## Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal
Asih Ulum Sari, Fauziah Nur Lubis dan Abdul Mujib
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: azihaja54@gmail.com

## ABSTRAK
Pasar  modal  ialah  sistem  keuangan  yang  terorganisasi  yang  mempertemukan antara  pemilik  saham  dan  pemodal  yang  memiliki  jangka  waktu  tertentu  baik  secara langsung  maupun  melalui  perantara.  Dalam  paper  ini membahas  salah  satu  jenis  pasar modal  yaitu  sengketa  repo  ( repurchase  agreement ).  Permasalahan  yang  terjadi, pelanggaran  hukum  dipasar  modal  dipastikan  merugikan  pasar  modal,  terutama manipulasi  harga saham. Adapun  paper ini menggunakan pendekatan  Undang-Undang. ( statute approach ) yaitu Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Hasil penulisan paper ini tertuang khususnya pada  pasal 91 dan 92. Pada pasal 91  disebutkan  bahwa  setiap  pihak  dilarang  melakukan  tindakan,  baik  langsung  maupun tidak  langsung,  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  gambaran  semua  atau  menyesatkan mengenai  kegiatan  perdagangan,  keadaan  pasar,  harga  efek  di  bursa  efek.  Pasal  92 juga  menambahkan  setiap  pihak  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  dengan pihak  lain,  dilarang  melakukan  transaksi  efek  atau  lebih,  baik  langsung  maupun  tidak langsung sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek.
Kata Kunci: Pasar Modal; Pelanggaran Hukum; Sengketa

## PENDAHULUAN
Dalam  sistem  keuangan  terdapat  dua  lembaga  keuangan yaitu  bank  dan  non  bank,  dalam  lembaga  keuangan  non  bank terdapat  pasar  modal. 1 Pasar  modal  secara  umum  ialah  sistem keuangan  yang  terorganisasi  termasuk  di  dalamnya  adalah  bank- bank  komersial  dan  semua  lembaga  perantara  dibidang  keuangan serta  keseluruhan  surat-surat  berharga  yang  beredar.  Adapun pendapat  lain,  pasar  modal (capital  market) merupakan    pasar untuk  berbagai  instrument  keuangan  jangka  panjang  yang  biasa
1 Adrian Sutedi, Segi-Segi Hukum Pasar Modal (Bogor: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, 2009), hlm. 2.
diperjualbelikan,  baik  surat  utang  (obligasi),  ekuiti  (saham), reksadana, instrument derivatif maupun instrument lainnya. 2
Terdapat  fungsi  pasar  modal  menurut  Tandelilin  yaitu sebagai  lembaga  perantara,  yang  memiliki  peran  penting  dalam menunjang  perekonomian  karena  dapat  menghubungkan  pihak yang  membutuhkan  dan  dengan  pihak  yang  memiliki  kelebihan dana. 3 Pasar  modal  merupakan  salah  satu  aspek  penting  dalam kegiatan pembangunan nasional mengingat pasar modal berfungsi sebagai  sarana  pembiayaan  (pendanaan  usaha)  dan  sarana investasi  (perusahaan  mendapat  dana dari  masyarakat  pemodal). 4
Adapun  dana  yang  diperoleh  dari  pasar  modal  dapat  digunakan untuk  berinvestasi  yaitu  untuk  pengembangan  usaha,  ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain. 5 Pasar modal sendiri dapat mendorong  terciptanya  alokasi  dana  yang  efisien,  karena  dengan adanya  pasar  modal  maka  pihak  yang  kelebihan  dana  (investor) dapat memilih alternative investasi yang memberikan return relative besar adalah sektor-sektor yang paling produktif yang ada di pasar.
Instrumen  pasar  modal  adalah  semua  surat-surat  berharga yang  diperdagangkan  di  bursa. 6 Sementara  itu,  instrument keuangan  yang  diperdagangkan  di  pasar  modal  merupakan instrument jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham,  obligasi,  waran, right ,  reksadana,  dan  berbagai  instrumen derivative  seperti option,  futures ,  dan  lain-lain. 7 Adapun  salah  satu kebijakan  yang  ditempuh  pemerintah  adalah  dengan  mengaktifkan
2 Zulfikar, Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistika (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm. 4.
3 Eduardus  Tandelilin, Analisis  Investasi  dan  Manajemen  Portofilio ,  (Yogyakarta:  BPFE Yogyakarta, 2007), hlm. 13.
4 Sherly  Ayuna  Putri,  Ema  Rahmawati,  dan  Nun  Harrieti,  “Penyelesaian  Sengketa  Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri,” Paper Ilmiah Hukum , Vol. 4, No. 1 Mei 2019, hlm. 152.
5 Zulfikar, Pengantar Pasar,…hlm. 5.
6 Eduardus Tandelilin, Analisis Investasi , hlm. 13.
7 Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati, dan Nun Harrieti, “Penyelesaian Sengketa, hlm. 152.
dan  mendorong  kegiatan  pasar  modal  di  Indonesia  agar  semakin berkembang  sebagai  salah  satu  pilar  indicator  keberhasilan ekonomi disamping perbankan dan investasi langsung lainnya. 8
Pasar modal merupakan suatu kegiatan yang kompleks yang sarat  dengan  aspek  hukum  dan  ekonomi  (bisnis),  yang  oleh karenanya  sangat  diatur  secara  terperinci.  Walaupun  peranan pasar  modal  terhadap  pembangunan  sangat  erat,  akan  tetapi potensi  sengketa,  pelanggaran  atau  permasalahan  hukum seringkali  terjadi.  Hal  inilah  yang  menjadi  perhatian  khusus  bagi para  praktisi  dan  akademisi  hukum,  khususnya  hukum  bisnis. Beragam  kritik  terhadap  penyelesaian  sengketa  di  pasar  modal, yang  pada  umumnya  didasarkan  pada  argumentasi  bahwa  belum ada  kasus  di  pasar  modal  yang  diselesaikan  hingga  proses pengadilan, penyelesaian kasus yang cukup lama dan berlarut-larut karena  alasan-alasan  antara  lain  bahwa  pasar  modal  Indonesia relatif masih baru. 9
Hal ini jelas membutuhkan suatu perbaikan sehingga hukum dapat  ditegakkan  sesuai  dengan  tujuannya,  serta  menciptakan pasar  modal  yang  wajar,  teratur  dan  efisien.  Berbicara  sengketa hukum  di  pasar  modal,  terdapat  beberapa  perbedaan  antara sengketa  pasar  modal  dengan  sengketa  bisnis  pada  umumnya. Pelanggaran di bidang pasar modal bersifat agak unik. Keunikan ini dapat  dilihat  baik  dari  jenis  pelanggarannya,  dari  sisi  pelakunya yang sangat berpendidikan dan sangat rapi cara kerjanya, dari sisi pola  pelanggaran,  dari  sisi  akibat  yang  mungkin  ditimbulkan, maupun dilihat dari sisi pengenaan sanksi yang jauh lebih berat dari
8 Nindyo Pramono, Hukum PT Go Public dan Pasar Modal (Yogyakarta: Andi, 2013), hlm. 2.
9 Jusuf  Anwar, Pasar  Modal  Sebagai  Sarana  Pembiayaan  dan  Investasi ,  Cetakan  Ke-1, (Bandung: Penerbit Alumni, 2005), hlm. 120.

## Asih Ulum Sari | Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal
pelanggaran  biasa  yang  bersifat  serupa  dengan  pelanggaran tersebut. 10
Pelanggaran  hukum  yang  terjadi  di  pasar  modal  dipastikan merugikan  pasar  modal,  termasuk  investor  pasar  modal.  Berikut ialah contoh kasus dalam sengketa pasar modal yaitu kasus REPO (gadai  saham)  tahun  2015  dimana  Benny  Tjokro  tidak  melakukan pembelian  kembali  padahal  ia  membuat  kesepakatan  dengan Platinum  untuk  membeli  kembali  saham  Hanson.  Yang  pada akhirnya  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  (PN)  Jakarta  Selatan memutuskan pembatalan pembelian saham PT Hanson
International  Tbk  yang  dilakukan  Goldman  Sachs  International. 11
Kasus  lainnya  yaitu  manipulasi  harga  saham  PT  Sekawan  Intri pratamaTbk  (SIAP)  yang  menjadi  ujian  terhadap  kredibilitas Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  sebagai  wasit  pasar  modal. Sehingga  adanya  kasus  tersebut  juga  menjadi  batu  sandungan terhadap  upaya self  regulatory  organization yaitu  Bursa  Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KPEI) untuk mempromosikan  pasar  modal  sebagi  wadah  investasi  yang menguntungkan.
Dalam  kasus  yang  berhubungan  pasar  modal  telah  diatur dalam  Undang-Undang  (UU)  No.  8  tahun  1995  tentang  pasar modal,  maka  di  dalam  penyelesaian  sengketa  pasar  modal  dapat dilakukan  melalui  pendekatan  Undang-Undang.  ( statute  approach ) yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dengan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
10 Jusuf Anwar, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Ke1, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 26.
11 Yuliawati,  Merunut  Sengketa  Saham  Goldman  Sachs  VS  Benny  Tjokro, https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a5624e1679/kronologi-sengketa-saham-goldman- sachs-vs-benny-tjokro akses 10 April 2021.

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  pendekatan  yuridis  yaitu  penelitian  dengan  mengkaji pada  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar hubungan hukum serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian 12 .  Jenis  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  bersifat  penelitian hukum  normatif,  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  hukum  yang dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku  dalam masyarakat  dan  menjadi  acuan  perilaku  bagi  setiap  orang.  Di dalam  penelitian  dilakukan  pengkajian  terhadap  bahan-bahan hukum  primer  dan  sekunder,  sepanjang  bahan-bahan  tersebut mengandung kaidah hukum di dalam paper ini.
1. Metode Pengumpulan Data
Jenis  dan  sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer dan  data  sekunder.  Data  primer  yang  digunakan  yaitu  jurnal  atau karya  ilmiah  yang  berkaitan  langsung  dengan  pembahasan  paper ini. Sementara data sekunder disini diperoleh dari bahan atau data dari  tangan  kedua  dan  bukan  data  orisinil  dari  tangan  pertama  di lapangan.  Maka  dalam  pengumpulan  data  dilakukan  dengan menelaah  maupun  eksplorasi  beberapa  buku  dan  dokumen  (yang berbentuk  cetak  atau  elektronik)  serta  sumber-sumber  data  atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan kajian paper ini. 13
2. Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan yang bersifat studi pustaka atau penelitian
12 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum (Bandung:  Citra  Aditya  Bakti, 2004), hlm. 112.
13 Supriyadi,  “ Community  of  Practitioners: Solusi  Alternatif  Berbagi  Pengetahuan  antar Pustakawan,” Lentera Pustaka, Vol. 2: 2 (2016), hlm. 83-93.

## Asih Ulum Sari | Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal
kepustakaan, yaitu kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan,  mengolah  dan  menyimpulkan  data  dengan metode/teknik  tertentu  yang  berguna  untuk  mencari  jawaban  atas permasalahan  yang  dihadapi  melalui  penelitian  kepustakaan. 14
Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif,  yaitu  dengan  menuturkan  dan  menggambarkan  apa adanya  sesuai  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Dari  hasil tersebut  kemudian  ditarik  kesimpulan  yang  merupakan  jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam paper ini.

## PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Pasar Modal
Pasar  modal  dalam  arti  sempit  adalah  suatu  tempat dalam  pengertian  fisik  yang  terorganisasi  tempat  efek-efek  di perdagangkan  disebut  dengan  bursa  efek. 15 Sejalan  dengan pengertian  sebelumnya,  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  1995  Tentang  Pasar  Modal  ialah kegiatan  yang  bersangkutan  dengan  Penawaran  Umum  dan perdagangan  Efek,  Perusahaan  Publik  yang  berkaitan  dengan Efek  yang  diterbitkannya  serta  lembaga  dan  profesi  yang berkaitan  dengan  Efek. 16 Berbeda  dengan  pendapat  Hadi, pasar  modal  merupakan  situasi  yang  memberikan  ruang  dan peluang penjual dan pembeli, bertemu dan bernegosiasi dalam pertukaran  komoditas  dengan  kelompok  komuditas  pemodal. Maksud  modal  disini,  baik  modal  berbentuk  hutang  (obligasi)
14 Milya  Sari  dan  Asmendri,  “Penelitian  Kepustakaan  ( Library  Research) dalam  Penelitian Pendidikan  IPA,” Natural  Science: Jurnal  Penelitian  Bisang  IPA  dan  Pendidikan  IPA ,  Vol.  6:  1 (2020), hlm. 41-53.
15 Faiza  Muklis,  “Perkembangan  dan  Tantangan  Pasar  Modal  Indonesia,” Al  Masraf, Vol.
1:1 (Januari-Juni 2016), hlm. 65-78.
16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
maupun  modal  ekuitas  ( equity ).  Tempat  untuk  pertukaran modal selanjutnya disebut Pasar Modal (Bursa Efek). 17
Pasar modal sebagaimana pasar pada umumnya adalah suatu  tempat  untuk  mempertemukan  penjual  dan  pembeli. Yang  membedakannya  dengan  pasar  lainnya  adalah  pada objek  yang  diperjual  belikan.  Kalau  pada  pasar  lainnya  yang diperdagangkan  adalah  sesuatu  yang  sifatnya  konkret  seperti kebutuhan  sehari-hari,  tetapi  yang  diperjual  belikan  di  pasar modal  adalah  modal  atau  dana  dalam  bentuk  efek  (surat berharga) 18 Dari  beberapa  pengertian  pasar  modal  diatas, penyusun  menyimpulkan  bahwa  pasar  modal  ialah  sistem keuangan  yang  terorganisasi  yang  mempertemukan  antara pemilik  saham  dan  pemodal  yang  memiliki  jangka  waktu tertentu baik secara langsung maupun melalui perantara.
2. Landasan Hukum Pasar Modal
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa  Keuangan  (UUOJK),  wewenang  pengaturan  dan pengawasan kegiatan di pasar modal yang semula dimiliki oleh Badan  Pengawas  Pasar  Modal  (Bapepam)  sejak  tanggal  31 Desember  2012  telah  berpindah  kepada  OJK. 19 Adapun  pasar modal sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
3. Struktur Pasar Modal di Indonesia
Struktur  pasar  modal  Indonesia  yang  tercantum  dalam Undang-Undang Pasar Modal adalah sebagai berikut :
17 Nor Hadi, Pasar Modal , edisi 2, (Yogyakarta: Grahailmu, 2015), hlm 14.
18 Tavinayati  dan  Yulia  Qamariyanti ,  Hukum  Pasar  Modal  di  Indonesia (Jakarta:  Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.
19 M.  Irsan  Nasarudin, Aspek  Hukum  Pasar  Modal  Indonesia ,  Cetakan  Ketujuh  (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm. 278.

## Asih Ulum Sari | Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal
1) Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  yaitu  badan  yang memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pembinaan, pengaturan dan pengawasan pasar modal di Indonesia. Fungsi-fungsi  tersebut  diberikan  kepada  OJK  untuk memfasilitasi  tercapainya  tujuan  yang  dicanangkan undang-undang,  yaitu  menciptakan  pasar  modal  yang teratur, wajar, dan efisien, serta memberikan perlindungan kepada pemodal dan masyarakat.
2) Perusahaan  yang  memperoleh  dana  di  pasar  modal dengan melaksanakan penawaran umum atau investasi langsung  ( private  placement ).  Perusahaan  ini  dikenal sebagai  emiten.  Usaha  mendapatkan  dana  itu dilakukan  dengan  menjual  efek  kepada  masyarakat luas  melalui  pasar  modal.  Emiten  mempunyai  peranan yang  sangat  besar  dalam  mengembangkan  pasar modal.
3) Self  Regulatory  Organizations (SROs)  adalah  institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat  dan  menetapkan  peraturan  bagi  anggota bursa efek, terdiri dari:
a. Bursa  Efek  adalah  pihak  yang  menyelenggarakan dan  menyediakan  sistem  dan  atau  sarana  untuk mempertemukan  penawaran  jual  beli  efek  pihak- pihak  lain  dengan  tujuan  memperdagangkan  efek diantara  mereka.  Sesuai  dengan  tujuannya,  bursa efek adalah tempat dan pengelola untuk menyelenggarakan  perdagangan  efek  yang  teratur wajar dan efisien, maka bursa efek wajib menyediakan  sarana  pendukung.  Bursa  efek  juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggota bursa efek,
mengingat  kegiatan  perdagangan  efek  menyangkut dana masyarakat yang besar.
b. Lembaga  Kliring  dan  Penjaminan,  yaitu  pihak  yang menyelenggarakan  jasa  kliring  dan  penjaminan transaksi  bursa.  Lembaga  yang  telah  memperoleh izin  usaha  sebagai  lembaga  kliring  dan  penjaminan oleh  OJK  adalah  PT  Kliring  Penjaminan  Efek Indonesia  (KPEI).  KPEI  pada  dasarnya  mempunyai peran  yang  merupakan  kelanjutan  dari  kegiatan bursa  efek  dalam  rangka  penyelesaian  transaksi bursa.
c.  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian,  adalah pihak  yang  menyelenggarakan  kegiatan  Kustodian Sentral bagi Bank Kustodian,  Perusahaan Efek,  dan pihak  lain.  Lembaga  yang  telah  memperoleh  izin usaha sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian oleh OJK adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 20
4) Perusahaan  Efek  adalah  perusahaan  yang  telah mendapat  izin  usaha  dari  Bapepam  untuk  dapat melakukan  kegiatan  sebagai  penjamin  emisi  efek, perantara pedagang efek, atau manajer investasi.
a. Penjamin  Emisi  Efek  adalah  pihak  yang  membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan penawaran umum  bagi  kepentingan  Emiten  dengan  atau  tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual;
b. Perantara  Pedagang  Efek  adalah  pihak  yang melakukan  kegiatan  usaha  jual  beli  efek  untuk kepentingan sendiri atau pihak lain;
20 M.Irsan  Nasarudin  dan  Indra  Surya, Aspek  Hukum  Pasar  Modal  Indonesia (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 148-150.

## Asih Ulum Sari | Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal
c.  Manajer  Investasi  adalah  pihak  yang  kegiatan usahanya  mengelola  portofolio  efek  untuk  para nasabah  atau  mengelola  portofolio  investasi  kolektif untuk  sekelompok  nasabah,  kecuali  perusahaan asuransi,  dana  pensiun,  dan  bank  yang  melakukan sendiri  kegiatan  usahanya  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5) Lembaga  penunjang  pasar  modal  adalah  institusi penunjang  yang  turut  serta  mendukung  pengoperasian pasar  modal  dan  bertugas  dan  berfungsi  melakukan pelayanan  kepada  pegawai  dan  masyarakat  umum. Lembaga pasar modal terdiri dari:
a. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang
berdasarkan  kontrak  dengan  emiten  melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.
b. Kustodian  adalah  pihak  yang  memberikan  jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek  serta  jasa  lain,  termasuk  menerima  dividen, bunga,  dan  hak-hak  lain,  menyelesaikan  transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
c.  Wali Amanat adalah pihak yang mewakili
kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.
d. Penasihat  Investasi  adalah  pihak  yang  memberi nasihat  kepada  pihak  lain  mengenai  penjualan  atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.
e. Pemeringkat  Efek  ( Rating  Company )  menentukan peringkat  suatu  efek  dengan  menggunakan  simbol tertentu yang dapat memberikan gambaran
mengenai  kualitas  investasi  dari  suatu  efek  yang berkaitan dengan risiko gagal bayar.
6) Selain  lembaga  penunjang,  terdapat  pula  profesi penunjang  pasar  modal.  Profesi  penunjang  adalah pihak-pihak  yang  telah  terdaftar  di  OJK,  yang persyaratan  dan  tata  cara  pendaftarannya  ditetapkan dengan peraturan pemerintah, yaitu:
a. Akuntan  yaitu  akuntan  yang  telah  memperoleh  ijin dari menteri dan terdaftar di OJK;
b. Konsultan Hukum yaitu ahli hukum yang memberikan pendapat  hukum  kepada  pihak  lain  dan  terdaftar  di OJK;
c.  Penilai  yaitu  pihak  yang  memberikan  penilaian  atas asset perusahaan dan terdaftar di OJK;
d. Notaris  yaitu  pejabat  umum  yang  berwenang membuat akta autentik dan terdaftar di OJK;
e. Profesi  lain  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan Pemerintah. 21
4. Penyelesaian Sengketa Pasar Modal
Sengketa  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Salah satu faktor penyebab adanya sengketa  adalah  perbedaan  pendapat  antara  dua  pihak  atau lebih.  Sengketa  adalah  suatu  situasi  dimana  ada  pihak  yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan  ketidakpuasan  ini  kepada  pihak  kedua.  Jika situasi  menunjukkan  perbedaan  pendapat,  maka  terjadi  lah  apa yang  dinamakan  dengan  sengketa.  Dalam  konteks  hukum khususnya  hukum  kontrak,  yang  dimaksud  dengan  sengketa
21 Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

## Asih Ulum Sari | Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal
adalah  perselisihan  yang  terjadi  antara  para  pihak  karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan  dalam  suatu  kontrak,  baik  sebagian  maupun keseluruhan 22
Sengketa dalam arti yang lebih luas dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu:
1) Sengketa  sosial  ( social  dispute )  Sengketa  sosial  adalah konflik  atau  perselisihan  yang  tidak  menimbulkan  akibat hukum.  Sengketa  sosial  biasanya  berhubungan  dengan  etika tata krama atau tata susila yang hidup dan berkembang dalam pergaulan  masyarakat  tertentu.  Pelanggaran  terhadap  aturan adat  termasuk  dalam  kategori  sengketa  sosial  karena  hukum adat  bukan  bagian  dari  pranata  hukum  positif  sehingga  saksi yang diterapkan hanya bersifat sanksi internal.
2) Sengketa  hukum  ( legal  dispute )  Sengketa  hukum  adalah sengketa  yang  menimbulkan  akibat  hukum,  baik  karena adannya  pelanggaran  terhadap  aturan-aturan  positif  atau karena  benturan  dengan  hak  dan  kewajiban  seseorang  yang diatur  oleh  ketentuan  hukum  positif.  Ciri  khas  dari  sengketa hukum  adalah  penyelesaiannya  dapat  dituntut  di  hadapan institusi  hukum  negara  (pengadilan/institusi  penegak  hukum lainnya).  Sengketa  hukum  secara  garis  besar  dibagi  menjadi beberapa kelompok antara lain:
a. Sengketa hukum pidana;
b. sengketa hukum perdata;
c.  sengketa hukum tata usaha negara;
d. sengketa hukum internasional. 23
22 Nurnaningsih Amriani, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 12.
23 D.Y Wiyanto, Hukum Acara Mediasi (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 4.
Bentuk-bentuk  penyelesaian  sengketa  secara  garis  besar dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:
1) Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (Litigasi)
Litigasi  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  di pengadilan,  di  mana  semua  pihak  yang  bersengketa  saling berhadapan  satu  sama  lain  untuk  mempertahankan  hak- haknya  di  muka  pengadilan.  Hasil  akhir  dari  suatu penyelesaian  sengketa  melalui  litigasi  adalah  putusan  yang menyatakan win-lose solution .
Dalam  hal  penyelesaian  sengketa  perdata  melalui pengadilan  dapat  juga  disebut  sebagai  hukum  acara  perdata atau hukum perdata formal ( formal civil law) karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan yang secara  formal  diakui  sah  menurut  undang-undang.  Hukum acara  perdata  mempertahankan  berlakunya  hukum  perdata agar  hak  dan  kewajiban  pihak-pihak  diperoleh  dan  dipenuhi sebagaimana mestinya. 24
a. Proses Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Pengadilan (Litigasi)
Perkara  perdata  dapat  terjadi  karena  pelanggaran terhadap  hak  seseorang,  seperti  diatur  dalam  hukum perdata.  Pelanggaran  hak  seseorang  itu  dapat  terjadi karena  perbuatan  melawan  hukum  yang  menimbulkan kerugian bagi orang lain atau karena wanprestasi. Perkara perdata  adalah  suatu  perkara  perdata  yang  terjadi  antara pihak  yang  satu  dengan  pihak  yang  lainnya  dalam hubungan  keperdataan.  Dalam  hubungan  keperdataan antara  pihak  yang  satu  dengan  pihak  yang  lainnya  apabila terjadi  sengketa  yang  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  para
24 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara, hlm. 10.

## Asih Ulum Sari | Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal
pihak  yang  sedang  berperkara  umumnya  diselesaikan melalui pengadilan. 25
Tahapan  penyelesaian  sengketa  perdata  melalui pengadilan  (Litigasi)  secara  kronologis  meliputi  dua tahapan yaitu:
a) Tahap  Administratif  Tahap  administratif  adalah  hal-hal yang  berhubungan  dengan  gugatannya  dan  yang  harus dilakukan  pengadilan  negeri  sehubungan  dengan gugatan penggugat. Tahap administratif terdiri dari:
[a] Penggugat  mendaftarkan  gugatan  melalui  kepala panitera pengganti Pengadilan Negeri yang
berwenang dengan membayar uang muka perkara;
[b] kepala  panitera  menerima  pendaftaran  gugatan  dan mencatatkannya dalam buku register perkara perdata;
[c] ketua  pengadilan  negeri  setelah  membaca  berkas gugatan  menetapkan  majelis  hakim  yang  akan memeriksa dan mengadili perkara;
[d] hakim ketua majelis menetapkan hari sidang pertama dan  memerintahkan  panitera  perkara  membuat  dan mengirimkan surat panggilan;
[e] panitera  atau  jurusita  mengirimkan  surat  panggilan sidang pertama kepada para pihak.
b) Tahap Yudisial Tahap Yudisial yaitu meliputi
pemeriksaan  dan  tindakan  hukum  sejak  hari  pertama sidang  sampai  dengan  putusan  hakim.  Tahap  yudisial terdiri dari:
[a] Pemeriksaan perkara;
[b] proses mediasi antara para pihak untuk mengusahakan perdamaian;
[c] pembacaan gugatan;
25 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 38.
[d] penyampaian jawaban/eksepsi oleh tergugat;
[e] penyampaian replik oleh penggugat;
[f] penyampaian duplik oleh tergugat;
[g] pembuktian oleh penggugat dan tergugat;
[h] penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat;
[i]  pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. 26
b. Upaya Hukum melalui Pengadilan (Litigasi)
Setelah  pembacaan  putusan  oleh  majelis  hakim biasanya pihak lawan yang dinyatakan kalah dan tidak puas dengan  putusan  pengadilan  mengajukan  upaya  hukum. Upaya  hukum  adalah  suatu  upaya  yang  diberikan  oleh undang-undang  kepada  semua  pihak  yang  sedang berperkara  di  pengadilan  untuk  mengajukan  perlawanan terhadap  putusan  hakim  jika  salah  satu  pihak  merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka  pihak  yang  dikalahkan  dalam  persidangan  dapat mengajukan perlawanan terhadap pengadilan dalam waktu tenggang 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikelurkannya  keputusan.  Upaya  hukum  yang  dapat ditempuh  antara  lain  upaya  hukum  banding,  kasasi  dan peninjauan kembali. 27
Banding  adalah  pemeriksaan  ulang  yang  dilakukan oleh  pengadilan  tinggi  terhadap  putusan  perkara  perdata yang  sudah  diputus  oleh  pengadilan  negeri  atas permohonan  pihak  yang  berkepentingan.  Pemeriksaan ulang  itu  dilakukan  sejak  awal  perkara  sampai  putusan akhir  pengadilan  negeri.  Dasar  hukum  kewenangan pengadilan  tinggi  melakukan  pemeriksaan  tingkat  banding
26 Anonim, www.academia.edu/10318176/Praktek_Persidangan_Perdata_Pengadilan Negeri diakses pada tanggal 11 april  2021 Pukul 20.04 WIB
27 Sarwono, Hukum Acara Perdata, hlm. 350.

## Asih Ulum Sari | Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal
adalah  berdasarkan  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 28
Mahkamah  Agung  memutus  permohonan  kasasi terhadap  putusan  pengadilan  tingkat  banding  atau  tingkat terakhir  dari  semua  lingkungan  peradilan.  Dasar  hukum pengajuan kasasi adalah Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung.  Mahkamah Agung  dalam  tingkat  kasasi  membatalkan  putusan  atau penetapan  pengadilan-pengadilan  dari  semua  lingkungan peradilan karena:
a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
c) Lalai  memenuhi  syarat-syarat  yang  diwajibkan  oleh
peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Mahkamah  Agung  dalam  melakukan  peradilan kasasi tidak melakukan peninjauan putusan seluruhnya dari pengadilan-pengadilan  dalam  tingkat  peradilan  terakhir tetapi  terbatas  pada  peninjauan  mengenai  hukum  saja, tidak mengenai peristiwa dan pembuktiannya.
Dalam  proses  litigasi,  pemeriksaan  suatu  perkara dianggap telah selesai karena semua tingkat upaya hukum telah  digunakan  secara  maksimal.  Akibatnya  perkara tersebut  akan  dianggap  tuntas  dengan  ditandai  proses eksekusi. Namun dengan berakhirnya proses litigasi bukan berarti  sengketa  di  antara  para  pihak  telah  benar-benar selesai,  karena  dengan  adanya  pihak  yang  kalah  justru akan menimbulkan dendam yang berkepanjangan.
Penyelesaian  sengketa  secara  litigasi  pada  umumnya
28 Abdulkadir Muhammad , Hukum Acara Perdata, hlm. 181.
hanya  digunakan  untuk  mencari  kepuasan  pribadi  dengan harapan  pihak  lawannya  dinyatakan  kalah  oleh  putusan pengadilan.
2) Penyelesaian Sengketa Alternatif (Non-Litigasi)
Penyelesaian  sengketa  melalui  non-litigasi  adalah penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan  bersifat  tertutup  untuk  umum ( closed  door  session )  dan  kerahasiaan  para  pihak  terjamin, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa  diluar  pengadilan  ini  menghindari  kelambatan  yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara  di  pengadilan  umum  dan  memiliki win-win  solution.
Penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  ini  dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS). 29
Untuk  menjamin  kesuksesan  pelaksanaan  mekanisme APS,  prasyarat  yang  berupa  faktor-faktor  kunci  kesuksesan ( key  success  factors )  harus  diketahui.  Faktor-faktor  kunci kesuksesan ( key success factors ) adalah sebagai berikut: 30
a. Sengketa Masih dalam “Batas Wajar” APS akan efektif jika sengketa  yang  terjadi  antara  pihak  masih  berada  dalam keadaan  yang  „wajar‟.  Tingkat  sengketa  yang  berada  di atas  ambang  wajar  tersebut  akan  sulit  untuk  diselesaikan dengan metode APS. Sengketa seperti demikian umumnya telah  membuat  hubungan  para  pihak  sangat  buruk, sehingga  di  antara  pihak  tersebut  tidak  terdapat  keinginan untuk  menyelesaikan  permasalahan  secara win-win solution (menggunakan  APS).  Dalam  situasi  seperti  ini, akan sulit untuk menghasilkan suatu keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
29 Frans  Hendra  Winarta, Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Internasional  dan Nasional (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm. 9.
30 Ibid., hlm. 32.

## Asih Ulum Sari | Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal
b. Komitmen Para Pihak Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui  APS  ditentukan  oleh  tekad  maupun  itikad  baik  ( te goede trouw ) para pihak yang bersengketa untuk menerima tanggung  jawab  atas  keputusan  mereka  sendiri  serta menerima  legitimasi  dari  APS  ditentukan  dari  seberapa besar komitmen dan penerimaan atas proses APS dari para pihak  yang  bersengketa.  Dengan  demikian  jika  para  pihak tidak memulai  APS  dengan  tekad  itikad  baik,  maka  proses APS akan menjadi sia-sia, tidak produktif,  dan hanya akan menghabiskan  uang  dan  waktu.  Terlepas  dari  rendahnya biaya dalam APS dibanding litigasi.
c.  Keberlanjutan  Hubungan  Penyelesaian  melalui  APS didasari  oleh  semangat win-win  solution. Oleh  karena  itu,
dengan  mempertimbangkan  kepentingan  di  masa  depan, maka  dari  pihak  yang  bersengketa  harus  ada  keinginan untuk  mempertahankan  hubungan  baik  mereka.  Hal  inilah yang  akan  mendorong  mereka  \untuk  tidak  hanya memikirkan hasil akhir yang menguntungkannya, tetapi juga memikirkan proses cara untuk mencapainya.
Definisi  APS  yang  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (10) Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999,  APS  sebagai  lembaga penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur yang  disepakati  para  pihak  yakni  penyelesaian  di  luar pengadilan  dengan  cara  konsultasi,  negosiasi,  mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan arbitrase. 31
a. Mediasi
Pengertian  mediasi  menurut  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di
31 Candra  Irawan, Aspek  Hukum  dan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  di  Luar Pengadilan, Bandung: CV Mandar Maju, 2010, hlm. 42.
Pengadilan  (Perma  No.  1  Tahun  2016)  mendefinisikan mediasi sebagai berikut:
Mediasi  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui proses  perundingan  untuk memperoleh  kesepakatan  Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
Mediasi  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa yang  atas  kesepakatan  para  pihak  yang  bersengketa melibatkan  pihak  ketiga  yang  netral  sebagai  mediator dalam  rangka  mempercepat  tercapainya  perdamaian. Melalui  mediator  diyakini  akan  mampu  mengarahkan  para pihak  menuju  perdamaian  lebih  cepat.  Apabila  upaya mediasi  yang  dipilih,  memperlihatkan  adanya  keseriusan para  pihak  untuk  tetap  menyelesaikan  sengketa  secara damai  dan  mengindikasikan  untuk  tetap  berhubungan  baik dalam bisnis-bisnis selanjutnya.
Pasal  3  ayat  (6)  Perma  No.  1  tahun  2016  memberi limitasi paling lama 30 (tiga puluh) kepada para pihak untuk melakukan mediasi. Karakteristik utama dari sebuah proses mediasi adalah:
a) Adanya  kesepakatan para  pihak untuk  melibatkan  pihak yang netral;
b) Mediator berperan sebagai penengah yang memfasilitasi keinginan para pihak untuk berdamai;
c) Para  pihak  secara  bersama  menentukan  sendiri keputusan yang akan disepakati;
d) Mediator dapat mengusulkan tawaran-tawaran penyelesaian  sengketa  kepada  para  pihak  tanpa  ada kewenangan memaksa dan memutuskan;
e) Mediator  membantu  pelaksanaan  isi  kesepakatan  yang dicapai dalam mediasi.
Beberapa prinsip mediasi adalah:

## Asih Ulum Sari | Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal
a) Bersifat  sukarela  atau  tunduk  pada  kesepakatan para pihak;
b) pada bidang perdata;
c) sederhana;
d) tertutup dan rahasia;
e) serta  bersifat  menengahi  atau  bersifat  sebagai
fasilitator. 32
Proses  mediasi  selalu  ditengahi  oleh  seorang atau  lebih  mediator  yang  dipilih  oleh  para  pihak  yang bersengketa.  Pemilihan  mediator  harus  dilaksanakan dengan hatihati dan penuh pertimbangan. Keterlibatan mediator  di  dalam  sengketa  yang  terjadi  sebagai pemicu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai,  sehingga  mediator  pada  umumnya  tidak  ikut campur  dalam  menentukan  isi  kesepakatan  damai, kecuali  memang  betul-betul  dibutuhkan.  Hal  ini didasarkan pada prinsip proses mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa ada intervensi dari pihak mediator. 33
Dalam  proses  mediasi,  seorang  mediator memiliki peran:
a) Mendekatkan persamaan kepentingan dan meminimalkan perbedaan kepentingan;
b) Menciptakan  pertemuan  yang  kondusif,  akrab  dan terarah (fokus terhadap substansi masalah);
32 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian, hlm. 16.
33 D.Y Wiyanto, Hukum Acara, hlm. 18.
c) Tidak  memposisikan  diri  sebagai  orang  yang memutuskan  dan  tidak  menilai  benar  atau  salah (tidak bertindak seolah hakim);
d) Mengidentifikasi  masalah  dan  kemungkinan  solusi yang dapat diterima para pihak;
e) Mendokumentasikan  kesepakatan  yang  sudah dihasilkan;
f)  Turut  membantu pelaksanaan akta kompromi yang dihasilkan.
b. Konsiliasi
Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk- bentuk  penyelesaian  sengketa  dan  menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution .
Kesepakatan  yang  terjadi  bersifat final dan  mengikat  para pihak.  Apabila  pihak  yang  bersengketa  tidak  mampu merumuskan  suatu  kesepakatan  dan  pihak  ketiga mengajukan  usulan  jalan  keluar  dari  sengketa,  proses  ini disebut konsiliasi. 34
Perbedaan  antara  konsiliasi  dengan  mediasi  adalah pada  peran  pihak  ketiga  (konsiliator)  di  dalam  proses penyelesaian  sengketa.  Seorang  konsiliator  lebih  bersifat aktif dibandingkan dengan mediator. Tetapi pada prinsipnya,  peran  kosiliator  maupun  mediator  sama-sama menjadi  pihak  ketiga  yang  netral  dimana  bertujuan  untuk mencapai kesepakatan secara damai.
34 Candra Irawan, Aspek Hukum, hlm. 44.

## Asih Ulum Sari | Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal
c.  Penilaian Ahli
Penilaian  ahli  atau  biasa  juga  disebut  pendapat  ahli adalah  suatu  keterangan  yang  dimintakan  oleh  para  pihak yang  sedang  bersengketa  kepada  seorang  ahli  tertentu yang  dianggap  lebih  memahami  tentang  suatu  materi sengketa yang terjadi. Permintaan pendapat ahli
disebabkan  karena  adanya  perbedaan  pendapat  di  antara kedua belah pihak. Pendapat ahli dimintakan, baik terhadap persoalan  pokok  sengketa maupun di  luar  pokok  sengketa jika itu memang diperlukan, atau dengan kata lain pendapat ahli  pada  umumnya  bertujuan  untuk  memperjelas  duduk persoalan di antara yang dipertentangkan oleh para pihak. d. Negosiasi
Negosiasi adalah upaya untuk mencapai kesepakatan  dengan  pihak  lain  melalui  proses  interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan  penyelesaian  atau  jalan  keluar  atas  suatu masalah  yang  sedang  berlangsung.  Negosiasi  biasanya dilakukan dalam perkara yang tidak terlalu rumit. Suatu hal yang  penting  dalam  bernegosiasi  adalah  suatu  itikad  baik dari  para  pihak  untuk  secara  bersama-sama  duduk  dan menyelesaikan masalah. 35

## e. Konsultasi
Konsultasi  adalah  suatu  tindakan  yang  bersifat personal antara  satu  pihak  tertentu  yang  disebut  klien dengan  pihak  lain  yang  memiliki  keahlian  tertentu  yang disebut  konsultan  untuk  mendapatkan  nasihat  atau pendapat mengenai suatu masalah agar memperoleh jalan keluar.  Konsultasi  dipilih  sebagai  pranata  penyelesaian sengketa  yang  dilakukan  oleh  satu  pihak  tidak  memiliki
35 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian, hlm. 26.
keterkaitan  secara  khusus  dengan  pihak  lawan  sengketa. Konsultasi  akan  dilakukan  atas  pertimbangan  demi kepentingan  pribadi  bagi  pihak  tersebut.  Keinginan  untuk melakukan konsultasi dengan ahli tidak perlu diketahui atau mendapatkan persetujuan pihak lawan sengketa. 36
f.  Arbitrase
Pasal  1  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah:
Cara  penyelesaian  suatu  sengketa  di  luar  peradilan umum  yang  didasarkan  pada perjanjian  arbitrase  yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi
perselisihan  yang  mungkin  terjadi  maupun  yang  sedang mengalami  perselisihan  yang  tidak  dapat  diselesaikan secara  negosiasi/konsultasi  maupun  melalui  pihak  ketiga serta  untuk  menghindari  penyelesaian  sengketa  melalui badan  peradilan  yang  selama  ini  dirasakan  memerlukan waktu  yang  lama. 37 Mengenai  objek  sengketa  yang  dapat diselesaikan melalui arbitrase diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase dan APS bahwa:
Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang  menurut  hukum  dan  peraturan  perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa .
Ini  berarti  tidak  semua  objek  sengketa  di  bidang perdata  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase,  hanya bidang  perdata  tertentu  seperti  yang  disebutkan  dalam Undang-Undang  Arbitrase  dan  APS.  Namun  perlu  diingat,
36 Nurnaningsih Amriani, Alternatif Penyelesaian , hlm. 34.
37 D.Y Wiyanto, Hukum Acara, hlm. 21.

## Asih Ulum Sari | Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal
bahwa  kebolehan  mengikat  diri  dalam  perjanjian  arbitrase harus  didasarkan  atas  kesepakatan  bersama  pihak  yang terlibat  dalam  perjanjian  tersebut.  Adapun  klausula arbitrase  ( arbitration  clause )  merupakan  persetujuan  yang biasanya  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  dalam melakukan perjanjian.
Pada  saat  ini  di  Indonesia  sudah  terdapat  banyak lembaga  arbitrase  institusional  yang  bersifat  nasional, 38 yaitu:
a) Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  yang diprakarsai  oleh  Kamar  Dagang  dan  Industri  Indonesia (KADIN);
b) Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia  (BAMUI)  yang diprakarsai  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  dan telah  berganti  nama  menjadi  Badan  Arbitrase  Syariah Nasional (BASYARNAS);
c) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);
d) Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (BAKTI);
e) Badan  Arbitrase  dan  Mediasi  Hak  Kekayaan  Intelektual (BAM HKI);
f)  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
g) Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perbankan Indonesia (LAPSPI);
h) Badan  Arbitrase  dan  Mediasi  Perusahaan  Penjaminan Indonesia (BAMPPI);
i)  Badan  Mediasi  Pembiayaan  dan  Pergadaian  Indonesia (BMPPI);
j)  Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)
38 Ibid ., hlm. 41.
Salah  satu  instrumen  yang  paling  diminati  dan terkenal  oleh  kalangan  investor  dipasar  modal  adalah saham.  Menurut  (Hadi,  2013:67)  saham  adalah  “surat berharga yang dapat dibeli atau dijual oleh perorangan atau lembaga  di  pasar  tempat  surat  diperjual- belikan”.  Analisis
teknikal merupakan analisis dengan menggunakan berbagai  indicator  seperti moving average,  RSI, stochastic dan  lain  sebagainya.  Analisis  fundamental  adalah  analisis penentu  nilai  seperti  prospek  pendapatan  yang  dihasilkan oleh perusahaan yang dilihat dari prospek ekonomi negara serta lingkungan bisnis perusahaan tersebut untuk mencari harga saham wajar (Bodie,2014:237).
Investor  dapat  menggunakan  analisis  fundamental untuk memberikan penilaian harga saham . dengan berbagai metode  penilaian  harga  saham.  Analisis  fundamental, menilai  harga  wajar  saham  terdapat,  dua  metode  yang umum  digunakan  yaitu  metode Dividen  Discounted  Model,
dan Price Earning  Ratio .  Pertama,  metode Dividend Discounted Model menurut Tandelilin (2010:306)
merupakan  “model  untuk  menentukan  nilai  sekarang dengan melihat arus dividen perusahaan setiap tahunnya”.
Metode Dividend  Discounted  Model berdasarkan  pada asumsi  investor  mencari  pendapatan  jangka  panjang melalui  pendapatan  dividen  yang  dikeluarkan  oleh perusahaan,  maka  aliran  kas  dividen  masa  yang  akan datang harus didiskon dengan tingkat expected return yang sudah  memperhitungkan  tingkat  pertumbuhan  dividen tersebut. Pada metode Price Earning Ratio menurut Fahmi (2014:334)  adalah  “perbandingan  antara market  price pershare dengan earning pershare perusahaan”.

## Asih Ulum Sari | Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal
5. Analisis Penyelesaian Sengketa Pasar Modal dalam Kasus Repo
Repo  ( repurchase agreement ) adalah transaksi penjualan instrumen  efek  antara  dua  belah  pihak  yang  diikuti  dengan perjanjian dimana tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan  dilaksanakan  pembelian  kembali  atas  efek  yang  sama dengan  harga  tertentu  yang  telah  di  sepakati.  Tentunya  pemicu ini  membuat  pemegang  saham  melakukan  jual  saham  secara paksa. 39 Contoh  kasusnya  terungkap  kasus  manipulasi  harga saham  PT  Sekawan  Intipratama  Tbk  (SIAP)  menjadi  ujian terhadap  kredibilitas  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) 40 Kasus seperti ini akan memengaruhi calon-calon investor, para investor akan  menjadi  sasaran  dari  praktik  rekayasa  harga  saham  ini. Adapun indikasi pelanggaran di dalam pasar modal yaitu:
1) PT.  Sekawan  Intipratama  TBK  (SIAP)  dalam  satu  tahun terakhir,  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  sudah  berkali-kali menghentikan  transaksi  saham  SIAP,  karena  harganya bergerak  tidak  wajar.  Pergerakan  harga  yang  tidak  wajar  ini tidak didukung oleh aksi korporasi dan fundamental keuangan yang  solid.  Saat  ini,  PT  Sekawan  Intipratama  (SIAP)  masih merugi di tahun 2018 ini.
2) PT.  Sekawan  Intipratama  TBK  (SIAP)  yang  mengubah  lini bisnis dari sektor plastik dan kemasan menjadi pertambangan yang  berujung  pada  pelanggaran  Hak  pemegang  saham senilai Rp 4,68 triliun tahun 2014 juga disinyalir penuh dengan permainan.
Dalam  kasus  ini  terjadi  gagal  bayar  sekitar  Rp  100  miliar dari  salah  satu  perusahaan  sekuritas  yang  memfasilitasi
39 Komang  Widiarta,  “Aspek  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  dalam Penyalahgunaan Rekening Efek ,” Jurnal Analisis Hukum , Vol. 3: 1 (April 2020), hlm. 38-47.
40 TICMI,2016,Modul  Hukum  &  Etika;  Kejahatan  di  Bidang  Pasar  Modal  (Penipuan, Manipulasi  Pasar  dan  Perdagangan  Orang  Dalam),The  Indonesia  Capital  Market Institute,Jakarta, hlm.3.
transaksi  saham  PT.  Sekawan  Intipratama  TBK  (SIAP)  ini. Banyaknya perusahaan sekuritas terlibat dalam transaksi saham PT.  Sekawan  Intipratama  TBK  (SIAP).  Banyaknya  perusahaan sekuritas yang terlibat memang sengaja dilakukan agar transaksi menjadi  rumit  dan  tidak  dicurigai.  Kasus  ini  ditangani  oleh  OJK. Dari pemeriksaan OJK menemukan dugaan tindak pidana pasar modal  yang  dilakukan  manajemen  SIAP.  Kemudian  kasus meningkat  dari  status  perkara  ke  level  penyidikan.  Namun  OJK tetap  berhati-hati  dalam  proses penyidikanya  karena melibatkan emiten,  broker  dan  investor.  Kasus  dugaan  transaksi  semu saham  SIAP  bermula  pada  Oktober  2015.  Dimana  BEI menemukan  kejanggalan  atas  transaksi  saham  SIAP  yang dilakukan  beberapa  broker.  Pada  akhirnya  otoritas  pasar  modal melakukan  suspensi  kepada  sejumlah  broker  termasuk Danareksa  Sekuritas  atas  kasus  saham  SIAP.  Kemudian  BEI menambah  pasal  dalam  aturan  terkait  negosiasi  agar menghindari  kasus  serupa  terjadi  di  kemudian  hari.  Ketentuan tersebut  tercantum  dalam  Peraturan  Nomor  II-A  tentang Perdagangan  Efek  Bersifat  Ekuitas. 41 Dalam  penyelesaian sengketa,  kasus  ini  tidak  menggunakan  litigasi  dalam penyelesaiannya  karena  ditangani  langsung  oleh  OJK  yang berakhir dari keputusan BEI untuk mensuspensi segala hal yang berkaitan dengan saham SIAP.
Berkaitan  dengan  kasus  ini,  manipulasi  harga  saham merupakan  salah  satu  kejahatan  pasar  modal  dan  ini bertentangan  dengan  Undang-Undang  (UU)  No.  8  tahun  1995 tentang pasar modal, khususnya pasal 91 dan 92 pada pasal 91 disebutkan  bahwa  setiap  pihak  dilarang  melakukan  tindakan, baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  dengan  tujuan  untuk
41 Andy dwijayanto, “OJK Temukan Tindak Pidana di Kasus SIAP,” https://investasi.kontan.co.id/news/ojk-temukan-tindak-pidana-di-kasus-siap  akses  17  Juni 2021.

## Asih Ulum Sari | Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal
menciptakan  gambaran  semua  atau  menyesatkan  mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, harga efek di bursa efek. Pasal  92  juga  menambahkan  setiap  pihak  baik  sendiri-sendiri maupun  bersama-sama  dengan  pihak  lain,  dilarang  melakukan transaksi  efek  atau  lebih,  baik  langsung  maupun  tidak  langsung sehingga  menyebabkan  harga  efek  di  bursa  efek  tetap,  naik, atau  turun  dengan  tujuan  memengaruhi  pihak  lain  untuk membeli, menjual atau menahan efek.

## KESIMPULAN
Pasar modal ialah sistem keuangan yang terorganisasi yang mempertemukan antara pemilik saham dan pemodal yang memiliki jangka  waktu  tertentu  baik  secara  langsung  maupun  melalui perantara. Adapun salah satu jenis pasar modal yaitu Repo adalah transaksi  penjualan  instrumen  efek  antara  dua  belah  pihak  yang diikuti  dengan  perjanjian  dimana  tanggal  yang  telah  ditentukan  di kemudian  hari  akan  dilaksanakan  pembelian  kembali  atas  efek yang sama dengan harga tertentu yang telah di sepakati.
Dalam paper ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (UU) No 8 tahun 1995 tentang pasar modal terhadap contoh kasus yang  dibahas  ialah  tentang  manipulasi  harga  saham.  Dimana khususnya pasal 91 dan 92 pada pasal 91 disebutkan bahwa setiap pihak  dilarang  melakukan  tindakan,  baik  langsung  maupun  tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semua atau menyesatkan  mengenai  kegiatan  perdagangan,  keadaan  pasar, harga efek di bursa efek. Pasal 92 juga menambahkan setiap pihak baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  pihak  lain, dilarang  melakukan  transaksi  efek  atau  lebih,  baik  langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan harga efek di bursa efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek.

## DAFTAR PUSTAKA
Amriani,  Nurnaningsih.  2012. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa Perdata di Pengadilan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
Andy  dwijayanto,  “OJK  Temukan  Tindak  Pidana  di  Kasus  SIAP,”
https://investasi.kontan.co.id/news/ojk-temukan-tindak- pidana-di-kasus-siap akses 17 Juni 2021.
Anonim,  www.academia.edu/10318176/Praktek_Persidangan_Perd ata_PengadilanNegeri  diakses  pada  tanggal  11  april    2021 Pukul 20.04 WIB
Anwar, Jusuf. 2005. Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi , Cetakan Ke-1, (Bandung: Penerbit Alumni).
____.  2008. Penegakan  Hukum  dan  Pengawasan  Pasar  Modal Indonesia ,  Edisi  Pertama,  Cetakan  Ke-1,  (Bandung:  PT. Alumni).
Irawan,  Candra.  2010. Aspek  Hukum  dan  Mekanisme  Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, ( Bandung: CV Mandar Maju).
Muhammad,  Abdulkadir.  2004. Hukum  dan  Penelitian  Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
Muklis,  Faiza. “Perkembangan  dan  Tantangan  Pasar  Modal Indonesia,” Al Masraf, Vol. 1:1 (Januari-Juni 2016).
Nasarudin, M. Irsan, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia , Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Kencana Prenada Media).
____ dan Indra Surya. 2011. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia , (Jakarta: Kencana Prenada Media).
Nor Hadi. 2015. Pasar Modal , edisi 2, (Yogyakarta: Grahailmu).
Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Pramono,  Nindyo.  2013. Hukum  PT  Go  Public  dan  Pasar  Modal (Yogyakarta: Andi).
Putri,  Sherly  Ayuna,  Ema  Rahmawati,  dan  Nun  Harrieti,
Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal Pada Pengadilan  Negeri, Paper  Ilmiah  Hukum ,  Vol.  4,  No.  1  Mei 2019.
Sari,  Milya  dan  As mendri,  “Penelitian  Kepustakaan  ( Library Research) dalam  Penelitian  Pendidikan  IPA,” Natural Science:  Jurnal  Penelitian  Bisang  IPA  dan  Pendidikan  IPA , Vol. 6: 1 (2020).
Sarwono.  2011. Hukum  Acara  Perdata  Teori  dan  Praktik, (Jakarta,
Sinar Grafika).
Supriyadi ,  “ Community  of  Practitioners: Solusi  Alternatif  Berbagi Pengetahuan antar Pustakawan,” Lentera Pustaka, Vol. 2: 2 (2016).
Sutedi,  Adrian.  2009. Segi-Segi  Hukum  Pasar  Modal, Cetakan Pertama, (Bogor: Ghalia Indonesia).
Tandelilin,  Eduardus.  2007. Analisis  Investasi  dan  Manajemen Portofilio , (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta).
Tavinayati  dan  Yulia  Qamariyanti . 2009. Hukum  Pasar  Modal  di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika).
TICMI.  2016. Modul  Hukum  &  Etika;  Kejahatan  di  Bidang  Pasar Modal (Penipuan, Manipulasi Pasar dan Perdagangan Orang
Dalam) , (Jakarta: The Indonesia Capital Market Institute).
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1995  Tentang Pasar Modal.
Widiarta,  Komang  Widiarta,  “Aspek  Perlindungan  Hukum  Terhadap Investor  dalam  Penyalahgunaan  Rekening  Efek ,”  Jurnal Analisis Hukum , Vol. 3: 1 (April 2020).
Wiyanto, D.Y. 2011. Hukum Acara Mediasi , (Bandung: Alfabeta).
Yuliawati,  Merunut  Sengketa  Saham  Goldman  Sachs  VS  Benny Tjokro,  https://katadata.co.id/yuliawati/berita/5e9a5624e1679 /kronologi-sengketa-saham-goldman-sachs-vs-benny-tjokro akses 10 April 2021.
Zulfikar.  2012. Pengantar  Pasar  Modal  dengan  Pendekatan Statistika , (Yogyakarta: Deepublish).