## Profesionalisme Aparatur Sipil Negara

## Luki Natika 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang lukinatika85@gmail.com
Livia Putri Septianti 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang lputry1593@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  profesionalisme  asn  yang belum optimal yang ditandai dari kewajiban sosial yang belum sepenuhnya tercapai karena  pegawai  asn  belum  bersikap  obstruktif  dalam  profesinya.  Hal  tersebut disebabkan  oleh  keahlian  pegawai  asn  yang  masih  kurang  dalam  bidangnya, lingkungan dan suasana kerja yang tidak kondusif. Profesionalisme asn yang rendah akan berpengaruh pada kinerja asn. Fenomena tersebut harus segera ditanggulangi agar  tidak  menganggu  pada  proses  pencapaian  tujuan  organisasi  dengan  melalui pengawasan dari tiap-tiap atasan terhadap pegawai asn dan mendapatkan pelatihan- pelatihan  guna  mengasah  keterampilan  pegawai  sehingga  dapat  memaksimalkan kinerjanya.
Penelitian  ini  membahas  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  Profesionalisme  ASN  di Kabupaten Subang dengan teori Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall,  James  A  dan  Tommie  Singleton  (2007:45)  pada  buku  Abdurrozzaq  Hasibuan “Etika Profesi-Pofesionalisme Kerja”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami, data yang dihasilkan  bersifat  deskriptif  dan  analisis  data  dilakukan  secara  induktif  melalui pengamatan dan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber daya diperoleh dari informan melalui pengamatan dan wawancara secara langsung dan  dokumen  diperoleh  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undang  dan pengelolaan  data.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Pofesionalisme  ASN  di Kabupaten Subang sudah bisa cukup dikatakan secara optimal.
Kata kunci: Profesionalisme, ASN, Subang

## Abstract
The problem studied in this study is ASN professionalism that is not yet optimal which is characterized by social obligations that have not been fully fulfilled because ASN employees have not been obstructive in their profession. This is caused by the expertise of ASN employees who are still lacking in their fields, the environment and work atmosphere are not conducive. Low ASN professionalism will affect ASN performance. This phenomenon must be addressed immediately so as not to interfere with the process of achieving organizational goals through supervision from each superior over ASN employees and receiving training to hone employee skills so that they can maximize their performance.
This  study  discusses  matters  related  to  ASN  Professionalism  in  Subang  Regency  with  the
theory of the concept of professionalism developed by Hall, James A and Tommie Singleton (2007:45) in Abdurrozzaq Hasibuan's book "Professional Ethics-Work Professionalism". In this  study  using  a  qualitative  approach,  namely  research  conducted  on  natural  object conditions, the resulting data is descriptive and data analysis is carried out inductively through observation and observation, interviews, literature studies and documentation. Resources were obtained  from  informants  through  direct  observation  and  interviews  and  documents  were obtained in the form of laws and data management. The results of the study show that ASN Professionalism in Subang Regency can be said to be optimal
Keywords: Professionalism, ASN, Subang

## Pendahuluan
Era Globalisasi saat ini tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah bagaimana menampilkan aparatur yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi,  keunggulan  kompetitif,  dan  kemampuan  memegang  teguh  etika  birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara professional. Profesionalisme sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masing-masing. Hasil dari pekerjaan itu bisa ditinjau dari segala segi sesuai porsi dan objeknya.
Setiap  pegawai  yang  professional  berpegang  teguh  pada  nilai  moral  yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Dalam melakukan tugas profesi, para professional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas dan enggan bertindak. Dengan demikian seorang professional jelas harus memiliki  profesi  tertentu  yang  diperoleh  melalui  sebuah  proses  pelatihan  yang khusus, dan disamping itu pula ada unsur semangat pengabdian (panggilan profesi) didalam melaksanakan suatu kegiatan kerja.
Professionalisme  yang  tinggi  yang  tujuannya  untuk  bekerjanya  suatu administrasi dalam pemerintahan. Dimana aparatur pemerintah bekerja berdasarkan pembagian kerja kepada peningkatan kinerja organisasi dimana aparatur pemerintah dapat  menjadi  bertanggung-jawab  dengan  adanya  kewenangan  tersebut.  Adanya keteraturan  cara  kerja  yang  terikat  kepada  peraturan,  bertujuan  untuk  menjamin tercapainya kesinambungan tugas Profesionalisme Aparatur Pemerintah merupakan faktor  yang  sangat  penting  dalam  meningkatkan  prestasi  kerja  aparatur.  Adanya prestasi  kerja  aparatur  akan  memperkecil  kekuatiran  yang  berkaitan  dengan lemahnya pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan mengkaji aspek Profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam memainkan  peranannya,  didapati  berbagai  permasalahan  yang  menyangkut keterbatasan dan kelemahan, yang berakibat tidak optimal Profesionalisme Aparatur Pemerintah.  Masalah-masalah  tersebut  meliputi  seiring  tumpang  tindih  yang mengakibatkan  ketidakefisien  dalam  pelaksanaan  tugas  yang  kurang  disiplin, sehingga tenaga-tenaga professional dan berbakat sangat kurang ditemui. Kondisi ini menyebabkan kurang mantapnya Profesionalisme aparatur di daerah karena tingkat penguasaan keterampilan dan pengetahuan di bidang pekerjaan umumnya rendah.
Professionalisme Aparatur Sipil Negara juga tidak menjamin bahwa hasil kerja yang  baik  dan  efisien  jika  tidak  disertai  dengan  unsur  disiplin.  Hal  ini  karena profesionalisme  bermula  dari  disiplin  dan  kerja  yang  positif.  Disiplin  dalam
lingkungan pekerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena pekerjaan yang  tidak  dilaksanakan  dengan  disiplin  menghasilkan  pekerjaan  yang  tidak maksimal, efektif dan efisien. Kurangnya kemampuan seorang aparatur sipil negara melakukan tugasnya ini tidak berjalan dengan baik.
Masalah  profesionalisme  Aparatur  Sipil  Negara  sangatlah  penting  bagi Aparatur  Negeri  Sipil  untuk  menciptakan  pegawai  negeri  yang  profesional  maka dalam rangka pembinaan karir yang lebih baik perlu adanya dilaksankan diklat untuk menunjang profesionalisme tersebut, dalam hal ini yang berhubungan dengan uraian tugas  pegawai  agar  dapat  mewujudkan  visi  dan  misi  organisasi  dalam  hal  ini organisasi pemerintah merupakan wadah aparatur negeri sipil.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa indikator yang menunjukkan permasalahan belum efektifnya dalam Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Subang, diantaranya : masi terdapat kendala dalam kewajiban sosial sehingga  asn  masih  kurangnya  sikap  obstruktif  dalam  profesinya  sehingga  dapat mengakibatkan kurang efektif  dalam kinerja asn. Terdapat kendala dalam hubungan dengan sesama profesi sehingga terhambatnya Kerjasama antar sesama profesi yang dapat mengakibatkan terhambatnya dalam mencapai tujuan organisasi. Pengabdian pada  profesi  yang  di  lakukan  masih  kurangnya  inisiatif  kerja  asn  sehingga terhambatnya dalam menjalankan profesionalisme dalam organisasi.

## Kerangka Teori
Istilah  Profesionalisme  berasal  dari  kata  professio,  dalam  Bahasa  inggris professio memiliki arti sebagai berikut:
“vacation or occupation requiring advanced training in some liberal an or science and usually  involving  mental  rather  than  manual  work,  as  teaching,  engineering,  writing  etc” (Webster  dictionaty,  1960:1163)  suatu  pekerjaan  atau  jabatan  yang  membutuhkan pelatihan yang mendalam baik di bidang seni atau ilmu pengetahuan dan biasanya lebih  mengutamakan  kemampuan  mental  dari  pada  kemampuan  fisik,  seperti mengajar, ilmu mesin, penulis, dan lain-lain).
Profesionalisme  dapat  diartikan  sebagai  suatu  kemampuan  dan  keterampilan seseorang  dalam  melakukan  pekerjaan  menurut  bidang  dan  tingkatan  masing- masing. Adapun profesionalisme menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki  oleh  birokrasi  dengan  kebutuhan  tugas.  Terpenuhinya  kecocokan  antara kemampuan dengan kebtuhan tugas dibidang pemerintahan ini merupakan syarat terbentuknya  aparatur  yang  profesional.  Artinya  keahlian  dan  kemampuan  aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.
Menurut (kurniawan, 2005:74) Profesionalisme menyangkut kecocokan ( fitness ), antara  kemampuan  yang  dimiliki  oleh  birokrasi  ( bereaucratic-competence )  dengan kebutuhan  tugas  ( task-reguerement ),  terpenuhi  kecoocokan  antara  kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi.
Menurut  Siagian,  (2009:63)  Profesionalisme  adalah  Keandalan  dan  keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.
Menurut  (Wignjosoebroto,  1999)  Profesionalisme  adalah  suatu  paham  yang
menginginkan dilakukan kegiatan tertentu dalam masyarakat, berbekal keahlian dan berdasar rasa terpanggil serta ikrar menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian, selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang kesulitan di tengah gelapnya kehidupan.
Menurut  Sianipar  dalam  kadarisman  (2012  :  54)  menyatakan  bahwa  untuk menjadi  seorang  yang  profesional  dalam  memberikan  pelayanan,  aparatur  Negara harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bidang tugas masing-masing.
Sedangkan  menurut  departemen  dalam  negeri  (2004),  profesionalisme  adalah kehandalan dalam pelaksanaan dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.
Pandangan lain seperti Imawan (1997 : 77) profesionalisme menunjukkan hasil kerja yang sesuai dengan standart teknis atau etika sebuah profesi. Aktivitas kerja itu lazim  berhubungan  dengan  penghasilan  dalam  bentuk  uang.  Untuk  menciptakan kadar profesionlitas dalam melaksanakan misi institusi persyaratan dasarnya adalah tersedianya  sumber  daya  manusia  yang  andal,  pekerjaan  yang  terprogram  dengan baik, dan waktu yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut serta adanya dukungan dana yang memadai dan fasilitas yang mendukung.
Menurut (Maruf 2013:7) Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara kompetensi  dan  karakter  yang  menunjukan  adanya  tanggung  jawab  moral. Professional adalah seseorang yang memiliki 3 hal pokok dalam dirinya yaitu :
1. Skill artinya seseorang itu benar– benar ahli dibidangnya
2. Knowledge tidak hanya ahli dibidangnya, tapi ia juga menguasai, minimal tahu dan berwawasan tentang ilmu–ilmu lain yang berhubungan dengan bidangya.
3. Attitude, bukan  hanya  pintar  dan  cerdas,  tapi  dia  juga  punya  etika  yang diterapkan dalam bidangnya.
Berdasarkan pendapat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Profesionalisme adalah  kemampuan  aparatur  dalam  menyelenggarakan  tugas  dan  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  secara  efektif  serta  mampu  secara  cepat  dan  tepat menanggapi aspirasi masyarakat dan perubahan lainnya sehingga dapat memuaskan masyarakat.
Konsep  profesionalisme  dalam  penelitian  Sumardi,  dijelaskan  bahwa  ia memiliki lima muatan atau prinsip, yaitu :
1. Afiliasi  komunitas  ( community  affilition )  yaitu  menggunakan  ikatan  profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal atau kelompok-kelompok kolega  informal  sumber  ide  utama  pekerjaan.  Melalui  ikatan  profesi  ini  para profesional membangun kesadaran profesi.
2. Kebutuhan  untuk  mandiri  ( autonomy  demand )  merupakan  suatu  pendangan bahwa  seseorang  yang  profesional  harus  mampu  membuat  keputusan  sendiri tanpa  tekanan  dari  pihak  lain  (pemerintah,  klien,  mereka  yang  bukan  anggota profesi).  Setiap  adanya  campur  tangan  ( intervensi )  yang  datang  dari  luar, dianggap  sebagai  hambatan  terhadap  kemandirian  secara  profesional.  Banyak yang  menginginkan  pekerjaan  yang  memberikan  hak-hak  istimewa  untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa kemandirian dapat  berasal  dari  kebebasan  melakukan  apa  yang  terbaik  menurut  yang bersangkutan dalam situasi khusus.
3. Keyakinan  terhadap  peraturan  sendiri/profesi  ( belief  self  regulation )  dimaksud
bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama  profesi, bukan “orang luar”  yang  tidak  mempunyai  kompetensi  dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
4. Dedikasi pada profesi ( dedication ) dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan tetap untuk melaksanakan  pekerjaan  meskipun  imbalan  ekstrinsik  dipandang  berkurang. Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan  didefinisikan  sebagai  tujuan.  Totalitas  ini  sudah  menjadi  komitmen pribadi,  sehingga  kompensasi  utama  yang  diharapkan  dari  pekerjaan  adalah kepuasan ruhani dan setelah itu baru materi, dan yang kelima, kewajiban sosial ( social obligation ) merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang  diperoleh  baik  oleh  masyarakat  maupun  profesional  karena  adanya pekerjaan tersebut.
5. Pengertian di atas merupakan kreteria yang digunakan untuk mengukur derajat sikap profesional seseorang. Berdasarkan defenisi tersebut maka profesionalisme adalah konsepsi yang mengacu pada sikap seseorang atau bahkan bisa kelompok, yang berhasil memenuhi unsur-unsur tersebut secara sempurna.
Watak  Profesionalisme,  Tiga  watak  yang  merupakan  persyaratan  dari  setiap kegiatan ialah :
1. Bahwa  kerja  seorang  profesional  itu  beritikad  untuk  merealisasikan  kebajikan demi  tegaknya  kehormatan  profesi  yang  digeluti,  dan  oleh  karenanya  tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah materil
2. Bahwa kerja seorang profesional itu harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas  tinggi  yang  dicapai  melalui  proses  pendidikan  dan/atau  pelatihan yang panjang, ekslusif dan berat
3. Bahwa  kerja  seorang  profesional  -  diukur  dengan  kualitas  teknis  dan  kualitas moral -harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik  yang  dikembangkan  dan  disepakati  bersama  didalam  sebuah  organisasi profesi.
Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall, James A dan Tommie Singleton (2007:45) pada buku Abdurrozzaq Hasibuan “Etika Profesi-Pofesionalisme Kerja”  adalah  konsep  profesionalisme  untuk  menguji  profesionalisme  publik  yang meliputi lima dimensi:
1. Pengabdian  pada  profesi  ( dedication )  :  Pengabdian  pada  profesinya  dapat tercemin dalam dedikasi profesionalisme melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekadar  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan.  Penyerahan  diri  secara  total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohanilah dan kemudian kepuasan material.
2. Kewajiban  sosial  ( social  obligation )  :  Kewajiban  sosial  yaitu  pandangan  tentang pentingnya  peran  profesi  serta  manfaat  yang  diperoleh  baik  oleh  masyarakat ataupun  oleh  profesional  karena  adanya  pekerjaan  tersebut.  Menurut  Rezky (2013:37)  terdapat  empat  sikap  yang  menyangkut  kewajiban  social  sebagai berikut :
a. Sikap obstruktif, adalah pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang
melibatkan  tindakan  seminimal  mungkin  dan  melibatkan  usaha-usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan.
b. Sikap  defensif,  pendekatan  tanggung  jawab  sosial  yang  ditandai  dengan perusahaan  hanya  memenuhi  persyaratan  hukum  secara  minimum  atas komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosial.
c. Sikap  akomodatif,  adalah  pendekatan  tanggung  jawab  sosial  yang diterapkan  suatu  perusahaan  dengan  melakukannya  apabila  diminta, melebihi  persyaratan  hukum  minimum  dalam  komitennya  terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.
d. Sikap proaktif adalah pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu  perusahaan,  yaitu  secara  aktif  mencari  peluang  untuk  memberikan sumbangan demi kesejahteraan kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya.
3. Kemandirian  ( autonomy  demands )  :  Kemandirian  ialah  suatu  pandangan  bahwa seorang professional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain.
4. Keyakinan  terhadap  peraturan  profesi  ( belief  in  self-regulation )  :  Keyakinan terhadap peraturan profesi yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
5. Hubungan dengan sesama profesi ( professional community affiliation ) : Hubungan dengan  sesama  profesi  berarti  menggunakan  ikatan  profesi  sebagai  acuan, termasuk  organisasi  formal  dan  kelompokkelompok  kolega  informal  sebagai sumber  ide  utama  pekerjaan.  Melalui  ikatan  profesi  ini  para  profesional membangun kesadaran profesinya.
Menurut  Bernard  Barber  (2005  :17)  perilaku  profesional  harus  memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Mengacu pada ilmu pengetahuan
2. Berorientasi pada interest peserta didik bukan interest pribadi
3. Pengendalian prilaku diri sendiri dengan menggunakan kode etik
4. Imbalan atau konpensasi uang atau kehormatan merupakan simbol prestasi kerja bukan tujuan dari profesi.
Aparatur  Sipil  Negara  menjadi  salah  satu  bagian  penting  dari  pengelolaan pemerintahan  Negara  yang  bertujuan  untuk  membantu  dan  mendukung  seluruh sumber  daya  manusia  aparatur  sipil  Negara  untuk  merealisasikan  seluruh  potensi mereka sebagai pegawai pemerintah dan sebagai warga Negara. Karena kesuksesan penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelaksanaan  pembangunan  nasional  sangat bergantung  pada  aparatur  sipil  Negara  dimana  aparatur  sipil  Negara  memegang peranan penting dan sangat menentukan pelaksanan pemerintah yang merumuskan kebijaksanaan  Negara  dalam  rangka  melancarkan  tugas–tugas  pemerintahan  dan pembangunan  dimana  dalam  setiap  tugas  dan  fungsinya  meski  berbeda  –  beda namun tetap bertujuan mensukseskan pembangunan nasional.
Maka  dalam  rangka  mensukseskan  pelaksanaan  pembangunan  diperlukan aparatur  yang  professional  untuk  dapat  meningkatkan  suatu  kualitas  kerja. Peningkatan  profesionalisme  kerja  aparatur  harus  dapat  dilaksanakan  dan diwujudkan secara maksimal dan optimal , agar dapat terlaksana dengan baik dan
tepat  sasaran.  Peningkatan  kualitas  sumber  daya  aparatur  sipil  Negara  menjadi sangat urgen dan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme.
Seorang  aparatur  harus  memiliki  profesionalisme  dikarenakan  beberapa  tuntutan diantaranya adalah :
1. Tugas, pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan yaitu, memberikan pelayanan publik.
2. Pelaksanaan pemerintahan yang baik ( Good Governance )
3. Dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah, baik itu lingkungan internal organisasi, maupun lingkungan eksternal organisasi.
4. Perkembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  era  globalisasi  yang  sedang berlangsung yang tidak bisa dicegah dan ditolak lagi
aparatur yang profesional juga harus memiliki karakteristik  yang baik, yaitu :
1. Optimisme,  ialah  kemampuan  untuk  menangani  situasi  moral  yang  penuh dengan ambisius dan merasa yakin mampu mengatasinya dengan baik
2. Keberanian  ( courage ),  adalah  kemampuan  untuk  membuat  keputusan  dan melakukan  tindakan  dalam  situasi  sulit  dan  tidak  menentu  secara  tepat  dan berhasil dan
3. Kejujuran ( fairness tempered by charity ), ialah kemampuan untuk mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan keadilan demi kepentingan masyarakat.
Sinamo  yang  dikutip  oleh  Sritomo  Wignjosoebroto  (1999:42)  dalam  seminar "Perspektif  Pembangunan  Daya  Saing  Global  Tenaga  Kerja  Profesional", mengemukakan bahwa karakteristik seorang profesional adalah sebagai berikut:
1. Sikap Selalu Memberi yang Terbaik
2. Orientasi Memuaskan Pelanggan
3. Sikap Kerja Penuh Antusiasme dan Vitalitas
4. Budaya Belajar Sepanjang Hayat
5. Sikap Pengabdian Pada Nilai-nilai Profesi
6. Hubungan Cinta dengan Profesinya
7. Sikap Melayani yang Altruistik
8. Kompetensi Tinggi Berorientasi Kesempurnaan.
Menurut Amstrong dalam Sedarmayanti (2011:346): "keahlian adalah dimensi tindakan  dari  tugas,  dimana  tindakan  dipakai  oleh  pegawai  untuk  menyelesaikan tugas pekerjaan mereka dengan memuaskan dan apa yang diberikan karyawan dalam bentuk yang berbeda dan tingkatan kinerjanya”.
Untuk  mewujudkan  Aparatur  Sipil  Negara  yang  profesional  diperlukan politikal  dari  pemerintah  untuk  melakukan  perubahan  besar  dalam  organisasi birokrasi  publik  agar  dapat  bekerja  secara  profesional  dan  responsif  terhadap terhadap  aspirasi  dan  kebutuhan  publik.  Perubahan  tersebut  meliputi  perubahan dalam  filsafat  atau  dan  pandang  organisasi  dalam  mencapai  tujuan  yang  dimulai dengan merumuskan visi dan misi yang ingin dicapai dan dijalankan oleh organisasi, membangun struktur yang flat clan tidak terlalu hirarkis serta prosedur kerja yang tidak terlalu terrikat kepada aturan formal.
Profesionalisme  sangat  ditentukan  oleh  kemampuan  seseorang  dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masing-masing, hasil dari pekerjaan itu bisa ditinjau dari segala segi sesuai porsi dan objeknya. Setiap
pegawai yang professional berpegang teguh pada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Dalam melakukan tugas profesi, para professional harus bertindak  objektif,  artinya  bebas  dari  rasa  malu,  sentimen,  benci,  sikap  malas  dan enggan bertindak. Dengan demikian seorang professional jelas harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pelatihan yang khusus, dan disamping itu pula ada unsur semangat pengabdian (panggilan profesi) didalam melaksanakan suatu  kegiatan  kerja.  Professionalisme  Aparatur  Sipil  Negara  juga  tidak  menjamin bahwa hasil kerja yang baik dan efisien jika tidak disertai dengan unsur disiplin. Hal ini  karena  profesionalisme  bermula  dari  disiplin  dan  kerja  yang  positif.  Disiplin dalam  lingkungan  pekerjaan  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan,  karena pekerjaan  yang  tidak  dilaksanakan  dengan  disiplin  menghasilkan  pekerjaan  yang tidak  maksimal,  efektif  dan  efisien.  Kurangnya  kemampuan  seorang  aparatur  sipil negara  melakukan  tugasnya  ini  tidak  berjalan  dengan  baik.  Menurut  Sebagaimana yang  telah  dijelaskan  pada  bab  pendahuluan,  penelitian  ini  dilaksanakan  untuk mengkaji  tentang  bagaimana  Profesionalisme  Aparatur  Sipil  Negara  di  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
Penulis  mencoba  memberikan  pertanyaan  yang  mendalam  dikaitkan  dengan definisi  profesionalisme  Menurut  Hall,  James  A,  dan  Tommie  Singleton  (2007:45) dalam buku abdurrozzaq Hasibuan “Etika Profesi Profesionalisme Kerja” (2017:74) mengemukakan 5 dimensi yaitu :
“Pengabdian  pada  profesi  ( dedication ),  Kewajiban  sosial  ( social  obligation ), Kemandirian ( autonomy demands ), Keyakinan terhadap peraturan profesi ( belief in self- regulation ), Hubungan dengan sesama profesi  ( professional community affiliation ).”

## Metode Penelitian
Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pada penelitian kualitatif peneliti  dituntut  dapat  memaparkan,  menjelaskan,  menggambarkan  dan  menggali data berdasarkan apa yang di ucapkan, disarankan dan dilakukan oleh sumber data sebagaimana adanya yang terjadi di lapangan dengan menggabungkan ; Teori, Data Primer dan Sekunder, Asumsi Dasar

## Hasil dan Pembahasan
Penulis  akan  memaparkan  hasil  penelitian  berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan dapat diperoleh penulis dari hasil penelitian di lapangan, wawancara, dan dokumentasi mengenai Profesionalisme Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Subang. Penulis memperoleh data dari hasil wawancara yang terdiri dari beberapa informan ASN di Kabupaten Subang.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Konsep profesionalisme yang dikembangkan oleh Hall, James A dan Tommie Singleton (2007:45)  pada buku Abdurrozzaq  Hasibuan  “Etika  Profesi-Pofesionalisme  Kerja”  yang  mengemukakan bahwa  dimensi  profesionalisme  itu  terdiri  dari  5  (lima)  indikator,  diantaranya: Pengabdian  Pada  Profesi  ( Dedication) ,  Kewajiban  Sosial  ( Social  Obligation), Kemandirian ( Autonomy Demands) , Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi ( Belief In Self-Regulation) ,  Hubungan  Dengan  Sesama  Profesi  ( Professional  Community Affiliation).
Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  mengenai  Profesionalisme  Aparatur  Sipil
Negara  Di  Dinas  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Kabupaten  Subang  yaitu  sebagai berikut:
Pengabdian Pada Profesi ( dedication)
Pengabdian  pada  profesi  merupakan  sebuah  dedikasi  profesionalisme  asn melalui  penggunaan  pengetahuan  dan  kecakapan  yang  dimiliki.  Keteguhan  untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang. Sikap ini adalah ekspresi  dari  pencurahan  diri  yang  total  terhadap  pekerjaan.  Sedangkan  pekerjaan merupakan tujuan hidup dan bukan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujun, serta diharapkan dapat kepuasan rohanilah dan kemudian kepuasan material.
Pengabdian  pada  profesi  juga  didalamnya  terdapat  nilai  yang  dapat mencerminkan kinerja asn dalam menjalankan sebuah profesinya maupun tugas yang di jalaninya, tujuan organisasi pula akan tercapai dengan baik apabila para pegawai mampu  menjalakan  tugasnya  dengan  baik  dan  sangat  faham  dengan  tugasnya masing-masing. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hall, James A, dan Tommie Singleton (2007:45) dalam buku Abdurrzzaq Hasibuan “Etika Profesi-Profesionalisme Kerja” “pengabdian pada profesi ( dedication) merupakan Pengabdian pada profesinya dapat  tercemin  dalam  dedikasi  profesionalisme  melalui  penggunaan  pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total  terhadap  pekerjaan.  Pekerjaan  didefinisikan  sebagai  tujuan  hidup  dan  bukan sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohanilah dan kemudian kepuasan material.
Pengabdian pada profesi turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang  dibebankan  kepadanya,  asn  yang  mempunyai  pengetahuan  yang  cukup  dan faham  akan  profesi  yang  dijalankannya  akan  meningkatkan  efisiensi  organisasi. Namun bagi asn yang belum mempunyai pengetahuan atau dedikasi terhadap profesi yang cukup, maka akan bekerja secara tersendat-sendat. Pemborosan bahan, waktu dan tenaga serta faktor produksi yang lain akan diperbuat oleh asn yang mempunyai pengetahuan  yang  kurang.  Pemborosan  ini  akan  mempertinggi  biaya  dan  menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan organisasi.
Menurut  Pamudji  (1999)  mengatakan  bahwa  seseorang  yang  profesional  itu adalah seseorang yang memiliki atau dianggap memiliki keahlian, akan melakukan kegiatan-kegiatan  (pekerjaan)  dengan  mempergunakan  keahliannya  itu,  sehingga menghasilkan hasil kerja yang lebih baik mutunya, lebih cepat prosesnya, mungkin lebih bervariasi, yang kesemuanya mendatangkan kepuasan pada warga masyarakat.

## Kewajiban Sosial ( Social Obligation)
Kewajiban  sosial  yaitu  pandangan  tentang  pentingnya  peran  profesi  serta manfaat  yang  diperoleh  baik  oleh  masyarakat  ataupun  oleh  profesional  karena adanya  pekerjaan  tersebut.  Kesadaran  asn  tentang  peran  profesinya  yang  dapat menciptakan  keyakinan  terhadap  kewajiban  profesinya  akan  menumbuhkan  sikap mental untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin, sehingga mempermudah dalam menentukan tingkat materialitas. Kewajiban social dapat diartikan sebagai kesadaran profesi  bahwa  pendapat  setiap  ans  berbeda  satu  sama  lainnya,  sehingga  dapat menimbulkan rasa kesadaran dalam diri seorang asn.
Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Hall,  James  A,  dan  Tommie  Singleton (2007:45) dalam buku Abdurrzzaq Hasibuan “Etika Profesi-Profesionalisme Kerja”.
Kewajiban  Sosial  (Social  Obligation)  merupakan  pandangan  tentang  pentingnya peran  profesi  serta  manfaat  yang  diperoleh  baik  oleh  masyarakat  ataupun  oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Kewajiban sosial juga merupakan salah satu dari Sikap obstruktif, adalah pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan melibatkan usaha-usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan.
Menurut Immanuel Kant (1724-1804) mencetuskan Prinsip Kewajiban ( principle of  duty )  yang  bermaksud  tanggung  jawab  perlu  dilaksanakan  semata-mata  karena perbuatan  tersebut  adalah  suatu  tanggungjawab,  suatu  perbuatan  adalah  baik  jika dilakukan atau harus dilakukan karena kewajiban. Selanjutnya ia menyatakan, suatu perbuatan adalah baik jika dilakukan berdasarkan “imperatif kategoris” (mewajibkan kita begitu saja, tidak tergantung pada syarat apapun).
ASN menpunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dan lain sebagainya jika dikaitkan dengan kontek Kewajiban sosial memiliki caranya masing-masing itu dengan cara dibina dan diberikan pemahaman tentang pentingnya kewajiban sosial pada kesdaran diri sendiri baik pada lingkungan asn itu tinggal maupun lingkungan asn bekerja, dari kewajiban sosial yang di berikan dapat melahirkan cara pandang serta kesdaran asn tentang bagaimana memanfaatkan peran  profesi  serta  dapat  memberikan  pelayanan-pelayanan  kepada  masyarakat tentang profesi yang sedang di jalankan oleh asn tersebut.
Asn  di  Kabupaten  Subang  sudah  menjalankan  kewajiban  sosial  yang terkandung  pula  pada  tupoksi  di  bagian  umum  dan  kepegawaian  yang  sudah memiliki  tujuan  selaras  dengan  tujuan  sebuah  bidangnya,  hal  ini  dapat mempermudah  sebuaj  bidang  karena  disisilain  menjalankan  tupoksi  sekaligus menjalankan  bagian  dari  karakteristik  sebuah  profesionalisme,  sehingga  dapat memberikan efisiensi serta ke efektivan sebuah organisasi tanpa membuang waktu yang cukup banyak.
Jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant (1724-1804) mengatakan bahwa Prinsip Kewajiban ( principle of duty ) yang bermaksud tanggung jawab  perlu  dilaksanakan  semata-mata  karena  perbuatan  tersebut  adalah  suatu tanggungjawab,  suatu  perbuatan  adalah  baik  jika  dilakukan  atau  harus  dilakukan karena  kewajiban.  Selanjutnya  ia  menyatakan,  suatu  perbuatan  adalah  baik  jika dilakukan  berdasarkan  “imperatif  kategoris”  (mewajibkan  kita  begitu  saja,  tidak tergantung  pada  syarat  apapun).  Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan bahwa dimensi Kewajiban Saosial jika dikaitkan dengan teori Immanuel Kant (1724- 1804) dinilai telah berjalan optimal.

## Kemandirian (Autonomy Demands)
Istilah kemandirian menunjukan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri  dalam  menyelesaikan  masalah  tanpa  bantuan  dari  orang  lain.  Individu  yang mandiri  sebagai  individu  yang  dapat  menyelesaikan  masalah-masalah  yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa  mengabaikan  lingkungan  disekitarnya.  Kemandirian  yaitu  sebagai  suatu pandang  seseorang  yang  profesional  harus  mampu  membuat  keputusan  sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi).
Seorang asn dituntut harus mampu mengambil keputusan sendiri tanpa adanya
dari pihak lain sesuai dengan pertimbangan - pertimbangan yang dibuat berdasarkan kondisi dan keadaan yang dihadapinya. Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai  hambatan  kemandirian  secara  profesional.  Kemandirian  pula  dapat didefinisikan  yaitu  tingkatan  dimana  seorang  asn  dapat  melakukan  pekerjaannya tanpa perlu meminta pertolongan atau bimbingan dari atasannya. Sehingga seorang asn dapat mengambil keputusan dan menjalankan tugasnya dengan sendirinya.
Sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Hall,  James  A,  dan  Tommie  Singleton (2007:45) dalam buku Abdurrzzaq Hasibuan “Etika Profesi-Profesionalisme Kerja”. Kemandirian ( autonomy demands ) Kemandirian ialah suatu pandangan bahwa seorang professional  harus  mampu  membuat  keputusan  sendiri  tanpa  tekanan  dari  pihak yang lain.
Menurut Mu’tadin, Kemandirian mengandung makna suatu keadaan dimana seseorang  memiliki  hasrat  bersaing  untuk  maju  demi  kebaikan  dirinya,  mampu mengambil  keputusan  dan  inisiatif  diri  dalam  mengerjakan  tugas-tugas,  dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan.
Asn di Kabupaten Subang sudah menjalankan kemandirian sehingga setiap asn pada  bagian  sekretariatan  sudah  memiliki  tupoksinya  dan  dipacu  untuk  memiliki Hasrat maju demi kepentingan sebuah organisasi, pada bagian kesekretariatan pula setiap asn di kontol agar tidak keluar jalur dari apa yang sedang di jalakannyan, dan setiap  asn  diharuskan  memiliki  keberanian  dalam  mengambil  keputusan  tanpa tekana baik dari atasan maupun dari teman satu profesinya.
Setiap asn pada bagian ini sangat dinilai dari segi kemandirian dan inisiatif yang diberikan  oleh  atasnya,  dan  setiap  asn  yang  diberikan  tugas  sangat  dinilai  akan tanggung jawabnya yang diberikan serta bagi asn yang merasa masih kaku akan tugas yang diberikan bagian umum dan kepegawaian pun memberikan pembinaan akan tugas apa yang sebenarnya masih sulit untuk di jalankan oleh setiap asn yang berada di  bagian  umum  dan  kepegawaian.  Pada  kemandirian  segi  komunikasi  juga  turut menjadi  peran  yang  sangat  penting  sehingga  menghasilkan  keputusan  yang  tidak memunculkan  terjadinya  kurangnya  komunikasi  terhadap  sesama  asn  maupun terhadap atasan.
Seorang asn sangatlah harus menyadari bahwa seorang asn adalah sebuah abdi negara  sekaligus  sebagai  kepanjangan  tangan  dari  pemerintah  yang  dimana  harus memiliki  kompetensi  yang  selalu  harus  dikembangkan  setiap  bulannya,  dimana setiap  asn  harus  mengikuti  pelatihan  diklat  untuk  memenuhi  kualitas  seorang  asn dan memenuhi kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga seorang asn harus memiliki  jiwa  kompetensi  yang  tinggi  agar  dapat  memberikan  yang  terbaik  bagi dinasnya maupun bagi masyarakat disekelilingnya yang membutuhkan.
Jika  dikaitkan  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Mu’tadin,  mengatakan bahwa Kemandirian mengandung makna suatu keadaan dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya, mampu mengambil keputusan dan  inisiatif  diri  dalam  mengerjakan  tugas-tugas,  dan  bertanggung  jawab  atas  apa yang  dilakukan.  Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dimensi Kemandirian jika dikaitkan dengan teori Mu’tadin dinilai telah berjalan optimal.
Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi ( belief in self-regulation )
Keyakinan  terhadap  peraturan  profesi  adalah  suatu  keyakinan  bahwa  yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang  luar  yang  tidak  mempunyai  kompetensi  dalam  bidang  ilmu  dan  pekerjaan mereka.  Keyakinan  terhadap  profesi  adalah  suatu  keyakinan  bahwa  yang  paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi yang sama, bukan orang luar yang tidak kompeten. Menurut (Job, Dweck, &Walton, 2010; Usher,  2015)  Orang-orang  memegang  keyakinan  tentang  kemampuan  professional mereka, yang sering konteks, dan keyakinan lebih global tentang sifat atribut manusia (biasanya disebut sebagai teori awam).
Asn  Kabupaten  Subang  sudah  dilaksanakan  hampir  setiap  hari,  tidak  hanya yang menilai sesama rekan profesi tetapi sudah adanya penilaian setiap harinya oleh atasan langsung kerena pada indicator keyakinan terhadap suatu peraturan profesi disini pula sangat penting dalam menunjang keberhasialan sebuah profesionalisme asn  yang  dijalankan  oleh  setiap  asn  dengan  tupoksi  dan  kemandiriannya  masing- masing, pada bagian kesekretariatan pula kehadiran serta target pencapaian sangat- sangat di awasi agar tidak ada asn yang keluar dari tupoksi dan target pencapaian organisasi.
Asn Kabupaten Subang sudah melakukan keyakinan terhadap profesi sehingga setiap  asn  sudah  mengetahui  apa  yang  sehrusnya  dilakukan  sesuai  dengan tupoksinya,  setiap  asn  dapat  dilihat  kinerja  serta  profesionalisme  yang  dijalankan melaui skp tidak hanya itu keyakinan terhadap profesipun sudah ditanakan setiap harinya pada setiap asn dengan kesadaran masing-masing bahwa setiap ans harus memiliki jiwa profesionalisme yang dijalankanya.
ASN sudang melakukan keyakinan terhadap peraturan profesi yang dilakukan oleh  asn  setiap  harinya  dengan  menjalankan  tupoksi  sesuai  bidang  yang  dijalakna oleh  asn  tersebut,  sehingga  seorang  asn  menjalakan  sesuai  dengan  bidang  yang dijalakannya dan tidak keluar jalur atau sudah berdasarkan SOP nya.
Jika  dikaitkan  dengan  teori  yang  dikemukakan  oleh  Menurut  (Job,  Dweck, &Walton, 2010; Usher, 2015), mengatakan bahwa Orang-orang memegang keyakinan tentang kemampuan professional mereka, yang sering konteks, dan keyakinan lebih global  tentang  sifat  atribut  manusia  (biasanya  disebut  sebagai  teori  awam). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dimensi Keyakinan Terhadap Profesi jika dikaitkan dengan teori (Job, Dweck, &Walton, 2010; Usher, 2015) dinilai telah berjalan optimal.

## Hubungan Dengan Sesama Profesi
Hubungan dengan sesama profesi (professional community affiliation), berarti menggunakan  ikatan  profesi  sebagai  acuan,  termasuk  organisasi  formal  dan kelompok  kolega-kolega  informal  sebagai  sumber  ide  utama  pekerjaan.  Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya.
Menurut  Hall, James A dan Tommie Singleton (2007:45)  pada buku Abdurrozzaq Hasibuan  “Etika  Profesi-Pofesionalisme  Kerja”  yang  mengemukakan  dimensi Hubungan Dengan Sesama Profesi (Professional Community Affiliation) “Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi   sebagai acuan, termasuk didalamnya  organisasi  formal  dan  kelompok  kolega  informal  sebagai  ide  utama
dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran professional.”  Hastuti  et  al.  (2003)  serta  Theresia  dkk  (2003)  menyatakan  bahwa hubungan  dengan  sesama  rekan  seprofesi  mempunyai  hubungan  yang  positif terhadap kinerja pegawai.
Hubungan  Dengan  Sesama  Profesi,  Asn  di  Kabupaten  Subang  sudah menjalakan  hubungan  dengan  sesama  profesi  itu  sudah  melaksanakan  hubungan dengan  sesama  profesi  yaitu  menggunakan  pendekatan  sosial  sehingga  semua pegawai  asn  saling  berhubungan  sosial  dalam  lingkungan  dinas  maupun  di  luar lingkungan  dinas,  dari  sana  dapat  menumbuhkan  jiwa  antar  sosial  sehingga  bila mana ada rekan yang sedang berada dalam kesusahan dapat dibantu dan saling bahu- membahu. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mana dapat menjalin silahturahmi dan keakraban antar sesama asn, sehingga dapat mendumbuhkan rasa toleransi dan saling berkomunikasi antar sesame profesi yang dimana dalam hal ini bisa menjadi salah  satu  factor  sudah  berjalannya  Tindakan  profesionalisme  antar  sesama  asn  di lingkungan kerja asn Kabupaten Subang.
ASN sudah menjalankan hubungan dengan sesama profesi dengan cara yaitu menjalakna  pekerjaan  berbasis  sistem  kekeluargaan  dengan  tujuan  agar  setiap  asn yang berkerja saling menguatkan komunikasi dan saling menghargai sesama profesi yang  dimana  dapat  menaikan  kinerja  para  asn  dan  lingkungan  kerja  yang menyenangkan.  Dalam  menjalankan  sistem  pekerjaan  yang  berbasis  kekeluargaan dapat pula mengurangi hambatan yaitu kurangnya komunikasi antar sesama asn. Jika dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Hastuti et al. (2003) serta Theresia dkk  (2003),  mengatakan  bahwa  hubungan  dengan  sesama  rekan  seprofesi mempunyai  hubungan  yang  positif  terhadap  kinerja  pegawai  Berdasarkan  uraian diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dimensi  Hubungan  Dengan  Sesama  Profesi  jika dikaitkan  dengan  teori  Hastuti  et  al.  (2003)  serta  Theresia  dkk  (2003)  dinilai  telah berjalan optimal.

## Kesimpulan
Pengabdian Pada Profesi ( Dedication) dalam Profesionalisme ASN Di Kabupaten Subang  dinilai  telah  optimal.  Pada  indikator  pengabdian  kepada  profesi  sangatlah membutuhkan keahlian, keahlian memiliki peran yang penting dalam sebuah kualitas professional  seorang  asn  dimana  dari  keahlian  tersebut  dapat  mengidentifikasi kualitas  yang  dimiliki  oleh  asn  dan  dapat  menjalankan  tugas  pokok  yang  telah diberikan. Serta keahlian haruslah berjalan beriringan dengan profesionalisme agar dapat menghasilkan ouput yang baik serta tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu pula  penilaian  serta  evaluasi  yang  rutin  dilakukan  agar  setiap  asn  dapat  selalu mempertahankan keahlian yang dimiliki serta selalu meningkatkan kualitas kealian ans di Kabupaten Subang Kewajiban Sosial ( Social Obligation) dalam Profesionalisme ASN Di Kabupaten Subang dinilai sudah optimal. Pada indikator kewajiban sosial di Kabupaten Subang sudah  banyak  dilakukan  hampir  setiap  harinya  dari  berbagai  cara  mulai  dengan memberikan tugas pokok yang menyadarkan asn akan pentingnya peran profesi serta kemanfaatannya  bagi  lingkungan  sekitar  dan  utamanya  bagi  lingkungan  dinas tersebut. Tidak hanya memberikan kesadaran akan pentingnya kewajiban sosial pada setiap jabatan structural dan fungsional tetapi para kepala bagian juga memberikan
tugas pokok yang sejalan dengan tupoksi pada bidangnya masing-masing. Kemandirian  ( Autonomy Demands ) dalam Profesionalisme ASN Di Kabupaten Subang  dinilai  sudah  optimal.    Para  pegawai  asn  diharuskan  mandiri  setiap  kali mengambil  keputusan.  Serta  setiap  asn  sangat  dinilai  dari  segi  kemandirian  dan inisiatif  yang  diberikan  oleh  atasnya,  dan  setiap  asn  yang  diberikan  tugas  sangat dinilai akan tanggung jawabnya yang diberikan, bagi asn yang merasa masih kaku akan  tugas  yang  diberikan.  Pada  kemandirian  segi  komunikasi  juga  turut  menjadi peran  yang  sangat  penting  sehingga  menghasilkan  keputusan  yang  tidak memunculkan  terjadinya  kurangnya  komunikasi  terhadap  sesama  asn  maupun terhadap atasan.
Keyakinan  Terhadap  Peraturan  Profesi  ( Belief  In  Self-Regulation) dalam Profesionalisme  ASN  Di  Kabupaten  Subang  dinilai  sudah  optimal.  Pada  indikator keyakinan terhadap profesi sudah dilaksanakan hampir setiap hari, tidak hanya yang menilai sesama rekan profesi tetapi sudah adanya penilaian setiap harinya oleh atasan langsung kerena pada indikator keyakinan terhadap suatu peraturan profesi disini pula  sangat  penting  dalam  menunjang  keberhasialan  sebuah  profesionalisme  asn yang  dijalankan  oleh  setiap  pegawai  asn  dengan  tupoksi  dan  kemandiriannya masing-masing,  pada  bagian  kehadiran  serta  target  pencapaian  sangat-sangat  di awasi agar tidak ada asn yang keluar dari tupoksi dan target pencapaian organisasi Hubungan  Dengan  Sesama  Profesi  ( Professional  Community  Affiliation) dalam Profesionalisme  ASN  di  Kabupaten  Subang  dinilai  sudah  optimal.  Pada  indikator hubungan  dengan  sesama  profesi  sudah  menjalankan  hubungan  dengan  sesama profesi  bahwasannya  pada  lingkungan  asn  di  kabupaten  subang  melaksanakan menggunakan  pendekatan  sosial  sehingga  semua  pegawai  baik  asn  saling berhubungan sosial dalam lingkungan dinas maupun di luar lingkungan dinas, dari sana  dapat  menumbuhkan  jiwa  antar  sosial  sehingga  bila  mana  ada  rekan  yang sedang berada dalam kesusahan dapat dibantu dan saling bahu-membahu.

## Referensi
Abdurrozzaq Hasibuan.2017. Etika Profesi-Profesionalisme Kinerja. Penerbit : UISU Press
Ashari,  E.  T.  .2010.  Memahami  Karakteristik  Pegawai  Negeri  Sipil  yang Profesional. Civil Service Journal, 4(2 November).
Keban, Yeremias T, 2005, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu,. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media.
Laoh, E. .2014. Profesionalisme Aparatur Pemerintah Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Eksekutif, 1(3).
Maiwan, M. .2018. Memahami Teori-teori Etika: Cakrawala dan Pandangan. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi , 17 (2), 193-215.
Maksudi, Beddy Iriawan 2018. Dasar-dasar Administrasi Publik. Ed.1.Cet.2  Depok: Rajawali Pers,
Nurhayati,  E.  .2011. Bimbingan,  konseling  &  psikoterapi  inovatif (Vol.  1).  Pustaka Pelajar.
Podungge, A. W., & Aneta, A. .2020. Profesionalisme Pegawai Ditinjau Dari Aspek Pengorganisasian Dalam Pelayanan Publik. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 9(1), 55-65.
Porajow, R. C., Gosal, R., & Kasenda, V. .2018. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Di Kecamatan Tompaso Barat. Jurnal Eksekutif, 1
Pratiknyo,  G.  .1995.  Konsep-Konsep  Profesionalisme.  In Forum  Manajemen (Vol.  9, No. 61, pp. 24-29).
Rahim,  N.  A.  .2022.  Profesionalisme  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Meningkatkan Pelayanan  Di  Kantor  Camat  Hamparan  Rawang  Kota  Sungai  Penuh.  Jurnal Administrasi Nusantra Maha, 4(1), 16-24.
Sedarmayanti, H. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia; Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Reflika Aditama.
Sinambela, L. P. 2017. Profesionalisme dosen dan kualitas pendidikan tinggi. Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora, 2(2), 579-596.
Sondang  P.  Siagian.  2001.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta.  PT.  Bumi Aksara.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif  dan R&D. Bandung :
Alfabeta
Suwinardi,  S.  2017.  Profesionalisme  dalam  bekerja. Orbith:  Majalah  Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial, 13(2).