ANALISIS KELEMBAGAAN NELAYAN KAPAL SLEREK DI DESA PENGAMBENGAN KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBARANA BALI :

## STUDI HUBUNGAN KERJA DAN DINAMIKA PENDAPATAN NELAYAN
(INSTITUTIONAL ANALYSIS OF SLEREK BOAT FISHERMEN IN THE VILLAGE OF PENGAMBENGAN, DISTRICT OF NEGARA, REGENCY OF JEMRANA BALI:

## STUDY OF WORKING RELATIONS AND INCOME DYNAMICS OF FISHERMEN)
Agus Purwanto 1*) , Yvonne I. Pattinaja 2 , Leopold A. Tomasila 2
1 Prorgam Studi Perikanan Tangkap Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana
2 Prorgam Studi Perikanan Tangkap Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku *)Penulis korespondensi: guspur83@gmail.com Diterima 22 November 2021, disetujui 14 Desember 2021

## ABSTRAK
Hubungan  ekonomi  yang  terjalin  diantara  pemilik  modal  dan  nelayan  akan  menimbulkan  perubahan kelembagaan yang dipatuhi bersama untuk menjaga kelangsungan kegiatan penangkapan ikan. Kelembagaan yang  terjadi  pada  masyarakat  pesisir  merupakan  interaksi  antara  pelaku  ekonomi  untuk  mencapai  tujuan tertentu  seperti  kesejahteraan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  1)  Menganalisa  kelembagaan  pada  usaha penangkapan  ikan  menggunakan  Kapal  Slerek  terkait  pola  hubungan  kerja  dan  dinamika  pendapatan  2) Menganalisa dampak kelembagaan tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja masyarakat pesisir. Berdasarkan hasil  penelitian  kualitatif  ini  diperoleh  data  bahwa  kelembagaan  yang  terbentuk  pada  kegiatan  usaha penangkapan ikan menggunakan kapal slerek merupakan hasil interaksi secara terus menerus sehingga tercipta sebuah pola aturan main ( rules of the games) tidak tertulis yang berasal dari kesepakatan para pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya. Kelembagaan terkait hubungan tenaga kerja di dominasi oleh kesepakatan antara juragan  darat,  juragan  laut  dan  penambak. Hubungan  kerja  yang  paling menonjol  tampak  pada  sistem  bagi hasil  yang  terdiri  atas  tiga  sistem  yaitu  sistem  bagi  terang bulan,  sistem  bagi  tiga  dan  sistem  bersih  pantai. Kelembagaan terkait dinamika pendapatan dipengaruhi oleh harga ikan, jumlah hasil tangkapan, sistem bagi hasil  yang  diterapkan,  biaya  operasional.  Dampak  yang  ditimbulkan  dengan  adanya  kelembagaan  ekonomi pada kegiatan usaha penangkapan ikan menggunakan kapal slerek terhadap penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam satu pasang kapal slerek adalah 46 orang.
Kata kunci: dinamika pendapatan, hubungan kerja, kapal slerek, kelembagaan ekonomi.

## ABSTRACT
Economic relations between capital owners and fishermen will lead to institutional changes that are obeyed together to maintain the continuity of fishing activities. Institutional that occurs in coastal communities is an interaction between economic agents to achieve certain goals such as welfare. The purposes of this study are 1) Analyzing institutions in fishing efforts using Slerek boat related to working relationship patterns and income dynamics 2) Analyzing the institutional impact on the employment of coastal communities. Based on the results of this qualitative research obtained data that the institutions formed in fishing business activities using slerek boat are the result of continuous interaction so that an unwritten pattern of rules of the games (rules  of  the  games)  is  created  that  comes  from  the  agreement  of  the  economic  agents  involved  in  it. Institutional related labor relations are dominated by agreements between land, sea and patching skippers. The  most  prominent  working  relationships  appear  in  the  profit-sharing  system  consisting  of  three  systems, namely the system for the light of the moon, the system for three and the clean system of the beach. Institutional related  income  dynamics  are  influenced  by  fish  prices,  the  number  of  catches,  the  revenue  sharing  system implemented,  operational  costs.  The  impact  caused  by  the  existence  of  economic  institutions  on  fishing business activities using slerek boat to the absorption of labor is the amount of labor needed in one pair of slerek boat is 46 people.
Keywords: income dynamics, employment relations, slerek boat, institutional economy.
Cara sitasi: Purwanto, A., Pattinaja, Y. L., Tomasila, L. A. 2021. Analisis Kelembagaan Nelayan Kapal Slerek di Desa Pengembangan Kecamatan Negara Kabupaten Jembarana Bali: Studi Hunugan Kerja dan Dinamika Pendapatan Nelayan. PAPALELE: Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Perikanan dan Kelautan, 5(2), 77-85, DOI: https://doi.org/10.30598/papalele.2021.5.2.77/

## PENDAHULUAN
Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat nelayan  merupakan  salah  satu  sektor  yang masih  perlu  diperhatikan.  Salah  satunya dilakukan  melalui  pengembangan  wilayah pesisir melalui berbagai kegiatan pembangunan ekonomi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah. Pembangunan  ekonomi  umumnya  dilakukan dengan  menekankan  peranan  modal  alam ( natural capital ) dan modal ekonomi ( ecconomic  capital )  dengan  mengabaikan modal  sosial  seperti  kelembagaan  lokal, kearifan  lokal,  norma-norma  dan  kebiasaan lokal.  Pengembangan  masyarakat  pesisir diarahkan  untuk  mengentaskan  kemiskinan nelayan dengan melakukan program pemberdayaan  nelayan  dengan  menggunakan pola  pendekatan  yang  berbasiskan  penguatan kelembagaan ekonomi, pemberdayaan kemampuan  masyarakat  dan  memaksimalkan potensi lokal.
Dalam  struktur  masyarakat  pesisir, nelayan  kerap  menempati  level  bawah khususnya  nelayan  kecil  dan  nelayan  buruh yang  seringkali  dikatakan  sebagai  kelompok masyarakat  miskin.  Kemiskinan  nelayan merupakan  siklus  peristiwa  sosial  ekonomi yang selalu berulang sepanjang tahun. Menurut Suyanto  dalam  Hakim  (2009)  menyatakan bahwa  kehidupan  nelayan  cenderung  rentan terhadap  goncangan  atau  dapat  dikatakan kebutuhan  mendadak  akan  menyebabkan nelayan menjadi collapse .
Faktor penyebab kerentanan yang tinggi dapat berasal dari akumulasi faktor yang sangat komplek,  mulai  dari  musim  yang  sulit  di prediksi,  rendahnya  pengetahuan  nelayan tentang  teknologi,  tingkat  pendidikan  yang rendah,  rendahnya  pengetahuan  tentang  akses terhadap permodalan, serta hubungan ekonomi yang  eksploitatif  dengan  penyedia  modal informal  dan  belum  berfungsinya  lembaga- lembaga  ekonomi  seperti  TPI/KUD  Mina secara optimal untuk membantu usaha nelayan (Kusnadi,  2003).  Kompleksitas  permasalahan tersebut  berpengaruh  terhadap  pendapatan
nelayan  dan  menjadikan  nelayan  semakin berada pada kondisi yang memprihatinkan dan jauh dari kata sejahtera.
Kompleksitas permasalahan yang dijabarkan  oleh  Kusnadi  (2003)  tersebut menyebabkan  terbukanya  peluang  untuk pemodal  masuk  ke  dalam  kehidupan  nelayan. Pemodal  dalam  hal  ini  dapat  menjadi  pemilik modal  sekaligus  pemilik  teknologi.  Sehingga akan tercipta sebuah hubungan ekonomi antara pemilik modal dan nelayan pekerja. Hubungan ekonomi ini dapat berupa hubungan kerja sama (kelembagaan)  antara  pemilik  modal  dan nelayan.  Terbentuknya  hubungan  ekonomi antara  pemilik  modal,  pemilik  teknologi  dan nelayan  merupakan  salah  satu  strategi  untuk menjaga keberlangsungan kegiatan nelayan.
Hubungan  ekonomi  yang  terjalin diantara  pemilik  modal  dan  nelayan  akan menimbulkan perubahan kelembagaan ( rules of the  game )  yang  dipatuhi  bersama  untuk menjaga  kelangsungan  kegiatan  penangkapan ikan. Kelembagaan yang terjadi pada masyarakat  pesisir  merupakan interaksi  antara pelaku ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu seperti kesejahteraan.
Salah satu wilayah pesisir yang menjadi fokus  perhatian  pemerintah  di  Provinsi  Bali yaitu pesisir di Desa Pengambengan Kecamatan  Negara  Kabupaten  Jembrana. Kegiatan penangkapan ikan di daerah pengambengan banyak di dominasi oleh Kapal Slerek  yang  menggunakan  alat  penangkapan purse seins . Kapal Slerek merupakan kegiatan penangkapan  yang  banyak  membutuhkan modal dan pekerja. Sehingga dalam penelitian ini  kapal  slerek  dijadikan  fokus  pengambilan data  untuk  menguraikan  hubungan  kerja  dan dinamikan  pendapatan  yang  terjadi  akibat terbentukanya  kelembagaan  antara  pelaku ekonomi.
Berdasarkan uraian tersebut tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Menganalisa kelembagaan  pada  usaha  penangkapan  ikan menggunakan  Kapal  Slerek  terkait  pola hubungan kerja dan dinamika pendapatan; dan
2) Menganalisa  dampak kelembagaan tersebut terhadap  penyerapan  tenaga  kerja  masyarakat pesisir.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Januari s.d Agustus 2021 di Desa
Pengambengan  Kecamatan  Negara  Kabupaten Jembrana, Bali dengan mengambil fokus pada usaha  penangkapan  ikan  menggunakan  kapal slerek. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pengambilan data primer akan  dilakukan  dengan  metode  observasi, metode  wawancara  dan  teknik Focus  Group Discussion (FGD).
Data primer dalam penelitian ini terdiri atas data tentang pihak-pihak yang berinteraksi dalam  kegiatan  ekonomi  usaha  penangkapan ikan menggunakan kapal slerek, pola kelembagaan  yang  terbentuk,  pola  hubungan kerja dan bagi hasil, dinamika pendapatan serta dampak kelembagaan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja pada masyarakat Desa Pengambengan,  sedangkan  data  sekunder diperoleh  dari  catatan  pelaku  ekonomi  terkait pendapatan yang diperoleh dari usaha penangkapan tersebut. Dalam penelitian kualitatif  semua  keadaan  dilapangan  menjadi penting. Menurut Creswell (1994) peneliti akan berusaha memahami kondisi subyek penelitiannya  dengan  menggunakan  kerangka berpikirnya  sendiri.  Proses  analisis  data kualitatif  terdiri  dari  reduksi  data,  penyajian data  dan  penarikan  kesimpulan  (Miles  dan Huberman, 1992). Sedangkan untuk mengukur keabsahan data kualitatif digunakan triangulasi sumber  dan  teori.  Menurut  Moleong  (2009), validasi  data  dengan  menggunakan  metode triangulasi  dilakukan  untuk  membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara yang dilakukan  pada  sumber  berbeda  dan  diwaktu berbeda serta membandingkannya dengan teori yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelembagaan  Usaha  Penangkapan  Ikan (Kapal  Slerek)  Terkait  Pola  Hubungan Kerja dan Dinamika Pendapatan
Kelembagaan  terbentuk  sebagai  akibat dari  adanya  interaksi  ekonomi  di  antara  para
pelaku  ekonomi  yang  terlibat  dalam  kegiatan usaha  penangkapan  ikan  menggunakan  kapal slerek.  Interaksi  tersebut  membentuk  sebuah pola  hubungan  berdasarkan  kesepakatan  atau tata  aturan  yang  telah  berlangsung  terus menerus dan telah menjadi sebuah tradisi atau budaya.
Aturan  dan  kesepakatan  tersebut  dapat berupa kontrak tertulis atau tidak tertulis yang telah  disepakati  menjadi  sebuah  pedoman  dan membentuk sebuah pola kelembagaan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Yeager 1999 yang mendefinisikan kelembagaan sebagai  aturan  main  ( rule  of  the  game ) dalam organisasi  atau  kelompok  masyarakat  untuk membantu anggotanya sehingga dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya.
Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan  selama  enam  bulan  di  Desa Pengambengan,  ada  beberapa  pelaku  ekonomi yang terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan menggunakan kapal slerek, yaitu:
1. Kapal  slerek,  merupakan  2  (dua)  buah kapal penangkap ikan yang dalam operasi penangkapannya  secara  bersama-sama atau  berpasangan  dengan  pembagian  1 (satu) buah kapal digunakan khusus untuk membawa  jaring  dan  1  (satu)  buah  lagi digunakan untuk membawa hasil tangkapan.
2. Juragan  Darat,  merupakan  sebutan  bagi pemilik kapal atau pemilik modal.
3. Juragan Laut, merupakan sebutan lain dari nahkoda kapal yang memiliki kewenangan untuk  mengatur  kapal  dan  ABK  selama kegiatan penangkapan ikan di laut.
4. ABK, adalah anak buah kapal yang dipilih oleh  juragan  laut  untuk  membantunya bekerja  di  atas  kapal.  ABK  yang  terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan menggunakan  kapal  slerek  kurang  lebih 25-30  orang  dengan  rincian  tukang kemudi,  tukang  mesin,  tukang  timah, tukang slerek, dan tukang pelak.
5. Panol, merupakan kelompok pekerja yang bertugas mengangkut hasil tangkapan dari kapal  menuju  tempat  penimbangan  ikan atau  pengangkutan.  Panol  tidak  ikut melaut, melainkan menunggu di darat.
6. Penguras, bertugas untuk mengurus kebersihan  kapal  setelah  beroperasi,
merawat  kapal  dan  menjaga  kapal  saat kapal tidak beroperasi.
7. Pengurus,  biasanya  pengurus  merupakan wakil  dari  juragan  darat  yang  bertugas untuk  mempersiapkan  segala  kebutuhan untuk keberangkatan kapal misal pembelian  bahan  bakar  minyak  (solar), pembelian  es  dan  lain-lain.  Selain  itu, pengurus  bertugas  melakukan  negosiasi harga  ikan  dengan  penambak  atau perusahaan  saat  terjadi  penjualan  hasil tangkapan.
8. Penambak,  merupakan  sebutan  untuk seseorang yang melakukan pembelian ikan dari  hasil  tangkapan  nelayan.  Jika  di tempat  lain,  sebutannya  bisa  tengkulak ataupun pengepul.
Kelembagaan  ekonomi  yang  terbentuk menghasilkan  kesepakatan,  norma  dan  tata aturan  yang  mengatur  jalannya  kegiatan ekonomi  penangkapan  ikan  menggunakan
perahu slerek dengan tujuan untuk memberikan hasil ekonomi yang semaksimal mungkin untuk para pelaku ekonomi yang terlibat. Tata aturan tersebut  mengakibatkan  terbentuknya  pola hubungan  kerja  di  antara  pelaku  ekonomi  dan adanya dinamika pendapatan nelayan.

## Kelembagaan Terkait Hubungan Kerja
Pembahasan  mengenai  hubungan  kerja meliputi aturan main ( rules of the game) yang menjadi pedoman bagi pelaku ekonomi dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain. Bentuk kerjasama  tersebut  akan  terjalin  di  antara juragan  darat,  juragan  laut,  ABK,  panol, penguras,  pengurus  dan  penambak.  Hubungan kerja tersebut berupa kesepakatan sistem kerja, pembagian hasil, dan penentuan harga ikan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan observasi,  pelaku  yang  berperan  dalam  norma terkait hubungan kerja yaitu:

## Tabel 1. Peran Pelaku Ekonomi Dalam Membentuk Norma Hubungan Kerja
No. Norma Pelaku Ekonomi yang Berperan Kesepakatan yang dibentuk 1. Sistem Kerja - Juragan darat - Juragan laut - Juragan  darat  dan  juragan  laut  akan  membentuk kesepakatan  untuk  menentukan  kapan  waktu  kapal bekerja atau tidak. - Juragan  laut  memiliki  kewenangan  untuk  memilih ABK yang akan membantunya bekerja.
- Juragan laut memiliki kewenangan untuk mengatur sistem kerja di atas kapal selama kapal beroperasi 2. Sistem Pembagian Hasil - Juragan darat - Juragan laut - Juragan  darat  dan  juragan  laut  akan  membentuk kesepakatan  untuk  menentukan  sistem  bagi  hasil (akan dijelaskan lebih lanjut) - Juragan darat akan memberikan tambahan penghasilan  pada  juragan  laut  (diluar  sistem  bagi hasil yang sudah disepakati) 3. Penentuan Harga - Juragan darat/Pengurus - Penambak - Juragan  darat  memberikan  kepercayaan  kepada pengurus untuk melakukan negosiasi harga dengan penambak
Berdasarkan uraian pada Tabel 1, dapat terlihat  bahwa  pembentukan  norma  hubungan kerja  pada  kegiatan  usaha  penangkapan  ikan menggunakan  kapal  slerek  didominasi  oleh kesepakatan  yang  terjadi  di  antara  tiga  pelaku ekonomi  yaitu  juragan  darat,  juragan  laut  dan penambak.
Dalam  observasi  diperoleh  data  bahwa sistem  bagi  hasil  yang  diterapkan  dalam kegiatan  penangkapan  ikan  menggunakan kapal slerek ada tiga pola, yaitu:
1. Sistem Bagi Terang Bulan
Sistem  bagi  terang  bulan  merupakan sistem pembagian hasil yang dilakukan dengan cara mengurangi hasil penjualan dengan biaya
operaional,  kemudian  hasil  dari  pengurangan tersebut  di  bagi  dua  untuk  juragan  darat  dan prapatan. Prapatan adalah istilah yang digunakan untuk menyebut semua yang terlibat dalam  kegiatan  penangkapan  ikan  selain juragan  darat  seperti  juragan  laut,  ABK,  dan pengurus.
Sistem  bagi  terang  bulan,  biasanya dilakukan setiap kali setelah mendapatkan hasil penjualan.  Hasil  pembagian  tersebut  akan diberikan  setiap  hari  atau  di  akhir  bulan, tergantung dari kebutuhan anak buah. Pembagian  harian  biasanya  lebih  disukai karena  anak  buah  dapat  langsung  menikmati hasil kerjanya saat itu juga.
Contoh  perhitungan  pembagian  hasil dengan sistem bagi terang bulan, yaitu: semisal hasil  penjualan  adalah  300  juta  dengan  biaya operasional  50  juta.  Hasil  penjualan  setelah dikurangi  biaya  operasional  tersisa  250  juta, yang  dibagi  125  juta  untuk  juragan  darat  dan 125 juta untuk ABK.
Pembagian hasil untuk ABK disesuaikan  dengan  jabatan  atau  tingkat pekerjaannya  dalam  kegiatan  penangkapan ikan, seperti:
a. Juragan  laut,  akan  mendapatkan  empat point
b. Tukang kemudi, mendapatkan tiga point
c. Tukang mesin, mendapatkan dua point
d. Tukang timah, mendapatkan dua point
e. Tukang slerek, mendapatkan satu point
f. Tukang pelak, mendapatkan satu point
g. Pengurus, mendapatkan satu point
h. Penguras, mendapatkan satu point
2. Sistem Bagi Tiga
Pada  sistem  ini,  hasil  penjualan  ikan akan  dibagi  menjadi  tiga  bagian  yaitu  untuk biaya  operasional,  juragan  darat  dan  ABK. Contoh  perhitungan  pembagian  hasil  dengan sistem ini yaitu semisal hasil penjualan adalah 300  juta,  dibagi  100  juta  untuk  biaya operasional,  100  juta  untuk  juragan  darat  dan 100  juta  untuk  ABK.  Pembagian  hasil  untuk ABK,  menyesuaikan  dengan  tingkatan/point seperti  penjabaran  pada  sistem  bagi  terang bulan.
Apabila  ternyata  dalam  kenyataannya biaya  operasional  melebihi  hasil  bagi,  misal biaya  operasional  adalah  125  juta,  maka
kekurangan  biaya  operasional  sebesar  25  juta akan  menjadi  tanggungan  bersama  antara juragan  darat  dan  ABK.  Sedangkan  apabila biaya  operasional  lebih  rendah  dari  hasil pembagian,  kelebihan  biaya  operasional  akan dibagi  bersama  atau  menjadi  simpanan  untuk operasional berikutnya.

## 3. Sistem Bersih Pantai
Pembagian  hasil  dengan  sistem  bersih pantai  dilakukan  dengan  mengurangi  hasil penjualan dengan semua pengeluaran yang ada di  pantai  seperti  pembelian  es,  pembayaran panol,  pembelian  lampu,  senter,  dan  lain-lain. Selisih  dari  pengurangan  tersebut  yang kemudian  akan  dibagi  tiga  sebagaimana  pada sistem bagi tiga yaitu untuk biaya operasional, juragan darat dan ABK. Biaya operasional yang dimaksud  dalam  sistem  ini  yaitu  khusus pembelian bahan bakar minyak.
Hasil  penjualan  pada  ketiga  sistem pembagian hasil tersebut dihitung setelah hasil penjualan ikan dikurangi dengan dua hal yaitu 1)  10%  untuk  biaya  penyusutan  kapal,  mesin dan jaring, 2) 8% untuk biaya penguras.
Berikut  akan  disajikan  kelebihan  dan kekurangan ketiga sistem pembagian hasil yang digunakan dalam kegiatan usaha penangkapan ikan  menggunakan  kapal  slerek  di  Desa Pengambengan  Kecamatan  Negara  Kabupaten Jembrana, Bali.
Pada  ketiga  sistem  bagi  hasil,  nelayan kapal  slerek  di  Desa  Pengambengan  lebih menyukai  sistem  bagi  hasil  yang  system  bagi tiga.
Kelembagaan Terkait Dinamika Pendapatan Pada uraian kelembagaan terkait hubungan kerja, terlihat bahwa norma hubunga kerja yang terbentuk mempengaruhi pendapatan pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan usaha
penangkapan ikan menggunakan kapal slerek. Berdasarkan pengamatan  di  lapangan,  beberapa  hal  yang mempengaruhi pendapatan nelayan antara lain:
1. Harga ikan
Dalam  kegiatan  perikanan  di  mana penawaran  produk  cenderung  stabil,  maka harga  ikan  akan  dipengaruhi  oleh  permintaan (Febrianti,  2015).  Perubahan  permintaan  pada
umumnya  disebabkan  oleh  adanya  fluktuasi harga  yang  terjadi  (Samuelson  &  Nordhous, 1999). Jumlah permintaan ikan segar, tergantung dari kondisi industri pada perusahaan  pengolahan  hasil  perikanan  dan kebutuhan  pasar  ikan  segar.  Selain  jumlah
permintaan,  harga  ikan  akan  ditentukan  oleh jenis ikan yang ditangkap.
Penentuan harga ikan ditentukan berdasarkan  kesepakatan  antara  juragan  darat (diwakili  oleh  pengurus)  dan  penambak. Kesepakatan  harga  biasanya  dipengaruhi  oleh kualitas ikan dan permintaan pasar.
Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan Pada Sistem Bagi Hasil No. Sistem Bagi Hasil Kelebihan Kekurangan 1. Sistem  Terang Bulan - A BK akan langsung menikmati hasil kerjanya - Tidak  ada  kerugian  bagi kedua  belah  pihak  (Juragan darat dan ABK) - Pembagian  hasil  untuk  ABK  sedikit karena  hasil  penjualan  sudah  dikurangi dengan biaya operasional, bisa jadi ABK tidak  dapat  bagian  apabila  biaya operasional lebih tinggi dari pendapatan 2. Sistem Bagi Tiga - ABK akan diuntungkan karena pembagian hasil tanpa dikurangi biaya operasional - ABK akan tetap mendapatkan pembagian hasil meskipun terjadi minus pada biaya operasional - Biaya  operasional  yang  minus  menjadi tanggungan bersama 3. Sistem  Bersih Pantai - Kekurangan biaya operasional  tidak  terlalu tinggi, karena hasil penjualan  sudah  dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan - Pembagian  hasil  untuk  ABK  sedikit karena  hasil  penjualan  sudah  dikurangi dengan biaya operasional
2. Jumlah hasil tangkapan
Jumlah  hasil  tangkapan  dipengaruhi oleh musim dan keberhasilan menentukan area penangkapan ikan. Dalam hal ini, kemampuan juragan  laut/nahkoda  dalam  menentukan  area penangkapan sangat menentukan hasil tangkapan. Kemampuan tersebut bisa
dihasilkan  oleh  kebiasaan  atau  kemampuan menggunakan teknologi. Jumlah hasil tangkapan  merupakan  pengali  dari  harga  ikan sehingga menentukan besarnya pendapatan dari kegiatan usaha ini.
3. Sistem bagi hasil
Pemilihan  sistem  bagi  hasil  akan menentukan  besarnya  pendapatan  yang  akan diterima  oleh  juragan  darat  dan  ABK.  Sistem bagi  hasil  memiliki  perhitungan  pembagian hasil yang berbeda.
4. Besarnya Biaya operasional
Biaya  operasional  akan  mengurangi hasil  penjualan  yang  bisa  dibagikan  kepada juragan  darat  dan  ABK.  Besarnya  biaya operasional  ditentukan  oleh  harga  dan  jumlah pemakaian  BBM,  harga  dan  jumlah  es  serta biaya-biaya lain.
Selain  sistem  bagi  hasil  yang  sudah disepakati,  ada  sebuah  norma  yang  menjadi kesepakatan  antara  juragan  darat  dan  juragan laut  yang  mempengaruhi  pendapatan.  Juragan darat  akan  memberikan  bonus  kepada  juragan laut.  Besarnya  bonus  ditentukan  oleh  nilai setiap  point  pembagian  pada  ABK  di  kali dengan  hasil  kesepakatan  keduanya.  Semisal, dari  hasil  perhitungan  pembagian  hasil, pembagian  point  pada  ABK  sebesar  Rp 1.000.000, dan pengali yang disepakati adalah 9 point, maka bonus yang akan diberikan oleh juragan  darat  pada  juragan  laut  adalah  Rp
1.000.000 x 9 yaitu Rp 9.000.000,-. Bonus yang diberikan  ke  juragan  laut  ini  akan  dibagi  ke ABK  yang  memiliki  jabatan  tukang  kemudi  2 point,  tukang  mesin  1  point,  tukang  slerek  1 point.
Juragan  darat  juga  memberikan  bonus kepada  pengurus  sebesar  5%  dari  hasil  yang diterima  oleh  juragan  darat.  Pengurus,  yang merupakan  wakil  dari  juragan  darat,  memiliki tugas  mengurus  penjualan  ikan,  mengatur penimbangan  ikan,  mencatat  hasil  yang
diperoleh,  melakukan  negosiasi  harga  ikan serta menyiapkan logistik (perbekalan) sebelum kapal berangkat.
Dampak Kelembagaan Usaha Penangkapan Ikan  (Kapal  Slerek)  Terhadap  Penyerapan Tenaga Kerja Masyarakat Pesisir
Berdasarkan hasil pengamatan, kebutuhan  tenaga  kerja  dalam  kegiatan  usaha penangkapan  ikan  menggunakan  kapal  slerek dapat digambarkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Kesempatan Kerja Pada Kegiatan Penangkapan Ikan Kapal Slerek
No. Kegiatan Kebutuhan Jumlah Tenaga Kerja (orang) Kualifikasi Yang Dibutuhkan 1. Juragan Laut 1 2. Tukang kemudi 2 3. Tukang mesin 2 Disesuaikan jumlah mesinnya 4. Tukang timah 3 5. Tukang Slerek 7 6. Tukang pelak 1 7. Tukang Tarik jaring 12 8. Pengurus 2 9. Penguras 4 10.  Panol 12 Total Tenaga Kerja 46
Keterangan: Jumlah tenaga kerja tersebut untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada kapal slerek dengan ukuran 10- 20 GT.
Berdasarkan  data  pada  Tabel 3 menunjukkan  bahwa  dalam  kegiatan  usaha penangkapan  ikan  menggunakan  kapal  slerek mampu  menyerap  tenaga  kerja  46  orang. Menurut  data  dari  Pelabuhan  Perikanan Nasional  (PPN)  Pengambengan,  jumlah  kapal slerek  di  Desa  Pengambengan  sebanyak  51 pasang,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa penyerapan  tenaga  kerja  untuk  kegiatan usaha penangkapan  ikan  menggunakan  kapal  slerek adalah 2.346 orang.
Penyerapan tenaga kerja yang dijabarkan  pada  Tabel  3  masih  terbatas  pada kebutuhan  tenaga  kerja  yang  terlibat  secara langsung  dalam  kegiatan  usaha  penangkapan ikan menggunakan kapal slerek. Namun, pada kenyataannya kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya  memberi  dampak  ekonomi  pada  pelaku ekonomi  yang  terlibat  secara  langsung, sekaligus  memberi multiplier  effect (Efek domino)  pada  kegiatan  lain  yang  turut mendukung  kegiatan  usaha  tersebut.  Kegiatan
usaha yang juga turut mendukung seperti usaha pengadaan es, penyedia BBM, penyedia sarana prasarana penangkapan ikan, warung makan di sekitar pelabuhan, transportasi, kegiatan penambak dan lain-lain.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Kelembagaan  yang  terbentuk  pada kegiatan usaha penangkapan ikan menggunakan  kapal  slerek  merupakan  hasil interaksi secara terus menerus sehingga tercipta sebuah  pola  aturan  main  ( rules  of  the  games) tidak tertulis yang berasal dari kesepakatan para pelaku  ekonomi  yang  terlibat  di  dalamnya. Kelembagaan tersebut merupakan kelembagaan  non  formal  yang  mempengaruhi pola hubungan kerja dan dinamika pendapatan masyarakat  pesisir,  dengan  tujuan  untuk memaksimalkan hasil pendapatan.
Kelembagaan  terkait  hubungan  tenaga kerja  di  dominasi  oleh  kesepakatan  antara
juragan  darat,  juragan  laut  dan  penambak. Hubungan kerja yang paling menonjol tampak pada  sistem  bagi  hasil  yang  terdiri  atas  tiga sistem  yaitu  sistem  bagi  terang  bulan,  sistem bagi tiga dan sistem bersih pantai. Kelembagaan  terkait  dinamika  pendapatan dipengaruhi  oleh  harga  ikan,  jumlah  hasil tangkapan,  sistem  bagi  hasil  yang  diterapkan, biaya operasional.
Dampak yang ditimbulkan dengan adanya  kelembagaan  ekonomi  pada  kegiatan usaha  penangkapan  ikan  menggunakan  kapal slerek terhadap penyerapan tenaga kerja adalah jumlah  tenaga  kerja  yang  dibutuhkan  dalam satu  pasang  kapal  slerek  adalah  46  orang. Sedangkan multiplier  effect yang  ditimbulkan mencakup  beberapa  kegiatan  ekonomi  seperti usaha pengadaan es, penyedia BBM, penyedia sarana  prasarana  penangkapan  ikan,  warung makan  di  sekitar  pelabuhan,  transportasi, kegiatan penambak dan lain-lain.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  pada kegiatan usaha penangkapan ikan menggunakan kapal slerek di Desa Pengambengan  Kecamatan  Negara  Kabupaten Jembrana  Bali,  dapat  dirumuskan  beberapa rekomendasi seperti pembentukan pola kelembagaan  ekonomi  terkait  hubungan  kerja dan  dinamika  pendapatan  di  dominasi  oleh kesepakatan  di  antara  juragan  darat,  juragan laut  dan  penambak,  pembentukan  penyerapan tenaga  kerja  yang  cukup  besar  dari  kegiatan tersebut  serta multiplier  effect dari  kegiatan tersebut  terhadap  kegiatan  ekonomi  di masyarakat  pesisir.  Pelaksanaan  penelitian  ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang berminat  melakuka  penelitian  sejenis  dengan mengambil fokus yang berbeda seperti adanya multiplier efek  dari  keberadaan  HSRT  di wilayah  pesisir  terhadap  pergerakan  ekonomi disekitarnya dan Dinamika pendapatan nelayan kapal slerek dalam musim yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Bardhan, Pranab. 1989. Alternative Approaches to  the  Theory  of  Institutions  in Economic  Development .  Clarendon Press. Oxford
Commons,  John  R.  1931. Institutional Economics. American Economic Review . Vol.  21,  Issue  4,  December: 648-657
Cresswell,  J.W.  1994. Research  Design: Quantitative and Qualitative Approach . London: Sage Erwidodo,  Syukur,  Rachman,  Gatoet.  1993.
Evaluasi  Perkembangan  Tingkat  Upah di  Sektor  Pertanian. Monograph. Pusat Penelitian  Sosial  Ekonomi  Pertanian. Bogor Hayami,  Y.  dan  M.  Kikuchi.  1987. Dilema Ekonomi  Desa.  Suatu  Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan  di  Asia .  Yayasan  Obor Indonesia, Jakarta Manning, C. 1992. Survey Recent Development. Bulletin  of  Indonesian Economics  Studies.  32  (1). Indonesian Project. The Australian University.
Manning,  C and  S.  Jaya  Suriya.  1996.  Survey
Recent Development. Bulletin of Indonesian  Economics  Studies.  32  (1).
Indonesian  Project.  The  Australian
University.
Miles,  M.B  &  Huberman,  A.M.  1992.
Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. California: Sage
Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
North,  Douglass  C.  1990.  Institutions  and
Transaction-cost  Theory  of  Exchange.
Dalam  James  E.  Alt  and  Kenneth  A. Shepsle. Perspective on Positive Political Economy. Cambridge
University Press. Cambridge Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhous.
1999. Ekonomi  Edisi  Keduabelas. Terjemahan A. Jaka Wasana M. Jakarta: Erlangga
Spare,  A.  Jr  and  Harris.  1996.  Education
Farming  and  Migration  in  Indonesia. Economic  Development  and  Cultural Change.  Vol.  34,  No.2,  1996. The University of Chicago Press. Illionis Sumardi, Muldjanto. 1982. Sumber Pendapatan  Kebutuhan  Pokok  dan
Prilaku  Menyimpang. CV.  Rajawali, Jakarta White,  B.  1992.  Population  Involution  and Employment  in  Rural  Java,  in  Haris, (Ed)  Rural  Development:  Theories  of Peasant Economy and Agrarian Change. Ruthdge. London Yeager, Timothy J. 1999. Institutions, Transition  Economies,  and  Economic Development. Political  Economy  of Global Interdependence. Oxford Yustika,  Ahmad  Erani.  2006. Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori &
Strategi . Malang: Bayu Media. Vatn, Arild. 2006. Institutions . Departement of Economics  and  Resource  Management Norwegian University of Life Sciences. http://www.ecoeco.org/pdf/Institutions Arild  Vatn.pdf  [di  akses  tgl  7  Agustus 2021].