Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  1877-1888

## Kajian Empiris Analisis Hambatan Dan Risiko Belanja Daerah Di Jawa Tengah
1) Agus Arifin, 2) Ajeng Faizah Nijma Ilma*, 3) Pahrul Fauzi, 4) Indrawan Firdauzi, 5) Muhammad Farid Alfarisy
1)2)3)4)5) IESP FEB Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia Email Corresponding: ajeng.faizah@unsoed.ac.id*

## INFORMASI ARTIKEL A B S T R A K
Kata Kunci: belanja daerah Hambatan
Resiko alokasi Kinerja keuangan daerah
Persoalan  utama  dalam  kinerja  keuangan  di  level  pusat  maupun  daerah  menjadi  suatu  hal krusial  untuk  terus  dilakukan  perbaikan.  Salah  satu  solusi  yang  diajukan  dalam  perbaikan hal  tersebut  adalah  melakukan  perubahan  budaya  kerja  di  berbagai  lembaga  pengguna anggaran. Berbagai faktor yang menjadi tantangan sekaligus hambatan diantaranya adalah kurangnya koordinasi, tidak efisiennya birokrasi, kurang optimalnya pendapatan, persoalan terkait  realisasi  anggaran,  serta  terbatasnya  infrastruktur  penunjang.  Pandemi  covid-19 yang  melanda  dunia  pada  dua  tahun  terakhir  tentu  mempengaruhi  kinerja  keuangan pemerintahan di Indonesia baik di level nasional maupun daerah. Kebijakan refocusing dan realokasi menjadi kebijakan yang dilakukan guna menyelamatkan kondisi fiskal nasional dan daerah  yang  disaat  bersamaan  harus  mampu  menangangi  kondisi  kesehatan  masyarkat akibat  pandemi.    Alat  analisis  yang  digunakan  untuk  menganalisis  berbagai  hambatan  dan risiko alokasi belanja daerah dan berbagai alternatif solusinya adalah pendekatan Analytical Hierarchy  Process  (AHP).  Dalam  pengelolaan  keuangan  di  level  daerah  selain  inovasi pelayanan,  peningkatan  pengawasan  juga  menjadi  hal  penting  dan  perlu  untuk  terus diupayakan sebagai fungsi dari check  & balance dalam pengelolaan keuangan daerah oleh karena  itu  untuk  menyeimbangkannya  diperlukan  fungsi-fungsi  pengawasan  yang  tepat  dan propossional.  Peningkatan  kapasitas  SDM  juga  penting,  terlebih  guna  mencapai  cita-cita efisiensi dalam konteks reformasi birokrasi.

## A B S T R A C T
Keywords: regional expenditure
Barriers
Risks Allocation Performance regional finance
The  main  problem  in  financial  performance  at  the  central  and  regional  levels  is  a  crucial thing to continue to improve. One of the solutions proposed in this improvement is to change the work culture in various budget user agencies. Various factors that become challenges as well  as  obstacles  include  lack  of  coordination,  inefficient  bureaucracy,  less  than  optimal revenue,  problems  related  to  budget  realization,  and  limited  supporting  infrastructure.  The Covid-19  pandemic  that  has  hit  the  world  in  the  last  two  years  has  certainly  affected  the financial  performance  of  government  in  Indonesia  both  at  the  national  and  regional  levels. Refocusing  and  reallocation  policies  are  policies  carried  out  to  save  national  and  regional fiscal conditions which at the same time must be able to handle public health conditions due to  the  pandemic.    The  analytical  tool  used  to  analyze  the  various  obstacles  and  risks  of regional expenditure allocations and various alternative solutions is the Analytical Hierarchy Process  (AHP)  approach.  In  financial  management  at  the  regional  level,  in  addition  to service  innovation,  increasing  supervision  is  also  important  and  needs  to  be  pursued  as  a function  of  checks  &  balances  in  regional  financial  management,  therefore  to  balance  it requires  appropriate  and  proportional  supervisory  functions.  Increasing  the  capacity  of human  resources  is  also  important,  especially  in  order  to achieve  the  ideals  of  efficiency  in the context of bureaucratic reform.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  1877-1888

## I. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Persoalan  utama  dalam  kinerja  keuangan  di  level pusat  maupun  daerah  menjadi  suatu  hal  krusial  untuk terus  dilakukan  perbaikan  (Utama  &  Jakarta,  2015).  Salah  satu  solusi  yang  diajukan  dalam  perbaikan  hal tersebut adalah melakukan perubahan budaya kerja di berbagai lembaga pengguna anggaran. Berbagai faktor yang  menjadi  tantangan  sekaligus  hambatan  diantaranya  adalah  kurangnya  koordinasi,  tidak  efisiennya birokrasi, kurang optimalnya pendapatan, persoalan terkait realisasi anggaran, serta terbatasnya infrastruktur penunjang.  Dengan  terjadinya  pandemi  covid-19  yang  melanda  dunia  pada  dua  tahun  terakhir  tentu mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemerintahan  di  Indonesia  baik  di  level  nasional  maupun  daerah  (Basri, 2021). Kebijakan refocusing dan realokasi menjadi kebijakan yang dilakukan guna menyelamatkan kondisi fiskal  nasional  dan  daerah  yang  disaat  bersamaan  harus  mampu  menangangi  kondisi  kesehatan  masyarkat akibat pandemi.
Beberapa  hambatan  dan  kendala  sering  ditemui  pada  upaya  peningkatan  kinerja  keuangan  daerah, diantaranya: 1). Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait; 2). Kurang Optimalnya kinerja organisasi; 3). Kurang  optimalnya  pendapatan  daerah;  4).  Realisasi  anggaran  daerah  yang  menumpuk  di  akhir  tahun anggaran; dan 4). Terbatasnya infrastruktur penunjang (Sulistyo, 2018). Adapun alternatif pilhan yang dapat dijadikan  solusi  pada  kendala-kendala  tersebut  diatas  diantaranya  meningkatkan  intesifitas  komunikasi, meningkatkan inovasi dalam pelayanan, penerapan kebijakan reward and punishment, peningkatan kapasitas SDM, dan meningkatkan aspek pengawasan.
Tahap  awal  dalam  analisis  AHP  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  menyusun  framework. Penyusunan framework AHP pada kajian ini diawali dengan penelusuran referensi penelitian terdahulu yang bersumber  pada  hasil  riset  terpublikasi  dan  jurnal-jurnal  ilmiah  terkait.  Setelah  itu  kemudian  dilakukan beberapa  tahapan  teknis  dalam  penyusunan  framework  AHP  yaitu:  1).  Decomposition;  2).  Comparative Judgement; 3). Synthesis Of Priority; dan 4). Logical Consistency (Saaty, 2002).
Kajian yang dilakukan Kurniasari, Fariyanti, & Ristiyanto (2018) dimana metode AHP digunakan untuk mencari  strategi  pencegahan  kecurangan  dalam  pengelolaan  keuangan  pemerintah.  Framework  AHP  yang digunakan pada penelitian ini menggunakan struktur incomplete yang terdiri dari: 1). Level 1 sebagai goal (tujuan akhir) yaitu peningkatan kinerja keuangan Provinsi Jawa Tengah; 2). Level 2 merupakan faktor yang mempengaruhi level 1; 3). Pada level 3 merupakan aktor yang mempengaruhi level 2 dan level 1; 4). Level 4 merupakan  kendala-kendala  yang  sering  ditemui  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah;  dan  5).  Level  5 merupakan alternatif yang dapat dijadikan solusi pada berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyo (2018), menyebutkan bahwa

## II. MASALAH
Kinerja  keuangan  di  level provinsi  di  Indonesia sekurang-kurangnya  terdiri  dari persoalan  perencanaan, sumber daya manusia, regulasi, dukungan kelembagaan, dan faktor pengawasan. Adapun pihak-pihak yang terlibat  adalah  Pemerintah  Pusat  (Level  Kementerian  dan  Lembaga),  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) sebagai regulator, Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), serta DPRD. Kebijakan refocusing dan realokasi  dilakukan  guna  menyelamatkan  kondisi  fiskal  nasional  dan  daerah,  harus  mampu  menangangi kondisi kesehatan masyarkat akibat pandemi.
Beberapa  hambatan  dan  kendala  sering  ditemui  pada  upaya  peningkatan  kinerja  keuangan  daerah, diantaranya: 1). Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait; 2). Kurang Optimalnya kinerja organisasi; 3). Kurang  optimalnya  pendapatan  daerah;  4).  Realisasi  anggaran  daerah  yang  menumpuk  di  akhir  tahun anggaran; dan 4). Terbatasnya infrastruktur penunjang (Sulistyo, 2018). Adapun alternatif pilhan yang dapat dijadikan  solusi  pada  kendala-kendala  tersebut  diatas  diantaranya  meningkatkan  intesifitas  komunikasi, meningkatkan inovasi dalam pelayanan, penerapan kebijakan reward and punishment, peningkatan kapasitas SDM, dan meningkatkan aspek pengawasan.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  1877-1888

## III. METODE
Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis berbagai hambatan dan risiko alokasi belanja daerah dan  berbagai  alternatif  solusinya  adalah  pendekatan Analytical  Hierarchy  Process (AHP).  Data  yang digunakan  dalam  model  AHP  ini  adalah  berupa  data  primer  bersumber  dari  beberapa  responden  kunci. Lingkup studi ini adalah melakukan kajian dan review pengelolaan keuangan daerah pada lingkung Provinsi Jawa  Tengah.  Sesuai  dengan  permasalahan  dan  tujuan  penelitian,  maka  analisis  lebih  difokuskan  pada hambatan  dan  risiko  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  lingkungan  Provinsi  Jawa  Tengah.  Data diperoleh  dengan  melakukan focuss  group  discussion (FGD)  dan  wawancara  mendalam  ( deep  interview ) dengan responden kunci yang telah ditentukan. Terdapat 4 tahap dalam model AHP:
a. Decomposition
Decomposition adalah membagi problema ke dalam bentuk hierarki proses pengambilan keputusan, di mana  setiap  unsur  saling  berhubungan.  Struktur  hierarki  keputusan  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai complete dan incomplete . Suatu hierarki keputusan disebut complete jika semua unsur saling berhubungan, sementara  itu  hierarki  keputusan  yang incomplete mempunyai  arti  tidak  semua  unsur  pada  masing-masing jenjang  berhubungan  (lihat  Gambar  1  dan  Gambar  2).  Pada  umumnya  problema  nyata  mempunyai karakteristik  struktur  yang incomplete .  Begitupula  pada  penelitian  ini  hierarki  ataupun framework yang digunakan adalah struktur incomplete .
Gambar 1.  Struktur Hierarki yang incomplete
Gambar 2.  Struktur Hierarki yang complete

## b. Comparative judgement
Comparative  judgement dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  serta  membuat pair-wise  comparisons dari  unsur-unsur  pengambilan  keputusan  dengan  menggunakan  skala,  dimulai  dari  skala  1  yang menunjukkan  tingkatan  yang  paling  rendah  ( equal  importance )  sampai  dengan  skala  9  yang  menunjukkan tingkatan yang paling tinggi ( extreme importance ).
c. Synthesis of priority
Hal  ini  dilakukan  dengan  menggunakan eigenvector  method untuk  mendapatkan  bobot  relatif  bagi unsur-unsur  pengambilan  keputusan  sedangkan  metode  yang  dipakai  adalah right  eigenvector, bukan left eigenvector .
d. Logical consistency
Logical  consistency merupakan  karakteristik  penting  AHP.  Hal  ini  dicapai  dengan  mengagregasikan seluruh  eigenvector  yang  diperoleh  dari  berbagai  tingkatan  hierarki,  sehingga  diperoleh vector  composite tertimbang yang menghasilkan urutan pengambilan keputusan.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  1877-1888
Gambar 3. Framework Analisi Hierarki Proses (AHP) Peningkatan Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Tengah Sumber: Adaptasi dari Sulistyo (2018 )
Responden kunci (key respondent) menjadi sumber informasi penting pada bagian ini. Oleh karena itu responden  kunci  ditentukan  berdasarkan  kapabilitas  dan  memiliki  pengetahuan  mumpuni  terkait  dengan topik  penelitian  yaitu  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Berdasarkan  hasil  diskusi pendahuluan  beberapa  narasumber  dipilih  sebagai  responden  kunci  (key  respondent)  pada  penelitian  ini. Secara rinci responden kunci adalah sebagai berikut:

## Tabel 1. Responden Kunci AHP
No Responden Jumlah Sampel 1. Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah 1 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah 1 4. Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah 1 5. Perwakilan Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Tengah 6 6. Tokoh Masyarakat Jawa Tengah 1 Jumlah 12
Framework AHP yang telah disusun kemudian dibahas pada forum FGD untuk mendapatkan saran dan pendapat  serta  penyesuaian  dengan  konteks  yang  terjadi  pada  lingkup  Provinsi  Jawa  Tengah.  Setelah disepakati,  framework  tersebut  diterjemahkan  dalam  bentuk  kuesioner  AHP.  Kuesioner  ditanyakan  kepada responden secara langsung baik menggunakan media wawancara langsung ataupun menggunakan kuesioner online. Menggambarkan jumlah responden  serta  mengambarkan  metode  dan  proses  jalannya  pengabdian yang dilaksanakan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis AHP diperoleh prioritas untuk keempat level adalah sebagai berikut:
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  1877-1888

## A. Hasil Analisis Framework Level 1 (Faktor)
Berdasarkan hasil perhitungan AHP Pada level pertama,  yaitu faktor yang  mempengaruhi pengelolaan keuangan  daerah  Provinsi  Jawa  Tengah,  diperoleh  bahwa  faktor  pengawasan  menjadi  faktor  yang  paling penting untuk diprioritaskan pengelolaannya di Jawa Tengah. Faktor pengawasan menjadi prioritas pertama dengan  persentase  sebesar  25,56%,  disusul  faktor  politik  daerah  dengan  persentase  sebesar  24,41%. Sedangkan pada prioritas ketiga yaitu faktor regulasi dan dukungan kelembagaan dengan persentase 19,15%, disusul  oleh  faktor  sumber  daya  manusia  pada  prioritas  ke  empat  dengan  persentase  sebesar  17,26%. Terkahir, pada prioritas ke lima adalah faktor perencanaan dengan persentase sebesar 13,61%.
Gambar 4. Hasil Perhitungan Analisi Hierarki Proses (AHP) Peningkatan Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Tengah Level Pertama (Faktor)

## 1.Perencanaan
Penerapan prinsip-prinsip good governance menjadi kata kunci dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah (Sulistiawan et al., 2019), termasuk pada konteks penelitian ini yang dilakukan di lingkup Provinsi Jawa Tengah. Faktor perencanaan yang pada hasil analisis AHP level pertama berada pada urutan terakhir  menandakan  bahwa  aspek  perencanaan  yang  telah  dilakukan  di  Jawa  Tengah  sudah  cukup  baik. Secara  umum  prinsip-prinsip  dasar  seperti  proses  teknokratik,  proses  patisipatif,  proses  politik,  hingga prinsip bottom-up dan top-down penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah sudah dilakukan dengan baik.

## 2.Sumber Daya Manusia
Sumber  daya  manusia  menjadi  faktor  penting  dalam  penyelenggaraan  tugas  organisasi  termasuk  pada layanan  instritusi  pemerintahan.  Hasil  perhitungan  AHP  Level  Pertama,  faktor  Sumber  Daya  Manusia  itu menempati  urutan  prioritas  ke  empat.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  aspek  sumber  daya  manusia  dalam peranannya mengelola keuangan daerah sudah cukup baik. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan kinerja keuangan yang sudah tergolong baik, hal ini seperti diketahui dari hasil opini BPK terhadap kinerja keuangan Provinsi Jawa Tengah terkahir pada tahun 2021 dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Peningkatan  kapasitas  SDM  menjadi  penting  untuk  dilakukan  secara  berkelanjutan.  Sejalan  dengan  hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh    (Lubis,  2019)  bahwa  aspek  sumber  daya  manusia  akan  tetap  optimal  saat dilakukan pendampingan dan pengawasan disaat yang bersamaan.

## 3.Regulasi dan Dukungan Kelembagaan
Regulasi menjadi patokan bagi setiap institusi kelembagaan dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.  Regulasi  ibarat  rule  of  the  game  yang  digunakan  sebagai  pedoman  guna  mengoptimalkan setiap  potensi  yang  dimiliki  setiap  daerah.  Hasil  perhitungan  AHP  pada  level  pertama  faktor  Regulasi  dan Dukungan  Kelembagaan  berada  pada  prioritas  ketiga,  dalam  artian  bahwa  regulasi  dan  dukungan kelembagaan penting guna mendukung pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Pada aspek
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  1877-1888
keuangan  daerah,  Provinsi  Jawa  Tengah  terus  mengalami  perbaikan.  Hal  tersebut  tidak  lepas  dari  kinerja keuangan yang secara regulasi dan dukungan kelembagaan secara berkelanjutan terus dilakukan.
Tabel 2. Anggaran Pendapatan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Komponen Pendapatan Daerah Rp Miliar Perubahan (%) 2021 2022 Perubahan Pendapatan Asli Daerah 15.018  16.366 1.348 8,89% Pajak Daerah 12.656  13.995 1.339 10,58% Retribusi Daerah 90 120 30 33,33% Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan 522 557 35 6,70% Lain-lain PAD yang Sah 1.750 1.694 (56) -3,20% Dana Perimbangan 11.721 7.863 (3.820) -32,59% Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak 753 808 55 7,30% Dana Alokasi Umum 3.433 3.436 3 0,09% Dana Alokasi Khusus 7.467 3.589 (3.878) -51,94% Dana Insentif Daerah 68 30 - 0,00% Lain-lain Pendapatan Yang Sah 68 94 26 38,24% Hibah 68 94 26 38,24% Jumlah Pendapatan 26.807  24.323 (2.484) -9,27%
Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, 202 2

## 4.Faktor Politih Daerah
Faktor  politik  daerah  menjadi  prioritas  kedua  pada  hasil  analisis.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  faktor politik  pada  level  daerah  memiliki  peran  yang  krusial  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  secara  umum. Seperti  pada  umumnya,  sistem  perencanaan pembangunan di Indonesia, termasuk didalamnya perencanaan anggaran,  melalui  proses  politik  yang  tentu  akan  banyak  suara  dan  pertimbangan.  Kunci  dari  proses  dari fungsi legislasi ini adalah kapabilitas dan pemahaman dari para legislator dalam berbagai bidang persoalan (Tobing & Brodjonegoro, 2013). Lebih dari itu, keseriusan para legislator dalam memperjuangkan daerahnya juga  menjadi  hal  penting.  Aspek  ini  sering  disebut  juga  sebagai  political  will.  Hasil  FGD  misalnya, ditemukan  bahwa  terdapat  legislator  yang  ternyata  hanya  mau  memperjuangkan  wilayah-wilayah  yang menjadi  daerah  pemenangannya  saja,  sedangkan  daerah-daerah  lain  yang  bukan  daerah  pemenangannya cenderung kurang diperjuangkan.

## 5.Pengawasan
Faktor  pengawasan  menjadi  prioritas  utama  dalam  hasil  analisis.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  faktor pengawasan perlu diutamakan dalam pengelolaan keuangan Provinsi Jawa Tengah secara umum dari aspek perencanaan,  regulasi,  dukungan  kelembagaan,  sumber  daya  manusia,  dan  faktor  politik.  Karena  dengan pengawasan  yang  tepat  dan  proporsional  aspek  pengawasan  akan  efektif  meningkatkan  kinerja  individual (Lubis,  2019)  maupun  lembaga  atau  institusi  (Suhadi,  2022).  Peran  pengawasan  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  baik  dari  sisi  internal  melalui  inspektorat  maupun  eksternal  oleh  BPK  misalnya,  menjadi satu kesatusa sistem pengawasan yang menyeluruh.

## B. Hasil Analisis Framework Level 2 (Aktor)
Pada  level  dua  yaitu  aktor  yang  paling  berperan  dalam  mengelola  keuangan  daerah  di  Provinsi  Jawa Tengah diperoleh hasil sebagai berikut:
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  1877-1888
Gambar 5. Hasil Perhitungan Analisi Hierarki Proses (AHP) Peningkatan Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Tengah Level Kedua (Aktor)
Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  (BPKAD)  dinilai  mejadi  aktor  yang  paling  berperan  dalam mensukseskan pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan presentasi mencapai 36,78%. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  BPKAD  Provinsi  Jawa  Tengah  perlu  untuk  terus  dilakukan  meningkatan kualitas  dan  kapabilitasnya  agar  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dapat dilakukan dengan optimal. Pada prioritas kedua yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  persentase  sebesar  22,67%.  Peran  Bappeda  menjadi  krusial  dikarenakan sebagai  perumus  awal  berbagai  program  dari  setiap  SKPD.  Selain  itu  Bappeda  juga  berperan  untuk mengawasi  berbagai  program  yang  dilaksanakan  oleh  setiap  institusi  teknis  termasuk  menilai  dari  aspek efektivitas dan efisiensi dari anggarannya. Secara berturut-turut peran lain pada prioritas ketiga, keempat dan kelima  adalah  Pemerinta  Provinsi  sebagai  pelaksana,  Pemerintah  Pusat  sebagai  regulator,  dan  DPRD Provinsi sebagai mitra Pemprov yang menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.

## C. Hasil Analisis Framework Level 3 (Kendala dan Hambatan)
Hasil analisis framework AHP pada level tiga atau kendala dan hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
Gambar 6. Hasil Perhitungan Analisi Hierarki Proses (AHP) Peningkatan Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Tengah Level Ketiga (Kendala dan Hambatan)
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  kendala  atau  hambatan  yang  paling  sering  muncul  dan  perlu penanganan  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Provinsi  Jawa  Tengah  adalah  kurangnya  koordinasi. Aspek ini menempati prioritas pertama dengan persentase sebesar 29,84%. Kurangnya koordinasi ini terdiri dari  berbagai  persoalan  kelembagaan  dalam  pelaksanaan  berbagai  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  setiap lembaga.  Sebagai  contoh  misalnya  dari  hasil  FGD  yang  dilakukan  bahwa  sering  kita  jumpai  pelaksanaan berbagai program yang telihat tumpang tindih. Contoh kecil misalnya pada pembangunan trotoar di daerah yang kemudian kembali dibongkar dalam waktu singkat, hal ini menunjukkan adanya miss koordinasi antar pelaksana. Begitu pula pada konteks pengelolaan keuangan hal tersebut masih sering ditemukan.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  1877-1888
Pada prioritas kedua adalah kurang optimalnya pendapatan daerah dengan persentase mencapai 27,78%. Persoalan  ini  adalah  persoalan  klasik  yang  sering  ditemui  dalam  pengelolaan  keuangan  khususnya  di level daerah.  Berbagai  hal  menjadi  berpengaruh  terhadap  persoalan  ini,  diantaranya  persoalan  data  base  potensi pajak  yang  di  level  daerah  masih  belum  dapat  terpetakan  dengan  baik.  Hasil-hasil  kajian  sebelumnya menunjukkan  bahwa  beberapa  daerah  di  Jawa  Tengah  mengalami  hal  tersebut.  Potensi  pajak  dan  retribusi daerah yang tinggi  masih belum  mampu dioptimalkan menjadi sumber pendapatan daerah. Berbagai upaya untuk  mengatasi  persoalan  ini  sudah  cukup  sering  dilakukan,  diantaranya  yang  paling  sering  adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah (Saputra, 2022). Upaya-upaya tersebut perlu untuk terus dilakukan dengan berbagai strategi yang efektif.
Pada  prioritas  ketiga  yaitu  persoalan  realisasi  anggaran  di  akhir  tahun  dengan  persentase  sebesar 18,02%. Permasalahan ini seperti persoalan yang umum terjadi dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Sudah  berbagai  kajian  mencoba  mengurai  fenomena  ini,  diantaranya  kajian  yang  dilakukan  oleh  (Negara, Handajani,  &  Effendy,  2018)  yang  menemukan  bahwa  secara  umum  rendahnya  serapan  anggaran  daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu 1). Faktor sumber daya manusia; 2). Faktor administrasi; dan 3).  Faktor  kebijakan.  Ketiga  faktor  tersebut  dapat  bervariasi  persoalannya  di  setiap  daerah.  Untuk  itu, penerapan  kebijakan  yang  teapat  pada  ketiga  faktor  tersebut  dapat  dengan  tepat  diterapkan  agar  dapat mengurangi persoalan tersebut secara efektif.

## D. Hasil Analisis Framework Level 4 (Alternatif Strategi/Solusi)
Pada  framework  level  empat  yaitu  alternatif  strategi  atau  solusi  dalam  mengatasi  berabagai  hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

## Gambar 7. Hasil Perhitungan Analisi Hierarki Proses (AHP) Peningkatan Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Tengah Level Empat (Altenatif Strategi atau Solusi)
Berdasarkan  hasil  analisis  diketahui  bahwa  aspek  inovasi  pelayanan  menjadi  prioritas  pertama  dalam meningkatkan  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  persentase  sebesar 29,02%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  aspek  inovasi  pelayanan  memberikan  dampak  positif  dalam pengelolaan  keuangan  di  level  daerah  (Basir,  2018).  Inovasi  pelayanan  dapat  secara  optimal  dilakukan sebatas  tetap  sesuai  dengan  berbagai  regulasi  yang  berlaku.  Pada  prioritas  kedua  yaitu  meningkatkan pengawasan  dengan  persentase  mencapai  24,61%.  Aspek  pengawasan  juga  menjadi  hal  penting  dan  perlu untuk terus diupayakan sebagai fungsi dari check & balance dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa  Tengah.  Fungsi  pengawasan  juga  menjadi  penting  seperti  teori  tersohor  yang  menyebutkan  bahwan power  tend  to  corrupt,  oleh  karena  itu  untuk  menyeimbangkannya  diperlukan  fungsi-fungsi  pengawasan yang tepat dan propossional.
Pada  prioritas  ketiga  yaitu  peningkatan  kapasitas  ASN  dengan  presentase  mencapai  18,96%. Peningkatan  kapasitas  SDM  menjadi  satu  hal  penting,  terlebih  guna  mencapai  cita-cita  efisiensi  dalam konteks  reformasi  birokrasi.  Pada  prioritas  keempat  dan  kelima  yaitu  penerapan  kebijakan  reward  & punsihment dan meningkatkan komunikasi dengan persentase mencapai 16,56% dan 10,85%.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  1877-1888
Secara  keseluruhan  hasil  analisis  hierarki  proses  pada  konteks  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Jawa Tengah adalah seperti dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 3. Hierarki Peningkatan Kinerja Keuangan Provinsi Jawa Tengah
First Level Weight Of First Level Second Level Weight Priority of Second Level Faktor 20,00 Perencanaan 13,61 2,72 Sumber Daya Manusia 17,26 3,45 Regulasi dan Dukungan Kelembagaan 19,15 3,83 Faktor Politik Daerah 24,41 4,88 Pengawasan 25,56 5,11 Aktor 23,65 BAPPEDA Jateng 22,67 5,36 BPKAD Jateng 36,78 8,70 Pemerintah Provinsi 16,69 3,95 DPRD Prov. Jawa Tengah 10,38 2,45 Pemerintah Pusat 13,47 3,19 Kendala 25,54 Kurang Koordinasi 29,84 7,62 Kendala Birokrasi 11,19 2,86 Kurang Optimalnya Pendapatan 27,78 7,09 Realisasi Anggaran di Akhir Tahun 18,02 4,60 Terbatasnya Infrastruktur 13,17 3,36 Alternatif Strategi 30,80 Meningkatkan Komunikasi 10,85 3,34 Inovasi Pelayanan 29,02 8,94 Penerapan Reward & Punishment 16,56 5,10 Peningkatan Kapasitas ASN 18,96 5,84 Meningkatkan Pengawasan 24,61 7,58 Total 100,00
.

## V. KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu bahwa faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah faktor pengawasan menjadi faktor yang paling penting untuk diprioritaskan pengelolaannya di Jawa Tengah. Badan Pengelola Keuangan Daerah  (BPKAD)  dinilai  mejadi  aktor  yang  paling  berperan  dalam  mensukseskan  pengelolaan  keuangan daerah  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Untuk  kendala  atau  hambatan  yang  paling  sering  muncul  dan  perlu penanganan dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah adalah kurangnya koordinasi.
Dari  hasil  analisis  diketahui  bahwa  aspek  inovasi  pelayanan  menjadi  prioritas  pertama  dalam meningkatkan  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Provinsi  Jawa  Tengah.    Aspek  pengawasan  juga menjadi  hal  penting  dan  perlu  untuk  terus  diupayakan  sebagai  fungsi  dari  check  &  balance  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Pada  prioritas  ketiga  yaitu  peningkatan  kapasitas ASN. Peningkatan kapasitas SDM menjadi satu hal penting, terlebih guna mencapai cita-cita efisiensi dalam konteks  reformasi  birokrasi.  Pada  prioritas  keempat  dan  kelima  yaitu  penerapan  kebijakan  reward  & punsihment dan meningkatkan komunikasi.
Beberapa  rekomendasi  terkait  dengan  hasil  analisi  hambatan  dan  risiko  alokasi  belanja  untuk meningkatkan  kinerja  pengelolaan  keuangan  daerah. Pertama,  faktor  pengawasan  dan  faktor  politik  daerah
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  1877-1888
menjadi prioritas utama, maka kualitas pengawasan sudah seharusnya ditingkatkan. Pengawasan dimulai dari pengawasan  internal  pada  tiap  unit  kerja  daerah,  secara  hati-hati  dan    berkala  secara  teratur.  Kualitas pengawas  juga  ditunjuk  pribadi  yang  kompeten  dan  berdedikasi  tinggi  mewujudkan  good  governance. Berkaitan dengan faktor politik daerah, maka harus ada jembatan yang mensinkronisasikan antara kebijakan publik  dan  kebijakan  politik.  Kebijakan  publik  yang  merepresentasikan  kondisi  nyata  yang  benar-benar menampung aspirasi amanat dan kebutuhan masyarakat jangan sampai tereduksi oleh kebijakan politik dari pejabat  yang  hanya  menguntungkan  segelintir  orang  atau  sekelompok  tertentu  saja.  Oleh  karenanya,  pada awal  masa  jabatan  Gubernur/Bupati  sudah  disusun  peraturan/regulasi  secara  jelas  dan  tegas  yang menjembatani  kedua  kebijakan  tersebut,  terutama  untuk  bidang-bidang  atau  unsur-unsur  yang  berpotensi menimbulkan  perselisihan  dalam  pengambilan  kebijakan,  misalnya  dalam  proyek/program  tertentu  pejabat tidak boleh menerima imbalan/hadiah dalam bentuk apapun.Kedua, BPKAD dan BAPPEDA menjadi aktor terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah.
Untuk itu, peran BPKAD ditingkatkan terutama dalam memilih dan memilah prioritas program/proyek yang  akan  didanai  tentu  didahulukan  yang  memberikan  dampak  nyata  bagi  masyarakat  dan  pembangunan. Penerbitan  Surat  Pernyataan  Tanggung  Jawab  Mutlak  (SPTJM)  penting  guna  menjamin  transparansi  dan kredibilitas  pelaksanaan  program/proyek.  BAPPEDA  juga  berupaya  optimal  membuat  perencanaan pembangunan  yang  matang,  terukur  dan  berdampak  nyata  bagi  masyarakat  dan  pembangunan.  Proses memilih  dan  memilah  program/proyek  memerlukan  kecakapan,  pengalaman,  intuisi,  kompetensi  dan dedikasi yang tinggi dari para perencana di daerah. Ketiga, kurang koordinasi dan kurang kurang optimalnya pendapatan  merupakan  kendala  utama  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Koordinasi  antara pelaksanaprogram/proyek  di  pusat  dengan  pelaksana  teknis  di  daerah  dalam  beberapa  kasus  dijumpau ketidaksinkronan.  Dampaknya  adalah  program/proyek  tidak  paripurna  terlaksana,  atau  bahkan  mangkrak. Oleh karena itu, perlu pembiasaan dalam meningkatkan kualitas koordinasi baik secara vertikal pusat-daerah maupun  secara  horizontal  antarunit/antardivisi  /antarbagian/dll.  Kuncinya  adalah  pada  kesadaran  individu masing-masing  tentang  amanah  dan  tanggung  jawab,  serta  pemahaman  bahwa  masing-masing  memiliki kontribusi  penting  pada  keberhasilan  bersama.  Keempat,  alternatif  strategi  utama  yang  terbaik  dalam meningkatkan  kinerja  keuangan  daerah  adalah  meningkatkan  inovasi  pelayanan  dan  meningkatkan pengawasan.  Inovasi  pelayanan  publik  meliputi  pelayanan  adminstratif,  pelayanan  penyediaan  barang  dan jasa publik, serta pelayanan regulatif, harus dapat diwujudkan seiring sejalan dan saling melengkapi dengan tujuan  akhir  memberikan  pelayanan  publik  terbaik  kepada  masyarakat  sesuai  amanat  Undang-Undang. Inovasi  pelayanan  harus  berprinsip  pada  kesederhana,  kejelasan,  kepastian  waktu,  tingkat  akurasi,  dan keamanan/kepastian  hukum.  Di  samping  itu,  seperti  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  pengawasan  menjadi faktor  utama  dan  penting.  Strategi  pengawasan  tidak  hanya  pada  sistemnya,  tetapi  juga  pada  kualitas pengawas  yang  benar-benar  dipilih  dari  pribadi  yang  kompeten  dan  berdedikasi  tinggi  mewujudkan  good governance.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhmad, A., Amir, A., Saleh, S., & Abidin, Z. (2022). Effectiveness of Regional Government Expenditure in Reducing Unemployment and Poverty Rate. European Journal of Development Studies, 2(4), 90–99. https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2022.2.4.129
Amusa, K., & Oyinlola, M. A. (2019). The effectiveness of government expenditure on economic growth in Botswana. African Journal of Economic and Management Studies, 10(3), 368–384. https://doi.org/10.1108/AJEMS-03-2018-0081
Ananda, C. F. (2022). Kualitas Belanja Pemerintah. https://feb.ub.ac.id/kualitas-belanja pemerintah.html Azwar,  A.  (2016).  Peran  Alokatif  Pemerintah  melalui  Pengadaan  Barang/Jasa  dan  Pengaruhnya  Terhadap Perekonomian  Indonesia.  Kajian  Ekonomi  Dan  Keuangan,  20(2),  149–167.  https://doi.org/10.31685 /kek.v20i2.186
Badan Pusat Statistik. (2022). Realisasi Pengeluaran
Negara. Indikator Keuangan. https://www.bps.go.id/indicator/13/1085/1/realisasi-pengeluaran-negara-keuangan-.html Basir, A. (2018). Inovasi Pengelolaan Keuangan Daerah ( Studi Kasus Saluran Komunikasi E-Budgeting Di Provinsi  Sulawesi  Selatan  )  Innovation  Financial  Management  Of  Regional  (  Case  Study
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  1877-1888
Ofcommunication  Channels  E-Budgeting  In  South  Sulawesi  Province  ). Fiat  Justisia:  Jurnal  of  Law , 10 (3).
Basri, Y. M. (2021). Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi Covid 19 ( Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau ). Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia , 4 (1), 33–48.
Direktorat  Penyusunan  APBN.  (2019).  Dasar-Dasar  Praktek  Penyusunan  APBN  di  Indonesia.  (Direktorat Jenderal Anggaran (ed.)). Direktorat Jenderal Anggaran.
Enami,  A.,  Lustig,  N.,  &  Taqdiri,  A.  (2019).  Fiscal  policy,  inequality,  and  poverty  in  Iran:  assessing  the impact  and  effectiveness  of  taxes  and  transfers.  Middle  East  Development  Journal,  11(1),49–74. https://doi.org/10.1080/17938120.2019.1583510
Junita,  A.  (2015).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Perubahan  Anggaran  pada  Pemerintahan  Daerah.
Jurnal Manajemen Dan Keuangan, 04(02), 366–375.
https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jmk/article/view/2369
Kartika, D., Setiawan, A. B., & Kusuma,  I. C. (2016). an Analysis of Independency Ratio, Local Revenue Effectiveness  Ratio,  and  Local  Revenue  Efficiency  Ratio  of  the  Budget  Realization  Report  in Sukabumi Regency. Jurnal Sosial Humaniora, 7(2), 143.
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The Worldwide Governance Indicators: A Summary of Methodology, Data and Analytical Issues. The World Bank, 5430(September), 1–29.
Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2018). Strategi Pencegahan Kecurangan ( Fraud ) Dalam Pengelolaan  Keuangan  Pemerintah  Menggunakan. Jurnal  Manajemen  Pembangunan  Daerah , 10 (April).
Lestari,  N.  N.  S.  A.,  Bagia,  I.  W.,  &  Jana,  G.  P.  A.  S.  (2018b).  Pengaruh  Anggaran  Pendapatan  Belanja Negara ( Apbn ) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Bisma: Jurnal Manajemen, 4(1), 24–33.
López-Torres, L., & Prior, D. (2022). Long-term efficiency of public service provision in a context of budget restrictions.  An  application  to  the  education  sector.  Socio-Economic  Planning  Sciences,  81,  100946. https://doi.org/10.1016/j.seps.2020.100946
Lubis, B. (2019). Manusia Untuk Pembangunan Berkelanjutan. Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik , 2 (2), 129–138.
Mahmudi.  (2010).  Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik,  Edisi  Kedua.  Akademi  Manajemen  Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 22.
Mahsun, M. (2009). Model Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE.
Mandl,  U.,  Dierx,  A.,  &  Ilzkovitz,  F.  (2008).  The  effectiveness  and  efficiency  of  public  spending.  In Economic Papers EU. https://doi.org/10.2765/22776
Manopo, N., Rotinsulu, D. C., & Murni, S. (2019). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  Dan  Keuangan  Daerah, 17(2), 23–32. https://doi.org/10.35794/jpekd.1024 9.17.2.2015
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. In Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset.
Matteo, L. Di. (2013). Measuring Government in the Twenty-first Century: An International Overview of the Size and Efficiency of Public Spending.
Muhammad, S., Zulham, T., Sapha, D., Fitriyani, & Saputra, J. (2019). Investigating the public spending and economical  growth  on  the  poverty  reduction  in  Indonesia.  Industrial  Engineering  and  Management Systems, 18(3), 495–500. https://doi.org/10.7232/iems.2019.18.3.495
Nanga, M. (2000). Mencermati Pergeseran dalam Paradigma Pembangunan. Jurnal Meditek, 8(2), 13. Negara, P. K., Handajani, L., & Effendy, L. (2018). Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jurnal
Akuntansi Dan Investasi , 19 (1), 76–91. https://doi.org/10.18196/jai.190193 Saaty, T. L. (2002). Analytical Hierarchy Process (Edisi Terj). Bandung: Alfabeta. Saputra, A. (2022). No Title. Jurnal Pemerintahan IPDN , 2 (1). Suhadi, I. W. (2022). No Title. Jurnal Pemerintahan IPDN , 3 (1), 1–7.
Sulistiawan, A., Ispriyarso, B., Ristyawati, A., Hukum, F., Semarang, U. N., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019).  Bentuk  dan  mekanisme  perencanaan  keuangan  daerah  yang  partisipatif  guna  mewujudkan akuntabilitas publik. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 1 (2).
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol.3 No.2.2 Februari 2023  1877-1888
Sulistyo,  A.  T.  (2018).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur. INDONESIAN TREASURY REVIEW , 3 (1), 43–59.
Tobing,  M.  S.  L.,  &  Brodjonegoro,  B.  P.  S.  (2013).  Faktor  Politik  dalam  Alokasi  Dana  Antarpemerintah Indonesia Political Factors of Intergovernmental Transfers In Indonesia Pendahuluan. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia , 13 (2), 143–158.
Utama,  Z.  B.,  &  Jakarta,  U.  N.  (2015).  Anomali  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Solusinya  Melalui Perubahan Budaya Kerja di Lembaga Pengguna Anggaran. Integritas , 1 (1), 137–157.