ISSN 021-969X

## Pertanggungjawaban Hukum Yayasan yang Tidak
Memenuhi Ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan terhadap Pelaksanaan Eksekusi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap
(The Liability of Foundation which Does Not Fulfil Article 71 Paragraph (2) of Foundation Act toward an Implementation of Final Court Judgment Execution)

## Benhard Kurniawan Pasaribu
Kantor Advokat Parlindungan Pasaribu, SH, MH, MA. & Rekan Jl. Letjen. Suprapto, Kompleks Ruko Century, No. 07, Samarinda e-mail: ben_lawyer@yahoo.com

## ABSTRAKSI
Pada  dasarnya,  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  adalah  obyek  dari  eksekusi,  akan  tetapi terhadap hal ini akan menghadapi persoalan hukum jika pihak yang dihukum  lewat putusan itu  adalah  sebuah  yayasan  yang  sebenarnya  tidak  berbadan  hukum,  yang  sehingga  oleh karenanya  menurut  ketentuan  undang-undang  tidak  diperbolehkan  menggunakan  kata “yayasan”  di  depan  namanya.  Terhadap  putusan  seperti  ini  tentu  akan  menimbulkan pertanyaan  mengenai  kekuatan  eksekusi  putusan  dan  mengenai  pertanggungjawaban yayasan  yang  tidak  berbadan  hukum  atas  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  organ yayasan dimaksud. Dua pertanyaan di atas menarik penulis untuk melaksanakan penelitian, dimana  hasil  penelitian  penulis  mengungkapkan  bahwa  putusan  berkekuatan  hukum terhadap  yayasan  yang  tidak  berbadan  hukum  akan  tetapi  tetap  menggunakan  kata “yayasan” di depan namanya tetap dapat dilaksanakan eksekusi, dan bahwa anggota organ yayasan  secara  hukum  harus  dianggap  sebagai  pihak  yang  potensial  untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yayasan yang merugikan pihak ketiga.
Kata Kunci: putusan  pengadilan,  eksekusi,  pertanggungjawaban  hukum,  yayasan,  badan hukum

## ABSTRACT
Basically,  the  final  court  judgment  is  the  object  of  execution,  but  for  this  matter  will face a law problem if the party whom condemned by the court judgment is a foundation that is not have a legal entity, which make this foundation according the statute are not able to use word of “foundation” in front of its name. This court judgment exactly will make a several questions including whether the judgment could be executed and about liability of foundation which is not having status as legal entity for tortious act done by its board of trustees. These two questions interest the writer to do a research. The research reveals that the final court judgment  for  the  foundation  which  is  not  having  status  as  legal  entity  but  still  using  word “foundation”  in  front  of  its  name  are  still  able  to  executed,  and  the  foundation  board  of trustees by the law have to be regarded as potential party to take responsibility of tortious act by the foundation that made a lost for the third party.
Key Words: court judgment, execution, legal responsibility, foundation, legal entity
ISSN 021-969X
ISSN 021-969X

## PENDAHULUAN
Yayasan  sejak  awalnya  dalam  konsep  hukum  Barat  adalah  merupakan sebuah  badan  yang  dimaksudkan  untuk  bergerak  dalam  bidang  filantropis,  yaitu kegiatan-kegiatan  non-profit  di  bidang  sosial  dan  kemanusiaan. 1 Yayasan  sesuai dengan  prinsip  awalnya  sebagai  badan  hukum  non  komersial (nirlaba)  oleh karenanya  tidak  boleh  menjalankan  kegiatan  dalam  perbuatan  hukum  berbentuk apapun  yang  ditujukan  untuk  memperoleh  keuntungan. 2 Yayasan  sebagai  sebuah badan  di  Indonesia  sendiri  diperkenalkan  oleh  pemerintahan  kolonial  Belanda, dimana pada masa itu yayasan dikenal dengan nama “stichting”, dan kepada badan seperti ini diberikan status sebagai sebuah badan hukum yang merupakan fenomena dalam  pergaulan  hukum  masyarakat  sejak  permulaan  abad  ke  19. 3 Status  sebagai sebuah  badan  hukum  memberikan  atribut  kepada  yayasan  layaknya  hal-hal  yang melekat  kepada  manusia  sebagai  subjek  hukum  alamiah (natuurlijkepersoon), diantaranya  seperti  dapat  memiliki  kekayaan  sendiri  dan  bertindak  secara  hukum atas nama sendiri melalui pengurusnya. 4
Pada  masa  pemerintahan  kolonial  Belanda  sendiri,  aturan  hukum  mengenai yayasan  masih  minim, 5 keadaan  mana  terus  berlanjut  di  Indonesia  setelah kemerdekaan  yang  mengakibatkan  banyaknya  pranata  hukum  yayasan  terbentuk semata-mata  oleh  karena  kebiasaan-kebiasaan  masyarakat  semata,  hingga diundangkannya  UU  Nomor  16  Tahun  2001  tentang  Yayasan,  sebagaimana  telah mengalami  beberapa  perubahan  melalui  UU  Nomor  28  Tahun  2004.  Salah  satu ketentuan  penting  dalam  undang-undang  yayasan  di  Indonesia  adalah,  bahwa sebuah  yayasan  baru  memperoleh  status  sebagai  sebuah  badan  hukum  setelah anggaran  dasarnya  memperoleh  pengesahan  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia,  dengan  beberapa  ketentuan  peralihan  bagi  yayasan-yayasan  yang  telah didirikan  sebelum  berlakunya  UU  Yayasan,  dimana  salah  satu  diantaranya  adalah kewajiban  untuk  menyesuaikan  anggaran  dasar  dengan  undang-undang  dan mengajukan  permohonan  pengesahan  anggaran  dasarnya  kepada  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  bagi  yayasan  yang  telah  didirikan  sebelum  berlakunya  UU
1 H.P.  Panggabean,  2012, Praktik  Peradilan  Menangani  Kasus  Aset  Yayasan  (Termasuk Aset  Keagamaan)  dan  Upaya  Penanganan  Sengketa  Melalui  Alternatif  Penyelesaian Sengketa , Permata Aksara, Jakarta, hlm. 101, lihat juga Johnny Ibrahim, 2006, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Malang, hlm. 283 2 Dalam  prinsip nirlaba ,  setiap  modal  yang  ada  tidak  diolah  untuk  mendapatkan keuntungan,  melainkan  untuk  melakukan  suatu  kegiatan  yang  bermanfaat  bagi masyarakat, lihat Gatot Supramono, 2008, Hukum Yayasan di Indonesia , Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 110.
3 Chidir Ali, 1999, Badan Hukum , Alumni, Bandung, hlm. 29.
4 Menurut  Munir  Fuady,  hak-hak  sebagai  sifat  yang  melekat  pada  sebuah  badan  hukum sebagaimana dikenal sekarang ini sebenarnya telah dikenal sejak zaman Romawi, bahkan dikatakannya  bahwa  konsep  dan  teori  tentang  badan  hukum  adalah  salah  satu peninggalan  hukum  terbesar  bangsa  Romawi  untuk  dunia  saat  ini,  lihat  Munir  Fuady, 2013, Teori-Teori Besar dalam Hukum , Jakarta, Kencana, hlm. 164.
5 Hanya terdapat dalam beberapa pasal perundang-undangan meliputi Pasal 365 dan 899 KUHPerdata,  serta  Pasal  2  ayat  7  dan  Pasal  102 Failissements  Verordening .  Belanda memiliki  perangkat  aturan  hukum  khusus  mengenai  yayasan  setelah  diundangkannya Nieuw  Burgerlijk  Wetboek ,  yang  dapat  ditemui  dalam  Buku  2  Titel  5  undang-undang tersebut, lihat Rochmat Soemitro, 1993, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf , Eresco, Bandung, hlm. 165.

## ISSN 021-969X
Yayasan,  akan  tetapi  tidak  diakui  sebagai  sebuah  badan  hukum  menurut  UU Yayasan. 6
Salah  satu  fenomena  yang  didapati  dalam  rezim  UU  Yayasan  sekarang  ini adalah,  bahwa  sekalipun  terdapat  aturan  bahwa  yayasan  yang  telah  didirikan sebelum  berlakunya  UU  Yayasan  akan  tetapi  tidak  diakui  sebagai  badan  hukum untuk  wajib  menyesuaikan  anggaran  dasar  yayasan  dan  mengajukan  permohonan pengesahan  badan  hukum,  dengan  ketentuan  jika    tidak  memenuhinya  dalam  1 (satu)  tahun  semenjak  berlakunya  UU  Nomor  28  Tahun  2004,  maka  terhadap yayasan demikian tidak boleh lagi menggunakan kata “yayasan” di depan namanya, 7 akan  tetapi  masih  saja  banyak  yayasan  seperti  ini  yang  tetap  melaksanakan perbuatan  hukumnya  dengan  mengatasnamakan  “yayasan”.  Penggunaan  kata “yayasan”  di  depan  nama  badan  ini  dalam  perbuatan  hukumnya  menimbulkan kekaburan  terhadap  makna  kata  “yayasan”  sebagai  nama  dari  sebuah  badan  yang diakui  sebagai  badan  hukum,  sekaligus  menimbulkan  kesulitan  dalam  upaya mengajukan  gugatan  terhadap  badan  ini  jika  melalui  organnya  melakukan  suatu perbuatan  melawan  hukum.  Tidak  menutup  kemungkinan  untuk  dapat  terjadi,  jika sebuah yayasan yang seharusnya tidak boleh menggunakan kata “yayasan” di depan namanya,  dihukum  atas  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  melalui organnya  oleh  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap (inkracht van gewijsde), akan tetapi kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi putusan, baik oleh karena  tidak  jelasnya  aset  dari  yayasan  yang  digugat  di  pengadilan,  maupun  oleh karena  pihak  dalam  perkara  tersebut  adalah  sebuah  yayasan  yang  sebenarnya secara hukum tidak ada. 8
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, selanjutnya penulis merumuskan permasalahan penting yang akan dibahas sebagai berikut: (a) apakah putusan  berkekuatan  hukum  tetap  yang  menghukum  perbuatan  hukum  yayasan yang tidak memenuhi Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan, akan tetapi tetap menggunakan kata “yayasan” di depan namanya tetap dapat dilakukan eksekusi? (b) siapakah yang bertanggungjawab jika yayasan yang belum memperoleh pengesahan badan hukum
6 Dalam  UU  Yayasan,  terhadap  yayasan  yang  telah  didirikan  sebelum  berlakunya  UU Yayasan  hanya  diakui  statusnya  sebagai  badan  hukum  jika  telah  didaftarkan  di pengadilan  negeri  dan  diumumkan  dalam  Tambahan  Berita  Negara  RI,  dan/atau memperoleh  izin  melaksanakan  kegiatan  dari  instansi  terkait,  lihat  ketentuan  Pasal  71 ayat (1) UU Yayasan.
7 Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan.
8 Interpretasi  hukum  mengenai  pertanggungjawaban  hukum  yayasan  yang  tidak memenuhi  ketentuan  Pasal  71  ayat  (2)  UU  Yayasan,  akan  tetapi  tetap  memakai  kata “yayasan”  didepan  namanya  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  menjadi  penting, karena  yayasan  seperti  ini  tetap  dijaga  eksistensinya  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  hal  ini  mengingat  pesan  yang  disampaikan  melalui  bahasa tulisan  memiliki  keterbatasan,  oleh  karena  tulisan  hanya  sebagian  saja  dari  alat penyampai pesan. Kompleksitas persoalan dalam pesan hukum sangatlah tidak mungkin seluruhnya  disampaikan  melalui  rumusan  tulisan  yang  tersusun  dalam  undang-undang, kutipan  dari  Fauzan  dalam  artikel  berjudul, “Hakim  sebagai  Pembentuk  “Hukum Yurisprudensi” di Indonesia” , dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi Tahun ke XXI, No. 244, Maret 2006, hlm. 41-42. Heidegger dalam bukunya berjudul “Kant und das  Problem  der  Metaphysik” menyebutkan  pentingnya  untuk  melangkah  dibalik  teks guna memperoleh apa yang tidak, dan barangkali tidak dapat dikatakan teks, Heidegger dalam  Richard  E.  Palmer,  2005, Hermeneutika:  Teori  Baru  Mengenai  Intepretasi ,  judul asli: Hermeneutics  Interpretation  Theory  in  Schleirmacher,  Dilthey,  Heidegger,  and Gadamer ,  Northwestern  University  Press,  Evanston,  1969,  Penerjemah:  Musnur  Hery  & Damanhuri Muhammed, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm. 278.
ISSN 021-969X
berdasarkan  Pasal  71  ayat  (2)  UU  Yayasan  melakukan  perbuatan  hukum  dengan menggunakan nama yayasan?
Kekuatan  Eksekusi  Putusan  Pengadilan  terhadap  Yayasan  yang  Tidak Memenuhi Pasal 71 (2) UU Yayasan, Akan Tetapi Tetap Menggunakan Kata “Yayasan” di Depan Namanya dalam Melakukan Perbuatan Hukum
Yayasan  dalam  konsep  hukum  di  Indonesia  menurut  UU  Yayasan  yang berlaku  adalah  merupakan  sebuah  badan  hukum  yang  terdiri  atas  kekayaan  yang dipisahkan  dan  diperuntukkan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  di  bidang  sosial, keagamaan,  dan  kemanusiaan,  yang tidak  mempunyai anggota. 9 Agar memperoleh status  sebagai  sebuah  badan  hukum,  setelah  yayasan  dibuat  akta  pendiriannya, 10 terhadap  akta  pendirian  tersebut  wajib  untuk  mendapat  pengesahan  dari  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  dengan  pengecualian  bagi  yayasan  yang  sebelum berlakunya undang-undang yayasan telah berdiri dan telah didaftarkan di pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI, dan atau mendapat izin kegiatan  dari  instansi  terkait. 11 Bagi  yayasan  yang  akta  pendiriannya  belum memperoleh  pengesahan  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  secara otomatis  yayasan  tersebut  belum  memperoleh  status  badan  hukum,  sehingga dengan  demikian  tidak  memiliki  hak  untuk  memakai  kata  “yayasan”  di  depan namanya, 12 termasuk  juga  dalam  hal  ini  yayasan  yang  telah  didirikan  sebelum berlakunya UU Yayasan dan tidak diakui sebagai badan hukum, dimana dalam Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan diwajibkan untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dengan perundang-undangan  yayasan,  dan  untuk  mengajukan  permohonan  pengesahan badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Ketentuan  normatif  di  atas  tidak  selamanya  diikuti  oleh  organ  yayasan tertentu, dalam hal ini yayasan yang belum memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena dalam kenyataannya masih saja ada yayasan seperti ini  yang  melakukan  perbuatan  hukumnya  dengan  pihak  ketiga  dengan  tetap menggunakan  kata  “yayasan”  di  depan  namanya.  Satu  hal  yang  patut  untuk diperhatikan adalah bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh yayasan seperti ini tetap  sah  dan  tidak  batal  demi  hukum,  karena  yayasan  yang  tidak  memenuhi kewajiban  untuk  mengajukan  permohonan  pengesahan  badan  hukum  ini  sendiri, selama  pada  saat  pendiriannya  bukan  ditujukan  untuk  melanggar  undang-undang, kesusilaan,  dan  ketertiban  umum,  maka  terhadapnya  oleh  kekuasaan  pemerintah tidak  dapat  dihapuskan  begitu  saja,  sehingga  semakin  memperkabur pertanggungjawaban  hukum  yayasan  ini  apabila  nantinya  menimbulkan  kerugian bagi  pihak  ketiga  kepada  siapa  yayasan  tersebut  mengikatkan  diri  dalam  suatu perbuatan  hukum,  terlebih  apabila  telah  timbul  putusan  pengadilan  yang berkekuatan hukum tetap terhadapnya. 13
9 Pasal 1 angka (1) UU Yayasan.
10 Dimana di dalamnya termuat anggaran dasar dari yayasan tersebut, lihat Pasal 14 ayat (1) UU Yayasan.
11 Lihat ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Yayasan.
12 Mengingat bunyi Pasal 1 angka (1) UU Yayasan secara tegas menyatakan bahwa yayasan adalah merupakan suatu badan hukum, lihat juga ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Yayasan yang menyebutkan nama yayasan harus didahului dengan kata “yayasan”.
13 Terdapat  contoh  nyata  dari  kasus  tersebut  seperti  yang  terjadi  di  Kalimantan  Timur dalam  kasus  CV.  Limbah  Bina  Sejahtera  melawan  Yayasan  Perduli  Lingkungan,  dimana sekalipun  dalam  putusan  Banding  yang  telah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap (inkracht van  gewijsde) ,  akan  tetapi  terkendala  dalam  hal  eksekusi  lantaran  tidak  jelasnya  harta kekayaan yayasan dimaksud, dan yayasan ini sendiri ternyata tidak memenuhi ketentuan
ISSN 021-969X
Pada  dasarnya,  putusan  pengadilan  adalah  pelaksanaan  dari  ketentuan peraturan perundang-undangan materiil, karena hukum materiil yang termuat dalam hukum positif inilah yang akan selalu menjadi pegangan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang dipercayakan kepadanya untuk diperiksa dan diadili.  Hukum  materiil  yang  termuat  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan harus selalu dianggap berlaku dalam keseluruhan kasus sepanjang relevan dan saling berkait dengan obyek sengketa dalam suatu perkara, artinya bahwa tidak ada satu pasal pun yang tidak termasuk dalam pasal yang dianggap sebagai bagian dari  putusan,  apabila  ketentuan  di  dalam  pasal  dimaksud  memiliki  hubungan  yang sangat erat untuk menyelesaikan sengketa hukum secara komprehensif. 14
Penulis  dalam  bagian  sebelumnya  telah  menyebutkan  bahwa  terhadap yayasan yang telah berdiri sebelum berlakunya UU Yayasan dan tidak diakui sebagai badan hukum, serta tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan untuk menyesuaikan  anggaran  dasarnya  dengan  undang-undang,  dan  untuk  mengajukan permohonan  pengesahan  badan  hukum  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2004  tidak  menjadi  sebuah  badan  yang  bubar  demi  hukum,  melainkan  hanya menjadi  badan  yang  tidak  boleh  menggunakan  kata  “yayasan”  di  depan  namanya. Menurut hemat penulis, ketentuan ini menyiratkan bahwa yayasan seperti ini hanya berubah  fungsi  menjadi  sebuah  badan  yang  masih  dapat  melakukan  perbuatan hukum dalam kerangka pertanggungjawaban hukum yang melekat kepada anggota organ  di  dalamnya,  bukan  kepada  badan  yayasan  itu  sendiri  yang  tidak  dapat memangku hak dan kewajiban dikarenakan statusnya yang tidak berbadan hukum. 15 Dikaitkan  dengan  permasalahan  kekuatan  eksekusi  putusan  pengadilan terhadap  yayasan  yang  tidak  diakui  status  badan  hukumnya,  serta  juga  tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan -sehingga menyebabkan tidak  dapat  menggunakan  kata  “yayasan”  di  depan  namanya-,  akan  tetapi  tetap memakai  kata  “yayasan”  di  depan  namanya  ketika  melakukan  perbuatan  hukum dengan  pihak  lain  di  luar  badan  umum  tersebut,  terhadap  hal  ini  dapat  dilakukan
Pasal  71  ayat  (2)  UU  Yayasan  yang  mewajibkan  yayasan  seperti  ini,  yaitu  yang  telah didirikan sebelum mulai berlakunya UU Yayasan dan tidak diakui sebagai badan hukum, untuk  menyesuaikan  anggara  dasarnya  dengan  undang-undang  dan  memohonkan pengesahan badan  hukum paling  lama (1)  tahun setelah UU No.  28  Tahun  2004 mulai berlaku,  sehingga  seharusnya  terhadap  Yayasan  Perduli  Lingkungan  dalam  melakukan perbuatan  hukum  dengan  pihak  ketiga  seharusnya  tidak  boleh  lagi  menggunakan  kata “yayasan” di depan namanya.
14 Hal  ini  berkaitan  dengan  kepastian  hukum,  dimana  dalam  interaksi  antar  anggota masyarakat membutuhkan kepastian didalamnya, dan terhadap kebutuhan ini diletakkan tugas untuk memenuhinya kepada hukum, lihat Satjipto Rahardjo dalam “Hukum dalam Jagat Ketertiban” , hlm. 133-139 sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, 2009, Menguak Teori  Hukum  dan  Teori  Peradilan:  Termasuk  Interpretasi  Undang-Undang ,  Jakarta, Kencana, hlm. 289-298.
15 Keadaan ini dapat dijelaskan teori fiksi badan hukum yang mengajarkan pada dasarnya adalah  bayangan  yang  diwujudnyatakan  manusia  menjadi  seolah  subyek  hukum  yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia, dimana keadaan ini tidak luput oleh karena campur tangan pemerintah selaku entitas yang “menciptakannya”, baca Chidir Ali, op.cit. ,  hlm.  32,  Riduan  Syahrani,  2005, Seluk-Beluk  dan  Asas-Asas  Hukum  Perdata , Bandung,  Alumni,  hlm.  52.,  R.  Ali  Rido,  2004, Badan  Hukum  dan  Kedudukan  Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf , Bandung, Alumni, hlm. 108, Yahya  Harahap,  2009, Hukum  Perseroan  Terbatas ,  Jakarta:  Sinar  Grafika,  hlm.  54-55, Munir Fuady, 2002, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 4.
ISSN 021-969X
interpretasi  gramatikal  terhadap  ketentuan  dalam  Pasal  36  ayat  (3)  PP  Nomor  63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Ketentuan dalam Pasal 36  ayat  (3)  PP  Nomor  63  Tahun  2008  menyebutkan  bahwa  perbuatan  hukum yayasan  yang  telah  didirikan  sebelum  berlakunya  UU  Yayasan  dan  tidak  diakui sebagai  badan  hukum  -dikarenakan  setelah  pendiriannya  belum  didaftarkan  di pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara RI, dan/atau memperoleh  izin  melakukan  kegiatan  dari  instansi  terkait-  dan  tetap  demikian setelah  berlakunya  UU  Yayasan  menjadi  tanggungjawab  pribadi  anggota  organ yayasan secara tanggung renteng.
Bunyi pasal 36 ayat (3) PP Nomor 63 Tahun 2008 tersebut di atas tidak ada membedakan  apakah  perbuatan  hukum  yang  menjadi  tanggungjawab  dari  seluruh anggota organ  sebagaimana  dimaksud  dalam pasal tersebut  dibuat  dalam  keadaan pihak  badan  yayasan  ini  memakai  kata  “yayasan”  atau  tidak,  dengan  demikian perbuatan hukum yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak secara khusus ditujukan kepada  dipakai  tidaknya  kata  “yayasan”  oleh  badan  yayasan  pada  saat  melakukan perbuatan  hukumnya  -karena  apabila  demikian,  pengertiannya  akan  berubah menjadi perbuatan hukum yang dibuat yayasan menjadi tidak sah apabila memakai kata  “yayasan”  di  depan  namanya  ketika  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu-, akan  tetapi  kepada  badan  umum  yayasan  yang  tidak  berbadan  hukum  itu  sendiri, terlepas apakah yayasan tersebut mematuhi ketentuan undang-undang untuk tidak memakai  kata  “yayasan”  di  depan  namanya  maupun  sebaliknya  pada  saat melakukan  suatu  perbuatan  hukum  yang  memiliki  atau  menimbulkan  suatu  akibat hukum tertentu dengan pihak lain.
Selain  daripada  itu,  perlu  untuk  diperhatikan  bahwa  terhadap  perjanjian yang  dibuat  secara  sah  oleh  pihak  yang  secara  hukum  cakap  dan  diperbolehkan melakukan  perbuatan  hukum,  maka  terhadap  perjanjian  dibuat  para  pihak  ini berlaku ketentuan pacta sunt servanda yang merupakan nilai imperatif dalam suatu perjanjian. 16 Keberlakuan pacta sunt servanda dalam perjanjian yang dibuat secara sah  ini  adalah  merupakan  sebuah  hal  yang  mutlak  dalam  upaya  mewujudkan kepastian hukum, mengingat janji yang tertuang dalam perjanjian yang merupakan “undang-undang” bagi para pihak pembuatnya ini akan menimbulkan akibat tertentu kepada hasrat mereka yang menyetujuinya. 17 Jika hasrat dari masing-masing pihak yang mendorong dibuatnya perjanjian ini tidak dikuatkan dalam kekuatan mengikat oleh hukum, maka segala akibat-akibat yang dapat timbul murni menjadi resiko dari para  pihak  yang  membuat  perjanjian  itu  sendiri  tanpa  ada  kekuatan  hukum  yang memayungi  kepentingan  hukumnya,  sehingga  dengan  demikian,  ketertiban  hukum tidak dapat tercapai.
Keadaan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perjanjian, misalnya salah satu  pihak  tidak  memenuhi  prestasi  yang  diharapkan  oleh  pihak  lain  dalam  jangka waktu  yang  disepakati  sebagaimana  dimaksud dalam  perjanjian,  dimana  pada  saat sebaliknya  pihak  yang  disebut  terakhir  tersebut  telah  memenuhi  prestasi  yang diwajibkan  untuk  dilaksanakan  kepada  pihak  yang  diharapkan  prestasinya menimbulkan  akibat  hukum  bahwa  pihak  yang  tidak  memenuhi  prestasi  ini  telah menempatkan dirinya dalam keadaan wanprestasi. Salah satu makna dari pacta sunt
16 Nilai  yang  terkandung  dalam pacta  sunt  servanda yaitu  suatu  perjanjian  yang  dibuat secara  sah  itu  mengikat,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  tidak  boleh  merugikan  salah satu  pihak  dalam  perjanjian,  maupun  pihak  ketiga  diluar  perjanjian,  lihat  Munir  Fuady, Teori-Teori Besar… , op.cit. , hlm. 209-211.
17 Penyebab janji itu mengikat menurut teori hasrat sebagaimana diuraikan Roscoe Pound yang dikutip oleh Munir Fuady, Teori-Teori Besar… , ibid. , hlm. 222-223
ISSN 021-969X
servanda  adalah  bahwa  terhadap  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah,  maka  dalam pelaksanaannya  tidak  boleh  merugikan  pihak  dalam  perjanjian  sendiri, 18 termasuk apabila terhadap perjanjian ini terjadi gugatan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak  pihak  atas  dasar  wanprestasi  pihak  lainnya.  Hukum  yang  berlaku  sudah sewajarnya demi mewujudkan kepastian hukum memayungi kepentingan pihak yang dirugikan  dalam  perjanjian,  terlebih  apabila  terhadap  persengketaan  mengenai pemenuhan  prestasi  ini  telah  memperoleh  putusan  berkekuatan  hukum  tetap  dari pengadilan (inkracht van gewijsde). 19
Sekalipun pihak dalam suatu perbuatan hukum berbentuk perjanjian adalah sebuah  yayasan  yang  menurut  perundang-undangan  yayasan  tidak  diperbolehkan lagi  menggunakan  kata  “yayasan”  di  depan  namanya,  akan  tetapi  dengan  fakta bahwa  sekalipun  demikian  terhadap  yayasan  seperti  ini  tetap  diakui  eksistensinya, harus  terlebih  dahulu  diinsyafi  bahwa  terhadap  yayasan  seperti  ini  tetap  saja memiliki  potensi  melakukan  sebuah  perbuatan  hukum  yang  dapat  menimbulkan kerugian  kepada siapa pihak  yayasan  melakukan  suatu perbuatan  hukum  tersebut. Menurut hemat penulis, keadaan hukum ini seharusnya mendorong agar ketentuan hukum  mengenai  pertanggungjawaban  yayasan  yang  tidak  memenuhi  ketentuan Pasal 71 ayat (2) dalam melakukan suatu perbuatan hukum ini lebih diperluas guna mendorong  konsep  operasional  dari pacta  sunt  servanda  sebagai  sebuah  nilai imperatif dalam perjanjian, sehingga kepastian hukum dapat diwujudkan, termasuk juga  dalam  hal  ini  ketertiban  hukum.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  kaidah  hukum dalam  hukum  perjanjian  dibutuhkan  baik  untuk  mengatur  objek  perjanjian,  juga untuk  mengatur  subjek  dari  perjanjian  itu  sendiri,  serta  kenyataan  bahwa perkembangan  pesat  dan  permasalahan  dalam  hukum  perjanjian  yang  semakin kompleks mendorong untuk demikian. 20
Kesimpulan  dari  uraian  di  atas,  pemakaian  kata  “yayasan”  oleh  yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan tidak dapat dijadikan alasan  untuk  menghalangi  dan/atau  menjadi  alasan  hapusnya  kekuatan  eksekusi terhadap putusan  berkekuatan  hukum  tetap  pengadilan  yang  menghukum  yayasan dimaksud akibat perbuatan hukumnya dengan pihak lain, dimana perbuatan hukum yang dilakukan oleh yayasan ini telah menimbulkan suatu kerugian tertentu kepada pihak lain tersebut.

## Pertanggunggjawaban  Hukum  Yayasan  yang  Belum  Memperoleh Pengesahan  Badan  Hukum  Berdasarkan  Pasal  71  ayat  (2)  UU  Yayasan Terhadap Perbuatan Hukum Atas Namanya
Karakteristik  utama  dari  badan  hukum  terletak  pada  perihal pertanggungjawaban  hukum,  dimana  organ  di  dalam  badan  hukum  tidak  akan dikenakan  pertanggungjawaban  hukum  apabila  dari  perbuatan  hukum  yang dilaksanakannya menyebabkan timbulnya kerugian keperdataan terhadap pihak yang lain. 21 Karakteristik  badan  hukum  di  atas  rentan  akan  penyalahgunaan  oleh pendirinya,  untuk  itu  kebijakan  legislator  UU  Yayasan  untuk  membuat  ketentuan
18 Ibid. , hal. 211.
19 Hal  ini  berkaitan  dengan  kenyataan  bahwa  sanksi  yang  ditetapkan  oleh  norma  hukum umum  dalam  hukum  perdata  tidak  hanya  dikondisikan  oleh  perbuatan  individu  yang berlawanan dengan norma sekunder  yang diciptakan dalam transaksi hukum berbentuk perjanjian,  akan  tetapi  juga  oleh  karena  fakta  bahwa  kerusakan  yang  disebabkan  oleh pelanggaran  tersebut  tidak  diperbaiki,  lihat  Jimly  Asshiddiqie  &  Ali  Sa‟faat,  2012, Teori Hans Kelsen tentang Hukum , Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 114.
20 Ibid. , hlm. 236.
21 Rudi Prasetya, 2012, Yayasan dalam Teori dan Praktek , Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 42.
ISSN 021-969X
bahwa untuk diperolehnya status badan hukum harus terlebih dahulu akta pendirian dari  suatu  yayasan  mendapatkan  pengesahan  dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia dapat dipandang sebagai upaya menciptakan mekanisme penyaringan, agar penyalahgunaan  atas  karakteristik  pertanggungjawaban  hukum  sebuah  badan hukum sebagaimana diutarakan penulis di atas tidak terjadi. 22
Rezim  hukum  yayasan  di  Indonesia,  terkhusus  dalam  hal  ini  mengenai pentingnya  pengesahan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  hal  dapat tidaknya  status  badan  hukum  diberikan  kepada  suatu  yayasan,  harus  dipandang sebagai landasan dasar bahwa apabila terdapat suatu yayasan hanya sekedar dibuat akta  pendiriannya  saja,  atau  berkaitan  dengan  obyek  penelitian  terhadap  yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya UU Yayasan akan tetapi tidak diakui sebagai badan  hukum  tetap  mempertahankan  keadaan  tersebut  walau  diwajibkan  oleh  UU Yayasan  untuk  menyesuaikan  anggaran  dasarnya  dengan  undang-undang  dan mengajukan  permohonan  pengesahan  badan  hukum, 23 maka  terhadap  kondisi- kondisi  ini  para  organ  yang  berada  di  dalamnya  harus  dianggap  ”tidak  beritikad baik”, 24 terutama sekali ketika melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Keadaan ”tidak  beritikad  baik”  ini  merupakan  dasar  untuk  meletakkan  pertanggungjawaban hukum  terhadap  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pengurus  kepada  seluruh organ yayasan secara pribadi dan tanggung renteng, karena keadaan yayasan yang tidak  berbadan  hukum  menuntut  adanya  pihak  yang  bertanggungjawab  apabila dalam  perjalanan  badan  yayasan  ini  ada  menimbulkan  kerugian  kepada  pihak  lain lewat perbuatan hukumnya.
Secara  teori,  menurut  Hans  Kelsen,  norma  hukum  itu  mengandung  arti suatu  kewajiban  dikaitkan  dalam  hubungannya  dengan  orang  yang  berpotensi sebagai  pelaku  delik,  serta  mengandung  arti  suatu  tanggungjawab  bagi  yang berpotensi  menjadi  objek  sanksi. 25 Sebuah  badan  yang  sejak  awal  didirikannya mengambil  bentuk  sebagai  sebuah  yayasan  pasti  akan  memiliki  susunan  organ layaknya  tuntutan  dalam  pendirian  yayasan,  dengan  demikian  akan  selalu diasumsikan  bahwa  terhadap  yayasan  ini  -yang  sekalipun  hanya  memiliki  akta pendiriannya  saja-  terdapat  susunan  organ  pengurus  yang  secara  hukum  adalah pihak  yang  berkewajiban  melaksanakan  kepengurusan  yayasan  dan  mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 26 Fakta bahwa yayasan yang tidak memenuhi  ketentuan  Pasal  71  ayat  (2)  UU  Yayasan  adalah  sebuah  yayasan  yang tetap mempertahankan keadaannya yang tidak diakui berstatus badan hukum akan mengarahkan kita pada keyakinan bahwa pihak yang berada dalam posisi pengurus dalam  struktur  organ  yayasan  tersebut  adalah  pihak  yang  akan  dituntut pertanggungjawabannya apabila suatu perbuatan hukum yang dilakukan atas nama yayasan  menimbulkan  suatu  kerugian  keperdataan  kepada  pihak  ketiga,  karena kepengurusan  yayasan  adalah  merupakan  bagian  dari  tanggung  jawabnya, sebagaimana undang-undang menyatakan kepengurusan yayasan adalah merupakan
22 Ibid. , hlm. 43.
23 Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan.
24 “Tidak  beritikad  baik”  adalah  merupakan  lawan  pengertian  dari  “beritikad  baik”,  yang merupakan bentuk kata kerja dari kata sifat “itikad baik”. Dalam Blacks‟s Law Dictionary, itikad baik yang dalam bahasa Inggris memiliki terjemahan “ good faith ” diartikan dalam empat  hal,  salah  satunya  adalah “faithfulness  to  one‟s  duty  or  obligation ”,  lihat    Henry Campbell  Black,  2009, Black‟s  Law  Dictionary ,  St.  Paul,  Minn,  West  Publishing  Co,  hlm. 762.
25 Hans Kelsen, 2011, Teori Umum tentang Hukum dan Negara , Bandung, Nusa Media, hlm. 101.
26 Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) UU Yayasan.
ISSN 021-969X
bagian dari kewajibannya. Pasal 13A UU Yayasan disebutkan juga demikian, dimana dikatakan  disana  bahwa,  “perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Pengurus  atas nama  Yayasan  sebelum  Yayasan  memperoleh  status  badan  hukum  menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng”.
Hal yang menjadi persoalan adalah ketentuan dalam Pasal 13A UU Yayasan dimaksud  tidak  dapat  dengan  sendirinya  diterapkan  terhadap  ketentuan  peralihan bagi  yayasan  yang  telah  didirikan  sebelum  berlakunya  UU  Yayasan  sendiri. Ketentuan  dalam  Pasal  13A  UU  Yayasan  dimaksud  hanya  cocok  dan  tepat  untuk diterapkan  bagi  yayasan  yang  didirikan  setelah  berlakunya  UU  Yayasan,  karena permohonan  pengesahan  akta  pendirian  yayasan  yang  didirikan  setelah  berlakunya UU  Yayasan  adalah  seketika  dan  sekaligus  wajib  untuk  dilaksanakan  oleh  Notaris yang membuatnya. 27 “Masa tunggu” bagi sebuah yayasan yang didirikan setelah UU Yayasan  berlaku agar  dapat  memperoleh  status badan  hukum 28 adalah  merupakan jangka  waktu  yang  seharusnya  tidak  boleh  diisi  dengan  perbuatan  hukum  oleh yayasan  dimaksud,  sehingga  dengan  demikian  inisiatif  perbuatan  hukum  apapun yang  dilakukan  atas  nama  yayasan  pantas  untuk  dikenakan  pertanggungjawaban hukumnya  kepada  organ  pengurus  selaku  organ  yayasan  yang  memiliki  kewajiban untuk melaksanakan kepengurusan yayasan.
Persoalan mengenai inisiatif perbuatan hukum yang dilakukan dalam “masa tunggu”  pengurusan  permohonan  pengesahan  akta  pendirian  agar  memperoleh status  badan  hukum  ini  bukanlah  menjadi  pertimbangan  penting  dalam  hal keberadaan  yayasan  yang  telah  berdiri setelah  berlakunya UU  Yayasan,  yang  akan tetapi tidak diakui sebagai sebuah badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71  ayat  (2)  UU  Yayasan.  Kewajiban  yang  ditetapkan  terhadap  yayasan  ini  untuk menyesuaikan  anggaran  dasarnya  dengan  undang-undang,  dan  untuk  mengajukan permohonan  pengesahan  kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  adalah mengenai persoalan „pilihan hukum‟, apakah pendiri yayasan tersebut bersedia untuk memenuhi ketentuan undang-undang tersebut ataupun tidak, dimana apabila pilihan pendiri yayasan dimaksud adalah untuk tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU  Yayasan  tersebut,  yang  akan  tetapi  terhadap  pilihan  ini  tidak  diikuti  dengan berhentinya kegiatan yayasan untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak lain dengan  menggunakan  kata  “yayasan”  di  depan  namanya,  maka  dengan  sendirinya terhadap  pendiri  dan  organ  dari  yayasan  ini  -dalam  istilah  penulis-  “tidak  memiliki itikad baik”.
Persoalan mengenai “itikad baik” ini menjadi penting dalam suatu perbuatan hukum, mengingat keberadaannya sangat esensial untuk menjamin terselenggaranya suatu hubungan yang langgeng diantara kedua belah pihak dalam suatu  perbuatan  hukum,  termasuk  juga  dalam  hal  apabila  dari  perbuatan  hukum yayasan  -yang  tidak  memenuhi  ketentuan  Pasal  71  ayat  (2)  UU  Yayasan-  dengan pihak  lain  ini  menimbulkan  kerugian  kepada  pihak  dengan  siapa  yayasan mengikatkan diri dalam suatu perbuatan hukum, sehingga menyebabkan timbulnya
27 Dalam Pasal 11 UU Yayasan setelah diubah melalui UU No. 28 Tahun 2004, disebutkan bahwa Notaris yang membuat akta pendirian suatu yayasan berkewajiban secara hukum untuk  menyampaikan  permohonan  pengesahan  akta  pendirian  yayasan  yang  dibuatnya kepada  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  10 (sepuluh)  hari  terhitung  sejak  akta  pendirian  yayasan  ditandatangani.  Menurut  Gatot Supramono, peraturan ini merupakan cara negara untuk “memaksa” pendiri yayasan agar yayasan yang didirikannya berstatus adan hukum, dengan jalan pinjam “tangan” notaris, dimana notaris merupakan pintu pertama yang dilewati dalam permohonan pengesahan yayasan, op.cit. , hlm. 39.
28 Baca Pasal 12 UU Yayasan.
ISSN 021-969X
suatu tuntutan pertanggungjawaban hukum atasnya. Mengingat bahwa UU Yayasan tidak  ada  menetapkan  kepada  yayasan  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  Pasal  71 ayat (2) UU Yayasan menjadi sebuah yayasan yang bubar demi hukum, 29 sehingga dengan  demikian  tetap  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  layaknya  tidak  ada sesuatu  hal  yang  mempengaruhi  eksistensinya,  dan  oleh  karena  demi  memberikan rasa  keadilan  bagi  pihak  yang  menerima  kerugian  dalam  hubungannya  dengan perbuatan  hukum  yang  dibuat  dengan  mengikut  sertakan  yayasan  yang  tidak memenuhi  ketentuan  Pasal  71  ayat  (2)  UU  Yayasan  ini, 30 dengan  mengingat  teori Hans Kelsen perihal bahwa dalam hukum itu terkandung tanggungjawab bagi yang berpotensi menjadi objek sanksi, maka oleh karenanya seluruh organ dalam yayasan sudah  sepantasnya  secara  hukum  dipandang  sebagai  pihak  yang  potensial  untuk bertanggungjawab  secara  tanggung  renteng  terhadap  segala  kerugian  yang  timbul dan  diderita  oleh  pihak  kepada  siapa  yayasan  mengikatkan  diri  dalam  sebuah perbuatan  hukum,  hingga  kemudian  terhadap  yayasan  ini  melalui  pendiri  atau kuasanya  mengajukan  permohonan  pengesahan  akta  pendirian  dari  yayasan tersebut sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 36 ayat (1) PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.

## PENUTUP
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  lewat  uraian  di  atas  adalah  putusan pengadilan yang menghukum yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2)  UU  Yayasan,  yang  akan  tetapi  tetap  menggunakan  kata  “yayasan”  di  depan namanya  -yang  dilarang  menurut  ketentuan  Pasal  71  ayat  (4)  UU  Yayasan-  dalam melakukan  perbuatan  hukum  dengan  pihak  yang  dirugikan  oleh  perbuatan  hukum tersebut tetap dapat dilakukan eksekusi atasnya, selama yang melakukan perbuatan hukum  itu adalah  anggota organ yayasan, dan  yayasan  yang dimaksud oleh  organ yayasan  tersebut  adalah  yayasan  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  anggaran dasarnya.
Mengenai  pertanggungjawaban  hukum  terhadap  perbuatan  hukum  yang dilakukan  dengan  mengatasnamakan  atau  memakai  kata  “yayasan”  tersebut  oleh anggota organ di dalamnya, menurut hukum seluruh anggota organ badan yayasan tersebut  harus  dipandang  sebagai  pihak  yang  potensial  untuk  menanggung  secara pribadi dan tanggung renteng terhadap segala kerugian pihak ketiga yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan yayasan dimaksud.
29 Terhadap yayasan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan hanya ditentukan  untuk  tidak  boleh  menggunakan  kata  “yayasan”  di  depan  namanya,  dimana ketentuan  Pasal  15  ayat  (2)  UU  Yayasan  menyebutkan  nama  yayasan  harus  didahului dengan  kata  “yayasan”,  sehingga  dengan  demikian,  setelah  yayasan  yang  pada  saat berlakunya UU Yayasan tidak diakui statusnya sebagai badan hukum, akan tetapi  tetap mempertahankan keadaan demikian dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU Yayasan, maka terhadap yayasan seperti ini kehilangan kekhasan yang melekat pada yayasan  sebagai  sebuah  badan  hukum,  sampai  kemudian  yayasan  ini  mengajukan permohonan pengesahan badan hukum yang diwajibkan dalam Pasal 36 ayat (1) PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan.
30 Menurut Gustav Radbruch dalam ajarannya mengenai prioritas baku dari tujuan hukum, keadilan  merupakan  prioritas  utama  dari  tujuan  hukum  dibandingkan  kemanfaatan  dan kepastian,  lihat  Kurt  Wilk  (1950)  dalam The  Legal  Philosophies  of  Lask,  Radbruch,  and Darbin ,  Cambridge,  Harvard  University  Press,  hlm.  73  sebagaimana  dikutip  oleh  Peter Mahmud Marzuki (2010) dalam Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana, hlm. 23, Baca juga Achmad  Ali, op.cit. ,  hlm.  288-289,  dan  Bernard  L.  Tanya  dkk,  2010, Teori  Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Yogyakarta, Genta, hlm. 128-132.

## ISSN 021-969X
Penulis  menyarankan  agar  pihak  kepaniteraan  pengadilan  negeri  tetap melakukan eksekusi terhadap putusan berkekuatan hukum tetap yang menghukum yayasan  yang  tidak  memenuhi  ketentuan  Pasal  71  ayat  (2),  akan  tetapi  tetap menggunakan  kata  “yayasan”  di  depan  namanya  pada  saat  melakukan  perbuatan hukum yang merugikan pihak lain, dengan obyek eksekusi meliputi kekayaan seluruh anggota organ yayasan secara tanggung renteng.
DAFTAR PUSTAKA Literatur Achmad  Ali ,  2009, Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori  Peradilan:  Termasuk Interpretasi Undang, Jakarta, Kencana.
Ali  Rido ,  2004, Badan  Hukum  dan  Kedudukan  Badan  Hukum  Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung, Alumni.
Bernard  L  Tanya ,  2010, Teori  Hukum:  Strategi  Tertib  Manusia  Lintas  Ruang  dan Generasi, Yogyakarta, Genta.
Chidir Ali , 1999, Badan Hukum, Bandung, Alumni.
Gatot Supramono , 2008, Hukum Yayasan di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta.
Harahap, M. Yahya , 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, Sinar Grafika.
Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang,
Bayumedia.
Kelsen,  Hans ,  2011, Teori  Hukum  Murni:  Dasar-Dasar  Ilmu  Normatif,  Bandung,
Nusa Media.
_ __________ ,  2011, Teori  Umum  tentang  Hukum  dan  Negara.  Bandung:  Nusa Media.
Munir Fuady , 2002, Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law & Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.
__________ , 2013, Teori-Teori Besar dalam Hukum, Jakarta, Kencana.
Panggabean,  H.P ,  2012, Praktik  Peradilan  Menangani  Kasus  Aset  Yayasan (Termasuk  Aset  Keagamaan)  dan  Upaya  Penanganan  Sengketa  Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Jala Permata.
Palmer,  Richard ,  2005, Hermeneutika:  Teori  Baru  Mengenai  Interpretasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Peter Mahmud Marzuki , 2010, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana.
Riduan  Syahrani ,  2006, Seluk-Beluk  dan  Asas-Asas  Hukum  Perdata,  Bandung,
Alumni.
Rochmat  Soemitro ,  1993, Hukum  Perseroan  Terbatas,  Yayasan  dan  Wakaf,
Bandung, Eresco.
Rudi Prasetya , 2012, Yayasan dalam Teori dan Praktik, Jakarta, Sinar Grafika.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Kitab Undang-Undang Hukum Dagang . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2008 tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang tentang Yayasan.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2008  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang tentang Yayasan.
ISSN 021-969X

## Jurnal
Fauzan , ”Hakim sebagai Pembentuk ”Hukum Yurisprudensi” di Indonesia”. Majalah Hukum Varia Peradilan; Tahun XXI, No. 244, Maret 2006.