## PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA SERTA DAMPAK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN DELI  SERDANG
Arfah Lubis 1 , Eka Nurmala Sari 2 , Widia Astuty 3
1) Mahasiswa Program Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2,3) Dosen Program Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email : arfahlubis1@gmail.com ; ekanurmala@umsu.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia  dan pemanfaatan  teknologi  terhadap  sistem  pengelolaan  dana  desa  serta  dampaknya  terhadap  kinerja pemerintah  desa.  Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  asosiatif  kausal  dengan  menggunakan pendekatan  deskriptif  kuantitatif.  Sampel  penelitian  ini  sebanyak  162  aparatur  desa  dari  54  desa. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner  yang  diukur  dengan  skala  Likert.  Analsis  data dilakukan  dengan  teknik  analisis  jalur.  Hasil  penelitian  membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh langsung  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan  pemanfaatan  teknologi  terhadap  sistem  pengelolaan dana  desa.  Hasil  penelitian  juga  membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh  langsung  kualitas  sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan sistem pengelolaan dana desa terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil uji Sobel juga membuktikan bahwa sistem pengelolaan dana desa merupakan intervening positif  antara  pengaruh  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  pemanfaatan  teknologi  terhadap  kinerja pemetintah  desa.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia  memberikan pengaruh secara langsung sebesar 12,8% terhadap kinerja pemerintahan desa, tetapi akan lebih baik jika  melalui  sistem  pengelolaan  dana  desa  yaitu  sebesar  15,8%  (pengaruh  tidak  langsung). Pemanfaatan  teknologi  memberikan  pengaruh  secara  langsung  sebesar  14,7%  terhadap  kinerja pemerintahan  desa,  tetapi  akan  lebih  baik  jika  melalui  sistem  pengelolaan  dana  desa  yaitu  sebesar 40,6% (pengaruh tidak langsung).

## Kata Kunci:  Kualitas  SDM,  Pemanfaatan  Teknologi,  Sistem  Pengelolaan  Dana  Desa,  Kinerja Pemerintah Desa

## PENDAHULUAN
Mulai  awal  tahun  2015,  desa mendapatkan  sumber  anggaran  baru  yakni dana  desa.  Menurut  Undang-Undang  No.  6 tahun  2014,  Dana  Desa  adalah  dana  yang bersumber  dari Anggaran  Pendapatan
Belanja
Negara (APBN) yang diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer melalui  APBD  kabupaten/kota.  Setiap  desa akan  mengelola  tambahan  anggaran  berupa Dana  Desa  yang  akan  diterima  secara bertahap.  Adanya  dana  desa  menjadikan sumber  pemasukan  di  setiap  desa  akan meningkat. Tetapi dengan adanya dana desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam  pengelolaannya,  pemerintah  desa diharapkan  dapat  mengelola  sesuai  dengan
peraturan perundang-undangan secara efisien,  ekonomis,  efektif  serta  transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan
serta mengutamakan
kepentingan  masyarakat.  Desa  tidak  hanya sekedar  jadi  obyek  pembangunan  tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan.
Secara  umum,  sejak  program  dana desa  dijalankan  tahun  2015,  begitu  banyak permasalahan  yang  terekam  di  antaranya adanya pemotongan dari pemerintah kabupaten seperti di Jawa Timur; penyimpangan  dana  desa  seperti  di  NTT; masalah  administratif  seperti  birokrasi penyaluran  dana yang  berbelit  serta pelaporan  dan  pertanggungjawaban  yang
kurang  lengkap  atau  tidak  lengkapnya dokumen yang disyaratkan seperti Peraturan Bupati, APBD dan Desa (APBDes),  dan  Rancangan  Pembangunan Jangka  Menengah  (RPJM)  desa  yang memuat  peraturan  dan  petunjuk  teknis pengelolaan  keuangan  desa;  kurangnya pengetahuan  dalam  pengelolaan  dana  serta minimnya  kualitas  sumber  daya  manusia; kurangnya  pendampingan  dan  kualitas pendamping;  dan  minimnya  pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa (Lengkong dan Tasik, 2018:16).
Sari (2010:127), menjelaskan bahwa “penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik membutuhkan diterapkannya prinsip- prinsip good  governance, termasuk  dalam bidang  pengelolaan  keuangan  daerah”. Menurut  Sari  (2013:25),  “konsep good governance merupakan tuntutan yang harus dipenuhi  oleh  sektor  publik  khususnya adalah  pemerintah  daerah”.  Pemerintah daerah  dituntut  untuk  lebih  responsif  atau cepat  dan  tanggap.  Oleh  karena  itu, pemerintah  daerah/desa  saat  ini  menjadi salah  satu  objek  perhatian  pengawasan dalam kinerjanya.
Fakta  di  lapangan  selama  ini, menunjukkan  bahwa  kinerja  pemerintahan desa masih sangat kurang khususnya terkait dengan  dana  desa.  Hal  ini  terlihat  dari pertangungjawaban dan pelaporan mengenai  dana  desa  pada  pemerintahan desa  di  beberapa  desa  di  Indonesia  masih belum  sesuai  dengan  peraturan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) telah melakukan inventarisir setidaknya terdapat
14 potensi permasalahan yang mencakup aspek regulasi  dan  kelembagaan,  tatalaksana, pengawasan  dan  aspek  sumber  daya manusia.  Lembaga  Swadaya  Masyarakat ICW dalam laporan tahunannya menuliskan teridentifikasi  tujuh  bentuk  korupsi  yang umumnya dilakukan pemerintah desa, yaitu penggelapan,  penyalahgunaan  anggaran, penyalahgunaan  wewenang,  pungutan  liar, laporan  fiktif,  pemotongan  anggaran  dan suap (Ash-shidiqq dan Wibisono,
2018:111).  Pada  tahun  2017,  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan juga  menemukan  lebih  dari  15.000  kasus terkait lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa.
Kabupaten Deli Serdang yang merupakan  salah  satu  kabupaten  yang terletak  di  Provinsi  Sumatera  Utara  sendiri memiliki  380  desa  yang  merupakan terbanyak ke-4 di Provinsi Sumatera Utara, tantangan  akan  penggunaan  dana  desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat  dan  pemanfaat  yang  sesuai guna mendukung kinerja pada sektor publik dirasa perlu untuk dilakukan dan diterapkan oleh  desa  yang  ada  di  Kabupaten  Deli Serdang,  sebab  sejak  digulirkanya  dana desa pada pertengahan tahun 2015, sejumlah permasalahan dan penyelewengan dana  desa  terjadi  di  Kabupaten  Deli Serdang.
Berdasarkan  Peraturan  Bupati  Deli Serdang  No.  5  Tahun  2019  tentang  Tata Cara  Pembagian,  Penetapan  Rincian  dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabuapten  Deli  Serdang  Tahun  Anggaran 2019,  dijelaskan  bahwa  penyaluran  Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum
Negara  (RKUN)  ke  Rekening  Kas  Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan  pemindahbukuan  dari  RKUD  ke Rekening  Kas  Desa  (RKD).  Penyaluran Dana  Desa  dillakukan  secara  betahap dengan ketentuan yaitu: tahap I paling cepat bulan  Januari  dan  paling  lambat  minggu ketiga  bulan  Juni  sebesar  20%;  tahap  II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu  keempat  bulan  Juni  sebesar  40%; dan tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40%.  Namun  fakta  yang  ada,  penyaluran dana  desa  selalu  mengalami  keterlambatan seperti  halnya penyaluran Dana Desa tahap I  baru  diterima  sebagian  besar  desa  di Kabupaten  Deli  Serdang  pada  bulan  Juli sedangkan  tahap  II  diterima  di  bulan Agustus.  Beberapa  hal  yang  menjadi kendala dan keterlambatan dalam penyaluran  dana  desa  adalah  dikarenakan persyaratan  yang  ditentukan  tidak  atau
kurang  dipenuhi  seperti  APB  Desa  belum atau terlambat ditetapkan, perubahan regulasi, dan keterlambatan laporan realisasi  penyerapan  dan  capaian output dana desa.
Fenomena
keterlambatan penyaluran Dana Desa termasuk di
Kabupaten Deli Serdang
juga mengindikasikan masih kurang atau buruknya  kinerja  pemerintahan  desa,  salah satunya terkait laporan realisasi penyerapan dan  capaian output dana  desa.  Kendala umum  lainnya  yaitu  desa  belum  memiliki prosedur  serta  dukungan  sarana  dan prasarana  dalam  pengelolaan  keuangannya. Serta  fungsi  pengawasan  yang  dipegang oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) dinilai  masih  kurang  maksimal  sehingga pelaksanaan  pemerintah  desa  memiliki risiko  yang  cukup  tinggi  terjerat  kasus hukum.  Bahkan  hingga  saat  ini  Pihak Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, masih terus  menerima  pengaduan  dari  warga masyarakat  atas  dugaan  penyelewengan dana  desa  yang  diduga  dilakukan  oleh oknum Kepala Desa.
Pada  dasarnya  banyak  faktor  yang mempengaruhi  kinerja  pemerintahan  desa terkait  dana  desa  diantaranya  sistem pengelolaan  dana  desa,  kualitas  sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi  dan  lainnya.  Adanya  pengelolaan keuangan  desa  dapat  meningkatkan  kinerja suatu instansi pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan  fungsinya  secara  efektif  dan  efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan desa dapat mendorong terwujudnya  kinerja  pemerintah  desa  yang lebih  berkualitas,  bebas  dari  praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Fenomena di lapangan menunjukkan  bahwa  sistem  pengelolaan dana  desa  di  beberapa  desa  di  Kabupaten Deli  Serdang  masih  belum  berjalan  sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pengelolaan  dana  desa  juga  sering  kali menimbulkan  berbagai  masalah  lain  yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan seperti  kecurangan  yang  dilakukan  oleh
oknum  pihak  pemerintah  desa.  Kurnia seperti  dikutip  Hendri,  dkk,  (2016:545), menjelaskan  bahwa:  berdasarkan  survey yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengawasan Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  pada tahun 2014, pemerintah desa masih mengalami berbagai hambatan dalam pengelolaan  keuangan  desa,  di  antaranya masalah kondisi tata kelola desa dan sarana prasarana  yang  bervariasi,  kualitas  SDM (termasuk aparat kecamatan), dan pembinaan  APIP  Kabupaten/  Kota  yang belum didukung SDM memadai. Akibatnya, masih terdapat desa yang belum menyusun  RKPDesa,  dana  dari  bagi  hasil pajak dan retribusi kabupaten tidak disajikan dalam RAPBDesa dan realisasinya,  belum  adanya  prosedur  untuk menjamin  tertib  administrasi  dan  kekayaan milik desa, serta proporsi penggunaan ADD yang belum sesuai ketentuan 30% operasional dan 70% pemberdayaan.
Salah  satu  faktor  penting  yang mempengaruhi  kinerja  pemerintah  desa baik secara langsung maupun tidak langsung  melalui  sistem  pengelolaan  dana desa  adalah  sumber  daya  manusia  yang berkualitas.  Astuty  (2015:82),  menjelaskan bahwa  keberhasilan  atau  kegagalan  suatu perusahaan sebagian besar dipengaruhi oleh manusia pelaksananya. Lebih lanjut menurut Astuty (2012:163), “peran manusia dalam anggaran sangat besar karena seluruh tahapan  anggaran  melibatkan  manusia, anggaran  dibuat  oleh  manusia,  diperbaiki oleh manusia, dan pencapaiannya dilaksanakan oleh  manusia”. Ndraha dalam Firdaus, dkk (2015:47), menjelaskan bahwa SDM  yang  berkualitas  adalah  sumber  daya yang  mampu  menciptakan  bukan  saja  nilai komparatif,  tetapi  juga  nilai  kompetitif- generatif-inovatif  dengan  menggunakan energi tertinggi seperti kecerdasan, kreativitas, dan imajinasi.
Namun  kenyataan  yang  ada  masih menunjukkan  kualitas  SDM  di  beberapa pemerintahan desa khususnya di Kabupaten Deli  Serdang  masih  sangat  kurang.  Hal  ini ditunjukkan  dari  beberapa  kasus  korupsi dana desa serta adanya dugaan
penyelewengan dana desa di  beberapa desa di  Kabupaten  Deli  Serdang.  Beberapa contoh  kasus  korupsi  dan  penyelewenagn dana  desa  diantaranya  yaitu  kasus  korupsi penyimpanagan  dana  desa  sebesar  Rp.  782 juta  pada  tahun  anggaran  2016  yang dilakukan oleh Kepala Desa Percut Kecamatan  Percut  Seituan  yang  berinisial CA.  Kerugian  negara  atas  kasus  korupsi dana  desa  itu  mencapai  Rp.  400  juta  dan uang  tersebut  digunakan  tersangka  untuk kepentingan  pribadi  (Merdeka.com,  2017). Kasus  lainnya  yaitu  kasus  korupsi  dana desa  yang  dilakukan  Plt  Kepala  Desa  Paya Itik  Kecamatan  Galang  berinisial  M  yang terbukti nelakukan korupsi APBDesa dengan  merugiakan  negara  sebesar  Rp. 162.505.000  untuk  tahun  2016  sampai tahun 2017 (Tribun-Medan.com, 2019).
Fenomena  tentang  kasus  korupsi dana desa serta adanya dugaan penyelewengan dana desa di  beberapa desa di  Kabupaten  Deli  Serdang  menunjukkan kualitas  SDM  yang  masih  kurang  terkait pengelolaan  dana  desa.  Kepala  desa  selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaan  dana  desa  dituntut  agar  lebih kompeten  dan  akuntabel  dalam  mengelola dana  desa.  Terlebih  lagi  kemampuan sebagian  besar  SDM  yang  mengelola keuangan  desa  dan  yang  mengawasi  juga diragukan  dan  menjadi  masalah  yang  perlu diperhatikan.  Dalam  pengelolaan  keuangan desa  yang  baik,  kepala  desa  dan  perangkat desa  yang  terkait  dengan  sistem  pelaporan keuangan  harus  memiliki  SDM  yang berkualitas.
Faktor lain yang juga
mempengaruhi  kinerja  pemerintahan  desa terkait  pengelolaan  dana  desa  adalah pemanfaatan teknologi. Kewajiban pemanfaatan  teknologi  informasi  oleh pemerintah  telah  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  56  Tahun  2005  tentang Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah,  yang menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan  yang  baik,  pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah  berkewajiban  untuk
mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, dan mempermudah penyampaian informasi  keuangan  ke  publik.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  pemerintah  perlu mengoptimalisasi  pemanfaatan  kemajuan teknologi  informasi  untuk  membangun jaringan  sistem  informasi  manajemen  dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan  menyederhanakan  akses  antar  unit kerja.
Namun, kenyataan di beberapa desa di  Kabupaten  Deli  Serdang  masih  terdapat beberapa kendala dalam pemanfaatan teknologi  seperti  masih  kurang  atau lemahnya  jaringan  internet  dan  tidak tersedianya jaringan wifi di beberapa kantor desa,  kondisi  perangkat  komputer  yang masih  kurang  baik,  serta  sering  terjadi pemadaman listrik yang dapat menghambat penggunaan perangkat komputer. Teknologi  informasi  yang  ada,  tidak  atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal  maka  implementasi  teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang masalah  di  atas,  maka  yang  menjadi rumusan  masalah  pada  penelitian  ini adalah:
1. Apakah  kualitas  sumber  daya  manusia berpengaruh terhadap kinerja
pemerintah desa?
2. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
3. Apakah  sistem  pengelolaan  dana  desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
4. Apakah  kualitas  sumber  daya  manusia berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa?
5. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa?
6. Apakah  kualitas  sumber  daya  manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa?
7. Apakah pemanfaatan
teknologi
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa?

## KAJIAN TEORITIS
Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia terhadap Kinerja Pemerintahan Desa
Kinerja pada pemerintah desa merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan atau  program  yang  akan  atau  telah  dicapai sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran dana  desa  dengan  kuantitas  dan  kualitas yang  terukur.  Kemampuan  desa  dapat diukur  dengan  menilai  efisiensi  atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.  Kinerja  pemerintah  desa  juga merupakan  kemampuan  pemerintahan  desa untuk  menggali  dan  mengelola  sumber- sumber keuangan asli desa dalam memenuhi  kebutuhannya  guna  mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada  masyarakat  dan  pembangunan desanya dengan tidak tergantung sepenuhnya  kepada  pemerintah  pusat  dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat  desa  dalam  batas-batas  yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Kualitas  sumber  daya  manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan  desa.  Hasil  penelitian  yang dilakukan  Warisno  seperti  dikutip  oleh Firdaus,  dkk  (2015:47),  mengemukakan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah  yang  baik  SKPD  harus  memiliki kualitas  sumber  daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan,  dan  mempunyai  pengalaman  di bidang  keuangan.  Hasil  penelitian  Hendri, dkk  (2016),  menunjukkan  bahwa  terdapat arah  hubungan  yang  positif  dan  signifikan sumber  daya  manusia  terhadap  kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian  Munti  dan  Fahlevi  (2017), menyimpulkan  bahwa  kapasitas  aparatur desa  memiliki  pengaruh  positif  terhadap kinerja  pengelolaan  keuangan  desa.  Lebih
lanjut hasil penelitian Rulyanti, dkk (2017), menyimpulkan bahwa sumber daya manusia  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  pengelolaan  keuangan  desa  dan kinerja  pemerintah  desa.  Hasil  penelitian Wardani dan Andriyani (2017), menyimpulkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif secara signifikan  terhadap  keandalan  pelaporan keuangan pemerintahan desa.

## Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  terhadap Kinerja Pemerintahan Desa
Kewajiban  pemanfaatan  teknologi informasi  oleh  pemerintah  telah  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun 2005  tentang  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah,  yang  menyebutkan  bahwa  untuk menindaklanjuti  terselenggaranya  proses pembangunan  yang  sejalan  dengan  prinsip tata  kelola  pemerintahan  yang  baik, pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah berkewajiban  untuk  mengembangkan  dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi  untuk  meningkatkan  kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik. Hal ini mengindikasikan  bahwa  pemerintah  perlu mengoptimalisasi  pemanfaatan  kemajuan teknologi  informasi  untuk  membangun jaringan  sistem  informasi  manajemen  dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan  menyederhanakan  akses  antar  unit kerja..
Menurut  Yosefrinaldi  (2013:12), semakin besar  pemanfaatan  teknologi informasi  maka  kualitas  laporan  keuangan yang  dihasilkan  pemerintah  akan  semakin baik pula. Pemanfaatan teknologi  informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer  dan  perangkat  lunak  secara optimal,  akan  berdampak  pada  pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya  juga  akan  memiliki  tingkat keakurasian  yang  tinggi  sehingga  akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan  keuangan  yang  tepat  waktu kerena pemanfaatan teknologi akan
mengurangi kesalahan yang bersifat material (Primayana, 2014:10).
Melalui pemanfaatan sistem teknologi  informasi  akan  memberikan kemudahan  kepada  pihak  pemerintah  desa untuk memperoleh  informasi keuangan dan kinerja dari pengelolaan keuangan pemerintah  desa.  Hasil  penelitian  Firdaus, dkk  (2015),  menyimpulkan  pemanfaatan teknologi  informasi  berpengaruh  positif terhadap  kualitas  laporan  keuangan.  Hasil penelitian  Aziiz  dan  Prastiti  (2019),  juga menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi  informasi  berpengaruh  terhadap akuntabilitas dana desa.
Pengaruh  Sistem  Pengelolaan  Dana  Desa terhadap Kinerja Pemerintahan Desa
Pemberian  dana  desa  merupakan wujud  dari  pemenuhan  hak  desa  untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang. Pengelolaan Dana Desa  dilakukan  berdasarkan  beberapa kebijakan  mulai  dari  Undang-Undang, Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri sampai  dengan  Peraturan  Kepala  Daerah. Implementasi  kebijakan  dalam  pengelolaan Dana  Desa  dapat  dikatakan  baik  apabila ketiga  perspektif  tersebut  diatas  berjalan dengan baik, karena pengelolaan Dana Desa telah  sesuai  dengan  perundang-undangan yang  mengaturnya,  dan  apabila  dari  ketiga perspektif  salah  satunya  tidak  berjalan dengan  lancar  ini  berarti  pelaksanaan kebijakan  pengelolaan  Dana  Desa  tidak berjalan  dengan  baik  atau  tidak  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Adanya  pengelolaan  keuangan  desa yang  baik  diharapkan  dapat  mempengaruhi kinerja  pemerintah  desa,  dimana  semakin tinggi aturan yang diterapkan oleh perangkat  desa  maka  akan  meningkatkan kualitas  kinerja  perangkat  desa  (Rulyanti, dkk,  2017:324).  Hasil  penelitian  Sugeng (2014),  menunjukkan  bahwa  pengelolaan keuangan  daerah  berpengaruh  terhadap kinerja pemerintah daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola dengan  efektif,  efisien,  transparan  dan
akuntabel maka hal tersebut dapat meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah khususnya pada sektor pemenuhan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Adanya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi pemerintah  dengan  melaksanakan  kegiatan sesuai  dengan  tugas  dan  fungsinya  secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan desa dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah desa  yang  lebih  berkualitas,  bebas  dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa
Pemahaman  mengenai  pengelolaan dana  desa  menjadi  aspek  penting  dan mendasar  yang  harus  dimiliki  oleh  para pemangku  kepentingan  di  level  pemerintah desa,  khususnya  perangkat  desa  dalam mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas keuangan  desa.  Kepala  desa  memiliki wewenang  dalam  penyelenggaraan  seluruh pengelolaan  keuangan  desa  karena  kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Sedangkan perangkat desa merupakan pelaksana teknis dalam  kegiatan  pengelolaan  keuangan. Perangkat  desa  ditujuk  langsung  oleh kepala  desa  untuk  pengelolaan  keuangan desa. Perangkat desa harus kompeten dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa.
Dalam  pengelolaan  keuangan  desa yang  baik,  kepala  desa  dan  perangkat  desa yang  terkait  dengan  sistem  pelaporan keuangan harus memiliki sumber daya yang berkualitas.  Sumber  daya  yang  berkualitas tersebut  harus  didukung  dengan  latar belakang  pendidikan  akuntansi,  sering mengikuti  pendidikan,  dan  mempunyai pengalaman  di  bidang  keuangan.  Sumber daya  yang  berkualitas  dapat  menghemat waktu pembuatan laporan keuangan. Hal ini disebabkan  karena  SDM  tersebut  telah mengetahui  dan  memahami  apa  yang  akan dikerjakan  dengan  baik  sehingga  penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu (Sembiring,  2013:2).  Semakin  cepat  waktu
penyajian  laporan  keuangan  maka  semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo,  2002:146).  Oleh  sebab  itu diperlukan  adanya  pengomptimalisasian sumber  daya  manusia  dengan  penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya.
Hasil  penelitian  Rulyanti  (2017), menyimpulkan bahwa sumber daya manusia  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  pengelolaan  keuangan  desa.  Hasil penelitian  Sapartiningsih,  dkk  (2018), menyimpulkan  bahwa  ada  pengaruh  positif signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana  desa.  Hasil  penelitian  Yesinia,  dkk (2018),  juga  menyimpulkan  bahwa  peran perangkat  desa  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan  alokasi  dana  desa.  Penelitian Aziiz  dan  Prastiti  (2019),  menyimpulkan kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Sementara itu,  hasil  penelitian  Firdaus,  dkk  (2015), menyimpulkan bahwa secara parsial kualitas  sumber  daya  manusia  memiliki pengaruh  negatif  terhadap  kualitas  laporan keuangan pemerintah.

## Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa
Pemanfaatan  teknologi  informasi dalam  pengelolaan  keuangan  desa  akan memberikan kemudahan  bagi  aparatur desa dalam  menjalankan  berbagai  tugas  di pemerintahan.Untuk  itu  aparatur  harus mempunyai  pemahaman  dan  kemampuan dalam  mengunakan  teknologi  informasi seperti  komputer, software ,  dan  jaringan internet.  Pemanfaatan  teknologi  informasi juga  akan  mengurangi  kesalahan  yang terjadi  saat  melakukan  pemrosesan  data keuangan  serta  menghasilkan  informasi keuangan dengan tepat waktu.
Triani  dan  Handayani  (2018:140), menyebutkan  bahwa  “teknologi  juga  akan sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan
dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan”.  Sehubungan  hal  tersebut,
pemerintah  daerah  diharapkan  hadir  untuk mendampingi perangkat desa dalam mengelola keuangannya. Studi yang dilakukan  Indriasari  dan  Nahartyo  dalam Triani dan Handayani (2018:146), menunjukkan  bahwa keterlambatan  laporan keuangan  pemerindah  daerah  dipengaruhi oleh  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan pengendalian internal akuntansi.
Hasil  penelitian  Sapartiningsih,  dkk (2018), menyimpulkan bahwa ada pengaruh pemanfaatan  teknologi  informasi  terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian  Aziiz  dan  Prastiti  (2019), menyimpulkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh
terhadap akuntabilitas dana desa
Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya  Manusia terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Melalui Sistem Pengelolaan Dana Desa
Kinerja pemerintah desa  merupakan tingkat  capaian  dari  suatu  hasil  kerja termasuk  di  bidang  keuangan  desa  yang meliputi  anggaran  dan  realisasi  anggaran dengan  menggunakan  indikator  keuangan yang  ditetapkan  melalui  suatu  kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Kualitas SDM merupakan  salah  satu  faktor  penting  yang berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintahan desa.
Afrianti dalam Wardani dan Andriyani  (2017:89),  menyatakan  bahwa “kualitas  sumber  daya  manusia  adalah kemampuan  sumber  daya  manusia  untuk melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab yang  diberikan  kepadanya  dengan  bekal pendidikan,  pelatihan,  dan  pengalaman yang  cukup  memadai”.  Dalam  pengelolaan keuangan daerah yang baik, perangkat desa harus  memiliki  SDM  yang  berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan.
Meskipun  demikian,  pemahaman mengenai  pengelolaan  dana  desa  di  desa menjadi  aspek  penting  dan  mendasar  yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan  di  level  pemerintah  desa, khususnya perangkat desa dalam
mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas keuangan  desa..  Pengelolaan  Dana  Desa dilakukan  berdasarkan  beberapa  kebijakan mulai  dari  Undang-Undang,  Peraturan Pemerintah,  Peraturan  Menteri  sampai dengan Peraturan Kepala Daerah. Implementasi  kebijakan  dalam  pengelolaan dana  desa  dapat  dikatakan  baik  apabila ketiga  perspektif  tersebut  diatas  berjalan dengan  baik, karena pengelolaan dana desa telah  sesuai  dengan  perundang-undangan yang  mengaturnya,  dan  apabila  dari  ketiga perspektif  salah  satunya  tidak  berjalan dengan  lancar  ini  berarti  pelaksanaan kebijakan  pengelolaan  dana  desa  tidak berjalan  dengan  baik  atau  tidak  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Hal  ini  mengindikasikan  bahwa keberhasilan  kinerja  pemerintahan  desa selain  dipengaruhi  oleh  faktor  kualitas sumber daya manusia juga dipengaruhi oleh sistem pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel.  Keberhasilan  pengelolaan  dana desa  tidak  terlepas  dari  komitmen  yang tinggi  dari  aparatur  desa  dan  didukung kompetensi  yang  dimiliki.  Pelaksanaan pemerintahan  membutuhkan  perencanaan, pelaksanaan,  kontrol,  dan  evaluasi  dari setiap program. Dari setiap tahapan tersebut pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  desa termasuk  pengelolaan  dana  desa  harus dilakukan dengan baik agar tujuan pembangunan  desa  dan  pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Sistem pengelolaan  dana  desa  yang  baik  dapat dilihat  dari  keselarasan  tujuan  antara aparatur  desa  dengan  tujuan  dari  desa  itu sendiri.

## Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  terhadap
Kinerja  Pemerintahan  Desa  Melalui  Sistem Pengelolaan Dana Desa
Penggunaan  teknologi  informasi merupakan  penunjang  dalam  melakukan berbagai pekerjaan sebagai media informasi dan  komunikasi.  Pemanfaatan  teknolgi informasi dalam pengelolaan keuangan atau dana  desa  akan  memberikan  kemudahan bagi  aparatur  desa  dalam  menjalankan
berbagai  tugas  di  pemerintahan.  Salah  satu manfaat dari penggunaan teknologi informasi terkait pengelolaan keuangan atau dana  desa  yaitu  memberikan  kemudahan dalam  penyusunan  laporan  keuangan  dan dana desa yang lebih akuntabel. Penggunaan teknologi  jaringan  intenet  juga memberikan  kemudahan  kepada  aparatur desa  dalam  memperoleh  informasi  terkait kepentingan  pemerintah  serta  masyarakat dapat  dengan  mudah  mengakses  informasi. Untuk  mencapai  kinerja  keuangan  yang baik  maka  pemerintahan  desa  harus mempunyai  pemahaman  dan  kemampuan dalam  mengunakan  teknologi  informasi seperti  komputer, software ,  dan  jaringan internet  sehingga  dapat  meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan kemudahan kepada aparat desa dalam memenuhi kewajibannya.
Terkait  dengan  kinerja  pemerintah desa,  teknologi  informasi  dapat  dijadikan sebagai  media  untuk  mempermudah  dalam pengelolaan  dana  desa  misalnya  dalam penyusunan  laporan  keuangan  maupun laporan pertanggungjawaban lainnya. Selain  itu,  teknologi  informasi  dapat dijadikan media dalam pengambilan informasi  terkait  pengelolaan  dana  desa oleh  pemerintah  desa  dan  masyarakat dengan  lebih  mudah.  Internet  memberikan kemudahan dalam meningkatkan transparasi  pengelolaan  dana  desa  dengan pembuatan laman yang menyediakan laporan  keuangan  dana  desa.  Adanya keterbukaan  tersebut  menuntut  aparatur desa  untuk  menjalankan  peranya  sebagai aktor  utama  dalam  pengelolaan  dana  desa bekerja  dengan  sebaik  mungkin  dan melaporkan keadaan yang sebenarnya.
Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014 tentang  Desa  menjelaskan  bahwa  kepala desa  memiliki  tugas  untuk  memanfaatkan teknologi yang tepat guna dalam menjalankan  program,  prioritas,  kegiatan dan  kebutuhan  dalam  pembangunan  di desa.  Pemanfaatan  teknologi  termasuk internet sebagai media keterbukaan pemerintah  dalam  melaporkan  keadaan keuangan  desa  setiap  desa  untuk  memiliki
perangkat  yang  memadai  baik  dalam pengadaan  komputer,  aplikasi  yang  dapat digunakan  dengan  mudah  dan  akses jaringan  internet.  Selain  itu,  aparatur  desa sebagai pengguna teknologi informasi harus memiliki kemampuan dalam pengoperasian teknologi informasi tersebut.
Pemanfaatan  teknologi  informasi secara  optimal  akan  meningkatkan  kinerja keuangan  pada  pemerintahan  desa,  apabila sistem pengelolaan dana desa juga diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, sehingga  akan  menghasilkan  informasi keuangan  yang  tepat  waktu,  relevan,  dan dapat dipercaya serta akan dapat mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan dan penyimpangan  dalam  pengolahan  data transaksi serta pengelolaan keuangan pemerintah desa.
Berdasarkan  uraian-uraian  di  atas, keterkaitan antar variabel  yang satu dengan variabel  yang  lain  dapat  digambarkan dengan  model kerangka konseptual sebagai berikut.

## Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian
Berdasarkan  kajian  teoritis  dan kerangka  konseptual  yang  telah  diuraikan, maka  hipotesis  yang  diajukan  dalam penelitian ini antara lain:
1. Kualitas sumber daya manusia
berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.
2. Pemanfaatan  teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.
3. Sistem pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. 4. Kualitas sumber daya manusia
berpengaruh terhadap
sistem pengelolaan dana desa.
5. Pemanfaatan  teknologi berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa.
6. Kualitas sumber daya manusia
berpengaruh
terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa.
7. Pemanfaatan  teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan dana desa

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif.  Penelitian  ini  bermaksud  untuk menganalisis  pengaruh  kualitas  sumber daya  manusia  dan  pemanfaatan  teknologi terhadap sistem pengelolaan dana desa serta dampak  terhadap  kinerja  pada  pemerintah desa  di  Kabupaten  Deli  Serdang.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  metode survei dengan menyebarkan kuesioner pada aparatur desa di Kabupaten Deli Serdang.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  aparatur  pemerintahan  desa  yang berada  di  Kabupaten  Deli  Serdang  dengan total  jumlah  desa  sebanyak  380  desa. Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  desa- desa  yang  berada  di  Kecamatan  Batang Kuis (11 Desa), Kecamatan Percut Sei Tuan (18 Desa) dan Kecamatan Tanjung Morawa (25  Desa)  dengan  total  sampel  desa  yaitu sebanyak 54 desa. Pengambilan sampel atas responden  dilakukan  menggunakan  metode purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Pertimbangan  yang  dimaksud  adalah  para aparatur  desa  yang  bertanggung  jawab terkait  pengelolaan  dana  desa  yaitu:  (1) kepala  desa,  (2)  sekretaris  desa  dan  (3) bendahara desa. Jumlah responden penelitian  ini  sebanyak  162  responden  dari 54  desa  yang  terdiri  dari:  kepala  desa, sekretaris  desa  dan  bendahara  desa  (54  ×  3 = 162).
Variabel  pada  penelitian  ini  terdiri atas  variabel  bebas  ( independent ),  variabel terikat  ( dependent )  dan  variabel  antara ( intervening ).
1. Variabel  bebas  ( independent )  pada penelitian  ini adalah kualitas SDM (X 1 ) dan pemanfaatan teknologi (X 2 ). 2. Variabel terikat ( dependent ) pada penelitian ini adalah kinerja pemerintahan desa (Y) 3. Variabel intervening pada penelitian  ini adalah  sistem  pengelolaan  dana  desa (Z).
Data-data  yang  diperlukan  dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner pada penelitian  ini  dikembangkan  sendiri  oleh peneliti  melalui  kajian  teori  yang  relevan dengan variabel penelitian.
Dalam
pengukurannya,  setiap  responden  dimintai pendapatnya  mengenai  suatu  pertanyaan menggunakan skala Likert.
Data  hasil  penelitian  dianalisis dengan  menggunakan software statistik berupa  program  SPSS  untuk  menghasilkan uji  kualitas  data,  statistik  deskriptif  dan pengujian  hipotesis.  Hipotesis  diuji  dengan menggunakan  teknik  analisis  jalur (path analysis) .  Analisis  jalur  ( path  analysis ) merupakan suatu teknik untuk menganalisis hubungan  sebab  akibat  yang  terjadi  pada regresi  berganda  jika  variabel  bebasnya mempengaruhi  variabel  tergantung  tidak hanya  secara  langsung  tetapi  juga  secara tidak langsung.
Pada  penelitian  ini  juga  terdapat variabel intervening
yaitu sistem
pengelolaan  dana  desa.  Untuk  mendeteksi pengaruh intervening (mediasi) dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan  oleh  Sobel  dan  dikenal dengan Uji Sobel (Sobel Test).

## HASIL PENELITIAN

## Hasil Analisis Jalur Substruktur 1
Hasil analisis regresi dengan bantuan  program  SPSS,  diperoleh  korelasi untuk substruktur 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Koefisien Jalur Substruktur 1
Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Const ants) 14,737 3,980 3,703 0,000 X1 0,235 0,050 0,255 4,664 0,000 X2 0,893 0,074 0,657 12,007 0,000
a. Dependent Variabel: Z
Hasil pengujian koefisien jalur menunjukkan bahwa koefisien jalur dari X 1 ke Z dan dari X 2 ke Z, kedua-duanya secara statistik  adalah bermakna  (signifikan) dengan nilai Sig. < 0,05.
Tabel 2. Koefisien Determinasi Substruktur 1
Model Summary b
Model R
R Square
Adjusted R Square
Std.
Error of the Estimate 1 0,727 a 0,529 0,523 4,028
a.  Predictors: (Constant), X2, X1
b.  Dependent Variable: Z
Berdasarkan Tabel 2, diperoleh nilai R square (R 2 )  atau  koefisien  determinasi sebesar 0,529. Dari R square tersebut dapat dihitung koefisien jalur variabel lain di luar model  yakni  ρ Zε dengan  rumus:    ρ Zε = 529 , 0 1  = 0,686
Dengan  demikian  berdasarkan  hasil-hasil analisis  jalur  substruktur  1  yang  telah dilakukan maka dapat digambarkan diagram jalur, seperti pada Gambar 2 .
Gambar 2. Diagram Jalur Persamaan Substruktur 1
Persamaan  substruktural  1  untuk  diagram jalur di atas adalah sebagai berikut:
Z  =  0,255 X 1 + 0,675 X 2 + 0,686 ε
Tabel 3. ANOVA Substruktur 1
ANOVA b
Model Sum of Squares df Mean
Square F Sig.
1 Regression 2894,688 2 1447,344 89,211 0,000 a Residual 2579,590 159 16,224 Total 5474,278 161
a.  Predictors: (Constant), X2, X1
b.  Dependent Variabel: Z
Berdasarkan  data  pada  Tabel  3  di atas,  diperoleh  nilai  F-hitung  sebesar 89,211  dengan  nilai  probabilitas  (Sig.) 0,000. Karena nilai Sig. ( p ) < 0,05 sehingga disimpulkan terdapat hubungan atau pengaruh  positif  antara  kualitas  SDM  (X 1 ) dan  pemanfaatan  teknologi  (X 2 )  secara simultan  terhadap  sistem  pengelolaan  dana desa (Z).

## Analisis Jalur Substruktur 2
Hasil analisis regresi dengan bantuan  program  SPSS,  diperoleh  korelasi untuk substruktur 2 sebagai berikut:
Tabel 4. Koefisien Jalur Substruktur 2
Coefficients a Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients Model B
Std. Error Beta t Sig.
1 (Constants) 7,826 2,576 3,309 0,003 X1 0,079 0,033 0,128 2,378 0,019
X2 0,134 0,064 0,147 2,102 0,037 Z 0,414 0,049 0,618 8,410 0,000 a. Dependent Variabel: Y Hasil pengujian koefisien jalur
menunjukkan bahwa koefisien  jalur dari X 1 ke  Y,  dari  X 2 ke  Y  dan  dari  Z  ke  Y, seluruhnya secara statistik adalah bermakna (signifikan) dengan nilai Sig. < 0,05.
Tabel 5. Koefisien Determinasi Substruktur 2
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0,773 a 0,598 0,590 2,5
a.  Predictors: (Constant), Z, X2, X1

## b.  Dependent Variable: Y
Berdasarkan Tabel 5, diperoleh nilai R square (R 2 )  atau  koefisien  determinasi sebesar 0,598. Dari R square tersebut dapat dihitung koefisien jalur variabel lain di luar model  yakni  ρ Yε dengan  rumus:    ρ Yε = 598 , 0 1  =  0,634
Dengan  demikian  berdasarkan  hasil-hasil analisis  jalur  substruktur  2  yang  telah dilakukan maka dapat digambarkan diagram jalur seperti pada Gambar 3.

## Gambar 3. Diagram Jalur Persamaan Substruktur 2
Persamaan  substruktural  2  untuk  diagram jalur di atas adalah sebagai berikut:
Y  =  0,128 X 1 + 0,147 X 2 + 0,618 Z + 0,634 ε

## Tabel 6. ANOVA Substruktur 2
ANOVA b
Model Sum of df Mean F Sig.
Squares Square 1 Regression 1470,885 2 490,295 78,369 0,000 a Residual 988,479 158 6,256 Total 2459,364 161
a.  Predictors: (Constant), Z, X2, X1 b.  Dependent Variabel: Y
Berdasarkan  data  pada  Tabel  6  di atas,  diperoleh  nilai  F-hitung  sebesar 78,369  dengan  nilai  probabilitas  (Sig.) 0,000. Karena nilai Sig. ( p ) < 0,05 sehingga disimpulkan terdapat hubungan atau pengaruh  positif  antara  kualitas  SDM  (X 1 ), pemanfaatan  teknologi  (X 2 )  dan  sistem pengelolaan  dana  desa  (Z)  secara  simultan terhadap kinerja pemerintahan desa.
Hasil  analisis  jalur  yang  telah dilakukan  dalam  analisis  substruktur  1  dan substruktur  2,  dapat  digambarkan  model persamaan dua jalur seperti pada Gambar 4.
Gambar 4. Diagram Model Persamaan Dua Jalur
Dengan  demikian,  persamaan  strukturalnya adalah sebagai berikut:
Z  =  0,255 X 1 + 0,657 X 2 + 0,686 ε ...... (Persamaan Substruktur 1) Y    =    0,128  X 1 +  0,147  X 2 +  0,618  Z  + 0,634 ε ...... (Persamaan Substruktur 2)
Perhitungan  Pengaruh  Langsung  dan  Tidak Langsung
Pengaruh  kualitas  SDM  (X 1 )  dan pemanfaatan teknologi (X 2 ) terhadap kinerja  pemerintahan  desa  (Y)  dengan sistem  pengelolaan  dana  desa  sebagai variabel intervening dapat dianalisis
menggunakan analisis jalur dengan menentukan  nilai  pengaruh  langsung  dan pengaruh tidak langsung.
Tabel 7. Nilai Pengaruh Langsung dan Tidak
Langsung Regre si Koefisie n Jalur (Beta) Sig. Pengaru h Langsun g Pengaru h Tidak Langsun g Total Pengaru h X 1 → Z 0,255 0,00 0 0,255 0,255 X 2 → Z 0,657 0,00 0 0,657 0,657 X 1 → Y 0,128 0,01 9 0,128 0,255 × 0,618  = 0,158 0,286 X 2 → Y 0,147 0,03 7 0,147 0,657 × 0,618  = 0,406 0,553 Z → Y 0,618 0,00 0 0,618 0,618
Berdasarkan  hasil  pada  Tabel  7  di atas,  dapat  diberikan  analisa  sebagai berikut:
a. Hasil  regresi  variabel  X 1 dengan  Z diperoleh  nilai  Sig.  0,000  <  0,05 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM) berpengaruh terhadap sistem pengelolaan dana desa, dengan besarnya pengaruh langsung sebesar 25,5%.
b. Hasil  regresi  variabel  X 2 dengan  Z diperoleh  nilai  Sig.  0,000  <  0,05 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap  sistem  pengelolaan  dana  desa, dengan  besarnya  pengaruh  langsung sebesar 65,7%.
c. Hasil  regresi  variabel  X 1 dengan  Y diperoleh  nilai  Sig.  0,019  <  0,05 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa kualitas  SDM  berpengaruh  terhadap kinerja  pemerintahan  desa,  dengan besarnya  pengaruh  langsung  sebesar 12,8%  dan  pengaruh  tidak  langsung (melalui  sistem  pengelolaan  dana  desa) sebesar  15,8%  serta  total  pengaruh sebesar 28,6%.
d. Hasil  regresi  variabel  X 2 dengan  Y diperoleh  nilai  Sig.  0,037  <  0,05 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa
pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap  kinerja  pemerintahan  desa, dengan  besarnya  pengaruh  langsung sebesar  14,7%  dan  pengaruh  tidak langsung  (melalui  sistem  pengelolaan dana  desa)  sebesar  40,6%  serta  total pengaruh sebesar 55,3%.
e. Hasil  regresi  variabel  Z  dengan  Y diperoleh  nilai  Sig.  0,000  <  0,05 sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa sistem pengelolaan dana desa berpengaruh
terhadap
kinerja pemerintahan  desa,  dengan  besarnya pengaruh langsung yaitu sebesar 61,8%.

## Uji Sobel
Uji  Sobel  dilakukan  dengan  cara menguji  kekuatan  pengaruh  tidak  langsung variabel  independen  (X i )  kepada  variabel dependen  (Y)  melalui  variabel intervening (Z).
a. Hasil  uji  sobel  antara  variabel  kualitas SDM  (X 1 ),  sistem  pengelolaan  dana desa  (Z)  dan  kinerja  pemerintah  desa (Y)  diperoleh  nilai  t-hitung  sebesar 2,342502. Karena nilai t-hitung > t-tabel yaitu  2,34250  >  1,96  maka  dapat disimpulkan  bahwa  kualitas  sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa
melalui  sistem  pengelolaan  dana  desa. Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa sistem pengelolaan dana desa merupakan faktor intervening (perantara)  positif  antara  pengaruh kualitas SDM terhadap kinerja pemerintahan  desa.  Hal ini juga mengindikasikan  bahwa  selain  SDM yang  berkualitas,  pemerintahan  desa juga  harus  memperhatikan  peningkatan dan  akuntabilitas  sistem  pengelolaan dana desa sehingga
kinerja pemerintahan desa juga semakin meningkat.  Oleh  karena  itu,  kualitas SDM dan sistem pengelolaan dana desa yang  akuntabel  secara  keseluruhan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan kinerja pada pemerintahan desa.
b. Hasil uji Sobel antara variabel pemanfaatan  teknologi  (X 2 ),  sistem pengelolaan  dana  desa  (Z)  dan  kinerja pemerintah  desa  (Y),  diperoleh  nilai  t- hitung sebesar 5,076481. Karena nilai t- hitung  >  t-tabel  yaitu  5,076481  >  1,96 maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa melalui  sistem  pengelolaan  dana  desa. Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa sistem pengelolaan dana desa merupakan faktor intervening (perantara)  positif  antara  pengaruh pemanfaatan  teknologi  terhadap  kinerja pemerintahan  desa.  Hal ini juga mengindikasikan bahwa selain
pemanfaatan  teknologi  yang  optimal, pemerintahan desa juga harus memperhatikan peningkatan dan akuntabilitas  sistem  pengelolaan  dana desa  sehingga  kinerja  pemerintahan desa  juga  semakin  meningkat.  Oleh karena  itu,  pemanfaatan  teknologi  yang optimal  dan  sistem  pengelolaan  dana desa yang akuntabel secara keseluruhan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan kinerja pada pemerintahan desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh
terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil ini
mengindikasikan bahwa untuk
menghasilkan kinerja yang baik (ekonomis,  efisien  dan  efektif),  maka pemerintahan desa harus memiliki SDM maupun  aparatur  desa  yang  berkualitas ditinjau dari pengetahuan, keterampilan, pelatihan  maupun  pengalaman.  Dengan kata  lain  semakin  baik  atau  semakin berkualiatas  sumber  daya  manusianya maka  semakin baik  pula  kinerja pemerintahan desa.
2. Pemanfaatan  teknologi berpengaruh terhadap  kinerja  pemerintah  desa.  Hasil ini  mengindikasikan  bahwa  kinerja pemerintahan  desa  akan  semakin  baik jika  didukung  dengan  pemanfaatan teknologi  yang  baik  pula.  Dengan  kata semakin  baik  atau  semakin  optimal pemanfaatan  teknologi  maka  semakin baik pula kinerja pemerintahan desa.
3. Sistem pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintahan  desa  akan  dapat  dicapai dengan hasil yang baik jika pemerintahan  desa  dapat  melaksanakan sistem  pengelolaan  dana  desa  dengan baik mulai dari perencanaan,
pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan hingga  pertanggungjawaban.  Dengan kata  lain  semakin  baik  atau  semakin akuntabel  sistem pengelolaan dana desa maka  semakin baik  pula  kinerja pemerintahan desa.
4. Kualitas sumber daya manusia
berpengaruh terhadap sistem pengelolaan  dana  desa.  Hasil  ini mengindikasikan bahwa semakin berkualiatas  sumber  daya  manusianya maka  semakin  baik  atau  semakin akuntabel pula sistem pengelolaan dana desa.
5. Pemanfaatan  teknologi berpengaruh terhadap  sistem  pengelolaan  dana  desa. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin  baik  atau  semakin  optimal pemanfaatan  teknologi  maka  semakin baik atau semakin akuntabel pula sistem pengelolaan dana desa.
6. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa melalui sistem pengelolaan  dana  desa.  Hasil  analisis juga menunjukkan bahwa sistem pengelolaan  dana  desa  merupakan faktor intervening (perantara)  positif antara pengaruh kualitas SDM terhadap kinerja  pemerintahan  desa.  Hal  ini  juga mengindikasikan  bahwa  selain  SDM yang  berkualitas,  pemerintahan  desa
juga  harus  memperhatikan  peningkatan dan  akuntabilitas  sistem  pengelolaan dana desa sehingga kinerja pemerintahan desa juga semakin meningkat.  Oleh  karena  itu,  kualitas SDM dan sistem pengelolaan dana desa yang  akuntabel  secara  keseluruhan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa.
7. Pemanfaatan  teknologi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa melalui  sistem  pengelolaan  dana  desa. Hasil analisis  juga  menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dana desa merupakan faktor intervening
(perantara)  positif  antara  pengaruh pemanfaatan  teknologi  terhadap  kinerja pemerintahan  desa.  Hal ini juga mengindikasikan bahwa selain pemanfaatan  teknologi  yang  optimal, pemerintahan desa juga harus memperhatikan peningkatan dan akuntabilitas  sistem  pengelolaan  dana desa  sehingga  kinerja  pemerintahan desa  juga  semakin  meningkat.  Oleh karena  itu,  pemanfaatan  teknologi  yang optimal  dan  sistem  pengelolaan  dana desa yang akuntabel secara keseluruhan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan  untuk  dapat  meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

## SARAN
Sebagai  tindak  lanjut  dari  hasil penelitian  ini,  maka  disarankan  beberapa hal sebagai berikut:
1. Hasil  temuan  penelitian  menunjukkan bahwa  kualitas  SDM,  pemanfaatan teknologi  dan  sistem  pengelolaan  desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan  desa.  Oleh  karena  itu diharapkan  kepada  pemerintah  desa  di Kabupaten  Deli  Serdang  khususnya  di Kecamatan  Batang  Kuis,  Kecamatan Percut  Sei  Tuan  dan  Kecamatan Tanjung Morawa untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas  SDM  yang  dimiliki,  salah
satunya  dengan  mengikutsertakan  para aparatur  atau  perangkat  desa  dalam bimbingan teknologi maupun pelatihan- pelatihan  yang  berhubungan  dengan akuntansi  dan  sistem  pengelolaan  dana desa.  Pemerintah  desa  juga  diharapkan untuk  dapat  memanfaatkan  teknologi informasi  yang  ada  secara  optimal sehingga dapat meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan dana desa dan kinerja pemerintahan desa.
2. Pemahaman  tentang  pengelolaan  dana desa  merupakan  aspek  penting  dan mendasar  yang  harus dimiliki oleh para aparatur desa dalam mewujudkan transparansi  dan  akuntabilitas  dana desa. Oleh karena  itu,  maka diharapkan kepada pemerintah pusat maupun daerah khususnya
Pemerintah Kabupaten  Deli  Serdang  untuk  lebih mensosialisasikan  kembali  aturan  dan ketentuan penggunaan dana desa, melakukan  pembekalan  dan  program pelatihan  mengenai  teknologi  informasi dan  sistem  pengelolaan  dana  desa sehingga  dihasilkan  SDM  atau  aparatur desa  yang  berkualitas  dan  kompeten. Kepada pemerintah daerah juga diharapkan untuk dapat menjalin kerjasama  dengan  pihak-pihak  terkait seperti  Badan  Pemusyawarahan  Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah  (APIP),  Badan  Pemeriksa
Keuangan  (BPK)  maupun  masyarakat dalam  melaksanakan  monitoring  dan evaluasi  sehingga  dapat  mencegah terjadinya berbagai permasalahan penggunaan dana desa seperti penggelapan, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan  wewenang,  pungutan liar, laporan fiktif, pemotongan anggaran maupun suap.
3. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya  diharapkan  untuk  dapat melanjutkan penelitian ini agar diperoleh  hasil  empirik  yang  lebih  kuat dan  komprehensif,  dan  disarankan untuk menambah variabel bebas lainnya yang  dapat  mempengaruhi  kinerja pemerintahan  desa,  misalnya  variabel
pengawasan  keuangan  daerah  atau variabel  komitmen  aparatur  desa,  serta disarankan  untuk  melakukan  penelitian pada  lokasi  atau  Kecamatan  yang lainnya  sehingga  daya  generalisasinya lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ash-shidiqq,  E.A  dan  Wibisono,  H.  2018. “Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa  sebagai  Upaya  Pencegahan Korupsi  Pengelolaan  Dana  Desa” . Seminar Nasional Hukum Universitas  Negeri  Semarang.  Vol. 4 No. 1, Tahun 2018. Astuty,  W.  2012. “Pengaruh  Lingkungan Bisnis terhadap Informasi Akuntansi Manajemen dan Penganggaran Dampaknya
terhadap  Kinerja  Perusahaan”. Trikonomika,  Vol.  11,  No.  2, Desember 2012 . _______.  2015. “An  Analysis  of  the
Effects on Application of Management Accounting Information  Systems  and  Quality Management Accounting Information”. Infotmation
Management and Business Review.
Vol. 7, No. 3, June 2015 .
Aziiz,  M.N  dan  Prastiti,  S.D.  2019.
“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa”.  Jurnal  Akuntansi  Aktual. Vol. 6 No. 2, Juli 2019 .
Bastian, I. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar , Erlanggsa, Jakarta.
Candra,  K.P.R.N.  2014. “Pengelolaan Alokasi
Dana Desa dalam
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa”.
Jurnal  Administrasi  Publik.  Vol.  I No. 6. Tahun 2014 .
Firdaus,  Nadirsyah  dan  Fahlevi,  H.  2015. “Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi dan
Penerapan Kebijakan Akuntasi terhadap Kualitas Lapiran Keuangan
Pemerintah  Kota  Banda  Aceh”. Jurnal Magister Akuntansi, Pascasarjana  Universitas  Syiah Kuala. Vol. 4 No. 1, Februari 2015 . Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS . Universitas Diponegoro, Semarang Halim,  A.  2007. Akuntansi  Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat, Jakarta.
_______.  2012. Pengelolaan  Keuangan Daerah .  Edisi  III.  UPP  STIM YKPN, Yogyakarta.
_______.  2014. Manajemen  Keuangan Sektor  Publik .  Salemba  Empat, Jakarta.
Halim,  A  dan  Kusufi,  M.S.  2012. Teori, Konsep,  dan  Aplikasi  Akuntansi Sektor  Publik .  Salemba  Empat,
Jakarta. Harahap,  L  2017. “Selewengkan  Dana
Desa  Ratusan  Juta,  Kades  ini Ditahan Kejari Deliserdang”. Merdeka.com, 21 Oktober 2017 . Hariani, P.R.S. 2017a. “Analisis Perkembangan  Ekonomi  Bidang Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara. Forum Keuangan dan  Bisnis  Indonesia  (FKBI).  Vol. 6, Tahun 2017 .
_______. 2017b. “Impact  of  ICTs
Development  on  Economic  Growth in  Indonesia”.  IOSR  Journal  of Economics  and  Finance  (IOSR- JEF). Vol. 5 Issue 5 Ver. III, Sep. – Oct. 2017 .
Hariyani,  D.S  dan  Sudrajat,  M.A.  2016.
“Analisis  Pengaruh  Kompetensi
Aparatur Pemerintahan Desa Terhadap  Penggunaan  Teknologi Accounting  Information  System Pada  Desa-Desa  di  Kabupaten Madiun”. ASSETS: Jurnal
Akuntansi  dan  Pendidikan.  Vol.  5 No. 2, Oktober 2016 .
Hendri,  S.B.S.,  dkk.  2016. “Pengaruh Sumber  Daya  Manusia,  Sarana dan  Prasarana  terhadap  Kinerja Pengelolaan  Keuangan  Desa  di
Kabupaten Lombok
Tengah”.
Conference  on  Management  and Behavioral Studies, Universitas
Tarumanagara,  Jakarta,  27  Oktober
2016.
Juliandi, A., Irfan, dan Manurung, S. 2014.
Metode  Penelitian  Bisnis:  Konsep dan Aplikasi . UMSU Press, Medan. Kadir,  A  dan  Triwahyuni,  T.C.  2013.
Pengantar  Teknologi  Informasi . Andi, Yogyakarta.
Khoiriah,  S  dan  Meylina,  U.  2017.
“Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa”. Masalah-
Masalah  Hukum.  Vol.  46  No.  1, Januari 2017.
Koswara, E. 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokratisasi  dan  Kemandirian
Rakyat . Sembradi Aksara Nusantara, Jakarta. Lengkong,  V.P.K  dan  Tasik,  H.H.D.  2018.
“Evaluasi  Pengelolaan  Dana  Desa dengan Instrumen Dimensi Pengukuran  Pengelolaan  Dana Desa (DP2D2) Berdasarkan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014”.  Jurnal  Manajemen  Bisnis dan  Inovasi,  Fakultas  Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam
Ratulangi.  Vol.  5  No.  1,  Maret 2018 .
Magribi,  A.  2019. “Penjabat  (Pj)  Kepala Desa  Paya  Itik  Marlon  Didakwa Terima  Ratusan  Juta  dari  Proyek Drainase
Desa”. Tribun- Medan.com, 5 Februari 2019. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik . Andi, Yokyakarta.
Marlinawati  dan  Wardani,  D.K.  2018. “Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi, dan
Sistem Pengendalian Intern terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa”.
Jurnal  Kajian  Bisnis.  Vol.  26  No.
2, Juli 2018 .
Mulyadi.  2003. Ekonomi  Sumber  Daya
Manusia Dalam Perspektif
Pembangunan . RajaGrafindo
Persada, Jakarta.
_______.  2011. Sistem  Perencanaan  dan Pengendalian  Manajemen .  Edisi III. Salemba Empat, Jakarta.
Munti, F., dan Fahlevi, H. 2017.
“Determinan  Kinerja  Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Kecamatan  Gandapura  Kabupaten
Aceh”.  Jurnal  Akuntansi  dan Investasi. Vol. 18 No. 2, Juli 2017 .
Nafidah,  L.N  dan  Anisa,  N.  2017. “Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan  Desa  di  Kabupaten Jombang”.  Akuntabilitas:  Jurnal Ilmu  Akuntansi.  Vol.  10  No.  2, Oktober 2017 .
Nordiawan,  D  dan  Hertianti,  A.  2010.
Akuntansi  Sektor  Publik .  Salemba
Empat, Jakarta.
Noverman,  Y.  2018. “Analisis  Kesesuaian
Pengelolaan  Dana  Desa  dengan Peraturan Perundang-Undangan
(Studi Kasus Di Nagari Bukit Bual
Kabupaten  Sijunjung)”.  JAKPP
(Jurnal  Analisis  Kebijakan  dan Pelayanan  Publik.  Vol.  4  No.  2,
Desember 2018 .
Novianti, I., Syamsidar dan Syawalina, C.F.
2018. “Pengaruh  Implementasi
Standar  Akuntansi  Pemerintahan Berbasis  Akrual  dan  Efektivitas
Fungsi Pengawasan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten  Aceh  Besar”.
Balance.  Vol.  XV  No.  1,  Januari 2018 .
Peraturan  Bupati  Deli  Serdang  No.  03 Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Bupati Deli Serdang No. 5 Tahun 2019  tentang  Tata  Cara  Pembagian,
Penetapan  Rincian  dan  Pedoman Teknis  Penggunaan  Dana  Desa  di Kabuapten  Deli  Serdang  Tahun Anggaran 2019.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik
Indonesia  No.  113  Tahun  2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa.
Peraturan  Pemerintah  No.  22  Tahun  2015 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  No.  60  Tahun  2014 tentang Sumber Dana Desa.
Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  2014
tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang  No.  6  tahun  2014 tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  No.  56  Tahun  2005 tentang  Sistem  Informasi  Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2014 tentang Dana Desa dan Sumber dari Anggaran  Pendapatan  Belanja  dan Negara (APBN).
Peraturan  Pemerintah  No.  72  Tahun  2005 tentang Pemerintahan Desa.
Primayana, dkk. 2014. “Pengaruh Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia, Pengendalian  Intern  Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan Daerah  Terhadap  Keterandalan
Pelaporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah
Daerah  Kabupaten  Buleleng)”.
Jurnal Jurusan Akuntansi Program S1, Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 2 No. 1 . Putriyanti,  A.  2012. “Penerapan  Otonomi dalam  Menguatkan  Akuntabilitas
Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecematan Grabag
Kabupaten  Purwerejo”.  Jurnal  E- Civics.Vol. 1 No. 2 . Romandhon.  2019. “Pengaruh  Tingkat Pendidikan,  Kualitas  Pelatihan, Pengalaman  Kerja  Aparatur  Desa, dan  Fasilitas  Kantor  Terhadap Pemahaman  Laporan  Keuangan Desa (Studi Empiris pada Aparatur Desa  di  Kecamatan  Mojotengah Kabupaten  Wonosobo)”.  Journal of Economic, Management,
Accounting and Technology (JEMATech). Vol. 2 No. 1,
Februari 2019 . Rulyanti,  D.,  Sularso,  R.A  dan  Sayekti,  Y. 2017.
“Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening”. Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vol. 11 No. 3, September 2017 . Sanjaya, S dan Rizky, M.F. 2018. “Analisis Profitabilitas dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada PT. Taspen (Persero) Medan”.
KITABAH.  Vol.  2  No.  2,  Juli  – Desember 2018 .
Sapartiningsih,  D,  Suharno  dan  Kristianto,
D. 2018. “Analisis  Pengaruh
Kompetensi Sumber Daya Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran  dan  Pengawasan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan  Dana  Desa”.  Jurnal
Akuntansi  dan  Sistem  Teknologi Informasi.  Vol.  14  No.  1,  Maret
2018 . Sari, E.N. 2010. “Konsep Anggaran Dalam
Perspektif Balance Scorecard:
Suatu  Tinjauan  Teoritis”.  Jurnal Riset  Akuntansi  dan  Bisnis,  Vol. 10, No. 2, September 2010 .
_______. 2013. “Pengaruh  Budaya Organisasi  Terhadap  Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good  Governance  (Studi  Pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  di Kota Medan)”. Jurnal Riset Akuntansi  dan  Bisnis,  Vol.  13,  No. 1, Maret 2013 .
Sari, E.N., dan Saragih, F. 2009. “Pengaruh  Sistem  Pengendalian
Manajemen Terhadap Kinerja
Keuangan  Peusahaan  Pada  Hotel Berbintang  di  Kota  Medan”.
Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Bisnis, Vol. 9, No. 2, September 2013 .
Sari,  M.  2014. “Enterpreneur  terhadap Kinerja  UKM  di  Kota  Medan”.
Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Bisnis. Vol.14, No.1, Maret 2014 .
_______. 2015. “Analisis  Balanced Scorecard Sebagai Alat Pengukuran  Kinerja  Perusahaan PT.  Jamsostek  Cabang  Belawan”. Jurnal  Riset  Akuntansi  dan Bisnis. Vol.15, No.1, Maret 2015 .
_______. 2018. “Penerapan Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan” . Prosiding: The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018 “Pemberdayaan dan Penguatan Daya  Saing  Bisnis  dalam  Era
Digital.
Sari,  R  dan  Indriani,  M.  2018. “Analisis Kinerja  Pemerintah  Desa  dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif  (Studi  Pada  Desa  di Kecamatan  Ingin  Jaya  Kabupaten Aceh  Besar)”.  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa  Ekonomi  Akuntansi (JIMEKA).  Vol.  3,  No.  4,  Tahun 2018 .
Sembiring, F.L. 2013. “Pengaruh Kualitas
Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai
Informasi  Pelaporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten  Pasaman  Barat)”.  E- Jurnal, Universitas Negeri Padang . Sinambela,  E.,  Saragih,  F  dan  Sari,  E.N. 018. “Analisis  Struktur  APBD
dalam  Meningkatkan  Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara”. EKONOMIKAWAN:
Jurnal  Ilmu  Ekonomi  dan  Studi Pembangunan,  Vol.  18,  No.  2. Desember 2018 .
Sujarweni,  V.W.  2015. Akuntansi  Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi . Pustaka Baru Press,
Yogyakarta. Sumarjo, H. 2010. “Pengaruh Karakteristik  Pemerintah  Daerah Terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah  Daerah (Studi  Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  di  Indonesia) ”. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
Suparman, W.E. 2014. “Pengaruh Kualitas
Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan  Teknologi  Informasi terhadap  Keterandalan  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten  Buleleng”.  e-Journal S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 2. No. 1. Tahun 2014 .
Sutarman.  2012. Pengantar  Teknologi Informasi . Bumi Aksara, Jakarta. Suyanto,  M.  2005. Pengantar  Teknologi Informasi  untuk  Bisnis .  Andi, Yokyakarta.
Triani,  N.N.A  dan  Handayani,  S.  2018. “Praktik Pengelolaan Dana Desa”. Jurnal  Akuntansi  Multiparadigma. Vol. 9 No. 1, April 2018 .
Umami, R dan Nurodin, I. 2017. “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan  Desa”.
Jurnal  Ilmian  Ilmu  Ekonomi.  Vol. 6 No. 11, Oktober 2017 .
Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang-Undang  No.32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  No.6  Tahun  2014  tentang Desa.
Wahyudi,  M  dan  Wulandari,  E.  2017. “Kinerja  Keuangan  Pemerintah
Daerah dalam Era Otonomi
Daerah (Studi Kasus Pemerintahan
Daerah  Kota  Magelang)”.  Jurnal
RAK  (Riset  Akuntansi  Keuangan).
Vol. 3 No. 2 .
Wanda,  W.  2016. “Analisis  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam  Masa  Otonomi  Daerah Kabupaten Nabire Provinsi
Papua”. Jurnal EMBA, Vol. 4, No.
3, September 2016 .
Wardani,  D.K  dan  Andriyani,  I.  2017.
“Pengaruh  Kualitas  Sumber  Daya Manusia,  Pemanfaatan  Teknologi
Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan  Pelaporan  Keuangan Pemerintahan  Desa  di  Kabupaten Klaten”. Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas
Sarjanawiyata  Tamansiswa.  Vol.  5
No. 2, Desember 2017 .
Wenny,  C.D.  2012. “Analisis  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di
Propinsi Sumatera Selatan”.
Forum  Bisnis  dan  Kewirausahaan Jurnal  Ilmiah  STIE  MDP,  Vol.  2
No. 1, September 2012 .
Wiguna,  M.D.P,  Yuniarta,  G.A  dan Prayudi,  M.A.  2017. “Pengaruh Kualitas  Sumber  Daya  Manusia, Pendidikan  dan  Pelatihan,  serta Peran  Pendamping  Desa  terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan  Desa  (Siskeudes)  (Studi Pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten  Buleleng)”.  Jurnal Akuntasi  Program  S1,  e-Journal Universitas  Pendidikan  Ganesha. Vol. 8 No. 2, Tahun 2017 .
Yesinia,  N.I,  Yuliati,  N.C  dan  Puspitasari, D.  2018. “Analisis  Faktor  yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa”. Jurnal  Aset  (Akuntansi  Risei).  Vol.  8  No. 1, 2018 . Yosefrinaldi.  2013. “Pengaruh  Kapasitas  Sumber
Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Terhadap  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah dengan Variabel Intervening Sistem
Pengendalian  Intern  Pemerintah  (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan  dan  Aset  Daerah  Se-Sumatera Barata”.  Jurnal  Akuntansi,  Fakultas Ekonomi  Universitas  Negeri Padang.  Vol. 1 No. 1, Tahun 2013 . Yudianto,  I  dan  Sugiarti,  E.  2017. “Pengaruh Penerapan  Sistem  Pengendalian  Instansi
Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa (Survei  Pada  Desa-Desa  di  Wilayah Kecamatan  Klari,  Kecamatan  Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan  Rengasdengklok  Kapubaten
Karawang)”.  Jurnal  Akuntansi  dan Keuangan. Vol. 17 No. 1, Tahun 2017 . Yulianti  dan  Mangku.  2003. Sosiologi  Pedesaan . Lappera Pustaka Utama, Jogjakarta. Yulihantini,  D.T,  Sukarno,  H  dan  Wardayati,  S.M. 2018. “Pengaruh  Belanja  Modal  dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa di Kabupaten Jember.”.  Bisma:  Jurnal  Bisnis  dan Manajemen. Vol. 12 No. 1, Januari 2018 .