## IMPLIKASI PERUBAHAN KEBIJAKAN POLA PELUNASAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CAPEM SIGLI
Uswatun Hasanah

## Azharsyah Ibrahim
Jurusan Syariah Muamalah Wal Iqtisad Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry
Email: uswatunhasanah@gmail.com
ABSTRAK  - Bank  Aceh  Syariah  telah  melakukan  perubahan  kebijakan  pola  pelunasan  pembiayaan murabahah periode maju pada awal Desember 2010. Perubahan ini disebabkan karena adanya penurunan margin  pada  Bank  Aceh  Syariah.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  mekanisme pelunasan  pembiayaan murabahah periode  maju  sebelum  dan  sesudah  adanya  perubahan  kebijakan. Tulisan ini juga akan mengidentifikasi resiko yang timbul akibat adanya penurunan margin pada Bank Aceh Syariah  atas  pembiayaan  nasabah  dan  menganalisis  pandangan  ekonomi  Islam  terhadap  perubahan tersebut. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan observasi serta studi dokumentasi. Analisis  data  menggunakan  metode  deskriptif  analisis.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat perbedaan mekanisme pelunasan pembiayaan murabahah periode maju sebelum dan sesudah adanya perubahan kebijakan. Pada mekanisme pertama, bank hanya mewajibkan nasabah untuk membayar sisa angsuran  pokok  ditambah  dengan  biaya  administrasi,  sedangkan  mekanisme  kedua  setelah  adanya perubahan  kebijakan  pola  pelunasan  periode  maju,  bank  memberikan  diskon  atau  potongan  kepada nasabah. Resiko yang ditimbulkan akibat penurunan margin adalah berkurangnya pendapatan bagi pihak bank sendiri. Adapun pandangan hukum Islam terhadap perubahan kebijakan yang dilakukan pihak bank ini  dapat  bolehkan,  karena  tidak  ada  pihak  yang  akan  dirugikan  dan  harga  yang  disepakati  pada pembiayaan murabahah adalah harga akhir.
Kata kunci : Pembiayaan Murabahah, Pola Kebijakan, Bank Aceh Syariah
ABSTRACT - Bank Aceh Syariah has altered its policy on the installment pattern of murabahah financing as of December 2010. This changing was triggered  by the decrease of margin in Bank Aceh Syariah. Therefore, this study aims at studying the mechanism of installment of murabahah financing before and after the policy changes. This article also intends to identify the risks that appears due to the decrease of margin in Bank Aceh Syariah and also analyze the view of Islamic economis towards the changes. Data for  this  study  was  gathered  through  intreview,  observation  and  documentation  study.  The  data  was analyzed  using  descriptive  analysis  method.  The  findings  show  that  there  are  two  mechanisms  of installment for murabaha financing at the bank. In first mechanism, bank only required its customers to pay the  remaining  installment  plus  the  administrative  cost,  whereas  in  second  mechanism  after  the  policy change, bank provide discount to the customer. The risk encounter is the decrease of income for the bank itself. In Islamic economics perspective, the policy changes on murabahah financing is allowed with the condition no party is harmed and the agreed price on is the final price.
Keyword: Murabahah Financing, Pattern Policy, Bank Aceh Syariah

## PENDAHULUAN
Salah  satu  skim  pembiayaan  yang  paling  banyak  digunakan  oleh  perbankan syariah  adalah  skim  jual  beli murabahah. Transaksi murabahah ini  dalam sejarah Islam lazim dilakukan sejak masa Rasulullah dan para sahabat (Karim, 2007).  Sejak  awal  munculnya  dalam  kajian  fiqih,  kontrak  ini  telah  digunakan murni untuk tujuan dagang. Secara terminology, murabahah diartikan sebagai bentuk  penjualan  barang  dengan  harga  awal  ditambah  keuntungan  yang disepakati. Transaksi ini biasanya dilakukan jika si pembeli tidak memperoleh barang yang diinginkan kecuali melalui seorang perantara, atau ketika si pembeli ingin mendapatkan barang tersebut secara praktis sehingga ia mencari jasa dari seorang perantara. Dengan demikian, si nasabah dapat mengajukan pembiayaan pada lembaga-lembaga keuangan, baik di bank maupun nonbank.
Sejak  awal  perkembangan  perbankan  Syariah  di  Indonesia,  akad murabahah lebih  mendominasi  pembiayaan  yang  diajukan.  Idealnya  pembiayaan  dengan akad mudlarabah dan akad musyarakah harus lebih  banyak karena pada akad inilah  karakteristik  dasar  perbankan  Syariah  terbentuk.  Kedua  akad  tersebut merupakan akad dengan sistem bagi hasil, yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah  tidak  berdaya  untuk  menjadi  pendamping  operasional  perbankan syariah sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi produk inti dari bank  syariah  seperti murabahah ,  s alam ,  dan isthisna . Tercatat  dalam  data statistik Bank Indonesia pembiayaan murabahah masih tetap menjadi unggulan perbankan syariah. Meskipun sudah mulai mengalami penurunan tiap bulannya (Karnaen, 2011).
Bank  Aceh  Syariah  adalah  suatu  lembaga  keuangan  yang  kegiatan  utamanya menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan  deposito  yang  menggunakan  prinsip mudlarabah dan wadhi’ah .  Adapun penyaluran  dana  kepada  masyarakat  umum  yaitu  melalui  skim  jual  beli ( murabahah,  salam,  istishna ),  ijarah,  dan  bagi  hasil  ( musyarakah  dan mudlarabah ).
Bank Aceh  Syariah  Capem  Sigli  merupakan salah satu  cabang pembantu dari Bank  Aceh  Syariah  yang  berada  di  Sigli.  Di  sini  pembiayaan murabahah merupakan  pembiayaan  yang  paling  banyak  diberikan  dibandingkan  dengan pembiayaan  lainnya  seperti mudlarabah dan musyarakah .  Berdasarkan  hasil kajian pendahuluan, pembiayaan murabahah ini mencapai 90% sampai 95%. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah Bank  Aceh  Syariah
Capem  Sigli  masih  merupakan  bank  yang  masih  relatif  baru  yang  masa operasinya baru mencapai 2 tahun.
Dalam penyelesaian pelunasan pembiayaan, Bank Aceh Syariah menggunakan pola  proporsional.  Artinya  apabila  nasabah  melakukan  setoran  pembiayaan, nasabah membayar biaya pokok dan margin sama rata setiap bulannya. Sehingga apabila  nasabah  ingin  menyelesaikan  pembiayaan  pada  tahun  selanjutnya setidaknya  nasabah  dapat  memperhitungkan  berapa  sisa  pokok  pembiayaan yang belum dilunasi kepada pihak bank tidak termasuk marginnya. Apabila ada nasabah  yang  ingin  menyelesaikan  piutang murabahah nya    secara  cepat  atau sebelum jatuh tempo, tetap diperbolehkan dengan beberapa ketentuan :
a. Apabila  pelunasan  periode  maju  dilakukan  di  bawah  satu  tahun,
maka  Bank  Aceh  Syariah  akan  mewajibkan  nasabah  untuk membayar  sisa  pokok  pembiayaan murabahah ditambah  5%  dari sisa  biaya  pokok murabahah yang  belum  dilunasi  sebagai  biaya administrasi.
b. Apabila  pelunasan  maju  dilakukan  di  atas  satu  tahun,  maka  Bank Aceh  Syariah  akan  mewajibkan  nasabah  untuk  membayar  sisa pokok pembiayaan murabahah ditambah 3 % dari jumlah sisa biaya pokok sebagai biaya administrasi.
c. Bila  nasabah  melakukan  pelunasan  maju  dan  nasabah  kembali mengajukan  pengambilan  pembiayaan murabahah untuk  tahap selanjutnya, maka Bank Aceh Syariah akan memberi diskon untuk seluruh sisa margin yang belum dilunasi, nasabah hanya diwajibkan untuk melunasi sisa piutang pokoknya saja tanpa sisa margin.
Namun  sejak  awal  Desember  2010  terjadi  perubahan  kebijakan  terhadap  pola pelunasan pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan margin fee dari 10 persen menjadi 6 atau 7 persen per tahun yang ditetapkan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Dengan adanya kebijakan penurunan suku bunga tersebut terjadi  lonjakan permohonan kredit, baik  dari  calon  pemohon  baru  maupun  dari  nasabah  lama  yang  memperbarui kreditnya,  sehingga  menyebabkan  pencairan  kredit  menjadi  panjang (Serambinews.com, 2011).
Tulisan  ini  ingin  mengkaji  bagaimana  jika  ada  nasabah  yang  ingin menyelesaikan piutang murabahahnya secara cepat sebelum jatuh tempo, apakah Bank Aceh Syariah Capem Sigli masih memberikan kebijakan seperti sebelum adanya  penurunan  tingkat  margin  atau  Bank  Aceh  Syariah  memiliki  suatu kebijakan  baru  terhadap  nasabah  yang  melakukan  pelunasan  hutang  periode
maju. Selain itu bagaimana kedudukan hukum Islam atas berlakunya perubahan kebijakan pola pelunasan pada pembiayaan murabahah tersebut.

## LANDASAN TEORI
Murabahah berasal  dari  kata rihbun yang  artinya  keuntungan. Murabahah adalah  akad  jual  beli  barang  dengan  menyatakan  harga  perolehan  dan keuntungan  (margin)  yang  disepakati  oleh  penjual  dan  pembeli.  Margin keuntungan  merupakan  selisih  harga  jual  dikurangi  harga  pokok  yang merupakan pendapatan atau keuntungan bagi penjual. Penyerahan barang dalam jual beli murabahah dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh atau cicilan (Karim, 2007).
Menurut Sayyid  Sabiq, murabahah adalah penjualan dengan harga pembelian barang  berikut  untung  yang  diketahui  (Sabiq,  1996)  Wahbah  Zuhaili mendifinisikan murabahah sebagai  jual  beli  dengan  harga  asal  ditambah keuntungan  yang  disepakati  antara  pihak-pihak  yang  berakad  (penjual  dan pembeli).  Penjual  juga  harus  memberitahu  pembeli  tentang  harga  pembelian barang berikut keuntungan yang ingin diperoleh (Zuhaili, 2004). Jumhur Ulama sepakat bahwa murabahah ialah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli di  mana  penjual  menyebutkan  harga  pembelian  kepada  pembeli  dan  ia mensyaratkan  laba  dalam  jumlah  tertentu  (Rusyd,  1990).  .  Karnaen Perwataatmadja  dan  Syafi’i  Antonio  (1999)  mendefinisikan  pembiayaan murabahah sebagai  suatu  perjanjian  yang  disepakati  antara  bank  dengan nasabah di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau  modal  kerja  lainnya  yang  dibutuhkan  oleh  nasabah,  yang  akan  dibayar kembali  oleh  nasabah  sebesar  harga  jual  bank  (harga  beli  bank  plus  margin keuntungan) pada saat jatuh tempo.
Berdasarkan  beberapa  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa murabahah merupakan transaksi jual beli di mana penjual memberitahukan kepada pembeli harga  pokok  atau  harga  beli  barang  dan  ditambah  besarnya  keuntungan  yang ingin  diperoleh  Pembiayaan murabahah dapat  diberikan  sebagai  pembiayaan jangka  pendek  (dengan  jangka  waktu  minimal  1  tahun),  pembiayaan  jangka menengah (1-3 tahun) dan pembiayaan jangka panjang (di atas 3 tahun).
Murabahah dapat  dilakukan  berdasarkan  pesanan  atau  tanpa  pesanan. Murabahah melalui  pesanan,  calon  pembeli  atau  pemesan  pembelian  dapat memesan kepada penjual untuk membelikan suatu barang yang diinginkannya. Setelah  itu,  kedua  belah  pihak  harus  menyepakati  biaya  keuntungan  atau tambahan yang harus dibayar oleh pemesan atas barang tersebut. Jual beli antar
kedua belah pihak dilakukan setelah barang tersebut berada di tangan pemesan. Pada murabahah melalui  pesanan  ini,  penjual  boleh  meminta  pembayaran  di muka,  yaitu  uang  tanda  jadi  ketika  ijab  qabul.  Hal  ini  sekedar  untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli (karim, 2007).
Transaksi murabahah yang  diterapkan  oleh  perbankan  syariah  saat  ini tergantung  pada  beberapa  syarat  yang  benar-benar  harus  diperhatikan  agar transaksi  tersebut  diterima  secara  Syariah.  Dewan  Syariah  Nasional  MUI mengeluarkan  fatwa  tentang  syarat  dan  ketentuan  murabahah  sebagai  berikut (DSN_MUI, 2003):
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank  membeli  barang  yang  diperlukan  nasabah  atas  nama  bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan  harga  jual  senilai  harga  beli  plus  keuntungannya.  Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  atau  kerusakan  akad tersebut,  pihak  bank  dapat  mengadakan  perjanjian  khusus  dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.
Ketentuan  umum murabahah dalam  fatwa  di  atas  dengan  jelas  menyebutkan bahwa akad murabahah yang dilakukan harus bebas riba dan objek murabahah bukan  barang  yang  diharamkan  serta  milik  bank  secara  utuh.  Bank  harus menyampaikan kepada nasabah harga pokok pembelian dan keuntungan yang ingin  diperoleh  termasuk  cara  dan  jangka  waktu  pembayaran  jika  dilakukan secara cicilan. Transaksi murabahah antara bank dan nasabah merupakan akad pembiayaan  yang  mewajibkan  nasabah  untuk  mengembalikan  pembiayaan tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati, maka bank dapat melakukan
perjanjian  khusus  dengan  nasabah,  hal  ini  untuk  mencegah  terjadinya  hal-hal yang dapat merugikan kedua pihak yang berakad.
Aturan  yang  dikenakan  kepada  nasabah  dalam murabahah ini  terdapat  dalam fatwa DSN- MUI sebagai berikut:
1. Nasabah  mengajukan  permohonan  dan  perjanjian  pembelian  suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika menerima permohonan tersebut ia harus membeli dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya,  karena  secara  hukum  perjanjian  tersebut  mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa dari uang muka tersebut.
7. Jika  uang  muka  memakai  kontrak  urbun  sebagai  alternatif  dari  uang muka maka:
a. Jika  nasabah  memutuskan  untuk  membeli  barang  tersebut,  ia tinggal membayar sisa harga.
b. Jika  nasabah  batal  membeli,  uang  muka  menjadi  milik  bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  jika  nasabah  ingin memperoleh  pembiayaan murabahah maka  nasabah  harus  mengajukan permohonan  terlebih  dahulu,  baik  pembiayaan  konsumtif  atau  pembiayaan investasi.  Akad murabahah antara  bank  dan  nasabah  merupakan  akad  yang mengikat, di mana nasabah wajib membeli barang tersebut. Bank dapat meminta uang muka dari nasabah, jika nasabah menolak untuk membeli barang tersebut maka biaya rill bank harus ditutupi dari uang muka tersebut dan jika jumlah uang muka tidak mencukupi maka nasabah harus membayar kekurangannya.
Selain  mengeluarkan  Fatwa  tentang  syarat  dan  ketentuan  murabahah,  Dewan Syariah  Nasional  MUI  juga  mengeluarkan  fatwa  tentang  potongan  pelunasan dalam murabahah, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN/MUI/III/2002:
1. Jika  nasabah  dalam  transaksi murabahah melakukan  pelunasan pembayaran  tepat  waktu  atau  lebih  cepat  dari  waktu  yang  telah disepakati,  lembaga  keuangan  syariah  (LKS)  boleh  memberikan potongan  dari  kewajiban  pembayaran  tersebut,  dengan  syarat  tidak diperjanjikan dalam akad.
2. Besar  potongan  sebagaimana  dimaksud  di  atas  diserahkan  pada kebijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan  potongan  pelunasan  ( muqasah )  bagi  nasabah  yang  melakukan pelunasan  pembiayaan murabahah periode  maju.  Besarnya  potongan  yang diberikan adalah hak Lembaga Keuangan Syariah sehingga besarnya tidak harus sama  dengan  margin  murabahah  yang  belum  dilunasi.  Hal  ini  juga  diperkuat dengan  adanya  peraturan  Bank  Indonesia  No.  7/46/PBI/2005  pasal  10  yaitu: dalam  pembiayaan  murabahah  bank  dapat  memberikan  potongan  dari  total kewajiban pembayaran hanya kepada nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran  cicilannya  dengan  tepat  waktu  atau  nasabah  yang  mengalami penurunan  kemampuan  pembayaran.    Besar  potongan  murabahah  kepada nasabah tidak boleh diperjanjikan dalam akad dan diserahkan kepada kebijakan bank.
Murabahah merupakan suatu pembiayaan yang tergolong dalam jual beli, maka yang  menjadi  landasan  hukum  kebolehannya  juga  mengacu  pada  Q.S  Al- Baqarah ayat 275 yang artinya : “... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  riba”  (Q.S.  Al-baqarah  :  275). Lafaz al-bay’ yang  terdapat dalam  ayat  di  atas  merupakan  isim  mufrad  yang  dita’rifkan  al-jinsiyah.  Oleh karena  itu  ia  merupakan  lafaz ‘am yang  mencakup  seluruh  satuan-satuannya yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian al-bay’ . Dengan demikian, ayat di atas menjelaskan kehalalan semua jenis jual beli baik barang dengan barang ( al- muqayadah ), uang dengan uang ( al-sharf ), uang dengan barang ( al-salam ), uang dengan barang ( al-bay’ al-mutlaq ), maupun jual beli dengan pembayaran tunai atau tempo (Dahlan, 2011).
Dan juga terdapat sebuah ayat lain yang menyatakan tentang jual beli yaitu Q.S. An-Nisa  ayat  29,  yang  artinya:  “ hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah kalian  saling  memakan  harta  sesama  kalian  dengan  jalan  yang  bathil  (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah maha penyayang  kapada  kalian.”  (Q.S.  An-Nisa  :  29). Dalam  ayat  ini  mengandung larangan untuk  tidak melakukan apa yang diistilahkan dengan al-bathil,  yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati kedua
pihak  yang  berakad.  Ayat  ini  juga  menekankan  keharusan  adanya  kerelaan antara kedua pihak yang bertransaksi. Kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi (di lubuk hati), tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat dari ijab qabul yang diikrarkan kedua pihak (Shihab, 2007). Sayyid Quthb berpendapat bahwa memakan  harta  sesama  secara  bathil  seperti  merampok,  berjudi,  suap, menimbun  barang-barang  pokok  untuk  menaikkan  harganya  dan  perbuatan bathil  lainnya  sebagai  tindakan  membunuh  jiwa,  kehancuran  dan  kebinasaan (Quthb, 2001).
Menurut Syaukani, yang dikatakan ridha dalam jual beli ialah berlakunya ridha dengan  hati,  dengan  senang,  tapi  tidak  mesti  dengan  ucapan,  hanya  dengan perbuatan atau gerak gerik dan isyarat yang menunjukkan kerelaan sudah cukup. Sedangkan menurut Syafi’i dan Hanafi mensyaratkan akad itu merupakan bukti dari keridhaan (kerelaan) (Binjai, 2006).Selain kedua ayat di atas juga terdapat sebuah  hadits  yang  menjelaskan  tentang murabahah yang  diriwayatkan  oleh Ibnu Majah (Baqi, tt) yang artinya : Dari shalih bin Suhaib ra, bahwa Rasulullah Saw  bersabda  “  Tiga  hal  yang  di  dalamnya  terdapat  keberkatan:  jual  beli secara  tangguh,  muqaradhah  (mudharabah),  dan  mencampur  gandum  dan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (H.R. Ibnu Majah)
Hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah  ini  merupakan  dalil  lain dibolehkannya melakukan murabahah secara tempo. Murabahah dalam hadits ini  diistilahkan  dengan  jual  beli  secara  tangguh  ( ba’i  ila  ajal ).  Berdasarkan hadits ini dapat dipahami bahwa murabahah sebagai transaksi jual beli dengan metode  pembayaran  secara taqsith (cicilan)  sebagaimana  yang  telah dipraktikkan  dalam  operasional  perbankan  syariah  saat  ini  merupakan  suatu transaksi yang dibolehkan. Kedudukan hadits ini lemah, namun banyak ulama yang menggunakan hadits ini  sebagai dalil untuk murabahah ataupun jual beli tempo. Ulama menyatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh menjadi lebih baik,  terdapat  pada  perniagaan,  terlebih  pada  jual  beli  yang  dilakukan  secara tempo  ataupun  akad  mudharabah  sebagaimana  disabdakan  Rasulullah  dalam hadits  tersebut  (Antonio,  2001).  Dengan  memperhatikan  pengertian  dan landasan syar’i pada ayat al-Quran dan hadits tersebut, dapat dipahami bahwa murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga beli kepada pembeli  dan  pembeli  membayarnya  dengan  harga  lebih  besar  sebagai keuntungan.  Ketentuan  tentang  kebolehan  melakukan murabahah juga  telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut juga merujuk  pada  ayat-ayat  Al-Quran  dan  beberapa  Hadits  Rasulullah  yang  salah satunya  telah  penulis  sebutkan  pada  pembahasan  sebelumnya  serta pertimbangan  demi  kesejahteraan  masyarakat  khusunya  dalam  transaksi  jual
beli.  Dalam  fatwa  tersebut  juga  disebutkan  ketentuan  umum  mengenai murabahah .

## Aplikasi Murabahah pada Perbankan Syariah
Pembiayaan murabahah yang dipraktikkan dalam sistem perbankan syariah saat ini  diatur  dalam  UU  Perbankan  Syariah  No.21  tahun  2008  sebagai  salah  satu kegiatan  yang  boleh  dijalankan  oleh  bank,  baik  bank  umum  syariah,  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau unit usaha syariah. Praktik murabahah dalam  bank  umum  syariah  diatur  dalam  UU  Perbankan  Syariah  No.21  tahun 2008 pasal 19 ayat 1 butir ke-4 yang menyatakan bahwa salah satu kegiatan bank umum  syariah  adalah  menyalurkan  pembiayaan  berdasarkan  akad murabahah (Ghuza, 2008).
Praktik murabahah yang  dijalankan  oleh  bank  syariah  saat  ini  bukanlah murabahah murni,  akan  tetapi  murabahah  kepada  pemesan  pembelian ( murabahah KPP). Imam Syafi’i menamai transaksi seperti ini dengan istilah lil al amir bi al-syira’ , yaitu transaksi jual beli antara dua pihak atau lebih saling bernegosiasi  dan  berjanji  untuk  melaksanakan  kesepakatan,  di  mana  seorang nasabah  datang  kepada  pihak  bank  untuk  membeli  sebuah  komoditas  dengan kriteria  tertentu,  dan  ia  berjanji  akan  membeli  komoditas  tersebut  secara murabahah ,  yakni  sesuai  harga  pokok  pembelian  ditambah  dengan  tingkat keuntungan  yang  disepakati  kedua  belah  pihak,  dan  nasabah  akan  melakukan pembayaran secara installment (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (Dahlan, 2011). Adapun tahapan-tahapan murabahah li al-amir bi al- syira’ dalam  operasional  perbankan  syariah  adalah  sebagai  berikut:  nasabah mengajukan  permohonan  pembiayaan  barang/komoditas  kepada  pihak  bank dengan spesifikasi tertentu. Kemudian keduanya membuat kesepakatan bahwa pihak  bank  berjanji  akan  membeli  komoditas  dengan  adanya  tambahan profit/margin atas pokok pembelian, dalam tahapan ini belum terjadi akad jual beli, namun baru berupa kesepakatan. Kemudian pihak bank membeli komoditas dari supplier atas nama bank sendiri, dan jual beli ini harus sah dan bebas dari riba.  Setelah  komoditas  tersebut  resmi  menjadi  milik  bank,  kemudian  bank menawarkan  aset  tersebut  kepada  nasabah,  dan  tentunya  aset  tersebut  harus sesuai  dengan  spesifikasi  yang  telah  disepakati.  Setelah  itu,  pihak  bank  dan nasabah baru bisa melakukan akad jual beli secara murabahah . Dalam hal ini, bank harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian, seperti harga  pokok  pembelian,  besarnya  margin,  termasuk  jika  pembelian  dilakukan secara hutang. Jika telah terjadi kesepakatan dalam jual beli tersebut, barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, dan selanjutnya nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu yang telah ditentukan.
Jika pihak bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga ( supplier ), maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan agensi  ( agency  contract ),  di  mana  pihak  bank  memberikan  otoritas  kepada nasabah untuk menjadi agennya guna membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain, nasabah menjadi  wakil bank untuk  membelikan komoditas.  Kemudian,  nasabah  membeli  komoditas  atas  nama  bank,  dan kepemilikannya  hanya  sebatas  sebagai  agen  dari  pihak  bank.  Selanjutnya, nasabah memberikan informasi kapada bank bahwa ia telah membeli komoditas, kemudian  pihak  bank  menawarkan  komoditas  tersebut  kapada  nasabah,  dan terbentuklah  akad  jual  beli  dan  komoditas  kemudian  pindah  menjadi  milik nasabah dengan segala resikonya.
Aplikasi murabahah dalam perbankan secara umum dapat digambarkan dalam skema 2.1 berikut ini. (Antonio, 2007)
Gambar 2.1. Skema Murabahah
1. Negosiasi &
Persyaratan
2. Akad Jual Beli
6. Bayar 5. Terima Barang/Dokumen
3. Beli Barang
4. Kirim Barang

## Sumber : Muhammad Syafi’i Antonio (2001)
Keterangan skema:
1. Negosiasi antara bank dan nasabah, bank memberitahukan syarat-syarat yang  harus  dipenuhi  oleh  nasabah  untuk  mendapatkan  pembiayaan termasuk cara pelunasan pembiayaan.
2. Setelah negosiasi, bank dan nasabah melakukan akad pembelian.
3. Bank membeli barang dari supplier (pemasok) sesuai dengan keinginan nasabah. BANK NASABAH SUPLIER PENJUAL
4. Supplier  mengirimkan  barang  yang  telah  dibeli  oleh  bank  kepada nasabah.
5. Nasabah  menerima  barang  dari  supplier  beserta  dokumen  yang diperlukan seperti tanda terima atau lain-lain.
6. Nasabah melunasi  pembiayaan kepada bank sesuai  jangka waktu  yang disepakati.

## Mekanisme Pengambilan Margin pada Murabahah
Margin  adalah  sejumlah  uang  yang  diambil  sebagai  keuntungan  bank  atas terjadinya  jual-beli  yang  ditetapkan.  Di  sini,  uang  yang  harus  dibayar  oleh nasabah  kepada  bank  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  telah  disepakati  oleh nasabah  dan  bank.  Pembiayaan murabahah pada  bank  Syariah  umum  terjadi dalam  praktiknya  merupakan  jual  beli  ulang  antara  bank  dan  nasabah  dengan menggunakan  sistem  jual  beli  dengan  pembayaran  secara  tangguh,  dan pengambilan  margin  merupakan  keuntungan  yang  diperoleh  bank.  Penetapan margin keuntungan pada bank Syariah merupakan selisih antara pembelian dan penjualan atas suatu barang yang diambil berdasarkan besaran pembiayaan yang telah dikeluarkan bank (Ibrahim & Fitria, 2012).
Bank-bank Syariah dalam perhitungan margin keuntungan bersifat tetap ( flat ), yang tidak akan terjadi perubahan harga, baik dalam kondisi ekonomi yang stabil ataupun tidak stabil, dan berlaku sejak akad pembiayaan ditandatangani antara pihak  bank  dan  nasabah  hingga  masa  jatuh  tempo  dari  waktu  pembiayaan. Penetapan margin  keuntungan bagi  bank syariah tentunya banyak faktor  yang akan menjadi pertimbangan bank dalam menentukan besaran margin yang harus dibebankan  pada  suatu  pembiayaan.  Tampaknya  dalam  pembiayaan murabahah ,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pengambilan  margin  adalah kebutuhan bank syariah untuk memperoleh keuntungan riil, inflasi, suku harga berjalan, kebijakan moneter, bahkan suku bunga luar negeri, serta marketabilitas barang-barang murabahah , dan tidak terlepas dari itu adalah tingkat laba yang diharapkan dari barang-barang tersebut (Karnaen, 2011).
Kalau melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan margin tersebut tidak  berbeda  dengan  penetapan  suku  bunga  pada  bank  konvansional.  Bank konvensional dalam mengambil suku bunga bank ditetapkan berdasarkan faktor kebutuhan bank untuk mendapatkan keuntungan riil, demikian pula tergantung pada  inflasi,  ketidakpastian  tingkat  inflasi  di  masa  datang,  prefensi  likuiditas serta permintaan akan pinjaman, kebijakan moneter, dan suku bunga luar negeri. Oleh  Karena  itu,  wajar  sekiranya  masyarakat  umum  sering  kali  masih mempertanyakan  bank  syariah.  Tidak  sedikit  dari  mereka  yang  menganggap
bahwa  bank  syariah  sebenarnya  bank  konvensional  yang  dapat  lebel  syariah. Jika  hal  ini  dibiarkan  terus  akibatnya  reputasi  bank  syariah  akan  jatuh,  dan masyarakat  tidak  percaya  lagi  dengan  bank  syariah,  sama  saja  dengan  bank konvensional (Ibrahim & Fitria, 2012).
Pada  dasarnya  Bank  Indonesia  (BI)  tidak  mengatur  secara  khusus  tentang murabahah yang  dijalankan  oleh  bank-bank  syariah  yang  ada  di  Indonesia, termasuk  dalam  penentuan  besarnya  margin  yang  diinginkan  oleh  bank. Penentuan  margin  dalam murabahah merupakan  kebijakan  bank  syariah tersendiri.  Bank  Indonesia  hanya  mengawasi  apakah  persentase  margin  yang ditentukan bank syariah tersebut sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku saat  itu.  (Muhammad,  2010).  Dalam  hukum  Islam  juga  tidak  ada  dalil  syara’ yang  mengatur  tentang  pembatasan  pengambilan  keuntungan,  sehingga  tidak boleh mengambil keuntungan melebihi sewajarnya. Hal demikian, telah menjadi kaidah umum untuk seluruh jenis barang dagangan di setiap zaman dan tempat.
Hasil  penelitian  Bank  Indonesia  menemukan  bahwa  masih  banyak  di  antara bank-bank syariah dalam menentukan tingkat margin murabahah menggunakan perhitungan  bunga  secara  flat.  Sehingga,  margin murabahah tersebut  dalam penjumlahannya  akan  lebih  mahal  daripada  bunga  bank  konvensional,  atau minimal sama dengan bunga  bank konvensional. Selanjutnya untuk menentukan margin murabahah tersebut bank syariah masih memasukkan bonus giro, bagi hasil  tabungan  dan  deposito  merupakan cost  of  fund (biaya  dana) , akibatnya margin murabahah yang diambil oleh bank syariah akan lebih mahal atau sama dengan bunga pinjaman (Karnaen, 2011).
Dengan  penetapan  margin  keuntungan murabahah yang  lebih  tinggi,  secara tidak langsung bahkan akan menyebabkan inflasi yang lebih besar daripada yang disebabkan oleh suku bunga. Oleh karena itu, perlu dicari format yang tepat agar nilai  penjualan  dengan murabahah tidak  mengacu  pada  sikap  mengantisipasi kenaikan  suku  bunga  selama  masa  pembayaran  cicilan  Muhammad,  2010). Untuk  itu,  sekiranya  hal  di  atas  masih  dilaksanakan  oleh  bank  syariah,  maka perlu  langkah  pemurnian  untuk  menyelamatkan  bank  syariah.  Bank  syariah dapat melakukan penetapan margin dengan benar, baik pembiayaan murabahah , salam, dan isthisna. Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, pada saat  melakukan  perdagangan,  Rasulullah  secara  transparan  mengungkapkan berapa harga beli barang, kemudian biaya yang harus ditanggung dalam proses perdagangan tersebut, dan jumlah keutungan yang diambilnya.
Penetapan  margin murabahah dengan  mencontohkan  perdagangan  yang dilakukan Rasulullah dapat ditentukan dengan (Karnaen, 2011):
Harga Jual = Harga Beli + Biaya Perolehan + Keuntungan Jumlah Barang
Pokok 100 jt Margin 10%
1. Unsur harga beli dari supplier/pemasok/dealer/agent;
2. Unsur  biaya  yang  harus  diperoleh  kembali  ( cost  of  recovery ),  yang diperhitungkan dan
a) Biaya perolehan, dibagi
b) Jumlah barang yang dijual;
3. Unsur keuntungan yang dapat diterima pasar ( negotiable ). Formula :
Bentuk  Perhitungan  Pelunasan  Pembiyaan  Murabahah  pada  Perbankan Syariah
Dalam  melakukan  pelunasan  pembiayaan murabahah saat  ini,  ada  dua  model perhitungan  yang  digunakan  oleh  perbankan  syariah  dalam  pelunasan pembiayaan murabahah saat ini yaitu model piramida terbalik (model kapitalis) dan model proporsional ( model konservatif).

## Model Piramida Terbalik (Model Kapitalis)
Pelunasan pembiayaan pada model ini dihitung berdasarkan time value of money (nilai waktu dari uang), perhitungan pokok dan margin didasarkan pada agregat total pembiayaan. Karena hal inilah disebut dengan model kapitalis. Di sini, pada awal-awal periode nasabah lebih banyak membayar marginnya dari pada pokok, yang  akan  semakin  mengecil  mendekati  akhir  periode  pembiayaan.  Pada  saat pelunasan nasabah tidak mengetahui komposisi untuk pembayaran margin dan pokoknya.  Berikut  ini  adalah  gambar  pola  pelunasan  pembiayaan murabahah yang berbentuk piramida terbalik.
Skema 2. Pola Pelunasan Berbentuk Piramida Terbalik
Tahun I Tahun II
Tahun III
Tahun IV
Tahun V
Sumber : Yusniati (2011)

## 76 Hasanah | Implikasi Perubahan Kebijakan
Pada gambar 2.2. menunjukkan bahwa pola pelunasan pembiayaan murabahah pada  perbankan  syariah  berbentuk  piramida  terbalik.  Di  sini  apabila  nasabah melakukan setoran pembiayaan maka nasabah lebih besar menutupi marginnya dibandingkan pokoknya.
Sebagai  contoh  kasus  angsuran  pembiayaan murabahah berbentuk  piramida terbalik dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini, misalnya pak Ali mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank sebesar 200.000.000 dengan margin 12% selama 5 tahun.
Tabel 1. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Berbentuk Piramida Terbalik
Bulan ke Angsuran Pokok Margin 1 2.400.336 400.336 2.000.000 2 2.400.336 404.339 1.995.997 3 2.400.336 408.383 1.991.953 4 2.400.336 412.467 1.987.869 5 2.400.336 416.591 1.983.745 : : : : : : : : : : : : 175 2.400.336 2.261.225 139.111 176 2.400.336 2.283.837 116.499 177 2.400.336 2.306.676 93.660 178 2.400.336 2.329.743 70.594 179 2.400.336 2.353.040 47.296 180 2.400.336 2.376.570 23.766 Sumber : (online, 2009)
Dari  Tabel  1.  di  atas  terlihat  bahwa  nasabah  lebih  banyak  membayar  margin pembiayaan di bulan-bulan awal. Sedangkan angsuran pokok sangat kecil dan baru  semakin  besar  mendekati  akhir  periode  pembiayaan.  Pada  saat  ini, mayoritas  bank  syariah  di  Indonesia  menggunakan  model  ini  dalam  transaksi pembiayaan murabahah.

## Model Proporsional (Model Konservatif)
Pada  model  ini  yang  dihitung  berdasarkan time  value  of  money hanya  untuk menentukan  marginnya  saja.  Adapun  komposisi  margin  dan  pokok  dihitung dengan  cara straight  line (garis  lurus).  Jadi  komposisi  angsuran  pokok  dan marginnya  setiap  bulan  sama.  Berikut  ini  gambar  pola  pelunasan  pembiayaan murabahah berbentuk konservatif (proporsional).

## Skema 3. Pola Pelunasan Berbentuk Proporsional
Pokok 100jt        Margin 10% Tahun I   Rp.20.000.000,- Rp.10.000.000,- Tahun II   Rp.20.000.000,- Rp.10.000.000,- Tahun III  Rp.20.000.000,- Rp.10.000.000,- Tahun IV  Rp.20.000.000,- Rp.10.000.000,- Tahun V   Rp.20.000.000,- Rp.10.000.000,-
Sumber: Yusniati (2011)
Pada  Skema  3  di  atas  menunjukkan  bahwa  pola  pelunasan  pembiayaan murabahah berbentuk proporsional. Pada pola ini dalam melakukan pelunasan pembiayaan jumlah pokok pembiayaan dan margin sama setiap bulannya sampai di  akhir  periode  pembiayaan.  Sebagai  contoh  kasus  angsuran  pembiayaan murabahah berbentuk proposional dapat dilihat pada Tabel 2. Misalnya pak Ali mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank sebesar 200.000.000 dengan margin  12%  selama  5  tahun.  Dari  Tabel  tersebut  terlihat  pada  pelunasan pembiayaan murabahah berbentuk proporsional ini jumlah angsuran pokok dan marginnya sama setiap bulannya. Pada model ini bank lebih bersifat konservatif pada pendapatannya. Artinya bank tidak mengambil keuntungan jangka pendek yang  besar  (seperti  model  kapitalis),  di  sisi  lain  bank  juga  tidak  berani meminimalisir  jumlah  margin  jangka  pendek  untuk  lebih  menarik  minat nasabah.  Namun  pada  saat  ini  masih  sedikit  bank  syariah  di  Indonesia  yang menggunakan pola ini sebagai transaksi pembiayaan murabahah.
Tabel 2. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Berbentuk proposional Bulan ke Angsuran Pokok Margin 1 2.400.336 1.111.111 1.289.225 2 2.400.336 1.111.111 1.289.225 3 2.400.336 1.111.111 1.289.225 4 2.400.336 1.111.111 1.289.225 5 2.400.336 1.111.111 1.289.225 : : : : 2.400.336 1.111.111 1.289.225 2.400.336 1.111.111 1.289.225 2.400.336 1.111.111 1.289.225 2.400.336 1.111.111 1.289.225 2.400.336 1.111.111 1.289.225 2.400.336 1.111.111 1.289.225 Sumber: (online, 2009)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  gabungan  antara  penelitian  Kepustakaan (library research) dengan penelitian lapangan ( field research) . Library research yaitu penelitian yang didasarkan kepada telaah kepustakaan, dengan cara melakukan penyelidikan dan penelaahan kitab-kitab yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas, membaca buku-buku terkait, majalah-majalah, brosur-brosur dan berbagai  kumpulan  tulisan  lainnya  yang  sesuai  dengan  objek  penelitian. Penelitian Lapangan (field research), yaitu penelitian yang pengumpulan data- data  di  lapangan,  yaitu  Bank  Aceh  Syariah  Capem  Sigli.  Adapun  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  melakukan  observasi  dan wawancara  dengan  pihak-pihak  yang  terkait.  Data-data  yang  telah  terkumpul selanjutnya  dibahas  dengan  menggunakan  metode  analisis  deskriptif.  Dengan metode ini, hasil penelitian disusun, dan dianalisis berdasarkan teori yang ada. Setelah  semua  data  terkumpul,  maka  akan  dilakukan  analisa  yang  merupakan bagian  yang  sangat  penting  dalam  penelitian  ini,  karena  dengan  menganalisa data tersebut dapat diberi makna yang bermanfaat untuk memecahkan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Mekanisme Pembiayaan Murabahah pada Bank Aceh Syariah Capem Sigli
Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu (Capem) Sigli diresmikan operasionalnya pada tanggal 22 April 2009. Bank Aceh Syariah Capem Sigli merupakan bank Syariah yang pertama kali dibuka di Sigli. Salah satu hal yang melatarbelakangi pembukaan  cabang  syariah  di  Sigli  adalah  untuk  memberikan  pelayanan perbankan  yang  sesuai  syariah  dan  diharapkan  mampu  meningkatkan  taraf perekonomian masyarakat daerah lumbung emping melinjo.
Ketentuan  tersebut  juga  berlaku  bagi  Bank  Aceh  Syariah  Capem  Sigli  dalam menjalankan  pembiayaan murabahah yang  berdasarkan  rukun  dan  syarat  jual beli.  Adapun  rukun  jual  beli  murabahah  adalah  adanya  penjual,  (yaitu  pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya), pembeli (pihak yang ingin membeli barang dari penjual), barang (yaitu barang yang diperjual belikan), harga (harga yang disepakati harus jelas jumlahnya dan jika  dibayar  secara  hutang  maka  harus  jelas  waktu  pembayarannya),  dan  ijab qabul (sebagai indikator saling ridha antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi) (Zulkifli, 2003).
Adapun  syarat  jual  beli  dengan  cara murabahah adalah: Pertama ,  penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya dari barang yang hendak dijual; Kedua ,  kedua  belah  pihak  (penjual  dan  pembeli)  menyetujui  besarnya keuntungan yang ditetapkan sebagai tambahan terhadap modal, sehingga modal ditambah dengan untung merupakan harga barang yang dijual  dalam jual  beli murabahah; Ketiga , barang yang dijual secara murabahah dan harga barang itu bukan dari jenis yang sama dengan barang ribawi, yang dicegah diperjualbelikan kecuali dengan timbangan dan sukatan yang sama (Dahlan, 2011).
Transaksi  ini  dilakukan  oleh  Bank  Aceh  Syariah  Capem  Sigli  dengan  prinsip jual  beli murabahah untuk  kebutuhan  konsumsi,  seperti  pengadaan  sepeda motor, barang rumah tangga, material rumah dan barang-barang lain yang tidak digunakan untuk menjalankan usaha. Pembiayaan konsumtif diperlukan untuk memenuhi  kebutuhan  konsumsi  dan  akan  habis  dipakai  untuk  memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakanatas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan skunder.
Apabila  seorang  nasabah  ingin  memiliki  sebuah  sepeda  motor,  maka  nasabah dapat  datang  ke  Bank  Aceh  Syariah  Capem  Sigli  dan  kemudian  mengajukan permohonan agar bank membelikannya. Setelah bank meneliti keadaan nasabah dan menganggap bahwa nasabah tersebut layak untuk mendapatkan pembiayaan untuk  pengadaan  sepeda  motor,  bank  kemudian  membeli  sepeda  motor  dan menyerahkannya  kepada  nasabah.  Harga  sepeda  motor  yang  dibeli  bank  dari dealer  sebesar  Rp.15.000.000,-  dan  pihak  bank  mengambil  margin  sebesar Rp.2.400.000,-,  jadi  harga  jual  bank  adalah  Rp.17.400.000,-.  Pembayarannya akan silakukan secara angsuran selama 2 tahun, maka nasabah dapat mencicil pembayarannya  sebesar  Rp.725.000,-/bulan,  di  mana  ijab  qabul  penyerahan barang  dilakukan  pada  masa  akad  berakhir.  Selain  memberikan  keuntungan kepada bank, nasabah juga dibebani dengan biaya administrasi yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan bank yang berlaku saat itu. Dalam praktiknya, biaya ini menjadi pendapatan fee base income bank syariah dan juga untuk biaya-biaya lain yang harus ditanggung nasabah, seperti biaya asuransi jiwa, biaya notaris, atau biaya pada pihak ketiga.
Mekanisme pelunasan pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah Capem Sigli, baik itu pembiayaan konsumtif, modal kerja maupun investasi dilakukan secara angsuran, yang akan dibayar setiap bulannya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Akan tetapi bank membolehkan bagi nasabah untuk melakukan pelunasan hutangnya pada Bank Aceh Syariah Capem Sigli lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

## 80 Hasanah | Implikasi Perubahan Kebijakan
Adapun contoh perhitungan pembiayaan murabahah modal kerja adalah sebagai berikut:  Tuan  A,  pengusaha  toko  buku  mengajukan  permohonan  pembiayaan murabahah (modal kerja) guna pembelian bahan baku kertas senilai Rp.100 juta. Setelah dievaluasi bank Syariah, usahanya layak dan permohonannya disetujui, maka bank Syariah akan mengangkat Tuan A sebagai wakil bank Syariah untuk membeli  dengan  dana  dan  atas  namanya  kemudian  menjual  barang  tersebut kembali kepada Tuan A sejumlah Rp. 120 juta dengan jangka waktu tiga bulan dan dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Asumsi penetapan harga jual Rp.120 juta telah dilakukan: (1). Tawar menawar harga jual antara Tuan A dengan bank Syariah. (2). Harga jual yang disetujui, tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan  walaupun  dalam  masa  tersebut  terjadi  devaluasi,  inflasi,  maupun perubahan tingkat suku bunga bank konvensional di pasar (Dahlan, 2011).
Sistem yang digunakan dalam pelunasan piutang murabahah pada Bank Aceh Syariah  adalah  sistem  proporsional  di  mana  bank  akan  membedakan  antara jumlah piutang pokok murabahah dengan jumlah margin yang diambil sebagai keuntungan  bank  yang  perlu  dilunasi,  sehingga  dengan  demikian  akan memudahkan setiap nasabah untuk mengetahui jumlah piutang pokok yang perlu dilunasi selain jumlah marginnya. Nasabah akan dapat menghitung sendiri kira- kira berapa jumlah piutang pokok yang belum dilunasi. Hal ini sangat berguna dan  akan  menguntungkan  bagi  setiap  nasabah  apabila  melakukan  pelunasan maju terhadap pembiayaan murabahah yang diambil pada Bank Aceh Syariah.
Di Bank Aceh Syariah Sigli, nasabah diperbolehkan melakukan perubahan atau pelunasan  periode  maju.  Caranya  adalah  nasabah  harus  mengajukan permohonan  terlebih  dahulu  kepada  pihak  bank,  selanjutnya  bank  akan menghitung  sisa  piutang  nasabah  terlebih  dahulu.  Bank  Aceh  Syariah  telah memberikan beberapa kebijakan terhadap nasabah yang melakukan pelunasan maju atas piutang murabahah , di antaranya yaitu:
a. Apabila  pelunasan  maju  dilakukan  di  bawah  satu    tahun,  maka  Bank Aceh Syariah hanya mewajibkan nasabah untuk membayar sisa angsuran pokok pembiayaan ditambah 5% dari sisa angsuran pokok murabahah yang belum dilunasi sebagai biaya administrasi.
b. Apabila pelunasan maju dilakukan di atas satu tahun, maka pihak  Bank Aceh Syariah hanya mewajibkan nasabah untuk membayar sisa angsuran pokok  pembiayaan  ditambah  3%  dari  jumlah  sisa  angsuran  pokok piutang murabahah yang belum terlunasi sebagai biaya administrasi.
c. Bila  nasabah  melakukan  pelunasan  maju  dan  nasabah  kembali mengajukan  pengambilan  pembiayaan murabahah untuk  tahap selanjutnya,  maka  Bank  Aceh  Syariah  akan  memberikan  diskon  untuk
seluruh sisa margin murabahah yang belum dilunasi. Ini berarti nasabah hanya diwajibkan untuk melunasi sisa angsuran pokok murabahah tanpa melunasi sisa margin.
Adapun  contoh  penyelesaian  periode  maju  pembiayaan murabahah sebelum adanya perubahan kebijakan di Bank Aceh Syariah Capem Sigli yaitu: Tanggal 5  Juli  2009,  Pak  Ali  melakukan  transaksi  pembiayaan  pada  PT.  Bank  Aceh Syariah  Capem  Sigli  sebesar  Rp.52.000.000  dengan  margin  keuntungan  bagi bank adalah 9% dalam jangka waktu 10 tahun, yaitu sebesar Rp.46.800.000,-. Jadi  total  harga  jual  bank  adalah  Rp.98.800.000,-.  Angsuran  pak  Ali  setiap bulannya  adalah  Rp  832.333,-/bulan.  Yaitu  Rp.433.333,-  untuk  pokok  dan Rp.390.000,-  untuk  margin.  Namun  pada  tanggal  28  Mei  2010,  pak  Ali  ingin melunasi  pembiayaan  seluruhnya,  sedangkan  yang  sudah  dilunasi  selama  10x angsuran  adalah  Rp.8.233.330,-  yaitu  Rp.4.333.330,-  angsuran  pokok  dan Rp.3.900.000,-  angsuran  margin.  Sisa  pembiayaan  yang  seharusnya  dilunasi oleh pak Ali adalah Rp.90.566.670,-.yaitu sisa pokok Rp.47.666.666,- dan sisa margin  yang  belum  dilunasi  adalah  Rp.42.900.000,-.  Disebabkan  pak  Ali menyelesaikan pembiayaan di bawah 1 tahun, maka sesuai kebijakan PT. Bank Aceh  Syariah,  nasabah  hanya  diwajibkan  membayar  sisa  pokok  pembiayaan ditambah 5%. Pada contoh ini berarti:
Sisa diskon = Rp.47.666.666,- (x) 5% = Rp.2.383.333,-.
Jadi total angsuran yang harus dilunasi oleh pak Ali adalah angsuran pokok yang belum dilunasi ditambah dengan sisa margin yang sudah diberi potongan
Rp.47.666.666,- (+) Rp.2.383.333,- = Rp.50.049.999,-.
Jadi jumlah diskon yang diberikan oleh bank adalah: jumlah pembiayaan yang seharusnya dilunasi pak Ali dikurangi dengan jumlah pembiayaan yang dilunasi setelah diberikan diskon. Hasilnya adalah:
Rp.90.566.670,- (−) Rp.50.049.999,- = Rp.40.516.671,-.
Dari contoh yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa diskon yang diberikan oleh PT.  Bank  Aceh  Syariah  Capem  Sigli  terhadap  pelunasan  maju  pembiayaan murabahah tidak hanya dapat diperhitungkan oleh pihak bank saja, akan tetapi nasabah  juga  dapat  memperhitungkan  sendiri  jumlah  pembiayaan  yang  harus dilunasi  apabila  melakukan  pelunasan  maju.  Ini  memudahkan  nasabah  untuk mempersiapkan jumlah biaya pelunasan secara pasti.
Ketiga kebijakan di atas yang diberlakukan oleh Bank Aceh Syariah merupakan kebijakan  lama,  saat  ini  Bank  Aceh  Syariah  telah  melakukan  perubahan kebijakan terhadap pola pelunasan pembiayaan murabahah periode maju. Akan tetapi  kebijakan-kebijakan tersebut  tidak diperjanjikan di  awal  akad dan tidak juga dicantumkan di dalam akad, karena mengingat bahwa prinsip pembiayaan murabahah adalah prinsip jual beli. Namun  saat  ini  Bank Aceh Syariah tidak menggunakan lagi sistem pelunasan pembiayaan seperti yang telah diuraikan di atas.  Bank  Aceh  Syariah  telah  merubah  kebijakan  dalam  pola  pelunasan pembiayaan dan sistem yang digunakan saat ini adalah menurut kebijakan baru.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Karyawan  Bagian  Pembiayaan  Aceh, Bapak Said Zulhanizar, pada awal Desember 2010, PT. Bank Aceh menurunkan suku  bunga  kredit  dari  10  persen  menjadi  6  atau  7  persen  pertahun  yang ditetapkan  sesuai  dengan  jangka  waktu  pembiayaan.  Penurunan  suku  bunga tersebut  merupakan  kebijakan  internal  Bank  Aceh,  dan  hal  ini  tidak diberitahukan  terlebih  dahulu  kepada  nasabah.  Ada  beberapa  faktor  yang mempengaruhi  penurunan  suku  bunga  pada  Bank  Aceh  tersebut,  di  antaranya faktor bunga pasar yang turun dan juga faktor peralihan sistem bunga dari flate rate ke efektif rate.
Setelah adanya penurunan suku bunga pada awal Desember 2010, Bank Aceh Syariah  memiliki  kebijakan  lain  terhadap  nasabah  yang  melakukan  pelunasan pembiayaan murabahah periode  maju,  yaitu  bagi  nasabah  yang  melakukan pelunasan  pembiayaan  periode  maju,  Bank  Aceh  Syariah  akan  memberikan diskon atau potongan. Jumlah potongan atau diskon yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah menganut pola suku bunga efektif. Di sini ada ketentuan tersendiri dalam memberi diskon, yaitu harus diketahui berapa jumlah pembiayaan, jangka waktu,  jumlah piutang yang sudah dilunasi  dan berapa persentasenya. Setelah semuanya diketahui dan dihitung berdasarkan rumus yang hanya diketahui pihak bank,  barulah  akan  diberikan  diskon  kepada  nasabah  yang  menyelesaikan piutang murabahah nya pada periode maju.
Adapun  contoh  penyelesaian  periode  maju  pembiayaan murabahah yang dilakukan Bank Aceh Syariah Capem Sigli saat ini yaitu: Pak Ahmad melakukan transaksi  pembiayaan murabahah pada  PT.  Bank  Aceh  Syariah  Capem  Sigli sebesar Rp.50.000.000 dengan margin keuntungan bank sebesar Rp.22.500.000 dalam jangka waktu 5 tahun, jadi total harga jual bank adalah Rp.72.500.000,-. Angsuran  pak  Ahmad  setiap  bulannya  adalah  Rp.1.208.333,-/bulan,  yaitu Rp.833.333,-  untuk  pokok  dan  Rp.375.000,-  untuk  margin.  Namun  setelah  2 tahun  pak  Ahmad  ingin  menyelesaikan  pembiayaannya  secara  keseluruhan sedangkan jumlah pembiayaan yang sudah dilunasi pak Ahmad selama 24 bulan
adalah sebesar Rp.29.000.000,-, yaitu angsuran pokok sebesar Rp.20.000.000,- dan dan angsuran margin sebesar Rp.9.000.000,- berarti sisa pembiayaan yang belum  dilunasi  adalah  Rp.43.500.000,-  yaitu  angsuran  pokok  sebesar Rp.30.000.000,-  ditambah  angsuran  margin  sebesar  Rp.13.500.000,-.  Setelah melakukan perhitungan terhadap sisa pembiayaan dengan memakai rumus yang hanya  diketahui  oleh  pihak  bank,  maka  Bank  Aceh  Syariah  Capem  Sigli meminta pak Ahmad  untuk melunasi sisa pembiayaan sebesar Rp.34.507.754,- , jumlah tersebut merupakan jumlah pokok pembiayaan ditambah dengan biaya penutupan  pada  periode  maju.  Jumlah  penutupan  yang  dikenakan  oleh  bank kepada nasabah sebesar Rp.4.507.754,- jumlah ini dihitung berdasarkan sistem yang berlaku di Bank Aceh Syariah Capem Sigli saat ini dan sistem tersebut bisa berubah sewaktu-waktu berdasarkan kebijakan dari bank tersebut. Jadi jumlah diskon  yang  diberikan  oleh  Bank  Aceh  Syariah  Capem  Sigli  kepada  nasabah yang menyelesaikan hutangnya secara periode maju adalah :
Jumlah  sisa  margin  dikurangi  biaya  penutupan  =  Rp.13.500.000,-  (–) Rp.4.507.754,-  = Rp.8.992.246,-.
Hal ini berbeda sekiranya Bank Aceh Syariah Capem Sigli masih memakai pola pelunasan  sebelum  pembiayaan  proposional  dalam  pemberian  diskon. Perbedaannya dapat dilihat di sini, yaitu jumlah pembiayaan yang di ambil pak Ahmad sebesar Rp. 72.500.000,-, yaitu untuk pokok sebesar Rp. 50.000.000,- dan  margin  bank  sebesar  Rp.  22.500.000,-  dalam  jangka  waktu  5  tahun. angsuran pak Ahmad perbulan adalah sebesar Rp. 1.208.333,- untuk angsuran pokok sebesar Rp. 833.333,-, dan margin sebesar Rp. 375.000,-. Namun dalam jangka  waktu  2  tahun  pak  Ahmad  ingin  menyelesaikan  pembiayaan  sacara keseluruhan  sedangkan  jumlah  pembiayaan  yang  sudah  dilunasi  oleh  pak Ahmad  selama  24  bulan  adalah  sebesar  Rp.  29.000.000,-,  yaitu  untuk  pokok sebesar Rp. 20.000.000,- dan untuk margin sebesar Rp. 9.000.000,-. Berarti sisa pembiayaan  yang  belum  dilunasi  pak  Ahmad  adalah  Rp.  43.500.000,-  yaitu untuk  angsuran  pokok  sebesar  Rp.30.000.000,-  ditambah  angsuran  margin sebesar Rp. 13.500.00,-.
Sesuai dengan ketentuan kebijakan sebelumnya yang telah diterapkan oleh Bank Aceh  Syariah  Capem  Sigli  yang  memakai  mekanisme  penyelesaian  secara proporsional ,  bila  nasabah  melakukan  penyelesaian  maju  di  atas  satu  tahun maka  bank  hanya  diwajibkan  nasabah  untuk  melunasi  sisa  angsuran  pokok ditambah  dengan  3%  dari  sisa  angsuran  pokok.  Maka  bank  mewajibkan  pak Ahmad  untuk  melunasi  sisa  angsuran  pokok  ditambah  dengan  3%    dari  sisa angsuran  pokok    yang  belum  dilunasi  sebagai  biaya  administrasi,  maka  dapat perhitungkan sebagai berikut:
Sisa angsuran pokok (x) 3% = Rp. 30.000.000,- (x) 3%  = Rp. 900.000,-
Jadi pak Ahmad hanya melunasi pembiayaannya sebesar:
Angsuran  pokok  (+)  biaya  administrasi  yaitu  =  Rp.  30.000.000,-  (+)  Rp. 900.000,-  = Rp. 30.900.000,-
Jumlah diskon yang diberikan bank kepada nasabah adalah jumlah pembiayaan yang harus dilunasi dikurangi dengan jumlah pembiayaan yang dilunasi setelah diberikan diskon. Hasilnya adalah: Rp. 43.500.000,- (-) Rp. 30.900.000,-
= Rp. 12.600.000,-
Dari  kedua  contoh  di  atas  terlihat  bahwa  apabila  Bank  Aceh  Syariah  masih menggunakan sistem proporsional pada pola pelunasan pembiayaan murabahah periode  maju,  maka  bank  akan  lebih  besar  memberikan  potongan  kepada nasabah  dibandingkan  dengan  sistem  yang  sedang  berlaku  saat  ini.  Dengan adanya  kebijakan  baru  tersebut,  nasabah  sudah  tidak  dapat  lagi memperhitungkan berapa diskon yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah Capem Sigli apabila melakukan pelunasan hutangnya periode maju.  Akan tetapi bank akan memperlihatkan kepada nasabah sistem perhitungan yang digunakan oleh bank dalam pemberian diskon.
Dengan adanya penurunan margin yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah pada Desember 2010, telah terjadi lonjakan permohonan pembiayaan baik dari calon nasabah  baru  maupun  nasabah  lama  yang  memperbaharui  pembiayaannya. Setiap nasabah yang mengambil pembiayaan sebelum adanya penurunan margin melakukan  penyesuaian  hutang  pembiayaannya  dengan  margin  yang  berlaku saat ini. Hal ini mengakibatkan bank kewalahan dalam memprosesnya, sehingga menimbulkan  resiko  terhadap  bank  dan  nasabah,  seperti  lamanya  pencairan pembiayaan  yang  membuat  nasabah  harus  menunggu  dalam  jangka  waktu tertentu. Pihak bank juga mengalami kesulitan dalam memproses permohonan pembiayaan  yang  telah  masuk.  Terdapat  juga  resiko  lain  akibat  adanya penurunan  margin  pada  pembiayaan murabahah ,  yaitu  berkurangnya  jumlah pendapatan yang diperoleh bank seperti yang telah diperkirakan di awal tahun, sehingga  bank  harus  meminimalisir  dengan  melakukan  penambahan- penambahan pendapatan dari produk-produk lain dan jasa- jasa yang ditawarkan oleh bank.
Perubahan  Kebijakan  Pola  Pelunasan  Pembiayaan  Murabahah  terhadap Nasabah Menurut Perspektif Ekonomi Islam
Prinsip  pokok  dalam  transaksi  keuangan  yang  sesuai  dengan  hukum  Islam (Syariah), antara lain penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran sistem bagi hasil,  dan  larangan  terhadap riba,  gharar (tipuan),  dan maisir (spekulasi), diyakini menjadi prinsip dasar berinvestasi yang bukan hanya menguntungkan dan halal, tetapi juga aman (Dahlan, 2011). Mengenai perubahan kebijakan pada pola  pelunasan  pembiayaan murabahah terhadap  nasabah  yang  melakukan perubahan pelunasan pada perbankan Syariah, Pada dasarnya, setiap perbankan Syariah memiliki ketentuan dan kebijakan yang berbeda, begitu juga dengan apa yang telah dipraktikkan oleh Bank Aceh Syariah. Bank mempunyai kebijakan- kebijakan tersendiri yang berbeda dengan bank-bank lain guna menarik nasabah.
Dewan Syariah Nasional telah memberikan wewenang kepada setiap Lembaga Keuangan  Syariah  (LKS)  dalam  proses  penyelesaian  pembiayaan murabahah periode maju. Berapapun potongan yang diberikan oleh LKS tersebut adalah sah menurut syar’i. Hal ini dikarenakan prinsip pembiayaan murabahah adalah jual beli.  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  23/DSN-MUI/III/2002  tentang potongan pelunasan dalam murabahah yang menetapkan bahwa:  jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan  pada  kebijakan  dan  pertimbangan  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS).
Mengingat murabahah adalah  akad  jual  beli  barang  dengan  harga  asal  (harga pokok) ditambah keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, Maka harga jual bank merupakan hak milik bank dan penggunaannya terantung kepada bank itu sendiri. Dalam hal pemberian diskon yang diberikan oleh bank kepada nasabah merupakan hak perbankan itu sendiri. Pemberian diskon yang diberikan oleh bank merupakan kebijakan internal dari bank tersebut guna memberi hadiah kepada nasabah yang telah menyelesaikan hutangnya sebelum jatuh tempo.
Dikarenakan kebijakan- kebijakan yang di ambil oleh perbankan merupakan hak intern dari bank tersebut, maka bank boleh saja melakukan perubahan kebijakan walapun  tanpa  harus  diberitahukan  kepada  nasabah  terlebih  dahulu,  selama perubahan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan nasabah juga boleh melakukan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan yang dilakukan bank selama hal tersebut juga masih sesuai dengan hukum Islam.
Dalam  hal  ini,  nasabah  melakukan  perubahan  pola  pelunasan  dengan  cara nasabah harus melunasi terlebih dahulu pembiayaan sebelumnya kemudian baru mengajukan  pembiayaan  yang  terbaru  dengan  akad  yang  baru  berdasarkan kebijakan yang sedang berlaku saat itu. Hal ini dibolehkan dalam hukum Islam, karena tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dari jual beli.
Menurut Ketua MPU Aceh, Prof. Dr. Muslim Ibrahim, perubahan kebijakan pola pelunasan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dan perubahan  pola  pelunasan  yang  dilakukan  oleh  nasabah  merupakan  suatu  hal yang boleh saja dilakukan. Perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah  merupakan  hak  dari  bank  itu  sendiri  dalam  menentukan  kebijakan- kebijakan  selama  kebijakan-kebijakan  tersebut  tidak  bertentangan  dengan hukum  Islam.  Jadi  bank  boleh  melakukan  perubahan  kebijakan  demi  menarik nasabah.  Bagi  nasabah  yang  melakukan  perubahan  pola  pelunasan  pada pembiayaan murabahah boleh  saja  dilakukan,  kerena  dalam  hal  ini  tidak  ada pihak  yang  dirugikan,  baik  pihak  bank  maupun  nasabah,  karena  harga  yang disepakati  antara  banka  dan  nasabah  adalah  harga  akhir.  Namun  dalam melakukan perubahan harus ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, antara nasabah dan pihak bank harus ada unsur kerelaan.

## KESIMPULAN
Terdapat  perbedaan  pada  mekanisme  pola  pelunasan  pembiayaan  murabahah periode maju pada Bank Aceh Syariah Capem Sigli sebelum dan sesudah adanya perubahan, yaitu : Mekanisme pola pelunasan pembiayaan murabahah periode maju  pada  Bank  Aceh  Syariah  Capem  Sigli  sebelum  adanya  perubahan kebijakan  menganut  sistem  proporsional,  yaitu  membedakan  antara  jumlah pokok  dan  margin  sehingga  setiap  nasabah  yang  melakukan  pelunasan pembiayaan murabahah periode maju dapat menghitung sendiri berapa jumlah sisa  pokok  dan  margin  yang  belum  dilunasi.  Di  sini  bagi  nasabah  yang melakukan  pelunasan  hutang  periode  maju,  Bank  Aceh  Syariah  Capem  Sigli memberikan  diskon  kepada  nasabah  seluruh  sisa  margin  yang  belum  dilunasi ditambah  dengan  biaya  administrasi.  Mekanisme  pola  pelunasan  pembiayaan murabahah  periode  maju  setelah  adanya  perubahan  kebijakan  adalah:  Bank Aceh  Syariah  Capem  Sigli  masih  memisahkan  antara  jumlah  piutang  pokok dengan margin. Akan tetapi di sini bank telah menganut pola suku bunga efektif, di  mana  diskon  yang  diberikan  dihitung  berdasarkan  rumus  yang  hanya diketahui oleh pihak bank, sehingga pada penyelesaian periode maju, nasabah tidak  dapat  lagi  menghitung  sendiri  sisa  pembiayaan  yang  belum  dilunasi.  Di sini  bank  mempunyai  rumus  tersendiri  dalam  menentukan  jumlah  yang  harus dilunasi nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan periode maju.
Resiko  yang  ditimbulkan  dari  penurunan  margin  terhadap  bank  adalah berkurangnya  pendapatan  yang  diperoleh  bank  dan  juga  terjadinya  lonjakan permohonan pembiayaan sehingga bank mengalami kesulitan dalam memproses permohonan.  Adapun  pandangan  hukum  Islam  terhadap  perubahan  kebijakan pola pelunasan pembiayaan murabahah dan terhadap nasabah yang melakukan perubahan  pola  pelunasan  adalah  boleh  saja  dilakukan,  karena  perubahan kebijakan  tersebut  tidak  menyalahi  ketentuan-ketentuan  yang  telah  ditetapkan dalam Islam, dan juga tidak ada pihak yang dirugikan akibat adanya perubahan kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Karim, Adiwarman, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan , Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2007
A. Mas’adi Ghufron, Fiqh Muamalah Konstektual , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
Ahmadsyah, Israk, Penagantar Ekonomi Islam , Banda Aceh: Ar-Raniry Press,
2004
Al-Qardhawi, Yusuf, Halal Haramnya Dalam Islam , Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2004
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan ,
Jakarta: BJ dan Tazkia Insani, 1999
Antonio,  Muhammad  Syafi’i, Bank  Syariah:  Dari  Teori  ke  Praktik ,  Jakarta:
Gema Insani, 2001
Arikunto,  Suharsimi, Prosedur  Penelitian;  Suatu  Pendekatan  Teori  dan Praktek , Jakarta: Rineka Cipta, 1993
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2007
Ascarya, Bank Syariah: Gambaran Umum , Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2005
Basri Cik Hasan, Model Penelitian Fiqih , Bogor: Prenada Media, 2003
88 Hasanah | Implikasi Perubahan Kebijakan
Departemen Agama, Al-Qu’ran Dan Terjemahan , (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005)
Ghuza,  Afnil, Undang-Undang  Perbankan  No.  21  Tahun  2008  dan  Surat Berharga Syariah Negara no.19 Tahun 2008 , Jakarta : Asa Mandiri,2008
Hasan Binjai Abdul Halim, Tafsir Al-Ahkam, Cet.I, Jakarta : Kencana Pranada Media Gruop, 2006
Ibrahim, Azharsyah, & Fitria. (2012). Implikasi Penetapan Margin Keuntungan pada  Pembiayaan  Murabahah  (Suatu  Studi  dari  Perspektif  Islam  Pada Baitul  Qiradh Amanah). Share: Jurnal  Ekonomi  dan Keuangan Islam,
1 (2), 142-162
Kasmir ,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan  lainnya ,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2002
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
Marthon, Said Sa’ad , Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global , Jakarta: Kencana, 2006
Muhammad, Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah ,  Yogyakarta:  UPP  AMP

## YKPN
Muhammad, Manajemen  Perbankan  Bank  Syariah ,  Yogyakarta:  UPP  AMP YKPN, 2005
Muslehuddin,  Muhammad, Sistem  Perbankan  Dalam  Islam ,  Jakarta:  Pustaka
Rineka Cipta, 1994 Nazir, Moh., Metode Penelitian , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003
Rusyd,  Ibnu, Bidayatul  Mujtahid ,  (Terj.  M.A.  Abdurrahman  dan  A.  Haris Abdullah), Cet. I, Semarang: Asy-Syifa’, 1990
Sabiq,  Sayyid, Fiqh  Sunnah ,  (Terj.  Karaluddin  A.  Marzuki  dkk)  Cetakan  X,
Bandung Al-Ma’arif, 1996
Saeed, Abdullah, Bank Islam dan Bunga , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
Saeed, Abdullah, Menyoal Bank Syariah Kritis atas Interprestasi Bunga Bank Kaum Neo-Revalis , (Tarj. Arif Mafthum), Jakarta: Para Madina, 2004
Shihab, M. Quraish , Tafsir al- Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran , Cet. VIII, Jakarta : Lentera Hati, 2007
Suhendi, Hendi, Fiqih Muamalah (Membahas Ekonomi Islam) , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
Sumitro, Warkum, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006
Syahdeini,  Sultan  Remy, Perbankan  Islam  dan  Kedudukannya  dalam  Tata Hukum Perbankan Indonesia , Jakarta: PT. Pustaka Utama Graffiti, 2005
Teguh,  Muhammad, Metodologi  Penelitian  Ekonomi:  Teori  dan  Aplikasi ,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
Umar, Husain, Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2005
Zuhaili, Wahbah, Fiqh al Islam wa Adilatuhu , jilid V, Suriah: Dar al-Fikri, 2004
Zulkifli, Sunarto, Panduan Praktis Perbankan Syariah , Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.