## PERAN BHABINKAMTIBMAS SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN GANGGUAN KEAMANAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA DI KABUPATEN LABUHANBATU
Wahyu Simon Tampubolon Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Labuhanbatu, Sumatera Utara ( Wahyu.tampubolon@yahoo.com )

## ABSTRACT
The Indonesian National Police is directly responsible under the President. The police carry out police duties throughout Indonesia. The police are one of the foremost persons of society, the role of the police at this time is as a guardian of security and order as well as law enforcement officers in society related to criminal law, the police are able to carry out their duties professionally, where their birth originates from the community, according to their needs and desires they. This is done in order to create a situation and conditions that are safe, orderly, serene, and peaceful in social life, which then develops  in  accordance  with  developments  and  changes  in  state  conditions.  The  National  Police, which started from the public side, is now on the side of the state, which has a role to face and control the  community  itself.  Law  Number  2  of  2002  concerning  the  State  Police  of  the  Republic  of Indonesia,  the  duties,  authorities  and  rights  of  the  police,  in  which  Article  2  the  function  of  the National Police is to maintain security and public order (kamtibmas).
In accordance with the philosophical foundation of the Unitary State of the Republic of Indonesia is Pancasila  which  is  the  basis  of  our  country,  especially  the  fourth  principle  "Democracy  led  by Wisdom  in  Deliberation  /  Representation".  The  fourth  precept  of  this  Pancasila,  requires  that  the resolution  of  disputes,  conflicts  or  cases  be  carried  out  through  deliberation  to  reach  a  consensus which is embraced by a family spirit. This means that any dispute, conflict or case that needs to be built  through  negotiation  or  peace  procedures  between  the  disputing  parties  to  reach  a  mutual agreement. Initially court mediation tended to be facultative or voluntary (voluntary), but now it leads to imperative or future (mandatory).
Keywords: Bhabinkamtibmas, Society, disturbance, dispute resolution

## ABSTRAK
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang bertanggung jawab langsung di  bawah  Presiden.  Kepolisian  mengemban  tugas-tugas  kepolisian  di  seluruh  wilayah  Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang terdepan penjaga masyarakat, Peran Polisi saat ini  adalah  sebagai  pemelihara  Kamtibmas  juga  sebagai  aparat  penegak  hukum  dalam  masyarakat yang  berkaitan  dengan  hukum  Pidana,  hendaknya  polisi  mampu  melaksanakan  tugasnya  secara profesional, dimana kelahirannya berawal dari masyarakat, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tertib, tenteram, dan  damai  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  yang  selanjutnya  berkembang  sesuai  dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara. Polri yang berawal dari pihak masyarakat kini menjadi berada pada pihak negara yang berperan untuk menghadapi dan mengontrol masyarakat itu sendiri. Undang-  Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  mengatur tentang kewajiban, tugas, kewenangan dan hak-hak kepolisian, dimana dalam Pasal 2 fungsi  Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Sesuai dengan landasan filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila yang merupakan  dasar  negara  kita  terutama  sila  keempat  “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  Hikmat Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan/Perwakilan”.  Sila  keempat  dari  Pancasila  ini  diantaranya menghendaki,  bahwa  upaya  penyelesaian  sengketa,  konflik  atau  perkara  dilakukan  melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti  bahwa  setiap  sengketa,  konflik  atau  perkara  hendaknya  diselesaikan  melalui  prosedur perundingan  atau  perdamaian  di  antara  pihak  yang  bersengketa  untuk  memperoleh  kesepakatan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 08 No. 02 September 2020
bersama. Semula mediasi di pengadilan cenderung bersifat fakultatif atau sukarela ( voluntary ), tetapi kini mengarah pada sifat imperative atau memaksa ( compulsory ).
Kata kunci : Bhabinkamtibmas, Masyarakat, pencegahan gangguan, penyelesaian sengketa

## I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latarbelakang
Undang  -  Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 angka 5, yang  pada  intinya  adalah  dalam  menjaga keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  serta tercapainya  pembangunan  nasional,  maka perlu  adanya  kerjasama  antara  Polri  dan masyarakat untuk mencegah, menangkal serta menanggulangi  segala  bentuk  pelanggaran hukum  serta  tindak  pidana  yang  meresahkan masyarakat  atau  dapat  dikatakan  sebagai gangguan  kamtibmas  dalam  kehidupan  sosial masyarakat.  Dimana  peran  Polri  yang langsung  berhubungan  dengan  masyarakat, Polri  dianggap  harus  mampu  bekerjasama dengan  masyarakat  guna  menjaga  ketertiban, ketentraman,  dan  norma  yang  berlaku  dalam lingkungan  masyarakat.  Hal  tersebut  karena masyarakat juga mengharapkan norma tersebut  dapat  dipatuhi.  Namun  tidak  semua masyarakat paham dan mau mematuhi norma yang  mereka  kehendaki  sendiri,  sehingga untuk  itulah  kedudukan  Polri  sebagai  pelaku penegak hukum dapat mendorong terwujudnya kondisi  yang  aman  dan  tertib  dalam masyarakat.
Dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor  737/X/2005  dimana  dalam  surat  ini
berisikan  bahwa  seluruh  anggota  Polri diharapkan  dapat  mendukung  penerapan  oleh Bhabinkamtibmas  (Bhayangkara  Pembina Keamanan  Dan  Ketertiban  Masyarakat), dengan  cara  membangun  dan  membina kemitraan  antara  polisi  dengan  masyarakat yang mengedepankan pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban  masyarakat  (kamtibmas).  Polri diwujudkan melalui petugas Polmas sedangkan  masyarakat  diwujudkan  melalui mekanisme  FKPM  (Forum  Kemitraan  Polisi Masyarakat).  Selain  itu  unsur  pemerintah dapat diwujudkan dengan perangkat pemerintah daerah khususnya kepala desa atau lurah.  Dimana  masing-masing  komponen mempunyai peran dalam melaksanakan Polmas melalui Bhabinkamtibmas.
Peran  dari  Forum  Kemitraan  Polisi Masyarakat (FKPM) untuk menjaga katimbas yang  kondusif  di  wilayah  khususnya  di Labuhanbatu  dengan  cara  memberi  pendapat dan  saran  kepada  Kepolisian  secara  timbal balik. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum  secara aktif membantu  mencegah  dan mengatasi  tejadinya  pelanggaran  di  wilayah kelurahan  atau  desa.  Inti  dari  pembentukan Forum  Kemitraan  Polisi  Masyarakat  (FKPM) ini  adalah  untuk  membantu  tugas  Kepolisian melalui  polmas  dalam  membangun  katibmas.
Sehingga  hal-hal  yang  muncul  dan  tergolong kecil  bisa  diselesaikan  dengan  kekeluargaan oleh  Forum  Kemitraan  Polisi  Masyarakat (FKPM), tidak harus dibawa ke kantor Polisi di wilayah hukum Polres Labuhanbatu.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan  pada  latar  belakang,  maka terdapat  beberapa  pokok  permasalahan  yang dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana Peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga  keamanan  dan  ketertiban  serta upaya  penyelesaian  sengketa  melalui musyawarah di Labuhanbatu ?
2. Bagaimana  peranan  masyarakat  dalam mendukung  pihak  Kepolisian  dalam menjaga  keamanan  dan  ketertiban  di Labuhanbatu ?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas, maka  yang  menjadi  tujuan  penelitian  ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis peranan Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan  dan  ketertiban  serta  upaya penyelesaian sengketa
melalui musyawarah di Labuhanbatu.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis
peranan  masyarakat  dalam  mendukung pihak Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Labuhanbatu.

## 1.4 Manfaat Penelitian
Kegiatan  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun pratis, yaitu:
1. Secara Teoritis
Menambah  pengetahuan  dan  wawasan mengenai  peraturan  kepolisian  dalam  upaya menjaga  ketertiban  dan  keamanan  diwilayah hukum  Polres  Labuhanbatu.  Penulis  juga berharap  dari  hasil  yang  dirumuskan  dalam penelitian  ini  dapat  menjadi  bahan  bacaan ataupun  literatur  bagi  pembaca  yang  tertarik dengan  keberadaan  Bhabinkamtibmas  dan fungsi  Bhabinkamtibmas  dalam  penyelesaian sengketa melalui musyawarah didalam masyarakat khususnya wilayah Labuhanbatu.
2. Secara Praktis
Menambah wawasan dan pengetahuan bagi kalangan masyarakat terhadap peran serta masyarakat  dalam  upaya  menjaga  ketertiban dan  keamanan  di  Labuhanbatu  dan  peranan Bhabinkamtibmas di masyarakat.

## II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
2.1 Peran Bhabinkamtibmas dalam menjaga  keamanan  dan  ketertiban serta  upaya  penyelesaian  sengketa melalui musyawarah di Labuhanbatu
Keamanan  dan  ketertiban  masyarakat (kamtibmas)  adalah  suatu  usaha  yang seharusnya  diciptakan  guna  terpeliharanya kelangsungan  kewibawaan  pemerintah  yang berkaitan  erat  dengan  ketahanan  nasional
terlebih  lagi  negara  saat  ini  dalam  proses pembangunan, sehingga terciptanya kamtibmas  yang  mantap  adalah  salah  satu unsur  penting  yang  harus  diciptakan  demi berhasilnya  pembangunan.  Penyuluhan  dan pendidikan hukum diberikan kepada masyarakat,  secara  garis  besar  berkaitan dengan faktor pelembagaan dan pengendapan hukum dalam masyarakat. Hal ini berarti, perlu adanya pengutamaan usaha-usaha yang mengarah  kepada  efektivitas  dan  evaluasi. Peningkatan  kemampuan  dan  kewibawaan penegak  hukum  mengandung  makna  bahwa, para pelaku penegak hukum ialah orang-orang yang  terlatih  dan  merasa  terikat  oleh  hukum yang  diterapkan  serta  seabagai  pembuktian dalam  pola  kelakuan.  Yang  kemudian  dapat dijadikan contoh teladan oleh faktor kepatuhan terhadap hukum
adapun  tugas  pokok,  fungsi  dan peranan  bhabinkamtibmas  adalah  sebagai berikut :
1. Tugas Pokok Bhabinkamtibmas
Membina  masyarakat  agar  tercipta  kondisi yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas Polri  di  Desa/Kelurahan.  Sesuai  rumusan tugas  pokoknya,  maka  lingkup  tugas Bhabinkamtibmas meliputi :
a. melakukan  pembinaan  terhadap  warga masyarakat  yang  menjadi  tanggung jawabnya  untuk  dapat  meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum  dan  perundang-  undangan  yang
berlaku;
b. melakukan  upaya  kegiatan  kerjasama yang  baik  dan  harmonis  dengan  aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh  pemuda,  Tokoh  Adat  dan  para sepuh yang ada di Desa atau Kelurahan; c. melakukan  pendekatan  dan  membangun kepercayaan terhadap masyarakat ;
d. melakukan upaya pencegahan tumbuhnya  penyakit  masyarakat  dan membantu penanganan  rehabilitasi yang terganggu;
e. melakukan  upaya  peningkatan  daya tangkal dan daya cegah warga masyarakat terhadap timbulnya
gangguan Kamtibmas;
f. membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam rangka pembinaan  Kamtibmas  secara  Swakarsa di Desa/Kelurahan;
g. melakukan  kerjasama  dan  kemitraan dengan potensi masyarakat dan kelompok  atau  forum  Kamtibmas  guna mendorong peran sertanya dalam Binkamtibmas  dan  dapat  mencari  solusi dalam  penanganan  permasalahan  atau potensi gangguan dan ambang gangguan yang  terjadi  dimasyarakat  agar  tidak berkembang  menjadi  gangguan  nyata Kamtibmas;
h. menumbuhkan  kesadaran  dan  ketaatan terhadap hukum dan perundang- undangan;
i. memberikan  bantuan  dalam  rangka penyelesaian perselisihan warga
masyarakat  yang  dapat  mengganggu ketertiban umum;
j. memberikan  petunjuk  dan  melatih masyarakat  dalam  rangka  pengamanan lingkungan;
k. memberikan pelayanan terhadap
kepentingan  warga  masyarakat  untuk sementara  waktu  sebelum  ditangani pihak yang berwenang.;
l. menghimpun  informasi  dan  pendapat dari  masyarakat  untuk  memperoleh masukan  atas  berbagai  isu  atau  kisaran suara  yang  tentang  penyelenggaraan fungsi  dan  tugas  pelayanan  Kepolisian serta  permasalahan  yang  berkembang dalam masyarakat.
2. Fungsi Bhabinkamtibmas
a. membimbing  dan  menyuluh  di  bidang hukum dan Kamtibmas;
b. melayani  masyarakat  tentang  hal-hal yang  berkaitan  dengan  permasalahan Kamtibmas;
c. membina ketertiban masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku;
d. memediasi  dan  memfasilitasi  upaya pemecahan  masalah  yang  terjadi  di masyarakat;
e. mendinamisir  aktifitas  masyarakat  yang bersifat positif;
f. mengkoordinasikan  upaya  pembinaan Kamtibmas dengan
perangkat Desa/Kelurahan,  Babinsa  dan  pihak- pihak terkait lainnya.
3. Peran Bhabinkamtibmas
a. pembimbing masyarakat bagi terwujudnya  kesadaran  hukum,  dan Kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat di
Desa/Kelurahan;
b. pelindung,  pengayom,  dan  pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan  tentram  di  masyarakat  Desa/
Kelurahan;
c. mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan- permasalahan  sosial  yang  terjadi  di masyarakat Desa/ Kelurahan;
d. dinamisator  dan  motivator    aktivitas masyarakat    yang  bersifat  positif  dalam rangka  menciptakan  dan  memelihara Kamtibmas.
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang kewajiban, tugas, kewenangan  dan  hak-hak  kepolisian,  dimana dalam  Pasal  2  fungsi  Polri  adalah  menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas),  peran  Polri  yang  langsung berhubungan dengan masyarakat, Polri dianggap  harus  mampu  bekerjasama  dengan masyarakat guna menjaga ketertiban, ketentraman,  dan  norma  yang  berlaku  dalam lingkungan  masyarakat.  Hal  tersebut  karena masyarakat juga mengharapkan norma tersebut  dapat  dipatuhi.  Namun  tidak  semua masyarakat paham dan mau mematuhi norma yang  mereka  kehendaki  sendiri,  sehingga untuk  itulah  kedudukan  Polri  sebagai  pelaku
penegak hukum dapat mendorong terwujudnya kondisi  yang  aman  dan  tertib  dalam masyarakat.  Jadi  selain  untuk  menjaga ketertiban  dan  keamanan  pihak  Kepolisian dalam  hal  ini  juga  mempunyai  kewenangan dalam  upaya  pencegahan  ketika  terjadi sengketa di masyarakat tanpa harus membawa kejalur hukum atau membuat laporan ke kantor Kepolisian khususnya Polres Labuhanbatu.
Sesuai  dengan  landasan  filosofis Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah Pancasila  yang  merupakan  dasar  negara  kita terutama  sila  keempat  “Kerakyatan  yang dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam Permusyawaratan / Perwakilan”. Sila keempat dari  Pancasila  ini  diantaranya  menghendaki, bahwa  upaya  penyelesaian  sengketa,  konflik atau  perkara  dilakukan  melalui  musyawarah untuk  mencapai  mufakat  yang  diliputi  oleh semangat  kekeluargaan.  Hal  ini  mengandung arti  bahwa  setiap  sengketa,  konflik  atau perkara  hendaknya  diselesaikan  melalui prosedur  perundingan  atau  perdamaian  di antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh  kesepakatan  bersama.  Semula mediasi  di  pengadilan  cenderung  bersifat fakultatif atau sukarela ( voluntary ), tetapi kini mengarah pada sifat imperative atau memaksa ( compulsory ).  Peran  Kepolisian  bisa  menjadi alternatif  penyelesaian  suatu  sengketa  untuk dilakukan  dengan  cara  musyawarah  agar tercapai perdamaian antara para pihak.
2.2 Peranan Masyarakat Dalam Mendukung Pihak Kepolisian
Dalam  Menjaga  Keamanan  Dan

## Ketertiban Di Labuhanbatu
Berdasarkan  SKEP  KAPOLRI  No: 373/X/2005 tertanggal 13 Oktober 2005 yang memerintahkan agar diberbagai tingkat organisasi  Polri  di  bentuk  Forum  Kemitraan Polisi
Masyarakat (FKPM) tujuan pembentukan  FKPM ini untuk katimbas yang kondusif di wilayah desa / keluarahan dengan cara memberi pendapat dan saran kepada polri secara timbal balik agar terciptanya sinegritas antara Polri dengan masyarakat. Meningkatkan  kesadaran  dan  kepatuhan hukum  secara aktif membantu  mencegah  dan mengatasi  tejadinya  pelanggaran  di  wilayah kelurahan  atau  desa.  Inti  dari  pembentukan Forum  Kemitraan  Polisi  Masyarakat  (FKPM) ini adalah untuk membantu tugas polri melalui polmas dalam membangun katibmas. Sehingga  hal-hal  yang  muncul  dan  tergolong kecil  bisa  diselesaikan  dengan  kekeluargaan oleh  Forum  Kemitraan  Polisi  Masyarakat (FKPM)  yang  sudah  ada  di  wilayah  desa  / kelurahan  di  Kabupaten  Labuhanbatu,  tidak harus  dibawa  ke  kantor  Polisi.  Forum Kemitraan  Polisi  dan  Masyarakat  (FKPM) dalam  mewujudkan  kamtibmas  tercantum dalam  Undang-  Undang  No.  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal  2,  4,  14  Ayat  (1),  dan  15  Ayat  (1). Berdasarkan  Undang-Undang  Polri  tersebut diharapkan masyarakat juga turut serta dalam menyelenggarakan  fungsi    kepolisian  dengan membantu  Polri  dalam  menegakkan  hukum
dan
menciptakan kamtibmas. Polri menetapkan berlakunya Polmas.
Masyarakat  membantu  Polri  melalui Forum  Kemitraan  Polisi  Masyarakat  sebagai wadah  dari  Polmas  itu  sendiri.  Polmas  dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat diatur secara  rinci  dalam  Peraturan  Kapolri  No.  3 Tahun  2015  tentang  Pemolisian  Masyarakat, yaitu Pasal 1 angka (2). Berdasarkan ketentuan Pasal  1  angka  (2)  Peraturan  Kapolri  No.  3 Tahun  2015  tentang  Pemolisian  Masyarakat maka dapat peneliti kemukakan bahwa dengan adanya kemitraan antara polisi dan masyarakat dapat mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan  serta  menyelesaikan  masalah tersebut,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa masyarakat sebagai ujung tombak dari hukum dalam  bertindak  membantu  polisi  melalui wadah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat.
Berdasarkan  Pasal  5  Perkap  Nomor  3 Tahun 2015 fungsi Polmas tentang Pemolisian Masyarakat :
a. Mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam rangka
pemeliharaan kamtibmas.
b. Membantu  masyarakat  mengatasi masalah sosial dilingkunganya dalam rangka mencegah terjadinya
gangguan kamtibmas.
c. Mendeteksi, mengidentifikasi,
menganalisis,  menetapkan  prioritas
masalah, dan merumuskan pemecahan masalah kamtibmas; dan
d. Bersama masyarakat
menerapkan  hasil  pemecahan masalah kamtibmas.

## III. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah dikemukakan penulis sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam  Undang-  Undang  Nomor  2  Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  mengatur  tentang  kewajiban, tugas, kewenangan dan hak-hak kepolisian,  dimana  dalam  Pasal  2  fungsi Polri  adalah  menjaga  keamanan  dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), peran Polri  yang  langsung  berhubungan  dengan masyarakat,  Polri  dianggap  harus  mampu bekerjasama  dengan  masyarakat  guna menjaga  ketertiban,  ketentraman,  dan norma  yang  berlaku  dalam  lingkungan masyarakat.  untuk itulah kedudukan Polri sebagai  pelaku  penegak  hukum  dapat mendorong  terwujudnya  kondisi  yang aman  dan  tertib  dalam  masyarakat.  Jadi selain  untuk  menjaga  ketertiban  dan keamanan  pihak  Kepolisian  dalam  hal ini juga mempunyai kewenangan dalam upaya pencegahan  ketika  terjadi  sengketa  di masyarakat tanpa harus membawa kejalur hukum  atau  membuat  laporan  ke  kantor Kepolisian khususnya Polres Labuhanbatu.
2. Peranan  masyarakat  untuk  mendukung Kepolisian  dalam  manjaga  keamanan  dan ketertiban  pada  wilayah  hukum  Polres
Labuhanbatu  sejalan  dengan  Peran  dari Forum  Kemitraan  Polisi  Masyarakat (FKPM)  untuk  menjaga  katimbas  yang kondusif di wilayah khususnya di Labuhanbatu dengan cara memberi pendapat  dan  saran  kepada  Kepolisian secara timbal balik. Meningkatkan kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  secara aktif  membantu  mencegah  dan  mengatasi tejadinya pelanggaran di wilayah kelurahan atau desa. Inti dari pembentukan Forum  Kemitraan  Polisi  Masyarakat (FKPM) ini adalah untuk membantu tugas Kepolisian melalui polmas dalam membangun  katibmas.  Sehingga  hal-hal yang  muncul  dan  tergolong  kecil  bisa diselesaikan  dengan  kekeluargaan  oleh Forum  Kemitraan  Polisi  Masyarakat (FKPM),  tidak  harus  dibawa  ke  kantor Polisi di wilayah hukum Polres
Labuhanbatu.

## DAFTRAR PUSTAKA
a. Buku
Untung  S.  Rajab.  2003. Kedudukan  dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem  Ketatanegaraan  (berdasarkan UUD 1945) . Bandung: Cv. Utomo.
Pudi  Rahardi.  2007.  Hukum  Kepolisian. Surabaya : Laksbang Mediatama.
Frans Hendra Winarta. 2012. Hukum
Penyelesaian  Sengketa.  Jakarta:  Sinar
Grafika.
Hamzah  Baharudin  dan  Masaluddin.  2010. Kontruktivisme  Kepolisian. Makasar:
Pustaka Refleksi.
Wahyono. 2011. “ Dinamika Fungsi
Kepolisian  Dan  Hubungannya  Dengan
Program  Perpolisian  Masyarakat”.
Perspektif. Volume  XVI  No.  3  Tahun 2011 Edisi Mei.

## b. Perundang –undangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat