## Legalitas

## Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru

## *Darman Lumban Raja, Ahmad Fauzi, dan Alpi Sahari
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara *Correspondence email: darmanlumbanraja@gmail.com
Abstrak . Kepentingan dalam penyelidikan harus sesuai dan menghormati HAM. Dalam pembatasan dan pengaturan pemeriksaan setiap  tahapan  proses,  baik  dalam  penangkapan,  penyitaan,  penggeledahan,  penahanan,  penyidikan,  penuntutan  maupun penghukuman  tidaklah  serta  merta  menghapus  keseluruhan  hak,  melainkan  hak  atas  kebebasannya  saja  yang  telah  hilang sedangkan hak-hak yang lainya tetap mendapat perlindungan oleh Undang-Undang. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi tersangka dalam pemeriksaan memberikan keterangan secara bebas pada proses penyidikan di  Kepolisian  Sektor  Medan  Baru  (Polsek  Medan  Baru),  apa  yang  menjadi  hambatan  yang  dihadapi  oleh  penyidik  dalam  hal tersangka memberikan keterangan secara bebas pada proses penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru (Polsek Medan Baru), apa yang menjadi solusi terhadap penyidik dalam hal tersangka memberikan keterangan secara bebas pada proses penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru (Polsek Medan Baru). Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Normatif didukung data empiris  dengan  wawacara.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  perlindungan  hukum  bagi  tersangka  dalam  proses  penyidikan telah    diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana,  pada  dasarnya  sudah  dilaksanakan  namun  belum  dilakukan dengan baik atau secara  menyeluruh. Adanya suatu asas presumption of innocence atau lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah  serta  kurang  pahamnya  tersangka  mengenai  hak-  hak  yang  dapat  diperoleh  tersangka  dan  tersangka  yang  tidak  paham akan  pentingnya  bantuan  hukum,  ketidakjujuran  dan  transparansi  dari  tersangka,  ditambahkannya  anggaran  untuk  penyidik, jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik.
Kata Kunci: Perlindungan Hak, Tersangka Keterangan, Bebas Penyidikan .
Abstract .  Interests  in  the  investigation  must  be  compatible  with  and  respect  human  rights.  In  limiting  and  regulating  the examination  of  each  stage  of  the  process,  whether  in  arrest,  confiscation,  search,  detention,  investigation,  prosecution  or punishment,  it  does  not  necessarily  erase  all  rights,  but  only  the  right  to  freedom  has  been  lost  while  other  rights  are  still protected  by  law.  -Invite.  The  problem  in  this  research  is  how  legal  protection  for  suspects  in  the  examination  provides information freely during the investigation process at the Medan Baru Sector Police (Polsek Medan Baru), what are the obstacles faced  by  investigators  in  the  event  that  the  suspect  gives  information  freely  in  the  investigation  process  at  Medan  Baru  Sector Police (Polsek Medan Baru), what is the solution for investigators in the event that the suspect gives information freely during the investigation  process  at  the  Medan  Baru  Sector  Police  (Polsek  Medan  Baru).  The  research  method  uses  the  type  of  normative research supported by empirical data with interviews. Based on the results of the study that legal protection for suspects in the investigation  process  has  been  regulated  in  the  Criminal  Procedure  Code,  basically  it  has  been  implemented  but has  not  been carried  out  properly  or  comprehensively.  The  existence  of  a  principle  of  presumption  of  innocence  or  better  known  as  the principle  of  presumption  of  innocence  and  lack  of  understanding  of  the  suspect  regarding  the  rights  that  can  be  obtained  by suspects and suspects who do not understand the importance of legal aid, dishonesty and transparency from suspects, additional budget  for  investigators,  number  of  investigators  and  limited  assistant  investigators  due  to  the  lack  of  interest  of  the  police  to become an investigator.
Keywords : Protection of Rights, Suspect Information, Free of Investigation

## PENDAHULUAN
Perlindungan  hukum  bagi  tersangka  dalam  proses  penyidikan  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana,  antara  lain  Hak  untuk  segera  mendapatkan  pemeriksaan  untuk  selanjutnya  dapat  diajukan  kepada  Penuntut Umum, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, Hak untuk mendapatkan bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan.  Perlindungan  bagi  tersangka  dalam  proses  penyidikan  yang dilakukan aparat penegak hukum dalam praktik, pada dasarnya sudah dilaksanakan namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil, hal ini dilakukan oleh oknum.
Selain  sebagai  makhluk  sosial  juga  termasuk  makhluk  individu  yang  hanya  perlu  dilindungi  dan  diakui terlebih  keadaannya  sebagai  seorang  individu,  jelas  sama  halnya  dengan  manusia  lainnya,  hanya  saja  berbeda  dari pola  dan  cara  hidupnya.  Apakah  tersangka  hidup  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku  atau  malah  merasa hukum itu tidak adil baginya. Karena bagi sebagian orang, hukum atau peraturan dianggap sudah adil tapi sebagian orang,  hukum  atau  peraturan  itu  belum  tentu  dianggap  adil  bahkan  ada  yang  merasa  tertindas  sehingga  tersangka masih memiliki hak yang harus dipenuhi atau dilindungi. Sehubungan dengan tujuan dari pada Hukum Acara Pidana
Darman Lumban Raja, Ahmad Fauzi, dan Alpi Sahari . Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan  Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru
di atas, dalam upaya mencari kebenaran materil tersebut, maka sesuai dengan “Asas Praduga Tak Bersalah” tersangka atau terdakwa mempunyai hak yang harus dilindungi oleh Undang-Undang yaitu:
1. Hak Mendapat Pemeriksaan Dengan Segera
2. Hak Persiapan Pembelaan
3. Hak Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas
4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa
5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
6. Hak Memilih Sendiri Penasihat Hukum
7. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
8. Hak Menghubungi Penasihat Hukum
9. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi
10. Hak Mendapatkan Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarga
11. Hak Berkirim dan Menerima Surat
12. Hak Menerima Kunjungan Kerohanian
13. Hak Diadili Pada Sidang Terbuka Untuk Umum
14. Hak Mengajukan Saksi Yang Meringankan
15. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian
16. Hak Mendapat Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.
Asas  Praduga  Tak  Bersalah  merupakan  salah  satu  asas  ketentuan  pokok  kekuasaan  kehakiman  (Undang- Undang No. 4 Tahun 2004) yang penjabarannya ada di dalam KUHAP bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut,  dan  dihadapkan  di  depan  pengadilan  wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  adanya  putusan  pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Namun fakta yang terjadi di lapangan adalah  masih  ditemukan  beberapa  terdakwa  yang  merubah  keterangannya  di  dalam  sidang  pengadilan.  Keterangan terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik Kepolisian disangkal dan dirubah  dengan  alasan  bahwa  terdakwa  merasa  tertekan,  dipaksa  atau  dipengaruhi  dalam  memberikan  keterangan pada  saat  proses  penyidikan  di  Kepolisian.  Hal  ini  menjadi  suatu  indikasi  bahwa  masih  ada  terdakwa  yang  tidak mendapatkan haknya untuk memberikan keterangan secara bebas pada proses penyidikan. Masih ada oknum-oknum penyidik Kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan maupun intimidasi terhadap tersangka pada saat menjalani pemeriksaan  dengan  tujuan  untuk  mengejar  pengakuan  dari  tersangka.  Hal  tersebut  tentunya  melanggar  Hak  Asasi Manusia dan bertentangan dengan SOP penyidikan yang berlaku di Kepolisian.

## METODE
Suatu  penelitian  tidak  dapat  dikatakan  penelitian  apabila  tidak  memiliki  metode  penelitian. 1 Metode penelitian  adalah  suatu  proses  pengumpulan  dan  analisis  data  yang  dilakukan  secara  sistematis,  untuk  mencapai tujuan  tertentu.  Pengumpulan  dan  analisis  data  dilakukan  secara  alami,  baik  kuantitatif  maupun  kualitatif, eksperimental  dan  non-eksperimental,  interaktif  dan  non-interaktif. 2 Metode  Penelitian  yang  digunakan  yaitu penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data skunder. 3 Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik. 4

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Bagi  Tersangka  Dalam  Pemeriksaan  Memberikan  Keterangan  Secara  Bebas  Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru
Wetboek  van  Strafvordering Belanda  tidak  membedakan  istilah  tersangka  dan  terdakwa  (tidak  lagi menggunakan dua istilah beklaagde ) tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah verdachte . Namun demikian dibedakan verdachte sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan. Pengertian verdachte sebelum  penuntutan  paralel  dengan  pengertian  tersangka  dalam  KUHAP.  Sedangkan verdachte sesudah  penuntutan paralel  dengan  terdakwa  seperti  yang  tersebut  dalam  Pasal  1  butir  15  KUHAP.  Yang  sama  dengan  istilah  KUHAP
1 Ismail  Koto,  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana  Terorisme, Proceding  Seminar  Nasional Kewirausahaan , 2 (1), p.1052-1059.
2 Ismail  Koto.  (2020).  Review  Of  Criminal  Law  On  The  Consumption  Of  Food  And  Drug  Containing  Narcotics  And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics.
3 Ismail  Koto.  (2022).  Kebijakan  Hukum  Terhadap  Perbuatan  Penggunan  Merek  Yang  Sama  Pada  Pokoknya, SANKSI:  Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi .
4 Rahimah  &  Ismail  Koto.  (2022).  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social  Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2), 129-133.
Darman Lumban Raja, Ahmad Fauzi, dan Alpi Sahari . Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan  Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru
ialah Inggris dibedakan pengertian the suspect (sebelum penuntutan) dan the accused (sesudah penuntutan). 5 Menurut J. C. T. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak  pidana  dan  ini  masih  dalam  taraf  pemeriksaan  pendahuluan  untuk  dipertimbangkan  apakah  tersangka  ini mempunyai  cukup  dasar  untuk  diperiksa  di  persidangan.  Adapun  menurut  Darwan  Prints,  tersangka  adalah  seorang yang disangka sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka  belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak). 6
Maka  seseorang  masih  diduga  melakukan  suatu tindak  pidana  dan  belum  masuk  pada tahap  pemeriksaan di persidangan,  seorang  itu  masih  yang  sebagai    tersangka.  Perlindungan  hukum  dalam      arti      konkrit      berupa perwujudan      dari      hak-hak      yang      abstrak      dalam  perundang-undangan.    Menjadi    kewajiban    negara    untuk mewujudkan apa  yang abstrak menjadi konkrit. Negara menjamin pemenuhan hak-hak tersangka dalam setiap tahap proses hukum yang adil ( due process of law ). Negara melalui polisi yang seharusnya memberi perlindungan kepada tersangka telah gagal menjalankan misinya. Kekerasan terus terjadi dalam penyidikan, dan polisi merasa tidak perlu menegakkan  hak-hak  tersangka  yang  sebenarnya  dijamin  oleh  undang-undang,  karena  upaya  untuk  menghentikan kekerasan melalui proses peradilan tak diatur dalam perundang-undangan. Pra peradilan sebagai salah satu cara untuk menghentikan proses penyidikan  sebagaimana  dalam Pasal 77 KUHAP hanya diperuntukkan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.
Jaminan  terhadap  hak-hak  tersangka  dicantumkan  dalam  UndangUndang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:
1. Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), tercantum di dalam Pasal 8 UU No.4 Tahun 2004;
2. Pengadilan  mengadili  menurut  hukum  dengan  tidak  membeda-bedakan  orang  (asas  persamaan  di  muka hukum), Pasal 5 UU No.4 Tahun 2004;
3. Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004;
4. Adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 21, 22, 24 ,23 UU No.4 Tahun 2004.
KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP),  dan  setiap  pihak  wajib  menghormati  hak-hak  tersangka  tersebut.  Perumusan  prinsip-prinsip  perlindungan hukum  di  Indonesia,  berlandaskan  Pancasila  sebagai  ideologi  dan  falsafah  negara.  Konsepsi  perlindungan  hukum bagai  rakyat  di  Barat  bersumber  pada  konsep-konsep Rechtstaat dan “Rule  of  The  Law ”.  Dengan  menggunakan konsepsi  Barat  sebagai  kerangka  berfikir dengan landasan  pada  Pancasila,  prinsip  perlindungan  hukum  di  Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber   pada   Pancasila. Prinsip   perlindungan   hukum   terhadap   tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  karena  menurut  sejarahnya  di  Barat,  lahirnya  konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan  kewajiban  masyarakat  dan  pemerintah. 7 Terciptanya  hukum  yang  baik  dan  terpadu  tentu  tidak  akan  dapat tercapai dengan begitu saja. Harus dibutuhkan suatu sistem hukum  yang  memang dapat menjawab dan menjadi alat untuk  mencapai  cita-cita  bangsa  tersebut.  Sistem  peradilan  pidana  (SPP)  pada  hakikatnya  merupakan  suatu  proses penegakan hukum pidana 8 .
Setiap  pemeriksaan  pendahuluan  yang  dilakukan  oleh  penyidik,  tersangka  perlu  mengetahui  mengetahui tentang  hak-hak  yang  dimilikinya  selama  dalam  proses  penyidikan  yang  mana  dapat  menimbulkan  kesewenang- wenangan  tindakan  penyidik  pada  saat  proses  pemeriksaan  penyidikan  berlangsung,  oleh  karena  itu  penyidik berkewajiban  memberitahukan  secara  rinci  mengenai  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  tersangka  khususnya memberitahukan  hak  tersangka  dalam  memperoleh  bantuan  hukum,  memberikan  keterangan  dengan  bebas  tanpa tekanan dan lain.
Dalam  Pasal  56  KUHAP  yang  berbunyi:  "Dalam  hal  tersangka  atau  terdakwa  disangka  atau  didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka  yang  tidak  mampu  yang  diancam  dengan  pidana  lima  tahun  atau  lebih  yang  tidak  mempunyai  penasihat hukum  sendiri,  pejabat  yang  bersangkutan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan  wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka". Padahal kata "wajib" dalam Pasal 56 sangat jelas dan tegas memiliki makna imperatif.
5 Andi Hamzah. (2015). Hukum Acara Pidana Indonesia , Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Sinar Grafika, p. 65.
6 Andi Sofyan dan Abd. Asis. (2014). Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta: Prenada Media, p. 53.
7 Philipus M. Hadjon, (2017), Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya:Bina Ilmu, p. 38.
8 Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Edisi Pertama  Cetakan Keempat, Bandung: Alumni, p.
197.
Darman Lumban Raja, Ahmad Fauzi, dan Alpi Sahari . Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan  Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru
lsi  dari  pasal  56  KUHAP  bahwa  bantuan  hukum  merupakan  hal  yang  tidak  bisa  ditiadakan  apalagi  terhadap  kasus yang ancaman pidananya di atas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan 15 tahun pidana mati.

## Hambatan  Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Hal Tersangka Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan
Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penyidikan dapat ditelusuri dari dua hal. Pertama, dari segi historis. Munculnya polisi dilihat sebagai suatu badan spesial / distingtif di masyarakat, suatu badan publik yang menjalankan fungsi  yang  spesifik.  Fungsi  tersebut  adalah  “menjaga  keamanan  domestik”  yang  berbeda  dengan  cara  penjagaan keamanan  yang  lama.  Penjagaan  kemanan  dan  penumpas  kejahatan  dijalankan  dengan  cara-cara  gampang,  tidak membutuhkan  pemikiran  panjang  yaitu  dengan  menggunakan  kekerasan.  Kedua,  perlakuan  penyidik  terhadap tersangka  dalam  penyidikan  tak  dapat  dilepaskan  dari  rezim  hukum  pidana  apa  yang  berlaku  saat  lalu.  Sistem inkuisator  yang  seringkali  dipertentangkan  dengan  sistem  akuisator  yang  dipersepsikan  sebagai  sistem  pemeriksaan yang kurang memperhatikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa karena dijadikan sebagai objek saja meski secara normatif  model  pemeriksaan  inkuisator  telah  diganti,  akan  tetapi  dalam  praktiknya  masih  terus  diterapkan,  bahkan menjadi modus utama untuk memperoleh pengakuan tersangka.
Untuk  melakukan  penyidikan  oleh  tersangka  tidaklah semudah  yang  kita  bayangkan,  hal  ini  karena  terdapat tersangka yang sudah  berpengalaman dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik dalam menghindari tuntutan yang lebih berat, sehingga terdapat kendala-kendala yaitu:
1. Faktor  tersangka  sendiri  sebagai  residivis  yang  sering  melakukan  perbuatan  pidana  sehingga berpengalaman untuk menjawab pertanyaan penyidik.
2. Faktor  sumber  daya  manusia  aparat  penegak  hukum  dalam  proses  penyelesaian  suatu  perkara  tindak pidana juga perlu ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang mempunyai sumber daya manusia yang  mumpuni.  Berhasil  atau  tidaknya  proses  penyelesaian  proses  perkara  sangat  tergantung  pada manusianya.  Kurangnya    kemampuan  teknis  di  bidang  penegakan  hukum,  justru  akan  menghambat pelaksanaan    penegakan  hukum  itu  sendiri.  Dengan  kurangnya  kemampuan  dari  aparat  penegak  hukum dalam melaksanakan tugasnya akan membawa dampak negatif dalam proses penegakan hukum.
3. Faktor  sarana  dan  prasarana.  Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  maka  tidak  mungkin penegakan  hukum  akan  berlangsung  dengan  lancar.  Kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi  yang  baik,  peralatan  yang  memadai  serta  keuangan  yang  cukup.  Kalau  hal  tersebut  tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang maksimal.
4. Faktor masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara. Adanya keenggangan anggota  masyarakat jadi saksi, di samping disebabkan kesadaran hukum  yang rendah juga ada faktor lain seperti kesibukan atau karena diancam oleh terdakwa atau tersangka.
Hak-hak  yang  diatur  dalam  KUHAP  tersebut  sebenarnya  sudah  cukup  memberikan  perlindungan  bagi tersangka/terdakwa jika dibandingkan dengan hukum acara pidana pada masa penjajahan Belanda yaitu Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Namun dalam kenyataannya masih sering ditemui pelanggaran hak yang dilakukan oleh aparat  penegak  hukum  baik  di  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  sidang  pengadilan.  Sejumlah  pelanggaran  yang terjadi  menandakan  bahwa  ada  kecenderungan  aparat  penegak  hukum  dalam  memeriksa  tersangka/  terdakwa  masih menerapkan cara-cara yang dianut oleh HIR, yaitu sistem pemeriksaan inquisitoir. Sistem ini menganggap tersangka sebagai  obyek  pemeriksaan,  sehingga  ada  kecenderungan  penyidik  untuk  mendorong  tersangka  supaya  mengaku bersalah.  Sistem  pemeriksaan  inquisitoir  dalam  pemeriksaan  oleh  Polisi  tetap  berlaku,  padahal  pemeriksaan  dengan sistem ini jelas melanggar HAM. Jadi pemerintah dalam hal ini tetap melegitimasi  pelaksanaan sistem pemeriksaan yang  jelas-jelas  melanggar  HAM  khususnya  bagi  tersangka. 9 Berbagai  tindakan  menyimpang   yang  dilakukan  oleh pejabat  penyidik (Polri) dalam  bentuk kekerasan dan  penyiksaan,  kenyataannya tidak diatur secara tegas di dalam KUHAP.  KUHAP  hanya menentukan  adanya suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji keabsahan  penyidikan, yaitu  lembaga  praperadilan  (Pasal  77  sampai  Pasal  83  KUHAP).  Keberadaan  lembaga   praperadilan tersebut   dalam   prakteknya   hanya   menerima  alasan-alasan  teknis  yuridis,  misalnya   ditangkap  atau   ditahan   tanpa surat, dan penghentian  penyidikan tanpa alasan yang sah.
Dari hasil wawancara 10 yang dilakukan dengan petugas penyidik, adapun hambatan-hambatan yang ditemukan tersebut antara lain:
1. Keterbatasan atau kekurangan tenaga penyidik dan masih kurangnya professional  tenaga penyidik dalam melakukan penyidikan
9 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia , Bandung: Sumur Bandung, p. 18-19.
10 Wawacara dengan polsek medan baru
Darman Lumban Raja, Ahmad Fauzi, dan Alpi Sahari . Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan  Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru
Pada  tahun  2020  jumlah  penyidik  /  penyidik  pembantu  di  Kepolisian  Sektor  Medan  Baru  sebanyak  12 orang  dan jika  dibandingkan  dengan jumlah  kasus  yang  ditangani  pada tahun 2020  sebanyak  600  kasus maka setiap penyidik / penyidik pembantu dibebani penanganan perkara sebanyak 50 kasus per penyidik. Hal tersebut sangatlah tinggi, belum lagi penanganan perkara pada tahun-tahun sebelumnya.
2. Masih ada keinginan tersangka untuk tidak jujur dan transparan pada saat  proses  penyidikan.
3. Masih ada Tersangka tidak kooperatif  dan ingin melindungi seseorang  atau  bersikap pasif dan banyak diam
4. Kurangnya pengetahuan tersangka  terhadap  hak-hak yang dapat diperoleh tersangka.
Solusi  Terhadap  Penyidik  Dalam  Hal  Tersangka  Memberikan  Keterangan  Secara  Bebas  Pada  Proses Penyidikan
Secara  garis  besar  hak-hak  tersangka  tergambar  dalam  prinsip  asas  praduga  tak  bersalah,  untuk  membahas mengenai  bagaimana    hak-  hak  tersangka  secara  spesifik,  maka  perlu  juga  diuraikan  mengenai  pelanggaran- pelanggaran  yang  esensial  terhadap  hak-hak  tersangka  yang  akan  diuraikan  dalam  bab  ini  dengan  menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara membandingkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP serta ketentuan lain yang mengatur tetang itu. 11 Upaya penyidik untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana yaitu dengan  cara  menegakkan  hukum  kepada  masyarakat  tanpa  memandang  suku,  ras  atau  kebangsaan  sesuai  dengan peraturan  dan  undang-undang  yang  berlaku  kepada  masyarakat  agar  proses  penyidikan  berjalan  tanpa  ada  kendala. Penegakan hukum dan  keadilan secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas  penegakan hukum baru akan terpenuhi dengan baik termasuk penegakan hukum dalam penaganan kasus tindak pidana tersebut yaitu:
1. Anggaran untuk penyidikan perlu ditambah
2. Jumlah  penyidik  dan  penyidik  pembantu  perlu  ditambah  yang  mana  jumlahnya  terbatas  disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu.;
3. Aparat  penegak  hukumnya  diperlukan  pengiriman  untuk  pelatihan-pelatihan,  seminar  serta  pendidikan khusus penyidikan dalam mengungkap keterangan tersangka;
4. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk penyidikan. Penegakan hukum
5. memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun
6. kualitas.  Minimnya  jumlah  sarana  dan  prasarana  sangat  berpengaruh  dalam  proses  penegakan  hukum. Sarana  dan  prasarana  merupakan  alat  yang  membantu  utuk  proses  penyidikan  dimana  sarana  dan prasarana ini bagian hal terpenting.
7. Dari  hambatan  dan  pemecahan  dalam  menghadapi  hambatan  tersebut  diharapkan  penyidik  dalam melakukan  penyidikan  terhadap  tersangka  yang  melakukan  perbuatan  pidana  dapat  terlaksana  dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum, Hak untuk  memberikan  keterangan  secara  bebas  tanpa  tekanan  dari  pihak  manapun,  Hak  untuk  mendapatkan  bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak  hukum  dalam  praktik,  pada  dasarnya  sudah  dilaksanakan  namun  belum  dilakukan  dengan  baik  atau  secara menyeluruh oleh setiap personil, hal ini dilakukan oleh oknum.
Dari pihak kepolisian sendiri dalam hal ini penyidik, agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak  tersangka  dalam  proses  pemeriksaan  penyidikan  khususnya  di  Polsek  Medan  Baru  maka  Penyidik  harus mengetahui  tentang  aturan hukum  yang  ada  yang  terdapat  di  dalam  KUHP dan KUHAP  serta  peraturan  perundang- undangan lainnya.  Profesionalisme  penyidik  tidak  hanya  dari  segi  kualitas tetapi juga  dari  segi  kuantitasnya.  Dalam Undang-Undang  Nomor  2    Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Pasal  31  telah  menyebutkan bahwa “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan  profesi”  sebagaimana  dalam    Undang  –  Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Kepolisian  Repulik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 32 juga menyebutkan bahwa “Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara  berjenjang  dan  berlanjut”. 12 Pembinaan  kemampuan  profesi  anggota  kepolisian  dilaksanakan  melalui pembinaan  etika  profesi  dan  pengembangan  pengetahuan  serta  pengalaman  penugasan  secara  berjenjang,  berlanjut, dan terpadu. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di  dalam  maupun  di  luar  lingkungan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  di  lembaga  dalam  negeri  maupun  luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. Tuntutan pelaksanaan tugas  serta  pembinaan  kemampuan  profesi  kepolisian mengharuskan  adanya  dan memaksimalkan    lembaga  tersebut untuk  menyelenggarakan  pendidikan  ilmu  kepolisian  yang  bersifat  akademik  maupun  profesi  dan  pengkajian
11 O.C. Kaligis, (2006). Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana , Bandung: Alumni, p. 235.
12 Wawacara dengan Polsek Medan Baru
Darman Lumban Raja, Ahmad Fauzi, dan Alpi Sahari . Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan  Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru
teknologi kepolisian. Dengan demikian polisi profesional dalam hal ini penyidik dalam  melakukan penyidikan tidak lagi mengejar pengakuan tersangka tetapi bukti-bukti ilmiah yang mendukung ketersangkaannya tersebut.
Terhadap masyarakat secara umum  mengenai ketidaktahuan dan kurang pemahamannya akan adanya aturan perundang-undangan  dalam  hal  ini  KUHAP,  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  ini  perlu  mensosialisasikan  hukum acara  pidana  tersebut  dan  diharapkan  dengan  adanya  sosialisasi  ini  maka  masyarakat  dapat  mengetahui  hak  dan kewajibannya dan  masyarakat yang sudah mengetahui tentang peraturan hukum tersebut mau untuk tunduk terhadap aturan  yang  berlaku  tersebut  karena  manfaat  dari  hukum  tersebut  sangat  besar.  Tugas  Polri  memiliki  dua  aspek, pertama  aspek represif yakni  berupa  penindakan  terhadap  mereka  yang  melakukan  pelanggaran  hukum,  jadi  Polri disini  berfungsi  sebagai  seorang  penegak  hukum.  Dalam  pelaksanaan  tugasnya,  Polri  harus  melakukannya  sesuai kewenangan yang diberikan aturan hukum kepadanya. Sedangkan aspek kedua adalah tugas preventif yakni meliputi tugas  perlindungan  dan  pencegahan  terjadinya  suatu  kejahatan  atau  pelanggaran.  Tugas preventif atau  tugas mengayomi  adalah  tugas  yang  luas,  tanpa  batas,  boleh  melakukan  apa  saja  asal  keamanan  terpelihara  dan  tidak melanggar hukum.

## SIMPULAN
Perlindungan  hukum  bagi  tersangka  dalam  memberikan  keterangan  secara  bebas  pada  proses  penyidikan  di Kepolisian  Sektor  Medan  Baru  pada  dasarnya  sudah  dilaksanakan  namun  belum  dilakukan  dengan  baik  atau  secara menyeluruh oleh setiap personil, hal ini dilakukan oleh oknum. Padahal seperti yang kita ketahui kedudukan seorang tersangka belum tentu bersalah karena dikenal adanya suatu asas presumption of innocence atau lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah sehingga selama belum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap maka terhadap tersangka haruslah diberikan perlindungan atas hak-haknya termasuk hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Hambatan  yang  dihadapi  oleh  penyidik  dalam  hal  tersangka  memberikan  keterangan  secara  bebas  pada  proses penyidikan  di Kepolisian Sektor Medan  Baru antara  lain  kurang  pahamnya  tersangka  mengenai  hak-hak  yang  dapat diperolehnya dan tidak paham akan pentingnya bantuan hukum, ketidakjujuran dan transparansi dari tersangka dalam melakukan proses interograsi (pemeriksaan), dan tersangka tidak kooperatif biasanya bersikap pasif dan banyak diam. Kemudian  jumlah  penyidik  dan  penyidik  pembantu  yang  terbatas  disebabkan  minimnya  minat  polisi  untuk  menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu. Solusi terhadap penyidik dalam hal tersangka memberikan keterangan secara  bebas  pada  proses  penyidikan  di  Kepolisian  Sektor  Medan  Baru  antara  lain  ditambahkannya  anggaran  untuk penyidik,  ditambahkannya  jumlah  penyidik  dan  penyidik  pembantu  sesuai  dengan  beban  kasus  yang  ada  di  Polsek Medan  Baru,  aparat  penegak  hukumnya  juga  diperlukan  pengiriman  untuk  pelatihan-pelatihan,  seminar  serta pendidikan  khusus  penyidikan  dalam  mengungkap  keterangan  tersangka  dan  ditingkatkannya  sarana  atau  fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas untuk menunjang proses penyidikan yang profesional di Polsek Medan Baru.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah, Andi. 2015. Hukum Acara Pidana Indonesia , Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Sinar Grafika. Hadjon Philipus M. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya:Bina Ilmu. Koto,  Ismail,  2021.  Perlindungan  Hukum  Terhadap Korban Tindak  Pidana Terorisme, Proceding  Seminar  Nasional Kewirausahaan , 2 (1).
Koto,  Ismail.  2020.  Review  Of  Criminal  Law  On  The  Consumption  Of  Food  And  Drug  Containing  Narcotics  And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), International Proceeding Of Law & Economics. Koto, Ismail. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi . Muladi, 1 dan  Barda  Nawawi  Arief.  2010. Teori-Teori  dan  Kebijakan  Pidana, Edisi  Pertama    Cetakan  Keempat, Bandung: Alumni.
Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Acara Pidana di Indonesia , Bandung: Sumur Bandung.
Rahimah  &  Ismail  Koto.  2022.  Implications  of  Parenting  Patterns  in  the  Development  of  Early  Childhood  Social Attitudes. IJRS: International Journal Reglement & Society , 3 (2).
Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta: Prenada Media.
O.C. Kaligis, (2006). Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana , Bandung: Alumni.