JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 7(4), 2022, pp. 236-252 P-ISSN: 2964-7231, E-ISSN: 2614-5658 DOI: https://doi.org/10.24815/jimps.v7i4.22173
Author correspondence Email: pipitfitriyanah 8@gmail.com Available online at http://jurnal.unsyiah.ac.id/sejarah/
AKTIVIS PEREMPUAN PEJUANG HAK ASASI MANUSIA (HAM) DARI ACEH: BIOGRAFI SURAIYA KAMARUZZAMAN (1968-2022)
*Pipit Fitriyanah 1 , Mawardi 2 1,2 Jurusan Pendidikan Sejarah FKIP, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 23111 Indonesia

## ABSTRACK
This research is entitled "Women Fighting for Human Rights  (HAM)  from  Aceh:  Biography  of  Suraiya Kamaruzzaman (1968-2022)", while the objectives of this research are; explained the background of Suraiya Kamaruzzaman's  life  from  early  childhood  to adulthood as well as her educational history, explained the  factors  that  influenced  her  to  become  a  human rights  activist,  and  explained her  work as a  women's human  rights  activist.  This  study  uses  a  qualitative approach  with  historical  research  methods.  The  data collection  techniques  were  carried  out  by  means  of interviews, documentation, and literature studies. The sources used include primary and secondary sources. Based  on  the results  of  the  study,  it  can  be  seen  that Suraiya Kamaruzzaman's becoming a women's human rights activist cannot be separated from the support of family  and  relatives  to  help  women  victims  of  the conflict  in  Aceh.  which  encouraged  Suraiya Kamaruzzaman  to  become  a  women's  human  rights activist against the background of the unstable social, cultural,  and  political  conditions  in  Aceh  due  to  the conflict between the Free Aceh Movement (GAM) and the Tsunami  disaster,  Suraiya  also took  postgraduate education in the Department of Social Human Rights at  Hong  Kong  University.  science  increasingly supports Suraiya as a human rights activist. Her career as an activist began with her role in the establishment of Flower Aceh and Balai Syura Uerung Inong Aceh (BSUIA)  institutions  that  focus  on  empowering women  and  providing  advocacy  assistance  to communities in need, making Suraiya Kamaruzzaman obtain  achievements  and  awards  as  an  inspiring women  activist  from  Aceh.  and  deserve  to  be  role models.
Keyword: Biography, Suraiya Kamaruzzaman

## ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Perempuan Pejuang Hak Asasi Manusia  (HAM)  dari  Aceh:  Biografi  Suraiya Kamaruzzaman  (1968-2022)”,  adapun  tujuan  dalam penelitian  ini  adalah;  menjelaskan  latar  belakang kehidupan  Suraiya  Kamaruzzaman  sejak  dini hingga dewasa  serta  riwayat  pendidikannya,  menjelaskan faktor  yang  mempengaruhi ia  menjadi aktivis  HAM, dan menjelaskan kiprahnya sebagai aktivis perempuan HAM.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  metode  penelitian  sejarah.  Adapun teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara wawancara,  dokumentasi,  dan  studi  kepustakaan. Sumber-sumber  yang  digunakan  meliputi  sumber primer  dan  sekunder.  Berdasarkan  hasil  penelitian maka  dapat  diketahui  Suraiya  Kamaruzzaman  terjun menjadi  aktivis  perempuan  HAM  tidak  lepas  dari dukungan  keluarga  dan  kerabat  untuk  membantu perempuan  korban  konflik  di  Aceh,  semangat keberanian Suraiya selama menjadi akivis diwariskan dari nama besar kakeknya sebagai ulama kharismatik Aceh  dengan  julukan  Abu  Lam  U.  Faktor  yang mendorong  Suraiya  Kamaruzzaman  menjadi  aktivis perempuan  HAM  di  latar  belakangi  oleh  kondisi sosial,  budaya,  dan  politik  Aceh  yang  tidak  stabil akibat  konflik  Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  dan bencana Tsunami, Suraiya juga menempuh pendidikan pascasarjana Jurusan Social Human Right di Hongkong  University sehingga  secara  bidang keilmuan semakin mendukung Suraiya sebagai aktivis HAM.  Kiprahnya  sebagai  aktivis  di  awali  dengan adanya peran dalam pendirian Flower Aceh dan Balai Syura Uerung  Inong Aceh  (BSUIA)    lembaga  yang berfokus  pada  pemberdayaan  perempuan  serta memberikan  bantuan  advokasi  kepada  masyarakat yang membutuhkan, membuat Suraiya Kamaruzzaman memperoleh prestasi dan
penghargaan  sebagai  aktivis  perempuan  yang inspiratif dari Aceh dan pantas menjadi suri tauladan.
Kata Kunci: Biografi, Suraiya Kamaruzzaman

## PENDAHULUAN
Dalam  upaya  memberikan  gambaran tentang  riwayat  hidup  seseorang  yang  memiliki pengaruh  baik  dalam  bidang  sosial,  ekonomi, politik,  keagaman  dan  lainnya,  biografi  penting dan  diperlukan  untuk  peninggalan  sejarah  tokoh tersebut.  biografi  merupakan  riwayat  hidup seorang  tokoh  yang  ditulis  oleh  orang  lain  saat sang  tokoh  masih  hidup  ataupun  sudah  wafat (Daud, 2013).
Suraiya Kamaruzzaman merupakan salah  satu  aktivis  penerima  penghargaan  Yap Thiam  Hien  Pada  tahun  2001,  atas  jasa  dalam membela  HAM  serta  pemberdayaan  perempuan di Aceh. Kiprahnya sudah di mulai sejak ia duduk dibangku  kuliah  dalam  menegakan  hak  asasi manusia,  ia  menjadi steering  comitte pada kongres Duek Pakat Inong atau “duduk bersama perempuan”  yang  pertama  di  Aceh  pada  tahun 2000  dengan  dihadiri  oleh  437  perempuan  dari berbagai kalangan berasal dari berbagai kabupaten/kota. Setelah kongres berakhir Suraiya dan  ketiga  perempuan  Aceh  lainnya  yaitu: Naimah  Hasan,  Debra  Yatim,  dan  Lutfi  Baria menghadap  presiden  Indonesia  Abdurrahman Wahid, untuk melakukan negosiasi penyelesaian konflik  di  Aceh  dengan  cara  penyelesaian menggunakan musyawarah damai tanpa gencatan senjata.
Selama  konflik  Gerakan  Aceh  Merdeka
(GAM) berlangsung.
Suraiya aktif
memperjuangkan  kasus  pelanggaran  HAM terhadap  perempuan  di  Aceh  sampai  skala nasional dengan menyuarakan aspirasinya dikancah internasional hingga mengikuti sidang- sidang  PBB  di  Jenewa,  Swiss  untuk  meminta dukungan  negara-  negara  di  dunia  untuk mendorong pemerintah Indonesia untuk mengentikan DOM dan melakukan dialog damai (Nayadini. 2017).
Berkat  kerja  kerasnya  memperjuangkan isu-isu  perempuan  membuatnya  memperoleh berbagai penghargaan nasional maupun internasional  seperti  penghargaan  N-PEACE pada acara anugerah perdamaian yang disponsori oleh  Badan  PBB, United  Nation  Development (UNDP)  di  Manila,  Filipina  yang  menjadi perwakilan  aktivis  wanita  dari  Indonesia  pada tahun 2012 (Detik. 2012). Baru-baru ini pada 25 Desember 2021 ia berhasil memperoleh
penghargaan dari Australian Aceh Award (AAA) kategori Penghargaan Dampak Sosial (Hamdani. 2021).
Perlunya  mengangkat  biografi  Suraiya Kamaruzzaman sebagai aktivis perempuan HAM karena kontribusinya pada peristiwa penting yang terjadi  dan  memiliki  nilai  sosial  yang  berguna untuk  masa  yang  akan  datang,  sehingga  nama Suraiya  layak  ditulis  dalam  biografi  agar perjuangan  dan  kerja  kerasnya  dapat  dikenang oleh  masyarakat  Aceh  bahwa  ada  sosok perempuan  hebat  yang  berjuang  menegakan HAM  di  masa  kini.  Suraiya  Kamaruzzaman sebagai  aktivis  perempuan  pemberani  yang  siap pasang  badan  di  garis  terdepan  terutama  untuk memperjuangkan  HAM  sangat  menarik  ia berhasil menempatkan dirinya menjadi perempuan  tangguh  dalam  menegakan  HAM  di era modern.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan latar  belakang  kehidupan,  faktor  dan  kiprah Suraiya Kamaruzzaman sebagai tokoh perempuan pejuang HAM (1968-2022). Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian historis,  dimana  penelitian  historis  meneliti sesuatu  yang  terjadi  di  masa  lampau,  dan menggunakan pendekatan kualitatif, karena pada metode  kualitatif  dapat  menghasilkan  sebuah hasil penelitian yang tidak  dapat dicapai dengan proses  pengukuran  statistik,  penelitian  kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi  dan  memahami  suatu  gejala sentral.  Untuk  mengerti  gejala  sentral  tersebut peneliti  mewawancarai  peserta  penelitian  atau partisipan dengan  mengajukan  pertanyaan  yang umum dan agak luas (Creswell dalam Semiawan, 2010).
Pada metode sejarah adanya pengumpulan  sumber  yang  dijadikan  sebagai sumber sejarah, terdapat dua jenis data, yaitu data yang bersifat primer dan  data sekunder. Adapun sumber  data  adalah  suatu  keterampilan  dalam menemukan, menangani, serta memperinci daftar pustaka  yang  mencakup  isi  dan  deskripsi  dari sebuah buku atau karya ilmiah atau mengklasifikasikan  serta  merawat  catatan- catatan. Pada tahap ini tahap pengumpulan data- data  serta  sumber-sumber  terkait  dari  buku,
jurnal, dokumen, serta sumber lainnya ( Suparman, dkk. 2020).
Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data diperoleh  menggunakan  teknik  wawancara, Wawancara  merupakan  bentuk  pengumpulan data  yang  paling  sering  digunakan  dalam penelitian kualitatif (Rachmawati, 2007).
Dokumentasi juga digunakan dalam pengumpulan sumber Dokumentasi dalam penelitian  ini  adalah  berupa  dokumen-dokumen terkait tokoh baik itu dalam bentuk karya ataupun arsip  yang  memuat  tentang  riwayat  hidupnya. Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan penelitian pustaka dalam melakukan sumber  dan data yang bertujun agar dapat mengumpulkan dan memperoleh data serta informasi dengan berbagai macam  material  yang  dapat  membantu  seperti buku-buku,  dokumen,  arsip,  catatan,  majalah, surat kabar dan lain sebagainya.
Dalam  penelitian  sejarah  teknik  analisis data terdiri dari beberapa tahapan verifikasi atau kritik  sumber,  verifikasi  terbagi  menjadi  dua macam:  otentisitas  (keaslian)  sumber  atau  kritik ekstern,  dan  kredibilitas  (dapat  dipercaya)  atau kritik  ekstern  (Kuntowijoyo,  1995).  Untuk melanjutkan  ke  tahap  berikutnya  ialah  tahap interpretasi atau penafsiran, tahap ini merupakan kegiatan  atau  tahapan  yang  menafsirkan  fakta- fakta  serta  menetapkan  makna  serta  saling berhubungan dari pada fakta-fakta yang diperoleh  (Herlina,  2020).  Untuk  memenuhi tahap  akhir  dari  metode  sejarah  ialah  tahap historiografi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Latar Belakang Keluarga Suraiya Kamaruzzaman Suraiya Kamaruzzaman lahir dari keluarga  yang  sama-sama  berasal  dari  Aceh Besar  dari  pasangan  Kamaruzzaman  dan Shafatuddin.  Kedua  orang  tuanya  berprofesi sebagai guru, sang ibu adalah seorang guru di MI Negeri  Lamjampok,  sedangkan  ayahnya  guru  di SD Negeri Seuneulop. Selain berprofesi sebagai guru,  orang  tua  Suraiya  juga  memiliki  lahan pertanian  sebagai  sumber  ekonomi  pendukung untuk mememnuhi kebutuhan hidupnya.
Suraiya  merupakan  anak  ke  lima  dari delapan  bersaudara,  Syamsul  Rizal,  Susanna, Sriyani,  Fitriana,  Suraiya,  Fadil,  Rayyana,  dan satu  orang  diantaranya  meninggal  pada  saat
masih  bayi.  Sewaktu  kecil  Suraiya  dan  ke  tujuh saudaranya sering menghabiskan waktu bermain kolam kecil yang dibuat ayahnya di area pojokan sawah  dengan  menambahkan  batang-batang bambu  sebagai  tempat  berkumpulnya  ikan-ikan, keong  di  persawahan  yang  dimiliki  keluarganya di  desa  Lam  U,  kecamatan  Montasik  saat  ini (Ingin Jaya), kabupaten Aceh Besar (wawancara, Suraiya 13 Juli 2022).
Kakek dari ibunya yang merupakan salah seorang  ulama  Aceh  tersohor  bernama  Teungku Abdullah dikenal juga dengan julukan Abu Lam U,  nama  Abu  Lam  U  itu  sendiri  diambil  dari nama  sebuah  kampung  yang  bernama  Lam  U. Abu  Lam  U  memiliki  saudara  yang  sama tersohornya yaitu Abu Indrapuri, Abu Niron, dan satu  orang  lainnya  yang  berada  di  Penang Malaysia.  Saat  Suraiya  lahir  kakeknya  sudah meninggal  dunia  dan  ia  mengetahui  nama  besar kakeknya  di  dalam  buku  ensiklopedia  dimana nama  Abu  Lam  U  banyak  dikenal  oleh masyarakat  dan  keluarga  besarnya.  Pesantren modern  Abu  Lam  U  kemudian  didirikan  oleh adik  nenek  Suraiya  yang  ia  panggil  dengan panggilan  Abucek  Ataillah  dengan  sistem pendidikan  pagi  dan  siang  santri  bersekolah, kemudian  siang  sampai  sore  santri  mengaji  di pesantren (Kupipedia. 2021).
Ayah  Suraiya  merupakan  orang  yang terlibat  penuh  dalam  usaha  pembebasan  tanah bersama  adik  neneknya  dan  ibu  Suraiya  pernah menjadi  sukarelawan  kepala  pesantren  putri karena  bersebelahan  dengan  lokasi  rumah. Bahkan  rumah  ibu  Suraiya  pernah  dijadikan asrama  putri  dan  dapur  rumahnya  dijadikan sebagai  dapur  umum  karena  pada  saat  awal pendirian  pesantren  masih  minim  anggaran  dan keterbatasan  biaya.  Di  pelataran  rumah  ibu Suraiya  terdapat  balai  milik  keluarga  bernama balai  Abu  Lam  U  seberang  jalan  di  depan  balai terdapat  tanah  kosong  yang  dijadikan  sebagai kuburan  keluarga  Abu  Lam  U  saat  ini  lokasi tersebut digunakan untuk pengembangan pesantren.
Suraiya  dibesarkan  dalam  lingkungan keagamaan  dari  keluarga  yang  memberikan  suri tauladan  dari  ayah  dan  ibunya.  Orang  tuanya membesarkan ke tujuh anaknya dengan membiasakan  bertanggung  jawab  sedari  kecil seperti siapapun yang pulang sekolah  lebih dulu
maka  diharuskan  memasak  nasi,  dan  kegiatan memasak  nasi  dengan  jadwal  giliran  siapa  yang cepat  pulang  itupun  tertanam  dan  dibiasakan tanpa harus saling tunggu menunggu memulainya.  Kebiasaan  tersebut  sebenarnya tidak ditekankan oleh kedua orang tuanya hanya saja  keseluruhan  anaknya  saling  menyadari  satu sama  lain  tentang  tanggung  jawabnya  terutama bagi  anak  tertua  yang  harus  mengamong  adik- adiknya (wawancara, Fitriana 27 Juni 2022).
Orang  tua  Suraiya  merupakah  sosok yang  berprinsip  dan  mendukung  anak -anaknya untuk  menempuh  pendidikan,  seluruh  anaknya diberikan  dukungan  untuk  melanjutkan  sekolah sesuai  dengan  pilihan  dan  kemaunnya,  ke  tujuh anaknya merasakan bangku sekolah dengan baik bahkan  enam  diantaranya  berhasil  melanjutkan pendidikan Sarjana, hanya abang tertua saja yang menamatkan  pendidikannya  sampai  ke  jenjang SMA.  Namun,  untuk  masa  tersebut  seseorang yang  menyelesaikan  pendidikan  SMA  tergolong orang  yang  mengenyam  pendidikan  yang  cukup tinggi (wawancara, Fitriana 27 Juni 2022) .

## Riwayat Pendidikan Suraiya Kamaruzzaman
Suraiya  Kamaruzzaman  lahir  di  Aceh Besar,  3  Juni 1968 nama  “Kamaruzzaman” merupakan nama dari ayahnya yang ia sematkan setelah  ayahnya  wafat  pada  saat  ia  menempuh pendidikan  di  Perguruan  Tinggi. ia  memiliki nama panggilan sewaktu kecil dengan panggilan “Dek  Su”,  dan  dikalangan  aktivis  saat  ini  ia populer  dengan  panggilan  “Kak  Aya”.  Suraiya menempuh  pendidikan  sekolah  dasar  di  MIN Lamjampok,  Aceh  Besar  sampai  selesai  pada 1981,  kemudian  ia  melanjutkan  sekolahnya  di SMP Negeri 6 Banda Aceh dan lulus pada 1984, dan ia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 3 Banda  Aceh,  pada  saat  menempuh  pendidikan menengah  atas  ia  tidak  aktif  berkecimpung  di organisasi  sekolah  akibat  jarak  sekolah  dan rumahnya  yang  jauh  sehingga  waktu  yang  ia habiskan banyak diperjalanan, ia juga mengalami sedikit  hambatan  dalam  memahami  pelajaran untuk  mengimbangi  rekan  sekelas  lainnya (wawancara, Suraiya 13 Juli 2022) .
Pada saat melanjutkan pendidikan sarjana Suraiya sempat diberikan saran dari orang
tuanya  untuk  memilih  keguruan  karena  latar belakang  orang tuanya yang  merupakan seorang guru,  kakak-kakak  perempuannya  berkuliah bahkan menjadi dosen di FKIP Universitas Syiah Kuala  dengan  Jurusan  Kimia,  Fisika,  PKK sehingga  ia  diberikan  saran agar  maneruskan  ke Pendidikan  Matematika  agar  menjadi  guru. Namun pada saat itu Suraiya menyeletuk dia akan masuk  FKIP  apabila  orang  tuanya  membangun sekolah sendiri kalau tidak ia tidak mau, melihat anaknya  tidak  tertarik  dengan  saran  tersebut akhirnya  ayah  Suraiya  memberikan  kebebasan untuk  putrinya  melanjutkan  di  jurusan  sesuai kemauan. Suraiya memilih jurusan Teknik Kimia hingga pada tahun 1994 ia berhasil menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia Universitas Syiah Kuala  dan  bekerja  sebagai  pendidik  di  Jurusan tempat  ia  berkuliah,  ia  tidak  menyangka  bahwa takdir membawanya menjadi seorang guru sesuai keinginan orang tuanya (wawancara, Suraiya 13 Juli 2022) .
Semasa kuliah dalam lingkungan pertemanan, Suraiya  merupakan  sosok  yang perhatian,  baik,  dan  suka  menolong  ia  selalu membawa  energi  positif  bagi  orang -orang terdekatnya,  maka  tidak  heran  siapapun  yang berdekatan dengannya bersemangat, tutur katanya sangat baik dan lugas, ia perempuan yang cerdas  dalam  berperilaku  serta  berkomunikasi sosial .  Suraiya  dapat  menyelesaikan  masalah secara terbuka  dan  saling  mengingatkan  satu sama  lain  jika  ada  hal-hal  yang  mengganjal, (wawancara, Khairani 8 Juni 2022).
Tahun  2003  ia  melanjutkan  program pascasarjana  di  Fakultas  Hukum,  Bidang  Hak Asasi  Manusia, University  of  Hongkong alasan mengapa  akhirnya  Suraiya  tertarik  dengan melanjutkan  pendidikan  diluar  spesifikasinya pada saat sarjana selain belum adanya peraturan tentang  jenjang  pendidikan  harus  linear.  Pada saat itu, juga karena ia banyak bekerja pada isu- isu  HAM  sejak  duduk  di  bangku  kuliah  serta pernah  beberapa  kali  ikut  dalam  sidang-sidang PBB,  sejak  tahun  2001  ia  sudah  ditawarkan beasiswa  ke  Hongkong  tentang  hukum Human Right oleh Asia  Foundation namun  kondisi Flower Aceh pada saat itu tidak  memungkinkan dan teman-temannya di Flower Aceh belum siap untuk  ditinggalkan  Suraiya  karena  perang  dan
konflik yang semakin parah, kemudian pada 2002 Asia Foundation menawarkan kembali beasiswa tersebut dengan memberikan les bahasa Inggris di Australia untuk persiapan pendidikan pascasarjananya.
Suraiya  kemudian  menyetujui  untuk mengambil  beasiswa  S2  di  Hongkong  karena kondisi  konflik  saat  itu  sudah  mulai  kondusif karena  adanya  pertolongan  jeda  kemanusiaan dari Henry Dunand Center dan keluarga, teman- teman Flower serta prodi Jurusan Teknik Kimia mendukung  demi  keamanan  dan  kenyamanan Suraiya, karena pada saat itu namanya termasuk dalam  daftar  orang  yang  ditembak  di  tempat. Enam  bulan  di  Hongkong  Suraiya  mendengar bahwa  kondisi  Aceh  kembali  memanas  dengan adanya  darurat  sipil  sehingga  selama  sekolah  ia membantu  menggalang  dana  bersama  teman- temannya  yang  kemudian  secara  diam-diam  ia kirimkan  ke Flower  Aceh untuk  membantu para aktivis  yang  terancam  agar  keluar  dari  Aceh (wawancara, Suraiya 13 Juli 2022).
Latar  Belakang  Sosial,  Budaya,  dan  Politik Aceh
Penduduk Aceh dibagi menjadi penduduk pegunungan sebelum melayu pertama, Gayo  dan  Alas,  serta  penduduk  pesisir  pantai yang  merupakan  hasil  dari  perkawinan  selama berabad-abad  dari  perkawinan  antara  Batak, Dravidana, India Selatan, Jawa, Arab, Cina serta Minangkabau.
Budaya di Aceh tentunya tidak lepas dengan asal  muasal  penyebutan  nama  Aceh  itu  sendiri belum  diketahui  secara  pasti.  Orang  Aceh  biasa menyebut  dirinya  dengan ureung  Aceh yang bermakna  “orang  Aceh”.  Informasi  tersebut didapat  dari  dongeng,  mitos  ataupun  laporan perjalanan para musafir dan pedagang. Ada yang menyatakan juga arti Aceh ialah A berarti Arab, C  berarti  Campa,  E  berarti  eropa,  dan  H  berarti Hindia atau Hindu. Pernyataan latar belakang arti Aceh  ini  dapat  dilihat  dari  masyarakat  Aceh Besar,  mereka  banyak  menyerupai  orang  Arab dan  memiliki  gelar  Sayid  ataupun  Syarifah,  di bagian  Lamno  wajahnya  menyerupai  orang Portugis,  sedangkan  di  daerah  Sigli  dan Lhokseumawe  menyerupai  orang  India.  Dan
menurut Hurgronje sebagian orang Aceh berasal dari  Campa,  dan  bahasa  Aceh  memiliki kemiripan  dengan  bahasa  Campa  (Sufi,  dkk. 1998).
Aceh juga dikenal dengan syariat islamnya. Oleh karena itu, syariat Islam bukanlah narasi baru di Aceh.  Akan  tetapi,  terdapat  interpretasi  baru hukum syariat yang cenderung mendiskriminasikan
perempuan. Suraiya mengemukakan:
sangat  yakin  bahwa  ini  bukanlah  agenda dalam  catatan  Perdamaian  Helsinki,  membuat dengan tegas freedom for religion, bukan syariat Islam. Suraiya   menemukan  satu  pasal  yang dapat disalah artikan berbunyi sebagai berikut:
“Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan  menghormati  tradisi  sejarah  dan  adat istiadat  rakyat  Aceh  serta  mencerminkan kebutuhan hukum terkini di Aceh”
(Suraiya dalam Indraswari dan Kholifah. 201 6 ).
Kultur  masyarakat  Aceh  kontemporer, tak  lagi  berorientasi  religi  sebagaimana  yang digambarkan  dalam  sebuah  Hikayat  Malam Dewa.  Sesuai  dengan  perkembangan  teknologi, perubahan  nilai  telah  berlangsung  dengan  cepat di  daerah  ini.  Masa  silam  rakyat  aceh  yang terkenal  lugu,  jujur,  serta  penuh  ketakwaan kepada Allah SWT telah mengalami pengunduran menjadi masyarakat yang individualistis dan materialistis.
Pada akhirnya proses sekulerisasi rakyat Aceh  berjalan  dengan  mulusnya,  kemudian  saat itu  juga  mulai  pudarnya  tatanan  sosial  budaya lokal  yang  ketika  masa  lalu  masih  sangat  kental dengan  tradisi  islam.  Pergeseran  kultur  ini  di sebabkan  oleh  agresifnya  politisasi  pemerintah era  Orde  Baru  kepada  para  ulama  Aceh  yang berpengaruh  pada  lembaga-lembaga  keagamaan seperti pesantren. Realistis dibuktikan oleh gejala bahwa  puluhan  ribu  generasi  muda  Aceh  tidak lagi  menuntut  ilmu  di  pesantren-persantren daerah.  Akan  tetapi,  mereka  berbondong- bondong memilih belajar agama diluar daerahnya (Murni, dkk. 2018).
Beriringan  dengan  bergesernya  nilai religius masyarakat Aceh secara sistematis, gaya berbusana masyarakat tempo dulu juga berubah.
tempat-tempat  hiburan  juga  mulai  tersebar  di kabupaten/kota di Aceh, alhasil Aceh kontemporer  mulai  redup  dan  modernisasi diciptakan  melalui  “pembangunan”  Orde  Baru. Kemerosotan moral menjadi hal yang biasa bagi aparat  dan  oknum-oknum  pemerintah,  jika  ada kritik  sosial  yang  datang  dari  ulama  adalah sebagai angin lalu yang tidak akan terdengar hati kecil penguasa.
Sejarah  membuktikan  bahwa  diakhir tahun 1940 - an,  masyarakat  Aceh  memberi bantuan material ke pemerintah pusat yang baru ketika digabungkan  menjadi Republik Indonesia dengan  menyumbangkan  emas  pribadi  mereka untuk pesawat pertama nasional Indonesia. Akan tetapi,  menjadi  bagian  dari  sebuah  Negara  post - kolonial yang dikekang dengan otonomi de facto dimana  perekonomian  diatur  secara  sentralistik dari Jakarta. Akibat dari ketidakadilan dalam satu dasawarsa tersebut  memunculkan  ketidakpuasan yang  serius.  Ada  beberapa  dinamika  lingkaran klasik pada saat itu (keputusan dibuat di Jakarta, perpajakan  dibuat  di  Jakarta,  dan  perjanjian politik  dibentuk  di  Jakarta)  kekhawatiran terhadap aturan islam yang akan hilang, elit lokal dan  khususnya,  ulama  islam  Aceh  yang berpengaruh mendukung pemberontakan bersenjata dari tahun 1953-19 60 (Aguswandi dan Large. 2008).
Pergeseran  nilai  juga  terjadi  pada orientasi  politik  masyarakat  Aceh  tempo  dulu akibat  orang-orang  yang  cinta  demokrasi. Terdapat tiga etnik dengan bentuk pemerintahan tradisional yang merupakan satu dari cikal bakal demokrasi di Indonesia. Kesultanan Aceh dengan sistem  pemerintahan  federasi,  menunjukkan  ciri khas  demokrasi  yang  telah  lama  berlangsung  di Aceh.
Timbulnya proses yang berlawanan arah dengan prinsip demokrasi dengan budaya politik di  Aceh  tak  terlepas  dari  diberikannya  peranan ekonomi yang lebih besar dalam pemerintahan di Aceh.  Sehingga  seolah-olah  pemerintahan  itu dikelola  dengan  sistem  manajemen  perusahaan. Konsekuensinya orientasi pejabat untuk mengambil keuntungan dan menjadikan pengelolaan  bisnis.  Elite  penentu  di  Aceh  tidak lagi  terletak  pada  birokrasi,  tetapi  bergeser kepada pengusaha. Keseluruhan proses
kehidupan politik membuat rakyat Aceh menjadi teraliensi  dengan  pemerintah  dan  ulama, sehingga rakyat Aceh asing di  negerinya sendiri (Murni, dkk. 2018).
Berbagai  ketentuan  untuk  menciptakan institusi-institusi untuk mengenalkan dan menegakan humum Islam gagal untuk diwujudkan  dan  peraturan  pengadilan  Islam menjadi  sangat  terbatas  di  bawah  Orde  Baru. Sampai  1974,  ketika  Orde  Baru  mengeluarkan UU No. 5/1974 tentang Prinsip-prinsip Administrasi  Pemerintahan  Daerah,  formula “Daerah Istimewa” Aceh telah sama sekali tidak sesuai  dengan  artinya.  Undang-undang  ini  jauh lebih  meningkatkan  kedudukan  Jakarta  atas administrasi  daerah  dengan  membentuk  kontrol dimana  sistem  pemerintahan  eksekutif  dipilih melalui  pemilu  terpisah  dengan  kekuasaan legislatif dan di Aceh penunjukan gubernur serta tanggung  jawab  gubernur  dalam  mengelola pemerintahan  provinsi  (Aguswandi  dan  Large. 2008).
Kemunculan GAM tercipta akibat persinggungan  antara  rakyat  Aceh  dengan pemerintah  Orde  Baru.  Secara  pengamatan situasi  dan  kondisi  Aceh  selama  terlibat  dalam program  “pembangunan”  Orde  Baru,  ternyata selama  itu  pemerintah  pusat  memperlakukan rakyat  Aceh  seperti  tumbuhan  bonsai,  yang berarti  boleh  tumbuh  tapi  tidak  boleh  besar. orang-orang  Jawa  dan  Batak  secara  kebetulan menjadi  “gunting”  dalam  membentuk  tanaman bonsai itu. Kesempatan berharga justru diprioritaskan  kepada  calon-calon  pencari  kerja dari luar aceh. Kondisi ketidakadilan  ini dengan serta-merta  menyergap  rakyat  Aceh  yang  masih hidup  dalam  kelompok-kelompok  masih  alami dan  agraris.  Kebesaran  industri-industri  raksasa muncul  dihadapan  rakyat  Aceh  yang  miskin. Mereka  mendapati  dirinya  sedang  berdampak secara sistematis akibat roda-roda pembangunan Orde Baru (Murni, dkk. 2018).
Pada  penguhujung  tahun  2004  terjadi gempa  dan  tsunami  di  Aceh  yang  menimbulkan banyak korban meninggal dan menambah banyak persoalan.  Sampai  program  respon  emergensi, pembakaran, rehabilitasi/rekontruksi Aceh menjadi pusat perhatian hampir setengah anggota PBB,  yang  pada  akhirnya  berakibat  perempuan
menjadi  korban,  perempuan  menjadi  alat berbagai  kepentingan,  perempuan  dipinggirkan, diabaikan  kepentingan  dan  kebutuhan.  Bahkan sehubungan  bencana  tsunami  ada  suara-suara yang  menyatakan  “semua  ini  terjadi  karena cobaan  serta  pelajaran  Allah  karena  perempuan sebagai  kaum  yang  banyak  membuat  dosa  dan tidak menta’ati Syari’at islam secara sempurna”, padahal  dalam  keadaan  suka ataupun  tidak  suka perempuan  berperan  sebagai  tulang  punggung untuk  menjalankan  kehidupan  keluarga  dan sosial (Sofyan, dkk. 2008) .
Dengan  adanya  polemik  konflik  yang terjadi berkepanjang di tambah peristiwa bencana tsunami Aceh menyebabkan guncangan sosial di masyarakat  yang  bertubi-tubi.  Namun,  dengan adanya  peristiwa  tsunami  menjadi  pembelajaran tersendiri  bagi  Suraiya  dan  masyarakat  Aceh dimana  perdamaian  akhirnya  di  dapatkan  tidak ada  lagi  suara  tembakan  senjata.  Masyarakat dapat memperoleh kebebasan dalam beraktivitas tanpa khawatir adanya DOM baik dari TNI atau GAM, lembar baru masyarakat Aceh terbentang. Perjanjian perdamaian telah ditanda tangani oleh perwakilan  GAM  dan  pemerintah  Indonesia secara resmi  pada  25  Agustus  2005  di  Helsinki, Finlandia (Indraswari dan Kholifah. 201 6 ).

## Karier dan Prestasi Suraiya Kamaruzzaman
Sejak 1998 Suraiya  Kamaruzzaman bekerja  sebagai  dosen  Fakultas  Teknik  Jurusan Teknik Kimia di Universitas Syiah Kuala dengan mata  kuliah  yang  diampunya  antara  lain;  Kimia Organik  1,  Kimia  Organik  2, Teknopreuner , Communication Skill, Keamanan dan Keselamatan Kerja, Kebencanaan dan Perubahan Iklim, Pratikum Analisa Bahan Kimia Fisika dan Operasi  Teknik  Kimia  (OTK),  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Suraiya  sudah  berkarir  sejak  ia  menjadi mahasiswa  di  jurusan Teknik  Kimia  Universitas Syiah  Kuala.  Meskipun  menempuh  pendidikan sarjana  pada  jurusan  teknik  spesifikasi  keahlian Suraiya  berfokus  pada gender dan human  right serta peace building, perencanaan dan pelaksanaan  monitoring  program  berspektif gender,  penguatan  institusi  untuk  penanganan kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak, advokasi kebijakan dan legal drafting berspektif
gender,  gender  dan  lingkungan, public  speaking dan  leadership perempuan,  hak  dan  kesehatan reproduksi  perempuan,  pengembangan  ekonomi kreatif (one village one product) (Kamaruzzaman. 2019).
Pada 1990-1992  ia  menjabat  sebagai ketua  Himpunan  Mahasiswa  Teknik  Kimia (HIMTEK), kemudian ia
aktif mengkampanyekan Hak Asasi Manusia khususnya  pada  pemberdayaan  perempuan korban  konflik  sejak  duduk  di  bangku  kuliah, dimana  nasib  perempuan  pada  masa  konflik banyak  mengalami  diskriminasi  dan  kekerasan serta pelecehan seksual.
I a  mendirikan  Flower  Aceh  pada  1989 dan  menjabat  sebagai  direktur  pelaksana  sejak 1995-2002,  pada  2002-2009  ia  terpilih  sebagai ketua  dewan  pengurus  Flower  Aceh.  Kemudian pada  1995  ia  mendirikan  organisasi  Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA) dan menjadi  ketua  dewan  pengurus,  pada  199 6  ia bergabung dengan organisasi Perserikatan Solidaritas Perempuan (SP) di Jakarta, kemudian pada  2001  ia  terpilih  sebagai  anggota  Dewan Pengawas  Nasional  (DPN)  dan  pada  2004-2008 ia  menjabat  sebagai  ketua  Dewan  Pengawas Nasional (DPN) Perserikatan Solidaritas Perempuan (Kamaruzzaman. 2019 ).
Pada  1995-2001  ia  menjadi  dewan pengurus  Jaringan  Informasi  dan  Pemberdayaan Rakyat  (Suloh),  dan  mendirikan  organisasi Relawan Perempuan untuk Kemanusian (RPuK) pada  juni  2000  dengan  riwayat  jabatan  sebagai kordinator  pelaksana,  dewan  pengurus,  serta ketua dewan pengurus sampai tahun 2011.
Kemudian pada tahun 2000 ia mendirikan  Balai  Syura  Ureung  Inong  Aceh (BSUIA)  pendirian  tersebut  hasil  dari  “ Duek Pakat  Ureung  Inong  Aceh” (DPIA  I)  selain menjadi pendiri ia juga menjabat sebagai Majelis Advokasi  dan  Kebijakan  pada  2005-2010  dan Presidium  bagian  pemenuhan  hak  korban  pada 2011-2017 serta Presidium bidang advokasi sejak 2017-2022,  di  tahun  2002  ia  bergabung  dengan Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang  berpusat  di  Jakarta,  ia  berhasil  menjabat sebagai  anggota  dewan  pengurus  periode  2010- 2011  dan  ketua  dewan  pengurus  periode  2014- 2019. Karirnya  terus  merambat  di
berbagai bidang salah satunya ia bergabung pada Komunitas  Radio  Suara  Perempuan  pada  2005- 2008  dan  menjabat  sebagai  ketua  badan pengurus.  Pasca  tsunami  ia  sempat  non  aktif sebagai  dosen  Fakultas  Teknik  Jurusan  Teknik Kimia  untuk  mengurus  yayasan  yang  dimiliki keluarganya  yaitu  yayasan  Abu  Lam’u  dimana pada  saat  itu  ia  bertugas  sebagai  direktur pelaksana  sejak  2005-2010  dan  ketua  I  badan pengurus  pada  2011-201 6,  dan  di  tahun  2005  ia juga  menjabat  sebagai  ketua  badan  pengurus  di The  Facilitator  Associate  Inspiration  for Managing  People’s  Action (IMPACT)  hingga tahun 2009.
sejak  200 6 -2010 ia  bergabung  dengan Pusat  Studi  Hak  Asasi  Manusia (PUSHAM) Universitas Syiah Kuala dan menjadi  kordinator divisi hak sipil dan politik, kemudian pada 2011- 2014  ia  menjabat  sebagai  kordinator  devisi jaringan  dan  sejak  2014  sampai  sekarang  ia menjabat sebagai sekertaris, ia juga - berkecimpung dalam organisasi Ikatan Cendekiawan  Muslim  Indonesia  (ICMI)  dan menjabat  sebagai  kepala  bidang  hukum  dan HAM sejak 2012 sampai sekarang, selain  itu, ia juga  menjadi  pengurus  aktif  pada  organisasi Gerakan  Mari  Berbagi  (GMB)  sejak  2014 (Kamaruzzaman. 2019).
Pada  201 6  ia  bergabung  dengan  Pusat Studi Atsiry Research Center (ARC) Universitas Syiah  Kuala  dan  saat  ini  ia  menjabat  sebagai kordinator  divisi community  development sejak 2017. Selain ARC, Suraiya juga bergabung dalam lembaga  naungan  Universitas  Syiah  Kuala lainnya seperti Pusat Studi Aceh Climate Change Innitiative (ACCI)  s ebagai  kordinator  divisi knowledge management pada 2016 dan saat ini ia bertugas  sebagai  ketua  pelaksana  pada  lembaga tersebut.
Dimata rekan  kerjanya di ACCI sebagai seorang pemimpin Suraiya cukup  matang  dalam menyampaikan  sebuah  pesan  dengan  bahasa yang  diminati  oleh  orang-orang  juga  paham tentang  permasalahan  seseorang  seperti  masalah gender karena tidak semua orang memahami dan mau  memperhatikan  isu  tersebut  meskipun  ia banyak  terjun  diberbagai  aspek  bukan  hanya  di gender  seperti  halnya  di  Pusat  Riset  Perubahan Iklim  atau  ACCI  ini, beliau  cukup  bagus  dalam
memanajemen waktu ditengah kesibukannya dan mudah berbaur dan mengajak seseorang bertumbuh dan berkembang bersamanya (wawancara, Monalisa 4 Juli 2022).
Kemudian,  ia  bergabung  dengan Center for  Creative  Industry  of  Syiah  Kuala (CCIS) sebagai  deputi  II,  tim  OVOP  kerjasama  USK- Pemko Banda Aceh sejak 20 16 sampai sekarang, dan  pada  tahun  2017  ia  bergabung  dengan Women  Development  Center (WDC)  dengan jabatan  sebagai  ketua  pelaksana  sampai  2019. Dengan keterbatasan waktu dan jam terbang yang sangat  tinggi  Suraiya  tidak  merasa  terkendala dalam  mengatur  waktu  saat  bekerja,  justru  ia sudah  terbiasa  dan  terlatih  sehingga  mampu mengetahui  mana  yang  harus  di  kedepankan mana  yang  tidak  dalam  bekerja,  ia  merupakan sosok  yang  multitasking  yang  dapat  melakukan pekerjaan dalam satu waktu. Tidak semua orang dapat  bekerja  seperti  Suraiya  hal  tersebut perlunya  kematangan  dan  ketekunan  dalam melakukan segala hal,  ia juga tidak segan untuk mengutarakan  pendapatnya  baik  yang  dirasa mengganggu atau tidak baginya, dan tindakannya tidak  menjadikan  orang  di  sekelilingnya  merasa tersinggung  karena  penyampaian  dan  bahasa yang  ia  katakan  santun  dan  rapih  (wawancara, Monalisa 4 Juli 2022).
Selama meniti karir dalam bidang HAM dan  lainnya,  Suraiya  memperoleh  banyak penghargaan  baik  secara  Nasional  maupun Internasional. Adapun penghargaan yang diperoleh  Suraiya  antara  lain;  (1)  Penghargaan Nasional  Hak  Asasi  Manusia  Yap  Thian  Hien Award Indonesia pada 2001, (2) the Pixel Project pada 2012 dengan kategori “ The 3 rd Annual List of  1 6  Female Rol  Models  Fighting  to  end Violence Against Women in Their Communities, from  Rom  14  Countries  and  4  Continents”The Intent of This List is to The Highlight The Good Work  of  The  Heroines  of  The  Movement  to  end Violence  Against  Women  Wherever  They  are  in The World”, (3) penghargaan “Anggota Terbaik I”  Solidaritas  perempuan Bungoeng  Jeumpa Aceh  tahun  2008-2009,  (4)  penghargaan Internasional  Asia  Pasifik  mewakili  Indonesia dalam  N-PIACE  award  role  model  perdamaian yang  diselenggarakan  oleh  UNDP  tahun  2012, (5) penghargaan sebagai  “Tokoh  Peduli Perempuan”  dari  Walikota  Banda  Aceh  yang
diselenggarakn  Perempuan  Pembela  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  Banda  Aceh  tahun  2012,  ( 6 ) penghargaan She  Can  Award Indonesia  sebuah apresiasi untuk wanita Indonesia dari Tupperware dengan  kategori  “Wanita  Inspiratif She  Can” tahun  2013,  ( 7 )  penghargaan perempuan penggiat perdamaian pada April 2017 dari  Menteri  Pemberdayaan  dan  Perlindungan Perempuan  Indonesia,  (8)  penghargaan  72  ikon prestasi  Indonesia  pada  Agustus  2017  yang diberikan  oleh  unit  kerja  presiden  Pembinaan Ideologi  Pancasila  ( PIP ),  (9)  pada 25  Desember 2021 ia memperoleh penghargaan dari Australia Aceh Award ( AAA ) dengan kategori penghargaan  “Dampak  Sosial”  yang  terdiri  dari 30  alumni  terbaik  Austarlia  dari  Aceh  telah dinominasikan  dan  di  vote  oleh    3000  pemilih, dan Suraiya berhasil memenangkan salah satunya ( Hamdani. 2021 ).
Kiprah  Suraiya  Kamaruzzaman  sebagai Aktivis Perempuan HAM pada Masa Konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Tahun 1 9 8 9 - 2004
Dalam menggerakan perdamaian kontribusi  Suraiya  sebagai  aktivis  didukung dengan  pendirian  lembaga  yang  membesarkan namanya  yaitu Flower Aceh  dan  Balai  Syura Ureung  Inong  Aceh  (BSUIA)  sebagai  lembaga yang  bergerak  pada  pemberdayaan  perempuan, untuk  memaparkan  mengenai  kedua  lembaga tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

## Flower Aceh
Dalam proses menegakan HAM Suraiya mendirikan sebuah lembaga Flower Aceh dengan konsep  komitmen  anti  kekerasan  dan  nilai kesetaraan  gender.  Sebagai  kunci  dan  integritas dalam  pendidikan-pendidikan  di Flower Aceh yang ia dirikan, Flower Aceh memberikan warna baru  dalam  gerakan  sosial  di  Aceh.  Kekuatan Motherhood dan kekhasan perempuan Aceh yang tulus  dalam  setiap  aksi-aksi  sosialnya  untuk menyuarakan ketidakadilan. Bahkan tidak jarang pendekatan  dan  strategi  yang  digunakan Flower Aceh tidak biasa.
Tidak  menutup  kemungkinan  spekulasi yang muncul dianggap kurang tegas dan lembek Suraiya  membentuk Flower Aceh  saat  kuliah
semester lima di Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik  Universitas  Syiah  Kual,  Banda  Aceh. Flower menjadi organisasi pertama di Aceh yang independen  serta  memiliki  afiliasi  dengan jaringan nasional (Ariefana. 2018).
Flower Aceh  memberi  perhatian  secara langsung  maupun  tidak  langsung  terhadap  isu perempuan dengan memberikan pengorganisasian  dan  pendampingan  psikis  dan sosial kepada perempuan korban konflik. Sebagai salah  satu  organisasi  yang  berkontribusi Flower Aceh  yang  didirikan  Suraiya  pada  tahun  1 9 8 9 , yayasan  Flower  Aceh  merupakan  sebuah organisasi non pemerintah yang mengkonsentrasikan  diri  pada  pemberdayaan perempuan yang berspektif gender.
Flower Aceh  beranggotakan  perempuan dan  laki-laki  yang  memiliki  kepedulian  dan komitmen  pada  pembelaan  dan  penegakan  hak- hak  perempuan  tertindas.  Flower  Aceh  ikut membantu  proses  diskusi  regular  dan  training dengan fokus pada pengorganisasian, manajemen kelompok,  gender  dasar,  hak  perempuan,  HAM dasar, teknik pendataan kasus pelanggaran HAM dan sistem pelaporan, kepemimpinan, hak politik perempuan, mikro kredit, dan lainnya.
Training  yang  dihadiri  oleh  kelompok perempuan dari kabupaten/kota yang ada di Aceh meliputi;  Aceh  Besar,  Banda  Aceh,  Pidie,  Aceh Tengah,  Aceh  Selatan,  Aceh  Barat,  Aceh  Utara, dan  Bireun,  sehingga  pada  bulan  Juli  2000 lahirlah orgaisasi perempuan yang bernama SeIA yang  beranggotakan  ratusan  perempuan  yang berasal  dari  berbagai  kabupaten/kota  di  Aceh. Adapun  tujuan  dari  di  dirikannya  SeIA  untuk memperkuat  perjuangan  hak-hak  perempuan yang ikut bergabung termasuk upaya pengadaan beasiswa, sehingga anak-anak dari anggota SeIA yang  menjadi  korban akibat perekonomian  yang hancur  akibat  konflik  memperoleh  akses  untuk menempuh  jenjang  pendidikan  (Sofyan,  dkk. 2008).
Tujuan  berdirinya Flower Aceh  adalah mewujudkan tatanan sosial yang demokratis, ada dalam pola relasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, menghargai keberagaman,  menolak  diskriminasi  dan  anti kekerasan. Adapun tugas dan fungsi Flower Aceh antara  lain;  (1)  memperkuat  dan  mendorong
perwujudan  hak-hak  dasar  perempuan  marginal dalam  bidang  kesehatan,  pendidikan,  ekonomi dan  sosial  budaya,  (2)  memperkuat  partisipasi perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan  pembangunan  di  daerahnya,  (3) mengembangkan  pendidikan  dan  pelatihan- pelatihan  untuk  memperkuat  kepemimpinan perempuan, (4) mengembangkan database kasus kekerasan terhadap perempuan dan database lain terkait  kelembagaan,  (5)  melakukan  advokasi kebijakan untuk pemenuhan hak-hak perempuan, ( 6 )  memperkuat  kapasitas  organisasi  dan kelembagaan  Flower  Aceh,  ( 7 ) b ekerjasama dengan  organisasi  perempuan  dan  lembaga  lain yang  strategis  mulai  tingkat  lokal,  nasional  dan internasional  untuk  mewujudkan,  membela  dan meningkatkan  kesadaran  hak  asasi  perempuan (Flower Aceh. 2021).
Suraiya  mungkin  terlambat  menyadari adanya  konflik  di  Aceh, hidup  di  masa  konflik dan  perang  tidaklah  mudah  dimana  keamanan, kekerasan,  kematian  menghantui  disetiap  gerak- geriknya,  hak  hidup  sebagai  manusia  terancam. dan  banyak  korban  yang  bungkam  karena terancam  akan  kehilangan  nyawanya.    Namun secara  berani  dan  sigap  bersama  teman -teman seperjuangannya ia bukan hanya sebagai seorang mahasiswa  melainkan  pahlawan  muda  yang tergerak hatinya untuk membantu para perempuan  korban  konflik  dan  dengan  berani menyuarakan  hak  perempuan  Aceh  di  masa konflik sampai panggung PBB (Nayadini. 2017) .
Suraiya yang terjun dan melihat langsung berbagai  macam  kondisi  orang-orang  yang  ia tolong  membuat  dadanya  sesak,  setiap  ia menceritakan kembali bagaimana pilunya keadaan  pada  saat  itu  dimana  perempuan memperoleh  kekerasan  fisik,  pelecehan  seksual, dan diperlakukan sebagai alat teror merasa teriris. Ia  mungkin  tidak  menjadi  korban  namun berinteraksi  dan  berhadapan  langsung  dengan jangka  waktu  yang  lama  dengan  para  korban membuat ia mengalami gangguan kecemasan dan sakit  secara  psikologis (wawancara,  Suraiya  13 Juli 2022) .
Gangguan  kecemasan  tersebut  membuat Suraiya tidak bisa hidup dengan nyaman dimana setiap  malam  merasakan  kesulitan  tidur,  setiap ada  gerak -gerik  dan  suara  sekecil  apapun  di
malam  hari  terdengar  olehnya.  Sehingga  suara tersebut  menimbulkan  perasaan  was-was  akibat trauma yang ia alami ketika mendengarkan cerita para  korban  dan  melakukan  pekerjaan  tidak berjarak dengan situasi konflik tersebut.
Ketika  Suraiya  harus  terjun  langsung bersama  mitra Flower ke  desa-desa  Suraiya memperoleh  suatu  peristiwa  getir  yang  begitu membekas pada dirinya. Kejadian tersebut terjadi di  desa  wilayah  Pidie  basis  daerah  GAM. mengejutkan,  raut  wajahnya  lesu,  kusam memperlihatkan  penuaan  lebih  cepat  bahkan Suraiya sempat mengira bahwa anggotanya para orang tua namun  ia akhirnya mengetahui bahwa orang-orang tersebut masih berusia muda sekitar 27 sampai 35 tahunan ketakutan, ancaman, terror, dan  trauma  itu  berdampak  pada  kondisi  fisik mereka (BBC. 2012) .
Flower Aceh  juga  membantu  korban konflik  seperti  kekerasan  yang  dilakukan  oleh aparatur Negara terhadap perempuan, pada kasus tersebut biasanya terjadi pada peristiwa yang isu sentralnya bukan ketidakadilan gender, melainkan aktor yang memainkan sudah aparatur negara.  Kasus  tersebut  sering  terjadi  di  ruang publik dan objek kekerasannya adalah perempuan  sehingga  kekerasan  yang  terjadi dengan bentuk spesifik gender.
Kasus kekerasan banyak terjadi pada saat diberlakukannya  “Operasi  Jaring  Merah”  di Aceh. Persoalan yang langsung menarik perhatian  terhadap  pelanggaran  HAM  adalah terjadinya  penjarahan  harta  rakyat,  penculikan, penganiayaan, pembakaran rumah tempat tinggal dan  pembunuhan.  Peristiwa  tersebut  membuat trauma  dan  berbekas  dihati  para  korban  dan seluruh kerabat yang menyaksikan hal tersebut di sekitaran  wilayah  Pidie,  Aceh  Utara  dan  Aceh Timur  khususnya  daerah-daerah  istimewa  yang ada di Aceh.
ditengah-tengah  operasi  militer  yang sedang  berlangsung,  terjadi  peristiwa-peristiwa yang  sulit  diterima  oleh  hati  nurani  manusia. Penyiksaan  dan  penjarahan  terhadap  “milik” perempuan  yang  sangat  berharga,  mulai  dari intimidasi,  pelecehan  seksual  dan  pemerkosaan, teror  hingga  pembunuhan  justru  dilakukan  oleh aparatur  negara  yang  seharusnya  memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap
masyarakat.  Meskipun  tidak  dapat  dipungkiri. Jika  keberadaan  GAM  itu  ada,  namun  yang menjadi persoalan ialah tidak adanya pengendalian sosial dari masyarakat yang ada di Indonesia  khususnya  di  Aceh,  kondisi  tersebut mendorong  berkembangnya  pelanggaran  HAM (Syahrir. 2000).
Selain  kasus  pelanggaran  HAM  pada aspek  kekerasan  fisik  yang  dilakukan  Aparatur Negara.  Flower  Aceh  membantu  dan  mendata para perempuan korban pelanggaran HAM pada aspek  ekonomi  dan  politik,  dimana  perempuan dijadikan sebagai “alat teror”. Bentuk kekerasannya  adalah  penghancuran  pada  sektor ekonomi  yang  akibatnya  sangat  dirasakan  oleh kaum  perempuan.  Contohnya,  salah  satu  desa binaan  Flower  Aceh  yaitu  desa  Dayah  Baroeh, Kecamatan  Batee,  Kabupaten  Pidie.  Perempuan yang  tergabung  ke  dalam  kelompok  dampingan tersebut  mempunyai  keahlian  membuat  tikar dari- pandan.
Menurut  anggota  kelompok  tersebut, sebelum  militer  masuk  ke  desa  mereka  semua mempunyai  usaha  menganyam  tikar  yang hasilnya  dapat  membantu  kehidupan  dan  biaya anak.  Namun,  keadaan  tersebut  berubah  saat militer  datang,  semua  tanaman  pandan  dibabat habis,  akibatnya  para  pengrajin  harus  membeli bahan  baku  pandan  ke  tempat  lain,  hal  itu mengakibatkan  kerugian  dan  keuntungan  yang didapat dari menjual tikar tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan.
Aspek  lain  yang  berpengaruh  dalam kehidupan yang sulit diabaikan ialah penghancuran adat istiadat dan budaya lokal serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Tidak ada lagi  kepercayaan  antar  sesama  masayarakat  di pedesaan,  sikap  curiga  muncul  baik  pada pendatang  yang  dicurigai  sebagai  seorang  mata- mata,  antar  keluarga  dan  kerabat  serta  dalam bertetangga.  Pemberlakuan  DOM  benar-benar telah  merusak  semua  aspek  kehidupan  di  Aceh, bahkan  menjalar  hingga  ke  akar  sebuah  etnis, budaya, suku-suku di Aceh.
Kekerasan  lain  yang  marak  terjadi  pada masa  konflik  adalah  kekerasan  dalam  rumah tangga.  Laporan  mengenai  kekerasan  dalam rumah  tangga  sering  diperoleh  Flower  Aceh, kekerasan  tipe  ini  lebih  sulit  terdeteksi  apabila
terjadi dalam setting privat, seperti yang dialami pekerja  domestik  (pekerja  rumah  tangga). Percobaan  investigasi  dan  advokasi  terhadap kasus dari tipe kekerasan seperti ini, maka selalu berbenturan  dengan  “hak  privasi”  tuan  rumah. Adapun  bentuk-bentuk  kekerasan  yang  sering terjadi  adalah  pelecehan  seksual,  pemerkosaan, eksploitasi, perbudakan serta penyiksaan.
Untuk  membuka  ruang  khusus  bagi kaum  perempuan  menyuarakan  “isi  hatinya” terhadap  perlakuan  kekerasan  yang  dialami  dan mendengar serta menyampaikan kembali aspirasi untuk  kepentingan  perempuan  dalam  membela HAM.  Bagi  perempuan  korban  DOM  di  Aceh diperlukan upaya pemulihan secara hukum, sosial dan  individual.  Hingga  akhirnya  terbentuk “Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap Perempuan”  membawa  harapan  baru  bagi perempuan-perempuan  Aceh  untuk  memperoleh hal-hal  sebagai  berikut;  ( 1 )  mendata  bentuk- bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  di Indonesia  yang  dapat  diakses  oleh  seluruh organisasi  perempuan,  ( 2 )  menyediakan support system untuk seluruh organisasi perempuan yang menangani kasus/korban kekerasan, ( 3 ) memberikan perlindungan kepada aktivis perempuan  yang  menangani  kasus  kekerasan serta mendampingi perempuan korban kekerasan, ( 4s )  memberikan  tekanan  yang  kuat,  agar pemerintah menginterpretasikan kembali hukum- hukum  yang  tidak  memberi  perlindungan  bagi perempuan untuk kemudian disesuaikan sehingga dapat melindungi perempuan diseluruh Indonesia.
Lembaga Flower Aceh dalam menangani kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  tidak memberikan bantuan dana kepada korban. Akan tetapi,  hanya  mendampingi  korban  hingga permasalahan  yang  di  tangani  tersebut  selesai (Julia 2019: 63 ).
Balai Syura Ureung Inong Aceh ( BSUIA ) Pada  awal  tahun  2000  saat  Aceh  masih dalam  suasana  konflik,  Suraiya  dengan  437 perempuan Aceh berkumpul untuk melaksanakan musyawarah  yang  disebut Duek  Pakat  Inong Aceh (DPIA). Kata “damai”, pertama kali muncul dalam  Kongres  Perempuan  Aceh  ini.  Ditengah dorongan  aktivis  HAM  dan  aktivis  GAM  yang mengobarkan semangat referendum dan
merdeka.  DPIA  I  dilaksanakan  di  Anjong  Mon Mata  Banda  Aceh  pada  tanggal  19-22  Februari 2000  dan  menghasilkan  22  buah  rekomendasi. Fokus rekomendasi ditujukan untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelesaian konflik Aceh melalui dialog perdamaian.
Di  tengah  tekanan  dan  ancaman  dari berbagai  pihak  baik  dikenal  atau  tidak,  panitia pelaksana/pengarah serta peserta tetap mempertahankan isu perdamaian menjadi sentral pertemuan.  Diluar  persoalan  pro  dan  kontra dimulai  dengan  adanya  sekitar  8-12  mahasiswi yang  mewakili  berbagai  organisasi  mahasiswa yang  melakukan  konferensi  pers  serta  aksi demonstrasi  menolak  pelaksanaan  DPIA  karena dianggap  tidak  mewakili  aspirasi  mereka  yang menginginkan  referendum  sebagai  tema  utama. Pro  dan  kontra  semakin  mencuat  setelah menjelang  keputusan  besar  di  hari  terakhir  ada sekitar  20  peserta  dan  panitia walk  out karena menginginkan penyelesaian konflik Aceh melalui referendum  dengan  pilihan  merdeka  dari Indonesia  maupun  tetap  dari  bagian  Indonesia. Sedangkan peserta lainnya masih tetap mengingikan  dialog  damai  sebagai  upaya penyelesaian konflik (Sofyan, dkk. 2018: 142)
Pasca  kongres,  Suraiya  menyampaikan seluruh  hasil  rekomendasi  kongres  Perempuan Aceh.  Untuk  menjalankan  rekomendasi  DPIA tersebut,  maka  dibentuklah  Balai  Syura  Ureung Inong Aceh (BSUIA), yang memiliki kewenangan menterjemahkan rekomendasi DPIA  ke  dalam  program  kerja  yang  sesuai. Dalam  kongres  perempuan  Aceh  pertama  itu,  ia terlibat  dalam  penyusunan  draft  dan  advokasi Rencana  Aksi  Nasional  PBB  1325  yang  telah disahkan melalui Pelpres No. 18 tahun 2014. Dan ditingkat lokal ia juga terlibat dalam penyusunan draft Piagam Hak Perempuan Aceh  dan advokasi qanun,  serta  Peraturan  Bupati/Gubernur  untuk peraturan SPM dalam pelayanan hak perempuan dan  anak  korban  kekerasan.  Suraiya  juga menawarkan  partisipasi  perempuan  di  berbaagai media (Wea. 2021).
Lima tahun pasca kongres DPIA I, ketika kesepakatan  damai  antara  pemerintah  Indonesia dan GAM di tanda tangani di Helsinki, Finlandia, diantara  lima  tim  negosiator  resmi  yang mewakilkan kedua belah pihak perempuan tidak satupun  dilibatkan.  Akibatnya,  permasalahan
perempuan  di  wilayah  konflik  terlupakan  dari topik  penting  yang  didiskusikan  dan  tidak menjadi  bagian  dari  kesepakatan  dalam  MOU perdamaian.  DPIA  II,  dilaksanakan  di  Gedung AAC  Dayan  Dawood  Darussalam  Banda  Aceh, pada tanggal 18-20 Juli 2005.
Sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  Aceh pasca  bencana  alam  gempa  bumi  dan  tsunami, DPIA  II  melahirkan  36  rekomendasi  yang mendorong dipenuhinya hak-hak perempuan dan anak korban bencana dan dilibatkannya perempuan  dalam  proses  rehabilitasi  dan rekonstruksi  di  Aceh  yang  berpersfektif  gender (Balai Syura Ureung Inong Aceh. 2022: 3).

## Kiprah  Suraiya  Kamaruzzaman  sebagai Aktivis  Perempuan  HAM  Pasca  Tsunami Aceh Tahun 2004
Setelah  setahun  pasca  tsunami  keadaan perempuan  Aceh  cukup  mengkhawatirkan, perempuan  Aceh  dituding  sebagai  penyebab kerusakan  moral  pada  masyarakat  dengan anggapan  bahwa  sering  dijumpai  perempuan bersama  pasangannya  menghabiskan  waktu malam  minggu  di  sekitar  pesisir  pantai  Banda Aceh  untuk  bersukaria,  bersantai,  pesta  musik, bahkan  sampai  ke  tahap  mabuk-mabukan.  Jadi, yang  pertama  di  sorot  adalah  perempuan  bukan laki-laki.
Banyaknya  perempuan  yang  menjadi korban  bencana  alam  tsunami  menyebabkan banyaknya  laki-laki/duda  di  Aceh.  Laki-laki  ini berusaha berperan menjadi sosok baru baik dalam pekerjaan mencari  nafkah  dan  pekerjaan mengurus  anak,  atau  mereka  mencoba  mencari perempuan  lain  untuk  melaksanakan  pekerjaan gender  tradisional  ini,  dalam  rangka  hidup bahagia dan membangun masa depan.
Kaum  perempuan  pun  mencoba  untuk menyesuaikan  diri  dengan  peran  baru  seperti mereka  mengerjakan  yang  lebih  baik  untuk kebutuhan  rumah  tangga.  Perubahan  dalam peran-peran  gender  tersebut  terkadang  dapat menjadi  sesuatu  yang  menyusahkan  kaum  laki- laki.  Beberapa  laki-laki/duda  meminta  keluarga perempuan  untuk  mengurus  anak-anaknya  dan mengerjakan  pekerjaan  rumah  tangga.  Selain meminta  bantuan  kepada  saudara  perempuan, terkadang  para  duda  tersebut  mempekerjakan
asisten  rumah  tangga  untuk  mengerjakan pekerjaan  domestik  mereka,  seperti  menjaga anak,  mencuci  pakaian,  memasak,  ataupun pekerjaan rumah lainnya (Sofyan, dkk. 2008).
Setelah  dua  tahun  pasca  tsunami,  hak - hak perempuan di  Aceh  masih belum terpenuhi. Sejak awal perumusan pembangunan, ketika blue print untuk  rekontruksi  dan  pemulihan  disusun hingga  pembentukan  Badan  Rehabilitas  dan Rekontruksi  (BRR),  peran  perempuan  tidak dilibatkan.  Hal  tersebut  mencerminkan  budaya lokal dimana perempuan jarang dilibatkan dalam peristiwa - peristiwa penting seperti proses pengambilan  keputusan  pada  rapat  kampung. Anggapan  umum  bahwa  diberbagai  aspek  suara perempuan  sudah  di  wakilkan  oleh  laki - laki sebagai  kepala  keluarga,  tidak  mudah  bagi perempuan  mendapatkan  ruang  penting  dalam tatanan  kehidupan  tersebut.  Namun,  bukan berarti tidak ada peluang sama sekali perempuan memperoleh  hak  dan  suaranya  hanya  saja peluang kesempatannya sangatlah kecil.
Bekerjasama dengan NGO dan organisasi  lainnya  yang  bekerja  untuk  isu hak - hak perempuan, perempuan melakukan pendidikan  penyadaran  hak - haknya,  sosialisasi hak - hak  perempuan  di  kemah  pengungsian, mengkritisi  kebijakan  agar  mempertimbangkan kepentingan  perempuan  dan  lain - lain.  Upaya lainnya  ialah  ikut  terlibat  dalam  berbagai pertemuan yang membahas persoalan pembangunan  di  Aceh  dengan  memasukan perspektif perempuan.
Meskipun  tidak  mudah,  mengingat ketika wacana “memasukan perspektif perempuan”  dalam  tingkat  operasional  program tidak  banyak  perempuan  yang  mempunyai kemampuan  untuk  melakukannya.  Oleh  karena itu, sering sekali sebelum ikut dan berperan aktif dalam  sebuah  pertemuan  yang  diikuti  semua pihak,  perempuan  harus  merancang  pertemuan khusus antara sesama perempuan terlebih dahulu, untuk memastikan semuanya memperoleh informasi  yang  sama,  memahami  isu  dan  tahu strategi pendekatan yang tepat.
Keikutsertaan
Suraiya dalam memperjuangkan  hak - hak  perempuan  pasca tsunami  dengan  ikut  serta  melaksanakan  agenda besar dan monumental yang dilakukan
perempuan dengan melaksanakan kongres perempuan  Aceh  yang  kedua  (DPIA  II),  yang dilaksanakan pada 1 6 sampai 19 Juni 2005 yang dihadiri  sekitar  400  perempuan  berbagai kalangan  profesi,  suku  dan  agama.  Pertemuan tersebut  dimulai  dengan  pelaksanaan  seminar selama  sehari  dengan  pemateri  salah  satunya adalah  Direktur  BRR  yang  diwakili  Deputry bidang  sosial  budaya  agama,  perempuan  dan anak  dengan  tema  seminar  “Pemulihan  dalam Makna Luas Bagi Perempuan Serta Keterlibatan dalam Recovery dan Rekontruksi Aceh” (Sofyan, dkk. 2008).
Kiprah  Suraiya  Kamaruzzaman  sebagai Aktivis Perempuan HAM pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2022
Wabah Corona  Virus Disease tahun 2019  atau  Covid-19  membuat  geger  masyarakat diseluruh  dunia.  Pasalnya,  wabah  tersebut memberikan  dampak  buruk  diberbagai  sendi kehidupan  manusia  baik  ekonomi,  pendidikan, sosial,  dan  budaya.  Akhir  tahun  2019 sampai awal  2020,  berita  corona  masih  menjadi  isu manca  negara.  Namun,  tak  disangka  wabah  ini akhirnya masuk ke Indonesia hingga menimbulkan  ratusan  nyawa  melayang  akibat paru-paru yang di gerogoti virus yang berasal dari Kota  Wuhan,  China.  Bahkan  anggota  medis seperti dokter, perawat, menjadi korban keganasan  pandemi  ini.  Pada  tahun  2020, perhatian  terhadap  covid-19  lebih  di  pusatkan bagi  bangsa  Indonesia,  banyak  kerugian  yang ditimbulkan dari pandemi yang memiliki dampak pada perekonomian di Indonesia.
Pada masa pandemi perempuan  menjadi kelompok yang paling rentan, dimana perempuan mendapat  pukulan  sangat  berat.  Aceh  sebagai daerah  pasca  konflik  yang  belum  pulih sepenuhnya  harus  menghadapi  pandemi  Covid- 19  memperparah  dampak  bagi  perempuan, Suraiya dalam mengkampanyekan pemberdayaan dan perlindungan perempuan pada masa  pandemi  aktif  menjadi  pembicara  maupun bergerak  menyelenggarakan  seminar-seminar secara online . Salah satu webinar dimana Suraiya menjadi  narasumber  yang  bertema  “Perempuan, Pandemi dan Perubahan Sosial di wilayah Pasca Konflik”  yang  diselenggarakan  Pusat  Studi
Keamanan  dan  Perdamaian  UGM.  Arifah Rachmawati seorang peneliti senior PSKP UGM berpendapat:
“Pandemi Covid-19 mempersulit perempuan  eks  pejuang  di  Aceh.  Menurutnya, bukan saja soal pandemi, mereka juga belum selesai dengan masalah konflik   masa lalu.
Sehingga  pandemi  ini  menambah  persoalan  di daerah pasca konflik semakin  berlapis-lapis, perempuan  eks  pejuang  konflik  masih  tidak percaya adanya bahaya yang mengancam selama  pandemi,  bagi  perempuan  pejuang Aceh  ancaman  merupakan  suatu  situasi dimana  mereka  berhadapan  dengan  peristiwa pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan lain- lain, makanya   mereka  tidak  percaya  akan adanya  ancaman  Covid-19  karena  Covid-19 bukan   ancaman yang nyata” (Nugroho. 2020).
Di  masa  pandemi  Suraiya  tetap  bekerja hanya saja saat ini ia sudah tidak lagi terjun dalam penangan kasus secara langsung melainkan fokus terhadap advokasi mulai dari sosialisasi pencegahan kekerasan sampai advokasi kebijakan-kebijakan. Selama pandemi  ia bekerja sama  seperti  dengan  AMAN  (Asian  Muslem Action Network) tingkat nasional untuk melakukan  review  Rancangan  Aksi  Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak  dalam Konflik Sosial  (RANP3AS) selama beberapa  bulan  dan  ia  menjadi  fasilitatornya  di platform  digital sampai  hasil  review  tersebut digunakan untuk advokasi RANP3AS yang baru yang sudah disahkan. Kemudian, kami melakukan advokasi untuk provinsi ada beberapa kali workshop secara offline dengan menggunakan  protokol  kesehatan  ada  juga pertemuan-pertemuan secara online.
Sekarang  Banda  Aceh  sudah  memiliki Rancangan  Aksi  Daerah  Pemberdayaan  dan Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dalam Konflik Sosial (RADP3AS) itu dilakukan selama pandemi  dan  dokumennya  sudah  di  sahkan menjadi  peraturan  gubernur,  dengan  begitu berarti  advokasi tersebut sudah berhasil, kedepannya  ia  akan  melaksanakan  worksop  di Pade  pada  tanggal  15-16  Juli  2022  terkait penguatan calon tim RADP3AS itu. Selain itu ia juga  melakukan  advokasi  terhadap  RADPE sebelumnya mencoba melihat dari RANPE dalam
perspektif gender itu bersama AMAN juga lalu di Aceh  BSUIA  memegang  aksi  daerah  untuk Pencegahan  Aksi  Terorisme  Yang  Berspektif Gender,  itu  juga  di  pegang  oleh  BSUIA bekerjasama dengan KESBANGPOL dan FKPB Aceh itu sudah keluar SK TIM nya dan dilakukan selama  pandemi,  kemudian  secara  regular  terus melakukan proses sosialisasi pencegahan kekerasan  dan  ikut  terlibat  dalam  kampanye (wawancara, Suraiya 13 Juli 2022).

## KESIMPULAN
Suraiya  merupakan  aktivis  perempuan pejuang  HAM  di  Aceh  yang  memiliki  peranan penting dalam membantu perempuan Aceh dalam memperoleh  hak-haknya  pada  masa  konflik, tsunami  sampai  saat  ini.  Ia  layak  dikatakan sebagai pejuang perempuan Aceh  di  era modern sehingga hasil dari kerja keras dan semangatnya berhasil membawa Suraiya dalam meraih prestasi dan penghargaan. Keberhasilan Suraiya Kamaruzzaman  menjadi  aktivis  perempuan pejuang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dari  Aceh, tidak  lepas  dari  latar  belakang  dan  dukungan keluarga  dan  kerabatnya  selama  ia  membantu para perempuan korban konflik. Ia tidak lahir dari keluarga yang berkecimpung pada social human right kedua  orang  tuanya  hanya  seorang  guru, namun  tekad  dan  semangat  keberanian  yang diwarisi  Suraiya  berasal  dari  nama  besar kakeknya Tengku Abdullah Abu Lam U sebagai ulama kharismatik Aceh.
Sebagai  perempuan  pemberani  yang berada di garda terdepan untuk memperjuangkan hak-hak  perempuan  Aceh  latar  belakang  sosial, budaya dan politik di Aceh yang tidak stabil juga salah  satu  pendorong  Suraiya  tergugah  hatinya untuk  terjun  dalam  ranah  kemanusiaan  dan menolong sesama perempuan.
Perjalanan  karirnya  dimulai  sejak  ia semester  lima  di  perkuliahan,  awalnya  ia  hanya mahasiswa biasa yang sedang mencari pengalaman  dan  wawasan  berorganisasi  hingga akhirnya  ia  mendirikan Flower Aceh  lembaga yang  berfokus  pada  pemberdayaan  perempuan. Selain Flower Aceh,  Balai  Syura  Ureung  Inong Aceh  (BSUIA)  juga  lembaga  yang  ia  dirikan bersama  teman-temannya  setelah  pelaksanaan duek  pakat inong  Aceh atau  kongres  perempuan Aceh yang pertama.
BSUIA  itu  sendiri  memiliki  tujuan memberikan bantuan advokasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Selama menekuni  dunia  aktivis  banyak  kalangan  yang tertarik  dan  memberikan  bantuan  beasiswa terhadap  Suraiya  agar  lebih  mendalami  HAM. Hingga pada tahun 2002 ia mengambil beasiswa Asia  Foundation di  Hongkong  dengan  jurusan Human  Right membuat  profesionalitas  Suraiya tentang HAM semakin meningkat dan diakui oleh banyak kalangan.
Perjuangan Suraiya menjadi aktivis tidak berhenti  sejak  konflik  danpasca  tsunami  saja. Pada  masa  pandemi  ia  aktif  menjadi  pembicara dalam  seminar  perempuan  baik  secara online ataupun offline .  Perang  mungkin  telah  selesai, namun  semangat  melindungi  kaum  perempuan tetap  dikampanyekan  oleh  Suraiya.  Namanya dikenal bukan hanya di Aceh atau Indonesia saja akan  tetapi  sampai  Internasional,  maka  dari  itu penulis  tertarik  untuk  mengangkat  biografi Suraiya  Kamaruzzaman  sebagai  aktivis  HAM dari  Aceh  agar  namanya  dapat  di  abadikan  dan dikenang.

## SARAN
Penelitian  memberikan  beberapa  saran  kepada pihak-pihak terkait
agar
dapat mempertimbangkan  untuk  kedepannya  terkait permasalahan  yang  terjadi  yaitu;  ( 1 )  kepada pemerintah Aceh, meskipun konflik, tsunami dan pandemi Covid-19 sudah berlalu namun perhatian  terhadap  permasalahan-permasalahan mengenai  isu  tentang  kekerasan  yang  dialami kaum  perempuan,  baik  di  ranah  keluarga, pekerjaan  ataupun  pendidikan  harus  lebih dikedepankan,  dan  tetap  melibatkan  perempuan dalam  kondisi  apapun,  ( 2 )  kepada  Masyarakat agar lebih terbuka, konflik, bencana tsunami, dan pandemi  Covid-19  mungkin  sudah  berlalu, namun  kesadaran  dan  kehati-hatian  akan kekerasan dan pelecehan seksual kapan saja dapat terjadi  bahkan  dilingkungan  keluarga  sekalipun, kita  harus  bangga  bahwa  ada  sosok  perempuan berani  dari  Aceh  di  era  modern  sehingga  dapat menjadi  suri tauladan  bagi  generasi  muda  untuk memperjuangkan  hak-hak  perempuan  ataupun HAM bagi kehidupan mereka, ( 3 ) kepada Peneliti selanjutnya, penelitan ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan serta jauh dari kata
sempurna. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mencari sumber lebih luas dan mendalam  lagi,  terutama  sumber-sumber  primer agar terhindar dari kesalahan penulisan sejarah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aguswandi,  &  Large,  J.  (2008). Accord  Suatu Riview
Internasional untuk Inisiatif Perdamaian  Rekonfigurasi  Politik:  Proses
Perdamaian  Aceh. London:  Conciliation Resource.
Ariefana,  P.  (2018). Suraiya  Kamaruzzaman Perempuan  Jadi  Agen  Perdamaian  Konflik. Artikel.http://www.suara.com/wawancara/2 018/02/05/070000/suraiy a- kamaruzzaman-perempuan-di-balik- perdamaian-konflik. Diakses15/8/2022. BBC. (2012). Suraiya Memberdayakan Perempuan  Aceh. Artikel. https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khu sus/2012/11/121102tokoh_oktober2012_sur aiya_ka maruzzaman. Diakses 14/2/2022.
Daud, S. (2013). Antara biografi dan historiografi (studi  36  buku  biografi di Indonesia) . Analisis:  Jurnal  Studi
Keislaman , 13(1), 243-270.
Detik.  (2012). Suraiya  Kamaruzzaman  Aktivis Anti-KDRT Sabet   Penghargaan Perdamaian UNDP. Artikel .
https://news.detik.com/tokoh/d- 2058203/suraiya-kamaruzzaman-aktivis- anti-kdrt-sabet-penghargaan-perdamaian- undp. Diakses 14/2/2022.
Flower Aceh. (2022). Profil Lembaga Perkumpulan  Flower  Aceh. Banda  Aceh: Flower Aceh.
Hamdani.  (2021). Rahmadhani  Raih  Aceh Australian  Alumni  Awards  2021  Kategori Penghargaan  Profesional  Pemerintahan . Artikel . https://retizen.republika.co.id/posts/22273/ra hmadhani-raih-aceh-australian-alumni- awards- 2021-kategori-penghargaan- profesional- pemerintahan.   Diakses 21/3/2022.
Indraswari,  D.,  &  Kholifah,  R.  (2016). Mutiara Terpendam Kisah Heroik Perempuan Pelopor Perdamaian. Jakarta:  United Nations Development
Programme (UNDP).
Julia.  I.  (201 9 ).  Peran  Flower  Aceh  dalam Mengurangi  Angka  Kekerasan  Terhadap Perempuan dalam Masyarakat Aceh. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Universitas Islam Negeri Ar-raniry.
Kamaruzzaman.  S.  (201 9 ). Curriculum  Vitae. Banda  Aceh:  Balai  Syura  Ureung  Inong Aceh.
Kupipedia.  (2021). Suraiya  Kamaruzzaman. Artikel.https://kupipedia.id/index.php/Suraiy a_Kamaruzzaman. Diakses 15/8/2022.
Murni,  dkk.  (2018). Sejarah  Terwujudnya Damai Aceh & Proses Reintegrasi Aceh
(Aceh & Jalan  Panjang  Menuju  Damai). Banda Aceh: Badan Reintegrasi Aceh. Nayadini.  (2017). Dari  Kampung  Hingga Panggung PBB. Dalam Scarf  Modest Fashion Magazine.
( 64 ) : 20 .
Nugroho,  A.  (2020). Pandemi  Menjadikan
Perempuan  di  Daerah  Konflik  Menghadapi Persoalan Berlapis. Artikel . https://sahabat.ugm.ac.id/fo/berita/detail_ber ita/9idf0lgdqoxhxskm92yj3pxkgv4zpks0fdc pifkltx-cnwg- a1hfwjlzxyyhv8gyqe4mmb5ouoloafqpdjqid pdvcsdgwnispvs1nw0ec0ue84wtpbeyeihmv 90joifpmdpvaqak9zpqlorabosfn4dgpqz68g7 m  lncyi- wmqkjgtmpehxygqgbmkdfgbphnu3wnsqmv viu8w5keicalxw==/. Diakses 1/7/2022.
Sofyan,  dkk.  (2008). Perempuan  Aceh  Bicara. Bangkok: UNIFEM.
Sufi,  dkk.  (1998). Keanekaragaman  Suku  dan budaya  di  Aceh. Banda  Aceh:  Balai  Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
Syahril,  K.  (2000). Negara  dan  Kekerasan Terhadap  Perempuan. Jakarta:  Yayasan Jurnal Perempuan (YJP).
Wea.  (2021). Melaksanakan  Kampanye  Lokal dan  Internasional  untuk  Pemberdayaan Perempuan  Sebagai  Pemimpin  Konservasi
di  Aceh. Artikel.https://womensearthalliance.org/sura iya- kamaruzzaman/. diakses 15/8/2022.
.