Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 39-46

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kabupaten Badung
Wayan Kamasan 1 ,A.A. Gede Raka 2 and I Made Sumada 3

## Pascasarjana Universitas Warmadewa Denpasar, Bali-Indonesia
Wynkamasan99@gmail.com

## Abstrak
Berbasis akrual adalah pengakuan terhadap transakasi pada saat peristiwa terjadi tanpa memperhatikan kas atau setara  kas  berpindah  tangan.  Akan  tetapi  dalam  implementasi  pengelolaan  keuangan  berbasis  akrual  pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung, terjadi keterlambatan pengakuan transaksi keuangan. oleh sebab itu,  penelitan  yang  berjudul  Implementasi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  berbasis  akrual  pada  Badan Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  di  Pemerintah  Kabupaten  Badung”  sangat  menarik untuk dikaji. Dengan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana implementasi  kebijakan pengelolaan  keuangan  daerah  berbasis  akrual  pada BKPSDM  di  Pemerintah  Kabupaten  Badung?,  2).  Faktor- faktor  apa  yang  menghambat  implementasi  kebijakan  pengelolaan  keuangan  daerah  berbasis  akrual  pada BKPSDM di pemerintah Kabupaten Badung? Tujuan penelitian 1).Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan  keuangan  daerah  berbasis  akrual  pada  BKPSDM  di  Pemerintah  Kabupaten  Badung.  2).  Untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  menghambat  implementasi  kebijakan  pengelolaan  keuangan  daerah  berbasis akrual  pada  BKPSDM  di  Pemerintah  Kabupaten  Badung.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  BKPSDM  di Pemerintah Kabupaten sesuai teori Adward III yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan-kecenderungan, dan  struktur  birokrasi,  sudah  berjalan  dengan  baik.  Sedangkan  faktor-faktor  yang  menghambat  implementasi kebijakan  pengelolaan  keuangan  daerah  berbasis  akrual  pada  BKPSDM  di  Kabupaten  Badung,  sesuai  Teori Bambang  Sunggono  dari  faktor  informasi  melalui  pelatihan-pelatihan  belum  merata,  faktor  dukungan pelaksanaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian akuntansi belum memadai, kapasitas internet dan SIMDA keuangan online masih kurang, faktor pembagian potensi belum adil berdasarkan kinerja individu Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Keuangan, dan Akrual

## Abstract
Accrual  based  is  the  recognition  of  transactions  when  an  event  occurs  without  regard  to  cash  or  cash equivalents  changing  hands.  However,  in  the  implementation  of  accrual - based  financial  management  at BKPSDM in the Badung Regency Government, there was a delay in the recognition of financial transactions. Therefore,  research  entitled  Implementation  of  Regional  Financial  Management  based  on  accruals  on  the Personnel and Human Resources Development Agency in the Badung Regency Government "is very interesting to study. With the formulation of the problem in this study are:11). How is the implementation of accrual - based regional financial management policies in BKPSDM in the Badung Regency Government ?, 2). What factors hinder the implementation of accrual - based regional financial management policies at BKPSDM in the Badung
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2019, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 40
Regency  government?  Research  Objective  1).  To  find  out  the  implementation  of  accrual - based  regional financial management policies at BKPSDM in the Badung Regency Government. 2). To find out the factors that hinder the implementation of accrual - based regional financial management policies at BKPSDM in the Badung Regency Government. This study uses a qualitative descriptive approach. The results of this study indicate that regional  financial  management  in  BKPSDM in  the  District  Government  according  to  Adward  III's  theory  of communication,  resources,  trends,  and  bureaucratic  structure,  has  been  going  well.  While  the  factors  that hinder  the  implementation  of  accrual - based  regional  financial  management  policies  in  BKPSDM  in  Badung Regency,  according  to  Bambang  Sunggono's  theory  of  information  factors  through  trainings  have  not  been evenly  distributed,  the  factors  supporting  human  resource  implementation  that  have  inadequate  accounting expertise,  internet  capacity  and SIMDA  online  finance  is  still  lacking,  potential distribution  factors  have  not been fair based on individual performance
Keywords: Implementation, Policy, Financial Management, and Accrual
How  to  Cite : Suriata, I, N. (2019). Aktualisasi  Kesadaran  Bela Negara Bagi Generasi Muda  Dalam  Meningkatkan Ketahanan Nasional . Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1): 39 - 46

## 1.  PENDAHULUAN
Pemerintah  terus  melakukan  berbagai  upaya  dan  tindakan  dalam  penyelenggaraaan  negara  di era reformasi guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean  government ).  Upaya-upaya  yang sedang  dilakukan  oleh  pemerintah,  antara  lain:  melakukan berbagai  aktivitas  yang  mengacu  pada  karakteristik  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik,  yaitu: transparansi, akuntabilitas, demokratis, rule of law , dan pastisipasi masyarakat (Mardiasmo, 2018:32).
Di  bidang  keuangan,  pemerintah  terus  berupaya  untuk  menata  sistem  pengelolaan  keuangan negara, secara kongkret dibuktikan dengan diterbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan diganti dengan diterbitkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana sesuai dengan pasal 36 ayat 1 undang-undang Nomor 17  Tahun  2003.  Pemerintah  Daerah  diharuskan  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  pemerintah dengan  penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  selambat  lambatnya  5  tahun setelah  undang-undang  ini  diterbitkan.  Diterbitkannya  Undang-undang  No.  17  tahun  2003  tentang Keuangan  Negara,  maka  terbitlah  berbagai  peraturan  di  bawahnya,  seperti  Peraturan  Pemerintah Nomor  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP),  merupakan  SAP  pertama yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) di Indonesia. KSAP ini adalah komite  yang  menurut  undang-undang  memiliki  kewenangan  untuk  menyusun  Standar  Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
PP  No.  24  Tahun  2005  adalah  standar  akuntansi  yang  ditujukan  untuk  masa  transisi  menuju Akuntansi. Pemerintahan Berbasis Akrual, sehingga ada istilah sistem pencatatan menggunakan basis kas menuju akrual (Cash Towerd Acrual). Serta diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah;  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  59  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah;  dan  kemudian  PP.  No.  24  tahun  2005  diganti dengan  diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP). Merupakan amanat dari Pasal 36 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 yang hanya memberlakukan  basis  akrual  pada  sistem  akuntansinya  dan  tidak  berlaku  pada  sistem penganggarannya.  Sehingga  masih  memberlakukan  basis  kas  untuk  menyusun  laporan  pelaksanaan anggaran. Terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerpaan.
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Terbitnya Peraturan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 41
Menteri Dalam Negeri ini, merupakan tindak lanjut dari amanat pasal 7 ayat 3 PP. Nomor 71 Tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP).  (Sinurat,  2018:8)  Implementasi  Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentangStandarAkuntansi Pemerintahan dengan petunjuk teknisnya Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64  Tahun  2013  tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi Pemerintahan  Berbasis  Akrual  pada  Pemerintah  Daerah.  Maka  terjadilah  perubahan  pada  sistem akuntansi  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  daerah.  Perubahan  yang  paling  mempengaruhi  sistem akuntansi  dalam  peraturan  tersebut  adalah  perubahan  dalam  sistem  akuntansi,  yaitu  dari  basis  kas menuju akrual (cash toward accrual) menjadi basis akrual (accrual basis).
Basis akrual adalah sistem akutansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam  pelaporan  finansial  dengan  berbasis  akrual  atau  mengakui  pengaruh  transaksi  pada  saat terjadinya peristiwa atau transaksi tersebut tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar  (PP  No.71  Tahun  2010).  Walaupun  demikian  dalam menyusun  APBD  masih  menggunakan basis kas, demikian pula Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas. Artinya, pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah atau  oleh  entitas  pelaporan,  serta  belanja,  transfer,  dan  pengeluaran  pembiayaan  pada  saat  kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah Selain akuntansi yang berbeda, juga terdapat perbedaan dalam hal laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Peraturan sebelumnya  yaitu dalam PP No  24  tahun  2005  serta  Permendagri  No  13  tahun  2006  yang  mewajibkan  4  jenis  laporan  yaitu:  a. Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA);  b.  Neraca;  c.  Laporan  Arus  Kas  (LAK);  dan  d.  Catatan  Atas Laporan  Keuangan  (CaLK).  Sedangkan  dalam  kerangka  konseptual  PP  Nomor  71  Tahun  2010 paragraf 60 laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu:
1.  Laporan realisasi anggaran (LRA);
2.  Laporan Perubahan Saldo Anggaran (SAL);
3.  Laporan Operasional (LO);
4.  Neraca;
5.  Laporan Arus Kas (LAK);
6.  Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7.  Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
Dalam  implementasi  keuangan  daerah  berbasis  akrual,  dengan  diberlakukan  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64  Tahun  2013  tentang  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual.  maka  seluruh Pemerintahan  Daerah  (Provinsi,  dan  Kabupaten/Kota)  wajib  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah berbasis  akrual.  Ada  dua  hal  yang  menjadi  perbedaan  dari  yang  sebelumnya,  adalah:  1).  Sistem pencatatan  dan  pengakuan  terhadap  terjadinya  transaksi/peristiwa;  2).  Pelaporan,  yang  sebelumnya hanya membuat empat jenis laporan, sekarang menjadi tujuh jenis laporan.
Pemerintah  Kabupaten Badung dalam  implementasi  kebijakan  pengelolaan  keuangan  berbasis akrual  berpedoman  kepada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Sistem  Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual.  Sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  tersebut,  pemerintah daerah  mengimplementasi  kan  akuntansi  basis  akrual  mulai  dilaksanakan  pada  tahun  2015.  Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabuapten Badung, sebagai entitas pelapor telah menerbitkan peraturan tentang Pengelolan Keuangan Berbasis
Akrual  dengan  menerbitkan  Peraturan  Bupati  Badung  Nomor  32  Tahun  2014  Tentang  Sistem akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan  Akuntansi,  dalam  rangka  mewujudkan  asas  umum  pengelolaan  keuangan  daerah,  bahwa
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 42
keuangan  daerah  di  kelola  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan,  efektif,  efisien, ekonomis,  transparan,  dan  bertanggung  jawab dengan memperhatikan  asas  keadilan,  kepatutan,  dan manfaat  untuk  masyarakat.  Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Kabupaten Badung (BKPSDM) merupakan salah satu perangkat daerah yang disebut sebagai entitas akuntansi  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  sesuai  standar  akuntansi  berbasis  akrual.  Dan membuat laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA);  Laporan  Operasional (LO); Neraca;  Laporan  Perubahan  Ekuitas  (LPE);  Catatan  atas  Laporan  Keuangan  (CaLK);  Sehingga  ada perbedaan yang dibuat oleh Entitas Pelaporan, yaitu Pemerintah Daerah membuat 7(Tujuh) laporan, yang  terdiri  atas:  LRA  LO,  Neraca,  LPE,  SAL,  LAK,  serta  CLak,  dan  demikian  juga  dari  sisi pencatatan  berbasis  akrual  seharusnya  pengeluaran  terhadap  belanja  diakuai  pada  saat  terjadinya peristiwa  atau  transakasi  tersebut  terjadi,  tanpa  memperhatikan  kas  atau  setara  kas.  BKPSDM Kabupaten  Badung  dalam  pengelolaan  keuangan  perangkat  daerah  sebagai  entitas  akuntansi  terjadi keterlambatan merealisasikan  belanja  atau  pengakuan  terhadap  belanja  di  mana  bukti  belanja  sudah ada  namum  belum  diakui  sebagai  belanja.  Sebagai  penyebabnya  adalah  terbatasnya  uang  persedian atau pengaruh faktor lain. Dari pemahaman akuntansi berbasis akrual bahwa saat terjadinya peristiwa/ transaksi  seharusnya  sudah  diakui  sebagai  beban  sebelum  kas  atau  setara  kas  berpindah,  sehingga penerapan  dari  sistem  basis  akrual  di  perangkat  daerah  belum  maksimal.  Sedangkan  untuk merialisasikan  kegiatan  harus  sejalan  dengan  kesedian  dana,  ada  ketepatan  dalam  perencanaan anggaran kas dalam rangka penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh Bendahara Umum Daerah. Terhadap hal tersebut dilakukan rekomendasi pergeseran anggaran kas.
Bahwa berbagai fenomena menarik, transaksi keuangan terjadi keterlambatan pembayaran atas belanja, dan tidak adanya pencatatan atas bukti belanja tersebut, serta tidak ada pengakuan utang pada saat  pristiwa/transaksi  terjadi  dilakukan  yang  tampak  kepermukaan  berkenaan  dengan  pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Kabupaten Badung. Melihat kenyataan seperti itu, peneliti  tertarik  untuk  mengetahui  lebih  mendalam  tentang  pengelolan  keuangan  daerah  berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung dan mengangkatnya dalam sebuah penelitian tesis dengan judul: Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung.

## 2.  METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  deskriptif  kualitatif  yaitu  yang  berlandaskan pada  filsafat  postpositivisme  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah (Sugiyono,  2016:24),  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dipergunakan  untuk  mengungkapkan  secara cermat  tentang  implementasi  kebijakan  pengelolaan  keuangan  berbasis  akrual  pada  BKPSDM  di Pemerintah Kabupaten Badung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa kata-kata dan tindakan. Data itu dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara yang mendalam dari sejumlah imforman, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya, sesuai dengan fakta- fakta  yang  terjadi  dalam  implementasi  kebijakan  pengelolaan  keuangan  berbasis  akrual  pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung. Dan data kuantitatif yang berupa angka-angka hanyalah sebagai penunjang. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017:246), dengan tahapan atau langkah-langkah seperti berikut ini:
1.  Reduksi Data (Data Reduction) adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data semakin banyak, komplek dan rumit..
2.  Penyajian  Data (Data  Display) adalah:  setelah  data  di  reduksi,  maka  langkah  selanjutnya mendisplaykan data dalam penelitian kualitatif yang berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara katagori,  flowchat  dan  sejenisnya.  Atau  yang  paling  sering  untuk  menyajikan  data  dengan  teks  yang besifat naratif.
3.  Kesimpulan (Conclusion drawing/verification) adalah:  langkah  ketiga  dalam  analisa  data
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 43
kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Berbasis  Akrual  pada  BKPSDM  di Pemerintah Kabupaten Badung
Implementasi  kebijakan  dalam  arti  yang  seluas-luasnya  adalah  sebagai  bentuk pengoprasionalisasian  atau  penyelenggaraan  aktivitas  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan  undang- undang  dan  menjadi  kesepakatan  bersama  diantara  beragam  pemangku  kepentingan  (stakeholders), aktor,  organisasi  (publik  atau  private)  prosedur,  dan  teknik  secara  sinergis  yang  di  gerakan  untuk bekerjasama  guna  menerapkan  kebijakan  kearah  tertentu  yang  di  kehendaki.  (Wahab:2016:133. Dalam  sistem  akuntansi  daerah  BKPSDM  Kabupaten  Badung  sebagai  entitas  akuntansi  berusaha menggunakan  pendekatan  prinsip-prinsip,  dasar-dasar,  aturan-aturan,  dan  praktek-praktek  spesifik untuk  mewujudkan  fungsi  akuntansi  sejak  analisis  akuntansi  perencanaan  sampai  dengan  laporan keuangan  terhadap  anggaran,  yaitu  basis  akrual  sebagai  orientasi  pelaksanaan  pelaporan  anggaran, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam penyajian pelaporan keuangan BKPSDM berbasis akrual, terdiri dari:
1.  Laporan Realisasi Anggaran yang disingkat LRA
2.  Laporan Operasional yang disingkatkan LO
3.  Neraca
4.  Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE
5.  Catatan atas Laporan keuangan yang selanjutnya disingkat Calk
Implementasi kebijakan pengelolaan  keuangan  daerah  berbasis  akrual  pada  BKPSDM  di Pemerintah  Kabupaten  Badung  di  ditinjau  dari  beberapa  hal  seperti  implementasi  kebijakan  publik yang  di  kemukakan  oleh  Adward  III  dalam  (winarno:142-  yaitu:  komunikasi,  sumber  daya, kecenderungan-kecenderungan, struktur organisasi. Dapat dijelaskan seperti di bawah ini:

## 1.  Komunikasi
BKPSDM  Kabupaten Badung dalam  mengimplementasikan  pengelolaan  keuangan  daerah berbasis akrual, dari hasil observasi bahwa BKPSDM Kabupaten Badung telah mengkomunikasikan kepada  aktor  pelaksana  kebijakan,  melalui  rapat-rapat,  sosialisasi,  perintah-perintah  dari  atasan, maupun  mendownlod  melalui  internet,  demikian  juga  pelatihan-pelatihan  merupakan  komunikasi verbal dan nonverbal yang sangat efektif dalam rangka mengkomunikasikan kebijakan berbasis akrual karena selain menyampaikan pesan berhadapan langsung dengan para actor melaui tulisan dan lisan (Verbal ), juga diberikan dokumen berupa materi, gerak tubuh, ekprsi wajah (Non Verbal ) terhadap kebijakan berbasis akrual, seperti contoh pada tanggal 10 januari 2018 menyelenggarakan Knowledge Transfer  Forum (KTF)  dalam  bidang akuntansi  dan  pelaporan,  Sehingga  pejabat,  aktor  pelaksana, telah  menyadari  dan  mengetahuai  bahwa  adanya  kebijakan  pengelolaan  keuangan  daerah  berbasis akrual,  disamping  itu  juga  Kepala  BKPSDM  Kabupaten  Badung  membuat  surat  keputusan  tentang pejabat  penatausahan  keuangan  perangkat  daerah  dan  satuan  pengelola  keuangan  di  BKPSDM, dengan  konsidrannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor:  71  tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah,  sehingga  para  pejabat  telah  menyadari  dan  mengetahui,  akan  tetapi  mengetahui  hanya sebatas dipermukaan saja, komunikasi melalui pelatihan-pelatihan belum maksimal karena semua staf belum  merata  mendapatakan  pelatihan-pelatihan,  karena  cukup  jelas  dan  konsisten  perintah- perintahnya dalam implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.
2.  Sumber Daya
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 44
Kantor  BKPSDM  Kabupaten  Badung  dalam  implementasi  pengelolaan  keuangan  daerah berbasis  akrual,  setelah  di  lakukan  observasi  lapangan  dukungan  sumber  daya  manusia  belum memadai, baik jumlah maupun latar belakang pendidikannya yaitu dari 72 orang PNS yang ada hanya 12 orang yang mempunyai latar belakang Serjana Ekonomi itupun jurusan ekonomi manajemen tidak ekonomi akuntansi, demikian juga di SPK (Satuan Pengelola Keuangan) BKPSDM, dari 7 orang staf hanya  2  orang  sarjana  ekonomi  manajemen.  Data  pegawai  menunjukan  tidak  ada  disiplin  ilmu akuntansi yang dimiliki oleh BKPSDM Pemerintah Kabupaten Badung. Pengelolaan keuangan daerah berbasis  akrual  diharapkan  mempunyai  latar  belakang  pendidikan  akuntansi,  sesuai  dengan  pasal  5 PP. No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana SAP disusun oleh Komite Standar  Akuntansi  Pemerintah  (KSAP)  salah  satu  strategis  dilakukan  KSAP  adalah  pengembangan sumber daya manusia di bidang akuntansi, oleh sebab itu disiplin ilmu akuntansi salah satu indikator pendukung  terhadap  implementasi  kebijakan  keuangan  daerah  berbasis  akrual.  BKPSDM  yang mempunyai  tugas  dan  fungsi  dalam  penempatan  dan  mutasi  ASN,  tetapi  dalam  kenyataannya  tidak ada  memiliki  sumber  daya  aparatur  yang  mempunyai  latar  belakang  disiplin  ilmu  akuntansi,  hal  ini disebabkan  bahwa  kebijakan  menempatkan  dan  mutasi  sumber  daya  aparatur  adalah  kewenangan Bupati  selaku  Pejabat  Pembina  Kepegawaian  di  Pemerintah  Kabupaten  Badung.  Dan  begitu  juga tentang pengadaan pegawai, kewenangan kebijakan pengadaan ASN untuk pemerintah daerah adalah sesuai  dengan  formasi  yang  ditetapkan  oleh  Kementerian  Apartur  Negara  dan  Repormasi  Birokrasi (Menpan RB), yang mana selama ini rekrutmen CPNSD hanya tenaga guru dan medis. Sumber daya manusia yang dimiliki, khusunya yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi masih kurang atau belum memadai di dalam Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah bebasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung, dalam hal ini, BKPSDM hanya bisa memanfaatkan sumber  daya  yang  ada,  yaitu  dengan  meningkatkan  kompetensi  sumber  daya  manusia  melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan berbasis akrual, dan sampai saat ini, PNS belum  merata  yang  dapat  diikutsertakan  dalam  pelatihan  pengelolaan  keuangan  daerah  berbasis akrual,  sehingga  perlu  dilakukan  pelatihan-pelatihan  secara  merata  dan  berkesinambungan  untuk meningkatkan  kompetensi  pengelolaan  keuangan  berbasis  akrual.  Demikian  juga  jumlah  staf  di BKPSDM  belum  memadai  mempunyai  latar  belakang  pendidikan  akuntansi  ini  disebabakan  belum pernah melakukan perekrutan CPNSD.

## 3.  Kecenderungan-kecenderungan
Implementasi  kebijakan  pengelolaan  keuangan  daerah  berbasis  akrual  pada  BKPSDM  di Pemerintah Kabupaten Badung bahwa sikap dari pada aktor pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh staf mempunyai motivasi kerja  yang baik, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai target-target pada Sasaran  Kerja  Pegawai  (SKP)  yang  telah  ditetapkan,  selain  itu  juga  mendapatkan  Tambahan Penghasilan  (TPP)  bagi  aktor  pelaksana  kebijakan  pengelolaan  keuangan  berbasis  akrual,  sehingga terlihat  dalam  implementasi  kebijakan  pengelolaan  keuangan  berbasis  akrual,  para  aktor  pelaksana dari  pimpinan  sampai  staf  sangat  mendukung  terhadap  kebijakan  tersebut,  demikian  juga  integritas dan komitmen aktor pelaksana dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sudah berjalan dengan baik, Dari hasil  observasi  dan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  atas  hasil  wawancara  membuktikan bahwa  sikap,  kemitmen  dan  integritas  pelaksana  secara  umum  sudah  baik,  karena  atas  kesadaran sendiri  dan  petunjuk  atau  perintah  atasan  selaku  ASN  diberikan  tugas  dan  tanggungjawab  untuk menyelesaikan  tugas-tugas  sesuai  dengan  target-target  di  Sasaran  Kerja  Pegawai  (SKP)  yang  telah ditetapkan,  disamping  itu  mendapatkan  Tunjangan  Tambahan  Penghasilan  (TPP),  tetapi  tidak  di pungkiri ada juga staf yang masih malas untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, namun demikian secara umum dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung, dari perspektif kecenderungan-kecenderungan atau disposisi/sikap , komitmen, integritas pelaksana sudah berjalan dengan baik.
3.  Struktur Birokrasi
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 45
Birokrasi merupakan secara keseluruah menjadi pelaksana kebijakan, birokrasi baik secara sadar atau  tidak  sadar  memilih  bentuk-bentuk  organisasi  untuk  kesepakatan  kolektif,  Menurut  Edwards dalam (Winarno:2002:152) ada dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu: Prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran  dasar  atau  sering  disebut  sebagai Standar  Operating Prosedur (SOP).  Fragmentasi Organisasi  Tanggung  jawab  bagi  suatu  kebijakan  sering  tersebar  diantara  beberapa  organisasi  maka tingkat  koordinasi  semakin  luas  Dengan  Struktur  Birokrasi  sehingga  ada  pembagian  yang  jelas, terukur, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dan adanya kesamaan tidakan-tindakan atau langkah- langkah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan, SOP  merupakan  hal  yang  sangat  penting  didalam  melaksanakan  kewenangan  dan  tanggungjawab selaku  pejabat  dalam  birokrasi,  Implemetasi  pengelolaan  keuangan  daerah  berbasis  akrual  pada BKPSDM  di  Kabuapaten  Badung  dari  struktur  birokrasi  adanya  pembagian  yang  jelas  sesuai pengelolaan  keuangan  daerah  berbasis akrual  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah Nomor  71  Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Pada  Pemerintah  Daerah,  dan  Peraturan  Bupati  Badung Nomor  32  Tahun  2014  Tentang  Sistem  Akuntansi  Pemeritah  Daerah,  Dengan  demikian  sudah  ada pembagian  yang  jelas  tentang  standar  prosedur  dalam  implementasi  kebijakan  berbasis  akrual  pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten Badung. Sehingga implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah  berbasis  akrual  dapat  dikatakan  sudah  berjalan  dengan  baik  dari  struktur  birokrasi  karena didukung  oleh  hasil  observasi  bahwa  sudah  ada  Standar  oprasional  (SOP),  dan  Surat  Keputusan Kepala  BKPSDM  Nomor  19  Tahun  2017  tentang  Penetpan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  di BKPSDM,  Surat  Keputusan  Nomor:  20  Tahun  2017  tentang  Penetapan  Pelaksana  Teknis  Kegiatan (PPTK) dan hasil wawancara yang mendalam sebagain besar menyatakan sudah ada pembagian yang jelas terhadap implementasi pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual. struktur-struktur birokrasi yang pada gilirannya mempengaruhi implementasi kebijakan.

## Faktor  Faktor  Penghambat  Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  pada BKPSDM di Pemerintah Kabupaten badung
Dalam  untuk  mengetahui  factor-factor  penghambat  dari  implementasi  kebijakan  pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual mengunakan teori yang dikemukakan oleh Bambang Sunggono yaitu aspek isi kebijakan, informasi kebijakan, dukungan pelaksana, pembagian potensi, (Sunggono, 1994: 149-153), dapat dijelaskan seperti dibawah ini:

## Isi Kebijakan
Isi kebijakan pengelolan keuangan daerah berbasis akrual, sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  Permendagri  64  tahun  2013  tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, dan di pertegas lagi  dengan  Peraturan  Bupati  Badung  Nomor  32  Tahun  2014  Tentang  Sistem  Akuntansi  Pemeritah Daerah, serta Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Daerah.

## Informasi Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  pengelolan  keuangan  daerah  berbasis  akrual  pada  BKPSDM  di Pemerintah  Kabuapten  Badung,  sudah  disosialisasikan  dari  tahun  2014,  dengan  melaksanakan pelatihan-pelatihan,  dan  juga  dalam  rapat-rapat,  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  berbasis akrual di Kabuapten Badung, dengan adanya sosialisasi sehingga para pelaksana telah mendapatkan informasi  tentang  pengelolaan  keuangan  berbasis  akrual,  walaupun  informasi  tetang  pengelolaan keuangan terus berkembang, dalam setiap tahunnnya dengan adanya pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK-RI),  dan  adanya  temuan  hasil  pemeriksaan  sehingga  ada informasi-informasi  baru  yang  berkembang  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  berbasis  akrual yang benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemeriksaan intern dan ekstern adalah merupakan hal  yang sangat penting untuk mendapatkan informasi yang benar terhadapat pengelolaan keuangan
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4 (1) (2019), 46
daerah  berbasis  akrual  sehingga,  atas  informasi  tersebut  dapat  bermanfaat  untuk  meningkatkan kualitas  pengelolaan  keuangan  berbasis  akrual.  Bilamana  perkembangan  informasi  yang  ada  dalam implementasi kebijakan  pengelolaan  keuangan  daerah  berbasis  akraul,  tidak  di  informasikan  atau informasi lewat whatsApp grup  juga  kurang  efektif jika hanphone sedang off maka  informasi  tidak sampai kepada aktor. maka akan menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan atau tidak efektifnya dalam implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.

## 4.  SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah pada  BKPSDM  di  Pemerintah  Kabupaten  sesuai  teori  Adward  III  yaitu  komunikasi,  sumber  daya, kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi, sudah berjalan dengan baik. Sedangkan faktor- faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual pada BKPSDM  di  Kabupaten  Badung,  sesuai  Teori  Bambang  Sunggono  dari  faktor  informasi  melalui pelatihan-pelatihan  belum  merata,  faktor  dukungan  pelaksanaan  sumber  daya  manusia  yang mempunyai  keahlian  akuntansi  belum  memadai,  kapasitas  internet  dan  SIMDA  keuangan  online masih kurang, faktor pembagian potensi belum adil berdasarkan kinerja individu .

## DAFTAR PUSTAKA
Dun, W,N. 1998. Pengantar analisa kebijakan publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres.
Munawar, S. 1990. Analisa Laporan Keuangan. Yogyakarta: liberty
Nitisemito, A. S. 2001, Manajemen Personalia, Jakarta: Dhalia Indonesia.
Numberi. 2000. Teori Organisasi,
Pusdiklat Pemerintahan Dan Keuda RI, 2014. Strategi Peningkatan Akuntabilitas Melalui Pelaporan Keuangan Berbasis  Akrual,  perjalanan  Dinas  dengan  Metode  At  Cost  dan  Sosialisasi  Permendagri  No.  37/2014 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
Sunggono, Bambang. 1999. Hukum dan kebijakan publik . Yogyakarta: Sinar grafika.
Thoha, Miftha,1993. Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta: Gajah Gravindo Persada.
Thoha,  Miftah. 2017. Kepemimpinan Dalam Manajemen . Depok: PT Rajagrapindo Persada.
Wahab, Abdul, Solichin. 2016. Analisa kebijakan , Jakarta: PT Bumi Aksara
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik