## Jurnal   Akuntansi   Aktual
Vol.   4,   No.   1   Januari   2017,   hlm.   22-­‐33 e-­‐ISSN:   25801015;   p-­‐ISSN:   20879695 Email:   jaa.journal@um.ac.id Journal   Homepage:   http://journal.um.ac.id/index.php/jaa

## STUDI KASUS FENOMENOLOGI ATAS OPINI AUDIT WTP DI KALANGAN PEJABAT PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

## Emy Auliyana
Universitas Brawijaya Malang eauliyana@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine the meaning of unqualified opinion on the local government officials. This research is a qualitative case study approach and using the phenomenology as analysis tools to explore the meaning from the standpoint of informants. The results of this study revealed, first, unqualified opinion interpreted  as  a  form  of  performance  results  that  are  technically  the  financial  statements  presented  in accordance with the standards and statutory provisions. There are still the possibility of distortion, regarded as self-correction of the state apparatus for continuos improvement and not be complacent because already have  unqualified  opinion.  Second,  the  study  revealed  that  the  unqualified  opinion  interpreted  as  the improvement  of  public  welfare.  Unqualified  Opinion  which  is  tried  to  be  achieved  by  the  East  Java Provincial  Government  is  one  proof  to  gain  the  trust  and  recognition  from  society  that  public  money  is mandated been managed well.

## Keywords:
Unqualified Opinion, Audit, Audit Opinion
Pada  sektor  publik  di  Indonesia  terjadi  euforia  atas  perolehan  opini  audit  WTP  dari  BPK  atas pemeriksaan laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Khususnya pada pemerintah  daerah,  para  kepala  daerah  seakan-akan  terobsesi  dan  saling  berlomba-lomba  untuk mendapatkan gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di laporan keuangan yang dihasilkan. WTP merupakan  opini  yang  diberikan  oleh  auditor  atas  pemeriksaan  laporan  keuangan.  Pada  sektor publik di Indonesia opini tersebut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKKL/LKPD) yang telah diperiksa dan tersaji secara wajar.
Fenomena  mengejar  opini  WTP  ini  terlihat  dari  besarnya  usaha  dari  yang  dilakukan pemerintah  daerah  atau  kementrian,  contohnya  DPRD  Makassar  yang  mengundang  BPK  secara khusus  untuk  membahas  permasalahan  yang  menghambat  pemerintah  kota  meraih  opini  WTP sekaligus  sebagai  ajang  “lobi”  agar  BPK  memperlunak  sikap  terkait  permasalahaan  pengelolaan aset  di  daerahnya  (Hasanuddin,  2015).    Berbagai  pelatihan  bagi  pengelola  keuangan  dan  iming- iming penghargaan juga diberikan demi pencapaian opini tersebut.
Pencapaian  opini  WTP  yang  mungkin  seharusnya  menjadi  cerminan  organisasi  sektor publik yang akuntabel seolah menjadi  ajang pamer prestise bagi para pimpinan lembaga pusat dan daerah.  Pada  daerah  yang  menerima  opini  WTP  bukan  jaminan  tidak  ada  kasus  korupsi.  Kepala daerah pun ada yang rela mengeluarkan uang suap kepada tim BPK demi memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Contohnya pejabat Pemerintah Kota Bekasi yang tertangkap karena telah memberikan uang suap ratusan juta kepada dua orang  pemeriksa dari BPK perwakilan Jawa Barat. (www.hukumonline.com).
Permasalahan  korupsi  di  Indonesia  merupakan  permasalahan  yang  terus  menerus diperbincangkan di berbagai kalangan. Pada sektor publik, opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  yang  diberikan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atas  laporan  keuangan  yang diperiksa  pun  tidak  menjamin  sebuah  instansi  pemerintahan  yang  bersih  dari  praktik  korupsi.
Beberapa  kasus  menunjukkan  bahwa  pada  lembaga  yang  memperoleh  opini  WTP,  Kepala daerahnya  atau  menterinya  justru  terjerat  kasus  korupsi.    Media  online  detik news tanggal  7  Juli 2015  mencatat  ada  lebih  dari  3  (tiga)  kepala  daerah  yaitu  pemprov  Riau  yang  sejak  tahun  2012 telah mendapatkan opini WTP namun 2 gubernur dari periode yang berbeda terjerat kasus korupsi, mantan  Bupati  Bangkalan  Fuad  Amin  yang  daerahnya  juga  sudah  memperoleh  opini  WTP ditangkap karena kasus korupsi dan pencucian uang dan begitu juga yang terjadi dengan Walikota Palembang  dan  Tegal  yang  tersangkut  kasus  walau  daerahnya  telah  mendapat  opini  WTP.  Pada lingkup  kementrian  setidaknya  ada  3  menteri  yang  terseret  kasus  korupsi  meski  saat  memimpin kementriannya mendapatkan opini WTP.
Menurut  Svensson  (2005),  korupsi  merupakan  refleksi  atas  seberapa  lemahnya  hukum, ekonomi, budaya  suatu negara. Upaya pemberantasan korupsi tidak lepas dari peran auditor untuk mendeteksi berbagai kecurangan dan pelanggaran.  Korupsi adalah fenomena yang kompleks dan masyarakat memiliki ekspektasi yang besar pada auditor untuk berperan aktif dalam memberantas korupsi,  namun  tentu  hal  tersebut  bukan  hal  yang  mudah.  Pada  pemerintahan  yang  sudah menetapkan peraturan atau regulasi yang sangat ketat sekalipun, korupsi masih bisa terjadi karena implementasi regulasi yang buruk. Ruang lingkup pekerjaan terkadang hanya memberikan auditor ruang  gerak  untuk  sekedar  mengindikasi  adanya opportunities  for  corruption dan  memberikan rekomendasi tindakan perbaikan untuk meminimalisirnya (Khan, 2006).
Pernyataan oleh ketua BPK Bapak Harry Azhar Aziz yang dikutip dari media online berita jatim  menegaskan  bahwa  tidak  selalu  ada  korelasi  antara  korupsi  di  pemerintahan  dengan perolehan opini WTP. Effendy (2013) dan juga Heriningsih & Marita (2013) menyimpulkan bahwa opini audit yang diberikan oleh BPK tidak berpengaruh pada tingkat korupsi. Opini yang diberikan oleh  BPK  tidak  menjamin  pengelolaan  keuangan  sudah  berjalan  dengan  baik  karena  untuk meyakini  opini  harus  memenuhi  kriteria  penilaian  kewajaran,  sehingga  masih  perlu  waspada terjadinya kemungkinan korupsi.
Di  sisi  lain,  masyarakat  memiliki  harapan  tinggi  pada  hasil  audit.  Bisa  jadi  pemikiran masyarakat  begini,  laporan  keuangan  diperiksa  berarti  jika  ada  temuan  itu  mengakarnya  pada tindakan korupsi sehingga perolehan opini WTP berarti bersih dari korupsi. Terdapat argumen jika BPK  tidak  menemukan  permasalahan  yang  signifikan  dan  material  terkait  empat  aspek pemeriksaan  maka  seharusnya  opini  WTP  yang  diberikan  dapat  menjamin  pengelolaan  keuangan pada  tahun  anggaran  tersebut  sudah  bebas  dari  korupsi  tidak  hanya  bebas  salah  saji  semata (Winarno,  2012).  Pernyataan  tersebut  juga  didukung  oleh  hasil  penelitian  Masyitoh et al. (2015) yang  membuktikan  bahwa  semakin  baik  opini  audit  yang  diterima  oleh  pemerintah  daerah  maka persepsi korupsi semakin rendah. 2 (dua) argumen yang berbeda antara pihak BPK selaku auditor dan masyarakat selaku stakeholder menunjukkan adanya expectation gap. Expectation  gap merupakan  suatu  senjangan  harapan  antara  sekelompok  orang  dengan keahlian  tertentu  dengan  sekelompok  orang  yang  percaya  pada  keahlian  orang-orang  tersebut (Setyorini,  2010).  Perbedaan  harapan  ini  pada  sektor  publik  bisa  jadi  terjadi  antara  masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan dengan BPK yang dipercaya memiliki keahlian menunjukkan eksistensi audit expectation gap . Audit Expectation gap bukanlah fenomena baru dan sudah kerap kali  diteliti.  Salehi  (2011)  mendefinisikan audit expectation gap menjadi  2  (dua)  yaitu  perbedaan kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan oleh auditor dan perbedaan persepsi antara auditor, akuntan atau pengguna laporan keuangan, dan masyarakat pada umumnya.
Kemunculan audit expectation gap mungkin disebabkan berubahnya peran audit dari waktu ke  waktu.  Awalnya  audit  terbatas  untuk  mendeteksi  adanya  penyimpangan  ( fraud ).  Sejak  tahun 1920an  ruang  lingkup  audit  berangsur  meluas  menjadi  untuk  memberi  keyakinan  bahwa  laporan keuangan telah tersaji secara wajar. Perubahan tersebut menyebabkan kerja auditor menjadi meluas juga  yaitu  mencakup review terhadap  pengendalian  internal,  memastikan  perusahaan  telah menggunakan  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  benar,  dan  meyakinkan  bahwa  tidak  ada  salah  saji material.  Perubahan  peran  audit  tersebut  bisa  jadi  memunculkan  berbagai  kesalahpahaman  dari para pengguna laporan keuangan (Rehana, 2010).
Chowdhury & Innes (1998) dalam penelitiannya yang menganalisa mengenai keberadaan audit  expectation  gap di  sektor  publik  Bangladesh  menyatakan  bahwa  terdapat  senjangan  (gap) antara  harapan  pengguna  laporan  keuangan  pemerintah  atas  apa  yang  dilakukan  oleh  auditor pemerintah dengan apa yang auditor pemerintah sebenarnya lakukan. Pengguna laporan keuangan
pemerintah  memiliki  ekspektasi  terhadap  auditor  agar  lebih  independen  dan  memprioritaskan kepentingan publik dalam hal mendeteksi berbagai kecurangan, menilai kompetensi dari aparatur pemerintah, dan memeriksa kecukupan kebijakan publik yang ada. Audit expectation gap menurut Ojo (2006) terjadi karena publik tidak memahami bahwa peran utama auditor meliputi deteksi dan pencegahan  kecurangan  yang  objektifitasnya  tidak  dapat  bersifat  absolut  karena  dibatasi  oleh materialitas.
Pencapaian  opini  WTP  bukanlah  hal  yang  mudah.  Proses  menyusun  laporan  keuangan yang  sesuai    SAP  perlu  perjuangan  ekstra.  Kelemahan  pada  Sistem  Pengendalian  Internal  (SPI), keterbatasan  SDM  yang  paham  akuntansi  pemerintahan  dan  ditambah  ruwet  dengan  berbagai kepentingan  politik  yang  menunggangi  sehingga  terjadi  penggunaan  anggaran  yang  cenderung menabrak aturan menyebabkan penyajian laporan keuangan yang akuntabel benar-benar bukan hal yang mudah. Pemberian apresiasi atas pencapaian opini WTP kepada lembaga pemerintah menjadi hal yang wajar dengan adanya berbagai kesulitan tersebut.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap pencapaian opini WTP, pada Oktober 2015 pemerintah yang  diwakili  oleh  Menteri  Keuangan  Bambang  P.S.  Brodjonegoro  dan  Menteri  Koordinator bidang  Perekonomian  Darmin  Nasution  memberikan  287  penghargaan  untuk  laporan  keuangan yang mendapatkan opini WTP atas pemeriksaan LKKL/LKPD (www.kemenkeu.go.id). Perolehan opini WTP atas pemeriksaan laporan keuangan tahun 2014 ini banyak menunjukkan peningkatan dan  opini disclaimer menurun  secara  signifikan.  Ironisnya  tidak  demikian  yang  terjadi  pada Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur  (Pemprov  Jatim).  Pada  penyerahan  Laporan  Hasil  Pemeriksaan (LHP)  BPK  atas  pemeriksaan  laporan  keuangan  tahun  2014,  terungkap  bahwa  Pemprov  Jatim gagal  memperoleh  opini  WTP  kelima  setelah  selama  empat  kali  berturut-turut  dari  tahun  2010 sampai  dengan  2013  mendapatkan  WTP,  kali  ini  Pemprov  Jatim  harus  puas  dengan  hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Bastian  (2014)  menyatakan  bahwa  opini  WDP  diberikan  jika  dalam  pemeriksaan auditee tidak  dapat  memberikan  bukti  yang  kompeten  atau  lingkup  audit  terbatas  secara  material  namun tidak  berpengaruh  pada  laporan  keuangan  secara  keseluruhan.  Kedua,  jika  auditor  meyakini terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi pada laporan keuangan yang diperiksa dan memiliki dampak material namun tidak berpengaruh pada laporan keuangan secara keseluruhan.
Dua permasalahan yang dikecualikan dalam LHP atas pemeriksaan LKPD Pemprov Jatim adalah  pengendalian  kas  dan  belanja  barang/jasa.  Anggota  V  BPK  RI  Moermahadi  Soerja Djanegara  menyatakan  bahwa  permasalahan  tersebut  akibat  dari  pengendalian  internal  pemprov yang lemah dan perlu segera dibenahi. Penurunan “gelar” dari WTP menjadi WDP bagi Pemprov Jatim tampaknya merupakan hal yang serius, hal ini tampak dari buntut penurunan gelar tersebut dibentuklah Panitia Kerja (Panja) LHP BPK RI yang diketuai oleh Politisi PDIP dan DPRD Jatim Sri Untari. Pembentukan Panja yang beranggotakan 15 orang tersebut bertujuan untuk menyelidiki kegagalan  dalam  memperoleh  opini  WTP  sehingga  dapat  meraih  kembali  predikat  WTP  tersebut (Beritajatim, 2015).
Pengumuman  yang  begitu  gencar  oleh  lembaga  negara  yang  mendapatkan  opini  WTP seolah  menunjukkan  lembaga  yang  memperoleh  opini  WTP  tersebut  sudah  bersih  dari  berbagai penyimpangan.  Hal  ini  menjadi  sebuah  ironi  karena  pada  kenyataannya  semakin  banyaknya lembaga Negara yang memperoleh predikat WTP, semakin bertambah pula perkara korupsi yang terungkap. Hal ini menunjukkan bahwa gambaran WTP dalam masyarakat bahwa aparatur Negara bersih dan berwibawa hanya merupakan salah satu indikator, namun yang terpenting adalah WTP menunjukkan  kewajaran  dalam  suatu  laporan  keuangan  dengan  berbagai  kriteria  yang  salah satunya  adalah  memenuhi  standar  akuntansi  pemerintah.  Meski  sudah  memiliki  predikat  WTP, masih ada risiko terjadinya penyimpangan yang belum berhasil terungkap. Hal ini sangat berbeda dengan  tujuan  pemerintah  yaitu  untuk  terwujudnya  pemerintahan  yang  bersih.  Menurut  Suaedy dalam Milal (2013), pemberian opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan merupakan  penghargaan  yang  diberikan  oleh  BPK  RI  kepada  instansi  pemerintah  yang  sudah mengelola keuangan dengan baik. Sudah seharusnya obsesi memperoleh opini WTP bukan sekedar untuk    tujuan  kepentingan  jangka  pendek  semata,  namun  lebih  sebagai  bentuk  akuntabilitas  dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara secara benar.
Fenomena mengejar “gelar” opini audit WTP diatas, menarik penulis untuk menggali lebih dalam pemahaman dan pemaknaan para pejabat pemerintah daerah atas opini audit WTP. Peneliti
memandang  fenomena  ini  menjadi  hal  yang  menarik  untuk  diteliti  karena  dengan  memahami makna dari sudut pandang informan akan diketahui untuk kemudian dipahami aspek motivasional yang mengiringi segala tindakan untuk mencapai opini audit tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka pertanyaan penelitian yang diangkat adalah bagaimana pemaknaan opini audit WTP di kalangan pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena bermaksud untuk memahami sebuah fenomena  yang  dialami  terkait  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  dan  lain  sebagainya  oleh subjek penelitian secara komprehensif dengan cara deskripsi dalam konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2015). Paradigma yang digunakan adalah interpretif. Paradigma ini dipilih karena dirasa lebih  sesuai  dan  komprehensif  dalam  memperjelas  makna  dari  fenomena  yang  diangkat  dalam penelitian  ini.  Pencarian  makna  yang  tersembunyi  di  antara  tindakan  sosial  yang  hendak  dicapai oleh  peneliti  disejajarkan  dengan  paradigma  interpretif.  Dengan  perspektif  interpretif,  peneliti berusaha merekonstruksi suatu interaksi sosial melalui makna yang dipahami oleh masing-masing informan (Djamhuri, 2003).
Studi kasus digunakan sebagai pendekatan penelitian untuk membatasi ruang lingkup yang diteliti.  Pendekatan  studi  kasus  digunakan  dalam  penelitian  ini  karena  ingin  mendapatkan pemaknaan  yang  jelas  dan  mendalam  mengenai  fenomena  yang  terjadi  terkait  pencapaian  opini WTP pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut Sukoharsono (2006), studi kasus merupakan pendekatan  yang  digunakan  untuk  mengeksplorasi  satu  atau  beberapa  kasus  dengan  kedalaman pengumpulan data sebagai poin utamanya.
Dalam suatu penelitian kualitatif lebih mengutamakan proses daripada hasil karena objek penelitian  akan  lebih  jelas  jika  diamati  dalam  sebuah  proses  (Moleong,  2015).  Oleh  karena  itu, dalam proses penelitian ini digunakan fenomenologi sebagai alat analisis untuk memahami makna opini  WTP  dari  perspektif  pejabat.  Analisis  secara  fenomenologi  ini  sesuai  dengan  studi  kasus karena  tujuan  keduanya  yaitu  mengungkap  suatu  kejadian.    Merriam  (1988)  menyatakan  bahwa dalam  studi  kasus  peneliti  menginvestigasi  suatu  lingkungan  sosial  yang  kompleks  secara  detil, sehingga  hasilnya  menggambarkan  fenomena  secara  deskriptif  dan  holistik.  Studi  kasus menyajikan  informasi  dari  perspektif  beberapa  individual  untuk  mendeskripsikan  kompleksitas suatu  kejadian  (Gauweiler,  2005).  Sejalan  dengan  studi  kasus,  fenomenologi  menyajikan perspekstif  subjektif  dari  suatu  fenomena  atau  dengan  kata  lain  fokusnya  pada  memahami pengalaman manusia (Kuswarno, 2009).
Penelitian  ini  menggunakan  4  (empat)  tahapan  analisis  fenomenologi  yang  diungkapkan oleh  Sanders  (1982).  Tahap  pertama  adalah  mendeskripsikan  fenomena  yang  muncul  atau diperoleh  dari  rekaman  wawancara.  Tahap  kedua  adalah  mengidentifikasikan  tema  yang  muncul dari  deskripsi  wawancara.  Ketiga,  pengembangan  korelasi noema dan noesis  (noetic/nomeatic correlates) .  Korelasi noema dan noesis merepresentasikan  persepsi  masing-masing  informan  atas fenomena  yang  ada.  Interpretasi  merupakan  hal  yang  fundamental  untuk  proses  di  tahap selanjutnya. Tahap terakhir adalah proses pengambilan intisari  atau esensi dari noema dan noesis sehingga  dapat  diperoleh  suatu  makna.  Tahap  akhir  tersebut  dapat  dicapai  dengan  menggunakan reduksi  eidetis  ( eidetic reduction ). Eidetic reduction bertujuan  untuk  mengungkap  struktur  dasar ( eidos ) dari suatu fenomena. Proses reduksi ini menggunakan intuisi dan refleksi.
Lokasi  penelitian  ini  adalah  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur.  Pemerintah  Provinsi  Jawa Timur  merupakan  salah  satu  yang  berprestasi  dalam  hal  akuntabilitasnya,  LKPD  Provinsi  Jawa Timur terus mendapatkan opini audit BPK yang meningkat signifikan sejak Tahun Anggaran 2008 dan  akhirnya  berhasil  memperoleh  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  pada  Tahun  Anggaran  2010 selama empat kali berturut-turut hingga tahun 2013, namun menurun pada LKPD 2014 yang hanya mendapat  opini  WDP.  Pemprov  Jatim  tidak  mau  mengulangi  hal  tersebut  dengan  membenahi kekurangan  pada  LKPD  tahun  lalu  dengan  harapan  pada  tahun  ini  mendapatkan  opini  WTP kembali.  Adanya  fenomena  “mengejar”  opini  WTP  yang  terjadi  di  Pemprov  Jatim  yang ditunjukkan  dengan  dilakukannya  berbagai  persiapan,  strategi,  dan  upaya  menarik  bagi  peneliti untuk mengetahui lebih dalam terkait pemaknaan opini WTP.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  data  yang  meliputi  pengamatan, wawancara,  dan  penelahaan  dokumen.  penelahaan  dokumen  pada  LHP  BPK  atas  pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2014 untuk melihat secara komprehensif hasil  pemeriksaan  sehingga  dapat  memberikan  informasi  mengenai  keadaan.  Wawancara mendalam secara tidak terstruktur dilakukan untuk mendapatkan informasi dari informan. Informan yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  BPKAD,  Kepala  Dinas  salah  satu  SKPD, Sekretaris  Inspektur  Daerah,  Kepala  Bidang  Akuntansi  BPKAD,  Kepala  Sub  Bagian  Keuangan salah satu SKPD. Informan dalam penelitian ini merupakan informan yang  menurut pertimbangan peneliti  adalah  yang  terkait  dengan  pencapaian  opini  WTP.  Masing-masing  informan  berperan dalam pencapaian opini WTP dalam lingkup tugasnya masing-masing.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Realitas Perburuan Opini WTP
Bagian  ini  merupakan  tahap  pertama  dalam  tahapan  analisis  secara  fenomenologis  yaitu deskripsi fenomena. Oleh karena itu bab ini akan membahas temuan penelitian mengenai realitas adanya  fenomena  berburu  opini  WTP  yang  terjadi  di  Pemprov  Jatim.  Bagian  ini  memberikan perspektif  dari  masing-masing  informan  sebagai  pelaku  yang  mengalami  fenomena  tersebut mengenai  pelaksanaan  kebijakan  untuk  meraih  sebuah  penghargaan  tertinggi  di  pengelolaan keuangan daerah yaitu opini  WTP.
Opini  audit  pada  LHP  BPK  atas  LKPD  Pemprov  Jatim  tahun  2014  yang  jeblok  menjadi WDP cukup membuat para petinggi di Pemprov Jatim yang telah mendapat opini WTP sebanyak empat kali berturut-turut seperti ‘kebakaran jenggot’. Urgensi berburu opini WTP atas pemeriksaan LKPD oleh BPK di lingkup Pemprov Jatim tampak dari pernyataan ( noema ) para informan. Kelima informan tersebut memandang WTP sebagai sesuatu yang sangat penting, target yang harus dicapai dan  ketika  hal  tersebut  gagal  diperoleh  menjadi  sesuatu  yang  mengecewakan. Noema membawa peneliti  masuk  lagi  lebih  dalam  terkait  seberapa  besar  keinginan  Pemprov  Jatim  untuk mendapatkan  WTP  sehingga  didapat noesis yang  sama  dari  para  informan  tersebut.  Berikut  ini pernyataan dari para informan.
“Caranya ya memang kita harus berbenah. Semua SKPD bersatu [ berkomitmen untuk berbenah ].  SKPD  membuat  komitmen  tertulis  kepada  Gubernur  bahwa  sanggup melaksanakan perbaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan membuat akrual basis. Laporan keuangan tahun 2015 kan menjadi tahun pertama pelaksanaan accrual basis ada  beberapa  poin  yang  sanggup  melaksanakan  ini  sanggup  melaksanakan  itu  inikan namanya [ komitmen ] ya.”
Adanya  target  untuk  mencapai  opini  WTP  menuntut  perbaikan  pengelolaan  keuangan  di seluruh jajaran SKPD lingkup Pemprov Jatim untuk hasil pemeriksaan yang lebih baik pada tahun 2015. Dari kedua pernyataan tersebut, peneliti memperoleh noesis [ komitmen ]. Komitmen tersebut ditunjukkan  secara  tertulis  dimana  Bapak  Soekarwo  selaku  Gubernur  melalui  Sekretaris  Daerah menginstruksikan  pada  tanggal  18  Juni  2015  kepada  seluruh  SKPD  untuk  membuat  Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap pengelolaan keuangan daerah yang ditandatangani di atas materai kepala dinas sebagai penanggung jawab. surat pernyataan tersebut merupakan bentuk tanggung  jawab  kepala  dinas  atas  SKPD  yag  dipimpinnya  untuk  dapat  melaksanakan  perbaikan pengelolaan keuangan.
Keseriusan untuk melakukan pembenahan dalam rangka pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif demi memperoleh WTP dilakukan oleh para pejabat yang dinyatakan  melalui  surat  pernyataan  tersebut.  Beberapa  poin  pernyataan  antara  lain  :  (1)  Kepala SKPD bersedia  melakukan pengawasan melekat terhadap tugas yang dilakukan oleh staf dengan mengecek secara langsung, (2)  Kepala SKPD bisa memberikan seluruh pengeluaran belanja yang diminta,  baik  belanja  tidak  langsung  maupun  belanja  langsung  dan  senantiasa  mengedepankan, kelengkapan,  kebenaran,  serta  keabsahan  Surat  Pertanggungjawaban  (SPJ),  (3)  SKPD  secara periodik melaksanakan cek fisik keuangan ( cash opname ) dengan mencocokkan antara Buku Kas Umum dengan saldo di rekening bank dan kas daerah dan juga uang tunai yang terdapat di brankas bendahara  agar  tidak  terdapat  perbedaan  nilai  kas.  (4)  Kepala  SKPD  sanggup  melaksanakan  dan
mengawasi  implementasi  sistem  akuntansi  berbasis  akrual,  dan  yang  terakhir  (5)  kepala  SKPD memastikan  bahwa  setiap  rekening  bank  untuk  pengelolaan  keuangan  telah  ditetapkan  oleh Keputusan Gubernur.
Dari noesis [komitmen]  tersebut,  terlihat  bahwa  komitmen  untuk  memburu  opini  WTP yang  dimulai  dari  pucuk  pimpinan  Pemprov  Jatim,  yaitu  Gubernur,  dan  kemudian  diikuti  oleh pejabat-pejabat  secara  bersama-sama  juga  berkomitmen  untuk  melakukan  perbaikan  pengelolaan keuangan  sesuai  dengan  lingkup  tugasnya  masing-masing.  Pemprov  Jatim  telah  menunjukkan komitmen  yang  baik  dengan  adanya  penandatangan  Surat  Tanggung  Jawab  Mutlak  oleh  pada Kepala  SKPD,  yang  didalamnya  berisi  antara  lain  komitmen  untuk  menerapkan  sistem  akuntansi berbasis akrual.
Adanya komitmen untuk memperoleh opini WTP, tidak lepas dari isi RPJMN 2010-2014. Opini WTP menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam agenda II RPJMN yaitu perbaikan tata kelola  pemerintahan.  Capaian  opini  WTP  atas  LKPD  ditargetkan  sebesar  60%.    Pemprov  Jatim selain  menunjukkan  komitmen  melalui  penandatangan  Surat  Tanggung  Jawab  Mutlak  oleh  para Kepala SKPD, juga membentuk tim penerapan akuntansi berbasis akrual melalui SK BPKAD no : 900/28/KTPS/213.4/2015  yang  diketuai  oleh  Kepala  BPKAD  dan  Pembina  Sekretaris  Daerah. Sesuai  dengan  pernyataan  Kepala  BPKAD,  tim  tersebut  bertugas  melaksanakan  implementansi standar  akuntansi  berbasis  akrual,  mengidentifikasi  kendala  implementasi  dan  memberikan  saran atas  kendala  tersebut,  serta  melakukan  pengawasan  dan  pembinaan  implementasi.  Upaya  lainnya yang dilakukan Pemprov Jatim untuk memperoleh WTP, antara lain:
1. Pendampingan  penerapan  kebijakan  akuntansi  berbasis  akrual.  Pendampingan  tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan komitmen terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual guna merubah pola kerja pengelolaan keuangan daerah.
2. Rekonsiliasi rutin terhadap laporan realisasi anggaran dan laporan operasional.
3. Rapat  Evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  akuntansi  berbasis  akrual  yang  dipimpin  langsung  oleh Gubernur Jawa Timur dan Sekretaris Daerah.
4. Membuka klinik konsultasi Akrual.
Perubahan yang dilakukan oleh Pemprov Jatim dalam rangka perbaikan juga ditunjukkan dengan  penerapan  sistem  aplikasi  baru  berbasis  akrual  dan  Selain  penerapapan  sistem  aplikasi SIBAKU  dan  pembinaan,  juga  dilakukan  pengawasan  terkait  pelaksanaan  penatausahaan keuangan.  Pengawasan  dilakukan  oleh  Inspektorat  dan  dituangkan  dalam  PKPT  (Program  Kerja Pengawasan Tahunan)
Pada  Pemprov  Jatim,  Program  Kerja  Pengawasan  Tahunan  (PKPT)  secara  regular ditetapkan  sebagai  manifestasi  kebijakan  pengawasan  pengawasan  atas  penyelenggaraan pemerintahan  sekaligus  acuan  pelaksanaan  pengawasan  fungsional  dan  diaplikasikan  sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.   Rangkaian kegiatan pengawasan dijabarkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu rencana, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan.
Berbagai  upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemprov  Jatim  untuk  memperoleh  WTP  mulai  dari perbaikan  penatausahaan  keuangan  sampai  dengan  pengawasan  internal.  Upaya-upaya  tersebut menunjukkan determinasi dari para pejabat di dalamnya sebagai pengambil keputusan atau manajer publik di lingkup tugas masing-masing.
Realitas  adanya  perburuan  opini  WTP  di  lingkup  Pemprov  Jatim  yang  berikutnya, berangkat dari adanya persepsi masyarakat tentang hubungan opini WTP dengan masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi. Terdapat kritik dari masyarakat mengenai kenyataan banyaknya instansi pemerintah  meski  telah  mendapat  opini  WTP  namun  justru  para  pejabatnya  tersangkut  korupsi. Dengan  kata  lain,  masyarakat  mempertanyakan  sebenarnya  apakah  WTP  itu  menunjukkan  suatu pemerintah  daerah  sudah  bebas  dan  bersih  dari  segala  tindak  korupsi  atau  justru  bebas  korupsi, dalam  artinya  sudah  WTP  tapi  korupsi  jalan  terus.  Kritikan  tersebut  terlihat  kurang  tepat  karena sebenarnya  tujuan  dari  audit  sendiri  adalah  terbatas  pada  menilai  kewajaran  yang  diukur  dari  4 (empat) aspek yaitu kesesuaian dengan SAP, peraturan perundang-undangan, sistim pengendalian internal  yang  efektif,  dan  kecukupan  pengungkapan.  Kritikan  tersebut  menujukkan  bahwa masyarakat  memiliki  harapan  yang  besar  pada  hasil  audit.  Perbedaan  harapan  dari  masyarakat tersebut disebut audit expectation gap.
Harapan yang besar dari masyarakat atas opini WTP yang mencerminkan bahwa tidak ada korupsi  yang  terjadi,  menurut  Jones  &  Bates  (1990)  menunjukkan  keinginan  agar  auditor  sektor
publik  menjalankan  peran  yang  lebih  baik  lagi  sebagai watchdog. Auditor  diharapkan  lebih bersikap  penuh  kehati-hatian  dalam  melihat  kemungkinan  terjadinya  kecurangan  dan  korupsi. Ekspektasi  tersebut  merefleksikan  adanya  isu  moral  yang  muncul  ketika  uang  publik  ‘hilang’ dalam tindakan korupsi dan kecurangan.
Berikut  ini  pernyataan  dari  para  informan    mengenai  korelasi  antara  opini  WTP  dengan korupsi.
“Pemda yg mendapat opini WTP [ belum tentu bebas dari korupsi ]”. “WTP  itu  kan  persoalan  performance  keuangan,  [ tidak  menunjukkan  ada  atau tidaknya korupsi ]”. “ Memperoleh  WTP  artinya  secara  umum  pengelolaan  keuangan  daerah  sudah memenuhi norma-norma tapi di dalamnya ada [ bisa jadi ada penyimpangan ] terjadi di beberapa instansi, nah itu bersifat kasuistik ”.
“Ndak…  [ ndak  menjamin  tidak  ada  korupsi ].  WTP  itu  kan  terkait  proses  audit  ya. Jadi  ketika  audit  menemukan  bahwa  penyajian    laporan  keuangan  sudah  didukung dengan  dokumen  kemudian  dapat  ditelusuri  kemudian  sesuai  dengan  SPI  yang dibangun  dan  disajikan  sesuai  dengan  perundang-undangan  maka  ya  sudah  selesai itu”.
Terhadap  pernyataan  ( noema) dari  tiga  informan  tersebut,  peneliti  melakukan bracketing pada noema [ belum  tentu  bebas  dari  korupsi ],  [ tidak  menunjukkan  ada  atau  tidaknya korupsi ], [ bisa  jadi  ada  penyimpangan ] dan  [ ndak menjamin  tidak  ada  korupsi ]. Noema tersebut  kemudian  diperdalam  lagi  oleh  peneliti  sehingga  didapat noesis bahwa  opini  WTP  yang diperoleh  merupakan  bentuk  kewajaran  atas  penyajian  laporan  keuangan.  Kewajaran  didukung dengan dokumen-dokumen pendukung, sistem pengendalian internal yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi dan perundang-undangan yang berlaku.

## Makna Wajar Dalam Opini WTP
Pada bagian ini akan dibahas mengenai pemahaman dari para pejabat Pemprov Jatim dalam menangkap  makna  dari  kata  wajar  dalam  opini  WTP.  Pengungkapan  makna  terutama  terkait dengan WTP sebagai suatu cerminan pengelolaan keuangan yang baik.
“Sebenarnya lebih ke ukuran  kan ya apakah laporan keuangan kita sebenernya sudah [ wajar ] sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan”. “WTP itu kan berarti [ performance ] atau kinerja”.
“ WTP itu menjadi sebuah [ tolak ukur ] yang penting bagi pemda, didalam menjalankan pengelolaan keuangan ”.
Dari pernyataan tersebut peneliti melakukan bracketing noema [ wajar ] dan [ performance ], dan tolak ukur. Pernyataan tersebut kemudian diperdalam lagi, kemudian mendapatkan pernyataan berikut ini.
“ Kewajaran itu maksudnya [ sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan ] yang ada.  Ketika  mendapatkan  WDP  itu  karena  ada  isu  yang  mempengaruhi  yaitu  kepatuhan terhadap undang-undang dan penyimpangan pada pengendalian internal”.
“WTP lebih ke apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan [ standar ]”.
“WTP  itu  menjadi  tolak  ukur  yang  sangat  penting  di  dalam  menjalankan  pengelolaan keuangan  daerah  secara  transparan  akuntabel  dan  bertanggung  jawab  [ sesuai  dengan ketentuan ] yang berlaku”.
Noema yang  diperoleh  dari  pernyataan  tersebut  adalah  [ sudah  sesuai  dengan  Standar Akuntansi  Pemerintahan ]  dan  [ standar ].  Dari  noema  tersebut  kemudian  diperdalam  lagi  dan memperoleh noesis bahwa adanya konsep wajar timbul dari berbagai standar dan peraturan yang harus  dipatuhi  dalam  melaksanakan  pengelolaan  keuangan. Noema dan noesis tersebut,  oleh peneliti  diperdalam  lagi  untuk  memperoleh intentionality. Dari  pernyataan  tersebut  peneliti  dapat menarik eidetic  reduction yaitu  konsep  kewajaran  dalam  audit  terkonsentransi  pada  kewajaran penyajian  laporan  keuangan.  Wajar  berarti  informasi  keuangan  yang  tersaji  dalam  laporan keuangan telah diperiksa dan diungkapkan dengan cara yang objektif tanpa adanya intervensi dari kepentingan pihak manapun. Wajar disini menjadi suatu istilah teknis yang memiliki arti kepatuhan terhadap  prinsip-prinsip  akuntansi  dan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Para  informan
memaknai  kata  wajar  sebagai  bentuk  kepatuhan  kepada  hukum  sehingga  dianggap  sebagai  suatu keharusan dan sebagai pejabat, informan merasa harus patuh pada otoritas penyusun peraturan.
Bastian  (2011)  menyatakan  bahwa  pemeriksaan  atas  laporan  keuangan  bermaksud menunjukkan reasonable assurance bahwa  laporan  keuangan  telah  disajikan  secara  wajar  dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Sesuai dengan penjelasan pada sub bab sebelumnya bahwa kata wajar sangat erat kaitannya dengan aspek teknis dalam arti kesesuaian  dengan  standar  dan  keyakinan  memadai  melengkapi  arti  dari  wajar  tersebut,  bahwa auditor  dalam  proses    pemeriksaan  tidak  mungkin  memeriksa  secara  100  %  semua  transaksi  dan semua  dokumen  pendukung.  Auditor  melakukan  teknik  sampling  yaitu    mengambil  beberapa sampel  yang  mewakili  dan  dirasa  cukup  oleh  auditor  untuk  mengambil  kesimpulan  dan mengeluarkan  opini.  Kewajaran  penyajian  laporan  keuangan  tersebut  dimaknai  bahwa  laporan keuangan  tersebut  tidak  dijamin  100%  benar  karena  dokumen  tidak  100%  diperiksa  melainkan melalui  proses sampling dan  juga  dibatasi  dengan  ukuran  materialitas.  Pemahaman  mengenai konsep kewajaran penyajian laporan keuang juga disampaikan oleh informan.
Dari  pernyataan  informan  menunjukkan  bahwa  para  pejabat  Pemprov  Jatim  memahami keyakinan  yang  memadai  seorang  auditor  dalam  menentukan  kewajaran  yang  dinyatakan  dalam opini bukan merupakan sesuatu yang mutlak atau bersifat kebenaran secara absolut, karena dalam prosesnya  pun  terdapat  estimasi  dan judgement sehingga  meski  sudah  mendapatkan  opini  WTP tetap  berpotensi  terjadi  penyimpangan.  Hal  tersebut  menunjukkan audit  expectation  gap tidak terjadi di kalangan pejabat Pemprov Jatim.
Para  informan  memahami  jenis  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK  dan  memahami tujuan  dari  pemeriksaan  tersebut.  Opini  WTP  yang  merupakan  salah  satu  jenis  kesimpulan  dari pemeriksaan  laporan  keuangan  dipahami  sebagai  kesesuaian  penyajian  laporan  keuangan  dengan standar dan perundang-undangan yang berlaku dan bukan berarti tidak ada kecurangan yang terjadi pada pemerintah daerah tersebut.
Adanya stigma negatif dari masyarakat yang menyatakan bahwa percuma WTP tapi masih banyak kasus korupsi menunjukkan adanya ketidaktahuan bahwa meski aspek-aspek pemeriksaan oleh BPK sudah dirancang sedemikian rupa untuk mendeteksi adanya penyimpangan, namun masih bisa  terjadi  adanya  kasus  korupsi  di  pemda  yang  telah  mendapatkan  WTP.  Harapan  dari masyarakat  tersebut  tidak  juga  sepenuhnya  salah,  karena  pada  RPJMN  2010-2014  yang  berfokus pada  upaya  peningkatan  kualitas  SDM    menempatkan  perolehan  opini  WTP  baik  di  tingkat Kementrian/Lembaga  maupun  pemda  sebagai  indikator  dalam  pencapaian  sasaran  peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Kebenaran yang diyakini tidak bersifat absolut yang terkandung dalam opini WTP tersebut dijadikan sebagai bahan untuk koreksi diri para aparatur negara agar selalu berbenah dan tidak berpuas diri karena sudah WTP.

## Makna Kepercayaan Dalam Opini WTP
Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  opini  WTP  suatu  hal  teknis  yang menunjukkan kinerja dari pemerintah daerah. Bagian ini berusaha menggali lebih dalam mengenai apa  yang  sebenarnya  ingin  dicapai  dengan  hasil  kinerja  yang  dianggap  terbaik  tersebut  oleh  para pejabat pemerintah daerah. Berikut ini pernyataan dari para informan.
“ Opini WTP merupakan tingkat tertinggi dari suatu [ kepercayaan masyarakat ].” “ Opini WTP itu sebuah [ pengakuan ] .”
Dari  pernyataan  tersebut  peneliti  melakukan bracketing dan  menentukan noema yaitu [ kepercayaan  masyarakat ]  dan  [ pengakuan ].  Arti  kepercayaan  masyarakat  dan  pengakuan tersebut  diperdalam  lagi  dengan  pertanyaan  lanjutan  oleh  peneliti  untuk  mendapatkan  deskripsi yang  lebih  jelas.  Pernyataan  tersebut  kemudian  diperdalam  lagi  untuk  mendapatkan  pernyataan yang berupa noesis berikut ini.
“Kenapa kita mengejar kepercayaan masyarakat ? karena dengan opini WTP berarti sudah  [ pengelolaan  keuangan  bagus ].  Dengan  begitu  bagus  dan  sudah  begitu muncul kepercayaan dari masyarakat.” “Birokrasi  itu  selalu  penuh  dengan  [ tekanan ].  [ Harus  terus  diawasi ],  diingatkan. Standar  ataupun  undang-undang  kita  kan  dibentuk  dari  asas  ketidakpercayaan,  jadi ya memang rumit.”
Dari pernyataan tersebut, peneliti meletakkan kata dalam tanda kurung yaitu [ pengelolaan keuangan bagus ], , [ tekanan ], dan [ harus terus diawasi ]. Aspek objektif (noema) informan yang telah  dideskripsikan  sebelumnya,  membawa  peneliti  ke noesis (aspek  subjektif)  yaitu  tidak  ada penyimpangan  tersebut  menandakan  pengelolaan  keuangan  yang  bagus  dan  hal  tersebut mengharuskan untuk meningkatkan pengawasan terutama ketika ada penurunan hasil yaitu terkait opini  audit  atas  pemeriksaan  LKPD  2014  yang  mendapatkan  WDP.  Peningkatan  pengawasan tersebut  juga  diamini  oleh  informan  yang  memandang  bahwa  birokrasi  di  Indonesia  itu  selalu penuh  dengan  tekanan  sehingga  diperlukan  peraturan  yang  detil. Noema dan noesis tersebut kemudian  peneliti  mendapatkan intentionality yaitu  para  informan  sebagai  aparatur  pemerintah berusaha  mencapai  WTP  karena  adanya  keinginan  dari  masyarakat  dan  pimpinan.  Pengawasan dilakukan  untuk  mendapatkan  pengakuan  dari  masyarakat  sehingga  pengelolaan  keuangan dianggap telah berjalan dengan bagus.
Para informan merasa bahwa pencapaian opini WTP tidak dapat dielakkan sebagai sebuah target  kerja  bagi  semua  PNS  untuk  mendapatkan  kepercayaan  dan  pengakuan  dari  masyarakat bahwa  uang  rakyat  yang  diamanatkan  kepadanya  telah  dikelola  dengan  baik.  Pendapat  Informan tersebut  sebagai  sebuah  kesadaran  secara  eksplisit  disebabkan  oleh  pengalamannya  menghadapi keinginan pimpinan dan masyarakat, yang pada akhirnya membentuk kesadaran yang lebih dalam ( noesis )  bahwa  WTP  tidak  sekedar  gambaran  pengelolaan  keuangan  yang  bagus  tapi  juga merupakan  sebuah  bukti  tidak  terdapat  kecurangan.  Suasana  birokrasi  yang  dipenuhi  berbagai aturan  yang  rumit  dirasakan  sebagai  suatu  tekanan  yang  memang  secara  ‘rela’  dipatuhi  demi baiknya  hubungan  antara  masyarakat  dengan  pemerintah.  Pada  titik  tersebut,  dari  sudut  pandang informan  berusaha  mencapai  opini  WTP  sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh  masyarakat  dan pimpinan karena secara sadar sebagai PNS dalam melakukan tugas harus terus diawasi, diingatkan, atau  dengan  kata  lain  tidak  bisa  dibiarkan  bebas  dan  liar  dalam  mengelola  keuangan,  sehingga sudah menjadi kewajibannya memastikan bahwa Pemprov Jatim memperoleh WTP.
Selanjutnya  peneliti  menemukan  lagi noema dan noesis untuk  kemudian  diperdalam  dan mencari  esensi/makna  yang  masih  terkait  dengan    makna  yang  digali. Bracketing dilakukan  pada pernyataan  [ reward ]  dan  [ kesejahteraan ].  Para  informan  menyatakan  bahwa  opini  WTP  akan memberikan  suatu  imbalan  berupa  dana  yang  akan  masuk  ke  Pemprov  Jatim.  Dana  tersebut merupakan reward Pemprov    Jatim  ketika  mendapatkan  opini  WTP.  Pernyataan  informan menunjukkan intentionality bahwa  informan  melakukan  usaha-usaha  untuk  mendapatkan  WTP karena  terdapat reward dari  pemerintah  pusat, reward tersebut  akan  dimanfaatkan  kembali  untuk kesejahteraan masyarakat. Eidetic reduction yang terungkap dari wawancara tersebut, adalah para informan merasa bahwa harus bertanggung jawab penuh atas keuangan yang dikelola di Pemprov Jatim  dan  buah  dari  tanggung  jawab  tersebut  Pemprov  Jatim  akan  mendapatkan  “ reward” . Pendapat  para  informan  tersebut  merupakan  bentuk  kesadaran  secara  eksplisit  ( noema )  yang terbentuk dari pengalaman yang pada akhirnya membentuk kesadaran lebih dalam ( noesis ) bahwa pertanggungjawaban  tersebut  merupakan  wujud  bahwa  pemerintah  itu  hadir  di  tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program kegiatan yang telah dianggarkan. Pada  tahap  ini,  pemahaman  informan  sebagai  individu  adalah  opini  WTP  yang  berusaha  dicapai merupakan  “harga”    dari  sebuah  kepercayaan  yang  akan  memberikan  imbal  balik  berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program  pemerintah  untuk  memotivasi  pemerintah  daerah  agar  melaksanakan  tugas utamanya dengan lebih baik yaitu melayani masyarakat salah satunya melalui program pemberian Dana  Insentif  Daerah  (DID)  (keuda.kemendagri.go.id,  2013).  Kriteria  untuk  memperoleh  dana insentif tersebut, salah satunya adalah memperoleh opini WTP. Pada tahun 2013, Pemprov Jatim memperoleh Rp 27,30 milliar. Pemberian motivasi berupa dana insentif dipandang perlu , karena untuk mencapai opini WTP bukan upaya ringan melainkan  memerlukan komitmen dan ketekunan untuk bertindak secara akuntabel dan transparan.
Sebagai  suatu  hubungan  antara  dua  belah  pihak,  hubungan  antara  masyarakat  dengan pemerintah juga membutuhkan rasa saling kepercayaan yang kuat.. Pendelegasian wewenang dari masyarakat  kepada  pemerintah  sangat  rentan  menimbulkan  permasalahan.  Banyaknya  peraturan yang  harus  ditaati  oleh  aparatur  pemerintah  sebagai  individu  maupun  atas  nama  Instansi  yang menaungi dari sudut pandang tertentu dapat merupakan wujud ketidakpercayaan. Opini WTP yang
berusaha dicapai oleh Pemprov Jatim merupakan salah satu bukti untuk memperoleh kepercayaan dari publik.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan uraian pembahasan dapat disimpulkan bahwa para pejabat di lingkup Pemprov Jatim  memiliki  pemaknaan  yang  beragam  mengenai  opini  audit  WTP.  Pertama,    opini  WTP dimaknai  sebagai  suatu  bentuk  hasil  kinerja  yang  secara    teknis  bahwa  laporan  keuangan  telah tersaji secara wajar dan BPK sebagai pemeriksa dengan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut disajikan sesuai dengan standar dan ketentuan perundang-undangan. Informan memahami bahwa  mendapatkan  opini  audit  WTP  bukan  berarti  laporan  keuangan  telah  benar  secara  absolut dan masih bisa terdapat penyimpangan  yang tidak dapat terdeteksi selama proses audit..
Kedua,  Opini  WTP  dimaknai  sebagai  suatu  alat  untuk  meraih  kepercayaan  dari  publik. Opini  WTP  yang  berusaha  dicapai  oleh  Pemprov  Jatim  merupakan  salah  satu  bukti  untuk mendapatkan  kepercayaan  dan  pengakuan  dari  masyarakat  bahwa  uang  rakyat  yang  diamanatkan kepadanya  telah  dikelola  dengan  baik.  Opini  WTP  dipercaya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan rakyat  karena  adanya reward berupa  alokasi  dana  dari  Pemerintah  pusat  sebagai  penghargaan karena telah mendapatkan opini WTP.
Pemaknaan yang diperoleh dari informan menunjukkan realitas fenomena perburuan opini WTP di Pemprov Jatim. Opini WTP yang secara teori menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan -peraturan perundang-undangan, realitasnya dimaknai sebagai suatu bentuk kepatuhan dan alat untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  Jawa  Timur.  Pemahaman  tentang  opini  WTP  dengan melihat  realitas  yang  ada  akan  bermanfaat  dalam  pengembangan  teori  audit  terkait  aspek-aspek motivasi perburuan opini audit.
Hasil  penelitian  ini  masih  bisa  dilanjutkan  dan  dikembangkan  dalam  konteks  dan  situasi yang berbeda, karena situasi dan kondisi yang dialami setiap orang berbeda sehingga keterbatasan yang diungkapkan oleh peneliti bisa menjadi dasar pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema yang sama sehingga akan diperoleh makna yang seutuhnya mengenai opini WTP di lingkup Pemerintah Daerah.

## DAFTAR RUJUKAN
Bastian, I. (2007). Audit Sektor Publik (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat. Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik (Edisi 4). Jakarta: Penerbit Erlangga.
Beritajatim. 2015. Pakde Pasrah Rekom Panja DPRD Jatim , http://beritajatim.com/government_news/241529/pakde_pasrah_rekom_panja_dprd_jatim.ht ml. Januari 2016.
Badan  Pemeriksa  Keuangan.  2013. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur Tahun 2012 . Sidoarjo. Badan  Pemeriksa  Keuangan.  2014. Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK  Atas  Laporan  Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014 . Surabaya.
Chowdhury,  R.,  &  Innes,  J.  1998.  A  Qualitative  Analysis  of  the  Audit  Expectations  Gap  in  the Public Sector of Bangladesh. International Journal of Auditing 2 (1): 247–261.
Detiknews.  2015. Ini  Mungkin  Bukti  Ahok,  Predikat  WTP  dari  BPK  tak  Jamin  Bebas  Korupsi, http://news.detik.com/berita/2962959/ini-mungkin-bukti-ahok-predikat-wtp-dari-bpk-tak- jamin-bebas-korupsi. Maret 2016.
Djamhuri,  A.  2003.  Ilmu  Pengetahuan  Sosial  dan  Berbagai  Paradigma  dalam  Kajian  Akuntansi.
Academy of Management Review 15 (4): 1–26.
Effendy,  Y.  2013.  Tinjauan  Hubungan  Opini  WTP  BPK  dengan  Kasus  Korupsi  pada  Pemda  di Indonesia  Kajian  Manajemen  Keuangan  Pemerintah,  Hubungan  antara  Masyarakat, Pemerintah dan Pemeriksa. Jurnal Manajemen & Bisnis 11 (1): 1-86. Gauweiler,  C.  N.  2005. Imagination in action : A phenomenological case study of simulations in two  fifth-grade  teachers  classrooms .  Disertasi.  Department  of  Childhood  Education. University of South Florida
Hasanuddin,
M. 2015. DPRD Makassar Undang BPK demi WTP,
http://makassar.antaranews.com/berita/66087/dprd-makassar-undang-bpk-demi-wtp. April 2016.
Heriningsih, S., & Marita. (2013). Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa. Buletin Ekonomi , 11 (01): 46–55.
Hukumonline. 2010. Sekda Bekasi Didakwa Lakukan Suap,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ca21b94e8521/sekda-bekasi-didakwa-lakukan- suap-. Januari 2016.
Husserl,  E.  1980. Phenomenology  and  the  Foundations  of  The  Sciences .  Diterjemahkan  oleh :
Klein & Pohl. Martinus Nijhoff Publishers. Boston.
Transparency
International. 2015. Corruption Perceptions Index 2015 , https://www.transparency.org/cpi2015. Mei 2016.
Jones,  P.  C.,  &  Bates,  J.  G.  (1990). Public  Sector  Auditing :  Practical  Techniques  For  An Integrated Approach (First). Chapman and Hall. London.
Kementrian  Dalam  Negeri.  2013. Program  Dana  Insentif  Daerah  Mendorong  Prestasi  Daerah , http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/20-program-dana-insentif-daerah-mendorong- prestasi-daerah. Juli 2016.
Kementrian  Keuangan.  2015. 287  Penghargaan  untuk  Laporan  Keuangan  WTP, http://www.kemenkeu.go.id/Berita/287-penghargaan-untuk-laporan-keuangan-wtp. Januari 2016.
Khan, M. A. (2006). Role of Audit in Fighting Corruption. In Ad hoc Group Meeting (pp. 1–32). St. Petersburg.
Kuswarno, E. 2009. Fenomenologi . Widya Padjajaran. Bandung.
Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyaningrum, D. 2015. Pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindak  lanjut  hasil  audit  terhadap  persepsi  korupsi  pada  pemerintah  daerah  tingkat  II  tahun 2008-2010. Simposium Nasional Akuntansi 18: 1-26. Merriam,  S.  1998. Case  Study  Research  in  Education :  A  qualitative  approach .  Jossey-Bass Publishers. San francisco.
Milal,  A.  Z.  2013. Makna  Opini  Audit  WTP  bagi  Kementrian/Lembaga  (Studi  Kasus  pada Kementrian Sosial) . Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya. Ojo, M. 2006. Eliminating the Audit Expectations Gap : Myth or Reality ? Munich Personal RePEc Archive , 232: 1-13.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006. Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah . 15 Mei 2006. Kementrian Dalam Negeri. Jakarta Peraturan  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  01  Tahun  2007. Standar Pemeriksaan  Keuangan  Negara. Januari  2007.  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia. Jakarta.
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2014. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur .  31  Desember  2014.  Berita  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur  Tahun  2014 Nomor 93 Seri E. Surabaya.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005. Pengelolaan Keuangan Daerah . 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2005. Standar  Akuntansi Pemerintahan . 13 Juni 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Jakarta
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  71  Tahun  2010. Standar  Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta
Rehana,  F.  2010.  An  Empirical  Study  on  Audit  Expectation  Gap:  Role  of  Auditing  Education  in Bangladesh. Munich Personal RePEc Archive , 22708: 1-17.
Salehi,  M.  2011.  Audit  expectation  gap:  Concept,  nature  and  trace. African Journal of Business Management , 5 (21): 8376–8392.
Sanders,  P.  1982.  Phenomenology :  A  New  Way  of  Viewing  Organizational  Research. The Academy of Management Review , 7 (3) : 353–360.
Sekaran, U. 2006. Research Methods for Business . Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Setyorini, D. A. 2010. Analisis Audit Expectation Gap pada Pemerintah Daerah ( Studi Empiris di Kabupaten Sragen ) . Tesis. Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret.
Sukoharsono,  E.  G.  2006.  Alternatif  Riset  Kualitatif  Sains  Akuntansi:  Biografi,  Phenomenology, Grounded  Theory,  Critical  Ethnografi  dan  Case  Study.  In Analisa  Makro  dan  Mikro: Jembatan Kebijakan Ekonomi Indonesia . 230-245.
Svensson,  J.  2005.  Eight  Questions  about  Corruption. The  Journal  of  Economic  Perspectives , 19 (3): 19–42.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2004. Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara. 19  Juli  2004.  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Jakarta.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003. Keuangan  Negara. 5  April  2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
Winarno,  E.  H.  2012. Apakah  Opini  WTP  BPK  menjamin  Bebas  Korupsi ? , http://www.warungkopipemda.com/apakah-opini-wtp-oleh-bpk-menjamin-bebas-korupsi/. Juni 2016.