Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 6, Nomor 2, Juli-Desember 2023 e-ISSN: 2598-4934 p-ISSN: 2621-119X DOI: https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i2.7595

## PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL (IMPLEMENTASI APLIKASI J-LAHBAKO)
Nur Aini Mayasiana 1 , Ivana Septia Maharani 2 , Lailatul Munawaroh 3
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan 1,2,3
Mayasiana30@gmail.com 1

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelayanan publik berbasis digital (implementasi penggunaan aplikasi J-Lahbako). Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi J-Lahbako merupakan  pelayanan  yang  mencakup  pengurusan  administrasi  kependudukan masyarakat  Jember  secara  keseluruhan  di  Kabupaten  Jember.  Aplikasi  J-Lahbako hingga  Maret  tahun  2023  telah  diakses  oleh  175  desa  dari  248  desa  di  Kabupaten Jember atau telah terealisasi sebesar 70%. Kecamatan Jenggawah merupakan salah satu kecamatan  di  Kabupaten  Jember  yang  telah  menerapkan  sistem  jaringan  aplikasi  J- Lahbako.  Salah  satu  desa  di  Kecamatan  Jenggawah,  yaitu  Kemuningsari  Kidul merupakan tempat pertama kali diresmikannya aplikasi J-Lahbako yang dihadiri seluruh stakeholder di Kabupaten Jember. Simpulan penelitian bahwa pelayanan publik berbasis digital  aplikasi J-Lahbako  efektif  membantu  pemerintah  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  dalam  memberikan  layanan  administrasi  kependudukan  hingga  ke wilayah desa, akan tetapi terdapat beberapa kendala diantaranya sering terjadi gangguan sistem  dan  keterbatasan  pengetahuan  operator  aplikasi  J-Lahbako  terkait  perubahan aturan pada sistem J-Lahbako.
Kata Kunci: Elektronik, J-Lahbako, Pelayanan, Publik, Transformasi.

## ABSTRACT
The aim of  this  research is  to  determine digital-based public services  (implementation of  the  J-Lahbako  application).  This  research  method  uses  a  qualitative  method  with  a descriptive  approach.  The  research  results  show  that  the  J-Lahbako  application  is  a service that includes managing the population administration of the Jember community in Jember Regency. The J-Lahbako application as of March 2023 has been accessed by 175  villages  out  of  248  villages  in  Jember  Regency  or  has  been  realized  by  70%. Jenggawah District is one of the sub-districts in Jember Regency that has implemented the  J-Lahbako  application  network  system.  One  of  the  villages  in  Jenggawah  District, namely  Kemuningsari  Kidul,  was  the  place  where  the  J-Lahbako  application  was  first inaugurated which was  attended by all stakeholders  in  Jember Regency. The research conclusion is that the J-Lahbako application's digital-based public services are effective in  helping  the  government's  Department  of  Population  and  Civil  Registration  provide population administration services to village areas, however there are several obstacles including  frequent  system disruptions and limited knowledge of  J-Lahbako  application operators regarding changes to regulations. on the J-Lahbako system.
Keywords: Electronic, J-Lahbako, Public, Service, Transformation

## PENDAHULUAN
Perkembangan  dunia digital yang semakin  pesat  menjadi  tuntutan  sektor pemerintah maupun swasta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan
pemanfaatan teknologi.  Teknologi  saat  ini  adalah bagian dari kehidupan manusia, berawal dari hal yang paling rumit hingga paling sederhana  dipastikan  akan  ditemukan adanya  pemanfaatan  teknologi  dalam setiap  kegiatan.  Bentuk  penawaran teknologi  dalam  memecahkan  solusi yaitu  efisiensi  dan  kemudahan  dalam mengakses  segala  aspek  yang  akan sangat  berpengaruh  dalam  menunjang serta  membantu  berbagai  kegiatan manusia.  Teknologi  akan  membantu manusia dalam memudahkan dan menyelesaikan  segala  pekerjaannya. Saat  ini,  teknologi  menjadi  faktor penting  dalam  menentukan  kualitas kinerja pemerintah  (Wang et  al.,  2023), selain itu teknologi menawarkan peluang dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dengan pemerintah (El-Haddadeh et al., 2019) Pemerintah telah mengaplikasikan sekaligus memanfaatkan teknologi untuk membantu warga dengan berbagai jenis layanan, termasuk layanan  Administrasi  Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admin
DukCapil).  Layanan  ini  sangat  penting bagi  masyarakat.  Layanan  administrasi kependudukan  adalah  tugas  Negara.  Ini tercantum  di  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945  bahwa  Indonesia harus  melindungi  dan  mengakui  hak hukum  penduduk  yang  terjadi  dalam atau di luar negara (Pratiwi, 2016).
Peristiwa  kependudukan  sangat beragam,  seperti  kelahiran,  kematian, pernikahan, perceraian, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, mengganti nama atau alamat,  dan  masih  banyak  peristiwa
penting  lainnya.  Semua  peristiwa  ini harus dilaporkan karena dapat menyebabkan  perubahan  data  identitas atau  surat  keterangan  kependudukan (Emis et al., 2022). Kegiatan administrasi  kependudukan  meliputi menyusun, mencatat, mengeluarkan dokumen  dan  data  kependudukan.  Hal ini  dilakukan  melalui  mengumpulkan data  penduduk,  mencatat  kejadian penting, mengelola informasi administrasi kependudukan, dan memanfaatkan hasilnya untuk pelayanan  masyarakat,  pembangunan, dan  sektor  terkait  lainnya.  Setiap  kali ada  peristiwa  penting  yang  terjadi  pada seseorang, seperti kelahiran atau pernikahan,  catatannya  akan  direkam oleh instansi yang
bernama Dispendukcapil (Rahman, 2019).
Pelayanan  masyarakat  adalah  saat pemerintah  memberikan  pelayananan atas  barang,  jasa,  dan  administrasi kepada  semua  warga  negara.  Ini  harus sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  dan diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2009. Disependukcapil adalah lembaga  yang  memberikan  layanan kepada masyarakat dalam hal administrasi.  Tugas  mereka  adalah memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi  di  bidang  ini  (Handrina,
2020).
Kemudahan bagi masyarakat dalam  menjangkau  pelayanan  terutama di  bidang  admindukcapil  adalah  salah satu  acuan  keberhasilan  pemerintah dalam memberikan layanan administrasi kependudukan,  baik  dari  segi  fasilitas, prosedur, pelayanan, dan lain sebagainya kepada masyarakat, sehingga  pemerintah  dapat  dikatakan telah menjalani fungsinya dalam memberikan  berbagai  kebutuhan  yang diperlukan  oleh  warganya.  Hal  ni  tidak hanya  terkait  layanan  administrasi kependudukan capil tetapi juga mencakup layanan lainnya dalam
rangka memenuhi kebutuhan masyarakat (Agusta, 2004). Penelitian  dilakukan  di  Kantor
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Jember.  Sejak  tahun  2018, lembaga  ini  telah  membuat  berbagai inovasi untuk pelayanan online.
Pelayanan  itu  terdiri  dari  3  jenis layanan, yaitu Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan, WhatsApp
adminduk,  dan  J-Lahbako.  J-Lahbako adalah  layanan  online  baru  yang dikeluarkan  pada  Februari  2022.  Ini adalah  aplikasi  yang  dikembangkan oleh  Dispendukcapil  Jember  yang membantu masyarakat Kabupaten
Jember  dalam  mengurus  dokumen kependudukan  mereka.  Layanan  ini mencakup  semua  wilayah,  termasuk desa-desa.
Sebelum adanya pelayanan elektronik  J-Lahbako,  kepengurusan adminduk  dilakukan  secara  manual,
yaitu dengan cara pengurusan dokumen adminduk dilakukan sendiri oleh masyarakat dari desa ke pihak kecamatan,  kemudian  pihak  kecamatan akan  melakukan  pengiriman  dokumen adminduk  dan  pendukung  ke  kantor
Disdukcapil  Kabupaten  Jember  secara langsung. Metode konvensional memiliki banyak kekurangan
diantaranya  mudah  hilang  dan  tidak efisien waktu, sebab pengiriman manual oleh  pihak  kecamatan  memerlukan waktu cukup lama yaitu satu hingga dua bulan  penyelesaian,  hal  ini  karena dalam mengurus administrasi kependudukan  sering  terjadi  dokumen pengurusan  masyarakat  banyak  yang tertumpuk hingga kemudian akan dikirimkan  secara  kolektif  ke  kantor Disdukcapil  jika  mencapai  jumlah tertentu.
Aplikasi  J-Lahbako  hadir  untuk memberikan  layanan  masyarakat  yang modern.  Teknologi  yang  semakin  maju membuat pengurusan administrasi
kependudukan  menjadi  lebih  mudah. Dengan aplikasi J-Lahbako, pengurusan data  penduduk  bisa  dilakukan  secara online,  yang  membuatnya  lebih  cepat dan  mudah  daripada  sebelumnya.  Era sebelum  J-Lahbako  mengurus  data kependudukan  terkesan  berbelit-belit dan lama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis
deskriptif.  Metode  ini  dapat  membantu peneliti untuk menemukan jawaban atas rumusan  masalah  dengan  pendekatan yang  dipilih  oleh  peneliti,  dengan mencangkup  fenomena  implementasi pelayanan  publik  berbasis digital J- Lahbako . Dengan  metode  ini, peneliti dapat mengetahui peristiwa terkait suatu hal  yang  terjadi  pada  subjek  penelitian, seperti tindakan,
pandangan, penyemangat,  dan  sebagainya  secara luas  dengan  menggunakan  gambaran dalam  wujud  kalimat  atau  pernyataan dalam konteks tertentu secara alamiah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Desentralisasi  merupakan  salah satu  perwujudan  dari  otonomi  daerah, yang  mana  sistem  pemerintahan  ini diharapkan mampu mewujudkan keterlibatan  masyarakat  dalam  tatanan organisasi pemerintahan, sehingga dapat mewujudkan  pelayanan  yang  maksimal kepada
masyarakat daerahnya.
Indonesia  telah  mengacu  pada  sistem desentralisasi  otonomi  daerah  sejak tahun 2001, dengan waktu yang panjang tersebut bahkan tidak mudah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat  Indonesia  sebagaimana  yang diharapkan (Rahman, 2019).
Sistem  desentralisasi  menjadikan makna  Pemerintah  Daerah  semakin mempunyai tanggungjawab yang sangat besar terhadap kesejahteraan
masyarakat.    Sebagaimana  berdasarkan pada  Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, yang  menempatkan  pemerintah  daerah sebagai pusat pembangunan. Pemerintah daerah mempunyai kapasitas  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah  yaitu  mempunyai  kewenangan seluas-luasnya dalam mengatur daerahnya,  sehingga  perlu  dilakukan penataan kelembagaan yang digerakkan oleh  pemerintah  daerah  berdasarkan pada kerangka peran pemerintah, sebagai  wujud  atas  fungsi  pengaturan, pelayanan  publik,  dan  pemberdayaan, yang  mana  hal  ini  dapat  meningkatkan profesionalitas lembaga dalam
memberikan  pelayanan  kepada  publik (Ningtyas, 2014).
Pelayanan  adminduk  merupakan salah  satu  hal  yang  menyangkut  urusan pemerintah daerah, Dispendukcapil merupakan instansi pemerintah bertugas menerbitkan produk pelayanan masyarakat  yang  berkaitan  dengan pencatatan jumlah dan kriteria penduduk berdasarkan usia, oleh karena itu  setiap  penduduk  akan  mendapatkan identitas sebagai warga negara.
Adminduk  adalah  serangkaian  tindakan dalam upaya untuk mengatur administrasi  masyarakat,  yang  meliputi pengorganisasian dan
penerbitan dokumen  serta  data  penduduk,  sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan  Perundang-undangan  Nomor 23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan.
Dokumen kependudukan,
pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi  Administrasi  Kependudukan memiliki nilai yang sangat penting bagi kebutuhan  masyarakat  dalam  segala urusan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah harus  menyediakan  layanan  tersebut secara maksimal. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut,
disebutkan  bahwa  pelayanan  publik
merupakan tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya, dalam hal urusan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, pelaksanaannya akan dilakukan  oleh  Gubernur.  Sedangkan untuk  penyelenggaraan  administrasi kependudukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,  pelaksanaannya  akan dilakukan  oleh  Bupati/Walikota  di setiap  wilayah  yang  tersebar  di  seluruh Indonesia  (peraturan.bpk.go.id, diakses pada 6 Agustus 2023 ). Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten  Jember  dilaksanakan  oleh Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sebagai penyedia  atau  instansi  pelaksana.  Hal ini didasarkan pada
Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  37  Tahun  2007 Pasal  19  tentang  Pelaksanaan,  serta Undang-Undang  No.  23  Tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudukan.
Dalam  peraturan  tersebut  disebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh instansi pelaksana, yang  berarti  bahwa  Dispendukcapil Kabupaten  Jember  memiliki  tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan, dan telah menjadi kewenangan  daerah  untuk  memberikan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Kewenangan  pemerintah  daerah Kabupaten  Jember  dalam  memberikan pelayanan  admindukcapil  diatur  dalam UU  No.  23  tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan Bupati Kabupaten Jember No. 45 tahun 2016  Pasal  2  ayat  (3)  mengenai kedudukan,  struktur  organisasi,  tugas dan fungsi, serta tata kerja
Dispendukcapil  Kabupaten  Jember.  Hal ini merupakan bentuk pemberian kewenangan  oleh  pemerintah  pusat kepada pemerintah daerah, yang
merupakan implementasi dari kebijakan desentralisasi  atau  otonomi  daerah dalam  upaya  melakukan  perubahan  dan perbaikan  serta  memberikan  kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  dan  daerahnya  dengan prinsip demokratis (peraturan.bpk.go.id, diakses pada 6 Agustus 2023 ).
Mengakomodasi kebutuhan
masyarakat  dalam  bidang  administrasi merupakan  hak  seluruh  warga  Negara yang  harus  dilindungi  oleh  pemerintah. Hal  ini  juga  mendapat  perlindungan  di bawah hukum. Oleh karena itu, pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk memberikan perlindungan hukum kepada  warganya,  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  28  D  ayat  (1)  UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga  negara  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang sama  di  hadapan  hukum.  Selain  itu, Negara  juga  memiliki  tanggung  jawab untuk  melayani  setiap  warga  negaranya dalam  memenuhi  hak  dan  kebutuhan dasar  tersebut  dengan  menyediakan fasilitas umum yang layak. Hal ini juga diatur dalam UUD RI tahun 1945, Pasal 34  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang  layak  bagi  warga  Negaranya (Raniva, 2020).
Inovasi pelayanan digital J- Lahbako  merupakan  aplikasi  yang diciptakan oleh Dispendukcapil Kabupaten  Jember,  dimana  mempunyai tujuan  untuk  mempermudah  proses pengurusan adminduk kepada masyarakat. J-Lahbako dibuat berdasarkan  ketentuan  yang  tercantum dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri (Permendagri) No.7 tahun 2019 tentang Pelayanan  Administrasi  Kependudukan secara  daring.  Pasal  1  dari  peraturan
tersebut  menjelaskan  bahwa  layanan kependudukan  secara  online  adalah layanan penerbitan dokumen kependudukan yang menggunakan sistem pengiriman data/berkas persyaratan  melalui  media  elektronik berbasis  web  dengan  memanfaatkan fasilitas  teknologi,  komunikasi,  dan informasi (Wicaksono, 2022).
Konsep  implementasi  kebijakan pelayanan  publik digital J-Lahbako yang  akan  diuraikan  menjadi  lima komponen yang terdiri dari kepentingan yang  mempengaruhi,  tipe  manfaat, derajat  (tingkat)  perubahan  yang  ingin dicapai,  letak  (lokasi)  pengambilan keputusan,  pelaksana  program  dan sumber  daya  yang  digunakan.  Berikut pembahasan mengenai konsep implementasi kebijakan pelayanan publik digital J-Lahbako  di  Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

## Kepentingan yang Mempengaruhi
J-Lahbako  merupakan  aplikasi sistem informasi manajemen pendaftaran online pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil) berbasis relational databases management  system .  Secara  garis  besar
J-Lahbako  merupakan  suatu  aplikasi untuk  mengelola  pendaftaran online yang meliputi pengajuan dan permohonan Akte Kelahiran, permohonan  perubahan  Kartu  Keluarga (KK),  Permohonan  surat  keterangan pengganti, Pelaporan akte kematian, dan lain  sebagainya.  Aplikasi  ini  dapat digunakan  untuk  mengetahui  jumlah pendaftaran penduduk secara keseluruhan  dengan  sangat  automatis, dimana  aplikasi  ini  mempunyai  filter pencarian  yang  fleksibel.  Oleh  karena itu,  aplikasi  ini  mampu  menghasilkan informasi  yang  sangat  bermanfaat dalam  proses  pengambilan  keputusan
yang  dilakukan  oleh  pejabat  yang berwenang.
Dalam  aplikasi  J-Lahbako  dapat mengolah  data  arsip,  diantaranya:  (1).
Cek Nomer induk kependudukan (NIK) KTP- el , Kartu Keluarga. (2). Pendaftaran  pengaduan.  (3).  Pelayanan daftar penduduk meliputi: (a). Pengajuan  KTP- el Hilang/Rusak,  (b). Permohonan pencetakan KK hilang, (c). Permohonan pencetakan Kartu Identitas Anak  (KIA).  (4).  Pelayanan  Capil,  (a).
Permohonan pencetakan Akte Kelahiran hilang  /  rusak.  (b).  Permohonan pembuatan Akte Kematian. (5). Informasi rekapitulasi peneriaan pelayanan per kecamatan. (6). Informasi pencetakan KTP- el , KK, Akte
Kelahiran  per  bulan.  (7).  Informasi status berkas pendaftaran.
Aplikasi  J-Lahbako  merupakan salah  satu  inovasi  pelayanan digital di bidang administrasi kependudukan yang harusnya dimiliki oleh setiap wilayah di Kabupaten Jember. Aplikasi ini mempunyai  peranan  yang  penting dalam membantu tugas aparatur Kecamatan  dan  Desa  dalam  melayani masyarakat terkait dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan  sipil  (admindukcapil)  yang setiap hari selalu
dibutuhkan masyarakat. Pelaksanaan  program  pelayanan digital dipengaruhi oleh kebijakan yang mempengaruhi implementasi
administrasi kependudukan daring ,
yaitu  Peraturan  Presiden  No.  95  tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis  Elektronik  dan  Permendagri No.7  tahun  2019  tentang      Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring , dimana regulasi ini memberikan kemudahan  bagi  pemerintah,  dalam  hal ini  petugas  operator  J-Lahbako  serta masyarakat  dalam  hal  kepengurusan dokumen kependudukan, terutama diwilayah Kecamatan Jenggawah
Kabupaten  Jember.  Selain  itu,  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil mempunyai tujuan utama terkait
pembangunan  aplikasi  sistem  informasi manajemen  pendaftaran online berbasis relational databases management system ini,  yaitu:  (1).  Terciptanya  tata kelolah  data  kependudukan  yang  baik dan  akurat;  (2).  Adnya  kemudahan dalam pengerjaan dan pengaturan
output yang informatif tentang pendudukan yang sesuai dengan kebutuhan; (3). Memberikan kemudahan untuk melakukan pengecekan  data-data  penduduk;  (4). Terwujudnya laporan eksekutif pemerintah  untuk  memantau  kinerja administrasi kependudukan dan monitoring;  (5).  Aplikasi  ini  dalam jangka  panjang  akan  mendukunng peningkatan kepuasan masyarakat tentang pelayanan administrasi
kependudukan.

## Tipe Manfaat
Aplikasi  J-Lahbako  telah  tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Jenggawah.  Dari  seluruh  kecamatan yang ada di Kaupaten Jember, Kecamatan ini adalah satu-satunya telah menggunakan  aplikasi  tersebut.  Bahkan bukan  hanya  di  tingkat  kecamatan, seluruh  desa  di  kecamatan  ini  telah menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi J-Lahbako memberikan
manfaat  dan  fasilitas  kepada  aparatur pemerintah  Kecamatan/  Desa  melalui operator  J-Lahbako  untuk  mengakses kepengurusan  dokumen  admindukcapil secara cepat, efektif, efisien. Masyarakat akan merasa terbantu sebab kepengurusan  dokumen  admindukcapil dapat  dilakukan  melalui  desanya  secara gratis  tanpa  mengurus  pelayanan  ke tingkat  yang  lebih  tinngi,  baik  di kecamatan maupun Lembaga pelayanan di  tingkat  dinas.  Oleh  karena  itu,  dapat dikatakan  bahwa  aplikasi  J-Lahbako
sangat bermanfaat bagi semua pihak, tor baik masyarakat selaku penerima
layanan dan pemerintah sebagai penyedia  layanan  masyarakat,  sehingga mereka  tidak  perlu  lagi  melakukan pengiriman  dokumen  ke  kantor  Dinas terkait  pelayanan.  Tetapi  masyarakat cukup  memasukkan  atau  melakukan entry dokumen-dokumen yang dibutuhkan melalui aplikasi tersebut.
Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai Aplikasi  J-Lahbako  merupakan aplikasi melalui jaringan yang digunakan untuk melakukan pengurusan kependudukan secara online atau daring. Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Jember memiliki harapan aplikasi ini
merupakan  salah  satu  cara  untuk memberikan  pelayanan  admindukcapil yang  dapat  mencapai  target  perekaman Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dari pemerintah  pusat.  Selain  itu  pihak Kecamatan  Jenggawah  juga  memiliki harapan keberhasilan yang tinggi terhadap  aplikasi  jaringan  J-Lahbako yaitu  dapat  membantu  masyarakat hingga  pada  lapisan  bawah,  yaitu masyarakat  desa  yang  tidak  memiliki smartphone dan tidak dapat menjangkau kantor  kecamatan  atau  kantor  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil dalam kepengurusan dokumen admindukcapil. Berikut gambar pencapaian  kepemilikan  KTP- el di Kabupaten  Jember  setelah  adanya aplikasi J-Lahbako tahun 2023.
Gambar 1: Pencapaian Kepemilikan KTP el di Kabupaten Jember Setelah Adanya Aplikasi J-Lahbako Tahun 2023.
(Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Jember tahun 2023)
Gambar  di  atas  menunjukan aplikasi  J-Lahbako  membawa  dampak baik bagi tercapainya
target kepemilikan  identitas  bagi  masyarakat sesuai  ketentuan  yaitu  masyarakat  yang usia  17  (tujuh  belas)  tahun.    Bukti tercapainya  target  tersebut  adalah  total
jumlah  total  penduduk  wajib  KTP- el Kabupaten  Jember  sejumlah  2.002.673 telah  tercapai  1.973.702  artinya  hampir 100  persen  target  tercapai.    Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat perubahan yang ditargetkan dari aplikasi  J-Lahbako  adalah  dengan
adanya perubahan pengurusan konvensional  menjadi digital yang memberi  kemudahan,  efisiensi  serta efektif dalam pengurusan admindukcapil.

## Letak Pengambilan Keputusan
Aplikasi jaringan J-Lahbako merupakan  sebuah  aplikasi  berbasis elektronik yang terhubung internet yang kemudian menjadi sebuah sistem informasi  di  tingkat  Kecamatan/desa. Pengoperasian  J-Lahbako  dilakukan oleh  staf  pelayanan  Kecamatan/desa dimana setiap desa hanya dapat memiliki satu orang operator J- Lahbako.    Hal  ini  berkaitan  dengan prosedur  yang  telah  ditetapkan  oleh Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil. Secara prosedur setiap kecamatan/ desa  hanya  diberikan  satu user untuk pengoperasian  J-Lahbako.  prosedur  ini dilakukan  terkait  dengan  identitas
kependudukan warga yang harus dirahasiakan. Adapun langkah dalam mengoperasionalkan  aplikasi  ini,  yaitu dengan memverifikasi data yang dilakukan  melalui  sistem  aplikasi  J- Lahbako. Staf pelayanan atau verifikator berkas awal akan memastikan kelengkapan dokumen.
Selanjutnya  akan  diteruskan  kepada operator  J-Lahbako  di  kecamatan/desa sebagai  pemberi  persetujuan  akhir dokumen entry pada  aplikasi.    Tahap berikutnya  data  akan  diproses  oleh
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil hingga sampai mendapat persetujuan  kemudian  pihak  operator  J- Lahbako kecamatan/desa dapat mendownload berkas yang telah
disetujui  dan  dapat  diberikan  kepada warga  yang  bersangkutan.  Berikut gambar dashboard aplikasi J-Lahbako:

## Gambar 2: Dashboard Aplikasi J-Lahbako
(Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Jember Tahun 2023)
Fitur  Aplikasi  J-Lahbako  Desa, diantaranya: (1). Dashboard; (2). Desa/Kelurahan: (a). Pelaporan
(Kelahiran  WNI  dan  Kematian),  (b). Permohonan  untuk  mendapatkan  Akte Kelahiran,  Kartu  Keluarga  Baru,  dan Kartu  Identitas  Anak,  (c).  Pencetakan (KTP,  Akte  Kelahiran,  Kartu  Keluarga, dan  KIA);  (3).  Cek  (KTP,  Akte Kelahiran, KK, dan History Pelayanan);
(4). Download formulir;  (5).  Laporan
Desa  (Akte  Kelahiran,  Akte  Kematian, Kartu Identitas Anak, KK, dan KTP).
Aplikasi  J-Lahbako  menyediakan layanan  yang  terdiri  dari  pengajuan pelayanan admindukcapil (Kartu
Keluarga,  KTP,  Akte  Kelahiran,  Akte Kematian,  dan  sejenisnya),  pengajuan kecamatan,  pengajuan  kelurahan,  serta pengajuan  OPD.  Pelaksanaan  Program penggunaan jaringan aplikasi J-Lahbako merupakan program pemerintah Kabupaten Jember untuk setiap
Kecamatan  dan  desa,  salah  satunya  di Kecamatan  Jenggawah  yang  dikelola melalui jaringan internet.
Pelaksana  Program  dan  Sumber Daya yang Digunakan
Pelaksanaan  program  jaringan aplikasi  J-Lahbako  yang  berjalan  sejak tahun  2022  di  wilayah  Kecamatan Jenggawah dan diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis  Elektronik  dan  Permendagri No.7  tahun  2019  tentang      Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring menjadi landasan bagi
Kecamatan Jenggawah.
Pelaksanaan  program  aplikasi  J- Lahbako yang telah berjalan sejak tahun
2022 di wilayah Kecamatan Jenggawah,
didukung  oleh  Peraturan  Presiden  No.
95 tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  dan Permendagri  No.  7  tahun  2019  tentang Pelayanan  Administrasi  Kependudukan secara  daring,  menjadi  dasar  yang  kuat bagi  Kecamatan  Jenggawah.  Hingga kini,  program  masih  berjalan  dengan lancar. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pengoperasian aplikasi J-Lahbako,  seperti  seringnya  terjadi gangguan  pada  sistem  dan  keterbatasan pengetahuan  operator  J-Lahbako  terkait perubahan  aturan  pada  sistem  tersebut. Hal  ini  berkaitan  dengan  kurangnya sosialisasi  terkait  adanya  beberapa perubahan  fitur  yang  terdapat  dalam sistem,  sehingga  operator  J-Lahbako
Kecamatan dan desa kurang memahaminya makna tersebut, sehingga  memicu  anggapan  bahwa pihak  Dispendukcapil  terlambat  dalam merespon  data  yang  telah  di entry oleh operator.
Sumber  daya  yang  digunakan
merupakan potensi yang harus dipertimbangkan,  karena  hal  ini  terkait dengan  kriteria-kriteria  yang  dimaksud
ditentukan  oleh  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Jember .
Kriteria yang diperlukan adalah sumber daya  manusia  yang  ahli  dalam  bidang komputer dan mampu untuk mengoperasionalisasikannya  serta  ahli dalam administrasi.
Di wilayah Kecamatan Jenggawah seluruh operator J-Lahbako berjumlah 9 orang yang terdiri dari 1 (satu) operator Kecamatan  dan  8  (delapan)  operator Desa. Pemerintah Kecamatan Jenggawah  terus  berupaya  melakukan peningkatan  SDM  dalam  meningkatkan pelayanan  masyarakat,  diantara  dengan menghadiri  sosialisasi  J-Lahbako  yang diadakan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil,  serta  antusiasme stakeholder
J-Lahbako menghadiri
Focus Grub Disccuison (FGD).

## SIMPULAN
Berdasarkan  dari  hasil  analisis pelayanan publik berbasis digital (implementasi  aplikasi  J-Lahbako  di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember),  bahwa  inovasi  pelayanan digital J-Lahbako  merupakan  sebuah aplikasi  yang  berperan  penting  dalam mendukung kinerja Dispendukcapil
Kabupaten  Jember  dalam  mencapai efektivitas  dan  efisiensi  pelayanan publik, serta mampu menjangkau pelayanan admindukcapil hingga pelosok desa. Pelaksanaan J-Lahbako di Kecamatan Jenggawah Kabupaten
Jember  didasarkan  pada  kebijakan Peraturan  Presiden  No.  95  tahun  2018 tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik dan Permendagri No.7 tahun 2019  tentang  pelayanan  Administrasi Kependudukan  secara  daring.  Aplikasi ini  telah  tersebar  di  seluruh  wilayah
Kecamatan Jenggawah Kabupaten
Jember  yang  terdiri  dari  8  (delapan) desa,  dan  memberikan  dampak  positif dalam  mencapai  target  kepemilikan identitas  bagi  masyarakat  yang  telah
mencapai  usia  17  (tujuh  belas)  tahun, yang  hampir  mencapai  100  persen  di Kabupaten  Jember.  Namun,  terdapat beberapa  kendala  dalam  implementasi aplikasi J-Lahbako, seperti adanya error system dan  kurangnya  sosialisasi  dari Dispendukcapil  terkait  perubahan  fitur yang  terdapat  dalam  sistem  J-Lahbako. Hal  ini  menyebabkan  keterlambatan dalam pelayanan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusta,  E.,  & Jaya,  I.  (2004). Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah dalam Pengembangan  Kualitas  Kinerja yang Lebih Baik dalam Mewujudkan  Pemerintahan  yang Baik. Journal  Ilmu  Sosial  Politik dan Pemerintahan 6 (1):1-10
http://dx.doi.org/10.37304/jispar.v 6i1.643
El-Haddadeh,  R.,  Weerakkody,  V., Osmani,  M.,  Thakker,  D.,  & Kapoor, K. K. (2019). Examining
Citizens’  Perceived  Value  of Internet  of  Things  Technologies in  Facilitating  Public  Sector Services Engagement. ELSEVIER: Government Information Quarterly, 36 (2), 310–320.
https://doi.org/10.1016/j.giq.2018. 09.009 Emis,  E.,  Burhanuddin,  B.,  &  Rahman, A.  (2022).  Analisis  Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil Kota Palu. Jurnal Kolaborasi Sains. 03 (9), 479–491. https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/in dex.php/JKS/article/download/17
61/1517
Handrina,  E.  (2020).  Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Pembuatan Kartu  Keluarga  (Suatu  Studi  di Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kota  Padang). Ensiklopedia of Journal: Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia. 2 (3), 51–55. https://doi.org/10.33559/eoj.v2i3. 464 Marselli,  A.,  Hardjanto,  U.  S.,  Amalia Diamantina,  A.  (2016).  Upaya Penataan  dan  Penertiban  dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Kendal  Menurut  Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2013  tentang Administrasi Kependudukan. Diponegoro Law Journal, 5 (3), 1-
19.
https://doi.org/10.14710/dlj.2016. 12229
Mohajan,  H.  K.  (2018).  Qualitative Research  Methodology  in  Social Sciences  and  Related  Subjects. Journal of Economic Development,  Environment  and People, 7 (1), 23-48. https://doi.org/10.26458/jedep.v7i 1.571 Ningtyas,  M.  R.  J.  (2014).  Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan  (Studi  pada  Bagian Organisasi  dan  Tata  Laksana Pemerintah Kota Blitar). JAP FIA UB:  Jurnal  Administrasi  Publik, Fakultas Ilmu Admnistrasi, Universitas Brawijaya. 2 (4).
http://administrasipublik.studentjo urnal.ub.ac.id/index.php/jap/articl e/view/442 Pratiwi, A. (2016). Undang Undang K3. Juni 2016, 5(24), 1. https://gajimu.com/pekerjaan- yanglayak/keselamatan-dan- kesehatan-kerja/pertanyaan- mengenai-keselamatan-dan- kesehatan-kerja-di-indonesia-1
Rahman,  A.,  &  Muhafidin,  D.  (2019).
Perwujudan Desentralisasi Sebagai Bentuk Akuntabilitas Pemerintah  Daerah  Kabupaten Cirebon. Transparansi Jurnal Ilmiah  Ilmu  Administrasi,  2 (1), 73–83. https://doi.org/10.31334/trans.v2i 1.424 Raniva,  S.  P.  (2020).  Perlindungan
Hukum terhadap Pelayanan Administrasi  Kependudukan  bagi Warga  Negara  (Studi  Kasus  di
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember). Fakultas Hukum. https://repository.unej.ac.id/jspui/ bitstream/123456789/101414/1/S HAFIRA%20PUTRI%20RANIV A%20-%20160710101565.pdf Wang,  R.,  Bush-Evans,  R.,  Arden- Close, E., Bolat, E., McAlaney, J., Hodge,  S.,  Thomas,  S.,  &  Phalp,
K. (2023). Transparency in Persuasive Technology, Immersive Technology, and Online  Marketing:  Facilitating Users’ Informed Decision Making and Practical Implications. ELSEVIER: Computers in Human
Behavior,  139 (October  2022), 107545. https://doi.org/10.1016/j.chb.2022 .107545 Wicaksono, I. W., & Ilmi, M. R. (2022).
Implementation Of Daily Services For Jember Population Administration  J-Lahbako  (Daily Service for the Jember Population Administration) In Ambulu District. Politico,  22 (1),  24-36. http://jurnal.unmuhjember.ac.id/in dex.php/POLITICO/article/view/7 671/4226