## MIZAN
Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 6 No. 3 (2022), pp. 471-488 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index

## Pemberian Pesangon Untuk Wakil Menteri di Masa Pandemi Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah*
Teguh Rahayu Wiyono, 1 Siti Ngainnur Rohmah 2
Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL AZIS)
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1801

## Abstrak
Wakil Menteri setelah berakhir masa jabatannya diatur dalam pasal 8 Perpres No 60 Tahun 2012,  tidak  mendapatkan  uang  pesangon.  Dalam  perjalanannya  mengalami  perubahan melalui  Perpres  No  77  Tahun  2021  yang  mengatur  pemberian  pesangon  kepada  Wakil Menteri setelah berakhir masa jabatannya. Nominal pesangon yang didapat sesuai Perpres adalah Rp 580 juta. Perpres ini lahir dilatar belakangi adanya persamaan hak antara Menteri dan Wakil Menteri. Namun yang menjadi persoalan adalah waktu dikeluarkannya Perpres. Dimana  negara  dan  masyarakat  tengah  mengalami  penurunan  pendapatan  akibat  adanya pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang bersifat deskriptif dengan  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa pemberian pesangon untuk para Wakil Menteri di masa pandemi ini tidak memiliki urgensi. Hal ini disebabkan kurang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Dasar Negara. Menurut  Fiqh  Siyasah  dikaitkan  dengan  konsep  darurat  ketatanegaraan  Islam,  terbitnya Peraturan  Presiden  No  77  Tahun  2021  tidak  sesuai  dengan  maqasid  syariah  memelihara agama,  akal,  harta,  jiwa,  dan  keturunan/kehormatan.  Juga  kurang  sesuai  dengan  kaidah- kaidah darurat ketatanegaraan Islam.
Kata Kunci: Pesangon; Wakil Menteri; Pandemi

## Abstrak
Wakil Menteri setelah berakhir masa jabatannya sebagaimana diatur dalam pasal 8 Perpres No  60  Tahun  2012,  tidak  mendapatkan  uang  pesangon.  Dalam  perjalanannya  mengalami perubahan melalui Perpres No 77 Tahun 2021 yang mengatur pemberian pesangon kepada Wakil  Menteri  setelah  berakhir  masa  jabatannya.  Nominal  pesangon  yang  didapat  sesuai Perpres adalah Rp 580 juta. Perpres ini lahir dilatar belakangi adanya persamaan hak antara Menteri dan Wakil Menteri. Namun yang menjadi persoalan adalah waktu dikeluarkannya Perpres. Dimana negara dan masyarakat tengah mengalami penurunan pendapatan akibat adanya pandemi Covid 19. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberian pesangon untuk para Wakil Menteri di masa pandemi ini tidak memiliki urgensi. Hal ini disebabkan kurang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Dasar Negara.  Menurut  Fiqh  Siyasah  dikaitkan  dengan  konsep  darurat  ketatanegaraan  Islam, terbitnya  Peraturan  Presiden  No  77  Tahun  2021  tidak  sesuai  dengan  maqasid  syariah memelihara agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan/kehormatan. Juga kurang sesuai dengan kaidah-kaidah darurat ketatanegaraan Islam.
Kata Kunci : Pesangon, Wakil Menteri, Pandemi
* Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.
1 Teguh Rahayu Wiyono adalah mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL AZIS).
2 Siti Ngainnur Rohmah adalah dosen Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL AZIS). Email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

## A. PENDAHULUAN
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pemisahan atau pemisahan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. 3 Menurut  Montesquieu,  pentingnya  desentralisasi  atau  pemisahan  kekuasaan  dalam suatu  negara  didasarkan  pada  logika  bahwa  kekuasaan  yang  terlalu  besar  dan konsentrasinya  di  satu  pihak  berpotensi  untuk  disalahgunakan  karena  tidak  ada kekuasaan lain yang dapat berperan sebagai penyeimbang dan menjadi penyeimbang. diciptakan  oleh  pemisahan  Dikendalikan  oleh  fungsi  kekuasaan  yang  terpisah  dan setara.
Negara  hukum  Indonesia,  khususnya  kekuasaan  eksekutif  dijalankan  oleh Presiden,  yang  secara  normatif  berdasarkan  Pasal  4  Ayat  1  UUD  1945  “Presiden Republik  Indonesia  menjalankan  kekuasaan  pemerintahan  menurut  Undang-Undang Dasar”.  Ketentuan  pasal  ini  berarti  bahwa  presiden  dapat  disebut  sebagai  kepala pemerintahan dalam jabatannya dan mempunyai kekuasaan penuh untuk menjalankan tugas pemerintahan Indonesia.
Indonesia menganut sistem presidensial yang dipimpin oleh kepala negara dan kepala  pemerintahan.  Presiden  dibantu  oleh  para  menteri  yang  sebagai  lembaga eksekutif melaksanakan urusan tertentu dalam menjalankan sistem pemerintahan. Hal ini diatur dalam Pasal 17 UUD 1945 sebagai berikut: (1) Presiden dibantu oleh Menteri Negara;  (2)  Menteri  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  Presiden;  (3)  Setiap  Menteri bertanggung  jawab  atas  urusan  pemerintahan  tertentu;  pendirian,  perubahan,  dan pembubaran. 4 Menurut undang-undang tersebut di atas, Presiden dapat memilih siapa saja untuk menjabat sebagai menteri. Tentu saja, menurut Presiden, dia telah memenuhi tugas seorang menteri.
UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang bergelar menteri harus dibentuk oleh kementerian tersendiri. Untuk mengoordinasikan urusan Kementerian,  Presiden  dapat  juga  membentuk  Departemen  Koordinasi.  Jumlah kementerian maksimal 34 kementerian. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dapat diganti oleh Presiden, kecuali nama kementerian yang secara jelas diatur  dalam  UUD  1945.  Pemisahan,  penggabungan,  dan  pembubaran  kementerian dilakukan  atas  pertimbangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  kecuali  pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum keamanan, dan keuangan, yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan. 5
Sebagian besar divisi yang ada telah mengalami berbagai perubahan, antara lain penggabungan, pemisahan, perubahan nama dan pembubaran (sementara dan tetap). Sepanjang sejarah, kementerian telah menggunakan terminologi yang berubah. Istilah
3 Asshiddiqie,  Jimly. Konstitusi  dan  konstitusionalisme  Indonesia . Jakarta: Mahkamah  Konstitusi Republik Indonesia, 2004
4 Josua Jeremia Manitik. 2022. Penggabungan kementerian ditinjau dari undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Lex administratum Vol. 10 No. 3.
5 Josua Jeremia Manitik. 2022. Penggabungan kementerian ditinjau dari undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. LEX ADMINISTRATUM Vol. 10 No. 3.
yang digunakan adalah "Departemen", "Kantor Menteri Negara" dan "Kantor Menteri Koordinator". Sejak UU No 39 Tahun 2008 dan Keppres No 2008. No. 47 Tahun 2009, semua gelar kementerian dikembalikan menjadi "Kementerian" saja. 6
Menteri  yang  terpilih  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Presiden  atas kinerjanya dalam membantu Presiden. Dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Presiden  kepada  para  menteri,  Presiden  mengangkat  jabatan  baru  dalam  organisasi kementerian di Indonesia dengan membuat jabatan baru yaitu jabatan Wakil Menteri, Presiden menilai beberapa kementerian memiliki beban kerja yang lebih besar, sehingga Presiden  mengeluarkan  peraturan  yang  memberi  kewenangan  jabatan  wakil  menteri membantu  menteri  dalam  menjalankan  tugasnya,  yang  didasarkan  pada  Pasal  10 Undang-Undang  Kementerian  Negara  “Dalam  hal  pekerjaan  yang  memerlukan penanganan  khusus,  Presiden  dapat  mengangkat  wakil  menteri  dari  kementerian tertentu”. 7
Menteri bisa dibilang merupakan jabatan politik yang dianugerahkan presiden kepada  koalisi  politiknya  pada  saat  pemilihan  umum  yang  lalu.  Hal  ini  didasarkan bahwa  para  menteri  yang  duduk  di  kementerian  berasal  dari  partai  politik  yang merupakan  gabungan  dari  para  profesional  yang  sangat  memahami  tanggung  jawab yang  diembannya,  yang  mungkin  menjadi  salah  satu  alasan  mengapa  Presiden mengangkat  wakil  menteri  di  kementerian  tertentu.  Selain  itu,  pengangkatan  wakil menteri  diangkat  langsung  oleh  presiden,  demikian  pula  pengangkatan  menteri, sementara  menteri  adalah  anggota  kabinet,  dan  wakil  menteri  adalah  jabatan  yang dipegang oleh pegawai negeri, menjadikan jabatan wakil menteri adalah soal apakah wakil menteri itu anggota kabinet atau bukan. Anggota kabinet.
Jika  tidak  ada  tumpang  tindih  kekuasaan  dan  wewenang  dengan  Menteri sendiri,  maka  diangkat  Wakil  Menteri,  yang  menggambarkan  kedudukan  Wakil Menteri  sebagai  Asisten  Menteri  yang  bertanggung  jawab  langsung  kepada  Menteri, sedangkan Wakil Menteri sendiri diangkat dan dipilih oleh Presiden bukan oleh Menteri yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab saya. Meskipun pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 1 melalui Presiden. Perppu No. 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, namun tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pendapat yang dapat mengganggu hubungan kerja antara Menteri dan Wakilnya sehingga dapat semakin menurunkan efektifitas kementerian.
Wakil  menteri  bukanlah  posisi  yang  strategis  dalam  hal  kewenangan.  Wakil menteri  hanya  berhak  mewakili  menteri  dan  rapat  kabinet.  Wakil  menteri  berada  di bawah menteri karena kekuatan utama tetap berada di tangan menteri. Wakil menteri bisa  dikatakan  sebagai  jabatan  birokrasi  tertinggi  di  Indonesia.Walaupun  pada kenyataannya wakil menteri harus memberhentikan sementara PNS, namun dia tidak memiliki kekuasaan pengambilan keputusan tanpa persetujuan menteri. Fenomena ini
6 Josua Jeremia Manitik. 2022. Penggabungan kementerian ditinjau dari undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Lex administratum Vol. 10 No. 3. Katharina, R. (2021, November). Posisi wakil menteri dan implikasinya terhadap birokrasi di indonesia. Politica, 2 (2).
7 Josua Jeremia Manitik. 2022. Penggabungan kementerian ditinjau dari undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. LEX ADMINISTRATUM Vol. 10 No. 3.
semakin memperkuat kecenderungan dikotomi birokrasi dalam politik Indonesia. Jika pemerintah  benar-benar  akan  membuat  kementerian  negara  bekerja  dengan menciptakan jabatan wakil menteri, maka wakil menteri juga harus diberdayakan untuk mengambil keputusan. Namun, kewenangan tersebut tetap berada di tangan menteri, karena asisten presiden adalah menteri, bukan wakil menteri, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan politik presiden.
Presiden Joko Widodo menandatangani surat keputusan pemberian Rp 580,454 juta kepada Wakil Menteri (Wamen) yang habis masa jabatannya. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 yang ditandatangani pada 19 Agustus 2021 tentang Wakil Menteri.
Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 menentukan: (1) Jika wakil menteri berhenti atau berakhir masa jabatannya, maka diberikan jabatan wakil menteri sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  (2)  Tantiem  wakil  menteri sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  sampai  dengan  Rp580.454.000,-  untuk  satu  kali masa jabatan wakil menteri. Bahkan di bawah aturan sebelumnya, jika seorang wakil menteri berhenti atau mengakhiri masa jabatannya, dia tidak berhak atas pensiun atau uang pesangon. Trubus Rahadiansyah, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, menilai  kebijakan  penggantian  pesangon  dengan  pembayaran  insentif  di  akhir  masa jabatan wakil menteri justru akan meningkatkan efisiensi pemerintah pusat. 8
Menteri  Keuangan  (Menkeu)  Sri  Mulyani  Indrawati  mengakui,  era  pandemi memberikan dampak dan tantangan yang luar biasa bagi pengelolaan keuangan negara. Pasalnya,  banyak  anggaran  yang  harus  dialihkan  untuk  penanganan  Covid-19. Perawatan  yang  dimaksud  tidak  hanya  tersedia  di  bidang  kesehatan,  tetapi  juga membantu orang-orang yang mengalami tekanan keuangan selama pandemi. 9 Badan Pusat  Statistik  (BPS)  mencatat  pada  Maret  2021,  angka  kemiskinan  Indonesia  sebesar 10,14%,  dan  jumlah  penduduk  miskin  saat  ini  sebanyak  27,54  juta  orang.  Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan  pemerintah  berhasil  menurunkan  angka  kemiskinan  sebesar  9,22%  pada September 2019. Namun, akibat pandemi Covid-19, persentase angka kemiskinan saat ini naik di atas 10%.
Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan penyakit virus korona sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat dan menggunakan  kewenangan  konstitusionalnya  untuk  mengeluarkan  peraturan pemerintah  berdasarkan  Pasal  22  UUD  1945,  sebagai  pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, tentang kebijakan fiskal Menghadapi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)  dan/atau  mengatasi  ancaman  terhadap  perekonomian  nasional  dan/atau stabilitas  sistem  keuangan  dalam  kerangka  Stabilitas  Sistem  Keuangan  (No.  1  Tahun
8 Jannah,  Selfie  Miftahul  . Tirto.id. Agustus  31,  2021.  https://tirto.id/bonus-untuk-wamen- pengamat-tanda-tanda-pemerintah-mau-efisiensi-gi57 (diakses Oktober 8, 2021)
9 Anggraeni, Rina . IDX Channel. Februari 17, 2021.
https://www.idxchannel.com/economics/pandemi-tekan-keuangan-negara-menkeu-kita-harus-tolong- rakyat (diakses Oktober 08, 2021).
2020).  Tak  berhenti  sampai  di  situ,  sebulan  kemudian,  Presiden  mengeluarkan Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2020,  yang  menetapkan  bencana  nonalam penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.
Penerapan keadaan darurat juga secara otomatis berlaku hukum yang bersifat darurat.  Pemberlakuan  keadaan  darurat  dalam  konstitusi  negara  mengarah  pada pembenaran perbuatan melawan hukum dengan alasan kebutuhan. 10
Dalam  Qawaid  Fiqhiyah,  pemberian  jabatan  wakil  menteri  di  masa  pandemi menjadi  pertanyaan  menarik  untuk  dikaji  dari  perspektif  hukum  positif  dan  fikih siyasah. Mengingat keuangan negara lebih fokus untuk menangani wabah. Untuk itu, penulis ingin melakukan kajian lebih lanjut dengan judul “Hukum Positif dan Kajian Fiqh Siyasah Tentang Pesangon Wakil Menteri Di Masa Pandemi”.
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian mengenai hubungan antara Pasal 8 Perpres No 77 tahun 2021 dan Qawaid  Fiqhiyah .  Untuk  mempertegas  arah  pembahasan  dari  rumusan  masalah, maka  dibuat  rincian  rumusan  masalah  dalam  bentuk  pertanyaan  penelitian  sebagai berikut: Bagaimana tinjauan yuridis pemberian pesangon untuk wakil menteri di masa pandemi?  Bagaimana  pandangan  hukum  positif  dan  fiqh  siyasah  tentang  urgensi pemberian pesangon untuk wakil menteri di masa pandemi?

## B. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, karena penelitian ini hanya berfokus pada undang-undang yang diundangkan atau bahan hukum lainnya. Selain itu, penelitian ini terutama dilakukan pada bahan hukum di perpustakaan. Dalam ilmu hukum normatif, ada  beberapa  pendekatan  yang  dapat  digunakan  sendiri-sendiri  atau  kombinasi tergantung pada pertanyaan atau persoalan yang dipersoalkan. Metode tersebut antara lain.  Kajian  ini  merupakan  metodologi  penelitian  peraturan  perundang-undangan dalam hal ini Pasal 8 Perpres No. 77 Tahun 2021. Diantara beberapa metode yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, metode yang paling cocok untuk penelitian ini adalah metode perundang-undangan.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pemberian Pesangon untuk Wakil Menteri di Masa Pandemi
Setelah  Presiden  mengangkat  pro  kontra  tentang  jabatan  Wakil  Menteri,  dan Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa  jabatan  Wakil  Menteri  adalah konstitusional,  Presiden  mengundangkan  dan  menetapkan  Keputusan  Presiden (Peraturan  Presiden)  tentang  Wakil  Menteri,  yaitu  Keputusan  Presiden.  Nomor  60 Tahun 2012. Keputusan Presiden tersebut memuat ketentuan yang menyatakan bahwa secara  garis  besar  tugas  Wakil  Sekretaris  adalah  membantu  tugas  Menteri.
10 Sihombing, Herman. 1996. Hukum tata negara darurat di Indonesia. Jakarta : Djambatan.
Kecenderungan  tumpang  tindih  dalam  menjalankan  tanggung  jawab  masing-masing dapat  disikapi  melalui  Perpres  ini,  meskipun  tidak  menutup  kemungkinan  hal  itu terjadi. Pasal-pasal  tentang  tanggung jawab  wakil  menteri,  yaitu  Pasal  2,  3,  9,  dan  12 mengatur  bahwa:  Wakil  Menteri  mempunyai  tugas  memimpin  pelaksanaan  tugas Kementerian. Tata Tertib Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: membantu menteri dalam merumuskan dan/atau melaksanakan kebijakan kementerian; membantu  menteri  dalam  mengoordinasikan  realisasi  kebijakan  strategis  unit organisasi tingkat pertama di lingkungan kementerian.
Sebelum adanya jabatan wakil menteri, negara mengatur organisasi kementerian menurut Pasal 9 UU No. 39 Tahun 2008 tentang susunan organisasi kementerian, namun dengan  adanya  wakil  menteri  perlu  menempatkan  wakil  menteri  dalam  organisasi kementerian pos ditambahkan ke isi artikel. Dalam undang-undang no. Surat Edaran Nomor 60 Tahun 2012 menjelaskan bahwa jabatan wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Dalam UU No. 39 Tahun 2008, struktur organisasi Kementerian di bawah Menteri tidak memiliki wakil, namun jabatan Sekjen, Ditjen, dan Inspektorat  Jenderal  dipegang  secara  langsung.  Menurut  Perpres  No  60  Tahun  2012, jabatan tersebut di atas sekarang berada di bawah jabatan menteri, dan  jabatan wakil menteri  berada  di  bawah  wakil  menteri.  Selain  bertanggung  jawab  kepada  menteri, beliau juga bertanggung jawab atas tugas dan fungsi menteri sebagai pembantu wakil menteri.  Pasal  1  Keputusan  Presiden  Nomor  60  Tahun  2012  dengan  jelas  mengatur bahwa wakil menteri berada di bawah wakil menteri, pasal ini mengatur bahwa wakil menteri berada di bawah menteri dan bertanggung jawab kepada menteri.
Wakil menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan orang yang masa jabatannya  paling  lama  ditetapkan  dengan  masa  jabatan  presiden  Pasal  4  Keputusan Presiden  Nomor  60  menentukan:  1).  Wakil  menteri  diangkat  dan  diberhentikan  oleh presiden; 2) Masa jabatan wakil menteri sama atau berakhir bersamaan dengan masa jabatan presiden yang bersangkutan.
Dalam  hal  ini  proses  pengangkatan  dilakukan  oleh  Presiden,  tetapi  Wakil Menteri bertanggung jawab langsung kepada Menteri, bukan kepada Presiden sebagai orang yang mengangkat dan mengangkat Wakil Menteri. Bisa menjadi hal yang riskan jika seorang wakil menteri yang diangkat oleh presiden tidak menjalankan tugasnya di kementerian, maka penanggung jawab kementerian adalah menteri karena dialah yang paling bertanggung jawab terhadap kementerian yang dipimpinnya.
Wakil Menteri bisa dikatakan sebagai jabatan politik sebagai Wakil Menteri bisa dari  golongan  PNS  sebagai  jalur  karirnya  maupun  bukan  dari  kalangan  PNS  seperti pengusaha dll. Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 menentukan: “Wakil menteri boleh atau tidak boleh PNS”.
Hal itu sangat membuka peluang bagi siapa saja dari kalangan mana saja untuk mengisi  jabatan  tersebut,  tergantung  penilaian  Presiden  terhadap  kemampuan  orang tersebut untuk mengemban jabatan dan memiliki kompetensi berdasarkan departemen yang akan dipimpinnya.
PNS  juga  dapat  merangkap  jabatan  sebagai  wakil  menteri,  tentunya  sesuai dengan berbagai syarat yang diatur dalam Keppres, PNS yang diangkat sebagai wakil menteri dapat diberhentikan secara tetap atau sementara, tetapi tetap berstatus sebagai PNS. memangku jabatan wakil menteri tetapi belum mencapai usia pensiun PNS dapat tetap  dipekerjakan  sebagai  PNS  sesuai  peraturan  semula,  dan  menjabat  sebagai  PNS untuk  sisa  masa  jabatan  wakil  menteri  sampai  tiba  masa  pensiun.  Namun,  jika  masa pensiun  PNS  telah  tiba  dan  jabatan  wakil  menteri  telah  berakhir,  maka  menurut ketentuan  undang-undang,  pegawai  dapat  diberikan  hak,  seperti  hak  pensiun  PNS, tetapi  bukan  hak  pensiun.  dari  wakil  menteri.  Peraturan.  Hal  ini  dijelaskan  dalam Perpres No. 60 tahun 2012 pasal 7 dan pasal 8 bahwa Wakil Menteri yang berstatus PNS, dengan tidak kehilangan statusnya sebagai PNS, diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara  selama  menjabat  sebagai  Wakil  Menteri.  PNS  yang  pensiun  atau  wakil menteri  yang  belum  mencapai  usia  pensiun  setelah  masa  jabatannya  berakhir  dapat kembali  ke  jabatan  organisasinya  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. Pegawai  Negeri  Sipil  yang  diangkat  sebagai  Wakil  Menteri,  setelah  mencapai  usia pensiun,  diberhentikan  dengan  hormat  sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  dan  menikmati hak untuk bekerja sesuai dengan undang-undang.
Menurut  peraturan  Perpres  tersebut,  wakil  menteri  berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab  kepada  menteri,  dan  wakil  menteri  bertanggung  jawab  kepada kementerian yang dipimpinnya, khususnya menteri, sebagai atasan langsungnya dalam organisasi  kementerian.  Selain  tugas-tugas  yang  langsung  dilakukan  oleh  Presiden, kerja  sama  tugas  dan  wewenang  yang  diatur  dalam  Keppres  dan  UU  Kementerian Negara menjadi hal utama yang harus mereka perhatikan.
Pasal  1  Keputusan  Presiden  Nomor  60  Tahun  2012  menyatakan  bahwa  wakil menteri  berada  di  bawah  menteri,  dengan  menekankan  bahwa  menteri  tetap  sebagai pimpinan  tertinggi  kementerian.  Pasal  1  mengatur  bahwa  “wakil  menteri  berada  di bawah  dan  bertanggung  jawab  atas  menteri  ".  Para  wakil  memang  perlu  mendapat perhatian  untuk  menciptakan  kerukunan  dan  menjalankan  tugas  kementerian  yang diberikan  oleh  Presiden.  Perlu  juga  dijelaskan  bahwa  wakil  menteri  sama  dengan menteri,  yaitu  menteri  bertanggung  jawab  langsung  kepada  presiden  dan  tidak bertanggung jawab kepada Republik Demokrasi Rakyat, tidak terkecuali wakil menteri.
Tentu  saja,  ketika  memilih  dan  mengangkat  seorang  wakil  sekretaris,  presiden melihat kemampuan wakil sekretaris yang dipilihnya untuk mengemban misi di dalam departemen.  Dalam  sistem  presidensial  yang  dipraktikkan  di  Indonesia,  menteri diangkat  langsung  oleh  presiden,  dan  untuk  wakil  menteri,  Kementerian  Negara Hukum  menetapkan  presiden  mengangkat  wakil  menteri,  meskipun  Peraturan Presiden  No.  60  Tahun  2012  adalah  ketentuan  pertama,  wakil  menteri  Menteri bertanggung jawab dan pemimpin dalam organisasi. Tapi dari segi tanggung jawab dan amanah  pemilihan  presiden  secara  langsung,  dari  segi  moral  wakil  menteri  sangat bertanggung  jawab  kepada  presiden.  Dari  segi  hirarki,  status  penyelenggara  negara sama.  wakil  menteri  berada  di  bawah  menteri  dan  presiden.  Pada  dasarnya Undersecretary ada karena beban kerja yang diberikan oleh Presiden perlu ditangani secara lebih serius, maka berdasarkan Pasal 10 UU Dewan Negara 2008, Undersecretary dibentuk untuk membantu Menteri dalam menjalankan tugasnya di Kementerian.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan pembayaran pesangon atau insentif  kepada  wakil  menteri  yang  habis  masa  jabatannya.  Hal  itu  diatur  dalam Peraturan  Presiden  Nomor  77  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Keputusan Presiden Mengubah Pasal 8 Perpres No. 60 Tahun 2012. Adapun tafsir Pasal 8 Perpres No 60 Tahun 2012: “Apabila  seorang  wakil  menteri  berhenti  atau  berakhir  masa  jabatannya,  dia  tidak berhak  atas  pensiun  dan/atau  uang  pesangon  wakil  menteri.  Bersamaan  dengan  itu, Pasal 8 Perpres Nomor 77 Tahun 2021 diubah sehingga berbunyi: (1) Dalam hal Wakil Menteri berhenti atau telah selesai masa jabatannya, jabatan Wakil  Menteri diberikan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.(2)  Wakil  Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat bonus sampai dengan Rp580.454.000,00 (Rp580.454.000), Wakil Menteri menjabat selama 1 (satu) periode.” (Perpres 77/2021)
Bonus  didasarkan  pada  lama  masa  kerja.  20%  dari  jumlah  penghargaan maksimum  untuk  masa kerja hingga  1 tahun.  40%  untuk  jangka  waktu 2  tahun,  60% untuk jangka waktu 3 tahun, 80% untuk jangka waktu 4 tahun, dan 100% untuk jangka waktu  5  tahun.  Para  wakil  menteri  yang  mengundurkan  diri  atau  mengakhiri  masa jabatannya sebelum Perpres No. 77 Tahun 2021 diundangkan juga akan mendapatkan bonus.  Sesuai  ketentuan  ayat  (1)  Perpres  Nomor  77  Tahun  2021,  bonus  sebesar Rp580.454.000,00 (Rp580.454.000) diberikan kepada wakil menteri untuk 1 (satu) wakil menteri  Masa  jabatan  menurut  penulis  ,  tentunya  sesuai  dengan  tata  cara  yang ditetapkan undang-undang. Karena peraturan presiden berada di tingkat legislatif.
Latar belakang dikeluarkannya Perpres No. 77 Tahun 2021 adalah persamaan hak menteri  dan wakil menteri.  Selama  ini menteri  sudah  menerima  pensiun,  sementara wakilnya  belum.  Selain  itu,  paket  pesangon  Wamenkeu  merupakan  ucapan  terima kasih kepada mereka yang telah merawat jutaan rakyat Indonesia. Demikian dikatakan Faldo  Maldini,  staf  khusus  Sekretariat  Negara.  Ketentuan  ini  berlaku  untuk  semua perempuan, termasuk mereka yang menjabat pada kabinet sebelumnya. Pembayaran pesangon juga diberikan kepada perempuan yang meninggal di bawah pemerintahan sebelumnya.  Kebijakan  ini  sudah  disiapkan  sejak  lama.  Jadi  ini  bukanlah  kebijakan yang tiba-tiba berlalu untuk suatu keuntungan.
Dapat disimpulkan bahwa jabatan Wakil Sekretaris muncul karena beban kerja yang  berlebihan  yang  dilimpahkan  oleh  Presiden  untuk  membantu  Menteri  dalam menjalankan tugasnya di Kementerian berdasarkan Pasal 10 UU Dewan Negara 2008. Oleh  karena  itu,  menjadi  dasar  kebijakan  pemerintah  dalam  hal  ini  Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 untuk membayar pesangon kepada wakil menteri berdasarkan persamaan hak antara menteri dan wakil menteri yang menjalankan tugas Kementerian.

## 2. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pemberian Pesangon di Masa Pandemi
Pancasila  adalah  dasar  negara,  artinya  setiap  tindakan  bangsa  Indonesia  dan negaranya  harus  sesuai  dengan  Pancasila.  Secara  historis,  Pancasila  diambil  dari budaya bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga memiliki fungsi dan peran yang sangat
luas  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  menilai urgensi  pemberian  paket  pesangon  kepada  para  wakil  menteri,  penulis  ingin mengkajinya  melalui  pendekatan  Pancasila  sebagai  dasar  negara.  Pancasila mengandung lima nilai.
Yang  pertama  adalah  nilai  ketuhanan  yang  esa,  yang  merupakan  landasan spiritual,  moral  dan  etika.  Salah  satu  ciri  utama  negara  hukum  Pancasila  adalah jaminan  kebebasan  beragama.  Menurut  Mochtar  Kusumaatdja,  sila  ketuhanan mensyaratkan  agar  produk  hukum  nasional  tidak  boleh  bertentangan  atau mengecualikan  atau  memusuhi  agama.  Nilai-nilai  sakral  merupakan  pertimbangan yang tetap dan mutlak dalam perumusan peraturan perundang-undangan.
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip pertama dari dasar negara Indonesia.  Soekarno  pada  1  Juni  1945,  ketika  berbicara  mengenai  dasar  negara menyatakan:  “Prinsip  Ketuhanan!  Bukan  saja  bangsa  Indonesia  ber-Tuhan,  tetapi masing-masing  orang  Indonesia  hendaknya  ber-Tuhan.  Tuhannya  sendiri.  Yang Kristen  menyembah  Tuhan  menurut  petunjuk  Isa  Al  Masih,  yang  Islam  menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab- kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan”.
Pidato Soekarno merangkum pernyataan dan pendapat anggota BPUPKI tentang pandangan  umum  dasar  negara.  Anggota  BPUPKI  percaya  bahwa  pentingnya ketuhanan  ini  menjadi  dasar  negara.  Pandangan  ini  menunjukkan  bahwa  negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum Barat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan berketuhanan.
Pada awalnya, beberapa founding fathers menginginkan agar agama dan negara dipisahkan. Pada tanggal 22 Juni 1945 disepakati pembukaan konstitusi atau disebut Piagam  Jakarta.  Perjanjian  tersebut  menyatakan  bahwa  dasar  utama  negara  adalah "tugas  Tuhan  untuk  menegakkan  hukum  Syariah  bagi  para  pengikutnya".  Dalam perkembangannya,  Pembukaan  UUD  1945  yang  disahkan  pada  tanggal  18  Agustus 1945  tidak  memuat tujuh  kata  dalam  Piagam Jakarta  yaitu,  “kewajiban menegakkan hukum Islam bagi pemeluknya”.
Berdasarkan  nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  hukum  negara  Pancasila  tidak melarang kebebasan beragama, melawan kebebasan beragama, kebebasan menghina ajaran  agama  atau  kitab-kitab  sebagai  sumber  keyakinan  beragama,  atau  menodai nama Tuhan. perbedaan antara status hukum Indonesia dan hukum Barat Salah satu elemen  pembeda  utama.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  nasional, pembentukan  undang-undang,  serta  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  peradilan, landasan ajaran dan nilai teologi dan agama telah menjadi alat ukur untuk menilai baik buruknya undang-undang bahkan menilai konstitusi atau hukum inkonstitusional.
Nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  mencerminkan  nilai  pengakuan  dan perlindungan  negara  terhadap  keragaman  agama  di  Indonesia.  Negara  mendorong
warganya untuk membangun negara dan bangsa berdasarkan nilai-nilai sakral. Pasal 29(1) UUD 1945 secara jelas mengikuti sila pertama Pancasila yang menyatakan bahwa bangsa ini didirikan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menjadi dasar penghormatan dasar yang memperkuat solidaritas dan persaudaraan.
Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi nilai pengakuan adanya kekuatan yang lebih  tinggi  dari  manusia  yang  telah  melimpahkan  anugerahnya  kepada  bangsa Indonesia  sebagai  anugerah  yang  luar  biasa.  Antara  lain,  mengakui  hubungan  dan kesatuan antara Bumi Indonesia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan dan kesatuan antara Tanah Indonesia dan rakyat Indonesia, dan hubungan antara Tuhan dan rakyat Indonesia  dan  Bumi  Indonesia,  dalam  pemerintahan  dan  Konsekuensinya  dengan tanggung jawab dalam manajemen. Bukan hanya tanggung jawab horizontal kepada bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga tanggung jawab vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. 11
Hubungannya  dengan  urgensi  pemberian  pesangon  merupakan  kewajiban vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pantaskah pejabat negara membayar pesangon kepada  wakil  menteri  untuk  menikmati  hasil  selama  wabah?  Dampaknya  adalah sebagian orang menderita, ekonomi turun, pekerjaan turun, pengangguran naik.
Nilai  selanjutnya  adalah  nilai  kemanusiaan  yang  berkeadilan  dan  beradab, menunjukkan  bahwa  manusia  diakui  dan  diperlakukan  sesuai  dengan  harkat  dan martabatnya  sebagai makhluk  Tuhan  Yang Maha  Esa. Atas  dasar nilai-nilai tersebut ditumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap toleran, dan sikap tidak mendominasi  terhadap  sesama.  Berdasarkan  nilai-nilai  kemanusiaan,  Indonesia menentang  segala  bentuk  eksploitasi  dan  penindasan  antara  satu  negara  dengan negara lain, satu kelompok dengan kelompok lain, manusia dengan manusia lainnya, otoritas atas rakyatnya.
Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  berarti  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kemanusiaan,  mengajarkan  penghormatan  terhadap  harkat  dan  martabat  manusia, serta menghormati dan menjaga hak asasi manusia. Nilai ini dilandasi oleh kesadaran akan  persamaan  manusia,  sehingga  bangsa  Indonesia  merasa  menjadi  bagian  dari seluruh  umat  manusia  sehingga  mengembangkan  sikap  saling  menghargai  dan bekerjasama dengan negara lain. 12
Nilai-nilai kemanusiaan keadilan dan keadaban mengandung pengertian hukum bahwa  setiap  warga  negara  Indonesia  mengutamakan  asas-asas  kemanusiaan keadaban dalam ruang lingkup nilai-nilai keadilan. Kemanusiaan yang beradab berarti pembentukan  hukum  harus  menunjukkan  watak  dan  ciri  hukum  masyarakat  yang beradab. Hukum yang baik dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan setiap  keputusan  hukum  harus  sesuai  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Perlakuan terhadap rakyat dalam Pancasila berarti menampung dan memperlakukan setiap orang Indonesia secara adil dan beradab.
11 Yudi Latif, 2018. Wawasan Pancasila: bintang penuntun untuk pembudayaan, Jakarta: Mizan.
12 Yudi Latif, 2018. Wawasan Pancasila: bintang penuntun untuk pembudayaan, Jakarta: Mizan.
Nilai  kemanusiaan  keadilan  dan  keadaban  mengandung  pengertian  bahwa negara memperlakukan setiap warga negara atas dasar mengakui dan menghormati harkat  dan  martabat  manusia  serta  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  mengalir  pada martabatnya.
Pesangon wakil menteri pada hakekatnya merupakan penghargaan bagi mereka yang telah memberikan kontribusi kepada negara dan negara. Namun, menawarkan pesangon  di  negara  dan  rakyatnya  yang  dilanda  pandemi  tentu  mengikis  nilai-nilai kemanusiaan.  Menurut  penulis  dapat  dikatakan  kurang  memiliki  rasa  moralitas, kepekaan dan kepedulian terhadap kesulitan yang dialami rakyat. 13
Persatuan  Pancasila  Indonesia  mewujudkan  nilai-nilai  keindonesiaan  yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, integritas, dan kepentingan serta keselamatan di atas kepentingan  individu  dan  kelompok.  Persatuan  Indonesia  diasosiasikan  dengan nasionalisme  dalam  mencapai  tujuan  nasional.  Persatuan  dikembangkan  atas  dasar Bhineka Tunggal Ika, dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam pandangan Mochtar Kusumaatmadja, nilai-nilai persatuan dan kesatuan mensyaratkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bagi  bangsa  Indonesia  yang  majemuk,  Pancasila  adalah  semangat  solidaritas terhadap praktik-praktik yang mengarah pada dominasi dan diskriminasi sosial, baik karena  perbedaan  ras,  asal  usul,  maupun  agama.  Prinsip  persatuan  dan  kesatuan sejalan  dengan  kenyataan  bahwa  Indonesia  itu  majemuk.  Semangat  persatuan Indonesia melawan segala bentuk separatisme telah membuka jalan bagi pluralisme.
Persatuan  Indonesia adalah  manifestasi  dari  nasionalisme, bukan  chauvinisme, juga  bukan  bangsa  yang  terasing.  Nasionalisme  mengarah  pada  kekerabatan  antar bangsa,  mengarah  pada  persatuan  dunia,  mengarah  pada  persaudaraan  dunia. Nasionalisme dan internasionalisme menjadi satu istilah, nasionalisme sosial. Di masa wabah,  pesangon  wakil  menteri  juga  harus  memperhatikan  nilai  persatuan.  Jika kepentingan dan keamanan negara lebih tinggi dari kepentingan individu dan kolektif, dalam hal ini Wakil Menteri. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa tidak mendesak untuk mengeluarkan pesangon. 14
Nilai-nilai  persatuan  Indonesia  berakar  dari  prinsip  kedaulatan  rakyat  dan menentang segala bentuk feodalisme, totalitarianisme, dan kediktatoran mayoritas dan minoritas.  Nilai  persatuan  Indonesia  berarti  berjuang  untuk  mempersatukan  rakyat dan  menumbuhkan  rasa  nasionalisme  dalam  negara  kesatuan  Republik  Indonesia. Nilai kedaulatan rakyat merupakan landasan demokrasi Indonesia. Nilai ini merujuk pada batasan kekuasaan negara dalam konteks partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan.  Nilai-nilai  demokrasi  mencakup  tiga  prinsip  yang  membatasi  kekuasaan negara atas nama hak asasi manusia, representasi politik, dan kewarganegaraan. 15
13 Yudi Latif, 2018. Wawasan Pancasila: bintang penuntun untuk pembudayaan, Jakarta: Mizan.
14 Yudi Latif, 2018. Wawasan Pancasila: bintang penuntun untuk pembudayaan, Jakarta: Mizan.
15 Yudi Latif, 2018. Wawasan Pancasila: bintang penuntun untuk pembudayaan, Jakarta: Mizan.
Demokrasi  yang  didominasi  oleh  kebijaksanaan  permusyawaratan  perwakilan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.  Setiap  warga  negara  dalam  menjalankan  haknya  harus  menyadari  bahwa kepentingan negara dan kepentingan masyarakat selalu diperhatikan dan diutamakan. Kebijaksanaan atas nama musyawarah mencita-citakan masyarakat yang demokratis, oleh karena itu gerakan massa yang terjadi harus dilakukan secara demokratis.
Kedudukan  hak  dan  kewajiban  adalah  sama,  dan  tidak  ada  yang  akan memaksakan  yang  lain.  Musyawarah  harus  mendahului  keputusan  kepentingan bersama.  Musyawarah  untuk  mufakat  dijiwai  dengan  semangat  kekeluargaan  yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi  setiap  hasil  musyawarah  dan  keputusan,  dan  semua  pihak  yang  terkait menerima dan melaksanakannya dengan keikhlasan dan rasa tanggung jawab.
Nilai-nilai  kemasyarakatan  yang  dipimpin  oleh  musyawarah/perwakilan  yang cerdas  berarti  suatu  pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat,  dan mufakat  dicapai  melalui  musyawarah  lembaga  perwakilan.  Administrasi  negara demokratis adalah cita-cita negara modern. Penulis memahami nilai-nilai masyarakat dan kurang tepat tentang urgensi pemberian paket pesangon kepada wakil menteri di masa  pandemi.  Bahkan  wakil  menteri  adalah  bagian  dari  rakyat  dan  mereka berkontribusi pada negara dan negara.
Sila  Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia  menunjukkan  bahwa masyarakat Indonesia sadar akan hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Keadilan sosial memiliki unsur keadilan, kesetaraan,  dan  kebebasan  publik.  Dalam  kerangka  ini  berkembang  perilaku  luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap orang lain, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta  penghormatan  terhadap  hak  orang  lain.  Nilai-nilai  keadilan  sosial  menuntut semua warga negara memiliki hak yang sama dan semua orang sama di depan hukum.
Dengan sikap demikian, tidak akan ada upaya untuk memeras orang lain, juga tidak  akan  dilakukan  tindakan  lain  yang  bertentangan  atau  merugikan  kepentingan umum untuk hal-hal yang mubazir dan boros. Demikian pula sikap menyukai kerja keras  dan  menghargai  hasil  karya  orang  lain  dikembangkan,  yang  memberikan kontribusi  untuk  kemajuan  dan  kesejahteraan  bersama.  Semua  itu  dalam  kerangka kemajuan menuju pemerataan dan keadilan sosial.
Kaidah  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia  menganut  nilai  bahwa setiap  peraturan  perundang-undangan,  baik  itu  undang-undang  maupun  putusan pengadilan,  mewujudkan  semangat  keadilan.  Keadilan  yang  dimaksud  adalah keadilan jiwa sosial, bukan keadilan yang berpusat pada jiwa individu. Keadilan ini harus dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, bukan segelintir orang tertentu.
Bagi seluruh rakyat Indonesia, nilai keadilan sosial mengandung makna sebagai dasar dan tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik lahir maupun batin. Penegakan hukum dan keadilan merupakan wujud kesejahteraan fisik, mental, sosial dan moral manusia. Kesejahteraan jasmani dan rohani rakyat, terutama
jaminan keadilan sosial bagi semua, yaitu sandang, pangan, perumahan, rasa aman dan berkeadilan,  serta  kebebasan  beragama/berkeyakinan.  Cita-cita  keadilan sosial harus diwujudkan  sesuai  dengan  konstitusi  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, serta ditegakkan secara kelembagaan sesuai dengan UUD 1945.
Penulis berpendapat bahwa urgensi pembayaran pesangon kepada wakil menteri di  masa  pandemi  terkait  dengan  nilai  yang terkandung  dalam  sila  kelima  Pancasila: mencederai rasa keadilan. Karena keadilan yang disebutkan dalam sila kelima adalah keadilan yang harus dirasakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia, bukan segelintir golongan tertentu (saya kira hanya wakil menteri).
Dalam  konsepsi  Aristoteles  tentang  keadilan  yang  menjadi  dasar  filsafat hukumnya,  “karena  hukum  hanya  dapat  diasosiasikan  dengan  keadilan”.  Dengan dikeluarkannya Perpres No. 77 Tahun 2021 untuk memberikan pesangon kepada para wakil menteri, penulis berpendapat bahwa undang-undang yang diundangkan melalui Perpres  No.  77  Tahun  2021  tidak  didasarkan  pada  nilai  keadilan.  Dampak  wabah tersebut  menimbulkan  banyak  korban  jiwa  dan  kerugian  material,  serta  berdampak pada masyarakat, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. 16
Munculnya  Perpres  No.  77  Tahun  2021  juga  bertentangan  dengan  kebijakan pemerintah sebelumnya untuk mengatasi dampak wabah. Dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Terhadap Penyakit Coronavirus (COVID-19), pemerintah lebih menekankan pada pengalokasian APBN  untuk  kepentingan  kerja  dalam  pencegahan  dan  pengendalian  COVID-19  di bidang kepentingan negara.
Sementara itu, berdasarkan Pasal 22 UUD 1945, pemerintah melalui kewenangan konstitusionalnya  menerbitkan  peraturan  pemerintah  pengganti  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) dan/atau  pada  saat  menghadapi  ancaman  terhadap  perekonomian  nasional  dalam rangka  ancaman  terhadap  sistem  keuangan  dan/atau  dalam  rangka  stabilitas  sistem keuangan  (Perpres  No.  1  Tahun  2020).  Pemberlakuan  kebijakan  ini  karena  dampak wabah,  perlambatan  pertumbuhan  ekonomi  nasional,  penurunan  penerimaan  fiskal nasional,  serta  peningkatan  belanja  dan  pembiayaan  nasional.  Oleh  karena  itu, pemerintah  telah  mengambil  langkah-langkah  luar  biasa  untuk  menyelamatkan stabilitas  ekonomi  nasional  dan  sistem  keuangan  dengan  menerapkan  kebijakan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  terutama  untuk  meningkatkan pengeluaran  untuk  kesehatan  dan  pemulihan  ekonomi  nasional.  Oleh  karena  itu, menurut  penulis,  kebijakan  pemerintah  dalam  Perpres  77/2021  bertentangan  dengan Perppu  1/2020  yang  secara  khusus  menargetkan  belanja  kesehatan  dan  pemulihan ekonomi  nasional,  ketimbang  mengeluarkan  kebijakan  anggaran  untuk  pembayaran pesangon kepada wakil menteri.
16 Van Apeldoorn, 1996. Pengantar Ilmu Hukum,cet-26. Jakarta: Pradnya paramita, hlm. 11-12.

## 3. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pemberian Pesangon di Masa Pandemi
Dalam  siyasah  syar'iyyah,  pemimpin  memiliki  kekuasaan  untuk  merumuskan kebijakan di segala bidang untuk kemaslahatan umat. Baik di bidang politik, ekonomi, maupun  legislatif.  Fiqh  siyasah  atau  dengan  kata  lain  Siyasah  syar'iyah  mengatur adanya pembantu khalifah dalam menjalankan pemerintahan yaitu para wazir. Dengan demikian, penunjukan wakil menteri untuk membantu menteri sejalan dengan syariat Islam itu sendiri dan tidak bertentangan.
Pertanyaan  selanjutnya  adalah  bagaimana  Fiqh  Siyasah  melihat  kemunculan Perpres No 77 Tahun 2021 di masa pandemi. Selain pendapat Gus Pardi bahwa Perpres No.  77  Tahun  2021  kontroversial,  tentunya  perlu  dikemukakan  pandangannya mengenai hal tersebut dalam tinjauan Fiqh Siyasah. Karena pesangon adalah masalah keuangan,  ada  baiknya  melihat  bagaimana  Fiqh  Siyasah  Maliyah  memandangnya. Karena  Siyasah  Maliyah  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dalam  mengelola perimbangan  keuangan  untuk  kemaslahatan  masyarakat.  Kata  menguntungkan masyarakat perlu ditekankan.
Para ulama sepakat bahwa tujuan keseluruhan Syariah adalah untuk mencapai kebaikan umat manusia. Apa arti Islam menginginkan kebaikan? Kepentingan disini mengacu pada pelestarian agama, gagasan, harta benda, jiwa dan darah/kehormatan.
Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar/utama yang menjadi tumpuan hidup  manusia.  Dengan  mengamankan  dan  memelihara  kelima hal  di  atas,  manfaat jasmani dan rohani bagi individu dan masyarakat akan tercapai dalam kehidupan ini dan  kehidupan  selanjutnya.  Dalam  Al-Quran,  ini  disebut  hasanah  fid-dunya  dan hasanah  fil-Akhirah.  Kelima  hal  ini  disebut  aldlaruriyyat  al-khams  (lima  kebutuhan utama hidup manusia). Kelima hal ini saling berkaitan.
Ketentuan  Peraturan  Presiden  Nomor  77  Tahun  2021  tentang  pesangon  wakil menteri  sempat  menuai  kontroversi.  Meski  tidak  begitu  terekspos  di  media  dalam negeri. Apa lagi pandemi yang berdampak pada ekonomi yang belum pulih. Durasi wabah  yang  berkepanjangan  telah  menyebabkan  peningkatan  angka  pengangguran, dan pembatasan sosial berskala besar yang berdampak pada pengurangan pendapatan masyarakat.Hal ini harus dijadikan tolak ukur kapan Perpres No 77 Tahun 2021 akan disahkan menjadi wakil presiden. paket pesangon menteri.
Munculnya Perpres No. 77 Tahun 2021 ini tentu saja menjadi dilema terkait tujuan keseluruhan  untuk  memperoleh  syariat  Islam.  Di  satu  sisi,  penulis  ingin  berterima kasih kepada Wakil Menteri atas pengabdiannya kepada negara dan negara bagian. Di sisi  lain,  dalam  konteks  pandemi,  tujuan  pemberian  penghargaan  yang  tinggi  ini bertentangan dengan kemaslahatan umat.
Konsep  keadaan  darurat  dalam  penyelenggaraan  negara  Islam,  berdasarkan Qawaid  Fiqhiyah,  dalam  penelitian  ini  penulis  mengadopsi  pandangan  al-Zuhaili tentang  keadaan  darurat.  Aturan  darurat  pertama  adalah  bahwa  kesulitan  menarik kemudahan. Dalam aturan ini, misalnya perjalanan jauh yang dianggap darurat, maka shalat bisa dilakukan secara jama' atau qashr. Atau jika ada yang sakit, maka shalatlah dengan  duduk  atau  berbaring.  Pertanyaan  kemudian  muncul  apakah  pantas  wakil
menteri  diberikan  paket  pesangon  ratusan  crore  di  negara  yang  sedang  darurat ekonomi akibat pandemi.
Aturan  darurat  kedua,  ketika  kesulitan  muncul,  hukum  menjadi  lunak. Penerapan aturan ini adalah, jika ada debitur yang dalam kesulitan, maka penagihan darinya  ditunda  sampai  dia  tidak  memiliki  utang  atau  tidak  memiliki  utang.  Dalam keadaan darurat nasional, dengan adanya pandemi, harus diberlakukan maksim Salus Populis Supreme Lex (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi). Dengan kata lain, yang  harus  diperluas/diprioritaskan  adalah  hajat  hidup  orang  banyak.  Jangan mengutamakan  kepentingan  penguasa.  Sesuai  Perpres  Nomor  77  Tahun  2021, pemberian  pesangon  kepada  wakil  menteri  memang  merupakan  bentuk penghormatan terhadap mereka yang telah berjasa bagi negara. Namun jika keadaan ekonomi  dan  keuangan  negara  sudah  pulih  pasca  wabah,  tentu  sangat  tepat  untuk menerapkan pembayaran pesangon.
Aturan  urgensi  ketiga:  singkirkan  larangan  saat  Anda  sedang  terburu-buru. Contoh  penerapan  aturan  ini  adalah  keadaan  darurat  yang  mengancam  nyawa dan/atau  anggota  tubuh.  Dengan  adanya  pandemi  Covid  19,  pekerjaan  menjadi semakin  sulit.  Banyak  perusahaan  terpaksa  mem-PHK  pekerjanya.  Tentu  saja,  ini berbahaya.  Untuk  itu,  pemerintah  telah  banyak  memberikan  bantuan  kepada masyarakat. Membantu meringankan kehidupan masyarakat dalam bentuk sembako dan lainnya. Hanya dalam waktu 6 bulan (Juni-Desember 2021), Kementerian Sosial RI mengalokasikan  Rp  7,08  triliun  untuk  5,9  juta  keluarga  penerima  manfaat. 17 Dibandingkan dengan mereka yang sangat membutuhkan pemerintah untuk membeli sembako,  kehidupan  pensiunan  wakil  menteri  ini  tentu  tidak  sesulit  masyarakat. Dengan kata lain, bahkan tanpa pesangon, itu tidak akan mengancam nyawanya, atau bahkan jiwanya.
Keadaan  darurat  dinilai  menurut  tingkatannya.  Ini  adalah  aturan  darurat keempat, hampir sama dengan apa yang penulis katakan di atas, yaitu tingkat urgensi yang  dirasakan  masyarakat  dibandingkan  dengan  tingkat  wakil  menteri.  Level  ini tentu  saja  akan  bervariasi.  Tingkat  kedaruratan  komunitas  tentu  saja  lebih diprioritaskan. Khalifah Umar bin Khattab adalah contohnya. Dia rela mengutamakan kepentingan  warga  yang  kelaparan. Hingga  mereka rela  membawa  karung  gandum sendiri dan membawanya ke rumah warga kota yang kelaparan. Pemerintah sebagai perwujudan  khalifah  yang  kekinian  memang  sudah  tepat  memberikan  bantuan sembako kepada masyarakat. Dapat dikatakan bahwa perilaku ini mencontoh apa yang dilakukan Khalifah Umar. Untuk itu jika Perpres No 77 Tahun 2021 Tentang Pemberian Pesangon bagi Wakil Menteri sudah diundangkan, implementasinya menurut penulis sebaiknya diundur hingga kondisi perekonomian negara membaik.
17 Carl Joachim Friedrich, 2004. Filsafat Hukum: Perspektif Historis / Carl Joachim Friedrich. Bandung : Nuansa bekerjasama dengan Nusamedia.

## D. KESIMPULAN
Pesangon  wakil  menteri  selama  pandemi  tidak  mendesak  dalam  pengawasan yudisial Hal ini disebabkan ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip dasar negara. Penulis mengaitkan masalah ini dengan Pancasila, bahwa setiap tindakan bangsa Indonesia dan negaranya harus sesuai dengan Pancasila. Kelima nilai tersebut  adalah  nilai  ketuhanan,  nilai  kemanusiaan,  nilai  kesetiakawanan,  nilai  sosial dan nilai keadilan sosial. Dari segi hukum positif, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2021 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasalnya, Perpres merupakan  salah  satu  hierarki  legislatif  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Legislatif. Menurut  pandangan  Fiqh  Siyasah  terkait  konsep  darurat  ketatanegaraan  Islam, terbitnya Perpres No. 77 Tahun 2021 tidak sesuai dengan syariat Islam yang menjaga agama,  akal,  harta,  jiwa  dan  darah/kehormatan.  Juga  tidak  sejalan  dengan  aturan darurat konstitusionalisme Islam.

## Saran
Perpres  Nomor  77  Tahun  2021  mengatur  tentang  pesangon  bagi  para  wakil menteri, yang memang merupakan bentuk penghormatan terhadap mereka yang telah berjasa bagi negara. Namun jika keadaan ekonomi dan keuangan negara sudah pulih pasca wabah, tentu sangat tepat untuk menerapkan pembayaran pesangon. Lebih baik membuat dan menyetujui undang-undang dan peraturan sesuai dengan keadaan umum negara sehingga tidak memicu kontroversi yang dapat berakibat fatal di masa depan.

## REFERENSI:
Buku:
Afifuddin. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
Ali, Mohammad. Metodologi dan Aplikasi Riset . Bandung: Pustaka Cendekia Utama, 2010.
Amiruddin  dan  Asikin,  Zainal. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada, 2006.
Apeldoorn, Van. Pengantar Ilmu Hukum,cet-26. Jakarta: Pradnya paramita, 1996
Asshiddiqie,  Jimly. Konstitusi  dan  konstitusionalisme  Indonesia . Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2004
Departemen  Agama  Republik  Indonesia. al-Quran  dan  terjemahan. Kudus:  Menara Kudus. 2006.
Friedrich,  Carl  Joachim .  Filsafat  Hukum:  Perspektif  Historis  /  Carl  Joachim  Friedrich. Bandung : Nuansa bekerjasama dengan Nusamedia, 2004.
Hamka. Tafsir al-Azhar. Jilid I. Juz I-II . Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004.
J Nasution, Bahder. Metode Penelitian Ilmu Hukum , Bandung: Mandar Maju, 2008.
Mubarok,  Achmad. Pendakian  Menuju  ALLAH  Bertasawuf  Dalam  Kehidupan  Sehari-hari. Jakarta: Khazanah Baru, 2002
Shihab, M Quraish. Tafsir al-misbah volume 1 : Pesan, kesan dan keserasian al-qur'an (surah al-fatihah, surah al-baqarah). Jakarta : Lentera hati, 2002.
Sihombing, Herman. Hukum tata negara darurat di Indonesia. Jakarta : Djambatan, 1996
Soekanto, Soeryono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung : Alfabeta, 2009.
Taj, Abdurrahman. al-Siyasah al-Syar'iyah wa=al-Fiqh al-Islami. Mesir: Mathba’ah Dar al- Ta’lif, 1993.

## Jurnal:
Aji, A.M.; Yunus, N.R. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute,
2018.
Anggraeni, RR Dewi. "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara
Elektronik," 'Adalah, Volume 4, No. 1 (2020)
Arianti,  Riska. Kedudukan  Wakil  Menteri  Dalam  Susunan  Organisasikementerian  Negara . Jurnal Humukum dan Keadilan, Volume 6 Nomor 2, September 2019
Buana,  Dana  Riksa,  "Analisis  Perilaku  Masyarakat  Indonesia  dalam  Menghadapi
Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," Salam:
Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).
Faiz,  Pan  Mohammad. Teori  Keadilan  John  Rawls  (John  Rawls'  Theory  of  Justice). Jurnal Konstitusi, Volume 6, 2009/4/1.
Hamzah,  N.  A.  (2020).  Darurat  membolehkan  yang  dilarang. Jurnal  Kajian  Islam Kontemporer, 11 (2), 27-37.
Junaedi, Dedi, dan Faisal Salistia. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak.” Jurnal BPPK Kemenkeu, 2020: 995.
Katharina,  R.  (2021,  November).  Posisi  wakil  menteri  dan  implikasinya  terhadap birokrasi di indonesia. Politica, 2 (2), 249-.
Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina, dan Iskandar Muda. “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian.” Jurnal Benefita, 2020: 212-214.
Prasetio, R. B. (2021, Juli 2). Pandemi Covid 19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat. Jurnal Ilmiah Kebijkan Hukum, 15 (2), 327-346.
Pungki  Harmoko,  S.  N.  (2020).  Pandangan  Syaykh  Al-Zaytun  A.S.  Panji  Gumilang Terhadap Pancasila Perspektif Fiqh Siyasah. Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, 7 (11), 1039-1052.
Rusnan . Kedudukan Wakil Menteri Dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia . Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 1, No 1 (2013)
Yunus,  N.R.;  Anggraeni,  RR  Dewi.;  Rezki,  Annissa.  "The  Application  of  Legal  Policy Theory  and  its  relationship  with  Rechtsidee  Theory  to  realize  Welfare  State,"
'Adalah, Volume 3, No. 1 (2019)
Yunus, N.R.; Rezki, Annissa. "Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi
Penyebaran  Corona  Virus  Covid-19,"  Salam:  Jurnal  Sosial  dan  Budaya  Syar-i, Volume 7, No. 3 (2020).

## Internet:
Aeni, Siti Nur. berita nasional. 21 Februari 2022. https://katadata.co.id/safrezi/berita/62130e3d98f90/pandemi-covid-19-dan- dampaknya-terhadap-ekonomi. Anggraeni, Rina . IDX Channel. Februari 17, 2021.
https://www.idxchannel.com/economics/pandemi-tekan-keuangan-negara- menkeu-kita-harus-tolong-rakyat (diakses Oktober 08, 2021).
Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa.  (2016a).  KBBI  Daring.  Retrieved  from https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pesangon
Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa.  (2016a).  KBBI  Daring.  Retrieved  from https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi
Jannah, Selfie Miftahul . Tirto.id. Agustus 31, 2021. https://tirto.id/bonus-untuk-wamen- pengamat-tanda-tanda-pemerintah-mau-efisiensi-gi57 (diakses Oktober 8, 2021)
Koesworo. Kementrian Sosial Republik Indonesia. 7 Juli 2021.
https://kemensos.go.id/kemensos-siapkan-rp708-t-untuk-59-juta-keluarga- terdampak-pandemi.
Nabila,  Farah.  detikhealth.  21  Januari  2021.  https://health.detik.com/berita- detikhealth/d-5342340/4-cara-penyebaran-virus-corona-yang-perlu diwaspadai?_ga=2.57722218.1983350780.1650441549-1854022604.1644848622.
Alam, S. O. (2020, 8 6). Berbagai Cara Penyebaran Virus Coron Covid 19 Menurut WHO, Apa Saja? Dipetik Februari 2021, dari health.detik.com:
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5122703/berbagai-cara- penyebaran-virus-corona-covid-19-menurut-who-apa-saja
Nurhanisah,  Yuli.  infografis.  2021.  https://indonesiabaik.id/infografis/dampak-corona- terhadap-ekonomi-indonesia
Unicef Indonesia. 20 April 2022. https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus