Muhammadiyah Law Review  2 (2), Juli 2018, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN PERKARA WANPRESTASI MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MENYERAHKAN JAMINAN SECARA SUKARELA

## Penta Peturun

## Universitas Lampung

## ABSTRAK
Hukum  Perikatan  ditempatkan  dalam  Buku  III  dalam  (KUHPerdata).  Tujuan  dari  pada pengaturan.perikatan untuk memastikan tujuan hukum sesuai dengan asas keadilan, kepastian dan kemanfaat hukum. Prinsip yang diatur dalam KUHPerdata persoalan perikatan adalah kebebasan berkontrak  sebagaimana  diatur pasal  1338  KUHPerdata  dan pasal  1320  KUHPerdata:  a). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; b). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c).  Suatu  pokok  persoalan  tertentu;  d).Suatu  sebab  yang  tidak  dilarang.  Juga  mengatur  soal memberi dan berbuat  yang diatur dalam pasal  1234 KUH Perdata mengatakan  bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberi sesuatu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.Pembahasan tulisan ini berkaitan dengan Perkara Nomor.24/Pdt.G/2014/PN Gns. yang memutuskan tergugat Wanprestasi,  memerintahkan  tergugat  menyerahkan  secara  sukarela  jaminan  hutang  kepada penggugat. Bila melihat kronologis perkara serta proses persidangan, dimana tergugat tidak hadir selama persidangan dan  tidak ada ikitad baik  membayar hutang. Hal  ini  ada peluang kesulitan pengugat  untuk  mendapatkan  haknya  kembali.  Karena  bunyi  dari  putusan  menyatakan penyerahan  jaminan  secara  sukarela.  Oleh  karena  itu,  dicari  jalan  hukum  untuk  menjamin terlaksana  keputusan  hakim  tersebut  untuk  memastikan  asas  Kepastian,  Keadilan  Hukum  dan Kemanfaat bagi pengugat.

## Kata Kunci: Putusan Wanprestasi, Penyerahan secara sukarela

## 1. PENDAHULUAN
Pengertian  Perikatan  dalam  hukum  perikatan  ( verbintenissenrecht , law  of  obligation ), merupakan konsep hukum yang khas dalam sistem Civil Law . Lembaga hukum ini berasal dari tradisi hukum ( legal tradition ) Romawi. Hukum perikatan didalam sistem Civil Law , seperti yang dianut  Perancis,  Jerman,  Belanda,  Spanyol,  dan  Indonesia  merupakan  satu  kesatuan,  yang mencakup  hukum  kontrak  dan  perbuatan  melawan  hukum.  Kedua  bidang  hukum  tersebut ditempatkan pada kategori yang umum,yakni hukum perikatan. 1
*Coresponding author. E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
1 John Bell, et.al, Principles of French Law (Oxford: Oxford University Press, 1998), hlm 304.

## Upaya Hukum Pasca Putusan Perkara Wanprestasi Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Jaminan Secara Secara Sukarela Penta Peturun
Hukum  kontrak  Indonesia  masih  mengacu  pada  Kitab  Undang-Undang  Perdata (KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek. Tentang Perikatan disebut pada buku III yang masuk dan  diakui  oleh  Pemerintahan  Hindia  Belanda  melalui  asas  Konkordansi.  Yaitu  asas  yang menyatakan bahwa peraturan yang berlaku di negeri Belanda berlaku pula pada pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia), hal tersebut untuk memudahkan para pelaku  bisnis  eropa/Belanda agar lebih mudah dalam mengerti  hukum. Pada pasal  1313,  menyebutkan  “ Suatu  persetujuan adalah  suatu perbuatan  di  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri terhadap satu orang lain atau lebih” .
Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam  Pasal  1320  KUHP,  antara  lain  sebagai  berikut: 2 a).  Kesepakatan  mereka  yang mengikatkan dirinya; b). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c). Suatu pokok persoalan tertentu;  d).  Suatu  sebab  yang  tidak  dilarang.  Dengan    dipenuhinya    empat    syarat    sahnya perjanjian  tersebut,  maka  suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Hukum  kontrak adalah sistem terbuka yaitu bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian. Pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, menyatakan bahwa semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya .  Artinya  bahwa  kedua  belah  pihak  wajib  mentaati  dan  melaksanakan  perjanjian yang  telah  disepakati  sebagaimana  mentaati  undang-undang.  Kebebasan  berkontrak  secara individu  merupakan  merupakan  asas  konsensualisme  menurut  hukum  perjanjian  Indonesia. Tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Setiap orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya.

## 2. METODE
Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif yang menyangkut tentang hukum Perikatann yang  tercantum  dalam  KUPHPerdata.  Data  yang  didapat  juga  dari  website  Mahkamah  Agung, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d7faa5daad38b17e324b5e6de326d7d5. html,  berkaitan  dengan  Putusan  Wanprestasi  Perkara  Nomor.24/Pdt.G/2014/PN  Gns. 3 Metode analisis  data  dilakukan  dengan  menghimpun  data  melalui  penelaahan  bahan  kepustakaan.  Data sekunder  yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan  analisis  yuridis  normatif  terhadap  hukum  perikatan.  Untuk  menganalisis  bahan  hukum yang  telah  terkumpul,  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  data  kualitatif  yaitu yuridis  normatif.  Data  yang  disajikan  secara  deskriptif,  yakni  dengan  menggambarkan  hasil putusan  menghukum  Tergugat  untuk  menyerahkan  secara  sukarela  jaminan  hutang  kepada Penggugat untuk di ambil langkah hukum selanjutnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Azas Dalam Kontrak:
Dalam  KUHPerdata  tercantum asas  kebebasan  berkontrak ,  pasal  1320  KUHPerdata    yaitu asas    yang  membebaskan    para    pihak    untuk:    mengadakan    perjanjian    dengan    siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, menentukan bentuknya mau tertulis atau cukup lisan. Asas konsensualisme merupakan asas yang yang menyatakan bahwa perjanjian pada
3 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d7faa5daad38b17e324b5e6de326d7d5.html

## Upaya Hukum Pasca Putusan Perkara Wanprestasi Menghukum Tergugat Untuk
Menyerahkan Jaminan Secara Secara Sukarela

## Penta Peturun
umumnya tidak  diadakan  secara  formal,  tetapi  cukup  dengan  adanya kesepakatan  kedua  belah pihak. Kesepakatan  merupakan  persesuaian  antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas kepastian hukum , asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Hakim atau  pihak  ketiga  harus  menghormati  substansi  kontrak  yang    dibuat  oleh  para    pihak. Sebagaimana  layaknya  sebuah  undang-undang.  Mereka  tidak  boleh  melakukan  intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas Itikad baik merupakan asas bahwa para  pihak  yaitu  kreditur  dan  debitur  harus  melaksanakan  substansi    kontrak  berdasarkan kepercayaan  atau  keyakinan  yang  teguh  atau  kemauan  baik  dari  para  pihak. Asas  Kepribadian yaitu  asas  yang  menentukan  bahwa  seseorang    yang    akan  membuat  kontrak  hanya  untuk kepentingan ( person) itu sendiri. Di samping itu, beberapa asas lain dalam standar kontrak : b). Asas Kepercayaan ; b). Asas Persamaan Hak, c). Asas Moral, d). Asas Keseimbangan, e). Asas Moral, f). Asas Kepatutan, g). Asas Kebiasaan, h). Asas Kepastian Hukum.

## b. Syarat-Syarat Sahnya Kontrak
Menurut  Pasal  1320  KUH  Perdata  Kontrak  adalah  sah  bila  memenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut dengan adanya syarat subjektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan; adanya  Kecakapan  untuk  membuat  kontrak  (dewasa  dan  tidak  sakit  ingatan);  dan  Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Sedangakan syarat objekif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum, meliputi: suatu hal (objek) tertentu; dan sesuatu sebab yang halal (kuasa).  Didalamnya  ada Lembaga-lembaga  dan  komisi-komisi  di  lingkungan  eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti : Menteri dan Kementerian Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, Komisi  Hukum  Nasional  (KHN),  Komisi  Ombudsman  Nasional  (KON),  Komisi  Kepolisian, Komisi  Kejaksaan.  Sepakat:  Tanpa  paksaan,  kekhilafan  maupun  penipuan.  Syarat  penting  juga adalah  kecakapan  dalam  melakukan  perbuatan  hukum.  Didalamnya  mengatur  sengenai  hal tertentu yang suatu sebab yang halal. Momentum terjadinya kontrak pada umumnya adalah ketika telah  tercapai  kata  sepakat  yang  ditandai  dengan  penandatanganan  kontrak  sebagai  bentuk kesepakatan oleh para pihak. Fungsi kontrak adalah demi  memberikan kepastian hukum bagi para pihak.  Dengan  demikian  perjanjian  itu  menerbitkan  suatu  perikatan  antara  dua  orang  yang membuatnya.  Dalam  bentuknya,  perjanjian  itu  berupa  suatu  rangkaian  perkataan  yang mengandung janji-janji atau  kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.
c. Cedera Janji (Wanprestasi).
Akibat yang timbul jika tidak dipenuhi perikatan disebut berakibat cedera janji (wanprestasi). Perkataan  wanprestasi  berasal  dari  bahasa  Belanda,  yang  artinya  prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagai mana  yang telah ditentukan dalam perjanjian  yang dibuat antara kedua belah pihak. Menurut J Satrio,  wanprestasi  adalah  suatu  keadaan  di  mana  debitur  tidak  memenuhi  janjinya  atau  tidak
Upaya Hukum Pasca Putusan Perkara Wanprestasi Menghukum Tergugat Untuk Menyerahkan Jaminan Secara Secara Sukarela Penta Peturun
memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. 4 Menurut M.  Yahya  Harahap,  wanprestasi  dapat  dimaksudkan  juga  sebagai  pelaksanaan  kewajiban  yang tidak  tepat  pada  waktunya  atau  dilaksanakan  tidak  selayaknya. 5 Sedangkan  menurut  Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam  yaitu: 6 1).  Tidak  melakukan  apa  yang  telah  disanggupi  atau  dilakukannya,  2). Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, 3). Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, 4). Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  pengertian  wanprestasi  itu  sendiri bisa  didefinisikan sebagai tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tapi tidak sesuai, melakukan prestasi tapi terlambat, dan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik perikatan yang lahir dari perjanjian maupun perikatan  yang timbul karena undang-undang. Di dalam KUHPerdata diatur mengenai  wanprestasi    pada  Pasal  1238,  1243,  1244,1245,  1246,  1247,  1248,  1249,  1250,  dan 1251 KUHPerdata. Dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang berisi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila  perikatan  ini  mengakibatkan  debitur  harus  dianggap  lalai  dengan  lewatnya  waktu  yang ditentukan”. 7

## d. Hukum Acara Perdata
Pengertian  Hukum  Acara  Perdata, sebagai  bagian  dari  hukum  acara  ( formeel  recht ) mempunyai  ketentuan-ketentuan  pokok  yang  bersifat  umum.  Dalam  penerapan  hukum  acara perdata  mempunyai  fungsi  untuk  mempertahankan,  memelihara,  dan  menegakan  ketentuan- ketentuan hukum perdata materil. Oleh karena itu, eksistensi hukum acara perdata sangat penting dalam kelangsungan ketentuan hukum perdata materil. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.; Hukum  acara  perdata  dapat  juga  disebut  hukum  perdata  formil  karena  mengatur  proses penyelesaian  perkara  lewat  hakim  (pengadilan)  secara  formil.  Hukum  acara  perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata. 8 Bila menurut Prof. Dr. R. Supomo, SH, dengan tanpa memberikan suatu batasan tertentu, tapi melalui visi tugas dan peranan hakim menjelaskan bahwasanya  dalam  peradilan  perdata  tugas  hakim  ialah  mempertahankan  tata  hukum  perdata ( burgerlijk rechtsorde ) menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. 9
Berdasarkan  pengertian-pengertian  yang  dikemukakan  diatas  serta  dengan  bertitik  tolak kepada aspek toeritis dalam praktek peradilan, maka pada asasnya hukum acara perdata adalah: Peraturan hukum yang mengatur dan menyelenggarakan bagaimana proses seseorang mengajukan perkara perdata kepada hakim/pengadilan. Dalam konteks ini, pengajuan perkara perdata timbul karena adanya orang yang merasa haknya dilanggar orang lain, kemudian dibuatlah surat gugatan sesuai  syarat  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan  hukum  yang  menjamin,  mengatur  dan menyelenggarakan bagaimana proses hakim mengadili perkara perdata. Dalam mengadili perkara perdata, hakim harus mendengar kedua belah pihak berperkara. Hakim juga bertitik tolak kepada peristiwanya hukumnya, hukum  pembuktian dan alat bukti kedua belah  pihak sesuai  ketentuan
4 Yustyawan, Gde Yogi., Marwanto, Akibat Hukum Wanprestasi yang dilakukan oleh Pembeli dalam Perjanjian Jula Beli Tanah yang Belum Lunas di Kabupaten Badung, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol.03, No.03, Mei 2015. hlm.3
5 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982, hlm 60.
6 Subekti, R, Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1985. hlm 50.
7 Adati, Medika Andarika, Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana , Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No.4/Jun/2018. hlm. 6-7
8 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 16-18.
9 Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri (Jakarta: Pradnja Paramita 1993), hlm. 13

## Upaya Hukum Pasca Putusan Perkara Wanprestasi Menghukum Tergugat Untuk
Menyerahkan Jaminan Secara Secara Sukarela Penta Peturun
perundang-undangan  selaku  positif  ( IusConstitutum ).  Peraturan  hukum  yang  mengatur  proses bagaimana caranya hakim memutus perkara perdata. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana tahap dan proses pelaksanaan putusan hakim (Eksekusi).
Dalam  praktek  peradilan  di  Indonesia  saat  ini,  sumber-sumber  hukum  acara  perdata terdapat  pada  berbagai  peraturan: a) .  HIR  (Het  Herzine  Indonesich  Reglemen)  atau  Reglemen Indonesia Baru, Staatblad 1848. b) . RBg (Reglemen Buitengwesten) Staatblad 1927 No 277 Rv (Reglemen  Hukum  Acara  Perdata  Untuk  golongan  Eropa)  Staatblad  No  52  Jo  Staatblad  1849 No.63. namun sekarang ini Rv tidak lagi digunakan karena berisi ketentuan hukum acara perdata khusus bagi golongan Eropa dan bagi mereka yang dipersamakan dengan mereka dimuka ( Raad van  Justitie dan Residentiegerecht .  Tetapi Raad  Van  Justitie telah  dihapus,  sehingga  Rv  tidak berlaku  lagi.  Akan  tetapi  dalam  praktek  peradilan  saat  ini  eksistensi  ketentuan  dalam  Rv  oleh Judex  Facti (pengadilan  negeri  dan  pengadilan  tinggi)  serta  Mahkamah  Agung  RI  tetap dipergunakan  dan  dipertahankan.  Misalnya:  Ketentuan  tentang  Uang  paksa  ( dwangsom) dan intervensi gugatan perdata. c) . Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, d). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. e) . UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. f). UU No.5 Tahun 2004  Tentang  Mahkamah  Agung,  yang  mengatur  tentang  hukum  acara  kasasi. g) .  UU  No.8 Tahuun 2004 Tentang Peradilan Umum. h) . UU No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama . i). UU  No.1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  beserta  peraturan  pelaksanaannya.  dan j) .UU  No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

## e. Asas-Asas Hukum Acara Perdata Indonesia
Bertitik tolak kepada praktek peradilan Indonesia maka dapatlah disebutkan beberapa asas-asas umum hukum acara perdata Indonesia. Peradilan yang terbuka untuk umum ( Openbaarheid Van Rechtsspraak )
Peradilan  yang  terbuka  untuk  umum  merupakan  aspek  fundamental  dari  hukum  acara  perdata. Apabila  hal  ini  tidak  dipenuhi  maka  akan  mengakibatkan  putusan  batal  demi  hukum  (Pasal  19 Ayat  1  dan  2  UU  No.4  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Hakim  bersifat  Pasif ( Lijdelijkeheid Van De Rehter ) Dalam asas ini terdapat sebuah aturan yang dikenal dengan ( Nemo Judex Sine Actore ) yang artinya apabila gugatan tidak diajukan oleh para pihak, maka tidak ada hakim yang mengadili perkara bersangkutan.  Mendengar Kedua belah pihak. Pemeriksaan dalam dua instansi ( Onderzoek In Tween Instanties ).
Penyelesaian  suatu  perkara  harus  adil  antara  hak  dan  kewajiban  satu  pihak  harus  sama antara hak dan kewajiban pihak yang lainnya. Sehingga jika sudah menerapkan keadilan di dalam hukum,  maka  dapat  tercapainya  suatu  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum  harus  saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang terkait. Kepastian hukum tidak dapat merugikan berbagai pihak-pihak.  Sehingga  kepastian  hukum  harus  seimbang.  Sehingga  perkara  tersebut  dapat dipertanggung  jawabkan  hukumnya 10 .  Dari  penyelesaian  perkara  tersebut  juga  tidak menyampingkan  kemanfaat  dari  semua  antar  pihak.  Bila  keputusan  itu  merangkum  Keadilan, Kepastian hukum, Kemanfaatan sebagai muara kebaikan semua pihak.
10 Andhika, Kania Dewi Putri., Arifin, Ridwan., Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum Indonesia , Mimbar Yustitia Vol. 2 No.2 Desember 2018, hal 1.

## Upaya Hukum Pasca Putusan Perkara Wanprestasi Menghukum Tergugat Untuk
Menyerahkan Jaminan Secara Secara Sukarela Penta Peturun

## f. Putusan Hakim yang Mencerminkan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan
Pengadilan adalah tempat  perburuan para pengejar keadilan, merujuk  pada pasal  5 ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  menegaskan  bahwa “ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ”. Dalam penjelasannya, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan Hakim Konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat .
Berdasarkan  ketentuan  yang  demikian,  hakim  dituntut  tidak  hanya  menegakkan  hukum a  quo (undang-undang) semata, tetapi diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai dan rasa  keadilan  masyarakat.  Pada  konteks  ini  UU  Kekuasaan  Kehakiman  menegaskan  bahwa hakim  Indonesia  bukanlah  corong  undang-undang  semata. 11 Maka  Hakim  harus  mempunyai kemampuan untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.  Muara dari sebuah proses peradilan adalah putusan.
Untuk  mencapai  keadilan  sebuah  Putusan  dalam  bidang  hukum  perdata  haruslah  memuat 3 (tiga) kriteria yakni; 1). Keadilan Formil Putusan, 2). Keadilan Materiil Putusan dan 3). Keadilan Etika  Putusan .  Ketiga  kriteria  ini  antara  satu  dengan  lainnya  saling  mempengaruhi  dalam memberikan  cita  rasa  putusan  Hakim  yang  berkeadilan. 12 Kepastian  hukum dapat  dimaknakan bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan  dalam  keadaan  tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. 13 Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan , hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah  pada  kemanfaatan  bagi  kepentingan  pihak-pihak  yang  berperkara  dan  kepentingan masyarakat  pada  umumnya. 14 Masyarakat  sangat  mengharapkan  penyelesaian  perkara  melalui pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat.
Harapan  setidak-tidaknya  putusan  hakim  dapat  memulihkan  keseimbangan  tatanan masyarakat,  artinya  kepada  pihak  yang  bersalah  diberi  sanksi,  sementara  kepada  pihak  yang dirugikan akan mendapat ganti rugi atau mendapatkan apa yang menjadi haknya.
Gustav  Radbruch  dalam  bukunya  yang  berjudul  “ einführung  in  die  rechtswissenschaften” 15 . Radbruch  menuliskan  bahwa  di  dalamhukum  terdapat  3  (tiga)  nilai  dasar,  yakni:  1).  Keadilan ( Gerechtigkeit ); 2). Kemanfaatan ( Zweckmassigkeit ); dan 3). Kepastian Hukum ( Rechtssicherheit ). Bagaimana mungkin suatu aturan hukum dapat memberikan kemanfaatan dan keadilan tatkala aturan hukum tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam penegakannya.

## g. Hukum Jaminan
Jaminan  pemberian  utang  oleh  kreditur  terhadap  debitur  telah  diatur  KUHPerdata  yaitu:  1). pasal 1131, yang menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, baik berupa benda bergerak maupun  benda  tetap,  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  akan  ada  dikemudian  hari,  menjadi
11 Suhariyanto, Budi., Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia , Jurnal RechtVinding, Volume 4, Nomor 3, Desember 2015, hlm 414
12 Rosadi, Edi, Putusan Hakim Yang berkeadilan , Badamai Law Journal, Vol 1, No 2 (2016) , hlm 1
13 Van Apeldoorn, 1990, Pengantar Ilmu Hukum , Cetakan Kedua puluh empat, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.24- 25
14 Hakim, Abdul, ‘ Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila’ , Jurnal Hukum Dan Peradilan,  (2017), hal, 23 15 Susanto, Nur Agus, Dimensi Aksiologi dari Putusan Kasus “ST” , Jurnal Komisi Yudisial, 2014. hlm.1

## Upaya Hukum Pasca Putusan Perkara Wanprestasi Menghukum Tergugat Untuk
Menyerahkan Jaminan Secara Secara Sukarela Penta Peturun
jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur dengan para kreditur; 2). pasal 1132,  menyebutkan  bahwa  apabila  debitur  wanprestasi,  maka  hasil  penjualan  atas  semua  harta kekayaan atas debitur tanpa terkecuali, merupakan sumber bagi pelunasan utangnya.

## h. Sidang Putusan  Wanprestasi dengan Penyerahan Objek Jaminan Secara Sukarela
Dalam  pembahasan  tulisan  ini  fokus  pada  Putusan  Sidang  tingkat  pertama  yang  telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan  antara: JENI SERIDEWI ITAWATY binti ERWAN, sebagai  Penggugat  ;  Lawan,  A.  RUYANTI  binti  SUKIYAN  Sebagai  Tergugat  dalam  Gugatan Perdata di  Pengadilan  Negeri Gunung Sugih,  dalam  Register Nomor :  24/Pdt.G/2014/PN. Gns. Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 15 Desember 2014 mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Dimana  antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perbuatan hukum, yaitu melakukan hubungan keperdataan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi. Terkait kerjasama dimana Penggugat adalah sebagai kreditur dan Tergugat adalah Debitur yang telah  telah  sesuai  diatur  dalam  Buku  III  KUHPerdata  tentang  Perikatan.  Dimana  Tergugat mempunyai tanggungan pinjaman kepada penggugat dengan jumlah kerugian materil Penggugat sebanyak  Hutang  pokok  keseluruhan  :  Rp  361.000.000,,-  ( Tiga  Ratus  Enam  Puluh  Satu  juta rupiah )  dengan total jumlah kewajiban yang harus dibayarkan bunga dan denda sampai dengan Desember  2014  oleh  Tergugat  kepada  Penggugat  Rp.891.157.003,-.  ( Delapan  Ratus  Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Rupiah ). Atas Perbuatan tergugat, Penggugat memohon kepada majelis hakim agar Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih menyatakan bahwa Tergugat telah melakukanTindakan Wanprestasi.
Atas pertimbangan Majelis Hakim, dengan maksud yang disampaikan Penggugat dalam Petitum, memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 149 Rbg dan segala peraturan yang berhubungan dengan perkara Nomor : 24/Pdt.G/2014/PN. Gns. Majelis Hakim M E N G A D  I  L  I    :  Menyatakan  gugatan  Penggugat  diputus  dengan  Verstek,  Mengabulkan  gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wansprestasi atau Ingkar janji atas kewajibanya mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 361.000.000,-  (tiga  ratus  enam  puluh  satu  juta  rupiah).  Total  jumlah  kewajiban  yang  harus dibayarkan  berikut  denda  dan  bunga  sampai  dengan  Desember  2014  oleh  Tergugat  kepada Penggugat sebesar Rp. 567.250.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela jaminan hutang kepada Penggugat berupa:
a. Sebidang tanah sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik No 206 Desa Watu Agung atas nama A. RUYANTI, surat ukur tanggal 26 Agustus 2004 No 24/ Watu Agung/2004 luas 4.305m2.
b. Sebidang tanah sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik No 193 Desa Kaputran atas nama Hernowo,  surat  ukur  tanggal  18Mei  2002  No.  34/Kaputran/2002  luas  2.415m2.  untuk dapat dijual yang hasilnya untuk menutupi hutang dan apabila ada sisanya dikembalikan kepada Tergugat;
Pada putusan menyerahkan secara sukarela jaminan hutang kepada Penggugat tersebut menjadi titik focus tulisan ini. Melihat kronologi hubungan antara Tergugat dan Penggugat sampai dengan persidangan berlangsung, Tergugat tidak menunjukan itikad baik membayar, bahkan menghadiri persidangan.  Untuk  itu  diperlukan  langkah  hukum  lanjutan  untuk  menjamin  kepastian  hukum

## Upaya Hukum Pasca Putusan Perkara Wanprestasi Menghukum Tergugat Untuk
Menyerahkan Jaminan Secara Secara Sukarela Penta Peturun
bagi  penggugat.  Pada  kesimpulan  dipaparkan  langkah  hukum  lanjutan  apabila  tergugat  tidak beritikad baik.

## 4. PENUTUP

## a. Kesimpulan
Melihat  Perkara  Nomor:  24/Pdt.G/2014/PN.  Gns,  berdasarakan  Tuntutan  dan  amar putusan,  bila  kita  himpun  UU  yang  digunakan  telah  sesuai  dengan  pasal-pasal  yang  mengatur tentang  perikatan  yakni  1131,  1132,  1320,  1338.  Dasar  pengaturan  jenis-jenis  kreditur  diatur dalam  Buku  II  KUHPerdata  tentang  Benda  Bab  kesebelas  tentang  Piutang-Piutang  yang diistimewakan. Pasal 1131 mengatur secara umum tentang segala kebendaan si debitur yang demi hukum menjadi jaminan bagi utang yang dibuatnya. Barulah pada Pasal 1132 mulai disebutkan mengenai  jenis  jaminan,  dimana  harta  si  debitur  akan  menjadi  jaminan  bagi  si  berpiutang (kreditur) umum yang secara bersama-sama memiliki piutang kepada debitur.  Dinyatakan sahnya suatu  perjanjian  haruslah  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian.  Sebagaimana  yang  diatur  dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: 1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3). Suatu pokok persoalan tertentu; 4). Suatu sebab yang tidak dilarang . Inilah inti dari pasal 1320 kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu  sebab yang halal. Kebebasan  berkontrak  sebagaimana  terlihat  dari  adanya  perjanjian  antara  penggugat  dan tergugat berdasarkan bukti berupa Surat Perjanjian Pengakuan Hutang, y ang oleh asas kebebasan berkontrak,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1338  KUHPerdata yang  berbunyi: “Semua persetujuan  yang  dibuat  sesuai  dengan  undang-undang  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Menurut Subekti dalam buku Hukum Perjanjian , dengan menekankan pada kata “semua‟, maka pasal tersebut seolah menyatakan pada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja). Perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. 16 Selain itu Pasal 149  ayat  (1)  R.Bg./125  ayat  (1)  HIR, selama  sidang  Tergugat  yang  tidak  hadir,  sedangkan Penggugat hadir dalam sidang, Dalam keadaan yang demikian Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan  menyatakan  Gugatan  Penggugat  dapat  dikabulkan  dengan  verstek  (tanpa  hadirnya Tergugat);
Perkara  tersebut  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  (in  kracht),  sesuai  dengan ketentuan Pasal  196  Herzien  Inlandsch  Reglement  (“HIR”) dan  Pasal 207  Rechtreglement  voor  de Buitengewesten  (“RBg”) ,  ada  dua  cara  menyelesaikan  pelaksanaan  putusan  yaitu: 1).  cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan) tersebut, dan 2). cara  paksa  melalui  proses  eksekusi  oleh  Pengadilan .  M.  Yahya  Harahap,  “menyatakan  pada prinsipnya  eksekusi  sebagai  tindakan  paksa  menjalankan  putusan  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap,  baru  merupakan  pilihan  hukum  apabila  pihak  yang  kalah  (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati  dan  memenuhi  putusan  secara  sukarela,  tindakan  eksekusi  harus  disingkirkan.  Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.”. 17
16 Subekti, Hukum Perjanjian , Penerbit PT Intermasa, hlm 47
17 M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.,
2014, hlm. 11

## Upaya Hukum Pasca Putusan Perkara Wanprestasi Menghukum Tergugat Untuk
Menyerahkan Jaminan Secara Secara Sukarela

## Penta Peturun
Berdasarkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Gunung  Nomor.  24/Pdt.G/2014/PN  Gns,  bila tidak ada itikad baik dari pihak tergugat untuk menyerahkan secara sukarela sebagia mana, yang berbunyi  dari  putusan  Majelis  Hakim  pada  huruf  8  (delapan)  Menghukum  Tergugat  untuk menyerahkan secara sukarela jaminan hutang kepada Penggugat. Maka harus dilakukan upaya upaya hukum berikutnya  yakni proses sampai dengan eksekusinya. Perlu dipahami bahwa sesuai dengan Pasal 195 ayat (1) HIR, kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama dan dalam praktik peradilan dikenal dua macam eksekusi yaitu:
1 Eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR, Pasal 218 ayat  (2)  Rbg,  dan  Pasal  1033  Reglement  of  de  Rechtsvordering  (“Rv”)  yang  meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan melakukan sesuatu;
2 Eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau executorial verkoop sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR, dan Pasal 215 Rbg. Eksekusi ini dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur.
Terkait  dengan  Amar  putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan    Negeri  Gunung  Nomor. 24/Pdt.G/2014/PN  Gns,  maka  dapat  dilakukan  dengan  dimohonkan  eksekusi  pembayaran sejumlah uang melalui pengadilan tingkat pertama melalui prosedur sebagai berikut:
1. Pemohon eksekusi (Pihak yang menang dalam perkara) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama agar putusan itu dijalankan/dilaksanakan;
2. Atas dasar permohonan itu Ketua Pengadilan tingkat pertama memanggil pihak yang kalah untuk dilakukan teguran (aanmaning) agar termohon eksekusi melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 (delapan) hari sesuai pada Pasal 196 HIR/207 Rbg;
Jika  termohon  eksekusi  tetap  tidak  mau  menjalankan  putusan,  maka  Ketua  Pengadilan  tingkat pertama mengeluarkan Penetapan berisi perintah kepada panitera/jurusit/jurusita pengganti untuk
3. melakukan  sita  eksekusi  (executorial  beslag)  terhadap  harta  kekayaan  jika  sebelumnya tidak  diletakkan  sita  jaminan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  197 HIR/Pasal 208 Rbg;
4. Adanya  perintah  penjualan  lelang,  dilanjutkan  dengan  penjualan  lelang  setelah  terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan. Lalu diakhiri dengan penyerahan  uang  hasil  lelang  kepada  pemohon  eksekusi  sesuai  dengan  jumlah  yang tercantum dalam putusan.

## b. Saran
Seperti telah diutarakan di muka, bahwa dalam sistem hukum di mana pun di dunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan melalui lembaga pengadilan. Oleh karena Hukum buka Cuma semata- mata  peraturan-peraturan  tertulis.  Pengadilan  hanya  jalan  normatif  dari  konsekwensi  penganut hukum sebagai norma kehidupan, dalam rangka perburuan keadilan melalui Majelis Hakim.

## Daftar Pusataka
Buku:
John Bell, et.al, Principles of French Law, Oxford: Oxford University Press, 1998.
M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1982. Subekti, R, Hukum Perjanjian, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1985.
Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.

## Upaya Hukum Pasca Putusan Perkara Wanprestasi Menghukum Tergugat Untuk
Menyerahkan Jaminan Secara Secara Sukarela Penta Peturun
Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri Jakarta: Pradnja Paramita, 1993. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum , Cetakan ke-24, Jakarta: Pradnya Paramita. 1990 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata , Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

## Jurnal
Adati, Medika Andarika, Wanprestasi dalam Perjanjian yang dapat di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No.4/Jun/2018.
Yustyawan, Gde Yogi., Marwanto, Akibat Hukum Wanprestasi yang dilakukan oleh Pembeli dalam Perjanjian Jula Beli Tanah yang Belum Lunas di Kabupaten Badung, Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol.03, No.03, Mei 2015. Andhika, Kania Dewi Putri., Arifin, Ridwan., Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum Indonesia , Mimbar Yustitia Vol. 2 No.2 Desember 2018. Suhariyanto, Budi., Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia , Jurnal RechtVinding, Volume 4, Nomor 3, Desember 2015, hlm 414
Rosadi, Edi, Putusan Hakim Yang berkeadilan , Badamai Law Journal, Vol 1, No.2. 2016
Hakim, Abdul, ‘ Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila’ , Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2017.
Susanto, Nur Agus, Dimensi Aksiologi dari Putusan Kasus “ST” , Jurnal Komisi Yudisial,
2014.
Peraturan Perudang-undangan:
--------, KUHPerdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek , Penerbit Cita
Putusan Pengadilan:
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/d7faa5daad38b17e324b5e6de326 d7d5.html