## ANALISIS PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM UPAYA PERDAMAIAN PARA PIHAKDALAM PERKARA PERDATA DIPENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS IA KHUSUS
Oleh:
Betty Berliana 1)
Anita 2)
Gomgom T.P Siregar 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-mail:
bettyberliana@gmail.com 1 ) anita@gmail.com 2) gomgomsiregar@gmail.com 3 )

## ABSTRACT .
Dispute settlement out of court or referred to as alternative dispute resolution as regulated in Law  Number  30  of  1999  concerning  Arbitration  and  Alternative  Dispute  Resolution.  The alternative dispute resolution system is basically the agreement of the disputing parties that must  be  adhered  to.  As  a  consequence  of  the  deal.  In  general,  mediation  is  an  alternative dispute  resolution.  There  are  2  types  of  mediation,  namely  inside  court  and  outside  court. Mediation outside the courts is handled by private mediators, individuals, or an alternative independent  dispute  resolution  agency  known  as  the  National  Mediation  Center  (PMN). Mediation in court is regulated by Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 which requires  a  mediation  process  to  be  carried  out  before  examining  the  main  points  of  civil cases  with  a  mediator  consisting  of  judges  from  the  District  Court  who  do  not  handle  the case. Based on the background above, the problems in this thesis are: 1. What is the Position of  the  Court  in  the  mediation  process  for  civil  cases?This  study  uses  the  type  of  research conducted  in  the  preparation  of  this  thesis  is  a  normative  juridical  research.  Normative juridical research is research that is focused on examining the application of positive legal rules  or  norms.  Descriptive  method  is  a  research  method  that  focuses  on  problems  or phenomena  that  are  actual  at  the  time  the  research  is  conducted,  then  describes  the  facts about the problem being investigated as they are with rational and accurate interpretations. Perma No. 1 of 2006 further strengthens the position of mediation in the process of resolving cases  in  the  District  Court,  the  Mediator  as  the  sole  judge  who  conducts  mediation examinations in court is required to be able to resolve a case through mediation. The legal consequences  of  the  results  of  mediation  in  the  State  Court  is  a  decision  that  is  binding, inkrah, and can be executed.
Keywords: Mediation, Mediator, Legal Consequences

## ABSTRAK .
Penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  atau  disebut  dengan  Penyelesaian  Sengketa alternative  yang  diatur  dalam  Undang-UndangNomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.  Pranata  Penyelesaian  sengketa  alternatif  pada  dasarnya merupakan  kesepakatan  para  pihak  yang  bersengketa  tersebut  yang  harus  ditaati.Sebagai konsekuensi dari kesepakatan.Secara umum, mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa.Ada  2  jenis  mediasi,  yaitu  di  dalam  pengadilan  dan  di  luar  pengadilan.Mediasi  di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga
independen  alternatif  penyelesaian  sengketa  yang  dikenal  sebagai  Pusat  Mediasi  Nasional (PMN).  Mediasi  yang  berada  di  dalam  pengadilan  diatur  oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA)  No.  1  Tahun  2016  yang  mewajibkan  ditempuhnya  proses  mediasi  sebelum pemeriksaan  pokok  perkara  perdata  dengan  mediator  terdiridari  hakim-hakim  Pengadilan Negeri  tersebut  yang  tidak  menangani  perkaranya.  Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka permasalahan  dalam  skripsi  ini  adalah:1.  Bagaimana  Kedudukan  Pengadilan  Dalam  proses mediasi  perkara  perdata?,  2.  Bagaimana  peran  Hakim  mediator  dalam  Upaya  Perdamaian Para Pihak Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri? P enelitian ini menggunakan Jenis penelitian  yang  dilakukan  dalam  penyusunan  skripsi  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif.Penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual  pada  saat  penelitian  dilakukan,  kemudian  menggambarkan  fakta-fakta  tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional dan akurat. Perma No  1  Tahun  2006  semakin  menguatkan  kedudukan  mediasi  didalam  proses  penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri, Mediator sebagai hakim tunggal yang melakukan pemeriksaan mediasi  di  persidangan  dituntut  untuk  dapat  menyelesaikan  suatu  perkara  melaui  mediasi. Akibat  hukum  dari  hasil  mediasi  di  Pengadilan  Negeri  merupakan  suatu  keputusan  yang sifatnya mengikat, inkrah, dan dapat di eksekusi.
KataKunci :Mediasi, Mediator, Akibat Hukum

## 1. PENDAHULUAN
Di  dalam  warga  orang  silih melangsungkan  ikatan  yang  jumlah  serta karakternya tidak terbatas
banyaknya.Banyak  orang  itu  memiliki kebutuhan tiap- tiap serta warga membolehkan  kepentingan-  kepentingan itu  berjumpa  dalam  sesuatu  kontrak  yang akrab.Kontak yang silih menjauhkan yakni bila  kepentingan-  kepentingan  itu  silih bentrok.Kontak  yang  silih  mendekatkan bila  kepentingan-  kepentingan  itu  silih profitabel.Gampang  buat  dimengerti  kalau orang  yang  hidup  dalam  warga,  disatu pihak  berupaya  buat  mencegah  kebutuhan tiap-  tiap  kepada  bahaya-  bahaya  dari warga itu sendiri. Sebaliknya, di lain pihak tetap  berupaya  buat  silih  bantu  membantu dalam mengejar kebutuhan bersama.
Buat mencegah
serta memperkembangkan
kepentingan- kepentingan  bisa  digapai  sebab  lebih dahulu sudah diadakan peraturan- peraturan  yang  bisa  jadi  dimensi  untuk aksi  laris  orang.  Peraturan-  peraturan  ini mewajibkan  orang  buat  berperan  didalam warga sedemikian muka alhasil kepentingan-  kepentingan  orang  lain
sebisa bisa jadi terpelihara serta aman dan kepentingan-  kepentingan  bersama  bisa dibesarkan.  Peraturan-  peraturan  itu  lazim diucap  kaidah-  kaidah  ataupun  norma- norma.
Di dalam kehidupan bermasyarakat  tiap  poin  hukum  ialah orang  ataupun  tubuh  hukum  senantiasa berdekatan  dengan  bermacam  ketentuan ataupun norma, bagus yang bertabiat resmi ataupun  non  resmi.  Ketentuan  ataupun norma sangat
dibutuhkan  dalam  kehidupan bermasyarakat  supaya  ikatan  antara  orang dalam  warga  bisa  berjalan  teratur  serta berjalan  dengan  bagus.  Norma  ialah ketentuan  sikap  dalam  sesuatu  golongan khusus, dimana tiap badan warga mengenali  hak  serta  peranan  didalam  area masyarakatnya, alhasil membolehkan seorang  dapat  memastikan  terlebih  dulu gimana aksi seorang itu ditaksir oleh orang lain.  Oleh  sebab  itu,  norma  merupakan sesuatu  patokan  untuk  orang  lain  buat menyambut  ataupun  menyangkal  sikap seorang.
Kaidah  hukum  ialah  prinsip mengenai gimana seyogyanya orang
berkelakuan  laris  didalam  warga.Kaidah hukum  ialah  determinasi  mengenai  sikap. Pada  hakikatnya,  apa  yang  dikenal  kadiah merupakan  angka,  sebab  bermuatan  apa yang  seyogyanya  wajib  dicoba.  Dengan begitu,  wajib  dibedakan  dari  peraturan konkrit  yang  bisa  diamati  dalam  wujud perkataan.  Kaidah  hukum  bisa  berganti sedangkan  hukum(  peraturan  konkritnya) senantiasa( amati Artikel 1365 BW).
Di era Revolusi Industri 4.0 saat ini,  pembangunan  kaidah  hukum  semakin berkembang  diberbagai  negara  termasuk Indonesia.Hal ini berdampak tindakan-tindakan  masyarakat  baik  atas tindakan yang bersesuaian dengan undang-undang atau tindakan yang bertentangan  dengan  undang-undang  atau tindakan yang bertentangan antar kepentingan  dari  subjek  hukum.Secara keseluruhan, tindakan-tindakan masyarakat  atau  subjek  hukum  telah diiatur  melalui  kaidah  hukum  melalui peraturan perundang-undangan.
Hubungan  antar  subjek  hukum yang menimbulkan perbuatan hukum antar subjek hukum akan berdampak pada akibat dari perbuatan hukum antar subjek hukum. Salah  satu  akibat  dari  adanya  hubungan hukum  antara  subjek  hukum  adalah terjadinya  sengketa  antar  subjek  hukum karena  tindakan  salah  satu  pihak  dari subjek  hukum  yang  melakukan  hubungan hukum tidak sesuai dengan yang diperjanjikan  dalam  hubungan  hukum tersebut.
Terbentuknya
bentrokan dampingi  poin  hukum  bagi  hukum  positif Indonesia  bisa  dituntaskan  lewat  rute litigasi(  majelis  hukum)  atau  non  litigasi( diluar majelis hukum). Penanganan bentrokan  dampingi  poin  hukum  dalam alun-  alun  hukum  eksklusif  dicoba  di majelis  hukum  didasarkan  atas  Buku Hukum  Hukum  Awas(  KUHPerdata). Namun  bersamaan  dengan  kemajuan warga  serta  kesejagatan,  penanganan kepada  bentrokan  dampingi  poin  hukum tidak  sekedar  dituntaskan  lewat  rute majelis  hukum  namun  pula  lewat  rute
diluar  majelis  hukum(  non  litigasi).  Cara penanganan bentrokan lewat rute peradilan ataupun  litigasi  kerapkali  diucap  dengan ultimum  remedium.Jadi  artinya,  litigasi merupakan  alat  akhir  dari  penanganan bentrokan.Hasil akhir dari litigasi memiliki daya hukum mengikat kepada pihak- pihak yang terpaut di dalam bentrokan itu.
Penanganan  bentrokan  diluar majelis  hukum  ataupun  diucap  dengan Penanganan  Bentrokan  alternative  yang diatur  dalam  Hukum  No  30  Tahun  1999 mengenai Arbitrase serta Pengganti Penanganan  Bentrokan.Adat  Penanganan bentrokan  pengganti  pada  dasarnya  ialah perjanjian  para  pihak  yang  berseteru  itu yang  wajib  ditaati.  Selaku  akibat  dari perjanjian  para  pihak  yang  berseteru bertabiat  ikhlas  serta  karenanya  tidak  bisa dipaksakan  oeh  salah  satu  pihak  pada pihak yang lain yang berseteru.
Di  majelis  hukum  Negara  Area, bersumber pada informasi  yang didapat di tahun  2017,  masalah  awas  yang  di perantaraan  di  Pengadian  Negara  Area berjumlah 269, serta jumlah masalah yang sukses  di  Perantaraan  di  Majelis  hukum Negara  Area  berjumlah  4  masalah.  Pada tahun  2018, masalah  awas  yang  dimediasi berjumlah 389, serta yang sukses dimediasi berjumlah 8 masalah awas. Pada tahun  2019, masalah  awas  yang  dimediasi di  Majelis  hukum  Negara  Area  berjumlah 895  masalah,  yang  dicoba  perantaraan berjumlah  439  masalah,  masalah  yang kandas  dicoba  perantaraan  berjumlah  413 masalah,  masalah  yang  sukses  dimediasi merupakan 15 masalah.
Berdasarkan jumlah perkara yang  berhasil  di  mediasi  tersebut,  maka terlihat  bahwa  proses  mediasi  tidak berhasil  diterapkan  untuk  menyelesaikan permasalahan perkara perdata di Pengadilan  Negeri.  Proses  mediasi  juga belum  menentukan  tempat  atau  posisi tawar menawar dari para pihak, dan dalam realitasnya,  posisi  pihak  yang  lemah  lebih cenderung  menyerahkan  beberapa  hak mereka.  Akan  tetapi,  proses  mediasi  di pengadilan tidak dapat dipisahkan dari
peran  hakim  mediator  sebagai  pihak  yang memediasi  proses  penyelesain  sengketa perdata di Pengadilan.
Seperti perkara gugatan nomor.410/p.dt.bth/2019/PN Mdn, perkara gugatan  yang  bernomor  registrasi  tersebut selesai  tanpa  melalui  putusan  yang dikeluarkan  oleh  majelis  hakim  karena perkara  410  tersebut  selesai  melalui mediasi  oleh  hakim  mediator.Memang awal mula mediasi yang dilakukan di awal mediasi  sebelum  masuk  pada  pokok perkara  mediasi  yang  dilakukan  sebanyak tiga  kali  gagal  /  tidak  menemukan kesepakatan  untuk  menempuh  jalur  damai yang  di  pimpin  oleh  hakim  mediator. Namun disetiap agenda persidangan sebelum  menutup  agenda  persidangan ketua  majelis  hakim  selalu  bertanya kepada  para  pihak  apakah  para  pihak masih  mau  melanjutkan  perkara  ini  ke agenda  sidang  berikutnya  atau  pikir-pikir ada  niat  mau  berdamai,  hal  ini  dilakukan untuk  menemukan  suatu  keadilan  bagi para  pihak  yang  bersengketa  karena didalam  persidangan  putusan  yang  paling adil adalah berdamainya para pihak, selain itu  ini  membuktikan  bahwa  pengadilan yang menangani perkara-perkara menunjukkan  menjalankan  dengan  teguh Surat  Edaran  Mahkamah  Nomor  1  tahun 2008 tentang mediasi.
Pada  saat  agenda  persidangan menjelang  putusan  pada  perkara  410 tersebut, majelis hakim kembali menyarankan  agar  para  pihak  melakukan kembali  mediasi  untuk  berdamai,  ternyata para  pihak  menerima  usulan  oleh  majelis hakim  dan  ketua  majelis  hakim  kembali mememrintahkan  hakim  mediator  untuk membantu  serta  memfasilitasi  perdamaian para  pihak,  dan  akhirnya  mediasi  tersebut berhasil  dan  peggugat  mencabut  perkara tersebut, para pihak memutuskan menyelesaikan  perkara  bernomor  410 tersebut
diselesaikan melalui perdamamaian.
Adapun  yang  menjadi  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 Bagaimana Kedudukan Pengadilan
Dalam proses mediasi perkara perdata?
 Bagaimana  peran  Hakim  mediator dalam  Upaya  Perdamaian  Para  Pihak Dalam  Perkara  Perdata  Di  Pengadilan Negeri?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Dengan  cara  biasa  Adat  penanganan Bentrokan  Pengganti  bisa  digolongkan  ke dalam:
 Bersumber pada pada watak keikutsertaan  pihak  ketiga  yang menanggulangi  cara  Penyelesaian Bentrokan Pengganti, dibedakan dalam wujud:
 Perantaraan  merupakan  sesuatu cara penanganan bentrokan alternative  di  mana  pihak  ketiga yang  dimintakan  bantuannya  buat menolong cara penanganan bentrokan  bertabiat  adem  ayem serta  serupa  sekali  tidak  berkuasa ataupun  berhak  buat  membagikan sesuatu masukan.
 Konsialisasi  merupakan  sesuatu cara penanganan bentrokan alternative yang mengaitkan seseorang  pihak  ketiga  ataupun lebih,  dimana  pihak  ketiga  yang diikutsertakan  buat  menyelesaiakn bentrokan  merupakan  seseorang yang  dengan  cara  professional telah bisa dibuktikan kehandalannya.
 Arbitrase,  ialah  sesuatu  wujud penanganan  bentrokan  alternative yang mengaitkan pemilik ketetapan oleh  satu  ataupun  lebih  juri  swasta yang diucap dengan arbiter.
 Bersumber  pada  watak  tetapan  yang diserahkan  dalam  cara  peyelesaiaan bentrokan  alternative  itu  berbentuk perantaraan, konsiliasi serta
arbitrase.
 Bersumber pada watak kelembagaannya:
 Badan  angkatan  darat(AD)  hoc, yang dibangun dengan cara spesial buat menanggulangi sesuatu bentrokan khusus, lembga ini tidak
bertabiat  permanen  serta  hendak bubar  dengan  sendirinya  bila bentrokan  yang  diserahkan  buat dimintakan penyelesaiannya, bagus dalam wujud perantaraan, konsiliasi  ataupun  arbitrase  sudah dituntaskan.
 Institusi  Penanganan  Bentrokan Pengganti,  badan  ini  merupakan sesuatu  institusi  permanen,  yang mempunyai ketentuan bermain yang sudah dasar.
 Bersumber pada pada terdapat
tidaknya  faktor  asing  ataupun  luar negara diketahui terdapatnya
Penanganan Bentrokan Nasional serta penanganan Bentrokan Global. Perantaraan  merupakan  sesuatu  cara penanganan  bentrokan  antara  2  pihak ataupun  lebih  lewat  negosiasi  ataupun metode  perundingan  dengan  dorongan pihak adil yang tidak mempunyai wewenang memutuskan Pihak adil tersesebut diucap jembatan dengan kewajiban membagikan dorongan procedural  serta  kasar.  Alhasil  unsurunsur elementer perantaraan ialah:
 Perantaraan ialah metode penanganan bentrokan lewat negosiasi bersumber pada pendekatan  perundingan  ataupun consensus para pihak.
 Cara  Perantaraan  Bersumber  pada Peraturan Dewan Agung  Nomor. 1 Tahun  2016  mengenai  Metode Perantaraan Di Pengadilan
Perantaraan  pula  kerap  dipakai dalam  hukum  kegiatan  awas.Tetapi  tidak seluruh  tidak  bisa  dituntaskan  dengan bagus  alhasil  sebagian  masalah  awas menumpuk  di  Majelis  hukum  Negara hingga  ke  Dewan  Agung.  Dalam  perihal tertunggaknya pelacak kesamarataan, hingga  Dewan  Agung  menata  metode teknis dengan menggabungkan cara penanganan  bentrokan  pengganti,  dalam perihal  ini  cara  perantaraan  kedalam  cara majelis  hukum.  Cara  perantaraan  inilah yang  diucap  dengan  badan  perantaraan
ataupun perdamaian dalam cara pengadilan
Dengan  cara  biasa,  perantaraan merupakan salah satu pengganti penanganan  bentrokan.  Terdapat  2  tipe perantaraan, ialah di dalam majelis hukum serta di luar majelis hukum. Perantaraan di luar majelis hukum ditangani oleh jembatan  swasta,  perorangan,  ataupun suatu  badan  bebas  pengganti  penanganan bentrokan  yang  diketahui  selaku  Pusat Perantaraan  Nasional(  PMN).  Perantaraan yang  terletak  di  dalam  majelis  hukum diatur  oleh  Peraturan  Dewan  Agung( PERMA)  Nomor.  1  Tahun  2016  yang mengharuskan ditempuhnya cara perantaraan  saat  sebelum  pengecekan utama  masalah  awas  dengan  jembatan terdiri  dari  hakim-  hakim  Majelis  hukum Negara  itu  yang  tidak  menanggulangi perkaranya.  Melainkan  masalah  yang dituntaskan  lewat  metode  majelis  hukum niaga,  majelis  hukum  ikatan  industrial, keberatan  atas  tetapan  Tubuh  Penanganan Bentrokan  Pelanggan,  serta  keberatan  atas tetapan  Komisi  Pengawas  Kompetisi Upaya,  seluruh  bentrokan  awas  yang diajukan  ke  Majelis  hukum  Tingkatan Awal  harus  lebih  dulu  diupayakan penanganan  lewat  perdamaian  dengan dorongan jembatan.[Pasal 4 Perma Nomor. 1  Tahun  2016].  Pemakaian  jembatan  juri serta  penajaan  perantaraan  di  salah  satu ruang  majelis  hukum tingkatan  awal  tidak dikenakan bayaran. Cara perantaraan pada dasarnya tidak terbuka buat biasa, melainkan para pihak menginginkan lain. Penanganan  bentrokan  lewat rute  perantaraan  menemukan  tempat  dari beberapa  sistem  hukum  yang  terdapat  di Indonesia  ialah  sistem  hukum  syariah, sistem  hukum  adat,  serta  sistem  hukum nasional.Ketiga sistem hukum ini menerangkan  kalau  perantaraan  ialah wujud penanganan bentrokan yang sanggup melindungi nilai- nilai manusiawi,  serta  menaruh  orang  selaku mahkluk sosial yang bergengsi.

## 3. METODE PELAKSANAAN JenisPenelitian
Jenis  penelitian  dalam  proposal skripsi  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif.  Penelitian  yuridis  normative yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji  penerapan  kaedah-kaedah  atau norma-norma  hokum  positif.  Oleh  karena itu, penelitian dengan judul Analisa Peran Hakim  Sebagai  Mediator  Dalam  Upaya Perdamaian
Para Pihak Dalam PerkaraPerdata  Di  Pengadilan  Negeri Medan Kelas IA
Khusus, akan memfokuskan  kajian  kepada  peran  hakim mediator  di  Pengadilan  Negeri  agar tercipta  perdamaian    para  pihak  yang bersengkerta.
Sifat  penelitian  dalam  skripsi  ini adalah bersifat deskriptif analitis, penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan,  menelaah,  menjelaskan, dan  menganalisis  suatu  peraturan  hukum. Bahan-bahan  yang  sudah  dikumpulkan akan dianalisis sesuai dengan permasalahan  yang  dihimpun  dalam  latar belakang penelitian skripsi ini. oleh karena itu dilakukan dengan mengkaji kepustakaan yang sudah dikumpulkan.
 Sumber Data Pangkal  informasi  yang  dipakai dalam  riset  ini  merupakan  informasi inferior  yang  berbentuk  materi  hukum pokok,  materi  hukum  inferior  serta  materi hukum tersier, ialah:
 Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  Dalam  penelitian dengan  judul analisa  Peran  Hakim
Sebagai Mediator Dalam Upaya Perdamaian Para Pihak Dalam Perkara Perdata  Di  Pengadilan  Negeri  Medan
Kelas Ia Khusus adalah Peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan  Mediasi,  Mediator dan Pengadilan di Indonesia.
 Bahan Hukum Sekunder Bahan  hukum  sekunder  yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan  yang  relevan,  hasil  karya  tulis ilmiah,  dan  berbagai  makalah  yang
berkaitan  dengan  judul  skripsi  ini  yakni tentang  persengketan  perdata,  proses mediasi, mediator dan kedudukan pengadilan.
 Bahan Hukum Tersier
Materi  hukum  tersier  merupakan materi hukum  yang membagikan petunjuk ataupun  uraian  kepada  materi  hukum pokok  serta  materi  hukum  inferior berbentuk  kamus  biasa,  kamus  bahasa, pesan berita, postingan, internet.
 Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  informasi yang  dipakai  dalam  riset  ini  merupakan Riset  Daftar  pustaka(  Library  Research). Riset  daftar  pustaka  ini  diartikan  buat mendapatkan  informasi  inferior  dengan menekuni  literatur-  literatur,  peraturan perundang-  undangan,  teori-  teori,  opini para  ahli  serta  keadaan  lain  yang berhubungan dengan penanganan bentrokan,  perantaraan  serta  kedudukan jembatan dan Majelis hukum Negara Area.
 Analisis Data
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  skripsi  ini  dianalisis  secara kualitatif.Menganalisis data dengan menjelaskan  hubungan  antara  berbagai jenis  data,  sehingga  dapat  ditemukan jawaban  atas  permasalahan  yang  diteliti dan  akhirnya  menemukan  solusi  atas permasalahan yang diteliti terutama mengenai  peran  hakim  mediator  di Pengadilan  Negeri  Medan  dalam  putusan yang dianalisis.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
 Kedudukan Peradilan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman Negara hokum mempunyaiperan yang essential yaitu sebagai katup penekan ( pressure value ) terhadap setiap pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat,  oleh  karena  itu  peradilan masih  sangat  diandalkan  sebagai  badan yang  berfungsi  dan  berperan  menegakkan kebenaran dan keadilan.
Dalam  perkara  gugatan  yang  di dalamnya  terdapat  sengketa  dan  diajukan oleh pihak penggugat kepengadilan, maka
akan  diselesaikan  dan  diputus  oleh pengadilan.Mengajukan gugat kepengadilan  dengan  cara  mengajukan surat  permintaan,  dalam  praktik  disebut surat gugat atau surat gugatan harus sesuai dengan  kompetensi  Pengadilan  Negeri (PN)  sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal 118  HIR  dan  dapat  juga  diajukan  dengan lisan  kepada  ketua  PN  yang  berwenang dan  mohon  agar  dibuatkan  surat  gugat berdasarkan  Pasal  120  HIR.Pada  siding pertama  hakim  wajib  mengupayakan perdamaian  sebagaimana  ditentukan  oleh Pasal  130  HIR.Dengan  diterbitkannya Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan  maka  para  pihak  wajib menempuh prosedur Mediasi.
Mediasi  merupakan  salah  satu upaya  penyelesaian  dimana  para  pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat  untuk  menghadirkan  pihak ketiga  yang  independen  guna  bertindak sebagai  mediator  (penengah).  Mediasi sebagai  salah  satu  proses  penyelesaian sengketa  di  luar  pengadilan,  dewasa  ini digunakan  oleh  Pengadilan  sebagai  proses penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara Mediasi yang sekarang dipraktikkan terintegrasi dengan proses
peradilan.Penyelesaian  sengketa  dengan cara Mediasi yang dewasa ini dipraktikkan di  pengadilan  memiliki  kekhasan,  yaitu dilakukan ketika perkara sudah di daftarkan  di  pengadilan  ( Connected  tothe court ).
Dalam rangka mewujudkan proses  sederhana,  cepat  dan  murah, ketentuan  hukum  acara  perdata  yang berlaku,  Pasal  154  Reglemen  Hukum Acara  untuk  Daerah  Luar  Jawa  dan Madura( Reglement  Tot  Regeling  Van  Het Rechtswezen  In  De  Gewesten  Buiten  Java En  Madura,  Staatsblad 1927:227)  dan Pasal  130  Reglemen  Indonesia  yang diperbaharui
( Het HerzieneInlandschReglement,
Staatsblad 1941:44) mendorong Para Pihak untuk  menempuh  proses  perdamaian  yang
dapat  didaya  gunakan  melalui  Mediasi dengan mengintegrasikannya kedalam prosedur  berperkara  di  Pengadilan.  Dalam rangka  mengefektifkan  ketentuan  Pasal tersebut,  kemudian  Mahkamah  Agung (MA)  mengeluarkan  SEMA  No.  1  Tahun 2002  tentang  Pemberdayaan  Pengadilan Tingkat  Pertama  Menerapkan  Lembaga Damai (Eks.Pasal 130 HIR/154 Rbg) yang kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tanggal 11 September 2003 tentangProsedurMediasi di Pengadilan.Hingga sampailah kepada penyempurnaan Peraturan MA No. 1Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan  karena  dirasa  Peraturan  yang sebelumnya tidak optimal.
 Proses Mediasi
Berdasarkan Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
Dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa:
Semua  sengketa  perdata  yang diajukan  ke  Pengadilan  termasuk  perkara perlawanan( verzet )  atas  putusan  ( verstek) dan perlawanan pihak berperkara ( partijverzet ) maupun pihak ketiga ( derdenverzet ) terhadap pelaksanaan putusan  yang  telah  berkekuatan  hokum tetap,wajib  terlebih  dahulu  diupayakan penyelesaian  melalui  Mediasi.  Kecuali ditentukan  lain  berdasarkan  Peraturan Mahkamah Agung ini.
Pasal tersebut menjelaskan bahwa  Mediasi  merupakan  proses  yang wajib  ditempuh  untuk  mengupayakan penyelesaian  sengketa  di  Pengadilan. Adapun  tahapan-tahapan  proses  Mediasi berdasarkan  PERMA  No.  1  Tahun  2016 diawali dengan penyusunan resume perkara,  dimana  ditentukan  oleh  Pasal  24 ayat  (1),  bahwa  dalam  waktu  paling  lama lima  hari  kerja  setelah  para  pihak  sepakat atas mediator yang dikehendaki, masing-masing  pihak  dapat  menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada  mediator.  Tujuan  penyerahan resume adalah agar masing-masing pihak
termasuk  mediator  memahami  sengketa tersebut  yang  di  Mediasi.  Hal  ini  dapat dipahami  mengingat  penyerahan  resume akan  membantu  memperlancar  proses Mediasi.Resume  perkara  adalah  dokumen yang isinya mengenai penjelasan permasalahan  yang  terjadi  diantara  para pihak  sehingga  kemudian  dibawa  kemuka pengadilan,  dan  termasuk  usulan  dari masing-masing pihak mengenai penyelesaian permasalahan. Dengan adanya resume ini akan diketahui gambaran permasalahan yang menimbulkan  sengketa,  para  pihak  juga diberikan  kesempatan  mengajukan  usulan mengenai hal-hal yang para pihak inginkan atau  yang  dijadikan  kepentingan  bersama untuk  mewujudkan  kesepakatan  diantara para pihak.
Setelah tahap penyerahan resume perkara, dilanjutkan dengan pelaksanaan  Mediasi,  dimana  ketentuan Pasal  24  ayat  2  menyebutkan  bahwa proses  Mediasi  berlangsung  paling  lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penetapan  perintah  melakukan  Mediasi. Kemudian  dimungkinkan  perpanjangan jangka  waktu  Mediasi  paling  lama  30 (tigapuluh)  hari  atas  dasar  kesepakatan Para Pihak terhitung sejak berakhir jangka waktu.Dalam  pelaksanaan  Mediasi  tidak tertutup  kemungkinan  akan  menemui kegagalan.Tentunya  kegagalan  Mediasi tersebut  tidak  diinginkan,  karena  justru akan  menambah  panjang  penyelesaian sengketa di kemudian hari. Untuk menyatakan  gagal  dan  tidak  layak  atas pelaksanaan Mediasi
merupakankewenangandari  mediator.  Hal ini sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32.
Dalam  hal  setelah  proses
Mediasi  berjalan,  mediator  memahami bahwa  dalam  sengketa  yang  sedang  di Mediasi melibatkan asset atauhartakekayaanataukepentingan yang nyata-nyata  berkaitan  dengan  pihak  lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga  pihak  lain  yang  berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi, maka mediator berwenang
menyatakan bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk di Mediasi atas dasar para pihak tidak lengkap.Dalam pelaksanaan Mediasi dimungkinkan adanya  keterlibatan  ahli,  hal  sebagaimana dimaksud  oleh  Pasal  26  dengan  syarat adanya  persetujuan  para  piha  katau  kuasa hukumnya, maka mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Di samping kesepakatan untuk mengundang  mediator  juga  harus  ada kesepakatan  tentang  kekuatan  mengikat atau tidaknya penjelasan dan atau penilaian  seorang  ahli  tersebut.Biaya pemanggilan  atau  pelibatan  seorang  ahli ditanggung  oleh  para  pihak  berdasarkan kesepakatan.
Satu hal yang menggembirakan  dari  proses  Mediasi adalah  tercapainya  kesepakatan  kedua belah pihak. Perihal tercapainya kesepakatan para pihak diatur dalam Pasal 27.Maka  apabila  tercapai  kesepakatan perdamaian  para  pihak  dengan  bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani  oleh  para  pihak  dan mediator.Para  pihak  wajib  menghadap kembali  kepada  hakim  pada  hari  sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan telah dicapainya kesepakatan  perdamaian.  Selanjutnya  para pihak  dapat  mengajukan  kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dituangkan  dalam  akta  perdamaian.Dalam hal  para  pihak  tidak  sepakat  untuk dikuatkan  dengan  akta  perdamaian  maka, kesepakatan  perdamaian  harus  memuat klausula  pencabutan  gugatan  dan  atau klausula pernyataan perkara telah selesai.Di  sisi  lain  pelaksanaan  Mediasi tidak mencapai kesepakatan, dalam hal ini ketentuan Pasal32 mengatur sebagai berikut: mediator wajib menyatakan secara tertulis  kepada  hakim  bahwa  proses Mediasi  telah  gagal.  Untuk  selanjutnya setelah  menerima  pemberitahuan  tersebut, hakim  melanjutkan  pemeriksaan  perkara sesuai hukum acara yang berlaku.
Selama  melanjutkan  pemeriksaan perkara ini masih terbuka kesempatan para pihak  untuk mencapai  perdamaian,  karena hakim  masih  diberikan  wewenang  untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian  hingga  sebelum  pengucapan putusan.Akhir  dari  uraian  tahap-tahap Mediasi adalah bahwa adanya keterpisahan  antara  Mediasi  dari  litigasi, hal ini tampak dari ketentuan Pasal 35 ayat (3)  yang  menyatakan  bahwa,  “Jika  Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan,  pernyataan  dan  pengakuan Para  Pihak  dalam  proses  Mediasi  tidak dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam proses  persidangan  perkara.”  Bahkan catatan  mediator  wajib  dimusnahkan, mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam  proses  persidangan  perkara  yang bersangkutan, mediator tidak dapa dikenai pertanggung  jawaban  pidana  maupun perdata  atas  isi  kesepakatan  perdamaian hasil proses Mediasi.
Kemudian  disempurnakan  oleh Mahkamah  Agung  dengan  menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut Perma  Mediasi  2003),  dengan  terbitnya Perma Mediasi 2003 maka SEMA Mediasi 2002 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Perma Mediasi 2003 mulai mengenal proses  mediasi  dengan  proses  integrasi mediasi  di  Pengadilan.  Dalam  Perma Mediasi 2003 ditemukan beberapa permasalahan  yang  timbul,  sehingga dinilai perlu direvisi dengan maksud untuk lebih  mendayagunakan  mediasi  yang terkait  dengan  proses  berperkara  di Pengadilan.
Atas  dasar  hal  tersebut  diatas kemudian  disusunlah  Perma  No.1  Tahun 2008  tentang  Pelaksanaan  Mediasi  di Pengadilan  (selanjutnya  disebut  Perma Mediasi 2008), dalam Perma Mediasi 2008 ini disebutkan mengenai kewajiban Hakim untuk  menjelaskan  prosedur  mediasi kepada  Para  Pihak,  lebih rigid lagi  dalam ketentuan  Pasal  2  ayat  (3)  dimuat  bahwa tidak  dilaksanakannya  prosedur  Mediasi
sesuai  Perma  Mediasi  2008  berarti melanggar  ketentuan  Pasal  130  HIR  dana tau  154  Rbg  sehingga  berakibat  putusan batal demi hukum.
Dalam  Pasal  17  ayat  (1)  Perma
Mediasi  2016  ditentukan  bahwa  pada  hari sidang  yang  ditentukan  dan  dihadiri  oleh Para  Pihak,  Hakim  Pemeriksa  Perkara mewajibkan  Para  Pihak  untuk  menempuh Mediasi,  lebih  lanjut  Pasal  17  ayat  (6) menentukan  bahwa  Hakim  Pemeriksa Perkara wajib  menjelaskan Prosedur Mediasi  kepada  Para  Pihak,  penjelasan tersebut  berdasarkan  Pasal  17  ayat  (7) meliputi  penjelasan  mengenai  hal-hal berikut:
1. Pengertian dan manfaat Mediasi;
2.Kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung  pertemuan  Mediasi  berikut akibat  hokum  atas  perilaku  tidak beritikad baik dalam proses    Mediasi;
3.  Biaya  yang  mungkin  timbul  akibat penggunaan  Mediator  non-hakim  dan bukan Pegawai Pengadilan;
4.  Pilihan  menindak  lanjuti  Kesepakatan
Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan;
5. Kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi.
Terkait  dengan  poin  ke-5,  ayat selanjutnya  yaitu  Pasal  17  ayat  (8) menentukan  bahwa  Hakim  Pemeriksa Perkara selanjutnya menyerahkan formulir penjelasan  Mediasi  kepada  Para  Pihak yang  memuat  pernyataan  bahwa  Para Pihak:
1).  Memperoleh  penjelasan  prosedur Mediasi  secara  lengkap  dari  Hakim Pemeriksa Perkara;
2).  Memahami  dengan  baik  prosedur
Mediasi;
3).  Bersedia  menempuh  Mediasi  dengan itikad baik.
Formulir tersebut kemudian ditandatangani oleh Para Pihak atau Kuasa Hukum  setelah  menerima  penjelasan sebagaimana dimaksud diatas, dan formulir  ini  menjadi  satu  kesatuan  yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara,
dan  selanjutnya  keterangan  mengenai penjelasan  Mediasi  ini  dimuat  dalam Berita  Acara  Sidang.  Hal  ini  termuat dalam Pasal 17 ayat(9) dan ayat (10).
Dalam  Pasal  12  Perma  Mediasi 2016  menentukan  bahwa  dalam  rangka mendukung pelaksanaan Mediasi di Pengadilan maka  Mahkamah  Agung menetapkan  tata  kelola  yang  ditetapkan dengan  Keputusan  Ketua  Mahkamah Agung.  Selanjutnya  Ketua  Mahkamah Agung  menerbitkan  suatu  instrument hokum  berupa  Surat  Keputusan  untuk mendukung  pelaksanaan  Perma  Mediasi 2016, yaitu SK KMA No. 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut  SK  KMA),  Lampiran  I  SK  KMA memuat
5. SIMPULAN
1. Perma  No.  1  Tahun  2016  semakin menguatkan  kedudukan  mediasi  di dalam Proses Pengadilan.Mediasi harus dilakukan sebelum
perkaranya diperiksa,upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan  antara  kedua  belah  pihak dapat  menemukan  titik  temu.  Penting bagi Hakim untuk menguasai
norma-norma  dan  jiwadalam  Perma No.1  Tahun  2016  tentang  Proses Mediasi di Pengadilan agar tercapainya kesepakatan perdamaian
para pihak.Serta wajib nya menempuh
Mediasi  berada  pada  pemeriksaan tingkat  pertama  ,sehingga  dibutuhkan peran  hakim  pemeriksa  di  pengadilan tingkat pertama.
2.Mediator  yang  pandaimengelolakonflik dan  berkomunikasi  sehingga  dapat mengupayakan adanya titik temu antara para  pihak  akan  mudah  mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator
berpengaruh.Dibutuhkan  pula  kejelian mediator  untuk  mengungkap  apakah permasalahan  diantara  para  pihak  dan kebijaksanaan mediator dalam
memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil  menyelesaikan  masalahnya dengan  damai  dan  baik.Mediator  harus memiliki kredibilitas di mata para pihak yang  bersengketa,  sehingga  para  pihak bersengketa  percaya  bahwa  mediator bersifatnetral, tidakmemihak (imparsial).Mediator mempunyai simpati  yang  serius  kepada  masing masing  pihak  terkait  sengketa.Atas pandangan  dan  saran  mediator,  pihak bersengketa merelakan untuk melepaskan  hal-hal  yang  tidak  terlalu substansial  supaya  tidak  menjadi  tema pokok perdebatan dalam mediasi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA Buku – buku
Abbas  Syahrizal, Mediasi  Dalam  Hukum Syariah,  Hukum  Adat,  dan Hukum Nasiaonal , Cet.2, Jakarta, Kencana, 2011. Abdurrahman,  Muslan, Sosiologi  dan Metode Penelitian Hukum,
Malang: UMM Press, 2009.
Budiono,  Herlien, Ajaran  Umum  Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang  Kenotariatan, PT.  Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2011. DirektoratJenderal Badan Peradilan Agama, PedomanPelaksanaan Tugas dan AdministrasiPeradilan  Agama ,
Buku  II,  Mahkamah  Agung  RI, Jakarta, 2013. HarahapYahyaM., Hukum Acara PerdatatentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan , SinarGrafika, Jakarta, 2013. HarahapYahya, M., Hukum Acara PerdatatentangGugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan PutusanPengadilan, SinarGrafika, Jakarta, 2007. Harahap Yahya, M., Ruang LingkupPermasalahanEksekusi
BidangPerdata , SinarGrafika, Jakarta, 2005. Ibrahim,Johny, Teori  dan  Metodologi Penelitian  Hukum  Normatif, Surabaya: Bayumedia, 2008.
Kartika  Sari,  Elsi  dan  Simangunsong, Advendi, Hukum Dalam
Ekonomi, PT. Grasindo, Jakarta, 2007
Umam,  Khotibul, Penyelesaian  Sengketa
Diluar Pengadilan, Pustaka
Yustisia, Yogyakarta, 2010. Pengadilan Negeri Medan, Laporan Tahunan  Pengadilan  Negeri Medan  Kelas  1  A  Khusus  tahun
2017, PN.Medan, Medan, 2017. Rahmadi,  Takdir, Mediasi  Penyelesaian
Sengketa  Melalui  Pendekatan Mufakat , PT.RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2010. RahmadiTakdir (et.al), “BukuKomentarPeraturanMahk amah  Agung  RI  N0.  1  Tahun
2008 TentangPelaksanaanMediasi  di Pengadilan”,  Mahkamah  Agung RI, Japan International Cooperation  Agency/JICA  dan Indonesian  Institute  for  Conflict Transformation/IICT, Jakarta, 2008. Satrio,  J., Hukum  Perikatan  :  Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang Bagian Pertama, PT.  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1993.
Soeroso,  R., Praktik  Hukum  Acara
Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan, Sinar Grafika, Jakarta, cet. 5, 2003.
Salim dan SeptianaNurbani, Erlies,
Perkembangan Hukum KontrakInnominat  di  Indonesia, SinarGrafika, Jakarta, 2014. Situmorang,  M  Victor., Perdamaian  dan
Perwasitan Dalam Hukum Acara Perdata Jakarta, PT.
Rineka Cipta, 1993.
Untung,  Budi, Hukum  dan  Etika  Bisnis, CV.  Andi  Offset,  Yogyakarta,
2012 Witanto.Y,  D. ,  Hukum  Acara  Mediasi , Alfabeta, Jakarta, 2012.

## Peraturan Perundang-Undangan
UU  No  30  tahun  1999  tentang  Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Peraturan  Presiden  Nomor  70  tahun  2012 tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan  Presiden  Nomor  54 tahun  2010  tentang  Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
PERMA  No.  1  Tahun  2016  tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan Konsideran menimbang Peraturan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  2 Tahun  2003  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan. Konsideran menimbang Peraturan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

## Jurnal
Asmawati, Mediasi  Salah  Satu  Cara Dalam  Penyelesaian  Sengketa Pertanahan, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No. 2, Maret 2014.
DEVI,  Ria  Sintha;  HUTAPEA,  Melinda
Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN  HAK  ATAS TANAH  MELALUI  PROYEK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)  DI  KANTOR  BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA
MEDAN. JURNAL
RECTUM:  Tinjauan  Yuridis
Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.],  v.  1,  n.  1,  p.  47-86,  feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/ view/110>.
DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG  –  UNDANG  NO.8 TAHUN 1999 TENTANG

## PERLINDUNGAN
KONSUMEN. JURNAL RECTUM:  Tinjauan  Yuridis
Penanganan  Tindak  Pidana , [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <https://jurnal.darmaagung.ac.id /index.php/jurnalrectum/article/
view/644>.
Devi,  Ria.  Sintha.,  Simbolon,  Nanci
Yosepin., Sinaga, Lestari, Victoria., & Nasutian., Muhamaad,  Yasid (2022). The Bankruptcy Legal
Politics in Indonesia based on
Justice  Value, Date  Maret, 2022,  Vol  9.  No  1. Jurnal Akta . http://jurnal.unissula.a
c.id/index.php/akta/article/v iew/20842 Dian Maris Rahmah , OptimalisasiPenyelesaianSengk etaMelaluiMediasi di Pengadilan , Jurnal  Bina  Mulia Hukum , Volume  4,  Nomor  1, September 2019. Erik Yesak , DayaKekuatanMengikatPutusan Pasca KeluarnyaPeratuanMahkamah
Agung  RI  NO.2  Tahun  2003  Jo
Perma  NO.  1  Tahun  2016 TentangProsedurMediasi di Pengadilan , Lex  Administratum,
Vol. VI/No. 3 , Agustus, 2018. Fatimah dan Untoro, Pemberlakuan
Mediasi  di  Pengadilan  Negeri pada  Perkara  Perdata  untuk Memperluas  Akses  Bagi  Para Pihak Memperoleh Rasa Keadilan , Lex Jurnalica ,
No.2.Vol. 11, Agustus, 2014. http://www.ijmra.in/v4i6/22.php
Karmuji, Peran  Dan  Fungsi  Mediator Dalam  Penyelesaian  Perkara Perdata ,  Jurnal  Ummul  Qura,
Vol. 7, No.1, 2016. Komariah, Analisis  Yuridis  PERMA  No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses  Mediasi  di  Pengadilan
Negeri, Jurnal  Ilmiah  Hukum LEGALITYUMM, Vol. 20, No. 2, September 2012.
Mardalena Hanifah, Kajian Yuridis :
MediasiSebagaiAlternatifPenyel esaianSengketaPerdata di Pengadilan , Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER , No.1. Vol. 2, Juni 2016.
Zulkarnain,  Novi  Juli  Rsani.,  &Devi,  Ria Sintha. (2021). Arrangements of Authorities  Pd.  Medan  City Market  in  the  Making  of Cooperation Contracts and Management  of  the  Medan Separate MarketVolume 04 Issue 06 June 2021 . International  Journal  Of Multidisciplinary  Research  And Analysis , Page No.- 829-836.