Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 3 November 2022
P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN
: 2654-5837, Hal  538 – 545

## UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NASIONAL PAJAK TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI INDONESIA
Oleh : Widia Wulandari, widia.wulandari20@mhs.uinjkt.ac.id,
Ratu Aaf Afifah,
ratu.afifah1520@mhs.uinjkt.ac,id,
Nur Afni Aprilia, nurafni.aprilia20@mhs.uinjkt.ac.id,
Dedek Kustiawati dedek.kustiawati@uinjkt.ac.id UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Article Info Abstract Article History : Received  16  Nov - 2022 Accepted  25 Nov  - 2022 Available Online 30 Nov – 2022 One  of  the  pillars  of  national  income  comes  from  tax  revenues  which contribute arround 70% of all state revenues. Taxes play a very important role in a country, without taxes a country’s life cannot run properly. Txes finance  infrastructure  development,  education,  health,  fuel  subsidies (BBM),  payment  of  civil  servants  and  construction  of  public  facilities. Taxes are at  the forefront  of the development  and economic growth  of a country.  Economic  growth  is  the  development  of  economic  activity  that occurs  from  time  to  time  and  causes  real  national  income  to  grow.  This study uses the method  of literature study. The data  obtained comes from books, scientific articles, and other douments that discuss national income, taxes and Indonesia’s economic growth. Economic growth  can show the quality or achievement of the development of an economy from one period to  the  next.  Economic  growth  has  a  positive  impact  on  tax  revenues, especially  through  increasing  people’s  income  and  consumption  levels.
The  higher  the  economic  growth  accompanied  by  equal  distribution  on income, the higher the people’s income.
Keyword : Tax, National Income, Economic Growth..

## 1. PENDAHULUAN
Sejak  tahun  1960-an  hingga 1990-an Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang lumayan signifikan  serta  berkesinambungan, namun  mengalami  krisis  ekonomi yang  bergejolak  pada  tahun  1997. Hingga sekarang, ekonomi indonesia mulai membaik. Sehingga pertumbuhan  ekonomi  ini  menjadi masalah  perekonomian  suatu  negara dalam  jangka  panjang.  Hal  ini dikarenakan  pertumbuhan  ekonomi dapat  menunjukkan  kualitas  atau prestasi  dari  perkembangan  suatu perekonomian  dari  suatu  periode  ke periode berikutnya. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara  untuk  menghasilkan  barang dan  jasa  akan  meningkat  yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi  yang  selalu  mengalami pertambahan  dalam  jumlah  dan kualitasnya. Menurut (Sukirno, 2012), Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan  kegiatan  ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan  pendapatan  nasional riil  semakin  berkembang.  Tingkat pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan persentasi kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan pendapatan  nasional  riil  pada  tahun sebelumnya.  Pertumbuhan  ekonomi dapat  diartikan  juga  sebagai  proses kenaikan  kapasitas  produksi  suatu perekonomian yang diwujudkan dalam  bentuk  kenaikan  pendapatan nasional. Berdasarkan pengalaman- pengalaman negara lain, perlu
disadari  bahwa  suatu  pertumbuhan ekonomi tidak selalu disertai dengan distribusi pendapatan. Maka Indonesia perlu menetapkan kebijakan strategi pembangunan yang tidak melulu menargetkan pada pertumbuhan  ekonomi.  Apalagi  di era saat ini yang lebih memprioritaskan ekonomi kerakyatan agar distribusi pendapatan dan pemerataan  nasional semakin membaik. Salah satu indikator  yang  digunakan  untuk menilai  kondisi  perekonomian  suatu negara  adalah  pendapatan  nasional. Tujuan menghitung pendapatan nasional  adalah  untuk  mendapatkan gambaran  tentang  tingkat  ekonomi yang  ada  di  negara  tersebut.  Data pendapatan  nasional yang dihasilkan dapat  digunakan  untuk  memprediksi perekonomian  negara  di  masa  yang akan datang. Menurut (Mulyasari, 2020) pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang dihasilkan  oleh  semua  masyarakat atau  pelaku  ekonomi  yang  tinggal disuatu  negara  dalam  kurun  waktu satu  tahun.  Dampak  dari  distribusi pendapatan  nasional  yang  tidak merata  tidak  hanya  dirasakan  di bidang ekonomi namun bisa menimbulkan  kesenjangan  di  bidang sosial  dan  politik.  Sehingga  perlu diterapkan upaya-upaya untuk mengurangi  ketimpangan  distribusi pendapatan  agar  stabilitas  politik terus terjaga kekuatannya. Berdasarkan  Badan  Pusat  Statistik (1994) untuk mengetahui kesenjangan  distribusi  pendapatan adalah  dengan  menerapkan  indikator yaitu koefisien gini dan kriteria Bank Dunia. Koefsien gini berkisar dari nol sampai satu. Semakin tinggi koefisien gini,  semakin  tidak  merata  distribusi pendapatan negara tersebut. Sebaliknya, koefisien gini yang lebih rendah berarti distribusi pendapatannya lebih merata. Sementara  itu,  kriteria  Bank  Dunia menilai  distribusi  pendapatan  atas pendapatan  yang  diterima  oleh  40% penduduk  berpenghasilan  terendah. Kesenjangan  distribusi  pendapatan adalah  “tinggi”  jika  40%  penduduk
berpenghasilan  terendah  menerima bagian pendapatan kurang dari 12% ;
“sedang” jika 40%  penduduk berpenghasilan  terendah  menerima bagian pendapatan antara 12% -17% ; dan  “rendah”  jika  40%  penduduk berpenghasilan  terendah  menerima bagian pendapatan lebih dari 17%.
Untuk mengurangi ketimpangan distibusi  pendapatan,  maka  dapat dilakukan pengalihan transfer sumber daya dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah bisa menerapkan kebijakan manipulasi  kebijakan  fiskal  dan redistribusi  pendapatan  langsung melalui  skema  pembayaran  pajak kepada  pemerintah.  Tidak  dapat dipungkiri  lagi  bahwa  salah  satu penopang pendapatan nasional berasal  dari  penerimaan  pajak  yang menyumbang sekitar  70%  dari seluruh  penerimaan  negara.  Pajak berperan  sangat penting dalam suatu negara,  tanpa  pajak  kehidupan  suatu negara  tidak  dapat  berjalan  dengan baik.  Pajak  mendanai  pembangunan infrastruktur,  pendidikan,  kesehatan, subsidi  bahan  bakar  minyak  (BBM), pembayaran  PNS  dan  pembangunan fasilitas  umum.  Oleh  karena  itu, pajak  merupakan  garda  terdepan pembangunan sebuah negara.
Dalam  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang disampaikan setiap tahun oleh pemerintah,  terlihat  peran  penting pajak dalam pelaksanaan pemerintahan yaitu adanya peningkatan  presentase  kontribusi pajak  terhadap  APBN  dari  tahun  ke tahun.  Berdasarkan  UU  RI  No.12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa sumber penerimaan negara terdiri dari Penerimaan  Perpajakan,  Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan
Hibah.  Berdasarkan  uraian  tersebut, pajak  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan  negara  yang  penting untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan  nasional. Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2007 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata
Cara Perpajakan menjelaskan definisi pajak, bahwa pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.
Berkaitan  dengan  pajak,  ada banyak  pengertian  yang  diberikan oleh para ahli mengenai apa sebenarnya pajak itu. Menurut Soemarso  definisi  pajak  adalah  :
“Pajak diartikan sebagai perwujudan atas  kewajiban  kenegaraan  dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi  keperluan  pembiayaan negara  dan  pembangunan  nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran  yang  merata,  baik material maupun spiritual”. Sementara  itu,  P.J.A.  Andriani  juga memberikan pendapatnya dalam mendefinisikan  pajak  yaitu  berbunyi sebagai  berikut:  “Pajak  adalah  iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan)  yang  terhutang  oleh yang  wajib  membayarnya  menurut peraturan-peraturan,  dengan  tidak mendapat  prestasi  kembali  yang langsung  dapat  ditunjuk,  dan  yang gunanya  adalah  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan  dengan  tugas  negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Berdasarkan  uraian tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa pajak adalah kontribusi rakyat terhadap Kas Negara (transfer kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan hukum (dapat  dipaksakan)  dengan  tidak mendapatkan  layanan  utama  yang dapat langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode yang  digunakan  adalah  metode  studi literatur.  Studi  literatur  merupakan ringkasan  tertulis  mengenai  artikel dari  jurnal,  buku,  dan  dokumen  lain yang  menjelaskan  tentang  teori  serta informasi baik masa lalu maupun saat
ini (Creswell, 1998 dalam Bakhrudin, 2017).  Selain  itu,  menurut  (Zed, 2018)  metode  studi  literatur  adalah serangkaian  kegiatan  yang  berkaitan dengan  metode  pengumpulan  data- data  pustaka,  membaca,  mencatat, dan  mengelolah  bahan  penelitian. Penelitian dengan studi literatur tidak diharuskan  untuk  turun  ke  lapangan dan  bertemu  dengan  responden. Dalam  penelitian  ini  data-data  yang diperlukan  dapat  diperoleh  dari sumber pustaka atau dokumen.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  yang diperoleh  dari  studi  literatur,  yaitu dengan  menghimpun  data-data  atau sumber-sumber  yang  berhubungan dengan  permasalahan  yang  diangkat dalam  suatu  penelitian.  Data-data yang  sudah  diperoleh  kemudian dianalisis  dengan  metode  analisis deskriptif.  Metode  analisis  deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan  fakta-fakta  yang kemudian  disusul  dengan  analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pandemi Covid-19 telah berdampak parah pada perekonomian Indonesia tahun 2020. Pandemi telah menyusutkan semua komponen Produk  Domestik  Bruto  (PDB) kecuali konsumsi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk  dalam  kategori  'krisis' karena  pandemi  Covid-19  yang melanda  Indonesia  telah  mengurangi komponen  produk  domestik  bruto
(PDB). Berdasarkan data yang diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik (Statistik,  2022)  dapat  dilihat  bahwa perekonomian indonesia terus mengalami  perubahan  dari  waktu  ke waktu, sebagai akibat dari perubahan kondisi  dan  iklim  ekonomi  baik  di dalam  negeri  maupun  diluar  negeri. Dari  data  BPS  didapatkan  bahwa  :
ekonomi  indonesia  triwulan  2-2022 tumbuh impresif, Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  atas  dasar  harga  berlaku
mencapai  Rp16.970,8  triliun  dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US$4.349,5. Ekonomi Indonesia tahun  2021  tumbuh  sebesar  3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi  pertumbuhan  sebesar  2,07 persen sebagai dampak dari pandemi
Covid-19  yang  melanda  seluruh dunia termasuk Indonesia.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi  terjadi  pada  Lapangan Usaha  Jasa  Kesehatan  dan  Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara  dari  sisi  pengeluaran pertumbuhan  tertinggi  dicapai  oleh Komponen  Ekspor  Barang  dan  Jasa sebesar  24,04  persen.  Ekonomi Indonesia triwulan  IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y- on-y).  Dari  sisi  produksi,  Lapangan Usaha  Jasa  Kesehatan  dan  Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16 persen,
sementara  dari  sisi  pengeluaran,
Komponen  Ekspor  Barang  dan  Jasa mengalami  pertumbuhan  tertinggi sebesar  29,83  persen.  Ekonomi
Indonesia triwulan  IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,06 persen (q- to-q).  Dari  sisi  produksi,  Lapangan Usaha  Administrasi  Pemerintahan,
Pertahanan,  dan  Jaminan  Sosial
Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi  sebesar  22,20  persen.  Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran  Konsumsi  Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 33,00 persen. Menurut (Nanga, 2001) menyatakan  bahwa  pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dikatakan  berhasil  jika  pendapatan nasional  juga  meningkat.  Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dapat kita lihat dari total pendapatan nasional  yang  perhitungannya  juga dapat  dilihat  dari  total  penjumlahan permintaan agregat (agregat demand).  Sedangkan  unsur  dari agregat  demand  tersebut  merupakan gabungan  dari  keempat  sektor  riil yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran  pemerintah  serta  sektor ekspor  dan  impor.  Sehingga  dapat
dikatakan,  pertumbuhan  ekonomi menunjukkan  sejauh  mana  kegiatan perekonomian  akan  menghasilkan tambahan  pendapatan  masyarakat pada  suatu  periode  tertentu.  Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan komponen tersebut, pendapatan merupakan indikator  yang  sangat  penting  dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh  karena  itu  pertumbuhan ekonomi memacu pemerintah memaksimalkan pemberdayaan segenap sumber daya potensial yang ada,  serta  membuka  peluang  kerja sama  masyarakat  (sebagai  investor dan/atau  pekerja)  guna  menciptakan lapangan  pekerjaan  baru  yang  akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi. Berdasarkan pernyataan berikut dapat disimpulkan bahwasannya  adanya  pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Jadi, pendapatan nasional merupakan tolak  ukur  berhasil  atau  tidaknya suatu negara meningkatkan pertumbuhan ekonominya, yang merupakan  indikasi  keberhasilan pembangunan ekonominya. Berkaitan  dengan  fungsi  pendapatan nasional  yang  secara  umum  untuk melihat dan membandingkan kegiatan  perekonomian  masyarakat dalam periode tertentu. Secara kuantitatif,  tingkat  kehidupan  dan kemajuan suatu negara itu ditentukan oleh  perbandingan  antara  jumlah Pendapatan  Nasional  dengan  jumlah penduduk dalam suatu negara. Sehingga  ada  faktor–faktor  yang mempengaruhi  pendapatan  nasional yaitu : 1. Permintaan dan penawaran agregat Permintaan  agregat  merupakan suatu  daftar  keseluruhan  barang dan  jasa  yang  akan  dibeli  oleh sektor perekonomian sesuai dengan tingkatan harga. Sedangkan  penawaran  agregat menunjukkan  hubungan  antara keseluruhan  penawaran  barang-
barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga tertentu. 2. Konsumsi dan Tabungan Konsumsi  adalah  pengeluaran total  untuk  memperoleh  barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu  satu  tahun,  sedangkan tabungan  adalah  bagian  dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. 3. Investasi Investasi adalah semua pengeluaran  yang  digunakan untuk  menciptakan  modal  baru. Tujuan  dari  investasi  adalah untuk  mengganti  bagian  modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Pajak merupakan bagian penting dalam pendapatan negara dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk mendanai pembangunan  yang  dilakukan  oleh pemerintah. Oleh sebab itu, penerimaan pajak dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintah. Karena tingkat penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah  cukup  tinggi  dan  dapat membantu pemerintah melaksanakan pemerataan  pembangunan  sehingga roda  pemerintahan  dapat  berjalan lebih  lancar.  Penerimaan  pajak dipengaruhi  oleh  faktor  eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara antara lain  pertumbuhan  ekonomi,  tingkat inflasi,  nilai  tukar  rupiah,  harga minyak internasional, produksi minyak mentah, harga minyak internasional, dan tingkat suku bunga. Sedangkan  faktor  internal  yang mempengaruhi  penerimaan  pajak adalah tarif pajak itu sendiri (Syahputra, 2007) Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak  positif  terhadap  penerimaan pajak, khususnya melalui meningkatnya pendapatan masyarakat  dan  tingkat  konsumsi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan  dalam  pendapatan  yang diterima  oleh  masyarakat.  Semakin tinggi  pertumbuhan  ekonomi  yang disertai dengan pemerataan
pendapatan,  menunjukkan  semakin tinggi  pula  pendapatan  masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat menyebabkan penerimaan  pajak  akan  bertambah karena ada perubahan jumlah pembayar pajak, yaitu dari yang tidak dikategorikan sebagai pembayar pajak  menjadi  pembayar  pajak,  dan dari yang membayar pajak pada tarif tertentu menjadi naik sebagai pembayar pajak pada tarif yang lebih tinggi  seiring  kenaikan  pendapatan terutama  terjadi  pada  pajak  dengan tarif progresif (Wijayanti, 2010) . Penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan antara pendapatan  pajak  dalam  negeri dengan tingkat pendapatan pemerintah Indonesia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Sihaloho,  2020).  Penelitian  yang menggunakan sumber data penerimaan  pajak  dari  tahun  1970 hingga  tahun  2010  berfokus  pada pajak penghasilan dan pajak pertambahan  nilai.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pajak penghasilan  dan  pajak  pertambahan nilai  merupakan  jenis  pajak  dalam negeri  yang  memberikan  presentase terbesar  dari  total  penerimaan  pajak di  bandingkan  jenis  pajak  lainnya. Penelitian  ini  menyebutkan  bahwa pajak penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah dan pertumbuhan  ekonomi  Indonesia. Penelitian  ini  juga  menyebutkan bahwa tingkat pertumbuhan penerimaan  pemerintah  memiliki dampak positif terhadap pajak penghasilan  sebagai  presentase  dari total pendapatan pajak Indonesia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan jurnal kajian singkat  yang  berjudul  “Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Meminimalkan Shortfall Pajak” yang ditulis oleh Rais  Agil Bahtiar & Juli Panglima  Saragih  pada  tahun  2019 (Bahtiar & Saragih, 2019) menyatakan bahwa menurut Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak  DJP  Kemenkeu  Yon  Arsal menjelaskan pelambatan pertumbuhan penerimaan pajak pada
2019  dipengaruhi  oleh  tiga  faktor utama  yaitu  kebijakan  restitusi,
pelemahan kinerja ekspor dan impor, serta  penurunan  harga  komoditas  di pasar global (Kompas, 26 November 2019).  Pada  saat  ini,  telah  terlihat upaya mendorong daya saing investasi  melalui  berbagai  kebijakan keringanan pajak serta rancangan dari omnibus  law  terkait  ketentuan  pajak untuk penguatan perekonomian. Pemerintah  menetapkan  tujuh  poin kebijakan  perpajakan  yang  akan dicakup  dalam  RUU  Omnibus  Law perpajakan yaitu : 1. Penyesuaian tarif pajak penghasilan  (PPh)  untuk  Badan dari  25%  menjadi  22%  pada tahun  2020,  22%  untuk  periode 2021-2022, dan 20% untuk pada tahun 2023. Selain itu, penurunan PPh Badan bagi perusahaan yang melakukan aksi penawaran umum  perdana  saham  (IPO) sebesar 3% dalam 5 tahun setelah go-public.  Jika  tarif  PPh  ini diturunkan, maka akan mendorong perusahaan melakukan  ekspansi  usaha  dari sebagian laba yang tidak dipajaki (cnbcindonesia.com, 25 November 2019). 2. Pembebasan pajak dividen. Kebijakan ini merupakan insentif bagi investor pasar modal terkait
dengan  dividen  yang  didapatkan dari laba bersih emiten, baik bagi wajib  pajak  (WP)  orang  pribadi maupun badan. Pemerintah akan membuat  penurunan  tarif  atau pembebasan  tarif  PPh  dividen dalam  negeri.  Dalam  hal  ini dividen yang diterima WP Badan maupun  wajib  pajak  perorangan akan dibebaskan.
3. Penyesuaian  (penurunan)  tarif final  PPh  Pasal  25  atas  bunga. Pasal  25  PPh  (UU  PPh)  atas penghasilan  bunga  dari  dalam negeri  yang  selama  ini  diterima oleh  subjek  pajak  luar  negeri akan diturunkan lebih rendah dari tarif PPh bunga 20% yang selama ini  berlaku  (cnbcindonesia.com, 25 November 2019).
4. Rezim pajak teritorial. Kebijakan ini akan mengatur sistem teritori
dalam  rangka  untuk  penghasilan yang  diperoleh  dari  luar  negeri, yaitu wajib pajak yang penghasilannya  berasal  dari  luar negeri baik dalam bentuk dividen maupun penghasilan dari usahanya. Badan Usaha Tetapnya  yang  tercatat  di  luar negeri tapi beroperasi di Indonesia,  namun  selama  ini dividen atau penghasilan lainnya tidak dikenakan pajak di Indonesia. 5. Subjek  pajak  pribadi.  Omnibus Law khusus perpajakan ini, juga akan  mengatur  subjek  pajak orang  pribadi  terutama  yang selama ini cut-off harinya adalah 183  hari,  baik  yang  tinggal  di dalam  maupun  di  luar  negeri. Subjek  pajak  bagi  WNI  yang tinggal  di  luar  Indonesia  selama lebih  dari  183  hari,  akan dikecualikan apabila mereka memenuhi syarat tertentu. Sebelumnya,  dalam  kasus  yang sama,  WNI  yang  tinggal  lebih dari  183  hari  dianggap  sebagai subjek pajak (cnbcindonesia.com, 25 November 2019). 6. Ekstensifikasi pajak. Upaya ekstensifikasi  wajib  pajak  juga sedang  diupayakan  oleh  Ditjen Pajak  dengan  cara  menelisik pemilik  saldo  tabungan  orang pribadi dengan nilai minimal Rp1 miliar. Hal ini dilakukan dengan menyamakan data-data yang dimiliki otoritas pajak dan perbankan.  Apabila  ditemukan ketidakcocokan  Ditjen  Pajak akan memberikan pemberitahuan kepada  WP  untuk  melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)  dan  membayar  jika  ada kekurangan pajak. Hal ini merupakan  salah  satu  upaya ekstra  yang  dilakukan  Ditjen Pajak  hingga  akhir  tahun  2019 untuk  mengejar  target  realisasi pajak akhir tahun 2019 (epaper.kontan.co.id, 29 November 2019). 7. Pajak  dari  perusahaan  Over  The Top  (OTT)  yang  beroperasi  di Indonesia. Menurut Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati, cara untuk memajaki perusahaan
yang  tidak  memiliki  Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia ini  seperti  Google,  Spotify, Facebook  dan  Netflix  adalah dengan  RUU  Omnibus  Law perpajakan  yang  saat  ini  tengah disusun pemerintah (cnbcindonesia.com, 28 November  2019).  Sebelum  ada aturan ini pemerintah hanya bisa memajaki perusahaan yang memiliki kantor fisik di Indonesia. Namun dengan perkembangan  teknologi  digital atau  informasi  saat  ini,  pajak akan sulit dipungut karena banyak perusahaan tersebut yang tidak  memiliki  kantor  cabang  di Indonesia. Dalam RUU Omnibus Law khusus perpajakan nantinya, akan diatur mengenai pemungutan  pajak  e-commerce terutama  terhadap  perusahaan digital  yang  telah  beroperasi  di Indonesia meski tanpa kehadiran
kantor  fisik.  Hal  ini  menjadi salah  satu  strategi  yang  harus segera diimplementasikan, karena konsumennya adalah
WNA dan WNI yang berdomisili di Indonesia.

## 4. KESIMPULAN
Pertumbuhan ekonomi Indonesia  termasuk  dalam  kategori 'krisis',  karena  pandemi  Covid-19 yang melanda Indonesia telah mengurangi komponen produk
domestik  bruto  (PDB).  Berkaitan dengan  hal  tersebut,  telah  diperoleh data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh  sebesar  3,69  persen,  lebih tinggi  dibanding  capaian  tahun  2020
yang mengalami kontraksi
pertumbuhan  sebesar  2,07  persen.
BPS juga menyatakan bahwa ekonomi  indonesia  triwulan  2-2022 tumbuh  impresif.  Ada  beberapa  hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan  ekonomi  diantaranya yaitu pendapatan, belanja, dan
pembiayaan. Secara kuantitatif, tingkat  kehidupan  dan  kemajuan
suatu  negara  itu  ditentukan  oleh
perbandingan antara jumlah Pendapatan  Nasional  dengan  jumlah penduduk  dalam  suatu  negara.  Salah satu  penopang  pendapatan  nasional berasal  dari  penerimaan  pajak  yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak  positif  terhadap  penerimaan pajak, khususnya melalui meningkatnya pendapatan masyarakat  dan  tingkat  konsumsi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan, menunjukkan  semakin  tinggi  pula pendapatan  masyarakat.  Upaya  yang dapat  dilakukan  penerintah  untuk meningkatkan penerimaan pajak agar pertumbuhan  ekomomi  indonseia lebih tinggi yakni, dengan menyesuaikan tarif pajak penghasilan (PPh),  membebaskan  pajak  deviden,
menyesuaikan (penurunan) tarif final PPh  atas  bunga,  kebijakan  rezim pajak  teritorial,  terdapat  pengaturan subjek  pajak  pribadi,  ekstensifikasi pajak,  dan  perolehan  pajak  dari perusahaan  Over  The  Top  (OTT) yang beroperasi di Indonesia.

## 5. REFERENSI
Agustina,  E.  (2020).  Hukum  Pajak  Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. Solusi , 18 (3), 407–418. https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.31 1 Bahtiar,  R.  A.,  &  Saragih,  J.  P.  (2019). UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK . Gambar 1 .
Habsy,  B.  A.  (2017).  Seni  Memehami Penelitian  Kuliatatif  Dalam  Bimbingan Dan    Konseling :  Studi  Literatur.
JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa , 1 (2), 90. https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56 Hayati, R. N. (2022). Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi  Akibat  Pandemi  Covid-19 .
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl -banjarmasin/baca- artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian- Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat- Pandemi-Covid-19.html Indonesia. (n.d.). . Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan.  Lembaran
Negara Republik  Indonesia  Tahun  2007 Nomor  85,  Tambahan  Lembaran  RI Nomor 4740. Sekretariat Negara. Mulyasari, W. R. (2020). Ekonomi Kelas XI. In Repositori Kemdikbud (Vol. 1). Nanga,  M.  (2001). Makroekonomi.  Teori, Masalah  dan  Kebijakan .  PT.  Raja  Grafindo
Persad. Pengaruh Pendapatan Daerah . (n.d.).
https://media.neliti.com/media/publicati ons/254231-pengaruh-pendapatan- daerah-terhadap-pert-4a386eeb.pdf.
Sihaloho,  E.  D.  (2020).  Analisis  pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi  indonesia :  pendekatan  vektor autoregressive Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi  indonesia :  pendekatan  vektor autoregressive. Forum  Ekonomi , 22 (2),
202–209. https://doi.org/10.29264/jfor.v22i2.7370 Siregar,  L.  H.  (2017).  Pengampunan  Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Peningkatan  Pendapatan  Nasional  Dari Sektor Fiskal. Pengampunan Pajak (Tax
Amnesty)  Sebagai  Upaya  Peningkatan
Pendapatan Nasional Dari Sektor Fiskal ,
6 (1), 97–105.
Statistik,  B.  P.  (2022). Ekonomi  Indonesia
Triwulan  II-2022  Tumbuh  5,44  Persen
(y-on-y) . https://www.bps.go.id/pressrelease/2022 /08/05/1913/ekonomi-indonesia- triwulan-ii-2022-tumbuh-5-44-persen-- y-on-y-.html#:~:text=Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk,y- on-y).
Sukirno. (2012). Makroekonomi Teori
Pengantar Edisi Ketiga . Rajawali Pers. Syahputra,  A.  (2007).  Perpajakan. USU Repository .
Wijayanti, W. K. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Total  Penerimaan  Pajak Negara Dan Efektifitas Peraturan Perpajakan. Media  Ekonomi , 18 (1),  27–
40.
Yoshanda,  A.  A.  (2020). Pendapatan Nasional .
Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020).  Analisis  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Tingkat  Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. SERAMBI: Jurnal
Ekonomi  Manajemen  Dan  Bisnis  Islam , 2 (3), 169–176. https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.20 7 Zed, M. (2018). Metode Penelitian Kepustakaan . Yayasan Obor Indonesia.