Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 3 September - Desember 2023

## STRATEGI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
Sari Putri Pertiwi 1 ; Rini Oktaviani 2 1,2 Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa Email: puput.sariputripertiwi@gmail.com ; oktavianirini557@gmail.com

## ABSTRAK
Indonesia adalah negara berkembang dengan berbagai pendapatan, termasuk pengumpulan pajak dari pajak Negara dan lokal (daerah). Salah satu pajak yang menjadi sumber pendapatan Negara kita adalah Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB). Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  prosedur  dalam  pemungutan PBB sudah sesuai standar atau belum, mengetahui strategi yang baik  dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar terjadinya peningkatan dalam PAD dan mengetahui faktor – faktor apa saja yang menjadi  penghambat  atau  kendala  dalam  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian deskriptif analistis. Hasil penelitian yaitu faktor  internal  dan  Faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  pemungutan  PBB.  strategi  yang  dilakuka untuk meningkatkan pemungutan PBB. Prosedur yang digunakan dalam pemungutan PBB. Prosedur pembayaran  pemungutan  PBB.  Perkembangan  realisasi  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Pandeglang tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Kesimpulannya yaitu faktor internal yang mempengaruhi pemungutan PBB  yaitu  SDM  yang  kurang,  Sarana  dan  Prasaranan  yang  belum memadai  dan  anggaran.  Faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  pemungutan  PBB  yaitu  di  bidang teknlogi  yaitu  lemah  di  IT.  Prosedur  pemungutan  PBB  yaitu  pendaftaran,  pendataan,  penilaian, penetapan, penerimaan, penagihan, pelayanan  dan keberatan. Prosedur pembayaran Pajak Bumi  dan Bangunan  bisa  secara  offline  dan  online.  Strategi  yang  digunakan  yaitu  menonaktifkan  SPPT, memberikan sanksi  dan  mengadakan  sosialisasi  Anev  (Analisi  dan  Evaluasi).  Perkembangan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Pandeglang tahun        2018-2022 mengalami penurunan.
Kata Kunci: Strategi, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

## ABSTRACT
Indonesia is a developing country with a wide range of revenues, including tax collection from state and  local  (local)  taxes.  One  of  the taxes  that  is  the source  of  our  country's  income  is  the Land  and Building Tax (PBB). The purpose of the study is to find out the procedures in collecting UN are according to standards or not, knowing good strategies in collecting Land and Building Tax so that there is an increase in PAD and knowing what factors are obstacles or obstacles in collecting Land and Building Tax.  The  research  used  qualitative  approach  method.  Types  of  analytical  descriptive  research.  The results  of  the  study  are  internal  factors  and  external  factors  that  affect  UN  voting.  strategies undertaken  to  increase  UN  voting.  The  procedure  used  in  the  UN  vote.  UN  collection  payment procedure. The development of the realization of Regional Original Revenue revenue of Pandeglang Regency in 2018-2022 has decreased. The conclusion is that internal factors that affect UN voting are insufficient human resources, inadequate facilities and infrastructure and budget. External factors that affect  UN  voting  are  in  the  field  of  technology,  namely  weak  in  IT.  UN  voting  procedures  are registration, data collection, assessment, determination, acceptance, billing, service and objection. The procedure for paying Land and Building Tax can be offline and online. The strategy used is to disable SPPT, sanction and hold Anev socialization (Analysis and Evaluation). The development of PAD revenue realization in Pandeglang Regency in 2018-2022 has decreased.
Keywords: Strategy, Land and Building Tax, Local Original Revenue

## PENDAHULUAN
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  kabupaten  pandeglang  setiap  tahunnya  tidak  pernah terealisasi,  salah  satu  penyebabnya  dari  beberapa  faktor  yaitu  faktor  internal  dimana masih  kurangnya  SDM  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  yang  masi  menggunakan  data yang  bersumber  dari  KPP  Pratama  yang  belum  divalidasi  dengan  baik.  Karena  sudah menjadi otonomi daerah sejak tahun 2012 yang dilimpahkan pada kabupaten kota untuk mengelola PBB oleh daerah, yang pemungutannya di laksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah  (BAPENDA)  di  kabupaten  Pandeglang,  karena  limpahan  PBB  dimana  pada  saat pelimpahan  tidak  terferivikasi  dan  tervalidasi  terdahulu  dari  tahun  1992  yang menyebabkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang yaitu piutang terbesar ada di PBB. Sebelumnya KPP Pratama menggunakan SPPT PBB manual tetapi sekarang pembayaran sudah dilakukan by sistem atau non tunai yang menyebabkan banyak data dari  tahun  sebelumnya  memang  tidak  terdeteksi  oleh  sistem  karena  input  data pembayaran  manual.  Sehingga  hal  tersebut  menyebabkan  jumlah  nominal  PBB  akan tetap sama dengan tahun sebelumnya. faktor eksternal kurangnya kesadaran masyarakat untuk  membayar  Pajak Bumi  dan  Bangunan.  Pemerintah perlu  melakukan  intensifikasi pemungutan pajak agar dapat meningkatkan penerimaan dari sektor PBB. Peningkatan penerimaan dari sektor pajak ini akan lebih efektif jika masyarakat pun ikut serta aktif untuk  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Seperti  yang  disebutkan  kepala  bidang penagihan dan pengendalian, harus dilakukan strategi pada peningkatan PAD khusunya pada Pajak Bumi dan Bangunan, karena merupakan sumber yang cukup besar terhadap pendapatan  asli  daerah.  Untuk  mengatasi  permasalahan  pada  penerimaan  pajak khususnya  PBB,  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Pandeglang  terus  melakukan perbaikan  dan  membuat  inovasi  berupa  strategi-strategi  agar  realisasi  PBB  dapat meningkat  sehingga  berperan  besar  pada  penerimaan  PAD  di  Kabupaten  Pandeglang. Karena pajak bumi dan bangunan bersifat material. besarnya tarif ditentukan dari luas kondisi tanah atau bangunan yang ada.

## KAJIAN TEORITIK
Strategi
Strategi  berasal  dari  kata  yunani  “Stragos”  yang  berarti  “umum”,  secara  harfiah,  strategi dapat  diartikan  sebagai  “seni  dan  ilmu  dalam  memimpin”.  Salah  satu  contoh  penerapan strategi adalah dalam perumusan misi perusahaan dan penciptaan struktur organisasi yang menggabungkan kekuatan internal dan eksternal. Dalam tindakan, strategi spesifik dirancang untuk  mencapai  tujuan yang  ditetapkan  dan  memastikan  implementasi yang  tepat.  Hal  ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran utama tercapai sesuai niat semula.

## Pemungutan
Menurut  Undang-undang  No  28  Tahun  2009  pemungutan  adalah  suatu  rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya  pajak  atau  retribusi  yang  terutang  sampai  kegiatan  penagihan  pajak  atau retribusi  kepada  wajib  pajak  atau  wajib  retribusi  serta  pengawasan  penyetorannya. Tanggung  jawab  atas  kewajiban  pelaksanaan  pemungutan  pajak  sebagai  pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri.

## Pajak bumi dan bangunan (PBB)
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  menurut  Undang-undang  No  12  Tahun  1994  adalah  pajak negara  yang  sebagian  besar  penerimanya  merupakan  pendapatan  daerah  antara  lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh pemerintah pusat    dan pemerintah  daerah. Tarif pajak bumi dan bangunan adalah 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Dimana persentase Nilai Jual Kena Pajak(NJKP) besarnya persentase sebagaimana pasal 1 Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2002 tentang penetapan besarnya NJKP untuk perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah, objek pajak perkebunan adalah 40%, objek pajak kehutanan adalah 40%, objek pajak pertambangan adalah 40%, objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan) dengan ketentuan apabila NJOP nya > 1.000.000.000,- adalah 40% apabila NJOP < 1.000.000.000.- adalah 20%.

## Pendapatan asli daerah (PAD)
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  suatu  daerah berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku. Tujuan utama PAD adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi ekonomi dan sumber daya yang tersedia di daerah.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 3 September - Desember 2023

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif.  Dalam  penelitian  ini jenis  penelitian  yang  dipakai  adalah  jenis  penelitian  deskriptif  analistis  dengan  objek penelitian  yaitu  Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Pandelang.  Data  yang digunakan  yaitu  data  primer  berupa  wawancara  dengan  Kabid  Pemungutan  dan Pengendalian,  data  sekunder  berupa  data  Target  Realisasi  PBB  dan  Pendapatan  Asli Daerah Kab. Pandeglang Tahun 2018-2022. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan yaitu  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Tekhnik  analisi  menggunakan  model analisi lexi j moloeng. Tekhnik keabsahan data menggunakan Kredibilitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  lainnya  saling  berkaitan  dalam  aktivitas  kerja organisasi. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting karena mereka adalah penggerak utama dalam mencapai tujuan organisasi. Mereka merancang dan melaksanakan sistem  serta  mekanisme  yang  diperlukan  untuk  menjalankan  aktivitas  organisasi.  Sumber daya manusia Sampai dengan periode Januari 2022:
Pegawai  Badan Pendapatan Daerah  berjumlah 59  orang,  terdiri dari, 33 (tiga  puluh tiga) orang PNS, 9 (Sembilan) orang Staf non PNS Tenaga Kerja Kontrak (TKK), 17 (tujuh belas) orang staf Non PNS/ Tenaga Kerja Sukarela (TKS).
Berdasarkan  kualifikasi  pendidikanya,  Sumber  Daya  Manusia  PNS  pada  Badan
PNS Non PNS TKK PNS , 33 Non PNS, 9 TKK, 17
Pendapatan  Daerah  Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:
No  Kualifikasi Pendidikan Jumlah pegawai 1. S2 8 2. S1 17 3. D IV - 4. D III 2 5. SLTA 6 Jumlah 33

## Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.Pandeglang
Dari 17 (Tujuh belas) pegawai yang menduduki jabatan structural 1 (satu Orang) Pejabat Telah  Mengikuti  Diklat  Pelatihan  dan  Kepemimpinan  TK.  II,  sedangkan,  2  (dua)  orang Pejabat telah mengikuti Pim III, dan 7 (tujuh) orang pejabat telah mengikuti Diklat Pim IV. Dari pantauan peneliti dilihat daru sumber daya manusianya dan berdasarkan hasil dari wawancara  dengan  kabid  ditemukan  beberapa  kelemahan  yang  dapat  menghambat kinerja serta peningkatan PAD terutama yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan antara lain :
a) Kurangnya pegawai, pegawai PNS hanya 33 orang, non PNS 9 orang, dan 17 Tenaga Kerja Sukarela.
b) Kekurangan tenaga kerja dapat menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang dalam hal pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB). Dengan jumlah karyawan yang terbatas, tugas dan tanggung jawab meningkatkan pendapatan menjadi lebih berat. Beberapa efek kekurangan staf dalam hal pemungutan PBB adalah Pembatasan faktur: Dengan potensi pajak yang sangat besar di Daerah Pandeglang, yang memiliki area tanah dan bangunan yang luas untuk dipantau, kekurangan staf dapat menyulitkan untuk mengumpulkan wajib pajak yang tidak membayar PBB tepat waktu.
c) Keterbatasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat: Dalam menjalankan tugasnya,  Badan  Pendapatan  Daerah  juga  perlu  memberikan  pelayanan  yang  baik kepada masyarakat terkait pemungutan PBB. Kurangnya pegawai dapat berdampak pada  pelayanan  yang  lambat  atau  tidak  optimal  kepada  masyarakat  yang
membutuhkan informasi atau bantuan terkait PBB.
d) Kurangnya pelatihan pegawai, seperti diklat PIM III, PIM IV dan pelatihan lainya.

## Sumber Dana dan Anggaran
Sumber  dana  (Anggaran)  merupakan  salah  satu  hal  terpenting  dalam  menunjang kesuksesan kinerja di suatu organisasi
Tahun Anggaran Belanja 2018 Rp. 1.048.068.305.447,00 2019 Rp. 1.044.308.770.811,73 2020 Rp. 996.037.417.005,73 2021 Rp. 64.042.032.194 2022 Rp. 67.671.456.298

## Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Pandeglang
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan yang bertanggung jawab terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah,  yaitu  pemungutan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah Kabupaten Pandeglang serta mengurus sumber pendapatan lainnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dalam rangka mencapai target PAD yang telah ditetapkan, Badan Pendapatan  Daerah  pada  tahun  2018  sampai  dengan  2022  memperoleh  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam APBD Kabupaten Pandeglang setelah perubahan anggaran yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

## Sarana dan Prasarana
Secara  umum,  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Pandeglang  memiliki  sarana  dan prasarana yang cukup terbatas. Namun keterbatasan tersebut bukanlah suatu hambatan dan alasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sarana dan prasarana kerja tersebut terdiri dari  gedung  kantor,  perlengkapan  kantor,  dan  kendaraan  dinas.  Gedung  kantor  tersebut didukung  oleh  fasilitas  penunjang,  seperti  instalasi  listrik,  telepon,  internet  dan  air  yang ketersediaannya  cukup  memadai,  dan  dilengkapi  dengan  sarana  perlengkapan  kantor. Perlengkapan kantor yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah adalah warisan/limpahan dari OPD sebelumnya yakni Dinas Pendapatan Daerah. Kondisi perlengkapan kantor  Badan Pendapatan Daerah secara umum adalah dalam kondisi baik namun belum memadai dengan jumlah  Pejabat  dan  Staf  yang  saat  ini  ada  pada  Badan  Pendapatan  Daerah  dalam
melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  sesuai  dengan  ketentuan  mengenai  standarisasi sarana dan prasarana kerja. terdapat beberapa asset lainnya/aset tak berwujud yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen/Sistem Aplikasi yang  kaitannya  dengan  pengelolaan  Pajak  Daerah,  meliputi  :  SIM  PBB  (V-Tax),  SIM  PAD, SIMPATDA, SIM Pajak Online dan SIM Aplikasi BPHTB.

## Prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Prosedur  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Pandeglang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang berlaku. Adapun  pengelolaan  administrasi  PBB-P2  (Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan Perkotaan)  melibatkan  beberapa  kegiatan  yaitu,  pendaftaran,  pendataan,  penilaian, penetapan, penerimaan, penagihan, pelayanan, keberatan.

## Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Pada prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Pandeglang, terdapat beberapa alternatif cara pembayaran yang mencakup dua cara, yaitu secara offline melalui Alfamart, indomaret, kantor pos, ATM. Secara  online  bisa  melalui,  m-banking,  internet  banking,  tokopedia,  bukalapak,  dan website resmi BAPENDA.
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Pandeglang
Tahun Target Realisasi Persentase (%) 2018 Rp. 18,526,840,548 Rp. 18,080,726,867 97.59 2019 Rp. 23,992,276,943 Rp. 20,643,227,059 86.04 2020 Rp. 16,435,967,482 Rp. 13,212,030,209 80.38 2021 Rp. 22,922,765,771 Rp. 18,445,417,887 80.47 MULAI PENDAFTARA N PENDATAAN PENILAIAN PENETAPAN PENERIMAAN PENAGIHAN PELAYANAN KEBERATAN
SELESAI
2022 Rp. 41,414,869,693 Rp. 24,146,106,545 58.30

## Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang
Menurut table diatas yang bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya tidak pernah terealisasi, dikarenakan masih banyak kendala dalam pemungutan penerimaan PBB dan masih kurangnya kesadaran masyarakat  dalam  pembayaran  PBB.  Pada  tahun  2018-2019  terjadi  penurunan  sebesar 11.55%,  pada  tahun  2019-2020  terjadi  penuruan  sebesar  5.66%,  pada  tahun  2020-2021 terjadi kenaikan hannya sebesar 0.09%, pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 22.17%.

## Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pandeglan Tahun 2018-2023
Untuk  mengetahui  seberapa  besar  kemampuan  pemerintah  daerah  Kabupaten Pandeglang  dalam  pembiayaan  pembangunan,  perlu  dilihat  data  target  dan  realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2018 hingga 2022. Berikut adalah data target dan realisasi PAD untuk Kabupaten Pandeglang:
Uraian  Tahun  Target Realisasi % PAD 2018 205.646.028.714,0 0 196.996.806.997,2 5 95,79 2019 229.068,192.270,0 0 218.326.857.973,9 1 95,31 2020 218.161.098.752,3 8 189.186.452.711,4 7 86,72 2021 226,977.573.321,0 0 196.060.817.592,4 2 86,38 2022 308.626.083.378,0 0 232.434.104.142,7 6 75,31

## Sumber: Bpkd Kabupaten Pandeglang
Dari  data  diatas  dapat  dilihat  perkembangan  realisasi  penerimaan  PAD  Kabupaten Pandeglang  dari  tahun  ke  tahun  mengalami  penurunan  dalam  persentase.  Realisasi penerimaan  PAD  tahun  anggaran  2018-2019  mengalami  penurunan  sebesar  0,48%,  pada tahun anggaran 2020-2021 mengalami penurunan sebesar 0,46%, dan pada tahun anggaran 2022 mengalami penurunan 11,07%.

## Pembahasan

## Proses pemugutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Proses  pemungutan  PBB  di  Kabupaten  Pandeglang  menggunakan  sistem  official assessment,  dalam  arti  bahwa  wewenang  untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang terhutang  terletak  pada  aparatur  pajak.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  wawancara  dengan kabid  bagian  penagihan  dan  pengendalian  PBB  Badan  Pendapatan  Daerah  sebagai berikut: “Sistem pemungutan  yang  digunakan  untuk  PBB  adalah  official  assessment system ”. (Hasil wawancara: 17 juli 2023)

## Faktor Intenal yang mempengaruhi pemungutan PBB

## Sumber daya manusia
Sumber  daya  manusia  memiliki  peran  yang  sangat  penting  karena  mereka  adalah penggerak utama dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Pandeglang,  diperlukan  dukungan  dari sumber daya manusia, aparatur, serta sarana dan prasarana kerja yang memadai. Sumber daya manusia meliputi pegawai atau karyawan yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten  Pandeglang.  Mereka  memiliki  berbagai  peran  dan  tanggung  jawab  dalam pemungutan pajak, seperti melakukan pendataan, penagihan, penilaian, dan pelayanan kepada masyarakat, Hal ini ditegaskan dalam wawancara dengan kabid bagian penagihan dan  pengendalian    PBB  di  Badan  Pendapatan  Daerah  sebagai  berikut  :  “Internal  SDM masih terbatas ada sekitar 59 orang yang terdiri dari 33  PNS, dan 17 non PNS/Tenaga Keja  Sukarela  dan  9  orang  Tenaga  Kerja  Kontrak,  dengan  diberikan  beban  target  dan tanggung jawab pendapataan PBB, masih kurangnya pegawai yang harus terjun langsung kelapangan untuk menagih dan mendata potensi pajak dengan pegawai terbatas menjadi pekerjaan kurang support. (hasil wawancara 21 juni 2023).

## Sarana dan prasarana
Salah satu faktor kunci lain yang dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, adalah adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka  pelaksanaan  kinerja.  Badan  Pendapatan  Daerah  Daerah  Kabupaten  Pandeglang memiliki sarana dan prasarana yang cukup terbatas. Hal ini dapat ditegaskan dengan hasil wawancara denan kabid bagian penagihan dan pengendalian PBB sebagai beriktu: “untuk
fasilitas masih kurang, Bapenda Pandeglang memiliki sarana dan prasarana yang cukup terbatas.    Namun  keterbatasan  tersebut  bukanlah  suatu  hambatan  dan  alasan  dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya,  sarana  dan  prasarana  kerja  tersebut  terdiri  dari gedung  kantor,  perlengkapan  kantor,  dan  kendaraan  dinas.  (hasil  wawancara  21  juni 2023)

## Anggaran
Sumber  dana  (Anggaran)  merupakan  salah  satu  hal  terpenting  dalam  menunjang kesuksesan kinerja di suatu organisasi. Hal ini dapat ditegaskan dalam hasil wawancara dengan  kabid  penagihan  dan  pengendalian  di  BAPENDA  sebagai  berikut:  “penyediaan biaya operasional, kendalanya pemungutan PBB yang sudah di SK an oleh Bupati dengan keterbatasan anggaran yang ada dari biaya operasional. untuk mereka memungut tidak disediakan  secara  khusus,  yaitu  pemungutan  PBB,  perjalanan  dinas,  menyampaikan, menagih  atau  memungut  tidak  disiapkan  biaya  operasional,  kemungkinan  ada pembocoran yang tidak dibayarkan langsung ke bank atau kantor POS tidak tepat waktu dikarenakan uang penyetoran terpakai oleh pegawai non PNS yang bertugas kelapangan.”

## (hasil wawancara 17 juli 2023)

## Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Pemungutan PBB

## Bidang Tekhnologi
Dalam Rangka Pengelolaan dan Pemungutan PBB-P2, dibentuklah basis data PBB – P2, aplikasi yang digunakan adalah Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SIM PBB-P2 yang bertransformasi menjadi SIM V-Tax). Aplikasi SIM V-Tax ini diharapkan dapat mengintegrasikan proses bisnis pengelolaan administrasi PBB-P2 yang meliputi  Pendaftaran,  Pendataan,  Penilaian,  Penetapan,  Penerimaan,  Penagihan, Pelayanan dan Keberatan ataupun penerimaan secara Real Time. Hal ini ditegaskan dalam wawancara  dengan  kabid  penagihan  dan  pengendalian  di  Bapenda  sebagai  baerikut: “Sistem  kita  mempunyai  3  sistem  yaitu  BPHTB,  V -TAX,  kemudian  untuk  non  PBB  yaitu SIMPATDA.  Jadi  masing-masing,  seharusnya  BPHTB  dan  V-TAX  digabung  karena  sama- saama tentang subjek dan objek PBB. Untuk menggabungkan antara 2 vendor ini susah karena lemah di IT”. (hasil wawancara 21 juni 2023).
Prosedur pembayaran PBB
Berdasarkan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di  BAPENDA,  dimana  BAPENDA memberikan alternatif pembayaran PBB yang terutang untuk wajib pajak yaitu melalui PT.  POS  Indonesia,  kas  daerah  yaitu  Bank  BJB,  adapun  Bank  Bri,  melalui  alfamart  dan indomaret  yang  tersedia  dimana  saja,  melalui  e-commarce  seperti  tokopedia  dan bukalapak.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  hasil  wawancara  bersama  Kabid  pemungutan  dan penagihan di BAPENDA sebagai berikut: “sistem kita menggunakan dua Bank diantaranya Bank BJB dan Bank BRI, adapun untuk tempat pembayaran yang lainnya seperti kantor Pos,  alfamart,  indomaret,  tokopedia  dan  bukalapak.  akses-akses  pembayaran  sudah banyak,  tetapi  dikenakan  biaya  atas  layanan  jasa  admin  sekitar  2500- 4000”.(hasil wawancara 17 juli 2023)

## Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pembayaran PBB
Dalam  menghadapi  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  pelaksanaan pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  yang  dapat  menghambat  upaya peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Badan  Pendapatan  Daerah  (BAPENDA) Kabupaten Pandeglang perlu menerapkan strategi yang efektif. beberapa strategi yang dapat  digunakan  untuk  mengatasi  kendala-kendala  seperti  pemberian  sanksi  / punishment untuk yang tidak membayarakan kewajibannya, melakukan sosialisasi atau anev  (Analisis  dan  Evaluasi).  Hal  ini  dapat  ditegaskan  dalam  hasil  wawancara  dengan Kabid  penagihan  dan  pengendalian  di BAPENDA  sebagai  berikut  :  “  Setiap  tahun  kita mengadakan namanya Anev (Analisis dan Evaluasi) ke 35 kecamatan. Di 35 kecamatan masing-masing  camat  harus  mengundang  kepala  desa  atau  lurah  dan  memberikan petugas pemerintahan yang menangani desa atau kelurahan, di fasilitasi oleh kecamatan dari BAPENDA akan hadir untuk melakukan sosialisasi, dan mengevaluasi, sudah berapa persen  pencapaian  realisasinya  dari  target  dan  kendalanya.  setiap  satuhan  dua  kali pertemuan adapun untuk sanksi yang digunakan dalam PBB jika 3 tahun berturut-turut mereka tidak melakukan pembayaran atas pajak yang telah ditetapkan berupa SPPT akan dinonaktifkan. Jadi 3 tahun berturut-turut untuk tahun ke 4nya tidak menerima SPPT, jadi mereka  harus  mengurus  dari  awal  ke  BAPENDA  dengan  berkas-berkas  yang persyaratannya sudah ditetapkan. Jadi nambah susah mereka berarti dari awal lagi untuk membawa  surat  tanahnya,  kemudian  membawa  AJP  atau  surat  diketahui  surat
keterangan dari desa, Rt/Rw nya persyaratan itu yang harus mereka penuhi kembali agar bisa  aktif  kembali,  Itu  untuk  teguran.  Kalau  selain  itu  ada  denda,  denda  itu  berjalan setelah  jatuh  tempo,  seandainya  tahun  ini  jatuh  tempo  tanggal  30  september  tidak dibayar berarti nanti di oktober pada saat dia mau membayarkan udah bertambah denda 2%.  Itu  saja  untuk  PBB  punismentnya  hanya  itu  denda  dan dinonaktfikan.” (hasil wawancara 17 juli 2023).

## KESIMPULAN
Dilihat dari pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah:
1. Prosedur  yang  digunakan  untuk  pemungutan  PBB  pada  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  pandeglang  dengan  peraturan  yang  ada  yakni  Peraturan  Bupati  No.  39 Tahun  2007  tentang  Sistem  dan  Prosedur  Pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Pedesaan  dan  Perkotaan  yaitu  Pendaftaran,  Pendataan,  Penilaian,  Penetapan, Penerimaan, Penagihan, Pelayanan dan Keberatan. Prosedur pembayaran Pajak Bumi dan  Bangunan  bisa  secara  Offline  melalui  kas  daerah  Bank  BJB,  Bank  BRI  ,  PT.  Pos Indonesia, Alfamart, Indomaret yang tersedia. Secara Online bisa melalui e-commarce dan e- payment yaitu bukalapak, Tokopedia dengan admin 2500-4000
2. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kurang  efektif,  untuk  melakukan  sosialisasi  atau  Anev  (Analisis  dan  Evaluasi)  ke  35 kecamatan yang ada di Pandeglang. Dan memberikan sanski berupa menonaktifkan SPPT dan denda administrasi sebesar 2%.
3. Perkembangan  realisasi  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten Pandeglang  tahun  2018-2022  mengalami  penurunan,  Realisasi  penerimaan  PAD tahun  anggaran  2018-2019  mengalami  penurunan  sebesar  0,48%,  pada  tahun anggaran 2020-2021 mengalami penurunan sebesar 0,46%, dan pada tahun anggaran 2022 mengalami penurunan 11,07%.
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 3 September - Desember 2023

## DAFTAR PUSTAKA
Fadli, Farid Muhammad, ‘STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK

## DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI SOLOK SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT’, 2022
Nasution,  Ahmad  Fauzan,  ‘IMPLEMENTASI  PERATURAN  WALIKOTA  BINJAI  NOMOR  47  TAHUN 2017  TENTANG  SISTEM  DAN  PROSEDUR  PEMUNGUTAN  PAJAK  BUMI  DAN  BANGUNAN PERDESAAN  DAN  PERKOTAAN  DAN  KAITANNYA  DENGAN  INTENSIFIKASI  PENERIMAAN PBB P2 DI KOTA BINJAI’, Skripsi , 2019, 31 – 40
Nurjannah,  Tengku  Syarifah  Intan,  ‘PENGARUH  STRATEGI  PEMUNGUTAN  PAJAK  DAN  WAJIB PAJAK  TERHADAP  PENERIMAAN  BUMI  DAN  BANGUNAN  PEDESAAN  DAN  (PBB-P2) KECAMATAN PUJER 2017- 2021’, 2022
Tambingon,  Vernando  Viki,  Hendrik  Manossoh,  and  Novi  S.  Budiarso,  ‘Analisis  Strategi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Serta Efektivitas Penerimaannya  Di  Pemerintah  Kabupaten  Minahasa  Selatan  Tahun  2016- 2017’, Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 14.1 (2019), 80 – 88
Ramanda,  Tara  Arestu,  ‘STRATEGI  PEMUNGUTAN  PAJAK  BUMI  DAN  BANGUNAN  KOTA PONTIANAK’, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan , 2015
Sitompul, Putri Jelita Agustina BR, RESTRUKTURISASI KETEPATAN PELAPORAN PAJAK PASAL 23 PADA PT.INDOTEK PRIMA RAYA BEKASI , 2022
Wahyuni,  Irma  Sri,  Agus  Nurulsyam  Suparman,  and  Teguh  Anggoro,  ‘STRATEGI  BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJAR DALAM PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN DI MASA PANDEMI COVID- 19’
Widyakusuma, Tiara Kesuma, ‘Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Bandung Terhadap Peningkatan Realisasi Target Penerimaanya Tahun 2006- 2010. 2013’ TENNY PUTRI ASTUTIK, MOCHAMAD MAKMUR, SUWONDO, EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, 2012 MARIA  THERESIA  ADOLORATE  DUE, ANALISIS  SISTEM  DAN  PROSEDUR  PEMUNGUTAN  PAJAK DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KOTA SURABAYA,2022
Gee,  Qory,  ‘Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  Pedesaan  Dan  Perkotaan  (PBB - P2)’, Dasar-Dasar  Ilmu Politik , 1985, 2019, 17 – 39
Juwono, Analisis Manajemen Strategi Perusahaan Waralaba.(2011), 6.
Mardiasmo, perpajakan Edisi Revisi (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2006), h.38. Mardiasmo, Perpajakan Edisi Terbaru (Yogyakarta: Andi, 2018) Mardiasmo, Perpajakan Edisi 2019, (Yogyakarta: Andi, 2019) Rimsky Kartika, perpajakan, Ed. Revisi (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2004).
Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (Bandung : alfabeta, 2013), 53,
2013
Waluyo, Perpajakan Indonesia Edisi 12 (Jakarta: Salemba Empat, 2017)
Lexi J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Probolinggo: Remaja Rosdakarya, 2004), p.127
‘Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan’, Psikologi Perkembangan , October 2013, 2019, 1 – 224
Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside p-ISSN: 2797-9733 | e-ISSN: 2777-0540 Vol. 3 No. 3 September - Desember 2023
‘UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  NOMOR  12  TAHUN  1985  TENTANG  PAJAK  BUMI  DAN  BANGUNAN DENGAN’, 23.2 (1994), 1994
‘UNDANG -UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  28  TAHUN  2007  TENTANG  PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM
DAN TATA CARA PERPAJAKAN’, 1994 (2007)
‘UNDANG -UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  28  TAHUN  2009  TENTANG  PAJAK  DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA’, Undang-Undang , 2.1 (2009), 1 – 8
‘UNDANG -UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  33  TAHUN  2004  TENTANG  PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH’, 2004, 1– 3
Pajak Bumi Dan Bangunan https://klikpajak.id/blog/pengertian-pbb-dan-cara-mengecek-secara- online/ Pemungut pajak menurut
KBBI https://www.pajakku.com/read/635b6118b577d80e803feed3/Apa-Itu-Pemungut-Pajak Pengertian  strategi  https://pelayananpublik.id/2022/09/09/pengertian-strategi-menurut-para- ahli-terlengkap/
<https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22290.2019>