## Analisis Peluang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota XYZ pada PT Bank Jawa Barat dan Banten (Bank BJB)

## Dian Yudo Palupi
Alumni Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

## Farida Ratna Dewi
Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Email: reida_05@yahoo.com

## R. Dikky Indrawan
Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor Email: rdikky@yahoo.com

## ABSTRACT
Economic growth and public welfare are the reason of regional autonomy regulation policy (UU No 22 year 1999).  The policy allows regional economic resources managed by regional government to achieve its goal.  One of the regional government strategies is investment strategy, which in this case investing in banking industry.  The purposes of the  study  are  1)  to  identify  the  investment  regulation  on  regional  government  2)  to identify  the  Bank  BJB  business  and  investment  environment  3)  to  identify  the comparison of investment feasibility on Bank BJB versus other banks 4) to identify the position of Stock Share A series owned by XYZ at Bank BJB. The data collection methods are using structured interview, in depth interview, field survey and literature study.  The analysis  tools  are  using  institutional  analysis,  SWOT  analysis  and  financial  analysis. Institutional  analysis  showed  XYZ  regional  government  investment  management  is limited  to  regulation  as  follow  1)  long  term  capital  (stock  share)  investment  limited only  at  BUMD  (e.g.  Bank  BJB)  2)  short  term  investment  e.g.  saving  and  deposit  is limited only at  healthy and feasible  bank, and  government bond which  has small risk exposure. The financial analysis also showed the increasing performance of BJB Earning per Share (EPS) and Return on Equity (ROE) from 2006 until 2010.  The SWOT analysis support  other  analysis  that  BJB  Bank  position  in  financial  industry  is  suitable  for long term  and  short  term  investment  for  XYZ  regional  government.  Base  on  explanation above, the conclusions are the autonomy regulation limited XYZ regional  government to invest as shareholders in A series (stock share)  or B series (stock share) at BJB Bank only,  and  for  short  term  investment  is  limited  only  at  healthy  and  feasible  bank,  and government bond which has small risk exposure.
Key words:  Investment, shares and bank

## I. Pendahuluan
Kota XYZ merupakan kota yang mulai berkembang dan menjadi penyangga ( buffer ) yang  menerima  dampak  pertumbuhan  ekonomi  wilayah  di  sekitarnya.  Laju pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk Kota XYZ semakin meningkat dari tahun ke  tahun.  Dengan  demikian,  XYZ  berkembang  menjadi  kota  yang  potensial  dan strategis  dalam  kegiatan  sosial  dan  ekonomi.  Penyelenggaraan  fungsi  pemerintahan tentunya  akan  terlaksana  secara  optimal  apabila  diikuti  dengan  pemberian  sumber- sumber  penerimaan  yang  cukup  kepada  daerah,  dengan  mengacu  kepada  Undang- Undang  tentang  Desentralisasi  Fiskal  (UU  No.  25  tahun  1999),  di  mana  besarnya disesuaikan  dan  diselaraskan  dengan  pembagian  kewenangan  antara  Pusat  dan Daerah.  Daerah  diberikan  hak  untuk  mendapatkan  sumber  keuangan,  di  antaranya melalui  "hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan"  yang  bersumber  dari bagian laba BUMD maupun hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
Salah satu tujuan dari pemberian otonomi kepada daerah (UU No. 22 tahun 1999) di  antaranya  adalah  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  yakni mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  sesuai  dengan  potensi  dan keanekaragaman  sumber  daya  lokal  yang  dimiliki  oleh  wilayah  tersebut.  Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah daerah tentunya dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif  dalam  membangun  daerahnya  serta  memiliki  daya  saing  tinggi  dengan mengombinasikan  antara  faktor  kondisi  ekonomi,  kualitas  kelembagaan  publik, sumber  daya  manusia  dan  teknologi  yang  secara  keseluruhan  membangun kemampuan  daerah  untuk  lebih  berkembang  dan  berdaya  saing  (UU  No.  32  tahun 2004). Salah satu otonomi, yakni dengan penyertaan modal terhadap BANK BJB daerah yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  XYZ  ini  diaplikasikan  pada  sektor  perbankan, karena  berdasarkan  data  Biro  Riset  InfoBank,  industri  perbankan  menguasai  90,46 persen pangsa pasar keuangan di Indonesia.
Pada tanggal 8 Juli 2010 Bank Jabar Banten secara resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bank Jabar Banten telah berhasil mengukir prestasi sebagai Bank Pembangunan Daerah pertama yang telah melakukan penawaran perdana saham (IPO) kepada publik. Dengan terjadinya hal ini, maka terjadi juga perubahan komposisi kepemilikan saham pada BANK BJB.
Bank  Jabar  Banten  menawarkan  saham  kepada  publik  sejumlah  2.424.072.500 lembar  saham  Seri  B,  termasuk  EMSA  (karyawan  dan  nasabah)  dengan  harga penawaran  Rp600/lembar  saham  dengan  dana  yang  diperoleh  dari  IPO  sekitar  Rp1,4 triliun.  Pelepasan  saham  ke  masyarakat  ini  setara  dengan  25%  dari  jumlah  modal ditempatkan  dan  disetor  penuh  Bank  Jabar  Banten.  Perubahan  struktur  modal  pada Bank  BJB  menjadi  pertimbangan  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah, terutama  Pemerintah  Kota  XYZ  terkait  dengan  penyertaan  modal  untuk  seterusnya. Tentunya untuk melakukan penyertaan modal tersebut diperlukan kejelian, ketajaman dan keakuratan daya analisis dari aparat daerah.   Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka analisis mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota XYZ kepada pihak ketiga  (baik  Bank  BJB  maupun  produk  pesaingnya)  perlu  untuk  dilakukan.  Perubahan status  hukum  Bank  BJB  sebagai  Perseroan  Terbatas,  mengakibatkan  berubah  pula otonomi saham Bank BJB yang pada awalnya saham pemerintah mutlak 100% menjadi 75%, dan 25% dimiliki oleh masyarakat umum. Dengan kondisi ini Pemerintah Daerah
Kota  XYZ  perlu  mengidentifikasi  apakah  penyertaan  modal  terhadap  Bank  BJB  masih layak atau tidak.
Oleh  karena  itu,  permasalahan  yang  dapat  dirumuskan  dalam  penyertaan  modal oleh  Kota  XYZ  ini  adalah  sebagai  berikut:  1)  Bagaimana  peraturan  perundang- undangan terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah XYZ? 2) Bagaimana kondisi lingkungan  internal  dan  eksternal  Bank  BJB  dalam  industri  perbankan  saat  ini?  3) Bagaimana  kelayakan  investasi  Pemerintah  Daerah  XYZ  di  Bank  BJB  dibandingkan dengan  bank  lainnya,  serta  produk  perbankan  lainnya?  4)  Bagaimana  posisi  keadaan saham seri A yang dimiliki oleh Pemerintah Kota XYZ pada Bank BJB.
Adapun  tujuan  dari  penulisan  ini  adalah:  1)  Menganalisis  peraturan  perundang- undangan  terhadap  penyertaan  modal  Pemerintah  Daerah  XYZ.  2)  Menganalisis kondisi  lingkungan  internal  dan  eksternal  Bank  BJB  yang  dipengaruhi  perbankan lainnya.  3)  Menganalisis  kelayakan  investasi  Pemerintah  Daerah  XYZ  di  Bank  BJB dibandingkan  dengan  bank  lainnya,  serta  produk  perbankan  lainnya.  4)  Menganalisis posisi keadaan saham seri A yang dimiliki oleh Pemerintah Kota XYZ pada Bank BJB

## II. Metode Penelitian
Penelitian penyusunan rencana penyertaan modal Pemerintah Kota XYZ terdiri dari lima tahapan. Kelima tahapan tersebut  digambarkan sebagai berikut:
Perencanaan Penyertaan Modal terhadap pihak ketiga Perbandingan
ke-1 Penyertaan modal terhadap Bank BJB
Perbandingan ke-2 Penyertaan modal di Bank BUMN Perbandingan ke-4 Produk perbankan lainnya Perbandingan ke-3 Penyertaan modal terhadap
Bank swasta lainnya

## Analisis Kelembagaan
Identifikasi Peraturan Kota XYZ terhadap penyertaan modal ke
pihak ketiga
Analisis Kelayakan Finansial ROE (Return On Equity) dan EPS (Earning Per Share) Analisis SWOT ( Stength, Weakness, Opportunity, and Thre at) Tida k Layak Saran Dapat Diusahakan Layak
Penelitian ini dilakukan dalam waktu tiga bulan (November 2010-Januari 2011) pada Pemerintah Kota XYZ dan PT Bank Jabar Banten XYZ.
Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder yang bersifat  kualitatif  maupun  kuantitatif.  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh langsung  dengan  cara  observasi  atau  pengamatan,  wawancara,  kuisioner,  dan  opini pakar. Data sekunder diperoleh dari buku, internet, jurnal, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:
1. Survei  lapangan  yaitu pengamatan  langsung  objek  penelitian dengan tujuan untuk memahami kondisi lapangan yang sebenarnya.
2. In  depth  interview dilakukan  kepada  pihak-pihak  yang  terkait  dengan  rencana umum  penyertaan  modal,  yaitu  Bank  Jabar  Banten  dan  pihak  Pemerintah  Daerah Kota XYZ.
3. Kuesioner  berisi  daftar  pertanyaan  yang  ditujukan  kepada  Bank  Jabar  Banten  dan pihak Pemerintah Daerah Kota XYZ.
4. Studi  literatur  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  sekunder  untuk  diolah  lebih lanjut.
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  Analisis  Kelembagaan,  Analisis  SWOT,  dan
Analisis  Finansial.  Analisis  Kelembagaan  bertujuan  untuk  mengetahui  peraturan perundangan-undangan  Republik  Indonesia  baik  yang  mendukung  dan  menghambat penyertaan  modal  Pemerintah  Daerah  Kota  XYZ  pada  PT.  Bank  Jabar  Banten  (BANK BJB).  Peraturan  Republik  Indonesia  seperti  Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri  dan peraturan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  penyertaan  modal  dan  dijadikan  pedoman antara lain:
a. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  58  tahun  2005  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
c. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  105  Tahun  2000  tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Analisis  SWOT  adalah  evaluasi  terhadap  keseluruhan  kekuatan,  kelemahan, peluang,  dan  ancaman  perusahaan.  Umumnya  unit  bisnis  harus  memantau  kekuatan lingkungan  makro  yang  menjadi  penentu  (demografi-ekonomi,  teknologi,  politik- hukum, dan  sosial-budaya),  dan  pelaku  lingkungan  mikro  utama  (pelanggan,  pesaing, saluran distribusi,  dan pemasok)  yang  berdampak  pada  kemampuannya memperoleh laba (Kotler, 2005).
Analisis  Finansial  bertujuan  untuk  mengetahui  profitabilitas  dan  kelayakan penyertaan  modal  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota  XYZ  pada  Bank  Jabar  Banten.  Pada penelitian  ini  untuk  mengetahui  kelayakan  finansial  Bank  Jabar  Banten  digunakan kriteria (ROE) Return on Equity dan (EPS) Earning Per Share .
Tingkat  pengembalian  ekuitas  (ROE)  yakni  seberapa  baik  manajer  perusahaan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. ROE adalah sebuah ukuran dari besarnya jumlah  laba  dari  sebuah  perusahaan  yang  dihasilkan  dalam  1  tahun  terakhir dibandingkan dengan nilai ekuitasnya.
......................(1)
EPS  merupakan  alat  analisis  tingkat  profitabilitas  perusahaan  yang  menggunakan konsep  laba  konvensional.  EPS  adalah  salah  satu  dari  dua  alat  ukur  yang  sering digunakan  untuk  mengevaluasi  saham  biasa  di  samping  (PER) Price  Earning  Ratio dalam lingkaran keuangan.
EPS  atau  laba  per  lembar  saham  adalah  tingkat  keuntungan  bersih  untuk  tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Laba  per  lembar  saham  atau  EPS  di  peroleh  dari  laba  yang  tersedia  bagi  pemegang saham  biasa  dibagi  dengan  jumlah  rata–rata  saham  biasa  yang  beredar.  Rumus  yang digunakan adalah sebagai berikut:
..........(2)
Menurut  Heizer  dan  Render  (2006),  keakuratan  keseluruhan  dari  setiap  model peramalan  dapat  dijelaskan  dengan  membandingkan  nilai  yang  diramal  dengan  nilai aktual atau nilai yang sedang diamati. Ada beberapa perhitungan yang biasa digunakan untuk menghitung kesalahan peramalan ( forecast error ) total.
Perhitungan  ini  dapat  digunakan  untuk  membandingkan  model  peramalan  yang berbeda,  juga  untuk  mengawasi  peramalan,  untuk  memastikan  peramalan  berjalan dengan baik. Besar kesalahan suatu peramalan dapat dihitung dengan beberapa cara, antara lain adalah :
1. MAD ( Mean  Absolute  Deviation ) , mengukur  ketepatan  nilai  dugaan  model  yang dinyatakan dalam bentuk rata-rata absolut kesalahan.
................................................(3)
2. MSD ( Mean Squarred Deviation ), mengukur ketepatan nilai dugaan model yang dinyatakan dalam rata-rata kuadrat dari kesalahan.
...............................................(4)

## 3. MAPE ( Mean Absolute Percentage Error )
Masalah yang terjadi dengan MAD dan MSD adalah bahwa nilai mereka tergantung pada  besarnya  unsur  yang  diramal.  Jika  unsur  tersebut  dihitung  dalam  satuan ribuan,  maka  nilai  MAD  dan  MSE  bisa  menjadi  sangat  besar.  Untuk  menghindari masalah  ini,  dapat  menggunakan  MAPE.  MAPE  digunakan  untuk  mengukur ketepatan  nilai  dugaan model  yang dinyatakan  dalam  bentuk  rata-rata persentase absolute kesalahan.
ROE  = Pendapatan Bersih Ekuitas pemegang Saham Biasa
EPS  = Laba Bersih Setelah Pajak dan Bunga
Saham yang Beredar

## III. Hasil Penelitian
III.1.  Analisis Kelembagaan
Berdasarkan analisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penyertaan modal dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal jika jumlah  yang  akan  disertakan  telah  ditetapkan  sebelumnya  pada  peraturan  daerah pada  tahun  anggaran  dan  jika  APBD  mengalami  surplus  yakni  anggaran  pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah.
Analisis kelembagaan ini dengan mengacu kepada aturan-aturan mengenai investasi yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah.  Terdapat  empat  perbandingan  dalam analisis  kelembagaan  ini.  Pemerintah  Daerah  Kota  XYZ  dapat  melakukan  investasi jangka  panjang  yakni  pada  perbandingan  kesatu,  kedua,  dan  ketiga,  serta  dapat melakukan  investasi  jangka  pendek  pada  perbandingan  keempat,  selagi  semua perbandingan dapat memberikan manfaat ekonomi seperti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memberikan manfaat sosial seperti pelayanan kepada masyarakat, ataupun  manfaat  lainnya.  Investasi  pada  sektor  perbankan  dapat  mendatangkan manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan manfaat lainnya sehingga sesuai dengan empat perbandingan  tersebut.    Tujuan  dari  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga  (penyertaan modal)  yakni  untuk  pembiayaan  fasilitas  publik  dalam  rangka  peningkatan  pelayanan daerah.  Investasi  pada  empat  perbandingan  ini  dapat  memberikan  PAD.  Yang termasuk  ke  dalam  investasi  jangka  pendek  adalah  perbandingan  keempat  yakni tabungan,  deposito,  dan  obligasi  pemerintah,  sesuai  dengan  karakteristik  investasi jangka pendek. Hampir seluruh perbankan memiliki saham pada reksadana, namun hal ini tidak dapat dimasukkan ke dalam perbandingan karena memiliki rIsiko yang tinggi, walaupun dengan tingkat pengembalian yang tinggi juga ( high risk high return ).
Investasi jangka panjang yang dimaksudkan dalam peraturan adalah membeli surat berharga  pada  suatu  badan  usaha  untuk  menambah  kepemilikan  dan  menjaga hubungan  baik,  seperti  yang  telah  dilakukan  Pemerintah  Kota  XYZ  pada  Bank  Jabar Banten  (perbandingan  kesatu).  Investasi  jangka  panjang  seperti  penanaman  modal dalam bentuk saham hanya dapat dilakukan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pada sektor perbankan seperti  penyertaan modal pada Bank Jabar Banten yang terkait adalah  perbandingan  kesatu  sedangkan  pada  perbandingan  kedua  dan  ketiga  tidak memenuhi  kriteria.  Untuk  simpanan  deposito  (investasi  jangka  pendek)  yakni perbandingan  keempat,  hanya  dilakukan  pada  bank  yang  sehat,  memenuhi  aspek kelayakan  finansial.  Investasi  permanen  juga  dapat  dilakukan  pada  pembelian  Surat Utang  Negara  (perbandingan  keempat)  yang  hasilnya  bertujuan  untuk  membantu pemberdayaan masyarakat.
III.2.Posisi Modal dan Saham Bank Jabar Banten (Bank BJB) Sebelum IPO Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 22 Tahun 1998  tanggal  14  Desember  1998,  yang  telah  memperoleh  pengesahan  dari  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  dalam  Surat  Keputusannya  No.  584.32-027  tanggal 13  Januari  1999  dan  telah  diundangkan  dalam  Lembaran  Daerah  Provinsi  Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 3 tahun 1999 Seri D tanggal 26 Januari 1999 dibuat dihadapan Ny.  Poppy  Kuntari  Sutresna,  S.H.,  Notaris  di  Bandung,  yang  telah  diumumkan  dalam Tambahan  No.  2811  Berita  Negara  Republik  Indonesia  No.  39  tanggal  14  Mei  1990,
modal  dasar  Perseroan  adalah  sebesar  Rp  250.000.000.000,-  (dua  ratus  lima  puluh miliar  Rupiah)  yang  terbagi  dalam  dua  jenis  saham  yaitu  Saham  Seri  A  sebanyak 20.000.000 (dua puluh juta) lembar saham dan Saham Seri B sebanyak 5.000.000 (lima juta)  lembar  saham,  masing-masing  saham  dengan  nilai  nominal  sebesar  Rp  10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 9.363.400 (sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah empat ratus) lembar saham atau senilai Rp93.634.000.000,-. Pemegang saham Perseroan terdiri dari  Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota/Kabupaten se Jawa Barat, dan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Banten.
Perseroan  meningkatkan  modal  disetor  menjadi  sejumlah  10.997.081  saham  atau sebesar  Rp  109.970.810.000,-  untuk  tahun  buku  1999  pada  tahun  2000.  Pada  tahun 2001  terjadi  peningkatan  modal  dasar  Perseroan  dari  semula  sebesar Rp250.000.000.000,-  (dua  ratus  lima  puluh  juta  miliar  Rupiah)  menjadi  sebesar Rp1.000.000.000.000,-  (satu  triliun  rupiah)  dan  peningkatan  modal  ditempatkan  dan disetor  Perseroan  sebesar  Rp190.201.210.000,-  (seratus  sembilan  puluh  miliar  dua ratus  satu  juta  dua  ratus  sepuluh  ribu  Rupiah).  Untuk  tahun  2002  dan  2003  tidak terjadi peningkatan modal Perseroan.
Pada  tahun  2004,  Perseroan  meningkatkan  modal  dasar  perseroan  dari  semula sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu
triliun Rupiah) menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan penambahan modal disetor Perseroan dari sebesar Rp509.368.403.638,88 (lima ratus sembilan puluh tiga ratus enam puluh delapan  juta  empat  ratus  tiga  ribu  enam  ratus  tiga  puluh  delapan  Rupiah  delapan puluh  delapan  sen)  menjadi  Rp684.141.163.63,84  (enam  ratus  delapan  puluh  empat miliar  seratus  empat  puluh  satu  juta  seratus  enam  puluh  tiga  ribu  tujuh  ratus  enam puluh  tiga  Rupiah  delapan  puluh  empat  sen).  Dengan  adanya  peningkatan  modal disetor,  pemegang  saham  Perseroan  menjadi  terdiri  dari    Pemerintah  Provinsi  Jawa Barat,  Pemerintah  Kota/Kabupaten  se-Jawa  Barat,  Pemerintah  Provinsi  Banten,  dan Pemerintah  Kota/Kabupaten  se-Banten.  Perseroan  meningkatkan  modal  ditempatkan dan  modal  disetor  Perseroan  dari  semula  sebesar  68.414.105  (enam  puluh  delapan juta empat ratus empat belas ribu seratus lima) saham atau senilai Rp 684.141.050.000 (enam ratus delapan puluh empat miliar seratus empat puluh satu juta lima puluh ribu Rupiah)  menjadi  sebanyak  86.134.245  (delapan  puluh  enam  juta  seratus  tiga  puluh empat  ribu  dua  ratus  empat  puluh  lima)  saham  atau  senilai  Rp  861.342.450.000,- (delapan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan rupiah delapan puluh empat sen) pada tahun 2005.
Untuk  tahun  2006  terjadi  lagi  peningkatan  modal  dasar  Perseroan  menjadi  Rp 4.000.000.000.000,-  (empat  miliar  rupiah)  dari  yang  sebelumnya  Rp2.000.000.000,- (dua  miliar  Rupiah)  dan  peningkatan  modal  disetor  sebesar  Rp211.692.276.850,16 (dua  ratus  sebelas  miliar  enam  ratus  sembilan  puluh  dua  juta  dua  ratus  tujuh  puluh enam  ribu  delapan  ratus  lima  puluh  koma  enam  belas  Rupiah)  dari  semula Rp861.342.563.149,84  (delapan  ratus  enam  puluh  satu  miliar  tiga  ratus  empat  puluh dua juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh  empat  Rupiah)  menjadi  Rp1.073.034.840.000,-  (satu  triliun  tujuh  puluh  tiga miliar tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah). Dan pada tahun
2007 terjadi peningkatan modal disetor dan ditempatkan menjadi Rp1.264.475.880.349,84 (satu triliun dua ratus enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus ratus delapan puluh  ribu tiga ratus empat puluh sembilan Rupiah delapan puluh empat sen). Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008, yang isinya sehubungan dengan (i) pengubahan nilai nominal saham perseroan dari semula sebesar  Rp10.000,-  (sepuluh  ribu  rupiah)  per  saham,  dan  (ii)  peningkatan  modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semula sebesar Rp1.264.475.770.000,- (satu triliun dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah) menjadi Rp1.495.597.116.250,- (satu triliun empat ratus sembilan  puluh  lima  miliar  lima  ratus  sembilan  puluh  tujuh  juta  seratus  enam  belas ribu dua ratus limapuluh Rupiah).
Sedangkan  untuk  tahun  2009,  Perseroan  meningkatkan  modal  ditempatkan  dan modal  disetor  Perseroan  sebesar  Rp45.503.409.250,-  (empat  puluh  lima  miliar  lima ratus  tiga  juta  empat  ratus  sembilan  ribu  dua  ratus  lima  puluh  Rupiah)  atau 182.013.637  (seratus  delapan  puluh  dua  juta  tiga  belas  ribu  enam  ratus  tiga  puluh tujuh) saham Seri A.
Sebagai pemegang saham, Kota  XYZ mulai menanamkan sahamnya terhadap Bank BJB pada tahun 2002 sebanyak 64.549 lembar saham seri A dengan nilai  nominal per saham  sebesar  Rp10.000,00  atau  setara  dengan  Rp640.590.000,00.  Dari  tahun  ke tahun  Pemerintah  Daerah  Kota  XYZ  terus  melakukan  peningkatan  penanaman  modal terhadap  Bank  Jabar  Banten,  sehingga  pada  Juli  2010  Pemerintah  Daerah  Kota  XYZ memiliki sebanyak 89.581.968 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 250 per saham  atau  setara  dengan  Rp22.395.492.000.  Perkembangan  penanaman  saham Pemerintah Daerah Kota XYZ pada Bank Jabar Banten dapat dilihat pada Gambar 2:
Gambar 2.  Grafik Kepemilikan Pemerintah Daerah Kota XYZ

## III.3.Kebijakan Saham Setelah IPO
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan  Penawaran  Umum  sebesar  2.424.072.500  (dua  miliar  empat  ratus  dua puluh empat juta tujuh puluh dua ribu lima ratus) saham baru yang merupakan Saham Atas Nama Seri B atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) setiap saham,
0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 1 9 9 9 2 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 5 2 0 0 7 2 0 0 9 L em ba r Sa ha m Tahun
yang  ditawarkan  kepada  masyarakat  dengan  harga  Penawaran  Rp600,-  (enam  ratus rupiah)  setiap  saham,  yang  harus  dibayar  penuh  pada  saat  mengajukan  Formulir Pemesanan  Pembelian  Saham  (“FPPS”).  Nilai  saham  yang  ditawarkan  dalam Penawaran  Umum  secara  keseluruhan  adalah  sebesar  Rp1.454.443.500.000,-  (satu triliun  empat  ratus  lima  puluh  empat  miliar  empat  ratus  empat  puluh  tiga  juta  lima ratus ribu rupiah).
Bersamaan dengan pencatatan sebesar 2.424.072.500 (dua miliar empat ratus dua puluh empat juta tujuh puluh dua ribu lima ratus) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama Seri B yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini atau sebesar 25% (dua  puluh  lima  persen),  Perseroan  atas  nama  Pemegang  saham  Pendiri  akan mencatatkan 7.175.255.754 (tujuh miliar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh  lima  ribu tujuh ratus  lima puluh  empat)  saham  Seri  A  sehingga  jumlah  seluruh saham  yang  akan  dicatatkan  pada  BEI  berjumlah  9.599.328.254  (sembilan  miliar  lima ratus  sembilan  puluh  sembilan  juta  tiga  ratus  dua  puluh  delapan  ribu  dua  ratus  lima puluh empat) saham atau 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah Modal  Ditempatkan  dan  Disetor  Penuh  setelah  Penawaran  Umum  yang  terdiri  dari 74%  (tujuh  puluh  empat  persen)  dari  Modal  Ditempatkan  dan  Disetor  Penuh  yang berupa  Saham  Seri  A  dan  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari  Modal  Ditempatkan  dan Disetor  Penuh  saham  biasa  atas  nama  Seri  B.  Sedangkan  sejumlah  96.962.912 (sembilan  puluh  enam  juta  sembilan  ratus  enam  puluh  dua  ribu  sembilan  ratus  dua belas)  saham  atau  1%  (satu  persen)  saham  milik  Pemegang  Saham  Pendiri  tidak dicatatkan  guna  memenuhi  Peraturan  Pemerintan  No.29  Tahun  1999  (“PP  No.29”) tentang  Pembelian  Saham  Bank  Umum.  Dari  jumlah  saham  yang  akan  ditawarkan sebanyak-banyaknya  10%  (sepuluh  persen)  akan  dijatahkan  kepada  karyawan  dan Manajemen  Perseroan  melalui  Program  EMSA  ( Employee  and  Management  Stock Allocation ) dengan Harga Penawaran.
Sebagai salah satu pemegang saham BANK BJB, Pemerintah Daerah Kota XYZ mulai menanamkan  saham  terhadap  Bank  Jabar  banten  mulai  tahun  2002  hingga  sekarang dengan jumlah yang terus meningkat. Pemerintah Daerah Kota XYZ sebelum IPO pada Juli 2010 memiliki saham sebesar 1,23%, setelah IPO saham Pemerintah Daerah Kota XYZ di Bank Jabar Banten mengalami penurunan menjadi 0,92%. Setelah IPO ini status saham  Seri  A  Pemerintah  Daerah  kota  XYZ  tetap  sama.  Saham  Seri  A  tetap  hanya dimiliki  oleh  Pemerintah  Kabupaten,  Pemerintah  Kota,  Pemerintah  Provinsi.  Saham seri  A  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  keputusan  dalam  RUPS  sedangkan Saham  seri  B  hanya  bersifat  untuk  memberikan  masukan.  Jika  ada  pelepasan  saham baru ke masyarakat, maka Pemerintah akan mendapatkan penawaran terlebih dahulu dari  Bank  Jabar  Banten  sehingga  Pemerintah  dapat  memutuskan  akan  menambah kepemilikan saham lagi atau tidak.
Untuk  kebijakan  deviden  yang  diberikan  Bank  BJB  terhadap  pemegang  saham, Perseroan  akan membayarkan  dividen tunai  minimum 40,00%  dari  laba  bersih  setiap tahunnya dimulai dari tahun buku 2010, yang besarnya akan diputuskan melalui RUPS berdasarkan  rekomendasi  Direksi.  Keputusan  untuk  membayar  deviden  tergantung pada  laba,  kondisi  keuangan,  likuiditas,  kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang- undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan setelah memperoleh persetujuan RUPS.
Dana hasil IPO akan digunakan untuk ekspansi kredit perseroan (80%), pembukaan kantor  cabang  baru  (10%),  dan  pengembangan  teknologi  informasi  (10%).  Perseroan juga  menetapkan  kebijakan  dividen  minimal  sebesar  40%  dari  laba  bersih  perseroan. Pembagian  dividen  dipastikan  akan  dimulai  untuk  tahun  buku  2010.  Perseroan menunjuk  PT  CIMB  Securities  dan  PT  Bahana  Securities  sebagai  penjamin  emisi  IPO. Kapitalisasi pasar PT Bank BJB Tbk sebesar Rp5,759 triliun. P/E ratio industri per 6 Juli 2010 sebesar 17,01 kali dan PBV industri per 6 Juli 2010 sekitar 2,05 kali.

## III.4.  Kinerja Bank Jabar Banten
Kinerja BANK BJB mengalami peningkatan dari sejak berdiri pada tahun 1961 hingga sekarang.  Hal  ini  terkait  dengan  strategi  yang  digunakan  oleh  perusahaan  dalam menjalankan  perusahaan.  Hasil  analisis  terhadap  strategi  menunjukkan  bahwa  dalam penyusunan  perencanaan  penyertaan  modal  disusun berdasarkan  matriks  IE.  Matriks IE  menghasilkan  strategi  pertumbuhan.  IE  (Internal-Eksternal)  Matriks:  memosisikan organisasi ke dalam matriks dengan EFE (baris) dan IFE (kolom) dengan 3 ukuran, kuat- sedang-lemah.  Umumnya  matriks  ini  digunakan untuk  menilai posisi bersaing  sebuah organisasi atau sebuah unit di dalam perusahaan.  Posisi ini akan menentukan strategi dan keputusan di dalam perusahaan.
Dalam  kasus  pengembangan  usaha    Bank  BJB,  matriks  IE  digunakan  untuk mengetahui posisi bersaing BANK BJB dalam persaingan pengembangan usaha. Posisi ini  penting  untuk  menentukan  posisi  strategi  yang  akan  ditetapkan.  Secara  umum, matriks ini menghasilkan tiga posisi strategi yaitu:
1. Strategi  Pertumbuhan.    Organisasi  yang  berada  pada  sel  I,  II,  dan  IV  dapat digambarkan sebagai grow dan build . Strategi-strategi yang cocok bagi organisasi ini adalah strategi intensif.
2. Strategi  Stabilitas.    Organisasi  yang  berada  pada  sel-sel  III,  V,  atau  VII  paling  baik dikendalikan dengan strategi hold dan maintain .
3. Strategi  Penciutan.  Organisasi  yang  berada  pada  sel-sel  VI,  VIII,  atau  IX  dapat menggunakan strategi harvest atau divestiture .
Hasil analisis IFE dan EFE menunjukkan bahwa skor bobot faktor internal adalah 2,8 dan  skor  bobot  faktor  eksternal  adalah  2,94,  artinya  tingkat  reaksi  atau  respons perusahaan terhadap pengaruh dari faktor internal terhadap penyertaan modal adalah rata-rata dan reaksi dari faktor internal terhadap penyertaan modal adalah sedang. Kombinasi  faktor  eksternal  dan  internal  tersebut  pada  matriks  IE  menghasilkan posisi  strategi  stabilitas (Hold  and  Maintain) .  Strategi Hold  and  Maintain ini menunjukkan  bahwa  perusahaan  harus  mempertahankan  kondisi  saat  ini  untuk menghadapi  tantangan  yang  semakin  besar.  Tantangan  tersebut  adalah pengembangan  usaha    yang  diarahkan  kepada  upaya  investasi,  agar  mampu membangun  daya  tarik  perusahaan  di  mata  penanam  modal  untuk  melakukan investasi.  Oleh  karena  itu,  salah  satu  yang  harus  diperhatikan  adalah  posisi  strategi Bank  BJB  saat  ini  tepat dengan  menjaga  stabilitas  pengembangan  usaha  di  Bank  BJB, antara lain upaya mempertahankan kinerja perusahaan dan mengembangkan pasar.
Uraian di atas menunjukkan bahwa posisi kompetitif perusahaan di dalam industri membuat  perusahaan  harus  selalu  berupaya  mendapatkan  dana  (modal)  yang  ingin dicapai. Kekuatan perusahaan mampu memperoleh modal pada industri ini, jika semua
kondisi terpenuhi. Posisi strategi Hold and Maintain menunjukkan bahwa Pemerintah Kota XYZ layak menempatkan sahamnya di BANK BJB pada tahun ini.
Untuk  dapat  merealisasikan  target  dana  yang  ditetapkan,  maka  yang  diperlukan perusahaan  adalah  menentukan  langkah-langkah  operasional  yang  tepat  dalam mencapai  target  dana  tersebut.  Langkah-langkah  tersebut  dapat  dianalisis  dengan menggunakan matriks SWOT.
III.5.  Hasil Analisis SWOT
Bank  BJB  adalah  salah  satu  BUMD  yang  bergerak  di  sektor  perbankan.  Umumnya setiap unit bisnis harus memantau kekuatan lingkungan makro yang menjadi penentu (demografi-ekonomi,  teknologi,  politik-hukum,  dan  sosial-budaya),  dan  pelaku lingkungan  mikro  utama  (pelanggan,  pesaing,  saluran  distribusi,  pemasok)  yang berdampak  pada  kemampuannya  memperoleh  laba  (Kotler,  2005).  Dari  empat perbandingan  yang  disajikan,  yang  hanya  sesuai  dengan  analisis  kelembagaan  hanya perbandingan  kesatu  dan  keempat.  Maka,  pada  tahap  ini  perbandingan  ke-1 (Penyertaan  Modal  terhadap  BANK  BJB)  dan  perbandingan  Ke-4  (Penyertaan  Modal terhadap  Produk  Perbankan  lainnya)  dikaji  dari  sektor  internalnya  (kekuatan, kelemahan)  dan  sektor  eksternalnya  (peluang  dan  ancaman)  menggunakan  Analisis SWOT, seperti yang disajikan di bawah ini:
Analisis  SWOT  pada  perbandingan  ke-1  (Penyertaan  Modal  terhadap  Bank  BJB) antara lain:
1. Kekuatan
 Bank Terbaik kategori Pembangunan Daerah
 Pertumbuhan penghimpunan dana masyarakat yang baik
 Pertumbuhan laba yang meningkat.
 Memiliki nama dan citra perusahaan yang berkinerja baik
 Simpanan  yang  berhasil  dihimpun  oleh  Bank  BJB  Unit  merupakan  modal  untuk melakukan ekspansi
 Potensi pasar yang masih besar akan dapat meningkatkan jumlah nasabah baru
 Struktur organisasi yang menunjang efektifitas operasional.
2. Kelemahan
 Promosi yang masih minim terhadap sektor publik
 Kurangnya tenaga khusus promosi
 Operasional bisnis perbankan belum berskala nasional
 Skala permodalan sebagian besar masih lingkup pemerintah.
 Pembinaan nasabah kurang selektif, seperti kurangnya kecepatan dalam pelayanan.
 Kurangnya Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan jaringan ATM yang memadai
 Kualitas SDM yang masih berkategori rata-rata
 Produk yang ditawarkan masih terbatas
 Belum  adanya  program  komputerisasi  tersentral  dan  penggunaan  jaringan komunikasi  khusus  (seperti  VSAT,  atau  Jaringan List  Line  Fiber  Optic ).  Sehingga memungkinkan  dilakukannya real  time transaksi, online  system , phone  banking maupun internet banking dengan program tersebut
 Keberpihakan kepada pengusaha kecil dan mikro yang masih minim.
3. Peluang
 Penggunaan teknologi dalam pelayanan
 Meningkatnya konsumsi masyarakat akan perbankan
 Menggencarkan  promosi  melalui  media  massa  untuk  meningkatkan  minat masyarakat terhadap Bank BJB
 Perzinan yang mendukung dalam aspek hukum untuk perkembangan perusahaan
 Potensi dana masyarakat yang sangat besar di Jawa Barat
 Kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia yang mendukung
 Memiliki dukungan modal dan komitmen pemegang saham yang kuat
 Kondisi  ekonomi  nasional  mulai  menunjukan  perbaikan  dengan  dibuktikan  oleh pertumbuhan ekonomi yang mulai positif pada beberapa tahun terakhir
 Perhatian  pemerintah  terhadap  kemajuan  pengusaha  kecil  masih  besar  dengan banyaknya bantuan dari pemerintah baik berupa dana maupun manajemen
 Potensi pasar terhadap pengusaha di tingkat kecamatan masih banyak yang dapat digali
 Kepercayaan terhadap nama atau citra BANK BJB di masyarakat masih cukup besar.
4. Ancaman
 Adanya  revisi  terhadap  undang-undang  penanaman  modal  Pemda  sehingga  dapat bergulir ke bank swasta
 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bank pesaing lebih canggih dan mutakhir
 Pendekatan  dari  bank  pesaing  yang  memberikan  keunggulan  produk  atau  layanan prima
 Krisis keuangan global dan nasional yang dapat mempengaruhi sektor perbankan
 Arus globalisasi akan mempengaruhi timbulnya bank-bank asing yang membiayai usaha mikro
 Banyaknya  bank  pesaing  yang  mulai  melakukan  pembiayaan  mikro  seperti  Bank BNI, Bank Danamon, BRI, Koperasi dan BPR
 Menurunkan  daya  beli  masyarakat  akibat  krisis  moneter  dan  kenaikan  harga  BBM pada  periode  yang  lalu  dan  saat  ini  masih  terasa  dan  untuk  menaikkannya  sangat tergantung pada perbaikan perekonomian kita.

## Analisis Finansial
Analisis finansial mencakup perbandingan EPS (Earning Per Share), ROE (Return On Equity), dan tingkat suku bunga. Pemerintah Daerah Kota XYZ dapat membeli obligasi pemerintah  sebagai  salah  satu  investasi  jangka  panjang  yang  memberikan  nilai  suku bunga yang tinggi seperti Sukuk Negara Ritel Seri SR-001 yang memberikan suku bunga sebesar  12,00%.  Namun,  pembelian  obligasi  pemerintah  ini  harus  bersifat  permanen yakni  tidak  berpindah  tangan  atau  diperjualbelikan  di  pasar  sekunder,  hanya  boleh diperjualbelikan di pasar primer.
Tabel 1.  Perbandingan EPS dari BANK BJB dan Pesaingnya
Bank EPS (dalam Rupiah) Rata-rata EPS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 BCA 213 345 183 236 209 251 239.50 Danamon   407.71 268.91 423.27 303.7 186.36 262.12 308.68 Permata 38.1 40.23 64.45 58.43 62.01 67.33 55.09 Panin 31.48 37.46 42.32 34.6 41.01 46.87 38.96 BANK BJB - 29.58 69.56 91.82 113.75 - 76.18 BNI 106 145 64 80 163 193 125.17 BRI 321.7 355.62 403.64 496.99 442.17 555.25 429.23
Tabel 2.  Perbandingan EPS dari Bank BJB dan pesaingnya
Bank ROE (%) Rata-rata ROE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 BCA 27,35 29,07 26,74 30,16 32,00 32,25 29,60 Danamon 24,20 15,10 22,90 22,30 14,90 19,70 19,85 Permata 14,30 13,10 18,10 12,40 18,02 25,10 16,84 Panin 14,14 14,27 13,98 10,16 10,40 15,48 13,07 BANK BJB 23,54 22,28 19,58 25,54 28,09 31,70 25,12 BNI 12,64 22,61 8,03 9,01 16,34 25,12 15,63 BRI 38,00 33,75 31,64 34,50 34,23 34,28 34,40
Dari  sisi  EPS,  seperti  yang  ditunjukkan  pada  Tabel  1  bahwa  rata-rata  EPS  tertinggi diraih  oleh  BRI  yakni  Rp.  429,23  dan  yang  terendah  dimiliki  oleh  Bank  Panin  sebesar 38,96.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  BRI  memberikan  rata-rata  pengembalian  dari saham  yang  ditanamkan  lebih  besar  dibandingkan  keenam  bank  lainnya.  Sedangkan EPS  dari  Bank  BJB  menempati  peringkat  kelima  dari  ketujuh  bank.  Hal  ini  terlihat bahwa  sebagai  bank  yang  masih  berskala  daerah  dan  baru  melakukan  IPO,  Bank  BJB dapat  bersaing  dengan  memberikan  nilai  rata-rata  EPS  sebesar  Rp  76,18,- dibandingkan dengan bank yang sudah berskala nasional maupun internasional seperti Bank ANZ Panin.
Untuk  rata-rata  ROE  tertinggi  diraih  juga  oleh  BRI  yakni  sebesar  34.40%  dan terendah  pada  Bank  Panin.  Dilihat  dari  sisi  ROE  bahwa  pada  hampir  semua  bank mengalami tingkat ROE yang fluktuatif, namun pada BNI dan BCA cenderung naik dari tahun  2007-2010  seperti  yang  disajikan  pada  Tabel  2.  Dilihat  dari  ROE  Bank  BJB, terlihat  jelas  bahwa  Bank  BJB  memiliki  rata-rata  tertinggi  kedua  setelah  BRI, mengalahkan bank lainnya seperti Danamon dan BNI. Dari hal ini, maka pengembalian atas ekuitas Bank BJB berkategori baik dan dapat bersaing dengan bank lainnya yang berskala  nasional.  Dengan  ROE  yang  tinggi  maka  akan  berdampak  pada  peningkatan laba  yang  akan  diperoleh  perusahaan  sehingga  akan  berdampak  pula  terhadap deviden. Deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham adalah minimum 40% dari  laba  yang  diperoleh  perusahaan.  Maka,  ROE  yang  tinggi  akan  meningkatkan deviden.
Selanjutnya  dilakukan  analisis  tren  dengan  metode  kuantitatif  pada  ROE  (%)  dan EPS (Rupiah) pada BANK BJB Data historis yang digunakan adalah tahun 2006 sampai dengan  2010.  Untuk  peramalan  EPS,  bentuk  persamaan  yang  dihasilkan  merupakan hubungan  antara  variabel  dependen  (Yt)  yang  berupa  EPS  (Rp)  dan  variabel independen (t) berupa deret waktu (tahun), sedangkan untuk ROE variabel dependen (Yt)  berupa  ROE  (%)  dan  variabel  independen  (t)  yang  berupa  deret  waktu  (tahun). Tampilan  perhitungan  analisis  tren  menggunakan  program  komputer Minitab untuk EPS dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Forecasting untuk EPS Bank BJB
Dari  data  yang  telah  diperoleh  pada  Gambar  3,  sehingga  model  matematis  untuk peramalan  EPS  adalah  Yt  =7,485+27,477*t  dengan  nilai  kesalahan  peramalan,  yakni MAD  =  4,5125,  MSD  =  24,1428,  MAPE  =  8,4270.  Model  matematis  tersebut  dapat meramalkan EPS untuk masa yang akan datang. Dari data pada Tabel 3, menunjukkan peramalan  untuk  EPS  BANK  BJB  lima  tahun  ke  depan  akan  mengalami  peningkatan, sehingga dengan keadaan EPS yang meningkat dapat menguntungkan para pemegang saham Bank BJB.
Tabel 3.  Peramalan EPS Bank BJB Tahun 2010 - 2014
Tahun Forecast (Rupiah) 2010 144,870 2011 172,347 2012 199,824 2013 227,301 2014 254,778
Sedangkan  untuk  peramalan  ROE  diperoleh  model  matematis  Yt  = 25.924+1.04886*t  dengan  nilai  MAPE  =  2.7903,  MAD  =  0.77686,  dan  MSD  =  1.22786 seperti yang terlihat pada Gambar 4.
Index C1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 250 200 150 100 50 0 Accuracy Measures MAPE 8.4270 MAD 4.5125 MSD 24.1428 Variable Forecasts Actual Fits Trend Analysis Plot for C10 Linear Trend Model Yt = 7.485 + 27.477*t
Gambar 4. Forecasting untuk ROE Bank BJB
Sehingga  dari  model  matematis  yang  diperoleh  dapat  meramalkan  ROE  BANK  BJB untuk  masa  yang  akan  datang  yakni  untuk  tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2015, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 13.
Tabel 4.  Peramalan ROE Bank BJB Tahun 2010 - 2014
Tahun Forecast (%) 2011 33,2660 2012 34,3149 2013 35,3637 2014 36,4126 2015 37,4614
Data peramalan ROE Bank BJB menunjukkan untuk peramalan lima tahun ke depan yakni sampai tahun 2015, ROE Bank BJB akan mengalami kenaikan walaupun kenaikan tersebut hanya sekitar 1% per tahun. Dengan nilai ROE yang diprediksikan mengalami peningkatan, hal ini akan berdampak terhadap laba yang diperoleh BANK BJB sehingga berdampak juga terhadap deviden yang diberikan kepada para pemegang saham BANK BJB.

## IV. Kesimpulan
Melihat  adanya  otonomi  daerah  yang  diberikan  Pemerintah  Daerah  Kota  XYZ, pemerintah  dapat  memanfaatkan  otonomi  daerah  dengan  tetap  melihat  peraturan (undang-undang)  yang  ada.  Dilihat  dari  peraturan  yang  terkait  dan  dianalisis kelembagaan, Pemerintah Daerah Kota XYZ dapat melakukan investasi jangka pendek yakni  investasi  pada  produk  perbankan  di  bank  sehat  yakni  deposito  dan  tabungan (simpanan)  dan  untuk  investasi  jangka  panjang  dapat  melakukan  penempatan  modal pada  Saham  Seri  A  dan  Saham  Seri  B  hanya  di  Bank  BJB  sebagai  BUMD,  sepanjang bersifat  investasi  jangka  panjang,  tidak  diperjualbelikan  (bersifat  sebagai  investasi permanen  juga).  Untuk  investasi  jangka  pendek,  Pemerintah  Daerah  Kota  XYZ  dapat melakukan  investasi  pada  produk  perbankan di  semua  yang bank  sehat  yakni  seperti deposito, tabungan (simpanan), dan obligasi pemerintah.
Dengan  berubahnya  status  Bank  BJB  menjadi  perseroan  terbuka  dan  melakukan IPO, membuat Bank BJB terus meningkatkan prestasinya untuk dapat bersaing dengan bank  lainnya  dan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat.  Dilihat  dari  lingkungan eksternal dan internalnya Bank BJB memiliki skor bobot faktor internal sebesar 2,8 dan
Index C 2 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 38 36 34 32 30 28 26 Accuracy Measures MAPE 2.75603 MAD 0.77686 MSD 1.22786 Variable Forecasts Actual Fits Trend Analysis Plot for C2 Linear Trend Model Yt = 25.924 + 1.04886*t
eksternalnya sebesar 2,94. Hal ini berarti tingkat atau eksternal terhadap penyertaan modal adalah sedang dan menghasilkan posisi Hold and Maintain yang  menunjukkan bahwa  perusahaan  harus  mempertahankan  kondisi  saat  ini  karena  tantangannya semakin  besar,  sehingga  bagi  Pemerintah  Kota  XYZ  layak  menempatkan sahamnya di Bank BJB.
Untuk hal produk simpanan (tabungan dan deposito), BANK BJB masih memberikan bunga  deposito  terbesar  yakni  8,75%  kepada  Pemerintah  Daerah  Kota  XYZ dibandingkan dengan perbankan lainnya. Di sisi lain, jika dilihat dari deviden per saham yang dibagikan, Bank BJB masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan bank pesaing. Namun,  Pemerintah  Daerah  Kota  XYZ  tetap  hanya  dapat  melakukan  penanaman saham  hanya  di  Bank  BJB.  Di  sisi  lain,  dilihat  dari  harga  saham  yang terus  meningkat setelah  terjadinya  IPO  membuat  modal  yang  ditanamkan  Kota  XYZ  menjadi  terus bertambah.
Semenjak  tahun  2002  sampai  dengan  saat  ini,  Pemerintah  Daerah  Kota  XYZ  telah menanamkan  Saham  Seri  A  di  Bank  BJB.  Saham  seri  A  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah Daerah  Kota  XYZ  sebanyak  89.581.968  lembar  saham  atau  setara  dengan Rp22.395.492.000 dengan presentase sebesar 0,92% setelah IPO, yakni menurun dari 1,23%  sebelum  terjadinya  IPO.  Dari  keseluruhan  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa penanaman  investasi  jangka  panjang  maupun  jangka  pendek  layak  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah Kota XYZ.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Kotler. P. 2005. Manajemen Pemasaran Jilid I. Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia. Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta : Erlangga
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  tahun  1999  tentang    Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat  dan Daerah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah.
www.bankjabar.co.id. [27-29 Desember 2010]. www.bi.go.id. [2 Desember 2010]. www.bni.co.id.  [29 November 2010]. www.danamon.co.id. [29 November 2010]. www.panin.co.id. [30 November 2010]. www.permatabank.com.[3 November 2010].