## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2740/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024
Isnanto Bidja Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk Banggai
Article Info Abstract Article history: Received 20 Desember 2021 Publish 04 Januari 2022 The  involvement  of  the  community  in  the  political  process  is  very  necessary  to  be considered as the existence of political apathy in the general election. The political process  can  be  said  to  be  democratic  when  the  community  is  the  main  actor  in making  political  decisions,  so  that  democracy  guarantees  the  participation  of  the community  itself.  Participatory  election  supervision  is  a  joint  way  of  how  the community  can  participate  in  supervising  both  campaigns,  calm  periods  and election day by transforming moral strength into strength. with the consequence of having  knowledge  and  skills  about  electoral and  monitoring  techniques.  The  main problem in this research is how to implement participatory supervision in realizing democratic  elections?.  The  results  show  that  participatory  supervision  plays  a strategic  role  in  the  formation  of  responsive  and  impartial  electoral  law, implementation of election law by supervisors at the field level and the formation of a  community  legal  culture/culture  that  can  support  the  creation  of  participatory supervision for the realization of democratic elections in 2024.
Keywords:
Monitoring,
Participatory Monitoring, Election,
Democratic
Info Artikel ABSTRAK

## Article history:
Diterima 20 Desember 2021 Publis 04 Januari 2022 Pelibatan masyarakat dalam proses politik sangat diperlukan untuk meredam adanya apatisme  politik  masyarakat  dalam  pemilihan  umum.  Proses  politik  bias  dikatakan demokratis  ketika  masyarakat  menjadi  aktor  utama  dalam  pembuatan  keputusan politik,  sehingga  pemilu  yang  demokratis  mewajibkan  partisipasi  masyarakat  itu sendiri.pengawasan partisipatif adalah  usaha bersama bagaimana  masyarakat dapat turut  serta  mengawasi  pemilu  baik  dalam  kampanye  ,  masa  tenang  dan  hari pemilihan  dengan  upaya  mentransformasikan  kekuatan  moral  menjadi  kekuatan sosial  dengan  konsekuensi  memiliki  pengetahuan  dan  keterampilan  tentang kepemiluan  dan  teknik  pengawasan.  Permasalahan  utama  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimanakah  pelaksanaan  pengawasan  partisipatif  dalam  mewujudkan pemilu  yang  demokratis  ?.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengawasan partisipatif  memegang  peranan  yang  strategis  saat  pembentukan  hukum  pemilu yang  responsif  dan  memihak  pada  masyarakat,  pelaksanaan  hukum  pemilu  oleh pengawas  ditingkat  lapangan  dan  pembentukan  kuktur/budaya  hukum  masyarakat yang  dapat  menunjang  terciptanya  pengawasan  partisipatif  guna  terwujudnya pemilu yang demokratis Tahun 2024.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

## Corresponding Author:
Isnanto Bidja Universitas Tompotika Luwuk Banggai Email: isnantobidja@yahoo.co.id

## 1. PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  yang  selanjutnya  disebut  pemilu  adalah  sarana  kedaulatan  rakyat  untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,  dan  untuk  memilih  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  yang  dilaksanakan  secara
langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Sehubungan dengan tujuan pelaksanaan Pemilu maka penyelenggara Pemilu harus mampu menjaga kualitas  Pemilu  yang  ditunjukkan  dengan  hasil  pemilu  yang  berintegriitas  dan  akuntabel.  Namun pada  kenyataannya  pelanggaran  dan  kecurangan  kerap  terjadi  pada  setiap  pelaksanaan  Pemilu dengan  berbagai  bentuk  dan  setiap  tahapannya.  Pelanggaran  Pemilu  berdasarkan  jenisnya  dibagai menjadi  4  kategori,  yaitu    :  a).  pelanggaran  administrasi,  b).  pelanggaran  tindak  pidana,  c). pelanggaran  kode  etik  oleh  penyelenggara  Pemilu  (KPU,  KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota, Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  dan  d).  pelanggaran  peraturan perundang-undang lainnya.
Pelanggaran dan kecurangan Pemilu tentu harus diantisipasi dan mendapatkan penindakan, ini artinya pelaksanaan Pemilu harus diawasi. Dalam konteks pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum  (selanjutnya  disebutn  Bawaslu)  memegang  peranan  penting  untuk  mengontrol  pelaksanaan Pemilu  dalam  kaitannya  menjaga  integritas  dan  akuntabilitas  Pemilu.  Pengawasann  Pemilu dilakukan  mengacu  pada  regulasi  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  Pemilu.  Salah  satu  langkah antisipasi  terjadinya  pelanggaran  dan  kecurangan  Pemilu  oleh  Bawaslu  adalah  pembuatan  Indeks Kerawanan  Pemilu  (IKP)  untuk  memetakan  potensi  kerawanan  yang  disebabkan  oleh  pelanggaran dan kecurangan Pemilu. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya, Bawaslu telah  berupaya  untuk  melakukan  perbaikan-perbaikan  dalam  rangka  melakukan  kontrol  terhadap pelaksanaan Pemilu yang tercermin dalam rencana strategis Bawaslu, yaitu :
a. Pembuatan dan peningkatan mutu regulasi pengawasan Pemilu
b. Peningkatan profesionalisme, spesialisasi, dan integritas struktur kelembagaan pengawas Pemilu
c. Peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi, dan manajemen
d. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas personil pengawas Pemilu
e. Pengembangan pola dan metode pengawasan
f. Penguatan sistem kontrol nssional, dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat  terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi
g. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana
h. Kerjasama antar lembaga, dan
i. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
Upaya  perbaikan  pengawasan  Pemilu  tentu  harus  mendapatkan  dukungan  baik  oleh penyelenggara  Pemilu  lainnya  (KPU  dan  DKPP),  peserta  Pemilu,  dan  masyarakat.  Selain  itu  salah satu fokus Bawaslu terkait pengawasan Pemilu adalah tertuju pada pelibatan masyarakat untuk aktif ambil bagian menjadi pengawas Pemilu partisipatif. Bawaslu menganggap penting untuk mendorong pelibatan pengawasan Pemilu  oleh masyarakat yang didasarkan  pada kepedulian dan dalam konteks “serah  terima  kedaulatan”  masyarakat  itu  sendiri  yang  dalam  proses  Pemilu.  Pengawasan  Pemilu partisipatif  sendiri  didasarkan  pada  pengertian  partisipasi  politik.  Menurut  Herbert  McClosky, partisipasi  politik  adalah  kegiatan-kegiatan  sukarela  dari  warga  masyarakat  melalui  mana  mereka mengambil  bagian  dalam  proses  pemilihan  penguasa  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dalam proses pembuatan kebijakan umum (Rohaniah dan Efriza, 2021).
Pemilu  sebagai  sebagai  salah  satu  sarana  perwujudan  demokrasi  harus  dilaksanakan  secara demokratis.  Setidaknya  terdapat  tiga  syarat  untuk  menilai  apakah  Pemilu  dilaksanakan  secara demokratis atau tidak :
a. Ada atau tidaknya pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
Pemilu  dapat  dikatakan  demokratis  apabila  pada  saat  pencalonan  peserta  pemilu memberikan  peluang  yang  sama  bagi  setiap  warga  negara  untuk  mencalonkan  dirinya  sebagai peserta  pemilihan  umum,  telah  diatur  secara  tegas  dalam  peraturan  perundang-undangan  bahwa peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah perseorangan yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik , peserta Pemilu DPR dan DPRD adalah parta politik, peserta Pemilu
DPD peseorangan yang telah memenuhi persyaratan, dan peserta pemilihan kepala daerah adalah peseorangan yang berasal dari partai politik atau calon independen.
b. Terdapat persaingan yang adil diantara peserta Pemilu
Hal  ini  erat  kaitannya  dengan    pelaksanaan  Pemilu  itu  sendiri,  pelaksanaan  Pemilu  yang demokratis tidaklah cukup jika hanya memberikan peluang  yang sama bagi setiap warga negara untuk     mencalonkan  dirinya  sebagai  peserta  Pemilu.  Peluang  yang  sama  dalam  hal  pencalonan tersebut haruslah juga dibarengi dengan peluang yang sama untuk kemudian menjadi pemenang dari  Pemilu  itu  sendiri,  itulah  sebabnya  mengapa  pelaksanaan  Pemilu  yang  demokratis  tidaklah hanya  berbicara  mengenai  pelaksanaan  Pemilu  itu  dilakukan  secara  langsung  ataupun  melalui perwakilan,  namun  lebih  kepada  bagaimana  setiap  peserta  Pemilu  memiliki  peluang  yang  sama untuk menjadi pemenang dalam pelaksanaan Pemilu.
c. Kepercayaan masyarakat atas hasil Pemilu
Kepercayaan  masyarakat  terhadap  Pemilu  sehingga  menghasilkan  pemerintahan  yang legitimate  akan  dengan  sendirinya  terbangun  jika  tidak  terdapat  pelanggaran  dan  permasalahan terhadap  hasil  dari  pelaksanaan  Pemilu.  Jika  terdapat  kesalahan  dan  pelanggaran-pelanggaran Pemilu    dan  perselisihan  hasil  Pemilu  hal  tersebut  bisa  diselesaikan  secara  demokratis  dan proporsional melalui mekanisme hukum agar Pemilu tetap legitimate. Terkait hal ini Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat  final untuk memutus perselisihan tentang hasil  pemilihan  umum  dan  pemilihan  kepala  daerah  sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  24C perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bidia, 2017).
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas , maka dapat dijadikan rumusan masalah adalah Bagaimanakah Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Tahun 2024.  Adapun  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  dan  menganalisis Bagaimanakah Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Tahun 2024.

## 2. METODE PENELITIAN
Berdasarkan  sifat  dan  tipe  penelitian,  maka  penelitian  ini  tergolong  kedalam  penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang permasalahan hasil penelitian secara lengkap  dan  sistematis  (Sumardjono,  1996).  Pada  prinsipnya  penelitian  ini  adalah  termasuk penelitian hukum normatif ( legal research ) yaitu penelitian yang dimaksud untuk mengkaji kaedah hukum  dan  azas  hukum  (Soemitro,  1990).  Untuk  memperoleh  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  cara  metode  penelitian  kepustakaan  ( library  research )  yaitu  pengkajian  terhadap  peraturan perundang-undangan,literatur-literatur,dokumen-dokumen,tulisan-tulisan  para  ahli  hukum  dan tulisan  yang  erat  kaitannya  dengan  penelitian  ini,  hal  ini  untuk  memperoleh  data  primer,sekunder, dan  tersier  dan  penelitian  lapangan  ( filed  research )  sebagai  penunjang  untuk  memperoleh  data primer.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Fungsi Pengawasan  Partisipatif  Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024
Dalam  upaya  mewujudkan  Pemilu  demokratis  Tahun  2024  pengawasan  yang  melibatkan elemen masyarakat adalah sebuah prasyarat utama, tanpa dukungan keterlibatan seluruh masyarakat maka  pengawasan  akan  sulit  diwujudkan  yang  akan  mempengaruhi  terwujudnya  Pemilu  demkratis tahun  2024  nanti.  Metode  pengawasan  Pemilu    merupakan  rangkaian  kegiatan  untuk  memastikan apakah  tahapan-tahapan  Pemilu  berjalan  seusai  apa  yang  telah  ditetapkan.  Kegiatan  pengawasan Pemilu merujuk pada fungsi dibentuknya Badan Pengawas Pemilu yang tercermin melalui tugas dan kewajiban serta wewenangnya. Dalam melakukan pengawasan Pemilu bawaslu tidak hanya bekerja pada  saat  Pemilu  terlaksana  tetapi  sejak  mulai  dari  persiapan  penyelenggaraan    Pemilu.  Terkait
pelaksanaan  pengawasan  Pemilu  maka  diperlukan  metode  atau  strategi  bagaimana  kegiatan pengawasan tersebut dilakukan.
Pengawasan  partisipatif  mengacu  pada  pemahaman  tentang  partisipasi  politik.  Partisipasi politik  itu  sendiri  adalah  bagaimana  keterlibatan  masyarakat  atau  rakyat  banyak  dalam  kegiatan- kegiatan  politik.  Kegiatan-kegiatan  politik  dapat  dibagai  menjadi  dua  jenis    :  a).  kegiatan-kegiatan politik  yang  bersifat  menimbulkan  gugatan/tuntutan  terhadap  sistem  politik  atau  pemerintah,  b). kegiatan-kegiatan  politik  yang  berupa  kegiatan  mendukung  gagasan-gagasan  dan  kebijakan- kebijakan yang dihasilkan  oleh sistem pemerintah.
Dalam  konteks  pengawasan  Pemilu  partisipasi  jelas  bahwa  masyarakat  atau  kelompok masyarakat  terlibat  dalam  kegiatan  politik.    Masyarakat  atau  kelompok  masyarakat  yang  terlibat didalamnya bisa mendukung maupun kemudian menjadi penggugat proses dan hasil Pemilu. Urgensi pengawasan  partisipatif  yang  dilakukan  masyarakat  berfungsi  untuk  memperkuat  kapasitas  dan kualitas  pengawasan,  baik  pilkada  maupun  Pemilu  sehingga  mendorong  perluasan  wilayah pengawasan. Dengan peningkatan jumlah penduduk, daerha pemilihan, dan jumlah kursi, seharusnya juga berimbang pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan.
Pada  prinsip  pengawasan  partisipatif  yang  digaungkan  pengawas  Pemilu  adalah  masyarakat tidak  hanya  berperan  pada  peningkatan  persentase  kehadiran  saat  pencoblosan  saja,  tetapi  lebih mengarah  pada  pengawasan  proses    pemilihan  sejak  awal.  Pengawasan  Pemilu  berupaya membangun sinergi dengan para tokoh stakeholder (tokok masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ormas, mahasiswa, dan pemilih pemula), termasuk mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama mengawasi segenap proses yang ada minimal menjadi informan awal bagi pengawas Pemilu.
Salah satu  tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu sebagaimana amanat Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  adalah  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengawasan Pemilu  maka  Bawaslu  mewujudkannya  dengan  membentuk  sebuah  wadah  pusat    partisipasi masyarakat. Wujud pusat partisipasi masyarakat adalah : a. Pengawasan berbasis teknologi informasi (Gowaslu)
Gowaslu  adalah  portal  bersama  yang  dapat  menghubungkan  jajaran  pengawas  (yang memiliki  kewenangan  pengawasan  dan  menerima  informasi  awal  dugaan  pelanggaran)  dengan metode yang dapat dengan mudah dan cepat dijangkau oleh pemantau dan masyarakat pemilih.
b. Pengelolaan media sosial
Pengelolaan media sosial adalah pengelolaan media sebagai media sosialisasi  dan transfer pengetahuan  danketerampilan  pengawasan  Pemilu  dari  pengawasa  pemilu  kepada  masyarakat untuk mendorong pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
c. Forum warga pengawasan Pemilu
Forum  warga  sebagai  salah  satu  model  dalam  peningkatan  pengawasan  partisipasi masyarakat  untuk  mengawal  penyelenggaraan  Pemilu  adalah  wujud  pelaksanaan  peraturan undang-undang.  Melalui  pendidikan  pengawasan  Pemilu  diharapkan  forum  warga  memiliki karakter sebagai pengawas Pemilu.
d. Gerakan pengawas pemilu partisipatif
Gerakan  pengawas  partisipatif  Pemilu  merupakan  upaya  untuk  membangun  kesadaran masyarakat  tentang  kepemiluan  dan  meningkatkan  partisipasi  politik  dalam  semua  segmen pemilih.  Mengorganisasi  gerakan  pengawas  partisipatif  dilakukan  oleh  Bawaslu  dengan menyertakan semua stakeholders kepemiluan.
e. Pengabdian masyarakat dalam pengawasan Pemilu
Program  pengabdian  pada  masyarakat  merupakan  salah  satu  bagian  dari  kurikulum mahasiswa  program  pendidikan  S-1.  Program  ini  bersifat  wajib  dilaksanakan  oleh  mahasiswa dengan  berlandaskan  pada  prinsip-prinsip  kompetensi  akademik,jiwa  kewirausahaan (enterpreneurship),  dan  prefesional  sehingga  dapat  menghasilkan  program  pengabdian  kepada
masyarakat    yang  bermutu,  relevan,  dan  sinergis  dalam  meningkatkan  pemberdayaan masyarakat.
f. Pojok pengawasan
Pojok  pengawasan  adalah  pusat  pengembangan  ilmu  dan  pengetahuan  mengenai demokrasi dan pengawasan Pemilu. Manfaat tersebut bukan hanya diberikan bagi publik awam saja namun juga untuk penggiat dan pemantau Pemilu bagi para pemangku kepentingan Pemilu dan pengawasan Pemilu terutama bagi pengawas Pemilu itu sendiri.
g. Panduan saka adhyasta pemilu
Satuan  Karya  Pramuka  Adhyasta  Pemilu  disingkat  Saka  Adhyasta  Pemilu  adalah  satuan karya  pramuka  yang  merupakan  wadah  kegiatan  keadhyastaan  (pengawalan)  Pemilu  untuk mengingkatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  praktis  dalm  bidang  pencegahan  dan pengawasanpemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan Pemilu Pemetaan  potensi  rawan  pelanggaran  dilakukan  dengan  mengidentifikasi  dan  memetakan potensi rawan pelanggaran pada setiap tahapan Pemilu dan aspek-aspek penting lalinnya yang tidak termasuk  tahapan  Pemilu.  Wilayah  pengawasan  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  tinggi rendahnya  tingkat  kerawanan  dan  besarnya  potensi  pelanggaran  diwilayah  tertentu  berdasarkan pengalaman  Pemilu  sebelumnya.Tindakan  pencegahan  pada  wilayah  potensi  rawan  pelanggaran dilakukan dengan :
a. Tindak  pencegahan  dapat  dilakukan  melalui  penguatan  koordinasi  antar  lembaga  seperti  MoU Bawaslu dengan pihak-pihak terkait
b. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pemilu, melakukan sosialisasi ketempat- tempat yang tinggi potensi terjadinya pelanggaran Pemilu
c. Melakukan  kegiatan-kegiatan  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Dengan  hal  tersebut  berarti  pengawas  Pemilu  sudah  membuat  rencana  untuk  fokus pengawasannya
d. Memperkuat  koordinasi  dan  kerjasama  antar  lembaga,  merupakan  langkah  penting  untuk menyatukan  persepsi  bersama  bahwa  Pemilu  yang  bersih  bebas  pelanggaran  merupakan kepentingan bersama dalam rangka memperkuat demokrasi di indonesia.
Pada tahap pra Pemilu pengawasan dilakukan pada tahapan :
a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
b. Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu
c. Penetapan peserta Pemilu
d. Penetapan  jumlah  kursi  dan  penetapan  daerah  pemilihan  ,  pencalonan  Presiden  dan  Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
e. Masa kampayen Pemilu
Pada tahap pelaksanaan Pemilu titik fokus pengawasan dilakukan pada daerah tahapan Pemilu yang  rawan  terjadi  pelanggaran  saat  pesta  demokrasi  berlangsung.  Tahapan  rawan  adalah  saat kampanye  dan  pungut  hitung  suara.  Selanjutnya  pengawasan  dilakukan  setelah  Pemilu,  artinya pengawasan dilakukan untuk evaluasi dan pengembangan juga dapat mengawasi terjadinya sengketa perolehan  suara.setelah  dilakukan  pengawasan  dengan  berbagai  cara  mekanisme  pencegahan pelanggaran Pemilu,  bawaslu  juga memiliki  wewenang untuk  menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu  yang diatur dalam Perbawaslu   Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Fokus Penindakan.  Ketika  temuan  dan  laporan  dugaan  Pemilu  sudah  ditindaklanjuti  maka  pengawas pemilu  menyampaikan    temuan  atau  laporan  dugaan  pelanggaran  kepad  pihak  atau  instansi  yang berwenang.
Pengawasan  yang  baik  dalam  suatu  sistem  Pemilu  adalah  syarat  utama  dalam  mewujudkan sistem demokrasi,  yang hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan  memberikan  penekanan  pada  keberadaan  kekuasaan  di  tangan  rakyat  baik  dalam penyelenggaraan berada ditangan  rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu  :

## a. Pemerintahan dari rakyat (government of the people)
Mengandung  pengertian  yang  berhubungan  dengan  pemerintahan  yang  sah  dan  diakaui (legitimate  government)  dimata  rakyat.  Sebaliknya  ada  permintaan  yang  tidak  sah  dan  tidak diakui  (unlegitimate  government).  Pemerintahan  yang  diakui  adalah  pemerintahan  yang mendapat  pengakuan  dan  dukungan  rakyat.  Pentingya  legitimasi  bagi  suatu  pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya.
b. Pemerintahan oleh rakyat ( government by the people )
Pemerintahan oleh rakyat  berarti bahwa suatu  pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama  rakyat  bukan  atas  dorongan  sendiri.  Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  rakyta  dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung oleh rakyat / melaui DPR c. Pemerintahan untuk rakyat ( government for the people )
Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan  untuk  kepentingan  rakyat.  Pemerintah  diharuskan  menjamin  adanya  kebebasan seluas-luasnya.
Konsepsi  demokrasi  memberikan  landasan  dan  mekanisme  kekuasaan  berdasarkan  prinsip persamaan dan kesederajatan manusia demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang  kemudian  dikenal  dengan  prinsip  kedaulatan  rakyat.  Kekuasaan  yang  diperoleh  melalui mekanisme  demokrasi,  manakala  konsepsi  demokrasi  menempatkan  manusia  sebagai  pemilik kedaulatan  yang  kemudian  dikenal  dengan  prinsip  kedaulatan  rakyat  maka  bisa  dipastikan  akan menjadi  kekuasaan  yang  demokratis  karena  kehendak  rakyatlah  sebagai  landasan  legitimasinya (Asshiddiqie, 2005).
Suatu  pemerintahan  dinilai  demokratis  apabila  dalam  mekanisme  dalam  mekanisme pemerintahannya  diwujudkan  prinsip-prinsip  demokrasi    yang  prinsip-prinsip  tersebut  berlaku universal, bahwa keberhasikan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip  tertentu,  tolak  ukur  tersebut  juga  dapat  digunakan  untuk  menilai  keberhasilan pelaksanaan demokrasi pada suatu negara. Menurtu Inu Kencana Syafiiie prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal antara lain  :
a. Adanya pembagian kekuasaan
Pembagian  kekuasaan  dalam  negara  berdasarkan  prinsip  demokrasi  dapat  mengacu  pada pendapat  John Locke mengenai  tria politica. Kekuasaan negara terbagi  menjadi  3 bagian,  yaitu eksekutif, legislatif dan  yudikatif. Ketiga lembaga tersebut  memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai hanya dalam bingkai check and balences
b. Pemilihan umum yang bebas
Kedaulatan  tertinggi  dalam  negara  dmokratis  berada  ditangan  rakyat,namun  kedaulatan tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan  secara  langsung  oleh  setiap  individu.  Kedaulatan  tersebut menjadi  aspirasi  seluruh  rakyat  melalui  wakil-wakil  rakyat  dalam  lembaga  legislatif.  Untuk menentukan  wakil  rakyat  dilakukan  pemilihan    umum.  Dalam  pelaksanaannya  setiap  warga negara  memiliki  kebebasan  untuk  memilih  wakil  yang  dikehendaki.  Tidak  dibenarkan  adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi. Selain memilih wakil rakyat pemilihan umum juga dilakukan  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  DPD,  DPRD  dimana  rakyat  memiliki kebebasan sendiri dalam memilih pemimpinnya.
c. Peradilan yang bebas
Melalui pembagian kekuasaan lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya.  Lembaga  ini  tidak  dapat  dipengaruhi  lembaga  negara  yang  lain.  Dalam  praktik kenegaraan  hukum  berada  pada  kedudukan  tertinggi,  semua  yang  bersalah  dihadapan  hukum harus mempertanggungjawabkan kesalahannya
d. Partai Politik
Partai  politik  menjadi  wadah  bagi  warga  negara  untuk  menyalurkan  aspirasi  politiknya. Setiap  warga  negara  memiliki  kebebasan  untuk  memilih  partai  politik  yang  sesuai  hati
nuraninya,  sehingga  sejak  bergulirnya  reformasi  negara  memberikan  kebebasan  bagi  semua warga negara untuk mendirikan partai politik. Pada tahun 1999 dilaksanakan  Pemilu multi partai pertama  sejak  orde  baru.  Mulai  Pemilu  Tahun  1999  setiap  partai  politik  memiliki  asas  sesuai dengan  perjuangan  politik  masing-masing.  Tidak  lagi  dikenal  asas  tunggal  bagi  setiap  partai politik. Namun pendirian partai politik harus sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, warga negara tidak diperbolehkan mendirikan partai  dengan asas maupun  yang  dilarang oleh undang- undang
e. Pers yang bebas
Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat.
f. Kebebasan individu
Dalam  demokrasi  negara  harus  menjamin  kebebasan  warga  negara  dalam  berbagai bidang,misalnya  kebebasan  mengungkapkan  pendapat,  kebabasan  berusaha,  dan  sebagainya, namun kebebasan itu harus dilakukan dengan bertanggungjawab. Perlu diingat bahwa kebebasan satu  orang akan dibatasi  oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat  dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain (Mahfud, 1999).
Pengawasan  yang  berkualitas  dengan  melibatkan  masyarakat  memang  menjadi  faktor utama  dalam  mewujudkan  Pemilu  yang  berkualitas.  Mewujudkan  Pemilu  yang  demokratis bukanlah  perkara  sederhana,  dibutuhkan  tidak  saja  seperangkat  instrumen  regulasi  yang  tepat agar  dapat  mendukung  terselenggaranya  Pemilu  demokratis,  namun  perilaku  peserta  dan penyelenggara  Pemilupun  juga  merupakan  hal  tidak  kalah  penting  dalam  mewujudkan  Pemilu yang demokratis, sampai saat ini kedua hal tersbut belum dapat mendukung terwujudnya Pemilu yang  demokratis.  Dari  aspek  regulasi  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilu telah disepakati Presidential Treshold sebesar 20 - 25 % yang praktis membuat kontestasi Pemilu hanya dapat diikuti oleh parpol atau gabungan parpol yang mencapai angka tersebut. Jika kita tarik kembali pada ukuran Pemilu yang demokratis tentu hal ini menjadi satu permasalahan dalam  mewujudkan  Pemilu  yang  demokratis.  Selian  itu  dari  aspek  regulasi  juga  munculnya ambang  batas  maksimal  yang  harus  depenuhi  oleh  peserta  pemilihan  kepala  daerah  yang  ingin mengajukan  sengketa  pilkada  ke  Mahkamaha  Konstitusi,  hal  ini  juga  praktis  membuat Mahkamah  Konstitusi  kembali  ke  paradigma  mahkamah  yang  hanya  mengedepankan  angka- angka  atua  hanya  mengedepankan  keadilan  prosedural  dibandingkan  mencari  keadilan substantif.

## 4. KESIMPULAN
Mendasari  rumusan  masalah  dan  hasil  penelitian  tersebut,  kesimpulan  dari  penelitian    ini adalah  bahwa pengawasan partisipatif memegang peranan yang strategis saat pembentukan hukum pemilu  yang  responsif  dan  memihak  pada  masyarakat,  pelaksanaan  hukum  pemilu  oleh  pengawas ditingkat  lapangan  dan  pembentukan  kuktur/budaya  hukum  masyarakat  yang  dapat  menunjang terciptanya pengawasan partisipatif guna terwujudnya pemilu yang demokratis Tahun 2024.
Mendasari  rumusan  masalah  dan  kesimpulan  dalam  penelitian  ini  maka  dapat  disarankan sebagai berikut:
a. Bagi pemerintah untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan dibidang hukum pemilu yang  responsif,  serta  dapat  segera    membentuk  peraturan  pelaksanaannya  sebagai  dasar pembentukan peraturan teknis pengawasan partisipatif.
b. Bagi  penyelenggaran  untuk  dapat  membuka  kesempatan  bagi  stakeholder  untuk  terlibat  dalam pengawasan partisipatif.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Isnanto  Bidja,    Politik  Hukum  Pengisian  Jabatan  Kepala  Daerah  (Menuju  Penguatan  Demokrasi Ditingkat Lokal ) , Makassar, 2017.
Jimly  Asshiddiqie,  Demokrasi  Dan  Hak  Asasi  Manusia,  Makalah  Materi  Yang  Diberikan  Dalam Stadium General pada acara  The 1 National  Conference  Forum Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.
Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi , Gama Media Yogyakarta,2012 Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu Tahun 2015-2019
Rohaniah, Yoyoh dan Efriza, Sistem Politik Indonesia, Jakarta, Intrans Publishing, 2007, Hal. 272. Dalam Modul Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Tingkat Menengah 2021 , Hal 5-6. Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri,Ghalia Indonesia,  Jakarta, 2020 Sumardjono,  M.S.W,  Pedoman  Pembuatan  Usulan  Penelitian,  Sebuah  Panduan  Dasar,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2016.