## KAJIAN ISLAM TERHADAP KONSEP ZAKAT DAN PAJAK PADA ERA MODREN

## Oleh  Johan Alamsyah
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan e-mail: johanalamsyah@gmail.com

## Abstract
This   research   is   taken   in   order   to   analyze   the implementation of zakat and tax policy in Indonesia as well as to discuss management changes in zakah organization after a new policy regulated in 2003 was implemented. The research is a field research using the documentation, interviews, and literacy study as method to obtain data. The data then will be analyzed using descriptive   and   interpretative   method.   The   result   shows   that government policy has been applied in the Zakah Administration Organization   and   Tax   Services   Office   in   accordance   with   the regulations in the Act. Zakah management does not change after this policy compared to before it presence. Although the amount of funds collected decreases, the cause was from external factor, i.e.

## Kata Kunci: Zakat, Pajak, Era Modern

## A. Pendahuluan
Selalu   digandengkan   perintah shalat   dengan   zakat,   misal   (QS.   Al Baqarah:   110,   QS.   A1   Bayyinah:   5), menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam kehidupan setiap muslim. Memberi   zakat   berarti   "tangan   berada di   atas",   artinya   setiap   muslim dibimbing   melalui   ajaran   Islam   agar hidup  berkecukupan,  bahkan  dihindari jalan   hidup   yang   serba   kekurangan sehingga   menjadi   beban   orang   lain. Zakat,   sebagaimana   fungsi   kekayaan (harta),   berperan   dalam   upaya
pemberdayaan   sosial   kemasyarakatan, di   samping   kesejahteraan   kehidupan pribadi   dan   keluarga.   Hanya   terasa sayang,   pengelolaan   zakat   ini   belum optimal   dilaksanakan   oleh   umat, sehingga peran zakat yang sangat vital tersebut   kurang   bisa   memberdayakan sosial   ekonomi,   apalagi   mengangkat kualitas   (SDM)   umat.   Sejarah membuktikan,   bahwa   pemerintahan Islam   pernah   mencatat   tinta   emas dalam pengelolaan zakat ini, sehingga muncullah   masyarakat   yang   serba berkecukupan,   sehingga   mencari
mustahik   zakat   saja   tidak   diperoleh. Hal   ini   terjadi   pada   masa   khalifah Umar bin Abdul Aziz, sehingga Yahya bin   Said   yang   diutus   khalifah memungut   zakat   orang  Afrika,   karena tidak   ada   fakir   miskin   yang   mau menerima   zakat,   mengalihkan peruntukkan   harta   zakat   yang terkumpul itu untuk memerdekaan para budak-budak (hambasahaya).
Selain zakat, umat Islam terkena kewajiban   lagi   bemama   pajak. Timbulnya pajak terkait dengan status sebagai warga negara, berbeda dengan zakat   yang   merupakan   kewajiban   dari Allah   Swt   Meskipun   ada   persamaan dari   segi   fungsidan   pemanfaatannya, namun   kewajiban   zakat   tetap berkesinambungan   sepanjang   masa.
Beda   dengan   pajak,   apabila   suatu negara   seluruhnya   sudah   makmur, maka   pajak   bisa   dihapuskan   dan ditiadakan.

## B. Hubungan Zakat dan Pajak
1. Pelaksanaan   pajak   dalam sejarah Islam Berdasarkan penjelasan terdahulu, setiap muslim menghadapi   dua   kewajiban   yang berkaitan dengan hartanya: pertama zakat dan kedua berupa pajak. Pada
saat   Nabi   Muhammad   Saw   masih hidup,   kewajiban   material   yang harus   dipikul   umat   Islam   hanya satu,   yaitu   zakat   dan   sebagai pengimbangnya   bagi   nonmuslim dikenakan   jizyah   (QS.   At   Taubah: 29).
Kebutuhan   finansial   umat
Islam   waktu   itu   masih   sederhana sehingga   dengan   zakat   dan   jizyah itu   segala   kebutuhan   negara   dapat dipenuhi. Pada waktu pemerintahan khalifah   Umar   bin   Khattab, kehidupan   ekonomi,   sosial   dan
politik semakin kompleks sehingga perlu adanya administrasi pemerintahan   yang   lebih   maju,
maka   timbul   kebutuhan   tambahan pemasukan   dana   untuk   negara. Pada   masa   itu   Iraq   masuk   dalam kekuasaan Islam. Sesuai ketentuan, tanah   hasil   rampasan   perang   4/5 bagian   dibagikan   kepada   pasukan yang   ?'   memperolehnya   (QS.   Al Anfal : 41). Atas Ijtihad Umar r.a. tanah   itu   tidak   dibagikan,   tetapi tetap   digarap   oleh   pemilik   semula dan   selanjutnya   menjadi   milik negara.
Di   pihak   penggarap diwajibkan   mengeluarkan   sebagian hasil tanah itu untuk negara. Inilah yang disebut kharaj atau pajak. Jadi
umat  Islam yang  tinggal  di daerah yang   terkena   kewajiban   kharaj   itu menghadapi kewajiban ganda yaitu sebagai   muslim   harus   memenuhi tuntutan agama dalam bentuk zakat dan   sebagai   warga   negara   wajib menunaikan   kewajibannya   dalam bentuk kharaj atau pajak.
2. Hakikat zakat dan pajak
Persamaan   zakat   dan   pajak terdapat   unsur   kewajiban,   supaya kewajiban itu mempunyai kekuatan memaksa   maka   kewajiban   itu mempunyai   sanksi.   Melalui   pajak terdapat   sangsi   tertentu   bagi pelanggar pajak. Begitu pula zakat, unsur   paksaan   pemah   dilakukan pada masa khalifah Abu Bakar dan khalifah Umar bin Khattab. Dalam kedua   bentuk   kewajiban   itu,   pihak
yang dikenai kewajiban sama-sama melaksanakannya tanpa
mengharapkan   keuntungan   yang
bersifat material.
Kemudian   pada   zakat
terkandung   tujuan   yang   bersifat moral   spiritual   dalam   rangka mensyukur   nikmat   Allah.   Sedang pajak   terlihat   lebih   material.
Adapun   kadar   kewajiban   zakat ditetapkan oleh Allah maka sifatnya pasti   mutlak,   sedangkan   pajak
kadarnya   ditetapkan   negara   yang besar kecilnya disesuaikan menurut
kebutuhannya. Mengenai penggunaan zakat, sudah ditetapkan Allah yang disebut   ashnaf.   Sebagian   ashnaf
tersebut   seperti   fakir,   miskin,
sabilillah,   dan  lain-lain   merupakan pihak   yang   dibiayai   juga   oleh negara   melalui   pajak.   Dan   harta yang   dikenakan   oleh   kewajiban zakat adalah segala barang berharga yang   dapat   digunakan   untuk kebutuhan   hidup   manusia,   seperti emas,   perak,   ternak   dan   hasil perniagaan. Keseluruhan jenis harta yang   menjadi   sumber   zakat termasuk   apa   yang   dikenai kewajiban, hanya dalam pajak lebih rinci   dan   luas   dibanding   zakat seperti   pajak   radio,   pajak kendaraan bermotor dan lain-lain.

## C. Zakat   Dan   Pajak   Menurut Tinjauan Islam
Zakat   secara   bahasa merupakan   kata   dasar   ( masdat) dari   zakā   yang   berarti   berkah, tumbuh,   bersih,   dan   baik. 1 Dari segi   istilah   fikih   berarti
1 Mu’jam   Wasith,   diedit   dalam   Yusuf Qardhawi, Fiqhuz-zakat, alih bahasa Salman Harun dkk .,   (Jakarta:   PT.  Pustaka   Litera  AntarNusa,   2006), hal. 34.
”Sejumlah   harta   tertentu   yang diwajibkan   Allah   SWT. diserahkan   kepada   orang   yang berhak”. 2 Firman Allah SWT. ااوتتتتاءءوء ةءوولءتتص
ص ل  ااوتتمتيققأ ء وء ٱ عءتتتمء ااوتتتعتكء وء ةءووتتتكءزصل رٱ ٱ ررررررررررررر ر ن ء يعقك ق رصول ٱ ٤٣
Artinya ”Dan   dirikanlah   salat,
tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” 3 Rochmat Soemitro,
mendefinisikan   pajak   sebagai:
Peralihan   kekayaan   dari   sektor swasta   ke   sektor   publik
berdasarkan Undang-undang yang dapat   dipaksakan   dengan   tidak mendapat   imbalan   yang   secara langsung   dapat   ditujukan,   yang digunakan   untuk   membiayai pengeluaran   umum   dan   yang diguakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk
mencapai tujuan yang ada di luar
bidang keuangan. 4 Yusuf Qardhawi,
mendefinisikan   bahwa   pajak sebagai:   Kewajiban   yang ditetapkan   terhadap   wajib   pajak, yang   harus   disetorkan   kepada
2 Yusuf   Qardhawi, Fiqhuz-zakat,   alih bahasa   Salman   Harun   dkk .,   (Jakarta:   PT.   Pustaka Litera AntarNusa, 2006), hal. 34.
3 QS.Al-Baqarah (2): 43 4 Rochmat   Soemitro,   “ Pengantar   Singkat Hukum Pajak ”, diedit dalam Gusfahmi, Pajak menurut Syariah,   (Jakarta:   PT.   RajaGrafindo   Persada,   2007), hal. 25.
Negara  sesuai  dengan  ketentuan, tanpa   mendapat   prestasi   kembali dari   Negara,   dan   hasilnya   untuk
membiayai pengeluaran- pengeluaran umum di satu pihak
dan   untuk   merealisasi   sebagian tujuan   ekonomi,   sosial,   politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara. 5
Secara   etimologis,   pajak dalam   bahasa   Arab   disebut dengan   istilah   daribah 6 yang artinya mewajibkan, menetapkan, memukul,   menerangkan   atau membebankan,   dan   lain-lain. 7 Ia disebut beban karena merupakan kewajiban   tambahan   atas   harta setelah   zakat. 8 Jadi,   daribah adalah harta yang dipungut secara wajib   oleh   Negara   untuk   selain jizyah   dan   kharaj,   sekalipun keduanya   secara   awam   bisa dikategorikan daribah. 9
5 Yusuf   Qardhawi, Fiqhuz-zakat,   alih bahasa   Salman   Harun   dkk .,     (Jakarta:   PT.   Pustaka Litera AntarNusa, 2006), hal. 998.
6 Gazy   Inayah,     “ Al-Iqtiad   al-Islami   az- Zakāh   wa   ad-aribah:   Dirasah   Muqaranah,     Teori Komprehensif   tentang   Zakat   dan   Pajak”,   dan   Yusuf Qardhawi,    “Fiqhuz-Zakat”,  diedit  dalam Gusfahmi, Pajak   menurut   Syariah ,   (Jakarta:   PT.   RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 27
7 Kamus Al-Munawwir,   A.   W.   Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hal. 815.
8 Gusfahmi,   Pajak   menurut   Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 27.
9 Qadhi an-Nabhani, “ Niām al-Iqtiādi fi al- Islām ”,   diedit   dalam   Yahya   Abdurrahman,   daribah (Pajak) dikutip dari http://Hayatulislam.net/accessed 28 Juni 2009.
Tabel   2.1   Perbedaan daribah, Jizyah, dan Kharaj Nama/Sebutan Objek Subjek Pajak (daribah) Harta selain Zakat Kaum Muslim Jizyah Jiwa   (an- Nafs) Non Muslim Kharaj Tanah Taklukan Non Muslim Ada beberapa landasan teori yang dijadikan dasar pemungutan
pajak   oleh   pemerintah,   namun berbeda antara pajak non-muslim dan   pajak   muslim.   Dalam   pajak non-muslim,  landasan  teori  yang digunakan adalah teori kekuasaan
dan teori perjanjian. Dalam teori
kekuasaan,   pajak   diibaratkan
sebagai   upeti   dari   rakyat kepadapemimpin Negara.
Sedangkan   teori   perjanjian
merupakan   teori   yang   muncul dari   pemberontakan   rakyat   akan
sistem   upeti   hingga   dibuat
perjanjian   kontra   prestasi   pajak
antara pemerintah dan rakyat. 10
Kebanyakan   para   ahli fikih 11 berpendapat   bahwa   zakat
10 Gusfahmi, Pajak   menurut   Syariah , (Jakarta:   PT.  RajaGrafindo  Persada,   2007),   hal.   195- 197 11 Al-Bahr,   jilid   2,   diedit   dalam   Mu’jam Wasi, jus 1, diedit dalam Yusuf Qardhawi, Fiqhuz- zakat,  alih bahasa Salman Harun dkk., (Jakarta:  PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2006), hal. 968.
adalah   satu-satunya   kewajiban atas   harta. 12 Namun,   golongan lainnya   sejak   zaman   sahabat sampai masa tabi’in berpendapat bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban   selain   zakat. 13
Sekarang   timbul   pertanyaan apakah zakat itu sebagai pungutan biasa   atau   hanya   sebagai kewajiban   yang   dibebankan kepada orang-orang muslim saja. Beberapa   ahli   ekonomi   Islam menganggap   zakat   merupakan sejenis   pajak   karena   memenuhi beberapa persyaratan perpajakan, yaitu:   pembayaran   yang diwajibkan, tidak ada balasan atau imbalan,   diwajibkan   kepada seluruh   masyarakat   suatu negara. 14 Zakat hanya memenuhi persyaratan   pertama   dan   kedua karena   hanya   dikenakan   kepada orang   muslim   yang   sudah memenuhi   syarat.   Oleh   karena
12 Yusuf Qardhawi,  Fiqhuz., hal. 968 13 Pendapat tersebut datang dari Umar, Ali, Abu Dzar, Aisyah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Hasan bin Ali dan Fatimah binti Qais dari kalangan sahabat ra. Pendapat ini disahkan oleh Sya’bi, Mujahid, Thawus, ‘Atha   dan   lain -lain   dari   kalangan   tabi’in,   dalam Mu’jam Wasith, jus 1 , diedit dalam Yusuf Qardhawi, Fiqhuz-zakat, alih bahasa Salman Harun dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2006), hal. 973.
14 fzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam , alih bahasa Nastangin Suroyo,  (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 242
itu,   zakat   bukanlah   pajak   dalam arti yang sebenarnya. 15 Apabila   diperhatikan   lebih mendalam,   sesungguhnya   zakat itu   jauh   berbeda   dengan   pajak, namun   perbedaannya   berbeda dengan   yang   digambarkan   oleh tokoh-tokoh   sekuler   yang menganggap   pajak   adalah kewajiban   kenegaraan   dan   zakat sebagai   kewajiban   keagamaan (secularism). 16 Berikut   beberapa
perbedaan dasar antara zakat dan pajak:
Tabel 2.2 Perbedaan Zakat dan Pajak
N o Perbedaa n ZAKAT PAJAK 1 Arti Bersih, suci, berkah, tumbuh,masl ahat, berkembang Al- Daribah: Beban. Jizyah: Pajak tanah   & upeti 2 Dasar Hukum Al-Qur’an dan Hadist Ketentu an pemerint ah 3 Kewajib an Pelaksan aan Mutlak dan wajib hukumnya sepanjang Wajib bagi warga
negara
15 Ibid., hal. 242.
16 Gusfahmi, Pajak   menurut   Syariah , (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 216.
masa. selama
berlakun
ya ketentua n. 4 Nisab   & Kadar Ditentukan oleh   Allah SWT. Ditentuk an pemerint ah. 5 Sasaran Mustahiq Seluruh sektor kehidup an. Sumber: Moch. Arief, “Antara zakat dan Pajak”, dikutip dari http://dsniamanah.or.id/web/content/view /110/1/accessed 26 Mei 2009 .
Seperti   telah   dipaparkan sebelumnya,   bahwa   pemerintah harus berperan dalan pengelolaan zakat.   Menurut   Ibnu   Khaldun, Negara adalah lembaga penjamin diberlakukannya   syariah   dan fasilitator   pembangunan   manusia dan kesejahteraan. 17 Firman Allah
SWT ت ت قءودءتتتتتص ص ل  اتتتتتمءنصإق۞ ٱٱٱ ٱ ن ق يك ق تتس ءو مء وء ءقارءتتقءفتلق لٱل ل ل اتتتتتهءلءعء ن ء تتتتتيلقمقعءو وء يلٱ ي ل يفقوء هتبتولتقت ةقفءلصؤءمت وء ملٱ م ل ن ء تتتيمقرقغءو وء ب ق اتتتقءررل لٱ ٱ للللللللللللل ل ن ق وء هقلصل  لقيبقس ء  يفقوء بٱ ٱ ببببببببببببب ب 17 Ibid., hal. 34.
ن ء تتمر ةةتتض ء يرقفء يبقتتس ص ل للٱ لللللللللللللللللللللللللل لل م م تتتيلقع ء  هتتتتلصل وء تتتلصل ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ٱ له ٱ قه تتتيك ق حء مممممممممممممم ٦٠
Artinya: “Sesungguhnya  zakat-zakat itu hanyalah     untuk   orang   fakir,   orang- orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)   budak,   orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang   yang   sedang   dalam perjalanan,   sebagai   suatu   ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 18
Islam   telah   menjadikan zakat   bukan   hanya   sebagai sumbangan   wajib   saja,   tetapi sebagai   suatu   lembaga   Negara yang   harus   dikumpulkan   dan didistribusikan   oleh   Negara.
Dengan   jelas al-Qur’an menyatakan bahwa institusi zakat
harus   dibentuk,   diorganisasikan,
dan   dipelihara   oleh   pemegang
kekuasaan.
Firman Allah SWT يتتتتفق تتتتهتنصوك ص مص نإق نءيذقتتتتلص مٱ ممممممممممممم م ةءوولءتتص ص ل ااومتاتتقءأء ض ق أء ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ٱ رل ٱ رل ااورتتتتمءأءوء ةءووتتتكءزصل  ااوتتتتتءاءءوء ٱ ك ء نمت
ن ق ع ء  ااهءنءوء ف ق ورتمء بق ل رل ٱوعلٱ قر ل و عل رقومتأ ت ةتبءققعءو هقلصلقوء لٱ للللللللللللل ل ٤١
Artinya: “(Yaitu) orang yang jika Kami teguhkan   kedudukan   mereka   di   muka
18 QS. At-Taubah (9): 60.
bumi   niscaya   mereka   mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat .” 19
Dalam   urusan   pengelolaan zakat, pemerintah dapat berperan sebagai: 20
a. Regulator.   Membuat   peraturan   dan petunjuk   pelaksanaan   pengelolaan zakat   sebagai   penjabaran   ketentuan syariah maupun Undang-undang.
b. Motivator.  Melakukan   sosialisasi   dan orientasi baik secara langsung maupun melalui   kerjasama   dengan   berbagai pihak terkait.
c. Fasilitator.   Mempersiapkan   berbagai fasilitas   penunjang   operasional pengelolaan   zakat   baik   perangkat lunak maupun perangkat keras.
d. Koordinator. Mengkoordinasikan semua   OPZ   di   semua   tingkatan sekaligus memantau dan mengawasi. Menjalankan fungsi
regulator,   sebagai   petunjuk pelaksanaan   pengelolaan   zakat, pemerintah   membuat   Undang- undang   Republik   Indonesia Nomor   38   Tahun   1999   tentang Pengelolaan   Zakat.   Undang- undang tersebut juga memberikan solusi   terhadap   dualisme kewajiban   muzakki di Indonesia
19 QS. Al-Hajj (22): 41.
20 Departemen   Agama   RI   Direktorat Jenderal   Bimbingan   Masyarakat   Islam   Direktorat Pemberdayaan  Zakat,  Standarisasi  Manajemen  Zakat, (Jakarta: tnp., 2007), hal. 47.
yaitu kewajiban membayar zakat dan   pajak.   Kebijakan   tersebut tertuang   dalam   Undang-undang
Republik   Indonesia   Nomor   38 Tahun   1999   tentang   Pengelolaan Zakat yang terdapat dalam pasal 14, yang berbunyi:
“Zakat   yang   telah   dibayarkan kepada   badan   amil   zakat   atau lembaga   amil   zakat   dikurangkan dari   laba/pendapatan   sisa   kena pajak   dari   wajib   pajak   yang bersangkutan   sesuai   dengan peraturan   perundang-undangan yang berlaku”.
Pada   penjelasan   pasal   14
ayat   3   Undang-undang   Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 dinyatakan:   “Pengurangan   Zakat dari   laba/pendapatan   sisa   kena pajak   dimaksudkan   agar   wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak”. Kesadaran membayar zakat   dapat   memacu   kesadaran membayar pajak.
Peraturan ini didukung oleh sistem   pajak   yang   ada,   seperti yang   tertuang   pada   pasal   4   ayat (3)   huruf   a.1.   dalam   Undang- undang   Republik   Indonesia
Nomor   36   Tahun   2008   tentang
Perubahan Keempat atas Undang-
Undang   Nomor   7   Tahun   1983 tentang   Pajak   Penghasilan   yang berbunyi:  Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima   oleh   badan   amil   zakat atau   lembaga   amil   zakat   yang dibentuk   atau   disahkan   oleh pemerintah   dan   yang   diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya   wajib   bagi   pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang   diterima   oleh   lembaga keagamaan   yang   dibentuk   atau disahkan   oleh   pemerintah   dan yang   diterima   oleh   penerima sumbangan   yang   berhak,   yang ketentuannya   diatur   dengan   atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah. Kebijakan   tersebut   diatur
dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak   dengan   Nomor   KEP- 163/PJ/2003 mengenai Perlakuan Zakat   atas   Penghasilan   dalam Penghitungan   Penghasilan   Kena Pajak Pajak  Penghasilan. Sesuai   dengan   Undang- undang   Republik   Indonesia Nomor   36   Tahun   2008   tentang Pajak   Penghasilan   dan   Undang- undang   Republik   Indonesia
Nomor   38   Tahun   1999   tentang Pengelolaan Zakat, maka berikut ilustrasi   format   pengenaan   pajak
dan zakat atas orang pribadi: Tabel   2.3   Ilustrasi   Format   Pengenaan Pajak   dan   Zakat   atas   Orang PribadiSumber: Gustian, dkk., Gaji satu bulan Rp. XXX Tunjangan- tunjangan Rp. XXX Jaminan-jaminan Rp. XXX Penghasilan Bruto (PB) Rp. XXX Pengurang: Zakat 2,5% x PB Rp. XXX Biaya jabatan 5% x PB Rp. XXX Iuran-iuran Rp. XXX Penghasilan   neto sebulan (PNS) Rp. XXX (-) Penghasian   neto setahun 12 x PNS Rp. XXX PTKP   (minus K/3) Rp. XXX Wajib pajak pendiri Rp. XXX Status kawin Rp. XXX Tanggungan Rp. XXX (+) Rp. XXX (+) Penghasilan Kena Pajak Rp. XXX Tarif Pajak x Rp Rp. XXX Sumber:   Gustian,   dkk., Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,     (Jakarta:   PT.
RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 282-283.
Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,   (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 282-283. Dengan demikian, dapat diambil   kesimpulan   bahwa dengan   adanya   pemerintah menerbitkan   Undang-undang
Republik   Indonesia   Nomor   38
Tahun   1999   tentang   Pengelolaan Zakat   dan   Undang-undang Republik   Indonesia   Nomor   36 Tahun   2008   tentang   Pajak Penghasilan   itu   sudah   dapat mengakomodir   kebutuhan   umat Islam untuk membayar zakat dan pajak. Dalam hal ini karena PPh memperlakukan   zakat   sebagai biaya,   maka   yang   boleh dikeluarkan   hanya   zakat   yang benar-benar   telah   dikeluarkan secara kas. 21

## D. Manajemen   Organisasi   Pengelola
Zakat Dalam   mendukung   upaya penyempurnaan sistem
pengelolaan   zakat,   maka pemerintah   membuat   Undang- undang   Republik   Indonesia
21 Departemen   Agama   RI   Direktorat Jenderal   Bimbingan   Masyarakat   Islam   Direktorat Pemberdayaan  Zakat,  Standarisasi  Manajemen  Zakat, (Jakarta: tnp., 2007), hal. 50.
Nomor   38   Tahun   1999   tentang
Pengelolaan   Zakat.   Di   dalam Undang-undang tersebut, disebutkan   bahwa   pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,   pengorganisasian, pelaksanaan,   dan   pengawasan terhadap   pengumpulan   dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. 22 Organisasi pengelola zakat dibagi
menjadi dua, yaitu:
1. Badan Amil Zakat (BAZ)
BAZ   adalah   OPZ   yang dibentuk oleh pemerintah. Hubungan kerja   BAZ   di   semua   tingkatan bersifat   koordinatif,   konsultatif,   dan informatif. Pengurus BAZ terdiri dari unsur   pemerintah   dan   masyarakat yang memenuhi persyaratan tertentu.
BAZ terdiri atas unsur pertimbangan, pengawas, dan pelaksana.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)
Pengelolaan   zakat   dilakukan secara   konseptual.   Berdasarkan pengertiannya,   manajemen   adalah proses   kegiatan   melalui   kerjasama orang   lain   dalam   rangka   mencapai tujuan tertentu. 23
22 Undang-Undang   Republik   Indonesia Nomor   38   Tahun   1999   tentang   Pengelolaan   Zakat, BAB I Pasal 1 Ayat (1).
23 Departemen   Agama   RI   Direktorat Jenderal   Bimbingan   Masyarakat   Islam   Direktorat Pemberdayaan Zakat,  Standarisasi  Manajemen Zakat,
Manajemen   memiliki   dua model, yaitu: 24
a. Manajemen   by   Result   (MBR)
Adalah   gaya   manajemen   yang menekankan pada hasil.
b. Manajemen by Process (MBP)
Adalah gaya manajemen yang menekankan   pada   pentingnya penataan proses dan berorientasi pada jangka   panjang.     MBP   amat   tepat digunakan oleh OPZ. Karakter dasar MBP   sangat   tepat   karena   bisa memberi   kesempatan   pada   semua pihak     untuk   berpartisipasi,   dimana kualitas   amil   dan   mustahiq ditingkatkan,   dan   tidak   ada   pihak manapun yang dirugikan.
Firman Allah SWT
تتهتلءفء ةقنءتتس ء ح ء ۞ل بق ءءاتتجء نتتمء
لٱ
لللللللللللللل
ذذئقمء۞ويء ۞عزءفء نمر مهتوء اهء۞نمر ۞ر ۞يخء وعنري ن ء ونتمقاءء ٨٩
Artinya: ”Barang   siapa   membawa kebaikan,   maka dia memperoleh   (balasan)   yang lebih baik daripadanya, sedang mereka   merasa   aman   dari kejutan   (yang   dahsyat)   pada hari itu .” 25
Dengan   prinsip   itu,   Islam mengenalkan karakter manajemen halal dan thayib. Melalui karakter
(Jakarta: tnp., 2007), hal. 19.
24 Eri   Sudewo,     Manajemen   Zakat:
Tinggalkan   15   Tradisi,   Terapkan   4   Prinsip   Dasar, (Jakarta: Institute Manajemen Zakat, 2004), hal. 54-56.
25 QS. An-Naml (27): 89.
tersebut lahir dua hal ciri penting dalam   manajemen   halal   dan thayib,   yakni   menekankan   pada
proses   dan   berorientasi   pada penyuburan kebajikan. 26
Berhasilnya   suatu   usaha   bukan ditentukan   oleh   tujuan   semata tetapi   karena   adanya   tool   of management, yaitu: 27
1) Man, yaitu tenaga kerja atau sumber daya manusia.
2) Money,   yaitu   uang   yang   digunakan untuk mencapai tujuan.
3) Methode,   yaitu   cara   guna   mencapai tujuan.
4) Materials,   yaitu   bahan-bahan   yang dipakai guna mencapai tujuan.
5) Maechinedlis,   yaitu   peralatan   yang diperlukan.
6) Market,   yaitu   pasar   tempat   kemana produk dijual.
Dalam   manajemen   zakat,   pasar yang  dimaksud  adalah  muzakki  sebagai penyetor   dana   zakat.   Eri   Sudewo membagi manajemen pengumpulan zakat menjadi   dua,   yaitu   manajemen penggalangan dana dan layanan donatur.
Manajemen   penggalangan   dana   yang dimaksud adalah: 28
26 Eri Sudewo, Manajemen., hal. 77. 27 Departemen   Agama   RI   Direktorat Jenderal   Bimbingan   Masyarakat   Islam   Direktorat Pemberdayaan Zakat,  Standarisasi  Manajemen Zakat,
(Jakarta: tnp., 2007), hal. 20.
28 Eri Sudewo, Manajemen., hal. 190-200.

## 1) Kampanye.
Proses   kampanye   adalah   proses membangkitkan kesadaran pembayaran zakat.
2) Kerjasama Program.
Kerjasama   bisa   dilakukan   dengan lembaga   atau   perusahaan   lain   yang berbentuk aktivitas fundrising.
3) Seminar dan diskusi.
Dalam sosialisasi zakat, galang dana juga   dapat   melakukan   kegiatan seminar   atau   diskusi   dengan   tema yang   relevan   dengan   kegiatan   dan kiprah organisasi pengelola zakat.
4) Pemanfaatan Rekening Bank.
Bermaksud memberikan kemudaham donatur menyalurkan dana.
Sedangkan   manajemen   layan donatur yang dapat dilakukan antara lain: 29
a. Melakukan   pendataan   donatur dengan sistem dokumentasi yang rapi.
b. Menerima   keluhan   donatur   dan masyarakat luas.
c. Follow up keluhan-keluhan yang
ada.
Senada   dengan   yang disampaikan  Eri  Sudewo,  kampanye menjadi salah satu bagian manajemen pengumpulan   dana   zakat.   Langkah- langkah   kampanye   yang   dapat
29 Ibid, hal. 201-204.
dilakukan   antara   lain   dengan melakukan sosialisasi melalui: 30
a. Media massa b. Film dan Video c. Leaflet/brosur/booklet d. Portal website e. Billboard/banner/baliho/spanduk f. Khutbah Jum’at g. Orientasi   pengurus   lembaga pengelola zakat h. Gerakan sadar zakat i. Desa binaan zakat
Manajemen   zakat   harus secara profesional guna mencapai tujuan   pengumpulan   dan pendistribusian   zakat   oleh   OPZ.
Strategi yang dimaksud adalah: 31 a. Strategi Pengumpulan 1) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Pembentukan   Unit   Pengumpul
Zakat   ini   bertujuan   memberi kemudahan   pengumpulan   zakat, baik   kemudahan   bagi   OPZ   dalam
menjangkau para  muzakki maupun kemudian bagi para  muzakki untuk
membayar zakatnya
2) Pembukaan Counter Penerimaan
Zakat
30 Departemen   Agama   RI   Direktorat Jenderal   Bimbingan   Masyarakat   Islam   Direktorat Pemberdayaan Zakat,  Standarisasi  Manajemen Zakat, (Jakarta: tnp., 2007), hal. 91-94.
31 Ibid, hal. 94-97.
Selain   membuka   Unit   Pengumpul Zakat   di   berbagai   tempat,   OPZ dapat membuka kounter atau loket tempat pembayaran zakat di kantor
atau   sekretariat   lembaga   yang bersangkutan.   Kantor   yang   dibuat harus representatif seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang dilengkapi dengan ruang   tunggu   bagi   muzakki   yang
akan   membayar   zakat,   disediakan alat   tulis   dan   penghitung seperlunya,   disediakan   tempat penyimpanan   uang   atau   brangkas sebagai   tempat   pengamanan sementara sebelum disetor ke bank, ditunggu dan dilayani oleh tenaga- tenaga penerima zakat yang bersiap setiap   saat   sesuai   jam   pelayanan yang sudah ditentukan.
3) Pembukaan Rekening Bank
Suatu   kemudahan   lain   bagi   para muzakki   untuk   membayar   zakat dan   juga   kemudahan   bagi Organisasi   Pengelola   Zakat   yang ada dalam menghimpun dana zakat dari   para     muzakki   adalah membuka   rekening   pembayaran zakat, infak, dan  shadaqah di bank dan   dipublikasikan   secara   luas kepada   masyarakat.   Nomor rekening   sedapat   mungkin diupayakan   nomor-nomor   yang
menarik   dan   mudah   diingat.
Sebaliknya   nomor   rekening   untuk zakat   dipisahkan   dengan   nomor rekening untuk infak dan shadaqah,
agar   memudahkan   para     muzakki untuk membayar zakat, infak, atau shadaqah. 4)   Dapatkan   dana   pemukul   gong,
maksudnya   adalah   dapatkan   satu donor   yang   sudah   dikenal   baik
yang bisa memberikan sumbangan
yang   cukup   untuk   membiayai
program pendayagunaan.
5)   Dapatkan   pendukung   terkenal,
tokoh-tokoh   masyarakat,   ulama
panutan dapat dimanfaatkan untuk menarik dukungan ada suatu even tertentu kemudian. Momen khusus bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan   OPZ   pada khalayak   ramai   kemudian tokoh/panutan   diminta   untuk mempelopori pemberdayaan ZIS.
6) Buat Iklan (Janji)
Lebih baik mendapatkan dana besar
meskipun   menekan   waktu   lama dari   pada   dapatkan   dalam   waktu
singkat   tetapi   kecil.   Jadi   perlu membuat semacam   kartu lambing/pemberitahuan   yang   siap dibagikan setiap saat dibutuhkan b. Strategi Pendistribusian Salah   satu   fungsi   zakat
adalah   fungsi   sosial   sebagai
sarana   saling   berhubungan sesama   manusia   terutama   antara orang   kaya   dan   orang   miskin, karena   dana   zakat   dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi   kemiskinan   yang merupakan   masalah   sosial   yang selalu   ada   dalam   kehidupan masyarakat. Agar dana zakat yang
disalurkan dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya   harus   selektif untuk   kebutuhan   konsumtif   atau produktif.
1) Konsumtif Tradisional Zakat   dibagikan   kepada mustahiq   secara   langsung   untuk kebutuhan   konsumsi   sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras   dan   uang   kepada   fakir   miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat maal   secara   langsung   oleh   para muzakki   yang   sangat   membutuhkan karena ketiadaan  pangan atau karena mengalami   musibah.   Pola   ini merupakan   program   jangja   pendek dalam mengatasi permasalahan umat. 2) Konsumtif Kreatif Zakat yang diwujudkan dalam bentuk   barang   konsumtif   dan digunakan untuk orang miskin dalam mengatasi   permasalahan   sosial   dan ekonomi   yang   dihadapinya.   Bantuan tersebut antara lain berupa alat sekolah
dan   beasisa   untuk   para   pelajar, bantuan  sarana ibadah  seperti  sarung dan   mukena,   bantuan   alat   pertanian
seperti cangkul untuk petani, gerobak
jualan   untuk   pedagang   kecil,   dan sebagainya.
3) Produktif Konvensional
Zakat diberikan dalam bentuk
barang   produktif,   di   mana   dengan menggunakan   barang   tersebut,   para mustahiq   dapat   mencpiptakan   suatu usaha,   seperti   pemberian   bantuan ternak   kambing,   sapi   perahan   atau untuk   membajak   sawah,   alat pertukangan,   mesin   jahit,   dan sebagainya.
4) Produktif Kreatif
Zakat yang diwujudkan dalam
bentuk pemberian modal bergulir baik untuk   permodalan   proyek   sosial seperti   membangun   sekolah,   sarana kesehatan   atau   tempat   ibadah   bagi pengembangan   usaha   para   pedagang atau pengusaha kecil.

## E. Kesimpulan
Islam   mewajibkan   pada   setiap muslim   mukallaf   yang   telah mempunyai   kekayaan   dalam   jumlah tertentu   mengeluarkan   sebagian kekayaannya   untuk   kepentingan masyarakat   menurut   ketentuan   yang telah   ditetapkan  Allah   Swt   Kewajiban itu disebut "zakat".
Pada   prinsipnya   walaupun antara   zakat   dengan   pajak   terdapat perbedaan-perbedan dalam beberapa hal, tetapi   memiliki   tujuan   akhir,   yaitu menyejahterakan   masyarakat   dalam berbagai   bidang   kehidupan,   seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain- lain. Menunaikan zakat dan pajak dengan baik,   merupakan   bukti   ketundukan   dan kepatuhan pada ajaran agama dan aturan negara,   yang   tidak   semestinya dipertentangkan   antara   satu   dengan lainnya.   Apalagi   dari   aspek
pengelolaannya, keduanya harus dikelola secara amanah, transparan, bertanggungjawab dan profesional. Tidak
boleh   ada   penyelewengan   dan pengkhiyanatan di dalam mengelolanya, baik   amil   zakat   maupun   para   petugas pajak,   sebagaimana   firman  Allah   dalam QS. Al Anfal ayat 27-28.
Baik zakat maupun pajak harus dikelola   oleh   institusi   yang   punya kewenangan   dan   yang   mendapatkan tugas dari negara/pemerintah/masyarakat. Dalam   pengelolaan   zakat   misalnya, secara   eksplisit   di   dalam   al   Quran   dan hadits   dikemukakan   tentang   keharusan zakat   dikelola   oleh   amil   zakat, sebagaimana firman Allah dalam QS. At Taubah   ayat   60   dan   103.   Yang   perlu dilakukan   sekarang   adalah   bagaimana
menyinergikan keduanya sehingga saling mendukung,   saling   memperkuat   dan akhirnya mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Daftar KEPUSTAKAAN
Al-Bahr,   jilid   2,   diedit   dalam   Mu’jam   Wasi,   jus   1,   diedit   dalam   Yusuf   Qardhawi, Fiqhuz-zakat, alih bahasa Salman Harun dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2006),
Departemen  Agama   RI  Direktorat   Jenderal   Bimbingan   Masyarakat   Islam   Direktorat Pemberdayaan Zakat, Standarisasi Manajemen Zakat, (Jakarta: tnp., 2007),
Eri   Sudewo,     Manajemen   Zakat:  Tinggalkan   15  Tradisi,  Terapkan   4   Prinsip   Dasar, (Jakarta: Institute Manajemen Zakat, 2004)
Gazy Inayah,  “ Al-Iqtiad al-Islami az-Zakāh wa ad-aribah: Dirasah Muqaranah,  Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak”, dan Yusuf Qardhawi,   “Fiqhuz- Zakat”,   diedit   dalam   Gusfahmi,   Pajak   menurut   Syariah ,   (Jakarta:   PT. RajaGrafindo Persada, 2007
Gusfahmi, Pajak menurut Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007),
Fazlur   Rahman, Economic   Doctrines   of   Islam ,   alih   bahasa   Nastangin   Suroyo, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1996),
Yusuf Qardhawi, Fiqhuz-zakat, alih bahasa Salman Harun dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2006),
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Rochmat Soemitro, “ Pengantar Singkat Hukum Pajak ”, diedit dalam Gusfahmi, Pajak menurut Syariah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007),
Kamus Al-Munawwir, A. W. Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002),
Qadhi an-Nabhani, “ Niām al-Iqtiādi fi al-Islām ”, diedit dalam Yahya Abdurrahman, daribah (Pajak) dikutip dari http://Hayatulislam.net/accessed 28 Juni 2009.