85

## IMPLEMENTASI PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP PENGADAAN POS BANTUAN HUKUM PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA KELAS I B
Nyoman Genta Brahmanta Awatara, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { brahmanta.a@yahoo.com , raiyuliartini@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com }

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa terkait implementasi pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum terhadap pengadaan pos bantuan hukum pada proses peradilan pidana di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B,  serta  untuk  (2)  mengetahui  dan  menganalisa  upaya  yang  dilakukan  untuk meningkatkan penggunaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B. Adapun jenis penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris,  dengan  sifat  penelitian  deskriptif.  Lokasi  penelitian  ini dilaksanakan di Kabupaten Buleleng tepatnya di Pos Bantuan Hukum dan Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik Non  Probability  Sampling dan  penentuan  subjeknya menggunakan teknik Purposive Sampling sedangkan teknik pengolahan dan analisis data disusun secara kualitatif. Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  (1)  implementasi  pasal  3  Undang-Undang  tentang  Bantuan  Hukum  belum berjalan secara maksimal dikarenakan adanya penyimpangan dari beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan pos  bantuan  hukum  menjadi  kurang.  Serta  (2)  Upaya  yang  dilakukan  pihak  Posbakum  dan  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas I B dalam meningkatkan penggunaan pos bantuan hukum yaitu dengan melakukan sosialisasi serta berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kabupaten Buleleng serta media informasi internet dan media cetak untuk memberikan  informasi  secara  meluas  kepada  masyarakat  terkait  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang Bantuan Hukum.
Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Hukum, Pos Bantuan Hukum, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  (1)  identify  and  analyze  related  to  implementation  Article  3  of  Law  Number  16  Year  2011 Concerning Legal Aid for the provision of legal aid posts in the criminal justice process at the Class IB Singaraja District Court, and (2) knowing and analyzing the efforts made to increase the use of legal aid posts in the Class I Singaraja  District  Court  B.  This  type  of  research  is  empirical  legal  research,  with  descriptive  research characteristics. The location of the research was carried out in Buleleng Regency to be precise at the Legal Aid Post and the Singaraja District Court Class I B. The data collection techniques used were document study, observation, and interviews.technique used is thetechnique The samplingNon Probability Sampling and the determination of the subject  uses  thetechnique  purposive  sampling.  Qualitative  data  processing  and  analysis  techniques.  The  research results  show  that  (1)  the  implementation  of  article  3  of  the  Law  on  Legal  Aid  has  not  run  optimally  due  to  the deviation of several factors that affect the use of legal aid posts. (2) Efforts made by the Posbakum and Singaraja Class IB District Court in increasing the use of legal aid posts, namely by disseminating and coordinating with the Buleleng  Regency  Government  as  well  as  internet  information  media  and  print  media  to  provide  widespread information to the public regarding Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid .
Keywords : Implementation, Legal Aid, Legal Aid Post, Class I B Singaraja District Court .
86
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
.

## PENDAHULUAN
Pancasila  sebagai  dasar  negara  Republik Indonesia  serta  dasar  konstitusional  baik  secara formil  maupun  materiil  dalam  sila  ke  lima mengatur  bahwa  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat  Indonesia”  yang  memberikan  jaminan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan, kebebasan, dan termasuk dalam  menangani  perkara  pidana  yang  sedang dijalani. Indonesia sebagai bangsa yang beradab tentu  harus  menjalankan  fungsi  hukumnya secara  merdeka  dan  bermartabat  (Erwin,  2012: 132).  Sehingga  penegakan  hukum  di  Indonesia sudah seharusnya berlandaskan pada Pasal 28 D ayat  1  yang  mengatur  bahwa  “Setiap  orang berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan, dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan sama  di  hadapan  hukum”  agar  nantinya  tidak ada  persepsi  masyarakat  yang  menganggap hukum  itu  adil  hanya  bagi  orang-orang  yang memiliki kekuasaan dan harta yang berlebih.
Perlindungan  dan  pengakuan  hak  asasi manusia  dari  setiap  individu  atau  warga  negara merupakan  sebuah  kewajiban  bagi  negara sebagai  konsekuensi  logis  dari  penetapannya sebagai  negara  hukum  (Wilujeng,  2013:  162). Sejalan  dengan  hal  itu  pemerintah  telah membentuk sebuah aturan yang mengkhususkan terkait  perlindungan  hukum  bagi  rakyat  yang kurang  mampu  yang  telah  melakukan  tindak pidana  dan  telah  menjadi  terdakwa  dalam sebuah  kasus  pidana.    Aturan  terkait  bantuan hukum  tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2011  Tentang  Bantuan Hukum.  Pada prinsipnya bantuan hukum dibagi menjadi  dua  yaitu  bantuan  hukum  litigasi  dan non  litigasi  (Rahmat,  2017:  36).  Substansi  dari aturan  tersebut  mengharuskan  para  penegak hukum  yang  dalam  hal  ini  advokat  sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberi bantuan hukum  secara  cuma-cuma  bari  rakyat  kurang mampu  di  Indonesia,  terlebih  lagi  kewajiban tersebut  adalah  kewajiban  secara  normatif  bagi advokat  sebagai officium  nobile (profesi  mulia) dan  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2003  tentang  Advokat  (Winarta,  2011:
101).  Sejarah  dari  perkembangan  bantuan hukum  di  Indonesia  itu  sendiri  tidak  lepas  dari peran serta Lembaga Bantuan Hukum.
Menurut  Sitompul  (2013:  32),  dengan adanya Undang-Undang tentang Bantuan
Hukum semakin memperjelas bahwa pemerintah sudah melakukan upaya dengan cara memberikan  fasilitas  masyarakat  yang  tidak mampu  agar  hak-hak  hukum  mereka  tetap terlindungi secara maksimal dan dengan adanya keberadaan  Lembaga  Bantuan  Hukum  di  intra kampus maupun ekstra kampus dapat membantu pemerintah  dalam  proses  peningkatkan  mutu perlindungan bantuan hukum untuk  masyarakat. Bantuan  Hukum  yang  dimaksud  dalam  undang- undang  ini  memfokuskan  agar  para  penerima bantuan hukum hanya terbatas pada orang-orang atau kelompok orang kurang mampu saja.
Pada  Realitanya  pengetahuan  hukum dalam  diri  masyarakat  di  Indonesia  juga  bisa dibilang  masih  cukup  rendah,  karena  masih banyak  masyarakat  yang  belum  mempunyai kesadaran  untuk  mengetahui  hukum-hukum yang  ada  di  negaranya,  terutama  masyarakat menengah  kebawah  yang  masih  awam  yang tidak  tau  akan  keberadaan  bantuan  hukum  di pengadilan,  sehingga  mereka  lebih  memilih untuk membiarkan masalahnya tanpa melakukan tindakan  pembelaan  diri  dan  hasilnya  malah merugikan  mereka,  hal  tersebut  terjadi  karena keterbatasan pengetahuan terkait prosedur hukum  yang  dikarenakan  kurangnya  informasi terkait  adanya  pemberian  pencerahan  berupa konsultasi hukum yang belum mereka ketahui.
Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum memposisikan peran Pos Bantuan Hukum dalam setiap  Pengadilan  seperti  contoh  Pengadilan Negeri  Singaraja  Kelas  I  B,  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  I  B  merupakan  salah  satu peradilan  umum  di  bawah  naungan  Makamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman gunamenegakkan hukum an keadilan. Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B juga sebagai kawa depan ( Voorj post ) Mahkamah  Agung,  bertugas  untuk  menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara  tingkat  pertama  di  wilayah  hukum Kabupaten  Buleleng  (Mahardipa,  2019:  185)
87
Sedangkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) itu sendiri  sebenarnya  merupakan  salah  satu  dari “ Justice  for  All” yang  berarti  keadilan  bagi semua orang dengan tujuan memberikan layanan berupa  konseling,  nasihat  hukum  dan  juga pembuatan  gugatan  bagi  masyarakat  yang  tidak tahu  terkait  hukum  dan  tidak  mampu  untuk membayar jasa advokat untuk mendampingi dan menyelesaikan  permasalahan  hukum  mereka  di Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Agama,  maupun PTUN (Taufik, 2017: 477).
Pada Pos Bantuan Hukum  yang berada di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B merupakan  sebuah  perwujudan  dari  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2011  untuk  dapat mewujudkan dan menjamin hak-hak yang masih dimiliki  oleh  tersangka  atau  terdakwa  pada proses pemeriksaan hingga persidangan berlangsung  sehingga  terhindar  dari  perlakuan sewenang-wenang  dari  para  aparat  hukum.  Hal ini  menunjukkan  keberadaan  Pos  Bantuan Hukum  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I B  dimaknai  sebagai  implementasi  dari  isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Terkait Bantuan Hukum.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B  perkara pidana  yang  masuk  dari  tahun  2018  sebanyak 328  perkara  dan  pada  tahun  2019  ada  247 perkara yang masuk. Sedangkan pada data yang didapat,  dapat  diketahui  bahwa  telah  terjadi suatu  penurunan  tingkat  penggunaan  Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dari Tahun 2018 jumlah perkara yang diselesaikan  menggunakan  bantuan  hukum sebanyak 15 perkara dan pada tahun 2019 hanya 4  perkara  hal  tersebut  berarti  bahwa  tingkat penggunaan  pos  bantuan  hukum  di  Pengadilan Negeri  Singaraja  Kelas  I  B  mengalami penurunan  dan  tidak  sebanding  dengan  jumlah perkara yang masuk di Pengadilan.
Adapun yang dibela dan diberi
perlindungan  hukum  bukanlah  kesalahan  dari tersangka/terdakwa tetapi hak asasi tersangka/terdakwa  yang  akan  dilindungi  agar terhindar  dari  perlakuan  dan  tindakan  yang mengenyampingkan hak asasinya dan menghindari  tindakan  sewenang-wenang  dari aparat  penegak  hukum  (Widyadharma,  2010:
26).  Dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Bantuan Hukum mengatur bahwa penyelenggaraan bantuan  hukum  bertujuan  untuk  menjamin  dan memenuhi  hak  bagi  Penerima  Bantuan  Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak  konstitusional  segala  warga  negara  sesuai dengan  prinsip  persamaan  kedudukan  di  dalam hukum,  menjamin  kepastian  penyelenggaraan Bantuan  Hukum  dilaksanakan  secara  merata  di seluruh  wilayah  Negara  Republik  Indonesia, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga keberadaan  hukum  itu  sendiri  di  dalam lingkungan dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasikan  kepentingan  antar  individu satu  dengan  individu  yang  lainnya  agar  bisa saling  berkesinambungan  sehingga  tidak  ada masalah (Raharjo, 2012: 53).
Namun  penggunaan  bantuan  hukum  yang berada  di  pos  bantuan  hukum  dalam  kurun waktu  2018  sampai  dengan  2019  mengalami penurunan  sehingga  tujuan  dari  adanya  pasal  3 tersebut tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian  tentang  pelaksanaan  bantuan  hukum yang  diberikan  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas  I  B.  Penulis  ingin  mengetahui  seberapa jauh  implementasi  Pasal  3  Undang-Undang Bantuan Hukum terhadap pelaksanaan konsultasi  dan  bantuan  hukum  yang  dilakukan oleh  pos  bantuan  hukum  di  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas I B.
Berdasarkan  hal  tersebut  yang  telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih  lanjut  untuk  menulis  dalam  bentuk proposal  yang  berjudul  “Implementasi  Pasal  3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan  Hukum  Terhadap  Pengadaan  Pos Bantuan  Hukum  Pada  Proses  Peradilan  Pidana di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  empiris.  Penelitian  hukum  empiris  ini merupakan  penelitian  yang  mengacu  pada keadaan  lapangan  tempat  dilakukannya  suatu penelitian  oleh  karena  itu  bisa  juga  disebut sebagai  penelitian  lapangan,  selain  itu  kajian hukum empiris ini juga dikatakan sebagai law in
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
action ,  dimana  mengkaji  hukum  secara  nyata, baik  itu  secara  budaya  maupun  keadaan  sosial. Penelitian  ini  beranjak  dari  adanya  kesenjangan antara das  Solen dengan das  Sein yaitu kesenjangan  antara  apa  yang  harus  berlaku menurut  ketentuan  undang-  undang  dengan kenyataan  di  lapangan  (Ali  dan  Heryani, 2012:2).
Penelitian ini bersifat deskriptif.
Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang mendiskripsikan  secara  sistematis,  faktual,  dan akurat  terhadap  suatu  populasi  atau  daerah tertentu,  mengenai  sifat-sifat,  karakteristik,  atau faktor-faktor tertentu.yaitu bagaimana bagaimana  Implementasi  Pasal  3  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2011  Tentang Bantuan  Hukum  Terhadap  Pengadaan  Pos Bantuan  Hukum  Proses  Peradilan  Pidana  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B.  Data primer,  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari hasil  penelitian  lapangan  yang  diberikan  oleh informan ataupun responden yang lebih mengetahui  permasalahan  yang  diangkat.  Data Sekunder  yaitu  data  yang  bersumber  dari penelitian  kepustakaan  yaitu  data  yang  di peroleh  tidak  secara  langsung  dari  sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan- bahan  hukum  (Diantha,  2016:  174).  Teknik pengumpulan data yang digunakan  yakni teknik studi  dokumen,  teknik  wawancara  dan  teknik observasi.  Teknik  penentuan  sampel  penelitian ini  menggunakan  teknik non  probability sampling yang  mana  dalam  penelitian  ini  tidak ada  ketentuan  pasti  berapa  sampel  yang  harus diambil  agar  dapat  mewakili  populasinya,  Cara yang  digunakan  dalam  menentukan  subjek penelitian  adalah  dengan  teknik Purposive Sampling, yaitu  penarikan  sampel  dilakukan berdasarkan  tujuan  tertentu  yaitu  sampel  dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti, yang mana penunjukan  dan  pemilihan  sampel  didasarkan pertimbangan  bahwa  sampel  telah  memenuhi kriteria  dan  sifat-sifat  atau  karakteristik  tertentu yang  merupakan  ciri  utama  dari  populasinya (Diantha,  2016  :  80).  Teknik  pengolahan  dan analisis  data,  Data  penelitian  yang  dilakukan oleh  peneliti  diolah  dan  dianalisis  secara kualitatif, yaitu data yang disajikan bukan dalam
bentuk  angka,  tetapi  dengan  data-data  yang wujudnya  dalam  bentuk  kata-kata  yang  disusun secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk  Pelaksanaan  Dalam  Memberikan Jasa  Bantuan  Hukum  Pada  Posbakum  Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B
Pos  Bantuan  Hukum  (Posbakum)  seperti yang  telah  tercantum  pada  pasal  1  angka  6 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2014 adalah sebuah layanan yang dibentuk oleh dan  ada  pada  setiap  Pengadilan  tingkat  pertama untuk  memberikan  layanan  hukum  berupa informasi,  konsultasi,  dan  advis  hukum,  serta pembuatan  dokumen  hukum  yang  dibutuhkan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  Kekuasaan  Kehakiman, Peradilan  Umum,  Peradilan  Agama,  dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Pos Bantuan Hukum memiliki tugas untuk memberikan  layanan  bantuan  hukum  kepada masyarakat  kurang  mampu yang  sedang memiliki perkara di Pengadilan dan mengajukan permohonan  bantuan  hukum,  bantuan  hukum tersebut diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau  organisasi  kemasyarakatan  yang  memberi layanan  Bantuan  hukum  berdasarkan  Undang- Undang  yang  dalam  hal  ini  disebut  dengan Pemberi  Bantuan  Hukum.  Dalam  pasal  3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa penyelenggaraan  bantuan  hukum  bertujuan untuk:
a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b. Mewujudkan hak konstisional segala warga negara  sesuai  dengan  prinsip  persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. Menjamin kepastian penyelenggaraan
Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada  Posbakum  yang  terdapat  pada Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B  dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum
89
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
menurut  keterangan  dari  Bapak  Firmansyah, S.H., selaku Koordinator Posbakum menyatakan terkait  dengan  pelaksanaan  dalam  memberikan jasa  bantuan  hukum  pada  Posbakum  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B menyatakan  dalam  proses  pemberian  bantuan hukum para pemberi bantuan hukum ( Pro Bono) yang dalam hal ini dilakukan oleh advokat sudah melaksanakan  tugasnya  dengan  baik  sesuai dengan  perintah  dan  kode  etiknya,  pihak posbakum  juga  pada  saat  ini  sedang  gencar mengadakan sosialisasi ke masyarakat- masyarakat  dalam  rangka  menaikkan  akreditasi Pos  Bantuan  Hukum,  sosialisasi  tersebut memiliki  tujuan  untuk  memberikan  edukasi terkait  bantuan  hukum  dan  adanya  keberadaan pos  bantuan  hukum  di  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  I  B  agar  nantinya  jika  ada masyarakat khususnya yang  kurang  mampu dan memiliki  perkara  agar  dapat  mencari  dan mengajukan permohonan bantuan hukum ke Pos Bantuan  Hukum  yang  berada  di  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.
Menurut  keterangan  dari  narasumber kurangnya  eksistensi  Pos  Bantuan  Hukum  saat ini terjadi karena beberapa faktor, adapun faktor- faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan  bantuan  hukum bagi masyarakat kurang  mampu  di  Kabupaten  Buleleng  jika dikaji  dari  teori  sistem  hukum  ( Legal  System ) menurut  Lawrence  M.  Friedman  dan  konsep faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum  dari  Soerjono  Soekanto,    maka  dapat diklasifikasikan  dan  dibedakan  menjadi  3  (tiga) faktor  yaitu  faktor  Substansi  Hukum  ( Legal Substance ),  Struktur  Hukum  ( Legal  Structure ), Budaya  Hukum  ( Legal  Culture )  (Dedi,  2016: 19). Merujuk pada pendapat Konnie G. Kustron berpendapat  bahwa legal  system yaitu  sebuah organisasi sosial dan sebuah kontrol pemerintahan  yang  dibentuk  untuk  mengatur tingkah  laku  masyarakat  melalui  perundang- undangan  yang  diatur  dalam  organisasi  tersebut ialah sistem peraturan dan menciptakan rancangan peraturan untuk mendorong terwujudnya tingkah laku positif (Marbun, 2014: 568).
Adapun penjelasan dari faktor-faktor yang termasuk  dalam Legal  System tersebut  ialah
Faktor  Substansi  Hukum  ( Legal  Substance ) dalam  hal  ini  menurut  Lawrence  M.  Friedman substansi  hukum  ini  tersusun  dari  peraturan- peraturan  ataupun  ketentuan  mengenai  institusi- insitusi  tersebut  harus  berprilaku,  yang  dalam hal ini merupakan sebuah Peraturan Perundang- undangan.
Pada faktor Substansi Hukum ini, Pasal 54 KUHAP  yang  mengatur  “Guna  kepentingan pembelaan,  tersangka  atau  terdakwa  berhak mendapat  bantuan  hukum  dari  seorang  atau lebih dari hukum selama dalam waktu dan pada setiap  tingkat  pemeriksaan,  menurut  tata  cara yang  ditentukan  dalam  undang-undang  ini”  dan pasal  56  ayat  (1)  KUHAP  yang  mengatur: “Dalam  hal  tersangka  atau  terdakwa  disangka atau  didakwa  melakukan  tindak  pidana  yang diancam  dengan  pidana  mati  atau  pidana  lima belas  tahun  atau  lebih  atau  bagi  mereka  yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun  atau  lebih  yang  tidak  mempunyai hubungan  hukum  sendiri,  pejabat  yang  terlibat pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses peradilan wajib menunjuk hukum bagi mereka”. Serta  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2003  Tentang  Advokat  khususnya  pada  pasal  1 dan (9) yang mengatur “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-Cuma  kepada  klien  yang  tidak  mampu” dan  pada  pasal  22  ayat  (1)  yang  mengatur “Advokat  wajib  memberikan  bantuan  hukum secara  Cuma-Cuma  kepada  pencari  keadilan yang tidak mampu”.
Dalam  ketiga  pasal  tersebut  secara  jelas mengatur  terkait  setiap  tersangka  atau  terdakwa berhak  mendapat  bantuan  hukum  dari  advokat pada  setiap  pemeriksaan  dan  bagi  masyarakat kurang  mampu  yang  diancam  dengan  pidana lima  tahun  atau  lebih,  pejabat  wajib  menunjuk hukum bagi mereka.
Pada  kenyataanya  hal  tersebut  belum terlaksana  dengan  baik,  karena  menurut  hasil penelitian  dan  wawancara  masih  banyak narapidana  yang  tidak  mendapat  akses  bantuan hukum  pada  saat  tahap  pemeriksaan  di Pengadilan  dan  dalam  pasal  56  KUHAP  juga hanya  mewajibkan  pejabat  untuk  menunjuk hukum  bagi  yang  diancam  pidana  lima  tahun atau  lebih,  sedangkan  bagi  yang  mendapat
90
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
ancaman  pidana  dibawah  lima  tahun  dan merupakan  seorang  masyarakat  kurang  mampu tentu  tidak  akan  mendapat  bantuan  hukum karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP.
Faktor  Struktur  Hukum  ( Legal  Structure ) dalam  hal  ini  meliputi  faktor  yang  berasal  dari penegak  hukum  dan  sarana  prasarana  atau disebut  fasilitas.  Pada  faktor  ini  yang  menjadi penghambat  dalam  pemberian  bantuan  hukum pada  tersangka  atau  terdakwa  di  Pengadilan yaitu  kurangnya  informasi  yang  didapat  oleh tersangka  atau  terdakwa  terkait  dengan  adanya Undang-Undang Bantuan Hukum dan kurangnya anggaran dana dari pemerintah untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum . Faktor  Budaya  Hukum  ( Legal  Culture ) menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum merupakan sebuah elemen sikap dan nilai sosial yang  muncul  dari  masyarakat,  yang  mengacu pada  bagian-bagian  yang  ada  pada  kultur kebiasaan,  adat,  opini-opini,  cara  berpikir  dan tindakan  yang  mengarahkan  kekuatan-kekuatan sosial  menuju  kearah  menjauhi  hukum  dan dengan cara tertentu .
Faktor  dari  masyarakat  ini  merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi  pelaksanaan  pemberian  bantuan hukum  yang  dilakukan  pihak  pos  bantuan hukum  yang  berada  di  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  I  B  di  Kabupaten  Buleleng. Menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat,  dan bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  di  dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu  maka  masyarakat  dapat  mempengaruhi penegakan hukum tersebut (Soekanto, 2011:45). Hal tersebut tentu berhubungan dengan pendapat John  Rawls  yang  mengatakan  semua  sistem hukum  akan  gagal  bila  tidak  disemangati  oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati (Justice as farness) di  masyarakat  (Huijbers,  2013:  193- 202).  Pendapat,  pandangan,  dan  anggapan- anggapan dari masyarakat tentu dapat mempengaruhi  pelaksanaan  pemberian  bantuan hukum yang dilakukan pos bantuan hukum.
Menurut hasil wawancara dengan narasumber  kedua  pada  tanggal  10  Desember 2020  yakni  Bapak  Anak  Agung  Ketut  Ngurah,
S.H.  selaku  salah  satu  Pegawai  Pengadilan dalam  bidang  kepaniteraan,  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas I B dalam menyikapi isi Pasal 6 angka (1) dan (2) SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang  Pedoman  Pemberian  Bantuan  Hukum yang mengatur:
1. Setiap  Pengadilan  segera  membentuk  Pos Bantuan  Hukum  yang  pembentukannya dilakukan secara bertahap.
2. Ketua  Pengadilan  Negeri  menyediakan ruangan  dan  sarana  yang  dibutuhkan  untuk digunakan  sebagai  Pos  Bantuan  Hukum, berdasarkan kemampuan masing-masing.
Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B selaku  Pengadilan  tingkat  pertama  di  wilayah Kabupaten  Buleleng  telah  membuat  sebuah perjanjian  kerjasama  dengan  lembaga  pemberi layanan  pos  bantuan  hukum  Perhimpunan Advokat  Cabang  Singaraja  (PERADI)  Cabang Singaraja  tentang  Pemberian  Layanan  Pos Bantuan  Hukum  (POSBAKUM)  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.
Dalam hasil perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut yang pertama menjelaskan terkait pengertian dari Pos Bantuan Hukum yang memiliki fungsi memberikan  informasi,  konsultasi,  atau  advis hukum,  membantu  dalam  pembuatan  dokumen hukum  yang  dibutuhkan  oleh  pemohon,  serta menyediakan informasi daftar Organisasi Bantuan  Hukum  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  No.16  tahun  2011  Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau  advokat  lainnya  yang  dapat  memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Selanjutnya Petugas  yang  memiliki  wewenang  memberikan bantuan  hukum  adalah  advokat/sarjana  hukum yang  bertugas  di  Pos  Bantuan  Hukum Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam perjanjian  kerjasama  kelembagaan  Pengadilan Negeri  Singaraja  Kelas  I  B  dengan  Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)  yang  ada  di  wilayah  hukum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B.
Perjanjian  kerjasama  tersebut  bertujuan untuk  memberikan  pelayanan  hukum  di  Pos Bantuan  Hukum  pada  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  I  B  sebagai  bagian  dari
91
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
penyelenggaraan  dan  penggunaan  bantuan hukum di lingkungan Peradilan Negeri Singaraja Kelas  I  B,  yang  bertanggung  jawab,  berkualitas dan  terkoordinasi,  demi  tercapainya  rasa keadilan.
Pak  Agung  selaku  narasumber  dari Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B menyatakan bahwa pelaksanaan bantuan hukum yang  dilakukan  oleh  pos  bantuan  hukum  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B  dirasa sudah  cukup  baik,  hanya  saja  jika  dilihat  dari data  penggunaan  posbakum  pada  laporan bulanan  yang  dilaporkan  oleh  pihak  posbakum ke  Pengadilan  Negeri  Singaraja  masih  dirasa sedikit  dibandingkan  dengan  jumlah  perkara pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri, beliau menyatakan  bahwa  hal  tersebut  terjadi  karena kesadaran masyarakat yang masih kurang terkait keberadaan  pos  bantuan  hukum  di  Pengadilan Negeri  Singaraja  Kelas  I  B,  sedangkan  dari pihak  Pengadilan  berserta  para  advokat-advokat yang  berkerjasama  dengan  posbakum  sudah melaksanakan beberapa kegiatan seperti sosialisasi  ke  daerah-daerah  terpencil  untuk mengedukasi masyarakat khususnya yang kurang  mampu  jika  nantinya  memiliki  perkara agar  bisa  datang  ke  Pos  Bantuan  Hukum  yang berada di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B terlebih  dahulu  untuk  meminta  bantuan  hukum seperti  misalnya  informasi  terkait  proses peradilan, konsultasi hukum, menjalankan kuasa,  mendampingi,  mewakili,  membela,  dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan  masyarakat  yang  membutuhkan perlindungan hukum.
Pada  data  yang  diperoleh  menjelaskan bahwa  pemberian  bantuan  hukum  kepada masyarakat  kurang  mampu  di  Kabupaten Buleleng  masih  dikatakan  belum  maksimal karena dari 575 kasus perkara pidana hanya ada 19 kasus perkara pidana yang menggunakan dan mendapat  jasa  dari  pos  bantuan  hukum  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B  secara cuma-cuma dan semua penerima bantuan hukum tersebut  merupakan  masyarakat  kurang  mampu yang merupakan terdakwa yang didakwa dengan ancamaman pidana mati atau 5(lima) tahun atau lebih,  hal  tersebut  tentu  tidak  sesuai  denga  isi pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum.
Oleh  karena  hal  tersebut  maka  telah dilakukan wawancara dengan 7 (tujuh) responden  yang  dimana  3  (tiga)  responden diantaranya menyatakan pada saat itu menggunakan  jasa  bantuan  hukum  karena didakwa dengan ancaman pidana diatas 5 (lima) tahun  dan  disarankan  untuk  menggunakan  jasa bantuan  hukum,  dan  4  (empat)  responden menyatakan  tidak  menggunakan  jasa  bantuan hukum  karena  3(tiga)  responden  menyatakan tidak  mengetahui  terkait  keberadaan  jasa  pos bantuan  hukum  dan  pada  saat  itu  mereka didakwa  dengan  ancaman  pidana  dibawah 5(lima)  tahun,  dan  1  (satu)  orang  responden menyatakan  bahwa  ia  lebih  memilih  untuk menggunakan pendampingan advokat pribadi.
Upaya yang dapat diterapkan untuk meningkatan penggunaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B
Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi  rendahnya  penggunaan  pos bantuan  hukum  yang  berada  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas I B, maka terdapat upaya-upaya yang  telah  diterapkan  dalam  rangka  untuk menaikkan penggunaan pos bantuan hukum agar bantuan  hukum  dapat  diterima  lebih  luas  oleh masyarakat-masyarakat  yang  mencari  keadilan khususnya masyarakat yang kurang mampu.
Selain pihak pos bantuan hukum (posbakum)  dan  pihak  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  I  B  telah  melakukan  beberapa upaya seperti selalu memberikan bantuan hukum ( Pro  bono )  dan  pembebasan  biaya  perkara ( Pro deo )  bagi  masyarakat  kurang  mampu  serta mengadakan  sosialisasi  untuk  meingkatkan eksistensi  penggunaan  jasa  pos  bantuan  hukum, namun  hasil  yang  didapatkan  masih  belum maksimal  dilihat  dari  penggunaan  pos  bantuan hukum  yang  saat  ini  masih  sedikit  dan  sangat jauh  dibandingkan  kasus  perkara  pidana  yang masuk di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B, sehingga dapat dikatakan dalam proses pemberian  bantuan  hukum  bagi  masyarakat kurang  mampu  masih  mengalami  hambatan. Upaya  lain  yang  telah  diterapkan  salah  satunya dengan  Melakukan  koordinasi  dan  kerjasama dengan  Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  dalam
92
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
hal  edukasi  hukum  ke  masyarakat  melalui  pos bantuan  hukum,  selain  itu  pihak  Lembaga Pemberi  Bantuan  Hukum  melalui  posbakum juga melakukan Kerjasama dengan pihak media informasi melalui internet dan media cetak.
Kegiatan Pro Bono merupakan perbuatan/pelayanan  hukum  yang  dilakukan untuk  kepentingan  umum  atau pihak  yang  tidak mampu  tanpa  dipungut  biaya,  kegiatan  ini merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  dilakukan oleh  pihak  advokat  yang  tergabung  dalam  pos bantuan  hukum  untuk  memberikan  bantuan hukum  kepada  masyarakat  kurang  mampu  di Kawasan  Kota  Singaraja  dalam  menangani perkara  mereka  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas I B.
Berbeda  dengan Pro  Deo yang  dimana telah  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  Nomor  1  tahun  2014 Tentang  Pedoman  Pemberian  Layanan  Hukum Bagi  Masyarakat  Tidak  Mampu  di  Pengadilan yang  mendefinisikan pro deo merupakan proses berperkara  di  pengadilan  secara  cuma-cuma dengan  dibiayai  negara  melalui  anggaran Mahkamah  Agung  RI,  hal  tersebut  telah dilakukan  oleh  Pihak  Pengadilan  Negeri Singaraja  dalam  memberikan  layanan  kepada masyarakat  kurang  mampu  di  Kawasan  Kota Singaraja
Selain  melakukan  kegiatan pro  bono dan pro deo tersebut, pihak pos bantuan hukum dan Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B  bersama dengan  Lembaga  Bantuan  Hukum  dan  Penegak Hukum  lainnya  yang  berada  di  Kabupaten Buleleng menggiatkan untuk melakukan sosialisasi  dengan  serentak  ke  desa-desa  untuk memberikan  edukasi  dan  penyuluhan  terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan  Hukum  serta  tata  cara,  prosedur  dan syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan hukum  dari  pos  bantuan  hukum  yang  berada  di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B,  hal tersebut  dibantu  oleh  pihak  media  informasi internet serta media cetak guna membantu dalam proses  penyebaran  informasi  agar  lebih  cepat dan lebih menjangkau berbagai kalangan, karena seperti jaman sekarang media teknologi informasi sudah berkembang pesat lebih banyak pengguna  media  sosial  yang  berkecimpung  di
dunia  internet,  sehingga  diharapkan  dengan kerjasama yang dibentuk oleh pihak pos bantuan hukum  dengan  media  informasi  internet  dapat menimbulkan  dampak  positif  sesuai  yang diharapkan  yaitu  penyebaran  informasi  terkait bantuan hukum dapat didapat dan diketahui oleh masyarakat  luas,  hal  tersebut  juga  dapat dilakukan oleh media cetak dengan mencantumkan informasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan  dapat  diperoleh  secara  cuma-cuma  dengan melampirkan  beberapa  persyaratan  yang  telah ditetapkan.
Berdasarkan hal tersebut sebenarnya pihak Pos  Bantuan  Hukum  dan  Pihak  Pengadilan Negeri  Singaraja  Kelas  I  B  dalam  upaya meningkatkan  penggunaan  jasa  pos  bantuan hukum  di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  telah sesuai  dengan  isi  pasal  3  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum khususnya  pada  point  (b)  yang  mengatur “Mewujudkan  hak  konstitusional  segala  warga negara  sesuai  dengan  prinsip  persamaan kedeudukan di dalam hukum dan pada point (c) yaitu  “Menjamin  kepastian  penyelenggaraan Bantuan  Hukum  dilaksanakan  secara  merata  di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia”.
Tujuan  sosialisasi  yang  diberikan  yakni tentang  pentingnya  pelaksanaan  pemberian bantuan  hukum  bagi  masyarakat  yang  kurang mampu  dan  menjelaskan  bahwa  masyarakat yang  kurang  mampu  jika  suatu  saat  terkena masalah  hukum  agar  tetap  mendapatkan keadilan  khususnya  berupa  bantuan  hukum. Sehingga  dengan  adanya  bantuan  hukum tersebut,  Asas  persamaan  di  hadapan  hukum atau  “ equality  before  the  law ”  dapat  dirasakan dan  dinikmati  oleh  masyarakat  yang  kurang mampu.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  dipaparkan  diatas  maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Implementasi  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum  terhadap  pengadaan  pos  bantuan hukum  pada  proses  peradilan  pidana  di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B dapat
93
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
dikatakan  belum  berjalan  secara  maksimal karena  adanya  beberapa  penyimpangan dalam prakteknya seperti tingkat penggunaan  pos  bantuan  hukum  masih kurang  yang  disebabkan  oleh  beberapa faktor yaitu faktor substansi hukum, struktur hukum,  dan  budaya  hukum.  Faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi tingkat penggunaan pos bantuan hukum di Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  I  B sehingga masih dikatakan sedikit.
2. Upaya  yang  dilakukan  oleh  pihak  pos bantuan  hukum  dan  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  I  B  yaitu  melakukan sosialisasi  serta  berkoordinasi  dengan  pihak Pemerintah Kabupaten Buleleng serta media informasi  internet  dan  media  cetak  untuk memberikan informasi secara meluas kepada masyarakat  terkait  Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

## SARAN
1. Diharapkan  kepada  penegak  hukum dalam melakukan proses persidangan di pengadilan dapat menawarkan dan memberikan pendampingan penasehat hukum atau  advokat kepada  terdakwa  yang  merupakan masyarakat kurang mampu pada saat tahapan awal sehingga tahap pemeriksaan  belum  dapat  dilakukan sebelum  adanya  penasehat  hukum dari terdakwa.
2. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan  hukum  kepada  tersangka  yang merupakan  masyarakat  kurang  mampu yang  didakwa  melakukan  tindak  pidana dengan  ancaman  pidana  dibawah  5 (lima)  tahun  tanpa  harus  menunggu permohonan  bantuan  dari  masyarakat yang menjadi terdakwa tersebut.
3. Agar  pemerintah  membuat  Peraturan Daerah  yang  lebih  khusus  mengatur terkait Bantuan Hukum kepada masyarakat  kurang  mampu  sehingga dapat  membuat  anggaran  khusus  dalam memberikan bantuan hukum yang dilakukan  pihak  pos  bantuan  hukum
yang ada di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas  I  B  sehingga  bantuan  hukum kepada masyarakat kurang mampu dapat berjalan secara baik dan maksimal.
4. Kepada masyarakat agar lebih peka akan hukum  yang  ada  di  Indonesia  sehingga lebih mengetahui dan memahami terkait adanya  bantuan  hukum  yang  dapat membantu  mereka  jika  terjerat  masalah pidana.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Ali,  Achmad  dan  Wiwie  Heryani,  2012,
Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap Hukum ,  Kencana  Prenada  Media  Group: Jakarta.
Diantha,  2016, Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum , Prenada Media Group: Jakarta.
Erwin,  Muhammad,  2012, Filsafat  Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum . Rajawali Pers: Jakarta.
Huijbers,  Theo,  2013, Filsafat  Hukum  dalam Lintas Sejarah , Kanisius: Yogyakarta. Raharjo, Satjipto, 2012, Penegak Hukum; Suatu Tinjauan  Sosiologis, Genta  Publishing: Jakarta.
Soekanto,  Soerjono,  2011, Faktor-Faktor  Yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Widyadharma,  IGN.  Ridwan,  2010, Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum, Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro: Semarang . Winarta,  Frans  Hendra,  2011, Bantuan  Hukum di  Indonesia,  Hak  untuk  Didampingi Penasihat  Hukum  Bagi  Semua  Warga Negara, Elex Media Komputindo: Jakarta .

## SKRIPSI/TESIS
Dedi, Yustinus. 2016, “ Implementasi Pemberian Bantuan  Hukum  Kepada  Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mencari Keadilan Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2011  Tentang  Bantuan  Hukum (Studi Di
94

## ARTIKEL DALAM JURNAL
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Implementasi  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.
G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas Sidang  Terbuka  Untuk  Umum  Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1),
330-339.
Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M.,
Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika  Dalam  Undang-Undang  No. 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Intaran,  G.  R.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penegakan
Hukum Nasional Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang  Dan  Mengemis  Di Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas Yustisia , 1 (1), 1-10.
Mahardipa,  Made  Witama,  Ni  Putu  Rai Yuliartini,  dan  Ratna  Artha  Windari. “ Implementasi Asas Peradilan Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan Pada  Perkara  Pidana  di  Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B”, Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha  Jurusan  Ilmu  Hukum ,  Vol.  2,
No.3, 2019. Marbun,  Rocky.  “ Grand  Design  Politik  Hukum
Pidana  dan  Sistem  Hukum  Pidana Indonesia  Berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  1945 ”, Padjajaran Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.1,  Hal.568,
2014.
Parwati,  N.  P.  E.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Kajian Yuridis  Tentang  Kewenangan  Tembak Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap Tersangka  Terorisme  Dikaitkan  Dengan HAM. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 2 (2),
191-200.
Putra,  A.  S.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem  Pembinaan  Terhadap  Narapida Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan Kelas  IIB  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (1).
Rahmat,  Diding. “Implementasi  Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan”, Jurnal Unifikasi, Vol.04, No.1, 2017. Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku,
D.  G.  S.  (2020).  Perlindungan  Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Saputra,  I.  G.  A.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M.,
Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Sitompul,  Ruhut. “Melibatkan  Mahasiswa  dan Dosen  itu  Sangat  Luar  Biasa”,  Desain Hukum , Vol.13, No.6, 2013.
Taufik, Lalu Muhammad.  “ Implementasi Bantuan Hukum  Bagi Masyarakat Miskin  (Studi  Kasus  di  Pengadilan Agama  Mataram) ” Jurnal  IUS Vol.V, (hal. 477), 2017.
Wilujeng,  Sri  Rahayu. “Hak  Asasi  Manusia; Tinjauan  dari  Aspek  Historis  dan Yuridis”,  Jurnal  Humanika ,  Vol.18, No.2, 2013.
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan  Anak dalam  Fenomena  Balapan  Liar  di  Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal  Advokasi , 9 (1),  31- 43.
95
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan
Anakdalam  Fenomena  Balapan  Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal  Advokasi , 9 (1),  31- 43.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang  No.18  Tahun  2003  tentang  Advokat (Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4288); Undang-Undang  No.16  Tahun  2011  Tentang Bantuan  Hukum  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor 104,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5248);
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)
Nomor 10 Tahun 2010 Tentang
Pedoman  Pemberian  Bantuan  Hukum (Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5248); Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA)  Nomor  7  Tahun  2015
Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532).
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2014  Tentang  Pedoman  Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu  Di  Pengadilan  (Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor 59). Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  dan Penyaluran  Dana  Bantuan  Hukum (Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5421).