INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 11250-11257 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pt Medan No: 540 /Pid.Sus /2018/Pt Mdn.)
Sofian 1 ✉ , Nuhmad Hadi 2
Prodi Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan Email: sofiansuccess90@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Johan Keliat, terdakwa pidana pengusaha tambang pasir berusia 51 tahun yang berdomisili di Desa IX Wonosari, Kecamatan Damai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, divonis bersalah  oleh  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakkam  karena  melakukan  kegiatan  atau  usaha  tanpa persetujuan  lingkungan  hidup,  disebut  sebagai  “pelanggaran  lingkungan  hidup”.  Perbuatan  yang dilakukan  terdakwa  diatur  dan  diancam  dengan  pidana  berdasarkan  Pasal  109  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kerugian  kerusakan  lingkungan  sebesar  Rp.  1.541.356.713.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  penerapan  sanksi  pidana  dalam  perkara  tindak  pidana  lingkungan  dan  pertimbangan putusan hakim yang menerapkan sanksi pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kasus dan juga pendekatan regulasi hukum. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum  sekunder,  seperti  putusan  pengadilan,  literatur  hukum,  pasal-pasal  hukum,  dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  lingkungan  hidup.  Pertimbangan  hakim dalam hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa sangatlah penting. Karena putusan majelis hakim memuat tuntutan minimal dari maksimal tuntutan penuntut umum. Namun demikian, pemidanaan harus sesuai dengan tujuannya yang proporsional, yaitu mengandung asas pembetulan, atas dasar itu perbuatan yang melanggar hukum.
Kata kunci: Lingkungan, kejahatan, hukum, terdakwa

## Abstract
Johan Keliat, a 51-year-old criminal defendant who operates a sand mine living in the IX Wonosari Village, Peace Sub-District, Stabat District, Langkat Regency, North Sumatra Province, was found guilty by  the  Lubuk  Pakkam  District  Court  for  carrying  out  activities  or  businesses  without  having environmental approval, referred to as "environmental violation". The actions taken by the defendant were  regulated  and  threatened  with  punishment  under  Article  109  of  the  Law  of  the  Republic  of Indonesia  Number  32  of  2009  concerning  Environmental  Protection  and  Management.  Loss  of environmental  destruction  of  Rp.  1,541,356,713.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  the application  of  criminal  sanctions  in  environmental  crime  cases  and  the  considerations  of  judges' decisions that apply these criminal sanctions. The research method used is normative law. The research approach  used  is  through  a  case  approach  and  also  a  legal  regulation  approach.  The  sources  of information  used  in  this  study  consist  of  secondary  legal  materials,  such  as  court  decisions,  legal literature, legal articles, and provisions of laws and regulations related to the environment. The judge's consideration in matters that can be burdensome for the defendant is very important. Because the decision  of  the  panel  of  judges  includes  the  minimum  of  the  maximum  demands  of  the  public prosecutor.  However,  punishment  must  be  in  line  with  its  objective  which  is  proportional,  namely containing the principle of correcting, on that basis, acts that violate the law Keywords: Environment, crime, law, the accused

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH)  menegaskan  implementasi  peraturan  perundang-undangan pidana  lingkungan  hidup  tetap  memperhatikan  asas  upaya  terakhir  dalam  penegakan hukumnya, dan penegakan pidana juga sebagai upaya terakhir jika dalam melalui pendekatan administrasi dan pendekatan secara perdata dianggap gagal membuat efek jera dari pelaku tindak  pidana  lingkungan  hidup.  Dan  dalam  penerapan  sanksi  pidana  hanya  berlaku  untuk kejahatan  formil  tertentu.  yaitu  sanksi  atas  pelanggaran  baku  mutu  air  limbah,  emisi  dan gangguan yang sesuai pasal 100 UU PPLH. Karena itu, untuk kejahatan lain (kecuali Pasal 100), asas  ultimum  remedium  atau  upaya  terakhir  tidak  digunakan  tetapi  hanya  menggunakan pendekatan  secara  administrasi  dan  melalui  pendekatan  secara  perdata.  Dengan  kata  lain perlindungan hukum terhadap tindak pidana di luar tahun Pasal 100 berlaku asas kompensasi biaya (diutamakan penegakan hukum dengan melakukan ganti rugi).
Dari  segi  legislasi  lingkungan,  menurut  Drupsteen  yang  menjelaskan  bahwa  untuk mengatur masalah lingkungan yang penyelesaiannya melalui bantuan hukum pidana sangat terbatas.  Memperbaiki  masalah  lingkungan  harus  dicapai  dari  otoritas  pelaksana  kebijakan
lingkungan yang  dalam Kebijakan lingkungan sebagian dirumuskan   standar atau peraturan wajib. Beberapa lainnya dirumuskan di luar norma hukum, seperti pendidikan lingkungan dan menciptakan kesadaran dalam diri pribadi masyarakat. Jika tidak ada kebijakan lingkungan yang telah dirumuskan, perlindungan hukum tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk norma hukum seperti  dalam  KUHP.  Di  sisi  lain,  menurut  standar  hukum  terkait  dengan  lingkungan  hidup, kemudian melalui penegakan hukum pidana lebih bersifat pelengkap dari pada upaya hukum pengaturan lainnya. Karena ada banyak dari mereka yang melakukan suatu bentuk kejahatan lingkungan yang terjadi hanya sekali dan menyebabkan perubahan yang langgeng dan memiliki dampak yang luas maka, Terhadap bentuk-bentuk kejahatan seperti itu tidak ada cara lain untuk menghadapinya di lingkungan ini menggunakan sanksi pidana.
Johan Keliat, seorang terdakwa tindak pidana yang berusia 51 tahun, yang menjalankan bisnis  penambangan  pasir dan tinggal di Lingkungan IX Wonosari Kelurahan Perdamaian Kecamatan  Stabat  Kabupaten  Langkat  Provinsi  Sumatera  Utara,  dinyatakan  bersalah  oleh Pengadilan  Negeri  Lubuk  Pakkam  Nomor  2178/Pid.Sus/2017/PN-Lbp  pada  tanggal  2  Mei 2018 karena melakukan tindakan kriminal yaitu melakukan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan pasal 158 dalam Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Perbuatan terdakwa yang melakukan aktivitas atau usaha tanpa memiliki persetujuan lingkungan disebut sebagai "pelanggaran lingkungan". Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman sesuai  Pasal  109  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Berdasarkan Surat Perhitungan Kerugian Perusakan Lingkungan akibat Pertambangan Golongan  C yang  dibuat  oleh  Ahli  Konservasi  Tanah  dari  Fakultas  Pertanian  Universitas Sumatera  Utara  atas  nama  Prof.  Dr.  Ir.  ABDUL  RAUF,  MP  pada  tanggal  31  Oktober  2016 menerangkan  Total  biaya  kerugian  perusakan  lingkungan  sebesar  Rp.  1.541.356.713(satu milyar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah). Tuntutan  Pidana  tertanggal  1  Maret  2017  Nomor  Reg.  Perk.  :  PDM-438/ Euh.2/L.Pkam/09/2017  yang  pada  pokoknya  Menyatakan  terdakwa  JOHAN  KELIAT  telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan  Tanpa  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)”,  sebagaimana  diatur  dan  diancam pidana  dalam  Pasal  158  Undang-undang  Nomor  04  Tahun  2009  tentang  Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam Dakwaan Pertama dan Menjatuhkan pidana terhadap erdakwa JOHAN KELIAT berupa Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp.
50.000.000;- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan kurungan.
Asal usul kata pidana berasal dari straf (dalam bahasa Belanda) dan kadang-kadang disebut  sebagai  hukuman.  Namun,  penggunaan  istilah  pidana  lebih  akurat  daripada hukuman karena istilah hukuman sebenarnya merupakan terjemahan dari kata recht. Istilah lain  yang  sering  digunakan  untuk  menggambarkan  hal  yang  sama  adalah  sanksi  pidana, hukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian hukuman, dan hukuman pidana. Pidana dapat dijelaskan secara lebih tepat sebagai penderitaan yang disengaja diberikan oleh negara kepada seseorang atau  beberapa orang sebagai konsekuensi hukum (sanksi) atas tindakan mereka yang melanggar hukum pidana.
Kegiatan kriminal yang terkait dengan lingkungan hidup diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab XV, yang terdiri dari Pasal 97 hingga Pasal 120. UUPPLH menetapkan bahwa tindakan yang diatur dalam ketentuan pidana  UUPPLH  merupakan  tindakan  kejahatan  (rechdelicten),  yang  berarti  bahwa pelanggarannya lebih serius daripada pelanggaran biasa. Secara umum, UUPPLH melarang tindakan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup, yang akan dikenai sanksi pidana bagi pelakunya. Profesor Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa kejahatan tindak pidana  lingkungan  hidup  merujuk  pada  tindakan  yang  melanggar  hukum  yang  mengatur perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  yang  dapat  berdampak  negatif  pada ekosistem dan kualitas lingkungan hidup.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang sebagian besar menggunakan bahan pustaka atau informasi sekunder. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum normatif adalah khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif, as it is written in the books atau yang lebih tepat disebut sebagai penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal bertolak dari postulat-postulat normatif yang disebut  dengan  norma  hukum  positif  dan  doktrin-doktrin.  Pendekatan  hukum  adalah pendekatan untuk memahami hukum aturan normatif dari aturan hukum adalah pendekatan yang  digunakan  Dalam  penelitian  ini,  karena  pokok  bahasan  penelitiannya  adalah  apakah pendekatan pidana masih diperlukan sebagai upaya terakhir dan pendekatan manakah yang lebih dominan dalam penegakan hukum lingkungan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (menggunakan bahan hukum primer dan sekunder) dikumpulkan melalui studi pustaka. Bahan hukum primer dalam
penelitian  ini  Secara  khusus  digunakan  yaitu  Undang-undang  No  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  Meskipun  bahan  hukum  turunan  dalam bentuk kepustakaan yang berkaitan dengan pokok kajian penulis. bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan kemudian dianalisis deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Pembahasan Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pt Medan No: 540 /Pid.Sus /2018/Pt Mdn.)
Penegakan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup adalah tindakan dan/atau proses  berdasarkan  undang-undang  dan/atau  persyaratan  untuk  memastikan  kepatuhan terhadap  undang-undang.  Pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  lingkungan  hidup terkait  dengan  beberapa  aspek  yang  cukup  kompleks,  yang  tujuannya  adalah  untuk melestarikan dan menciptakan lingkungan hidup yang dapat dinikmati oleh setiap orang dalam arti luas tanpa mengganggu lingkungan hidup itu sendiri.
Dalam  hal  penegakan  hukum  lingkungan  hidup  terdapat  2  (dua)  upaya  yaitu  upaya Preventif dan upaya Represif yang diharapkan menjadi indikator yang baik dalam pelaksanaan kaidah hukum lingkungan hidup. upaya preventif yang berkaitan dengan pengelolaan dampak lingkungan harus dilaksanakan dengan menggunakan instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal sudah terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, maka harus dilakukan tindakan  represif  terhadap  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  telah  terjadi berupa penegakan hukum yang efektif, dan konsisten. Oleh  karena  itu, perlu dikembangkan sistem  hukum  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  jelas,  kuat,  dan menyeluruh untuk menjamin kepastian hukum sebagai dasar perlindungan dan pengelolaan sumber  daya  alam  dan  kegiatan  pembangunan  lainnya.  Penegakan  peraturan  perundang- undangan  lingkungan  hidup  melalui  tindakan  preventif  dan  represif  juga  dimulai  dari penyuluhan  hukum  hingga  penerapan  sanksi,  baik  administratif  maupun  pidana,  termasuk kompensasi dalam bentuk hukuman.
Permohonan banding atas keputusan PN-Lbp Nomor 2178/Pid.Sus/2017 tanggal 2 Mei 2018 telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dalam waktu yang ditentukan dan dengan prosedur yang sesuai dengan pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP. Tanggal permohonan  banding  adalah  8  Mei  2018  dan  17  Mei  2018.Untuk  memutuskan  kasus  tindak pidana,  hakim  mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  sidang  melalui keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan Terdakwa yang terkait dengan dakwaan Jaksa Penuntut
Umum.
Penulis Setuju dengan pertimbangan hakim berupa perampasan barang bukti  2 (dua) unit alat berat berupa excavator beko merk Hitachi - 1 warna orange; Dirampas untuk negara karena  memiliki  nilai  ekonomis  sekaligus  sebagai  alat  yang  digunakan  terdakwa  untuk melakukan  penambangan  tanpa  izin  usaha  pertambangan.  Namun  menurut  penulis,  hakim hendaknya  juga  mempertimbangkan  akibat  atas  perbuatan  terdakwa  yang  mana  atas perbuatannya  bukan  hanya  mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  pada  sungai  tuntungan, pantai sejuk saja tetapi juga mengakibatkan kerugian pada   masyarakat sekitar.
Berdasarkan  keterangan  Saksi  JULIUS  PERANGIN-ANGIN  Alias  UCOK  dan  PURNAMA KELIAT  Alias  PUR  selaku  Mandor  Lapangan  menjelaskan  yang  sebelum  dilakukan  kegiatan pertambangan merupakan lahan perbukitan yang ditumbuhi dengan tanaman rumput/ ilalang, sedangkan sekarang ini keadaannya sudah rata atau tidak berbukit - bukit lagi. Dan berdasarkan Surat Perhitungan Kerugian Perusakan Lingkungan akibat Pertambangan Golongan C di Pantai Sejuk,  Dusun IV Lau Mbergeh  Desa Gunung Tinggi Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang dibuat oleh Ahli Konservasi Tanah dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara atas nama Prof. Dr. Ir. ABDUL RAUF, MP pada tanggal 31 Oktober 2016 menerangkan Total biaya kerugian perusakan lingkungan sebesar Rp. 1.541.356.713 (satu milyar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);  maka  dari  itu,  seharusnya  alasan-alasan  diatas  harus  menjadi  pertimbangan  hakim dalam hal-hal yang dapat memberatkan bagi terdakwa. Karena putusan majelis hakim termasuk minimum  dari  maksimum  tuntutan  jaksa  penuntut  umum.  Tetapi  pemidanaan  harus  selaras dengan  tujuannya  yang  bersifat  proposional  yaitu  mengandung  prinsip  memperbaiki, pendidikan, pencegahan dan pemberantasan. Atas dasar itu perbuatan yang melanggar hukum seperti penambangan tanpa izin usaha pertambangan, tidak lagi dilakukan oleh masyarakat dan akan lebih mentaati  peraturan yang berlaku  dengan mengikuti tata cara untuk memiliki izin pertambangan. Dan agar juga masyarakat lebih paham dan mengerti bahwa pertambangan harus  dilakukan  dengan  mengikuti  aturan  agar  tidak  merusak  lingkungan  serta  ekosistem mahluk hidup dan tidak berdampak buruk dimasa yang akan datang.
Putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi  Medan No. 540 /Pid.Sus /2018/PT MDN adalah perkara  tentang  perbuatan  tindak  pidana  yaitu  Melakukan  Usaha  Penambangan  Tanpa  Izin Usaha  Pertambangan  (IUP)  yang  dilakukan  oleh  johan  keliat  yang  atas  perbuatannya menimbulkan  kerusakan  lingkungan  yang  dalam  putusannya  terdakwa  terbukti  bersalah Menyatakan  Terdakwa  JOHAN  KELIAT  tersebut  diatas,  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan
bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Melakukan  Usaha  Penambangan  Tanpa  Izin  Usaha Pertambangan (IUP)” sebagaimana dalam dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 158 Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Menurut  Penulis,  Putusan  Hakim  Pegadilan  Negeri  Lubuk  Pakam  memutus  dengan hukuman penjara selama 1 (Satu) Bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)  Bulan  itu  terlalu  ringan  padahal  pertimbangan  Jaksa  Penuntut  Umum  diambil  alih seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya. Mengingat perbuatan terdakwa Johan keliat melakukan dengan sengaja melakukan penambangan tanpa izin usaha dan akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan juga kerugian, maka dari itu menurut penulis hukuman pidana pokok dan pidana denda dalam perkara ini belum setimpal dengan perbuatan terdakwa. Tentunya putusan hakim dalam kasus ini akan menjadi pengajaran dan peringatan kepada penambang tanpa izin usaha pertambangan, tetapi putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terbilang masih ringan dalam memberikan hukuman terhadap terdakwa. Dan tentunya Tujuan pemidanaan itu sendiri bukan hanya semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada pelaku, melainkan menjadikan pelaku tindak pidana menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya.

## SIMPULAN
Putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi  Medan No. 540 /Pid.Sus /2018/PT MDN adalah perkara tentang perbuatan tindak pidana yaitu Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha  Pertambangan  (IUP)  yang  dilakukan  oleh  johan  keliat  yang  atas  perbuatannya menimbulkan kerusakan lingkungan. Menurut Penulis, Putusan Hakim Pegadilan Negeri Lubuk Pakam  itu  terlalu  ringan  Mengingat  perbuatan  terdakwa  Johan  keliat  melakukan  dengan sengaja  melakukan  penambangan  tanpa  izin  usaha  dan  akibat  dari  perbuatan  terdakwa mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  dan  juga  kerugian,  maka  dari  itu  menurut  penulis hukuman  pidana  pokok  dan  pidana  denda  dalam  perkara  ini  belum  setimpal  dengan perbuatan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi,(2013) Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, rajawali pers, Jakarta
Dessy  Damayanti  Elisabeth  Sitanggang,  dkk,  april  2021,  Analisis  Hukum  Penjatuhan  Pidana Terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penambangan pasir di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin (studi putusan No. 113/Pid.B/2018/PN.Ffk), Vol. 10, No.  01, Marlina, (2016) Hukum Penitensier, refika aditama, bandung
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup