Pembaharuan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003
Abdul Manan Universitas Muhammadiyah Palu Email : abdulmanan669@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The  Government  of  Indonesia  has  ratified  the  UNCAC  in  2003  through  Act No. 7 of  2006. It shows that Indonesian politically has established  as one of  the countries  that  committed  to  the  global  movement  to  prevent  and  fight  against corruption. In general, the UNCAC set four main principles, which are the main principles  of  the  reform.  It  is  very  significant  to  the  development  of  national legislation  in  fighting  against  corruption  that  called  preventive  measures,  which emphasize  the  preventive  model  of  prevention  policies  in  the  public  and  private sectors.  Criminalization  and  law  enforcement,  namely  corruption  criminalizing bribery  of  national  public  and  private  sectors,  trading  in  authority  and  enrich themselves  illegally.  In  terms  of  international  cooperation,  the  cooperation framework in order to improve law enforcement through, mutual legal assistance, extradition and transfer of sentenced persons and mutual investigation. Return on assets, the asset forfeiture UNCAC has offered a new instrument in the forfeiture of  assets  of the corruption crimes that  called Instruments Non-Conviction Based Asset  forfeiture  (NCB  Aseet  Forfeiture).  Through  confiscation  and  assets  take over through a lawsuit with assets. UNCAC 2003 binds every UN member states that  already  has  ratified  it.  But  in  the  civil  law  systems  still  require  good  law enforcement that is a change, and a new law that replaces all of the provisions in the legislation. Provisions of the convention should be adapted with the principles of the domestic law in the country of Indonesia. By doing so, the legislation that will be set later as the implementation of UNCAC 2003 does not conflict with the system and the legal principles that already exist.
Keywords: Legal Reforms, Corruption, The UNCAC 2003.

## A. Pendahuluan
Korupsi  di  Indonesia  sudah  sampai  titik  nadir.  Korupsi  di  Negeri  ini  sudah demikian  parah,  mengakar,  bahkan  sebahagian  kalangan  sudah  menganggap bahwakorupsi  telah  membudaya. 1 Akan  tetapi  menurut  penulis  korupsi  bukanlah budaya  negara  kita.  Karena  budaya    adalah  sebuah  nilai  etis  untuk  membangun
1 “Pewacanaan korupsi yang telah menjadi budaya oleh Bung Hatta dan Mochtar Lubis tidak bisa diterima secara harfiah, melainkan sebagai pernyataan yang dalam penegasan hiperbolis atau situasi bahaya saja”. Dikutip dari pengantar (arah sakalpel atas korupsi) oleh Mochtar Pabottingi dari buku Saldi Isra , Kekuasaan dan Perilaku Korupsi , Kompas, Jakarta, 2009. h. VIII.
kehidupan  manusia  yang  lebih  baik,  sedangkan  korupsi  pada  dasarnya  sebuah tindakan  kriminal  baik  terhadap  hukum  maupun  terhadap  nilai  yang  ada  dalam masyarakat.  Secara  filosofis,  korupsi  disatu  pihak   bukanlah  sebuah  kebudayaan sebab  korupsi  sungguh  bertentangan  dengan  nilai  dan  unsur  kebudayaan  itu sendiri. Dengan  demikian  tindakan korupsi  dan kebudayaan adalah dua hal yang sangat bertolak belakang.
Praktek  korupsi  terjadi  hampir  disetiap  lapisan  birokrasi,  baik  legislatif, eksekutif,  maupun  yudikatif,  serta  telah  pula  menjalar  kedunia  usaha.  Ibarat penyakit,  korupsi  merupakan  penyakit  yang  sudah  kronis,  sehingga  sangat  sulit untuk  mengobatinya.  Korupsi  tidak  saja  akan  mengerus  struktur  kenegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang ada dalam negara.
Pernyataan  yang  selalu  diungkapkan  oleh  orang  Indonesia  serta  masyarakat dunia  yang  kemudian  menggema  keseluruh  dunia  yakni  bahwa  Indonesia merupakan negara nomor satu terkorup di Asia dan nomor tiga terkorup di dunia serta  ditunjang  survei-survei  yang  menyudutkan  Indonesia  sebagai  negara  yang berpredikat  korupsi  tertinggi  masih  perlu  diteli  kebenarannya.  Andi  Hamzah berpendapat  bahwa  milenium  ketiga  ini  ditandai  dengan  maraknya  korupsi  di seluruh dunia, dibuktikan pada akhir abad kedua puluh muncul bermacam-macam konvensi bilateral dan multilateral di dunia menyangkut pemberantasan korupsi. 2
Korupsi  telah  menjadi  musuh  bersama  umat  manusia  dan  bahkan  telah menjelma  menjadi  ” penyakit ”  yang  sangat  menakutkan  karena  sedang  mewabah diseluruh dunia tanpa diketahui obat mujarab untuk menanganinya. Hampir tidak ada  lagi  ruang  ( space )  kosong  dimuka  bumi  ini  dimana  seseorang  tidak melakukan  korupsi  (tindak  pidana  korupsi),  khususnya  dinegara-negara  dunia ketiga ( developing and under-developing countries ). Oleh karena itu, dengan sifat ” mewabah ” yang melekat padanya, maka korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional  disuatu  negara,  akan  tetapi  telah  menjadi  masalah  internasional  yang harus diselesaikan.
2 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 216.
Penggunaan  instrumen  hukum  nasional  yang  selama  ini  ditempuh  dalam menangani permasalahan korupsi disetiap negara, ternyata tidaklah cukup ampuh untuk  meredam  jumlah  terjadinya  tindak  pidana  korupsi.  Ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku sekarang ini adalah  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  juncto  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 (Lembaran  Negara  Tahun  2001  Nomor  134  TLN  RI  Nomor  4150)  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  yang  selanjutnya  disebut  dengan  UU PTPK. 3
Keterbatasan  instrumen  hukum  nasional  sebagaimana  contoh  Indonesia  di atas juga terjadi di hampir seluruh negara-negara didunia. Oleh karena itu, dengan memahami  kondisi  objektif  tersebut,  maka  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB) sebagai institusi resmi yang merupakan payung institusi internasional menggagas perlunya  membuat  suatu  konvensi  yang  menentang  korupsi  dan  membangun dialog  komunitas  dalam  bentuk  kerjasama  internasional  untuk  bersama-sama menyelesaikan  masalah  korupsi.  Dalam  memberantas  korupsi  diperlukan kerjasama  antar  negara,  terutama  untuk  kasus  korupsi  lintas  negara.  Kerjasama akan lebih solid bila negara-negara tersebut memiliki komitmen yang sama dalam memberantas  korupsi  sebagai  wujud  keseriusan  tersebut,  maka  pada  tanggal  9 Desember 2003 bertempat di Merida Mexico telah ditandatangani United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang ditandatangani oleh 133 negara.
Berjuta  pengharapan  terhadap  lahirnya  UNCAC,  yang  dianggap  sebagai instrumen  internasional  pertama  dibidang  penanganan  korupsi  tergantungkan. Dengan harapan bahwa persoalan korupsi dapat diselesaikan bukan hanya melalui mekanisme  nasional,  akan  tetapi  juga  melalui  mekanisme  internasional.  Karna korupsi  tidak  lagi  merupakan  masalah  lokal,  melainkan  suatu  fenomena transnasional  yang  mempengaruhi  seluruh  masyarakat  dunia  sehingga  haruslah dibutuhkan  kerja  sama  internasional  untuk  bersama-sama  mencegah  dan mengontrolnya secara esensial.
3 Nur  Basuki  Minarno , Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, h. 1.
Namun  akan  menjadi  persoalan  apabila  Konvensi  PBB  Anti  Korupsi  2003 tersebut  diterapkan  di  Indonesia  yang  menurut  penulis  pasti  akan  menimbulkan implikasi  karakteristik  dan  subtansi  gabungan  dua  sistem  hukum  yaitu “Civil Law” dan “Common  Law”, sehingga  akan  berpengaruh  kepada  hukum  positif yang  mengatur  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Implementasi  Konvensi  PBB 2003 kedalam hukum nasional jelas memerlukan persiapan-persiapan yang khusus karena pasti akan berimplikasi dan akan berpengaruh terhadap hukum positif yang mengatur  tindak  pidana  korupsi  yang  sekarang  berlaku    diIndonesia (ius constitutum). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan  penelitian  dengan  permasalahan  desain  pembaharuan  hukum  dalam tindak pidana korupsi pasca ratifikasi konvensi anti korupsi tahun 2003

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian doctrinal  recearch . 4 dimana dimulai  dengan  mengumpulkan  norma  hukum  dari  sumbernya,  menemukan aturan-aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi,  menganalisis  antara  norma  hukum, menjelaskan  bidang-bidang  yang  sulit  dan  memberikan  prediksi  mengenai perkembangan  hukum  ke  depan (futuristic) untuk  menghasilkan  argumentasi, teori  atau  konsep  baru  sebagai  preskripsi  dalam  menyelesaikan  masalah  yang dihadapi. 5

## C. Pembahasan
Pemerintah  Indonesia  telah  meratifikasi  UNCAC  melalui  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2006.  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  secara  politis  Indonesia telah  menempatkan  dirinya  sebagai  salah  satu  negara  yang  memiliki  komitmen dalam  gerakan  global  untuk  mencegah  dan  memberantas  korupsi  melalui  kerja sama internasional.
Pada tataran dunia internasional, UNCAC merupakan the first legally binding global  anti  corruption  agreement, yang  mengutamakan  prinsip  kesamaan
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta, 2005. h.32-33.
5 Ibid, h. 35.
kedaulatan,  persamaan  hak  dan  integritas  teritorial,  serta  prinsip  non-intervensi. 6
UNCAC  mengikat  setiap  negara  anggota  PBB  yang  telah  meratifikasinya.  Akan tetapi,  dalam  sistem  hukum civil  law masih  memerlukan  undang-undang pemberlakuannya  baik  bersifat  perubahan,  maupun  undang-undang  baru  yang menggantikan  seluruh  ketentuan  dalam  undang-undangtersebut. 7 Atas  dasar uraian  di  atas,  jelas  bahwa  adalah  keliru  jika  ada  pendapat  ahli  hukum  pidana yang  mengemukakan  bahwa,  UNCAC  atau  Konvensi  PBB  Anti  korupsi  2003 serta-merta berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat diterapkan dalam  perkara  korupsi  di  Indonesia  dengan  alasan  telah  diratifikasi.  Kita  harus membedakan antara undang-undang pengesahan dan undang-undang pemberlakuan  dalam  konteks  kekuatan  mengikat  suatu  undang-undang  terhadap perkara korupsi.
Konvensi  PBB United  Nations  Convention  Against  Corruption  (UNCAC) Tahun 2003, memuat 8 (delapan) bagian substansi BAB . 8 Secara umum, UNCAC mengatur empat hal prinsip utama, yang prinsip utama tersebut sangat signifikan terhadap  perkembangan  pembaruan  ( ius  constituendum )  perundang-undangan nasional  dalam  pemberantasan  korupsi,  yaitu  tindakan  pencegahan,  kriminalisasi dan  penegakan  hukum,  kerja  sama  internasional,  serta  pengembalian  aset (asset recovery).
Ketentuan  tersebut  merupakan  karakteristik  mendasar  yang  membedakan dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang
6 United  Nation  Convention  against  Corruption (UNCAC),pasal  4  ayat  (1), “states  parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of states and that of non intervention in the domestic affairs of other States”.
7 Konvensi  PBB  Anti  Korupsi  merupakan “nonself  executing  treaty” sekalipun  memuat ketentuan seperti, illicit enrichment , trading in influence , bribery in the private sector , dan abuse of  function. sehingga  masih  memerlukan  UU  Pemberlakuannya,  yaitu  perubahan  terhadap  UU Tipikor yang telah berlaku.
8 Chapter  I, General  Provisions .Chapter  II, Preventive  Measures .  Chapter  III, Criminalization  &  LawEnforcement. Chapter  IV ,  International  Cooperation .  Chapter  V, Asset Recovery .  Chapter  VI, Technical  Assistance  &  Exchange  Information. Chapter  VII, Mechanism For Implementation . Chapter VIII, Final Provisions .
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. 9
1. Tindakan Pencegahan ,
Seluruh  isi  mengenai  UNCAC  didedikasikan  untuk  pencegahan  dengan langkah-langkah  yang  diarahkan  pada  sektor  publik  dan  swasta.  Sejak  ratifikasi KAK 2003, terdapat paradigma baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Semula,  perubahan  paradigma  pemberantasan  korupsi  dalam  UU  No  31  Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 yang lebih bersifat represif dan UU No 30 Tahun 2002  yang  lebih  mengedepankan  dimensi  yang  bersifat  represif  dan  preventif dengan  filosofi  kantianisme  berubah  titik  berat  paradigma  menjadi  pendekatan bersifat preventif, represif dan restorative dengan filosofi utilitarian. 10

## a. Pencegahan Sektor Publik
Amanat UNCAC 2003 pada pasal 7 telah memasukan hal pokok yang menjadi  perhatian  terkait  dengan  pencegahan  sektor  publik.  Yakni mengenai  Sistem  Rekruitmen,  Penggajian,  Promosi,  Pensiun  Pegawai Negeri  di  Indonesia  serta  Tranparansi  Penyelenggara  Negara.Berdasarkan UNCAC,  setiap  negara  peserta  wajib  mempunyai  mekanisme  yang didasarkan  pada  pinsip-prinsip  efisiensi,  transparansi  dan  obyektifitas dalam kewajiban negara peserta dalam mengelola sistem kepegawaiannya. Selain  perbaikan  internal  yang  dilakukan  dalam  sistem  organisasi  dan perbaikan sistem sumberdaya manusia, hal yang perlu diperhatikan adalah adanya  pengaturan  akses  masyarakat  tentang  berbagai  informasi  publik, standar  profesi  dalam  pelayanan  publik,  pengaturan  internal  profesi  di setiap  lingkungan  pejabat,  seperti  kode  etik  profesi.  Sehingga pengaplikasian UNCAC 2003 sangatlah penting guna mencegah terjadinya tindak  pidana  korupsi  yang  menurut  penulis  sudah  merupakan  kejahatan
9 Romli  Atmasasmita, Sekitar  Masalah  Korupsi  Aspek  Nasional  dan  Internasional ,  Mandar Maju, Bandung, 2004. h. 82.
10 Lilik  Mulyadi, pembalikan  beban  pembuktian  tindak  pidana  korupsi. Alumni,  bandung, 2013. h. 217
luar  biasa (Ekstra  Ordinary  Crime) karena  melanggar  hak  ekonomi  dan hak sosial masyarakat.
b. Pencegahan Sektor Swasta
Masalah korupsi tidak hanya terkait kerugian negara dan badan-badan usaha  yang  kekayaannya  milik  negara,  atau  ada  penyertaan  keuangan negara  di  dalamnya.  Korupsi  yang  terjadi  di  sektor  swasta  pun  dapat merusak  perkembangan  pembangunan  di  suatu  negara.  Selama  ini,  yang sering  menjadi  sorotan  adalah  korupsi  dalam  transaksi  bisnis  di  sektor publik.  Padahal,  yang  juga  tidak  kalah  penting  adalah  korupsi  di  antara para  pelaku  bisnis  di  sektor  swasta.  Semakin  korup  sektor  swasta, perekonomian  sebuah  negara  kian  sulit  berkembang.  Rumusannya sederhana,  investor  pasti  akan  lebih  memilih  negara  yang  memihak terhadap pebisnis. Investor sangat menyukai negara-negara yang memiliki pelayanan publik bebas pungli, aturan pembayaran pajak yang transparan, serta  adanya  jaminan  terhadap  kepastian  hukum  terkait  kemungkinan adanya  sengketa  bisnis  melalui  jalur  hukum.  Sebaliknya,  investor  sangat tidak  menyukai  rantai  birokrasi  yang  berbelit,  adanya  biaya  tambahan dalam  pengurusan  kepentingan  bisnis,  serta  aparat  penegak  hukum  yang korup.
Berdasarkan  Pasal  12  dan  21  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa Antikorupsi  UNCAC  2003  penyuapan  di  sektor  swasta  termasuk  tindak pidana  korupsi.  Namun  walaupun  UNCAC  telah  diratifikasi  dengan  UU No 7/2006, ketentuan tentang korupsi di sektor swasta belum dicantumkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga belum ada  satu  peraturan  pun  yang  mengatur  tentang  korupsi  di  sektor  swasta. Padahal, dalam melaksanakan bisnis sangat diperlukan adanya kepatuhan, etika,  dan  kepercayaan  di  sektor  swasta.  Penerapan  transparansi  dan akuntabilitas  di  dalam  sektor  swasta  merupakan  salah  satu  kunci  untuk mencapai  masyarakat  yang  terbebas  dari  korupsi.  Hal  tersebut  juga diamanatkan  dalam  Konvensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  untuk Pemberantasan  Korupsi United  Nation  Convention  Against Corruption
(UNCAC)  yang  di  dalam  Pasal  12  mengatur  tentang  kewajiban  setiap negara  untuk  mencegah  terjadinya  korupsi  di  sektor  swasta.  Krisis ekonomi  global  telah  membuka  mata  semua  orang  tentang  pentingnya penerapan  transparansi  dan  akuntabilitas  di  sektor  swasta.  Praktik  bisnis yang  kotor  dalam  sektor  swasta  ternyata  memberi  efek  domino  yang merugikan  kepentingan  publik  secara  langsung.  Praktik  spekulan  bursa saham,  penghindaran  pajak,  dan  disinformasi  oleh  pebisnis  swasta mengakibatkan  kerugian  besar  yang  dalam  krisis  ini  dirasakan  langsung masyarakat  luas.  Skandal  di  perusahaan  Enron, 12 Global  Crossing,  dan World  Com  yang  terjadi  di  Amerika  Serikat  beberapa  tahun  lalu merupakan  contoh  penipuan (fraud) yang  dilakukan  perusahaan  swasta. Skandal  tersebut  memberikan  efek  bola  salju  ke  seluruh  dunia  dan korporasi  global  serta  merusak  kepercayaan  publik  tentang  integritas bisnis.
Sehingga  pencegahan  korupsi  dibidang  swasta  sangatlah  penting, dalam  Pasal  12  (1)  UNCAC  2003  mewajibkan  meningkatkan  standar akuntansi  dan  audit  di  sektor  swasta.  UNCAC  juga  menitikberatkan  pada transparansi  terhadap  badan  hukum  swasta  serta  memastikan  bahwa perusahaan-perusahaan  swasta  dapat  memiliki  pengawasan  audit  internal sehingga memungkinkan mengikuti prosedur-prosedur audit dan sertifikasi yang  sesuai  untuk  agar  membantu  memcegah  dan  melacak  perbuatan korupsi  yang  menurut  penulis  dalam  rangka  mengefektifkan  pencagahan korupsi  pada  sektor  swasta  aturan  UNCAC  2003  perlu  untuk  di  adobsi dalam peraturan tindak pidana korupsi sebagai pembaharuan pemberantasan tindak pidana korupsi kedepan.
2. Kriminalisasi  Dan  Penegakan  Hukum  ( Criminalization  &  Law Enforcement ).
Konvensi  PBB United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006,
menerima  UNCAC  sebagai  instrumen  hukum  pertama  yang  mengikat  negara- negara  pihak  dalam  melawan  korupsi  secara  global.  UNCAC  juga  merupakan seperangkat ketentuan kriminalisasi yang meliputi berbagai tindakan yang terkait dengan korupsi. Kebijakan kriminalisasi tersebut terdapat pada ketentuan Bab III UNCAC 2003 yang mana ketentuan tersebut mengharuskan negara-negara peserta untuk  memastikan  tingkat  minimum  dalam  pencegahan  dengan  ketentuan- ketentuan  terpadu  pada  ajudikasi,  penuntutan,  dan  sanksi  terkait  dengan  kasus korupsi. Dengan demikian, setiap negara pihak berdasarkan ketentuan yang diatur didalam  UNCAC  menganjurkan  negara-negara  peserta  untuk  menyusun kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang dipandang perlu diterapkan sebagai tindak pidana  korupsi.  Menurut  penulis  ada  4  jenis  perbuatan  pidana  yang  mestinya diakomodir  menjadi  perbuatan  pidana  di  Indonesia  yakni  :  Penyuapan  pejabat publik asing dan organisasi publik internasional. 11 Memperdagangkan pengaruh. 12
Memperkaya diri sendiri secara tidak sah. 13 Penyuapan disektor swasta. 14
1. Bribery  of  foreign  public  officials  and  officials  of  public  internasional organizations (Penyuapan  pejabat  publik  asing  dan  organisasi  publik internasional.
Secara  nyata  tindakan  ini  meliputi,  dengan  sengaja  menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada seorang pejabat publik asing atau seorang pejabat  dari  suatu  organisasi  internasional  publik,  secara  langsung  ataupun  tidak langsung suatu keuntungan yang layak untuk pejabat itu sendiri, atau untuk orang lain  atau  badan  hukum,  agar  pejabat  itu  bertindak  atau  menahan  diri  dari melakukan sutu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya, guna memperolah atau  mempertahankan  bisnis  atau  keuntungan  lain  yang  tidak  layak  berkaitan dengan  perilaku  bisnis  internasional. 15 Dalam  Pasal  16  ayat  (1)  UNCAC  konsep penyuapan  publik  luar  negeri  merupakan  suatu  konsep  yang  baru  dan  belum tercantum dalam peraturan korupsi di Indonesia. Konsep tersebut mengkriminalisasi  mengenai  penawaran  suap  kepada  Pejabat  Publik  Asing  atau
11 UNCAC, Pasal 16.
12 UNCAC, Pasal 18.
13 UNCAC, Pasal 20.
14 UNCAC, Pasal 21.
15 UNCAC, Pasal 16 (1).
Organisasi Internasional, yang ketentuan tersebut merupakan Mandatory sehingga dibutuhkan keseriusan negara pihak untuk melakukan penerapannya.
Demikian pula tindakan yang sengaja memohon atau menerima oleh seorang pejabat  publik  asing  atau  seorang  pejabat  organisasi  internasional  publik,  secara langsung ataupun tidak langsung, suatu keuntungan yang layak untuk pejabat itu sendiri  atau  untuk  orang  lain  atau  badan  hukum  agar  pejabat  itu  bertindak  atau menahan  diri  dari  melakukan  suatu  tindakan  dalam  melaksanakan  diri  dari melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas resminya. 16 Dalam ayat (2) tindakan  yang  perlu  dilakukan  kriminalisasi  adalah  mengenai  pengundangan (selicitation) suap  oleh  pejabat  luar  negeri  internasional.  Namun  ketentuan tersebut  merupakan Non-Mandatory. Dalam Gap  analysis memberikan rekomendasi  bahwa  ketentuan  ini  perlu  dibuat  secara  eksplisit  dalam  UU  Anti Korupsi,  karena  undang-undang  ini  akan  merubah  subyek  dari  undang-undang tersebut,  sehingga  merangkup  pengundangan (selicitation) suap  oleh  seorang warga  asing  pejabat  publik  internasional  di  Indonesia,  serta  warga  negara Indonesia yang melakukan penyuapan warga asing pejabat publik internasional di negara  asing. 17 Gap  analysis juga  mengisyaratkan  bahwa  KUHP  berdasarkan prinsip  teritorialnya  memungkinkan  pemrosesan  secara  pidana  seorang  pejabat publik asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia. 18
2. Trading in influence (Memperdagangkan pengaruh).
Kualifikasi  tindakan  ini  adalah  dengan  sengaja  menjanjikan,  menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik atau orang lain, secara langsung ataupun  tidak  langsung  suatu  keuntungan  yang  tidak  semestinya  agar  pejabat publik  atau  orang  itu  menyalahgunakan  pengaruhnya  yang  nyata  atau  yang
16 UNCAC, Pasal 16 (2).
17 Identification  Of  Gap  Between  Laws/Regulations  Of The Republic Of Indonesia  And  The United Nations Convention Against Corruption, Jakarta November 2006.
18 Mengena i  Asas  Teritorial diatur  dalam  pasal  2  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) yang menyatakan : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi  setiap  orang  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana  di  Indonesia”. Pasal  ini  dengan  tegas menyatakan  asas  territorial,  dan  ketentuan  ini  sudah  sewajarnya  berlaku  bagi  Negara  yang berdaulat.Asas  territorial  lebih  menitik  beratkan  pada  terjadinya  perbuatan  pidana  di  dalam wilayah Negara tidak mempermasalahkan siapa pelakunya, warga Negara atau orang asing.
diperkirakan dengan maksud untuk memperoleh otoritas administrasi atau otoritas publik dari negara, suatu keuntungan yang tidak semestinya. 19
Demikian  pula  tindakan  memohon  atau  menerima  dari  pejabat  publik  atau orang lain secara langsung maupun  tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya  agar  pejabat  publik  atau  orang  itu  menyalahgunakan  pengaruhnya yang  nyata  atau  yang  diperkirakan  dengan  maksud  untuk  memperoleh  otoritas administrasi  atau  otoritas  publik  dari  negara,  suatu  keuntungan  yang  tidak semestinya. 20 Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang baru terhadap PTPK di Indonesia dan bersifat Non-Mandatory.
3. Ilic enrichment (Memperkaya diri sendiri secara tidak sah).
Yaitu  dengan  sengaja,  memperkaya  secara  tidak  sah  berupa  suatu  kenaikan yang  tidak  berarti  dari  aset-aset  milik  seseorang  pejabat  publik  yang  tidak  dapat dijelaskan  secara  masuk  akal  berkaitan  dengan  pendapatan  yang  sah. 21 Konsep tersebut  adalah Non-Mandatory sehingga  memerlukan  keseriusan  negara  pihak untuk menerapkannya.
Konsep Ilic enrichment merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Secara umum Ilic  enrichment dapat  diartikan  sebagai  instrument  hukum  yang mengkriminalisasi  pejabat  publik  yang  memiliki  kekayaan  atau  peningkatan kekayaan  dalam  jumlah  yang  tidak  wajar  yang  tidak  sesuai  dengan  sumber pemasukannya  tampa  mampu  membuktikan  aset  tersebut  diperoleh  sacara legal/sah (bukan berasal dari tindak pidana).
Sebenarnya  konsep Ilic  enrichment tersebut  pada  prinsipnya  sudah  tercakup dalam  Pasal  2  UU  PTPK  No.  31  Tahun  1999,  akan  tetapi  belumlah  secara eksplisit  diatur  dalam  UU  PTPK.  Salah  satunya  ancaman  tindak  pidana  bagi pejabat  publik  yang  tidak  dapat  memberikan  keterangan  atas  kekayaan  yang dimilikinya dan juga salah satu kekhasan dari instrument ilic enrichment tersebut adalah  mengenai  penerapan  sistem  pembalikan  beban  pembuktian  yang menerapkan pembuktian terbalik terbatas (partial reversal of the burden of proof) artinya sebagian beban pembuktian diserahkan kepada terdakwa. Penuntut umum
19 UNCAC, Pasal 18 (a).
20 UNCAC, Pasal 18 (b).
21 UNCAC, Pasal 20.
terbatas  hanya  untuk  membuktikan  bahwa  adanya  kekayaan/peningkatan kekayaan  signifikan  yang  tidak  wajar  dan  sebagai  konsekuensinya  penggunaan sistem  pembalikan  beban  pembuktian  terbatas  terdakwa ilic  enrichment berkewajiban  membuktikan  bahwa  kekayaan  yang  dimilikinya  diperoleh  secara sah/legal dan iya dapat men- challenge hal-hal yang diajukan oleh penuntut umum apakah benar semua kekayaan yang dituduhkan benar-benar miliknya dan apakah penuntut  umum  telah  memperkirakan  kekayaannya  secara  akurat?,  namum  jika terdakwa  gagal  membuktikan  asal  muasal  hartanya  maka  kekayaan  yang  tidak dapat dibuktikan tersebut akan dirampas oleh negara.
4. Bribery in the private sector (Penyuapan disektor swasta).
Yaitu  tindakan  yang  menjanjikan,  menawarkan  atau  memberikan  secara langsung  atau  tidak  langsung  suatu  keuntungan  yang  tidak  semestinya  kepada seseorang  yang  memimpin  atau  bekerja  dalam  kapasitas  untuk  suatu  badan disektor  swasta,  untuk  dirinya  sendiri  atau  orang  lain  agar  iya  melanggar  tugas- tugasnya,  melakukan  suatu  atau  menahan  diri  dari  melakukan  sesuatu  atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan. 22 Demikian pula tindakan memohon atau  menerima  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  suatu  keuntungan  yang tidak  semestinya  dilakukan  oleh  seseorang  yang  memimpin  atau  bekerja  dalam suatu  kapasitas  apapun  untuk  suatu    badan  disektor  swasta  untuk  dirinya  sendiri atau  orang  lain,  agar  iya  secara  melawan  hak,  melakukan  sesuatu  atau  menahan diri  untuk  melakukan  sesuatu.  Ketentuan Bribery  in  the  private  sector tersebut merupakan  hal  yang  baru  dalam  PTPK  di  Indonesia  perbuatan  tersebut mengkriminalisasi  perbuatan  korupsi  disektor  swasta  murni    namun  ketentuan tersebut bersifat Non-Mandatory . Ketentuan Pasal 21 UNCAC mengkriminalisasi pemberian  dan  permintaan “undue  advantage” dari  atau  kepada  suatu  entitas swasta,  dan  entitas  tersebut  adalah  subyek  dari  ketentuan  kriminalisasi  ini.  Saat ini,  Pasal  2  atau  3  UU  No.  31  Tahun  1999  jo  UU  No.  20  Tahun  2001  hanya menyentuh  pihak  swasta  yang  berhubungan  dengan  suatu  tindak  korupsi  oleh
22 UNCAC, Pasal 21.
pejabat  negara/penegak  hukum.  Sehingga  konseputama  pasal  tersebut  menurut Gap Analysis adalah mengkriminalisasi TPK yang murni terjadi disektor swasta. 23
Ketentuan-ketentuan  tindakan  kriminalisasi  diatas  mengisyaratkan  negara pihak  berkewajiban  untuk  mempertimbangkan  memasukan  bentuk  kejahatan tersebut  kedalam  sistem  hukum  negaranya.  Akan  tetapi  sekali  lagi  penulis tekankan bahwa Konvensi PBB Anti korupsi tersebut hanya bersifat pengesahan atas  UNCAC  bukan  bersifat  pemberlakuan  ketentuan  suatu  tindak  pidana. sekalipun memuat ketentuan mengkriminalisasi suatu tindak pidana namun masih memerlukan  UU  Pemberlakuannya,  yaitu  perubahan  terhadap  UU  Tipikor  yang telah  berlaku.  Sistem  hukum  pidana  Indonesia  mengakui  asas  legalitas  (Pasal  1 ayat  1  KUHP)  yang  menegaskan  tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana  kecuali atas kekuatan perundang-undangan pidana (Indonesia) yang telah ada.
3. Kerja Sama Internasional (International Cooperation).
Adanya  kerjasama  Internasional  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  43  s.d.  50 UNCAC  bertujuan  agar  negara-negara  yang  menjadi  tempat  pelarian  koruptor dapat  bekerja  sama  dalam  menangkap  dan  mengekstradisinya.  Hal  ini  berarti negara tempat pelarian koruptor mempunyai kewajiban moral ( moral obligation ) untuk  tidak  memberikan  perlindungan  dan  kemudahan  lainnya  bagi  si  koruptor. Sebaliknya apabila negara tersebut memberikan posisi yang menguntungkan bagi koruptor,  UNCAC  memang  tidak  mengatur  sanksi  hukum  yang  dapat  dikenakan kepada  negara  tersebut,  tetapi  berdasarkan  prinsip-prinsip  umum  yang  diakui dalam hukum internasional ( general principles of international law ), negara yang bersangkutan  bukan  hanya  dapat  dikenai  sanksi  moral  ( moral  sanction )  berupa pengucilan  dari  dunia  internasional,  melainkan  juga  sanksi  lainnya  seperti embargo ekonomi.
Pasal  43  UNCAC  menyebutkan  bahwa  negara-negara  peserta  diwajibkan untuk  bekerjasama  dalam  masalah-masalah  pidana  jika  diperlukan  dan  konsisten dengan  sistem  hukum  masing-masing  negara.  Negara-negara  peserta  wajib mempertimbangkan  untuk  saling  membantu,  dalam  penyelidikan-penyelidikan
23 Identification  Of  Gap  Between  Laws/Regulations  Of The Republic Of Indonesia  And  The United Nations Convention Against Corruption, Jakarta November 2006.
dan  proses  peradilan  masalah-masalah  perdata  dan  administratif  yang berhubungan  dengan  korupsi.  Oleh  karena  itu,  bentuk  kerjasama  internasional yang  dapat dilakukan  dalam pengembalian aset hasil  tindak pidana korupsi yang tersimpan diluar negeri, sebagaimana diatur dalam UNCAC yaitu:
1. Ekstradisi.
Ekstradisi dimungkinkan untuk dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 24
a. Kejahatan yang dilakukan termasuk dalam double criminality ;
b. Ekstradisi  dapat  dilakukan  atas  dalam  konvensi,  walaupun  kejahatan- kejahatan yang terdapat tidak termasuk double criminality ;
c. Salah  satu  dari  kejahatan  yang  dilakukan  adalah  kejahatan  yang  dapat diekstradisi, sedangkan yang lainnya tidak karena alasan hukum;
d. Setiap kejahatan yang dilakukan yang termasuk dalam Pasal 44 UNCAC, harus  dimasukkan  sebagai  kejahatan  yang  dapat  diekstradisi  dalam perjanjian. Bagi  negara yang hukumnya  memperoleh konvensi (UNCAC) ini  sebagai  dasar  ekstradisi  harus  menganggap  bahwa  kejahatan  yang termasuk dalam konvensi ini bukan kejahatan politik;
e. Jika belum ada perjanjian ekstradisi, Konvensi ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk ekstradisi;
f. Bagi  negara-negara  yang  tidak  mengsyaratkan  adanya  perjanjian ekstradisi, harus menyebutkan kejahatan-kejahatan yang dapat diekstradisi berdasarkan konvensi ini;
g. Ekstradisi  harus  memenuhi  persyaratan  hukum  nasional  negara  diminta dan negara diminta dapat menolak;
h. Negara-negara  ( contracting  parties )  harus  menyampaikan  prosedur ekstradisi dengan menyederhanakan keterangan/fakta/bukti yang diminta;
i. Penahanan  dapat  dilakukan  atas  orang  yang  diminta  ekstradisi  selama proses ekstradisi berlangsung;
24 UNCAC, Pasal 44.
j. Jika  tersangka  tidak  diekstradisi  karena  tersangka  tersebut  warga negaranya  maka  negara  terseut  harus  memproses  penuntutan  kasusnya sesuai dengan hukum nasionalnya dan negara terkait harus bekerjasama;
k. Jika  warga  negaranya  dapat  diekstradisi  dengan  syarat,  orang  tersebut harus  menjalani  hukuman  dinegaranya,  negara  harus  bekerjasama ( conditional extradition );
l. Jika  ekstradisi  untuk  menjalani  hukuman  ditolak  karena  alasan warganegaranya,  negara  diminta  harus  mempertimbangkan  sesuai  hukum nasional  mengenai  kemungkinan  menjalani  hukuman  dinegara  diminta apabila diminta negara peminta;
m. Perlakuan dan keadilan harus dijamin atas orang yang sedang dalam proses penerapan  Pasal  44  UNCAC  ini  sesuai  dengan  hukum  nasional  negara dimana orang tersebut berada;
n. Tidak  ada  dalam  Konvensi  ini  harus  diartikan  sebagai  suatu  kewajiban mengekstradisi  jika  negara  diminta  mempunyai  alasan  yang  kuat  bahwa permintaan tersebut diajukan untuk tujuan penuntututan atau penghukuman  atas  seseorang  karena  alasan  jenis  kelamin,  ras,  agama, warga negara, etnis, atau politik atau kedudukan seseorang;
o. Negara  ( contracting  parties )  dapat  tidak  menolak  permintaan  ekstradisi dengan  alasan  bahwa  kejahatan  tersebut  adalah  juga  berkaitan  dengan masalah fiskal;
p. Sebelum  penolakan  pemintaan  ekstradisi,  negara  diminta  harus mengadakan  konsultasi  dengan  negara  peminta  bila  diperlukan,  untuk saling memberikan pendapat dan informasi yang relevan;
q. Negara  ( contracting  parties )  harus  mengupayakan  pembuatan  perjanjian atau  kesepakatan  bilateral  dan  multilateral  atau  meingkatkan  efektifitas ekstradisi.
Beberapa  contoh  perjanjian  ekstradisi  baik  yang  bersifat  bilateral  maupun multilateral dapat diketemukan pada perjanjian atau kesepakatan ASEAN tentang ekstradisi,  atau  perjanjian  bilateral  yang  dilakukan  Indonesia  dengan  negara-
negara  yang  terindikasi  merupakan  tempat  aman  bagi  buronan  Indonesia,  seperti Amerika serikat, Jerman, Belanda, Republik Rakyat Cina (RRC), dan lain-lain.
2. Transfer Narapidana
Dalam  konteks  ini,  negara  ( contracting  parties )  dapat  mempertimbangkan untuk  mengadakan  perjanjian  bilateral  atau  multilateral  mengenai  perpindahan seorang narapidana ke wilayahnya dengan pidana penjara atau dengan bentuk lain perampasan  kebebasan  karena  kejahatan  menurut  konvensi  ini  agar  orang  itu dapat menyelesaikan hukumannya disana. 25
3. Mutual Legal Assistance (Bantuan hukum timbal balik)
MLA  merupakan  salahsatu  bentuk  kerjasama  yang  dapat  ditempuh  dalam mengimplemetaskan  StAR.  Eksistensi  MLA  memainkan  peranan  penting  dalam menjembatani  pengembalian  aset  dalam  kasus  korupsi.  Lingkup  MLA  meliputi penyelidikan,  penuntutan,  dan  proses  pengadilan  terhadap the  accused yang merupakan  point  penting  dalam  kerjasama  yang  dilakukan  oleh requestig state, requested  state, dan  lembaga-lembaga  bilateral  dan  multilataral.  Tentunya, Kedudukan  MLA  ini,  juga  harus  diwujudkan  dalam  bentuk  perjanjian sebagaimana juga dalam ekstradisi.
Bentuk MLA yang sesuai dengan Konvensi adalah: 26
1. Mengambil bukti atau pernyataan dari orang;
2. Menyampikan dokumen pengadilan;
3. Melakukan penyelidikan dan penyitaan serta pembekuan;
4. Memeriksa barang dan tempat;
5. Membeikan informasi, barang bukti dan penilaian ahli;
6. Memberikan  dokumen  asli  atau  salinan  resminya  dan  catatan  yang relevan,  termasuk  catatan  pemerintah,  bank,  keuangan,  perusahaan  atau usaha;
7. Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, sarana atau hal lain untuk tujuan pembuktian;
25 UNCAC, Pasal 45.
8. Memfasilitasi  kehadiran  orang  secara  sukarela  dinegara  pihak  yang meminta;
9. Bantuan  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  hukum  nasional  negara pihak yang diminta;
10. Mengidentifikasi,  membekukan  dan  melacak  hasil  kejahatan  sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V Konvensi ini;
11. Mengebalikan aset sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V UNCAC.
Oleh karena itu, membangun dialog komunitas dalam MLA sangatlah penting dalam  bersama-sama  melakukan  penyelidikan,  penunututan,  dan  proses persidangan.  Banyak  hal  yang  dapat  dipersoalkan  sehingga  keterlibatan  negara- negara lain dalam memberikan bantuan sangat diharapkan. Kenyataannya, banyak uang  hasil  korupsi  disimpan  dilembaga  keuangan  negara-negara  Eropa  seperti Swiss  dan  tentunya  menguntungkan  mereka.  Pertanyaan  yang  kemudian  muncul yang  menurut  penulis  menjadi  masalah  untuk  diperbincangkan  yakni  bagaimana melaksanakan MLA jika tidak terdapat perjanjian MLA?
4. Transfer of Criminal Proceedings (pengalihan proses pidana).
Negara  ( contracting  parties )  wajib  mempertimbangkan  kemungkinan mengalihkan  kenegara  pihak  lain  proses  penuntutan  dengan  argumentasi  untuk kepentingan proses peradilan yang baik. 27
5. Law Enforcement Cooperation (Kerjasama penegakan hukum).
Kerjasama  antar  penegak  hukum  negara-negara  anggota  ( parties )  harus dilakukan  dengan  sistem  hukum  dan  pemerintahan  masing-masing,  yang ditujukan  untuk  meningkatkan  keefektifan  tindakan  penegakan  hukum  untuk memberantasan kejahatan-kejahatan menurut hasil Konvensi UNCAC 2003. 28
Kerjasama penegakan hukum harus pula dirumuskan dalam bentuk perjanjian bilateral atau multilateral mengenai kerjasama langsung antara instansi penegakan hukum  dan  untuk  menyesuaikan  perjanjian  atau  pengaturan  jika  sudah  ada. Contoh  bentuk  kerjasama  antara  penegak  hukum  dapat  dilihat  pada  persetujuan
27 UNCAC, Pasal 47.
bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Federal Beaureau Investigation (FBI) Amerika Serikat.
6. Joint Investigation (Penyidikan Bersama).
Penyidikan bersama harus dirumuskan dalam bentuk perjanjian bilateral atau multilateral.  Dalam  hal  tidak  terdapat  perjanjian  tentang  penyidikan  bersama, maka  penyidikan  bersama  dilakukan  dengan  pejanjian  atas  dasar  kasus  per kasus. 29
7. Special Investigative Techniques (Teknik Penyidikan Khusus).
Bentuk  teknik  penyidikan  khusus  yang  dilakukan  seperti  pengintaian elektronik  atau  bentuk  lain  pengintaian  atau  operasi  rahasia  didalam  wilayahnya dan  untuk  memungkinkan  agar  bukti  yang  diperoleh  dari  kegiatan  itu  diterima oleh pengadilan. 30
4. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi melalui Instrumen Non Conviction Based Asset forfeiture
Tindak  pidana  Korupsi  memiliki  beberapa  pengertian  yang  didasarkan  pada doktrin ahli-ahli hukum pidana, antara lain menurut Jeremy Pope dalam bukunya Confronting Coruption: The Element of National Integrity System 31 , menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua orang.
Pengertian  Korupsi  menurut  Akhiar  Salmi 32 bahwa  korupsi  merupakan perbuatan  buruk,  seperti  penggelapan  uang,  penerimaan  uang  sogok  dan sebagainya,  sedangkan  menurut  Andi  Hamzah  pengertian  tindak  pidana  korupsi memiliki  tiga  unsur,  yaitu  unsur  pebuatan,  unsur  melawan  hukum  serta  unsur dapat merugikan keuangan negara.
a. Unsur perbuatan
Unsur  perbuatan  memiliki  pembagian  lagi  yang  berupa  memperkaya  diri sendiri,  memperkaya  orang  lain  dan/atau  memperkaya  koorporasi.  Arti
29 UNCAC, Pasal 49.
30 UNCAC, Pasal 50.
31 http://intl.feedfury.com , Makalah Korupsi Indonesia , di poskan tanggal 8 Maret 2009, di akses tanggal 2 Oktober 2018.
32 Bahan Bacaan Akhiar Salmi, Paper 2006 , “Memahami UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, MPKP, FE,UI. (intl.feedfury.com).
memperkaya di sini adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau menjadikan orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. 33 Selain itu pula arti “memperkaya”  disini  adalah  harus  terdapat  3  unsur,  yaitu  unsur  perolehan kekayaan,  perolehan  kekayaan  melampaui  sumber  kekayaannya,  dan  ada kekayaan  yang  sah  melalui  sumber  kekayaannya,  dan  ada  kelebihan  kekayaan yang tidak sah. 34
b. Unsur dengan cara melawan hukum
Unsur  secara  melawan  hukum  berasal  dari  kata wederrechtlijk yang  dalam bahasa  Indonesia  lazim  disebutkan  dengan  melawan  hukum.  Unsur  melawan hukum  dalam  UU  PTPK  mempunyai  pengertian  formil  dan  materil. 35 Menurut Nur  Basuki  Minarno bahwa  Unsur  “melawan  hukum”  merupakan  bagian  inti delik (bestanddeel  delict) dalam  pasal  2  UU  PTPK,  sedangkan  unsur “penyalahgunaan wewenang” sebagai bagian inti delik (bestanddeel delict) dalam pasal 3 UU PTPK. 36
c. Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara.
Merugikan  keuangan  negara  dimaksudkan  bahwa  tindak  pidana  korupsi merugikan keuangan negara, yakni segala sesuatu kekayaan negara termasuk hak- hak  dan  kewajibannya.  Sedangkan  perekonomian  negara  ialah  kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Menurut  Nur  Basuki  Minarno 37 bahwa  Pengertian  keuangan  negara  dapat dilihat  dalam  penjekasan  umum  UU  PTPK  yakni  keseluruhan  kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang disahkan atau tidak dipisahkan, termaksud didalamnya  segala  bagian  kekayaan  negara  dan  segala  hak  dan  kewajiban yang timbul karena:
33 Andi Hamzah , sebagaimana dikutip Adam Chazawi , Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Jawa Timur, cetakan ketiga, 2010. h. 39.
34 Adam Chazawi, Ibid. h. 40.
35 Berdasarkan  Putusan  Mahkamah  konstitusi  Nomor  003/PUU-IV/2006  bahwa  penjelasan Pasal  2  ayat  (1)  mengenai  sifat  melawan  hukum  materil  dinyatakan  tidak  memiliki  kekuatan hukum mengikat.
36 Nur Basuki Minarno, Op.Cit., h. 2.
37 Ibid, h. 46 .
a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban  pejabat  negara,  baik  ditingkat  pusat maupun daerah. b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan
pertanggungjawaban  badan  usaha  milik  negara/badan  usaha milik  daerah,  yayasan,  badan  hukum  dan  perusahaan  yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
Unsur  merugikan  keuangan  dan  perekonomian  pada  tindak  pidana  korupsi menjadi  hal  yang  penting  karena  pada  unsur  ini  terdapat  makna  bahwa perekonomian negara disusun atas dasar untuk kemakmuran rakyat. Sehingga bila berbicara  mengenai  korupsi  sama  halnya  berbicara  dalam  kaitannya  dengan berbagai macam aset yang menjadi objek dari delik tersebut. Menurut Purwaning M.  Yanuar  dalam  bukunya Pengembalian  Aset  Hasil  Korupsi ,  beliau menggunakan  teori  keadilan  sosial  sebagai grand  theory atau  teori  utama.
Olehnya, korupsi merupakan masalah ketidakadilan sosial dan merupakan tindak pidana terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. Berdasarkan pendapat beberapa ahli,  teori  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  terdiri  dari  beberapa poin, antara lain ;
1. Pengembalian  aset  tersebut  bertujuan  dalam  mengambil  kembali  hak negara korban yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana korupsi.
2. Pengembalian  aset  tersebut  sebagai  kebijakan  sosial  dalam  berbagai institusi  bertujuan  dalam  memajukan  kesejahteraan  umum  dengan mengoptimalkan penggunaan hak-hak negara.
3. Dilakukan  atas  dasar  kesejahteraan  umum  yakni  atas  dasar  kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Teori  keadilan  sosial  tersebut  bersinergi  dengan  pengertian  dari  negara kesejahteraan  dimana  negara  bertanggung  jawab  dalam  mewujudkan  masyarakat yang sejahtera. Sehingga Purwaning M. Yanuar mengatakan bahwa pengembalian
aset  tersebut  memungkinkan  negara  korban  dalam  mengatasi  penyebab  utama kemiskinan structural. 38
Seperti  yang  telah  penulis  uraikan  pada  Bab  sebelumnya  mengenai perampasan aset, sebagaimana diketahui bahwa konsep perampasan aset yang ada saat  ini  memberikan  tiga  jalan  atau  tiga  cara  berkenaan  dengan  perampasan  aset hasil tindak pidana korupsi. Ketiga jalan dimaksud yaitu perampasan melalui jalur pidana,  perampasan  melalui  jalur  gugatan  perdata  dan  perampasan  aset  melalui tindak  pidana  pencucian  uang.Pendekatan  hukum  pidana  secara  konvensional yang  didasarkan  pada  adanya  kesalahan  terdakwa  belumlah  efektif,  karena pembuktian  dalam  pidana  sangatlah  sulit,  dimana  pembuktiannya  mencari kebenaran  materil.  Selain  pendekatan  hukum  pidana,  penggunaan  pendekatan hukum  perdata  konvensional  juga  belum  maksimal  karena  proses  perdata menganut  sistem  pembuktian  formil  yang  dalam  prakteknya  bisa  lebih  sulit daripada  pembuktikan  materiil.  Begitupun  undang-undang  tindak  pidana pencucian  uang  yang  masih  memerlukan  hukum  acara  yang  jelas  guna memberikan  pedoman  kepada  penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim  dalam pengimplementasiannya.  Sehingga  penerapan  perampasan  aset  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  serta  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  belum  berhasil  secara  maksimal untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.
Mengenai  perampasan  aset United  Nation  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  2003  telah  menawarkan  instrumen  baru  dalam  perampasan  aset  dari kejahatan  korupsi  yakni  Instrumen Non  Conviction  Based  Asset  forfeiture ( NCB Aseet  Forfeiture ). NCB  Aseet  Forfeiture adalah  penyitaan  dan  pengambilalihan aset  melalui  gugatan  “ in  rem” atau  gugatan  terhadap  aset,  sekilas  mirip  dengan gugatan perdata yang ada dalam UU PTPK namun keduanya memiliki perbedaan.
38 Frey, Lawrence R. sebagaimana di kutip Purwaning M. Yanuar, Pengembalian aset hasil korupsi , Bandung, Alumni, 2007. h. 66.
Upaya  perdata  dalam  UU  PTPK  menggunakan  aturan  perdata  biasa  dimana proses  persidangannya  masih  tunduk  pada  hukum  perdata  formil  atau  materiil biasa. NCB  Aseet  Forfeiture menggunakan  aturan  perdata  yang  berbeda,  seperti pembalikan  beban  pembuktian. NCB  Aseet  Forfeiture tidak  berkaitan  dengan pelaku  tindak  pidana  dan  memperlakukan  sebuah  aset  sebagai  pihak  yang berperkara.  Perbedaan  tersebut  menghasilkan  dampak  yang  berbeda.  Selain  itu pula  gugatan  perdata  yang  ada  dalam  UU  PTPK  memberikan  beban  pembuktian adanya  “unsur  kerugian  negara”  kepada  jaksa  sebagai  pengacara  negara. Sebaliknya NCB  Aseet  Forfeiture mengadopsi  prinsip  pembalikan  beban pembuktian  dimana  para  pihak  yang  merasa  keberatan  membuktikan  bahwa  aset yang  digugat  tidak  mempunyai  hubungan  dengan  korupsi.  Hal  ini  menjadikan Jaksa  Pengacara  Negara  cukup  membuktikan  adanya  dugaan  bahwa  aset  yang digugat mempunyai hubungan dengan suatu tindak pidana korupsi. 39
Semakin  meningkatnya  kuantitas  dan  kualitas  kasus-kasus  korupsi  di Indonesia,  maka  untuk  memerangi  korupsi,  salah  satu  cara  dapat  menggunakan instrument NCB  Aseet  Forfeiture untuk  memudahkan  penyitaan  dan pengambilalihan aset koruptor melalui perampasan non-pidana. Indonesia selama ini cenderung mengutamakan penyelesaian melalui jalur pidana yang lebih fokus untuk menghukum pelaku tindak pidana korupsi dari pada pengembalian kerugian keuangan  negara.  Kenyataannya  jalur  pidana  tidak  cukup  “ampuh”  untuk meredam  atau  mengurangi  jumlah  terjadinya  tindak  pidana  korupsi.  Hal  ini sebagaimana  diungkapkan  oleh  Marwan  Effendy  bahwa  korupsi  di  Indonesia seperti  tidak  habis-habisnya,  semakin  ditindak  makin  meluas,  bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah  kerugian  negara  maupun  kualitasnya.  Akhir-akhir  ini  nampak  makin terpola  dan  sistematis,  lingkupnya  pun  telah  merambah  keseluruh  aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. Korupsi secara nasional disepakati
39 Suhadibroto, Instrumen  Perdata  untuk  Mengembalikan  Kerugian  negara  Dalam  korupsi , www. Komisi Hukum.go id. Dalam Detania, h.34.
tidak saja sebagai “ extraordinary crime ” (kejahatan luar biasa), tetapi juga sebagai kejahatan transnasional. 40
Upaya  pengembalian  aset  hasil  tindak  pidana  korupsi  dengan  pendekatan NCB  Asset  Forfeiture dapat  diterapkan  baik  oleh  negara  yang  menganut  sistem civil  law maupun camon  law .  Dasarnya  adalah  pasal  54  ayat  1  huruf  c  UNCAC yang  mengharuskan  semua  negara  pihak  untuk  mempertimbangkan  mengambil tindakan-tindakan  yang  dianggap  perlu  sehingga  perampasan  aset  hasil  korupsi dimungkinkan  tampa  proses  pidana  dalam  kasus-kasus  dimana  pelanggar  tidak dapat  dituntut  dengan  alasan  kematian,  pelarian  atau  dalam  kasus-kasus  yang lainnya. 41
Dalam  hal  ini  UNCAC  2003  tidaklah  hanya  difokuskan  pada  satu  sistem hukum  saja,  sebab  perbedaan  yang  fundamental  yang  ada  pada  setiap  tradisi sistem  hukum  akan  menghambat  implementasi  konvensi  sehingga  implementasi NCB  Asset  Forfeiture mampu  melampaui  perbedaan  sistem  hukum  untuk merampas  aset  hasil  korupsi  disemua  yurisdiksi.  Sehingga NCB  Asset  Forfeiture memudahkan  penelusuran,  pembekuan,  perampasan,  dan  pemulihan  aset  hasil korupsi melalui instrument praktik NCB Asset Forfeiture.
Keberhasilan  penggunaan  instrument NCB  Aseet  Forfeiture di  negara  maju mungkin  bisa  dijadikan  wacana  di  Indonesia  karena  prosedur  ini  akan memberikan  keuntungan  dalam  proses  peradilan  dan  untuk  mengejar  aset  para koruptor.  Yang  terlihat  selama  ini,  seringkali  jaksa  mengalami  kesulitan  dalam membuktikan  kasus-kasus  korupsi  karena  tingginya  standar  pembuktian  yang digunakan  dalam  kasus  pidana.  Selain  itu  seringkali  dalam  proses  pemidanaan para  koruptor,  mereka  menjadi  sakit,  hilang  atau  meninggal  yang  dapat mempengaruhi  atau  memperlambat  proses  peradilan.  Hal  ini  dapat  diminimalisir dengan  menggunakan  menggunakan  instrument NCB  Aseet  Forfeiture karena obyeknya  adalah  aset  bukan  koruptornya.  sehingga  sakit,  hilang  atau meninggalnya si koruptor bukan menjadi halangan dalam proses persidangan.
40 Marwan  Effendy, Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Lokakarya  Anti-korupsi  bagi Jurnalis, Surabaya, 2007, h.1.
41 Mohammad  Yusuf, Merampas  Aset  Koruptor Jakarta,  PT  Kompas  Media  Nusantara, 2013. h.110.
Pengembalian  aset  dikenali  sebagai  suatu  yang  pokok  yang  mendasar  dari UNCAC, dalam hal ini diharapkan negara pihak untuk dapat saling bekerja sama dan  membantu  seluas  luasnya  untuk  dapat  melaksanakan  pemberantasan  korupsi yang optimal serta terwujudnya alasan lahirnya United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.
Instrument NCB  Aseet  Forfeiture tersebut  diatas  dapat  menjadi  harapan pengembalian  aset  yang  efektif  dalam  menjerat  pelaku  tindak  pidana  korupsi. Sehingga memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat  dalam  mencapai  kesejahteraan.  Olehnya,  ini  relevan  dengan  prinsip “berikan  kepada  negara  apa  yang  menjadi  hak  negara”.  Di  dalam  hak  negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip  tersebut  setara  dan  sebangun  dengan  prinsip  ”berikan  kepada  rakyat  apa yang menjadi hak rakyat”.

## D. PENUTUP

## A. Kesimpulan
United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  Tahun  2003, mengatur 4 (empat)  substansi bab yang merupakan prinsip dasar dan sangat signifikan terhadap perkembangan pembaruan ( ius constituendum ) perundang-undangan  nasional  dalam  pemberantasan  korupsi  yaitu  tindakan pencegahan,  kriminalisasi  dan  penegakan  hukum,  kerja  sama  internasional, serta pengembalian aset.
a) Pencegahan
UNCAC 2003 menekankan terhadap model kebijakan pencegahan  preventif  disektor  publik  dan  swasta.  Terkait  dengan pencegahan  sektor  publik.  Yakni  mengenai  sistem  rekruitmen, penggajian,  promosi,  pensiun  pegawai  negeri  serta  tranparansi penyelenggara  negara.  Sedangkan  pada  sektor  swasta,  pentingnya penerapan  transparansi  dan  akuntabilitas  serta  meningkatkan  standar akuntansi dan audit disektor swasta.
b) Kriminalisasi dan Penegakan Hukum
Ada  empat  hal  perbuatan  yang  dikriminalisasi  dalam  substansi UNCAC  2003  yang  bila  diterapkan  akan  sangat  berpengaruh  terhadap ketentuan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia.  Yaitu  tindak  pidana korupsi  penyuapan-penyuapan  publik  nasional  ( Bribery  of  national public  official), memperdagangkan  pengaruh  ( Trading  in  influence ), memperkaya  diri  sendiri  secara  tidak  sah  ( Ilic  enrichment), dan penyuapan disektor swasta ( Bribery in the private sector ).
c) Kerja Sama Internasional
Bahwa  Ekstratradisi  dan  Bantuan  Timbal  Balik  merupakan bentuk  kerjasama  internasional  yang  diamanatkan  UNCAC.  Terdapat beberapa  asas-asas  baru  yang  tidak  diatur  pada  konvensi  internasional sebelumnya  seperti  pelaksanaan  kerjasama  internasional  tampa  adanya prinsip Dual  Criminality sehingga  UNCAC  2003  bisa  menjadi  dasar hukum  dalam  melaksanakan  kerja  sama  internasional  sehingga diharapkan  dapat  mempermudah  pelaksanaan  kerja  sama  internasional dalam penegakan tindak pidana korupsi.
d) Pengembalian Aset
Mengenai  pengambilan  aset  UNCAC  2003  telah  menawarkan instrumen  baru  dalam  perampasan  aset  dari  kejahatan  korupsi  yakni Instrumen Non  Conviction  Based  Asset  forfeiture ( NCB  Aseet Forfeiture ). NCB Aseet Forfeiture adalah penyitaan dan pengambilalihan aset  melalui  gugatan  “ in  rem” atau  gugatan  terhadap  aset  yang menggunakan  teori  pembalikan  beban  pembuktian  keseimbangan (balanced probability of principles). Sehingga tidak bertentangan dengan asas presumption of innocence serta prinsip Non-self incrimination.

## B. Saran
Pemerintah  Indonesia  harus  segera  melakukan  tindakan  legislatif  yakni dengan  membuat  undang-undang  pemberlakuan  baik  bersifat  perubahan maupun undang-undang baru yang menggantikan seluruh ketentuan undang- undang dalam hal ini mentransformasikan ketentuan-ketentuan yang baru dari Konvensi  PBB United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)
Tahun  2003  yang  belum  tercantum  dalam  peraturan  perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia guna sebagai pembaharuan hukum kedepan. serta ketentuan konvensi tersebut harus disesuaikan dengan prinsip  hukum  yang  ada  di  Indonesia.  Dengan  begitu  undang-undang  yang akan  ditetapkan  kemudian  sebagai  implementasi  Konvensi  PBB United Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  Tahun  2003  tersebut tidaklah bertentangan dengan sistem dan asas-asas hukum yang telah ada.

## DAFTAR BACAAN
Andi  Hamzah, Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional dan Internasional, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
--------------------------, Hukum  Pidana  Materil  dan  Formil  Korupsi  di
Indonesia, Jawa  Timur,  Bayumedia  Publishing,  (cetakan  ketiga),
2010
Arief,  Barda  Nawawi, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana , Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta, Kencana 2011.
Campbell  Black , Henry. Black  Law  Dictionary ,  Fifth  Edition,  Sint  Paul Minn: West Publishing Co.1979.
Effendy,Marwan, Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Surabaya, Lokakarya Anti-
Mulyadi, Lilik, pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi. bandung, Alumni, 2013.
Marzuki,  Peter  Mahmud, Penelitian  Hukum, Prenada  Media  Group, Jakarta, 2005. Edisi Pertama, Cetakan Ke-7 November 2011.
Minarno.  Nur  Basuki, Penyalahgunaan  Wewenang  dan  Tindak  Pidana Korupsi  dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2009.
Purwaning  M.  Yanuar. Pengembalian  Aset  Hasil  Korupsi;  Berdasarkan
Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia,
Bandung : Alumni, 2007.
Romli  Atmasasmita,  , Sekitar  Masalah  Korupsi  Aspek  Nasional  dan
Internasional , Bandung, Mandar Maju, 2004.
--------------------------, Teori  Hukum  Integratif ,  Yogyakarta,  Genta Publishing,  2012.
Seno  Adji,  Indriyanto, Korupsi  Kebijakan  Aparatur  Negara  dan  Hukum Pidana , Jakarta: CV. Diadit Media, 2007.
Siswanto  Sunarso, Eksradisi  dan  Bantuan  Hukum  Timbal  Balik  dalam Masalah Pidana. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2009. Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, Jakarta, Penerbit CV Utomo, 2006.
Yusuf, Mohammad, Merampas Aset Koruptor, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2013.