## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGARUH PERKAWINAN DENGAN PERTIMBANGAN STRATA SOSIAL PADA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN
(Studi Kasus Di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru)
Kurnia Munir 1 , Zulfahmi 2 12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Kurniamunir14@gmail.com

## Abstrak
Status sosial dalam tinjauan hukum islam dan positif ini menjadi suatu permasalahan utama.  Pengaruh  perkawinan  ditinjau  dari  hukum  islam  dan  strata  sosial  pada Masyarakat  Sulawesi  Selatan  Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru  dan dampak  positif  dan  negatif  terhadap  adanya  strata  sosial  yang  berbeda  pada Masyarakat  Sulawesi  Selatan  Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru  menjadi topik  utama.  Peneliti  kemudian  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif, menginterpretasikan  dan  mendeskripsikan info,  sikap  dan  pandangan  yang  terjadi dalam  suatu  masyarakat,  kontradiksi  antara  dua  kejadian,  hubungan  antara  individu dan variabel yang muncul dari perbedaan fakta yang ada dengan fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap kondisi. Pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan information yaitu  studi  lapangan,  wawancara,  selain  itu  penulis  juga melakukan studi literatur dengan menelaah buku, literatur dan peraturan perundang- undangan.  Menganalisis  dokumen  hukum  yaitu  penulis  menggali,  menganalisis  dan menemukan segala peraturan perundang-undangan yang mengatur semua aspek asas hukum Islam dan hukum perkawinan. Status Sosial Masyarakat Kecamatan Soppeng Riaja  Kabupaten  Barru  dalam  ditinjau  dari  hukum  islam  dan  hukum  positif  bahwa status  sosial  perempuan  sangat  menentukan  tinggi  dan  rendahnya  uang  panai’, meliputi  Keturunan  Bangsawan,  Tingkat  Pendidikan,  Pekerjaan  Status  Ekonomi perempuan  dan  Kondisi  Fisik.  Adapun  dampak  hukum  jika  pihak  laki-laki  tidak mampu  menyanggupi  jumlah uang panai’  yang  telah  ditargetkan,  maka  secara otomatis  perkawinan  akan  batal  dan  pada  umumnya  implikasi  yang  muncul  adalah pihak laki-laki dan perempuan mendapat cibiran atau hinaan di kalangan masyarakat setempat,  dan  biasanya  hubungan  antar  kedua  keluarga  bisa  renggang.  Selain  itu banyak  laki-laki  yang  enggan  menikah  karena  banyaknya  tuntutan  yang  harus disiapkan  oleh  pihak  laki-  laki  demi  sebuah  perkawinan.  Tidak  sedikit  perempuan yang tidak kawin dan menjadi perawan tua.
Kata kunci: Hukum Islam, Hukum Positif, Strata Sosial.

## Abstract
Social status in this positive and Islamic legal journal is a major issue. The effect of marriage  in  terms  of  Islamic  law  and  social  strata  in  the  community  of  South Sulawesi,  the  district  of  Soppeng  Riaja,  the  regency  of  Barru  and  the  positive  and negative impacts on the existence of different social strata in the community of South Sulawesi, Soppeng Riaja District, Barru Regency is the main subject. The researchers
Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru).
Kurnia Munir, Zulfahmi
490 | Qa ḍā uN ā Volume 2 Nomor 3 September 2021
then  use  descriptive  qualitative  methods,  interpret  and  describe  the  information, attitudes  and  viewpoints  that  occur  in  a  society,  the  contradictions  between  two events,  the  relationships  between  individuals  and  the  variables  that  result  from differences between facts. existing and existing facts and their effects on conditions. Inductive  approach,  with  information  gathering  techniques,  namely  field  studies, interviews, in addition to the fact that the author also conducts literature studies by examining books, literature and statutory regulations. By analyzing legal documents, the author searches, analyzes and finds all the laws and regulations that govern all aspects  of  Islamic  law  and  marriage  law.  Social  status  of  the  Soppeng  Riaja  sub- district, Barru Regency in terms of Islamic law and positive law according to which the social status of women determines the top and bottom of Panai money ”. Social status  includes  royal  ancestry,  educational  level,  professional  economic  status  of women, and physical condition. doi 'panai' was considered siri 'or the self-esteem of a woman and her family. As for the legal impact if the male party is not able to pay the  targeted  amount  of  Panai  money,  the  marriage  will  automatically  be  annulled and, in general, this implies that both men and women receive contempt or insults. in the  local  community,  and  generally  relations  between  the  two  families  can  be tenuous. In addition, many men are reluctant to get married due to the many demands that men have to prepare for a marriage. Not a few women who don't get married and become single.
Keywords: Islamic Law, Positive Law, Social Strata.

## A. Pendahuluan
Pernikahan  adalah  penyatuan.  Bukan  hanya  penyatuan  fisik  tetapi  juga  fikiran, cita-cita, langkah-langkah dan nilai-nilai yang dianut keduanya. Nikah juga berarti suatu  budaya  yang  penting  untuk  dilakukan  oleh  laki-laki  dan  perempuan  yang ingin  hidup  bersama  serta  melahirkan  keturunan.  Pernikahan  itu  ibadah.  Bahkan ibadah  yang  paling  agung  dan  paling  besar  itulah  Pernikahahan  sehinggah Rasulullah SAW dalam hadistnya bersabda:
اكنلا ح ي    تنس همف بغر نع ي    تنس ف ل سي ي    تم
Artinya:
“Nikah  itu  sunnahku,  siapa  yang  tidak  suka  dengan  sunnahku  maka  dia bukan ummatku”.
Imam  Ibnu  Taimiyah  mendefenisikan  pernikahan  itu  adalah  segala  sesuatu  yang sangat  dicintai  oleh  Allah  SWT,  baik  perkataan  maupun  perbuatan,  baik  yang tampak maupun yang tidak tampak.
Adapun  tujuan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  perkawinan  yaitu membentuk  sebuah  keluarga  kecil  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  kepada
Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru).
Kurnia Munir, Zulfahmi
Qa ḍā uN ā Volume 2 Nomor 3 September 2021 | 491
ketuhanan yang maha esa.  Dengan demikian, untuk merealisaikan tujuan tersebut harus didukung oleh kesiapan fisik serta kematangan jiwa dari mempelai laki-laki dan  perempuan.  Serta  bukuan  pula  untuk  memenuhi  kebutuhan  biologis  semata, akan tetapi lebih daripada itu yaitu suatu ikatan yang kokoh yaitu hubungan lahir dan batin antara keduanya. 1
Disulawesi  selatan  khususnya  di  Kec.  Soppeng  Riaja,  sebelum  dilaksanakannya suatu  pernikahan  hal  utama  yang  menjadi  acuan  adalah  keturunan.  Apabila seorang perempuan berasal dari keluarga bangsawan “Andi’ atau Puang” otomatis uang panaik menjadi syarat utama sebelum menerima lamaran seseorang.
Dalam hukum adat, pernikahan diartikan sebagai suatu ikatan antara seorang laki- laki  dan  perempuan  untuk  membentuk  rumahtangga  yang  dilakukan  secara  adat dan  agama  dengan  melibatkan  keluarga  kedua  pihak.  Dalam  pendangan  islam, perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah dan merupakan sunnatullah. Yang artinya menurut  qudrat  dan  iradat  Allah  dalam  penciptaan  alam  ini,  Sedangkan  sunnah rasul  yaitu  suatu  tradisi  yang  telah  ditetapkan  oleh  rasul  untukdirinya  dan ummatnya.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menginterpretasikan dan mendeskripsikan information yang  berkaitan  dengan  keadaan  saat  ini,  sikap  dan pandangan  yang  terjadi  dalam  suatu  masyarakat,  kontradiksi  antara  dua  kejadian atau  lebih,  hubungan  antara  individu  dan  variabel  yang  muncul  dari  perbedaan fakta yang ada dengan fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap kondisi. Dengan pendekatan  induktif,  dengan  teknik  pengumpulan information yaitu  studi lapangan,  wawancara,  selain  itu  penulis  juga  melakukan  studi  literatur  dengan menelaah  buku,  literatur  dan  peraturan  perundang-undangan.  Menganalisis dokumen  hukum  yaitu  penulis  menggali,  menganalisis  dan  menemukan  segala
1 Wisono  Mulyadi, Akibat  Hukum  Penetapan  Perkawinan  Anak  dibawah  Umur ,  privat  Law, Vol. 5, No 2, Juli-Desember 2017, h.70
Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru).
Kurnia Munir, Zulfahmi
492 | Qa ḍā uN ā Volume 2 Nomor 3 September 2021
peraturan perundang-undangan yang mengatur semua aspek asas hukum Islam dan hukum perkawinan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pengaruh  Perkawinan  Ditinjau  Dari  Strata  Sosial  Masyarakat  Soppeng Riaja Kabupaten Barru
Seseorang  yang  memiliki  strata  sosial  yang  tinggi  akan  sangat  memperhatikan pandangan  orang  karena  memiliki  rasa siri’ yang  tinggi.  Sehingga  tinggi rendahnya Doi’ Panai’ , tergantung pada keluarga pihak perempuan. Karena pada umumnya  seseorang  yang  akan  menikah,  akan  mencari  pasangan  yang  memiliki strata  sosial  yang  sama  karena  sesuai  dengan  kemampuan Doi’  Panai’ yang disanggupi oleh pihak laki-laki. Tinggi rendahnya Doi’ Panai’ merupakan bahasa yang paling mendapatkan perhatian dalam  perkawinan Makassar. Sehingga sudah menjadi  rahasia  umum  bahwa  itu akan menjadi  buah  bibir  bagi  para  masyarakat.
Doi’ Panai’ sangat dipengaruhi oleh status sosial perempuan, diantaranya:

## 1. Keturunan Bangsawan
Perempuan  dari  keluarga  bangsawan  memiliki Doi’  Panai’ yang  tinggi.  Dalam masyarakat  di  Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru  dikenal  bangsawan dengan sebutan Puang yang menandakan kebangsawanannya.

## 2. Status Ekonomi
Kekayaan  Dipandang  dengan  kacamata  zaman  sekarang  pengaruh  harta  atau kekayaan  sangat  begitu  besar  sehingga  mampu  mempengaruhi  berbagai  lini kehidupan  manusia.  Kekayaan  bukan  hanya  sebagai  penopang  hidup  untuk kelangsungan hidup yang lebih baik akan tetapi juga mampu mengangkat derajat harkat dan martabat serta status sosial masyarakat. Warga Masyarakat Kecamatan Soppeng  Riaja  Kabupaten  Gowa  mata  pencaharian  masyarakat  begitu  beragam mulai  dari  petani,  peternak,  wiraswasta,  sampai  pada  pegawai  negeri.  Semua  hal
Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru).
Kurnia Munir, Zulfahmi
Qa ḍā uN ā Volume 2 Nomor 3 September 2021 | 493
tersebut  merupakan  cara  untuk  menafkahi  diri  dan  keluarganya.  Salah  satu  bukti besarnya yang menjadi pengaruh kekayaan yang dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat  Kabupaten  Barru  khususnya  Masyarakat  Kecamatan  Soppeng  Riaja Kabupaten Barru adalah dalam hal perkawinan.

## 3. Pendidikan
Semakin  tinggi  pendidikan  seorang  perempuan  maka  uang  panai’nya  semakin tinggi  pula,  begitupun  sebaliknya.  Ada  salah  seorang  warga  yang  mengatakan bahwa Doi’ Panai’ , memiliki patokan harga.
TABEL. 12 DAFTAR JUMLAH UANG PANAI’

## MENURUT TINGKATAN PENDIDIKAN
Tingkatan Pendidikan Harga Doi’ Panai’ SD Rp. 20 juta SMP Rp. 20-25 juta SMA Rp. 30 juta S 1 Rp. 50 juta ke atas S 2 Rp. 100 juta ke atas
1) Kondisi Fisik
Tidak hanya beberapa faktor yang telah disebutkan diatas yang menjadi tolak ukur besar  kecilnya  jumlah  nominal  uang  belanja  yang  dipatok  oleh  pihak  keluarga perempuan, akan tetapi kondisi fisik perempuan yang akan di lamar pun menjadi tolak  ukur  penentuan  uang  belanja.  Semakin  sempurna  kondisi  fisik  perempuan yang  akan  dilamar  maka  semakin  tinggi  pula  jumlah  nominal  uang  belanja  yang dipatok.  Kondisi  fisik  yang  dimaksud  seperti  paras  yang  cantik,  tinggi  dan  kulit putih.
2) Pekerjaan
Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru).
Kurnia Munir, Zulfahmi
494 | Qa ḍā uN ā Volume 2 Nomor 3 September 2021
Perempuan  yang  memiliki  pekerjaan  akan  mendapatkan  uang  panai’  yang  tinggi dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki pekerjaan. Laki-laki menilai perempuan yang memiliki pekerjaan akan mengurangi beban perekonomian kelak. Dampak yang ditimbulkan dari tingginya Doi’ Panai’ yaitu silariang (kawin lari). 2
2. Dampak  Positif  Dan  Negatif  Terhadap  Adanya  Strata  Sosial  Yang Berbeda Dalam Masyarakat Soppeng Riaja Kabupaten Barru
Berbagai  tingkatan  kebutuhan-kebutuhan  manusia  yang  menjadi  tuntutan  dan bahan  pijakan  Syari’ah  dalam  totalitasnya  telah  dikemukakan  oleh  fuqaha  yang dalam  tiga  kebutuhan,  yakni:  kebutuhan  primer  (daruriyat),  kebutuhan  sekunder (hajiyat),  serta  kebutuhan  pelengkap  (tahsiniyat).  Tingkatan-tingkatan  seperti  itu dalam  hukum  Islam  mencoba  membantu  menentukan  prioritas  dalam  keadaan- keadaan  tertentu.  Peringkat  atau  perkembangan  kebutuhan  tersebut  seharusnya selalu dijadikan sebagai acuan jika seseorang merumuskan dan menetapkan setiap peraturan syari’ah dalam rincian. 3
Sementara untuk sebagian besar penduduk Indonesia yang beragama islam belum ada  Undang-Undang  yang  mengatur  perkawinan,  sehingga  kedudukan  wanita kurang terjalin dan kurang terlindungi. Baru pada tahun 1946 ditetapkan undang- undang  mengenai  pencatatan  nikah,  talak  dan  rujuk  (UU.NO.22  Tahun  1946). Selanjutnya, usaha-usaha yang mengarah adanyaUUP telah diupayakan dan barau pada  tahun  1973  disahkan  dan  diundangkan  pada  tahun  1974  (UUP.No.1  Tahun 1974). Dan akhirnya semakin dipertegas dan diperkuat oleh undang-undang nomor 7 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 4
2 Zainuddin, Imam Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, Wawancara , 2 Maret 2021.
3 Hartini Tahir, HUKUM ISLAM PLURALIS-MULTIKULTURAL DI INDONESIA (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi) , (Jurnal Al-daulah Vol. 4/No. 1/Juni 2015), h. 185.
4 Hartini Tahir, Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia , (Jurnal Al-Qadauna: Volume 1 Nomor 2/2014), h. 86.
Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru).
Kurnia Munir, Zulfahmi
Qa ḍā uN ā Volume 2 Nomor 3 September 2021 | 495
Menurut  pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  perkawinan  dirumuskan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Dalam  pasal  2  buku  1  Hukum perkawinan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dirumuskan bahwa perkawinan menurut  hukum  islam  adalah  pernikahan  yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau mistaqan  galidan  untuk  mentaati  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan  ibadah. Mengenai  tujuan  perkawinan,  pasal  3  Buku  1  hukum  perkawinan  Kompilasi Hukum  Islam  di  Indonesia  dirumuskan  sebagai  berikut;  Perkawinan  bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma. 5
Berdasarkan  berbagai  rumusan  di  atas,  Bustanul  Arifin  menyimpulkan  bahwa kedudukan  wanita  dan  pria  yang  memasuki  ambang  perkawinan  itu  adalah seimbang.  Menyangkut  kedudukan  wanita  sebagai  mitra  sejajar  keluarga  yang harmonis,  antara  lain  dirumuskan  dalam  pasal  79  Buku  1  Hukum  Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:
1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak  dan  kedudukan  istri  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan  suami dalam  kehidupan  rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup  bersama  dengan masyrakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 6
Masalah  hak  dan  kewajibanbagi  suami  isteri  dalam  undang-undang  perkawinan diatur  dalam  Bab  VI  pasal  30  sampai  dengan  pasal    34,  sementara  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  diatur  dalam  Bab  XII  pasal  77  sampai  dengan  pasal  84 pasal  30  UUP  Menyatakan:  Suami  istri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk menegakkan  rumah  tangga  yang  menjadi  sendi  dasar  dari  susunan  masyarakat. Sedangkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dengan  saksi  yang  berbeda,  pasal  77 ayat 1 dinyatakan suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan
5 Hartini Tahir, Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia , h. 86-87.
6 Hartini Tahir, Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia , h. 87.
Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru).
Kurnia Munir, Zulfahmi
496 | Qa ḍā uN ā Volume 2 Nomor 3 September 2021
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar dari sususnan masyarakat.
Pasal 31 ayat 1 undang-undang perkawinan menentukan ihwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Demikian juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 49 ayat 2.
Istilah  yang  digunakan  adalah  seimbang  yang  secara  implisit  mengandung  arti persamaan, dalam bab selanjutnya diatur tentang kedudukan anak maupun hak dan kewajiban  antara  orang  tua  dan  anak  dengan  demikian  sebenarnya  tidak  terdapat ketentuan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Inti dari UUP 1974 menurut  pasal  di  atas,  bahwa  hak  dan  kewajiban  antara  suami  istri  adalah  sama, masing-masing  pihak  berhak  untuk  melakukan  perbuatan  hokum,  sehingga  dapat disimpulkan  bahwa  UUP  menganut  prinsip  persamaan  antara  laki-laki  dan perempuan, suami isteri harus setia, tolong menolong, bantu membantu dan suami istri harus memelihara dan mendidik anak mereka. Bustanul Arifin menyimpulkan bahwa  dengan  adanya  rumusan  tetsebut  jelas  telah  ditentukan  hubungan kedudukan  yang  mengandung  rasa  keadilan,  sekaligus  sangat  potensial  untuk dikembangkan  menghadapi  perubahan-perubahan  cepat  yang  terjadi  dalam masyarakat.
Menyangkut peranan wanita yang berkaitan dengan hokum, jelas telah diatur yaitu UU.No.  1  Tahun  1974  beserta  peraturan  pelaksanaannya  PP  No.  9  Tahun  1975. Dalam pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa kedudukan sama antara suami istri dianut dalam  undang-undang  ini.  Dalam  pasal  31  ayat  3  disebutkan  bahwa  suami  dan isteri diberi batasan yang jelas, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
Dari  ketentuan  yang  terdapat  dalam  pasal  6-10  UUP  yang  menentukan  bahwa perkawinan  harus  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  mempelai,  nampak  bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan pria dalam melangsungkan pernikahan.
Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru).
Kurnia Munir, Zulfahmi
Qa ḍā uN ā Volume 2 Nomor 3 September 2021 | 497
Keseimbangan kedudukan suami isteri itu tidak terbatas dalam soal rumah tangga saja,  akan  tetapi  juga  dalam  hubungan  dengan  masyarakat,  sebagaimana  yang terdapat dalam pasal 31 ayat 1 UUP.No. 1 Tahun 1974. 7
Hukum  Islam  dimaksudkan  untuk  mencegah  bahaya  dan  menolak  dan mengeliminasi  beban  dan  penderitaan,  bukan  sebaliknya.  Semua  hukum  Islam harus  diwujudkan  dalam  kesanggupan  individu  dan  masyarakat,  sebagaimana  hal tersebut  secara  berulang-ulang  ditekankan  dalam  al-qur’an  (Q.S.  (2):  233,  286; (6):152;  (7):42;  (23):62;  (65):7).  Pada  saat  tertentu,  sebuah  aturan  yang  bersifat larangan  bisa  saja  dilanggar  untuk  sementara,  karena  kondisi-kondisi  tertentu dengan  maksud  meringankan  suatu  beban  kesuliatn  yang  tidak  mampu dilaksanakan (berdasarkan kondisi tersebut).
Menurut  al-Syatibi  bahwa  hukum  Islam  itu  bertujuan  untuk melindungi  lima  hal, yaitu hifzhu al-din (menjamin dan melindungi keselamatan agama masing- masing dari  tindakan  badani  diluar  ketentuan  hukum),  hifzhu  al-‘aql  (akal,  profesi  dan kreatifitas), hifzhu al-mal (harta benda dan milik pribadi diluar prosedur hukum), dan hifzhu al-nashl (keluarga dan keturunan). 8
Hukum  Islam  hanya  menggariskan  prinsip-prinsip  umum  saja  dan  untuk menjabarkannya  diserahkan  pada  manusia  yang  memerlukan  ijtihad.  Beberapa prinsip umum yang termuat dalam Islam antara lain:
1. Keadilan dan Kesetaraan 9
2. Perbedaan Agama, Ras dan Suku 10
7 Hartini Tahir, Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia , h. 87-88.
8 Hartini Tahir, HUKUM ISLAM PLURALIS-MULTIKULTURAL DI INDONESIA (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi) , h. 6.
9 Hartini Tahir, HUKUM ISLAM PLURALIS-MULTIKULTURAL DI INDONESIA (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi) , h. 186.
10 Hartini Tahir, HUKUM ISLAM PLURALIS-MULTIKULTURAL DI INDONESIA (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi) , h. 186.
Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru).
Kurnia Munir, Zulfahmi
498 | Qa ḍā uN ā Volume 2 Nomor 3 September 2021

## 3. Mencari Solusi Melalui Musyawarah 11
Mulai  dari  menentukan  pasangan  hidup  sampai  dengan  terwujudnya  suatu  pesta perkawinan.  Dalam  pelaksanaan  perkawinan  di  Barru  terdapat  tahap-tahap  yang wajib  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  ingin  melangsungkan  perkawinan.  Jika salah  satu  tahap  tersebut  tidak  dilaksanakan  maka  perkawinan  itu  dinilai  kurang sempurna  bahka  dapat  mengakibatkan  batalnya  perkawinan.  Dan  dibalik  tahap- tahap  tradisi  itu  semua  hal  memiliki  makna  yang  terkandung  di  dalamnya.  Salah satu  tradisi  dalam  masyrakat  Desa  Kanjilo  Kecamatan  Barombong  Kabupaten Gowa  sehubungan  dengan  tradisi  dalam  Islam  yang  diwajibkan  adalah  Mahar sedangkan Uang panai’ dalam Islam tidak diwajibkan. Dalam tradisi Kab. Gowa Doi Panai’ harus ada dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut. Adapun ayat tentang mahar yaitu, QS. Al/Nisa ayat 4/4:4 sebagai berikut:
﴿
ٓيِّنَه ُهوُلُكَف ا ٗسۡفَن ُهۡنِّ م  ٖء ۡيَش نَع  ۡمُكَل َنۡبِّط نِّإَف ٗۚٗةَل ۡحِّن َّنِّهِّتََٰقُدَص َءٓاَسِّ نلٱ ْاوُتاَءَو َّم ا ٗٔ  ٔ ٓي ِّر ا ٗٔ  ٔ ﴾
Terjemahnya
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian  dengan  penuh  kerelaan.    Kemudian  jika  mereka  menyerahkan kepada  kamu  sebagian  dari  maskawin  itu  dengan  senang  hati,  Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 12
Pemberian  itu  ialah  maskawin  yang  besar  kecilnya  ditetapkan  atas  persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.
Mahar  (sunrang)  dan doi’  panai’ dalam  perkawinan  di  Masyarakat  Kecamatan Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru  adalah  suatu  kesatuan  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Karena  dalam  prakteknya  kedua  hal  tersebut  memiliki  posisi  yang sama  dalam  hal  kewajiban  dan  harus  dipenuhi.  Akan  tetapi  uang  panai’  lebih mendapatkan perhatian dan di anggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan
11 Hartini Tahir, HUKUM ISLAM PLURALIS-MULTIKULTURAL DI INDONESIA (Kasus UU Pornoaksi dan Pornografi) , h. 187.
12 Zainuddin, Imam Desa Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, Wawancara , 2 Maret 2021.
Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru).
Kurnia Munir, Zulfahmi
Qa ḍā uN ā Volume 2 Nomor 3 September 2021 | 499
kelancaran  jalannya  proses  perkawinan.  Sehingga  jumlah doi  panai’ yang ditentukan  pihak  keluarga  perempuan  biasanya  lebih  banyak  dari  pada  jumlah mahar yang diminta. 13
Idealnya dalam Islam uang panai’ itu jangan ditentukan jumlahnya apalagi sampai jumlahnya  yang  tinggi.  Yang  penting  ada  dan  sesuai  kemampuan  laki-laki. Sedangkan  yang  perlu  jumlahnya  tinggi  adalah  (sunrang)  mahar.  Karena  mahar adalah  hak  milik  Istri  yang  akan  digunakan  kedepannya  sedangkan  uang  panai akan habis terpakai untuk membiayai pesta perkawinan. Sehingga akan lebih baik apabila jumlah doi panai’ sama dengan jumlah sunrang atau sunrang lebih tinggi dari pada jumlah uang panai’. 14
Agama Islam sebagai agama rahmatan li alamin tidak menyukai penentuan mahar yang  memberatkan  pihak  laki-laki  untuk  melangsungkan  perkawinan.  Demikian pula uang panai’ dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat  suci  untuk  menikah.  Perkawinan  sebagai  Sunnah  Nabi  hendaknya  dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya karena Islam sangat menentang pemborosan.
Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi syarat sebagai berikut:
1) Tidak bertentangan dengan nash
2) Apabila  adat  itu  telah  menjadi  adat  yang  terus  menerus  berlaku  dan berkembang dalam masyarakat
3) Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat
13 Daeng  Baco,  Tokoh  Masyarakat  Desa  di  Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru, Wawancara , 2 Maret 2021. 14 Zainuddin,  Imam  Desa  di  Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru, Wawancara ,  2 Maret 2021.
Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru).
Kurnia Munir, Zulfahmi
500 | Qa ḍā uN ā Volume 2 Nomor 3 September 2021
Adat  dan  kebiasaan  selalu  berubah-ubah  dan  berbeda-beda  sesuai  dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus  sesuai  dengan  kemaslahatan  manusia  karena  berubahnya  gejala  sosial kemasyarakatan.
Wajib  bagi  orang  yang  menikah  untuk  menyelenggarakan  walimah  setelah menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya dan juga hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata:
ْيَلَع  ُ َّللَّا  َّلَّ َص يالله ُلْو ُسَر َلاَق :َلاَق َةَميطاَف ٌّ يلَِع  َب َطَخ اَّمَل َّدُبَلا ُهَّن ِ ا : ََّلَّ َسَو يه ةَمْييلَو  ْنيم  يسْرَعْليل .
Artinya:
“Tatkala  ‘Ali  meminang  Fatimah  Radhiyallahu  anhuma  ia  berkata, ‘Rasulullah  Shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  bersabda,  ‘Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah. 15 Adapun Hadist selain di atas adalah sebagai berikut :
َرَ ثَا ٍفْوَع ِنْب ِن ْحَّْرلا ِدْبَع ىَلَع ىَأَر ص َِّبَِّنلا َّنَا ٍكِلاَم ِنْب ِسَنَا ْنَع
: َلاَقَ ف ٍةَرْفُص
: َلاَق ؟اَذه اَم
: َلاَق . ٍبَهَذ  ْنِم ٍةاَوَ ن ِنْزَو ىَلَع ًةَأَرْما  ُتْجَّوَزَ ت  ىنِّا ِالله  َلْوُسَر  َيَ
اَبَ ف َر ملسم .ٍةاَشِب ْوَل َو ِْلِْوَا .َكَل ُالله َك
Artinya:
“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning- kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia  menjawab,  "Ya  Rasulullah,  saya  baru  saja  menikahi  wanita  dengan mahar  seberat  biji  dari  emas".  Maka  beliau  bersabda,  "Semoga  Allah memberkahimu.  Selenggarakan  walimah  meskipun  (hanya)  dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Muslim]” 16
Hadist  tersebut  di  atas  jelas  menerangkan  ketentuan  berwalimah.  Pada  zaman sekarang walimah diartikan sebagai pesta perkawinan. Hal ini sehubungan dengan penyediaan  sejumlah  uang  panai’untuk  membiayai  jalannya  pesta  perkawinan. Hanya saja seiring berkembangnya zaman maka jumlah uang panai’ dari zaman ke zaman semakin tinggi.
15 https:// almanhaj .or. id /1303-kewajiban-mengadakan-walimah.html
16 https://almanhaj.or. id /1303-kewajiban-mengadakan-walimah.html.
Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru).
Kurnia Munir, Zulfahmi
Qa ḍā uN ā Volume 2 Nomor 3 September 2021 | 501
Adapun  dampak  hukum  jika  pihak  laki-laki  tidak  mampu  menyanggupi  jumlah uang panai’ yang telah ditargetkan, maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah pihak laki-laki dan perempuan mendapat  cibiran  atau  hinaan  di  kalangan  masyarakat  setempat,  dan  biasanya hubungan  antar  kedua  keluarga  bisa  renggang.  Selain  itu  banyak  laki-laki  yang enggan menikah karena banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki- laki  demi  sebuah  perkawinan.  Tidak  sedikit  perempuan  yang  tidak  kawin  dan menjadi perawan tua. 17
Bahkan  bisa  fatal  bagi  laki-laki  jika  tidak  mampu  menyanggupi  jumlah Doi’ Panai’ dan  sudah  saling  mencintai  tapi  tetap  ingin  bersama  sehingga menghalalkan  berbagai  cara.  Diantaranya  laki-laki  tersebut  berhutang  demi mendapatkan  uang  yang  disyaratkan  pihak  perempuan.  Sehingga uang  panai’ tidak  begitu  dipermasalahkan.  Terkadang  juga  sepasang  laki-laki  dan  perempuan tersebut melakukan kawin lari atau dalam istilah makassar disebut silariang. 18
Perempuan  yang  memiliki  pekerjaan  akan  mendapatkan  uang  panai’  yang  tinggi dibandingkan dengan perempuan yang tidak memiliki pekerjaan. Laki-laki menilai perempuan yang memiliki pekerjaan akan mengurangi beban perekonomian kelak. Dampak  yang  ditimbulkan  dari  tingginya Doi’  Panai’ yaitu silariang (kawin lari). 19

## D. Penutup
Status  Sosial  Masyarakat  Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru  dalam ditinjau dari hukum islam dan hukum positif bahwa status sosial perempuan sangat menentukan  tinggi  dan  rendahnya  uang  panai’.  Status  sosial  tersebut  meliputi
17 Munir,  Sekretaris  Desa  di  Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru, Wawancara ,  2 Maret 2021.
18 Daeng  Baco,  Tokoh  Masyarakat  di  Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru, Wawancara , 2 Maret 2021. 19 Zainuddin, Imam Desa Desa di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, Wawancara , 2 Maret 2021.
Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru).
Kurnia Munir, Zulfahmi
502 | Qa ḍā uN ā Volume 2 Nomor 3 September 2021
Keturunan Bangsawan, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan Status Ekonomi perempuan dan Kondisi Fisik. Saat ini doi’ panai’ sudah dianggap sebagai siri’ atau harga diri seorang  perempuan  dan  keluarga.  Adapun  dampak  hukum  jika  pihak  laki-laki tidak  mampu  menyanggupi  jumlah uang panai’  yang  telah  ditargetkan,  maka secara otomatis perkawinan akan batal dan pada umumnya implikasi yang muncul adalah  pihak  laki-laki  dan  perempuan  mendapat  cibiran  atau  hinaan  di  kalangan masyarakat setempat, dan biasanya hubungan antar kedua keluarga bisa renggang. Selain itu banyak laki-laki yang enggan menikah karena banyaknya tuntutan yang harus  disiapkan  oleh  pihak  laki-  laki  demi  sebuah  perkawinan.  Tidak  sedikit perempuan yang tidak kawin dan menjadi perawan tua.
Orang  tua  yang  memiliki  anak  usia  kawin  dan  tokoh  adat  yang  berpengaruh kelangsungan  perkawinan,  hendaknya  memberikan  pemahaman  yang  lebih mendalam  kepada  masyarakat  makassar  pada  umunya  dan  Kecamatan  Soppeng Riaja  Kabupaten  Barru. Kedepannya Doi’  Panai’ tidak  menganggap  sebagai pemberian  wajib  yang  mutlak  untuk  perempuan  yang  ingin  dinikahi  melainkan sebagai biaya untuk melaksanakan pesta perkawinan. Serta tidak menjadikan Doi’ Panai’ sebagai  tolok  ukur  kesuksesan  sebuah  pesta  perkawinan.  Kepada  para tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat  setempat  hendaknya  mampu  memberikan penyuluhan  tentang  hukum  Islam,  tapi  dapat  di  akui  sudah  sangat  bagus  dalam menjalan  adat  istiadatnya.  Lebih  dari  itu,  juga  para  tokoh  tersebut mensosialisasikan supaya tidak menjadikan Doi’ Panai’ sebagai penghalang akan terlaksananya  itikad  baik  dan  niat  suci  seorang  laki-laki  yang  akan  menikah dengan wanita yang dicintainya.

## Daftar Pustaka
Al-Qur’an .
Al-Qur’an  dan  Terjemah  Dilengkapi  dengan  Kajian  Ushul  Fiqh .  Kementerian Agama RI. Bandung: Sygma, 2016.
Zainuddin.  Imam  Desa  di  Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru,
Wawancara , 2 Maret 2021.
Pengaruh Status Perkawinan Ditinjau Dari Strata Sosial Masyarakat Disulawesi Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Soppeng Riaja kabupaten Barru).
Kurnia Munir, Zulfahmi
Qa ḍā uN ā Volume 2 Nomor 3 September 2021 | 503
Baco,  Daeng.  Tokoh  Masyarakat  Desa  di  Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten Barru, Wawancara , 2 Maret 2021.
Munir.  Sekretaris  Desa  di  Kecamatan  Soppeng  Riaja  Kabupaten  Barru, Wawancara , 2 Maret 2021.
Dwi  Narwoko,  J.  dan  Suyanto,  Bagong. Sosiologi  Teks  Pengantar  Dan  Terapan . Cet. II. Jakarta: Kencana, 2004.
Ensiklopedi Islam . Cet. III. Jilid. I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 1999. Haryanto,  Dany.  dan  Edwi  Nugroho,  G. Pengantar  Sosiologi  Dasar .  Cet.  III. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2011.
Haya  Binti  Mubarok  Al-Barik. Ensiklopedi  Wanita  Muslimah .  Cetakan  Ke Delapan. Edisi Indonesia; Jakarta: Darul Falah Muharram 1422 H.
Ismail  dkk,  Muhammad. Pengantar  Sosiologi .  Cet.  II.  Surabaya:  IAIN  Sunan Ampel Press, 2013.

## ARTIKEL
https://almanhaj.or.id/1303-kewajiban-mengadakan-walimah.html Sulaiman. Fiqih  Munakahat .  www.webislam.com,  diakses  pada  tanggal  15 Oktober 2020 pukul 17.15 WITA.

## JURNAL
Mulyadi,  Wisono. Akibat  Hukum  Penetapan  Perkawinan  Anak  dibawah  Umur , privat Law, Vol. 5, No 2, Juli-Desember 2017.
Tahir,  Hartini. HUKUM  ISLAM  PLURALIS-MULTIKULTURAL  DI  INDONESIA (Kasus  UU  Pornoaksi  dan  Pornografi) .  Jurnal  Al-daulah  Vol.  4/No. 1/Juni 2015.
Tahir, Hartini. Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia . Jurnal Al-Qadauna: Volume 1 Nomor 2/2014.