## Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Vol. 8, No. 2, April 2022 p-ISSN : 2442-9511, e-2656-5862 DOI: 10.36312/jime.v8i2.3290/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME

## Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan Kabupaten Natuna
Ahmad Huzaini 1 , Dian Herdiana 2 , Iqbal Miftakhul Mujtahid 3 1,3 Prodi Administrasi Publik, Universitas Terbuka
2 Prodi Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Article Info ABSTRACT Article history: Accepted: 25 April 2022 Publish: 30 April 2022 Collaborative  governance adalah  salah  satu  pendekatan  yang  ideal  dalam upaya  peningkatan  kualitas  penyelenggaraan  pemerintahan,  pelayanan masyarakat, dan kinerja kebijakan publik di tengah keterbatasan pemerintah dalam  hal  kemampuan  sumber  daya,  sumber  dana,  dan  jaringan.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  kolaborasi  pemerintah  terkait pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara Kabupaten Natuna selama masa pandemi  COVID-19.  Metode  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Berdasarkan  hasil penetian  bahwa collaborative  governance dalam  pengelolaan  dana  desa  di Desa  Cemaga  Utara  Kabupaten  Natuna  sudah  berjalan  cukup  baik  dengan dikaji  dari  beberapa  komponen; starting  condition,  collaborative  process, facilitative leadership dan institutional design . Rekomendasi penelitian juga menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  yang  menghambat  proses  kolaboratif masih  terjadi  pada  indikator  koordinasi  yaitu  belum  optimalnya  pertemuan atau dialog tatap muka dalam keadaan COVID-19 sehingga harus dilakukan lebih optimal.
Keywords:
government collaboration, fund management,
North Cemaga Village,
Natuna Regency
Article Info Abstract Article history: Diterima: 25 april 2022 Terbit: 30 April 2022 Collaborative  governance  is  one  of  the  ideal  techniques  in  an  attempt  to enhance the quality of government administration, public services, and public policy performance in the middle of government limits in terms of resource capacity, financing sources, and networks. The goal of this research was to analyze  government  cooperation  linked  to  the  administration  of  village finances  in  Cemaga  Utara  Village,  Natuna  Regency  during  the  COVID-19 epidemic.  The  research  technique  employed  in  this  study  is  a  qualitative method  with  a  descriptive  approach.  In  this  study,  researchers  utilized primary  data  and  secondary  data.  Based  on  the  findings  of  the  study  that collaborative  governance  in  managing  village  finances  in  Cemaga  Utara Village, Natuna Regency has been operating very successfully by evaluating numerous  components;  beginning  conditions,  collaborative  process, facilitative leadership and institutional design. The findings of the research also demonstrate that the characteristics that limit the collaborative process still  exist  in  coordination  indicators,  namely  that  face-to-face  meetings  or dialogues  are  not  optimal  in  the  COVID-19  situation  to  maximaze  the activites.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Ahmad Huzaini Magister Ilmu Administrasi Publik Email : huzainirazanie@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Collaborative governance adalah salah satu pendekatan yang ideal dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan kinerja kebijakan publik di tengah keterbatasan pemerintah dalam hal kemampuan sumber daya, sumber dana, dan jaringan. Secara empiris penerapan collaborative governance di berbagai Negara dan daerah di Indonesia
sudah  sangat  banyak  dilakukan  dalam  praktek  suatu  kebijakan  tertentu  terutama  dalam pengelolaan  keuangan.  Pemerintah  mulai  mengatur  pengelolaan  keuangan  Negara  dengan mengutamakan  kebijakan  yang  berfokus  pada  pemulihan  ekonomi  nasional.  O’Leary  (2014) menjelaskan beberapa aspek penting yang mendapatkan perhatian lebih adalah penurunan tingkat ekonomi masyarakat yang dapat mempengaruhi pembangunan di daerah masing-masing. Menteri Keuangan  melalui  Rapat  Kinerja  Kementerian  menyebutkan  bahwa  akan  ada  penambahan sebesar  1,1  (satu  koma  satu)  juta  jiwa  penduduk  miskin  baru,  sedangkan  menurut  laporan Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa dalam kurun waktu 1,5 (satu setengah) bulan selama COVID-19 telah terjadi penambahan pengangguran sebanyak 2 (dua) juta jiwa.
Terdapat pula fakta bahwa lingkungan kebijakan di luar pemerintah senantiasa berubah dan bergeser secara dinamis. Perubahan atau pergeseran lingkungan kebijakan bisa dalam bentuk isu yang semakin meluas ke arah yang abnormal, bentuk dan jumlah aktor kebijakan yang meningkat, kapasitas  yang  dimiliki  oleh  aktor  di  luar  pemerintah  yang  semakin  besar,  serta  respons  atau inisiatif masyarakat yang semakin meluas (Sudarmo, 2009). Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan Kebijakan Padat Karya Tunai Desa. Beberapa program prioritas tersebut bertujuan  dalam  penanggulangan  kesehatan  warga,  jaringan  pengaman  warga  miskin,  dan kebangkitan  ekonomi  desa.  Namun  kenyataannya  pemerintah  masih  belum  efektif  dalam mengelola dana desa dan masih terdapat berbagai permasalahan seperti perencanaan program dan pengelolaan  anggaran  dalam  pengelolaan  dana  desa  oleh  pemerintah  desa  (Dewan  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2019; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2020).
Masalah  tersebut  terjadi  dibeberapa  desa  disetiap  daerah,  termasuk  Kabupaten  Natuna. Pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara Kec Bunguran Selatan Kabupaten Natuna memiliki kendala atau terhenti. Selain itu, terdapat kurangnya kontribusi dari masyarakat dan stakeholder non-pemerintah  lainnya  di  Desa  Cemaga  Utara  dalam  mengerjakan  program,  sehingga pemerintah  desa  terkesan  bekerja  sendiri  pada  proses  pengelolaan  dana  desa  yang  juga  terjadi refocusing anggaran di masa COVID-19 (Lasker et al, 2001). Hal tersebut dapat dilihat dari data Rekapitulasi Penggunaan Desa Cemaga Utara selama lima tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 1. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Cemaga Utara 2016-2020
Berdasarkan  Tabel  1  di  atas,  dapat  dilihat  bahwa  pengelolaan  dana  desa  pada  lima  tahun terakhir mengalami  fluktuasi  yang  cukup signifikan. Hal  ini dapat  dilihat dari nilai Sisa  Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dengan angka tertinggi sebesar Rp. 180.017.103,- di tahun 2019 sebelum  terjadi  COVID-19.  Pada  tahun  2020  saat  terjadi  COVID-19  maka  terjadi refocusing anggaran dengan total  SILPA mengalami  penurunan  yang sangat  signifikan dengan angka Rp. 16.890.439,-  Hal  ini  menunjukan  bahwa  pengelolaan  dana  desa  melalui  kebijakan  Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan belum dilakukan secara optimal.
Penelitian Kallis, Kiparsky, dan Norgaard (2009) menyebut kolaborasi pemerintah sebagai adaptive  management  untuk  menjamin  keterlaksanaan  sebuah  program.  Pemerintah  dalam penyelenggaran, pembuatan kebijakan dan pengawasan penggunaan anggaran  yang ada karena masih  banyaknya  ketidaksinkronan  dan  kurangnya  koordinasi  dalam  penanganan  suatu  kasus yang disebabkan oleh lemahnya networking dan kerjasama antara lembaga (Darmi & Mujtahid, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji kolaborasi pemerintah terkait pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara Kabupaten Natuna selama masa pandemi COVID-19.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan pendekatan  deskriptif.  Data  primer  dalam  penelitian  ini  menggunakan  wawancara  pada  para informan yang memiliki peranan dalam pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara dan hasil observasi  ke lapangan.  Data sekunder  yang digunakan dalam penelitian ini berasal  dari artikel jurnal, artikel website, buku, dokumen-dokumen, dsb.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Peran Collaborative Governance di Desa Cemaga Utara
Peran Collaborative  Governance pada  pengelolaan  dana  Desa  Cemaga  Utara  dalam menerapkan kebijakan anggaran dan meningkatkan perekonomian desa terdapat beberapa proses dalam pelaksanaannya. Hal tersebut akan dianalisis sesuai dengan teori Ansel dan Gash (2007) yang menjelaskan dimensi dan indikator collaborative governance dalam pengelolaan dana desa sebagai berikut:
A.   Starting Condition

## 1.  Sumber Daya
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh informan penelitian, sumber daya di  Desa  Cemaga  Utara  tidak  mengalami  permasalahan  menurut  informasi  yang disampaikan  oleh  Kepala  Desa  Cemaga  Utara.  Selain  itu  dalam  hasil  wawancara  juga didapatkan informasi bahwa dalam pengelolaan dana desa tidak mengalami masalah dalam sumber  daya  baik  dari  sumber  daya  manusia  yang  ada  berperan  penuh  dan  terlibat membantu dalam penyusunan anggaran dan juga perumusan kebijakan untuk pengelolaan dana desa.
Kecukupan  sumber  daya  manusia  dan  sarana/prasarana  yang  ada  di  Desa  Cemaga Utara  tidak  terdapat  masalah  dikarenakan  setiap  lembaga  saling  bekerja  sama  baik Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  instansi  pemerintah,  dan  masyarakat  dalam merumuskan  program  yang  dirasakan  bermanfaat  bagi  kebutuhan  masyarakat.  Hasil dokumentasi  yang  diperoleh  atas  kecukupan  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  Desa Cemaga Utara juga dapat dilihat dari tabel potensi SDM yang diperoleh dari Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan sebagai berikut:
Tabel 2. Kualitas Angkatan Kerja di Desa Cemaga Utara
No Angkatan Kerja Laki-Laki (orang) Perempuan (orang) Jumlah (orang) 1 Penduduk usia 18-56 Tahun Tamatan SLTA 80 51 131 2 Penduduk usia 18-56 Tahun Tamatan Perguruan Tinggi 20 15 35
Sumber: Data Potensi SDM Desa Cemaga Utara, 2022
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  teori  Ansell  &  Gash  (2007)  yang  menjelaskan  ketika stakeholder  tidak  memiliki  kapasitas,  organisasi,  status,  atau  sumber  daya  untuk berpartisipasi, yang sama dengan stakeholder lainnya, maka proses kolaborasi akan rentan terhadap  manipulasi  oleh  aktor  yang  kuat.  Adapun  aspek  yang  digunakan  untuk menganalisis  ketidakseimbangan  kekuatan/  sumber  daya  ada  tiga  aspek.  Pertama, organisasi yang representative dalam proses kolaborasi, Kedua adalah kemampuan untuk bernegosiasi, dan yang ketiga adalah waktu dan tenaga untuk ikut dalam kolaborasi. Ketiga aspek ini dioperasionalkan kedalam sebuah konsenus dan implementasi, karena jika tidak dilakukan,  ketidakseimbangan  sumber  daya  akan  menimbulkan  dominasi  antar stakeholder.
2.  Insentif Pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan di Kabupaten  Natuna  merupakan  hal  yang  cukup  krusial  dan  membutuhkan  pengambilan keputusan yang tepat. Menurut Kepala Dusun I, hal utama yang membuat pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan tepat karena adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang menjadi tempat bagi para aparat pelaksana untuk menyusun program melalui penyaluran dana  desa  yang  akuntabel.  Faktor  insentif  memberikan  tambahan  kelancaran  dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dana desa melaui tabel berikut:
Tabel 3. Potensi Prasarana di Desa Cemaga Utara No Jenis Insentif Keterangan 1 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Ada 2 Kepengurusan dan Penyusunan Program Kerja Ada 3 Gedung, Peralatan dan kelengkapan organisasi Kondisi Baik dan Lengkap 4 Prasarana Energi dan Penerangan Ada Sumber: Data Potensi Prasarana Desa Cemaga Utara, 2022
Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada informan yang  menyatakan  bahwa collaborative  governance dalam  pengelolaan  dana  desa dipengaruhi oleh faktor insentif. Indikator ini berkaitan dengan power imbalance , terutama karena  perbedaan  kekuatan.  Ansell  &  Gash  (2007)  mengemukakan  insentif  untuk berpartisipasi  tergantung  pada  harapan  stakeholder  apakah  proses  kolaboratif  akan menghasilkan  hasil  yang  berarti.  Insentif  untuk  berpartisipasi  rendah  ketika  stakeholder dapat mencapai tujuan merka secara sepihak atau melalui cara altenatif.
3.    Pre-history
Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat menyatakan bahwa pandemi  COVID  19  memberikan  dampak  yang  besar  terhadap  pengelolaan  dana  desa sehingga jika dibandingkan dengan kejadi pre-history maka untuk 2020-2021 dana desa menyusun  program  prioritas  yang  berhubungan  langsung  dengan  kebutuhan  masyarakat yaitu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selain itu, hasil wawancara dengan salah  informan  lain  menjelaskan pre-history yang  diberikan  oleh  Kepala  Desa  Cemaga
Utara telah memberikan respon aktif dan positif terhadap kejadian yang ada. Pengelolaan dana  desa  dilakukan  secara  kolaborasi  dengan  tujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan warganya  di  saat  terjadinya  pandemik  COVID-19  sehingga  berdampak  pada refocusing anggaran.
Hal ini selaras dengan pendapat Ansell & Gash (2007) yang menjelasakan ketika para stakeholder sangat  saling  tergantung,  tingkat  konflik  yang  tinggi  sebenarnya  dapat menciptakan  insentif  yang  kuat  untuk collaborative  governance. Latar  belakang  konflik biasanya sangat mempengaruhi dalam menjalakan proses kolaborasi, hal ini karena adanya perbedaan mendasar dari karekter dan kepentingan masing-masing stakeholder, hanya saja kesadaran  saling  membutuhkan  menimbulkan  interaksi  yang  dapat  mengenyampingkan konflik yang terjadi.
B. Collaborative Process
1.  Dialog antar muka
Dalam  proses collaborative  government adanya  dialog  antar  muka  dari  beberapa  pihak yang dilakukan untuk pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan. Hal ini didukung dari pernyataan salah satu informan dari Rukun Warga (RW) II yang  menyatakan  bahwa  pada  tahap  awal  diperlukan  dialog  langsung  antar stakeholder yang  terlibat,  sebagai  suatu  proses  yang  berorientasi  konsensus.  Hal  ini  sejalan  dengan adanya komitmen yang dimiliki oleh Kepala Desa Cemaga Utara untuk mengetahui secara langsung tentang pengelolaan dana desa dan realisasinya bagi warganya.
Dialog  langsung  sebagai  media  komunikasi  diperlukan  bagi  stakholder  untuk mengidentifikasi  peluang,  tantangan,  kelemahan  dan  keutungan  bersama  yang  ingin dicapai. Dalam konteks sistem inovasi daerah dialog langsung biasa dilakukan dalam rapat tim  koordinasi  penguatan  sistem  inovasi  daerah  (SIDa)  untuk  menemukan  titik  temu pembagian tugas dan sharing sumber daya. Intinya menurut Ansell & Gash (2007) tahap ini adalah membangun komunikasi antar stakeholder .
2.    Membangun kepercayaan Dalam proses collaborative government tidak lepas dengan membangun kepercayaan yang harus dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Natuna kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar  penerapan  pengelolaan  dana  desa  semakin  baik  dan  angka  kesejahteraan  semakin meningkat. Berdasarkan informan diketahui kepercayaan yang dibangun oleh masyarakat di  bangun  melalui  pendekatan  dari  mulai  masyarakat  desa  dan  Rukun  Tetangga  (RT) ataupun RW.
Informan lain juga menerangkan bahwa penggerak kolaborasi yang ada di Desa Cemaga Utara  telah  berhasil  membangun  kepercayaan  ditengah  krisis  atau  kuatnya  kepercayaan warga desa terhadap pengelolaan dana desa. Bahkan disaat terjadinya pandemik COVID- 19,  kepercayaan  warga  merupakan  aspek  awal  dan  yang  paling  menonjol  dari  proses kolaborasi.  Warga  Desa  Cemaga  Utara  menyatakan  bahwa  membangun  kepercayaan dalam  prosesnya  memakan  waktu  yang  membutuhkan  komitmen  jangka  panjang  untuk mencapai  hasil  kolaboratif,  namun  Desa  Cemaga  Utara  berhasil  membutkikan  kepada masyarakat  desa  bahwa  pengelolaan  dan  pemanfaatan  dana  desa  sudah  berfokus  pada kebutuhan  masyarakat.  Pemangku  kebijakan  dalam  hal  ini  pemerintah  tetap  harus menyusun tempo dan biaya yang diperlukan dalam membangun stategi kolaborasi. Penggerak  kolaborasi  wajib  membangun  kepercayaan  ditengah  krisis  atau  kuatnya kepercayaan.  Bahkan  disaat  telah  terjadi  prasejarah  antaginosm,  maka  kepercayaan merupakan aspek awal dan yang paling menonjol dari proses kolaborasi. Ansell & Gash (2007)  mengingatkan,  walaupun  dalam  prosesnya  memakan  waktu  yang  membutuhkan komitmen jangka panjang untuk mencapai hasil kolaboratif. Pemangku kebijakan dalam hal  ini  pemerintah  tetap  harus  menyusun  tempo  dan  biaya  yang  diperlukan  dalam membangun stategi kolaborasi.

## 3.  Komitmen pada proses
Proses collaborative  government harus  disertai  dengan  komitmen  yang  kuat  pada prosesnya sehingga semua hal  yang dibangun akan semakin terlaksana dengan baik  dan semakin  kuat.  Pada  hasil  wawancara,  Kepala  Desa  Cemaga  Utara,  menjelaskan  bahwa komitmen bersama yang telah dibangun di Desa Cemaga Utara telah berhasil membangun kepercayaan ditengah krisis  atau kuatnya kepercayaan warga desa terhadap pengelolaan dana desa. Komitmen bersama yang dibangun oleh lembaga masyarakat lainnya yang ada di Desa Cemaga Utara telah diberikan oleh Kepala Desa Cemaga Utara dengan banyaknya kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mendukung  kolaborasi  pengelolaan  dana  desa  sehingga memperoleh  respon  aktif  masyarakat  dapat  dibuktikan  dengan  dokumentasi  pada  tabel berikut:
Tabel 4. Dokumentasi Lembaga Masyarakat di Desa Cemaga Utara No Jenis Lembaga Jumlah Pengurus Kegiatan 1 LPMD/LPMK 1 4 1 2 PKK 1 12 5 3 Rukun Warga 3 3 1 4 Kelompok Tani 2 2 1 5 BUMDES 1 5 2
Sumber: Data Potensi Prasarana Kesehatan Desa Cemaga Utara, 2022 Pengelolaan dana desa dilakukan secara kolaborasi dengan tujuan untuk mensejahterakan warga Desa Cemaga Utara. Hal  ini sejalan dengan hasil wawancara dan observasi  yang dilakukan  kepada  informan  yang  menyatakan  bahwa collaborative  governance dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh faktor komitmen bersama. Sejalan dengan teori yang dikemukakan Ansell & Gash (2007), komitmen sangat penting untuk merubah sikap diantara  stakeholder  yang  menganggap  posisi  meraka  secara  absolute,  sehingga membutuhkan  saling  pengakuan  atau  komitmen  bersama  serta  membutuhkan  kesediaan untuk mematuhi hasil konsensus.
4.  Pemahaman bersama Collaborative  government yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Desa  Cemaga  Utara  telah memberikan pemahaman kepada pihak diluar pemerintahan Desa. Hal ini dibuktikan dari informan yang menyatakan bahwa pemahaman bersama yang dibentuk oleh Kepala Desa Cemaga  Utara  dengan  cara  melibatkan  seluruh  aspek  lapisan  pihak-pihak  yang berkepentingan  yakni  Pejabat  Pemeritah  Desa  Cemaga  Utara  hingga  ke  Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (LPMD),  Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Agama,  Kepala Dusun, RW, RT.
Peneliti  juga  mengamati  bahwa  perbedaan  informasi  atau  pendapat  dari  warga  Desa Cemaga Utara dalam menyampaikan masalah merupakan kunci penyelesaian dari seluruh kesepakatan yang ada. Pencapaian tujuan akan berkaitan dengan identifikasi masalah saat ini. Berbagai identifikasi kondisi tersbut memerlukan persetujuan dari berbagai pihak baik dari internal ataupun eksternal di Desa Cemaga Utara. Sejalan dengan teori Ansell & Gash (2007)  yang  menjelaskan  beberapa  istilah  mengenai  pemahaman  bersama  yaitu  misi bersama,  tujuan  bersama,  tujuan  yang  jelas,  atau  arah  yang  jelas.  Artinya  pemahaman bersama  menyiratkan  kesepakatan  pada  definisi  masalah  atau  kesepakatan  tentang pengetahuan  yang  relevan  yang  diperlukan  untuk  mengatasi  masalah.  Definisi  masalah umum merupakan kesepakatan pada definisi masalah. Pencapaian tujuan  akan berkaitan dengan  identifikasi  masalah  saat  ini.  Berbagai  identifikasi  kondisi  tersbut  memerlukan persetujuan  dari  berbagai  pihak.  Dalam  mengidentifikasi  tujuan  dan  masalah  yang  ada diperlukan identifikasinilai-nilai umum yaitu nilai yang sama atau pemahanan yang sama. Jika  stakeholder  tidak  bisa  mengidentifikasi  masalah  bersama,maka  sangat  sulit  untuk mencari solusi.

## 5.    Dampak sementara
Semua proses yang dilakukan memberikan dampak yang bisa dirasakan oleh semua pihak baik pemerintahan maupun masyarakat. Indikator ini merupakan output sebagai hasil dari proses. Dalam tahap ini diperlukan capaian minimal sebagai hasil dari proses kolaboratif. Hasil observasi penelitian juga menunjukan bahwa dampak yang dirasakan semakin baik karena  Desa  Cemaga  Utara  memperoleh  kepercayaan  dari  masyarakat  dengan pengungkapan penggunaan dana desa yang transparan. Hal ini sesuai dengan siklus proses kolaboratif  yang  mendorong  siklus  yang  baik  untuk  membangun  kepercayaan  dan komitmen.  Capaian  minimal  dapat  menjadi  modal  untuk  kembali  membangun  proses kolaborasi sebagai acuan perbaikan.
Hasil wawancara dengan salah satu informan ditemukan bahwa dampak sementara yang dibangun oleh Desa Cemaga Utara dapat memghasilkan usaha jasa dan lembaga ekonomi yang membuka lapangan kerja. Pengelolaan dana desa dilakukan secara kolaborasi dengan tujuan  untuk  mensejahterakan  warga  Desa  Cemaga  Utara.  Sejalan  dengan  teori  yang dikemukan oleh Ansell & Gash (2007) bahwa siklus proses kolaboratif mendorong siklus yang baik untuk membangun kepercayaan dan komitmen.

## C.  Facilitative Leadership
Konsensus  dan  partisipasi  menjadi  syarat  mutlak governance ,  namun  tanpa  adanya kepemimpinan  yang  memfasilitasi  unsur-unsur  lain  untuk  sedia  berpartisipasi  dan bermusyawarah akan sulit untuk bergerak. Ansell & Gash (2007) berpendapat kepemimpinan memiliki peranan yang penting untuk membawa stakeholder bersama-sama ke dalam forum dan membuat mereka untuk terlibat satu sama lain dalam semangat kolaboratif dengan para pemimpin untuk menghasilkan kesepakatan.
Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Kepala Dusun I dijelaskan jika Kepala Desa sangat membantu dalam collaborative government yang dirasakan. Beliau mengungkapkan jika  pemimpin  sangat  berpengaruh  dalam  kolaborasi  pengelolaan  dana  desa  sehingga pemanfaatan dana desa  dapat  disalurkan secara tepat  sasaran dan berguna bagi  masyarakat desa. Selain itu, hasil dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti juga sejalan dengan observasi dan wawancara yang dilakukan untuk membuktikan bahwa facilitative leadership yang telah dilakukan oleh para stakeholder dalam proses kolaborasi juga dapat dilihat dari keikutsertaan partisipasi  politik  dalam  memfasilitasi  lembaga  masyarakat  untuk  mengoptimalkan pengelolaan dana desa sebagai berikut:
Tabel 5. Dokumentasi Lembaga Masyarakat di Desa Cemaga Utara No Jenis Lembaga Sarana dan Prasarana Kegiatan 1 LPMD/LPMK Kantor, Peralatan, Meja dan Kursi 1 2 PKK Peralatan, Meja, Kursi dan berkolaborasi dengan Posyandu 5 3 Rukun Warga Peralatan, Kelengkapan Administrasi 1 4 Kelompok Tani Kelengkapan Tani dan Pemeliharaan 1 5 BUMDES Kantor, Peralatan, Meja dan Kursi 2 Sumber: Data Sarana dan Prasarana Lembaga di Desa Cemaga Utara, 2022
Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa facilitative leadership yang diberikan oleh  Kepala  Desa  Cemaga  Utara  untuk  berkolaborasi  dalam  pengelolaan  dana  desa  juga melibatkan  beberapa  lembaga  masyarakat  lainnya  yang  ada  di  Desa  Cemaga  Utara. Masyarakat juga telah diberikan fasilitas sarana dan prasarana pendukung oleh Kepala Desa Cemaga  Utara  dengan  banyaknya  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mendukung  kolaborasi pengelolaan dana desa sehingga memperoleh respon aktif masyarakat. Pengelolaan dana desa dilakukan secara kolaborasi dengan tujuan untuk mensejahterakan warga Desa Cemaga Utara.
Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan kepada informan yang menyatakan bahwa collaborative governance dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh faktor facilitative leadership .
Sejalan  dengan  teori  Ansel  &  Gash  (2007),  dimana  pada  kondisi  pertama  kolaborasi dikatakan berhasil apabila semua stakeholder yang terlibat baik, terkena dampak, dan yang peduli  terhadap  permasalahan  ikut  berpartisipasi.  Para  stakeholder  mampu  memahami masalah  dengan  melihat  dari  sudut  pandang  lain  yang  dirasakan  oleh  kelompok  lain. Sebagimana dikutip oleh Ansell & Gash (2007) kriteria dari inklusitas adalah adanya peluang stakeholder  untuk  sengaja  memesan  hasil  kebijakan,  dan  klaim  bahwa  hasil  kebijakan mewakili kesepakatan dari consensus secara luas.

## D.  Institutional Design
Proses kolaborasi juga dipengaruhi oleh dimensi institusional design atau desain organisasi. Ansell  &  Gash  (2007)  menjelaskan  desain  kelembagaan  mengacu  pada  aturan  dasar  untuk kolaborasi.  Aturan  yang  disepakati  untuk  dijalankan  berdasarkan  pada  konsensus  antar stakeholder .  Namun  yang  menjadi  masalah  yang  paling  mendasar  adalah  mengenai  akses kepada  proses  kolaboratif  itu  sendiri,  proses  kolaborasi  menekankan  bahwa  proses  harus terbuka dan inklusif. Sementara  aturan  dasar  yang dibuat oleh pemerintah selaku mediator dan penggerak perlu dipahami substansinya oleh stakeholder , karena pada akhirnya desain kelembagaan harus memperhatikan tenggat waktu dan ruang untuk berkolaborasi .
Gambar 1. Struktur Kelembagaan di Desa Cemaga Utara Sumber: Gambar Struktur Kelembagaan di Desa Cemaga Utara, 2022 Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan, diketahui bahwa Camat Bunguran Selatan memberikan partisipasi dengan memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa yang sudah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2018 yang menugaskan Camat untuk  ikut  melakukan monitoring terhadap  pengelolaan  dana  desa.  Selain  itu  adanya partisipasi-partisipasi  lain  seperti  RT/RW  dan  masyarakat  juga  mempengaruhi  proses kolaborasi yang semakin baik.
Berdasarkan  gambar  di  atas  dapat  diketahui  bahwa institutional  design yang  dibentuk berdasarkan Perda Bupati pada tahun 2006 digunakan untuk berkolaborasi dalam pengelolaan dana desa juga melibatkan beberapa kepala urusan dan seksi pemberdayaan yang ada di Desa Cemaga Utara. Kepala Dusun juga telah diberikan fasilitas sarana dan prasarana pendukung oleh  Kepala  Desa  Cemaga  Utara  dengan  banyaknya  kegiatan  yang  dilakukan  untuk mendukung kolaborasi pengelolaan dana desa sehingga memperoleh respon aktif masyarakat. Pengelolaan  dana  desa  dilakukan  secara  kolaborasi  dengan  tujuan  untuk  mensejahterakan warga  Desa  Cemaga  Utara.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  wawancara  dan  observasi  yang dilakukan  kepada  informan  yang  menyatakan  bahwa collaborative  governance dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh faktor institutional design.
Ansell  &  Gash  (2007)  juga  menjelaskan  pengaturan  bertujuan  untuk  membuat  atau mengimplementasikan  kebijakan  publik  atau  mengelola  program,  artinya  pengaturan  yang melibatkan  berbagai  pihak  dalam  kebijakan  atau  program  tersebut  harus  menggambarkan bentuk  kerjasama  antara  lembaga  publik  dan  non  publik  dalam  bentuk  jaringan  kebijakan ( policy  network ).  Penafsiran  ini  didasarkan  pada  pendapat,  yang  menjelaskan  jaringan kebijakan  ( policy  network) merupakan  sekelompok  aktor  yang  masing-masing  memiliki kepentingan  untuk  membantu  menentukan  keberhasilan  atau  kegagalan  kebijakan  atau program. Bahkan Balogh dkk., (2012) memasukkan jaringan kedalam dimensi system context dalam collaborative  governance yang  akan  dijelaskan  lebih  lanjut  pada  model  berikutnya . Dengan  kata  lain  model  yang  dikemukakan  Ansell  &  Gash  (2007)  kurang  memperhatikan dimensi jaringan kebijakan sebagai salah satu dimensi yang menentukan keberhasilan proses collaborative governance terutama untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan atau program yang melibatkan beberapa lembaga publik dan non publik. Selain itu, kelemahan model ini dipahami bahwa forum tersebut ada pada sebuah keterikatan formal  sehingga  disebutkan  hanya  berkisar  pada  kerjasama  antara  lembaga  publik,  aktor publik dengan aktor non-publik (swasta) tidak melibatkan masyarakat selaku subkultur sosial. Balogh  dkk.,  (2012)  kembali  menjelaskan Collaborative  Governance merupakan  sebuah proses  dan  struktur  dalam  manejemen  dan  perumusan  keputusan  kebijakan  publik  yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan  dan  atau  instansi  publik,  institusi  swasta  dan  masyarakat  sipil  dalam  rangka mencapai tujuan pubik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

## Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat  Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan
Konsep  kolaborasi  dipilih  dalam  penelitian  ini  sebagai  faktor  kunci  untuk  membangun kapasitas kolaborasi sebagai komunikator yang terampil dan memainkan peran penting. Berikut ini adalah faktor pendukung dan penghambat kolaborasi dalam pengelolaan dana desa di Cemaga Utara:
1. Koordinasi
Penerapan Collaborative  Governance pada  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Cemaga UtaraM Kecamatan Bunguran Selatan dapat berjalan dengan lancar dan tepat apabila setiap pihak  dapat  mengatasi  faktor-faktor  yang  menghambat  kolaborasi,  berikut  ini  adalah  hasil analisis dan informasi yang ditemukan pada saat peneliti melakukan riset untuk mengetahui kendala apa yang dirasakan oleh pihak-pihak yang berkolaborasi dalam pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara yaitu belum terdapat kesulitan, tetapi masih lemahnya koordinasi antar pihak dan sangat diperlukan koordinasi yang baik.
2.   Faktor Eksternal Salah satu hambatan yang tidak dapat diprediksi dan diantisipasi adalah faktor eksternal yang  terjadi  meliputi  bencana  atau  kejadian  lainnya  yang  tidak  direncanakan.  Seperti  yang diketahui  bersama,  saat  ini  seluruh  dunia  sedang  menghadapi  pandemik  COVID-19  yang mempengaruhi seluruh aspek baik  dari sisi  pemerintah, swasta ataupun masyarakat  umum. Besarnya  dampak  yang  ditimbulkan  dari  faktor  eksternal  diakibatkan  pengukurannya  yang
tidak dapat diprediksi akan mempengaruhi perencanaan program yang ada. Hasil analisis riset dari  informan  tentang  salah  satu  faktor  yang  menghambat  pengelolaan  dana  desa  yaitu hambatan collaborative governance disebabkan terjadinya COVID-19.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penetian bahwa collaborative governance dalam pengelolaan dana desa di  Desa  Cemaga  Utara  Kecamatan  Bunguran  Selatan  sudah  berjalan  cukup  baik,  dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Starting  Condition :  bahwa  dalam  indikator  sumber  daya,  insentif  dan  pre-history  sudah berjalan efektif baik dari sisi kecukupan dan membangun kepercayaan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Cemaga Utara.
b. Collaborative Process : Bahwa dalam indikator dialog antar muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, pemahaman bersama dan dampak sementara yang dihasilkan sudah berjalan dengan baik dengan melibatkan beberapa pihak baik dari pemerintah Desa Cemaga Utara, Camat Bunguran Selatan, RT, RW, tokoh agama dan masyarakat.
c. Facilitative Leadership : Bahwa dalam indikator sarana dan prasarana dari sisi jumlah sudah dapat  memenuhi  kebutuhan  yang  ada.  Pada  indikator  kebijakan  pemimpin  juga  sudah dilakukan dengan baik dengan manfaat kebijakan yang dirasakan masyarakat.
d. Institutional Design : Bahwa dalam indikator partisipasi, peranan pihak eskternal dan aturan kebijakan sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah Desa Cemaga Utara. Adanya bantuan dan  partisipasi  dari  masyarakat  setempat  dapat  dijalankan  sesuai  dengan  kebijakan  yang berlaku
Faktor-faktor yang menghambat proses kolaboratif masih terjadi pada indikator koordinasi yaitu belum optimalnya pertemuan atau dialog tatap muka dalam keadaan COVID-19. Selain itu faktor  eksternal  terkait  pandemik  COVID-19  yang  terjadi  mengharuskan  Desa  Cemaga  Utara melakukan refocusing anggaran sehingga adanya penundaan pada program kerja desa yang telah direncanakan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory , 18 (4), 543–571. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2020.
Balogh,  S.,  Emerson,  K.,  &  Nabatchi,  T.  (2012).  An  integrative  framework  for  collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory , 22 (1), 1–29. Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2021). Exploring Village Funds Management on The Perspective Capacity Village Apparatus ’ s of Bengkulu Province in 2018 - . 8 (3), 195–205.
Data Sarana dan Prasarana Lembaga di Desa Cemaga Utara, 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2019.
Kallis,  G.,  Kiparsky,  M.,  &  Norgaard,  R.  (2009).  Collaborative  governance  and  adaptive management:  Lessons  from  California’s  CALFED  Water  Program. Environmental Science & Policy , 12 (6), 631–643.
Lasker, R. D., Weiss, E. S., & Miller, R. (2001). Partnership synergy: a practical framework for studying and strengthening the collaborative advantage. The Milbank Quarterly , 79 (2), 179–205.
O’Leary, R. (2014). Collaborative governance in New Zealand: Important choices ahead . New Zealand: Fulbright.
Sudarmo.  (2009).  Elemen-Elemen  Collaborative  Leadership  dan  Hambatan-hambatan  bagi Pencapaian Efektivitas Collaborative Governance. Jurnal Spirit Publik (5).