## Penelitian

## E-Government di  Propinsi  Jawa  Barat:  Kajian Pustaka Sistematis

## Umar Yunan Kurnia Septo Hediyanto*
Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom Jalan Telekomunikasi Terusan Buah Batu, Bandung 40257, Indonesia
Article Info

## Abstract
Article history: Received 8 September 2018 Accepted 26 January 2019 Assessment  of  the  implementation  e-government  in  West  Java  Province  has decreased,  despite  not  having  an  impact  on  increasing  the  development  of  e- government  in  Indonesia  compared  with  other  countries  in  the  world  that experienced a rating increase to 107th position in 2018. Seeing the development of e-government in West Java Province makes a necessity to improve its quality so that it can have an impact on increasing Indonesia's ranking in the top position in the future. For this reason, a state of the art mapping of e-government research is needed in West Java Province based on the results of a systematic literature review.  By  focusing  on  five  main  steps,  namely  identification  of  research, selection  of  primary  studies,  assessment  of  study  quality,  data  extraction  and monitoring, and data synthesis. In addition to the five main steps, this research will  look  at  three  aspects  in  the  design  of  e-government,  namely  aspects  of technology, people and processes. The sources used  in this study are  journals and proceedings of seminars taken  from the Google Scholar database  for five years from 2014 to 2018. The key words used in searching the Google Scholar database are "e-government", "West Java ", and" Jawa Barat ". These keywords are searched in the entire article, not just in the article title. The mapping results show  that  research  issues  related  to  the  analysis  of  e-government implementation are more dominant than research issues related to the design of e-government systems. Nevertheless, in the research issue related to the analysis of  e-government  implementation  there  are  still  opportunities  to  explore  the interaction  of  G2B  and  G2G.  Research  issues  related  to  the  design  of  e- government systems are dominated by the design of technological aspects, so that  research  opportunities  are  still  open  in  the  design  of  human  aspects  and processes.
Keywords: E-government West Java Systematic literature review

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan e-government di  Indonesia mengalami  peningkatan  berdasarkan  survei  yang dilakukan  oleh  Persatuan  Bangsa-Bangsa,  dengan hasil  peringkat  116  pada  tahun  2016  (United Nations  Department  of  Economic  and  Social Affairs, 2016) yang kemudian mengalami peningkatan  pada  2018  menjadi  peringkat  107 (United  Nations  Department  of  Economic  and Social Affairs, 2018). Kenaikan ini juga menyebabkan  perpindahan  Indonesia  dari  negara- negara  dalam Middle  E-Government  Development Index (EGDI)  menjadi  termasuk  negara-negara yang  mempunyai High EDGI.  Kesuksesan  ini merupakan  hasil  perjuangan  pemerintah  Indonesia dalam  meningkatkan  penerapan e-government di setiap daerah di Indonesia.
Dalam
skala nasional
dilakukan Pemeringkatan e-government Indonesia  (PeGI) yang  dilaksanakan  oleh  Kementerian  Komunikasi dan Informatika (Direktorat e-Government, Ditjen. APTIKA – KEMKOMINFO RI, 2018). Berdasarkan hasil PeGI Tingkat Provinsi, teridentifikasi  bahwa pada awal penilaian di  tahun 2012 Provinsi Jawa barat menduduki posisi pertama sedang pada tahun 2015 turun menjadi posisi kedua setelah  Provinsi  DKI  Jakarta.  Selama  4  tahun penilaian  PeGI  dari  tahun  2012  sampai  dengan tahun 2015, penilaian Provinsi Jawa Barat menurun pada tahun 2014 dan mulai membaik di tahun 2015. Pada tahun 2015, Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai  rata-rata  3,07.  Nilai  tersebut  masih  memiliki selisih  cukup  jauh  dengan  nilai  rata-rata  Provinsi DKI Jakarta yaitu 3,39. Dapat dilihat dari hasil pada skala internasional dan nasional tersebut dipandang perlu  untuk  meningkatkan  kualitas  impelementasi e-government khususnya di Provinsi Jawa Barat.
Penelitian  untuk  meningkatkan kualitas impelementasi e-government di Provinsi Jawa Barat sudah mulai dilakukan, baik yang berkaitan dengan perancangan e-government , maupun analisis implementasi e-government .  Contoh  penelitian yang  berkaitan  dengan  perancangan e-government dilakukan oleh Ramdhani, et al. (2018) dan Riza, et al. (2018) yang membahas mengenai data center di Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Pemerintah Kabupaten  Bandung.  Sementara  itu,  contoh penelitian yang berkaitan dengan analisis implementasi e-government dilakukan oleh Putra, et al. (2018) yang menganalisis keefektifan 29 website pariwisata  di  Pemerintah  Kota  dan  Kabupaten  di Provinsi  Jawa  Barat.  Berbagai  penelitian  yang dilakukan  diharapkan  dapat  saling  melengkapi sehingga  memberikan  manfaat  yang  signifikan dalam  meningkatkan  kualitas  impelementasi e- government di Provinsi Jawa Barat.
Arah  penelitian  yang  perlu  dilakukan  untuk meningkatkan kualitas implementasi e-government di Provinsi Jawa Barat perlu diidentifikasi. Dengan demikian,  tujuan  penelitian  ini  adalah  memetakan state of the art penelitian e-government di Provinsi Jawa Barat dan mengidentifikasi peluang penelitian lanjutan.  Pemetaan state  of  the  art dirumuskan berdasarkan isu penelitian terkait analisis implementasi e-government dan  perancangan sistem e-government .

## 2. METODOLOGI
2.1 Tinjauan Pustaka
Definisi dan Ruang Lingkup E-Government
E-government merupakan suatu proses layanan  publik  dari  instansi  pemerintah  yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan utilisasi teknologi informasi dan komunikasi  ini,  manajemen  pemerintahan  dapat menjadi lebih efisien, dan memicu perubahan sosial di  masyarakat  (Ali,  et  al.,  2018).  Implementasi e- government memperluas jangkauan layanan pemerintah  karena  tidak  lagi  dibatasi  lokasi  fisik dari instansi pemberi layanan.
Istilah e-government atau electronic government berkaitan  dengan  istilah e-commerce yang  telah  dikenal  lebih  dahulu. E-government merupakan  penggunaan  teknologi  informasi  dan komunikasi dalam sektor publik yang memberikan informasi  dan  layanan  dari  pemerintah.  Interaksi yang terjadi dalam e-commerce adalah business to business (B2B)  atau business  to  customer (B2C). Sementara  itu,  interaksi  yang  terjadi  dalam e- government adalah government  to  citizens (G2C), government  to  business (G2B), dan government  to government (G2G)  (Bhatnagar,  2004).  Dengan demikian, dalam perancangan sistem e-government , perlu  diperhatikan  jenis  interaksi  yang  akan
tercakup dalam sistem. Interaksi yang tercakup akan menentukan  jenis  pengguna  sistem  yaitu  antara pemerintah,  masyarakat,  dan  pelaku  bisnis. Karakter dan kebutuhan dari setiap jenis pengguna ini yang harus dipertimbangkan dalam perancangan sistem.
Sistem e-government ,  seperti  sistem e- commerce ,  memiliki  tahap-tahap  perkembangan. Tahap perkembangan e-commerce terdiri atas tahap pure publishing , interactivity , completing transactions ,  dan delivery .  Sementara  itu,  tahap perkembangan e-government terdiri  atas web presence , limited  interactions , transactions ,  dan transformation . Pada tahap web presence dilakukan penyebaran  informasi  melalui  media website sehingga  pengguna  dapat  mengetahui  berbagai prosedur  layanan  pemerintah.  Pada  tahap limited interactions terjadi interaksi secara online , misalnya pengguna  dapat  men- download aplikasi  untuk layanan  tertentu.  Pada  tahap transactions terjadi traksaksi  melalui  penyampaian  dokumen  secara elektronik.  Pada  tahap transformation terjadi penyampaian  layanan  secara  elektronik  yang melibatkan  lebih dari satu departemen  (Bhatnagar, 2004).  Oleh  karena  itu,  dalam  perancangan  sistem e-government perlu  dilakukan  evaluasi  dan peningkatan  agar  sistem  tersebut  dapat  beroperasi sampai tahap transformation , tidak berhenti di tahap web presence saja.
Dampak E-Government
E-government membuat  manajemen  pemerintahan menjadi  lebih  efisien  (Ali,  et  al.,  2018).  Dampak positif  ini  diperoleh  karena e-government dapat meningkatkan  transparansi,  mengurangi  korupsi administratif, meningkatkan kualitas dan kenyamanan  layanan,  memberdayakan  masyarakat pedesaan,  meningkatkan  kinerja  karyawan  di instansi-instansi  pemerintah,  serta  menurunkan biaya operasional sekaligus meningkatkan keuntungan (Bhatnagar, 2004; Ali, et al., 2018).
Aspek-Aspek dalam Perancangan E-Government
E-government merupakan  pemanfaatan  teknologi informasi  dan  komunikasi  dalam  layanan  dari pemerintah,  sehingga  teknologi  merupakan  faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perancangan e-government . Meskipun demikian, terdapat faktor- faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan. Berdasarkan  pengalaman  dari  proyek-proyek perancangan dan  implementasi e-government yang sukses,  faktor  teknologi  hanya  berperan  sebesar 20%,  dan  terdapat  faktor-faktor  lain  yang  juga berperan penting yaitu rekayasa ulang proses bisnis (30%), manajemen perubahan (40%), dan pengelolaan partner (10%). Secara umum, terdapat interaksi antara tiga aspek  yang perlu diperhatikan secara seimbang dalam perancangan e-government yaitu  aspek  teknologi,  manusia,  dan  proses
(Bhatnagar,  2004).  Aspek  teknologi  berkaitan dengan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  baik perangkat  lunak  maupun  perangkat  keras,  yang dimanfaatkan  dalam  sistem e-government .  Aspek manusia  berkaitan  dengan  kompetensi  karyawan instansi pemerintah yang akan mengoperasikan dan berinteraksi  dengan  sistem e-government .  Aspek proses  berkaitan  dengan  proses  bisnis  yang melibatkan interaksi melalui sistem e-government . .
2.2 Langkah-langkah Kajian
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  memetakan state of the art penelitian e-government di Provinsi Jawa Barat.  Pemetaan  tersebut  dilakukan  berdasarkan hasil  kajian  pustaka  sistematis.  Langkah-langkah kajian  pustaka  sistematis  dalam  penelitian  ini mengacu  pada  protokol  kajian  pustaka  sistematis yang dikembangkan oleh Kitchenham dan Charters (2007).  Protokol  tersebut  terdiri  atas  lima  langkah utama, yaitu identifikasi penelitian, pemilihan studi primer,  penilaian  kualitas  studi,  ekstraksi  dan pemantauan  data,  serta  sintesis  data.  Kelima langkah utama tersebut ditampilkan dalam Gambar 1.

## 2.2.1 Identifikasi Penelitian
Pada langkah pertama yaitu identifikasi penelitian, ditetapkan  sumber  untuk  mendapatkan  literatur potensial yang akan dikaji. Sumber yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jurnal  dan  prosiding seminar  yang  diambil  dari  basis  data  Google Scholar.  Pemilihan  basis  data  Google  Scholar mengikuti Rizana, et al.,  (2018)  yang  menjelaskan bahwa basis data Google Scholar mengindeks lebih banyak  artikel  berbahasa  Indonesia,  dibandingkan basis  data  lainnya.  Artikel  berbahasa  Indonesia merupakan  literatur  potensial  yang  mungkin dominan  dalam  kajian  ini  mengingat  lokasi  kajian secara spesifik berada di Indonesia. Kata-kata kunci yang  digunakan  dalam  pencarian  di  basis  data Google  Scholar  adalah  “ e-government ”,  “West Java”, dan  “Jawa Barat”. Kata-kata kunci tersebut dicari dalam seluruh artikel, bukan hanya pada judul artikel.  Pencarian  dibatasi  pada  artikel  yang dipublikasikan  dalam  lima  tahun  terakhir,  yaitu antara tahun 2014 sampai tahun 2018.

## 2.2.2 Pemilihan Studi Primer
Pada  langkah  kedua  yaitu  pemilihan  studi  primer, artikel  publikasi  yang  diperoleh  melalui  langkah pertama  kemudian  dikaji  berdasarkan  kriteria tertentu.  Kriteria  yang  digunakan  dalam  penelitian ini berkaitan dengan bahasa yang digunakan dalam artikel  serta  konten  artikel.  Berdasarkan  kriteria bahasa,  artikel  primer  yang  dipilih  adalah  yang menggunakan  Bahasa  Indonesia  dan  Bahasa Inggris.  Berkaitan  dengan  kriteria  konten,  artikel primer  yang dipilih  adalah artikel  yang  membahas e-government dengan  lingkup  kajian  di  wilayah
desa,  kotamadya  atau  kabupaten  atau  kota administratif, serta provinsi di Jawa Barat.

## 2.2.3 Penilaian Kualitas Studi
Pada langkah ketiga, kualitas artikel yang diperoleh melalui  langkah  kedua  ditinjau.  Kualitas  artikel dinilai  berdasarkan  kelengkapan  struktur  artikel, metodologi,  serta  referensi  yang  digunakan. Berdasarkan struktur artikel, hal-hal yang diperhatikan  adalah  kelengkapan  artikel  yang setidaknya memiliki penjelasan mengenai pendahuluan,  metodologi,  hasil,  dan  referensi. Berdasarkan metodologi, hal-hal yang diperhatikan adalah kejelasan langkah-langkah penelitian. Berdasarkan referensi yang digunakan, hal-hal yang diperhatikan  adalah  kebaruan  referensi  yang digunakan,  serta  keterkaitan  antara  referensi  yang digunakan dengan topik pada artikel.

## 2.2.4 Ekstraksi dan Pemantauan Data
Pada  langkah  keempat,  ditentukan  artikel  primer yang  akan  digunakan.  Artikel  primer  yang digunakan adalah seluruh artikel yang dipilih pada langkah ketiga dan memenuhi syarat kualitas yang ditetapkan pada langkah ketiga. Umumnya, artikel- artikel  yang  telah  terindeks  pada  basis  data  artikel ilmiah  seperti  Google  Scholar  telah  memenuhi syarat kualitas artikel ilmiah.

## 2.2.5 Sintesis Data
Pada langkah kelima, artikel primer dipetakan untuk menunjukkan state  of  the  art penelitian e- government di Provinsi Jawa Barat. Pemetaan awal dilakukan  berdasarkan  sebaran  tahun  penerbitan, jenis  unit  analisis,  dan  bahasan  utama.  Pemetaan lanjutan  dilakukan  untuk  mendetailkan  isu-isu dalam bahasan utama.

## 3. HASIL
Artikel  primer  diperoleh  dari  basis  data Google Scholar dengan kata kunci “ e-government ”, “West  Java”,  dan  “Jawa  Barat”.  Artikel  primer dibatasi  pada  artikel  yang  dipublikasikan  antara tahun  2014  sampai  tahun  2018.  Pencarian  pada basis  data  Google  Scholar  tersebut  memunculkan sejumlah  439  artikel.  Seluruh  artikel  tersebut kemudian  ditinjau  kesesuaiannya  dengan  kriteria yang digunakan dalam penelitian ini. Kriteria yang digunakan  adalah  artikel  berupa  jurnal  dan prosiding  seminar  yang  berbahasa  Indonesia  atau berbahasa  Inggris  serta  membahas e-government dengan lingkup kajian di wilayah desa, kotamadya atau  kabupaten  atau  kota  administratif,  serta provinsi  di  Jawa  Barat.  Berdasarkan  hasil peninjauan, dari 439 artikel tersebut, teridentifikasi 40  artikel  yang  memenuhi  kriteria.  Seluruh  40 artikel tersebut memiliki kualitas yang baik sebagai publikasi  karya  ilmiah,  sehingga  dapat  digunakan sebagai artikel primer.

## Gambar 1.
Langkah-langkah kajian pustaka sistematis
Gambar 2. Distribusi jumlah artikel primer per tahun
Gambar 3.
Distribusi jenis unit analisis
Gambar 4. Distribusi bahasan utama dalam artikel primer
Artikel-artikel  primer  tersebut  diterbitkan antara  tahun  2014  sampai  tahun  2018.  Distribusi jumlah artikel per tahun dapat dilihat pada Gambar 2. Jumlah artikel yang diterbitkan pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 secara berurutan adalah 6, 8, 5, 12, dan 9. Artikel terbanyak adalah artikel yang  diterbitkan  pada  tahun  2017.  Untuk  tahun 2018, jumlah artikelnya lebih sedikit dibandingkan tahun  2017  karena  pencarian  melalui  basis  data Google  Scholar  dilakukan  pada  bulan  September 2018. Dengan demikian, masih ada peluang terdapat artikel-artikel  yang  akan  terbit  antara  bulan September hingga Desember 2018.
Artikel-artikel  primer  yang  teridentifikasi membahas e-government di  Provinsi  Jawa  Barat. Berdasarkan  unit  analisisnya,  selain  tingkat provinsi,  terdapat  pula  artikel  yang  menggunakan unit  analisis  kota  atau  desa  yang  berada  dalam lingkup  Provinsi  Jawa  Barat.  Distribusi  jenis  unit analisis  yang  digunakan  dalam  artikel  primer disajikan  dalam  Gambar  3.  Jumlah  artikel  yang menggunakan unit analisis tingkat provinsi adalah 8 artikel  (20%).  Jumlah  artikel  yang  menggunakan unit analisis kotamadya/kabupaten/kota administratif adalah 28 artikel (70%). Jumlah artikel yang  menggunakan  unit  analisis  desa  adalah  4 artikel  (10%).  Dalam  artikel  primer  tidak  terdapat artikel  yang  menggunakan  tingkat  kecamatan sebagai unit analisis.
Secara  umum,  terdapat  dua  bahasan  utama dalam artikel-artikel primer, yaitu analisis implementasi e-government dan  perancangan sistem e-government .  Terdapat  25  artikel  (62,5%) yang membahas mengenai analisis implementasi e- government dan 15 artikel (37,5%) yang membahas mengenai  perancangan  sistem e-government . Ilustrasi dari tersebut ditampilkan pada Gambar 4.
Distribusi bahasan utama dalam artikel primer menjadi  dasar  dalam  pemetaan state  of  the  art penelitian e-government di Provinsi Jawa Barat. Isu penelitian terkait analisis implementasi e- government dan  isu  penelitian  terkait  perancangan sistem e-government dipetakan  lebih  lanjut  dalam bab berikutnya.

## 4. PEMBAHASAN
4.1 Isu Penelitian terkait Analisis Implementasi E- Government
Isu penelitian terkait analisis implementasi e- government dibahas  dalam  25  artikel  primer. Artikel-artikel  tersebut  dipetakan  lebih  lanjut dikaitkan dengan jenis interaksi yang dibahas, yaitu government  to  citizens (G2C), government  to business (G2B),  dan government  to  government
(G2G).  Terdapat  tiga  artikel  yang  sekaligus
membahas  G2C,  G2B,  dan  G2G  yaitu  Praditya (2014), Napitupulu (2015), dan Idrus, et al. (2017). Praditya  (2014)  membahas  tingkat  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk e- government di  Desa  Panjalu,  Kecamatan  Panjalu, Kabupaten Ciamis. Napitupulu (2015) dan Idrus, et al.  (2017)  menggunakan  lokasi  kajian  yang  sama, yaitu  Pemerintah  Kotamadya  Bogor.  Napitupulu (2015)  mengidentifikasi  50  faktor  sukses  dalam implementasi e-government , sedangkan Idrus, et al.
(2017)  menganalisis  kesuksesan  implementasi e- government .  Selain  ketiga  artikel  primer  tersebut, terdapat  22  artikel  lainnya  yang  hanya  membahas salah  satu  jenis  interaksi,  yaitu  13  artikel  yang khusus  membahas  G2C,  3  artikel  yang  khusus membahas  G2B,  dan  6  artikel  yang  khusus membahas  G2G.  Ringkasan  mengenai  25  artikel primer  yang  membahas  isu  penelitian  terkait analisis  implementasi e-government ditampilkan dalam Tabel 1.

## 4.2 Isu Penelitian terkait Perancangan
Sistem E- Government
Isu  penelitian  terkait  perancangan  sistem e- government dibahas  dalam  15  artikel  primer. Artikel-artikel  tersebut  dipetakan  lebih  lanjut berdasarkan aspek teknologi,  manusia, dan proses. Berdasarkan  pemetaan, teridentifikasi  bahwa  tidak terdapat  artikel  yang  secara  khusus  merancang aspek  manusia  dalam  sistem e-government .  Topik yang  mendominasi  adalah  aspek  teknologi  yang dibahas  dalam  12  artikel,  sedangkan  aspek  proses hanya  dibahas  dalam  3  artikel.  Aspek  teknologi yang  dibahas  dalam  artikel  primer  sudah melingkupi  perancangan  perangkat  keras  maupun perangkat  lunak.  Contoh  artikel  yang  membahas perancangan  perangkat  keras  adalah  Riza,  et  al. (2018).  Perancangan  sistem  perangkat  lunak  yang dibahas  dalam  artikel  primer  meliputi  berbagai aplikasi e-government mulai  dari  sistem  informasi geografis  (Marlintha, et al., 2017), hingga aplikasi mobile (Renaldi  &  Djamal,  2017).  Perancangan sistem dalam aspek proses membahas perancangan proses  penyebaran  informasi  untuk  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) (Hadiana &  Hirawan,  2016),  perancangan  manajemen informasi dan rekaman berbasis standar ISO 30301: 2011 (Mubarok & Albarda, 2017), dan  perumusan key performance indicator untuk model dashboard layanan  pengadaan  barang  (Hermansyah  & Herliani,  2018).  Ringkasan  mengenai  15  artikel primer  yang  membahas  isu  penelitian  terkait perancangan e-government disampaikan  dalam Tabel 2.
Hediyanto, U.Y.K.S / Jurnal Metris 19 (2018) 95-104

## Tabel 1.
Isu penelitian terkait analisis implementasi e-government
Penulis Analisis Implementasi E-Government Fokus Kajian G2C  G2B G2G Budhirianto (2014) √
analisis implementasi e-government di Pemerintah Daerah Kotamadya Sukabumi dari aspek teknologi informasi dan komunikasi, kebijakan pengembangan, dan sumber daya aparatur pemerintah sebagai media informasi dan komunikasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Praditya (2014) √ √ √ analisis tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk e- government di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis Yalia (2014) √ analisis implementasi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi di Dinas Kepariwisataan Daerah Kabupaten Kuningan berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi Yuliasari (2014) √ analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi auditor dalam menggunakan Sistem Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (SiAP LKPD) dan implikasinya terhadap manfaat bagi auditor dengan studi kasus di Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat Yuliasari et al. (2014) √ analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi auditor dalam menggunakan Sistem Aplikasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (SiAP LKPD) dan implikasinya terhadap kinerja auditor dengan studi kasus di Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat Budhirianto (2015) √ penilaian kualitas website Pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kotamadya Bandung, Kota Cimahi dan Kotamadya Bekasi
Napitupulu (2015)
√ √
√ identifikasi 50 faktor sukses implementasi e-government di Pemerintah Kotamadya Bogor Nurfalah dan Wihayati (2015) √ analisis peranan website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat dalam mempromosikan wisata di Cirebon Nurseptian et al. (2015) √ analisis fungsi dan fitur pada website resmi pariwisata Pemerintah Kotamadya Bandung Purnawingwulan, et al. (2015) √ analisis dan peluang pengembangan kebijakan E-Desa di Desa Cibeureum di Kabupaten Bandung Setiawati dan Pratiwi (2015) √ analisis faktor adopsi e-government dari sisi pengguna di Kotamadya Bandung Suherman et al. (2015) √ analisis pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Kotamadya Tasikmalaya Yusup et al. (2015) √ analisis adopsi e-billing oleh industri tekstil untuk pembayaran pajak di Kotamadya Bandung Adelia et al. (2016) √ pengaruh kualitas pelayanan e-government terhadap kepuasan pengguna di Kantor Imigrasi Kelas II Karawang Hertiarani (2016) √ analisis implementasi e-samsat di Provinsi Jawa Barat Budhirianto (2017) √ analisis implementasi e-government di Pemerintah Kotamadya Sukabumi dari aspek teknologi informasi dan komunikasi, kebijakan pengembangan, dan sumber daya aparatur pemerintah Erdinaya et al. (2017) √ analisis komunikasi antara pemerintah provinsi jawa barat dan masyarakat melalui website dan sosial media Idrus et al. (2017) √ √ √ analisis implementasi e-government di Pemerintah Kotamadya Bogor Puspita dan Ritchi (2017) √ analisis kesuksesan implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemerintah Kota Cimahi Wicaksono et al. (2017) √ analisis pengaruh penerapan e-procurement terhadap pencegahan penipuan di Lembaga Pengadaan Secara Elektronik dan Unit Layanan Pengadaan di 6 Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Atthahara (2018) √ analisis kualitas aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta Irawati dan Munajat (2018) √ penilaian implementasi e-government pada fase pre-implementation , implementation , dan post-implementation di Pemerintah Kotamadya Bandung,
Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Garut
Naufaldhia dan Octavia (2018) √ analisis kualitas layanan pada website Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kotamadya Bandung Putra et al. (2018) √ analisis keefektifan 29 website pariwisata di Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Septiawan (2018) √ analisis impementasi e-procurement di Unit Layanan Pengadaan di 28 Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat
102
Hediyanto, U.Y.K.S. / Jurnal Metris 19 (2018) 95-104
Tabel 2. Isu penelitian terkait perancangan sistem e-government
Penulis Perancangan Sistem E-Government Fokus Kajian Teknologi Manusia Proses Fajar et al. (2014) √ identifikasi kebutuhan untuk aplikasi e-government di Pemerintah Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi Hadiana dan Hirawan (2016) √ perumusan rencana strategis sistem informasi Pemerintah Kabupaten Subang Sulaiman, et al. (2016) √ perancangan proses dan media informasi untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pemerintah Kotamadya Banjar Syahidin (2016) √ perancangan arsitektur sistem informasi perencanaan dan penganggaran barang milik daerah di Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Renaldi dan Djamal (2017) √ perancangan aplikasi mobile untuk komunitas lokal di satu rukun warga di Dago, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung Marhaeni dan Pandini (2017) √ perancangan aplikasi surat-menyurat untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Bogor Marlintha, et al. (2017) √ perancangan sistem informasi geografis untuk mendukung smart village di Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Mubarok dan Albarda (2017) √ perancangan manajemen informasi dan rekaman berbasis standar ISO 30301: 2011 di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Suhardi et al. (2017) √ perancangan sistem komplain publik di Pemerintah Kota Cimahi Wibawa dan Zulfikar (2017) √ perancangan sistem informasi geografis potensi daerah untuk Pemerintah Kabupaten Bandung Yufrizal et al. (2017) √ perancangan Sistem Informasi Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 (Puskesmas) terintegrasi Kota Cimahi Alamanda et al. (2018) √ implementasi teknologi M2M untuk Bandung Smart City Hermansyah dan Herliani (2018) √ perumusan key performance indicator untuk model dashboard layanan pengadaan barang di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Ramdhani et al. (2018) √ perancangan site selection untuk data center di Dinas
Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bandung Riza et al. (2018) √ space planning untuk data center di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Bandung

## 4.3 Peluang Penelitian Selanjutnya
Pemetaan state  of  the  art penelitian e- government di  Provinsi  Jawa  Barat  dalam  lima tahun  terakhir  menunjukkan  adanya  dominasi  dari isu  penelitian  terkait  analisis  implementasi e- government .  Meskipun  demikian,  masih  terdapat peluang  untuk  lebih  menggali  interaksi  G2B  dan G2G.  Sementara  itu,  isu  penelitian  terkait perancangan sistem e-government didominasi oleh perancangan  aspek  teknologi,  sehingga  masih terbuka  peluang  penelitian  dalam  perancangan aspek  manusia  dan  proses.  Penelitian-penelitian lanjutan  terkait e-government di  Provinsi  Jawa Barat  perlu  dilakukan  agar  implementasi e- government tidak hanya sampai tahap web presence namun  dapat  meningkat  hingga  mencapai  tahap transformation).

## 5. KESIMPULAN
Pemetaan state  of  the  art penelitian e- government di  Provinsi  Jawa  Barat  menunjukkan bahwa isu penelitian terkait analisis implementasi e- government lebih  mendominasi  dibandingkan  isu penelitian terkait perancangan sistem e-government . Meskipun  demikian,  dalam  isu  penelitian  terkait analisis implementasi e-government masih terdapat peluang  untuk  lebih  menggali  interaksi  G2B  dan G2G.  Isu  penelitian  terkait  perancangan  sistem e- government didominasi  oleh  perancangan  aspek teknologi,  sehingga masih  terbuka  peluang penelitian  dalam  perancangan  aspek  manusia  dan proses.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
1. Adelia, T., Wulan, R. R. & Nurfebiaraning, S., 2016. Pengaruh  kualitas  pelayanan  e- government Kantor Imigrasi Kelas II
Karawang  terhadap  kepuasan  pengguna  jasa
keimigrasian  melalui  internet. Bandung, Universitas Telkom, pp. 2517-2526.
2. Alamanda, D. T. et al., 2018. The roles of M2M technology on the realisation of Bandung Smart City. International  Journal  of  Business  and Globalisation, 21(1): 46-73.
3. Ali, M. A., Hoque, M. R. & Alam, K., 2018. An empirical  investigation  of  the  relationship between  e-government  development  and  the digital  economy:  the  case  of  Asian  countries. Journal  of  Knowledge  Management, 22(5): 1176-1200.
4. Atthahara, H., 2018. Inovasi pelayanan publik berbasis  e-government:  studi  kasus  aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika  di  Kabupaten  Purwakarta. Jurnal Politikom Indonesiana, 3(1): 66-77.
5. Bhatnagar,  S.,  2004. E-Government  from Vision  to  Implementation:  A  Practical  Guide with  Case  Studies. 1st  ed.  New  Delhi:  Sage Publications India Pvt Ltd.
6. Budhirianto,  S.,  2014.  Pengembangan  Jabar Cyber  Province  sebagai  media  informasi  dan komunikasi. Jurnal  Penelitian  Komunikasi, 17(1): 55-68.
7. Budhirianto,  S.,  2015.  Apresiasi  masyarakat terhadap  media  website  pada  era  keterbukaan informasi  publik  di  Jawa  Barat. Jurnal Penelitian  Komunikasi  dan  Pembangunan, 16(1): 35-48.
8. Budhirianto,  S.,  2017.  Pengembangan  Kota Sukabumi  dalam  mewujudkan  'Sukabumi Cyber-City'. Jurnal  Penelitian  Pers  dan Komunikasi Pembangunan, 21(2): 109-111.
9. Direktorat  e-Government,  Ditjen.  APTIKA  – KEMKOMINFO  RI,  2018. Pemeringkatan  e- Government Indonesia (PeGI). [Online] Available at: http://pegi.layanan.go.id [diakses tanggal 1 September 2018].
10. Erdinaya,  L.  K.,  Subekti,  P.  &  Oktaviani,  P., 2017. The  process  of  transaction  activity between  citizen  and  government  through  e- Government in West Java provincial government. Surakarta,  KnE  Social  Sciences, p. 216–219.
11. Fajar, A. N., Budiardjo, E. K. & Hasibuan, Z. A.,  2014. The  R2FM  method  for  requirement analysis  in  software  product  line  for  e- government  applications. Rome,  Institute  of Research Engineers and Doctors, pp. 102-106.
12. Hadiana, A. & Hirawan, D., 2016. Pemanfaatan COBIT 4.1 dalam perencanaan strategis sistem informasi RPJM daerah. Infotech Journal, 2(1): 15-19.
13. Hermansyah,  R.  &  Herliani,  S.,  2018. Penetapan  key  performance  indicator  untuk model dashboard monitoring layanan
pengadaan  barang  Diskominfo  Jawa  Barat. Pangkalpinang, STMIK Atma Luhur, pp. 1370- 1375.
14. Hertiarani,  W.,  2016.  Implementasi  kebijakan e-Samsat  di  Jawa  Barat. Jurnal  Ilmu Administrasi, 13(3): 419-440.
15. Idrus, I. A., Zakiyah, U. & Hodiyah, L., 2017. Kajian  sukses  implementasi  e-government studi kasus: Pemerintah Kota Bogor. Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah), 2(2), pp.
120-134.
16. Irawati,  I.  &  Munajat,  E.,  2018.  Electronic government assessment in West Java Province, Indonesia. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 96(2), pp. 365-381.
17. Kitchenham,  B.  &  Charters,  S.,  2007. Guidelines for performing Systematic Literature  Reviews  in  Software  Engineering. Staffordshire: Keele University.
18. Marhaeni & Pandini, I., 2017. Rancang bangun aplikasi surat-menyurat pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor. Jurnal Rekayasa Informasi,
6(2): 45-54.
19. Marlintha, A. B., Irawan, B. & Latuconsina, R., 2017. Design  and  implementation  of  smart village  mapping  geographic  information system  based  web  in  the  Cinunuk  village. Bandung, IEEE, pp. 66-71.
20. Mubarok,  C.  H.  &  Albarda,  2017. Design information and records management framework for government organization based on  ISO  30301:  2011:  Case  study  at  PPID general  election  commissions  West  Java. Tangerang, IEEE, pp. 1-6.
21. Napitupulu,  D.,  2015.  Kajian  faktor  sukses implementasi e-government studi kasus: Pemerintah  Kota  Bogor. Jurnal  Sistem Informasi, 5(3): 229-236.
22. Naufaldhia,  M.  &  Octavia,  D.,  2018. Analisa kualitas layanan elektronik pemerintah (electronic  government  Serv.  Qual)  pada website  Badan  Pelayanan  Perizinan  Terpadu Kota Bandung. Bandung, Universitas Telkom, pp. 1-10.
23. Nurfalah,  F.  &  Wihayati,  W.,  2015.  Peranan media promosi melalui website yang dilakukan Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Jawa  Barat dalam  menumbuhkan  minat  berwisata  di Cirebon. Jurnal Signal, 3(2): 1-14.
24. Nurseptian,  A.,  Riyana,  C.  &  Rahmafitria,  F., 2015.  Analisis  fungsi  dan  fitur  pada  website resmi  pariwisata  Pemerintah  Kota  Bandung. Jurnal  Manajemen  Resort  &  Leisure, 12(1): 57-72.
25. Praditya,  D.,  2014.  Pemanfaatan  teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  di  tingkat pemerintahan desa. Jurnal Penelitian Komunikasi, 17(2): 129-140.
26. Purnawingwulan,  M.  M.,  Kurniasih,  D.  & Afrianto,  I.,  2015.  Pengembangan  model kebijakan  pembangunan  e-desa  di  Kabupaten
Bandung  (kualifikasi  pendidikan  teknologi perangkat desa). Edutech, 1(2), pp. 167-183.
27. Puspita,  P.  S.  &  Ritchi,  H.,  2017. Deduksi model kesuksesan sistem informasi Delone and Mclean  pada  implementasi  di  lingkungan pemerintah  daerah. Bandung,  Universitas Widyatama, pp. 148-157.
28. Putra, F. K. K., Saepudin, P., Adriansyah, E. & Adrian,  I.  G.  A.  W.,  2018.  Digital  tourism:  a content analysis of West Java tourism websites.
Journal of Indonesian Tourism and Development Studies, 6(1): 73-84.
29. Ramdhani, A., Kurniawan, M. T. & Hediyanto, U.  Y.  K.  S.,  2018. Analisis  dan  perancangan fasilitas data center berdasarkan site selection standar  ANSI/BICSI  002  dengan  metode PPDIOO studi kasus: Diskominfo Pemerintah Kabupaten  Bandung. Bandung,  Universitas Telkom, pp. 3113-3120.
30. Renaldi, F. & Djamal, E. C., 2017. Developing citizen  centric  integrated  systems  for  local community: an approach towards M- Government  application. Tangerang, IEEE, 1- 4.
31. Riza, M. I. A., Kurniawan, M. T. & Hediyanto, U.  Y.,  2018. Analisis  dan  perancangan  space planning  pada  data  center  di  Pemerintah Kabupaten  Bandung  berdasarkan  standar ANSI/BICSI 002 dengan metode PPDIOO studi kasus:  Diskominfo  Pemerintah  Kabupaten Bandung. Bandung,  Universitas  Telkom,  pp. 3148-3155.
32. Rizana, A. F. et al., 2018. Value chain analysis for  determining  innovation  priority  in  batik small  medium  industry. Bandung,  IEOM Society International, pp. 1735-1745.
33. Septiawan, B., 2018. Keberhasilan implementasi  sistem  e-procurement  pada Pemerintah  Daerah  se-Provinsi  Jawa  Barat. Jurnal Kajian Akuntansi, 2(1): 23-40.
34. Setiawati,  C.  I.  &  Pratiwi,  P.  M.,  2015. Conceptual  model  of  citizen's  intention associated  to  e-government  and  internet behavior:  why do Bandung citizens follow the mayor’s  social  media?. Badung,  IEEE:  336- 341.
35. Suhardi, et al., 2017. Public complaint service engineering  based  on  good  governance principles. Langkawi, IEEE, pp. 1-6.
36. Suherman,  M.,  Almunawwaroh,  M.  & Marliana,  R.,  2015.  Pengaruh  penerapan  e- filing  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  (SPT) Tahunan. Media  Riset  Akuntansi,  Auditing  & Informasi, 15(1): 49-64.
37. Sulaiman,  A.  I.,  Lubis,  D.  P.,  Susanto,  D.  & Purnaningsih,  N.,  2016.  Merancang  media informasi  dalam  musyawarah  perencanaan pembangunan  Kota  Banjar  Provinsi  Jawa Barat. Kawistara, 6(1): 93-106.
38. Syahidin, Y., 2016. Arsitektur sistem informasi Government To Government (G2G) perencanaan  dan  penganggaran  barang  milik daerah  dengan  metode  unified  software development process. Jurnal
Teknik
Informatika dan Sistem Informasi, 2(1): 75-88. 39. United  Nations  Department  of  Economic  and Social  Affairs,  2016. United  Nations  E- Government  Survey  2016  E-Government  In Support  Of  Sustainable  Development, New York: United Nations.
40. United  Nations  Department  of  Economic  and Social  Affairs,  2018. United  Nations  E- Government Survey 2018 Gearing E- Government  To  Support  Transformation Towards  Sustainable  And  Resilient  Societies, New York: United Nations.
41. Wibawa,  J.  C.  &  Zulfikar,  R.,  2017.  Analisis dan  pemetaan  potensi  daerah  berbasis  GIS menggunakan  Model  Rasio  Pertumbuhan (MRP). Jurnal  Teknik Informatika dan Sistem Informasi, 3(3): 524-538.
42. Wicaksono,  A.  P.,  Urumsah,  D.  &  Asmui,  F., 2017.  The  implementation  of  e-procurement system:  Indonesia  evidence. SHS  Web  of Conferences, 34:  1-9.
43. Yalia, M., 2014. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dalam pemanfaatan TIK bagi  pengembangan  kepariwisataan  daerah. Jurnal  Penelitian  Komunikasi  dan  Opini Publik, 18(3): 255-264.
44. Yufrizal,  M.  R.  N.,  Renaldi,  F.  &  Umbara,  F. R., 2017. Sistem informasi  pelayanan fasilitas kesehatan  tingkat  1  (Puskesmas)  terintegrasi Kota Cimahi. Bandung, Universitas Komputer Indonesia, pp. 163-168.
45. Yuliasari, E., 2014. Analisis faktor determinan penggunaan  Sistem  Aplikasi  Pemeriksaan Laporan  Keuangan  dan  implikasinya. Jurnal Nasional  Teknik  Elektro  dan  Teknologi Informasi, 3(2): 83-89.
46. Yuliasari, E., Winarno, W. W. & Hantono, B. S., 2014. Analisis faktor determinan penggunaan  sistem  pendukung  e-government dan  implikasinya  terhadap  kinerja  pengguna. Yogyakarta,  STMIK  AMIKOM  Yogyakarta, pp. 3.03-43-3.03-48.
47. Yusup, M., Hardiyana, A. & Sidharta, I., 2015. User acceptance model on e-billing adoption: a study of tax payment by government agencies. Asia  Pacific  Journal  of  Multidisciplinary Research, 3(4): 150-157.