DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v5i5 Received: 20 Mei 2024, Revised: 03 Juni 2024, Publish: 16 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Analisis Pagu Minus Belanja Pegawai Pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus
Alfillinda Sekar Pratiwi 1* , Sri Nawatmi 2 1 Universitas Stikubank (Unisbank), Kota Semarang, alfillindasekarpratiwi@mhs.unisbank.ac.id 2 Universitas Stikubank (Unisbank), Kota Semarang, nawatmi@edu.unisbank.ac.id
Corresponding Author: alfillindasekarpratiwi@mhs.unisbank.ac.id
Abstract: This study aims to thoroughly analyze the phenomenon of a ceiling minus personnel expenditure at the Semarang State Court Special Class IA, with a focus on causal factors, ways to overcome, and impacts, because the management of personnel expenditure is an important component in maintaining the financial balance of the Semarang State Court Special Class IA. The investigate strategy utilized was clear subjective with an observational think about at the Semarang State Court Course IA Uncommon. Information was collected through in-depth interviews with the arranging and fund office, record investigation of the Work and Budget Plan (RKA-KL) and Budget Realization Report (LRA). The results showed several factors that caused the ceiling minus personnel expenditure including employees and judges mutations, promotions and periodic salary increases, the number of married employees and judges increased, the number of family members of employees and judges increased. How to overcome the minus ceiling of personnel expenditure by requesting a revision of the Budget Implementation List (DIPA). The minus ceiling of personnel expenditure does not have an impact, but can result in the value of the Budget Implementation Performance Indicator (IKPA) decreasing.
Keyword: Budget, Realization, Employee Expenditure, Minus Ceiling.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh fenomena pagu minus belanja pegawai pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus, dengan fokus pada faktor penyebab, cara mengatasi, dan dampak, karena pengelolaan belanja pegawai menjadi komponen penting dalam menjaga keseimbangan keuangan Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus. Metode riset yang dipakai ialah deskriptif kualitatif dengan studi empiris pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus. Data dihimpun lewat interview mendalam dengan bagian perencanaan dan keuangan, analisis dokumen RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran) dan LRA (Laporan Realisasi Anggaran). Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan pagu minus belanja pegawai meliputi mutasi pegawai dan hakim, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, jumlah pegawai dan hakim menikah meningkat, jumlah anggota keluarga pegawai dan hakim meningkat. Cara mengatasi pagu minus belanja pegawai dengan permohonan Revisi Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Pagu minus belanja pegawai tidak memberikan dampak, namun dapat mengakibatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menurun.
Kata Kunci: Anggaran, Realisasi, Belanja Pegawai, Pagu Minus.
PENDAHULUAN Satker (satuan kerja) ialah bagian dari satuan instansi departemen/lembaga pemerintah yang menjalankan satu ataupun lebih aktivitas suatu program. Satkar mempunyai tanggung jawab dan wewenang mengenai pemakaian anggaran. Satker menjalankan fungsi dan tugas tertentu yang berkaitan dengan pemerintahan.
Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus sebagai salah satu satker di Jawa Tengah yang bergerak di bidang peradilan, Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus beroperasi dengan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah. Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus wajib bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dengan membuat perencanaan dan pelaporan anggaran.
Anggaran adalah rencana yang direncanakan dalam bentuk daftar berbagai kegiatan terintegrasi yang dinyatakan dalam satuan uang selama periode waktu tertentu, baik dari segi pendapatan maupun pengeluaran untuk tujuan tertentu. Anggaran ialah perangkat ekonomi krusial yang harus dipunyai suatu instansi, baik swasta atau pemerintah, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial, menjaga keberlangsungan, dan meningkatkan kualitas hidup (Hartoto et al., 2023).
Anggaran digunakan untuk berbagai keperluan dan belanja yang mendukung operasional. Belanja pegawai merupakan bagian penting dari anggaran sebagai salah satu penunjang kelancaran kegiatan suatu instansi pemerintah. Belanja pegawai adalah pengeluaran negara yang diberikan sebagai kompensasi berbentuk barang atau uang guna mencukupi beragam keperluan tenaga kerja di lembaga pemerintah. Anggaran belanja pegawai harus dikelola berdasarkan peraturan yang ada. Dengan menjalankan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan lain-lain.
Menurut Nurkholis dan Khusaini dalam Novyawati (2020) Perencanaan anggaran ialah tahapan pembuatan rencana keuangan, khususnya keuangan dan penghasilan, serta mengalokasikan setiap aktivitas berdasarkan tujuan dan fungsi yang ingin diwujudkan. Alat guna melaksanakan perancangan anggaran ialah RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran). RKA-KL ialah dokumen yang menggambarkan perencanaan aktivitas dan alokasi anggaran yang dibutuhkan guna periode tertentu dalam setahun anggaran. RKA-KL harus akurat, karena akan memberikan dampak pada proses-proses anggaran selanjutnya, seperti pelaksanaan, penyerapan, dan pengendalian anggaran.
Setelah RKA-KL langkah berikutnya ialah menerapkan dan membuat LRA (Laporan Realisasi Anggaran). LRA ialah pelaporan detail tentang bagaimana anggaran digunakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKA-KL. LRA memiliki berbagai komponen berupa belanja pegawai yang merupakan komponen besar dari pengeluaran operasional. Realisasi belanja pegawai mencakup pembayaran gaji, tunjangan, insentif, dan biaya-biaya terkait lainnya.
Rencana  Kerja  dan  Anggaran  (RKA-KL)  belanja  pegawai  dilakukan  dengan mengalokasikan  anggaran  sesuai  kebutuhan  dengan  data-data  pegawai  menjadi  dasar. Anggaran  belanja  pegawai  diharapkan  tidak  mengalami  pagu  minus.  Tetapi  kenyataannya masih terjadi dibeberapa satker, salah satunya Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus. Pagu minus belanja pegawai pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus pada tahun 2023 terjadi karena ketidak sesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran (RKA- KL) Rp. 27.890.904.000 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Rp. 29.584.275.708. Pagu
minus belanja pegawai yang terjadi sebesar Rp. 1.693.371.708. Pagu minus berdampak pada penyusunan anggaran untuk tahun selanjutnya, sehingga Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus lebih memperketat dan mensiasati penyususnan perencanaan anggaran agar pagu minus tidak terjadi  atau mengurangi jumlah pagu minus.
Bersumber pemaparan tersebut riset berikut tujuannya guna memahami aspek-aspek yang menyebabkan pagu minus belanja pegawai, cara penyelesaiannya dan dampak dari pagu minus belanja pegawai.
METODE Objek penelitian adalah Pengadilan Negeri Semarang IA Khusus. Penelitian memakai 2 jenis data yakni data primer dan sekunder. Data primer, di ambil dengan interview mendalam kepada Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan (PTIP), serta bagian Tata Usaha dan Keuangan. Sementara data sekunder, data pelengkap berupa RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran) dan LRA (Laporan Realisasi Anggaran) belanja pegawai tahun 2023.
Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Sukmadinata dalam Witara, dkk. (2023:86), metode studi deskriptif kualitatif dipakai guna melukiskan dan mendeskripsikan peristiwa yang ada, baik rekayasa manusia atau alamiah. Metode berikut mencermati mutu, karakteristik, serta hubungan antar aktivitas. Riset berikut lebih berfokus pada studi empiris, yaitu penelitian mendalam dan menyeluruh selama waktu tertentu. Dimulai dengan pengumpulan data, analisis dan klasifikasi data, kemudian melakukan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
Prosedur dalam penelitian diawali dengan pengumpulan data penelitian berupa dokumen RKA-KL dan LRA belanja pegawai tahun 2023. Berikutnya menganalisis dan mengidentifikasi masalah dari data dokumen yang telah dikumpulkan sebelumnya. Selanjutnya menetapkan 3 informan yaitu Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan (PTIP), kasubbag Tata Usaha dan Keuangan serta staff Tata Usaha dan Keuangan untuk pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Setelah dilakukan wawancara mendalam tahap berikutnya membuat transkrip hasil wawancara. Tahap akhir melakukan pengolahan dan pemaknaan data-data yang telah di kumpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian memaparkan data terkait analisis realisasi dengan membandingkan antara RKA-KL dengan laporan realisasi belanja pegawai tahun 2023 pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus, untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan pagu minus. Penghimpunan data memakai metode interview, dokumentasi dan pengamatan. Perencanaan anggaran belanja pegawai setiap akhir tahun sebelumnya dengan menggunakan data pegawai per bulan September. Anggaran dibuat untuk memperkirakan dana yang tersedia di Pagu Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menunjukkan pelaksanaan anggaran selama periode tertentu, mencakup informasi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan. LRA membandingkan anggaran yang direncanakan dengan yang direalisasikan, termasuk persentase realisasi untuk masing-masing kategori. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus dibuat rutin setiap bulan.
Tabel 1. Belanja Pegawai 2023
BELANJA PEGAWAI 2023 PENGADILAN NEGERI SEMARANG KELAS IA KHUSUS Akun URAIAN PERENCANAAN ANGGARAN REALISASI ANGGARAN  SELISIH (-/+) 511111  Belanja Gaji Pokok PNS 7.571.041.000  7.835.674.180 -264.633.180 511119  Belanja Pembulatan Gaji PNS 97.000 100.737 -3.737 511121  Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 581.646.000 612.037.538 -30.391.538
511122  Belanja Tunj. Anak PNS 151.069.000 155.227.820 -4.158.820 511123  Belanja Tunj. Struktural PNS 64.750.000 64.750.000 0 511124  Belanja Tunj. Fungsional PNS 11.773.315.000  14.315.075.000 -2.541.760.000 511125  Belanja Tunj. PPh PNS 2.215.856.000  2.214.232.053 1.623.947 511126  Belanja Tunj. Beras PNS 359.131.000 364.924.380 -5.793.380 511129  Belanja Uang Makan PNS 1.274.064.000  1.142.779.000 131.285.000 511151  Belanja Tunjangan Umum PNS 97.435.000 37.575.000 59.860.000 511158  Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 3.802.500.000  2.841.900.000 960.600.000 TOTAL 27.890.904.000  29.584.275.708 -1.693.371.708
Berdasarkan Tabel 1 mengenai analisis perencanaan dan realisasi belanja pegawai, Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus mengalami pagu minus belanja pegawai pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.693.371.708,-. Anggaran belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp. 27.890.904.000,-  Sedangkan realisasi sebesar Rp. 29.584.275.708,-. Kelebihan realisasi terjadi pada beberapa pos seperti gaji pokok, pembulatan gaji, tunjangan suami/istri dan  anak,  tunjangan  fungsional  serta  tunjangan  beras.  Pada  pos  tunjangan  fungsional mengalami  pagu  minus  terbesar  yaitu  Rp.  2.541.760.000,-.  Meningkatnya  realisasi  pos tunjangan fungsional disebabkan meningkatnya jumlah hakim.

## Pembahasan Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pagu Minus Belanja Pegawai
1. Mutasi Pegawai dan Hakim.
Mutasi menjadi faktor utama pagu minus belanja pegawai 2023 pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus. Mutasi adalah perpindahan pekerjaan ke tempat baru dengan posisi pekerjaan sama seperti sebelum mengalami perpindahan. Mutasi terdapat mutasi keluar dan masuk. Mutasi keluar tahun 2023 lebih kecil jumlahnya dibanding dengan mutasi masuk. Mutasi hakim keluar tahun 2023 berjumlah 8 hakim sedangkan untuk pegawai berjumlah 2 pegawai. Mutasi masuk tahun 2023 terjadi 3-4 kali dalam setahun. Jumlah mutasi hakim masuk di tahun 2023 yaitu 15 hakim. Sedangkan untuk mutasi pegawai masuk sebanyak 4 pegawai. Sehingga mutasi hakim masuk sangat mempengaruhi pagu minus di tahun 2023. Mutasi masuk berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran belanja pegawai. Ketika mutasi masuk, maka biaya belanja pegawai yang harus ditanggung oleh Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus bertambah. Mutasi pegawai mempengaruhi pos-pos realisasi anggaran seperti gaji pokok, pembulatan gaji dan tunjangan-tunjangan. Mutasi tidak dapat ditentukan karena setiap tahun berbeda-beda.
2. Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala
Kenaikan pangkat dan gaji berkala diikuti oleh kenaikan gaji pokok dan tunjangan lainnya. Pegawai yang naik pangkat akan menerima gaji dan tunjangan yang lebih besar sesuai dengan pangkat baru. Kenaikan pangkat tidak hanya terbatas pada gaji pokok saja, tetapi juga mencakup berbagai tunjangan seperti tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, dan tunjangan lainnya. Setiap ada perubahan gaji pokok akan diikuti pula dengan perubahan tunjangan.
3. Jumlah Pegawai dan Hakim yang Sudah Menikah Meningkat
Meningkatnya jumlah pegawai dan hakim yang sudah menikah mengakibatkan meningkatnya kebutuhan tunjangan suami/istri yang harus disediakan. Pengadilan Negeri Semarang Kelas AI Khusus memberikan pegawai dan hakim yang sudah menikah tunjangan keluarga. Meningkatnya jumlah pegawai yang sudah menikah mempengaruhi realisasi anggaran terutama pada pos tunjangan suami/istri. Karena lebih banyak pegawai yang menikah, jumlah penerima tunjangan juga bertambah, yang berarti jumlah dana yang dialokasikan untuk pos tunjangan suami/istri harus ditingkatkan. Tunjangan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tambahan yang muncul karena status
pernikahan.
4. Jumlah Anggota Keluarga Pegawai dan Hakim Meningkat
Meningkatnya jumlah pegawai yang memiliki anak akan mempengaruhi realisasi belanja pegawai pada pos tunjangan anak dan tunjangan beras. Untuk tunjangan anak maksimal 2 anak. Tunjangan beras diberikan kepada pegawai/hakim dalam bentuk uang dengan menanggung suami/isteri dan 2 anak. Pengadilan Negeri Semarang Kelas AI Khusus memberikan tunjangan anak dan beras sebagai bentuk dukungan kesejahteraan keluarga pegawai dan hakim.
Cara Mengatasi Pagu Minus Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus mengatasi pagu minus belanja pegawai dengan mengajukan revisi DIPA (Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran) sesuai Permenkeu. DIPA terjadi karena adanya anggaran yang kurang dan dimintakan penambahan pagu.  Pengadilan  Negeri  Semarang  Kelas  IA  Khusus  melakukan  revisi  DIPA  pada  tahun berjalan tanpa menunggu tahun anggaran berakhir. Pagu minus belanja pegawai pada tahun anggaran yang bersangkutan, satuan kerja mengutamakan penuntasannya dengan mengubah alokasi anggaran pada satker maupun antar satker pada unit eselon I maupun antar-unit eselon I pada satu instansi/kementerian.
Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus mengajukan permohonan revisi Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker). Sesuai dengan peraturan yang berlaku, permohonan tersebut diikuti dengan kejelasan alasan dan bukti yang menunjang perubahan yang diminta. Setelah menerima permohonan revisi, Satuan Kerja (Satker) melakukan evaluasi alasan dan kebutuhan revisi yang diajukan oleh Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus. Evaluasi ini mencakup pemeriksaan dokumen, analisis dampak revisi terhadap program dan kegiatan, dan penilaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan. Pada tahap evaluasi, transparansi dalam penyampaian informasi dan akuntabilitas menjadi fokus utama. PN Semarang Kelas IA Khusus, yang berhak untuk mengajukan revisi, akan menerima keputusan secara tertulis. Belanja pegawai adalah komponen penting dalam anggaran negara yang mencakup gaji, tunjangan, dan hak-hak lain yang harus dibayarkan kepada pegawai negeri. Sehingga Revisi Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belanja pegawai tidak akan ditolak dan harus tetap dipenuhi karena merupakan kewajiban negara untuk membayar.
Dampak Pagu Minus Belanja Pegawai Pagu minus belanja pegawai tidak berdampak pada Satuan Kerja (Satker) secara langsung, karena negara wajib membayar kekurangan anggaran pada belanja pegawai. Namun, pagu minus belanja pegawai dapat mempengaruhi IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran). IKPA dibuat oleh Kemenkeu selaku BUN (Bendahara Umum Negara) guna mengukur seberapa baik penerapan perencanaan, pelaksanaan, serta hasil pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Jika pagu minus sering terjadi maka nilai IKPA akan menurun dan akan dijadikan sebagai catatan untuk pemberian anggaran di tahun berikutnya. Pada tahun berikutnya untuk proses penganggaran lebih diperketat dan direncanakan lebih matang lagi untuk menghindari terjadinya pagu minus belanja pegawai.

## KESIMPULAN
Bersumber hasil riset dan pembahasan yang sudah dijalankan pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus mengenai pagu minus belanja pegawai, maka dapat diambil kesimpulan:
1. Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus mengalami pagu minus belanja pegawai pada tahun anggaran 2023. Pagu minus disebabkan oleh realisai yang melebihi anggaran yang sudah ditentukan.
2. Faktor-faktor pagu mnus ada 4 yaitu mutasi pegawai dan hakim, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala, jumlah pegawai dan hakim menikah meningkat, jumlah anggota keluarga pegawai dan hakim meningkat. Faktor yang paling besar penagaruhnya adalah mutasi pegawai dan hakim.
3. Cara mengatasi pagu minus belanja pegawai pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus dengan mengajukan revisi Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker).
Pagu minus belanja pegawai tidak berdampak, hanya mempengaruhi mempengaruhi nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang akan menurun dan akan mempengaruhi proses pengelolaan anggaran di tahun berikutnya yang lebih diperketat untuk mencegah pagu minus belanja pegawai.
REFERENSI Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif . Makassar: Syakir Media Press. Febriana, E. (2021). Analisis Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang Jurnal Paradigma Multidisipliner, Vol. 2 No. 3 Tahun 2021.
Habibi (2021). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pada Institut Agama Islam Negeri Bone Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vo. 11 No. 2 Tahun 2021
Karuni, R. L., & Mabrur, A. (2022). Akuntansi Pemerintahan: Konsep dan Praktik di Pemerintah Pusat dan Daerah . Jakarta: Salemba. Karbilai, I. H. (2023) Politik Fiskal Serapan Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jurnal Manajemen Indonesia Vol. 8 No.2 Tahun 2023. Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik . Sulawesi Selatan: Pustaka Almaida.
Mardiasmo, J. (2018). Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta: Andi.
Mutmaina, R. Y. (2017). Determinan Belanja Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 4 No.3 Tahun 2017.
Navaron, A. & Suparno, S. (2023) Patologi Dalam Evaluasi Kebijakan Publik Di Kementerian Agama, No. 2, Vol.20, Oktober. Hal 218-245.
Novia, C. (2018). Analisis Belanja Pegawai Dan Barang Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Polresta Samarinda Periode Tahun 2016-2017, Skripsi, Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri, Samarinda.
Novyawati, F. (2020). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Komitmen Organisasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat). Skripsi, Program Studi Akuntansi Universitas Komputer Indonesia, Bandung
Prasetyo, W. H., dan Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektifitas Dan Efesiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015- 2019 Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi , Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 11 No. 1 Tahun 2020.
Ridlo, U. (2023). Metodologi Penelitian Studi Kasus: Teori dan Prakti. Jakarta Selatan: Publica Indonesia Utama.
Sadat, A. (2022). Tata Kelola Keuangan Pemerintahan . Yogyakarta: Deepublish. Widiantari, Suwena, Zukhri (2018) Analisis Pengelolaan  Keuangan Desa Se-Kecamatan Nusa Penida Tahun 2017 Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, Vol. 10 No. 1 Tahun 2018.
Witara,  dkk.  (2023).  Metodologi  Penelitian  Bidang  Pendidikan:Panduan  dan  Praktisi. Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia.
Wirataruna, (2021). Analisis Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pada Sekertariat Dinas
Pendidikan Prov. Jawa Barat Tahun 2018-2020 Jurnal Bisnis & Ekonomi, Vol. 19 No. 2 Tahun 2021.
Zebua, Manaroinsong, Moroki (2022). Analisis Realisasi Anggaran Rutin Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Jurnal Akuntansi Manado, Vol. 3 No. 1 Tahun 2022.