## PERBANDINGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DENGAN ZAKAT
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (KAJIAN PERBANDINGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DENGAN ZAKAT DI INDONESIA)
Oleh : Uly Mabruroh Halida Institut Agama Islam Negeri Madura Email: ulymabruroh@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perbedaan  antara  pajak  dan zakat  dalam  perspektif  maqashid  syariah  dan  mengetahui  kajian  potensi  pajak dan retribusi dengan zakat dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan.  Dilakukan  dengan  pendekatan  kuantitatif  deskriptif  dengan metode  Dokumentasi  dan  Tinjuan  Pustaka.    Hasil  dari  penelitian  tersebut  yaitu Perbedaan antara zakat dan pajak dalam perspetif maqashid syariah adalah : 1) Zakat  merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah  SAW  sedangkan  pajak  merupakan  ketaatan  seorang  warga  Negara kepada pemimpinnya (penguasa). 2) Zakat telah ditentukan kadarnya didalam al- Qur’an  dan  al-Hadits,  sedangkan  pajak  dibentuk  oleh  hukum  negara.  3)  Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga Negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya. 4) Zakat berlaku bagi  setiap  Muslim  yang  telah  mencapai  nishab  tanpa  memandang  di  negara mana  ia  tinggal,  sedangkan  pajak  hanya  berlaku  dalam  batas  garis  teritorial suatu negara  saja.  5) Zakat  adalah  suatu ibadah yang wajib didahului oleh niat sedangkan pajak tidak  memakai  niat.  Kajian potensi pajak dan retribusi dengan zakat  dalam  menyelesaikan  masalah-masalah  pembangunan.  1)  Bahwa  yang berpengaruh  pada  kemiskinan  adalah  pajak,  DAU  dan  retribusi.  2)  yang berpengaruh pada pengangguran adalah pajak, DAU dan retribusi 3) Sedangkan yang  berpengaruh  pada  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  adalah  pajak  dan DAU.
Kata  Kunci : Zakat, Pajak, Retribusi

## PENDAHULUAN
Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut  agar semua  sumber  daya  dimafaatkan  untuk  mewujudkan maqashid  syari’ah. Hal  ini juga  termasuk  dalam  implementasi  zakat  dan  pajak  agar  tujuan  pelaksanaannya sesuai dengan maqashid syari’ah. Ulama ushul fiqh mendefenisikan Maqasid al-
Syari'ah tujuan  yang  dikehendaki  dalam  mensyariatkan  suatu  hukum  bagi kemaslahatan umat manusia.
Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud Pendapatan Daerah adalah segala hak daerah yang  diakui  sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun anggaran  yang  bersangkutan.  Sehingga  selain  pajak,  terdapat  jenis  penerimaan daerah  lainnya,  seperti  contohnya  retribusi.  Menurut  Mardiasmo  (2011), “Pendapatan  Asli  Daerah  adalah  penerimaan  yang  diperoleh  dari  sektor  pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  perusahaan  milik  daerah,  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.
Analisis  mengenai  pengelolaan  pajak,  retribusi  dan  zakat  yang  baik  akan berimbas  pada  peningkatan  pedapatan  asli  daerah  dan  terciptanya  pembangunan masyarakat  yang  berkelanjutan,  baik  dalam  hal  infrastruktur,  pendidikan  dan pelayanan  umum.  Hal  inilah  yang  mendasari  penelitian  ini  mengambil  variable pajak, retribusi dan zakat sebagai objek penelitian yang akan diteliti pengaruhnya dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan.
Namun, hal ini perlu pula kajian mendasar antara zakat, pajak serta retribusi dalam maqashid  syariah. Sehingga  dapat  menjadi  memberikan  pandangan  dan pertimbangan bagi  lembaga pajak dan zakat  ketika gagasan ini benar-benar akan diterapkan.

## Metode Penelitian
Pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan kuantitatif  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang  menggunakan  perhitungan  atau diistilahkan  dengan  penelitian  ilmiah  yang  menekankan  pada  karakter  alamiah sumber data (Lexy, J, Moleong: 2002). Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan  pengetahuan  yang  menggunakan  data  berupa  angka  sebagai  alat menganalisis  keterangan  yang  mengenai  apa  yang  ingin  diketahui.  (Kasiram. 2008: 149)
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  maka  hasil  penelitian ini  bersifat  analisis-kuantitatif  deskripstif  yaitu  berupa  kata-kata  tertulis  dari
referensi  terkait  dengan  bagaimana  Implementasi  Zakat  dan  Pajak  dalam Perspektif Maqashid Syariah dan kajian potensi pajak dan retribusi dengan zakat dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan.

## Hasil Dan Pembahasan
Baik  pajak  maupun  zakat,  pelaksanaan  keduanya  haruslah  sesuai  dengan tujuan dari ekonomi Islam yang sesungguhnya yaitu untuk :
1. Mewujudkan  ekonomi  umat  yang  makmur  dengan  melaksanakan produksi  barang  dan  jasa  dengan  kuantitas  dan  kualitas  yang  cukup guna  memenuhi  kebutuhan  jasmani  dan  rohani  dalam  rangka menumbuhkan  kesejahteraan  duniawi  dan  ukhrawi  secara  serasi  dan seimbang.
2. Mewujudkan  kehidupan  ekonomi  umat  yang  adil  dan  merata  dengan jalan melasanakan distribusi barang, jasa, kesempatan, kekuasaan, dan pendapatan  masyarakat  secara  jujur,  terarah  dan  selalu  meningkatkan keadilan serta pemerataannya.
3. Mewujudkan  kehidupan  ekonomi  yang  tidak  menimbulkan  kerusakan di  bumi,  sehingga  kelestarian  alam  dapat  dijaga  baik  alam  fisik, kultural, sosial maupun spiritual.
4. Mewujudkan  kehidupan  ekonomi  yang  mandiri  tanpa  ketergantungan kepada kelompok masyarakat lain. (Ridwan:2014).
Dari  pengertian  zakat  dan  pajak  yang  telah  diungkapkan  di  atas,  maka dapat disimpulkan perbedaan antara keduanya, yaitu :
1. Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT  dan  Rasulullah  SAW  sedangkan  pajak  merupakan  ketaatan seorang warga Negara kepada pemimpinnya (penguasa).
2. Zakat  telah  ditentukan  kadarnya  didalam  al-Qur’an  dan  al-Hadits, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara.
3. Zakat  hanya  dikeluarkan  oleh  kaum  muslimin  sedangkan  pajak dikeluarkan  oleh  setiap  warga  Negara  tanpa  memandang  apa  agama dan keyakinannya.
4. Zakat  berlaku  bagi  setiap  Muslim  yang  telah  mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja.
5. Zakat  adalah  suatu  ibadah  yang  wajib  didahului  oleh  niat  sedangkan pajak tidak memakai niat. (Fauzia:2014).
Diantara  masalah-masalah  pembangunan  yang  ada  di  Indonesia  adalah kemiskinan,  pengangguran,  peningkatan  Indeks  pembangunan  manusia  (IPM). Salah  satu  upaya  untuk  menyelesaikan  tersebut  adalah  melalui  distribusi pendapatan.  Distribusi  pendapatan  yang  dapat  dilakukan  adalah  melalui  pajak, retribusi, zakat, dan  Dana Alokasi Umum (DAU).
Adapun pengaruh pajak, retribusi, zakat, dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang  mempengaruhi  kemiskinan,  pengangguran  dan    Indeks  Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut :
1. Pengaruh terhadap kemiskinan
Y= α+β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 +µ
Kemiskinan = α+β 1 PAJAK+ β 2 RETRIBUSI +β 3 DAU +β 4 ZIS+µ
Lkemiskinan=  11,35+25,16  PPajak  –  14,21  PRetribusi  +  40,76  PDAU  +  2,91 PZIS + µ
Berdasarkan  hasil  estimasi  menunjukkan  bahwa  variabel  mempengaruhi terhadap  kemiskinan  adalah:  pajak,  DAU  dan  retribusi.  Adapun  Pajak  dan  DAU memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap  kemiskinan,  sedangkan  retribusi memiliki  pengaruh  yang  negatif.  Adapun  interpretasi  data  dari  hasil  estimasi  di atas  yakni:  jika  pajak  naik  sebesar  1%  maka  kemiskinan  akan  naik  25,16%  dan jika  DAU  naik  sebesar  1%  maka  kemiskinan  juga  akan  mengalami  kenaikan yakni  sebesar  40,76%.  Sedangkan  pada  variabel  retribusi  menunjukkan  bahwa jika retribusi naik sebesar 1% maka kemiskinan akan turun sebesar 14,21%.
Varibel  pajak,  retribusi  dan  DAU  merupakan  variable  yang  mempengaruhi tingkat  kemiskinan  di  Indonesia.  Hal  ini  disebabkan  karena  ketiga  variabel tersebut  merupakan  sumber  pendapatan  daerah  yang  diatur  dalam  peraturan undang-undang,  oleh  karena  itu  pelaksanaannya  wajib  dilakukan  oleh  setiap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sesuai dengan tugas pemerintahan,
pendapatan  daerah  yang  diterima  oleh  setiap  pemerintah  daerah  melalui  pajak, retribusi,  dan  DAU  adalah  digunakan  sebagai  upaya  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  salah  satunya  adalah  untuk  mengurangi  tingkat kemiskinan. Sehingga pengaruh dari ketiga variabel tersebut dapat terlihat.
Sedangkan  variabel  zakat,  infaq,  dan  shodaqah  (ZIS)  merupakan  variable yang  tidak  diwajibkan  oleh  pemerintah  sebagai  sumber  pendapatan  daerah,  oleh karenanya  masih  sedikit  masyarakat  yang  membayar  ZIS.  Akibatnya  pengaruh ZIS terhadap kemiskinan di Indonesia masih belum terlihat. Hal ini sesuai dengan penelitian  Rumaningsih  (2010)  dalam  penelitiannya  yang  menunjukkan  bahwa integrasi  zakat  dengan  pajak  masih  memerlukan  proses  panjang.  Pertama kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola zakat masih  rendah.  Kedua,  kesadaran  masyarakat  untuk  berzakat  juga  masih  rendah Ketiga,  perlu  pengembangan  rumusan  distribusi  zakat  yang  memungkinkan pengembangan  dana  zakat.  Meskipun  zakat  merupakan  salah  satu  instrument dalam  mengurangi  kemiskinan,  yakni  mengurangi  kesenjangan  antara  kaya  dan miskin,  namun  kenyataannya  pelaksanaan  zakat  tidak  dengan  mudah  dapat diterapkan di Indonesia, dibutuhkan dalam waktu yang panjang agar zakat benar- benar menjadi  salah satu instrument  dalam mengurangi  kemiskinan sebagaimana fungsi dari perintah zakat dalam tatana hidup manusia. Berdasarkan kondisi itulah maka  pengaruh  ZIS  masih  belum  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Pengaruh terhadap pengangguran
Y= α+β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 +µ
LPengangguran= α+β 1 PAJAK+ β 2 RETRIBUSI +β 3 DAU +β 4 ZIS+µ LPengangguran=  3,28+28,42  PPajak  –  16,10  PRetribusi  +  23,72  PDAU  +  7,18 PZIS + µ
Pada hasil estimasi  model  kedua yakni  dengan  mengetahui variabel-variabel yang  mempengaruhi  tingkat  pengangguran,  menunjukkan  bahwa  variabel  yang mempengaruhi  terhadap  pengangguran  adalah:  pajak,  DAU  dan  retribusi.  Pada hasil estimasi menujukkan bahwa pajak dan DAU memiliki pengaruh yang positif terhadap  tingkat  pengangguran.  Yakni  jika  pajak  naik  sebesar  1%  maka
pengangguran  akan  naik  sebesar  28,23%  dan  jika  DAU  naik  sebesar  1%  maka pengangguran juga akan menagalami kenaikan yakni sebesar 23,72%. Sedangkan retribusi  memiliki  pengaruh  yang  negatif  pada  tingkat  pengangguran,  yakni  jika retribusi naik sebesar 1% maka pengangguran akan turun sebesar 16,10%.
Sesuai  dengan  fungsi  ZIS  dalam  mengurangi  kesenjangan  atau  kemiskinan juga termasuk dalam mengurangi tingkat pengangguran. Kekayaan yang diperoleh sesorang  dapat  didistribusikan  agar  dapat  memberikan  manfaat.  Distribusi  ZIS tersebut  dapat  berupa  memberikan  bantuan  modal  usaha  bagi  orang  lain.  Modal usaha  yang  diberikan  bagi  orang  lain,  dapat  menjadi  peluang  untuk  membuka lapangan  usaha  sendiri.  Semakin  banyak  bantuan  modal  usaha,  maka  akan semakin  banyak  orang  yang  dapat  membuka  pekerjaan  sehingga  jumlah pengangguran  dapat  dikurangi  dengan  adanya  distribusi  dari  ZIS.  Namun kenyataannya  pengaruh  ZIS  di  Indonesia  belum  berpengaruh  terhadap  pada tingkat pengangguran di Indonesia.
Penyebab  belum  adanya  pengaruh  ZIS  terhadap  tingkat  pengangguran  di Indonesia  juga  disebabkan  karena  ZIS  membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama sebagai  instrument  dalam  mengurangi  tingkat  pengangguran.  Pengelolaan  dari lembaga  amil  zakat  yang  masih  pasif,  sosialosasi  yang  tidak  optimal menyebabkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pengelolaa  ZIS  masih  sangat rendah,  menyebabkan  dana  yang  diperoleh  dari  ZIS  tidak  secara  kuat mempengaruhi  permaslahan  perekonomian  di  Indonesia,  salah  satunya  adalah mengurangi tingkat pengangguran. Belum optimalnya pelaksanaan Lembaga Amil Zakat disampaikan oleh Oktavia (2016) yang menyebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat  Dompet  Dhuafa  Yogyakarta  bersifat  pasif  dalam  menerapkan  UU  No.  23 Pasal  22  dan  23  tahun  2011,  serta  sosialisasi  kepada  para  muzakkinya  belum optimal  dikarenakan  LAZ  mengutamakan  lingkup  kesadaran  berzakat  ke muzakinya. Akibatnya fungsi ZIS hanya dilakukan oleh para muzakki.
3. Pengaruh terhadap IPM
Y= α+β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 +µ
LIPM= α+β 1 PAJAK+ β 2 RETRIBUSI +β 3 DAU +β 4 ZIS+µ LIPM= 4,31+0,76 PPajak – 0,28 PRetribusi -3,15 PDAU -0,09 PZIS + µ
Pada  hasil  estimasi  model  ketiga  yakni  dengan  mengetahui  variabel- variabel  yang  mempengaruhi  IPM  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  variabel pajak  dan  DAU  merupakan  variabel  yang  mempengaruhi  terhadap  IPM  di Indonesia.    Hasil  estimasi  menunjukkan  bahwa  pajak  memiliki  hubungan  yang positif  terhadap  IPM,  yakni  jika  pajak  naik  sebesar  1%  maka  IPM  akan  naik sebesar  0,76%.  Sedangkan  DAU  memiliki  hubungan  yang  negative,  yakni  jika DAU naik sebesar 1% maka IPM akan turun sebesar 3,15%.
Pada model ini varibel ZIS juga tidak memberikan pengaruh pada IPM di Indonesia.  Perlu  adanya  peran  aktif  dari  pemerintah  dalam  pengelolaan  ZIS sebagai  instrumen  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  salah  satunya dengan  meningkatkan  IPM.  Sesuai  dengan  hasil  penelitian  pada  Rahman  (2016) yang  menyatakan  bahwa  Integrasi  pengelolaan  zakat  dan  pajak  (satu  pintu) merupakan  langkah  maju  dalam  transformasi  hukum  positif  dan  hukum Islam  di Indonesia.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  bangsa  Indonesia  secara  kuantitatif penduduknya  beragama  Islam.  Dengan  fakta  ini  dan  legitimasi  ini,  memberikan peluang  yang  cukup  membesar  untuk  penerapan  hukum  Islam  secara komprehensif.
Jumlah  penduduk  muslim  yang  tinggi  menjadi  modal  bagi  Indonesia dalam  menerapkan  ZIS  dalam  mengatasi  permasalahan  perekonomian. Pelaksanaan  ZIS  dalam  jangka  panjang  perlu  adanya  kepastian  hukum  dalam pelakasanaannya,  agar  kepercayaan  masyarakat  dalam  mengelolaah  ZIS  dapat ditingkatkan.  Adanya  kepercayaan  dari  masyarakat  dalam  pengelolaan  ZIS menjadi  modal  yang  sangat  penting,  agar  instrumen  ZIS  dalam  mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia dapat berjalan secara optimal.

## Simpulan
1. Perbedaan  antara  zakat  dan  pajak  dalam  perspetif  maqashid  syariah adalah  : 1) Zakat  merupakan  manifestasi  ketaatan  ummat  terhadap  perintah Allah  SWT  dan  Rasulullah  SAW  sedangkan  pajak  merupakan  ketaatan seorang  warga  Negara  kepada  pemimpinnya  (penguasa).  2)  Zakat  telah ditentukan  kadarnya  didalam  al-Qur’an  dan  al-Hadits,  sedangkan  pajak dibentuk  oleh  hukum  negara.  3)  Zakat  hanya  dikeluarkan  oleh  kaum
muslimin  sedangkan  pajak  dikeluarkan  oleh  setiap  warga  Negara  tanpa memandang  apa  agama  dan  keyakinannya.  4)  Zakat  berlaku  bagi  setiap Muslim  yang  telah  mencapai nishab tanpa  memandang  di  negara  mana  ia tinggal,  sedangkan  pajak  hanya  berlaku  dalam  batas  garis  teritorial  suatu negara  saja.  5)  Zakat  adalah  suatu  ibadah  yang  wajib  didahului  oleh  niat sedangkan pajak tidak memakai niat.
2. Kajian  potensi  pajak  dan  retribusi  dengan  zakat  dalam  menyelesaikan masalah-masalah  pembangunan. 1)  Bahwa  yang  berpengaruh  pada kemiskinan  adalah  pajak,  DAU  dan  retribusi.  2)  yang  berpengaruh  pada pengangguran  adalah  pajak,  DAU  dan  retribusi  3)  Sedangkan  yang berpengaruh  pada  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  adalah  pajak  dan DAU.
Saran
1. Penelitian selanjutnya perlu ada data wawancara dengan ahli syari’ah dan masyarakat  agar  lebih  di  ketahaui  secara  riil  keadaan  masyarakat  di lapangan.
2. Penelitian  selanjutnya  perlu  ada  variabel  yang  lebih  banyak  agar  lebih variatif hasil dari penelitiannya.

## Daftar Pustaka
Abdul  Baqi,  Muhammad  Fu’ad, al-Mu’jam  al-Mufahras  li  alfazd  Al-Qur’an  al- Karim , Mesir: Dar al-Fikr, 1981.
Abdul Manan, Muhammad. 1997. Teori dan Praktek Ekonomi Islam , Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa.
al-’Assal,  Ahmad  Muhammad  dan  Fathi  Ahmad  Abdul  Karim, Sistem, Prinsip,dan  Tujuan  Ekonomi  Islam, Terj.  Imam  Saefudin,  Bandung: PustakaSetia, 1999.
Ali,  Muhammad.  1999. Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  Modern , Jakarta:Pustaka Amani.
Ali, Nuruddin. 2006. Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
Azwar, S. 2009. Metodologi Penelitian. Jakarta : Pustaka Belajar. Damanhur. (2006). Mewujudkan sistem perpajakan perspektif Islam (Studi kasus sikap  masyarakat  terhadap  pajak  pendapatan  dan  BAZIS  di  NAD).
Prosiding Persidangan Antarbangsa Pembangunan Aceh 26-27 Desember 2006. UKM Bangi. Departemen  Agama  RI.  2005. Al-Qur’an  Dan  Terjemahnya ,  Bandung: CV.Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art (J-Art).
Endang.  R. 2010. Integrasi  Zakat  dengan  Pajak. Jurnal  Ekonomi  Islam  :  UNY Press
Gus  fahmi.  (2007). Pajak  menurut  Syariah ,  Edisi  1.  Jakarta:  PT  RajaGrafindo Persada.
Hadi  Permono,  Sjechul.  1993. Persamaan  dan  Perbedaan  Pendayagunaan Pajakdan  Zakat  dalam  Rangka  Pembangunan  Nasional,  (Perbandingan denganZakat ), Jakarta: Pustaka Firdaus. http://www.referensimakalah.com/2011/09/pembicaraan-tentang-maqasid-al- syari_1553.html
Ikbal,  Muhammad.  2007. Fiqh  Siyasah:  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam . Jakarta: Gaya Media Pratama.
Irfan Mahmud  Ra’ana, 1992. Sistem  Ekonomi  Pemerintahan  Umar  Ibn  Khattab, Yogyakarta : Pustaka Firdaus.
Kementerian  Agama  RI.  2013. Modul  Penyuluhan  Zakat .  Jakarta:  Dirjen  Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
Lesmana , Eko.  1994. Sistem  Perpajakan  di  Indonesia ,  Jakarta:  Prima  Campus Grafika.
Lisnawati, Mira. 2013. Tinjauan Hukum Islam terhadap Manajemen Zakat Profesi di Solo Peduli Surakarta. Tesis Fakultas Syariah UIN Sunan Kajijaga Yogyakarta. Tidak diterbitkan.
M.  Abdul  Mannan, Ekonomi  Islam,  Teori,  dan  Praktik, Terj.  Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 19.
M. Ali Hasan, 2011. Masail Fiqhiyah; Zakat dan Pajak Mardani,  2016 Hukum  Islam:  Zakat,  Infak,  Sedekah  dan  Wakaf. Bandung  :  PT. Citra Aditya Bakti
Mardiasmo. (2011). Perpajakan . Edisi revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi Munawir, Ahmad Warson. 1997. Kamus al-Munawir . Sedisi ke- 17, Yogyakarta: Pustaka Progresif
Munawir, S. 1990. Perpajakan , Cet. 1, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
Naqvi,  Syed  Nawab  Haedar, Menggagas  Ilmu  Ekonomi  Islam, Terj.  M.  Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Nuruddin,  Amiur, Konsep  Keadilan  Dalam  Al-Qur’an  dan  Implikasinya  Pada Tanggung  Jawab  Moral ,  Disertasi  pada  Program  Pascasarjana  IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1994.
Qardawi, Yusuf, Dr. 2001. Hukum Zakat , Cet. 5, Bogor: Litera Antar Nusa. Qardhawi,  Yusuf,  Al-.  1999. Fiqh  al-Zakah ,  Beirut:  Dar  al-Rasail  Santoso, Brotodiharjo. 2008. Pengantar Ilmu Hukum Pajak . Bandung: PT. Refika Aditama.
Rahayu,  Kurnia,  2015 Perpajakan  Konsep  dan  Aspek  Formal. Bandung  : Penerbit Rekayasa Sains
Rahman,  Fazlur, Islam  and  Modernity,  Transformation  of  Intellectual  Tradition ,
Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
Rosyidah,  Trie  anis  and  Asfi  Manzilati  (2013).  “Implementasi  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 terhadap Legalitas pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat ( Studi Pada Beberapa LAZ di Kota Malang).” Jurnal ilmiah Mahasiswa FEB.
Suma,  M.  A.  (2013).  Zakat,  Infak,  dan  Sedekah:  Modal  dan  Model  Ideal Pembangunan  Ekonomi  dan  Keuangan  Modern.  Al-Iqtishad:  Journal  of Islamic Economics, 5(2).
Susunan  Dalam  Satu  Naskah  Undang-Undang  Perpajakan.  (2011).  Direktorat Jenderal  Pajak  Kanwil  DJP  Jawa  Timur  I  Kementerian  Keuangan Republik Indonesia.
Waluyo, 2015. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Penerbit Salemba Empat Wijaya,  E.  (2012).  Menyelami  Arti  Penting  Pajak  dan  Kemandirian  Bangsa. http://www.pajak.go.id/content/article/menyelami-arti-penting-pajak-dan- kemandirian- bangsa
Wiwoho. 1998. Zakat dan Pajak . Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.