KESIAPAN DIGITALISASI LAYANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)
READINESS OF DIGITALIZATION SERVICES FOR ELECTRONIC-BASED GOVERNMENT SYSTEMS IN AGENCY FOR THE ASSESSMENT AND APPLICATION
OF TECHNOLOGY (BPPT)

## Pinggar Hawa *
Roy Valiant Salomo
* Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Jakarta,
Indonesia
*email: pinggar_hawa@yahoo.com

## Abstrak
E-Government di  Indonesia  bukanlah  suatu  hal  yang  baru  karena  Pemerintah Indonesia  sudah  membakukan e-Government dengan  istilah  Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik  yang  bertujuan  meningkatkan  kualitas  layanan  publik  dengan efektif  serta  efisien.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menganalisa  Kesiapan  Badan Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi  (BPPT)  dalam  melaksanakan  perubahan  yang cukup  besar  yaitu  implementasi  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  dengan dilahirkannya  41  aplikasi  digitalisasi  layanan  administrasi,  dan  upaya-upaya  yang dilakukan  agar  transformasi  digital  berjalan  dengan  baik,  guna  mendapatkan  hasil penulis menggunakan metode post-positivism dengan pendekatan analisis deskriptif yang  didapat  melalui  wawancara  mendalam  terhadap  empat  dimensi Readiness  to organizational  change yang  terdiri  dari, Change  Spesific  efficacy,  Appropriateness, Management  support, serta Personal  valence yang  memberikan  informasi  kondisi bahwa  Badan  Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi  sudah  memiliki  kesiapan impelementasi  Penerapan  Digitalisasi  layanan e-office namun  belum  ideal  karena Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  yang  direncanakan  belum  sepenuhnya terintegrasi,  diterapkan  dan  diuji  coba  serta  membutuhkan  pengembangan  lebih lanjut.

## Kata Kunci:
SPBE Kesiapan
Perkantoran Elektronik
Digitalisasi Layanan Keywords : E-government
Readiness E-office Service Digitalization

## Accepted
Februari 2020

## Published
April 2020

## Abstract
E-Government in Indonesia is not something new, because the Indonesian government has standarized e-Government in terms of Electronic-Based Government Systems which aims to  improve  the  quality  of  public  services  effectively  and  efficiently.  This  research  is expected  to  present  the  readiness  analysis  of  the  Agency  for  the  Assessment  and Application  of  Technology  (BPPT)  in  implementing  significant  changes  which  are  the implementation  of  Electronic-Based  Government  Systems  with  the  presence  of  41 applications to digitizing administrative services, and the efforts made to perform a proper digital  transformation.  To  achievieving  a  proper  result,  the  author  utilize  the  post- positivism method with a descriptive analysis approach  which obtained through in-depth interviews  of  the  four  dimensions  of  Readiness  to  organizational  change  that  consist  of Change  Specific  efficacy,  Appropriateness,  Management  support,  and  Personal  Valence. These dimensions will provides information regarding the readiness conditions of Agency for  the  Assessment  and  Application  of  Technology  to  implement  the  Digitalization  of  e- office  which  are  ready  but  not  in  ideal  condition  because  the  planned  Electronic-Based Government  System  is  still  not  fully  integrated,  implemented  and  tested  which  requires further development.
©  year  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya.  This  is  Open Access article under  the  CC-BY-SA  License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/restorica.v5i2

## PENDAHULUAN
Teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang digunakan  dalam  lingkungan  pemerintahan  dengan tujuan  meningkatkan  kualitas  layanan  publik  dengan efektif serta efisien disebut dengan istilah
e-Government.  Saat  ini  Pemerintah  Indonesia  telah mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimana  perlu  diketahui  sejak  terbentuknya  Perpres tersebut kita harus menyamakan persepsi bahwa yang
dimaksud e-Government adalah  sama  dengan  Sistem Pemerintah  Berbasis  Elektronik  (SPBE).  Perpres tersebut  mengatur  Ketatalaksanaan  SPBE,  Manajemen SPBE,  Audit  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi, Penerapan  SPBE,  percepatan  SPBE,  serta  monitoring serta  evaluasi  SPBE.  Badan  Pengkajian  dan  Penerapan Teknologi  (BPPT)  sebagai  salah  satu  Instansi Pemerintah diharapan turut menerapkan SPBE dengan mengikuti semua peraturan yang berlaku terkait SPBE. Untuk  menerapkan  SPBE  didalam  organisasinya,  BPPT telah membuat aplikasi-aplikasi proses kerja yang dapat disebut  sebagai  elektronik  office  atau e-office .
Pengembangan  SPBE  didalam  organisasi  BPPT  sudah cukup  lama  dilakukan  baik  dalam  bentuk  aplikasi maupun  infrastruktur  jaringan  dengan  tujuan meningkatkan  kualitas  penyelenggaraan  pemerintahan serta  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  juga  untuk pelayanan secara internal BPPT itu sendiri. Akan tetapi masih  banyak  diperlukan  perbaikan  terhadap  sistem yang  SPBE  tersebut  karena  pesatnya  perkembangan teknologi  serta  tuntutan  masyarakat  terhadap pelayanan yang lebih efisien dan terbuka.
Penerapan  e-office  secara  konsep  sudah  diatur dalam  beberapa  Undang-undang  Negara  Republik Indonesia  dimana  dalam  hal  ini  Pemerintah  memberi perhatian  khusus  terhadap  pemerintahan  berbasis elektronik,  hal  ini  tercantum  dalam  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,  Di  dalam  pasal  2  ayat  1  pada  undang-undang tersebut  tersebut  mengandung  arti  bahwa  informasi publik  harus  dapat  diakses  dengan  cepat  dan  tepat waktu,  dengan  biaya  ringan,  dan  dengan  cara  yang sederhana,  hal  ini  sangat  sejalan  dengan  sistem  SPBE dimana sistem paperless office mendukung terciptanya keterbukaan  tersebut.  Serta  yang  terbaru  adalah Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dimana perlu diketahui  sejak  terbentuknya  Perpres  tentang  SPBE diatas  kita  harus  sudah  menyamakan  persepsi  bahwa
yang  dimaksud  SPBE  adalah  sama  dengan  Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian  yaitu Badan  Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi  (BPPT) atau  yang  lebih  dikenal  dengan  BPPT  adalah  Lembaga Pemerintah  Non-Kementerian  yang  koordinasinya berada dibawah Kementerian Riset Teknologi / BRIN. Karena  peran  dan  fungsinya  yang  sangat  erat  dengan inovasi dan perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri  bagi  penulis  untuk  mendalami  mengenai masalah  yang  terjadi  pada  suatu  Lembaga  Negara seperti  BPPT  saat  ini  sedang  merencanakan penerapkan  transformasi  digital  atau e-office secara keseluruhan dalam keadministrasian. Sebagai salah satu pionir  di  bidang  pengkajian  dan  penerapan  teknologi justru  belum  menerapkan  konsep e-office sebagai bagian  dari  SPBE  secara  maksimal,  untuk  itu  maka lingkup  penelitian  ini  adalah  terhadap  kesiapan  dari BPPT  untuk  berinovasi  menuju  digitalisasi  e-office karena  perubahan  itu  sangat  sesuai  dan  dibutuhkan ( appropriateness ) pada sistem administrasi perkantoran di  BPPT  yang  masih  banyak  menggunakan  cetak manual,  dan  juga  BPPT  adalah  lembaga  yang  berbasis pengkajian dan penerapan teknologi sudah seyogyanya harus menerapkan e-office secara baik.
Dalam  kesehariannya  saat  ini  BPPT  masih banyak  menggunakan  sistem  administrasi  perkantoran dengan  alat  cetak  kertas  manual,  sistem  ini  tentunya menggunakan  persediaan  kertas  dan  alat  kantor  yang cukup  banyak  sebagai  bentuk  pencetakan  dan pengarsipan.  Hal  tersebut  membutuhkan  tenaga  dan waktu yang tidak sedikit  dalam proses pendistribusian atau  pengiriman  dokumen.  Masalah  lain  yang  timbul dalam  sistem  administrasi  perkantoran  manual  yaitu dalam  hal  pengarsipan,  mulai  dari  penyimpanan dokumen  yang  membutuhkan  ruangan  fisik  yang  tidak kecil  di  area  kantor  sehingga  menyebabkan  tumpukan rak dokumen-dokumen yang mengakibatkan berkurangnya  ruang  kantor  yang  seharusnya  dapat
Pinggar  Hawa,  Roy  Valiant  Salomo.  2020.  Readiness  of  Digitalization  Services  for  Electronic-Based  Government  Systems  in Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT)
dimanfaatkan  untuk  fungsi  lainnya.  Kemudian  hal  ini juga  berpengaruh  pada  pencarian  dokumen  yang menjadi  sulit  ditemukan  apabila  dokumen  tidak tersimpan  dengan  baik,  rapih  dan  teratur,  dan  yang menjadi  resiko  paling  mengkhawatirkan  adalah kerusakan  dokumen  fisik  yang  mungkin  terjasi terutama  pada  dokumen  berusia  lanjut.  Dari  berbagai hal  tersebut  diatas  dapat  dilihat  BPPT  belum  memiliki kesiapan akan perubahan kearah e-office.
Gambar I : Manfaat dan Kondisi yang diinginkan
Tabel I. Efisiensi Biaya Menggunakan e-Arsip
Sumber : Unit Kearsipan BPPT Menyadari  Kekurangannya  pada  tahun  2019 bertepatan dengan HUT BPPT ke 41, BPPT melahirkan gebrakan  Besar-besaran  dengan  melaunching  41 Aplikasi  e-office  sebagai  transformasi  digital  terhadap layanan  sistem  administrasinya.  Ide  tersebut  diinisiasi langsung  dari  Pimpinan  Tertinggi  BPPT  yaitu  Kepala BPPT  yang  artinya  trasnformasi  digital  SPBE  BPPT adalah  salah  satu  fokus  yang  dituju  dimana  Hennessy (1998)  menemukan  bahwa  "paket"  kompetensi  yang dimiliki oleh para pemimpin berkorelasi dengan tingkat perubahan  budaya  ( Stewart  &  Kringas ,  2003).  Jadi budaya  organisasi  yang  kaku  sebetulnya  bisa  berubah perlahan  mengikuti  arah  dari  pimpinan  yang  memiliki pandangan  visioner.  Kepemimpinan  bukan  hanya sebagai  puncak  hierarki,  akan  tetapi  juga  merupakan puncak  pemikiran  yang  sederhana.  Ini  artinya  dalam beberapa  dekade  kedepan  kita  akan  melihat  jenis
organisasi  baru  yang  muncul  untuk  mengatasi lingkungan  yang  bergerak  dengan  cepat  serta  lebih conmpetitive dengan jenis pegawai baru yang pasti bisa dilihat  di  organisasi  yang  sukses  (Kotter,  1996  :  175). Sudah banyak tulisan mengenai kajian analisis kesiapan sumber  daya  manusia  (SDM)  guna  menghadapi perubahan  yaitu  penggunaan  SPBE,  Akan  tetapi penelitian  terhadap  isu  kesiapan  penerapan e-office dalam  transformasi  digital  sistem  administrasi  di Instansi BPPT  sendiri belum pernah dilakukan.
Telah  ada  penelitian  terdahulu  oleh  Haddi Welfarendi  (2016)  yang  menganalisa  kesiapan implementasi  administrasi  perkantoran  maya  (siMaya) sebagai  perwujudan  e-Office  pada  Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi. Dalam tulisannya Haddi (2016) berfokus kepada analisa Kemenpan  RB  dari  sisi  inisiator  kebijakan  dalam implementasi program  yang  menjadi bagian dari SPBE. Hasil yang didapatkan adalah Implementasi siMaya yang dilakukan  oleh  Kemenpan  RB  masih  memiliki  banyak kendala  diantaranya  Perubahan  Paradigma  belum berjalan  secara  signifikan  dan  belum  terlihat  manfaat yang  dirasakan  dalam  penggunaan,  kemudian kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  di  Kemenpan  RB belum  merata  dalam  penggunaan  IT,  dan  SDM  belum memiliki  kesadaran  untuk  memanfaatkan  IT  akibat rendahnya  sosialisasi.  Sedangkan  kebaruan  penelitian yang  penulis  lakukan  di  BPPT  memiliki  kondisi  belum diterapkannya  e-office  serta  aplikasi  satu  pintu  yang terintegrasi  untuk  semua  administrasi  perkantoran masih  dalam  tahap  pengembangan  sistem  administrasi dari manual ke digital.
Penelitian  lainnya  Iim  Ruchiyat  (2013)  yang meneliti  tentang  implementasi  e-Office  pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum Dan Ham RI yang  bertujuan  menganalisis  penyelenggaraan  e-Office pada  unit  Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Hukum Dan  HAM.  Penelitian  tersebut  menitik  beratkan  pada analisa terhadap hasil implementasi e-Office yang sudah
di  terapkan  oleh  Sek  Jenderal  Kementerian  Hukum Dan  HAM  dalam  operasional  pekerjaan,  hasil  yang dikemukakan  oleh  Ruchiyat  bahwa  dapat  dikatakan praktek  e-Office  pada  unit  Sek  Jenderal  Kementerian Hukum  Dan  HAM  masih  gagal,  karena  variabel komunikasi,  sumber  daya,  sikap,  struktur  organisasi masih  belum  memiliki  keterkaitan  satu  dengan  yang lainnya.  Lokus  yang  di  teliti  oleh  Ruchiyat  hanya terbatas  pada  lingkup  satu  bagian  kecil  dari  suatu instansi, sedangkan lokus penulis mencakup kesluruhan dari instansi BPPT.

## Definition/ Literatur review
SPBE  secara  umum  dapat  diartikan  sebagai proses kegiatan program pemerintah yang menggunakan  media  teknologi  informasi  serta dilakukan  oleh  suatu  organisasi  pemerintah  yang memiliki  kapabilitas  untuk  mengubah  hubungan pemerintah  dengan  warga  Negara,  bisnis  dan  lainnya, perpanjangan  tangan  pemerintah  memiliki  potensi untuk  mengarah  pada  partisipasi  dan  keterlibatan masyarakat  yang  lebih  baik  (Evans  &  Yen,  2006). Sedangkan  menurut  Stiglitz,  et  al,  (2000)  SPBE  adalah salah  satu  cara  bagi  pemerintah  dalam  memanfaatkan teknologi  baru  untuk  memberikan  publik  akses  yang lebih  mudah  ke  informasi  dan  layanan  pemerintah, serta  meningkatkan  kualitas  layanan  dan  memberikan peluang  yang  lebih  besar  untuk  berpartisipasi  dalam suatu  lembaga  dan  juga  berpartisipasi  dalam  proses demokrasi (Li & Dai, 2011). Salah satu penerapan SPBE dalam  pemerintahan  yang  mendukung  kegiatan administrasi perkantoran adalah e-office.
Elektronic  Office  atau e-office adalah  sebuah layanan  aplikasi  yang  memberikan  suatu  konsep paperless guna meminimalisir penggunaan kertas dalam kegiatan  administrasi  perkantoran,  surat-menyurat, korespondensi  yang  dapat  digunakan  oleh  semua karyawan  serta  pejabat  di  suatu  instansi  atau perusahaan secara elektronik (Aziz, 2010). e-office itu sendiri  adalah  bagian  utama  dari  SPBE,  karakteristik
dari  e-office  memiliki    arti    bahwa    setiap  pekerjaan kantor  dapat  dilakukan  dimana  pun  selama  tempat kerja    itu    terhubung    dengan    perusahaan    melalui sejenis  alat  komunikasi  berbasis  sistem  elektronik. Dengan  adanya  e-office  di  perkantoran  atau  instansi pemerintah  diharapkan  proses  pelaksanaan  kegiatan administrasi perkantoran dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, transparan, akurat, aman, dan efisien.
Adapun  Kesiapan  elektronik  atau  e-readiness pada  SPBE  di  BPPT,  Dada  (2006)  mendefinisikan  e- readiness  sebagai  ukuran  sejauh  mana  suatu  negara, bangsa atau ekonomi mungkin siap, bersedia atau siap untuk memperoleh manfaat yang muncul dari teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  (Tamperensis,  n.d.). Kualitas  layanan  yang  dikirim  dan  kepuasan  para pemangku  kepentingan  dengan  layanan  seperti  itu tergantung  pada  kematangan  sistem  e-Government. Karena  karakteristik  budaya  mereka,  negara  yang berbeda  dapat  mengalami  tingkat  yang  berbeda  dari ruang  lingkup  dan  kepadatan  e-Government  (yaitu,  e- Government  readiness)  (Khalil,  2011).  Budaya organisasi  adalah  seperangkat  nilai-nilai  dan  keyakinan yang  mengakar  dalam  yang  memberikan  norma  untuk perilaku
Dari  factual  problem  yang  telah  dijabarkan diatas  Sehingga  dapat  ditarik  pertanyaan  dalam penelitian  ini  adalah  1.  Kesiapan  Penerapan  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  (SPBE)  di  BPPT sejauh mana? Dan 2. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mensukseskan SPBE di BPPT?
Sehingga  pada  jurnal  ini  penulis  akan menganalisis mengenai kesiapan penerapan SPBE dalam inovasi  digitalisasi  layanan  sistem  administrasi  di  BPPT dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan organisasi untuk  mempersiapkan  Sumber  Daya  Manusia  atau individu  dalam  organisasi  untuk  dalam  menghadapi perubahan  sistem  administrasi  perkantoran  menjadi
Pinggar  Hawa,  Roy  Valiant  Salomo.  2020.  Readiness  of  Digitalization  Services  for  Electronic-Based  Government  Systems  in Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT)
penerapan  SPBE  secara  keseluruhan  pada  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Ronald Heifetz dalam bahasan teori organisasional (Starr & Starr, 2019), yang menjelaskan bahwa  perubahan  bukan  sebagai  proses  teknis,  tetapi sebagai  proses  "adaptif",  yaitu  berkaitan  dengan bagaimana  individu  –individu    berkumpul  untuk memecahkan masalah. Dalam sebuah perubahan dalam organisasi  diperlukan  kesiapan  dari  pegawai  selaku anggota organisasi yaitu 1. Keyakinan, 2. Sikap, 3. Niat (Achilles, Stanley, Relations, & Oaks, 1993).
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Teori Readiness  to  organizational  change (Holt,  Armenakis, Feild, & Harris, 2007)  yang diteliti dalam penelitian ini ada beberapa dimensi sebagai berikut :
Change  -  specific  efficacy ,  organisasi  mampu menerapkan  perubahan.  Dalam  dimensi  ini  hal  yang diukur  seperti  Ketersediaan  Sumberdaya  Manusia secara  Kuantitatif  dan  Kualitatif,  Ketersediaan Infrastruktur dan Software yang Memadai, Kemampuan Kerjasama Team, Biaya, Sosialisasi dan pelatihan. Appropriateness ,  perubahan  sesuai  dengan  organisasi. Dalam  dimensi  ini  hal  yang  diukur  seperti  Kesesuaian Perubahan  e-office  atau  SPBE  dengan  Kebutuhan Organisasi,  Perencanaan  yang  baik,  Perubahan  sejalan dengan  tugas  dan  fungsi  Organisasi,  Sarana  dan Prasarana Memadai.
Management  support ,  adanya  dukungan  dari  pimpinan.
Dalam  dimensi  ini  hal  yang  diukur  seperti  Dukungan pimpinan yaitu baik Pimpinan Ikut serta dalam berbagai sosialisasi, Pimpinan berkomitmen dan ikut menggunakan e-office.
Personal valence , memberikan keuntungan bagi pegawai.
Dalam  dimensi  ini  hal  yang  diukur  Keuntungan  yang dirasakan Pegawai.
Tabel II. Operasionalisasi Konsep
Konsep  Variabel  Dimensi Indikator
Re ad in es s to or ga ni za tion al c ha ng e ( Ke si ap an O rg an is as i u nt uk b er ub ah ) (Ho lt et a l., 2 00 7) Re ad in es s to or ga ni za tion al c ha ng e ( Ke si ap an O rg an is as i u nt uk b er ub ah ) Ch an ge -s peci fic e ffi ca cy
(m am pu m en er ap ka n per ub ah an )
1. Ketersediaan Sumberdaya Manusia secara Kuantitatif dan Kuantitatif 2. Ketersediaan Infrastruktur dan Software yang Memadai 3. Kerjasama Tim
4. Biaya
5. Sosialisasi dan pelatihan Ap prop ria ten es s (p er ub ah an se su ai de ng an o rg an is as i) 1. Kesesuaian Perubahan dengan Kebutuhan Organisasi 2. Perencanaan yang baik 3. Perubahan sejalan dengan  tugas  dan  fungsi Organisasi 4. Sarana  dan  Prasarana memadai M an ag em en t su pp or t (a da ny a du ku ng an da ri pi m pi na n) 1. Dukungan Pimpinan Baik 2. Pimpinan  Ikut  serta  atau hadir  dalam  berbagai acara sosialisasi perubahan 3. Pimpinan  berkomitmen dengan  perubahan  dan ikut serta dalam penggunaan perubahan
Pe rs on al va le nc e (m em be ri ka n ke un tu ng an ba gi p eg aw ai )
1. Ada tidaknya keuntungan yang dirasakan oleh pegawai

## Sumber : Olah Data Pribadi, 2020

## METODOLOGI
Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah post-positivism dengan metode analisis deskriptif sebagai pendekatan  dalam  menghasilkan  suatu  pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap fenomena yang  ada.  Jenis  penelitian  ini  meneliti  bagaimana fenomena  dipahami  oleh  aktor  yang  relevan,  dan bagaimana  perbedaan  pemahaman  dan  nilai-nilai  ini dimainkan (Sharp et al., 2020). Teknik yang digunakan untuk  mengumpulkan  data  untuk  penelitian  ini  adalah wawancara mendalam, khususnya wawancara terstruktur  di  mana  semua  pertanyaan  ditetapkan sebelum  pelaksanaan  wawancara.  Informan  kunci  ini dipilih  secara  purposif  yang  artinya  dengan  secara
khusus  memilih  informan  –  Informan  tertentu berdasarkan  ciri-ciri  spesifik  yang  tidak  dimiliki informan  lainnya.  terutama  karena  penulis  telah menetapkan  kriteria  tentang  informan  yang  dapat memberikan  hasil  penelitian  yang  diprediksi. Pertanyaan-pertanyaan  penelitian  yang  diajukan  dibagi menjadi dua kategori : pertama, kepada pimpinan atau tim  perencana  e-office;  kedua,  kategori  pegawai. penulis  menggunakan  analisis  post-positivism    dengan pola  pikir  dari  deduktif  ke  induktif  yang  maksudnya berangkat dari landasan teori umum sebagai alat untuk memotret  peristiwa  lalu  kemudian  teori  tersebut dibawa  kedalam  temuan-temuan  serta  fenomena dilapangan  untuk  digali  lebih  dalam  dengan  analisis untuk  mengeksplorasi  seluruh  makna  dan  nilai-nilai yang terkait dengan topik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## I. Kondisi Saat Ini
Identifikasi  kondisi  saat  ini  bertujuan  untuk memperoleh  informasi  yang  memadai  mengenai kondisi  kesiapan  implementasi  SPBE  yang  ada  saat ini  di  BPPT.  Dari  penelitian  yang  telah  penulis lakukan, ditemukan bahwa BPPT sedang melakukan uji  coba  implementasi  SPBE  pada  proses  layanan administrasi  internal.  BPPT  telah  memiliki  tata kelola  TIK  yang  memadai  yang  terdiri  dari  tim pengarah/komite TIK dan Tim CIO, Rencana Induk, serta  anggaran  dan  belanja  TIK  dimana  kondisi tersebut juga didukung oleh  Pimpinan BPPT  dalam wujud  dasar  regulasi  (Peraturan  Kepala  BPPT) sebagai  dasar  penggunaan  aplikasi  dan  pedoman dalam  melakukan  Klasifikasi  data  dan  informasi (informasi  publik,  informasi  rahasia/terbatas).  Dari sisi  aplikasi  BPPT  telah  melakukan  melakukan pengembangan  e-office  melalui  41  digitalisasi layanan di lingkungan Sekretariat Utama BPPT.
Dari sisi Sumber Daya Manusia, BPPT sudah memiliki unit pengelola TIK yang tersertifikasi ISO
9001,  dan  juga  dapat  dikatakan  bahwa  pada dasarnya BPPT adalah Badan yang berkecimpung di bidang  teknologi  sehingga  sebagian  besar  dari karyawan  BPPT  adalah  sumber  daya  manusia  yang berlatarbelakang pendidikan strata 1 (S1) dan lebih.
Grafik 1. Prosentase Pegawai BPPT Berdasarkan Tingkat Pendidikan,
Sumber : Biro SDMO BPPT 2019
Dari  Grafik  I  dapat  dilihat  Prosentase Pegawai yang berpendidikan S1 dan diatasnya lebih banyak  dibandingkan  dengan  Prosentase  Pegawai yang berlatarbelakang pendidikan dibawah S1. SDM BPPT  saat  ini  juga  menghadapi  kendala  masih banyaknya  para  pegawai  yang  tidak  memahami sistem SPBE dan lebih memilih menggunakan sistem administrasi  secara  manual,  hal  ini  terjadi  karena kesenjangan digital dengan pemerataan pemahaman dan  keterampilan  para  sumber  daya  manusia  yang ada  sangatlah  minim.  Disisi  lain  kesadaran keamanan  informasi  sebagian  besar  pegawai  masih rendah sehingga seringkali berakibat pada serangan phishing dan infeksi virus atau malware.
Evaluasi SPBE terhadap pelaksanaan SPBE di BPPT telah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  (Kemenpan  RB)  untuk  mengetahui capaian pelaksanaan SPBE melalui nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level)  dari  pelaksanaan  SPBE.  Penilaian  pada pelaksanaan  SPBE  dilakukan  melalui  struktur  yang terdiri  dari  domain,  aspek,  dan  indikator.  Indeks SPBE  yang  diperoleh  BPPT  sebesar  3,31  dengan
Pinggar  Hawa,  Roy  Valiant  Salomo.  2020.  Readiness  of  Digitalization  Services  for  Electronic-Based  Government  Systems  in Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT)
detail  nilai  indeks  untuk  setiap  domain  sebagai berikut:
Tabel III. Indeks SPBE BPPT 2018 Nilai Indeks Nilai SPBE 3,31 Domain Kebijakan SPBE 3,00 Kebijakan Tata Kelola SPBE 3,00 Kebijakan Layanan SPBE 3,00 Domain Tata Kelola 3,29 Kelembagaan 2,50 Strategi & Perencanaan 3,50 TIK 3,67 Domain Layanan SPBE 3,57 Administrasi Pemerintahan 3,57 Pelayanan Publik 3,17 *catatan : nilai 5 maksimal Sumber : Kemenpan RB 2018
Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa sistem SPBE  di  BPPT  dapat  dikatakan  masih  dalam  tahap proses  pembangunan  dimana  nilai  indeks  masih  di bawah nilai ideal yaitu 4,00, terutama adapat dilihat dari Domain Tata Kelola indeks Kelembagaan yang masih sangat rendah yaitu 2,5 dimana nilai tersebut adalah  setengah  dari  nilai  maksimal  yang  ada. Kemudian BPPT masih memiliki banyak kekurangan terhadap  SPBE  itu  sendiri  yang  dimulai  dari  belum tersedianya  aturan  dan  standar  kepemilikan  data (wali  data)  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi unit  kerja  karena  belum  adanya  integrasi  layanan naskah  dinas  secara  elektronik,  hal  ini  juga disebabkan  oleh  belum  terintegrasinya  proses bisnis antar unit kerja
Sedangkan terhadap sisi external masih banyak aplikasi yang  belum  menyediakan  layanan  kolaborasi  melalui integrasi  dengan  layanan  SPBE  instansi  lainnya  dimana hal tersebut terjadi karena belum adanya regulasi atau SOP  terkait  integrasi  sistem  aplikasi  dengan  instansi lainnya.
Analisis Kesenjangan ( Gap Analysis )
Gap  Analysis  atau  Analisa  kekosongan adalah  salah  satu  strategi  yang  dapat  dilaksanakan guna  megidentifikasi  kekosongan  (gap)  yang  terjadi diantara  kondisi  saat  ini  dengan  kondisi  yang diharapkan  yaitu  kondisi  implementasi  SPBE  yang sudah  mendekati  ideal  untuk  mendukung  tugas fungsi BPPT terhadap pelayanan publik yang sesuai dengan  teori  SPBE  menurut  Indrajid  (2006)  yaitu Government  to  Citizen,  Government  to  Business, Government to Employee, Government to Government. Analisis  ini  akan  memberikan  suatu  gambaran terhadap  kebutuhan  aspek-aspek  kesiapan  BPPT untuk  bertransformasi  menuju  ideal  yang  efektif, efisien,  dan  akuntabel.  Dari  gambaran  aspek  yang dibutuhkan  dalam  mencapai  kondisi  yang diharapkan  pada  2024  dapat  disusun  kebijakan- kebijakan bagi setiap aspek untuk diterapkan mulai dari  tahun  2020  hingga  2024  dengan  suatu  bentuk roadmap yang deilengkapi dengan action plan  yang lebih detail.
Gambar II: Diagram Metode Penyusunan Rencana

## Induk SPBE-BPPT
Kebijakan  SPBE  di  BPPT  saat  ini  belum semuanya di atur  dengan kebijakan yang melandasi pengembangan  dan  operasionalnya.  Namun  tahun 2019 telah dibuat Peraturan Badan (Perban) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi No. 24 Tahun 2019  tentang  Kebijakan  Sistem  Pemerintahan Berbasis  Elektronik    BPPT  serta  Peraturan  Kepala (Perka) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
No.  05  Tahun  2019  Tentang  Penerapan  Sertifikat Elektronik  Pada  BPPT  sebagai  pendukung keberlangsungan  SPBE  diBPPT.  Satu  persatu  BPPT mengisi gap yang terjadi ditahun sebelumnya namun masih  Dibutuhkan beberapa kebijakan lagi sebagai acuan  payung  hukum  pengembangan  SPBE  agar layanan  internal  maupaun  external  dapat  menjadi program prioritas SPBE BPPT.

## II. HASIL WAWANCARA
Kesiapan adalah faktor penting dalam sebuah rencana implementasi perubahan proses administasi  dari  manual  ke  digital  ( e-office ),
Dikatakan Siap apabila hasil yang diperoleh semakin mendekati  target  yang  telah  ditetapkan.  Semakin mendekati  target,  maka  dapat  dikatakan  semakin Siap.  untuk  itu  diperlukan  pengukuran  Kesiapan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai.
Guna  menggali  lebih  dalam  pembahasan mengenai  kesiapan  BPPT  terhadap  SPBE  ini,  maka penulis  melakukan  wawancara  yang  dilakukan dengan  informan  yang  dinyatakan  pada  bagian metodologi.  dan  teori-teori  yang  ada  terkait dengan  topik  yang  akan  dihubungkan  Hasil  dan evaluasi  akan  dieksplorasi  dan  dinyatakan  secara eksplisit.  Pada  awalnya,  dimensi  dalam  teori tersebut  dieksplorasi  sebagai  hasil  yang  diberikan oleh  informan.  Pertanyaan  untuk  wawancara ditetapkan  sebelum  wawancara  dilakukan.  Semua hasil  wawancara  ditranskripsikan.  Dimensi-dimensi tersebut  difokuskan  pada Change-specific  efficacy
(mampu  menerapkan  perubahan), Appropriateness
(perubahan  sesuai  dengan  organisasi), Management support (adanya  dukungan  dari  pimpinan), Personal valence (memberikan keuntungan bagi pegawai)

## Change Spesific efficacy
Berdasarkan  wawancara  yang  penulis lakukan dengan beberapa Pimpinan terkait atau Tim Perencana  SPBE  dan  pegawai  BPPT,  dapat
dideskripsikan  bahwa  dari  segi  kualitas  dan kuantitas  SDM  BPPT  masih  kekurangan  orang untuk  pengembangan  aplikasi  maupun  integrasi namun dari sisi kualitas SDM cukup capable untuk melakukan  perubahan  administrasi  ke  digitalisasi layanan  administrasi.  Dari  segi  Infrastruktur  dan software  juga  tidak  terkendala  karena  selalu dipelihara  dengan  baik  dan  di  update  secara berkala,  aplikasi-aplikasi  juga  sudah  hampir  siap semua baik yang dikembangkankan sendiri maupun dengan  bantuan  vendor.  Dari  Segi  Kerjasama  tim, BPPT  juga  telah  memiliki  daftar  PIC  untuk  setiap unit  kerja  sebagai  jembatan  mengenai  penerapan SPBE serta kerjasama lintas unit juga sudah tertera dalam  beberapa  aplikasi.  Dari  segi  Biaya  juga sebagian  besar  sudah  dianggarkan  ditahun sebelumnya  dan  untuk  kekurangannya  bisa  diatasi dengan tambahan dana lain. Dari Segi sosialisasi dan pelatihan  BPPT  juga  sudah  mulai  mensosialisasikan secara  bertahap  satu  persatu  aplikasi  yang  baru diluncurkan  dan  tentunya  ada  pelatihan  untuk semua  karyawan  baik  yang  terbiasa  maupun  yang tidak  terbiasa  menggunakan  aplikasi,  akan  tetapi dari  hasil  wawancara  ditemukenali  bahwa  proses sosialisasi  belum  maksimal  karena  tidak  meratanya informasi  bagi  masing-masing  unit  itu  sendiri  serta terbatasnya biaya untuk sosialisasi. Dari serangkaian pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  BPPT sudah  Siap  dan  mampu  menerapkan  perubahan digitalisasi SPBE pada sistim administrasi pekerjaan.

## Appropriateness
Penelitian  sebelumnya  telah  menyarankan bahwa  penyelarasan  Teknologi  Informasi  dengan tujuan organisasi adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan  e-government  ( Al-Bulushi ,  2017).
Berdasarkan  wawancara  yang  penulis  lakukan dengan  beberapa  pimpinan  atau  Tim  Perencana SPBE  dan  pegawai  BPPT,  dapat  diketahui  bahwa terdapat  Kesesuaian  Perubahan  e-office  atau  SPBE
Pinggar  Hawa,  Roy  Valiant  Salomo.  2020.  Readiness  of  Digitalization  Services  for  Electronic-Based  Government  Systems  in Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT)
dengan  Kebutuhan  Organisasi  karena  sejalan dengan  tugas  dan  fungsi  BPPT  juga  tagline  yang dibuat Kepala PPT namun untuk memenuhi semua kebutuhan  digitalissi  masih  perlu  pengembangan dan rencana lebih lanjut. Dari segi Perencanaan saat ini  semua  diyakini  sudah  diatas  80%  kesiapannya sesuai  dengan  yang  direncanakan,  dari  segi  apakah Perubahan  sejalan  dengan  tugas  dan  fungsi Organisasi  hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang dibutuhkan oleh organisasi BPPT karena sesungguhnya  aplikasi  ini  hanyalah  tools  untuk membantu tugas dan fungsi BPPT. Dari segi Sarana dan Prasarana diyakini sudah cukup memadai untuk keberhasilan penerapan SPBE di BPPT.

## Management support
Penelitian  sebelumnya  pernah  membahas bahwa  pemimpin  yang  telah  mengambil  tindakan mengartikulasikan dan mempromosikan penerimaan  visi  dan  strategi,  atau  memfasilitasi pengiriman  layanan  elektronik  dan  penerapan struktur  secara  efektif  dapat  mengarah  pada kesuksesan proses layanan e-government (Ching & Luk,  2009).  Berdasarkan  wawancara  yang  penulis lakukan dengan beberapa pimpinan terkait atau tim perencana SPBE dan pegawai BPPT, dapat dianalisis bahwa  dari  segi  dukungan  pimpinan  puncak  dalam hal ini Kepala BPPT sangat baik terhadap perubahan ini,  bahkan  Kepala  BPPT  Ikut  serta  dalam mensosialisasikan  aplikasi-aplikasi  e-office  tersebut diberbagai kesempatan, hal itu menunjukkan bahwa Kepala BPPT dan jajaran pimpinan lainnya memiliki komitmen yang tinggi dan juga dari segi penggunaan aplikasi  pimpinan  tertinggi  di  BPPT  juga  ikut menggunakan  e-office  dalam  pekerjaannya  sehari- hari.  Dapat  disimpulkan  bahwa  adanya  dukungan dari  pimpinan  tertinggi  BPPT  sangat  baik  terhadap perubahan yang direncanakan .

## Personal Valence
Pernah  ada  penelitian  menunjukkan  bahwa ketiga  dimensi  kualitas  (yaitu  kualitas  kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan memiliki dampak  positif  pada  niat  pegawai  untuk menggunakan,  Keberhasilan  ini  juga  mendukung anggapan  bahwa  kualitas  layanan  yang  baik mendorong  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  yang lebih  baik  dan  menciptakan  banyak  manfaat  bagi organisasi (Culibrk, Lalic, Stefanovic, Marjanovic, & Delic,  2016).  Begitu  pula  berdasarkan  wawancara yang  penulis  lakukan  dengan  beberapa  pimpinan terkait atau tim perencana SPBE dan pegawai BPPT, dapat  diketahui  dari  sisi  pimpinan  dan  tim  SPBE merasa  banyak  hal  yang  diuntungkan  dengan perubahan digitalisasi ini, dan dari sisi pegawai juga menyatakan  banyak  keuntungan  yang  mereka rasakan  secara  pribadi  terhadap  kemudahan  yang diberikan oleh kualitas layanan dalam pekerjaannya walaupun  diawalnya  terasa  sedikit  sulit.  Dari  hal tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  e-office  atau digitalisasi administrasi memberikan banyak manfaat bagi pegawai.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dapat  terlihat bahwa  dimensi Appropriateness,  Management  support, serta  Personal  valence sudah  sangat  sesuai  dengan kesiapan  BPPT  terhadap  SPBE,  hanya  1  dimensi  yang masih belum sesuai terhadap kesiapan BPPT itu sendiri yaitu Change  Spesific  efficacy .  Maka  berdasarkan dimensi Change  Spesific  efficacy tersebutlah  penulis akan  menitik  beratkan  penielitian  ini  dimana Change Spesific  efficacy memiliki  komponen  kualitas  serta kuantitas  SDM,  Infrastruktur  dan  Software,  kerjasama tim,  biaya,  dan  sosialisasi.  Berdasarkan  kumpulan  data dari  hasil  wawancara  penulis  menuangkan  kedalam grafik sebagai berikut :

## Grafik II. Kesiapan SDM
Kuantitas SDM yang siap dalam penerapan SPBE hanya 67%  dari  total  keseluruhan  yang  ada,  hal  ini  dirasa sangat  kurang,  karena  SPBE  akan  di  terapkan  kepada keseluruhan  organisasi  BPPT  itu  sendiri.  Dukungan pengembangan  dan  implementasi  SPBE  di  BPPT  hanya dapat  dilakukan  apabila  tersedia  SDM  yang  memadai dan  internalisasi  budaya  kerja  berbasis  TIK.  Dalam menghadapi  era  transformasi  digital,  SDM  yang memiliki  budaya  kerja  berbasis  TIK  merupakan  salah satu  hal  penting  yang  harus  diperhatikan.  Untuk  itu, pengembangan  SDM  SPBE  harus  dilakukan  dan  dapat tercapai dengan eskalasi pengetahuan serta imepelementasi  SPBE  dengan  praktik  terbaik,  SPBE yang  dibangun  berdasarkan  budaya  kerja  yang  baik, jabatan  fungsional  Pegawai  Negeri  Sipil  yang ditingkatkan,  serta  melaakukan  kemitraan  dengan pihak-pihak yang terkait.

## Grafik III. Sosialisasi
Untuk  komponen  sosialisasi  50%  dari  informan menyatakan  bahwa  sosialisai  SPBE  belum  cukup  di sosialisasikan  terhadap  pegawai  BPPT  sehingg  besar
kemungkinan  terjadi  kelasahan  dalam  persepsi  serta tata cara SPBE yang sesuai standar.
Inovasi  penerapan  TIK  dalam  bentuk  sistem pemerintahan berbasis elektronik memberikan peluang untuk  mewujudkan  arah  kebijakan  dan  strategi tersebut dalam rangka menghasilkan sistem pengawasan,  sistem  administrasi  pemerintahan,  dan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah.

## III. KONDISI YANG DIHARAPKAN
SPBE BPPT diharapkan dapat menjadi bagian utama  pendorong  keberhasilan  BPPT  dalam mencapai  rencana  strategisnya.  Hal  ini  dapat terlaksana  dengan  melaksanakan  upaya-upaya pengembangan  dan  penerapan  teknologi  informasi dan  komunikasi  terkini  yang  tepat  guna  dan  tepat sasaran. Pengembangan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka membangun  SPBE  BPPT  juga  harus  berdasarkan peraturan yang ada, terutama Peraturan Pemerintah
tentang SPBE yang dalam implementasinya  dapat  diukur  dalam  indeks  SPBE sebagai  indikasi  keberhasilan  pengembangan  dan penerapannya dalam instansi pemerintah.
Tabel IV. Nilai Indeks SPBE BPPT Yang Diharapkan
Nilai Indeks Kondisi Saat Ini (2018) Kondisi Yang Diinginkan 2019 2020  2021  2022  2023  2024 SPBE 3,31 4,01 4,24 4,60 4,68 4,81 4,93 Domain Kebijakan SPBE 3,00 3,71 4,35 4,76 4,94 4,94 5,00 Kebijakan Tata Kelola SPBE 3,00 3,57 4,14 4,71 5,00 5,00 5,00 Kebijakan Layanan SPBE 3,00 3,80 4,50 4,80 4,90 4,90 5,00 Domain Tata Kelola 3,29 3,86 4,29 4,71 4,71 4,71 5,00
33%
67% Kesiapan SDM Menyatakan Kurang Menyatakan Cukup 50% 50%

## Sosialisasi
Menyatakan Kurang Menyatakan Cukup
Pinggar  Hawa,  Roy  Valiant  Salomo.  2020.  Readiness  of  Digitalization  Services  for  Electronic-Based  Government  Systems  in Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT)
Kelembag aan 2,50 3,50 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Strategi & Perencan aan 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 TIK 3,67 4,00 4,67 5,00 5,00 5,00 5,00 Domain Layanan SPBE 3,42 4,18 4,18 4,48 4,58 4,82 4,88 Administr asi Pemerinta han 3,57 4,57 4,57 4,86 5,00 5,00 5,00 Pelayanan Publik 3,17 3,50 3,50 3,83 3,83 4,50 4,67

## *catatan : nilai 5 maksimal Sumber : CIO BPPT 2019
Dari tabel diatas terlihat bahwa BPPT sudah menyiapkan  roadmap  seampai  dengan  2024  untuk menuju kearah SPBE yang sempurna dengan ukuran indeks maksimum.

## IV. STRATEGI
Untuk  mewujudkan  SPBE  yang  terpadu  dan menyeluruh,  Tata  Kelola  SPBE  dapat  dilakukan dengan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi  pelaksanaan  SPBE  dan  kebijakan  SPBE. Perbaikan  tatakelola  dapat  dicapai  melalui pembentukan tim koordinasi SPBE di BPPT dengan didukung oleh ketersediaan peta proses bisnis dari pimpinan  tertinggi  sampai  dengan  unit  kerja.  Tata Kelola  SPBE  juga  merupakan  kerangka  kerja  yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan  pengendalian  dalam  penerapan  SPBE  secara terpadu  dan  meliputi  setidaknya  4  (empat)  aspek yaitu:
1. Kebijakan
Kebijakan  diarahkan  untuk  melibatkan  semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan  kebijakan  SPBE  yang  mencakup kebijakan makro,  meso,  dan  mikro. Perumusan dan pelaksanaan dilakukan dengan berkoordinasi  dengan  Tim  Koordinasi  SPBE
BPPT  sehingga  menciptakan  kebijakan  SPBE yang terpadu.
2. Kelembagaan
Pembentukan  dan  penguatan  Tim  Koordinasi SPBE  serta  pengaturan  tugas  -  tugas  yang mendukung  penerapan  SPBE  baik  di  internal BPPT maupun antar instansi.
3. Percepatan Integrasi Melakukan pengembangan bertahap, percepatan integrasi  semua  aplikasi  agar  memaksimalkan pemanfaatannya,  dan  implementasi  secara serempak.
4. Anggaran dan Belanja Pemanfaatan  anggaran  yang  optimal  merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan SPBE yang terpadu.
5. Sosialisasi Sosialisasi SPBE melalui bimbingan teknis secara merata terhadap semua pegawai BPPT.
6. Monitoring dan Evaluasi Monitoring  dan  Evaluasi  bertujuan  untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE dan  memberikan  saran  perbaikan  untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE. Evaluasi dilakukan  oleh  Tim  Koordinasi  SPBE  secara periodik dan mandiri.

## KESIMPULAN
Penerapan e-office di BPPT saat ini belum dapat diterapkan  secara  ideal  karena  aplikasi-aplikasi  yang direncanakan  tersebut  belum  sepenuhnya  diterapkan dan  belum  diuji  coba  secara  keseluruhan.  Antara aplikasi-aplikasi  e-office  yang  menjadi  portal  utama yang  menaungi  atau  memayungi  aplikasi-aplikasi  lain yang  sudah  berjalan  yang  dapat  digunakan  oleh  dan untuk  seluruh  pegawai  BPPT  juga  belum  terintegrasi. SPBE  BPPT  diarahkan  agar  dapat  menerapkan transformasi digital dalam keseluruhan proses bisnis di BPPT  dalam  rangka  mewujudkan  Visi,  Misi,  dan  Peran
BPPT hingga tahun 2024, sehingga BPPT dapat menjadi lembaga  yang  Solid  Smart  Speed  dalam  tata  kelola pemerintahan  guna  mencapai  birokrasi  pemerintahan secara terpadu  dengan memiliki kinerja tinggi, kualitas pelayanan  publik  yang  lebih  meningkat,  Menciptakan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  efektif,  efisien, transparan, dan akuntabel, dimana pada akhirnya dapat terwujudkan sebagai bangsa yang memikili daya saing. Saran  yang  dapat  penulis  berikan  semua  rencana tersebut  dapat  terealisasi  dengan  dukungan  penuh Pimpinan,  Manajemen,  dan  seluruh  stakeholder  BPPT, disertai  dengan  pendanaan  yang  memadai,  dan menjalankan  strategi  yang  telah  direncanakan.  Alokasi anggaran  dan  belanja  TIK  harus  menjadi  salah  satu prioritas  agar  pengembangan  dan  implementasi  SPBE berjalan  baik  dengan  sedapat  mungkin  mendekati praktek terbaik. Perlu penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam  mengenai  kesiapan  perubahan  e-office dilihat dari lebih banyak dimensi penelitian.

## REFERENSI
Achilles, A., Stanley, G., Relations, K. W. H., & Oaks, T. (1993). Creating readiness for organizational change . 46 (Jun), 1–15.
Aziz,  N.  M.  (2010). E-Readiness  Model :  A  Comparative Review . (2008).
Ching,  S.,  &  Luk,  Y.  (2009).  The  impact  of  leadership and  stakeholders  on  the  success  /  failure  of  e- government service : Using the case study of e- stamping  service  in  Hong  Kong. Government Information Quarterly , 26 (4), 594–604. https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.02.009
Culibrk, D., Lalic, B., Stefanovic, D., Marjanovic, U., & Delic,  M.  (2016). Information  &  Management Assessing  the  success  of  e-government  systems :  An
employee perspective . 53 , 717–726. https://doi.org/10.1016/j.im.2016.02.007
Evans, D., & Yen, D. C. (2006). E-Government : Evolving relationship of citizens and government , domestic , and  international  development . 23 ,  207–235. https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.11.004
Holt, D. T., Armenakis, A. A., Feild, H. S., & Harris, S.
G.  (2007).  Readiness  for  organizational  change: The systematic development of a scale. Journal of Applied  Behavioral  Science , 43 (2),  232–255. https://doi.org/10.1177/0021886306295295
Indrajit Richardus Eko. (2006) Elektronik Government : Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi, Aptikom.
John  P.  Kotter  (1996).  Leading  Change.  Harvard Business  School  Press  :  Boston,  Massachusetts. Printed in the united states of Amerika.
Khalil,  O.  E.  M.  (2011).  e-Government  readiness : Does  national  culture  matter ? ☆ . Government Information Quarterly , 28 (3), 388–399. https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.06.011
Li, L., & Dai, H. (2011). Building a Change Management Model  for  E-Government  Services  Evolution.
2011 Fifth International Conference on Management  of  E-Commerce  and  e-Government , 87–92. https://doi.org/10.1109/ICMeCG.2011.40
Sharp, L., Mcdonald, A., Sim, P., Knamiller, C., Sefton, C.,  Wong,  S.,  …  Wong,  S.  (2020). paradigmatic divide Positivism , post-positivism and domestic water demand : interrelating science across the paradigmatic divide . 36 (4).
Starr,  J.  P.,  &  Starr,  B.  J.  P.  (2019). Organizing  for  for adaptive  adaptive  change  man  Organizing  change manag . 98 (8), 70–71.
Stewart  J  and  Kringas  P  (2003)  Change  management- strategy  and  values  in  six  agencies  from  the Australian Public Service.
Tamperensis,  A.  U.  (n.d.). E-readiness  of  Public Administration in Developing Countries A case study on .

## THE  EFFECTS  OF  LEADERSHIP  ROLES  ON  E-
GOVERNMENT  PERFORMANCE  IN  OMAN  by Yaqoob Dur Mohammed Al-Bulushi Copyright 2017 A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements  for  the  Degree  Doctor  of Management  in  Organizational  Leadership  with  a Specialization  in  Information  Systems  and Technology University of Phoenix . (2017).

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pinggar  Hawa,  Roy  Valiant  Salomo.  2020.  Readiness  of  Digitalization  Services  for  Electronic-Based  Government  Systems  in Agency for the Assessment and Application of Technology (BPPT)
Peraturan  Badan  (Perban)  Badan  Pengkajian  dan Penerapan Teknologi No.24 Tahun 2019 tentang Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik  BPPT
Peraturan  Kepala  (Perka)  Badan  Pengkajian  dan Penerapan  Teknologi  No.  05  Tahun  2019 Tentang  Penerapan  Sertifikat  Elektronik  Pada BPPT