## SYARAT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM YANG INKONSTITUSIONAL
Budiman N.P.D Sinaga* 1 dan Sahat H.M.T Sinaga 2
1 Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Jl. Sutomo No. 4A, Medan
2 Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Jl. Merdeka No. 30, Bandung budiman.sinaga@uhn.ac.id

## Abstract
The  existence  of  Political  Parties  is  regulated  in  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia. This can be known, among others, from the articles relating to general elections. The regulation on Political Parties does not need to be carried out in full in the Constitution so that it  needs  to  be  further  carried  out  in  other  laws  and  regulations  relating  to  the  Law.Material containing  the  Act  may  not  be  canceled  by  the  Constitution.  However,  it  was  agreed  that material  would  still  be  found  containing  the  Law  which  was  rejected  by  the  Constitution.  The law  which  contains  material  containing  suspended  by  the  Constitution  can  be  given  at  the Constitutional Court but can replace legal certainty.The legislators may not issue material that is  rejected  by  the  Constitution  and  Pancasila  in  the  Act.  In  addition,  the  legislators  may  not make laws that conflict with the interests of the community. Community discussions in state life through political parties must not be eliminated through other laws or regulations.
Keywords: Political Parties; General Election; Unconstitutional

## Abstrak
Keberadaan  Partai    Politik  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Hal  ini  antara  lain  dapat  diketahui    dari  pasal-pasal  yang  berkaitan    dengan pemilihan  umum.  Pengaturan  tentang  Partai  Politik  tidak  mungkin  dilakukan  secara  lengkap dalam  Undang-Undang  Dasar  sehingga  perlu  diatur  lebih  lanjut  dalam  peraturan  perundang- undangan  lain  terutama  dalam  Undang-Undang.Materi  muatan  Undang-Undang  tidak  boleh bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar.    Akan  tetapi,  kenyataannya  masih  ditemukan materi  muatan  Undang-Undang  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar.  Undang- Undang  yang  mengandung  materi  muatan  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar dapat diujidi Mahkamah Konstitusi namun dapat mengurangi kepastian hukum.Para pembentuk Undang-Undang tidak boleh memuat materi muatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar  dan  Pancasila  dalam  Undang-Undang.  Selain  itu,  para  pembentuk  Undang-Undang  juga tidak  boleh  membuat  Undang-Undang  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  masyarakat. Keterlibatan  masyarakat  dalam  kehidupan  kenegaraan  melalui  Partai  Politik  tidak  boleh dihilangkan melalui Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lain.
Kata Kunci: Partai Politik; Pemilihan Umum; Inkonstitusional

## A. Pendahuluan
Keberadaan    Partai    Politik  (Parpol)  di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD  1945).  Hal  ini  dapat  diketahui  antara lain dalam pasal-pasal  yang berkaitan  dengan Pemilihan  Umum  (Pemilu).  Akan  tetapi pengaturan  tentang  Parpol  tidak  mungkin dilakukan  secara  lengkap  dalam  Undang- Undang  Dasar  (UUD)  sehingga  perlu  diatur lebih  lanjut  dalam  peraturan  perundang- undangan  lain  terutama  dalam  Undang- Undang (UU).
Sebelum  diatur  dalam  UUD  dan  UU sesungguhnya  bangsa  Indonesiatelah  akrab dengan kehidupan partai-partai politik. Sebelum  “Republik Indonesia” berdiri,  partai politik  telah  berfungsi  dan  berperanan  tampil sebagai wadah perjuangan yang menggelorakan semangat nasionalisme (Kadir,
2014).  Keberadaan  Parpol  memang  tidak semata-mata dikaitkan dengan Pemilu melainkan  lebih  luas  daripada  itu.  Beberapa fungsi Parpol yang dikenal luas adalah sebagai sarana  komunikasi  politik,  sosialisasi  politik, rekruitment politik, pengatur konflik, mobilisasi  dan  integrasi,  sarana  pembentukan pengaruh  terhadap  perilaku  memilih,  dana sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.
Pengaturan  mengenai  Parpol  dalam  UUD antara  lain  ditemukan  dalam  Pasal  22E  UUD 1945.  Dalam  Pasal  tersebut  disebutkan:  (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap  lima  tahun  sekali;  (2)  Pemilihan  umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,  Presiden  dan  Wakil  Presiden  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (3) Peserta pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah  Parpol;  (4) Peserta  pemilihan  umum  untuk  memilih anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  adalah perseorangan; (5) Pemilihan umum diselenggarakan  oleh  suatu  komisi  pemilihan umum  yang  bersifat  nasional,  tetap,  dan mandiri; dan (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan  umum  diatur  dengan  undang- undang.
Sebagaimana  telah  disampaikan  bahwa dalam  Undang-Undang  Dasar  memang  tidak mungkin diatur segala sesuatu secara lengkap, termasuk  mengenai  Parpol,  sehingga  perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang- undangan  lain,  terutama  Undang-Undang. Dalam  beberapa  pasal  Undang-Undang  Dasar ditemukan ketentuan yang menghendaki pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang atau  pengaturan  oleh  pembentuk  Undang- Undang.  Akan  tetapi,  keberadaan  ketentuan semacam  itu  dalam  Undang-Undang  Dasar tentu  saja  tidak  berarti  pembentuk  Undang- Undang boleh mengatur sesuka hati melainkan harus  tetap  berdasarkan  Undang-Undang Dasar.
Sejak  kemerdekaan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  pada  tanggal  17  Agustus 1945  sudah  pernah  berlaku  beberapa  Undang- Undang  tentang  Parpol,  antara  lain  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2008  tentang Parpoldan    Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Parpol.Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol dinyatakan bahwa  Parpol harus didaftarkan  ke  Departemen  untuk  menjadi badan  hukum.  Kemudian  dinyatakan  pula bahwa  untuk  menjadi  badan  hukum  Parpol harus  mempunyai:  (a)  Akta  notaris  pendirian Parpol; (b) Nama, lambang, atau tanda gambar yang  tidak  mempunyai  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhannya  dengan  nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara  sah  oleh  Parpol  lain  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan;  (c)  Kantor tetap;  (d)  Kepengurusan  paling  sedikit  60% (enam  puluh  perseratus)  dari  jumlah  provinsi, 50%  (lima  puluh  perseratus)  dari  jumlah kabupaten/kota  pada  setiap  provinsi  yang bersangkutan,  dan  25%  (dua  puluh  lima perseratus) dari jumlah  kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan;  dan  (e)  Memiliki  rekening  atas nama Parpol.
Melalui  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2011  ketentuan  Pasal  3  ayat  (1)  dan  ayat  (2) huruf c, huruf d, dan huruf e Undang Nomor 2 Tahun  2008  tentang  Parpol  telah  diubah, sehingga  Pasal  3  menjadi  berbunyi  sebagai
berikut:  (1)  Parpol  harus  didaftarkan  ke Kementerian untuk menjadi badan hukum; (2) Untuk  menjadi  badan  hukum  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Parpol  harus mempunyai: (a) Akta notaris pendirian Parpol; (b)  Nama,  lambang,  atau  tanda  gambar  yang tidak  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya ataukeseluruhannya  dengan  nama,  lambang, atau  tanda  gambar  yang  telah  dipakai  secara saholeh  Parpol  lain  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan;  (c)  Kepengurusan  pada setiap  provinsi  dan  paling  sedikit  75%  (tujuh puluh lima per seratus) darijumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan  dan  paling  sedikit  50%  (lima puluhper  seratus)  dari  jumlah  kecamatan  pada kabupaten/kota  yang bersangkutan; (d) Kantor tetap  pada  tingkatan  pusat,  provinsi,  dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan (e) Rekening atas nama Parpol.”
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  tidak mudah  mendirikan  Parpol.  Banyak  hal  yang dibutuhkan agar Parpol  menjadi  badan hukum termasuk biaya  yang pasti sangat besar. Tidak heran  jika  dalam  beberapa  tahun  terakhir orang-orang yang mendirikan Parpol tidak lagi para aktivis yang sudah lama berkecimpung di dunia politik melainkan orang-orang yang baru bahkan  belum  pernah  berkecimpung  di  dunia politik. Orang yang tidak pernah berkecimpung di dunia politik sekalipun dapat dengan  mudah  mendirikan  Partai  Politik  jika mempunyai  uang  banyak.  Wajar  jika  Partai- partai  yang  didirikan  dalam  beberapa  tahun belakangan  ini  didirikan  oleh  para  pengusaha besar  bahkan  konglomerat  karena  merekalah yang mempunyai uang banyak sehingga cukup untuk  keperluan  mendirikan  Parpol,  sebagai contoh  Partai  Gerakan  Indonesia  Raya (Gerindra)  didirikan  Prabowo  Subianto,  Partai Persatuan  Daerah  (PPD)  didirikan  Oesman SaptaOdang,    Partai  Nasdem  didirikan  Surya Paloh,  Partai  Persatuan  Indonesia  (Perindo) didirikan  Hary  Tanoesoedibjo,  dan  Partai Berkarya  didirikan  Hutomo  Mandala  Putra atauTommy  Soeharto.  Para  pendiri  partai- partai  itu  dikenal  luas  sebagai  pengusaha  atau orang-orang  yang  memiliki  uang  banyak sehingga tidak mengalami kesulitan
mendirikan Parpol meskipun harus mengeluarkan uang sangat banyak.
Uang  dalam  jumlah  yang  sangat  ternyata tidak hanya dibutuhkan dalam rangka pendirian  Parpol  melainkan  setelah  Parpol  itu berdiri  juga.  Menjalankan  sebuah  organisasi dalam  wilayah  yang  sangat  luas  seperti wilayah  Indonesia  tentu  memerlukan  biaya yang  sangat  besar.  Berdasarkan  ketentuan Undang-Undang  kepengurusan  Parpol  harus ada  pada  setiap  provinsi  dan  paling  sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan  dan  paling  sedikit  50%  (lima puluhper  seratus)  dari  jumlah  kecamatan  pada kabupaten/kota  yang  bersangkutan.  Oleh karena  itu,  sangat  wajar  bila  setiap  Parpol berusaha  menghimpun  dana  sebesar-besanya agar  mampu  membiayai  setiap  kegiatan dengan memadai.
Biaya  yang  dibutuhkan  Parpol  akan semakin  besar  ketika  ikut  dalam  Pemilu  dan Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada).  Beberapa Partai  secara  terbuka  mengakui  bahwa keikutsertaan  dalam  Pemilu  dan  Pilkada memerlukan  dana  yang  sangat  besar.  Selain berasa  dari  para  pendiri  Partai  maka  dana  itu akan dihimpun  dari para calon  yang ikut serta dalam  Pemilu  dan  Pilkada.  Berdasarkan kenyataan  ini  sangat  besar  kemungkinan  para calon  itu  akan  berusaha  mendapatkan  dana sebesar-besarnya  ketika  sudah  terpilih  dan menduduki jabatan tertentu sebagai pengembalian dana yang sudah dikeluarkan.
Beberapa  kasus  korupsi  yang  terjadi beberapa  tahun  belakangan  ini  ternyata berkaitan dengan Parpol. Beberapa orang yang melakukan  tindak  pidana  korupsi  dalam persidangan  mengakui  bahwa  uang  yang didapatkan  dari  korupsi  itu  diberikan  kepada Parpol  dan/atau  Pimpinan/Pengurus  Parpol. Sungguh menyedihkan jika keberadaan  Parpol telah  mendorong  terjadi  korupsi  di  Indonesia. Sehubungan  dengan  itu  perlu  dicari  upaya- upaya    untuk  mencegah  Parpol  menjadi pendorong terjadi korupsi di Indonesia.
Selain  itu,  peraturan  perundang-undangan mengenai  Partai  Politik  pernah  diuji  di Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia (MK), antara lain pengujian Pasal 23 ayat (2),
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 249-256
Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai  Politik  teregistrasi  dengan  nomor perkara  24/PUU-XV/2017  diajukan  oleh  H. Djan  Faridz  selaku  Ketua  Umum  Dewan Pimpinan
Pusat Partai Persatuan Pembangunan  (PPP).    Kewenangan  MK menguji
Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945  yang berbunyi:    Mahkamah  Konstitusi  berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan  terakhir yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus  pembubaran  partai  politik,  dan memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilihan umum.
Pada masa lalu sangat sedikit, kalau tidak mau  dikatakan  tidak  ada  sama  sekali, pengujian  Undang-Undang  tentang  Parpol. Pada  masa  itu  sudah  ada  persaingan  dan ketidakpuasan  satu  atau  beberapa  anggota Parpol terhadap Parpolnya. Mereka yang tidak puas  tidak  memerlukan  waktu  yang  lama untuk mendirikan Parpol baru sebab persyaratan dapat dikatakan tidak sulit.
Kenyataan  yang  berbeda  terjadi  sajak beberapa tahun belakangan ini setelah persyaratan  mendirikan  Parpol  semakin  sulit. Mereka  yang  tidak  puas  terhadap  sebuah Parpol  tidak  lagi  mendirikan  Parpol  baru melainkan menempuh upaya-upaya lain termasuk  tetapi  tidak  terbatas  melakukan pengujian  Undang-Undang  ke  Mahkamah Konstitusi  terutama  ketentuan  yang  dirasakan memberatkan mereka. Sesuatu yang agak aneh sebab  mereka  yang  melakukan  pengujian Undang-Undang  itu  sebagian  besar  terlibat juga  dalam  pembentukan  Undang-Undang mengenai  Parpol.  Pengujian  Undang-Undang merupakan  pertanda  ada  ketentuan  Undang- Undang  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan Undang-Undang  Dasar  atau    inkonstitusional. Oleh  karena  itu,  perlu  dikaji  mengenai  materi muatan  apa  saja  dalam  peraturan  perundang- undangan tentang Parpol yang inkonstitusional.

## B. Pembahasan
Hukum  tidak  dapat  dilepaskan  dari kehidupan manusia. Hukum itu bagaikan udara bagi  hidup  manusia,  hewan,  dan  tumbuh- tumbuhan. Namun demikian, para pemikir dan pemerhati  hukum  berbeda  pandangan  dalam melihat  alasan  kemunculan  hukum.  Kaum idealis  merumuskan  bahwa  tujuan  hukum hadir  untuk  mewujudkan  keadilan,  sementara kaum  positivis    menyatakan  bahwa  hukum semata-mata  sebagai  alat  untuk  menciptakan ketertiban,  stabilitas,  dan  kepastian.  Bahkan kaum  marxis  merumuskan  hukum  sebagai instrumen untuk mengamankan dan mempertahankan  kekuasaan  ekonomi  kaum burjois/berkuasa  (Sirajuddin,  Fatkhurohman, 2015). Dengan demikian tidak perlu heran jika muncul perbedaan pendapat mengenai pengaturan  Parpol  dalam  Undang-Undang Dasar,  Undang-Undang,  maupun  peraturan perundang-undangan  lain.  Sebagaimana  telah disampaikan bahwa setiap kaum akan berbeda pandangan dengan berbagai alasan.
Perbedaan pendapat tidak hanya terjadi di antara pemikir dan pemerhati hukum melainkan para pembentuk peraturan perundang-undangan juga terutama pembentuk Undang-Undang. Kenyataan ini dapat diketahui  dari  pendapat  atau  pandangan  para pembentuk    Undang-Undang  dalam  rangka pembentukan  suatu  Undang-Undang.  Oleh karena itu, tidak perlu heran jika ada beberapa Undang-Undang  yang  setelah  diberlakukan ternyata  bermasalah  karena  memang  dibentuk dengan  kesepakatan  yang  kadang  hanya  semu atau kompromi di antara berbagai kepentingan yang  berbeda  bahkan  bertentangan  satu  sama lain. Sebagaimana telah disampaikan beberapa pengujian  Undang-Undang  di  Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh para anggota Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  orang-orang yang  secara  langsung  maupun  tidak  langsung terlibat dalam pembentukan Undang-Undang.
Sampai  sekarang  dapat  dikatakan  semua pembentuk  Undang-Undang  di  Indonesia mengakui bahwa yang berdaulat adalah rakyat sedangkan mereka hanya wakil rakyat. Mereka menjadi  wakil  rakyat  karena  dipilih  oleh rakyat.  Pilihan  rakyat  diberikan  pada  saat pemungutan  suara  dalam  Pemilihan  Umum
(Pemilu). Pilihan itu adalah amanat yang harus dijaga  kemurniannya  walaupun  mungkin  pada akhirnya tidak mencukupi untuk ditransformasikan  menjadi  perolehan  kursi (Gaffar,  2013b).  Sebagai  contoh,  beberapa calon  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  (DPR  RI)  dari  Parpol tertentu  yang memperoleh suara lebih banyak daripada  calon  dari  Parpol  lain  tidak  dapat menjadi  anggota  DPR  RI  karena  Parpol mereka tidak memenuhi ambang batasperolehan  suara  paling  sedikit  4%    dari jumlah  suara  sah  secara  nasional  untuk diikutkan  dalam  penentuan  perolehan  kursi anggota  DPR  berdasarkan  Pasal  414  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan ini telah mengurangi bahkan menghilangkan keterwakilan  sebagian  rakyat  yang  memilih calon  anggora  DPR  RI  tertentu  dikarenakan Parpol tidak memenuhi ambang batas perolehan suara meskipum suara yang diperoleh  sesungguhnya  lebih  besar  daripada calon lain tetapi kebetulan Parpolnya memenuhi ambang batas perolehan suara.
Patut  disayangkan  masih  ada  beberapa bahkan  banyak  wakil  rakyat  yang  menjadi pembentuk  Undang-Undang  itu  hanya  merasa mewakili  rakyat  yang  memilih  mereka sedangkan  rakyat  yang  tidak  memilih  mereka diabaikan.  Suara-suara  yang  dikumandangkan para  wakil  rakyat  dapat  dikatakan  sebagian besar, kalau tidak mau dikatakan semua, hanya menyangkut  kepentingan  pemilih  masing- masing  yang  tercermin  dalam  Parpol.  Mereka tidak  lagi  menjadi  wakil  rakyat  melainkan menjadi  sekedar  wakil  Parpol.  Padahal kebaikan  publik  hendaknya  menjadi  tujuan legislator;  manfaat  umum  menjadi  landasan penalarannya (Bentham, 2016). Manfaat adalah  satu  istilah  abstrak.  Istilah  ini mengungkapkan    sifat  atau  kecenderungan sesuatu  untuk  mencegah  kejahatan  atau memperoleh  kebaikan  (Bentham,  2016).  Para pembentuk  Undang-Undang  seolah  berusaha membuat  ketentuan  yang  mempermudah dirinya  atau  anggota  partainya  menang  dalam Pemilu.  Sebaliknya,  para  pembentuk  Undang- Undang  berusaha  membuat  ketentuan  yang
mempersulit orang lain atau anggota partai lain menang dalam Pemilu.
Sebagaimana  telah  disampaikan  bahwa keberadaan  Parpol  di  Indonesia  memang dikehendaki Undang-Undang bahkan Undang- Undang Dasar. Perbincangan mengenai
Undang-Undang  Dasar  tidak  dapat  dilepaskan dari
konstitusionalisme.
Inti dari konstitusionalisme adalah pembatasan kekuasaan  terutama  kekuasaan  pemerintah  di berbagai  negara  melalui  beraneka  cara termasuk  melalui  pembentukan  Undang- Undang Dasar (Sinaga, 2009).
Berdasarkan  ide  konstitusionalisme  itu setiap kali membaca ketentuan dalam Undang- Undang Dasar harus diartikan sebagai pembatasan  kekuasaan.  Dengan  demikian ketentuan  dalam  Undang-Undang  Dasar  yang berbunyi  “ketentuan  lebih  lanjut  tentang pemilihan  umum  diatur  dengan  undang- undang”  bukan  berarti  para  pembentuk Undang-Undang  bebas  membuat  ketentuan lebih lanjut melainkan terikat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar maupun  peraturan  perundang-undangan  lain termasuk  Undang-Undang  lain  yang  telah lebih dulu diberlakukan. Pembatasan ini harus dimaknai  juga  sebagai  pembatasan  untuk membatasi hak orang lain atau lembaga lain.
Para  pendiri  negara  ( founding  father )  dan perancang  Undang-Undang  Dasar  pada  masa sebelum kemerdekaan telah memikirkan materi  muatan  Undang-Undang  Dasar  secara matang dan penuh pertimbangan serta kadang- kadang  melalui  perdebatan  yang  sengit, termasuk mengenai kedaulatan rakyat. Munculnya  gagasan  kedaulatan  rakyat  dalam suasana perjuangan ini sesungguhnya mendapat  dorongan  kuat  dari  semangat  anti individualisme,  liberalisme,  dan  kapitalisme. Kritik  dan  kecaman  terhadap  ketiga  aliran  ini sangat  menonjol  ketika  itu.  Oleh  karena  itu, menjadi  kewajiban  segenap  bangsa  Indonesia terlebih  para  pembentuk  Undang-Undang untuk melaksanakan ketentuan yang menyatakan bahwa rakyatlah yang berdaulat di Indonesia.
Materi  muatan  peraturan  perundang- undangan terutama Undang-Undang senantiasa harus  memperlancar  pelaksanaan  kedaulatan
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 249-256
rakyat.  Peraturan  perundang-undangan  yang mempersulit  pelaksanaan  kedaulatan  rakyat dapat  dikatakan  sebagai  peraturan  perundang- undangan  yang  bertentangan  dengan  Undang- Undang Dasar atau inkonstitusional.  Undang- Undang yang memuat materi muatan semacam ini sangat wajar diuji di Mahkamah Konstitusi.
Di  atas  telah  disampaikan  ketentuan mengenai  Parpol  dalam  beberapa  Undang- Undang. Berdasarkan ketentuan itu diperlukan biaya  yang  sangat  besar  untuk  mendirikan Parpol.  Dengan  kata  lain  dapat  dikatakan bahwa Parpol pada saat ini sangat individualis, liberal,  dan  kapitalis.  Tidak  salah  jika dikatakan  peraturan  tentang  Parpol  yang berlaku sekarang tidak sesuai dengan semangat pengaturan  kedaulatan  rakyat  para  pendiri negara/para perancang Undang-Undang Dasar. Sehubungan dengan itu sangat perlu dilakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan mengenai  Parpol  terutama  Undang-Undang untuk menemukan ketentuan yang tidak sesuai sekaligus  menemukan  uapaya-upaya  yang dapat  dilakukan  untuk  memperbaiki  supaya sesuai  dengan  keinginan  para  pendiri  negara dan perancang Undang-Undang Dasar.
Kajian  terhadap  materi  muatan  Undang- Undang  tentang  Parpol  ini  dapat  dilakukan juga dari sudut fungsi hukum. Dari pertimbangan tentang fungsi hukum,  langsung dapat  menarik  suatu  kesimpulan:  Hukum secara  hakiki  harus  pasti  dan  adil.  Pasti sebagai  pedoman  kelakuan  dan  adil  karena pedoman  kelakuan  itu  harus  menunjang  suatu tatanan  yang  dinilai  wajar.  Hanya  karena bersifat  adil  dan  dilaksanakan  dengan  pasti, hukum  dapat  menjalankan  fungsinya  (Suseno, 2016). Ketentuan yang berlaku sekarang dapat dikatakan  tidak  adil  karena  hanya  membuka peluang  bagi  rakyat  yang  memiliki  uang  atau kapital yang besar mendirikan Parpol. Padahal makna  kedaulatan  rakyat  dalam  Undang- Undang  Dasar  harus  dimaknai  bahwa  seluruh rakyat berdaulat bukan sebagian rakyat bahkan orang-orang tertentu saja yang berdaulat yakni para  pemilik  uang  atau  kapital  dalam  jumlah besar saja.
Para  pembentuk  Undang-Undang  nampak tidak lagi  memperhatikan kepentingan seluruh rakyat  melainkan kepentingan sebagian  rakyat
bahkan dirinya sendiri karena uang  yang telah dikeluarkan  untuk  berpolitik  sangat  besar sehingga  pikiran  mereka  hanyalah  untuk pengembalian uang itu. Akibatnya, pembentukan  Undang-Undang  pun  semata- mata hanya untuk memuaskan nafsu mereka.
Mengenai  kenyataan  di  atas  tepatlah pernyataan  J.E  Sahetapy  bahwa  dengan mengikuti  luapan  hawa  nafsu  dan  mematikan hari  nurani,  manusia  mengubah  dirinya bagaikan  binatang.  Ia  seperti  tidak  lagi  dapat membedakan  mana  yang  baik  dan  mana  yang jahat.  Celakanya,  kalau  dilatih  dengan  baik dan  tekun,  binatang  masih  dapat  diajarkan untuk  membedakan  sesuatu  seperti  yang diajarkan.  Tetapi,  manusia  tidak  (Sahetapy, 2009).  Tentu  saja  kenyataan  ini  tidak  dapat dibiarkan  begitu  saja  melainkan  perlu  upaya- upaya  mengurangi  dan  menghilangkan  sama sekali.
Di  negara  yang  berkedaulatan  rakyat seharusnya  dibentuk  peraturan  perundang- undangan yang demokratis. Keharusan pembentukan  norma  hukum  yang  demokratis memiliki  landasan  secara  teoritis,  baik  dilihat dari  sisi  “kedudukan”  maupun  “syarat keberlakukan”  norma  hukum.  Dari  sisi kedudukannya,  norma  hukum  berada  di tengah-tengah antara tataran nilai ideal dengan realitas  sosiologis.  Hukum  di  satu  sisi merupakan  manifestasi  nilai  ideal  tertentu yang  hendak  diwujudkan  dalam  masyarakat. Di  sisi  lain,  hukum  yang  dibentuk  juga  harus memperhatikan  kondisi  masyarakat  (Gaffar, 2013a).  Dengan  kata  lain,  para  pembentuk Undang-Undang tidak boleh hanya memikirkan  kepentingan  mereka  melainkan keinginan  para  pendiri  negara  dan  perancang Undang-Undang  Dasar  serta  kepentingan masyarakat  pada  masa  kini  dan  pada  masa datang pula.
Kondisi  masyarakat  Indonesia  sebagian besar  masih  belum  dapat  dikatakan  telah memiliki  uang  yang  besar.  Sehubungan dengan  itu,  tidak  boleh  ada  peraturan perundang-undangan yang berisi materi muatan  yang  hanya  dapat  dimanfaatkan  oleh sebagian anggota masyarakat terlebih sebagian kecil  anggota  masyarakat.  Jika  ada  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  hal-hal
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3, Juli 2019, Halaman 249-256
yang  semacam  ini    perlu  segera  dilakukan perubahan  karena  cepat  atau  lambat  akan menimbulkan masalah pada suatu waktu nanti. Sebelum masalah itu muncul lebih baik segera dilakukan  pencegahan  melalui  perubahan peraturan  perundang-undangan  yang  telanjur diberlakukan itu.
Semua  norma  hukum  dapat  diuji  atau dilakukan  perlawanan  terhadapnya,  asalkan didasarkan  atas  prosedur  yang  berlaku. Mekanisme  pengendalian  norma  hukum  yang demikian  itulah  yang  dalam  berbagai  buku teori  hukum  dan  perundang-undangan  biasa disebut  sebagai norm  control  mechanism (mekanisme  pengendalian  norma  hukum)  dan norm  control  theory (teori  pengendalian norma) (Asshiddiqie, 2010). Akan tetapi, tentu lebih  baik  membuat  peraturan  perundang- undangan  yang  benar  dan  baik  sehingga  tidak perlu  diuji  untuk  dibatalkan  oleh  Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) atau Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia (MK).  Jika  telanjur  diberlakukan  peraturan perundang-undangan  yang  tidak  benar  dan baik  maka  lebih  baik  segera  dilakukan perubahan  tanpa  perlu  menunggu  diuji  di  MA atau MK.
Norma  yang  validitasnya  tidak  dapat diperoleh  dari  norma  lain  yang  lebih  tinggi, disebut  sebagai  “norma  dasar”.  Semua  norma yang  validitasnya  dapat  ditelusuri  ke  satu norma  dasar  yang  sama  membentuk  suatu sistem  norma  atau  sebuah  tatanan  norma. Norma  dasar  yang  menjadi  sumber  utama  ini merupakan  pengikat  di  antara  semua  norma yang  berbeda-beda  yang  membentuk  suatu tatanan  norma.  Bahwa  suatu  norma  termasuk ke  dalam  sistem  norma  tertentu,  ke  dalam tatanan  normatif  tertentu,  dapat  diuji  hanya dengan  mengonfirmasikan  bahwa  norma tersebut  memperoleh  validitasnya  dari  norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut (Hans  Kelsen,  2014).  Di  Indonesia  dapatlah dikatakan  Pancasila  sebagai  norma  dasar menurut pandangan Hans Kelsen ini. Kerakyatan  merupakan  isi  dari  Pancasila sehingga tidak boleh ada peraturan perundang- undangan  yang  bertentangan  dengan  makna kedaulatan  rakyat  dalam  Pancasila.  Peraturan perundang-undangan yang telanjur
diberlakukan padahal materi muatannya bertentangan dengan makna kedaulatan rakyat dalam  Pancasila  harus  segera  dilakukan perubahan.
Ketentuan  dalam  Undang-Undang  Dasar yang  memungkinkan  dilakukan  pengujian Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang Dasar  di  Mahkamah  Konstitusi  tidak  boleh dijadikan alasan oleh para pembentuk Undang- Undang untuk memuat materi muatan Undang- Undangs secara bebas dengan dalih dapat diuji kelak  jika  dianggap  bertentangan  dengan Undang-Undang Dasar.
Demikian pula pandangan yang menyatakan  bahwa  Undang-Undang  sudah benar  sepanjang  tidak  diuji  di  Mahkamah Kontitusi  tidak  dapat  dipertahankan.  Para pembentuk  Undang-Undang  terutama  para Anggota DPR senantiasa harus memperhatikan kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan Parpol  masing-masing  terlebih  diri  sendiri. Oleh  sebab  itu,  janganlah  para  pembentuk Undang-Undang  memasukkan  materi  muatan yang dapat mengurangi terlebih menghilangkan kesempatan rakyat mendirikan Parpol dan ikut dalam Pemilu. Pengujian Undang-Undang tentang Parpol terhadap Undang-Undang Dasar dapat digunakan  sebagai  petunjuk  ketidakpuasan sebagian  rakyat  terhadap  materi  muatan  yang ada.  Selain  itu,  rakyat  yang  tidak  melakukan pengujian juga belum tentu puas tetapi mereka bisa saja mengambil cara lain untuk menunjukkan ketidakpuasan  seperti tidak ikut dalam  Pemilu.  Hal  ini  tentu  saja  tidak  dapat dibiarkan  melainkan  harus  diatasi  secara bersama-sama  terutama  oleh  para  pembentuk Undang-Undang dengan tidak membuat materi muatan yang inkonstitusional.

## C. Simpulan
Materi  muatan  peraturan  perundang- undangan  mengenai  Parpol  masih  ada  yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang- Undang Dasar 1945 bahkan Pancasila terutama mengenai  makna  kedaulatan  rakyat.  Peraturan perundang-undangan  semacam  ini  dapat  diuji oleh  masyarakat  di  MA  atau  MK  tetapi membentuk    peraturan  perundang-undangan yang  baik  dan  benar  jauh  lebih  bermanfaat. Peraturan perundang-undangan yang
bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  lebih  baik  diubah oleh  para  pembentuk  Undang-Undang  sendiri daripada  menunggu  diuji  di  Mahkamah Konstitusi. Pada masa datang untuk mencegah peraturan  perundang-undangan  bermasalah maka  para  pembentuk  Undang-Undang  harus memperhatikan peraturan perundang- undangan lain yang berkedudukan lebih tinggi atau lebih dulu diberlakukan serta kepentingan  masyarakat.    Dengan  demikian dapat diharapkan
ketentuan yang inkonstitusional  semakin  berkurang  dan  suatu saat akan hilang.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie,  J.  (2010). Konstitusi  Ekonomi .
Jakarta: Kompas Media Nusantara. Bentham,  J.  (2016). Teori  Perundang- undangan.  (The  Theory  of  Legislation) (IV). Bandung: Nuansa.
Gaffar, J. M. (2013a). Demokrasi Konstitusional.  Praktik  Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 . (Rita  Triana  Budiarti,  Ed.)  (II).  Jakarta: Konstitusi Press.
Gaffar,  J.  M.  (2013b). Politik  Hukum  Pemilu . Jakarta: Konstitusi Press. Hans  Kelsen.  (2014). Teori  Umum  Tentang Hukum  dan  Negara .  (Raisul  Muttaqien, Ed.) (IX). Bandung: Nusa Media.
Kadir,  A.  G.  (2014).  DINAMIKA  PARTAI
POLITIK DI INDONESIA . Sosiohumaniora , 16 (2). https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora. v16i2.5724
Sahetapy,  J.  E.  (2009). Runtuhnya  Etika Hukum . Jakarta: Kompas. Sinaga,  B.  N.  P.  D.  (2009). Hukum  Tata Negara, Perubahan Undang-Undang Dasar (I).  Ciputat:  Tatanusa.  Retrieved from
http://www.tatanusa.co.id/index.php/tata- negara/70-hukum-tata-negara-2.html Sirajuddin, Fatkhurohman, Z. (2015). Legislative Drafting: Pelembagaan Metode  Partisipatif  Dalam  Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Pertama). Malang: Stara Press.
Suseno,  F.  (2016). Etika  Politik.  Prinsip- prinsip Moral Dasar Kenegaraan
Modern (VII). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.