## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1254

## KONTRIBUSI ALOKASI PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) SATU KERESIDENAN BOJONEGORO
Hening Anitasari 1) , Khalid Fauzi Aziz 2) , Yustika Arida Putri 3) 1-3 Fakultas Ekonomi, Universitas Bojonegoro email: heninganita@gmail.com, khalid.f4u21@gmail.com, yustikaarida@gmail.com

## Abstract
This  research  aims  to  determine  the  contribution  and  influence  of  the  Village  Income  and  Expenditure Allocation (APBDesa) on the Human Development Index (HDI) in Bojonegoro Residency. The method used is  descriptive-quantitative,  which  is  intended  to  explain  the  results  of  research  regarding  the  influence caused by the variables. Secondary data in this research is data that has been statistically processed and sourced from information on the Bojonegoro Residency Human Development Index for the period 2017– 2021. Data analysis uses an analysis tool in the form of eviews with a multiple linear regression analysis model, namely classic assumptions, regression testing, and hypothesis testing. The research results show that the three districts that contribute to the human development index, namely Lamongan District, are seen through the variables of village income and village expenditure. Meanwhile, partial and simultaneous test results have significant results and influence the human development index in Lamongan Regency. So from these results, it can be said that not all districts in the Bojonegoro residency related to the Village APBD have an effect on the human development index.
Keywords: Income; Village Shopping; Human Development Index.

## 1. PENDAHULUAN
Negeri Indonesia, sudah memberlakukan UU  No  32  Tahun  2004  yang  mengendalikan tentang  Pemerintah  daerah  yang  membagikan kewenangan penuh untuk tiap-tiap wilayah, baik ditingkat provinsi ataupun ditingkat kabupaten/kota  untuk  mengendalikan  serta mengurus  sendiri  rumah  tangga  daerahnya dengan  sedikit  mungkin  jadi  intervensi  dari pemerintah  pusat.  Kebijakan  tersebut  diketahui dengan  sebutan  Otonomi  Daerah.  Menyoroti keuangan  daerah  di  masa  otonomi  daerah  tidak bisa  dilepaskan  dari  kebijakan  desentralisasi fiskal.  Kebijakan  desentralisasi  fiskal  ini diseleksi selaku salah satu upaya buat tingkatkan daya guna serta efisiensi ekonomi publik supaya terjalin kenaikan pelayanan publik serta kenaikan kesejahteraan masyarakat [1]. Dengan desentralisasi  fiskal  diharapkan  terjalin  revenue lewat  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah  daerah,  kenaikan  Pemasukan  Asli Daerah  (PAD)  serta  terjalin  penghematan pembelanjaan  pemerintah  sehingga  menaikkan
efisiensi  pembelanjaan,  sebab  pemakaian  dana APBD  lebih  tepat  sasaran  serta  berdaya  guna, sebab  pemerintah  wilayah  lebih  mengenali keadaan  kebutuhan  serta  prefensi  pembangunan wilayah tiap- tiap [2] dan [3].
Desentralisasi fiskal berawal dari
kebijakan
transfer antar pemerintah ( intergovermental  transfer )  yang  jadi  landasan finansial  pemerintah  daerah  di  banyak  negeri maju serta tumbuh. Sebutan universal “transfer” kerap  digunakan  untuk  mengacu  pada  beberapa tipe instrumen pembiayaan publik, hibah, subsidi, serta apalagi untuk hasil pemasukan pajak antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah. Transfer  antar  pemerintah  digunakan  buat memacu  bermacam  tujuan  yang  menyangkut kebijakan publik [4].
Sesungguhnya pelimpahan tugas kepada pemerintah wilayah dalam prinsip desentralisasi fiskal pula diiringi dengan pelimpahan keuangan, perihal ini sejalan dengan prinsip “ money follows function ”.  Tanpa  pelimpahan  ini,  otonomi wilayah jadi tidak bermakna [5]. UU Nomor. 33

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1254
Tahun  2004  dalam  pasal  3  ayat  1  melaporkan kalau  Pemasukan  Asli  Daerah  (PAD)  bertujuan membagikan  kewenangan  kepada  pemerintah daerah  untuk  mendanai  penerapan  otonomi daerah  sesuai  dengan  kemampuan  wilayah sebagai bentuk penerapan desentralisasi.
Dengan  pemberian  keleluasaan  untuk wilayah dalam mengelola keuangannya diharapkan  terbentuknya  kenaikan  pemasukan wilayah.  Kenaikan  pemasukan  wilayah  berarti pula  hendak  tingkatkan  anggaran  belanja wilayah.  Kenaikan  belanja  wilayah  hendak tingkatkan mutu kehidupan warga lewat kenaikan pelayanan  bawah,  pembelajaran,  kesehatan, sarana  sosial  serta  sarana  universal  yang  layak. Sehingga terdapatnya kenaikan Pemasukan serta Belanja  Daerah  (APBD)  sepatutnya  diiringi kenaikan  kesejahteraan  masyarakat  yang  diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.
Tidak  hanya  tingkatkan  pelayanan publik,  tujuan  utama  desentralisasi  fiskal merupakan  mewujudkan  kemandirian  daerah. Kemandirian  dalam  makna  kecil  merupakan keahlian pemerintah buat membiayai pembangunannya sendiri [6]. Sehingga pemerintah daerah diharapkan sanggup menggali sumber-sumber keuangan lokal spesialnya untuk penuhi  kebutuhan  pembiayaan  pemerintahan serta pembangunan didaerahnya lewat pemasukan  asli  daerah.  Dengan  demikian sesungguhnya  pemasukan  asli  daerah  idealnya jadi  sumber  pemasukan  pokok  daerah,  sebab sumber  pemasukan  lain  bisa  bertabiat  fluktuatif serta  cenderung  diluar  kontrol  kewenangan daerah [7].
Alokasi  pendapatan  dan  belanja  ialah aspek  utama  dalam  memastikan  pembangunan sesuatu  wilayah.  Baik  pembangunan  fisik (pembangunan  infrastruktur)  ataupun  non  fisik (pembangunan  manusia),  yang  tercermin  dari tingkat  kesejahteraan  masyarakat  yang  bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tetapi  bila  dilihat  dari  bermacam  informasi empirik  yang  didapat,  penerapan  desentralisasi fiskal  dihadapkan  kekurang-mapanan  dalam implementasinya.  Ketergantungan  pemerintah
daerah  terhadap  dana  transfer  ini  sedemikian besar  walaupun  kebijakan  desentralisasi  fiskal yang  digulirkan  menghendaki  kemandirian daerah  dalam  pengelolaan  keuangannya  supaya percepatan  pembangunan  dan  pelayanan  publik lebih terfokus serta terdistribusi secara menyeluruh diseluruh daerah.
Berdasarkan  penjabaran  latar  belakang peneliti tertarik untuk melihat kontribusi Alokasi Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa)  pada Indeks Pembangunan Manusia satu Keresidenan Bojonegoro (Bojonegoro, Lamongan dan Tuban). Sehingga hasil penelitian ini mampu mengambarkan kekuatan daerah dalam pembangunan manusiannyat:
H1: Diduga variabel pendapatan dan belanja desa
berpengaruh secara parsial Indeks Pembangunan Manusia. H2: Diduga variabel pendapatan dan belanja desa berpengaruh secara simultan Indeks Pembangunan Manusia.

## 2. METODE PENELITIAN Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian  ini  memakai  pendekatan kuantitatif yang berupa asosiatif. Bagi Sugiyono (2013) [8], pendekatan kuantitatif merupakan tata cara  riset  yang  berlandaskan  pada  filsafat positivisme, digunakan buat mempelajari populasi ataupun ilustrasi tertentu yang bertujuan buat  menguji  hipotesis  yang  sudah  diresmikan. Penelitian  ini  berupa  asosiatif  ialah  riset  yang bertujuan  untuk  mengenali  ikatan  antara  2 variabel ataupun lebih.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  merupakan  informasi  sekunder. Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  merupakan data  yang  telah  diolah  secara  statistik  yang bersumber  dari  informasi  Indeks  Pembangunan Manusia Keresidenan Bojonegoro periode tahun 2017- 2021 yaitu time series .

## Populasi dan Tehnik Sampel
Populasi  dan  sampel  penelitian  ini menggunakan  data sekunder  yang  ada  di  Badan Pusat Statistik dengan cakupan wilayah

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1254
Keresidenan Bojonegoro. Sehingga data diambil seluruhnya secara purposive sampling .

## Tehnik Analisa Data
Metode  analisis  data  kuantitatif  merupakan wujud  analisa  yang  memakai  angka-angka  serta perhitungan  dengan  tata  cara  statistik  untuk menguji  kebenaran  hipotesis  penelitian  yang sudah diajukan lebih dahulu. Dalam penelitian ini memakai  alat  analisis  berbentuk  eviews  dengan model analisa regresi linier berganda. 1. Uji Asumsi Klasik a. Uji Normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah  model  regresi,  variabel  penganggu ataupun  residual  mempunyai  distribusi  wajar. Terdapat  2  metode  untuk  mengetahui  apakah residual  berdistribusi  wajar  ataupun  tidak  ialah dengan  analisis  grafik  serta  uji  statistik  [9]. Pengujian normalitas dilakukan dengan menguji ( Kolmogrov-Sminov ). b. Uji Multikoleritas
Uji  multikolinieritas  bertujuan  untuk menguji apakah model regresi ditemui terdapatnya  korelasi  antar  variabel  bebas (independen). Model regresi yang baik sepatutnya tidak terjalin korelasi antara variabel independen.  Bila  variabel  independen  saling berkorelasi,  hingga  variabel-variabel  ini  tidak orthogonal.  Variabel  orthogonal  merupakan variabel  independen  yang  nilai  korelasi  antar sesama variabel independen sama dengan 0 (nol). Untuk  mengetahui  terdapat  ataupun  tidaknya multikolinieritas  di  dalam  model  regresi merupakan selaku berikut[9].
Multikolinieritas  juga  bisa  dilihat  dari nilai t olerance serta lawannya, variance inflation factor (VIF).  Tolerance  mengukur  variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dipaparkan  oleh  variabel  independen  yang  lain. Jadi  nilai  tolerance  yang  rendah  sama  dengan nilai  VIF  besar  sebab  VIF=1/ Tolerance .  Nilai cutoff yang universal dipakai buat menampilkan terdapatnya  multikolinieritas  merupakan  nilai tolerance  ≤  0,10  ataupun  sama  dengan  nilai VIF≥10.
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah  model  regresi  terdapat  korelasi  antara kesalahan  penganggu  pada  periode  t-1.  Bila terjalin  korelasi,  hingga  dinamakan  terdapat problem  korelasi.  Model  yang  baik  merupakan regresi yang bebas dari autokorelasi [9].
2. Uji Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  berganda  ialah  model statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh 2  ataupun  lebih  variabel  independen  terhadap satu variabel dependen [10]. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan  untuk mendapatkan cerminan pengaruh pendapatan dan belanja  pada  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM)  di  Keresidenan  Bojonegoro.  Model analisis  regresi  linier  berganda  ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut:
lnY =  β 0 + β 1 lnX 1 + β 2 lnX 2 + e
Keterangan:
Y : Indeks Pembangunan Manusia β 0 : Bilangan konstan
β 1; β 2; β 3; β 4 : Koefisien regresi masing-masing X X 1 : Pendapatan X 2 : Belanja e : error . 3. Uji Hipotesis
a. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien  determinasi(  R2)  digunakan untuk mengenali seberapa besar kontribusi yang diberikan variabel X terhadap perubahan variabel Y.  Ghozali  (2016)[11],  besarnya  nilai  R 2 merupakan 0≤ R 2 ≤ 1, dimana semakin mendekati 1 berarti model tersebut bisa dikatakan baik sebab semakin dekat hubungan antar variabel independen dengan dependen, demikian kebalikannya.
b. Uji Simultan (Uji F)
Uji  simultan  (Uji  F)  bertujuan  untuk mengenali  tingkat  signifikasi  pengaruh  variabel independen  secara  bersama-sama  (simultan) terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan  memakai  signifikasi  tingkat  0,  05  (α= 5%)  [8].  Ada  juga  kriteria  pengambilan keputusan merupakan selaku berikut:
(1.) Bila  nilai  signifikasi  F  <  0,  05  hingga hipotesis alternatif diterima.
(2.) Bila  nilai  signifikasi  F  >  0,  05  hingga hipotesis alternatif ditolak.
c. Uji Parsial (Uji t)
Uji parsial( Uji T- test) digunakan untuk
mengenali pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen [9]. Ada juga  kriteria  pengajuan  secara  parsial  dengan tingkatan  tingkat  of  signifikanα=  0,  05 merupakan selaku berikut:
(1.) Bila  nilai  signifikasi  t  <  0,  05  hingga hipotesis diterima yang maksudnya variabel independen mempengaruhi terhadap
variabel dependen.
(2.) Bila  nilai  signifikasi  t  >  0,05  hingga hipotesis  ditolak  yang  maksudnya  variabel independen  tidak  mempengaruhi  terhadap variabel dependen .

## Kerangka Konseptual
Kerangka  konseptual  yang  dibuat  pada penelitian ini disesuaikan dengan tujuannya yaitu melihat seberapa besar kontribusi yang diberikan pendapatan  daerah  dan  belanja  daerah  pada indeks  pembangunan  manusia.  Sehingga  dapat peneliti gambarkan sebagai berikut.
Gambar 1. Kerangka Konseptual Keterangan:
Simultan = Parsial    =

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Asumsi Klasik 1. Uji Normalitas
Sumber: data diolah, 2023
Gambar 2. Hasil Normalitas Bojonegoro Gambar 2. merupakan hasil perhitungan uji  normalitas  menggambarkan  bahwa  dengan melihat  probability  yaitu  0.642  >  0.05  yang artinya  data  (pendapatan  desa  dan  belanja  desa) yang digunakan normal.
Sumber: data diolah, 2023 Gambar 3. Hasil Normalitas Lamongan Gambar  3  merupakan  hasil  perhitungan uji  normalitas  menggambarkan  bahwa  dengan melihat  probability  yaitu  0.642  >  0.05  yang artinya  data  (pendapatan  desa  dan  belanja  desa) yang digunakan normal.
Sumber: data diolah, 2023 Gambar 4. Hasil Normalitas Tuban Gambar  4  merupakan  hasil  perhitungan uji  normalitas  menggambarkan  bahwa  dengan melihat  probability  yaitu  0.642  >  0.05  yang artinya  data  (pendapatan  desa  dan  belanja  desa) yang digunakan normal.
2. Uji Multikolinearitas
Tabel 1. Hasil Multikolinearitas Bojonegoro Variabel VIF Pendapatan Desa 9.022767 Belanja Desa 9.022767 Sumber: data diolah, 2023 Sesuai tabel 1 hasil perhitungan multikolinearitas masih dibawah ketentuan yaitu dibawah  10,  maka  dapat  dikatakan  pendapatan desa tidak mengalami multikolinearitas dan tidak belanja desa mengalami multikolinearitas.
Tabel 2. Hasil Multikolinearitas Lamongan
Variabel VIF

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1254
Pendapatan Desa 699.4745 Belanja Desa 699.4745
Sumber: data diolah, 2023
Sesuai tabel 4.2 hasil perhitungan multikolinearitas dengan ketentuan yaitu 10, maka dapat dikatakan pendapatan desa mengalami multikolinearitas dan belanja desa mengalami multikolinearitas.
Tabel 3. Hasil Multikolinearitas Tuban Variabel VIF Pendapatan Desa 20.93041 Belanja Desa 20.93041 Sumber: data diolah, 2023 Sesuai tabel 3 hasil perhitungan multikolinearitas  dengan  ketentuan  yaitu  10, maka dapat dikatakan pendapatan desa mengalami  multikolinearitas  dan  belanja  desa mengalami multikolinearitas.
3. Uji Autokorelasi
Tabel 4. Hasil Autokorelasi Bojonegoro Durbin-Watson 0.968531 Sumber: data diolah, 2023
Pada tabel 4 diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan desa dan belanja desa yang digunakan mengalami autokorelasi atau terkena gejala autokorelasi dengan nilai 0.968531 diatas 3.
Tabel 5. Hasil Autokorelasi Lamongan
Durbin-Watson
1.810318
Sumber: data diolah, 2023 Pada tabel 5 diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan desa dan belanja desa yang digunakan tidak mengalami autokorelasi atau terhindar dari gejala autokorelasi dengan nilai 1.810318 masih dibawah 3.
Tabel 6. Hasil Autokorelasi Tuban
Durbin-Watson 1.985317
Sumber: data diolah, 2023 Pada  tabel  6  diperoleh  hasil  bahwa variabel pendapatan desa dan belanja desa yang digunakan  tidak  mengalami  autokorelasi  atau terhindar  dari  gejala  autokorelasi  dengan  nilai 1.985317 masih dibawah 3.
Analisis Regresi Tabel 7. Hasil Regresi Linear Berganda Bojonegoro
Variabel Coefficient t-Statistic Prob. Constanta 3.198689 3.994325 0.0573 Pendapatan Desa -0.036329 -0.358072 0.7546 Belanja Desa 0.086299 0.750419 0.5313 Sumber: data diolah, 2023
Berdasarkan  tabel  7  maka  rumusnya  sebagai berikut:
lnY =  β 0 + β 1 lnX 1 + β 2 lnX 2 + e Y = 3.198689 - 0.036329X1 + 0.086299X2 + e Sehingga dapat dijelaskan ketika pendapatan  desa  bertambah  1  maka  indeks pembangunan  manusia  menurun.  Sedangkan ketika  belanja  desa  bertambah  1  maka  indeks pembangunan juga ikut betambah.
Tabel 8. Hasil Regresi Linear Berganda
Lamongan Variabel Coefficient t-Statistic Prob. Constanta 63.47 58.29288 0.0003 Pendapatan Desa 2.55 5.479262 0.0317 Belanja Desa -2.43 -5.170065 0.0354 Sumber: data diolah, 2023 Berdasarkan  tabel  8  maka  rumusnya  sebagai berikut:
lnY =  β 0 + β 1 lnX 1 + β 2 lnX 2 + e Y = 63.47 + 1.55X1 - 2.43X2 + e Sehingga dapat dijelaskan ketika pendapatan  desa  bertambah  1  maka  indeks pembangunan  manusia  juga  ikut  bertambah. Sedangkan ketika belanja desa bertambah 1 maka indeks pembangunan menjadi menurun.
Tabel 9. Hasil Regresi Linear Berganda Tuban
Variabel Coefficient t-Statistic Prob. Constanta 55.92 23.64811 0.0018 Pendapatan Desa -1.55 -0.833918 0.4921 Belanja Desa 4.27 1.975604 0.1869 Sumber: data diolah, 2023 Berdasarkan  tabel  9  maka  rumusnya  sebagai berikut:
lnY =  β 0 + β 1 lnX 1 + β 2 lnX 2 + e Y = 55.92 -1.55X1 + 4.27X2 + e Sehingga dapat dijelaskan ketika pendapatan  desa  bertambah  1  maka  indeks pembangunan  manusia  menurun.  Sedangkan ketika  belanja  desa  bertambah  1  maka  indeks pembangunan juga ikut betambah.
Uji Hipotesis
1. Uji Koefisien Determinasi (R 2 )

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1254
Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi Bojonegoro R-Square 0.454375 Sumber: data diolah, 2023 Tabel 10 menjelaskan bahwa kemampuan  variabel  pendapatan  desa  dan belanja desa dalam berkontribusi untuk variabel indeks  pembangunan  manusia sebesar  0.454375 = 45, 44%.
Tabel 11. Hasil Koefisien Determinasi Lamongan R-Square 0.979426 Sumber: data diolah, 2023 Tabel 11
menjelaskan bahwa
kemampuan  variabel  pendapatan  desa  dan belanja desa dalam berkontribusi untuk variabel indeks  pembangunan  manusia sebesar  0.979426 = 97,94%.
Tabel 12. Hasil Koefisien Determinasi Tuban R-Square 0.935378 Sumber: data diolah, 2023 Tabel 12
menjelaskan bahwa
kemampuan  variabel  pendapatan  desa  dan belanja desa dalam berkontribusi untuk variabel indeks  pembangunan  manusia sebesar  0.935378 = 93,53%.

## 2. Uji Simultan (Uji F)
Tabel 13. Hasil Simultan Bojonegoro F-statistic 0.832761 Prob(F-statistic) 0.545625 Sumber: data diolah, 2023
Sesuai  tabel  13  dapat  dijelaskan  bahwa secara  simultan  variabel  pendapatan  desa  dan belanja  desa  tidak  signifikan  dan  tidak berpengaruh terhadap variabel indeks pembangunan manusia. Secara statistik dijelaskan  prob.  0.545625  >  0.05;  0.832761  < 19.00. Tabel 14. Hasil Simultan Lamongan
F-statistic 47.60496 Prob(F-statistic) 0.020574
Sumber: data diolah, 2023
Sesuai  tabel  14  dapat  dijelaskan  bahwa secara  simultan  variabel  pendapatan  desa  dan belanja desa signifikan dan berpengaruh terhadap variabel  indeks  pembangunan  manusia.  Secara statistik  dijelaskan prob. 0.020574  <  0.05; 47.60496 > 19.00.
Tabel 15. Hasil Simultan Tuban F-statistic 14.47465 Prob(F-statistic) 0.064622
Sumber: data diolah, 2023
Sesuai  tabel  15  dapat  dijelaskan  bahwa secara  simultan  variabel  pendapatan  desa  dan belanja  desa  tidak  signifikan  dan  tidak berpengaruh terhadap variabel indeks
pembangunan manusia. Secara statistik
dijelaskan prob. 0.064622  >  0.05;  14.47465  < 19.00.

## 3. Uji Parsial (Uji t)
Tabel 16. Hasil Parsial Bojonegoro Variabel t-Statistic Prob. Pendapatan Desa  -0.358072  0.7546 Belanja Desa 0.750419 0.5313
Sumber: data diolah, 2023
Berdasarkan  tabel  16  diperoleh  hasil variabel  pendapatan  desa  tidak  signifikan  dan tidak  berpengaruh  variabel  indek  pembangunan manusia,  secara  statistik prob .  0.7546  >  0.05, t hitung < t tabel (-0.358072 < 4.303). Variabel belanja desa  tidak  signifikan  dan  tidak  berpengaruh variabel  indeks  pembangunan  manusia,  secara statistik prob .  0.5313  >  0.05,  t hitung <  t tabel (0.750419 < 4.303).
Tabel 17. Hasil Parsial Lamongan Variabel t-Statistic Prob. Pendapatan Desa  5.479262 0.0317 Belanja Desa -5.170065  0.0354

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1254
Sumber: data diolah, 2023
Berdasarkan  tabel  17  diperoleh  hasil variabel pendapatan desa signifikan dan berpengaruh variabel indek pembangunan manusia,  secara  statistik prob .  0.0317  <  0.05, t hitung < t tabel (5.479262 > 4.303). Variabel belanja desa signifikan dan berpengaruh variabel indeks pembangunan  manusia,  secara  statistik prob . 0.0354 > 0.05, t hitung < t tabel (-5.170065 > 4.303).
Tabel 4.18. Hasil Parsial Tuban
Variabel t-Statistic Prob. Pendapatan Desa  -0.833918  0.4921 Belanja Desa 1.975604 0.1869
Sumber: data diolah, 2023
Berdasarkan  tabel  18  diperoleh  hasil variabel  pendapatan  desa  tidak  signifikan  dan tidak  berpengaruh  variabel  indek  pembangunan manusia,  secara  statistik prob .  0.4921  >  0.05, t hitung < t tabel (-0.833918< 4.303). Variabel belanja desa  tidak  signifikan  dan  tidak  berpengaruh variabel  indeks  pembangunan  manusia,  secara statistik prob .  0.1869  >  0.05,  t hitung <  t tabel (1.975604 < 4.303).

## 3. Pembahasan
Kontribusi  Pendapatan  Desa  dan  Belanja Desa  pada  Indeks  Pembangunan  Manusia Sesuai dengan hasil penelitian dari ketiga kabupaten yang memiliki kontribusi pada indeks pembangunan manusia yaitu kabupaten lamongan  dilihat  melalui  variabel  pendapatan desa dan belanja desa. Porsi pendapatan desa dan belanja  desa  memegang  peranan  penting  dalam pembentukan  indeks  pembangunan  manusia (IPM) suatu daerah. Selain itu, belanja desa juga menjadi  faktor  penting  dalam  meningkatkan IPM. Dana yang dialokasikan pada belanja desa dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan publik.
Pendapatan Desa dan Belanja Desa berpengaruh  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia
Berdasarkan  hasil  penelitian  didapatkan bahwa  yang  memiliki  pengaruh  dan  signifikan
terhadap  indeks  pembangunan  manusia  pada keresidenan Bojonegoro yaitu Lamongan. Hal ini dapat  dilihat  dari  variabel  pendapatan  dan belanjanya signifikan terhadap indeks pembangunan  manusia.  Sehingga  dapat  dikatan penggunaan APBDesa terlaksana secara menyeluruh diwilayahnya.

## 4. KESIMPULAN
Sesuai  dengan  hasil  dan  pembahasan dapat  dikatakan  dari  ketiga  kabupaten  yang memiliki  peran  pada  indeks  pembangunan manusia  yaitu  kabupaten  lamongan.  Hal  ini ditunjukkan dengan pendapatan desa dan belanja desa  signifikan  dan  mempengaruhi  indeks pembangunan manusia. Kejadian ini membuktikan bahwa pendapatan desa yang naik dan belanja desa yang tepat dapat membangunan kehidupan manusia di kabuaten lamongan.

## 5. REFERENSI
[1] W. E. Oates, “Fiscal federalism,” Books , 1972.
[2] H.  Sumarsono  and  S.  H.  Utomo, “Deliberate  Inflation  pada  Kebijakan Desentralisasi  Fiskal  Jawa  Timur  dan Dampaknya  bagi  Pertumbuhan  Daerah,”
J. Ekon. Stud. Pembang. , vol. 1, no. 3, pp.
157–168, 2009.
[3] K.  F.  Aziz,  R.  Muslinawati,  and  H. Anitasari,  “Analisis  Dominasi  Belanja,
Biaya  dan  Pendapatan  Daerah  Jawa Timur,” Innov. J. Soc. Sci. Res. , vol. 4, no.
1, pp. 3963–3972, 2024.
[4] J. Martinez-Vazquez and J. Boex, “Fiscal decentralization  in  the  russian  federation during the transition,” Georg. State Univ.
Andrew Young Sch. Policy Stud. Int. Stud. Progr. Work. Pap. , pp. 93–99, 1999.
[5] M. Khusaini, Keuangan daerah . Universitas Brawijaya Press, 2018.
[6] H. D. Sudantoko, Dilema otonomi daerah .
Andi, 2003.
[7] M.  B.  A.  Mardiasmo, Otonomi  & Manajemen  Keuangan  Daerah:  Edisi Terbaru . Penerbit Andi, 2021.
[8] D. Sugiyono, “Metode penelitian
pendidikan pendekatan kuantitatif,
kualitatif dan R&D,” 2013.
[9] I. Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS . Yogyakarta:
Universitas Diponegoro, 2012.
[10] S.  Sugiyono  and  P.  Lestari,  “Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif,  dan  Cara  Mudah  Menulis
Artikel  pada  Jurnal  Internasional).”
Alvabeta Bandung, CV, 2021.
[11] I. Ghozali, “Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23,” 2016.