## Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Angkutan Ojek Berbasis Aplikasi Online Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Husni Thamrin, Manar Dimansyah Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, Indonesia husni.thamrin@stih-awanglong.ac.id, manardimansyah2@gmail.com
Article Info Abstract Article History Received: April 30, 2022 Accepted: June 30, 2022 The  development  of  online  motorcycle  taxis  has  been  very  fast lately  because  it  is  accompanied  by  millennials  who  are  very dominant in liking this new transportation. Indonesia  could  be  one of the world's examples of transportation with the help of this digital cellphone.  However,  to  be  an  example,  of  course,  it  needs  really in-depth arrangement and research so that it can run and develop according to the needs desired by the community. Many problems experienced  by  this  online  transportation.  But there  is  no  problem that  cannot  be  overcome  with  experience  and  through  it. Therefore,  educated  people  are  needed  to  research  more  deeply and find solutions. The right one  for that. Currently, there are 2  of the most popular online motorcycle taxis in Indonesia, namely Go- Jek  and  Grab,  and  it  is  likely  that  in  the  future  the  newest competitors will emerge thanks to people's preference for this new style of transportation. Here the author wants to convey the form of legal  protection  that  this  online-based  application  can  provide  to the  public.  The  author  uses  the  library  research  method  or literature review.
Keywords:
Online Ojek, Legal Protection, Traffic

## Abstrak
Perkembangan  Ojek  online  akhir-akhir  ini  sangatlah  pesat  sebab  diiringi  oleh  kaum  milineal yang  sangat  dominan  suka  terhadap  transportasi  baru  ini.  Indonesia  bisa  saja  menjadi  salah satu  contoh  dunia  terhadap  transportasi  dengan  bantuan  Digital  handpone  ini.  Namun  untuk bisa menjadi contoh tentunya perlu penataan dan penelitian yang benar-benar mendalam agar bisa  berjalan  berkembang  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  diinginkan  masyarakat.  Banyak masalah-masalah  yang  di  alami  Transportasi  online  ini.  Namun  tidak  ada  masalah  yang  tidak bisa  diatasi  seiring  dengan  pengalaman  dan  melaluinya.  Oleh  karenanya  di  butuhkan  kaum yang berpendidikan untuk meneliti lebih mendalam dan menemukan solusi yang tepat untuk hal tersebut.  Saat  ini  ada  2  yang  paling  populer  Ojek  online  di  Indonesia  Yaitu  Go-Jek  dan  Grab, Dan  kemungkinan  tentunya  kedepan  Pesaing-pesaing  terbaru  akan  bermunculan  berkat kesukaan masyarakat terhadap Transportasi gaya Baru ini. Disini Penulis ingin menyampaikan bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan aplikasi berbasis online ini kepada masyarakat. Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka.
Kata kunci : Ojek Online, Perlindungan Hukum, Lalu Lintas

## LATAR BELAKANG
Transportasi berasal dari kata latin transportare, dimana trans berarti seberang, atau  sebelah  lain, portare berarti  mengangkut  atau  membawa.  Transpotasi artinya  membawa  atau  mengangkut  sesuatu  kesebelah  lain  atau  dari  suatu tempat  ke  tempat  lain.  Sehingga  definisi  transportasidiberi  definisi  sebagai usaha atau kegiatan mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain.  Jasa  transportasi  mempunyai  peranan  yang sangat penting bukan hanya melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, tetapi jasa transportasijuga membantu tercapainya alokasi sumber daya secara optimal.
Keberadaan  transportasi  dapat  membantu  roda  pergerakan  perekonomian suatu  daerah,  baik  tingkat  nasional  maupun  lokal.  Kegunaan  transportasi berperan vital dalam membantu penyaluran barang dan jasa jika dilihat dari era modernisasi  saat  ini,  dimana  segala  sesuatu  hal  harus  cepat  dan  juga  tepat sasaran.    Apalagi  pada  saat  ini  masyarakat  modern  sudah  mengenal  alat komunikasi  yang  sangat  maju  dan  canggih  seperti  telepon  pintar  atau smartphone yang pada saat ini sangat mendukung segala aspek kehidupan. Di Indonesia jenis transportasi ada 3 (tiga), yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Dari ketiga jenis transportasi tersebut, transportasi angkutan  jalan  darat  merupakan  media  yang  paling  sering  digunakan  oleh penumpang  bila  dibandingkan  dengan  transportasi  lainnya.  Karakateristik transportasi  orang  dapat  dibedakan  menjadi  angkutan  pribadi  dan  angkutan umum.  Angkutan  umum  paratransit  merupakan  angkutan  yang  tidak  memiliki rute  dan  jadwal  yang  tetap dalam  beroperasi  disepanjang  rutenya,  sedangkan angkutan  umum  masstransit  merupakan  angkutan  yang  memiliki  rute  dan jadwal  yang  tetap,  serta  tempat  pemberhentian  yang  jelas.  Sepeda  motor termasuk  dalam  klasifikasi  jenis  kendaraan  pribadi  namun  dewasa  ini  sepeda motor  juga  melakukan  fungsi  angkutan  umum  yaitu  mengangkut  orang dan/atau  barang  dan  memungut  biaya  yang  telah  disepakati.  Transportasi semacam ini dikenal dengan nama ojek.
Pengertian ojek dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah  sepeda motor yang  dibuat  menjadi  kendaraan  umum  untuk  memboncengi  penumpang ketempat  tujuannya.    Pengertian  yang  lain  ojek  adalah  sepeda  atau  sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penyewanya. Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (20)  UULLAJ  menyatakan bahwa  “Sepeda  motor adalah  kendaraan  bermotor  beroda  dua  dengan  atau  tanpa  rumah-rumah  dan dengan  atau  tanpa  kereta  samping  atau  kendaraan  beroda  tiga  tanpa  rumah- rumah”.  Ojek  merupakan  sarana  transportasi  darat  yang  menggunakan kendaraan  roda  dua  (sepeda  motor)  untuk  mengangkut  penumpang  dari  satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.

## METODE
Dalam  tulisan  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  karena pendekatannya  maka  penelitian  hukum  model  ini  disebut  dengan  penelitian hukum normatif.
Ketentuan-ketentuan  hukum  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009    tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen.  Undang-Undang  Nomor  19
Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun  2014  tentang  Angkutan  Jalan.  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Penulis menggunakan metode library research atau kajian pustaka. Riset kajian kepustakaan  ini  adalah  melakukan  penelitian  dari  buku-buku  perpustakaan, majalah,  jurnal  dan  artikel  dan  sumber  dari  internet  yang  relevan  dengan masalah yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Transportasi  diartikan  sebagai  kegiatan  melakukan  pengangkutan  muatan (manusia  dan  barang)  dari  tempat  asal  (origin)  ke  tempat  tujuan  (destination). Tempat  asal  tersebar  di  berbagai  wilayah  yang  luas,  demikian  pula  tempat tujuan  tersebut  di  berbagai  wilayah  yang  luas.  Jelaslah  bahwa  transportasi adalah menghubungkan antara wilayah ke dan tempat-tempat yang tersebar di berbagai wilayah oleh karena itu disebut transportasi wilayah.
Untuk  meningkatkan  kemudahan  pemesanan  pelayanan  jasa  angkutan  orang tidak  dalam  trayek,  perusahaan  angkutan  umum  dapat  menggunakan  aplikasi berbasis teknologi informasi. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dapat  dilakukan  secara  mandiri  atau  bekerjasama  dengan  perusahaan penyedia  aplikasi  berbasis  teknologi  informasi.  Perusahaan  penyedia  aplikasi berbasis  teknologi  informasi  wajib  berbadan  hukum  Indonesia  dengan  kriteria paling  sedikit  yakni  melakukan  kontrak,  penjualan  dan/atau  penyerahan  jasa dan  penagihan,  memiliki  rekening  bank  yang  menjadi  sarana  penampungan hasil  penjualan  atau  penyerahan  jasa  pada  bank  yang  ada  di  Indonesia, mempunyai/menguasai server atau pusat data (data centre) yang berdomisili di Indonesia, melakukan pemasaran,  promosi dan kegiatan asistensi lainnya dan menyediakan  layanan  dan  penyelesaian  pengaduan  konsumen.  Tata  cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi wajib mengikuti ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan Dengan  adanya  jaringan  internet  ini  tentunya  komunikasi  semakin  mudah  dan cepat.  Sehingga memudahkan berjalannya kehidupan masyarakat.  Beberapa tahun  terakhir,  Indonesia  mengalami  transformasi  dalam  hal  transportasi. Perkembangan  teknologi  yang  semakin  modern  telah  merambah  dunia transportasi  di  Indonesia.  Hal  ini  terlihat  dari  bermunculannya  model transportasi berbasis online pada kota-kota besar di Indonesia.
Transportasi  berbasis  online  saat  ini  memang  sangat  diminati  seiring  dengan kemajuan  teknologi  semakin  pesat  sehingga  membuat  terobosan  semakin inovatif  seperti  halnya  kemajuan  teknologi  yang  memberikan  hal  positif.  Pada awal,  kehadiran  transportasi  online  ini  menunujukkan  pro  dan  kontra masyarakat.  Namun  sebenarnya  transportasi  ini  merupakan  solusi  di  tengah kemacetan  kota-kota  besar.  Adapun  manfaat  menggunakan  dan  adanya transportasi online:
1.  Transportasi online harganya lebih terjangkau.
2.  Transportasi online memudahkan penggunanya.
3.  Mudah dalam mencari alamat yang dituju.
4.  Terjamin  kemanannya  karena  semua  gerak  gerik  pengemudi  terpantau aplikasi.
5.  Transportasi online memberi kenyamanan.
6.  Dapat membeli apapun yang kita inginkan, tanpa kita harus keluar rumah.
7.  Memberi  keuntungan  juga  kepada  pengemudi  transportasi  on  line  itu sendiri.
Ojek  online  merupakan  angkutan  umum  yang  sama  dengan  ojek  pada umumnya,  yang  menggunakan  sepeda  motor  sebagai  sarana  pengangkutan namun ojek online dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan  teknologi.  Ojek  online  merupakan  ojek  sepeda  motor  yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada smartphone yang memudahkan  pengguna  jasa  untuk  memanggil  pengemudi  ojek  tidak  hanya dalam  hal  sebagai  sarana  pengangkutan  orang  dan/atau  barang  namun  juga dapat  dimanfaatkan  untuk  membeli  barang  bahkan  memesan  makanan sehingga  dalam  masyarakat  global  terutama  di  kota-kota  besar  dengan kegiatan  yang  sangat  padat  dan  tidak  dapat  dipungkiri  masalah  kemacetan selalu  menjadi  polemik,  ojek  online  ini  hadir  untuk  memudahkan  masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.
Sepeda motor secara yuridis didefinisikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun  2012  tentang  Kendaraan  sebagai  kendaraan  bermotor  beroda  2  (dua) dengan  atau  tanpa  rumah-rumah  dan  dengan  tanpa  kereta  samping  atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. Transportasi jalan online yang  mengangkut  orang  dengan  menggunakan  kendaraan  berjenis  sepeda motor  dewasa  ini  dilakukan  oleh  berbagai  perusahaan,  diantaranya  Go-Jek, Grab Bike.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  tidak  diatur  transportasi  darat  secara  online  terkhusus  ojek online.  Artinya  belum  ada  perlindungan  hukum  terhadap  transportasi  berbasis online ini sehingga terdapat kekosongan hukum, sehingga perlindungan hukum terhadap  pengguna  ojek  online pun  tidak  ada.  Padahal  sejatinya perlindungan Hukum sangat diperlukan.
Dalam  konteks  UU  No.8  Tahun  1999,  perusahaan  transportasi  jalan  online berkedudukan  sebagai  pelaku  usaha,  sedangkan  pengguna  jasa  transportasi jalan online berkedudukan sebagai konsumen.
Faktor  utama  yang  menjadi  kelemahan  konsumen  adalah  tingkat  kesadaran konsumen  akan  haknya  masih  rendah,  yang  terutama  disebabkan  oleh rendahnya  pendidikan  konsumen.  Sesuai  dengan  asas  keamanan  dan keselamatan  konsumen,  UU  No.8  Tahun  1999  memberikan  jaminan  atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang  dikonsumsi  atau  digunakan. Untuk  memberikan  jaminan  tersebut,  pemerintah  dibebani  fungsi  pembinaan dan pengawasan pada sektor perlindungan konsumen.
Pasal  29  ayat  (1)  UU  No.8  Tahun  1999  menentukan  bahwa  pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang  menjamin  diperolehnya  hak  konsumen  dan  pelaku  usaha  serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Selain bertanggungjawab  atas  pembinaan  penyelenggaraan  perlindungan  konsumen,
pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan perundang-undangannya. Peruahaan  Transportasi  umum  online  wajib  memenuhi  standar  pelayanan minimal  yang  meliputi  keamanan,  kenyamanan,  keselamatan,  keterjangkauan. Kesetaraan dan keteraturan yang ditetapkan dalam pasal 141 UU LL AJ. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas  PM  No.46  Tahun  2014  tentang  SPM  Angkutan  Orang  dengan  Kend. Bermotor  Umum  Tidak  dalam  Trayek;  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor PM  29  Tahun  2015  tentang Peruubahan  atas  PM  No.  98  Tahun 2013  tentang SPM Angkutan Orang dengan Kend. Bermotor Umum dalam Trayek. Terkait  dengan  transportasi,  Indonesia  telah  memiliki  Undang-Undang  No.22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Namun,  undangundang ini belum memuat aturan terkait adanya transportasi jalan online. Hukum pada umumnya  dikaitkan  sebagai  keseluruhan  peraturan  atau  kaedah  dalam Universitas  Sumatera  Utara  kehidupan  bersama,  keseluruhan  tentang  tingkah laku  yang  berlaku  dalam  suatu  kehidupan  bersama  yang  dapat  dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi.

## Perlindungan  hukum  secara  Preventif  Kepada  Pengguna  Angkutan  Ojek Berbasis Online
Terdapat dalam pasal 2 UULLAJ No. 22 Tahun 2009 dimuat asas-asas dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yakni: lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:
a.  Asas  transparan:    yaitu  keterbukaan  dalam  penyelenggaraan  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengem-bangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b.  Asas  akuntabel:  yaitu  penyelenggaraan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan;
c.  Asas  berkelanjutan;  yaitu  penjaminan  kualitas  fungsi  lingkungan  melalui pengaturan  persyaratan  teknis  laik  kendaraan  dan  rencana  umum pembangunan  serta  pengembangan  Jaringan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan;
d.  Asas  partisipatif:  yaitu  pengaturan  peran  serta  masyarakat  dalam  proses penyusunan  kebijakan,  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
e.  Asas  bermanfaat:  yaitu  semua  kegiatan  penyelenggaraan  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  yang  dapat  memberikan  nilai  tambah  sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
f.  Asas  efisien  dan  efektif:  yaitu  pelayanan  dalam  penyelenggaraan  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  dilakukan  oleh  setiap  pembina  pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna;
g.  Asas  seimbang:  yaitu  penyelenggaraan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan yang  harus  dilaksanakan  atas  dasar  keseimbangan  antara  sarana  dan prasarana  serta  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  Pengguna  Jasa  dan penyelenggara;
h.  Asas terpadu:  yaitu penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  antar  instansi pembina;
i.  Asas  mandiri:  yaitu  upaya  penyelenggaraan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.
Dalam  Pasal  3  UULLAJ  No.  22  Tahun  2009  diatur  mengenai  tujuan  dari  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni:
a.  Terwujudnya  pelayanan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  aman, selamat,  tertib,  lancar,  dan  terpadu  dengan  moda  angkutan  lain  untuk mendorong  perekonomian  nasional,  memajukan  kesejahteraan  umum, memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  serta  mampu  menjunjung tinggi martabat bangsa.
b.  Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
c.  Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penyelenggara  angkutan  ojek  berbasis  aplikasi  online  wajib  mematuhi  dan melaksanakan  berbagai  persyaratan  ketentuan  yang  diatur  dalam  UU  No.  22 Tahun 2009, yang keseluruhannya bersumber pada asas dan tujuan lalu lintas dan  angkutan  jalan  tersebut  di  atas.  Hal  tersebut  merupakan  suatu bentuk/wujud upaya memberikan perlindungan bagi penumpang, agar terjamin kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatannya,  ada  suatu  mekanisme  social control  yang  diberlakukan.  Ada  berbagai  persyaratan  ketentuan  yang  harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyelenggara angkutan penumpang.  UULLAJ No.    22  Tahun  2009  juga  memuat  ketentuan  yang  berfungsi  untuk  mencegah (preventif),  agar  tidak  terjadi  pelanggaran  terhadap  berbagai  persyaratan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyelenggara angkutan ojek  berbasis  aplikasi  online.  Berbagai  ketentuan  yang  berfungsi  untuk mencegah  tersebut,  dituangkan  dalam  berbagai  pasal  UULLAJ  No.  22  Tahun 2009 yang antara lain memuat ketentuan tentang Persyaratan Teknis dan Laik Jalan  Kendaraan  Bermotor,  Surat  Ijin  Mengemudi,  Pemeriksaan  Kendaraan Bemotor Di Jalan.

## Perlindungan  hukum  secara  Refresif  Kepada  Pengguna  Angkutan  Ojek Berbasis Online
Berdasarkan UULLAJ No. 22 Tahun 2009, perlindungan hukum secara represif diwujudkan  dalam  bentuk  memberikan  berbagai  beban  kewajiban  bagi  para pihak  yang  terkait,  dan  diikuti  dengan  sanksi.  Apabila  kewajiban-kewajiban tersebut  dilanggar  atau  tidak  di-penuhi,  sanksi  yang  dijatuhkan  dapat  berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.
Beberapa sanksi administratif yang dapat dikenakan, yaitu mengenai: Persyaratan  teknis  dan  laik  jalan  kendaraan  bermotor  (antara  lain  mobil penumpang umum) yang wajib dipenuhi melalui mekanisme pengujian berkala, apabila dilanggar, berdasarkan UULLAJ No.  22 Tahun 2009 Pasal 76 ayat (1) dikenai  sanksi  administratif:  Peringatan  tertulis;  Pembayaran  denda; Pembekuan izin; dan/atau Pencabutan izin.
Selain sanksi secara administratif, terhadap berbagai tindakan yang melanggar kewajiban di bidang lalu lintas dan angkutan jalan juga diancam sanksi pidana.
Sanksi  pidana  ini  mempertegas  upaya  pemberian  perlindungan  hukum  secara represif.
Hukum  bukan  hanya  dipahami  sebagai  bangunan  peraturan,  melainkan bangunan  ide,  kultur  dan  cita-cita.  Sehingga,  hukum  tidak  hanya  dipahami sebagai  peraturan  dan  upaya  untuk  menjaga  kelangsungan  kehidupan  sosial, atau  dengan  kata  lain  hukum  mempertahankan  ketertiban  dan  melakukan kontrol.

## KESIMPULAN
Ojek berbasis aplikasi online  sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang  sangat  penting,  maka  sudah  seharusnya  dikembangkan  potensi  dan peranannya agar  tercapai keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dan  sejalan  dengan  Hukum  Pengangkutan Darat  sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Diperlukan  aturan  hukum  yang  mengatur  angkutan  ojek  berbasis  online  dan penggunanya.  Karena motor   yang digunakan sebagai angkutan umum,  tidak termasuk dalam salah satu moda transportasi umum sebagaimana yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan.

## REFERENSI
Makarim, Edmon, Tanggung Jawab Penyelenggara Terhadap Tata Kelola yang Baik  dalam  Penye-lenggaraan  Sistem  Elektronik  (Good  Electronic Governance), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan  Angkutan  Orang  dengan  Kendaraan  Bermotor  Umum Tidak Dalam Trayek.
Samsul,  Inosentius ,  Perlindungan  Konsumen:  Kemungkinan  Penerapan Tanggung  Jawab  Mutlak, Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa,  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  Edisi  Kedua,  cet  ke:1.  Balai  Pustaka,  Jakarta, 1991.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11      Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.