## KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Magelang)

## FINANCIAL REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE IN AUTONOMY REGIONAL ERA
(Case Study of Local Government of Magelang City)
Oleh: Muhamad Wahyudi 1 , Eva Wulandari 2
1 Jurusan Akuntansi FE UNTIDAR
2 Jurusan Akuntansi FE UNTIDAR
Jl. Kapten S. Parman No. 39Magelang 56116 Indonesia wahyudi_arridho@yahoo.co.id evawulandari@untidar.ac.id
Info artikel
Riwayat artikel
Penyerahan Juli 2017 Diterima Serptember 2017 Diterbitkan Oktober 2017
Keywords: Financial Performance,
Ratio, Share and Growth

## Abstrak
Akuntabilitas Pemerintah Daerah ditunjukkan melalui pengelolaan  anggaran  daerah  secara  ekonomis,  efisien  dan efektif.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui bagaimana  kinerja  dan  kemampuan  keuangan  Pemerintah Kota  Magelang  dengan  rasio  keuangan  dan  analisis Share Growth .  Data  yang  digunakan  berupa  Laporan  Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012  sampai  dengan  2016.  Menggunakan  metode  studi kasus  dan  pendekatan  deskriptif.  Metode  analisis  yang digunakan  adalah  metode  statistik  deskriptif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  keuangan  daerah belum konsisten, dimana mengalami trend positif dan trend negatif. Kemandirian  pemerintah  dalam  membiayai kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan kepada masyarakat masih kurang.

## Abstract
Local  Government  Accountability  is  demonstrated  through the  management  of  regional  budgets  in  an  economical, efficient and effective manner. The purpose of this study to determine  how  the  performance  and  financial  capacity  of the  Government  of  Magelang  with  financial  ratios  and Share Growth analysis. Data used in the Budget Realization Report of the 2012 Budget Year to 2016. Using case study method  and  descriptive  approach.  The  method  of  analysis used  is  descriptive  statistical  method.  The  results  showed that  the  financial  performance  of  the  region  has  not  been consistent, which experienced a positive trend and negative trend.  The  independence  of  the  government  in  financing government  activities,  development  and  service  to  the community is still lacking.

## Pendahuluan
Menurut  Mahmudi  (2010:  2)  terkait
dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas  dan  keadilan,  Pemerintah
Daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku  kepenting.  Sularso  &  Restianto, (2011).  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010 Tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan, laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai  posisi  keuangan  dan  transaksi selama  satu  periode  pelaporan.  Laporan keuangan Pemerintah Daerah juga berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan.  Oleh  sebab  itu  laporan  harus dibuat  secara  sederhana  agar  mudah dipahami  oleh  pembaca.  Meskipun  laporan keuangan sudah bersifat general purposive , artinya dibuat lebih umum dan sesederhana mungkin untuk memenuhi kebutuhan informasi  semua  pihak,  tetapi  tidak  semua pembaca  laporan  dapat  memahami  laporan tersebut  dengan  baik.  Ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan  keuangan  tersebut  perlu  dibantu dengan analisis laporan keuangan.
Untuk mengetahui sejauhmana
kemampuan keuangan daerah yang disajikan  dalam  laporan  keuangan  perlu dilakukan analisa laporan keuangan dengan teknik-teknik  tertentu.  Salah  satu  teknik yang  paling  banyak  digunakan  untuk menganalisis  laporan  keuangan  adalah Analisis  Rasio  Keuangan  yaitu  suatu ukuran  untuk  mengidentifikasi  ciri-ciri keuangan  berdasarkan  laporan  keuangan yang  tersedia.  Analisis  Rasio  Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  dilakukan  dengan  cara mengitung  Kinerja  Keuangan  Daerah  dan Kemampuan Keuangan Daerah. Ada beberapa  cara  untuk  menghitung  Kinerja Keuangan  Daerah,  diantaranya  adalah
dengan  mengitung  Rasio  Kemandirian, Rasio  Derajat  Desentralisasi  Fiskal,  Rasio Efektifitas,  Rasio  Efisiensi,  dan  Rasio Keserasian  Belanja  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah.  Sedangkan  untuk menghitung
Kemampuan
Keuangan
Daerah,  yaitu  dengan  cara  menghitung Share dan Growth ,  Peta  Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan,  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah.  Perlunya  analisa  laporan keuangan  pemerintah  daerah  digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Menurut Halim  (2008)  analisis  keuangan  adalah usaha  mengidentifikasi  ciri-ciri  keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.  Pengukuran  kinerja  keuangan untuk  kepentingan  publik  dapat  dijadikan evaluasi  dan  memulihkan  kinerja  dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaannya.  Selain  itu  dapat  juga digunakan  sebagai  tolak  ukur  untuk peningkatan  kinerja  khususnya  keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya.

## METODE PENELTIAN
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan  data  sekunder  berupa  Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kota  Magelang  Tahun  Anggaran 2012  sampai  dengan  2016.  Penelitian  ini menggunakan  metode  studi  kasus  dengan pendekatan deskriptif. Metode analisis yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode statistik deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan hasil perhitungan  dan  grafik  Laporan  Realisasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belaja  Daerah Kota Magelang tahun Anggaran 2008-2012. Kemudian  dari  grafik  tersebut  ditarik kesimpulan  berkenaan  dengan  kinerja
keuangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang.
HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN
Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota Magelang Tahun 2012-2016 yang Diukur Dengan Derajat Disentralisasi
Tabel 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2012-2018 (Dalam Rupiah ) T.Agg R. PAD Total Pend Daerah Rasio DDF Kriteria DDF 2012 82.457.388.0 00 573.574.
040.000 1 4, 3
8 % Kurang
2013 107.739.838. 961 634.759. 985.140 1 6, 9 7 % Kurang
2014 164.927.631. 230 735.116. 114.407 2 2, 4
4 % Kurang
2015 186.677.410. 081 781.335. 799.509 2
3,
8
9 %
Kurang 2016 178.121.571. 000 818.197. 644.000 2 1,
7 7 % Kurang
Rata2 Rasio DDF 19,89 % Kurang Sumber: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2012-
2016 (Data Diolah)
Gambar 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2012-2016
Berdasarkan  data  yang  tercantum dalam  tabel  dan  grafik,  Rasio  Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Magelang Tahun Anggaran  2012  sampai  dengan  tahun  2016 mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya, kecuali pada tahun 2016. Tahun 2016 Rasio
Derajat        Desentralisasi        Fiskal mengalami        penurunan  sebesar  2,12%.
Rata-rata capaian rasio desentralisasi Fiskan  APBD  Kota  Megelang  2012-2016 sebesar  19,89%.  Dengan  capaian  tertinggi pada  tahun  2015  sebesar  23,89%.  Dengan jumlah  tersebut,  menurut  Kriteria  Derajat Desentralisasi  Fiskal,  Tingkat  Derajat Desentralisasi  Fiskal  Pemerintah  Daerah Kota  Magelang  dikatakan  kurang.  Hal  ini menunjukkan  bahwa,  tingkat  kewenangan dan  tanggung  jawab  yang  diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah cenderung  kecil.  Peningkatan  PAD  setiap periodenya menunjukkan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota Magelang.
Akan  tetapi,  ketergantungan  Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat tergolong besar. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD dalam menopang pendapatan  daerah,  serta  peran  PAD  atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri kurang dari 20%, sehingga dapat disimpulkan  bahwa  kurangnya  kemampuan Pemerintah  Daerah  Kota  Magelang  dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasi.  Atau  dengan  kata  lain  juga dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  pusat pelimpahan wewenang kepada Kota Magelang tergolong rendah. Rasio desentralisasi  ini  berbanding  lurus  dengan rasio  kemandirian.  Semakin  besar  rasio kemandirian  makan  semakin  besar  pula rasio  desentralisasi.  Yang  berarti  bahwa semakin  besar  PAD  yang  diperoleh  Kota Magelang maka akan diikuti semakin besar pula pelimpahan wewenang  yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Kinerja Keuangan Pemerintah Kota
Magelang  Tahun  2012-2016  yang  diukur dengan Rasio Kemandirian.
Tabel 3. Rasio Kemandirian Kota
Magelang Tahun Anggaran 2012-2018
(Dalam Rupiah) T.A Realisasi PAD Sumber Dana Eksternal Rasio DDF Krite ria DDF 2012 82.457.388.000 488.402.845.132 16,88 Rendah 2013 107.739.838.961 527.020.146.179 20,44 Rendah 2014 164.927.631.230 561.180.543.171 29,39 Rendah 2015 186.677.410.081 594.626.907.896 31,39 Rendah 2016 178.121.571.000 613.654.914.000 29,03 Rendah Rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 25,43 Kurang
Sumber: Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah)
Gambar 3. Ringkasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2012-2016 (Data Diolah) Kinerja Pemerintah Kota Magelang  yang  diukur  dengan  rasio kemandirian menunjukkan bahwa,
kemandirian  Pemerintah  Kota  Magelang dalam  menyelenggarakan  pembangunan yang  bersumber  dari  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  tergolong  rendah.  Hal  ini dapat  dilihat  kurun  waktu  lima  tahun terakhir capaian tertinggi rasio kemandirian adalah  31,39%  pada  tahun  2016.  Dengan rata-rata  rasio  sebesar  25,43  %.  Kurun waktu  tahun  2012  2015  rasio  kemandirian mengalami peningkatan, namun mengalami penurun ditahun
2016. Data ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan  Pemerintah  Kota  Magelang masih sangat tergantung dana dari pemerintah pusat atau sumber eksternal.
Dengan rata-rata rasio kemandirian mencapai  25%  berarti  Pemerintah  Kota
Magelang  lebih  banyak  mengandalkan bantuan  dari  pemerintah  sebesar  75%  dari anggaran  belanja  setiap  tahunnya.  Dengan besarnya ketergantungan terhadap dana dari pemerintah  pusat,  maka  dapat  disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Magelang dikatakan  belum  mandiri.  Dalam  konteks Otonomi Daerah maka pelaksanaan otonomi  daerah  di  Kota  Magelang  belum berjalana efektif. Oleh sebab itu diperlukan upaya  yang  serius  untuk  meningkatkan penerimaan  yang  bersumber  dari  daerah (PAD).  Sumber-sumber  penerimaan  yang masih potensial untuk dimaksimalkan harus dikelola  dengan  sungguh-sungguh  seperti sektor  pariwisata  dan  jasa.  Sektor  ini merupakan  sektor  utama  pendapatan  asli daerah yang menopang anggaran penerimaan Kota Magelang.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Kota
Magelang Tahun 2012-2016 yang diukur dengan Rasio Efektivitas
Tabel  4.  Persentase  Pelampauan  dan Realisasi  Pendapatan,  Belanja  PAD Pemda Kota Magelang Tahun 2012-2016.
Tahun Anggaran Pelampauan PAD Pendapatan Transfer Pelampauan Belanja 2012 110,74 101,07 83,54 2013 111,88 100,92 85,93 2014 132,53 102,85 83,51 2015 122,16 96,54 79,59 2016 111,57 98,92 85,68 Rata-rata 117,776 100,06 83,65
Sumber: LHP LKPD Kota Magelang Tahun 2012-2016, diolah (2017)
Gambar 4. Ringkasan Pelampauan Realisasi
Anggaran Kota Magelang
Tahun  Anggaran  2012-2016
(Data Diolah)
Disisi  lain  pelampauan  pencapaian rasio  efektivitas  ini  juga  bisa  dimaknai sebagai  rasio  yang  mencerminkan  angka- angka  prestise  semata.  Angka  yang  sengaja dipatok untuk mendapatkan penilaian publik bahwa  pemerintah  telah  berkerja  secara efektif.  Hal  ini  juga  dipertegas  dengan  data dari  prosentase  penerimaan  dana  transfer atau  dana  dari  pemerintah  pusat.  Dengan prosentase  rata-rata  lebih  dari  100% menjunjukkan  pemerintah  daerah  lebih banyak  mengandalkan  bantuan  pemerintah pusat  dalam  pembiayaan  pembangunan daerah.
Hal  yang  cukup  kontras  jika  rasio efektivitas  dibandikan  dengan  prosentase pelampauan  anggaran  belanja.  Kinerja pemerintah Kota Magelang dapat dikatakan biasanya  saja.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari prosentase  pelampauan  belanja  dimana dalam  kurun  waktu  lima  tahun  terakhir hanya  mampu  menyerap  rata-rata  sebesar 83%  dari  APBD  yang  direncanakan.  Ini berarti ada sekitar 17% anggaran yang tidak terserap.  Oleh  sebab  itu  perlu  kiranya pemerintah melakukan evaluasi yang menyeluruh atas kinerja dari masing-masing SKPD.
Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota Magelang Tahun 2012-2016 yang diukur dengan Rasio Keserasian Belanja
Tabel  5.  Persentase  Rasio  Keserasian Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun 2012-2016. Tahun Angga ran Realisasi Belanja Langsung Total Belanja Rasio Keserasian Belanja 2012 273.309.643.0 00 536.346.689.40 2 50,96% 2013 291.754.005.0 00 630.850.717.35 7 46,25% 2014 327.599.023.0 00 682.223.870.40 7 48,02% 2015 373.785.178.0 00 735.860.862.15 0 50,80% 2016 454.035.623.0 00 881.415.644.00 0 51,51% Rata-rata Rasio Keserasian 49,51%

## Sumber:  LHP  LKPD  Kota  Magelang
Tahun 2012-2016, diolah (2017)
Gambar 5. Ringkasan Prosentase Keserasian Anggaran Kota Magelang Tahun Anggaran 2012- 2016 (Data Diolah)
Kinerja  keuangan  pemerintah  Kota Magelang yang diukur dari rasio keserasian  anggaran  dengan  rata-rata rasio  mencapai  49%.  Ini  berarti  50% anggaran  belanja  Kota  Magelang  kurun waktu  lima  tahun  terakhir  dialokasikan untuk  belanja  tidak  langsung.  Yakni belanja  yang  tidak  secara  langsung dirasakan oleh masyarakat. Jika dihubungkan dengan rasio serapan anggaran  sebagaimana  dalam  tabel  3  di atas  diamana  rata-rata  rasio  pelampuan belanja daerah hanya sebesar 83%. Maka dapat dimaknai bahwa kinerja dari sektor ini  dikatan  tidak  efektif.  Keserasian anggaran belum mencerminkan keberpihakan  anggaran  yang  disusun pemerintah  Kota  Magelang  terhadap kesejahteraan  masyarakat  masih  minim.
Perlu kiranya pemerintah daerah memperbaiki  kebijakan  penganggaran dengan mengalokasikan prosesntase belanja  langsung  yang  lebih  besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung.
Analisa  Kemampuan  Keuangan  Pemerintah Kota Magelang tahun 2012-2016
Tabel  6.  Ringkasan  Prosentase  Pertumbuhan PAD  Pemerintah  Kota  Magelang  Tahun  2012-
2016 Tahun Anggar an PAD Total Belanja Nilai 2012 82.457.388.000 536.346.689.402  15,37% 2013 107.739.838.961  630.850.717.357  17,08%
2014 164.927.631.230  682.223.870.407  24,18%
2015 186.677.410.081  735.860.862.150  25,37%
2016 178.121.571.000  881.415.644.000  20,21%
Rata-rata Rasio Keserasian 20,44% Sumber: LHP LKPD Kota Magelang Tahun 2012-2016, diolah (2017) Gambar  6.  Ringkasan  Nilai  Share  PAD terhadap Total Belanja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2012-2016
Share merupakan rasio PAD terhadap belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan daerah.  Rasio  ini  mengukur  seberapa  jauh kemampuan  daerah  membiayai  kegiatan rutin  dan  kegiatan  pembangunan.  Jika memperhatikan  data  pada  tabel  5  dan gambar 6 diatas. Diketahui bahwa kemampuan  PAD  Kota  Magelang  dalam membiayai  belanja  daerah  selama  kurun waktu  lima  tahun  terakhir  hanya  mampu menyumbang  rata-rata  sebesar  20%,  yang bisa  dimkanai  sangat  kurang.  Dengan  kata lain  Kota  Magelang  masih  mengandalkan bantuan  dari  pemerintah  pusat  untuk membiayai pembangunan di daerah. Hal ini relevan jika dikomparasikan dengan prsosentase  pertumbuhan  PAD  selama kurun  waktu  lima  tahun  terakhir  yang hanya mencapai
rata-rata 23%
pertahuannya.
Tabel 7. Ringkasan Prosentase Pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2012-2016 Tahun Anggaran PAD Pertumbuhan 2012 82.457.388.000 2013 107.739.838.961 131% 2014 164.927.631.230 153% 2015 186.677.410.081 113% 2016 178.121.571.000 95% Rata-rata pertumbuhan 123% Sumber: LHP LKPD Kota Magelang Tahun
2012-2016, diolah (2017)

## Gambar 7. Ringkasan Prosentase
Pertumbuha  PAD Pemerintah Kota Magelang Tahun 2012-2016
Bahkan  jika  memperhatikan  gambar  7, terlihat bahwa pertumbuhan PAD Kota Magelang  cenderung  mengalami  penurunan pertumbuhan  dalam  waktu  tiga  tahun  terakhir. Perlu  kiranya  dilakukan  evaluasi  mengapa terjadi  penurunan  pertumbuhan.  Karena  dalam konteks  otonomi  daerah,  dimana  semangat  dari otonomi  daerah  adalah  kemandirian  daerah dalam  mengelola  sumber  daya.  Maka  dari  itu tugas pemerintah daerah adalah memaksimalkan  potensi  sumber-sumber  PAD menjadi  penopang  utama  anggaran  daerah tersebut.
Dari  perhitungan Share dan Growth terhadap  ringkasan  Laporan                Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun                2012-2016,  maka  diperoleh  Share sebesar  rata-rata  20,44%  dan Growth sebesar 123%, kemudian dengan pemetaan kemampuan keuangan  daerah  berdasarkan  metode  Kuadran, Kota Magelang berada pada Kuadran IV,  yaitu kondisi  yang  paling  tidak  ideal,  dimana    Peran
PAD    belum  mengambil  peran  yang  besar dalam  Total  Belanja,  dan  daerah  belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi  lokal.  Sumbangan  PAD          terhadap Total  Belanja  dan  pertumbuhan  PAD  terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD rendah

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan  bahwa,  rata-rata  kinerja  keuangan daerah  yang  belum  stabil  atau  belum  begitu baik.  Dimana  hasil  perhitungan  setiap  tahun mengalami  trend  yang  positif  dan  trend  yang negatif.  Hal  ini  disebabkan  Pemerintah  Kota Magelang masih kurang mampu dalam menciptakan  kemandirian  dan  kemampuan pemerintah  dalam  membiayai  sendiri  kegiatan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanan kepada  masyarakat.  Ini  dapat  dijelaskan  dari hasil  penelitian  yang  mengguanakan  beberapa rasio  keuangan  antara  lain  rasio  kemandirian, rasio  derajat  desentrali  fiskal,  rasio  efektifitas, rasio  efisiensi,  rasio  keserasian  belanja,  serta dengan analisis kemampuan keuangan daerah.
Adapun saran yang diajukan oleh peneliti adalah  diharapkan  Pemerintah  Kota  Magelang dapat meningkatkan
PAD dengan mengoptimalkan  penerimaan  dari  sektor  jasa dan  perdagangan  sebagai  ujung  tombak perekonomian Kota Magelang, untuk mengurangi  tingkat  ketergantungan  daerah terhadap pemerintah pusat.

## DAFTAR PUSTAKA
Afiyah  M,  Nur  &  Yuyun  Wiendyawati. (2012). Analisis PDRB Kota Magelang  Tahun  2013,  Magelang: Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
Andita Puspita Wardhani. (2011). “Analisis Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kota Salatiga  Tahun  2005-2010”.  Skripsi. Universitas Kristen Satya Wacana.
Aulia  Zhufinsa  Nur  Rahmatina.  (2011). “Analisis  Rasio  Keuangan  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kota Bandung Tahun Anggaran
20052009”. Skripsi. Institut Manajemen Telkom Bandung. BAPPENAS.  2003.  Peta  Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. Ekonomi,  Sosial,  dan  Politik,  Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah
Tinggi Ilmu Manajemen YKPN Bisma,  I  Dewa  Gde  &  Hery  Susanto. (2010).  “Evaluasi  Kinerja  Keuangan Daerah  Pemerintah  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  Tahun  Anggaran 2003–2007”.  Jurnal.  GaneÇ  Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Mataram. Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik,
Jakarta: Salemba Empat. Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. (2012). Akuntansi Keuangan DaerahAkuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat. Harahap,  Sofyan  Syafri.  (2011).  Analisis Kritis atas Laporan Keuangan,
Jakarta: Rajawali Pers. Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan. (2010). Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun 2010  Tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan, Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah- Panduan  Bagi  Eksekutif,  DPRD,  dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan  Ekonomi,  Sosial,  dan Politik,  Yogyakarta:  Unit  Penerbit dan  Percetakan  Sekolah  Tinggi  Ilmu Manajemen YKPN.
Mahsun,  Moh.,  Firma  Sulistyowati  &
Heribertus Andre Purwanugraha.
(2011).  Akuntansi  Sektor  Publik, Yogyakarta: BPFE.
Martani,  Dwi.  (2011).  PSAK  1  Penyajian Laporan  Keuangan  Revisi  2013.
Departemen Akuntansi FE UI. Diakses dari http://staff.blog.ui.ac.id/martani  pada 8 September 2014 jam 10.30 WIB. Halim, Abdul. (2008). Akuntansi Keuangan
Daerah-Akuntansi Sektor Publik,
Jakarta: Salemba Empat.
Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. (2012). Akuntansi Keuangan DaerahAkuntansi Sektor Publik, Jakarta: Salemba Empat. Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah- Panduan  Bagi  Eksekutif,  DPRD,  dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Menteri  Dalam  Negeri.  2014.  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  Nomor  37  Tahun  2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Pemerintah  Kota.  Visi  dan  Misi  Kota Magelang. Diakses dari http://www.magelangkota.go.id/direkt ori/kategori/sekilas-kota/visi-danmisi pada 30 Juni 2014, jam 07.22 WIB. Republik  Indonesia.  1975.  Pasal  30
Undang-undang  Nomor  5  Tahun
1975.  Akuntansi  Keuangan  Daerah-
Akuntansi Sektor Publik.
.  1975.  Undang-undang  Nomor  6 Tahun  1975.  Akuntansi  Keuangan Daerah-Akuntansi Sektor Publik.
Sarwono, Jonathan. (2006). Metode Penelitian  kuantitatif  &  kualitatif, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
Ulum,  Ihyahul.  (2009).  Audit  Sektor Publik, Jakarta: PT Bumi Aksara.
Yin, Robert K. (2006). Studi  Kasus-Desain
& Metode, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.