13 | Volume I Nomor 1, 2019

## ISSN 2656-4807 KEDUDUKAN ANAK NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
Nizmah Fakultas Ekonomi Universitas Surapati Jakarta nizmah_nina@yahoo.com

## ABSTRACT
The  noble  Qur'an  has  explained  the  laws  of  inheritance,  the  conditions  of  each  heir with  a  sufficient  explanation,  where  no  one  among  humans  escapes  the  inheritance  or inheritance. Because the Qur'an is the backing in establishing the law and the extent of its parts. And very few are determined based on Sunnah or ijma. there is no position of non- Muslim children on inheritance in compilation of Islamic law. While the Religious Court is a court that has the authority to examine and try inheritance disputes for people who are Muslim. Thus, if there is a dispute over inheritance issues between children of Muslims and non-Muslims,  it  must  be  resolved  through  the  Religious  Courts.  Formulation  of  the problem  in  this  study  is  how  the  position  of  non-Muslim  children  on  the  inheritance  of Islamic heirs is reviewed from the Compilation of Islamic Law. with literature analysis it means that the author takes data based on existing literature.
Based on the results of the study, according to the Compilation of Islamic Law dividing inheritance  to  the entitled  heirs is the  obligation  of  heirs to  the heir  to  be  implemented after  the  heirs  have  carried  out  other  obligations  as  contained  in.  The  position  of  non- Muslim children on the inheritance of Islamic heirs based on Islamic law does not obtain inheritance from the inheritance of their parents. According to the Compilation of Islamic Law as in the case of the Religious Court, it shows that the position of non-Islamic children on inheritance from the inheritance of the property of their parents does not receive the right  inheritance,  but  based  on  the  Religious  High  Court,  get  a  section  called  "Wasiah Wajibah"

## Keywords ; child position, inheritance, compilation of Islamic law

## ABSTRAK
Al-Qur ’ an  yang  mulia  telah  menerangkan  hukum-hukum  kewarisan,  keadaan- keadaan  setiap  ahli  waris  dengan  penjelasan  yang  cukup  memadai,  dimana    tidak seorangpun diantara manusia yang luput dari bagian atau batasan    warisan. Sebab Al- quranlah sandarannya di daalam menetapkan hukum dan kadar bagiannya. Dan sangat sedikit  sekali  yang  ditetapkan  berdasarkan  Sunnah  atau  ijma.  kedudukan  anak  non

## AS- SYAR’I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
muslimterhadap  harta  warisan  dalam  kompilasi  hukum  Islam  tidak  ada.  Sementara Pengadilan Agama adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa  kewarisan  bagi  orang  yang  beragama  Islam.  Dengan  demikian  jika  terjadi sengketa masalah warisan antara anak orang-orang yang beragama Islam dengan non muslim  maka harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama.Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah  Bagaimana kedudukan anak non muslim terhadap harta warisan pewaris  Islam  ditinjau  dari  Kompilasi  Hukum  Islam,  Penelitian  ini  dilakukan  dengan analisa literature artinya penulis mengambil data berdasarkan literature yang ada.
Berdasarkan hasil penelitian maka Menurut Kompilasi Hukum Islam membagi harta warisan kepada para ahli waris  yang berhak merupakan kewajiban ahli waris  kepada pewaris  untuk    dilaksanakan  setelah  ahli  waris    telah  melaksanakan  kewajiban  yang lain  sebagaimana   yang terdapat dalam. Kedudukan anak non muslim terhadap harta warisan  pewaris  Islam  berdasarkan  hukum  Islam  tidak  mendapatkan  harta  warisan dari  harta  peninggalan    orang  tuanya.  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagaimana pada  kasus  Pengadilan  Agama  menunjukkan  bahwa  kedudukan  anak  non  Islam terhadap harta warisan dari peninggalan harta kedua orang tuanya tidak mendapatkan warisan  sebagainya  mestinya,  namun  berdasarkan  Pengadilan  Tinggi  Agama mendapatkan bagian yang disebut dengan “Wasiat Wajibah”.

## Kata kunci ; kedudukan anak, Harta warisan, kompilasi hokum islam

## PENDAHULUAN
Syariat  Islam  telah  menetapkan  hak  dan  kewajiban  ahli  waris  memperoleh  hak untuk  mewarisisesuai  dengan  ketentuan  Hukum  Islam.Islam  mengakui  ahli  waris mewarisi laki atau perempuan melalui jalan yang dibenarkan Syariat Islam.Selanjutnya Syariat Islam mengakui berpindahnya harta waris dari pewaris kepada ahli waris tanpa diskriminasi.Muhammad Ali Ash Shabuniy mengatakan bahwa :
Al-Qur ’ anyang  mulia  telah  menerangkan  hukum  kewarisan,  keadaan  setiap  ahli  waris dengan penjelasan yang cukup memadai, dimana  tidak seorangpun diantara manusia yang luput  dari  bagian  atau  batasan        warisan.  Sebab  Al-quranlah  sandarannya  di  daalam menetapkan  hukum  dan  kadar  bagiannya.  Dan  sangat  sedikit  sekali  yang  ditetapkan berdasarkan Sunnah atau ijma’. 15 Dengan  demikian  hukum  kewarisan  Islam  pada  dasarnyaa  bersumber  kepada beberapa  ayat  Al-quran  sebagai  Firman  Allah  yang  diturunkan  kepada  Nabi  Besar Muhaammad  SAW  dan  Hadist  Rasululullah  Saw,  yang  terdiri  dari  ucapan,  perbuatan, dan hal-hal yang didiamkan Rasulullah. Di dalam Al-quran maupun hadis dasar hukum kewarisan disebutkan secara tegas dan ada yang secara tersirat, bahkan kadang-kadang
15 Muhammad  Ali  Ash  Shabuniy., Hukum  Waris  Islam ,  Al-Ikhlas,  Surabaya,  1991, hal.45.

## AS- SYAR’I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
hanya  berisi  pokok-pokoknya  saja,  yang  paling  banyak  ditemui  dasar  atau  sumber hukum kewarisan itu dalam surat An- Nisa’ ayat 7 menyatakan :
َرُثَك وَأ ُه نِم لَق ا مِم َنوُب َر قَ  لْا َو ِناَدِلا َو لا َك َرَت ا مِم بي ِصَن ِءاَسِ نلِل َو َنوُب َر قَ  لْا َو ِناَدِلا َو لا َك َرَت ا  مِم بي ِصَن ِلاَج ِ رلِل ٧ : ءاسنلا﴿ اًضو ُر فَم اًبي ِصَن﴾
Artinya : “Untuk  laki -laki  ada  bagian  dari  peninggalan  Ibu  Bapaknya  dan  karib-karib  yang terdekat, dan untuk perempuan-perempuan ada bagian pula dari peninggalan harta ibu Bapak  dan  karib  yang  terdekat,  baik  sedikit  ataupun  banyak  sebagaimana  yang  telah ditetapkan” 2
Di dalam Al-Quran mensyaratkan sebab-sebab seorang berhak mewarisi yaitu :
• Kekerabatan sesungguhnya yakni hubungan nasab.
• Pernikahan yaitu ijab kabul yang sah yang terjadi diantara suami isteri.
• Perbudakan  yaitu  kekerabatan  berdasarkan  hukum  yang  disebut  ‘ walaulitqi’ atau “ Walaun Ni’mati ”. 3
Setelah  diketahui  sebab-sebab  seseorang  mewaris  dalam  harta  peninggalan  maka hak  Islam  tidak  menyinggung  tentang  seseorang  yang  murtad  dan  ahli  waris  non muslim merupakan salah satu penghalang seseorang untuk menerima warisan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Ramulyo dalam sejarah Rasulullah yang menyebutkan : “bahwa tidak ada h ak waris bagi anak laki- laki yang murtad atau non muslim”. 4 Budiarto  menyatakan  bahwa  :  Anak  kandung  yang  beragama  non  Islam  status hukumnya  bukan  Ahli  Waris,  namun  ia  berhak  mendapat  bagian  dari  harta  warisan dari kedua orang tuanya be rdasarkan “Wasiat Wajibah” yang bagiannya  sama dengan bagian anak peerempuan ahl i waris” 5

## METODE PENELITIAN
Di dalam melengkapi penyusunan penelitian ini, penulis melakukan:
1. Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
Dalam  penulisan  penelitian  ini  penulis  mengumpulkan  bahan-bahan  berupa peraturan  perundang-undangan  maupun  buku  wajib  yang  ada  kaitannya  dengan penulisan penelitian ini.
2. Penelitian Lapangan ( Field Research )
Pengambilan  data  dalam  penyusunan  penelitian  ini  menggunakan  metode
2 Departemen  Agama  RI, Al- Qur’an  dan  Terjemahannya , Bumi  Restu,  Jakarta, 1996, hlm. 71 3 Ibid .,hal.55 4 M. Idris Ramulyo., Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal.111.
5 Budiarto, Harta Warisan Pewaris Islam non Muslim, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.107.

## AS- SYAR’I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
deduksi  yang  artinya  penulis  memulai  dari  sesuatu  pengetahuan  yang  bersifat umum dan selanjutnya hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus. Oleh karena itu  dalam  penyusunan  penelitian  ini  sengaja  diberi  batasan,  dengan  demikian penulis hanya menyajikan segala sesuatu yang dirasakan, dilihat dan yang penulis dengan selama di lapangan yang berkisar pada permasalahan tersebut diatas dan untuk memudahkan penulis memahami permasalahannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Warisan berasal dari kata waris, yang berasal dari bahasan Arab, yaitu warith, yang dalam bahasa Indonesia berarti ahli waris, yaitu orang yang berhak mewarisi dan pihak lain ada yang menamakannya "Hukum Waris" atau "Hukum Pusaka", dan lain-lain. 10 Menyatakan bahwa Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Is lam “ Kewarisan adalah : hukum  yang  mengatur  tentang  perpindahan  hak  kepemilikan  harta peninggalan ( tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak dan masing- masing.” 12
Ahli waris ada 2 (dua) macam, pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang berhubungan  kewarisannya  didasarkan  karena  hubungan  darah  (kekerabatan)  kedua ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena suatu sebab, yaitu  sebab  pernikahan  dan  kemerdekaan  budak  atau  menurut sebagian mazhab hanafiah, karena sebab perjanjian (janji  setia), sebab perjanjian ini kurang populer di Indonesia  karena  ummat  Islam  di  Indonesia  menganut  mazhab  safii.  sumber  hukum kewarisan itu dalam surat An- Nisa’ ayat  7 yang artinya :
“Bagi  oran g  laki-laki  ada  hak  bagian  dari  harta  peninggalan  ibu bapaknya dan kerabatnya  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta  peninggalan  ibu bapak  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  ataupun  banyak  menurut  bagian  yang  telah ditetapkan” 14 Pengertian besar kecilnya hak waris dalam keluarga dilihat dari beberapa segi yaitu :
1. Dekat atau jauhnya hubungan seseorang dengan yang mati.
2. Besarnya jasa terhadap yang mati.
3. Jenis kelamin, laki-laki atau wanita.
Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171  huruf  a disebutkan : “Hukum waris adalah hukum yang  mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta  peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang  berhak menjadi ahli  waris  dan berapa
10 Hazirin., Hukum Kekeluargaan Nasional , Tinta Mas, Jakarta,1982, hlm,29 12 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 1998, hlm. 355 14 Departemen  Agama  RI, Al- Qur’an  dan  Terjemahannya, Bumi  Restu,  Jakarta, 1996,hlm.71
17 | Volume I Nomor 1, 2019
bagiannya  masing-masing. 19 "Hukum  kewarisan,  sering  dikenal dengan istilah faraidh, bentuk jamak dari kata tunggal faraidh,  artinya     ketentuan.  Hal  ini  karena  dalam  Islam   bagian-bagian  yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Al-Qur'an". 20
Dengan demikian dalam hukum waris (faraid) ada tiga unsur yang terdapat didalam pelaksanaannya, yaitu :
1. Orang yang meninggal dunia atau pewaris (muwarits).
2. Harta warisan atau tirkah (mauruts)
3. Ahli waris (Warits). 22
Harta warisan atau tirkah (mauruts).
Pasal 171    huruf d    Kompilasi    Hukum    Islam  menyebutkan  bahwa  harta peninggalan  adalah   harta   yang  ditinggalkan  oleh  pewaris    baik  yang  berupa  harta benda miliknya maupun hak-haknya 24 . Ahli Waris (warits).
Ahli  waris (warits) merupakan  orang   yang   berhak  untuk  menerima  hak  dan kewajiban  si  pewaris.  Salah   satu  yang  terpenting  dalam   mempelajari   hukum  waris Islam  adalah  menyangkut  'waris',  kalau  ditinjau  dari   segi   asal  kata,  perkataan  waris berasal   dari  bahasa  Arab  yaitu "warits", secara  gramatikal  berarti  'yang  tinggal  atau yang  kekal',  maka  dengan  demikian  apabila  dihubungkan  dengan  persoalan   hukum waris, perkataan  warits tersebut berarti orang-orang  yang berhak   untuk  menerima pusaka   dari  harta  yang  ditingggalkan  oleh  si  mati  dan  populer  di   istilahkan  dengan 'ahli waris'. 25
Ada   beberapa sebab seseorang   tersebut   dapat berkedudukan sebagai ahli waris oleh  sebab  perkawinan.  Timbulnya  kewarisan  oleh  karena  adanya   perkawinan  ini adalah perkawinan yang sah menurut  Syariat  Islam, perkawinan tersebut  sahapabila memenuhi  apa yang menjadi  rukun  nikah dalam  perkawinan. Adapun   yang menjadi rukun nikah tersebut adalah :
a. Sighat  ('akad) yaitu  perkataan  dari  pihak   wali perempuan.
b. Wali si perempuan/mewakilinya.
c. Adanya calon mempelai wanita.
d. Adanya calon mempelai laki-laki
e. Adanya dua  orang yang  berkedudukan  sebagai  saksi  dalam nikah itu.
19 M. Munir, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Humaniora ,Bandung, 1992, hlm.73.
20 Ahmad  Rafiq., Hukum  Islam  Di  Indonesia ,  PT.    Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 1995, hlm.356.
22 Ibid .,hlm.30.
24 M. Idris Ramulyo., Op-Cit, hlm. 102 25 Suhrawardi K Lubis., Hukum Waris Islam ,   Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm.52.

## AS- SYAR’I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Dengan demikian seorang yang berkedudukan sebagai  ahli waris  disebabkan oleh karena  adanya  hubungan wala' dengan pewaris  tidak lagi kita jumpai. Sehingga  pada saat   ini  yang umum kita  jumpai   seseorang   dapat berkedudukan sebagai ahli waris disebabkan oleh  karena adanya sebab perkawinan dan kekerabatan (nasab). Ada tiga golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral yaitu:
1. Dzul Faraa-idh
2. Dzul qarabat
3. Mawali . 26
Hak dan Kwajiban Ahli Waris Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa timbulnya sesuatu  hak  akan  pula  menimbulkan  suatu  kewajiban.  Dalam  hukum    waris   Islam kewajiban   yang   timbul  tersebut  berkaitan  dengan  kewajiban  ahli  waris  kepada pewarisnya.  Ada   beberapa  hal  yang  merupakan  kewajiban   ahli   waris  kepada pewarisnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Pasal  175  ayat  1  Kompilasi  Hukum  Islam menyebutkan :
1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :
a. Mengurus dan  menyelesaikan  sampai   pemakaman jenazah selesai.
b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban  pewaris maupun menagih piutang.
c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
d. Membagi  harta warisan diantara ahli  waris  yang berhak.
Dalam Kompilasi  Hukum   Islam   memberi  pengertian  tentang  wasiat  sebagai berikut:  wasiat    merupakan  pemberian  suatu  benda  dari  pewaris  kepada   orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia  (Pasal  171 huruf   f  Kompilasi   Hukum    Islam).  Dikarenakan  wasiat   ini   dilaksanakan  atau diberikan kepada   si  penerima  wasiat setelah pemberi   wasiat meninggal dunia, maka pelaksanaannya dilakukan oleh ahli waris dan hal ini menjadi kewajiban ahli waris  kepada pewaris untuk melaksanakannya. 31

## Larangan Hak Mewarisi Menurut Hukum Islam
Dalam hukum waris Islam ada hal-hal yang menyebabkan seseorang terhalang untuk  menerima  harta  warisan  dari  si  pewaris.  Halangan-halangan  mewaris adalah sifat-sifat yang mengakibatkan terhalangnya pewaris untuk mewaris yaitu : 1. Perbudakan.
Budak  yang  dikuasai  seseorang  tidak  dapat  mewaris  harta  kerabatnya, karena apabila ia mewaris sesuatu akan diambil tuannya. Padahal tuannya itu adalah  orang  lain  bukan  kerabat  budak  tersebut. Cukup  poluler  pernyataan para  ahli  hukum  Islam  yang  menyatakan  bahwa  budak  dan  apa  saja  yang
26 Ibid ., hlm.72 31 Ibid, hlm. 108

## AS- SYAR’I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
dimiliki  adalah  menjadi  milik  tuannya.  Jika  demikian  maka  ia  tidak  boleh mewaris agar hartanya  itu tidak berpindah kepada tuannya. Pada surat Al-quran surat An Nahl ayat (75) yang Artinya : “Hamba  yang dimiliki  atau  hamba  yang  mempunyai  harta  benda  tidak mempunyai kekuasaan atas sesuatu apa pun juga” 35 .
2. Pembunuhan.
Apabila penerima waris membunuh pewaris maka ia tidak boleh mewaris hartanya, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang artinya :
“Dari  Abu  Hurairah  menyampaikan  sabda  Rasulullah  SAW  bahwa  “si pembunuh tidak mewarisi dari pewaris yang dibunuh (HR.Na sai)” 36
Pada  dasarnya  pembunuhan  itu  adalah  merupakan  tindakan  pidana kejahatan,  namun  dalam  beberap  hal  tertentu  pembunuhan  tersebut  tidak dipandang sebagai dosa.
a. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum seperti :
1) Pembunuhan di medan perang
2) Melaksanakan hukuman mati
3) Membela jiwa, harta dan kehormatan
b. Pembunuhan  secara  tidak  melawan  hak  dan  melawan  hukum  (tindak pidana kejahatan), sperti :
1) Pembunuhan dengan sengaja
2) Pembunuhan yang tidak sengaja
3. Karena Murtad Orang yang keluar dari agama Islam disebut Murtad, orang murtad dalam kompilasi hukum Islam tidak mendapat harta warisan. Lebih tegas dikatakan bahwa  :”Orang  yang  keluar  dari  agama  Islam tidak  mendapat  pusaka  dari keluarganya  yang  maish  tetap  memeluk  agama  Islam  dan  sebaliknya  iapun tidak mempusakai mereka yang masih be ragama Islam” 37
Lebih tegas juga ditegaskan di dalam Hadis Rasulullah yang Artinya : “Dari  Abu  Bardah  Ia  berkata :  Rasulullah  Saw  bersabda,  telah mengutusku  untuk  menemui  seorang  laki-laki  yang  kawin  dengan  istri bapaknya, Nabi Saw menyuruh supaya aku membunuh laki-laki tersebut dan membagi  hartanya  sebagai  harta  rampasan,  sedangkan  laki-laki  tersebut murtad” 38
4. Kafir (Non Muslim)
Orang  yang  tidak  memeluk  agama  Islam  (kafir)  tidak  berhak  menerima
35 Departemen Agama RI, Op-Cit, hlm.248 36 Badrul Aini., Syarah Shahih Bukhari, Abdus Salam, Mesir, t.t, hlm.112.
37 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam¸ Sinar Baru, Jakarta, 2007, hlm.351.
38 Badrul Aini., Op-Cit, hlm.142

## AS- SYAR’I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
pusaka  dari  keluarganya  yang  memeluk  agam a  Islam” 39 .  Begitu  juga sebaliknya, orang Islam tidak berhak pula menerima pusaka dari keluarganya yang kafir, hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah Saw yang Artinya:
“Orang  Islam  tidak  mewarisi  orang  kafir,  dan  orang  kafir  t idak  pula mewarisi orang Islam ” (HR.Jama’ ah). 40

## Kedudukan Anak Non Muslim terhadap Harta Warisan
Fazlur  Rahman,  menyatakan  bahwa  Al-Qur ’ an  merupakandokumen  yang diperuntukan  umat  manusia,  bahkan  di  dal  beberapa  kali  menegaskan  bahwa kitab  ini  merupakan  petunjuk  bagi  umat  manusia. 41 Semenjak  keturunannya, Rasulullah  merupakan  pemegang  otoritas  sebagai  penafsir  terhadap  Al-Qur ’ an. Kelebihannya  beliau  adalah  Rosul  dan  penerima  wahyu  langsung  dari  Allah sehingga  kebenaran  tafsirnya  tidak  diragukan.  Tapi  sayangnya  beliau  telah meninggal sehingga pada abad-abad sesudahnya, para Ulama’ berpendapat bahwa setiaporang  berhak  menafsirkan  ayat-ayat  Al-Qur ’ an  selama  mereka  memiliki syarat-syarat tertentu seperti pengetahuan tentang nahwu, sharraf, balagah, ilmu usuluddin, il mu qira’ ah,asbabun Nuzul, nasikh mansukh dan lain sebagainya. 42 Terkait denagn kewarisan, status orang murtad disamakan dengan orang kafir yang  berarti  mempunyai  kedudukan  yang  sama  dengan  orang  kafir  asli.  Karena orang  murtad  tidak  dapat  menjadi  muwaris  bagi  ahli  warisnya  yang  muslim ataupun  sebaliknya.  Dasar  hukum  dalam  hal  ini  ialah  mengambil  pada  rujukan keumuman hadis yang di riwayatkan oleh Usamah bin Zaid. 51
Ketentuan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sangat  tegas  bahwa  hak kewarisan  otomatis  terputus  ketika  berkaitan  dengan  perbedaan  agama.Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat Ulama’ klasik khusunya Imam Syafi’i.  Bahkan  dalam  Surat  Edaran  biro  Peradilan  Agama  ta nggal  18  Februari 1958  Nomor  B/I/735  hukum  materil  yang  dijadikan  pedoman  dalam  bidang- bidang  hukum  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  bersumber  pada  13  (tiga  belas)
39 Sulaiman Rasyid, Op-Cit, hlm. 352 40 Ibid.
41 Fazlur Rahman, Tema Pokok Al- Qur’an , (Pnerjemah Anas Wahyudin), (Bandung:
Penerbit Pustaka, 1999), hlm 1 42 M.Quraish  Shihab, Membumikan  al- Qur’an:  Fungsi  dan  Peran  Wahyu  dalam Kehidupan Masyarakat , (Bandung: Mizan, 1994), hlm 46
51 Al-Jaziri, Kitab Al- Fiqhi ‘Ala Mazhah Al - Arba’ah , (Bairut: dar Al-Kutub, 1996), hlm 436-437
buah kitab yang kesemuanya merupakan madzhab syafi’i. 69
Berikut  adalah  table  rumusan  tim  CLD-KHI  disbanding  denagn  rumusan  KHI inpres terkait dengan persoalan hak kewarisan, yaitu : 75 No  Materi KHI CLD-KHI 1 Waris beda agama Beda agama menjadi penghalang (mani’) proses waris-mewarisi (Pasal 171 dan 172) Beda agama bukan penghalang (mani’) proses waris-mewarisi (pasal 2) 2 Anak  di  luar perkawinan Hanya  memiliki  hubungan waris dari ibunya, sekalipun ayah biologisnya sudah diketahui (Pasal 186) Jika diketahui ayah biologisnya,  anak  tetap memiliki  hak  waris  dari ayah biologisnya (Pasal 16) 3 ‘Awl dan radd Dipakai  (Pasal  192  dan 193) Dihapus 4 Pembagian waris bagi  anak  laki- laki dan perempuan Bagian  anak  laki-laki  dan perempuan adalah 2:1 Proporsinya  sama,  1:1 atau 2:2 (Pasal 8 [3])

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  penulis  dapat  menarik kesimpulan sebagai berikut :
1.   Kedudukan  anak  non  muslim  terhadap  harta warisan  pewaris  Islam  berdasarkan hukum  Islam  tidak  mendapatkan  harta  warisan  dari  harta  peninggalan    orang tuanya yang beragama Islam setelah kedua orang tuanya meninggal dunia.
2.    Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagaimana  pada  kasus  Pengadilan  Agama menunjukkan  bahwa  kedudukan  anak  non  Islam    terhadap  harta  warisan  dari peninggalan  harta  kedua  orang  tuanya  yang  beragama  Islam  tidak  mendapatkan warisan sebagainya mestinya baik non muslim karena murtad maupun non muslim karena  status  kafir,  namun  berdasarkan  Pengadilan  Tinggi  Agama  mendapatkan bagian yang disebut dengan “Wasiat Wajibah”.

## SARAN
Selanjutnya  penulis  memberikan  beberapa  saran-saran  yang  dianggap  penting,
69 Soesilo  dan  Pramudji  (Penerjemah), Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (burgelijk Wetboek), (Rhedbook Publisher, Tanpa Tahun), hlm 552 75 Ibid, hlm 50
sebagaimana berikut :
1. Hukum  Islam  adalah  ketetapan  hukum  yang  harus  ditaati,  oleh  karena  itu hendaknya  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  hukum  Islam  terhadap pembagian  harta  warisan  dijalankan  sepenuhnya  sehingga  hukum  Islam  benar- benar  ditegakkan.  Bila  terjadi  kasus  gugatan  terhadap  pembagian  harta  warisan, hendaknya  Pengadilan  agama  dapat  objektif  melihat  kasus  atau  kedudukan  yang sebenarnya terhadap pembagian harta warisan apabila sebelumnya belum dibagi.
2. Terhadap  anak  non  muslim  di  lingkungan  keluarga  Islam  merupakan  suatu keharusan  untuk  menerima  keputusan  ketentuan  hukum  Islam  terhadap kedudukannya  dalam  harta  warisan  dari  keluarganya  yang  beragama  Islam,  oleh karena itu hendaknya dapat difahami. Bagi anak non muslim baik karena murtad maupun  kafir  hendaklah  tidak  menuntut  agar  mendapatkan  hak  terhadap  harta warisan  peninggalan  orang  tuanya  yang  muslim,  karena  dalam  hukum  Islam kedudukan anak non muslim tidak mendapat harta warisan dari peninggalan harta orang tuanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Ahmed An- Na’im, 1990. Dekonstruksi Syari’ah: Wacaa Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan International Dalam Islam, Yogyakarta; LKIS. Ahmad Rafiq., 1995. Hukum Islam Di Indonesia, PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta. ___________, 1998. Hukum Islam Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Ahmed  An- Na’im, 1993.  Al- Qur’an, Syari’ah  dan HAM:  Kini  dan  Masa  Depan,  Islamika No.2, 1993 Al-Jassas, 1993. Ahkam Al- qur’an , Bairut: Dar Fikr Al-Jaziri,  1996.  Kitab  Al- Fiqhi  ‘Ala  Mazhah  Al - Arba’ah ,  Bairut: dar  Al-Kutub,  hlm  436- 437 Al-Qurtubi.  1985.  Al- Jami’  Lil  Ahkam  Al - Qur’an, III:  34,  dan  Al-Kaya  Al-Harasi, Ahkam Al-Qur ’an, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Imamiyah. Al-Zarqani, Syrah Az-Zarqani Tanpa tahun. ‘Ala Syrah Muwatta Al -Imam Malik, (Bairut: darul Fikr, Tanpa Tahun), III.
Asy- Syafi’ie . 1933. Al-Umm, Mesir: Al-Azhar
Asgar,  Ali  Engineer,  1993.  Islam  dan  Pembebasan,  Yogyakarta:  LKIS  dan  Pustaka Pelajar).
___________,  1999.  Islam  dan  Teologi  Pembahasan,  (Penerjemah  Agung  Prihantoro), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
Asgar  Ali  Engineer.  Tanpa  tahun.  Metodologi  Memahami  Al- Qur’an, dalam  Apa  Kabar Islam? ____________,  Rekonstruksi  Pemikiran  Al- Qur’an, dalam  Apa  Kabar  Islam,  Alih  Bahasa Forstudia, Belum Diterbitkan, Yogyakarta

## AS- SYAR’I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Badrul Aini. Tanpa tahun. Syarah Shahih Bukhari. Mesir: Abdus Salam Budiarto, 2001. Harta Warisan Pewaris Islam non Muslim. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta Cawidu, 1991. Konsep Kufr dalam Al- Qur’an , Jakarta: Bulan Bintang, Departemen Agama RI, 1996. Al- Qur’an dan Terjemahannya .  Jakarta: Bumi Restu Fahtcur Raman. 1994, Ilmu Waris, Bandung: PT. Al Ma'aruf Farid  Mas’udi, 1993.  Agama  Keadilan:  Risalah  Zakat  (Pajak)  Dalam  Islam,  Jakarta; Pustaka Firdaus Hamka, T1983. afsir Al-Azbar, Jakarta: Pustaka Panjimas Hazirin., 1982. Hukum Kekeluargaan Nasional, Jakarta: Tinta Mas. Ibnu Hazm, 1970. Al-Muhalla, Bairut: Dar Al-Fikr Ibnu  Qudamah,  Tanpa  tahun.  Al-Muqni,  (Mesir:  Ma tba’ah  Jumhu riyah  Islamiyah,  VI: 130-301
Imam  An-Nawawi,  Tanpa  tahin.  Faid  Al-Bari  Mukhtasyar  Syah  Al-Bukhury,  (TTp:  Al- Maktabah At-Tijriah.
Kadir Audah, Tanpa tahun. At- Tasyri’ Al - Jina’I Al -Islam, I: 534, Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Alifiqh al-Islami, Bairut: Darul Fikr. M. Agus Nuryanto, 2001. Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender, Studi atas Pemikiran Asgar Ali Engineer, (Yogyakarta: UII Press,
M.  Idris  Ramulyo.  1994.  Perbandingan  Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan  Islam  Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.
M.  Khalid  Mas’ud, 1995.  Filsafat  Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial,  Surabaya:  Al- Ikhlas
M. Munir, 1992.Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Bandung: Humaniora. Marzuki Wahid, 2008. Counter Legal Draft Kompilasi Islam (CLD-KHI) Dalam Perspektif Politik  hukum  Di  Indonesia,  makalah  dalam  The  4 th Annual  Islamic  Studies Postgraduate Conference, The University of Melbourne, 17-18 November 2008 Masjfuk  Zuhdi,  1996.  Masail  Fiqhiyah  (Kapita  Selekta  Hukum  Islam),  Jakarta:  PT. Gunung Agung,
Muhammad Ali Ash Shabuniy., 1991. Hukum Waris Islam, Jakarta: Al-Ikhlas. Muhammad  Jawad  Mugniyah,  1996.  Fiqh  Lima  Madzhah,  (Penerjemah  MAsykur  A.B), Jakarta: Lentera.
Muslich Maruzi., 1991. Pokok-Pokok Ilmu Waris., Pustaka Amani, Jakarta Quraish  Shihab,  994.  Membumikan  al- Qur’an:  Fungsi  dan  Peran  Wahyu  dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan. Rahman,  1999.  Tema  Pokok  Al- Qur’an ,  (Pnerjemah  Anas  Wahyudin),  Bandung: Penerbit Pustaka Sayuti Thalib., 1993. H.ukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993 Soesilo  dan  Pramudji  (Penerjemah),  Tanpa  tahun.  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (burgelijk Wetboek), New York: Rhedbook Publisher Suhrawardi K Lubis. 1995. Hukum Waris Islam,   Sinar Grafika, Jakarta, 1995 Sulaiman Rasyid, 2007. Fiqh Islam¸Sinar Baru, Jakarta

## AS- SYAR’I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Wahbah  Az-Zuhaili,  1989.  Al-Fiqh  Al-Islam  wa  Adillatuhu,  (Bairut:  Dar Al-Fikri Al- Mu’sir,
Wirjono Projodikoro, 1980. Hukum Waris di Indonesia, Sumur, Bandung.