## Amanna Gappa
Amanna Gappa, Vol. 31 No. 2, 2023
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Quo  Vadis  Perlindungan  Hukum  Tindak  Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Sistem Hukum
Donna  Okthalia  Setiabudhi * ,  Jovano  Abraham  Alfredo  Apituley,  Muhammad Farhan Umar, Toar Kamang Ronald Palilingan
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara, Indonesia.
* E-mail Korespondensi: donna_setiabudi@unsrat.ac.id

## Abstract:
The  problem  of  criminal  acts  of  sexual  violence  becomes  increasingly  complex  when  it  comes  to  the implementation and enforcement stages of the law. If we look at the legal substance of the law on criminal acts of sexual violence, it is actually very comprehensive, regulating everything from the types of sexual violence to sanctions for perpetrators of sexual violence; it is hoped that it can be implemented effectively and efficiently among the community. However, in reality, a comprehensive legal substance often cannot guarantee immediate success in treating the social pathology that occurs, because it clashes with the legal culture of society. This research  uses  a  socio-legal  methodology  approach.  The  results  of  this  research  show  that  in  terms  of  legal substance, the comprehensive legal regulation of sexual violence criminal acts cannot be an effective guarantee for  eradicating  sexual  violence  crimes  in  Indonesia.  The  promulgation  of  criminal  acts  of  sexual  violence  is present  as  a  complement  to  the  current  Indonesian  criminal  law  instruments.  This  is  expected  to  not  only increase community knowledge and understanding, but also mobilize potential support and services from the closest community to be involved in preventing, handling, and recovering victims.
Keywords: Sexual Violence; Legal System; Criminal Act

## Abstrak:
Permasalahan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  semakin  kompleks  problematikanya  saat  menemui  tahapan penerapan dan penegakan hukum. Jika dilihat dari substansi hukum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya telah begitu komperhensif yang mengatur mulai dari jenis-jenis kekerasan seksual sampai pada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, harapannya dapat diterapkan secara efektif dan efesien dengan di tengah  masyarakat.  Namun  pada  kenyataannya  seringkali  substansi  hukum  yang  komperhensif  tak  bisa menjadi  jaminan  untuk  bisa  langsung  berhasil  mengobati  patalogi  sosial  yang  terjadi,  karena  berbenturan dengan budaya hukum masyarakat (legal culture). Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi socio- legal.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ditinjau  dari  aspek  substansi  hukum  (legal  substance), pengaturan hukum undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang telah komperhensif tak bisa menjadi jaminan secara efektif untuk membasmi tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Pengundangan tindak pidana kekerasan seksual hadir sebagai pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia saat ini. Pada tataran praktik.  Hal  ini  diharapkan  tidak  hanya  meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat,  tetapi menggerakkan potensi dukungan dan layanan dari komunitas terdekatnya untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.
Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Sistem Hukum; Tindak Pidana

## 1. Pendahuluan
Perlindungan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  merupakan  salah  satu  dari  perwujudan negara  hukum.  Unsur  dari  negara  hukum  formal  menurut  Stahl  adalah  pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, penyelenggaraan negara atas dasar
trias  politica, pemerintah  harus  pada  undang-undang  dalam  menjalankan  tugasnya ( wetmatig  bestuur) ,  serta  hadirnya  pengadilan  administrasi  untuk  mengadili pemerintah  yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  melanggar  hak  asasi  manusia  dari masyarakat ( onrecthmatige overheidsdaad ). 1
Konsep  negara  hukum  ini  juga  yang  dianut  oleh  Indonesia  melalui  Pasal  1  ayat  (3) UUD 1945, yang memberikan legitimasi serta dasar untuk melaksanakan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi seluruh masyarakat Indonesia, seperti terbebas dari segala  bentuk  diskriminasi  dan  mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan diskriminatif atas dasar apapun seperti pada Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. 2 Prinsip ini juga  merupakan  salah  satu  tujuan  serta  fungsi  negara  Indonesia  yang  dicantumkan dalam  alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945,  yang  dimana  pemerintah  Negara Indonesia  wajib  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia. Salah satu bentuk perlindungan yang haruslah dilakukan oleh negara adalah perlindungan hukum secara preventif dan represif terhadap kekerasan seksual di masyarakat. 3
Masalah  kekerasan  seksual  adalah  suatu  isu  kompleks  yang  ada  dalam  masyarakat. Sampai  dengan  tahun  2021,  masih  belum  ada  payung  hukum  yang  secara komprehensif dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dan  pemberian  hukuman  bagi  pelaku  kekerasan  seksual.  Hal  ini  tentu  saja  cukup memprihatinkan  mengingat  tingkat  kekerasan  seksual  yang  setiap  tahunnya  masih marak terjadi. Tercatat data dari Komnas Perempuan yang menerima aduan sebanyak 4.500  kasus  kekerasan  seksual  selama  periode  bulan  Januari  sampai  bulan  Oktober 2021. 4 Selanjutnya  dalam  laporan  dari  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (KPPPA)  mencatat  terdapat  10.247  kasus  kekerasan  terhadap perempuan,  dimana  15,2  persen  dari  jumlah  tersebut  merupakan  kasus  kekerasan seksual, dan untuk kasus kekerasan terhadap anak tercatat sebanyak 14.517 kasus yang dimana sebanyak 45,1 persen merupakan kasus kekerasan seksual. 5
Kasus kekerasan seksual tidak hanya menyasar perempuan maupun anak, tetapi bisa terjadi  juga  kepada  laki-laki.  Salah  satu  kasus  yang  sampai  menyita  perhatian masyarakat adalah kasus tentang MS, pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang menjadi korban perundungan ( bullying ) dan pelecehan seksual oleh rekan kerja MS  di  tempat  tersebut,  yang  sampai  menimbulkan  gangguan  mental  yaitu Post Traumatic  Stress  Disorder (PTSD)  kepada  MS.  Namun,  laporan  kasus  seperti  ini diibaratkan  seperti  fenomena  gunung  es,  dimana  hanya  sebagian  kecil  saja  yang dilaporkan sehingga tampak ke permukaan dan bisa diketahui oleh publik, sementara masih banyak lagi kasus kekerasan seksual yang tersimpan di bawah laut atau yang belum dilaporkan sehingga belum terkuak. Kalaupun dilaporkan, seringkali terdapat berbagai  hambatan  yang  dialami  oleh  pelapor,  yang  berujung  pada  mandeknya laporan  yang  disampaikan.  Dalam  catatannya,  Ketua  Umum  YLBHI,  Muhammad
1 Firdaus Arifin, Hak Asasi Manusia, Teori, Perkembangan dan Pengaturan , ( Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019), 53-54.
2 Harimurti Yudi, Negara Hukum dan Demokrasi: Konsep dan Pembangunan Kontemporer , (Malang: Setara Press, 2021), 76.
3 Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , (Yogyakarta: Cahaya atma pustaka, 2016), 17.
4 Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929- 20-737872/marak- kekerasan-seksual-sepanjang-2021/2 , ( diakses pada tanggal 10 Oktober 2023) 5 Vitorio  Mantalaen,  “ Pemerintah  Catat  6.500  Lebih  Kasus  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Sepanjang 2021”, https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-6500-lebih-  kasus- kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?page=all, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023)
Isnur  menyampaikan  bahwa  sepanjang  tahun  2021,  LBH  Jakarta  menerima  35 pengaduan  kasus  kekerasan  seksual,  yang  dimana  beberapa  bentuknya  meliputi perkosaan,  pelecehan  seksual,  kekerasan  berbasis  gender  online,  eksploitasi  seksual dan pemaksaan aborsi.
Kendala  yang  menghambat  penanganan  perkara  ini  timbul  atas  proses  hukum  yang berlarut-larut  ( undue  delay ),  tidak  adanya  pasal  yang  mengatur  kejahatan  seksual tertentu,  intimidasi  dari  pelaku,  lingkungan  yang  tidak  kondusif  untuk  mendukung korban  dan  cenderung  menyalahkan  korban,  serta  tidak  adanya  perlindungan terhadap korban. 6 Ini disebabkan Konstruksi hukum positif yang ada belum mampu secara  eksplisit  untuk  melindungi,  mencegah,  memulihkan,  juga  memberdayakan korban  pelecahan  dan  kekerasan  seksual.  Hal  inilah  yang  menjadi  urgensitas  dari lahirnya  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  (UU  PKS)  pada  tahun 2022.
Perlindungan  serta  perhatian  terhadap  kepentingan  korban  kekerasan  seksual  baik melalui  proses  peradilan  maupun  melalui  sarana  kepedulian  sosial  tertentu merupakan bagian  mutlak  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  kebijakan  hukum pidana  dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga  kekuasaan  negara. 7 Oleh  karena  itu,  untuk  mengoptimalkan pencegahan  dan  penanganan  kasus kejahatan  kekerasan  seksual  perlu  dibuatkan regulasi  khusus  yang  secara  konkrit memuat  tindak  pidana  kekerasan  seksual. Pada  akhirnya, setelah  melalui  proses berliku  dan  pembahasan  yang  cukup  alot dan panjang, mulai dari wacana pembentukannya hingga sampai penetapannya dalam sidang  DPR  RI.  Terhitung,  prosesnya  memakan  waktu  sampai  dengan  12  tahun, dimulai pada tahun 2010 hingga disahkan pada tahun 2022.
Perjalannya  dimulai  dari  Komnas  Perempuan  yang  merasakan  pentingnya  dasar hukum  lewat  mekanisme  undang-undang,  yang  secara  khusus  memberikan perlindungan  terhadap  korban  kekerasan  seksual. 8 Keinginan  ini  dapat  terwujud seiring dengan masuknya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual pada Prolegnas tahun 2016, setelah diserahkan naskah akademik serta draft RUU-nya kepada DPD RI, yang dimana  pengerjaan  ini  dilakukan  oleh  Komnas  Perempuan  bekerja  sama  dengan aktivis,  kelompok  masyarakat  serta  LSM  terkait  lainnya.  Namun,  pengesahan  RUU PKS  ini  sendiri  menemui  hambatan  pada  periode  tahun  2018-2019,  setelah  DPR  RI menunda  pembahasan  RUU  ini  dikarenakan  substansinya  yang  dianggap  sulit, kontroversial dan menuai banyak pro-kontra, sehingga diperlukan banyak perubahan untuk penyempurnaan undang-undang ini. Hingga akhirnya pada tahun 2022, proses panjang RUU TPKS ini mencapai titik terang dengan pengesahannya oleh DPR RI atas perintah dari Presiden Joko Widodo.
6 Andri  Saubani,  “ RUU  TPKS  tak  Kunjung  Rampung  Dibahas,  Banyak  Proses  Hukum  Kasus  Kekerasan Seksual Mandek ”, https://www.republika.co.id/berita/r8fnpw409/ruu-tpks-tak-kunjung-rampung- dibahas-banyak-proses-hukum-kasus-kekerasan-seksual-mandek-part2, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023)
7 Zainal Mochtar Arifin dan Eddie O. Hiariej, Dasar-dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 51. 8 Paradiaz,  Rosania,  and  Eko  Soponyono.  "Perlindungan  hukum  terhadap  korban  pelecehan seksual." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 61-72.
Permasalahan mengenai Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tak hanya berhenti begitu saja sewaktu disahkan, tetapi permasalahannya  makin  kompleks  saat  menemui  tahapan  penerapan/penegakan hukum. Idealnya UU TPKS begitu komperhensif yang mengatur mulai dari jenis-jenis kekerasan  seksual  sampai  pada  sanksi  bagi  pelaku  kekerasan  seksual,  harapannya dapat  diterapkan  secara  efektif  dan  efesien  dengan  berperspektif  kacamata  korban. Namun pada kenyataannya seringkali Substansi Hukum yang komperhensif tak bisa menjadi jaminan untuk bisa langsung berhasil mengobati patalogi sosial yang terjadi, apalagi ditambah dengan budaya Masyarakat yang belum bisa berpikir terbuka untuk menerapkan UU TPKS, contoh-nya masih banyak masyarakat bahkan Aparat Penegak Hukum  yang  meragukan  kalau  siulan  (kekerasan  seksual  verbal)  merupakan  sebuah kekerasan  seksual,  padahal  jika  merujuk  UU  TPKS  pastinya  itu  merupakan  delik pidana.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metodologi sosio-legal. Penelitian Hukum ini dimaksudkan untuk  tidak  hanya  memikirkan  masalah-masalah  hukum  yang  normatif  tapi memikirikan  bagaimana  efektivitas  penerapan  hukum  di  tengah-tengah  kehidupan sosial  masyarakat  yang  kompleks  untuk  mengatasi  sebuah  gejala  sosial.  Metodologi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.

## 3. Pengaturan  Klasifikasi  Perbuatan  yang  Termasuk  dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Dalam  sistem  hukum  pidana  yang  dianut  oleh  Indonesia  lewat  kodifikasi  KUHP, KUHAP dan UU Pidana Khusus lainnya, bisa diamati bahwa tujuan hadirnya hukum pidana  lebih  dititikberatkan  kepada  pemidanaan  pelaku,  bukan  terhadap  pemulihan korban.  Dalam  praktik  persidangan,  pada  umumnya  korban  ditempatkan  hanya sebagai  saksi  yang  mendukung  pembuktian  yang  dilakukan  oleh  penuntut  umum. 9 Hal  ini  bisa  memungkinkan  penuntut  umum  dan  penasihat  hukum  untuk memanfaatkan  keterangan  dari  korban  untuk  kepentingan  masing-masing,  yang dimana  ini  dapat  semakin  menyudutkan  posisi  dari  korban. 10 Terbatasnya  akses terhadap keadilan yang berperspektif korban inilah yang diharapkan dapat dihadirkan solusinya lewat lahirnya UU TPKS. Negara dalam hal ini harus memberikan keadilan terhadap  korban  bukan  hanya  dengan  menghukum  pelaku,  tetapi  juga  mampu memberikan pemulihan serta rehabilitasi atas kerugian yang dialami oleh korban. 11
Melalui UU TPKS ini akhirnya mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual;  Penanganan,  Pelindungan,  dan  Pemulihan  Hak  Korban; koordinasi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah;  dan  kerja  sama internasional  agar  Pencegahan  dan  Penanganan  Korban  kekerasan  seksual  dapat
9 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 71.
10 Surayda, Helen Intania. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam." Jurnal Ius Constituendum 2, no. 1 (2017): 24-38.
11 Hiariej Eddy, Asas Legalitas & Penemuan Hukum Pidana, (Jakarta: Erlangga, 2009), 17.
terlaksana  dengan  efektif.  Selain  itu,  diatur  juga  keterlibatan  Masyarakat  dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.
Secara normatif, menurut Pasal 3 UU TPKS, Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  bertujuan  untuk: Pertama ,  mencegah  segala  bentuk kekerasan  seksual; Kedua ,  menangani,  melindungi,  dan  memulihkan  korban; Ketiga , melaksanakan  penegakan  hukum  dan  merehabilitasi  pelaku;  lingkungan  tanpa kekerasan seksual; dan e. menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Sementara dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala  perbuatan  yang  memenuhi  unsur  tindak  pidana  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang  ini  dan  perbuatan  kekerasan  seksual  lainnya  sepanjang  ditentukan dalam undang-undang ini.
Dalam  perspektif  HAM,  budaya  sejatinya  dapat  lahir  dengan respect terhadap kehidupan  dan  hak-hak  yang  terkait  dengannya.  Hak-Hak  dasar  yang  tidak  boleh dilecehkan  antara  lain  hak  hidup,  hak  mengembangkan  diri,  pengakuan  di  hadapan hukum,  non  diskriminasi,  hak  milik,  privasi,  kebebasan  beragama,  kedamaian, keamanan,  keluarga  dan  sebagainya. 12 Salah  satu  instrumen  politik  hukum  lahirnya UU TPKS ialah Hak Asasi Perempuan mengingat pada kenyataannya perempuan-lah subjek yang sering terkena kekerasan seksual. Berkaitan dengan kejahatan kekerasan seksual, stereotip masyarakat yang dibangun terhadap cara berpakaian wanita kerap kali  dipandang  sebagai  hal  yang  tidak  baik  karena  dapat  mengundang  pelecehan seksual,  sehingga  dalam  hal  ini  diskriminasi  menjadi  momok  bagi  wanita  dan mereduksi Hak Asasi yang semestinya dilindungi.
Dalam  realitanya,  saat  hak  asasi  wanita  direduksi  oleh  suatu  strereotip,  alih-alih memahami betul regulasi dan substansi dari peraturan yang berkaitan dengan tindak kejahatan kekerasan seksual, upaya preventif dan represif yang dibangun oleh institusi Polri malah sering kali menjadi senjata utama dalam penegakan hukum. Tentunya hal tersebut  tidak  sepenuhnya  salah  namun  dalam  upaya  preventif  khususnya  larangan dalam berpakaian terbuka malah membuat lahirnya rasa dilema yang sering dialami bagi kaum wanita. 13 Atas dasar dinamika tersebut secara holistik sejatinya penegakan hukum haruslah tidak hanya memperhatikan preventif dan represif saja, karena dapat menyebabkan kualitas hukum kita hadir dengan ketidakmampuan dalam melindungi Hak Asasi korban khususnya terhadap wanita. 14
Mencermati  fenomena  di  atas,  pemahaman  dan  implementasi  terhadap  regulasi kekerasan  seksual  sudah  seharusnya  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  Aparat  Penegak Hukum  serta  masyarakat  agar  dapat  membantu  memberikan  perlindungan  bagi korban  kekerasan  seksual.  Dalam  substasinya,  orientasi  hukum  sejatinya  memiliki fungsi sebagai alat, sarana ( tool ) dalam menata tujuan-tujuan hidup kemanusian dalam berbagai  aspeknya,  antara  lain  bermasyarakat,  berpemerintahan,  bernegara, berinteraksi  dengan  sesama  manusia  dalam  pemenuhan  hidupnya. 15 Maka  dalam merealisasikan  orientasi  tersebut  perhatian  terhadap  hak  wanita  dan  regulasi  yang
12 Arliman  S  Laurensius,  “ Reform  of  Law  Enforcement  of  Sexual  Violence  to  Children  as  The  Form  of Sustainable Children Protection ”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 2, 2020, hlm. 312
13 Harahap,  Irwan  Safaruddin.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Kejahatan  Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." Jurnal Media Hukum 23, no. 1 (2016).
14 Lamintang P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 29.
15 H. Salle, Sistem Hukum dan Penegakan Hukum , (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020), 11.
berkaitan dengan kekerasan seksual sudah semestinya dijadikan pondasi bagi Aparat Penegak Hukum.
Menurut  Friedman,  dalam  membentuk  sistem  hukum  diperlukan  tiga  (3)  elemen penting  yang  harus  dibangun  antara  lain  pertama  substansi  hukum  ( legal  substance ), struktur  hukum  ( legal  structure ),  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ).  Pada  aspek substansi  hukum  termasuk  didalamnya  yaitu  keseluruhan  pokok  nilai  hukum  yang berisikan norma, asas, prinsip dan kaidah, baik yang dikodifikasi maupun yang tidak dikodifikasi,  termasuk  didalamnya  yakni  ketetapan  institusi  peradilan. 16 Dari  ketiga elemen  tersebut  substansi  hukum  menjadi  poin  yang  paling  berpengaruh  dalam rangka  penegakan  hukum  khususnya  terhadap  kejahatan  kekerasan  seksual.  Kedua struktur  hukum  yang  dalam  hal  ini  yakni  lembaga  hukum  yang  berkaitan  dengan sistem  hukum,  struktur  hukum  sendiri  pada  dasarnya  meliputi  wujud  hukum, institusi  hukum  (kepolisian,  jaksa,  serta  hakim).  Ketiga,  Budaya  Hukum mencerminkan sikap umum dan reaksi masyarakat yang melahirkan suatu pandangan hukum terhadap suatu kebiasaan yang hadir di tengah-tengah masyarakat.
Beranjak  dari  teori  yang  dikemukakan  oleh  friedman,  aspek legal  substance sejatinya menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  masyarakat  serta  Aparat  Penegak  Hukum.  Karena seringkali  walau legal  substance suatu  produk  hukum  telah  komperhensif  dan menawarkan  solusi  konkrit  dalam  hal  penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan seksual,  namun  seringkal  penerapan legal  substance yang  notabene-nya  telah  sesuai harapan masyarakat malah berbenturan dengan legal culture daripada masyarakat itu sendiri, mengingat memang UU TPKS adalah produk hukum yang menjadi penanda pembaruan  peradaban  dengan  menerobos  paham  patriarki  yang  menurut  Israpil dalam jurnal-nya yang berjudul Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah  dan  Perkembangannya),  menjelaskan  bahwa  patriarki  adalah  paham  yang menempatkan  laki-laki  bisa  memonopoli  segala  bentuk  tindakannya  terhadap perempuan.
Dalam hal penerapan UU TPKS alih-alih daripada sebatas memahami asas, tujuan dan hak-hak  korban  kekerasan  seksual,  keseharusan  dalam  mengetahui  dan  memahami upaya  preventif  dalam  UU  TPKS  sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah dan  Aparat  Penegak  Hukum,  sebagaimana  yang  disebutkan  pada  Pasal  79  ayat  (1) yang  berbunyi:  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Lebih  lanjut  pada  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  Penyelenggaraan  Pencegahan  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  dilakukan  melalui  bidang:  pendidikan,  sarana  dan prasarana  publik,  pemerintahan  dan  tata  kelola  lembaga,  ekonomi  dan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, budaya, teknologi informatika, keagamaan, dan keluarga. 17
Dalam  UU  TPKS  banyaknya  bidang  yang  menjadi  aspek  perlindungan  kekerasan seksual,  mengharuskan  pemerintah  untuk  mengatur  ketentuan  mengenai  kekerasan seksual  dengan  bentuk  Peraturan  Pemerintah,  atas  dasar  hal  tersebut  perintah  dari Undang-Undang TPKS ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah teerutama dalam efektifitas  pencegahan  kekerasan  seksual  di  berbagai  bidang.  Dalam  hal  efektifitas
16 Syafri Hariansah, “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan  Bernegara:  Studi  Kritis  Pendekatan  Masyarakat,  Budaya  dan  Hukum”, Kertha  Bhayangkara ,  Vol.  16 No.9, 2022, hlm. 127.
17 Lihat Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
pencegahan,  lemabaga  penegak  hukum  diharuskan  untuk  menjalani  pelatihan sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  81  ayat  (1)  yang  berbunyi:  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat  penegak  hukum,  tenaga  layanan  pemerintah,  dan  tenaga  layanan  pada Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa: Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 18
Dalam  bidang  pendidikan  kejahatan  kekerasan  seksual  juga  sering  kali  terjadi  pada ranah  perguruan  tinggi  khususnya  di  bidang  universitas,  Peraturan  Menteri Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset,  dan  Teknologi  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun 2021  Tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan Perguruan  Tinggi  yang  selanjutnya  disingkat  Permendikbudristek  merupakan  salah satu  payung  hukum  mengenai  kekerasan  seksual  khususnya  di  ranah  perguruan tinggi.  Dalam  upaya  preventif  tepat  pada  Pasal  4  yang  menjadi  sasaran  pencegahan dan  Penanganan  Kekerasan  seksual  meliputi:  Mahasiswa,  Pendidik,  Tenaga kependidikan,  Warga  Kampus,  dan  masyarakat  umum  yang  berinteraksi  dengan mahasiswa, pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma. 19
Demi meningkatkan efektivitas upaya preventif di ranah perguruan tinggi pencegahan kejahatan  kekerasan  seksual  dilakukan  melalui  pembelajaran  yang  paling  sedikit terdiri  atas:  merumuskan  kebijakan  yang  mendukung  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan  Seksual  di  Perguruan  Tinggi,  membentuk  Satuan  Satgas,  menyusun pedoman  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual,  membatasi  pertemuan antara  Mahasiswa  dengan  Pendidik  dan/atau  Tenaga  Kependidikan  di  luar  jam operasional  kampus  dan  /atau  luar  area  kampus,  menyediakan  layanan  pelaporan Kekerasan  Seksual,  melatih  Mahasiswa,  Pendidik,  Tenaga  Kependidikan,  dan  Warga Kampus  terkait  upaya  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual,  melakukan sosialisasi  secara  berkala  terkait  pedoman  Pencegahan  dan  Penanganan  kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga kependidikan dan Warga Kampus, serta memasang  tanda  informasi  yang  berisi  pencantuman  layanan  aduan  Kekerasan Seksual dan peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual. 20
Selain pencegahan oleh Perguruan Tinggi, Pencegahan Kekerasan Seksual juga dapat dilakukan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mana hal tersebut meliputi: membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu di luar area kampus, di luar jam  operasional  kampus,  dan  untuk  kepentingan  lain  selain  proses  pembelajaran. Mencermati  peran  Perguruan  Tinggi  dalam  menjalankan  upaya  preventif, pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap  Permendikbudristek  sejatinya  dijadikan pedoman oleh Perguruan Tinggi khususnya bagi Tenaga Pendidik, hal ini dinilai perlu guna  meningkatkan  kesadaran  dalam  melindungi  Hak  Asasi  Mahasiswa  khususnya wanita.
18 Lihat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
19 Lihat Pasal 4 Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor  30  Tahun  2021  Tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan Perguruan Tinggi
20 Lihat Pasal 6 Peraturan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor  30  Tahun  2021  Tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di  Lingkungan Perguruan Tinggi
Pada  aspek  ruang  lingkup  Ketenagakerjaan  terdapat  payung  hukum  terhadap kejahatan  kekerasan  seksual  khususnya  bagi  Pekerja/Buruh,  Pengusaha  dan  pihak yang terkait dalam tempat kerja. Sebagai langkah dalam mencegah kekerasan seksual maka  pemerintah  membentuk  Keputusan  Menteri  Ketenagakerjaan  Republik Indonesia  Nomor  88  Tahun  2023  Tentang  Pedoman  Pencegahan  dan  Penanganan Kekerasan  Seksual  di  Tempat  Kerja.  Peraturan  tersebut  yang  selanjutnya  disingkat Kemenaker  memuat  sebanyak  5  bab.  beberapa  bentuk  jenis  kekerasan  seksual  yang dilindungi  dalam  kemenaker  antara  lain:  a.  Pelecehan  Seksual  nonfisik  yang  terdiri dari  pelecehan  verbal,  pelecehan  isyarat,  dan  pelecehan  psikologis,  b.  pelecehan seksual fisik, dan c. Kekerasan seksual berbasis elektronik.
Pada  aspek  upaya  preventif  sendiri,  dalam  kemenaker  No  88  tahun  2023  terdapat upaya para pihak dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Antara  lain: yang  pertama,  mengatur  kebijakan  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual dalam  Perjanjian  Kerja,  Peraturan  Perusahaan  atau  Perjanjian  Kerja  Bersama.  Kedua, memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual terhadap seluruh pihak, pada tahap ini pengusaha diwajibkan untuk memberikan informasi serta edukasi terhadap pekerja sedangkan  pekerja/buruh  juga  diwajibkan  untuk  memberikan  informasi  atau sosialisasi  terhadap  anggotanya  melalui  program  pendidikan  dan  pelatihan.  Ketiga, setiap  orang  yang  berada  di  tempat  kerja  harus  meningkatkan  kesadaran  diri  atas potensi  terjadinya  kejahatan  kekerasan  seksual  baik  sebelum  maupun  setelah kajadian. 21 Keempat,  penyediaan  sarana  dan  prasarana  kerja  yang  memadai  seperti halnya  pengadaan  kamera  pengawas  dan  lain  sebagainya,  hal  ini  diperlukan  guna memudahkan pekerja/buruh dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual di tempat kerja.  Kelima,  mempublikasikan  gerakan  anti  kekerasan  seksual  di  tempat  kerja dengan cara membuat spanduk, banner, dan video mengenai ajakan untuk mencegah terjadinya kejahatan kekerasan seksual di tempat kerja. 22
Berangkat dari upaya preventif di Indonesia khususnya terhadap kejahatan kekerasan seksual, dalam aspek 3 elemen yang dalam hal ini substansi hukum, strsuktur hukum, dan budaya hukum, Indonesia sendiri telah memenuhi ciri-ciri tersebut. Namun dalam tataran  praktis,  khususnya  terhadap  aktualisasi  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara aspek  struktur  hukum  sejatinya  menjadi  persoalan  penting  yang  ikut  memengaruhi budaya  hukum  di  Indonesia.  Bertalian  dengan  hal  tersebut  persoalan  mengenai kejahatan kekerasan seksual menjadi suatu isu yang kian hari tidak kunjung berhenti dikarenakan kurangnya kesadaran aparat penegak hukum yang mana implikasi dari hal  tersebut  menyebabkan  budaya  hukum  terhadap  wanita  dan  kekerasan  seksual melahirkan ketidakpatutan serta ketidakpastian hukum. Maka demi melindungi Hak Asasi  Manusia  khususnya  terhadap  wanita  dan  anak,  upaya  preventif  dan  represif yang  dibangun  pemerintah  sejatinya  tidak  boleh  berhenti  disitu  saja  namun  harus sampai  pada  pembekalan  pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap  payung  hukum mengenai  kejahatan  kekerasan  seksual.  Aparat  penegak  hukum  harus  dibekali peningkatan  pemahaman  yang  baik  guna  menciptakan  kesadaran,  serta  efesiensi terhadap penanganan kejahatan kekerasan seksual.
21 Risal,  M.  Chaerul.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual  Pasca  Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas." Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (2022): 75-93.
22 Lihat Bab 3  Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan  Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.

## 3. Penutup
Ditinjau  dari  aspek  substansi  hukum  ( legal  substance), pengaturan  hukum  undang- undang  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  telah  komperhensif  tak  bisa  menjadi jaminan secara efektif untuk membasmi tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Pengundangan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  hadir  sebagai  pelengkap  instrumen hukum  pidana  Indonesia  saat  ini.  Pada  tataran  praktik,  mulai  dari  aspek  substansi hukum  dengan  kompensasi-restitusi,  bantuan  medis  dan  rehabilitasi  psikososial, perlindungan pribadi, dan mendapat pendampingan hukum selama proses penegakan hukum;  aspek  struktur  hukum  berupa  sub-sistem  peradilan  pidana  terpadu.  Hal  ini diharapkan  tidak  hanya  meningkatkan  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat, tetapi  menggerakkan  potensi  dukungan  dan  layanan  dari  komunitas  terdekatnya untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban.

## Referensi
Arliman S Laurensius, “ Reform of Law Enforcement of Sexual Violence to Children as The Form of Sustainable Children Protection ”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19 No. 2,
2020, hlm. 312
Eddy O.S Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Pidana , Jakarta: Erlangga, 2009.
Eddy  O.S  Hiariej, Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana .  Yogyakarta: Cahaya  Atma Pustaka, 2016.
Firdaus  Arifin, Hak  Asasi  Manusia,  Teori,  Perkembangan  dan  Pengaturan .  Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2019.
H.  Salle, Sistem  Hukum  dan  Penegakan  Hukum ,  Makassar:  CV.  Social  Politic  Genius, 2020.
Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif." Jurnal Media Hukum 23, no. 1 (2016).
Harimurti  Yudi, Negara  Hukum  dan  Demokrasi:  Konsep  dan  Pembangunan  Kontemporer , Malang: Setara Press, 2021.
Lamintang P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021 , https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20-737872/marak- kekerasan-seksual-sepanjang-2021/2 , ( diakses pada tanggal 10 Oktober 2023)
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi , Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Paradiaz,  Rosania,  and  Eko  Soponyono.  "Perlindungan  hukum  terhadap  korban pelecehan seksual." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 61-72.
Risal, M. Chaerul. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas." Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (2022): 75-93.
Surayda,  Helen  Intania.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual Dalam Kajian Hukum Islam." Jurnal Ius Constituendum 2, no. 1 (2017): 24-38.
Syafri  Hariansah,  “Analisis  Implementasi  Nilai-Nilai  Budaya  Hukum  dalam Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara:  Studi  Kritis  Pendekatan  Masyarakat, Budaya dan Hukum”, Kertha Bhayangkara , Vol. 16 No.9, 2022: 127.
Vitorio Mantalaen, “ Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Sepanjang 2021”, https://nasional.kompas.com/read/2022/01/19/18555131/pemerintah-catat-
6500-lebih- kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-sepanjang?page=all, (diakses pada tanggal 10 Oktober 2023)
Zainal  Mochtar  Arifin  dan  Eddy  O.S  Hiariej, Dasar-dasar  Ilmu  Hukum:  Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.