ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
PERKEMBANGAN HUKUM WARIS ISLAM DI IRAK
Mahsun Fuad Dosen Institut Agama Islam Ngawi

## Abstrak
Metode  pembaharuan  hukum  waris  di  Irak  adalah  kodifikasi,  yaitu mengundangkan  beberapa  prinsip-prisnip  dasar  dalam  hukum  waris  Islam tradisional  dari  madzhab  Ja’fari.  Namun  dalam  detail-detail  prakteknya, pengadilan  memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  untuk  memilih  hukumnya ssendiri/sesuai  dengan  madzhab  yang  dianutnya.  Pemberlakuan  prinsip-prinsip dasar hukum waris madzhab Ja’fari dalam undang-undang Status Personal di Irak adalah lebih disebabkan oleh kondisi sosio-politik di Irak sejak tahun 1963, yang dikuasai  oleh  Partai  Ba’ats  yang  beraliran  sosialis.  Namun  secara  eksplisit  ia menunjuk  syari’at  Islam  sebagai  sumber  perundang-perundangannya  dalam lingkungan hukum keluarga.
Kata Kunci: Hukum waris Islam, Irak, Mazhab Ja’fari

## A. PENDAHULUAN
Hukum  Islam  tentang  waris  merupakan  bagian  dari  syaria’at  Islam  yang paling khas dan pelik. Hal ini karena ia terikat erat dengan teks wahyu yang telah memberikan  ketentuannya  secara  spesifik,  dan  boleh  jadi  lebih  langsung  terkait dengan  kepentingan  duniawi  dari  pada  aspek  hukum  lainya  dalam  Al-Qur’an. Selama  berabad-abad  ia  menjadi  ciri  khusus  umat  Islam.  Terlebih  lagi  karena hukum  ini  masih  berlaku  di  hampir  semua  wilayah  dunia  Islam  dan  bahkan berlaku  juga  dikalangan  warga  Negara  bukan  Muslim  di  beberapa  negaraIslam, seperti Mesir dan Syiria. 1
Di era sekarang dalam sistem hukum inipun kita saksikan adanya konflilk tajam  antara  kelompok  muslim  tradisionalis  dan  kelompok  pembaharu.  Di  satu pihak  menginginkan untuk tetap menerapkan sesuai apa adanya sesuai ketentuan Al-Qur’an, namun dipihak lain perlu melakukan pembaharuan pada bagian-bagian tertentu  sehinggaa  lebih  memberikan  “rasa  keadilan”  pada  masyarakat.  Namun demikian  sebagian  besar  negara  muslim  masih  menerapkan  ketentuan-ketentuan hukum waris Islam tersebut, dan hanya  mencoba  untuk melakukan pembaharuan (penyesuaian) kecil di dalam produk perundangannya. 2
Secara  umum  ada  tiga  kecenderungan  sistem  hukum  Islam  di  negara- negara  Islam, 3 yaitu:  (1)  sistem  yang  masih  mengakui  syari’ah  sebagai  hukum asasi  dan  kurang  lebihnya  masih  menerapkanya  secara  utuh;  (2)  sistem  yang meninggalkan  syari’ah  dan  menggantinya  dengan  hukum  yang  sama  sekali sekuler;  (3)  sistem  yang  mengkompromikan  kedua  pandangan  (sistem)  tersebut,
1 J.N.D.  Anderson, Hukum  Islam  di  Dunia  Modern, pent.  Machunun  Husein, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 71.
2 John L. Espposito, Ensikplodeia Oxford Dunia Islam Modern, (Bandung: Mizan, 2001), jilid VI, hlm. 156.
3 J.N.D. Anderson, Op. Cit , hlm. 100-1. Lihat juga Tahir Mahmood, Family Law Perform in the Muslim World , (Bombay, N. M. Tripathi PVT. LTD, 1972), hlm.2-6.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
dan  melakukan  pembaharuan  di  sana-sini.  Sedangkan  metode  pembaharuan hukum  yang  dilakukan,  setidaknya  dapat  dikategorikan  menjadi  empat  macam 4 , yaitu intra doktrinal (dengan mengambil doktrin dari berbagai madzhab fiqh, baik dengan  metode  takhayur 5 maupun  talfiq 6 ),  ekstra-doktrinal  (dengan  dalih berdasarkan  pada  prinsip-prinsip  dasar  hukum  Islam,  mengambil  ketentuan- ketentuan  yang  ada  diluar  hukum  Islam),  regulatori  (menciptakan  ketentuan- ketentuan  baru  yang  bersifat  mengatur  atau  administratif),  kondifikasi (mengundangkan  beberapa  ketentuan  hukum  Islam  tradisional  tanpa  melakukan perubahan).
Tulisan  ini  berupaya untuk  membahas tentang  hukum waris di  salah  satu Negara  Arab,  yaitu  Irak.  Ada  hal  yang  menarik  dari  Negara  tempat  kelahiran madzhab Hanafi tersebut, yaitu adanya kekuatan yang seimbang antara penganut madzhab  Sunni  dengan  madzhab  Ja’fari.  Padahal  kedua  madzhab  tersebut memiliki sistem waris yang sama sekali berbeda walaupun sama-sama bersumber dari  Al-Qur’an. 7 Dengan  demikian  persoalan  yang  ingin  diungkap  adalah bagaimana sistem  waris kedua  madzhab tersebut dan apa pengaruhnya  terhadap hukum Islam modern di Irak.

## B. IRAK DAN UNIFIKASI HUKUM KELUARGA
Setelah  runtuhnya  kekuasaan  Ottoman  pada  awal  abad  XX,  Irak  menjadi kerajaan di bawah protektorat Inggris dan memimpin dan dipimpin oleh seseorang raja. Kekuasaan monarkhi ini berakhir setelah terjadinyakudeta ilier pada tanggal 14 Juli 1958, yang selanjutnya merubah bentuk Negara menjadi republik. Namun kekuasaan  rezim  ini  tidak  berlangsung  lama.  Partai  Sosialis  Ba’ats  melakukan pemberontakan  pada  bulan  Feruari  1963,  dan  berhasil  mengambil  alih kekeuasaan.  Namun  awal-awal  kekeuasaan  partai  ini  di  Irak  mengalami  pasang surut, karena adanya konflik internal partai. Barulah pada bulan Juli 1968, partai ini  berjhasil  memeulihkan  kekeuasaannya  dan  hingga  kini  sebagai  satu-satunya partai  yang  berkuasa  di  Irak. 8 Walaupun  beraliran  sosialis  dan  tidak  membeda- bedakan  agama  dalam  kekeuasaaanya,  namun  secara  eksplisit  partai    ini menunjukan Islam dan Syari’ah sebagai susmber utama perundang-undangannya. 9
4 Ibid, hlm.267-270
5 Takhayur  adalah  mengambil  dan  memilih  prinsip-prinsip  hukum  yang  berbeda  dari berbagai madzhab fiqh.
6 Talfiq adalah  menggabungkan dua aturan hukum tau lebih dari madzhab yang berbeda dalam satus kaus untuk mencipakan aturan hukum yang baru.
7 Prinsip  hukum  waris  Sunni  lebih  mengutamakan  ahli  waris  dari  pihak  laki-laki. Sedangkan  prinsip  hukum  waris  Ja’fari  tidk  memberikan  prioritas  kepada  ahli  waris  dari  pihak laki-laki  dibandingkan  ahli  warisdari  pihak  perempuan.  Setiap  ahli  waris  berhak  untuk mendapatkan  warisan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam  Al-Qur’an.  Lebih  lanjut  baca J.N.D. Anderson, Op Cit., hlm. 71-97
8 Cyril Glase, Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Raja Gfindo Persada, 1999), hlm.
9 John L. Espposito, Ensikplodeia Oxford Dunia Islam Modern, (Bandung: Mizan, 2001), jilid VI, hlm. 275
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
Mayoritas  penduduk  Irak  adalah  muslim  (95%).  Pada  awalnya  madzhab hanafi  mendominasi  seluruh  Negara,  namun  pada  perkembangan  berikutnya madzhab  Ja’fari  pun  mlulai  menyebar.  Kini  kedua  madzhab  tersebut  telah memiliki  jumlah  pengikut  yang  seimbang  diseluruh  Negara  Irak. 10 Namun uniknya  sampain  tahun  40-an  tak  atupun  dari  kedua  sistem  madzhab  tersebut secara  resmi  diadopsi  dan  diundangkan  oleh  Negara.  Sehingga  dalam  masalah lingkungan  hukum  keluarga  masing-masing  pengikut  kedua  madzhab  tersebut berpegang kepada hukum tak tertulis pada masing-masing madzhab.
Pada awal tahun 40-an peerintah Irak memutuskan melakukan unifikasi dn kondisifikasi  hukum  keluarga  dengan  mengikuti  pola-pola  hukum  keluarga  yang telah  diundangkan  di  Mesir.  Namun  ternyata  ha  ini  mengalami  kendala,  karena kondisi social antara Irak dan Meir jauh berbeda. Mesir tidak mengalami kendala untuk  ”mencampur”  dan  menerapkan  ketentuan-ketentuan  hukum  keluarga madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’I, karena tidak ada perbedaan yang signifikan dalam madzhab-madzhab tersebut. Berbeda halnya dengan Irak dimana lebih dari separo (56%) penduduk  muslim  negara terebut adalah penganut madzhab Hanafi dan madzhab ja’fari, terutama dalam ketentuan waris tanpa wasiat (intestato). 11
Selanjutnya  pada  tahun  1947,  Komite  Urusan  Peradilan  Irak  telh menyetujui  RUU  Status  personal  yang  meliputi  hukum  perkawinan,  wasiat  dan waris.  Dalam  masalah  waris  did  ala  RUU  tersebut  ditentukan  bahwa  masing- masing  oengikut  kedua  madzhab  tersebut  tetap  diatur  oleh  madzhabnya  sendiri, dan  tidak  ada  unifikasi  hukum.  Sayangnya  RUU  ini  tidak  berhasil  diundangkan karena pertimbangan perkembangan politik negarapada saat itu sebagai akibat dari perang dunia II. 12
Akhirnya ada awal tahun 1959, untuk pertama kalinya dapat diundangkan UU Status Personal yang berlaku secara unifikatif, yaitu UU No.188 Tahun 1959. Ketentuan-ketentuan  tentang  perkawinan,  perceraian  dan  akibat  hukumnya  dan pemeliharaan  anak  dalam  undang-undang  ini,  diderivasikan  dari  aturan-aturan syari’ah yang bias disetujui secara umum. Hukum keluarga negara-negara Islam, 13 dan  Yuriprudensi  Pengadilan-pengadilan  Irak  sedangkan  ketentuan-ketentuan hukum waris, sebagaimana diatur dala pasal 74 undang-undang tersebut, diapdosi dari pasal 1187-1199 UU Perdata (Civil Code) Irak thun 1951. 14
Ada  dua  hal  pokok  yang  membedakan  antara  ketentuan  waris  dalam undang-undang  tersebut  dengan  syari’ah,  yaitu 15 :  (i)  ketentuan  tentang  hak  ucu
10 Cyril Glase, Op Cit., hlm. 172 11 Tahir Mahmood, Op Cit. , 1972, hlm.136-7
12 Ibid., hlm.137 13 Beberapa ketentuan Hukum Keluarga Irak merupakan derivasi dari beberapa ketentuan dalam Hukum Keluarga Mesir, Libanon, Yordan dan Syiria.
14 Ketentuan wais dalam undang-undang Perdata tersebut diadopsi dari keturunan waris di Turki, yang sebelumnya telah mengadopsi dari Hukum Perdata Switzerland. Tahir Mahmood, Op Cit., 1972hlm. 24, 138.
15 Jamal  J.  Nasir, The  Islamic  Law  of  Personal  Status (London:  Graham  and  Trotman Ltd.,  1990)hlm.  225-225.  Ketentuan  tentang  bagian  cucu  ini  setalh  dicabut  pada  tahun  1963,
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
untuk  mewarisi  harta  kakek  sebesar  bagian  yang  mestinya  didapat  oleh orangtuanya (yang telah meninggal lebih dahulu dari pda kakek) 16 , (ii) ketentuan tentang  jumlah  bagian  yang  sama  bagi    ahli  waris  laki-laki  dan  perempuan. Namun ketentuan mengenai wais ini telah membuahkan penentangnan dan protes dari kalangan ulama. 17
Empat tahun kemudian, setelah rezim baru (Partai Ba’ats)berkuasa di Irak dilakukan  amandemen  terhadap  pasal  74  undang-undang  tersebut  melalui amandemen  No.11  yahun  1963.  Untuk  selanjutnya  ketentuan  tentang  waris  bagi warga  muslim  di  Irak  dikembalikan  kepada  ketentuan  hukum  waris  Islam,  yang dituangkan  dalam  bab  baru  yaitu  bab  IX  Undang-Undang  Status  Personal. Amandemen ini tidaklah mengatir secara rinci, semua ketentuan aris Islam tetapi hanya prinsip-prinsip dasar waris sebagaimana tertuang pada pasal 86-91. Dalam prakteknya ketentuan-ketentuan  ini diterapkan oleh pengadilan  Irak dalam setiap kasus  sesuai      dengan  madzhab  yang  dianut  oleh  masing-masing  pihak  yang berperkara.  Setiap  penduduk  diberi  kebebabsan  untuk  menerapkan  hukum  waris ddan  madzhabnya  sendiri-sendiri.  Tidak  dibenarkan  memkasakan  kepada sesorang penerapan hukum waris madzhab lain. 18
Pada perkembngan selanjutnya sampai tahun 1983, hukum waris Islam di Irak telah mengalami empat kali amandemen. Amandemen tahun 1963 mencabut ketentuan pasal 74 UU No. 188 tahun 1959. Amandemen tahun 1978 memasukan ketentuan  baru  dalam  asal  91  (2).  Amandemen  tahun1979  mengembalikan sebagain  ketentun  pasal  74  tentang  wasiat  wajibah.  Terakhir  amandemen  1983 menambahkan ketentuan tentang kesamaan kedudukan antara saudara lak-laki dan saudara perempuan dalam  masalah  hijab, pasal 89 (2). Selanjutnya akan dibahas secara rinci dalam sub terakhir.

## C. HUKUM WARIS DALAM ISLAM
Hukum  waris  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak pemilikan  harta  peninggalan  (tirkah)  pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang berhak  menjadi  ahli  waris  dan  berapa  bagiannya  masing-masing. 19 Dengan redaksi  lain  Hasby  Ash  Shiddieqy,  sebagaimana  dikutip  oleh  Ahmad  Rofiq mengemukakan  bahwa  hukum  waris  adalah  hukum  yang  mengatur  siapa-siapa
akhirnya dimasukkan kembali pda tahun 1979, melalui pasal 74 UU No. 72 Tahun 1979 tentang wasiat wajibah. Lihat Tahir Mahood, Personal Law in Islamic Countries, (new Delhi Academy of Law and Relegion, 1987), hlm. 69.
16 Ketentuan ini sama dengan ketentuan dalam hukum waris madzhab ja’fari.
17 Seperti kritik yang dilakukan oleh Bahru al-Ulum tentang bagian yang sama antara laki- laki  dan  perempuan  serta  sistem  kelas-kelas  ahli  waris.  Lebih  lanjut  Chibli  Mallat,  “Sh’ism  and Sunnism in Irak”, dalam Chibli Mallat and Jane Connors, Islamic Family Law, ( Centre of Islamic and Middle East Law , School of Oriental and African Studies, 1990), hlm. 78, 90.
18 Tahir Mahmood, Op Cit., 1972, hlm.142.
19 Kompilasi Hukum islam, pasal 171, (Bandung: Humaniora Press, 1991), hlm. 73
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
orang yang mewaris dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. 20
Berbicara mengenai hukum waris, nampaknya tidak bisa dilepaskanbegitu saja  dari  ayat  tentang  wasiat.karena  ayat  wasiat  tersebut  memang  diturunkan ketengah-tengah  sistem  keluarga  Arab  Tribal  yang  tidak  memberikan  warisan kepada  ahi  waris  perempuan.  Ayat  wasiat  tersebut  secara  eksplisit  menyuruh orang  Islam  untuk  melakukan  wasiat  dalam  rangka  membantu  kedua  orang  tua dan  sanak  keluarg,  terutama  para  ibu  dan  anak-anak  perempuan  dan  janda,  serta keluarga lainya yang sama sekali tidak  mendapatkan warisan berdasarkan sistem waris menurut garis keturunan laki-laki tersebut. 21 Tetapi aturan-aturan yang agak kurang jelas tersebut kelihatannya tidak memuaskan, sehingga perlu segera diikuti dengan  perintah-perintah  yang  lebih  rinci  tentang  jumlah  yang  harus  diberikan kepada setiap anggota keuarga sebagai bagiannya.
Ada  dua  madzhab  besar  dalam  hukum  waris  Islam,  yaitu  hukum  waris Sunni dan hukum waris Ja’fari. Kedua madzhab ini memiliki beberapa ketentuan waris  yang  berbeda  secara  mencolok,  meskipun  sama-sama  menggunakan  Al- Qur’an  sebagai starting  pointnya . 22 Perbedaan    tersebut  disebabkan  karena perbedaan  premis  dasar  yang  digunakan  oleh  kedua  madzhab  tersebut  dalam menginpresentasikan  ayat-ayat  yang  berhubungan  dengan  waris.  Karena  pada dasarnya  ayat-ayat  waris  dalam  Al-qur’an  hanyalah  bersifat  amandemen,  bukan menghapus secara total tehadap  hukum dan praktek-praktek waris  ada  Arab pra Islam

## 1. Pokok-pokok Hukum Waris Sunni
Premis  dasar  hukum  waris  Sunni  addalah  bahwa  aya-ayat  Al-Qur’an tentang  waris  turun  untuk  memperbaharui  tanpa  menggaggu  secara  total  sistem waris  yang  ada  di  Arab  Barat,  tempat  para ashabah yang  berhak  mendapatkan waris.  Para  ahli  hukum  Sunni  membatasi  pengaruh  ketentuan-ketentuan  spesifik dalam  ayat-ayat  waris  tersebut  hanya  pada  kasus-kasus  tertentu  dan  tidak menggenealisasikan sehingga tidak diperoleh ketentuan hukum earis yang bersifat general.
Ayat-ayat waris tersebut hanya diinterpresentasikan secara simpel sebagai amandemen yang berkaitan dengan kasus-kasus yang bersifat individual. Mereka hana  merubah  dan  ,  atau  menambahkaan  aturan-aturan  tertentu  tersebut  sesuai dengan  keadaan  aupun  kasus-kasus  tertentu  seperti  yang  dirinci  dalam  ayat-ayat waris  dan  membiarkan  prinsip-prinsip  waris  adat  Arab  Tribal  tetap  digunakan
20 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  raja  Grafindo  Persada,  1997), hlm.354-5.
21 J.N.D Anderson, Op Cit., hlm. 74.
22 Ayat-ayat  yang  secara  tegas  dijadikan  sebgai  dasarwaris  dalam  Islam  dan  kewajiban untuk mwntaatinya adalah, QS. 4: 11-12, 176, QS.4:13-14, QS.8:72, QS.33:4-6,40, QS.4:7, 33.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
sejauh  mungkin. 23 Hal  ini  telah  mengharuskan  untuk  mempertemukan  skema porsi-porsi  tertentu  ahli  waris  dalam  Al-Qur’an  ( dzawi  al-furudl )  dengan  klaim- klaim ‘ashabah yang diperlakukan sebagai ahli waris sisa harta. 24 Akhirnya, ahli waris  dari  keturunan  laki-laki  masih  tetap  mendominasi  dalam  sistem  waris madzhab Sunni ini.
Ada 3 klasifikasi ahlli waris dalam waris dalam madzhab Sunni, yaitu:
a. Dzawi    al-  furuzd, yaitu  ahli  waris  yang  mendapatkan  bagian tertentu dari harta warisan.
b. Ashabah, yaituahli  waris  yang  tidak  mendapatkan  bagian tertentu tetapi mewarisi sisa harta setekah dibagi kepada dzawi al-furudz. Bila  tidak  ada dzawi  al-furudz, aka  ia  berhak mewarisi seluruh harta.
c. Dzawi  al-arham, yaitu  mereka  yang  memiliki  hubungn  darah dengan  pewaris,  yang  tidak  termasuk  dalam  kelmpok  pertama maupun kedua.
Para  ahli  waris  tersebut  dalam  kausu-kus  tetentu  dapat  berkurang bagiannya atau bahkan tidak  mendapatkan  bagian sama  skali karena adanya ahli waris ain yang mempunyai ubungan darah lebih dekat dengan pewaris. 25

## 2. Prinsip-prinsip Pokok hukum Waris Ja’fari
Berbeda halnya dengan madzhab Suni, madzhab Ja’fari menyakini bahwa skema  waris  Al-Qur’an  dimaksudkan  untuk  menghpuska  skema  berbasis ashabah. 26 Menurut  mereka  sumber  Al-Qr’an  tidak  boleh  dianggap  sebagai pembaharan  sepotong-sepotong terhadap sistem  waris  lama  yang didasarkan atas garis  keturunan  laki-laki,  melainkan  sebagai  landasan  mengembangkan  sistem waris  yang  sama  sekali  baru.  Madzhab    ini  tidak  membedakan  antara  ahli  waris dari  keturunan  laki-laki  ( agnates ),  dengan  ahli  wari  dari  keturunan  perepmpuan ( cognates ).  Dengan  demikian  sanak  keluarga  dari  keturunan  laki-laki  tidak mendapatkan prioritas terhadap sanak keluarga lainnya. 27
23 Untuk lebih jelas baca Muhammad Mustafa Khan, Islamic Law of Inheritance: a New Approsach, (New Delhi: Nusrat Ali Nasri fro Kitab Bhavan, 1989). Hlm.174.
24 John L. Esposito, Op Cit., jilid VI, hlm. 156.
25 Untuk lebih Jelasnya lihat lampiran
26 John L. Esposito, Op Cit., jilid VI, hlm.156.
27 Jamal J. Nasir, Op Cit., hlm.245. Anderson melihat bahwa alas an pokok dari perbedaan pendapat  anatra  Ja’fari  dan  Sunni  tersebut  lebih  bersifat  politis  dan  bukan  semata-mata  alas  an juridis.  Kesetiaan  kelompok  Ja’fari  kepada  keturunan  nabi  melalui  putrinya  Fatimahlah  yang mendorong mereka mingingkari  prioritas  sanak  keluarga  dari  keturunan laki-laki  terhadap  sanak keluarga  lainya;  dan  pengingkaran  ini  sendiri  jelas  melibatkan  usaha  untuk  melenyapkan  sama sekali waris dari pra Islam dan menetapkan sistem waris yang baru. Analisa tentang ini lebih lanjut bias dilihat dalam J.N.D Anderson, Op Cit., hml. 80-81.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
Mereka menetapkan hanya ada dua dasar waris, yaitu karena bagian yang telah  ditentukan  di  dalam  Al-  Qur’an  ( a  prescribed  share )  dank  arena  pertalian keluarga  ( kinship )  baik  melalui  garis  laki-lki  maupun  melalui  garis  perempuan. Selanjutnya ahli waris tersebut diklarifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu: 28
a. Ahli  waris  yang  bagiannya  telah  ditentukan,  yaitu  pasangan  yang  masih hidup dan ibu.
b. Ahli  waris  yang  bagiannya  telah  ditentukan,  dan  bias  juga  menjadi ashabah, seperti  anak  perempuan  dan  saudara  perempuan  baik  penuh (seayah-seibu) mauun separo.
c. Ahli waris yagn selalu mendapatkan sisa, yaitu anak laki-laki.
Ahli  waris  karena  pertlian  keluarga  tersebut  dibedakan  kedalam  tiga kelompok tingkatan, yaitu: 29
1) Kelompok  pertama  adalah  orang  tua  (ayah  dan  atau  ibu),anak-anak pewaris  atau  keturunannya.  Dalam  kelompok  ini  tidak  ada  perbedaan antara  laki-laki  dan  perempuan.  kriteria  prioritas  adalah  pada  kedekatan tingkatan dengan pewaris. Dzawi Al-furudl akan menerima bagian terlebih dahulu, dan juga menerima pengembalian 30 , jika tidak ada ahli waris yang lain dalam tingkatan tersebut.
2) Kelompok kedua adalah kakek dan atau nenek dan seterusnya ke atas, dan semua saudara baik  laki-laki  maupun perempun dan seterusnya ke bawah (keturunannya).
3) Paman  dan bibi baik dari pihak ayah maupun pihak ibu dan keturunannya masing-masing, semua ahli waris tiri seibu
Setiap ahli waaris dalam kelompok 1 menyisihkan semua ahli waris dalam kelompok 2, semua  ahli  waris dalam kelompok 2  menyisihkan  semua  ahli  waris dalam  kelompok  3.  Sedangkan  ahli  waris  dalam  kelompok  1  dan  2,  ketentuan yang  menyatakan  bahwa  yang  lebih  dekat  tingkatannya  menyisihkan  yang  lebih jauh berlaku dalam sub-sub a dan b dan diantaranya keduanya.
Demikian perbedaan pokok antara hukum waris Ja’fari dan Sunni. Dalam penerapannya,  menurut  Esposito, madzhab  ja’fari  lebih  menempatkan warisan di dalam keluarga  inti, suami,  istri dan anak-anak. Bahkan seringkali  menempatkan
28 Jamal J. Nasir, Op Cit., hlm. 246.
29 Ibid
30 Prinsip  pengembalian  ( return )  dalam  madzhab  Ja’fari  ini  mirip  dengan  prinsip  rad dalam madzhab Sunni.yang memebedakan antara keduanya adalah pada pengecualian (yang tidak bias menerima rad). Sunni hanya mengenal satu pengecualian yaitu suami-istri. Sedangkan Jafari mengenal  3  pengecualian,suami/istri,  ibu  dalam  keadaan  tertentu  (seperti  ada  ayah)  dan  saudara laki-lai/perempuan  tiri  seibu  ketika  bersama-sama  dengan  saudara  laki-lai/  perempuan  sedarah. Lihat Muhammad Mustafa khan, Op Cit., hlm. 182-183.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
posisi anak-anak perempuan lebih baik dari pada hukum Sunni. 31 Selain itu ja’fari membolehkan pewasiat  menggunakan  harta warisan utuk  menguntungkan orang- orang yang termasuk dalam pola pewarisan tanpa wasiat (ahli waris).
Secara  umum  hukum  waris  Islam  membawa  perubahan  penting  dalam sistem  waris  pra  Islam.  Untuk  pertama  kali  wanita  mewarisi,  meskipun  dalam hamper  semua  hal  hanya  berhak  memperoleh  separo  bagian  laki-laki  yang  sama kedudukannya.

## D. HUKUM WARIS DI IRAK
Sebagaiamana ketentuan pasal 90 UU status personal Irak, bahwa  hukum waris  intestate  yang  berlaku  di  Irak  adalah  hukum  wari  Islam  tradisional sebagaimana  yang  dianut  oleh  masing-msing  pihak.  Oleh  karena  itu,  hukum tersebut tidak  mencakup  pola-pola  pembagiannya  secara  mendetail,  tetapi  hanya prinsip-prinsip  dasar, 32 yang  dituangkan  dalam  pasal  86  sampai  91  UU  No.188 Tahun 1959. 33
Ada  beberapa  ketentuan  pokok  yang  merupakan  bentuk  modifikasi  dari hukum tradisional, yaitu:
1. Mengenalkan  ketentuan  tentang  wasiat  wajibah  bagi  cucu  yatim  pewaris pasal 74. 34 Pasal ini mengalami modifikasi sedemikian rupa dari ketentuan yang  terdapat  dalam  madzhab  Ja’fari.  Di  dalam  madzhab  Ja’fari  bagian cucu  yatim  baik  laki-laki  atau  perempuan  adalah  sebesar  bagian  orang tuanya (laki-laki atau prempuan) yang telah meninggal. Sedangkan dalam sistem wasiat wajibah dituentukan sabagai berikut: 35
a. Seorang anak baik laki-laki atau perempuan yang mati lebih dahulu dari  pada  orang  tuanya,  baik  laki-laki  atau  perempuan  dianggap masih  hidup  pada  saat  kematian  orang  tuanya,  dan  warisan hartawaris  yang  menjadi  bagianny  diberikan  kepada  anaknya sesuai  dengan  aturan-aturan  hukum,  dianggap  sebagai  wasiat wajibah,  dengan  jumlah  tidak  boleh  melebihi  sepertiga  dari  harta waris. b. Wasiat  wajibah  sebagaimana  diatur  dalam  ayat  (1)  di  atas,  ila mencapai  jumlah  sepertiga  harta  waris,  lebih  diperioritaskan  atas wasiat-wasiat lain.
31 John  L.  Esposito, Op  Cit., jilid  VI,  hlm.156.  mengenai  perbedaan-perbedaan  antara sistem  waris  kedua  maszhab  ini  dan  cara-cara  perhitungannya  secara  lebih  jelas  dapat  dilihat  di Muhammad Mustafa khan, Op Cit., hlm.173-183.
32 Prinsip-prinsip yang diberlakukan bagi seluruh warga muslim Irak adalah prinsip dasar hukum waris madzhab Ja’fari.  Tahir Mahmood, Op Cit., 1987, hlm. 54.
33 Lihat  juga  penjelasannya  dalam  Ala’eddin  Khararfa,  Al-Akhwal  al-Syakhsiyah: Comparative Studi between Arab Laws, Islamic, Jewish and Cristian Law, (Bagdad, Matba’ah al Ma’arif, 1963) jilid II, hlm. 379-384.
3434 Ketentuan ini setelah dicabut pada tahun 1963, dimasukkan kembali pada tahun 1979. Lihat kembali note 15.
35 Tahir Mahmood, Op Cit., 1987, hlm. 69-70.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi
2. Empat kategori orangyang biasa mendapatkan harta pewaris, sebagaimana diatur dalam pasal 88, yaitu:
a. Para  ahli  waris  karena  adanya  hubungan  keluarga  dan  ikatan perkawinan yang sah.
b. Orang yang dinyatakan/diakui sebagai kerabat pewaris
c. Penerima wasiat umum
d. Baitul Mal 36
3. Klasifikasi  tingkatan  ahli  waris  karena  hubungan  keluarga  sebagaimana diatur  dalam  pasal  89  (1)  adalah  sama  dengan  klasifikasi  tingkatan  ahli wawaris dalam Madzhab Ja’fari. 37
4. Kesamaan  kedudukan  antara  saudara  perempuan  sekandung  dengan saudara  laki-laki  sekandung  dengan  saudara  laki-laki  sekandung  dalam masalah hijab, diatur dalam pasal 89 (2). 38
5. Bagian suami dan istri
Sebagaimana diatur di dalam pasal 90 ayat (1) bahwa bagian suami adalah seperempat  jika  ada  anak  pewaris  dan  setengah  jika  pewaris  tidak meninggalkan anak dan seperdelapan jika pewaris meninggalkan anak. 39
6. Memperbaiki hak awris anak perempuan dalam kondisi tertentu. Hal  ini  diatur  dalam  90  (2)  yang  menyatakan  bahwa  seorang  anak perepuan  atau  lebih,  jika  tidak  anak  laki-laki  akan  mendapatkan  bagian sisa  harta  warisan  setelah  orang  tua  dan  pasangan  yang  masih  hidup mengambil  bagiannya.  Jika  semua  ahli  waris  tersebut  tidak  ada,  maka  ia akan mewarisi semua harta. 40
Demikianlah  beberapa  aturan  pokok  dalam  hukum  waris  di  Irak  yang mayoritas  hanya  merupakan  bentuk  kodifikasi  dari  hukum  waris  tradisional  dari madzhab  Ja’fari,  kecuali  ketentuan  tentang  wasiat  wajibah,  ketentuan  ini  pada prinsipnya adalah sama dan sedikit mengalami modifikasi pada jumlah bagiannya yang dibatasi tidak boleh lebih dari sepertiga harta waris.

## E. PENUTUP
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode pembaharuan hukum waris  di  Irak  adalah  kodifikasi,  yaitu  mengundangkan  beberapa  prinsip-prisnip dasar  dalam  hukum  waris  Islam  tradisional  dari  madzhab  Ja’fari.  Namun  dalam detail-detail  prakteknya,  pengadilan  memberikan  kebebasan  kepadda  para  pihak untuk  memilih  hukumnya  ssendiri/sesuai  dengan  madzhab  yang  dianutnya. Menurut  penulis,  pemberlakukan  prinsip-prinsip  dasar  hukum  waris  madzhab Ja’fari dalam undang-undang Status Personal di Irak adalah lebih disebabkan oleh kondisi  sosio-politik  di  Irak  sejak  tahun  1963,  yang  dikuasai  oleh  Partai  Ba’ats yang beraliran sosialis. Namun secara eksplisit ia menunjuk syari’at Islam sebagai sumber perundang-perundangannya dalam lingkungan hukum keluarga.
36 Ibid., hlm. 70.
37 Ibid.
38 Hasil amandemen tahun 1983., Ibid.
39 Ibid.
40 Hasil amandemen tahun 1978, Ibid.
ISSN: 2089-3426/e-ISSN: 2502-213X Vol. 12. No.2, September 2018 Institut Agama Islam Ngawi

## DAFTAR PUSTAKA
Andersin, J.N.D., Hukum  Islam  di  Dunia  Modern,  pent.  Machnun  Husein, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994). Esposito, John L., Ensiklopedia  Oxford  Dunia  Islam  Modern,  (Bandung: Mizan, 2001), jilid. VI. Glase, Cyril, Ensiklopedia Islam (Jakarta: Raja grafindo Perssada, 1999). Esposito, John L., Ensiklopedia  Oxford  Dunia  Islam  Modern,  (Bandung: Mizan, 2001), jilid. I. Khararfa, Ala’eddin,  Al-Akhwal  al-Syakhsiyah:  Comparative  Studi  Between Arab  Laws,  Islamic,  Jewish  and  Christian  Law,  (Bagdad Matba’ah al Ma’arif, 1963) Departemen Agama,  Kompilasi Hukum Islam, pasal 171, (Bandung: Humaniora Press, 1991). Mahmood Tahir, Family  Law  Perform  in  The  Muslim  World,  (Bombay,  N. M. Tripathi PVT. LTD., 1972). Personal Law  in Islamic Countries, (New Delhi:  Academy Of Law And Religion, 1987). Mallat, Chibi, “Shi’ism  And  Sunnism  in  Irak”,  Dalam  Chibi  Mallat  and Ajane  Connors,  Islamic  Falimy  Law,  (Centre  Of  Islamic And  Middle  East  Law,  School  Of  Oriental  And  African Studies, 1990). Mustafa  Khan,  Muhammad,  Islamic  Law  Of  Inheritance:  A  New  Approsach, (New Delhi: Nusrat Ali Nasri For Kitab Bhavan, 1989). Nasir, Jamal J., The Islmaic Law of Personal Status, (London: Graham and Trotman Ltd., 1990). Rofiq, Ahmad, Hukum  Islam  di  Indonesia,  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1997).