## PENERAPAN APLIKASI PENDAFTARAN ANTRIAN  PASPOR ONLINE (APAPO)  DALAM  PERSPEKTIF E-GOVERNMENT
Abstract: Public service is an obligation for the government to provide the best possible service to the  community.  The  government  is  obliged  to  provide  services  that  are  needed  so  that  it  can increase the public's sense of trust in the government. Currently, it is often felt that the quality of service is minimal and far from the expectations of the community. This study aims to analyze passport  services  using  the  Online  Passport  Registration Application  (APAPO)  at  the  Class  I Immigration  Office  in  Malang  City.  The  results  showed  that  the  existence  of APAPO  is  the implementation of a bureaucratic reform in the Class I Immigration Office Malang in order to improve the quality of public services. This online application really helps people to be more effective in making passports because it saves time and money.
Abstrak: Pelayanan publik merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan pelayanan yang sangat dibutuhkan  sehingga  dapat  meningkatkan rasa  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah. Saat ini masih sering dirasakan bahwa kualitas pelayanan minim dan masih jauh dari harapan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan paspor yang menggunakan Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO) di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan APAPO merupakan penerapan suatu reformasi birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Malang guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Aplikasi online ini sangat membatu masyarakat untuk lebih efektif dalam membuat paspor karena menghemat waktu dan biaya.
Kata Kunci: APAPO, pelayanan publik, e-goverment, reformasi birokrasi
.

## Nurrizha A. Charani, Tri Putra Adi, dan Diba H. Latifa
FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas, Kota Malang

## PENDAHULUAN
Pelayanan publik telah menjadi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial di negara modern. Kebutuhan pelayanan publik akan me- libatkan dua aktor, yaitu negara sebagai penyedia pelayanan publik dan individu warga negara sebagai penerima yang menikmati pelayanan publik. Oleh sebab itu, pelayanan publik mem- berikan  cerminan  hubungan  antara  sebuah negara dengan warga negaranya. Tuntutan publik pun akhirnya mengharuskan pemerintah untuk melakukan reformasi pelayanan publik. Caranya dengan meningkatkan mutu dan kinerja pela- yanan publik serta pemberian pelayanan secara menyeluruh. Sehingga dapat memberikan ke- puasan terhadap semua pihak tanpa adanya dis- kriminasi. Dalam meningkatkan kualitas pela- yanan publik, perlu melakukan usaha pengem- bangan yang berbasis teknologi dan informasi ke dalam aspek pemerintahan. Salah satunya dengan menghadirkan suatu alat yang biasa di- kenal dengan istilah electronic government atau biasa disingkat e-government.
Pengimplementasian e-government sudah banyak diterapkan di beberapa wilayah di dunia, tak terkecuali di Indonesia. E-government ialah suatu bentuk aplikasi pengerjaan tugas dan tata pelaksaanaan  pemerintahan  dengan  meng- gunakan bantuan teknologi telematika atau tek- nologi informasi dan komunikasi Indrajit (2012). Pengembangan dan pemanfaatan e-government sudah menjadi salah satu upaya pendukung ber- basis elektronik terhadap kinerja pemerintah. Hal tersebut guna menyelenggarakan dan mening- katkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Sesungguhnya strategi pengintegrasian akan teknologi dan informasi, terutama penggunaan internet dalam mencakup segala bentuk aspek kegiatan dan aktivitas pemerintahan sudah lama diterapkan oleh negara-negara maju dan kaya raya. Pengembangan e-government disuatu wi- layah  dapat  dikatakan  sudah  menjadi  suatu kebutuhan baik dari segi pemerintahan maupun bagi masyarakat.
Melalui program e-government, masyarakat
bisa merasakan layanan permohonan paspor online,  visa online,  dan aplikasi pelaporan orang asing dengan mudah. Selain itu, kkhususnya di Kantor Imigrasi seluruh Indonesia sekarang ini ada program Imigrasi E-Gov Pasti Nyata yang memberikan pengawasan terhadap ijin tinggal warga negara asing. Bukan cuma itu, program E-Gov juga memiliki ITAS dan ITAP Online yang bisa membuat masyarakat Indonesia juga dapat memonitor kedatangan dan ijin tinggal warga negara asing. Program  Imigrasi E-Gov Pasti Nyata ini diharapkan akan semakin meni- ngkatkan kualitas pelaksanaan tudas dan fungsi imigrasi.
Pengawasan orang asing sebagai salah satu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah dimulai dan dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri ketika menerima permohonan visa. Penga- wasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan untuk menolak atau memberikan izin masuk, kemudian diberikan izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya. Selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imig- rasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut. Dalam menghadapi im- plikasi dari kebijakan bebas visa kunjungan, Dit- jen Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian yang dilakukan dengan cara:
1. Pengawasan secara administratif, yaitu:
a. Dilakukan pada saat permohonan visa meliputi: pemeriksaan kebenaran penja- min, berkas permohonan, rekomendasi/ izin dari instansi terkait
b. Saat masuk dan keluar wilayah Indonesia meliputi: paspor yang sah dan masih ber- laku, visa/izin tinggal, tiket kembali
c. Pemberian dan perpanjangan perijinan keimigrasian di Kantor Imigrasi seluruh Indonesia (121 Kantor Imigrasi) meliputi: pemeriksaan penjamin, pemeriksaan do- misili, pemeriksaan kegiatan orang asing, rekomendasi/izin dari instansi terkait.
2. Pengawasan lapangan, yaitu dilakukan de- ngan melakukan pengecekan terhadap kebe- radaan dan kegiatan orang asing selama be- rada di Indonesia meliputi: hotel, tempat hibu-
ran, perusahaanperusahaan yang mempe- kerjakan tenaga kerja asing, dan tempat lain yang diduga terdapat kegiatan orang asing. Selain itu, keimigrasian juga melakukan upaya dalam rangka pengawasan terhadap penya- lahgunaan izin oleh orang asing di Indonesia di berbagai sektor khususnya sektor informal, antara lain:
a. Peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yakni Border Control Management (BCM) dan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA)
b. Operasi POA (rutin/insidentil) dilakukan oleh Kanim di seluruh Indonesia.
c. Membentuk Sekretariat TIMPORA di Ditjen Imigrasi, kanwil Kemenkumham, dan Kanim seluruh wilayah Indonesia baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kota.
Di era globalisasi seperti saat ini, tidak heran apabila kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat menjanjikan efisiensi, kece- patan penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, tidak terkecuali pada peme- rintahan. Terlebih, dalam era otonomi daerah saat ini perlu untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut e-government. Melalui e-government pula, peningkatan pelayanan publik dapat ter- wujud. Seperti yang dikemukakan Dwiyanto (2011) bahwa birokrasi pemerintah dapat me- ngembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan ke- giatan pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, dan mendorong akunta- bilitas serta transparansi penyelenggara pela- yanan publik.
E-government sangat penting diterapkan pada kondisi saat ini. Namun, hal tersebut harus didukung dengan beberapa hal, yaitu pertama, komitmen pemimpin, hal ini sangat penting untuk mendukung setiap proses dan kegiatan pelaya- nan publik berbasis elektronik (e-service). Hal tersebut karena pemimpin atau dalam hal ini penyelenggara ataupun pelaksana layanan publik dapat berkomitmen dan mengambil keputusan untuk memberikan pelayanan publik yang prima
dengan menerapkan e-government. Kedua, sa- rana dan prasarana, dukungan sarana dan pra- sarana juga menjadi penting karena tanpa hal tersebut, maka pelayanan berbasis elektronik akan sulit terwujud. Adapun sarana dan prasa- rana tersebut adalah ketersediaan komputer/ laptop, jaringan internet, dan sebagainya. Ketiga, sumber daya manusia, apabila komitmen pe- mimpin dan sarana prasarana sudah memadai, namun sumber daya manusia yang dapat meng- eksekusi pelayanan berbasis elektronik tidak ada, maka hal tersebut akan sulit terwujud. Dibutuh- kan kemampuan sumber daya manusia (pegawai instansi dan sebagainya) diperlukan dalam proses pelaksanaan e-government.

## METODE
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuali- tatif, yaitu metode yang berdasarkan permasa- lahan yang dihadapi masyarakat dalam menerima pelayanan yang diberikan pemerintan. Dalam metode eksperimen, ada tiga persyaratan dian- tarannya yaitu kegiatan mengontrol, kegiatan memanipulasi, dan observasi. Dalam penelitian eksperimen, membagi objek atau subjek yang diteliti menjadi dua kelompok, yaitu kelompok treatment yang mendapatkan perlakuan dan kelompok  kontrol  yang  tidak  mendapatkan perlakuan. Sumber data primer, yaitu sumber data yang didapatkan oleh peneliti secara lang- sung dari subjek atau objek penelitian, misalkan berupa rekaman hasil wawancara.  Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang jelas. Sebelum mengadakan wawancara peneliti akan membuat draf perta- nyaan serinci mungkin untuk ditanyakan kepada subjek  wawancara.  Informasi  apa  yang  di- butuhkan, sudah ditulis lengkap dalam draf pertanyaan yang dibuat. Jadi peneliti tidak akan kebingungan mencari pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian. Wawancara dengan jenis seperti ini akan memudahkan proses wawancara, terutama jika peneliti belum begitu ahli dalam melakukan penelitian, disarankan untuk menggunakan teknik wawancara terstruktur, agar data yang didapatkan lengkap. Sehingga akan memudahkan peneliti ketika melakukan analisis data.
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis korelasi. Dalam teknik ini, ada beberapa tahap analisis data, yaitu pertama pe- ngumpulan data. Langkah-langkah penelitian tersebut dijelaskan sebagai berikut: Penelitian korelasi ialah sebuah penelitian yang meliputi kegiatan pengumpulan data, memilih dan me- nentukan antara hubungan serta tingkat hubungan dua variabel maupun lebih. Penelitian korela- sional  dapat dilakukan dalam berbagai bidang diantaranya pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Penelitian ini hanya terbatas pada panafsiran hubungan antarvariabel saja tidak sampai pada hubungan kausalitas, tetapi penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk diajadi penelitian se- lanjutnya seperti misalanya penelitian ekspe- rimen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
APAPO sebagai aplikasi untuk membuat paspor online sudah berjalan dalam dua versi. Versi pertama telah diluncurkan pada tahun 2017, dan versi kedua dijalankan pada awal ta- hun 2019 tepat bulan januari. Aplikasi yang dinamakan dengan “APAPO” ini mengalami perbaikan sehingga munculnya versi kedua. APAPO adalah Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor  Online.v.2.0. Aplikasi  ini  dapat  di download melalui Google play dan App Store, atau dapat diakses melalui website: antrian. imigrasi.go.id. Dalam aplikasi ini, setiap pemohon dapat  melakukan  pengajuan  permohonan  1 (satu) akun 1x (satu kali) dalam 30 hari. Satu device / perangkat hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) akun.
Masyarakat di Kota Malang umumnya sudah mengetahui perkembangan e-government di bidang pendaftran online dengan cepat dan tepat. Aplikasi ini sangat membantu pelayanan petugas dengan perkembangan e-government ini. Buktinya dalam peluncuran aplikasi ini, masyarakat sudah banyak yang tau dan aplikasi ini selalu dipenuhi pemohon paspor online, pem- bukaan dilakukan pada hari jumat. Pengecekan yang dilakukan 2 minggu sekali, dan kuota selalu terpenuhi atau pada hari senin dan selasa kuota selalu habis. Melihat dari kuota yang telah di- tetapkan mengalami pemenuhan dalam pengisian
kuota yang telah ditetapkan tadi. Pihak Imigrasi Kota Malang, menetapkan bahwa setiap harinya kuota yang disediakan hanya untuk 150 sampai 200 orang saja.
Cara melakukan aktivasi aplikasi Apapo di gadget:
1. Daftar Akun menggunakan Google Mail / Facebook
2. Isi dan Lengkapi Form Pendaftaran Akun dengan data yang benar
3. Login Akun menggunakan Ussername & Password yang telah anda buat
4. Klik Antrian Paspor untuk memulai Pen- daftaran Antrian Paspor Online
5. Pilih Kantor Imigrasi yang dituju
6. Pilih Jumlah Pemohon & Waktu kedatangan anda
7. Pilih Jumlah Pemohon & Waktu kedatangan anda
8. Masukkan Data Pemohonan ( KLIK )
9. Notifikasi berhasil akan muncul setelah anda memasukkan data dengan benar
10.Screenshot Kode Booking / Barcode Dampak positif dari peluncuran aplikasi
“APAPO” menurut Ibu Vina Pranindya selaku Kepala Sub-Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mengatakan bahwa dampaknya ialah:
1. Orang tidak perlu antri dari pagi
2. Tidak perlu antri lama
3. Datang  sesuai  dengan jadwal  yang  telah ditentukan, berdasarkan jam, tanggal, tempat kantor imigrasinya,
4. Cukup menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan
5. Foto dan wawancara dengan cepat, setelah itu pulang Dampak negatif yang ditimbulkan sebelum peluncuran aplikasi APAPO, ialah:
1. Semua dilakukan secara manual
2. Orang datang untuk antri pagi-pagi sekali, untuk mendapatkan nomor antrian
3. Menunggu antrian lama untuk foto Kendala yang dihadapi oleh pihak keimig- rasian dalam peluncuran aplikasi APAPO, sejauh ini tidak ada kendala yang dihadapi. Justru beliau mengatakan bahwa dengan adanya aplikais ini sangat membantuk pihak imigrasi dan beliau juga
mengatakan dengan adanya aplikasi ini juga membuat masyarakat lebih tertib dalam meng- ajukan permohan paspor. Pemohon juga tidak perlu berlama-lama di kantor imigrasi, dimana dalam hal ini banyak orang yang sibuk dalam pekerjaannya dan tidak sempat untuk dapat datang langsung ke pihak kantor. Mereka yang ingin mengajukan permohonan paspor dan ada kendala pekerjaan mereka juga tidak perlu bolos dalam pekerjaannya, mereka hanya perlu duduk manis dan membuka aplikasi APAPO di gadget mereka. Untuk yang sekolah pun tidak perlu repot-repot datang ke kantor imigrasi tapi me- reka  juga  dapat  mendownload  aplikasinya bahkan juga dapat mengakses lewat websitenya. Strategi Reformasi Birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas I Malang di dasarkan pada 8 area perubahan Reformasi Birokrasi Kementrian Hukum  dan  HAM  yaitu  sebagai  berikut: 1)Bimbingan Rohani, Fasilitas Olahraga, dan Medical Check Up dalam rangka memperbaiki mental aparatur, 2)Aplikasi SIMPEG dan keter- bukaan informasi pelaporan untuk mengawasi kinerja  pegawai,  3)Program  SIMPONI  dan keterbukaan biaya pembuatan paspor dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, 4)kejelasan tugas dan fungsi untuk meningkatkan fungsi kelembagaan, 5)Perubahan tata laksana dalam pengurusan paspor dengan memangkas birok- rasi, 6)Diklat dan rapat internal untuk mening- katkan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara, 7)Diskresi sebagai implementasi peraturan perundang-undangan, 8)Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan pasport delivery, dan weekend pasport service. Dapat dilihat dipoint ke 8 strategi Reformasi Birokrasi yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik salah satunya di Kota Malang meng- gunakan Aplikasi yang bernama APAPO.
Pelaksanaan reformasi birokrasi ditinjau dari Sasaran Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 dalam pelayanan publik yang di- lakukan Kantor Imigrasi Kelas I Malang telah memenuhi aspek dari arah kebijakan sasaran reformasi birokrasi yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Faktor pendukung program yaitu
aparatur yang produktif, kebijakan yang rep- resentatif, dan peningkatan kapasitas pegawai. Faktor penghambat program yaitu minimnya sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang tidak mengerti teknologi, dan perilaku buruk oknum pegawai.
Fungsi utama pemerintah ialah melayani rakyatnya. Adanya pelayanan publik tidak ter- lepas  dari  tugas  pemerintah  sebagai  pela- yan.  Pelayan publik dapat didefinisikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan maupun keinginan masyarakat oleh para penyelenggara negara. Pada  masa  kini  pelayanan  yang  diberikan bermacam-macam.  Adapun  yang  berbasis teknologi dikarenakan Indonesia sedang dalam proses  pembentukan E-government.  Dalam pelayanan  untuk pembutan paspor secara online maupun manual telah di berikan keringanan Untuk kelompok rentan ( lansia 60 tahun keatas, ibu hamil, & difabel) dibebaskan antrian online s/d pukul 10.00 WIB.  Hal ini dikarenakan bebe- rapa faktor yang mungkin bisa mempengaruhi kondisi mereka dalam melakukan proses antrian. Dimana dalam hal ini proses antrian yang lama dan  memakan  waktu  yang  sangat  panjang. Mereka diberikan pelayanan khusus agar tidak terjadi penyiksaan dalam hal untuk mengantri. Dalam pelayanan publik diperlukan komunikasi antar kedua belah pihak antara pelaksana dan penyelenggara.
Komunikasi memiliki peranan sangat penting karena  merupakan  bentuk  koordinasi  antar anggota atau tim untuk menyampaikan ide dan gagasan. Dalam hal ini masyarakat sudah banyak mengetahui bahwasannya pihak Kantor Imigrasi Kota Malang telah meluncurkan sebuah pene- muan baru yaitu Aplikasi APAPO yang dijamin akan  membawa  dampak  dampak  baik  bagi masyarakat yang hendak membuat paspor tanpa antri lama. Melihat dari kuota yang telah di- tetapkan, selalu penuh dan pengecekan yang dilakukan 2 minggu sekali setiap hari Jumat dan dibukanya aplikasi ini setiap hari Senin-Selasa.
Sumber daya manusia di Kantor Imigrasi Kota Malang ini hanya mampu memproses 150- 200 orang setiap harinya. Akan tetapi, masya- rakat yang datang selalu lebih dari jumlah kuota yang  telah  ditetapkan.  Kemampuan  SDM
pelayanan di Kantor Imigrasi Kota Malang ini hanya mampu memproses pemohon sejumlah 150-200 orang setiap harinya. Akan tetapi, mas- yarakat yang tidak mendapatkan tempat di kuota tersebut selalu meminta untuk tetap dilayani. Jikalau hal ini dipaksakan, maka petugas bisa- bisa tidak bisa pulang.
Sikap yang diperlakukan petugas imigrasi sangat baik, dimana mereka akan memberi pela- yanan lebih kepada pemohon yang menyandang disabilitas, ibu hamil dan lansia (diatas 60 tahun), dimana mereka harus lebih ekstra protectif agar dalam melakukan antrian mereka tidak sampai kelelahan. Pihak imigrasi mendahulukan mereka karena dalam hal ini kesehatan mereka sangat berpengaruh dalam proses antrian nanti. Dimana mereka akan diberikan pelayanan dengan bebas antri online untuk mendapatkan paspor dan lang- sung dilayani dengan sigap dan cepat dalam pem- rosesannya.

## SIMPULAN
Pengimplementasian e-goverment di Kan- tor Imigrasi Malang berupa paspor online dapat dikatakan efektif dan memnuhi standart kualitas pelayanan yang baik di dalam memberikan pe- layanan. Mengenai prosedur pelayanan sudah sederhana dan dapat dipahami oleh masyarakat, kedisplinan pegawai yang semakin baik, pegawai tanggap dalam melayani. Dengan adanya aplikasi paspor online APOPO, proses pembuatan pas- por saat ini menjadi lebih mudah, murah, dan cepat.  Hal  ini  dikarenakan  pemohon  dapat mengurusnya sendiri tanpa bantuan dari orang- orang yang dengan sengaja mengambil keun- tungan sendiri (dalam hal ini calo-calo yang banyak berkeliaran di sekitar lingkungan kantor imigrasi ataupun birojasa). Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata dari berkembangnya e- goverment khususnya dibidang pelayanan publik yang secara langsung dapat dirasakan oleh warga negara khususnya di wilayah Malang.

## DAFTAR RUJUKAN
Angguna, Y. 2015. Upaya Pengembangan E- Government dalam Pelayanan Publik pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang. Jurnal Administrasi Publik, 3, 80–88.
Atthahara, H. 2018. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government/ : Studi Kasus Aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta.
Jurnal Politik Indonesia. 3, 66–77.
Bintari, S. C., Zenju, H. N. S. & Purnamasari, I. 2017. Kelas I Kota Bogor Quality of Service  in  the  Office  of  Immigration Passport  Making  Class  I  Kota  Bogor. Jurnal Governansi 3, 41–52.
Deshinta,  W.  S.  2017.  Fungsi  Pengawasan
Keimigrasian  dalam  Pengendalian Radikalisme Pasca Penerapan Kebijakan
Bebas Visa Kunjungan. 15–28.
Firdaus, I. 2018. Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian  Studi  Kasus  Imigrasi Entikong. Jurnal  Ilmu  Kebijakan Hukum, 12, 57.
Jayanti, N. K. D. A. 2018.  Kajian Analisa: Penerapan  dan  Pengembangan  e- Government pada Pemerintah Propinsi Bali. Creat. Inf. Technol. J. 4, 14.
Juliarso, A. 2019. Analisis Implementasi E-
Government Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. 10.
Noveriyanto, B., Nisa, L. C., Bahtiar, A. S.,
Sahri,  S.  &  Irwansyah,  I.  2018.  E-
Government sebagai layanan komunikasi pemerintah  Kota  Surabaya  (Studi Kematangan  e-government  Sebagai Layanan  Komunikasi  Government  to Government,  Government  to  Citizen, Government to Business). Profetik, 11, 37. Nugraha,  J.  T.  2018.  E-Government  Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). Jurnal Komunikasi dan Kajian Media 2, 32– 42.
Ramdhani, A.  &  Ramdhani,  M. A.  2017.
Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal  Publik 1–12.
Sari,  K.  D. A.  &  Winarno,  W. A.  2012.
Implementasi E-Goverment System Dalam Upaya  Peningkatan  Clean And  Good Goverment di Indonesia. Jeam, XI, 1–19. Waruwu, H. & Masitho, B. 2016. Efektivitas Pelayanan Paspor Pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Jurnal Administrasi
Publik 4, 43–51.
Wiralestari & Fredy. 2018. Kapasitas Sumber Daya  Manusia  dan  Proses  Pelayanan Publik Terhadap Pemanfaatan
E_Government. Jurnal    Akuntansi.  3, 1–8.