## ADMINISTRAUS  -  JURNAL  ILMU  ADMINISTRASI  DAN  MANAJEMEN
Vol.  7  No.  2 – Mei  2023 E-ISSN  2580-9695
Kerjasama  Indonesia-International  Association  for  Public Participation  (Iap2)  Dalam  Mengatasi  Human  Trafficking  di Indonesia Tahun 2020-2022
Ivander Laurent Erlangga 1 , Putri Hergianasari 2* , Suryo Sakti Hadiwijoyo 3 1,2*,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
Corresponding Author: Putri Hergianasari putri.herginasari@uksw.edu

## ABSTRACT
This article aims to examine the collaboration between Indonesia and the International Association for Public Participation  (IAP2)  in  addressing  human  trafficking in  Indonesia in  2020-2022.  Human  trafficking is  an extraordinary crime that threatens human values. Indonesia is one of the countries in the world that is often a target country for perpetrators of human trafficking. This research uses descriptive qualitative method with data  collection  using  literature.  This  research  shows  that  the  collaboration  between  Indonesia  and  IAP2 involves  various  parties,  starting  from  the  government,  non-governmental  organizations,  and  the  general public.  This program  aims  to increase public  awareness  about  the  dangers  of  human  trafficking,  as well  as help victims to get protection and recovery. This cooperation program also covers various activities, such as training  to  increase  the  capacity  of  law  enforcement  officials  and  social  workers,  social  campaigns  to  raise public awareness, and counseling and assistance services for victims. The results of this study show that there has been a decrease in cases of human trafficking in Indonesia during 2020-2022. This shows how important cooperation  between  the  government  and  society  is  in  overcoming  the  problem  of  human  trafficking.  In conclusion, the collaboration between Indonesia and IAP2 in overcoming human trafficking in Indonesia in 2020-2022 has succeeded in increasing public awareness, increasing the capacity of law enforcement officers and social workers, and helping victims get protection and recovery. This cooperation needs to be continued and improved in order to achieve common goals in fighting human trafficking crimes.
Keywords: International Association for Public Participation, Human Trafficking, Cooperation, Indonesia, SDGs

## ABSTRAK
Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  kerjasama  antara  Indonesia  dan International  Association  for Public  Participation (IAP2)  dalam  mengatasi human  trafficking di  Indonesia  pada  tahun  2020-2022. Human  trafficking merupakan  kejahatan  luar  biasa  yang  mengancam  nilai-nilai  kemanusiaan. Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  di  dunia  yang  sering  menjadi  negara  sasaran  bagi  para pelaku  perdagangan  manusia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif  dengan pengumpulan  data  menggunakan  literatur.  Penelitian  ini  menghasilkan  bahwa  kerjasama  antara Indonesia  dan  IAP2  melibatkan  berbagai  pihak,  mulai  dari  pemerintah,  lembaga  swadaya masyarakat,  dan  masyarakat  umum.  Program  ini  bertujuan  untuk  mengingkatkan  kesadaran masyarakat  mengenai  bahaya  perdagangan  manusia,  serta  membantu  para  korban  untuk mendapatkan  perlindungan  dan  pemulihan.  Program  kerjasama  ini  juga  mencangkup  berbagai kegiatan, seperti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para petugas penegak hukum dan para
pekerja  sosial,  kampanye  sosial  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat,  dan  layanan konseling  dan  bantuan  bagi  para  korban.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  terjadi  penurunan kasus human  trafficking di  Indonesia  selama  tahun  2020-2022.  Hal  ini  menunjukkan  betapa pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi masalah perdagangan manusia.  Dalam  kesimpulannya,  Kerjasama  antara  Indonesia  dan  IAP2  dalam  mengatasi human trafficking di  Indonesia  pada  tahun  2020-2022  berhasil  meningkatkan  kesadaran  masyarakat, meningkatkan  kapasitas  para  petugas  penegak  hukum  dan  pekerja  sosial,  serta  membantu  para korban  mendapatkan  perlindungan  dan  pemulihan.  Kerjasama  ini  perlu  terus  dijalin  dan ditingkatkan guna mencapai tujuan bersama dalam melawan kejahatan perdagangan manusia.
Kata Kunci: International  Association  for  Public  Participation ,  Perdagangan  Manusia,  Kerjasama, Indonesia, SDGs

## A. PENDAHULUAN
Transnational crime , atau kejahatan transnasional merupakan tindak pidana atau  kejahatan  yang  melintasi  batas  negara  (Gukguk  &  Jaya,  2019).  Konsep  ini diperkenalkan  pertama  kali  secara  internasional  pada  era  tahun  1990-an  dalam pertemuan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  yang  membahas  pencegahan kejahatan.  Pada  tahun  1995,  PBB  mengidentifikasi  18  jenis  kejahatan transnasional yaitu:  “Pencucian  uang,  terorisme,  pencurian  benda  seni  dan budaya, pencurian kekayaan intelektual, perdagangan senjata gelap, pembajakan pesawat,  pembajakan  laut,  penipuan  asuransi,  kejahatan  komputer,  kejahatan lingkungan,  perdagangan  orang,  perdagangan  bagian  tubuh  manusia, perdagangan  narkoba,  penipuan  kepailitan,  infiltrasi  bisnis,  korupsi,  dan penyuapan pejabat publik atau pihak tertentu (Ak & Fidelia, 2019).
Selanjutnya,  perdagangan  manusia  yang  menjadi  salah  satu  bentuk kejahataan transnasional atau biasa disebut human trafficking , adalah bentuk dari perbudakan  masa  modern.  Dimana  pria,  wanita,  dan  juga  anak  dibawah  umur diperjualbelikan dan dieksploitasi entah itu sebagai tenaga kerja paksa, ataupun sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dipaksa untuk bekerja dengan upah yang  sangat  minim  (Silvia,  2020).  Fenomena  ini  telah  melanggar  HAM  yang dimiliki  oleh  setiap  manusia,  sehingga,  pelaku  dari  aksi human  trafficking ini dapat dijatuhi hukuman dan sanksi yang berat terlebih lagi apabila perdagangan manusia  yang  dilakukan  sudah  bersifat transnational  crime. Faktor-faktor  yang mempengaruhi  terjadinya  fenomena  ini  pada  dasarnya  adalah  permasalahan ekonomi  yang  sering  dialami  oleh  masyarakat  kelas  bawah,  dimana  mereka cenderung  melakukan  segala  cara  untuk  dapat  bertahan  hidup  (Rahmanto  & Ferrario,  2021).  Di  Indonesia,  kasus  yang  paling  mudah  ditemui  adalah  kasus anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai pengemis atau pengamen untuk mencari  uang,  PSK,  atau  juga  seperti  adanya  sistem  “kawin  kontrak”  yang menjadi  modus  baru  perdagangan  manusia  (Humairoh,  2019).  Modus-modus lainnya  seperti  menjanjikan  gaji  besar  jika  bekerja  di  luar  negeri  dan  harapan kualitas hidup yang lebih baik, yang pada akhirnya mereka justru dijerat hutang yang  sangat  besar  sehingga membuat  para korban  harus  bekerja terus-menerus dan diperlakukan dengan tidak manusiawi.
Kasus perdagangan manusia, Indonesia memiliki sejarah perbudakan sejak masa sebelum kemerdekaanya dimana perbudakan ini terjadi dimasa penjajahan Belanda  dan  Jepang  dengan  pola  yang  sama  yaitu  bangsa  Indonesia  dipaksa bekerja  dengan  upah  yang  sangat  kecil  ataupun  tanpa  upah  sama  sekali  serta adanya sistem dimana rakyat kecil dijadikan budak dan diperjualbelikan (Kamal, 2019). Hingga pada tahun 2023, praktik tersebut masih terjadi hanya saja dalam bentuk  yang  lebih  modern.  Praktik  perdagangan  manusia  di  Indonesia  pada masa kini lebih dikenal dengan istilah human trafficking atau istilah lainnya yang dikeluarkan  pemerintah  yaitu  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO) (Wulandari  &  Wicaksono, 2014),  yaitu  merupakan  sebuah  tindakan  perekrutan, pengangkutan,  pengiriman,  penampungan,  atau  penerimaan  orang  yang dilakukan  dengan  ancaman  kekerasan,  kekerasan,  penculikan,  penipuan, pemalsuan,  dan  penyalahgunaan  kekuasaan.  Kasus human  trafficking di Indonesia  terdiri  dari  kasus  nasional  dan  transnasional.  Modus  yang  paling sering  terjadi  adalah  korban  dijanjikan  bekerja  dengan  gaji  yang  besar  namun akan diikat dengan kontrak yang memberatkan atau dengan hutang yang sangat besar,  dan  diharuskan  untuk  bekerja  semaksimal  mungkin  dengan  upah  yang kecil. Jenis pekerjaan yang dilakukan pun bermacam-macam, mulai dari Asisten Rumah Tangga (ART), Pekerja Seks Komersial (PSK), atau sebagai buruh dengan penerapan sistem perbudakan.
Beberapa  contoh  kasusnya  yang  terjadi  adalah  kasus  perdagangan  anak dan dieksploitasi secara seksual pada tahun 2020 di Jambi (Yenti & Nurhasanah, 2020).  Kasus  pengantin  pesanan atau  kawin  kontrak di  Cianjur  yang dilakukan antara  WNA  dari  Arab  dengan  warga  Cianjur  dan  berujung  kepada pembunuhan yang dilakukan oleh WNA Arab tersebut kepada istri sirinya pada tahun  2021  (Selamet,  2021),    dan  juga  penjualan  wanita  sebesar  80  juta  untuk dipekerjakan  sebagai  PSK  di  Sukabumi  pada  2022  (Mujahidin,  2022).  Hal tersebut merupakan beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia sepanjang 2020-2022 dan masih banyak lagi praktik human trafficking yang terjadi. Namun, dengan  banyaknya  kasus  yang  terjadi  tersebut  pemerintahan  Indonesia  masih belum  memenuhi  secara  sepenuhnya  standar  minimum  untuk  penanganan human trafficking.
Upaya  untuk  mengurangi  tingkat  kasus  TPPO  telah  dilakukan  dengan disahkannya  Undang-Undang  Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  (UU PPMI)  pada  tahun  2017  serta  terdapat  juga  Undang-Undang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (UU  TPPO)  tahun  2007  (Eddyono,  2021). Walapun  pemerintah  Indonesia  telah  membentuk  UU  tersebut,  menurut  data yang  disajikan  Kedutaan  Besar dan  Konsultat  AS  di  Indonesia dari  tahun 2020- 2022, Indonesia masih menempati tingkat 2 dalam penanganan human trafficking berdasarkan kualitas standar penanganan Amerikat Serikat. Dalam laporan yang diterbitkan  Kedutaan  Besar  dan  Konsultat  AS  di  Indonesia,  mereka  menilai bahwa  walaupun  Indonesia  telah  melakukan  upaya  yang  signifikan  untuk
menangani  kasus human  trafficking ,  namun  Indonesia  masih  kurang  memenuhi standar  minimumnya  (Kedutaan  Besar  dan  Konsulat  AS  di  Indonesia,  2022). Seperti ketiadaan prosedur identifikasi yang kuat, kurangnya koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan human trafficking antara pemerintah provinsi dan  daerah,  adanya  pegurangan  anggaran  dan  alokasi  anggaran  untuk  kantor penanganan human  trafficking ,  serta  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  tahun  2007  yang  dinilai  masih  tidak  sesuai  dengan  sistem internasional  karena  masih  memuat  syarat  penggunaan  kekuatan,  penipuan, atau  paksaan  yang  dinilai  masih  membenarkan  pratik human  trafficking dan menghambat keefektifan penanganan kasusnya di Indonesia.
Selanjutnya, Sustainable  Development  Goals (SDGs)  adalah  sebuah kesepakatan  pembangunan  global  yang  dibentuk  oleh  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB)  dan  berisi  17  tujuan  dan  169  target  untuk  aksi  global  yang  telah berlaku dan disahkan sejak 2016 serta ditargetkan untuk selesai pada tahun 2030 guna  mengakhiri  kemiskinan,  mengurangi  kesenjangan,  dan  melindungi lingkungan  (SDGs,  2018).    SDGs  adalah  penyempurnaan  dari  program sebelumnya,  yaitu Millenial  Development  Goals (MDGs).  SDGs  ini  dinilai  lebih komprehensif  karena  bersifat  universal,  yang  berarti,  setiap  negara  diseluruh dunia  wajib  untuk  berperan  aktif  dalam  menerapkan  target  yang  telah ditetapkan dalam forum internasional penyusunan SDGs  (Hadiwijoyo & Anisa, 2019).  SDGs  ini  dirancang  dengan  memegang  prinsip no  one  left  behind dan partisipatif  yang  artinya  memberikan  ruang  bagi  keterlibatan  lintas  aktor  dan lintas  sektor  untuk  mencapai  target  SDGs  yang  berarti,  SDGs  ini  harus  dapat menjawab  sejauh  mana  keterlibatan  pihak-pihak  yang  tertinggal  dalam pembangunan,  dan  sejauh  mana  kebijakan  serta  program  yang  dibuat  dapat menjawab persoalan-persoalan dari kelompok yang tertinggal
(sdgs.bappenas.go.id,  2018).  Serta  sumber  pendanaan  yang  lebih  luas  dari sebelumnya  dimana  pendanaan  akan  berasal  dari  negara-negara  maju  serta swasta.  Serta  sarana-sarana yang  disediakan  untuk mencapai  tujuan  yang  telah disepakati. Maka dari itu, SDGs ini dinilai sebagai penyempurnaan dari MDGs. Dari  17  tujuan  yang  dirumuskan  dalam  SDGs,  terdapat  beberapa  tujuan yang  bersinggungan  langsung  dengan  akar  permasalahan human  trafficking seperti  tujuan  ke  1  “Mengakhiri  kemiskinan  dalam  segala  bentuk  apapun”, tujuan  ke  5  “Mencapai  kesetaraan  gender  dan  mem berdayakan  semua perempuan dan anak perempuan”, dan tujuan ke 8 “Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan  yang  layak  bagi  semua”.  Tujuan -tujuan  ini  sangat  berkaitan  dengan akar  masalah  dari human  trafficking sendiri  yang  pada  umum  dan  dasarnya adalah permasalahan ekonomi (Iskandar, 2020). Namun, untuk mencapai tujuan ini  diperlukan  kerjasama  dan  upaya  bersama  dari  berbagai  pihak,  termasuk pemerintah,  organisasi  internasional,  masyarakat  sipil,  dan  sektor  swasta sehingga  tujuan ke  17  dalam  SDGs  yaitu  “kemitraan  untuk  mencapai  tujuan” penting dalam membantu mengatasi human trafficking di Indoenesia.
Sehingga,  apabila  setiap  tujuan  SDGs  dapat  berhasil  diimplementasikan, atau  bahkan  walaupun  hanya  ke  4  tujuan  diatas  yang  berhasil  saja,  maka diharapkan tingkat kejahatan human trafficking akan berkurang. Menindaklanjuti hal  tersebut  dan  sebagai  bentuk  komitmen  mendukung  pencapaian  SDGs, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan melalui penerbitan Peraturan Presiden  Nomor  59  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan,  dan  pada  tahun  2022  diperbaharui  melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022.
Guna  memaksimalkan  SDGs  di  Indonesia,  maka  pemerintah  Indonesia menjalin  hubungan  kerjasama  dengan  negara-negara  lainnya  dan  organisasi- organisasi  nasional  maupun  internasional.  Salah  satu  bentuk  kerjasama  yang dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  adalah multi-stakeholder  partnership (MSP)/Kerjasama Multipihak. MSP adalah sarana kerjasama dan kemitraan yang bertujuan untuk berkolaborasi guna mencapai suatu tujuan dan hasil yang lebih besar.  Disini,  perbedaan  MSP  dengan  sistem  kerjasama  pada  umumnya  adalah MSP  bersifat  untuk  melibatkan  organisasi-organisasi  dari  berbagai  sektor masyarakat.  Kelebihan  dari  bentuk  kerjasama  ini  adalah  dapat  menjadi  lebih inovatif,  lebih  berkelanjutan,  serta  lebih  efisien  asalkan  ada  keselarasan  antar aktor-aktor yang berkontribusi didalamnya (Stott, 2022).
Penelitian tentang MSP ( Multi Stakeholder Partnership ) juga telah dilakukan oleh  para  akademisi  sebelumnya.  Pentingnya  partisipasi  publik  seperti masyarakat,  kalangan  akademisi,  peneliti,  dan  penggiat  organisasi  masyarakat sipil/LSM dalam  mendorong  penguatan pembangunan rendah  karbon  (PRK) di Indonesia  (Salman  et  al.,  2021).  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  PRK  sudah selangkah  lebih  maju  karena  sudah  menjadi  bagian  dari  perencanaan pembangunan  nasional  (RPJMN  2020-2024).  Namun  demikian  IAP2  Indonesia merasa masih ada berbagai tantangan yang tidak mudah sehingga memberikan sejumlah rekomendasi yakni, pemerintah perlu upaya yang lebih ambius dalam pembangunan  rendah  karbon,  pemerintah  perlu  menyelesaikan  hambatan birokrasi, komunikasi, dan koordinasi lintas sektoral dan antar kementerian/lembaga,  menambah  upaya  untuk  mengenalkan  tentang  isu pembangunan  rendah  karbon  kepada  seluruh  masyarakat  Indonesia, mengusulkan  untuk  memperkuat  partisipasi  publik  dalam  bentuk green engagement/green collaboration .
Penelitian yang dilakukan oleh Marita Ahdiyana, dan Nuri Ulifah tentang partisipasi  publik  dalam  memahami  akuntabilitas  kebijakan  dalam  menangani kasus Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Ahdiyana & Ulifah, 2021). Hasil  dari  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  partisipasi  publik  dalam menangani  pandemi  virus  Covid-19  sudah ada  pada  setiap  level masyarakat  di DIY.  Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  banyak  masyarakat  yang  telah berpartisipasi dalam menanggulangi dan melawan virus ini mulai dari promosi kesehatan,  sosialisasi  untuk  pencegahan  penularan,  menjalankan  protokol
kesehatan,  serta  berpartisipasi  langsung  dalam  menangani  pasien  Covid-19 sebagai  sukarelawan.  Namun,  masih  ditemui  beberapa  halangan  dalam partisipasi  publik  tersebut  seperti  tidak  adanya  pembagian  yang  jelas  dalam masyarakat untuk berpartisipasi karena masih terbatas pada lingkungan mereka. Sehingga penting untuk memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat luas  untuk  dapat  berpartisipasi  secara  aktif.  Penelitian  yang  telah  dilakukan Marcerio  Britama  Putra  dkk  untuk  mengurangi  deforestasi,  diperlukan kerjasama  dari  berbagai  pemangku  kepentingan,  seperti  pejabat daerah  melalui Tim  Restorasi  Gambut  Daerah,  Lembaga  Internasional,  dan  Kelompok Masyarakat  untuk  memaksimalkan  kegiatan  dalam  upaya  pengurangan deforestasi  lahan  gambut  (Putra  et  al.,  2022).  Berdasarkan  artikel  Putri Hergianasari  dkk  menyatakan  bahwa  perlunya  peran  antar  pemangku kepentingan  dalam  mengurangi  perubahan  iklim  (Putri  Hergianasari  et  al., 2022).
Beberapa penelitian tersebut mengkaji tentang peranan MSP  dalam sektor sosial  dan  ekonomi  seperti  upaya  untuk  meningkatkan  partisipasi  publik, meneliti  tingkat  partisipasi  publik  dalam  isu  sosial,  dan  juga  mendorong masyarakat  Indonesia  dalam  berpartisipasi  secara  aktif  untuk  membangun negara.  Namun  demikian,  penelitian-penelitian  tersebut  belum  membahas tentang  kemitraan  multi  pihak  (Multi  Stakeholder  Partnership)  yang  berkaitan dalam  penanganan  human  trafficking.  Dalam  konteks  inilah  penelitian  ini menarik  untuk dilakukan  sehingga  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis kerjasama Indonesia- International Association for Public Participation (IAP2) dalam mengatasi human  trafficking di  Indonesia  tahun  2020-2022.  Pada  tulisan  ini dipaparkan  secara  mendalam  tentang  hubungan  antara  3  aspek  yaitu  aspek hubungan  kerjasama  Indonesia-IAP2,  SDGs,  dan human  trafficking .  Fokus penelitian  ini  dari  tahun  2020-2022  atas  dasar  adanya  kenaikan  angka  kasus TPPO di Indonesia selama masa pandemi Covid-19.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif dimana  mengumpulkan  dan  menggunakan  data-data  litelatur  seperti  jurnal- jurnal  penelitian,  buku,  atau  data-data  resmi  pemerintahan  yang  berkaitan dengan topik, yang dianalisis (Moleong, 2014). Unit amatan penelitian ini yakni kasus human  trafficking di  Indonesia,  pemerintahan  Indonesia  dan  IAP2 Indonesia  sebagai  aktor  untuk  menanggulangi  dan  mengatasi  permasalahan human  trafficking di  Indonesia.  Sedangkan  unit  analisis  penelitian  ini  berfokus pada  hubungan  kerjasama/MSP  antara  Indonesia-IAP2  Indonesia  dalam perannya  untuk  mengatasi  permasalahan human  trafficking di  Indonesia.  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh terlebih dahulu  dikelompokan  sesuai  dengan  kategori  dan  kualitas  data  tersebut  (B. Miles  &  Huberman,  1994).  Kemudian,  mengklasifikasikan  tiga  metode  dalam analisis  data,  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.
Pertama, reduksi data terkait dengan teknik penyederhanaan dan juga pemilihan dari  sekian  banyak  data  yang  diperoleh  agar  kemudian  dapat  menghasilkan suatu  informasi  yang  jelas  dan  bermakna  sehingga  mudah  untuk  digunakan dalam penarikan kesimpulan. Maka dengan banyaknya data tersebut diperlukan analisis  data  salah  satunya  melalui  tahap  reduksi.  Kedua,  penyajian  data merupakan  suatu  langkah  yang  dilakukan  dalam  analisis  data  dimana  dalam kumpulan  informasi  yang  diperoleh  kemudian  disusun.  Sehingga  melalui informasi  yang  telah  disusun  tersebut  dapat  memudahkan  pengorganisasian data  serta  melihat  pola  hubungan  data  agar  mudah  untuk  dipahami.  Ketiga, penarikan  kesimpulan  merupakan  tahapan  yang  dilakukan  untuk  meninjau kembali  analisis  serta  pengolahan  data  yang  telah  dilakukan  dalam  tahapan- tahapan  sebelumnya  sehingga  bertujuan  untuk  mencari  makna  dari  data  yang telah  diperoleh  dengan  mencari  dan  melihat  keterkaitan,  persamaan,  maupun perbedaan  untuk  menarik  kesimpulan  dari  masalah  yang  ada  (Kusumastuti  & Khoiron, 2019).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Secara  formal  IAP2  Indonesia  didirikan  pada  1  Januari  2012.  Dibentuk pada  tahun  1990,  IAP2  awalnya  bernama International  Association  of  Public Participation Practioners (IAP3) dengan anggota awalnya yang terdiri dari orang- orang  profesional  saja,  atau  dari  kalangan  formal  seperti  anggota  pendiri, akademisi,  dan  pemerintah.  Namun  seiring  berjalannya  waktu,  IAP3  berganti menjadi IAP2 pada tahun 1996 setelah perkembangannya yang semakin bersifat universal dengan mulai masuknya anggota-anggota yang berasal dari kelompok informal  dengan  tujuan  untuk  partisipasi  publik  yang  lebih  mendalam sebagaimana  tujuan  organisasi  ini  yang  bergerak  untuk  memajukan  dan memperluas  praktek  partisipasi  publik  (IAP2  Indonesia,  2021).  Organisasi  ini bergerak  untuk  melibatkan  mereka  yang  terkena  dampak  dari  proses pengambilan  keputusan,  sehingga  mereka akan diberikan  wadah  untuk  terlibat dalam  proses  pengambilan  keputusan  tersebut  seperti  penyediaan  pertemuan publik,  survei,  rumah  terbuka,  lokakarya,  dan  bentuk-bentuk  lain  dari keterlibatan  masyarakat  dalam  urusan  negara.  Sehingga  anggota  dari  IAP2 banyak berasal dari setiap kalangan masyarakat mulai dari industri, pemerintah, akademi, dan masyarakat sipil.
IAP2  kemudian  semakin  berkembang  dan  semakin  memiliki  pengaruh yang  kuat  dalam  bidangnya.  Pada  tahun  1999,  IAP2  secara  resmi  meluncurkan sertifikat  pelatihannya  yang  bernama Certificate  Training  Course  in  Public Participation dan kemudian diperbaharui serta berganti nama pada 2015 menjadi Foundations  in  Public  Participation .  Ditahun  yang  sama  pula,  IAP2  Kanada  dan IAP2  Amerika  Serikat  membuka  sertifikasi  profesional  yang  terbuka  untuk semua  anggota  IAP2  di  dunia  dan  konferensinya  yang  selalu  diadakan  setiap tahun dengan tuan rumahnya bergantian antara IAP2 Amerika Serikat dan IAP2
Kanada.  Ada  5  program  dan  kegiatan  yang  disediakan  oleh  IAP2  di  Indonesia yang terdiri dari Training , yaitu kegiatan sertifikasi dengan tujuan mendapatkan pelatihan  keterlibatan  dalam  masyarakat  dan  kemampuan  berorganisasi.
Webinar ,  yang  dapat  diakses  oleh  siapapun  dan  berguna  untuk  mendapatkan ilmu-ilmu  pengetahuan  dan  informasi  terkini  dari  publik.  NGOPAS  (Ngorolin Partisipasi),  adalah  kegiatan  untuk  menjalin  hubungan  antar  anggota  dan  juga mantan anggota IAP2 dan bertujuan untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman yang  positif. Multi-Stakeholder  Partnership  Initiatives ,  adalah  program  yang bertujuan  untuk  penguatan  kapasitas  kelembagaan  dan  sumber  daya  manusia, dan Annual  Gathering dimana  setiap  akhir  tahun  IAP2  Indonesia  mengadakan pertemuan  tahunan  anggota  dan  mitra  yang  bertujuan  untuk  mempererat hubungan (IAP2 Indonesia, 2019).
Untuk  mengkaji  setiap  kegiatan  dan  aktifitasnya,  terdapat  laporan International Association for Public Participation Indonesia  yaitu  Rencana  Strategis IAP2  Indonesia  Periode:  2018-2021,  merupakan  dokumen  tentang  rencana  dan aktifitas  yang  dilakukan  oleh  IAP2  Indonesia  sepanjang  2018-2021  yang bertujuan  untuk  menjabarkan  apa  saja  tugas  dan  peran  yang  akan  dijalankan oleh  IAP2  Indonesia  untuk  meningkatkan  partisipasi  publik  dari  masyarakat Indonesia  (IAP2  Indonesia,  2021).  Dalam  rangka  menjalankan  tugas  dan fungsinya  sebagai  NGO  dalam  bidang  partisipasi  publik,  IAP2  Indonesia menyusun  berbagai  rancangan  kerja  selama  4  tahun  dari  tahun  2018-2021  lalu. Rancangan  tersebut  termasuk  kegiatan-kegiatan  seperti  menyelenggarakan kegiatan pelatihan, seminar,
pertemuan-pertemuan, publikasi,
menyelenggarakan  kegiatan  penelitian,  penyediaan  dukungan  teknis  dan perangkat  pendukung  lainnya,  serta  kegiatan-kegiatan  lainnya  untuk memaksimalkan  partisipasi  publik  masyarakat Indonesia  terhadap  isu-isu  yang beredar.
Kemudian  untuk  persoalan kasus human trafficking di  Indonesia, kasus  ini rentan  terjadi  karena  proses  imigrasi  yang  cenderung  tidak  berjalan  aman  dan teratur  sehingga  menjadi  salah  satu  celah  yang  dimanfaatkan  oleh  para  pelaku untuk  beroperasi.  Selama  tahun  2020,  berdasarkan  isi  dari webinar yang dilakukan  IOM  ( International  Organization  for  Migration )  Indonesia  yang dilaksanakan  pada  6  Juni  2021  dengan  tema  “Tren,  Pola,  dan  Mekanisme Penanganan  Tindak  Pidana  Perda gangan  Orang  (TPPO)”,  terjadi  peningkatan kasus selama awal masa pandemi yang diterima oleh IOM Indonesia pada tahun 2019  dari  213  kasus  menjadi  400  kasus  pada  tahun  2020  dengan  mayoritas kasusnya  adalah  eksploitasi  seksual.  Kasus human trafficking di  Indonesia  tidak saja  selalu  lintas  negara  melainkan  terjadi  juga  dalam  negeri  yakni  pada  sektor domestik,  perikanan,  dan  perkebunan  kelapa  sawit.  Kasus-kasus  yang  terjadi pun  selalu  berkutat  pada  sistem  kerja  paksa  dan  eksploitasi  seksual  yang  juga melibatkan  anak-anak  dibawah  umur.  Menurut  data  yang  di  rangkum  oleh Kedutaan  Besar  Amerika  Serikat  di  Indonesia,  lemahnya  implementasi  hukum dan  kurangnya  perhatian  pemerintah  menjadi  salah  satu  faktor  meningkatnya kasus human trafficking . Namun tidak hanya dari segi implementasi hukum dan
perhatian pemerintah  saja, terkadang masih banyak korban yang secara sengaja tidak melaporkan kasus tersebut karena faktor seperti takut untuk melapor, atau karena  membutuhkan  uang  walaupun  sudah  mengalami  kekerasan  fisik  dan mental. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kecenderungan korban dapat terjerat human trafficking adalah karena faktor ekonomi, juga iming- iming  kehidupan  yang  lebih  baik.  Pada  beberapa  kasus  pun  ditemui  korban yang  tidak  sadar  bahwa  dirinya  sudah  menjadi  korban  dari  tindakan human trafficking. Oleh  karena  itu,  perlu  kerjasama  dari  semua  pihak  untuk  dapat memberantas kasus-kasus human trafficking yang terus terjadi. Selanjutnya dalam laporannya,  Kedutaan  Besar  Amerika  di  Indonesia  tahun  2021  menyatakan bahwa ada penurunan angka kasus human trafficking pada tahun 2021 dari 2020 melalui  berkas-berkas  yang  diserahkan  Polri  kepada  Mahkamah  Agung begitupun  juga  pada  tahun  2022  dimana  kasus human  trafficking mengalami penurunan. Namun, Komnas Perempuan sendiri mencatat bahwa    angka human trafficking kepada perempuan di Indonesia masih berada pada angka yang tinggi dan belum ada pengurangan signifikan yang terjadi. Hal ini dapat dinilai sebagai indikasi  bahwa  jumlah  laporan human  trafficking yang  masuk  menjadi  semakin banyak  dan  sekaligus  menjadi  tanda  bahwa  masyarakat  sudah  mulai  berperan aktif dan kritis dalam melihat dan berperan sesuai fungsinya pada sistem sosial dengan  terus  memperhatikan  kecenderungan  terjadinya  kasus human trafficking dan melaporkannya kepada pihak-pihak berwenang.
Kerjasama  Indonesia-IAP2  dalam  mengatasi  human  trafficking  di Indonesia  tahun  2020-2022  lewat multi  stakeholder  partnership dapat  dilihat sebagai  salah  satu  bentuk  implementasi  dari  teori  liberalisme.  Kerjasama  ini melibatkan  pemerintah,  organisasi  masyarakat  sipil,  Lembaga  Swadaya Masyarakat,  sektor  swasta  dan  masyarakat  umum,  yang  semuanya  memiliki kepentingan  yang  sama  dalam  mengatasi human trafficking di  Indonesia. Dalam kerjasama  ini,  masing-masing  pihak  memiliki  peran  dan  tanggung  jawab  yang berbeda-beda. Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan  keamanan  bagi  warga  negaranya,  mempromosikan  kesadaran  masyarakat tentang human  trafficking ,  serta  meningkatkan  penegakan  hukum  terhadap pelaku human  trafficking .  Organisasi  masyarakat  sipil  dan  lembaga  swadaya masyarakat bertanggung jawab dalam memberikan layanan dan bantuan kepada korban human  trafficking ,  serta  melakukan  advokasi  untuk  meningkatkan kesadaran  masyarakat  tentang  masalah  ini.  Sektor  swasta  bertanggung  jawab dalam  mempromosikan  etika  bisnis  yang  baik,  memperhatikan  hak  asasi manusia  dalam  rantai  pasok  mereka,  serta  memberikan  pelatihan  dan pendidikan kepada karyawan mereka tentang human trafficking, dan masyarakat umum  bertanggung  jawab  dalam  melaporkan  kasus human  trafficking .
Pemerintahan  dan  sektor  swasta  sudah  memiliki  peran  dan  fungsinya  masing- masing dalam permasalahan dan persoalan regional, hal ini disisi lain membuat masih  terdapatnya  beberapa  masyarakat  yang  cenderung  tidak  aktif  dalam
partisipasi publik dan menjadi sebuah fenomena yang dapat berpengaruh buruk bagi  efektifitas  hukum  dan  kebijakan  yang  ada  karena  kurangnya  perhatian terhadap  hukum  itu  sendiri.  Sehingga  penting  untuk  adanya  peningkatan kesadaran masyarakat dalam partisipasi publik.
Partisipasi  publik  memiliki  peran  yang  sangat  penting  guna  mencapai tujuan-tujuan  yang  diinginkan  oleh  negara.  Adanya  keterlibatan  publik  dalam proses pengambilan keputusan dapat menuntun untuk mencapai sebuah bentuk masyarakat  yang  disiplin,  aktif  secara  politik,  terintegrasi  secara  ekonomi, berpusat  pada  masyarakat  itu  sendiri,  dan  bertanggung  jawab  dalam  lingkup sosial.  Dengan  membentuk  suatu  ruang  dan  mekanisme  yang  dapat memfasilitasi  masyarakat  untuk  dapat  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  publik dan  pengambilan  keputusan,    hal  ini  dapat  mempromosikan  kedamaian, keamanan, stabilitas nasional, peningkatan kerjasama, dan penguatan hubungan sosial.  Memberikan  peran  secara  aktif  kepada  masyarakat  akan  membantu pemerintahan  dalam  memberikan  dampak  positif  terhadap  sistem  dan  kondisi masyarakat  itu  sendiri  sebagaimana  yang  dipahami  dari  liberalisme.  Bahwa semua  individu  memiliki  peranan  dan  fungsinya  masing-masing  bagi  aspek sosial  dan  demi  kehidupan  sosial  itu  sendiri.  Dengan  adanya  mekanisme  dan ruang  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  ekonomi  dan politik,  ditambah  dengan  kebijakan  yang  memadai  dari  pemerintah  dan dukungan  sektor  swasta,  maka  penerapan  hukum  dan  tujuan  untuk  mencapai SDGs pun dapat terpenuhi. Hal ini memungkinkan mengingat Indonesia adalah negara  yang  besar  dengan  total  penduduk  yang  mencapai  angka  275.773,8 penduduk.  Sehingga  penting  bagi  masyarakat  untuk  terus  berpartisipasi  secara aktif untuk memahami situasi ekonomi, politik, dan menekan angka kasus-kasus kriminalitas  yang  terjadi.  Penerapan  MSP  dan  peranan  IAP2  Indonesia  dalam menstimulasi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  isu-isu  sosial yang  terjadi  memungkinkan  SDGs  dapat  tercapai  di  Indonesia  apabila  setiap masyarakat memenuhi perannya masing-masing. Pada dasarnya, membahas isu human trafficking di Indonesia adalah hal yang kompleks karena faktor ekonomi dan  fenomena  sosial yang ada,  namun  dengan  tingginya  partisipasi  publik  dan aktifnya masyarakat dalam melihat isu-isu sosial yang beredar, dapat mengarah pada  keberhasilan  penerapan  SDGs  di  Indonesia,  dan  yang  kemudian  dapat berdampak  kepada  masyarakat  itu  sendiri  dengan  hadirnya  sistem  dan  situasi ekonomi  dan  politik  yang  lebih  memadai  dan  baik  bagi  setiap  lapisan masyarakat. Masih terdapat banyak kekurangan dalam gerakan untuk melawan dan  menangani  kasus human  trafficking di  Indonesia,  mulai  dari  kebijakan  dan hukum yang kurang ketat, kurangnya fokus dan perhatian pada isu ini, dugaan keterlibatan  aparat  dan  pemerintah  dalam  kasus  ini,  banyaknya  masyarakat yang masih cenderung bersifat apatis terhadap isu-isu dalam negeri, serta awam dengan  konsep  dan  cara  penanganan human  trafficking, hingga  fenomena- fenomena  sosial  dan  ekonomi  yang  ada  saat  ini.  Namun,  gerakan  dan  aktifitas IAP2 Indonesia sebagai pihak ketiga pendorong partisipasi publik membuahkan hasil yang baik terhadap masyarakat terbukti dengan mulai banyaknya laporan
kasus human trafficking yang  masuk  kepada  Kepolisian,  NGOs,  dan  pemerintah sehingga  tidak  hanya  lembaga-lembaga  tersebut  saja  yang  bergerak  sendiri, melainkan  masyarakat  yang  mulai  berperan  aktif  dengan  naiknya  angka partisipasi  dari  masyarakat  terhadap  isu-isu  sosial  terlebih  lagi  tentang human trafficking .  Hal  ini  dinilai  baik  apabila  melihat  dari  perkembangannya  sehingga diharapkan  untuk  dapat  terus  berjalan  dan  menyukseskan  penerapan  SDGs  di Indonesia,  membantu  pemerintahan,  meningkatkan  wibawa  hukum  yang  ada, serta mengarahkan Indonesia kepada arah pembangunan yang lebih baik setiap tahunnya.

## D. SIMPULAN
Kerjasama  Indonesia- International  Association  for  Public  Participation (IAP2) dalam  mengatasi human  trafficking di  Indonesia  tahun  2020-2022  adalah  salah satu  bentuk multi stakeholder partnership yang mencerminkan  implementasi  teori liberalisme.  Kerjasama  ini  melibatkan  pemerintah,  organisasi  masyarakat  sipil, lembaga  swadaya  masyarakat,  sektor  swasta,  dan  masyarakat  umum,  yang semuanya memiliki kepentingan yang sama dalam mengatasi human trafficking di Indonesia.  Masing-masing  pihak  dalam  kemitraan  ini  memiliki  peran  dan tanggung  jawab  yang  berbeda-beda,  namun  kesemuanya  bertujuan  untuk mencapai hasil yang lebih baik sesuai dengan SDGs goals ke-17 yaitu Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Dalam  keseluruhan,  kerjasama  Indonesia-IAP2  dalam  mengatasi human trafficking di  Indonesia  tahun  2020-2022  adalah  contoh  nyata  dari  implementasi teori  liberalisme  dalam  bentuk multi  stakeholder  partnership .  Kemitraan  ini menunjukkan  pentingnya  kebebasan  individu  dalam  menjalankan  kehidupan mereka,  baik  dalam  hal  politik  maupun  ekonomi,  serta  pentingnya  kerjasama dan  koordinasi  antara  berbagai  pemangku  kepentingan  untuk  mencapai  tujuan bersama.  Lewat  program-program  dan  peran  IAP2  di  Indonesia,  maka diharapkan  MSP  antara  Indonesia-IAP2  ini  dapat  berdampak  untuk  kemajuan negara  khususnya  untuk  peningkatan  kualitas  partisipasi  publik  sehingga masyarakat  dapat  terus  dirangsang  untuk  dapat  aktif  dalam  menyuarakan pendapatnya dan juga secara langsung berperan aktif dalam masyarakat dengan harapan  masyarakat  dapat  membantu  pemerintah  sebagai  salah  satu  bentuk penerapan  SDGs,  dan  pemerintah  dapat  menjalankan  tugasnya  dalam mengurangi praktik human trafficking di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahdiyana,  M.,  &  Ulifah,  N.  (2021). Public  Participation  In  Realizing  Policy Accountability  Covid-19  Pandemic  Handling  At  Yogyakarta  Special  Region . Natapraja, 9 (1), 60 – 75. https://doi.org/10.21831/JNP.V9I1.45428 Ak, S., & Fidelia. (2019). Kerjasama Internasional Dalam Upaya Pem berantasan ‘Illicit Arms Trafficking’ di Kawasan Asia Tenggara .  Simbur  Cahaya, 25 (1),  114 – 133. https://doi.org/10.28946/SC.V25I1.326
B. Miles, M., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis . 1 – 352. Eddyono,  S.  (2021). Perempuan Pekerja Migran Non-Reguler: Konflik Hukum Dalam Pengaturan  Perdagangan  Orang  Dan  Penyelundupan  Orang . Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 51 (4), 1045 – 1073. https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3301 Gukguk,  R.  G.  R.,  &  Jaya,  N.  S.  P.  (2019). Tindak  Pidana  Narkotika  Sebagai Transnasional  Organized  Crime .  Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia,
1 (3), 337 – 351. https://doi.org/10.14710/JPHI.V1I3.337-351
Hadiwijoyo,  S.  S.,  &  Anisa,  F.  D.  (2019). SDGs,  Paradigma  Baru  Pembangunan Global (Pertama). Yogyakarta: Spektrum Nusantara. Humairoh,  S.  Z.  (2019). Trafficking Woman and Child: Kajian Terhadap Hadis-Hadis Tentang Perdagangan Manusia . Jurnal Kajian Islam Interdisipliner, 4 (2), 187 – 208. https://doi.org/10.14421/JKII.V4I2.1105 IAP2 Indonesia. (2019). Annual Gathering . IAP2 Indonesia. https://iap2.or.id/annual-gathering-iap2/ IAP2 Indonesia. (2021). Rencana Strategis IAP2 Indonesia . www.aip2france.wordpress.com
Iskandar,  A.  H.  (2020). SDGs  DESA :  Percepatan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan (Ach. Faidy Su ja’ie, Ed.). https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=yfoIEAAAQBAJ&oi=fnd&
pg=PA1&dq=pencapaian+SGDs+dalam+10+tahun+terakhir+di+Indonesia,+ menunjukkan+belum+berhasil+menurunkan+angka+kematian+ibu,+akses+t erhadap+sanitasi+dan+air+minum,+serta+penurunan+prevalensi+A Kamal,  M.  (2019). Human  Trafficking:  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Perdagangan
Manusia di Indonesia . CV. Social Politic Genius (SIGn).
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=UJ67DwAAQBAJ&oi=fnd &pg=PA53&dq=Dalam+kasus+perdagangan+manusia,+Indonesia+memiliki +sejarah+perbudakan+sejak+masa+sebelum+kemerdekaanya.+Dimana+per budakan+ini+pernah+terjadi+dimasa+penjajahan+Belanda+dan+Jepang+de ngan+pola+yang+sama,+bangsa+Indonesia+dipaksa+bekerja+dengan+upah +yang+sang&ots=K6mDet6h0X&sig=1DzeoFM1MS8dFs_6d0sLXOOyRWo &redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Kedutaan  Besar  dan  Konsulat  AS  di  Indonesia.  (2022). Laporan  Tahunan Perdagangan  Orang  2022 .  Kedutaan  Besar  Dan  Konsulat  AS  Di  Indonesia. https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan- tahunan-perdagangan-orang-2022/
Kusumastuti,  A.,  &  Khoiron,  A.  M.  (2019). Metode Penelitian Kualitatif .  Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
Moleong, L. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif (edisi 1 re). Remaja Rosdakarya.
Mujahidin,  M.  (2022,  February  24). 4  Wanita  Korban  TPPO  Dijual  Rp 80  Juta  Per Orang, Dipaksa Layani Pria di Papua, Kini Dipulangkan . Cirebon.Tribunnews. https://cirebon.tribunnews.com/2022/02/24/4-wanita-korban-tppo-dijual-rp- 80-juta-per-orang-dipaksa-layani-pria-di-papua-kini-dipulangkan?page=all Putra,  M.  B.,  Hadiwijoyo,  S.  S.,  &  Hergianasari,  P.  (2022). Analisis  Multi- Stakeholder  Partnership  Dalam  Pengurangan  Deforestasi  Lahan  Gambut   Di
Kalimantan  Tengah  Tahun 2017-2020 . SABANA:  Jurnal  Sosiologi,  Antropologi, Dan Budaya Nusantara , 1 (3), 158 – 173.
https://doi.org/10.55123/SABANA.V1I3.1130
Putri  Hergianasari,  O. :,  Rumaksari,  A.  N.,  Yanuartha,  R.  A.,  &  Risal,  S.  (2022).
Multi  Stakeholder  Partnership  Dalam  Pengembangan  Sistem  Cerdas  Ai-Mining Untuk  Sensor  Akuisisi  Data  Sebagai  Upaya  Mencegah  Perubahan  Iklim .  Jurnal Neo Societal, 7 (2), 52 – 60. https://doi.org/10.52423/JNS.V7I2.24389
Rahmanto,  A.,  &  Ferrario.  (2021). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Human Trafficking . Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper “Peran Perempuan Seb agai  Pahlawan  Di  Era  Pandemi” PSGESI  LPPM  UWP, 8 (1),  391 – 411. https://doi.org/10.38156/GESI.V8I1.102
Salman,  D.,  Anwar,  A.,  Alizar,  A.  M.,  Usman,  Y.,  &  Damayanti,  R.  (2021). Penguatan  Partisipasi  Publik  unutk  Mendukung  Kebijakan  Low  Carbon Development di Indonesia . SDGs.  (2018). Sustainable  Development  Goals .  Sustainable  Development  Goals. https://www.sdg2030indonesia.org/#modalIconDefinition sdgs.bappenas.go.id.  (2018,  May  3). Koordinasi  antara  Bappenas  &  Kementerian Dalam  Negeri:  Pelaksanaan  SDGs  di  daerah .  Sdgs.Bappenas.Go.Id. https://sdgs.bappenas.go.id/koordinasi-antara-bappenas-kementerian- dalam-negeri-pelaksanaan-sdgs-di-daerah/
sdgs.un.org. (2016). THE 17 GOALS . Sdgs.Un.Org. https://sdgs.un.org/goals Selamet,  I.  (2021,  December  17). Fenomena  Kawin Kontrak  di  Cianjur  -  Heboh  Pria Arab  Bunuh  Istri  Siri .  DetikNews.  https://news.detik.com/berita-jawa- barat/d-5858832/fenomena-kawin-kontrak-di-cianjur-heboh-pria-arab- bunuh-istri-siri
Silvia,  E.  M.  (2020). Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir . Jurnal Hukum INICIO LEGIS , 1 (1). https://doi.org/10.21107/IL.V1I1.8821
Stott,  L.  (2022). Partnership  and  Transformation;  The  Promise  of  Multi-stakeholder Collaboration in Context . Routledge. www.routledge.com/ Wulandari,  C.,  &  Wicaksono,  S.  S.  (2014). Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang (Human  Trafficking)  Khususnya  Terhadap  Perempuan  Dan  Anak :  Suatu Permasalahan  Dan  Penanganannya  Di  Kota  Semarang .  Yustisia,  3(3),  15 – 26. https://doi.org/10.20961/YUSTISIA.V3I3.29272
Yenti,  Z.,  &  Nurhasanah.  (2020). Praktik  Human  Trafficking  di  Propinsi  Jambi . Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam, 19(1), 71 – 84. https://doi.org/10.14421/MUSAWA.2020.191.71-84