Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Februari 2014 VOL. XIV NO. 2, 368-378

## MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI 32 KOTA BANDA ACEH

## Ery Wati
Mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

## Abstract
The inclusive program of the State Primary School 32 Banda Aceh will be successful if it is supported by human resources professionally in carrying out school operational. This study aims at  knowing the inclusive education program, inclusive educational implementation management and the encountered obstacles in the implementation of inclusive education management  at  SD  Negeri  32  Banda  Aceh.  This  research  uses  descriptive  qualitative method.  The  techniques  of  collecting  data  were  observations,  interviews,  and documentations. The subject of the research were school head master, vice of school head master, class teacher supervisor, special teacher assistant, and parents. The results of the research  shows  that  1)  The  school  head  master  program  in  implementing  inclusive education is through conducting training delivery to the teachers,  accepting the students ABK,  modifying  curriculum  and  affording  school  infrastructure  in  accordance  with  the needs of the students.  2) The implementation of inclusive education management can be seen  from  the  number  of  students  with  special  needs  in  academic  year  2009/2010  that out of 19 students possessing one special teacher assistant, the curriculum being modified based  on  the  students  need.  3)  The  constraints  of  inclusive  education  programs  are education  funding,  insufficient  facilities  and  infrastructure,  and  lack  of  teacher  special assistants..

## Abstrak
Program  pendidikan  inklusi  di  Sekolah  Dasar  SD  Negeri  32  Kota  Banda  Aceh  akan berhasil  apabila  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  profesional  di  dalam melaksanakan operasional sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  program pendidikan  inklusi,  implementasi  manajemen  pendidikan  inklusi  dan  kendala  yang dihadapi  dalam  implementasi  manajemen  pendidikan  inklusi  di  SD  Negeri  32  Kota Banda  Aceh.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Teknik pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitian adalah  kepala  sekolah,  wakil  kepala  sekolah,  wali  kelas,  guru  pendamping  khusus  dan orang  tua  murid.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  1)  Program  kepala sekolah  dalam  melaksanakan  pendidikan  inklusi  diimplementasikan  dalam  pemberian pelatihan kepada guru-guru, penerimaan peserta didik ABK, memodifikasikan kurikulum serta  mengupayakan  sarana  dan  prasarana  sekolah  sesuai  dengan  kebutuhan  peserta
didik.  2)  Implementasi  dari  manajemen  pendidikan  inklusi  dapat  dilihat  dari  jumlah siswa  berkebutuhan  khusus  pada  tahun  ajaran  2009/2010  berjumlah  19  orang, mempunyai  1  (satu)  tenaga  guru  pendamping  khusus,  serta  kurikulum  yang  sudah dimodifkasi  menurut  kebutuhan  peserta  didik.  3)  Kendala  dari  program  pendidikan inklusi  adalah  pembiayaan  pendidikan,  sarana  dan  prasarana  belum  memadai  serta kurangnya tenaga guru pendamping khusus.
Kata Kunci : anak berkebutuhan khusus, manajemen, pendidikan inklusi

## PENDAHULUAN
Anak  Berkebutuhan  Khusus  (ABK)  biasanya  bersekolah  di  Sekolah  Luar Biasa  (SLB)  sesuai  dengan  kekhususannya  masing–masing.  Namun  demikian ternyata  di  Banda  Aceh  masih  banyak  ABK  yang  belum  mendapatkan  hak  dasar pendidikan  khususnya  bagi  ABK  yang  tinggal  berjauhan  dari  SLB,  selain  itu sebagian besar orang tua termasuk dalam golongan ekonomi lemah.
Dalam  rangka  menanggulangi  hal  tersebut,  maka  perlu  dilakukan  suatu terobosan  berupa  pemberian  kesempatan  dan  peluang  kepada  anak-anak berkelainan  untuk  memperoleh  pendidikan  di  sekolah  umum.  Pola  pendidikan seperti  ini  disebut  pendidikan  inklusi.  Hal  ini  sesuai  dengan  Permen  Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Pasal 1 yang berbunyi:
Sistem  penyelenggaraan  pendidikan  yang  memberikan  kesempatan  kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau  bakat  istimewa  untuk  mengikuti  pendidikan  atau  pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama–sama dengan peserta didik pada umumnya.
Dari  Permen  di  atas  tanpa  k  jelas  bahwa  ABK  berhak  untuk  mendapatkan layanan  pendidikan  Sekolah  Dasar  reguler  /umum  yang  tinggal  di  lingkungan sekitar sekolah tersebut.
Dalam  rangka  mendukung  program  pendidikan  inklusi  di  Aceh  maka Pemerintah  Daerah  Istimewa  Aceh  mengeluarkan  Qanun  Aceh  Nomor  5  Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Qanun ini khususnya Pasal 33 Ayat  4  dikemukakan:  “Pemerintah  Aceh  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota meniadakan  hambatan-hambatan  yang  dapat  menghalangi  setiap  peserta  didik untuk  berpartisipasi  penuh  dalam  pendidikan  dengan  menyediakan  layanan  yang memadai untuk pendidikan biasa dan pendidikan inklusi”.
Dengan  adanya  qanun  tersebut  maka  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan Olahraga Provinsi Aceh menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten  Aceh  untuk  menunjuk  sekolah  penyelenggaraan  pendidikan inklusi. Adapun sekolah tersebut adalah: SD Negeri 1, SD Negeri 3, SD Negeri 22, SD Negeri 25, SD Negeri 32, SD Negeri 53, SD Negeri 54, MIN Lhong Raya dan SD Negeri 57 Banda Aceh.
Meskipun  sudah  banyak  Sekolah  Dasar  yang  ditunjuk  sebagai  sekolah inklusi,  tetapi  dalam  implementasinya  masih  banyak  yang  tidak  sesuai  dengan konsep-konsep yang mendasar, bahkan tidak jarang ditemukan adanya kesalahan- kesalahan  praktek  terutama  terkait  dengan  aspek  pemahaman,  kebijakan  internal sekolah,  kurikulum,  serta  tenaga  kependidikan  dan  pembelajarannya.  Bahkan seperti diberitakan oleh beberapa media massa di Aceh bahwa sekolah dasar yang sudah  ditunjuk  menjadi  sekolah  inklusi  menolak  untuk  menerima  anak berkebutuhan  khusus  dikarenakan  belum  adanya  guru  yang  profesional,  hal  ini sesuai yang dikatakan oleh Poppy:
Meskipun  Dinas  Pendidikan  Kota  Banda  Aceh  telah  mengeluarkan  SK  dan menunjuk  sembilan  SD  di  Banda  Aceh  untuk  menerima  anak-anak berkebutuhan  khusus,  namun  sebagian  besar  sekolah-sekolah  itu  menolak menerima  anak-anak  tersebut  .  Banyak  orang  tua  anak  berkebutuhan  khusus mengeluh karena anaknya ditolak bersekolah di sekolah inklusi. SD yang mau menerima  anak special  needs di  Banda  Aceh  hanya  SD  54  Tahija  di  Jeulingke. Sedangkan  delapan  sekolah  lain  menolak  dengan  berbagai  alasan,  salah satunya tidak punya guru khusus untuk mendidik anak special needs itu“ 1
Permasalahan  di  atas  tentu  saja  menarik  untuk  diteliti  lebih  lanjut.  Oleh sebab  itu  artikel  berikut  akan  menguak  beberapa  aspek  penting  terkait  dengan pelaksanaan dan kendala pendidikan inklusi di Banda Aceh.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah  “Suatu  pendekatan  penelitian  yang mengungkapkan  stuasi  sosial  tertentu  dengan  mendeskripsikan  kenyataan  secara
1 www.serambinews.com/.../sd- inklusi -tolak-terima-anak-berkebutuhan-khusus diakses tanggal 23/05/2009.
benar,  dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah”. 2
Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 32 Banda Aceh selama 3 bulan terhitung dari tanggal 1 Oktober sampai 1 Desember 2010. Subyek penelitian dipilih  berdasarkan  tujuan  tertentu  dari  peneliti.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat Setyosari,  “sampel  purposif (purposive  sampling )  diambil  oleh  peneliti  apabila memiliki  alaan-alasan  khusus  berkenaan  dengan  sampel  yang  akan  diambil”. 3 Subyek  penelitian  ini  meliputi:  1  orang  kepala  sekolah,  1  wakil  kepala  sekolah,  2 orang guru kelas, 1 guru pendamping khusus, dan 2 orang tua murid.
Pengumpulan  data  dan  informasi  dalam  penelitian  bertitik  tolak  dari pendapat  Santori  dan  Aan,  yakni  "pengumpulan  data  dalam  penelitian  kualitatif menggunakan teknik observasi, wawancara dan kajian dokumentasi”. 4 Setelah data terkumpul kemudian peneliti menganalisisnya secara kualitatif.

## KAJIAN PUSTAKA

## Konsep Manajemen Pendidikan
Manajemen  pendidikan  pada  prinsipnya  merupakan  suatu  bentuk penerapan  manajemen  atau  administrasi  dalam  mengelola,  mengatur  dan mengalokasikan  sumber  daya  yang  terdapat  dalam  dunia  pendidikan.  Fungsi administrasi pendidikan merupakan alat untuk mengintegrasikan peranan seluruh sumberdaya,  guna  tercapainya  tujuan  pendidikan  dalam  suatu  konteks  sosial tertentu. “ Manajemen  merupakan  proses,  terdiri  atas  kegiatan-kegiatan  dalam upaya mencapai tujuan kerjasama (administrasi) secara efisien”. 5
Pendapat  di  atas  juga  didukung  oleh  Usman,  yang  mengemukakan pengertian manajemen pendidikan sebagai “seni dan ilmu pengelola sumber daya
2 Satori, Djam’an dan Aan Komariah, Metodelogi Penelitian Kualitatif , Bandung: CV. Alfabeta, 2010, hal. 25.
3 Setyosari, Punaji, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan , Jakarta: Prenada Media Group, 2012, hal. 192.
4 Satori, Djam’an dan Aan Komariah, Metodelogi Penelitian... , hal.186.
5 Bafadal, Ibrahim, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar , Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hal. 39.
pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien”. 6 Karena itu manajemen merupakan tugas pimpinan dalam menggerakkan berbagai sumber yang ada ke arah  sasaran yang ingin dicapai.

## Pendidikan Inkusi
Prinsip  dasar  pendidikan  inklusi  adalah  bahwa  semua  anak  harus memperoleh kesempatan untuk bersama-sama belajar dan terakomodir kebutuhan- kebutuhannya  tanpa    ada  diskriminasi  apapun  yang  mendasari.  Hal  ini  berarti sekolah  reguler/umum  harus  dilengkapi  untuk  dapat  melihat  dan  untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  siswa  yang  heterogen,  termasuk  mereka  yang secara tradisional telah tersingkirkan, baik dari akses sekolah maupun peran serta yang ada di sekolah. Menurut Smith, tujuan pendidikan bagi siswa yang memiliki hambatan  adalah  keterlibatan  yang  sebenarnya  dari  tiap  anak  dalam  kehidupan sekolah  yang  menyeluruh.  Inklusi  dapat  berati  penerimaan  anak-anak  yang memilki  hambatan  ke  dalam  kurikulum,  lingkungan  interaksi  sosial  dan  konsep diri  (visi  –  misi)  sekolah. 7 Dengan  demikian,  pendidikan  inklusi  berati  bahwa sekolah  dan  pendidikan  harus  mengakomodasi  dan  bersikap  tanggap  terhadap peserta  didik  secara  individual  inklusivitas  ini  tergantung  sekolah,  guru  dan seluruh pelajar.
Manajemen sekolah inklusi memberikan kewenangan penuh kepala sekolah untuk  merencanakan,  mengorganisasikan,  mengarahkan,  mengkoordinasikan, mengawasi  dan  mengevaluasi  komponen–  komponen  pendidikan  suatu  sekolah yang  meliputi  siswa,  kurikulum,  tenaga  kependidikan,  sarana  dan  prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan dan hubungan antara masyarakat dan sekolah.
Sekolah    inklusi  adalah  sekolah  yang  menampung  semua  siswa di  kelas  yang sama.  Sekolah  ini  menyediakan  program  pendidikan  yang  layak,  menantang tetapi  sesuai  dengan  kemampuan  dan  kebutuhan  setiap  siswa,  maupun bantuan  dan  dukungan  yang  dapat  diberikan  oleh  para  guru  agar  anak-anak berhasil. Lebih dari itu sekolah inklusi merupakan tempat setiap anak diterima,
6 Usman  Husaini, Manajemen Teori Praktik dun Rccet Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, hal. 12.
7 Smith, J. D, Inklusi: Sekolah Ramah Untuk Semua , Bandung: Nuasa, 2009, hal. 45.
menjadi  bagian  dari  kelas  maupun  dengan  anggota  masyarakat  lainnya  agar kebutuhan individu dapat terpenuhi. 8
Berdasarkan pengertian sekolah inklusi di atas maka kepala sekolah dituntut untuk  membuat  sebuah  perencanaan  yang  matang  agar  tercapai  tujuan  yang diharapkan.

## PEMBAHASAN
Program Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kepala  sekolah  bersama  dengan  guru-guru  penyusunan  pogram  pendidikan inklusi,  di  mana  semua  perencanaan  telah  tersusun  di  dalam  program. “Perencanaan  merupakan  penetapan  tujuan-tujuan  organisasi  dan  penentuan strategi  kebijaksanaan,  program,  proyek,  metode,  cara,  anggaran  dan  sebagainya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan”. 9
Langkah awal yang dilakukan oleh kepala SD Negeri 32 adalah mengirimkan utusan  dari  sekolah  beberapa  orang  guru  bidang  studi  dan  wali  kelas  untuk mendapatkan  pelatihan  dari  Dinas  PPO  Kota  Banda  Aceh.  Setelah  mengikuti pelatihan  para  guru  terjun  ke  lingkungan  masyarakat  untuk  memberikan penyuluhan tentang program pendidikan inklusi.
Penyelenggaraan  pendidikan  inklusi    akan  mengarah  kepada  usaha meningkatkan  mutu  pendidikan  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  guru  dalam melaksanakan tugasnya secara operasional. Untuk itu kepala sekolah SD Negeri 32 Kota Banda Aceh sebulan sekali melakukan supervisi sekolah yang memungkinkan kegiatan operasional itu berlangsung dengan baik. Hal ini senada dengan pendapat Makawimbang:
Supervisi  adalah  suatu  usaha  menstimulir,  mengkoordinir  dan  membimbing secara  kontinyu  pertumbuhan  guru-guru  di  sekolah  baik  secara  individual, maupun  secara  kolektif  agar  lebih  mengerti  dan  lebih  efektif  dalam mewujudkan  seluruh  fungsi  pengajaran  dengan  demikian  mereka  dapat
8 Depdiknas, PLB, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007, hal. 4.
9 Usman  Husaini, Manajemen Teori Praktik dun Rccet Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hal. 20.
menstimulir dan membimbing pertumbuhan tiap-tiap murid secara kontinyu, serta  mampu  dan  lebih  cakap  berpartisipasi  dalam  masyarakat  demokrasi modern. 10
Supervisi  yang  telah  dilakukan  untuk  mengevaluasi  kembali  terhadap  apa yang telah direncanakan dan dari hasil evaluasi maka akan didapatkan kelemahan atau kekuatan dari program pendidikan inklusi yang telah terlaksana di SD negeri 32 Kota Banda Aceh.
Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Banda Aceh.
Hasil  penelitian  menunjukkan  pelaksanaan  manajemen  pendidikan  di  SD Negeri 32 dalam bidang :
a. Kurikulum
Guru  mata  pelajaran  telah  memodifikasikan  kurikulum  sesuai  dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik.
Kurikulum  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  inklusi  pada dasarnya  menggunakan  kurikulum  reguler  yang  berlaku  di  sekolah  umum. Namun  demikian  karena  keragaman  hambatan  yang  dialami  peserta  didik berkebutuhan  khusus  sangat  bervariasi,  mulai  dari  yang  sifatnya  ringan, sedang  sampai  yang  berat,  maka  dalam  implementasinya,  kurikulum  reguler perlu  dilakukan  modifikasi  (penyelarasan)  sedemikian  rupa  sehingga  sesuai dengan kebutuhan peserta didik. 11
Jadi  kurikulum  yang  digunakan  pada  kelas  inklusi  adalah  sama  dengan kurikulum regular.
b. Peserta didik
Peserta  didk  berkebutuhan  khusus  pada  tahun  ajaran  2009/2010  di  SD Negeri  32  Kota  Banda  Aceh  berjumlah  19  orang.  Adapun  sistem  penerimaan peserta  didik  dilakukan  secara  penyuluhan/promosi.  Hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Imron,  “sistem  promosi  adalah  penerimaan  peserta  didik,  yang sebelumnya  tanpa  menggunakan  seleksi”. 12 Karena  itu,  mereka  yang  mendaftar menjadi peserta didik, tidak ada yang ditolak.
10 Makawimbang, Jerry H., Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan , Bandung: Alfa Beta, 2011, hal. 72.
11 Depdiknas, PLB, Pedoman Umum ... , hal. 18.
12 Imron, Ali, Manajemen Peserta Didik Barbais Sekolah , Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hal. 44.

## c. Hubungan Sekoah dan Masyarakat
Menurut pengamatan peneliti selama 3  bulan  di SD Negeri 32 Kota Banda Aceh ikatan sosial antara orang tua murid sangat tinggi.  Hal ini terlihat pada saat jam pulang sekolah di mana anak berkebutuhan khusus yang menggunakan kursi roda  untuk  naik  kendaraan  orang  tuanya,  tak  jarang  mendapatkan  bantuan.  Pada saat pertemuan dengan komite beberapa orang tua sisiwa menyumbang alat bantu seperti tongkat dan buku-buku yang dapat digunakan oleh ABK.

## Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi

## a. Pembiayaan Pendidikan
Hasil  observasi  didapatkan  bahwa  sarana  dan  prasarana  di  SD  Negeri  32 masih kurang bisa diakses. Terkait hal ini pihak sekolah memberikan alasan karena belum teralokasikan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana sekolah.
Komponen  keuangan  sekolah  merupakan  komponen  produksi  yang menentukan  terlaksananya  kegiatan  belajar-mengajar  bersama  komponen  lain. Menurut Hasbullah, pembiayaan pendidikan adalah ”kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan”. 13
Dalam  rangka  penyelenggaraan  pendidikan  inklusi,  perlu  dialokasikan pembiayaan khusus, yang antara lain untuk keperluan: (1) Kegiatan assesmen input siswa.  (2)  Modifikasi  kurikulum.  (3)  Insentif  bagi  tenaga  kependidikan  yang terlibat. (4) Pengadaan sarana-prasarana. (5) Pemberdayaan peranserta masyarakat, dan (6) Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.

## b. Tenaga Guru Pendamping Khusus
Tenaga  guru  pendamping  khusus  hanya  terdapat  1  orang  sementara  anak kebutuhan khusus yang memerlukan pendamping berjumlah 4 orang yang sangat mendesak dan 13 orang yang butuh pelayanan ringan.
Adapun tugas GPK adalah:
a. Memberikan bantuan berupa layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, berupa remedial ataupun pengayaan.
13 Hasbullah, Otonomi Pendidikan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 122.
b. Memberikan  bimbingan  secara  berkesinambungan  dan  membuat  catatan khusus jika terjadi pergantian guru.
c. Memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas dan/atau guru mata  pelajaran  agar  mereka  dapat  memberikan  pelayanan  pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus.
d. Melaksanakan  asesmen  bersama  team  untuk  mendiagnosa  permasalahan belajar ABK.
e. Membuat  silabus,  kurikulum,  dan  evaluasi  yang  disesuaikan  dengan kemampuan anak. 14
Di  samping  tugas–tugas  tersebut,  tujuan  dari  guru  pendamping  adalah “membantu    mengatasi  segala  kesulitan  yang  dihadapi  siswa  sehingga  terjadi proses belajar-mengajar yang efektif dan efisien ”. 15

## c. Sarana dan Prasarana
Dari hasil observasi peneliti di SD Negeri 32 kota Banda Aceh tidak terlihat sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  program  pendidikan  inklusi.  Sarana  dan prasarana  pendidikan  dalam  pembelajaran  memiliki  fungsi  sebagai  alat  bantu untuk  menjelaskan  pesan  yang  disampaikan  guru.  Sarana  dan  prasarana pendidikan  juga  berfungsi  sebagai  alat  pembelajaran  individual  di  mana kedudukan  sarana  dan  prasarana  pendidikan  sepenuhnya  melayani  kebutuhan belajar siswa.

## SIMPULAN
Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang dikemukakan di atas, selanjutnya peneliti akan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Program kepala sekolah dalam menyukseskan pendidikan inklusi di SD Negeri 32  kota  Banda  Aceh  merupakan  program  yang  sangat  penting  dan  program tersebut didukung oleh semua staf di SD Negeri 32 kota Banda Aceh. Program pendidikan  inklusi  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  yang  besar
14 Depdiknas, PLB, Pedoman Umum ... , hal. 21.
15 Soejipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan , Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hal.  66.
kepada  anak  berkebutuhan  khusus  dalam  bidang  pendidikan,  jadi  tidak  ada lagi anak berkebutuhan khusus yang tidak sekolah.
2. Terkait  dengan  implementasi  program  pendidikan  inklusi  di  SD  Negeri  32 Kota  Banda  Aceh,  kepala  sekolah  telah  mengupayakan  pelaksanaan  program yang  telah  disusun.  Hal  ini  dapat  diketahui  melalui  kegiatan  perencanaan pembuatan  program,  pelaksanaan  program,  serta  pengawasan  program  yang dilakukan  oleh  kepala  sekolah  dan  wakil  dari  Dinas  PPO  Kota  Banda  Aceh.
Pengawasan  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  program pendidikan  inklusi  ini  berjalan  di  dalam  kelas  (kurikulum,  sarana  dan prasaranan  pembelajaran  dan  guru  pendamping  khusus),  dan  juga  untuk memberikan penilaian baik yang telah tercapai maupun yang belum tercapai.
Hambatan  dalam  melaksanakan  pendidikan  inklusi  di  SD  Negeri  32  kota  Banda Aceh  meliputi:  pembiayaan  pendidikan,  sarana  dan  prasarana  serta  kurangnya tenaga guru pendamping khusus.

## DAFTAR PUSTAKA
Alimin, Z., Memahami Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus , Makalah diterbitkan, Bandung: Jurusan PLB FIP UPI, 2005.
Bafadal,  Ibrahim, Manajemen  Peningkatan  Mutu  Sekolah  Dasar ,  Jakarta:  Bumi Aksara, 2001.
Depdiknas,  PLB, Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pendidikan  Inklusif, Jakarta:
Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2007.
Hasbullah, Otonomi Pendidikan , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
http://rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=18636&tit=Berita%20Utama %20-%20%20Sekolah%20Inklusi%20Pilihan%20Tepat
Imron, Ali, Manajemen Peserta Didik Barbais Sekolah , Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
Makawimbang,  Jerry  H., Supervisi  dan  Peningkatan  Mutu  Pendidikan ,  Bandung:
Alfa Beta, 2011.
Minarti, Sri, Manajemen Sekolah , Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 70, Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi , 2009.
Qanun Aceh Nomor 5 , Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Banda Aceh, 2008 .
Rusman, Manajemen Kurikulum , Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
Satori,  Djam’an dan Aan Komariah, Metodelogi Penelitian Kualitatif , Bandung: CV. Alfabeta, 2010.
Setyosari, Punaji, Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan , Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
Smith, J. D, Inklusi: Sekolah Ramah Untuk Semua , Bandung: Nuasa, 2009.
Soejipto dan Raflis Kosasi, Profesi Keguruan , Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
Undang-Undang  Nomor  20, Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, www. hukumonline.com, 2003.
Usman    Husaini, Manajemen  Teori  Praktik  dun  Rccet  Pendidikan, Jakarta:  Bumi Aksara, 2009.
www.serambinews.com/.../sd-inklusi-tolak-terima-anak-berkebutuhan-khusus diakses tanggal 23/05/2009