Anisha Charisma Permatasari, Milla Sepliana Setyowati (2023) Desain Perencanaan Pajak dalam Kebijakan Penunjukan  Badan  Usaha  Milik  Negara  Sebagai  Wajib  Pungut  Pajak  Pertambahan  Nilai, (8)  7,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 7, Juli 2023

## DESAIN  PERENCANAAN  PAJAK  DALAM  KEBIJAKAN  PENUNJUKAN BADAN  USAHA  MILIK  NEGARA  SEBAGAI  WAJIB  PUNGUT  PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Anisha Charisma Permatasari 1 , Milla Sepliana Setyowati 2
Program Studi Ilmu Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia anishacharisma.25@gmail.com 1 , milla.s.setyowati@gmail.com 2 ,

## Abstrak
Pajak  merupakan  salah  satu  penerimaan  Negara  yang  digunakan  untuk keberlangsungan hidup Negara. Direktorat Jendral Pajak selalu berinovasi dalam menumbuhkan penerimaan pajak melalui berbagai program – program Direktorat Jendral Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak dalam kebijakan  penunjukkan  Badan  Usaha  Milik  Negara  sebagai  wajib  pungut  pajak pertambahan  nilai  di  PT  Perumnas.  Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  salah  satu BUMN sebagai Wajib Pungut Pajak sesuai aturan PMK 85/2012 yakni Perumnas Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil wawancara kepada  pihak  Ahli,  Perumnas,  dan  Perusahaan  Rekanan  Perumnas.  Teknik pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dikarenakan  seluruh pengumpulan  data  ditarik  berdasarkan  bentuk  kata–  kata  serta  memberikan penjelasan, serta teknik pengumpulan data dilanjutkan dengan penafsiran berupa angka  maupun  dokumen  yang  didapat  sebagai  bahan  pertimbangan.    Diantara komponen penting yang harus dipersiapkan dan dipastikan oleh Departemen Pajak dalam merencanakan PPN WAPU di Perumnas adalah pengetahuan Sumber Daya Manusia  terkait  dengan  aturan-aturan  yang  berlaku.  Terkait  dengan  serangkaian permasalahan pajak yang terjadi di Perumnas, maka dipilihlah perencanaan pajak yang  terdiri  dari:  tidak  membarcode  faktur  pajak  sebelum  masuk  ke  keuangan, Melaksanakan  Pembayaran  Pajak  walaupun  tagihan  belum  dibayar  oleh  Proyek, Menghimbau  agar  pihak  vendor  dan  rekanan  untuk  membayarkan  pajak  secara bertahap, dan Berkordinasi dengan DJP untuk menyesuaikan sistem dan aplikasi.
Kata kunci : Kebijakan; Perencanaan Pajak; Kebijakan; BUMN.

## Abstract
Taxes are one of the state's revenues used for the sustainability of the country. The Directorate General of Taxes constantly innovates to increase tax revenues through various programs. This research aims to determine tax planning in the policy of appointing State-Owned Enterprises as value-added tax collectors in PT Perumnas. The  study  was  conducted  at  one  of  the  SOEs  designated  as  a  Tax  Collector according  to  PMK  85/2012,  namely  Perumnas  Indonesia.  This  research  is qualitative  in  nature  and  involves  interviews  with  experts,  Perumnas,  and
Perumnas'  contractor  companies.  The  data  collection  technique  in  this  study  is qualitative  because  all  data  collection  is  based  on  words  and  explanations,  and data  collection  techniques  are  followed  by  interpretation  of  numbers  and documents obtained as considerations. Among the important components that need to be prepared and ensured by the Tax Department in planning VAT collection at Perumnas is the knowledge of human resources regarding applicable regulations. Regarding  a  series  of  tax  issues  that  occurred  in  Perumnas,  tax  planning  was chosen, which includes: not barcoding tax invoices before they enter the finance department, implementing tax payments even if the bills are not paid by the project, urging vendors and contractors to pay taxes gradually, and coordinating with the Directorate General of Taxes to adjust systems and applications.
Keywords: Policy; Tax Planning; Policy; BUMN.

## Pendahuluan
Pajak  merupakan  salah  satu  penerimaan  Negara  yang  digunakan  untuk keberlangsungan  hidup  Negara  (Suryani,  2020).  Direktorat  Jendral  Pajak  selalu berinovasi dalam menumbuhkan penerimaan pajak melalui berbagai program – program Direktorat Jendral Pajak. Program – program bersifat intensifikasi maupun ekstensfikasi untuk  meingkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Salah  satu  wajib  pajak  sekaligus  mitra Direktorat Jendral Pajak adalah Badan Usaha Milik Negara yang merupakan “agen of value  of  creator”. Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  memiliki  peran  dalam perekonomian nasional melalui capital expenditure -nya sekaligus pengeluaran operasinal untuk mendorong perputaran perekonomian.
Enam  tahun  terakhir  Badan  Usaha  Milik  Negara  berkontribusi  sebesar  2.259 triliun  yang  terbagi  atas  tiga  sumber  yaitu  1)  sumber  penerimaan  dari  pajak,  pajak memberikan  kontribusi  yang  secara  rutin  naik  disetiap  tahunnya  namun  ditahun  2021 mengalami penurunan, dengan rata – rata kontribusi setiap tahun sebesar 225.5 Triliun, 2) sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak berkontribusi dengan rata-rata 110 triliun, dan 3) sumber dari Deviden dengan rata – rata sebesar 41.33 triliun.  Pada tabel 1.1 terlihat penerimaan pajak memiliki porsi tertinggi sebesar 60% sehingga Direktorat Jendral Pajak berharap penerimaan pajak melalui Badan Usaha Milik Negara dipandang perlu untuk dimaksimalkan melalui seluruh transaksi Badan Usaha Milik Negara.
Direktorat Jendral Pajak memunjuk Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak  Pertambahan  Nilai  sesuai  Peraturan  Nomor  8/PMK.03/2021  yang  sebelumnya sudah mengalami perubahan sebagai berikut:

## Tabel 1. Perubahan Peraturan Penunjukan BUMN sebagai Wajib Pungut
No Peraturan Isi Peraturan 1 Keputusan Presiden (KEPPRES) No 56 13 Desember 1988 Penunjukkan Badan serta Bendaharawan dalam memungut serta menyetorkan PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 2 KEPPRES No. 180 Tahun 2000 22 Desember 2000 Pencabutan  KEPPRES  no  56  tahun 1988  Penunjukkan  Badan  serta Bendaharawan dalam memungut serta
menyetorkan PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 547/KMK.04/2000 22 Desember 2000 Penunjukkan  Bendaharawan  untuk memungut, menyetor, serta melaporkan  pajak  pertambahan  nilai dan  pajak  penjualan  atas  baraang mewah. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 24 Desember 2003 Penunjukkan Bendaharawan pemerintah dan Kantor Perbendaharaan  serta  kas  negara untuk  memungut,  menyetor,  serta melaporkan  pajak  pertambahan  nilai dan  pajak  penjualan  atas  baraang mewah. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 7 Juni 2015 Penunjukan  Badan  Usaha  Milik Negara  Untuk  memungut,  menyetor, dan  melaporkan  Pajak  Pertambahan Nilai  atau  Pajak  Pertambahan  Nilai dan  Pajak  Penjualan  Atas  Barang mewah,  serta  tata  cara  pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya. 6. Peraturan Menteri Keuangan No 8/PMK.03/2021 29 Januari 2021 Mengatur  tata  cara  pemungutan  serta penyetoran,  dan  pelaporan  pajak pertanbahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah oleh badan usaha milik Negara dan perusahaan tertentu yang  dimiliki  secara  langsung  oleh Badan  Usaha  Milik  Negara  sebagai pemungut pajak pertambahan nilai.
Sumber: peraturan kebijakan penunjukkan BUMN sebagai WAPU PPN
Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara diberlakukan kembali sebagai pemungut pajak  pertambahan  nilai  dengan  perturan  PMK  85/2012,  yang  sebelumnya  pernah dinonaktifkan. Penunjukkan kembali BUMN sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai  diakibatkan  banyak  jumlah  rekanan  badan  usaha  milik  Negara  yang  belum melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. BUMN merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah yang seluruh sahamnya masih dimiliki oleh pemerintah. BUMN sudah dikukuhkan  sebagai  pengusaha  kena  pajak  maka  harus  melakukan  kewajiban  untuk memungut pajak pertambahan nilai dari kegiatan produksi BUMN. PPN terutang adalah terjadinya penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak di daerah pabean oleh pengusaha sesuai Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 Perubahan Ketiga UU No. 8 Tahun 1983.
Setiap pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan usaha sehingga munculnya terutang PPN maka wajib melakukan perpajakannnya untuk memungut, menyetor dan
melapor  PPN  (Setyawan,  2020).  Dengan  adanya  perubahan  kebijakan  kewajiban perpajakan  atas  penyerahan  BKP  dan  atau  JKP  yang  dilakukan  BUMN  yang  telah dikukuhkan  sebagai  wajib  pajak,  yang  sebelumnya  dilakukan  oleh  rekanan  sekarang dilakukan oleh BUMN secara mandiri (Zulianto, 2023).
Kebijakan penunjukkan badan usaha milik pemerintah sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai melalui PMK 8/2021 tentunya menimbulkan beberapa dampak yang terjadi.    Kebijakan  penunjukkan  badan  usaha  milik  pemerintah  sebagai  wajib  pungut pajak pertambahan nilai melalui PMK 8/2021 tentunya menimbulkan beberapa dampak yang terjadi. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh Direktorat Jendral Pajak saja. Namun dampak juga terjadi pada BUMN sebagai pemungut pajak, serta pelaku usaha kena pajak. Seperti  bertambahnya  beban  manajemen  bagi  BUMN,  timbul  keterlambatan  PPN terhutang  dan  denda  yang  mengakibatkan  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak  rekanan menjadi  tidak  terkontrol,  Direktorat  jendral  Pajak  harus  siap  melakukan  pemeriksaan yang terjadi akibat lebih bayar.
Dampak  yang  dihasilkan  dari  Kebijakan  penunjukkan  badan  usaha  milik pemerintah sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai melalui PMK 8/2021 terjadi pada  salah  satu  BUMN  yang  memiliki  potensi  aktifitas  pemungutan  pajak  PPN  yang besar yakni PT Perumnas. Disampaikan bahwa PT Perumnas saat ini masih mengalami keterlaambatan  dalam  pembayaran  PPN  dari  rekanan  serta  memiliki  berbagai permasalahan.
Jika  melihat  pada  permasalahan  di  atas,  maka  diketahui  bahwa  kondisi  ini disebabkan PT Perumnas selaku BUMN belum melaksanakan perencanaan pajak secara maksimal.  Hal  ini  dibuktikan  dimana  PT  Perumnas  belum  memahami  secara  penuh terkait  aturan  dan  pelaksanaan  dari  kebijakan  PMK  8/2021  tersebut.  Kurangnya pengetahuan akan mengakibatkan salahnya dalam menentukan perencanaan pajak. Sebab diantara  aspek  dalam  perencanaan  pajak  adalah  aspek  administratif  dimana  mampu mengaitkan perencanaan strategis dengan aturan yang berlaku. Kurangnya pengetahuan ini sudah pasti akan mengakibatkan aspek ini belum terlaksana secara baik.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  permasalahan  penelitian  ini  adalah: Bagaimana perencanaan pajak dalam kebijakan penunjukkan Badan Usaha Milik Negara sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai di PT Perumnas?
Peneliti mengambil studi kasus pada badan usaha milik negara PT Perumnas yang seluruh  saham  masih  dimiliki  oleh  pemerintah  sehingga  seluruh  kegiatan  operasional perlu pengawasan menyeluruh sesuai undang – undang pemerintah yaitu BUMN.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif,  berisikan  penjelasan  rinican  terkait suatu  fenomena  yang  diteliti.  Sehingga  tujuan  akhir  dari  penelitian  deskriptif  adalah mendapatkan  deskripsi  dan  penjelasan  sehingga  mampu  menjawab  permasalahan penelitian. Paradigma deskriptif lebih menekankan pada penjelasan –penjelasan diskripsi sehingga pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif (Fitrah, 2018).
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dikarenakan seluruh  pengumpulan  data  ditarik  berdasarkan  bentuk  kata  –  kataserta  memberikan penjelasan, serta teknik pengumpulan data dilanjutkan dengan penafsiran berupa angka maupun dokumen yang didapat sebagai bahan pertimbangan. Teknik pengumpulan data yang  digunakan  yakni  ada  dua:  yakni  Studi  Literarut  dan  Studi  Lapangan  Merdeka Pematangsiantar.
Penelitian melakukan informan yang digunakan sebagai penelitian antara lain:
a. Pihak Akademisi Wawancara  mendalam  dilakukan  dengan  pihak  akademisi.  Pihak  akademisi merupakan pihak yang memiliki pemahaman teoritis terkait permasalhan penelitian, pihak netral yang betujuan untuk memberikan masukan, saran, kritik serta solusi dari permasalahan yang diangkat.
b. Pegawai Keungan Badan Usaha Milik Negara Wajib Pajak yang ditunjuk sebagai pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemungutan PPN  antara  lain  adalah  BUMN,  adapun  BUMN  yang  akan  diwawancarai  untuk mendapatkan informasi yang mendalam: adapun pada bagian ini adalah pegawai PT Perumnas.
Penelitian ini diawali dengan proses yaitu mencari studi literatur dari buku-buku, jurnal,  data-data  terkait  penelitian,  dan  penelitian  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan penunjukan BUMN sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai. Setelah studi literatur dan pencarian data telah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah melakukan analisis data post positivisme. Analisis post positivisme adalah bekerja dengan data, melakukan gorganisasi  data,  melakukan  kategori  satuan  yang  dapat  dikelola,  sintesa  data, mendapatkan pola, menemukan hal penting dan dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang  akan  diceritakan  kepada  orang  lain  (Sugiyono,  2020).  Hasil  wawancara  dan beberapa sumber data yang diperoleh akan dipelajari oleh peneliti akan dikategorikan dan digunakan untuk melengkapi analisis post positivisme.
Peneliti  mengambil  tiga  site  penelitian  yaitu  pada  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  sebagai  wajib  pungut,  Lingkungan  Kantor  Direktorat  Jenderal  Pajak  Kanwil Wajib Pajak Besar, dan rekanan transaksi BUMN.

## Hasil dan Pembahasan Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Normal
Pajak  pertambahan  nilai  adalah  nilai  yang  ditambahkan  oleh  produsen  (apakah pabrikan, distributor, agen periklanan, penata rambut, petani, pelatih kuda pacuan, atau pemilik  sirkus)  ke  bahan  mentah  atau  pembeliannya  (selain  tenaga  kerja)  sebelum menjual  produk  atau  layanan  baru  atau  lebih  baik  .  Artinya,  imput  (bahan  mentah, transportasi, iklan sewa, dan sebagainya) dibeli, orang dibayar upah untuk mengerjakan input ini dan, ketika barang dan jasa akhir dijual, sebagian laba tersisa. Jadi Nilai Tambah dapat dilihat dari sisi aditif (upah plus profit) atau dari sisi subtraktif (output dikurangi input).
Pajak  pertambahan  nilai  (PPN)  masih  merupakan  pajak  yang  relatif  baru (Mokoagow, Nangoy, & Warongan, 2021). Ini pertama kali diperkenalkan sebagai pajak nasional  komprehensif  40  tahun  lalu  di  Prancis.  Sejak  itu,  ini  telah  diadopsi  sebagai bentuk utama perpajakan tidak langsung oleh banyak negara di berbagai belahan dunia dan  pada  berbagai  tahap  perkembangan  ekonomi.  Kemunculan  PPN  hadir  bersamaan pada konsep-konsep baru yang terlibat dalam pajak. Hal ini membuktikan bahwa negara- negara  di  belahan  dunia  harus  menemukan  penamaan  dan  konsep  khusus  yang  sesuai dengan negaranya terkait dengan pahaj pertambahan nilai ini.  Nama pajak pertambahan nilai yang umum digunakan sebagai “ Value Added Tax (VAT) ” bukanlah istilah universal. Istilah  ini  berasal  dari  istilah  Prancis  asli,  dan  dapat  dikatakan  bahwa  "pajak  nilai tambah". Negara bagian lain menggunakan "pajak barang dan jasa". Namun, istilah PPN lebih  disukai  daripada  "pajak  barang  dan  jasa"  atau  nama  lain  karena  paling  akurat mencerminkan sifat unik dari pajak ini.
Sistem PPN didefinisikan secara substansial oleh dua fitur mendasar yang mereka tunjukkan  dalam  semua  perdagangan  yang  mereka  terapkan,  yaitu  untuk  perdagangan domestik sepenuhnya serta perdagangan internasional. Pertama, PPN merupakan pajak berbasis  luas  atas  konsumsi  akhir.  Kedua,  PPN  dipungut  melalui  proses  pemungutan bertahap (Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2017).
Mekanisme  administrasi  pajak  pertambahan  nilai  dan  sistem  pemungutannya didasarkan  pada  aturan  Sebagai  pelaksanaan  Peraturan  Menteri  Keuangan  No 8/PMK.03/2021.  Aturan  ini  bertujuan  untuk  Memberikan  kemudahan  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya sebagai pemungut PPN.  Pada aturan Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan  Nilai  ini  menjelaskan  3  hal  penting  yakni  pertama,  PPN  atau  PPN  dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh rekanan kepada pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut  PPN.  Kedua,  Mekanisme  Pemungutan  Pajak  Pertambahan  Nilai.  Ketiga, Dalam hal terjadi penyerahan BKP dan/atau JKP oleh pemungut PPN kepada pemungut PPN lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pemungut PPN yang  melakukan  penyerahan  BKP  dan/atau  JKP.  Mekanisme  pemungutan  memiliki kewajiban  administrasi  berbentuk  pelaporan.  Pelaporan  dilakukan  setiap  bulan  dan disampaikan  ke  KPP  tempat  badan  usaha  tertentu  terdaftar  paling  lama  akhir  bulan berikutnya  setelah  berakhirnya  Masa  Pajak,  dengan  menggunakan  formulir  "Surat Pemberita.huan Masa PPN bagi Pemungut PPN". Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak sesuai format (PUSPITASARI, 2017).
Kewajiban mekanisme ini terkait pada 2 bagian yakni mekanisme di Rekanan dan BUMN. Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP  kepada  pemungut  PPN.  Faktur  Pajak  harus  dibuat  pada  saat  penyerahan  BKP dan/atau penyerahan JKP, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi  sebelum  penyerahan  BKP  dan/atau  sebelum  penyerahan  JKP,  atau  penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. Faktur Pajak dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Aksari, 2017a).
Mekanisme pemungutan PPN di Indonesia memiliki perbedaan dengan negara- negara lain. Sebagai contoh adalah konsep PPN di Uni Eropa. Konsep PPN di Uni Eropa menuntut  agar  setiap  negara  anggota  dapat  bertindak  sebagai  entitas  ekonomi  yang memiliki  satu  perlakuan  yang  seragam.  Setiap  negara  dalam  serikat  memiliki  otoritas independen  untuk  memungut  dan  mengelola  PPN  di  mana  proporsi  tertentu  harus disetorkan ke otoritas pusat, dalam hal ini Uni Eropa. Masalah lintas batas yang biasa dihadapi oleh negara lain tidak menjadi beban dalam model ini. Itu karena Uni Eropa diubah  menjadi  "pasar  bersama".  Konsep  “pasar  bersama”  ini  telah  menjadi  prioritas sejak Uni Eropa pertama kali dibentuk (Bird, 2019).
Pajak di Cina terdiri dari 3 jenis mekanisme distribusi, yaitu pajak penuh menjadi pendapatan pemerintah pusat, pendapatan pajak penuh yang dialokasikan ke pemerintah daerah,  dan  pendapatan  pajak  dibagi  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah  dengan mekanisme tertentu. PPN dan Pajak Penghasilan adalah penerimaan pajak yang haknya dibagi  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  dengan  persentase  tertentu berdasarkan  tempat  pemungutannya  atau  tempat  terjadinya  transaksi,  bukan  tempat barang dikonsumsi (Wingender, Schoeps, Haubrock, Krull, & Dönitz, 2018).
Antara tahun 2003 dan 2008, negara bagian India berubah dari pajak penjualan distorsi  menjadi  PPN  daerah  yang  lebih  seragam  (Anggoro  &  Agusti,  2019).  Banyak praktisi pajak di India melihat bahwa manajemen PPN terpusat kompleks dan beragam badan usaha yang memiliki unit anak perusahaan sebagai integrasi vertikal perusahaan. Akibatnya, industri konglomerasi sulit tumbuh di pemerintahan subnasional ini. Tentu saja,  masalah  ini  sangat  mempengaruhi  perdagangan  dan  perdagangan  di  India. Kemudian,  variasi  tarif,  Pajak  Penjualan  Pusat,  dan  sistem  pajak  yang  kompleks mendorong pemerintah daerah untuk perang tarif dan melarang pengalihan perdagangan (Mohanty, Patra, Sahoo, & Mohanty, 2017).
Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa dalam mekanisme pemungutan PPN di Indonesia dan negara lain memiliki perbedaan signifikan yakni pengelolaan pajak tersebut yang di negara lain seperti india dan china yang diserahkan kepada pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang PPN saat ini masih dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Namun jika melihat mekanisme pemungutannya tidak jauh berbeda. Seperti  yang  terjadi  pada  negara  India  yang  juga  melibatkan  badan  usaha  dalam pemungutan pajak pertambahan nilai.

## Mekanisme  Penunjukkan  Perumnas  Sebagai  Wajib  Pungut  Pajak  Pertambahan Nilai
Penunjukan Perumnas sebagai wajib pungut pajak disebabkan beberapa alasan. Diantara  alasannya  yakni  Perumnas  merupakan  badan  usaha  yang  kepemilikannya dimiliki  oleh  Pemerintah.  Perumnas  didirikan  sebagai  solusi  pemerintah  dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah kebawah. Perusahaan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1974, diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1988, dan disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2004 tanggal 10 Mei 2004.
Selain  dari  kepemilikan  dan  bentuk  badan  usahanya  yang  merupakan  BUMN, penunjukan perumnas sebagai wajib pungut pajak disebabkan perusahaan ini memiliki aktifitas untuk membangun hunian yang nyaman dan terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat.  disebabkan  aktifitasnya  tersebut,  maka  memungkinkan  Perumnas  untuk bekerjasama  dengan  perusahaan  rekanan  dalam  memenuhi  operasionalnya.  Sehingga mekanisme  pemanfaatan  barang  dan  jasa  akan  mungkin  terjadi  di  Perumnas  dan perusahaan rekanan. Hal inilah yang menjadi objek pajak perusahaan.
Pada tahun 2023 ini, setidaknya terdapat 75 proyek yang dikelola oleh Perumnas dalam  memenuhi  hunian  masyarakat.  Besarnya  jumlah  proyek  yang  dikerjakan  ini menjadi dasar bahwa besarnya potensi penggunaan barang dan jasa kena pajak. Sehingga mekanisme  pemungutan  pajak  oleh  Perumnas  sebagai  BUMN  menjadi  wajib  untuk direncanakan. Rekanan merupakan pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP  dan/atau  JKP  kepada  pemungut  PPN.  Rekanan  dapat  memberikan  dalam  bentuk barang  ataupun  jasa  yang  terindentifikasi  sebagai  objek  kena  pajak.  Pengenaan  pajak dimulai  saat  adanya  penyerahan  dari  BKP  atgtau  JKP  kepada  pihak  Perumnas.  Nilai perhitungannya ditaksir sesuai dengan tarif 10% dari nilai transaksi.
Secara umum, mekanisme pemungutan PPN adalah rekanan menerbitkan faktur pajak  dan  membuat  SSP  atas  setiap  penyerahan  BKP  dan/atau  JKP  kepada  Pemungut PPN  yang  dalam  hal  ini  adalah  Perumnas.  Selanjutnya  Pemungut  PPN  berkewajiban menyetorkan  PPN  yang  dipungut  ke  kas  negara  dan  kemudian  melaporkan  PPN  yang dipungutnya. Rekanan menerima faktur pajak dan SSP sebagai bukti pemungutan PPN.
Adapun  mekanisme  Perumnas  sebagai  WAPU  menurut  PMK  8/2021  yang  diterbitkan oleh Menteri Keuangan secara internal dilaksanakan sebagai berikut:

## Gambar 1. Skema WAPU Perumnas
Sedangkan  pada  mekanisme  khusus  atau  dikenal  dengan  mekanisme  internal terdiri dari 4 bagian yang menjadi bagian terlibat. Bagian tersebut adalah bagian Proyek baik  PKP  maupun  Non  PKP,  bagian  pengendali,  bagian  Akuntansi,  dan  Departemen Pajak Perumnas. Pada bagian proyek PKP maupun Non PKP, proses yang terjadi pada bagian ini akan membuat rincian anggaran proyek dan biaya-biayanya. Rincian ini dibuat dalam bentuk invoice yang dikirimkan kepada pihak pengendali. Disebabkan mekanisme pembayaran PPN yang menganut sentralisasi, maka pihak proyek diharapkan membuat Faktur  Pajak  sementara (Non  Barcode) kepada  pihak  Perumnas  melalui  bagian pengendali. Hal ini menghindari penyetoran sepihak dari Rekanan maupun Proyek yang dampaknya  akan  ditolak  oleh  pihak  Negara.  Sebab  melalui  aturan  PMK  8/2021  yang diterbitkan  oleh  Menteri  Keuangan  segala  bentuk  pembayaran  pajak  PPN  kemitraan dengan BUMN harus melalui BUMN terkait yang dalam konteks ini adalah Perumnas. Penggunaan Faktur sementara ini untuk menghindari keterlambatan, sehingga dari faktur tersebut,  nantinya  pihak  Departemen  Pajak  akan  membuat  faktur  resmi  dan  langsung menyetorkan  pajak  ke  pihak  negara.  Sebab  jika  mengikuti  mekanisme  pada  masing- masing rekanan terkadang faktur resmi dibuat setelah proyek berjalan 50% atau bahkan setelah proyek selesai. Hal ini jelas akan menimbulkan denda dan keterlambatan yang ujungnya akan merugikan pihak perumnas. Setelah selesai proses invoice di Proyek, maka dokumen faktur pajak sementara akan di cek kembali oleh bagian pengendali. Hal ini untuk memastikan nominal biaya sesuai dengan objek pajak. Terlebih terkait dengan PPN yang  objek pajaknya terdiri dari barang dan jasa. Setelah tim pengendali menerima faktur pajak  dan  memastikan  kesesuaiannya,  maka  proses  berlanjut  ke  kantor  Pusat Perumnas.Pada kantor pusat perumnas, dokumen faktur pajak akan diterima oleh bagian Akuntansi untuk catat sebagai transaksi. Namun disebabkan mekanisme di Kantor Pajak menganut  sistem  Akrual  Basis,  sedangkan  di  Perumnas  menganut  Cash  Basis,  maka

## Proyek PKP / Non PKP
•membuat invoice anggaran proyek dan faktur pajak sementra (non barcode)

## Pengendali
•Mengevaluasi biaya-biaya

## Bagian Akuntansi Perumnas Kantor Pusat
•mencatat dan mengelola transaksi keuangan dan berkordinasi dengan Departemen Pajak Perumnas terkait pajak

## Departemen Pajak Perumnas
•Membuat Faktor baru terkait pajak menggunakan NPWP Perumnas
•Menyetorkan pajak setiap tanggal 15
•Bukti bayar didistribusikan kepada seluruh pihak (Proyek dan Keuangan)
bagian  Akuntansi  akan  berkordinasi  dengan  pihak  Departemen  Pajak  untuk merealisasikan penyetoran walaupun secara waktu belum semestinya direalisasikan sebab proyek  belum  selesai  sepenuhnya.  Di  Kantor  Pusat  Perumnas,  Bagian  Akuntansi berkordinasi dengan pihak Departemen Pajak Perumnas untuk merealisasikan penyetoran pajak  agar  sesuai  dengan  waktunya  sehingga  terhindar  dari  denda  dan  keterlambatan. Realisasi  penyetoran  pajak  dimulai  dengan  menerbitkan  Faktur  Pajak  Resmi  dengan NPWP Perumnas senilai dengan nilai yang diajukan oleh proyek di Faktur Sementara. Selanjutnya  membayarkan  pajak  ke  Pihak  DJP  sesuai  dengan  waktu  yakni  tanggal  15 setiap bulannya. Bukti pembayaran akan didistribusikan kepada pihak Akuntansi untuk di jurnal dalam pembukuan pajak, dan ke pihak proyek melalui bagian pengendali sebagai bukti pembayaran.
Mekanisme  yang  dilaksanakan  di  Perumnas  ini  didukung  oleh  penelitian terdahulu yang disampaikan oleh tentang Perhitungan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan  Nilai  Pada  PT  Badak  NGL  Bontang.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran yang perusahaan lakukan dan yang telah disetorkan ke kas negara sudah sesuai dengan rumus dan aturan-aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN. Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP,  atau  penerimaan  pembayaran  termin  dalam  hal  penyerahan  sebagian  tahap pekerjaan. Faktur Pajak dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Aksari, 2017b).

## Kendala Pelaksanaan Pemungutan PPN di Perumnas
Penerapan  kebijakan  penunjukkan  WAPU  PPN  memiliki  permasalahan  bagi BUMN  sebagai  pelaksanan  dan  Direktorat  Jendral  Pajak  sebagai  Regulator.  Diantara permasalahan bagi BUMN yang dengan adanya kebijakan ini semakin menambah beban untuk  BUMN  dalam  melakukan  kewajiban  pajak,  selain  melakukan  kewajibannya sendiri, BUMN wajib memungut, melaporkan serta menyetorkan pajak pertambahan nilai dari  lawan  transaksi  (Aksari,  2017b).  Permasalahan  yang  muncul  lainnya  antara  lain ditemukan BUMN yang belum disetor oleh WAPU sehingga timbul keterlambatan PPN terhutang  dan  denda  yang  mengakibatkan  kepatuhan  pengusaha  kena  pajak  rekanan menjadi tidak terkontrol. Denda tersebut yang akhirnya menimbulkan biaya kepatuhan. Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan pada tahun 2016 terdapat Wajib Pungut yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar terindikasi belum menyetorkan PPN yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp538,13 miliar.  Sisi lain permasalahan yang timbul yaitu Badan  Usaha  Milik  Negara  akan  timbul  biaya  kepatuhan  yang  meningkat.  Kondisi menciptakan  beberapa  fenomena  resiko  yang  diantaranya  adalah  resiko  kepatuhan (Misra, Hakim, & Pramana, 2020).  Penunjukkan sebagai Pemungut Wajib Pajak tentunya biaya  opersional  BUMN  semakin  meningkat.  Selain  itu  pada  membutuhkan  waktu tambahan untuk pengisian SPT Masa PPN yang harus disetor dan dilaporkan sesuai batas waktu. Selain itu modernisasi faktur dengan beralihnya ke e-faktur e-Faktur yang resmi diluncurkan pada tanggal 1 Juli 2014. Dan mulai pada tanggal 1 Juli 2016, Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan e-Faktur, serta sejak tanggal dikukuhkannya bagi Pengusaha Kena Pajak baru sedikit mengurangi beban waktu bagi
pihak  pemungut  bahwasannya  e-faktur  tidak  serta  merta  dapat  langsung  terintegrasi melainkan masih menggunkan penginputan data secara manual.
Berikut  adalah  beberapa  kendala  yang  dirasakan  oleh  Perumnas  dalam melaksanakan pemungutan PPN WAPU:
1. Aturan perpajakan berubah setiap waktu
Aturan terkait dengan penunjakan Perumnas sebagai pemungut pajak PPN WAPU terdapat  pada  PMK  8/2021  yang  diterbitkan  oleh  Menteri  Keuangan.  Namun implementasinya  mengalami  perubahan  dari  waktu  ke  waktu.  Jika  merujuk  pada perkembangannya pada tahun 2015 lalu aturan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 menyatakan bahwa BUMN hanya menyetorkan pajak dari pembelian saja. Sehingga PPN yang disetor adalah PPN keluaran. Namun pada 2021 lalu  kembali  berubah  menjadikan  BUMN  menyetorkan  pajak  dari  pembelian  dan penjualan.  Pada  hakikatnya  ini  membantu  aktifitas  di  Perumnas  sebab  hanya  perlu membayarkan selisih dari pajak yang ada. Namun dari aspek sumber daya manusia dan sistem kerja mengalami kesulitan sebab harus melaksanakan penyesuaian dengan beberapa kondisi yang baru.
2. Sulitnya Aplikasi perpajakan Aplikasi  perpajakan  membutuhkan  keahlian  dari  Sumber  Daya  Manusia  yang mendukung.  Hal  ini  disebabkan  sampai  saat  ini  mekanisme  di  DJP  masih menggunakan aplikasi manual sehingga menuntut pemahaman dari pihak Perumnas harus secara benar. Perumnas sendiri sudah berulang kali menciptakan sistem yang dapat memudahkan mereka dalam memungut PPN WAPU dari para rekanan. Namun sistrem dan aplikasi yang sudah diciptakan sering terbentuk oleh mekanisme di DJP. Maka dari itu sistem baru bisa terntegrasi secara internal, namun belum bisa membantu mekanisme antara pihak Perumnas dan DJP.
3. Sumber Daya Manusia kurang mendukung Sumber  daya  manusia  merupakan  operator  yang  sangat  berperan  dalam menyukseskan  penerapan  Perumnas  sebagai  pemungut  PPPN  WAPU.  Namun kondisinya pada Perumnas sendiri saat Sumber Daya Manusia yang fokus mengelola pajak hanya terdapat di Departemen Pajak Perumnas. Saat ini jumlah Sumber Daya Manusia pada bagian tersebut hanya 3 orang saja yakni 2 orang staf dan 1 manager. Sedangkan jumlah proyek yang dikelola PPN WAPU-nya terdapat sekitar 75 proyek. Seluruh proyek tersebut tidak semua yang PKP yang mana dalam hal pelaporannya dapat dilaksanakan oleh masing-masing proyek ke KPP di daerahnya masing-masing. Namun  masih  banyak  proyek  yang  berstatus  Non  PKP  sehingga  pengelolaan  dari mulai  pencatatan,  penyetoran,  dan  pelaporannya  semua  dipengang  oleh  Perumnas Kantor Pusat. Kondisi ini jelas menjadi kendala dari pelaksanaan kebijakan ini.

## Perencanaan pajak penunjukkan Badan Usaha Milik Negara sebagai wajib pungut pajak pertambahan nilai di Perumnas
Pada  perumnas,  dalam  perencanaan  pajak  dirumuskan  oleh  pihak  Direksi  yang dalam  hal  ini  adalah  Direktur  Keuangan  bersama  Manager  Departemen  Pajak  untu menentukan  serangkaian  strategi  yang  dalam  dilaksanakan  untuk  mengatasi  kendala dalam mekanisme PPN WAPU dan menghindari keterlambatan yang berdampak pada denda. Pada perencanaan ini pihak Direksi yang dalam hal ini Direktur Keuangan akan memberikan arahan dan opsi solusi yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Sedangkan pada pihak Departemen pajak lebih menjelaskan permasalahan teknis yang diidentifikasi menjadi kendala.
Setelah  merumuskan  permasalahan,  maka  bagian  Departemen  pajak  akan berkordinasi  kembali  secara  internal  untuk  membagi  tugas  antar  sesama  dalam menetapkan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  baru  dalam  menjalankan kewajiban  PPN  WAPU.  SOP  depatemen  pajak  yang  dibahas  ini  akan  menghasilkan  2 mekanisme. SOP terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: SOP Administrasi Perpajakan dan SOP Prosedur Pembayaran Pajak Online. Maka perencanaan ini akan didistribusikan kepada pihak  Akuntansi  sebagai  kordinasi  internal  dan  pihak  proyek  sebagai  pihak  kordinasi eksternal. Adapun pembagian tugas kepada staf di Departemen Pajak tidak berdasarkan wilayahnya maupun sub kerja. Namun lebih kepada jenis objek pajak. Sehingga staf yang memegang PPN WAPU hanya 1 orang saja. Sedangkan 1 staf lainnya bertugas mengelola objek pajak lain.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak yang terlibat pada perencanaan pajak ini  terdiri  dari  3  bagian.  Pertama  adalah  Direksi  Perumnas  yang  dalam  hal  ini  adalah Direktur  Keuangan  sebagai  pengambil  keputusan  opsi  perencanaan  yang  dapat direalisasikan. Kedua Pihak Departemen Pajak yang berkordinasi dengan Direksi untuk memperjelas mekanisme perncanaan dari tatanan teknis serta menyiapkan turunan dari Perencanaan Pajak menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP). Ketiga adalah bagian Akuntansi dan Proyek sebagai mitra dan operator pelaksanan dari perencanaan pajak ini. Diantara  komponen  penting  yang  harus  dipersiapkan  dan  dipastikan  oleh  Departemen Pajak dalam merencanakan PPN WAPU di Perumnas adalah pengetahuan Sumber Daya Manusia  terkait  dengan  aturan-aturan  yang  berlaku.  Jika,  Sumber  Daya  Manusia  di Departemen  Perpajakan  Perumnas  sudah  menguasai  aturan  terbaru  dan  mekanisme pelaksanaan  PPN  WAPU,  maka  selanjutnya  adalah  mengedukasi  kepada  pihak  yang terlibat lainnya untuk juga memahami aturan dan mekanisme PPN WAPU yang terbaru. Terkait dengan serangkaia permasalahan pajak yang terjadi di Perumnas, maka dipilihlah perencanaan pajak sebagai berikut:
1. Faktur pajak jangan di barcode dulu sebelum masuk ke keuangan. Seperti  yang  telah  dijelaskan  bahwa  dalam  pelaksanaanya  PPN  WAPU  di Perumnas mengambil sistem sentralisasi, maka dari itu tagihan yang dibuat oleh pihak proyek  yang  PKP  akan  langsung  berlaku  jika  yang  digunakan  adalah  Faktur  resmi yang  memiliki  barcode.  Hal  ini  sebab  pada  perusahaan  PKP  sudah  memiliki kewenangan  untuk  membuat  faktur  sendiri  dan  berbeda  dengan  non  PKP  yang mekanismenya harus terpusat di Perumnas.
Adapun faktur yang diizinkan untuk dibuat oleh proyek adalah Faktur sementara yang nantinya akan diperbaharui oleh pihak Akuntansi di Perumnas. Hal ini dilakukan untuk menghindari keterlambatan dari penyetoran pajak karena tanggal tagihan faktur yang tidak sesuai dengan realisasinya.
2. Melaksanakan Pembayaran Pajak walaupun tagihan belum dibayar oleh Proyek. Ketika bagian Akuntansi mendapatkan faktur pajak sementara dari pihak proyek, maka bagian Akuntansi langsung menginformasikan kepada pihak Departemen Pajak untuk ditindak lanjut. Pada kondisi tersebut, departemen pajak akan mengusahakan langsung membayarkan pajaknya terlebih dulu. Walaupun sebenarnya tagihan pajak tersebut belum dibayarkan oleh perusahaan rekanan namun ditalangi pembayarannya dulu oleh Pihak Perumnas. Hal ini dilakukan untuk menghindari keterlambatan. Maka dari itu, terkait dengan Faktur Pajak akan dibuat oleh Departemen Pajak sesuai dengan tanggal  yang  memungkinkan  untuk  disetorkan.  Segala  bentuk  perencanaan  yang disusun dari awal ini saling berkaitan satu sama lainnya.
3. Menghimbau  agar  pihak  vendor  dan  rekanan  untuk  membayarkan  pajak  secara bertahap.
Diketahui  bahwa  dalam  setiap  keterlambatan  pembayaran  pajak  akan menimbulkan denda (Sari, Utomo, & Oktavianti, 2018). Maka dari itu pihak Perumnas tidak berhenti menghimbau perusahaan rekanan dan proyek agar merealisasikan pajak tanpa harus menunggu 50% dari nilai proyek yang dikerjakan.
4. Berkordinasi dengan DJP untuk menyesuaikan sistem dan aplikasi Meyakini bahwa rumit pengelolaan pajak PPN WAPU yang mengkordinir sekitar 75  proyek  di  Indonesia.  Selain  itu  adanya  keterbatasan  Sumber  Daya  Manusia  di Perumnas, maka salah satu perencanaan yang dilakukan yakni berkordinasi dengan pihak  DJP  untuk  menciptakan  sistem  dan  aplikasi  yang  terintegrasi  sehingga pelaksanaan PPN WAPU dapat lebih efektif dan terkendalikan dengan baik. Kebutuhan kordinasi ini disebabkan sampai saat ini mekanisme pelaporan di DJP masih secara manual. Walau sudah ada E-Faktur, ini hanya mempercepat penyetoran saja. Namun akan menyulitkan pihak BUMN seperti Perumnas yang mekanisme PPN WAPU dari proyek-proyek yang berjalan secara kontinyu dan memiliki batas waktu terntu.
Serangkaian strategi perencanaan yang dilakukan oleh Perumnas ini merupakan bentuk perencanaan pajak yang harus dilaksanakan. Disampaikan oleh Manrejo (2021) (Manrejo & Sebayang, 2021) bahwa hendaknya BUMN sebagai wajib pungut pajak mengoptimalkan tax  planning guna  efisiensi  sehingga  dapat  mencapai  tujuan perusahaan  yang  diharapkan.  Kondisi  Indonesia  yang  merupakan  negara  besar  dan sangat luas, dan sebagai negara yang sedang dalam pembangunan masih mengalami kesulitan  dalam  melaksanakan  administrasi  perpajakannya  secara  memadai.  Hal  ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan perpajakannya dengan baik untuk  menghindari  sanksi  administrasi  maupun  pidana  akibat  perbedaan  penafsiran antara fiskus dengan Wajib Pajak dari begitu luasnya aturan perpajakan yang berlaku dari sistem informasi yang masih belum efektif.
Diantara perencanan pajak ini adalah penundaan pembuatan faktor yang memiliki barcode.  Hal  ini  didukung  oleh  pernyataam  Ramdhaani  (2021)  (Ramadhani,  2021) bahwa  Upaya  penerapan tax  planning dapat  dilakukan  dengan  cara  melakukan penundaan  pembuatan  faktur  pajak  standar  kepada  konsumen  untuk  transaksi  yang terjadi di akhir bulan walaupun sifatnya hanya sementara saja. Penundaan pelaporan PPN keluaran tersebut berakibat pada penundaan pembayaran PPN terutang.

## Kesimpulan
Pada  perumnas,  dalam  perencanaan  pajak  dirumuskan  oleh  pihak  Direksi  yang dalam  hal  ini  adalah  Direktur  Keuangan  bersama  Manager  Departemen  Pajak  untu menentukan  serangkaian  strategi  yang  dalam  dilaksanakan  untuk  mengatasi  kendala dalam mekanisme PPN WAPU dan menghindari keterlambatan yang berdampak pada denda. Adapun para pihak yang terlibat pada perencanaan pajak ini terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah Direksi Perumnas yang dalam hal ini adalah Direktur Keuangan sebagai pengambil  keputusan  opsi  perencanaan  yang  dapat  direalisasikan.  Kedua  Pihak Departemen  Pajak  yang  berkordinasi  dengan  Direksi  untuk  memperjelas  mekanisme perncanaan dari tatanan teknis serta menyiapkan turunan dari Perencanaan Pajak menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP). Ketiga adalah bagian Akuntansi dan Proyek sebagai mitra dan operator pelaksanan dari perencanaan pajak ini. Diantara komponen penting yang  harus  dipersiapkan  dan  dipastikan  oleh  Departemen  Pajak  dalam  merencanakan
PPN  WAPU  di  Perumnas  adalah  pengetahuan  Sumber  Daya  Manusia  terkait  dengan aturan-aturan  yang  berlaku.  Adapun  kendala  yang  dirasakan  oleh  Perumnas  dalam melaksanakan pemungutan PPN WAPU diantaranya adalah aturan perpajakan berubah setiap waktu, sulitnya aplikasi perpajakan, dan sumber daya manusia kurang mendukung. Terkait  dengan  serangkaian  permasalahan  pajak  yang  terjadi  di  Perumnas,  maka dipilihlah perencanaan pajak yang terdiri dari : tidak membarcode faktur pajak sebelum masuk ke keuangan, Melaksanakan Pembayaran Pajak walaupun tagihan belum dibayar oleh  Proyek,  Menghimbau  agar  pihak  vendor  dan  rekanan  untuk  membayarkan  pajak secara bertahap, dan Berkordinasi dengan DJP untuk menyesuaikan sistem dan aplikasi.

## BIBLIOGRAFI
Aksari, Agista Ayu. (2017a). Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada Bumn Sebagai Pemungut Dan Tidak Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Ihtiyath : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah , 1 (2).
Aksari, Agista Ayu. (2017b). Analisis Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Pada Bumn Sebagai Pemungut Dan Tidak Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah , 1 (2).
Anggoro, Damas Dwi, & Agusti, Rosalita Rachma. (2019). Rekonstruksi Pajak Properti . Universitas Brawijaya Press.
Bird, Barbara. (2019). Toward a theory of entrepreneurial competency. In Seminal ideas for the next twenty-five years of advances (pp. 115–131). Emerald Publishing Limited.
Fitrah, Muh. (2018). Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus . CV Jejak (Jejak Publisher).
Manrejo,  Sumarno,  &  Sebayang,  Dicky  Raidaldi.  (2021).  Analisis  Implementasi Perencanaan Ppn dan Ppnbm Pada Pt Astragraphia Xprins Indonesia. AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 3 (3), 197–210.
Misra, Isra, Hakim, Sofyan, & Pramana, Agus. (2020). Manajemen risiko pendekatan bisnis ekonomi syariah . K-Media.
Mohanty,  Sthitapragyan,  Patra,  Prashanta  K.,  Sahoo,  Sudhansu  S.,  &  Mohanty,  Asit. (2017). Forecasting of solar energy with application for a growing economy like India: Survey and implication. Renewable and Sustainable Energy Reviews , 78 , 539–553.
Mokoagow,  Selviani,  Nangoy,  Grace,  &  Warongan,  Jessy  D.  L.  (2021).  Analisis Kepatuhan  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  Dalam  Melaksanakan  Kewajiban Perpajakannya Berdasarkan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Sektor Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  di  Manado. JURNAL  RISET  AKUNTANSI  DAN AUDITING" GOODWILL" , 12 (2), 179–193.
Organisation for Economic Co-Operation and Development. (2017). Mechanisms for the Effective Collection of VAT/GST: Where the Supplier if not Located in the Jurisdiction of Taxation . 1–53.
PUSPITASARI, S. A. ,. &. Purwanti, E. Y. (2017). Puspitasari, S. A., & Purwanti, E. Y.   Implementasi  Penerapan  Pmk  No.  136/Pmk.  03/2012  Tentang  Penunjukan  Bumn Sebagai  Wajib  Pungut  Pajak  Pertambahan  Nilai  Pada  Pt.  Kai  Persero  Daop  4  Kota Semarang (Doctoral dissertation). Sekolah Vokasi.
Ramadhani, F. (2021). Penerapan Tax Planning atas Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Terutang Pada PT. Daya Surya Sejahtera Di Ponorogo Tahun 2019 (Doctoral dissertation). Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sari,  Yuli  Permata,  Utomo,  Raden  Priyo,  &  Oktavianti,  Bramantika.  (2018).  Analisis pemotongan dan pelaporan pph pasal 23 atas jasa angkut pada laporan keuangan. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM) , 3 (4).
Setyawan, Setu. (2020). PERPAJAKAN Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPn-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah (Vol. 1). UMMPress.
Suryani, Suryani. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio  dan  Komite  Audit  terhadap  Penghindaran  Pajak. Jurnal  Online  Insan  Akuntan , 5 (1), 83–98.
Wingender,  Edgar,  Schoeps,  Torsten,  Haubrock,  Martin,  Krull,  Mathias,  &  Dönitz, Jürgen. (2018). TFClass: expanding the classification of human transcription factors to their mammalian orthologs. Nucleic Acids Research , 46 (D1), D343–D347.
Zulianto,  Muhamad  Ricki.  (2023).  Analisis  Perlakuan  Akuntansi  Pajak  Pertambahan Nilai  Atas  Imbalan  (Insentif)  Penjualan  Pada  Pt  Anugerah  Karyamata  Mandiri  Di Palangkaraya. Soetomo Accounting Review , 1 (3), 327–343.

## Copyright holder:
Anisha Charisma Permatasari, Milla Sepliana Setyowati (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: