## JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT PENAMAS
Volume 31, Nomor 2, Juli - Desember 2018 Halaman 251 - 490

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ----------------------------------------------------------------
251 -264
ANALISIS TEORI AROUSAL DAN PERTIMBANGAN SOSIAL ( SOCIAL JUDGEMENT ) TERHADAP  MANTAN  ANGGOTA  GAFATAR  DI  KABUPATEN  LEBAK  PROVINSI

## BANTEN
Daniel Rabitha  -------------------------------------------------------------------- 265 - 276

## PENGALAMAN  KOMUNIKASI  AGAMA  KOMUNITAS  MUSLIM-KRISTIANI  DI KEPULAUAN MALUKU
Sulaeman  ------------------------------------------------------------------------- 277 - 296 RELEVANSI    PEMAHAMAN  AGAMA  DENGAN  INTERAKSI  SOSIAL  SISWA
(STUDI  PADA  SEKOLAH  MENENGAH  ATAS  NEGERI  (SMAN)  SE-KECAMATAN
TANAHSAREAL, KOTA BOGOR) M. Dahlan R.  ---------------------------------------------------------------------- 297 - 310

## PEMANFAATAN  TEKNOLOGI  INFORMASI  DAN  KOMUNIKASI  DALAM PEMBELAJARAN  DI  KELAS
COMPUTER  BASED  TEST (STUDI  MAN  1  KOTA BEKASI) Saimroh  --------------------------------------------------------------------------- 311 - 326 AL-BUGISI DAN PENDIDIKAN KADER ULAMA Ilham  ------------------------------------------------------------------------------ 327 - 346

## KOMPETENSI PENYULUH AGAMA DALAM MENYUSUN NASKAH MATERI HAK
ASASI MANUSIA (HAM)
Dudung Abdul Rohman  ---------------------------------------------------------- 347 - 360 SURAKARTA  BERGERAK  (REKONSTRUKSI  SEJARAH  PERGERAKAN  DI SURAKARTA AWAL ABAD KE 20) Syamsul Bakri  --------------------------------------------------------------------- 361 - 378 IKATAN  KEKERABATAN  DAN  KEDAMAIAN  UMAT  BERAGAMA  (STUDI  KASUS DI  DESA  KERTA  JAYA,  KECAMATAN  PEBAYURAN,  KABUPATEN  BEKASI,  JAWA BARAT) Rudy Harisyah Alam  -------------------------------------------------------------- 379 - 396 PENDIDIKAN  KEPERCAYAAN  TERHADAP  TUHAN  YANG  MAHA  ESA: PEMENUHAN HAK SISWA PENGHAYAT DI SEKOLAH Zakiyah  --------------------------------------------------------------------------- 397 - 418 PENDIDIKAN BERBASIS ADAB DALAM PERSPEKTIF AHMAD HASSAN Syarif Hidayat  --------------------------------------------------------------------- 419 - 432 EVALUASI KEBUTUHAN DAN PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH Lisa’diyah Ma’rifataini  ------------------------------------------------------------ 433 - 448
SEMANGAT KEBANGSAAN DALAM KITAB AL-NAGHAM KARYA KH. AHYAUDDIN IBN KH. ANWAR IBN HAJI KUMPUL SERIBANDUNG Zulkarnain Yani  ------------------------------------------------------------------- 449 - 466 PERSPEKTIF  SISWA  DALAM  BINGKAI  KEBANGSAAN  (STUDI  KASUS  PADA ORGANISASI ROHIS SMAN 1 SLEMAN YOGYAKARTA) Mulyani Mudis Taruna  ------------------------------------------------------------ 467 - 482 INDEKS PENULIS  ----------------------------------------------------------------- 483 - 486 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT  ------- 487 - 490

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 31 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2018 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan  susunan  Dewan  Redaksi  Jurnal  PENAMAS  terhitung  sejak  Januari  2017.  Jurnal PENAMAS  mulai  tahun  itu  juga  memulai  pengelolaannya  dengan  menggunakan Open Journal System (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui website Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media online .
Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 13 (tigabelas) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Perubahan  pengelolaan  jurnal  menjadi  OJS  ini  cukup  mempengaruhi  proses  editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses submission dan uploading secara online .  Salah  satu  penyebabnya  adalah  karena  kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat website PENAMAS tidak dapat diakses.
Mulai edisi tahun ini (2018), Tim Redaksi memutuskan bahwa dalam rangka mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor.  Dengan  frekuensi  penerbitan  dua  edisi  dalam  setahun,  kami  berharap  akan  lebih mudah  dalam  mengelola  Jurnal  PENAMAS  dengan  sistem  OJS.  Selain  itu,  mulai  tahun  ini juga,  Tim  Redaksi  akan  menghilangkan  imbuhan  "ke"  dan  "an"  pada  kata  “Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya,  untuk  memperjelas  akronim  atau  singkatan  Jurnal  PENAMAS,  yaitu:  Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan  bahwa  Jurnal  PENAMAS  ini  menerbitkan  hasil-hasil  penelitian  dan  pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.
Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses
editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. H. Nanang Fatah, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia); Prof. Dr. H. Muhammad Hisyam, M.A. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia); Prof. Dr. H. Imam Tholkhah, M.A. (Sekolah Tinggi Agama Islam La Roiba Bogor); H. Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor); Prof. Dr. H. Zulkifli Harmi, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Dr. H. Abdul Azis, M.A. (Universitas Islam Jakarta); Fuad  Fakhrudin,  Ph.D  (Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta);  Prof.  Dr.  H. Abudin  Nata,  M.A.  (Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta);  Lukman  Hakim, Ph.D  (Universitas  Muhamadiyah  Jakarta);  Prof.  Dr.  H.  Dwi  Purwoko,  M.Si  (Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia); dan Prof. Dr. H. Marzani Anwar, M.Pd.I (Balai Litbang Agama Jakarta), yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel-artikel yang terbit pada Volume 31 Nomor 2, Juli-Desember Tahun 2018 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta) dan Ahmad Noval, M.Pd (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Desember 2018

## Dewan Redaksi

## PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA: PEMENUHAN HAK SISWA PENGHAYAT DI SEKOLAH

## THE FAITH EDUCATION ON THE ALMIGHTY GOD: FULFILLING THE RIGHTS OF DEVOTION STUDENTS AT SCHOOL

## ZAKIYAH

## Abstract
This article discusses the problem of faith education for the students at school who follow the faith toward God Almighty. This is an important topic since there are many schools which have not given this subject to their students due to some reasons, for instance they do not have its supported elements to teach this subject and there is an argument that this subject is not a “religious education” as to be ruled by laws. The data in this article is referred to the research that was conducted in 2016.  We used a qualitative approach and the data were gathered through interviews and library study by searching the documents related to the research topic. This study was conducted in Cilacap district based on the considerations that there were many schools in this area had taught a subject on “Faith on the Almighty God” to their students. The collected data were analyzed using human rights perspectives. In this phase, data were analyzid using international and national convention on human rights such as UUD 1945, act issued by Ministry of religious affairs, Universal Declaration on Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR),  and Convention on the Right of the Child (CRC). The results of this study showed that in Cilacap district there were 14 schools, from Elementary Schools to High Scools, that had taught this subject to their students. Those schools were in cooperation with MLKI Cilacap in doing such education especially in providing teachers, curriculum, syllabus, KIKD, and the evaluation tests. This becomes a model of the implementation of human rights for the children to gain the religious education in accord with their faith.
Keywords :
Faith Education, Human Rights, Faith Followers, Religion Education.

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  masalah  Pendidikan  Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa di sekolah bagi siswa-siswi penghayat Kepercayaan. Tema ini penting untuk dikaji karena  masih  banyak  sekolah  yang  belum  memberikan  mata  pelajaran  “Pendidikan Kepercayaan” karena berbagai alasan seperti belum adanya perangkat pendukungnya dan  adanya  pandangan  pendidikan  Kepercayaan  ini  bukan  merupakan  “Pendidikan Agama”  sebagaimana  di  atur  dalam  perundang-undangan.  Data  dalam  tulisan  ini diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahun 2016. Adapun penelitian tersebut  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  data  dikumpulkan  dengan menggunakan metode wawacara dan studi pustaka terhadap dokumen terkait dengan topik  penelitian.  Riset  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Cilacap  dengan  pertimbangan  di daerah  ini terdapat sekolah-sekolah yang telah memberikan pendidikan Kepercayaan terhadap  Tuhan  YME  bagi  peserta  didiknya.  Data  yang  terkumpul  dianalisis  dengan menggunakan  perpektif  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  yaitu  dengan  menggunakan instrumen  HAM  nasional  dan  internasional  meliputi  perundang-undangan  nasional, seperti  UUD  1945,  Peraturan  Menteri  Agama,  Deklarasi  Universal  HAM  (DUHAM), International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR)  dan Convention  on  the Right  of  the  Child (CRC).  Hasil  studi  ini  menunjukkan  bahwa  di  Kabupaten  Cilacap terdapat  14  sekolah  mulai  dari  Sekolah  Dasar,  Sekolah  Menengah  Pertama  hingga Sekolah Menengah Atas yang telah memberikan layanan pendidikan tersebut. Dalam pelaksanaannya  mereka  bekerjasama  dengan  MLKI  Cilacap  dalam  hal  penyediaan guru, materi, silabus, KIKD dan soal-soal tes. Hal ini merupakan gambaran pemenuhan hak  dasar  bagi  anak-anak  untuk  mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai  dengan keyakinannya.
Kata Kunci :  Pendidikan Kepercayaan, Hak Asasi Manusia, Penghayat Kepercayaan, Pendidikan Agama.

## Zakiyah
Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama Semarang
Jl. Untungsuropati Kav 70 Bambankerep Ngaliyan semarang
Email: zaki_smart@yahoo.com Naskah Diterima: Tanggal 12 April 2018; Revisi 22 Mei -12 Desember 2018; Disetujui 12 Desember 2018

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai negara bangsa mempunyai keragaman budaya dan agama. Terdapat  enam  agama  besar  yang  diikuti oleh mayoritas penduduk negara ini, yakni: Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  Buddha  dan Konghucu, dan agama-agama lain.  Seperti, agama  lokal  serta  Kepercayaan  terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME).
Data  Kementerian  Kebudayaan  dan Pariwisata pada tahun 2009 seperti dikutip oleh Budijanto (2016) menyebutkan terdapat 245  organisasi  penghayat  kepercayaan  di tingkat pusat dan 954 organisasi di tingkat provinsi,  serta  sebanyak  10  juta  orang sebagai  pengikut  penghayat  kepercayaan (Budijanto,  2016:  37).    Sementara  menurut data yang  dirilis oleh Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pada  tahun  2013  terdapat  237  organisasi penghayat  di  level  pusat  (Budijanto,  2016: 37).
Keragaman tersebut merupakan potensi  bagi  kemajuan  bangsa  pada  satu sisi,  namun  di  sisi  lain  juga  dapat  menjadi pemicu  munculnya  konflik-konflik  di masyarakat  apabila  tidak  dikelola  dengan baik.  Misalnya,  perlakuan  yang  tidak  sama terhadap  kelompok  tertentu  dan  tindakan diskriminatif  terhadap  kelompok-kelompok minoritas, sehingga hal ini dapat membuat mereka  merasakan  ketidakadilan  dan  pada jangka  yang  panjang  berpotensi  menjadi bom  waktu  yang  sewaktu-waktu  bisa meledak dan menjadi permasalahan sosial.
Dalam  beberapa  kasus,  kelompok minoritas  seringkali  belum  mendapatkan layanan  oleh  negara  yang  setara  dengan layanan yang diterima kelompok mayoritas lainnnya.  Misalnya,  dalam  hal  hak-hak  sipil
sebagai warga negara, kelompok penganut kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME  belum sepenuhnya  mendapatkan  layanan  yang semestinya  mereka  dapatkan.  Salah  satu permasalahan yang dihadapi oleh penganut kepercayaan  adalah  belum  semua  anak- anak  mereka  yang  belajar  di  sekolah formal  mendapatkan  layanan  pendidikan kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME.  Mereka seringkali harus mengikuti pelajaran agama yang  diajarkan  di  sekolah  tersebut,  karena apabila  tidak  mengikutinya  maka  di  rapor mereka  pada  nilai  mata  pelajaran  agama akan  kosong,  akibatnya  mereka  tidak  naik kelas  karena  nilai  agamanya  nol.  Misalnya, studi yang dilakukan oleh tim peneliti Balai Litbang  Agama  Semarang  menyebutkan bahwa  anak-anak  penghayat  kepercayaan terhadap  Tuhan  YME  di  Kabupaten  Pati belum  memperoleh  pelajaran  “agama” sesuai  dengan  keyakinannya  (Tim  peneliti bidang Kehidupan keagamaan, 2015).
Masalah  yang  sempat  menjadi  isu nasional  dan  menjadi  banyak  perhatian dari  pemerhati  pendidikan  dan  Hak Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  kasus  siswa penghayat kepercayaan yang terjadi di SMK 7 Semarang Jawa Tengah pada tahun 2016 yang tidak naik kelas karena nilai agamanya nol.  Ia  tidak  mendapatkan  pengajaran kepercayaan, akan tetapi diminta masuk ke kelas  agama  tertentu  yang  ada  di  sekolah tersebut,  namun  menolaknya  (Tempo.co, 26  Juli  2016).  Selain  itu,  di  kabupaten  Pati misalnya,  juga  terdapat  siswa  penghayat kepercayaan  yang  belum  mendapatkan pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan YME (Wawancara  dengan  sekretaris  Himpunan Penghayat Kepercayaan/HPK Pati, 2015).
Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman (2016)  juga  menunjukkan  bahwa  di  Pati

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 397 - 418
terdapat  seorang  siswa  di  SD  Trangkil  Pati yang  menolak  mengikuti  pelajaran  agama Islam, ia tidak diperbolehkan oleh ayahnya karena  ia  penganut  kepercayaan.  Siswa tersebut  kemudian  dipanggil  oleh  kepala sekolah dan diminta keterangan. Kemudian, pihak  sekolah  memberikan  pengertian kepada orang tua dan siswa tersebut kalau ia tidak mengikuti pelajaran agama dan nilai rapornya nol maka anak tersebut dapat tidak naik  kelas.  Setelah  diskusi  tersebut,  siswa itu  mengikuti  pelajaran  agama  Islam  yang diajarkan  di  sekolah,  namun  tidak  dengan paksaan (Sulaiman, 2016).
Perlakuan yang belum setara didapatkan oleh  siswa  penganut  kepercayaan  ini merupakan  persoalan  penting  yang  harus mendapatkan  perhatian  dari  para  pihak yang  terkait.    Karena  setiap  warga  negara berhak  mendapatkan  pendidikan  yang sama  termasuk  dalam  layanan  pendidikan agama.  Hal  ini  karena  negara  sebenarnya telah mengatur masalah pendidikan agama dalam  sistem  perundang-undangan  yang ada.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, pada Pasal 12 ayat (1) butir (a) Menerangkan bahwa  setiap  peserta  didik  berhak  untuk mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai dengan agamanya dan diajarkan oleh guru yang  seagama.  Lembaga  pendidikan  harus memberikan  pendidikan  agama  kepada anak  didik  dan  menyediakan  guru  agama, dan apabila tidak mampu dapat bekerjasama dengan masyarakat. Dalam Undang Undang Dasar  1945  Pasal  29  disebutkan  tentang jaminan  kebebasan  beragama    bagi  setiap warga  negara.  Selain  itu,  pada  Pasal  28E ayat (2) menyebutkan; setiap orang berhak atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan,
menyatakan  pikiran  dan  sikap,  sesuai dengan hati nuraninya.
Meski  telah  disebutkan  dalam  aturan perundang-undangan  tersebut  bahwa setiap  warga  negara  berhak  mendapatkan pengajaran agama, masalah muncul karena istilah  “agama”  dalam  aturan  tersebut sering  kali  dipahami  sebagai  “agama- agama”  besar  yang  dianut  oleh  mayoritas penduduk Indonesia, sedangkan  penganut “Kepercayaan”  belum  termasuk  di  dalam cakupan tersebut.
Masih  sering  terjadi  perbedaan pemahaman dan penafsiran akan pelaksanaan  pemberian  pelajaran  “agama” khususnya  bagi  penghayat  kepercayaan. Aturan yang lebih spesifik baru muncul pada bulan Agustus  tahun 2016,  yaitu Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2016 tentang  Layanan  Pendidikan  Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.  Dalam  peraturan  ini  Pasal  2 disebutkan bahwa “peserta didik memenuhi pendidikan  agama  melalui  pendidikan kepercayaan  dengan  mengikuti  ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur  mengenai  kurikulum”.  Kemudian Pasal 4 menjelaskan; “Pendidik memberikan pelajaran  pendidikan  kepercayaan  sesuai dengan  ajaran  kepercayaan  peserta  didik dengan  mengacu  pada  pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).”
Permendikbud  Nomor  27  Tahun  2016 tersebut  merupakan  payung  hukum  dalam pelaksanaan pembelajaran penghayat kepercayaan di sekolah dan dapat digunakan sebagai  acuan  bagi  masyarakat  penghayat kepercayaan untuk mendapatkan pendidikan
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ...     (Zakiyah)
agama  sesuai  dengan  keyakinannya. Meskipun  belum  semua  sekolah-sekolah di  Indonesia  melakukannya,  di  Kabupaten Cilacap  Jawa  Tengah  terdapat  beberapa sekolah  yang  telah  mengimplementasikan aturan  tersebut  dengan  memberikan pembelajaran  kepercayaan  terhadap  Tuhan YME bagi peserta didiknya. Bahkan sebelum Permendikbud  tersebut  keluar  yakni  pada tahun  pelajaran  2015/2016,  sudah  ada sekolah  yang  melayani  siswa  pengahayat untuk  mendapatkan  pembelajaran  sesuai dengan keyakinannya.
Bagaimana sekolah-sekolah di Kabupaten Cilacap melaksanakan
pembelajaran  kepercayaan  terhadap  Tuhan YME ini penting untuk dikaji, karena hal ini dapat menjadi model bagi sekolah-sekolah di  daerah  lain  di  Indonesia  yang  belum bisa  mewujudkan  memberikan  layanan pendidikan  tersebut.  Selain  itu,  bagaimana Majlis  Luhur  Kepercayaan  terhadap  Tuhan Yang  Maha  Esa  (MLKI)  Cilacap  mengawal proses  pemberian  pembelajaran  dan mendukung program pembelajaran kepercayaan  di  sekolah  juga  merupakan aspek  penting  untuk  dibahas.  Dalam  hal ini  MLKI  mempunyai  peran  signifikan dalam  menyukseskan  program  ini,  karena pemberian  pelajaran  kepercayaan  ini merupakan bagian penting bagi masyarakat penghayat kepercayaan dalam meneruskan ajaran-ajaran  mereka  serta  merupakan bagian  dari  ekspresi  religiousitas  mereka. Oleh karenanya, artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan fokus pembahasan  tema  pemenuhan  pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan YME.
Penelitian
tentang penghayat kepercayaan  sudah  banyak  dilakukan  oleh para peneliti terdahulu. Demikian pula telah
banyak  artikel  yang  membahas  tentang kelompok  penghayat  kepercayan.  Tulisan- tulisan  tersebut  mengambil  beberapa fokus  dan  perspektif  yang  berbeda-beda; ada  yang  mengkaji  dengan  menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia, ada pula yang melihat  dari  aspek  budayanya,  serta  yang lain-lainnya.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Agus Sutiyono  (2014),  misalnya,  fokus  pada Himpunan  Penghayat  Kepercayaan  (HPK) di  Desa  Adipala  dan  Desa  Daun  Lumbung Cilacap  dengan  fokus  kajian  kearifan budaya  pada  ritual  keagamaan  yang dilakukan  oleh  kelompok  tersebut.  Ritual keagamaan  yang menjadi objek penelitian adalah  tradisi nyadran yang  masih dilakukan  oleh  masyarakat  di  dua  desa tersebut. Hasil studi ini mengatakan bahwa nyadran merupakan  sebuah  tradisi  untuk melestarikan ajaran Kyai Bonokeling, leluhur komunitas  HPK.  Dalam  tradisi nyadran ini disebutkan  mempunyai  nilai  nilai  luhur dan  merupakan  simbol  bagi  hubungan antara  manusia  dengan  sang  pencipta Tuhan Yang Maha Esa, juga hubungan sosial manusia  dengan  manusia  lainnya.  Lebih lanjut dijelaskan bahwa nyadran juga dapat berfungsi  sebagai  media  sosial  tempat bertemunya masyarakat, yakni tempat untuk bersilaturahmi.  Selain  itu, nyadran juga dapat  menjadi  media  transformasi  sosial dan  budaya  (Sutiyono,  2014:  vii).  Misalnya, dalam  kegiatan  ini  terdapat  kesempatan untuk  mentransmisikan    nilai  nilai  budaya kepada generasi muda.
Arman  Riyansyah  (2011)  menulis sebuah  skripsi  dengan  judul  “Eksklusi hak-hak  sipil  dan  konstruksi  identitas komunitas  penghayat  kepercayaan,  studi kasus: komunitas kerokhanian Sapta Darma

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 397 - 418
Sanggar  Candi  Busana,  Jakarta  Selatan”. Skripsi  yang  diajukan  pada  Fakultas  ilmu sosial  dan  ilmu  politik  program  sarjana Universitas  Indonesia  ini  memberikan gambaran  bagaimana  para  penganut kepercayaan Sapta Darma di Jakarta Selatan mengalami  kesulitan  dalam  mengurus kartu  identitas  penduduk  (KTP)  khususnya dalam  pengisian  data  pada  kolom  agama. Sebelum  dikeluarkannya  Undang-Undang Administrasi  Kependudukan  (Adminduk) UU  Nomor  23  Tahun  2006  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006, para penghayat kepercayaan dalam KTP nya pada kolom  agama  terpaksa  tertulis  salah  satu agama  yang  ada  di  Indonesia,  mengikuti salah  satu  agama  dari  enam  agama  yang dipeluk oleh mayoritas penduduk negri ini. Namun  setelah  undang-undang  tersebut berlaku,  mereka  dapat  memilih  “lainnya” pada  kolom  agama  di  KTP.  Menurut hasil  penelitian  ini  bahwa  hal  tersebut merupakan salah satu bentuk ekslusi sosial terhadap kelompok penghayat Sapta Darma (Riyansyah, 2011: 114-118).
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi  Kependudukan,  Pasal 64  ayat  (2)  menyebutkan:  “Keterangan tentang  agama  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan atau  bagi  penghayat  kepercayaan  tidak diisi,  tetapi  tetap  dilayani  dan  dicatat dalam database kependudukan.”  Dengan diterbitkannya  undang-undang  ini  maka para  penganut  kepercayaan  dipersilahkan untuk  tidak  mengisi  pada  kolom  agama. Pada  beberapa  masyarakat  penganut
kepercayaan, dalam KTP mereka pada kolom agama diberi tanda (-) atau kosong.
Ekslusi  lain  yang  dipaparkan  dalam tulisan Riyansyah (2011) tersebut adalah  tentang  perkawinan  penghayat kepercayaan.  Meskipun  saat  ini  sudah  ada aturan  yang  membolehkan  melakukan perkawinan secara penghayat kepercayaan, masyarakat  penghayat  kepercayaan  Sapta Darma di Jakarta Selatan  belum ada yang melaksanakan perkawinannya secara penghayat  kepercayaan,  mereka  masih melakukan  perkawinannya  dengan  cara agama tertentu. Hal ini disebabkan beberapa alasan  seperti  kekhawatiran  salah  seorang informan yakni khawatir akan menghambat karirnya  dalam  bekerja,  karena  ia  sebagai pegawai  negeri  sipil,  maka  lebih  memilih menikah  secara  Islam.  Selain  itu,  karena pasangan  pernikahannya  memeluk  agama tertentu  maka  ia  mengikuti  perkawinan dengan  cara  agama  calon  pasangan pengantinnya (Riyansyah, 2011: 118-120).
Keberadaan  Himpunan  Penghayat Kepercayaan  (HPK)  di  Desa  Pekuncen, Kecamatan  Kroya,  Kabupaten  Cilacap  telah diteliti  oleh  Idarotul  Nginayah  (2014).  HPK ini merupakan tempat atau wadah bagi para penganut Kejawen. HPK  menurut artikel ini mempunyai  karakter  bahwa  ‘kepercayaan’ merupakan wujud dari pengabdiannya pada Tuhan  YME.  Adapun  pengabdian  tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut; (a) kebatinan; maksudnya adalah  mengenalkan aspek-aspek  dalam  diri  manusia  yang bersifat kekal, serta segala yang ada di alam hadir dalam batin, (b) kejiwaan; merupakan ajaran  yang  menyebutkan  akal  dan  jiwa manusia  menyadari  pada  batas  mutlak,  (c) kerohanian;  yakni  kemampuan  manusia
untuk  dapat  menyatu  dengan  roh  sebagai tujuan manusia (Nginayah, 2014: 293).
Artikel  ini  selanjutnya  membahas masalah  ritual-ritual  keagamaan  yang dilakukan  oleh  HPK  di  lokus  penelitian. Terdapat  tiga  waktu  penting  dalam pelaksanaan  ritual,  yaitu  waktu  Maulud, Sadran  dan  Syawal.  Pada  waktu-waktu  itu dilaksanakan  beberapa  rangkaian  ritual keagamaan dengan berbagai makanan yang disajikan.
Kajian  tentang  penghayat  kepercayaan terhadap  Tuhan  YME  dilihat  dari  aspek legalitasnya telah dilakukan oleh Mohammad Damami (2011) secara komprehensif. Studi ini merupakan  hasil disertasinya yang kemudian telah  diterbitkan  menjadi  sebuah  buku. Tulisan ini menitikberatkan pembahasannya pada  masalah  isu  legalitas  keberadaan kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME  dalam sidang umum MPR 1973 dan sidang umum. Hasil  studi  ini  menyebutkan  bahwa  proses legalitas  tersebut  mengalami  ketegangan- ketegangan yang disebabkan oleh beberapa hal meliputi; (a) efek dari gerakan revivalisme Islam  dan  polemik  tentang  ideologi negara  pada  saat  itu,  sebagai  pra-kondisi pembentukan negara Indonesia (b) adanya perdebatan  yang  tajam  antara  kelompok nasionalis-sekuler dengan kelompok Islamis terkait  keberadaan  kepercayaan  terhadap Tuhan  YME,  di  mana  masing-masing  pihak menggunakan  pendekatan  yang  berbeda. Dalam  perdebatan  ini,  elit  dari  kelompok nasionalis cenderung mendukung kepercayaan terhadap Tuhan YME  (c) secara historis, tokoh-tokoh nasionalis-Islamis terus memperjuangkan  ideologi  Islam  dalam berbagai  forum,  bahkan  Dekrit  Presiden 5  Juli  1959  mengatakan  bahwa  “Piagam
Jakarta” menjiwai UUD 1945 (Damami, 2011: 273-275).
Penjelasan  Damami  (2011)  dalam bukunya  tersebut  menyebutkan  bahwa efek  dari  sejarah  panjang  terkait  dengan eksistensi  Kepercayaan  terhadap  Tuhan YME  menjadikan  kelompok  ini  mengalami dinamika yang ditandai beberapa hal berikut ini:  (a)  penegasan  nama  dari  kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kurang stabil, bahkan  sering  diposisikan  sebagai  sebuah sekte, (b) nama kepercayaan terhadap Tuhan YME  secara  substansi  dan  institusi  belum menunjukkan  kejelasan,  bahkan  dalam berbagai hasil penelitian disebutkan sebagai gerakan  mistik,  (c)  adanya  tuntutan  agar kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME  menjadi agama,  sehingga  para  penganutnya  bisa mendapatkan  hak-hak  sipilnya.  Misalnya, pernikahan secara kepercayaan, pengakuan identitas dalam KTP, cara upacara kematian sendiri,  dan  sumpah  jabatan  dengan cara  Kepercayaan.  Lebih  lanjut  dikatakan dalam  tulisan  ini  bahwa  hasil  TAP  MPR Nomor  IV/MPR/1973  tentang  kepercayaan terhadap  Tuhan  YME,  program  negara terhadap  kelompok  ini  baru  sebatas  pada pengawasan, belum menyentuh pada ranah pengembangan. Keputusan ini dibuat karena mempertimbangkan  kondisi  sosial-politik saat  itu  dan  untuk  menghindari  resistensi dari  kalangan  Islam  (Damami,  2011:  274- 275).
Penelitian yang dilakukan oleh Hanung Sito Rohmawati (2015) terhadap penghayat Kepercayaan Sapta Darma memperlihatkan bahwa  sebenarnya  negara  telah  mengatur dan  mengakomodir  hak  hak  sipil  bagi penganut  kepercayaan,  yaitu  meliputi hak  menyebutkan  identitas  agama  pada

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 397 - 418
Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  hak  untuk mencatatkan  perkawinan  sesuai  dengan kepercayaan,  hak  untuk  pemakaman sesuai  dengan  kepercayaannya,  dan  hak untuk mendirikan rumah ibadah. Meskipun demikian, penelitian ini mengatakan bahwa penganut  kepercayaan  belum  sepenuhnya mendapatkan  hak-hak  sipil.  Di  antara  hak yang belum tercakup adalah hak pendidikan kepercayaan  bagi  peserta  didik  di  sekolah formal (Rohmawati, 2015).
Dari  beberapa  penelitian  maupun tulisan  yang  tertera  di  atas,  belum semuanya  membahas  tentang  bagaimana layanan pendidikan kepercayaan di sekolah bagi  peserta  didiknya  yang  menganut kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME.  Oleh karenanya,  artikel  ini  ditulis  berdasarkan hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  di Kabupaten  Cilacap  sebagai  upaya  untuk mengisi gap yang ada dalam kajian akademis terkait dengan penghayat Kepercayaan.

## Kerangka Konsep
Pada  bagian  ini  akan  dijelaskan  tentang konsep  atau  teori  yang  digunakan  untuk analisis  data.  Namun  demikian,  terlebih dahulu  dijelaskan  apa  itu  penghayat kepercayaan.  Untuk  mengenal  apa  itu kepercayaan terhadap Tuhan YME, sekiranya perlu untuk melihat definisi yang disebutkan oleh Ensiklopedi kepercayaan  terhadap Tuhan YME sebagaimana dikutip oleh Basuki (2015:  33)  bahwa  kepercayaan  terhadap Tuhan  YME  merupakan  “pernyataan  dan hubungan  pribadi  dengan  Tuhan  YME, berdasarkan  keyakinan  yang  diwujudkan dalam  perilaku  ketakwaan  terhadap  Tuhan YME, atau pun peribadatan dan pengalaman budi luhur”. Dari definisi ini kemudian Basuki
(2015)  menyimpulkan  bahwa  terdapat  tiga elemen dalam kepercayaan terhadap Tuhan YME yaitu; (a) keyakinan terhadap Tuhan, (b) adanya perilaku ketakwaan, dan (c) adanya budi luhur (Basuki: 2015: 32-34).
Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis  dengan  menggunakan  perspektif HAM. Yaitu beberapa aturan terkait dengan HAM  nasional  dan  internasional  terkait dengan  hak-hak  pendidikan  bagi  warga negara;  meliputi  perundang-undangan nasional  seperti  UUD  1945,  Peraturan Menteri Agama; dan kovenan internasional seperti Deklarasi Universal HAM (DUHAM), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Convention on the Right of the Child (CRC).
Intrumen  HAM  internasional  tersebut penting  untuk  dirujuk  karena  Indonesia telah  meratifikasi  aturan  aturan  tersebut, yang  artinya  Indonesia  wajib  untuk mengimplementasikannya. Misalnya, ICCPR diratifikasi pada tahun 2005 yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan  Internasional  tentang Hak  Hak  Sipil  dan  Politik).  Sementara  itu, Indonesia  telah  mengesahkan  CRC  pada tahun 1990, yang tertuang dalam Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Hak Anak).
Disebutkan  dalam  aturan  tersebut bahwa  setiap  warga  negara  mempunyai kebebasan  dalam  memilih,  memeluk  dan menjalankan  agama  dan  kepercayaannya. Selain  itu,  setiap  anak  juga  dilindungi  hak haknya  untuk  mendapatkan  pendidikan
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ...     (Zakiyah)
agama  sesuai  dengan  keyakinan  dan kepercayaannya.  Misalnya,  DUHAM  Pasal 18 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas  kebebasan  pikiran,  hati  nurani  dan agama, termasuk kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan.” Pada CRC  Pasal 30 dijelaskan tentang anak-anak dari kelompok minoritas  tetap  harus  mendapatkan  hak- haknya di bidang agama. Sementara di dalam aturan dan perundang undangan Indonesia telah secara jelas disebutkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama.
UU  Nomor  1/PNPS/1965  pada  bagian penjelasan  Pasal  1  menyebutkan  bahwa negara menjamin keberadaan agama agama dan  kelompok  aliran/kebatinan,  berikut  ini kutipannya:
“Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen,
Katolik,  Hindu,  Buddha,  dan  khong  hu  Cu ( Confusius ). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah  perkembangan  Agama  agama  di Indonesia.  Karena  6  macam  Agama  ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh  penduduk  Indonesia,  maka  kecuali mereka  mendapat  jaminan  seperti  yang diberikan  oleh  Pasal  29  ayat  (2)  Undang- undang  Dasar,  juga  mereka  mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang  diberikan  oleh  Pasal  ini.  Ini  tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di  Indonesia.  Mereka  mendapat  jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat  2  dan  mereka  dibiarkan  adanya,  asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan  lain.  Terhadap  badan/ aliran  kebatinan,  Pemerintah  berusaha menyalurkannya  ke  arah  pandangan  yang sehat  dan  ke  arah  Ke-Tuhanan  Yang  Maha Esa. Hal ini sesuai dengan ketetapan MPRS. No.  II/MPRS/1960,  lampiran  A.  Bidang  I, angka 6.”
Dari  penjelasan  tersebut  diketahui bahwa  agama-agama  termasuk  penghayat kepercayaan boleh berkembang di Indonesia  dan  tidak  ada  larangan  ataupun pembatasan, bahkan mendapatkan jaminan penuh  atas  keberadaannya.  Sedangkan terkait  dengan  pemberian  pendidikan agama  termaktup  dalam  UU  Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  55  Tahun  2007 tentang “pendidikan agama dan pendidikan keagamaan,”  Peraturan  Menteri  Agama (PMA)  Nomor  16  Tahun  2010  tentang “Pengelolaan  Pendidikan  Agama  pada Sekolah,” serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang “Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.”

## METODE PENELITIAN
Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2016. Penelitian merupakan case study (studi kasus) terhadap satu persoalan atau fenomena yang terjadi di masyarakat, yakni terkait dengan masalah layanan  pendidikan    kepercyaan  terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa  di  sekolah.  Dengan menggunakan  “studi  kasus”,  peneliti mempunyai  kesempatan  untuk  mengkaji satu  persoalan  secara  mendalam.  George dan  Bennet  (2005)  menegaskan  bahwa dengan menggunakan “studi kasus” peneliti berkesempatan mendapatkan validitas yang tinggi dengan memilih indikator yang sesuai dengan pengukuran yang digunakan dalam penelitian  serta  dapat  pula  menghasilkan teori  (George  dan  Bennet  2005,  19- 20).  Dalam  hal  ini,  penelitian  ini  melihat lebih  dekat  terhadap  kasus  pemenuhan

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 397 - 418
pendidikan penghayat kepercayaan tehadap Tuhan YME di sekolah sekolah di Kabupaten Cilacap.
Data dikumpulkan dengan dua cara  yaitu;  pertama;  wawancara  kepada informan  kunci  yaitu  meliputi  interview terhadap  guru  di  sekolah,  kepala  sekolah, ketua  dan  sekretaris  MLKI  Cilacap,  guru/ pamong pelajaran, siswa, pejabat di kantor dinas  Pendidikan  dan  Olahraga,  pejabat  di kantor  dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata, serta  pejabat  di  Kantor  Kementerian Agama  Cilacap. Interview dilakukan  untuk mendapatkan  data  tentang  awal  mula pelaksanaan pemberian layanan pendidikan kepercayaan  kepada  siswa  penganut kepercayaan  di  sekolah,  dan  bagaimana proses  pembelajaran  berlangsung.  Dengan wawancara  ini  juga  dimaksudkan  untuk mengetahui  apakah  ada  pro  dan  kontra terkait  dengan  pelaksanaannya  baik  itu dari guru agama, orang tua murid, maupun masyarakat  sekitarnya.  Dari  data  ini  dapat diketahui apakah ada indikasi ke arah konflik ataupun tidak.
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan selanjutnya adalah studi pustaka atau  telaah  dokumen,  meliputi  dokumen yang  diterbitkan  oleh  pemerintah  berupa perundang-undangan, peraturan, dan petunjuk  teknis  pelaksanaan  peraturan dan  perundang-undangan.  Selain  itu, juga  ditelusuri  data  tertulis  terkait  tema penelitian seperti kurikulum, silabus, bahan soal  atau  tes  mata  pelajaran  Kepercayaan, dokumen  tentang  Kompetensi  Inti  dan Kompetensi  Dasar  (KIKD)  untuk  mata pelajaran  kepercayaan. Data dari penelitian terdahulu,  artikel  dan  buku-buku  tentang pengahayat  kepercayaan  juga  ditelusuri untuk  mengetahui  bagaimana  wacana
yang  berkembang  terkait  dengan  layanan pendidikan  kepercayaan  terhadap  Tuhan YME di sekolah.
Data hasil wawancara tersebut kemudian ditranskrip dan diklasifikasikan berdasarkan tema yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan  data  dari  penelusuran  dokumen dikelompokkan  berdasarkan  tema  yang sama.  Selanjutnya,  data  yang  terkumpul tersebut  dianalisis  dengan  menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Problematika Pendidikan Agama dan Kepercayaan di Sekolah
Pendidikan  agama  di  sekolah  telah  diatur dalam  Undang  Undang  dan  beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.  Pada  UU  Sisdiknas  Nomor  20 Tahun  2003  disebutkan  bahwa  pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat pemeluk agama. Pendidikan keagamaan ini dimaksudkan  untuk  mengajarkan  kepada peserta didik memahami nilai-nilai dan ajaran agamanya.  Selain  itu,  undang-undang  ini pada Pasal 37 ayat (1) menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib  memuat  pendidikan  agama.  Pada Pasal  yang  sama  ayat  (2)  mengatakan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama (UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003).
Selain  undang-undang  itu,  terdapat aturan  tentang  pendidikan  agama  dan keagamaan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  55
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ...     (Zakiyah)
Tahun 2007 tentang “pendidikan agama dan pendidikan  keagamaan”.  Dalam  peraturan tersebut dinyatakan dengan jelas apa yang dimaksud  dengan  pendidikan  agama  dan keagamaan.
Pendidikan  agama  dalam  peraturan pemerintah ini dimaknai sebagai “Pendidikan yang memberikan pengetahuan dan  membentuk  sikap,  kepribadian, dan  keterampilan  peserta  didik  dalam mengamalkan  ajaran  agamanya,  yang dilaksanakan  sekurang-kurangnya  melalui mata  pelajaran/kuliah  pada  semua  jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.”
Sedangkan untuk
Pendidikan keagamaan  diartikan  sebagai  “pendidikan yang  mempersiapkan  peserta  didik  untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan  pengetahuan  tentang  ajaran agama  dan/atau  menjadi  ahli  ilmu  agama dan mengamalkan ajaran agamanya.”
Peraturan Pemerintah Nomor
55  Tahun  2007  tersebut  telah  secara rinci  dipaparkan  tentang  bagaimana seharusnya pembelajaran agama di sekolah dilaksanakan.  Pasal  3  ayat  (1),  misalnya, menyatakan  bahwa  setiap  sekolah  wajib menyelenggarakan  pendidikan  agama. Pasal    4  selanjutnya  menyatakan  bahwa setiap  peserta  didik  pada  pendidikan formal  berhak  mendapatkan  pendidikan agama sesuai dengan agama yang dipeluk dan  diajarkan  oleh  guru  yang  seagama. Dalam  hal  ini  sekolah  mesti  menyediakan tempat  pelakasanaan  pendidikan  agama, apabila  tidak  mampu  maka  sekolah  dapat bekerjasama  dengan  para  pihak  terkait seperti  dengan  sekolah  setingkat  atau penyelenggara  pendidikan  agama  di masyarakat.  Adapun  penyelenggaraan
pendidikan  agama  di  sekolah  ini  dibawah pengelolaan Kementerian agama.
Sementara Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah, khususnya dalam lampiran disebutkan bahwa “Agama dan Akhlak Mulia” merupakan salah satu  standar  kompetensi  kelompok  mata pelajaran, dengan kata lain merupakan salah satu  komponen  dalam  penentuan  penilian terhadap siswa di sekolah. Sementara pada Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 disebutkan sebagai berikut:
(1) Standar  Kompetensi  Lulusan  untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan  sebagai  pedoman  penilaian dalam  menentukan  kelulusan  peserta didik. (2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi  standar  kompetensi  lulusan minimal  satuan  pendidikan  dasar  dan menengah,  standar  kompetensi  lulusan minimal  kelompok  mata  pelajaran,  dan standar  kompetensi  lulusan    minimal mata pelajaran.
Aturan  tentang  standar  kompetensi lulusan  tersebut  berlaku  bagi  satuan pendidikan  setingkat  SD  (Sekolah  Dasar), SMP  (Sekolah  Menengah  Pertama),  dan SMA  (Sekolah  Menengah  Atas).  Adapun kelompok-kelompok  mata  pelajaran  yang masuk  ke  dalam  standar  kelompok  mata pelajaran  (SK-KMP)  adalah;  (1)  Agama  dan Akhlak  Mulia,  (2)  Kewarganegaraan  dan Kepribadian;  (3)  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi,  (4)  Estetika,  dan  (5)  Jasmani, Olahraga,  dan  Kesehatan.  Kompetensi yang  dimaksud  tersebut  termasuk  agama dan  budi  pekerti  berlaku  pada  pendidikan di  Indonesia.  Pendidikan  agama,  dengan demikian,  merupakan  bagian  penting  dari sistem pendidikan nasional dan merupakan

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 397 - 418
elemen  untuk  memajukan  bangsa  dan negara.
Dalam  Undang-Undang  Sisdiknas Nomor  23  Tahun  2003  telah  disebutkan bahwa  di  antara  fungsi  dari  pendidikan nasional  adalah  untuk  mencerdaskan kehidupan  bangsa  (UU  Sisdiknas,  Nomor 23  Tahun  2003).  Dalam  hal  ini  siswa berhak  mendapatkan  pendidikan  agama sesuai  dengan  agamanya  dan  diajarkan oleh  guru  yang  seagama  dengannya. Sekolah,  dengan  demikian  semua  siswa idealnya  mendapatkan  pendidikan  agama tersebut.  Masalah  kemudian  muncul  ketika “pendidikan agama” yang dimaksud tersebut hanya  menyebutkan  enam  agama  besar yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan  Konghuchu  sebagaimana  tercantum dalam  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.
Selain  enam  agama  besar  yang  dianut oleh  mayoritas  penduduk  Indonesia,  oleh karenanya belum bisa mendapatkan layanan pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama yang  diyakininya.  Hal  ini  bisa  di  antaranya disebabkan  karena  PMA  Nomor  26  Tahun 2010  baru mengatur tentang  enam  agama tersebut;  Pasal  2  ayat  (2)  yang  berbunyi, “Pendidikan  Agama  terdiri  dari:  Pendidikan Agama  Islam,  Pendidikan  Agama  Katolik, Pendidikan  Agama  Kristen,  Pendidikan Agama  Hindu,  Pendidikan  Agama  Buddha dan  Pendidikan  Agama  Khonghucu.” Dalam  Pasal  ini  memang  secara  spesifik menyebutkan hanya enam agama, sehingga pendidikan  agama  di  sekolah  seringkali diartikan  untuk  siswa  yang  menganut agama-agama  tersebut,  sedangkan  untuk pemeluk  agama  selain  enam  dan  atau penganut  Kepercayaan  terhadap  Tuhan
YME  tidak  bisa  mendapatkan  pengajaran. Dalam  pelaksanaan  atau  pengelolaannya pendidikan  agama  memang  diatur  dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2010 tersebut. Dalam PMA  ini diatur secara rinci tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan  agama  di  sekolah,  kompetensi kelulusan  siswa,  penyediaan  guru  agama, kualifikasi dan kompetensi guru agama dan elemen terkait lainnya.
Dari  pemaparan  tentang  undang- undang dan aturan-aturan tersebut di atas menunjukkan  bahwa  negara  sebenarnya sudah  mengatur  tentang  pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan. Dengan demikian,  konsekuensinya  adalah  idealnya negara  menjamin  dan  menyediakan pendidikan  agama  bagi  semua  peserta didik  di  sekolah.  Dalam  hal  ini,  negara melalui  satuan  pendidikan  formal  perlu menyediakan  ketersediaan  guru  dan perangkat  pembelajaran  seperti  kurikulum silabus  dan  lainnya.  Pada  saat  yang  sama ada  kewajiban  bagi  peserta  didik  untuk mengikuti  pelajaran  agama  yang  ada  di sekolah.
Meski  pengaturan  pendidikan  agama telah begitu jelas, pelaksanaan di lapangan belum  semuanya  berjalan  dengan  lancar karena  berbagai  sebab  dan  hambatan yang  ada.  Misalnya,  belum  semua  sekolah mempunyai  guru  agama  sesuai  dengan agama  yang  dianut  oleh  siswa,  sehingga belum  dapat  memberikan  pembelajaran agama  tersebut.  Selain  itu,  untuk  agama selain  enam  agama  yang  dianut  oleh mayoritas  penduduk  Indonesia  belum mendapatkan  layanan.  Hal  ini  karena adanya  perbedaan  penafsiran  tentang definisi  “agama”  dan  juga  PMA  Nomor  16
Tahun  2010  yang  belum  mengakomodir permasalahan ini.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Balai  Penelitian  dan  Pengembangan Agama  Semarang  (2015)  tentang  “Kriteria agama  yang  dapat  dilayani  oleh  negara” menunjukkan bahwa pemeluk agama Bahai di Pati belum mendapatkan pendidikan agama sesuai  dengan  keyakinannya.  Alasannya adalah agama Baha’i belum masuk ke dalam agama yang ‘diakui’ oleh negara. Kata ‘diakui’ di sini bukan merujuk kepada agama resmi ataupun tidak resmi; namun penafsiran dari beberapa  orang  bahwa  “Baha’i”  ini  belum diatur oleh negara. Selain itu, karena sekolah tidak  mempunyai  guru  atau  tenaga  yang dapat  mengajar  agama  Baha’i.  Akibatnya adalah peserta didik yang beragama Baha’i ini  harus  mengikuti  mata  pelajaran  agama yang diajarkan di sekolah, di antaranya ada yang  mengikuti  pelajaran  Islam,  dan  ada yang  mengikuti  pelajaran  agama  Kristen (Balai Litbang Agama Semarang, 2015).
Masalah yang hampir sama juga dialami oleh  peserta  didik  yang  menganut  agama Adam;  yaitu  mereka  dari  masyarakat  adat Samin  di  kabupaten  Kudus  dan  kabupaten Pati  Jawa  Tengah,  mereka  yang  mengikuti sekolah formal belum memperoleh pengajaran agama sesuai dengan keyakinannya  (Rosyid,  2014;  wawancara dengan  tokoh  adat  Samin  di  Pati,  2015). Bahkan  disebutkan    dalam  artikelnya Rosyid (2014) peserta didik dari masyarakat adat  Samin  ini  di  satu  sekolah  di  Kudus dipaksa  untuk  ikut  pelajaran  agama  Islam, karena  mayoritas  siwa  di  sekolah  tersebut menganut  agama  Islam.  Dari  kegiatan  ini, kemudian muncul terjadinya konversi agama dari agama Adam ke agama Islam (Rosyid, 2014:  214).  Sebenarnya,  anak-anak  Samin
yang ikut sekolah formal dan orang tuanya mengharapkan  anak-anak  tersebut  diberi pelajaran  agama  Adam,  yakni  agama  yang dianutnya. Akan tetapi pihak sekolah belum bisa menyediakan layanan tersebut, karena mereka  tidak  mempunyai  guru  agama Adam. Bahkan, terdapat guru di satu sekolah yang  beranggapan  agama  Adam  bukanlah satu agama, oleh karenanya siswa didiknya itu diminta mengikuti pelajaran agama Islam (Rosyid,  2014:  213-214).  Demikian  pula dengan siswa penganut kepercayaan di satu sekolah  di  Pati  mengalami  kesulitan  untuk bisa  mendapatkan  pelajaran  kepercayaan terhadap  Tuhan  YME  (Wawancara  dengan tokoh Penghayat Kepercayaan di Pati, 2015).
Permasalahan-permasalahan    tersebut merupakan sebagian gambaran bagaimana problem  pelaksanaan  pelajaran  “agama” bagi penganut agama di luar enam agama yang  dianut  oleh  mayoritas  penduduk Indonesia  dan  penganut  agama  lokal ataupun  penghayat  kepercayaan  terhadap Tuhan  YME.  Di  samping  belum  semua sekolah  mampu  menyediakan  sarana pendukung pelaksanaan layanan pendidikan kepercayaan  seperti  tidak  adanya  guru pengampu,  kurikulum  dan  silabus,  hal  ini juga karena secara regulasi selama bertahun- tahun pendidikan kepercayaan belum diatur dalam sistem perundang-undangan dengan jelas  dan  rinci.  Aturan  tentang  layanan pendidikan  bagi  kepercayaan  terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa  baru  muncul  pada tahun 2016  yaitu melalui Peraturan Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan  Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016. Pada Pasal 2 disebutkan sebagai berikut:
(1) Peserta  didik  memenuhi  pendidikan agama  melalui  Pendidikan  Kepercayaan dengan  mengikuti  ketentuan  peraturan

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 397 - 418
perundang-undangan  yang  mengatur mengenai kurikulum.
(2) Muatan  pendidikan  Kepercayaan  wajib memiliki kompetensi inti dan kompetensi dasar,  silabus,  rencana  pelaksanaan pembelajaran,  buku  teks  pelajaran,  dan pendidik.
(3) kompetensi  inti  dan  kompetensi  dasar sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) disusun  oleh  Majlis  Luhur  Kepercayaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan diajukan  kepada  Kementerian  untuk ditetapkan.
Dengan  adanya  Permendiknas  Nomor 27  Tahun  2016  tersebut  memberikan peluang  dan  jaminan  terhadap  penganut Kepercayaan  untuk  mendapatkan  layanan pendidikan Kepercayaan di  sekolah  formal. Hal  ini  seperti  yang  terjadi  di  beberapa sekolah di Kabupaten Cilacap yang dibahas dalam bagian selanjutnya.

## Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di Sekolah
Pelaksanaan pengajaran “Pendidikan kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha Esa  di  Kabupaten  Cilacap  telah  dilakukan oleh  beberapa  sekolah  mulai  dari  sekolah dasar  hingga  sekolah  menengah  atas. Awal  mula  dilaksanakan  oleh  dua  sekolah sejak  tahun  pelajaran  2015/2016.  Sekolah tersebut  adalah;  SMAN  1  Cilacap,  dan SMP  N  1  Jeruklegi  Cilacap.  Sejak  tahun pelajaran  2016/2017  (saat  penelitian dilakukan) sudah ada 14 sekolah yang telah memberikan  layanan  pelajaran  pendidikan kepercayaan  terhadap  siswa  didiknya. Layanan Pendidikan “Kepercayaan terhadap Tuhan  YME”  bagi  siswa  didik  penghayat kepercayaan di Cilacap dimulai pada tahun pelajaran  2015/2016.  Pada  tahun  tersebut belum  ada  aturan  tentang  pendidikan kepercayaan,  belum  ada  Permendikbud
yang mengaturnya. Pada waktu itu, sekolah menyelenggarakannya merujuk kepada UUD 1945 yang mengatakan setiap warga negara berhak  untuk  mendapatkan  pendidikan dan  adanya  hak  kebebasan  beragama  dan berkeyakinan. Selain itu, MLKI Cilacap telah melakukan  komunikasi  dengan  Pemerintah daerah  dan  Dinas  Pendidikan  Pemuda dan  Olahraga  Kabupaten  Cilacap;  dan mendapatkan  ijin  untuk  mendapatkan  hak layanan tersebut (Wawancara dengan ketua dan  sekretaris  MLKI  Cilacap,  Wakil  Kepala Dinas Pendidikan Cilacap, November 2016).
Paska  dikeluarkannya  Permendikbud Nomor  27  Tahun  2016  tentang  Pendidikan Kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME  bagi peserta  didik,  maka  pemberian  layanan pendidikan  ini  lebih  mempunyai  landasan hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini karena dalam  peraturan  menteri  tersebut  secara khusus  membahas  bagaimana  seharusnya pengajaran  kepercayaan  terhadap  Tuhan YME  tersebut  dilaksanakan  di  sekolah sekolah,  termasuk  di  sekolah-sekolah yang  ada  di  Kabupaten  Cilacap.  Berikut ini  adalah  contoh  sekolah  di  Cilacap  yang sudah  memberikan  layanan  Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME.

## Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di SMA N I Cilacap
Di  sekolah  SMA  N  1  Cilacap  ini  terdapat 1  siswa  Penghayat  Kepercayaan  (pada tahun  2016,  ia  berada  di  kelas  X).  Awal mula  diketahui  bahwa  ia  adalah  seorang pemeluk kepercayaan adalah ketika mengisi formulir  pendaftaran  pada  saat  mulai masuk  sekolah,  pada  kolom  “agama”,  ia tidak mengisinya (kosong). Kemudian, guru agama  menanyakan  hal  tersebut,  kenapa
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ...     (Zakiyah)
kolom agama dikosongkan dan diketahui ia adalah penghayat kepercayaan. Pada waktu itu,  orang  tua  siswa  penghayat  tersebut mengajukan surat permohonan agar anaknya mendapatkan pelajaran tentang penghayat kepercayaan.  Saat  itu  SMA  N  1  Cilacap belum  mempunyai  guru  dan  perangkat pendukungnya  juga  belum  ada;  seperti kurikulum dan materi untuk mata pelajaran pendidikan kepercayaan. Akan tetapi, orang tua siswa tersebut sudah melangkah terlebih dahulu  dengan  berkoordinasi  dengan pengurus MLKI Cilacap (Wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan kesiswaan, dan guru SMA N 1 Cilacap, November 2016).
MLKI  Cilacap  meresponnya  dengan kooperatif  terkait  permohonan  pemberian pelajaran  kepercayaan  terhadap  siswa  di sekolah.  Mereka  juga  sudah  berkoordinasi dengan  Dinas  Pendidikan  Pemuda  dan Olahraga, serta pemerintah daerah Cilacap.  Hasil  koordinasi  MLKI  dengan Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Cilacap membuahkan hasil bahwa Dinas Pendidikan mempersilahkan sekolah untuk memberikan pelajaran  kepercayaan  terhadap  Tuhan YME  bagi  siswanya.  Dikarenakan  sekolah belum  mempunyai  guru  untuk  pelajaran kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME,  maka sekolah  berkoordinasi  dengan  MLKI,  dan MLKI menfasilitasinya dengan menyediakan tenaga pembimbing/pengampu yang disebut  dengan  istilah  pamong  bukan guru. Karena  kalau  guru harus  mempunyai kompetensi standar sesuai dengan ketentuan  peraturan  yang  berlaku.  Di samping itu, MLKI juga menyediakan materi, silabus,  konsep  tentang  Kompetensi  Inti dan  Kompetensi  Dasar  (KIKD),  serta  soal test  (evaluasi)  (Wawancara  dengan  kepala
sekolah,  wakil  kepala  sekolah  bagian kurikulum  dan  kesiswaan,  dan  guru  SMA N  1  Cilacap,  November  2016;  Wawancara dengan  wakil  Kepala  Dinas  Pendidikan Cilacap, November, 2016).
Pembelajaran  Pendidikan  Kepercayaan terhadap  Tuhan  YME  dilakukan  pada  jam mata  pelajaran  agama.  Siswa  tersebut diberi  pelajaran  di  ruangan  tersendiri  oleh pengampu dari MLKI yaitu dilaksanakan di Aula sekolahan. Materi yang diberikan lebih banyak  menekankan  tentang  budi  pekerti. Nilai  hasil  evaluasi/tes  diberikan  oleh pengampu,  dan  nilai  dimasukkan  dalam kolom mata pelajaran “agama” pada rapor. Pada  Rapor ini belum ada ketentuan tentang pencantuman  “penghayat  kepercayaan” pada  kolom  agama  (Wawancara  dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan kesiswaan, dan guru SMA N 1 Cilacap, November 2016).
Di Sekolah ini sebenarnya ada satu siswa lagi  dari  penghayat  kepercayaan,  namun ia  tidak  meminta  layanan  pembelajaran kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME.  Siswa tersebut mengikuti pelajaran agama Kristen, karena  sejak  ia  SMP  sudah  mengikuti pelajaran  tersebut.  Selain  itu,  ketika  awal masuk  sekolah  ia  mengisi  formulirnya “Kristen”  pada  kolom  agama  (Wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan kesiswaan, dan guru SMA N 1 Cilacap, November 2016).
Sejak  tahun  pertama  pemberian layanan pendidikan  “Kepercayaan terhadap Tuhan  YME”  terhadap  siswa  penghayat Kepercayaan  di  sekolah  SMA  N  1  ini  tidak terdapat pertentangan baik dari guru, orang tua siswa maupun masyarakat. Hal tersebut dimungkinkan karena sekolah ini juga sudah

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 397 - 418
melayani pelajaran agama pada siswa selain non Islam (sebagai minoritas); seperti siswa agama Hindu, Buddha, Katolik, dan Kristen. Guru  pendidikan  Kepercayaan  terhadap Tuhan YME di sekolah ini tidak mendapatkan gaji  dari  sekolah,  namun  sekolah  hanya menyediakan uang transport sesuai dengan kemampuan  sekolah  (Wawancara  dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan kesiswaan, dan guru SMA N 1 Cilacap, November 2016).

## Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME di  SMP N I Jeruklegi Cilacap
Di  SMP  N  1  Jeruklegi  Cilacap  terdapat satu  siswa  penghayat  kepercayaan,  dan sudah  mendapatkan  layanan  pendidikan “Kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME”. Awalnya, dari MLKI Cilacap menawarkan ke pihak sekolah untuk memberikan pengajaran “Kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME”  bagi siswa  penghayat,  sekolah  menerima tawaran  tersebut.  MLKI  yang  menyediakan pengampu/pamong  (guru),  materi,  silabus, dan  soal  tes.  Pembelajaran  dilaksanakan pada  jam  mata  pelajaran  agama,  dengan terpisah  dari  siswa-siswa  lainnya  yang mengikuti  pelajaran  agama  Islam  (atau lainnya).  Tempat  pembelajarannya  adalah di  ruang  perpustakaan.  Hasil  nilai  tes dimasukkan  dalam  kolom  agama  pada rapor. Di sekolah ini juga tidak menyediakan gaji bagi guru tersebut, hanya menyediakan uang  transport    (Wawancara  dengan  Guru Agama dan Kasubag TU SMP N 1 Jeruklegi, November, 2016).
Proses  untuk  mendapatkan  layanan pendidikan  “Kepercayaan  terhadap  Tuhan YME”  bagi  siswa  Penghayat  Kepercayaan
dilakukan  oleh  MLKI  Cilacap  sejak  tahun 2014,  dengan  melakukan  komunikasi  dan koordinasi dengan beberapa pihak; seperti dengan  pemerintah  daerah  Cilacap,  Dinas Pendidikan  Cilacap,  sekolah,  dan  lainnya. Namun  demikian,  MLKI  belum  pernah berkoordinasi  dengan  Kantor  Kementerian Agama  Cilacap.  MLKI  Cilacap  juga secara  aktif  ikut  serta  dalam  “mengawal” pengajuan  proposal  untuk  mendapatkan layanan pendidikan tersebut ke pemerintah (termasuk  ke  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan) (Wawancara dengan Ketua dan sekretaris  MLKI  Cilacap,  serta  Wakil  Kepala Dinas Pendidikan Cilacap, November, 2016).
Paguyuban  Penghayat  Kepercayaan dalam  MLKI  yang  menjadi  pelopor  dalam beberapa  kegiatan  termasuk  pengajuan layanan  pendidikan  adalah:  SHK,  PRKJ, Budaya  Bangsa,  Pajati,  Tunggul  Sapto  Jati, dan  Sapto  Darma.  Selain  itu,  MLKI  Cilacap ikut  serta  dalam  forum  “uji  petik”  naskah akademik  layanan  pendidikan  kepercayaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang diselenggarakan di Yogyakarta (Wawancara dengan  Ketua  dan  sekretaris  MLKI  Cilacap, November 2016).
MLKI  Cilacap  ikut  serta  dalam penyusunan kurikulum pendidikan “Kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME”  di Jakarta. Kurikulum pendidikan “Kepercayaan terhadap  Tuhan  YME”  ini  berlaku  nasional dan dapat digunakan oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Pendidikan budi pekerti luhur penghayat  kepercayaan  terhadap  Tuhan YME  mempunyai  tiga  elemen  meliputi: (a)  keyakinan  adanya  Tuhan  YME,  (b) membentuk  manusia  seutuhnya  yang bermoral  dan  berbudi  pekerti  luhur  sesuai dengan  nilai  spiritual  dan  kearifan  lokal, (c)  membangun  karakter  bangsa  yang
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ...     (Zakiyah)
berdasarkan  Pancasila  dan  nilai-nilai  ke- Indonesiaan (Tim Anggoro Kasih, tt).
Pada  tahun  2016  terdapat  11  calon pamong  (guru)  yang  mengajar  pelajaran “Kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME”,  untuk 14  sekolah  di  Cilacap.    Pamong  tersebut disediakan  oleh  MLKI  Cilacap.  Sebenarnya masih  terdapat  sekolah-sekolah  dengan siswa Penghayat Kepercayaan, namun MLKI Cilacap  belum  bisa  menyediakan  guru untuk  sekolah  sekolah  tersebut,  karena keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia,  dan jarak  antara  satu  sekolah  dengan  sekolah lainnya  yang  jauh-jauh.  Oleh  karena itu,  untuk  sementara  waktu,  pendidikan “Kepercayaan terhadap Tuhan YME” dibatasi di  14  sekolah  terdiri  atas  empat  sekolah dasar,  enam  sekolah  menengah  pertama, dan  tiga  sekolah  menengah  atas,  dengan jumlah  keseluruhan  peserta  didiknya  ada 30  siswa  (Wawancara  dengan  Ketua  dan sekretaris  MLKI  Cilacap,  November  2016; Dokumen  MLKI  Cilacap,  2016).  Adapun sekolah-sekolah tersebut adalah:
1.  Sekolah  Dasar:  SD  N  3  Bojongsari Kecamatan Wanareja, SD N 3 Margasari dan  SD  N  1  Margasari  Kecamatan Sidareja, SD N 2 Gandrungmanis.
2.  Sekolah  Menengah  Pertama;  SMP  N  1 Jeruklegi,  SMP N 3 Kedungreja,  SMP N 1 Cipari, SMP N 3 Gandrung,  SMP N 1 Adipala, SMP N 2 Adipala, dan  SMP 1 ATAP Gandrung Mangun.
3.  Sekolah  Menengah  Atas  dan  yang setingkat;  SMA  N  1  Cilacap,  SMA N  Bantarsari,  dan  SMK  Yos  Sudarso Kecamatan Jeruklegi.

## Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dalam Perspektif HAM
Pendidikan merupakan salah satu hak asasi bagi  setiap  manusia  tanpa  membedakan latar belakang suku, agama, sosial. etnisitas, dan  gender.  Semua  warga  dunia  berhak untuk  mendapatkan  pendidikan.  Terdapat beberapa  instrumen  HAM  internasional dan nasional yang telah mengatur masalah hak-hak  setiap  warga  dunia.  Sebelum membahas  aturan  spesifik  terkait  hak pemenuhan  pendidikan,  akan  dibahas terlebih dahulu tentang hak untuk memeluk dan menjalankan agama serta kepercayaan sesuai dengan keyakinannya.
Pada  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  (DUHAM)  Pasal  18  disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran,  hati  nurani  dan  agama,  termasuk kebebasan  untuk  berganti  agama  atau kepercayaan.  Berikut  ini  bunyi  dari  Pasal tersebut:
“Everyone has the right to freedom of thought, conscience  and  religion;  this  right  includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others  and  in  public  or  private,  to  manifest his  religion  or  belief  in  teaching,  practice, worship and observance.” (DUHAM, Pasal 18)
[Setiap  orang    mempunyai  hak  kebebasan berpendapat,  dan  kebebasan  beragama. Kebebasan  ini  mencakup  kebebasan  untuk pindah  agama  atau  kepercayaan,  dan kebebasan  baik  secara  individu  maupun kelompok dalam ranah publik ataupun privat, untuk menunjukkan/mengekspresikan agama atau kepercayaan dalam pengajaran, peribadatan dan ibadah].
Dengan  demikian,  setiap  orang dilindungi  dan  memiliki  kebebasan  dalam menentukan  agama  dan  kepercayaanya. Pada  Pasal  ini  juga  disebutkan  seperti

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 397 - 418
ini:  “setiap  orang  berhak  atas  kebebasan beragama,  dalam  hal  ini  termasuk  dalam kebebasan  menjalankan,  mengajarkan, beribadat  dan  mentaatinya  baik  secara individu  maupun  bersama  dengan  orang lain.”
Kebebasan  beragama  itu  juga  berlaku bagi  penduduk  Indonesia  karena  negara ini  mengakui  DUHAM  dan  meratifikasinya. Bahkan  sebelum  DUHAM  lahir  pada  tahun 1948,  Indonesia  telah  melahirkan  UUD 1945 yang mengatur kebebasan beragama yang  termaktub  dalam  Pasal  29    ayat (2)  yang  berbunyi:  “Negara  menjamin kemerdekaan  tiap  tiap  penduduk  untuk memeluk  agamanya  masing  masing  dan untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan kepercayaannya”.  Selain  itu,  dalam  UUD 1945 hasil amandemen juga secara ekplisit mencantumkan beberapa hak warga negara yang selaras dengan apa yang tertera dalam DUHAM  tersebut,  misalnya  Pasal  28A-28I tentang hak-hak warga negara.
Pada  tahun  2005,  Indonesia  juga meratifikasi International  Covenant  on Civil  and  Political  Rights (ICCPR/Kovenan Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan Politik), yaitu dalam bentuk Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2005 tentang  Pengesahan  ICCPR  tersebut. ICCPR  ini  disahkan  oleh  Majlis  Umum Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada tanggal  16  Desember  1966.  Pada  Pasal  18 ICCPR  berisi  tentang  kebebasan  beragama sebagai  berikut:  “Setiap  orang  mempunyai hak  atas  kebebasan  berpikir,  keyakinan dan  beragama,  termasuk  kebebasan  untuk menetapkan agama atas pilihannya sendiri.”
Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2005  disebutkan  bahwa  Indonesia
menjadi  pihak  yang  meratifikasi  ICCPR dengan  pertimbangan  bahwa  Indonesia adalah  negara  hukum  dan  menjunjung tinggi  HAM.  Komitmen  bangsa  Indonesia dalam penghormatan dan penegakan HAM tercermin dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945 tentang hak semua bangsa atas kemerdekaan  dan  pada  Pasal-Pasal  yang ada di dalamnya yang mengaturnya secara rinci.
Pasal-Pasal UUD 1945 hasil amandemen termaktub  Pasal  28D  tentang  hak kedudukan  semua  warga  negara  sama  di depan  hukum  dan  pemerintahan.  Pasal 28E  ayat  (1)  menyebutkan:  “Setiap  orang bebas  memeluk  agama  dan  beribadat menurut  agamanya,  memilih  pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal di  wilayah  negara  dan  meninggalkanya, serta  berhak  kembali.”  Kemudian  ayat (2)  menyebutkan:  “Setiap  orang  berhak atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945  secara  tegas  menyebutkan  “negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  warga negara  untuk  memeluk  agamanya  masing masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.”
Instrumen perundang-undangan internasional  dan  nasional  tersebut  secara jelas  menyebutkan  adanya  hak  kebebasan beragama  dan  berkeyakinan  bagi  setiap orang. Demikian pula hak untuk menjalankan agama  dan  keyakinannya.  Oleh  karena  itu, warga negara Indonesia juga berhak untuk menganut  kepercayaan  terhadap  Tuhan YME, karena hal ini termasuk dalam bagian yang  diatur  dalam  instrument-instrumen tersebut.  Sebagai  penghayat  kepercayaan,
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ...     (Zakiyah)
mereka juga berhak untuk mengekspresikan keyakinan  dalam  bentuk  peribadatan  dan lainnya.  Selain  itu,  anak-anak  usia  sekolah dari  keluarga  penghayat  kepercayaan dan  mereka  juga  menganut  Kepercayaan terhadap Tuhan YME  mempunyai hak untuk memperoleh  Pendidikan  Kepercayaan  di sekolahnya.
Pada  UUD  1945  Pasal  31  ayat  (1) disebutkan  bahwa  setiap  warga  negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian, pada  Pasal  31  ayat  (3)  menyebutkan “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional, yang  meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  yang diatur undang undang.” Dari Pasal tersebut dapat  dipahami  bahwa  di  antara  tujuan diselenggarakannya  pendidikan  nasional adalah untuk meningkatkan iman dan takwa peserta didik.
Untuk  mewujudkan  salah  satu  tujuan pendidikan  nasional  tersebut  di  antaranya dilakukan  melalui  Pendidikan  Agama  dan Budi  Pekerti.  Pendidikan  Agama  dan  Budi Pekerti tersebut untuk siswa yang menganut kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME  tentu saja  idealnya  sesuai  dengan  keyakinan yang  dianutnya  sebagaimana  telah  diatur dalam Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang  Layanan  Pendidikan  Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.
Pelaksanaan  pendidikan  kepercayaan terhadap  Tuhan  YME  di  sekolah  sekolah  di Kabupaten  Cilacap  merupakan  bagian  dari perwujudan dan pemenuhan hak-hak warga negara  yang  dilindungi  oleh  negara  dan instrumen peraturan internasional semacam
DUHAM,  ICCPR  dan  lainnya.  Dalam Convention on the Right of the Child (CRC) Pasal  30  disebutkan  secara  jelas  bahwa anak-anak  dari  kelompok  minoritas  tetap harus  mendapatkan  hak-haknya  di  bidang agama, berikut petikannya:

## Article 30
In  those  States  in  which  ethnic,  religious  or linguistic minorities or persons of indigenous origin  exist,  a  child  belonging  to  such  a minority  or  who  is  indigenous  shall  not  be denied  the  right,  in  community  with  other members of his or her group, to enjoy his or her own culture, to profess and practice his or her own religion, or to use his or her own language.

## Pasal 30
[Di  negara  negara  dimana  minoritas  etnis, agama atau bahasa, atau orang orang dari suku  asli  eksis,  seorang  anak  yang  berasal dari kelompok minoritas tersebut atau yang berasal  dari  suku  asli  maka  hak-haknya tidak boleh dilanggar, di dalam  masyarakat bersama  dengan  anggota  kelompoknya, untuk  menikmati  budaya  mereka,  untuk mengekspresikan  agamanya,  atau  untuk menggunakan bahasanya].
Siswa-siswi yang
menganut kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME  dapat dikategorikan sebagai salah satu kelompok masyarakat minoritas dan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan pemenuhan akan  hak-haknya  sebagai  warga  negara dan  bagian  dari  umat  manusia.  Hal  ini karena peraturan-peraturan tersebut secara jelas  mengakomodirnya,  meskipun  tidak jarang praktik di lapangannya masih belum berjalan  secara  maksimal,  dan  bahkan  di beberapa  wilayah  kabupaten/kota  masih belum  memberikan  layanan  pendidikan kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME  bagi siswa didiknya.

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 397 - 418

## PENUTUP
Pendidikan  kepercayaan  terhadap  Tuhan YME bagi siswa-siswi di sekolah merupakan salah  satu  permasalahan  penting  yang masih  belum  terselesaikan  secara  tuntas. Beberapa siswa didik di sekolah di beberapa wilayah masih belum mendapatkan layanan tersebut, lain halnya dengan pelajar-pelajar di  beberapa  sekolah  di  Kabupaten  Cilacap yang  telah  mendapatkan  pengajaran kepercayaan  terhadap  Tuhan  YME  sesuai dengan keyakinan peserta didik.
Di Kabupaten ini peserta didik penganut kepercayaan telah menikmati pembelajaran mata  ajar  “agama  dan  budi  pekerti” sesuai  dengan  keyakinannya.  Meski  masih terdapat  beberapa  keterbatasan  seperti belum adanya guru tetap dan ruang belajar khusus  untuk  mereka,  masing  masing sekolah  mempunyai  solusinya.  Untuk mengatasi  masalah  ketiadaan  guru,  pihak sekolah  bekerjasama  dengan  MLKI  yakni meminta  seorang  yang  mampu  mengajar mata  pelajaran  Kepercayaan  kepada
organisasi tersebut. Sementara untuk kelas, beberapa dari mereka memanfaatkan ruang pepustakaan dan atau ruang aula. Selain itu, kurikulum  juga  dibuat  oleh  guru  pamong (dan MLKI) karena belum adanya kurikulum nasional yang diterbitkan oleh pemerintah.
Pemberian mata pelajaran kepercayaan terhadap  Tuhan  YME  merupakan  bagian dari  pemenuhan  hak  asasi  dari  setiap siswa di sekolah. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam perundangan-undangan nasional  maupun  beberapa  kovenan internasional  seperti  DUHAM,  ICCPR  dan CRC. Meskipun dengan sagala keterbatasan yang  ada,  sekolah-sekolah  di  Cilacap  telah menunjukkan  adanya  pemenuhan  hak dasar siswa untuk mendapatkan pendidikan “agama  dan  budi  pekerti”  dalam  hal  ini Pendidikan  Kepercayaan  terhadap  Tuhan YME.  Praktik  ini  dapat  menjadi  model ataupun  contoh  bagi  sekolah-sekolah  lain di daerah lain di Indonesia yang mempunyai siswa penghayat kepercayaan namun belum memberikan Pendidikan Kepercayaan.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang. 2015. Laporan Hasil Penelitian Agama yang Dapat dilayani oleh Negara . Tidak diterbitkan.
Budijanto, Oki Wahju. 2016. “Penghormatan Hak Asasi Manusia bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung.” Jurnal Hak Asasi Manusia . Volume 7 No. 1, Juli 2016
Damami, Mohammad. 2011. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Periode 1973-1983: Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan di Indonesia . Jakarta: Kementerian Agama RI.
George, Alexander L. dan Bennet, Andrew. 2005. “ Chapter 1: Case Study and Social Science ”. Dalam Case studies and Theory Development in the Social Sciences . Cambridge: MIT Press.
Nginayah,  Idarotul.  2014.  “Keberadaan  Himpunan  Penganut  Kepercayaan  (HPK)  sebagai  penganut Kejawen di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap.” Wahana Dinamika . Vol.1.no.2 Oktober 2014: 289-310.
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ...     (Zakiyah)

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 397 - 418
Riyansyah,  Arman.  2011.  "Eksklusi  Hak-Hak  Sipil  dan  Konstruksi  Identitas  Komunitas  Penghayat Kepercayaan, Studi Kasus: Komunitas Kerokhanian Sapta Darma Sanggar Candi Busana, Jakarta Selatan". Skripsi tidak  diterbitkan,  pada  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Program  Sarjana Universitas Indonesia.
Rohmawati,  Hanung  Sito.  2015.  "Agama  sebagai  Indeks  Kewarganegaraan,  Studi  atas  Penghayat Kerokhanian Sapta Darma di Sanggar Candi Sapta Rengga". Tesis tidak dipublikasikan, pada Paska Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Agama dan Filsafat Konsentrasi Agama dan Resolusi Konflik.
Rosyid, Moh. 2014. “Mendudukkan Persoalan antara Pertahanan Ajaran Agama dengan Hak Pendidikan Anak.” Jurnal Sawwa , Volume 9, Nomor 2, April 2014.
Sulaiman.  2016.  "Layanan  Pendidikan  Kepercayaan  Terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  bagi  Siswa  di Sekolah di Pati". Laporan Hasil Penelitian Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang Kementerian Agama.
Sutiyono, Agus. 2014. "Kearifan Budaya Jawa pada Ritual Keagamaan Komunitas Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) di Desa Adipala dan Daun Lumbung Cilacap Jawa Tengah". Laporan Penelitian Kompetitif Dosen dan Mahasiswa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Walisongo Semarang Tahun 2014.
Tempo.co.  2016.  “Tolak  Ikut  Pelajaran  Agama,  Siswi  SMK  Ini  Tak  Naik  Kelas”.  Terbit  pada Selasa,  26  Juli  2016.  Diakses  pada  09  Desember  2016  dari:  HTTPS://M.TEMPO.CO/READ/ NEWS/2016/07/26/079790634/TOLAK-IKUT-PELAJARAN-AGAMA-SISWI-SMK-INI-TAK-NAIK- KELAS.
Tim Anggoro Kasih Srondol. tt. "Pendidikan Budi Pekerti Luhur Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa". Slide Presentasi didapatkan dari MLKI Cilacap.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2005  tentang  Pengesahan International  Covenant  on  Civil  and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Convention on the Right of the Child (CRC)/Kovenan Internasioanl tentang Hak Anak.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)/ Universal Declaration of Human Rigths .
International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR/Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak Hak Anak).
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan  Agama  dan Pendidikan Keagamaan.
Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006  tentang Standar Kompetensi Lulusan  untuk  Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2016  tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa ...     (Zakiyah)
Jurnal PENAMAS Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Halaman 397 - 418