INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 12420-12438 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Negosiasi Kolaboratif Dalam Pemilihan Caleg 2024
(Perspektif Pendekatan Hukum Dan Komunikasi)
Wawan Irawan
Universitas Pasundan, Indonesia Email: one_sh_mkn@yahoo.co.id

## Abstrak
Pemilihan calon legislatif tidak pernah dapat dipisahkan dari subyektivitas pemilih. Pemilih bukanlah sosok yang obyektif karena mereka memiliki penilaiannya sendiri. Seringkali pemilih juga memberikan pilihan pada sosok yang dikultuskan. Dalam hal ini, calon presiden-wakil presiden adalah sosok yang seringkali dikultuskan. Oleh karena calon presiden-wakil presiden menjadi sosok  yang dikultuskan, maka pengaruh calon presiden dalam pemilihan legislatif cukup kuat. Dengan demikian, maka calon presiden dan calon legislatif sebenarnya membutuhkan satu sama lain. Namun dalam negosiasi koalisi yang dibangun, tidak dapat dibentuk pemahaman berdasarkan logika semata, yang terjadi adalah kerjasama nilai yang tidak terukur dan abstrak. Meski demikian, penelitian ini mencoba mendekatkan pendekatan kualitatif ini menuju ke pemahaman kuantitatif dengan melakukan kodifikasi pada faktor faktor  yang  membuat  kerjasama  antara  calon  legislator  dan  calon  presiden-wakil  presiden  saling menguntungkan.  Hasil  dari  survey  menunjukkan  kebenaran  hipotesa  awal  yaitu  penegasan  teori integratif dalam negosiasi yang akhirnya mempengaruhi kemenangan masing masing pihak dalam pemilihan  umum.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  di  antaranya  adalah  kecocokan  personal branding, kesamaan nilai di mata masyarakat serta kemiripan kemiripan fisik dan latar belakang sosial- budaya-agama.
Kata Kunci: Calon Legislatif, Presidensial, Pemilu, Hukum

## Abstract
The selection of legislative candidates can never be separated from the subjectivity of voters. Voters are not objective figures because they have their own judgments. Often, voters also make choices based on figures they idolize. In this context, presidential and vice-presidential candidates are often idolized  figures.  Therefore,  the  influence  of  presidential  candidates  in  legislative  elections  is  quite strong. Thus, presidential candidates and legislative candidates actually need each other. However, in the coalition negotiations built, understanding cannot be formed based on logic alone; what happens is cooperation of immeasurable and abstract values. Nevertheless, this research attempts to bridge this  qualitative  approach  towards  quantitative  understanding  by  coding  the  factors  that  make cooperation  between  legislative  candidates  and  presidential-vice  presidential  candidates  mutually beneficial.  The  survey  results  confirm  the  initial  hypothesis,  affirming  the  integrative  theory  in negotiations  that  ultimately  influences  the  victory  of  each  party  in  the  general  elections.  Some influencing factors include personal branding compatibility, shared values in the eyes of the public, and physical and socio-cultural-religious similarities.
Keywords: Legislative Candidate, Presidential, Election, Law

## PENDAHULUAN
Pemilihan Presiden yang dilakukan sejak tahun 2004 merupakan salah satu elemen dinamika  demokrasi  yang  mengundang  perhatian  banyak  pihak.  Berdasarkan  fakta, pemilihan Presiden di Indonesia selalu melibatkan pertentangan yang cukup tajam. Hal ini makin meruncing jika calon yang dipilih hanya dua atau tiga. Sejarah mencatat pemilihan presiden pada tahun 2014 dan 2019 menjadi salah satu pemilihan presiden yang paling ketat dalam sejarah. Isu isu sensitif terkait agama dan ideologi politik menjadi highlight dari proses pemilihan Presiden yang memakan korban jiwa dan juga energi bangsa. Namun, pihak yang disalahkan tentu bukan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini karena calon presiden dan wakil presiden sendiri tidak menjadi sosok tunggal yang bisa memperkuat gesekan di akar rumput.[1],  [2],  [3].  Dalam  kenyataannya,  pengaruh  akar  rumputpun  berpengaruh  cukup besar.
Di  dalam  budaya  Indonesia,  budaya  pengkultusan  sosok  adalah  hal  yang  lumrah terjadi. Misalnya saja rakyat Indonesia selalu terngiang ngiang dengan gambaran Ratu Adil [4], [5]. Ratu Adil ini digambarkan sebagai solusi dari segala masalah. Ratu adil ini juga sedikit banyak dibalut oleh legenda, sosok mesias yang bisa menyelesaikan segala masalah yang ada di masyarakat. Banyak masyarakat menantikan sosok Ratu Adil ini. Masyarakat Indonesia cenderung mencari solusi pada satu sosok. Mereka percaya satu sosok akan menyelesaikan banyak permasalahan kenegaraan. Hal ini tidak lepas juga dari agama agama di Asia yang mencurahkan pengharapan pada sosok. Tanpa kehadiran sosok, mereka cenderung tidak
mempercayai adanya solusi yang nyata. Oleh karena itulah, pemilihan presiden dianggap jauh lebih penting ketimbang pemilihan pemilihan lain.
Di  Indonesia,  praktik  pengkultusan  terhadap  pemimpin  bukanlah  suatu  fenomena baru.  Sebenarnya,  kecenderungan  ini  dapat  ditemui  di  berbagai  belahan  Asia.  Sebagai contoh, di Korea Utara, Kim Jong Un dianggap sebagai sosok yang dihormati secara hampir kultus. Begitu pula di Tiongkok, di mana Mao Zhedong juga dikenang dengan pemujaan yang  mendalam.  Di  Singapura,  Lee  Kuan  Yew  juga  memiliki  status  hampir  ikonik  dalam benak masyarakatnya[6], [7].
Dinamika ini mencerminkan  bahwa fenomena  pengkultusan terhadap pemimpin  di Asia sering kali timbul dari harapan besar masyarakat terhadap figur pemimpin. Sayangnya, harapan ini seringkali tidak realistis, dan pemimpin dianggap sebagai sosok yang hampir tanpa  cela.  Di  satu  sisi,  pengkultusan  ini  dapat  menjadi  modal  politik  yang  kuat  dalam kampanye pemilihan umum. Pemimpin yang mampu menanamkan citra sebagai "Ratu Adil" atau tokoh yang tidak tergoyahkan dalam menjalankan tugasnya, cenderung lebih menarik perhatian dan dukungan massa.
Yang  menjadi  problema  berikutnya  adalah  bagaimana  seorang  pemimpin  bisa memastikan imej sebagai Ratu Adil itu dapat berpengaruh pada banyak kalangan. Salah satunya adalah membutuhkan mesin partai yang dapat masuk ke’bawah’. Oleh karena itulah, di  sisi  lain,  sosok  calon  presiden  dan  wakilnya  membutuhkan  calon  legislatif  sebagai penggerak  mesin  partai  di  akar  rumput.  Sementara  itu,  bagi  calon  legislatif,  mereka membutuhkan sosok calon presiden dan wakilnya sebagai alat untuk mempopulerkan nama mereka. Selama ini banyak calon legislatif yang kesulitan menang karena mereka tidak cukup mendapatkan kepopuleran. Namun tentu saja hubungan antara calon presiden/calon wakil presiden dan calon legislatif tidak dapat digambarkan sesederhana itu. Misalnya saja, tidak semua pemilih calon legislatif tertentu akan memilih calon presiden yang didukung pihak legislatif. Demikian juga, pemilih dari calon presiden tertentu akan memilih calon legislatif sesuai arahan calon presidennya. Menanggapi hal ini, maka sebenarnya pihak pihak yang terlibat sudah memahami resiko dan bagaimana bentuk dinamika politik yang akan mereka alami. Oleh karena itulah, bentuk kerjasama ini dapat dijelaskan dengan teori integratif.
Teori integratif secara umum berfokus pada pencarian solusi yang menciptakan nilai tambah untuk semua pihak merupakan pendekatan dalam negosiasi yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan saling menguntungkan tanpa adanya persaingan langsung. Dalam konteks ini, tujuan utama adalah mencari solusi yang tidak hanya memenuhi kepentingan satu pihak, tetapi juga memberikan keuntungan maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Proses  ini  menekankan  kolaborasi  dan  kreativitas  dalam  mencari  solusi  yang  dapat
memenuhi berbagai kebutuhan dan harapan masing-masing pihak.
Pendekatan ini mendorong terciptanya "win-win solution" di mana setiap pihak merasa bahwa kepentingannya diakomodasi secara adil. Dengan menghindari persaingan langsung, pihak-pihak yang terlibat dapat fokus pada identifikasi nilai tambah yang dapat diciptakan melalui  kesepakatan  tersebut.  Hal  ini  mencakup  pemahaman  mendalam  terhadap kebutuhan, prioritas, dan motivasi masing-masing pihak, sehingga solusi yang dihasilkan tidak hanya memperhitungkan aspek materi, tetapi juga aspek hubungan dan keberlanjutan kerjasama di masa depan.
Pentingnya pendekatan ini terletak pada upaya untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat, seiring dengan tercapainya  kesepakatan  yang  adil  dan  bermanfaat.  Dengan  demikian,  fokus  pada penciptaan nilai tambah untuk  semua pihak  bukan hanya mencerminkan efisiensi dalam proses negosiasi, tetapi juga menggambarkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kolaborasi dalam mencapai hasil yang optimal bagi semua pihak.
Teori integratif ini dapat menjelaskan bentuk bentuk negosiasi yang dibangun oleh pihak  pihak  politis  yang  berkepentingan.  Hubungan  langsung  memang  tidak memungkinkan, namun hubungan yang tidak langsung dan saling menguntungkan dapat terjadi di dalam kerjasama yang dibangun di antaranya adalah kebutuhan pencitraan dan logistik yang dibangun atas tiga faktor yaitu kecocokan personal branding, kesamaan nilai dan kesamaan latar belakang sosial politik-budaya-agama yang menjadi alasan mengapa caleg maupun capres dan cawapres diuntungkan dalam kontestasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  secara  khusus  berfokus  pada  bagaimana  calon  legislatif  membangun negosiasi  berdasarkan  teori  integratif.  Dalam  teori  integratif,  pihak  pihak  saling  bertukar nilai. Nilai yang dipertukarkan ini akan menjadi dasar hal yang menguntungkan kedua belah pihak.  Penelitian  dilakukan  dengan  metode  regresi  linear  berganda.  Calon  legislatif diwawancara dengan berfokus pada bagaimana pengaruh keberhasilan atau kenaikan suara mereka setelah mereka bekerja sama dengan calon presiden  dan wakil presiden dengan dasar kecocokan personal branding, penyamaan visi misi dan nilai di mata masyarakat dan yang  terakhir  adalah  penyelerasan  penampilan  serta  pendekatan  fisik  yang  diselaraskan dengan  calon  presiden.  Obyek  penelitian  adalah  anggota  legislatif  atau  calon  angota legislatif pada Pemilu 2019 dengan kriteria berafiliasi dengan salah satu capres dan cawapres tertentu.  Selanjutnya,  perbandingan  variabel  dependen  didasarkan  pada  keberhasilan menaikkan suara atau memenangkan pileg sebelum dan sesudah berafiliasi dengan calon
presiden dan wakil presiden tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dasar Teori
Demokrasi adalah pemerintahan yang oleh, untuk dan dari rakyat. Peran rakyat tidak bisa  dilakukan  dengan  langsung.  Oleh  karena  itulah  dikenal  istilah  perwakilan  dalam demokrasi. Rakyat memilih pemimpin pemimpin mereka berdasarkan prinsip Trias Politica. Prinsip Trias Politica sendiri membagi kamar kekuasaan menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah eksekutif atau pelaksana langsung dari pemerintah. Kamar kedua adalah legislatif atau pihak pihak yang menjadi bagian dari  perwakilan dan berfungsi mengawasi  kinerja pemerintah  eksekutif  dan  kamar  ketiga  adalah  yudikatif.  Dengan  model  ini  diharapkan masyarakat  dapat memberikan suaranya atau kekuasaannya tanpa rasa khawatir(Noviati, 2013).
Namun,  konsep  baik  yang  tidak  selalu  bertransisi  menjadi  kebaikan  dalam praktiknya  menciptakan  peluang  bagi  terjadinya  penyelewengan.  Penyelewengan  dalam konteks  ini  tidak  harus  diartikan  sebagai  kejahatan  yang  terencana,  melainkan ketidakmampuan untuk mengimplementasikan konsep ideal dalam realitas sehari-hari. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyelewengan ini terjadi[9].
Pertama,  dalam  konsep  ideal,  kita  mungkin  menganggap  semua  manusia  sebagai makhluk  yang  logis  dan  mampu  berpikir  rasional.  Namun,  dalam  praktiknya,  manusia memiliki kecenderungan untuk terpengaruh oleh emosi, kepentingan pribadi, dan faktor- faktor lain yang dapat mengaburkan logika mereka[10].
Kedua, konsep ideal seringkali bersandar pada asumsi bahwa semua individu memiliki itikad baik dan dapat bekerja sama untuk membangun masyarakat yang harmonis. Namun, dalam  realitasnya,  manusia  cenderung  memiliki  kelemahan  seperti  keinginan  untuk berkuasa,  egoisme,  dan  keputusan  yang  seringkali  didasarkan  pada  preferensi  pribadi daripada kepentingan bersama.
Dengan  kata  lain,  penyelewengan  terjadi  ketika  konsep  baik  yang  diidealkan bertabrakan  dengan  kenyataan  manusiawi  yang  kompleks.  Hal  ini  mengakibatkan kesenjangan antara harapan yang diinginkan dan realitas yang dihadapi, membuka celah untuk praktek-praktek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicanangkan.
Dalam  permasalahan  ini,  satu  masalah  yang  sering  terlihat  adalah  pemilihan  calon terutama Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada alasan yang kurang logis. Pemilihan pemimpin  yang  tidak  berdasarkan  logika  adalah  karena  manusia  pada  dasarnya  adalah mahluk yang emosional. Dalam pemikiran emosional mereka, mereka memilih pemimpin
dengan  dasar  perasaan  yang  mereka  miliki  meski  seringkali  juga  tetap  didasarkan  pada fakta. Namun tak lama kita harus menyadari bahwa faktanya, data mengenai pemimpin telah diframing sedemikian rupa sehingga yang didapat oleh masyarakat adalah kesan. Kesan ini jauh dari kenyataan yang terjadi karena pada kenyataannya kita juga harus berkaca pada kenyataan  bahwa  pemilihan  pemimpin  tidak  bisa  didasarkan  hanya  karena  siapa  yang mendapatkan suara terbanyak[11]
Politisi seringkali dianggap sebagai cermin dari cara berpikir masyarakat yang mereka wakili.  Oleh  karena  itu,  praktik  pencitraan,  personal  branding,  dan  gimmick  dianggap sebagai  langkah  yang  wajar  dan  diperlukan  dalam  upaya  mendapatkan  dukungan  dari masyarakat. Terlebih lagi, dalam kerangka hukum, seperti UU Pemilu tahun 2017 nomor 7, kampanye didefinisikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan visi, misi, program, dan citra diri. Pengertian citra diri ini sangat luas, mencakup aspek-aspek seperti kedekatan dengan kelompok suku atau agama tertentu, serta penekanan pada nilai-nilai khusus yang diterima oleh masyarakat[12], [13].
Sebagai  contoh,  pandangan  hukum  memperbolehkan  citra  diri  politisi  yang bersinggungan  dengan  kelompok-kelompok  tertentu  asalkan  sesuai  dengan  norma  dan nilai  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  pola  kampanye  yang  diusung  pun  seringkali menyesuaikan diri dengan kondisi dan karakteristik masyarakat setempat. Ini sejalan dengan prinsip  bahwa  politisi  harus  dapat  memahami  dan  meresapi  aspirasi  serta  keinginan masyarakat yang menjadi basis dukungan mereka.
Dalam  upaya  mengamplifikasi  citra  mereka,  calon  presiden  dan  wakil  presiden seringkali menjalin kerjasama dengan calon legislatif. Hal ini muncul sebagai solusi terhadap permasalahan bagaimana memperluas cakupan citra mereka agar dapat segera ditangkap oleh masyarakat luas. Calon legislatif, yang sering berasal dari kelompok-kelompok tertentu, menghadapi kesulitan untuk dikenal oleh masyarakat secara menyeluruh[14], [15], [16].
Dalam  konteks  ini,  kerjasama  dengan  calon  presiden  dan  wakil  presiden  dianggap sebagai  strategi  efektif.  Calon  presiden  dan  wakil  presiden,  sebagai  figur  yang  memiliki eksposur  yang  lebih  besar,  menjadi  kendaraan  politik  yang  kuat  untuk  membantu memperkenalkan calon legislatif kepada khalayak. Dengan memanfaatkan efek ekor jas dari popularitas  calon  presiden  dan  wakil  presiden,  diharapkan  calon  legislatif  dapat  meraih perhatian masyarakat lebih luas.
Sementara calon legislatif mendapatkan keuntungan dari eksposur yang lebih besar, calon presiden dan wakil presiden juga memperoleh manfaat. Melalui kerjasama ini, mereka dapat  mengamplifikasi  citra  mereka  sehingga  lebih  diterima  oleh  berbagai  kalangan masyarakat. Dengan memanfaatkan basis dukungan yang telah dimiliki oleh calon legislatif,
calon  presiden  dan  wakil  presiden  dapat  memperluas  dampak  positif  dari  kampanye mereka.  Secara  keseluruhan,  kerjasama  antara  calon  presiden,  wakil  presiden,  dan  calon legislatif menciptakan sinergi yang saling menguntungkan dalam upaya memenangkan hati pemilih.
Namun kerjasama ini tidak bisa menggunakan model tukar suara secara langsung. Hal yang dilakukan sebenarnya adalah negosiasi dengan dasar teori integratif. Masing masing pihak  saling  bertukar  nilai  dimana  nilai  yang  ditukarkan  ini  akan  saling  menguntungkan pihak  pihak  yang  terlibat.  Proses  pertukaran  ini  secara  tidak  langsung  adalah  lewat penyelerasan model kampanye dan juga bantuan dari calon legislatif pada presiden untuk mendapatkan akses akses di daerah. Dengan demikian calon presiden dan wakil presiden bisa memastikan keunggulan elektoral.

## Pembahasan
Teori integrasi dalam negosiasi mendasarkan diri pada pendekatan kolaboratif yang bertujuan mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak terlibat. Fokus utama dari teori ini adalah mempromosikan komunikasi terbuka, kerjasama, dan kreativitas dalam mencari solusi bersama. Dengan memprioritaskan pertukaran informasi yang jujur, pihak- pihak yang berunding dapat memahami kebutuhan dan kepentingan satu sama lain secara lebih baik.
Kerjasama menjadi landasan  penting,  di mana  pihak-pihak berusaha  bekerja sama untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak tanpa mengecilkan kepentingan individu. Pendekatan kreatif diterapkan untuk merangsang eksplorasi berbagai opsi solusi yang dapat memenuhi kebutuhan bersama. Teori integrasi juga menitikberatkan pada fokus pada  kepentingan  bersama,  memastikan  bahwa  kesepakatan  yang  dicapai  tidak  hanya memenuhi  kebutuhan  individu,  tetapi  juga  menguntungkan  semua  pihak  yang  terlibat. Lebih dari sekadar mencapai kesepakatan saat ini, teori ini juga memperhatikan hubungan jangka  panjang, menciptakan dasar untuk kerjasama yang berkelanjutan di  masa depan. Dengan demikian, teori integrasi menciptakan lingkungan negosiasi yang mempromosikan kepuasan semua pihak dan mendorong solusi win-win yang berkelanjutan[17].
Dalam  hal  ini,  berdasarkan  dengan  teori  kolaborasi  maka  kita  akan  mengukur bagaimana  dampak  kerjasama  antara  presiden-wakil  presiden  dan  calon  legislatif berdasarkan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah calon anggota legislatif di pulau Jawa yang bersedia diwawancara secara tertutup dan mereka diminta untuk membagikan pengalaman mereka. Total Populasi adalah 300 dengan demikian berdasarkan rumus slovin maka sampel yang diambil adalah 172.
Namun perlu diingat beberapa data tidak digunakan dalam penelitian ini karena nilai yang ada terlalu ekstrim dan berbeda dengan rata rata  sampel yang  ada  sehingga  data tersebut  dihilangkan  dari  program  regresi  linear  berganda  sehingga  pada  akhirnya menyisakan 120 data untuk menjadi bahan penelitian. 150 data ini kemudian diurutkan lagi dengan rumus demikian:
Y = Kenaikan Suara (Skala 1-10)
X1 = Penyelerasan Visi Misi
X2 = Penyelarasan Personal Branding (Sosial-Budaya-Agama)
X3 = Penyelarasan Penampilan Fisik/Outfit
Dalam penelitian ini, para caleg diminta untuk membagi beberapa level dari kerjasama mereka  dengan  presiden  yang  mereka  minta  untuk  berafiliasi.  Berdasarkan  indikator indikator tersebut, tiap suara yang tidak berubah akan mendapatkan nilai 5, kenaikan tiap 10,000 suara berarti penambahan satu poin. Hal tersebut karena didasarkan pada penelitian bahwa angka aman untuk mengamankan kursi di legislatif adalah 50,000[18]. Tiap usaha dan konsistensi  untuk  mendekati  penampilan  fisik/outfit  pada  calon  presiden  tertentu  akan diberikan  nilai  satu  pada  tingkat  kemiripan  seperti  konsistensi  menggunakan  seragam promosi capres tertentu. Tidak hanya itu saja, posting di media sosial, penyampaian pesan dan gagasan yang selaras dengan calon presiden akan mendapatkan nilai satu. Demikian juga  kita  berbicara  pada  konteks  penyelerasan  visi  misi.  Hal  ini  berlaku  selanjutnya  dan seterusnya.  Dari  172  sampel  caleg,  terdapat  beberapa  sampel  yang  terlalu  ekstrem perbedaannya dengan  sampel sampel lainnya.  Oleh karena  itulah akhirnya  sampel yang digunakan dan dianggap konsisten berjumlah 120 dengan berbagai tingkat kenaikan suara setelah bekerjasama dengan calon presiden tertentu.

## Uji Normalitas
Correlations
Mahalanobis Distance qi Mahalanobis Distance Pearson Correlation 1 .909 ** Sig. (2-tailed) .000 N 120 120 Qi Pearson Correlation .909 ** 1 Sig. (2-tailed) .000 N 120 120
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Hasil  korelasi  dan  uji  Mahalanobis  Distance  menunjukkan  adanya  hubungan  yang signifikan antara variabel Mahalanobis Distance dan qi. Korelasi Pearson antara Mahalanobis Distance dan qi sebesar 0.909, dengan nilai signifikansi yang sangat rendah (0.000). Nilai korelasi yang mendekati 1 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat secara positif.
Uji Mahalanobis Distance digunakan untuk mengidentifikasi adanya multikolinearitas dan  outliers  dalam  data.  Nilai  Mahalanobis  Distance  yang  tinggi  menunjukkan  adanya pengamatan yang jauh dari pusat massa data dan dapat dianggap sebagai outlier. Dalam konteks ini, nilai Mahalanobis Distance yang signifikan (0.909) menunjukkan bahwa terdapat pengamatan-pengamatan  yang  signifikan  dan  mungkin  menjadi  outlier  atau  memiliki kontribusi besar terhadap multikolinearitas dalam model.
Namun, perlu dicatat bahwa hasil uji normalitas tidak diberikan dalam informasi yang diberikan. Uji normalitas perlu dilakukan terpisah dengan menggunakan alat statistik seperti Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Normalitas data penting karena banyak metode
statistik mengasumsikan bahwa data terdistribusi normal.
Jika data tersebut dinyatakan normal, dapat disimpulkan bahwa hasil korelasi dan uji Mahalanobis Distance dapat diandalkan untuk memberikan informasi yang valid. Sebaliknya, jika data tidak normal, hasil analisis harus diinterpretasikan dengan hati-hati, dan pemilihan metode  analisis  yang  lebih  tahan  terhadap  pelanggaran  asumsi  normalitas  harus dipertimbangkan.  Grafik  normalitas,  seperti  histogram  atau  kurva  distribusi,  dapat memberikan visualisasi tambahan untuk mendukung interpretasi hasil uji normalitas.
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant)  .197 .047 4.226 .000 X1 .001 .004 .019 .200 .842 X2 .005 .004 .111 1.185 .239 X3 -.001 .004 -.011 -.118 .906
a. Dependent Variable: Abs_Res
Berdasarkan pola persebaran scatterplot yang merata serta nilai Sig yang di atas 0,05, maka dapat dilihat bahwa tidak terdapat gejala heteroskedasititas dalam model regresi yang dibuat sehingga dapat diteruskan ke proses berikutnya untuk melihat hasilnya.

## Uji Multikolinearitas
Berdasarkan  hasil  uji  Multikolinearitas,  nilai  Tolerance  lebih  dari  0,1.  Hal  ini menunjukkan ketiadaan gejala Multikolineraitas. Sementara itu nilai VIF jauh lebih kecil dari 10,00 yang merupakan batas atas indikator multikolinearitas. Maka dengan demikian model regresi ini dapat kita gunakan untuk proses penelitian selanjutnya.
Uji R-Square
Model Summary Model  R R Square Adjusted R Square Std.  Error  of the Estimate 1 .987 a .974 .974 .27124
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
Berdasarkan  ringkasan  model  yang  ada,  nilai  R-Square  sebesar  0.974.  Artinya, sekitar 97.4% varians pada variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen (X1, X2, dan X3) dalam model regresi.
Adjusted  R-Square  adalah  versi  modifikasi  dari  R-Square  yang  disesuaikan  dengan jumlah  prediktor  dalam  model.  Ini  memberikan  hukuman  terhadap  R-Square  jika  model menyertakan  variabel-variabel  yang  tidak  signifikan  dalam  menjelaskan  varians  pada variabel  dependen.  Nilai  Adjusted  R-Square  pada  model  Anda  juga  sebesar  0.974, menandakan  bahwa  daya  penjelasan  model  tetap  tinggi  bahkan  setelah mempertimbangkan jumlah prediktor.

## Coefficients a
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance  VIF 1 (Constant) -.146 .091 -1.607 .111 X1 .342 .009 .608 40.192 .000 .961 1.041 X2 .355 .009 .629 41.718 .000 .970 1.031 X3 .334 .009 .589 39.149 .000 .972 1.029
a. Dependent Variable: Y

## ANOVA
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression  325.591 3 108.530 1475.214  .000 b Residual 8.534 116 .074 Total 334.125 119
a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1
Dalam rincian ANOVA, bagian "Regresi" menggambarkan seberapa besar variabilitas yang  dapat dijelaskan oleh model  regresi, dengan jumlah kuadrat sebesar 325.591. Nilai statistik  F  sebesar  1475.214  menunjukkan  signifikansi  keseluruhan  model.  Sementara  itu, bagian "Residual" menunjukkan variabilitas yang tidak dapat dijelaskan oleh model, dengan jumlah  kuadrat  sebesar  8.534.  Bagian  "Total"  mencakup  total  variabilitas  dalam  variabel dependen, dengan jumlah kuadrat sebesar 334.125.
Dengan  kata  lain,  hasil  ANOVA  ini  menegaskan  bahwa  model  regresi  ini  memiliki kekuatan  yang  kuat  dalam  menjelaskan  variasi  pada  variabel  dependen,  dan  variabel independen yang termasuk dalam model memberikan sumbangan yang signifikan.

## RUMUS KOEFISIEN
Formula  regresi  linear  ini  dapat  diinterpretasikan  sebagai  model  matematis  yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen Y dengan variabel independen X1,X2 , dan X3. Nilai konstanta (-0.146) adalah nilai Y ketika semua variabel independen (X1,X2, dan X3)  bernilai  nol.  Selanjutnya,  koefisien  regresi  (0.342,0.355,0.342,0.355,  dan  0.3340.334) mengindikasikan seberapa besar pertambahan atau penurunan yang diharapkan dalam Y untuk setiap satuan perubahan pada masing-masing variabel independen ( X1,X2, dan X3), setelah mengontrol efek dari variabel lainnya.

## PEMBAHASAN
Branding ataupun pencitraan adalah hal yang tidak dilarang secara legal di Indonesia. Pelanggaran  hanyalah  dilakukan  jika  kita  memberikan  informasi  palsu.  Hal  ini  dijelaskan
dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE. Namun definisi kabar bohong ini tentu tidak merujuk pada citra  politis  seseorang.  Citra  politis  seseorang  selama  itu  tidak  menyesatkan  atau  dapat dibuktikan  dapat  merugikan  seseorang  secara  langsung  baru  kemudian  dapat  diadili dengan hukuman penjara enam tahun atau denda kurang lebih satu Milyar Rupiah. Namun frasa  menyesatkan  inipun  sudah  cukup  menjelaskan  bahwa  di  satu  sisi  kita  tiak  dapat menyebut iklan kampanye politik sebagai hal yang menyesatkan karena hal ini dapat disebut sebagai model komunikasi dan negosiasi. Seseorang juga baru dapat dianggap melakukan tindak pidana jika ada unsur niat jahat di dalamnya. Namun membuat citra yang baik tidak dapat dinilai sebagai niat yang jahat karena hakiki manusia adalah merasa dirinya sebagai orang yang baik dan dapat membuktikan niat baiknya dalam kehidupan sehari hari[19].
Dalam UU Pemilupun dijelaskan kembali bahwa pada pasal 1 poin 35 bahwa Pemilu memang sifat dasarnya meyakinkan semua pihak bahwa seorang politisi adalah calon yang terbaik.  Oleh  karenanya,  tidak  dapat  kita  kenakan  pasal  pembohongan  publik  atau  janji menyesatkan karena sejak awal hakekat dari pemilihan umum adalah meyakinkan pemilih untuk memilih seorang calon. Berbeda hal jika pasal yang digunakan adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini terdapat dalam KUHPidana yaitu pada pasal 310 ayat 1  KUHP.  Barangsiapa  yang  dengan  sengaja  mencemarkan  kehormatan  seseorang  itu hukumnya  dapat  dikenai  Pasal  Pidana.  Namun  selama  kampanye  itu  bersifat  positif, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat, maka hal tersebut tidak dapat kita anggap sebagai  pelanggaran  atau  perbuatan  pidana.  Hal  ini  untuk  menegaskan  kembali  bahwa kerjasama antara calon presiden dan calon wakil presiden itu sah dan boleh dilakukan[20].
Hasil penelitian ini mengungkapkan fenomena yang menarik dalam dinamika politik Indonesia, di mana calon legislatif mengalami kenaikan suara yang signifikan ketika terafiliasi dengan calon presiden tertentu. Namun, catatan penting dalam temuan ini adalah bahwa sosok yang dipilih oleh calon legislatif harus sesuai dengan preferensi masyarakat di daerah tersebut. Penelitian menyoroti adanya fenomena yang dikenal sebagai "efek ekor jas," di mana pemilih cenderung memilih calon legislatif yang terkait dengan calon presiden yang populer[21], [22].
Masyarakat Indonesia terbiasa mengkultuskan sosok manusia, dan presiden dianggap memiliki  pengaruh  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  entitas  lain,  termasuk  partai politik.  Pemilih  cenderung  memilih  calon  legislatif  yang  dianggap  mendukung  calon presiden mereka. Dalam konteks  ini, calon  legislatif  dapat memanfaatkan afiliasi  dengan calon presiden sebagai strategi untuk memperkuat branding mereka.
Namun, menariknya, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa calon presiden tidak mengharapkan  calon  legislatif  untuk  secara  eksplisit  mengajak  pemilih  merubah  suara
mereka  demi  mendukung  calon  presiden  tersebut.  Sebaliknya,  calon  presiden  lebih menginginkan dukungan dari calon legislatif dalam menyuarakan visi dan misi mereka, serta mengingatkan pemilih untuk memilih mereka. Masyarakat sendiri sudah terbiasa memiliki bayangan mereka sendiri tentang sosok yang akan dipilih. Bayangan yang mereka miliki ini sulit  digantikan  atau  digeser  oleh  sosok  lain.  Hal  ini  karena  pembangunan  dinamika kepercayaan  masyarakat  pada  calon  presiden  sendiri  didasarkan  pada  loyalitas  yang berlangsung cukup lama dan permanen.
Contoh konkret dari fenomena solidnya dukungan terhadap pemimpin tertentu dapat ditemukan dalam konteks politik Indonesia pada tahun 2009. Pada saat itu, dukungan yang kuat tampak dari kelompok pendukung Pro  Jokowi  dan  juga para pendukung Prabowo. Uniknya,  pengaruh  norma  budaya  dan  etika  di  Indonesia  memandang  sosok  pemimpin sebagai pengganti kekuatan tertinggi yang memiliki kemampuan luar biasa di luar batas nalar.  Dalam  pandangan  masyarakat,  pemimpin  dianggap  sebagai  figur  yang  mampu mengatasi berbagai masalah, bahkan yang tampak tidak mungkin diatasi[23].
Pemilihan  pemimpin  di  Indonesia  seringkali  dipengaruhi  oleh  persepsi  masyarakat terhadap pemimpin sebagai sosok yang mendekati citra superior dan memiliki kemampuan untuk membalikkan situasi sulit dalam berbagai kondisi. Meskipun terdengar tidak realistis, pandangan  ini terkait erat dengan  budaya  dan tradisi di Asia,  di mana sosok  pemimpin sering  kali  dianggap  setara  dengan  figur  dewa  atau  makhluk  superior.  Oleh  karena  itu, keberadaan  pemimpin  yang  memiliki  citra  superior  memegang  peran  penting  dalam membentuk pandangan dan dukungan masyarakat terhadap mereka.
Dalam  konteks  ini,  konsep  "prophet"  atau  pembawa  pesan  juga  menjadi  relevan. Belum semua lapisan masyarakat mengenal pemimpin yang memiliki citra superior. Oleh karena  itulah calon  legislatif bergerak  bagaikan pembawa  pesan untuk meluaskan sosok pemimpin superior.
Caleg  caleg  ini  mempromosikan  dirinya  sekaligus  menjadikan  sosok  pemimpin superior  ini  menjadi  sosok  yang  banyak  dicari  dan  kemudian  membawa  kebaikan  ke berbagai  hal  yang  selanjutnya  bisa  menguatkan branding  mereka.  Pada  akhirnya,  dari perspektif calon legislatif, keterkaitan dengan calon presiden dianggap sebagai alat untuk memperkuat  citra  dan  identitas  politik  mereka.  Pemilih  melihat  calon  legislatif  sebagai bagian  dari  satu  tim  yang  dapat  mempercepat  keberhasilan  calon  presiden  mencapai prestasi  yang  diharapkan.  Dengan  demikian,  tingkat  kemelekatan  pemilih  pada  calon legislatif pun meningkat.
Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang strategi politik calon legislatif dalam mengoptimalkan afiliasi dengan calon presiden,
sekaligus menggambarkan kompleksitas interaksi antara tingkat popularitas calon presiden dan dukungan terhadap calon legislatif.
Teori  negosiasi  integratif  menjadi  landasan  utama  yang  diterapkan  pada  akhirnya dalam  konteks  tim  legislatif  dan  tim  sukses  presiden.  Kedua  tim  ini,  meskipun  memiliki kepemimpinan yang  dominan dari  presiden, secara efektif  saling berbagi nilai-nilai yang sama. Meskipun kepemimpinan presiden mendominasi, kolaborasi antara tim legislatif dan tim sukses presiden mampu membangun kesatuan dalam branding yang terstruktur dan saling  mendukung.  Nilai-nilai  yang  dibagikan  ini  diimplementasikan  dengan  sinergi, menciptakan satu kesatuan branding yang menyelaraskan visi dan misi keduanya[24], [25].
Proses integrasi dan koordinasi antara tim legislatif dan tim sukses presiden terbukti memberikan  dampak  positif  yang  signifikan,  sebagaimana  hasil  penelitian  mencatat. Kenaikan suara yang mencapai lebih dari 10,000 merupakan bukti konkrit dari keberhasilan integrasi ini. Para calon legislatif juga mengakui bahwa sebagian pemilih awalnya bersifat apatis atau golput, namun tertarik dengan sosok presiden. Hal ini mengindikasikan bahwa ketertarikan  terhadap  sosok  presiden  mendorong  pemilih  untuk  belajar  lebih  lanjut  dan akhirnya memberikan dukungan suara pada calon legislatif yang terafiliasi.
Dengan demikian, penerapan teori negosiasi integratif membuktikan bahwa kolaborasi antara  tim  legislatif  dan  tim  sukses  presiden  mampu  menciptakan  sinergi  yang  kuat, memberikan  dampak  positif  pada  hasil  pemilihan.  Integrasi  nilai-nilai  yang  sama  dan koordinasi yang baik antara kedua tim menghasilkan satu entitas branding yang terpadu, memberikan kontribusi besar terhadap kesuksesan kampanye dan mendapatkan dukungan pemilih yang signifikan[26], [27].
Pada akhirnya tidak diragukan bahwa caleg dan capres-cawapres saling mendukung. Beberapa caleg misalnya saja Andre Rosiade berhasil mendapatkan kursi karena afiliasi yang kuat dengan Prabowo. Hal ini disampaikan dalam penelitian oleh Aldilla Putra Pratama pada disertasi doktoralnya. Kemudian juga ada sosok kader PDIP yaitu Adian Napitupulu yang terangkat karena adanya sosok Jokowi. Hal hal inilah yang membuktikan adanya kerjasama yang  baik  dari  pihak  pihak  terkait  sehingga  penyamarataan  nilai,  visi,  misi  dan  bahkan koordinasi outfit memberi dampak yang luar biasa. Teori ini juga dapat kita lihat diterapkan pada partai baru seperti PSI yang terus menegaskan kedekatannya dengan Jokowi ataupun Partai Ummat yang terus menegaskan kedekatan dengan Anies Baswedan.

## SIMPULAN
Proses pemilihan calon legislatif tidak dapat dipisahkan dari subyektivitas para pemilih. Pemilih  bukanlah  figur  yang  objektif  karena  mereka  memiliki  penilaian  dan  preferensi
masing-masing.  Pemilih  seringkali  juga  membuat  pilihan  berdasarkan  pada  sosok  yang mereka kagumi. Dalam konteks ini, calon presiden dan wakil presiden sering kali menjadi sosok yang dikagumi. Oleh karena itu, pengaruh calon presiden dalam pemilihan legislatif sangat  kuat.  Dengan  demikian,  calon  presiden  dan  calon  legislatif  sebenarnya  saling membutuhkan.  Namun,  dalam  pembentukan  negosiasi  koalisi,  pemahaman  tidak  dapat dibentuk semata-mata berdasarkan logika; yang terjadi adalah kerjasama nilai yang tidak terukur dan abstrak.
Tidak terukur di sini bukan berarti tidak ada pengaruh, namun tantangan besar bagi kita adalah mengukur pengaruh itu dengan seksama sehingga menjadi bagian dari keilmuan kita di masa depan terutamanya dalam permasalahan solusi pemenangan Pemilu. Hal itulah yang kemudian coba diselesaikan lewat penelitian ini.
Dari  proses  yang  telah  dilakukan,  penelitian  ini  berusaha  mendekati  pendekatan kualitatif ini ke arah pemahaman kuantitatif dengan melakukan kodifikasi pada faktor-faktor yang membuat kerjasama antara calon legislatif dan calon presiden-wakil presiden menjadi saling menguntungkan.
Hasil dari survei menegaskan hipotesa awal, yang mengonfirmasi teori integratif dalam negosiasi  yang  pada  akhirnya  memengaruhi  kemenangan  masing-masing  pihak  dalam pemilihan  umum.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  melibatkan  kesesuaian  personal branding, nilai bersama di mata masyarakat, dan kemiripan fisik serta latar belakang sosial- budaya-agama.
Pada  akhirnya  temuan  ini  menyoroti  dinamika  kompleks  dalam  negosiasi  politik, menekankan pentingnya nilai bersama dan branding kolaboratif dalam meraih kemenangan dalam  pemilihan.  Interaksi  antara  calon  presiden  dan  calon  legislatif  memperlihatkan hubungan yang nuansatif, melibatkan ranah personal dan persepsi publik. Seiring dengan terus berkembangnya lanskap politik, pemahaman dan navigasi terhadap kompleksitas ini menjadi esensial untuk mencapai hasil pemilihan yang sukses. Calon Presiden dan Wakil Presiden di satu sisi memiliki kekuatan yang sangat besar karena tradisi pengkultusan di Indonesia yang melihat solusi permasalahan dapat lahir dari satu sosok saja, sementara itu di sisi lainnya, kita dapat melihat kemampuan legislatif yang mampu menyentuh kelompok kelompok khusus namun terganjal masalah popularitas di luar lingkaran komunitasnya.
Pengaruh positif yang diukur dengan regresi linear berganda dapat mempengaruhi sosok legislatif sehingga membantu mendorong kemenangan mereka. Namun di sisi lain, efek kepada calon presiden memang lebih sulit terukur meski kemudian terlihat bahwa di beberapa kantong suara, calon presiden dapat lebih mudah menanamkan pengaruhnya. Pada akhirnya, penelitian ini menjadi bagian kecil dari pembuktian pentingnya kolaborasi
dan integrasi dalam proses pemenangan Pemilu.
Pemilu  pada  akhirnya  merupakan  hasil  kolaborasi  antara  berbagai  pihak  yang merespons berbagai faktor dan kemungkinan, dengan tujuan meraih hasil sesuai harapan peserta  yang  terlibat.  Kolaborasi  ini  melibatkan  partai  politik,  calon  legislatif,  dan  calon presiden yang bekerja bersama untuk memenangkan dukungan publik. Faktor-faktor seperti citra publik, kecocokan nilai, dan strategi kampanye menjadi pertimbangan penting dalam kolaborasi  ini.  Para  peserta  pemilu  juga  harus  responsif  terhadap  dinamika  politik,  opini masyarakat,  dan  isu-isu  terkini  untuk  mengoptimalkan  strategi  mereka.  Hasil  yang diharapkan mencakup kemenangan dalam pemilu, menciptakan pemerintahan yang stabil, dan  memenuhi  aspirasi  pemilih.  Dengan  demikian,  pemilu  menjadi  sebuah  proses  yang kompleks yang melibatkan kerjasama antarpihak untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Di masa depan, penelitian yang berfokus pada daerah daerah khusus perlu dilakukan dengan tambahan perlu dilakukan suatu usaha untuk memahami bagaimana sebenarnya pola pola pemenangan presiden, wakil presiden dan legislatif dalam skala kekhususan yaitu pada  daerah  tertentu  untuk  bisa  mengukur  efek  presiden  dan  wakilnya  dibandingkan kemampuan caleg/partai dalam meraih suara di akar rumput. Perlu juga kemudian dibuat suatu penelusuran mendalam bagaimana capres dan cawapres bisa mempengaruhi suara partai atau sebaliknya baik dalam skala yang lebih kecil maupun skala yang jauh lebih besar. Hal ini untuk memberi kita gambaran bagaimana sebaiknya strategi pemenangan pemilu sesuai porsi dan keadaan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
N. Qosim, “Mengantisipasi Konflik Pilpres 2024,” 2023.
F. G. Candramukti, “Peranan Agama Dalam Menyikapi Konflik Komunal pada Pilpres 2019,”
ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial, vol. 2, no. 2, pp. 245 – 256, 2020.
A. Fachrudin, Konflik Politik Identitas: Pergumulan Politik, Agama dan Media Dari Pilkada DKI 2017 Hingga Pilpres 2019. Literasi Demokrasi Indonesia (Literasindo), 2021.
D.  W.  Irawanto,  P.  L.  Ramsey,  and  J.  C.  Ryan,  “Tailoring  leadership  theory  to  Indonesian culture,” Global Business Review, vol. 12, no. 3, pp. 355– 366, 2011.
L. A. K. Hardi, “The Development of Ratu Adil Movement’s Configuration in Indonesia and Its Relevance to Social and Political Symptoms in the Contemporary Era,” Hasanuddin Journal of Sociology (HJS), pp. 25 – 50, 2023.
A. Croissant and J. Haynes, “Democratic regression in Asia: introduction,” Democratization, vol. 28, no. 1, pp. 1 – 21, 2021.
D.  A.  Nani  and  V.  A.  D.  Safitri,  “Exploring  the  relationship  between  formal  management control systems, organisational performance and innovation: The role of leadership characteristics,” Asian Journal of Business and Accounting, vol. 14, no. 1, pp. 207– 224, 2021.
C. E. Noviati, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan,” Jurnal Konstitusi, vol. 10, no. 2, pp. 333– 354, 2013.
F. Zakaria, The future of freedom: illiberal democracy at home and abroad (Revised Edition). WW Norton & company, 2007.
D. Sznycer and C. Patrick, “The origins of criminal law,” Nat Hum Behav, vol. 4, no. 5, pp. 506 – 516, 2020.
N. Ferguson and F. Zakaria, The End of the Liberal Order? Simon and Schuster, 2017.
C. Pich and B. I. Newman, “Evolution of political branding: Typologies, diverse settings and future research,” Journal of Political Marketing, vol. 19, no. 1– 2, pp. 3 – 14, 2020.
S. Scheidt, C. Gelhard, and J. Henseler, “Old practice, but young research field: A systematic bibliographic review of personal branding,” Front Psychol, vol. 11, p. 1809, 2020.
A.  D.  Cahyono  and  N.  Hidayat- Sardini,  “Pengaruh  Popularitas  Calon  Presiden  dan  Wakil Presiden Terhadap Kehadiran dan Preferensi Memilih dalam Pemilihan Umum tahun 2019  di  Kecamatan  Magelang  Utara,  Kota  Magelang,”  Journal  of  Politic  and Government Studies, vol. 10, no. 3, pp. 328 – 343, 2021.
M.  Nurhasim,  “Paradoks  Pemilu  Serentak  2019:  Memperkokoh  Multipartai  Ekstrem  di Indonesia,” Jurnal Penelitian Politik, vol. 16, no. 2, pp. 125– 136, 2020.
G. Wisnujati and Y. Fitriyah, “Marketing Politik Partai Gerindra Untuk Pemenangan Pemilu Legislatif Kabupaten Kebumen Tahun 2019,” PAN, vol. 2, no. 4, p. 4.
C. J. Menkel-Meadow, A. K. Schneider, and L. P. Love, Negotiation: processes for problem solving. Aspen Publishing, 2020.
K. Agustyati, L. Wulandari, and D. Supriyanto, Menetapkan arena perebutan kursi DPRD : penerapan prinsip-prinsip pemilu demokratis dalam pembentukan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Pemilu 2014.
S. Asgar, “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah,” Innovative: Journal Of Social Science Research, vol. 3, no. 3, pp. 5982 – 5994, 2023.
U. Hasanah, C. Kirani, E. M. Gabylia, and R. Adawiyah, “Etika Dan Budaya Politik “Konsep Sistem Politik Di Indonesia,” Jurnal Pendidikan, Sains Dan Teknologi, vol. 1, no. 2, pp. 330 – 343, 2022.
R. I. Hanafi, Pemilu Serentak 2019: Sistem Kepartaian dan Penguatan Sistem Presidensial.
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
A.  D.  Cahyono  and  N.  Hidayat- Sardini,  “Pengaruh  Popularitas  Calon  Presiden  dan  Wakil Presiden Terhadap Kehadiran dan Preferensi Memilih dalam Pemilihan Umum tahun 2019  di  Kecamatan  Magelang  Utara,  Kota  Magelang,”  Journal  of  Politic  and Government Studies, vol. 10, no. 3, pp. 328 – 343, 2021.
M. Haboddin, “Populisme sebagai Bentuk Politik Pertahanan Pemimpin Lokal,” JPW (Jurnal Politik Walisongo), vol. 1, no. 1, pp. 21 – 28, 2019.
K. Hutasoit, “Dinamika Komunikasi Politik Remaja Pada Pemilu,” KATA PENGANTAR, vol. 2, p. 121, 2020.
T.  Hidayat,  “Situasi  Demokrasi  Nasional  Menuju  Pemilu  2024,”  EDU  SOCIETY:  JURNAL PENDIDIKAN, ILMU SOSIAL DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, vol. 3, no. 1, pp. 856 – 864, 2023.
C. T. I. Lubis, “PENANAMAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN SERENTAK 2024,” Jurnal Bakti Sosial, vol. 2, no. 1, pp. 36 – 43, 2023.
A.  Rizal,  “Pemilukada  Serentak  2024:  Dinamika,  Urgensi  dan  Tantangan,”  in  Indonesian Annual Conference Series, 2022, pp. 136 – 140.