Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Prinsip Checks and
Balances Terhadap Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia

## Ivana Eka Kusuma Wardani
Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum IAIN Purwokerto Email: ivanaeka1315@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini dimaksudkan untuk menjawab peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal checks and balances pada lembaga Dewan Perwakilan Daerah. Artikel ini merupakan penelitian normatif dan  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  normatif.  Artikel  ini  menyimpulkan  bahwa dalam  melakukan  perannya,  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  kewenangan  yang  sangat berpengaruh bagi lembaga-lembaga negara untuk menunjang terlaksananya sistem ketatanegaraan yang terstruktur dengan menggunakan prinsip checks and balances. Melalui mekanisme judicial review,  Mahkamah  Konstitusi  menjalankan  fungsi  sebaga  penafsir  UUD  1945.  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  30/PUU-XVII/2018  membuktikan  adanya  peran  Mahkamah Kostitusi dalam menjaga terlaksananya prinsip checks and balances dalam kelembaga negaraan di Indonesia.
Kata kunci : Mahkamah Konstitusi, prinsip cheks and balances.

## Abstract
This article is intended to answer the role of the Constitutional Court in overseeing checks and balances  function  of  Regional  Representative  Council.  This  article  is  a  normative  study  using normative  approach.  This  article concludes  that  in  performing  its  role,  the  Constitutional  Court has  influential  authority  for  state  institutions  to  support  the  implementation  of  structured constitutional  system  using  checks  and  balances  principles.  Through  the  judicial  review mechanism,  the  Constitutional  Court  functions  as  an  interpreter  of  the  1945  Constitution. Decision  of  the  Constitutional  Court  Number  30  /  PUU-XVII  /  2018  proves  the  role  of  the Constitutional  Court  in  maintaining  the  implementation  of  checks  and  balances  principles  in Indonesia.
Keywords: Constitutional Court, principle of checks and balances

## Sejarah Artikel
Diterima: 18 Juli 2019; Direview: 20 September 2019; Diterima: 19 November 2019; Diterbitkan: 13 Desember 2019; Sitasi: V.2.2 volksgeist 2019

## Pendahuluan
Konsep  trias  politika  yang  dikenal- kan  oleh  Montesqiue telah  membagi  kekua- saan  ke  dalam  tiga  cabang  kekuasaan  yakni legslatif,  eksekutif,  dan  yudikatif.  Montes- quieu  mengidealkan  bahwa  ketiga  fungsi

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2883
kekuasaan  negara  dilembagakan  masing- masing  dalam  tiga  lembaga  atau  organ negara.  Satu  organ  hanya  menjalankan  satu fungsi  dan  tidak  boleh  saling  mencampuri urusan  masing-masing  dalam  arti  yang mutlak.  Hanya  saja  konsep  ini  tidak  lagi relevan.  Mengingat  tidak  mungkin  lagi mempertahankan bahwa ketiga organ negara hanya  berurusan  secara  eksklusif  dengan salah  satu  dari  ketiga  fungsi  kekuasaan tersebut.  Saat  ini  hubungan  antar  cabang kekuasaan  dapat  saling  bersentuhan  dan ketiganya bersifat sederajat guna terciptanya sitem ketatanegaraan yang saling mengawasi dan  mengimbangi  satu  sama  lain  sesuai dengan prinsip cheks and balances. 1
Check and Balances harus dilakukan antar lembaga Negara agar Lembaga Negara sebagai pelaksana pemerintahan dapat saling mengawasi kinerja antar lembaga. Selain itu melalui  sistem  ini  diharapkan  penumpukan kekuasaan  ataupun  superioritas  wewenang tidak  akan  terjadi  atau  dapat  diminimalisir. Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan sebelumnya. 2
Sejalan dengan itu, paradigma demokrasi  yang  dibangun  harus  dikawal bahkan  harus  didasarkan  pada  nilai  hukum, sehingga  produk  ini  dapat  dikontrol  secara normaif  oleh  paradigma  hukum.  Hal  ini berarti  bahwa  paradigma  demokrasi  yang dibangun  adalah  berbanding  lurus  dengan paradigma  hukum  atau  negara  hukum  yang demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan  negara,  model  kekuasaan
1 Patrialis Akbar, Lembaga-Lembaga Negara  Menurut  UUD  NRI  Tahun  1945 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
2 Zainal Arifin Hosein, Kekuasaan Kehakiman  di  Indonesi:  Sejarah,  Kedudukan, Fungsi,  dan  Pelaksanaan  Kekuasaan  Kehakiman dalam  Perspektif  Konstitusi (Malang:  Setara  Press, 2016).
negara,  prinsip  pemisahan  kekuasaan  dan termasuk  prinsip cheks  and  balances, serta kontrol  normatif  yang  pelaksanaannya  dila- kukan  oleh  lembaga  yudikatif  atau  lembaga peradilan.  Oleh  karena  itu  paradigma  ter- sebut  mengubah  suatu  paradigma  sistem ketatanegaraan  Indonesia  yang  semula menerapkan  paradigma  supremasi  parlemen menjadi  paradigma  supremasi  hukum. Prinsip  tersebut  memberikan  pengaruh terhadap  peguatan  posisi  lembaga  yudikatif dalam  menegakkan  prinsip  negara  hukum demokratis. 3
Salah satu tujuan perubahan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945  adalah  agar  terciptanya  fungsi Check and  Balances dalam  lembaga  kenegaraan, dengan  demikian  kekuasaan  tidak  bertumpu hanya  pada  satu  institusi  negara  saja. 4
Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  membawa  impli- kasi  yang  luas  terhadap  semua  lembaga negara.  Dengan  demikian  terjadi  salah  satu reformasi  ketatanegaraan,  yakni  dengan terbentuknya  Mahkamah  Konstitusi  (MK) sebagai  penegak  hukum  konstitusi  dan  oleh karenanya  Mahkamah  Konstitusi  disebut juga  sebagai  pengawal  konstitusi (the guardian of the constitution).
Mahkamah Konstitsi merupakan pengawal  konstitusi  juga  sebagai  penafsir konstitusi  atau  bahkan  sebagai  penafsir tunggal  terhadap  konstitusi.  Ketika  terjadi sengketa (dispute) dalam  hubungan  kons- titusional,  maka  Mahkamah  Konstitusi bertugas  untuk  menyelesaikannya  dengan menafsirkan  konstitusi  dan  memutuskan sengketa yang terjadi. Berdasarkan posisinya
3 Hosein, 11.
4 Putu  Wawan  Suryawan,  “Sah  Tidaknya Anggota  Perwakilan  Daerah  Masuk  Parta  Politik,” Jurnal Universitas Udayana , 2018, 2.

## Volksgeist
tersebut, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi  yudisial  dengan  mengaktualisasikan konstitusi  dalam  praksis  kenegaraan  yang dihadapi bangsa ini. 5
Pada  15  Agustus  2018  Presiden Indonesia  mengesahkan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum.  Dalam  Undang-Undang  tersebut terdapat  peraturan  atau  pasal-pasal  yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPD).  Dalam  pasal-pasal  tersebut  salah satunya  mengatur  tentang  peserta  pemilihan umum  anggota  DPD,  yaitu  pasal  181,  182 dan pasal 183.
Kemudian  pada  4  April  2018,  UU Pemilihan  Umum  tersebut  diuji  ke  Mah- kamah  Konstitusi.  Pemohon  memohonkan pengujian pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017.  Pemohon  menjelas- kan  tidak  adanya  pemaknaan  yang  jelas terhadap frasa “pekerjaan lain” sehingga hal ini  memberikan  kemungkinan  terhadap fungsionaris  partai  politik  sebagai  anggota DPD.  Selain  itu  menurut  pemohon,  apabila terdapat  anggota  DPD  yang  berasal  dari fungsionaris  partai  politik,  maka  anggota DPD  yang  dimaksud  akan  memberikan kemungkinan  untuk  mengutamakan  kepen- tingan platfrom partai  politik  ketimbang mengutamakan  kepentingan  daerah  secara murni  dan  keseluruhan.  Oleh  karena  itu petitium  dari  pemohon  yang  diajukan  oleh Muhammad Hafidz menyatakan frasa “pekerjaan  lain”  pada  pasal  182  huruf  I Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang  Pemilihan  Umum  bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak
5 Ahmad  Fadly  Sumadi, Politik  Hukum Konstitusi  dan  Mahkamah  Konstitusi:  Aktualisasi Konstitusi  dalam  Praksisi  Kenegaraan ,  ed.  oleh Anna Triningsih (Malang: Setara Press, 2013).
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang  tidak  dimaknai  termasuk  sebagai pengurus ( fungsionaris ) partai politik.
Pada 23 Juli 2018, Mahkamah Kons- titusi  memutuskan  pengujian  Undang- Undang  Pemilu  tersebut  dan  mengabulkan permohonan  pengujian  dengan  putusan  MK Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan tersebut menimbulkan  pro-kontra  dikalangan  masya- rakat dan pejabat negara. Namun banyak hal yang  perlu  ditelaah  kembali  mengenai putusan  MK  terhadap  lembaga  DPD  untuk mengawal  terlaksananya  prinsip cheks  and balances dengan baik.
Tipe  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  normatif  dengan  mengga- bungkan metode penelitian primer, sekunder. Penelitian  dengan  pendekatan  normatif diarahkan  untuk  mengkaji  beberapa  Kewe- nangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  men- jaga  dan  mengawal  terlaksananya  prinsip checks and balances pada lembaga kenegaraan yang mana dibahas dalam jurnal ini  adalah  lembaga  Dewan  Perwakilan Daerah di Indonesia.
Jenis  dan  sumber  data  yang  diguna- kan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data literatur yang diperoleh dari buku- buku,  dan  beberapa  jurnal  hukum.  Proses analisis  terhadap  isi  peraturan  perundang- undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui analisis dan data-data dari beberapa literatur buku dan jurnal hukum.
Tinjauan  Teoritis  Prinsip Cheks  and Balances
Prinsip  kedaulatan  yang  berasal  dari rakyat  selama  ini  (pra  amandemen)  diwu- judkan  melalui  Majelis  Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat,  dan  yang  diakui  sebagai  lembaga

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2883
tertinggi  negara  dengan  kekuasaan  yang tidak terbatas. Dari majelis inilah kekuasaan rakyat  dibagi-bagikan  secara  vertikal  ke dalam  lembaga-lembaga  tinggi  negara  yang ada  di  bawahnya.  Oleh  karena  itu,  prinsip yang dianut dalam model ini disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan. 6
Masalah  pembagian  atau  pemisahan kekuasaan telah lama menjadi perhatian dari para  pemikir  kenegaraan.  Pada  abad  19 muncul  gagasan  tentang  pembatasan  kekua- saan pemerintah melalui pembuatan konstitusi,  baik  secara tertulis  maupun  tidak tertulis, selanjutnya tertuang dalam apa yang disebut konstitusi. Konstitusi tersebut memuat  batas-batas  kekuasaan  pemerintah dan  jaminan  atas  hak-hak  politik  rakyat, serta  prinsip check  and  balances antar kekuasaan  yang  ada.  Pembatasan  konstitusi atas  kekuasaan  negara  ini  selanjutnya  di- kenal  dengan  istilah  konstitusionalisme. 7
Beberapa  teori  pembagian  kekuasaan  yang dikemukakan  oleh  para  tokoh,  sebagai berikut:
1. John  Locke  menyatakan  bahwa kekuasaan  dalam  negara  dibagi menjadi  3  (tiga),  yaitu  legislatif, eksekutif,  dan  federatif.  Kekuasaan legislatif  adalah  kekuasaan  untuk membuat  undang-undang,  eksekutif adalah  kekuasaan  untuk  melaksa- nakan  undangundang,  dan  federatif adalah  kekuasaan  yang  berkenaan dengan  perang  dan  damai,  membuat perserikatan  dan  aliansi,  serta  segala tindakan  dengan  semua  orang  dan badan-badan  di  luar  negeri.  Adanya kekuasaan  federatif  yang  menyang-
6 Jimly Ashiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme  di  Indonesia (Jakarta:  Sinar Grafika, 2017).
7 Ashiddiqie, 158.
kut  hubungan  dengan  negara-negara lain dilatarbelakangi oleh keberadaan negara  Inggris  pada  waktu  itu, sebagai negara yang memiliki banyak wilayah jajahan.
2. Montesquieu  Diilhami  oleh  John Locke  dengan  teorinya  sebagaimana dikemukakan  di  atas,  Montesquieu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan negara terdapat 3 (tiga) jenis  kekuasaan,  yaitu  legislatif, eksekutif,  dan  yudikatif.  Kekuasaan legislatif  adalah  kekuasaan  untuk membuat  undang-undang.  Kekua- saan  eksekutif  adalah  kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan  yudikatif  adalah  kekua- saan  untuk  mengadili  pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan federatif menurut Montesquieu bukanlah  kekuasaan  yang  berdiri sendiri melainkan bagian dari kekuasaan  eksekutif.  Menurut  Mon- tesquieu,  ketika  kekuasaan  legislatif dan  eksekutif  disatukan  pada  orang atau  badan  yang  sama,  maka  tidak akan  ada  lagi  kebebasan  sebab terdapat  bahaya  bahwa  raja  atau badan  legislatif  yang  sama  akan memberlakukan undang-undang tira- ni dan melaksanakannya dengan cara yang tiran pula.
3. Menurut  Van  Vollenhoven,  dalam pelaksanaan  tugas  negara  terdapat  4 fungsi,  yaitu regeling (membuat peraturan), bestuur (pemerintahan dalam  arti  sempit), rechtspraak (mengadili), politie (kepolisian).  Di negara  modern,  tugas  pemerintah meliputi tugas  negara  dalam  menye- lenggarakan  kepentingan  umum, kecuali  mempertahankan  hukum

## Volksgeist
secara  preventif  ( preventive  rechts- zorg ),  mengadili,  dan  membuat peraturan ( regeling ). Tugas pemerin- tah  bukan  sekedar  melaksanakan undang-undang dalam rangka penye- lenggaraan kepentingan umum. Pada kondisi yang mendesak justru pemerintah  harus  dapat  mengambil tindakan  yang  cepat  untuk  menyele- saikan  persoalan  yang  timbul  tanpa harus  menunggu  perintah  undang- undang.
4. Menurut Logemann, fungsi kekuasa- an  negara  dapat  dibagi  menjadi  5 (lima)  bidang,    yaitu  fungsi  perun- dang-undangan  (fungsi  untuk  mem- buat  undang-undang);  fungsi  pelak- sanaan (fungsi melaksanakan undang -  undang);  fungsi  pemerintahan (dalam  arti  khusus);  fungsi  kepoli- sian  (fungsi  menjaga  ketertiban, melakukan  penyelidikan  dan  penyi- dikan);  dan  fungsi  peradilan  (fungsi mengadili pelanggaran terhadap undang-undang).
Diantara  teori-teori  tersebut,  yang sering  dan  banyak  dijadikan  sebagai  acuan dan landasan yang sangat populer yaitu teori Montesquieu,  yang  sering  disebut  dengan teori Trias Politika. 8
Menurut  Mahfud  MD,  salah  satu kelemahan  dari  UUD  1945  sebelum amandemen adalah tidak adanya mekanisme cheks  and  balances .  Presiden  menjadi  pusat kekuasaan  dengan  berbagai  hak  prerogatif. Selain menguasai bidang eksekutif, Presiden memiliki  setengah  dari  kekuasaan  legislatif yang  dalam  prakteknya  Presiden  juga menjadi  ketua  legislatif.  Presiden  dalam
8 Ashiddiqie, 59.
kegentingan  yang  memaksa  juga  berhak mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Peng- ganti  Undang-Undang  (Perppu),  tanpa kriteria  yang  jelas  tentang  apa  yang dimaksud  “kegentingan  yang  memaksa”.
UUD  1945  juga  tidak  mengatur  mekanisme judicial  review ,  padahal  seringkali  lahir produk  legialatif  yang  dipersoalkan  konsis- tensinya  dengan  UUD  karena  lebih  banyak didominasi  oleh  keinginan-keinginan  politik dari pemerintah. 9
Akan  tetapi,  dalam  Undang-Undang Dasar  (pasca  amandemen),  kedaulatan rakyat  ditentukan  dengan  cara  terbentuknya pembagian  kekuasaan  secara  horizontal ( separation  of  power) pada  sistem  ketata- negaraan  di  Indonesia  dengan  cara  memi- sahkannya menjadi kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara  yang  sederajat  dan  saling  mengen- dalikan  satu  sama  lain  berdasarkan  prinsip checks  and  balances .  Cabang  kekuasaan legislatif  tetap  berada  pada  Majelis  Permu- syawaratan  Rakyat,  yang  terbagi  menjadi dua  lembaga  perwakilan  yang  sederajat dengan lembaga negara lainnya. Di samping lembaga  legislatif  dibentuk  pula  Badan Pemeriksa  Keuangan.  Cabang  kekuasaan eksekutif  berada  di  tangan  Presiden  dan Wakil  Presiden.  Adapun  cabang  kekuasaan yudikatif dipegang oleh dua jenis Mahkamah yaitu  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi. 10
Setelah  perubahan  UUD  1945, sistem  ketatanegaraan  Indonesia  menganut prinsip checks and balances yang dinyatakan secara  tegas  oleh  MPR  sebagai  salah  satu
9 Sunarto,  “Prinsip  Checks  and  Balances dalam  Sistem  Ketatanegaraan  di  Indonesia,” Masalah-masalah  Hukum Jilid  45  (April  2016): 160.
10 Ashiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia , 61.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2883
tujuan  perubahan  UUD  1945,  yaitu  me- nyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara  secara  demokratis  dan  modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi ( checks and  balances )  yang  lebih  ketat  dan transparan.  Salah  satu  tujuan  perubahan UUD  NRI  Tahun  1945  adalah  untuk menyempurnakan  aturan  dasar  penyeleng- garaan  negara  secara  demokratis  dan modern,  antara  lain  melalui  pembagian kekuasaan  yang  lebih  tegas,  sistem  saling mengawasi  dan  saling  mengimbangi  ( check and  balances )  yang  lebih  ketat  dan transparan,  dan  pembentukan  lembaga- lembaga  negara  yang  baru  untuk  menga- komodasi  perkembangan  kebutuhan  bangsa dan tantangan zaman. 11
Sejarah
Terbentuknya Mahkamah

## Konstitusi
Mahkamah  Konstitusi  sebelumnya tidak  dikenal  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945, baik istilah maupun  kelembagaanya.  Keberadaan  Mah- kamah  Konstitusi  ( constitutional Court ) dalam  dunia  ketatanegaraan  dewasa  ini, memang  merupakan  perkembangan  baru yang  menjadi  trend  terutama  di  negara- negara  yang  baru  mengalami  perubahan rezim dari otoritarian menuju demokrasi. Di seluruh  negara  di  dunia,  Mahkamah Konstitusi  dikenal  di  78  Negara.  Sebagian besar  negara  demokrasi  yang  sudah  mapan, kecuali  Jerman,  tidak  mengenal  Mahkamah Konstitusi  yang  berdiri  sendiri.  Fungsinya bisanya  dicakup  dalam  fungsi  ` supreme
11 Sunarto,  “Prinsip  Checks  and  Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,” 161.
court’ yang  ada  di  setiap  negara.  Salah  satu contohnya adalah Amerika Serikat. 12
Kecenderungan  yang  terjadi  pada setiap  negara  yang  mengalami  masa  kepe- mimpinan  otoritrium  adalah  diberangusnya taji pemegang kekuasaan kehakiman ( judiciary) .  Pola  sama  yang  senatiasa dilakukan  adalah  dengan  meminimalisasi atau  bahkan  mengeliminasi  independensi yang ada pada lembaga judicial. Pengalaman negara-negara  yang  saat  ini  sedang  menga- lami  tahap  transisi  menuju  demokrasi, menegaskan  argumentasi  tersebut.  Misalnya yang  terjadi  di  Bosnia,  Serbia,  Maedonia, Afrika  Selatan,  Afganistan,  dan  bahkan Indonesia. Penataan kembali lembag- lembaga  Negara  serta  penguatan  prinsip c heck and balances menjadi prasyarat dalam proses  demokratisasi  di  Indonesia.  Adanya kesempatan  melalui contitutional  reform menjadi  akses  untuk  melakukan legal  and judicial  reform .  Perubahan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945 membawa  konsekuensi  logis  diharuskannya penguatan  kelembagaan  dalam  rangka pelaksanaan kewenangan konstitutional. Porsi  kewenangan  masing-masing  lembaga telah  diatur  agar  lembaga-lembaga  tersebut dapat  menjalankan  kewenangan  sesuai dengan  perintah  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 13
Jimly  Asshiddiqie  dan  Ni’matul Huda menjelaskan juga bahwa pembentukan Mahkamah  Konstitusi  pada  setiap  negara memiliki  latar  belakang  yang  beragam, namun  secara  umum  adalah  berasal  dari
12 Nuruddin  Hady, Teori  Konstitusi  dan Negara  Demokrasi:  Paham  Konstitusionalisme Demokrasi  di  Indonesia  Pasca  Amandemen  UUD 1945 (Malang: Setara Press, 2016).
13 Ahmad  Fadly  Sumadi, Politik  Hukum Konstitusi  dan  Mahkamah  Konstitusi:  Aktualisasi Konstitusi dalam Praksisi Kenegaraan , 41.

## Volksgeist
suatu  proses  perubahan  politik  kekuasaan yang otoriter menuju demokratis, sedangkan keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  lebih untuk  menyelesaikan  konflik  antar  lembaga negara  karena  dalam  proses  menuju perubahan  demokratis  tidak  bisa  dihindari dari permasaahan pertentangan antar lembaga negara. 14
Fungsi  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif telah diejawantahkan dalam pemberian  kewenangan  kepada  lembaga- lembaga  yang  kesemuanya  diatur  dalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  1945.  Dengan  telah  dihapus- kannya  fungsi  lembaga  tertinggi  Negara, maka  kini  fungsi  legislatif,  eksekutif,  dan yudikatif diberikan kepada lembaga-lembaga yang memiliki kedudukan setara. Kesetaraan kedudukan  lembaga-lembaga  Negara  yang diatur  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  1945  telah  mengan- tisipasi  munculnya  permasalahan  tersebut dengan  memberikan  jalan  keluar  yaitu dengan  diberikannya  kewenangan  kepada lembaga  yudikatif  untuk  menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Lembaga  yang  dimaksud  tersebut  adalah Mahkamah Konstitusi. 15
Lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  aki- bat  adanya  perubahan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945. Mahkamah  Konstitusi  menjadi  lembaga pemegang  kekuasaan  kehakiman  Indonesia bersama dengan Mahkamah Agun. Kewena- ngan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  dan
14 IRP  Daulay, Mahkamah  Konstitusi: Memahami Keberadaanya
dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006).
15 Daulay, 42.
ketentuan  konstitusional  mengenai  MK ditetapkan  dalam  pasal  24  C  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945.  penjabaran  ketentuan  konstitutional tersebut  kemudian  diatur  dalam  undang- undang  organik  dimana  pemerintah  dengan Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyetujui bersama  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 16
Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk  menjamin  agar  konstitusi  sebagai hukum  tertinggi  dapat  ditegakkan  sebagai- mana  mestinya.  Karena  itu,  Mahkamah Konstitusi biasa disebut dengan the guardian of  the  constitution . 17 Mahkamah  Konstitusi memiliki  kewenangan  yang  tertuang  dalam pasal 24 C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945, salah  satunya  yakni  memutus  sengketa lembaga  Negara  yang  kewenangannya diberikan  oleh  Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945.  Kewena- ngan  Konstitusional  Mahkamah  Konstitusi yakni  melaksanakan  prinsip Check  and Balances yang  menempatkan  semua  lem- baga  negara  dalam  kedudukan  yang  setara sehingga  terdapat  keseimbangan  dalam penyelenggaraan  negara.  Keberadaan  Mah- kamah  Konstitusi  merupakan  langkah  nyata untuk  dapat  saling  mengoreksi  kinerja  antar lembaga negara.
Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memiliki  kewenangan  menguji  Undang- Undang  terhadap  Undang.  Berdasarkan kewenangan  untuk  menguji  konstitusio- nalitas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2003,  Mahkamah  Konstitusi  melalui  putu-
16 Bambang Sutiyoso, Tata Cara Penyelesaian  Sengketa  di  Lingkungan  Mahkamah Konstitusi (Yogyakarta: UII Press, 2009).
17 Putera  Astomo, Hukum  Tata  Negara: Teori  dan  Praktek (Yogyakarta:  Thafa  Media, 2014).

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2883
sannya  dapat  menyatakan  bahwa  materi rumusan  dari  suatu  undang-undang  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  karena  berten- tangan  dengan  UUD.  Begitupun  terhadap suatu undang-undang, Mahkamah Konstitusi dapat  membatalkan  keberlakuannya  karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD. 18
Dilihat  dari  hal  tersebut,  Mahkamah Konstitusi  yang  merupakan  lembaga  yudi- katif  negara  berdasarkan  undang-undang, yang  berwenang  mengawal  konstitusinoal undang-undang  dan  melakukan judicial Review memiliki  peranan  penting  untuk mengawasi sistem ketatanegaraan di Indone- sia  agar  sesuai  dengan  kriteria  demokrasi yang  dicita-citakan  bangsa,  dengan  cara penegakan prinsip checks and balances.
Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah: Sejarah  dan  Perannya  sebagai  Repre- sentasi Daerah
Menurut Djuana Sulwan, dahulu para sarjana umumnya berpendapat bahwa badan perwakilan  rakyat  itu  harus  terdiri  atas  dua badan,  dengan  anggapan  bahwa  dengan adanya  dua  badan  ini  maka  perundingan- perundingan  dan  kesungguhan  dapat  lebih terjamin,  sehingga  tiap-tiap  peraturan  yang akan  dijadikan  undang-undang  dapat  dipe- riksa  lebih  teliti.  Alasan  lain,  ialah  bahwa anggota-anggotanya  yang  dipilih  berdasar- kan  golongan  yang  berbeda-beda  itu  lebih menggambarkan keadaan umum dan kehen- dak  dari  rakyat,  sehingga  hal  itu  akan memberikan  kesempatan  yang  sebaik- baiknya untuk menjamin adanya perwakilan kepentingan tertentu bagi daerah-daerah. 19
18
Daulay, Mahkamah
Konstitusi: Memahami Keberadaanya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , 31.
19 M.  Solly  Lubis, Hukum  Tata  Neg  ara (Bandung: Mandar Maju, 2008).
Sri  Sumantri  dan  Martosoewignjo dan  Mochamad  Isnaeni  Ramdhan  menyata- kan bahwa pembentukan DPD tidak terlepas dari dua hal, yaitu: Pertama, adanya tuntutan demokratisasi  pengisian  anggota  lembaga agar selalu mengikutsertakan rakyat pemilih. Keberadaan  utusan  daerah  dan  utusan golongan  dalam  komposisi  MPR  diganti dengan  keberadaan  DPD. Kedua, kerena adanya  tuntutan  penyelenggaraan  otonomi daerah  yang  jika  tidak  dikendalikan  dengan baik  berujung  pada  tuntutan  separatisme. 20
DPD  yang  dibentuk  sebagai  representasi kepentingan rakyat daerah, juga terlahir dari kritik dan otokritik terhadap mekanisme dan pola  rekrutmen  anggota  MPR  di  masa  orde baru yang mana terdapat anggota MPR yang melalui  mekanisme  pengangkatan,  sehingga kemudian  koreksi  terhadap  tatanan  dari mekanisme  tersebut  digagaslah  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  melalui  pemi- lihan oleh rakyat.
Sebenarnya,  seperti  yang  telah  di- singgung sebelumnya, di dalam MPR sudah terdapat unsur utusan daerah yang pada masa itu  biasanya  diduduki  oleh  para  pejabat daerah dan pejabat di pusat, bahkan menteri- menteri  dan  istri  para  menteri  bahkan  ada juga  anak-anak  para  pejabat.  Sebagian  kecil oleh  tokoh  masyarakat  setempat.  Namun demikian, utusan daerah tidak dapat menjadi “jembatan”  yang  efektif  untuk  merubah keadaan  secara  signifikan.  Selain  karena represifnya kekuasaan negara, juga dikarena- kan  MPR  didesain  sedemikian  rupa  oleh penguasa  saat  itu  sehingga  tidak  dapat berperan optimal. 21
20 Dody  Nur  Andriyan,  “Dewan  Perwakilan Daerah  dalam  Perspektif  Teori  Bicameralisme,” Volksgeist Vol. 1 No. 1 (Juni 2018): 86.
21 Akbar, Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 , 67–68.

## Volksgeist
Pada  tahun  1998  saat  era  reformasi baru dimulai, Presiden B.J Habibie memben- tuk  Tim  Nasional  Reformasi  Hukum  dan Perundang-undangan.  Setelah  melakukan kajian ilmiah akademis mengenai perubahan UUD NRI 1945, kelompok reformasi hukum dan perundang-undangan mengusulkan perubahan UUD NRI 1945.  Salah satu ma- teri  perubahan  yang  diusulkan  adalah mengenai  lembaga  MPR,  yakni  bahwa utusan  daerah  adalah  utusan  yang  mewakili daerah  bukan  mewakili  partai  politik  atau kekuatan  politik  tertentu.  Utusan  daerah dipilih  langsung  oleh  rakyat  daerah  yang bersangkutan. Dapat dipertimbangkan kemungkinan  untuk  membentuk  Dewan Utusan  Daerah  yang  tersendiri  di  samping DPR, yang keduanya tergabung dalam MPR.
Keberadaan  Utusan  Daerah  dalam susunan  ketatanegaraan  MPR  selama  ini perlu  dipertahankan  dalam  bentuk  memodi- fikasi dan meningkatkan derajatnya menjadi sebuah  lembaga  sendiri.  Hal  ini  dipandang pentik  untuk  dilakukan,  dalam  proses pembahasan  selanjutnya  Utusan  daerah tersebut  mengalami  metamorfosa  menjadi Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  yang menjadi lembaga legislatif baru sebagai hasil dari reformasi konstitusi.
Perletakan  dasar  konstitusional  bagi pembentukan DPD sebagai bagian dari MPR melalui  amandemen  UUD  1945  merupakan bagian  dari  pergeseran  strategi  konstitusio- nalisasi  kehidupan  bernegara  dan  berpeme- rintahan.  DPD  dilahirkan  dan  ditampilkan sebagai  salah  satu  lembaga  perwakilan rakyat  yang  akan  menjembatani  kabijakan, dan  regulasi  pada  skala  nasional  oleh pemerintah (pusat) di satu sisi dan daerah di sisi lain. 22
22 Lubis, Hukum Tata Neg ara , 93.
Seiring  berjalannya  waktu,  ketika kita  mencermati  substansi  pasal  22  UUD 1945  yang  hanya  menggariskan  memiliki kewenengan  yang  tidak  signifikan.  DPD yang seyogyanya hampir setara dengan DPR kemudian dikebiri sedemikian rupa sehingga tidak  lebih  dari  “penasihat  DPR”  dalam sistem ketatanegaraan kita. 23
Berangkat dari dilema yang dihadapi oleh  DPD,  maka  DPD  telah  mengajukan permohonan pengujian UU MD3 dan UU P3 terhadap  UUD  1945  kepada  Mahkamah Konstitusi. Argumentasi yang dibangun oleh DPD  dalam  permohonan  pengujian  tersebut dilandasi  oleh  DPD  dalam  permohonan pengujian  tersebut  dilandasi  oleh: Pertama, anggota DPD dipilih secara langsung,  yakni sebanyak  4  orang  dari  setiap  provinsi.  Hal tersebut  menunjukan  bahwa  legitimasi politiknya  sungguh  kuat  melebihi  anggota DPR  yang  dipilih  dari  sebagian  wilayah provinsi  yang  disebut  daerah  pemilihan. Legitimasi  politik  yang  kuat  tersebut seharusnya sejalan dengan kewenangan yang dimiliki  agar  sesuai  dengan  harapan  atau ekspektasi konstituennya. Selama ini ekspektasi  konstituen  tersebut  terhadang dengan  pereduksian  kewenangan  pemohon dalam UU MD3 dan UU P3 yang mengatur secara  bertentangan  dengan  mandat  UUD 1945. 24
Kemudian pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sembilan hakim MK pada Sidang Pleno  terbuka  untuk  umum  pada  hari  Rabu, tanggal  27  bulan  Maret,  tahun  2013,  telah mengambil  putusan  yang  berkaitan  dengan pengujian  UU  MD3  dan  UU  P3  yeng  telah
23 Sirajuddin  dan  Winardi, Dasar-Dasar Hukum  Tata  Negara  di  Indonesia (Malang:  Setara Press, 2016).
24 Sirajuddin dan Winardi, 121.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2883
diajukan  DPD.  Substansi  putusan  sebagai berikut:
1. Penyusunan Program Legislasi Nasional,  sebagaimana  pendapat
Mahkamah  Konstitusi  DPD  harus terlibat secara utuh dalam penyusu- nan  Prolegnas.  Apabila  DPD  tidak terlibat  hal  ini  justru  akan  mere- duksi  kewenangan  DPD  untuk mengajukan  RUU  sebagaimana ketentuan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945.
2. Pengajuan  RUU,  dalam  hal  ini Mahkamah  berpendapat  bahwa
DPD  memiliki  kedudukan  yang sama  dengan  DPR  dan  presiden dalam mengajukan RUU yang ber- kaitan dengan tugas dan wewenang DPD.  Mahkamah  pun  menegaskan bahwa  RUU  yang  berasal  dari DPD  tidak  berubah  menjadi  RUU usul DPR dan DPD dapat mngajukan RUU di luar Prolegnas.
3. Pembahasan  RUU  usul  DPD, terkait  dengan  tugas  dan  wewe- nang DPD Mahkamah berpendapat bahwa  tiap  proses  pembahasan harus  melibatkan  DPD.  Sebagai- mana ketentuan Pasal 22D ayat (2) UUD  1945  harus  dilihat  sebagai suatu  kewajiban  untuk  melibatkan DPD  pada  tiap  proses  pembahasan baik  itu  sejak  mulainya  pemba- hasan  pada  tingkat  I  oleh  komisi atau  panitia  khusus  DPR  sampai dengan  pembahasan  tingkat  II dalam rapat paripurna DPR sebelum tahap persetujuan.
4. Pembahasan  RUU  secara  tripartit, sebagaimana  pendapat  Mahkamah yang  menyatakan  bahwa  konst- ruksi UUD 1945 mengenai pemba-
hasan RUU antara DPR, DPD, dan Presiden (dalam hal RUU tertentu) dilakukan  antar  lembaga  negara, sehingga DIM diajukan oleh masing-masing  lembaga  negara, dalam  hal  ini  DIM  DPR  seharus- nya  bukan  yang  diajukan  oleh fraksi.  Dengan  demikian  pelak- sanaan pembahasan dilakukan oleh perwakilan  alat-alat  kelengkapan lembaga  atau  kementrian  atau lembaga sebagai satu kesatuan. 25
Putusan  ini  disambut  baik  oleh kalangan DPD ataupun berbagai pihak yang cukup  prihatin  dengan  eksistensi  parlemen kita,  dan  putusan  ini  pun  patut  diapresiasi karena telah mengembalikan fungsi legislasi DPD  pada  posisi  yang  tepat  sesuai  garis kesatuan.  Setelah  adanya  putusan  tersebut, Dewan  Perwakilan  Daerah  diformat  ulang untuk menjaga kekuatan dan fungsi legislasinya sebagai lembaga negara.
Untuk mengatasi ketimpangan fungsi  dan  wewenang  DPD  berhadapan DPR,  maka  perlu  adanya  penengakan prinsip checks  and  balances agar  tercip- tanya  kesetaraan  kedudukan  antara  DPD dan  DPR  sehingga  MPR  benar-benar menjadi lembaga perwakilan dengan sistem dua kamar murni/bikameral simetris ( strong bicameralism).
Mahkamah  Konstitusi  telah  me- ngembalikan  posisi  DPD  sesuai  amanat konstitusi, bahkan memberi pemaknaan baru yang lebih progresif terhadap fungsi legislasi DPD.  Agar kamar kedua itu lebih berfungsi dan  bermakna  dalam  penyelenggaraan negara.  Perlu  disadari  bahwa  Dewan Perwakilan  Daerah  adalah  salah  satu lembaga  negara  yang  memiliki  posisi

## Volksgeist
penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pemberdayaan dan penguatan lembaga  DPD  mutlak  diperlukan.  Ada beberapa  skenario  yang  diusulkan  oleh sejumlah  ahli  dan  politisi. Pertama ,  dalam bidang  legislasi  kedudukan  DPD  perlu sepenuhnya setara dan sama lusanya dengan DPR. Kedua, kewenangan  legislatif  DPD cukup  terbatas  dalam  bidang-bidang  yang sudah  tercantum  dalam  UUD  1945  dan perubahannya,  dan  itupun  tetap  dilakukan bersama-sama dengan DPR. Ketiga, kewenangan  legislasi  DPD  dirumuskan dengan  berbagai  cara,  seperti  yang  ada  di negara  lain,  mulai  dari  hak  menolak, mengembalikan  ke  DPR,  atau  hanya  me- nunda. Keempat ,  kewenangan  pengawasan DPD  memiliki  kekuatan  hukum  yang  sama dengan  DPR  agar  fungsi  pengawasan  DPR efektif. Untuk menghindari duplikasi dengan DPR,  dapat  diatur  pembagian  kewenangan dan  tanggung  jawab  pengawasan  antar keduanya. 26 Tetapi  tetaplah  DPD  adalah lembaga  yang  dibentuk  untuk  menyalurkan aspirasi rakyat daerah yang selama ini sudah dilakukan  dengan  baik  oleh  para  pejabat yang  menduduki  kursi  DPD  di  parlemen, maka  kemungkinan  akan  timbulnya  dupli- kasi kewenangan itu bisa dihindari.
Peran  Mahkamah  Konstitusi  dalam mengawal  Prinsip  Checks  and  Balances pada DPD
Dari penjelasan yang sudah dipaparkan  sebelumnya,  dapat  diketahui bahwa  pentingnya  menjaga  dan  mengawal prinsip checks and balances agar terciptanya negara  Indonesia  yang  demokratis  sesuai cita-cita luhur bangsa, karna prinsip tersebut
26 Sirajuddin dan Winardi, 126–30.
menjadi salah satu syarat bagi terbangunnya sistem  demokrasi  yang  baik.  Berdasarkan teori-teori yang ada dapat diketahui bagaimana  peran  Mahkamah  Konstitusi dalam  putusannya  terkait  prinsip check  and balances ini.
Mahkamah  Konstitusi  merupakan lembaga kehakiman yang menjadi salah satu bagian  untuk  mengawal  dan  menjaga terlaksananya  prinsip check  and  balances dengan  fungsi  dan  kewenangannya  yakni mengenai penafsiran terhadap konstitusi dan melakukan judicial rivew terhadap peraturan perundang-undangan  yang dianggap inkons- titusional,  seharusnya  dapat  hadir  dalam mengatasi  permasalahan-permasalahn  yang terjadi.
Dalam  hal  ini  Mahkamah  Konstitusi mengabulkan  permohonan  yang  diajukan oleh  Muhammad  Hafidz  untuk  melakukan uji materi pasal 182 huruf I Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum  terhadap  Undang-Undang  Dasar 1945  dalam  putusannya  Nomor  30/PUU- XVI/2018  yang  menyatakan  bahwa  anggota Dewan Perwakilan Daerah harus non-Parpol. Hal  ini  menimbulkan  berbagai  respon  pro dan kontra terutama dikalangan pejabat yang berada dalam lingkup partai politik. Adapun beberapa  hal-hal  penting  yang  harus diketahui  dan  teliti  kembali  mengenai  putu- san  Mahkamah  Konstitusi  terkait  larangan pengurus  parpol  untuk  menjadi  anggota partai politik.
Sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh Jimly Ashiddiqie bahwa Indonesia menganut sistem  bikameral.  Di  mana  Indonesia memiliki 2 kamar yaitu DPD dan DPR. Hal tersebut  dimaksudkan  karena  Indonesia merupakan  negara  kepulauan  yang  mempu- nyai  wilayah  negara  yang  luas.  Oleh  karena itu  Indonesia  membutuhkan  lebih  dari  satu

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2883
representasi, mengingat Indonesia terdiri dari berbagai  daerah  yang  memiliki  entitas berbeda.
Sebagai  representasi  daerah  anggota DPD  dipilih  melalui  pemilihan  umum  dari setiap  provinsi  dengan  jumlah  yang  sama melalui  jalur  perseorangan  dan  bukan  jalur partai politik seperti hal nya DPR. Ini sesuai dengan  ketentuan  pasal  22E  Ayat  (4)  dan 22E  Ayat  (3)  UUD  1945  yang  menegaskan bahwa  peserta  pemilu  untuk  memilih anggota DPR adalah partai politik sedangkan peserta  pemilihan  umum  untuk  emilih anggota  DPD  adalah  perseorangan.  Mah- kamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi dalam  putusan  MK  Nomor  30/PUU- XIV/2018  memutuskan  bahwa  Pasal  182 huruf  I  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  dalam  frasa  “pekerjaan  lain”  harus diartikan  pengurus  partai  politik.  Adanya putusan  ini  adalah  untuk  mencegah  ter- jadinya konflik kepentingan. Oleh karenanya baik  pengurus  partai  maupun  anggota  partai politik tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPD. 27
Jimly  Ashiddiqie  juga  menyebutkan bahwa  terdapat  perbedaan  antara  DPR  dan DPD  salah  satunya  dari  sistem  pemilihan- nya.  Di  mana  anggota  DPR  dapat  dipilih melalui  sistem  distrik  dan  proporsional, sedangkan  DPD  dipilih  melalui  sistem distrik  yang  artinya  disini  lebih  kuat mendapat  legitimasi  dari  rakyat  karena bukan  anggota  partainya  yang  memilih. Pendapat  dari  Jimly  ini  didukung  oleh pendapat  Bagir  Manan  yang  menyatakan bahwa  posisi  DPD  hakikatnya  sebagaimana utusan  daerah,  bersifat  individual,  dan  sama sekali bukan wakil kekuatan politik layaknya
27 Sirajuddin,  “Eksistensi  Partai  Politik dalam  Sistem  Hukum  Ketatanegaraan  Indonesia,”
Lex Administratum , Vol. 4, No. 1, 2016, 79.
DPR. 28 Oleh karena DPD bukan merupakan wakil  kekuatan  politik  yang  seharusnya, hanya  berisi  figur  daerah  yang  bersih  dari partai politik manapun demi menjaga hakikat dan fungsi sesungguhnya.
Keikutsertaan  partai  politik  dalam keanggotaan DPD akan menyebabkan peran ganda  yang menciderai netralitas para wakil daerah.  Dan  juga  peran  ganda  ini  dikhawa- tirkan  akan  menyebabkan  keraguan  atas sikap  anggota  DPD  untuk  menentukan antara  berjuang  demi  kepentingan  daerah atau  kepentingan  partainya.  Selain  itu terdapat  kekhawatiran  akan  terulangnya sejarah  masa  lalu  yang  kepemimpinannya bersifat  otoritarian,  yang  mana  keseluruhan lembaga  negara  dikonsep  dengan  sedemi- kian  rupa  oleh  para  penguasa  semata  demi kepentingan  kelompok.  Oleh  sebab  itu, masuknya  anggota  partai  politik  akan menimbulkan  kekhawatiran  dan  kemung- kinan  terjadinya  sistem  kepemimpinan otoriter  yang  pernah  terjadi  sebelumnya. Seperti  yang  dikatakan  Robert  Michels bahwasanya  partai  politik  seperti  organisasi pada  umumnya,  selalu  melahirkan  dominasi yang bersifat oligarkis.
Dari  beberapa  pemaparan  di  atas, dapat  dikatakan  bahwa  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  30/PUU-XIV/2018  tidak seharusnya  diperdebatkan  dan  disangkal, karena  pada  dasarnya  keberadaan  MK  yang akan  mengawal  jalannya  keberlangsungan sistem  ketatanegaraan  yang  teratur  sesuai kewenangannya berdasarkan UUD 1945 dan sesuai  dengan  prinsip checks  and  balances telah  diputuskan  dengan  berbagai  pertim- bangan, sehingga terbentuknya putusan final yang konkrit.
28 Sirajuddin, 80.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2883

## Kesimpulan
Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk  menjamin  agar  konstitusi  sebagai hukum  tertinggi  dapat  ditegakkan  sebagai- mana  mestinya.  Karena  itu,  Mahkamah Konstitusi biasa disebut dengan the guardian of  the  constitution. Mahkamah  Konstitusi berwenang mengawal konstitusinoal undang -  undang  dan  melakukan judicial  Review memiliki  peranan  penting  untuk  mengawasi sistem  ketatanegaraan  di  Indonesia  agar sesuai dengan kriteria demokrasi yang dicita- citakan  bangsa,  dengan  cara  penegakan prinsip checks and balances.
Adapaun beberapa peran Mahkamah Konstitusi  dalam  mengawal  terlaksananya prinsip checks and balances adalah memutuskan  sengketa  yang  terjadi  antar lembaga  negara  juga  melakukan  judicial riview  undang-undang  terhadap  UUD.  Hal ini  sudah  pernah terjadi  pada  lembaga  DPD yang  mengajukan  permohonan  pengujian UU  MD3  dan  UU  P3  terhadap  UUD  1945 kepada  Mahkamah  Konstitusi.  Kerena adanya  pereduksian  kewenangan  pemohon dalam UU MD3 dan UU P3 yang mengatur secara  bertentangan  dengan  mandat  UUD 1945.  dan  akhirnya  MK  telas  memutus terkait hal tersebut dan putusan itu disambut baik  karena  telah  mengembalikan  fungsi legislasi  DPD  pada  posisi  yang  tepat  sesuai garis kesatuan.
Kemudian sengketa yang terjadi lagi beberapa  saat  lalu  juga  telah  menampakan eksistensi  MK  dalam  mengawal  prinsip checks  and  balances terhadap  DPD,  yakni pada putusan MK Nomor 30/PUU- XVI/2018. Setelah dicermati kembali, penulis  meyakini  bahwa  putusan  ini  telah mengalami  beberapa  pertimbangan  yang telah dipaparkan pada pembahasaan sebelumnya  dan  juga  putusan  MK  ini
diyakini akan mengembalikan marwah DPD yang  sebagai  wujud  representasi  rakyat daerah  dan  menjaga  terlaksananya  meka- nisme check  and  balances agar  berjalan relatif seimbang. Karena keberadaan lembaga DPD pada hakikatnya adalah untuk memelihara  dan  menjaga  keutuhan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dari  segala hambatan.  Sehingga  hal  ini  patut  didukung dan diapresiasi.
Putusan  Mahkamah  Konstitisi  ter- sebut  sudah  sepatutnya  diberikan  apresiasi, karena  hal  tersebut  merupakan  salah  satu bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Konstitusi  sebagai  lembaga  yudikatif  di Indonesia.  Namun  perlu  diketahui  bahwasa- nya  tetap  harus  dilakukan  penelitian- penelitian  terkait  putusan-putusan  Mahka- mah  Konstitusi  di  Indonesia.  Agar  dapat diketahui  apakah  putusan  tersebut  merupa- kan  hal  yang  dibenarkan  atau  malah seharusnya  putusan  tersebut  tidak  perlu diadakan. Dengan demikian dapat dilakukan penelitian-penelitian  selanjutnya  mengenai beberapa  putusan  Mahkamah  Konstitusi, agar tercapainya pengawasan yang baik yang sesuai  dengan  prinsip checks  and  balances dan konstitusi Negara Indonesia.

## Daftar Pustaka
Ahmad  Fadly  Sumadi.  Politik  Hukum Konstitusi  dan  Mahkamah  Kons- titusi:  Aktualisasi  Konstitusi  dalam Praksisi  Kenegaraan.  Disunting  oleh Anna  Triningsih.  Malang:  Setara Press, 2013.
Akbar,  Patrialis.  Lembaga-Lembaga  Negara Menurut  UUD  NRI  Tahun  1945. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

## Volksgeist
Vol. 2 No. 2 Desember 2019 DOI 10.24090/volksgeist.v2i2.2883

## Andriyan,  Dody  Nur.  “Dewan  Perwakilan
Daerah  dalam  Perspektif  Teori
Bicameralisme.”  Volksgeist  Vol.  1
No. 1 (Juni 2018): 86.
Ashiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia.
Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Astomo, Putera. Hukum Tata Negara: Teori
dan  Praktek.  Yogyakarta:  Thafa
Media, 2014.
Daulay, IRP. Mahkamah Konstitusi:
Memahami  Keberadaanya  dalam Sistem Ketatanegaraan Republik
Indonesia.  Jakarta:  Rieneka  Cipta, 2006.
Hady,  Nuruddin.  Teori  Konstitusi  dan Negara  Demokrasi:  Paham  Konsti- tusionalisme Demokrasi di Indonesia Pasca  Amandemen  UUD  1945.
Malang: Setara Press, 2016. Hosein, Zainal Arifin. Kekuasaan Kehakiman  di  Indonesi:  Sejarah, Kedudukan, Fungsi, dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi. Malang: Setara Press, 2016.
Lubis,  M.  Solly.  Hukum  Tata  Neg  ara.
Bandung: Mandar Maju, 2008.
Sirajuddin.  “Eksistensi  Partai  Politik  dalam
Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia.” Lex Administratum, Vol. 4, No. 1, 2016, 79. Sirajuddin, dan Winardi. Dasar-Dasar Hukum  Tata  Negara  di  Indonesia.
Malang: Setara Press, 2016.
Sunarto.  “Prinsip  Checks  and  Balances dalam  Sistem  Ketatanegaraan  di Indonesia.”
Masalah-masalah
Hukum Jilid 45 (April 2016): 160.
Suryawan,  Putu  Wawan.  “Sah  Tidaknya Anggota  Perwakilan  Daerah  Masuk Parta  Politik.”  Jurnal  Universitas Udayana, 2018, 2.
Sutiyoso,  Bambang. Tata Cara Penyelesaian Sengketa  di  Lingkungan  Mahkamah Konstitusi.  Yogyakarta:  UII  Press,
2009.