Vol.7, No 2, Juni 2023
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR MELALUI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR DALAM MEWUJUDKAN SUISTANABLE DEVELOPMENTS GOAL’S
Khaidir Fadil 1 , Amran 1 , Noor Isna Alfaien 2
1 PGMI Universitas Ibn Khaldun Bogor 2 PAI Universitas Ibn Khaldun Bogor khaidir.fadil@uika-bogor.ac.id , amran@uika-bogor.ac.id , n.alfaien@uika-bogor.ac.id ,

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  upaya  yang  dilakukan  untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan  dasar  guna  mencapai  tujuan  pembangunan berkelanjutan.  Metode  penelitian  penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  dengan analisis  isi.  Penelitian  ini  menggunakan  berbagai  sumber  data  berupa  jurnal  ilmiah,  buku, dan  sumber  bacaan  lainnya,  baik  cetak  maupun  online.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  membaca  dan  mencatat  bahan  penelitian,  selanjutnya dilakukan  analisis  data  dengan  cara  menyajikan  data  dan  membahasnya  secara  kualitatif. Penelitian  ini  mengungkapkan  upaya  apa  saja  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan mutu  pendidikan  dasar  di  Indonesia,  serta  faktor  apa  saja  yang  menyebabkan  rendahnya mutu  pendidikan  dasar  di  Indonesia.  Untuk  mencapai  tujuan  pendidikan  dasar  yang berkualitas  untuk  mewujudkan  program  SDG,  diperlukan  upaya  dan  kerjasama  yang signifikan  antara  pemerintah  dan  swasta,  serta  lembaga  pendidikan  itu  sendiri,  seperti optimalisasi  pelaksanaan  kurikulum  belajar  mandiri  di  sekolah  dasar,  meningkatkan profesionalisme  dan  kesejahteraan  guru,  menjamin  pemerataan  mutu,  dan  memberikan kesempatan  kepada  siswa  untuk  bersekolah  di  lembaga  pendidikan  yang  berimbang  di seluruh Indonesia.
Kata Kunci: Kurikulum Merdeka Belajar ; Pembangunan Berkelanjutan ; Pendidikan Dasar.

## Abstrak
The goal  of this  study is  to  discover how  efforts are made to improve the quality of  basic education in order to achieve sustainable development goals. This study's research method is library research with content analysis. This study uses various data sources in the form of  scientific  journals,  books,  and  other  reading  sources,  both  print  and  online.  The  data collection technique in this study was to read and record research materials, then the next step  was  to  analyze  the  data  by  presenting  the  data  and  discussing  it  qualitatively.  This research  reveals  what  efforts  can  be  made  to  improve  the  quality  of  basic  education  in Indonesia, as well as what factors cause the low quality of basic education in Indonesia. To achieve the goal of quality basic education to realize the SDG program, there is a need for significant efforts and collaboration between the government and the private sector, as well as  the  educational  institutions  themselves,  such  as  optimizing  the  implementation  of  the independent learning curriculum in elementary schools, increasing the professionalism and
welfare of teachers, ensuring quality equity, and providing students with the opportunity to attend school in educational institutions that are balanced throughout Indonesia.
Kata  kunci: Basic  Education  ;  Suistanable  Development  Goal’s  ;    Free  Learning Curriculum.

## PENGANTAR
Pendidikan  suatu  hal  yang  disepakati  menjadi  hal  yang  pokok  dalam  suatu  bangsa manapun.  Kualitas  pendidikan  dalam  suatu  bangsa  menjadi  salah  satu  penentu  kemajuan bangsa  tersebut.  Dengan  kata  lain,  kemajuan  suatu  bangsa  atau  negara  dapat  dilihat  dari bagaimana  kualitas  pendidikan  di  bangsa  dan  negara  tersebut.  Buruknya  kualitas pendidikan yang ada akan membuat bangsa atau negara tersebut mengalami ketertinggalan. (Nur & Kurniawati, 2022a)
Pendidikan  adalah  proses  mengubah  sikap  dan  tata  cara  seseorang  atau  kelompok orang  dalam  usaha  mendewasakan  manusia  melalui  upaya  pengajaran  dan  pelatihan. Potensi  diri  merupakan  aspek  utama  yang  perlu  menjadi  perhatian  seseorang  sebelum  ia melihat pada dunia kerja  yang akan dimasukinya. Betapapun tingginya pendidikan formal pendidikan  seseorang,  kalau  ia  tidak  terampil  melakukan  apa  yang  sudah  diketahuinya, maka keberhasilan akan menjauh dari dirinya ( Humaira:2020)
Pendidikan  masa  kini  adalah  pendidikan  yang  mengadopsi  kurikulum  2013  dan kurikulum  merdeka  belajar  kampus  merdeka  (MBKM).  Tujuan  kurikulum  ini  adalah perbaikan  sumber  daya  manusia  dan  peningkatan  mutu  pendidikan  di  Indonesia.  Tidak hanya  itu,  pendidikan  yang  menerima  kurikulum  ini  mulai  dari  pendidikan  dasar  hingga pendidikan  tinggi.  Oleh  karena  itu,  peran  setiap  jenjang  sangat  dibutuhkan  untuk mensukseskan program-program ini. (Vhalery et al., 2022)
Kemendikbud Ristek telah mengeluarkan penerapan Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus  Merdeka  (MBKM)  di  perguruan  tinggi  (PT).  Kebijakan  ini  membolehkan mahasiswa  mengikuti  kegiatan  pembelajaran  di  luar  kampus  maksimal  2  (dua)  semester. Konsep link  and  match antara  kurikulum  pendidikan  tinggi  dengan  dunia  kerja  diusung sebagai  salah  satu  pemikiran  utama  dari  kurikulum  MBKM.  Kurikulum  universitas  dan program studi difokuskan pada kebutuhan dunia usaha dan industri. Faktor industri dalam kebijakan  MBKM  ditonjolkan  dan  diperkuat  dengan  memberikan  hak  kepada  mahasiswa
untuk  mengikuti  program  dan melakukan transfer kredit  (Kodrat,  2021). Melalui program merdeka  belajar  yang  dirancang  dan  diimplementasikan  dengan  baik,  maka hard  dan  soft skills mahasiswa  akan terbentuk  dengan kuat. Oleh karena itu, Kemendikbud Ristek telah menentukan  8  (delapan)  indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  perguruan  tinggi  sebagai  acuan arah  pengembangan  kurikulum  MBKM  (Kemendikbud,  2021)  meliputi  1)  lulusan mendapat  pekerjaan  yang  layak,  2)  mahasiswa  mendapat  pengalaman  di  luar  kampus,  3) dosen  berkegiatan  di  luar  kampus,  4)  prakstisi  mengajar  di  dalam  kampus,  5)  hasil  kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional, 6) program studi bekerja sama dengan mitra dunia, 7) kelas yang kolaboratif dan partisipatif, dan 8) progam studi  berstandar  internasional.  Demi  tercapainya  kedelapan  IKU  melalui  implementasi MBKM, perguruan tinggi harus memiliki keberanian mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel. (Suastika et al., 2022)
Pembelajaran  dalam  Kampus  Merdeka  merupakan  salah  satu  perwujudan pembelajaran  yang  berpusat  pada  mahasiswa  ( student  centered  learning )  yang  sangat esensial.  Seperti  yang  tertuang  pada  buku  pedoman  MBKM,  melalui  delapan  Bentuk Kegiatan  Belajar  (BKP)  mahasiswa  mendapatkan  pengalaman  belajar  yang  lebih  luas, mendapatkan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan  kebutuhan  mahasiswa.  Selain  itu  juga  dapat  mengembangkan  kemandirian  dalam mencari  dan  menemukan  pengetahuan  melalui  kenyataan  dan  dinamika  lapangan  seperti persyaratan  kemampuan,  permasalahan  riil,  interaksi  sosial,  kolaborasi,  manajemen  diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. (Rusli Baharuddin, 2021)
Dengan  program  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  dengan  harapan  mampu mengembangkan keterampilan soft skill maupun hard skill yang siap menghadapi tantangan zaman (Puspitasari  &  Nugroho,  2020.) Melalui program  merdeka belajar  yang dirancang dan diimplementasikan  dengan  baik,  maka hard dan soft  skills mahasiswa  akan  terbentuk dengan  kuat.  Implementasi  MBKM  memberikan  pengalaman  kepada  mahasiswa  untuk beradaptasi dengan budaya belajar yang berbeda di institusi Pendidikan lain (Andari et al., 2022.)  Hal  ini  tentunya  dapat  meningkatkan  kemampuan softskills mahasiswa  baik  secara
kognitif  maupun  empiris;  memunculkan  sikap  kompetitif-kolaboratif  yang  berlandaskan nalar ilmiah sehingga menghasilkan sikap adaptif baru terhadap profesi dan lapangan kerja baru. (Chrisyarani et al., 2022)
Sampai  saat  ini,  pendidikan  di  Indonesia  masih  mengalami  krisis  besar  karena perkembangan dan kebutuhan akan pendidikan tidak dapat  terpenuhi  oleh sumber sumber yang  tersedia,  turbulensi  keadaan  sosial-politik  dan  krisis  kepemimpinan.  Menurut  Fajri, masalah yang di hadapi pendidikan itu terbagi menjadi 2 yakni masalah mikro dan masalah makro.  Masalah  mikro  merupakan  masalah  yang  ditimbulkan  dalam  komponen  dalam pendidikan itu sendiri sebagai suatu sistem, seperti masalah kurikulum. Sedangkan masalah makro,  merupakan  masalah  yang  ditimbulkan  dari  dalam  pendidikan  itu  sebagai  suatu sistem dengan sistem lainnya yang lebih luas mencakup seluruh kehidupan manusia, seperti tidak  meratanya  penyelenggaraan  pendidikan  di  setiap  daerah.  Begitupun  dengan Indonesia,  pendidikan  di  Indonesia  sampai  saat  ini  masih  dihadapi  dengan  berbagai permalahan.  Permasalahan  itu  menjadi  penyebab  utama  dalam  rendahnya  kualitas pendidikan di Indonesia (Nur & Kurniawati, 2022b)
Menurut  hasil  survei  mengenai  sistem  pendidikan  menengah  di  dunia  pada  tahun 2018 yang dikeluarkan oleh PISA ( Programme for International Student Assesment ) pada tahun  2019  lalu,  Indonesia  menempati  posisi  yang  rendah  yakni  ke-74  dari  79  negara lainnya  dalam  survei.  Dengan  kata  lain,  Indonesia  berada  di  posisi  ke-6  terendah dibandingkan  dengan  negara-negara  lainnya.  Hal  ini  merupakan  kondisi  yang  sangatlah memprihatinkan.  Tentu  sangat  disayangkan,  dengan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang cukup  banyak,  seharusnya  pendidikan  bisa  meningkatkan  kualitas  SDM  Indonesia  namun nyatanya tidak seperti itu. (Nur & Kurniawati, 2022b)
Dengan  kondisi  kualitas  pendidikan  Indonesia  yang  terbilang  sangat  kurang dibandingkan  negara-negara  lain  di  dunia,  banyak  yang  menjadi  faktor  pengahambat kemajuan  pendidikan  di  Indonesia.  Menurut  Kurniawan,  faktor  yang  menjadi  penentu keberhasilan  suatu  sistem  pendidikan  juga  bisa  dikarenakan  oleh  peserta  didiknya,  peran seorang  guru,  kondisi  ekonomi,  sarana  dan  prasarana,  lingkungan,  serta  masih  banyak faktor yang lainnya.(Yonisa et al., 2016)
Vol.7, No 2, Juni 2023
Menurut (Musrifah, 2018) pendidikan nasional mengalami permasalahan diantaranya pertama,  kekeliruan  filosofis  yang  mengartikan  mutu  dengan  indeks  prestasi,  kedua, lemahnya  pemberdayaan  tenaga  pendidik  islam,  ketiga,  manejmen  pendidikan  islam bersifatsentralistik,  strukturalistik,  birokratik,  keempat,  sistem  pembelajaran  bersifat paternalistic, harismatik, mileteristik, dan monolog. (Adelia & Mitra, 2021)
Pengentasan  permasalahan  pendidikan  perlu  dilakukan  secara  komprehensif.  Dalam hal  ini,  Banghart  dan  Trull    merekomendasikan  beberapa  hal  yang  harus  dicermati  dalam merencanakan  pendidikan,  di  antaranya:  (1)  mengidentifikasi  berbagai  kebijakan  terkait dengan  sistem  pendidikan;  (2)  mengevaluasi  dan  mempertimbangkan  berbagai  alternatif metode  pendidikan  dan  dalam  kaitannya  dengan  masalah-masalah  khusus  pendidikan;  (3) mencermati  masalah-masalah  kritis  yang  memerlukan  perhatian,  penelitian,  dan pengembangan; (4) mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sistem pendidikan yang ada; serta  (5)  melaksanakan  kajian  terhadap  sistem    pendidikan  dan  komponen- komponennya(Saihu, 2019)
Saat  ini,  Indonesia  sedang  berupaya  meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Indonesia dengan  kurikulum  merdeka  belajar.  Penerapan  kurikulum  merdeka  belajar  ini  diharapkan dapat  menjadi  kesempatan  yang  bagus  untuk  Indonesia  dalam  meningkatkann  kualitas pendidikannya dan meningkatkan daya saing agar setara dengan negara-negara lain. Hal ini sejalan  pula  dengan  wacana  pembangunan  yang  berkelanjutan  terutama  dalam  bidang pendidikan  yang  dicanangkan  oleh  negara-negara  di  dunia  termasuk  di  Indonesia  melalui program suistanable develovments goal’s (SDG’S) SDGs merupakan suatu program dunia jangka panjang untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh tiap  negara  PBB  (Perserikatan  Bangsa-Bangsa)  sejak  memasuki  tahun  2000  telah mencanangkan program  MDGs  untuk  kurun waktu  2000 hingga 2015. Sejak 2016 hingga tahun  2030,  PBB  kembali  mencanangkan  program  SDGs.  Sebagai  bagian  dari  PBB, Indonesia  bersama  192  negara  lainnya  turut  serta  mengadopsi  SDGs  sebagai  program pembangunan  berkelanjutan.  Pemerintah  Indonesia  melalui  Peraturan  Presiden  No  59 Tahun 2017 telah turut serta berkomitmen untuk menyukseskan SDGs.
Vol.7, No 2, Juni 2023
Indonesia telah turut serta bersama negara lainnya untuk menyukseskan MDGs. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan sebanyak 70% program dan tujuan MDGs telah terlaksana  dan  dicapai  oleh  Indonesia  .  Hal  ini  tentu  menggemberikan  dan  akan mempengaruhi pandangan internasional terhadap kepemimpinan nasional. Sebagai program lanjutan  dari  MDGs,  SDGs  memiliki  goals  atau  tujuan  yang  lebih  variatif  dan  indikator keberhasilan yang lebih kompleks. Jika MDGs hanya mencantumkan 8 goals, maka SDGs memiliki 17 tujuan atau goals yang harus dicapai. Diantaranya adalah bidang pendidikan
Pemerintah  berupaya  menciptakan  pendidikan  yang  berkualitas  diseluruh  wilayah Indonesia  sehingga  mampu  menghasilkan  Sumber  Daya  Manusia  yang  unggul.  Skema Zonasi  sekolah  yang  tengah  dicanangkan  kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  adalah suatu  upaya  positif  untuk  mengurangi  disparitas  dan  label  sekolah  favorit  dengan  sekolah non favorit sehingga ke depan seluruh sekolah berhak memiliki kualitas yang sama baiknya dan seluruh siswa dapat bersekolah pada lokasi terdekat dari tempat tinggal dengan kualitas yang  tidak  jauh  berbeda  satu  sama  lain.  Kesempatan  belajar  sepanjang  hayat  adalah implementasi dari Undang-undang yang mewajibkan wajib belajar Sembilan tahun. Negara menjamin  seluruh  warga  negara  untuk  dapat  mengakses  pendidikan  berkualitas  dengan dukungan penuh negara  sehingga keluarga dengan berbagai  latar belakang ekonomi dapat mengenyam pendidikan yang berkualitas. (Irhamsyah, n.d.)
dengan  di  implementasikan  nya  kurikulum  merdeka  belajar  bagi  pendidikan  di Indonesia  di  harapkan  mampu  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  Indonesia  sehingga bisa  mencapai  salah  satu  program  SDGS  yaitu  di  bidang  pendidikan.  Sehingga  bisa menghasilkan  lulusan-lulusan  yang  berkualitas  serta  mampu  mengejar  ketertinggalan dengan negara-negara di dunia.

## METODE
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  pustaka  ( library research )  dengan  penggunakan content  analysis .  Penelitian  ini  menggunakan  berbagai sumber data berupa jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku serta sumber bacaan yang lainnya baik cetak maupun online. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis deskriptif-analitik yang akan
dibahas dengan jelas, runtun, dan sistematis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah  dengan  membaca  dan  mencatat  bahan  penelitian,  kemudian  tahap  selanjutnya dengan  menganalisis  data  dengan  melakukan  penyajian  data  dan  pembahasan  secara kualitatif konseptual. (Hazin & Laila, 2022)

## HASIL DAN DISKUSI

## Konsep Pendidikan Dasar Berkualitas
Pendidikan  merupakan  sebuah  upaya  intelektual  serta  spiritual  guna  mencerdaskan manusia  sejak  baik  dalam  lembaga  pendidikan  formal  ataupun  lembaga  pendidikan nonformal  yang  dilaksanakan  secara  sistematis,  metodologis,  dan  filosofis.  (Marpaung  et al., 2023). Pendidikan merupakan  suatu  upaya  bagi  manusia  untuk  menjadi  lebih  baik. Sebagai pegangan  utama  terkait  definisi  Pendidikan,  dapat  kita  lihat  dalam  Undang- Undang    Nomor    20    Tahun    2003    tentang    Sistem    Pendidikan    Nasional,    yang menyatakan  bahwa    Pendidikan    merupakan    usaha    sadar    dan    terencana    untuk mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan    potensi  dirinya    untuk    memiliki    kekuatan    spiritual    keagamaan, pengendalian    diri,    kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan  negara(Banurea et al., 2023)
Feigenbaum menyatakan bahwa kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full costumer  satisfaction ).  Suatu  produk  berkualitas  apabila  dapat  memberi  kepuasan sepenuhnya  kepada  konsumen,  yaitu  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  konsumen  atas suatu  produk/jasa.  Garvin  dan  Davis  menyatakan  bahwa  kualitas  adalah  suatu  kondisi dinamis  yang  berhubungan  dengan  produk,  manusia/tenaga  kerja,  proses  dan  tugas  serta lingkungan  yang  memenuhi  atau  melebihi  harapan  pelanggan  atau  konsumen. (Ilahi  & Arifudin, 2022)
Pendidikan di Indonesia atau Pendidikan Nasional sudah memiliki tujuan untuk bisa menghasilkan  SDM  yang  cerdas  dan  juga  bisa  menghasilkan  kepribadian  berkarakter, mempunyai  akhlak  yang  baik,  kreatif,  mempunyai  sebuah  visi  serta  misi,  bertanggung jawab dan bisa menjadi warga negara yang baik. Untuk bisa menghasilkan sumber manusia
Vol.7, No 2, Juni 2023
yang  berkualitas  diperlukan  adanya  proses  yang  terintegrasi  dengan  usaha  peningkatan kualitas  mutu  pendidikan  Sehingga,  dalam  hal  ini  upaya  untuk  meningkatkan  kualitas pendidikan  sangat  ditekankan  kepada  pentingnya  peran  lembaga  pendidikan  yaitu  sekolah selaku peranan pokok yang otonom, peranan orang tua siswa serta masyarakat dalam upaya untuk pengembangkan dan peningkatkan mutu atau kualitas pendidikan.
Dalam  kaitannya  tentang  kualitas  pendidikan,  Jerome  S  Arcaro  menjelaskan  bahwa setiap  program  mutu  harus  memperhatikan  empat  komponen  penting  yaitu:  a.)  Adanya komitmen  untuk  berubah,  baik  dari  anggota  dewan  sekolah  ataupun  para  administrator. Meski  pula  proses  awal  perubahan  atau  penerapan  mutu  tersebut  banyak  mengalami kendala,  namun  proses  pembelajaran  yang  diperoleh  dari  proses  kegagalan,  kegagalan  itu akan  menuju  kesuksesan  yang  diharapkan.  b.)  Adanya  pemahaman  yang  baik  tentang dimana  keberadaan  sekolah,  artinya  usaha  perubahan  yang  sudah  direncanakan  berhasil atau tidaknya. Harus diketahui terlebih dahulu bagaimana system yang berjalan saat ini. c.) Adanya  visi  masa  depan  yang  jelas  dan  dipegang  oelh  semua  orang  yang  ada  pada lingungan  sekolah.  Dengan  visi  itulah  lembaga  pendidikan  akan  di  tuntut  dan  diarahkan agar  tetap  focus  dan  berkomitmen  dalam  program  mutu  tersebut.  d.)  Adanya  rencana implementasi  mutu  sekolah.  Rencana  tersebut  harus  menjadi  pedoman  dalam  proses  yang senantiasa  mengalami  peningkatan.  Untuk  mewujudkan  lembaga  pendidikan  bermutu  ini menuntut  adanya  pengelolaan  lembaga  yang  efektif  dan  efisien  dalam  segala  aspeknya, baik  aspek  SDM,  dana,  serta  sarana  prasarana.  Pengelolaan  lembaga  yang  efektif  dan efisien  dapat  tercapai  jika  pengelola  atau  pimpinannya  efektif,  yaitu  bersifat  terbuka  dan adaptif. Kedua sifat  ini akan menentukan pemimpin yang memiliki pengaruh kepada guru dan personil lainnya terhadap pencapaian tujuan. Dan pemimpin yang adaptif akan banyak mendapat  dukungan dari  bawah. Adapun  lembaga pendidikan yang  dikelola secara  efektif dan efisien akan berdampak positif dalam mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien pula,  yang  akhirnya  menghasilkan  lembaga  dan  lulusan  yang  unggul.  Tujuan  ini  tidak mudah  mencapainya,  karena  harus  didukung  oleh  semua  elemen  lembaga,  mulai  dari pimpinan, staf, guru-guru dan murid. Bahkan keterlibatan orang tua, masyarakat sekitar dan orang-orang yang memiliki perhatian terhadap lembaga perlu diajak berkomunikasi. Hal ini
mengingat  bahwa lembaga pendidikan bukanlah milik pimpinan, tetapi  milik dan menjadi tanggung  jawab  bersama  antara  lembaga,  orang  tua  dan  masyarakat. (Helmina  Dewi  & Lazwardi, 2022)

## Konsep Dasar SDGS
Konsep  Sustainable    development  goals  (SDGs)    itu    sendiri    lahir    pada  kegiatan konfrensi  mengenai  Pembangunan  Berkelanjutan  yang  dilaksanakan  oleh  Perserikatan Bangsa-Bangsa  di  Rio  de  Jainero  tahun  2012.    Tujuan    yang    ingin    di    hasilkan  dalam pertemuan  tersebut  adalah  memperoleh  tujuan  bersama  yang  universal  yang  mampu memelihara  keseimbangan  tiga  dimensi  pembangunan  berkelanjutan:  Lingkungan,  Sosial dan ekonomi.
SDGs  merupakan  strategi  pembangunan  progresif  yang  mengadopsi  pendekatan multi-sektoral,  berbasis  hak,  dan  berpusat  pada  masyarakat  yang  menyatukan  berbagai upaya  global  untuk  mengubah  cara  pembangunan  diwujudkan  hingga  tahun  2030(Sidibé, 2016).  Ada  dua  tren  penggunaan  istilah  keberlanjutan  yang  sangat  berbeda  saat  ini,  yaitu model  biasa  yang  berfokus  pada  praktik  keberlanjutan  yang  dapat  diadaptasi  untuk menciptakan sistem ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, dan mode yang lebih mendasar dengan  mempertanyakan  banyak  pandangan  dunia  yang  memicu  ekonomi  pasar  bebas. (Walker, 2017).
Tujuh  belas tujuan global  dari SDGs diantaranya :  1) mengakhiri kemiskinan  dalam segala bentuknya dimana-mana; 2) mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan; 3) memastikan kehidupan yang  sehat  dan  mempromosikan  kesejahteraan  untuk  semua  usia;  4)  memastikan  inklusif dan  pendidikan  berkualitas  yang  adil  dan  mempromosikan  kesempatan  belajar  seumur hidup untuk semua; 5) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan  anak  perempuan;  6)  memastikan  ketersediaan  dan  pengelolaan  air  dan  sanitasi  yang berkelanjutan  untuk  semua;  7)  memastikan  akses  terjangkau,  andal,  energi  berkelanjutan dan  modern  untuk  semua;  8)  mempromosikan  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan, inklusif,  pekerjaan  penuh  dan  produktif,  dan  pekerjaan  yang  layak  untuk  semua;  10) mengurangi  ketidaksetaraan  di  dalam  dan  di  antara  negara-  negara;  11)  menjadikan  kota
Vol.7, No 2, Juni 2023
dan  pemukiman  manusia  inklusif,  aman,  Tangguh,  dan  berkelanjutan;  12)  pola  konsumsi dan  produksi  yang  berkelanjutan;  13)  mengambil  tindakan  mendesak  untuk  memerangi perubahan  iklim  dan  dampaknya;  14)  melestarikan  dan  menggunakan  sumber  daya  laut secara  berkelanjutan;  15)  melindungi,  memulihkan,  dan  mempromosikan  keberlanjutan penggunaan  ekosistem  terestrial,  mengelola  hutan  secara  berkelanjutan,  memerangi penggurunan,  dan  menghentikan  dan  membalikkan  degradasi  lahan  dan  menghentikan hilangnya  keanekaragaman  hayati;  16)  mempromosikan  masyarakat  yang  damai  dan inklusif, menyediakan akses keadilan untuk  semua dan membangun lembaga yang efektif, bertanggung  jawab  dan  inklusif  di  semua  tingkatan;  dan  yang  terakhir  yaitu  17) memperkuat cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global. (Indriya et al., n.d.)

## Kondisi Pendidikan Dasar Saat Ini
Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa  ini  telah  menyadari  pentingnya  usaha  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Pemikiran ini  diperkuat  dengan  kenyataan  pada  Pasal  31  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  yang  menekankan  bahwa  tiap  warga  negara  berhak  mendapatkan  pengajaran. Untuk itu, pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional  yang  diatur  dengan  undang-undang.  Sehubungan  dengan  tuntutan  konstitusi dimaksud,  pemerintah  berketetapan  untuk  membentuk  lembaga  yang  bertanggungjawab pada usaha pencerdasan kehidupan bangsa. (Hakim, 2016)
Menelaah  hasil  beberapa  lembaga  survei  internasional  menyimpulkan  capaian prestasi  peserta  didik  Indonesia  di  kacamata  internasional  masih  minim  dan  tertinggal sebagai  akibat  dari  minimnya  kualitas  pendidikan  jika  ditimbang  dari  pandangan  negara lain.  Hal  ini  dikuatkan  dengan  fakta  Indonesia  menduduki  urutan  terbawah  didampingi negara  Filipina. (Hidayah  &  Yuliawati,  2021) .  Citra  Indonesia  saat  ini  menunjukkan  bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh di bawah apa yang direncanakan dalam SDGs. Akibatnya, dalam skenario ini, kesenjangan pendidikan merupakan hambatan utama untuk mencapai  pendidikan  yang  berkualitas.  Situasi  pendidikan  di  kota-kota  besar  jauh  lebih unggul  daripada  di  daerah  unggulan,  luar  provinsi,  dan  daerah  miskin  (3T).  Artinya, pertumbuhan  di  Indonesia  terfokus  pada  pulau  Jawa  dan  Sumatra  selama  satu  dekade
Vol.7, No 2, Juni 2023
terakhir,  sementara  pulau-pulau  lain,  seperti  Kalimantan,  Bali,  NTT,  NTB,  Sulawesi, Maluku,  dan  Papua  jauh  tertinggal.  Dalam  hal  pemerataan  pedagogis,  indikator  disparitas pedagogis  yang  muncul  di  Indonesia  antara  lain  sarana  dan  prasarana  pedagogik  serta sumber daya pengajaran yang tersedia. (Nurfatimah et al., 2022)
Permasalahan  demi  permasalahan  pendidikan  di  Indonesia  dituai  tiap  tahunnya. Permasalahan  pun  muncul  mulai  dari  aras  input,  proses,  sampai  output.  Ketiga  aras  ini sejatinya  saling  terkait  satu  sama  lain.  Input  mempengaruhi  keberlanjutan  dalam  proses pembelajaran.  Proses  pembelajaran  pun  turut  mempengaruhi  hasil  output.  Seterusnya, output akan kembali berlanjut ke input dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi atau masuk  ke  dalam  dunia  kerja,  dimana  teori  mulai  dipraktekkan.  Permasalahan  umum  yang terjadi  pada  aras  input  yaitu  penerimaan  siswa  baru  di  sekolah-sekolah.  Sekolah  sebagai institusi  pendidikan  seharusnya  berfokus  pada  peningkatan  kualitas  seseorang,  bukan semata-mata mengejar keuntungan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan di Indonesia  sudah  menjadi  hal  yang  prestisius  bagi  beberapa  kalangan.  Seberapa  pun besarnya biaya  pendidikan  yang  dibebankan  pihak sekolah,  atas  nama  gengsi  dan  harapan akan  gelar  kesarjanaan  yang  dapat  meroketkan  martabat  keluarga,  akan  dikeluarkan. Namun,  bagi  kalangan  masyarakat  menengah  ke  bawah,  persoalan  masuk  sekolah  bukan melulu  tentang  gengsi,  melainkan  mampu  atau  tidaknya.  Bahkan  sudah  menjadi pemandangan  wajar,  tiap  tahun  ajaran  baru,.  Permasalahan  pada  proses  pembelajaran  tak kalah  kompleksnya  dengan  upaya  memasukkan  anak  ke  sekolah.  Usaha  untuk  bisa memasukkan anak ke sekolah unggulan kadang tidak dibarengi dengan pemberian motivasi yang positif bagi si anak. Anak seharusnya diberikan gambaran mengenai apa yang ingin ia capai,  bukan  memberi  gambaran  apa  yang  ingin  orangtua  capai  dari  si  anak  Pada  aras output,  yakni  berkaitan  dengan  kelulusan,  maka  akan  berhadapan  dengan  permasalahan yang masih gencar dipertahankan dan dipertentangkan, yaitu masalah UN (Ujian Nasional). Semenjak  tahun  2008  UN  diwajibkan  sampai  tingkat  SD  (Sekolah  Dasar)  dan  sederajat. Hal  ini  jelas  menuai  protes  dari  banyak  kalangan,  dikarenakan  bertentangan  dengan program  nasional  “Wajib  Belajar  (Wajar)  12 tahun”  yang  telah  diberlakukan  mulai  tahun 2013. Wajar 12 tahun mewajibkan anak-anak berusia 7-19 tahun untuk  dapat  mengenyam
Vol.7, No 2, Juni 2023
bangku  sekolah.  Tetapi  untuk  dapat  lulus  dari  SD  saja  anak  didik  harus  melalui  tahap seleksi yang didasarkan pada nilai UN dan hasil raport dari kelas IV sampai VI. Otomatis anak-anak  yang  nilai  rendah  tidak  dapat  melanjutkan  ke  SMP  Negeri,  dan  jika  harus bersekolah di swasta belum tentu orangtua mereka mampu membayar biaya yang diajukan pihak sekolah (MEGAWANTI, 2012)
Masalah  kualitas  dan  kuantitas  guru  terus  menjadi  masalah.  Kesenjangan  distribusi tenaga  pengajar  ditunjukkan  dengan  minimnya  jumlah  pengajar.  Di  pedesaan,  perbatasan, dan  lokasi  terpencil,  kekurangan  guru  tersebar  luas.  Hanya  ada  3  sampai  4  guru  di  staf. Sementara  itu,  di  kota-kota  dengan  infrastruktur  yang  memadai,  jumlah  pengajar  semakin bertambah  (Nurfatimah  et  al.,  2022).  Keadaan  pendidikan  di  Indonesia  hingga  kini  masih harus  ditingkatkan  agar  menghasilkan  pendidikan  yang  berkualitas  bagi  seluruh  warga masyarakat.  Pemerintah  juga  harus  siap  dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di Indonesia,  harus  meningkatkan  kualitas  pembelajaran,  fasilitas  memadai,  kualitas  guru, pemberlakuan  kurikulum  yang  sesuai  dengan  perkembangan  jaman  karena  mengingat kurikulum  di  Indonesia  masih  ketinggalan  jauh  dengan  Negara  lainnya.  Dalam meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan diIndonesia, peserta didik juag memiliki hak untuk  mendapatkan  pendidikan  selaras  dengan  minat  dan  bakatnya  supaya  siswa  bisa melaksanakan  pendidikan  yang  bernilai.  Berdasarkan  hal  itu  guru  juga  memiliki  peranan untuk meningkatkan kualitas di Indonesia karena siswa yang berkualits lahir dari guru yang berkualitas pula. Maka peranan guru professional sangat diperlukan saat ini terutama untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  daerah-daerah  pelosok  yang  kurangnya  akses teknologi(A. O. Safitri et al., 2022)

## Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Pendidikan Dasar Saat Ini
Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi Pendidikan dasar saat ini yaitu:

## Kurikulum yang Membingungkan dan Terlalu Kompleks
Kebijakan  pemerintah  untuk  meningkatkan  mutu,  relevansi  dan  efesiensi  dalam system pendidikan nasional terus dilaksanakan. Di antara upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan  mutu  dan  relevansi  pendidikan  tersebut  adalah  dengan  penyempurnaan
Vol.7, No 2, Juni 2023
kurikulum.  Perubahan  dan  penyempurnaan  kurikulum  merupakan  salah  satu  upaya  untuk mendongkrak  mutu  pendidikan.  Namum  perubahan  dan  penyempurnaan  kurikulum  yang dilakukan  selama  ini  nampaknya  belum  menunjukkan  hasil  yang  signifikan  terhadap peningkatan mutu pendidikan tersebut. (Adelia & Mitra, 2021)
Kurikulum  merupakan  sebuah  rancangan  atau  program  yang  diberikan  oleh penyelenggara  pendidikan  untuk  peserta  didiknya.  Di  Indonesia,  terhitung  sudah mengalami  10  hingga  11  kali  perubahan  kurikulum  sejak  Indonesia  merdeka.  Tentu perubahan-perubahan  kurikulum  yang  terjadi  dapat  membingungkan,  terutama  bagi pendidik,  peserta  didik,  dan  bahkan  orang  tua.  Selain  perubahan  kurikulum,  kurikulum yang  diterapkan  di  Indonesia  juga  terbilangg  cukup  kompleks.  Hal  ini  sangat  berdampak pada pendidik dan peserta didik. Peserta didik akan terbebani dengan sejumlah materi yang harus  dikuasainya.  Sehingga,  sulit  bagi  peserta  didik  untuk  memilih  dan  mengembangkan potensi  dalam  dirinya  yang  sesuai  dengan  keinginan  dan  kemampuan  mereka.  Selain peserta  didik,  pendidik  juga  terkena  dampaknya.  Pendidik  akan  terbebani  dengan  tugas yang  banyak  untuk  mempelajari  materi-materi  dan  tugas  mengajari  muridnya  dengan materi  yang  banyak.  Sehingga,  tidak  menutup  kemungkinan  pendidik  menjadi  kurang optimal dalam mengajari muridnya. (Nur & Kurniawati, 2022)

## Pendidikan Yang Kurang Merata
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  yang  masih  mengalami  berbagai  proses pembangunan,  termasuk  dalam  sektor  pendidikan.  Sehingga,  hal  ini  menyebabkan pelaksanaan  proses  pendidikan  juga  masih  dihadapkan  oleh  berbagai  tantangan permasalahan  di  negara  yang  masih  berkembang,  seperti  kurang  meratanya  pendidikan terutama  di  daerah-daerah  tertinggal.  Ketidakmerataan  ini  sering  dialami  oleh  lapisan masyarakat  yang  miskin.  Seperti  yang  kita  ketahui,  semakin  tinggi  pendidikan  semakin mahal  juga  biayanya.  Sehingga,  tak  jarang  banyak  orang  yang  memilih  tidak  sekolah dibandingkan harus mengeluarkan banyak biaya.

## Penempatan Guru Yang Tidak Seimbang
Pada  beberapa  kasus  pendidikan  di  Indonesia,  masalah  penempatan  guru  ini  masih kerap  terjadi.  Terutama  penempatan  guru  bidang  studi  yang  tidak  sesuai  dengan
Vol.7, No 2, Juni 2023
penempatannya  atau  keahliannya.  Hal  ini  dapat  menyebabkan  guru  tidak  bisa  optimal dalam  mengajar.  Menurut  Jakaria,  ketidaklayakan  mengajar  guru  dapat  disebabkan  oleh banyak  faktor,  salah  satunya  yaitu  ketidaksesuaian  antara  bidang  studi  yang  diajarkan dengan  latar  belakang  pendidikan  guru  tersebut(Jakaria  et  al.,  n.d.)  Masalah  penempatan guru ini biasanya terjadi karena kekurangan guru di suatu daerah tertentu. Hal itu membuat guru yang ada harus bisa mengajar bidang studi lain untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Kekurangan  guru  ini  biasa  terjadi  di  daerah  yang  terpencil,  karena  tidak  meratanya penyaluran guru ke daerah tersebut.

## Rendahnya Kualitas Guru
Guru  merupakan  seorang  pengajar  yang  menyampaikan  ilmu  kepada  peserta didiknya.  Peran  seorang  guru  sangatlah  penting  dalam  mencapai  keberhasilan  pendidikan. Tidaklah  mudah  hidup  menjadi  seorang  guru,  begitu  banyak  tanggung  jawab  yang dilakukan.  Namun,  nyatanya  masih  banyak  guru  yang  memandang  pekerjaannya  adalah suatu  hal  yang  mudah  dan  hanya  melakukan  pekerjaannya  sekadar  untuk  mendapat penghasilan.  Betapapun  kemajuan  teknologi  telah  menyediakan  berbagai  alat  untuk meningkatkan  efektifitas  proses  pembelajaran,  namun  posisi  pendidik  /  guru  merupakan variabel  penting  bagi  keberhasilan  pendidik.  Menyadarkan  guru  bahwa  pekerjaan  mereka merupakan  pekerjaan  professional  merupakan  “upaya  awal”  yang  harus  dilakukan  dalam rangka pencapaian standar proses pendidikan sesuai dengan harapan.
Masih adanya anggapan bahwa semua orang bisa menjadi guru, asalkan mereka dapat menyampaikan materi pelajaran, hal itu merupakan suatu pandangan yang keliru dan harus diluruskan. Sebab tugas dan fungsi guru itu bukan hanya sekedar penyampaian materi saja, akan  tetapi  adalah  suatu  proses  perubahan  sikap  dan  prilaku  peserta  didik  sesuai  dengan tujuan  yang  diharapakan.  Oleh  karena  itu  dalam  proses  pembelajaran  terdapat  kegiatan membimbing,  melatih  keterampilan,  memotivasi  agar  siswa  dapat  memecahkan  berbagai persoalan kehidupan (Adelia & Mitra, 2021)

## Biaya Pendidikan Yang Mahal
Saat ini sudah menjadi  rahasia umum dengan anggapan “semakin tinggi  pendidikan semakin  tinggi  piula  biaya  yang  dikeluarkan”.  Hal  tersebut  perlu  menjadi  perhatian
pemerintah,  dikarenakan  banyak  masyarakat  yang  terdampak  akibat  mahalnya  biaya pendidikan.  Mahalnya  biaya  pendidikan  sangatlah  membebani  masyarakat  Indonesia  yang kebanyak adalah lapsan menengah kebawah. Tak sedikit orang lebih memilih tidak sekolah dibandingkan  harus  mengeluarkan  biaya  yang  besar.  Adapula  anak  yang  ingin  bersekolah namun  terkendala  biaya  sehingga  terpaksa  untuk  berhenti  sekolah.  Perlu  diketahui  bahwa biaya  pendidikan  yang  mahal  akan  membuat  ketidakmerataannya  pendidikan  di  Indonesia dan akan berdampak tidak baik terhadap berbagai aspek di kehidupan.

## Sarana Dan Prasarana Yang Kurang Memadai
Indonesia  sebagai  negara  yang  berkembang  tentu  saja  masih  banyak  yang  perlu dibangun  dan  disempurnakan.  Termasuk  dalam  penyempurnaan  sarana  dan  prasarana pendidikan.  Sampai  saat  ini  masih  kerap  dijumpai  di  sekolah-sekolah  daerah  tertentu fasilitas  yang  tidak  memadai,  bahkan  tidak  ada  fasilitas  sama  sekali.  Masalah  rendahnya kualitas  sarana  dan  prasarana  pendidikan  ini  bisa  disebabkan  oleh  berbagai  faktor,  seperti penyaluran  dana  yang  terhambat,  penyalahgunaan  dana  sekolah,  perawatan  sarana  dan prasarana yang buruk, pengawasan pihak sekolah yang acuh terhadap sarana dan prasarana, dan  faktor  lainnya.  Akibatnya,  banyak  siswa  yang  tidak  dapat  menikmati  fasilitasi  di sekolah dengan baik. Padahal adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Menurut Yustikia, sarana dan prasarana memiliki hubungan  penting  dengan  pembelajaran.  Proses  pembelajaran  yang  tidak  menggunakan sarana  dan  prasarana  yang  baik  akan  berdampak  kurang  baik  untuk  proses  belajar.  Proses belajar dinilai akan kurang bermaksna(Ni et al., n.d.)
Dari  hasil  penelitian  problem  yang  dirasakan  oleh  seorang  guru  adalah  kurang efektifnya  kegiatan  belajar  karena  dilaksanakan  dengan  sarana  prasarana  yang  kurang lengkap  sehingga  anak  didik  tidak  dapat  bertatap  muka  secara  langsung  dengan  guru. Kurangnya  fasilitas  yang  memadai  pada  saat  pelaksanaan  pembelajaran  dirumah  akan memunculkan  kekurang  pahaman  tentang  materi  yang  disampaikan  guru  kepada  peserta didiknya. Seharunya untuk mempermudah pembelajaran secara (daring) perlu dipersiapkan terlebih  dahulu  sarana  prasaranya  seperti  laptop,  komputer  atau  hand  phone  yang  dapat mempermudah guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Karena jika dalam kegiatan
belajar mengalami  keterbatasan fasilitas maka akan menghambat proses pembelajaran dan mempengaruhi pencapaian hasil belajar. (Suherman, 2020)
Upaya Meningkatkan Pendidikan Dasar Yang Berkualitas Dalam Mewujudkan

## Suistanable Developments Goal’s (SDG’s)
Sektor  pendidikan  merupakan  bidang  penting  yang  perlu  mendapat  perhatian  dalam upaya  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia,  khususnya  di  Indonesia.  Pembangunan negara Indonesia dapat dilakukan dengan meningkatkan fungsi pendidikan yang optimal, di mana produktivitas sumber daya manusia dapat dimaksimalkan. Lebih lanjut, ketersediaan sumber daya manusia yang terdidik dinilai menjadi sumber kekuatan yang signifikan dalam menghadapi perubahan yang terjadi di segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, Indonesia harus  terus  fokus  dan  memperhatikan  kualitas  pendidikan.  Sarana  dan  prasarana pendidikan,  serta  jumlah  guru  yang  tersedia,  akan  menjadi  faktor  utama  yang  perlu dipertimbangkan  karena  kedua  faktor  tersebut  berkontribusi  terhadap  keberhasilan pendidikan yang unggul di Indonesia.
Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan  upaya  dan  solusi  untuk  mewujudkan  pendidikan yang  sesuai  dengan  tujuan  pendidikan  nasional,  tentunya  yang  dapat  menciptakkan manusia-manusia  yang  berkualitas.  Adapun  beberapa  solusi  dari  permasalahan  tersebut sebagai berikut.

## Optimalisasi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar
Permasalahan  pendidikan  yang  ada  saat  ini  direspons  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  (selanjutnya  penulis  sebut  dengan  Kemendikbud)  dengan  mengeluarkan kebijakan  ―Merdeka  Belajar.‖  Nadiem  Makarim  selaku  Kemendikbud  secara  tegas menyebutkan bahwa konsep ―Merdeka Belajar‖ yang digagasnya merupakan usaha untuk mewujudkan kemerdekaan dalam berpikir. Kebijakan ini dimulai dengan perbaikan standar mutu pendidik. Adanya kebijakan ini memberikan harapan besar bagi lembaga pendidikan untuk  mengeksplorasi  dan  mengembangkan  mutu  pendidikan  di  lembaganya.  Di  antara perubahan  besar  kebijakan  Merdeka  Belajar  dengan  Kurikulum  2013  adalah  (1)  ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dikembangkan oleh sekolah masing-masing; (2) Ujian nasional  (UN)  berubah  menjadi  asesmen  kompetensi  minimum  dan  survei  karakter;  (3)
kebebasan  pendidik  untuk  mendesain  rencana  pelaksanaan  pembelajaran  (RPP);  dan  4) fleksibilitas dalam peraturan penerimaan siswa baru (PPSB) ( syamsul Arifin:2021)
Esensi  kemerdekaan  berpikir,  harus  didahului  oleh  para  guru  sebelum  mereka mengajarkannya  pada  peserta  didik.  Dalam  kompetensi  guru  di  level  apapun,  tanpa  ada proses  penerjemahan  dari  kompetensi  dasar  dan  kurikulum  yang  ada,  maka  tidak  akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah  dari  yang  awalnya  bernuansa  di  dalam  kelas  menjadi  di  luar  kelas.  Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman, karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan  outing  class,  dan  tidak  hanya  mendengarkan  penjelasan  guru,  tetapi  lebih membentuk  karakter  peserta  didik  yang  berani,  mandiri,  cerdik  dalam  bergaul,  beradab, sopan,  berkompetensi,  dan  tidak  hanya  mengandalkan  sistem  ranking  yang  menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja, karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat  dan kecerdasannya dalam  bidang masingmasing. Nantinya, akan  terbentuk para  pelajar  yang  siap  kerja  dan  kompeten,  serta  berbudi  luhur  di  lingkungan  masyarakat. Konsep Merdeka Belajar terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. (Uswatiyah et al., 2021)

## Melakukan Pemerataan Pendidikan
Pemerataan pendidikan merupakan solusi untuk mencapai mutu pendidikan, sehingga berdampak  pada  kualitas  sumber  daya  manusia  Indonesia  yang  berkompeten,  berkarakter, berdaya saing dan unggul. Sehingga berkontribusi pada pembangunan nasional, bermanfaat pada  lingkungan  sekitar,  mendorong  tegaknya  masyarakat  Indonesia  yang  demokratis  dan modern  berdasar  pada  nilai-nilai  Pancasila.  Sekolah  merupakan  komponen  utama  dalam terjadinya  proses  pembelajaran  dan,  faktanya  masih  banyak  sekolah  di  Indonesia  yang belum  mampu  memenuhi  kualifikasi  Standar  Nasional  Pendidikan.  Sehingga  dapat disimpulkan bahwa bangsa ini masih belum optimal dalam melaksanakan komitmen untuk mewujudkan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  berkualitas  dan  adil.  Stigma  yang  timbul dimasyarakat  adalah  terdapat  perbedaan  kualitas  sekolah,  sehingga  ketimpangan  selalu terjadi,  apabila  tetap  dibiarkan  akan  berpengaruh  pada  kewibawaan  pendidikan  negara. Diantara pemerataan pendidikan yang bisa dilakukan yaitu:
Vol.7, No 2, Juni 2023
Sistem  zonasi ;  Sistem  zonasi  merupakan  kebijakan  penerimaan  peserta  didik  baru (PPDB)  yang  dilakukan  dengan  menentukan  radius  zona  antara  sekolah  dengan  tempat siswa  terkait  berdomisili.  dengan  tujuan  untuk  menghilangkan  predikat  sekolah  unggulan, guna  menwujudkan  pemerataan  kualitas  pendidikan  di  seluruh  sekolah  Indonesia. (Nanggala, 2020)
Program  Indonesia  Pintar  (PIP )    PIP  merupakan  salah  satu  kebijakan  pemerintah dalam  upaya  pemerataan  pendidikan.  Pemerintah  telah  berupaya  keras  menggalakkan Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  untuk  memenuhi  hak  setiap  warga  negara  dalam memperoleh  layanan  pendidikan,  yakni  melalui  Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP)  Adapun tujuan dari PIP ini adalah untuk membantu biaya sekolah peserta didik yang kurang mampu dari  tingkat  Sekolah  Dasar  (SD)  hingga  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  (Septiandika, 2017). Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh (Rohaeni & Saryono, 2018) bahwa kebijakan PIP melalui KIP yang dikeluarkan oleh  pemerintah di  bawah wewenang Kementerian  dan Kebudayaan bertujuan untuk menyediakan bantuan terkhusus untuk siswa miskin sehingga dapat  melanjutkan  sekolahnya,  dengan  demikian  sasaran  dari  kebijakan  ini  adalah  untuk mencegah anak putus sekolah. (Ghia Dimmera et al., n.d.)

## Meningkatkan Profesionalisme Dan Kesejahteraan Guru
Melalui  Mentri  Pendidikan  Nasional  mengeluarkan  Permendiknas  nomor  16  tahun 2017 menyatakan bahwa seorang guru harus memiliki empat kompetensi yaitu, kompetensi pedagogik,  kompetensi  kepribadian,  kompetensi  profesional  dan  kompetensi  sosial.  Guru dalam  melaksanakan  tugasnya  harus  memiliki  kompetensi  dan  sikap  profesional  untuk diajarkan  kepada  peserta  didik. (Kristiawan  &  Rahmat,  2018) .  Guru  berada  di  barisan terdepan  dalam  menciptakan  mutu  pendidikan.  Guru  berhadapan  langsung  dengan  para peserta  didik  di  kelas  melalui  proses  belajar  mengajar.  Di  tangan  gurulah  akan  dihasilkan peserta didik yang bermutu, baik secara akademis, skill, kematangan emosional dan moral serta  spiritual.  Dengan  demikian,  akan  dihasilkan  generasi  masa  depan  yang  siap  hidup dengan  tantangan  zaman.  Dalam  menciptakan  mutu  pendidikan  sosok  guru  yang mempunyai  kualifikasi,  kompetensi,  dan  dedikasi  yang  tinggi  dalam  menjalankan  tugas profesionalnya saat dibutuhkan. (Nurlatifah & Balitar, n.d.)
Vol.7, No 2, Juni 2023
Sebagai  tenaga  profesional,  guru  hanya  dapat  melaksanakan  tugasnya  jika  memiliki kualifikasi  akademik,  kompetensi,  dan  sertifikat  pendidik  yang  dipersyaratkan  pada  setiap jenis  pendidikan  dan  jenjang  tertentu.  Guru  berkewajiban,  sebagai  bagian  dari  tanggung jawab  profesionalnya,  untuk:  a).  Meningkatkan  kualifikasi  akademik  dan  keterampilan secara  berkelanjutan  sesuai  dengan  kemajuan  di  bidang  seni,  ilmu  pengetahuan,  dan teknologi  dengan  motivasi  guru.  sebuah.  Berdasarkan  pengetahuan  guru  tentang  strategi pembelajaran,  perencanaan  pembelajaran,  proses  pembelajaran  yang  berkualitas,  dan evaluasi hasil  pembelajaran.  b).  Bertindak  objektif dan  tanpa  diskriminasi  atas  dasar  jenis kelamin, agama, suku,  ras,  atau kondisi  fisik  tertentu atau riwayat  keluarga;  c). Mematuhi peraturan perundang-undangan,  kode  etik  guru,  dan  prinsip-prinsip  agama  dan  moral;  dan tingkat pembelajaran yang dicapai oleh siswa menunjukkan perlunya sikap profesional dari pihak guru. (Muhalisiah et al., 2023)
Hak-hak  guru  meliputi:  (1)  memperoleh  penghasilan  di  atas  kebutuhan  hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; (2) mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan  prestasi  kerja;  (3)  memperoleh  perlindungan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  hak atas  kekayaan  intelektual;  (4)  memperoleh  kesempatan  untuk  meningkatkan  kompetensi dan  ke  (5)  memperoleh  dan  memanfaatkan  sarana  dan  prasarana  pembelajaran  untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan, dan yang lainnya. Kesejahteraan dapat diukur dari  penghasilan  tetap,  tunjangan,  dan  penghargaan.  Dengan  demikian,  guru  dikatakan sejahtera apabila indikator tersebut terpenuhi.(Akhyar et al., 2021)
Untuk menciptakan sistem kesejahteraan yang efektif yang perlu diperhatikan adalah : a. Sistem  imbalan harus  mempunyai  daya  tarik  bagi  tenaga kerja  yang berkualitas  tinggi untuk  bergabung  dengan  organisasi  Setiap  organisasi  akan  selalu  bersaing  dengan organisasi  yang  lain  di  pasar  kerja.  Oleh  karena  itu,  kesejahteraan  yang  ditawarkan hendaknya  mampu  menarik  para  pencari  kerja  yang  memiliki  keterampilan,  pegnetahuan dan  kemampuan  yang  tinggi  b.  Sistem  imbalan  harus  merupakan  daya  tarik  kuat  untuk mempertahankan tenaga kerja yang sudah berkarya dalam organisasi Kesejahteraan adalah bukan  satu-satunya  faktor  pengikat  bagi  para  pegawai  untuk  tetap  tinggal  dalam  suatu organisasi.  Namun  tak  dapat  dipungkiri  bahwa  apabila  jumlah  atau  tingkat  kesejahteraan
Vol.7, No 2, Juni 2023
yang  diperoleh  lebih  rendah  dari  kesejahteraan  yang  diterima  oleh  rekan-rekannya  yang melakukan  tugas  yang  sejenis  di  organisasi  lain  ada  kecenderungan  para  pegawai  akan memilih  tempat  bekerja  mereka  di  tempat  yang  baik  tingkat  kesejahteraannya.  c.  Sistem imabalan  yang  mengandung  prinsip  keadilan  Secara  internal  prinsip  keadialan  yang dimaksudkan  adalah  bahwa  para  pegawai  yang  melaksanakan  tugas  sejenis  mendapat imbalan  yang  sama  pula.  Namun  tentunya  faktor  lainnya  juga  harus  menjadi  bahan pertimbangan, seperti faktor masa kerja, jumlah tanggungan dan lain sebagainya d. Sistem kesejahteraan  perilaku  positif  Sistem  kesejahteraan  harus  mencerminkan  penghargaan terhadap  perilaku  positif  para  pegawai  yang  meliputi,  kejujuran,  kesetiaan,  prestasi  yang tinggi,  ketekunan  dan  lain-lainnya.  Pengendalian  Pembiayaan  Biasanya  biaya  belanja pegawai  merupakan  komponen  biaya  yang  sangat  besar.  Dengan  demikian  kesejahteraan yang  diberikan  kepada  para  pegawai  tidak  terlalu  tinggi  sehingga  dapat  membebani organisasi  dan  tidak  perlu  rendah  sehingga  berdampak  kepada  peraturan  perundang- undangan.  f.  Kepatuhan  kepada  peraturan  perundang-undangan  Semua  organisasi  wajib mentaati  peraturan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  negara,  termasuk  peraturan  dalam  bidang penggajian. Kesemuanya dimaksudkan untuk menjamin bahwa para pegawai menerma hak- haknya  sesuai  dengan  kewajiban  yang  mereka  tunaikan.  g.  Tercipatanaya  administrasi pengupahan  dan  penggajian  yang  berdaya  guna  dan  berhasil  guna  Kondisi  yang berkembang di lingkungan pendidikan Sekolah Dasar. (Indriyani et al., 2020)
Menurut  Ivancevich  dalam  Wibowo  (2014:  290)  hanya  membedakan  dua  bentuk kesejahteraan  yaitu  kompensasi  finansial  yang  meliputi  honor,  bonus,  atau  komisi  dan kompensasi  nonfinansial.  1.  Bentuk  kompensasi  finansial  meliputi  honor,  bonus,  atau komisi  Bentuk  kesejahteraan  guru  yang  diberikan  kepala  sekolah  berupa  finansial  yaitu meliputi  honor  guru  dimana  setiap  bulan  guru  Non  PNS  menerima  honor  setiap  bulan. Selanjutnya berupa bonus yang diberikan kepala sekolah yaitu jika ada guru Non PNS yng melatih kegiatan ekstra baik pramuka, melatih nari, maupun melatih drumband, maka akan diberikan  bonus.  Selanjutnya  yaitu  pemberian  komisi,  kepala  sekolah  memberikan  komisi jika  guru  Non  PNS  berhasil  membawa  siswa  baru.  Hal  tersebut  bertujuan  agar  guru  lebih semngat  dalam  mencari  siswa  baru.  2.  Bentuk  kompensasi  nonfinansial  berupa
Vol.7, No 2, Juni 2023
penghargaan  Kepala  sekolah  dalam  memberikan  kompensasi  nonfinansial  berupa penghargaan  yaitu  sebuah  pujian  atau  reward  kepada  guru,  karena  kinerja  guru  bagus  dan patut  di  acungi  jempol.  Pujian  bukan  hanya  sekedar  pujian  semata,  tetapi  pujian  bisa membangkitkan semangat guru dalam mengajar dan dalam bekerja di sekolah.(D. Safitri et al., n.d.)
Sedangkan menurut Nurlatifah agar menjadi guru yang professional maka guru harus mengikuti kegiatan sebagai berikut:
Mengikuti MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran )
Dalam  hal  ini  menurut  Wina  Sanjaya,  ada  beberapa  tujuan  untuk  diselenggarakanya MGMP  ini,  yaitu:  a)  Untuk  memotivasi  guru  guna  meningkatkan  kemampuan  dan keterampilan dalam merncanakan,melaksanakan,dan membuat evaluasi program pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebgai guru profesional; b) Untuk meningkatkan  kemampuan  dan  kemahiran  guru  dalam  melaksanakan  pembelajaran sehingga dapat  menunjang  usaha  peningkatan  dan pemerataan  mutu  pendidikan;  c)  Untuk mendiskusikan  permasalahan  yang  dihadapi  dan  dialami  oleh  guru  dalam  melaksanakan tugas  sehari-hari  dan  mencari  solusi  alternatif  pemecahanya  sesuai  dengan  karakteristik mata  pelajaran  masing-masing,  guru,  kondisi  sekolah,  dan  lingkunganya;  d)  Untuk membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  kegiatan  kurikulum,  metodologi,  dan  sistem  pengujian  yang sesuai  dengan  mata  pelajaran  yang  bersangkutan;  e)  Untuk  saling  berbagi  informasi  dan pengalaman  dari  hasil  lokakarya,  simposium,  seminar,  diklat,  classroom  action  research, referensi, dan lain-lain kegiatan profesional yang di bahas bersama-sama.

## Supervise Pembelajaran
Supervisi  pembelajaran  adalah  bantuan  dalam  wujud  layanan  profesional  yang diberikan  oleh  orang  yang  lebih  ahli  dalam  rangka  peningkatan  kemampuan  profesional, terutama dalam proses belajar mengajar. Supervisi pembelajaran bertujuan sebagai berikut: a)  Memperbaiki  proses  belajar  mengajar,  b)  Perbaikan  tersebut  dilaksanakan  melalui supervisi,  c)  Yang  melakukan  supervisi  adalah  supervisor,  d)  Sasaran  supervisi  tersebut adalah  guru  atau  orang  lain  yang  ada  kaitannya  atau  dalam  rangka  memberikan  layanan
Vol.7, No 2, Juni 2023
supervisi  kepada  guru,  e)  Secara  jangka  panjang  maksud  supervisi  tersebut  adalah memberikan  kontribusi  bagi  pencapaian  tujuan  pendidikan.  Dapat  disimpulkan  bahwa tujuan  dari  supervisi  pembelajaran  adalah  terbaikinya  proses  belajar  mengajar,  yang  di dalamnya melibatkan guru dan siswa, melalui serangkaian tindakan, bimbingan dan arahan.

## Pembinaan Rutin Dan Penugasan
Pembinaan  rutin  itu  sangat  diperlukan  agar  pembelajaran  lebih  maju.  Karna  guru yang ideal adalah guru yang secara terusmenerus mengembangkan pengetahuan, mengasah keterampilan, serta mengadaptasi berbagai permasalahan untuk menjadi guru terbaik diklat itu sendiri pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk kegiatan program pengembangan sumberdaya  manusia  ( personil  development ).  Hal  ini  dipertegas  oleh  pendapat  Castetter yang  dikutip  oleh  Wahyosumidjo,  mengatakan  bahwa  Diklat  merupakan  proses  perbaikan staf  melalui  berbagai  macam  pendekatan  yang  menekankan  realisasi  diri  (kesadaran), pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri. Pengembangan mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan kemampuan ( abilities ), sikap ( attitudes ), kecakapan ( skills ) dan pengetahuan dari anggota organisasi. (Nurlatifah & Balitar, n.d.)

## KESIMPULAN
Upaya  meningkatkan  kualitas  Pendidikan  di  Indonesia  khusus  nya  Pendidikan  dasar menjadi  tanggung  jawab  Bersama  dengan  berseinerginya  antara  pemerintah,  pihak  swasta dan  juga  Lembaga  Pendidikan  itu  sendiri,  karena  pada  realita  nya  masih  terdapat permasalah-permasalahan  Pendidikan  yang  ditemukan  mulai  dari  Pendidikan  yang  tidak merata  di  tiap  daerah  di  Indonesia,  kurikulum  yang  bergonta-ganti,  kualifikasi  guru  yang rendah  serta  biaya  Pendidikan  yang  mahal.  Sehingga  perlu  solusi  dan  upaya  perbaikan Pendidikan  khususnya  Pendidikan  dasar  di  Indonesia  di  antaranya  yaitu  optimalisasi implementasi  kurikulum  merdeka  belajar  di  sekolah  dasar,  peningkatan  profesionalisme dan kesejahteraan guru, dan kualitas Pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.

## REFERENSI

## Vol.7, No 2, Juni 2023
Adelia,  I.,  &  Mitra,  O.  (2021). Permasalahan  Pendidikan  Islam  di  Lembaga  Pendidikan Madrasah (Vol. 21, Issue 01). https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/view/832
Akhyar, A., Hasbiyallah, H., Hasanah, A., Basri, H., & Ruswandi, U. (2021). IMPACT OF TEACHER  WELFARE  ON  IMPROVING  THE  QUALITY  OF  ISLAMIC RELIGIOUS  EDUCATION. Ta  Dib :  Jurnal  Pendidikan  Islam , 10 (1),  61–72. https://doi.org/10.29313/tjpi.v10i1.7583
Andari,  S.,  Chandra  Setiawan,  A.,  &  Rifqi,  A.  (n.d.). Student  Exchange  Program  Of
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) In Covid-19 Pandemic . http://journal2.um.ac.id/index.php/jpp/article/view/20264 Banurea,  Simanjuntak,  Siagian,  &  Turnip.  (2023).  PERENCANAAN  PENDIDIKAN. Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora , 2 (1). https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/52
Chrisyarani,  D.  D.,  Rahayu,  S.,  Yulianti,  Y.,  Meviana,  I.,  Asmah,  A.,  &  Ladamay,  I. (2022).  Analisis  Dampak  Pengembangan  dan  Implementasi  Kurikulum  MBKM Terhadap Kepuasan Mahasiswa FIP UNIKAMA. Jurnal Bidang Pendidikan Dasar , 6 (1), 47–55. https://doi.org/10.21067/jbpd.v6i1.6617
Ghia Dimmera,  B., Pebria Dheni Purnasari, dan, Studi Manajemen, P., Shanti Bhuana,  I., Bukit  Karmel  No,  J.,  &  Barat,  K.  (n.d.). PERMASALAHAN  DAN  SOLUSI PROGRAM  INDONESIA  PINTAR  DALAM  MEWUJUDKAN  PEMERATAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN BENGKAYANG . https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/view/1137
Hakim,  L.  (2016).  PEMERATAAN  AKSES  PENDIDIKAN  BAGI  RAKYAT  SESUAI DENGAN  AMANAT  UNDANG-UNDANG  NOMOR  20  TAHUN  2003 TENTANG  SISTEM  PENDIDIKAN  NASIONAL. Jurnal  EduTech , 2 (1). https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/575
Hazin,  M.,  &  Laila,  A.  (2022).  PROBLEMATIKA  MANAJEMEN  PENDIDIKAN AGAMA  ISLAM  DI  SEKOLAH  DAN  KAMPUS  UMUM.  In AKSI:  Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (Vol. 01, Issue 01).
https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/aksi/article/view/205
Helmina Dewi, W., & Lazwardi, D. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan  Kualitas  Pendidikan  Pada  Era  Digital. Mindset:  Jurnal  Manajemen Pendidikan Islam , 54–61. https://doi.org/10.58561/mindset.v1i1.29
Hidayah,  V.  N.,  &  Yuliawati,  F.  (2021). KURIKULUM  TEMATIK  2013  DALAM
FRAMEWORK  SUBTAINABLE  DEVELOPMENT  GOALS  DI  SEKOLAH  DASAR (Vol. 13, Issue 2). https://ejournal.upi.edu/index.php/eduhumaniora/article/view/35824
Ilahi, & Arifudin. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Bank.
Amsir: Bunga Rampai Jurnal , 1 (1).
https://journal.stieamsir.ac.id/index.php/abrj/article/view/123
Indriya,  I.,  Amara,  H.,  Nusaibah,  H.,  &  Nurmala,  I.  (n.d.). ANALISIS  KEBIJAKAN PENDIDIKAN  AGAMA  ISLAM  DI  INDONESIA  DALAM  MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS .
https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/3404
Indriyani,  Saefulloh,  &  Riono.  (2020).  PENGARUH  DIKLAT  KEPENDIDIKAN  DAN KESEJAHTERAAN  GURU   TERHADAP  KUALITAS  GURU  DI  SEKOLAH DASAR  NEGERI  DI   KECAMATAN  JAMBLANG  KABUPATEN  CIREBON.
Syntax Idea , 2 (7). https://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax- idea/article/view/441
Irhamsyah,  F.  (n.d.). Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  dan  Dampaknya  Bagi Ketahanan Nasional . www.unsplash.com
Jakaria,  Y.,  Kelayakan,  A.,  Antara,  K.,  Belakang,  L.,  Guru,  P.,  Dasar,  S.,  Pelajaran,  M., Diampu, Y., Kesesuaian, D., Belakang, A. L., Mata, D., Diampu, P. Y., Pusat, Y. J., &  Kebijakan,  P.  (n.d.). ANALYSIS  OF  APPROPRIATENESS  AND  SUITABILITY
OF  PRIMARY  SCHOOL  TEACHERS’  EDUCATIONAL  BACKGROUND  AND
THEIR
TAUGHT-SUBJECT-MATTER . https://www.researchgate.net/publication/323610709_Analisis_Kelayakan_dan_Kes esuaian_antara_Latar_Belakang_Pendidikan_Guru_Sekolah_Dasar_dengan_Mata_ Pelajaran_yang_Diampu
Kodrat,  D.  (2021).  Industrial  Mindset  of  Education  in  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka (MBKM)  Policy  ARTICLE  INFO  ABSTRACT  Article  History. Jurnal  Kajian Peradaban Islam OPEN ACCESS JKPIs , 4 (1), 2021. www.jkpis.com
Kristiawan, M., & Rahmat, N. (2018). Peningkatan Profesionalisme Guru Melalui Inovasi Pembelajaran . https://doi.org/10.25217/ji.v3i2.348
Marpaung,  Siahaan,  Sitorus,  &  Turnip.  (2023).  ADMINISTRASI  PENDIDIKAN. Pediaqu :
Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora , 2 (1). https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/53 MEGAWANTI. (2012). MERETAS PERMASALAHAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. FORMATIF: Jurnal Pendidikan MIPA , 2 (3). https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Formatif/article/view/105
Muhalisiah, M., Darmiyanti, A., & Muna’fiah, N. (2023). Pengembangan Profesionalisme Guru  dalam  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  di  RA  Al-Hidayah. AS-SABIQUN , 5 (1),
110–123. https://doi.org/10.36088/assabiqun.v5i1.2700
Nanggala.  (2020).  ANALISIS  WACANA  PEMBAHARUAN  KEBIJAKAN  ZONASI MENTERI   PENDIDIKAN  DAN  KEBUDAYAAN  NADIEM  MAKARIM SEBAGAI  SOLUSI   PEMERATAAN  PENDIDIKAN  DI  INDONESIA. Jurnal
Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (2). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/24758 Ni,  O. :,  Sri,  W.,  Pengawas,  Y.,  Tingkat,  M.,  Di,  T.,  Agama,  K.,  &  Badung,  K.  (n.d.). PENTINGNYA  SARANA  PENDIDIKAN  DALAM  MENUNJANG  KUALITAS PENDIDIKAN DI SEKOLAH . https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/GW/article/view/1053
Nur,  F.,  &  Kurniawati,  A.  (2022a).  MENINJAU  PERMASALAHAN  RENDAHNYA KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA DAN SOLUSI. In AoEJ: Academy of Education Journal (Vol. 13, Issue 1). https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/fkip/article/view/765
Nurfatimah,  S.  A.,  Hasna,  S.,  &  Rostika,  D.  (2022).  Membangun  Kualitas  Pendidikan  di Indonesia  dalam  Mewujudkan  Program  Sustainable  Development  Goals  (SDGs). Jurnal Basicedu , 6 (4), 6145–6154. https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3183

## Nurlatifah,  S.,  &  Balitar,  U.  (n.d.).  STRATEGI  KEPALA  SEKOLAH  DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PROFESIONAL
GURU UNTUK MENINGKATKAN  MUTU  PENDIDIKAN  DI  MAN  2  KOTA  KEDIRI.  In PROPHETIK : Jurnal Kajian Keislaman: Vol. XX .
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/prophetik/article/view/2591
Puspitasari,  R.,  &  Nugroho,  R.  (n.d.). IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  MERDEKA BELAJAR,  KAMPUS  MERDEKA  FISIP  UPN  VETERAN  JAWA  TIMUR . http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2539
Rusli  Baharuddin,  M.  (2021).  Adaptasi  Kurikulum  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka (Fokus: Model MBKM Program Studi). Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran , 4 (1). https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.591
Safitri,  A.  O.,  Yunianti,  V.  D.,  &  Rostika,  D.  (2022).  Upaya  Peningkatan  Pendidikan
Berkualitas  di  Indonesia:  Analisis  Pencapaian  Sustainable  Development  Goals (SDGs). Jurnal Basicedu , 6 (4), 7096–7106.
https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3296
Safitri, D., Toharudin, M.,  & Sunarsih, D. (n.d.). Analisis Strategi  Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Guru  Non  PNS. Jurnal  Ilmiah  Wahana  Pendidikan , 2022 (19), 74–82. https://doi.org/10.5281/zenodo.7162544
Saihu,  S.  (2019).  KOMUNIKASI  PENDIDIK  TERHADAP  ANAK  BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH KHUSUS ASY-SYIFA LARANGAN. Andragogi: Jurnal Pendidikan  Islam  Dan  Manajemen  Pendidikan  Islam , 1 (3),  418–440. https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66
Sidibé,  M.  (2016).  Religion  and  Sustainable  Development.  In Review  of  Faith  and International Affairs (Vol. 14, Issue 3, pp. 1–4). Routledge. https://doi.org/10.1080/15570274.2016.1215848
Vol.7, No 2, Juni 2023
Suastika,  I.  K.,  Suwanti,  V.,  Ferdiani,  R.  D.,  &  Harianto,  W.  (2022).  Analisis  Kepuasan Stakeholder  pada  Implementasi  Kurikulum  MBKM  Fakultas  Sains  dan  Teknologi.
EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN , 4 (2), 1657–1667. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i2.2176
Suherman,  H.  (2020). Problematika  dan  Tantangan  Pembelajaran  Pendidikan  Agama Islam di Tengah Pandemi Covid-19. 14(2). https://eric.ed.gov/
Uswatiyah, W., Pascasarjana, M., Unnus, S., Tarbiyah, F., Nasional, I., Roiba, L., Argaeni, N., Suherman, D., & Berlian, U. C. (2021). Implikasi Kebijakan Kampus Merdeka Belajar  terhadap  Manajemen  Kurikulum  dan  Sistem  Penilaian  Pendidikan Menengah  Serta  Pendidikan  Tinggi. Jurnal  Dirosah  Islamiyah , 3 (1),  27. https://doi.org/10.17467/jdi.v3i1.299
Vhalery,  R.,  Setyastanto,  A.  M.,  &  Leksono,  A.  W.  (2022).  KURIKULUM  MERDEKA BELAJAR  KAMPUS  MERDEKA:  SEBUAH  KAJIAN  LITERATUR. Research and Development Journal of Education , 8 (1), 185. https://doi.org/10.30998/rdje.v8i1.11718
Walker,  P.  (2017).  Sustainability:  a  discipline  and  a  political  agenda?  In Environmental Hazards (Vol.  16,  Issue  2,  pp.  93–98).  Taylor  and  Francis  Ltd. https://doi.org/10.1080/17477891.2017.1296810
Yonisa,  R.,  Jurusan,  K.,  Ekonomi,  P.,  Ekonomi,  F.,  &  Surabaya,  U.  N.  (2016). Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun .
http://seminars.unj.ac.id/konaspi/file/Prosiding%20KONASPI%20VIII%202016.pd f

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH DAN PENYERAHAN HAK CIPTA NASKAH PENULIS ARTIKEL ATTADIB: JURNAL PENDIDIKAN DASAR
Saya, yang bertanda tangan di bawah ini ,
Nama   & Gelar : Tohir Solehudin , S.Pd . Tempat / Tgl Lahir*   : Bogor/ 02 Maret 1997
Nama Institusi * : Universitas Ibnu Khaldun Bogor Alamat Institusi * : Jl. KH. Sholeh Iskandar Km. 2 Bogor, 16164 Telp/HP* : 082110975474 E-mail* : tohirsolehudin47@gmail.com No Rek & Bank* : 7088292377 NPWP  (No. Pajak)*   : 94.306.702.5-434.000 judul artikel : Judul Artikel Artikel diserahkan : Tanggal ____ Bulan ______ Tahun ________
Saya menyatakan bahwa artikel tersebut di atas adalah naskah asli , hasil pemikiran sendiri , bukan saduran / terjemahan , bebas dari plagiasi dan belum pernah target di media apapun .  Saya  tidak  berkeberatan  jika  naskah  mengalami  penyuntingan  tanpa  mengubah  subtansi atau ide pokok tulisan.
Saya juga menyerahkan hak milik atas naskah tersebut untuk redaksi jurnal Attadib : Jurnal Pendidikan  Dasar ,  dan  oleh  karena  itu  redaksi  berhak  memperbanyak  dan  menerbitkan sebagian atau totalnya .
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya jelas .
Bandung, 23 Desember 2021
Penulis ,
( Tohir Solehudin )
* Diisi dengan penulis data utama
Mohon Pernyataan ini terkirim kembali via email ke : attadib@uika-bogor.ac.id