## Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi
Vol. 12, No. 2, Desember 2023, pp. 230 – 249 ISSN 2310-6051 (Print), ISSN 2548-4907 (online) Journal hompage https://ejournal.undip.ac.id/index.php/interaksi
Corresponding Author: Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia, Indonesia Jl. Kaliurang km. 14,5 Sleman, Yogyakarta 55584 Indonesia Email: puji.rianto@uii.ac.id
OPEN ACCESS

## SOUSVEILLANCE DAN BENTUK
BENTUK BARU PENGAWASAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI DIGITAL DI INDONESIA
Puji Rianto puji.rianto@uii.ac.id Universitas Islam Indonesia, Indonesia
Article Info Abstract
Article history: Received Jun 19 th , 2023 Accepted Nov 9 th , 2023 Published Dec 1 st , 2023
Amidst  the  low  levels  of  public  trust  in  public  institutions  in  Indonesia, especially  law  enforcement  agencies,  bottom-up  monitoring  conducted  by Indonesian  netizens  offers  new  hope  for  a  better  democracy.  This  study examines the forms of bottom-up monitoring, also known as sousveillance, in the  context  of  digital  democracy  in  Indonesia  and  evaluates  their effectiveness in correcting legal violations and promoting justice in society. This  study  uses  a  qualitative  method.  Data  was  collected  through documentation  and  interviews.  Documentation  data  is  analyzed chronologically. The results of the study found that forms of supervision from below or sousveillance provide alternatives and hope for digital democracy in Indonesia. The cases analyzed in this study show how sousveillance is able to  correct  abuses  of  power  thereby  encouraging  accountability  of  public officials  and  the  bureaucracy.  Through  the  use  of  smartphones  and  social media, netizens are able to actively participate in supervising public officials. These forms of oversight need to be encouraged in the future to promote a better digital democracy in Indonesia.
Keyword:
Digital Democracy; Sousveillance; Netizen

## PENDAHULUAN
Para  peneliti  mengenai  demokrasi digital di Indonesia umumnya berada dalam dua  kubu.  Kubu  pertama  melihat  secara lebih  optimis  kontribusi  media  digital  bagi demokrasi.  Para  peneliti  dalam  kubu  ini melihat  bahwa  media  digital  positif  bagi demokrasi  karena  mendorong  partisipasi dalam  ruang  publik  baru  di  luar  kontrol negara  (Gazali,  2014;  Hill  &  Sen,  2000;
Nugroho & Syarief, 2012; Saud & Margono, 2021;  Tapsell,  2019).  Sebaliknya,  para peneliti di  kubu kedua lebih pesimis  dalam melihat  kontribusi  media  digital  dalam demokrasi  di  Indonesia.  Hal  itu  terutama disebabkan  oleh  kemampuan  media  digital dalam  menciptakan  ancaman  baru  bagi demokrasi  seperti  menyebarnya hoax dan disinformasi  (Nurhayati  &  Suryadi,  2017; Utami, 2019) serta munculnya kontrol baru
dari  otoritas  politik,  netizen  dan  juga perusahaan  yang  mengancam  demokrasi (Masduki,  2022;  Saputra,  2021;  Sudibyo, 2019).  Ini  mewujud  di  antaranya  dalam bentuk doxing , online trolling , surveillance , dan manipulasi informasi (Masduki, 2022).
Media  baru  adalah  fenomena  yang kompleks,  dan  karenanya  tidak  dapat didekati  dengan  satu  sudut  pandang. Kerangka  kerja  yang  digunakan  untuk menganalisis  kontribusi  teknologi  juga penting karena menentukan hasilnya (Kneuer,  2016).  Ini  juga  mencakup  usaha untuk  menjawab  pertanyaan:  apakah  media baru menciptakan bentuk-bentuk pengawasan  baru,  baik  pengawasan  yang dilakukan  dari  atas  (pemegang  kekuasaan) atau dari bawah (masyarakat yang seharusnya diawasi)?
Pada  satu  sisi,  media  baru  memang menciptakan bentuk-bentuk baru pengawasan sebagaimana ditunjukkan Masduki  (2022),  Sudibyo  (2019)  dan Barassi (2020) . Model pengawasan baru itu dikerjakan oleh perusahaan atau pemerintah dalam  bentuk,  misalnya, data surveillance (Sudibyo, 2019). Namun, media digital juga menciptakan  ruang  bagi public  sphere (Thumim & Chouliaraki, 2010) dan counter- surveillance atau  sering  disebut  sebagai sousveillance (Ataman  &  Çoban,  2018; Ceccato, 2019).
Public  sphere digital  merujuk  pada “ruang virtual” yang disediakan oleh media digital  yang  berada  di  antara  negara  dan pasar  (Fraser,  1990;  Habermas,  2007; Stevenson, 1994). Dalam public sphere itu, netizen  dapat  berdebat  secara  rasional mengenai masalah-masalah publik, sekaligus mendorong gerakan sosial (McGuigan,  2005).  Sementara  itu,  sifat partisipatif media digital juga memungkinkannya untuk menyediakan ruang bagi hadirnya suatu bentuk pengawasan  dari  bawah  ( sousveillance ). Sousveillance adalah konsep yang digunakan oleh Steve Mann untuk menggambarkan keadaan masyarakat teknologi  modern  ketika  seseorang  dapat mengambil  foto  atau  video  dari  seseorang atau  peristiwa  apapun  untuk  disebarkan  ke seluruh dunia (Ganascia, 2010).
Steve  Mann  (2017)  mengemukakan bahwa sousveillance berbeda dengan surveillance . Jika yang kedua lebih menekankan pada sifat pengawasan dari atas ( oversight ) oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan  (perusahaan  dan  pemegang otoritas politik), maka yang kedua sebaliknya. Sousveillance dilakukan  dari bawah  ( undersight ),  dan  dilakukan  oleh orang-orang  yang  seharusnya  diawasi terhadap orang-orang yang mengawasi. Jika surveillance berhubungan  dengan big  data (Mann, 2017) sehingga pelakunya seringkali
adalah  negara  atau  perusahaan-perusahaan besar,  sedangkan sousveillance dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya diawasi.
Di era demokrasi digital, pengawasan dari bawah ini memegang peran peran  dalam  mendorong  akuntabilitas pemegang  kuasa,  baik  kekuasaan  politik (pemerintah) maupun perusahaan. Ini karena demokrasi digital atau e-democracy (Dahlberg, 2011; Kneuer, 2016) mempunyai elemen  penting,  yakni e-monitoring . E- monitoring terjadi ketika warga negara tidak hanya  memperoleh  pengetahuan  lebih  baik atas  perkembangan  yang  tidak  diiinginkan, tetapi juga mempunyai suara yang lebih kuat untuk mengungkapkan kekhawatiran (Kneuer, 2016).
Demokrasi  digital  adalah  sarana untuk memperluas partisipasi warga negara (Schlosberg  &  Dryzek,  2002).  Berg  & Hofmann  (2021)  mengemukakan  bahwa teknologi digital telah mengubah demokrasi dalam empat domain, yakni peran pemerintah dan warga negara, ruang publik, hubungan antara dominasi dan representasi, dan isu-isu dominasi dan hak. Pada domain pertama, demokrasi digital telah mendorong suatu  pemerintahan  dan  demokrasi  yang lebih  terbuka  sehingga  kebijakan  menjadi lebih responsif dan transparan. Transparansi akan mendorong akuntabilitas.
Ruang  publik  juga  mengalami transformasi. Ruang publik digital tidak lagi
sekadar  memuat  perdebatan  rasional  di antara  warga  negara  mengenai  masalah- masalah publik, tetapi juga mendiversifikasi fungsi pengawas  (Berg & Hofmann, 2021). Fungsi  pengawasan  ( watchdog  function ) kini  dilaksanakan  oleh  anggota-anggota masyarakat  dan  kelompok  yang  beragam seperti  aktivis  teknologi  sipil,  media  akar rumput dan juga “ influencer ”.
Penelitian  ini  memfokuskan  pada diversifikasi aktor pengawas tersebut dengan  menekankan  pada  aktivitas  netizen untuk  melakukan  pengawasan  terhadap pemegang  kuasa.  Di  Indonesia,  ini  dapat disaksikan dalam kasus-kasus seperti selebgram  Rachel  Vennya,  kekerasan  yang dilakukan  aparat  baik  aparatur  sipil  negara (ASN),  TNI/Polri,  elit  politik  ataupun pejabat  pemerintahan  lainnya.  Rachel Vennya menjadi bagian penting sousveillance karena melibatkan penyalahgunaan  kekuasaan.  Dalam  banyak kasus, pengawasan netizen ini efektif dalam mengoreksi  penyalahgunaan  ( abuse  of power ) yang dilakukan oleh aparat ataupun anggota  dan  kelompok  masyarakat  yang memiliki kuasa.
Bentuk-bentuk pengawasan dari bawah  ini  menjadi  harapan  baru  bagi demokrasi  di  Indonesia  di  tengah  indeks kemerdekaan pers yang terus menurun. Jika praktik-praktik  ini  terus  berlangsung  dan memberikan dampak signifikan bagi
demokrasi  dan  transparansi,  maka  tidak menutup  kemungkinan  bahwa  demokrasi digital  yang  didorong  dari  bawah  ini  akan menggeser  peran  tradisional  media  massa sebagai  “ watchdog ”  sistem  demokrasi.
Media  massa  telah  lama  mengalami kapitalisasi  dan  membangun  aliansi  politik sehingga menciptakan bias liputan sehingga menghalangi  perannya  sebagai wacthdog dalam demokrasi (Heychael & Dhona, 2014; Rianto  et  al.,  2014;  Siregar  et  al.,  2014; Souisa, 2020).
Di Indonesia, beberapa peneliti telah memberikan perhatian terhadap arti penting aktivitas  demokrasi  berbasis  media  digital. Ross  Tapsell    (2019),  Lim  (2017)  dan Nugroho & Syarief (2012) telah menganalisis aktivisme digital dalam konteks demokrasi di Indonesia. Tapsell dan Lim  fokus  pada  aktivisme  digital  dalam mendorong perubahan dan melawan kekuatan  yang  besar,  sedangkan  Nugroho dan  Syarief  menganalisis  bentuk-bentuk pengorganisasian berbasis media baru yang mempengaruhi proses politik. Fiona Suwana (2020)  dan  Saud  &  Margono  (2021) mengkaji  motif-motif  dan  partisipasi  anak muda  dalam digital  activisme .  Masduki
(2021)  memfokuskan  pada  bentuk  kontrol baru dalam politik digital di Indonesia.
Jauh  sebelumnya,  Hill  dan  Sen (2000) mengkaji internet di Indonesia dalam turut  serta  mendorong  kejatuhan  Rezim
Soeharto. Meskipun penetrasi internet belum signifikan  pada  waktu  itu,  tapi  mempunyai andil yang sangat penting dalam mendorong kejatuhan  rezim.  Media  internet  banyak memberikan  informasi  alternatif  di  luar media arus utama ( mainstream ).
Di  antara  penelitian  tersebut,  belum ada  yang  memberikan  perhatian  pada bentuk-bentuk  pengawasan  dari  bawah ( sousveillance ). Padahal, tema penelitian ini telah  banyak  dikerjakan  di  negara-negara lain  (Ataman  &  Çoban,  2018;  Ceccato, 2019; Inoue, 2020; John W, 2015; Mohler et al.,  2022;  Mortensen,  2014;  Stahl  & Kaempf,  2019;  Zuev  &  Bratchford,  2020). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep sousveillance untuk  menjelaskan fenomena  “pengawasan”dari  bawah  yang dilakukan netizen. Fokus perhatiannya pada spontanitas  netizen  dalam  mengunggah gambar, video, dan liputan singkat di media sosial.  Sifat  unggahan  yang  lebih  bercorak “realis”  dan  “objektif”  ini  memberikan ruang  kekuasaan  yang  jauh  lebih  besar dalam mengoreksi tindakan-tindakan melawan  hukum  oleh  aparatur  negara ataupun public figure .

## KAJIAN PUSTAKA

## Metodologi
Penelitian  ini  fokus  pada  bentuk- bentuk  pengawasan  dari  bawah  yang dilakukan  netizen  atau  sering  disebut
sebagai sousveillance . Penelitian ini menggunakan  strategi  netnografi.  Dengan mengadopsi  strategi  netnografi  (Kozinets, 2015;  Kozinets  et  al.,  2014),  penelitian  ini dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama, peneliti  mengumpulkan  data  dokumen  dari sumber-sumber  daring  seperti  berita  daring dan  media  sosial  ( Facebook , Twitter , TikTok , dan juga Instagram ). Data dikumpulkan  dalam  rentang  2021-2022 dengan  memfokuskan  pada  kasus-kasus pengawasan  dari  bawah  ( sousveillance ). Data  yang  dikumpulkan  dalam  bentuk tulisan,  gambar,  status,  dan  data  lain  yang relevan. Untuk mengumpulkan data, beberapa kata kunci digunakan seperti viral, Rachel  Vennya,  aparat*viral,  kekerasan aparat*viral, dan pungli. Selama 2021-2022, ditemukan  sepuluh  kasus  yang  layak dianalisis.  Dari  kesepuluh  kasus  tersebut, tiga kasus dianalisis dalam penelitian ini.
Setelah ditemukan kasus-kasus yang relevan,  penggalian  data  dilakukan  secara lebih mendalam untuk mengetahui kronologi kasusnya dengan menjawab kapan hal  itu  terjadi  dan  viral,  siapa  saja  yang terlibat,  dan  bagaimana  akhir  dari  kasus? Setiap  kasus  yang  ditemukan,  data  dilacak berdasarkan  kronologinya.  Kronologi  ini dibagi  ke  dalam  tiga  bagian,  yakni  awal mula  kasus,  proses  penanganan  kasus,  dan akhir kasus.
Tahap  kedua  menyortir  data  yang telah  dikumpulkan  berdasarkan  kategori. Penentuan  kategori  didasarkan  pada  pelaku pelanggaran  dan  kelengkapan  kasus.  Suatu kasus  dikatakan  lengkap  jika  informasinya menjawab  ketiga  kronologi  yang  telah ditetapkan sebelumnya.
Tahap  ketiga,  menganalisis  kasus. Dasar  pilihan  kasus  yang  dianalisis  adalah kelengkapan  informasi  atas  kasus.  Ini dilakukan  untuk  memudahkan  peneliti dalam menganalisis kasus. Dengan menganalisis  kasus  yang  lengkap,  peneliti dapat  menganalisis  kronologi,  aktor,  dan hasil-hasil  pengawasan  dari  bawah  dalam mendorong  transparansi  dan  akuntabilitas demokrasi.

## Kajian Konseptual
Sousveillance merujuk  pada  orang- orang  yang  menggunakan  teknologi  digital seperti  telepon  seluler  dan  piranti-piranti komputing  yang  dapat  dikenakan  ke  tubuh untuk  menyurvei  polisi  dan  pihak-pihak berwenang  lainnya  (Mortensen,  2014). Sousveillance dianggap melemahkan model- model  panoptikon  tradisional  (Barker  & Jane, 2021). Suatu model pengawasan yang dilakukan  oleh  para  pemegang  otoritas  dan perusahaan-perusahaan  seperti  CCTV  di supermarket,  jalan  raya  ataupun  mall. Sousveillance justru  melawan  panoptikon semacam  itu,  dan  memunculkan  apa  yang
disebut  Ganastacia  sebagai catopticon (Ganascia, 2010).
Teknologi media baru telah memberikan  alternatif  bagi  warga  negara untuk  melakukan  pengawasan  terhadap kekuasaan. Pengawasan seperti ini dimungkinkan karena sifat partisipatif media baru  berbasis  internet.  Setiap  orang  dapat mengambil  gambar  dan  merekam  suara orang  lain  dan  kemudian  menyebarkannya secara  bebas  di  Internet  (Ganascia,  2010). Ini  berbeda  dengan  era  media  massa. Penyebaran  informasi  yang  luas  melalui buku, surat kabar, radio, TV, film atau foto adalah hak istimewa dari institusi yang kuat, seperti  negara  atau  perusahaan  kaya (Ganascia,  2010).    Jika  era  media  massa diatur  pengawasan  dari  atas  ( surveillance ), maka  keadaan  baru  oleh  pengawasan ( sousveillance )  dari  bawah  bahkan  ketika pengawasan  dari  atas  ( surveillance )  masih ada.  Dalam  konteks  ini,  Ganascia  (2010) menyimpulkan, “ sousveillance now plays a dominant  role  in  modern  societies,  which influences  the  traditional  political  forms ”.
Dalam  pandangan  Ganascia,  pengawasan dari  bawah  ( sousveillance )  akan  membantu mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan dan melakukan  pemeriksaan  terhadap  barang- barang publik.

## TEMUAN DAN DISKUSI
Data Penggunaan Smartphone di Indonesia
Munculnya sousveillance yang dilakukan  oleh  warga  negara  tidak  dapat dilepaskan  dari  kehadiran smartphone . Melalui smartphone , netizen dapat membuat laporan  atas  pelanggaran  kekuasaan  yang mungkin  terjadi.  Seringkali,  laporan  itu bersifat live sehingga faktual dengan tingkat kecepatan  melebihi  media  konvensional. Kemudian,  sifat  jaringan  media  sosial (Lister  et  al.,  2009;  Nasrullah,  2017;  Van Dijck,  2012,  2013a)  memungkinkannya untuk terhubung satu dengan lainnya untuk menciptakan pesan viral.
Penggunaan smartphone telah dimulai sejak 2011 ketika Android dan iOS mengeluarkan teknologi terbaru yang kemudian  dikenal  sebagai  telepon  pintar ( smartphone) (Adisty,  2022).  Sejak  itu, smartphone mempunyai  peran  yang  sangat penting  dalam  komunikasi  manusia  karena menggabungkan  beragam  aplikasi  dalam satu  perangkat.  Melalui  telepon  pintar, seorang  pengguna  tidak  hanya  dapat memanfaatkan  fungsi  dasarnya,  yakni menyelenggarakan  telepon  dengan  orang lain yang secara geografis berjauhan, tetapi juga  menyelenggarakan  aktivitas  bermedia lainnya,  seperti  menonton  film,  membuka layanan  media  sosial,  dan  lain  sebagainya. Aktivitas  tersebut  dapat  dilakukan  karena
smartphone sebagai perangkat telepon pintar dilengkapi  dengan  beragam  fitur  seperti akses  ke  internet  (yang  nantinya  membuka ke  akses-akses  sumber-sumber  informasi dan  hiburan  lainnya  yang  berlimpah), kemampuan mengunduh aplikasi, dan sering kali  dilengkapi  dengan  keberadaan  kamera yang  canggih.  Pendeknya, smartphone merupakan  perangkat  yang  mempunyai kemampuan  layaknya  komputer  (Riyanto, 2021).
Di  Indonesia,  penggunaan  telepon pintar  telah  berkembang  dengan  pesat. Kehadiran telepon pintar seperti BlackBerry, IPhone  dan  gawai  berbasis  android  di Indonesia berkembang seiring perkembangan  layanan  3G  komersial  pada awal  2000an.  Pada  2014,  teknologi  4  LTE telah semakin berkembang sehingga memungkinkan  video  call.  Internet  mulai berkembang  di  tengah  layanan  3G  yang mulai terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Mobile  internet pun  mulai  berkembang  di Indonesia. Perkembangan ini seiring dengan perkembangan layanan gim mobile populer , termasuk  HD  TV, Video  Conference ,  3D TV,  dan  fitur  lainnya  yang  bisa  diakses  di smartphone dengan  internet  super  cepat (Yoshio,  2022).  Pada  2021,  layanan  5G mulai  berkembang  di  Indonesia.  Teknologi ini sebagaimana dicatat  Yoshio (2022) akan memberikan  layanan  pertukaran  data  yang lebih  cepat  dengan  kapasitas  yang  lebih
besar dan latensi yang lebih rendah sehingga jeda pengiriman data semakin singkat.
Berdasarkan laporan dari perusahaan riset Data  Reportal, pada  Januari  2022, jumlah perangkat seluler yang terkoneksi di Indonesia  mencapai  270,1  juta.  Jumlah tersebut  meningkat  13  juta  atau  3,6  persen dari periode yang sama di tahun sebelumnya (Adisty,  2022).  Dengan  jumlah  tersebut, jumlah  telepon  pintar  di  Indonesia  hampir melebihi  jumlah  penduduk  Indonesia.  Pada Januari  2022,  jumlah  total  penduduk Indonesia  dilaporkan  277.7  juta  orang. Penduduk  laki-laki  (50.3%)  lebih  banyak dibandingkan  dengan  perempuan  (49.7%). Penduduk yang hidup di daerah kota ( urban area )  juga  lebih  banyak  dibandingkan dengan  yang  hidup  di  wilayah  perdesaan ( rural area ).
Besarnya pengguna smartphone juga berbanding  lurus  dengan  metode  yang digunakan untuk mengakses internet. Survei APJII yang diselenggarakan selama Januari- Februari 2022 menunjukkan bahwa metode akses internet dengan menggunakan telepon pintar  merupakan  yang  paling  besar (77.64%).  Selebihnya,  menggunakan  wifi baik yang dipasang di tempat-tempat publik maupun  di  rumah.  Alasan  paling  banyak yang  dikemukakan  oleh  pengguna  dalam survei APJII adalah untuk mengakses media sosial termasuk Facebook, Telegram, WhatsApp, Line, Twitter (98.02%),
berita/informasi (92.21%), mengakses layanan publik (84.90%), dan sebagainya.
Indonesia  juga  masuk  ke  dalam kategori negara di dunia yang masyarakatnya  paling  lama  menghabiskan waktu  di smartphone. Sepanjang  2021, orang Indonesia rata-rata menghabiskan 5,4 jam  per  hari  di  depan  layar smartphone . Angka  ini  naik  cukup  tajam  dibanding  dua tahun  sebelumnya.  Pada  2019,  3,9  jam  per hari dihabiskan masyarakat Indonesia dalam penggunaan smartphone, sedangkan di 2020,  rata-rata  5  jam  sehari.  Dalam  riset tersebut,  Indonesia,  Brasil,  dan  Korea Selatan  menjadi  tiga  negara  yang  rata-rata masyarakatnya  menghabiskan  waktu  5  jam sehari dalam penggunaan smartphone (Dewi, 2022).
Selain  jumlah  pengguna  telepon pintar  yang  besar,  netizen  Indonesia  juga menjadi  salah  satu  yang  paling  aktif  di dunia.  Pada  2013,  dalam  sebuah  pidato kebudayaan,  Karlina  Supeli,  filsuf  dan astronom  perempuan  pertama  Indonesia, mengemukakan  bahwa  Jakarta  adalah  kota dengan ciap-ciap tertinggi  di  dunia.  Setiap detiknya,  terdapat  15  twit  (Supeli,  2013). Wartawan  CNN,  Sara  Sidner,  bahkan mengemukakan  jika  orang-orang  Indonesia sangat  tergila-gila  dengan  jejaring online . Mereka  men-cuit,  mengirim  pesan,  dan mengetik  tidak  hanya  untuk  bersenang-
senang,  tetapi  juga  untuk  melakukan perubahan (Lim, 2017).
Smartphone  dan  Praktik  Pengawasan dari Bawah: Beberapa Kasus
Dalam  rentang  2020-2022,  ada banyak  kasus  yang  dapat  dikategorikan sebagai sousveillance dan berhasil mendorong  akuntabilitas  publik.  Merujuk Steve Mann (2017), pelaku pengawasan dari bawah atau sousveillance adalah masyarakat atau  individu  anggota  masyarakat.  Dalam konteks  masyarakat offline ,  mereka  disebut sebagai  warga  negara,  sedangkan  dalam tipologi  masyarakat online disebut  sebagai citizen atau  warga  net.  Pengawasan  terjadi ketika,  melalui  teknologi  telepon  pintar ( smartphone ), mereka mengambil  foto atau video untuk disebarkan ke seluruh masyarakat  di  dunia.  Selanjutnya,  ketika foto  atau  gambar  yang  mereka  unggah  ini berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan  atau  pelanggaran  hukum  dan kemudian viral maka sousveillance bekerja. Namun,  bentuk  pengawasan  semacam  itu tidak  hanya  dalam  bentuk  foto  atau  video, tetapi bisa juga dalam bentuk teks atau twit (sekarang X).
Tidak  semua  bentuk  pengawasan masyarakat itu berhasil. Beberapa pengawasan  mengalami  kegagalan  karena bebera  sebab.  Meskipun  gagal,  tindakan sousveillance tersebut  tetap  penting  karena
menciptakan “ fakta tandingan ”. Ini terutama jika  berkaitan  dengan  kekuasaan  yang didukung  oligarki  media  (Tapsell,  2019). Oligarki  menciptakan  bias  pemberitaan (Heychael  &  Dhona,  2014;  Rianto  et  al., 2014;  Souisa,  2020),  yang  berakibat  pada menurunnya kualitas demokrasi. Di sisi lain, media mainstream di  daerah,  sangat bergantung pada sumber pendanaan pemerintah daerah sehingga liputan informatif dan tidak kritis (Lestaluhu, 2015). Oleh  karena  itu, sousveillance yang ditopang keberadaan smartphone dan media sosial  memberikan  harapan  baru  bagi demokrasi digital di Indonesia. Pengawasan dari  bawah  telah  mendorong  akuntabilitas dan  transparansi  pemegang  kekuasaan karena  pengawasan  tersebut  mengoreksi penyalahagunaan  kekuasaan  yang  masih sering terjadi.
Kasus  Kaburnya  Rachel  Vennya  dari Karantina di Wisma Atlet
Dari banyak kasus yang dikumpulkan dalam penelitian, kasus Rachel Vennya  tampaknya  yang  paling  intens mendapatkan  perhatian  publik  dan  warga net.  Kasus  ini  diawali  oleh  Twit  (sekarang platform X) seseorang yang mengaku admin yang bertugas memasukan data orang-orang yang  melakukan  karantina  di  Wisma  Atlet. Dalam Twit-nya, Ia menuliskan kekesalannya karena Rachel Vennya dengan
mudah  kabur  dari  karantina,  dan  hanya melaksanakan karantina 3 hari dari seharusnya delapan hari.
Twit tersebut segera menarik perhatian netizen Indonesia  yang  dikenal aktif. Netizen melacak  keberadaan  Rachel Vennya  setelah  kabur  dari  Wisma  Atlet melalui unggahan di Instagram -nya. Netizen mampu  melacak  kapan  Rachel  Vennya kembali  ke  Indonesia,  dan  kapan  aktivitas selanjutnya  sepulangnya  dari  New  York. Netizen menemukan Rachel Vennya berada di  Bali  merayakan  ulang  tahun  anaknya ketika  seharusnya  masih  di  Wisma  Atlet untuk karantina.
Karena  melibatkan  artis Instagram , kasus  Rachel  Vennya  mempunyai  nilai berita tinggi. Ini mendorong media mainstream secara  aktif  memberitakan kasus tersebut, seperti kompas.com, tempo.co, detik.com, cnnindonesinesia.com, televisi, koran dan sebagainya. Oleh karena itu, menjadi tidak mengherankan jika kasus ini  mengundang  perhatian  banyak  pihak, bukan  saja netizen ,  tetapi  juga  para  pejabat publik, para ahli, dan artis. Kasus kaburnya Rachel  Vennya  dari  Wisma  Atlet  juga menyeret  banyak  pihak,  seperti  pengelola Wisma  Atlet,  aparat  keamanan,  Satgas Covid  19,  dan  Kementerian  Kesehatan. Dalam  persidangan,  terungkap  pula  bahwa kaburnya  Rachel  Vennya  juga  melibatkan penyuapan terhadap petugas bandara.  CNN
mengabarkan  bahwa  Rachel  Vennya  harus mengeluarkan  uang  Rp.  40    juta  untuk menyuap petugas bandara.
Komentar-komentar umum atas kaburnya  Rachel  Vennya  menyebutkan pentingnya  ditegakkannya  peraturan  untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Komentar  umum  lainnya  bahwa  kaburnya Rachel  Vennya  dari  Wisma  Atlet  sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan membahayakan  keselamatan  orang  lain. Dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya, Profesor  Zubairi,  Ketua  Satgas  Covid  19 Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI),  menuliskan, “Hal  itu  menempatkan  risiko  bagi masyarakat.  Apalagi  jika  Anda  datang  dari negara berisiko super tinggi. Jangan merasa punya privilese”.
Akhir kasus ini tidak begitu menggembirakan bagi netizen dan masyarakat  Indonesia.  Hakim  menyatakan Rachel  Vennya  beserta  kekasih  dan asistennya  bersalah  telah  kabur  dari karantina.  Mereka  dijatuhi  vonis  masing- masing  4  bulan  penjara  (Fadhil,  2021). Namun,  ketentuan  hukuman  tersebut  tidak perlu  dijalani  kecuali  ketiganya  melakukan tindakan  pidana  sebelum  waktu  percobaan selama  8  bulan  berakhir.  Selain  itu, ketiganya juga diwajibkan untuk membayar denda masing-masing Rp 50 juta subsider 1 bulan  kurungan.  Keputusan  ini  tidak
melegakan sebagian masyarakat dan netizen karena dirasa tidak adil.
Media mainstream seperti detik.com menuliskan  bahwa  keputusan  tersebut adalah  sebuah  ironi.  Rachel  Vennya  bukan saja  telah  kabur  dari  kewajiban  karantina, tetapi  juga  terlibat  kasus  penyuapan  yang telah diakuinya. Namun, hakim memberikan pertimbangan  bahwa  selama  pemeriksaan Rachel  Vennya  telah  berlaku  sopan,  tidak berbelit-belit selama pemeriksaan di persidangan,  dan  hasil  tes  negatif.  Dengan pertimbangan itu, Rachel Vennya dan kedua temannya  berhak  mendapatkan  keringanan hukuman. Netizen tidak  puas  dengan keputusan  tersebut.  Beberapa  komentar, misalnya,  menyatakan  bahwa  orang-orang yang bersalah di pengadilan biasa bertindak sopan. Dalam beberapa kasus, orang bahkan menunjukkan keshalehannya. Namun, pertimbangan-pertimbangan  semacam  ini telah lama digunakan hakim dalam memutuskan perkara.
Meskipun keputusan pengadilan tidak  memuaskan netizen Indonesia,  tetapi pengawasan dari bawah yang dilakukan oleh masyarakat  melalui  unggahan  di Twitter telah menjadi kontrol penting bagi pelanggaran  hukum  dan  penyalahgunaan kekuasaan. Seandainya, tidak ada unggahan yang  menginformasikan  bahwa  Rachel Vennya tidak menjalani karantina, selebgram ini mungkin tidak perlu
bertanggung  jawab  atas  kesalahannya. Namun,  mencuatnya  kasus  tersebut  bukan saja memaksannya untuk berhadapan dengan  hukum,  tetapi  juga  kehilangan followers -nya  yang  telah  mencapai  lebih  6 juta orang. Bagi serang selebgram, kehilangan semacam ini mungkin jauh lebih menyakitkan dibandingkan kehilangan uang beberapa puluh juta atau dihukum beberapa bulan.

## Kasus-Kasus Aparat Berujung Sanksi
Selain  kasus  Rachel  Vennya,  ada kasus-kasus  mikro  yang  berhasil  dalam melakukan pengawasan dari bawah. Kasus- kasus  ini  biasanya  melibatkan  aparat  atau alat  negara  seperti  pegawai  pemerintahan (birokrat),  aparat  penegak  hukum  terutama kepolisian,  dan  juga  anggota  Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Kasus pertama melibatkan kekerasan dalam  bentuk  pemukulan  yang  dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap perempuan  di  Kabupaten  Sinjai,  Sulawesi Selatan.  Dalam  kasus  ASN  ini,  gambar pelakunya  bahkan  beredar  di  media  sosial. Bupati  Sinjai  memberikan  perhatian  atas peristiwa pemukulan tersebut, dan meminta agar dilakukan pemeriksaan. Pegawai inipun menjadi  tersangka  dan  terancam  hukuman tiga tahun penjara.
Kasus  lainnya  berhubungan  dengan pungli yang dilakukan aparat kepolisian. Di
Indonesia,  fenomena  semacam  ini  telah berlangsung lama. Namun, kehadiran telepon  pintar  yang  terhubung  dengan internet  telah  memungkinkan  masyarakat mem-viral-kan  hal  tersebut.  Ketika  video viral  maka  instansi  yang  bersangkutan segera memberikan perhatian. Uraian berikut  akan  memaparkan  dua  kasus kekerasan  yang  dilakukan  oleh  aparat  TNI dan viral di media sosial.
Salah  satu  kasus  yang  menarik perhatian  publik  adalah  beredarnya  video pengendara  mobil  berpelat  dinas  yang hendak menyalip mobil pribadi melalui bahu jalan  di  sebelah  kanan.  Namun,  pengemudi mobil  pribadi  tersebut  tidak  memberikan jalur  untuk  menyalip.  Mobil  berpelat  dinas itupun  berpindah  jalur  dan  mencoba menyalip  melalui  sebelah  kiri,  membuka kaca,  dan  menodongkan  pistol  ke  arah pengendara. Netizen merekam kasus tersebut.  Akun  indonesiadailynet  lantas mengunggahnya. Aktor penodongan ternyata adalah prajurit TNI yang bertugas di Kementerian Pertahanan. Layaknya “koboi” dalam  adegan  film,  video  tersebut  segera viral dan menjadi trending topik. Media arus utama  tidak  ketinggalan  mengulas  hal tersebut. Kumparan.com melakukan wawancara terhadap sosiolog dari Universitas  Gadjah  Mada  (UGM),  Arie Sujito.  Dalam  wawancara  itu,  Arie  Sujito (kumparanNews,  2022)  mengemukakan
bahwa
negara harus melakukan pendisiplinisasi  lembaga. Hal  ini agar aksi- aksi  koboi  oleh  oknum  lembaga  ataupun aparat tidak terjadi lagi.
Dahnil  Anzar,  perwakilan  dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan), meminta  maaf  atas  peristiwa  penodongan pistol  di  Jalan  Tol  Jagorawi  dengan  pelaku diduga perwira TNI berinisial RS. Kemenhan  memastikan  bahwa  pengemudi itu  telah  diproses  sesuai  hukum  (Mabruroh &  Firmansyah,  2022).  Puspom  TNI  telah menahan  pelaku  penodongan  tersebut selama  20  hari.  Ia  ditahan  sejak  21 September 2022 dalam rangka pemeriksaan di Puspom TNI.
Video  kekerasan  lainnya  adalah pemukulan  yang  dilakukan  oleh  anggota TNI  terhadap  penjaga  keamanan  gudang Shopee, di daerah Gianyar, Bali (CNNIndonesia,  2022).  Kepala  Penerangan Kodam  (Kapendam)  IX/Udayana,  Kolonel Kav Antonius Totok, menjelaskan kebenaran  peristiwa  pemukulan  tersebut. Pemukulan  terjadi  karena  berselisih  paham di  antara  keduanya.  Anggota  TNI  tersebut merasa dirugikan dan meminta penggantian barang.  Sebaliknya,  petugas  keamanan menyatakan bahwa penggantian tidak dapat dilakukan  di  gudang,  tetapi  di  bagian  lain. Namun,  anggota  TNI  bersikeras  sehingga terjadi  pemukulan.  Kasus  penganiayaan tersebut  sempat  dilaporkan  oleh  korban  ke
Polres Gianyar. Namun, keduanya dimediasikan  dan  sepakat  untuk  damai. Laporan  pun  dicabut.  Meskipun  demikian, Puspom  tetap  memproses  anggota  TNI berinisial NS tersebut secara hukum militer (Ginta, 2022).
Meletakkan
Sousveillance dalam
Demokrasi Digital di Indonesia
Kneuer (2016) mengemukakan bahwa  studi-studi  mengenai  demokrasi digital  mengikuti  pendekatan  normatif  atau preskriptif. Dalam pendekatan ini, kontribusi  media  digital  dalam  demokrasi dilihat  berdasarkan  kontribusi  positif  atau negatifnya bagi peningkatan kualitas demokrasi  digital.  Di  sisi  lain,  pendekatan tekno-realistik  melihat  sebaliknya.  Premis pendekatan ini menyatakan bahwa teknologi bukanlah  kekuatan  netral.  Oleh  karena  itu, kontribusi  positif  teknologi  bagi  demokrasi harus  dilihat  berdasarkan  konteksnya. Pendekatan  ini  membawa  pada  pandangan bahwa kontribusi teknologi terhadap demokrasi  bersifat  ambivalen.  Teknologi dapat  memperbaiki,  tetapi  juga  dapat memperburuk kualitas demokrasi.
Di Indonesia, kajian-kajian mengenai digital activism tampaknya mendukung  tesis  kedua  ini.  Teknologi digital  dapat  meningkatkan  kualitas,  tetapi juga  memperburuk  demokrasi.  Selain  itu, digital activism tidak selalu berhasil. Hal itu
disebabkan oleh beragam faktor. Studi Lim (2017) menyimpulkan jika aktivisme digital akan  mendorong  perubahan  politik  jika narasi, ikon, dan elemen simbolik memenuhi unsur  konsumsi  budaya  populer.  Ini  berarti bahwa keberhasilan aktivisme digital ditentukan  oleh  struktur  budaya  populer. Penelitian  Tapsell  (2019)  menyimpulkan pentingnya digital activism dalam melawan oligarki.  Penelitian  Nugroho  dan  Syarif (2012)  menunjukkan  kontribusi  aktivisme digital  dalam  proses  politik.  Sebaliknya, penelitian  Masduki  (2021)  menunjukkan menguatnya aktor-aktor di luar negara dalam menekan  jurnalisme  kritis  melalui doxing dan buzzer untuk meng- counter narasi kritis jurnalisme.  Ini  berakibat  pada  delegitimasi media  dan  mengaburkan  kebenaran  yang disampaikan jurnalis.
Internet  juga  telah  memunculkan suatu  bentuk  kontrol  melalui  apa  yang disebut  sebagai  “ cyber  police ”  (Saputra, 2021), cybertroops (Masduki, 2022) ataupun breidel  internet  seperti  diatur  dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5/2020.
Tanpa menegasikan masalah- masalah  demokrasi  yang  telah  disebutkan beberapa  sarjana  di  atas,  penelitian  ini meletakkan masalah demokrasi di Indonesia terutama dalam konteks partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Kadir et al., 2021).  Partisipasi  bermasalah  terutama
karena  banyak  kebijakan  publik  penting tidak  melibatkan  masyarakat.  Masyarakat sipil mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif dalam demokrasi sehingga justru menyumbangkan kemunduran  demokrasi  (Salim,  2020).  Di sisi  lain,  kuatnya  dominasi  oligarki  dalam proses  politik  di  Indonesia  membuat partisipasi  politik  masyarakat  terlampau kecil  untuk  mempengaruhi  arah  kebijakan publik  dan  regulasi  (Winters,  2014). Undang-undang Cipta Kerja menjadi contoh paling menarik mengenai hal ini. Meskipun penolakan terus disuarakan oleh masyarakat sipil terhadap draf undang-undang ini, tetapi Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  tetap mengesahkannya  menjadi  undang-undang. Kasus  yang  sama  terjadi  pada  KUHP. Masyarakat sipil juga melakukan penolakan atas  rancangan  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP),  tetapi  DPR  tetap mengesahkannya  menjadi  undang-undang. Ini  menunjukkan  bahwa  partisipasi  publik dalam  merumuskan  regulasi  dan  kebijakan sangat rendah.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi  masalah  lainnya  dalam  demokrasi di Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di  Indonesia  masih  sangat  rendah.  Pada 2022, International Transparancy mempublikasikan  IPK  Indonesia  adalah  34 poin dari skala 0-100. Semakin rendah poin suatu  negara,  persepsi  korupsinya  berarti
semakin  buruk.  Dengan  poin  34,  IPK Indonesia  masih  di  bawah  rata-rata  IPK global  sebesar  43  poin.  Indonesia  berada pada peringkat 110 dunia untuk IPK.
Berdasarkan  beberapa  masalah  di atas,  kasus-kasus  yang  dianalisis  dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran media sosial berkontribusi positif bagi  demokrasi  digital  Indonesia,  terutama dalam  melakukan  pengawasan  terhadap kekuasaan.  Sifat  partisipatif,  interkoneksi dan  jaringan  media  baru  memungkinkan citizen lebih  aktif  melakukan  pengawasan dari  bawah  ( sousveillance ).  Dalam  media baru, budaya partisipasi telah bertransformasi menjadi budaya konektivitas  (Van  Dijck,  2013b)  sehingga memungkinkan  partisipasi  menjadi  lebih efektif karena mendorong gerakan sosial di internet ( virtual social movement ).
Jika demokrasi dilihat sebagai suara rakyat  dalam  pengertian  suara  terbanyak, maka  konektivitas  sebagai  sesuatu  yang dapat diukur secara kuantitas dan menentukan  popularitas  seseorang  dalam media sosial seperti Facebook , Instagram , X ( Twitter ) dan media sosial lainnya haruslah dilihat  secara  lebih  positif.    “Viralitas” menentukan  efektivitas  tekanan  terhadap sistem  dan  pemegang  kekuasaan,  dan  ini ditentukan  oleh  jumlah  yang  direfleksikan ke dalam berapa kali suatu pesan dibagikan atau di- retwit .
Sousveillance yang  dilakukan  oleh masyarakat  atau  netizen  juga  menunjukkan arah  pergeseran  pengawasan  di  era  media lama  ( old  media ).  Dalam  demokrasi, pengawasan  diletakkan  pada  lembaga legislatif dan media massa. Di negara-negara demokrasi  liberal,  media  massa  berperan sebagai “ watchdog ”  bagi  kekuasaan (Curran,  1989).  Namun,  monopoli  ini  telah dipecahkan oleh para pengguna media baru yang  secara  aktif  melakukan  pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Terlebih, ketika media massa berjalin  dengan  kekuasaan  politik  untuk menciptakan  kekuasaan  oligarki  (Souisa, 2020;  Tapsell,  2019)  sehingga  peran pengawasan  ( watchdog )  menjadi  tidak efektif.

## Viralitas,  Intensitas  dan  Interagenda Media
Dari  beberapa  kasus  yang  dianalisis dalam  penelitian  ini,  tampak  bahwa  respon atas  sebuah  kasus  pengawasan  berbeda- beda.  Kasus  Rachel  Vennya  menjadi  yang paling menarik perhatian publik. Ini karena dilandasi  dua  alasan. Pertama ,  konteks peristiwa terjadi. Ketika peristiwa itu terjadi masyarakat  sedang  menghadapi  pandemi Covid  19.  Kebijakan  pemerintah  untuk membatasi  mobilitas  telah  mendorong peningkatan  aktivitas  warganet.  Dalam situasi semacam ini, pelanggaran akan sulit
mendapatkan  toleransi. Kedua ,  pelakunya adalah selebgram. Artinya, mempunyai nilai berita tinggi bagi media mainstream . Maka, begitu  pelanggaran  terjadi  dan  pelanggaran itu disampaikan warganet, media mainstream segera menyambar  berita tersebut.  Ini  segera  menciptakan  apa  yang sering  disebut  sebagai  “interagenda  media” (McNair,  2011),  yakni  antara platform media sosial  dengan media mainstream . Di era  media  sosial  saat  ini,  praktik-praktik jurnalisme  bagaimanapun  telah  mengalami perubahan di mana media mainstream akan lebih banyak merujuk pada apa yang terjadi dan ramai di media sosial (Lu & Zhou, 2016; Selnes & Orgeret, 2020).
Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini memberikan beberapa pelajaran menarik bagi model baru pengawasan  dari  bawah. Pertama ,  pelaku sousveillance dapat siapa saja. Dalam kasus Rachel  Vennya,  pelaku  utama  yang  dapat dianggap  sebagai whistleblower adalah individu  yang  mengaku  sebagai  petugas penginput  data.  Namun,  dalam  kasus  aksi “koboi”  anggota  TNI  di  jalan  tol, whistleblower -nya indonesiadailynet.
Dalam hal ini, pelakunya dapat disimpulkan bukanlah  individu,  tetapi  sekelompok individu  yang  mengelola  akun  tersebut. Namun,  intensitasnya  tidak  sebesar  kasus Rachel Vennya. Kedua , konteks dan pelaku atas pelanggaran menentukan intensitas dan
besaran  respon  warganet.  Dalam  hal  ini, besarnya pengaruh pelaku pelanggar hukum atau penyalahgunaan kekuasaan menentukan  intensitas  dan  besaran  respon warga negara, tokoh masyarakat, dan media- media mainstream .  Kasus  Rachel  Vennya karena dianggap melukai keadilan artis-artis lain  menarik  perhatian  artis  lainnya  untuk berkomentar. Demikian juga, karena pelanggaran  itu  dilakukan  dalam  situasi pandemi mematikan, maka memantik respon yang  lebih  besar  dari  para  pejabat  publik, tokoh masyarakat, profesional dan akademisi.
Kelemahan  penelitian  ini  adalah kurangnya menganalisis kasus-kasus sousveillance yang  gagal.  Oleh  karena  itu, kasus-kasus sousveillance yang lebih variatif  kiranya  perlu  diinvestigasi  lebih lanjut. Sarana-sarana yang digunakan untuk sousveillance juga  mungkin  menarik  untuk diinvestigasi karena faktor ini berkontribusi bagi keberhasilan atau kegagalan sousveillance yang  dilakukan  oleh  warga negara.
Kelemahan lain penelitian ini adalah analisis  atas  kasus  tidak  menggunaan metode  analisis  big  data,  misalnya,  dengan menggunakan  drone  emprit.  Jika  penelitian ini  menggunakan  analisis big  data ,  maka intensitas  dan  pola-pola sousveillance mungkin dapat dipetakan secara lebih baik.

## KESIMPULAN
Sousveillance yang  menjadi  pokok bahasan dalam penelitian ini muncul karena smarphone dan internet. Ini telah memungkinkan para pengguna untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan terhadap  penyelenggara  pemerintahan  di Indonesia.  Berdasarkan  kasus-kasus  yang dianalisis dalam penelitian ini selama 2020- 2022, pengawasan dari bawah ( sousveillance )  efektif  dalam  mendorong transparansi dan akuntabilitas. Sousveillance yang  dilakukan  oleh  netizen  karenanya menjadi  alternatif  dari  terus  menurunnya demokrasi di Indonesia. Analisis kasus atas penelitian  ini  mendukung  pandangan  yang menyatakan bahwa teknologi digital memberikan kontribusi positif bagi demokrasi  digital.  Meskipun  demikian,  ini tidak berarti bahwa dampak-dampak negatif atas  kehadiran  media  digital  diabaikan. Sebaliknya,  setiap  aktivisme  digital  dan kontribusinya  dalam  mendorong  demokrasi dan  perubahan  harus  dilihat  berdasarkan konteks  tertentu.  Ini  akan  membawa  pada hasil-hasil yang berbeda.
Kelemahan  penelitian  ini  adalah karena  fokusnya  pada  kasus-kasus  yang berhasil.  Padahal,  ada  banyak  kasus sousveillance dalam  mendorong  perubahan yang gagal dalam mendorong perubahan. Ini dilakukan  semata  untuk  membuktikan sejauh  mana  konsep sousveillance dapat
digunakan  untuk  menjelaskan  fenomena kontemporer  dari  aktivitas  warganet  dalam melakukan  pengawasan  spontan  terhadap aparat. Penelitian ini menyarankan pentingnya penelitian multikasus yang lebih beragam sehingga keberhasilan dan kegagalan atas sousveillance dapat dilakukan. Beberapa peneliti telah melakukan  hal  ini  dalam  kerangka digital activism .  Penggunaan  analisis  big  data barangkali  perlu  dikembangkan  di  masa datang untuk memetakan bagaimana sousveillance ini bekerja secara lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisty, N. (2022). Mengulik Perkembangan Penggunaan Smartphone di Indonesia . Goodtstats. https://goodstats.id/article/mengulik- perkembangan-penggunaan- smartphone-di-indonesia-sT2LA Ataman,  B.,  &  Çoban,  B.  (2018).  Counter- surveillance and alternative new media in Turkey. Information Communication and Society , 21 (7), 1014–1029.
https://doi.org/10.1080/1369118X.201
8.1451908
Barassi, V. (2020). Datafied times:
Surveillance capitalism, data technologies and the social construction of time in family life. New Media  and Society , 22 (9), 1545–1560. https://doi.org/10.1177/146144482091 3573
Barker,  C.,  &  Jane,  E.  A.  (2021). Kajian Budaya  Teori  Dan  Praktek (Kelima). Pustaka Pelajar.
Berg,  S.,  &  Hofmann,  J.  (2021).  Digital democracy. Internet  Policy  Review , 10 (4),
1–21. https://doi.org/10.14763/2021.4.1612
Ceccato,  V.  (2019).  Eyes  and  Apps  on  the
Streets: From Surveillance to Sousveillance  Using  Smartphones.
Criminal Justice Review , 44 (1), 25–41. https://doi.org/10.1177/073401681881 8696
CNNIndonesia.  (2022). Kronologi  Anggota
TNI Pukul  Petugas  Gudang Shopee di Gianyar . CNNIndonesia.
https://www.cnnindonesia.com/nasion al/20221007203348-12- 857853/kronologi-anggota-tni-pukul- petugas-gudang-shopee-di-gianyar/
Curran,  J.  (1989).  Mass  Media  and
Democracy:  A  Reappraisal.  In  J.
Curran  &  M.  Gurevitch  (Eds.), Mass Media  and  Society (pp.  82–117). Edward Arnold.
Dahlberg, L. (2011). Re-constructing digital democracy:  An  outline  of  four “positions.” New  Media  and  Society , 13 (6), 855–872. https://doi.org/10.1177/146144481038 9569 Dewi, I. R. (2022). Sebumi, Orang Indonesia Paling Rajin Main Smartphone . CNBCIndonesia. https://www.cnbcindonesia.com/tech/2 0220414134130-37-331733/sebumi- orang-indonesia-paling-rajin-main- smartphone Fadhil,  H.  (2021). Ironi  Putusan  Rachel Vennya:  Tak  Ditahan  karena  Sopan,
Padahal  Akui  Penyuapan .  Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d- 5852095/ironi-putusan-rachel-vennya- tak-ditahan-karena-sopan-padahal- akui-penyuapan/3
Fraser,  N.  (1990).  Rethinking  the  public sphere: A contribution to the critique of actually  existing  democracy. Social Text , 26 (25), 56–80. https://doi.org/10.4324/978135120255
8-6
Ganascia,  J.  G.  (2010).  The  generalized sousveillance  society. Social  Science Information , 49 (3), 489–507. https://doi.org/10.1177/053901841037 1027
Gazali, E. (2014). Learning by clicking : An experiment with social media democracy in Indonesia. The
International  Communication  Gazette , 76 (4–5), 425–439. https://doi.org/10.1177/174804851452
4119
Ginta, Y. V. S. (2022). Nasib Anggota TNI
Setelah Pukul Sekuriti Shopee, Laporan Kasus  Dicabut,  Proses  Hukum  Tetap
Berlanjut . Kompas.Com.
https://regional.kompas.com/read/2022 /10/08/232530278/nasib-anggota-tni- setelah-pukul-sekuriti-shopee-laporan- kasus-dicabut?page=3.
Habermas, J. (2007). Ruang Publik: Sebuah Kajian  tentang  Kategori  Masyarakat Borjuis . Kreasi Wacana.
Heychael,  M.,  &  Dhona,  H.  R.  (2014).
Independensi Televisi Menjelang Pemilu  2014:  Ketika  Media  Jadi Corong  Kepentingan  Politik  Pemilik. Dewan Pers , 09 (1). https://dewanpers.or.id/assets/ebook/ju rnal/90271.jurnal edisi9_juni.pdf Hill, D. T., & Sen, K. (2000). The Internet in
Indonesia’s new democracy. Democratization , 7 (1), 119–136. https://doi.org/10.1080/135103400084 03648
Inoue, M. (2020). Between Surveillance and
Sousveillance: Or, Why Campus Police Feel  Vulnerable  Precisely  Because They Gain Power. Journal of Contemporary  Ethnography , 49 (2), 229–256.
https://doi.org/10.1177/089124161988
0323
John  W,  C.  (2015). Penelitian  kualitatif  & desain  riset :  memilih  diantara  lima pendekatan (A.  L.  Lazuardi  &  S.  Z. Qudsy (eds.); Ed. 3). Pustaka Pelajar.
Kadir,  A.,  Zuada,  L.  H.,  &  Idris.  (2021).
Village  Autonomy  and  Participatory Democracy in Indonesia: The Problem of  Communicty  Participation  in  Post- Volage  Autonomy  in  the  Southeast Sulawesi  Province. Public  Policy  and Administration , 20 (4), 514–529.
https://doi.org/10.13165/VPA-21-20- 4-12
Kneuer,  M.  (2016).  E-democracy:  A  new challenge  for  measuring  democracy.
International Political Science Review , 37 (5),
666–678. https://doi.org/10.1177/019251211665 7677
Kozinets,  R.  V.  (2015). Netnography: Redefined (Second). Sage Publications. Kozinets,  R.  V,  Dolbec,  P.,  &  Earley,  A. (2014). Understanding Culture through
Social  Media  Data.  In  U.  Flick  (Ed.), Sage  Handbook  of  Qualitative  Data Analysis (pp. 262–275). SAGE.
kumparanNews. (2022). Sanksi pada Perwira TNI yang Todongkan Pistol di Tol  Jagorawi  Harus  Transparan . Kumparan. https://kumparan.com/kumparannews/ sanksi-pada-perwira-tni-yang- todongkan-pistol-di-tol-jagorawi- harus-transparan-1ytXqH8biXR/full Lestaluhu,  S.  (2015).  Peran  Media  Cetak Dalam Mengawal Kebijakan Publik Di
Kota Ambon. Jurnal Penelitian Komunikasi  Dan  Opini  Publik  Vol. , 19 (1), 1–15.
Lim,  M.  (2017).  Klik  yang  Tak  Memantik: Aktivisme  Media  Sosial  di  Indonesia. Jurnal  Komunikasi  Indonesia , 3 (1). https://doi.org/10.7454/jki.v3i1.7846 Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., &  Kelly,  K.  (2009). New  Media,  A Critical Introduction . Routledge. Lu,  Y.,  &  Zhou,  R.  (2016).  Liquid journalism and journalistic professionalism  in  the  era  of  social media:  A  case  study  of  an  online outlet’s  coverage  of  the  Oriental  Star accident. Communication  and  the
Public , 1 (4), 471–485. https://doi.org/10.1177/205704731668
2259
Mabruroh,  &  Firmansyah,  T.  (2022).
Kemenhan  Mohon  Maaf  Atas  Ulah Personelnya  Todong  Pistol  di  Tol
Jagorawi .
Republika.Com. https://www.republika.co.id/berita/rigo
3f377/kemenhan-mohon-maaf-atas- ulah-personelnya-todong-pistol-di-tol- jagorawi
Mann,  S.  (2017).  Big  Data  is  a  big  lie without little data: Humanistic intelligence as a human right. Big Data and Society , 4 (1), 1–10. https://doi.org/10.1177/205395171769 1550
Masduki.  (2021).  Media  Control  in  the Digital  Politics  of  Indonesia. Media and Communication , 9 (4), 52–61.
Masduki.  (2022).  Cyber-troops,  digital attacks, and media freedom in Indonesia.
Asian Journal of
Communication , 32 (3), 218–233. https://doi.org/10.1080/01292986.2022 .2062609
McGuigan,  J.  (2005).  The  cultural  public sphere. European  Journal  of  Cultural
Studies , 8 (4), 427–443. https://doi.org/10.1177/136754940505 7827 McNair,  B.  (2011). an  Introduction  to Political Communication
(fifth).
Routledge.
https://doi.org/10.4324/978020369968
3
Mohler, M., Campbell, C., Henderson, K., & Renauer, B. (2022). Policing  in  an era of sousveillance: a randomised controlled trial examining the influence of  video  footage  on  perceptions  of legitimacy. Policing and Society , 32 (1), 52–70.
https://doi.org/10.1080/10439463.2021
.1878169
Mortensen,  M.  (2014).  Who  is  surveilling whom?  Negotiations  of  surveillance and  sousveillance  in  relation  to wikileaks  release  of  the  gun  camera tape  collateral  murder. Photographies ,
7 (1),
23–37. https://doi.org/10.1080/17540763.2014
.896144
Nasrullah,  R.  (2017). Media sosial,
Perspektif  Komunikasi,  Budaya,  dan Sosioteknologi (1st  ed.).  Simbiosa Rekatama Media.
Nugroho,  Y.,  &  Syarief,  S.  S.  (2012). Melampaui  aktivisme  Click?  Media baru dan proses politik dalam
Indonesia
kontemporer . FES.
https://library.fes.de/pdf- files/bueros/indonesien/10064.pdf
Nurhayati,  N.,  &  Suryadi,  R.  (2017). Democratic Challenges of Indonesia in the Social Media Era. Diponegoro Law
Review , 2 (2), 349. https://doi.org/10.14710/dilrev.2.2.201
7.105-114
Rianto, P., Rahayu, Yusuf, A., & Wahyono,
B. (2014). Kepemilikan dan Intervensi Siaran (P. Rianto (ed.)). PR2Media.
Riyanto,  G.  P.  (2021). Sering  Disamakan, Apa Bedanya Ponsel dengan Smartphone? Kompas.Com.
https://tekno.kompas.com/read/2021/0 3/25/06310097/sering-disamakan-apa- bedanya-ponsel-dengan-smartphone Salim,  E.  (2020). Democracy  in  Indonesia moving  from  stagnation  to  regression . The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/acade mia/2020/09/28/democracy-in-
indonesia-moving-from-stagnation-to- regression.html.
Saputra, A. F. (2021). ‘  One Nation Under Virtual  Police  ’:  Kontrol  Sosial  , Aktivisme  Viral  ,  dan  Patroli  Internet.
Jurnal Jentera , 4 (1), 414–439.
Saud,  M.,  &  Margono,  H.  (2021). Indonesia’s  rise  in  digital  democracy and  youth’s  political  participation. Journal of Information Technology and
Politics , 18 (4), 443–454. https://doi.org/10.1080/19331681.2021
.1900019
Schlosberg,  D.,  &  Dryzek,  J.  S.  (2002). DIGITAL DEMOCRACY : Authentic or Virtual ?  Linked  references  are available on JSTOR for this article : In participating  in  this  we  what  some incarnations  of  for  enjoy  reflection exactly . 15 (3), 332–335.
Selnes, F. N., & Orgeret, K. S. (2020). Social media  in  Uganda:  revitalising  news journalism? Media, Culture and
Society , 42 (3), 380–397. https://doi.org/10.1177/016344371990
0353
Siregar,  A.  E.,  Rahayu,  Rianto,  P.,  & Adiputra,  W.  M.  (2014).  Menakar Independensi dan Netralitas Jurnalisme dan  Media  di  Indonesia. Dewan  Pers ,
09 (1),
3–40. https://dewanpers.or.id/assets/ebook/ju rnal/90271.jurnal edisi9_juni.pdf
Souisa,  H.  Y.  (2020). Broadcasting paradox?  A  study  of  content  diversity and ownership in contemporary Indonesian  television (Issue  February) [The University of Melbourne]. https://orcid.org/0000-0003-0908-7301
Stahl, R., & Kaempf, S. (2019). Sousveilling the ‘Global War on Terror.’ Australian Journal of International Affairs , 73 (4), 337–356.
https://doi.org/10.1080/10357718.2019 .1613633
Stevenson,  N.  (1994).  Habermas  ,  Mass Culture  and  the  Future  of  the  Public Sphere  Author  (  s  ):  Nick  Stevenson Published  by :  Regents  of  the University  of  California  Stable  URL : https://www.jstor.org/stable/41035472 Habermas  ,  Mass  Culture  and  the Future of the Public Sphere1. Berkeley Journal  of  Sociology , 38 (1993–1994), 221–245.
Sudibyo, A. (2019). Jagat Digital, Pembebasan dan Penguasaan . KPG. Supeli,  K.  (2013). Kebudayaan  dan Kegagapan  Kita .  http://aikon.org/wp- content/uploads/2019/11/Karlina_Supe lli_-_Pidato_Kebudayaan_TIM_11-11- 20131.pdf
Suwana,  F.  (2020).  What  motivates  digital activism?  The  case  of  the  Save  KPK movement  in  Indonesia. Information Communication  and  Society , 23 (9), 1295–1310.
https://doi.org/10.1080/1369118X.201
8.1563205
Tapsell,  R.  (2019). Kuasa  Media  di
Indonesia, Kaum Oligarki, Warga dan Revolusi Digital . Marjin Kiri.
Thumim,  N.,  &  Chouliaraki,  L.  (2010). Legitimising  the  BBC  in  the  digital cultural  sphere:  The  case  of  capture Wales. Javnost , 17 (2), 83–100.
https://doi.org/10.1080/13183222.2010 .11009032 Utami, P. (2019). Hoax in Modern Politics.
Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik ,
22 (2), 85.
https://doi.org/10.22146/jsp.34614
Van Dijck, J. (2012). Facebook as a tool for producing  sociality  and  connectivity. Television and New Media , 13 (2), 160– 176. https://doi.org/10.1177/152747641141 5291 Van  Dijck,  J.  (2013a).  Facebook  and  the engineering  of  connectivity:  A  multi- layered  approach  to  social  media platforms. Convergence , 19 (2),  141– 155. https://doi.org/10.1177/135485651245 7548 Van  Dijck,  J.  (2013b). The  Culture  of Connectivity:  A  Critical  History  of
Social Media . Oxford University Press. Winters,  J.  A.  (2014).  Oligarki  dan Demokrasi  di  Indonesia. Prisma , 33 , 11–34.
Yoshio, A. (2022). Inilah  Kilas  Perjalanan
Perkembangan  HP  di  Indonesia . Katadata. https://katadata.co.id/dinihariyanti/info grafik/62b3ebf5762b0/inilah-kilas- perjalanan-perkembangan-hp-di- indonesia#:~:text=Telepon genggam alias handphone (HP,terus berkembang sampai sekitar 1992.
Zuev,  D.,  &  Bratchford,  G.  (2020).  The citizen  drone:  protest,  sousveillance and  droneviewing. Visual  Studies ,
35 (5),
442–456. https://doi.org/10.1080/1472586X.202 0.1843285