## PENERAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM SLAWE DI KOTA BENGKULU
Novliza Eka Patrisia 1)* ,  Kismartini Kismartini 2) , Lillah Apriana 3)
1) Program Doktor Administrasi Publik, Universitas Diponegoro,Indonesia 2) Program Doktor Administrasi Publik, Universitas Diponegoro,Indonesia 3) Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu,Indonesia
Email Korespondensi : novlizaekap@umb.ac.id

## Abstract
This article aims to describe the implementation of public service innovations at the Bengkulu City Population and Civil Registry Office. The problem is focused on implementing public service in- novations  using  the  SLAWE  program,  and  knowing  the  supporting  factors  and  inhibiting  factors for the SLAWE program at the Bengkulu City Population and Civil Registry Office. To approach this  problem,  theoretical  references  from  the  results  of  studies  and  research  at  the  Harvard  JFK School  of  Government  are  used,  namely  the  three  elements  of  success  in  applying  the  digitalist concept  to  the  government  sector.  The  data  were  collected  through  observation,  interview  and documentation techniques. Data analysis techniques used are data collection, data reduction, data presentation  and  drawing  conclusions.  This  research  uses  descriptive  qualitative  method.  This study concludes that the elements of successful E-government with indicators 1) support, 2) capac- ity, 3) value, have been carried out well and in accordance with existing regulations. Both are seen from  the  dissemination  of  information  to  the  public,  human  resources  according  to  the  field  and the  benefits  of  the  program.  So  for  inhibiting  factors  only  encountered  such  as  network  disturb- ances and blackouts.
Keywords : Innovation, Public Service, Digital, E-government, Slawe.

## A. Pendahuluan
Perkembangan  teknologi  in-
formasi  menimbulkan  revolusi  baru, yaitu  dari  sistem  kerja  yang  kon- vesional  beralih  ke  era  digital,  baik sistem  informasi  teknologi  industri maupun  sistem  informasi  teknologi komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi  ini  di  butuhkan  oleh semua  aspek,  terutama  pada  sektor pemerintahan  dalam  meningkatkan kinerja pemerintah. (Septiyarini, 2019).
Instansi  pemerintah  pada  peru- bahan  suatu  revolusi  baru  di  tandai dengan pemerintahan tradisional ( traditional  government )  yang  men- jadi  ( electronic government )  atau E- government ,  inilah  salah  satu  bentuk dari  era  revolusi  4.0  untuk  mening- katkan  kinerja  pelayanan  publik  dan memberikan dampak pelayanan kepada masyarakat (Putra, 2020).
E-government di Indonesia mu- lai  di  lirik  pada  tahun  2001.  Dengan terbitnya  Intruksi  Presiden  Nomor  6 Tahun 2001 perihal Telematika (Tel- ekomunikasi,  Media  dan  Informat- ika),  yang  berisi  bahwa  semua  in- stansi  pemerintah  untuk  dapat  me- manfaatkan  teknologi  telematika  da- lam  mendukung  good governance (Nugraha, 2018).
Sthephen  P.Robbins  dan  Mary Coulter  berpendapat  bahwa  inovasi adalah proses mengubah ide-ide kre- atif menjadi produk atau metode ker- ja  yang  berguna.  (Sthephen  P.  Rob- bins  dan  Mary  Coulter,  2010:21). Avanti  Fontana  mengatakan  bahwa inovasi  adalah pengenalan cara- cara baru  atau  kombinasi  baru  dari  cara-
cara  lama  dalam  mentransformasi input menjadi output sehingga menghasilkan perubahan besar dalam perbandingan  antara  kegunaan  dan harga  yang  ditawarkan  kepada  kon- sumen  dan/atau  pengguna  (Avanti Fontana, 2010:21).
Slawe  atau  Sistem  Layanan Warga  Elektronik  merupakan  pro- gram unik diantara inovasi pelayanan administrasi  kependudukan,  karena Slawe berbasis Web mengelola kebu- tuhan  kependudukan  daerah  kota Bengkulu  secara  online.  Slawe  yang telah  launching  pada  bulan  Juni 2020,  dan  mendapat  apresiasi  oleh Dirjend  Dukcapil  RI  Bapak  Zudan Arif Kemendagri RI (Rifai', 2018).
Slawe  menawarkan  pelayanan publik  yang dilakukan secara online, agar  mempermudah  masyarakat  da- lam mengakses kebutuhan kependudukan  dimana  saja  dan  ka- pan  saja.  Slawe  memberikan  pela- yanan  publik  tidak  dilakukan  secara tatap muka sehingga pelayanan lebih efisien.  Sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7  Ta- hun  2019  perihal  Pelayanan  Admin- istrasi Kependudukan dilakukan secara  Online  yang  ditanda  tangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri bapak  Tjahjo  Kumolo  pada  tanggal 16 Januari 2019 yang lalu.
E-government merupakan  sua- tu system penyelenggaraan pemerintahan  dengan memanfaatkan teknologi  informasi  dan  komunikasi terutama  yang  berkaitan  dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan ini untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat itu sendiri (Anwar, 2004) Penerapan E-government ialah pengembangan  aplikasi  digital  di lingkungan  pemerintah  (Nugroho,
2015)  Digital  dikembangkan  secara efektif  sesuai  dengan  tugas  dan fungsi  instansi  untuk  mencapai tujuan pemerintah.
Indikator E-government dari hasil  kajian  dan  riset  Harvard  JFK School  of          Government  ada  tiga elemen  sukses  yang  harus  dimiliki untuk  menerapkan  konsep  digitalis pada  sektor  pemerintahan.  Elemen sukses  tersebut  yakni  Elemen Sup- port ,  Elemen Capacity dan  Elemen
Value . (Indrajit R. E., 2002).
Penelitian terkait reformasi dan analisis  kinerja  pelayanan  admin- istrasi  kependudukan  dan  catatan sipil  (admin  dukcapil)  di  Indonesia telah  banyak  dilakukan,  namun masih jarang yang mengaitkan dengan  kerangka  reformasi  birokrasi untuk  menjadikan  pelayanan  publik yang  berkelas  dunia.(Patrisia  & Anwar,  2019) Best  practice refor- masi  pelayanan  admin  dukcapil  di Kabupaten/Kota  Sumatera  Barat  pun juga  masih  terbatas  ditemukan. Komitmen  terhadap  reformasi  pela- yanan yang dilakukan pada beberapa daerah  menghasilkan  layanan  yang tepat  waktu  dan  akurat,  prosedur layanan  yang  mudah  dan  jelas  serta sarana  dan  prasarana  layanan  yang mendukung dan penanganan keluhan yang  cepat  seperti  yang  terjadi  di Kabupaten  Kudus  (Putra,  2020)  dan Kota Malang (Geiler, 2019). Berbeda dengan  penelitian  ini,  parameter yang  dipakai  dalam  menganalisis
kinerja pelayanan admindukcapil pa- da  daerah-daerah  di  atas  umumnya menggunakan variabel penilaian konsumen  terhadap  pelayanan  ber- dasarkan  teori  Parasuraman  yang terdiri  dari  bukti  fisik,  keandalan, tanggapan,  jaminan  dan  kepastian serta  indikator  emphaty  atau  per- hatian. (Geiler, 2019).
Adapun  fokus  penelitian  ini dilakukan pada Dinas Kependudukan dan  catatan  Sipil  (Disdukcapil)  Kota Bengkulu, sebagai salah satu instansi penyelenggara pelayanan administra- si  kependudukan  yang  menjadikan Disdukcapil sebagai role model pela- yanan  publik  di  bidang  administrasi kependudukan.  Untuk  itu  Tujuan penelitian  ini  adalah  membahas bagaimana pelaksanaan inovasi pela- yanan publik melalui program
SLAWE di Disdukcapil Kota Bengkulu  serta  Faktor  pendukung dan penghambat
pelaksanaan SLAWE tersebut.

## A. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan  adalah  data  primer  dan sekunder. Data primer diperoleh me- lalui  wawancara  mendalam  (indepth interview)  terhadap  lima  informan yang terdiri dari satu informan kunci yang kompeten seperti Kepala Disdukcapil dan tiga informan lainnya  seperti  Kepala  Seksi  pada Disdukcapil dan mitra kolaborasi pe- layanan  yang  merupakan  Kepala  Bi- dang  pada  Dinas  Sosial  Pem- berdayaan  Perempuan  dan  Perlin-
dungan  Anak  Kota  Bengkulu  serta dua  orang  masyarakat  penerima layanan.
Sementara  data  sekunder  di- peroleh  melalui  dokumen-dokumen dari web site official Disdukcapil Ko- ta Bengkulu. Analisis data dilakukan secara  deskriptif.  Analisis  tersebut digunakan  untuk  menggambarkan best  practice  pelaksanaan  reformasi pelayanan  publik  berdasarkan  Indi- kator E-government dari  hasil  kajian dan  riset  Harvard  JFK  School  of Government yakni 3 kunci sukses E- government . (Indrajit R. E., 2002).
B. Hasil Penelitian dan
Pembahasan Berdasarkan teori Indrajit (2012)  dalam  kaitan  penelitian  ini dilihat  dengan  indikator Support yakni salah satunya adanya dukungan  dari  pemerintah  seperti peraturan undang-undang yang
dibuktikan dengan peraturan pemerintah  yang  menerapkan  pela- yanan online di Disdukcapil. Disepa-
kati  kerangka E-government dimana pemahaman  informan  pada  instansi Disdukcapil  untuk    memahami  pen- erapan  Slawe  atau  pelayanan  online. Adanya  sosialisasi  kepada  masyara- kat  dari  instansi  pemerintah  Disduk- capil  agar  masyarakat  mengetahui penerapan  Slawe  atau  pelayanan online tersebut.
Indikator Capacity yaitu  adan- ya  sumber  daya  manusia  yang terampil  dan  kreatif  yang  memiliki kopetensi  untuk  mengelola  Slawe  di Disdukcapil agar sesuai dengan tugas dan  kebutuhan  dalam  melayani masyarakat.  Adanya  infrastruktur teknologi  dalam  penerapan  dan pengembangan  Slawe  serta  adanya sumber  daya  finansial  seperti  ang- garan  dana  dalam  pembangunan  dan pengembangan Slawe.
(Sumber : Disdukcapil Kota Bengkulu, 2021)
Gambar  1  diatas  merupakan aplikasi  Slawe.  Yakni  tampilan  per- tama  Slawe  setelah  proses  membuka alamat Web Slawe.bengkulukota.go.id, tertulis ada beberapa pilihan pelayanan yang anda  ingin  urus  secara  online  seperti pada  gambar  yaitu  pelayanan  KTP
ini  untuk  membuat  KTP  baru  atau membuat  ulang  KTP  yag  sudah hilang,  lalu  ada  pelayanan  KIA  khu- sus  untuk  membuat  KIA  yang  baru atau  KIA  yang  sudah  hilang,  kartu KIA  ini  untuk  identitas  anak  dari umur  0-16  tahun,  dan  pelayanan Sinkronisasi Data Online yaitu untuk mensinkronisasikan  data  BPJS,  Per- bankan, Pertanahan dan lain-lain.
Seperti  yang  telah  disebutkan
sebelumnya, dukungan dari pemerintah  adalah  dengan  adanya peraturan  pemerintah  atau  undang- undang  seperti  Peraturan  Pemerintah dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun  2019 tentang Pelayanan secara Online, tid- ak  hanya  itu  namun  ada  Peraturan Presiden  RI  Nomor  95  Tahun  2018 tentang  Sistem  Pemerintah  Berbasis Elektronik  untuk  mewujudkan  tata kelola  pemerintah  yang  bersih,  efek- tif, transparan, dan akuntabel.
Namun  tidak  hanya  itu,  salah satu elemen Support juga harus men- sosialisasikan  Slawe  oleh  pihak
Disdukcapil kepada masyarakat. Berdasarkan  hasil  wawancara  dan observasi yang dilakukan oleh peneliti  maka  Disdukcapil  beker-
jasama  dengan  Kecamatan  dan  Ke- lurahan  untuk  menuntun  masyarakat jika mau mengurus dokumen kependudukan  tidak  harus  datang  ke Disdukcapil, namun dengan mengarahkan masyarakat untuk mengakses  web  Slawe,  dan  dengan membagikan brosur kepada masyarakat. Hasil wawancara dan observasi
dapat  di  ambil  kesimpulan  bahwa elemen  sukses E-government , sup-
port telah  dilakukan  dengan  baik oleh Disdukcapil kota Bengkulu, dari segi peraturan  yang telah diterapkan, lalu  adannya  kesepakatan  bersama informan  dalam  pemahaman  untuk melakukan  pelayanan  online  dan  te- lah  mensosialisasikan  Slawe  kepada masyarakat melalui media sosial sep- erti  Facebook,  dan  sudah  ada  juga pembagian  brosur  dan  menempelkan brosur  di  beberapa  kecamatan  dan kelurahan,  agar  masyarakat  lebih mengetahui  apa  itu  Slawe  dan bagaimana cara menggunakan Slawe tersebut.
Seperti  yang  telah  disebutkan sebelumnya,  dengan  adanya  sumber daya  manusia  dan  infrastruktur teknologi  informasi  agar  berjalannya pelayanan  yang prima,  maka dari itu Disdukcapil  membuat  Standar  Pela- yanan  Publik  Disdukcapil  Kota Bengkulu  sekurang-kurangnya  meli- puti  :  1)  Persyaratan  pelayanan,  2) Sistem  mekanisme  dan  prosedur  pe- layanan,
3) Jangka waktu penyelesaian pelayanan, 4) Biaya/tariff, 5) Produk pelayanan, 6) Sarana,  prasarana  atau  fasilitas  dan
7) Kopetensi pelaksanaan.
Setiap  instansi  harus  memiliki standar  pelayanan  untuk  menjadi tolak  ukur  sebagai  pedoman  kualitas pelayanan  untuk  masyarakat  dan dapat  di  pertanggung  jawabkan. (Dwi  S  et  al.,  2020)  Salah  satu standar  pelayanan  yang  termasuk el- emen  Capacity ialah  adanya  sarana prasarana, baik dari fasilitas teknolo- gi  informasi  dan  kompetensi  sumber daya manusia dalam pelaksanaan pe- layanan,  dimana  maksudnya  adanya
sumber  daya  manusia  yang  kreatif atau  ahli  di  bidang  masing-masing sesuai kebutuhan instansi tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara dan  observasi  yang  dilakukan  oleh peneliti bahwa sumber daya manusia sebagai  pelaksana  yang  memberikan pelayanan  pada  Slawe  berjumlah  7 orang.  Sumber  daya  manusia  dipilih sebagai  pelaksana  pelayanan  Slawe berdasarkan  pendidikan,  berdasarkan
kemampuan  mengunakan  komputer baik  Microsoft  Word  dan  Microsoft Excel,  dan  pengalaman.  Karena semua  operator  pelayanan  Slawe masih honor, sehingga sebelum sum- ber  daya  manusia  pada  pelayanan Slawe  di  berikan  Otoritas  oleh  lem- baga maka mereka dituntun langsung belajar  di  lapangan  untuk  menerap- kan Slawe dan melayani masyarakat. Seperti data pada tabel dibawah ini:
Tabel 1 Keadaan Operator Pelaksana Pelayanan Slawe Dukcapil Bengkulu No Nama Operator Pendidikan 1. Febie Mardin Kartu  Identitas Anak SMK 2. Antika Sari Kartu Identitas Anak / Kartu Tanda Penduduk SMK 3. Eko Sanjoyo Kartu Tanda Penduduk D3 4. Haryono Kusumo Kartu Keluarga / Surat D3 5. Tika Akte Kematian / Akte Kelahiran SMA (Sumber : Disdukcapil Kota Bengkulu, 2021) Berdasarkan tabel tersebut maka  dapat  dikatakan  sumber  daya manusia  di  bidang  operator  pela- yanan  Slawe  sudah  tercukupi.  Na- mun  pada  sumber  daya  manusia Disdukcapil  sebagai  pelaksana  pela- yanan  Slawe  saat  ini  belum  ada pelatihan  khusus  untuk  mengem- bangkan  Slawe  atau  menerapkan Slawe.
Berdasarkan  hasil  wawancara dan observasi dilakukan oleh peneliti di  lapangan  dapat  di  ambil  kes- impulan bahwa elemen capacity pada Disdukcapil  sudah  berjalan  dengan baik,  dan  telah  terpenuhinya  dari sumber  daya  manusia  yang  terampil disetiap  bidang-bidang  dalam    mela- yani  masyarakat  melalui  Slawe dengan  memiliki  kopetensi  dalam menggunakan  komputer.  Dan  infra-
struktur  teknologi  informasi  seperti perangkat  lunak  dan  perangkat  keras sudah  tercukupi  karena  Disdukcapil sudah  lengkap  dengan  infrastruktur teknologi  komputer  dan  terkhusus komputer  untuk  pelaksanaan  pela- yanan  Slawe.  Sumber  daya  manusia dan  infrastruktur  di  Disdukcapil  su- dah sesuai dengan standar pelayanan yang  diberikan  untuk  masyarakat. Serta  sumber  daya  finansial  seperti anggaran dana yang sedang di proses oleh pemerintah pusat untuk pemenuhan dan pengembangan Slawe itu sendiri agar selalu mening- katkan  kemudahan  dan    tetap menguntungkan.
Elemen Value, ini  salah  satu aspek  terakhir  kunci  keberhasilan Disdukcapil pada Slawe, karena yang kita  tahu  bahwa  suatu  program  yang
bagus  akan  memberi  dampak  bagus pula  kepada  instansi  maupun  kepada masyarakat,  sehingga value merupa- kan  manfaat  atau  nilai  yang  dirasa- kan  oleh  pemerintah  maupun  oleh masyarakat.  Jika  tidak  ada  pihak yang  diuntungkan  dengan  adanya Slawe  ini  maka  pemerintah  harus memilih  prioritas  jenis  aplikasi  apa yang  harus  di  dahulukan  pem- bangunanya,  agar  benar-benar  mem- berikan  manfaat  signifikan  yang dirasakan oleh masyarakat.
Dari  hasil  wawancara  dan  ob- servasi  yang  telah  dilakukan  peneliti di  lapangan,  bahwa  nilai value bagi pemerintah  dan  masyarakat  yang didapatkan  dengan  adanya  Slawe  ini yaitu  waktu  penyelesaian  dokumen,
karena sebelum adanya Slawe
masyarakat  membuat  dokumen  khu- susnya Ktp bisa memakan waktu 1-2 minggu,  dan  kantor  Disdukcapil ramai, sehingga antrian panjang yang menghabiskan  waktu  masyarakat hanya  untuk  mengurus  dokumen kependudukan  tersebut,  belum  lagi masyarakat  antri  untuk  mendaftar, ada  juga  masyarakat  yang  antri  mau mengambil dokumen. Namun setelah hadirnya  Slawe  waktu  penyelesaian lebih  singkat,  membuat  dokumen
atau  Ktp  yang  awalnya  berminggu- minggu,  namun  sekarang  bisa  1-3 hari  selesai.  Tidak  hanya  itu  yang awal  nya  Disdukcapil  antrian  pan- jang, ramai, dan berdesakkan, namun sekarang  terjadi  70%  perubahan  sig- nifikan  bahwa  kantor  Disdukcapil sepi  dan  lebih  tertib  untuk  mengu- rangi kerumunan, ini sangat menguntungkan  pemerintah  karena kerja  lebih  efisien  dan  mengurangi antrian. Dan juga sangat menguntungkan  masyarakat,  karena waktu  penyelesaian  membuat  doku- men  lebih  cepat  dan  menghemat waktu.
Seperti  data  pada  tabel  2  di bawah ini bahwa pengunjung Disdukcapil  untuk  mengurus  doku- men  kependudukan  setiap  harinya sekitar kurang lebih 300an penduduk melalui  program  Slawe,  walaupun banyak  penduduk  yang  di  layani  na- mun  disdukcapil  lebih  tertib  di bandingkan  dengan  sebelum  adanya Slawe.  Karena  sebelum  adanya Slawe  pihak  instansi  kewalahan  da- lam melayani  masyarakat  yang lang- sung  berbondong  menyerbu  Disduk- capil  untuk  mengurus  dokumen kependudukan.
Tabel 2 Data Pengunjung Disdukcapil Kota Bengkulu Waktu Jumlah Pelayanan Ket 29 Maret 2021 305 Penduduk Slawe Ktp, Kia, Kk, Akte, Surat 30 Maret 2021 315 Penduduk Slawe Ktp, Kia, Kk, Akte, Surat 31 Maret 2021 309 Penduduk Slawe Ktp, Kia, Kk, Akte, Surat 1 April 2021 318 Penduduk Slawe Ktp, Kia, Kk, Akte, Surat 2 April 2021 300 Penduduk Slawe Ktp, Kia, Kk, Akte, Surat 5 April 2021 305 Penduduk Slawe Ktp, Kia, Kk, Akte, Surat 6 April 2021 306 Penduduk Slawe Ktp, Kia, Kk, Akte, Surat (Sumber: Disdukcapil Kota Bengkulu, 2021)
Selain waktu penyelesaian manfaat  Slawe  adalah  lebih  murah atau menghemat biaya. Karena sebe- lum adanya Slawe masyarakat bolak- balik,  pulang-pergi  mengurus  doku- men  dengan  membawa  berkas  yang banyak  sehingga  merepotkan.  Na- mun  dengan  adanya  Slawe  cukup  di akses  dari  rumah  dan  mengisi  data diri  dari rumah, tanpa harus memba- wa  berkas  yang  banyak  dan  cukup menunggu dari rumah, jika dokumen selesai  baru  langsung  datang  ke
Disdukcapil untuk mengambil dokumen yang diurus. Dapat  di  ambil  kesimpulan
bahwa  elemen value pada  Disduk- capil  sudah  melakukan  yang  terbaik untuk melayani masyarakatnya, tidak hanya  memberikan  manfaat  kinerja kepada  pemerintah  namun  juga memberikan  manfaat  yang  memper- mudah  masyarakat.  Karena  dengan Slawe  ini  kinerja  lebih  efisien, masyarakat  lebih  mudah  dan  dapat menghemat  biaya  dan  waktu  tanpa harus menunggu antrian lama.

## Faktor  Pendukung  dan  Faktor Penghambat Penerapan Inovasi
Dari  hasil  penelitian  yang  dil- akukan  oleh  peneliti  bahwa,  Slawe pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pen- catatan  Sipil  Kota  Bengkulu  ini  su- dah memiliki dukungan baik dari ka- langan  pemerintah  kota  maupun pemerintah  daerah  lainnya,  untuk tetap  terus  berupaya  dalam  pem- bangunan  dan  pengembangan  Slawe ini.  Dari  sisi  elemen-elem  sukses E- government pada  penerapan  Slawe semua  sudah  terpenuhinya  baik  dari
indikator  support,  capacity  dan  val- ue.  Dimana  sumber  daya  manusia yang  terampil  juga  menjadi  faktor pendukung  untuk  terus  berkem- banganya  Slawe  serta  infrastruktur yang  mempermudah  instansi  untuk terus  berupaya  memberikan  pela- yanan  yang baik sesuai standar pela- yanan.  Serta  dengan  manfaat  yang bagus  membuat  masyarakat  berse- mangat  untuk  terus  menggunakan Slawe.  Namun  hanya  ada  kendala saat  listrik  padam  atau    gangguan jaringan  dari  pusat  karena  faktor alam,  semua  itu  tidak  menjadi  peng- hambat  Disdukcapil  untuk  terus berupaya  dengan  memberikan  pela- yanan  yang baik  kepada  masyarakat. Sehingga  tidak  ada  faktor  pengham- bat  yang  terlalu  besar  dihadapi  oleh pemerintah
Disdukcapil Kota Bengkulu  karena  semuanya  berjalan dengan baik sesuai harapan pemerintah  untuk  meningkatkan  pe- layanan  kepada  masyarakat  Bengku- lu.

## C. Simpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian  dan  pembahasan,  maka peneliti  menarik  kesimpulan  bahwa penerapan  Slawe  menggunakan  teori elemen sukses E-government dengan indikator support,  capacity, dan val- ue sudah  dikelola  oleh  pemerintah secara  maksimal  untuk  memenuhi kebutuhan pelayanan
kepada masyarakat.  Sedangkan  untuk  faktor pendukung  pada  Slawe  di  Disduk- capil  banyak  sekali  baik  dari  ketiga indikator  tersebut  sudah  mencakup dukungan  untuk  terus  meningkatkan
dan  mengembangkan  Slawe,  baik dari  dukungan  pemerintah,  terse- dianya  infrastruktur  teknologi  yang mempermudah menerapkan dan
menalankan  Slawe,  sumber  daya manusi  yang  sangat  membantu  da- lam  berjalannya  dan  terlaksananya Slawe, serta  antusiasnya masyarakat untuk  terus  membiasakan  diri  dan menggunakan      teknologi,  dan  tera- khir manfaat Slawe  yang sebagai sa- lah  satu  acuan  dalam  faktor  pen- dukung Slawe tersebut. Saat ini tidak ada  faktor  penghambat  yang  begitu besar  hanya  saja  jika  terjadi  listrik padam  dan ganguan jaringan, karena Slawe  ini  otomatis  sistemnya  akan terbuka saat jam kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Akadun. (2009). Teknologi Informasi
Administrasi. Bandung:
Alfabeta.
Anwar,  K.  M.  (2004). Aplikasi  Sis- tem Informasi Manajemen bagi Pemerintahan  di  era  Otonomi Daerah,  SIMDA .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Arif, S. M. (2015). Analisis Pengem- bangan  Electronic  Goverment melalui  penyelenggaraan  web- site  di  Kabupaten  Kudus. Jurnal Administrasi Publik, 23- 26.
Bastian.  (2003).  Perkembangan E- government di Indonesia. Jurnal Paradigma, 154-161. Dwi S, A., Indarti, S., & Patrisia, N. E.  (2020).  PENERAPAN  RE- SPONSIBILITAS DAN

## TRANSPARANSI
LAYANAN PUBLIK ( Sebuah Kajian Ilmu Administrasi). Profesional: Jurnal Komunikasi Dan  Administrasi  Publik,  7(1),
43–48. https://doi.org/10.37676/profes sional.v7i1.1091
Geiler,  S.  L.  (2019).  Using  Govern- ment  websites  to  enhance democratic e-governance a conceptual  model  for  evalua- tion. Jurnal Economic Policy.
Habibullah.  (2010).  Kajian  Pem- anfaatan dan pengembangan E- government . Jurnal  Ilmu  Ad- ministrasi Negara, 187-195.
Indrajit,  R.  E.  (2002). Electronic Government Strategi Pem- bangunan  dan  pengembangan sistem  Pelayanan  public  ber- basis Teknologi  digital .  Yog- yakarta: Andi.
Indrajit,  R.  E.  (2004). Electronic Government. Yogyakarta:  An- di.
Irawan, A. (2018). Sistem Pelayanan public  Berbasis E-government pada  pemerintah  daerah  kabu- paten  merauke. Jurnal  Unmus, 20-37.
Moleong,  L.  J.  (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nugraha, T. J. (2018). E-government dan pelayanan public studi ten- tang  elemen  sukses  pengem- bangan E-government di pemerintahan kabupaten Sleman. Jurnal  Komunikasi dan Kajian Media, 32-42 .
Nugroho,  A.  P.  (2015).  Evaluasi Penerapan  sistem  informasi administrasi kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  kota  Semarang. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 3. Pasolong,  H.  (2011). Teori  Admin- istrasi Publik.
Bandung:
Alfabeta. Patrisia, N. E., & Anwar, F. (2019). MIMBAR Jurnal Penelitian
Sosial dan Politik.
Journals.Unihaz.Ac.Id , 9 (1). https://journals.unihaz.ac.id/i ndex.php/mimbar/article/vie w/963 Putra,  P.  H.  (2020).  Penerapan Teknologi  Industri  4.0  dalam pelayanan  publik  dibindang administrasi kependudukan studi pelayanan kartu penduduk  elektronik  pada Dinas  Kependudukan  dan
Pencatatan  Sipil  Kabupaten Way Kanan. Jurnal Birokrasi Kebijakan  dan  Pelayanan Publik, 1-12.
Rifai',  A.  (2018).  Penerapan  Sistem informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi  informasi  menuju single identity number di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan
Sipil  Kabupaten  Sumedang Provinsi  Jawa  Barat. Jurnal Ilmu  Administrasi  Publik,  67- 85.
Rizka,  S.  &.  (2010).  Analisis  Pen- erapan  Website  dalam  rangka E-government di  Kabupaten
Tegal. Jurnal Administrasi
Publik, 14-17 .
Saffah,  E.  A.  (2019).  Inovasi  E- Lampid  dalam  peningkatan kemudahan  pelayanan  admin- istrasi  kependudukan  di  Ke- lurahan  Kapas  Madya  Baru Kecamatan  Tambaksai  Kota Surabaya. Jurnal  Ilmu  Admin- istrasi Publik, 3. Septiyarini, D. &. (2019). Implemen- tasi  Program  dan  pemanfaatan E-KTP  yang  terintegritas  di Kabupaten Sambas. Jurnal Administrasi Publik, 30-42. Soraya, T. (2018). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara  Online  di  Kabupaten Pati. Jurnal  Ilmu  Administrasi Publik, 2. Sugiono. (2009). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabet.
Wahyono, S. P. (2019). Implementa- si Pelayanan Administrasi Kependudukan  kota  Malang.
Jurnal  Politik  dan  Sosial  Ke- masyarakatan, 1.
A. Yuniar, C. S. (2018).  Inovasi  Sis- tem  Administrasi  Kependudukan elektronik lahir dan mati pada Ap- likasi  E-Lampid  Studi  Kasus  di Kecamatan  Tambaksari  Kota  Su- rabaya. Jurnal  Mahasiswa  Ilmu Pemerintahan , 2-9.