Buletin Profesi Insinyur 1(1) (2018) 25–31

## Implementasi Sistem Manajemen K3 Pada Konstruksi Jalan Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  (1)  Mengetahui pelaksanaan  sistem  manajemen  kesehatan  dan keselamatan  kerja  pada  proyek  Pembangunan  Jalan Akses Menuju Pelabuhan Trisakti-Liang Anggang, dan (2) Mengetahui  keadaan  kelengkapan  fasilitas  yang berkaitan  dengan  pelaksanaan  sistem  kesehatan  dan keselamatan  kerja  pada  proyek.  Setelah  dilakukan analisis  sistem  kesehatan  dan  keselamatan  kerja, didapatkan  bahwa  (1)  Pelaksanaan  sistem  manajemen kesehatan  dan  keselamatan  kerja  pada  sistem kesehatan  dan  keselamatan  kerja  dalam  kondisi  yang baik.  Hal  tersebut  diwujudkan  dalam  bentuk  kinerja penerapan penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan  kerja  berdasarkan  Peraturan  Menteri  PU No. 9 tahun 2008 dengan nilai 88,295%, (2) Kelengkapan fasilitas  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  sistem kesehatan  dan  keselamatan  kerja  dikategorikan  baik, yang  ditunjukkan  dari  hasil  Penilaian  Kelengkapan Fasilitas  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  berdasarkan Peraturan  Menteri  PU  No.  9  tahun  2008  dengan  nilai 82,1%.
Kata  kunci:  Sistem  manajemen  K3,  konstruksi,  jalan raya, kecelakaan, Jamsostek.

## Qomariyatus Sholihah
Penulis  adalah  staff  pengajar  Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas  Lambung  Mangkurat.  Bidang keahlian  penulis  adalah  teknik  industri khususnya sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
qoqom_kuncoro@yahoo.co.nz

## www.buletinppi.ulm.ac.id

## Pendahuluan
Proyek konstruksi memiliki sifat yang khas, antara lain tempat  kerjanya  di  ruang  terbuka  yang  dipengaruhi  cuaca, jangka  waktu  pekerjaan  terbatas,  menggunakan  pekerja yang  belum  terlatih,  menggunakan  peralatan  kerja  yang membahayakan  keselamatan  dan  kesehataan  kerja  dan pekerjaan yang banyak mengeluarkan tenaga. Berdasarkan sifat-sifat  unik  itu  pula,  maka  sektor  jasa  kontruksi mempunyai  resiko  biaya  kecelakaan  fatal  (Pangkey  dkk, 2012).
Sebagai  gambaran,  data  angka  kecelakaan  kerja  dari PT.  Jamsostek  Tahun  2011  di  Indonesia  tercatat  96.314 kasus  kecelakaan  kerja,  dimana  terdapat  2.144  orang meninggal,  42  orang  cacat  total.  Sebagian  besar  pekerja yang  ditanyakan  mengenai  berbagai  hal  tentang  K3,  tidak mengetahui  secara  jelas  mengenai  K3  meskipun  pernah mendengarnya.  Hal  ini  berarti  bahwa  persoalan  K3  bagi pekerja ditempatkan jauh di bawah persoalan seperti upah rendah serta hak-hak lainnya.
Untuk memperkecil risiko kecelakaan kerja pemerintah telah  mengeluarkan  suatu  peraturan  tentang  keselamatan kerja  khusus  untuk  sektor  konstruksi  yaitu  peraturan Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  no.  PER 01/Men/1980 (Pangkey, 2012).
SMK3  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisah  dari sistem  perlindungan  tenaga  kerja  dan  bagi  pekerjaan  jasa konstruksi  dapat  meminimalisasi  dan  menghindarkan  diri dari risiko kerugian moral maupun material, kehilangan jam kerja,  maupun  keselamatan  manusia  dan  lingkungan sekitarnya  yang  nantinya  dapat  menunjang  peningkatan kinerja yang efektif dan efisien dalam proses pembangunan (Sholihah, 2012).
Peraturan  mengenai  keselamatan  kerja  untuk konstruksi tersebut dinilai memadai untuk kondisi minimal, hal  yang  sangat  disayangkan  adalah  pada  penerapan peraturan  tersebut  di  lapangan.  Rendahnya  kesadaran masyarakat  pada  masalah  keselamatan  kerja  dan rendahnya  tingkat  penegakan  hukum  oleh  pemerintah, mengakibatkan  penerapan  peraturan  keselamatan  kerja yang  masih  jauh  dari  optimal,  yang  pada  akhirnya menyebabkan  masih  tingginya  angka  kecelakaan  kerja (Sholihah, 2013).
Pada  proyek  Pembangunan  Jalan  Akses  Menuju Pelabuhan Trisakti-Liang Anggang, terdapat ketidaksesuaian antara  pemahaman  pengetahuan  K3.  Ada  pekerja  yang tidak  sadar  berperilaku  tidak  aman  ( unsafe  action ),  ada pekerja  yang  bekerja  dengan  tidak  aman  meskipun  sudah tahu bagaimana seharusnya  bekerja secara aman, dan ada juga  pekerja  yang  menyadari  dirinya  berkompeten,  tetapi perlu  pengarahan  dan  bimbingan.  Untuk  itu,  perlu diketahui  pengaruh  pengetahuan  K3  terhadap  perilaku pekerja  konstruksi  dilihat  dari  beberapa  aspek  terkait  K3 seperti definisi dan inisiasi, sistem manajemen, mekanisme alat pelindung diri, sarana dan prasarana, serta risiko K3 ().
Secara  umum  pengetahuan  tentang  K3  sangat  luas, ada beberapa komponen K3 yang dipandang penting untuk dijadikan tolak ukur pemahaman K3. Komponen-kompenen tersebut adalah definisi dan inisiasi K3, Sistem Manajemen K3 (SMK3), Alat Pelindung Diri (APD), Sarana dan Prasarana K3, Risiko K3.
Definisi  dan  inisiasi  bermanfaat  untuk  gambaran  awal tentang  K3  pada  suatu  proyek  konstruksi  yang  erat kaitannya  dengan  pengenalan  secara  umum  seperti misalnya definisi istilah–istilah, kepanjangan dari singkatan–singkatan,  arti  dan  makna  lambang  K3,  struktur
Buletin Profesi Insinyur 1(1) (2018) 25–31
organisasi yang terlibat, pihak internal dan eksternal terkait fungsi pelaksanaan K3, dan sebagainya.
Proses  SMK3  menggunakan  pendekatan  PDCA  ( Plan Do Check Action ) yaitu mulai dari perencanaan, penerapan, pemeriksaan,  dan  tindakan  perbaikan.  Dengan  demikian, SMK3  akan  berjalan  terus–menerus  secara  berkelanjutan selama aktivitas organisasi masih berlangsung.
Perlindungan  keamanan  dan  keselamatan  pekerja dalam  suatu  kegiatan  konstruksi  seharusnya  dilakukan secara  sungguh-sungguh  melalui  berbagai  cara  untuk mengurangi  sumber  bahaya  dengan  menggunakan  alat pelindung  diri  ( personal  protective  devices ).  Namun  dalam realisasinya  pemakaian  APD  masih  sangat  sulit,  mengingat para  pekerja  akan  menganggap  bahwa  alat  ini  akan mengganggu pekerjaan.
Komponen  penting  lainnya  yaitu  risiko  K3,  yang menggambarkan  besarnya  potensi  bahaya  pada  pekerjaan konstruksi  untuk  dapat  menimbulkan  insiden  atau  cedera pada  pekerja  yang  ditentukan  oleh  kemungkinan  dan keparahan  yang  diakibatkannya,  sehingga  harus  dikelola dan  dihindarkan  melalui  manajemen  K3  yang  baik  (Teja, 2015).
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  :  (1)  Mengetahui pelaksanaan  SMK3  pada  proyek  Pembangunan  Jalan  Akses Menuju  Pelabuhan  Trisakti-Liang  Anggang,  dan  (2) Mengetahui  keadaan  kelengkapan  fasilitas  yang  berkaitan dengan pelaksanaan sistem SMK3 pada proyek Pembangunan Jalan Akses Menuju Pelabuhan Trisakti-Liang Anggang.

## Metode dan Literatur

## Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan  mesin,  pesawat,  alat  kerja,  bahan  dan  proses pengolahannya,  landasan  tempat  kerja  dan  lingkungannya serta  cara-cara  melakukan  pekerjaan.  (Ridley,  2004). Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan  baik  jasmani  maupun  rohani  tenaga  kerja pada  khususnya  dan  manusia  pada  umumnya,  hasil  karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan  pengertian  secara  keilmuan  adalah  suatu  ilmu pengetahuan  dan  penerapannya  dalam  usaha  mencegah kemungkinan  terjadinya  kecelakaan  dan  penyakit  akibat kerja. (Armanda, 2006).

## Kecelakaan Kerja
Beberapa  pengertian  kecelakaan  menurut  Dale  S. Beach,  kecelakaan  adalah  suatu  kejadiaan  peristiwa  yang tidak  diharapkan  yang  merintangi  atau  mengganggu jalannya  kegiatan  biasa  (Moekijat,  1999).  Menurut  Drs. Moekijat  kecelakaan  adalah  apa  saja  yang  tidak direncanakan  atau  yang  tidak  diadakan  untuk  perubahan atau  penyimpangan  dari  apa  yang  diharapkan  (Moekijat, 1999).  Menurut  Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor 3/MEN/1998  kecelakaan  adalah  suatu  kejadian  yang  tidak dikehendaki  dan  tidak  diduga  semula  yang  dapat menimbulkan korban manusia dan harta benda (Sastrohadiwiryo, 2002). Menurut UU RI Nomor 3 Th. 1992 tentang  Jaminan  Sosial  Tenaga  Kerja,  kecelakaan  kerja adalah  kecelakaan  yang  terjadi  berhubungan  dengan
hubungan  kerja,  termasuk  penyakit  yang  timbul  akibat kerja,  demikian  pula  kecelakaan  yang  terjadi  dalam perjalanan  berangkat  dari  rumah  menuju  ke  tempat  kerja dan  pulang  ke  rumah  melalui  jalan  yang  biasa  atau  wajar dilalui (Wibowo, 2002).
Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh dua golongan penyebab  (Endroyo,  1989),  yaitu  pertama,  tindakan perbuatan  manusia  yang  tidak  memenuhi  keselamatan ( unsafe  human  acts )  dan  yang  kedua  keadaan-keadaan lingkungan  yang  tidak  aman  ( unsafe  condition ).  Walaupun manusia  telah  berhati-hati,  namun  apabila  lingkungannya tidak menunjang (tidak aman), maka kecelakaan dapat pula terjadi.  Begitu  pula  sebaliknya.  Oleh  karena  itulah diperlukan  pedoman  bagaimana  bekerja  yang  memenuhi prinsip-prinsip keselamatan.

## Keselamatan Kerja
Menurut Bangun Wilson (2012:377) Keselamatan Kerja adalah  perlindungan  atas  keamanan  kerja  yang  dialami pekerja  baik  fisik  maupun  mental  dalam  lingkungan pekerjaan.  Keselamatan  kerja  menunjukkan  pada  kondisi yang  aman  atau  selamat  dari  penderitaan,  kerusakan  atau kerugian  di  tempat  kerja.  Adapun  sasaran  keselamatan kerja secara terinci adalah (Endroyo, 1989):
1. Mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja
2. Mencegah timbulnya penyakit akibat kerja
3. Mencegah/mengurangi kematian akibat kerja
4. Mencegah atau mengurangi cacat tetap
5. Mengamankan  material,  konstruksi,  pemakaian, pemeliharaan  bangunan-bangunan,  alat-alat  kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi
6. Meningkatkan  produktivitas  kerja  tanpa  memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya
7. Mencegah  pemborosan  tenaga  kerja,  modal,  alat  dan sumber-sumber produksi lainnya sewaktu kerja
8. Menjamin  tempat  kerja  yang  sehat,  bersih,  nyaman, dan  aman  sehingga  dapat  menimbulkan  kegembiraan semangat kerja
9. Memperlancar,  meningkatkan  dan  mengamankan produksi, industri serta pembangunan.

## Undang-Undang dan Peraturan Mengenai K3 Undang Undang No. 1/1970 Tentang Keselamatan Kerja
UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 2  ayat  2  menyatakan  bahwa  syarat  keselamatan  kerja diberlakukan  di  tempat  kerja,  yaitu  pembangunan, perbaikan,  perawatan,  pembersihan  atau  pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan pengairan,  saluran  atau  terowongan  di  bawah  tanah  dan sebagainya atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan
Dalam  UU  No.  1  tahun  1970  ini  juga,  pada  pasal  9 angka  1  kewajiban  pengurus  K3  untuk  menunjukan  dan menjelaskan kepada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi- kondisi  dan  bahaya-bahaya  yang  dapat  timbul  di  tempat kerja.

## Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  No.  01/1980  Tentang  K3 Pada Konstruksi Bangunan
Pada  Bab  I  pasal  3  ayat  1,2,3,  isinya  antara  lain;  pada pekerjaan  konstruksi  diusahakan  pencegahan  kecelakaan atau  sakit  akibat  kerja,  disusun  unit  keselamatan  dan
Buletin Profesi Insinyur 1(1) (2018) 25–31
kesehatan  kerja  yang  harus  diberitahukan  kepada  setiap tenaga  kerja,  unit  tersebut  melakukan  usaha  pencegahan kecelakaan,  kebakaran,  peledakan,  penyakit  akibat  kerja, P3K,  dan  usaha  penyelamatan.  Pasal  4  menyatakan  bila terjadi  kecelakaan  kerja  atau  kejadian  yang  berbahaya harus dilaporkan kepada direktur atau pejabat yang ditujuk.
Pada  Bab  II  pasal  5  mengharuskan  di  setiap  tempat kerja dilengkapi dengan sarana untuk keluar masuk dengan aman;  tempat,  tangga,  lorong,  dan  gang  tempat  orang bekerja  atau  sering  dilalui  harus  dilengkapi  dengan penerangan  yang  cukup  semua  tempat  kerja  harus mempunyai ventilasi yang cukup.
Surat Keputuan Bersama Menteri PU dan Menteri Tenaga Kerja No. 174/Men/1986-104/kpts/ 1986 Tentang K3 Pada Tempat Kegiatan Konstruksi
Pada  bab  I  terdiri  dari  kewajiban  umum  kontraktor, organisasi keselamatan dan kesehatan kerja dan PPPK. Bab II  tentang  pintu  masuk  dan  keluar,  lampu  penerangan, ventilasi, kebersihan,  pencegahan terhadap kebakaran  dan alat  pemadam  kebakaran,  perlindungan  terhadap  bahan- bahan  jatuh  dan  bagian  bangunan  yang  runtuh, perlindungan  agar  orang  tidak  jatuh.  Bab  III  tentang perancah, yang diatur sangat rinci meliputi tempat bekerja, jalur  pengangkut  bahan,  perancah  dolken,  perancah gantung, perancah dongkrak tangga, perancah siku dengan penunjang,  perancah  kuda-kuda,  perancah  pipa  logam, perancah bergerak, perancah kursi gantung dan sebagainya.

## Peraturan No. 05/Menteri Tenaga Kerja/1996
Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja adalah  bagian  dari  sistem  manajemen  keseluruhan  yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan,  prosedur,  proses  dan  sumber  daya  yang dibutuhkan  bagi  pengembangan,  penerapan,  pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan kerja dalam  rangka  pengendalian  risiko  yang  berkaitan  dengan kegiatan  kerja  guna  terciptanya  tempat  kerja  yang  aman, efisien, dan produktif.

## UU No 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
Pasal 23 ayat 2 menyatakan  bahwa penyeleng garaan pekejaan  konstruksi  wajib  memenuhi  ketentuan  tentang keteknikan,  keamanan,  keselamatan  dan  kesehatan  kerja, perlindungan  tenaga  kerja,  serta  tata  lingkungan  setempat untuk  menjamin  terwujudnya  tertib  penyelenggaraan pekerjaan konstruksi

## Undang-Undang No. 13/2003 Tentang Ketenaga kerjaan
Pada  pasal  86  menjelaskan  bahwa  setiap  pekerja berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan  kesehatan  kerja,  moral  dan  kesusilaan  dan  perlakuan yang  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia  serta nilai-nilai  agama.  Pada  pasal  87  menyatakan  bahwa  setiap perusahan  wajib  menerapkan  sistem  manajemen  K3  yang terintregasi dengan sistem manajemen perusahaan.
Peraturan Mengenai Sistem Manajemen K3
Sistem  Manajemen  K3  adalah  sistem  yang  digunakan untuk  mengelola  aspek  K3  dalam  organisasi  atau perusahaan.  Sistem  manajemen  K3  adalah  pengelolaan  K3 dengan  menerapkan  sistem  manajemen  untuk  mencapai hasil yang efektif dalam mencegah kecelakaan dan efek lain yang merugikan.
Berdasarkan  definisi  tersebut  maka  Sistem  Manajemen  K3 juga  terjadi  atas  komponen-komponen  yang  saling  terkait dan  terintegrasi  satu  dengan  lainnya.  Komponen- komponen ini sering disebut elemen sistem manajemen K3 (Ramli, 2013).

## 1.   Peraturan Menteri PU No. 9 Tahun 2008
Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja (SMK3)  adalah  bagian  dari  sistem  manajemen  secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan,  tanggung  jawab,  pelaksanaan,  prosedur, proses  dan  sumber  daya  yang  dibutuhkan  bagi pengembangan  penerapan,  pencapaian,  pengkajian  dan pemeliharaan  kebijakan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif.
SMK3 konstruksi bidang pekerjaan umum adalah SMK3 pada  sektor  jasa  konstruksi  yang  berhubungan  dengan kepentingan  umum  (masyarakat)  antara  lain  pekerjaan konstruksi:  jalan,  jembatan,  bangunan  gedung  fasilitas umum,  sistem  penyediaan  air  minum  dan  perpipaannya, sistem  pengolahan  air  limbah  dan  perpipaannya,  drainase, pengolahan sampah, pengaman pantai, irigasi, bendungan, bendung, waduk, dan lainnya.
Pada bab 3 peraturan menteri PU nomor 9 tahun 2008 pasal  4  dijelaskan  tentang  ketentuan  penyelenggaraan sistem  manajemen  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  di bidang konstruksi, adapun ketentuannya sebagai berikut:
1. Kegiatan  jasa  konstruksi  yang  dilaksanakan  oleh pengguna  jasa/penyedia  jasa  terdiri  dari  jasa pemborongan,  jasa  konsultasi  dan  kegiatan  swakelola yang  aktifitasnya  melibatkan  tenaga  kerja  dan peralatan  kerja  untuk  keperluan  pelaksa  naan pekerjaan  fisik  di  lapangan  wajib  menyeleng  garakan SMK 3 konstruksi bidang pekerjaan umum.
2. Penyelenggaraan  SMK3  Konstruksi  Bidang  Pekerjaan Umum  wajib  menggunakan  pedoman  ini  beserta lampirannya
3. Penyelenggaraan  SMK3  Konstruksi  Bidang  Pekerjaan Umum dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
Risiko  Tinggi ,  adalah  mencakup  pekerjaan  konstruksi yang  pelaksanaannya  berisiko  sangat  membahayakan keselamatan  umum,  harta  benda,  jiwa  manusia  dan lingkungan serta terganggunya kegiatan konstruksi Risiko Sedang , adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang  pelaksanaannya  dapat  berisiko  membahayakan keselamatan  umum,  harta  benda  dan  jiwa  manusia serta terganggunya kegiatan konstruksi
Risiko  Kecil ,  adalah  mencakup  pekerjaan  konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda serta terganggunya kegiatan konstruksi
4. Kinerja  penerapan  penyelenggaraan  SMK3  Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dibagi mencapai tiga, yaitu: Baik, bila mencapai hasil penilaian >85%;
Buletin Profesi Insinyur 1(1) (2018) 25–31
Sedang, bila mencapai hasil penilaian 60% - 85%; Kurang, bila mencapai hasil penilaian <60%.
5. Dalam  rangka  penyelenggaraan  SMK3  Konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum  harus  dibuat  Rencana  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  Kontrak  (RK3K)  oleh  penyedia  jasa dan disetujui oleh pengguna jasa.
6. Di  tempat  kerja  harus  selalu  terdapat  pekerja  yang sudah  terlatih  dan/atau  bertanggung  jawab  dalam Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
7. Untuk  kegiatan  swakelola,  perlu  ada  penentuan tentang:
Pihak yang berperan sebagai penyelenggara langsung Pihak yang berperan sebagai pengendali.

## 2.   Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012
SMK3  adalah  bagian  dari  sistem  manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  kerja  guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.
Mengapa  perlu  adanya  SMK3?  Sistem  manajemen diperlukan  untuk  meningkatkan  upaya  K3  yang  dijalankan dalam perusahaan agar berjalan secara efisien dan efektif.

## Fasilitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Untuk  menjamin  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja dapat berlangsung dengan baik perlu diperhatikan fasilitas- fasilitas  standar  yang  mendukung  kegiatan  dapat  berjalan dengan  aman.  APD  standar  seperti  helm  proyek,  sepatu pelindung,  pelindung  mata,  masker  dan  pelindung  telinga. Selain  pakaian  pelindung  tersebut,  pemasangan  papan- papan  peringatan,  rambu  lalu  lintas,  ketentuan  atau peraturan  pengunaan  peralatan  yang  sesuai  dengan fungsinya  dan  ketentuan-ketentuan  yang  membuat  lokasi kegiatan aman dan di dukung oleh personil yang menangani setiap  kegiatan  menguasai  operasional  akan  menjamin keselamatan  dan  kesehatan  kerja  dapat  berlangsung  baik. Fasilitas  pendukung  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja merupakan  hal  yang  pokok  selain  perencanaan,  pelatihan, dan  pengawasan.  Fasilitas  yang  dimaksud  disini  meliputi fasilitas  yang  berada  di  sekitar  proyek  dan  yang  melekat pada diri pekerja.

## 1.   Macam-Macam APD
Alat-alat  pelindung  diri  yang  standar  pada  proyek konstruksi ada berbagai macam, antara lain:
Helm proyek , helm  sangat penting digunakan  sebagai pelindung  kepala,  dan  sudah  merupakan  keharusan bagi setiap pekerja konstruksi untuk menggunakannya dengan benar sesuai peraturan Masker , berbagai material konstruksi berukuran besar sampai  sangat  kecil  yang  merupakan  sisa  dari  suatu kegiatan,  misalnya  serbuk  kayu  dapat  mengganggu pernafasan maka dari itu perlu digunakan masker Pakaian  kerja ,  digunakan  untuk  melindungi  badan manusia  terhadap  pengaruh-pengaruh  yang  kurang sehat atau yang bias melukai badan Sarung  tangan ,  digunakan  untuk  melindungi  tangan dari benda-benda keras dan tajam selama menjalankan kegiatan Sepatu ,  setiap  pekerja  konstruksi  perlu  memakai sepatu  dengan  sol  yang  tebal  supaya  bisa  bisa  bebas
berjalan  kemana-mana  tanpa  terluka  oleh  benda tajam.

## 2.   Macam-Macam Fasilitas Pengaman Proyek
Selain  adanya  APD  maka  perlu  juga  dilengkapi  oleh alat pengaman pada proyek konstruksi yang gunanya untuk menunjang  keamanan  pada  proyek  tersebut.  Macam- macam fasilitas pengaman proyek, antara lain:
Jaring pengaman, digunakan untuk mencegah adanya benda atau material proyek yang jatuh kebawah
Rambu-rambu, dipasang  untuk  menginformasikan sesuatu  yang  ada  di  dalam  proyek  dan  sebagi  tanda bahaya.
Hydrant, digunakan  untuk  pertolongan  pertama  jika terjadi kebakaran pada proyek Spanduk  peringatan  K3, adanya  spanduk  ataupun poster  di  proyek  agar  seluruh  pekerja  proyek  paham mengenai K3 dan pencegahan kecelakaan kerja
Alarm  peringatan, digunakan  untuk  mengumum  kan kepada semua orang yang berada di proyek jika terjadi suatu bahaya
Lampu peringatan, digunakan sebagai tanda bahaya di dalam maupun di luar proyek.

## Jenis-jenis Penerapan SMK3
Penerapan  SMK3  dalam  organisasi  bertujuan  untuk meningkatkan  kinerja  K3  dengan  melaksanakan  upaya  K3 secara  efisien  dan  efektif  sehingga  risiko  kecelakaan  dan penyakit  akibat  kerja  dapat  dicegah  atau  dikurangi.  Setiap organisasi  memiliki  risiko  K3  sesuai  dengan  sifat  dan  jenis kegiatannya.  Karena  itu  organisasi  tersebut  pasti  sudah menjalankan  upaya  K3,  yang  membedakan  adalah  kualitas implemen tasinya.
Dalam  organisasi  yang  tradisional,  program  K3 mungkin  telah  dilakukan  namun  tidak  menggunakan kerangka sistem yang baik. Bentuknya tidak beraturan dan acak, sehingga hasil yang dicapai juga kurang efektif.
Sering  perusahaan  telah  menerapkan  SMK3,  tetapi kecelakaan  masih  saja  terjadi.  Hal  tersebut  disebabkan karena  kualitas  penerapan  SMK3  di  dalam  perusahaan masih  belum  menyeluruh  dan  lengkap  (komprehensif). Beberapa jenis penerapan SMK3 adalah sebagai berikut :
SMK3 Virtual: Organisasi telah memiliki elemen SMK3 dan melakukan langkah pencegahan yang baik, namun tidak  memiliki  sistem  yang  mencerminkan  bagaimana langkah  pengamanan  dan  pengendalian  risiko dijalankan.
SMK3  Salah  Arah: Organisasi  telah  memiliki  elemen SMK3  yang baik, tetapi salah arah dalam mengembangkan langkah pencegahan dan pengamanannya.  Akibatnya  isu  atau  potensi  bahaya yang bersifat kritis bagi organisasi terlewatkan.
SMK3  Acak: Organisasi  yang  telah  menjalankan program  pengendalian  dan  pencegahan  risiko  yang tepat sesuai dengan realita yang ada dalam organisasi, namun  tidak  memiliki  elemen-elemen  manajemen  K3 yang  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  proses pencegahan  dan  pengendalian  tersebut  berjalan dengan  baik. Elemen K3 yang digunakan bersifat acak dan tidak memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.
Buletin Profesi Insinyur 1(1) (2018) 25–31
SMK3  Komprehensif: Organisasi  yang  menerapkan dan mengikuti proses sistem yang baik. Elemen SMK3 dikembangkan  berdasarkan  hasil  identifikasi  risiko, dilanjutkan  dengan  menetapkan  langkah  pencegahan dan  pengamanan,  serta  melalui  proses  manajemen untuk  menjamin  penerapannya  secara  baik  (Ramli, 2010).
Penulisan  ini  dilakukan  berdasarkan  pada  hasil penilaian  dan  monitoring  serta  evaluasi  komponen  utama penyelenggaraan SMK3, yaitu meliputi:

## Penilaian Kinerja Penerapan Penyelenggaraan SMK3
Untuk
mengetahui Kinerja Penerapan Penyelenggaraan  SMK3  Proyek  Peningkatan  Struktur  Jalan Batas  Kota  Muara  Tewe  Kandui,  dilakukan  Monitoring  dan Evaluasi  SMK3  Konstruksi  (Monev  SMK3).  Maksud Penyelenggaraan  Monev  SMK3  adalah  untuk  mengukur tingkat  penyelenggaraan  SMK3  dalam  pemenuhan  syarat- syarat  keamanan,  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  pada tempat  kegiatan  konstruksi  dan  bertujuan  untuk pembinaan  penerapan  SMK3  Konstruksi  di  lingkungan Kementerian PU. Monev dilakukan kepada pihak pengguna jasa, yaitu Satker dan PPK serta pihak penyedia jasa.

## Monev Pengguna Jasa (Satker):
1. Satker menerapkan SMK3 Konstruksi Bidang PU secara penuh mengacu pada Permen PU No. 09/PRT/M/2008 tentang  Pedoman  Sistem  Manajemen  Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
2. Persyaratan K3 dimasukkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa oleh Pokja Satker
3. Satker sudah mempunyai dan memasang Kebijakan K3 dan  Pakta  Komitmen  K3  Kementerian  PU,  dipasang  di tempat  yang  mudah  dibaca  dan  disosialisasikan kepada unit kerja/staf di bawah kendali Satker
4. Satker mempunyai Prosedur Teknis tentang Pelaksanaan  SMK3  Konstruksi  yang  diterbitkan  oleh Pejabat Eselon I, sesuai Permen PU No. 09/PRT/M/2008 Pasal 7 ayat (1)
5. Satker  mempunyai  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan Monitoring  dan  Evaluasi  Penyelenggaraan  SMK3 Konstruksi
Monev Pengguna Jasa (PPK) :
1. Kebijakan K3 dan Pakta Komitmen K3 Kementerian PU terpasang  di  Kantor  dan  disosialisasikan  kepada seluruh pejabat dan staf
2. PPK  telah  menugaskan  Penyedia  Jasa  untuk menyelenggarakan  SMK3  Konstruksi  sesuai  RK3K  dan meminta  Penyedia  Jasa  untuk  mengkaji  ulang  RK3K pada bagian yang perlu dikaji ulang
3. PPK  sudah  menjelaskan  tentang  risiko  K3  Konstruksi pada  saat aanwijzing ,  termasuk  kondisi  dan  bahaya yang dapat timbul dalam pelaksanaan pekerjaan
4. PPK  melibatkan  Petugas  K3/Ahli  K3  Konstruksi  dalam menentukan  kategori  risiko  seluruh  paket  kegiatan yang dikendalikannya
5. PPK dan Penyedia Jasa menetapkan tingkat risiko dan dilakukan  pembahasan  tingkat  risiko  K3.  Dalam menetapkan  tingkat  risiko  K3,  PPK  berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi
6. PPK  memahami  dan  menerapkan  SMK3  dan wewenangnya dalam penyelenggaraan SMK3
Konstruksi  sesuai  tugas,  tanggung  jawab  dan wewenangnya  mengacu  pada  Permen  PU  No. 09/PRT/M/2008,  pasal  10  tentang  Tugas,  Tanggung Jawab  dan  Wewenang  Pejabat  Pembuat  Komitmen (PPK)

## Monev Penyedia Jasa :
1. Kebijakan K3 Penyedia Jasa berdasarkan kebijakan KSO PP-GNG-BLJ dan disepakati bersama
2. Sasaran  dan  Program  kerja  telah  dibuat  secara  rinci dan terukur
3. Penyedia  Jasa  melengkapi  daftar  Permen  PU  Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  (K3)  Konstruksi Bidang  Pekerjaan  Umum  sebagai  acuan  dalam pelaksanakan SMK3 Bidang Pekerjaan Umum
4. Penyedia  Jasa  melengkapi  Surat  Keputusan  Bersama Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Menteri  Pekerjaan  Umum No.  174/MEN/1986  dan  104/KPTS/1986  tentang  K3 Pada Tempat Kegiatan Konstruksi
5. Penyedia  Jasa  melengkapi  Pedoman  Pelaksanaan  K3 untuk Konstruksi Jalan dan Jembatan No. 004/BM/2006
6. Komunikasi informasi mengenai standar dan persyaratan  teknis  pelaksanaan  akibat  adanya perubahan  yang  dilakukan  kepada  seluruh  pekerja termasuk kepada Subkontraktor
7. RK3  Kontrak  dijadikan  sebagai  bagian  yang  tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak, karena RK3K yang pada  saat  monev  sudah  divalidasi  merupakan  sarana interaksi  Pengguna  Jasa  dan  Penyedia  Jasa  dalam penyelenggaraan K3 proyek.
8. Penyedia  Jasa  sudah  membentuk  Struktur  Organisasi P2K3 (Panitia Pembina K3)
9. Penyedia  Jasa  melaksanakan  audit  internal  K3  secara berkala  sesuai  dengan  Permen  PU  No  09  /  PRT  /  M  / 2008 dan dilaksanakan per 6 (enam) bulan.
10. Penyedia  Jasa  melakukan  pelatihan  K3  dan  evaluasi efektifitas pelatihan didokumentasikan.
11. Dalam  melaporkan  kecelakaan  kerja  ditembuskan kepada  PPK  dan  Ka.  Satker  (Pengguna  Jasa),  karena Pengguna  Jasa  sesuai  dengan  Permen  09/2008  ikut bertanggung  jawab  terhadap  kecelakaan  kerja  yang terjadi.
12. Penyedia  Jasa  membuat  laporan  tentang  kecelakaan kerja  ke  Disnaker  setempat  secara  berkala  3  bulanan (ada kecelakaan maupun tidak ada kecelakaan).

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  monev  dan  penilaian  Kinerja  Penerapan Penyelenggaraan SMK3 dari proyek ditunjukkan sebagaimana dalam
Tabel 1 berikut:
Buletin Profesi Insinyur 1(1) (2018) 25–31

## Tabel 1. Hasil Penilaian Kinerja Penerapan Penyelenggaraan SMK3
No Indikator Nilai Bobot Sub Total Total 1 Kebijakan K3 Perusahaan Penyedia Jasa 7% 92 6,44 2 Perencanaan 2.1 Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendaliannya 10% 85 8,5 2.2 Pemenuhan Perundang-Undangan dan Persyaratan Lainnya 5% 88,50 4,275 2.3 Sasaran dan Program 6% 85 5,1 3 Penerapan dan Operasi 3.1 Sumber Daya, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban 5% 100 5 3.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kepeduliani 5% 88 4,4 3.3 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi 5% 95 4,75 3.4 Dokumentasi 5% 80 4 3.5 Pengendalian Dokumen 7% 82 5,74 3.6 Pengendalian Operasional 7% 80 5,6 3.7 Kesiagaan dan Tanggap Darurat 7% 82 5,74 4 Pemeriksaan 4.1 Pengukuran dan Pemantauan 6% 82,5 4,95 4.2 Evaluasi Kepatuhan 5% 96 4,8 4.3 Penyelidikan  Insiden,  Ketidaksesuaian,  Tindakan  Perbaikan  dan Pencegahan 6% 90 5,4 4.4 Pengendalian Rekaman 5% 80 4 4.5 Audit Internal 5% 84 4,2 5 Tinjauan Manajemen 6% 90 5,4 Total 100% 88,295
Dari  tabel  1  didapatkan  bahwa  kinerja  penerapan penyelenggaraan  SMK3  Proyek  Pembangunan  Jalan  Akses Menuju  Pelabuhan  Trisakti-Liang  Anggang  termasuk  dalam kondisi Baik (hasil penilaian > 85).

## Hasil Penilaian Kelengkapan Fasilitas K3
Sementara itu hasil penilaian Kelengkapan Fasilitas K3 dapat ditunjukkan sebagaimana dalam Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Hasil Penilaian Kelengkapan Fasilitas K3
No Indikator yang dinilai Skor Total 1 2 3 4 5 1 Alat Pelindung Diri Helm √ 5 Sepatu √ 5 Sarung tangan √ 3 Rompi √ 4 Masker √ 3 2 Fasilitas pengaman proyek Jaring pengaman √ 2 Rambu-rambu √ 3 Hydrant √ 5 Spanduk peringatan K3 √ 5 Alarm peringatan √ 5 Lampu peringatan √ 5 Jumlah 0 2 9 4 30 45 Persentase = Jumlah / Jumlah Skor ideal x 100% 0 3,6 16,4 7,3 54,55 81,2 Keterangan: 1 : tidak tersedia = 0%
2
: tersedia, tidak layak dan tidak lengkap = 3,6%
3 : tersedia, layak, tidak lengkap
= 16,4%
4 : tersedia, tidak layak, lengkap
= 7,3% 5
: tersedia, layak, lengkap
= 54,55%
Kelima skor tersebut dinilai  berdasarkan ketersediaan kelengkapan fasilitas K3 pada proyek. Skor dinyatakan tidak layak  jika  item  yang  dimaksud  mengalami  kerusakan,  skor dinyatakan tidak lengkap jika item tersebut jumlahnya tidak memenuhi  jumlah  pekerja  di  proyek  terkait.  Tabel  2 menunjukkan  kelengkapan  fasilitas  K3  yang  tersedia  pada proyek memiliki nilai sebesar 81,2%. Nilai ini dikategorikan Sedang.

## Kesimpulan
Sesuai  dengan  tujuan  penelitian,  maka  kesimpulan dari analisis dan pembahasan adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  SMK3  pada  Proyek  Pembangunan  Jalan Akses  Menuju  Pelabuhan  Trisakti-Liang  Anggang dalam  kondisi  yang  sangat  baik.  Hal  tersebut diwujudkan dalam bentuk kinerja penerapan penyelenggaraan SMK3 berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 9 tahun 2008 dengan nilai 88,295%. 2. Kelengkapan fasilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem SMK3 pada Proyek Pembangunan Jalan Akses Menuju Pelabuhan Trisakti-Liang Anggang dikategorikan  sedang,  yang  ditunjukkan  dari  hasil Penilaian  Kelengkapan  Fasilitas  K3  berdasarkan Peraturan  Menteri  PU  No.  9  tahun  2008  dengan  nilai 81,2%.

## Daftar Pustaka
Endroyo,  B.  1989. Keselamatan  Kerja  Untuk  Teknik Bangunan. IKIP Semarang Press. Semarang. Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. Kebijakan Pemerintah Tentang  K3 .  Permen  PU  No:  09/PRT/M/2008.  1  Juli 2008. Jakarta.
Bangun,  W.  2012.  Manjemen  Sumber  Daya  Manusia. Erlangga, Jakarta. Pangkey,  F.,  G.Y.  Malingkas  dan  DOR.  Walangitan.  2012. Penerapan  Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  (SMK3)  Pada  Proyek  Konstruksi  di Indonesia (Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno-Manado).
Jurnal
Ilmiah
MEDIA ENGINEERING . 2(2): 100-113. Pemerintah  Republik  Indonesia.  1997. Dasar-dasar  K3 Konstruksi .  Menteri  Tenaga  Kerja  PERMEN  Nomor: PER–05/MEN/1999. Jakarta. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 9 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2012 Ridley J. 2004. Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Armanda  D.  2006.  Penerapan  SMK3  Bidang  Konstruksi Medan, Jakarta. Ramli,  S.  2010. Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  OHSAS  18001 .  PT.  Dian  Rakyat. Jakarta. Ramli,  S.  2013. Smart  Safety  Panduan  Penerapan  SMK3 yang efektif. Dian Rakyat. Jakarta. Teja,  M.B.S.  2015. Pengaruh  Pengetahuan  Keselamatan Dan  Kesehatan  Kerja  Terhadap  Perilaku  Pekerja Konstruksi  Pada  Proyek  Jalan  Tol  Nusa  Dua–Ngurah Rai–Benoa . Program Pascasarjana. Universitas
Udayana. Denpasar.
Moekijat.  1999.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia (Manajemen Kepegawaian), Mandar Maju, Bandung.
Sastrohadiwiryo,  S.  B.  2002.  Manajemen  Tenaga  Kerja Indonesia (Pendekatan Administratif dan Operasional), PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Sholihah, Q. 2012. Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja  (Penerapan  dan  Implementasi).  Jakarta: AVICENA Pustaka.
Sholihah,  Q.  2013.  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja, Konsep,  Perkembangan  dan  Implementasi  Budaya Keselamatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
Wibowo,  M.  B.  S.  2002.  Himpunan  Perundangan Ketenagakerjaan, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.