## Wajah Hukum

## Analisis Yuridis Kompensasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya (Outsourcing), Waktu/Jam Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
Imam Sofii Toha, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, Lia Amaliya Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia Correspondence: hk19.imamtoha@mhs.ubpkarawang.ac.id; yuniar.rahmatiar@ubpkarawang.ac.id; muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id; lia.amaliya@ubpkarawang.ac.id
Abstrak. Motivasi  penyusunan  ini  adalah  untuk  merinci  pelaksanaan  Pasal  64  Undang-Undang  (PP)  No.  35 Tahun 2021 Tentang Pengaturan  Waktu Kerja Yang Jelas, Penilaian  Kembali,  Waktu/Jam  Kerja dan Istirahat, Dan Akhir Usaha, serta metodologi pelaksanaan berdasarkan Undang-undang Unggulan 35 Tahun 2021 tentang Pengaturan Waktu. Pengadaan kembali secara tegas, waktu/jam kerja dan waktu istirahat, serta akhir usaha yang berkaitan  dengan  Undang-undang  Tidak  Resmi  Pengganti  Peraturan  (Perppu)  Nomor  2  Tahun  2022  tentang Penciptaan  Jabatan.  Dalam  ulasan  ini,  pencipta  menggunakan  metodologi  yuridis  standarisasi  sebagai  teknik pendekatan.  Ujung-ujungnya  adalah  Pedoman  Tata  Kerja  (PP)  Nomor  35  Tahun  2021  tentang  Pengaturan Waktu  Kerja  Terang,  Pembagian  Kembali,  Jam  Kerja  dan  Istirahat,  dan  Akhir  Usaha,  yang  mengoreksi Peraturan  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  membuat  peraturan  bagi  buruh.  Hasil  yang  sah adalah pedoman  sementara tidak terarah,  yang  membuat pengelola secara acak  memanfaatkan  buruh  berstatus PKWT di atas 5 tahun tanpa hasil yuridis.
Kata kunci : Pengaturan, Konpensasi, Cipta Kerja
Abstract. The motivation behind this composing is to specify the execution of Article 64 of Unofficial law (PP) Number  35  of  2021  Concerning  Explicit  Time  Work  Arrangements,  Reevaluating,  Working  Time/Hours  and Rest,  and  End  of  Business,  as  well  as  methodology  for  execution  in  light  of  Unofficial  law  35  of  2021 concerning  Time  Arrangements.  Explicitly  re-appropriating,  working  time/hours  and  rest  periods,  as  well  as end  of  business  connected  with  Unofficial  law  in  Lieu  of  Regulation  (Perppu)  Number  2  of  2022  concerning Position Creation. In this review, the creators utilize a standardizing juridical methodology as a technique for approach. The end is that Administration Guideline (PP) Number 35 of 2021 concerning  Work Arrangements for  Explicit  Periods,  Re-appropriating,  Working  Hours  and  Breaks,  and  End  of  Business,  which  corrects Regulation Number 13 of 2003 concerning Labor makes regulations for laborers. The legitimate outcome is that the temporary guidelines are not directed, which makes managers randomly utilize laborers with PKWT status for over 5 years with no juridical results.

## Keywords: Arrangements, Compensation, Job Creation

## PENDAHULUAN
Perubahan permintaan sosial, ekonomi dan bidang bisnis dipengaruhi oleh kemajuan pesat dari elemen globalisasi dan inovasi data. Bagi spesialis Indonesia untuk memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam ekonomi global, perubahan ini merupakan ujian penting yang membutuhkan kekerasan dan  bermanfaat  bagi  SDM.  Strategi  menuju  peningkatan  penyediaan  tenaga  kerja  perlu  membidik pada  perluasan  pintu  pembukaan  usaha  dan  perluasan  hak-hak  istimewa  dan  bantuan  pemerintah terhadap buruh baik selama bekerja maupun setelah mewariskan lingkungan kerja untuk bekerja pada sifat  angkatan  kerja  Indonesia  yang  berguna  dan  serius.  Dalam  menerima  bantuan  pemerintah  dan peningkatan bisnis, penting untuk mengontrol hubungan antara bisnis dan direktur yang sebenarnya, terutama sehubungan dengan kehormatan dan kewajiban mereka untuk hidup sejahtera. 1
Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat menyesuaikan dengan tantangan dan dinamika ketenagakerjaan,  khususnya  terkait  dengan  hubungan  ketenagakerjaan  yang  bersifat  strategis  seperti pelaksanaan  Pekerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  dan  pengamanannya,  serta  bagaimana  menjamin pemenuhan hak pekerja/buruh PKWT yang habis masa kontrak kerjanya.  Berdasarkan PP Nomor 35
1 Taufiiq  Yulianto ,  Hukum  sebagai a Sarana  untuk  Melindungi e Pekerja/Buruh  dalam  Hubungan a Industrial , (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 23
Imam  Sofii  Toha  et  al.,  Analisis  Yuridis  Kompensasi  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya (Outsourcing), Waktu/Jam Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
Tahun  2021,  PKWT,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja,  dan  Waktu  Istirahat,  pada  Pasal  64  Peraturan Pemerintah ini pelaksanaannya mulai berlaku, seperti yang tersebut dibawah:
1. Penyaluran  dana  santunan  (ganti  rugi)  kepada  PKWT  yang  belum  habis  masa  berlakunya  diatur dengan PP (Peraturan Pemerintah) ini;
2. Berapa  besar  gaji  tunai  seperti  dimaksud  dalam  huruf  a  ditetapkan  mengacu  pada  masa  kerja karyawan terhitung sejak tanggal penetapan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2
Pasal  6  UU  No.  13  Tahun  2003  menyatakan  bahwa  pengusaha  berhak  memperlakukan  setiap pekerja  atau  buruh  tanpa  diskriminasi. 3 Karena  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU  No.  2  Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang diundangkan pada tanggal yang disebutkan dalam huruf a pasal 64 di atas,  pekerja  atau  buruh  yang  masa  kerjanya  dimulai  pada  tanggal  tersebut  akan  mengalami pengurangan  masa  kerja.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  berpendapat  bahwa  PERPPU  No.  2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menimbulkan diskriminasi terhadap pekerja atau buruh tersebut.
Melihat landasan yang tergambar di atas, maka penulis perlu menyusun penelitian dengan judul “Pemeriksaan  yuridis  atas  terbitnya  PP/No.35/Tahun  2021  tentang  Pengaturan  Kerja  Untuk  Waktu Tertentu,  Memikirkan  Kembali  Waktu  Kerja  dan  Waktu  Istirahat  serta  akhir  usaha  yang  disebutkan oleh PERPPU No. 2 tahun 2022 tentang cipta kerja.”

## METODE Metode Pendekatan
Dalam  penelitian  terkait  anilisis  yuridis  penerapan    PP/No.35/Tahun  2021  Tentang  PKWT, Pengkajian  Kembali  Waktu  Kerja  dan  Waktu  Istirahat  serta  Berakhirnya  Pekerjaan  Terkait  dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penciptaan Jabatan dengan menggunakan filosofi regularisasi otentisitas adalah penilaian yang sah yang dikoordinasikan dengan melihat komposisi yang luar biasa atau  memilih  data  sebagai  alasan  pemeriksaan  dengan  mencari  prinsip  dan  komposisi  yang  terkait dengan  penyelidikan  yang  dipikirkan.  Untuk  kondisi  saat  ini,  prosedur  evaluasi  yang  digunakan adalah metodologi penilaian kualitas administrasi.
Penelitian yang menggunakan alat-alat untuk menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, dan mengembangkan  desain  undang-undang  hukuman  mati  disebut  sebagai  pendekatan  hukum  dan peraturan  kualitatif. Pendekatan rasional, berorientasi nilai, dan berorientasi tujuan digunakan dalam penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini  strategi  penelitian  kepustakaan  digunakan  sebagai  teknik pengumpulan informasi mengenai bahan-bahan sahih esensial seperti peragaan hukum, buku dan hasil ujian.

## Ruang Lingkup atau Objek Kajian
Ruang  lingkup  dalam  penelitian  ini  terkait  dari  kebijakan  formulasi  dengan  menganalisis ketentuan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 yang berlaku. Sedangkan, objek dalam  penelitian  ini  adalah  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (PERPPU)  Nomor  2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

## Bahan Data
Bahan hukum primer, bahan hukum  sekunder, dan bahan  hukum  tersier merupakan jenis  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Melalui  pengumpulan  data  penelitian  kepustakaan, pengumpulan data sekunder digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk melengkapi hasil  penelitian.  Menulis  penelitian  digunakan  untuk  mendapatkan  arah  pemikiran  dan  tujuan eksplorasi,  yang  dilakukan  dengan  membaca,  mengutip  dan  membongkar  perangkat  penelitian sebagai  studi  arsip.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  menggunakan metode  penalaran  hukum,  yaitu  salah  satu  cara  untuk  mempelajari  tanggung  jawab  ilmiah  dari perspektif  ilmu  hukum  dalam  kaitannya  dengan  proses  pengambilan  keputusan  peradilan,  yang mencakup argumentasi dan argumentasi logis sebagai pembenaran putusan.
2 Pasal 64 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021
3 Pasal 6 UU No. 13 Tahun 2003

## Tempat Penelitian
Kajian  tersebut  tentunya  berkaitan  dengan  analisis  masalah  itu  selalu  terjadi  di  daerah  atau tempat  tertentu.  Ada  masalah  di  suatu  tempat  dalam  penelitian  ini  menganalisis  situasi  di  Indonesia dengan mempertimbangkan masalah-masalah tersebut dan terkait dengan hukum yang berlaku.

## Teknik pengumpulan data dan Pengolahan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  digunakan  untuk  memecahkan  masalah.  Masalah yang  berkaitan  dengan  bentuk  penelitian  yang  akan  di  teliti.  Teknik  pengumpulan  data  ini pengumpulan  melibatkan  membaca,  menulis,  dan  mengutip  yang  relevan  dengan  masalah  penulisan dan  pembahasan.  Logika  hukum,  khususnya  metode  logika  induktif,  digunakan  untuk  menganalisis data  dalam  penelitian  ini.  Jenis  logika  ini  mempelajari  prinsip-prinsip  penalaran  yang  benar  dari berbagai faktor spesifik hingga kesimpulan umum.

## Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi  operasional  variabel  penelitian  yaitu  merupakan  bentuk  suatu  penjelasan  yang  saling berkaitan dengan istilah yang terdapat ada di dalam judul penelitian, sehingga adapun dengan adanya definisi  operasional  variabel  penelitian  ini,  penulis  harus  dapat  memberikan  suatu  penjelasan  terkait dengan  adanya  istilah  yang  ada  di  dalam  judul  penelitian.  Daripada  itu  definisi  operasional  variabel penelitian  tentang  kebijakan  penerapan  Pasal  64  PP/No.35/Tahun  2021  Tentang  PKWT,  Pengkajian Kembali  Waktu  Kerja  dan  Waktu  Istirahat  serta  Berakhirnya  Pekerjaan  ditinjau  dari  formulasi perspektif  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (PERPPU)  Nomor  2  Tahun  2022 Tentang Cipta Kerja sebagai berikut:
a. Konpensansi
Kompensansi adalah segala sesuatu yang diperoleh baik secara fisik maupun non fisik. Gaji juga  berarti  semua  sifat  tidak  seimbang  yang  dimiliki  oleh  seorang  ahli/perwakilan  untuk administrasi atau hasil pekerjaannya dalam suatu organisasi sebagai uang atau barang, baik secara langsung maupun secara tersirat.
b. Cipta Kerja
Cipta Kerja adalah kerja negara untuk memenuhi hak istimewa penduduk untuk bekerja dan penghidupan  yang  baik  bagi  umat  manusia.  Dipercayai  bahwa  UU  Cipta  Kerja  justru  ingin mempertahankan  tenaga  kerja  Indonesia  yang  seluas-luasnya  di  tengah  persaingan  yang  semakin agresif  melawan  tuntutan  globalisasi  keuangan.  Berkenaan  dengan  pekerjaan  pendukung, diperlukan lompatan yang sah yang dapat menentukan berbagai masalah dalam beberapa peraturan yang  mengatur  kenyamanan,  keamanan  dan  penguatan  koperasi  dan  usaha  mikro,  kecil  dan menengah,  peningkatan  spekulasi  pada  sistem  biologis  dan  peningkatan  kecepatan  usaha  vital publik.
c. Hubungan Kerja
Iman Soepomo mengatakan keterikatan kerja terjalin setelah terjadinya kesepahaman antara penrima  dan  pemberi  kerja  (pengusaha),  khususnya  kesepahaman  yang  mana  pihak  penerima kerja/buruh  menyatakan  diri  untuk  bekerja  dan  mendapatkan  imbalan  dari  pemberi  kerja (pengusaha), pengusaha, yang menyatakan diri untuk memanfaatkan penerima kerja/buruh dengan membayar upah kepada penerima kerja/buruh.

## Teknik analisis
Mengenai  metode  normatif  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  di  dalam  penelitian  ini, analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis kualitatif, penelitian  bersifat  deskriptif  analitik,  atau  penelitian  yang  hanya  memaparkan  fakta  tentang  subjek penelitian  dalam  kerangka  sistematisasi  dan  sinkronisasi  berdasarkan  aspek  hukum  dengan  maksud untuk  menjawab  permasalahan  subjek.  Penelitian  kepustakaan  merupakan  tahap  penelitian  ( Library Research )
Oleh  karena  itu,  penelitian  normatif  ini  memberikan  penjelasan  tentang  subjek  yang  diteliti berdasarkan data yang tersedia, yang memiliki kualitas yang baik. Hasil penelitian ini disusun dalam bentuk kalimat yang teratur dan sistematik, dan pembahasan penelitian ini membahas kalimat-kalimat tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Perturan  Pemerintah  (PP)No.  35  Tahun  2021  Terkait  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu,  Alih  Daya  Outsourcing,  Waktu  Kerja  Dan  Waktu  Istirahat,  Dan  Pemutusan Hubungan Kerja
Hukum juga dapat dilihat sebagai suatu sistem menyeluruh yang mengatur seluruh tingkah laku manusia. Ketentuan sistem sebelumnya mengatur bahwa pemahaman hukum tidak boleh parsial tetapi harus  lengkap  (komprehensif).  Jenkins  juga  mengidentikkan  istilah nomos dengan  istilah  hukum. Cerminan  masyarakat  yang  membuatnya  lebih  efektif  dalam  memelihara  tatanan  sosial dimaknai sebagai Nomos (The  reflection  of  society  that  makes  it  more  effective  in  maintaining  social  order) . 4 Karena  ketentuan/istilah  hukum  sangat  erat  kaitannya  dengan  masyarakat,  sehingga  hukum  tidak mempunyai tujuan lain selain untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, mewujudkan keadilan dan keseimbangan sosial.  Aristotle, salah satu pakar utama pada masanya, berusaha memberikan definisi yang  sangat  ekstrim,  dalam  mencari  tahu  salah  satu  tujuan  mendasar  dari  regulasi,  khususnya keadilan.  Penulis  mengakat  isu  yang  relevan  dari  tesis  yang  dimiliki  oleh  Aristotle.  Adapun  tesis tersebut berbunyi “Fairness for individuals included will be equivalent to for the things in question, since (in an equitable society) the connection between individuals will be equivalent to the connection between  the  things  in  question.  For  on  the  off  chance  that  individuals  included  are  not  equivalent, they  will  not  [justly]  get  equivalent  offers;  for  sure,  at  whatever  point  approaches  get  inconsistent offers,  or  unequals  equivalent  offers,  that  is  the  wellspring  of  squabbles  and  allegations”. 5 Adapun pendapat  Aristotle  bahwa  ketika  kondisi  masyarakat  tidak  seimbang/setara  posisinya,  baik  secara ekonomi  maupun  politik,  maka  tidak  dapat  dibagi  rata  (tidak  boleh  di  sama  ratakan)  aturan-aturan hukum  yang  dibuatnya.  Ketidak  setaraan  posisi  tawar  yang  tidak  seimbang  ini  memerlukan perlindungan  hukum  dari  negara  supaya  hak-hak  ekonomi  pekerja  atau  buruh  dapat  terlindungi. 6 Interpretasi Aristotle tentang makna keadilan/equility adalah derivasi karena ketidak seimbangan ini. Perubahan  permintaan  sosial,  ekonomi  dan  bidang  bisnis  dipengaruhi  oleh  kemajuan  pesat  dari elemen globalisasi dan inovasi data. Bagi spesialis Indonesia untuk memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam ekonomi global, perubahan ini merupakan ujian penting yang membutuhkan kekerasan dan  bermanfaat  bagi  SDM.  Strategi  menuju  peningkatan  penyediaan  tenaga  kerja  perlu  membidik pada  perluasan  pintu  pembukaan  usaha  dan  perluasan  hak-hak  istimewa  dan  bantuan  pemerintah terhadap buruh baik selama bekerja maupun setelah mewariskan lingkungan kerja untuk bekerja pada sifat  angkatan  kerja  Indonesia  yang  berguna  dan  serius.  Dalam  menerima  bantuan  pemerintah  dan peningkatan bisnis, penting untuk mengontrol hubungan antara bisnis dan direktur yang sebenarnya, terutama sehubungan dengan kehormatan dan kewajiban mereka untuk hidup sejahtera. 7
Penjelasan  Pasal  28D  ayat  1  UUD  NRI  Tahun  1945  menunjukkan  bahwa  pemberian  hak  atas pengakuan,  jaminan  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  merupakan  wujud  perwujudan  dari  upaya menciptakan  ketertiban  dan  keseimbangan  masyarakat.  Sebaliknya,  tujuan  undang-undang  yang tercantum  dalam  Ayat  2  dapat  diartikan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  mencari  dan  memperoleh pekerjaan yang layak, mendapat upah yang adil, dan diperlakukan secara adil di tempat kerja. 8
Terkait  dengan  peraturan  pelaksanaan,  khususnya  PP/No.35/Tahun  2021  Tentang  PKWT, Pengkajian Kembali Waktu Kerja dan Waktu Istirahat serta Berakhirnya Pekerjaan yang dalam hal ini menata yang harus diterima oleh penerima kerja/buruh, dimana Peraturan ini terdiri dari Sembilan (9) Bab yang diri dari :
4 E.  Fernandoo  M.  Manullang, Selayang i Pandang:  Sistem  Hukum  Di  Indonesia ,  (Jakarta:  Kencana, 2017), hlm. 26.
5 Ibid , hlm. 27.
6 Glasmacheer,  M.  B.  “Political  Implication i s  of  Law  in i the  Formation  of  Law a No.  13  of  2003 concerning  Workers  Protection a in  Employment  Agreemeent t Specifiec e Time  (PWKT/EAST)” . Journal  of Law and Legal Reform a , (Juli 2020):517–530.
7 Wirawan, I. K., “Pengantar Hukum Indonesia”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Agustus 2017): 58
8 R.  Sinaga,  “Peran  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Padang  kelas  IA  Dalam Memberikan  Kepastian  Hukum  Kasus  Pemutusan  Hubungan  Kerja,” Soumatera s Law  Review ,  (Juni  2018): 360–379.
Imam  Sofii  Toha  et  al.,  Analisis  Yuridis  Kompensasi  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya (Outsourcing), Waktu/Jam Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
BAB I : Ketentuan Umum BAB II : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu BAB III : Alih Daya BAB IV : Waktu Kerja dan Waktu Istirahat BAB V : Pemutusan Hubungan Kerja BAB VI : Pengawasan Ketenagakerjaan BAB VII : Sanksi Administrasi BAB VIII
: Ketentuan Peralihan
BAB IX
: Ketentuan Penutup
Substansi  dalam  penerapan  Peraturan  tersebut  adalah  Pemutusan  Hubungan  Kerja, Outsourcing,  Waktu  dan  Istirahat  Kerja,  dan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Kontrak  kerja  antara pekerja dan pemberi kerja merupakan landasan dibangunnya hubungan kerja. Perjanjian Kerja Waktu Tetap  (PKWT),  yang  juga  dikenal  sebagai  pekerja  dan  sering  disebut  sebagai  pekerja  kontrak,  dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak  Tertentu (PKWTT) adalah dua jenis perjanjian kerja yang diatur oleh peraturan  perundang-undangan  ketenagakerjaan  berdasarkan  waktu/periode,  juga  dikenal  sebagai pekerja  yang  sering  disebut  sebagai  pekerja  tetap.  Sebagai  pekerja  kontrak  dengan  hubungan  kerja terbatas,  Anda  harus  mengetahui  hak  dan  tanggung  jawab  Anda  serta  ketentuan  kerja  Anda.  Oleh karena  itu,  meski  hanya  berlangsung  singkat,  kualitas  hubungan  kerja  memastikan  pekerja  memiliki kondisi hidup yang layak.
Tentang  Pengertian  Perjanjian  Tentang  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  dalam  Keputusan Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  RI  No.  KEP.100/MEN/VI/2004  dan  PP  35  /  2021  sebagai turunan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 adalah kontrak yang menetapkan  keterkaitan  hubungan antara  pengusaha/pemberi  kerja  dan  penerima  kerja/buruh  untuk  waktu  atau  pekerjaan  tertentu. Berdasarkan perjanjian kerja, PKWT ditentukan dengan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Mengenai jenis dan sifat PKWT dapat dilakukan untuk pekerjaan atau kegiatan yang bersifat sementara.  PKWT  dapat  dilakukan  untuk  pekerjaan  yang  berdasarkan  waktu,  selesainya  pekerjaan yang ditentukan, atau kerjaan tidak permanen dengan perincian sebagai berikut:
1. Pasal 5 ayat 1 PP 35 / 2021 menetapkan jangka waktu pengaturan PKWT, khususnya:
a. Pekerjaan diperkirakan akan segera selesai,
b. Pekerjaan menurut musim, atau
c. Aktivitas yang berkaitan dengan produksi baru, aktivitas baru, kalau tidak produksi penjajakan dalam uji coba.
2. Pasal  5  ayat  2  PP  35/2021  memberlakukan  PKWT  menempatkan  penyelesaian  tugas  khusus adalah:
a. Produksi/pekerjaan yang 1 kali selesai, kalau tidak
b. Produksi/pekerjaan yang bersifat tentatif.
3. Menurut Pasal 5 ayat 3 dan Pasal 10 ayat 1 PP 35 / 2021, PKWT dapat digunakan untuk pekerjaan yang  berdasarkan  waktu,  selesainya  pekerjaan  yang  ditentukan,  atau  kerjaan  tidak  permanen. Model  adalah  aktivitas  yang  menyesuaikan  waktu  dan  volume  pekerjaan,  serta  pengaturan  kerja sehari-hari yang membayar buruh/pekerja berdasarkan partisipasi.
Kaitannya  dengan  sistem  outsourcing  dituangkan  dalam  Tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  Dan  Waktu  Istirahat,  Dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja: sebagaimana ditunjukkan pada:
Pasal 18
(1) Dalam PKWT atau PKWTT, hubungan perusahaan outsourcing dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakan diatur.
(2) PKWTT  (tenaga  ahli  jangka  panjang)  atau  PKWT  (pekerja  sementara)  sebagaimana  disebutkan pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis.
(3) Organisasi  yang  dialokasikan  kembali  bertanggung  jawab  atas  spesialis  dan  keamanan  kerja, kompensasi, bantuan pemerintah, keadaan kerja, dan pertanyaan lainnya. Peraturan dan pedoman menyelesaikan masalah ini.
(4) Sebagaimana  disebutkan  pada  ayat  (3),  Surat  Perjanjian  Kerja,  Peraturan  Perusahaan  (PP),  atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) mengatur perlindungan pekerja dan buruh, upah, kesejahteraan, kondisi kerja, dan perselisihan.
Imam  Sofii  Toha  et  al.,  Analisis  Yuridis  Kompensasi  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya (Outsourcing), Waktu/Jam Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
Pasal 19
(1) Jika perusahaan outsourcing mempekerjakan pekerja berdasarkan PKWT, Perjanjian Kerja harus menetapkan  bahwa  pekerja  atau  buruh  mendapat  hak  perlindungan  baik  saat  perusahaan outsourcing berganti maupun selama pekerjaan tetap ada.
(2) Dalam  pertimbangan  organisasi,  prasyarat  pertukaran  jaminan  kebebasan  sebagaimana disebutkan  pada  ayat  (1)  adalah  jaminan  koherensi  kerja  bagi  karyawan  atau  pekerja  yang hubungan kerjanya bergantung pada PKWT .
(3) Organisasi  Pemikiran  Kembali  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  kebebasan  Spesialis  atau Pekerja  jika  mereka  tidak  mendapatkan  jaminan  kemajuan  pekerjaan  sebagaimana  disebutkan pada ayat (2).
Pasal 20
(1) Usaha alih dayas memerlukan badan hukum dan izin usaha dari pemerintah pusat.
(2) Dalam  melengkapi  persyaratan  dan  prosedur  untuk  mendapatkan  izin  usaha,  peraturan,  standar, prosedur, dan kriteria izin usaha Pemerintah Pusat dipatuhi.
Sehubungan  dengan  PP  No.  35  Tahun  2021  mengenai  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu, Outsourcing , Waktu Kerja dan Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja, pasal berikut menetapkan jam kerja dan istirahat:
1. Bagian-bagian Umum yang tercantum dalam Pasal 21:
a. Setiap pengusaha wajib mengikuti aturan mengenai jam dan jam kerja.
b. Jam kerja yang disebutkan dalam ayat 1 meliputi:
1) 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
2) 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
c. Pekerjaan  atau  bidang  usaha  tertentu  dikecualikan  dari  ketentuan  mengenai  jam  kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2.
d. Pelaksanaan waktu/jam kerja bagi Buruh/Pekerja dalam Organisasi diarahkan dalam Tata Kerja (PK), Pedoman Organisasi (PP), atau Pemahaman Kerja Bersama (PKB).
2. Waktu/jam Kerja pada bidang Usaha atau Pekerjaan Tertentu termuat dalam Pasal 23 yaitu:
a. Bisnis di industri atau pekerjaan tertentu mungkin mempekerjakan lebih sedikit, lebih banyak, atau lebih sedikit jam kerja dari yang ditentukan.
1) Sebagaimana yang termaksud pada ayat (2) Pasal 21.
2) Ciri-ciri  usaha  yang  bergerak  dalam  industri,  bidang  usaha,  atau  aktivitas  khusus  yang menggunakan jam kerja kurang atau tidak sama dengan yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a) Pekerjaan  diselesaikan  dalam  waktu  kurang  lebih  dari  35  jam  per  minggu  dan  kurang dari 7 jam per hari;
b) waktu kerja yang dapat disesuaikan; atau sekali lagi
c) pekerjaan harus dimungkinkan di luar area kerja.
b. Pelaku usaha pada industri atau bidang aktivitas khusus yang menggunakan jam aktivitas yang melebihi  dari  yang  ditentukan  pada  ayat  (1)  wajib  mengikuti  petunjuk  Menteri  mengenai  jam kerja.
3. Waktu/jam Kerja Lembur termuat dalam Pasal 26:
a. Maksimal  empat  (empat)  jam  kerja  lembur  dapat  dilakukan  dalam  satu  waktu  kerja/hari  serta delapan belas (18) jam dalam satu minggu.
b. Kerja  lembur  yang  dilakukan  pada  waktu  istirahat  mingguan  dan/atau  hari  libur  resmi  tidak termasuk dalam waktu dan jam kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Menurut PP/No.35/Tahun 2021 Tentang PKWT, Pengkajian Kembali Waktu Kerja dan Waktu Istirahat serta Berakhirnya Pekerjaan, ketentuan pasal aturan tentang PHK adalah sebagai berikut: Pasal 36
PHK dapat terjadi karena sebab-sebab:
1. Apabila  suatu  perusahaan  menggabungkan,  mengambil  alih,  atau  memisahkan,  baik  pekerja  atau buruh  menolak  untuk  tetap  bekerja  untuk  perusahaan  tersebut  atau  pengusaha  menolak  pekerja atau buruh tersebut untuk tetap bekerja untuk perusahaan tersebut.;
2. Perusahaan  menjadi  lebih  efisien,  meskipun  mereka  mungkin  akhirnya  gulung  tikar  akibat kerugian.;
Imam  Sofii  Toha  et  al.,  Analisis  Yuridis  Kompensasi  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya (Outsourcing), Waktu/Jam Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
3. Perusahaan dibubarkan karena merugi tanpa henti dalam 2 tahun;
4. Force majeure yang memaksa penutupan perusahaan;
5. kewajiban pembayaran utang ditunda atau ditangguhkan oleh perusahaan;
6. Usaha bangkrut atau akan bangkrut;
7. Pekerja  atau  buruh  mengajukan  permohonan  pemecatan  dengan  alasan  pemilik  usaha  telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Apabila  suatu  perusahaan  menggabungkan,  mengambil  alih,  atau  memisahkan,  pekerja  atau buruh  menolak  untuk  terus  bekerja  pada  perusahaan  tersebut,  dan  pengusaha  menolak  untuk menerima pekerja atau buruh tersebut;
b. Perusahaan  menjadi  lebih  efisien,  terlepas  dari  apakah  akhirnya  keluar  dari  bisnis  karena kerugian;
c. Perusahaan dibubarkan karena merugi secara terus-menerus selama dua (dua) tahun;
d. Force majeure yang memaksa penutupan perusahaan;
e. kewajiban pembayaran utang ditunda atau ditangguhkan oleh perusahaan;
f. Usaha bangkrut atau akan bangkrut;
g. Pekerja  atau  buruh  mengajukan  permohonan  pemecatan  dengan  alasan  pemilik  usaha  telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
8. Setelah  institusi  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  memutuskan  bahwa  pengusaha tidak  melakukan  tindakan  sebagaimana  disebutkan  dalam  huruf  g  terhadap  permohonan  pekerja atau buruh, pengusaha memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja;
9. Pekerja dan buruh harus memenuhi persyaratan ketika mengundurkan diri secara sukarela.:
a. Terapkan  untuk  persetujuan  yang  direkam  sebagai  salinan  cetak  paling  lambat  tiga  puluh  hari sebelum tanggal penolakan yang layak;
b. Tanpa  semua  ikatan  resmi;  Juga,  c  Terus  memenuhi  kewajiban  mereka  sampai  tanggal pelepasan;
10. Pengusaha telah memanggil karyawan dengan patut dua kali serta mereka tidak hadir selama lima hari kerja atau lebih tanpa penjelasan tertulis dan bukti yang sah;
11. Pekerja  atau  buruh  telah  menerima  surat  peringatan  pertama,  kedua,  dan  ketiga,  masing-masing berlangsung  selama  enam  bulan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  Perjanjian  Kerja,  Peraturan Perusahaan, ataus Perjanjian Kerja Bersamas (PKB). Pemahaman Usaha PK, Pedoman Organisasi PP, atau Pemahaman Kerja Bersama PK telah disalahgunakan oleh spesialis atau pekerja.
12. Pekerja dan buruh tidak dapat bekerja selama enam bulan karena ditahan oleh aparat karena diduga melakukan tindak pidana.
13. Pekerja dan buruh yang mengalami kecelakaan kerja menderita penyakit jangka panjang atau cacat dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melewati batas waktu 12 bulan;
14. Pekerja dan buruh memasuki usia pensiun; atau pekerja meninggal dunia.
Dari  uraian  diatas,  masalah  PKWT  merupakan  masalah  yang  sangat  vital  dalam  pelaksanaan ganti  rugi  /kompensasi.  Dalam  PP/No.35/Tahun  2021,  PKWT  bergantung  pada  waktu  keabsahan batas  waktu 5 tahun bagi buruh. PKWT dapat ditambahkan beberapa kali dalam hal pekerjaan tidak terselesaikan, memberikan jangka waktu PKWT seluruhnya dan ektensinya tidak melebihi lima tahun. Setelah itu apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan, maka pada saat itu jangka waktu PKWT dapat dicapai sampai dengan selesainya pekerjaan dan tidak ada batas waktu yang paling lama (Pasal 9 ayat (4).
Penerapan  Kompensasi  Berdasarkan  PP/No.35/Tahun  2021  Tentang  Perjanjian  Waktu Tertentu,  Alih  Daya  (Outsourcing),  Waktu/Jam  Kerja  Dan  Waktu  Istirahat,  dan  Pemutusan Hubungan  Kerja  Dihubungkan  Dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU  (Perppu)  No.  2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Kaitannya  dengan  Dana  Kompensasi  dituangkan  dalam  PP  No.  35  Tahun  2021  Tentang Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu, Outsourcing ,  Waktu/Jam  Kerja  dan  Istirahat,  serta  Pemutusan Hubungan Kerja, ketentuan pasal aturan tentang pemutusan hubungan kerja, yaitu:
Pasal 15
a. Karyawan yang perikatannya berdasar PKWT wajib mendapat ganti rugi dari pengusaha.
b. Di akhir PKWT, uang ganti rugi dibagikan.
c. Pekerja  dan  buruh  yang  telah  bekerja  terus  menerus  sekurang-kurangnya  satu  bulan  berhak  atas uang atau kompensasi tersebut dalam ayat 1.
d. Jika PKWT diperpanjang maka santunan dibayarkan pada akhir masa PKWT sebelum  di ekstensi, serta untuk masa ekstensi PKWT, santunan dibayarkan setelah masa perpanjangan PKWT berakhir atau berakhir.
e. TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam hubungan kerja berdasarkan PKWT dibebaskan dari penerimaan kompensasi.
Pasal 16
a. Jumlah kompensasi dihitung sesuai dengan klausul berikut:
1. PKWT dalam waktu yang lama secara terus-menerus dengan ganti rugi sebesar satu bulan gaji;
2. PKWT  sekurang-kurangnya  satu  bulan  namun  tidak  lebih  dari  12  bulan,  diberikan  sesuai kebijakan dengan hitungan:
Masa kerja x 1 bulan Upah;
x
12
3. PKWT dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan, diberikan proporsional dengan hitungan: Masa kerja x satu bulan Upah;
x
12
b. Upah  pokok  dan  tunjangan  tetap  yang  merupakan  pembayaran  santunan/kompensasi  didasarkan pada upah tersebut pada ayat 1.
c. Jika  upah  perusahaan  tidak  termasuk  upah  pokok  dan  tunjangana  tetap,  pembayaran  santunan dibuat berdasarkan upah tanpas tunjangan.
d. Jika  upah  perusahaan  terdiri  dari  tunjangan  tidak  tetap  dan  upah  pokok,  upah  pokok  berfungsi sebagai dasar untuk menentukan dana kompensasi.
e. Jika  PKWT  didasarkan  pada  penyelesaian  pekerjaan  yang  dilakukan  lebih  awal  dari  waktu  yang telah disepakati, ganti rugi atau uang ganti rugi dihitung sampai pekerjaan selesai.
f. Besar ganti rugi yang dibayarkan kepada pengusaha dalam bisnis mikro dan kecil bergantung pada kontrak antara pemberikerja dan penerima kerja.
Pasal 17
Mengingat  tenggang  waktu  PKWT  yang  telah  diselesaikan  oleh  karyawan,  pengusaha diharapkan  memberikan  upah  atau  uang  pengganti  dalam  nominal  yang  ditetapkan  seperti  yang disebutkan pada Pasal 15 ayat (1), berdasarkan nominal yang ditetapkan.
Kaitannya  dengan  Perppu  No.  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  yang  mengatur  tentang kompensasi, di antaranya ada pada Pasal:
Pasal 56
a. Kontrak kerja dapat berlangsung berdasarkan ketentuan atau selama yang Anda pilih.
b. Kesepakatan waktu tertentu yang disebutkan pada ayat (1) didasarkan pada:
1. Jangka waktu tertentu; atau
2. Selesainya suatu pekerjaan tertentu.
c. Tanggal akhir pekerjaan tertentu ditetapkan pada surat perikatan, seperti disebutkan pada ayat 2.
d. Aturan  pemerintah  mengatur  ketentuan  tambahan  untuk  perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.
Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 57
a. Huruf  Indonesia  dan  Latin  harus  digunakan  dalam  catatan  tertulis  tentang  pemahaman  seseorang terhadap Ciptaan selama suatu waktu tertentu.
b. Jika pemahaman perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dibuat dalam bahasa  Indonesia dan selain bahasa Indonesia, terjemahan yang sesuai.
Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 58
a. Perjanjian kerja berbasis waktu tidak dapat menyertakan masa percobaan.
b. Dalam  hal diperlukan masa percobaan  sesuai dengan ayat (1), masa itu batal demi hukum, tetapi masa kerja tetap diperhitungkan.
Imam  Sofii  Toha  et  al.,  Analisis  Yuridis  Kompensasi  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya (Outsourcing), Waktu/Jam Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
Tentang Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 59
a. Hanya  pekerjaan  tertentu  yang  menurut  jenis  dan  sifat  pekerjaan  atau  kegiatannya  akan diselesaikan dalam waktu tertentu yang dapat dicakup oleh perjanjian kerja waktu tertentu, adalah: 1. tugas yang dilakukan sekali atau hanya sementara;
2. pekerjaan yang seharusnya selesai dalam waktu dekat;
3. pekerjaan ini bersifat musiman;
4. produk baru, tindakan baru, atau produk tambahan yang masih diuji atau dipelajari; atau
5. kerja yang jenis dan sifatnya tidak tetap.
b. PKWT tidak untuk pekerjaan yang sifatnya tetap;
c. PKWTT yang tidak sesuai dengan ayat (1) dan (2) dianggap sebagai PKWTT secara hukum;
d. Peraturan Pemerintah mengatur jenis, karakteristik, kalau tidak aktivitas kerja, rentang waktu, serta batas waktu penambahan pekerjaan tertentu.;
Satu  pasal  tambahan,  yakni  Pasal  61A,  ditambahkan  di  antara  Pasal  6  dan  62  sehingga membentuk susunan sebagai berikut:
Pasal 61A
a. JIka Surat Perikatan diakhiri selama masa  yang sudah ditetapkan seperti  tersebut dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan c, pemberi kerja harus menyerahkan kepada penerima kerja/karyawan.
b. Selanjutnya,  pekerja  akan  menerima  kompensasi  kerugian  yang  disebutkan  dalam  ayat  (1) tergantung  pada  lamanya  kontrak  mereka  dengan  pemberi  kerja  yang  bersangkutan.  Peraturan pemerintah memberikan petunjuk tambahan tentang dana kompensasi.
Pada  PP/35/Tahun  2021,  disebutkan  bahwa  Perusahaan  berkewajiban  berikan  uang  ganti rugi/kompensasi  kepada  pekerja  saat  berakhirnya  PKWT,  jika  diperpanjang  maka  uang  ganti rugi/kompensasi  akan  diberikan  saat  masa  perpanjangan  berakhir.  Uang  ganti  rugi  /  kompensasi diberikan  kepada  pekerja  yang  telah  mempunyai  masa  kerja  paling  sedikit  1  bulan.  Berdasarkan uraian  pasal-pasal  tersebut  diatas  bahwa  pekerja/buruh  yang  masa  kerjanya  dimulai  sebagiamana dimaksud dalam huruf a pasal 64 diatas, akan mengalami pengurangan masa kerjanya, karena tanggal di undangkannya PERPPU No. 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menandai dimulainya perhitungan ganti rugi / kompensasi, disinilah adanya celah terjadinya diskriminasi kepeda pekerja/buruh.

## SIMPULAN
Peneliti  menemukan,  berdasarkan  hasil  analisis  yang  telah  diuraikan  dalam  pembahasan disebutkan sebelumnya, yaitu:
1. Bahwa  PP/35/Tahun  2021  tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu ,  Alih  Daya/Outsourcing , Waktu/Jam  Kerja,  Waktu  Istirahat,  dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  13  Tahun  2003,  yang berurusan dengan tenaga kerja dan ambiguitas hukum yang dibawanya kepada pekerja dan buruh. Akibat  hukum  jika  norma  peralihan  tidak  diatur,  memungkinkan  pengusaha  mempekerjakan pekerja  dan  buruh  PKWT  secara  semena-mena  selama  lebih  dari  lima  tahun  tanpa  menghadapi akibat hukum. Terkait pemberlakuan Perikatan PKWT, Alih Daya/ Outsourcing , Waktu/Jam Kerja dan Istirahat, dan PHK sesuai Pasal 64 PP/35/Tahun 2021, diperlukan implementasi yang optimal agar hak-hak pekerja diberikan secara sah. .
2. Selain  itu,  perlu  lebih  dijelaskan  dan  dipahami  substansi  dalam  ketentuan  pasal  mengenai pelaksanaan  Kompensasi/Kompensasi  Berdasarkan  Aturan  Pemerintah  No.  35  Tahun  2021 Tentang  Perjanjian  Waktu  Tertentu, Outsourcing ,  Waktu/Jam  Kerja  dan  Waktu  Istirahat  ,  dan Pemutusan  Hubungan  Kerja  Sehubungan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UU.  (Perppu) No.  2  Tahun  2022  Tentang  Penciptaan  Lapangan  Kerja  agar  perusahaan  melaksanakan  sesuai aturan yang telah dibuat guna memperoleh rasa keadilan bagi pekerja.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
E. Fernando M. Manullang, Selayang Pandang: Sistem Hukum Di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2017; Taufiq  Yulianto ,  Hukum  sebagai  Sarana  untuk  Melindungi  Pekerja/Buruh  dalam  Hubungan Industrial , Jakarta: Bumi Aksara, 2015 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan , Jakarta: Rajawali Pers, 2015;
Imam  Sofii  Toha  et  al.,  Analisis  Yuridis  Kompensasi  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya (Outsourcing), Waktu/Jam Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja
R. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan , Bandung: Pusaka Setia, 2013;
Saldi  Isra. Pergeseran  Fungsi  Legislasi:  Menguatnya  Model  Legislasi  Parlementer  Dalam  Sistem Presidensial Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
Azhary, Negara Hukum Indonesia , Jakarta: Penerbit UI Press, 2003;

## Jurnal
Moh.  Mahfud  MD,  “Aspek  Hukum  Negara  dan  Administrasi  Negara  Kelembagaan  Pengadilan Pajak,” Jurnal Hukum dan Peradilan 04, no. 3 (November 2015): 355
Glasmacher, M. B. Political Implications of Law in the Formation of Law No. 13 of 2003 concerning Workers  Protection  in  Employment  Agreement  Specific  Time  (EAST/PWKT).  Journal  of  Law and Legal Reform , 2020 Wirawan, I. K., Pengantar Hukum Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana , Denpasar Bali, 2017, hlm. 58
Sinaga,  R.,  Peran  Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada  Pengadilan  Negeri  Padang  kelas  IA  dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Perkara Pemutusan Hubungan Kerja, Soumatera Law Review , 2018

## Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  Tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya,
Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  RI  No.  KEP.100/MEN/VI/2004  tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu