## Implementasi Good Governance dalam Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Cimahi Tengah
Lena Oktaviani 1) ; Kurhayadi 2) ; Rezky Afiahtul Barokah 3)
1) Study Program of Public Administration, STIA Bandung Email: 1) lenaoktaviani2510@gmail.com ; 2) kurhayadi@stiabandung.ac.id ; 3) barokahra@stiabandung.ac.id No. WhatsApp Author: 081541234500

## PENDAHULUAN
Di era demokrasi saat ini, masyarakat Indonesia dapat secara bebas berpendapat dan mengontrol kebijakan  pemerintah.  Namun  kebebasan  yang  diberikan  merupakan  salah  satu  faktor  pemicu masyarakat  dalam  menuntut  pemerintah  agar  dapat  bekerja  dengan  semestinya.  Salah  satu  upaya pemerintah  menghadapi  berbagai  tuntutan  publik  adalah  dengan  menjalankan  visi  dan  misi pemerintahannya  serta  berkomitmen  yang  tinggi  guna  untuk  mewujudkan  cita-cita  dan  tujuan  bangsa bernegara.  Demi  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik  maka  pemerintah  mencoba mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa  atau  dikenal  dengan  istilah  good  governance. Good governance menuntut keseimbangan peran antar seluruh unsur pendukungnya, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat (Suharyanto, 2016:124).
Good governance merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau  tata  kelola  yang  baik  untuk  itu  prinsip-prinsip  Good  Governance  menjadi  sangat  penting  dalam mewujudkan  pemerintahan  yang  baik.  Berawal  dari  arti  good  governance  maka  perlu  penyediaan informasi  yang  relevan  dan  menggambarkan  kinerja  (performance)  sektor  publik  yang  sangat  penting dalam  memberikan  pertanggung  jawaban  akan  segala  aktivitasnya  kepada  semua  pihak  yang berkepentingan  (Daempal,  Saerang  &  Untu,  2022:1752).    Mewujudkan  good  governance  tentunya memiliki banyak hal dan banyak cara diperlukan dilaksanakan, dan terwujud dalam kinerja pegawai yang dapat memahami nilai-nilai dan tradisi aparatur administrasi pemerintahan mencirikan praktik tata kelola yang  baik,  dan  tata  pemerintahan  yang  baik  sangat  membutuhkan  perubahan  menyeluruh  di  semua elemen lembaga yang terlibat dalam praktik tata pemerintahan yang baik antara lain pemerintah sebagai perwakilan  negara,  yaitu  pasar  dan  pelaku  usaha,  serta  masyarakat  sipil  sehingga  semua  dapat memainkan  peran  yang  saling  melengkapi  dan  optimal  dalam  untuk  mencapai  kesejahteraan masyarakat,  dengan  mempertimbangkan  pembangunan  yang  baik  pemerintahan  memiliki  kompleksitas yang tinggi dan kendala yang besar, maka perlu langkah strategis untuk memulai reformasi praktik tata kelola  yang  baik  dan  pembangunan  good  governance  akan  lebih  mudah  jika  dimulai  dari  sektor pelayanan publik daerah (Dumbi, Arman  & Dunggio, 2022:93).
Implementasi  pelaksanaan  nilai-nilai  good  governance  menjadi  unsur  penting  dalam  mendukung terwujudnya  tujuan  pemerintahan  daerah  diantaranya  kinerja  di  kecamatan.  Kecamatan  menjadi  salah

## ARTICLE HISTORY
Received [04 Juli 2023] Revised [08 November 2023] Accepted [09 Desember 2023]

## ABSTRAK
Pemerintah  memiliki  peran  dalam  penerapan  good  governance  yang  dalam  pengambilan keputusan  sangatlah  penting,  praktek-praktek  good  governance  mampu  diterapkan, sehingga  masyarakat  dapat  ikut  berpartisipasi  mengenai  good  governance  dalam  kinerja pegawai  di  kantor  Kecamatan  Cimahi  Tengah.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  cara  yaitu  menggambarkan  masalah-masalah  yang  sinergis saat  penelitian  dilakukan.  Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  observasi, wawancara,  dokumen  dan  Studi  literatur  .  Instrumen  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  lembar  observasi,  lembar  wawancara,  dan  dokumentasi  terstruktur  yang  dibuat sendiri  oleh  peneliti.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  penerapan  implementasi  good governance  dalam  kinerja  pegawai  pada  kantor  Kecamatan  Cimahi  Tengah  telah  sesuai dengan  kebijakan  dan  standar  good  governance  yang  ada  hal  ini  terlihat  dari  bagaimana kinerja pegawai dan juga kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

## ABSTRACT
The  government  has  a  role  in  the  implementation  of  good  governance  that  in  decision making is very important, good governance practices are able to be implemented, so that people  can  participate  in  Good  Governance  in  employee  performance  at  the  Central Cimahi Sub-district Office. This research uses  qualitative research method by the way  of illustrating the synergistic problems when the research is done. Data collection techniques performed  with  observations,  interviews  and  documents.  The  instrument  used  in  this research is observation sheet, interview sheet, and structured documentation made by the researcher. The results showed that the implementation of good governance in employee performance  at  the  Central  Cimahi  Sub-district  office  has  been  in  accordance  with  the goods of good governance policies and this is seen from how employee performance and community satisfaction in providing services.
KEYWORDS good governance, employee performance This is an open access article under the CC –BY-SA license
satu  bagian  sistem  pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  peneliti  tertarik  untuk mengambil  penelitian  tentang  Implementasi  Good  Governance  dalam  Kinerja  Pegawai  pada  Kantor Kecamatan Cimahi tengah.
Pada  penelitian  ini,  penulis  mencoba  melihat  sejauh  mana  pelaksanaan  prinsip-prinsip  good governance yang ada di kecamatan Cimahi Tengah  dimana pada kenyataannya  hingga saat ini Masih terdapat  keluhan  dari  masyarakat  mengenai  pelayanan  yang  diberikan  belum  cukup  baik  Terutama dalam  bersosialisasi  dengan  masyarakat,  yang  menjadi  faktor  penghambat  dalam  penerapan implementasi good Governance di Kecamatan Cimahi tengah adalah masih kurangnya tenaga kerja. Dari masalah  tersebut  penulis  menyimpulkan  bahwa  pelaksanaan  prinsip-prinsip  good  governance  di  Kantor kecamatan Cimahi Tengah belum maksimal khususnya dari segi keterbukaan.

## LANDASAN TEORI
Good  Governance  adalah  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  yang  telah  didefinisikan  oleh berbagai  lembaga  yang  diakui  oleh  dunia.  Salah  satu  lembaga  tersebut  yaitu  United  Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul "Governance for sustainable human  development"  mendefinisikan  good  governance  sebagai  hubungan  yang  sinergis dan  konstruktif di antar negara, sektor swasta, dan society.
Menurut  Mardiasmo  (2018  :  23)  yang  dikutip  dari  World  Bank  mengungkapkan  bahwa  Good governance  adalah  :  “Suatu  pelaksanaan  manajemen  dalam  suatu  pembangunan  yang  solid  dan bertanggungjawab  yang  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang efisien.  Penghindaran  salah dalam  alokasi  dan  investasi,  serta  pencegahan  korupsi  secara  politik  dan  administratif.  Menjalankan disiplin  anggaran  untuk  menciptakan  legal  and  political  framework  bagi  tumbuhnya  suatu  aktivitas- aktivitas dalam dunia usaha.”
Menurut  United  Nation  Development  Programme  (UNDP)  dalam  Mardiasmo  (2018)  terdapat prinsip  Good  Governance,  yaitu  (1)  partisipasi,  (2)  kepastian  hukum,  (3)  transparansi,  (4)  tanggung jawab, (5) berorientasi pada kesepakatan, (6) keadilan, (7) efektifitas dan efesiensi, (8) akuntabilitas, (9) visi strategik.
Kinerja  karyawan  adalah  hasil  kerja  yang  dapat  dicapai  oleh  seseorang  dalam  suatu  organisasi, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal dan tidak melanggar sesuai moral dan etika (Oktavian et al. 2022).
Menurut  Mangkunegara  (2017)  yang  dimaksud  kinerja  (performance)  adalah  hasil  kerja  secara kualitas  dan  kuantitas  yang  dicapai  oleh  seseorang  karyawan  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  karyawan  Menurut  Mangkunegara  (2017)  diantaranya Faktor  kemampuan  secara  psikologis,  Faktor  motivasi  terbentuk  dari  sikap  (attitude)  seorang  pegawai dalam menghadapi situasi kerja.
Penelitian terkait yang pertama dilakukan oleh Bambang Jatmiko dan Eliza Damayanti pada tahun 2020  dengan  judul  Dampak  Good  Government  Governance  terhadap  Kinerja  Value  For Money  Method pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah.  Penelitian  terkait  bertujuan  untuk  menguji  dan  membuktikan secara empiris dampak Good Government Governance yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, dan Aturan  Hukum  terhadap  Kinerja  Value  for  Money  pada  Unit  Kerja  Daerah  (SKPD)  di  Kabupaten Kebumen.  Metode  penelitian  dalam  penelitian  terkait  menggunakan  teknik  purposive  sampling  yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian transparansi dan aturan hukum memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ekonomi,efisiensi, dan efektivitas,  sedangkan  akuntabilitas  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  ekonomi,  efisiensi,  dan efektivitas.
Penelitian terkait yang kedua dilakukan oleh Rosen Heluka, Victor Pattiasina dan Entar Sutisman pada tahun 2022 yang berjudul Dampak Penerapan Good Governance, Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kinerja  Instansi  Pemerintah.  Penelitian  ini  menguji  pengaruh penerapan  good  governance,  sistem  informasi  akuntansi,  dan  sistem  pengendalian  internal  terhadap kinerja  instansi  pemerintah  kabupaten  Yahokimo.  Pengujian  dilakukan  terhadap  sampel  sebanyak  97 responden.  Metode  sampel  yang  digunakan  adalah  purposive  sampling.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan survei langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo.
Berdasarkan penelitian terkait diatas, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang  dilakukan.  Persamaan  antara  kedua  penelitian  terkait  dengan  penelitian  ini  ada  pada  metode penelitian  yang  sama-sama  menggunakan  pendekatan  kualitatif  sebagai  metode.  Adapun  perbedaan antara penelitian terkait dengan penelitian saat ini terdapat pada lokus penelitian, subjek dan objek dari penelitian.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Dalam  penelitian  kualitatif peneliti  melakukan  penelitian  dengan  cara  yaitu  menggambarkan  masalah-masalah  yang  sinergis  saat penelitian  dilakukan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan secara  riil  dan  konkrit  sesuai  dengan  apa  yang  ditemukan  di  lapangan  kemudian  menganalisisnya dengan  objektif  berkaitan  dengan  implementasi  good  governance  dalam  kinerja  pegawai  pada  kantor Kecamatan Cimahi Tengah.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Kecamatan  Cimahi  tengah,  Kota  Cimahi  yang  berlokasi  di  Jl. Terusan  No.44,  Cimahi,  Kec.  Cimahi  Tengah,  Kota  Cimahi,  Jawa  Barat  40522.  Waktu  penelitian  ini dilakukan selama 1 (satu) bulan yakni pada bulan April-Mei 2023. Sumber data pada penelitian ini adalah Sumber  data  lisan  dan  sumber  data  tertulis.  Data  lisan  diperoleh  dari  Pegawai  Kantor  Kecamatan Kecamatan  Cimahi  Tengah  yang  terlibat  langsung  dalam  pelaksanaan  implementasi  good  governance tersebut, dan juga dari masyarakat yang menerima pelayanan publik. Adapun data tertulis diperoleh dari dokumen-dokumen  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  seperti  profil  Kecamatan  Kecamatan  Cimahi Tengah  dan  dokumentasi  yang  berupa  gambar,  juga  beberapa  arsip  kegiatan  Kecamatan  Kecamatan Cimahi  Tengah.  Informan  yang  menjadi  subjek  dalam  penelitian  ini adalah  Pegawai  Kecamatan  Cimahi Tengah  seperti  Camat,  Sekretaris,  Kepala  Seksi  Sarana  Prasarana,  Kepala  Seksi  Pemberdayaan Masyarakat,  Tenaga Harian Lepas  (THL) dan masyarakat.
Sesuai  dengan  karakteristik  yang  diperlukan  untuk  penelitian  ini,  maka  teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  :  Observasi,  Wawancara,  Dokumen,  dan  Studi  Literatur.  Teknik  Analisis  data yang  di  gunakan  adalah  :  reduksi  data,  penyajian  data,  penarik  kesimpulan.  Instrumen  Pengumpulan Data  yang  digunakan  adalah  :  Lembar  observasi,  Pedoman  Wawancara,  Pedoman  penelusuran dokumen.  Teknik  Keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  triangulasi  yaitu  teknik pemeriksaan keabsahan data yang  sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai  pembanding  memanfaatkan  terhadap  data  itu  (Ulfatin,  2022:276).  Triangulasi  teknik  untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik  yang  berbeda.  Misalnya  data  diperoleh  melalui  wawancara,  kemudian  dicek  dengan  observasi, dokumentasi, atau kuisioner.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lembaga  administrasi  negara  menyimpulkan  bahwa  wujud  good  governance  adalah penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang  solid  dan  bertanggungjawab,  serta  efisien  dan  efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruksi diantara domain-domain negara, sektor swasta dan  masyarakat.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  didunia  yang  sedang  berjuang  dan mendambakan  terciptanya  good  governance.  Namun,  keadaan-keadaan  saat  ini  belum  menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dengan harapan.
Kepentingan  politik,  KKN  (Korupsi,  Kolusi,  Nepotisme)  Peradilan  yang  tidak  adil,  bekerja  diluar wewenang kurangnya integritas adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum  bisa  tercapai  untuk  mencapai  good  governance  dalam  tata  pemerintahan.  Maka  prinsip-prinsip good  governance  hendaknya  ditegakkan  atau  diterapkan  dalam  berbagai  institusi  pemerintahan.  Ada beberapa  pendapat  mengenai  prinsip-prinsip  good  governance  menurut  United  Nation  Development Programme  (UNDP),  dalam  Mardiasmo  (2018),  yaitu  (1)  partisipasi,  (2)  kepastian  hukum,  (3) transparansi,  (4)  tanggung  jawab,  (5)  berorientasi  pada  kesepakatan,  (6)  keadilan,  (7)  efektifitas  dan efesiensi, (8) akuntabilitas, (9) visi strategik.
Dari  delapan  indikator  mengenai  prinsip-prinsip  good  governance  diatas,  penulis  hanya menggunakan  empat  (4)  indikator  sebagai  dasar  untuk  melihat  bagaimana  implementasi  good governance dalam kinerja pegawai pada kantor kecamatan cimahi tengah, yaitu : 1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Keterbukaan
4. Aturan Hukum
lmplementasi  good  governance  dalam  kinerja  pegawai  pada  kantor  kecamatan  cimahi  tengah, mengacu pada Prinsip- Prinsip Good Governance 1.  Akuntabilitas
Akuntabilitas  menurut  UNDP  merupakan  suatu  tanggung  jawab  pemerintah  kepada  publik  sama halnya  kepada  stakeholders.  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  terhadap  Bapak
Hadi  selaku  PNS  Kantor  Kecamatan  Cimahi  Tengah,  beliau  menyatakan  bahwa  penerapan  prinsip akuntabilitas  telah  diterapkan  dengan  sangat  baik  di  kantor  kecamatan  karena  Kantor  Kecamatan Cimahi  Tengah  telah  memberikan  penjelasan  atau  rincian  setiap  persyaratan-persyaratan kelengkapan dokumen pemberian layanan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat.
2.  Transparansi
Transparasi  menurut  UNDP  memiliki  pengertian  bahwa  pemerintah  terbuka  mengenai  segala informasi  yang  ada  pada  pemerintahan  kepada  masyarakat.  Berdasarkan  hal  tersebut,  Kantor Kecamatan  Cimahi  Tengah  telah  melakukan  transparasi  dalam  hal  anggaran  dana  daerah  dimana pada setiap kelurahan telah membuat rincian anggaran keuangan dana desa yang telah ditempelkan pada banner dengan sangat jelas dan rinci sehingga masyarakat dapat mengerti rincian pengeluaran dan penerimaan dana desa. Kantor Kecamatan Cimahi Tengah juga telah memberikan informasi yang lengkap  mengenai  pelayanan  pada  Kantor  Kecamatan  Cimahi  Tengah  dan  penjelasan  mengenai setiap  berkas  yang  diperlukan  untuk  mengurus  kebutuhan  masyarakat,  info,  dan  agenda  Kantor Kecamatan  Cimahi  Tengah  dengan  lengkap.  Kantor  Kecamatan  Cimahi  Tengah  juga  telah memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat  dengan  cepat  dan  tepat  waktu  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Dalam  mengurus  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  Kantor  Kecamatan Cimahi  Tengah  membutuhkan  waktu  paling  lambat  14  hari  kerja  dengan  catatan  bahwa  tidak ditemukan  kendala  jaringan  dan  jika  tidak  terdapat  kendala  apapun  KTP  bisa  langsung  jadi. Pelayanan dalam membuat Kartu Surat Keluarga (KSK) membutuhkan waktu 1 bulan, mengurus surat pindah  keluar  dan  datang  membutuhkan  waktu  paling  lambat  1  hari,  untuk  membuat  surat  akta kelahiran,  akta  kematian,  akta  perkawinan,  dan  akta  perceraian  waktu  dan  biaya  tergantung  dari peraturan  yang  berlaku  di  Dispendukcapil.  Pemerintah  Kecamatan  Cimahi  Tengah  juga  memiliki komunikasi yang sejalan antara pimpinan dan bawahan sebagai bentuk penerapan prinsip transparasi di  Kantor  Kecamatan  Cimahi  Tengah  sehingga  tidak  terdapat  hambatan  dalam  jalannya pemerintahan.
3.  Keterbukaan
Keterbukaan  yaitu  menghendaki  terbukanya  kesempatan  bagi  masyarakat  untuk  mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Indikator ini menjelaskan bahwa  bagaimana  pemerintah  menghendaki  terbukanya  atau  memberikan  kesempatan  bagi masyarakat  untuk  memberikan  suatu  masukkan,  tanggapan  kritik  dan  saran  serta  pendapatnya mereka  sendiri  terhadap  instansi-instansi  yang  dinilainya  transparan.  Untuk  mengetahui  bagaimana pendapat  atau  suatu  keterbukaan  masyarakat  terhadap  suatu  pelayanan,  peneliti  melakukan wawancara  dengan  salah  satu  masyarakat  yang  mengatakan  bahwa  masih  perlu  peningkatan  dari segi  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  para  pegawai-pegawai  Kecamatan  Cimahi  Tengah,  terutama dalam  rangka  lebih  bisa  bersosialisasi  dengan  masyarakat  untuk  lebih  bisa  melakukan  pendekatan untuk memaparkan  aturan-aturan  yang  dikeluarkan  oleh  pihak    Kecamatan  Cimahi  Tengah  tersebut. Kemudian  masyarakat  juga  berhak  melakukan  atau  mengemukakan  keluhan-keluhan  apabila  terjadi suatu kelalaian dari pihak Kecamatan Cimahi Tengah.
4.  Aturan Hukum
Aturan  Hukum  Menurut  UNDP  memiliki  pengertian  bahwa  aturan  hukum  dan  undang-undang  harus memiliki keadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum mengenai hak asasi manusia.  Dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  Kecamatan    Cimahi  Tengah    yaitu  Undang-undang Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi  Kependudukan,  Peraturan  Pemerintah  No.  30  Tahun 2019  Tentang  Penilaian  kinerja  PNS,  Peraturan  Wali  Kota  Cimahi  No.  32  Tahun  2021  Tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

## Faktor  Penghambat  dalam  penerapan  implementasi  good  Governance  dalam  kinerja  pegawai  di Kantor Kecamatan Cimahi Tengah
Pada  penerapan  good  governance  dalam  kinerja  pegawai  dalam  pelaksanaannya  tidak  terlepas dari hambatan baik itu kualitas pegawai sampai kuantitas pegawai merupakan faktor yang dapat menjadi penghambat  dalam  pelaksanaan  penerapan  good  governance  hal  ini  selaras  dengan  pernyataan informan,yaitu :
Pegawai PNS sebanyak 21 orang dan THL sebanyak 15 orang. Sampai saat ini kualitas pegawai dirasa masih dirasa kurang, karena hanya sebagian pegawai saja yang sesuai harapan karena berbagai hal,  salah  satunya  tidak  adanya  kompetensi  peningkatan  kapasitas  pegawai  dari  leading  sektor  karena penyelenggara  kegiatan  peningkatan  kapasitas  itu  kewajiban  dr  leading  sektor  bukan  dari kecamatan/kelurahan.  Dan untuk  sampai  saat  ini  kecamatan/kelurahan  sangat2  kurang  jumlah  pegawai nya, bahkan ada 1 seksi yang tidak mempunyai staf pns sama sekali. Dan untuk kesesuaian pendidikan Di  kecamatan/kelurahan  masih  jauh  juga  dari  kata  ideal  karena  faktor  penempatan  pegawai  itu  sendiri,
penempatan pegawai adalah ranah BKPSDMD, ditambah faktor perjanjian pegawai di awal menjadi cpns yg bersedia di tempatkan dimana saja, jadi pns harus selalu siap sesuai perintah pimpinan ditempatkan dimana  saja  walaupun  tidak  linier  (sesuai  jenjang  pendidikan).  Sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja pegawai, dan penerapan implementasi good Governance sangat dibutuhkan dalam instansi/kantor. Untuk membuat kinerja para pegawai semakin teliti, bagus dan mendapatkan hasil yang memuaskan.Selama ini untuk  kinerja  pegawai  dalam  memberikan  pelayanan  bersifat  tanggap  tetapi  terkadang  masih  terdapat keluhan seperti pelayanan yang kurang cepat kurang baik. Pada intinya pelayanan yang diberikan sudah sesuai  dan  normal  dan  juga  ada  batasan  aturannya.  Secara  umum  selama  masyarakat  tidak  komplain dengan Kecamatan Cimahi tengah berarti Kecamatan Cimahi tengah sudah menjalankan sesuai dengan keinginan masyarakat sesuai dengan aturannya. (CL.C.S.KS.KP.P.T. Obs) Berdasarkan hasil wawancara dan  observasi  tersebut,  faktor  penghambat  dalam  penerapan  good  governance  dalam  kinerja  pegawai adalah  kurangnya  tenaga  kerja  untuk  beberapa  sektor  di  kecamatan  Cimahi  Tengah  selain  itu kesesuaian pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kinerja pegawai karena pegawai akan cepat melakukan pekerjaannya apabila pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan pegawai tersebut. Oleh  karena  itu,  kuantitas    pegawai  dan  kualitas  pegawai  di  kecamatan  Cimahi  Tengah  dinilai  masih kurang  cukup  dalam  pelaksanaan  penerapan  good  governance.Selain  kualitas  dan  kuantitas  pegawai faktor  lain  yang  dapat menghambat  pelaksanaan  penerapan good  governance  adalah  perilaku  pegawai dalam  melaksanakan  tugas  apakah  pegawai  tersebut  siap  dan  sigap  dalam  melaksanakan  tugas  atau tidak yang mana hal itu dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak diperhatikan dengan baik. Hal ini senada dengan pernyataan informan, yaitu :
Kesiapan good governance sangat siap, dan harus selalu siap asal ditunjang dengan kompetensi peningkatan  kapasitas  pegawai.Masyarakat  harus  minat  dan  ber  antusias.  Misalnya  dalam  masalah dokumen kependudukan itu sudah menjadi kewajiban sebagai warga negara, dan jika mau tidak mau itu memang  harus  dituntut  untuk  mengurus  dokumen  kependudukan  mulai  dari  akta,  sku  dan  berantusias jika  ada  gebyar  misal  seperti  pembuatan  akta  gratis.  Jika  terdapat  komplain  itu  ada  tetapi  kebanyakan bersifat subjektif dari sikap, dan kalau untuk aturan sudah dijalankan sesuai dengan aturannya. Banyak nya  komplain  itu  dari  sikap  pegawai  tetapi  secara  individu  bukan  secara  instansi  seperti  di  bagian pelayanan misalnya tidak bisa menyembunyikan raut muka atau bersikap tidak ramah. Seharusnya tidak boleh seperti itu dalam pelayanan dan harus tetap tersenyum dan mencoba untuk tetap bersikap ramah terhadap  masyarakat.  Kalau  untuk  masalah kerjaan  sudah  sesuai  dengan  aturan.  Untuk  perbedaannya jika yang mempunyai jabatan biasanya langsung diarahkan/diserahkan  kepada pimpinan, untuk perihal dokumen  itu  tetap  dilalui,  diikuti  tidak  serta  merta  langsung  tanpa  dokumen.  Dan  untuk  pelayanan istimewa  itu  ada,  dan  pihak  Kecamatan  Cimahi  tengah  pun  memberikan  kejelasan  dengan  orang  yang bersangkutan siapapun itu pejabatnya. Jadi kalau untuk perbedaan pelayanan yang memiliki jabatan itu ada  tetapi  meskipun  ada  juga  tetap  dilayani  dengan  standar  sama  seperti  masyarakat  lain  pada umumnya.(CL.C.S.KS.KP.P.T. Obs)
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  observasi  tersebut,  pegawai  kantor  Kecamatan  Cimahi  Tengah dinilai telah siap dengan penerapan good governance meskipun saat pelaksanan masih terdapat keluhan dari masyarakat yang dimana hal ini disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja sehingga keluhan tersebut timbul.  Karena  kesigapan  dan  kesiapan  kecamatan  Cimahi  Tengah  pula  masyarakat  antusias  dalam pelayanan  karena  pegawai  tidak  membedakan  pelayanan  antara  masyarakat  dan  orang  yang  memiliki jabatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Akuntabilitas  yang  dilakukan  oleh  pihak  kecamatan  Cimahi  Tengah  dalam  Hal  memberikan penjelasan atau setiap persyaratan-persyaratan kelengkapan dokumen itu sudah cukup baik.
2.  Transparansi yang dilakukan oleh pihak kecamatan Cimahi Tengah mengenai anggaran dana daerah dikatakan  sudah  cukup  baik,  dimana  pada  setiap  kelurahan  telah  membuat  rincian  anggaran keuangan  dana  desa  yang  telah  ditempelkan  pada  banner  dengan  sangat  jelas  dan  rinci  sehingga masyarakat  dapat  mengerti  rincian  pengeluaran  dan  penerimaan  dana  desa.  dan  memberikan informasi yang lengkap mengenai pelayanan pada Kantor Kecamatan Cimahi Tengah dan penjelasan mengenai  setiap  berkas  yang  diperlukan  untuk  mengurus  kebutuhan  masyarakat,  info,  dan  agenda Kantor Kecamatan Cimahi Tengah dengan lengkap.
3.  Keterbukaan,  kembali  lagi  kepada  masyarakat  yang  bersangkutan  agar  bisa  mendatangi  secara langsung Kantor Kecamatan Cimahi Tengah apabila ada suatu keluhan-keluhan yang terjadi, berikan suatu  masukan  atau  tanggapan  yang  perlu  untuk  ditanggapi,  terkhusus  bagi  masyarakat  yang mengalami hal tersebut.
4.  Aturan hukum, kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan  rasa  keadilan  masyarakat  terhadap  setiap  kebijakan  publik  yang  ditempuh.  pihak  kecamatan Cimahi Tengah telah menjalankan semua aturan yang berlaku.
Dilihat  dari  segi  Faktor  Penghambat  dalam  penerapan  implementasi  good  Governance  dalam kinerja  pegawai  di  Kantor  Kecamatan  Cimahi  Tengah,  kualitas  pegawai  masih  dirasa  kurang,  karena hanya  sebagian  pegawai  saja  yang  sesuai  harapan  karena  berbagai  hal,  salah  satunya  tidak  adanya kompetensi  peningkatan  kapasitas  pegawai  dari  leading  sektor  karena  penyelenggara  kegiatan peningkatan kapasitas itu kewajiban dari leading sektor bukan dari kecamatan/kelurahan.

## Saran
1.  Diharapkan kepada Pihak Kecamatan Cimahi Tengah untuk mengevaluasi kinerja pegawai terutama sikap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar tidak ditemukan lagi sikap diskriminasi dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Dan  kepada  masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  di  Kecamatan  Cimahi  Tengah,  dalam  bentuk  yang  paling sederhana  misalnya  masyarakat  menyampaikan  keluhan  mengenai  pelayanan  publik  di  Kecamatan Cimahi Tengah melalui kotak saran atau kepada petugas pelayanan secara langsung.
2.  Diharapkan  kepada  Pihak  Kecamatan  Cimahi  Tengah  untuk  bisa  lebih  bersosialisasi  dengan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.
3.  Perlunya  penambahan  jumlah  pegawai  terutama  pegawai  PNS  dimana  hal  tersebut  akan meningkatkan leading sektor yang kekurangan tenaga kerja, Sehingga masyarakat merasa cukup dan tidak mengeluh dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Kecamatan Cimahi tengah dikarenakan adanya penambahan jumlah pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro, A. (2021). Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Terhadap Kinerja  Anggaran  Pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten Jombang (Doctoral dissertation, UPN" VETERAN" JATIM).
Jatmiko, B., & Lestiawan, H. Y. (2016). Good governance government and the effect on local government performance  (survey  on  Gunung  Kidul  district  government  of  Indonesia).  Repository  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 14(14), 981-997.
Daempal,  A.  V.,  Saerang,  I.  S.,  &  Untu,  V.  N.  (2022).    Good  Governance  Dalam  Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Boloak). Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 10(4), 1751-1760.
Dumbi, R., Arman, A., & Dunggio, S. (2022). Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Bulila Kabupaten Gorontalo. Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 92-102.
Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. Journal of Chemical Information and Modeling. Heluka,  R.,  Pattiasina,  V.,  Sutisman,  E.,  Bonsapia,  M.,  &  Patiran,  A.  (2022).  Dampak  Penerapan  Good Governance,  Sistem  Informasi  Akuntansi  dan  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Kinerja Instansi Pemerintah. Journal of Business Application, 1(1), 39-52.
Oktavian,  R.  F.,  Satriawan,  B.,  &  Johan,  A.  (2022).  Pengaruh  kepemimpinan  transformasional  dan kepemimpinan diri terhadap kinerja adaptif selama krisis: Peran mediasi pemberdayaan psikologi. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 4(8), 3402-3412.
Suharyanto,  A.  (2016).  Surat  kabar  sebagai  salah  satu  media  penyampaian  informasi  politik  pada partisipasi politik masyarakat. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 6(2), 123- 136.
Ulfatin, N. (2022). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan: Teori dan Aplikasinya.
Pane,  V.  (2022).  Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
Pemerintah  Pusat.  (2009).  Undang-undang  (UU)  tentang  Pelayanan  Publik.  Tersedia  di  : https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009(21 November 2022
Warjiyati,  S.  (2018).  Implementasi  Prinsip-Prinsip  Good  Governance  dalam  Pelaksanaan Pemerintah  di Indonesia.  Prosiding  Konferensi  Nasional  Ke-8  Asosiasi  Program  Pascasarjana  Perguruan  Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA), 64, 1-10.