## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No 3 – Desember 2022 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5787.423-428

## KEDUDUKAN KONSULTAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENDAFTARAN HAK PATEN
I Nyoman Mahendra Guna, Johannes Ibrahim Kosasih, I Made Aditya Mantara Putra Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali-Indonesia nyomanmahendragunaa@gmail.com, johannesibrahim26@gmail.com adityamantara@gmail.com

## ABSTRAK
UU  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dengan  jelas  menyatakan  bahwa  Negara  Indonesia  adalah negara  hukum.  Jika  suatu  penemuan  atau  karya,  harus  identik  dengan  paten  yang  kemudian  diajukan  oleh Konsultan  Kekayaan  Intelektual.  Yang  dimaksud  dengan  paten  ini  adalah  harus  menjadi  milik  penemu  atau pencipta. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai hal tersebut diatas, yang dapat yang dapat  dirumuskan  permasalahannya  yaitu  mengenai  pengaturan  hukum  kedudukan  konsultan  hak  kekayaan intelektual dalam pendaftaran hak paten menurut UU paten dan akibat hukum apabila terjadi suatu pelanggaran oleh konsultan hak kekayaan intelektual dalam pendaftaran hak paten. Penelitian ini menggunakan tipe normatif yaitu  penelitian  dengan  menganalisis  kepustakaan  berdasarkan  bahan  hukum  yang  digunakan.  Dasar  hukum tentang  konsultan  hak  kekayaan  intelektual  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Penggunaan hak paten seseorang tanpa izin berdampak akibat  hukum  dan  dapat  dijerat  sesuai  pasal-pasal  dalam  UU  Nomor  13 Tahun  2016  Tentang  Paten.  Hasil    di Indonesia, Pelanggaran tersebut diatur oleh UU yang terkait dengan berbagai unsur pelanggaran seperti kesalahan, pelanggaran hukum, perbuatan dan benda. Ilegal atau melawan hukum  dibuktikan dengan mendaftarkan paten produk  sebagai milik orang lain dan jika didaftarkan, disahkan.Penasihat hukum memainkan peran yang sangat penting  bagi mereka yang memiliki materi berhak cipta dan tidak dapat mendaftarkannya. Namun, masih banyak pelanggaran  kekayaan  intelektual  yang  terjadi  karena  dunia  hukum  tidak  memahami  pentingnya  paten  pada produk yang dibuat oleh orang lain. Penerima Hak Paten dapat memiliki produk dengan menggunakan proses di Indonesia, proses di Indonesia, baik secara individu maupun kelompok, atau dengan mendukung transfer.

## Kata Kunci: Konsultan, Hak Paten, Hak Atas Kekayaan Intelektual

## ABSTRACT
The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia clearly states that the State of Indonesia is a state of law. If an invention or work, must be identical to the patent which is then filed by the Intellectual Property Consultant. What is meant by this patent is that it must belong to the inventor or creator. Therefore, the researcher wants to know  more  about  the  above  matters,  which  can  be  formulated  the  problem,  namely  regarding  the  legal arrangement  of  the  position  of  the  intellectual  property  rights  consultant  in  the  registration  of  patent  rights according to the patent law and the legal consequences if there is an infringement by the intellectual property rights consultant in the registration. patent. This study uses a normative type, namely research by analyzing the literature  based  on  the  legal  materials  used.  The  legal  basis  for  intellectual  property  rights  consultants  is regulated  in  Government  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  2  of  2005  concerning  Intellectual Property Rights Consultants. The use of someone's patent rights without permission has legal consequences and can be charged according to the articles in Law Number 13 of 2016 concerning Patents. The results in Indonesia, the violation is regulated by law related to various elements of the violation such as mistakes, violations of the law, actions and objects Illegal or against the law is proven by registering a product patent as the property of someone else and if it is registered, it is legalized.
Keywords: Consultants, Patents, intellectual Property Rights

## I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah  negara  hukum.  Oleh  karena  itu  Konstitusi  juga  mengatur  bahwa    “setiap  orang  berhak  atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum.” Negara hukum ( Rule of law ) sejak kelahirannya, dimaksudkan sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahkan penindasan terhadap rakyat, seperti di negara-negara tipe  sebelumnya yang masih ada praktik despotik. (Fuady, 2001)
Peran dan fungsi Advokat sebagai profesi bebas Melalui jasa hukum yang diberikan, Pengacara memenuhi  kewajiban  profesionalnya  menegakkan  hukum  untuk  kepentingan  rakyat  Kami  mencari keadilan,  termasuk  upaya  untuk  memungkinkan  masyarakat  mewujudkan  hak-hak  dasar  mereka  di hadapan hukum. Pasal 33 Ayat (4) UU Dasar 1945 menegaskan bahwa: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Implikasi dari ayat ini sangat dalam. Artinya, sistem ekonomi  yang  dikembangkan    tidak  boleh  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  kompetitif  atau  sangat individualistis.  Perkembangan  dan  perkembangan  perekonomian  secara  umum,  terutama  di  sektor industri dan  perdagangan domestik, menghasilkan banyak variasi. barang dan/atau jasa habis pakai.
Masalah  hak paten merupakan masalah  yang berkembang dari  waktu ke  waktu, namun pada awal  perkembangannya  merupakan  masalah  yang  sangat  sederhana,  seperti  hanya  berisi  klaim,  dan tidak  mungkin  untuk  mengontrol  dan  menggunakannya  untuk  tujuan  apapun.  Siap  Revolusi  industri tahun di Inggris dan revolusi politik di Prancis membuat masalah ini semakin kompleks dan beragam. (Djumhana, Muhammad, 2010)
Indonesia  memberi  perlindungan  hukum  untuk  hak  kekayaan  intelektual.  Yang  diatur  dalam “UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World. Penjelasan UU No 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia perundingan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dari produk- produk yang diperdagangkan.”
Hubungan hukum antara emiten dan konsultan tercipta atas dasar perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Menurut Subekti, UU membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga (3) macam yaitu  perjanjian  untuk  melakukan  jasa-jasa  tertentu,  perjanjian  kerja/perburuhan,  dan  pernjanjian pemborongan pekerjaan. (Subekti, 2014)
“Hak kekayaan Intelektual diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut: UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman, UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia  Dagang,  UU  Nomor  31  Tahun  2000  Tentang  Desain  Industri,  UU  Nomor  32  Tahun  2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”
Perkembangan selanjutnya dalam hukum Indonesia telah membuat istilah paten lebih umum di masyarakat. Hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada individu untuk menikmati penemuannya sendiri dalam bidang tertentu, serta hak pencipta dan penemu untuk melindunginya dari kemungkinan peniruan oleh orang lain. penemuan. Kasus terhadap hak paten pernah terjadi terhadap suatu merek baju lokal Indonesia yaitu Erigo, dimana dalam suatu produk yang dihasilkan yaitu Jacket Sukajan yang dianggap menjiplak suatu desain dari seniman Polandia, Nora Potwora.
Erigo akhirnya menanggapi Potwora dan  bertanggung jawab atas kasus plagiarisme ini dengan membayar  ganti  rugi,  membatalkan  penjualan  jaket  sukajan    menggunakan  karya  Potwora,  dan mendonasikan  sisa  produknya  kepada  yang  membutuhkan.  Di  samping  itu  kasus  pelanggaran  paten yang pernah dilakukan oleh seorang konsultan hak kekayaan intelektual yaitu hak paten milik seseorang terhadap suatu karyanya didaftarkan atas nama orang lain dan bukan dari pihak pencipta karya tersebut sehingga  hal  tersebut  digugat  oleh  pihak  pemilik  karya  tersebut.  Kasus  itu  terjadi  di  desa  amed karangasem  terhadap  suatu  karya  logo  brand pakaian.  Pendaftaran  hak  paten  sangat  penting.  Karena ketika seseorang mengajukan hak paten atas suatu penemuan baru di bidang  kesehatan, teknologi, atau bidang  lainnya, orang beserta penemuan dan  karyanya otomatis mendapatkan perlindungan hukum.
Dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan , yakni bagaimana pengaturan  hukum  kedudukan  konsultan  hak  kekayaan  intelektual  dalam  pendaftaran  hak  paten menurut UU paten?, dan bagaimanakah akibat hukum apabila terjadi pelanggaran oleh konsultan hak kekayaan intelektual dalam pendaftaran hak paten?.

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penyusunan  penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif,  pada  hakikatnya mengkaji  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat,  dan
menjadi acuan perilaku setiap orang. (Ishaq, 2017) Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Putra, 2020) Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( Statute approach ), pendekatan  kasus  ( Case  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  approach ).  Pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analisis konsep hukum digunakan, karena menurut penulis yang akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  yaitu  berbagai  aturan  hukum  serta  kasus  yang  dikaitkan  dengan konsep hukum, yang kemudian menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini adalah  studi kepustakaan, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan untuk merumuskan masalah, serta buku-buku hukum, bahan hukum sekunder berupa jurnal, karya ilmiah.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Hukum Kedudukan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Hak Paten Menurut UU Hak Paten
Hak  paten  merupakan  suatu  hak  terhadap  benda  bergerak  tidak  bertubuh  yang  dapat  dipindah tangankan, seperti penjualan, hibah, warisan, dan lain-lain, hal ini bertujuan agar dapat diketahui oleh umum.  Karena  sifat  properti  dari  hak  paten,  adalah  umum  di  dunia  komersial  bagi  pemilik  untuk memanfaatkan  hak  mereka  secara  komersial    dengan    memberikan  lisensi  atau  izin  khusus  kepada individu memberi penghargaan kepada penerima paten. Ketentuan-ketentuan kontrak disepakati secara tertulis  agar  kepada    pihak    mengetahui  hak  dan  kewajiban  masing-masing. (Sutedi,  2009) Pemberian  hak  paten  yang  mendukung  kegiatan  inovasi  dan  penemuan  teknis  yang memerlukan perlindungan. Dengan tidak adanya perlindungan yang memadai, penemu mungkin lebih baik mempertahankan teknologi mereka. Di sisi lain, dengan memberikan paten, negara mewajibkan penemu  untuk  mengungkapkan  penemuannya  dalam  spesifikasi  paten.  Karena  deskripsi  spesifikasi paten terbuka, publik dapat  belajar dari penemuan, dan publik diharapkan untuk maju. Setiap penemuan lain yang lebih maju daripada penemuan yang dapat dipatenkan.
Dalam  proses  penawaran  umum  (go  public),  seorang  konsultan  hukum  bertugas  untuk melakukan  pemeriksaan  hukum  (legal  audit)  terhadap  dokumen-dokumen  yang  dibutuhkan  dalam penawaran  umum,  masalah-masalah  hukum  yang  dihadapi  oleh  emiten,  dan  memberikan  pendapat hukum (legal opinion) terhadap dokumen yang dimiliki perusahaan tersebut serta masalah hukum yang dihadapi  oleh  perusahaan.  Sehingga  terkait  dengan  hal  tersebut  maka  seorang  konsultan  bertangung jawab  penuh  atas  pemeriksaan  hukum  (legal  audit)  dan  pendapat  hukum  (legal  opinion)  yang diberikannya kepada perusahaan. (Marzuki, 2010)
Di  Indonesia  hak  paten  telah  diatur  dalam  “UU  Nomor  6  Tahun  1989  Tentang  Paten  yang diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Paten. Akan tetapi oleh karena ada beberapa aspek dalam  Agreement  on  Trade  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights  (TRIP’s)  yang  belum  ditampung dalam UU Paten lama, disamping memang perlu mengadakan perubahan  UU paten lama, maka pada tanggal 1 Agustus 2001 diundangkannya UU Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten diperbarui lagi pada Tanggal 26 Agustus 2016 diundangkan UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang baru. UU Paten baru disusun secara menyeluruh dalam satu naskah pengganti undang-undang paten lama yang mana substansinya  tidak  berubah.  Dasar  hukum  hak  paten  sendiri  sudah  sangat  lengkap  dijelaskan  dalam peraturan UU hak paten nomor 14 tahun 2001”.
“Dasar hukum hak paten yang mengatur kewajiban pemilik paten dalam pemakaian  atau  penggunaan  produknya  yang  telah  dipatenkan  antara  lain”:  “Pada  Pasal  17  ayat  1 sampai  4,  bahwa  pemilik  paten  wajib  memberlakukan  produksi  produk  atau  proses  yang  telah dipatenkan  di  Indonesia.”  dan  “Pada  Pasal  18,  tertulis  bahwa  pemilik  hak  paten  dan  lisensi  perlu membayar biaya tahunan guna memperpanjang masa berlakunya hak paten sesuai dengan yang telah disepakati.”
Pembatalan paten dapat dikatakan batal demi hukum, apabila pemegang paten tidak membayar biaya tahunan maka dapat wanprestasi tersebut “Pasal 1243 KUHP perdata menyatakan”:
“Penggantian  biaya,  rugi  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu  perikatan,  barulah  mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau  dibuatnya,  hanya  dapat  diberikan  atau  dibuat  dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya”.
Hak Kekayaan Intelektual dapat disebut bagian atau kelompok dari hukum perdata. Kekayaan intelektual  adalah  kepentingan  seseorang  yang  perlu  dilindungi  dari  kekayaan  intelektual  untuk dilindungi  oleh  hukum  perdata  yang  menjamin  hak-hak  individu.  berbicara  tentang  hak  kekayaan intelektual tentu identik dengan istilah paten. Permohonan paten selalu diajukan oleh penasihat hukum kekayaan  intelektual.  Konsultan  kekayaan  intelektual  adalah  mereka  yang  memiliki  pengetahuan khusus  tentang  hak  kekayaan  intelektual,  dan  terdaftar  sebagai  konsultan,  terutama  yang  melakukan pekerjaan  yang  berkaitan  dengan  penerapan  dan  pengelolaan  hak  kekayaan  intelektual.  Yang  diatur dalam “Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual yang dimaksud dengan”:
“Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual  dan  secara  khusus  memberikan  jasa  di  bidang  pengajuan  dan  pengurusan  permohonan  di bidang  Hak  Kekayaan  Intelektual  yang  dikelola  oleh  Direktorat  Jenderal  dan  terdaftar  sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.”
Di  Indonesia,  Pelanggaran  tersebut  diatur  oleh  undang-undang  yang  terkait  dengan  berbagai unsur pelanggaran seperti  kesalahan, pelanggaran hukum, perbuatan dan benda.  Ilegal atau melawan hukum  dibuktikan dengan mendaftarkan paten produk  sebagai milik orang lain dan jika didaftarkan, disahkan.Penasihat hukum memainkan peran yang sangat penting  bagi mereka yang memiliki materi berhak cipta dan tidak dapat mendaftarkannya. Namun, masih banyak pelanggaran kekayaan intelektual yang terjadi karena dunia hukum tidak memahami pentingnya paten pada produk yang dibuat oleh orang lain.

## 2. Akibat Hukum Terjadinya Pelanggaran Oleh Konsultan Dalam Pendaftaran Hak Paten
Penerima  Hak  Paten  dapat  memiliki  produk  dengan  menggunakan  proses  di  Indonesia,  proses  di Indonesia,  baik  secara  individu  maupun  kelompok,  atau  dengan  mendukung  transfer  teknologi  yang memberikan kesempatan kerja. Pemegang paten harus membayar iuran keanggotaan tahunan. Pemilik paten berhak menuntut ganti rugi di pengadilan niaga terhadap “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa  hak  melakukan  salah  satu  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19”.
Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Seiring  dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  kebutuhan  akan  perlindungan    kekayaan intelektual  dirasakan  dan  negara  didorong  untuk  merumuskan  dan  memperbarui  peraturan  kekayaan intelektual (Imaniyati, Neni Sri, 2017)
Akibat  hukum  timbul  dari  hubungan  antara  badan  hukum    yang  mengarah  pada  hubungan hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Akibat  hukum  dapat  timbul  dari penuntutan  berdasarkan  undang-undang  dan  peraturan  pemerintah.  Dalam  hal  ini  didasarkan  pada ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
Legal opinion harusla merupakan jawaban atas masalah hukum yang diperiksa oleh konsultan hukum. Oleh karena itu, isi dari pendapat hukum harus sesuai dengan masalah hukum yang diperiksa karena  pendapat  hukum  ini  akan  dijadikan  dasar  bagi  konsultan  hukum  dalam  memberikan  nasehat hukum (legal advice) kepada kliennya. Nasehat tersebut dapat berupa upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kliennya atas masalah hukum yang dihadapinya. (M.Syamsudin, 2008)
Menurut  Bismar  Nasution,  ketentuan  ini  menuntut  profesi  penunjang  pasar  modal  untuk membuat  pendapat  atau  penilaian  dilakukan  secara  professional  dan  hasilnya  bersifat  objektif  dan wajar.  Misalnya  profesi  hukum  (konsultan  hukum)  dalam  melaksanakan  diligence  atau  tugas  yang diberikan  padanya  dalam  rangka  membuat  pendapat  hukum  (legal  opinion)  harus  mengkaji  dan mempelajari  semua  dokumen  perusahaan  dan  dokumen-dokumen  hukum  lainnya  dengan  teliti  dan cermat.  Hal  ini  perlu  menjadi  ingatan  agar  nantinya  tidak  terjadi  pernyataan  yang  misleading  atau ommission (Nasution, 2005)
Peneliti menyimpulkan bahwa tindak pidana pelanggaran hak  paten diatur dalam “Pasal 131 UU  Nomor  14  Tahun  2001”.  Unsur-unsur  perbuatan  pidana  adalah  kesalahan,  pelanggaran  hukum, perbuatan dan sebagainya. Ilegal atau melawan hukum  dibuktikan dengan fakta bahwa paten produk terdaftar sebagai milik orang lain dan, jika terdaftar, diaktakan. Jika penuntut menemukan keadaan ini sulit  untuk  dibuktikan,  itu  harus  dibuat  dengan  sengaja.  Pelanggaran  penggunaan  hak    paten  di Indonesia  masih    dapat  diidentifikasi,  baik  yang  dilakukan  oleh  individu,  kelompok,  instansi pemerintah, maupun  konsultan HKI itu sendiri.

## 3. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pihak  Yang  Mendapatkan  Hak  Paten  Apabila  Terjadi Pelanggaran Oleh Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
Adanya UU paten di Indonesia berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk memiliki sistem perlindungan hukum  bagi  para  penemu  di  bidang  teknologi  dalam  proses  industrialisasi.  Yang  dibuktikan  dengan berlakunya  “UU  Nomor  14  Tahun  2001  tentang  Paten  (UU  Paten  2001).  UU  Paten  2001  banyak melakukan penyempurnaan, penambahan dan penghapusan terhadap UU Paten sebelumnya yaitu UU No. 6  Tahun  1997  tentang  Paten”.  Tujuan  UU  Paten  2001   adalah  untuk  memberikan  perlindungan hukum  yang  memadai  kepada  pemilik  paten  dan  untuk  memperbaiki  sejumlah  kekurangan  dalam ketentuan yang tidak memenuhi persyaratan praktik internasional.
Perlindungan  hukum  tidak  hanya  dipandang  dari  segi  perangkat  perundang-undangan,  tetapi dapat  pula  didasarkan  pada  asas-asas  hukum,  kaidah-kaidah,  atau  sumber  informasi  hukum  lainnya, seperti yurisprudensi dan doktrin. Menurut peneliti, perlindungan hukum terhadap pemilik paten dalam kasus pelanggaran oleh penasihat hukum kekayaan intelektual didasarkan pada “Pasal UU Nomor 14 Tahun 2001”.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Pengaturan pendaftaran Hak Paten melalui seorang konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam “Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2005  Tentang  Konsultan  Kekayaan  Intelektual.”  Sehingga segala peraturan hukum terhadap kedudukan seorang konsultan hak kekayaan intelektual diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Konsultan Kekayaan Intelektual. Konsultan Hak Kekayaan  Intelektual  adalah  orang  yang  memiliki  keahlian  di  bidang  hak  kekayaan  intelektual  dan secara  khusus  memberikan  jasa  di  bidang  pengajuan  dan  pengurusan  permohonan  Hak  Kekayaan Intelektual dan terdaftar sebagai konsultan. Hak paten merupakan suatu hak terhadap benda bergerak tidak  bertubuh  yang  dapat  dipindah  tangankan,  seperti  misalnya  dijual,  dihibahkan,  diwariskan,  dan sebagainya,  asal  penyerahan  tersebut  dilakukan  secara  tertulis  dengan  yang  bersangkutan  dan didaftarkan pada Daftar Paten.
Akibat  hukum  bila  terjadi  suatu  pelanggaran  terhadap  hak  paten  seseorang,  tertuang  dalam “Pasal 143 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yaitu: (1) pemegang paten atau penerima lisensi berhak  mengajukan  ganti  rugi  kepada  pengadilan  niaga  terhadap  setiap  orang  yang  dengan  sengaja tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, (2) gugatan ganti rugi yang  diajukan  terhadap  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)”  hanya  dapat  diterima  jika produk atau proses itu terbukti dibuat dengan menggunakan invensi yang telah diberi paten. Tiga unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu: keadilan ( gerechtigkeit ), kemanfaatan ( zweckmässigkeit )  dan  kepastian  hukum  ( rechtssicherheit ).  Akibat  hukum  dari  pihak  yang menggunakan    paten  orang  lain  tanpa  izin  pemilik  paten  (penemu),  terutama  yang  dilakukan  oleh konsultan    kekayaan  intelektual,  adalah  untuk  mengetahui  bahwa  posisi  hukum    pemilik    paten  itu sendiri  sedang  diperdebatkan.  Sehingga  yang  berhak  untuk  menggunakan,  memberikan  izin  dan menggunakannya  untuk  kepentingan  komersial  adalah  pemilik  hak  paten  yang  sah  tersebut.  Oleh karenanya  bagi  pihak  yang  menggunakan  hak  paten  tersebut,  tanpa  terlebih  dahulu  izin  dengan pemegang  hak  paten  dapat  berdampak  akibat  hukum  dan  dapat  dijerat  sesuai  pasal-pasal  dalam  UU Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

## 2. Saran
Untuk  masyarakat  dan  peneliti  diharapkan  lebih  mampu  menganalisa  suatu  permasalahan  terkait dengan hak paten suatu karya cipta seseorang. Disamping itu juga masyarakat diharapkan pula untuk mampu  lebih  memahami  arti  penting  suatu  hak  terhadap  suatu  karya  yang  dimilikinya,  sehingga nantinya  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  atau  bahkan  karya  tersebut  diambil  haknya  oleh orang lain
Untuk  konsultan  hukum  kekayaan  intelektual  harus  mampu  menjalankan  tugasnya  sebagai seorang konsultan agar nantinya hak seseorang terhadap suatu karyanya dapat didaftarkan secara sah dimata  hukum,  sehingga  banyak  karya-karya  seseorang  tidak  diambil  dengan  seenaknya  oleh  orang lain.  Diharapkan  juga  agar  seorang  konsultan  hukum  hak  kekayaan  intelektual  lebih  aktif  memberi edukasi tentang arti penting hak paten jika nantinya menemukan seseorang yang menghasilkan suatu karya.
Kepada pemerintah diharapkan agar selalu memperhatikan hak-hak masyarakatnya khususnya terhadap  hak  paten  sehingga  banyak  masyarakat  memiliki  hak  eksklusif  tersebut  terhadap  karyanya sendiri. Disamping itu pemerintah disarankan agar terus dapat mensosialisasikan arti penting hak paten kepada  masyarakat,  khususnya  pada  daerah  pedesaan  karena  menurut  peneliti  masih  banyak  yang belum memahami apa arti suatu istilah paten.

## DAFTAR BACAAN
Djumhana, Muhammad, R. D. (2010). Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia . Pt. Citra Aditya Bakti. Fuady, M. (2001). Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis . Citra Aditya Bakti . Imaniyati, Neni Sri,  dan P. A. A. P. (2017). Hukum Bisnis: Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah . , PT Refika Aditama. Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi . Alfabeta. M.Syamsudin. (2008). Mahir Menulis Legal Memorandum . Kencana Predana Media. Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum . Kencana Prenada Media. Nasution, B. (2005). Hukum Pasar Modal . Universitas Sumatera Utara. Putra, I. M. A. M. (2020). Tanggungjawab Hukum Bank Terhadap Nasabah Dalam Hal Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking . Denpasar.
Subekti, S. (2014). Aneka Perjanjian, Cet. 11 . PT CitraAditya Bakti. Sutedi, A. (2009). Hak Atas Kekayaan Intelektual . Sinar Grafika.