## Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pencantuman Sertifikat Halal Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal
Administrative Sanctions for Inclusion of Halal Certificates without the Permission of the Halal Product Guarantee Management Agency

## Syahrul Bakti Harahap, Alkausar Saragih, Bonanda Jafatani Siregar
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah syahrulbakti@umnaw.ac.id , alsaragih@gmail.com INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK Riwayat Diterima: 22 November 2023 Direvisi: 25 Desember 2023
Disetujui: 31
Desember 2023 Kata Kunci
Sanksi administratif, izin,
BPJPH Keywords Administrative sanction, permission, BPJPH Halal certificate is a business license  for  halal product managed by BPJPH based on written Halal Fatwa Issued by the MUI, (Article, 1 paragraph (10) of  law  No.  33  of  2014,  conserving  halal  product  assurance.  This  research concerns  the  giving  administrative  sections  for  the  inclusion  of  halal certificates without BPJPH permission. Method used in this research is legal research method normative juridical, is a type of approach in legal research which  provides  a  normative  point  of  view,  is  a  type  of  approach  in  legal research that provides problem analysis from aspects of legal concepts. The background or in norming.  Research result imposing administrative sanction against the inclusion of halal certificates without BPJPH permission.

## Abstract
Sertifikat halal adalah izin usaha untuk produk halal yang dikelola oleh BPJPH berdasarkan Fatwa Halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, (Pasal, 1 ayat (10)  undang-undang  No.  33  tahun  2014,  tentang  jaminan  produk  halal. Penelitian  ini  membahas  tentang  pemberian  bagian  administrasi  untuk pencantuman sertifikat halal tanpa izin BPJPH. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu tipe pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang normatif,  yaitu  suatu  tipe  pendekatan  dalam  penelitian  hukum  yang memberikan  analisis  masalah  dari  aspek  konsep-konsep  hukum.  Latar belakang atau dalam pembuatan norma.  Hasil penelitian penjatuhan sanksi administratif terhadap pencantuman sertifikat halal tanpa izin BPJPH.
Copyright (c) 2023 Syahrul Bakti Harahap, Alkausar Saragih, Bonanda Jafatani Siregar

## 1. Pendahuluan
Kalimat halal asal katanya dari Bahasa  Arab  dari lafz  halla  yang berarti  tidak  terikat,  kamus  istilah Fiqih,  kata  halal  dipahami  segala sesuatu  yang  boleh  dikerjakan  atau dilarang untuk dikerjakan.
1 M. Abdul Mujib, dkk, 1994, Kamus Istilah Fiqih , Jakarta, PT Pustaka Pirdas, hlm, 15.
Pengertian  bahwa  orang  yang melakukan  tidak  mendapat  sanksi dari Allah SWT. Istilah halal biasanya erat kaitannya dengan makanan dan minuman,  misalnya  makan  nasi atuau minum air. 1
Kata  halal  selalu  berlawanan dengan  kata  haram,  yaitu  sesuatu permaslahan  yang  tidak  dibolehkan oleh syara,  bila  dikerjakan  berdosa dan  mendapat  ganjaran  pahala  bila meninggalkannya. Contohnya memakan bangkai Binatang, memakan barang hasil curian   dan menipu.  Haram  Juga  bisa  disebut dengan perbuatan terlarang. Haram dibagi  mennjadi  dua, Pertama,
Haram lidzarihi, suatu hal yang pada tidak  diperbolehkan  oleh syara, seperti  darah,  babi,  bangkai,  dan khamar. Kedua,  haram  lighairhi, suatu hal yang pada dasarnya tidak dilarang  oleh syara,  tetapi  karena adanya  hal-hal  lain  yang  timbul kemudian  maka  perbuatan  itu menjadi haram, seperti
memperaktekkan  riba,  begitu  juga dengan  jual  beli  hukumnya  halal, tetapi jika ada unsur gharar (ketidak pastian)  maka  teransaksi  dalam perniagaan  itu  menjadi  haram  dan dilarang oleh syara. 2 Sanksi  administrasi  adalah merupakan salah satu sanksi hukum dalam  penegakan  hukum  agar supaya  hukum  tersebut  dilaksankan oleh masyarakat. Adapun jenis-jenis sanksi administrasi
terhadap sertifikat  halal  yang  mencantumkan logo  halal  tanpa  izin  dari  Badan Pengelola  Jaminan  Produk  Halal  di Indonesia adalah pelaku usaha yang mencantumkan  lebel  halal  tidak sesuai dengan ketentuan sebagaiman  dimaksud  dalam  Pasal 38  dan  Pasal  39  dikenai  sanksi administrasi berupa: Pertama,
2 Abdul Manan, 2014 , Peranan Hukum Dalam Pembanguan Ekonom i, Jakarta, PT Pajar Intan Pratama Mandiri, hlm, 159.
3 KN. Sofyan Hasan, 2014, Sertifikat Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan implementasi di
teguran  lisan. Kedua,  peringatan tertulis. Ketiga, pencabutan sertifikat halal.
Berdasarkan  Undang-Undang
Nomor  33  Tahun  2014  tentang jaminian  produk  halal  di  Indonesia dalam pertimbangannya
menyebutkan  hurup  (a)  UUD  1945, menyebutkan  negara  menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk mengamalkan  agamanya  sesuai dengan kepercayaan masing-masing (Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945). Untuk menjalankan agama tersebut negara hadir  dalam  konsep  konsumsi makanan  halal  bagi  masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari- hari.  Sehingga  tidak  menimbulkan keresahan  dalam  masyarakat  untuk mengkonsumsinya.  Sesui  hal  yang mengandung
fadhilah atau
keutamaan  dan  segala  hal  yang haram  mengandung  kemudoratan dan berbahaya. 3
Masyarakat  yang  merupakan warganegara Indonesia yang sebahagian  besar  pemeluk  agama Islam sangat memperhatikan kehalalan  makanan  yang  akan dikonsumsi,  karena  mempengaruhi tumbuh  kembang  dalam  kehidupan masyarakat. Untuk memenuhi tujuan syariat  Islam,  yang  digambarkan sebagai  pemeliharaan  pemeliharaan pemeliharaan agama, jiwa, akal, dan keturunan dan harta. 4
Namun kehalalan dalam Islam tidak  ada  toleransi  ( zero  tolerant) begitu suatu bahan atau proses yang diragukan kehalalnnya, harus diganti atau  diperbaiki  agar  mendapatkan
Indonesia, , Yogyajarta Aswaja Presindo, hlm, 135
4 Rafika Issa Beekum, 2004, Etika Bisnis Islam ,
Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm, 47.
serifikasi  halal.  Halal  bukan  hanya merupakan  penentuan  bahan  yang akan  diperuduksi,  akan  tetapi  halal merupakan  proses  pemeriksaan bahan,  produksi,  kesedian  tempat untuk produksi, pengemasan, sehingga, namun tetap mempertimbangkan efisiensi prosuksi, sehingga tidak memberatkan  pengusaha,  karena jangan sampai aturan sertifikasi halal memeberatjkan pengusaha terutama pengusaha  kecil  dibidang  makanan. Efisiensi  proses  produksi  bagi produsen  dan  pelaku  usaha  bisnis dan lebih menjamin terpenuhinya hal konsumen. Selayaknya standar yang dipakai  berdasarkan  ajaran  Islam, karena halal adalah Islamic term dan Islamic Low. 5 Regulasi  tentang  sertifikasi halal  yang  terdapat  dalam  UUJPH, telah  memberikan  kejelasan    bagi perlindungan  kosumen  khusunya konsumen Muslim. Peredaran produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan  label  halal  tidak  lagi  dapat beredar  di  Indonesia,  baik  yang diproduksi  didalam  negeri  maupun yang  berasal  dari  luar  negeri. Komitmen  negara    sangat  jelas dalam melindungi konsumen muslim dari  produk  yang  tidak  halal  dan tidak bersertifikat halal. 6 Pencantuman  sertifikat  halal biasanya  dilakukan  oleh  pengusaha kecil  makanan    dengan  mencetak logo  halal  pada  kemasan  tanpa  izin BPJP. Pengusaha kecil melakukannya apabila  ada  permintaan  pesanan  di
5 Ar Ras Try Astury dan Rukiyah, Jurnal Pendidikan Sosial Hukmaniora , 2019, Al Maarif, IAIN, Pare-Pare hlm, 150
6 Farid Wadji, Diana Susanti, 2023, Hukum Perlindungan Konsumen , Malang Stara Press, hlm, 150.
luar  provinsi  Sumatera  Utara. Pengusaha  tersebut  selalu  meminta sertifikat  halal  dan  logo  halal  harus dicantumkan pada kemasan. Sehingga  pengusaha  kecil  yang memproduksi usaha makanan terpaksa  mencantumkan  sertifikat halal dan logo halal untuk memenuhi permintaan pemesan. 7

## 2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam  penelitian  hukum  ini  adalah metode  penelitian  hukum  yuridis normatif, yang hanya menggunakan data  kepustakaan.  Sedangkan  sifat penelitian  adalah  bersifat  dieskriftif, yang menggambarkan norma hukum dan  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  pemberian  sanksi administrasi  terhadap  pencantuman serifikat  halal  dan  logo  halal  tanpa izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal.
3. Pembahasan a. Jenis-Jenis Sanksi Administaris berdasarakan UU  No.  33  Tahun  2014 Tentang Jamina Produk Halal Menurut ketentuan hukum administrasi negara ada beberapa jenis sanksi administrasi diantaranya: 1. Saksi  Reparatoir  ( reparatoir sactie) sanksi yang diterapkan sebgai pelanggaran atas nama yang ditujukan untuk mengembalikan  pada  kondisi semula atau menepatkan pada
7 Syahrul  Bakti  Harahap,  Alkausar  Saragih, 2023, Sertifikat  Halal  Pada  Kemasan  Produk Makanan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  Tanpa Izin  Badan  Pengelola  Jaminan  Produk  Halal, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, vol.8 No. 1(2023) 63-67
situasi  yang  sesui  dengan hukum.
2. Sanksi Punitif ( punitive sanctie)  Sanksi  yang  semata- mata diberikan untuk memberikan hukuman ( strafften) pada seseorang.
3. Sanksi  represif  ( repressive
sanctie) sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan. Sedangkan macam-macam sanksi  dalam  pelaksanaan hukum  administrasi  negara adalah  antaralain  sebagai berikut:
a. Pelaksanaan pemerintah
( bestur dwang)
b. Pembatalan keputuasan TUN (izin, subsidi, pembayaran) c. Uang paksa oleh pemerintah ( dwang som) d. Denda admintrasi
( administrative boete)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33  Tahun  2014,  tentang  Jaminan Produk  Halal  di  Indonesia,  maka berdasrkan Pasal 41 Ayat (1) Pelaku usaha  yang  tidak  mencantumkan label halal yang tidak sesuai dengan ketentuan  sebagai  mana  dimaksud dalam Pasal 38 dan 39 dikenai sanksi administrasi berupa:
a. Teguran Lisan
b. Peringatan tertulis
c. Pencabutan serifikat halal
Teguran  yang  diberikan  kepada pengusaha  sifatnya  berjenjang, apabila pengusa tidak melaksanakan teguran lisan, maka akan dilanjutkan dengan  teguran  tertulis,  kemudian
apabila  teguran  tertulis  juga  tidak dilaksanakan maka akan dilanjutkan kepada  pencabutan  sertifikasi  halal dan menarik.
b. Standar Pencantuman Serifikat  Halal  Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  33 Tahun 2014 Tentang Jaminan

## Produk Halal
Bentuk dan desain label halal tersebut harus sesuai dengan ukuran standar yang ditentukan oleh Badan Pengelola  Jaminan  Produk  Halal (BPJPH),  pencantuman  logo  halal bagi  pemilik  sertifikat  halal    wajib mencantukan  di  tempat  yang  dapat dilihat dan perhatikan oleh pembeli, tidak  mudah  rusak,  tidak  mudah lepas, dipasang pada bagian kemasan tertentu, dengan mencantumkan nomor setifikat halal. Standar pemasangan sertifikat  halal  pada  kemasan, apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan  menimbulakan  akibat  hukum berupa  sanksi  administrasi  bagi pengusaha,  antara  lain  peringatan tertulis,  denda  administrasi,  sampai sanksi  yang  paling  tinggi  yakni pencabutan  izin  sertifikasi  halal. Pengusaha  sering  mengabaikan pencantuman sertifkasi halal ini pada kemasan,
karena belum dilaksanakan  secara  efektif  tentang pelanggaran terhadap sanksi administrasi  sertifikasi  halal  di Indonesia. Standar pencantuman
sertifikat  halal  dan  logo  halal  selalu dilakukan  pengawasan  oleh  BPJPH, sehingga  pengusaha  makan  dan menimun  tetap  diharuskan  untuk mematuhi  standar  sertifikasi  halal dan  logo  halal.  Pengawasan  yang
dilakukan  bersifat  langsung  kepada produk yang digunakan di prosahaan dengan  mendatangi  langsung  dan mengambil sampel dilapangan untuk di uji dilaboratorium tentang kehalan produk makanan yang telah diberikan sertikat halalnya.
Berdasrkan  Badan  Pengelola Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor  78  Tahun  2023,  tentang pedoman  serifikasi  halal  makanan dan  minuman  dengan  pengelolanan menentukan antara lain:
1. Restoran Restoran  adalah  jenis usaha  jasa yang  menyajikan  makanan  untuk dikonsumsi  dalam  tempat  usaha melayani makanan ditempat serta melayani  pesanan  diluar  tempat usaha,  betempat  disebahagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesui pesanan. Restoran  dapat  berupa  restoran konvensional pada umumnya dan retoran  kompensional  cepat  saji yang  dikelola  secara  propesional dengan  struktur  manajerial  yang jelas.    Restoran  dalam  hal  ini termasuk  restoran  waralaba  dan restoran yang memiliki cabang.
2. Kantin/ Kafetaria Kantin/Kafetaria  adalah  jenis usaha  jasa  penyediaan  makanan dan  minuman  untuk  dikonsumsi ditempat usahnya yang bertempat disebahagian  atau  keseluruhan yang  tempat  disebahagian  atau dikeseluruhan tempat (tidak pindah-pindah)yang  mengajikan makanan  dan  minuman  tempat usaha tertentu (misalnya, sekolah, kantor, asrama, dan sebagainya), rinciannya  jenis  produk  ini  hanya terdapat  pada  lokasi  lokasi
tertentu yang waktu operasionalnya menyeseuikan tempat usaha tertentu. 2. Rumah Makan Rumah makan adalah jenis usaha penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi ditempat  usaha  yang  bertempat disebahagian  atau  keseluruhan bangunan  tetap  (tidak  berpidah- pindah) yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.    Rumah  makan memiliki  pengelolaan  menejemen sederhana  dan  seringkali  dikelola oleh  keluarga  sehingga  struktur menejerial tidak serigit restoran 3. Warung Makan
Warung  makan  adalah  jenis  jasa usaha  penyedia  pangan    dan minuman untuk dikonsumsi ditempat usahanya yang bertempat  disebahagian  atau dikeseluruhan  banguan  tetap (tidak  berpidah-pindah),  yang menyajikan makanan dan minuman ditempat usaha, warung makanan menekankan pada penyediaan  makanan  rumahan yang  pada  umumnya  dapat dimasak rumah tangga.
4. Kedai Makan
Kedaimakan  adalah  usaha  jasa pangan  yang  menjual  yang menyajikan makanan dan minuman  siap  saji  yang  melalui proses pembuatan ditempat tetap yang dapat dipindah atau dibongkar pasang, biasanya menggunakan tenda. Kedai makan  lebih  tidak  memiliki bangunan permanen karena sifatnya  yang  dapat  dipindahkan atau dibongkar pasang.
5. Jasa boga/Katering
Jasa penyedia makanan atas dasr kontarak perjanian dengan pelanggan  untuk  priode  tertentu. Termasuk jasa penyediaan makanan  berdasarkan  perjanjian untuk memenuhi kegiatan/kebutuhan khusus. Misalnya,  kebutuhan  dipasilitas olah raga, embarkasi haji, asrama, pengeboran lepas Pantai, Perusahaan,  angkutan  umum, Lembaga pemasyarkatan, ruamah sakit,  dan  tempat  pelatihan  lain yang sejenis.
6. Penyedia makanna dan minuman dengan pengelolaan lainnya Penyedia makanan dan minuman dengan lainnya merupakan klarifikasi  untuk  jenis  makanan dan minuman dengan pengeloalaan  yang  tidak  atau belum dikelompokkan dalam rincian jenis produk.
Pada pelaku jenis usaha wajib sertifikat  halal  sebagai  jaminan kehalalan  produk  yang  dijual ataupun  dihasilkan.  Setiap  rincian jenis produk memiliki karakteritiknya masing-masing dan perlu dipahi oleh seluruh yang
berkepentingan.
Pemenuhan  atas  kriteia  wajib dipenuhi  oleh  pelaku  usaha  untuk menjamin  suatu  produk.  Ketentuan mengenai pemenuhan kriteria secara umum    dilaksanakan  berdasrkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. c. Penerapan Sanksi Administarisi Berdasarkan UU JPH Penerapan  saknsi  administrasi negara  yang  dilakukan  oleh pemerintah  terhadap  pengusaha yang melanggar ketentuan peraturan  tentang  produk  halal, berdasarkan  Pasal  149  Ayat  (1) Pengawasan terhadap
penyelenggara  JPH  dikenakan sanksi  administrasi,  Ayat  (2), Sanksi  administrasi  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1),  yang dikenakan terhadap pelaku usaha berupa,  a,  Peringatan  tertulis,  b, denda administrasi, c, Pencabutan sertifikat  halal,  dan/atau  ,d, penarikan barang dari peredaran. Pasal  76  Ayat  (1)  UU  No.  33 Tahun  2014,  tentang  jaminan produk  halal,  pengenaan  sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ayat (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagai  mana  dimaksud  Ayat  (2) dan  Ayat  (3)  dapat  diberikan secara  berjenjang,  alternatif, dan/atau  kumulatif.  Ayat  (3) dalam  hal  penetapan  denda administrasi seabagai mana dimaksud  pada  Ayat  (2)  huruf  b, dan  Ayat  (3)  huruf  b,  paling banyak  Rp.2000.000.000  (dua miliar).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang  penyelenggara  bidang jaminan produk halal. Pada bagian kedua jenis sanksi dan kewenangan  pengenaan  sanksi adalah sebagai berikut: Pasal 150 PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggara bidang jaminan  produk  halal.  BPJPH berwenang memberikan sanksi antara lain: a. Menjatuhkan sanksi administrasi  sebagai  mana yang  diatur  dalam  Pasal  149 Ayat (2) terhadap pengusaha
yang  tidak  mematuhi  Pasal 49,  Pasal  65,  Pasal  82,  Pasal 84 Ayat (1) Pasal 87 Ayat (1), Pasal  92  Ayat  (1)  Pasal  93 Ayat  (1)  Pasal  127  Ayat  (2)
Pasal 132 Ayat  (4) Pasal 135 Ayat (1). b. Sanksi administrasi sebagaimana  dimaksud  pada Ayat  (1)  berupa  peringatan tertulis  dikenakan  kepada pelanggaran  Pasal  49,  Pasal 65, Pasal 82, Pasal 84 Ayat (1) Pasal  87  Ayat  (1)  Pasal  92 Ayat (1), Pasal 93, Pasal 127 Ayat  (2)  Pasal  132  Ayat  (4) Pasal 134 Ayat (2) dan Pasal 135 Ayat (1).
c. Sanksi  administrasi  sebagai mana  diatur  dalam  Ayat  (1)
denda  administrasi  diberikan terhadap  pelanggaran  pasal 49,  Pasal  65,  Pasal  82,  Pasal 84 Ayat (1) Pasal 87 Ayat (1) Pasal 127 Ayat (2) Pasal 134 Ayat (2).
d. Sanksi  administrasi  sebagai mana  berdasarkan  Ayat  (1) berupa  pencabutan  sertifikat halal  dikenakan  terhadap pelanggaran  Pasal  49,  Pasal 65,  Pasal  84  Ayat  (1)  dan Pasal 87 Ayat (1).
e. Saksi  administrasi  sebagai mana      Ayat  (1)  berupa penarikan barang dari peredaran dikenakan terhadap  pelanggaran  Pasal 65, Pasal 82 Ayat (2) Pasal 84
Ayat  (1)  Pasal  127  Ayat  (2) Pasal 132 Ayat (4) Pasal 134 Ayat (2) Pasal 135 Ayat (1).
8 Syahrul Bakti Harahap, Al Kausar Saragih, 2023, Serifikat Halal Pada Kemasan Usaha Mikro Kecil
Hasil  kajian  Pustaka  yang dilakukan dalam penelitian ini jarang sekali  dilakukan  denda  administrasi terhadap  pengusaha  dikarenakan pertimbangan  ekonomi.  Apabila dilakukan  denda  administrasi  akan mengakibatkan  dampak  ekonomi, antara  lain  usaha  yang  tutup, timbulnya  pengangguran  terhadap karyawan  yang  bekerja  pada  usaha tersebut.
Sehingga pemerintah memilih jalan keluar melalui pembinaan  usaha.  Agar  usaha tersebut  tetap  jalan  dan  kekurang terhadap  pelanggaran-pelanggaran yang  dilakukan  dilakukan  perbaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2014  tentang jaminan produk halal. 8

## 4. Simpulan
Pemberian sanksi administrasi terhadap  pengusaha  yang  tidak mencantumkan  sertifikasi  halal  dan logo  halal  di  kemasan  makanan masih      jarang  dilakukan  sehingga, tidak  menimbulkan  efek  jera  bagi pengusaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimanatkan dalam  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  20014  Tentang  Jaminan Produk  Halal  di  Indonesia.  Sebab pengusaha  berpendapat  bahwa tanpa  dengan  mencantumkan  logo halal  yang  dicetak  sendiri  sudah memnuhi untuk jual beli dan belum penah  ada  teguran  dari  insitansi yang  berwenang  selama  melakukan jual beli. Pengusaha juga
berpendapat  bahwa  produk  mereka tetap halal.
Tanpa Izin Badan Pengelola Jaminan Produk Halal , Jurnal, Sosial Pendidikan dan Humaniora, Vol 8 No. 1 (2023) 63-67

## Referensi
Ali,  Ahmad.  (1996). Menguak  Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofi,  Sosiaologi,  Jakarta, Candra Pratama. Astuti, Ar Ras Try., Rukiyah. (2019). Bisnis Halal Dalam Persefektif Syariah. Al Ma’Arif, IAIN, Pare -Pare, Djuwaini, Dimiyauddin. (2008).
Pengantar  Fiqih  Muamalah, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Emirzon,  Joni  Dkk.  (2022). Hukum Perlindungan Konsumen, Palembang, UNSRI PRESS Harahap, Syahrul Bakti., Saragih, Al Kausar.  (2023). Sertifikat Halal Pada Kemasan Produk Makanan  Usaha  Mikro  Kecil Menengah, Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora,  Vol  8  No.1 (2023)63-67 Hidayatulloh,  Muhammad  Syarif. (2020). Serifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan  dalam  Persefektif Hukum Islam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam. HR, Ridwan. (2013). Hukum
Administrasi Negara,
Jakarta,  PT.  Raja  Grafindo
Persada. Lubis,  Nur  Ahmad  Fadhil.,  Tarigan, Ansori Ahmad. (2002). Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta,
Hijri Pustaka Utama. Manan,  Abdul  (2014). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Jakarta,  Kencana  Predana Media Group Miru,  Ahmad.,  Sutarman.  (2010). Hukum Perlindungan
Konsumen,  Jakarta,  Raja Grafido Persada. Muhammad  Arifin,  2016, Arbiterasi Sarish Sebagai Pilihan Peneyelsaian Sengketa Syariah,  Jakarta,  Pustaka Pelajar.
Mujieb,  M.  Abdul.,  dkk.  (1994). Kamus Istilah Fiqih, Jakarta, PT Pustaka Pirdas. Nasution,  Bahder  Johan.  (2008). Metode  Penelitian  Hukum, Bandung, Mandar Maju. Wajdi, Farid., Susanti, Dina. (2019). Kebijakan  Hukum  Produk Halal  di  Indonesia,  Jakarta, Raja Grafindo Persada. Wajdi, Farid., Susanti, Dina. (2021). Kebijakan  Hukum  Produk Halal  di  Indonesia,  Jakarta, Sinar Grafika.