## KONTRIBUSI AL- QUR’AN DAN HADIS DALAM MENGATASI KRISIS LAHAN
Meinurul Habibah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta meinurulhabibah@gmail.com

## Abstrak
Krisis  lahan  merupakan  hal  yang  krusial  dan  menjadi  momok  bagi  kedaulatan negara.  Hal  tersebut merupakan  problem  yang  telah  menggurita  secara  historis. Untuk  menanggulangi  hal  tersebut,  negara  sebetulnya  telah  mengatur  agar Reforma  Agraria  dijalankan  melalui  UUPA  tahun  1960.  Lebih  jauh  dari pengesahan  UU  tersebut,  Islam  dengan  al- Qur’an  dan  Hadis  telah  menet apkan konsep  keadilan  agraria  melalui  hukum  dan  etika  yang  diajarkan.  Tulisan  ini bermaksud  mengeksplorasi  konsep-konsep  yang  terdapat  pada  pedoman  kaum muslimin  tersebut  dan  bagaimana  bentuk  kontribusinya  dalam  mengatasi  krisis lahan.  Hasil  dari  penelusuran  ini  diperoleh  beberapa  poin  kesimpulan  mengenai peran Islam dalam upaya mewujudkan keadilan agraria dalam al- Qur’an dan Hadis.
Kontribusi  tersebut  berupa  Konsep-ideal  dan  praksis.  Konsep-ideal  yang termaktub di dalam al- Qur’an dan hadis antara lain: 1) Bumi dan seisinya adalah milik Allah yang dititipkan kepada manusia untuk dikelola demi berlangsungnya kehidupan,  2)  melarang  perampasan  tanah,  3)  menghidupi  lahan  yang  mati  4) berserikat  dalam  mengelola  sumber  daya  agraria,  5)  membagi  tanah  kepada tunakisma dan 6) menerapkan kebijakan tanah milik publik/hima. Konsep-konsep tersebut  adalah  pondasi  yang  mengusung  visi  dari  Islam  yang  mengutamakan kehidupan ‘adl wa al -ihsan. Sementara bentuk praksis dari kontribusi yang telah diberikan kepada negara, termanifestasikan ke dalam peran ulama yang telah ikut andil dalam merumuskan UUPA tahun 1960.
Kata Kunci: Krisis Lahan, Al- Qur’an dan Hadis, Kontribusi Islam

## Abstract
The land crisis is crucial and a scourge problem for state sovereignty. It's a problem that has been historically problematic. To overcome this, the state has actually arranged for Agrarian Reform to be carried out through UUPA in 1960. Further from the passage of the Law, Islam with the Qur'an and Hadith has established the concept of agrarian justice through law and ethics taught. This paper intends to explore the concepts contained in the guidelines of the Muslims and how to form their contribution in overcoming the land crisis. The results of this search obtained several points of conclusion about the role of Islam in efforts to realize agrarian
justice in the Qur'an and Hadith. The contribution is in the form of ideal-concept and praxis. The ideals contained in the Qur'an and hadith include: 1) The Earth and all belong to Allah which is entrusted to man to be managed for the sake of life, 2) forbidding land grabs, 3) support the dead land 4) unionize in managing agrarian resources, 5) divide the land to  the buds and 6) implement a policy of public property / hima. These concepts are the foundation that carries the vision of  Islam  that  prioritizes  the  life  of  'adl  wa  al-ihsan.  While  the  praxis  form  of contributions that have been given to the state, manifested into the role of scholars who have participated in formulating the UUPA in 1960.
Keyword: Land Crisis, al- Qur’an and Hadith, Islam’s Contribution

## PENDAHULUAN
Permasalahan  agraria  kontemporer  menemui  titik  kulminasinya  ketika krisis  terjadi.  Hal  tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  dari  masalah  ekonomi kapitalisme yang menguasai Indonesia. Krisis bukanlah ketiadaan barang, namun bertumpuknya suatu barang dalam satu atau segelintir tangan. Untuk memahami bagaimana  krisis  lahan  bisa  terjadi  adalah  dengan  melihat  hubungan  antara manusia  dengan  lahan  dan  sumber  agrarianya.  Hal  tersebut  dapat  dijelaskan, setidaknya  di  dalam  empat  poin. Pertama,  tanah  dan  sumber  agraria  bukan sepenuhnya  komoditas,  sehingga  pengelolaan  dan  pengurusannya  tidak  boleh diserahkan secara menyeluruh kepada mekanisme pasar. Kedua, hubungan antara tanah  dan  manusia  memiliki  kompleksitas  tersendiri  yang  meliputi  aspek-aspek budaya,  sosial,  ekonomi,  spiritual  dan  ekologi. Ketiga, masalah agraria bersifat historis,  jadi,  krisis  lahan  yang  eksis  di  era  sekarang,  sejatinya  merupakan akumulasi  dari  persoalan  kebangsaan  panjang  yang  menyejarah. Keempat, persoalan krisis lahan tidak bisa dipahami dan diselesaikan jika tidak menyelami secara  mendalam  berbagai  ketimpangan  struktural  agraria  berikut  relasi-relasi yang melingkupinya berupa aspek sosial, ekonomi, politik dan ekologi (Cahyono, 2017).    Indonesia  sejatinya  telah  mengatur  hal-hal  yang  menyangkut  persoalan agraria  melalui  peraturan  perundang-undangan  yang  termanifestasi  ke  dalam Undang-Undang Pokok Agraria No 5/1960 yang memiliki esensi kedaulatan dan keadilan agraria. Undang-undang tersebut mengatur reforma agraria yang sampai
hari  ini  belum  terlaksana  secara  menyeluruh  (Wiradi,  2009).  Namun,  lebih jauh dari  penciptaan  Undang-Undang  tersebut,  secara  konseptual,  melalui  pedoman kitab  suci  al-Qur;an  dan  Hadis,  Islam  telah  memberikan  gambaran  mengenai kedaulatan dan keadilan agraria melalui hukum-hukum dan etika yang diajarkan.
Al- Qur’an  dan  Hadis,  atau  dalam  hal  ini  Islam,  telah  m emiliki  beberapa konsep  mengenai  distribusi  lahan  untuk  menciptakan  keadilan  agraria.  Konsep Hima atau Ihya al-mawat merupakan dua dari beberapa konsep untuk menciptakan keadilan agraria yang lahir dari rahim Islam. Tulisan ini hendak mengeksplorasi konsep-konsep tentang tanah di dalam al- Qur’an dan Hadis. Selain itu, tulisan ini juga  akan  menyajikan  analisis  dari  teks-teks  al- Qur’an  dan  hadis  yang berkontribusi dalam upaya menyelesaikan ketimpangan kepemilikan lahan yang telah menimbulkan krisis lahan.

## PEMBAHASAN
A. Diskursus Lahan/Agraria dan Problematikanya
Diskursus  mengenai  tanah  sejatinya  memiliki  keterkaitan  dengan  wacana ekonomi  politik.  Di  dalam  pemikiran  mengenai  agraria,  seperti  yang  dijelaskan oleh  Noer  Fauzi  Rachman,  terdapat  setidaknya  dua  mazhab. Pertama,  mazhab klasik.  Pemikiran  ini  pada  mulanya  diperkenalkan  oleh  Adam  Smith  dan  David Ricardo.  Pada  mazhab  ini,  seperti  yang  dijelaskan  oleh  David  Ricardo  dalam bukunya The Principle of Political Economy and Taxation, persoalan tanah mulai dibahas  dalam  konsep land  rent.  Konsep  ini  menekankan  kaitan  antara  proses produksi dengan pertambahan jumlah penduduk (Rachman, 1999). Maksudnya, di kala permintaan terhadap sumber daya meningkat untuk melanjutkan hidup, maka permintaan atas tanah juga ikut meningkat. Sementara itu, bidang-bidang tanah dengan kualitas kesuburan yang mumpuni terbatas. Permintaan atas tanah yang terus menanjak akhirnya memaksa penggunaan tanah yang kualitasnya menurun. Kualitas tersebut ditekan sampai pada batas ‘tanah akhir’ atau ‘marginal land’ .
Barang siapa yang memiliki tanah dengan kualitas lebih baik dari marginal land maka akan memperoleh surplus di atas biaya. Semakin baik kualitas tanah, semakin  besar  pula surplus  yang  akan  didapat.  Dari  statement  tersebut,  dapat diambil  kesimpulan  bahwa  orang  yang  memiliki  tanah  dengan  kesuburan  yang bagus di tengah permintaan atas tanah yang menanjak, maka ia merupakan orang yang kaya raya, dan sebaliknya, orang yang tak punya tanah atau menguasai tanah marginal land akan dihimpit ‘timbunan derita’. (Rachman, 1999) Berdasarkan cara pandang mazhab ini, sebab dari sengketa tanah berdasar pada kepadatan penduduk yang terus meningkat di atas tanah yang subur dengan ketiadaan organisasi sosial ekonomi yang menyesuaikannya dengan tuntutan atas tanah.
Kedua, mazhab ‘Radical’ Development Theories . Tema utama dalam mazhab ini adalah bangkitnya kuasa modal yang ‘ mengobrak-abrik ’ tatanan masyarakat pra-kapitalis.  Kritik  dari  mazhab  ini  terhadap  mazhab  klasik  adalah  pengabaian mereka  terhadap character  of  capital  yang  telah  menghancurkan  tatanan masyarakat  lama  dan  membangun  masyarakat  baru.  Tokoh  yang  termasuk  ke dalam mazhab ini adalah Karl Kautsky dengan karyanya The Agrarian Question.
Ia merumuskan  inti  dari  pemikiran  mazhab  ini  dengan  pertanyaan-pertanyaan berikut; Apakah itu modal? Bagaimana ia mengambil alih pertanian, mengubahnya secara mendasar, meluluh-lantakkan, menyingkirkan bentuk-bentuk produksi lain dan memiskinkannya untuk kemudian mendirikan suatu tatanan masyarakat baru di atasnya? (Rachman, 1999)
Kapitalisme memiliki suatu hukum yang menuntut agar modal terus dilipat- gandakan secara terus menerus. Rumus umum ini tertuang di dalam Kapital karya Karl  Marx  dengan  gambaran  M-C- M’ -C- M” - M’’’  ….  dan  seterusnya (Marx, 1887).  Pemahaman  ini  menuntun  pada  persoalan  bagaimana  modal  masuk  ke sebuah tatanan masyarakat yang bukan kapitalis dan merusaknya habis-habisan. Hal terakhir dinamai dengan istilah primitive accumulation (akumulasi primitif) yang merupakan proses perampasan harta benda dengan kekerasan dan kebrutalan. Proses ini ditandai dengan dua ciri berupa pengubahan kekayaan dan kelestarian
alam  menjadi  modal/ capital  dalam  moda  produksi  kapitalisme  dan  pengubahan kaum tani menjadi buruh upahan (Rachman, 1999).
Harta benda yang dirampas dalam proses akumulasi primitif mencakup tanah yang nota bene merupakan sumber kehidupan bagi si empunya. Tanah yang semula menjadi  sumber  produksi  untuk  subsistensi  masyarakat  dalam  memenuhi kebutuhan  hidup  dirombak  menjadi  sumber  produksi  untuk  komoditi.  Ekonomi produksi  komoditi  adalah  ciri  khas  yang  menjadi  bagian  vital  dalam  sistem ekonomi kapitalisme. Perombakan berupa penghancuran tersebut telah merubah fungsi tanah di satu sisi dan menjadikan petani sebagai buruh upahan di sisi lain. Pada posisi ini tanah akhirnya menjadi suatu hal yang dapat diperjual-belikan atau disewakan (Bernstein, 2010)

## B. Konsep Keadilan Agraria dalam al- Qur’an dan Hadis
Sebagai  sebuah  kitab  suci  pedoman,  al-Qur'an  telah  memberikan  konsep- konsep  kunci  dalam  segala  aspek  kehidupan.  Konsep  tersebut  tidaklah  bersifat "diam",  namun  bergerak  secara  dinamis  selaras  dengan  konteks  dan persinggungannya dengan realitas. Dinamika tersebut berjalan secara dialektis dan kemudian  menimbulkan  penafsiran-penafsiran  baru  nan  segar.  Di  antara banyaknya konsep kehidupan, al-Qur'an juga menyebutkan "tanah" atau "lahan" atau yang penulis bahasakan sebagai "agraria" sebagai bagian darinya.
Ada banyak kata, seperti yang telah penulis jelaskan di atas, mengenai tanah dalam  al-Qur'an. Al-Thin نيطلا ) ), al-Turaab  ( باترلا ), al-Ardl  ( ضرلاا ), Shalshaaliin
( لاصلص ), Sha'iidaan  Juruza  ( زرج ناديعص ), Sha'iidaan  Zalaqa
نناديعص اقلز ) ), Sha'iidan
Thayyiba  ( ابيط ناديعص ), al-Ardla  al-Muqaddasah  ( ةسدقلما نضرلاا ), al-Balad  ( دلبلا )  dan Haraaman  Aaminaan  ( انما نامارح )  adalah  kata-kata  yang  menunjukkan  atau menceritakan soal "tanah" dalam al-Qur'an. Dari kata-kata tersebut, secara makna ada yang berarti penciptaan Nabi Adam  seperti dalam ayat ( نننمنهتقلخنونرناننمننيتقلخ ص[يط :
7 ) 6 )] bertayamum seperti ( .... نناديعصناومميتف :ةدءالما[ابيط )] kematian (menjadi tanah)
pada ayat ( . ..باارتنانكونانتمناذاا [ :ق 3]), penciptaan manusia seperti dalam ayat ( نننمنمكاشنانذا.
ضرلاا
[ ن:نمجنلا 3 2 ]), siksa terhadap suatu kaum pada ayat ( انلسراننانولاق لىا ننمهيلعنلسرنلن،يمرمجنموق يطننمنةراجح [ نراذلا نن:تيا 3 2 - 3 3 ]),  pertanyaan kehidupan setelah kematian dalam ayat ( ننو
ولاق اذا
ديدجنقلخنيفلنااانضرلاانفىنانللض
[ نن:ةدجسلا 1 0 ]), permintaan Fir'aun kepada Hamman untuk membakarkan tanah liat seperti dalam ayat ( يطلانىلعنناهمنيانليدقواف [ نن:صاصقلا 3 8 ]), mukjizat Nabi Isa, menciptakan burung dari tanah liat dalam ayat  ( ننةءيهكنيطلاننمنمكلنقلخاننيا يرطلا [ نن:نارمعنلا 4 9 ]),  Allah menciptakan bumi sebagai perhiasan pada ayat ( ننىلعنامنانلعجنناا ةنيزنضرلاا [ نن:فهكلا 7]),  Allah  menjadikan  apa  yang  ada  di  atas  bumi  menjadi  tandus dalam ayat ( ازرجناديعصناهيلعنامننولعالجننااو [ نن:فهكلا 8]), Sapi dalam kisah Nabi Musa dalam ayat ( ضرلاانيرثتنلولذلانةرقبنانهانلوقينهنانلاق [ :ةرقبلا 7 1 ]), perumpamaan orang yang bershadaqah namun mengungkit-ungkitnya (seperti tanah di atas batu dalam ayat ([ :ةرقبلا 2 6 4] )بارتنهيلعنناوفصنلثمكنهلثمف , ) Penyesalan orang kafir yang ingin jadi tanah pada ayat ([ نن:ءابنلا
4 0 ] باارتنتنكننيتيليانرفاكلانلوقيو نن, Kisah  burung  Ababil  yang  melempari  tentara  Abrahah dengan batu dari tanah yang terbakar pada ayat ([ نن:ليفلا 4] ننليجسننمنةراجبحنمهيمرت ) Allah tumbuhan  di  atas  tanah  dalam  ayat - menumbuhkan  tumbuh
تابن نضرلاا ننمنمكتبناناللهنو [
)حون dan bumi/tanah yang Allah tumbuhkan di atasnya tanaman-tanaman ( ننبيطلاندلبلاو هتابننجريخ ننذءبا .هبر [ ن:فارعلاا 5 8 ]).
Dari ayat-ayat yang telah dipaparkan di atas konsep dalam kata " دلبلا " yang secara literal berarti negeri lebih relevan untuk ditelaah sebagai "jembatan" untuk memahami problem lahan alias agraria. Ayat yang lebih lengkap adalah sebagai berikut:
ننُبِّ يَّطلانُدَلَ بْلاَو
ننِّهِّ بَرنِّنْذِِّّبِنُهُتاَبَ ننُجُرَْيخ ۖ نن نناًدِّكَنن َّلاِّإنُجُرَْيخن َلانَثُبَخنيِّذَّلاَو ۖ نن نَنوُرُكْشَينٍمْوَقِّلنِّتَيا ْلْانُفِّ رَصُننَكِّلََٰذَك
:فارعلاا(
58 )
ن Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (Q.S Al- A’raf: 58).
Tafsir  atas  surat  al-A'raf  tersebut  menunjukkan  perbandingan  antara  orang beriman yang mendengarkan nasehat dan menjadi orang yang bermanfaat, dengan orang  kafir  yang  digambarkan  oleh  Allah  sebagai  tanah  yang  gersang  dan tumbuhan yang berada di atasnya merana (Jalal al-Din al-Mahali, tanpa tahun). Dari tafsir klasik yang cenderung membaca ayat tersebut dari sudut moral seorang muslim  dan  seorang  kafir,  tentu  belumlah  cukup  untuk  sampai  kepada  aspek materiel  di  mana  terdapat  persoalan  ketimpangan  lahan,  oleh  karena  itu dibutuhkan sebuah "jembatan" yang akan menghubungkan masalah tersebut secara bersambung.
Kesinambungan  tersebut  dapat  dilihat  melalui  aspek  tanah  dan  tumbuhan yang  dijelaskan  dalam  ayat  tersebut    untuk  selanjutnya  ada  "manusia"  pula  di dalamnya,  ada  diskursus  sosiologis  dan  ekonomi-politik.  Tiga  wacana  tersebut saling berpilin dan menimbulkan problem-problem baru, seperti krisis lahan yang lebih  tepat  disebut  sebagai  ketimpangan  kepemilikan  atas  lahan  dan  bertemu dalam muara k(p)emiskinan.
Tanah merupakan sumber penghidupan, ia merupakan asal-usul (dan tempat akhir) manusia dalam landscape teologis Islam. Dalam konteks ekonomi-politik, tanah merupakan bagian pokok yang memunculkan bermacam-macam tumbuhan untuk  kemudian  dijadikan  bahan  pangan,  sandang  dan  papan,  tiga  pokok kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu krisis lahan juga dapat memicu krisis- krisis  kehidupan  pokok  kehidupan  manusia  (Mujib,  2020)  .  Dimensi  material tersebut sebetulnya telah terekam di dalam teks-teks al-Qur'an secara simbolik, metaforis bahkan menghukumi, karena berbicara tanah juga pasti berbicara soal harta benda dan manusia yang hidup di atas dan dihidupi oleh tanah. Oleh karena itu  untuk  membedah  persoalan  ini,  diperlukan  sebuah  pisau  analisis  tafsir  yang
relevan  agar  uraian  satu-persatu  persoalan  dapat  dijabarkan  secara  gamblang. Corak  tafsir  yang  digunakan  tentu  bercorak  kontekstual  dalam  bentuk  tematis. Kontekstual sebagai corak dalam penafsiran merupakan sebuah pendekatan yang esensial,  bahkan  bisa  dikatakan  sebagai  ruh  untuk  menjadi  “beton  jembatan” antara teks al-Qur'an dan realitas ketimpangan agraria kontemporer. Hal tersebut karena  pendekatan  kontekstual  menekankan  dimensi  sosial,  budaya,  politik sebagai bagian analisis (Saeed, 2016) dalam proses penafsiran.
Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa berbicara lahan berarti berbicara ekonomi-politik yang dalam ranah konkret berarti harta benda dan problem sosial, maka perlu pula dijelaskan bagaimana Islam mempraktekan “tata kelola” ekonomi sesuai  dengan  al- Qur’an.  Secara  historis,  Islam  muncul  dalam  kondisi  di  mana bangsa  Arab  masih  berada  di  dalam  kubangan jahiliyah.  Kondisi  tersebut digambarkan  oleh  Allah  swt  di  dalam  al- Qur’an  surat al-Balad  sebagai  suatu fenomena  ketidakadilan.  Ketidakadilan  antara  penguasa  dengan  rakyat  jelata, ketidakadilan antara si kaya dan si miskin dan ketidakadilan antara tuan dan budak beliannya.  Seluruh  ketidakadilan  tersebut  juga  mencakup  ketimpangan  dalam penguasaan lahan sumber daya agraria yang disulut oleh sengketa seputar padang rumput,  hewan  ternak  dan  mata  air  yang  diistilahi  sebagai “ayyam  al  ‘arab” (Anggraini, 2016).
Kondisi  ketidakadilan  di  atas  kemudian  berlanjut  hingga  akhirnya  Nabi Muhammad saw datang membawa risalah Islam untuk membela, menyelamatkan dan menghidupkan keadilan agraria dalam bentuk nyata. Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw datang untuk menyerukan keadilan dan membebaskan manusia dari belenggu penindasan dan ketidakadilan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam beberapa ayat kitab suci al- Qur’an seperti pada surat al-Hujurat ayat 9: dan berlaku adillah,  sungguh,  Allah  mencintai  orang-orang  yang  berlaku  adil,  dan  surat  al- Maidah ayat 8:… “Berlaku adillah karena itu lebih dekat dengan taqwa.”
Secara garis besar, al- Qur’an juga menjelaskan bahwa tanah dan apapun yang ada  di  muka  bumi  ini  merupakan  mutlak  milik  Allah.  Prinsip  esensial  tersebut
dijelaskan di dalam al- Qur’an seperti di dalam surat Ali Imran ayat 189 Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan di bumi dan Allah maha perkasa atas segala sesuatu. Namun kemudian Allah memberikan/menitipkan kepunyaan-Nya kepada manusia seperti  yang  terdapat  dalam  surat al-Baqarah  ayat  29:  Dialah  Allah,  yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk engkau…. Manusia dalam hal ini hanya diberikan hak untuk memanfaatkan sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt (Nurhayati, 2017).
Dari kedua ayat di atas, maka dapat ditarik satu kesimpulan bahwa apa yang ada di muka bumi, termasuk tanah merupakan milik bersama (kolektif-kooperatif) untuk  diupayakan  dan  dimanfaatkan  demi  kelangsungan  hidup.  Namun  dimensi kooperarif tersebut juga memiliki batas  karena keadilan yang merupakan ajaran Islam dalam pengelolaan sumber daya agraria mengakui adanya kepemilikan lahan secara pribadi, namun menolak monopoli atasnya. Hak milik atas harta sejatinya merupakan wazifah  ijtima’iyah yang  pemilik-pemiliknya  tidak  bebas  untuk menggunakannya  sekehendak  nafsu,  namun  hendaknya  digunakan  untuk kepentingan masyarakat atau untuk dirinya sendiri tanpa memberikan mudharat kepada orang lain dan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah swt (Abdurrahman, 1984). Hal itu termanifestasikan di dalam ajaran fiqh Islam yang membolehkan tanah dimiliki pribadi ( haqq al-tamlik) di luar tanah atau lahan yang ditata oleh pemerintah untuk kepentingan publik, yang diistilahi sebagai al- Hima’ (Mas'udi, 1994).
Konsep  kepemilikan  harta  dijelaskan  dalam  aspek  ekonomi  Islam  yang memiliki visi terciptanya kondsi ‘adl wa al ihsan. Hal tersebut berdasarkan firman Allah swt dalam surat al-Nahl ayat 90: Sesungguhnya Allah menyuruh (engkau) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Hal berupa ‘adl dan ihsan adalah dua  kata  kunci  yang  harus  digaris-bawahi,  mengingat  Islam  merupakan  agama yang  juga  bervisi  untuk  menghilangkan  ketidak-adilan.  Dengan  dua  kata  kunci tersebut  maka  akan  tercipta  suatu  tatanan  ekonomi  yang  progresif  dan  dinamis dalam konteks ta’awun . Dari tataran ‘adl wa al ihsan inilah kemudian akan tercipta
rahmatan  lil  ‘alamin yang  merupakan  koridor  tetap  dari  diselenggarakannya risalah Islam dan memungkiri akan kezaliman berupa perampasan lahan  (Chafid Wahyudi, 2020).
Rasulullah saw, dalam beberapa sabdanya telah memberikan rambu-rambu dalam  persoalan  agraria.  Beberapa  rambu-rambu  tersebut  dapat  diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Melarang perampasan lahan
ننْنَعنٍلِّئاَونِّنْبنَةَمَقْلَعنْنَعنِّكِّلَمْلانِّدْبَعنْنَعنَةَناَوَعنوُبَأنَناََبَْخَأنِّكِّلَمْلانِّدْبَعنُنْبنُماَشِّهناَنَ ثَّدَح ننٍرْجُحنِّنْبنِّلِّئاَو
نَلاَق نَلُجَرنُهَتََأَفنَمَّلَسَونِّهْيَلَعنَُّللَّانىَّلَصنَِّّللَّانِّلوُسَرنَدْنِّعنُتْنُك نناَذَهنَّنِّإناَُهمُدَحَأنَلاَقَ فنٍضْرَأن ِّفِنِّناَمِّصَتَْيخنِّن نُهُمْصَخَونُّيِّدْنِّكْلانٍسِّباَعنُنْبنِّسْيَقْلانُؤُرْمانَوُهَونِّةَّيِّلِّهاَْلجان ِّفِنَِّّللَّانَلوُسَرنَيانيِّضْرَأنىَلَعنىَزَ تْ نا ننَناَدْبَعنُنْبنُةَعيِّبَر
نَ بن ِّلينَسْيَلنَلاَقنَكُتَ نِّ يَ بنُهَلنَلاَقَ ف
نَلاَقنٌةَنِّ ي ن
ننَفِّلْحَيِّلنَماَقناَّمَلَ فنَلاَقنَكِّلَذن َّلاِّإنَكَلنَسْيَلنَلاَقنُبَهْذَيناًذِّإنَلاَقنُهُنيَِّيَ انَمْوَ ينَّلَجَونَّزَعنََّللَّانَيِّقَلناًمِّلاَظناًضْرَأنَعَطَتْ قانْنَمنَمَّلَسَونِّهْيَلَعنَُّللَّانىَّلَصنَِّّللَّانُلوُسَرنَلاَق نَعنَوُهَونِّةَماَيِّقْل نُناَبْضَغنِّهْيَل
Telah  menceritakan  kepada  kami  Hisyam  bin  'Abdul  Malik  Telah mengabarkan  kepada  kami  Abu  'Awanah  dari  'Abdul  Malik  dari 'Alqomah  bin  Wail  dari  Wail  bin  Hujr  mengatakan,  aku  berada  disisi Rasulullah  Shallallahu'alaihiwasallam.  Lantas  dua  orang  menemui  beliau menyengketakan tanah. Salah satunya menyampaikan uneg-uneg;
"Orang  ini  mau  merampas  tanahku  ya  Rasulullah  semasa  jahiliyah". Orang  itu  adalah  Amrul  qais  bin  'Abis  al-kindi  sedang  lawan  sengketanya adalah  Rabi'ah  bin ‘A bdan.  nabi  berujar  "Tolong  beri  kami  bukti!  Amrul qais  menjawab  "kalau  bukti,  kami  tak  punya!  Kata  nabi  "Kalau  begitu, saya  akan  meminta  sumpahnya!  Amrul  qais  menjawab;  "kalau  sumpah, tentu  ia  mau  bersumpah!  Nabi  menjawab;  "Tak  ada  hak  bagimu  selain seperti  ini!  Tatkala  Rabi'ah  bin  Abdan  akan  bersumpah,  Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Barangsiapa merampas tanah secara  zhalim,  ia  berjumpa  Allah  azza  wa  jalla  pada  hari  kiamat  dan
Allah  dalam  keadaan  murka  kepadanya."  (H.R  Ahmad  dalam  Awwalu Musnad al-Kufiyyin Bab Hadis Wail ibn Hujr No. 18108)
b. Menghidupi lahan yang mati ( ihya al-mawat)
نْنَعنَةَوْرُعنُنْبنُماَشِّهناَنَ ثَّدَحنٍدْيَزنَنْبان ِّنيْعَ ينٌداََّحَناَنَ ثَّدَحنُسُنوُيناَنَ ثَّدَح نن َلاَقنَلاَقنٍرِّباَجنْنَعنَناَسْيَكنِّنْبنِّبْهَون نَوُهَ فنُةَيِّفاَعْلانْتَلَكَأناَمَونُهَلنَيِّهَفنًةَتْ يَمناًضْرَأناَيْحَأنْنَمنَمَّلَسَونِّهْيَلَعنَُّللَّانىَّلَصنَِّّللَّانُلوُسَر ننٌلُجَرنَلاَقَ فنٌةَقَدَصنُهَلن

## نِّنَْحََّرلاندْبَعنوُبَأنَلاَقنِّرِّذْنُمْلانَباَأنَيا ن نٍءْيَشنْنِّمناَهَ فاَتْعاناَمنَلاَقنُةَيِّفاَعْلاناَمنَةَوْرُعنُنْبنُماَشِّهنِّرِّذْنُمْلانوُبَأ
Telah menceritakan kepada kami Yunus telah menceritakan kepada kami Hammad yaitu Ibnu Zaid telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Wahb  Bin  Kaisan  dari  Jabir    berkata;  Rasulullah  shallallahu  'alaihi  wasallam bersabda:  "Barangsiapa  yang  menghidupkan  tanah  yang  telah  mati  maka  itu menjadi haknya, dan apa yang dimakan oleh hewan atau burung maka itu menjadi sedekah baginya". Ada seorang laki-laki yang bertanya, Wahai Abu Mundzir, Abu Abdurrahman Abu Al Mundzir Hisyam Bin 'Urwah berkata; apakah Al-'afiyah itu. Dia menjawab, segala sesuatu yang bisa dipetik atau dipungut. ( H.R Ahmad dalam Baqi Musnad al-Maktsarin Bab Musnad Jabir ibn Abdullah Bab 33)
c. Berserikat dalam Mengelola lahan
لان ِّباَحْصَأنْنِّمنٍلُجَرنْنَعنٍشاَرِّخن ِّبَِأنْنَعنَناَمْثُعنِّنْبنِّزيِّرَحنْنَعنُّيِّماَّشلانٌرْوَ ثناَنَ ثَّدَحنٌعيِّكَوناَنَ ثَّدَح نِّهْيَلَعنَُّللَّانىَّلَصنِّ ِّبَّن
نِّهْيَلَعنَُّللَّانىَّلَصنَِّّللَّانُلوُسَرنَلاَقنَلاَقنَمَّلَسَو نِّراَّنلاَونَِّلََكْلاَونِّءاَمْلانٍث َلَثن ِّفِنُءاَكَرُشنَنوُمِّلْسُمْلانَمَّلَسَو
Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Tsaur Asy Syami dari Hariz bin 'Utsman dari Abu Khirasy dari seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang muslim itu bersekutu dalam tiga (hal): air, rumput dan api."( HR Ahmad dalam Baqi Musnad Anshar bab Ahaditsu rijaal min ashhabi an- Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam Nomor 22004)
Selain  tiga  aspek  aturan  tersebut,  Gita  Anggraini  memaparkan  dengan mengutip kitab Kitab al-Amwal, bahwa Rasulullah saw juga melakukan pemberian tanah  yang  terlantar  kepada  kepada  para  sahabat.  Di  antara  para  sahabat  yang mendapatkan tanah  antara  lain  adalah Sulaith,  al- Zubair  dan  Abu Tsa’labah  al - Khusyani. Selain itu Rasulullah saw juga memberikan tanah kepada orang-orang yang baru memeluk Islam (Anggraini, 2016).
Rasulullah  saw,  dalam  mengatur  tata  kenegaraan  juga  menerapkan kebijakan “tanah untuk kepenting an umum atau hima. Di tengah kondisi di mana terdapat  penguasaan  tanah  secara  individu  yang  muncul  dari  pemberian  tanah kosong, Rasul juga menerapkan kebijakan tanah larangan ( hima). Hima merupakan tanah  yang  haram  untuk  dimiliki,  dalam  artian  ia  merupakan  milik  publik (Anggraini, 2016).
C. Kontribusi  Konsep  Keadilan  Agraria  dalam  al- Qur’an  dan  Hadis  untuk mengatasi Krisis Lahan
Fenomena krisis lahan sejatinya bukanlah suatu perkara yang datang dari langit. Hal tersebut merupakan ulah dari tangan manusia dan bisa dikatakan telah "menyejarah". Indonesia, sebagai negara yang mengalami problem serius di dalam persoalan tersebut, telah merasakan berbagai konflik berkat dari krisis lahan sejak masa  kolonial.  Sejarah  telah  mencatat  bagaimana  kekalahan  Diponegoro  dalam melawan penjajahan Belanda, akhirnya memperhebat penindasan yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap kaum pribumi (Afifi, 2019).
Tanam paksa sebagai instrumen penindasan yang diterapkan oleh penguasa kolonial merupakan akar persoalan dari krisis lahan pada era itu. Setiap komoditi yang  diwajibkan  bagi  rakyat  diatur  oleh  penguasa.  Komoditi  tersebut  salah satunya adalah tebu, (Tim Riset Java Collapse, 2010) kopi, kayu manis, lada, beras, sutera, teh dan tembakau yang merupakan primadona di pasaran Eropa (Tim Riset Java Collapse, 2010).
Menyebut  istilah  pasar  berarti  berkaitan  erat  dengan  ekonomi. Ekonomi yang  dimaksud  di  sini  adalah  kapitalisme  yang  menjadi  syarat  munculnya kolonialisme  sebagai  bagian  dari  sistem  ekonomi  tersebut.  Seperti  telah disinggung  sebelumnya,  bahwa  ciri  produksi  komoditi  adalah  bagian  vital  dari sistem tersebut, oleh karena itulah bibit yang harus ditanam diatur oleh penguasa kolonial.
Pasca  kemerdekaan  Indonesia,  persoalan  penindasan  sejatinya  tidak berakhir. Penindasan itu mencakup problem agraria yang kemudian menciptakan krisis  lahan  yang  acap  kali  menimbulkan  konflik.  Hal  ini  tentu  menjadikan penguasa  pada  era  itu,  yakni  Soekarno,  mengeluarkan  peraturan  perundang- undangan berupa UUPA yang masih tertulis dan berlaku saat ini. UUPA atau UU no. 5 tahun 1960 adalah undang-undang pokok agraria yang di dalamnya mencakup butir-butir aturan pengelolaan sumber daya agraria secara umum dan jenis-jenis hak atas tanah. Undang-undang ini sejatinya dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi rakyat, khususnya rakyat tani. Semangat dari Undang-Undang ini adalah mengutamakan golongan  ekonomi lemah yang hidupnya bergantung pada tanah, seperti petani penggarap (Sri Martini, 2019). Undang-undang tersebut juga, secara nilai, selaras dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Selain itu, Soekarno juga  mencangankan  pembagian  tanah  kepada  rakyat  yang  biasa  disebut  sebagai land reform. Di era kontemporer reforma agraria bahkan juga berdampak pada visi ekologis  yang  ikut  memberikan  kontribusi  dalam  mengurangi  emisi  karbon (Windra Pahlevi, 2020).
Dalam kilas balik sejarah, gerakan kiri di Indonesia merupakan salah satu kelompok yang aktif dalam upaya land reform. Namun, kelompok aktif dari agenda land  reform  bukan  hanya  dari  gerakan  kiri.  Dalam  perumusan  UU  tersebut golongan Islam malah yang paling banyak dengan perwakilan 7 orang (Anggraini, 2016).  NU  sebagai  representasi  kaum  Muslimin  juga  ikut  andil  dalam  agenda tersebut. Dari sinilah dapat kita pahami bahwa Islam juga memiliki kontribusi baik
dalam bentuk konsep maupun praksis (teori dan praktik) untuk mengatasi masalah krisis lahan.
Secara konseptual, melalui Al-Qur'an dan Hadis, Islam telah memberikan rambu-rambu berupa aturan-aturan dengan visi keadilan dan kebaikan ( al-'adl wa al-ihsan). Beberapa aturan tersebut telah penulis singgung sebelumnya pada poin “Konsep  Keadilan  Agraria  dalam  al - Qur'an  dan  Hadis”.  Konsep  berupa  aturan tersebut  antara  lain. Pertama,  melarang  perampasan  tanah,  kedua,  menghidupi lahan yang mati ( ihya al-mawat), ketiga berserikat dalam mengelola sumber daya agraria, keempat  memberikan  tanah  terlantar  kepada  kaum “tuna  kisma”  dan kelima, menerapkan tanah larangan/milik umum (hima).
Sementara  di  bidang  praksis,  Islam  telah  menjadi  golongan  terbanyak sebagai penggagas UUPA, Islam juga telah ikut andil dalam upaya reforma agraria melalui KH Zainal Arifin yang kala itu didapuk sebagai DPR GR yang bertugas dalam  bidang land reform. Wacana tersebut, kendati  sudah dicerabut oleh orde baru, masih hidup dengan nama atau istilah baru. Istilah kontemporer yang muncul antara lain adalah Wakaf Agraria yang dicetuskan oleh Muhammad Shohibuddin (Shohibuddin,  2018)  dan  kira-kira  memiliki  semangat  yang  sama  bahkan mentransformasikannya.
Konsep-konsep  tersebut  tentu  merupakan  suatu  bentuk  yang  berposisi secara vis a vis  dengan ekonomi kapitalistik yang melihat tanah bukan sebagai mi lik Allah, namun “komoditi” atau modal kapital/alat produksi semata. Karena bentuk  ekonomi  seperti  inilah  tanah-tanah  dirampas,  tanamannya  dipaksa  agar terus  panen  agar  memunculkan  “komoditi”  yang  bisa  dipasarkan  dan  membuat degradasi kualitasnya. Dalam berbagai konteks, kapitalisme telah menjadi sebab yang vital dari krisis yang terjadi. Seluruh aliran keuntungan dari proses produksi tersebut bermuara hanya pada satu atau segelintir tangan. Bayangkan saja, ketika bumi  yang  hanya  satu  dimiliki  oleh  satu  orang  dan  orang-orang  selain  sang pemilik,  harus  berpeluh-keringat  untuk  mendapatkan  segala  kebutuhan  dari tetesan keuntungan yang diperoleh. Adilkah?

## D. Kesimpulan
Wacana  mengenai  tanah  tidak  bisa  dilepaskan  dari  ekonomi  politik. Pemikiran tersebut pertama kali muncul dalam mazhab klasik yang dipelopori oleh Adam  Smith  dan  David  Ricardo.  Istilah  yang  muncul  pertama  adalag land rent yang menganalisis tuntutan atas tanah karena pertumbuhan penduduk yang pesat. Hal tersebut dikritik oleh mazhab pemikiran Radical Development Theory dengan salah  satu  tokohnya  Karl  Kautsky  yang  mengatakan  bahwa  mazhab  klasik mengabaikan  kapitalisme  sebagai  pelaku  atas  munculnya  krisis  lahan/ ketimpangan kepemilikan lahan.
Al-Qur'an dan hadis merupakan dua teks yang telah mengatur segala aspek kehidupan.  Aspek  tersebut  tentunya  mencakup  persoalan  tanah.  Al-Qur'an menyebut istilah tanah dengan beberapa kata antara lain al-thurab, al-balad, al- ardl, sha'idan thayiba, sha'idan juruza dan lain-lain. Dalam konteks lahan, al-Balad yang  berarti  negeri  merupakan  kata  yang  "pas"  untuk  meninjau  tanah  sebagai "lahan".  Secara  konseptual,  al- Qur’an  menyatakan  bahwa  bumi  dan  seisinya merupakan  milik  Allah  yang  diserahkan  kepada  manusia  untuk  dikelola  demi kelangsungan hidup. Sementara dalam hadis, Nabi yang datang dari tanah Makkah telah  melihat  ketidakadilan  yang  termasuk  di  dalamnya  ketidak  adilan  agraria mengenai  sumur  dan  ladang  rumput  untuk  beternak  yang  dinamakan  sebagai ayyam  al-'arab.  Oleh  karena  itu,  melalui  sabda-sabdanya,  Rasulullah  saw memberikan aturan untuk mengelola sumber daya agraria termasuk tanah berupa 1) melarang perampasan tanah, 2) menghidupi lahan yang mati 3) berserikat dalam mengelola  sumber  daya  agraria,  4)  membagi  tanah  kepada  tunakisma  dan  5) menerapkan kebijakan tanah milik publik/ hima. Visi dari Qur'an dan hadis di atas adalah agar terciptanya suasana 'adl wa al-ihsan (adil dan baik).
Kontribusi Al-Qur'an dan Hadis dalam upaya mengatasi krisis lahan, telah termaktub  dalam  bentuk  konsep  ideal  berupa  aturan  dan  praksis.  Konsep  ideal berupa  aturan  tersebut  adalah  haramnya  merampas  lahan,  menganjurkan  agar melakukan ihya  al-mawat,  berserikat  dalam,  mengelola  sumber  daya  agraria,
membagikan tanah kepada “tuna kisma” dan menerapkan hima atau tanah untuk kepentingan umum. Sementara dari sisi praksis, Islam, melalui jalur politik telah ikut  andil  dalam  melakukan  reforma  agraria  dan  ikut  serta  dalam  menggagas UUPA pada masa lalu dan wakaf agraria di era dewasa ini dengan semangat yang kira-kira serupa.
Sejatinya  tanah  adalah  milik  Allah  yang  kemudian  diberikan  kepada manusia untuk dikelola secara berjamaah demi terwujudnya kelangsungan hidup dengan  kondisi 'adl  wa  al-ihsan.  Islam  memperbolehkan  memiliki  tanah  secara pribadi, namun mengharamkan monopoli atasnya. Hal tersebut menunjukkan satu kesimpulan bahwa Islam dengan rujukan al-Qur'an dan hadis dengan seperangkat konseptual,  hukum  dan  praktiknya,  telah  memberikan  sumbangsih  dalam  upaya menanggulangi  krisis  lahan.  Hal  ini  juga  menyatakan  bahwa  konsepsi  Islam mengenai lahan berada dalam posisi yang vis a vis dengan kapitalisme.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. (1984). Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negeri Kita. Bandung: Alumni.
Afifi, I. (2019). Saya, Jawa dan Islam. Yogyakarta: Tanda Baca.
Anggraini, G. (2016). Islam dan Agraria: Telaah Normatif dan Historis Perjuangan dalam Merombak Ketidakadilan Agraria. Yogyakarta: STPN Press.
Bernstein, H. (2010). Class Dynamics of Agrarian Change. Virginia: Kumarin Press.
Cahyono, E. (2017). Gemah Ripah Loh Jinawi, Untuk Siapa?: Makin Jauhnya Cita-Cita Kedaulatan Agraria. Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya, 65-79.
Chafid  Wahyudi,  R.  M.  (2020).  Perampasan  Ruang  Hidup  dalam  Referensial  Alquran. Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith, 95-116.
Jalal  al-Din  al-Mahali,  J.  a.-D.-S.  (tanpa  tahun). Tafsir  Jalalain.  tanpa  kota:  Pustaka Islamiah.
Marx, K. (1887). Capital. Moscow: Progress Publishers.
Mas'udi,  M.  F.  (1994). Teologi Tanah. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
Mujib, T. (2020). Land Sovereignty as a counter-Hegemony Against The Corporate Food Regime. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 96-104.
Nurhayati.  (2017).  Hak-Hak  atas  Tanah  Menurut  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang Pokok Agraria. Jurnal al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab, 31-46.
Rachman,  N.  F.  (1999). Petani  &  Penguasa:  Dinamika  Perjalanan  Politik  Agraria Indonesia. Yogyakarta: Insist, KPA bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
Saeed, A. (2016). Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual. Bandung: Mizan.
Shohibuddin, M. (2018). Wakaf Sebagai Jalan Reforma Agraria. Working Paper Sajogyo Institute No.01/2018-WP SAINS (pp. 1-51). Bogor: Sajogyo Institute.
Sri  Martini,  M.  H.-S.  (2019).  Implementasi  Reforma  Agraria  terhadap  Pemenuhan Harapan  Masyarakat  yang  Bersengketa  Lahan. Bhumi:Jurnal  Agraria  dan Pertanahan , 150-162.
Tim  Riset  Java  Collapse.  (2010). Java  Collapse:  Dari  Kerja  Paksa  Hingga  Lumpur Lapindo. Yogyakarta: Insist.
Windra  Pahlevi,  H.  T.  (2020).  Peran  Reforma  Agraria  dalam  Menyimpan  Cadangan Karbon  untuk  Mengurangi  Dampak  Perubahan  Iklim  di  Provinsi  Kalimantan Barat. Jurnal Pertanahan, 221-239.
Wiradi, G. (2009). Reforma Agraria, Perjalanan Yang Belum Selesai. Yogyakarta: STPN Press.