## Penerapan Pendidikan Multikultural di Indonesia: Siasat Mewujudkan Pendidikan Inklusif di Lembaga Pendidikan Islam

## Mahyuddin
Yayasan Pembinaan Insan Al-Azhar Mamuju Email: sahabatmay87@gmail.com

## P-ISSN : 2745-7796

## Abstract.
Pendidikan multikultural merupakan salah satu bentuk pendidikan yang  mampu menciptakan konsep pendidikan yang terbuka untuk semua kalangan bukan saja dari segi penerimaan terhadap kebudayaan melainkan pula model dan desain pembelajaran yang berbasis pada latar belakang kebudayaan peserta didik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang menekankan pada aspek data yang  berupa  kata-kata  dengan  pendekatan  studi  pustaka.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan artikel penelitian yang relevan dengan konsep dan topik penelitian, kemudian dikelompokkan dan dianalisis berdasarkan konsep analisis konten ( content analysis ) untuk setiap artikel hingga melakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mewujudkan  konsep  pendidikan  inklusif  dan  demokratis  di  lembaga  pendidikan  Islam,  maka diperlukan  desain  dan  model  pendidikan  multikultural  yang  lebih  menyentuh  aspek  pembelajaran berdasarkan  latar  belakang  kebudayaan  peserta  didik  sehingga  mampu  memahami  pembelajaran secara utuh, mudah, dan menyeluruh.
Keywords: pendidikan multikultural, analisis konten, pendidikan inklusif, pendidikan Islam.
http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi

## PENDAHULUAN
Kecenderungan  pendidikan  yang  bias terhadap  Konsep  pendidikan  di  Indonesia sejauh  ini  masih  belum  terlepas  daripada perspektif  monokultur,  yakni  tata  kelola  dan kebijakan pendidikan yang cenderung tertutup  dan  melepaskan  diri  dari  prinsip Indonesia  sebagai  Negara  yang  kaya  akan perbedaan dan beragam kebudayaan (Suharnianto,  2020).  Hal  tersebut  dapat disimak melalui kebijakan-kebijakan pendidikan  di  Indonesia  yang  cenderung menjadikan  landasan  sosiologis  satu  daerah atau pulau tertentu sebagai dasar pertimbangan  dalam  perumusan  kebijakan tanpa  mengelaborasi  kondisi  sosio-politis pulau  lain  yang  ada  di  Indonesia,  sehingga tak  ayal,  konsepsi  pendidikan  nasional  yang terbangun  menawarkan  kesulitan  tersendiri bagi  beberapa  daerah  untuk  proses  adaptasi (Mukhlas, 2020).
Sebagai  perbandingan,  kondisi  sosio- kultural pulau Sulawesi tentu sangat berbeda dengan  sikon  pulau  Jawa  dan  begitupun antara  pulau  yang  satu  dengan  lainnya, sehingga  dalam  perumusan  kebijakan  dan pengelolaan  pendidikan  memiliki  perbedaan yang  signifikan  (Mashuri,  2021).  Sementara itu,  dalam  pembelajaran  di  dalam  ruangan kelas juga memiliki perbedaan antara peserta didik  yang  berasal  dari  berbagai  daerah, begitupula dengan tingkat pemahaman masing-masing  peserta  didik.  Hal  tersebut merupakan seperangkat alasan yang seyogyanya  menjadi  evaluasi  tersendiri  dan mengisyaratkan  pentingnya  pendidikan  yang berbasis pada keanekaragaman budaya (Aziz, 2020).
Penerapan  konsep  pendidikan  yang terbuka dan demokratis merupakan keharusan  tersendiri  bagi  suatu  Negara  yang memiliki  ciri  khas  sebagai  Negara  yang memiliki  banyak  kebudayaan.  Inklusifitas pendidikan yang dimaksud bukan hanya pada
aspek  penerimaan  peserta  didik  dari  semua latar belakang kebudayaan (Suparwan, 2020).  Melainkan  pula,  model  dan  konsep pembelajaran yang inklusif dan mempertimbangkan aspek pemahaman peserta  didik  berdasarkan  latar  belakang kebudayaan.
Salah  satu  konsep  pendidikan  yang terbilang inklusif sejauh ini dan memberikan penekanan  pada  aspek  kebudayaan  masing- masing  adalah  pendidikan  multikultural (Halim & Maskuri, 2021). Konsep pendidikan ini sebenarnya merupakan konsep yang terbilang baru dalam  dunia pendidikan. Sebagai  konsep  yang  baru,  tentu  memiliki beberapa  penafsiran  tersendiri  dari  beberapa kalangan  (Afista  et  al.,  2021).  Beberapa pemikiran menawarkan pandangannya dalam mendefinisikan  pendidikan  multikultural,  di antaranya  adalah  Andersen  dan  Cusher  yang mengartikan pendidikan multikultural sebagai  pendidikan  mengenai  keragaman kebudayaan  (Wahyudi,  2021).  James  Bank mengartikan pendidikan multikultural sebagai  pendidikan  untuk people  colour artinya pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi  perbedaan  sebagai  sebuah anugerah tuhan dan manusia mampu menyikapi  perbedaan  tersebut  dengan  penuh semangat dan egaliter. Muhaimin el-Ma’hady memberikan  definisi  pendidikan  tentang keanekaragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau keseluruhan masyarakat  secara  global  (Islam & Maskuri, 2020).
Senada dengan itu, pendidikan multikultural  juga  memperoleh  definisi tersendiri  dari  sudut  pandang  antropologi. Hal tersebut diungkapkan oleh Peter Demerath  dalam  tulisannya Decolonizing Education: Roles for Anthropology. Demerath  dalam  tulisannya  menguraikan konsep  yang  dapat  dilakukan  oleh  para antropolog khususnya pada disiplin antropologi  pendidikan  dalam  upaya  proses dekolonisasi pendidikan meliputi membangun  konsep  pendidikan  anti  rasisme
yang  menghargai  cara  hidup  dan  budaya setiap manusia, merevitalisasi konsep kepemimpinan dan orientasi pendidikan yang memiliki kecenderungan menciptakan ketidaksetaraan dan rasis, melakukan perubahan terhadap model  pembelajaran dan lebih  menekankan  pada  aspek  penghargaaan cara setiap individu dalam belajar, menciptakan  kesetaraan  dalam  hubungan antara  tenaga  pendidik  dan  peserta  didik (dosen-mahasiswa)  secara  dialektis,  dan membudayakan  konsep  pendidikan  berbasis realitas  khususnya  pembelajaran  berbasis kenyataan  (hadap  masalah).  Dalam  konteks ini,  Demerath  mendefinisikan  dekolonisasi pendidikan sebagai upaya melepaskan pendidikan  dari  kepentingan  elit  ekonomi dan  politik  sehingga  pendidikan  mampu tampil  sebagai  ruang  humanisasi.  Sementara itu,  pendidikan  anti  rasis  yang  dicanangkan lebih  dimaknai  sebagai  model  pendidikan yang  tidak  hanya  memprioritaskan  satu kebudayaan  tertentu  dalam  hal  ini  budaya modern dan mengeliminasi multikulturalisme dalam
pendidikan khususnya mengesampingkan latar belakang kebudayaan setiap peserta didik (mahasiswa) (Nur, 2022). Dekolonialisasi pendidikan sebagaimana  yang  diungkapkan  Demerath merupakan  upaya  untuk  mengembalikan pendidikan agar tampil inklusif dan mempertimbangkan  latar  belakang  budaya setiap  peserta  didik  atau  dalam  hal  ini, dekolonialisasi  pendidikan  merupakan  upaya terstruktur dalam mewujudkan konsep pendidikan multikultural (Chasanah, 2020).
Pendidikan  multikultural  merupakan istilah  yang  bisa  digunakan  pada  tingkat deskriptif  dan  normatif,  yang  menjelaskan isu-isu  dan  masalah  pendidikan  yang berkaitan  dengan  multikultural  (Abdiyah, 2021).  Ia  juga  mencakup  defenisi  tentang pertimbangan  terhadap  kebijakankebijakan dan  strategi  pendidikan  dalam  masyarakat multikultural. Konteks deskriptif ini, kurikulum pendidikan multikultural mencakup  subjek-subjek  seperti  :  toleransi,
tema-tema  perbedaan  etno-kultural  dan agama,  bahaya  diskriminasi,  penyelesaian konflik  beserta  mediasinya,  Hak  Asasi Manusia, Demokrasi dan Pluralitas, kemanusian universal  dan  subjek-subjek lain yang relevan (Sugiyar, 2021).
Dalam konteks penelitian ini, pendidikan multikultural diasumsikan sebagai  langkah  konkret  dalam  mewujudkan konsep  pendidikan  inklusif  dan  menghargai prinsip kebudayaan lokal di dalam pendidikan khususnya di lembaga pendidikan Islam. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang pendidikan multikultural, di antaranya penelitian  dari  Indah  Wahyu  Ningsih,  dkk yang membahas tentang “Konsep Pendidikan Multikultural  di  Indonesia”  (Ningsih  et  al., 2022).  Penelitian  ini  menemukan  bahwa pendidikan multikultural memberikan peluang  yang  sama  kepada  semua  individu tanpa membedakan suku, ras, agama, budaya maupun  status  sosialnya.  Penelitian  lainnya adalah  dari  Dera  Nugraha,  dkk  tentang “Urgensi Pendidikan
Multikultural di Indonesia”  (Nugraha,  2020).  Penelitian  ini menyimpulkan bahwa pendidikan
multikultural  merupakan  salah  satu  bentuk pendidikan yang mampu menciptakan pendidikan  karakter  di  kalangan  generasi muda.  Terakhir,  penelitian  dari  Dede Rosyada  tentang  “Pendidikan  Multikultural di Indonesia:
Sebuah Pandangan
Konsepsional”. Penelitian ini lebih menitikberatkan  pendidikan  multikultural pada aspek pembelajaran dan desain kurikulum yang multikultural.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  peneliti dalam penelitian ini berfokus untuk menguraikan  pendidikan  multikultural  di lembaga pendidikan Islam dalam mewujudkan  konsep  pendidikan  inklusif. Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  beberapa penelitian sebelumnya yang belum membahas  aspek  lain  dari  pendidikan multikultural, yakni pendidikan inklusif yang bersumber dari pendidikan multikultural.

## METODE
Dalam  hal  ini,  metode  ini  dikenal sebagai  metode library  research ,  yaitu pengumpulan  data  dan  informasi  yang bersumber  dari  studi  pustaka  (Nur  &  Utami, 2022).  Mencari  berbagai  referensi  dari beberapa  sumber  utama  yaitu  perpustakaan, pdf  drive,  serta  e-book  dan  memiliki keterkaitan  sebagai  berikut:  Akibatnya, masalah  dan  pemecahan  masalah  terkait dengan  fenomena  saat  ini.  Yang  kedua adalah  literatur  atau  teori  yang  digunakan untuk  memecahkan  masalah.  Akibatnya, proses pengumpulan informasi dan menetapkan  strategi  untuk  mencapai  tujuan proyek  dikenal  sebagai  "galaman  langsung" dalam arti bahwa proyek berpartisipasi dalam seluruh  proses.  Pengumpulan  informasi berasal  dari  bentuk  organisasi  individu  yang lebih  tradisional.  Akibatnya,  analisis  data yang dijelaskan dan digunakan dalam analisis dapat ditafsirkan dalam hal model. Ini adalah pendekatan berbasis struktur dan metode lain untuk pengumpulan data yang dapat diandalkan dan mampu refleksion.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep Pendidikan Multikultural Secara bahasa, pendidikan multikultural  dibentuk  dari  dua  kata  yakni pendidikan  dan  multikultural.  Pendidikan dalam  arti  luas  adalah  proses  yang  berkaitan dengan upaya mengembangkan diri seseorang pada tiga aspek dalam kehidupannya (Huda, 2021).
Kata multikultural  berasal  dari  dua  kata  yakni ‘multi’  dan  ‘kultural’.  Secara  umum,  kata ‘multi’  berarti  banyak,  ragam,  dan  atau aneka.  Sedangkan  kata  ‘kultural’  berarti kebudayaan.  Atas  dasar  ini,  multikultural dapat  diartikan  sebagai  keragaman  budaya. Keragaman  kebudayaan  ini  disebabkan karena  latar  belakang  seseorang  juga berbeda-beda.  Jadi,  pendidikan  multikultural yaitu pendidikan yang memerhatikan keragaman  budaya  peserta  didik  (Nasruddin, 2019).
Secara umum, pendidikan multikultural dapat  diartikan  sebagai  suatu  rangkaian kepercayaan  ( set  of  beliefs )  dan  penjelasan yang  mengakui  dan  menilai  pentingnya keragaman  budaya  dan  etnis  di  dalam membentuk  gaya  hidup,  pengalaman  sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Pengakuan  yang  menilai  penting  aspek keragaman budaya dalam membentuk perilaku  manusia  merupakan  hal  utama dalam  pendidikan  multikultural  (Muzamil, 2019).
Pendidikan  multikultural  meliputi  tiga hal yakni ide atau konsep, gerakan reformasi pendidikan,  dan  suatu  proses.  Tiga  hal tersebut merupakan konseptualisasi pendidikan multikultural, yang tujuan utamanya  adalah  untuk  mengubah  struktur lembaga  pendidikan  supaya  siswa  baik  pria dan  wanita,  siswa  berkebutuhan  khusus,  dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok  ras,  etnis,  dan  kultur  yang bermacam-macam akan memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  mencapai prestasi  akademis  di  sekolah (Yenuri, 2021). Selain itu, pendidikan multikultural kerapkali diartikan  sebagai  bentuk  reformasi  sekolah yang  komprehensif  dan  pendidikan  dasar untuk  semua  anak  didik  yang  menentang semua bentuk diskriminasi dan intruksi yang menindas  dan  hubungan  antar personal  di dalam  kelas  dan  memberikan  prinsip-prinsip demokratis keadilan sosial (Anan, 2020).
Sementara  itu,  dalam  pelaksanaannya, pendidikan  multikultural  memiliki  tujuan utama  seperti  yang  diuraikan  oleh  Nieto, bahwa  pendidikan  multikultural  bertujuan untuk  sebuah  pendidikan  yang  bersifat  anti rasis;  yang  memperhatikan  keterampilan- keterampilan  dan  pengetahuan  dasar  bagi warga  dunia;  yang  penting  bagi  semua murid; yang menembus seluruh aspek sistem pendidikan; mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memungkinkan murid bekerja dalam keadilan  sosial;  yang  merupakan  proses dimana  pengajar  dan  murid  bersama-sama
mempelajari pentingnya variabel budaya bagi keberhasilan  akademik;  dan  menerapkan ilmu  pendidikan  yang  kritis  yang  memberi perhatian  pada  bangun  pengetahuan  sosial dan membantu murid untuk mengembangkan keterampilan  dalam  membuat  keputusan  dan tindakan  sosial  (Rofiq  &  Fatimatuzhuro, 2019).
Selain  pendidikan  multikultural  yang memiliki  tujuan  yang  spesifik  khususnya dalam  lembaga  pendidikan,  juga  memiliki dimensi  khususnya  sebagai  peta  jalan keberhasilan  (Winasih,  2023).  Bagi  Banks, pendidikan  multikultural  memiliki  lima dimensi  utama.  Kelima  dimensi  pendidikan multikultural  yang  diajukan  oleh  Banks diharapkan  dapat  membantu  guru  dalam mengimplementasikan  beberapa  propgram yang  mampu  merespon  terhadap  perbedaan pelajar (siswa), yakni (1) content integration , (2) an  equity  pedagogy ,  (3) an  empowering school  culture  and  social  structure ,  (4) prejudice  reduction,  and (5) a  knowledge construction  process, sebagaimana  diuraikan di bawah ini (Mustafida, 2020):
Pertama, content  integration /integrasi konten  adalah  menggunakan  contoh-contoh dari kelompok dan budaya yang beranekaragam  untuk  menjelaskan  konsep- konsep  dan  ide-ide  melalui  kurikulum  atau dalam  mata  pelajaran.  Secara  khusus,  para guru  menggabungkan  kandungan  materi pembelajaran  ke  dalam  kurikulum  mereka dengan  membatasi  fakta  tentang  semangat kepahlawanan  dari  berbagai  kelompok. Rancangan pembelajaran dan unit pembelajarannya  tidak  diubah,  guru  sekedar menambah  beberapa  unit  atau  topik  secara khusus  yang  berkaitan  dengan  materi multikultural.
Kedua, an equity pedagogy
(pendidikan  yang  sama/adil),  didefinisikan sebagai:“… teaching strategies and classroom  environments  that  help  students from  diverse  racial,  ethnic,  and  cultural groups  to  attain  the  knowledge,  skills,  and attitudes needed to function effectively within and  to  help  create  and  perpetuate  a  just,
humane, and democratic society ”. Berdasarkan definisi di atas, pendidikan tidak cukup  hanya  membekali  siswa  dengan kemampuan membaca, menulis, dan menghitung  tanpa  mempertanyakan  asumsi- asumsi, paradigma-paradigma, dan karakteristik-karakteristik  kekuasaan.  Esensi dari equity pedagogy adalah membantu siswa menjadi warganegara yang aktif dan reflektif menuju masyarakat yang demokratis.
Ketiga, an  empowering  school  culture and  social  structure (pemberdayaan  budaya sekolah dan struktur sosial), yaitu menciptakan  suatu  budaya  sekolah  yang menghargai  dan  memberdayakan  seluruh budaya. Dimensi ini penting dalam memberdayakan  budaya  siswa  yang  dibawa ke sekolah  yang berasal  dari kelompok  yang berbeda.  Di  samping  itu,  dapat  digunakan untuk  menyusun  struktur  sosial  (sekolah) yang  memanfaatkan  potensi  budaya  siswa yang  beranekaragam  sebagai  karakteristik struktur sekolah setempat, misalnya berkaitan dengan  praktik  kelompok,  iklim  sosial, latihan-latihan,  partisipasi  ekstrakurikuler dan  penghargaan  staff  dalam  merespon berbagai perbedaan yang ada di sekolah.
Keempat,
prejudice
reduction (pengurangan
prasangka), yaitu
mengidentifikasi  karakteristik  ras  siswa  dan menentukan  metode  pengajaran  mereka. Melatih  siswa  untuk  berpartisipasi  dalam kegiatan  olah  raga,  berinteraksi  dengan seluruh  dengan  seluruh  staf  dan  siswa  yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan  budaya  akademik  yang  toleran dan  inklusif.  Guru  dapat  melakukan  banyak upaya untuk membantu siswa dalam mengembangkan  perilaku  positif  tentang perbedaan kelompok. Sebagai  contoh,  ketika anak-anak  masuk  sekolah  dengan  perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman terhadap  ras  atau  etnik  yang berbeda dengan kelompok  etnik  lainnya,  pendidikan  dapat membantu mengembangkan perilaku intergroup  yang  lebih  positif,  penyediaan kondisi  yang  mapan  dan  pasti.  Dua  kondisi yang  dimaksud  adalah  bahan  pembelajaran
yang memiliki citra positif tentang perbedaan kelompok dan menggunakan bahan pembelajaran  tersebut  secara  konsisten  dan terus  menerus.  Guru  perlu  menggunakan berbagai  jenis  strategi  dan  bahan  yang  dapat membuat para pelajar untuk lebih bersahabat dengan ras, etnik, dan kelompok budaya lain.
Kelima, the  knowledge  construction process (konstruksi  pengetahuan),  yaitu membawa  siswa  untuk  memahami  implikasi budaya  ke  dalam  sebuah  mata  pelajaran (disiplin  ilmu).  Melalui  dimensi  ini,  para guru  membantu  siswa  untuk  memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan  yang  dipengaruhi  oleh  disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga  berhubungan  dengan  pemahaman  para pelajar  terhadap  perubahan  pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri.
Untuk mewujudkan pendidikan multikultural,  harus  dipikirkan  kembali bahwa  lembaga  pendidikan  merupakan sebuah  sistem  sosial  dimana  variabel- variabelnya  sangat  berkaitan.  Mengingat sekolah  sebagai  sistem  sosial  maka  harus dirumuskan  suatu  strategi  yang  mampu merubah  seluruh  lingkungan  sekolah  agar dapat mewujudkan pendidikan multikultural.
2. Pendidikan  Inklusif  di  Lembaga Pendidikan  Islam:  Tinjauan  dari
Pendidikan Multikultural
Sejatinya, pendidikan harus mengedepankan asas keterbukaan dan demokrasi  pada  semua  orang.  Pendidikan  di sini  dimaksudkan  agar  pendidikan  dapat diperoleh  semua  kalangan  masyarakat  tanpa memandang latar belakang masyarakat tersebut (Aprilianto & Arif, 2019). Prinsip ini sesuai dengan yang termaktub dalam UU No. 20  tahun  2003  pasal  4  ayat  1  yang  berbunyi “pendidikan diselenggarakan secara demokratis  dan  berkeadilan  serta  tidak diskriminatif  dengan  menjunjung  tinggi  hak asasi  manusia,  nilai  keagamaan,  nilai kultural,  dan  kemajemukan  bangsa”.  Hal  ini berarti bahwa pendidikan memberikan tawaran  untuk  hidup  berkeadilan,  karena
dalam  pendidikan  tidak  membeda-bedakan kasta  ataupun  golongan  termasuk  juga  latar belakang kebudayaan peserta didik (Muashomah, 2023).
Pendidikan  inklusif  merupakan  konsep pendidikan  yang  tidak  membeda-bedakan latar  belakang  kehidupan  anak  karena keterbatasan  fisik  maupun  mental.  Konsep pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan  yang mempresentasikan  seluruh aspek  yang  berkaitan  dengan  keterbukaan dalam  menerima  anak  berkebutuhan  khusus untuk memperoleh hak dasar mereka sebagai warga  Negara  (Mardika,  2022).  Pendidikan inklusif  didefinisikan  sebagai  sebuah  konsep yang menampung semua anak yang berkebutuhan  khusus  ataupun  anak  yang memiliki  kesulitan  membaca  dan  menulis. Namun  ia  merupakan  suatu  strategi  yang dapat  mempromosikan  pendidikan  universal yang  efektif  karena  dapat  menciptakan sekolah  yang  responsif  terhadap  beragam kebutuhan  aktual  dari  anak  dan  masyarakat. Dengan  kata  lain,  pendidikan  inklusif menjamin  akses  dan  kualitas  anak  sesuai dengan  tingkat  kemampuan  dan  menjamin kebutuhan  mereka  dapat  terpenuhi  dengan baik (Bassar et al., 2021).
Pendidikan  inklusif  diselenggarakan dengan  tujuan  untuk:  1)  memberikan kesempatan  seluas-luasnya  kepada  peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional,  mental,  social,  dan  potensi kecerdasan  atau  bakat  istimewa,  untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan  kebutuhan  dan  kemampuannya;  2) mewujudkan  penyelenggaraan  pendidikan yang  menghargai  keanekaragaman  dan  tidak diskriminatif bagi semua siswa; 3) meningkatkan akses, mutu pelayanan pendidikan  yang  ideal  bagi  ABK  dan memberikan jaminan untuk memperoleh hak pendidikanyang  sama  seperti  anak-anak lainnya  (Ansari,  2019).  Dalam  hal  ini, pendidikan  inklusif  mensyaratkan  bahwa semua  ABK  harus  mendapatkan  pelayanan yang  sama  dengan  anak  normal  ketika  di sekolah dan di kelas dalam proses
pembelajaran. Sekolah reguler dengan orientasi  pendidikan  inklusif  paling  efektif untuk  mengatasi  diskriminasi,  membangun suatu  masyarakat  inklusif,  menciptakan komunitas  ramah,  dan  mencapai  pendidikan untuk  semua  (Khoeriyah  et  al.,  2022). Dengan demikian, pendidikan inklusif, merupakan system penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada  semua  peserta  didik  tanpa  kecuali termasuk  ABK  yang  memiliki  kelainan  fisik (penyandang  disabilitas),  mental,  sosial, emosional, dan potensi kecerdasan luar biasa atau  bakat  istimewa,  dengan  memberikan layanan  pendidikan  sesuai  kebutuhannya masingmasing  tanpa  ada  perbedaan  dan diskriminatif  dalam  hal  apapun,  yang diselenggarakan  di  sekolah  regular,  melalui proses  pembelajaran  bersama-sama  dengan peserta  didik  lain  yang  normal.  Sebenarnya pendidikan  inklusif  merupakan  salah  satu strategi  pemerataan  pelayanan  pendidikan, karena  menampung  semua  anak  yang  belum terjangkau  oleh  layanan  pendidikan  yang ada.
Pendidikan  inklusif  juga  merupakan strategi  peningkatan  mutu,  karena  model pembelajaran  inklusif  menggunakan  metode pembelajaran bervariasi  yang memberi akses bagi  semua  anak  dengan  menghargai perbedaannya.  Dalam  penyelenggaraannya, pendidikan  inklusif  menerapkan  prinsip- prinsip:  1)  prinsip  kebutuhan  individual, yakni pendidikan dilakukan dengan menyesuaikan  kebutuhan  dan  kondisi  anak secara  individual;  2)  prinsip  kebermaknaan, yakni  pendidikan  inklusif  menciptakan  dan menjaga  komunitas  kelas  yang  ramah  anak, menerima  keanekaragaman,  dan  menghargai perbedaan;  3)  prinsip  keberlanjutan,  yakni pendidikan  inklusif  diselenggarakan  secara berkelanjutan  pada  semua  jenjang;  dan  4) prinsip  keterlibatan,  yakni  penyelenggaraan pendidikan  inklusif  melibatkan  seluruh komponen  pendidikan terkait,  dan  5)  prinsip pemerataan, yakni penyelenggaraan pendidikan  inklusif  merupakan  filosofi  dan
strategi dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh  layanan  pendidikan  (Nawiroh, 2021).  Dengan  mengemban  prinsip-prinsip ini,  dalam  penyelenggaraannya  pendidikan Inklusif  menekankan  pada  tugas  guru  dalam memberikan  pelayanan  pendidikan  yang disesuaikan  dengan  kebutuhan  khusus  ABK yang  memiliki  keterbatasan  dalam  seting pendidikan regular.
Dalam  penerapan  pendidikan  Inklusif ada  beberapa  landasan  pendidikan  inklusif yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan  evaluasi  terhadap  perkembangan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia:
1) Landasan filosofis. Landasan filosofis utama  penerapan  pendidikan  inklusif di  Indonesia  adalah  pancasila  yang merupakan  pilar  sekaligus  cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar  lagi,  yang  disebut  Bhineka Tunggal  Ika.  Filosofi  ini  sebagai wujud pengakuan kebhinekaan manusia,  baik  kebhinekaan  vertikal maupun horizontal, yang mengemban misi  tunggal  sebagai  umat  Tuhan  di bumi.
2) Landasan  yuridis.  Landasan  yuridis dalam pelaksanaan pendidikan
Inklusif  berkaitan  langsung  dengan hierarki,  undangundang,  peraturan pemerintah, kebijakan direktur jendral,  hingga  peraturan  sekolah. Fungsi  landasan  yuridis  ini  adalah untuk  memperkuat  pendapat  tentang pelaksanaan pendidikan Inklusif yang menjadi bagian penting dalam menunjang  kesempatan  dan  peluang bagi  anak  berkebutuhan  khusus.
Disebabkan  mengandung  nilai-nilai hierarki,  landasan  yuridis  tidak  boleh melanggar segala peraturan perundang-undangan  yang  mengatur tentang pelaksanaan pendidikan
Inklusif  bagi  semua  kalangan  anak yang  membutuhkan  landasan  hukum demi terjaminnya masa depan pendidikan mereka kelak.
3) Landasan  pedagogis.  Pada  pasal  3 undang-undang  dasar  Nomer  20 tahun  2003  disebutkan  bahwa,  tujuan pendidikan
Nasional adalah berkembangnya  potensi  peserta  didik agar  menjadi  manusia  yang  beriman dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  yang maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan menjadi warga negara yang demokratis  dan  bertanggung  jawab. Jadi melalui pendidikan, peserta didik yang  berkelainan  dibentuk  menjadi warga  negara  yang  demokratis  dan bertanggung jawab, yaitu yang mampu  menghargai  perbedaan  dan berpartisipasi dalam masyarakat.
4) Landasan  empiris.  Penelitian  tentang inklusif  telah  banyak  dilakukan  di negara-negara  barat  sejak  1980-an, namun penelitian yang berskala besar dipelopori oleh The National
Academy  of  Sciences  (  Amerika Serikat). Hasilnya menunjukkan bahwa  klasifikasi  dan  penempatan anak  berkelainan  di  sekolah,  kelas atau  tempat  khusus  tidak  efektif  dan diskriminatif.
Layanan ini
merekomendasikan  agar  pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan  terbatas  berdasarkan  hasil identifikasi yang tepat (Heller, Holtzman  &  Messick,1982)  dalam bukunya  Muhammad  Takdir  Ilahi. Para  pakar  bahkan  mengemukakan bahwa  sangat  sulit  untuk  melakukan identifikasi penempatan anak berkelainan secara tepat karena karakteristik  mereka  yang  sangat heterogen.  Dari  berbagai  banyak penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Inklusif berdampak positif,  baik  terhadap  perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya.
Selain itu, pendidikan inklusif memiliki beberapa karakteristik. Karakterisitik tersebut sebagaimana  dikemukakan  oleh  Mohammad
Takdir  Ilahi,  meliputi  (Sopiansyah  & Erihardiana, 2021):
1) Kurikulum yang fleksibel
Penyesuaian kurikulum dalam pendidikan  inklusif  lebih  menekankan  pada bagaimana  memberikan  perhatian  penuh terhadap  kebutuhan  peserta  didik,  perlu adanya  penyesuaian  kurikulum  berkaitan dengan waktu penguasaan terhadap sejumlah materi  pelajaran.  Fleksibelitas  kurikulum harus menjadi prioritas utama dalam memberikan  kemudahan  pada  peserta  didik yang belum mendapatkan layanan pendidikan  terbaik  demi  menunjang  karier dan  masa  depanya.  Misalnya  dengan memberikan  materi  yang  sesuai  dengan kebutuhan mereka, terutama berkaitan dengan  keterampilan  dan  potensi  peserta didik yang belum berkembang.
2) Pendekatan pembelajaran yang fleksibel
Dalam  kelas  inklusif  terdapat  peserta didik  yang  beragam  salah  satunya  dalam  hal kemampuan memahami materi pembelajaran. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pendidikan  inklusif  seorang  pendidik  harus mampu  menggunakan  pendekatan  yang mampu  mengakomodasi  seluruh  peserta didik tanpa menyulitkan peserta didik dengan berkebutuhan  khusus  sesuai  dengan  tingkat kemampuanya.
3) Sistem evaluasi yang fleksibel
Penilaian  dalam  pendidikan  inklusif harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  peserta didik termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Pendidik harus memperhatikan  keseimbangan  kebutuhan antara peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik normal lainya.
4) Pembelajaran yang ramah Pembelajaran yang ramah sangat
diperlukan  demi  mendorong  kelancaran dalam  pelaksanaan  pendidikan  inklusif.  Para peserta didik berkebutuhan khusus memerlukan  dukungan  dan  motivasi  yang mampu  mendorong  mereka  untuk  dapat berinteraksi dengan lingkungan. Oleh
karenanya, komponen utama yang diperlukan adalah adanya lingkungan yang ramah.
Dengan  demikian,  dapat  dipahami bahwa  dalam  penyelenggaraan  pendidikan inklusif  khususnya  di  lembaga  pendidikan Islam harus mampu mengakomodasi kebutuhan  seluruh  peserta  didik  yang beragam. Sehingga sistem yang ada disekolah  disesuaikan  dengan  kebutuhan peserta  didik,  baik  dalam  hal  kurikulum, pendekatan pembelajaran, evaluasi, lingkungan belajar maupun yang lainya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa konsep pendidikan multikultural  di  lembaga  pendidikan  Islam dapat  dijadikan  sebagai  konsep  dalam mewujudkan  pendidikan  inklusif  yang  tidak hanya  terbuka  dalam  hal  aspek  kebudayaan yang  merujuk  pada  asal  daerah  melainkan juga pada aspek model dan desain pembelajaran  yang  berbasis  pada  kebiasaan dan  tradisi  belajar  peserta  didik  berdasarkan latar belakang kebudayaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdiyah, L. (2021). Filsafat Pendidikan Islam: Pendidikan Multikultural. In Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam (Vol. 8, Issue 2, pp. 24–31). IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i2.1827
Afista, Y., Sumbulah, U., & Hawari, R. (2021). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM TRANSFORMASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI DI INDONESIA. In Journal Evaluasi (Vol. 5, Issue 1, p. 128). STAI Mahad Aly Al- Hikam Malang. https://doi.org/10.32478/evaluasi.v5i1.602
Anan, A. (2020). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS MULTIKULTURAL DALAM MEMBANGUN KERUKUNAN BERAGAMA PESERTA DIDIK. In
PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (Vol. 4, Issue 1, p. 1). Universitas Islam Malang. https://doi.org/10.33474/multikultural.v4i1. 6702

## Ansari, A. (2019). PENDIDIKAN ISLAM BERWAWASAN MULTIKULTURAL. In
Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam (Vol. 17, Issue 1, p. 17). STIE Mahardika. https://doi.org/10.29062/arrisalah.v17i1.217
Aprilianto, A., & Arif, M. (2019). Pendidikan Islam dan Tantangan Multikultural: Tinjauan Filosofis. In Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam (Vol. 2, Issue 2). Institut Pesantren Kh. Abdul Chalim Pact Mojokerto. https://doi.org/10.31538/nzh.v2i2.339
Aziz, A. (2020). MELACAK SIGNIFIKANSI

## PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
ISLAM DI INDONESIA. In Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam (Vol. 2, Issue 3, pp. 116– 132). Institut PTIQ Jakarta. https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i3.117
Bassar, A. S., Ruswandi, U., & Erihadiana, M.
(2021). Pendidikan Islam: Peluang dan Tantangan di Era Global dan Multikultural. In J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Vol. 8, Issue 1). Maulana Malik Ibrahim State Islamic University. https://doi.org/10.18860/jpai.v8i1.9577
Chasanah, U. (2020). PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTURAL BERBASIS TASAWUF (Kajian fenomenologis pada Senenan dan Selosoan di Pondok Pesantren Ngalah). In PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (Vol. 4, Issue 2, p. 170). Universitas Islam Malang. https://doi.org/10.33474/multikultural.v4i2. 7414
Halim, A., & Maskuri, M. (2021). KOMPETENSI MULTIKULTURAL GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. In PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (Vol. 5, Issue 1, p. 120). Universitas Islam Malang. https://doi.org/10.33474/multikultural.v5i1.
10322
Huda, M. (2021). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengembangkan Pendidikan Multikultural. In Jurnal Kajian Pendidikan Islam (pp. 70–90). Sekolah Tinggi Agama Islam Ma’arif Kalirejo. https://doi.org/10.58561/jkpi.v1i1.7
Islam, M. H., & Maskuri, M. (2020). PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN MULTIKULTURAL MELALUI PENDIDIKAN DIVERSITAS. In PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (Vol. 4, Issue 1, p. 23). Universitas Islam Malang. https://doi.org/10.33474/multikultural.v4i1. 6714
Khoeriyah, Y., Ruswandi, U., & Erihadiana, M. (2022). Pendidikan Multikultural: Konsepsi, Urgensi dan Relevansinya dalam Manajemen Pendidikan Islam di Indonesia. In JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan
(Vol. 5, Issue 7, pp. 2523–2532). Ainara.
https://doi.org/10.54371/jiip.v5i7.708
Mardika, F. (2022). Pendidikan Multikultural
Perspektif Islam. In at-Tarbiyah al- Mustamirrah: Jurnal Pendidikan Islam (Vol. 3, Issue 1, p. 48). Iain Batusangkar. https://doi.org/10.31958/atjpi.v3i1.4033
Mashuri, S. (2021). INTEGRASI NILAI MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI DAERAH PASCA KONFLIK. In PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (Vol. 5, Issue 1, p. 79). Universitas Islam Malang. https://doi.org/10.33474/multikultural.v5i1. 10321
Muashomah, L. (2023). MEMBEDAH PENDIDIKAN NASIONAL ( “Pendidikan Multikultural dalam Pandangan H.A.R. Tilaar” ). In Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial (Vol. 17, Issue 1, pp. 115–122). LPPM Institut Agama Islam Ngawi. https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstud iislamdansosial.v17i1.877
Mukhlas, A. A. (2020). PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTURAL DALAM INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT DI
LABAN. In PENDIDIKAN
MULTIKULTURAL (Vol. 4, Issue 2, p. 124). Universitas Islam Malang. https://doi.org/10.33474/multikultural.v4i2.
7398
Mustafida, F. (2020). Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Multikultural di MIN I Kota Malang. In J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Vol. 6, Issue 1). Maulana Malik Ibrahim State Islamic University. https://doi.org/10.18860/jpai.v6i1.8085
Muzamil, M. (2019). PENGUATAN PENDIDIKAN ETIKA ISLAM SEBAGAI PROTEKSI EKOLOGIS. In PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (Vol. 3, Issue 2, p.
177). Universitas Islam Malang. https://doi.org/10.33474/multikultural.v3i2. 4758
Nasruddin, N. (2019). OBYEKTIVASI SIKAP TOLERANSI ANAK DALAM
PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL KELUARGA MULTI AGAMA. In PENDIDIKAN
MULTIKULTURAL (Vol. 3, Issue 1, p. 37). Universitas Islam Malang. https://doi.org/10.33474/multikultural.v3i1. 2551
Nawiroh, L. (2021). Implementasi Pendidikan Toleransi Beragama Melalui Pendidikan Agama Berbasis Multikultural di SMAN 01 Tenggarang Kabupaten Bondowoso. In Ambarsa : Jurnal Pendidikan Islam (Vol. 1, Issue 2, pp. 14–28). Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Togo Ambarsari. https://doi.org/10.59106/abs.v1i2.33
Ningsih, I. W., Mayasari, A., & Ruswandi, U. (2022). Konsep Pendidikan Multikultural di Indonesia. Edumaspul: Jurnal Pendidikan ,
6 (1), 1083–1091.
Nugraha, D. (2020). Urgensi Pendidikan Multikultural Di Ndonesia. Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan) , 1 (2), 140. https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.40809
Nur, A. (2022). Kapitalisme Pendidikan dan Reinventing Paradigma Pendidikan
Indonesia. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam , 3 (1), 69–84. https://doi.org/10.55623/au.v3i1.94
Nur, A., & Utami, F. Y. (2022). Proses dan
Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah
Literature Review. Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial … . http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php /adrsb/article/view/109
Rofiq, A., & Fatimatuzhuro, E. (2019).

## PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
ISLAM MULTIKULTURAL DI ERA MODERN. In Andragogi : Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam (Vol. 1, Issue 1, p. 42). Universitas Islam Malang.
https://doi.org/10.33474/ja.v1i1.2785
Sopiansyah, D., & Erihardiana, M. (2021). Model
Pembelajaran dan Implementasi Pendidikan Multikultural Dalam Pendidikan Islam dan
Nasional. In Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam (Vol. 20, Issue 2, pp. 88–98). Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor. https://doi.org/10.47467/mk.v20i2.467
Sugiyar, S. (2021). DIMENSI PENGURANGAN PRASANGKA DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. In PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (Vol. 5, Issue 1, p. 27). Universitas Islam Malang. https://doi.org/10.33474/multikultural.v5i1. 10319
Suharnianto, S. (2020). KONSTRUKSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS MULTI AGAMA. In PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (Vol. 4, Issue 2, p. 189). Universitas Islam Malang. https://doi.org/10.33474/multikultural.v4i2. 7412
Suparwan, S. (2020). PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL (Kajian Multisitus tentang Proses Pembelajaran). In PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (Vol. 4, Issue 2, p. 156). Universitas Islam Malang. https://doi.org/10.33474/multikultural.v4i2. 7413
Wahyudi, A. (2021). PENDIDIKAN BERWAWASAN MULTIKULTURAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM: KONSEPSI DAN IMPLEMENTASINYA DI MI NEGERI PAJU PONOROGO. In journal PIWULANG (Vol. 3, Issue 2, p. 123). STAI Mahad Aly Al-Hikam Malang. https://doi.org/10.32478/piwulang.v3i2.658
Winasih, I. (2023). Dasar Pendidikan Dan Pendidikan Multikultural. In Jurnal Pendidikan Islam (Vol. 9, Issue 1, pp. 1– 14). STIT Muhammadiyah Paciran. https://doi.org/10.37286/ojs.v9i1.213
Yenuri, A. A. (2021). INKLUSIVISME KONSEP ETIKA RELIGIUS PADA MATERI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DASAR. In PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (Vol. 5, Issue 1, p. 57). Universitas Islam Malang. https://doi.org/10.33474/multikultural.v5i1. 10320