ANALISA PENGELOLAAN ALOKASI ANGGARAN DANA DESA BESERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG PADA BADAN USAHA MILIK DESA (STUDI KASUS DESA BABAKSARI, KECAMATAN DUKUN, KABUPATEN GRESIK)
ANALYSIS OF VILLAGE FUND BUDGET ALLOCATION MANAGEMENT ALONG WITH INHIBITING AND SUPPORTING FACTORS VILLAGE OWNED ENTERPRISES (CASE STUDY IN BABAKSARI VILLAGE, DUKUN DISTRICT,

## GRESIK REGENCY)
Muhammad Afifudin Zuhri 1* dan Sri Muljaningsih 2
1,2 Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
*Korespondensi: Muhammad Afifudin Zuhri. Email: zuhriaff02@gmail.com (Diterima: 10-03-2022; Ditelaah: 19-03-2022; Disetujui: 28-03-2022)

## ABSTRACT
To improve public services and improve the regional economy, regional autonomy is implemented. To help the whole community, a program called Village Fund Allocation (ADD) was created. ADD is a term used to describe the financial interactions between different levels of government. As a  business that sells locally  produced goods and services, BUMDes achieves its social and financial goals by offering a variety of goods and services to the market (goods and services). However, the efforts of BUMDes have not been successful in Babaksari Village, Dukun District and Gresik District. However, this study evaluates the elements that limit and encourage the  implementation  of  village  fund  budget  allocations  in  BUMDes  (Case  Study  of  Babaksari  Village,  Dukun District,  Gresik  Regency).  Descriptive  qualitative  research  is  a  type  of  qualitative  research.  Observations, interviews,  and  village  record  collection  were  all  used  to  collect  data.  Although  ADD  was  designed  in  part through  village  dialogue,  the  results  of  this  study  indicate  that  community  involvement  remained  minimal throughout the process. The complete implementation of actions related to the realization of the use of ADD for community empowerment in Babaksari Village will cost Rp 49,319,785,472.05,  - and take three months. BUMDesa Mekar Sari has a savings and loan service program that aims to increase family income while at the same  time  fostering  independence  as  part  of  its  goal.  There  is  no  responsibility  to  the  community,  as  the researchers found, in the accountability step of the procedure. As a consequence of the low level of involvement of the Babaksari community in the management of Add, human resources are considered as an ideal supporting component that results in well-running village governance.
Keywords : Allocation of Village Funds, BUMDes, and Community Empowerment.

## ABSTRAK
Untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  dan  meningkatkan  perekonomian  daerah,  otonomi  daerah dilaksanakan. Untuk membantu seluruh masyarakat, dibuatlah program bernama Alokasi Dana Desa (ADD). ADD  adalah  istilah  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  interaksi  keuangan  antara  beberapa  tingkatan pemerintahan. Sebagai bisnis yang menjual barang dan jasa produksi lokal, BUMDes mencapai tujuan sosial dan  keuangannya  dengan  menawarkan  berbagai  barang  dan  jasa  ke  pasar  (barang  dan  jasa).  Meskipun demikian, upaya BUMDes belum berhasil di Desa Babaksari, Kecamatan Dukun dan Kabupaten Gresik. Namun, dalam studi ini dievaluasi elemen-elemen yang membatasi dan mendorong pelaksanaan alokasi anggaran dana desa  di  BUMDes  (Studi  Kasus  Desa  Babaksari,  Kecamatan  Dukun,  Kabupaten  Gresik).  Penelitian  kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian kualitatif. Observasi, wawancara, dan pengumpulan catatan desa semuanya digunakan untuk mengumpulkan data. Meskipun ADD dirancang sebagian melalui dialog desa, hasil studi ini
menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tetap minimal selama proses berlangsung. Pelaksanaan lengkap tindakan terkait realisasi penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Babaksari akan menelan biaya Rp 49.319.785.472.05,- dan memakan waktu tiga bulan. BUMDesa Mekar Sari memiliki program layanan simpan  pinjam  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pendapatan  keluarga  sekaligus  menumbuhkan kemandirian  sebagai  bagian  dari  tujuannya.  Tidak  ada  tanggung  jawab  kepada  masyarakat,  seperti  yang ditemukan peneliti, pada langkah akuntabilitas prosedur. Sebagai konsekuensi rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat Babaksari dalam pengelolaan Add, sumber daya manusia dianggap sebagai komponen pendukung yang ideal yang menghasilkan pemerintahan desa yang berjalan dengan baik.
Kata kunci : Alokasi Dana Desa, BUMDesa, dan Pemberdayan Masyarakat.
Zuhri, Muhammad Afifudin; Muljaningsih, Sri. (2022). Analisa Pengelolaan Anggaran Dana Desa Beserta Faktor Penghambat dan Pendukung pada Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Desa Babaksari, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik). Jurnal GOVERNANSI , 8(2) Coktober 2022: 131-140

## PENDAHULUAN
Sebagai  tingkat  pemerintahan  terkecil negara,  desa  paling  berpengaruh  terhadap kebutuhan  riil  masyarakat.  Menurut Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999 yang  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004,  keberadaan  desa dikendalikan.  Membalas  ke  Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui satu-satunya pemerintah federal Indonesia Unit pemerintahan  komunitas  juga  diatur  oleh undang-undang  ini.  Dengan  menjalankan dan mengendalikan rumah mereka sendiri, penduduk  desa  suatu  hari  nanti  akan memiliki  peran  dalam  pengembangan komunitas mereka.
Membangun otonomi daerah sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan ekonomi  lokal.  Sebagai  akibatnya,  sistem yang  dikenal  sebagai  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  didirikan  oleh  pemerintah.  Sebagai semacam  kerjasama  keuangan  antar pemerintah,  AD  mengacu  pada  hubungan keuangan  antara  pemerintah  kabupaten dan  desa.  Yurisdiksi  otoritas  pemerintah lokal desa harus dipahami untuk mengembangkan kemitraan keuangan yang sesuai.  Merupakan  uang  yang  disediakan oleh Pemerintah Kabupaten  atau  Kota  dan bersumber  dari  perimbangan  keuangan pusat dan daerah. Alokasi Uang Desa (ADD). Kabupaten  atau  Kota  mendapatkan  paling sedikit  10%  dari  pembagian  dana perimbangan  pusat  dan  daerah  secara proporsional untuk dusun ini. (Kemendesa, 2016).
Dengan  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  atau BUMDes,  masyarakat  menguasai  seluruh atau  sebagian  besar  modal  melalui keterlibatan langsung dari aset desa. 2016). Keadaan di mana program pemerintah dan inisiatif  masyarakat  bekerja  sama  untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dikenal sebagai "kesejahteraan masyarakat" (Wulandari, 2019).
BUMDesa  adalah  organisasi  sosial  yang menyediakan  layanan  sosial,  tetapi  karena diklasifikasikan sebagai lembaga komersial, ia juga berusaha menghasilkan uang dengan menjual  sumber  daya  (barang  dan  jasa) yang  dihasilkan  secara  lokal  kepada  klien (Wijanarko, 2012).
Banyak daerah di Indonesia yang merespon positif  potensi  manfaat  pertumbuhan BUMDes,  sehingga  satu  per  satu  telah menghasilkan  peraturan  daerah  yang mengatur  BUMDes.  BUMDes  akhirnya diberikan kewenangan daerah di Kabupaten Gresik, salah satu yang terakhir melakukannya.
Kabupaten
Gresik memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun  2017  tentang  Badan  Usaha  Milik Desa pada tahun 2017 dan beberapa desa di Kabupaten  Gresik  telah  mendirikan BUMDes  sebagai  konsekuensinya.  Badan Usaha  BUMDes  yang  termasuk  dalam kategori  berikut  diperbolehkan,  menurut Pasal  6  Nomor  2  undang-undang  ini:  a. Simpan Pinjam, b. Pengelolaan Pasar Desa, c.  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga,  d. Pelayanan  Jasa  Pelanggan  Listrik,  e. Perdagangan Umum.
Adanya BUMDesa pada suatu desa akan menyebabkan  percepatan  ekonomi  dan pertambahan  kesejahteraan  ekonomi  bagi masyarakat  desa.  Pada  desa  Babaksari kecamatan  Dukun  Kabupaten  Gresik kegiatan  BUMDesa  belum  berjalan  dengan maksimal.  Tentu  saja  hal  tersebut merupakan suatu permasalahan yang cukup mengganjal bagi suatu pemerintahan Desa. Karena terdapat anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat,  maka  sudah  sepatutnya  pada suatu  desa  memiliki  program  tetap BUMDesa  yang  dapat  terus  berjalan sehingga  masyarakat  akan  dapat  menjadi lebih  sejahtera,  anggaran  yang  didapatkan oleh  desa  dapat  berjalan  sebagaimana mestinya  dan  pada  akhirnya  akan memajukan  perekonomian  yang  ada  pada desa  itu  sendiri.  Kegiatan  yang  dapat dilakukan oleh suatu BUMDesa juga cukup beragam  seperti,  Pasar  Desa,  Unit  Simpan Pinjam,
Perdagangan/Toko, Jasa Pembayaran (Token) Listrik, Pulsa, Penjualan Pupuk Bersubsidi
dan Pengangkutan Sampah, dll. Seperti yang ada pada Desa lain.
Dengan  adanya  permasalahan  dan peluang  untuk  pengembangan  tersebut maka  penulis  tertarik  menulis  skripsi tentang  Kajian  tentang  bagaimana  dana desa  dikelola  dan  alokasi  anggaran  dibuat, serta  faktor-faktor  yang  menghambat  dan membantunya  dalam  usaha  milik  desa (Studi  Kasus  Desa  Babaksari,  Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik).

## MATERI DAN METODE MATERI
Tahap  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pertanggungjawaban  siklus  pembangunan desa  berjumlah  tiga.  Sesuai  dengan ketentuan  UU  Desa  No.  6  Tahun  2014, masing-masing tahapan tersebut akan kami jabarkan  lebih  lanjut  di  bawah  ini  (UU Pembangunan Desa).
1. Perencanaan
Dalam  hal  pembangunan  masyarakat jangka  panjang  dan  jangka  pendek,  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Desa  (VDPS) adalah  alat  perencanaan  terpusat  yang membantu  pemerintah  daerah  membuat keputusan  yang  tepat  tentang  bagaimana menggunakan  sumber  daya  keuangan mereka yang terbatas.
Pemerintah  daerah  ditugaskan  untuk merancang  dan  melaksanakan  rencana pembangunan  desa  yang  sejalan  dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka dan mempertimbangkan rencana pembangunan  kabupaten,  sambil  berfokus pada pemerintahan desa dan pengembangan  masyarakat.  Ada  beberapa langkah  yang  ditempuh  dalam  perumusan rencana pembangunan desa, antara lain :

## 1. RPJM Desa
2. Rencana  Pembangunan  Tahunan desa atau yang disebut RKP Desa.
2. Pelaksanaan
Tindakan menerapkan strategi ke dalam tindakan setelah dibuat dengan hati-hati dan dianggap siap disebut implementasi. Peraturan Pemerintah Kabupaten Gresik nomor 4 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan  desa  mengawasi  penerapan program  bantuan  kepada  pemerintah daerah.
Tugas  administrasi  berada  di  tangan PTPKD dan kepala desa yang mengangkat  bendahara.  PTPKD  dan bendahara yang dipilih oleh masyarakat dipilih  oleh  kepala  desa  Babsari.  Semua urusan  administrasi  ditangani  oleh bendahara yang membawahi PTPKD.
3. Pertanggungjawaban
Laporan  pertanggungjawaban  ini dikirimkan  kepada  bupati  dan  camat pada setiap akhir tahun anggaran untuk menunjukkan  bagaimana  kemajuan program  APBDesa.  Salah  satu  jenis dokumen yang telah diserahkan adalah laporan  laba  rugi.  Peraturan  desa mengatur  hal  ini,  dan  dapat  ditemukan terlampir  pada  dokumen-dokumen berikut:
1. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sepanjang
134 Zuhri, et al . Judul Singkat tahun anggaran yang bersangkutan. 2. Salinan  laporan  properti  desa dari  hari  terakhir  bisnis  tahun anggaran sebelumnya
3. Memberikan  informasi  tentang proyek desa yang dilakukan oleh pemerintah federal, negara bagian, dan lokal.
Jika  Anda  tidak  memiliki  laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDes,  maka  Anda  tidak  dapat memiliki  laporan  yang  komprehensif tentang pemerintahan
desa. Penyebarluasan  materi  ini  kepada masyarakat  meliputi  media  cetak maupun media elektronik seperti papan pengumuman  di  internet  dan  stasiun radio lokal.

## METODE
1. Jenis Penelitian
Pengumpulan  data  kualitatif  dengan cara  ini  dikenal  sebagai  penelitian deskriptif. Untuk penelitian, Nafidah (2017) membahas  bagaimana  mengumpulkan  dan mengevaluasi  data  deskriptif,  seperti  kata- kata  atau  pernyataan  seseorang,  yang dimaksudkan  untuk  diperiksa  dan  dinilai kelengkapannya  pada  saat  pengumpulan. Data  kualitatif  yang  diperoleh  melalui wawancara,  serta  deskripsi  desa  dan struktur  organisasi  digunakan  untuk mendukung pekerjaan ini.
2. Lokasi Penelitian Lokasi  penelitian  ini  adalah pada  Desa Babak  Sari,  Kecamatan  Dukun,  Kabupaten Gresik.
3. Jenis dan Sumber Data Untuk  melakukan  penelitian  ini, penelitian  ini  mengandalkan  pemanfaatan data  kuantitatif,  terutama  angka  yang diperoleh  dari  dua  desa  di  Kecamatan Ndona  Kabupaten  Ende,  Nanganesa  dan Manulondo.  Disebut  sebagai  data  kualitatif
apabila  diperoleh  melalui  hasil  studi kepustakaan  dan  dari  berbagai  sumber informasi, baik lisan maupun tulisan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Observasi,  wawancara,  dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen desa dan arsip  desa  yang  relevan  dengan  masalah yang  sedang  dibahas,  dan  dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen desa dan arsip  desa  yang  tidak  semuanya  akan digunakan  penulis  untuk  mengumpulkan data dengan harapan tercapainya tulisannya.  sasaran.  Untuk  penelitian mereka, para peneliti berbicara dengan lima orang yang berbeda.
1. Kepala Desa Babak Sari
2. Kepala  BUMDESA  Mekar  Sari,  Desa Babak Sari
3. Perangkat  Desa  Babak  Sari  Bagian Keuangan
4. Masyarakat Desa Babak Sari
5. Masyatakat Desa Babak Sari
5. Teknik Analisis Data
Tahapan  analisis  data  dengan  teknik Miles dan Huberman (Moleong, 2018) yaitu: 1)  Mereduksi  data,  2)  Penyajian  data,  3) Penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Observasi  yang  dilakukan  oleh  penulis sebagai  reaksi  terhadap  peristiwa  yang berkaitan  dengan  subjek  penelitian  akan digunakan  untuk  melaporkan  temuan penelitian  ini  di  lapangan.  Penelitian  ini berfokus pada Alokasi Anggaran Dana Desa, serta  unsur-unsur  yang  menghambat  dan membantu  pertumbuhan  BUMDes  (Studi Kasus  Desa  Babaksari  Kecamatan  Dukun Kabupaten Gresik). Karena adanya penganggaran dana masih belum diimbangi oleh  keadaan  fakta  dilapangan  yang  masih banyak fasilitas yang kurang dimanfaatkan dengan  baik  seperti  pos  kamling  dan lapangan desa yang tidak pernah digunakan semenjak awal pembangunannya.
ADD adalah proses penyaluran uang ke desa setelah dikurangi kas dari dana alokasi khusus  kabupaten  dan  menghitung  nilai dana  perimbangan  dikalikan  10%.  (DAK). Mengelola  gangguan  perhatian  defisit hiperaktif memerlukan perencanaan, pelaksanaan,  administrasi,  pelaporan,  dan akuntabilitas  (ADD).  Pemerintah  desa  dan staf  pendukung  kecamatan  bekerja  sama untuk memastikan bahwa semua prosedur ini  berjalan  dengan  baik.  Selain  itu,  orang dengan  gangguan  pemusatan  perhatian (ADD) diawasi oleh anggota masyarakat. Sebelum  menyerahkan  tanggung  jawab kepada  dewan  desa,  pemerintah  daerah terlebih dahulu harus menetapkan besaran ADD  yang  akan  ditransfer.  Berdasarkan statistik,  alokasi  keuangan  desa  untuk setiap  desa  pada  tahun  2021  dihitung secara merata dan merata;
1. Alokasi dasar setiap desa
2. Alokasi afirmasi setiap desa
3. Alokasi kinerja setiap desa
4. Alokasi formula setiap desa
Menurut  Novelawati  (2018a),  bagilah Alokasi  Dasar Daerah dengan  jumlah  Desa di  Daerah  sehingga  diperoleh  jumlah  total untuk  setiap  Desa  di  Daerah.  Banyaknya penduduk  kurang  mampu  di  suatu  desa menentukan  besarnya  Alokasi  Afirmasi yang akan diberikan kepada desa tersebut. Mayoritas dana diberikan kepada masyarakat  yang  paling kurang  beruntung dan  sangat  kurang  beruntung.  Setiap anggaran  Dana  Desa  masyarakat  memiliki alokasi  afirmasi  sekitar  satu  persen  (1%) dari total.
Peraturan  Bupati  Gresik  Nomor  8  Tahun 2021  mengatur  tata  cara  penyaluran  dan penetapan dana desa yang meliputi seluruh kotamadya. Untuk tahun anggaran berikutnya (2021), setiap dusun di wilayah Gresik  akan  mendapatkan  tunjangan. Dengan  adanya  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDes)  tahunan  yang diberikan  oleh  Provinsi  Jawa  Timur,  maka Kota  Bataksari  di  Kecamatan  dukun Kabupaten  Gresik  akan  mendapatkan
pendanaan  untuk  keperluan  sebagai berikut:
Tabel 4.1
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Desa Babaksari Tahun 2021 No Uraian Anggaran (Rp) 1 Pendapatan Asli Desa Rp.       22.800.000 2 Pendapatan Transfer Rp. 1.446.530.000 Total Pendapatan Rp. 1.469.330.000
Semua  keuangan  desa  harus  masuk dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Desa  (APBDesa)  Babaksari,  Kecamatan Dukun,  Kabupaten  Gresik  untuk  Tahun Anggaran  (APBDesa) 2020.  Penatausahaan alokasi  dana  desa  (ADD)  sebesar  Rp 378.658.000,00  menjadi  tanggung  jawab perangkat desa Babaksari.
Analisis penelitian  ini  akan  digunakan  untuk menginterpretasikan temuan-temuan dalam  kaitannya  dengan  hukum  desa. Sebagai  bagian  dari  siklus  pembangunan desa,  terdapat  tiga  (tiga)  tahapan  yaitu perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan. Di bagian berikut, kita akan membahas lebih dalam tentang masing-masing langkah ini:
1. Perencanaan
Sebelum  memulai  perencanaan  ADD, sangat penting untuk mendapatkan masukan dari masyarakat setempat melalui pertemuan  balai  kota  atau  bentuk  wacana lainnya.  Untuk  menghasilkan  Rencana Penggunaan  Dana,  diadakan  rapat  desa  di Babaksari  untuk  membahas  penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa)  dan  Rencana  Pembangunan Desa (Musrembangdes)
(RPD).
Perencanaan partisipatif digunakan di desa Babaksari,  dimana  perencanaan  ADD dilakukan  melalui  pertemuan-pertemuan lokal.  Rendahnya  tingkat  keterlibatan masyarakat  dalam  proses  pelaksanaan musyawarah  desa,  terbukti  dari  hasil kesimpulan  penelitian  ini.  Pengamatan  di lapangan  tidak  mendukung  pendapat Adisasmita  yang  menyatakan  bahwa
pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya untuk  memanfaatkan  dan  mengelola sumber daya masyarakat setempat dengan lebih  baik,  baik  dari  segi  input  maupun elemen proses (sumber daya manusia; uang tunai; peralatan/sarana; data; rencana). dan teknologi)  (pencapaian  target,  efektivitas, dan efisiensi).
Menggunakan  Rencana  Kerja  Pemerintah Masyarakat sebagai pedoman perencanaan anggaran  desa  adalah  ide  yang  baik  untuk Kepala  Desa  (RKPD).  Sumbangan  Alokasi Dana  Desa  digunakan  untuk  mendukung inisiatif  RKPD  yang  saat  ini  dijadwalkan. Penyesuaian  kegiatan  yang  didanai  oleh Alokasi  Dana  Desa  yang  ditetapkan  dalam RKPD tidak diperbolehkan oleh kepala desa. (Fitri, 2019).
2. Pelaksanaan Setiap hari, biayanya Rp. 49.319.785.472.05,-  pemanfaatan  ADD  di Desa  Babaksari  untuk  pemberdayaan masyarakat.  Dengan  kata  lain,  teori pemberdayaan  yang  dikemukakan  oleh Pranaka  dan  Vindhayanika  yang  dimuat dalam  Prasojo  (2003),  menegaskan  bahwa salah  satu  kecenderungan  utama  dalam masyarakat  saat  ini  adalah  proses pemberdayaan  yang  menempatkan  nilai tinggi  pada  pengalihan  sebagian  kekuatan sendiri, kekuatan, dan kemampuan kepada masyarakat atau individu yang bersangkutan.  Alokasi  ADD  di  Desa Babaksari  saat  ini  sudah  termasuk  dana Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  yaitu usaha  kecil  yang  dijalankan  oleh  warga untuk warga. Dengan mengunjungi halaman ini,  Anda  dapat  mempelajari  lebih  lanjut. Untuk  meningkatkan  kondisi  kesehatan, pendanaan  dapat  diberikan  ke  Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Strategi untuk memberdayakan masyarakat pedesaan,  terutama  di  daerah  pedesaan, ditemukan  tidak  hanya  meningkatkan produktivitas  tetapi  juga  menyediakan kemungkinan  bisnis  atau  uang  yang  adil. (Putra  et  al.,  2012),  menggunakan  definisi komunitas  Widjaja  (2004).  Pemberdayaan. Karena kebebasan yang baru ditemukan ini, BUMDes  Mekar  Sari  telah  menciptakan
bisnis  simpan  pinjam  dengan  tujuan membantu keluarga meningkatkan kekayaan  mereka  sambil  tetap  menjaga kemandirian mereka. Banyak BUMDes yang kini berperan aktif dalam upaya mendorong kemandirian  ekonomi  desa.  Diantaranya peran  BUMDes  terkait  aspek  pelayanan yang  berimplikasi  pada  kemandirian ekonomi desa, peran BUMDes terkait aspek akuntabilitas  yang  berimplikasi  pada peningkatan pendapatan asli desa. Marselina et al., (2021), (Permatasari et al., 2018) .
3. Pertanggungjawaban
Ketika  dana  publik  diserahkan  kepada otoritas lokal, akuntabilitas terjadi. Mengambil tanggung jawab sangat membantu, menurut kesimpulan penelitian. Surat Pertanggungjawaban ADD (SPJ) harus dikirimkan oleh Bagian Pemerintahan Desa Setda  Kabupaten  Gresik  agar  Bupati  dapat mengetahui  perkembangan  operasional Camat.  Laporan  tertulis  yang  merangkum akibat  dari  penerapan  sistem  pengelolaan ADD  diwajibkan  oleh  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  37  Tahun  2007 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Desa.  Laporan  berkala  harus  disampaikan kepada  bupati  minimal  sebulan  sekali  dan SPJ  harus  diajukan  setahun  sekali.  Proses pelaporan dimulai dari kepala desa dan naik ke  camat  sebelum  diserahkan  kepada bupati.
Menurut  kesimpulan  penelitian,  tidak  ada kewajiban  kepada  masyarakat.  Kurangnya keterbukaan  dan  transparansi  yang ditunjukkan  oleh  dewan  desa  dalam kapasitasnya sebagai pengelola ADD kepada masyarakat menjadi penyebabnya. Kegiatan yang dibiayai ADD harus bertanggung jawab langsung kepada masyarakat dan BPD, serta harus  dilakukan  secara  Partisipatif  dan Transparan sesuai Peraturan Bupati Gresik Nomor  6  Tahun  2019.  Peraturan  Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2019 mengatur tata cara tersebut.
Untuk  menjaga  kepercayaan  masyarakat, ADD, sumber utama pendapatan desa, harus dimintai  pertanggungjawaban  di  depan masyarakat,  menurut  penelitian  yang
dilakukan  oleh  Pratiwi,  (2021),  Efendi, (2019), dan Mawitjere et al., (2017). Semua operasional  harus  diperiksa  dengan berkonsultasi dengan masyarakat setempat, menurut  Diniyandra  (2017),  pedoman pengelolaan  anggaran  Alokasi  Dana  Desa. Ketika  sampai  pada  tahap  akuntabilitas, pemerintah harus bertanggung jawab tidak hanya  kepada  pemerintah  pusat  atau pemerintah  kabupaten,  tetapi  juga  kepada masyarakat,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh pernyataan ini.
Faktor  Penghambat  Dan  Pendukung Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDesa) Mekar Sari 1. Faktor Penghambat Hambatan  penting  bagi  program  ADD adalah kenyataan bahwa tidak semua orang di  masyarakat  mengetahuinya.  Akibatnya, hanya ada sedikit pengawasan masyarakat terhadap  kegiatan  ADD.  Selain  itu, pemerintah  kecamatan  memiliki  kendali penuh atas pembuatan Surat Pertanggungjawaban  ADD  (SPJ),  yang berarti  desa  tidak  memiliki  otonomi. Meskipun  program  pengelolaan  alokasi uang  desa  sudah  ada,  namun  tidak  semua masyarakat  mengetahui  keberadaannya, sehingga  rendahnya  tingkat  pengawasan masyarakat saat kegiatan dilakukan. Pengelolaan ADD Desa Babaksari selama ini terkendala minimnya pelibatan masyarakat. Studi  yang  dilakukan  di  desa  Babaksari menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ADD masih kurang,  menurut  hasil  studi  dan  observasi tersebut.  Rendahnya  kehadiran  dan rendahnya  rekomendasi  dari  anggota masyarakat  ditunjukkan  sebagai  indikator kurangnya  keterlibatan  masyarakat  dalam perencanaan ADD, khususnya diskusi desa. Pengelolaan  ADD  di  Desa  Babaksari, menurut  Wahjudin  Sumpeno  (2011), bertentangan  dengan  teori  pemberdayaan yang  menyatakan  bahwa  pemberdayaan dapat  berupa  gagasan  dan  gagasan,  yaitu kemampuan  untuk  mengungkapkan  dan menyumbangkan  gagasan  dalam  suatu
forum atau diskusi secara bebas dan tanpa paksaan.  ditekan,  bertentangan  dengan teori pemberdayaan. teori.
Kurangnya  keterbukaan  dalam  kasus  ini tampaknya  telah  melanggar  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  tahun  2007  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. ADD dapat  membantu  dalam  situasi  di  mana kemandirian  diterima.  Saat  menilai  posisi BUMDes  di  masyarakat,  penting  untuk mempertimbangkan  kapasitasnya  dalam mengelola  potensi  desa  sesuai  dengan tuntutan masyarakat. Operasional, pelaporan keuangan, pelayanan,
pendistribusian  SHU,  serta  penetapan bunga dan persyaratan standar peminjaman  uang  telah  dilakukan  sesuai dengan standar pengelolaan BUMDes.
2. Faktor Pendukung
Agar  tim  pelaksana  dan  masyarakat tidak  bingung  dalam  mengelola  anggaran ADD,  harus  ada  regulasi  yang  jelas  agar kedua belah pihak tidak merasa tidak puas. Sumber daya manusia BUMDes Mekar Sari dirasa cukup untuk mendukung pemerintahan  desa,  inovasi,  dan  ide-ide baru  sesuai  dengan  kesimpulan  penelitian ini.  Masyarakat  masih  dalam  tahap  awal pertumbuhan  dan  perkembangan,  dan karenanya efektivitas swadaya masyarakat mencerminkan  hal  itu.  Pekerjaan  bertani dan usaha kecil dan menengah merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat desa  Babaksari  (UKM).  Selain itu,  swadaya komunal  telah  mengalami  peningkatan popularitas.  Sementara  warga  dusun  ini sangat  antusias  dengan  proyek  baru pemerintah  daerah  tersebut.  Eko  Pastrio (2016)  juga  mengamati  bahwa  warga Komunitas  Sendangtirto  memiliki  tingkat kegairahan  yang  tinggi  untuk  membangun komunitas  serta  berpartisipasi  dalam kegiatan gotong royong sehari-hari. Program  simpan  pinjam  BUMDesa  Mekar Sari  telah  bermanfaat  bagi  warga  negara dalam  beberapa  hal.  Dalam  mendongkrak pendapatan  desa,  strategi  yang  dilakukan oleh inisiatif Pendapatan Asli Desa (PADes) terbukti  efektif.  Karena  pembangunan
BUMDes ini diyakini berdampak positif bagi warga Babaksari,
Pengembangan  Kompetensi  Sumber  Daya Manusia  yang  berharga  harus  dilengkapi untuk mencapai keunggulan yang maksimal.  Sumber  daya  manusia,  menurut Hutami (2017) dan (Lili, 2018), merupakan faktor terpenting dalam kemajuan pembangunan suatu negara dan pencapaian tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Ada kemungkinan  untuk  mengklasifikasikan teknik  pengembangan  sumber  daya manusia  ke  dalam  dua  kategori  besar: internal  ("seminar  dan  lokakarya")  dan eksternal  ("konvensi  dan  acara  pelatihan lainnya").  Suwatno.H  dan  Priansa  Donni Juni  (2011)  dikutip  Juliman  &  Muslimin, (2019).

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
1. Kesimpulan
Kesimpulan berikut dapat diambil dari penelitian sebelumnya:
1. Musyawarah  desa  menjadi  sarana utama  Babaksari  menggunakan perencanaan partisipatif untuk persiapan  ADD.  Rendahnya  tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses  pelaksanaan  musyawarah desa, terbukti dari hasil kesimpulan penelitian ini. Pada tahap pelaksanaan, Desa Babaksari menerima sekitar Rp 49.319.785.472.05,-  atas  tindakan yang  terkait  dengan  realisasi penggunaan ADD untuk pemberdayaan  masyarakat.  Salah satu  tujuan  BUMDesa  Mekar  Sari adalah membantu keluarga menjadi lebih  mandiri  dengan  menyediakan layanan  simpan  pinjam.  Desa tersebut kini mendapat pendampingan  BUMDes  Mekar  Sari dalam upaya kemandirian ekonominya.  Peneliti  menemukan bahwa  tidak  ada  kewajiban  kepada masyarakat
selama fase akuntabilitas  proses,  menurut  hasil mereka.  Kegagalan  aparat  desa untuk  jujur  dan  transparan  dalam
kapasitas  mereka  sebagai  pengelola ADD  masyarakat  harus  disalahkan atas situasi ini.
2. Di  Desa  Babaksari,  kemajuannya terhambat oleh kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan  ADD.  Studi  yang dilakukan di desa Babaksari menunjukkan  bahwa  keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan ADD masih  kurang,  menurut  hasil  studi dan  observasi  tersebut.  Rupanya Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  37  Tahun  2007  tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Desa  yang  terbit  tahun  2007  ini dilanggar  dengan  tidak  adanya keterbukaan dalam hal ini.
3. Sumber  daya  manusia  di  Desa Babaksari  dinilai  cukup  untuk mendukung  penyelenggaraan  ADD, demikian hasil temuan penelitian ini. Ide-ide  segar  dapat  ditemukan  di lokasi  seperti  BUMDes  Mekar  Sari (layanan simpan pinjam), yang dapat menghasilkan pendapatan.

## 2. Saran
Berdasarkan  temuan  dan  pembahasan yang telah terjadi, peneliti telah memberikan  komentar  dan  tambahan sebagai berikut:
1. Pemerintah  desa  sebaiknya  lebih mensosialisasikan melalui kepala dusun,  terutama  kepadamasyarakat terkait  alokasi  dana  desa,  pentingnya mengikuti  MUSREMBANGDesa  agar mengetahui segala bentuk
pembangunan desa.
2. Selain itu, pemerintah desa harus memberikan perhatian khusus pada Akuntabilitas  dan  pengembangan  aset desa  karena  distribusi  SHU  ke  PADes yang belum memadai. Tingkat pelayanan, administrasi, dan manajemen harus dibangun  di  BUMDes  untuk  memastikan bahwa pendanaan dari program lain yang diakomodasi oleh BUMDes dapat dipertahankan  dan  kerugian  aset  dapat diminimalkan.
3. Pemberdayaan  masyarakat  dan  proyek
pengembangan  masyarakat  menerima lebih  banyak  dana  dari  pemerintah  desa daripada kegiatan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. (2013). Teori-teori Pembangunan Ekonomi . Graha Ilmu. Diniyandra,  T.  (2017). Tinjauan  Ekonomi Islan  Terhadap  Pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  (ADD)  Sekunyit  Kecamatan Kaur  Selatan  Kabupaten  Kaur .  Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
Efendi,  S.  (2019).  Strategi  Pengembangan Usaha  Milik  Desa  Oleh  Pemerintah Desa  Rajadesa  Kecamatan  Rajadesa Kabupaten  Ciamis. Dinamika:  Jurnal Ilmiah  Ilmu  Administrasi  Negara , 6 (4), 327 – 338.
Eko Pastrio.
(2016). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sendangtirti Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman Berdasarkan Peraturan  Bupati  Sleman  Nomor  6 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa . Universitas Islam Indonesia.
Fitri,  S.  (2019).  Efektivitas  Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan  Daerah  dan  Otonomi Daerah  di  Desa  Madumulyorejo Kecamatan  Dukun  Kabupaten  Gresik. OECONOMICUS  Journal  of  Economics ,
4 (1),
57 – 69.
https://doi.org/10.15642/oje.2019.4.
1.57-69
Hutami,  A.  (2017).  Analisis  Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di  Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 10 (1), 10 – 19. https://journal.unhas.ac.id/index.php /government/article/view/8033
Juliman, & Muslimin, A. (2019). Optimalisasi Tatakelola  Badan  Usaha  Milik  Desa. Jurnal  Penelitian  Pendidikan  Sosial Humaniora , 4 (1).
Karimah,  F.,  Saleh,  C.,  &  Wanusmawatie,  I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat (Studi  pada  Desa  Deket  Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Jurnal Administrasi Publik ,
2 (4), 597 – 602.
Kemendesa.  (2016).  Dana  Desa  Untuk Membangun  Desa.  In Kemendesa . Kementerian  Desa,  Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi Republik Indonesia.
Lili,  M.  (2018). Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  dalam  Upaya  Meningkatkan Pembangunan  Ekonomi  Masyarakat  di Desa  Magmagan  Karya  Kecamatan Lumar . Universitas Tanjungpura.
Marselina, A., Londa, Y., & Ismail, N. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
Dalam Menujang Pembangunan
Pedesaan Pada Desa Nanganesa. Jurnal Binawakya , 15 (11), 5667 – 5674.
Mawitjere,  I.,  Mantiri,  M.,  &  Kasenda,  V. (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam  Pelaksanaan  Pembangunan  Di Desa Ranotongkor Kecamatan
Tmbariri  Timur  Kabupaten  Minahasa.
Jurnal Eksekutif , 1 (1), 7.
Moleong, L. J. (2018). Metodelogi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya.
Nafidah,  L.  N.,  &  Anisa,  N.  (2017). Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan desa di kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi , 10 (2), 273 – 288.
Novelawati,  S.  (2018). Analisa  Pengelolaan Dana Desa(ADD) Pada Pemerintah Desa (Studi  Kasus  Pada  Desa  Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi . Universitas Jember.
Peraturan  Bupati  Gresik  Nomor  8  Tahun 2021  Tentang  Tata  Cara  Pembagian Dan Penetapan Dana Desa, (2021).
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  No  3 Tahun 2017 tentang Badan usaha milik desa, (2017).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, (2007).
Permatasari,  E.,  Sopanah,  &  Hasan,  K. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam  Meningkatkan  Pembangunan Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa. Conference
of Innovation
and
Application  of  Science  and  Technology
(CIASTECH) , September , 186 – 194. Pratiwi,  O.  (2021). Analisis  Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan  Desa  Di  Desa  Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa . Universitas Muhammadiyah.
Purnomo,  J.  (2016). Pendirian  dan Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa
(BUMDesa) . Tim Infest.
Putra,  C.  K.,  Pratiwi,  R.  N.,  &  Suwondo. (2012). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  (Studi  pada  Desa  Wonorejo
Kecamatan Singosari Kabupaten
Malang). Jurnal  Administrasi  Publik (JAP) , 1 (6), 1203 – 1212.
Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004 tentang Pemerintahan Desa, (2004).
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa, (2014).
Wijanarko, A. S. (2012). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Pemberdayaan  Masyarakat  di  Desa Pandan  Krajan  Kecamatan  Kemlagi Kabupaten Mojokerto (Skripsi) .
Universitas  Pembangunan  Nasional “Veteran" Jawa Timur.
Wulandari,  S.  (2019). Analisis  Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif  Ekonomi  Islam .  Universitasi Islam Negri Raden Intan Lampung.