## TASK SKILL APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATATAN SIPIL KABUPATEN SAMPANG, JAWA TIMUR, INDONESIA)
Abdurahman¹*, R.A Ratih Sonia Paradita², Dewi Casmiwati 3 , Wildan Taufik Raharja 4
¹Universitas Madura, Indonesia ²Universitas Madura, Indonesia
3 Universitas Hang Tuah, Indonesia
4 Universitas Hang Tuah, Indonesia
*Corresponding author: abdurahman@unira.ac.id

## Abstract
The  state  civil  apparatus  as  the  government  administrator,  service,  and  development  is required to have adaptability in the 4.0 era, especially in organizing population administration service to explore the task skills of the state civil apparatus in the Department of Population and Civil Registration in Sampang, East Java, Indonesia. This study uses descriptive qualitative with  interactive  model  data  analysis  techniques  (Miles,  Huberman,  and  Saldana,  2014:  8). Meanwhile,  the  theoretical  study  of  task  skills  Fleishman,  et  al.  (1991)  include;  knowledge dimension, the apparatus does not master the standard operating procedures that have been set by the Department of Population and Civil Registration; physical agility dimension, most of  the  apparatus  only  "know"  how  to  operate  a  computer,  and  they  are  the  expert;  The interpersonal capacity dimension of the apparatus still does not have good interpersonal skill, as  can  be  seen  from  public  complaints  regarding  the  attitude  of  the  apparatus  that  is considered less friendly and communicative; Meanwhile, the dimension of intellectual ability level  of  creativity,  innovation,  problem  solving  in  completing  task  demands  are  still  not optimal, such as in manual services. They tend to apply the old pattern, so that the employee work target is not achieved
Keywords: Task skills, the state civil apparatus

## I. Pendahuluan
Sumber  daya  manusia  merupakan  komponen  penting  dalam  organisasi  yang menentukan berhasil tidaknya sebuah organisasi. Hal itu dikarenakan sumber daya manusia dianggap sebagai komponen utama pengelola sistem.
Rudito et  al .,  (2016:64)  secara  spesifik  mendefinisikan  aparatur  sipil  negara  sebagai media  pemerintah  dalam  menjalankan  semua  tugas-tugas  pemerintahan  dalam  bentuk pelayanan  terhadap  masyarakat  untuk  tujuan  kesejahteraan  masyarakat.  Aparatur  sipil negara  selaku  pelayan  publik  seringkali  menuai  citra  negatif.  Salah  satunya  yaitu ketidakmampuan  aparatur  menyelesaikan  tugas  sesuai  dengan  standar  yang  diharapkan, sebagaimana terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Indonesia.
Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  19  Tahun  2018  Tentang  Peningkatan  Kualitas  Layanan  Administrasi Kependudukan  Pasal  3  ayat  2  yang  berbunyi  “penerbitan  dokumen  kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota” . Namun, yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Indonesia tidak sesuai dengan  regulasi  yang  berlaku.  Berdasarkan  pengalaman  penulis  saat  mengurus  dokumen kependudukan pada tanggal 4 Juli 2019, waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan dokumen kependudukan yaitu 4 hari, di mana dokumen baru bisa diselesaikan pada tanggal 8 Juli 2019 pukul 10.00 sebagaimana bukti di bawah ini.
Gambar 1.1 Bukti tanda terima pelayanan Dispendukcapil Kabupaten Sampang
Sellang (2019:20) yang menyatakan bahwa sistem yang baik yang dikelola atau dikerjakan oleh  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  di  bidang  pelayanan  dapat  melahirkan  kinerja yang berkualitas. Kinerja yang berkualitas akan melahirkan output yang berkualitas pula.

## II. Landasan Teori
Aprinto  &  Jacob  (2013:192), task  skills merupakan  keahlian  yang  dibutuhkan  untuk menyelesaikan  rangkaian  aktivitas  pekerjaan  sesuai  standar  yang  diharapkan.  Agar  lebih mudah  dipahami,  Wart  (2005:36)  mengklasifikasi  4  (empat)  dimensi task  skill menurut Fleishman, et al. dalam Wart (2005:36), sebagai berikut.
1) Pengetahuan,  pengetahuan  teknis  aparatur  mencerminkan  profesionalisme  aparatur. Penting bagi setiap aparatur untuk menerapkan sistem berbagi pengetahuan (transfer of knowledge) yang dapat mendorong terjadinya pembelajaran bersama, serta memperluas kepemilikan terhadap pengetahuan yang dihasilkan dalam pelaksanaan pelayanan publik (Dwiyanto (2011:338).
2) Ketangkasan fisik (keterampilan), merupakan keahlian yang bersifat spesifik yang dapat diajarkan dan dapat diterapkan  dalam menjalankan  tugas dan pekerjaan yang bersifat aktual.
3) Kapasitas  interpersonal,  Horton, et  al .  dalam  Abdurahman  (2019:55)  memetakan kapasitas  interpersonal  aparatur  dalam  3  (tiga)  hal,  yaitu listening,  interpersonal sensitivity, dan flexible behaviour .
4) Kemampuan  intelektual,  Sanghi  (1961:30)  mendefinisikan  kemampuan  intelektual merupakan  kemampuan  sumber  daya  manusia  dalam  mengumpulkan  informasi, menganalisis  dan  menyelesaikan  masalah,  berpikir  kreatif  dan  inovatif,  menghadapi tuntutan tugas, dan sebagainya.

## III. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokus  penelitian  ini  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil    Kabupaten  Sampang dengan  fokus  penelitian  “ task  skill  aparatur  sipil  negara  dalam  pelayanan  administrasi kependudukan  pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil    Kabupaten  Sampang” . Sumber  data  primer  meliputi  hasil  wawancara  dengan  enam  (6)  orang  informan,  hasil observasi,  dan  sumber  data  sekunder,  meliputi;  arsip  ASN  dispindukcapil,  dokumen  resmi berupa: SOP pelayanan administrasi kependudukan, sasaran kerja pegawai, dan data keluhan masyarakat  serta  dokumen  pendukung  yang  relevan.  Teknik  analisis  data  model  interaktif merujuk pada (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014:8). Teknik pemeriksaan keabsahan data: triangulasi sumber.

## IV. Hasil dan Pembahasan
Penulisan  Calibri  font  12,  single  space.  Tahap  pertama  dimulai  dengan  membuat folder perusahaan yang berisi data lengkap perusahaan serta menentukan periode akuntansi selama 1 tahun dimulai pada 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019, kemudian membuat kode akun  sesuai  nomor  yang  dibutuhkan.  Setelah  itu  memasukkan  jurnal  umum,  buku  besar, kemudian  menghasilkan  sebuah  laporan  keuangan  yang  terdiri  dari  laporan  neraca  saldo, laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas.

## 1) Pengetahuan
Berdasarkan  hasil  temuan  lapangan,  diketahui  bahwa  pengetahuan  aparatur  terkait prosedur  atau  proses  pelayanan  cenderung  kurang  maksimal,  sehingga  hal  tersebut menyebabkan  inkonsistensi  antara  standar  operasional  prosedur  dan  regulasi  administrasi kependudukan dengan proses pelayanan yang terjadi di Dispendukcapil Kabupaten Sampang, hal tesebut terlihat dari ungkapan Bapak Imam selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil di Dispendukcapil Kabupaten Sampang berikut.
“… Kan kadang terkendala kondisi jaringan lemot, gangguan. Jadi, SOP.nya sendiri memang dibikin 3 (tiga) hari, tapi rata-rata 1- 2 hari selesai…” ( 08/1/ 2020)
Ungkapan di atas menjelaskan bahwa proses pembuatan dokumen kependudukan yang tercantum dalam standar operasional prosedur pada dasarnya memang 3 (tiga) hari. Padahal apabila  mengacu  pada  standar  operasional  prosedur  tercantum  bahwa  waktu  yang dibutuhkan untuk menerbitkan satu dokumen kependudukan yaitu ±15 (lima belas) menit.
Standar  operasional  prosedur  (SOP)  memiliki  beberapa  manfaat,  khususnya  bagi aparatur  negara selaku pelayan publik sebagaimana diungkapkan Zulkarnain & Sumarsono (2015:224),  diantaranya:  (1)  sebagai  standarisasi  cara  yang  dilakukan  aparatur  dalam menyelesaikan  pekerjaan  yang  menjadi  tugasnya;  (2)  mengurangi  tingkat  kesalahan  dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;  (3)  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan.
Lebih  lanjut,  di  samping  minimnya  pemahaman  aparatur  terkait  standar  operasional prosedur (SOP), pemahaman aparatur terkait konsep dasar pelayanan dapat dikatakan cukup memadai  karena  pelayanan  merupakan  suatu  hal  yang  sederhana  dan  mudah  dipelajari, sehingga adanya bimtek, diklat, dan transfer of knowledge dinilai cukup membantu dalam mengembangkan pemahaman aparatur terkait konsep dasar pelayanan.

## 2) Ketangkasan fisik (Keterampilan)
Secara garis besar, tugas pokok aparatur bidang pelayanan kependudukan bersentuhan langsung dengan komputer.
Berdasarkan  temuan  penelitian,  ditemukan  bahwa digital  skill aparatur  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Sampang  masih  terbatas  atau  dapat dikatakan  belum  berada  pada  level  “ahl i  ( expert )”  sebagaimana  ungkapan  Bapak  Ahmadi selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengungkapkan hal sebagai berikut.
“… Ya cukup tau komputer  lah, bukan ahli, tapi tau. Paling nggak ya bisa menghidupkan komputer  lah,  jadi  ketika  kita  kasih  aplikasinya,  bisa  menjalankan.  Kebetulan  jurusan SMK.nya banyak di sini. Itu sekarang sarjana semua. Tapi mulai SMK kerja di sini. Ada yang sekarang masih kuliah sambil kerja. Dulu dari SMK, magang di sini dulu, dan setelah itu meneruskan kerja di sini…” (2 1/1/2020)
Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa digital skill aparatur di Dispendukcapil Kabupaten  Sampang  telah  cukup  memadai,  meskipun  belum  dapat  dikatakan  “ahli”. Sebagaimana  ungkapan  Bapak  Edi  Subinto  selaku  Kepala  Bidang  Pemanfaatan  Data  dan Informasi Administrasi Kependudukan di Dispendukcapil Kabupaten Sampang berikut.
“...Karena  kita  mencari  SDM  yang  spesialisasi  informatika  ini  ga  mudah.  Se -Kabupaten Sampang aja bisa dihitung yang UPT-nya punya S.Kom. Saya punya S.Kom 3 (orang), tapi yang 1 (orang) belum PNS.. .” (30 /1/2020)
Pernyataan di atas menggambarkan bahwa organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Sampang,  termasuk  Dispendukcapil  Kabupaten  Sampang  mengalami  kesulitan  dalam merekrut  tenaga  ahli  dikarenakan  minimnya  ketersediaan  sumber  daya  manusia  lulusan pendidikan spesialisasi informatika di Kabupaten Sampang, sehingga digital skill yang dimiliki oleh  aparatur  di  lingkungan  Dispendukcapil  Kabupaten  Sampang  cenderung  sebatas  tahu, bukan ahli sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Menyikapi  kondisi  sebagaimana  dijelaskan  di  atas,  Wibowo  (2019:30)  menyatakan bahwa digital skill merupakan salah satu hal tantangan untuk menyongsong era industri 4.0 bagi para aparatur, terutama aparatur milenial. Selain itu, digital skill merupakan alat untuk mempercepat laju kerja birokrasi, sehingga wajah birokrasi Indonesia akan menjadi birokrasi yang  bukan  hanya  sekedar  melayani  masyarakat,  melainkan  juga  melayani  masyarakat dengan cepat tanggap.

## 3) Kapasitas Interpersonal
Dalam  penelitian  ini,  ditemukan  bahwa  kapasitas  interpersonal  yang  dimiliki  oleh aparatur  sipil  negara  di  Dispendukcapil  Kabupaten  Sampang  cenderung  minim.  Hal  itu terbukti  dari  banyaknya  keluhan  masyarakat  terkait  sikap  atau  perilaku  aparatur  yang terkesan  kurang  sabar  dalam  menghadapi  masyarakat  juga  membuktikan  bahwa  aparatur kurang memiliki kapasitas interpersonal, sebagaimana diagram berikut.
Terdapat 7 (tujuh) hal yang hingga saat ini masih sering dikeluhkan masyarakat. Salah satunya  yaitu  perilaku  atau  sikap  pegawai.  Hal  tersebut  merupakan  komponen  yang mendapat  persentase  tertinggi  yaitu  21%  dalam  data  keluhan  masyarakat.  Salah  satu penyebab  tingginya  angka  keluhan  terkait  sikap  aparatur  yaitu  aparatur  di  Dispendukcapil Kabupaten Sampang terkesan masih menerapkan pola-pola paradigma lama.
Pada titik ini, akibat tradisi lama pelayanan publik berdampak   terhadap enggannya masyarakat  berurusan  dengan  birokrasi,  sehingga  lebih  memilih  menggunakan  jasa  calo dalam pengurusan dokumen kependudukan, hal ini diungkapkan Bapak Ahmadi selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk berikut.
“… Calo masih sangat kental sekali di sini. Itu (permasalahan) yang masih belum bisa kita atasi sampai saat ini. Itu (calo) dari LSM, tapi bawanya nggak satu. Tujuh, lima (berkas). Akhirnya saya berkesimpulan kalau orang Madura ini kaya-kaya. Kayak gitu aja dia nyuruh orang.  Kalau  calo  ini  dicegah,  saya  juga  butuh  sebenarnya  ke  orang-orang  ini  untuk membawa orang-orang  itu ke sini. Ya artinya bawa pemohon ke sini. Tanpa  dia harus jalan sendiri, dia sudah dapat menerima. Jadi, memang saya galakkan dari tahun 2017 sampai 2018. Karena apa? Saya malu. Jadi pada tahun 2017 bulan Februari saya diundang ke Gorontalo. Persentase penduduk ber-KTP hanya 41%, paling rendah nomor 2, setelah Papua. Tapi Papua kan warganya hanya 450 ribu orang, sedangkan di sini sudah sekian juta. Masa Sampang kalah sama Papua.. .” (21 /1/ 2020)
Polemik  “menjamurnya”  calo  sebagaimana  dijelaskan  informan  di  atas  merupakan permasalahan  yang  hingga  saat  ini  belum  dapat  teratasi.  Hal  itu  dikarenakan  adanya hubungan  simbiosis  mutualisme  (saling  membutuhkan)  antara  calo  dan  Dispendukcapil Kabupaten  Sampang.  Keberadaan  calo  sengaja  dibiarkan  oleh  Dispendukcapil  Kabupaten Sampang untuk meningkatkan persentase penduduk ber-KTP.
Dwiyanto (2017:84) bahwa membengkaknya jumlah pengguna calo dalam pelayanan publik  menunjukkan  sistem  pelayanan  publik  tidak  berjalan  secara  wajar.  Penyebab utamanya  adalah  adanya  ketidakpastian  yang  sering  dihadapi  oleh  masyarakat  selaku
Persyaratan 5% Prosedur 16% Waktu 21% Produk Pelayanan 5% Perilaku Pegawai 21% Sarana Prasarana 16% Penanganan Pengaduan 16%
pengguna  layanan  birokrasi  pemerintah,  terutama  menyangkut  biaya,  waktu,  dan  cara pelayanan. Ketika berinteraksi dengan birokrasi pelayanan mereka tidak pernah mengetahui secara pasti kapan pelayanan yang mereka perlukan akan dapat diselesaikan, berapa total biaya yang harus mereka bayar untuk mendapatkan suatu pelayanan, serta bagaimana sikap dan  perilaku  aparat  ketika  melayaninya,  yaitu  apakah  aparat  birokrasi  akan  melayaninya dengan baik dan penuh perhatian ataukah akan bersikap acuh, cuek, atau bahkan bersikap galak.
Di  samping  itu,  berdasarkan  hasil  observasi  peneliti  pada  tanggal  5  Agustus  2019 ditemukan adanya kecenderungan diskriminasi dalam pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dispendukcapil Kabupaten Sampang, di mana masyarakat yang tidak memiliki kedekatan dengan  pemberi  layanan  akan  sulit  mendapatkan  pelayanan.  Begitu  pula  sebaliknya, masyarakat yang dekat dengan pemberi layanan akan lebih mudah mendapatkan pelayanan. Hal itu terbukti dari adanya pejabat yang mengajukan perubahan KTP bisa diselesaikan dalam satu  hari,  disisi  lain  terdapat  masyarakat  yang  juga  mengajukan  perubahan  KTP,  namun petugas menyatakan tidak dapat diselesaikan dalam satu hari dikarenakan ketidaktersediaan stok blanko.
Saleh, et al. (2013:122) bahwa kapasitas interpersonal yang baik merupakan modal dasar dalam menciptakan netralitas pelayanan publik, karena seorang sumber daya aparatur yang memiliki karakter seperti itu kemungkinan besar dapat menjalin hubungan secara baik, jujur, penuh rasa tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk bertindak netral terhadap pihak-pihak  yang  membutuhkan  jasa  layanannya.  Mulyadi  (2016:228)  yang  menyatakan bahwa paradigma New Public Service berusaha memanusiakan kembali pemerintah dengan memandang masyarakat sebagai warga negara, bukan pelanggan tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, kelas sosial, dan lain-lain.

## 4) Kemampuan Intelektual
Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terdapat  beberapa temuan terkait kemampuan intelektual  aparatur. Pertama ,  aparatur  dinilai  kurang  kreatif  dikarenakan  hingga  saat  ini aparatur  di  Dispendukcapil  Kabupaten  Sampang  belum  mampu  menciptakan  inovasi pelayanan  berbasis online ,  sehingga  sistem  pelayanan  yang  dilaksanakan  masih  bersifat manual. Dwiyanto (2011:338) menyatakan bahwa aparatur birokrasi terbiasa bekerja secara rutin dan memperlakukan segala sesuatunya taken for granted , atau rule oriented .
Kedua ,  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan,  aparatur  sipil  negara  di Dispendukcapil Kabupaten Sampang cenderung masih menerapkan nilai dan pola-pola lama, sehingga pelayanan terkesan lama sebagaimana diungkapkan informan berikut.
“...Cuma kadang pegawai -pegawai yang di depan itu masih menggunakan pola-pola lama, seperti selesai 2 hari, 3 hari. Aslinya sehari selesai. Mungkin itu karena khawatir takut gak selesai…” (30 /1/2020)
Fenomena  tersebut  mencerminkan  bahwa  aparatur  di  lingkungan  Dispendukcapil Kabupaten Sampang belum mampu melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pasal 3 yang menjelaskan bahwa aparatur sipil negara sebagai  profesi  yang  berlandaskan  pada  prinsip  nilai  dasar;  kode  etik  dan  kode  perilaku; komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik.
Ketiga , permasalahan lain yang hingga saat ini belum terselesaikan yaitu aparatur tidak mampu  memenuhi  beberapa  target  kerja.  Secara  sederhana,  definisi  masalah  yaitu kesenjangan  antara  apa  yang  diharapkan  (target)  dengan  apa  yang  senyatanya  (realisasi). sebagaimana tercantum dalam dokumen Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2018.

## V. Kesimpulan dan Saran
Data temuan di lapangan berdasarkan empat dimensi, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pengetahuan, ditemukan bahwa aparatur kurang menguasai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, kuat dugaan dikarenakan kurangnya sosialisasi, sehingga aparatur belum sepenuhnya  memahamii standar waktu yang dibutuhkan dalam pelayanan mulai dari penerimaan berkas sampai penerbitan.
2. Ketangkasan  fisik  (keterampilan)  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  aparatur  hanya sekedar  “tahu”  mengoperasikan  komputer  bukan  ahli.  Hal  ini  dikarenakan  minimnya jumlah aparatur yang memiliki background pendidikan informatika.
3. Kapasitas  interpersonal  ditemukan  bahwa  aparatur  masih  belum  memiliki  kapasitas interpersonal yang baik. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan masyarakat terkait sikap aparatur yang dinilai kurang ramah dan komunikatif.
4. Kemampuan  intelektual  ditemukan  bahwa  tingkat  kreativitas,  inovasi,  serta problem solving aparatur dalam menyelesaikan tuntutan tugas belum maksimal. Hal itu terlihat dari beberapa hal, seperti pelayanan yang bersifat manual (belum  berbasis online ); aparatur cenderung masih menerapkan pola-pola lama, sehingga berdampak pada ketidakpastian waktu pelayanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman. “ Capacity Building Aparatur Sipil Negara Untuk Mewujudkan Democratic Local Governance ”. Disertasi. Se kolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya:2019
Aprinto,  B.,  Jacob,  F.A. Pedoman  Lengkap  Profesional  SDM  Indonesia. PPM  Manajemen. Jakarta:2013.
Dwiyanto, A. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi . PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta:2011.
Dwiyanto,  A. Manajemen  Pelayanan  Publik:  Peduli,  Inklusif,  dan  Kolaboratif .  Gajah  Mada University Press. Yogyakarta:2017.
Mulyadi,  D. Studi  Kebijakan  Publik  dan  Pelayanan  Publik:  Konsep  dam  Aplikasi  Proses Kebijakan  Publik  Berbasis  Analisis  Bukti  untuk  Pelayanan  Publik. Alfabeta. Bandung:2016.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2018  Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
Rudito,  B, et  al . Aparatur  Sipil  Negara:  Pendukung  Reformasi  Birokrasi. Penerbit  Kencana. Jakarta:2016.
Saleh, C., et al . Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur . UB Press. Malang:2013.
Sanghi, S. The Handbook of Competency Mapping: Understanding, Designing, Implementing Competency Models in Organizations . Sage Publications India Pvt Ltd. New Delhi:2007.
Sellang, K., Jamaluddin., Mustanir, A. Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Qiara Media Partner. Pasuruan:2019.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Wart, V. M. Dynamics of Leadership in Public Service:Theory and Practice . M.E. Sharpe, Inc. New york:2005.
Wibowo,  P. Desainer  Baru  Birokrasi:  Menyambut  Gelombang  ASN  Milenial  di  Birokrasi. Phoenix Publisher. Yogyakarta:2019.
Zulkarnain,  W.,  Sumarsono,  R.  B. Manajemen  Perkantoran  Profesional. Penerbit  Gunung Samudera. Malang:2015.