Jurnal EK&BI, Volume 3, Nomor 2 Desember  2020                                                                                        ISSN: 2620-7443 DOI 10.37600/ekbi.v3i2.196

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN  DAERAH
Eve Ida Malau 1 , Eka Pratiwi Septania Parapat 2
1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi dan Manajemen Indonesia email: eveidamalau@gmail.com
2 Akuntansi, Sekolah Tinggi Akuntansi dan Manajemen Indonesia email: ekapsparapat@gmail.com

## Abstract
The objective of the  research  was to analized the influence original local revenue and capital expenditure partially  on  the  independence  of  local  finance  in  districts/towns  of  North  Sumatera  Province.  The population  was  33  districts/towns  of  North  Sumatera  Province  years  of  2010-2017 and population  will  be used as sample. The data were processed by using panel data regression statistic method. The result of the research  that  original  local  revenue  had  positive  and  significant  influence  on  the  independence  of  local finance. Meanwhile, capital expenditure had negative and significant influence on the independence of local finance.
Keywords : Original Local Revenue, Capital Expenditure, Independence of Local Finance.

## 1. PENDAHULUAN
Realisasi  pengelolaan  keuangan  daerah menjadi  salah  satu  bentuk  penerapan  otonomi daerah  yang  ditujukan  untuk  memperbaiki kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pernyataan  ini  sesuai  dengan  instruksi  undang- undang No. 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang bagi daerah untuk mewujudkan keuangan daerah yang mandiri [1][2].
Daerah  yang  mandiri  adalah  apabila pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan  yang  utama  dalam  membiayai pengeluaran  daerah  sehingga  tidak  bergantung pada  pinjaman  kepada  stakeholder,  pemerintah provinsi  maupun  pusat.  Kemandirian  daerah ditujukan untuk menggambarkan rasio ketergantungan  pada  sumber  pendanaan  pihak eksternal  [3].  PAD  menjadi  sumber  pendapatan yang  harus  dieksplor  daerah  berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan  di  kota  Tasikmalaya,  menunjukkan PAD  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  kemandirian  keuangan  [4].  Hal  ini dicapai  pemerintah  daerah  melalui  peningkatan kinerja  dan  perluasan  sumber  pendapatan  lain-
lain  yang  sah,  yaitu  hasil  penjualan  aset  lainnya dan pendapatan jasa layanan umum.
Pemerintah
daerah memiliki ketergantungan  yang  tinggi  terhadap  transfer pemerintah  pusat  dalam  menjalankan  berbagai program dan kegiatan pembangunannya [5]. Hal ini  mengindikasikan  adanya  kelemahan  dalam PAD  yang  masih  belum  dapat  ditingkatkan untuk  menutupi  belanja  daerah  terutama  belanja modal  yang  merupakan  pengeluaran  terbesar jika  dibandingkan  dengan  belanja  pegawai  dan belanja  barang.  Sehingga  untuk  menutupi tingginya  belanja  daerah,    pemerintah  daerah masih  harus  bergantung  pada  alokasi  dana perimbangan  dari  pemerintah  pusat.  Terdapat penelitian  yang  menyatakan  bahwa  belanja modal  berpengaruh  dan  signifikan  negatif terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  [6]. Selain  itu  terdapat  juga  penelitian  yang menyatakan  belanja  modal  tidak  memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah  [7].  Hal  ini  karena  belanja  modal  yang dilakukan  pemerintah  daerah  lebih  banyak digunakan untuk belanja pelayanan dasar seperti membangun  gedung  kantor  dan  pembelian peralatan  perkantoran  dibandingkan  dengan
Jurnal EK&BI, Volume 3, Nomor 2 Desember  2020                                                                                        ISSN: 2620-7443 DOI 10.37600/ekbi.v3i2.196
membangun  infrastruktur  seperti  jalan  dan jembatan.
Berdasarkan  hasil  kajian  tersebut  maka penelitian  ini  sangat  menarik  untuk  dikaji kembali  sehingga  dapat  memberikan  manfaat yang  baik  kepada  masyarakat  dan  pemangku kepentingan  pemerintah  daerah  khususnya dalam mengelola semua potensi sumber penerimaan  daerah  yang  ada.  Penelitian  ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan 33 kabupaten/kota yang diharapkan dapat memberikan  gambaran  mengenai  kemandirian keuangan  daerah  di  kabupaten/kota  Provinsi Sumatera Utara. Peneliti akan menguji PAD dan belanja modal dalam mempengaruhi kemandirian  keuangan  daerah  dengan lag 1 tahun.
1.1. Signalling Theory Teori signalling dikembangkan  sebagai upaya  untuk  memberikan  sinyal  informasi  dari pihak  yang  lebih  memiliki  informasi  kepada pihak  stakeholder  yang  kurang  memiliki informasi  di  perusahaan  [8].  Teori signalling pada  sektor  publik  ditujukan  pada  upaya pemerintah  memberikan  sinyal  dalam  bentuk informasi  keuangan  yang  berkualitas  yang implementasinya dirasakan oleh masyarakat dari pelayanan publik yang telah disediakan pemerintah. Kemandirian keuangan daerah perlu untuk diinformasikan kepada masyarakat sebagai  bentuk  kemampuan  daerah  dalam mengelola  ketersediaan  sumber  daya  daerah. Keterkaitan  teori signalling terhadap  penelitian ini  adalah  menjelaskan  pemerintah  daerah sebagai pihak yang menjalankan roda pemerintahan  memberikan  sinyal  informasi keuangan daerah yang secara optimal dilaksanakan untuk kesejateraan masyarakat.

## 1.2. Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian  keuangan  daerah  adalah kemampuan  daerah  untuk  menggali  potensi sumber  daya  sehingga  dapat  mengurangi  atau tidak  bergantung  pada  pihak  eksternal  daerah. Keuangan  daerah  yang  mandiri  menunjukkan kemampuan  pemerintah  dalam  membiayai operasional  pemerintahan  dan  pembangunan daerah dengan menggunakan sumber pendapatan asli  daerah  [9].  Kemandirian  keuangan  daerah dapat  ditunjukkan  dari  perbandingan  besarnya
nilai  PAD  terhadap  penerimaan  transfer  dari pusat maupun pinjaman daerah.

## 1.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan  asli  daerah  adalah  instrumen yang  digunakan  untuk  menilai  kemandirian keuangan  daerah.  PAD  dihasilkan  daerah  dari pemanfaatan sumber daya daerah yang mencakup  pajak,  retribusi,  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan  sah  lainnya  [10].  Kemandirian keuangan  daerah  diharapkan  dapat  dicapai  oleh setiap daerah melalui peningkatan PAD sehingga tidak bergantung pada penerimaan dari pihak eksternal sebagai penerimaan utama.
Beberapa  penelitian  menyatakan  bahwa PAD  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kemandirian  keuangan  daerah  [3][11][12][13]. Berdasarkan penelitian tersebut maka hipotesisnya adalah:
H1 : Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah

## 1.4. Belanja Modal
Belanja  modal  merupakan  salah  satu sarana  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah dalam  menunjang  pelayanan  publik  [14]. Pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan publik merupakan bentuk dari belanja modal  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan kemandirian  daerah  di  masa  yang  akan  datang. Sehubungan  dengan  itu,  maka  belanja  modal diharapkan dapat ditingkatkan melalui produktivitas daerah sehingga dapat mandiri dari aspek keuangan.
Penelitian  membuktikan  bahwa  belanja modal  memiliki  pengaruh  signifikan  negatif terhadap  kemandirian  keuangan  daerah  [6]. Terdapat  juga  penelitian  yang  menyatakan bahwa belanja  modal  memiliki  koefisien  positif tetapi  tidak  signifikan  berpengaruh  terhadap kemandirian  daerah  [7].  Berdasarkan  penelitian tersebut maka hipotesisnya adalah:
H2  :  Belanja  modal  berpengaruh  negatif terhadap kemandirian keuangan daerah

## 2. METODE PENELITIAN
2.1. Objek dan Sampel Penelitian
Penelitan ini dilakukan di kabupaten/kota Provinsi  Sumatera  Utara,  dimana  populasi digunakan sebagai sampel penelitian yang terdiri
dari  33  kabupaten/kota  tahun  2010  s.d  2017 yaitu  berjumlah  264  sampel.  Data  penelitian bersumber dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah (http://www.djpk.depkeu.go.id).
2.2. Definisi Operasional Variabel Pendapatan asli daerah adalah penerimaan  daerah  pada  tahun  anggaran  yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya daerah. PAD  diukur  berdasarkan  realisasi  pendapatan asli  daerah  kabupaten/kota  Provinsi  Sumatera Utara tahun 2010-2017.
Belanja  modal  adalah  pengeluaran  yang memiliki  manfaat  jangka  panjang  pada  tahun anggaran  yang  dapat  dimanfaatkan  sebagai sumber  penerimaan  daerah.  Belanja  Modal diukur  berdasarkan  realisasi  belanja  modal Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera  Utara  tahun 2010-2017.
Kemandirian  keuangan  daerah  adalah kemampuan  daerah  untuk  mengelola  keuangan daerah tanpa harus bergantung dengan
pendanaan pihak eksternal. Kemandirian keuangan daerah diukur dengan rasio kemandirian  berdasarkan  realisasi  PAD  dan realisasi bantuan pemerintah pusat/provinsi serta pinjaman  Kabupaten/Kota  Provinsi  Sumatera Utara tahun 2011-2018 [6], yaitu:
x 100%

## 2.3. Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  analisis regresi  data  panel  dengan Eviews 10,  dimana persamaan  regresi  linear  berganda  dalam penelitian ini yaitu:
Y t = α + β1X1 t-1 + β2X2 t-1 + e t-1 Dimana:
t        : Tahun Y      : Kemandirian Keuangan Daerah α       : Konstanta β 1-2 : Koefisien Regresi X1 : Pendapatan Asli Daerah
X2 : Belanja Modal
e        : Error
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Analisis Statistik Deskriptif
Analisis ini digunakan untuk mengetahui  gambaran  suatu  data  yang  ditinjau dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai  rata- rata  ( mean ),  dan  nilai  standar  deviasi.  Dalam penelitian  ini,  variabel  yang  digunakan  dalam perhitungan  statistik  deskriptif  adalah  nilai kemandirian keuangan daerah (KKD), pendapatan  asli  daerah  (PAD)  dan  belanja modal  (BM).  Gambaran  statistik  deskriptif disajikan sebagai berikut.

## Tabel 3.1. Statistik Deskriptif Berdasarkan Variabel KKD, PAD dan BM
Variable KKD PAD BM Minimum 0.0106 1057429832.00 16833467955.00 Maximum 1.3828 1739756922634.00 997475991902.00 Mean 0.1105 99140662160.18 200837273545.63 Std. Deviation 0.1646 236984825944.56 138747457914.73 Sumber: Hasil Olah Software Eviews 10
Berdasarkan  Tabel  3.1,  diketahui  nilai minimum  dari  KKD  adalah  0,0106,  sementara nilai maksimum dari KKD adalah 1,3828. Rata- rata KKD adalah 0,1105, dengan standar deviasi 0,1646.  Diketahui  nilai  minimum  dari  PAD adalah  1057429832,  sementara  nilai  maksimum dari  PAD  adalah  1739756922634.  Rata-rata PAD  adalah  99140662160.18,  dengan  standar deviasi  236984825944.56.  Diketahui nilai minimum  dari  BM  adalah  16833467955, sementara  nilai  maksimum  dari  BM  adalah 997475991902. Rata-rata
BM adalah 200837273545.63,  dengan  standar  deviasi 138747457914.73. 3.2.  Menentukan  Model  Estimasi  antara
Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect  Model (REM)  dengan  Uji Hausman
Dalam menentukan apakah model estimasi  FEM atau  REM yang  membentuk model  regresi,  maka  dilakukan  uji  Hausman. Berikut  hasil  berdasarkan  uji  Hausman  dengan menggunakan Eviews 10.
Tabel 3.2 Hasil dari Uji Hausman
Jurnal EK&BI, Volume 3, Nomor 2 Desember  2020                                                                                        ISSN: 2620-7443 DOI 10.37600/ekbi.v3i2.196
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. Cross-section random 13.229919 2 0.0013 Sumber: Hasil Olah Software Eviews 10 Berdasarkan  Tabel  3.2,  diketahui  nilai probabilitas  adalah  0,0013.  Karena  nilai probabilitas  0,0013  <  0,05,  maka  model fixed effect  model (FEM)  digunakan  sebagai  model estimasi.
3.3. Pengujian Hipotesis
Pada  pengujian  hipotesis,  akan  dilakukan analisis koefisien determinasi, pengujian pengaruh  simultan  (uji  F),  dan  pengujian pengaruh  parsial  (uji  t).  Nilai  statistik  dari koefisien  determinasi,  uji  F,  dan  uji  t  tersaji pada Tabel 3.3.

## Tabel 3.3 Nilai statistik dari Koefisien Determinasi,Uji F, dan Uji t
Variable Coefficient  Std. Error t-Statistic Prob. X1? 0.132428 0.012595 10.51445 0.0000 X2? -0.103115 0.019022 -5.420716 0.0000 C -0.459583 0.321112 -1.431221 0.1537 R-squared 0.787617 Mean dependent var 0.110514 Adjusted R- squared 0.756085     S.D. dependent var 0.164556 S.E. of regression 0.081271     Akaike info criterion -2.059138 Sum squared resid 1.512527     Schwarz criterion -1.585054 Log likelihood 306.8063     Hannan-Quinn criter. -1.868637 F-statistic 24.97774     Durbin-Watson stat 1.984790 Prob(F- statistic) 0.000000 Sumber: Hasil Olah Software Eviews 10

## 3.4. Analisis Koefisien Determinasi
Berdasarkan  Tabel  3.3,  nilai  koefisien determinasi  ( R-squared )  sebesar .
Nilai  tersebut  dapat  diartikan  PAD,  belanja modal secara simultan mempengaruhi kemandirian  keuangan  daerah  sebesar  78,76%, sisanya sebesar 21,24% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

## 3.5.  Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji F)
Uji bertujuan  untuk  menguji  adanya pengaruh  variabel  bebas  secara  simultan
terhadap  variabel  tak  bebas.  Berdasarkan  Tabel 4.3,  diketahui  nilai Prob.  (F-statistics) ,  yakni 0,00000 0,05,  dapat  disimpulkan  bahwa variabel  bebas,  yakni  PAD  dan  belanja  modal memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kemandirian keuangan daerah.
3.6.  Persamaan  Regresi  Data  Panel  dan  Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)
Berdasarkan Tabel 3.3, diperoleh persamaan  regresi  linear  berganda  sebagai berikut.
Y = -0,45 + 0,13X1 – 0,10X2 + e Berdasarkan Tabel 3.3, diketahui: 1. PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian  keuangan  daerah,  dengan  nilai koefisien  regresi  0,13  dan  signifikan  dengan nilai  Prob.  0,0000  <  0,05.  Sehingga  PAD berpengaruh  positif  signifikan  terhadap kemandirian keuangan daerah.
2. Belanja  modal  berpengaruh  negatif  terhadap kemandirian  keuangan  daerah,  dengan  nilai koefisien regresi -0,10 dan signifikan dengan nilai  Prob.  0,0000  <  0,05.  Sehingga  belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. 3.7. PEMBAHASAN 3.7.1. PAD Terhadap

## Kemandirian Keuangan Daerah
PAD  adalah  pendapatan  yang  bersumber dari setiap orang atau badan yang menggunakan jasa  atau  fasilitas  dari  pemerintah  daerah berdasarkan  peraturan  yang  berlaku.  Hasil pengujian penelitian ini adalah PAD
berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya bahwa setiap kenaikan PAD akan diikuti dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan  hipotesis  pertama  penelitian  ini diterima.  Penelitian  ini  sesuai  dengan  teori signalling dimana  pemerintah  daerah  memberi sinyal  informasi  kenaikan  pendapatan  asli daerah  sebagai  capaian  kemandirian  keuangan daerah.  Pemerintah  daerah  mampu  menggali potensi  sumber  daya  daerah  sehingga  tidak terlalu bergantung pada pemerintah
provinsi/pusat
3.7.2. Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
Belanja  modal  merupakan  pengeluaran
Jurnal EK&BI, Volume 3, Nomor 2 Desember  2020                                                                                        ISSN: 2620-7443 DOI 10.37600/ekbi.v3i2.196
yang  dialokasikan  untuk  meningkatkan  aset daerah yang berpotensi sebagai sumber pendapatan  daerah.  Hasil  pengujian  dalam penelitian  ini  membuktikan  belanja  modal berpengaruh  negatif  terhadap  kemandirian keuangan  daerah,  artinya  kenaikan  belanja modal  menyebabkan  penurunan  kemandirian keuangan daerah. Hal ini menunjukkan hipotesis kedua  dalam  penelitian  ini  diterima.  Penelitian ini  sesuai  dengan  teori signalling bahwa pemerintah daerah memberikan informasi kenaikan  belanja  modal  yang  digunakan  untuk pembangunan fasilitas publik. Kenaikan belanja modal  sebagai  bukti  bahwa  pemerintah  daerah mengutamakan  kepentingan  umum  dengan membangun fasilitas publik walaupun dalam hal ini  dapat  menyebabkan  kemandirian  keuangan daerah menurun.

## 4. KESIMPULAN
Dari  penelitian  diatas,  maka  dapat disimpulkan,  PAD  berpengaruh  positif  terhadap kemandirian keuangan daerah. Sebaliknya belanja  modal  berpengaruh  negatif  terhadap kemandirian  keuangan  daerah.  Saran  yang disampaikan adalah agar bagi penelitian berikutnya  dapat  menambah  variabel  lain  yang dapat  mempengaruhi  kemandirian  keuangan daerah  serta  memperpanjang  perbedaan  waktu ( lag ) dari penelitian.

## 5. REFERENSI
[1] K.  R.  Ariani  and  G.  A.  Putri,  “Pengaruh Belanja  Modal  Dan  Dana  Alokasi  Umum Terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan Daerah,” Semin.  Nas.  dan  3rd  Call Syariah Pap. , pp. 364–369, 2016.
[2] T.  U.  Handayani  and  Erinos,  “Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja Modal  Terhadap  Tingkat  Kemandirian Keuangan  Daerah  Dengan  Pertumbuhan Ekonomi  Sebagai  Variabel  Moderating,” J. Eksplor. Akunt. , vol. 2, no. 1, pp. 2348– 2361, 2020.
[3] K.  P.  Sanga,  S.  B.  Hermanto,  and  N. Handayani, “Pengaruh Penerimaan Daerah
Terhadap  Kemandirian  Keuangan  Daerah Dengan  Belanja  Modal  Sebagai  Variabel Intervening,” Konf. Reg. Akunt. V Malang , pp. 1–28, 2018.
[4] R.  N.  R.  Andriani  and  N.  N.  Wahid, “Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah,” J.  Akunt. ,  vol.  13,  no.
1, pp. 30–39, 2018.
[5] N.  T.  Erawati  and  L.  Suzan,  “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kota Bandung,” e-Proceeding  Manag. ,  vol.  2, no. 3, pp. 3259–3266, 2015.
[6] E. T. R. Darwis, “Pengaruh Belanja Modal dan  Belanja  Pegawai  Terhadap  Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah  Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat,” pp. 1–23, 2015. [7] N. Andriana, “Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal
Terhadap  Kemandirian  Daerah,” J.  Pajak dan  Keuang.  Negara ,  vol.  2,  no.  1,  pp. 105–113, 2020.
[8] T.  Gumanti,  “Teori  Sinyal  Dalam Manajemen Keuangan,” Researchgate , pp.
1–29, 2009.
[9] C. D. Sumual and N. G. , Lintje Kalangi., “Analisis  Pengukuran  Kinerja  Keuangan Pada  Pemerintah  Kota  Tomohon,” J.  Ris.
Akunt.  Going Concern ,  vol.  12,  no.  2, pp. 782–791, 2017.
[10] R.  Saleh,  “Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  Dan  Dana  Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah,” J. Informasi, Perpajakan,  Akuntansi,  dan  Keuang. Publik , vol. 15, no. 2, pp. 111–134, 2020.
[11] A.  Lestari,  N.  Dali,  and  M.  Abdullah,
“Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (Dau) Dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (Pad) Terhadap Belanja Modal Dan
Jurnal EK&BI, Volume 3, Nomor 2 Desember  2020                                                                                        ISSN: 2620-7443 DOI 10.37600/ekbi.v3i2.196
Kemandirian  Keuangan  Daerah  Provinsi
Sulawesi  Tenggara,” J.  Prog.  Ekon. Pembang. , vol. 1, no. 2, pp. 44–55, 2016.
[12] L.  Yuliyanti,  N.  Nugraha,  and  Y.  K. Fadilah,  “The  Influence  of  Local  Own- Source Revenue towards Regional Financial  Independence,”  vol.  65,  no.
Icebef 2018, pp. 4–7, 2019.
[13] M. Tahar, Afrizal dan Zakhiya, “Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Dana Alokasi  Umum  Terhadap  Kemandirian
Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi
Daerah,” J.  Akutansi  dan  Investasi ,  vol. 12, no. 1, pp. 88–99, 2011.
[14] H.  Afifah  Fauziah  Amalia  N,  “Analisis Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana
Alokasi  Umum,  Dan  Belanja  Modal Terhadap  Tingkat  Kemandirian  Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Jawa  Tengah Tahun 2012-2017,” Diponegoro J. Account. , vol. 8, no. 2, pp. 1–13, 2019.