e-ISSN : 2621-4105

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI E COMMERCE LOVEBIRD BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

## Anwar Sadad
Magister Hukum Universitas Semarang

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk menganalisa perlindungan hukum transaksi E  CommerceLovebird.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana Perlindungan  Hukum  Terhadap  Transaksi  E  CommerceLovebird  Berdasarkan Undang  Undang  No  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  dan Problematika  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Transaksi  E  CommerceLovebird Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan  hukum  sangatlah  dibutuhkan  untuk  meningkatkan  wirausahawan.
Metode yang digunakan dalam penulisan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis  normatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  yang  telah  dilakukan dapat  disimpulkan  bahwa  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Transaksi  E CommerceLovebird mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan pertama pasal 1243  KUH  Perdata  jika  penjual  melakukan    wanprestasi  maka  konsumen  dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kedua Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen  yakni  berdasarkan  pasal  62  Undang  –undang Perlindungan Konsumen yang memberikan ancaman pidana terhadap pelaku usaha yang  beriktikad  tidak  baik.  Adapun  problematika  perlindungan  Konsumen  E CommerceLovebird terlatak pada dua aspek pertama tingkat kesadaran konsumen yang dirugikan dalam memperjuangkan hak-haknya selama ini masih rendah kedua Penegakan  hukum  terhadap  produsen  atau  penjual  barang  terkait  pelanggaran terhadap undang – undang konsumen masih kurang.

## Kata Kunci: Perlindungan; konsumen; e-commerce lovebird
e-ISSN : 2621-4105

## LEGAL PROTECTION OF E COMMERCELOVEBIRD TRANSACTIONS BASED ON LAW NO 8 OF 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION

## Anwar Sadad
Master of Law, University of Semarang

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  legal  protection  of  Lovebird  E Commercetransactions. The problem in this study is how the Legal Protection of E CommerceLovebird  Transactions  Based  on  Law  No  8  of  1999  Concerning Consumer Protection and Problematics Legal Protection of E CommerceLovebird Transactions Based on Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, legal protection is urgently needed to increase entrepreneurs. The method used in writing this  study  uses  a  normative juridical  approach.  Based  on  the  results  of  research and analysis that has been done it can be concluded that the Legal Protection of E CommerceLovebird  Transactions  gets  legal  protection  based  on  the  first  article 1243 Civil Code if the seller defaults then the consumer can file a lawsuit to the Second District Court Act No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection namely based on article 62 of the Consumer Protection Act which provides criminal threats against  business  actors  in  bad  faith.  The  problem  of  consumer  protection  in  E CommerceLovebird lies in the first two aspects, the level of awareness of consumers who  are  disadvantaged  in  fighting  for  their  rights  is  still  low.  Second,  law enforcement against producers or sellers of goods related to violations of consumer law is still lacking.

## Keywords: Protection; consumer; lovebird e-commerce

## A. PENDAHULUAN
Dimasa  sekarang  ini,  banyak  orang  berpendidikan  yang  memiliki modal  untuk  usaha,  namun  mereka lebih memilih menjadi  pegawai  di  dunia kerja. Hal ini semakin mempersempit lapangan pekerjaan, karena tidak adanya jiwa enterpreneurship pada diri  mereka.  Ketakutan  dan  kebingungan  mereka untuk  melangkah  mandiri  atau berwirausaha   sendiri  membuat  kemampuan yang   mereka  miliki  menjadi  tidak tersalurkan  secara  maksimal.  Lulusan
e-ISSN : 2621-4105
pendidikan    tinggipun    seakan    tidak  percaya  dengan  keterampilan  mereka sendiri untuk menjadi  seorang pemilik usaha bukan hanya pegawai usaha.
Fenomena semacam ini  banyak terlihat  di  lingkungan masyarakat kita. Ketakutan akan kegagalan dan rasa tidak percaya pada kemampuan dirisendiri menjadi faktor utama berhentinya seseorang untuk menanamkan modal dalam bentuk  wirausaha.  Dampak  negatif  dari  e -commerce itu  sendiri  cenderung merugikan konsumen. Diantaranya dalam hal  yang berkaitan dengan produk yang  dipesan  tidak  sesuai  dengan  produk  yang  ditawarkan,  dan  hal-hal  lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Contoh kasus saat belanja barang secara online, tapi barang yang dibeli tidak sama dengan yang dilihat difoto  pada  iklan  yang  dipajang.  Apakah  itu  termasuk  pelanggaran  hak konsumen? Apakah dapat menuntut penjual untuk mengembalikan uang atau mengganti barang yang telah dibeli tersebut. Maka dari itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya bagi konsumen dalam menghadapai kenyataan peristiwa yang sedang kekinian dan  terbaru  di  jaman  saat  ini  yakni  tranksasi  jual-beli  secara  E-  Commerce berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mana  telah tertuang  dalam  Undang-  Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen (UUPK).
Transaksi  jual  beli  online (e-commerce )  juga  merupakan  suatu perjanjian jual- beli sama dengan jual beli konvensional yang biasa dilakukan masyarakat. Hanya saja terletak perbedaan pada media yang digunakan. Pada transaksi  jual  beli  elektronik  yang  digunakan  adalah  media  elektronik  yaitu internet. Sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta melalui online. Menurut  Efraim  Turban  “ e-commerce  is  the  process  of  buying,  selling transferring, or exchanging product service and/or information via computer networks,  mostly  the  Internet  and  intranets ”  Definisi  tersebut  diatas menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah proses pembelian, pengalihan penjualan,  atau  peningkatan  pelayanan  produk  dan    atau  informasi  melalui
e-ISSN : 2621-4105
jaringan komputer, terutama  internet dan intranet. Beberapa alasan konsumen berbelanja secara online yaitu karena praktis, karena tinggal “klik‟, isi data diri dan bayar lewat e-banking atau atm, hemat karena lebih  murah dari retail di toko  fisik, efisien karena tidak perlu keluar rumah naik kendaraan, cari parkir, dan bayar parkir atau taksi.
Burung Lovebird merupakan  burung  impor  yang  berasal  dari  Afrika dan  Madagaskar.    Burung Lovebird saat  ini  begitu  populer  di  kalangan penggemar burung, Harganya  pun  bisa  dinilai  sangat  tinggi  karena  budidaya dan    perawatanya    cukup  mudah,    Sehingga    banyak    orang  yang  tertarik menjadikan  bisnis  burung Lovebird sebagai  pekerjaan  sampingan  bahkan pekerjaan utama. Transaksi e-commerce ini tidaklah mempertemukan penjual dan  pembeli  (konsumen)  secara  langsung  dan  konsumen  pun  tidak  dapat melihat  secara  langsung  barang  yang  ditawarkan.  Hal  ini  kadangkala menimbulkan  masalah  yang  merugikan    konsumen,    seperti    barang    tidak sesuai  dengan  katalog  atau  pengiriman barang telah mengakibatkan barang menjadi rusak.

## B. PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  dapat  dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Transaksi E  Commerce Lovebird Berdasarkan  Undang  Undang  No  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana  Problematika  dan  solusi  Perlindungan  Hukum  Terhadap Transaksi E  Commerce  Lovebird Berdasarkan  Undang  Undang  No  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.?
C. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan
e-ISSN : 2621-4105
Metode  yang  dipergunakan  dalam  penulisan  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  penelitian  yuridis  normatif.  Menggunakan pendekatan  yuridis  normatif  oleh  karena  sasaran  penelitian  ini  adalah hukum atau kaedah (norm). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam  arti  sempit (value), peraturan  hukum  konkret.Penelitian  yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal
2. Spesifikasi Penelitian
Penulisan ini tergolong dalam penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif,  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin tentang  manusia,  keadaan  atau  gejala-gejala  lainnya.  Maksudnya  adalah terutama  untuk  mempertegas  hipotesa-hipotesa,  agar  dapat  membantu didalam  memperkuat  teori-teori  lama,  atau  didalam  kerangka  menyusun teori-teori baru  termasuk dalam spesifikasi penulisan hukum empiris yang bersifat deskriptif yaitu tehnik pengumpulan data yang bersifat pemaparan, bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  lengkap  tentang  keadaan  hukum yang  berlaku  di  tempat  tertentu.  Suatu  penelitian  diskriptif  dimaksudkan untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan atau gejala-gejala lainnya  .
Sifat  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif, dimana data yang diperoleh nantinya tidak berbentuk angka tetapi berupa kata-kata.  Penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang  dimaksudkan untuk  memberikan  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  manusia,  keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa - hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru  .
D. PEMBAHASAN
e-ISSN : 2621-4105
1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Transaksi  E  Commerce  Lovebird Berdasarkan  Undang  Undang  No  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen
Berkembangnya teknologi informasi mempengaruhi aspek kehidupan  manusia,  termasuk  dalam  jual-beli  dimana  jual  beli  yang sebelumnya  pembeli  dan  penjual  bertemu  dan  bisa  melihat  barang  yang diperjual  belikan  sekarang  cukup  dilakukan  dengan  diam  duduk  dirumah sembari melihat perangkat elektronik, lovebird adalah salah satu objek yang diperjualbelikan  secara E  Commerce namun  ada  beberapa  oknum  yang berusaha  meraup  untung  sebesar-besarnya  bahkan  rela  menghalal  kan berbagai cara untuk meraih keuntung. Untuk pemain lama mungkin hal ini tak  berpengaruh  apa-apa.  Tetapi  bagi  pemula,  tentu  berbagai  modus penipuanini  sangatlah  merugikan  apalagi  hal  ini  dilakukan  secara  e commerce, beberapa modus yang dilakukan penjual nakal lovebird secara E Commerceadalah sebagai berikut:
1. Modus mabung
Hati-hati ketika ada redaksi jual seperti ini "dijual burung asli gacor tapi sedang mabung, jadi lebih banyak diam". Modus penipuan seperti  ini  kerap  kali  terjadi.  penjual  sengaja  beralasan  mabung padahal  burung  nya  memang  tidak  gacor.  Sebenarnya  meskipun sedang mabung, jika burung memang sudah gacor, burung tersebut tidak diam. burung tetap berbunyi gacor hanya saja biasanya dalam kondisi ngeriwik.
2. Modus pikok bulu
Modus  ini  biasanya  digunakan  untuk  burung  kacer  betina yang  disulap  jadi  laki-laki  dengan  cara  dipikok  bulu  dada  nya. Memang  agak  sulit  membedakannya,  cuma  jika  kita  perhatikan secara teliti biasanya tubuh kacer betina agak montok. Kalo sudah
e-ISSN : 2621-4105
biasanya pelihara burung kacer biasanya tahu bedanya meskipun di sulap
3. Modus Sepasang
Bagi pemula yang baru belajar ternak biasanya sering tertipu dengan  modus  yang  satu  ini.  Terutama  untuk  jenis  lovebird pasangan. Diiklankan sepasang jantan dan betina padahal satu jenis kelamin. Meskipun lovebird terlihat kawin, Karena lovebird kawin tidak jaminan jantan dan betina. Terlebih lagi untuk jenis lovebird yang memang terkenal sulit pembeda kelamin nya. Perhatikan juga klep  nya  ketika  membeli,  meskipun  asli  sepasang  tetapi  pasangan tersebut adalah klep dan non klep, percuma saja soal nya klep dan non  klep  itu  infertil  (sulit terjadi  pembuahan).  Ada  tips  jitu  ketika ingin  membedakan  jenis  kelamin  dari  lovebird  secara  kasat  mata. Caranya adalah lihat garis putih pada lingkar paruh atas. Jika lingkar putih  nya  berbentuk  lancip,  bisa  di  pastikan  itu  jantan. Tetapi jika lingkar putihnya itu setengah lingkaran seperti parabola itu biasanya betina.
4. Modus bekas burung juara tetapi macet.
Modus ini sering dipakai untuk burung-burung gacor tetapi tidak  punya  mental  ketika  di  lapangan.  Alasannya  burung  bekas juara  tetapi  macet  tidak  mau  bunyi.  Ketika  kita  pantau,  ternyata burung gacor.
5. Modus burung bahan pilih sendiri
Modus ini paling banyak terjadi untuk burung kenari bahan. Jadi    burung  kenari  di  ombyok  di  sangkar  besar  mirip  ombyokan pleci.  Kita  disuruh  memilih  sendiri  antara  jantan  dan  betina  acak. Aslinya burung kenari betina semua.
Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik menerapkan
manajemen  resiko  terhadap  kerusakan  atau  kerugian  yang  ditimbulkan.
e-ISSN : 2621-4105
Pelaku usaha penyelenggara transaksi elektronik juga memiliki kewajiban berdasarkan  Pasal  49  Peraturan  Pemerintah  tentang  Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang bunyinya sebagai berikut :
1.  Pelaku      Usaha      yang      menawarkan      produk      melalui      Sistem Elektronik  wajib  menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan benar berkaitan  dengan  syarat  kontrak,  produsen,  dan  produk  yang ditawarkan;
2.  Pelaku    Usaha    wajib    memberikan    kejelasan    informasi  tentang penawaran kontrak atau iklan;
3.  Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumenuntuk mengembalikan  barang  yang  dikirim  apabila  tidak  sesuai  dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi;
4.  Pelaku  Usaha  wajib menyampaikan  informasi  mengenai  barang  yang telah dikirim
5.  Pelaku    Usaha    tidak    dapat    membebani    konsumen    mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan
Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), yaitu segala  upaya   yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk memberi perlindungan kepada konsumen . Kepastian hukum untuk  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen  itu  antara  lain  adalah denga meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan  menumbuhkan  sikap pelaku  usaha  yag  jujur  dan  bertanggungjawab
Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:
a.  Memberdayakan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan  barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (Pasal 3 huruf c);
e-ISSN : 2621-4105
b.  Menciptakan sistem perlindungan konsumenyang memuat unsur- unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d);
c.  Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e).
Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan  kepada    kepentingan-kepentingan    (hukum)    konsumen. Adapun  kepentingan  konsumen  menurut  Resolusi      perserikatan  bangsa- Bangsa Nomor 39/284 tentang Guidelines for Consumer Protection , sebagai berikut :
a.  Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan
b.  Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen c.  Tersedianya  informasi  yang  memadai  bagi  konsumen  untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadidan keamanannya
d.  Pendidikan konsumen
e.  Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif
f. Kebebasan  untuk  membentuk  organisasi  konsumen  atau  organisasi lainnya  yang  relevan  dan  memberikan  kesempatan  pada  organisasi tersebut  untuk  menyuarakan  pendapatnya  dalam  proses  pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.
Transaksi jual beli secara online atau melalui E-Commerce lovebird mempunyai kedudukan yang sama dengan jual beli secara tradisional yakni mengacu  pasal  1243  KUH  Perdata  jika  penjual  melakukan    wanprestasi maka konsumen bisa melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Transaksi jual beli lovebird  meskipun dilakukan secara online, berdasarkan UU ITE dan  PP  PSTE  tetap  diakui  sebagai  transaksi  elektronik  yang  dapat dipertanggungjawabkan.  Kontrak  Elektronik  itu  sendiri  menurut  Pasal  48
e-ISSN : 2621-4105
ayat  (3)  PP  PSTE  setidaknya  harus  memuat  hal-hal  sebagai  berikut;  data identitas  para  pihak;  objek  dan  spesifikasi;  persyaratan  Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak  yang dirugikan untuk dapat  mengembalikan  barang danatau  meminta  penggantian produk jika  terdapat  cacat  tersembunyi. Terkait  dengan  perlindungan  konsumen, Pasal  49  ayat  (1)  PP  PSTE  menegaskan  bahwa  Pelaku  Usaha  yang menawarkan  produk  melalui  Sistem    Elektronik    wajib  menyediakan informasi  yang  lengkap  dan  benar  berkaitan  dengan  syarat  kontrak, produsen,  dan  produk  yang  ditawarkan.  Pada  ayat  berikutnya  lebih ditegaskan lagi bahwa Pelaku Usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang  penawaran  kontrakatau  iklan.  Lalu  muncul  pertanyaan  bahwa bagaimana  jika  barang  bagi  pihak  konsumen  tidak  sesuai  dengan  yang diperjanjikan.
Penyelenggara  Sistem  Elektronik  sebagai  pelaku  usaha  wajib melakukan edukasi kepada Pengguna Sistem Elektronik sebagai konsumen, edukasi  tersebut  berkaitan  dengan  hak,  kewajiban  dan  tanggung  jawab seluruh  pihak  yang  terkait,  serta  prosedur  pengajuan  komplain.  Informasi yang  wajib  disampaikan  oleh  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  kepada Pengguna Sistem Elektronik sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yaitu mengenai Identitas  Penyelenggara  Sistem  Elektronik,  objek  yang  ditransaksikan, kenaikan atau keamanan sistem elektronik, tata cara penggunaan perangkat, syarat  kontrak,  prosedur  mencapai  kesepakatan  dan  jaminan  privasi dan/atau perlindungan Data Pribadi.
Pasal  49  ayat  (3)  PP  PSTE  mengatur  khusus  tentang  hal  tersebut, yakni Pelaku Usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau  terdapat  cacat  tersembunyi.  Selain  kedua  ketentuan  tersebut  di  atas,
e-ISSN : 2621-4105
apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan  foto pada iklan toko online tersebut (sebagai bentuk penawaran), kita juga dapat menggugat Pelaku  Usaha  (dalam  hal  ini  adalah  penjual)  secara  perdata  dengan  dalih terjadinya  wanpretasi  atas  transaksi  jual  beli  yang  Anda  lakukan  dengan penjual. Apabila   pelaku   usaha tidak melaksanakan kewajibannya, pelaku usaha dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 UUPK, yang berbunyi“Pelaku usaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling  lama  5  (lima)  tahun      atau      pidana      denda      paling  banyak    Rp 2.000.000.000,00  (dua milyar rupiah).”
2. Problematika  dan  solusi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Transaksi E Commerce Lovebird Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999

## Tentang Perlindungan Konsumen
Problematika perlindungan hukum terhadap transaksi E Commerce Lovebird cenderung  sama  dengan  transaksi E  Commerce lainya  yakni tingkat kesadaran konsumen yang dirugikan dalam memperjuangkan hak- haknya selama ini masih rendah. Hal ini tidak terlepas dari masih rendahnya pemahaman  konsumen  akan  Undang  -  Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen Konsumen harus mendapatkan penjelasan yang cukup tentang produk yang dibeli, jaminan mutu atas produk tersebut. Selain  itu  menjadikan  konsumen  cerdas  dalam  memilih  produk,  terutama menggunakan  produk  dalam  negeri.  Tujuannya  meningkatkan  harkat produk dalam negeri.
Penegakan  hukum  terhadap  produsen  atau  penjual  barang  terkait pelanggaran terhadap undang – undang konsumen masih kurang maksimal dan  masih  jauh  dari  harapan,  kelihatanya  kejahatan  dibidang  konsumen kurang  begitu  mendapat  perhatian  dari  aparat  penegak  hukum,  sehingga penjual  atau  produsen  yang  nakal  tidak  merasakan  balasan. Pelanggaran
e-ISSN : 2621-4105
konsumen  yang  disebabkan  oleh E  Commerce dari  luar  negri  maka Penyelesaian    sengketa E-Commerce internasional  dimungkinkan  untuk diselesaikan  terutama  yang  meliputi  sengketa  bernilai  kecil  dalam  forum yang tepat, yaitu dengan Online Dispute Resolution (ODR), atau APS online yang menjadi cara praktis   untuk memberi   para   pelanggan   remedy yang tepat,  murah  dan    efektif  serta  mengurangi  penentuan  perkara  di  negara asing.  Ada beberapa keuntungan bagi pembeli dan pelaku usaha transaksi E-Commerce dalam penyelesaian sengketa melalui ODR
E. PENUTUP
Transaksi  jual  beli  secara  online  atau  melalui E-Commerce  lovebird mempunyai  kedudukan  yang  sama  dengan  jual  beli  secara  tradisional  yakni mengacu pasal 1243 KUH Perdata jika penjual melakukan  wanprestasi yakni melakukan kelalaian atau kealpaan. Maka konsumen dapat melakukan gugatan wanprestasi  selain  mendapatkan  perlindungan  hukum  dengan  KUH  Perdata Konsumen  yang  dirugikan E  Commerce  Lovebird telah  mendapatkan perlindungan  melalui    Undang  Undang  No  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  yakni  berdasarkan  pasal  62  Undang  –undang Perlindungan  Konsumen  yang memberikan ancaman pidana terhadap pelaku usaha yang beriktikad tidak baik, selain itu konsumen E Commerce Lovebird juga  telah  terlindungi  dengan  Peraturan  Pemerintah  No  82  tentang Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik  yakni  pasal  48  ayat  (3). Problematika perlindungan hukum yang dihadapai konsumen E
CommerceLovebird  dapat  dibagi  menjadi  dua  aspek  pertama    tingkat kesadaran  konsumen  yang  dirugikan  dalam  memperjuangkan  hak-haknya selama  ini  masih  rendah.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  masih  rendahnya pemahaman konsumen akan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen.  konsumen  cenderung  pasrah  akan  nasibnya meskipun sudah dirugikan, konsumen cenderung tidak ingin tersita waktu dan tenaganya  dan  memperpanjang  masalah apalagi  kalau  nilai  kerugian  sedikit.
e-ISSN : 2621-4105
Kedua  Penegakan  hukum  terhadap  produsen  atau  penjual  barang  terkait pelanggaran terhadap undang – undang konsumen masih kurang maksimal dan masih  jauh  dari  harapan,  kelihatanya  kejahatan  dibidang  konsumen  kurang begitu mendapat perhatian dari aparat penegak hukum, sehingga penjual atau produsen yang nakal tidak merasakan balasan pidana ketika mereka melanggar undang-undang perlindungan konsumen.
e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdul  Halim  Barkatullah  dan  Teguh  Prasetyo,2005. Bisnis  E-Commerce:  Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia , Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
A Nasution,1995  “ Konsum dan Hukum”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Budi Agus Riswandi,2003,Hukum dan Internet di Indonesia,Yogyakarta,UII Press
Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom,2005, Cyber  Law  (Aspek  Hukum Teknologi Informasi) ,Bandung,Refika aditama Dikdik    M.    Arief    Mansur    dan    Elisatris    Gultom,2005, Cyber    Law    (Aspek HukumTeknologi Informasi) ,Bandung,Refika aditama
Edmond Makarim,2003,Kompilasi Hukum Telematika,PT.RajaGrafindo Elisatris Gultom,2002, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E- Commerce,Dalam Cyber law : Suatu Pengantar,Elips,Bandung Elisatris Gultom,2002, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E- Commerce,Dalam Cyber law : Suatu Pengantar,Elips,Bandung Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum sebuah Telaah  Sosiologis , PT.Suryandaru Utama,Semarang
M.Sanusi  Arsyad,  2000  “ Transaksi  Bisnis  dalam  Electronic  Commerce  (e- Commerce):Studi  Tentang  Permasalahan  –  Permasalahan  Hukum  dan Solusinya”, Tesis Magister,Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, Triton  PB, 2006, Mengenal  E-Commerce  dan Bisnis  di Dunia  Cyber , Yogyakarta ,Author Publisher
Wiryono Prodjodikoro,1979, Asas–asas Hukum Perjanjian ,Cetakan kedelapan,Bandung,Bale
Zoemrotin K.Susilo,1996, Penyambung Lidah Konsumen,Puspa Swara,Jakarta

## UNDANG-UNDANG
Undang-undang   Nomor   8   Tahun1999    tentang    Perlindungan Konsumen. Undang-undang    Nomor    11    Tahun2008      tentang      Informasi      danTransaksi Elektronik.
Peraturan    Pemerintah    RepublikIndonesia      Nomor      82      Tahun2012  tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

## INTERNET
http://validnews.co/Perkembangan-E-commerce-di-Indonesia--1--YXAiJ http://www.hukumonline.com/klinik/ dtail/lt50bf69280b1ee/perlindu ngan-
e-ISSN : 2621-4105
konsumen-dala-e- commerce http://www.negarahukum.com/hukum/online-dispute- esolution.htm