## The Translocalization of the Muslim Brotherhood’s Ideas to the Tarbiyah
Congregation in Indonesia
Translokalisasi Gagasan Ikhwanul Muslimin terhadap Jemaah Tarbiyah di

## Indonesia

## Muhammad Faishal Saifullah Fatah & Akim Universitas Padjadjaran

## ABSTRAK
Ikhwanul Muslimin adalah salah satu gerakan Islam transnasional yang paling berpengaruh. Mereka mampu memperluas ruang lingkup operasinya di luar Mesir dan mengilhami berdirinya berbagai organisasi dan gerakan Islam di seluruh dunia hingga menggapai Asia dan Eropa, termasuk Indonesia, di mana pengaruh gagasan Ikhwanul Muslimin dapat ditemukan dalam Jemaah Tarbiyah, yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pascaruntuhnya rezim orde baru. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses translokalisasi gagasan Ikhwanul Muslimin sehingga dapat menyebar ke Jemaah Tarbiyah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan travelling theory dari konsep translokalitas, yang merupakan turunan dari transnasionalisme. Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa dimensi-dimensi yang terkandung dalam travelling theory menjelaskan bagaimana gagasan dapat menyebar luas di Indonesia melalui penemuan berbagai media penyebaran, serta ditemukannya proses penyesuaian gagasan Ikhwanul Muslimin dalam pengadopsian dan implementasinya di Indonesia. Selain itu terdapat temuan terkait konsekuensi-konsekuensi tidak terduga dari kebijakan suatu negara, baik yang bertindak sebagai sumber maupun tujuan, terhadap perkembangan dan penyebaran gagasan tersebut.
Kata-kata Kunci : Ikhwanul Muslimin, Jemaah tarbiyah, translokalisasi, travelling theories
The Muslim Brotherhood is one of the most influential transnational Islamic movements. They were able to expand their scope of operations beyond Egypt and inspired the estab- lishment of various Islamic organizations and movements throughout the world to reach Asia and Europe, including Indonesia, where the influence of the Muslim Brotherhood’s ideas can be found in Jemaah Tarbiyah, which later became the Prosperous Justice Party (PKS) after the collapse of the New Order regime. This study aims to explain the pro- cess of translocalizing the ideas of the Muslim Brotherhood so that they can spread to the Tarbiyah Jemaah in Indonesia by using a travelling theory approach from the concept of translocality, which is a derivative of transnationalism. The results of this research show that the dimensions contained in travelling theory explain how ideas can spread widely in Indonesia through the discovery of various dissemination media, as well as the finding of the process of adjusting the ideas of the Muslim Brotherhood in their adoption and implementation in Indonesia. In addition, there are findings that suggest unexpected consequences of a country’s policy, both acting as a source and a destination for the devel - opment and spread of the idea.
Keywords : Jemaah Tarbiyah, Muslim Brotherhood, translocalization, travelling the- ories

## The Translocalization of the Muslim Brotherhood’s Ideas to the Tarbiyah Congregation in Indonesia
286
Salah satu gerakan Islam transnasional yang terbesar dan paling maju adalah Ikhwanul Muslimin (Ikhwan) yang didirikan oleh Hassan Al Banna pada tahun 1928 dan kelak menjadi prototipe dari banyak gerakan Islamis lainnya (Zollner 2012). Ikhwanul Muslimin, merujuk kepada Zollner (2012), memiliki visi untuk membangun sebuah negara Islam. Visi Al Banna tentang sebuah negara Islam melampaui batas-batas politik domestik negara asal- nya di Mesir, dan upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilalui melalui berbagai organisasi cabang dan organisasi saudara yang terinspirasi oleh visi Al Banna yang bergerak secara independen dari pusat Ikhwan di Kairo dan mengikuti konteks politik lokal tempat organisasi tersebut beroperasi (Zollner 2012). Sejum- lah cabang didirikan di Timur Tengah, selain itu pula aktivisme Ikhwan pun menginspirasi beberapa organisasi gerakan Islamis seperti Hamas (Palestina), An-Nahdah (Tunisia), dan Front Islam Nasional (Sudan), bahkan inspirasi akan aktivisme Ikhwan juga melebihi kawasan Timur Tengah dengan adanya Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) (Fealy dan Bubalo 2005).
Indonesia pun menjadi salah satu negara yang mendapat pengaruh dari  gagasan  Ikhwanul  Muslimin.  Secara  spesifik  mengenai gagasan serta corak dari Ikhwanul Muslimin dalam dinamika politik Indonesia ditemukan pada Jemaah Tarbiyah (JT) yang kemudian berevolusi menjadi Partai Keadilan (PK), yang  hari ini dikenal sebagai Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (Mandaville 2009). Satu hal yang dapat menjadi perhatian adalah bahwa perkembangan dari Jemaah Tarbiyah terjadi bertepatan dengan masa ketika panggung politik di Indonesia dikuasai golongan kuat tertentu saja dan ekspresi kebebasan politik dan berkumpul dibatasi dengan sangat ketat melalui kebijakan asas tunggal yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## Seputar Ikhwan dan Jemaah Tarbiyah

## Ikhwanul Muslimin
Ikhwanul Muslimin merupakan suatu gerakan aktivisme Islam yang berupaya untuk memadukan kebangkitan agama Islam
dengan perlawanan anti-imperialisme terhadap dominasi asing melalui peninggian derajat Islam dalam tatanan hidup bernegara (Leiken dan Brooke 2007). Hasan Al Banna sendiri sedari kecil sudah terbiasa dengan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengajaran serta aktivisme baik aktivisme Islam maupun aktivisme nasional Mesir. Al Banna merupakan seorang putra dari tokoh religius di Mahmudiyya dan selama masa pendidikannya telah beberapa kali tergabung dan menginisiasi organisasi aktivisme Islam di lingkungan sekitarnya.
Pendidikan yang ia tempuh di Dar al-‘Ulum mengenalkan ia kepada suatu wacana intelektual baru dari cendekiawan Islam reformis-modernis seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad ‘Abduh, serta Rasyid Rida (Mitchell 1993; Milton-Edwards 2016). Hal ini menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap Al Banna karena, berbeda dengan wacana cendekiawan Islam tradisional yang cenderung untuk mempertahankan status quo , wacana yang dibawakan merupakan suatu pendekatan baru terhadap Islam yang memperbolehkan adanya proses interpretasi untuk menyesuaikan praktik-praktik keagamaan dengan konteks modern (Milton-Edwards 2016). Gagasan cendekiawan Islamis yang menginterpretasikan kembali posisi serta peran Islam dalam masyarakat modern, termasuk oposisi terhadap kontrol kolonialisme dan imperialisme pun beresonansi kuat dengan meningkatnya gelombang muslim nasionalis dan pan-Islamis yang menuntut kemerdekaan (Milton-Edwards 2016).
Setelah menyelesaikan studinya di Dar al-‘Ulum, Al Banna menetapkan bahwa misi hidupnya adalah untuk mengembalikan masyarakat Mesir kepada tujuan keimanan Islam (Mitchell 1993) dan kemudian memutuskan untuk mengabdikan hidupnya untuk menjadi pengajar di Ismailia. Al Banna pun aktif dalam kehidupan masyarakat melalui berbagai aktivitas pengajaran yang tidak hanya terpusat pada pengajaran terhadap anak-anak di sekolah tetapi juga kepada orang tua murid-muridnya yang sebagian besar berprofesi sebagai buruh, pedagang kecil, serta pegawai sipil (Mitchell 1993). Melalui hal ini pula gerakan Ikhwanul Muslimin dapat didirikan.
Walaupun merupakan bagian dari gerakan nasionalisme dan modernisme di Mesir, perbedaan mendasar yang membedakan

## The Translocalization of the Muslim Brotherhood’s Ideas
to the Tarbiyah Congregation in Indonesia
288
Ikhwanul Muslimin dengan gerakan nasionalisme dan modernisme lain yang ada di Mesir terletak pada penolakan Ikhwan terhadap wacana sekularisme dan liberalisme. Ikhwan juga memiliki perbedaan dengan elite institusi Islam terkemuka di Mesir di mana elite institusi Islam cenderung untuk mempertahankan status quo sedangkan gerakan revivalisme Islam Ikhwan memandang bahwa status quo yang ada adalah suatu masalah yang menyebabkan citra Islam semakin ditinggalkan oleh masyarakat Mesir (Milton- Edwards 2016).
Al Banna berharap bahwa gerakan yang ia bangun merupakan gerakan yang terinspirasi secara religius ketimbang terinspirasi secara murni oleh politik. Tujuan akhir dan utama dari Ikhwan adalah menciptakan suatu tatanan masyarakat dengan Islam sebagai landasan utamanya ( Al-Nizam Al-Islami ); hal ini sering kali diartikan sama dengan pendirian suatu negara Muslim namun sebenarnya merujuk kepada penerapan prinsip-prinsip syariah yang menjadi faktor penentu kunci dari suatu tatanan masyarakat Muslim yang sesungguhnya. Selain itu, kerangka tatanan pemerintahan kontemporer yang ada saat ini, berdasarkan apa yang diucapkan Hasan Al Hudaybi, jika dilakukan perbaikan dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah maka dalam tatanan masyarakat Muslim yang menerapkan prinsip-prinsip syariah tersebut akan terdapat negara Islam (Mitchell 1993).

## Jemaah Tarbiyah
Jemaah Tarbiyah merupakan sebuah gerakan aktivisme Islam informal yang terinspirasi dari Ikhwanul Muslimin. Nama tersebut muncul dari aktivis gerakan aktivisme Islam lainnya yang diambil dari nama pendekatan dan metode yang digunakan oleh gerakan tersebut, yakni metode tarbiyah. Jemaah Tarbiyah sendiri hadir dan mulai berkembang di Indonesia khususnya pada kampus- kampus perguruan tinggi pada tahun 1980-an sebagai bagian dari sebuah tren aktivitas keislaman yang muncul di kampus-kampus perguruan tinggi Indonesia yang cenderung berhaluan sekuler dimulai pada tahun 1970-an (Machmudi 2008)  dipicu oleh implementasi kebijakan asas tunggal Pancasila yang dituangkan dalam UU No. 3 tahun 1985 dan UU No. 8 tahun 1985 serta kebijakan untuk menjadikan lingkungan kampus untuk terbebas dari aktivitas politik (Machmudi 2008; Bruinessen 2004) melalui
implementasi kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK).
Keterkaitan utama yang tampak terlihat antara Jemaah Tarbiyah dengan Ikhwanul Muslimin tentu saja salah satunya pada basis metode dan kurikulum dakwah serta penanaman kesalehan dan ketaatan individu anggota Jemaah Tarbiyah menggunakan metode tarbiyah yang dikembangkan oleh Ikhwanul Muslimin melalui kelompok kecil yang disebut dengan usrah . Jemaah Tarbiyah memiliki tujuan serupa Ikhwan, untuk menciptakan kembali masyarakat Islam sesungguhnya yang secara terbuka mencerminkan nilai-nilai fundamental Islam dalam kehidupan bermasyarakat (Milton-Edwards 2016). Hal itulah yang juga tercermin dalam Jemaah Tarbiyah yang berkomitmen pada gagasan pembaruan yang bertahap dengan tujuan jangka panjang untuk menghidupkan kehidupan bermasyarakat yang bernafaskan substansi syariat Islam (Bruinessen 2004; Machmudi 2008; Fuad 2019).

## Translokalisasi Gagasan Ikhwanul Muslimin terhadap Jemaah Tarbiyah di Indonesia
Pendekatan Travelling Theories dalam Translokalitas
Salah satu konsep yang berkembang dari konsep transnasionalisme dalam studi Hubungan Internasional adalah konsep translokalitas. Translokalitas sejatinya merupakan sebuah konsep dari Antropologi yang dipinjam Peter Mandaville untuk menjelaskan keterbatasan studi Hubungan Internasional dalam menjelaskan hubungan antara identitas politik dengan teritorialitas, atau dengan kata lain perbauran nilai dan norma antarmasyarakat (Mandaville 2001). Ruang-ruang translokal, merepresentasikan tempat yang dilalui banyak budaya, tidak hanya orang yang terafiliasi dengan budaya tersebut yang melewati ruang-ruang tersebut tetapi juga teori-teori mereka atau ide-ide serta nilai mereka pun ikut melewati ruang- ruang interaksi antar komunitas yang dibatasi oleh batas-batas geografis  maupun  politis.  Kompleksitas  interaksi  antar  budaya, gagasan serta nilai yang terjadi dalam ruang-ruang translokal pun menyebabkan semakin mudahnya bagi makna asli dari gagasan
290
serta nilai tersebut berpindah atau bergeser (Mandaville 2001).
Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam menganalisis translokalitas adalah travelling theories. Terdapat empat tahapan dalam yang umumnya terjadi dalam ‘ travelling theories’ (Mandaville 2001) . Pertama adalah titik permulaan, tahap ini  adalah  tahap  untuk  mengidentifikasi  di  mana  sekumpulan teori atau gagasan pertama kali dikembangkan atau memasuki diskursus publik. Tahap kedua adalah tahap perpindahan dari teori atau gagasan itu sendiri melalui ruang-ruang translokal menuju tempat serta waktu yang berbeda. Pada tahap ini medium atau wadah tempat teori itu berpindah pada umumnya berupa, walaupun tidak terbatas pada, komunitas migran, cendekiawan yang diasingkan, lembaga penerbit transnasional, serta media elektronik. Tahap ketiga adalah tahap ketika teori atau gagasan tersebut memasuki kondisi konteks sosial-budaya baru yang memengaruhi penerimaan, penolakan, atau modifikasi dari teori dan gagasan itu sendiri. Tahap ini juga dapat dimaknai sebagai persaingan dengan gagasan yang telah lebih dulu ‘menetap’ di lokasi tersebut. Serta tahap yang keempat adalah kemunculan suatu gagasan baru yang mengikuti konteks lokal sosial, budaya, serta politik masyarakat tempat lokalitas baru tersebut.

## Titik Permulaan Gagasan Ikhwan Memasuki Ruang Publik
Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Ari Ganjar Herdiansah, beliau menguraikan bahwa kemunculan gelombang Islamisme yang terjadi di Timur Tengah bahkan di Asia Tengah secara umum memanglah sangat politis terkait dengan penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa. Hal ini pun turut dikonfirmasi oleh Yon Machmudi, bahwa umat Islam menyadari adanya degradasi secara politik yang diakibatkan oleh kolonialisme yang diperparah pula dengan kegagalan sistem pemerintahan negara-negara Islam yang bersifat sekuler dalam memberikan kesejahteraan bagi negara yang baru berdiri. Hal diatas pun tampak dalam Ikhwanul Muslimin itu sendiri. Menurut Ari Ganjar, dapat dikatakan bahwa motivasi utama dari Ikhwan adalah mereka frustrasi dengan dampak penjajahan Inggris terhadap masyarakat Mesir dan ingin melepaskan diri dari dominasi Inggris, baik secara militer, pemerintahan, maupun budaya. Untuk lepas dari pengaruh
penjajahan tidak cukup hanya dengan mengusir kekuatan pendudukan, tetapi juga dengan memperbaiki karakter dari masyarakat Mesir.
Gagasan-gagasan serta wacana-wacana yang dibawakan oleh Ikhwan berkaitan erat dengan dunia sekitar tempat mereka tinggal dan melakukan aktivitasnya. Hal ini dibagi menjadi tiga bagian terpisah sebagaimana disebutkan oleh Mitchell, yakni citra mengenai Islam, Mesir, serta dunia ‘Barat’ (Mitchell 1993). Citra mengenai Islam adalah fenomena menurunnya kualitas dari peradaban Islam setelah masa kepemimpinan empat khalifah pertama serta kekecewaan terhadap elite Islam yang cenderung mempertahankan status quo . Citra mengenai Mesir, berpusat kepada keadaan sosio-ekonomi Mesir dalam pengaruh kolonialisme yang dipenuhi dengan aparatur-aparatur inkompeten yang identik dengan berbagai praktik korupsi dan nepotisme; tidak bijaknya penggunaan sumber daya negara yang berada di tangan para pemilik modal untuk kegiatan pembangunan negara; serta jauhnya moralitas masyarakat serta sistem hukum Mesir dari standar nilai-nilai Islam. Citra mengenai dunia ‘Barat’ berpusat pada imperialisme yang menurut Ikhwan telah membawa kepada kehancuran secara perlahan serta kerusakan yang mendalam dan menyeluruh dalam segala aspek kehidupan.
Citra dalam ketiga dimensi inilah yang kemudian menjadi batu pijakan Ikhwan dalam hal respons mereka secara teoretis/ ideologis serta respons secara praktis/aktivitas yang dilakukan oleh Ikhwan (Mitchell 1993). Oleh karena itu, solusi yang harus diterapkan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi menurut Ikhwan adalah dengan kembali kepada Islam yang sesungguhnya dengan mewujudkan tatanan masyarakat Islami ( Al-Nizam Al- Islami ). Guna mencapai ambisi dan cita-cita perbaikan sosial dan religius yang luas dan komprehensif tersebut, maka menjadi masuk akal apabila gerakan, wacana, serta gagasan aktivisme yang dilakukan oleh Ikhwan tidak  hanya terbatas pada aktivitas politik praktis dan ideologis tetapi juga meliputi program-program sosial dan pendidikan.

## The Translocalization of the Muslim Brotherhood’s Ideas
to the Tarbiyah Congregation in Indonesia
292

## Keterasingan dan Perebutan Pengaruh Regional dalam Penyebaran Gagasan Ikhwan
Media-media untuk menyebarkan serta mengomunikasikan gagasan serta wacana yang dibawa oleh Ikhwan sangat beragam dan tidak terbatas pada aktivisme yang bersifat politis saja. Terlihat unsur individual serta masyarakat merupakan bagian integral dalam setiap program-program yang direncanakan oleh Ikhwan. Yang dimaksud mengenai unsur individual anggota adalah dengan memberikan anggota yang sudah berkomitmen untuk bergerak secara kolektif dalam kerangka aktivisme Ikhwan dengan serangkaian pendidikan dan pembinaan Islam yang ketat (Wickham 2013). Hal tersebut dilakukan dalam bentuk sistem kelompok kecil yang disebut usar/usrah dalam menanamkan dan meningkatkan kualitas spiritual anggota di bawah bimbingan seorang guru dengan penekanan kepada perilaku personal dan sosial yang baik dari seorang Muslim.
Kemudian yang dimaksud dengan unsur masyarakat terletak pada berbagai institusi dan proyek pelayanan sosial yang dirintis oleh Ikhwan. Seperti yang Ikhwan lakukan di kota pendiriannya Ismailia, di mana Ikhwan mendedikasikan periode awalnya berdiri untuk menyediakan pelayanan masyarakat lokal di Ismailia seperti masjid, sekolah bagi anak laki-laki dan perempuan, serta perkumpulan sosial bagi masyarakat (Munson 2001). Hal ini kemudian berkembang menjadi sebuah pola yang digunakan oleh Ikhwan dalam ekspansi organisasi dengan mendirikan berbagai cabang di Mesir. Kombinasi dari dua unsur tersebut menghasilkan sebuah proses sosialisasi dan komunikasi bagi wacana dan gagasan Ikhwan secara masif.
Walaupun demikian, masjid merupakan institusi utama yang digunakan dalam hal rekrutmen anggota (Munson 2001). Selain itu pula metode yang umum digunakan adalah dengan menggunakan komunikasi langsung kepada orang-orang terdekat di rumah, tempat bekerja, cabang-cabang Ikhwan di penjuru Mesir, serta tempat untuk bersantai seperti kedai kopi. Melalui metode ini akan menambah suatu bentuk ketulusan serta sentuhan personal bagi orang yang akan direkrut (Mitchell 1993). Ikhwan juga memanfaatkan berbagai media cetak untuk memublikasikan dan mengomunikasikan wacana serta gagasannya.
Tersebar luasnya gagasan dan pendekatan aktivisme Islam Ikhwanul Muslimin di luar Mesir pun tidak terlepas dari adanya faktor kesamaan latar belakang dari negara-negara tempat berdirinya kelompok aktivisme Islam yang merupakan negara bekas koloni. Gagasan Ikhwan menjadi resonan besar dan didukung dengan instrumen identitas Islam masyarakat yang menjadi sebuah instrumen efektif untuk mengorganisasi gerakan dan membangkitkan kesadaran untuk berjuang. Motivasi tersebut tentu tidak lepas dari pemikiran mendasar kelompok Islam bahwa Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia termasuk aspek politik.
Momentum tensi politik yang meningkat di Mesir menjadi salah satu faktor penyebab semakin tersebar luasnya gagasan dan pendekatan Ikhwan di luar Mesir khususnya pascakudeta monarki Mesir yang terjadi pada tahun 1952. Ikhwan dianggap sebagai ancaman dan seluruh kegiatannya dilarang. Hal ini juga berimbas pada penangkapan dan pemenjaraan ribuan anggota Ikhwan, bagi mereka yang lolos terpaksa untuk mengasingkan diri ke luar negeri atau bersembunyi demi keselamatan nyawa mereka (Wickham 2013). Salah satu negara yang menjadi tujuan emigrasi bagi para aktivis Ikhwan yang berhasil lolos dari penangkapan adalah Arab Saudi. Arab Saudi pada masa tersebut menyambut dan memfasilitasi aktivis Ikhwan yang datang untuk mengungsi dan bahkan menyediakan berbagai lapangan pekerjaan yang sebagian besar berhubungan dengan dunia pendidikan tinggi di Arab Saudi. Bahkan para aktivis Ikhwan tersebut, sebagaimana diuraikan oleh Abu Shanab dalam Lacroix (2011), menjadi pemain penting dalam pembangunan Arab Saudi khususnya pada bidang pendidikan dan kebudayaan Islam.
Hal ini dapat terjadi karena di Arab Saudi bertepatan dengan masa modernisasi melalui pendirian berbagai institusi perguruan tinggi serta lembaga Liga Muslim Dunia ( Muslim World League/ Rabitah Al-‘Alam Al-Islamy) yang dipengaruhi oleh memburuknya hubungan antara Raja Saud dan Nasser yang kemudian dikenal dengan Perang Dingin Dunia Arab hingga akhir 1960-an (Lacroix 2011). Elite ulama Arab Saudi yang memiliki latar belakang Wahabi tradisional dianggap tidak memiliki kapasitas memadai mengenai permasalahan modern sehingga para aktivis dan intelektual Ikhwan yang banyak memiliki latar belakang sebagai lulusan

## The Translocalization of the Muslim Brotherhood’s Ideas
to the Tarbiyah Congregation in Indonesia
294
perguruan tinggi dianggap sebagai kandidat ideal. Intelektual Ikhwan pun berhasil untuk mengamankan posisi sebagai pengajar serta menduduki berbagai kursi strategis dalam sistem pendidikan Arab Saudi di berbagai universitas (Lacroix 2011). Selain itu, aktivis Ikhwan pun juga berhasil untuk menembus berbagai level dalam sistem pendidikan Arab Saudi. Dengan demikian, aktivis Ikhwan berhasil untuk memengaruhi sistem pendidikan di Arab Saudi tidak hanya sebagai pengajar tetapi juga memainkan peran penting dalam menata kembali kurikulum yang diterapkan.
Fenomena yang terjadi di Arab Saudi inilah yang kemudian menurut Yon Machmudi (2008) sebagai salah satu faktor tersebarnya gagasan Ikhwanul Muslimin hingga ke Indonesia. Secara bersamaan, dengan terjadinya periode modernisasi tersebut, terdapat peningkatan jumlah komunitas pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikan tingginya di berbagai negara Timur Tengah (Abaza 1994). Peningkatan jumlah komunitas pelajar di Timur Tengah ini tidak bisa dilepaskan dari peran sentral Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), sebuah organisasi gerakan dakwah Islam yang didirikan oleh Mohammad Natsir. Menggunakan baiknya relasi dengan berbagai pemimpin negara di Timur Tengah yang dibangun oleh Mohammad Natsir melalui Liga Muslim Dunia, DDII  mengirimkan banyak mahasiswa untuk menimba ilmu di berbagai universitas di Timur Tengah, serta membawa dana segar bagi berbagai program domestik yang dilakukan oleh DDII (Hefner 2000; Machmudi 2008; Bruinessen 2004 & 2013). Program aktivisme lain DDII yang juga berkontribusi dalam peningkatan tren kegiatan keislaman di kampus perguruan tinggi negeri Indonesia adalah program penerjemahan berbagai literatur Islam kontemporer yang merupakan karya tokoh-tokoh revivalisme, sufi dan filsafat Islam di Timur Tengah. Hal ini pun menjadi sebuah titik awal masuknya pengaruh Internasional terhadap aktivisme Islam di Indonesia serta menjadi benih awal tumbuhnya berbagai gerakan Islam transnasional di Indonesia.

## Hadirnya Gagasan Ikhwan di Indonesia
Yudi Latif (2012) dalam bukunya menyatakan bahwa DDII merupakan agen yang paling berperan dalam penyebarluasan ideologi, gagasan, serta metode dakwah Ikhwanul Muslimin. Hal ini pun tampaknya terlihat cukup jelas dengan peran aktivisme
DDII dalam mengirimkan pelajar Indonesia ke Timur Tengah serta penerbitan sejumlah karya kontemporer dunia Islam yang salah satunya adalah karya aktivis Ikhwanul Muslimin. Latif juga menambahkan bahwa Mohammad Natsir selaku pendiri DDII menaruh simpati kepada Ikhwan karena kesamaan latar belakang dengan Masyumi yang direpresi di negara sendiri serta menganggap bahwa metode gerakan Ikhwan dapat diaplikasikan di dalam konteks Indonesia. Argumentasi Latif diperkuat dengan hasil riset Furkon (2002) yang menyatakan bahwa gerbang masuk pemikiran kalangan Ikhwan ke Indonesia adalah melalui Mohammad Natsir secara pribadi dan melalui DDII secara kelembagaan. DDII pada hakikatnya tidak hanya memfasilitasi penyebarluasan Ikhwanul Muslimin saja secara eksklusif, tetapi berperan sebagai institusi yang berusaha untuk mengembangkan dan membangkitkan gerakan dakwah yang dilatarbelakangi oleh tersingkirnya intelektual Islam dalam panggung sosio-politik Indonesia (Latif 2012).
Dengan adanya kondisi empiris pada masa Orde Baru yang tidak menguntungkan, membuat para intelektual Islamis Indonesia mengalihkan perhatiannya untuk berpolitik melalui dakwah menggunakan metode gerakan sosial yang lebih halus dan relatif kedap dari kontrol negara melalui program pelayanan sosial dan mobilisasi gerakan kolektif Islam baru yang ditemukan di kampus-kampus universitas sekuler, baik melalui masjid kampus yang mulai bermunculan hingga melalui pelatihan kader dakwah kampus (Machmudi 2008; Latif 2012). Selain itu, aktivis DDII juga merintis pelatihan mental dakwah yang dinamakan dengan Latihan Mujahid Dakwah (LMD) di Institut Teknologi Bandung (ITB),  menggunakan  kurikulum  pelatihan  yang  dimodifikasi dari Nilai Dasar Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan penekanan terhadap doktrin tauhid serta perhatian yang besar akan ancaman perang pemikiran ( ghazwul  fikr ) yang terinspirasi dari doktrin tarbiyah yang dikembangkan oleh Ikhwanul Muslimin (Bruinessen 2004; Machmudi 2008; Latif 2012).
Jaringan alumni LMD kemudian menjadi katalis bagi terbentuknya Lembaga Dakwah Kampus di berbagai kampus Indonesia dengan alumninya yang mengadakan pendidikan dakwah di kampus masing-masing serta menjadi rantai koneksi

## The Translocalization of the Muslim Brotherhood’s Ideas to the Tarbiyah Congregation in Indonesia
296
informal yang dengan cepat memperluas pengaruh ide Islamis di lingkungan kampus (Latif 2012). Keberhasilan dari program LMD dalam menjadi katalis bagi gerakan Lembaga Dakwah Kampus di masjid kampus, yang kemudian juga membangkitkan gerakan masjid di luar kampus, merupakan sebuah konsekuensi tidak terduga dari kebijakan NKK/BKK yang membuat organisasi ekstra kampus semacam HMI kehilangan daya tariknya bagi para mahasiswa Islam, menyebabkan depolitisasi dunia mahasiswa dan membuat aktivitas mahasiswa beralih menuju kegiatan lain yang salah satunya berbentuk kajian-kajian, seperti kajian Islam yang mengkaji gagasan Ikhwanul Muslimin serta diskusi umum yang menjamur pada awal tahun 1980-an.
Gerakan masjid juga diuntungkan dari konsekuensi tidak terduga dari proyek modernisasi yang sedang terjadi di Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk membangun sumber daya manusia lewat pendidikan di luar negeri menguntungkan karena dapat menaikkan reputasi gerakan masjid dengan semakin meningkatnya jumlah sarjana dengan orientasi dakwah yang meningkatkan kualifikasi dan kompetensi mereka dengan pendidikan di negara barat (Latif 2012). Mahasiswa yang dikirimkan melalui program beasiswa yang diinisiasi oleh Mohammad Natsir pun sedikit demi sedikit telah menyelesaikan studinya. Di antaranya adalah Abdi Sumaithi atau yang lebih dikenal dengan Abu Ridho yang merupakan lulusan Universitas Imam Ibnu Sa’ud dan terpengaruh oleh gagasan Ikhwanul Muslimin. Sekembalinya beliau dari Arab Saudi, beliau pun mempromosikan gagasan-gagasan Ikhwanul Muslimin di kalangan aktivis DDII dan dengan demikian tumbuhlah lingkaran awal mereka yang menyetujui gagasan Ikhwanul Muslimin di kalangan aktivis DDII (Latif 2012).
Abu Ridho merupakan salah satu dari tiga figur ideolog penting dalam menyebarluaskan gagasan Ikhwanul Muslimin di kalangan pemuda muslim Indonesia dan Jemaah Tarbiyah itu sendiri. Dua  figur  lain  yang  disebutkan  oleh  Machmudi  dalam  bukunya adalah Hilmi Aminuddin serta Rahmat Abdullah (Machmudi 2008). Hilmi Aminuddin merupakan alumni dari Universitas Islam Madinah, sedangkan Rahmat Abdullah adalah salah satu figur  terkemuka  dari  Jemaah  Tarbiyah  yang  berkenalan  dengan gagasan Ikhwanul Muslimin melalui gurunya dan kemudian tertarik lebih jauh kepada gagasan Ikhwan pascapertemuannya
dengan Hilmi Aminuddin (Machmudi 2008). Selain itu, dengan semakin banyaknya mahasiswa Indonesia yang kembali setelah menyelesaikan studinya di Timur Tengah yang terpengaruh oleh popularitas gerakan Islamisme di Timur Tengah pun menjadi mitra-mitra strategis bagi gerakan dakwah masjid kampus dalam mengampanyekan gagasan-gagasan gerakan tersebut.
Khususnya Jemaah Tarbiyah dalam mengampanyekan gagasan dan manhaj Ikhwan melalui acara pengajian dan latihan keislaman semakin  diperkuat  dengan  kehadiran  figur  seperti  Salim  Segaf Al Jufri, Abdullah Said Baharmus, Encep Abdussyukur, Abdul Hasib, dan Abdul Raqib yang tentunya memiliki kredibilitas lebih sebagai alumni Timur Tengah, yang telah terpengaruh dan bahkan mungkin telah menjadi anggota Ikhwan, untuk menyampaikan ajaran Islam sekaligus sedikit demi sedikit memperkenalkan manhaj Ikhwan (Damanik 2002; Machmudi 2008; Latif 2012; Fuad 2019). Dengan dukungan alumni Timur Tengah ini pula, gagasan serta metode Ikhwan yang telah diadopsi oleh Jemaah Tarbiyah yang semula terkesan sporadis dan hanya kulit luarnya saja, diperdalam dan ‘diluruskan’ agar sesuai dengan manhaj yang dianut oleh Ikhwan dan disusun oleh Hasan Al Banna (Damanik 2002)
Dalam paparan pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa gerakan dakwah di Indonesia, khususnya Jemaah Tarbiyah, terinspirasi dengan gagasan serta metode Ikhwanul Muslimin di Mesir yang akhirnya menjadi sebuah jalan bagi institusionalisasi Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Inspirasi ini dituangkan oleh Mohammad Natsir yang memiliki simpati dengan Ikhwan dengan pendirian DDII untuk  menghidupkan gerakan politik melalui dakwah, dan kemudian dipercepat dengan kembalinya mahasiswa yang dikirimkan DDII ke Timur Tengah yang tidak tertutup kemungkinan untuk telah terpapar oleh narasi Ikhwan dan bahkan telah menjadi anggota aktif dari gerakan Ikhwan di Timur Tengah.

## Institusionalisasi Gagasan Ikhwanul Muslimin
Indonesia pada masa 1980-an akhir jelas sedang berada di tengah kebangkitan muslim. Kelompok kelas menengah masyarakat Islam dengan latar pendidikan tinggi baik pada level sarjana maupun pascasarjana di Indonesia menjadi kelompok yang

## The Translocalization of the Muslim Brotherhood’s Ideas to the Tarbiyah Congregation in Indonesia
Global Strategis, Th. 16, No. 2 298
semakin berkembang keberadaannya sehingga pemerintah pada masa itu memberikan kelonggaran yang signifikan bagi kelompok ini (Liddle 1996; Effendy 2003; Latif 2012). Salah satu pelunakan dan perubahan sikap yang dipandang cukup mendasar dan radikal dilihat melalui pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI yang bermula dari inisiatif kelompok akar rumput muslim modernis merupakan upaya untuk menumbuhkan persatuan umat Islam. Namun dalam perkembangannya sendiri, ICMI akhirnya menjadi sebuah alat yang digunakan oleh Orde Baru untuk mengakomodasi kekuatan Islam yang memaksa mereka untuk menyesuaikan diri dengan agenda rezim dengan masuknya jajaran loyalis Orde Baru dalam susunan struktural ICMI bersamaan dengan ditunjuknya B.J. Habibie, saat itu sebagai Menteri Riset dan Teknologi, sebagai ketua umum pertama ICMI (Hefner 2000; Machmudi 2008).
Jemaah Tarbiyah mendapatkan keuntungan dari masa keterbukaan di akhir Orde Baru. Karena dengan adanya perubahan sikap ini, mereka mampu untuk memperluas cakupan aktivisme gerakan Islam mereka ke masyarakat yang lebih umum (Machmudi 2008; Fuad 2019) melalui berbagai peran yang mereka jalankan di masyarakat seperti di lingkungan kerja maupun dengan mendirikan berbagai lembaga yang berorientasi pada pelayanan sosial masyarakat. Gerakan dakwah Jemaah Tarbiyah di kampus- kampus pun pada masa ini mengalami perkembangan yang signifikan.  Kader-kader  Jemaah  Tarbiyah  yang  ada  di  kampus selain merintis Forum Studi Islam (FSI) di tingkat fakultas dan menginisiasi berbagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) di tingkat Universitas, mereka juga mulai melirik organisasi intra kampus lainnya seperti Senat Mahasiswa (SM) atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) (Permata 2008). Melalui jaringan LDK, aktivis Jemaah Tarbiyah pun dapat mengorganisasi sebuah forum nasional pada masa awal keterbukaan dengan membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK). Melalui FSLDK beberapa dari mereka yang cenderung kepada gagasan Ikhwanul Muslimin dan merupakan kader Jemaah Tarbiyah menerjemahkan jaringan tersebut sebagai sebuah kelompok aksi politik dan mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Setelah mundurnya Soeharto sebagai tindak lanjut reformasi, menurut Ari Ganjar, banyak kelompok-kelompok gerakan Islamis yang setelah sekian lama beroperasi di bawah tanah mulai muncul ke permukaan dengan pola gerakan masing-masing, salah satunya melalui partai politik. Fenomena kebangkitan partai Islam pascareformasi ini sendiri dipandang oleh Yon Machmudi sebagai sebuah pertanda akan menguatnya unsur politik aliran khususnya di tengah masyarakat Islam karena alih- alih menyatukan gagasan dan pemikiran dengan umat Islam arus utama, masing-masing kelompok Islam mulai terjebak dengan politik aliran dan menonjolkan primordialisme masing-masing. Jemaah Tarbiyah serta wajah-wajah gerakan massa mereka pun akhirnya mempertimbangkan pilihan untuk membentuk sebuah partai politik berdasarkan kelompok dan basis massa mereka sendiri. Hal ini sebenarnya pun menjadi sebuah perdebatan di internal Jemaah Tarbiyah, di mana sebagian memilih untuk tetap pada pendekatan jalur kultural dengan berbagai jaringan pelayanan sosial yang telah mereka rintis pada akhir tahun 1980- an dan sebagian memandang bahwa momentum yang ada saat ini telah tepat untuk membentuk sebuah partai politik dan kemudian bergabung dalam kontestasi politik nasional.
Keputusan gerakan Jemaah Tarbiyah untuk membentuk sebuah partai politik menurut Yon Machmudi (2008) didasarkan pada fakta bahwa gerakan tarbiyah tidak mungkin bergabung dengan kelompok yang lain termasuk arus utama karena memiliki basis gerakan yang berbeda. Jemaah Tarbiyah yang telah bertransformasi menjadi PK pun dapat secara terbuka memobilisasi, mendiseminasikan serta mengaitkan gerakan mereka dengan cara-cara yang lebih terbuka. Sebagai organisasi yang terinspirasi dari gagasan Ikhwanul Muslimin, Jemaah Tarbiyah mengikuti dan memiliki komitmen terhadap sebuah konsepsi ideal berupa islamisasi bertahap yang diadopsi dari gagasan islamisasi bertahap Ikhwanul Muslimin, bermula dari islamisasi individu, islamisasi keluarga, islamisasi masyarakat, serta akhirnya islamisasi negara dan pemerintahan (Permata 2013). Hal ini pun diadopsi dalam dokumen garis besar gerakan PK/PKS dan menjadi indikasi mengenai keterkaitan dua gerakan aktivisme Islam di dua negara yang berbeda ini, serta sebagai manifestasi gerakan Jemaah Tarbiyah dalam ranah politik formal Indonesia.

## The Translocalization of the Muslim Brotherhood’s Ideas
to the Tarbiyah Congregation in Indonesia
300
Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa terdapat empat orbit ( mihwar ) dakwah utama yang dijalani oleh gerakan dakwah di Indonesia yang merupakan sebuah tahap-tahap yang semakin waktu akan semakin berkembang. Keempat orbit tersebut adalah mihwar tanzhimi (strukturalisasi/pembentukan), mihwar sya’bi (sosialisasi masyarakat), mihwar  mu’assasi (institusionalisasi/ penetrasi politik) serta mihwar al-dauli (kelembagaan negara) (Majelis Pertimbangan Pusat Partai Kadilan Sejahtera, 2008). Keempat orbit tahapan dakwah yang diadopsi PKS ini terlihat sebagai versi yang bersifat lebih lokal dari tahapan-tahapan dakwah yang dimiliki oleh Ikhwanul Muslimin. Adapun tahapan dan tingkatan dakwah yang dicanangkan oleh Ikhwanul Muslimin sendiri terlihat lebih global dalam cakupan tujuan akhir yang direncanakan dimulai dari perbaikan diri sendiri, pembentukan keluarga muslim, bimbingan kepada masyarakat, pembebasan tanah air dari penguasa non-Islam, memperbaiki keadaan pemerintah, persiapan seluruh aset negara untuk kemaslahatan umat, yang kemudian berujung kepada penegakan kepemimpinan dunia (Al-Banna 2012).
Pengadopsian gagasan dari Ikhwan oleh PKS sendiri juga tampak dari cara pengorganisasian struktural. Hal itu dapat diidentifikasi jika kita melihat pada sisi pengelolaan organisasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dapat pula ditemukan corak dari Ikhwanul Muslimin dengan peran yang sangat sentral dari Majelis Syura sebagai pelaksana pengawasan umum gerakan (Mitchell 1993); adapun di dalam PKS, Majelis Syura juga bertindak sebagai penentu arah kebijakan serta rencana strategis sebagai lembaga tertinggi partai yang bahkan lebih tinggi dari Presiden Partai (Partai Keadilan Sejahtera 2003). Meskipun secara umum, Majelis Syura dapat ditemukan pula pada partai Islam lain yang ada di Indonesia, tidak ada dari partai tersebut yang menempatkan kedudukan Majelis Syura sebagai lembaga tertinggi partai selain PKS. 1
1 Simpulan ini periset ambil setelah membandingkan Anggaran Dasar dan Anggaran Ru- mah Tangga dari partai Islam yang saat ini aktif di Indonesia, yakni Partai Keadlian Se- jahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora).

## Simpulan
Penyebarluasan gagasan Ikhwanul Muslimin ke berbagai negara di luar batas domestik asalnya di Mesir merupakan fenomena yang diidentifikasi dalam transnasionalisme, yakni adanya pertukaran gagasan dan informasi yang merupakan objek tidak berwujud melintasi batas-batas teritorial negara yang tidak dikendalikan oleh negara. Pertukaran antar gagasan dan informasi tersebut pun kemudian berinteraksi dan berbaur dengan nilai dan norma yang ada di teritorial lokasi yang menjadi tempat gagasan dan informasi itu dipertukarkan sehingga kemudian membentuk suatu gagasan baru dan bahkan dapat membentuk suatu identitas politik baru bagi masyarakat di tempat tujuan. Dalam pertukaran gagasan dan informasi ini, peran besar dalam terjadinya pertukaran gagasan dan informasi justru dimainkan oleh gerakan sosial yang bersifat transnasional dengan fokus tujuan dalam agenda-agenda keagamaan yang tidak terafiliasi dalam satu lokasi khusus.
Menggunakan konsepsi travelling theories sebagai salah satu dari tiga metode mengenai bagaimana suatu praktik-praktik translokal dapat terjadi dalam menganalisis fenomena translokalitas gagasan Ikhwanul Muslimin terhadap Jemaah Tarbiyah di Indonesia, ditemukan kesesuaian dengan dimensi-dimensi yang ada dalam travelling theories . Dimulai dari gagasan Ikhwan yang memang berorientasi internasional, adanya medium perpindahan gagasan seperti komunitas pelajar dan lembaga penerbit transnasional, serta adanya proses dinamika penerimaan dan penyesuaian dengan konteks lokal sebagaimana yang diadopsi oleh Jemaah Tarbiyah dan PKS. Simpulan lain periset ambil adalah walau pertukaran dan perbauran gagasan tersebut tidak dikendalikan oleh negara sebagai regulator ataupun fasilitator, kebijakan yang diimplementasikan negara, baik kebijakan luar negeri maupun kebijakan domestik, secara tidak langsung memiliki peran penting yang memengaruhi apakah suatu gagasan atau informasi akan semakin tersebarluas di luar batas teritorial dan apakah gagasan tersebut akan diterima oleh masyarakat tujuan setelah mengalami perbauran sedemikian rupa dengan nilai dan norma negara tujuan.
302

## Tentang penulis
Muhammad Faishal Saifullah Fatah adalah mahasiswa Sarjana tingkat akhir pada Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia. Beliau dapat dihubungi melalui email muhammad17171@mail.unpad.ac.id.
Akim adalah dosen pengajar pada Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia. Beliau meraih gelar Doktoral pada tahun 2017 dari Universitas Padjadjaran. Beliau dapat dihubungi melalui email akim@unpad.ac.id.

## Referensi

## Buku dan Bab dalam Buku
Abaza, Mona, 1994. Islamic Education Perceptions and Exchang- es Indonesian Students in Cairo. Paris: Association Ar- chipel.
Al-Banna, Hasan, 2012. “Risalah Ta’alim” dalam Al Banna, Hasan, 2012. Risalah Pergerakan: Majmuatur Rasail (trans.
Anis Matta, hal. 423-451). Surakarta: Era Adicitra Intermedia. Bruinessen, Martin van, 2004. “Post-Suharto Muslim Engage- ment with Civil Society and Democratization” dalam Samuel, Hanneman and Henk Schulte Nordholt (eds.), 2004. Indonesia in Transition: Rethinking ‘Civil Soci- ety’, ‘Region’, and ‘Crisis’ . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bruinessen, Martin van, 2013. “Ghazwul Fikri or Arabisation? In- donesian Muslim Response to Globalisation.”, in Miichi, Ken and Omar Farouk (eds), 2013. Dynamics of South- east Asian Muslims in The Era of Globalization . Tokyo: Japan International Cooperation Agency Research Insti- tute (JICA-RI).
Damanik, Ali Said, 2002. Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia . Jakarta: Teraju.
Effendy, Bachtiar, 2003. Islam and the State in Indonesia. Singa-
pore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
Fealy, Greg, and Anthony Bubalo,  2005. Joining the Caravan? The Middle East, Islamism, and Indonesia. Alexandria, New South Wales, Australia: Loungeville Media.
Furkon, Aay Muhammad, 2002. Pengaruh Pemikiran Hasan Al Bana terhadap Gerakan Politik Islam di Indonesia (Studi Kasus Partai Keadilan) . Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
Hefner, Robert, 2000. Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia. Princeton: Princeton University Press.
Lacroix, Stephane, 2011. Awakening Islam: The Politics of Reli- gious Dissent in Contemporary Saudi Arabia. (trans. George Holoch, Les islamistes saoudiens: Une insurrec- tion manquée). Cambridge: Harvard University Press.
Latif, Yudi, 2012. Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi In- teligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20. Jakarta: De- mocracy Project Yayasan Abad Demokrasi.
Machmudi, Yon, 2008. Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and The Prosperous Justice Party (PKS). Can- berra: ANU E Press.
Mandaville, Peter, 2001. Transnational Muslim Politics: Reimag- ining The Umma. New York: Routledge.
Mandaville, Peter, 2009. “Transnational Islam in Asia: Back- ground, Typology, and Conceptual Overview.” in The Na- tional Bureau of Asian Research, Transnational Islam in South and Southeast Asia: Movements, Networks, and Conflict  Dynamics . Seattle, Washington: The National Bureau of Asian Research.
Milton-Edwards, Beverley, 2016. The Muslim Brotherhod: The Arab Spring And It’s Future Face. New York: Routledge.
Mitchell, Richard Paul, 1993. The Society of the Muslim Brothers. Oxford University Press.
Permata, Ahmad Norma, 2013. “A Study on The Internal Dynam- ics of The Justice Welfare Party (PKS) and Jama’ah Tar- biyah.” in Islam Research Programme. Regime Change,

## The Translocalization of the Muslim Brotherhood’s Ideas to the Tarbiyah Congregation in Indonesia
304
Democracy And Islam: The Case Of Indonesia . Jakarta: Universiteit Leiden.
Wickham, Carrie Rosefsky, 2013. The Muslim Brotherhood: Evo- lution of an Islamist Movement. Princeton: Princeton University Press.
Zollner, Barbara, 2012. “The Muslim Brotherhood”. in Akbarza- deh, Shakhram (ed.), 2012. Routledge Handbook of Po- litical Islam . New York: Routledge.

## Jurnal dan Jurnal Daring
Fuad, Ai Fatimah Nur, 2019. “Kajian Literatur tentang Perkem- bangan Historis dan Transformasi Dakwah Gerakan Tar- biyah di Indonesia”, Jurnal Lektur Keagamaan, 17 (2): 349-382.
Leiken, Robert, dan Steven Brooke, 2007. “The Moderate Muslim Brotherhood”, Foreign Affairs, 86 (2): 107-121.
Liddle, R. William, 1996. “The Islamic Turn in Indonesia: A Polit- ical Explanation”, The Journal of Asian Studies, 55 (3): 613-634.
Munson, Ziad, 2001. “Islamic Mobilization: Social Movement Theory and the Egyptian Muslim Brotherhood”, The So- ciological Quarterly, 42 (4): 487-510.

## Disertasi
Permata, A.N., 2008. Islamist Party and Democratic Participation: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia 1998-2006 . Disertasi Doktor. Münster: Westfälischen Wilhelms-Uni- versität zu Münster.

## Wawancara
Herdiansah, Ari Ganjar, 2021. “ Wawancara dengan Ari Ganjar Herdiansah, Kepala Pusat Studi Politik dan Demokrasi
Global Strategis, Th. 16, No. 2
Universitas Padjadjaran”, diwawancarai oleh Muhammad Faishal Saifullah Fatah, 7 September 2021.
Machmudi, Yon, 2021. “Wawancara dengan Yon Machmudi, Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia”, diwawancarai oleh Muhammad Faishal Saifullah Fatah, 13 September 2021

## Lain-lain
Majelis Pertimbangan Pusat Partai Kadilan Sejahtera, 2008. Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan PK Sejahtera. Jakarta: MPP PKS.
Partai Keadilan Sejahtera, 2003. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera. retrieved from Dewan Pengurus Pusat: https://pks.id/content/ad-art- pks  [diakses pada 6 Agustus 2021]
306