Abdul  Roni,  Kajian  Sosiologis Gugatan  Kelompok  (Class  Action)  dalam Perlindungan  Hukum  Konsumen, Halaman 433-439

## KAJIAN SOSIOLOGIS GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION) DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN

## Abdul Roni
Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail: abdulroni@unpal.ac.id

## Abstract
The  perspective  of Sociology  of  Law,  the  effectiveness  of  class action  is  an  aspiration of  the community which has been often ignored by producers. The main problem in law enforcement lies in the factors that may influence it. The legal factor itself, which is limited to the law only. Law enforcement factors are the parties that form and apply the law. Factors of facilities or facilities  that  support  law  enforcement.  Community  factors,  namely  as  a  result  of  work, creativity  and  taste  based  on  human  initiative  in  social  life.  Cultural  factors,  namely  as  a result of work, creativity and taste based on human initiative in social life. These factors affect law  enforcement  which  is  very  influential  for  people  who  want  to  file  class  actions. Recognition  theory  and  law  enforcement  factors  in  its  application  are  very  effective. Sociologically  it  must  be  implemented  so  that  if  there  is  a  violation  by  the  producer,  the consumer can take a class action.
Key words: Class Action

## Abstrak
Pada  sudut  pandang  Sosiologi  Hukum  terhadap  efektivitas  gugatan  kelompok  ( class  action ) merupakan aspirasi masyarakat yang selama ini sering dikesampingkan oleh pihak produsen. Permasalahan  utama  dalam  penegakan  hukum  terletak  pada  faktor-faktor  yang  mungkin mempengaruhinya. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada Undang-Undang saja. Faktor penegak hukum merupakan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum.  Faktor  masyarakat,  yakni  sebagai hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa  manusia  di  dalam  pergaulan  hidup. Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai  hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa manusia  di  dalam  pergaulan  hidup.  Faktor-faktor  tersebut  mempengaruhi  penegakan  hukum yang  sangat  berpengaruh  bagi  masyarakat  yang  ingin  mengajukan  gugatan  kelompok  ( class action ). Teori Pengakuan dan faktor-faktor penegakan hukum dalam penerapannya  sangatlah efektif.  Secara  sosiologis  harus  diimplementasikan  sehingga  jika  terjadi  pelanggaran  oleh produsen maka konsumen dapat menempuh gugatan class action. Kata kunci: Gugatan Kelompok

## PENDAHULUAN
Manusia sebagai pribadi
maupun sebagai warga nagara masyarakat  tidak  selalu  menyadari, bahwa  di  dalam  hidupnya  sehari-hari sebetulnya  dia  berperikelakuan  atau bersikap  tindak  menurut  pola  tertentu. Sebabnya  antara  lain  adalah  karena sejak lahir manusia sudah berada dalam
pola tertentu dan mematuhinya dengan jalan  mencontoh  orang  lain  atau berdasarkan  petunjuk-petunjuk  yang diberikan kepadanya. Semua itu menyebabkan bahwa pada dirinya tidak ada daya upaya untuk mengetahui pola tersebut,  kecuali  dalam  hal  dimana perkembangan hidup tidak memungkinkan untuk  berpegang teguh
Abdul  Roni,  Kajian  Sosiologis Gugatan  Kelompok  (Class  Action)  dalam Perlindungan  Hukum  Konsumen, Halaman 433-439
pada  pola  yang  telah  ada  tadi.  Jika seseorang  mulai  merasa  tidak  senang lagi  untuk  hidup  dalam  suasana  pola yang lama, maka diapun menginginkan suatu  suasana  yang  baru  dan  mulailah dirancangnya pola hidup yang baru.
Di dalam suatu suatu pola hidup tertentu, manusia mengharapkan bahwa kebutuhan-kebutuhan  dasarnya  akan dapat  terpenuhi.  Kebutuhan-kebutuhan dasar  tersebut  mencakup  kebutuhan- kebutuhan akan menurut A.H. Maslow adalah:
1. Food shelter clothing 2. Safety of self and property
3. Self esteem
4. Self actualization
5. Love
Apabila  kebutuhan-kebutuhan dasar  tersebut  tidak  terpenuhi,  maka manusia merasa khawatir yang mungkin  sifatnya  ekstern  atau  yang sifatnya  intern.  Rasa  khawatir  yang sangat memuncak, akan mengakibatkan bahwa manusia merasa tidak  puas  pada  pola  yang  telah  ada yang  ternyata  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan- kebutuhan dasarnya, sehingga  dia  menghendaki  suasana yang  baru. 1 Setiap  orang,  pada  suatu
1 Sekilas Pengertian Ilmu Pengetahuan Kaidah
waktu,  dalam  posisi  tunggal/sendiri maupun kelompok bersama orang lain, dalam  keadaan  apapun  pasti  menjadi konsumen  untuk  suatu  produk  barang atau  jasa  tertentu.  Keadaan  yang universal  ini  pada  beberapa  sisi menunjukan adanya beberapa kelemahan  pada  konsumen  sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan  yang  "aman”.  Oleh  karena itu  secara  mendasar  konsumen  juga membutuhkan  perlindungan  hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan
konsumen pada
umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen  yang  relative  lebih  kuat dalam  banyak  hal,  maka  pembahasan perlindungan  akan  selalu  terasa  aktual dan  selalu  penting  untuk  dikaji  ulang. Perlindungan  terhadap  konsumen  di pandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin  lajunya  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  yang  merupakan  motor penggerak  bagi  produktivitas  dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang  dihasilkannya  dalam  rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar  dan  mencapai  kedua  hal
http://sekilaspengertian.blogspot.com/2015/08/ sekilas-pengertian-ilmu-pengetahuan_16.html
Abdul  Roni,  Kajian  Sosiologis Gugatan  Kelompok  (Class  Action)  dalam Perlindungan  Hukum  Konsumen, Halaman 433-439
tersebut, akhirnya baik langsung ataupun tidak langsung, maka konsumenlah  yang  pada  umumnya akan  merasakan  dampaknya.  Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan
konsumen  merupakan  suatu  hal  yang penting dan mendesak, untuk kompleksnya permasalahan yang menyangkut  perlindungan  konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas.
Pada  masa  kini  fungsi  dan peran  Negara  terhadap  masyarakatnya bukanhanya sekedar menjaga ketertiban  dan  keamanan,  tetapi  lebih luas dari itu yaitu memberikan kesejahteraan  kepada  masyarakat  yang dikenal  dengan  Negara  kesejahteraan. Dalam  melaksanakan  konsep  Negara kesejahteraan  ini,  perlindungan  bagi warga Negara sebagai individu maupun sebagai kelompok merupakan sisi yang penting, karena tanpa ada perlindungan yang  menimbulkan  rasa  aman  bagi rakyat,  tidak  mungkin  tercapai  suatu kesejahteraan bagi masyarakat.
Perlindungan  bagi  masyarakat  ini berdimensi  banyak,  salah  satunya adalah  perlindungan  hukum.  Apabila dikaitkan  dengan  keseluruhan  individu
dalam  masyarakat  yang  secara  sendiri sebagai konsumen, perlindungan konsumen  merupakan  bagian  dari pembangunan secara keseluruhan. Dengan  demikian  merupakan  suatu kewajiban yang tidak dapat dihindarkan  bagi  negara  untuk  selalu berupaya  memberikan  perlindungan kepada konsumen.
Dilihat dari hubungan konsumen  secara  individual  dengan produsen (atau turunannya) merupakan hubungan  perdata.  Oleh  karenanya perlindungan  konsumen  lebih  sering dilihat  dari  segi  hukum  perdata  seperti masalah ganti rugi. Pemikiran demikian  tidaklah  benar,  sebagaimana telah  disebutkan  di  atas,  dalam perlindungan  konsumen  merupakan juga  kewajiban  pemerintah,  maka peranan  dalam  menerapkan  sanksi pidana dan sanksi administratif, sangatlah penting.
Dalam hubungan dengan perlindungan  konsumen  yang  sering terjadi  adalah  tuntutan  hak  yang dikemukakan  oleh  konsumen  karena merasa  dirugikan  oleh  suatu  produk atau  jasa.  Dalam  kaitan  ini,setidak- tidaknya  ada  tiga  masalah  yang  sering menjadi  bahan  diskusi  yaitu:  pertama, terdapat  masalah  prinsip  ganti  rugi
Abdul  Roni,  Kajian  Sosiologis Gugatan  Kelompok  (Class  Action)  dalam Perlindungan  Hukum  Konsumen, Halaman 433-439
yang  di  dalamnya  mencakup  sistem pembuktian.  Sedangkan  yang  kedua, masalah  lembaga  tempat  penyelesaian sengketa,  termasuk  dalamnya  peranan lembaga-lembaga  di  luar  pengadilan dan  ketiga,  yang  akhir-akhir  ini  sering dibicarakan adalah mengajukan tuntutan  hak  (gugatan)  apakah  harus selalu individu atau boleh berkelompok ( class/representative action ).
Pengajuan  gugatan class  action merupakan suatu cara untuk memudahkan  pencari  keadilan  untuk mendapatkan  pemulihan  hak  hukum yang dilanggar melalui jalur
keperdataan.  Bahwa  sangatlah  tidak praktis apabila kasus yang
menimbulkan kerugian terhadap banyak  orang,  memiliki  fakta-fakta atau  dasar  hukum,  serta  tergugat  yang sama,  diajukan  secara  sendiri-sendiri, sehingga menimbulkan ketidak efisiensi bagi para pihak yang mengalami  kerugian,  maupun  pihak tergugat bahkan kepada pihak pengadilan sendiri. 2 Secara
sosiologis cara mengajukan tuntutan hak secara kelompok  ini  memang  sudah  banyak
2 Wiwik  Sri  Widiarty  “Gugatan  Class  Action dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen,” Jurnal  Hukum  tô-râ,  Vol.  1  No.  2,  Agustus (2015): 92.
disuarakan  untuk  dapat  diterapkan  di Indonesia,  akan  tetapi  masih  terdapat kendala, khususnya pada mekanisme di pengadilan.  Oleh  karena  itu  penulis ingin  mencoba  memberikan  suatu ganbaran  tentang  pasal  46  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  dimana  pada ayat  1  huruf  b  dari  pasal  tersebut dikatakan  “Gugatan  atas  pelanggaran pelaku  usaha  dapat  dilakukan  oleh sekelompok konsumen yang mempunyai  kepentingan  yang  sama”.
Permasalahannya
adalah Bagaimanakah penerapan hukum gugatan kelompok ( class action ).

## PEMBAHASAN
Class action ini yang bermakna sebagai  suatu  gugatan  berisi  tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok ( class representative ). Perwakilan  kelompok  itu  bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk  dan  atas  nama  kelompok  yang mereka wakili, tanpa memerlukan surat kuasa  dari  anggota  kelompok.  Pada pengajuan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan  secara  individual  satu
Abdul  Roni,  Kajian  Sosiologis Gugatan  Kelompok  (Class  Action)  dalam Perlindungan  Hukum  Konsumen, Halaman 433-439
persatu  identitas  anggota  kelompok yang  diwakili.  Asal  kelompok  yang diwakili  dapat  didefinisikan  anggota kelompok  secara  spesifik.  Selain  itu, antara  seluruh  anggota  kelompok, dengan wakil kelompok terdapat kesamaan  fakta  atau  dasar  hukum  dan kesamaan  tuntutan  hukum  atau  asas commonality , yang melahirkan: kesamaan kepentingan ( common interest ), kesamaan penderitaan
( common grievance ) dan sesuatu/perihal yang dituntut memenuhi  syarat  untuk  kemanfaatan bagi seluruh anggota. 3
Dalam  hal  berlakunya  kaedah hukum,  kelakuan  sosiologi  atau  hal berlakunya  secara  sosiologis  yang intinya adalah efektifitas kaedah hukum  di  dalam  kehidupan  bersama, dikenal adanya dua teori, yaitu :
1. Teori Kekuasaan (Machttheorioe, The Power Theory ) : Bahwa kaedah hukum
mempunyai kekuasaan sosiologis,  apabila  dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima  ataupun  tidak  oleh warga-warga masyarakat.
3 Muh.  Syahrul  R.  Lamsu,  “  Hak  Gugatan Perwakilan  Kelompok  (Class  Action)  dalam Penyelesaian  Sengketa  Konsumen,” Lex
Privatum 2 no. 3 (2014): 127.
2. Teori Pengakuan
(Anerkennungstheorie, The
Recognition  Theory ):  Bahwa kelakuan kaedah hukum didasarkan  pada  penerimaan atau  pengakuan  oleh  mereka kepada siap kaedah hukum  tadi tertuju.
Pada bagian lain, penulis mengutip pendapat Soerjono Soekanto, 4 bahwa  masalah  pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin  mempengaruhinya.  Faktor- faktor  tersebut  mempunyai  arti  yang netral,  sehingga  dampak  positif  atau negatifnya  terletak  pada  isi  faktor- faktor  tersebut.  Faktor-faktor  tersebut adalah sebagai berikut : 5
a.  Faktor  hukumnya  sendiri,  yang dibatasi pada Undang-Undang saja. b. Faktor penegak hukum, yakni pihak- pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c.  Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum.
d.  Faktor  masyarakat,  yakni  sebagai hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan  pada  karsa  manusia  di dalam pergaulan hidup.
e.  Faktor  kebudayaan,  yakni  sebagai hasil  karya,  cipta  dan  rasa  yang didasarkan  pada  karsa  manusia  di dalam pergaulan hidup.
4 Soerjono  Soekanto, Faktor-faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 1993).
5 Soerjono Soekanto
Abdul  Roni,  Kajian  Sosiologis Gugatan  Kelompok  (Class  Action)  dalam Perlindungan  Hukum  Konsumen, Halaman 433-439
Kelima  faktor  tersebut  di  atas saling berkaitan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas  penegakan  hukum.  Gugatan kelompok  ( class  action )  yang  terdapat dalam Pasal 46 ayat 1 huruf b Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  merupakan bentuk  dari  pada  aspirasi  masyarakat yang ingin meningkatkan kesejahteraanya  serta  sekaligus  ingin meningkatkan juga harkat dan martabat konsumen,  kesadaran,  pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi  dirinya  serta  menumbuh kembangkan  sikap  pelaku  usaha  yang bertanggung jawab.
Berdasarkan  Teori  Pengakuan, maka unsur-unsur yang terdapat  dalam pasal tersebut sudah memenuhi keinginan masyarakat selama ini, tetapi apakah  ketentuan  tersebut  efektif  atau tidak, maka tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor penegakan hukum diantaranya:  faktor  penegak  hukum, faktor  sarana,  faktor  masyarakat  dan faktor  kebudayaan.  Artinya  secara teoritis apabila kedua hal tersebut yaitu: Teori  Pengakuan  dan  Faktor-faktor
penegakan hukumnya diterapkan maka sangatlah efektif peraturan bagi masyarakat. Secara sosiologis memang harus  diimplementasikan  sehingga  jika terjadi  pelanggaran  oleh  produsen maka konsumen dapat menempuh jalur class action.

## KESIMPULAN
Dari uraian yang telah dikemukakan  di  atas  bahwa  kajian Sosiologi  Hukum  terhadap  efektivitas gugatan  kelompok  ( class  action )  dapat disimpulkan  bahwa  adanya  gugatan kelompok ( class action ) adalah berdasarkan  aspirasi  masyarakat  yang selama ini sering dikesampingkan  oleh pihak  produsen.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  penegakan  hukum  juga sangat  mendukung  bagi  masyarakat yang ingin mengajukan gugatan kelompok  ( class  action )  jika  hak- haknya dilanggar oleh produsen.
Abdul  Roni,  Kajian  Sosiologis Gugatan  Kelompok  (Class  Action)  dalam Perlindungan  Hukum  Konsumen, Halaman 433-439

## DAFTAR PUSTAKA
Sekilas  Pengertian  Ilmu  Pengetahuan
Kaidah http://sekilaspengertian.blogspot. com/2015/08/sekilas-pengertian- ilmu-pengetahuan_16.html
Wiwik  Sri  Widiarty  “Gugatan  Class Action dalam Hukum Perlindungan Konsumen,”
Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 1 No. 2,
Agustus (2015): 92. Muh. Syahrul R. Lamsu, “Hak Gugatan
Perwakilan  Kelompok  ( Class Action ) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen,” Lex
Privatum 2 no. 3 (2014): 127. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ,  Jakarta:  Raja  Grafindo,
1993.
Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang perlindungan konsumen