e-ISSN: 2548-9925
Analisis Pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Melalui Sektor UMKM
Muhammad Syafiqurrahman a* , Agus Budiatmanto b , Anis Widjajanto c , Anas Wibawa d , Doddy Setyawan e , Rizky Akbar Anwar f a Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta, msyafiqurrahman13@gmail.com, Indonesia b,c,d,e,f Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia
Abstract. This study analyzes the influence of Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, which is the government's efforts in improving the economy of Indonesia through the Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs). Some of the conclusion obtained from this study is that Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 has positive effect on the survey of MSMEs, the implementation of Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 regarding the determination of 1% of gross assist MSMEs in improving their income and capital. First, the MSMEs business operators assign profits to their business of 10-50% of gross, so 1% is not burdensome for businesses. The second conclusion is Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 has positive effect on  MSME  tax  compliance  in  paying  taxes.  Application  of  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  brings  ease  and simplification of tax calculations taxpayer, so the taxpayer MSMEs increasingly easy to calculate and pay their taxes.
Keywords: PP Nomor 46 Tahun 2013, omzet, micro-small and medium enterprises (MSMEs)

## Pendahuluan
Wacana untuk meningkatkan kondisi
perekonomian negara Indonesia sudah sering disampaikan  oleh  pemerintah  Indonesia.  Belum kokohnya  fundamental  perekonomian  Indonesia  saat ini, mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah (Sudaryanto,  Ragimun,  dan  Wijayanti,  2012).  UKM merupakan salah satu fenomena yang berkesinambungan  di  dalam  fondasi  perekonomian Indonesia.  UKM  juga  memiliki  peran  penting  dalam proses  percepatan  ekonomi  dan  untuk  itu  upaya pengembangan  UKM  sebagai  sektor  yang  sangat penting  dalam  perekomian  negara  perlu  dilakukan oleh  pemerintah.  Oleh  karena  itu,  peran  negara
* Corresponding author. E-mail: msyafiqurrahman13@gmail.com
menjadi penting bagi mereka untuk dapat bersaing di pasar global (Irdayanti, 2012).
Banyak  kebijakan-kebijakan  yang  sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk pengembangan  sektor  UMKM.  Kebijakan-kebijakan yang  ada  ini  perlu  direvitalisasi  agar  diorientasikan untuk  mendorong  pengembangan  UMKM  di  era ACFTA.  Strategi-strategi  penguatan  UMKM  dalam menghadapi  ACFTA  perlu  diarahkan  agar  produk- produk  UMKM  di  Indonesia  memiliki  daya  saing untuk bersaing di pasar internasional (Suyatna, 2010).
Tanggal  1  Juli  2013  secara  resmi  Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  diberlakukan. Peraturan  Pemerintah  ini  terbit  pada  tanggal  12  Juni 2013.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 merupakan  Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur perlakuan  khusus  Pajak  Penghasilan  untuk  Usaha
Kecil  Mikro.  Terdapat  pro  dan  kontra  mengenai penerbitan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013,  salah  satunya  yang  terdapat  pada  penelitian Setyaningsih  dan  Ridwan  (2013)  menyimpulkan bahwa  pelaku  UMKM  terbebani  dan  meragukan manfaat  pajak  PP  Nomor  46  Tahun  2013.  Pada penelitian Kharisma, Anggraini, Arundhati (2014), PP Nomor  46  Tahun  2013  dianggap  sebagai  kebijakan yang  memberatkan  pelaku  usaha.  Masyarakat beranggapan  bahwa pengenaan pajak terhadap UKM sebesar  1%  dari  omzet  dinilai  tidak  adil  bagi pengusaha  UMKM.  Omzet  belum  tentu  untung.  Jika ternyata  mereka  mengalami  kerugian  dan  harus membayar pajak pula, hal ini akan memberatkan para wajib pajak UMKM (Susilo dan Sirajuddin, 2014).
Di sisi lain, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46  Tahun  2013  justru  meningkatkan  kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM. Kepatuhan perpajakan di sektor UMKM juga merupakan hal yang ingin  dicapai  pemerintah  dalam  meningkatkan perekonomian  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah Nomor  46  Tahun  2013  membawa  kemudahan  dan penyederhanaan  perhitungan  perpajakan  (Resyniar, 2014).  Menurut  Nashrudin,  Bashori  dan  Elia  (2014) Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik menganalisis  kembali  penelitian-penelitian  terdahulu tentang  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46. Ketika pemerintah berupaya meningkatkan perekonomian  Indonesia  melalui  sektor  UMKM, justru  pemerintah  juga  menghambat  upaya  mereka tersebut dari penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46  Tahun  2013.  Peraturan  tersebut  berpotensi menghambat kelangsungan para pelaku usaha UMKM dan  juga  dikhawatirkan  mempersulit  para  pelaku usaha  UMKM  untuk  mengembangkan  usaha  mereka dalam rangka membantu upaya pemerintah meningkatkan perekonomian Indonesia.

## Kajian Literatur

## Pengertian Pajak
Pajak adalah kontribusi wajib kepada  negara  yang terutang  oleh  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2013).

## Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 merupakan Peraturan Pemerintah mengenai pengenaan  Pajak  Penghasilan  yang  bersifat  final  dan penetapan  besaran  tarif  pajak  terhadap  penghasilan dari  usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

## Indikator  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013
Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  dari Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun  2013  adalah sebagai berikut (Reraton, 2014):
1. Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 berperan dalam penyelenggaraan Negara
2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 berguna bagi masyarakat
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 berperan  dalam  bentuk  subsidi-subsidi  yang diberikan pemerintah
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 berperan dalam bentuk pembangunan infrastruktur penunjang kebutuhan UMKM

## Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Usaha  mikro  merupakan  kegiatan  usaha  yang mampu  memperluas  lapangan kerja dan  memberikan pelayanan  ekonomi  secara  luas  kepada  masyarakat, dan  dapat  berperan  dalam  proses  pemerataan  dan peningkatan  pendapatan  masyarakat,  mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Sakur, 2011).

## Indikator  Keberlangsungan  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah
Dari  segmen  UMKM,  indikator  yang  digunakan dalam  mengukur  keberhasilan  perusahaan  adalah sebagai berikut (Sugiarto, 2001 dalam Sakur 2011): 1. Peningkatan volume produk
2. Peningkatan nilai tambah produk
3. Peningkatan jumlah tenaga kerja
4. Diversifikasi usaha
5. Perluasan pasar
6. Peningkatan jumlah penjualan
7. Peningkatan modal.
M. Syafiqurrahmana, A. Budiatmanto, A. Widjajanto, A. Wibawa, D. Setyawan, R. Akbar Anwar | Journal of Applied Accounting and Taxation 2 (2) 75-82
Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah
Kewajiban perpajakan untuk Wajib Pajak UMKM adalah  sebagai  berikut  (Setyaningsih  dan  Ridwan, 2013):
1. Mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung  dan  membayar  sendiri  pajak  dengan benar.
3. Mengisi  dengan  benar  SPT  dan  melaporkannya dalam batas waktu yang telah ditentukan.
4. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
5. Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.
Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut (Fitriah, 2011):
1. Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  mendaftarkan  diri sebagai Wajib Pajak.
2. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.
3. Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  menghitung  Pajak Penghasilan.
4. Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam membayar penghasilan.
Indikator  ini  juga  diperkuat  oleh  penelitian Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) yang mendefinisikan  kepatuhan  Wajib  Pajak  sebagai keadaan  Wajib  Pajak  yang  melaksanakan  hak, khususnya  kewajibannya,  secara  disiplin  sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai pengaruh
Peraturan
Pemerintah  46  Tahun  2013  terhadap  Usaha  Mikro Kecil dan Menengah juga pernah ditulis oleh beberapa penelitian  sebelumnya  dan  telah  dianalisa  dalam berbagai macam perspektif.
Pada  beberapa  penelitian  lain,  Corry  (2014) mengukur  penerimaan  PPh  Pasal  4  ayat  2  dari pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun  2013  terhadap  tingkat  pertumbuhan  Wajib Pajak  UMKM.  Pohan  (2014)  menganalisis  degradasi fungsional  norma perhitungan penghasilan neto yang berdampak pada ketidakadilan pajak sebagai implikasi dari  Peraturan  Pemerintah  tentang  pajak  penghasilan
dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhanaan perhitungan.  Meskipun  demikian,  adanya  Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  menyebabkan mayoritas  para  pelaku  UMKM  merugi  karena pengusaha  UMKM  kelas  bawah  semakin  terjepit usaha dan pendapatannya. Pada penelitian Kharisma et al  (2014)  menganalisis  kelangsungan  pelaku  usaha UMKM  dari  dampak  diterbitkannya  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
H1: Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013
berpengaruh terhadap keberlangsungan UMKM
Penelitian sebelumnya mengenai studi empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM oleh Furi (2014) menyebutkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 meningkatkan penerimaan pajak UMKM dan  menguntungkan  usaha  menengah,  tetapi  justru merugikan  usaha  mikro.  Titik  dan  Ahmad  (2013) menyimpulkan bahwa pelaku usaha UMKM terbebani dan  meragukan  manfaat  pajak  Peraturan  Pemerintah Nomor  46  Tahun  2013  pada  analisis  persepsi  Wajib Pajak  UMKM  terhadap  kecenderungan  negosiasi membayar pajak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46  Tahun  2013.  Nashrudin,  Bashori  dan  Elia  (2014) menganalisa  pengaruh  persepsi  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  terhadap kepatuhan  sukarela  Wajib  Pajak  yang  memiliki peredaran bruto tertentu, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor  46  Tahun  2013  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan UMKM dan persepsi Peraturan Pemerintah No.  46  Tahun  2013  berbanding  lurus  terhadap kepatuhan UMKM.
H2: Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 berpengaruh  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM

## Metode Penelitian

## Variabel Penelitian
Penelitian  ini  terdiri  dari  variabel  independen  dan variabel  dependen.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 tahun  2013  adalah  variabel  independen  dalam penelitian  ini,  sedangkan  kelangsungan  UMKM  dan kepatuhan perpajakan sebagai variabel dependen.

## Populasi dan Sampel
Populasi  penelitian  ini  adalah  Wajib  Pajak  Usaha Mikro  Kecil  dan  Menengah  yang  terdaftar  di  KPP Pratama Surakarta. Sampel penelitian ini berjumlah 47 Wajib  PajakUsaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah data primer. Data diperoleh dari pelaku usaha UMKM  yang  sudah  terdaftar  sebagai  Wajib  Pajak yang  memenuhi  karakteristik  Peraturan  Pemerintah Nomor  46  Tahun  2013  di  KPP  Surakarta  melalui kuesioner  maupun  wawancara  langsung.  Kuesioner diadopsi  dari  Fitriah  (2011),  Reraton  (2014),  dan Sakur  (2011)  sesuai  dengan  pokok  bahasan  masing- masing.  Terdapat  3  pokok  bahasan,  yaitu  manfaat Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013, keberlangsungan UMKM, dan kepatuhan perpajakan. Pertanyaan pada kuesioner berjumlah 15.

## Teknik Analisis Data
Jenis  dan  sumber  data  dari  hasil  kuesioner  pada penelitian  ini  di  uji  dengan  menggunakan  uji reliabilitas  dan  uji  validitas  untuk  mengukur kelayakan dan konsistensi kuesioner. Selanjutnya, uji asumsi  klasik  diukur  menggunakan  uji  normalitas dengan  teknik  pengujian Kolmogorov-Smirnov ,  uji heteroskedastisitas, dan uji multikolonieritas. Analisis regresi berganda diukur dengan menghitung koefisien determinasi (R 2 ), uji statistik F dan uji statistik t.

## Hasil dan Pembahasan

## Uji Validitas
Uji  validitas  yang  digunakan  penelitian  ini  adalah Pearson  Moment  Product .  Item  dinyatakan  valid apabila skor lebih besar dari critical value sebesar 0,3. Hasil uji validitas penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Tabel Uji Validitas PP Nomor 46 Tahun 2013 Variabel Penelitian Nilai r Probab. Keterangan MP1 MP2 MP3 MP4 0,619** 0,679** 0,705** 0,618** 0,000 0,000 0,000 0,000 Valid Valid Valid Valid
Sumber: Olah data (2015)
Tabel 2 Tabel Uji Validitas Keberlangsungan UMKM Variabel Penelitian Nilai r Probab. Keterangan KU1 KU2 KU3 KU4 KU5 KU6 KU7 0,355** 0,416** 0,416** 0,453** 0,390** 0,422** 0,402** 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber: Olah data (2015)
Tabel 3 Tabel Uji Validitas Kepatuhan WP UMKM Variabel Penelitian Nilai r Probab. Keterangan KP1 KP2 KP3 KP4 0,747** 0,841** 0,808** 0,803** 0,000 0,000 0,000 0,000 Valid Valid Valid Valid
Sumber: Olah data (2015)
Berdasarkan  hasil  uji  validitas,  kolerasi  antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk menunjukkan  hasil  yang  signifikan,  sehingga  dapat disimpulkan bahwa semua data yang digunakan pada penelitian ini adalah valid.

## Uji Reliabilitas
Pengujian  reliabilitas  penelitian  ini  menggunakan Cronbach  Alpha dengan  menggunakan SPSS  for windows 20 . Hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha N of item PP 46 Tahun 2013 Keberlangsungan UMKM Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 0.756 0.609 0.814 4 7 4
Sumber: Olah data (2015)
Koefisian Alpha  Cronbach yang  mendekati  1 menandakan  tingkat  reliabilitas  konsistensi  internal tinggi,  koefisien Alpha  Cronbach yang  kurang  dari 0,60 menandakan reliabilitas yang buruk. Reliabilitas yang diterima adalah antara 0,60-0,75 dan reliabilitas yang  baik  melebihi  0,80.  Variabel  Peraturan Pemerintah  Tahun  2013  keberlangsungan  UMKM, dan  kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  menunjukkan bahwa alat ukur memenuhi syarat reliabilitas.
M. Syafiqurrahmana, A. Budiatmanto, A. Widjajanto, A. Wibawa, D. Setyawan, R. Akbar Anwar | Journal of Applied Accounting and Taxation 2 (2) 75-82

## Uji Normalitas
Uji  normalitas  menggunakan  teknik  pengujian Kolmogorov-Smirnov .  Hasil  uji  normalitas  dengan menggunakan teknik pengujian Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:
Tabel 5 Hasil Uji Normalitas Berdasarkan One-Sample Kolmogorov-
Smirnov Test
Variabel Independen: PP 46 Tahun 2013
Variabel Dependen N Asymp. Sig. (2-tailed) Keberlangsungan UMKM 47 0,139 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 47 0,432 Sumber: Olah data (2015)
Model regresi dapat dikatakan terdistribusi normal jika Asymp. Sig. (2-tailed) yang dihasilkan  lebih  dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam pengujian ini telah berdistribusi normal.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan cara melihat grafik scatterplot . Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan  tidak  ada  pola  yang  jelas  dalam  grafik tersebut dan titik-titik  menyebar diatas dan di  bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga model penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

## Uji Multikolonieritas
Uji  multikolonieritas  dapat  dideteksi  dengan melihat  nilai tolerance dan variance  inflation  factor (VIF).  Jika  nilai tolerance >  0,10  dan  nilai variance inflation  factor (VIF)  <  10,  maka  tidak  terjadi multikolonieritas.  Hasil  uji  multikolonieritas  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 6 Hasil Uji Multikolonieritas Variabel Independen: PP 46 Tahun 2013 Variabel Dependen Tolerance VIF Keberlangsungan UMKM Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 1,000 1,000 1,000 1,000
Sumber: Olah data (2015)
Hasil  analisis  dari  model  regresi  menunjukkan tolerance value lebih dari 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, sehingga setiap variabel dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

## Statistik Deskriptif
Statistik  deskriptif  memberikan  gambaran  suatu data yang dilihat dari nilai minimun, maksimum, rata- rata ( mean ), dan standar deviasi. Berikut adalah hasil dari statistik deskriptif dalam penelitian ini:
Tabel 7 Tabel Statistik Deskriptif Min Max Mean Std. Dev. N MP1 47 2,00 4,00 2,5319 ,54578 MP2 47 2,00 4,00 2,3404 ,56247 MP3 47 2,00 4,00 2,3191 ,55585 MP4 47 2,00 4,00 2,4681 ,54578 KU1 47 2,00 4,00 3,4043 ,53810 KU2 47 3,00 4,00 3,4681 ,50437 KU3 47 3,00 4,00 3,4681 ,50437 KU4 47 3,00 4,00 3,5319 ,50437 KU5 47 2,00 5,00 3,5319 ,62035 KU6 47 2,00 4,00 3,4043 ,64806 KU7 47 2,00 4,00 3,4043 ,57708 KP1 47 2,00 4,00 3,0851 ,45825 KP2 47 2,00 4,00 3,0851 ,74687 KP3 47 2,00 4,00 3,0000 ,62554 KP4 47 2,00 4,00 3,0426 ,62406 Valid-N 47
Dari  hasil  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  sampel dalam  penelitian  ini  berjumlah  47,  nilai  minimum 2,00,  dan  nilai  maksimum  5,00.  Standar  deviasi menunjukkan  nilai  di  bawah  nilai  rata-rata,  sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel dalam penelitian ini tidak beragam.

## Analisis Regresi Berganda
Analisis  regresi  berganda  pada  penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Pemerintah 46 Tahun  2013  dalam  mempengaruhi  keberlangsungan UMKM,  serta  mengetahui  Peraturan  Pemerintah Nomor  46  Tahun  2013  terhadap  kepatuhan  Wajib Pajak  UMKM.  Model  regresi  pertama  adalah pengaruh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013  terhadap  keberlangsungan  UMKM,  sedangkan model  regresi  kedua  adalah  pengaruh  Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
KU   = α + MP + e, dan KP   = α + MP + e
Keterangan: α = Konstanta KU  = Keberlangsungan UMKM KP   = Kepatuhan Wajib Pajak MP   = PP No.46 Tahun 2013
e = Eror
Hasil regersi model pertama adalah sebagai berikut:
Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Model Pertama Variabel Independen: PP 46 Tahun 2013 Variabel Dependen: Keberlangsungan UMKM Standardized Coefficients Sig t Adjusted R Square Sig. F 0,325 0,026 0,086 0,026 Sumber: Olah data (2015)
Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi model pertama,uji  koefisien  determasi  (R 2 )  menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,086 atau 8,6% yang menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 mampu mempengaruhi keberlangsungan UMKM sebesar 8,6 %, sedangkan sisanya yaitu 91,4% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  selain  Peraturan Pemerintah  Tahun  2013.  Pada  uji  signifikansi parameter  individual  dan  uji  signifikan  simultan menunjukkan  nilai  signifikansi  sebesar  0,026,  yang berarti  lebih  kecil  daripada  0,05.  Berdasarkan  hasil tersebut  berarti  hipotesis  pertama  (H1)  terdukung secara  statistik,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2013  memiliki  pengaruh  positif  pada kelangsungan UMKM.

## Tabel 9
Hasil Analisis Regresi Model Kedua Variabel Independen: PP 46 Tahun 2013 Variabel Dependen: Kepatuhan WP UMKM Standardized Coefficients Sig t Adjusted R Square Sig. F 0,337 0,021 0,094 0,021 Sumber: Olah data (2015)
Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi model kedua,uji koefisien determasi (R 2 ) menunjukkan nilai Adjusted  R  Square sebesar  0,094  atau  9,4%  yang menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013  mampu  mempengaruhi  kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM sebesar 9,4 %, sedangkan sisanya yaitu 90,6% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  selain  Peraturan Pemerintah  Tahun  2013.  Pada  uji  signifikansi parameter  individual  dan  uji  signifikan  simultan menunjukkan  nilai  signifikansi  sebesar  0,021,  yang berarti  lebih  kecil  daripada  0,05.  Berdasarkan  hasil tersebut berarti hipotesis kedua (H2) terdukung secara statistik,  Peraturan  Pemerintah  46  Tahun  2013 memiliki  pengaruh  positif  pada  kepatuhan  Wajib Pajak UMKM.
Pengaruh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Melalui Keberlangsungan UMKM
Berdasarkan  hasil  regresi  model  pertama,  terdapat pengaruh positif Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 terhadap  keberlangsungan  UMKM  dan  Peraturan Pemerintah  46  Tahun  2013  yang  hanya  mampu mempengaruhi  keberlangsungan  UMKM  sebesar 8,6%. Hasil ini menolak hasil temuan Furi (2014) yang mengatakan PP No. 46 Tahun 2013 merugikan Usaha Mikro dan Menguntungkan Usaha Menengah dan juga menolak  temuan  Kharisma,  Anggraini,  Arundhati (2014) yang mengatakan Peraturan Pemerintah Nomor 46  Tahun  2013  dianggap  sebagai  kebijakan  yang memberatkan  pelaku  usaha.  Penelitian  dari  Pohan (2014)  yang  mengatakan  pengusaha  UMKM  kelas bawah  semakin terjepit usahanya dan pendapatannya akibat  penerapan  Peraturan  Pemerintah  46  Tahun 2013  menjadi  tidak  dibenarkan  berdasarkan  hasil penelitian ini.
Mengacu  pada  hasil  penelitian  ini  maka  dapat disimpulkan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 membantu  dalam  meningkatkan  keberlangsungan UMKM.  Pengenaan  pajak  sebesar  1%  dari  omzet malah membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan  modal  dan  pendapatan  usahanya, meskipun pada penelitian Resyniar (2014) menyebutkan  mayoritas  pelaku  UMKM  tidak  setuju dengan  penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2013.  Selain  itu,  penelitian  Setyaningsih  dan Ridwan  (2013)  mengatakan  pelaku  usaha  UMKM terbebani  dengan  PP  Nomor  46  Tahun  2013  serta meragukan manfaat pajak PP No. 46 Tahun 2013.
Pengaruh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan  Perekonomian  Melalui  Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
Berdasarkan  hasil  regresi  model  kedua,  terdapat pengaruh  positif  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan  Peraturan  Pemerintah  46  Nomor  Tahun  2013 hanya mampu mempengaruhi keberlangsungan UMKM  sebesar  9,4%.  Hasil  penelitian  ini  sama dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Nashrudin  et  al.  (2014).  Penelitian  lain  yang mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian dari Furi (2014) yang menyimpulkan Peraturan Pemerintah
M. Syafiqurrahmana, A. Budiatmanto, A. Widjajanto, A. Wibawa, D. Setyawan, R. Akbar Anwar | Journal of Applied Accounting and Taxation 2 (2) 75-82
Nomor  46  Tahun  2013  meningkatkan  penerimaan pajak UMKM.
Mengacu pada hasil penelitian ini, maka Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini dikarenakan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013  membawa  kemudahan  dan  penyederhanaan perhitungan perpajakan Wajib Pajak (Resyniar, 2014), sehingga  menurut  Corry  (2014)  Wajib  Pajak  pada Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 mengalami peningkatan.

## Simpulan dan Saran
Penelitian  ini  menganalisis  pengaruh  Peraturan Pemerintah  No.  46  Tahun  2013  terhadap  upaya pemerintah  dalam  meningkatkan  perekonomian Indonesia  melalui  sektor  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM).  Beberapa  simpulan  yang diperoleh  dari  hasil  penelitian  ini  adalah  Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  berpengaruh positif terhadap kelangsungan UMKM, serta penerapan  Peraturan  Pemerintah  No.  46 Tahun  2013 tentang  penetapan  1%  dari  bruto  membantu  UMKM dalam  meningkatkan  pendapatan  dan  modal  usaha mereka.  Secara  umum  para  pelaku  usaha  UMKM menetapkan keuntungan untuk usaha  mereka sebesar 10-50%  dari  bruto,  sehingga  1%  bukanlah  hal  yang memberatkan bagi para pelaku usaha. Simpulan kedua adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013 berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM dalam membayar pajak. Penerapan Peraturan Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  ini  membawa kemudahan dan penyederhanaan perhitungan perpajakan  Wajib  Pajak,  sehingga  Wajib  Pajak UMKM  semakin  mudah  dalam  menghitung  dan membayar pajak mereka.
Simpulan  ketiga  adalah  upaya  pemerintah  dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dapat didukung  oleh  penerapan  Peraturan  Pemerintah Nomor  46  Tahun  2013.  Peraturan  ini  merupakan peraturan  yang  dikhususkan  bagi  para  pelaku  usaha UMKM dan sekaligus  mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui sektor  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM), seperti  meningkatkan  kelangsungan  UMKM,  serta meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM. Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  dapat meningkatkan  jumlah  wirausaha  di  Indonesia sekaligus  membantu  meningkatkan  pemasukkan
Negara melalui  pajak  dari fungsi  Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Saran  yang  diberikan  berdasarkan  kesimpulan diatas  adalah  pemerintah  tetap  mempertahankan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013  karena peraturan  ini  cukup  baik  dalam  membantu  upaya pemerintah  dalam  meningkatkan  perekonomian Indonesia  melalui  sektor  UMKM.  Berdasarkan  hasil penelitian  ini,  diharapkan  mampu  mendorong penelitian-penelitian  selanjutnya  mengamati  kembali pengaruh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun 2013 terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui kelangsungan UMKM  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM, terkhusus  pengaruh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun  2013  terhadap  kelangsungan  UMKM  perlu dianalisis kembali. Peneliti berharap terdapat penelitian selanjutnya  yang  mendukung hasil temuan penelitian ini bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mempengaruhi secara positif kelangsungan UMKM.

## References
Corry, Astri. 2014. Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46  Tahun  2013  terhadap  Tingkat  Pertumbuhan  Wajib  Pajak UMKM  dan  Penerimaan  Pasal  4  ayat  (2). Working  Paper . Malang.
Fitriah.  2011.  Analisis  Pengaruh  Reformasi  Administrasi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Kantor Pelayanan  Pajak  (KPP)  Jakarta  Tanah  Abang  Satu. Skripsi . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Furi, Yulia Ratna. 2014. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun  2013  pada  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  di Kabupaten Batang. Naskah Publikasi . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Ghozali,  Imam.  2001.  Ap likasi  Analisis  Multivariate  Dengan Program  SPSS .  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Irdayanti.  2012.  Peran  Pemerintah  dalam  Pengembangan  UKM Berorientasi  Ekspor:  Studi  Kasus  Klaster  Kasongan  dalam Rantai Nilai Tambah Global. Jurnal Transnasional . Vol. 3, No. 2, Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
Kharisma,  Raditha.,  Anggraini,  R.A.  Rini.,  Arundhati,  Gautama Budi.  2014.  Pengaruh  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No. 46 Tahun 2013 terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengan  (UMKM). Artikel  Ilmiah  Hasil  Penelitian Mahasiswa 2014 . Universitas Jember.
Mardiasmo. 2013. Perpajakan . Yogyakarta: Andi.
Nashrudin,  Ahsan.,  Bashori.,  Elia  Mustikasari.  2014.  Pengaruh Persepsi  atas  PP  No  46  Tahun  2013  terhadap  Kepatuhan
M. Syafiqurrahmana, A. Budiatmanto, A. Widjajanto, A. Wibawa, D. Setyawan, R. Akbar Anwar |
Journal of Applied Accounting and Taxation 2 (2) 75-82
Sukarela Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Surabaya  Rungkut. Working Paper . Universitas Airlangga.
Pohan,  Chairul  Anwar.  2014.  Degradasi  Fungsuoinal  Norma Perhitungan  Penghasilan  Neto  yang  Berdampak  pada Ketidakadilan Pajak. Unpublished .
Reraton,  Leonardus  Gading  Liman.  2014.  Pengaruh  Persepsi tentang Peraturan, Pengetahuan, dan Persepsi tentang Manfaat terhadap Kepatuhan dalam Melaksanakan PP 46 Tahun 2013 di Pasar Klewer Solo. Skripsi . Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Resyniar,  Gandhys.  2013.  Persepsi  Pelaku  Usaha  Mikro  Kecil Menengah  (UMKM) terhadap Penerapan PP. 46  Tahun 2013. Unpublished .
Sakur. 2011. Kajian Faktor-Faktor yang Mendukung Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Studi Kaus di Kota Surakarta. Spirit Publik . Volume 7, Nomor 2, Halaman 85-110.
Setianingsih,  Titik,  Ridwan,  Ahmad.  2014.  Persepsi  Wajib  Pajak UMKM  terhadap  Kecenderungan  Negosiasi  Kewajiban Membayar  Pajak  Terkait  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46 Tahun 2013. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4 .
Sudaryanto,  Ragimun,  Wijayanti,  Rina  Rahma.  2012.  Strategi Pemberdayaan  UMKM  Menghadapi  Pasar  Bebas  Asean. Universitas Negeri Jember, Jember.
Susilo, Eunike Jacklyn., Sirajuddin, Betri. 2013. Pemahaman Wajib Pajak  Terhadap  Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun  2013 tentang Pajak UMKM. Working Paper . Palembang.
Kusmuriyanto, Susmiatun. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,  Ketegasan  Sanksi  Perpajakan  dan  Keadilan Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  di  Kota Semarang. Accounting  Analysis  Journal .  Universitas  Negeri Semarang.
Suyatna, Hempri. 2010. Reoreintasi Kebijakan UMKM di Area Asia China Free Trade Area (ACFTA). Working Paper. Yogyakarta.