Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 3 – November 2021, Hal. 609-615| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.3.4025.609-615

## PERAN KANTOR DESA BLAHBATUH DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Ida Ayu Gede Adi Suandewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia mailtodayutatik24@icloud.com, laksmiidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

## Abstrak
Untuk menyikapi berbagai masalah yang berhubungan dengan kependudukan pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia  yang akurat  untuk mampu  membuat pemetaan  yang tepat  guna untuk menanggulangi  masalah  kependudukan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  peran  Kantor  Desa Blahbatuh  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  terhadap  administrasi  kependudukan  dan  menjelaskan faktor  yang  mempengaruhi  rendahnya  partisipasi  warga  untuk  melaporkan  peristiwa  penting  dan  peristiwa kependudukan di Desa Blahbatuh. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, dengan pendekatan penelitian lapangan. Sebagai sumber data utam diperoleh melalui wawancara dan observasi. Model analisis yang digunakan  data  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Peran  Kantor  Desa  Blahbatuh  dalam  Meningkatkan dengan  melakukan  penyuluhan,  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya  administrasi  kependudukan. Selanjutnaya  memberikan  pelayanan  prioritas  bagi  masyarakat  berbasis  hati  nurani.  Rendahnya  partisipasi masyarakat  dalam  melaporkan  administrasi  kependudukan  adalah  Rendahnya  partisipasi  masyrakat  dalam melaksankan aturan desa, dan sistem prosedur kerjanya belum terlaksana dengan baik.
Kata kunci: Administrasi Kependudukan, Kantor Desa, Partisipasi Masyarakat

## Abstract
To address various problems related to population, the government seeks to obtain accurate population data in Indonesia  to  be  able  to  make  an  appropriate  mapping  to  deal  with  population  problems. This  study  aimed  to reveal  the  role  of  the  Blahbatuh  Village  Office  in  increasing  community  participation  in  population administration  and  to  explain  the  factors  that  influence  the  low  participation  of  citizens  to  report  population events in Blahbatuh Village. The research method used was empirical law with a field research approach. The main data  was obtained through interviews and observations. The analytical model  used was qualitative data. The  results  showed  that  the  role  of  the  Blahbatuh  Village  Office  in  increasing  community  participation  in population  administration  was to  provide counseling, to socialize  with the community about the importance of Population  Administration.  Furthermore,  prioritizing  service  to  the  community  based  on  conscience.  The  low community  participation  in  population  administration  reporting  is  the  low  community  participation  in implementing village regulations, and the work system that has not been implemented properly.
Keywords: Population Administration, Village Office, Society Participation

## I. PENDAHULUAN
Desa merupakan sistem penyelengaraan pemerintahan paling dibawah dalam pembangunan, mengigat pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat  menetukan  keberhasilan  ikhtiar  dalam  pembangunan  nasional  yang  menyeluruh (Zakaria  & Suprihardjo,  2014) .  Kompleksnya  aspek-aspek  atau  bidang  yang  hendak  dibangun  ditingkat pemerintah  desa  adalah  peningkatan  kemampuan  aparat  pemerintah  desa  dalam  pelaksanaan  tugas- tugas  adminitrasi  pemerintah,  disamping  memperkuat  partisipasi  masyarakat  dan  kelembagaannya serta aspek-aspek lainya
Partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  juga  harus  ada  sebab  masyarakat adalah  pemilik  kedaulatan,  subjek  pajak  ,  subjek  dalam  pembangunan.  Selain  itu,  program-program yang  dirumuskan  dan  dilaksanakan  secara  partisipasi  turut  memberikan  kesempatan  secara  langsung kepada  masyarakat  dalam  perencanaan  yang  menyangkut  kesejahteraan  mereka  dan  melaksanakan sendiri serta memetik hasil program yang dicapai. Salah satu elemen dalam pembangunan desa adalah partisipasi masyarakat (Sumunar et al., 2017) .
Tujuan  setiap  negara  senantiasa  dikaitkan  dengan  masalah  kesejahteraan,  sehingga
konsekuensinya  dalam  doktrin  Hukum  Tata  Negara  melahirkan  tipologi  negara,  yaitu  tipe  negara kesejahteraan  atau  negara  hukum  modern,  sebuah  konsep  negara  yang  meletakkan  kewajiban  bagi pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan umum, khususnya dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan  masyarakat,  menciptakan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  atas  dipatuhi  dan dilaksanakan ketentuan undang-undang yang berlaku (Husni, 2004)
Pada dasarnya berpedoman pada sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan diantaranya adalah  pembenahan  sistem  administrasi  kependudukan,  meliputi  pendaftaran  penduduk,  pencatatan sipil,  pengelolaan  data  informasi  kependudukan,  menjadi  hal  yang  harus  diperhatikan.  Sebab  data menyangkut penduduk dan peristiwa kependudukan dapat menentukan arah kebijakan publik. Kondisi kependudukan  di  Indonesia  mengalami  banyak  perubahan  dan  perkembangan.  Perkembangan  yang terjadi  dalam  administrasi  kependudukan  meliputi  perkembangan  IPTEK  yang  terkait  dengan kependudukan  perkembangan  penduduk  juga  menuntut  tersedianya  penyelengaraan  kebijakan administrasi  kependudukan  yang  tertib,  aman,  dan  jujur.  Hal  ini  dikarenakan  kebutuhan  penduduk yang semakin beragam seperti tersedianya akses  administrasi kependudukan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan penataan dalam administrasi kependudukan.
Dalam  penyelenggaraan  kebijakan  administrasi  kependudukan  masih  menuai  permasalahan mulai  dari  struktur  birokrasi,  pelayanan  yang  rumit  dan  rawankorupsi.  Hal  ini  dikarenakan  masih rendahnya  kesadaraan  masyarakat  dalam  pengurusan  dokumen-dokumen  kependudukan (Sari  & Suryana, 2019) . Hal tersebut mengakibatkan  pelayanan publik pada  umumnya  lebih banyak menjadi sasaran  kritik  dan  ketidak  puasan  masyarakat  penerima  pelayanan  yang  sampai  batas-batas  tertentu menempatkan  diri  sebagai  konsumen  dari  pelayanan  publik  itu.  Dengan  demikian  pada  dasarnya dibutuhkan  suatu  perubahan  dalam  bidang  pelayanan  publik  dan  mengurangi  keluhan-  keluhan  yang disampaikan  masyarakat  terkait  pelayanan  publik.  Pengaduan  atau  keluhan  masyarakat  banyak disampaikan  langsung  pada  unit  pelayanan  yang  bersangkutan  ataupun  secara  tidak  langsung  seperti melalui media massa dan media internet.
Kedisplinan  masyarakat  didalam  mendukung  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan sangat diperlukan agar terwujudunya tertib administrasi  kependudukan. Dimana, masyarakat  sebagai subyek  yang  diberikan  aturan  ini,  memiliki  peranan  yang  besar  dalam  mencapai  kedisiplinan, bagaimana aturan-aturan tersebut dapat berjalan dengan baik dapat dilihat dari sikap masyarakatnya.
Berdasarkan  deskripsi  permasalahan  tersebut,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengungkapkan  peran  Kantor  Desa  Blahbatuh  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  terhadap administrasi kependudukan dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi warga untuk melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan di Desa Blahbatuh

## II. METODEPENELITIAN
Untuk  membahas  permasalahan  yang  diteliti,  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah Metode penelitian hukum Empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah penelitian dengan adanya data-data  lapangan  sebagai  sumber  data  utama,  seperti  hasil  wawancara  dan  observasi.  Penelitian empiris  digunakan  untuk  menganalisis  hukum  yang  masyarakat  yang  selalu  berinteraksi  dan berhubungan  dalam  aspek  kemasyarakatan,  dilihat  sebagai  perilaku  masyarakat  yang  berpola  dalam kehidupan.  Selanjutnya  setelah  data  ppenelitian  terkumpul  maka  dianalisis  melaui  analisis  kualitatif deskriptif (Moleong, 2005) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Peran Kantor Desa Blahbatuh dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Administrasi Kependudukan
Peran  adalah  bentuk  dari  perilaku  yang  diharapkan  dari  seseorang  pada  situasi  sosial  tertentu.  Bila yang  diartikan  dengan  peran  adalah  perilaku  yang  diharapkan  dari  seseorang  dalam  suatu  status tertentu, maka perilaku peran  adalah perilaku  yang sesungguhnya dari orang  yang melakukan peran, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh  suatu  jabatan.  Peranan  merupakan  aspek  dinamis  kedudukan  (status).  Apabila  seseorang melakukan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  kedudukannya,  dia  menjalankan  suatu  peranan. Perbedaan  dan  kedudukan  peranan  adalah  untuk  kepentingan  ilmu  pengetahuan (Soekanto,  2013) . Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  petunjuk  pelaksanaan  Undang-
undang  desa,  dalam  struktur  organisasi  pemerintahan  desa,  disebut  bahwa:  kepala  desa  adalah pemimpin pemerintah desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugsanya dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga negara  republik  Indonesia  dengan  masa  jabatan  enam  tahun  dan  dapat  dipilih  kembali  hanya  untuk tahun masa jabatan berikutnya.
Masyarakat adalah kelompok masyarakat kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena  sendirinya  bertalian  secara  golongan  dan  pengaruh  mempengaruhi  satu  sama  lain.  Konsep masyarakat  adalah  segenap  tingkah  laku  manusia  yang  dianggap  sesuai.  Tidak  melanggar  norma- norma  umum  dan  adat  istiadat  serta  terintegrasi  langsung  dengan  tingkah  laku  umum  dan  dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan- batasan  tertentu.  Kebijakan  dalam  penataan  kependudukan  diarahkan  untuk  mewujudkan  tertib administrasi  kependudukan  sehingga  pada  nantinya  setiap  penduduk  memiliki  dokumen kependudukan  dan  Pencatatan  sipil,  sebagai  identitas  diri.  Dengan  demikian  penyelenggaraan administrasi  kependudukan  dapat  memberikan  identitas  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kebijakan yang digariskan dalam tahun ini yaitu:
1. Memanfaatkan  data  base  kependudukan  secara  optimal  dalam  rangka  mewujudkan  tertib administrasi kependudukan pencatatan sipil.
2. Pemenuhan  terhadap  hak  asasi  setiap  orang  dibidang  administrasi  kependudukan tanpadiskriminasi dalam rangka memberiakan pelayanan publik
3. Pemenuhan  terhadap  hak  asasi  setiap  orang  dibidang  administrasi  kependudukan  tanpa diskriminasi dalam rangka memberiakan pelayanan publik
4. Mengendalikan  jumlah  penduduk  pendatang  dengan  penertiban  penduduk  melalui  pendataan perkembangan penduduk secara berkala
Tertib  administrasi  kependudukan  sangat  diperlukan  adanya  peran  dan  dukungan  dari masyarakat dalam menaati segala aturan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. Untuk itu perlu  diadakan  sosialisasi  kepada  masyarakat  agar  dapat  memahami  pentingnya  administrasi kependudukan dan aturan-aturan  yang berkaitan tentang itu. Hal ini muncul karena adanya anggapan masyarakat  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  masih  sulit  untuk  dapat  diakses langsung  oleh  masyarakat  dan  prosedur  yang  terkadang  berbelit-belit  yang  menyulitkan  masyarakat ketika harus mengurus surat atau izin tertentu di desa.
Adapun  peran  kepala  desa  dalam  menertibkan  administrasi  kependudukan  di  Kantor  Desa Blahbatuh antara lain:
1) Menyusun Rencana Regulasi Desa
Kelengkapan  administrasi  dan  dokumen-dokumen  terkait  yang  diperlukan  berasal  dari  wilayah tempat tinggal warga sebelumnya  yang kemudian diproses administrasi Desa Blahbatuh. Adapun syarat-syarat  yang  dimaksud  antara  lain  yaitu,  dengan  membawa  surat  pengantar  dari  RT/RW, Surat pengantar dari desa, surat keterangan pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil daerah  asal,  SKCK  dari  daerah  asal,  dan  surat jaminan tempat tinggal dari penduduk  yang  telah memiliki KK dan KTP. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi, staf registrasi (petugas desa) akan mencatat  pada  daftar  buku  induk  penduduk  di  Desa  Blahbatuh.  Dengan  adanya  aturan tersebut,maka  pemerintah  desa  dengan  masyarakat  Desa  Blahbatuh  Kecamatan  Blahabtuh membuat  aturan  desa  yang  berlandaskan  Undang-undang  dan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Kampar,  dengan  tujuan  regulasi  atau  aturan  yang  dibuat  bisa  menjaga  keamanan  di  Desa Blahbatuh  Kecamatan  Blahbatuh  Kabupaten  Gianyar  (wawancara  dengan  Bapak  Gede  Satya Kusuma (Kepala Desa Desa Blahbatuh tanggal 17 Juni 2021)
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kepala  Desa  Blahbatuh  tersebut  bahwa  pemerintah  desa membuat  aturan  peraturan  desa  tentang  admistrasi  kependudukan  yaitu  pada  Peraturan  Desa Nomor 02 Tahun 2016, Pada Pasal 5 menjelaskan:
a. Bagi  pendatang  baru  di  Desa  Blahbatuh  harus  melapor  kepada  RT/RW  setempat  1x24  jam apabila  yang  bersangkutan  tidak  melapor,  maka  RT/RW  dilingkungan  nya  wajib  memanggil pendatang baru tersebut dan melaporkan kepada kepala dusun masing- masing
b. Bagi  pendatang  baru  harus  membanyar  Rp,  100.000,-  perorang  sebagai  sumbangan  sosial terhadap  desa  melalui  pertanggung  jawabannya  (induk  samang)  dan  diterbitkan  surat
keterangan tempat tinggal dan harus mengikuti aturan yang ada diBlahbatuh
c. Apabila poin 1 dan 2 pada pasal 5 di atas tidak diindahkan, maka segala resiko ditangung sendiri dan  terlepas  dari  pembelaan.  (wawancara  dengan  Bapak  Gede  Satya  Kusuma  (Kepala  Desa Desa Blahbatuh tanggal 17 Juni 2021)
Pelaksanaan  di  lapangan  harus  didukung  oleh  faktor-faktor  yang  terlibat  dalam  implementasi kebijakan  tentang  desa  tersebut.  Posisi  pemerintahan  desa  yang  paling  dekat  dengan  masyarakat adalah  kepala  desa  selaku  pembina,  pengayom,  dan  pelayanan  masyarakat  sangat  berperan  dalam mendorong  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan  desa.”  Berdasarkan  wawancara dengan kepala Desa Blahbatuh, menyatakan bahwa: Memang tiap tahunnya tidak ada perubahan mulai terbitnya  tahun  2014,  sampai  sekarang  tidak  pernah  berubah  atau  berganti,  dikarnakan  peraturan  ini masih  cocok  untuk  masyrakat  untuk  dilajankan,  akan  tetapi  masih  banyak  masyarakat  yang  belum tahu  tentang  aturan  ini  (wawancara  dengan  Bapak  Gede  Satya  Kusuma,  (kepala  Desa  Blahbatuh tanggal  17  Juni  2021).  Berdasarkan  wawancara  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  Desa komitmen  untuk  mengadakan  regulasi  tentang  pendataan  penduduk  ini,  akan  tetapi  masih  banyak diantara  masyrakat  yang  belum  memiliki  identitas,  termasuk  salah  satunya  surat  pindah  dari  tempat asalnya.
Tugas  pokok  dan  fungsi  aparat  pemerintah  menjadi  sorotan  masyarakat  karena  mendapatkan pelayanan  yang  baik  adalah  hak  masyarakat,  sedangkan  aparat  berkewajiban  menyelenggarakan pelayanan secara prima, dengan prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, cepat, tepat, tertib, murah, transparan  dan  tidak  diskriminatif.  Masyarakat  tidak  hanya  menuntut  pelayanan  yang  lebih  efisien, dan  memuaskan,  tetapi  juga  menginginkan  perilaku  administrasi  yang  lebih  responsif  dan mencerminkan  kepatutan.  Tuntutan  yang  gencar  dilakukan  oleh  masyarakat  kepada  pemerintah merupakan tuntutan yang wajar yang sudah  seharusnya  direspon  oleh  pemerintah  dengan  melakukan perubahan-perubahan  yang  terarah  dengan  semakin  terwujudnya  penyelenggaraan  pemerintah  yang baik.
Dalam  penyelenggaraan  tertib  administrasi  kependudukan  di  Desa  Blahbatuh,  sosialisasi terhadap  masyarakat  sangat  diperlukan  untuk  kelancaran  proses  penyelenggaraan  tertib  administrasi kependudukan.  Kurangnya  sosialisasi  kepada  penduduk  menjadi  faktor  penghambat  kelancaran penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan (Irwandi & Amin, 1967) . Meskipun dengan datang langsung  ke  kantor  desa  warga  dapat  tahu  apa  yang  harus  dilakukan,  tetapi  tetap  saja  dengan sosialisasi  aktif  oleh  aparat  peerintah  desa  dapat  menciptakan  tertib  administrasi  kependudukan sebagaimana mestinya.” Berdasarkan wawancara  dengan tokoh Masyarakat Bapak Made Sudartana, menyatakan  bahwa:  Kalau  di  Desa  Blahbatuh  ini  hukum  adat  istiadat  masih  kuat  dan  berlaku, contohnya  ketika  masyrakat  luar  dating  dan  bertepat  tinggal  di  desa  ini,  maka  untuk  menjaga keamanan  dan  ketertiban  mereka  harus  mendapatkan  surat  ijin  untuk  tinggal.  Dengan  demikian  ada penanggung jawabnya ketika orang yang datang ke desa ini.
Dari  kutipan  wawancara  di  atas  dapat  kita  jelaskan  bahwa  Desa  Blahbatuh  masih  erat  dan kuat adat istiadatnya dalam menjalakan hukum di desa tersebut, demi untuk menjaga ketentraman dan kenyaman  bagi  masyrakat  desa  Blahbatuh  Kecamatan  Blahbatuh  Kabupaten  Gianyar.  Pemberian pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat  diharapkan  menjadi  lebih  responsif  terhadap  kepentingan masyarakat,  dimana  paradigma  pelayanan  masyarakat  yang  telah  berjalan  selama  ini  harus  lebih memberikan  fokus  pada  pengelolaan  yang  berorientasi  kepada  kepuasan  masyarakat.  Garis perkembangan  pertumbuhan  penduduk  yang  terus  menanjak  menunjukkan  bahwa  laju  pertumbuhan penduduk meningkat dengan sangat pesat. Pertambahan penduduk yang diikuti dengan berkurangnya penduduk  baik  dari  segi  perpindahan,  kelahiran  dan  mortalitas  yang  tidak  terdaftar  dengan  baik menjadi  salah  satu  permasalahan  yang  timbul  dalam  administrasi  kependudukan.  Berdasrkan wawancara  dengan  Kepala  Desa  Blahbatuh  yaitu:  Dalam  perlindungan  masyarakat  kami  sebagai penyelenggara  pemerintah  desa  meningkatkan  pelayanan  desa  termasuk  salah  satunya  urusan kesejahtraan  masyrakat  yang  ada  di  desa  Blahbatuh,  akan  tetapi  masyrakat  masih  banyak  yang mengabaikan himbawan dari pemerintah desa baik berupa perdesa yang telah dibuat, contohnya bagi masyarakat pendatang belum bisa menunjukkan  kartu  identitasnya. (wawancara dengan  Bapak Gede Satya Kusuma (Kepala Desa Desa Blahbatuh tanggal 17 Juni 2021).
Dari kutipan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa lemahnya system yang ada ipemerintah desa,  dengan  demikian  aturan  yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  desa  tidak  terlaksana,  dan  juga
konsekuensi yang diberikan oleh pemerintah desa apabila melakukan pelanggaran belum ada. Padahal pemerintah desa seharusnya bertanggung  jawab penuh  terhadap pelayanan dan prlindungan terhadap masyrakat Desa Blahbatuh Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Warga untuk Melaporkan Peristiwa Pentindan Peristiwa Kependudukan di Desa Blahbatuh
Ada  beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  seseorang  untuk  ikut  serta  dalam  setiap  program kegiatan yang ada di masyarakat. Faktor tersebut dapat mendukung keberhasilan program kegiatandan ada  juga  yang  dapat  menjadi  penghambat  keberhasilan  kegiatan  program  masyarakat.  Untuk  dapat mewujudkan  keterlibatan  partisipasi  masyarakat  agar  dapat  berdaya  sangat  dibutuhkan  kebebasan, kesempatan  dan  ruang  gerak.  Partisipasi  akan  mengandung  arti  keterlibatan  dalam  proses pengambilan  keputusan  kebijakan pembangunan.  Partisipasi mengarah pada pengembangan program penduduk  yang  ditempatkan  sebagai  konsumen  utama  dari  program-program  pembangunan infrastruktur  fisik  daerah.  Kepentingan-kepentingan,  dan  saran-saran  mereka  harus  didengar  oleh mereka  yang  bertanggung  jawab  untuk  merencanakan  dan  memberikan  pelayanan-pelayanan pembangunan  daerah.  Partisipasi  diadakan  dalam  rangka  nilai  keadilan  sosial,  dan  dalam  rangka tersedianya  kelonggaran  memperoleh  pekerjaan  yang  produktif  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat. Dalam  pasal  24  huruf  (k)  penjelasan  atas  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 6  Tahun  2014 tentang    desa.    Yang  dimaksud  dengan  partisipatif  adalah  penyelenggaraan  Pemerintahan  desa  yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
Dengan  tingginya  partisipasi  masyarakat,  baik  partisipasi  secara  langsung  maupun  tidak langsung, maka setiap tahapan atau proses dalam pembangunan  desa dapat berjalan sedemikian rupa dan berjalan lancar, meskipun pada pelaksanaannya masih dapat timbul beberapa permasalahan  atau kendala namun pada hakikatnya masalah tersebut dapat segera teratasi. Tingkat partisipasi masyarakat ini  dapat  dikaitkan  dengan  keinginan  masyarakat  untuk  memajukan  desanya,  sehingga  mencapai masyarakat desa yang sejahtera. Ada dua faktor yang menjadi pendorong dan penghambat seseorang untuk berpartisipasi. Faktor utama yang mendukung adalah Kemauan, Kemampuan, dan Kesempatan. Sedangkan  faktor  penghambat  dapat  berasal  dari  faktor  internal  dan  faktor  eksternal (Nurbaiti  & Bambang, 2017) .

## Faktor Internal
Kendala  yang  ada  pada  masyarakat  terkait  pelaksanaan  pengurusan  dokumen  kependudukan  ialah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan terhadap kelangsungan hidup,  karena  keberlangsungan  hidup  tidak  bisa  terlepas  dari  dokumen  kependudukan.  Kebanyakan dari  masyarakat  mengurus  akta  kelahiran  pada  saat  masyarakat  membutuhkan,  sesuai  dengan pernyataan  yang  diungkapkan  oleh  kepala  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  sebagian masyarakat  membuat  dokumen  kependudukan  khususnya  akta  kelahiran  pada  saat  masyarakat membutuhkan dokumen kependudukan tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  kepala  desa  ditemukan  permasalahan  dalam pengurusan  akta  kelahiran  di  Kecamatan  Blahbatuh  yang  masih  rendah  dikarenakan  adanya  faktor penghambat yang berasal dari diri masyarakat itu sendiri. Adapun faktor penghambat tersebut berupa tidak  mengertinya  masyarakat  mengenai  pentingnya  kepemilikan  akta  kelahiran,  jauhnya  lokasi  dari tempat  tinggal,  tidak  mengerti  proses  pengurusan  akta  kelahiran  dan  persyaratannya,  susah  untuk meninggalkan  pekerjaan,  dan  sebagainya  (wawancara  dengan  Bapak  Gede  Satya  Kusuma,  (Kepala Desa Blahbatuh tanggal 17 Juni 2021). Ada juga masyarakat yang merasa keberatan banyaknya jenis administrasi  kependudukan  yang  harus  diurus  mulai  dari  KTP,  KK,  dan  Akta  Kelahiran  (Wawacara tanggal  24  Juni  2021).  Sementara  menurut  masyarakat  Desa  Blahbatuh  mengatakan  bahwa  Kami merasa  tidak  memerlukan  akta  kelahiran,  karena  sudah  ada  KTP  dan  KK  serta  Ijazah  yang  bisa dijadikan  identitas  diri.  Untuk  apalagi  akta  kelahiran  kalau  semua  identitas  sudah  dimiliki  termasuk SIM (Surat Izin Mengemudi) (Wawancara dengan Ibu Made Darmayanti tanggal 24 Juni 2021). Hasil ini  memperlihatkan  bahwa  faktor  internal  yang  terdapat  dari  diri  masyarakat  menjadi  salah  satu penyebab  rendahnya  partisipasi  masyarakat  di  Desa  Blahbatuh  dalam  melakukan  pengurusan  akta kelahiran.
Berkaitan  kesadaran  masyarakat  Desa  Blahbatuh  dalam  tertib  administrasi  berkurang  tetapi kondisi  administrasi  kependudukan  saat  ini  di  kalangan  masyarakat  dikatakan  sudah  mulai  ke  arah
tertib,  masyarakat  yang  dulunya  tidak  respon  sekarang  sudah  mulai  sadar  akan  pentingnya administrasi  kependudukan,  tetapi  ada  sebagian  warga  yang  enggan  mengurus,  bila  ada  kebutuhan mendadak  saja mereka baru mengurusnya, hal ini dibuktikan dengan  hasil observasi dan  wawancara kami  dengan  Kepala  Desa  Blahbatuh.  Karena  yang  letaknya  sangat  jauh  dari  dusun-dusun  yang  lain dan  keseluruhan  anak-anak  disana  langsung  masuk  SD,  sehingga  kesadaran  akan  kepemilikan  akta kelahiran sejak  lahir masih  sangat minim. Masyarakat lebih memilih memanfaatkan  waktunya untuk bekerja  di  kebun  dari  pada  bolak-balik  ngurusi  akta  kelahiran,  Masyarakat  tidak  mengetahui  akan pentingnya  administrasi  kependudukan  khususnya  akta  perkawinan  dan  akta  kelahiran.”  Ada  yang mengerti akan pentingnya memiliki akta kelahiran untuk anaknya tetapi mereka tidak mau mengurus “malas”.  “Padahal  sudah  digratiskan  dalam  pembuatan  akta  kelahiran.  Ada  beberapa  Warga  Dusun mengeluhkan  mengenai  jarak  yang  jauh.  Kemudian  masyarakat  mau  mengurus  ketika  ada kepentingan mendadak saja, seperti untuk pendaftaran masuk ke sekolah, mau menikah, kepentingan pekerjaan  dan  lain-lain.  (wawancara  dengan  Gede  Satya  Kusuma,SH  (Kepala  Desa  Blahbatuh) tanggal 24 Juni 2021).

## Faktor Eksternal
Kendala  eksternal  atau  yang  berasal  dari  luar  diri  masyarakat  itu  sendiri  seperti  lingkungan  tempat tinggal  menjadi  faktor  penghambat  karena  di  lingkungan  ini  biasanya  hal  yang  positif  bisa  jadi negatif. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan lingkungan masyarakat desa sulit untuk dirubah, seperti pembuatan  akta  kelahiran  yang  mereka  anggap  untuk  membuat  akta  kelahiran  harus  mengeluarkan uang  yang  cukup  besar,  sehingga  masyarakat  cenderung  untuk  tidak  berpartisipasi (Abdali  &  Amin, 2017) .
Faktor penghambat berikutnya adalah pegawai desa yang sering datan terlambat di kantor desa yang  penulis  lihat  dengan  hasil  mewawancarai  sekretaris  Desa  mengenai  masalah  tersebut  diatas beliau  mengatakan.  Memang  tingkat  kedisiplinan  yang  pegawai  Desa  Blahbatuh  masih  rendah, pegawai  terkadang  datang  terlambat  bahkan  tidak  masuk  dengan  berbagai  alasan,  hal  ini menyebabkan  kurang  efektifnya  pelayanan  yang  ada.  Namun  hal  tersebut  sedang  diupayakan  agar pegawai  dapat  mematuhi  aturan  yang  ada.  Keadaan  tersebut,  semakin  memperjelas,  bahwa pelaksanaan  tugas  pemerintahan  dalam  dan  atau  pegawai  Desa  cenderung  semakin  tidak  efektif, terutama  pelaksanaan  tugas-tugas  administrasi  dalam  arti  sempit  (wawancara  dengan  Gede  Satya Kusuma, SH (Kepala Desa Blahbatuh) tanggal 24 Juni 2021).

## IV. SIMPUL DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dapat  disimpulkan  bahwa  peran  Kantor  Desa  Blahbatuh  dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat  terhadap  administrasi  kependudukan  antara  lain  dengan melakukan  penyuluhan,  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  pentingnya administrasi kependudukan.  Selain  itu  dengan  memberikan  pelayanan  prioritas  bagi  masyarakat  berbasis  hati nurani.  Kemudian  juga  melengkapi  dokumen-dokumen  di  kantor  desa,  sehingga  masyarakat  yang memerlukan  dokumen  penting,  bisa  mengurus  dokumen-dokukumen  kependudukan  dengan  cepat. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  melaporkan  administrasi kependudukan  adalah  Rendahnya  partisipasi  masyrakat  dalam  melaksankan  aturan  desa,  dan  sistem prosedur  kerjanya  belum  terlaksana  dengan  baik.  Kemudian  yang  menyebabkan  warga  desa Blahbatuh  masih  kurang  tertib  administrasi  kependudukan,  diantaranya  warga  berfikir  bahwa mengurus akta  kelahiran itu mahal,  warga lebih memilih menggunakan  waktunya untuk bekerja dari pada  bolak-balik  mengurus  administrasi  kependudukan,  dan  warga  kurang  sadar  akan  pentingnya kepemilikan akta perkawinan dan akta kelahiran.

## 2. Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diajukan saran sebagai  yaitu kesadaran hukum masyarakat harus  terus  ditingkatkan  melalui  sosialisasi  dan  penyuluhan  hukum  tentang  pentingnya  pencatatan perkawinan  sebagai  bentuk  tertib  administrasi  dan  kepastian  hukum  bagi  kelangsungan  perkawinan. Membangun kerjasama yang baik antara aparatur desa atau Kepala desa khususnya bagian pelayanan administrasi  kependudukan  dengan  kepala  adat  untuk  melanjutkan  program  masal  perdusun  dan sebaiknya  menjadi  program  lajutan  tidak  hanya  satu  kali  saja,  tersedianya  sarana  informasi  dan
komunikasi  bagi  warga  masyarakat  Blahbatuh  mengenai  administrasi  kependudukan,  adanya  kotak pengaduan dan keluhan dari masyarakat tentang administrasi kependudukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdali,  P.,  &  Amin,  R.  M.  (2017).  Analisis  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Kepemilikan  Akta Kelahiran di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar Tahun 2014-2015 _______ _____ ___ _ __ ____ _. Jurnal Fisip , 4 (1), 1–15. Husni,  L.  (2004). Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan  Industrial  Melalui  Pengadilan  &  di  Luar Pengadilan . Jakarta: Raja Grafindo Persada .
Irwandi, A., & Amin, R. M. (1967). Peran Pemerintah Desa dalam Pendataan Kependudukan di Desa Bandur  Picak  Kecamatan  Koto  Kampar  Hulu  Kabupaten  Kampar  Tahun  2014-2016. Jurnal Fisip , 5 (1), 1–14. Moleong, L. J. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
Nurbaiti, S. R., & Bambang, A. N. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam  Pelaksanaan  Program  Corporate  Social  Responsibility  (CSR). Proceeding  Biology Education Conference , 14 (1), 224–228.
Sari, L. R., & Suryana, I. N. M. (2019). Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Jembrana. SINTESA:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Ilmu Politik. , 10 , 83–89. Soekanto, S. (2013). Penelitian Hukum Normatif . Rajawali Pers.
Sumunar,  D.  R.  S.,  Suparmini,  &  Setyawati,  S.  (2017).  Masyarakat  Desa  Adat  Tenganan Pegringsingan. Jurnal Penelitian Humaniora , 22 (2), 111–124.
Zakaria,  F.,  &  Suprihardjo,  D.  (2014).  Konsep  Pengembangan  Kawasan  Desa  Wisata  di  Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Teknik Pomits , 3 (2), C245–C249.