Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01), 2018,  1-13
Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis
1* RisandaAlirastra Budiantoro, 2 Riesanda Najmi Sasmita, 3 Tika Widiastuti 1,2,3 Sekolah Pascasarjana,Universitas Airlangga, Indonesia *Email korenpondensi: risanda.abe@gmail.com
Recieved 29-11-2017 | Revised 16-03-2018 | Accepted 20-03-2018

## Abstract
Allah has given the guidance in  the form of  Islam for  Muslim to take and lead all the aspects  of life including  the  economic  activity.  The  Islamic  economic  system  is  believed  to  be  the  answer  of  the economic  problems  that  exist  at  this  time.  The  goal  is  to  achieve  falah  in  kaffah  by  not  doing  some economic  activities  that  are  in  violation  as  prescribed  by  Islam.  For  example  is  riba.  Discourse  on riba  can  be  said  "classical"  both  in  the  development  of  Islamic  thought  and  in  Islamic  civilization because  riba  often  occurs  in  all  aspects  of  public  life,  especially  economic  transactions  (in  Islam called muamalah). Riba is an additional retrieval, either in a sale and purchase transaction or lending in  a  false  or  contrary  to  the  principle  of  muamalah  in  Islam.  Prohibition  of  riba  is  obtained  from various sources by the Qur'an and Hadith Rasulullah SAW, so the scholars firmly and clearly defined the prohibition of riba because there are exploitative elements that can harm the others. So, this study is  aimed  to  identif  yIslamic  economic  system  and  the  prohibition  of  riba  in  historical  perspective. From  the  results  of  this  study  is  expected  to  be  a  good  reference  for  the  reader  to  understand  the Islamic economic system and riba in the future.
Keywords: Economics System, Islamic Economic, Historical Perspective, Riba
Saran  sitasi: Budiantoro,  R.,  Sasmita,  R.,  &  Widiastuti,  T.  (2018).  Sistem  Ekonomi  (Islam)  dan Pelarangan  Riba  dalam  Perspektif  Historis. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam,  4 (01),  1-13.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138
DOI : http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138

## 1. Pendahuluan
Allah  telah  memberikan  tuntunan  berupa agama  Islam  untuk  dijadikan  pedoman  dalam menempuh  dan  menjalani  segala  aspek  kehi- dupan  termasuk  dalam  perekonomian.  Islam menganjurkan  bahwa  setiap  perbuatan  ekonomi maupun  perbuatan  lainnya  harus  dilandasi  oleh iman, takwa (aqidah) dan aturan yang telah diga- riskan  (syariah)  serta  perilaku  (akhlak)  yang dicontohkan  oleh  Rasulullah  saw.  Allah  dengan tegas  menyatakan  bahwa  hanya  Islamlah  agama yang diridhai dan diterima oleh Allah:
ا اَم  ِدإعَب  ۢنِم  َّلَِّإ  َبََٰتِكإلٱ ْاوُتوُأ  َنيِذَّلٱَفَلَت إخٱ اَم َو  ُُۗمََٰل إسِ إلۡٱِهَّللٱ َدنِع  َنيِ دلٱَّنِإ ِب  إرُف إكَي نَم َو  ُۗإمُهَنإيَب اَۢيإغَب ُمإلِعإلٱ ُمُهَءٓاَج
ِ اَا ِسإلٱ ُ ي ِرَس َ ََّّٱ  ََّ ِنَإ ِ ََّّٱ ِ ََٰيا
١٩
“Sesungguhnya agama  (yang diridhai) oleh Allah  hanyalah  Islam.  Tiada  berselisih  orang- orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang  pengetahuan  kepada  mereka,  karena kedengkian  (yang  ada)  diantara  mereka.  Bara- ngsiapa  yang  kafir  terhadap  ayat-ayat  Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya” (QS. Ali Imran(3): 19).
Menurut  Tafsir  Ibnu  Katsir,  bahwasanya tidak  ada  agama  di  sisi-Nya  yang  diterima  dari seseorang  selain  islam.  Yaitu  mengikuti  para Rasul  dalam  setiap  apa  yang  mereka  bawa  pada setiap  saat  hingga  berakhir  pada  Muhammad. Melalui ayat ini, Allah memberitahukan batasan, bahwa agama yang diterima di sisi-Nya hanyalah Islam. Selanjutnya Allah memberitahukan bahwa orang-orang  yang telah diberi  Al-Kitab di  masa- masa yang lalu berbeda pendapat setelah adanya hujjah  bagi  mereka  dengan  diutusnya  Rasul kepada  mereka  serta  diturunkannya  kita-kitab kepada  para  Rasul  tersebut.  Sebagian  mereka merasa  dengki  atas  sebagian  lainnya  sehingga mereka  berselisih  dalam  hal  kebenaran  lantaran mereka  membawa  kebencian  kepada  sebagian yang  lain.  Kepada  penentangan  terhadap  seba- gian yang lain dalam seluruh ucapan dan perbua- tannya, meskipun benar. Allah akan memberikan balasan  atas  perbuatan  tersebut  dan  menghi- sabnya  atas  kedustaan  yang  telah  diperbuatnya serta  menyiksanya  atas  penolakannya  terhadap Kitab-Nya.
َن ِم  ِة َر ِخٓ إلۡٱ  يِإ  َوُه َو  ُهإنِم  َلَبإقُي  نَلَإ  ا ٗنيِد  ِمََٰل إسِ إلۡٱ  َرإيَغ  ِغَتإبَي  نَم َو َني ِرِا ََٰخإلٱ

## ٨٥
“Barangsiapa  yang  mencari  agama  selain agama  Islam,  maka  sekali-kali  tidaklah  akan diterima  (agama  itu)  daripadanya,  dan  dia  di akhirat  termasuk  orang-orang  yang  rugi”  (QS. Ali Imran(3): 85).
Menurut  tafsir  Ibnu  Katsir,  ayat  ini  menje- laskan  tentang  barangsiapa  menempuh  jalan selain  yang  telah  disyari’atkan  Allah,  maka  Dia tidak  akan  menerimanya.  Barangsiapa  menger- jakan  suatu  amalan  yang  tidak  ada  dasar  perin- tahnya dari kami, maka amalannya itu ditolak.
Dalam  konteks  ekonomi  konvensional,  eko- nomi  diartikan  sebagai  hal-hal  yang  berkaitan dengan produksi, distribusi, konsumsi dari keka- yaan  atau harta benda;  atau hal-hal  yang berkai- tan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  material  atau kebendaan  manusia  (Iljas,  2007).  Secara  tata bahasa, ekonomi berasal dari dua suku kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang
berarti aturan, sehingga ilmu ekonomi merupakan  imu  yang  mengatur  rumah  tangga (Samuelson & Nordhaus, 2001). Dalam pelaksa- naannya  ekonomi  memusatkan  perhatiannya untuk memenuhi kebutuhan manusia berdasarkan kepada ketiga proses kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi  dan  pertukaran)  dengan  melibatkan pihak-pihak  yang  terkait  kegiatan  tersebut  (pro- dusen, konsumen, pemerintah) (Boediono, 2011). Perekonomian  bekerja  dan  dijalankan  dalam sebuah  sistem  yang  terstruktur,  sistematis  dan cakupannya luas. Secara umum, sistem ekonomi menggabungkan beberapa aspek kegiatan ekono- mi dalam suatu negara tertentu. Sehingga, sistem ekonomi  diartikan  sebagai  cara  pandang  atau mekanisme  pengoragnisasian  kegiatan  ekonomi atas empat dasar dasar, yaitu (1) apakah kepemi- likian  atas  harta  kekayaan  didominir  oleh individu  (swasta)  dan  publik  (pemerintah);  (2) apakah  pengambilan  keputusan  dilakukan  oleh mekanisme  pasar  atau  dengan  campur  tangan pemerintah;  (3)  tingkat  sentralisasi  dan  desen- tralisasi  dalam  pengambilan  keputusan  eknomi; dan (4) kemana produksi dan distribusi diarahkan (Iljas, 2007).
Namun,  jika  dipandang  berdasarkan  ajaran Islam,  aktivitas  perekonomian  yang  dilakukan manusia  harus  memiliki  beberapa  kaedah  dan etika atau moralitassesuai syariat Islam. Menurut Arif (2015), ekonomi Islam didefinisikan sebagai perilaku  individu  Muslim  dalam  setiap  aktivitas ekonomi  syariahnya  harus  sesuai  dengan  tun- tutan  syariat  Islam,  dalam  rangka  mewujudkan dan  menjaga  maqashid  syariah  (agama,  jiwa, akal,  nasab,  dan  harta).  Allah  telah  menurunkan rizki  ke  dunia  ini  untuk  dimanfaatkan  oleh manusia  dengan  cara  yang  telah  dihalalkan  oleh Allah  dan  bersih  dari  segala  aktifitas  riba.  Riba adalah  pengambilan  tambahan,  baik  dalam  tran- saksi  jual  beli  maupun  pinjam-meminjam  secara bathil  atau  bertentangan  dengan  prinsip  mua- malah  dalam  Islam  (Antonio,  2001).  Pelarangan riba  ini  didapat  dari  berbagai  sumber  Al-Qur’an dan Hadith Rasulullah saw, sehingga para ulama menetapkan  dengan  tegas  dan  jelas  pelarangan
riba  karena  riba  mengandung  unsur  eksploitasi yang akan merugikan orang lain.
Diskursus  mengenai  riba  dapat  dikatakan “klasik”  baik  dalam  perkembangan  pemikiran Islam  maupun  dalam  peradaban  Islam  karena riba  sering  terjadi  di  dalam  segala  aspek  kehi- dupan  masyarakat  terutama  transaksi-transaksi ekonomi  (dalam  Islam  disebut  muamalah)  yang sering dilakukan oleh masyarakat  dalam keseha- rian.  Terdapat  perbedaan  pandangan  diantara para  cendikiawan  muslim  sejak  masa  klasik, pertengahan  hingga  modern.  Perbedaan  ini timbul  terutama  pada  masa  modern  saat  ini, karena  masih  belum  adanya  keseragaman  pemi- kiran  dan  pandangan  dari  cendikiawan  muslim mengenai hukum riba. Ketika pemikiran ini lebih dikembangkan  ke  belakang,  sebenarnya  perma- salahan  ini  terjadi  karena  adanya  perbedaan dalam  hal  penafsiran  terhadap  ayat-ayat  tentang riba,  walaupun  perbedaan  dalam  penafsiran bersifat wajar pembahasan.
Beberapa penelitian sebelumnya terkait riba, seperti yang dilakukan Rahmawaty (2013), mela- kukan  kajian  mengenai  riba  dalam  persepektif keuangan  Islam  di  Indonesia.  Dalam  pembaha- sannya  riba  menjadi  dikursus  dalam  ilmu ekonomi islam yang berdebatannya hampir tidak menemukan  titik  temu.  Pedebatan  pemikiran menunjukkan bahwa persoalan riba sangat terkait dengan  masalah  uang  sehingga  tidak  lepas  dari peran lembaga keuangan. Hasilnya sebagai solusi alternatif  Islam  menawarkan  sistem  profit  loss sharing  yang  diharapkan  mampu  untuk  meng- gantikan  sistem  bunga  dalam  perekonomian Islam.  Hal  ini  diperkuat  oleh  penelitian  yang dilakukan  oleh  Chamid  (2013),  melihat  krisis ekonomi  yang  terjadi  di  dunia  karena  negara yang  terlibat  tersebut  menerapkan  sistem ekonomi  kapitalisme.  Sistem  ekonomi  tersebut dibangun atas sektor moneter atau keuangan (non riil). Sehingga kapitalisme tidak dapat dilepaskan dari  unsur  bunga  (riba).  Hal  ini  tidak  sesuai dengan  pandangan  Islam  yang  mengharamkan riba atau suku bunga. Sebagai hasil penelitiannya seharusnya  otoritas  ekonomi  global  mulai menyadari  dan  mengikuti  untuk  membangun
ekonomi  keuangan  berbasis  sektor  rill  seperti yang dijalankan pada sistem ekonomi Islam pada saat ini (Hidayanto, 2008), melakukan penelitian mengenai  praktik  riba  yang  dapat  menimbulkan kesenjangan  sosial.  Salah  satu  dari  ajaran  Islam yang  penting  adalah  mengekkan  keadilan  dan menghapuskan  eksploitasi  dalam  transaksi  eko- nomi,  sehingga  melarang  seluruh  aktifitas  yang dapat  meningkatkan  kekayaan  secara  tidak  adil, termasuk riba. Hasil dari penelitiannya menjelaskan  bahwa  tidak  ada  riba  yang  halal, semua  jenis  riba  haram,  seperti  yang  ditegaskan dalam  Al-Qur’an  yang  menghalalkan  jual  beli dan mengharamkan riba
Berkaitan  dengan  wacana  diatas,  Jurnal  ini akan  memberikan  gambaran  mengenai  sistem ekonomi  Islam  dan  pelarangan  riba  dalam tinjauan  historis.  Masalah  yang  dibahas  dalam penelitian ini dibatasi pada sistem ekonomi Islam dan praktek riba yang dilarang oleh Islam dalam tinjauan  historis.  Penelitian  secara  khusus  akan melihat  karakteristik,  tujuan  dan  prinsip  dasar sistem  ekonomi  Islam,  pengertian  riba,  sejarah pelarangan  riba  sebelum  Islam,  tahapan  pela- rangan riba dalam Al-Quran, macam-macam riba, dan  menawarkan  solusi  profit-loss  sharing  atas pelarangan  riba.Harapannya  dari  hasil  studi  ini dapat  dijadikan  acuan  baik  pembaca  untuk  lebih dapat memahami akad sistem ekonomi Islam dan praktek riba kedepannya.
Bertitik  tolak  dari  latar  belakang  masalah sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  maka  dapat dirumuskan  beberapa  masalah  kajian  sebagai berikut: 1) Apa tujuan, prinsip dan berkembang- nya  sistem  ekonomi  Islam?;  2)  Bagaimana konsep  riba  dalam  ekonomi  Islam?;  3)  Bagai- mana latar belakang historis munculnya riba?; 4) Bagaimana  landasan  hukum  atas  pelarangan riba?;  dan  5)  Bagaimana  solusi  Islam  terhadap pengganti alternatif sistem bunga?

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  kajian  literatur yang bersumber pada berbagai  kajian studi  yang telah  dilakukan  sebelumnya,  serta  didukung dengan  hasil  kajian  yang  dipublikasikan  oleh
berbagai lembaga berupa jurnal dan kajian ilmiah lainnya.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Ekonomi dan Sistem Ekonomi
Dalam sejarah peradaban manusia, ada bebe- rapa  bentuk  sistem  ekonomi  yang  pernah ditemukan.  Sistem  yang  paling  primitif  adalah depotisme,  yaitu  sistem  ekonomi  yang  diatur oleh otoritas tunggal, baik seorang atau sekelom- pok  orang  yang  menjadi  pemimpin  sistem ekonomi  tersebut.  Problematika  dari  depotisme yaitu tidak berkelanjutan dan tidak mampu untuk mengatasi  problem  yang  semakin  kompleks dihadapi oleh umat Islam (Arif, 2015).
Selanjutnya sistem ekonomi modern. Ketika membahas sistem ini terbagi menjadi dua sistem ekonomi besar yaitu sistem ekonomi kapitalisme pasar  dan  sosialisme  terpemimpin.  Pertama, sistem  ekonomi  kapitalisme,  sistem  yang  dida- sarkan  pada  pertukaran  sukarela  ( voluntary exchanges )  dalam  mekanisme  pasar  (campur tangan pemerintah minimum), kebebasan perseo- rangan diakui (liberalisme atau Laissez faire ) dan menganut asumsi self-interest (individu dianggap mengetahui  apa  yang  terbaik  baginya).  Sebalik- nya sosialisme mencoba mengatasi permasalahan ekonomi  melalui  perencanaan  dan  komando,
seperti yang diajarkan oleh Karl Marx, sistem ini muncul atas keprihatinan penderitaan masyarakat, segala  bentuk  kepimilikan  dimiliki  oleh  negara (kepemilikan individu tidak diakui).
Gagalnya  sistem  ekonomi  kapitalisme  dan sosialisme  menciptakan  kesejahteraan  masya- rakat  mendorong  negara  muslim  untuk  mencari sistem  yang  lebih  baik  yang  mampu  berperan dalam  semua  elemen  untuk  mencapai  kebaha- giaan  umat.  Lahirnya  sistem  ekonomi  Islam didasarkan pada pemikiran bahwa sebagai agama yang  lengkap  dan  sempurna,  Islam  tidak  hanya memberikan  penganutnya  aturan-aturan  soal ketuhanan  dan  iman,  namun  juga  menjawab persoalan  yang  dihadapi  manusia  termasuk ekonomi.

## 3.1.1 Tujuan Sistem Ekonomi Islam
Ekonomi  Islam  dibangun  atas  dasar  agama Islam,  karenanya  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan  dalam  berbagai  aspek  dari  agama Islam. Islam merupakan way of life dimana Islam telah  menyediakan  perangkat  aturan  lengkap bagi  kehidupan  manusia  termasuk  dalam  ekono- mi.  Islam  bukan  hanya  berkaitan  dengan  spriri- tualitas atau ritualitas namun jauh lebih luas dari itu. Islam merupakan serangkaian keyakinan,
Tabel 1 Aspek Mikro dan Aspek Makro dalam Falah Unsur Falah Aspek Mikro Aspek Makro Kelangsungan Hidup Kelangsungan hidup biologis: Kesehatan, kebebasan keturunan, dan sebagainya Keseimbangan ekologi dan lingkungan Kelangsungan hidup ekonomi: kepemilikan faktor produksi - Pengelolaan sumber daya alam - Penyediaan kesempatan beru- saha untuk semua penduduk Kelangsungan hidup politik: Kebebasan dalam partisipasi politik Jati diri dan kemandirian Kelangsungan hidup sosial: Persaudaraan dan harmoni hubungan sosial Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antarkelompok Kebebasan berkeinginan Terbebas kemiskinan Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk Kemandirian hidup Penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan dating Kekuatan dan harga diri Harga diri Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari hutang Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan Kekuatan militer Sumber: Khan(1994)
ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap  aspek  kehidupan  manusia  sehingga  akan mencapai  kebahagiaan  baik  di  dunia  maupun  di akhirat.
Dalam  ajaran  Islam  dikenal  dengan  istilah falah yang berasal dari bahasa arab aflaha-yuflihu artinya kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan. Untuk  kehidupan  di  dunia, falah mencakup  tiga pengertian  yaitu  kelangsungan  hidup,  kebebasan berkeinginan  serta  kekuatan  dan  kehormatan. Falah merupakan  konsep  yang  multidimensi yang  memiliki  implikasinya  pada  perilaku individual  (mikro)  maupun  perilaku  kolektif (makro) seperti yang digambarkan pada Tabel 1. Sedangkan  untuk  kehidupan  di  akhirat, falah mencakup  pengertian  kelangsungan  hidup  yang abadi,  kesejahteraan  abadi  dan  kemuliaan  abadi (bebas dari segala kebodohan) (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2-3).
Sejalan  dengan  pemikiran  (Arif,  2015), tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  suatu  sistem ekonomi  Islam  berdasarkan  konsep  dasar  Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan pada Al-Qur’an dan Hadith Nabi saw adalah:
a. Memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia,  meli- puti  pangan,  sandang,  papan,  kesehatan,  dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat;
b. Memastikan  kesetaraan  kesempatan  untuk semua orang;
c. Mencegah  terjadinya  pemusatan  kekayaan dan  meminimalkan  ketimpangan  dana  distri- busi pendapatan dan kekayaan di masyarakat;
d. Memastikan  kepada  setiap  orang  kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral;
e. Memastikan stabilitas  dan pertumbuhan eko- nomi.
Hal  tersebut  juga  diperkuat  dengan  pemi- kiran  dari  Iljas  (2007),  yang  menyatakan  tujuan sistem ekonomi Islam meliputi:
a. Mencapai  sukses  atau falah (kebahagiaan, kemenangan)  manusia  di  dunia  dan  di akhirat.
b. Menjadikan distribusi sumber-sumber ekono- mi,  kekayaan  dan  pendapatan  wajar  dan merata.  Dalam  Islam,  terdapat  pelarangan bahwa  harta  tidak  boleh  hanya  dikuasai  oleh beberapa orang/kelompok saja.
c. Memenuhi  kebutuhan  pokok,  seperti  maka- nan,  pakaian,  rumah  kepada  semua  anggota masyarakat.
d. Membangun  dan  mengembangkan  keadilan sosial bagi seluruh anggota masyarakat.
e. Membangun  dan  mengembangkan  persau- daraan dan persatuan antara sesama muslim.
f. Pengembangan  moral  dan  material  dalam masyarakat Islam.
g. Mencegah  penumpukan  harta  dan  menjaga agar harta selalu berputar.
h. Penghapusan eksploitasi manusia atas manusia lainnya.
Prinsip-prinsip  yang  menjadi  dasar  dalam ekonomi  Islam,  yakni:  (1)  hanya  Allah  SWT yang menentukan benar dan salah atau halal dan haram.  Manusia  tidak  mempunyai  wewenang untuk menetapkan apa yang benar dan salah. Hal ini terdapat dalam QS.  Al-Maidah (5):87-88; (2) prinsip  kegunaan  atau  kemanfaatan.  Allah  SWT memberikan  kebebasan  kepada  manusia  untuk menikmati  seluruh  ciptaan  Allah  SWT  dengan cara  sederhana  dan  tidak  berlebihan.  Hal  ini terdapat  dalam  QS.  Al-Baqarah  (2):  168,  QS. An-Nahl (16): 114, dan QS. Al-A’raf (7): 31; (3) prinsip  kesederhanaan.  Manusia  dianjurkan untuk  hidup  sederhana  dalam  mengumpulan harta  benda  dengan  cara  yang  halal  dan  tidak tamak  (gila  harta).  Hal  ini  dijelaskan  dalam  QS. Al-Baqarah (2): 143, dan QS. Al-Furqan (25): 67; (4)  prinsip  kebebasan  ekonomi.  Manusia diberikan  kebebasan  dalam  bidang  konsumsi, produksi,  distribusi,  dll  dengan  cara  yang  halal akan  tetapi  Islam  tidak  mengizinkan  kebebasan yang  tidak  terbatas  dalam  ekonomi;  (5)  prinsip keadilan.  Keadilan  berlaku  dalam  segala  aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi.
Terdapat asas yang mendasari perekonomian Islam dalam nilai-nilai  yang Islam  yang menjadi filosofi ekonomi Islam itu sendiri. Menurut (Arif, n.d.), asas tersebut adalah:
a. Asas suka sama suka,
b. Asas keadilan,
c. Asas saling menguntungkan, dan
d. Asas  tolong  menolong  dan  dilarang  adanya pemerasan dan eksploitasi
3.1.2 Sistem  Ekonomi  Syariah  Perspektif Historis
Sistem  ekonomi  syariah  dari  perspektif historis dapat dilihat pada Gambar 1.
Perkembangan  pemikiran  ekonomi  klasik dibagi menjadi tiga fase, yaitu (Mujahidin, 2013): fase pertama (113 H/738 M sampai 450 M/1058 H),  diantara  pemikir  Muslim  yang  memberikan kontribusi pemikiran ekonomi Islam  adalah Abu Yusuf  yang  menuangkan  gagasan  tentang ekonomi  dalam  kitab Al-Kharaj ( Manual  on Land  Tax )  pada  masalah-masalah  keuangan publik, pajak tanah, dan pendistribusian langsung tanggung  jawab  pemerintah  dalam  ekonomi terutama kebutuhan publik (jalan, irigasi). Selain itu  Abu  Ubaid  Al-Qosim  ibn  Salam  dengan karyanya  ‘ Al-Amwal  (The  Wealth )  yang  berisis tentang sistem finansial dalam Islam. Fase kedua (450-850 H atau 1058-1466 M). Sejumlah ulama besar  yang  memberikan  kontribusinya  seperti:
Imam  Al-Ghazali,  Ibnu  Taimiyah,  dan  Ibn Khaldun.  Al-Ghazali  merupakan  ahli  filsafat, teologi, fiqih, dan tasawuf. Kitab Ihya‘Ulum Ad- Din  (The  Revival  of  religious  Science) yang berisi fungsi uang sebagai alat tukar dan larangan riba  al-fadl  (karena  bertentangan  dengan  sifat dan  fungsi  uang).  Teori-teori  ekonomi  yang berada  di  kitab  tersebut  masih  relevan  dengan kondisi  perekonomian  pada  saat  ini.  Taqiuddin Ibnu  Taimiyyah  merupakan  seorang  ahli  hadis, ilmu kalam, fiqih dan filsafat. Hasil pemikirannya dalam kitab Al- Hisbah fi Al-Islam dan Majmu’  Al-fatawa tidak  secara  langsung berkaitan  dengan  masalah-masalah  ekonomi namun  tetap  memperkaya  khazanah  intelektual muslim  dalam  studi  ilmu  ekonomi  Islam.  Ibn Khaldun  merupakan  seorang  ahli  sejarah  dan filsafat  terbesar  yang  pernah  dihasilkan  dunia Islam  dan  karyanya Muqadimmah tidak  diragu- kan lagi. Pokok pembahasannya terkait masalah
Gambar 1 Sistem Ekonomi Islam: Perspektif Syariah
kemiskinan dan kesejahteraan, seperti pembagian tenaga kerja, uang, harga produksi dan distribusi, perdagangan  internasional,  pembentukan  modal, kemiskinan  dan  kemakmuran.  Fase  ketiga  (850- 1350 H atau 1446-1932 M) hanya ada satu tokoh dalam  fase  ini  Syah  Waliullah  dengan  karyanya Hujattullah -Al-Baligah yang  memberi  konstitusi ekonomi.  Sejalan  dengan  pandangan  Ibn  Khal- dun,  ia  berpendapat  bahwa  manusia  merupakan makhluk  sosial,  kesejahteraan  manusia  terletak pada  kerjasama  yang  terjadi  dalam  berbagai bentuk seperti tukar menukar, kontrak bagi hasil, pembagian  hasil  panen,  perjudian  dan  segala bentuk  riba  melanggar  semangat  kerja  tersebut. Selain  itu,  ia  juga  membicarakan  sumber  daya alam (khususnya tanah) yang harus dibagi secara adil.
Perkembangan  ekonomi  Islam  kontemporer dari 1930 hingga sekarang dibagi menjadi empat fase, antara lain (Mujahidin, 2013): Fase Pertama, pertengahan  1930-an,  muncul  analisis-analisis masalah ekonomi sosial dari sudut syariah Islam. Hal ini sebagai wujud kepedulian terhadap dunia Islam  yang  dikuasai  negara  barat.  Kebanyakan analisis  ini  berasal  dari  ulama  yang  tidak memiliki  pendidikan  formal  ekonomi.  Fase kedua, pada tahun 1970-an, perkembangan aspek tertentu  dari  ekonomi  Islam,  terutama  ekonomi moneter. Banyak pemikiran mengenai bunga dan riba  dan  memberikan  alternatif  pengganti  bunga yang  dilarang  oleh  ajaran  Islam.  Fase  ketiga, upaya-upaya praktikal  operasional  dalam merea- lisasikan  perbankan  Islam  di  sektor  publik  dan swasta, sehingga bank-bank  Islam sudah banyak didirikan  di  berbagai  negara.  Kelemahan  dan kekurangan  bank  Islam  terus  disempurnakan. Fase  keempat,  pembahasan  lebih  komprehensif terhadap  teori  dan  praktik  ekonomi  Islam. Keguncangan  dalam  sistem  ekonomi  konven- sional  menjadi  tantangan  dan  peluang  bagi sistem ekonomi Islam.

## 3.2 Konsep Riba
Riba  secara  bahasa  berarti  tambahan. Sedangkan  menurut  istilah  riba  berarti  pengam- bilan  tambahan  dari  harta  pokok  secara  batil. Secara  umum,  riba  adalah  pengambilan  tamba-
han,  baik  dalam  transaksi  jual  beli  maupun pinjam-meminjam  secara batil  atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Antonio, 2001:37).  Larangan  ini  terdapat  dalam  firman Allah SWT, yang berbunyi:
ًة َر ََٰجِت  ََ وُكَت َ َأ ٓ َّلَِّإ ِلِطََٰبإلٱِب مُكَنإيَب مُكَل ََٰو إمَأ ْا ٓوُلُكإأَت  َلَّ ْاوُنَماَء  َنيِذَّلٱاَهُّيَأََٰٓي ا ٗمي ِح َر  إمُكِب ََ اَك َ ََّّٱ ََّ ِإ  ۡۚإمُكَاُفنَأ ْا ٓوُلُتإقَت  َلَّ َو  ۡۚإمُكنِ م  ٖضا َرَت نَع ٢٩
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu  saling  memakan  harta  sesamamu  dengan jalan yang batilkecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan  suka  sama-suka  di  antara kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu; sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisaa’: 29)
Dalam  ayat  diatas  jelas  bahwa  Allah  SWT melarang  kita  untuk  mengambil  tambahan  (riba) pada segala bentuk kegiatan bermuamalah. (Arif, 2015)  menyebutkan  bahwa  unsur  penting  yang membentuk  riba  adalah  yang  ditambahkan  pada pokok  pinjaman,  besarnya  tambahan  menurut jangka waktu, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan kesepatakan yang disepakati.
Riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang-piutang  dan  riba  jual  beli.  Riba  utang- piutang  dibagi  lagi  menjadi riba  qardh dan riba jahiliyyah ,  sedangkan  riba  jual  beli  dibagi menjadi riba fadhl dan riba nasi’ah .
1. Riba Qardh ( ضرقلاابر )
Suatu tambahan yang diambil dengan tingkat kelebihan  tertentu  yang  disyaratkan  kepada yang berhutang.
2. Riba Jahiliyyah ( ةيلهاجلاابر ) Suatu  tambahan  yang  diberikan  dari  pokok pinjaman  dikarenakan  peminjam  tidak  bisa membayar hutang dengan tepat waktu.
3. Riba Fadhl ( لضفلاابر ) Pertukaran  barang  ribawi  sejenis  dengan takaran yang berbeda.
4. Riba Nasi’ah ( ةئيسنلاابر )
Penangguhan  penyerahan  atau  penerimaan jenis  barang  ribawi  yang  dipertukarkan dengan barang jenis ribawa lainnya.
3.3 Riba: Sebuah Tinjauan Historis
Konsep  riba  sebenarnya  sudah  lama  dikenal dan  banyak  mengalami  perkembangan  dalam pemaknaan.  Riba  bukan  hanya  diperbincangkan oleh  umat  Islam  saja,  tapi  berbagai  kalangan non-Islam  pun  memandang  riba  sebagai  perma- salahan  yang  serius.  Jika  melihat  sejarahnya hingga  dua  ribu  tahun  yang  lalu,  kajian  riba  ini telah  dibahas  dalam  Hindu,  Budha  (Rivai, Veitzhal,  &  Idroes,  2007)  Yahudi,  Yunani, Romawi dan Kristen (Antonio, 2001)
Konsep  riba  di  kalangan  Yahudi,  dikenal dengan  istilah  “ Neshekh ”  yang  artinya  dilarang dan hina. Pelarangan ini banyak terdapat didalam kitab  suci  mereka  ( Old  Testament –Perjanjian lama;  maupun  dalam  Undang  Undang  Talmud), diantaranya  adalah  sebagai  berikut  (Antonio, 2001):
1. Kitab  Exodus  (Keluaran)  pasal  22  ayat  25 menyatakan sebagai berikut:
“Jika  engkau  meminjamkan  uang  kepada salah  seorang  dari  umat-Ku,  orang  yang miskin di  antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia; janganlah  engkau  bebankan  bunga  uang terhadapnya”.
2. Kitab  Deuteronomy  (Ulangan)  pasal  23  ayat 19 menyebutkan sebagai berikut:
“Janganlah  engkau  membungakan  kepada saudaramu, baik uang maupun bahan maka- nan atau apapun yang dapat dibungakan”.
3. Kitab Levicitus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 menyatakan sebagai berikut:
“Janganlah  engkau  mengambil  bunga  uang atau  riba  darinya,  melainkan  engkau  harus takut  akan  Allahmu,  supaya  saudaramu  bisa hidup  di  antaramu.  Janganlah  engkau  mem- beri  uangmu  kepadanya  dengan  meminta bunga,  juga  makananmu  janganlah  kau berikan dengan meminta riba”.
Sedangkan  pada  masa  Yunani  dan  Romawi Kuno, praktek riba merupakan tradisi yang lazim berlaku (Islahi, 1988). Pada masa Yunani sekitar abad VI SM hingga 1 M, terdapat beberapa jenis bunga  yang  bervariasi  besarnya  (Antonio,
2001:43).  Pada masa  Yunani  terdapat  klasifikasi bunga yang diperbolehkan, yaitu:
1) Pinjaman biasa : 6-18%
2) Pinjaman properti: 6-12%
3) Pinjaman antarkota: 7-12%
4) Pinjaman  perdagangan  dan  industri:  12- 18%
Sementara  itu,  pada  masa  Romawi,  sekitar abad  ke  lima  sebelum  masehi  hingga  ke  empat masehi,  terdapat  undang-undang  yang  membo- lehkan  penduduknya  mengambil  bunga  selama tingkat  bunga  tersebut  sesuai  dengan  “tingkat maksimal  yang  dibenarkan  hukum  ( maximum legal  rate ).  Nilai  suku  bunga  ini  berubah-ubah sesuai  dengan  berubahnya  waktu,  namun pengambilannya  tidak  dibenarkan  dengan  cara bunga  berbunga  ( double  countable ).  Pada  masa Romawi  terdapat  empat  jenis  tingkat  bunga (Antonio, 2001).
1) Bunga  maksimal  yang  dibenarkan:  8-12 persen;
2)   Bunga pinjaman biasa di Roma: 4-12 persen;
3)   Bunga  di  wilayah  taklukan  Roma:  6-100 persen;
4)   Bunga khusus Byzantium: 4 - 12 persen
Meskipun  demikian,  praktik  pengambilan bunga  tersebut  dicela  oleh  para  ahli  filsafat Yunani,  diantaranya  Plato  (427-347  SM)  dan Aristoteles  (384-322  SM),  begitu  pula  para  ahli filsafat  Romawi,  seperti  Cato  (234-149  SM), Cicero  (106-43  SM)  dan  Seneca  (4  SM-65  M) mengutuk  praktik  bunga,  yang  digambarkannya sebagai  tindakan  tidak  manusiawi  (Islahi, 1988:124).
Konsep riba di  kalangan Kristen mengalami perbedaan  pandangan,  yang  secara  umum  dapat dikelompokkan  menjadi  tiga  periode  sebagai berikut:  Pertama,  pandangan  para  pendeta  awal Kristen  (abad  I-XII)  yang  mengharamkan  riba dengan merujuk pada Kitab Perjanjian Lama dan undang-undang  dari  gereja.  Pada  abad  IV  M, gereja  Katolik  Roma  melarang  praktik  riba  bagi para  pendeta,  yang  kemudian  diperluas  bagi kalangan awam pada abad V M. Pada abad VIII M,  di  bawah  kekuasaan  Charlemagne,  gereja Katolik  Roma  mendeklarasikan  praktik  riba
sebagai  tindakan  kriminal  (Iqbal  &  Mirakhor, 2011).  Kedua,  pandangan  para  sarjana  Kristen (abad  XII-XVI)  yang  cenderung  membolehkan bunga,  dengan  melakukan  terobosan  baru melalui  upaya  melegitimasi  hukum,  bunga dibedakan  menjadi interest dan usury .  Menurut mereka,  interest  adalah  bunga  yang  diperbo- lehkan  sedangkan  usury  adalah  bunga  yang berlebihan.  Para  sarjana  Kristen  yang  mem- berikan  kontribusi  pemikiran  bunga  ini  adalah Robert  of  Courcon  (1152-1218),  William  of Auxxerre  (1160-1220),  St.  Raymond  of  Penna- forte  (1180-1278),  St.  Bonaventure  (1221-1274) dan  St.  Thomas  Aquinas  (1225-1274)  (Antonio, 2001).  Ketiga,  pandangan  para  reformis  Kristen (abad  XVI-1836)  seperti  Martin  Luther  (1483- 1536),  Zwingli  (1454-1531),  Bucer  (1491-1551) dan John Calvin (1509-1564) yang menyebabkan agama  Kristen  menghalalkan  bunga  ( interest ). Pada  periode  ini,  Raja  Henry  VIII  memutuskan berpisah dengan Gereja Katolik Roma, dan pada tahun 1545 bunga ( interest ) resmi dibolehkan di Inggris  asalkan  tidak  lebih  dari  10  persen. Kebijakan  ini  kembali  diperkuat  oleh  Ratu Elizabeth  I  pada  tahun  157;  Rivai,  Veitzhal,  & Idroes, 2007).
Dengan  latar  belakang  sejarah  tersebut  di atas,  maka  seluruh  praktik  operasionalisasi perbankan  modern  yang  mulai  tumbuh  dan berkembang sejak abad XVI M ini menggunakan sistem  bunga.  Sistem  bunga  ini  mulai  tumbuh, mengakar,  dan  mendarah-daging  dalam  industri perbankan  modern  sehingga  sulit  untuk  dipisah- kan.  Bahkan  mereka  beranggapan  bahwa  bunga adalah  pusat  berputarnya  sistem  perbankan.  Jika tanpa bunga, maka sistem perbankan menjadi tak bernyawa dan akhirnya perekonomian akan lum- puh (Mannan, 1997).
Sementara  itu,  riba  telah  jelas  dan  tegas dilarang dalam Islam. Pelarangan riba dalam Al- Qur’an  tidak  diturunkan  sekaligus  melainkan secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masya- rakat pada masa itu, seperti pelarangan minuman keras.

## 3.4 Dasar Hukum Pelarangan Riba
3.4.1 Larangan Riba dalam Alquran
Riba  dalam  Islam  hukumnya  adalah  haram. Menurut Antonio  (2001) menyebutkan, larangan riba  yang  terdapat  dalam  Al-Qur’an  melalui beberapa tahap, yaitu:
Tahap pertama, melalui QS. Ar-Rum ayat 39, yang  berisi  menolak  anggapan  bahwa  pinjaman riba yang pada zahirnya untuk menolong mereka yang  memerlukan  sebagai  sesuatu  perbuatan yang  mendekati  atau taqarrub kepada  Allah SWT.
Tahap  kedua,  melalui  QS.  An-Nisa’  ayat 160-161,  yang  berisi  pengharaman  riba  melalui kecaman  Allah  SWT  terhadap  praktik  riba  yang dilakukan oleh kaum Yahudi.
Tahap  ketiga,  melalui  QS.  Ali-Imran  ayat 130,  yang  berisi  bahwa  riba  yang  diharamkan adalah  yang  bersifat  berlipat  ganda,  dengan praktik  pengambilan  bunga  (tambahan)  dengan tingkat yang cukup tinggi. Kriteria berlipat ganda dalam  ayat  ini  bukan  merupakan  syarat  terja- dinya riba, hal ini dikarenakan sifat karakteristik dari praktik pembungaan uang pada saat itu.
Tahap terakhir, melalui QS. Al-Baqarah ayat 278-279,  yang  berisi  bahwa  Allah  SWT mengharamkan  dengan  jelas  segala  bentuk tambahan yang diambil dari pinjaman.

## 3.4.2 Larangan Riba dalam Al-Hadith
Seperti  kita  pahami,  kegunaan  dari  hadith adalah  menjelaskan  secara  lebih  terperinci  dan mendalam  atas  ketentuan-ketentuan  yang  telah digariskan  oleh  Al-Quran.  Dalam  amanat  terak- hirnya  ketika  khutbah  haji  wada’  rasulullah menegaskan  bahwa  Islam  melarang  keras  prak- tek riba. Rasulullah bersabda:
“Ingatlah  bahwa  semua  riba  yang diamalkan  pada  zaman  jahiliyyah  dihapuskan dari  amalan  kamu.  Kamu  berhak  mengambil modal (uang pokok) yang kamu berikan, niscaya kamu  tidak  menzalami  dan  didzalami.”(H.R Muslim)
Selain  itu  masih  banyak  haditt  Rasulullah saw  yang  berkaitan  dengan  pelarangan  riba diantaranya:
1. “Jubir  berkata  bahwa  Rasulullah  SAW mengutuk  orang  yang  merima  riba,orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya dan  dua  orang  saksinya,  kemudia  beliau bersabda “Mereka itu semuanya sama” (H.R
Muslim)
2. Dari Abu Hurairah r.a, Nabi bersabda, pada malam  mi’raj  saya  telah  bertemuy  dengan orang  yang  perutnya  besar  seperti  rumah, didalamnya  dipenuhi  ular-ular  yang  keli- hatan  dari  luar,  lalu  saya  bertanya  kepada Jibril,  siapakah  mereka?,  Jibril  menjawab, mereka  orang-orang  yang  memakan  riba.” (H.R Ibnu Majah)

## 3.4.3 Larangan Riba dalam Ijma’ Ulama
Para  ulama  juga  bersepakat  (ijma’)  bahwa riba  adalah  haram,  baik  sedikit  maupun  banyak. Riba merupakan salah satu dari tujuh dosa besar yang  harus  dihindari.  Dalam  realitas  kehidupan wujud  riba  sering  dikaburkan  atau  disamarkan sehingga  pemahaman  ulama  yang  berbeda-beda dalam  memahami  maksud nash dalam  membe- rikan  hukum  khususnya  yang  terjadi  dalam perbankan,  asuransi  dan  lembaga  konvensional lainnya. Sehingga kaitannya dengan hal tersebut, fatwa ulama yang digunakan (Hidayanto, 2008):
1. Fatwa MUI
Pada  tanggal  16  Desember  2013,  Ulama komisi  Fatwa MUI se-Indonesia menetapkan bahwa  bank,  asuransi,  pegadaian,  koperasi, dan  lembaga  keuangan  lainnya  maupun individu  yang  melakukan  praktek  bunga adalah  haram.  Ini  berarti  umat  Islam  tidak boleh  melakukan  transaksi  pada  lembaga keuangan  tersebut.  Pada  awalnya  fatwa pelarangan  riba  ini  tidak  berlaku  untuk seluruh wilayah di  Indonesia. Untuk wilayah tertentu  yang  belum  terdapat  kantor  atau jaringan  lembaga  keuangan  syariah  diper- bolehkan untuk melakukan kegiatan transaksi berdasarkan  prinsip  atau  hajat  (keperluan). Namun  ketika  sudah  terdapat  akses  didalam lembaga  keuangan  syariah  maka  secara mutlak  transaksi  pada  lembaga  keuangan konvesional diharamkan.
2. Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) Semua  sidang  OKI  yang  kedua  yang dilaksanakan  di  Karachi,  Pakistan  pada
Desember 1970, telah menyetujui dua agenda yaitu:
a. Praktek  bank  dengan  sistem  bunga  tidak sesuai dengan syariat islam;
b. Perlu  segera  didirikan  bank  alternatif yang  menjalankan  operasinya  berdasar- kan  prinsip  syariah.  Hasil  inilah  yang melandasi  didirikannya  Islamic  Develop- ment Bank (IDB).
3.5 Profit-Loss Sharing : Solusi Islam
terhadap Alternatif Pengganti Pelarangan Bunga
Sebagai  alternatif  sistem  bunga  dalam ekonomi  konvensional,  ekonomi  Islam  mena- warkan sistem bagi hasil ( profit and loss sharing ) ketika  pemilik  modal  ( surplus  spending  unit ) bekerja sama dengan pengusaha ( deficit spending unit )  untuk  melakukan  kegiatan  usaha.  Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi bersama  dan  apabila  kegiatan  usaha  menderita kerugian,  kerugian  juga  ditanggung  bersama. Sistem  bagi  hasil  ini  dapat  berbentuk mudha- rabah atau musyarakah dengan  berbagai  varia- sinya.
Dalam mudharabah terdapat  kerja  sama usaha  antara  dua  pihak  dimana  pihak  ( shahibul mal )  menyediakan  seluruh  modal,  sedangkan pihak  lainnya  sebagai mudharib (pengelola). Keuntungan  usaha  secara mudharabah dibagi menurut  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan  akibat kelalaian mudharib .  Namun,  seandainya  keru- gian  itu  diakibatkan  karena  kelalaian mudharib , maka mudharib juga  harus  bertanggung  jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001). Alternatif pengganti  bunga  yang  lain  adalah  partisipasi modal  ( equity  participation )  melalui  ekspektasi rate of return yang disebut sebagai musyarakah . Sektor riil merupakan sektor yang paling penting disorot  dalam  ekonomi  Islam  karena  berkaitan langsung  dengan  peningkatan output dan  akhir- nya kesejahteraan masyarakat. Segala komponen dalam  perekonomian  diarahkan  untuk  mendo- rong  sektor  riil  ini,  baik  dalam  memotivasi pelaku bisnis maupun dalam hal  pembiayaannya (Masyhuri, 2005).
Ekspektasi return ,  berbeda  dengan  suku bunga yang selalu dijustifikasi oleh time value of money , namun justru dikaitkan dengan economic value  of  money .  Dengan  demikian,  faktor  yang menentukan  nilai  waktu  adalah  bagaimana seseorang  memanfaatkan  waktu  itu.  Semakin efektif  dan  efisien,  maka  akan  semakin  tinggi nilai  waktunya.  Dengan  pemanfaatan  waktu sebaik-baiknya untuk  bekerja dan berusaha akan menghasilkan  pendapatan  yang  dapat  dinilai dengan  uang.  Hal  ini  bertentangan  dengan time value  of  money ,  yang  tidak  secara  proporsional mempertimbangkan  probabilitas  terjadinya  def- lasi, selain adanya inflasi. Karena pada realitanya, ketidakpastian  ( uncertainty )  selalu  terjadi,  dan sangat  menjadi  tidak  adil  jika  hanya  menuntut adanya  kepastian,  seperti  yang  berlaku  dalam ekonomi konvensional melalui konsep time value of  money -nya.  Oleh  karena  itu,  pemodal  dalam Islam  tidak  berhak  meminta rate  of  return yang nilainya  tetap  dan  tidak  seorangpun  berhak mendapatkan  tambahan  dari  pokok  modal  yang ditanamkannya  tanpa  keikutsertaannya  dalam menanggung resiko (Masyhuri, 2005).
Dengan  demikian,  menurut  Ascarya  (2007) kedua  sistem profit  and  loss  sharing ini,  baik mudharabah dan musyarakah akan mampu menjamin  adanya  keadilan  dan  tidak  adanya pihak  yang  tereksploitasi  (terdzalimi).  Melalui sistem  bagi  hasil  ini  juga  akan  terbangun
pemerataan  dan  kebersamaan  serta  menciptakan suatu  tatanan  ekonomi  yang  lebih  merata. Sedangkan  dalam  perekonomian  konvensional, sistem  riba, fiat  money , commodity  money ,  dan pembolehan  spekulasi  akan  menyebabkan  pen- ciptaan  uang  (kartal  dan  giral)  dan  tersedotnya uang  di  sektor  moneter  untuk  mencari  keun- tungan  tanpa  resiko.  Akibatnya,  uang  atau investasi  yang  seharusnya  tersalur  ke  sektor  riil untuk  tujuan  produktif  sebagian  besar  lari  ke sektor  moneter  dan  menghambat  pertumbuhan bahkan  menyusutkan  sektor  riil.  Selanjutnya penciptaan uang tanpa adanya nilai tambah akan menimbulkan  inflasi.  Pada  akhirnya,  pertumbu- han  ekonomi  yang  menjadi  tujuan  akan  terham- bat (lihat Gambar 2).
Gambar 2. Implikasi Bunga pada Perekonomian
Sumber: (Ascarya, 2007: 27)
Dengan  demikian,  Islam mendorong praktik profit and loss sharing (sistem bagi hasil) dan
Tabel 2. Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil Bunga Bagi Hasil Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan. Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Besarnya presentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bunga dapat mengambang/variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun keuntungan naik berlipat ganda Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama
Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.
Sumber: Antonio(2001:61)
mengharamkan  riba  (bunga).  Meskipun  kedua- duanya  dapat  memberikan  keuntungan  bagi pemilik modal, namun keduanya memiliki perbe- daan  yang sangat mendasar. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam Tabel 2.
Sementara itu, dengan sistem bagi  hasil dan pelarangan riba dalam perekonomian Islam akan mendorong  iklim  investasi  yang  akan  tersalur dengan  lancar  ke  sektor  riil  untuk  tujuan  yang sepenuhnya  produktif.  Hal  ini  akan  menjamin terdistribusinya  kekayaan  dan  pendapatan  serta menumbuhkan sektor riil. Dengan meningkatnya produktivitas  dan  kesempatan  bekerja  dan berusaha  pada  akhirnya  pertumbuhan  ekonomi akan  terdorong  dan  pada  akhirnya  akan  tercapai kesejahteraan masyarakat (lihat Gambar 3).
Gambar 3. Implikasi Bagi Hasil pada Perekonomian
Sumber: Ascarya(2007).
Uraian  dan  gambaran  di  atas  menunjukkan bahwa model profit and loss sharing merupakan model  sistem  keuangan  Islam  non-ribawi  (tidak berbasis  bunga),  yang  dapat  menjadi  solusi alternatif bagi sistem perbankan. Model ini dapat memberikan  implikasi  terhadap  terciptanya aktivitas  ekonomi  yang  adil,  stabil  dan sustainable menuju  tercapainya  kesejahteraan masyarakat.

## 4. Kesimpulan
Lahirnya  sistem  ekonomi  Islam  didasarkan pada  pemikiran  bahwa  sebagai  agama  yang lengkap  dan  sempurna,  Islam  tidak  hanya memberikan  penganutnya  aturan-aturan  soal ketuhanan  dan  iman,  namun  juga  menjawab persoalan  yang  dihadapi  manusia  termasuk
ekonomi.  Tujuan  dari  adanya  Ekonomi  Islam untuk  mencapai  sukses  atau falah (kebahagiaan, kemenangan)  manusia  di  dunia  dan  di  akhirat. Riba  adalah  pengambilan  tambahan,  baik  dalam transaksi  jual  beli  maupun  pinjam-meminjam secara  batil  atau  bertentangan  dengan  prinsip muamalah  dalam  Islam.Konsep  riba  sebenarnya sudah  lama  dikenal  dan  banyak  mengalami perkembangan  dalam  pemaknaan.  Riba  bukan hanya diperbincangkan oleh umat Islam saja, tapi berbagai  kalangan  non-Islam  (Hindu,  Budha, Yahudi,  Yunani,  Romawi  dan  Kristen)  pun memandang  riba  sebagai  permasalahan  yang serius. Landasan hukum yang digunakan sebagai pedoman  atas  pelarangan  riba  bersumber  pada Al-Quran,  As-Sunnah  dan  Ijma.  Ketiga  sumber tersebut  sepakat  bahwa  riba  adalah  haram,  baik sedikit  maupun  banyak.  Riba  merupakan  salah satu  dari  tujuh  dosa  besar  yang  harus dihindari.Sebagai  alternatif  sistem  bunga  dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam
menawarkan  sistem  bagi  hasil  ( profit  and  loss sharing ) ketika pemilik modal ( surplus spending unit )  bekerja  sama  dengan  pengusaha  ( deficit spending unit ) untuk melakukan kegiatan usaha.

## 5. Ucapan Terimakasih
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak  pihak  yang  telah  membantu  dalam penulisan  jurnal  ini.  Segala  bentuk  bimbingan, bantuan,  dukungan,  dan  doa  merupakan  nikmat yang akan selalu Penulis syukuri. Oleh karena itu penulis  mengucapkan  terima  kasih  sebesar- besarnya  kepada;  1)  Kedua  orang  tua  kami tercinta  yang  telah  melahirkan,  membesarkan, dan mendidik serta selalu memberikan dukungan doa  yang  terbaik  kepada  penulis.  2)  Dr.  Sri Herianingrum, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi  Magister  Sains  Ekonomi  Islam,  Sekolah Pascasarjana,Universitas  Airlangga.  3)  Seluruh dosen dan staf pengajar Magister Sains Ekonomi Islam,  Sekolah  Pascasarjana,  Universitas  Air- langga  yang  telah  membantu  dan  memberikan ilmunya kepada penulis. 4) Sahabat seperjuangan, khususnya  Dinda,  Dipta,  dan  Faishol,  terima
kasih  atas  sharing  ilmu  yang  bermanfaat  kepada penulis, semoga sukses selalu.

## 6. Daftar Pustaka
Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik . Jakarta: Gema Insani Press. Arif, M. N. R. Al. (n.d.). Modul 1 Filosofi Dasar Ekonomi Islam . Retrieved from http://repository.ut.ac.id/4013/1/ESPA4528-
M1.pdf
Arif,  M.  N.  R.  Al.  (2015). Pengantar  Ekonomi Syariah . Bandung: Pustaka Setia.
Ascarya. (2007). Akad dan Produk Bank Syariah .
Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Boediono.  (2011). Ekonomi  Mikro .  Yogyakarta: BPFE.
Chamid, N. (2013). Tantangan Sistem Keuangan Islam  Sebagai  Alternatif  Sistem  Keuangan Global. Jurnal Al-’Adl , 6 (2), 110–127.
Hidayanto,  M.  F.  (2008).  Praktek  Riba  dan Kesenjangan  Sosial. La  Riba,  Jurnal Ekonomi Islam , 2 (2), 239–261.
Iljas, A. (2007). Sistem Ekonomi Islam (Syariah) dan  Permasalahan  Bunga  Bank. Tarjih , 9 , 37–68.
Iqbal,  Z.,  &  Mirakhor,  A.  (2011). An Introduction to Islamic Finance (second edi). Singapore: John and Wiley (Asia) Pte. Ltd.
Islahi,  A.  A.  (1988). Economic  Concepts  of  Ibn Taimiyah . London: The Islamic Foundation. Karim,  A.  (2007). Bank  Islam:  Analisis  Fiqih dan  Keuangan .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Khan,  M.  A.  (1994). An  Introduction  to  Islamic Economic .  Islambad,  Pakistan:  International institute  of  Islamic  Thought  and  Institute  of Policy Studes (IIIT).
Mannan,  M.  A.  (1997). Islamic  Economic, Theory  and  Practice .  Yogyakarta:  Dana Bhakti Wakaf.
Masyhuri.  (2005). Teori  Ekonomi  dalam  Islam .
Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Mujahidin,  A.  (2013). Ekonomi  Islam  Sejarah, Konsep,  Instrumen  Negara  dan  Pasar . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Rahmawaty,  A.  (2013).  Riba  dalam  Perspektif Keuangan Islam. Jurnal Hukum Islam , 14 (2).
Rivai, V., Veitzhal, A. P., & Idroes, F. N. (2007).
Bank and Financial Institution Management Conventional  and  Sharia  System .  Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Samuelson,  P.  A.,  &  Nordhaus,  W.  D.  (2001).
Microeconomics .  New  York:  McGraw-Hill Irwin.