Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018

## KAEDAH-KAEDAH  HUKUM  KEBIASAAN   INTERNASIONAL YANG BERLAKU  DALAM  KONTRAK  BISNIS  INTERNATIONAL

## Oleh
Cindawati Fakultas  Hukum Universitas Palembang Email: cindawati_s@yahoo.com

## ABSTRACT
The  objective  of  the  study  is  to  analyze  and  describe  the  international  customary  laws applicable in international business contracts. Normative juridical research method. International Customary  Law,  is  a  legal  source  that  can  be  regarded  as  the  source  of  law  first  born  in  the International Trade Law of the repetitive practice of traders, in such a way that repetitive habits with such long time become binding. A customary practice of becoming binding  must meet the following  conditions:  A  practice  which  is  repeatedly  followed  and  followed  by  more  than  two parties  (state  practice):  This  practice  is  accepted  as  binding  (opnio  iuris  sive  necessitatis).  For example, a codified habit in a freight contract is one example of FOB (Free On Board). Research result:  Incoterms  was  established  to  provide  a  universal  standard  definition  of  terms  used  in national and international business transactions such as: FOB (Free On Board).
Keywords: rule of law;  international customs;  international contract law

## ABSTRAK
Tujuan penelitian untuk menganalisis dan menjabarkan kaedah-kaedah hukum kebiasaan international yang berlaku dalam kontrak bisnis international. Metode Penelitian yuridis normatif. Hukum Kebiasaan Internasional, merupakan sumber hukum yang dapat dianggap sebagai sumber hukum  yang  pertama-tama  lahir  dalam  Hukum  Perdagangan  Internasional  dari  adanya  praktik- praktik para pedagang yang dilakukan berulang-ulang, sedemikian rupa sehingga kebiasaan yang berulang-ulang  dengan  waktu  yang  relatif  lama  tersebut  menjadi  mengikat.  Suatu  praktik kebiasaan  untuk  menjadi  mengikat  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut:Suatu  praktik yang berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih dari dua pihak (praktik negara);Praktik ini diterima  sebagai  mengikat  ( opnio  iuris  sive  necessitatis ).    Contohnya,  kebiasaan  terkodifikasi dalam  kontrak  pengiriman  barang  salah  satu  contoh  FOB (Free  On  Board) .  Hasil penelitian: Incoterms dibentuk untuk memberikan definisi baku secara universal mengenai istilah- istilah yang digunakan  dalam transaksi bisnis nasional dan  internasional seperti: FOB (Free On Board) . Kata kunci: kaedah huku; kebiasaan internasional;  hukum kontrak internasional

## A. PENDAHULUAN
Kebiasaan adalah salah satu hal yang menjadi  sumber  hukum  menurut sistem hukum
di Indonesia.
Kebiasaan  dapat  diartikan  sebagai suatu  perbuatan  yang  dilakukan berulang-ulang, menurut tingkah
laku  yang  tetap,  lazim,  dan  normal sehingga  orang  banyak  menyukai perbuatan tersebut 1 .
1 Ernst Utrecht , Pengantar dalam hukum Indonesia, Balai  Buku Indonesia, 1956, The University of California, 8 Februari 2011, p,65
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
Pengertian  kebiasaan  menurut  J.B.
Daliyo  adalah  perbuatan  manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang. Pengertian hukum kebiasaan
menurut  Uthrecht  dalam  bukunya Pengantar  Ilmu  Hukum,  hukum kebiasaan  adalah  himpunan   kaidah- kaidah yang biarpun tidak ditentukan oleh badan-badan perundang- undangan dalam suasana “werkerlijkheid”  (kenyataan)  ditaati
juga, karena orang sanggup menerima  kaidah-kaidah  tersebut sebagai  hukum  dan  telah  ternyata kaidah-kaidah hukum tersebut
dipertahankan oleh penguasa- penguasa masyarakat lain yang tidak termasuk lingkunga badan perundang-undangan. Dengan
demikian,  hukum  kebiasaan  itu kaidah  yang  biarpun  tidak  tertulis dalam  aturan  perundang-undangan masih  juga  sama  kuatnya  dengan hukum  tertulis,  apalagi  bilamana kaidah  tersebut  menerima  perhatian dari pihak pemerintah.
Apabila suatu kebiasaan dilakukan  oleh  orang  banyak,  dan kebiasaan
tersebut dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga  apabila  ada  tindakan  yang berlawanan  dengan  kebiasaan,  maka dirasakan sebagai pelanggaran
hukum,  dengan  demikian  maka terbentuklah suatu kebiasaan hukum. Di  negara  Indonesia,  kebiasaan merupakan sumber hukum. Kebiasaan  dapat  diubah  menjadi hukum kebiasaan dan dapat
dirumuskan oleh hakim dalam putusannya. \
Namun demikian, tidak semua kebiasaan  mengandung  hukum  yang baik  dan  adil,  sehingga  tidak  semua kebiasaan  atau  adat  istiadat  dapat dijadikan  sebagai  sumber  hukum. Misalnya  kebiasaan  di  Papua  ketika ada  perang  suku  pedalaman,  dimana perang  akan  berhenti  jika  jumlah korban  di  kedua  belah  pihak  telah sama.  Tentunya  kebiasaan  ini  tidak dapat dijadikan sumber hukum. Kebiasaan-kebiasaan  yang  baik  dan diterima  masyarakan  yang  sesuai dengan kepribadian masyarakat dapat kemudian berkembang menjadi  hukum  kebiasaan.  Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dan ditolak oleh masyarakat,  tidak  akan  menjadi hukum  kebiasaan dalam  masyarakat. Seperti  kebiasaan  keluar  malam untuk  mencuri,  begadang,  kebiasaan berpakaian seenaknya, tanpa mengingat  norma  kesopanan  akan ditolak sebagai sumber hukum.
Kebiasaan ( costum )
Sumber  Hukum  Internasional 2 salah satunya  adalah  kebiasaan  ( costum ) 3 . Sampai saat ini, hukum internasional 4 sebagian  besar  terdiri dari kaidah-kaidah kebiasaan. Kaidah-kaidah  ini  pada  umumnya telah  menjalani  suatu  proses  sejarah yang  panjang  yang  berpuncak  pada pengakuan oleh masyarakat
2 Sefriani , Hukum Internasional Suatu Pengantar,
(PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2010), halama n 54
3 Sumber Hukum Internasional  salah satunya adalah kebiasaan ( costum ) 4 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Binacipta, Jakarta, 1982) ,halaman, 133
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
internasional.
Kaidah-kaidah kebiasaan  tradisional  yang  besar tersebut  makin  menyusut  sebagai akibat  dari  adanya  sejumlah  besar traktat  “yang  membentuk  hukum” ( lawmaking )  yang  banyak  dibuat sejak  pertengahan  abad  lalu,  dan makin berkurang lagi karena pekerjaan komisi hukum internasional  dalam  mengkodifikasi dan  menyatakan  kembali  kaidah- kaidah  kebiasaan  di  dalam  traktat- traktat  seperti  konvensi-konvensi  di Wina  tanggal  18  April  1961,  24 April 1963 dan tanggal 22 Mei 1969, berturut-turut  mengenai  hubungan- hubungan  diplomatik,  hubungan- hubungan  konsuler  dan  hukum Traktat.
Sedangkan menurut pandangan  yang  dikemukakan  oleh beberapa penulis, kebiasaan
internasional masih tetap akan memainkan  peranan  penting  sebagai sumber  dinamis kaidah  hukum internasional  yang  baru  dimana masyarakat  internasional  mengalami perubahan-perubahan di bidang- bidang  baru  yang  tidak  atau  belum terjamah oleh traktat-traktat, keputusan-keputusan yudisial
ataupun  tulisan  para  ahli  hukum. Istilah kebiasaan ( custom )  dan  “adat istiadat ( usage )  sering  digunakan secara bergantian. Secara tegas dapat dikatakan,  ada  suatu  perbedaan teknis  yang  tegas  di  antara  kedua istilah tersebut. Adat istiadat merupakan tahapan yang mendahului adanya  kebiasaan.  Kebiasaan  mulai apabila adat-istiadat adat-istiadat berakhir.  Adat-istiadat  adalah  suatu kebiasaan  bertindak  yang  belum sepenuhnya memperoleh pengesahan
hukum. Adat-istiadat mungkin bertentangan, kebiasaan harus
terunfikasi  dan  bersesuaian  ( self- consistent ). Viner’s Abrigement, yang  berkenaan  dengan  kebiasaan dalam hukum Inggris,
mengemukakan  hal  tersebut  secara singkat  : “kebiasaan,  sebagaimana dimaksudkan  oleh  hukum,  adalah suatu adat-istiadat yang telah memperoleh kekuatan hukum“.
Suatu unsur dari kebiasaan 5 , sebagaimana telah kita lihat, merupakan  suatu  bentuk  kaidah hukum  internasiona 6 l  dari  sejak zaman  purba  sampai  dengan  zaman modern.  Pada  masa  Yunani  kuno, kaidah-kaidah  hukum  perang  dan damai timbul dari kebiasaan- kebiasan umum  yang dilakukan oleh Negara-negara kota Yunani. Kaidah- kaidah  kebiasaan  ini  diberi  bentuk yang jelas melalui proses generalisasinya dan unifikasi berbagai  macam  adat-istiadat  yang sebelaumnya  secara  sendiri-sendiri ditaati  oleh  masing-masing  republik kota.  Proses  serupa  berlangsung diantara  negara-negara  kecil  Italia pada  abab  pertengahan.  Pada  abab keenam  belas  dan  ketujuh  belas Eropa  menjadi  wilayah  yang  penuh dengan  negara-negara  nasional  dan merdeka,  proses  demikian  juga berjalan  dengan  taraf  yang  lebih tinggi  dan  lebih  luaas.  Dari  adat- istiadat  yang  berkembang  dalam hubungan negara-negara Eropa modern  tersebut  muncul  kaidah-
5 Ibid
6 J.G STARKE, Pengantar  Hukum  Internasional (1),2006,hal.49
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
kaidah  hukum  internasional  kuno.
Kebiasaan  sebagai  bagian  dari sumber hukum internasional. Pengertian Sumber hukum Internasional didefinisikan sebagai bahan-bahan aktual dari mana seorang  ahli  hukum  menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu. Hukum dagang ialah  hukum  perdata  khusus. Pada  mulanya  kaidah  hukum  yang kita kenal
sebagai hukum
dagang saat ini mulai muncul dikalangan  kaum  pedagang  sekitar abad  ke-17.  Kaidah-kaidah  hukum tersebut sebenarnya ialah kebiasaan diantara mereka yang timbul  dalam  pergaulan  di  bidang .. Hukum  dagang ialah  hukum  perdata khusus. Hukum Kontrak Internasional  merupakan  bagian  dari Hukum Perdata Internasional yang mengatur ketentuan-ketentuan dalam transaksi  bisnis  antara pelaku  bisnis yang  berasal  dari  dua  atau  lebih negara yang berbeda melalui suatu sarana kontrak yang dibuat atas kesepakatan  oleh  para  pihak  yang terikat dalam transaksi bisnis tersebut.  Ciri-ciri  internasionalnya, harus ada unsur asing dan melampaui batas negara. Hubungan internasional sudah berkembang  pesat  sedemikian  rupa sehingga subjek-subjek  negara  saja tidaklah  terbatas  pada  negara  saja sebagaimana  diawal perkembangan hukum internasional. Berbagai organisasi internasional, individu, perusahaan  transnasional, vatican,  belligerency,  merupakan contoh-contoh  subjek non  negara.
Menurut
Mochtar
Kusumaatmadja 7 , Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah  hukum  dan  asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata  yang  melintasi batas negara. Hukum Perdata
Internasional merupakan bagian daripada  hukum  nasional.  Demikian banyak negara-negara nasional, demikian banyak sistim-sistim Hukum  Perdata  Internasional.  Oleh karena  itu  tiap-tiap negara  yang merdeka  dan  berdaulat  mempunyai sistim  Hukum  Perdata  Internasional nya sendiri. Hukum Perdata Internasional  dirumuskan  sebagai berikut:  Keseluruhan  peraturan  dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga (warga) negara yang pada satu waktu tertentu  memperlihatkan  titik  –titik pertalian  dengan stelsel-stelsel  dan kaidah-kaidah  hukum  dari  dua  atau lebih  negara,  yang berbeda  dalam lingkungan –lingkungan kuasa tempat  (pribadi  )  dan  soalsoal. Jadi disini yang ditekankan adalah perbedaan  dalam  lingkungan kuasa tempat dan soal-soal serta perbedaan dalam  sistem  suatu  negara dengan negara  lain,  artinya  adanya  unsur luar negerinya ( foreign element, unsur  asing  ).Kegiatan  jual beli juga merupakan orientasi perdagangan internasional
atau perdagangan  antar  negara  yang berdampak luas dan kompleks
7 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Binacipta, Jakarta, 1982) ,halaman, 133
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
karena  para  pihak  yang terlibat tunduk pada lebih dari satu sistim hukum nasional  yang  berbeda satu  dengan lainnya.  Salah  satu dampaknya yaitu penyelesaian sengketa yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kontrak bisnis internasional  tersebut.Pada  mulanya kaidah  hukum  yang  kita  kenal sebagai hukum dagang saat ini mulai  muncul  dikalangan  kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya  ialah kebiasaan diantara mereka yang timbul dalam pergaulan di bidang dagag.
Bahan-bahan ini dimasukkan dalam lima kategori atau bentuk utama dari sumber hukum internasional, yaitu : 1. Kebiasaan
2. Traktat-Traktat 3. Keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrasi 4. Karya-karya Hukum 5. Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ- organ lembaga-lembaga internasioanal. 8
B. Perumusan  Masalah
Apakah kaedah-kaedah hukum  kebiasaan  international  yang berlaku dalam kontrak bisnis international? C. Metode Penelitian Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
8 Bambang  Iriana Djajaatmadja. Pengantar hukum internasional edisi ke sepuluh . Sinar Grafika: Jakarta.
D. Tujuan Penelitian
Untuk menganalisis dan menjabarkan  kaedah-kaedah  hukum kebiasaan  international  yang  berlaku dalam kontrak bisnis international

## II. PEMBAHASAN
Kebiasaan
Bisnis Kebiasaan  merupakan  salah  satu sumber  hukum,  dan  hal  ini  juga terjadi pada hukum bisnis internasional dan kebiasaan bisnis ini dapat menjadi panduan dalam mengatur  prestasi  kontrak  bisnis internasional dengan syarat : a). Kebiasaan tersebut terjadi perulangan
b).  Apa  yang  dilakukan  berulang  itu diterima  sebagai  hukum  sehingga disebut  hukum  kebiasaan  (accepted as law). Hukum Kebiasaan Internasional,  merupakan  sumber hukum  yang  dapat  dianggap  sebagai sumber  hukum  yang  pertama-tama lahir  dalam  Hukum  Perdagangan Internasional  dari  adanya  praktik- praktik para pedagang yang dilakukan
berulang-ulang,
sedemikian  rupa  sehingga  kebiasaan yang  berulang-ulang  dengan  waktu yang  relatif  lama  tersebut  menjadi mengikat. 9 Suatu  praktik  kebiasaan untuk menjadi mengikat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Suatu  praktik  yang  berulang- ulang  dilakukan  dan  diikuti  oleh lebih  dari  dua  pihak  (praktik negara);
2. Praktik  ini  diterima  sebagai mengikat ( opnio iuris sive
9 Hercules Booysen, International Trade Law on Goods and Services , Pretoria: Interlegal, 1999, p. 58.
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
necessitatis ).
Contohnya,
kebiasaan  terkodifikasi  dalam kontrak pengiriman barang FOB, CIF.
Kata  Lex  Mercatoria  yang  diambil dari  bahasa  Latin,  yaitu Lex dari bahasan  Inggris  mengandung  arti Law atau dalam bahasa Indonesianya berarti  hukum,  dan Mercatoria dalam  bahasa  Inggris  dipadankan dengan kata merchant , artinya perniagaan atau komersial. 10 Ketentuan Lex
Mercatoria  dapat  ditemukan  antara lain  di  dalam  kebiasaan-kebiasaan yang  berkembang  dan  dituangkan dalam  kontrak-kontrak  perdagangan internasional, contohnya berupa klausul-klausul kontrak standar (baku),  atau  kontrak-kontrak  di bidang transportasi. Klausul kontrak
perdagangan tertentu,  misalnya  ICC  dan  diikuti oleh  anggota  dari  organisasi  atau asosiasi tersebut.
a,  Prinsip-prinsip  Hukum  Umum. Sumber  hukum  ini  akan  mulai berfungsi  ketika  hukum  perjanjian internasional  dan  hukum  kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas  sesuatu  persoalan.    Oleh  karena itu,  prinsip-prinsip  hukum  umum  ini dipandang  sebagai  sumber  hukum penting dalam upaya
mengembangkan  hukum. 11 Beberapa contoh dari prinsip hukum umum ini antara  lain  adalah,  prinsip  itikad baik,  prinsip pacta  sunt  servanda ,
10 Taryana Soenandar, Prinsip-prinsip , Op Cit, hlm 15. 11 Ibid , p. 58.
dan  prinsip  ganti  rugi. 12 Ketiga prinsip ini terdapat dan diakui dalam hampir  semua  sistem  hukum  di dunia,  dan  terdapat  pula  dalam Hukum Perdagangan Internasional. b.Putusan-putusan Badan Pengadilan dan publikasi sarjana-sarjana terkemuka  (doktrin),  juga  dapat diadopsi sebagai sumber-sumber hukum  dalam  Hukum  Perdagangan Internasional.    Sumber  hukum  ini akan  memainkan  perannya  apabila sumber-sumber  hukum  terdahulu tidak memberi kepastian atau jawaban  atas  suatu  persoalan  hukum ( di bidang perdagangan internasional).    Sumber  hukum  ini tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat  seperti  yang  dikenal  dalam Sistem Hukum Common Law (Anglo Saxon).  Statusnya paling tidak sama dengan seperti dalam Sistem Kontinental  ( Civil  Law ),  bahwa putusan pengadilan sebelumnya hanya  akan  dipertimbangkan.    Jadi ada  semacam  “kewajiban”  yang tidak  mengikat  bagi  badan-badan pengadilan untuk mmepertimbangkan  putusan-putusan pengadilan sebelumnya (dalam sengketa yang terkait dengan perdagangan internasional).
Contoh, kasus Japan-Taxes on Alcoholic  Beverages  yang  diputus oleh  Badan  Penyelesaian  Sengketa (DBS  atau Dispute  Settlement  Body ) WTO.    Dalam  tahap  banding  di DBS,  Badan  Banding  ( Appellate
Body ) antara lain menyatakan sebagai  berikut: “Adopted  panel
12 Michelle Sanson, Essensial International Trade Law , Cavendish, Sydney 2002, p. 6.
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
reports…  Are  often  considered  by subsequent  panels.    They  create legitimate  expectations  among  WTO members,  and  therefore,  should  be taken  into  account  where  they  are relevant to any dispute.” 13 a,Kontrak atau Perjanjian, merupakan sumber utama dan terpenting yang dibuat para
pedagang  sendiri.    Seperti  kita pahami,  kontrak  adalah  undang- undang  bagi  para  pihak  yang membuatnya. Para pelaku (pedagang)  atau  stakeholders  dalam hukum  perdagangan  internasional, mereka menuangkan dalam perjanjian-perjanjian tertulis
(kontrak).    Oleh  karena  itu  kontrak sangat  esensial.    Dengan  demikian kontrak  berperan  sebagai  sumber hukum  yang  perlu  dan  terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan
internasional.Dalam
hukum kontrak, kita mengenal
penghormatan dan pengakuan terhadap  prinsip  konsensus  dan kebebasan para pihak ( party autonomy ).
Syarat-syarat perdagangan dan hak serta kewajiban para  pihak  seluruhnya  diserahkan kepada  para  pihak  dan  hukum menghormati  kesepakatan  ini  yang tertuang dalam perjanjian.  Meskipun kebebasan  para  pihak  sangatlah esensial,  namun  kebebasan  tersebut ada  batas-batasnya.    Ia  tunduk  pada berbagai pembatasan yang melingkupinya:
13 Hercules Booysen, International , Op Cit, p. 62.
a,Pembatasan  yang  utama  adalah kebebasan  tersebut tidak  boleh bertentangan dengan undang- undang,  dan  dalam  taraf  tertentu, dengan ketertiban umum, kesusilaan,
dan kesopanan.
b,Status  dari  kontrak  itu  sendiri.
Kontrak dalam
perdagangan internasional yang ada unsur asingnya. 14 Artinya kontrak tersebut meskipun  di  bidang  perdagangan internasional paling tidak tunduk dan dibatasi  oleh  hukum  nasional  (suatu negara tertentu). 15
c,  Mengikatnya  para  pihak  adalah kesepakatan-kesepakatan atau kebiasaan  dagang  yang  sebelumnya dilakukan  oleh  para  pihak  yang bersangkutan.
Daya mengikat kesepakatan-kesepakatan  meskipun tidak tertulis, tetapi mengikat, sebagai  berikut: “In  addition  to  the contractual  terms  agreed  by  the parties,  the  course  of  past  dealings between  traders  may  result  in  terms becoming  part  of  an  agreement between  them.    These  past  dealings, or  trade  usages  between  the  parties, may  apply  to  the  contractual relationship  despite  their  not  being incorporated into it in written form.
Hukum  Nasional.    Signifikansi hukum nasional sebagai sumber hukum  dalam  hukum  perdagangan internasional  tampak  dalam  uraian kontrak sebagai sumber hukum, Hukum  Perdagangan  Internasional. Peran  hukum  nasional  ini  antara  lain akan mulai lahir ketika timbul sengketa  sebagai  pelaksanaan  dari
14 Sudargo Gautama, Hukum Dagang Internasional , Alumni, Bandung, 1997, , halaman  65.
15 Michelle Sanson Essential , Op Cit, p. 7.
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
kontrak.    Dalam  hal demikian, Pengadilan (Badan Arbitrase) pertama- tama  akan  melihat  klausul  pilihan hukum dalam kontrak untuk
menentukan  hukum  yang  mana  akan digunakan untuk
menyelesaikan sengketanya.    Peran  hukum  nasional sebenarnya sangat luas, peran signifikan  dari  hukum  nasional  lahir dari  adanya  yurisdiksi  (kewenangan) negara.    Kewenangan  ini  sifatnya mutlak  dan  eksklusif,  artinya  apabila tidak ada pengecualian lain, kekuasaan itu  tidak  dapat  diganggu  gugat. Yurisdiksi  atau  kewenangan  tersebut adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur  :Peristiwa  Hukum;Subyek Hukum;Benda  yang  berada  di  dalam wilayahnya.    Kewenangan  mengatur ini mencakup membuat hukum (nasional)  baik  yang  sifatnya  hukum publik maupun hukum perdata (privat).
Kewenangan atas peristiwa hukum  di  sini  dapat  berupa  transaksi jual  beli  dagang  internasional,  atau transaksi dagang internasional.  Dalam hal  ini,  hukum  nasional  yang  dibuat suatu  negara  dapat  mencakup  Hukum Perpajakan,
Kepabeanan, Ketenagakerjaan,  Persaingan  Sehat, Perlindungan HAKI ( Intellectual Property  Right )  hingga  Perizinan Ekspor Impor suatu produk. Asas Keseimbangan Melandasi  Hukum  Kontrak  Bisnis Internasional. Hukum Kontrak
Internasional  relatif  mencerminkan ekspresi  aspirasi  masyarakat  bisnis internasional  atau  para  pelaku  dalam perdagangan internasional, terutama di era  bisnis  dan  ekonomi  global  yang menjadi ciri perdagangan di awal abad ke-21.  Sebagaian besar para pakar dan
ilmuwan  hukum  bisnis  atau  hukum dagang internasional berpendapat bahwa hukum kontrak bisnis internasionaldalam praktek perdagangan  internasional  terasa  telah memenuhi  syarat  bisnis  transnasional, yang  ditandai  dengan  sikap  kewajaran yang  didasari  saling  menghormati klausula-klausula  kontrak  yang  telah disepakati 16 ( fairness ).    Kewajaran untuk  rasa  keadilan  masing-masing pihak mengandung arti, bahwa praktek perdagangan internasional yang dituangkan  dalam  hukum  kontrak bisnis  internasional  berpegang  dan menghormati asas keseimbangan. Dipandang  sangat  relevannya  asas keseimbangan  dalam  kontrak  bisnis internasional,  karena  para  pelaku bisnis  menyadari  benar  bahwa  dalam bisnis  masa  kini  yang  bernuansa kompetitif  dan  cukup  ketat.    Dalam keadaan  seperti  ini  “nama  baik” sebuah  perusahaan  sebagai  pelaku bisnis internasional harus dijaga benar- benar.    Sikap  menjaga  dan  menjamin identitas subyek hukum sebagai pelaku bisnis dilakukan setidak-tidaknya, dengan  kebijaksanaan  bisnis  yang mengutamakan  mutu  produk  (kualitas handal) dan pelayanan yang sempurna, meliputi  penepatan  janji,  layanan transportasi  dan  lain-lain,  sehingga importir  merasa  puas  akan  prestasi layanan eksportir sedemikian sehingga pada  umumnya  setiap  kontrak  bisnis terlaksana sesuai kesepakatan 17 .Sementara  itu,  sebagian
16 Yunwei Fu, Freedom of Contract in The EU and China. Journal of International Commercial Law and Tecnology, Vol.8, No.4 (2013), p. 274 17 Dagmar Coester-waljten, Constitutional Asects of Party Autonomy and its Limits- The Prospective Of
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
ahli meyakini bahwa asas keseimbangan  dalam  kontrak  bisnis memang sejalan dengan harapan masing-masing
pihak dalam perdagangan internasional, yang membutuhkan  faktor  kecepatan  dan pragmatis.    Ada  pula  ahli  hukum dagang  internasional  yang  melalui pendekatan filosofis, menemukan muatan  teori-teori  kontrak  sosial  yang berusaha  dan  berhasil  mewujudkan tertib  sosial  lewat  perjanjian  serta mewujudkan keseimbangan antara kepentingan  sosial  dan  kepentingan individu dalam suatu kehidupan
masyarakat  yang  menghormati  derajat dan harkat manusiawi yang berketuhanan.    Konsep  keseimbangan yang  berkembang  menjadi  asa  yang dominan  dalam  perkembangan  hukum kontrak  bisnis  internasional,  ternyata juga  sejalan  dengan  wawasan  falsafah bangsa  Indonesia,  yang  Bhinneka Tunggal Ika, yang bermaknakan keseimbangan  antara  individu  dan masyarakat  dalam  perlindungan  hak dan  kepentingan  di  berbagai  aspek kehidupan,  termasuk  aspek  ekonomi dan  bisnis.Soediman  Kartohadiprodjo, dalam karyanya “Penglihatan Manusia tentang Tempat Individu Dalam Pergaulan Hidup”,  yang dimuat dalam bukunya Kumpulan Karangan , menegaskan  bahwa  Pancasila  yang merupakan  pandangan  hidup  manusia yang  berakar  pada  Bhinneka  Tunggal Ika  mencerminkan  wawasan  kesatuan dan  perbedaan,  dan  perbedaan  dalam
Law Stephen Grundman & Wolfgang Kerber & Stephen Weatherill, Party Autonomy and The role of Information in The internal Market , Walter de Gruyter, 2001.
kesatuan,  adalah  suatu  kenyataan hidup bangsa di mana pergaulan hidup bangsa  (rakyat)  memandang  tiap individu  adalah  warga  kesatuan  hidup (masyarakat)  yang  harus  dihargai  dan dilindungi.    Sebaliknya,  tiap  individu (pribadi) merupakan kesatuan (masyarakat  dan  negara),  sebagai kesatuan  yang  harus  dicintai  dan dihormati, yang bila perlu tiap individu siap  berkorban  dengan  jiwa  raganya. Dalam  pandangan  hidup  ini,  individu (pribadi) dan pergaulan hidup
(masyarakat-negara) adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipertentangkan  untuk  dinilai  mana yang  lebih  penting.    Individu  dan pergaulan hidup merupakan kepentingan  mutlak  yang  seimbang.
Inilah  makna  keseimbangan  yang kemudian menjadi Asas Keseimbangan  bagi  semua  aspek  dan kehidupan bersama. 18 Selanjutnya berkenaan  dengan  hukum  bisnis    atau jual  beli      Di  mana  penjual  harus memenuhi  kewajibannya  melakukan penyerahan  barang  secara  fisik  dan yuridis  kepada  pembeli 19 .Titik  atau tempat penyerahan itu juga merupakan titik  batas  di  mana  risiko  atas  barang (terhadap  kehilangan,  rusak,  urusan angkutan lanjutan, dan biaya penimbunan)  dari  penjual  berakhir, dan  dari  titik  atau  tempat  itu  pula pembeli  mulai  memikul  risiko  atas barang.
Consideration  dalam  jual  beli , adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan
18 Soediman Kartohadiprodjo, Kumpulan Karangan , PT Pembangunan, Djakarta, 1965, halaman 138.
19 Penjual harus memenuhi kewajibannya melakukan penyerahan barang secara fisik dan yuridis kepada pembeli
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
atau  tidak  dilakukan  oleh  salah  satu pihak  sebagai  imbalan  prestasi  yang dilakukan  oleh  pihak  lain  berdasarkan suatu kontrak.  Tanpa  adanya kontrak, tidak  adanya  keharusan  baginya  untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.    Contohnya,  pihak  pembeli melakukan consideration berupa membayar  harga  barang  tersebut.    Di negara menganut Sistem Common Law (Anglo  Saxon),  consideran  merupakan syarat  sahnya  suatu  kontrak  dengan beberapa  pengecualian  dan  sudah semakin  berkurang  daya  berlakunya. Sementara  di  Eropa  Kontinental, termasuk  Belanda  dan  Indonesia  tidak memberlakukan  doktrin consideran .
Di  mana  penjual  harus  memenuhi kewajibannya  melakukan  penyerahan barang secara fisik  dan  yuridis  kepada pembeli.
Titik  atau  tempat  penyerahan  itu juga  merupakan  titik  batas  di  mana risiko atas barang (terhadap
kehilangan,  rusak,  urusan  angkutan lanjutan,  dan  biaya  penimbunan)  dari penjual  berakhir,  dan  dari  titik  atau tempat itu pula pembeli mulai memikul  risiko  atas  barang.    Syarat perdagangan  menurut  Incoterms  2000,
ICC  Publication  560.  Incoterms (The
International Commercial Terms) ,
dibentuk  untuk  memberikan  definisi baku secara universal mengenai istilah-istilah  yang  digunakan  dalam transaksi  perdagangan  internasional seperti FOB, CIF.
Praktek perdagangan  internasional  yang  secara standar  dan  praktis  menjadi  pedoman dalam  form  sederhana  memotong batasan-batasan  hukum  kontrak  yang tradisional dan rumit.  KADIN (Kamar Dagang  dan  Industri  Internasional)
atau  Incoterms  2010  ( International
Chamber of Commerce ) sebagai pegangan  untuk “sales  contract” ke luar negeri dan kontrak-kontrak lanjutannya  seperti  yang  berkaitan dengan perbankan, perusahaan angkutan (EMKL), asuransi, bea cukai, pajak. 20 Aspek  dan  elemen  penting dalam kontrak standar khususnya Sales Contract .    Jika  para  pengusaha mengadakan  perjanjian  antara  sesama pengusaha  umumnya  sudah  dapat dipahami,  bahwa  dengan  syarat-syarat yang  mereka  setujui  bersama,  mereka akan  mencapai  tujuan  ekonomi  yang mereka  harapkan.    Hal  ini  tidak menimbulkan  masalah  karena  kedua pihak  telah  memahami  makna  syarat- syarat yang ditentukan itu.
Syarat-syarat tersebut dirumuskan sedemikian  rapi,  sehingga  menjadi syarat-syarat yang  berlaku  untuk semua orang yang membuat perjanjian ekonomi  dengan  pengusaha  yang bersangkutan.    Dengan  kata  lain syarat-syarat  itu  dibakukan,  artinya ditetapkan  sebagai  tolok  ukur  bagi setiap  pihak  yang  membuat  perjanjian ekonomi  dengan  pengusaha  yang bersangkutan. 21
Perjanjian berstandar disebut juga  perjanjian  standar,  dalam  bahasa Inggris  disebut  Standard  Contract, Standard  Agreement.    Kata  “baku” atau “standar”, artinya tolok ukur yang dipakai  sebagai  patokan.    Dalam hubungan  ini,  perjanjian  baku  artinya perjanjian  yang  menjadi  tolok  kukur
20 Soedjono  Dirdjosisworo, Pengantar  Hukum Dagang  Internasional.., Internasional ,  Refika Aditama, Bandung, 2006. halaman 37.
21 Ibid , hlm 51.
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
yang  dipakai  sebagai  patokan  atau pedoman  bagi  setiap  konsumen  yang mengadakan  hubungan  hukum  dengan pengusaha.    Yang  dibakukan  dalam perjanjian  baku,  ialah  meliputi  model, rumusan,  dan  ukuran. 22 Sesuai  dengan perkembangan  kebutuhan  masyarakat, maka ciri-ciri perjanjian baku
mengikuti  dan  menyesuaikan  dengan perkembangan  tuntutan  masyarakat.
Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip  ekonomi  dan  kepastian  hukum yang  berlaku  di  negara-negara  yang bersangkutan.    Prinsip  ekonomi  dan kepastian  hukum  dalam  perjanjian baku dilihat dari kepentingan
pengusaha  bukan  dari  kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat  perjanjian,  kepentingan ekonomi  pengusaha  lebih  terjamin karena  konsumen  hanya  menyetujui syarat-syaratyang disodorkan oleh pengusaha. 23 Menurut Pitlo , perjanjian baku  sebagai  perjanjian  paksa  ( dwang contract ),  walaupun  secara  tertulis yuridis,  perjanjian  baku  ini  tidak memenuhi  ketentuan  undang-undang dan  oleh  beberapa  ahli  hukum  ditolak namun kenyataannya, kebutuhan masyarakat  berjalan  dalam  arah  yang berlawanan dengan keinginan hukum.. Menurut Stein , mencoba memecahkan masalah  ini  dengan  mengemukakan pendapat  bahwa  perjanjian  baku  dapat diterima sebagai perjanjian, bersasarkan  fiksi  adanya kemauan dan kepercayaan ( fictie van wil en vertrouwen ) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak
22 Ibid , hlm 55.
23 Untuk itu upaya melindungi konsumen sebagai pihak yang lemah merupakan kewajiban negara yang dapat dilakukan melalui perundang-undangan.
mengikatkan  diri  pada  perjanjian  itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju  pada  isi  perjanjian  tersebut. 24 Hondius di dalam disertasinya mempertahankan  bahwa  perjanjian baku  mempunyai  kekuatan  mengikat, berdasarkan  kebiasaan  ( gebruik )  yang berlaku  di  lingkungan  masyarakat  dan lalu lintas perdagangan. 25
Hukum  Kontrak  Internasional  dalam Bentuk  Kontrak  Baku,  negara-negara sudah  merasakan  pentingnya  peran perdagangan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya.
Kesempatan ini disambut oleh pedagang,  mereka  cukup  banyak membentuk  berbagai  asosiasi    dagang sesuai dengan bidang usaha dagangnya.    Keberadaan  asosiasi dagang  ini  antara  lain  bertujuan memfasilitasi dan memperlancar usaha dagang  mereka.    Salah  satu  cara  atau upaya  memfasilitasi  ini  antara  lain adalah memperkenalkan bentuk- bentuk  kontrak  baku  atau  standar. Satu  hal  lain  yang  perlu  diperhatikan dalam  kaitannya  dengan  kontrak  baku adalah  penuangannya.    Kontrak  baku atau kontrak standar dapat dicantumkan melalui penguraian dalam  dokumen  kontrak  atau  hanya melalui penunjukan saja.  Contoh yang terakhir  yaitu incorporation  of  terms by  reference ,  misalnya  syarat-syarat perdagangan yaitu FOB, CIF. ICC (The international  Chamber  of  Commerce) . 26 Standar-standar  yang  dikeluarkan  oleh ICC  telah  banyak  dimasukkan  ke  dalam
24 Mariam Darus Badrul Zaman, Aneka Hukum Bisnis ,   Alumni, Bandung , 1994, halaman 53.
25 Ibid , hlm 55.
26 ICC (The International Chamber of Commerce)
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
kontrak-kontrak  dagang  yang  dibuat  oleh para  bisnis,  meskipun  sifatnya  tidak mengikat.  Dua  produk  hukum  ICC  :  1. UCP  600 (The  Uniform  Customs  and Practice  for  Documentary  Credits) 2.
Incoterms    2015 (The  International Commercial Terms). Incoterms dibentuk  untuk  memberikan  definisi baku secara universal mengenai
istilah-istilah  yang  digunakan    dalam transaksi bisnis nasional dan internasional  seperti:  FOB (Free  On
Board) .  Kamar  Dagang  Internasional atau  ICC (The  International  Chamber of  Commerce). Tujuan    hukum: melayani dunia usaha dengan memajukan  perdagangan,  penanaman modal, membuka   pasar untuk barang dan  jasa,  serta  memajukan  aliran modal. Perdagangan internasional sangat positif yaitu untuk
mensejahterakan  negara-negara  dan warganegaranya.    Kebiasaan  dan kepatutan  dikodifikasikan  oleh  badan komersial  internasional.  Substansi  dan kodifikasi  tersebut    mencakup  praktik, kebiasaan, dan standar yang berlaku di antara mereka. Hasil kodifikasi tersebut  dijadikan  pedoman  bagi  para pelaku  bisnis  yang  memuat  norma kebiasaan  dan  kepatutan  bagi  mereka secara  tetap.  Contoh  kebiasaan  yang terkodifikasikan oleh ICC
(International Chamber of Commerce) misalnya:  Incoterm 27 dan  UCP (The
Uniform  Customs  and  Practice  for Documentary Credits) 28 Upaya
organisasi    internasional  dewasa  ini lebih  banyak    pada  upaya  harmonisasi
27 Incoterm (The International Commercial Terms) , 28 UCP 600 (The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits)
hukum daripada upaya unifikasi hukum.    Upaya  ini  tampaknya  wajar dilakukan  mengingat    perkembangan hukum perdagangan internasional yang cukup  progresif.  Bidang  hukum  ini ditantang untuk mengakomodasi perkembangan cepat ini melalui aturan-aturan hukumnya. Adanya aturan-aturan  ini  sangat  dibutuhkan bagi pelaku perdagangan untuk adanya kepastian hukum, sekaligus mendapatkan perlindungan hukumnya.
Ke  semua  pemikiran  dan  karya yuridis  dari  transaksi  dan  aktivitas bisnis berusaha mewujudkan keseimbangan  bagi  pihak-pihak  yang terasa adil dan wajar. Tujuan pokok memilih “syarat perdagangan”  dalam  perdagangan internasional adalah untuk menentukan pada  titik  atau  tempat  mana  penjual harus memenuhi kewajibannya
melakukan “ penyerahan ” barang secara  yuridis  kepada  pembeli  “titik” atau  “tempat”  penyerahan  itu,  juga merupakan  titik  batas  di  mana  resiko atas  barang  (terhadap  kehilangan, kerusakan  pengangkutan  lanjutan  dan biaya penimbunan) dari penjual berakhir, dan dari “titik” atau “tempat” itu pula pembeli mulai memikul resiko atas  barang  itu.    Jadi Incoterms mengatur  hak  dan  kewajiban  serta biaya dan  resiko  masing-masing pihak penjual dan pembeli pada setiap syarat perdagangan. 29
Dalam ketentuan Incoterms 2010, ICC  Publication  560 terdapat  empat  (4)  golongan  mode transport, yakni:
29 Amir  M.S., Kontrak  Dagang  Ekspor , edisi  revisi, PPM, Jakarta, 2002. , halamam 17.
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
a.Syarat  penyerahan  barang  yang  berlaku untuk semua jenis pengangkutan termasuk multimodal, yang meliputi syarat-syarat:
1, EXW: Ex Works (…….
disebutkan tempatnya/ named place ); 2.FCA : Free Carrier (…….disebutkan  tempat  tujuannya/
named place )
3.CIP : Carriage and insurance paid to (…….disebutkan
tempat
tujuannya/ named place of distination )
4.DAF  : Delivered  at  frontier
(…….disebutkan tempatnya/ named place )
5.DDU  : Delivered  duty  unpaid
(…….disebutkan  tempat  tujuannya/ named place of distination )
6.DDP  : Delivered  duty  paid (…….disebutkan  tempat  tujuannya/
named place of distination )
a. Pengangkutan  dengan  udara ( air  transports ).    Syarat  yang digunakan : FCA : Free Carrier (…….disebutkan tempat tujuannya/ named place ) b. Pengangkutan  dengan  kereta api.  Syarat yang digunakan:
FCA : Free Carrier (…….disebutkan tempat tujuannya/ named place )
c. Pengangkutan laut dan
perairan  darat  ( inland  water
way ).    Syarat  penyerahan
barang yang digunakan : 1. FAS: Free  alongside
ship (…….  disebutkan pelabuhan pengirimannya/ named port of shipment ); 2. FOB: Free  on  board (……. disebutkan pelabuhan  pengiriman/ named port of shipment ); 3. CFR: Cost  and  freight (……. disebutkan pelabuhan  pengiriman/ named port of distination ); 4. CIF: Cost,  insurance and freight (…….
disebutkan tujuan
pelabuhan  / named  port of distination );
5. DES: Delivered  ex  ship (……. disebutkan tujuan pelabuhan/ named and distination );
6. DEQ: Delivered ex
quay (…….disebutkan tujuan pelabuhan/
named and distination ). Incoterms 2010 : Syarat  perdagangan  itu  seluruhnya dalam kelompok sebagai berikut :
Kelompok  E = EXW
Ex Works
Free Carier
FAS Free Alongside Ship
FOB Free On Board
Kelompok  C = CFR
Cost and Freight CIF Cost Insurance Freight CFT Carriage Paid to CIP Carriage  and  insurance Paid to Kelompok D = DAF
Delivered at Frontier DES Delivered Ex Ship DEQ Delivered Ex Quay DDU Delivered Duty Unpaid DDP Delivered Duty Paid
Kelompok  E = Loco Contract Kelompok  F = Shipment Contract
Kelompok    C  = Shipment  + Transport Contract
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
Kelompok D = Arrival Contract 30 Syarat perd agangan dalam perdagangan internasional adalah: untuk menentukan  titik  atau  tempat  di  mana penjual harus memenuhi kewajibannya melakukan penyerahan  barang  secara  fisik  dan yuridis kepada pembeli. Titik  atau  tempat  penyerahan  itu juga  merupakan  titik  batas  di  mana risiko atas barang (terhadap kehilangan,  rusak,  urusan  angkutan lanjutan, dan biaya penimbunan) dari penjual  berakhir,  dan  dari  titik  atau tempat  itu  pula  pembeli  mulai memikul  risiko  atas  barang.    Syarat perdagangan menurut Incoterms 2018 31 : EXW,, FCA, FOB,CFR.CIF,CPT,CIP,DAF.DES. 32 , ICC Publication 560 .
Incoterms (The International
Commercial  Terms) ,  dibentuk  untuk memberikan  definisi  baku  secara universal  mengenai  istilah-istilah yang  digunakan  dalam  transaksi perdagangan  internasional  seperti FOB,  CIF.    Praktek  perdagangan internasional yang secara standar dan praktis menjadi pedoman dalam form sederhana memotong batasan- batasan hukum kontrak yang tradisional  dan  rumit.    KADIN (Kamar Dagang dan Industri Internasional)  atau  Incoterms  2010 ( International Chamber of
Commerce )  sebagai  pegangan  untuk “sales  contract” ke  luar  negeri  dan kontrak-kontrak  lanjutannya  seperti yang  berkaitan  dengan  perbankan,
30 Incoterms, 2010.
31 Incoterms, 2018
32 https://www.iaspaper.net>incoterms-ddp
perusahaan angkutan (EMKL), asuransi,  bea  cukai,  pajak. 33 Aspek dan  elemen  penting  dalam  kontrak standar  khususnya Sales  Contract . Jika  para  pengusaha  mengadakan perjanjian  antara  sesama  pengusaha umumnya  sudah  dapat  dipahami, bahwa  dengan  syarat-syarat  yang mereka  setujui  bersama,  mereka akan mencapai tujuan ekonomi yang mereka  harapkan.    Hal  ini  tidak menimbulkan  masalah  karena  kedua pihak telah memahami makna syarat- syarat yang ditentukan itu.
Syarat-syarat tersebut dirumuskan sedemikian  rapi,  sehingga  menjadi syarat-syarat yang  berlaku  untuk semua orang yang membuat perjanjian ekonomi  dengan  pengusaha  yang bersangkutan.    Dengan  kata  lain syarat-syarat  itu  dibakukan,  artinya ditetapkan  sebagai  tolok  ukur  bagi setiap  pihak  yang  membuat  perjanjian ekonomi  dengan  pengusaha  yang bersangkutan. 34
Perjanjian  berstandar  disebut  juga perjanjian  standar,  dalam  bahasa Inggris  disebut  Standard  Contract, Standard  Agreement.    Kata  “baku” atau “standar”, artinya tolok ukur yang dipakai  sebagai  patokan.    Dalam hubungan  ini,  perjanjian  baku  artinya perjanjian  yang  menjadi  tolok  kukur yang  dipakai  sebagai  patokan  atau pedoman  bagi  setiap  konsumen  yang mengadakan  hubungan  hukum  dengan pengusaha.    Yang  dibakukan  dalam perjanjian  baku,  ialah  meliputi  model, rumusan,  dan  ukuran. 35 Sesuai  dengan
33 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Hukum Dagang Internasional.., Op Cit, halaman  37. 34 Ibid , halaman 51.
35 Ibid , halaman 55.
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
perkembangan  kebutuhan  masyarakat, maka ciri-ciri perjanjian baku mengikuti  dan  menyesuaikan  dengan perkembangan  tuntutan  masyarakat. Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip  ekonomi  dan  kepastian  hukum yang  berlaku  di  negara-negara  yang bersangkutan.    Prinsip  ekonomi  dan kepastian  hukum  dalam  perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha  bukan  dari  kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat  perjanjian,  kepentingan ekonomi  pengusaha  lebih  terjamin karena  konsumen  hanya  menyetujui syarat-syaratyang disodorkan oleh pengusaha. 36
Menurut  Pitlo,  perjanjian baku  sebagai  perjanjian  paksa  (dwang contract),  walaupun  secara  tertulis yuridis,  perjanjian  baku  ini  tidak memenuhi  ketentuan  undang-undang dan  oleh  beberapa  ahli  hukum  ditolak namun kenyataannya, kebutuhan
masyarakat  berjalan  dalam  arah  yang berlawanan dengan keinginan hukum. Menurut Stein, mencoba memecahkan  masalah  ini  dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian,  berdasarkan  fiksi  adanya kemauan  dan  kepercayaan  ( fictie  van wil en vertrouwen ) yang membangkitkan  kepercayaan  bahwa para  pihak  mengikatkan  diri  pada perjanjian  itu.    Jika  debitur  menerima dokumen  perjanjian  itu,  berarti  ia
36 Untuk itu upaya melindungi konsumen sebagai pihak yang lemah merupakan kewajiban negara yang dapat dilakukan melalui perundang-undangan.
secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. 37
Hondius di dalam disertasinya mempertahankan  bahwa  perjanjian baku  mempunyai  kekuatan  mengikat, berdasarkan  kebiasaan  ( gebruik )  yang berlaku  di  lingkungan  masyarakat  dan lalu lintas perdagangan. 38 Hukum Kontrak  Internasional  dalam  Bentuk Kontrak  Baku,  negara-negara  sudah merasakan pentingnya peran
perdagangan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya.
Kesempatan ini disambut oleh pedagang,  mereka  cukup  banyak membentuk  berbagai  asosiasi    dagang sesuai dengan bidang usaha dagangnya.    Keberadaan  asosiasi dagang  ini  antara  lain  bertujuan memfasilitasi dan memperlancar usaha dagang  mereka.    Salah  satu  cara  atau upaya  memfasilitasi  ini  antara  lain adalah memperkenalkan bentuk- bentuk  kontrak  baku  atau  standar. Satu  hal  lain  yang  perlu  diperhatikan dalam  kaitannya  dengan  kontrak  baku adalah  penuangannya.    Kontrak  baku atau kontrak standar dapat dicantumkan melalui penguraian dalam  dokumen  kontrak  atau  hanya melalui penunjukan saja.  Contoh yang terakhir  yaitu incorporation  of  terms by  reference ,  misalnya  syarat-syarat perdagangan yaitu FOB, CIF.

## III. PENUTUP
Hukum  Kebiasaan  Internasional, merupakan  sumber  hukum  yang  dapat dianggap  sebagai  sumber  hukum  yang pertama-tama  lahir  dalam  Hukum
37 Mariam Darus Badrul Zaman, Aneka Hukum Bisnis ,   Alumni, Bandung , 1994, halaman 53.
38 Ibid , halaman  55.
Volume 16, Nomor 1, Bulan Januari, Tahun 2018
Perdagangan Internasional dari adanya praktik-praktik  para  pedagang  yang dilakukan  berulang-ulang,  sedemikian rupa sehingga kebiasaan yang berulang-ulang  dengan  waktu  yang relatif lama tersebut menjadi mengikat. Suatu praktik kebiasaan untuk menjadi mengikat  harus  memenuhi  syarat- syarat sebagai berikut:
1, Suatu praktik yang berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih  dari dua pihak (praktik negara);
2,  Praktik  ini  diterima  sebagai mengikat ( opnio iuris sive necessitatis ).    Contohnya,  kebiasaan terkodifikasi dalam
kontrak pengiriman  barang  salah  satu  contoh FOB (Free On Board) Hasil penelitian : Incoterms dibentuk untuk memberikan definisi baku secara universal mengenai istilah- istilah yang digunakan  dalam transaksi bisnis nasional dan internasional seperti: FOB (Free On Board) .

## DAFTAR PUSTAKA
A.Buku Amir  M.S., Kontrak  Dagang  Ekspor , edisi revisi, PPM, Jakarta, 2002.
Dagmar Coester-waljten, Constitutional Asects of Party Autonomy and its Limits- The Prospective Of Law Stephen Grundman & Wolfgang Kerber & Stephen Weatherill, Party Autonomy and The role of Information in The internal Market , Walter de Gruyter. Sefriani , Hukum Internasional Suatu
Pengantar, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2010 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Binacipta, Jakarta, 1982) Mariam Darus Badrul Zaman, Aneka
Hukum Bisnis ,   Alumni, Bandung , 1994 Soediman Kartohadiprodjo, Kumpulan Karangan , PT Pembangunan, Djakarta, 1965 Hercules Booysen, International Trade Law on Goods and Services , Pretoria: Interlegal, 1999, J.G STARKE, Pengantar  Hukum Internasional (1),2006 Michelle Sanson, Essensial International Trade Law , Cavendish, Sydney
2002 Soedjono Dirdjoisworo, Pengantar Pengantar Hukum Dagang Internasional, Refika  Aditama,
Bandung, 2006.
Ernst Utrecht, Pengantar dalam hukum Indonesia, Balai  Buku Indonesia, 1956, The University of California, 8 Februari 2011.

## B. Perundangan-undangan
Incoterms 2018 ICC (The International Chamber of Commerce) UCP 600 (The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits)
UNIDROIT (The International Institute for the Unification of Private Law) UNCITRAL (The United Nations Commission on International Trade Law)
ICC :Is the world business organization helping businesses of all sizes and in all countries to operate both internationally and responsibly

## C. Jurnal
Yunwei Fu, Freedom of Contract in The EU and China. Journal of International Commercial Law and Tecnology , Vol.8, No.4 (2013),

## D.Internet
https://www.iaspaper.net>incoterms-ddp