DASAR PENETAPAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MUT’AH (Studi Kasus Cerai Talak Istri sebagai Wanita Karir dan Istri sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)

## Andi Fitri Annizha H.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fitriiannizha14@gmail.com Muhammad Sabir Maidin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sabirmaidin@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  dasar  penetapan  hakim  dalam menentukan  kadar mut’ah pada  wanita  karier  dan  ibu  rumah  tangga  di  Pengadilan  Agama Makassar  dan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  putusan  hakim  dalam menentukan  kadar mut’ah. Jenis  penelitian  ini  tergolong  penelitian  lapangan  kualitatif  ( Field Research )  dengan  cara  observasi,  interview  atau  wawancara,  dan  dokumentasi.  Sumber  data yang diambil adalah data sekunder dan data primer. Metode pengolahan dan analisis data  yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pola deduktif. Teknik analasis deskriptif digunakan untuk  menuturkan, menafsirkan,  serta  menguraikan  data  yang  bersifat  kualitatif  yang  diperoleh dari hasil wawancara secara langsung di Pengadilan Agama Makassar lalu menarik kesimpulan yang  bersifat  khusus.  Dalam  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  dasar  hukum  hakim Pengadilan  Agama  Makassar  dalam  menetapkan  nafkah mut’ah yaitu  berlandaskan  QS  al- Baqarah ayat 236 dan 241, QS al-Ahzab ayat 49, dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan KHI pasal 149, 158, 159, 160. Mut’ah bukan semata-mata tuntutan istri kepada suami, namun mut’ah merupakan  hadiah  suami  kepada  istri  yang  diceraikannya,  dikarenakan  ada  dalam peraturan  sehingga  hakim  dapat  menentukan  jumlahnya  berdasarkan  hak ex-officio. Hakim Pengadilan  Agama  Makassar  memiliki  pandangan  yang  berbeda  dalam  menetapkan  kadar mut’ah . Kata Kunci: Mut‟ah; Cerai Talak; Wanita Karir;  Ibu Rumah Tangga.

## Abstract
The purpose of this research is to know know how the basic in determining judges for determine the  level  of  mut'ah  in  women  carreer  and  housewives  in  the  Makassar  Religious  Court  and  to find out the influence factors of the judge's decision in determining the level of mut'ah. This type of  research  is  classified  as  qualitative  field  research  by  observation,  interview,  and documentation.  Sources  of  the  data  was  taken  by  secondary  data  and  primary  data.  Data processing and analysis methods that will be used is descriptive analysis with deductive patterns. Descriptive  analytical  technique  is  used  to  tell,  interprete  ,  and  describe  qualitative  data obtained from direct interviews in the Makassar Religious Court and draw specific conclusions. In this Research it can be concluded that the legal basic of the Makassar Religious Court judges in determining mut'ah basic necessities of life is based on QS al-Baqarah verse 236 and 241, QS al-Ahzab verse 49, and in UU No. 1 Tahun 1974 Article 41 and KHI articles 149, 158, 159, 160. Mut'ah is not only about a wife's demand to her husband, but mut'ah is a husband's gift to his divorced wife, it's because in the regulations so that the judge can determine the amount based on  ex-officio  rights.  Makassar  Religious  Court  Judges  have  different  views  in  determining  the level of mut'ah.
Keywords : Mut’ah; Divorce; Women Carreer; Housewives.

## I. PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  langkah  awal  bagi  setiap  pasangan  untuk  membangun  sebuah keluarga.  Dalam  menjalani  kehidupan  bersama,  setiap  pasangan  akan  mengalami  banyak halangan  dan  rintangan  yang  menjadi  bagian  dari  kehidupan  berkeluarga.  Suatu  halangan  dan rintangan yang dialami setiap pasangan harus dilalui bersama agar tercapai sebuah keluarga yang bahagia.
Langgennya suatu hubungan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh orang Islam. Allah swt. menyebutkan ikatan perjanjian dalam akad itu sebagai Mitsaaqhan ghaliizhan yang  berarti  perjanjian  yang  suci  dan  kokoh.  Jika  ikatan  antara  suami  istri  demikian  kokoh kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusak dan disepelehkan. Putusnya hubungan perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian atau talak, dan karena putusan Pengadilan (pasal 38 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974). 1
Perceraian  akan  menimbulkan  hak  dan  kewajiaban  bagi  suami  istri  didalamnya.  Dan untuk  melindungi  hak  istri  atas  talak  yang  dijatuhkan  suami,  dalam  Peraturan  Perundang- undangan telah diatur beberapa kewajiban suami akibat terjadinya perceraian. Yaitu sewaktu istri menjalani  waktu iddah mantan  suami  berkewajiban  memberikan  nafkah mut’ah dan iddah sebagai  pemberian  bekas  suami  kepada  istri,  yang  dijatuhi  talak  berupa  benda  atau  uang  dan lainnya. Sesuai dalam KHI pasal 149. Dalam Islam juga dijelaskan mengenai kewajiban nafkah mut’ah dan iddah sebagai kewajiban suami dan sebagai hak istri untuk menerimanya.
Pemberian  nafkah mut’ah dan iddah pasca  perceraian  sering  dijadikan  tolak  ukur sensitivitas  jender  hakim  dalam  penyelesaian  perkara  perceraian.  Ketentuan  pemberian mut’ah yang  dulunya  bersifat  non-impratif  ( ghoiru  muakadah ),  ditingkatkan  menjadi  semi  impratif (muakkadah ). Dengan cara itu maka dalam setiap perkara permohonan cerai, suami disyaratkan
1 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam , h. 227.
secara  mutlak  untuk  membayar  uang  kompensasi  ini  kepada  pihak  istri  setelah  perceraian terjadi. 2
Sesuai  dengan  ketentuan  diatas,  dalam  peraturan  perundangan-undangan  yang  berakibat yuridis dari suatu perceraian telah ditetapkan tanggung jawab mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri dikuatkan dalam pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan  dan/atau  menentukan  sesuatu  kewajiban  bagi  bekas  istri” .  Dalam  Al-Qur‟an ketentuan  tentang mut’ah juga  telah  dibahas  sebagaimana  terdapat  di  dalam  surah  Al-Baqarah ayat 241 yang menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan mut’ah terhadap mantan istri. Mut’ah yang  dimaksud  disini  adalah  harta  benda  yang  diberikan  kepada  istri  yang  dia ceraikan.
Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan hukum Islam telah dijelaskan bahwa istri  berhak  mendapatkan  nafkah mut’ah dan iddah dari  suami  yang  menceraikannya.  Namun tidak dijelaskan bahwa kadar atau besar kecilnya nafkah mut’ah dan iddah yang wajib diberikan kepada  istri  yang  diceraikannya.  Hal  ini  yang  menjadi  hak  hakim  atas  jabatanya  ( ex  officio )  di Pengadilan  Agama  khususnya  Pengadilan  Agama  Makassar  dalam  menentukan  besar  kecilnya kadar nafkah mut’ah yang akan diberikan suami kepada istri pasca terjadinya perceraian.
Berdasarkan  keterangan  diatas, maka  penulis  tertarik  untuk  menggali  lebih jauh tentang apa saja yang menjadi penentuan besar kecilnya kadar nafkah mut’ah wanita karir dan Ibu Rumah Tangga (IRT)dalam pengambilan keputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar.

## II. PEMBAHASAN
A. Pengertian Nafkah Mut’ah dan Dasar Hukum Mut’ah
2 Arskal  Salim,  dkk,  “ Demi  Keadilan  dan  Kesetaraan  Dokumentasi  Program  Sensitivitas  Jender  Hakim Agama  di  Indonesia” ,  2009,  h.  65,  sebagaimana  dikutip  oleh  Futichatus  Samiyah  dalam  skripsi  “ Realisasi Pelaksanaan Nafkah Iddah Dalam Kasus Perceraian DI Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2012 ” Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014, h. 9.
Nafkah  dalam  bahasa  Arab  berarti  biaya,  belanja  dan  pengeluaran  uang. 3 Maksudnya ialah  sesuatu  yang  diberikan  seseorang  kepada  istri,  kerabat  dan  miliknya  sebagai  keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. 4 Sedangkan dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI),  nafkah  adalah  belanja  untuk  hidup  (uang) pendapatan. 5 Kata  nafkah  berasal  dari  bahasa  Arab  asal  katanya  dari mashdar قافن  ا ,  yang berarti ا جا رخ لا (membelanjakan) kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun bentuk jama -nya adalah  ت اقفنsecara bahasa berarti:
ُن اسنلا ا هُقفنُي ام ايعىلع هِل
Artinya:
“Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya” 6
Sedangkan  kata Mut’ah dengan dhammah min (mut’ah )  atau kasrah (mit’ah) akar  kata dari al-mata’ ,  yaitu  sesuatu  yang  disenangi. 7 Mut’ah ( ةعتمل  ا ) secara  bahasa  artinya  adalah kesenangan. 8 Sedangkan  menurut  istilah  yaitu  sesuatu  yang  diberikan  kepada  istri yang  dicerai sebagai penghibur. 9 Maksud dari pengertian kata mut’ah diatas adalah materi  yang diserahkan suami  kepada  istri  yang  dipisahkan  dari  kehidupannya  karena  talak  atau  semakna  dengannya dengan syarat tertentu.
Secara  definitive,  makna mut’ah adalah  sejumlah  harta  yang  wajib  diserahkan  suami kepada istri yang telah diceraikannya dengan cara cerai talak atau cara yang semakna dengan hal tersebut.  Dengan  kata  lain  apabila  terjadi  perceraian  yang  bukan  melalui  cara  cerai  talak
3 Ahmad Warson Al-Munawir, Kamus Bahasa Arab Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1449.
4 Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh , Jilid II (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984/1985), h. 184.
5 Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Edisi  III  (Cet.  II;  Jakarta:  Balai Pustaka, 2002), h. 679.
6 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-islam wa Adillatuhu , Jilid II (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 765.
7 H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 37.
8 Abdul  Aziz Muhammad  Azzam dan  Abdul  Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011), h. 207
9 Ahmad Dzulfikar, Kamus Ekstra Lengkap Arab-Indonesia-Inggris (Cet. 1; Jakarta: Mutiara Media, 2010), h. 503.
misalnya dengan cara khuluk (cerai gugat) yang perceraian tersebut berasal dari pihak istri maka istri tidak mempunyai hak mut’ah sama sekali. 10
Mengenai  dasar  hukum mut’ah terdapat  di  dalam  Firman  Allah  swt.  QS  al- Baqarah/2:241.
َنيِقَّتُمْلا ىَلَع اِّقَح  ِفوُرْعَمْلاِب ٌعاَتَم  ِتاَقَّلَطُمْلِلَو
Terjemahnya :
“Kepada  wanita-wanita  yang  diceraikan  (hendaklah  diberikan  oleh  suaminya)  mut‟ah menurut yang mar‟uf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. 11
Berdasar redaksi ayat ini, ada ulama yang mewajibkan setiap suami yang menceraiakan istrinya  untuk  memberikan  biaya  hidup  yang  wajar  kepadanya.  Apakah  suami  itu  telah berhubungan  seks  dengannya  atau  belum,  dan  apakah  ada  kewajiban  sebelumnnya  untuk membayar  mahar  maupun  tidak  ada.  Apabila  dia  teleh  menetapkan  mahar  namun  belum berhubungan  seks,  maka  kewajiban  suami  adalah  memberikan  setengah  dari  mahar  yang  telah ditetapkannya.  Jika  ayat  ini  dipahami  sebagaimana  pemahaman,  maka  kata mut’ah berarti pemberian suami kepada istri yang diceraikan berupa sesuatu selain kewajiban-kewajiban yang ditetapkan atasnya. 12
Mengenai dasar hukum mut’ah juga terdapat dalam firman Allah swt. yang menegaskan adanya mut’ah pada istri Nabi yaitu dalam surat al-Ahzab/33:28.
َّنُك ْعِّ تَمُأ َنْيَلاَعَ تَ ف اَهَ تَنيِزَو اَيْ نُّدلا َةاَيَحْلا َنْدِرُت َّنُتْنُك ْنِإ  َك ِجاَوْزَِلِ ْلُق ُّيِبَّنلا اَهُّ يَأ اَي ًليِمَج اًحاَرَس َّنُكْحِّرَسُأَو Terjemahnya:
“Hai  nabi,  Katakanlah  kepada  istri-istrimu:  “Jika  kamu  sekalian  mengingini  kehidupan dunia  dan  perhiasannya,  Maka  marilah  supaya  kuberikan  kepadamu  mut‟ah  dan  Aku ceraikan kamu dengan cara yang baik”. 13
10 Sanuri  Majana,  “Penentuan  Mut‟ah  Wanita  Karir  dalam  Pandangan  Hukum  Positif  Indonesia”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1(IAIN Bengkulu, 2018), h. 4.
11 https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-241  (diakses pada tanggal, 20 April 2019, 10.12)
12 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an , Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 523-524.
13 https://tafsirq.com/33-al-ahzab/ayat-28 (diakses pada tanggal, 17 Juli 2019, 10.00)
Juga Firman Allah swt. dalam QS al-Ahzab/33:49.
ًليِمَج اًحاَرَس  َّنُهوُحِّرَسَو َّنُهوُعِّ تَمَف
Terjemahnya:
“ Maka  hendaklah  mereka  mut’ah  dan  lepaskanlah  mereka  itu  dengan  cara  yang  sebaik- baiknya.” 14
Menurut  M.  Quraish  Shihab  dalam  Tafsir  Al-Mishbah,  yang  dimaksud  oleh  Allah  swt. dengan firman-Nya: Maka karena itu lakukan perceraian itu secara baik-baik dan berilah mereka mut’ah yakni  imbalan  material  sebagai  penghibur  hati  mereka  atas  perceraian  itu dan lepaskanlah mereka yakni talaklah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya melalu ucapan dan tingkah laku kamu, dan biarkan mereka menempuh jalan yang mereka inginkan. 15
Sedangkan  menurut  Ath-Thabari,  yang  dimaksud  oleh  Allah  swt.  dengan  firman-Nya “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mut’ah oleh suaminya” ini adalah sesuatu  yang  dapat  menyenangkan  istri  baik  berupa  pakaian,  harta,  pelayan,  atau  lainnya  yang dapat menghibur hatinya. 16
Dasar hukum mut’ah menurut KHI terdapat dalam pasal-pasal berikut: 17

## Pasal 149
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
1) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul ;
2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
3) Melunasi  mahar  yang  masih  terhutang  seluruhnya,  dan  separuh  apabila qobla  al dukhul ;
14 https://tafsirq.com/33-al-ahzab/ayat-49  (diakses pada tanggal, 20 April 2019, 10.15)
15 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an , Vol. 11, h. 297-298.
16 Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, “Tafsir Ath-Thabari”,  Alih Bahasa Moh. Kholid, Tafsir At- Thabari, Jilid 2 (Bandung: Darussalam, 2007), h. 1424.
17 Muhlifa Nur Prahandika, “Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut‟ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)” Skripsi (IAIN Salatiga, 2018), h.  38.
4) Memberikan  biaya  hadhanan  untuk  anak-anaknya  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun.
Pasal 158
Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :
1) Belum ditetapkan mahar bagi istri ba`da al dukhul ;
2) Perceraian itu atas kehendak suami.

## Pasal 159
Mut’ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.
Pasal 160
Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

## B. Jenis Pemberian Mut’ah Menurut Ulama
Dalam  Islam  juga  disinggung  tentang  ketentuan  kadar  nafkah  dan  sisi  kemampuan memenuhi  kewajiban  nafkah  memiliki  kaitan  erat  dalam  aplikasi  nafkah  secara  riil,  diakui bahwa, memang di kalangan para ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kadar, jenis dan kemampuan  nafkah  secara  orang  perorang  dalam  pemenuhannya,  antara  lain  dalam  hal penentuan jenis kebutuhan nafkah. Ulama Hanafiah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa mut’ah mempunyai  ukuran  yang  ditentukan,  yaitu  tiga  helai  pakaian,  baju  kurung,  kerudung,  dan rangkapan.  Sedangkan  ulama  Syafi‟iyah  berpendapat  bahwa mut’ah tidak  memiliki  ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Ukuran ini mengambil dari hadis yang diriwayatkan dari Abi Majlaz.
Ulama  Hambali  berpendapat  bahwa mut’ah yang  paling  tinggi  diberi    pembantu,  yang pertengahan  diberi  pakaian,  dan  yang  paling  rendah  diberi  pakaian    yang  cukup  untuk  sholat, yaitu baju kurung dan kerudung. Ukuran mut’ah tidak diterangkan dalam syara’ , mut’ah berada di antara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal  lain  yang  memerlukan  ijtihad.  Ukuran mut’ah berbeda-beda  sesuai  dengan  perbedaan zaman dan tempat. Mut’ah yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada
zaman  lain.  Demikian  juga mut’ah yang  layak  di  suatu  tempat  terkadang  tidak  layak  ditempat lain.
Pendapat yang kuat adalah pendapat ulama Syafi‟iyah, pendapat Abu Yusuf dari ulama Hanafiyah  dan  pendapat  yang  dijelaskan  oleh  Imam  Ahmad,  bahwa  hakim  ketika  berijtihad tentang  ukuran mut’ah hendaknya  melihat  kondisi  suami,  apakah  tergolong  mudah  atau  susah, kaya atau miskin. 18 sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:236.

## C. Pengertian Cerai Talak
Secara harfiyah Talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini  dengan  putusnya  perkawinan  antara  suami  dan  istri  sudah  lepas  hubungannya  atau  masing- masing sudah bebas. 19
Pengertian  cerai  talak  dapat  kita  pahami  dari  pasal  66  ayat  (1)  UU  No.  7  tahun  1989, yang berbunyi:
Seorang  suami  yang  beragama  Islam  yang  akan  menceraikan  istrinya  mengajukan permohonan  kepada  Pengadilan  untuk  mengadakan  sidang  guna  menyaksikan  ikrar talak . 20
Dari  sana  dapat  kita  ambil  kesimpulan  bahwa  cerai  talak  adalah  permohonan  suami kepada pengadilan untuk menceraikan istrinya dengan menjatuhkan talak.
Secara  terminologis,  ulama  mengemukakan  rumusan  yang  berbeda  namun  esensinya sama.  Al-Mahalli  dalam  kitabnya  Syarh  Minhaj  al-Thalibin  merumuskan  talak  dalam  arti melepaskan  hubungan  pernikahan  dengan  menggunakan  lafaz  talak  dan  sejenisnya  atau  dalam rumusan  yang  lebih  sederhana  dapat  dikatakan  melepaskan  ikatan  perkawinan.    Dari  rumusan yang  dikemukakan  oleh  al-Mahalli  yang  mewakili  definisi  yang  diberikan  kitab-kitab  fiqh terdapat  tiga  kata  kunci  yang  menunjukkan  hakikat  perceraian  yang  bernama talak. 21 Pertama: kata  “melepaskan”  atau  membuka  atau  menanggalkan  mengandung  arti  bahwa talak itu
18 Sanuri Majana, “ Penentuan Mut’ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia ”, h. 75-76.
19 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), h. 198.
20 Tim  Redaksi  Sinar  Grafika, Amandemen  Undang-Undang  Peradilan  Agama (Cet.  I;  Jakarta:  Sinar Grafika, 2010), h. 10.
21 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, h. 199.
melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. Kedua: kata “ikatan perkawinan”,  yang  mengandung  arti  bahwa talak itu  mengakhiri  hubungan  perkawinan  yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan isteri kembali  kepada  keadaan  semula,  yaitu  haram. Ketiga: kata  “dengan  lafaz tha-la-qa dan  sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan  ucapan  yang  digunakan  itu  adalah  kata-kata talak tidak  disebut  dengan:  putus  perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.
Dalam  perkawinan  dapat  diputus  disebabkan  perceraian  dijelaskan  pada  Pasal  114  KHI yang  membagi  perceraian  menjadi  dua  bagian,  yaitu  perceraian  yang  disebabkan  karena  talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.
Berbeda  dengan  Undang-Undang  Perkawinan  No.1  Tahun  1974  yang  tidak  mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan  Agama  yang  menjadi  salah  satu  sebab  putusnya  perkawinan  dengan  cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.

## Macam-macam Talak
Berdasarkan  perspektif  hukum  Islam,  jenis-jenis  talak  atau  perceraian  dapat  dibedakan atas:
a. Apabila  ditinjau  dari  segi  boleh  tidaknya  suami  merujuk  istrinya  kembali,  maka  jenis- jenis talak itu meliputi:
a) Talak raj‟i, yakni talak yang dijatuhkan suami, dimana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa iddah tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak kesatu atau talak kedua.
b) Talak ba‟in, terdiri atas:
1) Talak  ba‟in  shughraa  (kecil),  yakni  talak  yang  tidak  boleh  dirujuk,  tetapi  boleh akad  nikah  baru  dengan  bekas  suaminya  meskipun  dalam  masa  iddah,  seperti talak  yang  terjadi  sebelum  adanya  hubungan  seksual  ( qobla  al  dukhul), talak dengan tebusan atau khulu‟ dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
2) Talak  ba‟in  kubraa  (besar),  yakni  talak  yang  tidak  dapat  rujuk  dan  tidak  dapat dinikahkan kembali, seperti talak yang terjadi ketiga kalinya dan talak sebab li‟an.
b. Apabila ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka jenis-jenis talak itu meliputi:
a) Dijatuhkan  terhadap  istri  yang  sedang  suci  dan  tidak  dicampuri  dalam  waktu  suci tersebut.
b) Talak bid‟I (haram), yakni talak yang dilarang yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan  haid,  atau  istri  dalam  keadaan  suci  tetapi  sudah  dicampuri  dalam  waktu suci tersebut.

## D. Pengertian Wanita Karier
Dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI),  “ wanita ”  berarti  perempuan  dewasa. Sedangkan  “ wanitakarier ”  berarti  wanita  yang  berkecimpung  dalam  kegiatan  profesi  (usaha, perkantoran, dsb). 22 Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu,  karier  selalu  dikaitkan  dengan  uang  dan  kuasa.  Namun  bagi  sebagian  yang  lain,  masalah tentu  bukan  sekedar  itu,  karier  juga  merupakan  karya  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dengan panggilan  hidup.  Orang  yang  hidup  sesuai  dengan  panggilan  hidupnya  akan  menikmati  hidup bahagia. 23
Menurut hukum Islam, wanita berhak memiliki harta dan membelanjakan, menggunakan, menyewakan,  menjual  atau  menggadaikan  atau  menyewakan  hartanya.  Mengenai  hak  wanita karier  atau  wanita  yang  bekerja  diluar  rumah,  harus  ditegaskan  sebelumnya  bahwa  Islam memandang  wanita  karena  peran  dan  tugasnya  dalam  masyarakat  sebagai  ibu  dan  istri  sebagai peran  yang  mulia.  Islam  juga  menganjurkan  wanita  untuk  tetap  tinggal  dalam  rumah sebagaimana yang disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 233 dan QS Al-Ahzab ayat 33.Namun demikian,  tidak  ada  satupun  petunjuk  maupun  ketetapan  dalam  agama  Islam  yang  menyatakan
22 Ebta  Setiawan,  “Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Kamus  Versi  Online/daring  (dalam  jaringan)”. https:/www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/wanita.html (22 Juni 2019).
23 Irma Erviana, “Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam di Indonesia” Skripsi (UIN Alauddin Makassar, 2017),  h.17.
bahwa  wanita  dilarang  bekerja  diluar  rumah  khususnya  jika  pekerjaan  tersebut  membutuhkan peran  dan  penanganan  wanita.  Misalnya  perawat,  pengajar  anak-anak  dan  dalam  hal pengobatan. 24
Adapun  ulama  fiqih  menyatakan  ada  dua  alasan  dimana  seorang  wanita  diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah dan mencari nafkah, apabila berdasarkan pada alasan berikut: Rumah tangga  memerlukan  banyak  biaya  untuk  kebutuhan  sehari-hari  dan  untuk  menjalankan  fungsi keluarga  sementara  penghasilan  suami  belum  begitu  memadai,  suami  sakit  atau  meninggal sehingga ia berkewajiban mencari nafkah bagi dirinya sendiri maupun anak-anaknya.
Masyarakat  memerlukan  bantuan  dan  peran  wanita  untuk  melaksanakan  tugas  tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang wanita seperti perawat, dokter, guru dan pekerjaan lain yang sesuai dengan kodrat wanita.
Dijelaskan  dalam  sebuah  hadits  bahwa  Rasulullah  saw.  sendiri  tidak  melarang  wanita untuk  melakukan  pekerjaan  di  luar  rumah.  Dari  Mu‟adh  ibn  Sa„ad  diceritakan  bahwa  budak perempuan  Ka„ab  ibn  Mâlik  sedang  menggembala  kambingnya  di  Bukit  Sala,  lalu  ada  seekor kambing  yang  sekarat.  Dia  sempat  mengetahuinya  dan  menyembelihnya  dengan  batu. Perbuatannya itu ditanyakan kepada Rasulullah saw. Beliau menjawab, “Makan saja!” (HR al- Bukhari).

## Alasan Istri Bekerja
Menurut  Williams  dalam  Lemme,  perempuan  termotivasi  untuk  bekerja  karena  tiga alasan, yaitu:
1. Kebutuhan  Ekonomi,  seringkali  kebutuhan  rumah  tangga  yang  begitu  besar  dan mendesak, membuat para ibu harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari
2. Adanya  aspek-aspek  tertentu  dari  peran dalam  keluarga  yang  memotivasi  mereka  untuk mencari alternatif kegiatan selain berada dirumah (seerti kebosanan)
24 DalamIslam.com, “Wanita Karir dalam Pandangan Islam”,
https://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/info-islami/wanita-karir-dalam-pandangan-islam/amp    (22  Juni 2019)
3. Memenuhi  kebutuhan  psikologis  seperti  kontak  sosial,  merealisasikan  potensi  dan keinginan untuk bermanfaat bagi lingkungan.
Dubeck dan Borman menambahkan satu alasan lagi yang memotivasi ibu untuk bekerja. Alasan  tersebut  adalah  pendidikan,  semakin  tinggi  tingkatan  pendidikan  ibu,  kecenderungan mereka untuk bekerja juga semakin tinggi. 25

## E. Pengertian Ibu Rumah Tangga
Menurut Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI),  ibu  rumah  tangga  dapat  diartikan sebagai  seorang  wanita  yang  mengatur  penyelenggaraan  berbagai  macam  pekerjaan  rumah tangga, atau dengan pengertian lain ibu rumah tangga merupakan seorang istri (ibu) yang hanya mengurusi berbagai pekerjaan dalam rumah tangga (tidak bekerja di kantor). 26
Jadi, ibu rumah tangga merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang wanita yang telah menikah serta menjalankan pekerjaan rumah keluarga, merawat anak-anaknya, memasak,  membersihkan  rumah  dan  tidak  bekerja  di  luar  rumah.  Seorang  ibu  rumahtangga sebagai wanita yang bertanggung jawab atas rumahtangganya. 27

## Peran dan Fungsi Ibu Rumah Tangga
Peran dan fungsi ibu rumah tangga adalah sebagai “tiang rumah tangga” amatlah penting bagi terselenggaranya rumah tangga yang sakinah yaitu keluarga yang sehat dan bahagia, karena di  atas  yang  mengatur,  membuat  rumah  tangga  menjadi  surga  bagi  anggota  keluarga,  menjadi mitra  sejajar  yang  saling  menyayangi  bagi  suaminya.  Menurut  Baqir  Sharif  al-Qarashi,  bahwa para  ibu  merupakan  sekolah-sekolah  paling  utama  dalam  pembentukan  kepribadian  anak,  serta saran,  untuk  memenuhi  mereka  dengan  berbagai  sifat  mulia,  sebagaimana  sabda  Nabi Muhammad  saw.  yang  artinya:  “ Surga  di  bawah  telapak  kaki  ibu ”,  menggambarkan  tanggung
25 Alia Mufifa, “Hubungan Work”, Skripsi (Universitas Indonesia, 2008), h. 1-2.
26 Ebta  Setiawan,  “Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Kamus  Versi  Online/daring  (dalam  jaringan)”. https:/www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/ibu.html (10 Juli 2019).
27 http://digilib.unila.ac.id/290/10/BAB%20II.pdf (diakses pada tanggal, 16 Juli 2019, 19.25)
jawab ibu terhadap masa depan anaknya. 28 Dari segi kejiwaan dan kependidikan, sabda Nabi di atas  ditunjukan  kepada  para  orang  tua  khususnya  para  ibu,  harus  bekerja  keras  mendidik  anak dan  mengawasi  tingkah  laku  mereka  dengan  menanamkan  dalam  benak  mereka  berbagai perilaku terpuji serta tujuan-tujuan mulia. 29
Menurut Sharif Baqhir di antara peran penting ibu rumah tangga dalam keluarga adalah ibu sebagai manager , guru, chef , perawat, accountant, design interior dan sebagai dokter.
Menurut Ni Made Sri Arwanti, ibu memiliki tugas sebagai berikut: 30
1. Ibu Sebagai Pendamping Suami
2. Ibu Sebagai Pengatur Rumah Tangga
3. Ibu Sebagai Penerus Keturunan
4. Ibu Sebagai Pembimbing Anak
5. Ibu Sebagai Pelaksana Kegiatan Agama.
Dasar Penetapan Hakim dalam Menentukan Mut’ah Istri Sebagai Wanita Karier dan Istri Sebagai IRT di PA Makassar
Pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah mut’ah tidak terlepas dari hak ex officio pada  Hakim.Hak ex  officio merupakan  hak  atau  kewenangan  yang  dimiliki  hakim  karena jabatannya dan salah satunya digunakan untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Meskipun dalam pasal 178 HIR ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa hakim karena jabatannya  wajib  memberikan  keputusan  atas  segala  bagian  tuntutan  dan  tidak  boleh menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut.  Namun  dalam  menetapkan  nafkah mut’ah terdapat  pengecualian,  apabila  istri  tidak menuntut  apapun  terhadap  suami  yang  akan  menceraikannya  maka  hakim  memiliki  hak ex
28 Zakiah Daradjat, Pendidikan Islam dalam Keluaga dan Sekolah (Jakarta: Ruhama, 1995), h. 50.
29 http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB259410031PAI.pdf (diakses pada tanggal, 16 Juli 2019, 19.23)
30 http://eprints.uny.ac.id/7925/3/bab%202%20-%20%2007102241011.pdf  (diakses  pada  tanggal,  16  Juli 2019, 19.48)
officio . Hal ini berdasarkan asas keadilan yang tertuang dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Namun  hakim  tentu  saja  tidak  serta  merta  menghukum suami selaku pemohon secara ex officio apabila termohon tidak mengajukan gugatan rekonpensi. Adapun  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  menghukum  pemohon  secara ex  officio diantaranya adalah nusyuz tidaknya istri dan kemampuan suami secara materi.
Untuk  dapat  memberikan  putusan  pengadilan  yang  menciptakan  kepastian  hukum  dan mencerminkan  keadilan,  hakim  sebagai  aparatur  negara  yang  melaksanakan  peradilan  harus benar-benar  mengetahui  duduk  perkara  yang  sebenarnya  dan  mempertimbangkan  peraturan hukum  yang  akan  ditetapkan  baik  peraturan  hukum  yang  terttulis  maupun  tidak  tertulis  atau hukum  adat  yang  menjadi  landasan  seorang  hakim  memutuskan  perkara  yang  dihadapi.  Arti putusan  hakim  adalah  suatu  pernyataan  oleh  hakim  sebagai  aparatur  negara  yang  diberi wewenang  untuk  itu,  lalu  diucapkan  dalam  persidangan  yang  bertujuan  untuk  mengakhiri  dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. 31
Putusan cerai talak biasanya diikuti kewajiban suami untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah . Penetapan jumlah mut’ah yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Makassar tidak  jauh  berbeda  dengan  dasar  penetapan  di  pengadilan  lain.  Penetapan  kewajiban mut’ah dibebankan  kepada  suami  yang  menceraikan  istrinya,  dalam  artian  suami  yang  mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a.
Adapun  yang  menjadi  dasar  penetapan  hakim  Pengadilan  Agama  Makassar  dalam menentukan mut’ah yaitu QS al-Baqarah ayat 236 dan 241, QS al-Ahzab ayat 49, dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan KHI pasal 149, 158, 159, 160.
31 Tutut  Mawardiani,  “Analisis  Putusan  Hakim  Pengadilan  Agama  Maros  Terhadap  Pembebanan  Nafkah Mut‟ah Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara Nomor: 184/PDT.G/2017/PA MRS)”Skripsi (UIN Alauddin Makassar, 2019), h.  46.
Dalam  mengupayakan  putusan  yang  adil,  maka  majelis  hakim  dalam  pertimbangan hukumnya harus memuat beberapa hal:
1. Gambaran tentang upaya hakim dalam mengklarifikasi fakta/ kejadian.
2. Penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang diajukan para pihak.
3. Pertimbangan  hakim  secara  kronologis  dan  terperinci  terhadap  fakta  hukum  baik  dari pihak penggugat/ pemohon maupun tergugat/ termohon.
4. Dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  hakim  dalam  menilai  fakta  dan  memutus  suatu perkara.
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengambil  dua  perkara  cerai  talak  sebagai  contoh  yaitu Perkara cerai talak yang didalamnya terdapat putusan mut’ah dengan status istri sebagai berikut.
1. Memiliki pekerjaan atau wanita karier contoh putusan Nomor 2320/Pdt.G/2017/PA Mks. Dalam Konvensi Tertera
2. Istri yang berstatus sebagai ibu rumah tangga contoh putusan Nomor 2693/Pdt.G/2018/PA Mks.
Menurut  Ibu Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H., terkait penetapan uang mut’ah kepada seorang  suami  yang  hendak  menceraikan  istrinya.  Beliau  menahan  hak  talak  terhadap  istrinya sampai  sang  suami  mampu  menyerahkan  uang mut’ah sebesar  enam  juta  rupiah.  Sang  suami diberi  batas  waktu maksimal enam  bulan.  Hakim  Nadirah  menegaskan,  jika  dalam  waktu  yang telah  ditentukan  itu  suami  tidak  menyerahkan  uang mut’ah maka  haknya  untuk  menceraikan istrinya menjadi batal. Keberanian hakim Nadirah dalam menahan hak talak suami karena beliau melihat  ada  celah  dalam  KHI  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  melindungi  perempuan.  Celah  itu berupa  aturan  KHI  yang  menyatakan  bahwa mut’ah merupakan  hak  istri  yang  harus  diberikan oleh suami ketika menceraikan istrinya. Namun dalam KHI tidak ada aturan batas waktu (had) , dan atas dasar itu, hakim Nadirah berinisiatif untuk memberi waktu yang wajar yaitu enam bulan untuk mengumpulkan enam juta sebagai uang mut’ah .
”...sebenarnya  aturan  itu  (menafsirkan  batas  waktu  pembayaran  uang „iddah )  masuk daerah kekuasaan hakim, tinggal tergantung kepada hakimnya mau mempertimbangkan
itu atau tidak. Kalau diantara kita yang sudah mengikuti pelatihan, upaya itu jelas kami lakukan karena disemangati oleh apa yang didapatkan dari pelatihan...” (HakimNadirah) 32
Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Putusan  Hakim  Pengadilan  Agama  Makassar  dalam Menentukan Mut’ah Istri Sebagai Wanita Karier dan Istri Sebagai IRT
Alasan  atau  faktor-faktor  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  suatu perkara  memuat  pertimbangan  hakim  secara  kronologis  dan  juga  korelasi  antara  fakta  hukum dalam  persidangan  dengan  dalil-dalil  hukum  yang  ada.  Majelis  hakim  dituntut  untuk memberikan  putusan  yang  seadil-adilnya  bagi  kedua  belah  pihak.  Faktor-faktor  yang  menjadi pertimbangan hakim diantaranya:
1. Lamanya usia perkawinan, hal ini menjadi acuan hakim dalam menentukan kadar mut’ah . Jika  semakin  lama  hubungan  perkawinan,  maka  ukuran mut’ah semakin  besar, dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan batin yang diderita oleh istri.
2. Kesalahan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab perceraian, jika dalam penilaian hakim kesalahan banyak dilakukan oleh suami, besar kemungkinan mut’ah akan menjadi lebih besar.
3. Penentuan  ukuran  tersebut  harus  memenuhi  rasa  kepatuhan  dan  keadilan,  fakta dipersidangan,  apabila  tidak  ada indikasi  istri  nusyuz  hakim  boleh  mempergunakan  hak ex officio .
4. Melihat  besar  kecilnya  mas  kawin  atau mahar  pada  saat  akad  nikah  (atau  setara dengan mahar mitsli ), besar mut‟ah boleh lebih besar dari mas kawin, tetapi tidak boleh kurang dari mas kawin serta tidak boleh terlalu kecil.
5. Kemampuan suami, dilihat dari gaji setiap bulan dan dari latar belakang pekerjaannya.
32 Arskal  Salim,  dkk., Demi  Keadilan  dan  Kesetaraan  Dokumentasi  Program  Sensitivitas  Jender  Hakim Agama di Indonesia , h. 67-68.
Mut’ah bukan semata-mata tuntutan istri kepada suami, namun mut’ah merupakan hadiah suami kepada istri yang diceraikannya. Dikarenakan ada dalam peraturan sehingga hakim dapat menentukan jumlahnya berdasarkan hak ex-officio .
Dalam  wawancara  dengan  penulis  setiap  Hakim  Pengadilan  Agama  Makassar mempunyai pandangan yang berbeda dalam menentukan kadar nafkah mut’ah , diantaranya:
Bapak  Drs.  H.  Muh.  Anwar  Saleh,  S.H.,  M.H.  mengatakan  bahwa  faktor-faktor  yang menjadi  pertimbangan  dalam  menentukan  kadar  nafkah mut’ah dapat  dilihat  dari  penghasilan suami perbulan, lamanya berumah tangga, jumlah anak dan pekerjaan suami. 33
Menurut  Bapak  Drs.  H.  Rahmatullah,  M.H.,  terdapat  dua  faktor  yang  menjadi pertimbangannya  dalam  menentukan  nafkah mut’ah yaitu  penghasilan  suami  perbulan  dan lamanya usia perkawinan, adapun untuk pembagian nafkah mut’ah antara wanita karier dan ibu rumah tangga tidak ada perbedaan dalam penetapannya. 34
Menurut  Bapak  Drs.  H.  Muhtar,  S.H.,  M.H.,  penghasilan  suami  perbulan  dan  tidak nuzyus  merupakan  faktor  pertimbangannya  dalam  menentukan mut’ah .  Adapun  untuk pembagian  nafkah mut’ah antara  wanita  karier  dan  ibu  rumah  tangga  dalam  penetapannya berbeda, beliau menetapkan kadar mut’ah lebih tinggi untuk ibu rumah tangga. 35
Sedangkan  Ibu  Dra.  Kartini  Suang  mengatakan  bahwa  faktor  yang  menjadi pertimbangannya  dalam  menentukan mut’ah adalah  kemampuan  suami,  lamanya  usia perkawinan,  dan  pembuktian  dipersidangan.  Lalu  untuk  pemberian  nafkah mut’ah itu  sunnah atau tidak wajib. 36
33 Muh.  Anwar  Saleh,  Hakim  Pengadilan  Agama  Makassar, Wawancara ,  Makassar,  11  September  2019 Pukul 13.05.
34 Rahmatullah,  ,  Hakim  Pengadilan  Agama  Makassar, Wawancara ,  Makassar,  11  September  2019  Pukul 14.14.
35 Muhtar, Hakim Pengadilan Agama Makassar, Wawancara , Makassar, 11 September 2019 Pukul 14.00.
36 Kartini  Suang  ,  Hakim  Pengadilan  Agama  Makassar, Wawancara ,  Makassar,  22  Agustus  2019  Pukul 09.43.

## III. PENUTUP

## Kesimpulan
Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menentukan mut’ah yaitu QS al- Baqarah ayat 236, 237 dan 241, QS al-Ahzab ayat 49, dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan  KHI  pasal  149,  158,  159,  160.    Dalam  QS  Al-Baqarah/2:236  menjelaskan  hukum  wanita tercerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, ia wajib diberi mut'ah . Kemudian, dalam  QS  Al-Baqarah/2:237  menjelaskan  hukum  wanita  tercerai  sebelum  bercampur  dan  telah ditentukan  maharnya,  hukumnya  ia  wajib  diberi  separuh  mahar  yang  ditentukan.  Metode pemahaman  QS  Al-Baqarah  ayat  236  dan  237  diatas  firman  Allah  pada  ayat  pertama: "dan berilah  mut'ah  mereka" adalah  suatu  perintah.  Perintah  secara  hakikat  berlaku  untuk  kewajiban selama  tidak  ada  tanda-  tanda  yang  menyertainya  ( qarinah )  yang  memalingkan  kewajiban tersebut kepada makna lain, yakni sunnah atau anjuran dan atau lainnya. Ketika tidak didapatkan qarinah , perintah disini kembali kepada hakikatnya, yaitu wajib. Jadi, mut'ah wajib bagi wanita yang tercerai sebelum dicampuri, dan belum dipastikan maharnya.
Adapun  faktor-faktor  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  adalah  Lamanya  usia perkawinan,  Kesalahan  dalam  rumah  tangga  yang  menjadi  penyebab  perceraian,  Penentuan ukuran tersebut harus memenuhi rasa kepatuhan dan keadilan, Melihat besar kecilnya mas kawin atau  mahar  pada  saat  akad  nikah  (atau  setara  dengan  mahar mitsli ),  dan  Kemampuan  suami, dilihat  dari  gaji  setiap  bulan.  Hakim  Pengadilan  Agama  Makassar  berbeda  pandangan  dalam menentukan  kadar  nafkah mut’ah .  Ada  hakim  yang  menetapkan mut’ah istri  wanita  karier  dan ibu  rumah  tangga  sama  penetapannya  dan  ada  juga  hakim  yang  berbeda  dalam  menentukan kadar mut’ah wanita karier dan ibu rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Munawir,  Ahmad  Warson. Kamus  Bahasa  Arab  Indonesia .  Surabaya:  Pustaka  Progresif. 1997.
al-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-islam wa Adillatuhu . Jilid II. Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr. 1989.
Ath-Thabari, Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir . “Tafsir Ath-Thabari”. Alih Bahasa Moh. Kholid. Tafsir At-Thabari. Jilid 2. Bandung: Darussalam. 2007.
Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqh Munakahat . Cet. II; Jakarta: Amzah. 2011.
Dzulfikar,  Ahmad. Kamus  Ekstra  Lengkap  Arab-Indonesia-Inggris. Cet.  1;  Jakarta:  Mutiara Media. 2010.
DalamIslam.com.  “Wanita  Karir  dalam  Pandangan  Islam”. Situs  Resmi  Dalam  Islam https://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/info-islami/wanita-karir-dalam- pandangan-islam/amp  (22 Juni 2019).
Erviana,  Irma.  “Wanita  Karir  Perspektif  Gender  dalam  Hukum  Islam  di  Indonesia”. Skripsi . Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.
Daradjat, Zakiah. Pendidikan Islam dalam Keluaga dan Sekolah . Jakarta: Ruhama. 1995.
Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh . Jilid II.Jakarta: Ditjen Binbaga Islam. 1984/1985.
Mufifa,  Alia.  “Hubungan  Work”. Skripsi .  Jakarta:  Fakultas  Psikologi  Universitas  Indonesia, 2008.
Mawardiani, Tutut. “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Maros Terhadap Pembebanan Nafkah  Mut‟ah  Perkara  Cerai  Gugat (Studi  Perkara  Nomor:  184/PDT.G/2017/PA MRS)” . Skripsi. UIN Alauddin Makassar. 2019.
Prahandika, Muhlifa Nur . “Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut‟ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)”. Skripsi. IAIN Salatiga. 2018.
Quraish, Shihab M. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an . Vol. 1; Jakarta: Lentera Hati. 2002.
Quraish,  Shihab  M. Tafsir  Al-Mishbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al-Qur’an .  Vol.  11; Jakarta: Lentera Hati. 2002.
Ramulyo,  Mohd.  Idris. Hukum  Perkawinan  Islam:  Suatu  Analisis  dari  Undang-Undang  No.  1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara. 1996.
Salim,  Arskal  dkk. Demi  Keadilan  dan  Kesetaraan  Dokumentasi  Program  Sensitivitas  Jender Hakim  Agama  di  Indonesia .  Jakarta:  PUSKUMHAM  UIN  Syarif  Hidayatullah  dan  The Asia Foundation, 2009.
Samiyah,  Futichatus.  “Realisasi  Pelaksanaan  Nafkah  Iddah  Dalam  Kasus  Perceraian  di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2012”. Skripsi . UIN Syarif Hidayatullah. 2014. Sahrani, Sohari dan H. M. A. Tihami. Fikih Munakahat . Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2009.
Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. Fiqh Munakahat . Cet. 2; Jakarta: Amzah. 2011.
Tim  Redaksi  Sinar  Grafika. Amandemen  Undang-Undang  Peradilan  Agama .  Cet.  Pertama; Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Edisi III. Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
TafsirQ.com.  “Tafsir  Al-Quran  Online”. Situs  Resmi  TafsirQ. https://tafsirq.com/  (20  April 2019).