakjelasan  suatu  aturan  tentang bagaimana penyelenggaraan pelayanan  publik  pada  masa  new normal.  Bahan  hukum  diperoleh  dari berbagai  sumber  yaitu  website  resmi pemerintah,  buku,  dan  jurnal.  Bahan hukum dianalisis dengan cara menelaah  semua  bahan  hukum  yang berkaitan  dengan  topik  yang  sedang
14 Ibid, hlm.5
dibahas,  mengkritik  bahan  hukum yang  tidak  sesuai  dengan  topik  yang dibahas.

## C. Pembahasan
Dalam perspektif hukum administrasi  negara  penyelenggaraan pelayanan  publik  adalah  tugas  utama bagi pemerintah yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum  ( public  service ).  Pemerintah dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai penyelenggara  pemerintahan  yang salah satunya adalah penyelenggaraan pelayanan  publik  harus  berdasarkan regulasi  dan  instrumen  dari  sisi regulasi.  Instrumen  pemerintah  dari sisi  regulasi  dalam  penyelenggaran pemerintahan tediri dari 3 yaitu: 15
1. Peraturan Perundang-Undangan. Dalam kaitannya dengan pelayanan  publik  yaitu  berupa peraturan  perundang-undangan yang  mana  yang  dapat  kita gunakan  dalam  penyelenggaraan pelayanan  publik.  Dalam  hal  ini yaitu  UU  No.  25  Tahun  2009
15 Edi  Aswani,  Dosen  Fakultas  Hukum Universitas  Lancang  Kuning,  Dalam Webinar Nasional Program Kekhususan Hukum  Administrasi  Negara  Fakultas Hukum  Universitas  Riau, “Konsep
Pelayanan  Publik  di  Era  New  Normal” diselenggarakan  pada  11  November
2020 .
Tentang  Pelayanan  Publik  yang menjadi  dasar  bagi  pemerintah untuk melakukan tindakan dalam pelayanan  publik  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
2. Keputusan-Keputusan ( beschikking )
Keputusan  ( beschikking )  adalah suatu  tindakan  hukum  yang bersifat  sepihak  dalam  bidang pemerintahan  yang  dilakukan oleh  suatu  badan  pemerintah berdasarkan wewenang luar biasa.    Keputusan  ( beschikking) merupakan  perbuatan  publik bersegi satu yang (yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan  suatu  kekuasaan istimewa). 16 Dalam  kaitannya dengan  pelayanan  publik  yaitu berupa  tindakan  pemerintah  apa saja  yang  sudah  dikeluarkan untuk menyelenggarakan pelayanan publik. 3. Peraturan Kebijakan
( beledsregel ),  yaitu  kebijakan  apa saja  yang  sudah  dikeluarkan 16 Muhammad Irfan Rahmani, “ Instrumen Pemerintahan Dalam Hukum  Administrasi  Negara” ,  2019. https://www.researchgate.net/publicat ion/336737080_Instrumen_Pemerintah an_dalam_Lingkup_Hukum_Administras i_Negara diakses  pada  22  November
2020 pukul 12.56 wib.
pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Pada  masa  Pandemi  Covid-19  ini dimana  kita  sudah  memasuki  masa Adaptasi  Kebiasaan  Baru  yaitu new normal maka peraturan apa saja yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah  dalam  penyelenggarakan pelayanan  publik  harus  disesuaikan dengan  era new  normal saat  ini.  Dari sisi keputusan maka dapat dilihat dari keputusan-keputusan  apa  saja  yang sudah  dikeluarkan  oleh  pemerintah dalam mengantisipasi penularan pandemi Covid-19 pada penyelenggaraan  pelayanan  publik, serta  peraturan  kebijakan  apa  saja yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik pada masa Pandemi Covid-19 saat ini. Secara Regulasi Peraturan Perundang-undangan, pengaturan tentang  pelayanan  publik  sudah tertuang  di  dalam  UU  No.  25  Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam UU  ini  dijelaskan  bahwa  pelayanan publik  ialah  sebagai  suatu  kegiatan
atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan  kebutuhan  pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan  publik  (pemerintah).  Maka dapat  kita  katakan  bahwa  disetiap sektor  kehidupan  yang  bersangkut paut  dengan  kebutuhan  pelayanan, yang  mengatur  korelasi  antara pemerintah dengan rakyat bersangkutan  dengan  UU  No.  25 Tahun 2009 ini. Pada  Pasal  21  UU  No.  25  Tahun 2009  Tentang  Pelayanan  Publik terdapat komponen standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi : 17
a. Dasar hukum
b. Persyaratan c. Sistem, mekanisme, dan
prosedur
d. Jangka waktu penyelesaian
e. Biaya/tarif
f. Produk pelayanan
g. Sarana,  prasarana,  dan/atau fasilitas
h. Kompetensi pelaksana
17 Undang-Undang  Republik  Indonesia Tahun  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik, Pasal 21.
i. Pengawasan internal j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan k. Jumlah pelaksana l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian dilaksanakan  sesuai  dengan standar pelayanan m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan, dan n. Evaluasi kinerja pelaksana. Namun yang menjadi permasalahan  adalah  bahwa  UU  No. 25  Tahun  2009  ini  lahir  pada  masa sebelum  terjadinya  wabah  Pandemi Covid-19 dan sebelum diberlakukannya new  normal dan  14 komponen  standar  pelayanan  ini dibuat  pada  masa  kondisi  normal. Maka pada masa Pandemi Covid-19 ini 14  komponen  ini  harus  dapat disesuaikan  dengan  kondisi new normal pasa saat ini. Seperti misalnya pada  komponen  pertama  yaitu  dasar hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan  pelayanan  publik. Dalam hal ini dasar hukum penyelenggaraan  pelayanan  publik sudah  ada  yaitu  UU  No.  25  Tahun
2009,  maka  untuk  menyesuaikan dengan  kondisi  saat  ini  pemerintah perlu  membentuk  dasar  hukum peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang guna menyesuaikan  dengan  kondisi  saat sekarang  ini  untuk  ditingkat  pusat atau  dapat  dilakukan  perubahan- perubahan  dan  penyesuaian  Perda- Perda yang berkaitan dengan penyelenggaraan  pelayanan  publik menyesesuaikan  dengan  kondisi new normal saat ini ditingkat daerah Selanjutnya komponen
persyaratan,  pada  penjelasan  UU  No.
25  Tahun  2009  dikatakan  bahwa komponen  persyaratan  ini  berupa syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam pengurusan  suatu  jenis  pelayanan baik  persyaratan  teknis  maupun administrasi.  Maka  menurut  hemat penulis  untuk  menyesuaiakan  dengan kondisi  Pandemi  Covid-19  diera new normal sekarang  ini  perlu  dilakukan penyesuaian  persyaratan  yang  harus dipenuhi  dalam  standar  pelayanan dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik.
Kemudian  komponen  sistem, mekanisme  dan  prosedur  yaitu menyangkut  tentang  bagaimana  tata cara  pelayanan  yang  dibakukan  bagi
pemberi  dan  penerima  pelayanan, termasuk  pengaduan.  Hal  ini  berarti bahwa  pada  masa  pandemi,  sistem, mekanisme  dan  prosedur  pelayanan publik juga  harus disesuaikan dengan kondisi  pandemi  di  era new  normal . Hal  ini  juga  berkaitan  dengan komponen  jaminan  pelayanan  yang memberikan  kepastian  pelayanan dilaksanakan  sesuai  dengan  standar pelayanan.  Dalam  kaitannya  yaitu bagaimana pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan,
menyesuaikan sistem, mekanisme dan prosedur  penyelenggaraan  pelayanan publik pada masa pandemi ini. Dengan tujuan  agar  pelaksanaan  pelayanan publik  tetap    berjalan  sebagaimana mestinya  diera new  norma l  adaptasi kebiasaan baru.
Selanjutnya yaitu komponen jaminan  keamanan  dan  keselamatan pelayanan  dalam  bentuk  komitmen untuk  memberikan  rasa  aman,  bebas dari  bahaya,  dan  resiko  keragu- raguan.  Ditengah  pandemi  ini  sudah pasti tingkat kekhawatiran masyarakat tertular pandemi covid-19 ini lebih tinggi. Dalam hal masyarakat membutuhkan  pelayanan  publik  baik itu  pelayanan  kesehatan,  pelayanan
administrasi  dan  sebagainya  maka masyarakat  tentu  ragu  dan  khawatir untuk  mendatangi  instansi  pelayanan publik  yang  bersangkutan,  begitupun pemerintah  sebagai  penyelenggara pelayanan publik mempunyai kekhawatiran  yang  sama  terhadap penuluaran  covid-19.  Maka  dalam  hal ini pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan  publik  harus  mampu menyesuaikan pelaksanaan pelayanan dengan  kondisi  pandemi  seperti  ini untuk  kepastian  memberikan  rasa aman,  bebas  dari  bahaya,  dan  resiko keragu-raguan sebagai bentuk komitmen  jaminan  keamanan  dan keselamatan pelayanan. Dari  sisi  keputusan  ( beschiking ) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah  baik  di  pusat  maupun  di daerah  diera new  normal ini  yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang  Panduan  Pencegahan  dan Pengendalian Corona  Virus  Disease (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran  dan  Industri  Dalam Mendukung  Keberlangsungan  Usaha Pada  Situasi  Pandemi.  Dimana  dalam keputusan  ini  diatur  mengenai
Tempat  Kerja  Perkantoran  Industri harus: 18
a. Menyediakan lingkungan kerja  yang  aman  dan  sehat bagi pekerja melalui berbagai upaya pencegahan dan pengendalian  Covid-19  di tempat  kerja  terintegrasi dengan keselamatan dan kesehatan kerja. b. Berkoordinasi  dengan  Dinas Kesehatan  dalam  pencegahan penularan Covid-19 di tempat
kerja. c. Wajib  melaporkan  kepada Dinas Kesehatan apabila terdapat  pekerja  terkena Covid-19. d. Jika  diperlukan  memfasilitasi sarana karantina/isolasi mandiri bagi pekerja teindikasi OTG, ODP, PDP. Kementerian Pendayagunaan
Aparatur  Negara  dan  Reformasi
Birokrasi  juga  mengeluarkan  Surat Edaran  Menteri  PANRB  No.  58  Tahun 18 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020  Tentang Panduan  Pencegahan  dan  Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat  Kerja  Perkantoran  dan  Industri Dalam  Mendukung  Keberlangsungan Usaha  Pada  Situasi  Pandemi,  BAB  II,
Bagian  ke  5  Mengenai  Tempat  Kerja Perkantoran dan Industri.
2020  tentang  Sistem  Kerja  Pegawai Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Tatanan Norma  Baru.  Dalam  surat  edaran  ini ditegaskan bahwa ASN tetap menjalankan  tugas  dan  fungsi  secara produktif.
Selanjutnya  dalam  Surat  Edaran Menteri  PANRB  No.  67  Tahun  2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomor  58  Tahun  2020  Tentang Sistem  Kerja  Pegawai  Aparatur  Sipil Negara  Dalam  Tatanan  Normal  Baru, menegaskan  tentang  jumlah  pegawai yang  dapat  melaksanakan    tugas kedinasan  di  kantor  maupun  di rumah/tempat  tinggal  berdasarkan data  zonasi  risiko  yang  dikeluarkan oleh  Satuan  Penanganan  Covid-19.
Terhadap  keputusan-keputusan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  ini menurut hemat penulis perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan  pelayanan  publik disesuaikan  dengan  keadaan new normal di masing-masing daerah. Kemudian untuk mengisi kekosongan  hukum,  supaya  regulasi yang  dijalankan  fleksibel  dan  untuk
keefektifitasan  penerapan  regulasi
pada masa new normal terkhusus yang berkaitan  dengan  pelayanan  publik maka  pemerintah  daerah  perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang  berkaitan  dengan  pelayanan publik  dimasa  pandemi.  Bentuk kebijakan  pemerintah  ini  dapat berupa  surat  edaran  atau  kebijakan yang  lainnya.  Untuk  pemerintah Provinsi  Jambi  sendiri  berdasarkan pengamatan  penulis  belum  ada kebijakan  pemerintah  daerah  yang mengatur  secara  khusus  tentang bagaimana standar operasional
penyelenggaraan  pelayanan  publik pada  masa  Pandemi  Covid-19  dimasa new  normal ini.  Seperti  bagaimana standar  pelaksanaan  bekerja  dari rumah  ( work  from  home )  yang  harus ditaati  oleh  penyelenggara  pelayanan publik diera new normal.
Selanjutnya  yaitu  mengenai  hak- hak  masyarakat  terhadap  pelayanan publik.  Dalam  pasal  18  UU  No.  25
Tahun 2009 dijelaskan bahwa masyarakat berhak : 19
a. Mengetahui  kebenaran  isi standar pelayanan
b. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan
19 Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik, Pasal 18.
c. Mendapat tanggapan terhadap  pengaduan  yang diajukan d. Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan e. Memeberitahukan kepada pimpinan penyelenggaraan untuk memperbaiki pelayanan  apabila  pelayanan yang  diberikan  tidak  sesuai dengan standar pelayanan f. Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan g. Mengadukan  pelaksana  yang melakukan penyimpangan
standar  pelayanan  dan/atau
tidak memperbaiki pelayanan kepada  penyelenggara  dan ombudsman h. Megadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan  dan/atau  tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman, dan i. Mendapat  pelayanan  yang berkualitas  sesuai  dengan asas dan tujuan pelayanan.
Apabila  dikaitkan  dengan  asas pelayanan  publik  maka  pada  pasal  4 UU  No.  25  Tahun  2009  disebukan bahwa  penyelenggaraan  pelayanan publik berasaskan : 20
a. Kepentingan umum
b. Kepastian hukum
c. Kesamaan hak d. Keseimbangan hak dan kewajiban e. Keprofesionalan
f. Partisipatif
g. Persamaan  perlakuan/tidak deskriminatif
h. Keterbukaan
i. Akuntabilitasi j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan k. Keteparan waktu, dan
l. Kecepatan,  kemudahan,  dan keterjangkauan.
Dalam  kondisi  Pandemi  Covid-19 dimasa new  normal seperti  ini masyarakat  mempunyai  hak  untuk mendapatkan informasi standar pelayanan publik. Keterbukaan informasi publik menjadi hak 20 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  25  Tahun  2009  Tentang
Pelayanan Publik, Pasal 4.
masyarakat  ketika  masyarakat  butuh pelayanan  dalam  berbagai  sektor kehidupan  menyangkut  hal-hal  yang berkaitan  dengan  hubungan  antara pemerintah  dengan  masyarakat.  Jika dikaitkan  dengan  asas  pelayanan publik maka pada prinsipnya penyelenggaraan  pelayanan  publik harus dilaksanakan dengan keterbukaan. Artinya bahwa pelayanan publik harus dapat dipahami oleh masyarakat. Pada masa
Pandemi  Covid-19  diera new  normal saat  ini  maka  bagaimana  standar pelayanan  publik  dalam  berbagai sektor  kehidupan  menjadi  hal  yang harus diketahui oleh masyarakat.
Pelayanan  publik  merupakan kewajiban  negara  sesuai  dengan amanat  Pasal  34  ayat  (3)  UUD  1945 yang  menyatakan  bahwa  negara bertanggung  jawab  atas  penyediaan fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan fasilitas  pelayanan  umum  yang layak. 21 Diera new  normal bisa dikatakan terdapat perubahan- perubahan, aktifitas perkantoran tidak seperti pada kondisi normal. Ditengah Pandemi  Covid-19  ini  setiap  instansi pemerintah yang masih 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1946,  Pasal 34 Ayat (3). menyelenggarakan  pelayanan  publik dari kantor harus menyiapkan fasilitas-fasilitas sesuai dengan standar  protokol  kesehatan  yaitu harus  menyediakan  wastafel  tempat mencuci  tangan  atau  sejenisnya, menyediakan  sabun  untuk  mencuci tangan,  tisu, handsanitizer ,  dan  alat pengukur  suhu  tubuh  serta  masker untuk mengantisipasi apabila terdapat karyawan  atau  masyarakat  yang berkepentingan  di  kantor  yang  tidak menggunakan masker.
Pasca diberlakukannya new normal pemerintah membuat kebijakan  perubahan  sistem  kerja yaitu Work  From  Home (bekerja  dari rumah) dan Work From Office (bekerja dari  kantor).  Menurut  hemat  penulis terhadap  sistem  kerja  diera  new normal  ini,  maka  pemerintah  daerah harus  mengeluarkan  kebijakan  untuk menindak lanjuti kebijakan pemerintah  pusat  mengenai  sistem kerja  ini  agar  penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat
berjalan sebagaimana mestinya.

## D. Kesimpulan
Pada  masa  Pandemi  Covid-19 diera  new  normal,  standar  pelayanan publik  menjadi  salah  satu  hal  yang harus  diperhatikan.  Pelayanan  publik
yang dimaksud yaitu pelayanan publik
dalam  arti  luas,  bisa  pelayanan
perizinan, pelayanan pendidikan, kesehatan  dan  pelayanan  publik lainnya. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pelayanan publik harus berdasarkan instrumen regulasi pemerintahan yaitu berupa peraturan perundang-undangan, keputusan ( beschikking ), dan peraturan kebijakan. Pasca diberlakukannya new normal atau  adaptasi  kebiasaan  baru dimasa  Pandemi  Covid-19,  maka pemerintah mengeluarkan keputusan- keputusan dan kebijakan yang bertujuan untuk percepatan pencegah
dan  penanganan  penyebaran  Covid- 19.  Pemerintah  mengambil  kebijakan dengan  menerapkan  sistem  kerja Work  From  Home (WFH)  dan Work From  Office (WFO)  sebagai  salah  satu upaya pencegahan penyebaran Covid- 19.  Selain  itu  dalam  keputusan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  diatur pula  tentang  anjuran  menggunakan masker saat beraktifitas diluar rumah, dan  anjuran  menyediakan  fasilitas yang  sesuai  dengan  standar  protokol kesehatan  bagi  instansi  maupun tempat  usaha  yang  buka  dimasa pandemi  yaitu  seperti  menyediakan
tempat  mencuci  tangan,  sabun,  tisu dan handsanitizer .
Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat harus ditindak lanjuti  oleh  pemerintah  daerah  untuk masing-masing  daerah  menyesuaikan dengan  kondisi  dan  fasilitas  yang  ada di  daerah  masing-masing.  Serta menyesuaikan dengan angka
penyebaran  Covid-19  pada  masing- masing  daerah.  Pemerintah  daerah dapat  mengeluarkan  surat  edaran atau  mengubah  kebijakan-kebijakan pemerintah  daerah  terkait  dengan penyelenggaraan  pelayanan  publik menyesuaikan dengan kondisi Pandemi  Covid-19  saat  ini  sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah ditingkat pusat. Salah  satu  bentuk  kebijakan pemerintah daerah yaitu seperti Surat Edaran Nomor 1198/SE/BKD- 4.2/V/2020 Tentang Perubahan Ketiga  Atas  Surat  Edaran  Gubernur Jambi Nomor 921/SE/GUB-ORG- 3.1/III/2020  Tentang  Penyesuaian Sistem  Kerja  Aparatur  Sipil  Negara
Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Provinsi  Jambi.  Suart  edaran  ini sebagai  tindak  lanjut  pemerintah provinsi  jambi  terhadap  Keputusan
Presiden  Nomor  11  Tahun  2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan  Masyarakat Corona  Virus Disease  2019 (Covid-19)  dan  Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  RI  Nomor  38  Tahun  2020 Tentang  Protokol  Pelaksanaan  Tugas di  Rumah/Tempat  Tinggal  (Work From Home). Dengan adanya kebijakan pemerintah  ini  memberikan  jaminan pelayanan  publik  kepada  masyarakat luas.  Jaminan  Pelayanan  Publik  itu sendiri  harus  terakses  dan  harus  ada keterbukaan  informasi  publik  pada masa  Pandemi  Covid-19  diera  new normal  ini.  Selanjutnya  pemerintah perlu beradaptasi menerbitkan aturan-aturan,  ketentuan,  keputusan atau  bahkan  kebijkan  yang  responsif terhadap keadaan sekarang diera new normal sebagai dasar bagi pemerintah menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik untuk  menciptakan  pelayanan  publik yang efektif dimasa Pandemi Covid-19 seperit  ini.  Jika  tidak  ada  regulasi, maka  dalam  hal  penyelenggaraan pelayanan  publik  akan  menjadi lamban  untuk  beradaptasi  dengan kondisi  Pandemi  Covid-19    diera  new normal ini.
Untuk  pemerintah  di  Provinsi
Jambi  berdasarkan  hasil  pengamatan penulis  pada  Surat  Edaran  Nomor 1198/SE/BKD-4.2/V/2020, pada
bagian  ke  3  (tiga)  diatur  mengenai keberlangsungan  pemerintah  dan Pelayanan  Publik  serta  Sistem  Kerja. Pada  butir  bagian  ke  3  (tiga)  butir pertama  diatur  bahwa  ASN  dalam pelaksanaan  tugas  kedinasan  di rumah/tempat  tinggal  ( work  from home )  sesuai  dengan  sasaran  kerja dan  tarket  kerja.  Kedua,  memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat agar tetap berjalan efektif melalui penugasan ASN secara bergantian, dengan tetap memperhatikan jarak aman ( social/physical  distancing )  dan  selalu menjaga  kebersihan  sesuai  protokol kesehatan. Ketiga memastikan
kehadiran  pegawai,  melalui  presensi manual  dan/atau  melaui  pesan elektronik  (SMS, whatsapp, email, dan/atau  pesan  elektronik  lainnya) dan  nutir  keempat  yaitu  menerima, memeriksa  dan  keempat  memantau pelaksanaan tugas ASN secara berkala dan memberikan teguran kepada ASN yang  tidak  melaksanakan  tugas selama melakukan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal sesuai
ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai. E. Saran Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan  standar  pelayanan  publik diera  new  normal  seperti  ini,  maka penulis menyarankan kepada pemerintah  yang  berwenang,  baik  itu pemerintah  ditingkat  pusat  maupun pemerintah  ditingkat  daerah  untuk membuat pengaturan mengenai standar, teknis dan prosedur penyelenggaraan  yang  harus  ditaati oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik diera new  normal.  Hampir  sebagian  besar pelaksanaan pelayanan publik dilakukan  secara  daring  yaitu  bekerja dari  rumah  ( work  from  home )  dan bekerja dari kantor ( work from office ), penulis  juga  menyarankan  kepada pemerintah  daerah  untuk  membuat kebijakan mengenai bagaimana mekanisme  pelayanan  publik  yang dilaksanakan  secara  daring.  Agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari berbagai segi kehidupan dapat memahami bagaimana prosedur pelayanan
pelayanan  publik  diera  new  normal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku/Artikel/Laporan
Aswani, Edi. Konsep Pelayanan Publik di  Era  New  Normal. Dalam Webinar  Nasional  Program Kekhususan Hukum Administrasi  Negara  Fakultas Hukum Universitas Riau, diselenggarakan  pada  hari Rabu, 11 November 2020.
Hindari  Lansia  dari  Covid-19, 2020, http://www.padk.kemkes.go.id/ article/read/2020/04/23/21/h indari-lansia-dari-covid- 19.html ,  diakses  pada  hari Jumat, 20 November 2020 pukul 17.38 WIB.
Menuju  Adaptasi  Kebiasaan  Baru, 2020, https://promkes.kemkes.go.id/ menuju-adaptasi-kebiasaan- baru ,  diakses  pada  hari  Jumat, 20 November 2020 pukul 17.25 WIB.
Pranita,  Ellyvon. Ditemukan  Awal Maret:  Virus  Corona  Masuk Indonesia Dari Januari, 2020, https://www.kompas.com /sains/read/2020/05/11/1306
00623/diumumkan-awal- maret-ahli--virus-corona- masuk-indonesia-dari-januar , diakses  pada  hari  Jumat,  20 November  2020  pukul  19.27 WIB.
Rahmani, Muhammad Irfan. Instrumen Pemerintahan  Dalam  Hukum Administrasi Negara, 2019 , https://www.researchgate
.net/publication/336737080_In strumen_Pemerintahan_dalam_L ingkup_Hukum_Administrasi_Ne gara ,  diakses  pada  hari  Minggu, 22 November 2020 pukul 12.56 WIB.
Ridwan,  Juniarso  dan  Achmad  Sodik Sudrajat. Hukum  Administrasi Negara  dan  Kebijakan  Layanan Publik. Cetakan  VI.  Penerbit Nuansa Cendikia, Bandung, 2019. Vitalio,  Kasino,  dkk. Peringatan  Dini PSBB di Indonesia Bisa Prematur, Artikel Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet  Solidaritas  Aksi,  2020, https://usd.ac.id/mahasiswa/be m/f1l3/Kajian%20New%20Nor mal%20SPKS.pdf ,  diakses  pada hari  Jumat,  20  November  2020 pukul 19.47 WIB.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun
2009 Tentang Pelayanan Publik. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang  Panduan  Pencegahan dan  Pengendalian Corona  Virus Disease (Covid-19)  di  Tempat Kerja  Perkantoran  dan  Industri dalam Mendukung Keberlangsungan  Usaha  Pada Situasi Pandemi. Ketetapan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Surat  Edaran  Menteri  PANRB  No.  58 Tahun  2020  tentang  Sistem Kerja  Pegawai  ASN  dalam
Tatanan Norma Baru.
Surat  Edaran  Menteri  PANRB  No.  67
Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas  Surat  Edaran    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  58  Tahun  2020  Tentang Sistem  Kerja  Pegawai  Aparatur Sipil  Negara  Dalam  Tatanan Normal Baru. Surat  Edaran  Nomor  1198/SE/BKD- 4.2/V/2020 Tentang Perubahan Ketiga  Atas  Surat  Edaran Gubernur Jambi Nomor 921/SE/GUB-ORG-3.1/III/2020 Tentang  Penyesuaian  Sistem Kerja  Aparatur  Sipil  Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi .