## ANALISIS HUKUM TERHADAP SERTIFIKAT ATAS KESALAHAN PENGUKURAN TANAH
Oleh: Herman 1)
Martin Hamonangan Simanjuntak 2)
Alfonso Sipayung 3) Yanti Agustina 4)
Universitas Prima Indonesia. Medan 1,2,3,4)
E-mail:
hermantann71@gmail.com 1) martin.juntakicloud@com 2) alfonsosipayung12@gmail.com 3)
Yantiagustina@unprimdn.ac.id 4)

## ABSTRACT
This study aims at determining the legal protection for land rights holders in terms of measurement  errors  in  certificates  and  to  find  out  the  legal  consequences  of  land measurement  errors  on  land  certificates.  The  type  of  research  used  is  in  the  form  of legal  research,  namely  research  in  the  form  of  an  inventory  of  applicable  laws  and regulations, in order to find principles or philosophical foundations of law or search as an attempt to find the law relevant to a particular case. This research is a descriptive qualitative  research,  by  collecting  all  the  necessary  data,  then  it  is  related  to  the existing problems and based on the theoretical basis of the problems encountered. For the purposes of writing this journal, data collection methods, namely research methods, namely  library  research  methods,  are  used  in  obtaining  documents  and  information. The  library  research  method  is  the  research  used  by  examining  various  library materials that are relevant to the research cases given. The certificate of ownership of land  is  a  product  of  government  officials  (TUN),  so  the  provisions  of  the  State Administration Law apply. The legal protection of land owners by the constitution must be  guaranteed  by  a  written,  complete  and  unambiguous  constitution  on  land registration. In particular, in accordance with Article 19 (2) letter c of the UUPA, it is a strong  proof  of  basic  rights,  meaning  that  this  fact  must  be  considered,  if  not  proven, supported by other evidence in court. As for the legal consequences of an error in the administration of a certificate, in this case an error in measuring the plot of land, it is the  cancellation  of  the  land  use  right.  In  Article  19  of  the  LoGA,  it  is  clear  about  a certificate of strong evidence, so that anyone can question the authenticity of the land certificate and if it can be determined that the right to use the land is not correct, the certificate  can  be  revoked  by  the  court  and  the  Head  of  BPN  can  issue  orders.  If  a problem  arises  during  the  measurement  of  the  land  parcel  and  there  is  no  agreement between the  parties  regarding  the  land  parcel,  it can  be  done  according  to Article  20 paragraph (1) Keywords: Size, Certificate, Land.
Keywords: Measurement Error, Certificate, Land.

## ABSTRAK
Studi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas tanah  dalam  hal  kesalahan  pengukuran  dalam  sertifikat  dan  mengetahui  akibat  hukum kesalahan  pengukuran  tanah terhadap  sertifikat  tanah. Jenis  penelitian  yang  digunakan
berupa  penelitian  hukum,  yaitu  penelitian  berupa  inventarisasi  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  guna  menemukan  asas-asas  atau  landasan  filosofis  hukum. Atau  pencarian  sebagai  upaya  untuk  menemukan  hukum  yang  relevan  dengan  kasus tertentu.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif,  dengan  mengumpulkan semua  data  yang  diperlukan,  kemudian  dikaitkan  dengan  masalah  yang  ada  dan berdasarkan  landasan  teori  dari  masalah  yang  dihadapi.  Untuk  keperluan  penulisan jurnal ini,  metode  pengumpulan  data,  yaitu  metode  penelitian,  yaitu  metode  penelitian kepustakaan,  dipakai  dalam  perolehan  dokumen  dan  informasi.  Metode  penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dipakai menggunakan cara menelaah berbagai bahan pustaka yang relevan dengan kasus-kasus penelitian yang diberikan. Sertifikat hak milik atas  tanah  merupakan  produk  pejabat  pemerintah  (TUN),  sehingga  berlaku  ketentuan UU  Tata  Usaha  Negara.  Perlindungan  hukum  pemilik  tanah  oleh  konstitusi  harus dijamin  oleh  konstitusi  tertulis,  lengkap  dan  tidak  ambigu  tentang  pendaftaran  tanah. Secara khusus, sesuai dengan Pasal 19 (2) huruf c UUPA merupakan pembuktian hak- hak  dasar  yang  kuat,  artinya  fakta  ini  harus  dipertimbangkan,  jika  tidak  dibuktikan, didukung  oleh  alat  bukti  lain  di  pengadilan.  Adapun  akibat  hukum  dari  kesalahan administrasi  sertipikat,  dalam  hal  ini  kesalahan  pengukuran  bidang  tanah,  adalah batalnya  hak  guna  tanah.  Dalam  Pasal  19  UUPA,  jelas  tentang  sertifikat  bukti  yang kuat, sehingga siapa pun dapat mempertanyakan keaslian sertipikat tanah dan jika dapat ditetapkan bahwa hak pakai atas tanah itu tidak benar, sertipikat tersebut dapat dicabut oleh  pengadilan.  dan  Kepala  BPN  dapat  mengeluarkan  perintah.  Jika  timbul  masalah pada  saat  pengukuran  bidang  tanah  dan  tidak  ada  kesepakatan  antara  para  pihak mengenai bidang tanah tersebut, dapat dilakukan menurut Pasal 20 ayat (1).
Kata Kunci : Ukuran,Sertifikat,Tanah.

## 1. PENDAHULUAN
Latar Belakang Tanah  ialah  sumber  daya  hayati dibutuhkan  untuk  keberadaan  manusia, hubungan  antara  manusia  dengan  tanah bukan  sebatas  sebagai  tempat  tinggal, tetapi  bumi  menyediakan  sumber  daya bagi  keberadaan  spesies.  Keberadaan bumi  sangat  penting  bagi  kehidupan manusia, sehingga tidak dapat dipisahkan  dari  keberadaan  bumi.  Saat ini, tanah sering dianggap dari perspektif ekonomi.  Tanah  semakin  terkait  dengan masalah ekonomi seperti pembelian dan penjualan  tanah,  dan  digunakan  untuk jaminan kredit  di  bank  .  Dalam  kegiatan tiap-tiap  ,  hak  milik  atas  tanah  sering disengketakan hingga dibawa ke pengadilan.  Hal  tersebut  terjadi  sebab tanah  memiliki  manfaat  yang  sangat berpengaruh  dalam  kehidupan  manusia sehingga menyebabkan manusia berusaha  untuk  mengambil  tanah
dengan  cara  yang  berbeda-beda,  bahkan mengambil  tanah  orang  lain.  Undang- undang Pertanahan Dasar adalah hukum pertanahan  palinh  tua  yang  ada  di Indonesia  sampai  sekarang  dan  juga mengatur  berbagai  hak  atas  tanah seperti digariskan pada Pasal 16 dan 53 UUPA.  Untuk  menjamin  hak-hak  dasar, penting untuk mendokumentasikan pengalihan  hak-hak  dasar.  Pendaftaran tanah  dilakukan  sebagai  salah  satu bentuk  kegiatan  untuk  mencegah pemilikan  tanah  yang  berlebihan  dan merugikan  pihak  lain.  Hak  guna  tanah mempunyai arti yang lebih luas daripada hak  milik  karena  menyatakan  bahwa kemampuan  seseorang  untuk  memiliki tanah  tanpa  hak  atas  tanah  atau sebaliknya  pemilik  tanah  tidak  dapat menguasai  tanahnya.  untuk  mencegah agar  hak  milik  para  pihak  atas  tanah tidak menimbulkan kerusakan, sebaliknya  penguasaan  atas  tanah  itu
melampaui  batas  dan  juga  menguasai tanah rakyat tanpa hak.
Pendaftaran  tanah  ialah  rangkaian acara  yang  direncanakan  pemerintah yang berlangsung secara berkepanjangan,  berkesinambungan  dan konsisten, seperti mengumpulkan, mengolah, membukukan dan menyajikan pemeliharaan data fisik dan data hukum berupa  peta  dan  daftar.  Pendaftaran tanah  dilakukan  untuk  memberikan kepastian  hukum  dan kepenuhan kebutuhan  masyarakat  dan  pemerintah.
Kesimpulan  dari  pendaftaran  hak  atas tanah  adalah  diterbitkannya  sertifikat hak  atas  tanah.  Terakhir,  pendaftaran tanah  di  seluruh  Indonesia  dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memberikan  pembuktian  hak  yang dilakukan atas dasar alat bukti yang kuat. Tanah  ialah  sebagai  sumber  daya  hayati yang  berpengaruh  bagi  kehidupan manusia.  Hubungan  antara  manusia  dan tanah tidak sebatas sebagai wadah dalam kelangsungan hidup, namun juga menyediakan  sumber  daya  untuk kelangsungan hidup spesies. Keberadaan tanah  sangat  penting  bagi  kehidupan manusia, sehingga tidak dapat dipisahkan  dari  keberadaan  bumi.  Saat ini, tanah sering dianggap dari perspektif ekonomi.  Tanah  semakin  terkait  dengan masalah ekonomi seperti pembelian dan penjualan  tanah,  kredit  bank  hipotek tanah.Dalam  kehidupan  sehari-hari,  hak milik  atas  tanah  sering  disengketakan bahkan dibawa ke pengadilan. Ini terjadi disebabkan tanah memiliki manfaat yang begitu penting dalam kehidupan manusia sehingga menyebabkan manusia berusaha  untuk  mengambil  tanah dengan  cara yang  berbeda-beda,  bahkan mengambil  tanah  orang  lain.  Undang- undang  Pertanahan  Dasar  ialah  hukum pertanahan tertua yang ada di Indonesia sampai  sekarang  dan  juga  pengaturan berbagai  hak  atas  tanah  sesuai digariskan dalam Pasal 16 dan 53 UUPA. Untuk  mengamankan  hak  atas  tanah, penting saat mendokumentasikan pengubahan hak atas tanah. Pendaftaran tanah  digunakan  dalam  bentuk  kegiatan
supaya  menghindari  penguasaan  tanah yang  berlebihan  dan  merugikan  pihak lain.  Hak  guna  tanah  mempunyai  arti yang  lebih  luas  dari  pada  kepemilikan, karena disebutkan kemampuan seseorang  untuk  menguasai tanah  tanpa hak  atas  tanah  tersebut  atau  sebaliknya, pemilik  tanah  tidak  dapat  melakukan penguasaan atas tanahnya untuk mencegah  agar  hak  milik  pihak  atas tanah  tidak  menimbulkan  kerugian.  di sisi  lain  penguasaan  tanah  melampaui batas  dan  juga  menguasai  tanah  orang- orang yang tidak memiliki kewenangan.
Pendaftaran  tanah  ialah  rangkaian acara  yang  direncanakan  pemerintah yang  dijalankan  secara  terus  menerus, berhubungan  dan  konsisten,  seperti mengumpulkan, mengolah, membukukan  dan  menyajikan  serta mmelihara  data  fisik  dan  hukum  pada model  peta  dan  daftar.  Pendaftaran tanah  untuk  memberikan  kepastian hukum  dan  memenuhi  kebutuhan masyarakat dan pemerintah Kesimpulan dari  pendaftaran  hak  atas  tanah  adalah diterbitkannya  sertifikat  hak  atas  tanah. Terakhir,  pendaftaran  tanah  di  seluruh Indonesia  dilakukan  oleh  pemerintah, yaitu  untuk  memberikan  pembuktian hak,  yang  dilakukan  atas  dasar  bukti yang terkuat. Berdasakan pada ketentuan Pasal 19 UUD Pertanian dalam ayat  1  dan  2,  sebabnya  hukum  suatu pendaftaran/hak tanah yang berupa akta hak  disebut  sertifikat  tanah  berharga dalam  alat  bukti  yang  kuat  kepada pemilik  hak-hak  dasar  dalam  hal  data fisik  dan  hukum  yang  terkandung  di dalamnya.  Oleh  sebab  itu,  data  fisik  dan data  hukum  yang  ada  di  sertifikat  wajib dipakai  pada  fakta  dalam  proses  dan perselisihan  hukum  sehari-hari,  asalkan data tersebut sesuai dengan buku
Rumusan Masalah Menurut penjelasan latar belakang, rumusan  masalahnya  seperti  dibawah ini:
1. Bagaimana  perlindungan  hukum kepada  pemegang  hak  atas  tanah
dalam  hal  terdapat      kesalahan pengukuran dalam sertifikat ?
2. Bagaimana akibat hukum kesalahan  pengukuran  bidang tanah terhadap sertifikat tanah ?

## Tujuan Penelitian
Beberapa manfaat penelitian yang akan penulis kerjakan seperti dibawah ini:
1. Mengetahui  perlindungan  hukum kepada  pemegang  hak  atas  tanah dalam  hal  terdapat  kesalahan pengukuran dalam sertifikat 2. Mengetahui akibat hukum kesalahan  pengukuran  bidang tanah terhadap sertifikat tanah

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Teori kepastian Hukum
Kepastian  Hukum  mampu  dilihat  dari tercapainya  keadilan  di  masyarakat, model nyata dari kepastian hukum yaitu berlakunya  suatu  undang;undang  atau pelaksanaan  suatau  perbuatan  dalam perlindungan atas kesalahan pengukuran peta tanah. Menurut  Philipus  M  Hadjon;  prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan  terhadap  harkat  dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila  dan  prinsip-prinsip  negara hukum dan Pancasila. kepastian  hukum  tersebut,  maka orang  yang  disebut  dalam  akta  tersebut terhindar  dari  campur  tangan  dan perselisihan  dari  pihak  lain.  Jaminan kepastian hukum tidak  saja berlaku bagi mereka  yang  namanya  didaftarkan  oleh pemilik  tanah,  namun  juga  terhadap kebijakan pemerintah tentang penetapan administrasi  pertanahan  yang  berizin. Pemerintah  menetapkan  bahwa  tanah harus didaftarkan di seluruh Indonesia.
Survey  bidang  tanah  merupakan langkah penentuan letak batas satu atau lebih  bidang  tanah  atas  permintaan pemegang  hak  atau  pemegang  hak  baru yang terletak dekat, jauh atau tersebar di kota/kelurahan  sebagai  bagian  dari pembentukan pendaftaran tanah
(Peraturan  Menteri  Pertanian/KBPN  No. 3  1997).  Pasal  163  Undang-Undang  Hak Asasi  Manusia  menyatakan  bahwa  siapa pun  yang  menuntut  suatu  hak  atau merujuk  pada  suatu  tindakan  untuk memperkuat haknya sendiri atau menyanggah  hak  orang  lain  harus memberikan bukti adanya atau fakta dari hak tersebut: a. Pasal 1865 BW. Ditetapkan  yaitu  setiap  orang  yang menyatakan  bahwa  dia  memiliki  hak atau menegaskan haknya atau menyangkal  hak  orang  lain,  dengan mengutip suatu fakta, harus membuktikan  adanya  hak  ini  atau fakta ini . b. Pasal 283 RBg Dengan ketentuan bahwa setiap orang yang percaya bahwa dia memiliki hak atau  keadaan  dalam  menggunakan haknya  atau  untuk  menyangkal  hak orang lain, harus menunjukkan hak ini atau kondisi ini.

## 3. METODE PELAKSANAAN
Jenis  penelitian  yang  penulis  pakai berupa penelitian hukum, yaitu penelitian berupa inventarisasi peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, guna menemukan asas-asas atau landasan filosofis hukum. Atau pencarian sebagai upaya untuk menemukan hukum yang relevan dengan kasus tertentu. Penelitian  ini  ialah  penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan,  kemudian  mengaitkannya dengan  masalah  yang  ada  dan  dianalisis berdasarkan landasan teori yang dikaitkan dari masalah yang diteliti. 5 1. Sumber Bahan Hukum Jenis dokumen hukum yang akan dipakai  pada  penelitian  hukum  yang dijalankan  oleh  penulis  ialah  data sekunder, ialah data yang terkumpul dari studi  kepustakaan  bahan  pustaka meliputi:
a. Dasar  hukum  primer,  merupakan sumber  hukum  dengan  fakta  hukum yang  mutlak,  terkait  dengan  inti
permasalahan  yang  dibahas  dalam kajian  normatif  deskriptif,  seperti Undang-Undang Dasar Agaria (UUPA) tentang pendaftaran tanah.
b. Dasar  hukum  hukum  sekunder, merupakan  yaitu  publikasi  yang berkaitan  dengan  bahan  hukum,
termasuk  penelitian  sebelumnya, buku, jurnal ilmiah, internet, dan lain- lain,  ketika  data  dari  sumber  hukum primer tidak mencukupi.
c. Dasar  hukum  tersier,  ialah  bahan- bahan  dengan  melakukan  penafsiran atas  dasar  hukum  primer  dan sekunder, contohnya: ensiklopedi dan kamus hukum .

## 2.Teknik Pengumpulan Data
1. Untuk keperluan penulisan jurnal ini,  metode  pengumpulan  data, yaitu  metode  penelitian,  yaitu metode  penelitian  kepustakaan, dipakai dalam perolehan dokumen  dan  informasi.  Metode penelitian  kepustakaan  ialah penelitian yang dipakai menggunakan  cara  menelaah berbagai  bahan  pustaka  yang relevan  dengan  kasus  penelitian yang diberikan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  Hukum  Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Hal Terdapat  Kesalahan  Pengukuran Tanah pada Sertifikat Sebagai salah satu unsur kehidupan  manusia  dan  makhluk  hidup lainnya,  tanah  tidak  hanya  dianggap sebagai  tempat  tinggal  keluarga,  namun juga  dapat  dijadikan  jaminan  untuk memperoleh pinjaman bank untuk dijual dan  disewakan.  Eksistensi  tanah  pada kehidupan  manusia  bermakna  sehingga memiliki  fungsi  ganda,  seperti  tanah merupakan  sarana  solidaritas  sosial, penghubung antara kehidupan sosial dan penghidupan,  dan  tanah  merupakan unsur  modal  pembangunan,  yang  telah tumbuh  menjadi  sarana  yang  sangat
objek  ekonomi  penting,  serta  bahan komersial dan objek komersial.
Tanah  sendiri  bukanlah  benda tak  terbatas,  tanah  mempunyai  batas. Adanya  batas-batas  tersebut  tidak memungkinkan bagi pemilik tanah untuk pengelolaan  tanahnya  dengan  cara  yang dianggapnya  tepat  dan  harus  menjaga tanah  di  sekitarnya.  Lahan  yang tergambar  diukur  dan  dipetakan  dalam rencana  awal.  Jika  tidak  ada  peta  dasar terdaftar  di  daerah  pendaftaran  tanah sporadis,  peta  lain  dapat  digunakan. Dalam  kasus  di  mana  sama  sekali  tidak diperlukan  peta  dasar  terdaftar  atau jenis  peta  lainnya,  peta  dasar  terdaftar dapat  dijalankan  sesuai  dengan  survei dan  pemetaan  persil  terkait  dan  persil terkait.  Penentuan  tanah  Lokasi  tanah dapat ditentukan. Berdasarkan Peraturan Menteri  Agraria  pemetaan  bidang  tanah ialah  kegiatan  dengan  penggambaran hasil  dari  ukuran  bidang  tanah  secara sistematis  dan  sporadis  dengan  cara tertentu di atas kertas, film atau cara lain untuk  kemudahan  bahwa  letak  dan  luas bidang tanah dapat ditentukan dari cara bidang  itu  dipetakan.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah, peta yang memuat titik  dasar  teknis  dan  fitur  geografis, yaitu batas fisik sungai, jalan, bangunan, dan  batas  fisik  bidang  tanah.  Sesuai Peraturan    Pemerintah,  daftar    tanah ialah dokumen berupa daftar yang berisi identitas  sebidang  tanah  menggunakan sistem penomoran. Berdasarkan Peraturan  Pemerintah,  survei  ialah dokumen  yang  berisi  data  fisik  tanah dalam bentuk peta dan deskripsi. Proses akhir  dari  pendaftaran  tanah  adalah penerbitan  sertifikat  hak  guna  tanah yang sah, dengan bukti yang meyakinkan atau  sertifikat  yang  umum  dikenal. Sertifikat tanah merupakan salinan buku tanah  dan  salinan  volume  dokumen survei  yang  dilampirkan  dalam  format yang  ditentukan  oleh  undang-undang. Sertifikat  tanah  diterbitkan  setelah pendaftaran resmi hak atas tanah.
Untuk  membentengi  penetapan haki  dan  penetapan  sifat  asal  jagat,
kekuatan  tertinggi  tebakan  menetapkan adanya  kebajikan  kepada  menimbang- nimbang  pendataan  jagat  di  serata Indonesia,  sebagaimana  diamanatkan Pasal  19  UUPA  yang  berbunyi  “kepada membentengi  penetapan  sifat  oleh kekuatan  tertinggi  diadakan  pendataan di  serata  daerah  Republik  Indonesia memeluk  kepercayaan  asas-asas  yang diatur  tambah  Peraturan  Pemerintah.” Berdasar  asas  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c UUPA  artinya,  sertifikat  hak  atas  tanah ialah alat bukti yang “kuat”, yaitu apabila tidak  mampu  dibuktikan  menggunakan alat  bukti  lain  di  pengadilan,  harus disangka  benar.  Selain  itu,  sertifikat  hak juga  merupakan  alat  pembuktian  yang ampuh.
Pasal  32(2)  Peraturan  Pemerintah
Nomor  24  Tahun  1997  secara  tegas menyebutkan    sertifikat  adalah  akta tanah  yang  sah  menjadi  alat  bukti  yang kuat. Sertifikat hak atas tanah ialah bukti kepemilikan atas benda tanah yang dapat mewariskan kepastian hukum bagi setiap pemegang  hak.  Sertifikat  ini  adalah sertifikat pendaftaran tanah dari pemilik tanah. Dalam pendaftaran tanah, terdapat  persyaratan  harus  dipenuhi, seperti  kelengkapan  alat  bukti  tertulis dan non dokumen.
Tujuan  pendaftaran  tanah  ialah supaya  mewariskan  kepastian  hukum atas  kepemilikan  tanah.  Pemegang  hak dapat  mendapatkan  kepastian  hukum hak  atas  tanah  ialah  cara  mendaftarkan tanahnya.  Tujuan  dari  kepastian  hukum terhadap  hak  atas  tanah  merupakan untuk  mewariskan  perlindungan  hukum pada  pemegang  hak  atas  tanah  (yang memilikinya,  baik  dihalangi  atau  tidak) dan  kepastian  tentang  hal  pokok  yaitu letak,  batas-batas  dan  luasnya  serta keberadaan atau tidak adanya bangunan dan  vegetasi  di  atasnya.  Dengan melaksanakan  pendaftaran  tanah,  para pemangku  kepentingan  dapat  dengan mudah diketahui status hukum atau letak tanah  tertentu  yang  mereka  hadapi, letak,  luas  dan  batas-batasnya,  siapa pemiliknya dan apa yang disembunyikannya.  Kesalahan  dalam
penetapan  sertipikat  dapat  disebabkan oleh  faktor  penipuan  (bedrog),  bias (dwaling)  dan/atau  paksaan  (dwang), pada  saat  pencatatan  data  fisik  dan hukum  dalam  buku  tanah.  Akibatnya, sertifikat  yang  dihasilkan  mungkin  tidak valid.  Selama  ini  subjek  perbuatan tersebut  mampu  dianggap  menjalankan perbuatan bertentangan hukum (onrechtmatigedaad). Syarat-syarat yang wajib dijalankan supaya suatu peraturan dapat menjadi  suatu  peraturan  yang  sah adalah: 1)  Peraturan  itu  wajib  diciptakan  oleh suatu  instrumen  yang  berwenang ( bevoegd ) untuk menegakkannya.
2)  Karena  aturan  tentang  pernyataan wasiat  ( wilsverklaring ),  pembentukan wasiat  tidak  dapat  cacat  secara hukum ( geen juridische gebreken in de wilsvorming ). 3) Suatu  peraturan  wajib  diberi  bentuk (vorm) yang ditentukan pada peraturan  sebagai  dasarnya,  dan pembuatnya juga wajib memperhatikan  proses  ( procedure ) pembuatan  peraturan  tersebut  jika metodenya  dinyatakan  dengan  jelas dalam peraturan tersebut. Jika terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi,  peraturan  yang  berhubungan menjadi tidak sah atau cacat administratif,  seperti  keputusan  otoritas atau  pejabat  yang  berwenang  ( on bevogd ), peraturan tersebut diperkenalkan  sebagai  akibat  dari penipuan  ( bedrag ),  peraturan  tersebut gagal  untuk  sesuai  dengan  prosedur hukum  ( rechtmatige )  dan  peraturan tersebut  gagal  dalam  pemenuhan  tujuan peraturan yang mendasarinya ( doelmatige )  atau  adanya  salah  gunanya hak ( detounament de pauvoir ). Sertifikat hak atas tanah menyimpan kesalahan hukum administratif berupa kesalahan pengukuran  bidang  tanah  atau  yang secara  nyata  menimbulkan  keraguan hukum  khususnya  pemilik  hak  atas tanah,  yang  tentunya  tidak  diinginkan ketika  pendaftaran  tanah  di  Indonesia.
Kesalahan administrasi berupa kesalahan  pengukuran  bidang  tanah timbul  karena  kesalahan  data  yang dikeluarkan  oleh  pemohon  pada  saat pembuatan  Sertifikat  atau  mungkin karena  kesalahan  subyek  dan  subyek. Kesalahan  subjek  adalah  kesalahan dalam  pengukuran  dan  pemetaan  tanah, sedangkan  kesalahan  subjek  adalah kesalahan orang yang meminta informasi yang tidak benar. Sertifikat default admin adalah  salah  satu  sertifikat  yang bermasalah,  sertifikat  default  admin dapat  diajukan  untuk  pencabutan  dalam sertifikat,  pencabutan  dapat  diajukan oleh  pemohon  atau  orang  yang  merasa kesulitan menanggung  saat  menerbitkan sertifikat. Pengamanan  dan  perlindungan hukum  terhadap  pemilik  sah  dalam hukum pertanahan memerlukan seperangkat undang-undang pendaftaran tanah  yang  tertulis,  lengkap  dan  tidak ambigu.  Adanya  kepastian  hukum tersebut, maka orang yang disebut dalam akta  tersebut  terhindar  dari  campur tangan  dan  perselisihan  dari  pihak  lain. Jaminan  kepastian  hukum  tidak  saja berlaku  bagi  mereka  yang  namanya didaftarkan  oleh  pemilik  tanah,  namun juga  terhadap  kebijakan  pemerintah tentang penetapan administrasi pertanahan  yang  berizin.  Pemerintah menetapkan bahwa tanah harus didaftarkan di seluruh Indonesia.. Survey  bidang  tanah  merupakan langkah penentuan letak batas satu atau lebih  bidang  tanah  atas  permintaan pemegang  hak  atau  pemegang  hak  baru yang terletak dekat, jauh atau tersebar di kota/kelurahan  sebagai  bagian  dari pembentukan pendaftaran tanah (Peraturan  Menteri  Pertanian/KBPN  No. 3  1997).  Pasal  163  Undang-Undang  Hak Asasi  Manusia  menyatakan  bahwa  siapa pun  yang  menuntut  suatu  hak  atau merujuk  pada  suatu  tindakan  untuk memperkuat haknya sendiri atau menyanggah  hak  orang  lain  harus memberikan bukti adanya atau fakta dari hak  tersebut.Pasal  1865  BW.  Ditetapkan yaitu  setiap  orang  yang  menyatakan bahwa dia memiliki hak atau menegaskan  haknya  atau  menyangkal hak  orang  lain,  dengan  mengutip  suatu fakta, harus membuktikan adanya hak ini atau fakta ini . Pasal 283 RBg . Dengan ketentuan bahwa setiap  orang  yang  percaya  bahwa  dia memiliki  hak  atau  keadaan  dalam menggunakan haknya atau untuk menyangkal  hak  orang  lain,  harus menunjukkan hak ini atau kondisi ini. Sertifikat  hak  milik  atas  tanah merupakan  produk  dari  Pejabat  Tata Usaha  Negara  (TUN)  untuk  menerbitkan aturan-aturan Hukum Tata Usaha Negara. 1 Terhadap  perbuatan  hukum tersebut,  seseorang  sebagai  pejabat  TUN mampu  menjalankan  perbuatan  yang dianggap  bertentangan  dengan  hukum. hukum  baik  karena  kesalahan  (schuld) atau  karena  pelanggaran  kewajiban hukum mereka. Kesalahan dalam sertifikasi dapat disebabkan oleh penipuan,  kesalahan  atau  pemaksaan dalam  buku  tanah,  sehingga  sertifikat dapat menjadi batal. Perlindungan  hukum  diwariskan kepada setiap pemilik tanah berdasarkan kadaster  real  estat  setelah  penyerahan sertifikat.  Oleh  sebab  itu,  setiap  badan hukum  harus  menghormati  hak  atas tanah.  Sebagai  hak  yang  dilindungi secara konstitusional, penggunaan tanah oleh orang atau badan hukum lain harus ditegakkan sama sesuai aturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan pada  prinsipnya  tidak  dapat  dianggap enteng.  Artinya,  seperti  halnya  penegak hukum,  lembaga  penegak  hukum  harus melakukan  upaya  yang  sah  supaya memberikan  rasa  aman  mental  dan fisik terhadap  gangguan  dan  ancaman  dari kedua belah pihak. Berkenaan  dengan  perlindungan hukum  terhadap  pemegang  sertifikat, aturan-aturan yang ditetapkan sehubungan dengan masalah pertanahan merupakan  bentuk  perlindungan  hukum yang bersifat preventif. Saat ini, UU yang bersangkutan  memastikan  tata  tertib
hukum  yang  mampu  dipakai  menjadi pedoman penyelesaian konflik pertanahan dan sebagai dasar atau dasar perlindungan. Salah satu ketentuan yang memberikan  perlindungan  hukum  yang komprehensif  oleh  pemegang  sertifikat adalah Pasal 32(2) PP No.24 Tahun 1997 berbunyi:
Pasal 32 (2) “Jika  tanah  itu  dikeluarkan  secara  sah dan  dikuasai  secara  efektif  atas  nama orang  pribadi  atau  badan  hukum  yang diperoleh dengan itikad baik, maka tidak diperlukan  lagi  pihak  lain  yang menganggapnya  mempunyai  hak-hak dasar.  Sertifikat  yang  diperoleh  dalam waktu  5  tahun  sejak  tanggal  keberatan tertulis kepada pemilik utama dan firma hukum yang bersangkutan, atau kegagalan  untuk  mengajukan  kasus pengadilan  untuk  sertifikat  tanah  atau penerbitan sertifikat " Apabila  timbul  masalah pada saat pengukuran bidang tanah dan tidak ada kesepakatan antara para pihak yang  berbatasan  dengan  tanah,  maka dapat  diselesaikan  sesuai  dengan ketentuan Pasal 20(1) dan (2), yaitu:
1. Dalam  terjadi  sengketa  penetapan batas tanah, panitia sistem pendaftaran  tanah  atau  penanggung jawab  pembela/penyidik  yang  dipilih dalam  proses  pendaftaran  tanah terlebih  dahulu  menyelesaikannya melalui perundingan hak dan tanggung  jawab  pemegang..  Selain pemegang  hak  atas  tanah,  wilayah perbatasan dan jika berhasil, penetapan  batas  akhir  akan  dicatat dalam berkas penyelesaian sengketa. 2. Jika sampai penetapan dan pengukuran  bidang-bidang  tanah  itu telah diselesaikan secara musyawarah dengan  mufakat,  belum  berhasil, batas-batas  sementara  ditentukan berdasarkan batas-batas di atas tanah dijelaskan pada Pasal 19(1) Peraturan Pemerintah  No.  24  Tahun  1977,  dan mereka yang menentang akan diminta untuk  memulai  tindakan  dengan dokumen. Upaya Badan Pertanahan Nasional  dalam    menyelesaikan  salah ukur  tanah  yaitu  dengan  dilakukanya mediasi,  upaya  dalam  hal  ini  adalah dengan  mengadopsi  metode  persuasi, yaitu  membimbing  para  pihak  ketika bersengketa  supaya  tidak  berdamai secara  langsung  di  pengadilan,  tetapi lebih  baik  menempuh  upaya  damai terlebih dahulu.

## B.  Akibat Hukum Kesalahan Pengukuran
Bidang  Tanah  Terhadap  Sertifikat Tanah Pendaftaran  sertifikat  dalam Pasal  23,  32  dan  38  UUPA  dipilihkan kepada  semua  pemegang  hak  guna menciptakan  kepastian  hukum  bagi  diri mereka  sendiri,  hal  ini  disebabkan adanya pendaftaran tersebut, menandatangani setiap konversi, menghapusnya dan menimbulkan banyak  masalah  hukum  apabila  tidak terdaftar,  tetapi  pendaftaran  yang bersangkutan  ialah  alat  bukti  yang  kuat, karena telah ditetapkan bahwa hak milik, serta  konversi,  dihapus  dan  dibebani masalah  hukum  apabila  tidak  terdaftar, sekalipun pendaftaran yang bersangkutan merupakan bukti bersyarat yang kuat dalam Pasal 23 ayat. (1),  hak  milik,  serta  dalam  pengalihan, persyaratan  pemberian,  serta  setiap pengalihan dan pembatalan hak sehubungan dengan pemesanan.. Pendaftaran  tanah  dijalankan sesuai  UUPA  dan  PP  no.  24  Tahun  1997 dengan  menerapkan  asas  publisitas  dan profesionalisme.  Prinsip  transparansi mensyaratkan  bahwa  data  tanah  yang disimpan di kantor suatu negara tersedia untuk  umum  dan  catatan  tanah dipublikasikan,  yang  berarti  bahwa  data yang dikumpulkan untuk tujuan pengungkapan  aset  harus  terlebih dahulu  dan  terutama.  dikeluarkan sebelum  masuk  dalam  daftar  yang dikeluarkan oleh kantor kadaster. Secara khusus,  asas  ini  berarti  bahwa  mampu menjamin kepastian hukum atas tanah yang terdaftar,  data  tanah  harus  diuraikan  secara
jelas,  baik  secara  fisik  maupun  secara hukum.
Agar suatu sertifikat dapat dianggap  sebagai  alat  bukti  yang  kuat, pemohon  harus  memberikan  data  yang akurat  agar  tidak  terjadi  kesalahan,  seperti munculnya  sertifikat  karena  kesalahan dalam pengukuran bidang tanah, tanah yang diajukan  dalam  sertifikat  itu  salah.  Tujuan sertifikat  ialah  agar  pemegang  hak  dapat dibuktikan  dirinya  menjadi  pemegang  hak dan sebagai penjamin kepastian hukum dan mendapat  perlindungan  hukum  khususnya pemilik  sertifikat.  Sertifikat  diluncurkan untuk menyelaraskan kepentingan pemegang  hak  yang  berhubungan  dengan data fisik dan hukum yang tercantum dalam daftar tanah. Sertifikat ini hanya diwenangkan kepada orang dimana namanya  tertulis  dalam  daftar  tanah menjadi ahli waris maupun orang lain yang diberi kuasa oleh orang tersebut. Manfaat  pengaturan  pertanahan pada UUPA ialah untuk mewadahi kepastian  hukum  kepada  pemilik  tanah dan  pemberian  kepastian  hukum  bahwa mekanisme pendaftaran tanah dilaksanakan  di  seluruh  Indonesia. Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  mengatur  bahwa  sertifikat  ialah surat  berupa  surat  keterangan  hak  yang berisi  data  fisik  dan  hukum  tentang benda-benda  yang  didaftar  dalam  hak atas  tanah,  hak  pelepasan,  tanah  wakaf, hak  milik  atas  rumah  susun  dan  buku tanah  atau  sertifikat  tanah.  Namun,  hal ini  menjadi  masalah  jika  sertifikat tersebut mengandung kesalahan pengukuran,  yang  dapat  merugikan pemilik tanah. Adanya sertifikat hak atas tanah  sebagai  bukti  adanya  hak  untuk berkuasa  penuh.  Dengan  kata  lain,  baik data  fisik  maupun  data  hukum  yang terkandung pada dasarnya harus diterima  sebagai  data  yang  sebenarnya, sepanjang  tidak  dapat  dibuktikan sebaliknya.  Sertifikat  ialah  alat  bukti yang  kuat,  sehingga  siapa  pun  dapat meragukan  keaslian  suatu  sertifikat tanah,  dan  jika  terbukti  tidak  jujur tentang  hak  atas  tanah,  sertifikat tersebut mampu dicabut oleh pengadilan
dan  dapat  diperintahkan  oleh  Kepala Badan Pertanahan Nasional.
Pengertian  perampasan  hak  atas tanah tertuang sesuai dengan Keputusan Menteri  Pertanian/Keputusan  Kepala
Pertanahan  No.  1999  berisi  Pemberian dan  Pencabutan  Hak  Milik  Negara  atas tanah  dapat  tetap  dilaksanakan  dengan memperhatikan  aturan peralihan Kepala Peraturan  Badan  Pertanahan  Nasional (Perkaban)  Nomor  3  Tahun  2011  berisi Penyelenggaraan Penyidikan dan Pembongkaran. Berkenaan dengan tanah,  Pasal  8  menyatakan  bahwa ketentuan Peraturan Tata Tertib Menteri Luar Negeri Kementerian Pertanian/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  9  Tahun  1999  berisi Tata Cara Pemberian dan Penarikan Hak Guna  Tanah.  Pembentukan  negara  dan hukum  administrasi  dengan  ketentuan tentang  penghapusan  hak  penggunaan tanah  negara  tanpa  konflik.  dengan Peraturan ini dan pengertian pencabutan ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri Pertanian/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  9  Tahun  1999;  tidak bertentangan  dengan  isi  undang-undang yang  tertuang  dalam  Peraturan  Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  (Perkaban)
Nomor 3 Tahun 2011.
Sesuai  peraturan  kepala  Badan
Pertanahan  Negara  (Perkaban).  Sampai dengan  tanggal  3  Maret  2011,  tidak  ada ketentuan  khusus  tentang  penghapusan hak-hak  dasar,  tetapi  Bab  VII  mengatur penyelesaian  masalah  pertanahan  yang pada  prinsipnya  ada  2  (dua)  cara penyelesaian masalah pertanahan. , yaitu 1) penegakan hukum keputusan pengadilan  dan2.  )  mengatur  perkara pertanahan di luar pengadilan. Perwujudan  putusan  pengadilan  dan penyelesaian perkara pertanahan di luar pengadilan dapat menimbulkan tindakan hukum  berisi  pencabutan  sertifikat  hak- hak  dasar.  Menurut  Putusan  Nomor  3 Tahun 2011, hak dasar dapat dihapuskan 2 (dengan cara), yaitu 1)  sesuai putusan pengadilan  dan  2)  tidak  sesuai  putusan pengadilan.
Pada  pasal  55  Perkaban  No.  3 Tahun  2011  ditegaskan  yaitu  upaya dalam  menegakkan  putusan  pengadilan yang  berkekuatan  hukum  tetap  dapat berisi  pelaksanaan  semua  putusan, pelaksanaan  sebagian  besar  putusan maupun  pelaksanaan  perintah  saja. tertulis  dengan  jelas  dalam  keputusan. Selain  itu,  pada  ayat  (2)  disebutkan bahwa  putusan  pengadilan  mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berhubungan dengan pemberian, pengalihan maupun pencabutan hak atas tanah,  termasuk  perintah  pembatalan hak  yang  dinyatakan  batal/melawan hukum. / undang-undang hak atas tanah yang  tidak  dapat  dilaksanakan,  yang mengatur  bahwa  pembuktian  hak  tidak sah / tidak mempunyai kekuatan hukum, perintah untuk mendaftar atau membatalkan  pendaftaran  dalam  buku tanah,  perintah  pemberian  hak  atas tanah  dan  peraturan  berarti  dikenai akibat hukum untuk pemberian, pengalihan atau pencabutan hak. Terhadap kesalahan pengukuran  pada  sertifikat  tanah, berdasarkan Pasal 107 Menteri Pertanian/Peraturan Badan Pertanahan Nasional  Nomor  9  Tahun  1999, ditetapkan bahwa kesalahan administrasi dalam sertifikat adalah: a. Prosedur yang salah b. Penerapan hukum yang tidak tepat c. Kesalahan izin objek hak d. Kesalahan di bawah Izin e. Kesalahan Jenis Hak f. Kesalahannya adalah hitungan luas g. Memiliki  hak  tumpang  tindih  atas tanah h. Data hukum dan fisik yang salah i. Kesalahan administrasi lainnya. Sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  di  atas,  sertipikat  yang  salah ukuran  dalam  hal  ini  adalah  sertipikat yang  cacat  administrasi  menurut  Pasal 6  (2)  Perkaban  No.  3  Tahun  2011 menjelaskan  yaitu  cacat  hukum  proses administrasi  sesuai  dijelaskan  pada ayat  (1)  meliputi  dll.  Kesalahan  ketika identifikasi  maupun  pendaftaran  hak dasar, kesalahan ketika proses
pendaftaran peralihan hak dan penerbitan  sertifikat,  kesalahan  pada proses verifikasi pada saat pendaftaran dan  pencatatan  hak,  kesalahan  dalam proses pengukuran, pemetaan, penghitungan  daerah,  pemberian  hak rangkap atau  pemberian  sertipikat  hak dasar,  kesalahan  dan  kesalahan  akan menimbulkan  kesalahan  lain  dalam penerapan hukum.
Adapun  akibat  hukum  dari kesalahan  administrasi  sertifikat,  dalam hal  ini  kesalahan  pengukuran  bidan adalah batalnya hak atas tanah. Pasal 19
UUPA  menyebutkan  bahwa  sertifikat ialah  alat  bukti  yang  kuat,  sehingga masyarakat  dapat  mempertanyakan keaslian  sertipikat  tanah  dan  apakah dapat  dibuktikan  adanya  ketidakjujuran hak  atas  tanah.belum  atau  tidak, sertipikat  tersebut  dapat  dicabut  oleh pengadilan  dan  oleh  presiden  dari  BPN bisa  memesannya.  Pencabutan  hak  atas tanah disebabkan kesalahan administrasi dan hukum dalam keputusan pemberian hak atau pemberian sertipikat dapat atau tidak dapat dilakukan dengan permohonan  pencabutan  hak  atas  tanah tersebut  perlu  dibatalkan  oleh  instansi yang  berwenang  (dalam  hal  ini  instansi yang  mewujudkan  sertifikat  hak  pakai adalah Kantor Pertanahan). Pencabutan sertifikat hakim pengadilan  tata  usaha  negara  dapat dibenarkan  sepanjang  pencabutan  itu didasarkan  pada  bukti-bukti  yang  pasti mengenai  cacat-cacat  dasar  hukum pemberian  sertifikat  itu,  baik  secara pribadi maupun demi hukum, kesadaran dan  materi. Pembatalan  hak  atas  tanah pejabat  yang  berwenang  dilakukan  jika ditemukan  adanya  kekurangan  hukum dan administrasi saat proses pengambilan keputusan untuk menerbitkan atau menerbitkan sertifikat tanpa  adanya  permintaan  dari  pihak yang  bersangkutan.  Kasus  pembatalan sertifikat karena cacat hukum administrasi dalam kajian ini diprakarsai oleh pejabat yang berwenang mengetahui  bahwa  sertifikat  tersebut mengandung  cacat  hukum  administrasi
dalam  penerbitannya,  oleh  karena  itu Kepala Dinas Pertanahan Kota mengajukan pembatalan. sertifikat tanpa permintaan  dari  pemegang  hak.  Akibat Hukum  Kesalahan  dalam  mengukur bidang  tanah  di  atas  tanah  milik masyarakat oleh BPN, dalam hal ini dapat digugat  dan  mungkin  dibatalkan  karena kesalahan  dalam  mengukur  tanah  milik masyarakat.Kepemilikan masyarakat, terutama di masa depan, dapat berakibat pada pemilik tanah pada saat melaksanakan  akta  jual  beli,  sehingga akibat  hukum  ini  dapat  dipandang  cacat administrasi. Kesalahan  pengukuran  bidang tanah,  yang  tidak  sesuai  dengan pekerjaan  lapangan  dan  tidak  sesuai dengan  diagram  peta  dalam  sertifikat, menyebabkan  kepala  kantor  kadaster memiliki tanggung jawab dalam administratif  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  63  PP  24  /.  1997,  apabila  dalam menjalankan  tugas  kedinasan  seseorang sesuai ketentuan dalam PP 24 /1997 dan ketentuan  peraturan  pelaksanaan  serta peraturan lainnya, Kepala  Kantor Pertanahan diberikan sanksi pelanggaran administratif menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.  hukum  dan  peraturan  yang berlaku. Namun apabila terdapat kesalahan teknis dalam pendataan, maka kepala kadaster berhak membuat catatan untuk  dilampirkan  sesuai  dengan ketentuan  pasal  ini.  1  ayat  (3)  dan  (6) Peraturan  Menteri  Pertanian/Kepala BPN  3/1997.  Mengenai  sanksi  terhadap orang  yang  memindahkan  batas  tanah, maka  berlakunya  sanksi  pidana  yang diatur  dalam  pasal  424  KUHP  adalah sebagai berikut : Pasal 385 ayat (1) KUHP Ancaman  pidana  penjara  bagi  jangka waktu  tidak  lebih  dari  empat  tahun: Setiap  orang,  dengan  maksud  untuk mengambil  keuntungan  secara  melawan hukum  bagi  diri  mereka  sendiri  atau orang  lain,  menjual,  memperdagangkan atau  menyerang  dengan  mengabaikan kredit setiap hak yang tidak diklaim atas tanah,  untuk  membangun,  membangun,
menanam  atau  menabur  benih  di  atas tanah  yang  tidak  bersertifikat  tanah, sekalipun pemiliknya diketahui atau juga mempunyai hak atas orang lain Pasal 424 KUHP Seorang  penjabat  dengan  memperkaya diri  sendiri  atau  orang  lain  ketika melawan  hukum,  dengan  menyalahkan kekuasaanya, memakai hak tanah negara di  atas  mana  hakhak  pakai  Indonesia, diancam  dengan  Pindana  penjara  paling lama enam tahun. Apabila dalam proses pengukuran  peta  dasar  terdaftar,  peta terdaftar  dan  gambar  survei  terdapat kesalahan  teknis  pada  data  pengukuran, maka kepala lembaga pertahanan berhak untuk  memperbaiki  kesalahan  tersebut dengan  membuat  catatan  perbaikan sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Pasal 41. ayat (3) dan (6) dari Menteri  Pertanian/Kepala  BPN  3/1997. Berdasarkan  Pasal  19  ayat  (1)  Permen Agararia/Kepala  BPN  3/1997  mengatur bahwa  untuk  keperluan  penetapan batas-batas  bidang  tanah,  pemohon dilibatkan.  Pembatalan  suatu  sertipikat karena  cacat  administrasi  yang  dibuat tanpa  melalui  penetapan  Pengadilan hanya berlaku jika tidak ada perselisihan hak  dan  jika  dalam  permohonan pencabutan  akta  tersebut  terdapat perselisihan, baik perselisihan administrasi  maupun  hak.  perselisihan. atau  terindikasi  adanya  tindak  pidana, BPN  tidak  dapat  mencabut  sertifikat karena  memerlukannya.  Pembatalan sertipikat  karena  cacat  administrasi berupa  kesalahan  pengukuran  bidang tanah dilakukan apabila tidak memungkinkan  dilakukan  perubahan data  pendaftaran  tanah.  Selama  data kadaster  dapat  diperbaiki,  lebih  baik membatasi  peningkatan  data  kadaster, dan tidak mencabut sertifikat. Peraturan  Menteri  Pertanian Negara/Direktur Badan Pertanahan Negara  Nomor  3  Tahun  1999  tentang Keputusan  Pemberian  dan  Pembatalan Pemberian  Hak  Atas  Tanah,  selanjutnya disebut Nomor PMNA/KBPN. Pada bulan Maret  1999  secara  khusus  diatur:
“Putusan peralihan tanah dicabut karena kesalahan  hukum  dalam  membuat  atau melakukan pelaksanaan putusan pengadilan,  dan  mempunyai  akibat hukum yang tetap”. Pasal  1  Peraturan  Menteri
Pertanian/Direktur  Badan  Pertanahan Nasional Nomor  14 Tahun 1999 tentang Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan Hak Pengelolaan dan Penggunaan Tanah, yang  seterusnya  disebut  PMNA/KBPN
Nomor  9  Tahun  1999,  mengacu  pada pembatalan  hak  atas  tanah  sebagai berikut:  “ Keputusan  untuk  memberikan hak  atas  tanah  atau  sertifikat  hak  atas tanah, atau untuk menegakkan keputusan pengadilan yang telah mendapatkan  kekuatan  hukum  tetap, dibuat  karena  cacat  administrasi  hukum dalam keputusan”. Ada  3  (tiga)  model  pencabutan  hak  atas tanah, yaitu:
1) Hak  guna  tanah  batal  karena  belum lengkapnya  penerapan  hukum  tata usaha negara. 2) Dibatalkannya  hak  guna tanah  tanpa diminta disebabkan kesalahan hukum administratif. 3) Dibatalkannya hak atas tanah dengan mengeluarkan  putusan  pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap Sedangkan  untuk  penetapan  batas tanah,  tentunya  jika  terjadi  sengketa sedikit  lebih  rumit.  Jika  tidak  ada perselisihan,  masalah  tersebut  harus dipahami dari para  pihak yang berhubungan langsung dengan hubungan tanah  yang  diuji.  Pilihan  terbaik  dalam memperbaiki peta tanah adalah membuat klaim baru di hadapan/informasi pihak yang berbatasan  langsung  dengan  tanah. Langkah-langkah  lebih  lanjut  sedang diambil  untuk  menyelesaikan  sengketa yang  tidak  diinginkan  dan  diberikan kepastian  kepada  seluruh  pihak  yang memiliki kepentingan mengenai hak atas tanah  yang  berbatasan  langsung  dan supaya tidak ada pihak yang merasa rugi sebagai akibat dari tindakan tersebut.

## 5. SIMPULAN
Hal  ini  dipertegas  lagi  melalui adanya  Pasal  19  ayat  (1)  Menteri Pertanian/Kepala  BPN  3/1997  yang mengatur  dalam  keperluan  penetapan batas-batas  bidang  tanah,  orang  yang mengajukan  pendaftaran  tanah  secara sporadis  aplikasi  atau  hak  Pemegang bidang tanah yang tidak terdaftar namun tidak ada dokumen/gambar ukuran yang sah  atau  dokumen/gambar  ukuran  yang tidak relevan lagi sesuai dengan keadaan sebenarnya dan departemen penguasaan tanah  dalam  proses  pendaftaran  tanah yang sistematis. Batas tanah yang sedang dipertimbangkan harus ditunjukkan, dan jika  ada  kesepakatan  tentang  batas dengan  orang  yang  berhak  atas  bidang tanah  yang  berdekatan,  Anda  harus memasang batas.
Sertifikat  merupakan  peraturan administrasi  (KTUN),  apabila  dalam proses  penerbitan  sertipikat  terdapat kesalahan  berupa  kekeliruan  dalam mensurvei  tanah  atau  kerusakan  pada orang  lain,  maka  sertipikat  tersebut dapat  dicabut.  Kasus  ini  tergolong sengketa  TUN.  Permohonan  pembatalan dapat  diajukan  kepada  Badan  Tun  atau wakilnya  (Kantor  Pertanahan),  atau dapat  juga  diajukan  kepada  Pengadilan Tun karena KTUN bersengketa. Setelah mengetahui bahwa kantor  desa  adalah  juru  tulis  di  kebun dan  sertifikat  hak  atas  tanah  adalah KTUN, sengketa dicatat sebagai sengketa dengan  kebun.  Penyelesaian  sengketa TUN  ini  dijalankan  dengan  2  (dua)  cara, ialah  dari  upaya  administratif  dan dengan  PTUN.  Upaya  administratif  ini diwujudkan  dalam  bentuk  protes  oleh instansi  yang  menerbitkan  KTUN,  dalam hal  ini  Kantor  Pertanahan.  Oleh  karena itu, jika ada perselisihan dengan lembaga pengawas  harus  diselesaikan  secara administratif,  jika  tidak  ada  hasil,  maka akan  dibawa  ke  pengadilan  tata  usaha negara.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman.  2008. Beberapa  Aspek Tentang  Hukum  Agraria ,  Bandung: Alumni. Achmad Rubaie. 2007. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum . Cetakan Pertama.  Malang:  Bayu  Media Publishing. Adrian.  2009. Peralihan  Hak  Atas  Tanah dan  Pendaftarannya .  Jakarta:  Sinar Grafika. Ali  Achmad  Chomzah.  2003. Hukum Pertanahan:  Pemberian  Hak  Atas Tanah  Negara,  Sertifikat  dan Permasalahan .  Jakarta:  Pretasi Pustaka. Bachtiar  Effendie.  1993. Pendaftaran Tanah  di  Indonesia  dan  Peraturan- Persturan  Pelaksansanya .  Alumni: Bandung. Bahder  Johan  Nasution.  2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum .  Bandung:  Mandar Maju. Boedi  Harsono.  2008 “Hukum  Agraria Indonesia,  Sejarah  Pembentukan Undang-Undang  Pokok  Agraria,  Isi dan Penjelasannya” . Jakarta: Djambatan. Effendi  Perangin-Angin.  1991. Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Rajawali. Florianus  SP.  Sangsun.  2007. Tata  Cara Mengurus Sertifikat Tanah . Cetakan Ketiga. Jakarta: Visimedia. Hasan  Basri  Nata  Menggala  dan Sarjita.  2005. Pembatalan  dan Kebatalan Hak Atas Tanah. Tugujogja Pustaka. Ismail  Ilyas.    2011. Konsepsi  Hak  Garap
Atas  Tanah. Bandung:  Citapustaka Media Perintis.
Laila  Nurul.  2020.  “ Antisipasi  dan penyelesain  sangketa  jika  salah ukur tanah ”. Jember: UNEJ. Mochammad  Tauhid,  2009. Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan  Dan  Kemakmuran Rakyat  Indonesia .  Bogor:  STPN Press.
Nyoman  Satyayudha  Dananjaya.  2016. “Pembatalan  Sertipikat  Hak  Milik dan  Akibat  Hukumnya  Terhadap
Akta  Jual  Beli ”.  Jurnal  Bina  Mulia Hukum,  Volume  1,  Nomor  1, September 2016. Permata, Safa’at, dan Safi’i, “Implementasi  Putusan  Hakim Terhadap  Pembatalan  Sertifikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Pada  Kantor  Pertanahan  Kota Malang)”; Hidayat, “Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat  Hak  Atas  Tanah  Pada Kawasan Hutan. Rianto Adi. 2004. Metode Penelitian Sosial dan Hukum , Jakarta: Granit.. Susanto. 2014. Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997.  Jurnal  Ilmu  Hukum,  10,  76– 82. Sutedi  Adrian.  2010. Hukum  Perizinan Dalam  Sektor  Pelayanan  Publik . Jakarka: Sinar Grafika Syafruddin  Kalo.  2007.  Aspek  dan Implikasi Hukum dalam Pendaftaran Tanah dan Penertiban Sertifikat  Hak-Hak  atas  Tanah, (Medan, Makalah Pertemuan Koordinasi  Teknis  Kuasa  Hukum Pemda  untuk  Penanganan  Perkara di  Peradilan  pada  28  November 2007), di unduh dari http://www.hukumonline.com tanggal 21 Mei 2022 Soerjono  Soekanto.  2014. Pengantar
Penelitian  Hukum ,  Jakarta:  UI Press. Hlm. 52

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kementerian Agraria. “Peraturan Menteri Agraria (PMNA) Nomor 3, Pasal 1 Angka  (5)  Tentang  Pemetaan Bidang Tanah” (1997) Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor  24,  Pasal  1  Angka  (14)  Tentang Peta Dasar” (1997)
Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor  24,  Pasal  1  Angka  (14)  Tentang Peta Dasar” (1997) Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor  24,  Pasal  1  Angka  (14)  Tentang Peta Dasar” (1997)
Undang-Undang  Pokok  Agraria  Pasal  19 Ayat (2)