Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149

## PENERAPAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS TERHADAP ANAK DI INDONESIA
Edi Kurniawan 1 , Saut Parulian Panjaitan 2 , Henny Yuningsih 3
1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Email :Edisimpang5@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Email :sautparulianpanjaitan@fh.unsri.ac.id 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## Email :hennyyuningsih511@gmail.com

## Abstract
Cases  of  obscenity  are  currently  rife  in  indonesia.  the  victims  in  these  crimes  are  often childrenthe causative factor is that this act of same-sex abuse begins with a sexual deviance experienced  by  an  individual  who  likes  same-sex  sexual  or  in  other  words  is  driven  by homosexual  behavior.  (for  fellow  women  to  be  called  lesbians)  is  emotional  attraction (affection, emotional  connection)  and/or  erotically,  either  more prominently  (predominantly) or  solely  (exclusively),  towards  people  of  the  same  sex.  the  same,  with  or  without  physical (physical)  intercourse.  the  regulation  or  legal  basis  governing  obscene  acts  is  regulated  in chapter xiv of the criminal code (kuhp) concerning crimes against decency, namely in articles 289 to article 296 of the criminal code. article 289 of the criminal code contains obscene acts with violence or threats of violence, while articles 290 paragraphs (2) and (3), 292, 293, and 294 paragraph (1) of the criminal code contain the crime of obscenity with the criminal code contains the criminal act of obscenity with child victims.
Keywords: obscenity, same-sex, law, regulation

## Abstrak
Saat  ini  tindak  pidana  pencabulan  sedang  marak  terjadi  di  Indonesia.  Korban  kejahatan  ini seringkali  adalah  anak-anak.  Penyebab  perilaku  pelecehan  seksual  sesama  jenis  ini  bermula dari  penyimpangan  seksual  atau  perilaku  homoseksual  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang secara seksual lebih menyukai sesama jenis. Lesbian (disebut lesbian di kalangan perempuan) memiliki ketertarikan emosional yang lebih kuat (terutama) atau eksklusif (eksklusif) terhadap sesama  jenis,  baik  secara  fisik  maupun  tidak  kasih  sayang,  hubungan  emosional)  dan/atau perasaan erotis.hubungan.Pengaturan atau dasar hukum perbuatan cabul diatur dalam Bab 14 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Moral (KUHP), yakni Pasal 289 hingga 296 KUHP.Pasal 289  KUHP  memuat  perbuatan  cabul  yang  mengandung  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, dan  Pasal  290  (2)  dan  (3),  292,  293  dan  294  (1)  KUHP  memuat  ,  memuat  tindak  pidana percabulan terhadap anak korban .
Kata kunci : pencabulan, sesama jenis, hukum, peraturan

## PENDAHULUAN
Tindak pidana pencabulan anak sesama  jenis  merupakan  salah  satu
jenis  kejahatan  seksual  yang  muncul karena  adanya  perubahan  struktur sosial.  Pelecehan  seksual    merupakan
Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149
salah    satu    bentuk Tindak pidana pencabulan anak sesama  jenis  merupakan  salah  satu jenis  kejahatan  seksual  yang  muncul karena  adanya  perubahan  struktur sosial.  Pelecehan  seksual    merupakan salah    satu    bentuk
Tindak pidana pencabulan anak sesama  jenis  merupakan  salah  satu jenis  kejahatan  seksual  yang  muncul karena  adanya  perubahan  struktur sosial.  Pelecehan  seksual    merupakan salah satu bentuk  perilaku homoseksual.  Lesbian  (disebut  lesbian di  kalangan  perempuan)  memiliki ketertarikan emosional yang lebih kuat (terutama)  atau  eksklusif  (eksklusif) terhadap sesama jenis, baik secara fisik maupun tidak. kasih sayang, hubungan emosional)  dan/atau  perasaan  erotis. Hubungan. 1
Tindak pidana pencabulan terhadap  anak  dibawah  umur  sesama jenis  tersebut  diatur  dalam  pasal  292 Kitab Undang-  Undang  Hukum Pidana (KUHP).  Bunyi  pasal  292  KUHP adalah “orang dewasa  yang melakukan perbuatan  cabul  dengan  orang  lain sesama  kelamin,  yang  diketahuinya
1 Anjar  Nugroho. Pandangan  Mengenai Homoseksual. 2007.
http://pemikiranislam.wordpress.com. Diakses pada tanggal 15/07/2023
atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”
Dalam bunyi pasal 292 KUHP mengenai  unsur  tindakan  melanggar kesusilaan didalam ketentuan rumusan  pidana  pasal  diatas,  bahwa tindakan  pidana  tersebut  disyaratkan harus dilakukan oleh orang-orang dari jenis  kelamin  yang  sama  yang  sering disebut  homoseksual  bagi  penyuka sesama jenis laki-laki, dan lesbianisme  bagi  penyuka  sesama jenis  perempuan,  sehingga  banyak orang  yang  menganggap  bahwa  ini adalah  perbuatan  hubungan  seksual yang  tidak  wajar.  Akan  tetapi,  pasal ini  hanya  dapat  dikenakan  pada  saat pelaku  melakukan  aktivitas  seksual sesama  jenis  kepada  korbannya  yang merupakan  seorang  anak  atau  dapat dikatakan belum dewasa secara hukum  pidana  dan  dilakukan  dalam keadaan  paksaan  ataupun  tidak  suka sama  suka.  Jika  pelaku  hubungan seksual  sesama  jenis  telah  dewasa secara hukum pidana, maka ketentuan Pasal 292 KUHP tidak dapat dikenakan kepada pelaku dikarenakan terdapat  kekosongan  norma  terkait dengan perbuatan tersebut.
Tindak pidana pencabulan
Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149
terhadap  sesama  jenis  diatur  dalam Pasal  292  KUHP.  Pasal  292  KUHP menyatakan:  ``Orang  dewasa  yang melakukan  perbuatan  tidak  senonoh dengan  orang  yang  berjenis  kelamin sama,  yang  diketahuinya  atau  cukup diyakininya,  masih  di  bawah  umur, diancam  dengan pidana  penjara paling lama lima tahun. Ini telah digambarkan sebagai.  Seringkali  ada  anggapan bahwa kejahatan tersebut harus dilakukan  oleh  orang  yang  berjenis kelamin  sama,  karena  orang  yang menyukai  laki-laki  berjenis  kelamin sama  disebut  homoseksual,  dan  orang yang  menyukai  laki-laki  berjenis kelamin sama disebut lesbian. .Banyak orang  mungkin  berpikir  demikian.  Itu adalah tindakan seksual.
Ketidaksesuaian seksual. Namun ketentuan  ini  hanya  berlaku  apabila pelaku  melakukan  hubungan  seksual sesama  jenis  dengan  korban  yang  sah masih  anak-anak  atau  di  bawah  umur, dan hal tersebut terjadi dalam keadaan terpaksa  atau  tidak  disengaja.  Apabila pelaku  hubungan seksual  sesama  jenis dalam pengertian KUHP  adalah  orang dewasa,  maka  ketentuan  Pasal  292 KUHP  tidak  dapat  dikenakan  kepada pelakunya, karena terdapat kesenjangan  norma  terkait  undang-
undang ini.
Pasal  292  KUHP KUHP mengatur  bahwa  perbuatan  tidak senonoh sesama jenis dapat disamakan dengan homoseksualitas, dan pelanggaran  pasal  ini  hanya  berlaku bagi  pelaku  homoseksual  terhadap anak  di  bawah  umur.  Kejahatan pencabulan  ini  tidak  hanya  berlaku pada  perbuatan  yang  biasa  dilakukan oleh  kaum  homoseksual,  misalnya anus atau hubungan intim melalui anus, namun  juga  perbuatan  persetubuhan melalui  mulut  dan  merusak  alat kelamin  seperti  oral  seks.  -lainnya. Unsur  selanjutnya  adalah  ``elemen anak''  yang  berjenis  kelamin  sama dengan  orang  dewasa.  Ketentuan pidana  Pasal  292  KUHP  sengaja dibuat  untuk  melindungi  anak  di bawah  umur  dari  perbuatan  orang dewasa  yang  mengalami  gangguan seksual. 2
Kejahatan  pelecehan  seksual terhadap  anak  yang  dilakukan  oleh pelaku sesama jenis merupakan masalah sosial yang sangat memprihatinkan  masyarakat.  Terlebih lagi,    meski    di    zaman    modern
2 P.A.F.Lamintang, Delik-Delik Khusus Tindak Pidana  Melanggar  Norma-Norma  Kesusilaan dan  Norma-Norma  Kepatutan ,  (Bandung: Mandar Maju, 1990).
Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149
masyarakat  dilindungi  oleh  nilai-nilai tradisional  dan  ada  perlindungan hukum, namun kasus kekerasan terhadap  anak  masih  tetap  ada  hingga saat ini.
Tabel  jumlah  anak  sebagai korban  kekerasaan  seksual  dari kurun waktu 2020- 2023.
Ta- hun Korban anak perempu- an Kor- ban anak laki laki Jum- lah total korban 2020 8.820 3.600 11.264 2021 11.389 4.525 14.446 2022 13.515 4.126 16.106 2023 14.449 3.772 18.175 Sumber.www.simfoni-ppa.com Kementerian Pemberdayaan
Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (PPPA) mencatat 29.883 kasus kekerasan  terhadap  anak  di  Indonesia
pada tahun 2023. Dari  290.000 kejadian tersebut, 18.175 anak menjadi korbannya. Lebih dari separuhnya, atau 54,3  persen,  adalah  korban  kekerasan
seksual.  Artinya  pada  tahun  2022, terdapat  18.175  anak  yang  menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia. Data  anak  korban  kekerasan  seksual juga  dihimpun  Kementerian  PPPA  dan jumlahnya meningkat sejak tahun 2020. Pada  tahun  2020,  jumlah  anak  yang terkena  kekerasan  sebanyak  11.278 orang, dan pada tahun  2021 jumlahnya meningkat  menjadi  14.517  orang. 3
Pada  tahun  2020,  jumlah  anak  yang terkena  kekerasan  sebanyak  11.278 orang, dan pada tahun 2021 jumlahnya meningkat  menjadi  14.517  orang. Tahun  2022  berjumlah  16.106  orang. Untuk informasi lebih lanjut, lihat tabel jumlah  korban  pelecehan  anak  dari tahun 2020 hingga  2023.
Korban kejahatan biasanya mengalami trauma psikologis dan fisik. Menyembuhkan  trauma  masa  kecil sangatlah  sulit.  Pada  akhirnya,  anak menjadi  semakin  takut  dan  ketakutan, dan bahkan di kemudian hari mungkin akan  membalas  dendam  atas  apa  yang pernah ia alami saat dewasa. Pelecehan seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur
3 Ashri  Fadilla .  Kementerian  PPPA  Mencatat 16.106  Kasus  Kekerasan  Terhadap  Anak Sepanjang 2022.http; www:Kementerian
PPPA  Mencatat  16.106  Kasus  Kekerasan
Terhadap Anak Sepanjang 2022 -
TribunNews.com .di  akses tanggal  19 juli 2023
Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149
biasanya  disebabkan  oleh  kurangnya kasih  sayang  orang  tua,  kemiskinan,
rendahnya pendidikan, dan seringkali  pelakunya  adalah  orang terdekat korban.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian yang menggunakan penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan penelitian, pendekatan hukum, pendekatan kebijakan, pendekatan  keagamaan,  pendekatan kasus, dan pendekatan futuristik.

## PEMBAHASAN
A. Definisi Pencabulan Sesama Jenis  Terhadap  Anak  Dalam Peraturan  Hukum Indonesia
Tindak pidana pencabulan sesama  jenis  merupakan  pelanggaran seksual  atau  perbuatan  tercela  yang sering terjadi di masyarakat. Meningkatnya kasus pelecehan seksual menimbulkan
ketidakpuasan masyarakat.  Apalagi  kejahatan  ini kerap  dilakukan  oleh  orang-orang terdekat  korban. 4
Ketidaksenonohan adalah kejahatan  yang  berupa  pelampiasan
4 Laden  Marpuang, Kejahatan  Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya (Jakarta : Sinar Grafika, 2004).
nafsu seksual yang dilakukan oleh laki- laki terhadap perempuan yang melanggar  undang-undang  dan  norma kesusilaan  yang  telah ditetapkan. Perbuatan tidak senonoh  tersebut tertuang  dalam  Pasal  390  Rancangan KUHP  yang  disarikan  dari  Pasal  29 KUHP.  Misalnya  saja  di  bidang kenikmatan alat kelamin.
1. Seorang  laki-laki  menarik  paksa tangan seorang perempuan dan menyentuh kemaluannya.
2. Laki-laki  menyentuh  tubuh  anak perempuan  atau  perempuan  dan membuka kancing baju anak itu untuk membelai payudaranya atau menciumnya. Pelaku  melakukan  hal tersebut demi kepuasan seksual.
Pengertian  cabul  atau  cabul dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia adalah:  cabul  yaitu  kotor,  menjijikan, bertentangan dengan sifat  sopan santun (kecabulan), maksiat, cabul yaitu berzina,  melakukan  kejahatan  asusila. Itu kata dasarnya. , melakukan perbuatan  cabul  yaitu  pemerkosaan, dan    tidak    menghormati perempuan. Menjengkelkan, kotor, cabul (bertentangan  dengan  akal  sehat  atau
Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149
akal sehat). 5
Menurut pengertian cabul menurut  Adami  Chazaoui,  perbuatan cabul  ( ontuchtige  handelingen )  adalah segala  jenis  perbuatan,  yang  dilakukan oleh  diri  sendiri  atau  orang  lain,  yang berhubungan  dengan  alat  kelamin  atau bagian  tubuh  lain,  yang  merangsang kesenangan seseorang. Diantaranya adalah  membelai  vagina  atau  penis wanita, mencium mulut wanita, menyentuh  payudaranya  atau  benda non-  seksual  lainnya,  dan  memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita. 6 Oleh karena itu, penekanannya hanya  pada  pelukan,  sentuhan,  ciuman, belaian,  dan  meraba  bagian  tubuh wanita, alat kelamin, dan sebagainya. 7 Lebih  lanjut  menurut Moelyatno,  maksiat  adalah  segala perbuatan  yang  bertentangan  dengan maksiat  atau  perbuatan  keji  yang
berkaitan
dengan nafsu seksual. 8 Menurut  P.A.F,  menurut Lamintan  dan  Zisman  Samosir,  zina
5 Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan,
1994, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  Jakarta Balai Pustaka. 6 Adami  Chazawi,  2005, Tindak  Pidana Mengenai  Kesopanan, Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada.
7 R.  Soesilo,  1981, Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal , Bogor.
8 Moeljatno, 2003 , Asas-asas Hukum  Pidana cet VI , Jakarta : Bumi Aksara.
adalah perbuatan seseorang yang memaksa seorang perempuan melakukan hubungan seks di  luar nikah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 9
Dalam tindak pidana pencabulan  pasti  ada  pihak  yang bertanggung  jawab  dan  pihak  yang bersalah.  Dengan  kata  lain,  telah dilakukannya  suatu  tindak  pidana pencabulan  berarti  ada  pelakunya  dan orang  itu  bersalah.  Faktor-faktor  yang relevan dengan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan Undang- Undang  Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  Anak,  Pasal  82  adalah: melakukan  kejahatan.
1. Unsur  “Penggunaan  kekerasan  atau ancaman kekerasan dengan sengaja, pemaksaan,  penipuan,  serangkaian kebohongan  atau  bujukan  terhadap anak,  atau  perbuatan  cabul  atau perbuatan cabul.”
2. Istilah-istilah yang berkaitan dengan kecabulan mempunyai banyak bentuk dan tipe. Itu adalah:
a. Eksibisionisme  seksual  adalah suatu  pola  tingkah  laku  yang dilakukan seseorang dengan sengaja  memperlihatkan  bagian
9 P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukuk Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149
tubuhnya,  dalam  hal  ini  alat kelamin dan area seksual seperti payudara dan bokong, di hadapan orang lain. Orang asing yang  tujuannya  adalah  untuk memuaskan hasrat seksualnya.
b. Voyeur adalah  orang  yang senang  melihat  hal-hal  pribadi. Terkadang mereka puas membicarakan atau menulis tentang  fantasi  tersebut,  tapi tentu saja sebagian besar voyeur lebih suka melihatnya.
c. Fonder  adalah  orang  yang  suka membelai atau menyentuh kemaluan anak.
d. Fellatio adalah  rangsangan  oral pada  alat  kelamin  laki-laki untuk rangsangan dan kenikmatan  seksual.  Dengan kata lain, misalnya ketika orang dewasa  memaksa  seorang  anak melakukan  kontak  verbal.Unsur “Barang  Siapa”,  dalam  hal  ini menujukan  tentang  subjek  atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana. 10
B. Pengaturan Perbuatan Cabul dalam KUHP dan di luar KUHP
1. Pengaturan  Mengenai  Perbuatan
10 Kartini Kartono, 1985, Psikologi Ubnormal dan Ubnormalitas Seksual , Bandung .

## Cabul di dalam KUHP
Dalam KUHP, kejahatan terhadap  kesusilaan  diatur  dalam  Bab 14, Pasal 2 tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.  Kejahatan moral ada banyak  jenisnya,  salah satunya  adalah pencabulan.  Perbuatan  tidak  senonoh adalah suatu  perbuatan yang dilakukan oleh  seseorang  yang  dimotivasi  oleh hasrat  seksual  dan  melakukan  sesuatu yang  menimbulkan  kesenangan  guna memberikan  rasa  kepuasan  kepada orang  yang  melakukan  perbuatan tersebut.
Pengaturan  atau  dasar  hukum perbuatan  cabul  diatur  dalam  Bab  14 KUHP  tentang  Kejahatan  Terhadap Moral (KUHP), yaitu Pasal 289 sampai 296  KUHP.  Pasal  289  KUHP  memuat perbuatan cabul yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, dan Pasal  290  ayat  (2)  dan  (3),  292,  293, dan  294  (1)  KUHP  memuat  ,  memuat tindak pidana percabulan yang melibatkan korban anak.
Padahal, terkait pengaturan perbuatan tidak senonoh yang dilakukan oleh korban laki-laki dewasa, KUHP  tidak  mengatur  secara  spesifik apakah korban perbuatan tidak senonoh tersebut  adalah  laki-laki  dewasa  atau laki-laki  yang  cukup  umur.  Hal  ini
Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149
terlihat  jelas  dalam  Pasal  289  yang tidak  membatasi  penggolongan  pelaku dan  korban  perbuatan  cabul  kepada laki-laki  dan  perempuan;  keduanya dapat  menjadi  korban  atau  pelaku. Namun  jika  korban  laki-  laki  masih  di bawah  umur,  ketentuannya  diatur dalam  Pasal  292  KUHP.  Pasal  ini mencakup  tindak  pidana  pencabulan sesama  jenis  terhadap  seseorang  yang belum mencapai umur dewasa.
KUHP  Pasal  289:  “Orang  yang menggunakan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan  untuk  memaksa  seseorang melakukan perbuatan cabul atau menyebabkan  seseorang  melakukan perbuatan  cabul,  diancam  dengan pidana penjara paling lama 30 sampai 9 tahun.”  Pasal  289  KUHP  mencakup tindak pidana yang melibatkan penggunaan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan untuk memaksa atau membiarkan perbuatan yang
bertentangan dengan kesusilaan, antara lain:  Memuat  unsur:  Siapa  pun. Dilakukan  dengan  kekerasan/ancaman kekerasan. Memaksa seseorang melakukan  perbuatan  cabul.  Atau Mengizinkan  dilakukannya  perbuatan cabul.
Sebaliknya,  Pasal  292  KUHP menyatakan  bahwa  “Seseorang  yang
sudah  cukup  umur  yang  melakukan perbuatan  cabul  dengan  orang  lain yang sejenis, yang diketahui atau patut diduga  di  bawah  umur  yang  sah, diancam dengan pidana penjara hingga 5 tahun.”
Kualifikasi  Pasal  292  KUHP mengatur  perbuatan  tidak  senonoh yang dilakukan orang dewasa terhadap anak  sesama  jenis.  “Sesama  jenis”  di sini  mengacu  pada  laki-  laki  ke  laki- laki  atau  perempuan  ke  perempuan. Artinya  korban  dan  pelaku  berjenis kelamin sama. Unsur Pasal 292 KUHP yaitu :
a. Dewasa.
b. Untuk  terlibat  dalam  tindakan cabul.
c. Lakukan  ini  pada  orang  yang belum dewasa sejenis kelamin.
2. Pengaturan  Mengenai    Perbuatan Cabul di luar KUHP
Pertama, mengenai pengaturan perbuatan asusila di luar hukum pidana, dalam hal korbannya adalah anak-anak, perubahan
Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2009, Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2002 Hal  ini  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 35 tahun 2016. Larangan tindak pidana  pencabulan  berupa  perbuatan tidak  senonoh  terhadap  anak  diatur
Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149
dalam  pasal  76E,  dan  sanksi  terhadap perbuatan  tidak  senonoh  diatur  dalam pasal  82  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Perlindungan  Anak Nomor 23 Tahun 2002. mengandung.
Pasal  76E  menyatakan:  “Setiap orang  boleh  melakukan  kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan,  serangkaian  kebohongan, membujuk  anak  untuk  melakukan perbuatan  tidak  senonoh,  dilarang mengizinkan atau membiarkan perbuatan tersebut.”
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  76  E  dipidana    dengan pidana    penjara    paling singkat  5 tahun  dan  paling  lama  15  tahun  dan denda paling banyak Rp 5 miliar.
(2)  Jika  pelanggaran  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh orang  tua,  wali,  pekerja  pengasuhan anak, pendidik atau tenaga kependidikan,  maka  dendanya  adalah sepertiga  (sepertiga)  dari  pelanggaran sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) Jumlahnya akan ditambah menjadi 1.
Kedua,  untuk  pengaturan  khusus mengenai  perbuatan  tidak  senonoh terhadap  orang  dewasa,  mengacu  pada ketentuan  dalam  KUHP  yang  berlaku
saat ini. Namun jika berbicara peraturan selain  hukum  pidana,  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2022  tentang  TPKS resmi  diundangkan  pada  Senin    (9 Mei    2022)    melalui    Lembaran Negara  Nomor  120  (dpr.go.id,  2022). Undang-undang  ini  mempunyai  tujuan sebagai berikut:
a. Mencegah  segala  bentuk  kekerasan seksual.
b. Respon, perlindungan dan penyelamatan korban.
c. Penuntutan pidana  dan  rehabilitasi pelaku.
d. Ciptakan  lingkungan  yang  bebas dari kekerasan seksual, dan
e. Mencegah  terulangnya  kekerasan seksual.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2022  tentang  TPKS  mengatur tentang  pencegahan  segala  bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Mengatasi, melindungi dan
memulihkan hak-hak korban. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Bekerja sama secara internasional untuk memastikan pencegahan  dan  pengobatan  yang efektif  bagi  korban  kekerasan  seksual. Selain  itu,  UU  ini  mengatur  kejahatan kekerasan  seksual,  termasuk  pelecehan seksual,  sebagaimana  tercantum  dalam
Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149
Pasal  4(2)(b)  dan  6(c).  Pasal  4(2)(b)
menyatakan: Kecuali kejahatan
kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 .
Kejahatan  kekerasan  seksual juga mencakup perbuatan cabul. Sebaliknya,  Pasal  6(c)  menyatakan: “Seseorang yang, melalui penipuan atau hubungan,  menyalahgunakan  posisi, wewenang, kepercayaan atau keyakinannya, atau mengambil keuntungan
dari
kelemahan, ketidaksetaraan  atau  ketergantungan seseorang, atau memaksa atau menyesatkan  orang  tersebut  untuk melakukan  tindakan  seksual,  atau Mengizinkan  “kompetisi  hubungan seksual”  atau  perbuatan  cabul  dengan dirinya atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 dan/atau 28  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp300.000.000,00 (300 juta Rupiah). ”

## 3. Sanksi  Pidana  Pelaku  Tindak Pidana Pencabulan
Sanksi  pidana  adalah  hukuman yang  berdasarkan  sebab  dan  akibat. Penyebabnya  adalah  Kejatuhan,  dan akibat  adalah  Hukum.  Mereka  yang terkena  dampaknya  akan  dikenakan sanksi  berupa  hukuman  penjara  atau hukuman publik lainnya.  Sanksi pidana
adalah  suatu  jenis  sanksi  yang bersifat menghukum yang diancam atau dijatuhkan  terhadap  perbuatan  atau pelaku  kejahatan  atau  kejahatan  yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan  hukum.  Meskipun  sanksi pidana pada dasarnya menjamin rehabilitasi  perilaku  kriminal,  namun tidak  jarang  sanksi  pidana  timbul karena adanya ancaman terhadap kebebasan manusia itu sendiri. Penggunaan  istilah  hukuman  sendiri diartikan  sebagai  hukuman  pidana. Istilah  lain  sering  digunakan  secara bergantian. Hukuman, hukuman, hukuman, penjatuhan hukuman, hukuman, hukuman pidana, dll. Menurut Kamus Hukum Negro, kejahatan  adalah  denda  atau  hukuman yang  dijatuhkan  kepada  seseorang berdasarkan undang- undang dan putusan  atau  hukuman  pengadilan  atas kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan  oleh  orang  tersebut,  atau karena kelalaian dalam pelaksanaannya. . dari tugas-tugas yang dibebankan  kepadanya  aturan  hukum. Dapat  disimpulkan  bahwa  pemidanaan meliputi  unsur-unsur  dan  sifat-sifat sebagai berikut:
a. Kejahatan pada hakekatnya adalah  penderitaan,  kesakitan,
Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149
atau akibat tidak menyenangkan lainnya.
b. Hukuman  yang  dengan  sengaja dijatuhkan  oleh  seseorang  atau sekelompok orang yang berkuasa (orang yang berwenang). c. Barang siapa melakukan
kejahatan  menurut  hukum,  ia
akan menerima hukuman itu.
d. Hukum pidana adalah hukuman negara atas pelanggaran hukum. Berdasarkan  ciri-ciri  di  atas, maka  pengertian  sanksi  pidana dapat  diartikan  sebagai  pemberian kesusahan  kepada  seseorang  yang kedapatan melakukan tindak pidana atau tindak pidana melalui serangkaian  acara  hukum  yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan peraturan
perundang-undangan. Dalam
pandangan Benmelen, tujuan sanksi pidana  adalah  untuk  memelihara ketertiban umum, yang jika digabungkan  mempunyai  tujuan untuk mengintimidasi,  mengoreksi, dan  dalam  hal  tindak  pidana tertentu,  merusak. 11 Kitab  Undang-
11 Mahrus  Ali,  2008, Kejahatan  Korporasi Kajian  Relevansi  Sanksi  Tindakan  Bagi Penanggulangan
Kejahatan Korporasi , Yogyakarta : Arti Bumi Intaran
undang  Hukum  Pidana  (KUHP) menekankan  bahwa  pihak-pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya,  dan  juga  dipahami bahwa  perbuatan  tersebut  dilarang oleh hukum yang berlaku. 12

## KESIMPULAN
Peraturan tentang Pelecehan Seksual  Sesama  Jenis  Terhadap  Anak mengatur  tindak  pidana  pencabulan  di luar  hukum  pidana  bila  korbannya masih anak-anak, dan ditetapkan dengan  Undang-Undang  Nomor 35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Perlindungan  Anak Nomor  23  Tahun  2002.  Termasuk dalam  .  Larangan  tindak  pidana pencabulan  berupa  perbuatan  tidak senonoh  terhadap  anak  diatur  dalam pasal 76E,  dan  sanksi terhadap perbuatan  tidak    senonoh    diatur dalam    pasal    82 Undang-Undang Nomor    35    Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan  Anak  Nomor  23  Tahun 2002.  mengandung.  Pengaturan  tindak pidana  pencabulan  di  luar  pidana  yang korbannya  masih  anak-anak  tertuang
12 M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan untuk Dihukum, Jakarta : Sinar Grafika.
Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149
dalam  Undang-  Undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Perlindungan  Anak Nomor  23  Tahun  2002.  Larangan tindak pidana pencabulan berupa perbuatan tidak senonoh terhadap anak diatur  dalam  pasal  76E,  dan  sanksi terhadap  perbuatan  tidak  senonoh diatur  dalam  pasal  82  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan  Anak  Nomor  23  Tahun 2002.  Sanksi  sendiri  diartikan  sebagai hukuman yang diderita  oleh pelakunya dan harus dilaksanakan sebagai
tanggung  jawab  atas  perbuatan  yang
dilakukannya. Disini kita akan membahas mengenai sanksi dan hukuman yang harus dijalani oleh anak sebagai  pelaku  kekerasan  seksual. Menurut  penulis,  perilaku  anak  tidak hanya mencakup pelampiasan keinginannya,  tetapi juga  unsur-unsur seperti  rasa  ingin  tahu,  ingin  mencoba sesuatu,  atau  pernah  melihat  sesuatu sebelumnya.  Menurut  penulis,  anak yang melakukan tindak pidana pencabulan  hanya  memerlukan  saksi dalam  perkara  pidana  anak,  dan  tidak diperlukan  hukuman  kecuali  perbuatan tersebut  mengakibatkan  luka  ringan atau  berat  atau  kematian.  Sanksi  yang
dijatuhkan  kepada  anak  berupa  belajar mengajar. Pembelajaran di atas meliputi pemberian pemahaman menyeluruh  terhadap  tindakan  yang dilakukan, pemantauan tumbuh kembang anak, koreksi akibat tindakan yang  dilakukan,  pemberian  peringatan, bimbingan,  dan  bantuan  profesional, termasuk  pelatihan,  dan  lain-  lain. Namun apabila perbuatan anak tersebut menimbulkan  luka  ringan  atau  berat, atau bahkan kematian pada korbannya, maka  pelaku  anak  tersebut  harus dijatuhi hukuman penjara atas perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi, Kejahatan Kesopanan , Raja Grafindo, Jakarta, 2005. Ashli  Fadila.  Kementerian  PPPA mencatat
16.106 kejadian
kekerasan terhadap anak
pada        tahun 2022. http;www: Kementerian PPPA mencatat 16.106 kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2022 – Tribun News.com.
Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan,
Ensiklopedia Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
Kartini  Karteno, Abnormal  Psikologi
Edi Kurniawan dkk, Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak di Indonesia, Halaman 137-149
dan Kelainan
Seksualitas,
Bandung,  1985.
Shop  Malpuan, Isu  Kejahatan  dan Pencegahan  Moralitas ,  Sinal
Graphica, Jakarta, 2004.
Mahrus  Ali, Kajian  Relevansi  Sanksi Perilaku  dalam  Pemberantasan Kejahatan Korporasi , Arti Bumi
Intaran , Yogyakarta, 2008.
M. Nasir Jamil, Anak Bukan Dihukum ,
Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
Moerjatno, Pokok  Hukum  Pidana  cet
VI, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.