Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) 8 (1) (2022): 59-74

## Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal
of Social and Cultural Anthropology)
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos
Profil Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Tradisional Untuk Penyediaan Data Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Nelayan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara
Socio-Economic Profile of Traditional Fisherman Families for Provision of Data on Coastal Community Socio-Economic Empowerment Programs in Nelayan Villages, Medang Deras District, Batu Bara Regency
Dara Aisyah 1) , M. Sontang 2) , Supsiloani 3)
1) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia
2) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara, Indonesia 3) Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  maritim  yang  memiliki  kekayaan  sumber  daya  alam  laut.  Potensi tersebut  tidak  membuat  nelayan  tradisional  kaya,  namun  kemiskinan  nelayan  tradisional  masih menjadi masalah utama, mereka tetap tidak bisa sejahtera.  Pemerintah telah memikirkan berbagai program agar dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan, terutama untuk keluarga nelayan miskin. Berbagai program telah di rancang dan dilaksanakan sejak masa Presiden Soeharto sampai Presiden Jokowi,  namun  didapati  tidak  dapat  meningkatkan  taraf  sosial  ekonomi  kehidupan  mereka.  Keluarga nelayan tradisional masih miskin di Desa Nelayan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara. Kajian ini bertujuan untuk membantu Pemerintah dalam penyediaan data profil sosial ekonomi keluarga nelayan  tradisional.  Selama  ini  banyak  bantuan  program  telah  diberikan,  namun  tidak  tepat  sasaran. Permasalahan tersebut disebabkan karena belum tersedianya data yang akurat di  setiap Kelurahan atau desa, tempat nelayan berada. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja program yang dilakukan sebelumnya, maka diperlukan perbaikan data agar dapat menentukan pilihan peserta program dengan tepat. Responden di ambil dengan random sebanyak 129    orang diwawancarai dengan menggunakan kuesioner, di desa Pakam, Pematang Eru, Benteng, dan Kuala Perai di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara. Kajian deskriptif dengan metode survei, dilakukan di sekitar pantai desa nelayan Kecamatan Medang Deras. Data dianalisis dengan menggunakan ” Statistical Packages for the Social Science ” (SPSS) versi 18.00. Kajian  ini  bertujuan  untuk  membantu  Pemerintah  dalam  menyediakan  data  profil  sosial  ekonomi keluarga  nelayan  miskin.  Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  membantu  pihak  Desa  dalam memberikan data akurat dalam penentuan peserta program bantuan pemerintah, sehingga kinerja program pemerintah dapat tercapai.
Kata Kunci: Profil sosial ekonomi, nelayan tradisional, pemberdayaan sosial ekonomi

## Abstract
Indonesia is a maritime country that has a wealth of marine natural resources. This potential does not make traditional  fishermen  rich,  but  the  poverty  of  traditional  fishermen  is  still  the  main  problem,  they  still cannot  prosper.  The  government  has  thought  of  various  programs  in  order  to  improve  the  welfare  of fishermen, especially for poor fishing families. Various programs have been designed and implemented from the time of President Soeharto to President Jokowi, but they are not found to be able to improve their socio- economic standard of life. Traditional fishing families are still poor in the Fisherman Village, Medang Deras District, Batu Bara Regency. This study aims to assist the Government in providing socio-economic profile data for traditional fishing families. So far, a lot of program assistance has been given, but it is not right on target. This problem is caused by the unavailability of accurate data in every Kelurahan or village, where the  fishermen  are  located.  Based  on  the  results  of  the  program  performance  evaluation  conducted previously,  it  is  necessary  to  improve  the  data  in  order  to  determine  the  choice  of  program  participants correctly. Respondents were taken randomly as many as 129 people were interviewed using a questionnaire, in the villages of Pakam, Pematang Eru, Benteng, and Kuala Perai in the District of Medang Deras, Batubara Regency.  Descriptive  study  using  survey  method,  conducted  around  the  coast  of  the  fishing  village  of Medang Deras sub-district. Data were analyzed using "Statistical Packages  for  the  Social Science" (SPSS) version 18.00. This study aims to assist the Government in providing data on the socioeconomic profile of poor fishing families. The results of the study are expected to assist the village in providing accurate data in determining the participants of the government assistance program, so that the performance of government programs can be achieved.
Keywords: Socio-economic profile, traditional fishermen, socio-economic empowerment.
How  to  Cite : Aisyah,  D.  Sontang,  M.  &  Supsiloani  (2022). Profil  Sosial  Ekonomi  Keluarga  Nelayan Tradisional Untuk Penyediaan Data Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Nelayan  Kecamatan  Medang  Deras  Kabupaten  Batu  Bara. Anthropos:  Jurnal  Antropologi  Sosial  dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology), 8 (1): 59-74. * Corresponding author: E-mail: daisyah@usu.ac.id ISSN 2460-4585 (Print) ISSN 2460-4593 (Online)

## PENDAHULUAN
Pemerintah  telah  mengeluarkan berbagai  kebijakan,  dengan  berbagai program yang bersifat holistik dengan tujuan memajukan tingkat sosial ekonomi penduduk.  Program  bertujuan  membantu masyarakat yang  tidak  berdaya  dan  miskin,
mengurangi  pengangguran,  meningkatkan tabungan dan lain-lain, khususnya masyarakat  pesisir  yang  tinggal  di  pesisir pantai.  Kemiskinan  merupakan  masalah kompleks  dan  serius  yang  dihadapi  oleh Indonesia. Isu kemiskinan menjadi perhatian karena berdampak pada meningkatnya kriminalitas, terjadinya
stunting,  pencemaran  lingkungan,      dan lainnya.
Kajian  ini  menyoroti  kemiskinan terjadi  di  kalangan  nelayan  tradisional meskipun berbagai program telah dilakukan oleh  pemerintah.  Pihak  pemerintah  harus memperbaiki  sosial  ekonomi  nelayan, dengan  mendesain  berbagai  keperluan nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapnya.  Kemiskinan  menjadi  masalah utama  dalam  sektor  perikanan,  ciri kemiskinan  seperti  banyaknya  tanggungan atau  jumlah  keluarga  yang  besar,  taraf pendidikan  rendah,  kondisi  rumah  tidak memuaskan, tiada perbekalan dan tidak ada tabungan serta lemahnya iman (Abdul Malik et.  al.  1996;  Zainal  2006;  Ibrahim  dan  Nor Hayati  Sa’at,  2007;Turiman,  et  al.  20 12)  . Problematika lain bahwa nelayan Indonesia memiliki ketergantungan pada tauke karena terjerat hutang, tidak memiliki kapal karena
sulit  mendapat  bantuan  kapal,    biaya  solar tinggi,  permasalahan  keuangan  keluarga,
kurangnya pengetahuan dan akses
permodalan, serta biaya operasional nelayan untuk  ke  laut  (Aisyah  2010;  Aisyah  2012; Aisyah 2014; Aisyah 2021).
Komunitas nelayan golongan yang di belenggu  dengan  masalah  kemiskinan, karena  mereka  sangat  tergantung  dengan hasil  laut,  Ketergantungan  akan  hasil tangkapan, sukar memberi keuntungan yang tinggi, di tambah dengan faktor
ketidaktentuan  hasil  tangkapan.  Nelayan tradisional  tidak  ada  kemahiran  sehingga tidak  mempunyai  alternatif  pekerjaan. Mereka  bekerja  hanya  mengisi  kesempitan hidup.    Berbagai  problematika  di  atas,
disebabkan program belum berkesinambungan khususnya belum
tertumpu  bantuan  pemerintah  kepada nelayan  tradisional  (Aisyah  2014  dan Aisyah 2021). Banyak program belum tepat sasaran  (Aisyah  2010  dan  Aisyah  2012), dimana    kajian  menunjukkan  bahwa penyediaan  data  sosial  ekonomi  belum tersedia  sehingga  penentuan    peserta program tidak berbasis data.
Agar  menjamin      keberlanjutan program  maka  diperlukan  tata  kelola kolaboratif antara para pemangku kepentingan.    Tata  kelola  kolaboratif  dalam pemberdayaan  masyarakat  sangat  penting dilakukan sebagai instrumen yang menyatukan  antara  aktor  pemerintah  dan non  pemerintah,  termasuk  masyarakat, dalam  pengentasan  kemiskinan.  Upaya
strategis  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan (1) mendorong keterlibatan seluruh pemangku  kepentingan  termasuk non  state actors ;  dan  (2)  memperkuat  kerja  sama antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu  peran  aktif  masyarakat  juga  harus  di dorong dalam membentuk sistem ketahanan sosial  di  masyarakat  (Riyanta  dan  Kurniati 2018).
Midgley (1995)
menjelaskan melalui  pendekatan  individu,  masyarakat dan  adanya  peran  negara  menjadi  strategi penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Pada  dasarnya  dari  ke  tiga  strategi  itu,  yang paling  penting  dijalankan  adalah  peran,
dimana negara diharapkan dapat melaksanakan  berbagai  upaya  melalui berbagai program dalam rangka meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  dan peningkatan kesejahteraan, serta pemerataan dengan mendayagunakan
berbagai  lembaga  dan  personel  yang dimilikinya. Kebijakan  Pemerintah  dalam pengentasan  kemiskinan  belum  menyentuh aspek  fundamental  dalam  menurunkan angka kemiskinan.
Menurut  Hans  Singer  (dalam  Kian Wie, 1981) berbeda dengan pendekatan yang mengharapkan  terjadinya  efek  menetes kebawah ( trickle-down effect ) maka pendekatan  kebutuhan  dasar  menekankan pada pendekatan langsung dalam menangani  masalah  yang  berhubungan dengan  kebutuhan  dasar.  Namun  demikian dalam pelaksanaan  pendekatan atau penyediaan  kebutuhan  dasar  ini  juga tidak
ada jaminan bahwa akan dapat didistribusikan  secara  adil  dan  menyentuh seluruh  lapisan  masyarakat  ,  khususnya masyarakat  miskin.  Narayan et  al .  (2000) menyatakan
bahwa “ although the government’s role in providing infrastructure, health, and education services is recognized by the poor, they feel their lives remain unchanged by government interventions”.
Dalam  konteks  konsep  negara kesejahteraan maka
kesejahteraan masyarakat  menjadi  tanggung jawab  negara dan  dipenuhi  melalui  mekanisme  negara khususnya  dengan  melakukan  redistribusi pendapatan  negara  melalui  pemungutan pajak  dan  menyalurkan  kepada  program- program  penjaminan  kesejahteraan  kepada warga  negara  lainnya.  Keman  (1993) menyatakan bahwa program-program kesejahteraan  dan  implementasinya  telah menjadi  ciri  kegiatan  produksi  dan supply layanan publik oleh sektor publik       dewasa ini khususnya  pada  negara-negara  demokrasi industri  maju.  Oleh  karena  itu  tidak meragukan lagi bahwa upaya-upaya pencapaian kesejateraan sosial dan ekonomi baik  melalui  upaya  melahirkan  kebijakan publik  maupun  penyediaan  sumber-sumber pembiayaannya faktor utama yang berkontribusi kepada semakin membesarnya sektor publik. Penelitian  ini  dilakukan  untuk mengevaluasi kinerja program pemberdayaan  masyarakat  pesisir  pantai, yaitu  program  yang  dilaksanakan  oleh pemerintah Indonesia pada tahun
belakangan ini. Kinerja program yang dikaji di  sini  sangat  erat  hubungannya  dengan administrasi  negara  dan  kebijakan  publik. Administrasi  negara  dalam  penelitian  ini dihubungkan  kepada  suatu  badan  yang sangat  berpengaruh  dalam  suatu  negara yang  bertindak  melaksanakan  kebijakan pembangunan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Kebijakan ini diterjemahkan ke dalam  bentuk  program  dan  strategi pembangunan  masyarakat.  Oleh  karena  itu, secara  umum  penelitian  ini  menjurus kepada  bidang  pembangunan  masyarakat melalui pendekatan administrasi negara.
Aspek  administrasi  negara  yang akan  diberi  perhatian  yaitu  mendata masyarakat  pesisir  pantai,  serta  mendata para  nelayan  yang  mengetahui  tentang program  bantuan  pemerintah  dalam  sektor perikanan.  Institusi  pemerintah  di  level pusat  yang  terlibat  dengan  nelayan  adalah Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Departemen  ini  merupakan  suatu  lembaga dalam  pemerintahan  pusat  yang  bertugas membuat kebijakan dan berpusat di Jakarta (Pemerintah  Pusat).  Pada  dasarnya  DKP
bertugas
menetapkan kebijakan, menentukan  strategi  dan  seterusnya membentuk  serta  melaksanakanprogram untuk  memecahkan  masalah  sosial  dan ekonomi dalam kalangan masyarakat pesisir pantai.
Khusus di tingkat Propinsi,
pengelolaan  program  untuk  nelayan, dilaksanakan  oleh  Dinas  Perikanan  dan Kelautan  Tingkat  I.  Bagi  pelaksanaan
program di tingkat Kabupaten, adalah Suku Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  Daerah Tingkat  II  bertugas  sebagai  pelaksana program.  Adapun  tindakan  suku  dinas tersebut,  antara  lain:  mengawasi,  mengatur dan  mengelola  pendataan  termasuk  data sosial  ekonomi,  data  peralatan  yang diperlukan untuk masyarakat pesisir pantai yang  berada  di  daerah  tersebut.  Selain  itu, suku  dinas  juga  bertugas  menyediakan prasarana  dan  memberikan  pelayanan dalam  berbagai  bidang  kehidupan  untuk meningkatkan  kinerja  para  nelayan.  Hal  ini termasuk kemudahan peralatan menangkap ikan,  perahu  dan  minyak  di  samping pelayanan  kesehatan,  pendidikan  dan perumahan.
Efektifitas  sesuatu  program  sangat bergantung  kepada  kesesuaian  kebijakan, strategi  dan  program  dengan  sekumpulan masyarakat  yang  ditargetkan  serta  kinerja institusi pelaksana (Keban, 2004). Berkaitan dengan  hal  tersebut,  perlu  dilakukan  studi awal Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan  Sosial  Ekonomi  Masyarakat Pesisir dan Pembangunan Pangkalan Data di
Desa  Nelayan  Medang,  Kecamatan  Medang Deras,  Kabupaten  Batu  Bara.  Berdasarkan latar  belakang  di  atas,  maka  rumusan masalah  pada  penelitian  ini  adalah Bagaimana  profil  sosial  ekonomi  keluarga nelayan di desa Nelayan, Kecamatan              Medang Deras?
Kemiskinan disebabkan oleh kegagalan  dari  implementasi  kebijakan sosial (Lauer dan Lauer 2002).
Ketidakseimbangan  sosial  menjadi  penentu kepada  ketimpangan  ekonomi  sementara ketimpangan  ekonomi  pula  membantu mewujudkan  ketidakseimbangan  sosial. Kemiskinan  melibatkan  dua  aspek  utama iaitu  aspek  ekonomi  dan  aspek  sosial.  Para aktor  yang  terlibat  dalam  pembangunan harus  melaksanakan  program  dengan berbagai  kegiatan  dalam  meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Shulman (1999) berpendapat  kemiskinan  terjadi  akibat kegagalan  aktor  pembangunan  dalam melaksanakan peranannya dalam membantu masyarakat meningkatkan pendapatan. Para  implementor  program  harus melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan  dengan  penuh  dedikasi  dan memiliki  kinerja  yang  berkesan  sehingga dipercaya  masyarakat.  Kelemahan  yang menyebabkan  kemiskinan  sukar  diatasi akhirnya membazirkan uang rakyat.
Pemerintah  harus  melakukan  evaluasi kinerja  program  untuk  menilai  efektivitas program dalam pengentasan kemiskinan.
Masalah  kemiskinan  termasuk  di Malaysia,  masih  lagi  di  anggap  sebagai penyakit  sosial  yang  sukar  dihapuskan. Banyak  cara  telah  dilakukan  untuk menghapuskan  kemiskinan  termasuklah meningkatkan kemahiran, semangat bekerja dan  produktiviti,  perbaikan  pendidikan, subsidi  pertanian  dan  mewujudkan  sistem kredit mikro. Berbagai kebijakan pembangunan yang meliputi aspek ekonomi dan sosial dalam Dasar Ekonomi Baru (DEB)
(1971-1990),  Rangka  Rancangan  Jangka Panjang  Ke-2  (1991-2000)  dan  Rangka Rancangan  Jangka  Panjang  Ke-3  (2001- 2010) di Malaysia diperkenalkan bagi tujuan mengatasi masalah kemiskinan.
Selain  itu,  pemetaan  kemiskinan telah  disediakan  di  kawasan  desa  dan  kota untuk  membantu  mendesain  program pengentasan  kemiskinan  yang  lebih  baik. Satu  pangkalan  data  kemiskinan  negara diwujudkan  untuk  menambah  baik  kualitas data dan sistem informasi berkaitan dengan keluarga  miskin.  Pangkalan  data  ini merangkumi  daftar  kemiskinan  desa  dan kota.  Walaupun  kemiskinan  telah  berhasil dikurangkan,  namun  sektor  pertanian  dan perikanan  masih  lagi  memiliki  angka kemiskinan yang tinggi.
Kemiskinan  masih  wujud  dalam kalangan  nelayan  walaupun  berbagai  usaha telah  dilakukan  oleh  pemerintah.  Kajian Abdul Malik et. al. (1996) mengenai program Kawasan  Pembangunan  Nelayan  (KPN)  di Malaysia  yaitu  program  pembangunan bersepadu  yang  dijalankan  oleh  Lembaga Kemajuan  Ikan  Malaysia  (LKIM)  dilakukan untuk  menyelesaikan  masalah  kemiskinan dalam  kalangan  nelayan  yang  masih merupakan  masalah  utama  dalam  sektor perikanan,  terutamanya  di  Pantai  Timur Malaysia. Studi kasus dilakukan di tiga lokasi program  KPN  pantai  timur.  Seramai  300 peserta  KPN  di  ambil  sebagai  responden kajian.
Objektif KPN ialah untuk memperbaiki  keadaan  sosial  ekonomi masyarakat nelayan. Hasil kajian mendapati
program  KPN  telah  lama  berjalan  namun kemiskinan  tetap  serius  dan  menjadi masalah  utama  dalam  sektor  perikanan. Antara  ciri  kemiskinan  yang  diketahui adalah banyaknya isi rumah dan tanggungan yang  besar,  taraf  pendidikan  yang  rendah, keadaan  rumah  tidak  memuaskan,  kurang pemilikan modal, pkurang menikmati sarana dan  prasarana  dan  tidak  ada  tabungan.
Secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan program KPN kurang berkesan  karena  didapati  tidak  banyak keberhasilan yang boleh dibanggakan dalam kawasan  yang  terlibat  dan   tidak  kelihatan perbedaan  taraf  hidup  antara  nelayan  di KPN  dengan nelayan dalam kawasan bukan KPN.
Usaha  pemerintah  Malaysia  dalam mengatasi  masalah  kemiskinan,  terutama dalam  kalangan  komunitas  pesisir  Pantai Timur Semenanjung Malaysia, telah menjalankan beberapa rencana pembangunan. Perencanaan dan implementasi program pengentasan kemiskinan telah dilakukan melalui organisasi  publik  yang  ada,  pada  tingkat awal,  aspek  organisasi  dalam  pengelolaan program  tidak  begitu  jelas.  Pelaksanaan program  oleh  organisasi  publik  dalam  tata kelola, didapati pengoperasiannya rumit dan tidak  dapat  dijalankan  dengan  berkesan. Pelaksanaannya  perlu  di  dukung  dengan pembentukan  sistem  yang  sesuai  dan komitmen  pegawai  yang  terlibat  serta bantuan teknologi informasi yang sesuai.
Kinerja program tergantung kepada kualitas pelayanan yang disediakan
(Swanson  &  Holton  2005;  Swanson  2007). Selain  itu,  ciri  organisasi,  kualitas  sumber manusia,  kebijakan  dan  tata  kelola  turut menentukan  keberhasilan  sesuatu  program (Murphy  &  Cleveland  1995).  Ada  pula  yang berpendapat  bahwa  kejayaan  sesuatu program  banyak  tergantung  kepada  tujuan, struktur,  dan  tindakan  pengurusan  pada semua  tingkat  organisasi,  proses  dan pekerja  (Rice  &  Arekere  2005).  Pandangan ini  di  dukung  oleh  Rummler  dan  Brache (1995), juga Madron (1995). Jadi berdasarkan huraian tersebut dapat disimpulkan  bahwa  untuk  menghasilkan
output dan outcome program  yang  baik, sistem  organisasi  harus  di  desain  dengan baik sehingga dapat melancarkan proses dan hubungan  kerja  yang  baik  antara pimpinan dan  staf,  maupun  antara  sesama  pengurus. Pelaksanaan ouput dan outcome yang  baik dapat menjamin kinerja program. Indonesia memiliki pantai
terpanjang  di  dunia,  dengan  garis  pantai melebihi  81,000  km.  Potensi  untuk memajukan  wilayah  pesisir  cukup  besar. Sebagai  negara  maritim,  sumber  lautnya cukup  banyak.  Jumlah  desa  di  Indonesia adalah  67.439,  terdapat  lebih  9.261  desa pesisir  pantai  yang  sebagian  besar penduduknya  miskin.  Rata-rata  masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir berpendapatan  rendah,  terpinggir  dengan status pendidikan dan kesehatan yang serba kekurangan. Hal yang meningkatkan
kemiskinan di kalangan nelayan disebabkan karena  ketergantungan  berhutang  untuk keperluan  perahu,  jaring,  dan  bahan  bakar minyak  (Kusnadi  2006,  Aisyah  et  al,  2010, Basrowi 2019).
Tidak meratanya pembangunan dan pengelolaan  sumberdaya  perikanan  dan kelautan yang optimal menyebabkan adanya ketimpangan  di  beberapa  wilayah  di Indonesia. Kondisi tersebut telah menyebabkan banyaknya kelompok
masyarakat  yang  berpendapatan  rendah akibat kesempatan kerja terbatas dan miskin (Aisyah et al, 2009). Berdasarkan kenyataan dan kondisi yang  terjadi  dalam  kalangan  masyarakat pesisir di Indonesia, maka untuk meningkatkan  kesejahteraan  mereka  usaha tidak hanya ditumpukan kepada pemberdayaan  sumberdaya  alam  (kelautan dan  pesisir)  tetapi  juga  sumberdaya manusianya. Kemajuan sumberdaya kelautan dalam hal ini perikanan, merupakan  sasaran  utama  bagi memajukan kegiatan ekonomi dalam kalangan masyarakat pesisir (Aisyah et.al  2011). Usaha pemberdayaan ekonomi nelayan harus dilakukan secara komprehesif serta holistik. Pembangunan secara komprehensif adalah pembangunan mencakup  semua  aspek.  Untuk  itu  setiap sumberdaya  lokal  patut  diketahui  dan didayagunakan. Pembangunan
yang komprehensif,  menurut  Asian  Development Bank  (2002),  adalah  pembangunan  dengan memiliki  ciri-ciri  khusus  termasuk:  (1)
berbasis  lokal,  (2)  berorientasi  pada peningkatan  kesejahteraan,  (3)  berbasis kemitraan,  (4)  secara  holistik  atau  multi aspek,  dan  (5)  berkelanjutan.  Ciri-ciri holistik tersebut seharusnya dapat di ketahui melalui usaha pembangunan yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  di  Indonesia, khususnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Memetakan  kemiskinan  merupakan pekerjaan penting agar kita tidak dibingungkan  oleh  wacana  yang  sering berkembang.  Ada  yang  mengatakan  bahwa nelayan  itu  miskin,  bahkan  termiskin  di antara  orang  miskin (the  poorest  of  the poor). Ada  pula  yang  mengatakan  bahwa nelayan  tidaklah  miskin.  Buktinya  ketika terjadi  krisis,  nelayan  tenang-tenang  saja. Bahkan,  nelayan  pulalah  yang  justru menikmati buah krisis ekonomi yang terjadi sejak  1997  itu.  Mana  yang  benar?  Bisa  jadi nelayan  Muara  Angke  itu  tidak  miskin,  bila dibandingkan  nelayan-nelayan  suku  laut  di Riau.  Bisa  juga  dikatakan  nelayan  Muara Angke  miskin  bila  dibandingkan  dengan pemilik  kapal long  line yang  markasnya  di Muara Baru. Di sinilah mulai terasa perlunya memahami  apa  itu  kemiskinan.  (Satria, 2015).
Pada  era  presiden  Abdurrahman Wahid pemerintah Indonesia telah
membentuk  pengelolaan  administrasi  yang baru.  Salah  satunya  adalah  melalui pengelolaan dan penetapan kebijakan untuk memajukan  masyarakat  nelayan  yang dilaksanakan oleh Departemen Kelautan dan
Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)
Perikanan  di  bawah  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan.  Reformasi  administrasi tersebut  diharapkan  dapat  meningkatkan kinerja pelayanan publik khususnya organisasi  yang  mengurus  perusahaan perikanan di Indonesia. Reformasi
administrasi  dalam  sektor  perikanan  ini merupakan  satu  isu  hangat  sejak  era presiden Soeharto sampai saat ini .
Menurut  Nik  Hashim  (dalam  Piei 1987)  langkah-langkah  pemerintah  dalam menyelesaikan  masalah masyarakat  pesisir, hanya  menyentuh  aspek-aspek  yang  ada kaitannya  dengan  pembentukan  institusi pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan  pendapatan  nelayan  atau langkah-langkah yang menumpukan kepada persolan  sosial  ekonomi  nelayan  sebagai sumber  penelitian.  Usaha  yang  dilakukan seperti  pemberian  bantuan  berupa  modal atau  sarana  usaha  untuk  memajukan aktivitas  perikanannya,  dapat  memperbaiki tingkat  sosial  melalui  penyediaan  fasilitas kesehatan,  pendidikan,  perumahan,  dan pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk.  Pada  dasarnya  Pemerintah sampai  saat ini  belum  mampu  memajukan sosial ekonomi masyarakat pesisir.
Pemerintah sebenarnya telah mengetahui  permasalahan  ini  sejak  lama, terutama di bawah kepemimpinan Soeharto, berbagai  program  untuk  nelayan  telah dilaksanakan.  Sejak  Orde  Baru  beberapa program pemberantasan kemiskinan seperti Program  Jaringan  Pengamanan  Sosial  (JPS), Program  Instruksi  Presiden  untuk  Desa
Tertinggal  (IDT);  Program  Pengembangan Kecamatan;  maupun  Program  Keluarga Sejahtera  yang  di  rancang  oleh  Badan Keluarga Kecil Berencana Nasional (BKKBN). Bagaimana pun, sehingga kini permasalahan kemiskinan  dalam  kalangan  masyarakat pesisir  masih belum mampu diselesaikan.
Status  sosial  ekonomi  keluarga nelayan  di  pesisir  pantai  Indonesia  masih sangat  ketingggalan  dibandingkan  dengan keadaan nelayan di Eropa Barat dan Jepang. Kemajuan sosial ekonomi nelayan di negara- negara  maju  cukup  tinggi  karena  berbagai kemudahan  infrastruktur  telah  disediakan. Sedangkan Dinas Perikanan dan Kelautan di Indonesia,  belum  serius  mengatasi  masalah yang  dialami  oleh  masyarakat  nelayan terutamanya  kumpulan  nelayan  tradisional. Masalah  itu  berkaitan  dengan  tidak efisiennya  kinerja  program  organisasi pelayanan  perikanan  dalam  melayani masyarakat (Kurniawan 2005).
Berbagai masalah diatas memerlukan  peranan  administrasi  negara dalam  memberdayakan  masyarakat  pesisir khususnya nelayan tradisional agar kinerja program dapat ditingkatkan profesionalismenya terutama dalam
pemberian  pelayanan  kepada  masyarakat pesisir agar manfaatnya  dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat nelayan.
Menurut  Keban  (2004),  terdapat kesalahan  yang  sering  dibuat  oleh  para penganalisis  kebijakan  termasuk  pembuat kebijakan.  Berkenaan  dengan  pelaksanaan program  PSEMP  yang  dirancang  pada
mulanya  untuk  membantu  kaum  nelayan miskin  di  kalangan  masyarakat  pesisir pantai, ternyata membawa berbagai masalah  karena  ketidakjelasan  dalam menentukan siapa sebenarnya yang dikatakan  masyarakat  pesisir  pantai  yang sepatutnya  perlu  dibantu  terlebih  dahulu antara nelayan tangkap, penternak, pengolah  ikan,  petambak,  atau  pedagang ikan (Aisyah et al.  2011).
Pada  dasarnya  kesalahan  dalam menentukan  kelompok  sasaran  untuk program  PEMP  menjadi  masalah  yang krusial  akibat  kurangnya  kemampuan  para penganalisis  dalam  menentukan  sasaran yang  benar,  atau  mungkin  ada  unsur kesengajaan  karena  ingin  memasukkan komunitas  tertentu  sebagai  penerima program  dengan  menolak  yang  lain.
Kurangnya data dan informasi yang lengkap tentang  nelayan  serta  tidak  adanya  proses penglibatan  masyarakat  dalam  pembuatan kebijakan atau keputusan sehingga masyarakat  tidak  dapat  memberi  input secara  langsung  dalam  perlaksanaan program  tersebut.  Tinjauan  terhadap program  PSEMP  menunjukkan  bahwa panyaluran  dana  program  PSEMP  yang dilaksanakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan  (DKP),  dikatakan  banyak  yang tidak  mengenai  sasaran.  Bahkan  banyak dinikmati  oleh  pihak-pihak  lain  yang  tidak berkepentingan.  Banyak  masyarakat  di  luar nelayan,  seperti  guru,  pemandu,  bengkel mobil, bahkan pegawai pemerintah dikatakan  turut  menerima  dana  PSEMP
(Sinar  Harapan,  2006).  Pelaksanaan  dan pengurusan  PSEMP  ternyata  masih  banyak kelemahan  dan  tidak  mampu  memecahkan masalah  kemiskinan  nelayan,  termasuk  di Kabupaten Batu Bara. Kabupaten Batu Bara sudah  dimekarkan  tujuh  tahun  dari Kabupaten  Asahan,  namun  masayarakatnya rentan  dengan  kemiskinan,  termasuk  di Desa  Nelayan  Medang,  Kecamatan  Medang Deras.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan Evaluasi  Kinerja  Program  Pemberdayaan Sosial  Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  dan Pembangunan  Pangkalan  Data  di  Desa Nelayan Medang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten  Batu  Bara  untuk  menghasilkan suatu  kebijakan, strategi dan  program  yang sesuai perlu  di  bentuk untuk menggantikan program yang tidak berjalan dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode Survey . Pengambilan sampel  yang digunakan yaitu metode purposive sampling . Pertanyaan yang digunakan adalah berbentuk semi-ended question yang  menggabungkan  pertanyaan yang  berbentuk opened-ended dan closed- ended.

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa Nelayan, Kecamatan Medang Deras,
Kabupaten  Batu  Bara.  Penelitian  dilakukan selama  1  tahun,  tahun  pertama  dari  Januari 2021-Desember  2021,  pada  tahun  pertama peneliti  melakukan  survei  persiapan  data soSial ekonomi nelayan dalam rangkamembangun  pangkalan  data  nelayan
untuk evaluasi program pemberdayaan sosial ekonomi  masyarakat  pesisir.  Adapun  pada tahun kedua yang akan dimulai pada Januari 2022-Desember 2022, melakukan pembangunan pangkalan data GIS
masyarakat  pesisir  di  Kecamatan  Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.

## Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah masyarakat  Desa  Nelayan,  Kecamatan Medang  Deras,  Kabupaten  Batu  Bara.  Desa Nelayan  Medang,  Kecamatan  Medang  Deras, Kabupaten Batu Bara. Adapun kriteria inklusi yaitu :
a) Masyarakat Pesisir di Kecamatan Medang
Deras
b) Tidak  bergabung  dalam  organisasi
Nelayan
c) Berprofesi sebagai nelayan tradisional
d) Tidak pernah mengikuti program
e) Bekerja sebagai nelayan sudah melebihi 5 tahun

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  menggunakan  sumber primer dan sumber sekunder. Bagi pengumpulan  data  primer  berbagai  teknik digunakan,  termasuk  melalui  interview mendalam  kepada  key  informant,  kuesioner kepada  responden,  dan  observasi.  Data-data sekunder  di  peroleh  secara  triangulasi,  dan dijadikan  dasar  untuk  analisis  data  serta sebagai informasi tambahan.

## Teknik Pengolahan Data
Pengolahan  data  kuesioner  dilakukan dengan  menggunakan  SPSS  sedangkan pengolahan data key informant dan data-data yang di peroleh di analisis secara triangulasi .

## Analisis Data
Data  akan  diolah  dengan Statistical Package for Social Science (SPSS  ).  Informasi dari  interview  di  olah  untuk  mendukung penemuan-penemuan  dari  analisis  data kuesioner.  Selain  metode  tersebut,  metode pengamatan  di  lokasi  penelitian  juga digunakan  untuk  memperkuat  penemuan penelitian.
Analisis  Profil  Sosial  Ekonomi  Dan Pandangan  Nelayan  Desa  Nelayan Kecamatan Medang Deras Terhadap

## Kinerja Pemerintah
Berdasarkan  hasil  kajian  didapati bahwa  daerah  responden  berada  di Kecamatan  Medang  Deras,  yaitu  terdiri  dari desa  Medang  dengan  2  dusun  Kuala  Sipare dan  Pematang  Eru).  Adapun  Desa  Pakam terdiri  dari  2  dusun  yaitu  Dusun  Pematang Pasir  dan  Dusun  Benteng.  Dusun  Pematang Eru adalah paling banyak nelayannya yang di ambil  sebagai  responden.  Hasil  kajian mendapati  bahwa  paling  banyak  responden bekerja  sebagai  nelayan,  diman  responden laki-laki yang paling banyak, dalam usia 20 - 40 tahun dengan masa bekerja rata- rata 15 - 21  tahun.  Para  nelayan  rata-rata  sudah menikah,  memiliki  rumah  yang  terdiri  dari rumah batu dan papan.
Pendapatan  nelayan  rata-rata  Rp 50.000  sehari,  sehingga  menurut  mereka dengan pendapatan tersebut, di era pandemic covid ini kondisi ekonomi semakin tidak baik karena  tidak  dapat  mencukupi  segala perbelanjaan  yang  diperlukan,  akhirnya mereka  banyak  terjerat  hutang  dan  tidak dapat  menabung.  Apalagi  para  nelayan  tidak memiliki  alternatif  pekerjaan  karena  tidak memiliki  kemahiran,  sedangkan  rata-rata istri  hanya  sebagai  ibu  rumah  tangga.  Oleh karena itu terkait dengan kualitas hidup, para nelayan tidak dapat mencapai kualitas dengan baik, apalagi rata-rata tanggungan mereka ada 4 orang dalam satu rumah, dengan anak yang masih  bersekolah  dan  belum  ada  yang bekerja.  Hal  tersebut  dapat  di  lihat  dari kualitas makanan yang tidak memiliki variasi dalam  pemenuhan  makanan  sehari-hari. Tidak  ada  belanja  pakaian,  karena  masih memenuhi  belanja  Pendidikan.  Para  nelayan rata-  rata  tidak  mempunyai  HP,  karena  di anggap  mereka  belum  menjadi  keperluan utama,  dalam  pelayanan  kesehatan  juga mereka  belum  mengutamakannya,  karena biaya  tidak  mencukupi,  akibat  lebih mengutamakan belanja makanan sehari-hari. Mereka  merasakan  selama  covid  kualitas hidup  semakin  tdk  baik.  Apalagi  tidak  ada jaminan keselamatan kepada para nelayan.
Sebenarnya  menjadi  nelayan  bukan keinginan  mereka,  mereka  memilih  menjadi nelayan  bukan  karena  minat,  namun  karena faktor kesempitan hidup, akibat mereka tidak mempunyai  pilihan  lain.  Oleh  karena  itu untuk  mengatasi  masalah  kesempitan  hidup
yang  mereka  hadapi,  mereka  sangat memerlukan dukungan keagamaan.
Bantuan  yang  mereka  terima  tidak sesuai  dengan  harapan  mereka,  karena pemerintah  tidak  memahami  penyebab kemiskinan  mereka,  dan  tidak  pernah bertanya  tentang  bantuan  yang  mereka inginkan. Selain itu juga para nelayan sangat memerlukan dukungan moral, selain itu juga dukungan fisik seperti kapal dan alat tangkap sangat diperlukan. Para nelayan tidak pernah merasakan  pelayanan  dari  pemerintah. Mereka  sangat  memerlukan  kemahiran, karena  para  nelayan  tidak  pernah  mengikuti pelatihan program yang diadakan pemerintah.  Mereka  merasakan  bahwa pemerintah  tidak  ada  memberikan  kerja sama  yang  baik  serta  tanggung  jawab  dalam usaha mengurangi  masalah nelayan.
Pada  dasarnya  pemerintah  tidak mengenali  nelayan,  namun  jika  ada pemberian bantuan langsung sebagai peserta program  baru  pemerintah  ada  perhatian. Menurut  mereka  bantuan pemerintah  dapat memberikan  semangat,  karena  bantuan tersebut dapat meringankan beban hidup para nelayan. Para nelayan tidak pernah didatangi Dinas  Perikanan  untuk  memantau  kegiatan pesisir mereka,
Menurut  mereka  bantuan  yang diberikan pemerintah selama ini belum dapat membantu kerja nelayan, karena belum dapat meningkatkan motivasi mereka pergi ke laut. Pemerintah menurut mereka tidak membantu dalam  penjualan  hasil  tangkapan  nelayan. Para  nelayan  sangat  mengharapkan  bantuan
pemerintah  diprioritaskan  pada  nelayan tradisional  yang  tergolong  miskin.  Harapan mereka  bantuan  keuangan  dapat  terus diprogramkan.
Para  nelayan  merasakan  selama mereka  bekerja,  belum  ada  pemerintah daerah  khususnya  Dinas  Perikanan  datang melihat  dan  memantau  kegiatan  mereka  di pesisir, apalagi berinteraksi secara tatap muka khususnya  dalam  memberikan  arahan  dan penerangan  secara  terperinci  mengenai bantuan program pemerintah apalagi mendata  keperluan  mereka.  Khususnya selama pandemic covid sampai saat ini belum ada Dinas yang datang memberikan bantuan, serta  mendaftarkan  mereka  sebagai  peserta penerima  bantuan.  Para  nelayan  rata-rata mengatakan  Dinas  Perikanan  tidak  serius dalam  mengatasi  masalah  kemiskinan nelayan.
Seharusnya Dinas menjalankan
tanggung  jawabnya  dengan  baik,  terutama Dinas bertanggung  jawab  dalam  mengurangi permasalahan  nelayan  agar  para  nelayan meningkat  standar  hidupnya.  Para  nelayan membutuhkan berbagai informasi dari Dinas. Pandangan  para  nelayan  seharusnya  Dinas bersikap  adil  terhadap  semua  peserta khususnya masyarakat pesisir.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  kajian  didapati bahwa daerah responden berada  di  Kecamatan Medang  Deras,  yaitu  terdiri  dari  desa  Medang dengan 2 dusun Kuala Sipare dan Pematang Eru. Adapun  Desa  Pakam  terdiri  dari 2  dusun  yaitu
Dusun  Pematang  Pasir  dan  Dusun  Benteng. Dusun  Pematang  Eru  adalah  paling  banyak nelayannya  yang  di  ambil  sebagai  responden. Hasil  kajian  mendapati  bahwa  paling  banyak responden  bekerja  sebagai  nelayan,  dimana responden  laki-laki  yang  paling  banyak,  dalam usia  20  -  40  tahun  dengan masa  bekerja  rata- rata 15 - 21 tahun. Para nelayan rata-rata sudah menikah,  memiliki  rumah  yang  terdiri  dari rumah  batu  dan  papan.  Pendapatan  nelayan rata-rata  Rp  50.000  sehari,  sehingga  menurut mereka  dengan  pendapatan  tersebut,  di  era pandemic  covid  ini  kondisi  ekonomi  semakin tidak baik karena tidak dapat mencukupi segala perbelanjaan yang diperlukan, akhirnya mereka banyak  terjerat  hutang  dan  tidak  dapat menabung.
Apalagi  para  nelayan  tidak  memiliki alternatif  pekerjaan  karena  tidak  memiliki kemahiran,  sedangkan  rata-  rata  istri  hanya sebagai  ibu  rumah  tangga.  Oleh  karena  itu terkait  dengan  kualitas  hidup,  para  nelayan tidak dapat mencapai kualitas dengan baik, Hal tersebut  dapat  di  lihat  dari  kualitas  makanan yang  tidak  memiliki variasi  dalam  pemenuhan makanan sehari-hari. Tidak ada belanja pakaian, karena  masih  memenuhi  belanja  Pendidikan. Para  nelayan  rata-  rata  tidak  mempunyai  HP, karena  di  anggap  mereka  belum  menjadi keperluan  utama,  dalam  pelayanan  kesehatan juga  mereka  belum  mengutamakannya,  karena biaya tidak mencukupi, akibat lebih mengutamakan  belanja  makanan  sehari-hari. Mereka merasakan selama covid kualitas hidup semakin  tdk  baik.  Apalagi  tidak  ada  jaminan keselamatan kepada para nelayan.
Sebenarnya  menjadi  nelayan  bukan keinginan  mereka,  mereka  memilih  menjadi nelayan  bukan  karena  minat,  namun  karena faktor  kesempitan  hidup,  akibat  mereka  tidak mempunyai  pilihan  lain.  Oleh  karena  itu  untuk mengatasi  masalah  kesempitan  hidup  yang mereka  hadapi,  mereka  sangat  memerlukan dukungan keagamaan.
Bantuan  yang  mereka  terima  tidak sesuai  dengan  harapan  mereka,  karena pemerintah tidak memahami penyebab kemiskinan mereka, dan tidak pernah bertanya tentang  bantuan  yang  mereka  inginkan.  Selain itu  juga  para  nelayan  sangat  memerlukan dukungan moral, selain itu juga dukungan fisik seperti kapal dan alat tangkap sangat diperlukan. Para nelayan tidak pernah merasakan pelayanan dari  pemerintah.  Mereka  sangat  memerlukan kemahiran,  karena  para  nelayan  tidak  pernah mengikuti  pelatihan  program  yang  diadakan pemerintah. Mereka merasakan bahwa
pemerintah  tidak  ada  memberikan  kerja  sama yang  baik  serta  tanggung  jawab  dalam  usaha mengurangi  masalah nelayan.
Menurut mereka bantuan yang diberikan  pemerintah  selama  ini  belum  dapat membantu  kerja  nelayan,  karena  belum  dapat meningkatkan  motivasi  mereka  pergi  ke  laut. Pemerintah  menurut  mereka  tidak  membantu dalam  penjualan  hasil  tangkapan  nelayan.  Para nelayan sangat mengharapkan bantuan pemerintah  diprioritaskan  pada  nelayan tradisional  yang  tergolong  miskin.  Harapan mereka  bantuan  keuangan  dapat  terus diprogramkan.
Berdasarkan permasalahan sosial ekonomi  nelayan  tersebut,  maka  peneliti memberikan resolusi kepada Pemerintah untuk menerapkan pembangunan pangkalan data agar semua  pendataan  dapat  tersimpan  untuk penentuan  data  peserta  program  yang  akan diajukan  kepada  pemerintah  dalam  penetapan daftar  peserta  program  bantuan  pemerintah  di masa yang akan datang.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Artikel  ini  merupakan  salah  satu  hasil dari  Program  Riset  Talenta  yang  dibiayai  oleh dana  NON  PNBP  Universitas  Sumatera  Utara. Hibah  Skema  Penelitian  Dosen  Muda.  Oleh karena  itu,  diucapkan  terima  kasih  kepada Rektor USU dan Lembaga  Penelitian USU yang telah memberikan dana penelitian tahun 2021 Skema Mono Tahun Reguler.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah,  Katiman  Rostam,  Abdul  Hair  Awang  dan
Ambar Teguh Sulistiyani (2009). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pesisir:  Suatu  Kajian  Di  Kecamatan Cilincing.  Jakarta  Utara.Indonesia.  Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik 13 (2): 177-192.
Aisyah,  Katiman  Rostam  dan  Abdul  Hair  Awang (2010).  Prestasi  program  pemberdayaan ekonomi  masyarakat  pesisir  di  Jakarta Utara,  Indonesia:  Satu  penilaian  awal GEOGRAFIA  Online  TM  Malaysian Journal of Society and Space 6 (3):13 – 29 Aisyah,  Dara  et  al.  (2011).  Kemiskinan  Nelayan  di
Kawasan  Program  Skim  Pembangunan Kesejahteraan  Rakyat  (SPKR),  Kuala Trengganhu. Pusat Pembangunan
Sosioekonomi  (CSD),  Universiti  Malaysia Terengganu. Aisyah,  Dara  (2012).  Pembangunan  Komuniti
Nelayan  dan  Sumber  Perikanan.  Penerbit Universiti Malaysia Terengganu.
Aisyah,  Dara  et.,  al,.  (2014).  Social  Welfare Development  Program  Among  Coastal
Community (SPKMP) in Kuala Terengganu :  A  Prelimanary  Assessment  On  The Performance  Of  The  Program.  Journal Elixir  Social  Studies  74  (2014)  27065- 27071. ISSN : 2229-712x Aisyah,  Dara  &  M.  Sontang.  (2021).  Profil  Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Untuk Pembangunan  Pangkalan  Data  Program (Studi  Awal  Evaluasi  Kinerja  Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir)  Di  Desa  Nelayan  Kecamatan Medang  Deras  Kabupaten  Batu  Bara. Laporan Kemajuan Penelitian Talenta USU Skema Penelitian Dosen Muda FISIP USU Direktorat  Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir, Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) (2005)  Pedoman  Umum  Pemberdayaan Ekonomi  Masyarakat  Pesisir  (PEMP), Jakarta.
Direktorat  PEMP – Direktorat  Jenderal  Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil  (P3K)  (2006) Laporan  Umum  Pemberdayaan  Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), Jakarta.
Direktorat  Jenderal  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil (P3K)  (2006)  Direktur  Jenderal  Kelautan,
Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  melalui keputusan  Nomor  SK.42/KP3K/VI/2006 Tentang Revisi Penetapan Kabupaten/Kota  Penyelenggara  Kegiatan PEMP. Direktorat  Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir Departemen  Kelautan  dan  Perikanan (2006)  Pedoman  Umum  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Jakarta. Kusnadi. (2006). Filosofi pemberdayaan masyarakat  pesisir.  bandung. Humaniora Kusnadi.(2006). Konflik  sosial  nelayan. Yogyakarta. LKIS pelangi aksara Kurniawan (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. M. Sontang. (2011). “Hasil Uji Laboratorium Melalui Teknik  Pemanasan  Tepung  Tulang Ikan”. Malaysia Prijono dan AMW Pranarka (1996), Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, Jakarta: CSIS.
Midgley, James (1995), Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Pembangunan diterjemahkan  oleh  Fathrulsyah,  Jakarta: Bina Rena Pariwara Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar Jilid 4, (Singapore: Kerjaya
Printing Industries Pte Ltd, 2003).
Najihah M.Y, Mahmood , Rosman & Dollah, Hussain.
(2004). Impak Dana Khas Sektor Perikanan  (DKSP)  ke  atas  peminjam  di Negeri  Terengganu.Research  Reports. Institute  of  Research,  Development  and Commercialization  ,  Universiti  Teknologi MARA.
Anon.  (1998).Lembaga  Kemajuan  Ikan  Malaysia (LKIM).Laporan Kajian Sosioekonomi Nelayan 1995. Kuala Lumpur: Kementerian Pertanian Malaysia.
Dahuri,  Rokhmin.  et    al.  (2001).  Pengelolaan Sumber  Daya  Wilayah  Pesisir  dan  Lautan. Secara  Terpadu.  Pradnya  Paramita. Jakarta.
Syawal,  Y.  (1998).  Composition  shift  and  other characteristics of weeds and yield of sweet corn  on  Andisols  with  N  fertilization  and weeding  at  critical  period  of  the  crop. Publikasi  Berkala  Penelitian  Pascasarjana Universitas Padjadjaran. 9(2): 18-33.
Walters  &  Martell  (2004).  An  Ecosim  model  for exploring  ecosystem  management  options for  the  Gulf  of  Mexico:  implications  of including  multistanza  life  history  models for  policy prediction,  Fisheries  Centre (FC),University  of  British  Columbia, Canada.
Chuenpagdee,  R.  et  al.  (2005).  Innovation  and Outlook  in  Fisheries.  Fisheries  Centre Research Reports 13(2), 7-17 Hernández  and  Kempton.  (2003).  Changes  in fisheries management in Mexico: effects of increasing  scientific  input  and  public participation, Oce. Coast. Mgnt.46. pp. 507 – 526. Kurniawan (2005). Transformasi Pelayanan Publik.
Yogyakarta. Pembaharuan.
Ibrahim  (2000).  Model  Pembelajaran  Kooperatif. http://id.wikipedia.org./wiki/
Aqib,  Zainal  (2006).  Penelitian  Tindakan  Kelas.
Bandung: Yrama Widya
Turiman,  P.,  Omar,  J.,  Daud,  A.  M.,  &  Osman,  K. (2012).  Fostering  the  21st  Century  Skills through  Scientific  Literacy  and  Science Process  Skills.  Procedia  -  Social  and Behavioral Sciences (59):110-116.
Narayan,  D.,  &  Pritchett,  L.  (1999).  Cents  and Sociability:  Household  Income  and  Social Capital  in  Rural  Tanzania.  Economic Development  and  Cultural  Change,  47(4), 871 – 897. Riyanta,  S.,  &  Kurniati,  P.  (2018).  Strategi  tata kelola kolaboratif antara aktor pemerintah dan  non  pemerintah  dalam  pengentasan kemiskinan. Jurnal Analis Kebijakan, 2(2). Shulman,  L.  S.  (1986).  Those  Who  Understand:
Knowledge Growth in Teaching.
Educational Researcher, 2(15), 4 - 14. Keban, Yeremias T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media
Rice  M,  Arekere  DM  (2005)  Workforce  diversity initiatives  and  best  practices  in  business and  governmental  organizations.  In:  Rice M (eds) Diversity and public
administration: Theory, issues and perspectives.  ME  Sharpe,  Armonk,  New York.
Rummler  GA,  Brache  AP  (1995)  Improving performance:  How  to  manage  the  white space  in  the  organization  chart  (2nd  ed.). Wiley John & Sons Inc, New York. Murphy,  K.  R.,  &  Cleveland,  J.  N.  (1995). Understanding  Performance  Appraisal: Social,  Organizational,  and  Goal-Based Perspectives. Thousand Oaks, CA: Sage. Wojnar,  D.  M.,  &  Swanson,  J.  M.  (2007). Phenomenology: An Exploration. Journal of holistic nursing.
Swanson  RA  (1999)  The  foundations  of
performance improvement and implications  for  practice.  In:  Torraco  R (Ed)  Performance  improvement  theory and practice, pp. 1-25. BerrettKoehler, San Francisco.
Swanson  RA  (2007)  Analysis  for  improving performance: Tools for diagnosing organizations and documenting workplace expertise.  2nd  edition.  Berrett-Koehler, San Francisco.
Swanson  RA,  Holton  EF  (1999)  How  to  assess performance,  learning,  and  perceptions  in organizations. Berrett-Koehler, San Francisco.
Swanson  RA,  Holton  EF  (eds)  (2005)  Research  in
organizations:  Foundations  and  methods of inquiry. San Francisco, Berrett-Koehler.