## ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN HARGA LELANG BARANG AGUNAN DI BANK KB BUKOPIN SYARIAH SURABAYA
Hafiya 1 , Muhammad Ersya Faraby 2
1 Universitas Trunojoyo Madura, 200721100161@student.trunojoyo.ac.id
2 Universitas Trunojoyo Madura, ersya.faraby@trunojoyo.ac.id
Article history Dikirim tanggal :  22/02/2024 Revisi pertama tanggal :  18/03/2024
Diterima tanggal
:   25/03/2024
Tersedia online tanggal
:  26/03/2024

## ABSTRAK
Penelitian ini mempunyai tujuan guna memahami etika bisnis islam terkait metode penetapan harga lelang eksekusi yang dilakukan oleh Bank KB Bukopin Syariah Surabaya. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, yang secara khusus berfokus pada deskripsi dan analisis proses yang digunakan untuk menentukan  harga  lelang.  Hasil  penelitian  menampilkan  yakni  tahapan-tahapan  penetapan  harga  lelang yang  dilaksanakan  Bank  KB  Bukopin  Syariah  Surabaya  melalui  KPKNL  telah  sesuai  dengan  prinsip syariah. Pasalnya, Bank KB Bukopin Syariah berpegang pada pedoman ekonomi syariah dalam penentuan harga  yang  sejalan  dengan  mekanisme  yang  telah  ditetapkan.  Bank  KB  Bukopin  Syariah  melakukan pengawasan  di  pasar  pusat,  pasar  daerah,  dan  pasar  setempat  untuk  memitigasi  kemungkinan  adanya manipulasi harga yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Bank KB Bukopin Syariah juga melakukan evaluasi agar nasabah tidak mengalami kerugian terkait dengan agunan yang akan dilelang.
Kata Kunci: Lelang, Penetapan Harga, Bank KB Bukopin Syariah

## ABSTACT
This  research  aims  to  understand  Islamic  business  ethics  related  to  executing  the  auction  price determination  method  by  the  KB  Bukopin  Syariah  Bank  of  Surabaya.  This  research  uses  a  qualitative descriptive  methodology,  explicitly  focusing  on  describing  and  analyzing  the  process  of  determining auction prices. This research indicates that the stages in determining the auction price carried out by the KB Bukopin Syariah Bank of Surabaya through the State Property and Auction Services Office are based on Sharia principles. KB Bukopin Syariah Bank adheres to Sharia economic guidelines in determining prices  that  align  with  established  mechanisms.  KB  Bukopin  Syariah  Bank  supervises  central  markets, regional  markets,  and  local  markets  to  mitigate  the  possibility  of  price  manipulation  carried  out  by irresponsible individuals. Apart from that, KB Bukopin Syariah Bank also carries out evaluations so that customers do not experience losses related to the collateral that will be auctioned.
Key Words: Auction, Price Determination, KB Bukopin Syariah Bank

## PENDAHULUAN
Lembaga  keuangan  syariah  merupakan  bagian  dari  ekonomi  islam.  Perbankan syariah yakni jenis lembaga keuangan yang bergerak selaras dengan hukum syariah. Bank syariah  adalah  entitas  keuangan  yang  bergerak  dalam  bidang  pengumpulan  dan penyaluran  dana,  yang  beroperasi  selaras  dengan  hukum  islam.  Bank  syariah menjalankan  operasionalnya  sesuai  dengan  pedoman  syariah  islam,  khususnya  yang berkaitan  dengan  proses  muamalah  yang  sejalan  dengan  prinsip  syariah.  Dalam melakukan  tata  cara  muamalat,  wajib  melakukan  penahanan  diri  guna  tidak melaksanakan tindakan-tindakan yang mengandung unsur riba.
Perbankan  syariah  menawarkan  beragam  produk  dan  layanan  yang  didasarkan pada asas-asas ekonomi islam. Akad-akad yang dipergunakan pada produk-produk ini mencerminkan  prinsip  keadilan,  larangan  riba  (bunga),  serta  larangan  unsur-unsur spekulatif.  Dalam  konteks  ini,  kita  dapat  mengembangkan  pemahaman  lebih  lanjut tentang  berbagai  produk  dan  akad  yang  ditawarkan  oleh  perbankan  syariah.  Produk maupun  akad  yang  digunakan  beragam  sehingga  nasabah  mempunyai  banyak  pilihan yang dapat disesuaikan dengan keperluan.
Salah satu akad yang umum digunakan adalah akad Mudharabah. Dalam akad ini, bank  guna  pemilik  modal  melakukan  pemberian  modal  pada  peminjam  atau  pengurus bisnis ( mudharib ) yang akan digunakan dalam investasi atau usaha tertentu. Keuntungan dari  usaha  tersebut  kemudian  dibagi  berdasarkan  kesepakatan  sebelumnya,  sedangkan risiko ditanggung bersama. Gagasan di balik akad mudharabah adalah untuk mendorong investasi produktif dan kemitraan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya, terdapat akad Murabahah. Dalam akad ini, bank membeli barang atau aset tertentu atas permintaan  peminjam  dan  kemudian  menjualnya  kembali  kepada  peminjam  dengan markup ( marginal profit). Akad tersebut adalah bentuk pembiayaan untuk pembiayaan barang-barang konsumen atau peralatan bisnis. Gagasan di balik akad murabahah adalah untuk  memungkinkan  peminjam  untuk  memperoleh  aset  yang  dibutuhkan  tanpa  riba, sementara bank masih dapat menghasilkan keuntungan.
Akad musyarakah adalah prinsip kemitraan dalam perbankan syariah, yakni dua atau  lebih  pihak  melakukan  kerja  sama  guna  membiayai  atau  mengoperasikan  suatu proyek  atau  usaha.  Kerugian  serta  keuntungan  dilakukan  pembagian  berlandaskan kesepakatan  sebelumnya,  dan  semua  pihak  terkait  dalam  pengambilan  keputusan. Gagasan  di  balik  akad  musyarakah  adalah  untuk  mempromosikan  kemitraan  dan tanggung jawab bersama dalam usaha bisnis. Selain itu, bank syariah juga menawarkan pembiayaan properti berdasarkan akad-akad seperti ijarah (sewa), istisna (pesanan), atau diminishing  musharakah  (kemitraan  yang  berkurang).  Dengan  beberapa  jenis  akad tersebut memungkinkan individu atau bisnis untuk membeli atau mendapatkan properti tanpa harus membayar bunga (riba).
Produk-produk  tabungan  dan  investasi  juga  ditawarkan  berdasarkan  prinsip- prinsip ekonomi islam, seperti tabungan wadiah (amanah), deposito mudharabah, atau reksadana syariah. Gagasan di balik produk ini adalah untuk memberikan alternatif yang sesuai dengan nilai serta asas syariah bagi mereka yang ingin mengelola keuangan selaras dengan  cara  yang  halal.  Dengan  terus  mengembangkan  produk-produk  inovatif  yang selaras  dengan  asas-asas  ekonomi  Islam,  perbankan  syariah  melakukan  pemberian kontribusi  yang  berarti  dalam  mempromosikan  sistem  keuangan  yang  adil  dan  selaras dengan nilai islam serta memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.
Pembiayaan merupakan salah satu item yang tersedia dalam perbankan syariah. Agunan  merupakan  syarat  wajib  ketika  mengajukan  permohonan  pembiayaan  di  bank
syariah. Dalam perbankan syariah, konsep jaminan atau agunan memiliki peranan penting sebagai  salah  satu  elemen  dalam  manajemen  risiko  dan  pengamanan  pembiayaan. Agunan dalam perbankan syariah merujuk pada aset atau properti yang dijadikan jaminan oleh  peminjam  (debitur)  pada  bank  (kreditur)  guna  jaminan  atas  pembiayaan  yang diajukan. Agunan ini menjadi alternatif penting jika peminjam tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai kesepakatan awal.
Pemberian  agunan  dalam  perbankan  Syariah  membawa  beberapa  gagasan  dan manfaat  yang  perlu  dipertimbangkan.  Agunan  memaksimalkan  keamanan  pembiayaan dengan  berperan  sebagai  lapisan  keamanan  tambahan  bagi  bank,  membantu  bank meminimalisir  risiko  kredit,  dan  memastikan  bahwa  dalam  situasi  di  mana  peminjam gagal  membayar  pembiayaan,  bank  memiliki  aset  yang  dapat  dijual  untuk  melunasi kewajiban  tersebut.  Agunan  juga  memberikan  fasilitas  kepada  peminjam  untuk  tetap mempertahankan  kepemilikan  aset  yang  digunakan  sebagai  jaminan  selama  mereka memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Prinsip keadilan juga harus diterapkan dalam  mekanisme  penjualan  agunan  (lelang)  dengan  memastikan  transparansi  dan penetapan harga yang wajar sesuai nilai pasar. Penerimaan agunan dalam berbagai bentuk memungkinkan  bank  untuk  melakukan  diversifikasi  risiko,  menghindari  terlalu tergantung  pada  pembayaran  pembiayaan  dari  peminjam  tunggal,  karena  memiliki agunan yang dapat dijual untuk mengatasi potensi kerugian.
Konsep  agunan  juga  dapat  menjadi  insentif  bagi  peminjam  untuk  mematuhi kewajiban  pembayaran  mereka  secara  tepat  waktu,  karena  mereka  memiliki  aset  yang menjadi  jaminan.  Penting  untuk  mencatat  bahwa  dalam  perbankan  syariah,  transaksi penjualan  agunan  harus  mematuhi  prinsip-prinsip  syariah,  seperti  larangan  riba  dan larangan unsur-unsur spekulatif. Dengan demikian, manfaat dari konsep agunan dalam perbankan Syariah adalah memberikan perlindungan kepada bank dan peminjam dalam kerangka  yang  selaras  dengan  asas-asas  ekonomi  Islam.  Sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan, agunan didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (26) UU No. 21 Tahun 2008 perihal Perbankan Syariah. yakni dengan benda tidak bergerak atau bergerak yang diberikan oleh pemiliknya pada Bank Syariah dan/atau UUS sebagai jaminan tambahan atas pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas (Simanjuntak, 2019).
Berlandaskan  capaian  penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  Sitorus  lelang merupakan  tahap  terakhir  yang  dilakukan  bank  syariah  ketika  pembiayaannya bermasalah. Sebelum melakukan lelang maka pihak bank terlebih dulu akan melakukan pemberian  penyelesaian  alternatif.  Satu  diantara  upaya  yang  dilakukan  seperti melaksanakan revitalisasi yakni restructure, reschedule , atau reconditioning . Eksekusi jaminan  (lelang)  hanya  akan  dijalankan  ketika  berbagai  upaya preventif tersebut  tidak berhasil (Sitorus, 2022).
Pembiayaan  bermasalah  mengacu  pada  penyediaan  dana  yang  timbul  dari kegagalan  konsumen  untuk  mematuhi  rencana  pembayaran  angsuran  yang  telah disepakati  dan  gagal  memenuhi  kewajiban  kontrak.  Pembiayaan  bermasalah  mengacu pada  pendanaan  yang  gagal  memenuhi  kewajiban  pembayaran,  sehingga  memerlukan tindakan  hukum  untuk  mendapatkan  kembali  dana  tersebut.  Menurut  Mahmoedin, keuangan bermasalah mengacu pada pembiayaan yang mempunyai kapasitas merugikan bank dan akibatnya berdampak pada kesejahteraan bank secara keseluruhan (Ibrahim & Rahmati 2017).
Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan wanprestasi pada bank KB Bukopin Syariah  Surabaya,  pihak  bank  akan  melakukan  lelang  penegakan  Hak  Tanggungan. Caranya  adalah  dengan  mendaftarkan  agunan  nasabah  wanprestasi  di  KPKNL  atau singkatan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, kemudian menjualnya
sesuai  tata  cara  yang  telah  ditetapkan.  Uang  yang  dihasilkan  dalam  proses  penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi sisa pembiayaan. Di dalam pelelangan tersebut, harga barang agunan harus sesuai dengan mekanisme pasar. Perihal ini dilaksanakan guna menghindari adanya pihak yang akan dirugikan, baik itu pihak nasabah maupun pihak bank.
Dalam praktik bisnis, penetapan harga yang adil serta selaras dengan asas-asas ekonomi  Islam  menjadi  sangat  penting.  Prinsip  inti  yang  harus  diperhatikan  adalah keadilan. Harga yang ditetapkan harus mencerminkan nilai sesungguhnya dari jasa atau benda  yang  dilakukan  penawaran,  menghindari  terlalu  tingginya  harga  yang  dapat merugikan pembeli atau terlalu rendah yang akan menyebabkan kerugian bagi penjual. Prinsip  penawaran  dan  permintaan  pasar  juga  harus  menjadi  dasar  penetapan  harga, menciptakan keseimbangan yang adil di pasar. Transparansi harga adalah kunci, sehingga konsumen dan penjual memiliki akses yang jelas terhadap informasi harga. Selain itu, praktik-praktik yang melibatkan riba atau bunga harus dihindari, serta praktek monopoli yang menghasilkan harga yang tidak adil harus dihindarkan.
Penetapan harga juga harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan dalam konteks lelang, prinsip-prinsip syariah harus diterapkan untuk memastikan  harga  yang  adil  dan  menjaga  integritas  dalam  proses  lelang.  Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, bisnis dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang selaras dengan nilai islam serta melindungi nasabah dari praktik eksploitasi yang tidak adil dalam transaksi bisnis. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis pasar yang cermat, memahami nilai produk atau layanan, dan melakukan pertimbangan aspek internal serta eksternal yang selaras pada penetapan harga. Kesalahan harga tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga dapat berdampak pada hubungan pelanggan, citra perusahaan, dan posisi kompetitif di pasar. Maka dari itu, penelitian ini akan memberikan analisis etika bisnis islam perihal proses yang digunakan dalam menentukan harga lelang agunan di Bank  KB  Bukopin  Syariah  Surabaya.  Tulisan  ini  akan  fokus  pada  komponen  spesifik mengenai aspek etika bisnis islam yang diimplementasikan dalam penetapan harga lelang eksekusi  yang  dilakukan  oleh  Bank  KB  Bukopin  Syariah  Surabaya  melalui  KPKNL. Tujuan dari penelitian ini yakni guna memahami dan menyajikan analisis komprehensif mengenai lelang eksekusi yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah sebagai sarana untuk mengatasi tantangan dalam pembiayaan.

## KAJIAN PUSTAKA

## Dasar Hukum Etika Bisnis Islam
Topik  etika  bisnis  dalam  Islam  telah  banyak  dikaji  dalam  berbagai  penelitian, dengan  asal  utamanya  yakni  Al-Quran  serta  Sunnah  Nabi.  Para  pelaku  bisnis  dituntut untuk  menunjukkan  perilaku  beretika  dalam  segala  usahanya,  karena  tiap-tiap  usaha bisnis yang dilaksanakan oleh umat Islam mempunyai potensi untuk terhitung sebagai ibadah  apabila  diniatkan  untuk  mencari  keridhaan  Allah.  Asas  fiqih  Al-umuru  bi mawashidiha menegaskan bahwa seluruh perkara ditentukan oleh tujuannya (Zamzam & Aravik 2020).

## Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam
Dalam  Islam,  prinsip  dasar  perdagangan  adalah  segala  sesuatu  diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Syahatah dan Siddiq menjelaskan bahwa etika dalam bisnis  sangatlah  penting  karena  meningkatnya prevalensi pelanggaran  moral  dalam perusahaan. Lebih lanjut, penelitian empiris menunjukkan bahwa penerapan praktik etika yang kuat dan patut dicontoh dapat meningkatkan reputasi organisasi (Faraby & Faiza 2014).  Landasan  prinsip  etika  dalam  berbisnis  dalam  Islam  bersumber  dari  ajaran  Al-
Qur'an serta Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada kerangka ini, bisa dikategorikan jadi empat kelompok berbeda,yaitu : tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, serta tanggung jawab (Norvadewi, 2015).
a. Tauhid
Gagasan tauhid dapat dilihat mempunyai dimensi vertikal dan horizontal. Dari  dua dimensi tersebut akan timbul hubungan yang sinergis antara Allah dengan hamba-hamba-Nya, maupun antar hamba itu sendiri. Pengertian tauhid dapat  dilihat  sebagai  syarat  bagi  makhluk  untuk  tunduk,  mengikuti,  dan berserah diri sepenuh hati pada kehendak yang mengaturnya (Rahmawati & Faraby 2023).
b. Keseimbangan Ajaran islam bertujuan untuk membina individu yang mempunyai sikap dan  perilaku  yang  adil  dan  tidak  memihak  dalam  berinteraksi  dengan  diri sendiri,  masyarakat,  dan  lingkungan.  Allah  menyoroti  keseimbangan  ini dengan  menyebut  komunitas  muslim  sebagai ummatan  wasathan . Ummatan wasathan mengacu  pada  komunitas  yang  bercirikan  kesatuan,  ketangkasan dalam  bertindak,  tujuan  yang  jelas,  dan  seperangkat  aturan  bersama  yang berfungsi  sebagai  perantara  atau  pembenaran.  Keseimbangan  ini  merupakan suatu konsep etika yang harus diterapkan dalam aktivitas bisnis dan organisasi (Norvadewi, 2015).
c. Kehendak bebas Kebebasan  merupakan  sebuah  komponen  penting,  kebebasan  akan mendorong  setiap  individu  terlibat  dalam  aktivitas  produktif  dan  berusaha mencapai  potensi  penuh  mereka  untuk  mencapai  tujuan  mereka.  Namun demikian,  kebebasan  manusia  bukannya  tidak  dibatasi,  melainkan  dibatasi sesuai  dengan  kerangka  etika  islam  yang  menyatakan  bahwa  manusia mempunyai posisi penting dalam ciptaan Tuhan dan berperan sebagai khalifah di  bumi.  Tujuannya  adalah  untuk  memberdayakan  individu  agar  memiliki otonomi atas kehidupan mereka sendiri sebagai pengelola bumi (Muthmainnah & Nursyamsu 2017).
d. Pertanggungjawaban
Kebebasan  yang  tidak  terbatas  tidak  dapat  dicapai  oleh  manusia  karena terdapat  kebutuhan  akan  tugas  serta  pertanggungjawaban.  Guna  mencapai sebuah keadilan serta kesatuan, manusia mesti melakukann pertanggungjawaban  perbuatannya  secara  rasional.  Hal  ini  berkaitan  erat dengan  konsep  kehendak  bebas.  Di  mana  setiap  perilaku  harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral. Sehingga tercipta batasan-batasan  tertentu  mengenai  apa  yang  bebas  dilakukan  oleh  manusia yang kemudian harus dipertanggungjawabkan (Harahap, 2020).
Etika Lelang Dalam Islam
a. Definisi lelang
Istilah  "lelang"  berasal  dari  bahasa  latin  " autio "  yang  diartikan  sebagai peningkatan,dimana biasanya peningkatan tersebut terjadi secara bertahap. Pengertian hukum lelang diatur dalam Pasal 1 Sub 17 UU No 19 Tahun 2000 perihal Penagihan Pajak  Melalui  Surat  Paksa.  Menurut  definisi  ini,  lelang  mengacu  pada  penjualan barang secara umum, di mana pembeli yang berminat atau calon pembeli berkumpul dan menawarkan harga secara lisan dan/atau tertulis (Tista, 2013).
Kegiatan  lelang  disebut  dengan  istilah  “bai’  Muzayyadah”  yang  mempunyai konotasi  tambahan,  namun  meskipun  demikian  konotasi  tambahan  tersebut  tidak
termasuk  dalam  pengertian  riba.  Tambahan  yang  dimaksud  merupakan  penawaran yang  dilakukan  dalam  proses  penawaran  lelang.  Kegiatan  lelang  ini  masuk  pada klasifikasi akad jual beli. Jual beli secara lelang ini biasanya dilakukan di keramaian lalu  akan  terjadi  penawaran  di  antara  para  pembeli.  Kemudian  penjual  akan menetapkan  siapa  yang  berhak  membeli  barang  tersebut.  Pemenang  lelang  yang dinyatakan sebagai pembeli, yakni dipilih dari harga tertinggi yang kemudian terjadi akad  jual  beli  untuk  mengambil  barang  tersebut  (Suhendi,  2019).  Ada  perbedaan mendasar antara membeli dan menjual dalam kegiatan lelang. Dalam transaksi jual beli  biasa,  individu  mempunyai  kebebasan  dalam  menggunakan  hak  memilihnya. Namun dalam sebuah lelang, kemampuan memilih tersebut tidak ada (Kamal, 2020). Prosedur lelang eksekusi barang jaminan dilakukan secara bertahap. Jika nasabah pembiayaan  tidak  mampu  membayar,  maka  kreditur  harus  memberikan  peringatan terlebih  dahulu  kepada  debitur,  peringatan  ini  biasanya  dilakukan  secara  bertahap. Setelah beberapa peringatan atau keringanan yang berikan tetapi debitur ( rahin ) tetap tidak mampu melunasi kewajibannya, maka pemberi pinjaman yang disebut murtahin mempunyai hak untuk melikuidasi atau melelang barang yang dijaminkan ( marhun ). Hasil lelang menjadi sarana untuk melunasi hutang rahin kepada murtahin .
Syariah  islam  telah  menetapkan  prinsip-prinsip  dan  standar-standar  yang komprehensif untuk melindungi terhadap segala penyimpangan dari hukum syariah. Pedoman dalam melakukan transaksi dalam lelang adalah sebagai berikut: Pihak yang terlibat harus cakap secara hukum dan melakukan transaksi dengan sukarela. Barang yang dilelang harus halal dan bermanfaat. Penjual harus mempunyai kepemilikan dan kendali penuh atas barang yang dijual. Proses lelang harus transparan dan bebas dari manipulasi  apa  pun.  Penjual  harus  bisa  menyerahkan  barangnya  kepada  pembeli. Harga yang disepakati harus jelas dan pasti, tanpa ada potensi perselisihan. Penting untuk menghindari penggunaan cara-cara yang dapat mengarah pada kolusi atau suap untuk memenangkan tender (Oktayani, 2019).
b. Syarat serta rukun lelang Pedoman serta parameter dalam lelang memiliki peran penting dalam memastikan seluruh  transaksi  terkait  selaras  dengan  asas-asas  syariah  serta  asas-asas  keadilan. Pentingnya  kesepakatan  sukarela  antara  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  lelang menekankan  aspek  keadilan  dalam  transaksi  ini.  Semua  pihak  harus  memiliki kemampuan  akal  dan  berpartisipasi  secara  sukarela.  Objek  lelang  haruslah  sesuatu yang  halal  dan  memberikan  manfaat,  sesuai  dengan  prinsip  kehalalan  dalam  islam. Transaksi lelang harus dilakukan atas barang yang dimiliki dengan kuasa penuh oleh penjual, sehingga mencegah konflik hukum atau kepemilikan ganda. Kejelasan dan ketelitian dalam proses lelang sangat penting, tidak boleh ada unsur manipulasi atau ketidakjelasan dalam harga yang ditawarkan. Selain itu, penjual harus siap dan mampu untuk  menyerahkan  barang  kepada  pemenang  lelang  sesuai  dengan  kesepakatan. Harga  yang  ditetapkan  harus  jelas  dan  terdefinisi  dengan  baik  untuk  menghindari perselisihan. Dengan mengikuti panduan ini, transaksi lelang dapat dijalankan sesuai dengan  prinsip-prinsip  Syariah,  integritas,  dan  keadilan,  serta  mencegah  potensi konflik dan masalah dalam proses lelang.
Syarat  serta  rukun  bisa  diimplementasikan  pada  lelang  menjadi  pedoman  serta parameter umum, yakni: (Achmad, 2017)
1) Perdagangan  dilaksanakan  oleh  pihak  yang  berakal  dan  dilakukan  melalui kesepakatan bersama secara sukarela
2) Objek lelang merupakan sesuatu yang halal lagi mempunyai manfaat
3) Memiliki kuasa penuh atas benda yang akan dilelang
4) Tidak ada unsur manipulasi (barang harus jelas)
5) Penjual harus siap menyerahkan barangnya kepada pemenang lelang
6) Harga harus jelas untuk menghindari perselisihan
c. Dasar Hukum Lelang dalam Islam
Al-Qur'an tidak memuat peraturan khusus mengenai lelang. Akan tetapi, sesuai dengan definisi dari lelang bisa dipersamakan (diqiyaskan) dengan jual beli di mana penjual menawarkan barang atau jasa untuk dijual, dan calon pembeli bersaing untuk mengajukan penawaran tertinggi. Penjual dalam skenario ini adalah bank, sedangkan pembelinya adalah masyarakat yang mengikuti lelang (Setyawan and Astuti 2019). Al-Quran  mempunyai  ketentuan  tentang  hukum  jual  beli,  yang  secara  khusus disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut.
ﯾٰٓﺎ َﯾﱡ ﮭَ ﺎ اﻟﱠ ﺬِ ﯾْ ﻦَ اٰ ﻣَ ﻨُ ﻮْ ا ﻻَ ﺗ َﺄْ ﻛُ ﻠُ ﻮْٓ ا اَ ﻣْ ﻮَ اﻟَ ﻜُ ﻢْ ﺑَﯿْ ﻨَ ﻜُ ﻢْ ﺑِﺎ ﻟْﺒَ ﺎ طِ ﻞِ اِ ﻻﱠٓ اَ نْ ﺗ َﻜُ ﻮْ نَ ﺗِ ﺠَ ﺎ رَ ةً ﻋَ ﻦْ ﺗ َﺮَ ا ض ٍ ﻣِّ ﻨْ ﻜُ ﻢْ ۗ وَ ﻻَ ﺗ َﻘْ ﺘُﻠُ ﻮْٓ ا اَﻧْ ﻔُ ﺴ َﻜُ ﻢْ ۗ اِ نﱠ x ﱣَ ﻛَ ﺎ نَ ﺑِ ﻜُ ﻢْ رَ ﺣِ ﯿْ ﻤً ﺎ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka  sama  suka  di  antara  kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu”.
Pandangan  muamalah  menganggap  bahwa  traksasi  dalam  muamalah  itu diperbolehkan selama tidak ada illat yang melarangnya (Mashudi, 2015). Kaidah fiqih yang menjelaskan hal itu adalah:
و ا ﻷ
ﺻ ﻞ ﻓ ﻲ ا ﻟ ﻌ ﻘ ﻮ د و اﻟ ﻤ ﻌ ﺎ
ﻣ ﻼ ت ا ﻟ
ﺼ ﺤ ﺔ
ﺣ ﺘ ﻰ ﯾ ﻘ ﻮ م د ﻟﯿ ﻞ ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟﺒ ﻄ ﻼ ن و اﻟ ﺘ ﺤ ﺮ ﯾ ﻢ Artinya:  “ Hukum  asal  dalam  berbagai  perjanjian  dan  muamalat  adalah  sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya”.

## Larangan Pada Lelang
Pada pelaksanaan lelang terdapat beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan, yakni (Achmad, 2017) :
a. Aktivitas  penipuan  dimana  terdapat  pernyataan  keliru  dengan  mengatasnamakan sebagai entitas perusahaan tertentu untuk untuk menipu pembeli.
b. Penyelenggara lelang terlibat dalam praktik penipuan dengan menaikkan harga secara artifisial guna mencapai harga penawaran yang diinginkan.
c. Barang yang dilelang terdapat gharar , baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Teori Harga
a. Teori Penetapan Harga Dalam penelitiannya, Ibnu Taimiyah mengidentifikasi dua cara penentuan harga: halal dan haram. Tas'ir yang mengacu pada praktik tidak adil dilarang. Bila penentuan harga dilaksanakan menggunakan cara pemaksaan dimana penjual memaksa pembeli untuk  menerima  harga  yang  tidak  mereka  ridhai  maka  tidakan  tersebut  tidak dibenarkan.  Bila  penetapan  harga  menjamin  perlakuan  yang  adil  bagi  seluruh masyarakat,  seperti  memberlakukan  peraturan  yang  melarang  penjualan  melebihi harga  pasaran,  maka  hal  tersebut  diperbolehkan  dan  harus  diterapkan  bagi  pelaku bisnis kalangan muslim.
b. Konsep Harga dalam Lelang Salah  satu  aspek  untuk  menentukan  nilai  pembiayaan  adalah  didasarkan  atas besarnya  nilai  taksiran  barang  yang  menjadi  jaminan  dalam  pembiayaan  tersebut. Namun,  Ketika  pembiayaan  bermasalah  yang  kemudian  terpaksa  akan  dilakukan lelang maka pihak bank akan melakukan taksiran ulang pada barang agunan tersebut. Dalam  melakukan  taksiran  harus  memperhatikan  HPP  atau  kependekan  dari  Harga
Pasar  Pusat,  HPD  atau  kependekan  dari  Harga  Pasar  Daerah  serta  HPS  atau kependekan dari Harga Pasar Setempat sebagai acuan dalam penetapan harga.
Pada penentuan harga lelang ada ketentuan penilaian dengan harga/nilai apabila kurang  dari  Rp  1.000.000.000,-  (Satu  Milyar  Rupiah)  sehingga  yang  mesti melaksanaan  yakni  penilai  internal  sedangkan  bila  lebih  dari  harga  terkait  maka penilaian  akan  dilaksanakan  oleh  penilai independent. Perihal  ini    sesuai  dengan Permenkeu  yakni  “Lelang  Eksekusi  Fidusia,  Lelang  eksekusi  Pasal  6  UUHT,  serta Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan Nilai minimum Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)
c. Penetapan Harga Lelang Harga lelang ditetapkan oleh penjual berdasarkan harga limit yang sejalan dengan prinsip Islam. Penentuan harga dalam lelang didasarkan pada prinsip keadilan, yang bertujuan  untuk  melindungi  penjual  dan  pembeli  dari  eksploitasi  atau  penindasan, memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dan pihak lain diuntungkan. Selain itu, untuk memitigasi aktivitas penipuan yang dilakukan oleh sekelompok pembeli untuk berkolusi  dan  mengajukan  penawaran  rendah,  kemudian  menjual  kembali  barang tersebut  di  antara  mereka  sendiri.  Tindakan  kecurangan  dalam  penawaran  disebut sebagai penawaran kolusif. Penerapan pembatasan harga minimum bertujuan untuk menghindari  kolusi  antara  penjual  lelang  (bertindak  sebagai  wakil  penjual)  dan penawar, yang berpotensi merugikan pemilik barang.
Mengingat besarnya pinjaman ditentukan oleh perkiraan harga jual produk yang digunakan  untuk  menjamin  ketepatan  hasil  perhitungan,  maka  ditetapkanlah  suatu sistem untuk menentukan harga lelang agunan sebagai berikut:
1) Harga Pasar Pusat (HPP) merupakan harga patokan yang ditetapkan oleh kantor pusat.  Ini  berfungsi  menjadi  acuan  umum  bagi  kantor  cabang  dan  ditentukan dengan  mempertimbangkan  harga  pasar  secara  keseluruhan  dan  tren  harga prospektif.
2) Harga Pasar Daerah (HPD) yakni harga pasar yang ditetapkan oleh kantor wilayah dengan  memperhatikan  batas  atas  serta  batas  bawah  Bila  kantor  wilayah  tidak melakukan penetapan Harga Pasar Daerah (HPD), maka kantor cabang mengikuti Harga Pasar Pusat (HPP). Sebaliknya jika kantor wilayah sudah membentuk HPD, maka kantor cabang wajib menaatinya.
3) Harga pasar Setempat (HPS) ditentukan dengan memperkirakan nilai produk yang dipergunakan oleh kantor cabang. HPS mengacu pada nilai pasar yang berlaku untuk  barang-barang  bekas,  yang  ditentukan  oleh  harga  yang  terlihat  di  pasar lokal.  Penunjukan  HPS  dilakukan  oleh  pimpinan  daerah  suatu  daerah  tertentu (termasuk  satu  kabupaten,  satu  daerah  subgubernur,  dan  lain-lain)  berdasarkan usulan  cabang  atau  dengan  mengumpulkan  berbagai  informasi.  Kendaraan bermotor, otomotif, dan elektronik merupakan contoh barang yang menggunakan penilaian HPS.

## Etika Bisnis Islam Dalam Lelang
Menurut  Habib  Adjie  dalam  penelitian  (Haprabu  &  Harahap  2017)  indikator lelang yakni:
a. Gagasan transparansi digunakan untuk memitigasi persaingan dan untuk memastikan persamaan hak bagi semua pihak yang terlibat. Setiap lelang harus dilakukan secara transparan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  pengumuman  lelang  sebelum  lelang dilakukan.  Pedoman  ini  digunakan  untuk  mencegah  tindakan  penipuan  yang  bisa merugikan banyak pihak. Dengan adanya transparansi tersebut maka akan lebih mudah untuk memitimigasi terjadinya sebuah kecurangan dalam penetapan harga lelang.
b. Asas keadilan dilaksanakan untuk mewujudkan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan dari konsep ini adalah untuk memastikan penyelenggara lelang tetap  netral  dan  tidak  menunjukkan  pilih  kasih  terhadap  setiap  pihak  yang  terlibat. Dalam lelang eksekusi, penting bagi penjual untuk memastikan bahwa harga sudah ditetapkan secara benar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Batas minimum harga barang  agunan  yang  akan  dilelang  dibuat  untuk  memastikan  bahwa  harga  tersebut adalah harga wajar yang sebenarnya, sehingga nasabah tidak dirugikan.
c. Kepastian hukum dalam lelang dijunjung tinggi untuk menjamin perlindungan hukum bagi  semua  pihak  pelaksana  lelang.  Dalam  setiap  penjualan,  petugas  lelang menyiapkan suatu dokumen yang disebut berita acara lelang, yang berfungsi sebagai sertifikat  resmi  dan  asli.  Berita  Acara  Lelang  berfungsi  sebagai  sarana  bagi penjual/pemilik  barang,  pembeli,  dan  penguasa  lelang  untuk  menjunjung  dan menegakkan hak dan tanggung jawabnya.
d. Lelang harus dilakukan secara efisien  untuk memastikan lelang  tersebut dilakukan dengan  waktu  dan  efektivitas  biaya  yang  optimal.  Upaya  tersebut  akan  dilakukan untuk mempercepat proses lelang sambil menjaga biaya tetap rendah.
e. Asas  akuntabilitas,  dilaksanakan  untuk  menjamin  semua  hal  yang  terjadi  dalam kegiatan lelang tersebut bisa dipertanggungjawabkan baik dari segi administrasi lelang maupun pengelolaan lelang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif yakni pendekatan  yang  melibatkan  karakterisasi  fenomena  dengan  mengumpulkan  informasi dari individu yang memiliki pengalaman atau pengetahuan langsung. Tujuannya untuk mengungkap  banyak  perspektif  dan  mendapatkan  pemahaman  komprehensif  terhadap suatu fenomena dalam konteks tertentu (Sanjaya & Hidayatullah 2020). Tujuan penelitian ini yakni guna memberi gambaran serta laporan secara lengkap dan sistematis mengenai penetapan harga lelang agunan yang dilakukan oleh Bank KB Bukopin Syariah Surabaya melalui KPKNL.
Penelitian  ini  memakai  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  sumber  asli sebagai sumber datanya. Dalam skenario ini, prosedur pengumpulan data memerlukan sumber utama yang akan berfungsi sebagai subjek penelitian. Data primer penelitian ini diperoleh  dengan  wawancara  kepada  pihak  yang  terlibat  dalam  proses  lelang  yang dilakukan (Wati et al. 2021). Sumber penelitian ini terdiri dari pegawai Bank KB Bukopin Syariah  Surabaya  yang  terlibat  langsung  dalam  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah dengan cara melelang aset nasabah yang mengalami gagal bayar. Jenis data kedua adalah informasi sekunder yang didapatkan dari jurnal, buku, serta makalah yang relevan dengan isu utama.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  analitik  Miles  dan  Huberman  untuk analisis data. Analisis data memiliki empat komponen utama: pengumpulan data, reduksi data,  penyajian  data,  serta  melakukan  pengambilan  kesimpulan  atau  verifikasi. Kesimpulan  pada  penelitian  kualitatif  yakni  temuan  baru  yang  belum  pernah didokumentasikan sebelumnya. Temuan bisa bermanifestasi sebagai representasi visual atau catatan tertulis tentang sesuatu yang sebelumnya tidak jelas yang kemudian melalui
penyelidikan, menjadi jelas bahwa hal ini mungkin terkait dengan hubungan sebab akibat, interaksi, hipotesis, atau teori (Nabil & Faraby 2023) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Agunan di Bank KB Bukopin Syariah Surabaya
Ketika berhadapan dengan pembiayaan bermasalah, bank harus terlebih dahulu menilai  kelayakan  kredit  (kemampuan  membayar  kembali  pinjaman)  peminjam. Keputusan ini sejalan dengan persyaratan st and ar operasional prosedur (SOP) Bank KB Bukopin Syariah Surabaya, serta peraturan yang ditetapkan oleh Syariah  yakni OJK serta Peraturan Bank Indonesia (PBI). Kualitas kredit dibagi menjadi:
a. Kolektibilitas 1 yaitu mengacu pada keadaan mampu melakukan pembayaran tanpa ada tunggakan. Kolektibilitas 1 dinyatakan sebagai pembiayaan lancar.
b. Kolektibilitas  2  yaitu  apabila  terjadi  keterlambatan  pembayaran  angsuran  dalam jangka waktu satu sampai dua bulan. Kolektibilitas 2 dinyatakan sebagai pembiayaan dalam perhatian khusus.
c. Kolektibilitas  3  yaitu  apabila  ada  tunggakan  pembayaran  angsuran  dalam  jangka waktu 3-4 bulan, maka peringkat kolektibilitas dianggap kurang lancar.
d. kolektibilatas  4  yaitu  apabila  ada  tunggakan  pembayaran  angsuran  5-6  bulan  maka dinyatakan sebagai pembiayaan diragukan.
e. Kolektibilitas  5  yaitu  terjadi  apabila  ada  tunggakan  pembayaran  angsuran  dalam jangka waktu 7 bulan atau lebih. Dalam kategori ini pembiayaan dinyatakan sebagai pembiayaan macet.
Setelah bank menilai kelayakan kredit (kemampuan membayar utang) peminjam, bank  dapat  memastikan  keberadaan  peminjam.  Apabila  debitur  telah  mencapai kolektibilitas level 2, maka bank terlebih dahulu akan memberikan penyelesaian untuk mengatasi permasalahan debitur tersebut sebelum menerbitkan Surat Teguran (disebut SP)  level  1.  Selanjutnya,  ketika  debitur  gagal  melakukan  pembayaran  angsuran,  bank akan melanjutkan dengan mengeluarkan pemberitahuan SP 2 (kedua) dan SP 3 (ketiga), pra melakukan penyitaan agunan dari debitur yang menunggak, yang selanjutnya akan diklasifikasikan  sebagai  AYDA  (Agunan  yang  Diambil  Alih).  Sebelumnya,  bank melaksanakan  restrukturisasi  pembiayaan  dengan  melakukan  penjadwalan  ulang, restrukturisasi,  atau  rekondisi  pembiayaan  bermasalah.  Namun,  apabila  dari  berbagai penyelesaian  yang  dilakukan  tersebut  nasabah  masih  tetap  tidak  bisa  melakukan pembayaran maka langkah terakhir adalah dengan melakukan pelelangan barang agunan.
Lelang pada Bank KB Bukopin Syariah dilaksanakan secara resmi di balai lelang yang  disebut  dengan  KPKNL.  Setiap  tahapan  pelaksanaan  lelang  di  KPKNL  harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Demikian pula proses penetapan nilai harta yang akan dijual melalui lelang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (Wawancara, 09 maret 2023)
a. Pendataan barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah yang mengalami gagal bayar atau  disebut  sebagai  nasabah  wanprestasi  seperti  sertifikat  rumah  atau  dokumen lainnya.
b. Mendata setiap nasabah pembiayaan wanprestasi,yaitu dengan menghitung saldo awal pinjaman yang belum dibayar, yang selanjutnya digabungkan dengan pendapatan bank
yang  telah  ditentukan.  Jumlah    tersebut  menjadi  kriteria  untuk  menentukan  apakah suatu agunan akan dilelang.
c. Bank  melakukan  taksiran  harga  terhadap  barang  agunan  yang  menjadi  jaminan pembiayaan.  Dasar  perkiraan  harga  minimum  barang  agunan  yang  akan  dilelang tersebut  dilakukan  dengan  melakukan  kajian  harga  pasar.  Selain  itu,  melakukan penilaian  menggunakan  keputusan  harga  yang  diberikan  oleh  Kantor  Jasa  Penilai Publik  (KJPP)  dalam  menetapkan  harga  lelang,  dengan  tetap  mempertimbangkan kualitas dan kondisi produk.
Dalam  menentukan  harga  barang  agunan  yang  hendak  di  lelang  di  Bank  KB Bukopin Syariah Surabaya dilakukan dengan adil, dimana pihak bank akan melakukan survei harga ke pasar setempat supaya bisa melihat harga yang sebenarnya sesuai dengan kondisi aslinya. Selain itu, dalam menetapkan limit harga lelang dilakukan taksiran ulang oleh    KJPP  sesuai  dengan  posisi  jaminan  nasabah  yang  hendak  dilakukan  pelelangan. Lelang  disini  memiliki  kriteria  tertentu,  seperti  penerapan  dasar  harga  minimum  atau harga cadangan.
Harga  Batas  Lelang  (HLL)  adalah  harga  minimum  yang  ditetapkan  oleh penjual/pemilik  barang  jaminan  atas  barang  yang  dilelang.  Harga  batas  lelang  dapat dinyatakan  sebagai  Nilai  Lelang  Minimum  (NML).  Harga  lelang  ditentukan  dengan mempertimbangkan secara cermat dan mengacu pada nilai harga serupa yang memiliki kemiripan  seperti  barang  dijual  di  wilayah  terdekat.  Setidaknya  tiga  perb and ingan dievaluasi  untuk  sampai  pada  suatu  kesimpulan.  Tujuannya  adalah  untuk  mencegah kolusi di antara konsorsium peserta lelang pada saat lelang (Wawancara, 12 April 2023). Penetapan  harga  minimum  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  tindakan penipuan antara penjual lelang dan penawar yang berpotensi merugikan pemilik barang jaminan  yang  dilelang.  Terdapat  klasifikasi  harga  yang  menjadi  standar  untuk menetapkan harga lelang yang dilakukan oleh Bank KB Bukopin Syariah Surabaya. Bank KB  Bukopin  Syariah  Surabaya  melakukan  survei  HPP,  HPD,  serta  HPS  untuk menentukan  Harga  Penawaran  Lelang  (HPL).  Survei  tersebut  berguna  untuk memperkirakan harga benda yang dijadikan jaminan. Dana hasil lelang akan digunakan untuk melunasi sisa pembiayaan. Jumlah kelebihan pembayaran akan dikembalikan ke nasabah selaku pemilik benda jaminan yang telah di lelang (Wawancara, 14 April 2023). Apabila barang jaminan yang dilelang tidak laku terjual, maka Bank KB Bukopin Syariah Surabaya akan menjadwalkan ulang lelang dan segera memberitahukan nasabah untuk segera melakukan pembayaran. Jika tidak ada tindak lanjut dari nasabah, produk tersebut terpaksa akan tetap di lelang. Jika pendapatan penjualan tidak memenuhi jumlah pinjaman, maka nasabah tidak bertanggung jawab atas selisih tersebut. Sebaliknya Bank KB  Bukopin  Syariah  Surabaya  yang  menanggung  kerugiannya  (Wawancara,  14  April 2023).

## Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Agunan di Bank KB Bukopin Syariah Surabaya
Penetapan  harga  lelang  harus  berpegang  pada  norma  etika  bisnis  islam  dalam pelaksanaannya.  Konsep  kesatuan  memainkan  peranan  penting  yang  membentuk  pola pikir  yang  akan  berpengaruh  terhadap  setiap  keputusan  yang  diambil.  Lelang  yang dilakukan Bank KB Bukopin Syariah Surabaya bekerja sama dengan KPKNL. Penetapan harga menggunakan harga pusat sebagai dasar penetapan harga lelang barang jaminan. Tata cara penetapan harga lelang yang ditetapkan adalah memulai lelang dengan harga yang  tinggi,  yang  kemudian  diturunkan  hingga  akhirnya  diberikan  kepada  pihak  yang melakukan  penawaran  tertinggi.  Penawaran  harga  lelang  terjadi  sesuai  dengan mekanisme pasar yang terjadi pada saat lelang.
Dalam  islam  terdapat  kebebasan  dalam  menentukan  harga,  membolehkan berbagai konsep harga dalam transaksi jual beli sepanjang tidak ada larangan dan harga ditentukan  secara  adil  dan  dengan  kesepakatan  baik  penjual  maupun  pembeli.  Dalam Islam,  keadilan  ditandai  dengan  prinsip  kerelaan  bersama  ( 'an  taradhin  minkum )  dan tidak  adanya  penindasan  atau  penganiayaan  terhadap  orang  lain  ( latazlimuna  wa  la tuzlamun ).
Bank  KB  Bukopin  Syariah  Surabaya  menentukan  harga  lelang  agunan berdasarkan  nilai  pasar.  Namun  dalam  praktiknya,  penentuan  harga  di  lapangan  tidak hanya  berdasarkan  harga  pasar.  Hal  ini  juga  dipengaruhi  oleh  proses  penawaran  yang berlangsung  di  balai  lelang  yaitu  KPKNL.  Islam  menjungjung  tinggi  terbentuknya mekanisme pasar di mana keseimbangan pasar tercapai ketika permintaan dan penawaran tidak dibatasi.
Prinsip  keseimbangan  mengharuskan  seseorang  untuk  berbuat  adil.
Sederhananya, harga tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus didasarkan pada tujuan memberikan bantuan. Selain itu, ketika seseorang berfokus pada  pesaing,  tujuannya  bukan  untuk  membangun  monopoli,  melainkan  untuk menumbuhkan  persaingan  yang  kuat.  Dalam  konteks  menjalankan  bisnis,  islam mengamanatkan  praktik  ketidakberpihakan  dan  non-diskriminasi,  bahkan  terhadap individu atau kelompok yang mungkin tidak disukai oleh seseorang. Karena orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. Menurut Al-Qur'an, dalam surat al-Maidah ayat 8, Allah SWT berfirman:
ﯾٰٓﺎ َﯾﱡ ﮭَ ﺎ اﻟﱠ ﺬِ ﯾْ ﻦَ اٰ ﻣَ ﻨُ ﻮْ ا ﻛُ ﻮْ ﻧُ ﻮْ ا ﻗَ ﻮﱠ ا ﻣِ ﯿْ ﻦَ Œِﱣ ِ ﺷ ُﮭَ ﺪَ اۤ ءَ ﺑِ ﺎﻟْ ﻘِ ﺴ ْ ﻂِۖ وَ ﻻَ ﯾَ ﺠْ ﺮِ ﻣَ ﻨﱠ ﻜُ ﻢْ ﺷ َﻨَﺎٰ نُ ﻗَ ﻮْ مٍ ﻋَ ﻠٰٓ ﻰ اَ ﻻﱠ ﺗ َﻌْ ﺪِ ﻟُ ﻮْ ا ۗ اِ ﻋْ ﺪِ ﻟُ ﻮْ اۗ ھُ ﻮَ اَ ﻗْ ﺮَ بُ ﻟِ ﻠﺘﱠ ﻘْ ﻮٰ ىۖ وَ اﺗﱠ ﻘُ ﻮ ا x ﱣَ ۗ اِ نﱠ x ﱣَ ﺧَ ﺒِﯿْ ﺮٌۢ ﺑِ ﻤَ ﺎ ﺗَ ﻌْ ﻤَ ﻠُ ﻮْ نَ
Artinya: “Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Jadilah  kamu  sebagai  penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil)  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah,  sungguh,  Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.
Dalam bidang muamalah, gagasan keadilan menyatakan bahwa hubungan perdata harus  bebas  dari  segala  bentuk  penipuan,  eksploitasi,  dan  perampasan  peluang  ketika pihak lain berada dalam posisi rentan. Selain itu, penetapan harga barang jaminan di Bank KB Bukopin Syariah Surabaya dilakukan secara transparan. Semua data yang digunakan untuk melakukan taksiran harga bisa dilihat oleh nasabah yang bersangkutan. Jadi, dalam skenario ini, bank telah menunjukkan kejujuran tanpa menyembunyikan kebenaran. Agar selaras dengan prinsip-prinsip bisnis islam, sangat penting untuk tidak melakukan segala bentuk ketidakjujuran dalam transaksi jual beli dalam sistem lelang.
Prinsip tanggung jawab berkaitan dengan penghitungan harga lelang dilaksanakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang vertikal (kepada Allah) dan sudut pandang horizontal terhadap masyarakat atau nasabah. Dunia usaha harus menunjukkan tanggung jawab melalui transparansi, kejujuran, memberikan layanan optimal, dan mengupayakan yang terbaik dalam segala aspek. Ketika pihak internal bank bertanggung jawab dalam menetapkan  harga,  mereka  menentukan  batasan  harga  berdasarkan  teknik  penetapan harga.  Prosedur  ini  dimulai  dengan  menggunakan  harga  tertinggi  dan  menetapkannya sebagai nilai batas awal. Jika barang tetap tidak terjual, nilai maksimum akan dikurangi pada  penawaran  berikutnya.  Jika  barang  tersebut  tetap  tidak  terjual,  harganya  akan diturunkan secara bertahap hingga memenuhi nilai likuidasinya. Secara khusus, hal ini sesuai dengan nilai taksiran harga lelang agunan.

## KESIMPULAN
Penetapan harga agunan pada Bank KB Bukopin Syariah Surabaya dilaksanakan sesuai dengan aturan syariah. Sebelum menentukan harga, ada beberapa prosedur yang dilakukan untuk melakukan evaluasi dengan melihat keadaan pasar yang berlaku. Untuk melakukan taksiran harga maka pihak Bank KB Bukopin Syariah Surabaya melakukan survei  untuk  menentukan  Harga  Pasar  Pusat  (HPP),  Harga  Pasar  Daerah  (HPD),  serta Harga Pasar Setempat (HPS). Survei ini bermanfaat untuk menentukan nilai benda yang dijadikan jaminan. Selain itu, Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) melakukan penilaian kembali terhadap harga yang ditetapkan oleh bank untuk memastikan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun, baik itu bank maupun nasabah yang agunannya dilelang. Dalam penetapan harga barang jaminan di Bank KB Bukopin Syariah Surabaya menerapkan  etika  bisnis  dalam  islam.  Pertama,  pada  prinsip  keadilan,  pihak  bank melakukan penaksiran harga lelang barang jaminan di bank kb bukopin Syariah sesuai dengan pasaran. Selain itu, harga barang jaminan bisa mengikuti mekanisme pasar pada saat lelang berlangsung. Kedua, pada prinsip kejujuran, penetapan harga dilakukan secara transparan dengan mengacu pada HPP, HPD, serta HPS yang ada pada saat penaksiran. Ketiga, pada prinsip  Tanggung Jawab,pihak bank menaksir harga barang jaminan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

## REFERENSI
Achmad,  Saiful.  2017. Pemahaman  Lelang  Dalam  Pandangan  Hadis  Nabi  Saw . Repository.Uinjkt.Ac.Id .
Faraby,  Muhammad  Ersya,  &  Siti  Inayatul  Faiza.  2014.  “Etos  Kerja  Pedagang  Etnis Madura Di Pusat Grosir Surabaya Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.” Revista CENIC. Ciencias Biológicas 1, no. 3: 1–26. file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-
institucional.pdf%0Ahttp://salud.tabasco.gob.mx/content/revista%0Ahttp:// www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf%0Ahttp://dx.d oi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060.%0Ahttp://www.cenetec.
Haprabu, Satya, & Burhanudin Harahap. 2017. “Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam.” Jurnal Repertorium 4, no. 1:  52–60.  https://www.neliti.com/publications/213277/penjualan-lelang- barang-jaminan-hak-tanggungan-menurut-perspektif-hukum-islam.
Harahap,  Nurrahmadhani.  2020.  “KONSEP  ETIKA  BISNIS  ISLAMI  Nurramadhani Harahap.” J-Mabisya , 43–59.
Ibrahim, Azharsyah, & Arinal Rahmati. 2017. “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Produk  Murabahah  Di  Bank  Muamalat  Indonesia  Banda  Aceh.” Jurnal Iqtishadia 10, no. 1: 71–96.
Kamal,  Husni.  2020.  “Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan  Pada  Perbankan  Syariah Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah.” Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah 1, no. 2: 57–67. https://doi.org/10.52029/jis.v1i2.20. Mashudi.  2015.  “Strategi  Ceruk  Pasar  Dan  Transaksi  Syariah  Dalam  Meningkatkan Kepuasan  Dan  Loyalitas  Pelanggan.” Jurnal  Studi  Keislaman 1,  no.  1. https://doi.org/https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v1i1.3346.
Muthmainnah  &  Nursyamsu.  2017.  “Landasan  Hukum  Islam :  Etika  Bisnis.” Jurnal Syariah V, no. 1: 1–26.
Nabil,  Dhaifunan,  &  Muhammad  Ersya  Faraby.  2023.  “Penerapan  Strategi  Pemasaran
Digital Syariah Upaya Meningkatkan Umkm Kabupaten Bangkalan.” Jurnal Tabarru: Islamic Banking and Finance 6, no. November: 658–68.
Norvadewi. 2015. “Bisnis Dalam Perspektif Islam.” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 1, no. 1: 33–46.
Oktayani, Dewi. 2019. “Pelelangan Barang Gadai.” Iqtishaduna Jurnal Ekonomi Kita Vol 8, no. No 2: 260–69.
Rahmawati, Dyah Ayu, & Muhammad Ersya Faraby. 2023. “Implementasi Etika Bisnis
Islam  Pedagang  Muslim  Pada  Destinasi  Wisata  Pantai  Lombang.” Jurnal Industri Pariwisata 5, no. 2: 209–18. https://doi.org/10.36441/pariwisata.v5i2.1426. Sanjaya, Arif Putra, & Indra Hidayatullah. 2020. “Analisis Mekanisme Penentuan Harga Lelang Terhadap Barang Jaminan Pembiayaan Bermasalah.” Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah 2, no. 2: 13.
https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.821.
Setyawan, David Novan, & Rini Astuti. 2019. “Upaya Hukum Yang Diberikan Untuk Rahin  Jika  Terjadi  Penyimpangan  Dalam  Pelaksanaan  Lelang  Syariah.” Jurnal Qawanin 3, no. 1.
Simanjuntak,  Komis.  2019.  “Aspek  Hukum  Jaminan  Dalam  Perbankan  Syariah  Legal Aspect  of  Warranty  in  Sharia  Banking.” Jurnal  Pionir  LPPM  Universitas Asahan 5, no. 3: 90–94.
Sitorus,  Sri  Suryada  Br.  2022.  “Analisis  Yuridis  Lelang  Penjualan  Barang  Jaminan Akibat  Debitur  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kredit  (Studi  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1316 K/Pdt/2018).” Jurnal Smart Hukum 1, no. 1: 119–28.
Suhendi, Hendi. 2019. Fiqh Muamalah . 1st ed. Depok: Rajawali Pers. Tista, Adwin. 2013. “Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia.” Al’ Adl V, no. 10: 46– 70.
Wati, Destiya, Suyudi Arif, & Abrista Devi. 2021. “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online  Di Humaira Shop.” El- Mal:  Jurnal  Kajian  Ekonomi  &  Bisnis  Islam 3,  no.  1:  141–54. https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654.
Zamzam,  H  Fakhry,  &  Havis  Aravik.  2020.  “Etika  Bisnis  Islam  Seni  Berbisnis Keberkahan.” Deepublish. 2020. books.google.com.