Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 7, Juli 2020
FAKTOR  EKSTERNAL  YANG  MEMPENGARUHI  DINAMIKA  WACANA AMANDEMEN  PASAL  9  UNDANG-UNDANG  DASAR  JEPANG  1947 (PERIODE 2010-2016)

## Igat Meliana
Prodi Bahasa Jepang, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Cipto Hadi Pranoto Email: igatmeliana240@gmail.com

## Abstract
This  article  will  focus  about  external  factors  influence  the  dynamics  of  the discourse of the amendment of Article 9 of the Japanese Constitution period 2010- 2016, namely the United States pressure, the economic and military rise of China and  the  threat  of  North  Korea.  The  Japanese  prime  minister  used  global  security threat issues to encourage Japanese security  police in order to amend article 9 of Constitution  1947that  had  been  rejected  by  Japanese  residents  who  did  not  want Japan to have legitimate military power. The Japan’s remilitarization also gained attention  from  countries  in  the  East  Asia  region  due  to  Japanese  history  during World  War  II.  On  the  other  side,  U.S.  hegemony  that  began  to  fade  encouraged Japan  to  be  self-reliant  in  security  that  had  been  supported  by  the  United  States. And North Korea missile test activities also influenced the discourse amendment of Article  9.  This  research  is  a  qualitative  research  with  literature  method.  And  the results  of  this  study  indicate  that  the  dynamics  of  the  discourse  of  Article  9 Constitution  revision  is  affected  by  the  perception  of  the  level  of  threat  and vulnerability of the United States, the rise of the Chinese economy and military, and the  threat  of  North  Korea.  China  and  North  Korea  as  well  as  countries  in  the region  that  do  not  want  Japan  to  rearm,  pushing  people  to  opposed  towards  the amendment discourse.
Keywords : Article 9, the Constitution of Japan, External Factors

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  dinamika wacana  amandemen  Pasal  9  Undang-Undang  Dasar  Jepang  1947  periode  2010- 2016.  Faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  adalah  tekanan  Amerika  Serikat, kebangkitan  ekonomi  dan  militer  Tiongkok  dan  ancaman  Korea  Utara.  Tekanan dari  luar  atau gaiatsu turut  mempengaruhi  dinamika  wacana  amademen  pasal  9 Undang-Undang  Dasar  Jepang  1947  di  level  domestik.  Perdana  Menteri  Jepang menggunakan  isu-isu  ancaman  keamanan  global  untuk  mendorong  kebijakan Jepang  dalam  bidang  keamanan  agar  mengamandemen  Pasal  9  Undang-Undang Dasar 1947 yang selama ini mendapat penolakan dari penduduk Jepang yang tidak menginginkan  Jepang  kembali mempunyai  kekuatan  militer.  Remiliterisasi  negara Jepang  juga  mendapat  perhatian  dari  negara-negara  di  Kawasan  Asia  Timur disebabkan sejarah Jepang pada Perang Dunia II. Di lain pihak, hegemoni Amerika Serikat yang mulai memudar mendorong Jepang agar dapat mandiri dalam bidang
keamanan yang selama ini mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Dan aktifitas uji  coba  rudal  Korea  Utara  pun  turut  mempengaruhi  wacana  amandemen  Pasal  9. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  kepustakaan.  Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  dinamika  wacana  amandemen  Pasal  9 dipengaruhi  oleh  presepsi  tingkat  ancaman  dan  kerawanan  dari  Amerika  Serikat, kebangkitan ekonomi dan militer Tiongkok, dan ancaman Korea Utara. Kerawanan mendorong  sikap  pro  masyarakat  Jepang,  namun  di  sisi  lain  adanya  ketakutan terhadap memburuknya hubungan Jepang dengan Tiongkok dan Korea Utara serta negara-negara  di  kawasan  yang  tidak  ingin  Jepang  membangun  kekuatan  militer kembali, mendorong sikap kontra masyarakat terhadap wacana amandemen.
Kata kunci: Article 9; the Constitution of Japan; External Factors

## Pendahuluan
Pasca  Perang  Dunia  II,  Jepang  ditekan  untuk  tunduk  pada  13  butir  deklarasi Potsdam yang mendorong Jepang untuk mencantumkan Pasal 9 Undang-Undang Dasar Jepang.  Proses  perumusan  Undang-Undang  Dasar  Jepang  yang  digunakan  tahun  1947 mendapat  tekanan  dari  Amerika  Serikat. Bunyi  Pasal  9  Undang-Undang  Dasar  Jepang 1947 adalah sebagai berikut:
“ 第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、武力にたる威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決 する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国 の交戦権は、これを認めない ” (National Diet Library,1947)
“ Pasal 9 Rakyat Jepang, bertekad dengan sungguh-sungguh menciptakan keamanan internasional  berdasarkan  keadilan  dan  tata  tertib,  selamanya  menolak  perang sebagai hak Negara yang berkuasa dan ancaman atau penggunaan pasukan bersenjata sebagai  penyelesaian  perselisihan  international.  Untuk  melengkapi  tujuan  dari paragraf sebelumnya, pasukan darat, pasukan laut, dan pasukan udara, seperti semua yang berpontensial menimbulkan perang, tidak akan pernah dipelihara. Hak Negara untuk berperang tidak akan diakui.”
Pasal  9  melarang  Jepang  untuk  memiliki  kekuatan  militer  baik  secara  defensif maupun ofensif. Akan tetapi tahun 1950-an Pemerintah Jepang mereinterpretasi Pasal 9 agar dapat membentuk Pasukan Bela Diri Jepang ( Jietai atau Self Defense Force ) pada 10 Agustus 1950 untuk membantu Amerika Serikat dalam Perang Korea.
Wacana  amandemen  Pasal  9  mulai  mengemuka  sejak  saat  itu.  Sebelum  tahun 1990’an  wacana  amandemen  Pasal  9  tabu  untuk  diperbincangkan  tetapi  sejak pembentukan  Dewan  Penelitian  Undang-Undang  Dasar  di  tingkat  Parlemen  oleh Obuchi  Keizo  pada  1999  wacana  amandemen  semakin  menjadi  perdebatan  di  level domestik Jepang.
Pasca perang dingin sistem internasional berubah dari bipolar menjadi multipolar sehingga turut mempengaruhi Jepang di kawasan Asia Timur. Jepang dihadapkan oleh
kemajuan ekonomi dan militer Tiongkok serta rudal nuklir Korea Utara. Sebagai Sekutu Amerika  Serikat,  Jepang  didorong  untuk  membangkitkan  militernya  kembali  untuk menadingi  kemajuan  militer  Tiongkok  yang  telah  mengancam  hegemoni  Amerika Serikat di kawasan Asia Timur.
Selain itu, warga negara Jepang  juga merasakan ancaman terhadap Korea Utara yang  sedang  melakukan  uji  coba  nuklir  dan  tidak  taat  dengan  peraturan  internasional. Korea  Utara  pernah  secara  langsung  mengancam  keamanan  warga  negara  Jepang dengan adanya kasus penculikan warga Jepang dari tahun 1948. Isu nuklir Korea Utara menjadi  sangat  penting  bagi  Jepang  karena  pemerintah  Jepang  merasa  keamanan negaranya terancam karena letak geografis yang berdekatan, serta faktor historis kelam Jepang pada Perang Dunia II (Widyasari, 2014).
Pada  2016,  Korea  Utara  telah  berhasil  melakukan  peluncuran  rudal  balistik sampai  ke  wilayah  perairan  Jepang  (Hyodo,  2017).  Ancaman  masyarakat  Jepang terhadap  uji  coba  nuklir  dan  rudal  Korea  Utara  sehingga  pada  Maret  2016,  digelar latihan simulasi jika rudal sampai ke Zona Ekonomi Eksklusif Jepang (Oh, 2016).
Selain  Korea  Utara,  Tiongkok  juga  mengancam  keamanan  Jepang.  Kemajuan Ekonomi  dan  militer  Tiongkok  mengancam  Jepang  sebagai  negara  yang  mempunyai sejarah yang panjang dengan Tiongkok. Perebutan wilayah di Laut China Selatan, fakta sejarah  tentang  zaman  pendudukan  Jepang  seperti  isu Jugun  Ianfu ( Comfort  Women ) atau  buku  teks  sejarah  adalah  isu-isu  yang  sensitif  untuk  hubungan  diplomatik  kedua negara.  Hubungan  Tiongkok  dan  Jepang  mulai  dinormalisasi  pada  1972  hingga  pada masa  Perdana  menteri  Junichro  Koizumi  pada  2001  hubungan  Jepang  dan  Tiongkok kembali memanas. Pada 2004 dan 2005 di Tiongkok marak demonstrasi yang dilakukan kepada  warga  negara  Jepang  di  Tiongkok  yang  memperburuk  hubungan  antara  kedua negara.  Pada  2006,  setelah  Perdana  Menteri  Koizumi  Lengser  dan  digantikan  oleh Perdana  Menteri  Shinzo  Abe,  Perdana  Menteri  Abe  melakukan  kunjungan  kenegaraan ke Tiongkok kemudian ketegangan antara kedua negara kembali mencair. Hingga pada 2010 peristiwa penangkapan kapal nelayan ikan Tiongkok oleh Pasukan Penjaga Pantai Jepang  ( Japan  Coast  Guard )  semakin  mepertinggi  ketegangan  antara  kedua  negara terkait konflik wilayah Laut Cina Timur (Smith, 2016).
Selain Tiongkok, hubungan Amerika-Jepang turut pula mempengaruhi keamanan Jepang di level domestik. Hubungan Amerika-Jepang yang erat dimulai setelah Perang Dunia  II  berakhir.  Pasca  Perang  Dunia  II,  keamanan  Jepang  dibawah  payung  AS. Sejalan  dengan  kemajuan  Jepang  dalam  bidang  Ekonomi,  Amerika  Serikat menginginkan  Jepang  untuk  berbagi  beban  ( burden  sharing )  dengan  Amerika  Serikat dalam  bidang  keamanan,  terutama  di  wilayah  Asia  Pasifik.  Apabila  Jepang  berhasil mengamandemen  pasal  9  Undang-Undang  Dasar  Jepang  1947  maka  akan  ikut mempengaruhi  hubungan  Jepang  dengan  negera-negara  di  kawasan  (khususnya  Asia Timur) dan juga akan meningkatkan ketenggangan dengan Tiongkok.
Pertanyaan  penelitian  ini  adalah  faktor  apa  sajakah  yang  mempengaruhi  wacana amandemen  Pasal  9  Undang-Undang  Dasar  Jepang  1947?  Penelitian  ini  bertujuan memberikan  analisis  tentang  pengaruh  faktor  eksternal  dalam  dinamika  isu  di  level
domestik.  Terkait  penelitian  ini  akan  ditunjukan  pengaruh  faktor  eksternal  dalam dinamika wacana amandemen Pasal 9 Undang-Undang Dasar Jepang 1947.
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teori  ancaman  dan  kerawanan dari Barry Buzan dan teori dilema keamanan dalam aliansi dari Glenn H. Snyder. Serta Gaiatsu dalam Two Level Games yang dipaparkan oleh Kevin Cooney.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  metode  deskriptif  analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi pustaka, dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, artikel, surat kabar, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya. Pada penelitian ini disajikan data survey atau hasil jajak pendapat berupa angka adalah data pendukung argumen dalam penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Hasil Penelitian
Hasil Penelitian ini adalah dinamika wacana amandemen yang mempengaruhi tingkat  ancaman  dan  kerawanan  dari  proses  Jepang  mendorong  sikap  pro masyarakat  Jepang  wacana  pasal  9,  namun  di  sisi  lain  kelompok-kelompok  yang tidak mendukung wacana amandemen Pasal 9 Undang-Undang Dasar Jepang 1947 menganggap  bahwa  militerisasi Tiongkok  dijadikan  dasar  untuk  mengamandemen karena semakin memicu kerawanan dan keamanan di kawasan.
Dari  keseluruhan  temuan  dapat  dilihat  dalam  konteks  keamanan  sangat bergantung pada kondisi eksternal. Keamanan Jepang teracaman dengan kemajuan militer  dan  ekonomi  Tiongkok  yang  diperkirakan  akan  menjadi  negara  adikuasa. Jepang  dan  Tiongkok  menghadapi  masalah  perebutan  kepulauan  Senkaku  yang mendorong  krisis  kepercayaan  baik  dari  masyarakat  Jepang  maupun  Masyarakat Tiongkok.
Berdasarkan situasi hubungan antara Jepang dan Korea Utara, isu penculikan yang  kontraproduktif  dan  semakin  meningkatnya  uji  coba  rudal  dan  nuklir  oleh Korea  Utara  dapat  menambah  ketengangan  hubungan  Jepang  dan  Korea  Utara. Dengan adanya Pasal 9 Undang-Undang Dasar Jepang 1947, Jepang diperbolehkan memiliki  militer  sebatas  untuk  mempertahankan  diri.  Sedangkan  Korea  Utara memiliki nuklir dan rudal balistik yang telah sampai ke wilayah perairan Jepang.
Jepang mengalami dilema aliansi tahap kedua terhadap Amerika Serikat yang mempengaruhi  pemikiran  masyarakat  Jepang  untuk  kontra  dengan  wacana amandemen  pasal  9  Undang-Undang  Dasar  Jepang  1947.  Jika  Jepang mengamandemen  Pasal  9  Undang-Undang  Dasar  Jepang  1947  yang  menjadikan Jepang  mempunyai  militer  maka  akan  memperbesar  probabilitas  Jepang  untuk berperang  dengan  Tiongkok  karena  perebutan  kepualauan  Senkaku.  Sedangkan Amerika Serikat Sedang mengalami kemunduran hegemoni dan  krisis ekonomi.
Di  sisi  lain,  Hegemoni  Amerika  Serikat  di  dunia  mengalami  kemunduran pasca tragedi 9/11. Keterlibatan Amerika Serikat pada Perang Afganistan dan Iraq telah  menghabiskan  energi  dan  waktu  Amerika  Serikat.  stagnansi  pertumbuhan Ekonomi Amerika Serikat menyebabkan krisis ekonomi yang dialami oleh Amerika Serikat.    Di  tengah  kondisi  Amerika  Serikat  yang  mulai  kehilangan  kekuatannya, mayoritas  masyarakat  Jepang  masih  percaya  untuk  menjadikan  Amerika  Serikat sebagai  sekutu.  Walau  pun  demikian,  sebagian  masyarakat  tidak  menginginkan Jepang  untuk  menjadi  negara  yang  memiliki  militer  dan  berlindung  di  bawah payung keamanan Amerika Serikat.

## B. Pembahasan
Faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  wacana  amandemen  Pasal  9  Undang- Undang  Dasar  Jepang  1947  adalah  tekanan  Amerika  serikat,  Kemajuan  Ekonomi dan  Militer  Tiongkok  dan  Ancaman  Korea  Utara.  Sedangkan  indikator  faktor eksternal yang mempengaruhi wacana amandemen Pasal 9 Undang-Undang Dasar Jepang  1947  adalah  ketidakpastian  hegemoni  AS,  masalah  kepulauan  Senkaku, konflik  Laut  China  Selatan,  OBOR/BRI,  isu  Penculikan  dan  agresivitas  Uji  coba nuklir dan peluncuran misil balistik rezim Kim Jong-Un.
Pada 2008, Amerika Serikat mengalami krisis keuangan  yang mempengaruhi perekonomian  dunia.  Menurut  data  statistik  dari  Biro  Tenaga  Kerja  Kementrian Tenaga  Kerja  Amerika  Serikat,  terjadi  peningkatan  jumlah  prosentase pengangguran  yang signifikan mulai tahun 2008 dan mencapai puncak pada tahun 2010 (Statistics, 2012).
Hubungan  Jepang  dan  Amerika  Serikat  mengalami  dilema  aliansi  seiring dengan perubahan kepemimpinan di Amerika Serikat dan Jepang. Namun demikian mayoritas  masyarakat  Jepang  masih  percaya  untuk  bersekutu  dengan  Amerika Serikat.
Pada  masa  kepemimpinan  Presiden  Barrack  Obama  yang  mengarahkan kebijakan  “ Pivot  to  ASIA ”,  Pemerintah  Jepang  mendapatkan  keuntungan  sebagai sekutu.  Amerika  Serikat  dihadapkan  dengan  kebangkitan  Tiongkok.  Di  kawasan Asia,  Tiongkok  telah  meningkatkan  hegemoni  yang  signifikan.  Para  ahli  seperti Joseph Nye memperkirakan bahwa hegemoni Amerika Serikat yang menurun akan digantikan oleh Tiongkok.
Di  sisi  lain,  hubungan  Jepang  dan  Tiongkok  tidak  begitu  baik.  Masyarakat Jepang dan Tiongkok saling tidak percaya satu sama lain dalam bidang keamanan. Sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk Jepang beraliansi dengan Tiongkok.
Jepang dan Tiongkok memiliki masalah perebutan wilayah,  yaitu  Kepulauan Senkaku. Pada awalnya kepulauan ini dilupakan hingga ditemukan hasil penelitian yang  menunjukan  bahwa  dasar  laut  dari  Laut  China  Timur  memiliki  potensi terkandung simpanan gas dan minyak yang terkaya di kawasan Asia pada 1986 oleh peneliti gabungan dari Pemerintah Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok. Selain itu, Kalangan nasionalis Jepang juga menganggap bahwa klaim wilayah yang dilakukan
Tiongkok  akan  mengarah  pada  invansi  terhadap  daratan  utama  Jepang  sebagai bentuk dari ancaman Tiongkok ( China Threat ). Menurut Pemerintah Jepang hal ini akan  memicu  masalah  konflik  wilayah  dengan  negara  lain  yang  sedang  dihadapi Jepang.
Klaim  Pemerintah  Jepang  terhadap  Kepulauan  Senkaku  berdasarkan  pada beberapa  bukti  sejarah  yang  menyebutkan  bahwa  kepulauan  Senkaku  sebagai bagian  dari  wilayah  Jepang,  yaitu  Jepang  mentukan  batas  wilayah  Kekaisaran Jepang  pada  Januari  1895,  pada  artikel  yang  dibuat  oleh  sebuah  organisasi  partai komunis  Tiongkok  menyebutkan  bahwa  kepulauan  senkaku  berada  di  dalam wilayah Jepang, perjanjian Shimonoseki yang mengakhiri perang sino-jepang tidak disebutkan kepulauan senkaku sebagai bagian dari Taiwan yang pada perjanjian itu diserahkan  kepada  Jepang  sebagai  harta  pampasan  perang,  dan  pada  perjanjian perdamaian Jepang dan AS di San Fransisko disebutkan bahwa kepulauan senkaku dikembalikan  kepada  Jepang  sebagai  bagian  dari  wilayah  Okinawa.  Sedangkan klaim pemerintahan Tiongkok terhadap kepulauan senkaku adalah menuduh Jepang telah  mencuri  kepulauan  senkaku  pada  perang  sino-Jepang  (Agustus  1894  -  April 1895)  dari  kekaisaran  Qing  dan  tidak  mengakui  perjanjian  sanfransisco  yang dianggap dilakukan secara rahasia antara pemerintah Jepang dan AS (The Senkaku Island, 2013).
Konflik  semakin  memanas  ketika  Pemerintah  Jepang  membeli  tiga  pulau yang termasuk ke dalam kepulauan Senkaku pada 11 September 2012 seharga 2,05 milyar  yen  yang  diumumkan  oleh  Perdana  Menteri  yang  menjabat  saat  itu  yaitu Noda Yoshihiko. Tindakan pemerintah Jepang tersebut memperoleh respon negatif dari  pemerintah  Tiongkok    di  wilayah  perairan  dan  udara  Laut  Cina  Timur. Menurut  data  dari  Ministry  of  Foreign  Affair  (MOFA)  pemerintah  Jepang  terjadi kenaikan jumlah  kapal  milik  Tiongkok  yang  memasuki  wilayah  perairan  disekitar kepulauan  Senkaku  yang  signifikan.  Tahun  2009  sebanyak  16  kapal  yang memasuki wilayah perairan Jepang, tahun 2010 meningkat tajam sebanyak 430, dan pada  2011  sebanyak  8  kapal,  2012  sebanyak  39  kapal,  2013  sebanyak  88  kapal, 2014  sebnyak  208  kapal,  2015  sebanyak  70  kapal  dan  2016  sebanyak  104  kapal (Kementrian  Luar  Negeri  Jepang  yang  berjudul  “ Status  of  activities  by  Chinese government vessels and Chinese fishing vessels in waters surrounding the Senkaku Islands “ pada 2016).
Pada  7  September  2010,  terjadi  peristiwa  penangkapan  awak  kapal  berserta kapal  nelayan  Tiongkok  yang  memasuki  wilayah  perairan  di  sekitar  Kepulauan Senkaku  oleh  Penjaga  Pantai  Jepang  ( Japan  Coast  Guard ).  Permasalahan  terjadi ketika  tiga  kapal  patroli  Penjaga  Pantai  Jepang  yang  bernama  Yonakuni,  Mizuki dan  Hateruma  meminta  kapal  nelayan  berhenti  untuk  diinspeksi,  kapal  nelayan Tiongkok  tidak  berhenti  dan  menabrak  kapal  yang  bernama  Yonakuni  dan kemudian  bertambrakan  lagi  dengan  kapal  yang  bernama  Mizuki,  setelah berkejaran  selama  sekitar  40  menit  kapal  ikan  Tiongkok  tertangkap  dan  dijatuhi hukuman  kepada  Kapten  kapal  bernama  Zhan  Qixiong  berserta  anak  buah  kapal
(ABK)  lainnya  oleh  pemerintah  Jepang  atas  kejahatan  merusak  dan  menghalangi tugas  Penjaga  Pantai  Jepang.  Pemerintah  Tiongkok  meminta  agar  kapten  kapal, ABK  dan  kapal  ikan  dibebaskan  namun  pemerintah  Jepang  menyerahkan  kapten kapal  dan  ABK  kepada  jaksa  penuntut  umum  agar  dapat  diproses  secara  hukum Jepang.
Pemerintah  Tiongkok  dengan  cepat  menanggapi  masalah  ini  dengan mengajukan  ke  dalam  agenda  PBB  dan  juga  melalui  diplomasi  dengan  Jepang secara langsung.  Pemerintah Tiongkok melakukan tawar menawar dengan  empat orang  warga  negara  Jepang  yang  ditangkap  di  Tiongkok  dan  pelarang  ekspor material tanah yang langka ( rare earth ) yang sangat penting untuk industri Jepang. Empat  karyawan  perusahaan  PT.  Fujita  dikirim  ke  Tiongkok  untuk  mendapatkan senjata yang ditinggalkan pada Perang Dunia Kedua 20 September 2010 dihukum karena  memasuki  daerah  militer  yang  terlarang  di  provinsi  Heibei.  Selain  itu, Pemerintah  Tiongkok.  Sehingga  pada  24  September  pengadilan  Ishigaki membebaskan kapten kapal (Sasaki, 2015)
Selain  itu,  di  wilayah  udara  terjadi  peningkatan  tajam  dalam  kurun  waktu 2010-2015.  Pada  23  Desember  2012-23  Maret  2014  tercatat  sebanyak  13  kali pesawat  jenis  Y-12  milik State  Oceanic  Administration (SOA)  pemerintah Tiongkok  memasuki  wilayah  udara  Jepang.  Pada  Januari  2013,  Kementrian Pertahanan Nasional Tiongkok mengumumkan kegiatan pesawat PLA di Laut Cina Timur yang pada Juli pesawat peringatan dini udara Y-8 dan pesawat pembom H-6 dikonfirmasi  berada  di  langit  antara  pulau  utama  Okinawa  dan  pulau  Miyakojima ke  arah  Samudra  Pasifik  pada  bulan  Juli,  September  dan  tiga  hari  berturut-turut pada November dan pesawat intelijen Tu-154 di  Laut Cina Timur pada November selama dua hari berturut-turut (Jepang, 2014).
Selain Senkaku yang terletak di Laut China Timur, di Laut China Selatan pun Tiongkok  memiliki  masalah  perebutan  wilayah. Tiongkok  pada  2012  mengklaim perairan  Laut  China  Selatan  yang  merupakan  kawawan  Laut  China  Selatan. Kawasan  Laut  China  Selatan  meliputi  perairan  dan  daratan  yaitu  gugusan kepulauan  dua  pulau  besar  (pulau  Spratly  dan  pulau  Paracels),  bantaran  suangai Macclesfield  dan  karang  Scarborough.  Laut  China  Selatan  memiliki  cadangan sumber daya alam yang besar seperti mineral, minyak bumi, dan gas alam dan juga memiliki  lokasi  yang  strategis  karena  berada  di  jalur  perlintasan  internasional. Negara-negara  yang  mengklaim  kawasan  Laut  China  Selatan  adalah  Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darusalam.
Rizki  Roza  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Konflik  Laut  China  Selatan dan Implikasinya terhadap Modernisasi Militer (2013) berpendapat bahwa negara- negara  yang  terlibat  dalam  sengketa  kepemilikan  Laut  China  Selatan  sedang melakukan  modernisasi  kekuatan  militer  dengan  sangat  pesat  dan  berkelanjutan. Tiongkok  sedang  berupaya  untuk  melakukan  program  modrnisasi  militer  jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan kekuatan bersenjata yang memungkinkan untuk bertempur dan menang dalam waktu singkat.
Tiongkok  memperbaharui  sebanyak  84  %  senjatanya  baru  sejak  2009  yang diperlihatkan pada parade militer yang digelar oleh Pemerintah Tiongkok (Zhiyue, 2015). Dalam buku putih yang diterbitkan Kementrian Pertahanan Jepang Tiongkok merupakan  salah  satu  negara  yang  memiliki  senjata  nuklir  dan  mempunyai  misil yang  berteknologi  mutakhir.  Tiongkok  mempunyai  misil  dengan  sistem  ICBM, MRBM, SRBM dan GLCM. Jangkauan jarak misil balistik Tiongkok terjauh dapat mencapai 13.000 km.
Selain  anggaran  belanja  militer  yang  terus-menerus  naik  walaupun  angka pertumbuhan ekonomi dari tahun 2016 berangsur-angsur menurun dan kepemilikan senjata  pemusnah  masal  berupa  senjata  nuklir  dan  misil  balistik.  Jumlah  pasukan militer  Tiongkok  merupakan  peringkat  kedua  setelah  Amerika  Serikat    dengan persenjataan yang makin modern.
Alat ukur tunggal dan terpenting untuk mengukur sumber daya dalam bidang militer untuk dibandingkan dengan negara lainnya adalah dengan melihat anggaran belanja  militernya.  Anggaran  belanja  militer  Tiongkok  berdasarkan  pada  besaran pertumbuhan  ekonomi,  sejalan  dengan  peningkatan  prosentasi  pertumbuhan ekonomi  Tiongkok  maka  semakin  besar  pula  anggaran  belanja  militernya. Sedangkan  Jepang  hanya  boleh  berkisar  pada  prosentase  1%  dari  GDP.  Sehingga pada  tahun  2016  anggaran  belanja  Tiongkok  adalah  lima  kali  anggaran  belanja Jepang.  Perbandingan  anggaran  belanja  militer  Jepang  dan  Tiongkok  tahun  2001- 2017 adalah sebagai berikut:
Anggaran  belaja  Tiongkok  terus-menerus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun sedangkan anggaran belanja Jepang berkisar pada 41 ribu dolar AS (Zhiyue, 2015). Dalam  buku  putih  yang  diterbitkan  Kementrian  Pertahanan  Jepang  menganggap bahwa Tiongkok kurang transparan dalam melaporkan anggaran belanja militer dan persenjataan militer Tiongkok setiap tahunnya.
Terlebih  tanggapan  Pemerintah  Tiongkok  terhadap  proposal  revisi  Undang- Undang  Dasar  Jepang  1947  khusunya  Pasal  9  LDP  tahun  2004  yang  diumumkan melalui  Xinhua  News  Agency  mengatakan  bahwa  perubahan  tersebut  adalah peringatan  untuk  meningkatkan  kewaspadaan  dunia  terutama  negara-negara  Asia yang  dijajah  oleh  Jepang  pada  masa  lalu.  Menurut  Tiongkok  Jepang  bermimpi untuk  menjadi  kekuatan  militer  dan  politik  yang  akan  menjadi  ancaman  serius untuk kedamaian di Asia dan dunia. Tiongkok mengungkit pemerintah Jepang yang tidak mengakui  dan  meminta maaf  atas  perbuatannya  di  masa  lalu  sehingga  dapat dipastikan  Jepang  akan  melakukan  hal  yang  sama  lagi  jika  Jepang  memiliki kekuatan  militer  kembali.  Batasan-batasan  yang  telah  ditetapkan  dilanggar  oleh Pemerintah  Jepang  dengan  mengizinkan  Pasukan  Bela  diri  Jepang  pergi  ke  luar wilayah  Jepang  dan  secara  sengaja  melakukan  serangan  ke  barbagai  negara  yang dianggap musuh yang dilakukan untuk pencegahan.
Dalam  bidang  ekonomi,  Jepang  dihadapkan  dengan  inisiasi  Presiden  Xi Jinping  yang  disebut One  Belt  One  Road (OBOR).  OBOR  adalah  inisiasi  strategi geopolitik  Tiongkok  dengan  pemanfaatan  jalur  transportasi  dunia  sebagai  jalur
perdagangan yang tersebar di kawasan Eurasia. untuk meningkatkan kesejahteraan dan  perwujudan  modernisasi  Tiongkok  di  tahun  2020  dengan  meningkatkan intensitas  perdagangan  dengan  penyediaan  fasilitas  infrastruktur  lewat  darat maupun laut (Izuyama & Kurita, 2017).
Terdapat  dua  jalur  perdagangan  dalam  skema  inisiatif    OBOR  yang dikemukakan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping yaitu di jalur darat disebut dengan “Jalur Ekonomi Jalan Sutra” ( Silk Road  Economic  Belt ) dan “Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21”  ( 21st century Maritime Silk Road ).  Negera-negara yang termasuk ke dalam  Inisiatif  OBOR  adalah  Tiongkok,  Brunei,  Kamboja,  Indonesia,  Laos, Malaysia,  Myanmar,  Filipina,  Singapura,  Thailand,  Timor-Leste,  Vietnam, Bangladesh,  Bhutan,  India,  Maladewa,  Nepal,  Pakistan,  Sri  Lanka,  Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan,  Uzbekistan,    Bahrain,  Mesir,  Irak,  Israel,  Yordania,  Kuwait, Lebanon,  Oman,  Palestina,  Qatar,  Arab  Saudi,  Republik  Arab  Suriah,  Turki, Amerika,  Arab  Emirates,  Yemen,  Albania,  Belarus,  Bosnia  &  Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Estonia Hungaria, Latvia, Lituania, Makedonia, Moldova,  Montenegro,  Polandia,  Rumania,  Rusia,  Serbia,  Slowakia,  Slovenia  dan Ukraina  (Enright, 2016).
Tingkok  akan  menjadi  pemimpin  dalam  perdagangan  bebas  melalui  OBOR. Contoh  yang  paling  baik  untuk  memperlihatkan  peningkatan  industri  Tiongkok yang  menggunakan  OBOR,  sekaligus  rasa  ketidakamanan  Jepang  dalam  bidang ekonomi  adalah  strategi  diplomasi  yang  disebut  sebagai  “diplomasi  kereta  api cepat”  ( High-Speed  Railway  Diplomacy ).  Tiongkok  dapat  mempromosikan teknologi  tingkat  tinggi  dan  standar  insinyur  pada  bidang  kereta  cepat  melalui projek  kereta  api  cepat  Jakarta-Bandung  sepanjang  142  kilometer  yang menghubungkan  Ibukota  Indonesia  dengan  provinsi  Jawa  Barat.  Proses  negosiasi proyek  kereta  api  cepat  Jakarta-Bandung  merupakan  medan  pertarungan  yang sengit  antara  Pemerintah  Tiongkok  dan  Jepang.  Proyek  kereta  api  cepat  Jakarta- Bandung  merupakan  hal  yang  penting  bagi  kedua  negara.  Untuk  proyek  kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan awal dari rencana Tiongkok  untuk membangun jaringan  kereta  api  cepat  di  seluruh  dunia  yang  merupakan  bagian  dari  Inisiasi OBOR. Rencana serupa akan dilakukan Malaysia, Singapura, Myanmar, Vietnam, dan India (Salim & Negara, 2016).
Menurut  Rachel  Vandenbrink  (2017)  dalam  artikel  penelitian  yang  berjudul Asia’s  Turn  to  Geopolitics:  China  and  Japan  in  Central  and  Southeast  Asia berpendapat  bahwa “terdapat  persaingan yang  sengit  antara  Tiongkok  dan  Jepang dalam kerangka geopolitik.”  Lebih lanjut menegaskan bahwa “ sementara inisiatif OBOR Beijing meningkatkan posisi Tiongkok di perbatasan Asia Tengah dan Asia Tenggara,  Jepang  menggunakan  prinsip  geopolitik  untuk  meningkatkan kepentingannya  sendiri  di  wilayah  yang  sama  dan  memastikan  tidak  tertinggal” (Vandenbrink, 2017).
Terdapat persaingan antara Jepang dan Tiongkok di Asia. Langkah Tiongkok selalu  diikuti  dengan  ketat  oleh  Jepang.  Upaya  Jepang  untuk  menghalangi Tiongkok  menjalankan  inisiatif  OBOR  yang  nantinya  akan  menjadikan  Tiongkok menjadi negara adikuasa menggatikan kekuasaan Amerika Serikat yang mengalami peneurunan  hegemoni  salah  satunya  adalah  dengan  menjalin  hubungan  yang  baik dengan negara-negara yang menjadi anggota inisiatif OBOR.
Melihat  kemungkinan  Tiongkok  mengusai  ekonomi  dunia,  Abe  Shinzo sebagai Perdana Menteri Jepang mengeluarkan startegi yang mirip dengan inisiatif OBOR Tiongkok dengan empat negara yaitu Amerika Serikat, Australia dan India yang akan membangun pelabuhan dan jaringan jalan berkecepatan tinggi di Asia ke Afrika.  Amerika  Serikat  memberikan  tawaran  untuk  membangun  jalan  di Bangladesh  ke  Afghanistan  sehingga  bahkan  Pakistan  dapat  diminta  untuk berpartisipasi  dalam  proyek  ini.  Tujuannya  adalah  agar  keempat  negara  menjadi empat  jangkar  keamanan  dan  perdamaian  di  wilayah  Indo-Pasifik.  Proposal  ini adalah upaya Jepang menghalau OBOR Tiongkok (Hindustan Times, 2017).
Selain  ancaman  dari  Tiongkok,  Jepang  juga  merasakan  ancaman  dari  Korea Utara. Setelah kematian Kim Jong-Il tepatnya pada 29 Januari 2012, kepala negara Korea  Utara  diteruskan  oleh  anak  Kim  Jong-Il  yang  bernama  Kim  Jong-Un. Pergantian  kepemimpinan  Korea  Utara  dijadikan  peluang  untuk  membahas  ulang nuklir  Korea  Utara  yang  pada  masa  pemerintahan  Kim  Jong-Il  mengalami kebuntuan  oleh  anggota Six  Party  Talk (SPT),  yaitu  perundingan  enam  negara (Korea  Utara,  Korea  Selatan,  Jepang,  Rusia  dan  Amerika  Serikat)  yang  dibentuk untuk membahas mengenai nuklir Korea Utara. Pada pertemuan SPT Kim Jong-Un meminta  bantuan  pangan  dan  berjanji  akan  menghentikan  uji  coba  nuklir, memproduksi uranium dan uji coba misil jarak jauh.
Akan tetapi, hal ini hanya berlangsung selama satu tahun, pada Februari 2013 pemerintah  Korea  Utara  melalui  media  pemerintahan  mengumumkan    akan memulai  kembali  seluruh  fasilitas  nuklir  di  Yeongbyon.  Pada  September  2015, seluruh fasilitas tersebut telah beroperasi secara normal.
Uji  coba  peluncuran  rudal  oleh  Korea  Utara  semakin  banyak  intensitasnya pada  rezim  Kim  Jong-Un.  Pada  2016  Korea  Utara  telah  meluncurkan  rudal sebanyak  15  kali.  Pada  7  Februari  2017  Korea  Utara  meluncurkan  rudal  yang diperkirakan adalah rudal berjenis Taepodong-2 yang memiliki jarak luncur sampai 1.000  km  (dapat  mencapai  wilayah  Amerika  Serikat).  Dua  kali  pelincuran  telah memasuki wilayah Zona Ekonomi Esklusif (ZEE) Jepang, tanggal 3 Agustus 2016 jatuh ke sekitar semenangjung Oga di Perfektur Akita, dan pada 5 September 2016 juga jatuh di wilayah ZEE Jepang yaitu dekat dengan pulau Okushiri di Hokaido.
Pada pertengahan tahun 2016, Korea Utara juga meluncurkan serangkaian uji coba  rudal  yang  mengalami  kemajuan  pada  setiap  peluncurannya.  Yaitu  pada  23 April, 9 Juli dan 24 Agustus 2016  yaitu rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam yang dikenal dengan istilah Submarine-Launched Balistic Missiles (SLBMs). Korea  Utara  meluncurkan  rudal  SLBMs  pada  23  April  yang  berhasil  meluncur
sejauh  30  km,  kemudian  mengalami  kegagalan  pada  peluncuran  tanggal  9  Juli karena seketika meledak setelah diluncurkan, dan mulai meningkat pada peluncuran tanggal 24 Agustus yang meluncur sejauh 500 km.
Selain  uji  coba  rudal,  Korea  Utara  juga  sedang  mengembangkan  senjata nuklir. Terdeteksi Korea Utara sudah melakukan uji coba nuklir sebanyak lima kali. Uji  coba  nuklir  yang  pertama  dan  kedua  yaitu  pada  9  Oktober  2006  dan  25  Mei 2009  menghasilkan  kurang  dari  3  kiloton  dibawah  rezim  Kim  Jong-Il.  Pada  masa Kim  Jong-Un  berkembang  menjadi  12  kiloton  yang  dihasilkan  pada  9  September 2016,  yang  sebelumnya  pada  6  Januari  2016  dan  pada  12  Februari  2013 menghasilkan sampai 7 kiloton (Erik Isaksson, 2017). Korea Utara akan mencapai bom “ Litle Boy ” dan “ Fat Man” yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika serikat pada Perang Dunia II yang menghasilkan 15 kiloton dan 21 kiloton (Murooka dan Akutsu, 2017).
Jepang  mulai  mengembangkan  sistem  pertahanan  terhadap  misil  balistik (BMD)  pada  2004.  Pada  2007  Kementrian  Pertahanan  Jepang  mulai  menyebar PAC-3  ( the  Patriot  Advanced  Capability-3 )  yang  merupakan  salah  satu  sistem pertahanan  udara  untuk  membalas  ancaman  dari  udara  yang  dirancang  untuk menangkap misil balistik. Dan pada 2016 memiliki 24 buah aki untuk PAC-3 dan enam buah pertahanan misil balistik yang berpusat pada laut (Jepang, 2014).
Faktor  eksternal  yang  dipaparkan  di  atas  dijadikan  alat  oleh  Pemerintah Jepang  untuk  menggiring  pandangan  masyarakat  Jepang  terhadap  wacana Amandemen  Pasal  9  Undang-Undang  Dasar  Jepang  1947.  Namun  di  sisi  lain, ketakutan Jepang akan memperburuk hubungan dengan Tiongkok dan Korea Utara juga dikhawatirkan oleh masyarakat Jepang.

## Kesimpulan
Tekanan  luar  atau gaiatsu mempengaruhi  dinamika  wacana  amademen  pasal  9 Undang-Undang  Dasar  Jepang  1947  di  level  domestik.  Perdana  Menteri  Jepang mencoba menggunakan isu-isu ancaman keamanan global untuk  mendorong kebijakan Jepang  seperti    kemajuan  militer  Tiongkok  dan  misil  balistik  dan  nuklir  Korea  Utara untuk  mendorong  opini  masyarakat  agar  dapat  mengamandemen  pasal  9  Undang- Undang Jepang 1947.  Namun di lain pihak, adanya kekhawatiran remiliterisasi Jepang dapat memicu perang dengan negara di kawasan, terutama Tiongkok.
Kemajuan  militer  dan  ekonomi  Tiongkok  memungkinkan  Tiongkok  untuk menjadi  adidaya.  Hubungan  Jepang  dan  Tiongkok  yang  saling  bersaing,  menjadikan Jepang  terus  memperkuat  aliansi  dengan  Amerika  Serikat.  Jepang  terus  menerus menghalau  Tiongkok.  Contohnya  Jepang  membuat  strategi  tandingan  untuk  inisiatif OBOR Tiongkok dengan mengandeng negara-negara yang tidak terlibat dengan OBOR, yaitu Amerika Serikat, India dan Australia.
Hegemoni  Amerika  Serikat  di  dunia  mengalami  kemunduran  pasca tragedi  9/11. Keterlibatan  Amerika  Serikat  pada  Perang  Afganistan  dan  Iraq  telah  menghabiskan energi  dan  waktu  Amerika  Serikat.  Stagnansi  pertumbuhan  Ekonomi  Amerika  Serikat
menyebabkan  krisis  ekonomi  yang  dialami  oleh  Amerika  Serikat.    Di  tengah  kondisi Amerika  Serikat  yang  mulai  kehilangan  kekuatannya,  mayoritas  masyarakat  Jepang masih percaya untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai sekutu. Walau pun demikian, sebagian  masyarakat  tidak  menginginkan  Jepang  untuk  menjadi  negara  yang  memiliki militer dan berlindung di bawah payung keamanan Amerika Serikat.

## BIBLIOGRAFI
Enright, Scott. (2016). One Belt One Road: Insights for Finland. Team Finland Future Watch Report .
Erik Isaksson, Lars Vargö and Liam Palmbach. (2017). Japan and North Korea: Toward Engagement for Regional Security. Institute for Security and Development Policy , 206 ,  1–3.  Retrieved  from  https://isdp.eu/content/uploads/2017/10/2017-isaksson- vargo-palmbach-japan-north-korea-regional-security.pdf
Hyodo, Shinji. (2017). East Asian Strategic Review 2017 . Tokyo.
Island,  The  Senkaku.  (2013).  Ministry  of  Foreign  Affairs.  Retrieved  from http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/pdfs/senkaku_en.pdf
Izuyama,  Mari,  &  Kurita,  Masahiro.  (2017).  Security  in  the  Indian  Ocean  Region: Regional Responses to China’s Growing Influence. East Asian Strategic Review .
Jepang, Kementrian Pertahanan. (2014). China’s activities surrounding Japan’s airspace diakses dari pada. Retrieved from http://www.mod.go.jp/e/d_act/ryouku/
Oh,  Hyun.  (2016).  Sirens  blare  as  Japan,  fearing  N  Korea,  holds  first  missile  drill. Retrieved  from  https://japantoday.com/category/national/sirens-blare-as-japan- fearing-n-korea-holds-first-missile-drill
Salim, Wilmar, & Negara, Siwage Dharma. (2016). Why is the high-speed rail project so important to Indonesia .
Sasaki,  Alexandra.  (2015).  Japan’s  Security  Policy:  A  shift  in  Direction  under  Abe?. Terj.  David  Barnes.  SWP-Studie  21/2014.  Berlin:  Stiftung  Wissenschaft  und Politik  German  Institute  for  International  and  Security  affairs.  Retrieved  from https://www.swp- berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2015_RP02_skk.pdf
Smith,  Sheila.  (2016).  Voters  give  Abe  an  opening  for  contitutional  debate.  Retrieved from  http://forbes.com/sites/sheilaasmith/2016/07/11/voters-give-abe-an-opening- for-constitutional-debate/amp/#amph=1
Statistics, U. S.  Bureau of labor. (2012). Biro Tenaga  Kerja Kementrian Tenaga Kerja
Amerika Serikat. diakses dari pada. Retrieved from
https://data.bls.gov/pdq/SurveyOutputServlet
Times,  Hindustan.  (2017).  Japan  to  propose  OBOR-like  project  with  India,  US  to counter  China.  Retrieved  from  http://www.hindustantimes.com/india-news/japan- to-propose-obor-like-project-with-india-us-to-counter-china/story- A3jsZBRAuQ5yM8pEPYEDPP.html
Vandenbrink,  Rachel.  (2017).  Asia’s  Turn  to  Geopolitics:  China  and  Japan  in  Central and Southeast Asia. Retrieved November 18, 2017, from
http://web.isanet.org/Web/Conferences/HKU2017-s/Archive/77c581ce-94fe-4c91- 815d-b5f337400688.pdf
Widyasari,  Lilis.  (2014). Dinamika  hubungan  Korea  Selatan-Korea  Utara  dalam mewujudkan reunifikasi di Semenanjung Korea periode 2003-2008Widyasari, Lilis. (2014).  Dinamika  hubungan  Korea  Selatan-Korea  Utara  dalam  mewujudkan reunifikasi di Semenanjung Korea periode 2003-2008.
Zhiyue, Bo. (2015). 3 Takeaways From China’s Military Parade. Retrieved November 8, 2017,  from  The  Diplomat  website:  https://thediplomat.com/2015/09/3-takeaways- from-chinas-military-parade/