Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 78-83| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2439.78-83

## PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PEKARANGAN DESA DI DESA ADAT SULAHAN KECAMATAN SUSUT KABUPATEN BANGLI
I Putu Ade Surya, I Made Suwitra, I Ketut Sukadana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Tanah  dalam  kehidupan  manusia  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  karena  merupakan  sumber kesejahteraan,  kemakmuran,  dan  kehidupan.  Selain itu  tanah  mempunyai  hubungan  yang  erat  dalam  manusia karena  tanah  mempunyai  nilai  ekonomis  bagi  kehidupan  manusia  dan  dapat  menghasilkan  sumber  daya alam bagi orang banyak. Hak atas tanah dalam hukum adat ada 2 (dua) yaitu hak atas tanah yang dikuasai oleh perorangan  dan  hak  atas  tanah  yang  dikuasai  oleh  masyarakat  hukum  adat  atau  tanah  ulayat.  Bedasarkan  hal tersebut dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah eksistensi tanah pekarangan desa dalam awig-awig Desa  Adat  Sulahan  Kecamatan  Susut  Kabupaten  Bangli? (2) Bagaimanakah penyelesaian kasus  sengketa  tanah pekarangan desa  di  Desa  Adat  Sulahan  Kecamatan  Susut  Kabupaten  Bangli?.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris,  yaitu  penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat  hukum  dalam  artian  nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan  masyarakat. Pendekatan  masalah  yang  digunakan  berupa  pendekatan  Sosiologi  hukum  yaitu  suatu  penelitian  hukum  yang mengkaji fakta-fakta hukum yang ada di masyarakat. Hasil penelitian menunjukan Penyelesaian sengketa tanah pekarangan  desa  di  Desa  Adat  Sulahan  biasanya  diselesaikan  dengan  kekeluargaan  dengan  Bendesa  Adat berperan sebagai mediatornya. Mediasi yang dilakukan oleh Prajuru Desa Adat Sulahan dalam menyelesaikan sengketa tanah pekarangan desa  yang terjadi di Desa Adat Sulahan dilakukan  di  Pura  Desa  Sulahan.  Tujuan pelaksanaan  mediasi  tersebut  dilakukan  di  Pura  Desa  Sulahan  dikarenakan  ada  letaknya  yang  strategis. Sebelum melakukan  mediasi  pihak  Prajuru  Desa  Adat  dan  para  pihak  yang  bersengketa akan mengadakan persembahyangan terlebih dahulu agar pelaksanaan mediasi dapat berjalan lancar sehingga tidak ada sengketa.
Kata  Kunci: Desa  adat  sulahan;  Sengketa  tanah  pekarangan  desa;  Tanah adat

## Abstract
Land in human life has a very important role because it is a source of welfare, prosperity and life. In addition, land has a close relationship with humans because land has economic value for human life and can produce natural resources for many people. There are 2 (two) rights to land in customary law, namely the right to land controlled  by  individuals  and  the  right  to  land  controlled by  customary  law  communities  or  customary  land. Based on this, the formulation of the problem can be taken as follows: (1) How is the existence of the village yard  land  in  the  awig-awig  of  Sulahan  Traditional  Village,  Susut  District,  Bangli  Regency?  (2)  How  is  the settlement  of  a  village  yard  land  dispute  case  in  the  Sulahan  Traditional  Village,  Susut  District,  Bangli Regency? The research method used is empirical legal research, namely legal research which functions to see the law in a real sense and to examine how the law works in society. The approach to the problem used is in the  form  of  a  sociology  of  law  approach,  which  is  a  legal  research  that  examines  legal  facts  that  exist  in society. The results showed that the settlement of village yard land disputes in the Sulahan Traditional Village was usually resolved by kinship with Bendesa Adat acting as the mediator. Mediation carried out by Prajuru of Sulahan  Traditional  Village  in  resolving  village  yard  land  disputes  that  occurred  in  Sulahan  Traditional Village was carried out at Pura Desa Sulahan. The purpose of the mediation was carried out at the Sulahan Village Temple because of its strategic location. Before conducting mediation, the Prajuru Desa Adat and the disputing parties will hold a prayer first so that the mediation can run smoothly so that there are no disputes.
Keywords: Sulahan traditional village; Land dispute village; Customary land

## I. PENDAHULUAN
Masalah pertanahan di Indonesia telah muncul dalam banyak aspek dengan beragam wujud. Berbagai upaya  penyelesaian  telah  ditawarkan  baik  melalui  musyawarah  atau  mediasi  tradisional  maupun
mediasi  pertanahan  yang  dibentuk  dalam  lingkungan  instansi  Badan  Pertanahan  Nasional.  Berbagai sengketa atau konflik merupakan salah satu bentuk konflik yang membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan. Suatu permasalahan dapat mengakibatkan suatu gangguan menuju ketertiban umum,  maka  dari  itu  tanah  sudah  dianggap  sebagai  sebuah  harta  yang  memang  penting  sekali sehingga, problem tentang tanah yang timbul  menjadi lama dan terus-terusan. Tanah juga seringkali menghibahkan  getaran  dan  sering  menimbulkan  kegoncangan  dalam  masyarakat,  lalu  sektor  tanah mengakibatkan permasalahan dalam pembangunan nasional ( Salindeho, 1998 ).
Dewasa ini seiring dengan perkembangan jaman khususnya di Bali makna dari palemahan yang terdapat  pada  filosofi Tri  Hita  Karana telah  ternodai  dengan  banyaknya  masyarakat  yang  serakah sehingga  berdampak  pada  banyaknya  kerusakan  yang  terjadi  di  alam  sekitar.  Jika  dilihat  disektor tanah  banyak  orang  ingin  mendapatkan  hak  atas  tanah  walau  dengan  cara  apapun.  Mulai  dari  yang membuat sertifikat ganda, mensertifikatkan tanah yang bukan menjadi hak miliknya sampai ada yang mengakui sebuah tanah memang kepunyaan Desa Adat. Terlebih dalam kehidupan sosial masyarakat desa  ini  yang  penuh  kekeluargaan  tidak  menutup  juga  sebuah  masalah  yang  berkaitan  dengan kepentingan  mereka  semua  di  lungkungan  sektor  perdata  seperti  sengketa  tanah pekarangan desa, yang  menimbulkan  sengketa  dalam  lingkungan  keluarga  mereka  sendiri.  Seperti  salah  satu permasalahan yang terjadi di Desa Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, yang dimana di desa ini telah terjadi sengketa tanah pekarangan desa yang melibatkan keluarga I Dewa Made Ugi sebagai penggugat dengan keluarga I Dewa Nyoman Lungi sebagai tergugat
Penelitian  terdahulu  telah  dikaji  oleh  ( Apriyani,  2018 )  menyimpulkan  bahwa  kurangnya pengetahuan  masyarakat  mengenai  hukum  adat  untuk  mentaati  norma  hukum,  kemudian  kurangnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan norma hukum dan kesengajaan dalam mengabaikan norma hukum.  Berikutnya  mensertifikatkan  tanah  adat  tersebut  dengan  menjadikan  desa  pakraman  sebagai subyek hukumnya, mengingat tentang Penunjukan Desa Pakraman Di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hukum Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui eksistensi  tanah pekarangan desa  dalam awig-awig dan mengetahui penyelesaian kasus sengketa tanah pekarangan desa di Desa Adat Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris,  yaitu  suatu  metode penelitian  hukum  yang  berfungsi  untuk  melihat  hukum  dalam  artian  nyata  dan  meneliti  bagaimana bekerjanya  hukum  di  lingkungan  masyarakat.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  berupa pendekatan  Sosiologi  hukum  yaitu  suatu  penelitian  hukum  yang  mengkaji  fakta-fakta  hukum  yang ada di masyarakat. Sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris  menganalisis  atau  mempelajari  hubungan  timbal  balik  antara  hukum  dengan  gejala-gejala sosial  yang  ada  di  masyarakat  ( S o e k a n t o ,   1 9 8 9 ) . Sumber data yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari  sumbernya  baik  dari  informan  atau  responden.  Data  Sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari sumber  kedua  berupa  bahan  hukum,  yaitu:  Bahan  Hukum  Primer  seperti:  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang  Hukum  Perdata.Perda  Provinsi  Bali  No.4 Tahun  2019, Awig-awig Desa  Adat  Sulahan.  Bahan  Hukum  Sekunder  seperti:  buku  teks  dan  jurnal hukum.  Pengumpulan  data  yang  diperlukan  sangat  beragam  untuk  mendapatkan  data  yang  akurat, jelas  dan  terpercaya.  Agar  hasil  yang  dicapai  dapat  memuaskan  serta  sebagai  bukti  keberhasilan dalam  mendapatkan  data  yang  diperlukan  didalam  penelitian  yang  dilakukan.  Dalam  pengumpulan data  yang  diperlukan  menggunakan  instrumen  data  sebagai  berikut  Pengumpulan  Data  Premier Metode  Wawancara  adalah  suatu  daftar  yang  berisikan  berbagai  pertanyaan,  disusun  secara  tertulis mengenai  suatu  hal yang diajukan secara sistematis. Dengan ini penulis mendapatkan data dari para responden  tentang  variabel  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan  penulis  bahas,  bentuk wawancara  dibuat  secara  terstruktur  dimana  telah  disiapkan  pertanyaan-pertanyaan  sebagai  acuan dalam  wawancara.  Studi  dokumen  yaitu  data  dicari  dalam  dokumen  atau  sumber  pustaka.  Studi dokumen  dilakukan  dengan  cara  membaca,  mempelajari  dan  mencatat  beberapa  dokumen  yang berada  pada  situs  internet,  buku,  dan  data-data  lainnya  yang  berhubungan  dengan  penelitian. Penelitian ini diadakan di Desa  Adat  Sulahan  Kecamatan  Susut  Kabupaten  Bangli,  karena  di  Desa
tersebut  ditemukan  adanya  kasus  sengketa  penguasaan  tanah Pekarangan Desa  (PKD)  yang peyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan (Litigasi). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara  kualitatif  yaitu  penelitian  yang  lebih  memfokuskan  sesuai  dengan  fakta  yang  terjadi  di lapangan, kemudian dituangkan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Eksistensi  Tanah  Pekarangan  Desa  di  Desa  Adat  Sulahan  Kecamatan  Susut  Kabupaten Bangli
Setiap  masyarakat  hidup  dalam  lingkungan  alam  yang  juga  berfungsi  sebagai  sumber  daya agrarianya  akan  terjadi,  jika  masyrakat  tersebut  merupakan  persekutuan  hukum.  Dengan  demikian, masyarakat  tidak  sekedar  dipahami  sebagai  kumpulan  atau  kelompok  orang-orang  saja  yang  berada dalam  suatu  wilayah  tertentu.  Hubungan  antara  persekutuan  hukum  dengan  sumber  daya  agrarianya disebut  dengan  hak  ulayat  ( Eman,  2006 ).  Pengaturan  pertanahan  di  Bali  pasti  berkaitan  dengan hukum adat yang berada di Bali, terlepas dari aturan manapun, aturan di hukum adat memang lebih terstruktur karena aturan tersebut sudah ada sejak dahulu dikenal dengan istilah tanah adat, atau tanah druwen desa (tanah milik desa). Tanah ini bisa kita kaitkan dengan struktur kepustakaan hukum adat Bali yang di sebut “hak ulayat”.
Perlu  di  ketahui  juga  bahwa  tanah  di  Bali  ini  mempunyai  jenis  dan  fungsi  yang  berbeda, diantaranya sebagai berikut:
1. Tanah Desa, merupakan tanah yang di jaga oleh masyarakat desa yang nantinya dapat digunakan usaha untuk pembelian maupun usaha apapun.
2. Tanah  Laba  Pura,  ialah  tanah  yang  dulu  milik  desa  namun  didirikan sebuah kawasan tempat suci yang di gunakan untuk keperluan kegiatan keupacaraan Pura tersebut.
3. Tanah  Pekarangan  Desa  (PKD),  adalah  tanah  yang  di  pegang  atau  di kuasai  sepenuhnya  oleh desa  kepada krama desa  yang  didirikan  untuk  perumahan  yang  umumnya  dalam tapak atau batasan  tertentu  yang hampir sama dalam setiap keluarga
4. Tanah  Ayahan  Desa  (AYDS),  adalah  tanah  yang  dimana  dikuasi  oleh  masyarakat  desa  yang pengerjaannya diberikan atau di persembahkan kepada  para krama desa dinikmati  hasilnya  dan mendapatkan haknya ( Suasthawa Dharmayuda, 2001 ).
Sebagaian tanah adat adalah berpilah menjadi hak kepunyaan bersamaan dari suatu sekumpulan masyarakat  hukum  adat  dilihat  sebagai  tanah  bersama  yang  diistilahkan  “pemberian  atau  anugerah” oleh  sebuah  kekuatan  gaib,  dan  oleh  sebab  itu  apabila  hak  perorangan  bersumber  dari  tanah  yang bersama.  Di  sebutkan  bahwa  tanah  ada  tersebut  seperti  Pekarangan  Desa  (PKD),  AYDS,  dikuasai oleh  individu  yang  dalamnya  terkandung  konsep  Tri  Hita  Karana, yang berupa Mrajan (sebuah kepercayaan/belive  system) yang  di  ambil  dari  konsep Parhyangan ,  kemudian Palemahan yang diartikan  sebagai  wujud  wilayah  rumah  tersebut  ( artefact  system ),  dan  yang  terakhir  adalah  konteks Pawongan yang kita tau “wong” itu artinya manusia, jadi berwujud sebagai keluarga tersebut ( social system ), yang merupakan konteks dari pada krama banjar  adat  tersebut  dan  sudah  diatur  oleh  awig- awig ( Suwi t ra, 200 9 ) .
Perlunya  sebuah  hubungan  kuat  antara  desa  adat  dengan  tanah  itu,  dan  setelah  itu  dibuatkan aturan yang kemudian disuratkan dalam awig-awig yang melarangkan adan pembagian hak atau beli jual kepada seseorang yang bukan merupakan krama desa tersebut, dan seperti yang tercantum dalam awig-awig  memperoleh  semua  persetujuan  melalui paruman desa  atau  di  rapatkan.  Oleh  sebab  itu maka  ada  pengaturan  yang  mengatur  tentang  tanah pekarangan desa  dalam  sebuat  awig-awig  desa adat.  Dalam  awig-awig  di  Desa  Adat  Sulahan  di  atur  juga  awig-awig  yang  mengatur  tentang  tanah pekarangan yaitu: Sargah III Sukerta Tata Krama, Palet V Indik Druwen Desa. Pawos 28 awig-awig di Desa Adat Sulahan ditentukan:
1. Kawigunan  tanah  desa,  pelaba  pura  wenang  kaanggen  ngupaayu  kahyangan  miwah  anggen prabea, aci ring kahyangan manutdudonan.
2. Prajuru  desa  utawi  banjar  wenang  ngetangan  padruwean  saha  kakesiaran  nyabran  paruman antuk ilikita pastika.
Yang arti bebasnya adalah:
1. Kegunaan tanah desa, dipergunakan untuk membiayakan kegiatan upacara keagamaan di pura.
2. Pengurus  desa  atau  banjar  adat  mencatat  kekayaan  atau  milik  desa  dan  disiarkan  setiap  rapat dengan cacatan pasti.

## Palet 6 SUKERTA MAPITEGEP Pawos 29
1. Karang desa sane kagenahin paumahang soang-soang manut dresta wantah paweweh desa maka cihna wala ayahan ring desa.
2. Sehanan karang patut:
1) Tan Kawenangan nyertipikatang
2) Pastika wenten waled ipun
3) Mapemedal  karurung  tan  wenangkabengbeng.  Kelian  Desa,  banjar  patut  ngutsahayang mangda sami karange kadi kawentenania.
Yang arti bebasnya:
1. Tanah  desa  yang  di  tempati  untuk  perumahan  sesuai kebiasaan  adalah hadiah untuk warga yang telah melakukan kewajiban terhadap desa
2. Setiap tanah wajib:
1) Tidak boleh disertifikatkan
2) Pasti ada yang menempati
3) Akses keluar rumag tidak boleh ditutup

## 2. Penyelesaian  Kasus  Sengketa  Tanah  Pekarangan  Desa  di  Desa  Adat  Sulahan  Kecamatan Susut Kabupaten Bangli
Dalam  dunia  hukum  berbagai  macam  masalah  pasti  ada  cara  penyelesaiannya.  Berbicara  mengenai penyelesaian sengketa ada bebebrapa macam, salah satunya adalan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah  Mediasi.  Mengapa  mediasi?  Karena  mediasi  itu  ialah  salah  satu  cara  menyelesaian  sengketa yang  berada  diluar  ranag  peradilan  (non-litigasi)  dengan  cara  di  bantu  oleh  seorang  mediator  atau orang yang mempunyai keahlian di bidangnya dan bersikap netral atau tidak memihak siapapun, dan juga melalui jalur ini jauh lebih murah dari pada jalur pengadilan (litigasi).
Konflik  terjadi  karena  masing-masing  pihak  bersaing  untuk  mencapai  tujuannya  masing- masing  dalam  persaingan  itu  tentunya  akan  ada  upaya  untuk  mengalahkan  pihak  lain  dan  dengan demikian  salah  satu  pihak  meraih  kemenangan.  Di  dalam  persaingan  ini  mungkin  pula  muncul persaingan  yang  tidak  sehat  yang  menimbulkan  kerugian  pada  pihak  lain  yang  akhirnya  melahirkan sengketa ( Sembiring, 2011 ).
Selesai  tidaknya  sengketa  yang  terjadi  akan  sangat  tergantung  kepada  model  atau  pola penyelesaian  sengketa  yang  digunakan  dan  didukung  oleh  kemampuan  dari  personal  yang  terlibat dalam  penyelesaian  sengketa  tersebut.  Bendesa  Adat  Sulahan  mengharapkan  krama  desanya  atau warganya  dalam  penyelesaian sengketa  dapat  diselesaikan  melalui  musyawarah  dengan  berpedoman pada  awig-awig  yang  ada.  Awig-awig  berasal  dari  kata  "wid'  yang  artinya  rusak,  sedangkan "awig"  artinya  tidak  rusak  atau  baik.  Jadi  awig-awig  dimaknai  sebagai  sesuatu  yang  menjadi  baik. Secara  harfiah awig-  awig  memiliki  arti  suatu  ketentuan  yang  mengatur  tata  krama  pergaulan  hidup dalam  masyarakat  untuk  mewujudkan  tata  kehidupan  yang  ajeg  di  masyarakat  ( Surpha,  2012 ). Begitupula  dengan  Desa  Adat  Sulahan  yang  merupakan  sebuah  lembaga  adat  juga  mempunyai  hal serupa.  Desa  Adat  Sulahan  memiliki  sebuah  aturan  adat  yang  digunakan  sebagai  aturan  khusus untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat  adatdalam  wilayah  kehidupan  Desa  Adat  di  luar  kehidupan Desa Dinas yang berpedoman pada hukum nasional.
Penyelesaian  sengketa  tanah  pekarangan  desa  di  Desa  Adat  Sulahan  biasanya  diselesaikan dengan  kekeluargaan  dengan  Bendesa  Adat  berperan  sebagai  mediatornya.  Mediasi  yang  dilakukan oleh  Prajuru  Desa  Adat  Sulahan  dalam  menyelesaikan  sengketa  tanah  pekarangan  desa  yang terjadi  di  Desa Adat Sulahan dilakukan di Pura Desa Sulahan. Tujuan pelaksanaan mediasi tersebut dilakukan  di  Pura  Desa  Sulahan  dikarenakan  karena  letaknya  yang  strategis.  Sebelum  melakukan mediasi  pihak  Prajuru  Desa  Adat  dan  para  pihak  yang  bersengketa  akan  mengadakan persembahyangan  terlebih  dahulu  agar  pelaksanaan  mediasi  dapat  berjalan  lancar  (wawancara dengan Bapak I Ketut Dugdug  selaku  Bendesa  Desa  Adat  Sulahan  pada  tanggal  12  Juni  2020  pukul 11.00 Wita).
Adapun  proses  pelaksanaan  mediasi  yang  diakukan  oleh  Bendesa  Desa  Adat  Sulahan  dapat diketahui ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan mediasi menyelesaikan sengketa tanah pekarangan desa yang terjadi di Desa Adat Sulahan yaitu:
1. Pelaksanaan  mediasi  dilakukan  oleh  Bendesa  Desa  Adat  Sulahan  apabila  adanya  laporan  dari pihak yang merasa dirugikan.
2. Setelah  adanya  laporan  masuk  dari  pihak  yang  merasa  dirugikan,  kemudian  laporan  tersebut diperiksa oleh pihak Bendesa Desa Adat Sulahan untuk mengetahui apakah benar terjadi sengketa sesuai dengan apa yang telah dilaporkan.
3. Laporan  yang  diajukan  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  tidak  hanya  berupa  laporan  secara lisan  saja,  tetapi  harus  dilengkapi  oleh  surat  yang  dibuat  oleh  pihak  pelapor  yang  ditujukan kepada Kelian Desa Adat Sulahan.
4. Setelah  itu  Desa  Adat  Sulahan  membentuk  tim  ( Kerta  Desa )  untuk  memeriksa  dan mengevaluasi laporan yang telah masuk.
5. Kemudian  tim  yang  telah  dibentuk  oleh  Bendesa  Desa  Adat  Sulahan  ini  ( Kerta  Desa ) melakukan  perencanaan  untuk  menyelesaikan  masalah  itu  ( nepasin  wicara )  berdasarkan  awig- awig yang berlaku di Desa Adat Sulahan.
6. Dibuatkan surat pemanggilan untuk kedua belah pihak yang bersengketa beserta saksi-saksi yang akan  memberikan  keterangan  dan  surat-surat  seperti  sertifikat  untuk  dijadikan  bukti kepemilikan tanah.
7. Kemudian  dilakukan  Paruman  (mediasi)  yang  dilakukan  oleh  Kerta  Desa  yang  dihadiri  oleh Prajuru Desa Adat Sulahan, Kerta Desa, saksi-saksi dan kedua belah pihak yang bersengketa.
8. Setelah  dilakukannya  Paruman  (mediasi)  maka  selanjutnya  para  Kerta  Desa  akan  memberikan keputusan  atas  permasalahan  yang  terjadi.  Dasar-dasar  pertimbangan  bagi  Kerta  Desa  dalam memberikan  keputusan  yaitu  awig-awig  yang  berlaku  di  Desa  Adat  Sulahan.  Bila  masih  ada waktu  maka  pada  hari  itu  juga  akan  diputuskan,  tetapi  apabila  karena  tidak  cukup  waktu  maka data-data  yang  ada  akan  dikaji  dahulu  oleh  Kerta  Desa  kemudian  akan  dicarikan  waktu  untuk mengadakan Paruman (mediasi) kembali.
9. Kemudian kerta Desa memberikan keputusan atas permasalahan yang terjadi. Apabila keputusan yang  dikeluarkan  oleh  Kerta  Desa  tersebut  tidak  diterima  oleh  kedua  belah  pihak  yang bersengketa,  maka  akan  dilakukan  Paruman  (mediasi)  ulang  untuk  memberikan  putusan  yang baru.
10. Setelah  diberikan  keputusan  yang  baru  oleh  Kerta  Desa,  apabila  masih  tidak  diterima  oleh  para pihak  yang  bersengketa  maka,  pihak  Prajuru  Desa  Adat  Sulahan  akan  menyerahkan  kembali kepada  para  pihak yang bersengketa dan akan diselesaikan berdasarkan hukum positif.
Pada  bagian akhir isi  putusan  yang  dikeluarkan  oleh Bendesa  Desa Pakraman  Buduk  tersebut berisi ketentuan: "Bilamana bagi para pihak yang bersengketa  tidak puas  akan Putusan Desa Pakraman ini dapat  dilanjutkan  melalui pengadilan  dan  dalam  pelaksanaan  mediasi  dihadiri  oleh  perbekel  sebagai saksi dari unsur pemerintah (kedinasan)".Inti dari permasalahan sengketa tersebut di sebutkan bahwa pengadilan  tidak  mempunyai  kewenangan  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah  adat  atau  pekarangan adat atau sejenisnya. Karena  ini  merupakan  permasalahan  adat  maka  harus  mengikuti  bagaimana aturan yang di atur dalam awig-awig di Desa Adat Sulahan tersebut dan diselesaikan secara adat juga.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab tersebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut: Tanah adat  merupakan  hal  terpenting  di  dalam  penyedian  pekarangan  di desa adat manapun, Pengaturan tentang tanah pekarangan desa (PKD) memang berkaitan erat dengan adanya tanah adat di desa adat di Bali. Di Bali hal penguasaan tanah juga dilandasi oleh hak ulayat atau hak prabumian . Kondisi ini akan  sangat  relevan  jika  dikaitkan  antara  hubungan  terjadinya desa  adat dan  tanah  adat  dalam perspektif  sejarahnya.  Hubungan  antara  hak  komunal  dengan  hak  individual  juga  nampak  saling mendesak,  menebal,  dan  menipis,  bahkan  lebih  didominasikan  oleh  hak  individual,  terutama  dalam pemanfaatan tanah pekarangan beserta telajakannya. Penyelesaian sengketa tanah pekarangan desa di Desa  Adat  Sulahan  biasanya  diselesaikan  dengan  kekeluargaan  dengan  Bendesa  Adat  berperan sebagai mediatornya. Mediasi yang dilakukan oleh Prajuru Desa Adat Sulahan dalam menyelesaikan sengketa tanah pekarangan desa yang terjadi di Desa Adat Sulahan dilakukan di Pura Desa Sulahan. Tujuan  pelaksanaan  mediasi  tersebut  dilakukan  di  Pura  Desa  Sulahan  dikarenakan  karena  letaknya yang strategis. Sebelum melakukan mediasi pihak Prajuru Desa Adat dan para pihak yang bersengketa akan mengadakan persembahyangan terlebih dahulu agar pelaksanaan mediasi dapat berjalan lancar.

## 2. Saran
Bertitik tolak dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas dapat disarankan hal sebagai berikut: Kepada  pihak  adat  sebaiknya  desa  adat  lebih  menertibkan  prihal  tanah yang ditempatinya agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Kepada pihak yang bersengketa berhubungan dengan adat  sebaiknya  penyelesaiannya  dilakukan  secara  adat  lebih  dahulu  mengingat  sengketa  mekanisme penyelesaiannya secara adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriyani,  P.  I.  (2018).  Status  Kepemilikan  Tanah  Adat  di  Bali  yang  diakui  Sebagai  Tanah  Milik Pribadi. Acta Comitas , 3 (2), 326.
Eman.  (2006).  Prinsip  Hukum  Ruang  Bawah  Tanah  untuk  Bangunan  Gedung  dalam  Sistem  Hukum Agraria Nasional. In Disertasi . Salindeho, J. (1998). Masalah Tanah dalam Pembangunan . Sinar Grafika.
Sembiring,  J.  J.  (2011). Cara  Menyelesaikan  Sengketa  Diluar  Pengadilan  (Negosiasi,  Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase) . Visimedia. Soekanto, S. (1989). Mengenal Sosisologi Hukum . Citra Aditya Bakti. Suasthawa Dharmayuda, I. M. (2001). Desa Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Bali di Propinsi Bali . Upada Sastra.
Surpha, I. W. (2012). Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali . Pustaka Bali Post.
Suwitra,  I.  M.  (2009). Eksistensi  Hak  Penguasaan  Dan  Pemilikan  Atas  Tanah  Adat  Di  Bali  Dalam Perspektif  Hukum  Agraria  Nasional .  Disertasi,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Universitas Brawijaya Malang.