Desa  Padang  Mutung  adalah  salah  satu desa  yang  ada  di  Kecamatan  Kampar Kabupaten Kampar. Di Kecamatan Kampar terdapat  17  desa  dan  satu  kelurahan, dengan luas wilayah mencapai 507,12 Km2 atau  3,5  %  dari  luas  wilayah  Kecamatan Kampar  yakni  14.365,68  Km2.  Di  desa  ini jumlah  perangkat  desa  sebanyak  6  orang yang  terdiri  atas  4  laki-laki  dan  2 perempuan.
Secara pemerintahan, di Desa Padang  Mutung  terdapat  6  dusun,  12  RW dan 24 RT.
Kemudian secara kependudukan berjumlah 2.838 jiwa dengan  jumlah  warga  laki-laki  mencapai 1.471  dan  perempuan  1.367.  Di  Desa  ini secara  pendidikan  juga  telah  tersedia lembaga pendidikan setingkat taman kanak- kanak  (TK),  SD,  SMP  dan  SMA.  Jumlah sekolah dan pelajar di Desa Padang Mutung dibandingkan  dengan  desa/  kelurahan
lainnya  di  Kecamatan  Kampar  relative ternasuk  besar.  Sebab  di  desa ini terdapat lembaga  pendidikan  dari  TK  hingga SMU/ SMK sederajat sementara di daerah lainnya belum tentu ada.
Pelajar  sebagai  generasi  penerus bangsa  perlu  mendapatkan  pembinaan agar  tidak  terhindar  dari  penyalahgunaan dan  peredaran  narkoba.  Baik  sebagai pemakai  maupun  penjual.  Oleh  karen sesuai  dengan  program  Badan  Narkota Nasional  (BNN)  khususnya  Provinsi  Riau (BNP)  perlu  dilakukan  pencegahan  sejak dini  dengan  melibatkan  berbagai  pihak yakni  lembaga  pendidikan,  pemerintah daerah dan swasta.
Kondisi  geografis  Desa  Padang Mutung  yang  dekat  dengan  Sungai Kampar,  jalur  lintas  nasional  Sumatera perlu  menjadi  perhatian  agar  narkoba (narkotika  dan  obat-obatan  berbahaya)

## Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar
SURYA DAILIATI 1 ; HERNIMAWATI 2 ; SUDARYANTO 3
1,2,3 Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : suryadailiati@unilak.ac.id
Abstract : Padang Mutung Village is one of the villages in Kampar District, Kampar Regency. In  Kampar  District there are 17  villages and one  kelurahan, with  an area of  507.12 Km2 or 3.5% of the total area of Kampar District which is 14,365.68 Km2. In this village, there are 6 village officials consisting of 4 men and 2 women. The problem that is happening right now is that the drug business generates a lot of money, tempting many parties to occur in the village of Padang Mutung. Then the low intention of village officials and the community to form an anti-drug  container.  To  resolve  the  problems  systematically  in  accordance  with  the  priority problems,  is  to  become  a  partner  of  the  Riau  National  Narcotics  Agency.  In  addition,  by building  a  spirit  of  togetherness  in  preventing  the  eradication  of  drug  abuse  and  illicit trafficking.  Another  step  could  be  to  provide  counseling  to  the  community  and  village officials.   From  the  activities  that  have  been  carried  out,  it  is  obtained  that  the  community service  has  been  going  well.  This  is  evidenced  by  the  presence  of  community  service participants  from  various  elements  of  society,  from  civil  apparatuses  from  the  sub-district, village  government,  hamlet,  community  leaders  and  youth.  Starting  from  the  public understanding of the prevention of illicit drug trafficking and its use. Prevention of circulation means that drugs (narcotics and dangerous drugs) must be prevented from circulation without following applicable regulations. Prevention is done both to users, health officials and others.
Keywords: Eradication, Drugs and Villages
44
tidak  masuk  ke  lokasi  ini.  Apalagi  sudah ada  kejadian  dimana  seorang  pengedar narkotika  jenis  sabu  dan  pil  ekstasi  di wilayah  Desa  Padang  Mutung  ditangkap aparat  kepolisian.  Hal  ini  berdasarkan informasi lapangan, dimana Anggota Opsnal  Satres  Narkoba  Polres  Kampar mendapati terjadi transaksi narkoba. Menurut informasi dari BNN Provinsi Riau penyelundupan narkoba tidak hanya menggunakan  jalur  darat  tapi  juga  sungai. Oleh  karena  itu  untuk  mewujudkan  Desa Padang  Mutung  yang  bebas  narkoba  perlu dukungan semua pihak.
Kondisi  geografis  Desa  Padang Mutung  yang  tidak  hanya  daratan tapi  juga perairan  rentan  dimanfaatkan  sebagai  jalur favorit  bagi  para  sindikat  melakukan penyelundupan  narkoba.  Di  satu  sisi ancaman  perkembangan  narkoba jenis  baru (NPS) juga berpotensi terjadi. NPS singkatan dari New Psychoactive Substances atau  jenis  baru  yang  tidak dikenal  masyarakat  namun  bisa  merambah pelajar dan pemuda desa.
Dengan  maraknya  perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibuktikan dengan masuknya internet ke desa, ancaman  kejahatan  cyber  dalam  bentuk perkembangan teknologi informasi membuka  ruang  atau  menciptakan  celah bagi  pelaku  kejahatan  untuk  memproduksi atau  mengedarkan  narkoba  dengan  lebih mudah,  murah  dan  tidak  terdeteksi.  Hal  ini dikarenakan peredaran narkoba bisa dilakukan melalui media social  dan website, melalui jaringan internet tersembunyi  yang  sangat  sulit  dilacak.
Bahkan
transaksi menggunakan cryptocurrency melalui internet tidak mudah dilacak dan identitas tersembunyi.
Cryptocurrency adalah  mata  uang digital  yang  dibuat  menggunakan  konsep kriftografi.  Kriftografi  dikembangkan  buat kegiatan pertukaran informasi dan keuangan  secara  online. Cryptocurrency merupakan dua kata gabungan dari cryptography yang berarti kode rahasia dan currency yang  berarti  mata  uang.  Jenis cryptocurrency yang  paling  diminati  dan
dikenal  dikenal  saat  ini  adalah  bitcoin, ada juga atcoin atau lainnya. Permasalahan yang terjadi di Desa Padang Mutung  adalah  mulai  adanya  bisnis narkoba,  kurang  mendapat  perhatian aparat  desa  dan  warga  serta  masih rendahnya niat aparatur desa dan masyarakat membentuk wadah anti narkoba.
Sesuai ketentuan yang yang berlaku  yakni  undang  undang  nomor  35 tahun  2009  tentang  narkotika,  harus  ada target yang ingin dicapai untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi  masyarakat.  Secara  sistematis sesuai  dengan  prioritas  permasalahan adalah  dengan  melibatkan  diri  menjadi mitra  dari  Badan  Narkotika  Nasional (Riau). Keterlibatan yang dilakukan dalam  bentuk  membangun  semangat kebersamaam dalam Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap
Narkoba, antara masyarakat,  instansi  pemerintah,  swasta/ dunia usaha dan institusi pendidikan.

## METODE
Metode  pelaksanaan  pengabdian masyarakat    dilakukan    dengan  cara penyuluhan  dan  diskusi,  pre  test  serta  post test dan pendampingan. Metode penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan penjelasan  materi    tentang  Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran  Gelap  Narkoba  kepada  aparatur desa, organisasi kepemudaan dan masyarakat secara umum.
Keseluruhan unsur – unsur kelembagaan  di  tingkat  desa/  kelurahan tersebut,  akan  diberikan  informasi  dan pengetahuannya  di  dalam  menjalankan peran  dan  fungsinya  dalam  melakukan kegiatan  pencegahan  narkoba.  Dalam  hal ini seluruh elemen bangsa baik pemerintah, masyarakat,  dan  dunia  usaha/  swasta  harus memiliki komitmen, partisipasi dan bersinergi
dalam Pencegahan, Pemberatasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
Dengan  demikian  masyarakat  memiliki pengetahuan,  pemahaman  dan  sadar  serta memiliki  sikap  menolak  narkoba.  Dimana kebijakan  terhadap  penyalahguna  narkoba dapat dilakukan dengan dua model pendekatan  yakni  melaporkan  diri  dan menangkap.
Metode    diskusi  yaitu  dilakukan setelah  metode  penyuluhan    dan  penjelasan diberikan dan selanjutnya memberikan kesempatan  kepada  para  peserta  pengabdian untuk  bertanya  jawab  dan  memecahkan persoalan  –  persoalan  masyarakat  di  dalam kegiatan guna pencegahan narkoba.

## HASIL
Pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam bentuk Pencegahan,
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran  Gelap  Narkoba  (P4GN)  telah berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dibuktikan dengan  hadirnya  peserta  pengabdian  dari berbagai  unsur  masyarakat,  mulai  aparatur sipil dari kecamatan, pemerintah desa, dusun, tokoh masyarakat dan kepemudaan. Dimulai dari pemahaman masyarakat tentang pencegahan  peredaran  gelap  narkoba  dan penggunaannya.  Pencegahan  dari  peredaran artinya,  narkoba  (narkotika  dan  obat-obatan berbahaya) harus dicegah peredarannya tanpa mengikuti  ketentuan  yang  berlaku.  Kenapa harus  dicegah?  Untuk  menghindari  dari negatif  yang  terjadi.  Hal  ini  sesuai  dengan kata  pepatah,  mencegah  lebih  baik  dari mengobati.  Pencegahan  yang  dilakukan  baik kepada  pemakai,  aparat  kesehatan  maupun lainnya.
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan pemberantasan penyalahgunaan adalah memberikana  sanksi  hukum  baik  pidana maupun  perdata.  Hal  ini  dapat  dilakukan  di kantor pemerintah, masyarakat umum maupun swasta. Pola yang sangat memungkinkan  dengan  mengadakan  razia baik  di  tempat  hiburan  maupun  dengan menggelar peggerebekan lokasi-lokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian  yang  dimaksud  dengan penyalahgunaan adalah narkoba yang sebenarnya  dapat  digunakan  untuk  medis/
kesehatan  sesuai  dengan  petunjuk  dokter atau  lainnya  malah  digunakan  untuk mabuk-mabukkan. Akibatnya orang mengkonsumsi  narkoba  diluar  izin  dan petunjuk  dokter  cenderung  kehilangan kesadaran dan berperilaku negatif/ menyimpang.
Selanjutnya  yang  dimaksud  dengan peredaran  gelar  narkoba  adalah  jual  beli atau  akses  untuk  mendapatkan  diluar ketentuan  yang berlaku. Bisa langsung dari produsen  ke  konsumen  atau  menggunakan jasa  penyalur  yang  pada  dasarnya  mereka tidak  memiliki  hak/  izin  mengedarkan/ memasarkan narkoba.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan pre  test dimaksudkan untuk  melihat  pengetahuan/  pemahaman peserta  pengabdian/  masyarakat  tentang keterlibatan yang dilakukan dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkoba. Hasilnya, peserta kurang menyadari  bahwa  masyarakat  perlu  terlibat secara  aktif  dalam  kegiatan  pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran  gelar  narkoba.  Peserta  mengakui bahwa  mereka  juga  tidak  mengetahui  jenis –  jenis  narkoba  yang  demikian  banyaknya. Peserta hanya tahu sabu-sabu, narkotika dan ganja.  Namun  untuk  mereka,  dosis, ketentuan  lain  tidak  tahu  sehingga  rentan terkena dampak negatif.
Sedangkan peran instansi pemerintah  lebih  dititik  beratkan  pada Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),  aparat  militer  baik  polisi  maupun tentara  dan  Badan  Narkotika  Nasional (BNN). Sementara dari pusat hingga daerah sangat  banyak  jumlah  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD),  namun  dalam kegiatan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkoba, masih sangat minim.
Keterlibatan  swasta/  dunia  usaha dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkoba,  juga  masih  sangat  minim.  Hal  ini hanya dibuktikan dengan pengurusan secara
46
administrasi  surat  kesehatan  dan  surat  bebas narkoba.  Sehingga  ketika ada  karyawan  atau pegawai  swasta/  dunia  usaha  yang  terlibat narkoba  masyarakat  dan  manajemen  meresa kecolongan  atau  tertipu.  Padahal  dengan kondisi  saat  ini  karyawan/  pegawai  swasta/ dunia  usaha  rentan  terkena  narkoba.  Sebab ada  banyak  alasan  yang  digunakan  seperti untuk  menambah  stanima,  menghilangkan kejenuhan,  memberikan  rasa  nyaman  dan lain sebagai.
Institusi  pendidikan  adalah  lembaga terdepan  dalam  pencegahan,  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkoba.  Sebab  mereka  merupakan  generasi penerus  bangsa  yang  tidak  boleh  dikotori, namun  kondisinya  saat  ini  malah  menjadi target  pengedar  narkoba.  Masyarakat  peserta pengabdian  juga  kurang  menyadari  ini, mereka menyangka institusi pendidikan tidak akan  tersentuh  dengan  yang  namanya peredaran gelap narkoba.
Setelah  dilakukan  penyuluhan  baru seluruh  peserta  memahami  bahwa  peran pendidikan dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran  gelar  narkoba  sangat  besar.  Peran tersebut tampak dalam hal seperti sebagaimana berikut:
1. Akademisi  dan  Agen  Konseling; memaksimalkan  perang  guru-guru bimbingan dan konseling dan mengembangkan  berbagai  bentuk program  pelatihan,  dengan  target yang  terukur  dan  tahapan  yang realistis seperti:
a. Memberikan informasi
dan pemahaman  tentang  penyalahgunaan narkoba. Ketidak tahuan dan ketidakpahaman dapat menjadi penyebab  terjadinya  penyalahgunaan narkoba.  Maka  pengetahuan  dan pemahaman  adalah  pondasi  awal  bagi perkembangan sikap dan cara berpikir seseorang.
b. Menanamkan kesadaran. Menanamkan kesadaran untuk berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan  pengetahuan  dan  pemahaman mereka.  Mengetahui  dan  memahami
berbagai bentuk dan resiko
penyalahgunaan narkoba.
c. Menumbuhkan sikap kritis. Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran  dapat  dikalahkan  oleh berbagai  taktik  dan  godaan.  Para pengedar  dan  pengguna  narkoba tentu terus mengembangkan berbagai taktik  dan  godaan  untuk  menjerat para  pelajar  ke  dalam  perangkap narkoba.  Untuk  tidak  mudah  terjerat dan  terperangkap,  para  pelajar  perlu memiliki sikap kritis.
d. Membangun kemandirian.
Pengetahuan, pemahaman dan kesadaran,  dan  sikap  kritis  masih gampang  dijebol  jika  para  pelajar tidak memiliki sikap mandiri (independensi). Kita dapat mengembangkan  program-program pembinaan  agar  pelajar  mampu  dan berani  mengambil  sikap,  membuat keputusan  dan  bertindak  sendiri tanpa bantuan orang lain.
2. Sebagai pendidik. Dengan pengetahuan  dan  pengalaman  yang dimiliki, para pendidik dapat berperan  aktif  dalam  mencegah  dan menangani  berbagai  masalah  yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba.  Hal  ini  dengan  cara memberikan pertimbangan- pertimbangan atau pemikiran kepada  semua  pihak  yang  terlibat langsung  dalam  berbagai  upaya maupun  tidak  langsung  pencegahan dan penanganan masalah
penyalahgunaan narkoba di
kalangan pelajar. Pertimbangan yang  diberikan  bisa  terkait  dengan tindakan-tindakan yang bersifat preventif,  bisa  bisa  pula  dengan tindakan-tindakan yang bersifat kuratif.
3. Agen  perubahan.  Agen  perubahan adalah seorang individu atau kelompok yang mempengaruhi orang  lain  atau  organisasi  dalam mengambil  keputusan  inovasi  agar sesuai dengan yang diharapkan oleh
47
agen  perubahan  itu  sendiri.  Caranya dengan
menjalankan tujuan pencegahan, pemberantasan
penyalahgunaan  dan  peredaran  gelar narkoba  dan  menjauhi  narkoba  di lingkungan  tersebut.  Agen  perubahan biasanya mengadopsi sebuah ide baru yang dapat mengubah mindset negatif menjadi positif.
4. Sebagai filter. Banyak informasi yang berkembang  pesat  di  era  global informatika ini menyebabkan
simpang  siurnya  informasi  yang tersebar.  Maka,  dari  itu  kiat  harus bisa  menjadi  filter  atau  penyaring informasi yang akan diteruskan kepada  mereka.  Sehingga  mereka dapat  menerima  informasi  yang  baik dan terarah.
Hasil  dari  pegabdian  masyarakat  ini memberikan  luaran  bagi  pelaskakan  dan masyarakat dalam bentuk:
- Publikasi  ilmiah  di  jurnal/  prosiding: Ini  sudah  dilakukan  sampai  pada tahap  submit  atau  pengirimiamn artikel.
- Publikasi  pada  media  massa  (cetak/ elektronik):  Publikasi  yang  sudah dilakukan  di  media  cetak  dan  media elektronik  seperti  di  Koran  Tribun Pekanbaru dan situs online.
- Peningkatan kualitas kerja: Ini
menjadi  tanggung  jawab  aparatur pemerintah  dengan  adanya  komitmen dalam  suatu  wadah  media  sosial untuk  saling  berbagi  informasi  dan dukungan kegaiatan.
- Peningkatan pemahaman dan
keterampilan:  Hal  ini  khususnya kepada  masyarakat  setelah  diberikan penyuluhan  sehingga  mereka  bisa memantau  kondisi  yang  ada  di keluarga dan masyarakat.

## SIMPULAN
Setelah
kegiatan pengabdian masyarakat  dilakukan  tentang  pencegahan, pemberantasan  penyalahgunaan  peredaran gelap  narkoba,  maka  diperoleh  kesimpulan: Penyuluhan  sudah  dilakukan  sesuai  dengan
petunjuk  yang  ditetapkan  oleh  Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Sebelum dilakukan  penyuluhan  pemahaman  peserta belum  menyeluruh  baru  bersifat  umum. Setelah  dilakukan  penyuluhan,  peserta mendapatkan  pengetahuan  dan  pemahaman yang komprehensif.
Kegiatan pengabdian masyarakat ini akan  semakin  memberikan  kontribusi  yang nyata  bagi  semua  pihak  jika  dilakukan  hal berikut:  Pembentukan  wadah  penggiat  anti narkoba antara masyarakat, elemen pendidikan,  pemerintah  dan  pihak  Badan Narkotika Nasional pada tingkat kecamatan.  Melakukan  pertemuan  rutin guna  terjalinya  komunikasi,  koordinasi  dan kerja sama yang baik.

## DAFTAR RUJUKAN
Dicky Wisnu UR, 2009, Teori Organisasi, Universitas Muhamadiyah  Malang
Fatah Yasin Ahmad, 2011, Pengembangan Sumber Daya Manusia , UIN- MALIKI PRESS, Malang
Haw. Widjaja, 2013, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Inu Kencana, 2013, Sistem Administrasi Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Paradigma Yogyakarta.
Khaerul Umam ,2010, Perilaku Organisasi , CV. Pustaka Setia, Jakarta.
Miftah Toha, 2010, Ilmu Administrasi Publik Kontemporer, Kencana Prenada Grup, Jakarta.
Padmo dan Nazaruddin, 2011, Pengantar Ilmu Politik, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
48
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
Soesilo Zauhar, 2012, Reformasi Administrasi, Bumi Aksara, Jakarta.
Sofyan Safri Harahap, Sistim Pengawasan Manajemen , cetakan ke 2 PT. Pustaka Kuantum , Jakarta 2010.
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Administrasi , Jakarta : Penerbit Alfabetha
Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Administratif, Alfabeta, Bandung.
Sutarto, Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi , Gajah Mada University, 2010.
Terry, George R. Dan Leslie W. Rue. 2010. Dasar-Dasar Manajemen . Jakarta : Bumi Aksara.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika