PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Page 776
ISSN: 2715-9671 (Online)

## KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI PEMERINTAH DESA ENTALSEWU KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO
Vicky Prastyo 1 , Hendra Sukmana 2
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Vickydcc2014083@gmail.com 1 , hendra.sukmana@umsida.ac.id 2

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  kualitas  pelayanan  publik  di Pemerintah  Desa  Entalsewu  Kecamatan  Buduran  Kabupaten  Sidoarjo.  Metode  penelitian dilakukan  secara  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Pengumpulan  data  dengan wawancara,  observasi  dan dokumentasi. Pengolahan data  dengan  reduksi,  penyajian  data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dengan uji kredibelitas melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan: (1) kemampuan sumber daya manusia: pertama, terampil menyusun  dan  menyimpan  berkas  layanan  publik.  Kedua,  memiliki  pengetahuan  yang  baik tentang pemberkasan dan pengadministrasian layanan. Ketiga, memiliki sikap disiplin bekerja, ramah  dan  adil  dalam  pelayanan . (2)  sarana  dan  prasarana  yang  digunakan:  komputer, handpohone, lemari  arsip,  ruang  tunggu.  (3)  prosedur  pelayanan:  di  mulai  dari  ketua  rukun tetangga atau warga, dilanjutkan di kantor desa dan kantor pemerintah lainnya (4) jenis layanan publik  yaitu  pengurusan  surat  keterangan  catatan  kepolisian,  surat  keterangan  tidak  mampu pendidikan  dan  kesehatan,  pengurusan  kehilangan,  pengurusan  kelahiran,  pengurusan kematian,  pengurusan  pernikahan,  pengurusan  domisili  usaha,  pengurusan  keterangan  ijin usaha,  pengurusan  pindah  tempat,  pengurusan  bepergian,  pengurusan  kredit  usaha  rakyat, pengurusan penurunan atau penambahan daya listrik dan pengurusan beda nama.
Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Publik, Pemerintah Desa

## ABSTRACT
The  purpose  of  the  study  was  to  analyze  and  describe  the  quality  of  public  services  in  the Entalsewu Village Government, Buduran District, Sidoarjo Regency. The research method was carried out qualitatively with a case study approach. Collecting data by interview, observation and documentation. Data processing with reduction, data presentation and conclusion drawing. The  validity  of  the  data  with  credibility  test  through  triangulation  of  sources  and  techniques. The results  showed:  (1) the ability  of human  resources:  first,  skilled in  compiling and storing public service files. Second, have a good knowledge of filing and administering services. Third, have  a  disciplined  attitude  to  work,  friendly  and  fair  in  service.  (2)  the  facilities  and infrastructure  used:  computers,  handtrees,  filing  cabinets,  waiting  rooms.  (3)  service procedures:  starting  from  the  head  of  the  neighborhood  unit  or  residents,  continued  at  the village office and other government offices (4) types of public services, namely the management of  police  records,  certificates  of  inability  to  education  and  health,  management  of  loss,  birth management,  death  management,  marriage  management,  business  domicile  management, business  license  information  processing,  moving  location  management,  travel  management, people's  business  credit  management,  management  of  decreasing  or  adding  electricity  power and managing different names.
Keywords : Quality, Public Service, Village Government
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Page 777
ISSN: 2715-9671 (Online)

## PENDAHULUAN
Tugas  utama  pemerintah  adalah  melayani  dan  membantu  masyarakat  memenuhi kebutuhannya  dalam  berbagai  aspek  kehidupan.  Maka  berdasarkan  hal  tersebut, pemerintah  sering  kali  disebut  sebagai  pelayannya  masyarakat.  Maka  untuk  melayani masyarakat  Indonesia,  pemerintah  membentuk  berbagai  badan  organisasi  di  bawah naungan  dan  pengawasan  pemerintah  untuk  melayani  kebutuhan  rakyat  salah  satunya adalah  kantor  atau  pemerintahan tingkat desa sebagai unit paling bawah dalam tatanan pemerintahan  di  Indonesia.  Pemerintahan  desa  merupakan  suatu  wilayah  yang didalamnya  berisi  orang atau  sekelompok  orang yang  diakui  secara  hukum dan dalam pelaksanaan atau pengurusan ketatanegaraan dibantu oleh kantor desa agar kepentingan dan kesejahteraan yang  berkaiatan  dengan  masyarakat desa  dapat tercapai  dengan  baik dan maksimal (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, n.d.). Desa juga  dijelaskan  sebagai  perpaduan  antara  manusia  dan  non  manusia  yang  memiliki karakteriktik mempunyai anggota berupa orang, memiliki batasan (wilayah) yang diakui secara hukum oleh pemerintah serta diketuai oleh satu orang yaitu kepala desa (Sugiman, 2018).
Kondisi  desa  pada  zaman  sekarang  yang  semakin  maju  dan  berkembang  dalam berbagai  bidang  sehingga  untuk  membuat  mereka  lebih  maju,  kuat  dan  mandiri diperlukan  adanya  organisasi  desa  yaitu  pemerintah  desa  yang  mampu  membantu  dan membangun  desa  menjadi makmur  dan  sejahteran  (Mu’alim  et  al.,  2020).  Tugas  pokok kantor  desa  atau  kelurahan  adalah  menyusun,  merencanakan,  melaksanakan  dan mengendalikan  pembangunan  di  desa;  mengajak masyarkat  untuk  bekerjasama  demi kebaikan  desa  serta  mengembangkan kondisi  masyarakat  demi tercapainya masyarakat yang  makmur  (Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  19  tahuan  2011,  n.d.). Pada  dasarnya  pelayanan  kepada  masyarakat  dilakukan  untuk  meningkatan  kualitas pelaku pemerintahan dan mengefektifkan sistem tata kelola pelayanan pemerintah kepada masyarakat  (Haryanto,  2012).  Dimana  kewenangan  dalam  proses  pemerintahan  di kantor  desa  didasarkan pada  keperluan  masyarakat  dengan  berlandaskan  pada  aspirasi masyarakat dan aturan pemrintah agar tercipta sistem tata kelola dan layanan yang baik. Tujuannya  adalah  untuk  memperkuat  sistem  pemerintahan  di  tingkat  desa  dalam mewujudkan masyarakat yang madani dan sejahtera (Irawan, 2018).
Termasuk  juga  di  Kantor  Desa  Entalsewu  Sidoarjo  yang  terletak  di  Jl.  Mbah Demang  Sosrorejo No. 1, Entalsewu, Buduran, Sidoarjo telah  memberikan pelayanan publik  secara  adil,  transparan,  dapat  dipertanggungjawabakan  secara  hukum  atau norma  adat  kepada  pemerintah  dan  masyarakat  sehingga  mampu  menciptakan  sistem pelayanana yang berkualitas dan dapat diukur oleh semua pihak. Layanan publik yang diselenggarakan  oleh  kantor  desa  atau  kelurahan  Entalsewu  Sidoarjo  sudah  sesuai dengan  yang  dimanatakan  dalam  Peraturan  Bupati Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  46
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Page 778
ISSN: 2715-9671 (Online)
Tahun  2020  tantang  Lembaga  Kemasyarakatan  Desa  bahwa  layanan  publik  yang dilakukan  telah  mampu  berjalan  dengan  baik  sehingga  berdampak  pada  kelancaran serta  kesejahteraan  (mudah,  aman  dan  amanah)  pelayanan  yang  diberikan  kepada masyarakat  desa  yang  sedang  membutuhkan  pelayana  pengurusan  berkas kepemerintahan (Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, n.d.).
Hasil  penelitian  dari  Dasep  Dodi  Hidayah  yang  dilakukan  pada  tahun  2020 tentang  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Kantor  Administrasi  Kependudukan  Di Kecamatan Cipatujah  Kabupaten Tasikmalaya  menjelaskan  bahwa kualitas pelayanan publik yang dilakukan dilihat dari beberapa aspek, pertama tangible nya yaitu keadaan ruangan  yang  bersih,  nyaman,  rapi  dan  sikap  petugas  yang  baik.  Kedua  reliabilitas pelayanan yang cepat dalam memberikan respon terhadap masalah yang dihadapi oleh pengguna  layanan.  Ketiga  responsibilitas  yang  bersedia  menjadi  tempat  keluh  kesah pengguna  layanan.  Keempat  jaminan  layanan  yaitu  jaminan  suasanan  layanan, pengetahuan  pegawai  atau  petugas  dan  cara  pelayanan  yang  tepat.  Kelima,  empati layanan  yang  berkaitan  dengan  kepedulian  pelaksanan  layanan  terhadap  masalah  dan kebutuhan  pengguna  layanan  (Hidayah,  2020).  Persamaan  penelitian  tersebut  dengan peneliti  adalah  sama-sama  meneliti  tentang  kualitas  layanan  publik  yang  terdiri  dari kualitas  pegawai  dan  prosedur pelaksanaan layanan. Namun perbedaannya adalah (1) penelitian  peneliti  meneliti  tentang  kualitas  sumber  daya  manusia,  sarana  dan prasarana  yang  digunakan,  prosedur  pemberian  layanan  dan  jenis  layanan  yang diberikan  oleh  instansi  pelayanan  publik.  (2)  lokasi  penelitian  oeneliti  di  kantor Desa/Kelurahan, sedangkan lokasi penelitian terdahulu di kantor Kecamatan.
Penelitian  kedua  oleh  Juriko  Abdussamad  yang  dilakukan  pada  tahun  2019 tentang  Kualitas  Pelayanan  Publik  di  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil Kabupaten  Girontalo  menyebutkan  bahwa  secara  realibility,  respon  dan  jaminan pelayanan  belum  berjalan  secara  baik.  Faktor  pendukung  pelaksanaan  layana  publik tersebut  adalah  motivasi  kerja  dan  kerjasama  antar  pegawai  dalam  menyelenggarakan pelayanan  publik.  Sedangkan  faktor  penghambatnya  adalah  jumlah  sumber  daya manusia  masih  minim,  kualitas  sumber  daya  manusia  masih  kurang,  sarana  dan prasarana  yang  digunakan  masih  kurang  maksimal  (Abdussamad,  2019).  Persamaan penelitian  tersebut  dengan  peneliti  adalah  sama-sama  meneliti  kualitas  layanan  publik yang  dilihat  dari  sisi  kualitas  sumber  daya  manusianya  sebagai  penggerak  layanan publik  dan  sarana  prasarana  yang  digunakan.  Sedangkan  perbedaannya  adalah penelitian  peneliti  lebih  bersifat  komplek  artinya  kualitas  layanan  tidak  hanya  dilihat dari sisi sumber daya manusia dan sarana prasarananya, namun uga dilihat dari prosedur pelayanan dan bentuk layanan yang diberikan oleh kantor Desa Entalsewu Sidoarjo.
Penelitian  terakhir  dari  Rachman  Rahardian  dan  Zakariya  yang  dilakukan  pada
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Page 779
ISSN: 2715-9671 (Online)
tahun  2017  dengan  judul  Kualitas  Pelayanan  Publik  dalam  Memenuhi  Kepuasan Masyarakat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya dengan hasil penelitian  secara respon,  reliabel,  bukti  fisik,  sikap  dan  jaminan  layanan  sudah  berjalan  dengan  cukup baik  namun  masih  perlu  diperbaiki  dalam  hal  pelayanan  keluhan  dari  pada  pengguna layanan.  Kemudian  hasil  penelitian  ini  juga  menjelaskan  bahwa  akibat  kurangnya layanan  keluhan  bagi  penggun  layanan,  mengakibatkan  pengguna  layanan  tidak  puas dengan  layanan  yang  berikan  (Rahardian  &  Zakariya,  2017).  Persamaan  peneliti tersebut  dengan  peneliti  adalah  sama-sama  meneliti  tentang  kepuasan  masytarakat terhadap  kinerja  instansi  layanan  publik.  Sedangkan  perbedaannya  adalah:  (1)  lokasi penelitian sebelumnya di kantor imigrasi sedangkan peneliti di kantor desa / keluarahan. (2)  penelitian  sebelumnya  meneliti  tentang  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  sarana yang  digunakan  dalam  pelayanan  publik,  namun  penelitian  peneliti  lebih  bersifat komplek  tidak  hanya  meneliti  SDM  dan  sarana,  namun  meneliti  tentang  prasarana, prosedur dan jenis layanan yang diberikan oleh instasi pemberi layanan publik.
Layanan  publik  yang  baik  adalah  layanan  yang  mampu  menciptakan good governance dalam suatu kantor pelayanan publik yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara  lain  budaya dalam  sistem  birokrasinya,  sikap  serta  perilaku  para  penggerak layanan  publik  dalam  memberikan  layanan  kepada  masyarakat  (Maryam,  2016). Pelayanan  publik  yang  baik  juga  harus  bersifat  tidak  diskrimantif  namun  bersifat demokratis  artinya  tidak  ada  perbedaan  ras,  asal  usul,  agama,  jenjang  pendidikan, jabatan  dan  latar  belakang  lainnya  yang  mengarah  pada  ketidakadilan  dan ketidakstabilan sistem pelayanan publik (Bazarah et al., 2021). Dengan sistem pelayana yang  demikian,  maka  akan  mampu  membentuk  layanan  publik  yang  transparan, akuntabel  dan  seimbang  sehingga  keberadaan  kebijakan  dan  standar  pelaksanaan layanan  publik  dalam  suatu  kantor  pelayanan  publik  perlu  untuk  ditetapkan  dan diaplikasikan  dengan  baik  secara  bersama-sama  (Kurniawan,  2016).  Sehingga  tujuan utama dari layanan  publik yaitu agar  masyarakat merasa  puas dengan  layanan, adanya kesesuaian  layanan  dengan  harapan  dan  kesesuaian  layanan  dengan  kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan dapat terpenuhi (Permatasari, 2020).
Adapun  ciri-ciri  pelayanan  publik  yang  baik  antara  lain:  adanya  sarana  dan prasarana yang mendukung, petugas bertanggungjawab kepada pengguna layanan, dapat memberikan  pelayanan  yang  cepat  dan tepat, terjalinnya  proses komunikasi  yang baik antara  pegawai  dengan  pegawai  atau  dengan  pengguna  layanan,  petugas  memiliki kemampuan  dan  pengetahuan  yang  mumpuni  serta  dapat  memberikan  kepercayaan kepada masyarakat (Suryantoro  &  Kusdyana, 2020). Selain itu,  pelayanan  publik yang baik juga dicirikan dengan berjalannya proses layanan secara efisien dan efisien (sesuai tujuan dan sasaran), prosedur pelaksanaan layana berjalan secara sederhana (mudah dan cepat), adanya  transparansi  dalam  layanan, adanya keterbukaan antara  petugas  dengan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Page 780
ISSN: 2715-9671 (Online)
pengguna layanan, layanan  publik terlaksana  sesuai  waktu, layanan  mampu menjawab semua  permasalahan  pengguna  layanan  dan  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan pengguna layanan (Saputro, 2015).
Berdasarkan penjelasan di atas, maka tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kualitas  pelayanan  publik  yang  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Desa  Entalsewu Sidoarjo dengan mengacu pada 4 aspek utama yaitu kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)  di  kantor  desa,  sarana  dan  prasarana  yang  digunakan  untuk  kelancaran  proses pelayanan  publik,  prosedur  pelaksanaan  serta  bentuk  pelayanan  publik  yang  diberikan oleh kantor Desa Entalsewu Sidoarjo.  Dengan adanya layanan  publik yang berkualitas mampu  mendorong  para  pelaksana  layanan  publik  untuk  membentuk  sistem pemerintahan  yang  bermutu  dalam  instansi  mereka  kepada  masyarakat  (Hutagalung, 2021).  Selain  itu,  kualitas  pelayanan  publik  memiliki  pengaruh  terhadap  kemampuan pelaksana  layanan  publik  hingga  menumbuhkan  rasa  nyaman  dan  kepuasan  dari pengguna  layanan  publik  (Kurniawan,  2016).  Dan  sebaliknya  kepuasan  masyarakat terhadap  layanan  publik  juga  akan  mempengaruhi  reliabilitas,  daya  tanggap  dan  sikap pemberian  layanan  kepeda  penerima  layanan  (Rezha  et  al.,  2013).  METODE PENELITIAN
Penelitian  dilakukan  secara  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Kualitataif dilakukan  dengan  tujuan  menjelaskan  atau  mendeskripsikan  hasil  penelitian  secara nyata  dan  natural  sesuai  situasi  dan  kondisi  yang  terjadi  di  kantor  Desa  Entalsewu Sidoarjo.  Sedangkan  studi  kasus  dilakukan  dengan  tujuan  menjeslan  secara  mendetail apa  yang  dilakukan  oleh  kantor  Desa  Entalsewu  khususnya  dalam  pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.
Objek  penelitian  dalam  penelitian  ini  yang  berfungsi  sebagai  informan  adalah seluruh  sumber  daya  manusia  yang  berada  dalam  kantor  Desa  Entalsewu  yang melaksanakan  pelayanan  publik  ke  masyarakat  diantaranya  Kepala  Desa,  Sekretaris Desa,  Bagian  Pelayanan  Umum  (yang  terdiri  adari  2  tenaga  administrasi)  dan  bagian Kesejahteraan  Masyarajkat (Kesra).  Sedangkan  teknik  pengambilan  data  yaitu  pertama wawancara  yakni  dengan  mengajukan  beberapa  pertanyaan  terkait  fokus  penelitian kepada seluruh informan yaitu tetang kualitas pelayanan dan bentuk layanan publik yang diselenggarakan  oleh  kantor  Desa  Entalsewu  Sidoarjo.  Kedua,  observasi  yaitu  dengan mengamati dan memperhatikan pelaksanaan layanan publik yang dilakukan oleh seluruh sumber  daya  manusia  yang  ada  dalam  kantor  Desa  Entalsewu  Sidoarjo.  Ketiga, dokumentasi  dengan  mengumpulkan  beberapa  dokumen  yaitu file (berkas)  dan  foto terkait dengan kinerja layanan kantor Desa Entalsewu Sidoarjo.
Teknik  pengolahan  data  dengan  reduksi,  penyajian  data  dan  pearikan kesimpulan. Pertama reduksi dilakukan  dengan  cara  memilah  dan  memilih data  yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu data tentang kualitas layanan dan bentuk layanan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Page 781
ISSN: 2715-9671 (Online)
publik  di  kantor  Desa  Entalsewu  Sidoarjo.  Kedua,  penyajian  data  dilakukan  setelah data direduksi dalam betuk kalimat singkat, pada dan jelas serta dalam bentuk gambar atau  tabel  dengan  tujuan  mempermudah  peneliti  memahami  isi  penelitian  tentang kualitas  layanan  dan  bentuk  layanan  publik  yang  dilaksanakan  di  kantor  Desa Entalsewu  Sidoarjo.  Ketiga  penarikan  kesimpulan,  data  yang  telah  direduksi  dan disajikan  kemudian  peneliti  melakukan  penarikan  kesimpulan  dengan  tujuan mendapatkan  data  akhir  penelitian  yang  mampu  menggambarkan  hasil  penelitian secara  menyeluruh  tentang  kualitas  layanan  dan  bentuk  layanan  publik  yang dilaksanakan di kantor Desa Entalsewu Sidoarjo.
Teknik  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara  triangulasi. Triangulasi  dilakukan  untuk  mendapatkan  keabsahan  data  yang  tinggi  dengan  cara menggabungkan beberapa data hasil penelitian dari berbagai sumber dan berbagai cara penelitian. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan dua teknik yaitu pertama triangulasi  sumber,  yaitu  dengan  menggabungkan  dan  menganalisis  data  penelitian tentang  kualitas  layanan  dan  bentuk  layanan  publik  yang  dilaksanakan  di  kantor  Desa Entalsewu Sidoarjo yang di dapat peneliti melalui wawancara dari sumber yang dijadikan objek  penelitian. Kedua,  triangulasi  teknik  dengan  menggabungkan  dan  menganalisis beberapa  data  penelitian  yang  di  dapat  peneliti  memalui  wawancara,  observasi  dan dokumentasi  tentang  kualitas layanan  dan  bentuk  layanan  publik  yang  dilaksanakan  di kantor Desa Entalsewu Sidoarjo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian tentang kualitas pelayanan publik di Pemerintah Desa Entalsewu Kecamatan  Buduran  Kabupaten  Sidoarjo  dengan  menggunakan  pendekatan  teori  dari Sedarmayanti bahwa  kualitas  pelayana  publik  dilihat  dari  4  aspek  yang  dijelaskan sebagai berikut:

## Kemampuan Sumber Daya Manusia Pelayanan Publik Kantor Desa Entalsewu
Kemampuan  sumber  daya  manusia  di  Kantor  Desa  Entalsewu  Sidoarjo  dalam melakukan layanan kepada masyarakat terbagi atas 3 aspek yaitu:
1. Keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM)
Keterampilan  sumber  daya  manusia  di  kantor  Desa  Entalsewu  Sidoarjo  berkaitan dengan  keterampilan  pengarsipan  dan  penyimpanan  berkas  layanan  publik  dari masyarakat  oleh  kantor  Desa  Entalsewu  Sidoarjo. Pertama  keterampilan menyusun pengarsipan ,  yang  terlihat  dari  cara  menyimpan  dokumen  layanan  publik  yang tersusun rapi  dan  mudah  ditemukan  oleh  petugas  layanan  umum.  Dokumen  yang tersimpan  diberi  penyela  yang  berfungsi  sebagai  pembeda  arsip  antar  dokumen dengan  meberikan nama  (judul  berkas)  pada  masing-masing  penyela  asrsip  dan dokumen disimpan sesuai urutan abjad. Dalam  pengelolaan arsip kantor,  diperlukan adanya  pengaturan  penyimpanan  arsip  secara  sistematis  agar  arsip  mudah  untuk
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Page 782
ISSN: 2715-9671 (Online)
ditemukan  atau  doambil  kembali  oleh  petugas  jika  dibutuhkan  sebagai  bahan informasi (Fahmi et al., 2018).
Kedua ketermpilan menyimpan arsip , penyimpanan dokumen disimpan dalam lemari besi  ataupun  berbahan  kayu  dan  masing-masing  dokumen  disimpan  dengan menggunakan  map  plastik.  Hal  ini  dilakukan  agar  dokumen  yang  disimpan  dapat bertahan  lama,  aman  dari  bencaba  dan  tidak  mudah  dimakan  oleh  hama.  Selain disimpan dalam lemari, data tentang layanan publik di kantor desa disimpan di dalam komputer  untuk  memudahkan  pembuatan  surat  keterangan  yang  akan  dikeluarkan. Penyimpanan  dokumen  atau  arsip  setidaknya  mampu  memilihara  dokumen  dari kerusakan  sehingga  dokumen  perlu  untuk  dilindungi,  dirawat,  dilestarikan  dan diawasi agar dokumen selamat bukti fisiknya atau isi informasinya (Hafizh & Nelisa, 2018).
2. Pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber  daya  manusia  atau  pegawai  bagian  pelayanan  umum  pemerintah  Desa Entalsewu  Sidoarjo  memiliki  pengetahuan  yang  baik  dalam  hal  pemberkasan  dan pengadministrasian  layanan  publik.  Pengetahuan  pemberkasan  ditujukan  pada kemampuan  pegawai  dalam  hal  cara  menyimpan  dan  menyusun  arsip  layanan publik  yang  tersusun  rapi.  Kemampuan  ini  secara  tidak  langsung  berdampak  pada kerapian  berkas  dan  kebersihan  ruangan  sehingga  berkas  yang  sedang  atau  telah selesai di proses oleh bagian pelayanan umum telah terdokumentasi dengan baik dan rapi.  pada  hakikatnya  pemberkasan  mengarah  pada  pengaturan  dan  pemeliharaan berkas yang ada dalam suatu instasi pemerintahan (Laila & Mirmani, 2020).
Sedangkan  kemampuan  pengadministrasian  berkenaan  dengan  kemampuan pegawai dalam  hal  pembuatan  format  berkas  misalnya  surat,  menyusun  isi  surat  dan memberikan  nomor  surat  sesuai  dengan  pedoman  pembuatan  surat  yang  telah ditetapkan  oleh  Peraturan  Bupati  Sidoarjo  Nomor  155  tahun  2018  tentang  Kode Wilayah,  Nomenklatur/Titelatur  dan  Kode  Masalah  di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Sidoarjo.  Adminsitasi  berkaitan  dengan  kegiatan  tata  usaha  yang berkenaan dengan menulis dan penggandakan berkas atau surat yang berfungsi sebagai pengendali informasi yang dikeluarkan oleh suatu instasi (Marliani, 2018).
3. Sikap Sumber Daya Manusia (SDM)
Sikap  sumber  daya  manusia  di  kantor  Desa  Entalsewu  Sidoarjo  berkiatan dengan kualitas  kerja  masing-masing  aparatur  negara  di  kantor  desa  selama  bekerja  dan melakukan  pelayanan  kepada  masyarakat  desa  sebagai  berikut: Pertama  disiplin , seluruh aparatur Desa  Entalsewu Sidoarjo  dikatakan  sangat disiplin,  hal ini terbukti dari jam masuk kerja para aparatur desa pada pukul 07.30 WIB dan pulang kerja pada pukul  16.00  WIB.  Disiplin  aparatur  Desa  Entalsewu  Sidoarjo  pengaruhi  dua  faktor yaitu  rasatanggungjawab  oleh  masing-masing  aparatur  desa  terhadap  jabatannya
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Page 783
ISSN: 2715-9671 (Online)
serta  dipengaruhi  oleh  rasa  takut  dan  sungkan  terhadap  keberadaan  kepala  desa. Kedisiplinan ini  berdampak  pada  selalu  tersedianya  aparatur  desa  untuk  melayani masyarakat sehingga jam kerja layanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan lancar. Disiplin  kerja  mampu  membentuk  sikap  dan  perilaku  para  anggota  instasi untuk  terus  bekerja  dengan  baik  dan  maksimal  hingga  prestasi  kerja  dari  masing- masing  anggota  instansi  terbentuk  dengan  baik  (Astutik,  2016).  Disiplin  yang mencakup  ketepatan  waktu  kerja,  tanggungjawab  dan  ketaatan  terhadap  kebijakan kantor mampu mempengaruhi kinerja sumber daya manusia yang mencakup kualitas kerja,  kuantitas  kerja,  tanggungjawab  dan  sikap  karyawan  terhadap  pekerjaan (Pratama, 2020).
Kedua  ramah, para  apatur  Desa  Entalsewu  Sidoarjo  memiliki  sikap  yang  rapah kepada  seluruh  tamu  atau  masyarakat  yang  datang  untuk  mengurus  administrasi pemerintahan  di  kantor  tersebut.  Sikap  ramah  ditunjukkan  dengan  menanyakan keperluan  pengurusan  berkas  yang  diajukan  masyarakat  oleh  aparatur  desa, sehingga  masyarakat  merasa  terbantu  dan  tidak  kebingungan  untuk  mengajukan pengurusan  berkas/dokumen  yang  diperlukan.  Sikap  ramah  juga  ditunjukkan  pada bagian  layanan  umum  yang  menggunakan  bahasa  jawa  halus  dan  senyum  serta saran-saran kepengrusan  yang  jelas  kepada  masyarakat.  Hal  ini  berakibat  pada kenyamanan, keamana dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan  oleh  kantor  Desa  Entalsewu  Sidoarjo.  Sikap  ramah  akan  membuat hubungan yang harmonis antara karyawan dengan pengguna layanan publik, karena karyawan  yang  berbuat  baik  akan  berdampak  pada  kedekatan  dan  dapat menyelesaikan  masalah  dengan  baik  jika  terdapat  pengguna  layanan  publik  yang menuntut  perbaikan  layanan  jika  terdapat  kegagalan  dalam  pelayanan  (Halim  & Suryani, 2013).
Ketiga  adil, kantor  Desa  Entalsewu  Sidoarjo  tidak  pernah  membedakan  siapa  dan apa  keperluan  yang  hendak  diurus  oleh  masyarakat  desa  setempat.  Semua masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan  dilayani  dengan  baik  dan  sama  tanpa membedakan  strata atau latar  belakang  masyarakat,  sesuai  prosedur dan kebijakan yang berlaku di kantor Desa Entalsewu Sidoarjo. Dengan keadilan layanan publik baik secara  prosedural  ataupun  interaksional  mempengaruhi  perilaku  warga  untuk berperilaku dengan  baik  dalam  penggunaan atau  membangun  hubungan  yang baik dengan pihak kantor (Albari, 2013). Sehingga kantor  sebagai  pelayan publik tidak boleh berperilaku diskriminatif dengan tidak membedakan antar warga karena setiap warga memiliki hak yang sama untuk menggunakan layanan publik (Khoiron, 2017).

## Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Kantor Desa Entalsewu Sidoarjo
Pelayanan  publik  yang  dilajukan  oleh  kantor  Desa  Entalsewu  Sidoarjo dilaksanakan  dalam  ruangan  khusus  pelayanan  umum  yang  berdekatan  dengan  ruang
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Page 784
ISSN: 2715-9671 (Online)
sekretaris  desa. Ruangan  pelayanan  umum  memiliki  beberapa  sarana  prasarana  yang mampu  mendukung  berjalannya proses layanan  publik diantaranya: pertama perangkat komputer  yang  berjumlah  2  set  dan  dioperasikannoleh  2  pegawai  bagain  pelayanan umum.  Komputer  digunakan  untuk  membuat  format  surat  atau  berkas  administrasi layanan  publik  serta  menyimpan  beberapa  berkas  yang  perlu  di  simpan  dalam  bentuk softfile. NASA  menjelaskan  bahwa  dokumen  yang berbentuk  eletronik  hanya  depot diolah dan disimpan dalam perangkat komputer (Iswandi et al., 2019).
Kedua  handphone, digunakan  untuk  menerima  laporan  atau  pengaduan  dari masyarakat terkait dengan layanan di kantor Desa Entalsewu Sidoarjo. Handphone yang dimanfaatkan  untuk  layanan hoteline disimpan  dan  pegengan  oleh  salah  satu  pegawai bagian  pelayanan  umum  tujuannya  agar  informasi  yang  hendak  disampaikan  oleh masyarakat tepat pada sasaran. Ketiga , lemari arsip yang  terdiri dari 4 buah  digunakan untuk  menyimpan  berkas  atau  data  penting  tentang  berkas  atau  arsip  layanan  publik. Lemari arsip yang digunakan terdiri dari dua bahan yaitu bahan besi dan kayu anti hama (rayap).  Tujuan  pemilihan  bahan  demikian  agar  berkas atau arsip  kantor  tidak  mudah rusak  dimakan  usia  atapun  rusak  karena  bencana.  Tempat  penyimpanan  berkas diletakkan  di  dekat  meja  kerja  pegawai  pelayanan  umum  dengan  tujuan  memudahkan para pegawai dalam hal menyimpan dan mengambil kembali berkas jika dibutuhkan.
Keempat ,  ruang  tunggu,  dalam  ruangan  layanan  publik  terdapat  area  khusus tempat tunggu para penggun layanan publik di kantor desa Entalsewu Sidoarjo dengan tujuan  agar  masyarakat  aman,  nyaman  dan  tertib  dalam  mengikuti  proses  pemberian layanan  yang  diberikan. Ruang tunggu dilengkapi dengan 2 set kursi yang terbuat dari bahan besi dan mampu menampung  10  orang  dalam  sekali  pemberian  layanan. Kelima sarana prasarana pendukung lain seperti meja dan kursi pegawai, alat tulis kantor seperti bolpoin,  kertas,  printer,  AC,  dan  lain  sebagainya  yang  mendukung  proses  pemberian pelayanan  publik  yang  maksimal.  dalam  melakukan  pelayanan  publik,  para  instasi pelayan  publik  wajib  menyediakan  peralatan  atau  perlengkapan  yang  mampu meningkatkan  kualitas  pelayanan  hingga  terbentuk  iklim  pelayanan  yang  memadai (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, n.d.)

## Prosedur Pelayanan Publik Kantor Desa Entalsewu Sidoarjo
Prosedur  layanan  ini  berkaitan  dengan  tata  cara  dan  tahapan  pelayanan  yang diberlakukan di kantor desa yang sangat rapi.  Kerapian tersebut terlihat  dari ketertiban alur pengajuan permohoanan atau pengaduan masyarakat yang berjalan secara teratur dan bertahap. Cara pelayanan  publik  yang  diberikan harus  mampu  mengatur ketertiban  dan mekanisme layanan yang jelas agar tercipta sistem layanan yang baik dan sesuai dengan kebijakan  (Nuriyanto,  2014).  Setidaknya  penetapan  cara  yang  akan  digunakan  untuk pelayanan  publik  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  pelayanan  yang  transparan  dan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Page 785
ISSN: 2715-9671 (Online)
akuntabel di mata masyarakat sebagai pengguna layanan (Riani, 2021).
Kerapian alur pelayanan publik di kantor Desa Entalsewu Sidoarjo dijelaskan dalam gambar berikut:

## Gambar 1. Alur Pelayanan Publik
Pada gambar 1 dijelaskan bahwa pelayanan publik yang akan diberikan oleh kantor Desa  Entalsewu  Sidoarjo  kepada  masyarakat  setempat  harus  menyertakan  surat keterangan  atau  pengantar  dari  ketua  Rukun  Tetangga  (RT)  dan  ketua  Rukun  Warga (RW)  setempat  sebagai  pengantar  awal  pengurusan  berkas/administrasi  pemerintahan yang  diperlukan  oleh  masyarakat.  Tujuannya  adalah  untuk  memastikan  bahwa masyarakat  yang  melakukan pengajuan pelayanan berkas ke kantor desa adalah  benar- benar  masyarakat  yang  berdomisili  di  wilayah  desa  Entalsewu  yang  membutuhkan pelayanan dari kantor desa.
Kemudian berdasarkan surat keterangan atau pengantar dari RT dan RW tersebut, masyarakat  akan  diarahkan  pada  bagian  pelayanan  umum  untuk  menyerahkan  berkas- berkas pengajuan layanan yang kemudian di proses oleh bagian layanan umum. Setelah diproses  oleh bagian  pelayanan  umum,  kemudian  dilakukan  penandatanganan  oleh kepala desa sebagai pengesahan dokumen dan diserahkan kembali ke bagian pelayanan umum  dan  berkas-berkas  yang  sudah  disahkan  oleh  kepala  desa  dikembalikan  lagi kepada  masyarakat  yang  mengajukan  pelayanan  publik.  Setelah  disahkan  oleh  kantor desa  (kepala  desa),  berkas  pengajuan  layanan  publik  selanjutnya  diserahkan  kepada instasi  pemerintahan  tujuan  sesuai  dengan  keperluan  yang  diajukan  oleh  masyarakat misalnya  ke  lembaga  pendidikan,  dinas  sosial,  kantor  pencacatan  sipil  dan  lain sebagainya.
Layanan  publik  yang  dilakukan  oleh  kantor  Desa  Entalsewu  Sidoarjo  telah memenuhi kriteria ketepatan, kemudahan dan kecepatan yang dijelaskan sebagai berikut: pertama kriteria ketepatan layanan, layanan yang diberikan oleh kantor Desa Entalsewu Sidoarjo  tepat  waktu,  artinya layanan  masyarakat  dimulai  pada  pukul  08.00  WIB  dan
RT/RW Kantor Desa Kepala Desa Bagian Pelayanan Umum Instansi Pemerintah Lainnya
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Page 786
ISSN: 2715-9671 (Online)
ditutup  pada  pukul  15.00  WIB. Selain  itu  ketepatan  waktu  dibuktikan  dengan  tidak terlambatnya  penyelesaian  berkas  atau  dokumen  yang  diberikan  bagian  pelayanan umum  kepada  masyakat.  Ketepatan  waktu  dalam  pelayanan  publik  akan  berdampak pada  masa  tunggu  penyelesaikan  layanan  yang  diberikan  kantor  kepada  pengguna layanan  publik,  maka  dari  itu  para  aparatur  harus  memberikan  jaminan waktu  agar pengguna layanan dapat memastikan waktu yang mereka butuhkan (Rianti et al., 2019).
Kedua kriteria  kemudahan,  kemudahan  dalam  pemberian  layanan  oleh  kantor Desa  Entalsewu  Sidoarjo  memiliki  dua  ciri  pertama  kemudahan  mendapatkan informasi,  sistem pemberian hoteline dan sikap ramah dari aparatur desa membuat para pengguna layanan (warga Desa Entalsewu) depot dengan mendapatkan informasi terkait dengan  berkas  yang  harus  mereka persiapkan  sebelum  pemberian layanan  oleh kantor desa. Kedua kemudahan pemberian layanan, berkas yang telah dipersiapkan oleh warga desa  dan  memenuhi  syarat  selanjutnya  diproses  oleh  bagian  pelayanan  umum.  Proses pelayananpun  tidak  memerlukan  waktu  lama  dan sesuai  dengan  aturan  yang  telah ditetapkan  oleh  kantor  desa  Entalsewu  Sidoarjo  yaitu  aman  dan  tertib  dalam memberikan  layanan.  Kemudahan  merupakan  salah  satu  indikator  berkualitas  atu tidaknya  suatu  pelayanan  publik,  karena  dengan  adanya  kemudahan  maka  kepuasan pengguna  layanan  terhadap  kualitas  layanan  depot  diukur  dan  tercapai  (Fikri  et  al., 2016).
Ketiga kriteria  kecepatan  layanan,  pelayanan  publik  yang  berikan  oleh  kantor Desa  Entalsewu Sidoarjo dibilang cepat. Kecepatan pegurusan berkas dipengaruhi oleh kelengkapan berkas  yang  diajukan  masyarakat.  Semakin  lengkap  berkas  pengajuan, maka penyelesaian berkas atau dokumen yang dibutuhkan masyarakat dari kantor Desa Entalsewu  Sidoarjo  semakin  terselesaikan  dengan  cepat.  Di  sisi  lain  kecepatan perlayanan  publik  yang  diberikan  kantor  Desa  Entalsewu  Sidoarjo  dibuktikan  dengan adanya hotline khusus  pelayanan  masyarakat  berupa  nomor  telpepon  yang  dapat digunakan  untuk  pengaduan  dan  menanyakan  berkas  tanpa  harus  datang  langsung  ke kantor  desa.  Dengan  adanya hotline masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan  layanan publik  khususnya  yang  jarak  jauh  dapat  dibantu  secara  maksimal.  Kehandalan  dalam suatu pelayanan publik salah satunya ditandai dengan kinerja layanan yang cepat, akurat dan prosedurnya mudah diikuti oleh warga sebagai pengguna layanan publik (Rukayat, 2017).

## Bentuk Pelayanan Publik Kantor Desa Entalsewu Sidoarjo
Bentuk layanan yang diberikan oleh kantor Desa Entalsewu Sidoarjo adalah jenis layanan publik  yang  diberikan  oleh kantor  desa  untuk  membantu  keperluan  msyarakat yang dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
Kantor  Desa  Entalsewu  Sidoarjo  membantu  masyarakat  terkait  dengan  pengurusan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Page 787
ISSN: 2715-9671 (Online)
Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian  (SKCK)  dalam  bentuk  pemberian  surat keterangan domisili bahwa pembuat SKCK adalah benar-benar warga Desa Entalsewu Sidoarjo  yang kemudian  surat  keterangan  tersebut  dilampirkan  pada  saat  proses pembuatan  SKCK  di  kantor  Kepolisian  Kota  (Polsek)  Sidoarjo.  Pengajuan permohonan kelengkapan berkas pembuatan SKCK dapat  di proses oleh kantor desa setelah masyarakat memenuhi syarat administrasi yaitu surat keterangan dari RT/RW yang  berisi tetang permohonan  pengajuan  pembuatan SKCK  yang  dilampiri dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan pas foto pembuat SKCK.
2. Pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
Layanan  pengurusan  Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  (SKTM)  di  kantor  Desa Entalsewu  Sidoarjo  diberikan  ketika  masyarakat  desa  menginginkan  keringanan beban  biaya  pendidikan  dan/atau  kesehatan.  SKTM  di  bidang  pendidikan dikeluarkan  untuk  meringankan  beban  biaya  pendidikan  anak  seperti  untuk pengajuan  beasiswa  dengan  menyertakan  jumlah  penghasilan  orang  tua  siswa. Sedangkan  SKTM  di  bidang  kesehatan diberikan  ketika  masyarakat  menginginkan keringanan  biaya  berobat  di  rumah  sakit.  Adapun persyaratan  yang  harus dipenuhi masyarakat  untuk  meperoleh  SKTM  dari  kantor desa  adalah  surat  keterangan  atau pengantar dari RT/RW, fotokopi KTP, KK dan akte kelahiran (bagi pendidikan).
3. Pengurusan Kehilangan
Pengurusan  surat  keterangan  kehilangan  di  kantor  Desa  Entalsewu  Sidoarjo  yaitu dengan  memberikan  surat  keterangan  atau  pengantar  yang  berisikan  tentang keterangan  nama  dan  domisili  serta  jenis  kehilangan  yang  diajukan  bahwa  warga tersebut adalah benar-benar warga Desa Entalsewu Sidoarjo yang sedang mengalami musibah kehilangan  barang.  Adapun  syarat  pengualaran  surat  pengantar kehilangan tersebut adalah surat pengantar RT/WW untuk pembuatan pengantar kehilangan dari kantor desa, fotokopi KTP dan KK.
4. Pengurusan Kelahiran
Pengurusan  kelahiran  adalah  pemberian  layanan  publik  yang  diberikan  oleh  kantor Desa  Entalsewu  Sidoarjo  dengan  mengeluarkan  surat  keterangan  keringanan  biaya melahirkan  warga  desa.  Surat  keterangan  melahirkan  berisi  tentang  keterangan domisili warga dan pekerjaan pemohon surat kelahiran. Adapun syarakat yang harus dipenuhi untuk pembuatan surat kelahiran adalah pengantar dari RT/RW yang berisi tentang kebenaran warga pemohon, fotokopi KK dan KTP suami istri serta fotokopi buku nikah.
5. Pengurusan Kematian
Pengurusan  kematian  diberikan  ketika  warga  desa  Entalsewu  memerlukan  surat keterangan  kematian  salah  satu  anggota  keluarganya  untuk  penghapusan  anggota
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Page 788
ISSN: 2715-9671 (Online)
keluarga  dari  kartu  keluarga  ataupun  syarat  untuk  ahli  waris.  Adapun  syarat  yang diperlukan  untuk  membuat  surat  keterangan  ini  di  kantor  Desa  Entalsewu  Sidoarjo adalah surat ketarangan atau pengantar dari RT/RW bahwa warga dengan atas nama yang tertera di  surat  pengantar  adalah  warga  di  dusun  tersebut  dan  telah  meninggal dunia, kemudian menyerahkan fotokopi KTP dan KK warga yang meninggal beserta pemohon pembuatan surat keterangan meninggal.
6. Pengurusan Pernikahan (Sudah dan Belum Menikah)
Layanan  publik  lainnya  yang  diberikan  oleh  kantor  Desa  Entalsewu  adalah pengurusan  surat  pengantar untuk  melakukan pernikahan  yang  diajukan  oleh  warga desa Entalsewu  Sidoarjo.  Khusus  pelayanan  pernikahan,  kantor  Desa  melibatkan bagian  Kesejahteraan  Masyarakat  (Kesra)  yang  diketuai  oleh  Mudin  untuk pengurusan berkas- berkas pernikahan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidoarjo. Surat pengantar pernikahan dibedakan atas dua jenis, surat pengantar perkawinan bagi yang  belum  pernah menikah  dengan  syarat  adminitrasi  yaitu  surat  pengantar  dari RT/RW,  fotokopi  KK  dan KTP,  fotokopi  kate  kelahiran,  fotokopi  ijazah  terakhir, fotokopi  imunisasi  (bagi  calon  pengantin  wanita),  surat  pernyataan  belum  pernah menikah  dan  rekom  menikah  yang dibuatkan oleh kantor Desan Entalsewu Sidoarjo, serta pas foto ukuran 2x3, 3x4 dan 4x6. Sedangkan untuk yang sudah pernah menikah menyertakan surat keterangan cerai atau akte cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama setempat.
7. Pengurusan Penduduk / Domisili / Usaha
Pengurusan  penduduk  atau  domisili  usaha  adalah  layanan  yang  diberikan  kepada orang atau badan organisasi lainnya yang memiliki usaha yang keberadaannya ingin diakui  secara  sah  dan  legal  di  mata  hukum  pemerintahan  Kabupaten  Sidoarjo khususnya pemerintah Desa Entalsewu Sidoarjo. Pungurusan ijin domisili usaha yang dikeluarkan oleh kantor Desa Entalsewu Sidoarjo berupa surat keterangan berupa apa jenis  usaha,  siapa  pengelolanya  dan  dimana  usaha  tersebut  dikelola.  Adapun persyaratan  yang  harus dipenuhi  adalah  surat  keterangan  RT/RW  setempat  dimana usaha  tersebut  berada,  fotokopi  KTP  dan  KK  pemilik  usaha  (suami  istri),  fotokopi NPWP,  fotokopi akta notaris usaha,  foto  tempat  usaha,  surat  pernyataan  penyewaan atau tempat  sendiri  pelaku usaha dan  mengisi  form  permohonan  ijin  domisili usaha yang disediakan oleh kantor Desa Entalsewu Sidoarjo.
8. Pengurusan Keterangan Ijin Usaha
Pengurusan keterangan ijin usaha adalah layanan  publik  yang  diberikan  oleh kantor Desa Entalsewu Sidoarjo bagi para pemilik usaha dengan skala kecil atau menengah ke bawah  seperti  toko,  warung atau rumah  makan.  Surat keterangan  yang  diberikan merupakan legalitas dari pemerintah desa untuk pengajuan pajak kepada pemerintah kabupaten  Sidoarjo.  Surat  keterangan  ijin  usaha  berisi  tentang  nama  pemilik  dan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Page 789
ISSN: 2715-9671 (Online)
jenis  usaha  yang  dikelolanya.  Adapun  berkas  yang  wajib  dibawa  untuk  pegurusan surat keterangan ini  di kantor desa Entalsewu  Sidoarjo adalah  surat keterangan  dari RT/RW,  fotokopi  KTP  dan  KK  pemilik  (suami  istri),  fotokopi  NPWP,  foto  lokasi usaha, surat permohonan yang ditandatangani di atas materai.
9. Pengurusan Pindah Tempat
Surat  keterangan  pindah  tempat  diberikan  kepada  warga  desa  Entalsewu  Sidoarjo jika terdapat  warga asli  Entalsewu  Sidoarjo  berpindah  tempat  dikarenakan menikah atau bekerja  di  luar  kota.  Pengurusan  pindah  tempat  juga  dapat  berupa  keterangan pindah  tempat  bagi  pendatang  yang  berpindah  tempat  ke  Desa  Entalsewu  Sidoarjo. Adapun syarat pengurusan surat keterangan ini adalah surat keterangan dari RT/RW baik bagi penduduk asli desa Entalsewu Sidoarjo ataupun  pendatang,  fotokopi  KTP dan KK, surat keterangan pindah domilisi yang berisi alamat asal dan tujuan domisili dan pas foto ukuran 3x4.
10. Pengurusan Bepergian
Surat  keterangan  bepergian  diberikan  kepada  warga  yang  ingin  melakukan bepergian baik keluar kota atau luar negeri. Surat keterangan ini adalah surat yang menjelaskan  tentang  siapa  dan  warga  dari  RT/RW  mana  yang  akan  melakukan bepergian, kemana  tujuan  bepergian,  keperluan  bepergian  dan  berapa  lama  warga tersebut  meninggalkan  desa  Entalsewu  Sidoarjo.  Syarat  pembuatan  surat keterangan ini adalah pengantar dari RT/RW setempat, fotokopi KTP dan KK serta keterangan yang berisi alamat dan tujuan bepergian yang dibuat oleh pemohon (jika pelajar disebutkan nama lembaga pendidikannya dan alamatnya, namun jika pekerja disebutkan nama perusahaan dan lokasinya).
11. Pengurusan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Layanan  publik  lain  yang  diberikan  oleh  kantor  Desa  Entalsewu  Sidoarjo  adalah pelayanan  penerbitan  surat  keterangan  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  yang  ingin diajukan oleh warga desa kepada instasi pemerintah lain seperti bank atau koperasi yang  bekerjasama  dengan  pemerintah  terkait  pendanaan  usaha  rakyat.  Surat keterangan KUR yang dikeluarkan oleh kantor desa berfungsi sebagai penerang dan penjelas  bahwa  warga pemohon  KUR  adalah  benar-benar  warga  desa  Entalsewu Sidoarjo  yang  sedang  membutuhkan  bantuan  dana  pengembangan  usaha  yang dikelolanya.  Adapun  syarat  yang  harus  dipenuhi  untuk  mendapatkan  surat keterangan KUR ini adalah surat pengantar dari RT/RW setempat yang menjelaskan permohonan pengajuan KUR, fotokopi KTP dan KK pemilik usaha, surat pernyataan dari  pemohon  yang  berisikan  tentang  permohonan  ijin  KUR  kepada  salah  satu instasi pemerintah.
12. Pengurusan Sosial Lainnya
Layanan  publiki  lainnya  yang  diberikan  oleh  kantor  Desa  Entalsewu  Sidoarjo
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Page 790
ISSN: 2715-9671 (Online)
pertama  surat  keterangan  permohonan  penurunan  atau  penaikan  daya  listrik  yang diajukan  oleh  warga  desa  dengan  menyertakan  berkas  yaitu  surat  pengantar  dari RT/RW, fotokopi  KK  dan  KTP,  serta  fotokopi  rekening  listrik.  Kedua  adalah permohonan  perubahan  nama yang terdapat  pada  KK, atau  KTP, ijazah atau buku nikah  dengan  menyertakan  surat  pengantar  dari  RT/RW,  fotokopi  KTP  atau  KK atau  ijazah  atau  buku  nikah  sesuai  dengan  keperluan  perubahan  nama  yang selanjutnya surat keterangan tersebut dapat  diteruskan pada kantor pencatatan sipil Kabupaten Sidoarjo.

## SIMPULAN
Kualitas  pelayanan  publik  di  Pemerintah  Desa  Entalsewu  Kecamatan  Buduran Kabupaten  Sidoarjo  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  prosedur.  Indikator  kinerja  yang baik tersebut ditandai dengan kualitas layanan yang rapi (prosedural); para aparatur desa yang  memiliki  sikap  disiplin, ramah, dan  sopan;  sarana  dan  prasarana  yang  digunakan seperti  komputer, handphone, lemari  dan  lain  sebagainya  telah  dimanfaatkan  dengan sangat baik untuk mendukung prose terjadinya pelayanan publik yang maksimal; prosedur pelayanan publik yang mudah,  cepat  dan tepat  dalam  semua jenis  pelayanan.  Selain itu layanan  yang  diberikan  oleh  kantor  Desa  Entalsewu  Sidoarjo  juga  sangat  beragam  di antaranya  layanan pengurusan  SKCK, SKTM, kelahiran, kematian,  pernikahan,  domisi usaha,  ujin  usaha,  pindah  tempat,  bepergian,  KUR,  penurunan  atau  peningkatan  daya listrik dan layanan pengurusan beda nama pada KTP,      KK ataupun dalam buku nikah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad, J. (2019). Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan  Sipil  Kabupaten  Gorontalo. Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya
Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 6 (2), 73–82.
https://doi.org/10.37606/publik.v6i2.6
Albari.  (2013).  Pengaruh  Dimensi  Keadilan  Pelayanan  Terhadap  Minat  Berperilaku Ulang. Jurnal Siasat Bisnis , 17 (2), 117–130.
Astutik, M. (2016). Pengaruh Disiplin Kerja Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai  Sekretariat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Jombang. JBMP  (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan) , 2 (2), 121–140. https://doi.org/10.21070/jbmp.v2i2.1098
Bazarah,  J.,  Jubaidi,  A.,  &  Hubaib,  F.  (2021).  Konsep  Pelayanan  Publik  Di
Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di
Indonesia). Dedikasi , 22 (2), 105–122. https://doi.org/10.31293/ddk.v22i2.5860
Fahmi, I. N., Alaydrus, A., & Budiman. (2018). Studi Tentang Pengelolaan Kearsipan Dalam  Menunjang  Pelayanan  Publik  (Perbandingan  di  Kantor  Kelurahan Rawamakmur  dan  Kantor  Kelurahan  Teluk  Lerong  Ulu  ). EJournal  Ilmu
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Page 791
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)
Pemerintahan , 6 (4), 1565–1578. ejournal.ipfisip-unmul.ac.id
Fikri,  S.,  Wiyani,  W.,  &  Suwandaru,  A.  (2016).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Terhadap  Kepuasan  Dan  Loyalitas  Mahasiswa  (Studi  pada  Mahasiswa  Strata  I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Merdeka Malang). Jurnal Bisnis Dan Manajemen , 3 (1), 120– 134.
Hafizh, M.,  & Nelisa,  M. (2018). Sistem  Penyimpanan  Arsip Di  Kantor  Camat  Koto XI Tarusan Pesisir Selatan. Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan , 6 (2), 19– 26.
Halim,  C.  N.,  &  Suryani,  T.  (2013).  Pengaruh  Keramahan,  Kredibilitas  Dan  Citra Karyawan  Terhadap  Kedekatan  Karyawan  Dan  Kepuasan  Nasabah  Produk Tabungan  Bank  Konvensional  Di  Surabaya. Journal  of  Business  and  Banking , 3 (1), 81–92. https://doi.org/10.14414/jbb.v3i1.256
Haryanto.  (2012).  Dampak  Perubahan  Status  Desa  Menjadi  Kelurahan  Terhadap Pelayanan Publik Di Kelurahan Paringin Kota Kabupaten Balangan. Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal , I (2), 137–147.
Hidayah,  D.  D.  (2020).  Kualitas  Pelayanan  Publik  (Studi  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  Di  Kecamatan  Cipatujah  KabupatenTasikmalaya). Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 7 (1), 28–34. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3260
Hutagalung,  G.  S.  (2021).  Peningkatan  Mutu  Pelayanan  Publik  Dalam  Rangka
Mewujudkan Good Governance Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp). Jurnal JURISTIC , 2 (1), 99–115. http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/2141
Irawan,  A.  (2018).  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Fungsi  Pemerintah  Desa  Dalam Penyelenggaraan  Tugas  Pembantuan  Dari  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Ditinjau Dari Peraturan  Perundang- Undangan  Di  Indonesia. Jurnal  Yuridis  Unaja , 1 (2), 54–67.
Iswandi, N., Nazifah, N. A., Khotimah, H., Anggraini, M., & Okshi, J. (2019). Sistem Manajemen  Arsip  di  MTS  Aulia  Cendikia  Palembang. Diplomatika:  Jurnal Kearsipan Terapan , 2 (2), 1–10. https://doi.org/10.22146/diplomatika.42038
Khoiron.  (2017).  Pelayanan  Publik  Dan  Keadilan  Sosial. PUBLISIA:  Jurnal  Ilmu Administrasi Publik , 2 (1), 8–14. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Kurniawan, R. C. (2016). Inovasi  Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum , 10 (3),  569–586.
https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794
Kurniawan,  R.  C.  (2016).  Tantangan  Kualitas  Pelayanan  Publik  pada  Pemerintah
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Page 792
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)
Daerah. Administratio:  Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik  Dan  Pembangunan , 7 (1), 15–25.
Maryam,  N.  S.  (2016).  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi , VI (1), 1–18.
Laila,  N.,  &  Mirmani,  A.  (2020).  Pelaksanaan  Pemberkasan  Arsip  Di  Pusat Administrasi Universitas Indonesia: Studi Kasus Bidang Perencanaan, Keuangan, Dan Fasilitas. Jurnal Ilmu Informasi,  Perpustakaan, Dan Kearsipan , 22 (2), 81– 89. http://jipk.ui.ac.id/index.php/jipk/article/view/163/46
Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. Dinamika :
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi  Negara , 5 (4),  17–21. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743/1407
Mu’alim,  I.,  Djatmiko,  A.,  &  Ningrum,  E.  (2020).  Penggunaan  Dana  Desa  Di  Luar Prioritas  Dana  Desa  (Pembangunan  Balai  Desa  Di  Desa  Adipasir  Kecamatan Rakit  Kabupaten  Banjarnegara). Jurnal  Media  Komunikasi  Pendidikan
Pancasila Dan Kewarganegaraan , 2 (1), 123–132.
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl- 20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887- 9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884- z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/journal
s/inde x.php/IJAST/article
Nuriyanto.  (2014).  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia  ,  Sudahkah Berlandaskan Konsep “ Welfare State ”? Jurnal Konstitusi , 11 (3), 428–453.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pembentukan  Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan
Permatasari, A. (2020). Pelaksanaan Pelayanan Publik Yang Berkualitas. DECISION: Jurnal Administrasi Publik , 2 (1), 51–56.
Pratama,  A.  (2020).  Pengaruh  Disiplin  Kerja  Terhadap  Kinerja  Karyawan  Pada  PT. Wisata Angkasa Permai.
Jurnal  Semarak , 3 (2),  1–11.
http://library.gpntb.ru/cgi-
bin/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=RSK&P21DBN=RSK& S21FM T=fullwebr&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&Z21MFN=41368
Rahardian,  R.,  &  Zakariya,  Z.  (2017).  Kualitas  Pelayanan  Publik  Dalam  Memenuhi Kepuasan  Masyarakat  Di  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Khusus  Surabaya. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 3 (1), 584–591.
https://doi.org/10.30996/jpap.v3i1.1226
Rezha, F., Rochmah, S., & siswidianto. (2013).  Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik  Terhadap  Kepuasan  Masyarakat  (Studi  tentang  Pelayanan  Perekaman
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume IX Nomor 4, 2022
Page 793
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo ISSN: 2715-9671 (Online)
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kota Depok). Jurnal Administrasi Publik , 1 (5), 981–990.
Riani,  N.  K.  (2021).  Strategi  Peningkatan  Pelayanan  Publik. JIP:  Jurnal  Inovasi Penelitian , 1 (11), 2443–2452.
Rianti,  S.,  Rusli,  Z.,  &  Yiliani,  F.  (2019).  Kualitas  Pelayanan  Publik. Jurnal  Ilmu Administrasi Negara , 15 (3), 412–419. https://doi.org/10.36917/japabis.v1i1.7
Rukayat, Y. (2017). Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Gamping. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) , 2 , 56–
65. http://eprints.uny.ac.id/17523/1/SKRIPSI FULL.pdf
Saputro, H.  E. (2015).  Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal  Professional  (FIS Unived) , 2 (1), 17– 30.
Setyo,  N.  (2013).  Demokrasi  dan  Tata  Pemerintahan  Dalam  Konsep  Desa  dan Kelurahan. Jurnal Cita Hukum , 1 (2), 247–262.
Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Daerah. Binamulia Huku , 7 (1), 82–95.
Suryantoro,  B.,  &  Kusdyana,  Y.  (2020).  Analisis  Kualitas  Pelayanan  Publik  Pada Politeknik Pelayaran Surabaya. Jurnal Baruna Horizon , 3 (2), 223–229.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik