## EKSISTENSI HUKUM AGRARIA NASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH TIMBUL DI BALI

## Hartana, Made Chintya Sastri Udiani
Universitas Bung Karno Universitas Pendidikan Ganesha
E-mail : hartana_palm@yahoo.com, chintya.sastri@undiksha.ac.id,

## ABSTRAK
Tanah merupakan suatu aset  yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan dalam hal  ini  dianggap  akan  selalu  berkaitan  dengan  manusia  sebagai  modal  untuk  hidup. Adapun  dasar    hukum  yang  mengatur  tentang  pertanahan  ini  disebut  dengan  Hukum Agraria,  artinya  keseluruhan  norma-norma  hukum  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis yang  mengatur  hubungan  hukum  antara  subjek  hukum  dalam  bidang  agraria.  Karena tanah memiliki peranan  yang sangat  penting,  tidak jarang hal  ini menimbulkan suatu sengketa  dalam  masyarkat  yang  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  seperti  beberapa oknum  yang  memfaatkan  situasi  penegakan  hukum  di  Indonesia  yang  lemah  demi keuntungan pihak tertentu. Contohnya yaitu konflik tanah timbul di pesisir Bali yang mana  menyangkut  tentang  status  kepemilikan  dari  tanah  dan  siapa  yang  memiliki akses  tersebut.  Adapun  cara  untuk  menyelesaikan  sengketa  tanah  yang  terjadi  di masyarakat  yaitu  mulai  dari  proses  pengadilan  hingga  bisa  menggunakan  cara  damai (mediasi).
Kata  Kunci : Hukum  Agraria  Nasional,  Faltor  Penyebab,  dan  Penyelesaian  Sengketa Tanah.

## ABSTRACT
Land is an asset that is very important for human life and in this case it is considered that it will always be related to humans as capital for life. The legal basis governing land is called Agrarian Law, meaning that all legal norms, both written and unwritten, govern  the  legal  relationship  between  legal  subjects  in  the  agrarian  sector.  Because land has a very important role, it is not uncommon for this to cause disputes within the community caused by various factors such as some individuals who take advantage of the weak law enforcement situation in Indonesia for the benefit of certain parties. An example  is  land  conflicts  arising  on  the  coast  of  Bali  which  concern  the  ownership status of land and who has access to it. The way to resolve land disputes that occur in the  community  is  from  court  proceedings  to  being  able  to  use  peaceful  means (mediation).
Keywords : National Agrarian Law, Causal Factors, and Settlement of Land Disputes.

## PENDAHULUAN
Hukum agraria adalah jenis hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang- orang  yang  memiliki  tanah  atau  sumber  daya  alam  lainnya,  dimana  aturan  tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Undang-Undang ini mencakup hal-
hal  yang  berkaitan  dengan  kepemilikan  tanah,  hak  atas  air,  hak  pertambangan,  hak penangkapan  ikan,  dan  Undang-Undang  yang  mengatur  penggunaan  energi  dan  sumber daya alam lainnya.
Hukum agraria adalah seperangkat aturan yang mana memberikan banyak dampak bagi kehidupan manusia sebagai tempat mereka tinggal. Salah satu aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Pokok-Pokok Agraria, yang merupakan Undang-Undang  dasar  bagi  hukum  agraria  nasional  yang  sekaligus  mengatur  prinsip- prinsip  penting  tentang  bagaimana  tanah  harus  digunakan.  Ini  sangat  penting  dalam membantu  mendistribusikan  tanah  kepada  petani  miskin,  dan  melindungi  fungsi  sosial tanah. Terakhir, melarang perusahaan swasta menguasai sektor agraria.
Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA)  adalah  hukum  yang  seharusnya membantu  mengendalikan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa.  Hal  ini  tertuang  dalam  pasal  33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA dan hal- hal  yang  disebutkannya  tentang  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa. 1 Yang  perlu  ditegaskan bahwa otoritas tertinggi dalam hal ini adalah Negara, sebagai organisasi bagi rakyat.
Konstitusi mengatakan bahwa pemerintah dapat menguasai tanah, air, dan sumber daya  alam  sehingga  digunakan  untuk  membantu  setiap  orang  di  Indonesia  menjadi sejahtera. Merujuk pada pernyataan Boedi Harsono bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)  mengubah  cara  penanganan  kepemilikan  tanah  di  Indonesia.  Perubahan  ini mempengaruhi  cara  pembuatan  dokumen  hukum,  cara  memandang  tanah,  dan  hak  yang dimiliki orang atas tanah tersebut. 2
Sebagian  masyarakat  merasa  perlu  untuk  memiliki  dan  menguasai  tanah,  oleh karena hal itu lah berkemungkinan menimbulkan sengketa tanah dalam suatu masyarakat. Perlu  diketahui  bahwa  masalah  pertanahan  di  Indonesia  tidak  dapat  diselesaikan  dengan pendektan  hukum  saja,  tetapi  diperlukan  pendekatan  yang  lebih  komprehensif,  termasuk politik, adat sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Karena adanya keterkaitan antara manusia dengan tanah, maka hal  ini tidak bisa dilepaskan dengan timbulnya sengketa tanah yang banyak terjadi saat ini dan bahkan yang menjadi faktor utama terjadi sengketa tanah ini yaitu karena penegakan hukum tidak selalu baik atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Terkadang orang ingin memanfaatkan kelemahan orang lain dan membuat mereka berebut tanah. Hal ini dapat sangat merugikan masyarakat karena berarti tanah yang dipersengketakan tidak dapat digunakan. Ada banyak upaya  pemerintah  untuk  mencoba  dan  menyelesaikan  perselisihan  ini  secepat  mungkin agar tidak menjadi terlalu besar dan dapat diselesaikan tanpa adanya kekerasan.
Alasan  sengketa  tanah  muncul  adalah  karena  beberapa  orang  (biasanya  orang yang memiliki kepentingan dalam memiliki tanah) tidak setuju dengan orang lain tentang status  tanah  dan  siapa  yang  memiliki  tanah  tersebut.  Ketidaksepakatan  ini  bisa  menjadi sangat  panas,  dan  bahkan  bisa  berujung  pada  kekerasan.  Sesuai  pernyataan  Mochammad Tauchid  bahwa  orang-orang  berebut  tanah  karena  itu  penting  untuk  kelangsungan  hidup mereka dan dianggap sebagai sumber makanan  yang mereka makan. Jadi, ketika sengketa tanah muncul, mereka akan melakukan apapun bahkan bisa mengorbankan segalanya demi
1 Undang-Undang  Dasar  1945,  Pasal  33  ayat  (3)  “Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  Negara,  dan  digunakan  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
2 Soeprapto. Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktek , Universitas indonesia, Perss, Jarkarta. 1986
mempertahankan  hidup  dimasa  depan  dan  hal  ini  juga  berkaitan  tentang  memperebutkan siapa yang harus memiliki akses ke sana. 3
Umumnya,  dalam  bidang  pertanahan  dibagi  menjadi  lima  kelompok,  yakni  :  1). Kasus  yang  berkaitan  dengan  penggarapan  rakyat  atas  tanah  perkebunan,  kehutanan  dan lain sebagainya; 2). Kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform; 3). Kasus terkait  dengan  akses–akses  penyediaan  tanah  untuk  perkebunan;  4).  Sengketa  Perdata berkenaan dengan masalah tanah; dan terakit 5). Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat. 4 Konflik  tanah  dapat  terjadi  di  banyak  tempat,  salah  satunya  konflik  yang  terjadi yaitu di Provinsi Bali, dimana berkaitan dengan kepemilikan tanah timbul di pesisir pantai yang tidak jelas. Maksud dari tanah timbul itu disebabkan oleh kenyataan di suatu daerah terdapat  tanah  yang  muncul  (tumbuh)  sebagai  hasil  proses  pengendapan  lumpur (sedimentasi)  yang  dibawa  arus  sungai  yang  belum  jelas  status  kepemilikannya.  Hal  ini membuat tanah yang dulunya hanya pasir sekarang digunakan sebagai tempat pelaksanaan upacara keagamaan dan upacara adat karena dianggap sebagai tempat sakral. 5
Ketika terjadinya suatu sengketa tanah dalam masyarkat, ada beberapa cara untuk mencoba  menyelesaikan  perselisihan  tersebut.  Salah  satu  caranya  adalah  ke  pengadilan, dimana  hakim  akan  memutuskan  perkara  berdasarkan  apa  yang  tertulis  dalam  undang- undang. Proses peradilan biasanya tidak berjalan dengan baik karena hanya menyelesaikan masalah orang-orang yang terlibat, dan memperburuk keadaan dengan menambahkan lebih banyak  masalah.  Cara  lain  adalah  mencoba  menyelesaikan  perselisihan  melalui pembicaraan  antara  dua  orang  yang  terlibat  yang  nantinya  diharapkan  dapat  memberikan suatu solusi bagi pihak yang sedang bersengketa.
Berdasarkan  uraian  yang  sudah  dipaparkan  diatas,  maka  lingkup  pembahasan artikel  ini  yaitu  berkaitan  tentang  apa  yang  menjadi  faktor  timbulnya  sengketa  tanah  di Indonesia  khususnya  di  Bali  dan  bagaimana  tinjauan  dari  perspketif  hukum  agraria nasional  dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah  tersebut.  Sehingga  dalam  hal  ini  penulis mengambil  judul  “EKSISTENTSI  HUKUM  AGRARIA  NASIONAL  DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PADA MASYARAKAT ADAT”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  difokuskan  pada  lingkup  batasan  hukum  agraria  khususnya  dalam hal  mengetahui  eksistensi  hukum  agraria  nasional  dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah timbul  khususnya  di  Bali,  sehingga  penelitian  ini  masuk  kedalam  jenis  penelitian kepustakaan, yang mana penelitian ini bersumber dari bahan pustaka dari buku, jurnal, dan lain  sebagainya.  Sedangkan  metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  yuridis  normatif,  yang  memfokuskan  bagaimana  penerapan  kaidah-kaidah  atau norma-norma dalam hukum normatif. 6
3 Mochammad  Tauchid  dalam  (Reko  dan  Rio). Alternatif  Penyelesaian  Konflik  Agraria (Suatu  Telaah  Dalam  Perspektif  Reforma  Agraria  Dan  Pembangunan  Berkelanjutan . Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I, 2019, hlm. 2
4 Edi  As’  Adi,  Hukum  Acara  Perdata  Dalam  Perspektif  Mediasi  (ADR)  di  Indonesia, Graha Ilmu,Yogyakarta 2000, Hal 1.
5 IGA  Gangga.SD. Konflik  Status  Hukum  Tanah  di  Bali .  MMH,  Jilid  41  No.  4  Oktober 2012. hlm.615
6 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Rajawali,  Jakarta, 1985, hal. 14.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hukum Agraria Nasional
Secara  epistemologis,  kata  agraria  berasal  dari  bahasa  latin  ager  yang  artinya sebidang  tanah  (bahasa  inggris acre ).  Kata  bahasa  latin  agrarius  meliputi  arti;  yang mempunyai hubungan dengan tanah; pembagian atas tanah terutama tanah umum; bersifat rural. Adapun menurut Subekti dan R.Tjitrosoedibio, agraria diartikan dengan urusan tanah dan  segala  apa  yang  ada  di  dalamnya  (batu,  kerikil,  tambang),  dan  diatasnya  (tanaman, bangunan). 7
Hukum agraria adalah sekelompok hukum  yang mengatur hak-hak pemilik tanah atas berbagai jenis sumber daya alam, seperti tanah, air, dan tambang. Dasar  yuridis yang mengaur  hukum  agraria  nasional  yiatu  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960,  yang menetapkan  peraturan  dasar  pokok  agraria. 8 Hukum  agraria  dibagi  menjadi  dua  bagian yakni:  hukum  administrasi,  yang  menyangkut  aturan  dan  peraturan  yang  mengatur kegiatan  negara  atau  pemerintah  di  bidang  agraria,  dan  hukum  perdata,  yang  mengatur hak-hak  individu  atau  badan  hukum  dalam  masalah  agraria.  Hukum  agraria  bersifat nasional  maksudnya  berkaitan  dengan  tujuan,  asas-asas  dan  isinya  harus  sesuai  dengan kepentingan nasional.
UUD 1945 meletakkan dasar politik agraria nasional yang dimuat dalam Pasal 33 ayat 3, yaitu : “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara,  dan  digunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.”  Jadi  ketentuan  ini bersifat imperatif dan sekaligus menjadi landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan  Hukum  Agraria  Nasional  yang  mengandung  perintah  kepada  Negara  agar  bumi,  air, dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya,  yang  diletakkan  dalam  penguasaan Negara itu digunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 9

## 2. Faktor Penyebab Sengketa Tanah
Sengketa tanah  adalah jenis  masalah dimana dua orang (atau  sekelompok  orang) tidak setuju tentang siapa yang memiliki sebidang tanah tertentu. Sengketa ini dapat terjadi karena  sejumlah  alasan,  seperti  jika  seseorang  telah  memalsukan  dokumen  yang menunjukkan  bahwa  mereka  memiliki  tanah  tersebut,  atau  jika  batas  tanah  telah  diubah secara  tidak  sah.  Hal  ini  tertuang  dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Indonesia  (BPN)  No.  3  tahun  2011  dan  sekaligus  bertanggung  jawab  untuk  mengatur sengketa tanah tersebut.
Sengketa  tanah  terjadi  karena  ada  banyak  faktor  yang  berbeda  untuk  mereka. Beberapa  alasannya  adalah  karena  data  tanah  yang  tidak  lengkap  atau  tidak  akurat, kurangnya sumber daya untuk menyelesaikan sengketa, tindakan hukum yang diambil oleh pemilik tanah, dan perbandingan antara otoritas yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya  duplikasi  kewenangan  dan  sengketa  tanah  yang  terjadi  di  Indonesia.  Untuk memanfaatkan  tanah  secara  adil,  transparan,  dan  produktif,  perlu  diperhatikan  hak-hak pemilik  tanah,  keakuratan  data  inventarisasi  tanah,  serta  jumlah  dan  luas  tanah  yang tersedia.  Hal  ini  akan  membantu  terciptanya  rencana  tata  ruang  wilayah  yang  serasi  dan seimbang.
7 Santoso,  Urip.  2012. Hukum  Agraria  Kajian  Komprehensif. Kencana  Prenadamedia Group, Jakarta. hlm.1
8 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria
9 Santoso,  Urip.  2012. Hukum  Agraria  Kajian  Komprehensif. Kencana  Prenadamedia Group, Jakarta. hlm.32
Ketika  masyarakat  memiliki  sengketa  tanah,  mereka  dapat  pergi  ke  pengadilan, mengadu  ke  kantor  pertanahan,  atau  mencoba  menyelesaikan  sengketa  tersebut  melalui mediasi.  Pertama, penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi.  Langkah pertama dalam  mediasi  adalah  menjalin  hubungan  dengan  orang-orang  yang  terlibat  dalam sengketa. Mediator akan membuat opsi penyelesaian sengketa dan akan mendorong orang- orang  yang  terlibat  dalam  perselisihan  untuk  terbuka  dan  mencari  solusi  yang  mungkin untuk  masalah  mereka.  Setelah  mediator  menjelaskan  prosesnya,  sesi  mediasi  akan dimulai. Mediator akan memulai dengan menjelaskan agenda sidang dan topik yang akan dibahas.  Mediator  juga  akan  mengajukan  pertanyaan  kepada  orang-orang  yang  terlibat tentang  perselisihan  tersebut.  Setelah  mediator  membahas  opsi  penyelesaian  sengketa, mediator akan menganalisis sengketa tersebut. Setelah mediator menganalisis perselisihan tersebut,  mediator  akan  membantu  orang-orang  yang  terlibat  dalam  perselisihan  tersebut untuk memutuskan tindakan yang terbaik bagi mereka.
Adapun  penyelesaian  sengketa  kedua,  yaitu  melalui  jalur  pengadilan,  namun penyelesaian  pengadilan  seringkali  mahal  dan  seringkali  tidak  memberikan  apa  yang diinginkan  semua  orang  yang  terlibat  dalam  perselisihan.  Hal  utama  yang  harus  diingat adalah,  secara  umum,  semua  sengketa  tanah  dapat  dibawa  ke  pengadilan.  Namun, seringkali sulit, memakan waktu, dan mahal untuk menyelesaikannya melalui pengadilan. Selain  itu,  penelitian  menunjukkan  bahwa,  tanpa  bermaksud  menggeneralisasi,  seringkali sulit  menemukan  keadilan  dalam  sengketa  tanah.  Ini  karena  rumit,  melibatkan  banyak pihak, dan bisa memakan waktu lama untuk menyelesaikannya. 10

## 3. Penyelesaian Sengketa Tanah Timbul di Bali
Kenyataannya,  masih  banyak  sengketa  tanah  yang  terjadi  di  Bali.  Sengketa  ini seringkali  melibatkan  hukum  yang  berbeda,  seperti  antara  UUPA  sebagai  hukum  negara atau hukum  adat  sebagai  hukum  rakyat. Di wilayah pesisir terkait sengketa tanah timbul, hukum adat seringkali tidak mengakui atau melindungi hak ulayat.
Undang-Undang yang mengatur penguasaan tanah masih belum terdefinisi dengan baik khususnya tentang penguasaan tanah timbul, dan itu semua tergantung pada komitmen semua  pihak  untuk  bekerja  sama  mencari  solusi.  Ini  termasuk  pemerintah  daerah  yang menafsirkan  makna  hak  ulayat  yang  diakui,  seperti  dalam  Ketetapan  MPR  No. IX/MPR/2001 pasal 18B (2) UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pernyataan  pengakuan  ini  tidak  mengatasi  masalah  sistem  hukum  dan tidak  menyelesaikan  persaingan  antar  sistem  hukum  karena  tidak  berkaitan  dengan  hal kawasan  suci  bagi  umat  Hindu  khususnya  secara  tradisi  atau  turun  temurun  untuk melakukan  kegiatan  keagamaan.  Mengenai  teori  yang  disebut  oleh  Roscoe  Pound "penyelesaian  sengketa  dengan  pendekatan  hukum  normatif"  yang  menyatakan  bahwa hukum  dapat  digunakan  sebagai  cara  untuk  mengubah  hubungan  sosial.  Teori  ini berkembang berdasarkan asumsi bahwa hubungan sosial antar manusia dalam masyarakat sangat sensitif ketika manusia mulai menggunakan instrumen hukum formal.
Berdasarkan penelitian dengan mengkaji bahan sumber dari jurnal, bahwa disebutkan  cara  penyelesaian  sengketa  tanah  timbul  di  Bali  cenderung  melibatkan  kepala desa,  tokoh  adat,  dan  tokoh  agama  yang  bekerja  sama  untuk  mencapai  mufakat.  Untuk memastikan  bahwa  proses  ini  tidak  memihak  dan  adil,  pemerintah  daerah  harus  bekerja
10 Diva,  Sukmawati. Hukum  Agraria  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  di  Indonesia . Jurnal Ilmu Hukum Sui, Volume 2 Nomor 2, April 2022. hal. 92-93.
untuk memahami norma hukum tertulis dan tidak tertulis dari masyarakat hukum adat yang terlibat dalam sengketa tersebut. 11
Pemerintah  daerah  perlu  fokus  pada  penyelesaian  masalah  tanah  timbul  dan kekayaan  agraria  sebagai  suatu  permasalahan  yang  penting  untuk  ditangani,  dengan  cara melindungi  hak-hak  masyarakat  atas  tanah  dan  sumber  daya  alam  yang  selama  ini terabaikan,  dan  juga  menciptakan  peluang  untuk  interaksi  yang  menguntungkan  antara kelompok-kelompok yang berbeda. Perlu diketahui pula, bahwasannya Bali selalu diminati sebagai  tempat  berinvestasi,  sehingga  penting  bagi  pemerintah  daerah  untuk  menjadikan ini sebagai prioritas.
Umumnya, di Indonesia terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku, atau dalam hal ini disebut pluralisme hukum. Pluralisme hukum berarti ada sistem hukum yang berbeda, dan semuanya memiliki kekuatan yang sama. Artinya, masyarakat dapat memilih sistem  hukum  mana  yang  ingin  mereka  gunakan,  tanpa  mengkhawatirkan  sistem  mana yang lebih kuat seperti apakah hukum adat atau hukum Negara. 12
Disatu  sisi,  hukum  adat  dan  kebiasaan  masyarakat  hukum  adat  harus  ditafsirkan sedemikian  rupa  sehingga  memungkinkan  mereka  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan yang  lebih  mengglobal,  sehingga  semua  aktor  yang  terkait  dapat  memahami  dan menyelesaikan sengketa berdasarkan hak-hak tradisional  yang telah melekat  pada mereka di  dalam  masyarakat  hukum  adat.  Masyarakat  adat  telah  memperjuangkan  hal  ini  sejak lama,  dan  tidak  dapat  diubah.  Konsep  penguasaan  tanah  orang  Bali  harus  dilestarikan menurut tradisi ini.
Jika  seseorang  ingin  memastikan  bahwa  hak  atas  tanah  masyarakat  di  Bali terlindungi  dan  hak-hak  terhadap  tanah  timbul,  maka  perlu  melibatkan  masyarakat  adat yang telah tinggal di tanah tersebut secara turun-temurun. Tapi jangan lupakan kepentingan pihak  lain,  seperti  investor.  Melindungi  nilai  sakral  hak  ulayat  menjadi  penting,  karena dapat saling bertentangan dan membawa manfaat ekonomi bagi semua pihak yang terlibat.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Hukum agraria merupakan sekelompok hukum yang mengatur hak-hak pemilik tanah atas  berbagai  jenis  sumber  daya  alam,  seperti  tanah,  air,  dan  tambang.  Undang- Undang  Dasar  1945  meletakkan  dasar  politik  agraria  nasional  yang  termuat  dalam Pasal 33 ayat 3.
2. Sengketa  tanah  terjadi  karena  ada  banyak  faktor  dan  disebabkan  karena  beberapa alasan  seperti  data  tanah  yang  tidak  lengkap  atau  tidak  akurat,  kurangnya  sumber daya  untuk  menyelesaikan  sengketa,  tindakan  hukum  yang  diambil  oleh  pemilik tanah, dan perbandingan antara otoritas yang berbeda.
3. Adapun  contoh  konfliknya  yaitu  tanah  timbul  di  Provinsi  Bali,  dimana  berkaitan dengan  kepemilikan  tanah  timbul  di  pesisir  pantai  yang  tidak  jelas.  Cara penyelesaian sengketa tanah timbul di Bali cenderung melibatkan kepala desa, tokoh adat, dan tokoh agama yang bekerja sama untuk mencapai mufakat.
11 IGA  Gangga.SD. Konflik  Status  Hukum  Tanah  di  Bali .  MMH, Jilid  41  No. 4  Oktober 2012. hlm.619
12 I  Made  Suwitra,  2010, Sengketa  Tanah  Adat  di  Bali  Denpasar ,  Warmadewa  Press, Denpasar. hlm.3

## Saran
Untuk  menghindari  adanya  konflik  terkait  tanah  timbul  yang  masih  belum  jelas status  kepemilikannya,  sebaiknya  pemerintah  daerah  harus  lebih  memperhatikan permasalahan  tersebut  dan  diharapkan  segera  menindaklanjutinya  bisa  dengan  cara memperjelas status kepemilikan dari tanah timbul tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Diva,  Sukmawati. Hukum  Agraria  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  di  Indonesia . Jurnal Ilmu Hukum Sui, Volume 2 Nomor 2, April 2022.
Edi As’ Adi, Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta 2000.
I  Made  Suwitra,  2010, Sengketa  Tanah  Adat  di  Bali  Denpasar ,  Warmadewa  Press, Denpasar
IGA  Gangga.SD. Konflik  Status  Hukum  Tanah  di  Bali .  MMH,  Jilid  41  No.  4  Oktober 2012.
Mochammad  Tauchid  dalam  (Reko  dan  Rio). Alternatif  Penyelesaian  Konflik  Agraria (Suatu  Telaah  Dalam  Perspektif  Reforma  Agraria  Dan  Pembangunan Berkelanjutan . Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I, 2019.
Santoso, Urip. 2012. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
Soeprapto. Undang-Undang  Pokok  Agraria  dalam  Praktek ,  Universitas  indonesia,  Perss, Jarkarta. 1986.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif , Rajawali, Jakarta, 1985. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok Agraria.