## ANALISIS KINERJA ANGGARAN BELANJA PADA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN TANA TORAJA
Dwibin Kannapadang 1
Universitas Kristen Indonesia Toraja dwibinkannapadang90@gmail.com
Volume 2 Nomor 2 Juni 2021 Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja anggaran belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018-2020. Metode yang digunakan  adalah  metode  deskriptif  kuantitatif  yang  diolah  dengan menggunakan  alat  analisis  kinerja  belanja.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa (1) analisis varians belanja pada realisasi belanja Badan Pusat Statistik Kabupaten  Tana  Toraja  menunjukkan  kinerja  anggaran  yang  baik  dimana realisasi  belanja  tidak  melebihi  anggaran  yang  ditargetkan  sebelumnya;  (2) analisis pertumbuhan belanja menunjukkan adanya pertumbuhan belanja, dari tahun  2018-2020  terjadi  pertumbuhan  positif  rata-rata  sebesar  6,39%;  (3) analisis keserasian belanja menunjukkkan harmonisasi belanja tidak seimbang dimana  BPS  Kabupaten  Tana  Toraja  hanya  terfokus  kepada  belanja  operasi dibandingkan belanja modal; (4) BPS Kabupaten Tana Toraja sudah melakukan efisiensi  belanja  dengan  menggunakan  anggaran  yang  tidak  melebihi realisasinya.  Namun  terdapat  dua program  di  tahun 2018 yang  tidak  berjalan secara  efisien.  Akan  tetapi,  secara  keseluruhan  kinerja  anggaran  belanja  BPS Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018-2020 dapat dikatakan baik.
Abstract:  This  study  aims  to  analyze  the  budget  performance  of  the  Central Statistics Agency for Tana Toraja Regency in 2018-2020. The method used is a quantitative  descriptive  method  which  is  processed  using  a  shopping performance  analysis  tool.  The  results  showed  that  (1)  the  analysis  of  the expenditure  variance  on  the  expenditure  realization  of  the  Central  Statistics Agency of Tana Toraja Regency showed good budget performance where the realization of wxpenditure did not ecceed the previously targeted budget; (2) spending growth analysis shows spending growth, from 2018-2020 there was an  average  positive  growth  of  6.39%;  (3)  the  compability  analysis  of expenditures  shows  that  the  harmonization  of  expenditures  is  not  balanced where  BPS  of  Tana  Toraja  Regency  only  focuses  on  operating  expenditures rther  than  capital  expenditures;  (4)  BPS  Tana  Toraja  Regency  has  made expenditure sufficiency by using a budget that does not exceed its realization. However,  there  were  two  programs  in  2018  that  did  not  run  efficiently. However, the overall performance of the Tana Toraja Regency BPS budget for 2018-2020 can be said to be good.
e-ISSN 2715-7474 p-ISSN 2715-9892

## Informasi Artikel

## Tanggal masuk
08 April 2021 Tanggal revisi 11 Juni 2021 Tanggal diterima
28 Juni 2021
Kata Kunci:
Anggaran 1
Kinerja 2 Belanja 3

## PENDAHULUAN
Perkembangan reformasi sektor publik yang begitu dinamis saat ini tidak dapat dilepaskan dari tuntutan masyarakat yang melihat secara kritis buruknya kinerja pemerintah dalam mengelola sumber  daya  publik.  Perubahan  berbagai  aspek  yang  dibawa  oleh  arus  reformasi  telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah ditunjang oleh kualitas pengelolaan kas pemerintah, salah satunya dengan proses perencanaan kas secara nasional proporsionalitas proses pelaksanaan anggaran dengan rencana penarikan dana bagi setiap satker.
Pelaksanaan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan  anggaran,  penetapan  dan  pengesahan  anggaran  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR),  pelaksanaan  anggaran,  pengawasan  anggaran  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan anggaran.  Pemerintah  sebagai  pelaksana  dari  UU  APBN  selanjutnya  menerbitkan  Keputusan Presiden  (Keppres)  tentang  Pedoman  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN.
Instansi  pemerintah  yang  merupakan  pemegang  kuasa  pengelolaan  dan  penggunaan anggaran  yang  berpatokan  pada  tujuan  Rencana  Kerja  Pemerintah  (RKP)  dari  suatu  instansi, maka dari itu dalam pemerintah mengelola dana anggaran semuanya itu tidak luput dari kinerja anggaran yang merupakan penilaian dan atau pengukuran terhadap pelaksanaan atau perealisasian dari anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan.
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh kementerian negara/lembaga antara lain, laporan realisasi  anggaran  yang  merupakan  salah  satu  laporan  keuangan  yang  di  publikasikan  untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi penilaian kinerja keuangan. Laporan realisasi anggaran  ini  merupakan  jenis  laporan  keuangan  yang  dahulu  dihasilkan  sebelum  membuat laporan  neraca  dan  laporan  arus  kas.  Dalam  laporan  realisasi  anggaran  memuat  tentang  semua aktivitas  perealisasian  angaran.  Dan  dapat  dilihat  bahwa  anggaran  yang  merupakan  tulang punggung ( backbone ) penyelenggaraan semua aktivitas pemerintahan, dan yang memiliki peran penting  sebagai  alat  stabilisasi,  distribusi,  alokasi  sumber  daya  publik,  perencanaan  dan pengendalian  organisasi  serta  penilaian  kinerja.  Oleh  karena  itu  laporan  realisasi  anggaran menjadi  salah  satu  laporan  pertanggung  jawaban  keuangan  yang  utama.  Berdasarkan  laporan realisasi anggaran tersebut, pembaca laporan dapat membuat Analisis Kinerja Laporan Keuangan berupa Analisis Pendapatan, Analisis Belanja, dan Analisis Pembiayaan.
Analisis  pada  belanja  sangatlah  penting  untuk  dilakukan  karena  belanja  merupakan aktivitas rutin yang dilaksnakan oleh pemerintah, dan belanja dalam laporan realisasi anggaran merupakan  komponen  penting  yang  mengundang  perhatian  publik.  Hal  itu  disebabkan  karena masyarakat  sebagai  pemberi  dana  publik  ( publik  fund )  melalui  pajak  daerah  yang  mereka bayarkan  berkepentingan  untuk  mengetahui  apakah  dana  tersebut  telah  digunakan  dengan semestinya,  efisien,  efektif,  dan  berorientasi  pada  kepentingan  publik.  Karena  mengingat  sifat belanja  yang  relative  mudah  dilakukan  dan  rentan  akan  terjadinya  inefisiensi  dan  kebocoran, maka  perencanaan  pengendalian  dan  pengawasan  terhadap  belanja  sangat  penting  dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan ke depan.
Objek  penelitian  ini  adalah  Badan  Pusat  Satistik  (BPS)  Kabupaten  Tana  Toraja.  Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu tugas dari Badan Pusat Statistik adalah untuk melakukan sensus ke setiap  daerah  yang  menjadi  wilayah  kerjanya  termasuk  daerah  perbatasan.  Hal  itu,  pasti menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Sebagai lembaga pemerintah yang mendapatkan kucuran dana dari keuangan negara, BPS Kabupaten Tana Toraja belum pernah melakukan analisis kinerja anggaran  belanja  yang  menjadi  dasar  evaluasi  dari  penganggaran,  oleh  karena  itu  sudah seharusnya BPS melakukan analisis kinerja anggaran belanja untuk dapat meningkatkan kualitas
kinerja anggaran yang baik, efektif dan efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Analisis tersebut didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2018- 2020.

## KAJIAN LITERATUR Anggaran
Anggaran  menurut  Halim  dan  Kusufi  (2016:48)  adalah  dokumen  yang  berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja.
Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan- tujan  tertentu,  sedangkan  pengendalian  adalah  melihat  ke  belakang,  memutuskan  apa  yang sebenarnya  telah  terjadi  dan  membandingkannya  dengan  hasil  yang  direncanakan  sebelumnya (Rahayu & Rachman, 2013:4). Sedangkan Menurut Sasongko dan Parulian (2015:2) mengatakan anggaran  merupakan  suatu  rencana  kerja  yang  dituangkan  dalam  angka-angka  keuangan  baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Dari pengertian anggaran di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistemasis yang dinyatakan dalam satuan uang pada periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan.
Anggaran dalam instansi pemerintah merupakan tulang punggung penyelenggaraan semua  aktivitas  pemerintah.  Anggaran  memiliki  peran  penting  sebagai  alat  stabilisasi, distribusi,  alokasi  sumber  daya  public,  perencanaan  dan  pengendalian  organisasi  serta penilaian  kinerja. Oleh  karena  itu  Laporan  Realisasi  Anggaran  menjadi  salah  satu  laporan pertanggungjawaban  keuangan  daerah  yang  utama.  Berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran tersebut  pengguna  laporan  dapat  membuat  analisis  kinerja  laporan  keuangan  berupa  analisis pendapatan, analisis belanja, dan analisis pembiayaan.
Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  2010  (2011:18),  Akuntansi  anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang di gunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama  dan  sejajar  dengan  anggarannya.  Jumlah  belanja  yang  dianggarkan  dikreditkan terhadap akun yang sesuai kemudian apabila belanja tersebut direalisasikan, maka akun tersebut didebit kembali. Saldo yang ada dengan demikian menunjukan jumlah anggaran yang  belum  dibelanjakan.  Teknik  akuntansi  anggaran  dapat  membandingkan  secara sistematik dan kontinu jumlah aggaran dengan realisasi anggaran. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas.

## Belanja
Berdasarkan Berdasarkan  Permendagri  No.13  Tahun  2006,  belanja  menurut kelompok  belanja,  yaitu  belanja  tidak  langsung  merupakan  belanja  yang  dianggarkan tidak  terkait  secara  langsung  dengan  pelaksanaan  program  dan  kegiatan.  Kelompok belanja  tidak  langsung  dibagi  menurut  jenis  belanja  yang  terdiri  dari  belanja  pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Tercantum dalam Undang-undang Republik nomor 10 tahun 2010 pasal 1 nomor 8-9  bahwa  “Belanja  negara  adalah  semua  pengeluaran  negara  yang  digunakan  untuk membiayai belanja Pemerintah Pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat menurut  organisasi  adalah  belanja  pemerintah  pusat  uang  dialokasikan  kepada kementerian  negara/lembaga  (K/L),  sesuai  dengan  program-program  Rencana  Kerja Pemerintah yang akan dijalankan”.
Sesuai  dengan  PSAP  No.  2  paragraf  7  belanja  adalah  semua  pengeluaran  dari rekening kas umum negara yang akan mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun  anggaran  tersebut  yang  tidak  akan  diperoleh  pembayarannya  kembali  oleh pemerintah .
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayaran kembali oleh pemerintah. SAP 2010 (2011:331) menyatakan belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah.
Halim (2016: 102) memberikan definisi belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek  dalam  periode  tahun  anggaran  bersangkutan  yang  tidak  akan  diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut basis akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang di akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Dalam Laporan Realisasi Anggaran, klasifikasi belanja yang digunakan menurut Peraturan  Dirjen  Perbendaharaan  Nomor  PER-  57/PB/2013  tentang  Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yaitu: 1) Belanja Negara; 2) Belanja Pegawai; 3) Belanja Barang; 4) Belanja Modal; 5) Pembayaran Bunga Utang; 6) Subsidi; 7) Hibah; 8) Bantuan Sosial; dan 9) Belanja Lain-lain

## Kinerja
Menurut  Mahsun  (2012:  25),  kinerja  ( performa )  adalah  gambaran  mengenai tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan/program  untuk  mewujudkan  sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi.
Menurut Mangkunegara (2016:67) istilah kinerja berasal dari kata job performance atau Actual  Permormanse (prestasi  kerja  atau  prestasi  sesungguhnya  yang  dicapai seseorang).  Pengertian  kinerja  adalah  hasil  kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas  yang dicapai  oleh  seorang  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung jawab yang diberikan kepadanya
Sedangkan  Menurut  Edison  (2016:190),  definisi  kinerja  adalah  hasil  dari  suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya
Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat kita definisikan kinerja sebagai hasil kerja  yang  dicapai  oleh  individu  yang  disesuaikan  dengan  peran  atau  tugas  individu tersebut dalam suatu organisasi yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari organisasi dimana individu bekerja.

## Kinerja Anggaran Belanja
Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang telah di tetapkan. Kriteria  keberhasilan  ini  berupa  tujuan-tujuan  atau  target-target  tertentu  yang  hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau strategi, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.
Menurut  Mahmudi  (2016:  154),  Analisis  Kinerja  Keuangan  Belanja  Daerah dilakukan  untuk  menilai  atau  mengevaluasi  apakah  daerah  telah  menggunakan  APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja keuangan belanja dapat dinilai baik apabila realisasi  belanja  lebih  rendah  daripada  anggaran  belanja.  Berdasarkan  informasi  pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja  antara  lain  berupa:1)  analisis  varians  belanja,  merupakan  analisis  terhadap perbedaan  antara  realisasi  belanja  dengan  anggaran  belanja;  2)  analisis  pertumbuhan belanja, dimana analisis ini merupakan kenaikan atau penurunan belanja selama kurun waktu  tertentu;  3)  analisis  keserasian  belanja,  dimana  analisis  ini  bermanfaat  untuk mengetahui  keseimbangan  antar  belanja; 4)  analisis  efisiensi  belanja,  yang  merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja;

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angka-angka dan pengolahan statistik. Satuan analisis dalam penelitian ini yaitu  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  kabupaten  Tana  Toraja  dan  satuan  pengamatannya  adalah laporan realisasi anggaran BPS kabupaten Tana Toraja tahun anggatan 2018 – 2020.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) data primer yang diperoleh secara langsung  dari  objek  penelitian  dengan  cara  melakukan  wawancara  langsung  kepada  pegawai maupun  pimpinan  pada  objek  penelitian;  dan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  dokumen- dokumen maupun literature-literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan pada BPS kabupaten Tana Toraja.
Adapun  teknik  analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  alat  analisis  kinerja belanja (Mahmudi 2016: 155) antara lain 1) analisis varian belanja (selisih belanja); 2) analisis pertumbuhan belanja; 3) analisis keserasian belanja; dan 4) rasio efisiensi belanja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis Varians Belanja
Tabel 1 Analisis Varians Belanja BPS Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018-2020 Tahun Anggaran Realisasi  Varians Persentase(%) Realisasi(%) 1 2 3 4 = 3-2 5 = 4/2 6 = 3/2 2018 4.361.136.000 4.214.191.929  146.944.071 3,37% 96,63% 2019 4.868.374.000 4.813.860.648 54.513.352 1,12% 98,88% 2020 5.488.276.000 5.052.019.205  436.256.795 7,95% 92,05% Total 14.717.786.000 14.080.071.782  637.714.218 4,33% 95,67%
Sumber : BPS Kabupaten Tana Toraja (Data Diolah,2021)
Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa analisis varians belanja BPS Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2018-2020 selalu lebih kecil dari target anggaran yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada  tahun  anggaran  2018  ada  sisa  anggaran  belanja  sebesar  Rp.  146.944.071,-  atau  sebanyak 3,37% yang sudah tidak teralisasi. Pada Tahun 2019 ada sisa anggaran sebesar Rp. 54.513.352,-
atau sebanyak 1,12% yang sudah tidak terealisasi dan pada tahun 2020 ada sisa anggaran sebesar Rp.436.256.795,- atau sebanyak 7,95% yang sudah tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena sistem  penggunaan  anggaran  berbasis  kinerja  yang  digunakan  sesuai  dengan  kebutuhan  atau kinerja dari BPS Kabupaten Tana Toraja.

## Analisis Pertumbuhan Belanja
Berdasarkan  hasil  analisis  data  menunjukkna  bahwa  pertumbuhan  belanja  pada  tahun 2019  terjadi  pertumbuhan  belanja  yang  signifikan.  Total  Pertumbuhan  realisasi  belanja  pada tahun  2019  adalah  sebanyak  Rp.599.668.719,-  atau  sebesar  14,23%  dari  total  realisasi  belanja tahun  2018.  Yang  mempengaruhi  terjadinya  pertumbuhan  pada  anggaran  belanja  tahun  2019 adalah  terjadi  kenaikan  perealisasian  anggaran  belanja  pada  belanja  gaji  pegawai  sebesar Rp.206.592.469,- atau sebanyak 6 % dan belanja barang sebsar Rp. 393.076.250,- atau sebanyak 50,88%.
Pertumbuhan belanja pada tahun 2020 terjadi pertumbuhan belanja yang signifikan. Total Pertumbuhan realisasi belanja pada tahun 2020 adalah sebanyak Rp.238.158.557,- atau sebesar 4,95% dari total realisasi belanja tahun 2019. Yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan pada anggaran belanja tahun 2019 adalah terjadi kenaikan perealisasian anggaran belanja pada belanja barang  sebesar  Rp.583.882.823,-  atau  sebanyak  50,09%  dan  belanja  modal  sebesar Rp.41.229.493,- atau sebanyak 41229493%.
Berdasarkan  analisis  pertumbuhan belanja  yang  telah  dilakukan  tentang kinerja  keuangan anggaran  belanja  pada  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Tana  Toraja,  maka  dapat  disimpulkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan positif, dimana ditunjukkan pada table 2 di bawah ini.
Tabel 2
Rasio Pertumbuhan Belanja BPS Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 – 2020 No Tahun Realisasi Belanja (Rp) Pertumbuhan Belanja (%) Keterangan 1 2018 Rp. 4.214.191.929,- - - 2 2019 Rp. 4.813.860.648,- 14,23% Positif 3 2020 Rp. 5.052.019.205,- 4,95% Positif Rata-Rata Rp. 4.693.357.260,- 6,39% Positif
Sumber : Data Diolah 2021

## Analisis Keserasian Belanja
Analisis  keserasian  belanja  bermanfaat  untuk  mengetahui  keseimbangan  antara  belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi.Berdasarkan hasil analisis data dapat dijelaskan rasio Analisis Keserasian Belanja pada BPS Kabupaten Tana Toraja dimana penggunaan anggaran belanja paling banyak dialokasikan kebelanja operasi. Hal ini dapat terliat dari perbandingan rasio analisis keserasian belanja dimana pada tahun 2018 dan tahun 2019 BPS  mengalokasikan  seluruh  anggaran  belanja  pada  belanja  operasi  sebesar  100% dan belanja modal 0%. Pada tahun 2020 rasio keserasian belanja operasi sebesar 99,18% dan rasio keserasian belanja modal sebesar 0,82%.

## Rasio Efisiensi Belanja
Dari  perhitungan  rasio  efisiensi  Badan  Pusat  Statistik  tahun  2018  diperoleh  nilai  sebesar 96,63%  menunjukkan  belanja  BPS  pada  tahun2018  efisien.  Pada  tahun  2019  diperoleh  nilai sebesar 98,8% juga menunjukkan rasio efisiensi belanja. Sedangkan pada tahun 2020 diperoleh nilai  sebesar  92,05%  yang  menunjukkan  tingkat  efisiensi.  Jika  dibandingkan  tahun-tahun sebelumnya,  rasio  efisiensi  belanja  badan  pusat  statistik  pada  tahun  ini  dapat  dikatakan  lebih rendah  dibandingkan  tahun  2018  dan  2019.  Hal  ini  diakibatkan  dari  adanya  penurunan  pada belanja pegawai. Rasio Efisiensi Belanja Per  Program Badan Pusat Statistik Tahun 2020 dapat dijelaskan  bahwa  BPS  dalam  menjalankan  beberapa  program  kegiatannya  dijalanka  secara efisien, hal ini dapat dilihat dari rasio efisiensi belanja per program yang tidak lebih dari 100%.

## Pembahasan  Penelitian Analisis Varians Belanja
Berdasarkan analisis varians belanja yang berfungsi untuk mengetahui efisiensi penggunaan  anggaran  belanja  yang  digunakan  selama  tahun  anggaran,  dengan  tidak melebihi anggaran  pada  periode tersebut.  Dapat  dilihat  bahwa  pada tahun  2018  selisih penggunaan  anggaran  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Tana  Toraja  adalah  sekitar  Rp 146.944.071,  atau  sekitar  96,63%  dalam  hal  ini  menyisakan  3,37%  yang  belum direalisasikan pada tahun tersebut. Pada tahun 2019 selisih penggunaan anggaran adalah Rp  54.513.352.-  atau  sekitar  98,88%  dalam  hal  ini  menyisahkan  1,12%  yang  belum direalisasikan  pada  tahun  tersebut  dan  pada  tahun  2020  selisih  penggunaan  anggaran adalah  Rp  436.256.795.-  atau  sekitar  92,05%  dalam  hal  ini  menyisahkan  7,95%  yang belum direalisasikan pada tahun tersebut. Hal ini menunjukkan kinerja anggaran belanja dilihat  dari analisis  varians  belanja  dapat  dikatakan  baik,  dikarenakan  realisasi  belanja lebih  kecil  dari  anggaran  belanja  yang  sudah  ditargetkan  sebelumnya.  Selain  itu  dapat dilihat juga dari persentase rata-rata realisasi belanja BPS Tahun 2018-2020 di atas 90% yaitu sebesar 95,67 % yang berarti ketercapaian/target yang sudah ditetapkan oleh Badan Pusat  Statistik  melalui  Renstra  (Rencana  Stretegis)  sudah  tercapai,  karena  mengingat system penggunaan anggaran pada Badan Pusat Statistik berbasis kinerja yang digunakan sesuai dengan kebutuhan atau kinerja dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tana Toraja.  Yang berarti seluruh program kegiatan yang direncanakan sebelumnya terlaksana dengan  baik  dan  dilakukan  secara  efisien  dimana  BPS  telah  melakukan  penghematan penggunaan  realisasi  anggaran  dengan  baik  karena  tidak  melebihi  batas  maksimum anggaran.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  Mahmudi  (2016:155)  yaitu pemerintah  daerah  akan  dinilai  baik  kinerja  belanjanya  apabila  realisasi  belanja  tidak melebihi  dari  jumlah  yang  dianggarkan.  Dimana  diketahui  bahwa  anggaran  belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selama  batas  maksimum  anggaran  belanja  ini  tidak  dilampaui  oleh  pemerintah  daerah dalam hal ini BPS Kabupaten Tana Toraja maka dapat dinilai bahwa kinerja belanja yang sudah direalisaikan oleh BPS Kabupaten Tana Toraja dapat dinilai baik.

## Analisis Pertumbuhan Belanja
Berdasarkan  analisis  pertumbuhan  belanja  yang  telah  dilakukan  terhadap  data belanja  tahun  2018-2020  pada  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Tana  Toraja menunjukkan  pertumbuhan  positif  dimana  terjadi  pertumbuhan  realisasi  belanja  pada tahun  2019  yaitu  sebanyak  Rp.599.668.719.-  atau  sebesar  14,23%  dari  total  anggaran realisasi belanja tahun 2018. Yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan pada anggaran belanja tahun 2019 adalah terjadi kenaikan perealisasian anggaran belanja pada belanja
pegawai  sebesar  Rp.206.592.469.-  atau  sebanyak  6,00%  dan  belanja  barang  sebersa Rp.393.076.250.-  atau  sebanyak  50,88%.  Sedangkan  pada  tahun  2020  terjadi pertumbuhan  kenaikan  belanja  operasi  terhadap  total  belanja,  hal  ini  dapat  dijelaskan pada perhitungan dimana terjadi pertumbuhan realisasi belanja operasi pada tahun 2020 sebanyak Rp.238.158.557.- atau sebesar 4,95% dari total anggaran belanja tahun 2019. Yang mempengaruhi terjadinya pertumbuhan belanja adalah pada belanja barang sebesar Rp.  583.882.823.-  atau  sebanyak  50,09%  dan  belanja  modal  sebesar  Rp.41.229.493.- dimana tahun 2018 sampai tahun 2019 BPS tidak memprioritaskan belanja modal, baru di  tahun  2020  BPS  Kabupaten  Tana  Toraja  menganggarkan  belanja  Modal.  Rata-rata Pertumbuhan  Belanja  BPS  Kabupaten  Tana  Toraja  Tahun  2018-2020  adalah  sebesar 6,39%.  Kenaikan  pertumbuhan  belanja  tahun  2018-2020  BPS  Kabupaten  Tana  Toraja dapat  dinilai  wajar,  hal  ini  dikarenakan  adanya  pertumbuhan  belanja  pada  belanja pegawai dimana terjadi kenaikan perealisasian pada belanja gaji dan tunjangan pegawai, dan  juga  dipengaruhi  adanya  inflasi  yang  tinggi  pada  tahun  tersebut  karena  umumnya belanja  dipengaruhi  oleh  penyesuaian  inflasi,  perubahan  kurs  rupiah  dan  factor  makro lain sehingga cukup berpengaruh pada program kegiatan yang sedang berjalan. Hal ini sejalan  dengan  pendapat  yang  dikemukakan  Mahmudi  (2016:158)  dimana  dinyatakan bahwa  belanja  daerah  sendiri  biasanya  memiliki  kecenderungan  untuk  naik,  kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, dan perubahan cakupan pelayanan.

## Analisis Keserasian Belanja
Analisis  keserasian  belanja  bermanfaat  untuk  mengetahui  keseimbangan  antara belanja.  Hal  ini  terkait  dengan  fungsi  anggaran  sebagai  alat  distribusi,  alokasi  dan stabilisasi.  Berdasarkan  analisis  keserasian  belanja  yang  telah  dilakukan  pada  BPS Kabupaten Tana Toraja terlihat bahwa pada tahun 2018-2020 sebagian besar dana yang dialokasikan  dari  total  belanja  lebih  besar  untuk  belanja  operasi  yaitu  99,73% dibandingkan belanja modal sebesar 0,27% sehingga rasio belanja modal relative lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa total belanja dari APBN lebih besar dialokasikan untuk belanja  yang  manfaatnya  habis  dikonsumsi  dalam  satu  tahun  anggaran.  Sehingga menyebabkan alokasi dana untuk belanja modal menunjukkan nilai yang terlalu rendah bahkan  tidak  mencapai  batas  minimum  proporsi  yang  ditetapkan  yaitu  antara  5-20% anggaran yang dibelanjakan pada periode tersebut. Sehingga anggaran BPS Kabupaten Tana  Toraja  dalam  rencana  maupun  realisasi  belanja  daerahhnya  lebih  besar  porsinya pada belanja operasi sedangkan untuk pelayanan public seperti infrastruktur, Irigasi dan asset  lainnya  yang  termasuk  belanja  modal  masih  rendah.  Hal  ini  disebabkan  karna system perencanaan penyusunan anggaran di BPS dilakukan secara Top Down Planning dimana  penyusunan  anggaran  dilakukan  oleh  BPS  RI  tidak  berdasarkan  kebutuhan, keinginan  dan  permasalahan  yang  terjadi  disetiap  daerah  yang  mengakibatkan  tidak adanya  belanja  modal  yang  dialokasikan  oleh  BPS  Kabupaten  dalam  perencanaan anggaran  setiap  tahunnya,  sehingga  pengalokasian  anggarannya  lebih  banyak dialokasikan  ke  program  prioritas  lebih  diutamakan  dimasukkan  kedalam  anggaran belanja pegawai dan belanja operasi dibandingkan pemenuhan kebutuhan belanja modal. Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  BPS  Kabupaten  Tana  Toraja  dalam  analisis keseraian  belanjanya  menununjukkan  kinerja  yang  kurang  baik  karena  dana  belanja operasi  melebihi  proporsi  belanja  yang  ditetapkan  yaitu  sekitar  60-90%  dari  anggaran yang dibelanjakan. Sehingga menyebabkan alokasi dana untuk belanja modal pada tahun 2018 sampai tahun 2020 menunjukkan nilai yang terlalu rendah bahkan tidak mencapai
batas minimum proporsi yang ditetapkan yaitu antara 5-20% anggaran yang dibelanjakan pada  periode  tersebut.  Mengakibatkan  peningkatan  kinerja  keuangan  pada  BPS Kabupaten Tana  Toraja  dinilai  tidak  baik.  Hal  ini terjadi  karena  penggunaan anggaran pada  perencanaan  program  prioritas  lebih  mengoptimalkan  kedalam  belanja  operasi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi Sartika (2018) yang menyatakan sebagian besar  anggaran  belanjanya  untuk  belanja  operasi  rata-rata  sebesar  96,25%  dan  belanja modal  rata-rata  sebesar  3.74  %,  yang  artinya  belanja  operasi  lebih  mendominasi dibandingkan belanja modalnya.

## Rasio Efektivitas Belanja
Persentase  efisiensi  belanja  menunjukkan  bahwa  BPS  Kabupaten  Tana  Toraja tahun 2018-2020 telah melakukan efisiensi anggaran belanja. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi  belanja  tidak  melebihi  pagu  anggaran  yang  ditargetkan  sebelumnya  dan  rasio efisiensi dari tahun 2018-2020 selalu dibawah 100%. Akan tetapi jika dilihat dari hasil analisis  per  fungsi  program  terdapat  realisasi  anggaran  di  tahun  2018  lebih  dari  100% yaitu  terdapat  pada  program  Laporan  Neraca  Produksi  dimana  rasio  efisiensi  sebesar 125,39%  dan  pada  program  Analisis  dan  pengembangan  statistic  dimana  rasio efisiensinya sebesar 265,11%. Hal ini diakibatkan karena kegiatan pada program tersebut mendesak untuk dilakukan, tidak ditopang dengan kebutuhan anggaran yang ada. Artinya bahwa  BPS  dalam  hal  penyusunan  anggaran  tidak  direncanakan  dengan  baik  karena anggaran  yang  direalisasikan  dari  beberapa  program  kegiatan  tidak  terealisasi  sesuai dengan  yang  direncanakan  yang  berarti  ada  beberapa  program  kegiatan  yang  tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Namun secara umum dapat dinyatakan bahwa BPS Kabupaten Tana Toraja telah melakukan efisiensi anggaran, karena realisasi belanja secara umum tidak melebihi anggaran yang ditargetkan sebelumnya.
Hasil ini mendukung pendapat Mahmudi (2016:164) jika rasio efisiensinya kurang dari  100%  maka  dinilai telah  melakukan efisiensi  anggaran.  Dan jika lebih  dari  100% maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran belanja.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Kinerja Keuangan Belanja pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja dilihat dari Varians Belanja selama tahun 2018-2020 telah melakukan penghematan anggaran dengan baik dan  telah.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tahun  2018-2020  realisasi  selalu  lebih  kecil  dari  anggaran yang ditargetkan sebelumnya yang berarti ketercapaian/target yang sudah ditetapkan oleh Badan Pusat  Statistik  melalui  Renstra  (Rencana  Stretegis)  sudah  tercapai,  karena  mengingat  system penggunaan anggaran pada Badan Pusat Statistik berbasis kinerja yang digunakan sesuai dengan kebutuhan atau kinerja dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tana Toraja.
2. Kinerja  Anggaran  Belanja  pada  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Tana Toraja  jika  dilihat  dari  Analisis  Pertumbuhan  Belanja  selama  tahun  2018-2020  secara umum  menunjukkan  pertumbuhan  positif.  Artinya  BPS  Kabupaten  Tana  Toraja mengalami  pertumbuhan  belanja  dengan  rata-rata  kenaikan  sebesar  6,39%.  Hal  ini dinyatakan wajar karena adanya pertumbuhan realisasi belanja pada belanja pegawai dan belanja  barang,  dimana  pertumbuhan  belanja  dipengaruhi  oleh  kenaikan  inflasi  pada tahun  tersebut,  kenaikan  pangkat  dari  pegawai  BPS  dan  adanya  penambahan  mutase pegawai yang menyebabkan kenaikan belanja pada program prioritas.
3. Kinerja  Anggaran  Belanja  pada  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Kabupaten  Tana Toraja  jika  dilihat  dari  Analisis  Keserasian  Belanja  dapat  dinyatakan  tidak  seimbang
dalam  penggunaan  proporsi  anggarannya.  Hal  ini  dapat  terlihat  bahwa  sebagian  besar dana  belanja  dialokasikan  untuk  belanja  operasi  dibandingkan  belanja  modal.  Hal  ini dikarenakan  karna  system  perencanaan  penyusunan  anggaran  di  BPS  dilakukan  secara Top  Down  Planning dimana  penyusunan  anggaran  dilakukan  oleh  BPS  RI  tidak berdasarkan  kebutuhan,  keinginan  dan  permasalahan  yang  terjadi  disetiap  daerah  yang mengakibatkan  tidak  adanya  belanja  modal  yang  dialokasikan  oleh  BPS  Kabupaten dalam perencanaan anggaran setiap tahunnya, sehingga pengalokasian anggarannya lebih banyak  dialokasikan  ke  belanja  pegawai  dan  belanja  barang  dibandingkan  pemenuhan kebutuhan belanja modal.
4. Kinerja  Anggaran  Belanja  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  jika  dilihat  dari  Rasio Efisiensi tergolong efisien karena realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang sudah ditargetkan  sebelumnya.  Tapi  pada  Tahun  2018  ada  dua  program  kegiatan  yang  tidak dilakukan secara efisien. Namun secara keseluruhan BPS Kabupaten Tana Toraja telah melakukan efisiensi belanja.

## DAFTAR PUSTAKA
Edison, Emron. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung : Alfabeta Halim,Abdul. (2016).  Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah.  Jakarta  :
Salemba Empat.
dan  Kusufi.  (2016).  Teori  Konsep  dan  Aplikasi  Akuntansi  Sektor  Publik  dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Jakarta : Salemba Empat
Mahmudi  (2016).   Analisis   Laporan   Keuangan   Pemerintah   Daerah   Edisi   ke-3. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
Mahsun, Mohamad. (2012). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : BPFE Mangkunegara,  Anwar Prabu.  (2016).  Manajemen Sumber  Daya  Manusia  Perusahaan.

## Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
Manguma,  V.,  Randa,  F.,  &  Palalangan,  C.  A.  (2019).  Mengungkap  Praktik  Akuntabilitas  Dalam Organisasi Gereja Toraja Jemaat Tallunglipu. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 4 (2), 165-173. Palalangan,  C.  A.  (2019).  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Dinas  Pekerjaan Umum  Dan  Penataan  Ruang  Kab. Mamasa). Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  dan Bisnis , 4 (2), 121-138.
Palalangan, C. A., Paranoan, N., & Pasanda, E. (2019). Tata Kelola Keuangan pada Objek Wisata Ke’te Kesu di Kabupaten Toraja Utara. Jurnal Buana Akuntansi , 4 (2), 59-72.
Paranoan,  N.  (2015).  Riset  Non  Positivistik  Akuntansi  Dalam  Tiga  Paradigma:  Interpretif,  Kritis  dan Posmodernisme. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis , 10 (1), 8-18.
Rahayu,Sri  dan  Rachman,Andry  Arifian.  (2013).  Penyusunan  Anggaran  Perusahaan.

## Yogyakarta : Graha Ilmu
Randa,  F.  (2011).  Akuntabilitas  Keuangan  Dalam  Organisasi  Keagamaan  (Studi  Etnografi  pada  Sebuah Gereja Katolik di Tanah Toraja). Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi , 9 (2), 59-83. Rasdianto,Erlina (2013). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Medan : Brama Ardian Ratmono,Dwi. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual.UPP STIM YKPN. Sambara, K., & Beloan, B. (2019). LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI GEREJA: ANLISIS PENERAPAN  PSAK  No.  45  (Studi  Kasus  Pada  Gereje  Toraja  Eben  Haeizer  Di Palopo). Jurnal Mirai Management , 4 (2), 354-365.
Sasongko dan Parulian. (2015). Anggaran. Jakarta : Salemba Empat