TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 4 No. 4 (2023): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.689 Hal. 471-481

## Empat elemen governance dalam Pengelolaan Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta

## Mohamad Firdaus
1,3, 4 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Indonesia Email Correspondence : Mohamadfirdauz11@gmail.com
Abstrak: Governance selama ini dipahami sebagai arena antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil. Melalui tulisan  ini  konseptualisasi  governance  diajak  untuk  bion  daripada  konsep  governance  pada  pengertian  awal. Pandangan goverance menurut Arthur Benz  and Yannis Papadopoulos dalam hal  ini akan diterapkan terhadap pengelolaan sampah yang ada di Daerah Isitmewa Yogyakarta. Terdapat empat elemen governance yang secara umum  keempat  elemen  ini  belum  mampu  diimplementasi  dalam  pengelolaan  sampah  di  DIY,  sehingga permasalahan  sampah  sampai  saat  ini  belum  selesai.  Pada  umumnya  permasalah  mengenai  jumlah  timbulan sampah  yang  tidak  terpilah  dihulu  dan  timbunan  sampah  dihilir.  Penulis  memiliki  sebuah  hipotesa  dalam pengelolaan sampah di DIY, dimana jika empat elemen governance (aturan, konsolidasi, pengambilan keputusan dan sistem kontrol) dapat dilakukan dengan optimal maka permasalah sampah di DIY dapat terkelola dengan baik.
Kata Kunci : Governance, Pengelolaan Sampah, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Abstract: Governance has been understood as an arena between the government, private sector and civil society. Through this paper, the conceptualization of governance is invited to bion rather than the concept of governance in the initial understanding. The view of government according to Arthur Benz and Yannis Papadopoulos in this case  will  be  applied  to  waste  management  in  the  Isitmewa  Region  of  Yogyakarta.  There  are  four  elements  of governance, in general, these four elements have not been able to be implemented in waste management in DIY, so that the waste problem has not been resolved until now. In general, the problem is about the amount of waste generation that is not disaggregated upstream and landfill downstream. The author has a hypothesis in waste management in DIY, where if the four elements of governance (rules, consolidation, decision making and control systems) can be carried out optimally then the waste problem in DIY can be managed properly.
Keywords: Governance, Waste Management, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Article History: Received; 10-07-2023; Revised; 02-09-2023; Accepted; 18-10-2023

## PENDAHULUAN
Tulisan  ini  hendak  mengkaji  pengelolaan  sampah  yang  ada  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta dengan menggunakan konsep governance untuk menyoroti permasalahan sampah yang ada semenjak ditutupnya TPA Piyungan. Konsep governance dipakai untuk melihat sebuah realiti kondisi empiris dan kondisi ideal dalam pengelolaan sampah yang ada di DIY. Permasalahan sampah sesungguhnya telah menjadi  isu  yang  sangat  strategis.  Data  dari  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  DIY (BAPPEDA) volume sampah pada Tahun 2019 yang hanya sekitar 644.69 ton/hari meningkat pesat pada Tahun 2020 menjadi 1.366,79 ton/hari. Dari jumlah tersebut masih banyak sampah yang belum dikelola dengan baik, di aspek pengurangan maupun penanganannya. Sementara itu, tempat pemrosesan sampah regional yang berlokasi di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul juga sudah beberapa kali dibuka  tutup  karena  adanya  beberapa  permasalahan  terutama  over  kapasitas  sampah.  Data  berikut memperlihatkan jumlah timbulan sampah di DIY:
Tahun Jumlah Sampah Per tahun (Ton) Komulatif 2001 105.000 672.400 2002 108.000 780.400 2003 112.000 892.400 2004 115.000 1.007.400 2005 119.000 1.126.400 2006 122.000 1.248.400 2007 126.000 1.374.400 2008 130.000 1.504.400 2009 118.000 1.622.400 2010 112.940 1.735.340 2011 111.567 1.846.907 2012 129.348 1.976.255 2013 145.215 2.121.470 2014 139.229 2.260.699 2015 158.599 2.419.298
Sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan  Sampah, paradigma  penanganan  akhir  yaitu “kumpul-angkut-buang” ke  TPA  sampah  sudah  ditinggalkan. Sampah  dipandang  sebagai  sumberdaya  yang  mempunyai  nilai  ekonomi  dan  dapat  dimanfaatkan, misalnya untuk kompos, energi, bahan bangunan maupun sebagai bahan baku industri, sedangkan yang dibuang adalah sampah yang benar-benar sudah tidak dapat dimanfaatkan, karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan dari produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir yaitu pada fase produk sesudah  digunakan  sehingga  menjadi  sampah,  yang  kemudian  dikembalikan  secara  aman  ke  media lingkungan.
Pengelolaan sampah diimplementasikan melalui pengurangan sampah dan penanganan sampah, dimana pengurangan sampah dilakukan dihulu dan penanganan sampah dilakukan di hilir. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
Sedangkan  dalam  penanganan  Sampah  dilakukan  melalui  beberapa  kegiatan,  yaitu  pemilahan, pengumpulan, dan/atau pengolahan.
Pengurangan Sampah Pemanfaatan Kembali Sampah Pendauran Ulang Sampah Pembatasan Timbulan Sampah
Pengelolaan sampah di DIY sejatinya selama ini sudah berdasarkan adanya kolaborasi tatakelola oleh beberapa stakeholders namun  dalam  hal  ini  belum  memperlihatkan  adanya,  namun  belum  ada koordinasi  yang  jelas  antara  aspek  hulu  dan  hilir  sehingga  permasalahan  sampah  di  DIY  semakin bertambah rumit. Kolaborasi dilakukan bukan hanya pemerintah provinsi, kabupaten dan desa tetapi juga masyarakat dan beberapa pihak lainnya.

## Governance dalam konseptualisasi
Governance berupaya  memahami  cara  membangun  pengambilan  keputusan  secara  kolektif. Sejauh  ini  definisi  tentang governance ,  bahwa  model  yang  ada  gagal  menangkap  apa  yang  sedang terjadi dan tidak memberikan kerangka yang tepat untuk isu-isu utama dalam kerangka reformasi. Baik dalam  bidang  politik maupun  ekonomi,  dimana  cara membuat  keputusan  kolektif  mendapat  sebuah tantangan  yang  kompleks.  Dasar  satuan  organisasi  politik,  negara-bangsa  telah  ditantang  oleh kompleksitas  masalah  sosial,  kekuatan  kepentingan  terorganisir,  dan  tumbuhnya  internasionalisasi saling bergantungan (Benz dan Papadopoulos, 2006).
Teori Governance adalah tentang praktik pengambilan keputusan kolektif. Keluhan reguler di semua literatur adalah bahwa governance sering terjadi samar-samar didefinisikan, dan ruang lingkup penerapannya tidak ditentukan. Hal ini menjadi protes secara khusus dan pertanyaan yang serius dalam disiplin ilmu politik tentang konsep governance . Sebagian besar ulasan tentang pengembangan konsep governance dimulai dengan komentar bahwa governance telah digunakan dalam berbagai literatur ilmu politik  (misalnya  Kjaer,  2004;  Pierre  dan  Peters,  2005;  Jordan  et  al.,  2005).  Namun  terjadi  sebuah kesulitan dengan definisi dan fokus dalam menggunakan konsep tersebut. Berdasarkan Pierre dan Peters (2000:7) konsep governance terkenal licin atau silit dipahami dan Schneider (2004:25) berkomentar bahwa konseptual ketidakjelasan istilah adalah rahasia keberhasilannya. Kohler-Koch dan Rittberger (2006:28)  juga  mengatakan  meskipun  telah  bekerja  puluhan  tahun  masih  ada  kebingungan  tentang konseptualisasi istilah. Kami mengenali validitas keprihatinan ini dan bahaya yang kami tambahkan dengan fokus interdisipliner kami. Untuk mengatasi kecemasan atas ruang lingkup dan cakupan istilah governance ,  ada  tawaran  definisi  untuk  memaknai governance dalam  kerangka  memudahkan substansinya. Governance adalah  tentang  aturan  pengambilan  keputusan  kolektif  dalam  pengaturan dimana ada pluralitas dari aktor atau organisasi dan dimana tidak ada sistem kontrol formal yang dapat mendikte dalam hal hubungan antara aktor-aktor dan didalam sebuah organisasi.
Ada empat elemen tentang definisi ini yang layak dikupas tentang konseptualisasi government. Pertama , kita harus mengklarifikasi apa yang kita maksud dengan aturan. Aturan tertanam dalam sistem
Penanganan Sampah Pemilahan Sampah Pengumpula n Sampah Pengangkuta n Sampah Pengolahan Sampah Pemrosesan Akhir Sampah
governance dapat merentang dari formal ke yang informal. Prosedur pengambilan keputusan umumnya menemukan ekspresi dalam beberapa bentuk kelembagaan dan dapat relatif stabil dari waktu ke waktu belum tentu tidak berubah. Memang salah satu alasan tumbuhnya minat pada governance justru karena bentuk tata kelola institusional yang mapan muncul dibawah tantangan, dan bentuk tata kelola baru akan muncul. Dalam mempelajari governance , tertarik pada keduanya itu pengaturan formal yang ada untuk menyusun pengambilan keputusan dan itu praktik, konvensi, dan kebiasaan yang lebih informal. Singkatnya kita paling sering tertarik ketika datang ke tata kelola dalam apa Ostrom (1999:38) mengacu pada  'aturan  yang  digunakan',  kombinasi  spesifik  dari  formal  dan  lembaga  informal  yang mempengaruhi  cara  sekelompok  orang  menentukan  apa  yang  harus  diputuskan,  bagaimana memutuskan, dan siapa yang akan memutuskan, hal itu merupakan masalah pemerintahan yang klasik.
Konsep  kolektif  adalah  elemen kedua dalam  definisi  tersebut  yang  layak  untuk  direnungkan. Keputusan  kolektif,  keputusan  yang  diambil  oleh  sekumpulan  individu.  Tapi  yang  terpenting  kita biasanya  dapat  mengungkapkan  preferensi  kita  melalui  berbagai  mekanisme  melalui  proses pengambilan keputusan yang disepakati, hasil dari proses kemudian diberlakukan (Stoker, 2006). Anda tidak  dijamin  apa  yang Anda  inginkan  bahkan  dalam  sistem  pemerintahan  yang  demokratis  secara formal. Keputusan kolektif melibatkan isu saling pengaruh dan kontrol. Sebagai pengaturan tata kelola seperti itu umumnya melibatkan hak bagi sebagian orang untuk memiliki suara, tetapi tanggung jawab untuk semua untuk menerima keputusan kolektif.
Ketiga ,  kita  harus  memikirkan  apa  yang  kita  maksud  dengan  pengambilan  keputusan. Pengambilan keputusan bisa strategis tetapi juga bisa terkandung dalam praktik implementasi sehari- hari dari suatu sistem atau organisasi. Memutuskan sesuatu secara kolektif membutuhkan aturan tentang siapa yang dapat memutuskan apa, dan bagaimana para pengambil keputusan harus bertanggung jawab. Kerangka tata kelola dapat berfokus pada pengambilan keputusan kolektif di sistem sosial atau proses internal dalam organisasi. Pemerintahan bisa menjadi prihatin tentang pengambilan keputusan kolektif tentang  isu-isu  global,  dan  prihatin  tentang  aturan  yang  mengatur  eksekutif  lokal  atau  administratif tubuh.  Penting  untuk  mengenali  unsur  makro  dan  mikro  ini  dari  perdebatan  pemerintahan  dan membedakan  antara  mereka.  Tapi  sama-sama  dia  dapat  dicatat  bahwa  perspektif  mikro  dan  makro terhubung  satu  lain  dan  meskipun  sebagian  besar  literatur  yang  kami  ulas  cenderung  mengambil perspektif yang lebih makro, kami menganggap bahwa kedua perspektif menawarkan beberapa- hal yang berharga.
Elemen terakhir dalam definisi kami tentang tata kelola yang perlu lebih lanjut perhatian, adalah gagasan bahwa dalam tata kelola 'tidak ada sistem kontrol formal yang bisa mendikte' hubungan dan hasil. Atau  dengan  kata  lain:  tata  kelola  adalah  dunia  di  mana  'tidak  ada  yang  bertanggung  jawab'. Pemerintahan yang monokratis - memerintah oleh satu orang adalah kebalikan dari pemerintahan, yang adalah tentang pemerintahan kolektif. Otoritas dan paksaan adalah sumber daya tersedia untuk beberapa dalam pengaturan  tata  kelola tetapi tidak  pernah  cukup  kuantitas  atau  kualitas  berarti mereka  dapat mengontrol pengambilan keputusan. Ciri-ciri bentuk interaksi sosial dalam pemerintahan bergantung pada negosiasi, sinyal, komunikasi dan pengaruh hegemonik lebih tepatnya daripada pengawasan dan pengawasan langsung. Teori tata kelola tertarik tidak hanya dalam menawarkan penjelasan, tetapi juga juga berusaha memberikan saran. Ini memiliki karakter keduanya penipu terkait dengan apa adanya dan apa  yang  mungkin  terjadi.  Ilmu  pemerintahan  adalah  berfokus  tidak  hanya  untuk  membantu pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  bagian  dari  dunia  kita,  tetapi  juga  memperhatikan  bagaimana fungsi dan pengoperasiannya bahwa dunia bisa menjadi lebih baik. Saling ketergantungan hidup kita membuat  mekanisme  konstruksi  untuk  pengambilan  keputusan  kolektif  dan  kegiatan  manusia  yang penting dan penting. Kita perlu memahami mengubah cara-cara di mana tantangan tata kelola dipenuhi, dan  apakah  ada  cara  di  mana  cara  kita  menghadapi tantangan  itu  bisa  ditingkatkan.  Dengan  semua mekanisme tata kelola ada input dan tantangan output yang harus dipenuhi.

## DINAMIKA PENGELOLAAN SAMPAH DI DIY
Fenomena  pengelolaan  sampah  yang  tidak  ideal  terjadi  hampir  di  seluruh  penjuru  tanah  air, meskipun  sudah  ada  regulasi  yang  mengatur  agar  sampah  terkelola  dengan  baik.  Konsep  yang diturunkan  dari  paradigma  sesuai  amanat  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  itu  biasa  disebut dengan 3 R yaitu Reduce (Pengurangan), Reuse (Penggunaan kembali), dan Recycle (Pendaurulangan). Paradigmanya dengan demikian berubah, yaitu dari “kumpul-angkut-buang” menjadi “kumpul-pilah-
olah-angkut”. Hal tersebut dapat dilihat juga dari pemaknaan TPA yang sebelumnya adalah Tempat Pembuangan Akhir menjadi Tempat Pemrosesan Akhir.

## Alur Paradigma pengelolaan sampah
Secara  umum  pengelolaan  sampah  arahan  dari  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008 mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, yang di antaranya:
a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
c. memfasilitasi,  mengembangkan,  dan  melaksanakan  upaya  pengurangan,  penanganan,  dan pemanfaatan sampah;
d. melaksanakan  pengelolaan  sampah  dan  memfasilitasi  penyediaan  prasarana  dan  sarana pengelolaan sampah;
e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
g. melakukan  koordinasi  antarlembaga  pemerintah, masyarakat,  dan  dunia  usaha  agar  terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
Berkenaan  dengan  arahan  tersebut,  salah  satu  hal  yang  dipandang  strategis  sekaligus mengandung  potensi  daya  gerak  aktual  di  antara  para stakeholders yang  relevan  demi  terjadinya transformasi atau perubahan ke depannya terkait pengelolaan sampah adalah upaya pengurangan dan penanganan sampah . Pengurangan sampah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang  Pengelolaan  Sampah  adalah  pembatasan  timbulan  sampah,  pendauran  ulang  sampah,  serta pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi:
a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
b. Pengumpulan  dalam  bentuk  pengambilan  dan  pemindahan  sampah  dari  sumber  sampah  ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
e. Pemrosesan  akhir  sampah  dalam  bentuk  pengembalian  sampah  dan/atau  residu  hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
Dalam  konteks  pengelolaan  sampak  di  DIY,  sejak  TPA  Piyungan  dibangun  dan dioperasionalisasikan  tahun  1995  sampai  tahun  2008  masih  menggunakan  paradigma  lama  yaitu kumpul-angkut-buang . Hal demikian yang membuat over load kapasitas di TPA Piyungan dan belum ada solusi yang on point untuk tetap mampu menampung sampah dari kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul.  TPA  mengalami  perubahan  paradigma  sejak  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan paradigm kumpul-pilah-olah-angkut dengan konsep 3R yaitu Reduce,  Reuse dan Recycle ini  juga  mempengaruhi  paradigma  yang  awalnya  TPA  adalah  Tempat Pembuangan  Akhir  menjadi  Tempat  Pemrosesan  Akhir.  Namun  walaupun  sudah  terjadi  perubahan paradigma, TPA masih mengalami masalah yang sama dan cenderung tetap mencemari lingkungan.
Hidup Bersama Institusionalisasi
Penanganan Sampah PARADIGMA Kumpul - Angkut - Buang
PARADIGMA
Kumpul - Pilah - Olah - Angkut
Timbulnya pencemaran lingkungan disekitar TPA disebabkan karena tidak adanya proses pemilihan lokasi  TPA  yang  layak  dan  tidak  adanya  alokasi  lahan  TPA  dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah sehingga  lokasi  TPA  yang  ada  saat  ini  tidak  memenuhi  persyaratan  teknis  sesuai  dengan  standar nasional.  Selain  keterbatasan  lahan  tersebut,  keterbatasan  operasional  pendukung  dan  keterbatasan fiskal serta keterbatasan SDM pengelola terkait teknologi di TPA juga menjadi masalah. Berikut dapat dilihat secara ringkas alur perjalanan pengelola TPA di Piyungan.

## Alur Perjalanan Pengelola TPA Regional di Piyungan
Perjalanan perubahan pengelola sampah dari waktu ke waktu dibeberapa periode dapat digambarkan seperti di bawah ini:
Periodesasi perjalanan pengelolaan TPA Regional di Piyungan
TPA Regional di Piyungan dibangun pada tahun 1994-1995 dan mulai beroperasi sejak tahun 1995. Selama kurun waktu 1995-2000 Pemerintah DI Yogyakarta sebagai pengelola TPA. Adapun luas TPA yang berlokasi di Kalurahan Sitimulyo, Piyungan Bantul adalah sebesar 12,50 Ha, dimana 10 Ha digunakan untuk landfill atau pemrosesan akhir sampah dan 2,5 Ha digunakan untuk sarana pendukung

## TPA REGIONAL PIYUNGAN
Dioperasikan dengan System Controlled Landfill (cenderung Open Dumping)
PENGELOLA:
• 1995 – 2000: Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta
• 2000 - 2014: Sekber Kartamantul (Keputusan Gubernur No.18 Tahun 2000)
• 2015 - 2018: Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta → Balai PISAMP – Dinas PU, Pemukiman dan ESDM (Peraturan Gubernur DIY No.99 Tahun 2014)
• 2019 – Skrg: Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta → Balai Pengelolaan Sampah – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Peraturan Gubernur DIY No.95 Tahun 2018)
Luas Lahan 12,50 Ha, dengan rincian
• 10 Ha untuk Landfill
• 2,5 Ha untuk sarana pendukung - Green Barier sebagai zona penyangga hijau dan fasilitas perkantoran, bengkel dan kolam lindi
2015
1995 2000 2019
Saat ini 9

## PEMPROV DIY SEKBER KARTAMANTUL
PEMPROV DIY Balai PISAMP – Dinas PU ESDM PEMPROV DIY Balai Pengelolaan Sampah - DLHK
yang merupakan green barrier sebagai zona penyangga hijau dan fasilitas perkantoran, bengkel, garasi dan kolam lindi.

## Lokasi TPA di Piyungan
Area  pelayanan  TPA  Regional  di  Piyungan  meliputi  wilayah  Kawasan  Perkotaan Yogyakarta  yang terdiri  dari  Kota  Yogyakarta,  Kabupaten  Sleman  dan  Kabupaten  Bantul.  Dimana  pada  tahun  1995 populasi penduduk kurang lebih sekitar 1,5 juta orang dengan kapasitas tampung area TPA Regional Piyungan sekitar 2,4 juta m3 dan diprediksi life time antara 13 sampai dengan 15 tahun.

## AMDAL TPA Piyungan, 1995
Adapun batas proyek jika kita lihat dari dokumen AMDAL TPA Piyungan tahun 1995 tampak sebelah barat ada jalan lokal dan kebun atau perbukitan, kemudian sebelah utara juga terdapat jalan lokal, kebun dan beberapa rumah begitu juga dengan sebelah timur dan sebelah selatan TPA Piyungan terdapat jalan lokal dan kebun atau perbukitan. Sementara untuk batas sosial ada kecamatan piyungan tepatnya desa sitimulyo dengan titik berat dusun ngablak RT 4 dan RT 5, kemudian ada kecamatan Pleret dengan titik berat desa Bawuran yang terletak disebelah selatan TPA.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  Kualitatif  Eksploratif  digunakan  untuk  mengeksplorasi  fenomena  dan  mendalami konsep yang terkait dengan fenomena. Dari penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian dari fenomena yang  ada  baik  dari  perkembangan  dan  keadaan  terkini  peneliti  mencoba  untuk  mengekplorasikan dengan menggunakan konsep governance. Governance dalam hal ini dipahami kedalam 4 elemen yang menjadi dasar adanya pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi lapangan ( field study ) merupakan  salah  satu  cara  untuk  mendapatkan  informasi,  keterangan  dan  data.  Observasi, Dokumentasi, dan wawancara yang mendalam ( indepth interview ) digunakan untuk memaksimalkan memperoleh  data.  Selain  itu  sumber-sumber  lain  seperti  sumber  sekunder  juga  digunakan  dalam rangkah  menambah  informasi  dan  data  seperti  dari  website  pemerintah,  media  online,  jurnal  atau penelitian sebelumnya. Kemudian klasterisasi data dilakukan dalam rangka memilah data yang relevan dan data yang kurang relevan yang nantinya bisa dianalisis dengan konsep yang sudah matang untuk digunakan.  Kemudian  penarikan  kesimpulan  adalah  langkah  terakhir  dalam  rangka  menjawab kebutuhan pengetahuan yang akan diketahui.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sekilas  mengenai  TPA  Regional  Piyungan,  TPA  Regional  Piyungan  merupakan  tempat pemrosesan akhir dalam skala regional untuk wilayah aglomerasi Kartamantul (Yogyakarta, Sleman dan Bantul). Beroperasinya TPA Regional Piyungan membuat banyak warga yang datang  baik dari dalam dan luar kota untuk memperuntukkan nasib menjadi pemulung. Pemulung sangat terbantu secara ekonomi dengan adanya TPA Regional Piyungan dan sampah didalamnya atau dengan kata lain sampah menjadi berkah. Namun berbeda dengan warga masyarakat Kalurahan Sitimulyo dan Bawuran – yang secara geografis langsung terhubung dengan operasionalisasi TPA Regional Piyungan tersebut – yang pernah beberapa kali melakukan penolakan beroperasinya TPA Regional Piyungan karena polusi dari sampah yang mengganggu masyarakat sekitar baik dari bau ataupun pencemaran air lindi. Selain itu overload timbunan sampah di TPA Regional Piyungan menjadi masalah lain yang sangat serius dalam beroperasinya TPA Regional tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pembebasan lahan yang baru dari Zona A, Zona B dan Zona Transisi.
Dalam memaknai sebuah pengeleloaan sampah, tidak bisa hanya dilihat dari aspek institusionalnya saja tetapi lebih dalam lagi membahas mengenai tata kelolanya melalui konsep governance . Arthur Benz and  Yannis  Papadopoulos  membahas governance ke  dalam  empat  elemen  yang  dapat  dijadikan konseptualisasi untuk melihat pengelolaan sampah di DIY.
Governance menurut Arthur Benz and Yannis Papadopoulos
Tentang pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta  pembahasan dimulai dengan, Pertama melihat sebuah aturan yang ada ditingkat pusat sampai daerah. Di tingkat pusat aturan yang sudah dibuat yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah DIY
Kolektif Pengambilan Keputusan Aturan Sistem Kontrol
nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,  serta  Peraturan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  123  Tahun  2018  tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kebijakan dan Stretegi DIY dalam penurangan di hulu sesuai tabel dibawah:
No. Tahun Indikator Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun) Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 1 2018 813.477 18% 146.426 2 2019 826.189 20% 165.238 3 2020 839.114 22% 184.605 4 2021 852.417 24% 204.580 5 2022 865.965 26% 225.151 6 2023 876.767 27% 237.537 7 2024 893.826 28% 250.271 8 2025 908.150 30% 272.224
Kemudian  dalam  Kebijakan  dan  Strategi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  Pengelolaan Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga,  kebijakan  juga  telah  diatur tentang penanganan sampah sampai dengan tahun 2025, dijelaskan pada tabel dibawah ini:
No. Tahun Indikator Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun) Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 1 2018 813.477 73% 593.839 2 2019 826.189 80% 660.951 3 2020 839.114 75% 629.336 4 2021 852.417 74% 630.788 5 2022 865.965 73% 632.154 6 2023 876.767 72% 633.432 7 2024 893.826 71% 634.617 8 2025 908.150 70% 635.705
Dari  segi  aturan  pengelolaan  sampah  di  DIY  sudah  ada,  namun  hemat  penulis  justru  dengan adanya UU Pemerintahan daerah yang salah satunya mengatur urusan tentang sampah dengan membagi kewenangan kabupaten/kota dengan provinsi menjadi rancu. Dimana adanya kegamangan pembagian urusan  persampahan,  provinsi  hanya  diberikan  kewenangan  pada  Pengembangan  sistem  dan pengelolaan persampahan regional yang sifatnya masih belum jelas secara spasial. Berikutnya adalah
tentang kewenangan provinsi dalam Penanganan sampah di TPA/TPST regional. Dalam pengelolaan sampah  di  DIY,  pemda  DIY  belum  mampu  secara  maksimal  untuk  penanganan  sampah  kerana keterbatas  kewenangan  Provinsi  dipengelolaan  tingkat  hulu.  Provinsi  menurut  UU  ini  memiliki kewenangan  ditingkat  hilir,  sehingga  hanya  menjadi  wadah  untuk  penanganan  sampah  saja  di TPA Piyungan yang sudah menumpuk tanpa bisa bertindak jauh dalam pengurangan sampah di hulu.
Kedua ,  dalam  memahami  konseptualisasi governance yang  berikutnya  ialah  elemen  kolektif. Kolektif dalam hal ini dapat dilihat dari pengelolaan sampah yang dilakukan secara bersama-sama dan kerjasama antara pihak yang diberikan kewenangan dan masyarakat. Melihat konsidi eksisting tentang adanya  timbulan  sampah  di  hulu,  belum  ada  tindakan  kolektif  yang  holistik  antara  pemerintah  dan masyarakat. Jumlah timbulan sampah yang mencapai 865.965 ton memperlihatkan bahwa pengelolaan kolektif belum terbentuk dengan baik. Hal tersebut juga terjadi dalam pengelolaan sampah dari sumber sampah yang belum memfungsikan bank sampah dengan baik. peran serta masyarakat sejatinya perlu dilibatkan  secara  masif  sehingga  perlu  adanya  kesadaran  dan  partisipasi masyarakat  yang  tinggi dalam melakukan pemilahan sejak dari sumbernya. Oleh karena bank sampah adalah sistem, bukan merupakan tempat, sehingga  fasilitasi  anggaran  difokuskan  untuk  penguatan  kelembagaan  dan sistem  pendukungnya  misalnya  timbangan,  kantong  pilah,  komposter  skala  rumah  tangga  dan bukan fasilitasi untuk mendirikan bangunan bank sampah. Bank sampah bukan merupakan entitas bisnis, tetapi sistem sosial, sehingga pengelolaan bank sampah harus mengedepankan pendekatan sosial seperti  kesukarelawanan  dan  kegotongroyongan.  Namun  pengelolaan  dari  bank  sampah untuk memilah dari sumbernya dengan prinsip Reduce, Reuse dan Recycle belum diterapkan dengan baik sehingga jumlah sampah yang masuk di TPA Piyungan semakin banyak. Tidak hanya bank sampah yang bekerja keras memilah sampah dari sumbernya, namun peran TPS dan TPS 3R juga diperlukan untuk mengurangi jumlah sampah yang tergolong tidak maksimal.  Selanjutnya belum adanya TPST juga  mempengaruhi  penanganan  di  tingkat  hilir,  sehingga  sampah  hanya  ditimbun  saja  dan menimbulkan berbagai masalah masalah.
Ketiga , terkait pengambilan keputusan merupakan elemen yang penting juga dalam pengelolaan sampah di DIY. Proses pengambilan sebuah keputusan yang ada dapat dilihat dari adanya stakeholder saling berkomunikasi dan berkosolidasi dengan baik. Proses komunikasi dan konsolidasi tidak datang dengan  mudah  melainkan  adanya  sebuah  komitmen  untuk  bersama-sama  menyelesaikan  masalah sampah di DIY. Namun pada implementasinya komitmen untuk menyelesaikan masalah sampah dan pengambilan  sebuah  keputusan  di  DIYmasih  sangat  dipertanyakan.  Hal  ini  nampak  jelas  adanya inkomitmen  dari  inkontinuitas  dari  stakeholder  di  pemerintahan  dengan  adanya  kelembagaan  yang bergonta-ganti. Sampah yang masuk ke TPA Piyungan dari tahun ketahun mengalami kenaikan, kerena bertambahnya jumlah penduduk, sistem pengelolaan sampah yang kurang baik dan kelembagaan yang belum  siap  juga  menjadi  permasalahan  tersendiri  dalam  pengelolaan  sampah.  Mengenai  isu kelembagaan tersebut dapat dilihat dari beberapa pertanyaan yang disampaikan ke salah satu pegawai di Sekber Kartamantul (Nasa Ujiarto Aji) yaitu:
“Pengelolaan  sampah  berpindah-pindah  dari  instansi  satu  ke  instansi  lain  sehingga  sulit  akan mempertahankan  konsistensi  kebijakan  yang  telah  dibuat  sebelumnya.  Selain  itu  paradigma  awal tentang TPA adalah Tempat Pembuangan Akhir untuk mencapai prestasi kota atau kabupaten adipura.”
Pengambilan sebuah keputusan dalam pengelolan sampah di DIY mengalami sebuah missing link dikarenakan  berpindah-pindahnya  instansi  yang  mengelola.  Disamping  itu  lembaga  yang  telah mengelola  sampah  di TPA  Piyungan  juga  tidak  pernah  dilibatkan  secara  optimal  sejauh  ini.  Sekber Kartamantul  (Sekretariat  Bersama  Yogyakarta,  Sleman  dan  Bantul)  sangat  jarang  dilibatkan  dalam pengelolaan  sampah,  padahal  kepengurusan  masih  eksis  dan  memiliki  sekretariat  yang  mendalami masalah di area urban Yogyakarta.
Keempat , sistem kontrol merupakan elemen keempat dalam konseptualisasi governance menurut Arthur  Benz  and Yannis  Papadopoulos.  Sistem  kontrol  menjadi  analisis  berikutnya  tentang  tahapan pelaksanaan,  pelaporan,  pemantauan  dan  evaluasi  pengelolaan  sampah  di  DIY.  Dinas  Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY yang memiliki peran sebagai institusi pengelolaan sampah belum memiliki kontrol yang optimal terhadap sampah-sampah yang belum terpilah di hulu dan sampah yang dibuang dihilir. Hal tersebut yang menyebabkan timbulan sampah semakin tidak terkendali kerena tidak terpilah
dan hanya ditimbun di TPA Piyungan.  Jika dibiarkan demikian maka permasalahan sampah di DIY tidak akan pernag selesai. Kemudian sistem kontrol yang ada dalam penindakan regulasi juga belum terjamin dengan baik, salah satu instansi yang memiliki kewajiban penegakan aturan yakni satpol PP ridak bekerja secara optimal.

## KESIMPULAN
Pengelolaan sampah yang didasarkan pada konsep governance di Daerah Istimewa Yogyakarta sejauh  ini  belum  mengimplementasikan  empat  elemennya.  Permasalah  sampah  selama  ini  yang  tak kunjung selesai dikarenankan empat elemen governance tidak dilaksanakan dengan optimal. Dimulai dari  aturan  yang  saling  tidak  mendukung  antara  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah  dengan Undang-Undang  Pengelolaan  sampah.  Kemudian      kurang  terwujudnya  kolektifitas  dari  berbagai macam aspek pengelolaan sampah dari tingkat hulu ke hilir, yakni eksistensi bank sampah, TPS, TPS3R dan yang tidak optimal dan belum adanya TPST. Selanjutnya dalam aspek pengambilan keputusan juga mengalami kegamangan karena istitusi yang silih berganti sehingga pengelolaan sampah, dalam hal ini di TPA  Piyungan  menjadi  tidak  maksimal.   Terakhir  mengenai  sistem  kontrol,  dimana  kontrol  dari pemerintah  dalam  hal  ini  DLHK  yang  kurang  memiliki  performa  dalam  pengawasan  pembuangan sampah di TPA Piyungan. Sampah-sampah yang dibuang di TPA Piyungan tidak dipilah terlebih dahulu dan  hanya  ditimbun  saja.    Satpol  PP  yang  bertugas  sebagai  penegak  peraturan  daerah  juga  belum optimal dalam melaksanakan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Baland, J. M., Moene, K. O., & Robinson, J. A. (2010). Governance and development. In Handbook of development economics (Vol. 5, pp. 4597-4656). Elsevier. Benz,  A.,  &  Papadopoulos,  I.  (Eds.).  (2006). Governance  and  democracy:  Comparing  national, European and international experiences . Routledge. Bevir, M. (2010). Democratic governance . Princeton University Press. Finkelstein, L. S. (1995). What is global governance. Global governance , 1 , 367.
Jordan, A.,  Wurzel,  R.  K.,  &  Zito, A.  (2005). The  rise  of  ‘new’policy  instruments  in  comparative perspective: has governance eclipsed government? Political studies, 53 (3), 477-496. Kjaer, A. M. (2011). Rhodes'contribution To Governance Theory: Praise, Criticism and The Future Governance Debate . Public administration, 89 (1), 101-113. Pierre, J., & Peters, B. (2005). Governing complex societies: Trajectories and scenarios . Springer.