Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata
Leilani Alysia Hapsari leilanialysia@student.uns.ac.id
Anang Setiyawan anangsetiyawan@staff.uns.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article discusses the application of the principle of good faith in the settlement of civil disputes. It emphasizes the distinction between law and justice, highlighting the necessity of  positive  law  to  regulate  legal  relationships  and  prevent  self-help  remedies.  The principle of good faith is crucial in the formation of agreements to prevent  conflicts and disputes.  Civil  disputes,  involving  conflicting  parties,  are  to  be  resolved  through accountability  and  responsibility,  which  are  integral  components  of  agreements.  The principle of good faith is also fundamental in international law and plays a significant role in shaping and executing the obligations of parties in cooperation agreements. Mediation is identified as a crucial aspect of dispute resolution, both outside and within the judicial process, with the aim of achieving amicable settlements. The mediation process consists of three  stages:  pre-mediation,  mediation  implementation,  and  final  implementation.  The article  underscores  the  importance  of  good  faith  in  all  stages  of  dispute  resolution, whether  in  preparation,  negotiation,  or  agreement  execution,  and  emphasizes  the significance of parties' commitment and presence in mediation as indicators of good faith. Keywords: Good Faith, Civil Dispute Resolution.

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  penerapan  asas  itikad  baik  dalam  penyelesaian  sengketa  perdata. Artikel  ini  menekankan  perbedaan  antara  hukum  dan  keadilan,  menyoroti  perlunya hukum  positif  untuk  mengatur  hubungan  hukum  dan  mencegah  upaya  penyelesaian sendiri. Asas  itikad baik sangat penting dalam pembentukan perjanjian untuk mencegah konflik  dan  sengketa.  Sengketa  perdata,  yang  melibatkan  pihak-pihak  yang  saling bertentangan,  harus  diselesaikan  melalui  akuntabilitas  dan  tanggung  jawab,  yang merupakan komponen integral dari perjanjian. Asas itikad baik juga merupakan hal yang fundamental  dalam  hukum  internasional  dan  memainkan  peran  penting  dalam membentuk  dan  melaksanakan  kewajiban  para  pihak  dalam  perjanjian  kerja  sama. Mediasi  diidentifikasi  sebagai  aspek  penting  dalam  penyelesaian  sengketa,  baik  di  luar maupun  di  dalam  proses  peradilan,  dengan  tujuan  untuk  mencapai  penyelesaian  secara damai.  Proses  mediasi  terdiri  dari  tiga  tahap:  pra-mediasi,  pelaksanaan  mediasi,  dan pelaksanaan akhir. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya itikad baik dalam semua tahap penyelesaian  sengketa,  baik  dalam  persiapan,  negosiasi,  maupun  pelaksanaan kesepakatan, dan menekankan pentingnya komitmen dan  kehadiran para pihak didalam mediasi sebagai indikator itikad baik.
Kata Kunci: Itikad Baik; Penyelesaian Sengketa Perdata
Volume 4 Nomor 3 Oktober 2023 Halaman 436 – 454
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721 - 8759

## A. Pendahuluan
Asas-asas  hukum,  yang  bisa  ditemukan  baik  dalam  perundang-undangan  maupun aturan  yang  tidak  tertulis,  berperan  sebagai  acuan  bagi  warga  masyarakat  untuk mengetahui  cara  yang  patut  atau  tidak  patut  dalam  berperilaku  di  dalam  masyarakat. 1
Sebuah  perspektif  tertentu  menyoroti  ketidakadilan  dalam  suatu  sistem  hukum.  Perlu dipahami  bahwa  hukum  dan  keadilan  merupakan  dua  konsep  yang  berbeda,  dengan keberadaan  hukum  positif  sebagai  pembeda  Jika  hukum  dan  keadilan  dianggap  sama, maka  suatu  struktur  sosial  akan  dianggap  adil,  menyiratkan  bahwa  struktur  tersebut memiliki dasar moral. Kebiasaan untuk menyamakan hukum dan keadilan mencerminkan keinginan untuk melegitimasi suatu struktur sosial tertentu. 2
Jelas  bahwa  menciptakan  suatu  tatanan  hukum  yang  adil  dan  mampu  memberikan kebahagiaan  bagi  semua  individu  merupakan  suatu  tantangan  yang  sulit.  Hal  ini  terkait dengan  batasan  definisi  kebahagiaan  perseorangan,  di  mana  kebahagiaan  diartikan sebagai  apa  yang  dirasakan  oleh  seseorang  sebagai  kebahagiaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa  kebahagiaan  seseorang  pada  suatu  waktu  dapat  berbenturan  langsung  dengan kebahagiaan  individu  lainnya.  Oleh  karena  itu,  terwujudnya  suatu  tatanan  yang sepenuhnya  adil  mungkin  sulit  dicapai,  meskipun  upaya  dapat  dilakukan  untuk menciptakan tingkat kebahagiaan maksimal dan menyeluruh bagi seluruh masyarakat. 3
Kebahagiaan  yang  bisa  dijamin  oleh  suatu  struktur  sosial  hanya  dapat  berupa kebahagiaan  kelompok,  di  mana  kebutuhan  tertentu  dianggap  sebagai  prioritas  oleh penguasa masyarakat yang juga menciptakan hukum. Kebutuhan seperti pangan, sandang, dan  tempat  tinggal  dianggap  sebagai  kebutuhan  yang  layak  dipenuhi.  Hukum,  sebagai sistem nilai positif, bukanlah hasil ciptaan individu sembarangan, tetapi selalu muncul dari pengaruh  timbal  balik  antar  individu  dalam  suatu  kelompok  tertentu,  seperti  keluarga, suku, kelas, kasta, atau kelompok profesi. 4
Hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dan  lingkungan  sosialnya  menjadi  nyata,  di mana  keberadaan  hukum  tidak  terlepas  dari  eksistensi  manusia  yang  tergabung  dalam sebuah  struktur  besar  yang  disebut  negara.  Oleh karena  itu,  tanpa  keberadaan  manusia, tidak  akan  ada  negara  dan  hukum.  Negara,  sebagai  alat  atau  sarana  besar  bagi
1 Putu Angga Praktyasa Pratama, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoman A. Martana, “Efektivitas Itikad Baik Dalam Mediasi Di Pengadilan Negeri Denpasar”, Kertha Wicara, Vol. 8 No. 10 (2019), hlm. 1 2 Edi As'Adi, Hukum Acara Perdata dalam perspektif mediasi (ADR) di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 15-16
3 Ibid.
4 Ibid.
masyarakatnya,  perlu memiliki  panduan  atau  peta  yang  jelas  dan  sesuai  dengan konteks waktu  untuk  mencapai  tujuan  yang  sesuai  dengan  aspirasinya.  Namun,  perlu  dicatat bahwa  pertimbangan  suatu  metode  sebagai  langkah  yang  tepat  untuk  mencapai  tujuan tertentu tidak selalu mencerminkan nilai dan hukum yang sebenarnya. 5
Dalam  konteks  lingkungan  sosialnya,  seringkali  masyarakat  terlibat  dalam eigenrichting atau tindakan main hakim sendiri. Untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum  di  dalam  suatu  komunitas,  perlu  adanya  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  hubungan  hukum  antara  berbagai  pihak.  Pendekatan  ini  bertujuan  agar tercapainya tujuan masyarakat dapat berlangsung dengan keteraturan yang optimal. 6
Keberadaan  undang-undang  yang  mengatur  relasi  hukum  antara  berbagai  pihak memiliki  peranan  krusial  dalam  pencegahan  dan  penanganan  potensi  permasalahan dalam masyarakat. Undang-undang yang menangani hubungan hukum ini dikenal sebagai hukum  positif.  Hukum  positif  yang  berlaku  di  suatu  negara  umumnya  dirancang  untuk mengelola  interaksi  antarpihak  tersebut.  Apabila  ada  pelanggaran  terhadap  hak  dan kewajiban  oleh  salah  satu  pihak,  hukum  positif  menjadi  acuan  bagi  pihak  berwenang dalam  menyelesaikan  konflik  tersebut.  Pelanggar  dapat  dikenai  sanksi  hukuman  sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam hukum positif. 7
Peran  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  masyarakat  dipegang  oleh  peraturan perundang-undangan,  karena  eksistensinya  berfungsi  sebagai  panduan  yang  diinginkan dan  diperlukan,  baik  sebagai  pedoman  bagi  warga  maupun  otoritas  dalam  mengelola hubungan  hukum.  Hukum  positif  yang  diberlakukan  di  suatu  komunitas  umumnya dimanfaatkan oleh pihak berwenang untuk memastikan adanya asas rule of law, sehingga hubungan  hukum  dalam  masyarakat  dapat  berlangsung  secara  teratur  dan  mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri di kalangan masyarakat. 8
Di samping itu, peran penting hukum positif terlihat dalam mengatur beragam relasi, termasuk  hubungan  antara  individu  dengan  individu,  individu  dengan  pemerintah, individu dengan badan hukum atau entitas usaha, badan hukum atau entitas usaha dengan pemerintah,  dan  sejenisnya.  Dalam  upaya  menjaga  ketertiban  masyarakat,  mencegah penyalahgunaan, dan menghindari konflik dalam relasi hukum, adanya peraturan hukum dan/atau undang-undang yang mengatur interaksi tersebut menjadi suatu keharusan. Hal
5 Ibid.
6 Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1-2 7 Ibid.
8 Ibid.
ini  dilakukan  dengan  tujuan  menciptakan  keteraturan,  kedamaian,  dan  keamanan  dalam konteks relasi hukum di masyarakat. 9
Selanjutnya,  secara  umum,  hukum  terbagi  menjadi  hukum  materiil  (aturan  undang- undang tertulis) dan hukum formil (hukum acara). Hukum acara atau hukum formil dapat didefinisikan  sebagai  seperangkat  aturan  yang  mengatur  tata  cara  pelaksanaan  dan pemeliharaan  hukum  materiil.  Sebagai  contoh,  dalam  hukum  acara  perdata,  mencakup segala  ketentuan  hukum  yang  mengatur  bagaimana  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban perdata  sesuai  dengan  undang-undang  perdata  tertulis  yang  mengatur  hukum  perdata materiil. 10
Perjanjian  merupakan  satu  dari  beberapa  hal  yang  diatur  dalam  hukum  perdata. Dalam  Bahasa  Belanda,  istilah  untuk  Perjanjian  adalah Overeenkomst ,  sedangkan  hukum perjanjian  disebut Overeenkomstrecht .  Menurut  KBBI,  mendefinisikan  perjanjian  sebagai “Persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua atau lebih dan masing-masing bersepakat akan menaati apa yang terkandung dalam persetujuan itu.” Dalam ilmu hukum, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar hukum perjanjian:
1) Asas Perjanjian Sebagai Hukum Mengatur
2) Asas Itikad Baik
3) Asas Kebebasan Berkontrak
4) Asas Pacta sun servanda
5) Asas Konsensual
6) Asas Obligatoir. 11
Dalam penyusunan perjanjian, penting untuk mendasarkannya pada itikad baik dari setiap pihak yang terlibat, baik itu pelaku bisnis maupun konsumen. Asas itikad baik ( good faith ) yang dijelaskan oleh Subekti dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam hukum perjanjian. 12
Guna  memenuhi  kebutuhannya,  manusia  menjalin  hubungan  satu  sama  lain  yang dikenal sebagai kontak. Saat berinteraksi atau hidup bersama, kepentingan individu dapat saling  bertentangan,  memunculkan  perselisihan.  Oleh  karena  itu,  diharapkan  manusia dapat  menjaga  perilaku  yang  mendukung  tata  tertib  dalam  kehidupan  bersama  di
9 Ibid.
10 Ibid., hlm. 9 11 Ahmad Riansyah, dkk, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah”, Consensus : Jurnal Ilmu Hukum. Vol 1 No 2, 2022, hlm. 71 12 I Gede Krisna Wahyu Wijaya, dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online”, Kertha Semaya, Vol 6 No 8, 2018, hlm. 6
masyarakat. Jika  tidak dijaga, hal tersebut dapat mengakibatkan konflik atau sengketa di dalam masyarakat. 13
Dalam setiap perjanjian, potensi timbulnya konflik atau sengketa dapat muncul akibat adanya  perbedaan  kepentingan  atau  kelalaian  salah  satu  pihak  dalam  memenuhi kewajiban  yang  diatur  dalam  perjanjian.  Semakin  banyak  dan  kompleksnya  aktivitas, semakin  tinggi  pula  kemungkinan  terjadinya  sengketa.  Fakta  ini  menunjukkan  bahwa semakin meningkatnya jumlah sengketa yang perlu diselesaikan. Ali Achmad menyatakan bahwa sengketa adalah pertikaian antara dua pihak atau lebih yang bermula dari persepsi yang  berbeda  mengenai  kepemilikan  atau  hak,  dan  dapat  mengakibatkan  konsekuensi hukum bagi semua pihak yang terlibat. 14
Konflik muncul ketika terdapat suatu kondisi di mana satu entitas merasa dirugikan oleh entitas lainnya. Keadaan konflik dapat berkembang dalam berbagai skala, melibatkan interaksi  antara individu dan individu, individu  dan  kelompok,  kelompok  dan kelompok, perusahaan dan perusahaan, perusahaan dan negara, serta negara dan negara lain,  serta sejumlah dinamika relasi lainnya. 15
Sengketa  perdata  adalah  situasi  konflik  hukum  perdata  di  mana  para  pihak  yang terlibat  di  dalamnya  memiliki  masalah  yang  memerlukan  penyelesaian  bersama.  Dari penjelasan  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  kata  sengketa  telah  memberikan  indikasi pasti  bahwa  terdapat  pertentangan  atau  permasalahan  yang  harus  diatasi  oleh  kedua belah pihak. 16
Setiap  perorangan  menunjukkan  pendekatan  yang  unik  dalam  meraih  kesepakatan ketika  menentukan  pilihan  solusi  dalam  menyelesaikan  konflik.  Strategi  yang  diadopsi dalam  menangani  suatu  sengketa  memiliki  implikasi  yang  substansial,  baik  bagi  pihak terlibat  maupun  masyarakat  secara  keseluruhan.  Mengingat  dampak  yang  dapat ditimbulkan  oleh  alternatif  penyelesaian  sengketa,  menjadi  imperatif  bagi  pihak-pihak yang terlibat untuk dengan seksama mempertimbangkan karakteristik konflik dan aspirasi mereka  dalam  konteks  penyelesaian,  seiring  dengan  evaluasi  terhadap  biaya-biaya  yang mungkin  harus  mereka  tanggung.  Secara  umum,  solusi  atas  sengketa  perdata  dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni melalui proses litigasi (melalui pengadilan)
13 Nurnaningsih Amriani, Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan), Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012 hlm 11-12
14 Novran Harisa, “Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitrasesebagai Metode Penyelesaian Sengketa” Aktualita, Vol.1 No.1, 2018, hlm. 262-263 15 Nurnaningsih Amriani, Op.Cit., hlm. 12 16 Sarwono, Op. Cit., hlm. 7
dan  menggunakan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  non-litigasi  (di  luar  ranah pengadilan). 17
Bila  kita  melihat  tahapan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan,  seperti  yang sudah  disebutkan  sebelumnya,  sepertinya  semua  fase  hendaknya  diselesaikan  dengan merujuk pada asas itikad baik. Ini terutama terlihat pada langkah-langkah persiapan dan pemeriksaan  kasus  posisi.  Asas  itikad  baik  memainkan  peran  kunci  sebagai  dasar  dan pijakan  bagi  semua  pihak  yang  terlibat,  membentuk  sikap  mental  yang  jujur  dalam menghadapi  proses  perundingan.  Mengingat  bahwa  masalah  umumnya  terkait  dengan motif  ekonomi,  para  pihak  harus  memiliki  niat  baik  untuk  menyelesaikan  permasalahan tersebut.  Mereka  harus  menyadari  urgensi  menyelesaikan  masalah  dan  memastikan bahwa penyelesaian didasarkan pada kejujuran. 18
Dalam  proses  perundingan  dan  penyusunan  hasil,  asas  itikad  baik  mengemban peranan  sentral  sebagai  dasar  untuk  mengharmonisasikan  kedua  belah  pihak  dalam merumuskan  solusi  guna  menyelesaikan  permasalahan  dengan  berfokus  pada  tujuan hukum  seperti  kepastian,  kemanfaatan,  dan  keadilan  dalam  hukum.  Didalam  konteks perundingan,  kebijaksanaan  yang  diterapkan  seharusnya  tidak  bersifat  memaksakan kehendak  pribadi,  melainkan  lebih  cenderung  untuk  mempertimbangkan  posisi  dan kepentingan  pihak  lain.  Asas  itikad  baik  pada  tahap  perundingan  juga  berfungsi  sebagai landasan  untuk  menjaga  kelancaran  proses  perundingan  dan  menghindari  terjadinya konflik  yang  dapat  menghambat  jalannya  perundingan,  sehingga  proses  tersebut  dapat berlangsung dengan efisien dan efektif. 19
Dalam  kerangka  penyelesaian  konflik  hukum  perdata,  Pasal  130  HIR  menegaskan bahwa  hakim  memiliki  peran  yang  proaktif  dalam  upaya  mencapai  penyelesaian  damai antara  para  pihak  sebelum  memasuki  tahap  persidangan.  Apabila  tahapan  ini  berhasil, akan  disusun  akta  persetujuan  yang  berisi  tanggung  jawab  yang  wajib  ditaati  oleh  para pihak  sesuai  kesepakatan  yang  dicapai.  Ketentuan  dalam  Pasal  130  HIR  mencerminkan bahwasannya  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  damai  merupakan  komponen  integral dari prosedurpenyelesaian sengketa didalam lingkungan pengadilan. 20
17 Mulyani Zulaeha, “Asas Itikad Baik dalam Mediasi”, Banua Law Review , Vol 4 Issue 2, 2022, hlm. 156 18 Ni Putu Riyani Kartika Sari, “Urgensi Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Perkara Hak Cipta melalui Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan” Yustitia, Vol 13 No 2, 2019, hlm. 9 19 Ibid. 20 Mulyani Zulaeha, Op. Cit ., hlm. 158
Isu  yang  akan  dibahas  berdasarkan  landasan  di  atas  mencakup  beberapa  aspek,  di antaranya;  1)  Bagaimana  penerapan  asas  itikad  baik  dalam  penyelesaian  sengketa perdata? 2) Apa manfaat dari pemberlakuan asas itikad baik?
Tujuan  dari  penulisan  ini  adalah  untuk  mengetahui  peran  dan  penerapan  dari  asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perdata dan menggali manfaat dari keterlibatan asas itikad baik memiliki bagi proses penyelesaian sengketa perdata.

## B. Pembahasan

## 1) Konsep Itikad Baik
Black's Law Dictionary menjelaskan bahwa itikad baik adalah: “Keadaan pikiran yang terdiri dari (1) kejujuran didalam keyakinan akan tujuan, (2) kesetiaan kepada tugas atau kewajiban  seseorang,  (3)  ketaatan  pada  standar  komersial  yang  wajar  dalam  transaksi yang  adil dalam perdagangan atau bisnis  tertentu, atau (4) ketiadaan niat untuk menipu atau mencari keuntungan yang tidak masuk akal.” 21
Asas itikad baik bertumbuh dari nilai etika yang berkembang dalam masyarakat sosial Romawi,  menyangkut  tanggung  jawab  yang  komprehensif  terhadap  keimanan  dan ketaatan, yang berlaku universal baik untuk warga Romawi ataupun non-Romawi. Kaidah utama  itikad  baik  tercermin  dalam fides atau  jujur,  yang  kemudian  diperluas  melalui konsepsi bona  fides, mencakup  sikap-sikap  seperti  integritas,  kejujuran,  dan  keandalan. Sejarah itikad baik mencapai pengakuan awalnya dalam asas-asas hukum melalui legislasi The Twelve Tables pada tahun 450 sebelum masehi. Asas itikad  baik  makin meluas pada abad ke-6 masehi di bawah kepemimpinan Kaisar Justinian, di mana kontrak konsensual dianggap  sebagai  hasil  hukum  yang  mencerminkan  itikad  baik  didalam  tindakan  atau hubungan  hukum  di  tengah  warga  Romawi.  Hukum  Kanonik  muncul,  pasca-runtuhnya kekaisaran  Romawi,  menegaskan  bahwa  norma  moral  universal  tercermin  dalam kewajiban  itikad  baik  yang  ditentukan  secara  individu  oleh  kewajiban  dan  kejujuran seseorang kepada Sang Pencipta. 22
Di  Eropa,  evolusi  konsep  itikad  baik  terinspirasi  oleh  dua  dimensi,  yakni  dimensi prosedural  dan  substantif.  Dalam Civil  Code Perancis,  itikad  baik  secara  umum  merujuk pada standar perilaku manusia yang bermartabat, patut, atau rasional, mengimplikasikan
21 Ati Budiarsih, “Implementasi Itikad Baik Sebagai Syarat Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016”, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2019, hlm. 33
22 Saparwadi, “Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Ditinjau Dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2017, hlm 4-5
bahwa  individu  diharapkan  mematuhi  komitmen  atau  pernyataannya  dalam  berbagai konteks.  Sebaliknya,  itikad  baik  dibagi  ke  dalam  dua  kategori  didalam  sistem  hukum Belanda, yakni subjective goede trouw atau itikad baik yang bersifat subjektif dan objective goede trouw atau itikad baik yang bersifat objektif. 23
Dalam  perkembangan  hukum  kontrak,  itikad  baik  secara  khusus  dikategorikan menjadi dua fase, yakni itikad baik sebelum kontrak terbentuk (subjektif) dan itikad baik dalam  pelaksanaan  kontrak  (objektif).  Pengertian  kedua  fase  tersebut  adalah  sebagai berikut:
a.  Itikad  baik  didalam  konteks  objektif  menunjukkan  bahwa  setiap  perjanjian  yang dipersiapkan  oleh  kedua  belah  pihak  harus  dilaksanakan  dengan mempertimbangkan norma kesusilaan dan kepatutan. Dengan demikian, eksekusi perjanjian  tersebut  wajib  dilakukan  dengan  sangat  hati-hati  sehingga  tidak mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.
b.  Itikad  baik  didalam  konteks  subjektif  diartikan  sebagai  itikad  baik  yang  terdapat didalam  batin  milik  seseorang.  Artinya,  itikad  baik  subjektif  dapat  dijabarkan sebagai asas kejujuran.. 24

## 2) Itikad Baik Dalam Perjanjian
Perjanjian  adalah  seperangkat  kesepakatan  yang  dibentuk  oleh  pihak-pihak  yang terlibat,  di  mana  mereka  menyetujui  untuk  saling  mengikatkan  diri,  baik  dalam memberikan,  melakukan,  atau  tidak  melakukan  suatu  tindakan.  Kesepakatan  ini menghasilkan kewajiban beserta hak yang berlaku bagi para pihak. Definisi kontrak, yang mana diuraikan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, merujuk pada persetujuan atau perjanjian sebagai  suatu  tindakan  hukum  di  mana  satu  atau  beberapa  individu  mengikatkan  diri kepada satu atau beberapa individu lainnya. Ini juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu kejadian dimana seseorang memberi janji kepada individu lain, atau di mana dua individu saling  sepakat  untuk  melakukan  suatu  perbuatan.  Secara  esensial,  hakikat  dari  hukum kontrak  dasarnya  adalah  untuk  pemenuhan  kebutuhan  hukum  dalam  konteks  kegiatan bisnis. 25
Asas  itikad  baik  merupakan  landasan  utama  dalam  perumusan  dan  pelaksanaan perjanjian.  Asas  ini  menegaskan  bahwa  para  pihak  diharapkan  berperilaku  dengan kejujuran dan saling mempercayai, serta menjamin bahwa pelaksanaan perjanjian sesuai
23 Ibid. 24 Ni Putu Riyani Kartika Sari, Op. Cit., hlm. 6 25 Miftah Arifin “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian” Jurnal Ius Constituendum , Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 69
dengan  maksud  awalnya.  Implementasi  asas  itikad  baik  memegang  peran  sentral  dalam menjaga kesinambungan tujuan dan mencegah potensi konflik. Selain itu, tanggung jawab penuh  dari  masing-masing  pihak  juga  memiliki  signifikansi  yang  tinggi,  karena  setiap pihak  diwajibkan  untuk  memenuhi  kewajiban  yang  ada  dalam  isi  perjanjian  yang  sudah mencapai kesepakatan. 26
Asas  itikad  baik  membentuk  dasar  etika  dan  moral  didalam  pembentukan kesepakatan.  Setiap  pihak  yang  turut  serta  dalam  kesepakatan  diharapkan  mempunyai niatan  baik  untuk  memenuhi  seluruh  peraturan  dan  kewajiban  yang  tertuang  didalam perjanjian  tersebut.  Mengutip  Johnsen  (2017),  “Asas  itikad  baik  menuntut  bahwa  para pihak  harus  berupaya  menjalankan  perjanjian  sesuai  dengan  niat  baik  mereka  demi mencapai tujuan bersama.” 27
Saat  fase  diawal  negosiasi,  keterbukaan  mengenai  harapan  dan  kewajiban  masing- masing  pihak menjadi kunci utama. Tujuannya  adalah agar perjanjian yang dibuat  dapat memenuhi  kepentingan  dari  setiap  pihak.  Penting  bagi  setiap  pihak  untuk  menjauhi perbuatan  yang  dapat  dikira  sebagai  upaya  untuk  merugikan  pihak  lain  atau  sebuah kecurangan. 28
Essensi dari pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik yaitu bahwa setiap pihak yang terlibat  didalam  kesepakatan  perjanjian  diwajibkan  untuk  mematuhi  kewajiban  untuk tidak  melakukan  tindakan  yang  tidak  rasional,  yang  bertentangan  dengan  norma kepatutan dan moral. Asas ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keadilan bagi kedua belah pihak  dan mencegah terjadinya kerugian pada salah satu pihak. Signifikansi asas  itikad  baik,  terutama  yang  tercermin  dalam  sikap  didalam  batin  individu,  menjadi sangat penting, terutama dalam menghalau terjadinya wanprestasi oleh kedua belah pihak didalam  perjanjian,  khususnya  didalam  konteks  perjanjian online di  mana  kedua  belah pihak tidak berinteraksi secara langsung. 29
Asas  itikad  baik  juga  dapat  diartikan  sebagai  tanggung  jawab  setiap  pihak  dalam suatu perjanjian untuk menyampaikan keterangan atau informasi dengan sejelas-jelasnya, yang  mampu  memengaruhi  keputusan  pihak  lain  dalam  menerima  atau  menolak perjanjian. 30
26 Amaylia Noor Alaysia, dan Labib Muttaqin,”Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah” Jurnal Interpretasi Hukum , Vol. 4, No. 3, 2023, hlm. 481-482 27 Ibid. 28 Ibid. 29 I Gede Krisna Wahyu Wijaya, dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, Op. Cit., hlm 7-8 30 Ibid.
Tanggung  jawab  dan  kewajiban  yang  wajib  dipenuhi  setiap  pihak  termasuk  dalam pertanggungjawaban  dalam  perjanjian.  Ketika  terjadi  pelanggaran  atau  wanprestasi, penting untuk menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban. 31
Asas  itikad  baik,  yang  diakui  dalam  domain  hukum  internasional,  merupakan  asas fundamental  yang  tercantum  didalam  berbagai  macam  perjanjian.  Asas  ini  dipandang sebagai  landasan  hukum  guna  menafsirkan  dan  melaksanakan  kewajiban  hasil  dari perjanjian  internasional.  Karenanya,  dalam  konteks  implementasi  tanggung  jawab  dan asas itikad baik didalam perjanjian, penilaian terhadap peran fundamental asas ini dalam membentuk dan melaksanakan kewajiban para pihak yang terlibat menjadi penting. 32
Secara  umum,  perjanjian  mencakup  ketentuan  mengenai  tanggung  jawab  dan konsekuensi  yang  akan  diterapkan  apabila  ada  pelanggaran  oleh  salah  satu  pihak. Konsekuensi tersebut dapat berupa penundaan pembayaran, sanksi finansial, atau bahkan pengakhiran  perjanjian.  Di  samping  itu,  diharapkan  bahwa  semua  pihak  bersiap  guna menyelesaikan  potensi  sengketa  berdasarkan  mekanisme  yang  sesuai  dan  adil  melalui cara penyelesaian sengketa berdasarkan yang sudah disepakati. 33

## 3) Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa
Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 dirancang dengan tujuan memberikan kejelasan, keadilan, tata tertib, dan kemudahan dalam penyelesaian sengketa diranah  perdata  bagi  seluruh  pihak  terlibat.  Pendekatan  ini  diwujudkan  melalui peningkatan  dan  integrasi  proses  mediasi  ke  dalam  mekanisme  pengadilan,  menjadikan mediasi  sebagai  unsur  yang  integral  dalam  proses  peradilan.  Dalam  pelaksanaannya, Perma Nomor 1 Tahun 2016 menekankan pada asas itikad baik. Pasal 7 ayat (1) peraturan ini  mengamanatkan  kewajiban  bagi  para  pihak  yang  turut  serta  didalam  sengketa  atau wakil hukum mereka untuk mengikuti mediasi dengan itikad baik. Aturan ini mendorong pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan pendekatan damai. 34
Setiap  konflik  perdata  yang  disampaikan  kepada  Pengadilan,  termasuk  perkara perlawanan  terhadap  keputusan  verstek,  perlawanan  pihak  berperkara,  dan  perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan keputusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap,
31 Amaylia Noor Alaysia, dan Labib Muttaqin, Op. Cit., hlm. 479 32 Ibid. 33 Ibid. 34 Putu Angga Praktyasa Pratama, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoman A. Martana, Op. Cit., hlm. 2
sebaiknya  diberikan  prioritas  penyelesaiannya  melalui  Mediasi  dengan  menitikberatkan pada asas itikad baik. 35
Pada tahun 1970, Amerika Serikat menjadi titik awal bagi munculnya gerakan untuk pemberdayaan  penyelesaian  sengketa  alternatif  di  luar  lingkup  litigasi  atau  pengadilan. Inisiatif  ini  muncul  sebagai  respons  terhadap  persepsi  bahwa  proses  litigasi  dianggap lambat,  berlarut-larut,  dan  terlalu  kaku  dalam  mengikuti  prosedur.  Kritik  terhadap penyelesaian  perkara  melalui  jalur  pengadilan  muncul  karena  adanya  ketidakpuasan terhadap  proses  pemeriksaan  yang  dianggap  kompleks  dan  terlalu  formalistik.  Pada periode  tersebut,  kesulitan  dalam  menyelesaikan  perkara  melalui  pengadilan  menjadi permasalahan yang umum di banyak negara. 36
Pada  awalnya, pemanfaatan mediasi sebagai alternatif dari penyelesaian konflik  dan sengketa  di  luar  koridor  pengadilan  bermula  dari  keputusan  sukarela  yang  diambil  oleh para pihak terlibat. Kebebasan dalam pilihan ini mencerminkan bahwa para pihak memilih mediasi  secara  sungguh-sungguh  sebagai  pendekatan  penyelesaian  sengketa  mereka. Keputusan  sukarela  tersebut  tidak  bersifat  mengikat  atau  berasaskan  pada  perintah undang-undang.  Mediasi  di  luar  lingkungan  pengadilan  dilakukan  atas  berdasarkan kemauan kedua pihak dengan pendampingan seorang mediator sebagai pihak ketiga, dan proses  ini  tidak  melibatkan  keterlibatan  pengadilan.  Kesepakatan  yang  dicapai  di  luar pengadilan menjadi langkah konkret dalam menyelesaikan konflik dan sengketa. 37
Mediasi  seiring  dengan  perkembangannya,  tidak  hanya  menjadi  opsi  penyelesaian sukarela  di  luar  lingkup  pengadilan,  melainkan  juga  telah  menjadi  suatu  tahap  yang diharuskan dalam proses peradilan. Beberapa negara mengamanatkan penerapan mediasi berdasarkan ketentuan undang-undang. Implementasi mediasi dalam konteks pengadilan, atau  yang  dikenal  sebagai court-connected  mediation ,  telah  merebak  sebagai  suatu kewajiban  bagi  semua  pihak  yang  bersengketa.  Beberapa  yurisdiksi,  termasuk  North Carolina,  Argentina,  Kanada,  Amerika  Serikat,  Jepang,  Singapura,  serta  Indonesia,  telah mengadopsi sistem court-connected mediation ini. 38
Pasal  154  RBg  menggambarkan  suatu  keadaan  penyelesaian  akhir  konflik  atau sengketa perkara tanpa adanya penggunaan paksaan atau hukuman. Di sisi lain, menurut Hegel,  konsep  mediasi  mengacu  pada  hubungan  timbal  balik  antara  fenomena  atau elemen-elemen  baru  yang  dapat  didefinisikan  sebagai  hal  konkret  apabila  dapat
35 Mulyani Zulaeha, Op. Cit., : 157 36 Ibid. 37 Ibid. 38 Ibid.
dihubungkan  dengan  unsur-unsur  lain.  Dalam  konteks  hukum  mediasi,  terdapat  konsep keterlibatan  pihak  ketiga  didalam  penyelesaian  konflik  sebagai  seorang  penasihat,  yang disebut mediator atau perantara. Mediator berperan sebagai perantara antara rangsangan (stimulus) dan respons, seperti pikiran, dorongan, motivasi, dan keyakinan. 39
Secara umum, seseorang yang terlibat dalam sengketa atau konflik memiliki dua opsi penyelesaian,  yakni  melalui  cara  Litigasi  atau  Non-litigasi.  Dalam  cara  Litigasi,  proses hukum  formil  perdata  diawali  dengan  pengajuan  gugatannya  kepada  pengadilan  yang memiliki  kewenangan.  Tahap-tahap  hukum  acara  perdata  akan  dibahas  secara  khusus, dengan fokus pada isu mediasi atau perdamaian. 40
Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR (RIB) untuk  melakukan  upaya  mediasi  sebelum  menjalankan  pemeriksaan  perkara  perdata. Didalam  pelaksanaan  Mediasi  ini,  selain  sikap  objektif  dan  netral,  hakim  yang  bertindak sebagai  mediator  ( ex  officio )  juga  diharapkan  untuk  mendengarkan  para  pihak, sebagaimana ada asas audi et  eltram  parterm , dengan keterlibatan aktif dari hakim yang ditugaskan  menjadi  mediator case  a  quo sesuai  ketentuan  HIR.  Oleh  karena  itu,  pada situasi ini menjadi pengecualian terhadap asas hakim yang bersifat menunggu. 41
Pada  hari  sidang  berikutnya,  jika  terjadi  perdamaian,  para  pihak  diwajibkan  untuk memberitahukan hasil perdamaian tersebut kepada hakim dalam persidangan. Umumnya, hasil perdamaian dicatat dalam surat perjanjian di bawah tangan yang dilakukan dengan hitam diatas putih lengkap dengan materai. Dengan timbulnya perdamaian diantara para pihak,  hakim  menghasilkan  putusan acta  van  vergelijk, berisi  perintah  bagi  para  pihak untuk melaksanakan hasil dari putusan perdamaian berdasarkan kesepakatan mereka. 42
Kuasa  dari  putusan  perdamaian  setara  dengan  putusan  biasa  serta  bisa  dijalankan seperti  pada  putusan  yang  lainnya.  Tetapi,  upaya  banding  tidak  memungkinkan  dalam putusan  perdamaian,  dan  usaha  perdamaian  dapat  dilakukan  sepanjang  proses  agenda pemeriksaan  pokok  perkara  di  persidangan.  Didalam  konteks  pengadilan  perdata, perdamaian mengacu pada menyelesaikan konflik dan sengketa gugatan melalui mediator (wasit)  yang  bertujuan  mencapai  kata  sepakat  di  kedua  belah  pihak  untuk  mengakhiri sengketa  atau  perselisihan  secara  damai.  Hakim,  dalam  perkara  perdata,  memiliki tanggung jawab guna berusaha mencapai perdamaian. 43
39 Edi As'Adi, Op. Cit., hlm. 68-69
40 Ibid. 41 Ibid.
42 Ibid. 43 Ibid.
Dalam  konteks perkara  perdata,  peluang  terjadinya  penyelesaian perdamaian  tinggi, baik  sebelum  inisiasi  perkara  maupun  selama  tahap  persidangan,  merupakan  suatu kemungkinan yang signifikan. Selain landasan hukum mediasi dan perdamaian yang telah dijelaskan, khususnya Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg sebagai dasar fundamental, terdapat pula  ketentuan  operasional  dalam  PERMA  No.02  Tahun  2003  yang  telah  dinilai  ulang dengan PERMA No. 1 tahun 2008, tertanggal 31 Juli 2008, yang mengatur tentang Mediasi. Peraturan tersebut mewajibkan bahwa setiap perkara perdata yang digugat ke pengadilan tingkat  pertama  wajib  diselesaikan  melewati mediasi  dengan  bantuan  seorang  mediator, sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan (4). Pada ayat (3), disebutkan bahwa tidak mengikuti proses  mediasi  yang  diatur  dalam  peraturan  ini  dianggap  sebagai  pelanggaran  terhadap Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 Rbg, yang berdampak pada keputusan yang dinyatakan batal  demi  hukum.  Ayat  (4)  menegaskan  bahwa  hakim,  saat  mempertimbangkan keputusan dalam suatu perkara, diwajibkan untuk menyebutkan bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilakukan pada perkara tersebut, serta menyebutkan nama mediator yang terlibat dalam penyelesaian perkara. 44
Periode  akhir  dalam  tahap  penyelesaian  konflik  oleh  lembaga  perdamaian  pada dasarnya  merujuk  pada  tercapainya  suatu  kondisi  perdamaian  sebagai  resolusi  dari sengketa  suatu  perkara.  Secara  autentik,  keadaan  damai  dapat  dipastikan  atau diungkapkan  dalam  format  tertulis.  Proses  perdamaian  harus  melibatkan  setiap  pihak yang turut serta dalam perkara serta individu yang memiliki wewenang terkait. Penetapan kondisi  perdamaian  dijalankan  melalui  penyusunan  akta  perdamaian  yang  bersifat memiliki keabsahan hukum dan bersifat final. Oleh karena itu, sebelum dilakukan proses pemeriksaan perkara, hakim di pengadilan negeri selalu berusaha untuk mencapai kondisi perdamaian  selama  berlangsungnya  persidangan.  Berdasarkan  Peraturan  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi melibatkan tiga tahapan:
1. Tahap pra-mediasi
Pra-mediasi  mencakup  langkah  awal  di  mana  seorang  mediator  melakukan persiapan  dan  merencanakan  serangkaian  tindakan  sebelum  memulai  proses mediasi. Di tahap pra-mediasi ini, mediator mengimplementasikan sejumlah taktik serta  strategi,  termasuk  menghubungi  pihak-pihak  yang  terlibat,  membangun kepercayaan,  menyajikan  dan  menyediakan  informasi  awal  mengenai  mediasi, memfokuskan  perhatian  pada  aspek  masa  depan,  mengoordinasikan  pihak-pihak yang  terlibat,  memperhatikan  keragaman  budaya,  menetapkan  tujuan,  serta
44 Ibid.
menentukan  tempat  dan  waktu  pertemuan,  serta  menghadirkan  kondisi  yang mendukung bagi setiap pihak.
2. Tahap pelaksanaan mediasi
Tahap  pelaksanaan  mediasi  merupakan  proses  di  mana  kedua  belah  pihak  yang berselisih  bertemu  lalu  melakukan  perundingan  didalam  sebuah  forum.  Pada tahap  pelaksanaan  ini,  terdapat  langkah-langkah  kunci,  termasuk  penyambutan dan  pengantar  dari  mediator,  presentasi  dan  penyajian  fakta-fakta  yang  relevan dari  pihak-pihak,  pengidentifikasian  permasalahan  dengan  tepat,  diskusi  dan negosiasi  mengenai  isu-isu  yang  telah  disepakati,  pencarian  alternatif penyelesaian,  perumusan poin-poin kesepakatan, dokumentasi  serta peringkasan keputusan, dan akhirnya penutupan sesi mediasi.
3. Tahap akhir implementasi mediasi
Tahap  akhir  ini  mencakup  periode  di  mana  para  pihak  melaksanakan  ketentuan yang  sudah  kedua  pihak  rancang  dalam  sebuah  perjanjian  tertulis.  Kedua  belah pihak  menjalani  buah  dari  kesepakatan  dengan  komitmen  yang  kedua  pihak tunjukkan  selama  berjalannya  mediasi.  Umumnya,  implementasi  mediasi diarahkan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  sendiri,  walaupun  dalam  beberapa konteks, pelaksanaan tersebut dapat dibantu dengan pihak-pihak lain. 45
Sejalan  dengan  proses  pelaksanaan  mediasi,  kedua  belah  pihak  diharapkan  untuk hadir  langsung  dalam  pertemuan,  baik  bersama  atau  tanpa  pendamping  dari  kuasa hukum.  Partisipasi  kedua  belah  pihak  dapat  diwujudkan  lewat  sarana  komunikasi  jarak jauh  berbasis  audio  visual,  dan  tipe  pertemuan  satu  ini  dipandang  setara  dengan kehadiran  secara  langsung.  Kendatipun  demikian,  petunjuk  selengkapnya  mengenai pelaksanaan  mediasi  secara  elektronik  diperinci  didalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Aturan Mahkamah Agung  ini  menegaskan  bahwasannya  mediasi  elektronik  menjadi  opsi  dalam  prosedur untuk mediasi di pengadilan jika kedua belah pihak memilih untuk melibatkan teknologi elektronik dalam proses mediasi. Oleh karena itu, apabila mendapat persetujuan bersama dari  para  pihak,  pelaksanaan  dari  mediasi  bisa  dijalankan  melalui  pemanfaatan  media elektronik.  Meskipun  demikian,  jika  satu  dari  kedua  pihak  menolak,  mediasi  akan  tetap dilaksanakan dengan cara konvensional. 46
45 Mulyani Zulaeha, Op.Cit., hlm. 162 46 Ibid. hlm. 163
Kepresensian  langsung  oleh  Tergugat  dan  Penggugat  didalam  tahapan  mediasi menarik  atensi  utama,  sebagaimana  dipaparkan  didalam  Pasal  6  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2016.  Partisipasi  aktif  kedua  belah  pihak  pada  prosedur  mediasi dianggap sebagai penunjuk itikad baik dari Tergugat, dan Penggugat. Relevansi signifikan kehadiran  mereka  mencuat  karena  implikasi  hukum  yang  diatur  didalam  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana absensi, baik dari pihak Tergugat maupun Penggugat,  dapat  menghasilkan  konsekuensi  hukum.  Poin  penting  adalah  bahwa keberadaan langsung Para Pihak dalam mediasi hanya dapat diabaikan dengan alasan yang sah.
Ketentuan  mengenai  kewajiban  dari  kedua  belah  pihak  untuk  mengikuti  proses mediasi dengan menerapkan itikad baik diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Penilaian mengenai apakah kedua belah pihak menunjukkan itikad baik atau tidak dapat dinilai berdasarkan kehadiran  dan  keterlibatan  aktif  mereka  dalam  proses  mediasi.  Adanya  indikator mengenai  kurangnya  itikad  baik  dari  pihak  yang  terlibat  selama  mediasi  secara  rinci dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Pasal 7 ayat (2) kategori yang tergolong dalam kriteria tidak beritikad baik 47
Memiliki  itikad  baik  sangat  krusial  dalam  memastikan  berhasilnya  proses  mediasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Jika para pihak enggan mempertimbangkan kebutuhan mereka dan hanya fokus pada keuntungan semata, upaya mencapai perdamaian melalui mediasi akan menjadi tantangan yang sulit. 48
4) Manfaat Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa
Harapan  setiap  orang  yang  mencari  keadilan  di  mana  pun  adalah  terwujudnya keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. 49 Biaya yang dikeluarkan akan semakin besar  seiring  dengan  berjalannya  waktu  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara. 50 Dengan dilakukannya penyelesaian secara damai dengan menjunjung tinggi itikad baik, maka akan terwujudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Asas  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan  didalam  lingkup  pengadilan mengimplikasikan bahwa hakim, saat menangani suatu kasus, harus berupaya semaksimal mungkin  untuk  menyelesaikannya  dengan  celeritas.  Dalam  konteks  ini,  kesederhanaan merujuk  pada  pendekatan  hakim  ketika  memeriksa  para  pihak  yang  terlibat,  caranya dengan  menyampaikan  pertanyaan  yang  dapat  dipahami  dengan  mudah  kepada  kedua
47 Ibid.
48 Nurnaningsih Amriani, Op. Cit., hlm. 157 49 Ibid., hlm. 141 50 Ibid., hlm. 15
belah pihak dan para saksi. Hakim berupaya menerapkan tutur kata yang sederhana agar dapat dimengerti secara mudah oleh seluruh pihak yang turut serta dalam kasus tersebut. Fokus  dititikberatkan  pada  penyelesaian  damai,  di  mana  hakim  memberikan  penjelasan mengenai dampak negatif dari putusan pengadilan yang mungkin diterapkan secara paksa. Apabila penyelesaian damai tidak  dapat  dicapai, proses persidangan  baru dapat diakhiri melalui sidang pengadilan. 51
Dalam suatu perkaranya, apabila memungkinkan untuk mencapai kesepakatan damai diantara kedua pihak, maka proses persidangan sederhana akan diimplementasikan sesuai dengan Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 Rbq, jo. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Cepatnya jalannya persidangan menandakan bahwasannya hakim, dalam menginterogasi pihak yang tengah berperkara, wajib berupaya supaya penyelesaian proses  sesudah  memperoleh  bukti  yang  kongkrit  tidak  berlarut-larut,  atau  menunda persidangan berikutnya dalam rentang waktu yang panjang. 52
Apabila  hakim  pengadilan  mampu  mengimplementasikan  pendekatan  yang  simpel dan  efisien,  hasilnya  dapat  mencapai  kesepakatan  atau  memberikan  keputusan  secara langsung dalam suatu persidangan. Selain memastikan jalannya proses yang cepat, biaya yang  dikeluarkan  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  juga  dapat  ditekan.  Sebaliknya,  apabila pendekatan  tersebut  tidak  diaplikasikan  dengan  cermat,  biaya  yang  dikeluarkan  oleh pihak yang terlibat dalam persidangan dapat melonjak tinggi akibat perlawanan dari pihak yang  tidak  setuju  dengan  putusan  hakim.  Oleh  karena  itu,  untuk  menjamin  bahwa persidangan  berjalan  dengan  sederhana,  efisien,  dan  biaya  yang  terjangkau,  keberadaan hakim yang profesional, berkompeten di bidangnya, dan bijaksana dalam menangani kasus menjadi suatu keharusan, sehingga masalah yang dihadapi oleh para  pihak dapat  diatasi dengan efektif. 53
Masyarakat yang berusaha mencari keadilan seringkali menghadapi proses peradilan yang memakan waktu dan rumit. Proses periksaan kasus perdata yang berlarut-larut tidak selaras dengan asas-asas sederhana, efisien, dan ekonomis. Tambahan pula, penyelesaian yang dihasilkan mempertemukan pihak yang kalah dan menang, kendati telah ditetapkan melalui putusan dari Hakim dengan kekuatan hukum mengikat. Untuk mencapai asas-asas peradilan  yang  bersifat  sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan,  MA  mengambil  tindakan
51 Sarwono, Op. Cit., hlm. 23-24 52 Sarwono, Op. Cit., hlm. 23-24 53 Ibid.
hukum  lewat  formulasi  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  maupun  Surat  Edaran Mahkamah Agung (SEMA). 54

## C. Kesimpulan
Hukum adalah seperangkat tatanan hal yang boleh, tidak boleh, dan harus dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatannya untuk menggapai tujuannya serta tujuan bersama. Hukum juga sebagai alat pengatur masyarakat agar kehidupan di lingkungannya berjalan dengan tertib. Bentuk dari adalah peraturan perundangan-undangan,  peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif mengatur hubungan antara pihak dan memisahkan antara hak dan kewajiban serta sanksi dari pelanggaran yang terjadi. Di dalam hukum positif terdapat  hukum materiil yaitu hukum dalam bentuk  tertulis,  selain itu  juga  ada  hukum  formil  yaitu  tata  cara  melaksanakan  hukum  materiil.  Hukum  acara perdata  adalah  bentuk  hukum  formiil  dari  hukum  perdata.  Perjanjian  merupakan  salah satu  hal  yang  diatur  dalam  perdata.  Salah  satu  asas  dari  hukum  perjanjian  adalah  asas itikad  baik.  Ketika  melakukan  perjanjian  dan  berkontrak  itikad  baik  memang  harus diterapkan oleh para pihak. Itikad baik dapat diartikan sebagai menjalankan kesepakatan dengan  memperhatikan  kepatutan  dan  menjunjung  tinggi  kejujuran.  Memberi  informasi lengkap antar pihak juga perlu dalam melakukan perjanjian berdasarkan asas itikad baik. Bahkan  ketika  terjadi  konflik  hingga  menimbulkan  sengketa  harus  dihadapi  dan diselesaikan  oleh  para  pihak  dengan  itikad  baik.  Segala  tahapan  penyelesaian  sengketa harus  dijalankan  dengan  mengedepankan  itikad  baik.  Salah  satu  cara  penerapan  itikad baik  dalam  penyelesaian  sengketa  perdata  adalah  dengan  mediasi.  Cara  menyelesaikan sengketa  dengan  damai  salah  satunya  adalah  dengan  melakukan  mediasi.  Di  Indonesia mediasi dilakukan ke setiap perkara perdata yang digugat ke pengadilan, jadi diupayakan dengan  cara  damai  terlebih  dahulu.  Jika  kedua  belah  pihak  beritikad  baik  dan  proses mediasi  selesai  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak  maka  tidak  perlu  dilanjutkan  ke proses  pengadilan  yang  banyak  memakan  waktu  dan  dikenakan  biaya  mahal.  Sehingga dengan menjalankan proses mediasi dengan itikad baik akan mewujudkan salah satu dari banyaknya asas hukum formil perdata yakni asas cepat sederhana dan biaya ringan.
54 Ati Budiarsih, Op. Cit., hlm. 33

## Daftar Pustaka Artikel/Buku/Laporan
Alaysia, Amaylia Noor, dan Labib Muttaqin. 2023. “Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban  Para  Pihak  Terkait  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Kerja  Sama Pemborongan Rumah.” Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4, No. 3.
Amriani,  Nurnaningsih.  2012. Mediasi  (Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di Pengadilan) . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Arifin,  Miftah.  2020.  “Membangun  Konsep  Ideal  Penerapan  Asas  Iktikad  Baik  Dalam Hukum Perjanjian.” Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No. 1.
Budiarsih,  Ati.  2019.  “Implementasi  Itikad  Baik  Sebagai  Syarat  Dalam  Proses  Mediasi Perkara  Perdata  Berdasarkan  Perma  Nomor  1  Tahun  2016.”  Skripsi,  Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Edi  As’Adi.  2012. Hukum  Acara  Perdata  dalam  perspektif  mediasi  (ADR)  di  Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Harisa,  Novran.  2018.  “Asas  Itikad  Baik  Dalam  Perjanjian  Arbitrase  sebagai  Metode Penyelesaian Sengketa.” Aktualita Vol.1 No.1.
Pratama,  Putu  Angga  Praktyasa,  Dewa  Nyoman  Rai  Asmara  Putra,  dan  Nyoman  A.
Martana.  2019.  “Efektivitas  Itikad  Baik  Dalam  Mediasi  Di  Pengadilan  Negeri Denpasar”,.” Kertha Wicara Vol. 8 No. 10.
Riansyah, Ahmad, dkk. 2022. “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah.” Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2.
Saparwadi. 2017. “Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Ditinjau Dari  Pasal  1338  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.”  Skripsi,  Mataram: Universitas Mataram.
Sari, Ni Putu Riyani Kartika. 2019. “Urgensi Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Perkara Hak Cipta melalui Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.” Yustitia Vol 13 No 2.
Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.
Wijaya, I Gede Krisna Wahyu, dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. 2018. “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online.” Kertha Semaya Vol 6 No 8.
Zulaeha,  Mulyani.  2022.  “  Asas Itikad  Baik  dalam Mediasi.” Banua  Law Review Vol 4,  no. Issue 2.

## Peraturan dan Putusan Hukum
Republik  Indonesia,  Mahkamah  Agung.  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  Nomor  1 Tahun 2016 pasal 7. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Republik Indonesia, Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Republik Indonesia, Pasal 130 HIR . Tentang Kekuatan Hukum Akta Perdamaian.
Republik Indonesia, Pasal 154 RBg