## PEMENUHAN UPAH MINIMUM SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL
1 Henny Damaryanti, 2 Sy. Abdullah Alkadrie, 3 Annurdi 1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, Pontianak
Email Korespondensi: henny.kasdi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  pemenuhan  pembayaran  upah  minimum sebgai  pemenuhan  hak  tenaga  kerja  yang  dijamin  sebagai  hak  konstitusi  sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Jenis penelitian ini adalah penelitian  yuridis normatif. Bahan penelitian  bersumber  dari  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier.  Cara  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  dokumentasi dengan  alat  studi  dokumen.  Data  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketentuan mengenai pengupahan tenaga  kerja  merupakan  upaya  yang  dilakukan  oleh  negara  agar  setiap  tenaga  kerja dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  secara  layak  dengan  menggunakan  ketentuan penetapan  upah  minimum,  namun  demikian  masih  ditemukan  adanya  pengusaha  yang melakukan atau menerapkan pengupahan terhadap pekerjanya di bawah upah minimum yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaku usaha (pengusaha) hendaknya  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  miliknya  haruslah  memperhatikan  pula kepentingan dari pekerjanya, dengan turut serta memperhatikan dan memenuhi hak-hak tenaga kerja, selain itu negara dalam hal ini dituntut untuk dapat melakukan penegakkan hukum  ketenagakerjaan  sehingga  terwujud  pemenuhan  upah  minimum  sebagai  bentuk pemenuhan hak konstitusional tenaga kerja.
Kata Kunci : Upah minimum, Perlindungan, Hak Konstitusional

## A. PENDAHULUAN
Badan  usaha  secara  umum,  pada dasarnya  dapat  dibedakan  berdasarkan bentuk badan hukumnya menjadi badan usaha yang berbentuk badan hukum dan badan  usaha  yang  tidak  berbentuk badan  hukum.  Beberapa  bentuk  badan usaha  yang  sering  dijumpai  dalam praktek  bisnis  di  Indonesia  antara  lain Firma,  CV,  dan  Perseroan  Terbatas, dimana  semua  bentuk  badan  usaha
tersebut  memiliki  tujuan  yang  sama yakni  menjalankan  kegiatan  usaha dalam rangka memperoleh keuntungan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, salah satu unsur yang terpenting  ialah  adanya  tenaga  kerja yang memiliki peranan dalam menjalankan  roda  kegiatan  perusahaan. Sebagaimana  diketahui  tenaga  kerja tersebut  memperoleh  upah  atas  beban kerja  yang  dijalankannya,  dengan  upah ini  lah  setiap  tenaga  kerja  dapat
menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berhubungan  dengan  kehidupan sosial ekonomi yang didalamnya terdapat unsur kebutuhan dan pemenuhannya, Abraham Maslow mengelompokkan  5  tingkat  kebutuhan manusia, yaitu 1 : 1. Kebutuhan dasar fisiologis/kebutuhan fisik ( Phisiological Needs ) yang diperlukan  untuk  mempertahankan hidup seperti kebutuhan akan makanan, istirahat, udara segar, air, vitamin, dan sebagainya. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer.
2. Kebutuhan  akan  rasa  aman  ( Safety Needs )  ditujukan  oleh  anak  dengan pemenuhan  kebutuhan  secara  pasti, kontinu,  dan  teratur.  Anak  mudah terganggu dalam situasi yang dirasakan  sebagai  situasi  yang membahayakan, situasi yang kacau, tak menentu, ia mudah menarik diri dalam  situasi  asing  baginya.  Anak membutuhkan  perlindungan  yang memberi rasa aman.
3. Kebutuhan  untuk  mencintai  dan dicintai  ( Love  Needs )  merupakan dorongan  atau  keharusan  baginya untuk  mendapatkan  tempat  dalam
satu kelompok dimana ia
memperoleh  kehangatan  perasaan dan  hubungan  dengan  masyarakat lain secara umum.
4. Kebutuhan  akan  harga  diri  ( Estem
Needs ) menuntut pengalaman individu  sebagai  pribadi  yang bernilai,  sebagai  manusia  yang berarti  dan  memiliki  martabat.
Pemenuhan  kebutuhan  ini  akan
1 Abraham  H.  Maslow,  1994, Motivasi  dan Kepribadian  Dengan  Hierarki Kebutuhan Manusia ,  Pustaka  Binama  Pressindo,  Jakarta, Hlm. 43.
menimbulkan  rasa  percaya  diri sendiri, menyadari kekuatan- kekuatannya,  merasa  dibutuhkan dan mempunyai arti bagi
lingkungannya.
5. Kebutuhan  akan  aktualisasi  diri ( Self  Actualization )  memberikan dorongan  kepada  setiap  individu untuk mengembangkan atau mewujudkan seluruh potensi  dalam dirinya.  Dorongan  ini  merupakan dasar  perjuangan  setiap  individu untuk merealisasikan dirinya, untuk menentukan dirinya/identitasnya,
dan menjadi dirinya sendiri. Kebutuhan ini tumbuh secara wajar dalam diri setiap manusia.
Begitu pentingnya upah yang menjadi  hak  dari  tenaga  kerja  tersebut dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan hidupnya, menjadi alasan negara memberikan perlindungan hak atas upah tersebut  sebagai  hak  yang  dijamin  oleh konstitusi,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  28  D  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar  RI  1945  yang  menyatakan bahwa:
“Setiap  orang  berhak  untuk bekerja  serta  mendapat  imbalan dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak dalam hubungan kerja”.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut, maka  dapat  diketahui  bahwa  negara dalam  hal  ini  berupaya  memberikan perlindungan  terhadap  tenaga  kerja dengan  adanya  pemberian  upah  yang layak  kepada  tenaga  kerja.  Selanjutnya, hal tersebut dipertegas kembali di dalam peraturan  perundang-undangan  yang menjadi  dasar  hukum  dalam  hukum ketenagakerjaan  di  Indonesia  yakni dalam  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaa, khususnya dalam Pasal Pasal 88 ayat (1)
yang  menyatakan  bahwa  “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pengertian upah dapat didefenisikan  sebagai  harga  yang  harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanan dalam memproduksi kekayaan. 2 Ukuran upah  yang layak ini, kemudian menjadi dasar  adanya  penetapan  standar  upah minimum,  dengan  harapan  dengan adanya  hal  tersebut  maka  setiap  tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak berdasarkan upah yang  diperolehnya.  Bahkan  kemudian dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut memuat adanya  larangan  pemberian  upah  di bawah  upah  minimum,  sebagaimana  di atur  dalam  Pasal  90  ayat  (1),  yang menyatakan bahwa :
“Pengusaha  dilarang  membayar upah  lebih  rendah  dari  upah minimum  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 89”.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut, selanjutnya  dapat  kita  paami  bahwa terdapat kepastian hukum serta perlindungan dari negara bahwa pengusaha  dalam  hal  ini  diwajibkan untuk  memberikan  upah  kepada  tenaga kerjanya  setkurang-kurangnya  sesuai dengan upah minimum. Namun demikian  masih  ditemukan  adanya pengusaha yang tidak mentaati peraturan  tersebut,  sebagaimana  yang terjadi  di  DKI  Jakarta.  Dimana  Pemkot
Jakarta  Pusat  mencatat  sebanyak  tujuh perusahaan
sepanjang 2015 ini membayar  gaji  di  bawah  nilai  Upah Minimum Provinsi (UMP) yang
2 Afzalurrahman,  2000, Muhammad  Sebagai Pedagang ,  Yayasan  Swarna  Bhumy,  Jakarta, Hlm. 395.
ditentukan. 3 Sehingga  dapat  dikatakan hingga  saat  ini  hak  buruh  atau  tenaga kerja atas upah yang layak sebagaimana diatur  dalam  UUD  1945  sebagai  salah satu  hak  kosntitusional  belum  dapat berjalan secara efektif.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis merasa  tertarik  untuk  melakukan  kajian secara  ilmiah  dalam  bentuk  penelitian dengan judul “Pemenuhan  Upah Minimum  Sebagai  Upaya  Perlindungan Hak Konstitusional”.

## B. RUMUSAN MASALAH
Adapun  yang  menjadi  rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  : Bagaimana  penerapan  pemenuhan  upah minimum  sebagai  pemenuhan  hak konstitusional?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis  normatif,  karena  menggunakan data  sekunder  atau  sering  juga  disebut dengan penelitian
kepustakaan.
Penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian  hukum  yang  meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.  Sistem  norma  yang  dimaksud adalah  mengenai  asas-asas,  norma, kaidah dari peraturan perundang- undangan, putusan pengadilan,
perjanjian  serta  doktrin  (ajaran). 4 Data sekunder yang digunakan pada
3
https://metro.sindonews.com/read/1068815/171/ 7-perusahaan-di-jakarta-bayar-gaji-di-bawah- ump-2015-1449844969
4 Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 34.
penelitian  ini  antara  lain  peraturan perundang-undangan  yang  berkaitan dengan hukum persaingan usaha,
dokumen -  dokumen dan tulisan-tulisan yang  berkaitan  dengan  permasalahan yang diteliti. Metode analisis data yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif  kualitatif,  artinya  penulis akan memaparkan dan menjelaskan data yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan, yang  dituangkan  dalam  bentuk  uraian logis  dan  sistematis.  Setelah  bahan- bahan  hukum  yang  diperlukan  berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya dibuatlah suatu analisis untuk
memperoleh kejelasan penyelesaian masalah,  kemudian  ditarik  kesimpulan secara  deduktif,  yaitu  dari  hal  yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.  Pada  tahap  ini  bahan  hukum dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan  kebenaran  yang  dapat dipakai  untuk  menjawab  permasalahan- permasalahan  yang  diajukan  dalam penelitian.

## D. PEMBAHASAN
Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja dimaksudkan  untuk  menjamin  hakhak dasar  pekerja  dan  menjamin  kesetaraan serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya, dengan  tetap  melihat  perkembangan kemajuan  dunia  usaha  dan  kepentingan perusahaan.  Menurut  Kartasapoetra  dan Indraningsih sebagaimana dikutip Asikin  maka  perlindungan  pekerja  ini mencakup 5 :
5 Zainal  Asikin,  2007, Dasar-dasar  Hukum Perburuhan , Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 96.
1. Norma  Keselamatan  Kerja  yang meliputi  keselamatan  kerja  yang bertalian  dengan  mesin,  pesawat, alat-alat  kerja  bahan  dan  proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja  dan  lingkungan  serta  cara- cara melakukan pekerjaan;
2. Norma Kesehatan Kerja dan Heigiene  Kesehatan  Perusahaan yang  meliputi  pemeliharaan  dan mempertinggi  derajat  kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur  pemberian  obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit;
3. Norma Kerja yang meliputi perlindungan  terhadap  tenaga  kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, system pengupahan, istirahat,  cuti,  kerja,  wanita,  anak, kesusilaan menurut agama keyakinan masingmasing yang diakui  oleh  pemerintah,  kewajiban sosial kemasyarakatan dan sebagainya guna memelihara kegairahan  dan  moril  kerja  yang menjamin  daya  guna  kerja  yang tinggi  serta  menjaga  perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral;
4. Norma  Kecelakaan  Kerja  meliputi
Tenaga Kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit  kuman  akibat  pekerjaan, berhak  atas  ganti  rugi  perawatan dan  rehabilitasi  akibat  kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli  warisnya  berhak  mendapat ganti kerugian.
Sedangkan menurut Imam Soepomo membagi perlindungan
pekerja  ini  menjadi  3  (tiga)  macam yaitu 6 :
6 Ibid.
1. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis  perlindungan  yang  berkaitan dengan  usaha-usaha  untuk  untuk memberikan  kepada  pekerja  suatu penghasilan  yang  cukup  memenuhi keperluan seharihari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam  hal  pekerja  tersebut  tidak mampu  bekerja  sesuatu  diluar kehedaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial.
2. Perlindungan  sosial,  yaitu  suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang  tujuannnya  memungkinkan pekerja itu mengenyam dan memperkembangkan perikehidupannya  sebagai  manusia pada umumnya, dan sebagai anggota  masyarakat  dan  anggota keluarga;  atau  yang  biasa  disebut dengan kesehatan kerja.
3. Perlindungan  Teknis,  yaitu  suatu jenis  perlindungan  yang  berkaitan dengan usaha-usaha  untuk menjaga pekerja  dari  bahaya  kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat  atau  alat  kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau  dikerjakan  perusahaan;  atau yang biasa disebut dengan keselamatan kerja. Gaji  atau  upah  sebagaimana  telah diuraikan di atas merupakan hak pekerja atas pekerjaan yang merupakan kewajibannya. Selanjutnya adapun pengertian dari upah menurut para ahli, antara lain :
1. Menurut  Mulyadi,  gaji  dan  upah pada umumnya merupakan pembayaran  jasa  yang  dilakukan oleh  karyawan  yang  mempunyai jenjang, jabatan manajer, dan dibayarkan secara perceraian bulan,
sedangkan upah merupakan
pembayaran  atas  penyerahan  jasa yang  dilakukan  oleh  karyawan pelaksana (buruh) umumnya dibayarkan  berdasarkan  hari  kerja, jam  kerja,  atau  jumlah  satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan”. 7
2. Menurut  Sugiyurso  dan  F.  Winarni menjelaskan bahwa gaji merupakan sejumlah pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas administrasi  dan  manajemen  yang biasanya  ditetapkan  secara  bulanan sedangkan upah merupakan
imbalan  yang  diberikan  kepada buruh  yang  melakukan  pekerjaan kasar  dan  banyak  mengandalkan kekuatan  fisik,  jumlah  pembayaran upah  biasanya  ditetapkan  secara harian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan. 8 Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum  ketenagakerjaan  di  Indonesia, memberikan pengertian upah
sebagaimana  dituanglan  dalam  Pasal  1 anka  30  undang-undang  ini  yang menyatakan  bahwa,  upah  adalah  hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang
ditetapkan  dan  dibayarkan  menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang
undangan, termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh dan  keluarganya  atas  suatu  pekerjaan dan/atau  jasa  yang  telah  atau  akan
7 Mulyadi,  2001, Akuntansi  Manajemen  : Konsep,  Manfaat  dan  Rekayasa ,  Jakarta, Salemba Empat, Hlm. 373.
8 Sugiyarso,  G.  dan  Winarni,  F.,  2005, Manajemen  Keuangan ,  Yogyakarta,  Media Pressindo, Hlm. 95.
dilakukan.  Adanya  ketentuan  mengenai upah minimum, pada dasarnya merupakan  bentuk  perlindungan  yang diberikan  oleh  negara  terhadap  tenaga kerja.  Sistem  upah  di  Indonesia  pada umunya  didasarkan  pada  tiga  fungsi, yaitu 9 :
1. Menjamin  kehidupan  yang  layak bagi pekerja dan keluaraga.
2. Mencerminkan  imbalan  atas  hasil kerja seseorang.
3. Menyediakan insentif untuk mendorong dan meningkatkan produktifitas kerja. Selanjutnya, menurut Imam
Soepomo,  upah  terdiri  atas  komponen- komponen sebagai berikut 10 :
1. Upah  Pokok  adalah  upah  dasar yang  dibayarkan  kepada  pekerja
menurut tingkat atau jenis pekerjaan,  dan  besarnya  ditetapkan berdasarkan kesepakatan;
2. Tunjangan  Pokok  adalah  tunjangan yang  diberikan  bersamaan  dengan upah  tiap  bulannya.  Tunjangan  ini tidak dipengaruhi jumlah kehadiran; 3. Tunjangan  Tidak  Tetap  adalah tunjangan yang diberikan bersamaan dengan upah tiap bulannya.  Tunjangan  ini  hanya diberikan bila pekerja masuk kerja.
Adanya  kebijakan  penerapan  upah minimum  pada  dasarnya  memiliki sasaran, sebagai berikut 11 :
9 Tim  Pengkajian  Hukum,  ,  2010, Laporan Pengkajian  Hukum  Tentang  Menghimpun  Dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai Pengertian  Sumber-Sumber  Hukum  Mengenai Ketenagakerjaan ,  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional  Departemen Hukum Dan HAM, Hlm. xxvi
10 Imam  Soepomo,  1999,  Pengantar  Hukum Perburuhan, Jakarta, Djambatan, Hlm.
1. Menjamin  penghasilan  karyawan sehingga  tidak  lebih  rendah  dari suatu tingkah tertentu
2. Meningkatkan  produktifitas  kerja karyawan 3. Mengembangkan dan meningkatkan  perusahaan  dengan cara produksi yang lebih efisien Pemenuhan upah minimum ini, bila dilihat  dari  segi  ekonomi  merupakan suatu  upaya  agar  setiap  tenaga  kerja dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya secara  layak  sebgaimana  dituangkan dalam  Pasal  27  ayat  (2)  UUD  1945, yakni:
“ Tiap-tiap  warga  negara  berhak atas  pekerjaan  dan  penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ”.
Selanjutnya  secara  khusus,  UUD 1945  mengatur  pulah  pemenuhan  upah yang  layak  yang  diterima  oleh  tenaga kerja  yang  tertuang  dalam  Pasal  28  D ayat (2), yang menyatakan bahwa :
“Setiap  orang  berhak  untuk bekerja  serta  mendapat  imbalan dan  perlakuan  yang  adil  dan  layak dalam hubungan kerja” .
Jaminan  atas  pemenuhan  upah minimum yang layak tersebut kemudian diatur  dalam  Undag-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan, yang melahirkan tanggung jawab pemerinah dalam menjamin pemenuhan upah  yang  layak  bagi  tenaga  kerja sebagaimana dituangkan dalam Pasal 88
ayat (2) dan ayat (3) huruf a , yakni :
Ayat  (2)  :  “Untuk  mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan sebagaimana
11 Heindjrachman Ranupandojo, 2003, Evaluasi Jabatan , Yogyakarta EPPE, UGM, Hlm. 24.
dimaksud dalam ayat (1), pemerintah  menetapkan  kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh”. Ayat  (3)  hurif  a  : Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
a. upah minimum;
b. upah kerja lembur;
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan  kegiatan  lain  di luar pekerjaannya;
e. upah  karena  menjalankan  hak waktu istirahat kerjanya;
f. bentuk  dan  cara  pembayaran upah;
g. denda dan potongan upah;
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; j. upah untuk pembayaran pesangon;  dan
k. upah  untuk  perhitungan  pajak penghasilan.
Ketentuan  kewajiban  pemenuhan atas upah minimum tersebut di satu sisi memberikan  perlindungan  terhadap  hak tenaga  kerja,  namun  di  sisi  lain  adanya ketentuan ini dinilai menjadi beban bagi pelaku  usah  yang  bertindak  sebagai pemberi  kerja,  terutama  bagi  pelaku usaha  (perusahaan)  kecil.  Pembentuk undang-undang  (UU  Ketenagakerjaan), dalam  hal  ini  memberikan  sosuli  bagi pengusaha untuk
melakukan
menangguhan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2), yakni :
“Bagi  pengusaha  yang  tidak mampu  membayar  upah  minimum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 dapat dilakukan
penangguhan”.
Namun  demikian  keringanan  yang diberikan  khususnya  bagi  pengusaha yang  tidak  mampu  membayar  upah minimum,
untuk melakukan penangguhan  tersebut  dinilai  sangat merugikan  bagi  pihak  tenaga  kerja terebih  dalam  penjelasan  Pasal  90  ayat (2) tersebut menyatakan bahwa :
“Penangguhan  pelaksanaan  upah minimum  bagi  perusahaan  yang tidak  mampu  dimaksudkan  untuk membebaskan  perusahaan  yang bersangkutan  melaksanakan  upah minimum  yang  berlaku  dalam kurun  waktu  tertentu.  Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan  wajib  melaksanakan upah  minimum  yang  berlaku  pada saat itu tetapi tidak wajib membayar  pemenuhan  ketentuan upah  minimum  yang  berlaku  pada waktu diberikan penangguhan”.
Ketentuan  di  atas  tentunya  dirasa sangat  merugikan  pihak  tenaga  kerja, dan  apabila  dilihat  dari  pelindungan yang  diberikan  oleh  UUD  1945  kepada tenaga kerja dinilai telah melanggar hak konstitusional pihak tenaga kerja. Permasalahan ini kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan putusan  atas  permasalahan  tersebut dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  :  72/PUU-XIII/2015.  Adapun uraian  singkat  tentang  putusan  tersebut, sebagai berikut :
a. PEMOHON 1) Gabungan Serikat Buruh Mandiri (DPP GSBM) diwakili oleh Sukarya (Pemohon I);
2) Serikat  Buruh  Bangkit  (DPP SBB)  diwakili oleh  Siti Nurrofiqoh (Pemohon II ) 3) Kuasa Hukum Pelikson Silitonga,  dkk,  berdasarkan Surat  Kuasa  Khusus  tanggal 15 April 2015 b. OBJEK PERMOHONAN Pengujian  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasannya (UU 13/2003); c. NORMA-NORMA

## YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI
Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 :
“Bagi  pengusaha  yang  tidak mampu  membayar  upah  minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan”. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 : “Penangguhan  pelaksanaan  upah minimum  bagi  perusahaan  yang tidak  mampu  dimaksudkan  untuk membebaskan  perusahaan  yang bersangkutan  melaksanakan  upah minimum  yang  berlaku  dalam kurun  waktu  tertentu.  Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan  wajib  melaksanakan upah  minimum  yang  berlaku  pada saat  itu  tetapi  tidak    wajib membayar  pemenuhan  ketentuan upah  minimum  yang  berlaku  pada waktu diberikan penangguhan”.
d. AMAR PUTUSAN Menyatakan:
1) Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
(a) Penjelasan  Pasal  90  ayat (2) sepanjang frasa  “tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu
diberikan penangguhan” Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Penjelasan  Pasal  90  ayat
(2) sepanjang frasa  “tetapi
tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2) Permohonan  para    Pemohon terhadap  Pasal  90  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor
4279) tidak dapat diterima;
3) Menolak permohonan para
Pemohon  untuk  selain  dan selebihnya;
4) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita
Negara  Republik  Indonesia sebagaimana mestinya; Hakim  Mahkamah  Kontitusi  dalam perkara  ini  mendasarkan  putusannya berdasarkan pertimbangan, sebagai berikut :
1. Bahwa para  Pemohon mendalilkan Penjelasan  Pasal  90  ayat  (2)  UU 13/2003  telah  memberi  ruang kepada  pengusaha  untuk  tidak wajib  melaksanakan  pembayaran atas kekurangan upah  yang ditunda selama  jangka  waktu  tertentu.  Hal tersebut  bertentangan  dengan  Pasal 28D  ayat  (2)  UUD  1945  yang menjamin  adanya  kehidupan  yang layak bagi pekerja.
2. Menurut Mahkamah, upah minimum  selain  merupakan  upaya perlindungan dasar bagi pekerja/buruh,  juga  sebagai  jaring pengaman (safety net) yang dimaksudkan  agar  upah  tidak  jatuh merosot sampai pada level terendah. Pada prinsipnya pengusaha dilarang membayar upah lebih  rendah  dari  upah  minimum sebagaimana  yang  ditetapkan  oleh Gubernur atau pejabat yang bersangkutan karena penetapan oleh Gubernur/pejabat tersebut telah  memperhatikan  rekomendasi dari  Dewan  Pengupahan  dan/atau Bupati/Walikota.
3. Faktanya,  tidak  semua  pengusaha mampu memberikan upah minimum  kepada  pekerja/buruh, sebagaimana telah dipertimbangkan
Mahkamah  dalam  Putusan  Nomor 61/PUU-VIII/2010,  bertanggal  14 November  2011.  Oleh  karenanya penangguhan  pembayaran  upah minimum  oleh  pengusaha  kepada
pekerja/buruh
dimungkinkan dengan  tujuan  untuk  memberikan perlindungan baik kepada pengusaha maupun kepada pekerja/buruh  yang  bersangkutan. Dari  sudut  pandang  pengusaha, penangguhan  pembayaran  upah minimum  memberikan  kesempatan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban  membayar  upah  sesuai dengan  kemampuan  pada  periode tertentu atau kurun waktu tertentu.
4. Adapun dari sudut pandang pekerja/buruh, penangguhan pembayaran upah minimum memberikan  perlindungan  kepada pekerja/buruh  untuk  tetap  bekerja pada  perusahaan  tersebut  sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai keberlangsungan hubungan kerja. 5. Namun, pertanyaan selanjutnya yang  harus  dijawab  adalah  apakah penangguhan  pembayaran  upah minimum pengusaha kepada pekerja/buruh  dengan  serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha  untuk  membayar  selisih upah minimum dengan pembayaran yang  dilakukan  oleh  pengusaha selama masa
penangguhan?
Menjawab pertanyaan tersebut, Pasal  90  ayat  (1)  UU  13/2003 menyatakan  bahwa  “Pengusaha dilarang  membayar  upah  lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam  dengan  pidana  penjara dan/atau  denda  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  185  ayat  (1)  dan  ayat (2)  UU  13/2003.  Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembayaran upah  minimum  oleh  pengusaha
kepada pekerja/buruh adalah keharusan dan tidak dapat dikurangi.  Adapun  penangguhan pembayaran upah minimum sebagaimana diatur dalam  Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 pada dasarnya tidak  serta-merta  menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar  selisih  upah  minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa penangguhan tersebut. Dengan kata lain,  selisih  upah  minimum  dengan pembayaran  yang  dilakukan  oleh pengusaha selama masa penangguhan adalah hutang pengusaha  yang  harus  dibayarkan kepada pekerja/buruh.  Hal tersebut demi  memberikan  perlindungan hukum  dan  kepastian  hukum  bagi pekerja/buruh untuk dapat menerima  penghasilan    yang  layak bagi kemanusiaan sekaligus memberikan tanggung jawab kepada pengusaha agar yang bersangkutan  tidak  berlindung  di balik  ketidakmampuan  tersebut.
Pembayaran  upah  di  bawah  upah minimum  oleh  pengusaha  yang didasarkan  atas  penetapan  pejabat yang berwenang/Gubernur atas permintaan  dari  pengusaha  sangat rentan  terhadap  penyalahgunaan kewenangan  oleh  penguasa  (abuse of  power).  Oleh  karena  itu  selisih upah minimum dengan pembayaran yang  dilakukan  oleh  pengusaha tetap menjadi kewajiban pengusaha untuk membayarnya.
6. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan  tersebut  di  atas, menurut Mahkamah, terdapat inkonsistensi norma antara Pasal 90 ayat  (1)  dan  Pasal  90  ayat  (2)  UU 13/2003  dengan  Penjelasan  Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003.
Inkonsistensi dimaksud telah menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait penangguhan pembayaran upah minimum pengusaha  kepada  pekerja/buruh. Keadaan yang demikian bertentangan  dengan  Pasal  28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan,  “Setiap  orang  berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang  adil  serta  perlakuan  yang sama di hadapan hukum” yangmenyebabkan  buruh  terancam haknya  untuk  mendapat  imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, sehingga ketentuan a  quo  juga  bertentangan  dengan Pasal  28D  ayat  (2)  UUD  1945. Oleh    karena  itu  Mahkamah berpendapat,  untuk  menghindari terjadinya  ketidakpastian  hukum serta    mewujudkan  keadilan  bagi pengusaha dan pekerja/buruh, Mahkamah harus menegaskan bahwa Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU 13/2003 sepanjang frasa “tetapi tidak  wajib  membayar  pemenuhan ketentuan  upah  minimum  yang berlaku  pada  waktu  diberikan penangguhan” bertentangan dengan UUD 1945.
Dengan adanya putusan Mahkamah Konsitusi  (MK)  sebagaimana  telah diuraikan  di  atas,  maka  MK  telah menegaskan  bahwa  meskipun  pelaku usaha  dapat  mengajukan  permohonan penangguhan  atas  pemenuhan  upah minimum,  namun  selisih  kekurangan pembayaran upah minimum selama masa  penangguhan tetap  wajib  dibayar oleh  pengusaha.  Sehingga  dengan adanya putusan ini memberikan kepastian  hukum  serta  perlindungan
atas  hak  upah  minimum  bagi  tenaga kerja.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka
adanya larangan pemberian upah dibawah upah minimum dapat
dikategorikan  sebagai  upaya  dalam perlindugan tenaga kerja. Namun demikian  meskipun  sudah  terdapat ketegasan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan  serta  putusan  MK yang  ikut  menegaskan  adanya  larangan pemberian upah di bawah upah minimum,  namun  masih  ditemukan adanya pengusaha yang diduga melanggar ketentuan tersebut
sebagaimana  dapat  dilihat  pada  kasus PT. Panca Puji Bangun.
Salah  satu  praktek  pengusaha  yang membayar  gaji  karyawan  adalah  pada kasus  PT.  Panca  Puji  Bangun,  yang sudah  diputus  oleh  Hakim  Mahkamah
Agun  pada  tingkat  Peninjauan  Kembali dengan Putusan Nomor : 86 PK/PID.SUS/2013.  Adapun  kronologi kasus  pada  perkara  tersebut,  sebagai berikut :
1. Terdakwa  /  Terpidana/  Pemohon PK adalah Ir. Bagoes Srihandojono, yang merupakan direktur PT. Panca Puji Bangun;
2. PT.  Panca  Puji  Bangun  yang bergerak  di  bidang  percetakan mempunyai  karyawan  sebanyak  35 orang.
3. Terdakwa bertugas mengelola
perusahaan mulai produksi, upah/keuangan/umum,  pemasaran dan  mencari  order,  Terdakwa membayar sistem pembayaran upah terhadap  karyawan  PT.  Panji  Puji Bangun  adalah  upah  bulanan, dibayar  tiap  akhir  bulan  pada  hari kerja;
4. Bahwa  upah  yang  diterima  oleh para karyawan adalah Rp616.000,00  (enam  ratus  enam
belas  ribu  rupiah)  per  bulan, sedangkan upah minimum kabupaten/kota (UMK)  pada waktu itu  sebesar  Rp805.000,00  (delapan ratus lima ribu rupiah) per bulannya;
5. Bahwa terdapat beberapa karyawan Terdakwa,  yaitu  sekitar  9  atau  10 orang,  yang  menerima  gaji  atau upah  di  bawah  UMR  atau  UMK. Terdakwa  membiarkan  keadaan  ini berlangsung sebagai suatu kebijakan perusahaan. Padahal Terdakwa  selaku  Direktur  PT. Panca  Puji  Bangun  mengetahui kalau  kebijakan  pembayaran  gaji  / upah  di  bawah  UMR  dan  UMK bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;
6. Bahwa  selain  itu,  ada  beberapa karyawan  yang  dirumahkan  karena meminta  upah  yang  disesuaikan dengan  UMR  dan  UMK,  tetapi tidak  diberikan  karena  direkturnya keberatan,  sehingga  karyawannya dinonaktifkan  secara  sepihak  oleh perusahaan (direktur); 7. Bahwa Terdakwa pernah melakukan penyesuaian upah, namun  masih  tetap  di  bawah  upah minimum  atau  di  bawah  standar
UMR dan UMK.
Berdasarkan uraian mengenai kronologis  tersebut  Hakim  pada  tingkat PK menguatakan putusan hakim sebelumnya  dengan  menyatakan  bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan  dengan  Pasal  90  ayat  (1) Undang-Undang  Ketenagakerjaan  yang menyatakan :
“Pengusaha  dilarang  membayar upah  lebih  rendah  dari  upah minimum  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 89”.
Yang  diancam  dengan  ketentuan pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal
185 ayat (1), yang menyatakan bahwa : “ Barang siapa melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  42  ayat  (1)  dan  ayat
(2),  Pasal  68,  Pasal  69  ayat  (2), Pasal  80,  Pasal  82,  Pasal  90  ayat (1), Pasal  143, dan Pasal  160 ayat (4)  dan  ayat  (7),  dikenakan  sanksi pidana  penjara  paling  singkat  1 (satu)  tahun  dan  paling  lama  4 (empat)  tahun  dan/atau  denda paling  sedikit  Rp  100.000.000,00 (seratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp  400.000.000,00  (empat ratus juta rupiah)”.
Adapun  hakim  pada  Pengadilan Negeri Surabaya dalam  Putusan Nomor 4318/Pid.B/2009/  PN.Sby  tanggal  13 April  2010;  mengeluarkan  menetapkan dalam amar putusannya, sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Ir. BAGOES SRIHANDOJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  telah  melakukan  tindak pidana "Pengusaha dilarang membayar  upah  lebih  rendah  dari upah minimum", sebagaimana diatur  dan  diancam  pidana  dalam Pasal  90  ayat  (1)  jo  Pasal  185  ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003
tentang Ketenagakerjaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. BAGOES SRIHANDOJONO  oleh  karena  itu dengan  pidana  penjara  selama  1 (satu)  tahun  dan  denda  sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)  subsidair  1  (satu)  bulan kurungan;
3. Menetapkan alat bukti surat berupa:
- 1  (satu)  lembar  perincian  gaji Sdr. Yudi Santoso;
- 1  (satu)  lembar  perincian  gaji Sdr. Mochamad Setiyo Budi;
- 1 (satu) lembar struktur organisasi  PT.  Panca  Puji Bangun;
- 1  (satu)  lembar  salinan  Akta Notaris;
- 1  (satu)  bendel  panggilan saksi-saksi;
- 1 (satu) lembar surat panggilan
Terdakwa; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan  kepada  Terdakwa untuk  membayar  biaya  perkara sebesar  Rp5.000,00  (lima  ribu rupiah). Selanjutnya terhadap perkara tersebut  telah  dilakukan  upaya  hukum banding, kasasi sampai dengan Peninjauan  Kembali  (PK),  dimana hakim tetap menyatakan bahwa terdakwa  dinyatakan  bersalah  karena telah  melanggar  ketentuan  larangan pembayaran  gaji  di  bawah  upah minimum  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  90  ayat  (1)  Undang-Undang Ketenagakerjan.

## E. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dalam
pembahasan,  dapat  diketahui  bahwa negara  telah  berupaya  memberikan perlindungan  terhadap  tenaga  kerja dalam  bidang  pengupahan  dengan adanya  ketentuan  mengenai  larangan pembayaran  upah  di  bawah  upah minimum  sebagaimana  diatur  dalam
Undan-Undang  Ketenagakerjaan  yang merupakan
penjewantahan dari pemenuhan  hak  tenaga  kerja  yang
dilindungi  oleh  UUD  1945  sebagai  hak konstitusional tenaga kerja di Indonesia, namun  demikian  masih  ditemukan adanya  pengusaha  yang  melanggar ketentuan  tersebut  dengan  memberikan upah  kepada  karyawannya  di  bawah upah minimum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abraham  H.  Maslow,  1994, Motivasi dan Kepribadian Dengan Hierarki  Kebutuhan Manusia , Pustaka Binama Pressindo, Jakarta. Afzalurrahman, 2000, Muhammad Sebagai Pedagang , Yayasan Swarna Bhumy, Jakarta.
Heindjrachman  Ranupandojo,  2003,
Evaluasi  Jabatan ,  Yogyakarta EPPE, UGM.
Mukti  Fajar  Nur  Dewata  dan  Yulianto
Achmad, 2010, Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Mulyadi, 2001, Akuntansi Manajemen : Konsep,  Manfaat  dan  Rekayasa , Jakarta, Salemba Empat.
Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  :  86
PK/PID.SUS/2013.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 72/PUU-XIII/2015. Sugiyarso,  G.  dan  Winarni,  F.,  2005, Manajemen Keuangan , Yogyakarta, Media Pressindo. Tim  Pengkajian  Hukum,  ,  2010, Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menghimpun Dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai  Pengertian  Sumber- Sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan , Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen  Hukum  Dan  HAM. Imam  Soepomo,  1999,  Pengantar Hukum Perburuhan, Jakarta, Djambatan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Zainal  Asikin,  2007, Dasar-dasar Hukum Perburuhan , Raja Grafindo, Jakarta.
https://metro.sindonews.com/read/1068
815/171/7-perusahaan-di-jakarta- bayar-gaji-di-bawah-ump-2015- 1449844969