## TANGGUNG JAWAB KOMISARIS DALAM MENGELOLA PERUSAHAAN SESUAI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
Naga Suyanto ∗
NG & Associates Law Firm

## Abstract
In practice, in Indonesia it often happens that members of the board of commissioners exercise their fundamental supervisory roles  against the board of directors. The board of commissioners is often considered to have no benefits, it can be seen in the fact that many members of the board of commissioners have no capacity  and cannot show their independence as a good board of commissioners. This research used a normative legal research that examined Law Number 40 of  2007  concerning  Limited Liability Company.    The Law provides limitation of authority and accountability of members of the Board of Commissioners. Implicitly,  the commissioner's responsibilities are also limited as stated in Article 114 paragraph 6 of the Law that on behalf of the company, the shareholder representing at least 1/10 (one ten) of all shares with valid voting rights may filed a lawsuit to the district court against a commissioner whose fault or negligence caused a loss to the company. Therefore, members of the Board of Commissioners may be held accountable to personal property if it can be proven that he or she is the cause of the company's loss.
Keywords: Piercing the Corporate Veil, Board of Commissioners, and Responsibility

## Abstrak
Dalam prakteknya, di Indonesia sering terjadi anggota dewan komisaris sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap dewan direksi. Dewan komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya sebagai Dewan Komisaris yang baik.  Penelitian  ini menggunakan yuridis normatif yang menganalisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut memberikan batasan kewenangan dan pertanggungjawaban anggota Dewan Komisaris. Secara implisit, tanggung jawab komisaris juga terbatas sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Oleh karena itu, anggota Dewan Komisaris dapat saja dimintakan
∗ Alamat korespondensi : nagasuyantosh@gmail.com
pertanggungjawaban hingga harta pribadi bila dapat dibuktikan bahwa dia adalah penyebab kerugian perusahaan.
Kata Kunci:  Piercing the Corporate Veil,  Dewan Komisaris,  dan Tanggung Jawab .

## A. Latar Belakang Masalah
Perekonomian yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 1
Perseroan Terbatas merupakan salah satu kelembagaan perekonomian yang dapat menunjang penyelenggaraan demokrasi ekonomi di negara Indonesia. Saat ini pengaturan mengenai Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian atas modal dasar terbagi atas saham dengan maksud dan tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan , ketertiban umum, dan tau norma kesusilaan.
Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas) menyebutkan pengertian perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
Perseroan terbatas adalah badan  hukum yang besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar  perusahaan. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri (separated intety) . Pemabagian saham dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab secara terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki (limited liability) . Oleh karena itu, apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.
Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, suatu perseroan terbatas yang didirikan oleh para pihak memiliki 3 organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi tersebut diatur secara umum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan diatur secara konkrit dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
1 Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas, Jakarta : Visimedia, 2009, hlm. 1.
Dalam Perseroan Terbatas terdapat pemisahan tanggung jawab antara pemilik perusahaan dengan perusahaan itu sendiri, karena Perseroan Terbatas yang telah memenuhi prosedur tertentu diakui sebagai badan hukum dan mempunyai hak dan kewajiban sama halnya dengan individu. 2
Perseroan Terbatas sebagai badan hukum sebagaimana dikemukakan Pasal 3 undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan entitas atau wujud hukum yang terpisah dari pemiliknya, dalam hal ini dari para pemegang saham. Sehingga secara imanjiner  Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membentangkan tembok pemisah anatara Perseroan Terbatas dan pemegang saham untuk melindungi pemgegang saham dari segala tindakan. 3
Direksi berwenang untuk mewakili perseroan terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan, sedangkan Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan terbatas. Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris oleh undang-undang dan anggaran dasar  perseroan memberikan kewenangan tertentu kepadanya, antara lain memasuki kantor  perseroan, mendapatkan laporan direksi, dan memeriksa dokumen perseroan menyetujui atau tidak menyetujui suatu tindakan tertentu dari direksi sebagaimana diatur dalam anggaran  dasar, serta memberhentikan sementara direksi dan mengurus perseroan dalam hal perseroan tidak memiliki direksi. Dewan komisaris bertindak sebagai majelis. Sebagai majelis pada dasarnya anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili direksi. Komisaris wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
Secara implisit, tanggung jawab komisaris juga terbatas sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. 4
Dalam prakteknya, di Indonesia sering terjadi anggota dewan komisaris sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang sangat mendasar terhadap dewan direksi. Dewan komisaris seringkali dianggap tidak memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan independensinya sebagai Dewan Komisaris yang baik.
Dewan Komisaris dengan kapasitas sebagai pemegang saham seringkali memberikan keputusan yang harus dijalankan oleh Direksi. Meskipun dalam hal ini sulit untuk membuktikan peranan Dewan Komisaris tersebut, Direksi yang diwajibkan untuk memberikan pertanggung jawaban melalui harta
2 Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang  Perseroan Terbatas , Cetakan ke-3, Bandung : Nuansa Aulia, 2011, hlm. 4.
3 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas , Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 71.
4 Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan “Piercing the Corporate Veil”, Kapita Selekta Hukum Perusahaan , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 12.
pribadi atas kerugian perseroan terbatas dapat melakukan pembelaan melalui doktrin piercing of corporate veil.

## B. Perumusan Masalah
Adapun penelitian ini dibuat dengan perumusan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana praktek dewan komisaris yang menjalankan operasional perusahaan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada pihak ketiga yang menyebabkan perusahaan bangkrut melalui pendekatan doktrin piercing of corporate veil ?

## C. Metode Penelitian
Jenis penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah kajian normatif pelaksanaan pertanggung jawaban dewan Komisaris dalam suatu Perseroan Terbatas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan doktrin piercing of corporate veil .
Sedangkan pendekatan yang Penulis  gunakan adalah :  Pendekatan Yuridis, yakni  suatu pendekatan yang mendasarkan pada aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan legal formal atau normatifnya. Dalam konteks ini pendekatan yuridis yang digunakan adalah dengan merujukannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara  Indonesia, yaitu Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  serta doktrin-doktrin yang berlaku.
Obyek penelitian dalam penelitian ini merupakan pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam suatu perseroan terbatas yang melakukan tindakan diluar tugas pokok dan fungsi. Obyek penelitian tersebut akan dikaji dengan teori  pertanggungjawaban hukum, doktrin limited liability dan doktrin piercing of corporate veil.
Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan teknik  pengumpulan data dengan cara melalui studi kepustakaan, sehingga mendapatkan bahan-bahan hukum antara lain : peraturan perundang-undangan  di Indoneisa, pendapat para ahli  yang diperoleh dari berbagai buku hukum, laporan jurnal, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.
Dari keseluruhan data yang sudah diperoleh dan terkumpul dari buku dab referensi akan diolah  dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya, selanjutnya diadakan proses pengolahan data dengan menyusun data tersebut kemudian disistimatisir dan diklasifikasikan sehingga memudahkan dalam melaksanakan analisis data.
Data-data yang diperoleh  dari hasil studi kepustakaan akan diuraikan dalam pemaparan yang sistemik dan logis dengan memperhatikan dasar-dasar hukum yang telah ada beserta teori-teori yang secara tegas digunakan dalam penelitian ini.
Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yang ditinjau dari perspektif undang-undang yakni Undang-
Undang  Nomor 40 Tahun 2007  Tentang Perseroan Terbatas serta doktrin limited liability dan doktrin piercing of corporate veil.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Praktek Dewan Komisaris yang Menjalankan Operasional Perusahaan suatu Perseroan Terbatas
Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris perseroan dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, yang artinya bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 108 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Dewan Komisaris perseroan dalam melakukan pengawasan tersebut haruslah sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yaitu yang tertuang dalam anggaran dasar perseroan, yang mana pengawasan dan pemberian nasihat tersebut memang untuk kepentingan perseroan dan bukan untuk kepentingan pribadi para anggota Dewan Komisaris maupun kepentingan pihak atau golongan tertentu.
Walaupun Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak melarang pemegang saham ( share holder/ owner) menjadi anggota Dewan Komisaris, namun sebaiknya yang menjadi anggota Dewan Komisaris bukan pemegang saham. Hal ini untuk profesionalisme dan mencegah agar pemegang saham tidak menyalahgunakan perseroan untuk tujuan dan kepentingan dirinya selaku pemegang saham.
Seandainya yang menjabat anggota Dewan Komisaris adalah pemegang saham perseroan yang bersangkutan, dirinya wajib melaporkan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya kepada perseroan tersebut dan perseroan lain, termasuk perubahan kepemilikan berdasarkan Pasal 116 huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Rincian tugas Dewan Komisaris umumnya dapat kita temukan di dalam anggaran dasar, sebagaimana dalam pasal 15 form baku anggaran dasar perseroan terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut :
1. Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya ;
2. Memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas perseroan
3. Mengawasi segala tindakan pengurusan yang dilakukan oleh Direksi
;
4. Untuk sementara waktu seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris yang telah diberikan kekuasaan sementara oleh Dewan Komisaris wajib mengurus perseroan apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, hal mana atas tanggungan Dewan Komisaris.
Dalam memeriksa/mencocokkan pembukuan, uang kas atau laporan keuangan perseroan, Dewan Komisaris dapat melakukannya sendiri atau dapat pula dibantu/minta bantuan kepada pihak akuntan, hal ini untuk memperoleh hasil yang jelas dan seakurat mungkin serta sesuai dengan keadaan pembukuan perseroan. Sebenamya yang menjadi tugas utama seorang anggota Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi :
“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi". Dalam Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
1. Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan Terbatas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab ;
2. Melaporkan kepada Perseroan Terbatas mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan Terbatas tersebut dan Perseroan Terbatas lainnya ;
3. Kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam anggaran dasar, seperti misalnya :
a. memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu ;
b. melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Seperti dijelaskan di atas, maka Dewan Komisaris perseroan wajib menjalankan tugasnya itu hanya untuk kepentingan perseroan dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain. Apabila dalam perseroan itu terdapat anggota Dewan Komisaris yang sekaligus merangkap menjadi pemegang saham, maka ia diwajibkan untuk melaporkan kepemilikan sahamnya tersebut kepada perseroan, agar nantinya tidak terjadi benturan kepentingan sekaligus untuk menciptakan transparansi serta pemisahan antara hak dan kewajiban masing-masing organ perseroan.
Bagi anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk untuk melakukan tindakan pengurusan, maka berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga, karena kedudukan anggota Dewan Komsiaris yang ditunjuk tersebut semata-mata untuk menggantikan kedudukan Direksi. Namun posisi Direksi tersebut hanya bisa diambil alih atau digantikan oleh Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris karena suatu sebab tertentu yang dapat merugikan perseroan, atau anggota Direksi tersebut terdapat benturan kepentingan dengan perseroan.
Agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, di dalam anggaran dasar dapat diatur beberapa kewenangan antara lain :
1. Mengadakan dengar pendapat dengan akuntan yang memeriksa pembukuan perseroan ;
2. Ikut serta menandatangani laporan tahunan dan neraca perhitungan laba rugi;
3. Memanggil RUPS ;
4. Memberikan nasihat dalam RUPS ;
5. Mewakili perseroan baik di luar maupun di dalam pengadilan bila antara Direksi dengan perseroan terdapat kepentingan yang berbeda;
6. Membebaskan sementara setiap anggota Direksi dari tugasnya apabila kedapatan bertindak merugikan perseroan ;
7. Mengangkat seorang ahli pembukuan untuk membantu mengawasi pembukuan perseroan dalam waktu-waktu tertentu (secara insidentil) kecuali sebelumnya telah diangkat seorang ahli pembukuan oleh RUPS.
Perlu diketahui bahwa Dewan Komisaris meskipun dapat membebaskan sementara setiap anggota Direksi dari tugasnya apabila kedapatan bertindak merugikan perseroan, namun bukan berar6 ia bisa memberhentikan secara tetap anggota Direksi tersebut, karena yang dapat memberhentikan anggota Direksi hanyalah RUPS.
Seseorang yang mempunyai jabatan sebagai seorang anggota Dewan Komisaris yang memiliki kewenangan pengawasan, tentunya dalam melakukan tindakan pengawasan tersebut anggota Dewan Komisaris dapat juga melakukan kesalahan ataupun penyalahgunaan kewenangan, yang mungkin saja akan merugikan kepentingan orang lain atau bahkan merugikan kepentingan perseroan. Karena itu, anggota Dewan Komisaris tersebut harus mempertanggung-jawabkannya secara hukum. Seperti pada pasal 114 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatakan bahwa :
“(2)  Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehatihatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “
Berdasarkan pasal 114 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Perseroan  Terbatas  di atas,  maka setiap anggota Dewan Komisaris dituntut untuk beritikad baik dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat Direksi. Bahkan, akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Dewan Komisaris yang menimbulkan kerugian pada perseroan yang bersangkutan, anggota Dewan Komisaris dapat dimintai pertanggung- jawaban hukum oleh para pemegang sahamnya.
Jika Dewan Komisaris melakukan suatu kesalahan hukum (dengan unsur kesengajaan atau kelelaian) yang mana dapat merugikan perseroan, maka Dewan Komisaris harus mempertanggung jawabkan kesalahannya itu. Karena dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris bersifat kolegial, dengan demikian, jika seorang anggota Dewan Komisaris melakukan kesalahan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, maka seluruh anggota Dewan Komisaris lain (termasuk yang tidak melakukan tindakan kesalahan tersebut) ikut juga bertanggung jawab secara hukum atau berlaku secara tanggung renteng.
Dari uraian tersebut di atas, maka dalam konsep “ kolegialitas"
Dewan Komisaris perseroan temyata tidak mutlak diterapkan dalam hal kewenangan dan tanggung jawabnya saja, namun hukum juga membuka pengecualian terhadap konsep tanggung jawab kolegial ini, dalam hal disebutkan dalam Pasal 114 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa :
“Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian ; dan
c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul dan berianjutnya kerugian tersebut." Dari bunyi pasal di atas, maka para anggota Dewan Komisaris dalam jabatannya tersebut bukan hanya bertugas mengawasi pekerjaan Direksi belaka, namun lebih dari sekedar itu Dewan Komisaris harus melakukan pengawasan terhadap perseroan secara maksimal dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan pengawasan itu dilakukan hanya untuk kepentingan perseroan saja, bukan untuk kepentingan pihak lain manapun, serta pada kesempatan tertentu Dewan Komisaris wajib mengingatkan atau memberi nasihat kepada Direksi apabila Dewan Komisaris mengetahui adanya suatu penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan Direksi terhadap kegiatan kepengurusan perseroan.
Apabila Dewan Komisaris tersebut  telah melakukan pekerjaannya dengan benar, namun pada kenyataannya kerugian diderita perseroan itu, maka ia dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya tersebut apabila dapat membuktikan bahwa keadaan kerugian atau kesalahan yang bersangkutan memang bukan karena kesalahannya. Bisa saja ada satu anggota Dewan Komisaris yang harus bertanggung jawab secara hukum tetapi anggota Dewan Komisaris yang lain yang dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah sehingga dia tidak ikut bertanggung jawab. Dalam keadaan tersebut masing-masing anggota Dewan Komisaris harus
siap untuk melakukan pembuktian atas pertanggung jawaban masing- masing pihak.
Jika Dewan Komisaris melakukan tindakan-tindakan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat 1 dan ayat 2 Undang- Undang  Perseroan  Terbatas  tersebut, maka konsekuensi dari sifat "kolegialitas" adalah sebagai berikut :
1. Dalam hal mewakili Dewan Komisaris, sebagai anggota "dewan", anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Direksi tersebut tetap bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris secara keseluruhan;
2. Dalam hal mewakili perseroan, posisi anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Direksi tersebut bertindak untuk dan atas nama perseroan, dan dia memiliki posisi, kewenangan dan tanggung jawab sebagai direksi perseroan (bukan sebagai Dewan Komisaris) . Namun demikian, ketentuan dalam pasal 69 ayat (3) dan ayat (4)
Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa :
1. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. Dalam hal ini Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan pembuktian terbalik bagi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang bersangkutan. Sebab menurut Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas, para anggota direksi atau dewan  komisaris dibebaskan dari tanggung jawabnya tersebut apabila terbukti bahwa keadaan yang bersangkutan bukan karena kesalahannya. Dengan demikian, bisa saja ada anggota direksi atau dewan komisaris yang harus bertanggung jawab secara hukum, tetapi dewankomisaris atau anggota direksi yang lain yang dapat membuktikan tidak bersalah sehingga dia tidak bertanggung jawab.
Untuk hal-hal penting, dalam bertindak anggota Dewan Komisaris harus melalui rapat Dewan Komisaris. Jika syarat rapat tersebut tidak terpenuhi, maka ke luar tetap Dewan Komisaris yang bertanggung jawab, tetapi ke dalam, hanya anggota Dewan Komisaris yang bertindak sendiri yang bertanggung jawab Dalam Pasal 98 ayat (3) UUPT dinyatakan bahwa :
"Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS".
Pada level pengawasan Dewan Komisaris disebut Komisaris pengambil keputusan (decicion maker), yaitu konsep Dewan Komisaris di mana di sampingdia mengawasi hal-hal tertentu, terutama dalam hal-
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
hal penting, diajak pula untuk mengambil keputusan (misalnya dengan format surat persetujuan Dewan Komisaris) untuk kegiatan-kegiatan tertentu dari Perseroan.
Dari bunyi pasal 98 ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas di atas serta pengertian komisaris sebagai pengambil keputusan di atas, maka disimpulkan bahwa jika anggaran dasar perseroan menentukan pembatasan-pembatasan terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi, maka kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan menjadi terbatas dan bersyarat dalam hal-hal yang sudah diatur dalam anggaran dasar perseroan itu. Dengan adanya kemungkinan tersebut, maka untuk melakukan perbuatan hukum tertentu Direksi harus mendapat persetujuan dari organ perseroan yang lain, yakni Dewan Komisaris atau RUPS.
Adapun perbuatan-perbuatan penting yang sebaiknya harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris misalnya dalam hal-hal :
1. mengambil loan (kredit) dari bank;
2. meminjamkan asset perseroan;
3. membeli atau menjual aset-aset penting dari perseroan;
4. menjadi penanggung (borg/avalist);
5. membuka kantor cabang baru;
6. mengeluarkan dana melebihi jumlah tertentu;
7. memberhentikan direksi untuk sementara waktu;
8. mengubah ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar;
9. melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan, mengubah status perseroan dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya; dan
10. kegiatan lain yang mana kegiatan-kegiatan tersebut harus sudah dituangkan dalam anggaran dasar perseroan tersebut.
Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki saham Perseroan dan/atau saham perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris tersebut wajib memenuhi persyaratan pelaporan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya memastikan bahwa hak pemegang saham dilindungi dan dapat dilaksanakan secara adil sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, yang antara lain mencakup:
1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat dan memberikan suara dalam RUPS;
2. Hak untuk memperoleh informasi material Perseroan secara tepat waktu;
3. Hak untuk menerima dividen;
4. Hak untuk menerima pembagian atas sisa harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi, sebanding dengan jumlah saham yang dimilikinya.
Pemegang saham dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan keberlangsungan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku. Tanggung jawab pemegang saham termasuk hal-hal sebagai berikut :
1. Pemegang saham pengendali memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya;
2. Pemegang saham minoritas melaksanakan haknya dengan cara yang baik.
Seorang Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatan tersebut. RUPS dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu denganmenyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat tersebut. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila anggota tersebut:
a. Mengundurkan diri;
b. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Meninggal dunia; dan/atau
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. Penulis menemukan bahwa terdapat putusan perkara korupsi di
daerah Kabupaten Supiori, Papua dengan nomor putusan  Mahkamah
Agung : 1722K/Pid.Sus/2010 dengan terdakwa Suryadi Sentosa yang berkedudukan sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Multi Makmur Jaya Abadi.
Dalam perkara tersebut, Suryadi Supiori diputus dengan putusan  : “Terdakwa Suryadi Sentosa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1722 K/Pid.Sus/2010 dinyatakan terbukti bersalah sebagai pemilik (pemegang saham terbesar), sekaligus sebagai komisaris utama PT. MMJA adalah pengendali dan pemegang kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan proyek-proyek tersebut  diatas. Terdakwa berperan aktif dalam menentukan design gambar yang akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembangunan; Komisaris yang menentukan Tencana Anggaran Biaya (RAB) PT. MMJA yang dijadikan pedoman untuk pembelian barang dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut. Sehingga dengan kata lain terdakwa Suryadi Sentosa menjalankan tugas dan wewenang sebagai Direktur/Direksi yang berarti juga terdakwa telah melakukan tindakan yang melebihi batas kewenangan sebagai komisaris. Walaupun tidak dalam persidangan tidak terbukti bahwa terdakwa Suryadi Sentosa menandatangani dokumen-dokumen.”
Berdasarkan putusan tersebut memberikan gambaran kepada Penulis bahwa orang-orang yang menduduki jabatan sebagai Dewan Komisaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana maupun hukum perdata. Putusan demikian memberikan gambaran bahwa anggota Dewan Komisaris dapat saja dimintakan pertanggungjawaban
secara pribadi bilamana melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian.
Pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan pemaknaan teori pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Ridwan Halim yakni sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada. 5 Dalam hal ini, pertanggungjawaban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris Kepada Pihak Ketiga yang Menyebabkan Perusahaan Bangkrut Melalui Pendekatan Doktrin Piercing of Corporate Veil
Perekonomian yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 6
Perseroan Terbatas merupakan salah satu kelembagaan perekonomian yang dapat menunjang penyelenggaraan demokrasi ekonomi di negara Indonesia. Saat ini pengaturan mengenai Perseroan Terbatas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian atas modal dasar terbagi atas saham dengan maksud dan tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan , ketertiban umum, dan tau norma kesusilaan.
Mengacu pada Pasal 1 angka  1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut Undang- Undang Perseroan Terbatas) menyebutkan pengertian perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.
Perseroan terbatas adalah  badan  hukum yang  besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar  perusahaan. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri (separated intety) .  Pemabagian saham dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan
5 http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut.html diuduh pada tanggal 30 Agustus 2017.
6 Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas, Jakarta : Visimedia, 2009, hlm. 1.
perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab secara terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki (limited liability) . Oleh karena itu, apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.
Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, suatu perseroan terbatas yang didirikan oleh para pihak memiliki 3 organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing- masing. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi tersebut diatur secara umum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan diatur secara konkrit dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
Dalam Perseroan Terbatas terdapat pemisahan tanggung jawab antara pemilik perusahaan dengan perusahaan itu sendiri, karena Perseroan Terbatas yang telah memenuhi prosedur tertentu diakui sebagai badan hukum dan mempunyai hak dan kewajiban sama halnya dengan individu. 7
Dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan memberikan kewenangan tertentu kepadanya, antara lain memasuki kantor perseroan, mendapatkan laporan direksi, dan memeriksa dokumen perseroan  menyetujui atau tidak menyetujui suatu tindakan tertentu dari direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, serta memberhentikan sementara direksi dan mengurus perseroan dalam hal perseroan tidak memiliki direksi. Dewan komisaris bertindak sebagai majelis. Sebagai majelis pada dasarnya anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili direksi.
Komisaris wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
Dewan Komisaris selaku pihak pengawas  dalam suatu perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya ketika perusahaan dinyatakan pailit.Peran dan tugas utama dewan komisaris dalam suatu perusahaan (perseroan terbatas) yaitu melakukan pengawasan secara umum atas kebijakan dan pengurusan perusahaan serta memberikan nasihat kepada pihak direksi. Ketika tanggung jawab tersebut dilalaikan, tidak menutup kemungkinan akan ikut diminta bertanggung-jawab untuk menanggung kerugiannya. Hal tersebut berlaku juga dalam proses kepailitan.
Pada prinsipnya kepailitan merupakan sita umum atas seluruh aset perusahaan yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas, sebagaimana ditunjuk dalam suatu putusan pailit. Namun tidak jarang seluruh aset yang telah disita tersebut ternyata tidak dapat melunasi seluruh utang-utang perusahaan. Bahkan ada kalanya suatu perusahaan tidak memiliki aset sama sekali sehingga tidak dapat dilakukan pemberesan untuk melunasi utang-utang yang ada.
7 Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas , Cetakan ke-3, Bandung : Nuansa Aulia, 2011, hlm. 4.
Ketika hal tersebut terjadi, Dewan Komisaris selaku pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pemberi nasehat lazimnya akan diminta untuk ikut bertanggung-jawab. Karena seharusnya dewan komisaris mengetahui setiap sepak terjang dari pengurus (khususnya pihak direksi) perusahaan, termasuk ketika ada tindakan-tindakan yang akan mendatangkan kerugian bagi perusahaan.
Namun untuk menentukan bersalah atau tidaknya dewan komisaris perlu melalui pembuktian dalam proses peradilan terlebih dahulu. Khususnya dalam perkara kepailitan terdapat mekanisme gugatan lain- lain yang dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan baik kreditor dan/atau kurator terhadap dewan komisaris yang bersangkutan. Mekanisme pengajuan gugatan lain-lain tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Ketika Dewan Komisaris tersebut dinyatakan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, maka dewan komisaris tersebut bertanggung-jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Dalam situasi demikian maka tidak menutup kemungkinan aset pribadi dari dewan komisaris tersebut ikut disita untuk dilakukan pemberesan guna pembayaran utang ke pihak ketiga.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi sebagai berikut :
“Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung-jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi”.
Adapun Dewan Komisaris yang melakukan tugas di luar kapasitasnya dapat digolongkan pada tindakan ultra vires. Oleh karena itu, Dewan Komisaris tersebut harus bertanggung jawab layaknya seorang Direktur yang menjalankan operasional perusahaan. Dalam keadaan tersebut, Dewan Komisaris telah melakukan tindakan yang dimaksud dalam doktrin piercing of corporate veil.
Terjadinya Piercing the Corporrate Veil ialah apabila terjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh pribadi yang berada dibalik perseroan antara lain sebagai berikut : 8
a. Sekalipun pemegang saham perseroan berdasarkan teori badan hukum yang bersangkutan hanya mempunyai tanggung jawab sebesar saham yang dimiliki dalam perseroan tersebut, tetapi mengingat kewenangan para pemegang saham melalui lembaga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat mengangkat dan
8 Sulistiowati. Aspek Hukum dan Realitas Bisnis, Perusahaan Group di Indonesia , Erlangga, Jakarta, 2010.
memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta dapat memberikan persetujuan-persetujuan tertentu atas tindakan hukum direksi dan dapat memberikan arahan dan/atau perintah atau kebijakan perseroan, maka jika para pemegang saham dalam melakukan RUPS tersebut menggunakan kewenangannya untuk menjadikan perseroan menjadi merugikan para stakeholder , misalnya menjadi perseroan sebagai vihicle dalam melakukan tindakan pidana, maka atas perbuatan tersebut kepada para pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban bukan hanya sebesar saham  yang dimiliki tetapi harus bertanggung jawab secara perdata sampai harta pribadi yang bersangkutan dan tanggung jawab pidana. b. Para anggota Direksi sebagai pihak yang mewakili perseroan dan pengurusan dapat melakukan tindakan apa saja terhadap perseroan yang ia urus, tetapi berdasarkan doktrin hukum ini, dalam mengurus perseroan wajib menjalankannya sesuai maksud, usaha dan kegiatan serta tujuan perseroan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat salah satu atau lebih dari anggota direksi yang melanggar prinsip tersebut, maka anggota direksi yang bersangkutan dapat dimintakan tanggung jawab perdata sampai harta pribadi yang bersangkutan dan tanggung jawab pidana.
c. Fungsi Dewan Komisaris adalah  mengawasi jalannya usaha perseroan. Jika Dewan Komisaris lalai dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas perseroan, maka yang bersangkutan juga dapat dimintakan tanggung jawabnya sampai harta pribadi.
Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa doktrin ini merupakan doktrin untuk membuka tirai dari pribadi-pribadi yang terdapat dibelakang suatu badan hukum, baik para pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Sehingga Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat dituntut hingga harta pribadi pula. Adapun pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh Deewan Komisaris yang melakukan tindakan yang dimaksud dalam doktrin piercing of corporate veil dapat mengajukan gugatan, perbuatan melawan hukum.
Adapun dasar gugatan perbuatan melawan hukum mengacu  pada Pasal Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi oranglain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagaiberikut :
1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Model tanggung jawab hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang
dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) katgori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :
a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaanmaupun kelalaian).
c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Jika ditinjau dari pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainya, sebagaimana juga dengan KUHPerdata dinegara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :
a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimanadiatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
Berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Dewan Komisaris dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum hingga harta pribadi. Namun hal tersebut tetap mengacu pada pembuktian bahwa pengambilan keputusan ( decision maker ) adalah Dewan Komisaris.
Apabila dalam persidangan terbukti bahwa Dewan Komisaris bertindak di luar kapasitas, maka tindakan tersebut merupakan cakupan doktrin piercing of corporate veil , sehingga secara faktual Dewan Komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum melebihi
pertanggung jawaban terbatas ( limited liability ) yang secara umum dianut dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Adapun keadaan tersebut ditemumakan dalam putusan perkara korupsi di daerah Kabupaten Supiori, Papua dengan nomor putusan Mahkamah Agung : 1722K/Pid.Sus/2010 dengan terdakwa Suryadi Sentosa yang berkedudukan sebagai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Multi Makmur Jaya Abadi.
Dalam perkara tersebut, Suryadi Supiori diputus dengan putusan  :
“Terdakwa Suryadi Sentosa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1722 K/Pid.Sus/2010 dinyatakan terbukti bersalah sebagai pemilik (pemegang saham terbesar), sekaligus sebagai komisaris utama PT. MMJA adalah pengendali dan pemegang kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan proyek-proyek tersebut diatas. Terdakwa berperan aktif dalam menentukan design gambar yang akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembangunan; Komisaris yang menentukan Tencana Anggaran Biaya (RAB) PT. MMJA yang dijadikan pedoman untuk pembelian barang dalam melaksanakan proyek-proyek tersebut.
Sehingga dengan kata lain terdakwa Suryadi Sentosa menjalankan tugas dan wewenang sebagai Direktur/Direksi yang berarti juga terdakwa telah melakukan tindakan yang melebihi batas kewenangan sebagai komisaris. Walaupun tidak dalam persidangan tidak terbukti bahwa terdakwa Suryadi Sentosa menandatangani dokumen-dokumen.” Berdasarkan putusan tersebut memberikan gambaran kepada Penulis bahwa orang-orang yang menduduki jabatan sebagai Dewan Komisaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana maupun hukum perdata. Putusan demikian memberikan gambaran bahwa anggota Dewan Komisaris dapat saja dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi bilamana melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian.
Dalam penerapan ke dalam hukum perseroan, doktrin piercing of corporate veil tersebut mengandung pengertian bahwa hukum tidak memberlakukan prinsip terpisahkanya tanggung jawab dan harta kekayaan badan hukum dari tanggung jawab dan harta kekayaan pemegang sahamnya. Meskipun secara de jure seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu Perseroan Terbatas untuk menjadi suatu badan hukum telah sempurna.
Oleh karena itu, dengan diterapkan doktrin piercing of corporate veil tersebut terdapat kemungkinan dalam hal-hal tertentu pemegang saham (termasuk Dewan Komisaris) harus ikut bertanggung jawab hingga harta pribadinya atas tindakan yang dilakukan oleh dan atas nama Perseroan Terbatas.
Keadaan tersebut secara yuridis telah diakomodir dalam Pasal 114 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai pelanggaran fiduciary duty juga
berakibat pada tanggung jawab komisaris secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.Pengawasan dan nasihat wajib dilakukan oleh Komisaris dengan kehati-hatian yaitu tidak sembrono dan tidak lalai dengan memperhatikan pertimbangan yang wajar. Kesalahan dan kelalaian menjadi dasar penerapan piercing the corporate viel pada Komisaris sehingga Komisaris dibebani tanggung jawab tidak terbatas sampai kepada harta pribadi Komisaris.
Piercing the corporate veil diberlakukan kepada Komisaris dalam hal sebagai berikut : 9
a. Komisaris tidak melaksakan fiduciary duty ;
b. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar;
c. Kepailitan Perseroan karena kelalian komisaris. Meskipun dalam ayat selanjutnya, yakni ayat 5 pasal yang sama memberikan ruang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan sanggahan dengan melakukan pembuktian terbalik sesuai ketentuan sebagai berikut :
a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Namun, apabila komisaris benar-benar melanggar fiduciary duty Pasal 114 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah memberikan akses kepada pemegang saham untuk menuntut komisaris tersebut. Bunyi pasal tersebut adalah atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.
Komisaris dalam kaitannya dengan kepailitan sebuah Perseroan telah diatur dalam Pasal 115 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota
9 Munir Fuady, Op. Cit ., hlm 26.
Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
Untuk Anggota Dewan Komisaris yang merasa tidak bersalah harus membuktikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:
a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan tugas pengawasan dengan iktikad baik dan kehati- hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.
Secara prinsip, prinsip piercing the corporate veil akan diterapkan dalam keadaan bahwa sangat tidak adil jika dalam hal demikian, tanggung jawab hanya dimintakan kepada perusahaan sebagai badan hukum  semata. Misalnya terjadi perbuatan pengalihan aset atau modal kepada pemegang saham atau terjadi pencampur adukan antara bisnis dan finansial perusahaan dengan pemegang saham yang menyebabkan perusahaan tidak memiliki aset apapun.
Demikian juga tindakan Dewan Komisaris yang tidak layak untuk perkembangan usaha perseroan terbatas yang timbul sebagai akibat dari tindakan dewan komisaris yang secara hukum melakukan perbuatan yang bertentangan atau perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh yakni modal perusahaan yang cenderung kecil, namun karena terjadi pencampur adukan tindakan dewan komisaris dapat terjadi transaksi dalam nominal yang sangat besar.
Dewan Komisaris tidak dapat secara sepihak dimintakan pertanggungjawaban hingga harta pribadi. Adapun mekanisme untuk meminta pertanggung jawaban Dewan Komisaris yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian adalah melalui gugatan derivatif ke pengadilan negeri tempat kedudukan perseroan terbatas.
Dalam proses di pengadilan negeri tersebut harus dibuktikan perbuatan atau tindakan-tindakan Dewan Komisaris yang diindikasikan menyebabkan perseroan terbatas mengalami kerugian. Secara implisit, tanggung jawab komisaris juga terbatas sebagaimana tercantum dalam Pasal 114 ayat 6 Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. 10
10 Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan “Piercing the Corporate Veil”, Kapita Selekta Hukum Perusahaan , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 12.

## E.   Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka penulisan mengambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:
1. Dewan Komisaris harus bertindak sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang diberikan dan diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai pihak pengawas operasional perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris perseroan dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, yang artinya bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
2. Dewan Komisaris yang bertindak diluar kapasitas dan kewenangan dapat dikategorikan dalam doktrin piercing of corporate veil. Sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum secara pribadi baik menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Adapun mekanisme pertanggungjawaban secara hukum pidana disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, sedangkan untuk pertangungjawaban hukum secara keperdataan dapat diajukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum kepada anggota Dewan Komisaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Chatamarrasjid, Menyingkap Tabir Perseroan “Piercing the Corporate Veil”, Kapita Selekta Hukum Perusahaan , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas, Jakarta : Visimedia, 2009. Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas , Cetakan ke- 3, Bandung : Nuansa Aulia, 2011.
Sulistiowati. Aspek Hukum dan Realitas Bisnis, Perusahaan Group di Indonesia , Erlangga, Jakarta, 2010.
M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas , Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

## Internet
http://infodanpengertian.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab- hukum-menurut.html diuduh pada tanggal 30 Agustus 2017.