## PERKAWINAN SIRI SEBAB TIDAK MEMILIKI AKTA PERCERAIAN DARI PERKAWINAN SEBELUMNYA
(STUDI KASUS DI DESA SEDAYULAWAS KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN)
1 Nadya Khoiriyah, 2 Moh. Nafik, 3 Moch. Choirul Rizal
1,2,3 Institut Agama Islam Negeri Kediri Email: 1 nadya.khoiriyah@gmail.com, 2 moh.nafik77@gmail.com, 3 rizal@iainkediri.ac.id

## Abstract
The magnitude of the practice of unregistered marriages that occurred in Sedayulawas Village is the main point the problem in this research is that the factors are very diverse, ranging from pregnancy outside the marriage, economy, desire for polygamy, avoiding adultery, and divorce are not recorded. Then the factor that becomes the focus of this research is unregistered divorce (not before Court) with the highest  number of  perpetrators,  namely ten people who have an impact  on  the  occurrence  of  a  second  marriage  in  a  series,  because  there  is  one  of  the administrative requirements which cannot be fulfilled is the divorce certificate. The interesting thing about the serial marriage, which is carried out by the wife, which if it is considered in the positive legal status that applies in Indonesia, she is still married to her first husband. This type of research is classified as an empirical legal research type with a static socio-legal or legal sociology. The data analysis techniques used in empirical legal research is to take a systematic and factual picture. The results showed that the pravtice of unregistered divorces that occurred in Sedayulawas Village, Brondong District, is caused by several things, such as: economy, lack of  understanding  of  the  importance  of  recorting  divorce  and  distance  Courts  far  from  the village.  While  the  practice  of  unregistered  divorce  is  carried  out  very  diverse  ranging  from vows of divorce verbally and in front of the village mudin (not before Court) whose position does not have permanent legal force or not recognized by the state. Because the implementation of divorce must be in accordance with the rules applied both in Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 and Kompilasi Hukum Islam, if it is done outside of these rules then the divorce is not valid though has complied with religious rules.

## Keywords: unregistered divorce, divorce, siri marriage

## Abstrak
Pernikahan  siri  secara  agama  dikategorikan  sebagai  pernikahan  yang  sah,  tetapi  tidak  ada catatan  administrasi  berdasarkan  ketentuan  hukum  perkawinan  yang  disahkan  oleh  negara. Perkawinan  siri  sering  dilakukan  oleh  pasangan  yang  tidak  memiliki  akta  perceraian  dari perkawinan sebelumnya, karena berbagai alasan. Fenomena ini terjadi pada praktik perkawinan siri di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Perkawinan siri sebagai fenomena  umum  di  Desa  Sedayulawas  identic  dengan  ragam  pola  kehidupan  masayarakat sekitar.  Faktor  yang  menjadi  penyebab  adanya  fenomena  ini  beragam,  seperti  hamil  di  luar nikah,  ekonomi,  keinginan  poligami,  menghindari  zina,  serta  perceraian  tidak  tercatat. Fenomena perceraian tidak tercatat (tidak dihadapan Pengadilan) di Desa Sedayulawas menjadi angka  tertinggi  kasus  yang  dilakukan  Masyarakat.  Hal  ini  berdampak  pada  terjadinya perkawinan kedua secara siri yang berkaitan tentang persyaratan administrasi yang tidak dapat dipenuhi yaitu akta perceraian. Hal menariknya perkawinan siri ini dilakukan oleh pihak istri yang  mana  jika  dipandang  dalam  status  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia  dia  masih terikat  perkawinan  dengan  suami  pertamanya.  Jenis  penelitian  ini  tergolong  jenis  penelitian
hukum  empiris  dengan  pendekatan  sosiologi  hukum . Adapun  teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  hukum  empiris  adalah  dengan  membuat  gambaran  secara sistematis dan faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  praktik perceraian tidak tercatat yang terjadi di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong disebabkan oleh beberapa hal seperti faktor ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perceraian serta jarak Pengadilan  yang  jauh  dari  desa.  Sementara  praktik  perceraian  tidak  tercatat  yang  dilakukan sangat  beragam  mulai  dari  ikrar  talak  secara  lisan  maupun  dihadapan  mudin  desa  (tidak dihadapan Pengadilan) yang mana kedudukannya tidak memiliki kekuatan hukum  tetap atau tidak  diakui  oleh  negara.  Sebab  pelaksanaan  perceraian  haruslah  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku  baik  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  maupun  Kompilasi Hukum  Islam,  jika  dilakukan  diluar  aturan  tersebut  maka  perceraiannya  tidak  sah  sekalipun telah sesuai dengan aturan agama.
Kata Kunci: perceraian tidak tercatat, perceraian, perkawinan siri.

## A. Pendahuluan
Pe l rkawinan  me l ru l pakan  su l atu l pe l rkara yang sakral (su l ci) kare l na me l miliki makna dan fu l ngsi  yang  komple l ks  se l hingga  dalam pe l laksanaannya  haru l s  me l me l nu l hi  syarat  se l rta ke l te l ntu l an  yang  te l lah  dite l tapkan  ole l h  agama dan u l ndang-u l ndang yang be l laku l di ne l garanya.
1 Me l nu l ru l t  Kamu l s  Be l sar  Bahasa  Indone l sia Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI),  perkawinan  adalah  membentuk keluarga  dengan  lawan  jenis.  Nikah  atau pernikahan  adalah  ikatan  (akad)  perkawinan yang  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan hukum dan ajaran agama. Hukum perkawinan adalah  undang-undang  yang  menata  dan mengatur kehidupan bersama secara sah antara pria  dan  wanita  serta  hak  dan  kewajiban  dari kedua  pihak.  Perkawinan  di  Indonesia  harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang ditetapkan  oleh  hukum  agama  dan  hukum negara.  Perkawinan  yang  sah  akan  berakibat
1 Syafira  Rahmah,  “Perkawinan  via  Live Streaming  dalam  Perspektif  Hukum  Islam”, Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).
hukum  terhadap  status,  harta,  dan  keturunan pasangan suami istri. 2
Pasal 1 U l ndang-U l ndang Nomor 1 Tahu l n 1974 te l ntang Pe l rkawinan me l nje l laskan “Pe l rkawinan  adalah  su l atu l ikatan  lahir  dan batin  antara  se l orang  laki-laki  dan  pe l re l mpu l an se l bagai  su l ami  dan  istri  de l ngan  tu l ju l an me l mbe l ntu l k  ke l lu l arga  (ru l mah  tangga)  yang ke l kal  dan  bahagia  be l rdasarkan  Ke l tu l hanan Yang  Maha  E l sa.” 3 Bagi  u l mat  Islam pe l rkawinan adalah su l atu l pe l ristiwa agama yang dilaku l kan dalam me l njalankan pe l rintah agama, hal  ini  te l rkandu l ng  dalam  makna  “Ke l tu l hanan Yang Maha E l sa”. Se l bagaimana Firman Allah dalam Qs. Ar-Ru l m ayat 21:
ْمُكِسُفْنَأ  ْنِم ْمُكَل َقَلَخ  ْنَأ ِهِتاَيآ  ْنِم َو اًجا َو ْزَأ َكِلََٰذ يِف َّنِإ ۚ ًةَمْح َر َو ًةَّد َوَم ْمُكَنْيَب َلَعَج َو اَهْيَلِإ اوُنُكْسَتِل
َنو ُرَّكَفَتَي  ٍم ْوَقِل ٍتاَي َلَ
“Dan diantara tanda-tanda (ke l be l saran)-Nya ialah
Dia me l nciptakan
pasangan-pasangan u l ntu l kmu l dari  je l nismu l se l ndiri,  agar
2 https://kbbi.web.id/perkawinan.
3 Lihat  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
kamu l ce l nde l ru l ng  dan  me l rasa  te l ntram ke l padanya,  dan  Dia  me l njadikan diantaramu l rasa  kasih  dan  sayang.
Su l nggu l h,  pada  yang  de l mikian  itu l be l nar-be l nar te l rdapat tanda-tanda (ke l be l saran  Allah)  bagi  kau l m  yang be l rfikir.”
U l ntu l k  tidak  me l ngu l rangi  makna  dari u l ndang-u l ndang,  Pasal  2  Kompilasi  Hu l ku l m Islam  me l mbe l rikan  tambahan  pe l nje l lasan me l nge l nai makna pe l rkawinan yaitu l akad yang sangat  ku l at  atau l miittsaqan  ghalizhan u l ntu l k me l ntaati pe l rintah Allah dan dikatakan se l bagai be l ntu l k ibadah ke l tika me l laksanakannya. 4
Dalam  pe l laksanaan  pe l rkawinan,  agama Islam  bu l kan  hanya  me l mpe l rhatikan  se l gi manu l sianya  saja  tapi  ju l ga  me l mbe l rikan pe l rhatian khu l su l s te l rhadap lingku l ngan te l rse l bu l t yakni  be l rsinggu l ngan  te l rhadap  nilai-nilai hu l ku l m  Ne l gara  Re l pu l blik  Indone l sia  mau l pu l n norma  agama.  Pe l rhatian  te l rse l bu l t  dilaku l kan se l bagai  be l ntu l k  pe l njagaan  te l rhadap  ke l u l tu l han ru l mah tangga se l rta cara me l mpe l rtahankannya. 5
Dalam siste l m tataran hu l ku l m di Indone l sia  tidak  dike l nal  adanya  istilah pe l rkawinan  yang  dilaku l kan  dibawah  tangan atau l biasa dike l nal de l ngan nikah siri. Nikah siri adalah su l atu l pe l rkawinan yang pe l laksanaannya tidak dihadapan pe l gawai pe l ncatatan pe l rkawinan  se l hingga  pe l rkawinan  te l rse l bu l t
4 Kompilasi hukum Islam Bab II Pasal 2 Tahun 1991 Tentang Dasar-Dasar Perkawinan.
5 Dahwadin,  Muhammad  Dani  Sumantri, Enceng  lip  Syaripudin,  dan  Sasa  Sunarsa, Perceraian dalam  Sistem  Hukum  Indonesia, (Wonosobo:  Penerbit Mangku Bumi, 2018). H. 26.
6 Abd.  Shomad, Hukum  Islam  (Penormaan Prinsip  Syariah  dalam  Hukum  Indonesia), (Jakarta: Kencana, 2017). H. 295.
dikatakan  tidak  se l su l ai  de l ngan  syarat  dan prose l du l r  yang  te l rtu l ang  dalam  pe l ratu l ran pe l ru l ndang-u l ndangan. 6
Pada  Pasal  2  ayat  (1)  U l ndang-U l ndang Nomor 1 Tahu l n 1974 me l nye l bu l tkan bahwasannya:  “Su l atu l pe l rkawinan  dikatakan sah apabila pe l laksanaannya dilaku l kan be l rdasarkan hu l ku l m masing-masing agama dan ke l pe l rcayaannya.” Se l hingga su l atu l pe l rkawinan dikatakan  sah  apabila  te l lah  me l me l nu l hi  syarat dalam  agamanya.  Se l dangkan  pada  ke l te l ntu l an Pasal  2  ayat  (2)  dije l laskan  bahwa:  “Tiap-tiap pe l rkawinan dicatat me l nu l ru l t pe l ratu l ran pe l ru l ndang-u l ndangan  yang  be l rlaku l .” 7 Su l atu l pe l rkawinan  itu l dinyatakan  sah  me l nu l ru l t agamanya  namu l n  ke l tika  be l lu l m  dicatatkan pe l rkawinan  te l rse l bu l t  be l lu l m  dapat  diaku l i  ole l h ne l gara. 8
Te l rdapat  du l a  instansi  yang  me l miliki tu l gas dalam me l laku l kan pe l ncatatan pe l rkawinan,  pe l rce l raian  dan  ru l ju l ’  yaitu l :  (1) Kantor  U l ru l san  Agama  Ke l camatan  u l ntu l k nikah,  talak  dan  ru l ju l k  bagi  orang  yang be l ragama Islam, dan (2) Kantor Catatan Sipil bagi  pe l rkawinan  yang  dilaku l kan  ole l h  non- mu l slim. 9 U l ndang-U l ndang  Nomor  24  Tahu l n 2013  atas  pe l ru l bahan  U l ndang-U l ndang  Nomor 23 Tahu l n 2006 te l ntang Administrasi
7 Lihat  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
8 Zainuddin  dan  Afwan  Zainuddin, Kepastian Hukum  Perkawinan  Sirri  dan  Permasalahannya DItinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, (Yogyakarta: Deepublish, 2017). H. 2.
9 Harpani  Matnuh,  “Perkawinan  Dibawah Tangan  dan  Akibat  Hukumnya  Menurut  Hukum Perkawinan Nasional,” Jurnal pendidikan dan kewarganegaraan , Vol. 6, No. 11, (2015). H. 900.
Ke l pe l ndu l du l kan  pada  Pasal  8  yang  me l ngatu l r te l ntang  tata  cara  pe l ncatatan  me l nje l laskan bahwa “instansi pe l laksana me l miliki ke l wajiban dalam pe l ncatatan nikah, talak, dan ru l ju l k bagi pe l ndu l du l k  yang  be l ragama  Islam.  Dimana pe l laksanaanya dilaku l kan pada tingkat ke l camatan  dan  dilaku l kan  ole l h  pe l gawai pe l ncatat pada KU l A Ke l camatan.”
Pe l ratu l ran pe l ru l ndang-u l ndangan me l ru l pakan salah satu l su l bsiste l m dalam hu l ku l m be l ru l pa  pe l ratu l ran  te l rtu l lis  yang  be l risi  te l ntang norma  hu l ku l m  dan  me l ngikat  se l cara  u l mu l m dimana pe l mbu l atannya dite l tapkan ole l h le l mbaga ne l gara yaitu l pe l jabat yang be l rwe l nang. 10 Se l hingga  dalam  pe l rwu l ju l dan su l atu l ne l gara  hu l ku l m  yang  baik  dipe l rlu l kan tataran te l rtib dalam pe l laksanaannya. U l ndang- u l ndang  dibu l at  u l ntu l k  warga  ne l gara  Indone l sia adalah u l ntu l k me l mbe l rikan pe l mahaman se l kaligu l s pe l rhatian dalam me l nyikapi su l atu l hal dan diharapkan ke l hadirannya mampu l me l minimalisir  angka  pe l langgaran  yang  ada.
Se l kaligu l s me l mbe l rikan ke l sadaran bagi warganya u l ntu l k patu l h dan taat te l ru l tama dalam masalah pe l rkawinan dan pe l rce l raian yang te l lah be l rlaku l di Ne l gara Re l pu l blik Indone l sia. 11
Ole l h se l bab itu l , u l ndang-u l ndang me l njadi sangat  pe l nting  ke l hadirannya  se l bagai  produ l k hu l ku l m  dalam  me l nciptakan  modifikasi  atau l
10 Winda  Wijayanti,  “Eksistensi  Undang- Undang  Sebagai  Produk  Hukum  dalam  Pemenuhan Keadilan  bagi  Rakyat  (Analisis  Putisan  Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012),” Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 1, (2013). H. 184.
11 Dahwadin,  Muhammad  Dani  Sumantri, Enceng  lip  Syaripudin,  dan  Sasa  Sunarsa, Perceraian dalam Sistem Hukum Indonesia. H. 21-22.
pe l ru l bahan  dalam  pe l rmasalahan  ke l hidu l pan yang su l dah me l nge l ndap di masyarakat se l bagai ne l gara  yang  be l rdasar  pada  hu l ku l m  mode l rn. 12
Te l rmasu l k  dalam  me l nghu l ku l mi  pe l rmasalahan- pe l rmasalahan  baru l yang  ada  di  masyarakat, kare l na  u l ndang-u l ndang  se l ndiri  me l ru l pakan landasan hu l ku l m yang me l njadi dasar pe l laksanaan  dari  se l lu l ru l h  ke l bijakan  yang dibu l at ole l h pe l me l rintah.
Pe l rkawinan  siri  dalam  tatarannya  di Indone l sia  baik  dalam  lingku l p  pe l rkotaan mau l pu l n  pe l de l saan  te l rbilang  sangat  banyak, baik  itu l dilaku l kan  ole l h  kalangan  e l konomi bawah,  me l ne l ngah  mau l pu l n  ke l atas  dari  para pe l jabat artis dan masyarakat biasa. Fe l nome l na ini  te l rjadi  dise l babkan  banyaknya  faktor  yang me l latarbe l lakangi, salah satu l nya adalah ke l yakinan  bahwa  pe l rkawinan  siri  adalah  sah kare l na  te l lah  se l su l ai  de l ngan  ke l te l ntu l an  hu l ku l m Islam.  Hal  se l macam  ini  te l lah  me l nimbu l lkan du l alisme l hu l ku l m  yang  be l rlaku l di  Indone l sia yaitu l pe l rkawinan  yang  sah  jika  dipandang dalam  atu l ran  hu l ku l m  Islam  te l tapi  tidak me l ndapatkan  ke l ku l atan  hu l ku l m  dan  tidak me l ndapat pe l ngaku l an dari ne l gara. 13
Be l rdasarkan  obse l rvasi  yang  dilaku l kan ole l h  pe l nu l lis  di  De l sa  Se l dayu l lawas,  be l sarnya angka pe l rkawinan siri yang te l rjadi antara lain dise l babkan  adanya  hamil  dilu l ar  nikah,
12 Laurensius  Arliman, Ilmu  Perundang- Undangan  Yang  Baik  untuk  Negara  Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019). H. 4.
13 Irfan Islami, “Perkawinan DIbawah Tangan (Kawin  Sirri)  dan  Akibat  Hukumnya,” Jurnal  Hukum,
Vol. 8, No. 1 , (2017). H. 80.
re l ndahnya  e l konomi,  ke l inginan  poligami, u l ntu l k  me l nghindari  pe l rzinaan  dan  adanya pe l rce l raian  yang  tidak  didaftarkan.  Ju l mlah angka  pe l rkawinan  siri  di  De l sa  Se l dayu l lawas me l nu l nju l kkan  tercatat  40  orang  dalam  du l a tahu l n  te l rakhir;  8  orang  dikare l nakan  hamil dilu l ar nikah, 7 orang kare l na faktor e l konomi, 7 orang  dikare l nakan  ke l inginan  poligami,  8 orang  de l ngan  alasan  u l ntu l k  me l nghindari pe l rzinaan,  10  orang  lainnya  dikare l nakan adanya pe l rce l raian yang tidak didaftarkan dan pe l rkawinan siri di KU l A Ke l camatan Brondong.
Berdasarkan catatan dan grafik di KUA setiap tahun  me l ngalami  ke l naikan  hingga  10  sampai 20  orang. 14 Be l rdasarkan  pe l njabaran  diatas, faktor  me l nariknya  adalah  adanya  su l atu l pe l rce l raian  yang  tidak  didaftarkan  se l hingga ke l tika  akan  me l nikah  lagi  masyarakat  disana me l milih  u l ntu l k  me l laku l kan  pe l rkawinan  se l cara siri kare l na tidak me l miliki akta pe l rce l raian, dan te l rcatat  me l miliki  ju l mlah  pe l laku l paling  tinggi dalam praktiknya yaitu l 10 orang.
Ibu l FN  salah  satu l nya,  ia  me l ngaku l me l laku l kan  pe l rce l raian  me l lalu l i  prose l s  lisan yang  disaksikan  ole l h  mu l din  di  De l sa Se l dayu l lawas  tanpa  diaju l kan  di  Pe l ngadilan Agama  kare l na  se l lain  jarak  yang  dite l mpu l h sangat jau l h, biaya yang haru l s dike l lu l arkan pu l n sangat  mahal.  Ke l mu l dian  pe l nye l bab  dari  hal te l rse l bu l t  pe l rkawinan  yang  ke l du l a  dilaku l kan se l cara  siri  se l bab  tidak  me l miliki  akta
14 Diperoleh  dari  Hasil  Observasi  Awal  Oleh Peneliti  di  Desa  Sedayulawas  Kecamatan  Brondong Kabupaten Lamongan Pada 29 Agustus 2021.
15 Diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Ibu FN  di  Desa  Sedayulawas  Kecamatan  Brondong Kabupaten Lamongan, pada tanggal 12 Juli 2021.
pe l rce l raian. 15 Se l lain  Ibu l FN  te l rdapat  ju l ga  Ibu l SA  dan  Ibu l MR  de l ngan  kasu l s  yang  sama, hanya  saja  yang  me l mbe l dakan  de l ngan  kasu l s Ibu l FN  adalah  dari  hasil  pe l rkawinan  siri me l re l ka  dikaru l niai  se l orang  anak.  Pe l rkawinan siri pasangan Ibu l SA dan Bapak AB me l miliki anak de l ngan inisial AF yang be l ru l sia 13 tahu l n se l dangkan  pasangan  Ibu l MR  dan  Bapak  CR me l miliki anak de l ngan inisial ABR be l ru l sia 10 tahu l n dan IN yang masih be l ru l sia 3 tahu l n. 16
Se l me l ntara  itu l ,  masyarakat  di  De l sa Se l dayu l lawas Ke l camatan Brondong
Kabu l pate l n Lamongan dinilai me l miliki pe l mahaman yang masih re l ndah dalam masalah pe l ncatatan ke l pe l ndu l du l kan. Minimnya pe l mahaman  yang  dimiliki  masyarakat  De l sa Se l dayu l lawas  me l njadi  salah  satu l faktor se l dikitnya  ke l pe l milikan  akta  ke l pe l ndu l du l kan se l pe l rti KK, Akta Ke l lahiran, Akta Pe l rce l raian, dan  lain  se l bagainya.  Anggapan  me l nge l nai su l litnya  prose l du l r  dalam  masalah  pe l ncatatan se l rta ke l pe l milikan akta ke l pe l ndu l du l kan me l njadikan se l bagian be l sar masyarakat me l milih  u l ntu l k  me l nye l le l saikan  pe l rmasalahan baik itu l pe l ncatatan pe l rkawinan, pe l rce l raian dan ru l ju l k  se l cara  agama,  hal  te l rse l bu l t  dikare l nakan pe l rmasalahan  biaya  yang  ce l nde l ru l ng  mahal. Se l me l ntara  U l ndang-U l ndang Nomor 24 Tahu l n 2013 te l ntang pe l ru l bahan atas U l ndang-U l ndang Nomor  23  Tahu l n  2006  te l ntang  Administrasi Ke l pe l ndu l du l kan  Pasal  79A  te l lah  me l nje l laskan
16 Diperoleh dari Hasil Wawancara dengan Ibu SA  dan  Ibu  MR  di  Desa  Sedayulawas  Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Pada 19 Oktober 2021.
bahwa  “pe l ngu l ru l san  dan  pe l ne l rbitan  doku l me l n ke l pe l ndu l du l kan  tidak  dipu l ngu l t  biaya”.  Pada te l mu l an sidak ole l h le l mbaga Ombu l dsman Jawa Timu l r pada tahu l n 2018 dite l mu l kan bahwasanya Dispe l ndu l kcapil Kabu l pate l n Lamongan  me l ru l pakan  salah  satu l dari  tiga layanan  pu l blik  yang  masu l k  kate l gori  zona me l rah  se l rta  me l miliki  tingkat  ke l patu l han  yang re l ndah. 17
Fenomena di De l sa Se l dayu l lawas ditemukan  adanya  praktik  pe l rkawinan  siri dike l re l nakan pe l rce l raian yang tidak didaftarkan (pe l rce l raian  tidak  te l rcatat).  Akibatnya,  orang yang  ingin  menikah  lagi  dengan  orang  lain tidak dapat melakukannya secara resmi, karena masih  tercatat  sebagai  suami  atau  isteri  dari perkawinan sebelumnya.
Feneomena di atas tentu berbeda dengan penelitian  Nu l r  Annisa  Lu l tfia  Anwar  de l ngan ju l du l l  “Faktor-Faktor  Pe l nye l bab  Masyarakat Su l ku l Lampu l ng Tidak Me l ncatatkan Pe l rkawinannya  di  KU l A.    Fenomena  yang muncul  pada  masyarakat  di  Su l ku l Lampu l ng secara  merata  beranggapan  bahwasannya pe l ncatatan  pe l rkawinan  bu l kanlah  su l atu l hal yang  pe l nting  karena  su l litnya  biaya,  hamil dilu l ar  nikah,  dan  pe l rkawinan  anak  dibawah u l mu l r. 18 Biaya yang mahal juga menjadi factor utama  dalam  proses  pencatatan  administrasi
17 Nur  Lailatu  Musyafa’ah  dan  Arif  Wijaya, “Pelayanan  Publik  Pada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  di  Kabupaten  Lamongan  dalam Perspektif  Fikih  Siyasah,” Jurnal  Hukum  dan Perundangan Islam, Vol. 10, No. 2, (2020). H. 254.
18 Nur  Annisa  Lutfia  Anwar,  “Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Suku Lampung Tidak Mencatatkan Pernkahannya di KUA (Studi Kasus Desa Bumi  Jawa  Kecamatan  Batanghari  Nuban  Kabupaten
perkawinan sehingga banyak Masyarakat lebih memilih melakukan nikah siri. Hal ini senada dengan  penelitian  Trisnawati  de l ngan  ju l du l l “Nikah  Siri  dan  Faktor  Pe l nye l babnya  di Ke l lu l rahan Lajangiru l Ke l camatan U l ju l ng Pandang (Analisis Pe l rbandingan Hu l ku l m Islam dan U l U l No. 1 Tahu l n 1974)”. 19
Paparan  di  atas  memberikan  beberapa pertanyaan permasalahan yang perlu dianalisis yaitu  tentang  peran  hukum  Islam  dan  hukum positif di Indonesia mengatur perkawinan siri dan dampak hukum dari itsbat nikah. Berdasar pada fenomena di Masyarakat bahwa nikah siri banyak dilakukan tanpa adanya akta perceraian yang sah serta pengetahuan kepada Masyarakat  tentang  kedudukan,  hukum  dan pentingnya itsbat nikah ke pengadilan agama.

## B. Metode Penelitian
Je l nis pe l ne l litian ini me l ru l pakan pe l ne l litian hu l ku l m e l mpiris de l ngan pe l nde l katan sosio-le l gal statis atau l sosiologi  hu l ku l m  se l bab  te l rfoku l s pada  pe l rilaku l yang  be l rke l mbang  dalam masyarakat. 20 Pe l ne l litian  hu l ku l m  e l mpiris dipe l role l h  data  be l ru l pa  wawancara  yang dilaku l kan  de l ngan  pe l laku l pe l rkawinan  siri  di De l sa  Se l dayu l lawas  Ke l camatan  Brondong Kabu l pate l n Lamongan se l rta Ke l pala, Pe l nghu l lu l
Lampung  Timur)”, Skripsi (Lampung:  IAIN  Metro, 2019). H. 3-4.
19 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian “Suatu  Pendekatan  Praktik”, (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2013). H. 172.
20 Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  dan Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017). H. 71.
dan  Admin  Ope l rasional  di  KU l A  Ke l camatan Paciran Kabu l pate l n Lamongan.
Data  se l ku l nde l r  yang  digu l nakan  pe l ne l liti yaitu  lite l ratu l r-lite l ratu l r  se l pe l rti  ju l rnal,  bu l ku l , skripsi se l rta hasil pe l ne l litian-pe l ne l litian se l be l lu l mnya yang be l rkaitan de l ngan pe l mbahasan  yang  diambil  ole l h  pe l ne l liti. Te l knik  yang  digu l nakan  dalam  pe l ne l litian hu l ku l m  e l mpiris  adalah  de l ngan  me l mbu l at de l skripsi  se l cara  siste l matis  dan  faktu l al. Adapu l n  te l knik  analisis  data  dalam  pe l ne l litian ini  adalah  se l cara  ku l alitatif  de l skriptif  dan pre l skriptif 21 yaitu l su l atu l pe l ne l litian  yang be l rtu l ju l an  u l ntu l k  me l ndapatkan  saran-saran me l nge l nai  apa  yang  haru l s  dilaku l kan  dalam me l ngatasi  su l atu l masalah  te l rte l ntu l . 22 Adapu l n cara yang digu l nakan pada pe l ne l litian ini adalah de l ngan me l ngkaji dan me l nilai apakah te l rdapat ku l rang  optimalnya  pe l ne l rapan  pe l ratu l ran pe l ru l ndang-u l ndangan  te l rle l bih  pada  pe l rkara pe l ncatatan  pe l rce l raian  yang  mana  be l rdampak pada  timbu l lnya  pe l rkawinan  siri  di  De l sa Se l dayu l lawas Ke l camatan Brondong
Kabu l pate l n  Lamongan.  Se l hingga  dipe l rlu l kan adanya  saran-saran  me l nge l nai  apa  yang  haru l s dilaku l kan  u l ntu l k  me l ne l kan  atau l me l ngatai masalah  pe l ncatatan  pe l rce l raian  su l paya  tidak me l nimbu l lkan  masalah  baru l se l pe l rti  praktik pe l rkawinan siri.
21 Burhan  Ashofa, Metode  Penelitian  Hukum,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2007). H. 10.
22 Burhan  Ashofa, Metode  Penelitian  Hukum,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2007). H. 10.

## C. Pembahasan
1) Praktik  Perceraian  Tidak  tercatat  di
Desa Sedayulawas Kecamatan
Brondong Kabupaten Lamongan
Pe l rce l raian me l ru l pakan pu l tu l snya hu l bu l ngan atau l ikatan antara su l ami dan istri, dalam agama Islam pe l rce l raian biasa dike l nal de l ngan istilah talak yang be l rmakna pe l mbe l basan  atau l pe l le l pasan  su l ami  te l rhadap istrinya.  Se l dangkan  dalam  Pasal  38  hu l ru l f  b U l U l Nomor  1  Tahu l n  1974  te l ntang Pe l rkawinan me l nje l laskan bahwasannya su l atu l pe l rce l raian  bisa  saja  te l rjadi  dikare l nakan ke l matian, pe l rce l raian dan pu l tu l snya pe l ngadilan.
U l ndang-U l ndang Nomor 1 Tahu l n 1974 me l miliki  prinsip  me l mpe l rsu l kar  pe l rce l raian, se l hingga se l orang su l ami haru l s me l miliki alasan- alasan  yang  ku l at  ke l tika  akan  me l njatu l hkan talak ke l pada istri u l ntu l k ke l mu l dian diaju l kan ke l Pe l ngadilan (dise l bu l t de l ngan istilah ce l rai talak). Se l orang istri pu l n dapat me l ngaju l kan pe l rce l raian ke l Pe l ngadilan be l ru l pa pe l ngaju l an gu l gatan ce l rai (dise l bu l t  de l ngan  istilah  ce l rai  gu l gat).  Se l te l lah pe l rkara  pe l rce l raian  ini  masu l k  ke l Pe l ngadilan maka Pe l ngadilan Agama akan me l mprose l s dan me l mu l tu l skan u l ntu l k me l nce l raian atau l tidak, jika iya maka akta ce l rai dapat dike l lu l arkan. 23
Adapu l n alasan-alasan pe l rce l raian se l cara  te l gas  te l lah  diatu l r  dalam  Pasal  39  ayat (1)  me l mbe l rikan  pe l nje l lasan  bahwasannya su l atu l pe l rce l raian hanya bisa dilaku l kan di de l pan
23 Linda  Azizah,  “Analisis  Perceraian  dalam Kompilasi  Hukum  Islam,” Jurnal  Al-‘Adalah,  Vol  X, No. 4, (2012 ). H. 415-417.
sidang  Pe l ngadilan,  ke l mu l dian  ayat  (2) me l nje l laskan  u l ntu l k  me l laku l kan  pe l rce l raian haru l s  ada  cu l ku l p  alasan,  bahwa  antara  su l ami dan istri tidak akan dapat hidu l p ru l ku l n se l bagai su l ami  istri.  Yang  mana  hal  ini  diatu l r  dalam Pe l ratu l ran  Pe l me l rintah  Nomor  9  Tahu l n  1975 Pasal 19 bahwa pe l rce l raian dapat te l rjadi kare l na alasan-alasan se l bagai be l riku l t:
a) Salah satu l pihak be l rbu l at zina atau l me l njadi pe l mabu l k,  pe l madat,  pe l ju l di,  dan  lain se l bagainya yang su l kar dise l mbu l hkan.
b) Salah  satu l pihak  me l ninggalkan  pihak  lain se l lama  2  tahu l n  be l rtu l ru l t-tu l ru l t  tanpa  izin pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau l kare l na hal lain dilu l ar ke l mampu l annya.
c) Salah  satu l pihak  me l ndapat  hu l ku l man pe l njara  5  tahu l n  atau l hu l ku l man  yang  le l bih be l rat se l te l lah pe l rkawinan be l rlangsu l ng.
d) Salah satu l pihak me l laku l kan ke l ke l jaman dan pe l nganiayaan  be l rat  yang  me l mbahayakan pihak yang lain.
e) Salah satu l pihak me l ndapat cacat badan atau l pe l nyakit  yang  me l ngakibatkan  tidak  dapat me l laku l kan  ke l wajibannya  se l bagai  su l ami istri.
f) Antara  su l ami  istri  te l ru l s  me l ne l ru l s  te l rjadi pe l rse l lisihan  dan  pe l rte l ngkaran,  dan  tidak ada harapan akan hidu l p ru l ku l n dalam ru l mah tangga.
Se l dangkan  tata  cara  pe l rce l raian  te l lah diatu l r  dalam  Pasal  14  sampai  Pasal  36 Pe l ratu l ran  Pe l me l rintah  Nomor  9  Tahu l n  1975, yang  mana  te l rdapa  2  macam  prose l du l r  yaitu l de l ngan  cara  talak  dan  gu l gat.  Pe l ratu l ran  ini me l ru l pakan pe l laksanaan dari Pasal 39 ayat (3)
U l ndang-U l ndang Pe l rkawinan yang me l nyatakan  bahwa  tata  cara  pe l rce l raian  di de l pan  sidang  Pe l ngadilan  diatu l r  dalam pe l ratu l ran pe l ru l ndangan te l rse l ndiri.
Adapu l n  prose l du l r  pe l laksanaan  de l ngan carai talak diatu l r dalam Pasal 14 sampai Pasal 18 Pe l ratu l ran Pe l me l rintah Nomor 9 Tahu l n 1975 bagi  me l re l ka  yang  me l nganu l t  agama  Islam. Bu l nyi  Pasal  14:  Se l orang  su l ami  yang  te l lah me l langsu l ngkan  pe l rkawinan  me l nu l ru l t  agama Islam  yang  akan  me l nce l raikan  istrinya me l ngaju l kan  su l rat  te l rtu l lis  ke l pada  Pe l ngadilan te l mpat  tinggalnya  yang  be l risi  pe l mbe l ritahu l an bahwa ia be l rmaksu l d me l nce l raikan istrinya dan dise l rtai de l ngan alasan-alasan ke l pada Pe l ngadilan  agar  diadakan  sidang.  Se l dangkan u l ntu l k  pe l re l mpu l an  yang  be l ragama  Islam, U l ndang-U l ndang  Pe l rkawinan  me l mbe l rikan atu l ran atau l prose l du l r te l rse l ndiri.
Ke l mu l dian masalah te l rjadinya pe l rce l raian dalam  sidang  Pe l ngadilan,  Ke l tu l a  Pe l ngadilan haru l slah me l mbu l at su l rat ke l te l rangan te l rjadinya pe l rce l raian.  Se l su l ai  dalam  Pasal  15  bahwa: se l te l lah Pe l ngadilan me l ne l rima su l rat pe l mbe l ritahu l an  te l ntang  ke l he l ndak  pe l rce l raian maka  Pe l ngadilan  me l mpe l lajari  su l rat  te l rse l bu l t dan se l lambat-lambatnya dalam te l mpo 30 hari se l te l lah  me l ne l rima  su l rat  te l rse l bu l t,  Pe l ngadilan me l manggil su l ami dan istri yang akan be l rce l rai u l ntu l k me l minta pe l nje l lasan-pe l nje l lasan.
U l ntu l k se l lanju l tnya, Pasal 16 me l nje l laskan bahwa se l te l lah Pe l ngadilan se l le l sai me l ndapatkan alasan-alasan  yang  diaju l kan  ole l h  su l ami  dan istri yang ingin be l rce l rai maka Pe l ngadilan akan me l mu l tu l skan u l ntu l k me l ngadakan sidang ke l tika
te l lah  be l ru l saha  dan  tidak  dapat  me l ndamaikan ke l du l a  be l lah  pihak.  Se l saat  se l te l lah  dilaku l kan sidang Pe l ngadilan, ke l tu l a Pe l ngadilan me l mbu l at su l rat ke l te l rangan yang be l risi te l ntang te l rjadinya pe l rce l raian  te l rse l bu l t.  Pasal  17:  su l rat-su l rat ke l te l rangan  itu l dikirimkan  ke l pada  pe l gawai pe l ncatat di te l mpat pe l rce l raian itu l te l rjadi u l ntu l k diadakan  pe l ncatatan  pe l rce l raian.  Pasal  18 me l nyatakan  bahwa:  pe l rce l raian  itu l te l rhitu l ng se l te l lah pe l rce l raian dinyatakan di de l pan sidang Pe l ngadilan. 24
Se l dangkan  syarat-syarat  u l capan  yang digu l nakan  u l ntu l k  me l nce l raian  istri  adalah se l bagai be l riku l t:
a) U l capan yang me l nu l nju l kkan pe l rce l raian. Dan tidak  sah  me l nce l raikan  hanya  de l ngan pe l rbu l atan se l pe l rti su l ami me l ngantarkan istri ke l ru l mah orang tu l anya dise l rtai harta be l nda de l ngan  maksu l d  me l nye l rahkan  istri  ke l pada orang tu l a tanpa ada u l capan talak.
b) Talak yang diu l capkan se l cara se l ngaja. Maka tidak  sah  pe l rce l raian  de l ngan  u l capan  talak se l cara te l rlanju l r.
Namu l n praktik pe l rce l raian yang te l rjadi di De l sa Se l dayu l lawas sangat be l rbanding te l rbalik de l ngan  ke l te l ntu l an  yang  te l lah  dise l bu l tkan  di atas,  data  ini  dipe l role l h  be l rdasarkan  hasil wawancara  yang  dilaku l kan  de l ngan  5  pe l laku l pe l rkawinan siri di De l sa Se l dayu l lawas Ke l camatan  Brondong  Kabu l pate l n  Lamongan.
Adapu l n praktik pe l rce l raian tidak te l rcatat yang dilaku l kan ole l h masyarakat di De l sa Se l dayu l lawas Ke l camatan
Brondong
24 Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Kekerasan di Luar  Pengadilan  (Penelitian  di  Kota  Langsa),” Jurnal
Kabu l pate l n  Lamongan  sangat  be l ragam,  dan se l bagian  be l sar  me l nyatakan  bahwa  prose l s pe l rce l raian  dilaku l kan  se l cara  lisan  dihadapan istri  se l cara  langsu l ng  dise l rtai  ke l lu l arga  pihak istri,  diu l capkan  se l cara  lisan  dihadapan  istri de l ngan  adanya  mu l din  de l sa,  atau l bahkan me l lalu l i pe l san via WhatsApp, antara lain:
a) Ibu l FN: se l cara lisan di de l pan mu l din de l sa b) Ibu l SA:  se l cara  lisan  de l ngan  pe l ngu l capan ikrar talak dari su l ami ke l pada istri
c) Ibu l MR: me l lalu l i pe l san via WhatsApp yang me l nyatakan su l ami me l ntalak istri d) Ibu l KT: u l capan se l cara lisan dari su l ami yang me l nyatakan  ke l inginannya  be l rpisah  dari istri
e) Ibu l T:  ikrar  talak  se l cara  lisan  dari  su l ami dihadapan istri.
Dalam  praktiknya,  pe l laku l pe l rce l raian tidak  te l rcatat  me l mang  tidak  me l mikirkan dampak  yang  akan  ditimbu l lkan  dari  adanya sikap yang me l re l ka pilih, kondisi e l konomi se l rta ku l rangnya  pe l mahaman  me l re l ka  dalam  hal pe l ndaftaran  pe l rce l raian  me l njadi  pe l ndu l ku l ng te l rjadinya  pe l rce l raian  tidak  te l rcatat  ini. Menurut pemikiran awam masyarakat tentang hukum  me l re l ka  be l ranggapan  bahwa  bu l kan me l njadi masalah se l riu l s ke l tika pe l rce l raian tidak dilaku l kan dihadapan Pe l ngadilan se l bab pe l rce l raian yang me l re l ka laku l kan sah-sah saja. Anggapan seperti ini diperkuat dengan tataran adat pemikiran mereka bahwa yang te l rpe l nting bagi  me l re l ka  adalah  pu l tu l s  ikatan  pe l rnikahan tanpa  haru l s  ke l lu l ar  banyak  biaya  dan  me l lalu l i
Hukum  Samudra  Keadilan,  Vol.  10,  No.  2,  (2015 ).  H. 218-219.
prose l s  yang  panjang  merupakan  proses  yang dianggap efektif dan sah. 25
Apabila  me l ru l ju l k  pada  ke l te l ntu l an  yang te l lah  diatu l r  dalam  Pe l ratu l ran  Pe l me l rintah Nomor  9  Tahu l n  1975  Pasal  19,  su l atu l pe l rkawinan tidak se l rta me l rta dapat pu l tu l s tanpa alasan  yang  je l las  dan  be l be l rapa  hal  te l rse l bu l t pe l rlu l me l njadi pe l rtimbangan pe l ngadilan dalam me l nye l le l saikan  pe l rkara  pe l rce l raian.  Be l be l rapa hal te l rse l bu l t dantaranya adalah salah satu l pihak be l rbu l at  zina,  salah  satu l pihak  pe l rgi  se l lama  2 tahu l n tanpa kabar, salah satu l pihak me l laku l kan pe l nganiayaan, salah satu l pihak me l ndapat cacat badan,  salah  satu l pihak  me l ndapat  hu l ku l man pe l njara  dan  antara  su l ami  istri  se l ring  te l jadi pe l rse l lisihan  atau l pe l rte l ngkaran. 26 Jika  salah satu l dari  hal  te l rse l bu l t  diatas  te l rpe l nu l hi  maka Pe l ngadilan  dapat  me l mu l tu l skan  pe l rkawinan de l ngan jalan pe l rce l raian.
Se l dangkan be l rdasarkan wawancara de l ngan pe l laku l pe l rce l raian tidak te l rcatat, alasan pe l rce l raian  yang  me l re l ka  laku l kan  sangat be l ragam  mu l lai  dari  istri  tidak  dibe l rikan nafkah,  su l ami  yang  su l ka  mabu l k-mabu l kan, su l ami  yang  se l lingku l h  dan  atau l antara  su l ami istri  tidak  lagi  ada  ke l cocokan  (se l ring  te l rjadi pe l rte l ngkaran). Tata caranya te l lah diatu l r dalam Pasal  14  sampai  de l ngan  Pasal  36  Pe l ratu l ran Pe l me l rintah  Nomor  9  Tahu l n  1975  yang prose l snya  dilaku l kan  di  Pe l ngadilan  Agama
25 Hasil  kesimpulan  dari  wawancara  dengan masyarakat desa Sedayu Lawas Pada 5 Januari 2022.
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 27 Wawancara  dengan  Admin  Operasional KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan pada 7 Januari 2022.
bagi  yang  be l ragama  Islam  dan  di  Pe l ngadilan Ne l ge l ri bagi non-mu l slim.
Namu l n  be l rbe l da  de l ngan  yang  te l rjadi  di De l sa  Se l dayu l lawas  be l be l rapa  diantaranya me l milih  me l laku l kan  pe l rce l raian  se l cara  tidak te l rcatat  (tidak  dihadapan  Pe l ngadilan)  dan tanpa  disadari  pe l rce l raian  tidak  te l rcatat  yang me l re l ka  pilih  be l rdampak  pada  pe l rkawinan ke l du l a yaitu l te l rjadinya pe l rkawinan se l cara siri. Pe l rkawinan siri ini me l re l ka laku l kan dikare l nakan  te l rdapat  salah  satu l syarat  yang tidak  dapat  me l re l ka  pe l nu l hi  yaitu l akta pe l rce l raian.  Pada  awal  pe l rkawinan  me l re l ka me l rasa  baik-baik  saja  tanpa  ke l ndala,  namu l n dampaknya  dirasakan  ke l tika  su l dah  me l milki anak,  be l be l rapa  dari  me l re l ka  me l rasa  ke l su l litan ke l tika  haru l s  me l ndaftarkan  anak  ke l se l kolah se l bab  tidak  me l miliki  KK  mau l pu l n  akta ke l lahiran. 27
Be l rdasarkan  laporan  dari  Ke l pala  KU l A Paciran me l nyatakan bahwasanya pe l rkara yang se l pe l rti  ini  akan  su l lit  diprose l s  bahkan Pe l ngadilan  Agama  akan  me l nolak  u l ntu l k pe l ngaju l an itsbat nikah bagi pe l laku l pe l rkawinan siri  yang tidak me l miliki akta pe l rce l raian. Dan prose l snya  pu l n  akan  me l makan  waktu l yang lama de l ngan biaya yang mahal. 28
Me l nu l ru l t pe l nu l lis praktik pe l rce l raian tidak te l rcatat  yang  dilaku l kan  ole l h  be l be l rapa masyarakat  di  De l sa  Se l dayu l lawas  dise l babkan
28 Hasil  Wawancara  dengan  Kepala  KUA Paciran  yang  Ditunjuk  Pengadilan  Agama  Untuk Mengatasi  Perkara  Itsbat  Nikah  di  Kabupaten Lamongan Pada 7 Januari 2022.
ole l h  be l be l rapa  faktor  se l pe l rti,  ku l rangnya pe l mahaman se l bagai faktor u l tamanya, ke l mu l dian hal lain yang me l ndu l ku l ng pe l rce l raian tidak  te l rcatat  ini  te l rjadi  adalah  re l ndahnya e l konomi, jarak Pe l ngadilan yang jau l h dari de l sa se l rta anggapan masyarakat me l nge l nai su l litnya prose l s  pe l ndaftaran  pe l rce l raian  di  Pe l ngadilan.
Se l hingga  ke l tika  dilihat  dari  su l du l t  pandang hu l ku l m  positif  yang  be l rlaku l di  Indone l sia, prose l s  pe l rce l raian  yang  dilaku l kan  ole l h masyarakat  di  De l sa  Se l dayu l lawas  Ke l camatan Brondong  Kabu l pate l n  Lamongan  sangat  tidak se l su l ai  de l ngan  atu l ran  yang  be l rlaku l di  ne l gara Indone l sia, se l rta pe l rlu l diadakannya pe l nyu l lu l han atau l pe l mahaman me l nge l nai pe l ntingnya pe l ncatatan baik pe l rkawinan mau l pu l n pe l rce l raian  u l ntu l k  me l minimalisir  te l rjadinya pe l rce l raian  tidak  te l rcatat  yang  be l rakibat  pada timbu l lnya pe l rkawinan siri di dae l rah te l rse l bu l t.
Se l lain  hal  te l rse l bu l t  diatas,  pe l mahaman orang  te l rdahu l lu l me l nge l nai  pe l rkawinan  dan pe l rce l raian  jau l h  se l be l lu l m  adanya  atu l ran  yang be l rlaku l di  Indone l sia  me l mbe l rikan  pe l ngaru l h te l rse l ndiri  bagi  masyarakat.  Ke l biasaan  atau l pe l mahaman se l pe l rti ini haru l s dihilangkan atau l diminimalisir  me l lalu l i  age l nda  pe l nyu l lu l han  di tiap-tiap de l sa.
2) Kedudukan  Perceraian  Tidak  tercatat dalam  Perkawinan  Tercatat  Perspektif Hukum Positif di Indonesia
Ce l rai  me l ru l pakan  pu l tu l snya  pe l rkawinan antara pasangan su l ami dan istri me l lalu l i u l capan atau l ikrar talak su l ami. Me l nu l ru l t Pasal 117 KHI U l ndang-U l ndang  Nomor  1  Tahu l m  1974  talak adalah  talak  su l ami  dihadapan  sidang  di
Pe l ngadilan  Agama  yang  me l njadi  salah  satu l se l bab pu l tu l snya pe l rkawinan. Pe l rce l raian se l ndiri me l ru l pakan  bagian  dari  pe l rnikahan  se l bab pe l rce l raian ada se l bab diawali de l ngan pe l rkawinan.  Ke l mu l dian  pe l rce l raian  tidak te l rcatat (pe l rce l raian dilu l ar Pe l ngadilan) mu l ncu l l dan  me l njadi  fe l nome l na  di  masyarakat  akibat dari  pe l rlaksanaan  hu l ku l m  pe l rce l raian  yang dilaku l kan  di  masyarakat  sangat  be l rbanding te l rbalik de l ngan hu l ku l m positif.
Dalam  U l ndang-U l ndang  Pe l rkawinan Nomor 1 Tahu l n 1974 Pasal 39 ayat (1) Bab VII Te l ntang  Pu l tu l snya  Pe l rkawinan  dan  Akibat yang Ditimbu l lkan antara lain:
Pasal 38:
Pe l rkawinan dapat dikatakan pu l tu l s apabila:
a) Ke l matian
b) Pe l rce l raian dan
c) Adanya pu l tu l san Pe l ngadilan.
Pasal 39:
a) Pe l rce l raian hanya dapat dilaku l kan di de l pan sidang Pe l ngadilan se l te l lah Pe l ngadilan yang be l rsangku l tan  be l ru l saha  dan  tidak  be l rhasil me l ndamaikan ke l du l a be l lah pihak.
b) U l ntu l k  me l laku l kan  pe l rce l raian  haru l s  ada cu l ku l p alasan bahwa  antara su l ami dan istri itu l tidak  akan  dapat  ru l ku l n  se l bagai  su l ami dan istri.
c) Tata  cara  pe l rce l raian  di  de l pan  sidang Pe l ngadilan diatu l r dalam pe l ratu l ran pe l ru l ndangan te l rse l bu l t.
Pasal 40:
a) Gu l gatan pe l rce l raian diaju l kan ke l pada Pe l ngadilan
b) Tata cara me l ngaju l kan gu l gatan te l rse l bu l t pada  ayat  (1)  pasal  ini  diatu l r  dalam pe l ratu l ran pe l ru l ndangan te l rse l ndiri.
Pasal 41:
Akibat pu l tu l snya pe l rkawinan kare l na pe l rce l raian ialah:
a) Baik  ibu l atau l bapak  te l tap  be l rke l wajiban me l me l lihara  dan  me l ndidik  anak-anaknya, se l mata-mata be l rdasarkan ke l pe l ntingan anak,  bilamana  ada  pe l rse l lisihan  me l nge l nai pe l ngu l asaan anak-anak, Pe l ngadilan me l mbe l ri ke l pu l tu l san.
b) Bapak yang be l rtanggu l ng jawab atas se l mu l a biaya  pe l me l liharaan  dan  pe l ndidikan  yang dipe l rlu l kan anak itu l , bilamana bapak dalam ke l nyataannya tidak dapat me l mbe l ri ke l wajiban te l rse l bu l t Pe l ngadilan dapat me l ne l ntu l kan  bahwa  iku l t  me l miku l l  biaya te l rse l bu l t.
c) Pe l ngadilan dapat me l wajibkan ke l pada be l kas su l ami u l ntu l k me l mbe l rikan biaya pe l nghidu l pan  dan/atau l me l ne l ntu l kan  se l su l atu l ke l wajiban bagi be l kas istri. 29
Dalam  Pasal  20  U l ndang-U l ndang Nomor  7  Tahu l n  1975  te l ntang  pe l laksanaan U l ndang-U l ndang  Nomor  1974  me l nye l bu l tkan bahwa:
a) Gu l gatan  pe l rce l raian  diaju l kan  ole l h  su l ami atau l istri atau l ku l asanya ke l pada Pe l ngadilan yang  dae l rah  hu l ku l mnya  me l lipu l ti  te l mpat ke l diaman te l rgu l gat.
29 Latifah  Ratnawaty,  “Perceraian  Dibawah Tangan  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif,” Jurnal Yustisi, Vol. 4, No. 1, (2017). H. 115.
b) Dalam hal te l mpat ke l diaman te l rgu l gat tidak je l las  atau l tidak  dike l tahu l i  atau l tidak me l mpu l nyai  te l mpat  ke l diaman  yang  te l tap, maka  gu l gatan  pe l rce l raian  diaju l kan  ke l pada Pe l ngadilan dite l mpat ke l diaman pe l nggu l gat.
c) Dalam hal te l rgu l gat be l rte l mpat tinggal dilu l ar ne l ge l ri, gu l gatan pe l rce l raian diaju l kan ke l pada Pe l ngadilan  dite l mpat  ke l diaman  te l rgu l gat.
Ke l tu l a Pe l ngadilan me l nyampaikan pe l rmohonan  te l rse l bu l t  ke l pada  te l rgu l gat me l lalu l i  pe l rwakilan  Re l pu l blik  Indone l sia se l te l mpat.
Ke l mu l dian  Pasal  67  U l ndang-U l ndang Nomor  7  Tahu l n  1989  me l nje l laskan  bahwa dalam  pe l ngaju l an  ce l rai  talak  haru l slah  dise l rtai hal-hal se l bagai be l riku l t:
a) Nama, u l mu l r dan te l mpat ke l diaman pe l mohon  yaitu l su l ami  dan  te l rmohon  yaitu l istri.
b) Alasan-alasan  yang  me l njadi  dasar  ce l rai talak.
Pe l nje l lasan  Pasal  te l rse l bu l t  diatas  ju l ga be l rlaku l bagi  istri  apabila  akan  me l ngaju l kan gu l gatan pe l rce l raian. Se l dangkan dalam prose l snya,  pe l rkara  pe l rce l raian  ada  yang me l makan waktu l lama bahkan be l rtahu l n-tahu l n, hal  ini  dise l babkan  kare l na  jalan  atau l u l paya hu l ku l m  yang  dipilih  ole l h  pihak  yang be l rpe l rkara.  Pe l nye l le l saian  pe l rce l raian  bu l kan hanya  masalah  pu l tu l snya  pe l rkawinan  saja namu l n  ju l ga  me l ncaku l p  pe l mbagian  harta be l rsama,  hak  asu l h  anak  dan  lain  se l bagainya,
hal yang de l mikian ini te l lah diatu l r dalam Pasal 86  ayat  (1)  U l ndang-U l ndang  Nomor  7  Tahu l n 1989  se l bagaimana  diu l bah  de l ngan  U l ndang- U l ndang  Nomor  3  Tahu l n  2003  Te l ntang Pe l ngadilan Agama yang me l mbole l hkan adanya pe l ngaju l an  gu l gatan  harta  be l rsama  atau l pu l n gu l gatan balik (re l konve l nsi).
Adapu l n  pe l ratu l ran  atau l u l ndang-u l ndang yang digu l nakan se l bagai acu l an dalam pe l nye l le l saikan pe l rkara pe l rce l raian adalah:
a) U l ndang-U l ndang  Nomor  1  Tahu l n  1974 te l ntang Pe l rkawinan
1) Me l ngatu l r te l ntang pe l rce l raian se l cara garis be l sar  (ku l rang  me l nde l tail  se l bab  tidak me l mbe l dakan  cara  pe l rce l raian  agama Islam non-Islam).
2) Bagi yang non-Islam
maka
tatape l rce l raiannya be l rpe l doman pada U l ndang-U l ndang Nomor 1 Tahu l n 1974.
b) Kompilasi  Hu l ku l m  Islam,  bagi  pasangan yang  be l raga  Islam  maka  tata  cara pe l nye l le l saian  pe l rce l raiannya  be l rpe l doman pada KHI.
c) Pe l ratu l ran Pe l me l rintah Nomor 9 Tahu l n 1975 te l ntang Pe l laksanaan U l ndang-U l ndang Nomor 1 Tahu l n 1974.
1) Me l ngatu l r  me l nge l nai  de l tail  te l ntang
Pe l ngadilan mana yang be l rwe l nang dalam me l mprose l s pe l rkara pe l rce l raian.
2) Me l ngatu l r  de l tail  me l nge l nai  tata  cara pe l rce l raian se l cara praktik.
d) U l ndang-U l ndang  Nomor  23  Tahu l n  1974 te l ntang  Pe l nghapu l san  Ke l ke l rasan  Dalam
Ru l mah Tangga (KDRT).
Se l dangkan  asas  yang  digu l nakan  dalam pe l me l riksaan pe l rkara ce l rai gu l gat sama de l ngan pe l rkara ce l rai talak, antara lain:
a) Pe l me l riksaan dilaku l kan ole l h Maje l lis Hakim.
b) Pe l me l riksaan  dilaku l kan  dalam  sidang te l rtu l tu l p.
c) Pe l me l riksaan 30 hari dari tanggal pe l ndaftaran gu l gatan.
d) Pe l me l riksaan  bidang  Pe l ngadilan  dihadiri ole l h  su l ami  dan  istri  atau l wakil  yang me l ndapatkan  ku l asa  khu l su l s  dari  pihak be l rpe l rkara.
e) U l paya me l ndamaikan diu l sahakan be l rlangsu l ng se l lama pe l me l riksaan.
Tata  cara  pe l nye l le l saiannya  adalah  se l bagai be l riku l t:
a) Tahap  pe l ndahu l lu l an  yaitu l tahapan  dimana pe l nggu l gat  atau l pe l mohon  me l nyampaikan atau l me l ndaftarkan pe l rkaranya ke l Pe l ngadilan Agama dan Pe l ngadilan me l ne l rima  pe l nyampaian  gu l gatan  atau l pe l rmohonan te l rse l bu l t.
b) Tahapan pe l me l riksaan dan pu l tu l san 1) Pe l manggilan para pihak.
2) Pu l tu l san gu l gu l r/ ve l rste l k .
3) U l saha pe l rdamaian.
4) Pe l mbacaan pe l ru l bahan-pe l ru l bahan gu l gatan.
5) Jawaban  te l rgu l gat, e l kse l psi (tangkisan), dan re l konve l nsi (gu l gatan balik).
6) Re l plik dan du l plik.
7) Pe l mbu l ktian.
8) Pe l rmu l syawaratan Maje l lis Hakim. 30
Dalam pe l rspe l ktif hu l ku l m positif, pe l rce l raian wajib dilaku l kan dide l pan Pe l ngadilan. Se l hingga se l cara yu l ridis pe l rce l raian tidak  te l rcatat  (tidak  dihadapan  Pe l ngadilan) tidak  sah  dan  haru l s  dibatalkan  se l bab  istri masih  te l rikat  hu l bu l ngan  de l ngan  su l ami  yang lama  dan  istri  tidak  dapat  me l langsu l ngkan pe l rnikahan ke l du l a se l be l lu l m dilaku l kan pe l rce l raian  de l ngan  su l ami  pe l rtama  se l cara  sah se l su l ai  hu l ku l m  positif.  Se l bab  pe l rce l raian  yang dilaku l kan  dihadapan  sidang  Pe l ngadilan  je l las dapat  me l mbe l rikan  adanya  ke l pastian  hu l ku l m kare l na pe l rbu l atannya dapat dibu l ktikan de l ngan adanya bu l kti ote l ntik yaitu l akta pe l rce l raian, hal ini  se l su l ai  de l ngan  Pasal  39  ayat  (1)  U l ndang- U l ndang Pe l rkawinan Nomor 1 Tahu l n 1974.
Akta pe l rce l raian me l mang bu l kan me l ru l pakan  salah  satu l syarat  sah  nya  su l atu l pe l rce l raian  namu l n  ke l du l du l kan  nya  dapat me l njadi bu l kti te l lah te l rjadinya su l atu l pe l rce l raian antara ke l du l a be l lah pihak yaitu l su l ami dan istri.
Dan dari sisi ke l maslahatan se l ndiri disyariatkannya  pe l rce l raian  dihadapan  sidang Pe l ngadilan  su l paya  tidak  te l rjadi  pe l rce l raian se l cara se l mbarangan, me l lindu l ngi hak istri agar su l ami  tidak  be l rsikap  se l e l naknya  de l ngan we l we l nang  yang  dimiliki,  se l rta  pe l rkawinan ke l du l a yang dilaku l kan ole l h istri de l ngan orang lain be l gitu l pu l la se l baliknya tanpa se l pe l nge l tahu l an se l bab se l cara yu l ridis istri masih te l rikat  pe l rkawinan  de l ngan  su l ami  pe l rtama
30 Linda  Azizah,  “Analisis  Perceraian  dalam Kompilasi Hukum Islam”. H. 418-421.
se l be l lu l m  ada  pe l ne l tapan  Pe l ngadilan  yang me l nyatakan bahwa ke l du l anya te l lah be l rpisah. Dalam  praktiknya,  se l kalipu l n  u l ndang- u l ndang te l lah me l mbe l rikan pe l ngatu l ran me l nge l nai  tata  cara  pe l rce l raian  di  Indone l sia, masih  saja  ada  masyarakat  yang  me l langgar se l bab te l rdapat se l bagian dari masyarakat yang masih taat pada hu l ku l m adat dan hu l ku l m agama. Bahkan  agama  ke l rap  kali  dijadikan  alasan dalam me l le l gitimasi dan me l mbe l narkan tindakan-tindakan  yang  me l re l ka  laku l kan. Padahal  atu l ran  dalam  agama  te l lah  sama je l lasnya  bahwa  U l ndang-U l ndang  Nomor  1 Tahu l n 1974 be l rlaku l u l ntu l k se l mu l a u l mat Islam. Me l ngingat  Indone l sia  me l nganu l t  siste l m hu l ku l m  positif  dalam  be l ntu l k  pe l ratu l ran pe l ru l ndang-u l ndangan, maka baik itu l pe l rce l raian mau l pu l n pe l rkawinan pe l laksanaannya haru l slah me l me l nu l hi  syarat  dalam  U l ndang-U l ndang Nomor 1 Tahu l n 1974 te l ntang Pe l rkawinan. Jika su l atu l pe l rce l raian  itu l tidak  dicatatakan  maka tidak me l ndapatkan pe l ngaku l an hu l ku l m se l kalipu l n te l lah se l su l ai de l ngan ke l te l ntu l an dalam hu l ku l m  Islam,  dan  pe l rce l raian  ini  dinamakan pe l rce l raian tidak te l rcatat.
Ke l mu l dian  ke l du l du l kan  pe l rce l raian  tidak te l rcatat dalam pe l rkawinan te l rcatat tidak dapat diaku l i  ke l absahannya.  Hal  ini  te l lah  se l su l ai de l ngan  atu l ran  dalam  Pasal  39  dan  Pasal  40 U l ndang-U l ndang Pe l rkawinan Nomor 1 Tahu l n 1974 yang me l nye l bu l tkan bahwa pe l rce l raian itu l hanya  dapat  dilaku l kan  di  de l pan  sidang
pe l ngadilan baik itu l be l ru l pa ce l rai gu l gat mau l pu l n ce l rai talak.
Me l nu l ru l t  pe l nu l lis  se l ndiri  konse l ku l e l nsi yang  ditimbu l lkan  dari  pe l rce l raian  yang  tidak didaftarkan adalah me l ru l gikan  pasangan (ke l du l a be l lah pihak) se l pe l rti masalah pe l mbagian harta be l rsama, hak su l ami istri, dan hak  anak  baik  itu l nafkah  mau l pu l n  hak  waris.
Dan  se l jau l h  pe l ne l litian  ini  dite l mu l kan  se l pu l lu l h kasu l s pe l ngaru l h pe l rce l raian tidak te l rcatat yakni adanya  pe l rkawinan  se l cara  siri,  ke l mu l dian be l rdasarkan  dari  wawancara  yang  dilaku l kan didapati du l a kasu l s yang dirasakan dampaknya se l te l lah me l miliki anak yaitu l ke l su l litan pe l mbu l atan akta ke l pe l ndu l du l kan se l bagai syarat me l ndaftar ke l le l mbaga pe l ndidikan.
Be l rdasarkan  tinjau l an  hu l ku l m  positif, pe l rce l raian  tidak  te l rcatat  (tidak  dihadapan Pe l ngadilan) adalah hu l ku l mnya tidak sah se l bab pu l tu l snya  pe l rkawinan  tidak  dapat  dibu l ktikan de l ngan  akta  pe l rce l raian  te l rle l bih  dalam  statu l s pe l rkawinan  yang  te l rcatat.  Se l bab  se l kalipu l n pasangan  su l ami  istri  te l lah  pu l tu l s  hu l bu l ngan pe l rkawinan  se l cara  agama,  statu l s  ke l du l anya te l tap  su l ami  istri  dalam  pandangan  hu l ku l m positif,  hal  ini  se l su l ai  de l ngan  Pasal  117  KHI U l ndang-U l ndang Nomor 1 Tahu l n 1974.
Se l me l ntara  pe l rce l raian  yang  dilaku l kan se l su l ai  de l ngan  prose l du l r  dalam  hu l ku l m  positif me l miliki ke l pastian hu l ku l m, se l bab pe l ngatu l rannya tidak hanya me l nge l nai pu l tu l snya pe l rkawinan saja namu l n me l ncaku l p pe l mbagian harta be l rsama (gono-gini), pe l ne l ntu l an hak asu l h anak,  pe l ne l ntu l an  nafkah  dan  lain  se l bagainya. Yang mana hal ini te l lah diatu l r dalam Pasal 86
ayat (1) U l ndang-U l ndang Nomor 7 Tahu l n 1989 atas  pe l ru l bahan  U l ndang-U l ndang  Nomor  3 Tahu l n 2003.
Se l pe l rti  halnya  yang  te l lah  dise l bu l tkan diatas, bahwasannya ne l gara te l lah me l mbe l rikan pe l ngatu l ran  se l cara  me l nde l tail  dalam  masalah pe l rkawinan  baik  bagi  masyarakatnya  yang Mu l slim  mau l pu l n  non-Mu l slim,  yang  mana pe l ratu l ran  yang  digu l nakan  se l bagai  acu l an adalah:  U l ndang-U l ndang  Nomor  1  Tahu l n 1974,  Kompilasi  Hu l ku l m  Islam,  Pe l ratu l ran Pe l me l rintah  Nomor  9  Tahu l n  1975,  dan U l ndang-U l ndang Nomor 23 Tahu l n 1974.
Me l nu l ru l t hu l ku l m Islam yang be l rlaku l dan dianu l t ole l h mayoritas masyarakat di Indone l sia me l mbe l rikan  pe l nje l lasan  bahwa  talak  adalah hak  su l ami  dimanapu l n  dan  kapanpu l n  maka talak  akan  jatu l h  se l cara  otomatis.  Se l dangkan hu l ku l m  positif  me l nyatakan  bahwa  talak  yang dilaku l kan dilu l ar Pe l ngadilan adalah tidak sah. Se l hingga  dalam  hal  ini  te l rdapat  ke l se l njangan antara  yang  diharapkan  hu l ku l m  ( das  solle l n ) de l ngan  ke l nyataan  yang  ada  di  lapangan  ( das se l in ).  Ole l h  kare l na  itu l ,  cita-cita  Pasal  39  ayat (1)  U l ndang-U l ndang  Nomor  1  Tahu l n  1974 te l ntang  Pe l rkawinan  dan  Pasal  65  U l ndang- U l ndang  Nomor  7  tahu l n  1989  te l ntang Pe l ngadilan Agama akan su l lit te l rcapai.
De l ngan  adanya  atu l ran  te l rse l bu l t  diharapkan masyarakat dapat le l bih pe l rhatian dan be l rhati- hati  dalam  me l ngambil  sikap  yang  mana be l rhu l bu l ngan  de l ngan  pe l rkawinan  mau l pu l n pe l rce l raian.  Se l bab  jika  dilihat  dari  sisi maslahatnya  pe l rkawinan  mau l pu l n  pe l rce l raian yang  dilaku l kan  se l su l ai  de l ngan  atu l ran  yang
be l rlaku l dapat  me l lindu l ngi  hak-hak  yang dimiliki tiap warga ne l gara.
3) Hukum Perkawinan Siri Dengan Faktor Perceraian  Tidak  Tercatat  Perspektif Hukum Positif Di Indonesia
Pasal 2 ayat (1) U l ndang-U l ndang Nomor 1 Tahu l n 1974 Te l ntang Pe l rkawinan me l mbe l rikan pe l nje l lasan bahwa su l atu l pe l rkawinan  dikatakan  sah  apabila  dilaku l kan me l nu l ru l t  hu l ku l m  agama  nya  masing-masing.
Ke l mu l dian  Pasal  2  ayat  (2)  U l ndang-U l ndang Nomor  1  Tahu l n  1974  me l nye l bu l tkan  bahwa tiap-tiap pe l rkawinan dicatat me l nu l ru l t pe l ratu l ran pe l ru l ndang-u l ndangan  yang  be l rlaku l . 31 Be l gitu l pu l la  Pasal  5  dan  6  KHI  me l nje l laskan  bahwa se l tiap pe l rkawinan masyarakat yang be l ragama haru l slah  dicatatkan  se l rta  dilangsu l ngkan dihadapan  dan  dibawah  pe l ngawasan  Pe l gawai Pe l ncatat  Nikah  (PPN)  be l rdasarkan  U l ndang- U l ndang RI Nomor 22 Tahu l n 1946 jo. U l ndang- U l ndang  RI  Nomor  32  Tahu l n  1954  Te l ntang Pe l ncatatan Nikah, Talak dan Ru l ju l k. Se l hingga pe l rkawinan yang dilaku l kan dilu l ar pe l ngawasan pe l gawai  pe l ncatat  pe l rkawinan  tidak  me l miliki ke l ku l atan hu l ku l m te l tap. 32
Se l cara u l mu l m, pe l rkawinan siri me l ru l pakan pe l rkawinan yang dilaku l kan se l su l ai hu l ku l m  Islam  yaitu l me l me l nu l hi  ru l ku l n  dan syaratnya  namu l n  tanpa  dilaku l kan  dihadapan pe l gawai  pe l ncatat  pe l rkawinan  atau l tidak didaftarkan di Kantor U l ru l san Agama (KU l A). Se l dangkan  me l nu l ru l t  pe l ndangan  masyarakat u l mu l nya, pe l rkawinan siri me l ru l pakan
31 Lihat  Pasal  1  Ayat  (1)  dan  (2)  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
pe l rkawinan yang dilaku l kan se l cara se l mbu l nyi- se l mbu l nyi  atau l rahasia  kare l na  faktor-faktor te l rte l ntu l .  Namu l n  pe l rkawinan  yang  se l cara  sah dilaku l kan  se l su l ai  syariat  hu l ku l m  Islam  tanpa didaftarkan di KU l A te l rdapat du l a hu l ku l m yang pe l rlu l dikaji se l cara me l ndalam yaitu l : (1) hu l ku l m pe l rkawinannya me l nu l ru l t hu l ku l m positif, dan (2) hu l ku l m tidak me l ncatatkan pe l rkawinan te l rse l bu l t pada le l mbaga ne l gara (KU l A).
Me l nu l ru l t  aspe l knya,  pe l rkawinan  siri hu l ku l mnya  adalah  sah  dalam  pandangan hu l ku l m  Islam  jika  ru l ku l n  dan  syaratnya te l rpe l nu l hi,  se l hingga  pe l rbu l atannya  te l rse l bu l t tidak  dikate l gorikan  se l bagai  maksiat  dan pe l laku l nya  pu l n  tidak  dapat  dihu l ku l mi  se l bagai pe l laku l kriminal se l kalipu l n pe l rkawinan te l rse l bu l t tidak  didaftarkan  di  KU l A  (hal  ini  se l su l ai de l ngan  ke l te l ntu l an  Pasal  1  ayat  (1)  U l ndang- U l ndang  Nomor  1  Tahu l n  1974  Te l ntang Pe l rkawinan). Adapu l n ru l ku l n-ru l ku l n pe l rkawinan  adalah:  (!)  wali,  (2)  du l a  orang saksi, dan (3) ijab qobu l l.
Se l me l ntara pe l rkawinan siri yang dilaku l kan ole l h masyarakat di De l sa Se l dayu l lawas Ke l camatan Brondong
Kabu l pate l n  Lamongan  adalah  dikare l nakan adanya  pe l rce l raian  yang  tidak  didaftarkan de l ngan  pasangan  pe l rtamanya  dan  me l miliki ju l mlah  pe l laku l 10  orang.  Prose l s  pe l laksanaan pe l rce l raianya  pu l n  sangat  be l ragam,  mu l lai  dari ikrar  talak  se l cara  lisan  me l nghadirkan  saksi mau l pu l n tanpa me l nghadirkan saksi, bahkan ada yang hanya me l lalu l i pe l san via WhatsApp.
32 Lihat Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam.
Pe l rkawinan  siri  me l ru l pakan  salah  satu l pe l ristiwa  hu l ku l m  yang  dihadapkan  de l ngan du l alisme l pe l laksanaan  hu l ku l m  (antara  hu l ku l m Islam  dan  hu l ku l m  positif)  di  Indone l sia,  yang mana hu l ku l mnya adalah sah dalam pandangan hu l ku l m  Islam  dan  se l su l ai  de l ngan  ke l te l ntu l an Pasal  2  ayat  (1)  U l ndang-U l ndang  Nomor  1 Tahu l n  1974  namu l n  sangat  be l rte l ntangan de l ngan  Pasal  2  ayat  (2)  U l ndang-U l ndang Nomor 1 Tahu l n 1974 se l bagai hu l ku l m positif.
Dari se l gi praktiknya, masyarakat me l mang  le l bih  me l nggu l nakan  hu l ku l m  Islam se l bagai  hu l ku l m  yang  hidu l p  dan  dilaksanakan atas  dasar  tanggu l ng  jawab,  ke l sadaran be l ragama  dan  ke l imanan,  se l pe l rti  pandangan pe l rkawinan  siri  yang  dianggap  sah  dan  le l gal me l skipu l n  ada  yang  be l ranggapan  bahwa pe l rbu l atannya adalah haram ke l tika me l nimbu l lkan  ke l ru l gian  bagi  pihak  yang be l rsangku l tan. Se l hingga U l ndang-U l ndang Pe l rkawinan, KHI mau l pu l n pe l ncatatan pe l rkawinan tidak lagi dihirau l kan ke l tika syarat dan ru l ku l n nikah se l su l ai agama te l lah te l rpe l nu l hi, dalam  artian  hu l ku l m  Islam  te l lah  me l ngakar ku l at, ditaati dan dilaksanakan ole l h u l mat Islam di Indone l sia.
Se l me l ntara  pe l rlu l dipahamkan  bahwa U l ndang-U l ndang  Pe l rkawinan  te l lah  me l njadi bagian dari hu l ku l m Islam, dimana te l lah me l lalu l i prose l s taqnin dan te l lah me l njadi pe l ratu l ran yang be l rlaku l di  Indone l sia  be l gitu l pu l la  Kompilasi Hu l ku l m  Islam  (KHI)  yang  te l lah  dite l tapkan pada  Inpre l s  tahu l n  1991dan  te l lah  me l milii ke l ku l atan  hu l ku l m  se l bagai  hu l ku l m  positif  se l rta me l njadi pijakan bagi hakim dalam
me l nghu l ku l mi  atau l me l mu l tu l s  se l ngke l ta  yang be l rlaku l bagi u l mat Islam.
Pe l ncatatan pe l rkawinan me l mang bu l kanlah  su l atu l syarat  sah  nya  pe l rkawinan, namu l n  ke l be l radaannya  sangat  pe l nting  u l ntu l k dilaku l kan  gu l na  me l ncapai  tu l ju l an  pe l rkawinan yang  di  ada dalam Islam,  se l bab  tidak  adanya pe l ncatatan  pe l rkawinan  dapat  be l rdampak  atau l me l miliki  konse l ku l e l nsi  bu l ru l k  se l pe l rti  su l litnya pe l mbu l atan KK dan Akta Ke l lahiran.
Se l hingga  hu l ku l m  su l atu l pe l rkawinan  siri de l ngan faktor pe l rce l raian yang tidak didaftarkan  adalah  tidak  sah  te l rle l bih pelrkawinan siri  ini dilaku l kan  ole l h  pihak  istri  yang  mana  se l cara hu l ku l m  positif  ia  masih  te l rikat  pe l rkawinan de l ngan su l ami pe l rtamanya. P e l rtama, pe l rce l raian  lu l ar  pe l ngadilan  tidak  se l jalan de l ngan syariat dalam Islam yaitu l me l nghilangkan madharat. Ke l du l a, tidak se l su l ai de l ngan atu l ran dalam Pasal 39 ayat (1) U l ndang- U l ndang  Nomor  1  Tahu l n  1974  te l ntang Pe l rkawinan yang me l nyatakan bahwa pe l rce l raian  hanya  dapat  dilaku l kan  di  de l pan sidang  Pe l ngadilan  se l te l lah  pe l rngadilan  yang be l rsangku l tan  be l ru l saha  dan  tidak  be l rhasil me l ndamaikan ke l du l a be l lah pihak.
Talak  atau l pe l rce l raian  se l macam  ini me l miliki  banyak  pe l rmasalahan  mu l lai  dari ke l absahannya, kelmulngkinan talak  yang  te l rjadi  le l bih  dari se l kali  dan  minimnya  pe l rlindu l ngan  hu l ku l m. Ole l h  kare l na  itu l ,  u l ntu l k  me l nhindari  adanya pe l langgaran te l rhadap u l ndang-u l ndang pe l rkawinan  pe l rlu l adanya  solu l si  se l rta  sikap te l gas.  Pe l rtama,  diadakannya  itsbat  talak, se l lama  ini  se l orang  hakim  me l mang  tidak
me l ngaku l i adanya hal te l rse l bu l t se l bab talak yang dilaku l kan dilu l ar Pe l ngadilan itu l dianggap tidak ada  dan  me l skipu l n  tidak  ada  u l ndang-u l ndang yang me l ngatu l r nya se l orang hakim me l ngakomodir  hu l ku l m  yang  be l rke l mbang  di masyarakat kare l na se l orang hakim bu l kan hanya corong  u l ndang-u l ndang  namu l n  ju l ga  se l orang mu l jtahid yang haru l s be l rijtihad u l ntu l k me l ne l gakkan  ke l adilan  dan  ke l maslahatan masyarakat.
Ke l du l a,  me l mbe l rikan  sanksi  te l rhadap pihak  yang  me l laku l kan  pe l langgaran  te l rhadap pe l ratu l ran  pe l ru l ndang-u l ndangan  te l rse l bu l t  yang mana  hal  ini tellah be l rlaku l se l jak  diu l ndangkannya U l ndang-U l ndang RI yang te l rtu l ang pada Pasal 3 Nomor  22  Tahu l n  1946  yang  me l nyatakan bahwa para pe l laku l dapat dijatu l hi sanksi pidana de l ngan  hu l ku l man  ku l ru l ngan  se l lama-lamanya tiga  bu l lan  atau l de l nda  se l tinggi-tingginya  Rp. 7.500.-  yang  te l rmu l at  dalam  Pasal  45  PP Nomor 9 Tahu l n 1975.
Ke l hadiran pe l ratu l ran pe l ru l ndang- u l ndangan  te l rse l bu l t  hingga  saat  ini  dianggap tidak e l fe l ktif selhingga tidak me l nimbu l lkan e l fe l k je l ra bagi pe l laku l nya,  de l ngan  hu l ku l man  ku l ru l ngan  yang sangat singkat dan de l nda yang te l rbilang cu l ku l p ke l cil.  Se l hingga  hal  ini  pe l rlu l me l ndapatkan pe l rhatian khu l su l s su l paya atu l ran te l rse l bu l t dapat be l nar-be l nar  be l rjalan  de l ngan  e l fe l ktif  dan fu l ngsional.

## D. Kesimpulan
Praktik  pe l rce l rain  tidak  te l rcatat  yang dilaku l kan ole l h masyarakat di De l sa se l dayu l lawas Ke l camatan Brondong Kabu l pate l n
Lamongan sangat be l ragam be l gitu l pu l la de l ngan alasan yang me l re l ka pilih ke l tika me l laku l kannya,  adapu l n  data  be l rdasarkan wawancara de l ngan lima pe l laku l adalah se l bagai be l riku l t: Pe l rtama, pe l rce l raian dilaku l kan dide l pan  mu l din  de l sa  de l ngan  alasan  tidak dibe l rikan  nafkah  ole l h  su l ami,  namu l n  yang me l ngaju l kan  u l ntu l k  be l rce l rai  adalah  su l ami. Ke l du l a,  pe l rce l raian  dilaku l kan  me l lalu l i  u l capan talak  dari  su l ami  se l cara  langsu l ng  yang disaksikan  ole l h  orang  tu l a  istri,  alasannya adalah  se l bab  tidak  dibe l rikan  nafkah.  Ke l tiga, pe l rce l raiannya dilaku l kan me l lalu l i pe l san whatsAp yang  dikirimkan  ole l h  su l ami alasannya adalah kare l na su l ami se l ring mabu l k- mabu l kan.  Ke l e l mpat,  talak  diu l capkan  se l cara lisan dihadapan istri. Ke l lima, talak diu l capkan su l ami  se l cara  lisan.  Dari  pe l ristiwa  te l rse l bu l t diatas,  pe l rce l raian  yang  dilaku l kan  ke l limanya adalah  sama-sama  atas  dasar  ke l inginan  dari pihak  su l ami,  dan  istri  hanya  me l ngiyakan de l ngan alasan-alasan yang me l re l ka pe l gang.
Ke l du l du l kan  pe l rce l raian  yang  dilaku l kan tidak  dihadapan  pe l ngadilan  adalah  tidak  sah se l kalipu l n  te l lah  dilaku l kan  be l rdasarkan  agama Islam.  Se l bab  agama  tidak  dapat  dijadikan alasan  tidak  dilaku l kannya  pe l rce l raian  se l su l ai de l ngan  atu l ran  hu l ku l m  positif,  se l bab  se l cara ke l se l lu l ru l han hu l ku l m positif te l lah me l ncaku l p dan se l su l ai de l ngan hu l ku l m dalam agama Islam yang mana  diatu l r  dalam  Kompilasi  Hu l ku l m  Islam. Te l rle l bih  pe l rnikahan  yang  dilaku l kan  adalah se l su l ai de l ngan atu l ran hu l ku l m positif (dicatatkan), maka se l lagi pe l rce l raian itu l be l lu l m dilaku l kan  be l rdasarkan  hu l ku l m  positif  ke l du l a
be l lah pihak baik itu l su l ami mau l pu l n istri te l tap sah  me l njadi  pasangan.  Dan  dalam  atu l ran hu l ku l m  yang  be l rlaku l ,  ke l du l anya  tidak  dapat me l laku l kan  pe l rbu l atan  hu l ku l m  lain  se l pe l rti me l nikah  ke l mbali  dikare l nakan  masih  te l rikat hu l bu l ngan  de l ngan  su l ami  atau l istri  yang pe l rtama.
Hu l ku l m  pe l rkawinan  siri  de l ngan  faktor pe l rce l raian  tidak  didaftarkan  adalah  tidak  sah se l bab talak yang dilaku l kan dilu l ar Pe l ngadilan itu l dianggap tidak ada yang mana hal ini se l su l ai de l ngan  ke l te l ntu l an  Pasal  39  ayat  (1)  U l ndang- U l ndang Nomor 1 Tahu l n 1974 dan tidak se l su l ai de l ngan syariat dalam Islam yaitu l me l nghilangkan  madharat.  Ole l h  kare l na  itu l pe l rlu l die l rikan solu l si pe l rtama, dilaku l kan itsbat talak dan ke l du l a, dibe l rikan sanksi bagi pe l laku l yang me l langgar atu l ran te l rse l bu l t.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar,  Nu l r  Annisa  Lu l tfia.  “Faktor-Faktor Pe l nye l bab  Masyarakat  Su l ku l Lampu l ng Tidak  Me l ncatatkan  Pe l rnkahannya  di KU l A  (Stu l di  Kasu l s  De l sa  Bu l mi  Jawa Ke l camatan
Batanghari Nu l ban Kabu l pate l n  Lampu l ng  Timu l r)”. Skripsi . Lampu l ng: IAIN Me l tro, 2019.
Ariku l nto,  Su l harsimi Prose l du l r  Pe l ne l litian “Su l atu l Pe l nde l katan  Praktik”. Jakarta: Rine l ka Cipta, 2013.
Arliman, Lau l re l nsiu l s. Ilmu l Pe l ru l ndang- U l ndangan  Yang  Baik  u l ntu l k  Ne l gara Indone l sia. Yogyakarta: Pe l ne l rbit De l e l pu l blish, 2019.
Ashofa,  Bu l rhan. Me l tode l Pe l ne l litian  Hu l ku l m.
Jakarta: Rine l ka Cipta, 2007.
Azizah,  Linda.  “Analisis  Pe l rce l raian  dalam Kompilasi  Hu l ku l m  Islam.” Ju l rnal  Al- ‘Adalah. Vol X. No. 4. 2012.
Dahwadin, Mu l hammad Dani Su l mantri, E l nce l ng  lip  Syaripu l din,  dan  Sasa Su l narsa. Pe l rce l raian  dalam  Siste l m
Hu l ku l m  Indone l sia (Wonosobo:  Pe l ne l rbit Mangku l Bu l mi, 2018).
Dipe l role l h  dari  Hasil  Obse l rvasi  Awal  Ole l h Pe l ne l liti di De l sa Se l dayu l lawas Ke l camatan Brondong Kabu l pate l n Lamongan Pada 29 Agu l stu l s 2021.
Dipe l role l h  dari  Hasil  Wawancara  de l ngan  Ibu l FN  di  De l sa  Se l dayu l lawas  Ke l camatan Brondong  Kabu l pate l n  Lamongan,  pada tanggal 12 Ju l li 2021.
Dipe l role l h  dari  Hasil  Wawancara  de l ngan  Ibu l SA  dan  Ibu l MR  di  De l sa  Se l dayu l lawas Ke l camatan Brondong Kabu l pate l n Lamongan Pada 19 Oktobe l r 2021.
Dodi, Limas. Me l todologi Pe l ne l litian. Yogyakarta: Pu l staka Ilmu l , 2018.
Faisal, Sanafiyah. Me l todolgi Pe l ne l litian Sosial.
Jakarta: E l rlangga, 2001.
Hasil  Wawancara  de l ngan  Ke l pala  KU l A Ke l camatan Paciran Kabu l pate l n Lamongan Pada 7 Janu l ari 2022.
Hayati,  Vivi.  “Dampak  Yu l ridis  Ke l ke l rasan  di Lu l ar  Pe l ngadilan  (Pe l ne l litian  di  Kota Langsa).” Ju l rnal  Hu l ku l m  Samu l dra Ke l adilan. Vol. 10. No. 2. 2015.
Ishaq. Me l tode l Pe l ne l litian Hu l ku l m dan Pe l nu l lisan Skripsi, Te l sis, Se l ta Dise l rtasi. Bandu l ng: Pe l ne l rbit Alfabe l ta, 2017. Islami,  Irfan.  “Pe l rkawinan  Dibawah  Tangan (Kawin  Sirri)  dan  Akibat  Hu l ku l mnya.” Ju l rnal Hu l ku l m. Vol. 8. No. 1 . 2017. Kompilasi Hu l ku l m Islam.
Matnu l h,  Harpani  “Pe l rkawinan  Dibawah Tangan dan Akibat Hu l ku l mnya Me l nu l ru l t Hu l ku l m  Pe l rkawinan  Nasional.” Ju l rnal pe l ndidikan dan ke l wargane l garaan .  Vol. 6. No. 11. 2015.
Michae l l H, Matte l w B. Mile l s A. Analisis Data Ku l alitatif Bu l ku l Su l mbe l r Te l ntang Me l tode l -Me l tode l Baru l . Jakarta:  Karya Ilmu l , 1997.
Mu l syafa’ah,  Nu l r  Lailatu l dan  Arif  Wijaya. “Pe l layanan Pu l blik Pada Dinas
Ke l pe l ndu l du l kan  dan  Pe l ncatatan  Sipil  di Kabu l pate l n  Lamongan  dalam  Pe l rspe l ktif Fikih  Siyasah.” Ju l rnal  Hu l ku l m  dan Pe l ru l ndangan Isla., Vol. 10. No. 2. 2020. Niwari,  M.  Ilham  Fajry  Akbar,  Zayad  Abd.
Rahman,.  (2022).  Efektivitas  Program
Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi  Angka  Nikah  Sirri  Tahun 2017-2019 (Studi Kasus KUA
Kecamatan  Kedungadem  Bojonegoro). kediri: MAHAKIM:  Journal  of  Islamic Family Law, Vol. 6 No. 2 (2022).
Pratista,  U l lfi  Nu l r  Nadhiroh  “Faktor-Faktor Pe l nye l bab Pe l rkawinan Siri (di Ke l camatan Singorojo Kabu l pate l n
Ke l ndal)”. Skripsi. Se l marang:  U l IN Walisongo Se l marang, 2018.
Rahmah,  Syafira.  “Pe l rkawinan  via  Live l Stre l aming  dalam  Pe l rspe l ktif  Hu l ku l m Islam”. Skripsi . Be l ngku l lu l : IAIN Be l ngku l lu l , 2020.
Ratnawaty,  Latifah.  “Pe l rce l raian  Dibawah Tangan Dalam Pe l rspe l ktif Hu l ku l m Islam dan Hu l ku l m Positif.” Ju l rnal Yu l stisi. Vol. 4. No. 1. 2017.
Shomad,  Abd. Hu l ku l m  Islam  (Pe l normaan
Prinsip Syariah dalam Hu l ku l m Indone l sia) . Jakarta: Ke l ncana, 2017.
Syarifu l ddin , Amir. Hu l ku l m Pe l rkawinan Islam di Indone l sia. Jakarta: Ke l ncana, 2014. Trisnawati.
“Nikah Siri dan Faktor Pe l nye l babnya  di  Ke l lu l rahan  Lajangiru l Ke l camatan  U l ju l ng  Pandang  (Analisis Pe l rbandingan Hu l ku l m Islam dan U l U l No. 1 tahu l n 1974)”. Skripsi . Makassar: U l IN Alau l ddin Makassar, 2015.
U l ndang-U l ndang  Nomor  1  Tahu l n  1974 Te l ntang Pe l rkawinan.
Wijayanti, Winda. “E l ksiste l nsi U l ndang- U l ndang  Se l bagai  Produ l k  Hu l ku l m  dalam Pe l me l nu l han  Ke l adilan  bagi  Rakyat (Analisis  Pu l tisan  Mahkamah  Konstitu l si Nomor 50/PU l U l -X/2012).” Ju l rnal Konstitu l si. Vol. 10. No. 1. 2013.
Zainu l ddin  dan  Zainu l ddin,  Afwan. Ke l pastian Hu l ku l m Pe l rkawinan
Sirri dan Pe l rmasalahannya Ditinjau l dari U l ndang-U l ndang Nomor 1 Tahu l n 1974.
Yogyakarta: De l e l pu l blish, 2017.