## PRAKTEK GHARAR PADA ENDORSEMENT PRODUK DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
Angga Syahputra dan Yoesrizal M. Yoesoef Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe Email: anggasyahputra@iainlhokseumawe.ac.id dan yoesrizal@iainlhokseumawe.ac.id

## Abstract
Sales of products using the endorsement method on Instagram social media are a trend. This method  is  considered  effective  and  efficient  by  producers  in  marketing  their  products.  In marketing products on Instagram social media, producers usually hook Instagram celebrities who have a large number of followers. With a large number of followers, in fact, endorsers often practice gharar in marketing products. Gharar practices carried out by endorsers can be  in  the  form  of  information  conveyed  as  well  as  practiced  practices.  This  study  uses  a qualitative type with empirical juridical methods by comparing the laws that should exist with the reality that occurs in society. The results of the study explained that in order to avoid the practice  of  gharar  in  product  endorsement,  endorsers  must  understand  the  terms  and conditions of trading, be honest and uphold ethics in muamalah.
Keywords: Gharar, Endorsement, and Instagram.

## Abstrak
Penjualan  produk  dengan  metode  endorsement  pada  media  sosial  instagram  sedang  trend dilakukan. Metode ini dinilai efektif dan efesien oleh produsen dalam memasarkan produknya. Dalam memasarkan produk di media sosial instagram, biasanya produsen menggaet selebritis instagram yang memiliki jumlah folloowers yang banyak. Bermodal followers yang banyak, pada  kenyataannya,  endorser  kerap  melakukan  praktek  gharar  dalam  memasarkan  produk. Praktek gharar yang dilakukan endorser dapat berupa informasi yang disampaikan maupun praktek  yang  dilakukan.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  kualitatif  dengan  metode  yuridis empiris  dengan  mengkomparasikan  antara  hukum  yang  seharusnya  ada  dengan  kenyataan yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian memaparkan guna menghindari praktek gharar dalam  endorsement  produk,  endorser  harus  memahami  rukun  dan  syarat  dalam  jual-beli, bersikap jujur serta menjunjung tinggi etika dalam muamalah .
Kata Kunci: Gharar, Endorsement, dan Instagram .

## PENDAHULUAN
Memasuki  era  digitalisasi  4.0.,  metode penjualan  terhadap  produk  mengalami perubahan  besar-besaran.  Jika  dulu  produk dipasarkan  dengan  menggunakan  media elektronik seperti televisi; radio, media cetak seperti  koran;  majalah  atau  menggunakan cara  konvensional  dengan  memasarkan  dari rumah  ke  rumah,  maka  saat  ini  cara-cara tersebut  mulai  ditinggalkan,  kecuali  media elektronik.  Saat  ini  produsen  lebih  memilih memasarkan produknya menggunakan media sosial, seperti instagram.
Islam merupakan agama yang paripurna,  tidak  hanya  mengatur  masalah ibadah  secara  vertikal  kepada  Allah  Swt. namun juga mengatur masalah ibadah secara horizontal  kepada  sesama  manusia.  Ada banyak  bentuk  ibadah  secara  horizontal dalam  Islam,  termasuk  berdagang  dan memberikan  informasi  yang  benar  kepada orang lain.
Setiap Muslim dituntut untuk memberikan  pencitraan  positif  terhadap dirinya,  orang  lain  dan  lingkungan.  Setiap jiwa bertanggungjawab terhadap dirinya dan lingkungan  sekitarnya,  untuk  itu  dalam transaksi  ekonomi,  Islam  menolak  adanya unsur  penipuan,  ketidakjelasan,  ataupun cara-cara lain  yang dianggap bathil (Hosen, 2009).
Seorang  Muslim  harus  bersikap  jujur. Kejujuran  dan  kebenaran  merupakan  nilai yang penting dalam suatu transaksi maupun kerjasama.  Berkaitan  dengan  ini,  bentuk penipuan, sikap eksploitasi, membuat pernyataan  palsu  adalah  dilarang  sebab  dari segi  sosial  dan  hukum  ia  akan  dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut (Muttaqin,  Transaksi  E-Commerce  Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam , 2010).
Gharar secara  bahasa  dapat  diartikan bahaya,  sedangkan  makna  lainnya  berasal dari kata taghrir yang bermakna menjerumuskan  diri  ke  dalam gharar (Manzur, 1993) . Secara khusus gharar dapat diartikan  sebagai  pihak  yang  merasa  ditipu karena  telah  mengkonsumsi  sesuatu  yang tidak  halal  atau  terjerumus  ke  dalam  suatu
kesalahan  yang  disangka  benar  (Rahman, 2018).
Imam  Nawawi  mengatakan  bahwa persoalan transaksi gharar banyak terjadi di masyarakat namun sedikit sekali orang yang mengetahuinya.
Begitupun pada
transaksinya  tidak  banyak  orang  yang mengetahui batasan-batasan gharar , kecuali setelah  memahami  apa  maksud gharar dan mengetahui  seluk-beluk  kasus  yang  terkait. Gharar merupakan satu dari tiga hal larangan dalam  transaksi  yang  disebutkan  Rasulullah Saw. Apabila terdapat gharar dalam sebuah transaksi,  maka  hal  tersebut  haram  dan menjadi batal (Uddin, 2015).
Saat  ini  dalam  melakukan  penjualan produk,  pihak  produsen  biasanya  menggaet selebgram  dengan  kesepakatan  pembayaran pada  nominal  tertentu  untuk  memasarkan produk  yang  akan  dijual.  Selebgram merupakan singkatan dari selebritis instagram,  sebuah  istilah  yang  disematkan pada  pengguna  instagram  yang  memiliki banyak followers. Media  sosial  instagram saat ini merupakan media sosial yang sedang booming, aplikasi  berbagi  foto,  video  baik melalui  beranda  atau feed ini  digandrungi berbagai  macam  kalangan,  khususnya  anak muda karena berbagai macam kelebihannya. Selebgram  biasanya  memasarkan  produk dalam  bentuk  barang  atau  jasa  pada  akun instagram  milik  pribadi  baik  pada feed instagram maupun pada beranda. Sayangnya, produk  yang  di- review kebanyakan  kualitas maupun  efek  penggunaannya  tidak  sesuai dengan yang disampaikan, seperti penjualan krim  pemutih,  penghilang  jerawat,  barang elektronik, dan lain sebagainya.
Kasusnya dapat diambil misalnya pada penjualan krim kecantikan, biasanya selebgram  akan  memberikan review bahwa produk tersebutl yang membuatnya cantik/tampan,  putih  atau  terbebas  dari jerawat.  Pada  kenyataannya,  selebgram tersebut  cantik/tampan,  putih  dan  tidak berjerawat bukan dikarenakan krim tersebut, melainkan  produk  atau treatment lainnya. Ironisnya lagi produk yang ditawarkan tidak memiliki  sertifikat  halal  maupun  izin  dari BPOM.  Untuk  itu  penulis  akan  melakukan
kajian terhadap kegiatan endorsement tersebut  dalam  sudut  pandang  Islam, sehingga  menjadi  jelas  terhadap  aktifitas yang dilakukan tersebut.

## LITERATURE REVIEW
Hamid dalam penelitiannya mengungkapkan banyak  pelaku endorsement di  media  sosial tidak  mengetahui  jual-beli  yang  mereka lakukan apakah sesuai dengan hukum Islam atau  sebaliknya.  Produsen  dan  pihak endorser harus  memastikan  produk  yang dijual  tidak  mengandung  unsur  yang diharamkan,  tidak  terdapat  riba,  tidak merugikan pihak konsumen, tidak ada unsur penipuan dan memastikan keamanan konsumen sehingga transaksi tersebut benar- benar halal (Hamid, 2016).
Aksamawanti sendiri mengungkapkan  bahwa  transaksi  dalam kegiatan  bisnis  dan  ekonomi,  antara  kedua belah  pihak  tidak  hanya  didasarkan  kondisi saling  membutuhkan,  melainkan  sebuah manifesati  tolong-menolong  antar  manusia, untuk  itu  tidak  dibenarkan  adanya  unsur kecurangan  yang mengakibatkan para pihak saling  rugi,  karena  akan  menyebabkan jatuhnya hukum haram. Bentuk gharar dapat ditemukan  dalam  subjek,  objek  dan sighat. Suatu  akad  dapat  rusak  dan  keabsahannya berpengaruh, jika unsur-unsur gharar terpenuhi yakni termasuk akad mu’âwadhah (bisnis),  termasuk gharar banyak  (berat), gharar yang  terjadi  pada  pokok  objek  akad (bukan  pelengkapnya)  dan  tidak  ada kebutuhan syar’i terhadap akad (Aksamawanti, 2019).
Muttaqin  menjelaskan  pelaku  usaha dalam  bisnis e-commerce harus  bersikap jujur. Berbagai bentuk penipuan, eksploitasi, membuat  pernyataan  palsu  adalah  dilarang. Selain  itu  objek  yang  ditransaksikan  harus dipastikan  halal,  memperjelas  objek  yang ditransaksikan  agar  tidak  terdapat gharar yang  membuat  konsumen  rugi  (Muttaqin, 2010).

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris.
Penelitian yuridis merupakan penelitian yang melihat  hukum  sebagai  norma  atau  aturan. Sumber  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Alquran,  Hadis,  serta ijma’. Penelitian  yuridis  adalah  hukum sebagai  kenyataan  sosial  ataupun  kultural, dimana  dalam  penelitian  ini,  peneliti melakukan  kajian  apa  yang  terjadi  di masyarakat dengan penggunaan media sosial instagram  dan  aspek  hukum  dalam  Islam tentang aktivitas tersebut.
Penelitian  ini  disempurnakan  dengan kajian  literatur  yang  sudah  ada,  seperti  dari buku  serta  penelitian-penelitian  terdahulu yang  mengkaji  tentang gharar, penggunaan media sosial maupun muamalah.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris. Penelitian yuridis merupakan penelitian yang melihat  hukum  sebagai  norma  atau  aturan. Sumber  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Alquran,  Hadis,  serta ijma’. Penelitian  yuridis  adalah  hukum sebagai  kenyataan  sosial  ataupun  kultural, dimana  dalam  penelitian  ini,  peneliti melakukan  kajian  apa  yang  terjadi  di masyarakat dengan penggunaan media sosial instagram  dan  aspek  hukum  dalam  Islam tentang aktivitas tersebut.
Penelitian  ini  disempurnakan  dengan kajian  literatur  yang  sudah  ada,  seperti  dari buku  serta  penelitian-penelitian  terdahulu yang  mengkaji  tentang gharar, penggunaan media sosial maupun muamalah.

## KONSEP DASAR
Gharar dalam Pandangan Islam Mencari tahu tentang gharar dalam transaksi muamalah  adalah  sebuah kewajiban, karena mencari  pengetahuan  adalah  wajib  bagi setiap  Muslim  (Saiti  &  Abdullah,  2016). Gharar dalam bahasa Arab berarti al-khathr (pertaruhan), majhul  al-aqibah (tidak  jelas hasilnya), al-jahalah (ketidakjelasan). Secara makna lain, gharar dapat berarti suatu penampilan yang menimbulkan    kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru
memunculkan kebencian (al-Zuhayli, 2004). Gharar merupakan bentuk tipuan, keraguan, atau  kegiatan  yang  menyebabkan  kerugian pada orang lain. Gharar dari segi ilmu fikih dapat  dikatakan  sebagai  suatu  penipuan, ketidakjelasan,  tidak  mengetahui  barang yang  dijual,  tidak  dapat  diserahkan  serta adanya  unsur  ketidakrelaan.  Abdurrahman As-Sa’di  dalam  kitab Fiqh  al-Bay  wa  Asy- Syira, termasuk jual-beli gharar bila seorang penjual  menipu  saudara  Muslimnya  dalam melakukan  penjualan  barang/jasa  (Junaedi, 2016).  Penyebab gharar dilarang  adalah karena hubungannya dengan memakan harta orang  lain  dengan  cara  tidak  benar,  bukan semata-mata adanya unsur resiko, ketidakpastian  ataupun  istilah  lain game  of chance , karena hal ini akan merugikan pihak lain (al-Saati, 2003).
Rasulullah Saw. dengan tegas melarang  praktek gharar, sebagaimana Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, “Rasulullah Saw. melarang jual-beli yang  mengandung gharar (ketidakpastian)” (al-Qusyairi,  t.t.).  Esensi  dari  pelarangan gharar ini adalah manat al-hukm, mencegah terjadinya perselisihan dan hal ini tidak dapat ditoleransi (Al-Saati, 2003).
Endorsement Dalam Pandangan Islam
Dalam  Islam  melakukan  muamalah  dengan syarat halal adalah mutlak. Halal tidak hanya dari  dzatnya,  tetapi  juga  menyangkut keseluruhan,  baik  cara  mempromosikannya, cara bermuamalahnya, maupun cara mendapatkannya.  Mengambil  keuntungan dengan  jalan  atau  cara  yang  tidak  benar dilarang  dalam  Islam,  hal  ini  sesuai  dengan firman  Allah  Swt.  dalam  Alquran,  “Dan janganlah  kamu  memakan  harta  sesama kamu  dengan  cara  yang bathil…” (QS.  Al- Baqarah: 188). Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa yang dimaksud memakan adalah menerima, mengambil, dan menguasai  (Al-Qardhawi,  2014) . Larangan
1 Fatwa  MUI  No.  24  Tahun  2017  Tentang Hukum  dan  Pedoman  Bermuamalah  Melalui  Media Sosial
memakan  ini  ditegaskan  baik  dalam  cara memperolehnya maupun cara
memanfaatkannya (Taufiq, 2018). Kata batil sendiri  memiliki  kata  dasar bathil yang bermakna fasid atau  sia-sia,  tidak  berguna, bohong. Al-Bathil sendiri berarti yang salah, palsu,  tidak  berharga,  sia-sia  (Munawwir, 1997).
Endorsement merupakan  aktifitas yang  belakangan  marak  dilakukan  banyak orang,  terkhusus  selebgram. Endorsement merupakan  kegiatan  memasarkan  barang atau  jasa  terutama  pada  media  sosial instagram. Istilah lain dari aktifitas ini adalah mempromosikan barang atau jasa menggunakan  media  sosial.  Instagram  atau media  sosial lainnya,  pada  dasarnya diciptakan bukanlah tempat untuk berbisnis, hanya  saja trend pengguna  yang  semakin meningkat,  membuat  produsen  melirik  hal ini  untuk  dijadikan  media  dalam  berbisnis. Endorsement saat  ini  merupakan  kegiatan yang  cepat  dan  tepat.  Selain  murah, endorsement dipandang efektif karena tertuju langsung kepada calon customer. Pelaku dari endorsement biasanya disebut dengan istilah endorser.
American  Marketing  Association menjelaskan  aktifitas endorsement adalah
“any paid form of nonpersonal communication  about  an  organization, product,  service,  or  idea  by  an  identified sponsor” (Morissan,  2010).  Berdasarkan keterangan  tersebut, endorsement dapat dikategorikan sebagai sebuah periklanan.
Sebagaimana  kaidah  dasar  dalam ushul  fiqh tentang  muamalah bahwa  pada dasarnya  boleh  dilakukan,  kecuali  ada  dalil yang  mengharamkannya  (Mardani,  2012). Muamalah  adalah  proses  interaksi  antar individu atau kelompok yang terkait dengan hablun minannas meliputi proses pembuatan (produksi),  penyebaran  (distribusi),  akses (konsumsi)  dan  penggunaan  informasi  dan konsumsi. 1 Jika mengikut pada kaidah dasar ushul  fiqh, maka  kegiatan endorse produk
juga  hukum  asalnya  boleh,  asalkan  tidak mengandung  unsur-unsur  yang  dilarang syariat  Islam. Endorsement produk  dapat menjadi  haram  jika  produk  yang  dijual terdapat  unsur gharar, penipuan,  tidak memberikan manfaat yang baik, mengandung mudharat , dan unsur manipulasi (Redaksi).
Strategi endorsement adalah  strategi komunikasi pemasaran dengan menggunakan  tokoh  terkenal  seperti  artis, fashion blogger, fashion stylish dan lain-lain sebagai  alat  pendukung  dan  penunjang  agar masyarakat  tertarik  dengan  produk  yang ditawarkan  di  media  sosial  yang  digunakan (Utami,  2014).  Secara  implisit  Imam  al- Ghazali  dalam  kitab  Ihya‘  Ulum  al-Din menjelaskan dan menekankan dalam aktifitas endorsement ini  untuk  mengikuti  etika muamalah  secara  Islami,  diantaranya  (Al- Ghazali,  2005):  1)  Aktifitas endorse harus berlandaskan  unsur  keadilan,  kebaikan, kebajikan  dan  tidak  adanya  kezholiman;  2) Adanya  transparansi  antara endorser dan konsumen, sehingga tidak terjadi kecurangan; 3) Aktifitas endorse tidak hanya untuk  mengejar  keuntungan  dunia  semata, karena  keuntungan  yang  sebenarnya  adalah akhirat;  4)  Menjauhkan  dari  transaksi- transaksi yang syubhat .
Dari  Abdullah  bin  Mas’ud  Ra.,  ia berkata: “Rasulullah Saw. bersabda: “Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan (pelakunya)  kepada  kebaikan,  dan  kebaikan itu  menunjukkan  kepada  Surga  (HR. Muslim). Sesuai dengan Fatwa MUI No. 24 tahun  2017  Tentang  Hukum  dan  Pedoman Bermuamalah Melalui  Media Sosial,  bahwa dalam melakukan aktifitas muamalah melalui media sosial, konten/informasi yang di- share harus  benar,  baik  dari  sisi  isi, sumber,  waktu  dan  tempat,  latar  belakang serta konteks informasi disampaikan. Dalam artian  lain  fatwa  ini  secara  eksplisit menerangkan  bahwa  tidak  boleh  ada  unsur gharar dalam  menjualkan  barang  secara online. Dengan kata lain produk yang dijual harus  jelas,  baik  dari  segi  fisiknya,
kegunaannya, serta informasi yang disampaikan (tidak ada unsur penipuan).
Kaplan  dan  Haenlin  mendefinisikan media  sosial  adalah  suatu  grup  aplikasi berbasis internet yang menggunakan ideologi dan  teknologi  web  2.0,  dimana  pengguna dapat membuat atau bertukar informasi pada aplikasi tersebut (Kaplan & Haenlein, 2010). Dalam  memasarkan  produk  di  media  sosial memiliki  beberapa  dimensi,  yaitu online communities, interaction, sharing of content, accessibility, credibility . Media sosial memiliki beberapa perbadaan dengan media pemasaran  lainnya,  yaitu always  on dan everywhere (Powers,  Advincula,  &  Austin M,  2012).  Pengguna  media  sosial  dapat menggakses  kapan  saja  dan  dimana  saja, karena selain diakses melalui komputer dapat diakses  melalui mobile/smarth  phone .  Hal inilah  yang  memberikan  peluang  bagi  para pemasar untuk dapat melakukan komunikasi pemasaran kapan saja dan dimana saja bagi calon customer.
Perkembangan  pengguna  instagram memuncak luar biasa. Aplikasi yang bermula dari aplikasi  foto sederhana kini mengalami banyak  perubahan  dan  menjadi  sebuah platform yang  memungkinkan  pengguna membangun  identitas  visual  bisnis  mereka (Untari & Fajariana, 2018). Instagram dapat menampilkan  foto-foto  secara  instan  dalam tampilannya,  ini  sebab  aplikasi  ini  jika dipisah  menjadi  dua  kata,  dari  kata instant dan gram .  Untuk  kata gram sendiri  berasal dari  kata  telegram,  dimana  cara  kerja telegram  adalah  mengirimkan  informasi kepada orang lain dengan cepat. Begitu pula halnya  dengan  instagram  yang  dapat mengunggah  foto  dengan  menggunakan jaringan  internet,  sehingga  informasi  yang disampaikan dapat diterima dengan cepat.
Per  November  2019,  NapoleonCat perusahaan  analis Social  Media  Marketing yang  berbasis  di  Warsawa,  Polandia menyebutkan  22,6  %  dari  total  penduduk Indonesia  aktif  menggunakan  instagram. Jumlah  ini  menembus  angka  61.610.000 penduduk,  jumlah  yang  tidak  sedikit  dan tercatat  sebagai  pengguna  aktif  terbesar  ke empat di dunia (Pertiwi, 2019).

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Praktek Gharar di Media Sosial Instagram Saat  ini  produk  yang  unik,  produk  yang berbeda,  dibungkus  dengan  manipulasi dianggap  menjadi  sebuah  kekuatan  pasar dalam  menggaet  calon  konsumen  (Mowla, 2019).  Umumnya  praktek endorsement produk di media sosial instagram dapat jatuh hukumnya  menjadi  haram  dikarenakan  tiga sebab:  informasi  yang  asimetris  (Black, 1997),  produk  yang  tidak  spesifik,  serta adanya  ketidakpastian  (Bishop,  2004),  baik dari  segi  produk  yang  dijual  maupun  dari penjual itu sendiri.
Konsep gharar dapat dibagi menjadi dua  kelompok,  1)  Unsur  resiko  yang mengandung  keraguan,  probabilitas  dan ketidakpastian  secara  dominan.  2)  Unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak  lainnya  (Warde,  2001).  Alquran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis  yang  mengandung  unsur  kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu  mungkin  dalam  segala  bentuk  penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan  tidak  semestinya  atau  resiko  yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya sebagaimana terdapat dalam QS. Al-An’am: 152.
Begitu  juga  halnya  dengan  hukum gharar ,  dimana  aktivitas  ini  merupakan situasi dimana terjadi uncomplete information karena  adanya  ketidakpastian kedua  belah  pihak  yang  bertransaksi,  dan bahkan  mengubah  sesuatu  yang  seharusnya bersifat  pasti  menjadi  tidak  pasti.  Hal semacam  ini  dilarang  dalam  bertransaksi (Nur, 2015). Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah bahwa ghara r adalah sesuatu yang majhul (tidak  diketahui)  akibatnya (Taimiyah,  2002),  sedangkan  pandangan Sayyid  Sabiq gharar merupakan  penipuan yang mana dengannya diperkirakan mengakibatkan tidak ada kerelaan jika diteliti (Sabiq,  1994).  Dalam  ilmu  fiqih  sendiri gharar adalah ketidaktahuan terhadap akibat suatu  perkara,  kejadian/peristiwa  dalam transaksi jual-beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya.
Suatu  akad  dikatakan  batil  apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau  ada  larangan  langsung  dari syara' . Misalnya, objek jual-beli tidak jelas, terdapat unsur  penipuan,  atau  salah  satu  pihak  yang berakad  tidak  cakap  hukum.  Adapun  akad fasid merupakan  suatu  akad  yang  pada dasarnya tidak disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas (Lidinillah & Mawardi, 2015).
Penyebab Endorsement Menjadi Gharar Dari  uraian  pandangan  hukum  dan  literatur yang ada, praktek endorsement produk pada media  sosial  instagram  menjadi gharar jika terjadi hal-hal berikut: Pertama , ketidakjelasan  dalam  jenis  objek  akad. Mengetahui  jenis  objek  yang  diperjual- belikan merupakan syarat  sah dari jual-beli. Maka, jika objek yang diperjual-belikan pada instagram  tidak  diketahui,  hukumnya  tidak sah (Haroun, 2000).
Kedua , ketidakjelasan dalam macam objek akad. Akad seperti ini tidak sah karena mengandung  unsur  ketidakjelasan  dalam objeknya  (Syahatah  &  Adh-Dhahir,  2005). Contohnya  seorang  penjual  berkata,  “saya jual  kepada  anda cream pencerah  wajah dengan  harga  sekian”  tanpa  menjelaskan cream apa,  sifatnya  bagaimana,  kegunaan dan unsur pelengkap lainnya.
Ketiga ,  ketidakjelasan  dalam  sifat dan  karakteristik  objek  transaksi.  Terdapat beberapa pendapat imam mazhab dalam hal ini,  diantara  perbedaan  itu  adalah;  Mazhab Hanafiyah  melihat,  bahwa  jika  obyek transaksinya terlihat dalam transaksi, baik itu komoditi  ataupun  uang,  maka  tidak  perlu untuk  mengetahui  sifat  dan  karakternya. Namun, jika obyek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli,  maka para ulama fiqh mazhab  Hanafiyah  berselisih  pendapat. Sebagian  berpendapat  perlu  penjelasan  sifat dan karakter obyek akad, dan sebagian tidak. Pendapat yang tidak mensyaratkan menyebutkan  bahwa  ketidaktahuan  sifat tidak  menyebabkan  perselisihan,  disamping itu  pembeli  juga  mempunyai  hak khiyar ru’yah . Silang pendapat  di atas adalah  yang berkaitan  dengan  komoditi  bukan  harga,
adapun tentang harga (tsaman) semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya  (Rusyd,  1981).  Mazhab  Maliki mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter baik  terhadap  komoditi  maupun  harga (tsaman) . Mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak  adanya  kejelasan  dalam  sifat  dan karakter komoditi dan harga adalah merupakan gharar yang  dilarang  dalam akad.  Begitu  juga  ulama  mazhab  Syafi’i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditi  dan  mengatakan  bahwa  jual-beli yang  tidak  jelas sifat dan  karakter komoditinya hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli  diberi  hak untuk melakukan khiyar ru’yah . Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual-beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya (Syahatah & Adh-Dhahir, 2005).
Keempat , ketidakjelasan pada ukuran objek  transaksi  (Syahatah  &  Adh-Dhahir, 2005).  Dijelaskan  pula  tidak  sah  jual-beli sesuatu  yang kadarnya tidak diketahui,  baik kadar  dari  komoditi  yang  diperdagangkan, maupun  kadar  dari  harganya.  Jika  unsur  ini tidak  terpenuhi,  maka  sudah  terjadi gharar sebagaimana  pendapat  Imam  Malik  dan Imam Syafi’i.
Kelima ,  ketidaktahuan  dzat  dalam objek  yang  diperjual-belikan.  Seorang Muslim  diwajibkan  untuk  mengkonsumsi/ menggunakan  barang  yang  halal  dzatnya, sebagaimana  perintah  Alquran  dan  Hadis Rasulullah  Saw.  Ketidaktahuan  dalam  dzat objek  transaksi  adalah  bentuk  dari gharar yang terlarang, hal ini juga dapat menimbulkan perselisihan. Untuk itu penting bagi endorser memberikan  informasi  yang jelas  kepada  calon  konsumen  terhadap produk  yang  dipromosikan  (Rusyd,  1981). Endorser juga  harus  menginformasikan bahwa  produk  yang  dijual  adalah  produk yang halal dan baik, serta memiliki izin dari BPOM.
Keenam ,  ketidakmampuan  dalam penyerahan  komoditi.  Anwar  (2007:191) menjelaskan bahwa kemampuan menyerahkan  obyek  transaksi  adalah  syarat sahnya  dalam  jual-beli.  Maka  jika  obyek transaksi  tidak  dapat  diserahkan,  secara
otomatis  jual-belinya  tidak  sah  karena terdapat unsur gharar (tidak jelas).
Ketujuh , melakukan akad atas sesuatu yang ma’dum (tidak nyata adanya). Menurut Ibrahim  bin  Fathi,  gharar  yang  dapat mempengaruhi sahnya jual-beli adalah tidak adanya (ma’dum) obyek  transaksi. Ma’dum adalah  keberadaan  obyek  transaksi  yang bersifat  spekulatif,  mungkin  ada  atau mungkin tidak ada, maka jual-beli seperti ini hukumnya tidak sah (Muqtadir, 2006).
Dan Kedelapan ,  tidak  adanya  hak melihat  atas  obyek  transaksi.  Syahatah  dan Adh-Dhahir menjelaskan bahwa tidak adanya  hak  melihat  atas  objek  yang diperdagangkan  adalah  kondisi  dimana obyeknya tidak dapat dilihat oleh salah satu dari  pihak  penjual  atau  pembeli  pada  saat transaksi  berlangsung,  baik  dikarenakan komoditinya tidak ada atau ada tetapi berada dalam pembungkus. Jual-beli seperti ini juga sering disebut dengan jual-beli ‘ainul ghaib , yaitu  komoditi  dikuasai  secara  penuh  oleh penjual  tetapi  tidak  dapat  dilihat  oleh pembeli (Syahatah & Adh-Dhahir, 2005).
Selain  ke  delapan  hal  tersebut, endorser haruslah  bersikap  jujur  dalam melakukan endorsement produk  di  media sosial instagram. Sikap jujur merupakan hal yang  harus  ada  dalam  setiap  diri  seorang Muslim  (Syahputra,  Etika  Berbisnis  Dalam Pandangan  Islam,  2019).  Jujur  merupakan prinsip  esensial  dalam  bermuamalah  dan syarat  fundamental  dalam  kegiatan  bisnis (Syahputra, Etika Bisnis Dalam Islam: Suatu Jalan  Keseimbangan  Dalam  Berbisnis, 2018). Apalagi hal ini menyangkut informasi yang diberikan kepada orang lain, diperlukan kebenaran  informasi  yang  disampaikan, karena jika tidak akan merugikan pihak lain dan  menimbulkan  dampak  yang  lain  pula. Apabila endorser menyampaikan  informasi yang  tidak  sesuai  dengan  kenyataannya, maka sudah terdapat gharar dalam kegiatan tersebut.
Menggunakan  media  sosial  penting memiliki  akhlakul  karimah,  baik  dari  sisi endorser maupun pengguna. Konsep akhlaqul  karimah tidak  mengenal  konsep regional,  konsep  ini  bertumpu  pada  wahyu,
meskipun akal berkontribusi dalam menentukannya (Aksin, 2016).

## KESIMPULAN
Islam tidak membatasi inovasi dan kreatifitas dalam  bermuamalah,  namun  ada  ketegasan dalam  batasan-batasan  yang  tidak  boleh dilakukan.  Meskipun  saat  ini  penjualan produk  menggunakan  berbagai  macam media,  termasuk  media  sosial  instagram, pihak  yang  melakukan endorsement tidak boleh mengesampingkan etika guna mendapatkan  penghasilan. Endorser dalam menawarkan  produk  harus  memberikan informasi  yang  benar  dan  tidak  ada  unsur penipuan,  karena  akan  menjadi gharar jika hal  tersebut  dilakukan.  Islam  mengajarkan dalam bermuamalah tidak hanya berorientasi pada uang, namun  juga  keberkahan. Hal  ini dapat dicapai bila antara pihak yang satu dan pihak  yang  lain  menunjukkan  kebaikan diantara mereka (HR. Bukhari).
Adapun dalam menyampaikan informasi,  Islam  mengaturnya  sebagai berikut:  1)  Menyampaikan  informasi  yang benar, tidak merekayasa serta memanipulasi fakta  (QS.  al-Hajj:  30),  2)  Menyampaikan informasi  dengan  bahasa  yang  mudah dicerna,  dipahami  dan  diterima  masyarakat (QS.  An-Nahl:  125),  3)  Menerapkan kejujuran  dan  syariat  Islam.  Bagi  calon konsumen  diharapkan  untuk  meneliti  fakta dan  kebenaran  terhadap  informasi  yang disampaikan endorser ,  guna  menghindari kerugian (QS. al-Hujarat: 6) dan menyaring setiap informasi yang diterima.
Penelitian  ini  diharapkan  menjadi rujukan  bagi  pihak  produsen, endorser, dan calon  konsumen  dalam  bermuamalah  di media  sosial.  Disarankan  bagi  peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih komprehensif
dan
menggabungkan penelitian dengan metode kuantitatif menggunakan  model survey atau  angket, sehingga hasilnya dapat lebih sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA
Aksamawanti.  (2019).  Gharar:  Hakikat  Dan
Pengaruhnya Terhadap Akad. Syariati, 5 (1), 43-56.
Aksin,  N.  (2016,  Desember).  Pandangan Islam  Terhadap  Pemanfaatan  Media Sosial. Jurnal  Informatika  UPGRIS, 2 (2), 119-120.
Al-Ghazali.  (2005). Ihya  'Ulum  al-Din. Beirut: Dar ibn Hazm. Al-Qardhawi,  Y.  (2014). 7  Kaidah  Utama Fikih  Muamalah,  Terj.  Fedrian Hasmand.  Jakarta:  Pustaka  Al- Kautsar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. Al-Qusyairi, M. b.-H.  (t.t.). Shahîh Muslim. Bayrût: Dâr Ihyâ al-Turâts al-‘Arabî. Al-Saati,  A.  R.  (2003).  The  Permisible Gharar  (Risk)  in  Classical  Islamic Jurisprudence.
J.KAU Islamic
Economics, 16 (2), 5.
Al-Saati,  A.-R.  (2003).  The  Permissible
Gharar  (Risk)  in  Classical  Islamic
Jurisprudence. Journal  of  King Abdulaziz University: Islamic Economics, 16 (2), 3-19.
Al-Zuhayli, W. (2004). al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Vol. 5). Damaskus: Dar al- Fikr.
Bishop,  M.  (2004). Essential  Economics.
London:  The  Economist  and  Profile Books Ltd.
Black, J. (1997). A Dictionary of Economics. UK: Oxford University Press.
Hamid, A. (2016). Praktek Jual  Beli Sistem Online  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam, Stadi  Kasus  Mahasiswa  Universitas Al  Asyariah  Mandar,  Kabupaten Polewali  Mandar. J-ALIF:  Jurnal Penelitian  Hukum  Ekonomi  Syariah dan Sosial Budaya Islam, 1 (1), 74-86. Haroun, N. (2000). Fiqh Muamalah. Jakarta:
Gaya Media Pratama.
Hosen,  N.  (2009).  Analisis  Bentuk  Gharar dalam Transaksi Ekonomi. Al- Iqtishad, 1 (1), 53-54.
Junaedi,  D.  (2016,  September  14). Saintek Mutakhir .  Retrieved  Juli  09,  2020, from dedijunaedi.com: http://www.dedijunaedi.com/2016/0 9/gharar-dalam-bisnis-
mlm.html#:~:text=Gharar%20dari% 20segi%20fiqih%20berarti,dapat%2 0diserahkan%2C%20juga%20terkan dung%20ketidakrelaan.&text=Denga n%20demikian%2C%20dapat%20di ambil%20pengertian,penipuan%2C %20pertaruhan%2C%
Kaplan, A., & Haenlein, M. (2010). Users Of The  World,  Unite!  The  Challenges And  Opportunities  Of  Social  Media. Business Horizons, 53 (1), 59-68.
Lidinillah,  A.  H.,  &  Mawardi,  I.  (2015, Pebruari).  Praktik  Gharar  pada Hubungan  Bisnis  UMKM-Eksportir Furnitur di Jepara. JESTT, 2 (2), 127. Manzur,  I.  (1993). Lisan  al-‘Arab (Vol.  5). Beirut: Dar Sadr.
Mardani.  (2012). Fiqih  Ekonomi  Syariah. Jakarta: PRENAMEDIA. Morissan,  A.  M.  (2010). Periklanan Komunikasi  Pemasaran  Terpadu. Jakarta: Penerbit Kencana.
Mowla,  M.  M.  (2019).  Identifying  the Presence  of  Gharar  in  Buying  and Selling  Mechanism  Under  Different
Kinds of the Market Structure. Global Journal of HUMAN-SOCIAL
SCIENCE: ECONOMICS, 19 (1), 37- 42.
Munawwir,  A.  W.  (1997). al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progressif.
Muqtadir, I. b. (2006). Uang Haram. (A. K.
dkk, Trans.) Jakarta: Amzah.
Muttaqin, A. (2010). Transaksi E-Commerce Dalam  Tinjauan  Hukum  Jual  Beli Islam. ULUMUDDIN, 6 (4), 459-467.
Muttaqin, A. (2010). Transaksi E-Commerce Dalam  Tinjauan  Hukum  Jual  Beli Islam . Ulumuddin, 6 (4), 466.
Nur,  E.  R.  (2015,  Juni).  Riba  dan  Gharar: Suatu  Tinjauan  Hukum  Dan  Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern. AL- ‘ADALAH, 12 (3), 647-662.
Pertiwi,  W.  K.  (2019,  12). Sebanyak  Inikah Jumlah  Pengguna  Instagram  di Indonesia? Retrieved  07  10,  2020,
from Kompas.com: https://tekno.kompas.com/read/2019/
12/23/14020057/sebanyak-inikah- jumlah-pengguna-instagram-di-
indonesia#:~:text=Saat%20itu%2C% 20total%20pengguna%20aktif,diban ding%20rata%2Drata%20pengguna %20global.
Powers, T., Advincula, D., & Austin M, G. S.
(2012).  Digital  and  Social  Media  in The  Purchase  Decision  Process. Journal of Advertising Research .
Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan Batasan- Batasan  Gharar  Dalam  Transaksi Maliyah. SALAM;  Jurnal  Sosial  & Budaya Syar-i, 5 (3), 256. Redaksi.  (n.d.). IBEC  FEBUI .  Retrieved  07
08,  2020,  from  https://www.ibec- febui.com/: https://www.ibec- febui.com/endorsement-dalam- kacamata-ekonomi-islam/ Rusyd,  I.  (1981). Bidayah  al-Mujtahid  wa Nihayah  al-Muqtasid (Vol.  II).
Beirut: Dar al-Ma'rifah.
Sabiq,  S.  (1994). Fiqih  Sunnah (Vol.  III).
Kairo:  Dar  al-Fath  li  A’lam  al- ‘Arabiy.
Saiti, B., & Abdullah, A. (2016). Prohibited
Elements In Islamic Financial Transactions: A Comprehensive
Review. Al-Shajarah, 21 (3), 158.
Syahatah,  H.,  &  Adh-Dhahir,  S.  M.-A.
(2005). Transaksi  dan  Etika  Bisnis Islam. (S.  B.  Satryo,  &  Fauziah, Trans.) Jakarta: Visi Insani Publishing.
Syahputra,  A.  (2018).  Etika  Bisnis  Dalam Islam:  Suatu  Jalan  Keseimbangan
Dalam Berbisnis. At-Tanmiyah:
Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam,
1 (2), 70.
Syahputra, A. (2019). Etika Berbisnis Dalam Pandangan Islam. At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, 1 (1), 21-34.
Taimiyah, I. (2002). Majmu’ al-Fatawa (Vol. III). Beirut: Dar al-Fikr.
Taufiq. (2018). Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At- Taubah: 34). Jurnal Ilmiah Syari‘ah,
17 (2), 257.
Uddin,  M.  A.  (2015).  Principles  of  Islamic Finance: Prohibition of Riba, Gharar and Maysir. INCEIF, Kuala Lumpur,
Malaysia (pp.  1-8).  Kuala  Lumpur: Munich Personal RePEc Archive. Untari,  D.,  &  Fajariana,  D.  E.  (2018, September 2018). Strategi Pemasaran
Melalui  Media  Sosial  Instagram (Studi Deskriptif Pada Akun @Subur_Batik). Widya  Cipta,  2 (2), 277. Utami,  P.  B.  (2014). "Strategi  Komunikasi Pemasaran  Melalui  Endorsement pada  Online  Shop  di  Indonesia". Tesis  -  Universitas  Negeri  Sultan
Ageng Tirtayasa.
Warde,  I.  (2001). Islamic  Finance  In  The
Global Economy.
Skotlandia:
Edinburgh University.