## Al-Mizan
Jurnal Pemikiran Hukum Islam ISSN 1907-0985,  E ISSN 2442-8256 Vol. 15, No. 1, 2019, h. 103-126 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v15i1.836
http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am

## Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo

## Herno Dalali, Ajub Ishak
Kantor Notaris Lisa F. Nento; Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo hernodalalis2@yahoo.com; ajubishak@iaingorontalo.ac.id
Abstract: This article discusses the settlement of inheritance to the people of Tapa District perspective of customary law. This research is a field study with  data  collection  methods  in  the  form  of  observations,  interviews  and documentation.  The  collected  data  were  processed  and  analyzed qualitatively. The results show that: First, the settlement of the heirs to the people  of  Tapa  District  is  divided  into  three,  namely  (1)  deliberation negotiations between the two parties; (2) mediation by the District; and (3) apply to the Religious Court; Second: the factors of settlement in the Tapa District  community,  namely  cultural  and  social  factors,  educational  and economic factors.
Keywords: Inheritance, Customs Law, Tapa District

## Settlement of Inheritance of Customary Law Perspectives in Tapa District, Bone Bolango Regency, Gorontalo Province
Abstrak:  Artikel  ini  membahas  penyelesaian  kewarisan  pada  masyarakat Kecamatan Tapa ditinjau dari  hukum  adat. Penelitian  ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan  dokumentasi.  Data  yang  terkumpul  diolah  dan  dianalisis  secara deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa: Pertama, penyelesaian kewarisan pada masyarakat Kecamatan Tapa terbagi atas tiga, yaitu  (1)  musyawarah  mufakat  antara  kedua  belah  pihak;  (2)  mediasi  oleh pihak  Kecamatan;  dan  (3)  mengajukan  permohonan  ke  Pengadilan  Agama; Kedua:  faktor-faktor  penyelesaian  kewarisan  pada  masyarakat  Kecamatan Tapa,  yaitu  faktor   budaya   dan  sosial,  faktor  pendidikan  dan  faktor ekonomi.
Kata Kunci: Kewarisan, Hukum Adat, Kecamatan Tapa

## Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo

## A. Pendahuluan
Harta  peninggalan dalam  bahasa hukum  Islam disebut tirkah. Harta peninggalan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sistem  hukum  kewarisan  Islam, maka  hukum  kewarisan  Islam  dapat  diartikan  sebagai  proses  pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa harta benda  maupun  hak-hak  kebendaan  kepada  keluarganya  (ahli  waris)  yang dinyatakan  berhak  mendapatkan  pembagian  harta  menurut  hukum  yang berlaku. 1
Hukum kewarisan dalam hukum Islam merupakan salah satu bagian dari  hukum  kekeluargaan,  sangat  penting  untuk  dipelajari  supaya  dalam pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  tidak  terjadi  kesalahan  dan  dapat dilaksanakan dengan adil juga bijaksana, karena dengan mempelajari hukum kewarisan  Islam,  maka  seorang  muslim  akan  dapat  menunaikan  hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh pewaris dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya.
Untuk dapat membagi  harta  warisan dengan cara yang benar, maka hendaknya  seseorang  Muslim  perlu  pengetahuan  yang  berkaitan  dengan persiapan  dan  tata  cara  sebelum  melakukan  pembagian  harta  warisan. Syariat  Islam  telah  menetapkan  aturan  waris  dalam  bentuk  yang  sangat teratur  dan  adil.  Diantaranya  ditetapkan  hak  kepemilikan  harta  kepada setiap  manusia,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  dengan  cara  yang  sah. Syariat  Islam  juga  menetapkan  hak  pemindahan  kepemilikan  seseorang sesudah  meninggal  dunia  kepada  ahli  warisnya,  dari  seluruh  kerabat  dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan, besar atau kecil. 2
Oleh  karena  itu,  al-Quran  adalah  bahan  rujukan  utama  hukum  juga penentuan  pembagian  harta  warisan,  sedangkan  ketentuan  tentang kewarisan  yang  diambil  dari  hadis  Nabi  Muhammad  saw.  dan ijma’  para ulama  sangat  sedikit.  Dapat  dikatakan  bahwa  dalam  hukum  dan  syariat Islam sedikit sekali ayat al-Quran yang merinci  suatu hukum secara detail, kecuali hukum tentang waris. Hal ini disebabkan kewarisan merupakan salah satu  bentuk  kepemilikan  yang  sah  (legal)  dan  di  benarkan  oleh  Allah  Swt, selain  itu  bahwa  harta  juga  merupakan  tonggak  penegak  kehidupan  baik
1 Amin Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2012), 41.
2 Muhammad Ali As-Shabuni, Hukum Waris Dalam Islam (Depok: Pathan, 2013), 31.
secara  individu  maupun  kelompok  masyarakat.  Al-Quran  menjelaskan  dan merinci  secara  detail  hukum-hukum  yang  berkaitan  dengan  hak  kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima seluruhnya dijelaskan  sesuai  dengan  kedudukan nasab  terhadap  pewaris,  apakah posisinya  sebagai  anak,  ayah,  isteri,  suami,  kakek,  ibu,  paman,  cucu,  atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. 3
Pelaksanaan  pembagian  warisan  dalam  Islam  bertujuan  untuk menciptakan  ketenteraman  hidup  orang-orang  yang  melaksanakannya,  hal ini  dipandang  sebagai  bagian  dari  ilmu  syariat.  Syariat  Islam  telah memberikan  tempat  terkait  aturan  kewarisan  dan  hukum  mengenai  harta benda  dengan  sebaik-baik  dan  seadil-adilnya.  Berbicara  tentang  hukum waris Islam, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir untuk memudahkan masyarakat  muslim  yang  berada  di  Indonesia  yang  merupakan  pedoman dalam  beberapa  masalah  kekeluargaan  diantaranya  ialah  mengenai  hukum kewarisan. 4
KHI  merupakan  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  1991  yang  memerintahkan  kepada  Menteri  Agama  untuk menyebarluaskan KHI supaya dapat digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat  yang  memerlukannya  serta  disusun  dengan  inisiatif  penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  dan  mendapat  pengakuan  ulama  dari berbagai kelompok. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus ulama dari berbagai golongan melalui media lokarya yang dilaksanakan secara nasional, dan kemudian mendapatkan legalisasi dari kekuasaan negara.
Perumusan  KHI  secara  substansial  dilakukan  dengan  mengacu kepada  sumber  hukum  Islam,  yaitu  al-Quran  dan  hadis,  dan  secara  hirarki mengacu  kepada  peraturan  perundang-undangan.  Disamping  itu,  para perumus  KHI  memperhatikan  perkembangan  yang  berlaku  secara  umum yang  memiliki  titik  temu  dengan  tatanan  hukum  Islam,  maka  dalam beberapa hal terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum yang lain (Barat dan  Adat)  ke  dalam  KHI.  Dengan  demikian,  KHI  merupakan  perwujudan hukum yang khas di Indonesia.
3 Muhammad Ali As-Shabuni, Hukum Waris Dalam Islam , 32.
4 T.M.  Hasbi  ash-Shiddieqy, Fiqhul  Mawaris:  Hukum  Warisan  Dalam  Syari’at Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 21.

## Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo
Bahan  yang  dipakai  dalam  perumusan  KHI  bersumber  dari  kitab- kitab fikih, maka dengan sendirinya sebagian besar pasal-pasal yang termuat di  dalamnya  tidak  jauh  berbeda  dengan  kitab-kitab  fikih.  KHI  dalam  tata hukum  Nasional  Indonesia  merupakan  peraturan  yang  memuat  nilai-nilai hukum Islam, bahkan merupakan fikih Indonesia yang sepenuhnya memuat materi  hukum  keperdataan  Islam  termasuk  salah  satunya  adalah  masalah warisan,  yang  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  urgen  dalam  kehidupan manusia.  Oleh  karena  itu,  hukum  Islam  menaruh  perhatian  yang  cukup signifikan  terhadap  masalah  warisan.  Meskipun  KHI  hanya  merupakan intruksi  Presiden,  akan  tetapi  dalam  penerapannya  dijadikan  sebagai pedoman bagi umat Muslim.
Banyak hal yang ingin dicapai dalam pemberlakuan KHI, diantaranya adalah  untuk  mempercepat  proses  pemersatuan  umat  Islam,  perpecahan dikalangan  umat  Islam  selama  ini  banyak  berasal  dari  perbedaan  pendapat dalam  bidang  fikih.  Masalah  perbedaan  pendapat  membuat  potensi  umat Islam  yang  begitu  besar  di  negeri  ini  menjadi  terkuas  habis  untuk mengatasinya. Dengan diresmikannya KHI merupakan upaya mengilangkan salah satu dasar terpenting perpecahan umat Islam. 5
Adapun  tujuan  KHI  yang  lain  adalah  untuk  menghindari  paham private  affair,  perumusan  dan  penerapan  hukum  Islam  selama  ini  dianggap oleh  sebagian  masyarakat  Indonesia,  termasuk  umat  Islam  sendiri,  sebagai urusan  pribadi  ( private  affair).  Tindakan  perkawinan,  wasiat,  dan  waris diyakini  sebagai  hubungan  vertikal  seorang  hamba  dengan  Khaliknya, sehingga  pihak  lain  termasuk  pemerintah  tidak  seharusnya  turut  campur. Apabila  hal  tersebut  memang  masalah  ibadah  khusus,  seperti  shalat  atau puasa, intervensi pemerintah mungkin tidak terlalu diperlukan, tetapi dalam permasalahan  kehidupan  lainnya,  campur  tangan  pemerintah  mutlak dibutuhkan  untuk  memastikan  kemaslahatan  masyarakat  dan  mencegah terjadinya  kekacauan  alam  kehidupan  masyarakat.  Jika  masing-masing individu  dan  kelompok  menentukan  kaidah  hukum  yang  sesuai  dengan hemat (pikiran) masing-masing mungkin bisa dibayangkan betapa kacaunya keadaan yang akan terjadi dalam masyarakat.
KHI  juga  bertujuan  untuk  mempositifkan  bagian  tertentu  hukum Islam,  hukum  Islam  telah  menjadi  bagian  integral  dari  kehidupan  seorang
5 Cik  Hasan  Bisri, Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama  dalam  Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 8.
Muslim.  Dengan  berlakunya  kaidah-kaidah  hukum  Islam  dapat  menjadi landasan bagi seorang muslim yang diperkuat dengan motivasi religius atau bisa  juga  diperkuat  dengan  kekuatan  penguasa  dan  sanksi  legal  formal. Untuk mendapat hal tersebut maka hukum Islam harus menjadi bagian dari hukum positif suatu negara.
Pada  hakikatnya,  secara  substansial  KHI  merupakan  hukum  positif, karena sepanjang sejarah berasal dari kitab-kitab fikih yang muatannya tidak banyak mengalami perubahan. Kemudian dikodifikasi dan diunifikasi dalam hukum  Islam.  Tidak  lain  adalah  hukum  Islam  yang  dapat  diakui keberdaannya, hanya saja diformulasikan sesuai dengan bentuk yang umum dalam  peraturan-perundangan  Indonesia.  Juga  tidak  lain  adalah  fikih Indonesia,  dipahami  demikian  karena  dianya  lahir  adalah  merupakan pemikiran  dan  kesepakatan  ulama  Indonesia,  yang  puncaknya  terwujud dalam  aklamasi  ulama  pada  sebuh  lokarya  nasional,  bahkan  sampel dari seluruh lapisan masyarakat Islam telah menandatanganinya. Dia mengatakan bahwa hal ini patut dinilai sebagai ijma’ ulama Indonesia.
Meskipun  kitab  fikih  memberikan  variasi  pendapat  maka  hal  ini tidak  mengurangi  kedudukan  KHI  tersebut  sebagai  sesuatu  hukum  positif yang  mesti  diamalkan,  karena  di  samping  fikih  itu  yang  sifatnya memberikan  kesempatan  bagi  setiap  orang  untuk  memilih  mengamalkan satu pendapat tersebut ternyata telah dipilih, dan kemudian diunifikasi oleh ulama  Indonesia  dengan  maksud  agar  tidak  menimbulkan  keraguan  dalam menerima dan mengamalkannya.
Abdurrahman  mengatakan  sebagaimana  dikutip  oleh  Pagar  bahwa kedudukan  KHI  itu  adalah  sebagai  suatu  aturan  hukum  yang  mesti diamalkan  oleh  umat  Islam  di  Indonesia.  Sejalan  dengan  ini  dinilai  bahwa redaksi poin kedua konsideran Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991 tentang  penyebarluasan  KHI  dapat  dipergunakan  sebagai  pedoman,  yaitu bagi orang-orang yang memerlukan. 6
Sejalan  dengan  itu,  Islam  sangat  memperhatikan  dan  mengatur penggunaan  harta  pada  jalan  yang  baik.  Baik  dalam  hal  jual-beli,  pinjam- meminjam,  wasiat,  tanpa  terkecuali  masalah  waris  dan  lain  sebagainya. Tidak  dapat  diragukan  apabila  dalam  Islam  harta  mempunyai  nilai-nilai yang  tinggi  atau  memiliki  kedudukan  yang  terhormat  apabila  dalam
6 Pagar, Pembaharuan  Hukum  Islam  Indonesia (Bandung:  Citapustaka  Media, 2007), 53.

## Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo
penggunaan  harta  sesuai  dengan  apa  yang  dianjurkan  dalam  syariat  Islam, dengan  memiliki  harta  maka  kesempurnaan,  kebahagiaan,  kehormatan, kesehatan, dan kemakmuran akan mudah diperoleh setiap orang.
Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan mempertahankan eksistensi kehidupannya. Salah satu usaha  untuk  mempertahankan  kehidupannya  dilakukan  dengan  cara mengambil  yang  bermanfaat  dan  mencegah  atau  menolak  mudarat  bagi kehidupannya.  Hakikat  penataan  hukum  dalam  Islam  yang  menjadi  acuan besarnya  berada  dalam  ketaatan  kepada  Allah  dan  Rasul,  bukan  karena pengaturan  organisasi  bersama  (masyarakat).  Dengan  demikian,  ketaatan kepada  hukum  Islam  didasarkan  kepada  kesadaran  moral  dan  kesadaran batinnya dalam beragama secara pribadi, dan bukan semata-mata karena ada pemaksaan dari organisasi negara atau kekuasaan organisasi bermasyarakat. 7
Al-Quran  mengajak  individu  muslim  untuk  taat  kepada  Allah  dan Rasul  dalam  kehidupannya  dimanapun  berada,  seorang  muslim  tetap diperintahkan  taat  kepada  Allah  dan  Rasulnya  walaupun  berada  dalam masyarakat  ataupun  negara  yang  bukan  negara  Islam.  Dengan  demikian, jelas  bahwa  penataan  kesadaran  agama  tidak  mengenal  batas  wilayah, sehingga tegak tidaknya negara Islam bukan merupakan alasan untuk tidak menerapkan  hukum  Islam  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Dengan  demikian, masyarakat  muslim  yang  hidup  di  negara  non  muslim  pun  berkewajiban menjalankan hukum Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul- Nya.  Seorang  muslim  diperintahkan  untuk  berusaha  untuk  menaati  hukum Islam  walaupun  ia  hidup  dalam  negara  yang  tidak  menjalankan  hukum Islam.  Pengamalan  hukum  Islam  tidak  tergantung  pada  terwujud  tidaknya negara  Islam.  Orang  Islam  yang  hidup  di  negara  non  muslim  pun berkewajiban menjalankan hukum Islam dalam segala aktivitasnya. 8
Untuk  saat  ini  KHI  adalah  suatu  panduan  yang  cocok  bagi masyarakat Muslim yang berada di Indonesia dalam menyelesaikan beberapa permasalahan muamalah.  Oleh  karena  itu  sejak  dikeluarkan  Instruksi Presiden  dan  Keputusan  Menteri  Agama  tersebut,  berarti  KHI  telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di Pengadilan Agama, atau masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan
7 Syahrizal, Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  di  Indonesia  Refleksi  Terhadap Beberapa  Bentuk  Integrasi  Hukum  dalam  Bidang  Kewarisan  di  Aceh (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004), 185.
8 Syahrizal, Hukum Adat dan Hukum Islam , 186.
masalah-masalah  dalam  bidang  yang  telah  diatur  oleh  KHI  adalah  bidang perkawinan, kewarisan dan hukum perwakafan.
KHI  pasal  183  dijelaskan  bahwa  para  ahli  waris  dapat  bersepakat melakukan  perdamaian  dalam  pembagian  harta  warisan,  setelah  masing- masing menyadari bagiannya. Kemudian dalam pasal 176 dijelaskan bahwa apabila anak perempuan hanya seorang ia mendapat separuh bagian, apabila dua orang atau lebih maka mereka sama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki- laki adalah dua banding satu dengan perempuan.
Terkait  dengan  uraian  di  atas,  fenomena  yang  terjadi  pada masyarakat  salah  satunya  yang  terjadi  di  Kecamatan  Tapa,  di  antaranya masyarakat desa Talumopatu, di mana penduduknya mayoritas muslim, pada pokoknya  mempermasalahkan  harta  pembagian  warisan  tersebut  di  atas belum  dibagi  secara  hukum faraid,  namun  masing-masing  pihak  telah mengolah dan menguasainya, sehingga seakan-akan telah menjadi miliknya masing-masing,  bahkan  ada  ahli  waris  yang  telah  menjual  kepada  pihak ketiga.  Sebagaimana  ketentuan  dalam  hukum  Islam  harta  warisan  dapat dibagikan  jika  telah  menyelesaikan  hak-hak  yang  berkaitan  dengan tajhiz mayit,  menyelesaikan  hutang  dan  pelaksanaan  wasiat  yang  meninggal. Kejadian tersebut menunjukkan di kalangan masyarakat di Kecamatan Tapa menunda  pembagian  harta  warisan,  dan  pada  umumnya  hal  ini  terjadi disebabkan  pihak  laki-laki  dari  ahli  waris  merasa  lebih  berkuasa  atas  harta pewaris (orang tua mereka).
Biasanya  masyarakat  Desa  Talumopatu  pada  khususnya  juga  dalam menyelesaikan pembagian harta  warisan dengan cara musyawarah. Adapun cara  musyawarah  yang  dilaksanakan  ialah  para  ahli  waris  setuju  untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, akan tetapi sebelum mereka mengetahui bagian masing-masing dengan jelas yang sesuai menurut hukum  kekeluargaan,  sehingga  besar  kemungkinan  anak  perempuan menerima  harta  warisan  kurang  atau  tidak  sesuai  dari  yang  ditentukan, sedangkan anak laki-laki menerima harta warisan dengan jumlah yang lebih besar dari yang di tentukan dalam hukum. 9
Penyelesaian dalam bentuk perdamaian yang dilakukan adalah salah satu  bentuk  penyelesaian  pembagian  harta  warisan  yang  sudah  menjadi
9 Elfin  Domili,  Kasie  Pemerintahan  dan  Trantib  Kecamatan  Tapa, Wawancara, di Tapa tanggal 4 Februari 2019.

## Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo
kebiasaan  pada  masyarakat  Kecamatan  Tapa  pada  umumnya,  sehingga terkadang  mereka  tidak  terpikir  untuk  melakukan  penyelesaian  pembagian harta  warisan  dalam  bentuk  lain,  sekalipun  terkadang  hal  yang  demikian menimbulkan  kerugian  bagi  salah  satu  pihak  dari  ahli  waris,  seperti  ahli waris  perempuan  yang  hanya  menunggu  pemberian  dari  ahli  waris  pihak laki-laki.
Tidak  jarang  di  antara  salah  satu  pihak  dari  ahli  waris  juga  merasa kecewa  karena  pembagian  harta  warisan  yang  tidak  sesuai  dengan  yang mereka  inginkan,  hal  ini  disebabkan  masyarakat  Kecamatan  Tapa menganggap  bahwa  yang  paling  berkuasa  dalam  harta  warisan  orang  tua mereka adalah anak laki-laki. Dengan demikian, terkadang hal tersebut juga menimbulkan  perselisihan  dan  menjadikan  hubungan  di  antara  para  ahli waris  tidak  baik. 10 Hukum  kewarisan  Islam  mengatur  secara  tuntas  hal-hal yang berhubungan dengan peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya.  Proses  ini  yang  dikenal  dengan  istilah al-fara’id,  yakni  suatu disiplin  ilmu  yang  membicarakan  atau  menerangkan  tentang  ketentuan- ketentuan waris-mewarisi.
Pada  dasarnya  dalam  sejarah  perjalanan  penerapan  hukum  Islam, dimana  umat  Islam  itu  berada  telah  melahirkan  beberapa  titik  singgung dengan masyarakat setempat, salah satunya di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masyarakat Indonesia yang plural. Pluralitas kelompok tersebut telah melahirkan kerangka hukumnya sendiri yang akhirnya menegaskan peranan hukum  tersebut. 11 Pemberian  hibah  orang  tua  kepada  anaknya  berpegang kepada  prinsip  pembagian  yang  sama  antara  semua  anak  tanpa  membeda- bedakan satu dengan yang lainnya.
Pemberian tersebut dianggap sebagai pemilikan sementara, sehingga pemberian  atau  penunjukan  lahan  tersebut  belum  menjadi  milik  calon  ahli waris  seutuhnya.  Oleh  karena  itu,  calon  ahli  waris  tidak  bisa  menjual ataupun  menggadaikannya.  Pemberian  yang  demikian,  merupakan  awal proses pewarisan yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Tapa sebagai salah  satu  objek  pilihan  penelitian.  Peristiwa  ini  dianggap  suatu  hal  yang biasa  di  kalangan  masyarakat,  dengan  melakukan  penyelesaian  pembagian harta warisan seperti yang dilakukan oleh orang tua sewaktu masih kepada
10 Maria  S.W.  Sumardjono, Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  dan Implementasi (Jakarta: Kompas, 2005), 3.
11 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia (Cet.  VII;  Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 15.
anaknya misalnya, mereka beranggapan akan lebih berlaku adil dengan cara yang  dilakukan,  yaitu  dengan  membagikan  harta  warisan  sewaktu  pewaris masih hidup.
Akan tetapi perlu diketahui bahwa keadilan hanya milik Tuhan Sang pembuat  hukum,  hal  ini  dapat  dilihat  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh Muhamad Ali as-Shabuni bahwa sesungguhnya Allah swt. sendiri yang telah menentukan  pembagian  harta  warisan  dan  tidak  menyerahkannya  kepada manusia,  walaupun  seseorang  (manusia)  bermaksud  ingin  merealisasikan keadilan,  tapi  manusia  tidak  akan  mencapai  keadilan  secara  sempurna. Manusia  tidak  akan  sanggup  melakukan  pembagian  yang  adil  karena manusia  tidak  mengetahui  kedudukan  masing-masing  seperti  antara  orang tua  dan  anak-anak,  dan  manusia  tidak  dapat  mendeteksi  siapa  (orang  tua atau anak) yang lebih memberi manfaat. Di sini tampak terjadi kesenjangan antara  aturan  yang  dibuat  dalam  hukum  Islam  sebagaimana  yang  dimuat dalam  Kompilasi Hukum  Islam,  terkait dengan praktek pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango.

## B. Bentuk  Proses  Penyelesaian  Perkara  Warisan  di    Kabupaten    Bone Bolango
1. Proses Penyelesaian Warisan di Desa Talumopatu
Hukum  kewarisan  di  Indonesia  erat  hubungannya  dengan  realitas pluralisme  hukum  waris  Islam,  hukum  waris burgerlijk  wetboek  voor Indonesie (BW), dan hukum waris adat. Secara  normtif, sub-sistem hukum ini  saling  mempengaruhi  terhadap  praktik  kewarisan  di  masyarakat Indonesia  secara  umum,  khususnya  yang  terjadi  di  Kecamatan  Tapa  salah satu  kecamatan  di  Kabupaten  Bone-Bolango  secara  khusus.  Ketiga  sub- sistem  hukum  kewarisan  tersebut  telah  berbuat  dan  memberikan  tawaran yang  berhubungan  dengan  beberapa  masalah  hukum  kewarisan,  mulai  dari pewaris,  ahli  waris,  harta  waris  sampai  kepada  cara  pembagian  juga  pola penyelesaiannya.
Cara  berpikir  dan  konsep  filsafat  yang  dianut  hukum  kewarisan Islam,  hukum  kewarisan  adat,  dan  hukum  kewarisan  Barat  (BW)  dapat menjadi  dasar  untuk  melihat  dan  menganalisis  lebih  luas  kerangka  filsafat yang  digunakan  dalam  KHI  yang  memberikan  solusi  terhadap  persoalan warisan.  KHI  hadir  sebagai  suatu  proses  hukum  baru  yang  memadukan prinsip  hukum  kewarisan  Islam  dan  prinsip  kewarisan  adat  dengan

## Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo
mengeluarkan pasal-pasal  terkait warisan Islam.  Di sinilah terlihat  dampak pentingnya  KHI  itu,  sehingga  peneliti  mengamati  praktek  pembagian  dan penyelesaian  pembagian  warisan  yang  terjadi  pada  masyarakat  Kecamatan Tapa  salah  satu  Kabupaten  di  Bone  Bolango.  Selanjutnya,  di  dalam  pasal 214 KHI menjelaskan bahwa seseorang yang berkewarganegaraan Indonesia yang berada di luar negeri atau negara lain dapat  melakukan hibah dengan cara membuat surat akta hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isi dari akta hibah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut. 12
Data  yang  telah  terkumpul  melalui  observasi  dan  wawancara kemudian dianalisa berdasarkan permasalahan yang telah peneliti rumuskan dalam  penelitian  ini.  Adapun  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  di Kecamatan  Tapa  tentang  penyelesaian  pembagian  harta  warisan  yang dilakukan bahwa adanya tiga sistem hukum kewarisan yang dipraktekkan di masyarakat  Kecamatan  Tapa  dalam  mendistribusikan  harta  warisan,  yaitu hukum  adat,  hukum  Barat  (BW)  dan  hukum  Islam,  ketiga  sistem  ini  telah menjadikan  penyelesaian  kewarisan  di  sebagian  masyarakat  muslim Kecamatan  Tapa  tidak  hanya  menggunakan  hukum  kewarisan  Islam ,  akan tetapi juga menggunakan hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Barat (BW).
Adapun masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan secara adat  sebagaimana  hasil  wawancara  di  beberapa  daerah  atau  tempat  di antaranya  masyarakat  Desa  Talumopatu,  misalnya  diungkapkan  oleh  Elvis Podungge, sebagai Camat Tapa bahwa:
Secara  umum  mengatakan  bahwa  masyarakat  desa  Talumopatu melakukan  pembagian  harta  warisan  dengan  hukum  adat  atau  tradisi, maksudnya  harta  warisan  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  yang  lebih berhak membagikannya adalah anak laki-laki dan ahli waris sedangkan perempuan  hanya  memperoleh  sesuai  dengan  bagian  yang  telah dibagikan oleh ahli waris laki-laki. 13
12 Ahmad Bisyri Syakur, Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat (Cet. I; Jakarta: Visimedia Pustaka, 2015), 5.
13 Elvis  Podungge,  Camat  Kecamatan  Tapa, Wawancara, di  Tapa,  tanggal  6 Februari 2019.
Lebih lanjut diungkapkan Elvis Podungge bahwa:
Terkait  pembagian  harta  warisan,  apabila  masayarakat  hendak melakukan  pembagian  harta  warisan,  selama  saya  menjabat  sebagai Camat Tapa saya belum pernah diundang untuk menghadiri pembagian harta  warisan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat,  jika  seandainya  terjadi perselisihan akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka masalah pembagian  harta  warisan  pada  ahli  waris  yang  melakukan  peralihan harta  warisan  di  desa  ini  tidak  selalu  mengharapkan  kehadiran  orang asing  atau  diluar  ahli  waris  untuk  menyelesaikan  pembagian  harta warisan  mereka.  Akan  tetapi,  apabila  mereka  sudah  selesai bermusyawarah  dan  telah  sepakat  tentang  bagian  masing-masing  yang diperoleh,  maka,  saya  sebagai  Camat  diminta  untuk  menandatangani beberapa  berkas  hasil  kesepakatan  yang  telah  mereka  musyawarahkan, seperti menandatangani surat tanah tanda kepemilikan, dan ini biasanya mereka  lakukan  apabaila  ingin  menjual  harta  warisan  yang  sudah dipastikan milik para ahli waris.” 14
Peristiwa  mengenai  cara  pembagian  harta  warisan  yang  dilakukan oleh masyarakat  seharusnya dilakukan dengan cara hukum  Islam,  agar bisa diketahui dengan jelas siapa saja orang yang berhak menerima warisan dan jumlah yang ditentukan secara hukum tentang bagian setiap ahli waris, serta bagaimana  cara  peralihan  harta  yang  akan  dibagikan.  Apabila  ditelusuri mengenai  ajaran  Islam  itu  sendiri,  jelas  seorang  muslim  tidak  dibenarkan untuk  mengambil  pilihan  lain  jika  ternyata  di  dalam  al-Quran  dan  Sunnah telah ditetapkan suatu hukum yang pasti dan jelas. Firman Allah swt. dalam al-Quran menegaskan yang artinya:
Dan  tidaklah  patut  bagi  laki-laki  yang  mukmin  dan  tidak  (pula)  bagi perempuan  yang  mukmin,  apabila  Allah  dan  Rasul-Nya  telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka, dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul- Nya,  maka  sungguhlah  dia  telah  sesat,  sesat  yang  nyata  (QS  al- Ahzab/33: 36)
Oleh  sebab  itu  dari  segi  ajaran  Islam  sendiri  berlaku  prinsip  bahwa bagi setiap muslim berlaku hukum Islam. Dalam KHI buku II tentang hukum kewarisan,  pasal  171  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  hukum
14 Elvis  Podungge,  Camat  Kecamatan  Tapa, Wawancara, di  Tapa,  tanggal  6 Februari 2019.

## Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo
kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta  peninggalan  ( tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. 15
Contoh Kasus 1: Sehubungan dengan pembahasan tersebut, peneliti mewawancarai  “SI”,  beliau  merupakan  salah  satu  ahli  waris  dari  enam bersaudara,  dua  orang  laki-laki  dan  empat  orang  perempuan,  dan  setelah sekian lama baru memberikan harta warisan dari orang tuanya kepada pihak perempuan.  Orang  tua  beliau  meninggalkan  harta  sebelas  bidang  tanah berupa  kebun,  sawah  dan  rumah,  kemudian  beliau  hanya  memberikan  satu bidang sawah dari sebelas bidang tanah yang ditinggalkan oleh kedua orang tua  mereka  kepada  keempat  saudara  perempuan  sedangkan  sisanya  dibagi dua dengan saudaranya (pihak ahli waris laki-laki). 16
Dalam  hal  ini  beliau  mengatakan,  bahwa  sebelum  ayah  kami meninggal  dunia,  Alm  Tn  “MI”  memiliki  sebidang  tanah  sSawah  yang belum  dibagi  waris  seluas  1.812  m 2 terletak  di  Desa  Talulobutu  Selatan Kecamatan Tapa Kabupaten Bonebolango bahwa dahulu tanah tersebut oleh orang  tua  kami  dijadikan  sawah  yang  di  atasnya  ditanami  tanaman  padi. Namun  setelah  orang  tua  kami  meninggal  dunia  pada  tahun  1993,  sawah tersebut digarap oleh saudara kami Tn “SI” (Tergugat), yaitu anak ke 6 dari kami  7  bersaudara  yang  kemudian  hasilnya  dinikmati  sendiri  tanpa memikirkan hak-hak saudara-saudaranya.
Bahkan  dari  hasil  panen  sawah  tersebut,  tergugat  memperkaya  diri dengan  membeli  sapi  dan  beberapa  bidang  tanah  serta  membangun  rumah tanpa  memikirkan  pembagian  dari  hasil  panen  tersebut  kepada  saudara- saudaranya. Tanah sengketa  tersebut oleh Tergugat  setiap musim ditanami tanaman  padi  yang  hasilnya  setiap  panen  mencapai  13  karung  beras,  dan dalam setahun 3 kali musim panen yang hasilnya mencapai 39 karung beras yang kemudian dinikmati sendiri oleh Tergugat, padahal Penggugat dan para Turut  Tergugat  juga  berhak  menikmati  hasilnya.  Perbuatan  serakah  oleh Tergugat  tersebut  tercermin  dari  sikapnya  yang  tidak  memiliki  niat  baik untuk membagi hasil panen tersebut kepada saudara-saudaranya, dan hal ini sangat merugikan kami yang juga sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Tn “MI”.
15 Ahmad  Rofiq, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia, Edisi  Revisi  (Cet.1;  Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 15.
16 Tn “SI”, Ahli Waris, Wawancara, di Tapa, tanggal 27 Februari 2019.
Kurun  waktu  26  tahun  hasil  sawah  tersebut  dinikmati  sendiri  oleh Tergugat,  yang  jika  dihitung  dalam  setahun  3  kali  musim  panen  dan menghasilkan  39  karung  beras,  maka  dapat  dipastikan  selama  23  tahun Tergugat  telah  menikmati  sendiri  hasil  panen  tersebut  sebanyak  1.018 karung  beras  atau  lebih  kurang  50.700  ton.  Para  Penggugat  telah berulangkali  menghubungi  Tergugat  untuk  menyelesaikan  persoalan  ini dengan  musyawarah  kekeluargaan,  namun  Tergugat  terkesan  tidak mengindahkannya,  sehingga  terpaksa  persoalan  ini  diajukan  ke  Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian menurut hukum.
Harta  warisan  sebenarnya  sudah  dapat  dibagikan  setelah  pewaris meninggal dunia, karena syarat-syarat adanya pelaksanaan kewarisan, yaitu kepastian  meninggalnya  orang  yang  memiliki  harta.  Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris  pada  waktu  meninggalnya  pewaris  menunjukkan  bahwa  perpindahan hak  atas  harta  dalam  bentuk  kewarisan  tergantung  seluruhnya  pada  saat yang pasti. Oleh karena itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris  merupakan  pedoman  untuk  menentukan  pendistribusian  dan pembagian  hukum  kewarisan  Islam.  Penetapan  pemilik  harta  meninggal, adanya harta yang ditinggalkan sebagai harta warisan dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam. Islam menganjurkan apabila seseorang telah meninggal dunia, untuk segera menyelesaikan  problem  pengoperan  harta  warisan,  karena  harta  yang ditinggalkan  oleh  orang  yang  telah  meninggal  dunia  dapat  menyebabkan konflik dalam keluarga apabila tidak diselesaikan dengan baik.
Anjuran Islam untuk mempercepat penyelesaian dan pengalihan harta warisan,  bukan  berarti  para  ahli  waris  dengan  serta-merta  membagi  harta tersebut  berdasarkan  ketentuan faraid  saja,  akan  tetapi  yang  Islam  juga menginginkan penyelesaian dan kejelasan hak oleh setiap ahli waris terhadap harta  warisan  tersebut.  Lebih  jelasnya  masing-masing  ahli  waris  dapat mempermudah  para  ahli  waris  untuk  menyelesaiakan  pembagian  harta warisan,  baik  mengikuti furudul  muqaddarah  (bagian-bagian  yang  telah ditentukan  besar  kecilnya  di  dalam  al-Quran.  Bagian-bagian  tersebut  yang akan  diterima  oleh  ahli  waris  menurut  jauh  dekatnya  hubungan kekerabatan),  atau  dapat  juga  dilakukan  dengan  jalan  lain  seperti kesepakatan damai dari pihak ahli waris. 17
17 Ahmad Rofiq. Fiqh Mawaris (Jakarta: RajaGraindo Persada, 2002), 65.

## Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo
Sejalan  dengan  kasus  di  atas  bahwa  salah  satu  syarat  terjadinya pelaksanaan  pembagian  harta  peninggalan  seseorang  adalah  disebabkan meninggalnya  pewaris,  adanya  ahli  waris,  dan  mempunyai  harta, sebagaimana  dijelaskan  dalam  KHI  Pasal  171  bagian  b  yang  dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau orang yang dinyatakan  meninggal  berdasarkan  putusan  Pengadilan,  meninggalkan  ahli waris dan harta peninggalan.
Apabila  dilihat  dalam  QS  al-Nisa’/4:  13  telah  memberikan  kabar gembira ( busyra) bagi orang yang beriman karena telah mematuhi perintah Allah,  yaitu  masuk  Surga,  maka  dalam  QS  al-Nisa’/4:  14,  Allah  swt. mengingatkan manusia ( nazira) sebagai ancaman hukuman bagi orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mereka yang melangggar hukum- hukum-Nya  (termasuk  hukum  kewarisan)  dengan  ancaman  masuk  neraka. Iman merupakan faktor yang lebih utama dan sangat berpengaruh terhadap kesadaran dan ketaatan seorang muslim untuk menerapkan hukum kewarisan Islam dan aspek-aspek hukum Islam lainnya dalam kehidupan sehari-hari. 18
Contoh Kasus 2: Realita lain terjadi kepada Ny “HTN” bahwa ayah kandung beliau selaku Penggugat I sampai dengan Penggugat IV adalah Alm Tn.  “TN”  yang  telah  meninggal  dunia  pada  tahun  1988  dalam  keadaan beragama  Islam  dan  selama  hidupnya  telah  menikah  dengan  ibu  kandung Penggugat  I  sampai  dengan  Penggugat  IV  bernama  Almrh  Ny  “ZK”,  yang telah  meninggal  dunia  dalam  keadaan  beragama  Islam  pada  tahun  1994. Bahwa  Alm. Tn “TK” dan Almh Ny “ZK” selama hidupnya telah dikaruniai anak juga meninggalkan  warisan  berupa  sebidang tanah sawah berukuran luas 12.700 m² yang terletak di Desa Bulotalangi Barat Kecamatan Tapa.
Harta  warisan  tersebut  di  atas  belum  dibagi  secara  hukum faraid, namun masing-masing telah mengolah dan menguasainya, sehingga seakan- akan  telah  menjadi  miliknya,  bahkan  ada  ahli  waris  yang  telah  menjual kepada  pihak  ketiga.  Namun  demikian  para  Penggugat  memohon  kepada Pengadilan  Agama  untuk  menetapkan  bagian  masing-masing  ahli  waris terhadap harta  warisan  yang belum di jual dengan kompensasi  nilai  bagian dari  ahli waris yang telah menjual dan apabila terdapat  kelebihan terhadap penjualan  maka  ahli  waris  tersebut  harus  mengembalikan  lebih  dari  harga penjualan tersebut untuk dibagi kepada ahli waris yang lain.
18 Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2012), 293.
KHI telah memberikan catatan-catatan sebagai panduan kepada ahli waris untuk memudahkan umat muslim apabila ingin melakukan pembagian harta  warisan,  pada  pasal  176  KHI,  yaitu,  anak  perempuan  bila  hanya seorang  ia  mendapat  separoh  bagian,  bila  dua  orang  atau  lebih  mereka bersama-sama  mendapat  dua  pertiga  bagian,  dan  apabila  anak  perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding  satu  dengan  anak  perempuan.  Selanjutnya  dikuatkan  dalam firman Allah swt. yang artinya:
Allah  mensyariatkan  bagimu  tentang  (pembagian  pusaka  untuk)  anak- anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,  maka  bagi  mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan;  jika anak  perempuan  itu  seorang  saja,  maka  ia  memperoleh  separo  harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu- bapanya  (saja),  maka  ibunya  mendapat  sepertiga;  jika  yang  meninggal itu  mempunyai  beberapa  saudara,  maka  ibunya  mendapat  seperenam. (pembagian-pembagian  tersebut  di  atas)  sesudah  dipenuhi  wasiat  yang ia  buat  atau  (dan)  sesudah  dibayar  hutangnya.  (tentang)  orang  tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih  dekat  (banyak)  manfaatnya  bagimu.  ini  adalah  ketetapan  dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS al-Nisa/4: 11).
Dengan melihat ayat di atas terdapat perbedaan antara konsep yang dijelaskan dalam al-Quran yang merupakan sumber hukum kewarisan Islam dengan yang dipraktekkan oleh masyarakat. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tentang cara membagi harta warisan kepada para ahli waris, demikian dengan ketentuan bagian yang akan diperoleh bagian setiap para ahli waris baik ahli  waris  laki-laki  maupun  ahli  waris  perempuan.  Sedangkan  yang terjadi dalam  masyarakat  terlihat  adanya  sifat  menguasai  dari  pihak  ahli waris  laki-laki dengan  alasan  pewaris  utama  dalam  harta  warisan  yang ditinggalkan  oleh orang  tua  adalah  berada  dalam  kekuasaan  pihak  laki- laki. 19
19 Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, 300.

## Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo

## b. Proses Penyelesaian Warisan di Kecamatan Tapa
Prinsip  perdamaian  dalam  masalah  perdata  telah  mendapat pembenaran  dalam  al-Quran,  asalkan  dengan  tidak  bermaksud  untuk mengenyampingkan  sebagaimana  yang  telah  tercantum  dalam  al-Quran. Seperti  praktek  penyelesaian  pembagian  harta  warisan,  memang  dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris.
Realitas yang terjadi dalam masyarakat kecamatan Tapa berdasarkan wawancara dan observasi  yang dilakukan oleh peneliti bahwa penyelesaian pembagian  harta  warisan  pada  masyarakat  di  Kecamatan  Tapa  Kabupaten Bone  Bolango,  pada  umumnya  menyelesaikan  pembagian  harta  warisan dengan  perdamaian  sebelum  mengetahui  porsi  yang  akan  diterima  oleh masing-masing ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan dalam  ajaran Islam.
Menurut Ervis Podungge bahwa:
Tidak jarang masyarakat membagi harta warisan sesama ahli waris saja tanpa mengundang Lurah/Kepala desa, Tokoh Adat, Alim Ulama dalam menyelesaikan  pembagian  warisan,  sehingga  menghasilkan  jumlah bagian yang diterima oleh para ahli waris dengan hasil yang bermacam- macam  (bervariasi).  Dari  sebagian  ahli  waris  ada  yang  memperoleh harta  warisan hak mereka sama rata  dengan kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan demi kebaikan dan tradisi juga agar tidak ada perselisihan dalam  keluarga  antar  sesama  ahli  waris.  Ahli  waris  yang  yang melakukan  pembagian  warisan  dengan  cara  musyawarah  antar  ahli waris,  yang  terjadi  dalam  bentuk  kemufakatan  kekeluargaan  yang dilakukan oleh para ahli waris dengan alasan karena adanya ahli waris yang  dituakan  atau  adanya  kerukunan  keluarga  di  antara  para  ahli waris. 20
Dengan  adanya  perdamaian  itu,  dijadikan  model  penyelesaian alternatif, sehingga tidak akan terlihat adanya kesan yang menang dan yang kalah,  Dengan  demikian,  putusan  melalui  media  damai  nampak  lebih bersahabat,  yang  dapat  menentramkan  pihak  ahli  waris.  Di  sisi  lain  juga terlihat  musyawarah  yang  dilakukan  dalam  rangka  perdamaian  bertujuan untuk menghindari perselisihan diantara para ahli waris maupun pewaris.
20 Elfin  Domili,  Kasie  Trantib  Kecamatan  Tapa, Wawancara ,  di  Tapa,  tanggal  9 Februari 2019.
Mengenai  waktu  pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  bahwa terjadinya  peralihan  harta  warisan  apabila  pewaris  meninggal.  Karena kematian  merupakan  asas  utama  dalam  kewarisan.  Kewarisan  tidak  terjadi bila  tidak  ada  orang  yang  meninggal  dunia.  Peristiwa  kematian  akan mengakibatkan  munculnya  masalah  kewarisan  dan  menghendaki  adanya ketentuan hukum mengenai kewarisan.
Pembagian dan peralihan harta dalam hukum kewarisan Islam hanya dapat  dilakukan  setelah  seseorang  meninggal  dunia,  peralihan  harta  yang terjadi  sebelum  seseorang  meninggal  dunia  tidak  dikatakan  sebagai  harta warisan. Pemberian harta yang dilakukan ketika masih hidup dapat disebut sebagai  hadiah,  wasiat,  atau  hibah.  Dengan  demikian  pembagian  harta warisan  sebaiknya  dilakukan  setelah  pewaris  meninggal  dunia.  Sebab banyak hal yang harus diselesaikan ketika pewaris meninggal dunia, seperti tahjiz mayit, utang-piutang, wasiat dan lain-lain.
Berdasarkan  penyelesaian  tersebut  terlihat  adanya  percampuran hukum  kewarisan  yang  dilakukan,  yaitu  dengan  memadukan  hukum  adat dengan  hukum  Islam,  mengenai  porsi  yang  diterima  oleh  ahli  waris sedangkan  waktu  pelaksanaan  penyelesaian  pembagian  ketika  pewaris (orang tua) masih hidup bukanlah digolongkan pembagian kewarisan dalam Islam,  sehingga  apabila  pembagian  harta  warisan  dilakukan  ketika  pewaris masih  hidup  akan  dikhawatirkan  justeru  menimbulkan  perselisihan  atau bahkan  permusuhan  diantara  ahli  waris  setelah  pewaris  meninggal, dikarenakan  beberapa  masalah  yang  mungkin  ditinggalkan  oleh  si  pewaris setelah  meninggalnya,  misalnya  pelunasan  utang-piutang  atau  biaya tahjiz mayit.
Tabel 1 Data Hibah Warisan di Kabupaten Bone Bolango dan Penyelesaiannya No Kecamatan Jenis Hibah Keterangan 1 Kabila Hibah/Warisan Desa  Dutohe  Barat:  Mediasi  di  desa tidak selesai, lanjutkan di Kecamatan selesai. 2 Tapa Hibah/Warisan Desa  Talulobutu:  Mediasi  di  Desa tidak selesai, lanjutkan ke Kecamatan tidak selesai. 3 Bulango Timur Hibah/Warisan Hanya  berkaitan  jual  beli  tanah  di Desa Bulontalangi. 4 Suwawa Selatan Hibah/Warisan Desa  Molintogupo,  Mediasi  dapat diselesaikan di Kecamatan.

## Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo
5 Tilongkabila
Hibah/Warisan Desa  Bongoime,  sengketa  tanah waris,  mediasi  tidak  selesai  di Kecamatan, lanjutkan ke Pengadilan. 6 Bulango Selatan Hibah/Warisan Desa  Ayula  Selatan,  mediasi  tidak selesai, lanjutkan ke Pengadilan. 7 Bulango Utara Hibah/Warisan Desa  Tupa,  Sengketa  Pembangunan Waduk hulu, mediasi  tidak selesai  di Kecamatan, diserahkan ke Pemerintah. 8 Botupingge Hibah/Warisan Tidak  data  lengkap  masalah  hibah/ Warisan. 9 Suwawa Hibah/Warisan Hanya  berkaitan  dengan  jual-beli tanah  PPAT,  sedangkan  apabila  ada masalah  sengketa  tanah  mediasi dilakukan oleh pihak Kecamatan.
Sumber: Data Hasil Penelitian se-Kecamatan Kabupaten Bone-Bolango, 2019.
Tabel  1  di  atas  menunjukkan  bahwa  beberapa  kecamatan  di Kabupaten Bone Bolango, mulai dari jenis pemberian hibah maupun warisan yang  bermasalah,  masyarakat  lebih  cenderung  memilih  melakukan penyelesaiannya  dengan  mediasi  di  Kecamatan. 21 Pertama,  dengan  alasan dapat  menghindari  berperkara  di  Pengadilan  dengan  menghemat  biaya, apalagi harus membayar pengacara, belum lagi jika kalah di Pengadilan dan harus membayar atau menebus denda dengan mengembalikan sejumlah uang yang  tidak  sedikit. 22 Kedua,  dilihat  dari  segi  ekonomi  masih  banyak masyarakat  yang  berpendidikan  rendah  khususnya  di  Kecamatan  Suwawa Selatan, Bulango Utara, Tapa, dan Botupingge mengingat pekerjaan mereka hanya sebagai petani, pekebun, dan serabutan. 23

## C. Analisis  Penyelesaian  Perkara  Warisan  se-Kecamatan  di  Kabupaten Bone Bolango
Mengamati kondisi yang terjadi pada keluarga Tn. “SI” bahwa proses pengalihan harta yang dilakukan oleh orang tua beliau beralasan selain untuk menghindari perpecahan di antara sesama ahli waris juga untuk memberian
21 Silvoni  Saleh,  Sekretaris  Kecamatan  Bulango  Utara, Wawancara, di  Bulango Utara, tanggal 29 Januari 2019.
22 Rahman  Bau,  Camat  Kecamatan  Suwawa  Selatan, Wawancara ,  di  Suwawa Selatan, tanggal 1 Februari 2019.
23 Elfin  Domili,  Kasie  Pemerintahan  Kecamatan  Tapa, Wawancara, di  Tapa, tanggal 4 Februari 2019.
rasa  keadilan  sebagaimana  yang  dipersepsikan  oleh  pewaris  dalam membagikan harta peninggalannya. Akan tetapi ada hal yang perlu diketahui bahwa  pembagian  warisan  melalui  cara  pembagian  harta  dengan  jalan menghibahkan  sebagian  atau  seluruh  harta  yang  dimiliki  kepada  anak- anaknya.  Apabila  seseorang  mengalihkan  sebagian  atau  seluruh  hartanya kepada  orang  lain  dan  peralihan  itu  berlaku  seketika,  maka  perbuatan hukumnya adalah hibah.
Selanjutnya  peristiwa  lain  pada  kasus  yang  kedua,  terjadi  pada  Ny “HTK”  bahwa  pembagian  harta  warisan  yang  dilakukan  dengan  jalan musyawarah  ahli  waris  terjadi  dalam  bentuk  sistem  kemufakatan kekeluargaan yang dilakukan oleh para ahli waris, yang dipimpin oleh anak laki-laki bungsu, di mana beliau dianggaap lebih berwibawa dibanding abang laki-laki  yang  sulung,  maka  dalam  masalah  ini  Ny  “HTK”  menerima  saja pemberian  dari  pihak  laki-laki  walaupun  mereka  perempuan  merasa  terjadi ketidakadilan  dalam  pembagian  yang  dilakukan,  akan  tetapi  untuk menghindari  perselisihan  yang  dapat  menghasilkan  kerenggangan  dalam ikatan  persaudaran  meraka,  maka  mendiamkan  permasalahan  yang  mereka alami.
Sehubungan  dengan  masalah  Ny  “HTK”  sebagai  seorang  ahli  waris yang  juga  berhak  untuk  memperoleh  warisan  dari  pewaris  dapat  ditinjau dalam  KHI  apabila  salah  satu  ahli  waris  enggan  untuk  membagikan  harta warisan  yaitu  terdapat  pada  pasal  188  bahwa  “Para  ahli  waris  baik  secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris  yang  lain  untuk  melakukan  pembagian.  Bila  ada  di  antara  ahli  waris yang  tidak  menyetujui  permintaan  itu,  maka  yang  bersangkutan  dapat mengajukan  melalui  Pengadilan  Agama  untuk  dilakukan  pembagian  harta warisan. 24 Berkenaan  dengan  permasalahan  yang  terjadi  pada  Ny  “HTK” menunjukkan  bahwa  kesepakatan  yang  dilakukan    tidak  sesuai  dengan perdamaian  yang  dimaksud  dalam  hukum  Islam,  Akan  tetapi  yang  terjadi dalam  peristiwa  ini  ada  unsur  kesepakatan  sepihak  yang  dilakukan  oleh pihak  laki-laki.  Musyawarah  dalam  Islam  bertujuan  untuk  menyelesaikan perkara  secara  damai  berdasarkan  kerelaan  dari  dua  belah  pihak  untuk menghindari sengketa.
24 Abd.  Shamad, Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum  Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 426.

## Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo
Dengan  demikian,  apabila  dilihat  metode  musyawarah  yang  terjadi dalam  masyarakat  kemudian  dibandingkan  dengan  cara  musyawarah  yang maksud  dalam  ajaran  Islam  sebagai  gambaran  dapat  dilihat  dengan  cara musyawarah  yang  dilakukan  oleh  para  ahli  waris  berbeda,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa musyawarah yang dilakukan dalam bentuk kemufakatan antara  ahli  waris  dan  yang  menjadi  penengah  dalam  pembagian  harta warisan  kurang  mengetahui  arti  dari  musyawarah  yang  sebenarnya,  karena dalam  masalah  pembagian  harta  warisan  dalam  bentuk  kemufakatan  tidak cukup  dengan  hanya  mengutamakan  prinsip  kekeluargaan  semata  namun perlu juga para  ahli waris mengetahui bagian masing-masing baik  laki-laki maupun  perempuan  telebih  dahulu  setelah  itu  barulah  mereka  menyatakan keinginannya.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dibahas  tentang  penyelesaian pembagian  harta  warisan  dengan  perdamaian  sebelum  mengetahui  bagian masing-masing dapat diambil suatu kesimpulan bahwa karena mengandung kebaikan ( maslahat), sesuai dengan prinsip kekeluargaan, kebersamaan, yang bertujuan  untuk  saling  tolong-menolong  antar  sesama  ahli  waris,  dan  juga seseuai  dengan  nilai-nilai  keadilan  yang  dianut  oleh  masyarakat  setempat. Dan disisi lain dapat dilihat  karena lemahnya pengetahuan, pengertian dan rendahnya  tingkat  ketaatan  masyarakat  dalam  menerapkan  ketentuan pembagian harta warisan yang termuat dalam hukum Islam, sehingga dengan ketidaktahuan  tersebut  penyelesaian  pembagaian  harta  warisan  dilakukan dengan perdamaian sebelum mengetahui bagian masing-masing ahli waris.
Data  yang  telah  terkumpul  melalui  pengamatan  dan  wawancara kemudian  peneliti  melakukan  analisa  berdasarkan  permasalahan  yang  telah dirumuskan dalam penelitian yang sedang diteliti. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi  masyarakat  Kecamatan  Tapa  melakukan  pembagian  harta warisan  sebelum  mengetahui  bagian  masing-masing,  yaitu  faktor pendidikan, faktor budaya, faktor sosial ekonomi, dan faktor agama.
Dengan  demikian  terlihat  masih  banyak  dari  kalangan  umat  Islam khususnya  masyarakat  Kecamatan  Tapa  yang  menunjukkan  sikap  mendua, di  satu  sisi  mengaku  sebagai  seorang  muslim  dan  disisi  lain  masih  belum melaksanakan  atau  menerapkan  hukum  Islam  secara  menyeluruh.  Pada kenyataannya terlihat dalam pelaksaaan peralihan dan perolehan pembagian harta  warisan  antara  anak  perempuan  dan  anak  laki-laki  dengan perbandingan porsi 2:1 yang terdapat dalam QS al-Nisa/4: 11 dan diingatkan dalam KHI pasal 176.
Ketentuan  tersebut  masih  banyak  diabaikan  oleh  masyarakat  Islam sendiri,  baik  secara  langsung  ataupun  secara  tidak  langsung.  Banyak  juga diantara  para  pewaris  (orang  tua)  yang  mengambil  kebijaksanaan  dengan jalan  membagikan  sebagaian  besar  dari  harta  kekayaannya  kepada  anak- anaknya sebagai hibah untuk mencegah terjadinya percekcokan diantara ahli warisnya  kelak.  Selanjutnya  alasan  lain  juga  dikaitkan  dengan  penilaian terhadap rasa keadilan yang dianggap oleh masyarakat itu sendiri.
Hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  sangat  demokratis,  dan humanis dengan karakteristiknya yang sempurna, elastis, universal, dinamis, dan  sistematis.  Selain  itu  hukum  Islam  juga  memiliki  prinsip  yang  sangat bersahaja, dengan konsep menegakkan kemaslahatan, menegakkan keadilan, dan  tidak  menyulitkan.  Adapun  tujuannya  yang  sangat  fundamental,  yaitu memelihara  agama,  jiwa,  akal,  harta  benda,  dan  keturunan  yang  disebut dengan istilah maqasid as-syar’iyah. 25
Pentingnya  penerapan  kelima  unsur  tersebut  dapat  dibedakan menjadi  tiga  peringkat,  yaitu daruriyat,  hajjiyat,  dan  tahsiniyat.  Daruriyat adalah  memelihara  kebutuhan-kebutuhan  yang  bersifat  esensial  bagi kehidupan manusia; Hajjiyat bukan termasuk kebutuhan esensial, melainkan kebutuhan  yang  dapat  menghindarkan  manusia  dari  kesulitan  dalam hidupnya.  Sedangkan tahsiniyat  adalah  kebutuhan  yang  menunjang peningkatan  martabat  seseorang  dalam  masyarakat  dan  di  hadapan Tuhannya,  sesuai  dengan  kepatutan  atau  dengan  arti  lain  sesuatu  yang bersifat untuk memperindah atau berhias manusia. 26
Berkaitan dengan maqasid syari’at tersebut di atas maka KHI hadir merupakan terobosan baru dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, tanpa terkecuali  masyarakat  Kecamatan  Tapa,  hal  ini  pastinya  melalui  proses pembentukan  hukum  yang  tentunya  tidak  terlepaskan  dari  syari’at  yang telah  termuat  dalam  al-Quran  dan  dengan  memperhatikan  kondisi  pada adat/budaya masyarakat Indonesia, dan dianggap telah memberikan konsep dalam hal menegakkan kemaslahatan dan keadilan secara universal. 27
25 Satriyo Wicaksono, Hukum Waris (Cet. I: Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2011), 38. 26 Aulia  Muthiah  dan  Novy  Sri, Hukum  Waris  Islam;  Cara  Mudah  dan  Praktis Memahami dan Menghitung Warisan (Cet. I: Yogyakarta: PT. Medpress Digital, 2015 ), 43- 68.
27 Aulia Muthiah & Novy Sri, Hukum Waris Islam, 69.

## Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo
Pelaksanaan  pembagian  harta  warisan  serta  penyelesaiannya  telah ditetapkan oleh KHI. Dengan demikian terlihat bahwa di dalam masyarakat Kecamatan  Tapa  belum  menerapkan  pasal-pasal  yang  tercantum  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai  solusi  terhadap  permasalahan  kadar  atau bagian  dan  juga  cara  penyelesaian  harta  warisan  sebagaimana  yang  telah dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam.
Adapun  yang  menjadi  penyebab  pembagian  harta  warisan  yang dilakukan dengan cara  musyawarah dengan kesepakatan atau damai adalah dikarenakan  keadilan  dalam  arti  menyamaratakan  bagian,  tidak  memihak sebelah, tidak berat sebelah kepada sesama ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan suatu cara yang lebih baik, berguna, dan lebih bermanfaat antar sesama ahli waris baik ia laki-laki dan perempuan, sehingga mengutamakan kebersamaan dalam kekeluargaan, tolong-menolong antara sesama ahli waris itu lebih penting.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penyelesaian  pembagian  harta warisan  yang  dilaksanaan  oleh  ahli  waris  dan  pewaris  dalam  masyarakat Kecamatan  Tapa  disebabkan  kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman mengenai  pembagian  harta  warisan  yang  ada  dalam  hukum  Islam  yang tertera pada KHI,  cara  pandang, baik  melalui budaya dan nilai-nilai sosial, dan  aturan-aturan  yang  diikuti  oleh  masyarakat.  Namun  yang  paling dominan  adalah  masih  kuat  dan  berlakunya  norma-norma  dan  kebiasaan yang masih melekat dan diamalkan masyarakat.
Dengan  mendasarkan  pada  pelaksaaan  pembagian  dan  penyelesaian harta  warisan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  tersebut  maka  terlihat  jelas betapa  urgennya  penerapan  tentang  pembagian  harta  warisan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam,  yang  bertujuan  untuk  memberikan  rasa  keadilan secara  universal  dan  juga  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  bagi terlaksananya  tujuan  pemberlakuan  syari’at  Islam  sebagaimana  yang  telah ditentukan oleh syara’. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah peneliti  paparkan  pada  sub  bagian  sebelumya,  sistem  pembagian  yang dilakukan  dalam  peralihan  dan  pembagian  harta  warisan  yang  terjadi  pada masyarakat Kecamatan Tapa sedang dalam proses perubahan karena terlihat dari sebagaian kegiatan yang dilakukan dalam beberapa cara perolehan dan peralihan  harta  warisan  adanya  kesamaan  cara  dalam  hukum  kewarisan Islam.  Dengan  demikian  sangat  dibutuhkan  bantuan  dari  pihak  yang berwenang  untuk  mengadakan  sosialisasi  Kompilasi  Hukum  Islam  terkait
hukum  kewarisan Islam,  yang tidak hanya dari  lembaga namun diharapkan sosialisasi dari masyarakat ke masyarakat lainnya.

## D. Penutup
Penyelesaian  pembagian  warisan  dengan  hukum  adat  bahwa: Pertama, sistem kekerabatan patrilinial walaupun tidak berlaku sepenuhnya masih  melekat  dalam  kehidupan  masyarakat  Kecamatan  Tapa  Kabupaten Bone  Bolango; Kedua,  pembagian  dengan  hukum  Islam,  yaitu  1:2  satu bagian  untuk  anak  perempuan  dan  anak  laki-laki  mendapat  dua  bagian; Ketiga, dengan Hukum Perdata (BW), yaitu semua bagian ahli waris adalah sama,  tidak  membedakan  antara  anak  atau  ibu  dan  lain-lain,  tidak membedakan  hak  antara  laki-laki  dan  perempuan,  antara  suami  dan  isteri, setiap ahli waris berhak untuk mendapat harta warisan yang sama.
Sebab-sebab  terjadinya  penyelesaian  pembagian  harta  warisan  pada masyarakat  Kecamatan  Tapa  dengan  perdamaian  sebelum  mengetahui bagian  masing-masing,  karena  mengandung  kebaikan  ( maslahat),  sesuai dengan  prinsip  kekeluargaan,  kebersamaan,  yang  bertujuan  untuk  saling tolong-menolong antar sesama ahli waris, dan juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat setempat. Dan disisi lain dapat dilihat karena  lemahnya  pengetahuan,  pengertian  dan  rendahnya  tingkat  ketaatan masyarakat  dalam  menerapkan  ketentuan  pembagian  harta  warisan  yang termuat  dalam  hukum  Islam,  sehingga  dengan  ketidaktahuan  tersebut penyelesaian  pembagian  harta  warisan  dilakukan  dengan  perdamaian sebelum mengetahui bagian masing-masing ahli waris.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  masyarakat  Kecamatan  Tapa melakukan  perdamaian  dalam  menyelesaikan  pembagian  harta  warisan sebelum mengetahui bagian masing-masing: Faktor budaya dan sosial, masih ketatnya  pengaruh  dan  pengamalan  masyarakat  terhadap  kebiasaan  yang termuat  dalam  tradisi  yang  mendominasi  masyarakat.  Faktor  pendidikan, ketidaktahuan  masyarakat  tentang  masalah  hukum  kewarisan  Islam  yang seharusnya, terutama dalam masalah musyawarah dengan perdamaian yang sedang  dilakukan  oleh  para  ahli  waris  maupun  pewaris  harta  itu  sendiri. Faktor ekonomi, dari para ahli waris yang memang sebagian dari ahli waris merasa  sudah  mampu  (dalam  masalah  ekonomi)  sehingga  sepakat  untuk melakukan perdamaian dan merelakan agar harta dibagi dengan sama rata di antara sesama ahli waris, dan faktor agama bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum kewarisan Islam.

## Penyelesaian Kewarisan Perspektif Hukum Adat di Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo

## Daftar Pustaka
Syarifudin,  Amin. Hukum  Kewarisan  Islam.  Cet.  IV;  Jakarta:  Kencana,
2012.
As-Shabuni,  Muhammad  Ali. Hukum  Waris  Dalam  Islam.  Depok:  Pathan, 2013.
Ash-Shiddieqy,  T.M.  Hasbi. Fiqhul  Mawaris:  Hukum  Warisan  Dalam
Syari’at Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
Bisri,  Cik  Hasan. Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama  dalam
Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
Pagar. Pembaharuan Hukum Islam Indonesia. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
Syahrizal. Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  di  Indonesia  Refleksi  Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh. Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004.
Sumardjono,  Maria  S.W. Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  dan Implementasi. Jakarta: Kompas, 2005.
Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  Acara  Perdata  Indonesia.  Cet.  VII; Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Syakur, Ahmad Bisyri. Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam  Dilengkapi  Hibah  dan  Wasiat.  Cet.  I;  Jakarta:  Visimedia Pustaka, 2015.
Rofiq,  Ahmad. Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesia,  Edisi  Revisi.  Cet.  I;
Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
______. Fiqh Mawaris. Jakarta: RajaGraindo Persada, 2002.
Azhary,  Muhammad  Tahir. Beberapa  Aspek  Hukum  Tata  Negara,  Hukum
Pidana dan Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2012.
Shamad,  Abd. Hukum  Islam  Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Wicaksono,  Satriyo. Hukum  Waris.  Cet.  I:  Jakarta  Selatan:  Transmedia
Pustaka, 2011.
Muthiah, Aulia, dan Novy Sri. Hukum Waris Islam; Cara Mudah dan Praktis Memahami  dan  Menghitung  Warisan.  Cet.  I:  Yogyakarta:  PT. Medpress Digital, 2015.