Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(798-808)

## IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR
Sri Lestari 1 ,  Roy Valiant Salomo 2
Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia 1,2
E-mail: agusdediide@gmail.com

## ABSTRAK
Manajemen Kinerja terdiri dari kegiatan perencanaan kierja, dilanjutkan dengan pengukuran  kinerja,  kemudian  pengajuan  laporan  hasil  kinerja  untuk pengambilan  keputusan.  Manajemen  Kinerja  diterapkan  di  Indonesia  melalui Sistem  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (SAKIP)  sejak  tahun  1999. Dengan  diterapkannya  otonomi  daerah  pada  periode  yang  sama,  implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik pada pemerintah daerah menjadi semakin penting. Penelitian ini meninjau khasanah penelitian tentang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dilakukan di Indonesia dan di dunia. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari kata kunci yang terkait dengan pemerintah daerah dan pengelolaan kinerja di jurnal terindeks Scopus dan google scholar. Penelitian ini menemukan  bahwa  khasanah  penelitian  tentang  pengelolaan  kinerja  pada pemerintah daerah yang dilakukan di Indonesia berkembang sangat pesat dalam 10  tahun  terakhir.  Secara  umum,  kendala  yang  dihadapi  dalam  implementasi sistem  akuntabilitas  kinerja  terletak  pada  kualitas  sumber  daya  manusia  dan kapasitas  organisasi.  Untuk  mengatasi  kendala  tersebut,  diperlukan  komitmen pimpinan  dan  tekanan  kelembagaan  eksternal  baik  dari  legislatif  maupun partisipasi publik.
Kata  Kunci : Manajemen  Kinerja,  Akuntabilitas  Kinerja,  Kinerja  Pemerintah Daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

## ABSTRACT
Performance  Management  consists  of  performance  planning  activities,  followed by performance measurement, then submission of performance results reports for decision  making.  Performance  Management  has  been  implemented  in  Indonesia through  the  Government  Agency  Performance  Accountability  System  (SAKIP) since 1999. With the implementation of regional autonomy in the same period, the implementation  of  a  good  performance  accountability  system  in  local governments  has  become  increasingly  important.  This  study  reviews  the repertoire  of  research  on  accountability  for  local  government  performance conducted in Indonesia and around the world. Data collection was carried out by searching  for  keywords  related  to  local  government  and  performance management  in  Scopus  indexed  journals  and  Google  Scholar.  This  study  found that  the  research  body  on  performance  management  in  local  government
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(798-808)
conducted  in  Indonesia  has  grown  very  rapidly  in  the  last  10  years.  In  general, the  obstacles  encountered  in  implementing  a  performance  accountability  system lie  in  the  quality  of  human  resources  and  organizational  capacity.  To  overcome these  obstacles,  leadership  commitment  and  external  institutional  pressure  from both the legislature and public participation are needed.
Keywords :  Performance  Management,  Performance  Accountability,  Local Government  Performance,  Local  Government  Performance  Accountability System.

## PENDAHULUAN
Akuntabilitas  atau accountability dalam  administrasi  publik  merupakan konsep pertanggungjawaban untuk melaporkan tindakan yang telah dilakukan terkait pengelolaan organisasi  publik  atau answerability (Gregory, 2003). Seiring perkembangan  pendekatan  New  Public Management, konsep akuntabilitas mulai dikaitkan dengan kinerja organisasi  publik,  yang  mencakup unsur pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang digunakan  untuk  pelaksanaan  kegiatan atau  program  publik  secara  efisien namun  efektif  dalam  mencapai  kinerja yang  diharapkan  untuk  menciptakan nilai publik (Heinrich, 2003). Akuntabilitas  kinerja  dicapai  dengan menerapkan  manajemen  kinerja,  yaitu sistem  pemantauan  kegiatan  organisasi atau  individu  berdasarkan  indikator kinerja  utama  yang  dilakukan  agar organisasi  dapat  mengambil  langkah yang diperlukan berdasarkan perkembangan  kegiatan  operasional yang  sedang  berjalan  (Pidd,  2012). Sistem  pengelolaan  kinerja  instansi publik  telah  diterapkan  di  berbagai belahan  dunia  diantaranya  di  Amerika
Serikat  dengan  Undang  Undang  Hasil dan  Kinerja  Pemerintah  ( Government Performance  and  Results  Act atau GPRA)  dan  Instrumen  Pemeringkatan Kinerja  ( Performance  Rating  Tool ).
Selandia  Baru  dan  Australia  memiliki Sistem Penganggaran Keluaran ( Output )  -  Hasil  ( Outcome ),  Inggris menerapkan Perjanjian Pelayanan Publik  untuk  Manajemen  Keuangan ( British Financial Management Initiative  Public  Services )  dan  Prancis menerbitkan Undang Undang
Keuangan.  Sistem  pengukuran  kinerja sektor  publik  di  Indonesia  diterapkan melalui  sistem  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah atau SAKIP.
SAKIP  merupakan  pelembagaan kegiatan  manajemen  kinerja  yang terdiri  dari  perencanaan,  dilanjutkan dengan pengukuran, kemudian pengajuan laporan hasil kinerja kepada instansi  penilai  yaitu  Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), dan  evaluasi  terhadap  organisasi  yang bersangkutan  yang  dilakukan  oleh internal  organisasi,  kemudian  diakhiri dengan  evaluasi  capaian  kinerja  oleh instansi  penilai.  SAKIP  diterapkan untuk  meningkatkan  efisiensi  dan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(798-808)
efektifitas kinerja pemerintah daerah di Indonesia.
Kinerja  instansi  pubik  dalam SAKIP  dievaluasi  setiap  tahun  dengan penilaian  sebagai  berikut:  AA  (nilai >90-100),  A  (nilai  >80-90),  BB  (nilai >70-80),  B  (nilai  >60-70),  CC  (nilai >50-60),  C  (nilai  >30-50)  dan  D  (nilai kurang  dari  30).  Menurut  KemenPAN RB, hingga tahun 2019 capaian kinerja pemerintah  daerah  di  Indonesia  sesuai indikasi  nilai  SAKIP  masih  berada  di angka  rata-rata  69,63  untuk  provinsi dan  58,97  untuk  kabupaten.  Oleh karena itu, potensi pemborosan anggaran  daerah  masih  cukup  tinggi karena  sebagian  besar  daerah  berada pada kategori peringkat B (227 daerah), CC  (124  daerah),  dan  C  (87  daerah). Menurut  penelitian,  kelemahan  dalam menerapkan  manajemen  kinerja  terjadi pada aspek pengukuran kinerja, evaluasi  kinerja,  dan  perencanaan stratejk  (Wargadinata,  2017;  Mimba dkk,  2013;  Akbar  dkk,  2015  dan Yosandi  dkk,  2017).    Adapun  dalam tahapan  pengukuran  kinerja,  penelitian mendapati  bahwa  unsur  validitas, legitimasi,  fungsional  dan  kualitas sangat  terbatas  sehingga  tidak  cukup untuk  menjadi  instrumen  evaluasi kinerja yang baik. Selain tidak terintegrasi ke dalam sistem manajemen  organisasi,  pengukuran kinerja  terkendala  oleh  rendahnya kapasitas  lembaga  dan  sumber  daya aparat  serta  praktik  korupsi.  Upaya pengendalian  korupsi  dan  desetralisasi kewenangan pemerintahan belum mampu memperbaiki kondisi tersebut.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk melakukan  tinjauan  literatur  tentang implementasi sistem akuntabilitas kinerja  pada  pemerintah  daerah  di Indonesia secara khusus, dan penerapan  manajemen  kinerja  pada pemerintah  daerah  di  dunia.  Penelitian ini berharap dapat menemukan permasalahan yang terjadi dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja  pemerintah  daerah  berikut faktor yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode pengumpulan  data  melalui  kajian pustaka  penelitian  terdahulu  tentang manajemen  kinerja  secara  umum  dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja pada khususnya. Peneliti melakukan  pencarian  pada  jurnal terindeks  Scopus  dan  google  scholar dengan kata kunci “pemerintah daerah”,  “kinerja  pemerintah  daerah”, “akuntabilitas kinerja pemerintah daerah”,  “sistem  akuntabilitas  kinerja pemerintah daerah”.  Pencarian dengan kata  kunci  tersebut  menghasilkan  223 temuan. Selanjutnya peneliti
menyeleksi  artikel  berdasarkan  tahun yaitu 10 tahun terakhir dan berdasarkan keterkaitan artikel dengan fokus penelitian yaitu permasalahan implementasi sistem akuntabilitas kinerja  pada  pemerintah  daerah  secara khusus, dan permasalahan
implementasi  manajemen  kinerja  pada pemerintah daerah secara umum.
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(798-808)
Sesuai  definisi  kerangka  konseptual Miles  dan  Huberman  (1994),  penulis melakukan  sintesis  atas  temuan  yang dihasilkan  dari  studi-studi  tersebut  dan teori  yang  terkait  untuk  memperoleh kerangka konseptual yang dapat
menjelaskan permasalahan yang terjadi pada  penerapan  sistem  akuntabilitas kinerja atau sistem pengukuran kinerja, atau  sistem  manajemen  kinerja  pada pemerintah daerah secara umum.
Pengumpulan  data  dilakukan  dalam dari  bulan  Mei  2020  hingga  bulan September 2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti  menemukan  adanya  25 penelitian  tentang  implementasi  sistem akuntabilitas  kinerja  dan  manajemen kinerja  pada  pemerintah  daerah  di Indonesia,  dan  18  penelitian  tentang implementasi  manajemen  kinerja  pada pemerintah  daerah  di  luar  negeri. Penelitian  di  Indonesia  dilakukan  di tingkat  nasional  (7),  provinsi  (4), pemerintah kota (5), pemerintah kabupaten  (5),  distrik  (1),  dan  tingkat organ perangkat daerah (3). Sedangkan penelitian  internasional  berfokus  pada implementasi  tingkat  daerah  atau provinsi dan kotamadya.
Gambar. 1 Sebaran Wilayah Penelitan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia
Sumber: Penulis
Gambar. 2 Sebaran Wilayah Penelitian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Internasional
Sumber: Penulis
Topik  pembahasan  penelitian tentang akuntabilitas kinerja di Indonesia mengerucut pada implementasi manajemen kinerja
melalui  sistem  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah secara umum, yang menghasilkan  temuan  adanya  kendala dalam  implementasi  secara  umum  (6), pelaporan  kinerja  (4),  pengawasan  (3), kepatuhan pada aturan (3), pengukuran kinerja  (2),  penentuan  indikator  (2), dan  kompetensi  dalam  penggunaan teknologi  informasi  (1).  Beberapa penelitian  menemukan  adanya  faktor yang  menghambat  capaian  kualitas akuntabilitas  kinerja  yaitu  pada  aspek komitmen  pimpinan  dan  motivasi aparat  secara  umum  (6),  sumber  daya keuangan  (3),  kapasitas  teknologi informasi  (3),  birokrasi  (1),  koordinasi (1),  dan  tingkat  kekayaan  daerah  (1). Selain  itu,  ditemukan  pula  adanya faktor  penghambat  yang  diakibatkan oleh  faktor  eksternal  organisasi  yaitu dinamika politik dan budaya (2).
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(798-808)
Gambar. 3 Hambatan dalam Implementasi SAKIP pada Pemerintah Daerah di Indonesia
Sumber: Penulis Penelitian di tingkat internasional membahas  tentang  hambatan  dalam capaian kinerja daerah dan menghasilkan temuan adanya hambatan  dalam  perencanaan  stratejik (3),  pengukuran  kinerja  (3),  pelaporan kinerja  (2),  penentuan  indikator  (1), perencanaan dan penganggaran (1), dan implementasi manajemen kinerja secara umum (1). Penelitian internasional  juga  menemukan  adanya faktor  yang  menghambat  capaian kinerja  yaitu  komitmen  dan  motivasi pimpinan  (3),  struktur  birokrasi  (2), budaya  organisasi  (2),    sumber  daya keuangan (1).
Gambar. 4 Hambatan dalam Implementasi SAKIP pada Pemerintah Daerah di Indonesia
Sumber: Penulis
Baik penelitian tentang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di  Indonesia  maupun  di  internasional menghasilkan temuan bahwa partisipasi publik sangat penting dalam mengatasi kendala akuntabilitas kinerja pemerintah  daerah  (6).  Selain  itu, tekanan  kelembagaan  dan  lingkungan eksternal juga bisa memberikan pengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja daerah (4). Adapun kendala dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja mengerucut pada dua aspek berikut:.
1. Kualitas Sumber Daya Manusia
Permasalahan  dalam  implementasi sistem  akuntabilitas  kinerja atau implementasi  manajemen  kinerja  di Indonesia    dan  dunia  banyak terdapat  pada  aspkek  pelaporan kinerja, pengawasan, kepatuhan pada  aturan,  pengukuran  kinerja, penentuan indikator kinerja, perencanaan stratejik, dan penggunaan teknologi informasi terutama disebabkan oleh kurangnya kompetensi  sumber  daya  manusia. Untuk  dapat  melaksanakan  proses- proses  sistem  akuntabilitas  kinerja atau  manajemen  kinerja  diperlukan kualitas  sumber  daya  manusia  yang cukup.  Kualitas  SDM  tidak  terbatas pada aspek penguasaan teknis pekerjaan, tapi juga profesionalisme aparat. 2. Kapasitas Organisasi Kendala yang dihadapi dalam implementasi  sistem  akuntabilitas kinerja meliputi permasalahan
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(798-808)
dalam  sumber  daya  keuangan, struktur  birokrasi  dan  koordinasi, budaya  organisasi  serta  kurangnya kapasitas teknologi informasi. Permasalahan tersebut sangat berkaitan dengan kapasitas organisasi  yang  kurang  mendukung keberhasilan  implementasi  sistem manajemen kinerja. Penelitian ini menemukan  bahwa faktor yang dapat mendukung perbaikan capaian kinerja adalah sebagai berikut:
1. Komitmen Pimpinan Beberapa  penelitian  di  Indonesia dan  dunia  menghasilkan  temuan akan pentingnya komitmen pimpinan  organisasi  dan  motivasi aparat  dalam  melaksanakan  sistem akuntabilitas kinerja atau manajemen kinerja. Komitmen pimpinan dibutuhkan dalam mengatasi  kendala  yang  dihadapi yaitu  meningkatkan  kualitas  sumber daya  manusia,    dan  memperkuat kapasitas organisasi dari segi koordinasi dan perbaikan birokrasi.
2. Faktor eksternal organisasi Beberapa  penelitian  menemukan bahwa  tekanan  kelembagaan  baik dari  legislatif  maupun  otoritas lainnya  berdampak  positif  terhadap implementasi  sistem  akuntabilitas kinerja  atau  manajemen  kinerja. Selain  itu,  partisipasi  publik  juga sangat  berperan  dalam  memberikan tekanan  pada  kinerja  pemerintah daerah,  terutama  dalam  memantau kinerja kepala daerah.

## KESIMPULAN
Khasanah penelitian tentang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di  Indonesia  berkembang  sangat  pesat, dengan  fokus  penelitan  yang  luas  dan meliputi berbagai aspek. Lokus penelitian di Indonesia sangat bervariasi  baik  dari  skala  pemerintah daerah maupun lokasi geografis.
Penelitian internasional cenderung memfokuskan  pada  implementasi  pada skala  yang  lebih  luas  baik  dari tingkatan  organisasi  maupun  fokus pembahasan, yang tidak hanya berfokus pada kondisi internal organisasi  namun  juga  membahas kondisi eksternal. Penelitian internasional  yang  penulis  dapatkan mungkin belum mampu mencerminkan kondisi  khasanah  penelitian  yang sebenarnya, karena artikel yang penulis dapatkan terbatas pada jurnal berbahasa Inggris.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahenkan,  A.,  Tenakwah,  E.S.  and Bawole, J.N. (2018), "Performance management implementation challenges in Ghana‟s local government system:  Evidence  from  the  Sefwi Wiawso  Municipal  Assembly", International Journal of Productivity  and  Performance Management,  Vol.  67  No.  3,  pp. 519-535.
https://remote- lib.ui.ac.id:2075/10.1108/IJPPM- 06-2016-0124
Agustinus,  J.  (2013).  Phenomoenology study  on  financial  performance
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(798-808)
and  management  accountability of special autonomy funds allocated  for  education  at  the province  of  papua,  indonesia. Gadjah Mada International Journal of Business, 15(1), 79-94. doi:10.22146/gamaijb.5403 Akbar,  R.,  Pilcher,  R.,  &  Perrin,  B. (2015). Implementing Performance Measurement Systems: Indonesian Local Government Under Pressure. Qualitative Research in Accounting  and  Management, 12(1), 3-33. Akbar,  R.,  Pilcher,  R.,  &  Perrin,  B. (2012). Performance measurement  in  indonesia:  The case  of  local  government.  Pacific Accounting  Review,  24(3),  262-
291. doi:10.1108/01140581211283878 Bert  George  (2017).  Does  Strategic Planning  „Work‟  In  Public
Organizations? Insights  From Flemish  Municipalities,  Public Money  &  Management,  37:7, 527-530, DOI: 10.1080/09540962.2017.13721 16 Brusca,  I.,  Manes  Rossi,  F.,  & Aversano, N. (2017). Performance measurement in italian and spanish local governments: Comparative policy analysis.  Journal  of  Comparative Policy  Analysis:  Research  and Practice, 19(5), 470-486. doi:10.1080/13876988.2015.1094
892
Demirel, D. (2018). Rethinking performance management practices in local administrations? an  evaluation  of  BV,  CPA,  and WPI  practices  in  the  united kingdom. Foundations of Management, 10(1), 87-98. doi:10.2478/fman-2018-0008/
Dewata,  Evada,  Yuliana  Sari,  Hadi Jauhari  dan  Tifani  Dwi  Lestari (2020). Ketaatan pada   Peraturan Perundangan,  Sistem  Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dubnick,  M.  (2005).  Accountability and  the  Promise  of  Performance:
In  Search  of  the  Mechanisms. <i>Public Performance & Management Review,</i> <i>28</i>(3),  376-417.  Retrieved August 29, 2021, from http://www.jstor.org/stable/33811 59 Eckersley,  P.,  Ferry,  L.,  &  Zakaria,  Z.
(2014). A 'panoptical' or 'synoptical' approach to monitoring  performance?  local public services in england and the widening accountability gap. Critical Perspectives on Accounting, 25(6), 529-538. doi:10.1016/j.cpa.2013.03.003 Edwards,  L. (2011). Strategic Planning in  Local  Government:  Is  the Promise of Performance a
Reality?. Dissertation. Febiani,  I.,  Irianto,  G.,  &  Lilik Purwanti (2016). Determinan Efektivitas Penerapan   Sistem
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(798-808)
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi
Pemerintah (SAKIP) Gabriel,  A.  G.,  &  Villaroman,  N.  S. (2019).  Strategic  performance management in local governments  in  the  philippines: Work and rating challenges. Asia Pacific Journal of Public Administration,  41(2),  119-125. doi:10.1080/23276665.2019.1631 032
Gowon, M., Rohman, A., Basuki, P., &
Fortunasari. (2018). The effect of performance measurement system implementation  on  the  local government performance. International  Journal  of  Civil Engineering and Technology,
9(1),  149-164.  Retrieved  from www.scopus.com
Gregory, Robert (2003). Accountability
in  Modern  Government.  SAGE Publications Hall,  J.  L.  (2017).  Performance Management:  Confronting  the Challenges for Local Government. Public Administration  Quarterly,  41(1), 43–66. http://www.jstor.org/stable/26383 383 Hatry,  H.  P.  (2018).  Performance measurement principles and techniques: An overview for local government. Public sector performance: Management, motivation, and measurement (pp. 304-328)
doi:10.4324/9780429497964 Retrieved  from  www.scopus.com
–  di  JSTOR  di  publish  di  jurnal lain 1980
Heinrich, Carolyn J. (2003). Measuring Public  Sector  Performance  and Effectiveness. SAGE Publications James, O., & Moseley, A. (2014). Does performance  information  about public  services  affect  citizens'
perceptions, satisfaction, and voice behaviour? field experiments  with  absolute  and relative performance information. Public Administration, 92(2),
493-511.
doi:10.1111/padm.12066
Jurnali,  T.,  &  Siti-Nabiha,  A.  K.
(2015). Performance management system for local government: The indonesian  experience.  Global Business Review, 16(3), 351-363. doi:10.1177/0972150915569923 Siti-Nabiha  &  Abdul  Khalid  (2010).
Improving the service delivery: A case  study  of  a  local  authority  in Malaysia Lestari,  K.,  Rahayu,  S.,  &  Yudi. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan  Daerah,  Belanja Modal dan Temuan Audit BPK Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi).  Jurnal  Akuntansi  & Keuangan Unja,  4(2),  53- 67. Retrieved from https://www.online-
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(798-808)
journal.unja.ac.id/jaku/article/vi ew/7796
Leny  Nofianti,  Novie  Susanti  Suseno, Factors Affecting Implementation of Good Government Governance (GGG)  and  their  Implications towards Performance Accountability,  Procedia  -  Social
and Behavioral Sciences, Volume 164,  2014,  Pages  98-105,  ISSN
1877-0428, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2 014.11.056.(https://www.science direct.com/science/article/pii/S18 77042814058765) Lye, J., Hoque, Z., & Lee Parker. 2021. How  do  employees  learn  from performance  measures?  Evidence from a local government entity Mambtisauw, D., Suaib, H., & Purnomo,  A.  (2017).  Efektivitas Dan Efisien Kinerja Organisasi  Publik  Di  Distrik Kepulauan  Ayau.  Gradual,  6(2), 66-83. Mimba, Ni Putu S. H, Helden, G. J., & Tillema,  S.  (2013).  The  Design and Use of Performance Information  in  Indonesian  Local Governments  Under  Diverging Stakeholder  Pressures.  Public Administration and Development, 33(1), 15-28. doi:10.1002/pad.1612 scopus Nurdin, F. (2014). Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah dan Temuan Audit BPK RI terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 3(1). Pidd,  M.  (2012).  Measuring  the performance  of  public  services: Principles and practice. Cambridge  University  Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780 511791550
Rahmatunnisa,  M.  (2018).  Questioning the  Effectiveness  of  Indonesia‟s
Local Government
Accountability  System.  Jurnal Bina  Praja:  Journal  of  Home Affairs   Governance, 10(1), 135- 145. https://doi.org/10.21787/jbp.10.2
018.135-145 Razi,  Riska  F.,  et  al.  "Pengaruh Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi  Aparatur  Pemerintah Daerah  terhadap  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)   (Studi Empiris pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah." Jurnal Online Mahasiswa Fakultas  Ekonomi  Universitas Riau, vol. 4, no. 1, Feb. 2017, pp. 1268-1281. Sanger, MB. (2008). From measurement  to  management: Breaking  through  the  barriers  to state and local performance Schatteman, A. M., & Charbonneau, E.
(2010).  A  comparative  study  of municipal performance
measurement  systems  in  ontario and  québec,  canada.  International
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(798-808)
Journal of Public Sector Performance  Management,  1(4), 360-375. doi:10.1504/IJPSPM.2010.03322 6 Shah,  A.  (2014).  Responsibility  with accountability:  A  fair  governance framework for performance accountability of local governments.  [Odgovornost  za odgovorno  obnašanje  dužnosti:
Fair  upravljanje  okvirom  za odgovorno  obnašanje  dužnosti lokalnih  vlasti]  Zbornik  Radova Ekonomskog  Fakultet  Au  Rijeci, 32(2),  343-347.  Retrieved  from www.scopus.com Siti-Nabiha,  A.  K.,  &  Jurnali,  T. (2020).  Institutional  work  and implementation  of  a  performance measurement  and  management system  in  a  developing  country.
Journal of Accounting and Organizational  Change,  16(3), 447-467.  doi:10.1108/JAOC-07- 2018-0060 Sofyani, H. (2018). Does performance- based budgeting have a correlation with performance measurement  system?  evidence from local government in indonesia. Foundations of Management,  10(1),  163-176. doi:10.2478/fman-2018-0013
Stříteská, M. K., & Sein, Y. Y. (2021).
Performance driven culture in the public  sector:  The  case  of  nordic countries. Administrative Sciences, 11(1) doi:10.3390/admsci11010004 Stan  Brignall  &  Sven    Modell  (2008).
An  institutional  perspective  on performance  measurement  and management  in  the  „new  public sector.‟
Suharyanto, A. R. Y., Mahullete, Y., &
Meiria, E. (2018). Internal control and accountability  of  local government performance in
Indonesia. KnE Social   Sciences,
538-559.
Torres,  L.,  Pina,  V.,  &  Martí,  C.
(2012).  Using  non-mandatory performance  measures  in  local governments.  Baltic  Journal  of Management, 7(4), 416-428. doi:10.1108/17465261211272166 Telabah, I Wayan Suardana., Hermanto., Handajani, Lilik. (2018). Implementation of Performance Accountability System For Government Institution (SAKIP): Determinants  and  Consequence In Local Government. International Business and Accounting Research Journal Volume 2, Issue 2, July 2018, 87- 102 http://ibarj.com Tullah,  D.  S.,  &  Yadiati,  W.  (2017). Internal control system and government apparatus competence  toward  performance accountability of local government. International Journal of  Economic  Research,  14(17), 559-567. Retrieved from www.scopus.com
Jurnal MODERAT , Volume 8, Nomor 4
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 12 November 2022,Reviewed 23 November 2022,Publish 30 November 2022(798-808)
Wargadinata,  Ella.  (2019).  Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi Publik. Majalah Ilmiah  UNIKOM.  17.  77-90.
10.34010/miu.v17i1.2226.
Widhantisa,  N.,  &  Kadir  (2015). Pengaruh  Kompetensi,  Motivasi Kerja, Dan Kepatuhan   pada Regulasi  Terhadap  Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi   Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat  Daerah  Di  Kabupaten Tanah Laut Wijayanti,  Anita  Wahyu,  Mujibur Rahman  Khairul  Muluk  &  Ratih Nurpratiwi  (2012).  Perencanaan Anggaran  berbasis  Kinerja  di Kabupaten Pasuruan. Jurnal Wacana  Vol.  15,  No.  3  (2012). https://media.neliti.com/media/pu blications/40040-ID- perencanaan-anggaran-berbasis- kinerja-di-kabupaten- pasuruan.pdf Wulaningrum, P. D., Akbar, R., & Sari, M.  R.  (2020).  Isomorphism, human resource capability and its role in performance measurement and  accountability.  Journal  of
Asian  Finance,  Economics  and Business, 7(12), 1099-1110.
doi:10.13106/JAFEB.2020.VOL7 .NO12.1099
Yousueng  Han  (2020)  The  impact  of
accountability  deficit  on  agency performance: performance- accountability regime, Public Management  Review,  22:6,  927- 948, DOI: 10.1080/14719037.2019.1679237 Yusrianti,  H.,  &  Safitri,  R.  H.  (2015). Implementasi Sistem Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD) Di Lingkungan  Pemerintah Kota Palembang. Jurnal manajemen  dan  bisnis  sriwijaya,
13(4), 545-558.
Zhang,  X.,  Tantardini,  M.,  Kim,  Y.,  & de  Lancer  Julnes,  P.  (2021).  Is performance  management  reform living  up  to  its  expectations?  an analysis  of  public  management reform  in  China‟s  guangdong province. Public Performance and Management  Review,  44(1),  81- 107. doi:10.1080/15309576.2020.1806 085 https://www.menpan.go.id/site/be rita-terkini/pemda-berhasil- hemat-anggaran-dengan-sakip