## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 07 | Nomor 01 | Juni 2023 p-ISSN: 2549-4872 │ e-ISSN: 2654-4970
Kesiapan  Mahkamah  Syariah  Kota  Lhokseumawe  terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Qanun Nomor 11 Tahun 2018

## Husni Kamal
Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Aceh │ husnikamal@iainlhokseumawe.ac.id

## Abstrak
Pemerintah  Aceh  sangat  mendukung  pelaksanaan  ekonomi  syariah  di  Aceh dibuktikan  dengan  adanya  Qanun  No.  11  Tahun  2018  tentang  Lembaga Keuangan Syariah yang mengharuskan setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh berprinsip syariah. Perkembangan ekonomi syariah melibatkan beberapa pihak terkait tentunya seperti Pemerintah, lembaga keuangan syariah, masyarakat dan  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syariah  terkait  teknis  mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi Syariah serta kompetensi hakim yang mengadili sengketa  tersebut.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  menganalisa  kesiapan hakim  Mahkamah  Syariah  Kota  Lhokseumawe  terkait  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah pasca diterapkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 tahun 2018 di Aceh. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan  studi  lapangan,  sedangkan  data  primer  didapatkan  dengan mewancarai pihak Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe. Adapun kesimpulan dari  penelitian  ini  yaitu  Mahkamah  Syariah  Kota  Lhokseumawe  pernah menangani sengketa ekonomi syariah 2 kasus, sedangkan hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah hanya 3 dari 6 hakim. Pada dasarnya secara aturan mereka  harus siap  menerima  dan  menangani  sengketa ekonomi  syariah  namun dari sisi lain masih ada kendala karena belum semua hakim memiliki sertifikasi ekonomi  syariah  dan  tentunya  sangat  berpengaruh  kepada  kepercayaan masyarakat dalam mengadili sengketa ekonomi syariah karena kompetensi hakim pada lembaga tersebut. Selanjutnya, saat ini semua lembaga keuangan di Aceh sudah berubah menjadi Lembaga Keuangan Syariah dan sesuai aturan Mahkamah Agung  Nomor  5  tahun  2016  bahwa  yang  berhak  mengadili  sengketa  ekonomi syariah hanya hakim yang sudah memiliki sertifikat ekonomi syariah.
Kata  Kunci: Ekonomi  Syariah;  Lembaga  Keuangan  Syariah;  Mahkamah Syariah.

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970

## The Readiness Of The Lhokseumawe City Sharia Court For The Settlement Of
Sharia Economic Disputes Post Qanun Number 11 Of 2018

## Abstract
The  Aceh  government  strongly  supports  the  implementation  of  the  sharia economy  in  Aceh  as  evidenced  by  the  existence  of  Qanun  no.  11  of  2018 concerning  Islamic  Financial  Institutions  which  requires  every  financial institution operating in Aceh to comply with sharia principles. The development of  the  sharia  economy  involves  several  related  parties,  of  course,  such  as  the Government,  Islamic  financial  institutions,  the  community  and  the  Religious Courts/Sharia  Courts  regarding  the  technical  mechanisms  for  resolving  Sharia economic  disputes  as  well  as  the  competence  of  the  judges  adjudicating  the dispute. The purpose of this study is to analyze the readiness of the Lhokseumawe City  Sharia  Court  judges  regarding  the  resolution  of  sharia  economic  disputes after the implementation of Qanun Islamic Financial Institutions Number 11 of 2018  in  Aceh.  The  research  method  used  was  qualitative  with  a  field  study approach, while the primary data was obtained by interviewing the Sharia Court of Lhokseumawe City. The conclusion of this study is that the Sharia Court of Lhokseumawe City has handled 2 cases of sharia economic disputes, while only 3 out of 6 judges who have sharia economic certification. Basically, according to the rules, they must be ready to accept and handle sharia economic disputes, but from  the  other  side  there  are  still  obstacles  because  not  all  judges  have  sharia economic  certification  and  of  course  it  greatly  influences  public  confidence  in adjudicating sharia economic disputes because of the competence of judges at the institution. Furthermore, at present all financial institutions in Aceh have turned into  Islamic  Financial  Institutions  and  according  to  the  Supreme  Court  Rule Number 5 of 2016 that only judges who have Islamic economic certificates have the right to adjudicate sharia economic disputes.
Keywords: Islamic Economics; Islamic Financial Institutions; Sharia Court.

## PENDAHULUAN
Islam adalah agama yang mengatur  seluruh  ruang  lingkup  aspek kehidupan manusia termasuk dalam hal kegiatan  perekonomian  dan  keuangan.
Pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin berkembang pesat sampai pada tahun  2023  menunjukan  kenaikan market  share .  Dari  sisi  Bank  Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah saja  total  asetnya  sampai  Januari  2023 mencapai  Rp  765,36  triliun  serta  terus
bertambah dari tahun ke tahun (Rizaty, 2023).  Hal  ini  salah  satu  yang menandakan  bahwa  lembaga  keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan.
Lembaga keuangan syariah merupakan salah sektor yang mempunyai peranan penting di berbagai bidang,  antara  lain  dalam  kegiatan masyarakat khususnya di bidang financial, serta kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang. Dewasa  ini  masyarakat  tidak  dapat dipisahkan dari dunia keuangan
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
dikarenakan  sudah  bukan  menjadi rahasia umum lagi bahwa jasa lembaga keuangan  sangat  membantu  terhadap kegiatan  perekonomian  masyarakat seiring berkembangnya ekonomi.
Untuk  mempertahankan  dan menguatkan  perkembangan  ekonomi syariah, dukungan hukum (legal
support) dari  berbagai  aspek  sangat dibutuhkan.  Salah  satu  aspek  yang penting  adalah  mengenai  penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang
mungkin terjadi antara lembaga keuangan syariah, nasabah, dan
pemangku  kepentingan (stakeholders).
Oleh karena demikian, karena lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip syariah, maka tata cara dalam
menyelesaikan sengketa pun juga harus sesuai  dengan  syariah  (Husni  Kamal,
2019). Dalam lembaga keuangan syariah  kadang  tidak  semuanya  dapat berjalan  seperti  yang  diinginkan  atau sebagaimana mestinya, meskipun perjanjian  sudah  dilakukan  antara pelaku  usaha  dengan  mitranya.  Pada saat  terjadi  perjanjian  walaupun  tidak ada  iktikad  untuk  berbuat  curang  atau penipuan  namun  permasalahan  atau penyimpangan  yang  terjadi  kedepan tetap  ada  sehingga  terjadinya  sengketa terkait  ekonomi  syariah  yang  harus diadili pada Pengadilan Agama/
Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah pada dasarnya sama dengan Pengadilan Agama,  namun  sesuai  dengan  pasal  1
Nomor  11  tahun  2003  keputusan  dari Presiden  bahwa  Pengadilan  Agama yang  berada  di  Aceh  diubah  nama menjadi Mahkamah Syariah.
Aturan  mengenai  perbankan syariah  terdapat  pada  Undang-undang No  21  tahun  2008.  Pada  tahun  2012 menjadikan sejarah baru untuk
Pengadilan  Agama  dimana  putusan Mahkamah  Konstitusi  No  93/PUU-
X/2012 menguatkan posisi kewenangan Pengadilan Agama dalam hal menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan adanya putusan Mahkamah  Konstitusi  tersebut  maka berakhir dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi yang sebelumnya dalam pasal 55 ayat  2  UU  No  21  tahun  2008 memperbolehkan penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  bisa  melalui jalur Pengadilan Negeri. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan sebagaimana yang
terdapat  dalam  Undang-undang  nomor 44  tahun  1999  dan  mempunyai wewenang  sebagai  daerah  otonomi khusus dalam undang-undang nomor 18 tahun  2001.  Diantara  keistimewaan tersebut  yaitu  bisa  menerapkan  syariat Islam  secara  menyeluruh  (kaffah) termasuk  penerapan  ekonomi  syariah (Zulfahmi,  2021).  Pemerintah  Aceh membuat  regulasi  mengenai  Lembaga keuangan  Syariah  melalui  Qanun  No. 11  tahun  2018,  dalam  Qanun  tersebut dijelaskan bahwa setiap lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh harus berubah  menjadi  lembaga  keuangan syariah,  dengan  adanya  Qanun  ini diharapkan  Aceh  mampu  menerapkan syariat Islam secara menyeluruh termasuk  dibidang  ekonomi  seperti penerapan  transaksi  keuangan  melalui lembaga  keuangan  syariah  dan  mampu meningkatkan
perekonomian masyarakat. Dalam  penerapan  Qanun  tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa
kemungkinan  terjadinya  konflik  atau sengketa tidak bisa dihindari akibat dari

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
kelalaian  baik  dari  pihak  Lembaga keuangan  Syariah  maupun  dari  pihak nasabah. Oleh karena demikian,
pemerintah telah membuat aturan dalam
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal  55  ayat  1  bahwa  penyelesaian sengketa  ekonomi  dilakukan  oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Dengan  adanya  kewenangan  penuh tersebut  maka  hakim  pada  Mahkamah Syariah  juga  dituntut  untuk  mampu memahami  dan  menguasasi  mengenai perkara  ekonomi  syariah  agar  kasus yang  diadili  dapat  diputuskan  dengan seadil-adilnya. Oleh karena itu,
kesiapan dan pemahaman hakim Mahkamah  Syariah  sangat  diperlukan untuk  menangani  sengketa  ekonomi syariah termasuk hakim pada Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe dikarenakan  tidak  ada  lagi  Lembaga keuangan konvensional yang beroperasi di Lhokseumawe.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  kualitatif  yaitu menghasilkan  data  deskriptif  baik dalam  bentuk  tertulis  maupun  lisan dengan menggunakan pendekatan studi lapangan pada Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe (Mardalis, 2006). Sumber  data  dalam  penelitian  ini menggunakan data primer dan sekunder, data primer didapatkan dengan mewawancarai pihak Mahkamah Syariah  Kota  Lhokseumawe  terkait sumber  daya  manusia  dan  hakim  yang memiliki  sertifikasi  ekonomi  syariah serta kesiapan dalam menangani
sengketa  ekonomi  Syariah,  sedangkan data  sekunder  didapatkan  dari  Qanun Lembaga  Keuangan  Syariah,  Undang- Undang,  Perma,  buku,  jurnal  dan  lain- lain  yang  berkaitan  dengan  sengketa ekonomi Syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah
Pengadilan  Agama  pada  masa Raja  Islam  dilaksankan  oleh  penghulu, yaitu  pejabat  administrasi  kemasjidan setempat.  Sidang  Pengadilan  Agama biasanya  dilakukan  dimesjid,  sehingga dikenal  dengan  Pengadilan  Serambi. Para penghulu dan atau hakim merupakan  bagian  tak  terpisahkan dengan pemerintah umum (Gayo, 2009). Dengan  perkembangan  Keberadaan Pengadilan  Agama  semakin  diakui dengan hadirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama selanjutnya  mengalami  revisi  dengan Undang-Undang  No.  3  tahun  2006 tentang  Peradilan  Agama  dan  Undang- Undang  No.  50  tahun  2009  tentang Peradilan Agama.
Aceh  khususnya  mempunyai nama Pengadilan Agama dengan Mahkamah Syariah, dikutip dari website  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh (Mahkamah  Syar’iyah  Aceh,  2023). Pembentukan  Mahkamah  Syar’iyah  di Keresidenan  Aceh  pada  waktu  itu berdasarkan Kawat Gubernur Sumatera Nomor  189  Tahun  1947.    Seiring perjalanan waktu Mahkamah Syar’iyah memperoleh  dasar  hukum  yang  kuat setelah diterbitkannya
aturan Pemerintah  Nomor  29  tahun  1957 mengenai  pembentukan  Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah  di  Aceh. Selanjutnya setelah ada Undang-undang
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Nomor  18  Tahun  2001  mengenai otonomi  khusus  Provinsi  Aceh  maka terbuka  jalan  untuk  melaksanakan syariat  Islam  secara kaffah, salah satunya bahwa Pemerintah Aceh berhak membentuk  Peradilan  Syariat  Islam yang akhirnya dilaksanakan oleh
Mahkamah  Syar’iyah  sebagai  sistem Peradilan Nasional. Salah satu kewenangan Mahkamah Syariah adalah menangani  dan  mengadili  sengketa ekonomi Syariah. Secara Umum bahwa penyelesaian sengketa ekonomi Syariah telah  ditentukan  dalam  UU  Nomor  21 Tahun  2008  pasal  55  ayat (1),  (2),  dan (3). Ayat (1) dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa perbankan Syariah  dilakukan  melalui  Pengadilan
Agama, selanjutnya ayat (2) bahwa para pihak dalam perjanjian dilakukan sesuai isi  akad  sedangkan  ayat  (3)  bahwa penyelesaian sengketa ekonomi Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip
Syariah. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui isi akad dalam ayat (2) yaitu seperti musyawarah, mediasi bank, Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS)  dan  atau  melalui Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan  umum.  Hal  ini  menjadi polemik  dalam  ayat  (2)  dikarenakan terdapat  dualisme  dalam  menangani sengketa  ekonomi  Syariah  Lembaga litigasi  yaitu  Pengadilan  Agama  dan Pengadilan Negeri, padahal dalam ayat (1)  sudah  dijelaskan  bahwa  sengketa ekonomi  Syariah  melalui  Pengadilan Agama.  Namun  setelah  dilakukan Yudicial  Review maka  Mahkamah Konstitusi  membuat  keputusan  Nomor 93/PUU-X/2012  bahwa  menetapkan Pengadilan  Agama  menjadi  satu- satunya lembaga litigasi yang
menangani  sengketa  ekonomi  Syariah sehingga tidak ada lagi dualisme dalam
menyelesaikan sengketa ekonomi
Syariah (Hudiata, 2015). Menurut Aqimuddin yang dimaksud  dengan  sengketa  ekonomi syariah yaitu suatu pertentangan antara satu  pihak  dengan  pihak  lainnya  atau pelaku ekonomi dengan pelaku ekonomi  lainnya  dalam  kegiatan  yang berlandaskan  pada  prinsip  syariah  dan ajaran hukum ekonomi Syariah. Pertentangan  dan  perselisihan  tersebut muncul akibat adanya perbedaan pendapat  mengenai  sesuatu  yang  dapat mengakibatkan  adanya  sanksi  hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan (Aqimuddin, 2010). Ketika suatu pihak melakukan wanprestasi atau melakukan pelanggaran  terhadap  kontrak  yang disepakati/diperjanjikan  maka  akan timbul  sengketa  karena  pihak  lainnya mengalami kerugian karena wanprestasi tersebut.  Wanprestasi  terjadi  karena kelalaian  Satu  pihak  untuk  memenuhi prestasi  atau  janjinya  yang  telah disepakati dalam sebuah perjanjian. Legalitas kompetensi Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah Syariah  dalam  menangani  perkara ekonomi  Syariah  memang  tidak  dapat dipungkiri bahwa masih ada pihak yang meragukan dikarenakan hakimnya sebagai  pelaksana  dianggap  belum memahami akad dalam ekonomi Syariah. Sebelumnya Pengadilan Agama  hanya  terbiasa  dengan  perkara seperti perceraian, warisan dan lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan aspek keuangan  seperti  lembaga  keuangan sehingga  kemampuan  dianggap  masih kurang dalam menguasai dan memahami  permasalahan  perkara  yang memerlukan pemahaman seperti
transaksi bisnis dan finansial. Kejadian yang  terjadi  dalam  salah  satu  putusan oleh Pengadilan Agama terkait perkara

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
ekonomi Syariah yang amarnya membatalkan dan menyatakan tidak sah penyitaannya yang dilakukan Pengadilan  Negeri,  namun  selanjutnya dibatalkan pada tingkat kasasi (Muhibudin., & Darwis, 2014).
Dalam menangani setiap perkara sudah  lazimnya  setiap  hakim  dituntut agar  memahami  duduk  permasalahan dahulu secara teliti supaya memutuskan perkara  sesuai  substansinya.  Oleh karena demikian saat memeriksa permasalahan  ekonomi  Syariah  baik lembaga  keuangan  perbankan  maupun lembaga  keuangan  non-bank  maka  ada beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan yaitu:  Pertama,  memastikan  terlebih dahulu  perkaranya  bukan  merupakan perjanjian  yang  mengandung  klausula arbitrase,  kedua  mempelajari  secara teliti  akad  tersebut  yang  menjadi pedoman  kerjasama  bagi  para  pihak (Mardani,  2011).  Untuk  memahami dengan  benar  akad-akad  yang  terdapat dalam lembaga keuangan syariah maka sangat diperlukan respon atau kesiapan setiap  Mahkamah  Syariah  seperti memberikan pelatihan atau melanjutkan pendidikan kepada hakim.
Kata  asal  dari  respon  yaitu response  yang  artinya  balasan  atau tanggapan  (reaction).  Setiap  yang menunjang  atau  melatar  belakangi ukuran sebuah respon merupakan sikad, persepsi dan partisipasi. Pengertian lain dari respon sebagaimana dijelaskan oleh Sobur  yaitu  suatu  tingkah  laku/sikap yang berwujud baik sebelum memahami  yang  rinci,  penelitian, pengaruh  atau  penolakan,  baik  suka ataupun  tidak  serta  pemanfaatan  pada sebuah fenomena tertentu (Sobur, 2003). Sedangkan  pengertian  kesiapan  yaitu kemampuan  yang  memadai  baik  fisik dan Kesehatan yang bagus serta mental seperti  minat dan  motivasi yang cukup
dalam  melakukan  kegiatan.  Definisi dari  hakim  merupakan  orang  yang memutuskan  dan  menetapkan  hukum serta  mengetahui  pada  hakikatnya terhadap  dasar  segala  sesuatu  (Abdul Rahman,  2014).  Menggabungkan  kata kesiapan  dan  hakim  bisa  dipahami bahwa  suatu  kondisi  hakim  dalam menyikapi suatu yang dilakukan dengan mengerahkan tenaga dalam usaha untuk penyelesaian sesuatu (Rahmawati, 2018).  Kesiapan  hakim  Pengadilan Agama sangat dibutuhkan dalam memahami penyelesaian sengketa ekonomi  syariah  untuk  menyikapi seiring perkembangan ekonomi Syariah khususnya  di  Aceh  dikarenakan  sudah semuanya menerapkan lembaga keuangan berdasarkan prinsip Syariah. Pengadilan  Agama/Mahkamah Syariah  merupakan  lembaga  yang berhak menyelesaikan sengketa ekonomi  Syariah  sebagaimana  diatur dalam Perma RI Nomor 14 Tahun 2016 mengenai  Cara  Penyelesaian  Perkara Ekonomi Syari'ah  walaupun  masih  ada yang  meragukan  kompetensi  dalam menangani  sengketa  tersebut.  Untuk menjawab  keraguan  tersebut  sangat diperlukan  hakim  yang  memahami ekonomi  Syariah  karena  tidak  semua hakim  memahami  ekonomi  Syariah. Oleh  karena  demikian  hakim  dibawah Mahkamah  Syariah  harus  memiliki keahlian  teori  dan  praktek  tentang ekonomi  Syariah.  Mahkamah  Agung mengeluarkan  PERMA  RI  Nomor  5 Tahun  2016  dimana  dijelaskan  bahwa hakim yang menangani sengketa ekonomi  Syariah  diharuskan  memiliki sertifikasi ekonomi Syariah. Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah merupakan suatu proses pemberian sertifikat kepada hakim yang telah  lulus  dalam  seleksi  untuk  hakim Ekonomi  Syariah  oleh  Mahkamah
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Agung Republik Indonesia. Tujuan dari sertifikasi tersebut adalah untuk peningkatan efektifitas menangani perkara ekonomi Syariah di lingkungan
Pengadilan  Agama  dan  Mahkamah Syariah.  Hakim  sertifikasi  wajib  lulus ujian  yang  dilakukan  oleh  Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan  tujuan  peningkatan  kompetensi tenaga teknis dalam lingkungan Pengadilan  Agama  untuk  menerima, memeriksa dan mengadili serta mampu menyelesaikan sengketa ekonomi
Syariah  di  masyarakat  sekaligus  bisa sebagai referensi bagi para hakim yang lain  terkait  dengan  hukum  ekonomi Syariah (Pengadilan Agama Probolinggo, 2022) . Perlu  diketahui  bahwa  ruang lingkup  ekonomi  syariah  sangat  luas, dalam  ayat  1  pasal  5  Perma  Nomor  5 Tahun  2016  dijelaskan  bahwa  sebagai berikut:
1. Bank syariah;
2. Lembaga keuangan mikro syariah;
3. Asuransi syariah;
4. Reasuransi syariah;
5. Reksadana syariah;
6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
7. Sekuritas syariah;
8. Pembiayaan syariah;
9. Pegadaian syariah;
10. Dana  pensiun  lembaga  keuangan syariah;
11. Bisnis syariah
Dilihat dari ruang lingkup di atas bahwa  ekonomi  syariah  bukan  hanya perbankan  syariah  saja,  akan  tetapi berkaitan dengan semua transaksi yang dilakukan  berdasarkan  prinsip  syariah merupakan  ekonomi  syariah.  Dengan melihat  ruang  lingkup  di  atas  juga bahwa  potensi  perkara  dari  ekonomi
syariah  pun  beragam  dan  Mahkamah Syariah sudah menjadi keharusan dalam mempersiapkan hakimnya untuk memahami  semua  transaksi  ekonomi syariah terutama di Aceh karena semua lembaga  keuangan  sudah  berubah menjadi lembaga keuangan syariah

## Sengketa Ekonomi Syariah
Sengketa merupakan
perselisihan  yang  sering  terjadi  antara satu pihak dengan pihak lainnya terkait dengan  hak  yang  bernilai  baik  itu berupa  uang  maupun  benda.  Definisi lainnya  diungkapkan  bahwa  sengketa yaitu  suatu  kondisi  dimana  satu  pihak merasa  dirugikan  atau  dilanggar  oleh pihak  yang  lain.  Apabila  kedua  pihak terjadi  perbedaan  pemahaman  sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama  maka  akan  dapat  memicu konflik  karena  ada  pihak  yang  merasa dirugikan (Komar kantaatmadja, 2001).
Sengketa ekonomi syariah adalah  suatu  perselisihan  yang  terjadi antara  kedua  pihak  atau  lebih  dalam aktivitas  ekonomi  yang  kegiatannya dilakukan  menurut  prinsip  syariah  dan dikarenakan adanya perbedaan pendapat  tersebut,  multi  tafsir  pada suatu  kepentingan  atau  hak  milik  yang bisa mengakibatkan hukum bagi keduanya  dan  dapat  dikenakan  sanksi hukum  atau  menimbulkan  kerugian terhadap  satu  di  antara  kedua  pihak (Layyin Mahfiana, 2020).
Ada  beberapa  faktor  yang menjadi  penyebab  terjadinya  sengketa ekonomi syariah dalam lembaga keuangan syariah, yaitu (Suadi, 2018): 1. Akad  yang  dilakukan  oleh  para pihak tidak terbuka atau
perjanjiannya  ditentukan  oleh  satu pihak saja yang merasa dirinya lebih mampu,  sedangkan  dipihak  lainnya

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
tidak  memahami  isi  akad  atau perjanjian yang telah dibuat.
2. Isi  akad  atau  perjanjian  yang  tidak mudah untuk dilaksanakan seperti:
a. Ada pihak yang kurang hati-hati
dalam melakukan perundingan
b. Ada pihak yang kurang memahami  isi  dalam  negosiasi kesepakatan c. Ada pihak yang kurang memiliki keahlian dalam memahami  kemungkinan  risiko yang bisa terjadi pada akad yang telah dibuat.
d. Ada pihak yang tidak jujur atau curang  dalam  melaksanakan akad.
Sengketa  dalam  setiap  bisnis maupun  pada  ekonomi  Syariah  pada dasarnya tidak ada satu pihak pun yang menginginkannya,  namun  karena  ada pihak  yang  merasa  dirugikan  akibat melanggar dari perjanjian maka terjadilah sengketa tersebut. Kebutuhan masyarakat  untuk  bertransaksi  melalui prinsip  ekonomi  Syariah  juga  semakin meningkat  maka  potensi  sengketa  pun tidak dapat dihindari.
Dalam  menyelesaikan  sengketa ekonomi syariah terdapat dua cara yang dapat  ditempuh,  yaitu  sebagai  berikut: Pertama,  melalui  jalur  litigasi  yaitu Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, tahapan  pertama  yang  dilakukan  oleh hakim  adalah  dengan  mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa jika upaya  tersebut  gagal  maka  selanjutnya hakim  akan  memeriksa  perkara  dalam persidangan  sebagaimana  aturan  yang berlaku.  Kedua,  melalui  jalur  non litigasi  yaitu  upaya  alternatif  dalam menyelesaikan perkara di luar Pengadilan  Agama  dengan  harapan perkara  tersebut  dapat  diselesaikan
dengan  cepat  dan  menemukan win-win solution agar  kegiatan  bisnisnya  tidak terkendala dengan adanya proses sidang. Adapun alternatif yang dapat dilakukan seperti
musyawarah, mediasi, konsultasi,  negosiasi,  konsiliasi  dan penilaian pakar/ahli (Suadi, 2017).
Qanun  Nomor  11  Tahun  2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah
di Aceh
Konflik yang terjadi antara Aceh dengan  pemerintah  RI  dalam  kurun waktu  yang  cukup  lama  akhirnya menghadirkan sebuah perdamaian pada tahun 2005. Memory Of Understanding yang  terjadi  antara  Gerakan  Aceh
Merdeka dengan Pemerintah RI melahirkan  salah  satunya  Undang- undang  nomor  11  Tahun  2006  tentang pemerintahan  Aceh  (UUPA).  Dengan adanya  Undang-undang  tersebut  Aceh mempunyai kekhususan untuk menerapkan syariat Islam dengan qanun dan  jika  diterapkan  dengan  baik  maka Aceh  dapat  menjadi  role  model penerapan syariat Islam terhadap seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat (Ahmad Bahiej, 2014). Qanun merupakan aturan perundang-undangan daerah yang meliputi  penyelenggaraan  pemerintah dan kehidupan masyarakat yang ada di Aceh.  Qanun  dapat  dihasilkan  dari proses  metode  pemilihan  hukum  dari hasil pikiran dan ijtihad para Ulama dan berpeluang  untuk  menjawab  masalah kekinian yang dibutuhkan oleh masyarakat (Efendi, 2014). Kata Qanun sebenarnya  sudah  tidak  asing  bagi masyarakat  Aceh  dan  menjadi  budaya dikarenakan masa kerajaan Aceh dahulu aturannya  juga  dibuat  dalam  bentuk Qanun yang mengatur tentang
pelaksanaan syariat Islam.
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Qanun  yang  berlaku  di  Aceh berpedoman pada  syariat  Islam,  hal  ini yang menjadi perbedaan dengan provinsi  lainnya  yang  tidak  harus berpedoman  pada  syariat  Islam  dalam membuat  aturan  daerah.  Salah  satu Qanun  mengenai  penerapan  syariat Islam dalam semua aspek masyarakat di Aceh  yaitu  lahirnya  Qanun  Nomor  11 Tahun  2018,  dalam  Qanun  tersebut dijelaskan  bahwa  semua  lembaga keuangan bank maupun non-bank yang beroperasi  di  Aceh  harus  sesegera mungkin  untuk  mengubah  sistemnya operasionalnya  dari  konvensional  ke Syariah.  Qanun  tersebut  mulai  berlaku dari Januari 2019 dengan jangka waktu tiga tahun proses berubah dari konvensional  ke  lembaga  keuangan syariah  sehingga  pada  Januari  2022 seluruh  lembaga  keuangan  sudah menjadi  syariah.  Hadirnya  Qanun tersebut  sebagai  wujud  komitmen  dari pemerintah, tokoh ulama dan masyarakat Aceh yang ingin menerapkan transaksi keuangan dengan lembaga  keuangan  syariah  dan  untuk menghilangkan  praktek  riba  dalam semua transaksi yang ada di Aceh serta menutup  semua  lembaga  keuangan konvensional demi mewujudkan masyarakat Aceh yang adil dan Makmur dibawah  aturan  syariat  Islam  (Redha Maulana, 2023).
Dalam  pasal  2  ayat  (1)  Qanun Nomor 11 tahun 2018 dijelaskan bahwa Lembaga  keuangan  yang  beroperasi  di
Aceh harus berdasarkan Prinsip Syari’ah.  Ayat  (2)  Aqad  keuangan  di Aceh  menerapkan  prinsip  syari’ah (Ahmad Hasan Basri, 2020). Selanjutnya  pasal  5  dijelaskan  tujuan Lembaga Keuangan Syariah untuk;
1. Mewujudkan  perekonomian  Aceh yang islami
2. Menjadi  penggerak  dan  pendorong
pertumbuhan perekonomian Aceh 3. Menghimpun dan/atau memberikan dukungan pendanaan serta menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syari’ah; 4. Menjalankan  fungsi  sosial  lainnya termasuk memanfaatkan harta agama  untuk  kemaslahatan  umat berdasarkan Prinsip Syari’ah; 5. Mendorong peningkatan Pendapatan Asli Aceh;
6. Meningkatkan akses pendanaan dan usaha bagi masyarakat;
7. Mambantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan 8. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran  lembaga  keuangan syariah  saat  ini  di  Aceh  adalah  sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar lagi dan semua pihak terkait wajib mendukungnya. Dengan adanya Qanun ini, maka kehadiran lembaga keuangan syariah di Aceh memiliki legalitas yang sah  dalam  pelaksanaannya.  Qanun  ini diharapkan menjadi pedoman,
pegangan  dan  dasar  hukum  bagi pemegang  saham  dan  stakeholder terkait  dalam  menjalankan  operasional lembaga  keuangan  syariah  dimaksud. Qanun  ini  juga  bertujuan  untuk melegatimasi operasional lembaga keuangan  syariah  yang  dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah dan mendorong terwujudnya perekonomian dan  peningkatan  ekonomi  masyarakat Aceh  yang  Islami  serta  mendorong pertumbuhan pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli kabupaten/kota.

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Sebelumnya  diterapkan  Qanun No. 11 Tahun 2018 terjadi pro kontra di kalangan  masyarakat  terkait  penerapan lembaga  keuangan  Syariah  secara menyeluruh  di  Aceh  dikarenakan kurangnya  literasi  dan  pemahaman masyarakat  tentang  perbankan  Syariah sehingga  ada  wacana  untuk  menunda pelaksanaan  Qanun  tersebut.  Adapun yang  menjadi  tujuan  penting  implikasi Qanun tersebut yaitu untuk meningkatkan  pemberdayaan  ekonomi dan peningkatan produktivitas masyarakat berdasarkan prinsip Syariah serta  mampu  menjadi  solusi  untuk menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Dalam penerapan Qanun tersebut tentunya mempunyai tantangan tersendiri,  dimana  setiap  lembaga keuangan  syariah  wajib  memiliki Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dan masih terjadi kekurangan DPS yang ada di Aceh. Sampai pada 1 Desember 2021 DPS  berjumlah  135  orang  sedangkan kebutuhan lebih banyak apalagi koperasi yang konversi dari
konvensional  ke  syariah  juga  sangat banyak  (M.  Sabri  Abd  Majid,  2022). Hal  ini  menjadi  tantangan  bagi pemerintah  Aceh  untuk  menambahkan anggota  DPS  agar  dapat  mengawasi kesyariahan lembaga terutama keuangan mikro yang jumlahnya sangat banyak seperti koperasi setelah diterapkan Qanun LKS. Seiring  penerapan  Qanun  lembaga keuangan Syariah dalam sebuah penelitian  menjelaskan  bahwa  tingkat kepercayaan  masyarakat  Aceh  kepada bank  Syariah  mengalami  kenaikan dimana mencapai skala 81,2 % kategori sangat  setuju.  Ini  menjelaskan  bahwa tingkat  literasi,  pemahaman  dan  minat masyarakat terhadap lembaga keuangan Syariah meningkat serta dapat
dikatakan sudah diterima oleh masyarakat (Muchsin, 2022). Implementasi  Qanun  tersebut  harus dijaga  dan  diawasi  bersama  seperti pemerintah,  ulama  dan  masyarakat supaya  berjalan  sesuai  dengan  fatwa MUI  sehingga  penerapannya  dapat menjadi  contoh  bagi  dunia  dan  daerah lainnya.

## Kesiapan  Mahkamah  Syariah  Kota Lhokseumawe  Dalam  Menangani
Sengketa Ekonomi Syariah
Pada  dasarnya  tujuan  dari sertifikasi hakim ekonomi syariah yaitu supaya  ada  peningkatan  efektifitas penanganan perkara  dibidang  Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama/Mahkamah  Syariah  sebagai bagian  dari  upaya  penegakkan  hukum Ekonomi  Syariah  yang  memenuhi  rasa keadilan. Sebelumnya Mahkamah Syariah  lebih  terbiasa  menangani perkara seperti sengketa waris, perkawinan,  hibah,  wasiat,  jakat  Infaq dan  Shadakah  sehingga  bisa  dikatakan kurang  terbiasa  menangani  perkara bisnis seperti sengketa ekonomi syariah (Silachi  Agusta  Adi  P,  2018).  Hal  ini dikarenakan salah satunya karena masih terdapat dualisme penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  dimana Pengadilan Negeri juga berhak menyelesaikannya dan masyarakat lebih banyak  menyelesaikan  di  Pengadilan Negeri  serta  menganggap  Mahkamah Syariah belum kompeten dalam mengadili  sengketa  bisnis.  Adapun setelah Mahkamah Konstitusi
mengeluarkan putusan Nomor 93/PUU- X/2012 dimana yang berhak menangani sengketa  ekonomi  syariah  melalui litigasi  yaitu  Pengadilan  Agama  atau Mahkamah  Syariah  Setelah  adanya
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
putusan  tersebut  semua  Pengadilan
Agama/Mahkamah Syariah mulai berbenah dan mempersiapkan hakimnya untuk memahami dan mengikuti pelatihan  terkait  ekonomi  syariah termasuk  di  Mahkamah  Syariah  kota Lhokseumawe.
Kota  Lhokseumawe  merupakan salah  satu  kota  madya  di  Aceh  yang dikenal dengan kental warna religiusitas nilai-nilai  kearifan  lokal,  termasuk dalam  aktifitas  ekonomi  masyarakat. Peningkatan  aktivitas  ekonomi  syariah dapat  dilihat  bahwa  seluruh  lembaga keuangan  yang  berada  menggunakan sistem  ekonomi  syariah  baik  lembaga keuangan  bank  maupun  non-bank. Kegiatan  ekonomi  syariah  memiliki dampak  positif  untuk  pertumbuhan ekonomi  daerah  dan  nasional,  akan tetapi  potensi  yang  terjadi  terhadap permasalahan perjanjian
kontrak ataupun wanprestasi selalu ada. Potensi tersebut  dapat  menimbulkan  sengketa ekonomi Syariah di Kota Lhokseumawe, oleh karena itu perlunya kesiapan hakim Mahkamah  Syariah  yang  memahami ekonomi  Syariah  untuk  menyelesaikan sengketa  agar  dapat  diputuskan  hukum dengan seadil-adilnya.
Berdasarkan wawancara dengan bapak  Amirul  Haq  Kepala  Sub  Bagian Kepegawaian,  Organisasi  dan  Tata Laksana  Mahkamah  Syariah  Kota Lhokseumawe  bahwa  saat  ini  sumber daya  manusia  di  lembaga  tersebut mempunyai 6 hakim, PNS 18
sedangkan  pegawai  pemerintah  non pegawai  negeri  (PPNPN)  sebanyak  14 orang.  Selanjutnya  menurut  bapak Amirul Haq bahwa Mahkamah Syariah kota  Lhokseumawe  saat  ini  sudah  siap dalam  menangani  sengketa  ekonomi syariah  dibuktikan  ada  hakim  yang sudah memiliki sertifikasi 3 dari 6 orang hakim. Namun segera dilakukan
sertifikasi  3  hakim  lagi  agar  semua hakim yang ada dalam lembaga tersebut memahami  dan  menguasai  ekonomi syariah dan dapat meningkatkan kepercayaan  bagi  para  pihak  terhadap Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe. Ada  beberapa  kendala  sehingga  belum semuanya mempunyai sertifikasi ekonomi  syariah  seperti  menunggu giliran panggilan dari Direktorat Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  dan faktor  umur  hakim  yang  hampir mencapai usia pensiun. Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe kelas 1B hingga saat ini pernah  menangani  dan  memeriksa sengketa  ekonomi  syariah  sebanyak  2 perkara,  pertama  pada  tahun  2022 dimana permasalahannya
antara perbankan syariah dengan nasabah dan selesai  pada  tahap  mediasi  yang dilakukan oleh hakim. Kedua, sengketa pada  bulan  Maret  2022  juga  antara perbankan  syariah  dengan  nasabah dimana  penyelesaiannya  juga  selesai tahap  mediasi.  Semua  pihak  tentunya tidak mengingikan permasalahan namun  tidak  tertutup  kemungkinan kedepan bahwa sengketa akan juga akan bertambah  dengan  penerapan  Qanun nomor  11  tahun  2018  tentang  lembaga keuangan  syariah.  Dengan  adanya
Qanun tersebut semua transaksi masyarakat digunakan dengan lembaga keuangan syariah dan perselisihan yang terjadi  juga  akan  bertambah  sehingga harus diantisipasi segera oleh
Mahkamah Syariah. Hakim Mahkamah Syariah
Kota lhokseumawe sebanyak 6 orang, 3 hakim  di  antaranya  sudah  memiliki sertifikasi  ekonomi  Syariah.  Belum semua  hakim  memiliki  sertifikasi  pada Mahkamah  Syariah  menjadi  sedikit kendala  tentunya  dalam  menangani sengketa  ekonomi  syariah  yang  berada

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
di Kota Lhokseumawe. Seiring pelaksanaan  Qanun  Nomor  11  tahun
2018  dan  perkembangan  ekonomi syariah  di  Kota  Lhokseumawe  sangat diharapkan  kepada  Mahkamah  Syariah untuk  mengambil  tindakan  dan  solusi supaya  hakim  yang  belum  memiliki sertifikasi  supaya  segera  diberikan pelatihan  ekonomi  syariah  agar  dapat memutuskan  perkara  seadil-adilnya bagi parah pihak.
Hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi  Syariah  semakin  penting  dan semakin  banyak  diperlukan  seiring meningkatnya transaksi keuangan syariah dan pelaksanaan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Lhokseumawe  serta  menurut  Perma Nomor  5  Tahun  2016  mengenai sertifikasi  hakim  ekonomi  syariah bahwa  hanya  hakim  yang  mempunyai sertifikasi  ekonomi  syariah  dan  telah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung yang  berhak  memeriksa  dan  mengadili perkara  ekonomi  Syariah.  Dengan adanya  sertifikasi  tersebut  diharapkan hakim  memiliki  kompetensi  dalam menangani  sengketa  ekonomi  Syariah dan dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya bagi para pihak.
Untuk mengantisipasi antrian panjang  pemanggilan  hakim  sertifikasi yang dilakukan  badan  litbang  opsi  lain yang harus dilakukan yaitu hakim harus mengikuti  pelatihan  lain,  diklat  dan seminar  terkait  ekonomi  syariah  serta juga  persiapan  melanjutkan  kuliah dengan jurusan hukum ekonomi syariah, ekonomi syariah, perbankan syariah dan bisnis syariah. Selain dari itu, pelatihan dan  kajian  juga  sangat  perlu  diberikan kepada  sumber  daya  insani  dibawah lembaga  keuangan  syariah  agar  dapat meningkatkan pelayanan dan
memahami  teori  dan  praktik  ekonomi syariah  sehingga  semua  pihak  yang terlibat dapat mengimplementasi Qanun Nomor  11  tahun  2018  di  Aceh  bisa berjalan dengan baik. Dengan demikian pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan  Qanun  Lembaga  Keuangan Syariah  dianggap  lebih  matang  untuk diterapkan di Aceh

## KESIMPULAN
Provinsi Aceh mempunyai wewenang  khusus  dalam  mengatur kepentingan  masyarakat  dalam  bentuk Qanun  termasuk  dalam  bidang  sektor ekonomi  seperti  Qanun  No.  11  Tahun 2018  mengenai  lembaga  keuangan Syariah  yang  mempunyai  tujuan  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh  dengan  nilai-nilai  Islam.  Qanun tersebut  menjelaskan  bahwa  lembaga keuangan  Syariah  yang  di  Aceh  wajib semuanya menggunakan prinsip Syariah,  namun  dalam  penerapannya ada beberapa
kendala seperti kompetensi  hakim  yang  menangani sengketa  ekonomi  Syariah.  Menurut Perma No. 5 Tahun 2016 bahwa hakim yang  mengadili  sengketa  ekonomi Syariah  diharus  memiliki  sertifikasi, namun belum semuanya hakim mempunyai  sertifikasi  menjadi  sedikit kendala  apalagi  Aceh  sudah  semuanya menggunakan lembaga keuangan Syariah. Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe kelas 1B pernah menangani  sengketa  ekonomi  syariah sebanyak 2 kasus dimana permasalahannya antara perbankan
Syariah  dengan  nasabah  dan  selesai pada tahap mediasi yang dilakukan oleh hakim. Hakim Mahkamah Syariah Kota
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
lhokseumawe  sebanyak  6  orang,  3 hakim  di  antaranya  sudah  memiliki sertifikasi  ekonomi  Syariah.  Belum semuanya hakim yang memiliki sertifikasi pada Mahkamah Syariah juga menjadi kendala tentunya dalam menangani  sengketa  ekonomi  Syariah yang  berada  di  Kota  Lhokseumawe.
Seiring perkembangan ekonomi Syariah di Kota Lhokseumawe sangat diharapkan  agar  hakim  yang  belum memiliki  sertifikasi  supaya  segera diberikan pelatihan,  diklat  dan seminar terkait ekonomi syariah hingga melanjutkan kuliah agar lebih kompeten dalam  memutuskan  perkara  sengketa ekonomi  syariah  dengan  seadil-adilnya bagi parah pihak yang terlibat

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Rahman, D. (2014). Ushul Fiqh . Amzah.
Ahmad Bahiej. (2014). Studi Komparatif Terhadap Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat  dan  Enakmen  Jenayah  Syariah  Selangor  Malaysia. Jurnal  Ilmu Syaria’ah Dan Hukum , 48 (2), 335.
Ahmad Hasan Basri, I. U. (2020). Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun  2018  Tentang  Lembaga  Keuangan  Syariah. Al-Mabsut:  Jurnal  Studi Islam Dan Sosial , 14 (2), 130.
Aqimuddin, E. A. (2010). Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis . Raih Asa Sukses.
Efendi.  (2014).  Kedudukan  Qanun  Bidang  Sumber  Daya  Alam  Dalam  Sistem Hukum Nasional. Jurnal Dinamika Hukum , 14 , 30.
Gayo,  A.  A.  (2009). Kesiapan  Pengadilan  Agama  Menerima,  Memeriksa  Dan Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah . Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
Hudiata, E. (2015). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah . UII Press.
Husni  Kamal.  (2019).  Analisis  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. AL-MASHAADIR , 1 (2), 6.
Komar  kantaatmadja.  (2001). Beberapa  masalah  dalam  penerapan  ADR  di Indonesia  dalam  prospek  dan  pelaksanaan  Arbitrase  di  Indonesia .  Citra Aditya Bakti.
Layyin  Mahfiana,  Z.  N.  R.  (2020).  Efektifitas  Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Tawazun: Journal of Sharia Economic Law , 3 (1), 16.
M. Sabri Abd Majid,  dkk. (2022). (M. Shabri Abd. Majid, Dkk. OPTIMALISASI PERAN  LEMBAGA  KEUANGAN  SYARIAH  DALAM  PENINGKATAN PEREKONOMIAN  ACEH  YANG  BEBAS  RIBA:  Analisis  Penguatan Implementasi  Qanun  Aceh  No.  11  Tahun  2018  tentang  Lembaga  Keuangan Syariah . Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh.
Mahkamah Syar’iyah Aceh. (2023). Sejarah Pengadilan . Https://Ms-Aceh.Go.Id/.
Mardalis. (2006). Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal . PT. Bumi Aksara. Mardani. (2011). Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia . Refika aditama.
Muchsin, M. A. (2022). Qanun Lembaga Keuangan Syariah . Https://Waspada.Id.

## J-HES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
p-ISSN: 2549-4872│e-ISSN: 2654-4970
Muhibudin., & Darwis, R. (2014). Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama  (Studi  Pada  Pengadilan Gorontalo) . Lembaga Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
Pengadilan  Agama  Probolinggo.  (2022). Sertifikasi  Hakim  Ekonomi  Syariah Tingkatkan Kompetensi Hakim PA Probolinggo . Https://Badilag.Mahkamahagung.Go.Id/.
Rahmawati.  (2018).  Kesiapan  Hakim  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi Syariah  Pasca  Keluarnya  PERMA  No.  14  Tahun  2016. Jurnal  Muqtasid , 9 , 162.
Redha  Maulana.  (2023).  Implementasi  Qanun  No.  11  Tahun  2018  Tentang Lembaga  Keuangan  Syari’ah  Dalam  Perspektif  Ibnu  Khaldun. Community: ,
9 (1), 59.
Rizaty,  M.  A.  (2023). “Total  Aset  Bank  Syariah  Capai  Rp765,36  Triliun  pada Januari 2023”. Https://Dataindonesia.Id/.
Silachi Agusta Adi P. (2018). Strategi Pengadilan Agama Dan Persiapan Personal Hakim  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa  Ekonomi  Syariah. JURNAL LENTERA: KAJIAN KEAGAMAAN, KEILMUAN DAN TEKNOLOGI , 93. Sobur, A. (2003). Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah . Pustaka Setia.
Suadi,  A.  (2017). Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah:  Teori  dan  Praktik . Kencana Prenada Media Group.
Suadi, A. (2018). Penyelesaian Sengekta Ekonomi Syariah . Prenada Media Group.
Zulfahmi.  (2021).  Eksistensi  Qanun  Nomor  11  Tahun  2018  tentang  Lembaga Keuangan  Syariah  terhadap  Konversi  Bank  Konvensional  menjadi  Bank Syariah. J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 5 (1), 50.