## URGENSI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMINJAMAN DANA SECARA ONLINE DI KOTA MAKASSAR

## The Urgency of Consumer Protection in Online Fund Borrowing in the City of Makassar
Samsul Bahri * , Zulkifli Makkawaru, Abd. Haris Hamid
Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: bahrisamsul172@gmail.com
Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peminjaman dana secara online  dan  untuk  mengetahui  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  memberi  perlindungan  hukum  bagi  konsumen yang dirugikan melalui peminjaman dana secara online. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota  Makassar.  Sumber  data  yang  digunakan  data  primer  dan  data  sekunder,  data  dikumpulkan  menggunakan  tehnik wawancara  dan  dokumentasi,  tehnik  analisis  data  dengan  menggunakan  analisis  deskriktif  kualitatif.  Bentuk  Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peminjaman dana secara online dengan menerapkan Prinsip Dasar perlindungan konsumen yaitu Pertama; Transparasi, dalam pinjaman dana secara online memastikan keterbukaan, meminimalkan risiko, membangun kepercayaan,  mendorong  persaing  usaha  sehat.  Kedua;  Perlakuan  yang  adil.  OJK  dengan  memerintahkan  lembaga  jasa keuangan  untuk  mengedepankan  prinsip  perlindungan  konsumen  khususnya  perlakuan  yang  adil  (treat  consumer  fairly) dalam  perencanaan,  pemasaran  dan  pemanfaatan  produk  sektor  jasa  keuangan.  Perlakuan  adil  ini  dibutuhkan  agar  setiap produk  yang  ditawarkan  dapat  dimengerti  konsumen  dari  sisi  manfaat.  Adapun  Upaya  Pemerintah  terhadap  perlindungan Hukum bagi konsumen yang dirugikan melalui peminjaman dana secara online yaitu Pertama; Pengawasan, yang dilakukan pemerintah dalam hal ini OJK terkait perusahaan fintech itu sendiri adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Kedua; pemerintah melakukan  edukasi  dan  sosialisasi  kepada  masyarakat,  dengan  tujuan  semakin  banyak  masyarakat  yang  paham  bagaimana memilih  layanan  pinjaman  dana  secara  online  yang  legal  serta  memahami  risiko-risiko  yang  mungkin  terjadi  saat menggunakan layanan pinjaman dana secara online. Ketiga; Pemerintah membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk melakukan  pemblokiran  bagi  entitas  penyelenggara  Peminjaman  Dana  Online  yang  melanggar  aturan  dan  perundang- undangan.
Kata Kunci : Pinjaman Online , Konsumen, Perlindungan Hukum

## ABSTRACT
The  research  aims  to  achieve  two  objectives.  to  determine  the  legal  protection  framework  for  consumers  in  online  fund borrowing, to identify the government's efforts in providing legal protection for consumers who suffer losses through online fund borrowing. This study employs an empirical juridical approach, specifically a normative research type. The research is conducted  in  Makassar  City.  Primary  and  secondary  data  sources  are  used,  collected  through  techniques  such  as interviews, observations, and documentation. Data analysis is carried out using qualitative descriptive analysis, involving data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The legal protection framework for consumers in online fund borrowing is built upon basic consumer protection principles to achieve Consumer Protection in Online Fund Borrowing.  This  involves  transparency  in  online  loans,  fair  treatment  in  planning,  marketing,  and  utilizing  financial services products, as well as a reliable system to establish broad supervision and protect the public. Additionally, it includes efficient  complaint  resolution  mechanisms,  where  the  Financial  Services  Authority  (OJK)  provides  a  consumer  complaint facility through its Consumer Services. Government efforts toward legal protection for consumers who suffer losses through online  fund  borrowing  entail  a  supervisory  system,  led  by  relevant  institutions  such  as  the  OJK.  Preventive  measures involve educating and socializing the public to enhance understanding of selecting competent online lending services and comprehending  potential  risks.  The  government  establishes  the  Investment  Alert  Task  Force  (SWI)  to  block  entities  that violate regulations and laws in the realm of online fund borrowing. These entities are halted from their operations.
Keywords: Online Fund Borrowing; Consumers, Legal Protection
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/

## 1.   PENDAHULUAN
Saat  ini,  perekonomian  Indonesia  sedang  memasuki masa-masa  yang  cerah  sekaligus  menantang.  Di  satu  sisi, perekonomian  Indonesia  dipandang  banyak  kalangan  telah membuahkan  sejumlah  prestasi.  Namun  juga,  disisi  lain perekonomian  Indonesia  masih  memiliki  sejumlah  tantangan yang  harus  dihadapi.  Salah  satu  tantangan  yang  dimaksud berada pada sektor keuangan dalam menggerakkan perekonomian  berupa  dana  dan  permodalan.  Hingga  saat  ini, akses kepada lembaga-lembaga keuangan, khususnya kelompok  menengah  bawah,  masih  cukup  terbatas.  Masih banyak masyarakat miskin yang belum mampu memanfaatkan fasilitas  keuangan,  terutama  kredit  secara  luas  dan  murah. Masih  banyaknya  masyarakat  menengah  ke  bawah  yang belum memperoleh fasilitas pembiayaan dikarenakan terbatasnya  beberapa  hal, misalnya masalah  agunan (Nasihlmin, 2012)
Penggunaan layanan pinjaman peer-to-peer-lending, atau biasa  disebut (fintech), difasilitasi  dengan  meminjam  hanya dengan  mendaftar  dengan  nomor  ponsel  dan  memilih  jumlah pinjaman dan tanggal jatuh tempo dengan menunjukkan kartu identitas  diri  dan  foto  pengguna  layanan  dan  melakukan transaksi. Proses peminjaman ini tidak pernah bertatap muka, seperti  pada  peminjaman  umumnya  dengan  menggunakan agunan  yang  pasti.  Maka  inilah  yang  membuat  bisnis  di industri  teknologi  keuangan  tumbuh  pesat  dan  mendorong adanya  pengawasan  atau  yang  mengatur  usaha  peminjaman dana secara online (Mushlmanif, 2023)
Pinjaman dana secara online umumnya sangat populer di kalangan  masyarakat  dan  dianggap  sebagai  solusi  untuk mendapatkan  pinjaman  tanpa  agunan  atau  jaminan  untuk keperluan konsumen. Memang benar bahwa keberadaan bisnis ini  sangat  berguna  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan pinjaman,  tetapi  masyarakat  tidak  tau  secara  langsung memahami  bisnis  ini,  terutama  yang  berkaitan  dengan konsekuensi hukum (Hakim Bf, Wisudawan, Setiawan, 2020)
Masalah-masalah  yang  timbul  sehubungan  dengan peminjaman  dana  secara online, terkait  dengan  konsep hukum,  perjanjian,  hubungan  hukum  para  pihak,  mekanisme peminjaman  dan  validitas  dari  perjanjian  pinjaman  mengenai perjanjian  dalam  hukum  perlindungan  konsumen  dan  hukum positif  Indonesia,  serta  perizinan  dan  pengawasan  oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (disingkat  UUPK)  membuka kemungkinan dibentuknya undang-undang baru yang memuat ketentuan  perlindungan  konsumen.  Menurut  Janus  Sidabalok “bahwa  jika  dilihat dari isinya  UUPK  ini  memuat  garis-garis besar  perlindungan  kepada  konsumen  yang  memungkinkan lagi  untuk  diatur  di  dalam  perundang-undangan  tersendiri”. Padahal  sudah  sangat  jelas,  di  dalam  UUPK  tersebut serangkaian  hak  yang  menjadi  milik  konsumen  telah  diatur tegas.  Kondisi  konsumen  yang  dirugikan,  memerlukan peningkatan  upaya  untuk  melindunginya  sehingga  hak-hak konsumen dapat ditegakkan.  Namun sebaliknya perlindungan kepada konsumen tetap  tidak  boleh  mematikan pelaku  usaha. Oleh  karenanya  perlindungan  kepada  konsumen  juga  harus diimbangi  dengan  ketentuan  memberikan  perlindungan kepada pelaku usaha (Hamid, 2017)
Tujuannya  jelas  untuk  memudahkan  masyarakat  dalam mengakses  produk-produk  keuangan  dan  menyederhanakan
proses  dan  transaksi  yang  berbasis peer  to  peer  lending . Dalam  hal  tersebut  kurangnya  pengawasan  atas  kenyamanan masyarakat  dalam  melakukan  pinjaman  dana  secara online melalui  aplikasi online diakibatkan  karena  kaburnya  norma yang  terdapat  dalam  POJK  No  13/POJK.02/2018  Pasal  31 ayat  1.  Norma  tersebut  dapat  dikatakan  kabur  karena  dalam peraturan  tersebut  tidak  dijelaskan  secara  rinci  bagaimana bentuk  penanganan  yang  harus  dilakukan  oleh  penyedia  jasa pinjaman online yang  diperuntukan  untuk  pengaduan masyarakat  mengenai  kerugian  atau  keluhan  yang  di  derita oleh  masyarakat  pengguna  pinjaman  dana  secara online. Dalam Pasal tersebut hanya di jelaskan mengenai penanganan pengaduan  serta  penyelesaian  sengketa  konsumen  secara sederhana,  cepat  dan  biaya  terjangkau,  namun  tidak  di tegaskan  kembali  point  yang  menjelaskan  tentang  pengaduan atau kemana masyarakat harus mengadukan kerugian yang di deritanya.
Sebagai  otoritas  dan  regulator  tertinggi,  OJK  dan  BI wajib  hukumnya  untuk  memperhatikan  dan  mejamin kenyamanan,  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  dalam menggunakan  produk  yang  ditawarkan  oleh startup finansial teknologi Pinjaman dana secara Online. Lemahnya perlindungan  konsumen  bagi  penerima  pinjaman  dana  secara online sangat  merugikan  konsumen  dan  melanggar  hak-hak konsumen sebagaimana dimaksud dalam UUPK dimana pada Pasal  4  (a)  menyatakan  “hak  konsumen  adalah  hak  atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi  barang  dan  atau  jasa.  Tidak  diterapkannya prinsip  5C  dalam fintech dalam  melakukan  pemberian pinjaman  menjadi  penyebab  terjadinya  gagal  bayar  dan  tidak adanya  peraturan  mengenai  penetapan  suku  bunga  dalam pinjaman online serta  tata  cara  penagihan  kepada  penerima pinjaman  dan  penyelesaian  gagal  bayar  apabila  penerima pinjaman telat melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran  yang  mengakibatkan  gagal  bayar  menjadi penyebab  perusahaan  finansial  teknologi  berbasis  Pinjaman Online menggunakan  jasa debt  collector dalam  melakukan penagihan  kredit  macet  atau  gagal  bayar  dengan  penagihan yang  tidak  sesuai  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  Nomor 14/17/DASP/Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Perubahannya.
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bentuk Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  terhadap  peminjaman dana  secara  online  dan  untuk  mengetahui  upaya  yang dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  memberi  perlindungan hukum  bagi  konsumen  yang  dirugikan  melalui  peminjaman dana secara online.

## 2. METODE
Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian kali ini mengenakan jenis  penelitian  normatif,  dimana  menerapkan  studi  kasus hukum  normatif  yaitu  aturan  hukum  yang  meneliti  atau mendalami  rancangan  Undang-Undang  yang  dirancang sebagai  kaidah,  norma  yng  berlaku  dalam  setiap  individu masyarakat  serta  menjadi  tolak  ukur  bagi  setiap  orang (Muhammad, 2014)
Metode  pendekatan  yaitu  menggunakan  ketentuan  atau peraturan  perundang-undangan yang  ada menganalisa kontrak/perjanjian  Pinjaman Online, Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Tahun  2016  tentang
Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor
19/12/PBI/2017  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan Teknologi  Finansial  Undang-Undang  No.  8  tahun  1999
Tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata (Sunggono, 2005)
Penelitian  ini  dilakukan  di  kota  Makassar.  Pemilihan kota  Makassar  berdasarkan  metode  penentuan purposive sampling, yaitu  pemilihan  sampel  atau  tujuan  pertimbangan tertentu,  dalam  hal  ini  kota  Makassar  merupakan  ibukota Propinsi  Sulawesi  Selatan,  juga  kota  bisnis  yang  semakin berkembang dunia usahanya. Waralaba juga tumbuh dengan pesatnya.  Adapun  waktu  penelitian  yakni,  mulai  dari observasi  penelitian  dilakukan  pada  bulan  February  sampai bulan Juli 2023.
Adapun jenis ’ pendekatan penelitian ’ ini adalah deskriptif. Jenis Penelitian ini  merupakan ’ penelitian deskriptif ’ kualitatif, karena bermaksud menggambarkan, mengungkap ’ dan Urgensi Perlindungan  Hukum  terhadap  Konsumen  peminjaman  dana secara online .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen Terhadap Peminjaman Dana Secara Online
Kehadiran layanan online (financial technology) sebenarnya memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia untuk belanja online, ojek online, ataupun pinjaman online. Hal  ini  didasarkan  pada  kebutuhan  efisiensi  serta efektifitas  kerja  (Dewi  &  Sukranathlma) . Terbukti  dengan adanya  berbagai  aplikasi  bukan  bank  yang  tersedia  pada internet  yang  menyediakan  jasa  pemberian  pinjaman  dana (Nurmantari  &  Martana,  2017)  Belakangan  ini  layanan pinjaman online menjadi  sorotan  karena  layanan  aplikasi pinjaman online tersebut  memberikan  pinjaman  kepada masyarakat dengan syarat yang sangat mudah dan efisien.
Transparasi  dalam  pinjaman online merupakan  pondasi penting untuk memastikan keterbukaan informasi, meminimalkan  risiko,  membangun  kepercayaan,  mendorong pesaing sehat, dan mematuhi prinsip-prinsip keuangan. Untuk mengatasi  tantangan  perlindungan  konsumen  ini,  pinjaman online dapat  memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  bagi konsumen,  membangun  kepercayaan,  dan  memastikan keadilan  dalam  transaksi  keuangan  yang  dilakukan  sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan dan aturan OJK.
Otoritas  Jasa  Keuangan  memerintahkan  lembaga  jasa keuangan  untuk  mengedepankan  prinsip  perlindungan konsumen  khususnya  perlakuan  yang  adil (treat  consumer fairly) dalam  perencanaan,  pemasaran  dan  pemanfaatan produk  sektor  jasa  keuangan.  Perlakuan  adil  ini  dibutuhkan agar  setiap  produk  yang  ditawarkan  dapat  dimengerti konsumen  dari  sisi  manfaat,  biaya  dan  segala  risikonya sehingga  dapat  melindungi  konsumen  dari  potensi  kerugian yang tidak terinformasikan dengan baik.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,  dalam  Pasal  29  ayat  1  menyatakan  bahwa  “Setiap orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi….”  Maka  dalam pernyataan  tersebut,  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai perlindungan  data  pribadi  merupakan  hak (privacy  rights) yang  dimiliki  setiap  orang  yang  harus  dilindung  oleh  negara, dimana  dalam privacy  rights setiap  orang  memilki  hak  untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi.
Berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam  peraturan Perundang-Undangan  tersebut,  telah  menjamin  adanya
kepastian  hukum  mengenai  perlindungan  terhadap  data pribadi.  Perlindungan  tersebut  berupa  pemberian  hak  kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan  pinjaman online. Apabila  hak  yang  dimiliki tersebut  dilanggar,  maka  peminjam  dapat  menyelesaikan masalah  tersebut  melalui  upaya  hukum,  yaitu  upaya  hukum non-yudisial  (di  luar  peradilan)  dan  upaya  hukum  yudisial (peradilan).  Upaya  hukum  non-yudisial  dapat  dilakukan dengan  cara  pengaduan  kepada  pengawas  di  bidang  jasa keuangan  yaitu  OJK,  kemudian  OJK  akan  memberikan peringatan  atau  teguran  kepada  penyelenggara.  Sedangkan, upaya hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses  penegakan  hukum.  Upaya  hukum  ini  diajukan  setelah pelanggaran  terjadi  dengan  maksud  untuk  mengembalikan atau  memulihkan  keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan.  Pengajuan gugatan  ke  pengadilan  tidak  hanya  untuk  menggugat penyelenggara  pinjaman online yang  telah  menyebarluaskan data  pribadi  peminjam,  tetapi  juga  kepada  pihak  ketiga  dan pihak  yang  tidak  memiliki  hubungan  hukum  dengan  pemilik data  pribadi  yang  telah  menyalahgunakan  data  pribadi tersebut.  Dengan  diberikannya  hak  tersebut,  maka  telah adanya kepastian hukum berupa perlindungan hukum terhadap data  pribadi  peminjam  dalam  penggunaan  layanan  aplikasi pinjaman online. Perlindungan  hukum  yang  dimaksud  yaitu perlindungan  terhadap  kerahasiaan  data  pribadi  peminjam agar  data  pribadinya  tidak  disebarluaskan  atau  agar  tetap dijaga  kerahasiannya  oleh  pihak  penyelenggara  pinjaman online, serta  berhak  untuk  mengajukan  upaya  hukum  apabila data pribadinya disebarluaskan tanpa persetujuan.
Banyak  orang  berpikir  bahwa  Pinjaman Online ini adalah solusi yang mudah dan cepat untuk mendapatkan uang. Namun  ternyata  dibalik  kenyamanan  ini,  tentu  ada konsekuensi  dan  risiko  yang  akan  diterima  oleh  pelanggan jika  mereka  melanggar  kewajiban  mereka.  Perkembangan industri fintech ini  juga  lekat  dengan  stigma  negatif  dari masyakarat  khususnya  dalam  cara  penagihan.  Permasalahan Pinjaman Online atau Financial  Technology  Peer  to  Peer Lending kian  hari  terus  menjadi  sorotan  publik.  Berbagai kasus  pelanggaran  Perusahaan Fintech mulai  bermunculan  di media massa. Bentuk pelanggaran oleh Perusahaan Fintech ini juga  beragam  jenisnya.  Mulai  dari  penagihan  intimidatif (Pasal  368  KUHP  dan  Pasal  29 jo 45  UU  ITE),  penyebaran data  pribadi  (Pasal  32 jo Pasal  48  UU  ITE),  penipuan  (Pasal 378  KUHP)  hingga  pelecehan  seksual  melalui  media elektronik  (Pasal  27  Ayat  1 jo 45  Ayat  1  UU  ITE)  yang diduga  terjadi  dalam  persoalan  ini.  Ragam  dugaan pelanggaran  tersebut  salah  satunya  bersumber  dari  hasil laporan  pengaduan  masyarakat  yang  diterima  oleh  berbagai Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  sejak  tahun  lalu.  Terakhir, permasalahan fintech ini  bahkan  merenggut  nyawa  nasabah yang  memilih  bunuh  diri  akibat  depresi  karena  penagihan pinjaman tersebut. Sayangnya, penyelesaian hukum permasalahan  ini  masih  minim  sehingga  kasus-kasus  serupa terus bermunculan.
Untuk  itu  OJK  telah  menunjuk  Asosiasi Fintech Indonesia  sebagai  Asosiasi  Penyelenggara  Inovasi  Keuangan Digital  (IKD)  yang  bertujuan  untuk  membangun  sistem pengawasan  Penyelenggara  IKD  secara  efektif.  Seperti  yang tertuang  dalam  peraturan  OJK  tersebut  yaitu  dalam  Pasal  2, Pasal  3,  dan  Pasal  4  mengenai  Tujuan,  Ruang  Lingkup  dan Kreteria  IKD,  sudah  dipaparkan  dengan  jelas  bahwa  IKD sangat  berperan  penting  dalam  memberikan  layanan  kepada konsumen di sektor jasa keuangan dengan mendorong kinerja
Urgensi Perlindungan Konsumen terhadap Peminjaman Dana secara… (Samsul Bahri, Zulkifli Makkawaru, Abd. Haris Hamid)
di  dalam  ekosistem  digital  dan  juga  memperhatikan  aspek perlindungan  konsumen  dan  perlindungan  data.  IKD  dalam meningkatkan  literasi  dan  inklus  keuangan  di  Indonesia mampu memberikan manfaat yang positif bagi perekonomian nasional  sehingga  dengan  pertangung  jawaban  yang  kuat dapat  mendorong  tingkat  pengawasan  dan  menjamin perlindungan konsumen pinjaman dana secara online .
Tanpa jaminan yang di tafsirkan memudahkan pinjaman dalam  memenuhi  kebutuhan  dalam  bidang  finansial,  namun pada praktiknya mambuat pinjaman tercekik dengan pinjaman yang diberikan. Mulai dari bunga pinjaman yang terlalu tinggi serta  cara  penagihan  yang  dilakukan  dinilai  tidak  menusiawi dan melanggar SOP yang disediakan masing-masing platform pinjaman online. Berdasarkan  ketentuan  POJK  tersebut, apabila  dikemudian  hari  terjadi  sengketa  terbukti  akibat kesalahan  atau  kelalaian  dari  pihak  penyelenggara,  maka penyelenggara  aplikasi  pinjaman online wajib  memberikan ganti  rugi  atas  perbuatannya  tersebut.  Namun  apabila  dalam hal  pengaduan  tidak  mencapai  kesepakatan,  maka  pemberi pinjaman  dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa  tersebut diluar  maupun  didalam  pengadilan.  Sebagaimana  pada  Pasal 39  Ayat  1  POJK  No.  1/POJK.07/2013  bahwa  penyelesaian sengketan diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternatif  penyelesaian  sengketa  atau  dapat  menyampaikan permohonan  kepada  OJK  untuk  memfasilitasi  penyelesaian pengaduan  konsumen  (pengguna  layanan  aplikasi online ) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu penyelenggara  layanan  pinjaman  online (fintech) (Agasi  & Indrawati, 2018)
Perlindungan hukum harus diberikan kepada pihak yang merasa  dirugikan  oleh  pelaku  usaha  karena  peminjam memiliki  hak  untuk  mendapatkan  penyelesaian  hukum (Kristiyanti,  2011)  Perlindungan  konsumen  dalam  era  pasar global  menjadi  sangat  penting,  karena  konsumen  disamping mempunyai  hak-hak  yang  bersifat  universal  juga  mempunyai hak-hak  yang  bersifat  sangat  spesifik.    Perlindungan konsumen  di  Indonesia  saat  ini  belum  dapat  terwujud walaupun telah ada Undang-Undang yang mengaturnya, tetap saja  pelaku  usaha  dapat  berbuat  semaunya  terhadap barang/jasa  yang ditawarkan  kepada konsumen.   Oleh karena itu OJK bersama pemerintah perlu memberikan tindakan yang mampu  membuat  efek  jera  bagi  pelaku  usaha  yang  tidak bertanggung jawab yang mendasari perbuatan tersebut dengan mencari keuntungan.

## 3.2. Upaya Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum  bagi  Konsumen  Peminjaman  Dana  Secara Online
Salah  satu  tujuan  dibentuknya  OJK  adalah  untuk melindungi  kepentingan  konsumen  dan  masyarakat  dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan  konsumen  yang  diamanahkan  kepada  OJK disebutkan  secara  eksplisit  dalam  Pasal  4  (c)  UU  No.  21 Tahun  2011  tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya disingkat  UU  OJK)  yang  dinyatakan  sebagai  berikut,  “OJK dibentuk  dengan  tujuan  agar  keseluruhan  kegiatan  di  dalam sektor  jasa  keuangan  mampu  melindungi  kepentingan konsumen dan masyarakat”. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan  konsumen,  dan  menumbuhkan  kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya
perlindungan  konsumen  sehingga  mampu  meningkatkan kepercayaan  masyarakat  pada  sektor  jasa  keuangan. Perlindungan  konsumen  yang  diberikan  OJK  dianggap penting  mengingat  begitu  kompleknya  aktivitas  dalam  sektor jasa  keuangan.  Perlindungan  konsumen  yang  difasilitasi  OJK dapat  berupa  tindakan  pencegahan  kerugian  konsumen, pelayanan pengaduan konsumen dan pembelaan hukum.
Lebih  lanjut,  untuk  menyediakan  payung  hukum  yang kuat  dalam  memberi  perlindungan  kepada  konsumen  dalam sektor  jasa  keuangan,  pada  tahun  2018,  OJK  mengeluarkan peraturan Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan  Digital  Di  Sektor  Jasa  Keuangan.  Secara  umum terdiri  dari  17  Bab  &  43  Pasal.  Fungsi  pengawasaan  OJK  ini terdapat  pada:  Pasal  24  yang  berbunyi  Penyelenggara  yang telah  terdaftar  di  OJK  wajib  menyusun  laporan risk  self assessment secara  bulanan  serta  menyampaikannya  kepada OJK.  Pasal  25  Selain  memberikan  laporan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  24,  Penyelenggara  wajib  melakukan pelaporan  kepada  konsumen  terkait  hal  yang  berhubungan dengan  kinerja  investasi,  nilai  investasi,  dan/atau  portofolio yang  dimiliki  para  konsumen.  Pasal  26  Penyelenggara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24  dan  Pasal  25  wajib memberikan hak akses kepada OJK pelaporan. Pasal 27 Untuk mengolah  laporan risk  self  assessment, OJK  berwenang memanggil  atau  meminta  keterangan  tambahan  dari Penyelenggara (Jafar, 2014)
Lima kementerian/lembaga yaitu Otoritas Jasa Keuangan,  Bank  ndonesia,  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  dan Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah Republik  Indonesia.  Berdasarkan  Nota  Kesepahaman  tentang Koordinasi  Pencegahan  dan  Penanganan  Dugaan  Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan  Pengelolaan  Investasi.  Ia  menyampaikan  isi  dari  surat pernyataan  itu  berisi  atas  tiga  bagian,  yakni  pencegahan, penanganan pengaduan masyarakat, dan penegakan hukum.
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga penyelesaian sengketa alterantif yang efektik juga ditawarkan kepada  konsumen  agar  sengketa  dapat  diselesaikan  secara cepat.  Perlindungan  konsumen  dalam  sektor  keuangan  agar berjalan  dengan  maksimal,  maka  lima  prinsip  diatas  harus dipahami dan diaplikasikan baik oleh OJK maupun konsumen. Prinsip  ini  memberi  petunjuk  umum  yang  kemudian dijabarkan  secara  eksplisit  dalam  Pasal-Pasal  yang  ada. Komitmen  OJK  dalam  memberikan  perlindungan  kepada konsumen  diharapkan  konsisten.  Berbagai  inisiatif  yang direncanakan  terkait  dengan  perlindungan  konsumen  mesti dijalankan  agar  perlindungan  konsumen  dalam  sektor  jasa keuangan dapat berjalan dengan baik.
Kondisi  konsumen  yang  lemah  dan  banyak  dirugikan, memerlukan  peningkatan  upaya  untuk  melindungi,  sehingga hak-hak  konsumen  dapat  ditegakkan.  Namun  sebaliknya, perlu  diperhatikan  bahwa  dalam  memberikan  perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan usaha pelaku usaha,  karena  keberadaan  pelaku  usaha  merupakan  sesuatu yang  esensial  dalam  perekonomian  negara.  Oleh  karena  itu, ketentuan  yang  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen juga  harus  diimbangi  dengan  ketentuan  yang  memberikan perlindungan  kepada  pelaku  usaha,  sehingga  perlindungan konsumen  tidak  justru  membalik  kedudukan  konsumen  dari kedudukan  yang  lemah  menjadi  lebih  kuat,  dan  sebaliknya
pelaku  usaha  yang  menjadi  lebih  lemah.  Perlindungan konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada konsumen.
Regulasi  hukum  dalam  level  Undang-Undang  menjadi kebutuhan  yang  sangat  diperlukan.  Dengan  ketiadaan  aturan, justru menimbulkan kekosongan hukum. Terlebih, penyelenggaraan pinjaman dana secara online rentan terhadap tindakan  pelanggaran  hukum  berupa  ancaman,  pengiriman gambar  porno,  pencemaran  nama  baik,  manipulasi  data  serta penyadapan/  penyebaran  data  pribadi (illegal  access) tanpa sepengetahuan si peminjam (Nugrohlmo, 2018)
Sementara  itu,  hukum  selalu  ketinggalan.  Penindakan terhadap  pinjaman  dana  secara online yang  berkaitan  dengan hukum  pidana  didasarkan  pada  KUHP  dan  UU  ITE.  Akan tetapi, dalam pemberlakuannya pun masih terdapat kekurangan.  Bahwa  cakupan  hukum  pidana  tidak  dapat menjangkau keseluruhan tindak pidana dalam penyelengaraan pinjaman dana secara online . Penjeratan pinjaman dana secara online selama  ini  dikenakan  terhadap  dugaan  tindak  pidana berupa  penyebaran  data  pribadi,  pengancaman  dalam penagihan,  penipuan,  fitnah  maupun  pelecehan  seksual melalui media elektronik.
Perlindungan konsumen
memiliki
persoalan perlindungan  hukum  kepada  konsumen  di  dalam  usaha memperoleh  barang  atau  jasa  yang  bisa  terjadi  adanya kerugian  yang  dikarenakan  penggunaannya,  maka  dari  itu hukum  perlindungan  konsumen  ini  sendiri  bisa  diartikan sebagai hukumyang mengatur mengenai pemberian pemberian perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  dalam  pemenuhan kebutuhan  sebagiai  konsumen.  Jenis  perlindungan  ini dimaksudkan  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  konsumen tidak dilanggar. Dengan demikian, konsumen terlindungi dari praktik  bisnis  yang  eksploitatif,  monopoli,  dan  persaingan tidak  sehat. Uniform  Commercial  Code (UCC)  UUPK  yang melindungi  hak  dan  kewajiban  pelaku  komersial  dan pelanggan. Ini dirancang untuk membantu mereka memahami hak  dan  kewajiban  mereka.  Tujuan  perlindungan  konsumen adalah  untuk  membantu  konsumen  menjadi  lebih  sadar, mampu, dan mandiri dalam melindungi diri dari penipuan dan praktik  bisnis  yang  tidak  adil.  Sistem  perlindungan  ini memberikan  tingkat  kepastian  hukum  kepada  konsumen. Perlindungan  konsumen  penting  agar  bisnis  berhati-hati  saat berbagi  informasi  dengan  konsumen  dan  melindungi  privasi mereka.  Ini  akan  membantu  menciptakan  pemahaman  yang lebih  baik  di  antara  bisnis  tentang  pentingnya  melindungi kepentingan  pelanggan  mereka,  dan  membantu  memastikan bahwa  barang  dan  layanan  berkualitas  tersedia  bagi  mereka yang  membutuhkannya.  Regulasi  ini  untuk  memastikan perlindungan  konsumen  di  Indonesia,  yang  mana  merupakan bagian dari tujuan negara kita untuk berkembang semaksimal mungkin.  Kami  percaya  bahwa  warga  negara  yang  sehat  dan utuh adalah yang sadar akan haknya dan memahami kebijakan pemerintah.  Meskipun  monopoli  itu  sendiri  tidak  melanggar hukum, tetapi melakukan praktek monopoli atau menyalahgunakan  kekuasaan  monopoli  adalah  sebagaimana tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat.  Tujuan  dari  perlindungan  konsumen  ini  adalah untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  konsumen  dihormati,  dan dapat  diimplementasikan  dalam  berbagai  cara  oleh  sejumlah pelaku yang berbeda.
Seharusnya,  pemerintah  melalui  pembentuk  undang- undang  memberikan  atensi  lebih  terhadap  penyelenggaraan
pinjaman dana secara online. Diperlukan suatu kebijakan guna pengaturan  pinjaman  dana  secara online. Bahwa  pembaruan hukum  diperlukan  dengan  dibuatnya  peraturan  khusus  yang mengatur  penyelenggara  pinjaman  dana  secara online, mengingat  semakin  berkembangnya  teknologi  dan  informasi dalam  bertransaksi  elektronik.  Setiap  entitas  yang  dihentikan kegiatannya  oleh  SWI,  diperintahkan  untuk  mengembalikan kerugian  masyarakat.  Apabila  pelaku  mempersulit  penarikan dana, segera lapor ke polisian.
Penyelenggaraan financial  technology  berbasis  peer  to peer  lending masih  muncul  permasalahan  sehingga  perlu adanya peraturan Perundang-Undangan karena peraturan yang ada  belum  mampu  melindungi  kepentingan  masyarakat  serta diperlukan adanya upaya perlindungan hukum oleh pemerintah  melalui  OJK  perlu  meningkatkan  kewaspadaan, sosialisasi  serta  mengantisipasi  dan  menindak  terhadap penyelenggara  layanan  pinjam  meminjam  dana  berbasis layanan  teknologi  informasi  illegal  yaitu  dengan  kerjasama dengan  semua  komponen  yaitu  kominfo,  polri  untuk menertibkan  aplikasi  yang  tidak  terdaftar  dan  tidak  berizin sehingga penyelenggaraan financial technology berbasis peer to  peer  lending ada  kepastian  hukum,  keadilan,  kemanfaatan serta perlindungan bagi masyarakat (Priyongojati, 2019)

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peminjaman  dana  secara online dengan  menerapkan  Prinsip Dasar  perlindungan  konsumen  yaitu Pertama; Transparasi, dalam  pinjaman  dana  secara online memastikan  keterbukaan, meminimalkan  risiko,  membangun  kepercayaan,  mendorong persaing  usaha  sehat. Kedua; Perlakuan  yang  adil.  OJK dengan  memerintahkan  lembaga  jasa  keuangan  untuk mengedepankan  prinsip  perlindungan  konsumen  khususnya perlakuan  yang  adil  ( treat  consumer  fairly) dalam perencanaan,  pemasaran  dan  pemanfaatan  produk  sektor  jasa keuangan.  Perlakuan  adil  ini  dibutuhkan  agar  setiap  produk yang ditawarkan dapat dimengerti konsumen dari sisi manfaat.
Upaya  Pemerintah  terhadap  perlindungan  Hukum  bagi konsumen  yang  dirugikan  melalui  peminjaman  dana  secara online yaitu Pertama; Pengawasan, yang dilakukan pemerintah  dalam  hal  ini  OJK  terkait  perusahaan fintech itu sendiri  adalah  pelaksanaannya  harus  berpedoman  pada Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  77  /POJK.01/2016 tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Teknologi  Informasi. Kedua; pemerintah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat,  dengan  tujuan  semakin  banyak  masyarakat  yang paham  bagaimana  memilih  layanan  pinjaman  dana  secara online  yang legal serta memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi  saat  menggunakan  layanan  pinjaman  dana  secara online . Ketiga; Pemerintah  membentuk  Satgas  Waspada Investasi  (SWI)  untuk  melakukan  pemblokiran  bagi  entitas penyelenggara  Peminjaman  Dana Online yang  melanggar aturan dan perundang-undangan.

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Abd.  Haris  Hamid,  Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia, SAH Media, 2017.
Abdulkadir  Muhammad,  Hukum  dan  Penelitian  Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
Agasi,  P.  E.  D.,  &  Indrawati,  A.  S.  Perlindungan  Hukum
Terhlmadap Konsumen Akibat Kecurangan
Perusahlmaan  Money  Chlmanger  Tidak  Berizin  Dalam Transaksi Valuta Asing Di Kuta Bali. Kerthlma Semaya: Journal Ilmu Hukum. Agus Priyongojati. Perlindungan Hukum Terhlmadap
Penerima  Pinjaman  Dalam  Penyelenggaraan  Financial Techlmnology  Berbasis  Peer  To  Peer  Lending.  Journal USM Law Review.
Ahlmmad  Ridhlma  Jafar.  Fungsi  Pengawasan  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  Terkait  Perlindungan  Konsumen  Pada Layanan  Peer  To  Peer  Landing  Fintechlm.  Journal AHKAM.
Amar  Mushlmanif,  “Aplikasi  Pinjam  Uang”,  Melalui hlmttps://www.yatekno.com/aplikasi-pinjam-uang/, diakses pada 27/02/2023 pukul 22:55.
Ari  Rahlmmad  Hakim  Bf,  I  Gusti  Agung  Wisudawan,  Yudi
Setiawan  Journal  Pengaturan  Bisnis  Pinjaman  Secara Online  Atau  Fintechlm  Menurut  Hukum  Positif Indonesia. Vol. 14, No. 1, Maret 2020.
Bambang  Sunggono,  Metode  Penelitian  Hukum,  Jakarta,  PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
Celina  Tri  Siwi  Kristiyanti,  Hukum  Perlindungan  Konsumen, cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Dewi, K. A. D. C., & Sukranathlma, A. K. Pertanggungjawaban  Pelaku  Usahlma  Atas  Klausula Eksonerasi  Yang  Merugikan  Konsumen  Pada  Nota Laundry. Kerthlma Semaya: Journal Ilmu Hukum. Hendro Nugrohlmo. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihlmak Dalam  Transaksi  Pinjaman  Online.  JUSTITA:  Journal Ilmu Hukum dan Humaniora.
Miranda Nasihlmin, Segala Hal Tentang Lembaga Pembiayaan, Yogyakarrta Buku Pintar.
Nurmantari,  N.  N.  A.  D.,  &  Martana,  N.  A.  Perlindungan Hukum  Terhlmadap  Data  Pribadi  Peminjam  Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online.