## Journal of Political Issues
Volume 6, Nomor 1, Juli 2024, pp. 38-45 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA
s

## Menelaah Peran Aksi Kamisan dalam Pembentukan Strategi Gerakan
Laras Ayu Andini 1* , Dina Fadiyah 1 , Sapto Setyo Nugroho 1
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka, 15418, Banten-Indonesia

## INFO ARTIKEL
Dikirim: Mar 25, 2024 Diterima: Mei 27, 2024 Dipublikasi: Jul 31, 2024

## KATA KUNCI:
Human Right Issues; Kamisan Action; Social Movement. KORESPONDEN:
Laras Ayu Andini Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka
Email: larasayu@ecampus.ut.ac.id

## SITASI CANTUMAN:
Andini, L. A., Fadiyah, D., & Nugroho, S. S. (2024). Menelaah Peran Aksi Kamisan dalam Pembentukan Strategi Gerakan  II. Journal of Political Issues. 6 (1); 38- 45 . https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1 . 203
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v6i1.203

## LISENSI:

## Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract  Kamisan  action  is  a  peaceful  action  that  is  carried  out  routinely  on Thursdays every week as a form of protest to the state for human rights violations and violence committed without resolution and forgiveness. Kamisan action is a form of pressure on the government to rush to resolve various cases of human rights  violations  that  have  not  yet  found  a  bright  road.  This  paper  explores Kamisan  as  a  collective  movement  that  pressures  the  government  to  rush  to resolve a number of abandoned cases of human rights violations. The Kamisan action  uses  peaceful  demonstrations  as  a  form  of  protest  to  the  state  while showing  respect  for  the  victims  without  involving  violence.  This  paper  also highlights the government's response as a challenge faced by the protesters. The movement  has  experienced  ups  and  downs  for  17  years.  This  research  uses  a qualitative  method  with  a  case  study  approach.    Primary  data  came  from interviews  with  victims'  families,  the  Commission  for  the  Disappeared  and Victims of Violence, and academics. The analysis includes grouping the findings into themes or categories, and interpreting the meaning in descriptive form. The results show that the kamisan action is a collective movement to fight injustice in  the  settlement  of  human  rights  violations  in  Indonesia.  Using  a  number  of symbols  as  the  identity  of  the  movement.  Rooted  in  emotional  attachment  and solidarity between the participants of the action, especially for the victims and their families who did not receive a fair settlement. Although the pressure exerted on the government met with resistance which led to impunity.
Abstrak Aksi Kamisan merupakan aksi damai yang dilakukan secara rutin pada hari  kamis  setiap  minggunya  sebagai  bentuk  protes    kepada  negara  atas pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang dilakukan tanpa penyelesaian dan  kata  maaf.  Aksi  Kamisan  merupakan  bentuk  tekanan  kepada  pemerintah untuk bergegas menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang tidak juga menemui  jalan  terang.  Tulisan  ini  mengeksplorasi  Kamisan  sebagai  sebuah gerakan  kolektif  yang  menekan  pemerintah  untuk  bergegas  menuntaskan sejumlah  kasus  pelanggaran  HAM  yang  terbengkalai  .  Aksi  Kamisan menggunakan bentuk demonstrasi  damai  sebagai  bentuk  protes  kepada  negara sekaligus  menunjukan  penghormatan  kepada  korban  tanpa  melibatkan kekerasan. Pasang-surut gerakan telah dialami oleh gerakan ini selama 17 tahun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pemdekatan studi kasus. Data primer yang berasal dari wawancara dengan keluarga korban, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, dan akademisi. Daftar pertanyaan disusun  dengan  menggunakan  pertanyaan  terbuka.  analisis  meliputi pengelompokkan  hasil  temuan    menjadi  tema  atau  kategori,  dan  interpretasi makna  dalam  bentuk  deskriptif..Hasil  penelitian  menunjukan  Aksi  kamisan merupakan  gerakan  kolektif  untuk  melawan  ketidakadilan  dalam  penuntasan pelanggaran  kasus  HAM  di  Indonesia.  Memakai  sejumlah  simbol  sebagai identitas gerakan. Berakar pada keterikatan emosional dan solidartas antar para peserta aksi utamanya terhadap para korban dan keluarga yang tak juga mendapat penyelesaian  yang  adil.  Meskipun  tekanan  yang  diberikan  kepada  pemerintah memenui penolakan yang berujung pada impunitas.

## TENTANG PENULIS:
Laras  Ayu  Andini, Penulis  menyelesaikan  studi  S-2di  Magister  Ilmu  Politik Universitas Diponegoro pada tahun 2018. Penulis saat ini bekerja sebagai dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka.
Dina  Fadiyah ,  Penulis  menyelesaikan  studi  S-2  Magister  Politik  dan Pemerintahan  di  Universitas  Gdjah  Mada  pada  tahun  2016.  Penulis  saat  ini
bekerja  sebagai  dosen  di  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan,  Universitas Terbuka.
Sapto  Setyo  Nugroho ,  Penulis  menyelesaikan  studi  S-2  Magister  Politik  dan Pemerintahan  di  Universitas  Gadjah  Mada  pada  tahun  2019.  Penulis  saat  ini bekerja  sebagai  dosen  di  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan,  Universitas Terbuka.

## PENDAHULUAN
Pelanggaran  HAM  berat  di  Indonesia  terus  menjadi  masalah  yang  menghambat  kemajuan keadilan di negara ini. Setara Institute merilis kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum tersentuh proses hukum  juga kasus pelanggaran HAM yang macet di  Kejaksaan Agung dan Komnas HAM. Kasus tersebut antara lain, Kasus Marsinah, Kasus Bulukumba, Kasus Dukun Santet, Peristiwa Malari, dan Pembuhan Wartawan Udin, sedangkan, Kasus Pelanggaran HAM yang Macet di Kejaksaan Agung dan Komnas HAM antara lain Peristiwa Pembunuhan Massal 1965,  Peristiwa  Talangsari  Lampung  1989,  Tragedi  Penembakan  Mahasiswa  Trisakti  1998, Tragedi  Semanggi  I  1998,  Tragedi  Semanggi  II  1999,  Kasus  Wasior,  Kasus  Wamena, Kerusuhan  Mei  1998  dengan  rekomendasi  penyelesaian  berupa  Presiden  Jokowi  Berencana membentuk Keputusan Bersama Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu untuk rekonsiliasi tanpa proses pengadilan ( Setara Institute, 2015 ).
Di  tengah  perjalanan  panjang  tersebut,  Aksi  Kamisan  telah  turut  hadir  membersamai upaya penegakan HAM selama hampir 17 tahun. Aksi Kamisan atau yang lebih akrab terdengar dengan sebutan Aksi Damai Kamisan atau Kamisan muncul sebagai fenomena yang menarik banyak atensi publik. Aksi Kamisan, juga dikenal sebagai Black Umbrella Protest, merupakan inisiatif aksi damai yang muncul sebagai langkah untuk mencari keadilan atas kejadian yang terjadi selama tahun 1998-1999. Kasus-kasus ini termasuk dalam kategori pelanggaran berat terhadap HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, seperti tragedi Semanggi I-II  dan  Trisakti  yang  melibatkan  penculikan,  pembunuhan,  penembakan,  dan  penghilangan paksa ( Rini, 2022 ).
Aksi ini berdiri diam di depan Istana Negara dan menyampaikan petisi kepada Presiden Indonesia untuk menyelesaikan tragedi kemanusiaan yang dipelopori oleh Jaringan Solidaritas Korban  untuk  Keadilan.  Berkaca  pada  gerakan  serupa  di  Plaza  de  Mayo  Argentina,  yang dipelopori oleh para ibu  yang melakukan perlawan terhadap rezim yang memuja kekerasan. Ranah  domestic  yang  seringkali  identik  dengan  peran  perempuan  di  rumah,  para  ibu  ini mengambil  langkah  ke  ranah  politik.  Meyakini  bahwa  tragedy  hak  asasi  manusia  membuat masyarakat tercerai berai dan melihat pentingnya mengangkat suara mengenai hal ini ( Andalas, 2017 ).
Aksi  Kamisan  memanfaatkan  solidaritas  kolektif  dan  mobilisasi  massa  untuk mengangkat isu-isu HAM yang telah lama diabaikan. Gerakan ini menggunakan simbol-simbol dan  tindakan  konkret  untuk  meningkatkan  kesadaran  akan  perlunya  menghargai  dan melindungi  hak  asasi  manusia.  Upaya  kolektif  berupa  tekanan  ini  memberikan  respon  yang bervariasi sepanjang tahun khsusnya dari pemerintah.
Upaya kolektif yang berasal dari para peserta Aksi Kamisan ini selalu berupaya untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan khususnya dalam isu HAM. Sama halnya dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zakaria  yang  berjudul  “Digital  Citizenship  and  Social Movements: How the Aksi Kamisan Discourse on Human Rights Enforcement Issues on Social Media”. Aksi Aksi Kamisan adalah sebuah gerakan yang berfokus pada wacana isu penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Aksi ini memiliki agenda rutin yaitu berdiri di depan gedung Istana Kepresidenan Istana Negara. Namun, di era Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Aksi Kamisan bermanuver dengan membungkus isu-isu yang mereka angkat di media sosial.
Hal  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  lebih  banyak  dukungan  dari  masyarakat  untuk memberikan tekanan kepada pemerintah ( Zakaria, 2022 )
Dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putra  yang  berjudul  “Aktivisme  Gerakan  Aksi Kamisan  Dalam  Memperjuangkan  Penyelesaian  Hak  Asasi  Manusia”  menunjukan  Peluang politik  untuk  Aksi  Kamisan  dianggap  kecil  karena  berbagai  hambatan  dalam  penyelesaian kasus-kasus HAM. Meskipun demikian, mobilisasi massa berhasil meluas ke berbagai daerah. Namun,  mobilisasi  politik  Aksi  Kamisan  masih  belum  mampu  menyelesaikan  kasus-kasus HAM  di  Indonesia.  Kamisan  berhasil  muncul  sebagai  aksi  simbolis  yang  konsisten  dalam menuntut penyelesaian pelanggaran HAM. Gerakan melawan impunitas menjadi citra utama Aksi Kamisan, dengan maksud agar kasus-kasus HAM tetap diadili. ( Putra, 2020 ).
Aksi  Kamisan  memanfaatkan  solidaritas  kolektif  dan  mobilisasi  massa  untuk mengangkat isu-isu HAM yang telah lama diabaikan. Gerakan ini menggunakan simbol-simbol dan  tindakan  konkret  untuk  meningkatkan  kesadaran  akan  perlunya  menghargai  dan melindungi  hak  asasi  manusia.  Upaya  kolektif  berupa  tekanan  ini  memberikan  respon  yang bervariasi sepanjang tahun khsusnya dari pemerintah.
Berdasarkan  hal  tersebut,  timbul  pertanyaan  besar  dalam  kajian  ini,  Bagaimana  Aksi Kamisan dapat dilihat sebagai sebuah gerakan sosial yang menekan pemerintah dalam upaya penuntasan kasus-kasus HAM di Indonesia?

## LANDASAN TEORITIK
Dalam  penelitian  ini,  penerapan  teori  gerakan  sosial  membantu  kita  memahami  bagaimana mobilitas  dan  pembentukan  solidaritas  massa  memengaruhi  efektivitas  serta  keberlanjutan gerakan  tersebut.  Sebaliknya,  konsep  kelompok  penekan  memberikan  pemahaman  tentang bagaimana  tekanan  dan  advokasi  dari  kelompok-kelompok  kecil  namun  berpengaruh  dapat mempengaruhi kebijakan dan respons pemerintah terhadap isu-isu hak asasi manusia. Dengan menggunakan kerangka teoritis ini, kita dapat menyelidiki lebih mendalam faktor-faktor yang membentuk dan mempengaruhi perjalanan serta dampak dari Aksi Kamisan, serta implikasinya pada proses demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

## Gerakan Sosial
Tarrow menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan upaya bersama oleh individu-individu untuk mencapai tujuan bersama, yang melibatkan solidaritas dan interaksi yang berkelanjutan dengan  pihak-pihak  yang  berseberangan,  termasuk  elit  dan  penguasa.  ( Rochadi,  2020 ). Terdapat empat penekanan pada konsep Tarrow bahwa gerakan sosial menyusun aksi melawan kelompok  elit,  dilakukan  atas  nama  tuntutan  yang  sama  terhadap  lawan,  berakar  pada  rasa solidaritas dan melanjutkan aksi kolektifnya menjadi sebuah gerakan sosial ( Rochadi, 2020 ). Menurut Locer (2002), sebuah gerakan sosial umumnya memiliki tiga ciri khas. Pertama, gerakan tersebut terorganisir, yang berarti pendukungnya mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh  pemimpin  melalui  tugas-tugas  yang  dibagikan  kepada  anggota.  Kedua,  gerakan  sosial tersebut  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  bertahan,  sejalan  dengan  tujuan  yang dicanangkan.  Ketiga,  gerakan  sosial  tersebut  sengaja  dibentuk  oleh  anggotanya  meskipun dalam kasus Aksi Kamisan jaringan anggotanya cenderung longgar yang ditandai dengan lebih banyaknya pendukung aksi, dan setiap anggota memiliki peran yang ditentukan sesuai dengan tugasnya ( Haris et al., 2019 ).
Dari sudut pandang gerakan sosial, partisipasi dalam aksi kamisan memiliki potensi besar untuk memengaruhi kebijakan pemerintah serta memperjuangkan perubahan sosial yang lebih luas.  Pertumbuhan  beragam  gerakan  sosial  juga  mencerminkan  dinamika  realitas  sosial,  di mana masa lalu membentuk kondisi saat ini dan kondisi saat ini membentuk arah masa depan ( Rochadi, 2020 ).
Dalam gerakan sosial dikenal incipient stage, dalam melihat Aksi Kamisan, ini adalah suatu  kondisi  yang  tergambar  pada  awal  mula  terbentuknya  aksi  yang  berpangkal  dari
keresahan  para  korban  beserta  keluarga  terkait  dengan  pelanggaran  HAM.  Para  inisiator Kamisan berbagi informasi melalui komunikasi yang efektif. Kedua, pada tahap organizational stage, semua kegiatan yang direncanakan, termasuk rencana aksi  yang terlibat  di  dalamnya, telah  dipersiapkan  dengan  cara  yang  terstruktur  dan  teratur,  sehingga  setiap  tindakan  di lapangan menjadi bagian dari rencana yang telah disusun sebelumnya (Haris et al., 2019 ).

## Kelompok Penekan
Kelompok penekan adalah entitas atau organisasi yang menggunakan berbagai metode persuasif,  propaganda,  atau  cara  lainnya  untuk  mempengaruhi  dan  membentuk  kebijakan pemerintah.  Dalam  batasan  konsep  ini,  setiap  organisasi,  baik  yang  bersifat  politik  maupun non-politik, ketika melakukan tekanan politik untuk mencapai tujuan atau kepentingan tertentu, dapat dianggap sebagai kelompok penekan ( Djuyandi et al., 2021 ).
Kelompok  penekan  terbentuk  bukan  untuk  mempertahankan  kekuasaan,  melainkan untuk  menggerakkan  atau  memaksa  pihak  yang  berada  di  dalam  pemerintahan  atau kepemimpinan  menuju  arah  yang  diinginkan.  Sasarannya  adalah  menekankan  kepentingan masyarakat  secara  umum  dan  berperan  sebagai  sarana  untuk  menyuarakan  kepentingan masyarakat  ( Pureklolon,  2020 ).  Kelompok  penekan  mencari  cara  agar  bisa  mempengaruhi proses pembuatan undang-undang atau pembuatan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan atau tuntutan masyarakat luas ( Pureklolon, 2016 ).
Peter  Willett  mengkategorikan  kelompok  penekan  menjadi  dua  jenis,  yaitu  kelompok seksional dan kelompok promosional ( Djuyandi et al., 2021 ). Promosional adalah kelompok yang tidak mewakili salah satu golongan tertentu dalam masyarakat, kelompok ini terbentuk untuk memajukan dan memperjuangkan satu isu tertentu berlandaskan kepercayaan dan tujuan yang khusus ( Hartati, 2014 ).
Tanggapan pemerintah terhadap kelompok penekan tercermin dalam dua bentuk reaksi. Pertama, merespons tuntutan dengan menerapkan kebijakan baru atau melakukan modifikasi terhadap kebijakan yang ada. Kedua, menolak utamanya ketika terdapat konflik kepentingan politik atau ekonomi yang kuat, dengan mencegah atau membatasi aktivitas kelompok tersebut melalui penggunaan alat hukum atau administratif ( Putranto, 2024 ).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang mendalam dan kontekstual mengenai Aksi Kamisan. Penelitian  ini  berupaya  mengeksplorasi  perjuangan  Aksi  Kamisan  sebagai  suatu  kasus  yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pengumpulan data yang detail dan mendalam dilakukan dengan  melibatkan  beragam  sumber  informasi  atau  sumber  informasi  majemuk  (misalnya, pengamatan,  wawancara,  bahan  audiovisual,  dan  dokumen  dan  berbagai  laporan)  dan melaporkannya dalam bentuk deskripsi kasus ( Creswell, 2016 ).
Data primer diperoleh melalui  wawancara dan observasi  lapangan dengan narasumber yang terlibat langsung dalam Aksi Kamisan, yakni para peserta Aksi Kamisan, Komisi untuk Orang  Hilang  dan  Korban  Tindak  Kekerasan  (KontraS),  akademisi  Sekolah  Tinggi  Hukum Indonesia  Jentera  yang  memiliki  keahlian  dalam  bidang  HAM.  Data  sekunder  berasal  dari laporan tahunan yang berasal dari  lembaga resmi terkait, arsip, jurnal, koran juga majalah baik cetak maupun elektronik juga catatan para peserta Aksi.
Analisis  data  merupakan  langkah  sistematis  dalam  menyusun  informasi  dari  berbagai sumber  seperti  wawancara,  catatan  lapangan,  dan  dokumen.  Proses  ini  melibatkan pengorganisasian  data  ke  dalam  kategori,  pemecahan  menjadi  unit-unit  terperinci,  sintesis, serta pengambilan kesimpulan untuk menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami ( Anggito & Setiawan, 2018 ).
Analisis dalam penelitian ini melewati sejumlah langkah. Pertama, transkripsi data hasil wawancara.  Kedua,  pengkodean  data  berdasarkan  kategori  dan  topik  Kamisan.  Ketiga, Mengembangkan  tema  dengan  merujuk  pada  sumber  data  baik  primer  maupun  sekunder. Keempat, interpretasi data. Terakhir, penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penguatan Gerakan Pada Aksi Kamisan
Sejarah Kamisan berawal di ujung tahun 2006 saat Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK),  yakni  sebuah  paguyuban  korban  juga  keluarga  korban,  bersama  dengan  Jaringan Relawan  Kemanusian  (JRK)  dan  KontraS  mencari  alternatif  bentuk  perjuangan  dalam mengungkapkan  fakta  kebenaran  dan  keadilan  dalam  penuntasan  kasus  pelanggaran  HAM. Maria Catarina Sumarsih, Ibu dari Bernardus Realino Norma Irawan, mahasiswa Atma Jaya yang tewas tertembak peluru pada Peristiwa Semanggi I tahun 1998, Suciwati, istri dari aktivis Munir dan Bedjo Untung merupakan inisiator yang terlibat dalam pelaksanaan Aksi Kamisan. Pada Selasa, 9 Januari 2007 “Aksi Diam” lahir bersamaan dengan disepakati pula mengenai hari,  tempat,  waktu,  warna  pakaian  dan  mascot  yang  kemudia  menjadi  symbol  gerakan  ini. Namun Aksi ini pertama kali dilangsungkan pada Kamis 18 Januari 2007.
Model  aksi  ini  mengambil  inspirasi  dari  gerakan  The  Mothers  (Plaza  de  Mayo)  di Argentina  yang  dimulai  pada  30  April  1977.  Gerakan  ini  menonjolkan  kekuatan  simbolik perempuan,  khususnya  suara  para  ibu  yang  tiba-tiba  kehilangan  anak-anak  mereka  dalam peristiwa  perlawanan  terhadap  rezim  militer  dan  kudeta  terhadap  Presiden  Isabel  Peron ( Yunianty et al., 2021 )
Sebelum munculnya Aksi Kamisan, telah ada banyak inisiatif aksi yang diusulkan namun tidak bertahan lama. Contohnya adalah aksi damai yang dilakukan oleh aktivis perempuan pada tahun 1999 dan Konvoi Sepeda Motor untuk Munir pada tahun 2006. Perbedaan terlihat dalam cara  aksi  damai dilakukan oleh aktivis  perempuan tersebut  dengan  apa yang dilakukan oleh Suara Ibu Peduli (SIP). SIP memulai kegiatan mereka sejak November 1997 di Yayasan Jurnal Perempuan, lalu berpindah ke Bunderan Hotel Indonesia (HI) pada tanggal 23 Februari 1998, untuk terus menyuarakan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan ( Yudistira, 2022 ). Kamisan  memiliki  simbol  ikonik  yang  menjadi  penanda  gerakan.  Payung  hitam merupakan  mascot  yang  dipilih  untuk  melambangkan  bentuk  perlindungan  dan  keteguhan iman dari aksi ini . Payung juga berfungsi sebagai pelindung para peserta aksi atas hujan dan terik  matahari  ketika  aksi  damai  berlangsung.  Sedangkan  diam  dan  berdiri  sebagai  pilihan menunjukan  bahwa  peserta  aksi  bukanlah  warga  negara  yang  sulit  diatur.  Lebih  lanjut menunjukan bahwa korban beserta keluarga korban pelanggaran HAM adalah warga negara yang memberikan contoh bahwa keadilan harus terus diperjuangkan dengan penuh kedamaian serta  tanpa  kekerasan.  Simbol  yang  menjadi  identitas  Kamisan  ini  berfungsi  sebagai  sarana ekspresi  dan  memberikan  makna  bagi  identitas  kelompok.  Semua  simbol  ikonik  tersebut memegang  peranan  penting  dalam  mobilisasi  gerakan  sekaligus  sebagai  bentuk  komunikasi antar  para  peserta  aksi.  Atau  dengan  kata  lain,  sebagai  metode  ptotes  untuk  merespon kebijakan-kebijakan  yang  dianggap  timpang  dan  mengumumkan  kepada  publik  bahwa permasalahan mengenai HAM belum terselesaikan ( Apriyani, 2021 ).
Pada  beberapa  aksi  daerah,  tidak  ada  sinergitas  isu  antara  Kamisan  Jakarta  dengan Kamisan di daerah tersebut, namun hal ini tidak menyalahi progesifitas gerakan. Sebab, aksi di daerah tetap diawasi oleh organisasi masyarakat sipil setempat. Isu yang diangkat pada aksi- aksi daerah berkisar pada isu HAM atau kebijakan di tingkat lokal bergantung pada masing- masing kota. Menurut catatan, setidaknya muncul 50 gerakan aksi serupa di beberapa daerah seperti Yogya, Bandung, Semarang, Mojokerto dan Tulung Agung. Aksi-aksi tersebut tumbuh secara organik di ibukota provinsi atau kota-kota besar. Meskipun dalam perjalanannya tidak semua kota melanjuti aksi ini secara rutin yang disebabkan oleh beberapa hal seperti pelarangan atau kesibukan dari inisiator di kota tersebut.
Setidaknya terdapat tiga faktor pembentuk Aksi Kamisan daerah. Pertama, diinisiasi oleh organisasi non-pemerintah seperti Sekolah Hak Asasi Manusia untuk Mahasiswa (SeHAMA) milik KontraS. Kedua, diinisiasi langsung oleh keluarga korban pelanggaran HAM di daerah. Ketiga, peran media yang membawa pemberitaan dan isu-isu HAM dalam peliputannya telah memberi inspirasi hadirnya aksi damai di beberapa daerah ( Yudistira & Husodo, 2021 ). Sebagai aksi yang bersifat terbuka, tantangan terbesar Kamisan berasal dari rasa antusias peserta  yang  fluktuatif.  Para peserta aksi  menetapkan batasan sebanyak tiga peserta sebagai syarat  digelarnya  Kamisan.  Setidaknya,  Kamisan  pernah  dihadiri  oleh  delapan  orang  dalam dua kali penyelenggaraan aksi tersebut. Mobilisasi gerakan menjadi pekerjaan rumah sekaligus tantangan yang perlu dihadapi, selain kerentanan bahwa Kamisan menjadi batu loncatan bagi beberapa oknum untuk aktif di politik praktis.  Kordinasi yang lebih efektif antar jaringan di Jakarta  dan  daerah  dapat  memberikan  tekanan  yang  lebih  efektif  kepada  pemerintah  dan menyuarakan tujuan dari aksi ini secara lebih tajam.
Tanpa hirarki garis komando yang formal Aksi Kamisan tetap terorganisir dengan baik, aksi  ini  bersifat  terbuka  membebaskan  siapa  pun  untuk  turut  bergabung  dan  berkontribusi untuk membentuk opini publik dan membentuk sikap guna mempengaruhi keputusan negara dalam menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM. Efektivitas gerakan Kamisan tidak terpengaruh oleh jaringan anggota yang longgar. Format kepersertaan ini memungkinkan lebih banyak pendukung untuk terlibat dan berpartisipasi, baik secara langsung dalam aksi maupun melalui  dukungan  moral  dan  logistik.  Fleksibilitas  keanggotaan  membawa  pada  perluasan wilayah dan pendukung aksi juga mengarah pada meluasnya advokasi isu-isu HAM.
Aksi  Kamisan  melibatkan  interaksi  berkelanjutan  antara  kelompok  masyarakat  sipil, pemerintah, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk elit  dan penguasa. Empat aspek yang disoroti oleh konsep Tarrow tentang gerakan sosial dalam Aksi Kamisan tercermin dalam,  pertama,  aksi  disusun  melawan  kelompok  elit,  tergambar  dalam  upaya  peserta menyoroti  dan  menentang  ketidakadilan  dari  pihak  berwenang.  Kedua,  aksi  dilakukan  atas dasar tuntutan serupa terhadap lawan, yaitu keadilan dan penegakan hak asasi manusia. Ketiga, gerakan  ini  didorong  oleh  solidaritas  di  antara  peserta,  yang  bersama-sama  berjuang  untuk tujuan yang sama. Terakhir, aksi kolektif Kamisan berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih besar, mencerminkan perjuangan berkelanjutan untuk perubahan sosial dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
Aksi Kamisan telah menunjukkan kemampuan untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama.  Sejak  pertama  kali  dimulai,  gerakan  ini  konsisten  mengadakan  aksi  setiap  Kamis  di depan  Istana  Negara,  yang  menunjukkan  ketekunan  dan  komitmen  mereka  terhadap  tujuan utama  yaitu  menuntut  keadilan  atas  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Kontiuitas  ini  penting untuk menjaga momentum dan memastikan isu-isu HAM tetap menjadi perhatian publik dan pemerintah.
Selain  konsistensi  pada  aktor  yang  terlibat,  metode  damai  dan  agenda  atau  isu  yang diusung,  Kamisan  dapat  terus  bertahan  sebab  adanya  nurani,  perasaan  kebaikan  yang mendalam  untuk  membangun  solidaritas  yang  kuat  antara  peserta  aksi  dalam  mewujudkan perubahan. Tanpa nurani yang kuat untuk melawan ketidakadilan, agenda-agenda kemanusian yang  diusung  Kamisan  akan  jauh  lebih  sulit  dicapai.  Nurani  ini  juga  menjadi  penjaga  bagi setiap peserta aksi untuk fokus pada perjuangan hak asasi manusia.
Kamisan  telah  membawa  kesempatan  masyarakat  untuk  mempengaruhi  isu  juga keputusan  yang  lebih  transparan  dan  akuntabel  untuk  memenuhi  hak-hak  mereka  sebagai warga negara, termasuk memenuhi hak para keluarga serta korban dalam  penuntasan kasus- kasus  pelanggaran  HAM  yang  melibatkan  negara  dimasa  lampau.  Keluarga  juga  korban menuntut  penuntasan  kasus-kasus  pelanggaranan  HAM  yang  terjadi  bertahun-tahun  tanpa penyelesaian yang jelas, mendorong pemerintah agar tetap ingat dan bergegas menyelesaikan pekerjaan rumah yang terbengkalai bertahun-tahun tanpa hasil yang pasti.
Respon pemerintah dalam menyikapi aksi kamisan tercermin dalam dua bentuk reaksi. Pertama,  merespon  tuntutan  dengan  mengeluarkan  beberapa  kebijakan  dan  tim  untuk mempercepat  penyelesaian  kasus.  Kedua,  menolak  utamanya  ketika  terdapat  konflik kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan politik juga ekonomi. Dalam konteks Aksi Kamisan,  pemerintah  sering  kali  lebih  cenderung  menolak  tuntutan  dengan  menggunakan berbagai cara administratif dan hukum. Hal ini mencerminkan adanya konflik kepentingan atau keengganan untuk mengakui serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu
Komflik  kepentingan  dalam  Kamisan  berujung  pada  impunitas.  Melawan  impunitas menjadi  salah  satu  seruan  yang  terus  disuarakan  oleh  Kamisan.  Impunitas  merujuk  kepada situasi  ketidakmungkinan  untuk  membawa  pelaku  pelanggaran  hak  asasi  manusia  untuk mempertanggungjawabkan  tindakannya  melalui  proses  termasuk  peradilan  kriminal,  sipil, administratif  atau  disipliner.  Hal  ini  terjadi  karena  pelaku  tidak  dapat  diadili  atau  dihukum sehingga tidak memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan atau penjatuhan hukuman yang pantas.  Impunitas juga menghambat upaya untuk memberikan reparasi kepada korban-korban mereka ( KontraS, 2005 ).

## KESIMPULAN
Aksi  Kamisan  memiliki  tiga  karakteristik  utama  gerakan,    terorganisir,  konsisten  dan berkelanjutan  hingga  saat  ini,  serta  memanfaatkan  simbil-simbol  gerakan  sebagai  identitas kelompok.  Meskipun  memiliki  jaringan  anggota  yang  longgar,  gerakan  ini  tetap  berhasil melaksanakan aksinya secara rutin dan efektif, menunjukkan daya tahan yang luar biasa dalam menghadapi  berbagai  tantangan.  Solidaritas  yang  kuat  di  antara  para  pendukungnya  serta kemampuan untuk terus memobilisasi massa menjadi faktor kunci keberhasilan Aksi Kamisan dalam mempertahankan perhatian publik terhadap isu-isu HAM.
Meskipun  dilakukan  secara  terorganisir  dan  memiliki  identitas  kolektif  yang  kuat, kamisan  belum  memberikan  tekanan  yang  signifikan  kepada  pemerintah  terkait  penuntasan kasus-kasu  HAM.  Sebab,  kemauan  politik  dan  hukum    untuk  menindaklanjuti  kasus-kasus HAM  masih  terbatas.  Selain  itu,  mesti  aksi  ini  secara  berkala  dilakukan  setiap  minggu, seringkali  hilang  ditengah  isu-isu  sosial  politik  yang  lain.  Tekanan  yang  diberikan  kepada pemerintah  menemui  penolakan  berupa  kebijakan  yang  tidak  memihak  korban  beserta keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
Andalas, M. (2017). Lamenting Women, State Violence, and Human Security. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 13 (1), 31–43.
Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif . Jejak Publisher.
Apriyani, T. (2021). Peran Sosial Media pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di  Era  Digital. Kalijaga  Journal  of  Communication , 3 (1),  17–30.  https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.14421/kjc.31-02.2021
Creswell, J. W. (2016). Research Design . Pustaka Pelajar.
Djuyandi,  Y.,  Siregar,  M.  M.,  &  Muradi,  M.  (2021).  Peran  Suporter  Sepakbola  Sebagai Kelompok Penekan. Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik (JISIP) , 5 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jisipunja.v5i1.17219
Haris, A., Rahman, A. B. H. A., & Ahmad, W. I. W. (2019). Mengenal Gerakan Sosial dalam Perspektif Ilmu Sosial. Hasanuddin Journal of Sociolog , 1 (1), 15–24.
https://doi.org/https://doi.org/10.31947/hjs.v1i1.6930
Hartati, A. Y. (2014). Politik dan Pemerintahan Australia . Wahid Hasyim University Press.
KontraS. (2005). Menolak Impunitas, Serangkaian prinsip perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (1st ed.). KontraS.
Pureklolon, T. T. (2016). Komunikasi Politik . Gramedia Pustaka Utama.
Pureklolon, T. T. (2020). Perilaku Politik Menelisik Perpolitikan Indonesia Sebagai Medium Menuju Negara Kesejahteraan . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Putra,  A.  M.  R.  (2020).  Aktivisme  Gerakan  Aksi  Kamisan  Dalam  Memperjuangkan Penyelesaian Hak Asasi Manusia. Epistemik , 1 (1), 85–98.
Putranto, A. (2024). Komunikasi Politik . Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
Rini,  M.  S.  (2022).  Kajian  Yuridis  Terhadap  HAM:  Timbulnya  Aksi  Kamisan  Sebagai Representatif
Peristiwa 1998-1999. Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Pendidikan Sejarah , 7 (4), 294–305.
https://doi.org/https://doi.org/10.24815/jimps.v7i4.22619
Rochadi, A. S. (2020). Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial . CV Rasi Terbit.
Setara Institute. (2015). Data Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia .
Yudistira, A. (2022). Sejarah Aksi Kamisan Jakarta: Gerakan Sosial Baru Tahun 2007-2021 . Universitas Andalas.
Yudistira, A., & Husodo, P. (2021). Jalan Panjang Mencari Keadilan: Aksi Kamisan Jakarta Tahun 2007-2021. Jurnal Ceteris Paribus , 1 (2), 1–10.
https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jcp.v1i2.1-10.2022
Yunianty,  A.  R.,  Murlianti,  S.,  &  Nanang,  M.  (2021).  Combatting  Environmental  Injustice: Social Hermeneutic Analysis of the Retextualization of the Jakarta Kamisan Action into Kaltim Kamisan Action. 4th International Confrenece on Future of Social Sciences , 22– 34. https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2021/09/22-1132.pdf
Zakaria,  D.  (2022).  Digital  Citizenship  and  Social  Movements:  How  the  Aksi  Kamisan Discourse on Human Rights Enforcement Issues on Social Media. Budapest International Research  and  Critics  Institute-Journal , 5 (1),  3416–3423.  https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4008