INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 615-624 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Optimalisasi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Mendukung Code of Conduct Penyelesaian Konflik di Wilayah Laut China Selatan
Widiyanto 1 ✉ , Syaiful Anwar 2 , Agung Risdhianto 3
Universitas Pertahanan Republik Indonesia Email: widi93@yahoo.com 1 ✉

## Abstrak
Permasalahan  Laut  China  Selatan  menjadi  salah  satu  urgensi  yang  perlu  segera  di  selesaikan  bagi negara-negara di wilayah Asia Tenggara, hal ini di dasarkan pada potensi meluasnya konflik yang akan mengakibatkan lebih banyak negara adidaya yang terlibat pada permasalahan ini, hal ini dapat dilihat dari munculnya Amerika Serikat sebagai salah satu aktor yang telah hadir untuk mendukung negara- negara sekutu di Asia Tenggara. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana penerapan kontak bilateral  dan  multilateral  antara  pejabat  senior  pertahanan  dalam  mendorong  resolusi  damai  serta Pelaksanaan operasi gabungan dan latihan militer bilateral dan multilateral dengan negara lain untuk meningkatkan  stabilitas  regional.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode deskriptif  analisis  yang  didukung  dengan  wawancara,  studi  pustaka  dan  observasi  sebagai  metode dalam penelusuran data dan fakta, dimana berdasarkan  hasil penelitian diketahui bahwa Salah satu bentuk  dari  Penerapan  kontak  bilateral  dan  multilateral  antara  pejabat  senior  pertahanan  untuk mendorong resolusi damai, di laksanakan melalui  ASEAN Defence Minister’s Meeting Plus (ADMM Plus), ADMM-Plus  menyediakan  kerangka  kerja  kelembagaan  bagi  negara-negara  anggota  ASEAN  untuk dapat memperluas cakupan program kerja yang dilaksanakan dalam kerjasama militer. Kegiatan militer dan  kerjasama  ini  mencakup  berbagai  informasi  yang  secara  intens  diinformasikan  pada  setiap anggotanya dan Pelaksanaan operasi gabungan bilateral dan multilateral serta latihan militer dengan negara  lain  untuk  meningkatkan  stabilitas  regional,  dalam  beberapa  bentuk  di  laksanakan  dengan latihan bersama antar negara di sebuah kawasan, Latihan bersama antar negara seringkali dilaksanakan dalam sebuah payung hukum kerjasama yang disebut sebagai Defence Cooperation Agreement (DCA). Kata Kunci: Konflik Laut China Selatan, Diplomasi Pertahanan, Code of Conduct Laut China Selatan, Laut China Selatan

## Abstract
The South China Sea problem is one of the urgency that needs to be resolved immediately for countries in the Southeast Asian region, this is based on the potential for widespread conflict which will result in more superpowers being involved in this problem, this can be seen from the eexisted of the United States as one of the actors that have been present to support allied countries in Southeast Asia. This study aims to analyze how  the application of bilateral and multilateral contacts between senior defense officials  in  encouraging  peaceful  resolutions  as  well  as  the  implementation  of  joint  operations  and bilateral  and  multilateral  military  exercises  with  other  countries  to  enhance  regional  stability.  This research  uses  a  qualitative  approach  with  descriptive  analysis  methods  supported  by  interviews, literature studies and observations as methods in tracing data and facts, where based on the results of the study it is known that one form of the application of bilateral and multilateral contacts between senior defense officials to encourage peaceful resolution, is carried out through the ASEAN Defence Minister's  Meeting  Plus  (ADMM  Plus),  ADMM-Plus  provides  an  institutional  framework  for  ASEAN member states to be able to expand the scope of work programs implemented in military cooperation. These military activities and cooperation include information that is intensely informed to each member and the conduct of joint bilateral and multilateral operations and military exercises with other countries to enhance regional stability, in some form carried out by joint exercises between countries in a region, Joint exercises between countries are often carried out under a legal umbrella of cooperation called the Defence Cooperation Agreement (DCA).
Keywords: South China Sea Conflict, Defense Diplomacy, South China Sea Code of Conduct, South China Sea

## PENDAHULUAN
Selama satu dekade terakhir, perkembangan politik dunia telah mengalami banyak perubahan yang sangat dinamis di berbagai daerah. Di kawasan Asia-Pasifik, klaim teritorial di  Laut  Cina  Selatan  semakin  mengkhawatirkan  Amerika  Serikat,  yang  secara  bertahap melemahkan  pengaruhnya  di  Timur  Tengah  yang  telah  menjadi  perhatiannya  selama beberapa  dekade.  Fakta  ini  membuktikan  bahwa  kebijakan  Amerika  Serikat  untuk  lebih memperhatikan  kawasan  Asia-Pasifik  (pivot  to  Asia)  ditujukan  untuk  menjaga kepentingannya di kawasan dalam bentuk geopolitik dan geostrategi (Pedrason, 2021).
Amerika Serikat menilai sengketa teritorial antar negara di kawasan Laut China Selatan merupakan potensi ancaman yang dapat mengganggu jalur perdagangan, ekonomi, dan bisnis yang saat ini menjadi sumber devisa bagi Amerika Serikat. Kebijakan Amerika Serikat ini telah mendesak China untuk bersiap mengamankan wilayahnya dengan membangun dan mengembangkan  kekuatan militernya di Laut China Selatan, dalam hal  ini Mahroza (2022) mengatakan bahwa langkah ini merupakan respons kekuatan besar.
Langkah  itu  kemudian  disebut  sebagai  kebangkitan  China  untuk  mewujudkan ambisinya sebagai kekuatan terbesar kedua di dunia dalam bidang ekonomi dan militer setelah Amerika Serikat (Seskoad, 2019). Perluasan hegemoni Tiongkok di kawasan Laut Cina Selatan diwujudkan dengan  reklamasi  dan pembangunan  infrastruktur di  pulau-pulau  di kawasan Laut Cina Selatan. Langkah China ini telah menjadi ancaman bagi negara-negara di sekitar kawasan ini.
Di  sektor  pertahanan,  Amerika  Serikat  melakukan  strategi  Freedom  of  Navigation Operations  (FONOPs)  yang  diterapkan  hingga  23  kali  pada  tahun  2019,  dengan  tujuan strategis memindahkan 60 persen armada angkatan laut Amerika Serikat ke kawasan Indo- Pasifik paling lambat tahun 2020 (Iswara, 2020). Strategi ini merupakan langkah besar untuk memastikan kehadiran A.S. di kawasan ini dengan melakukan operasi penjaga dalam jarak 12  mil  dari  pulau-pulau  yang  disengketakan  untuk  menyeimbangkan  hegemoni  militer Tiongkok di Laut Cina Selatan (Perwita, 2017).
Dalam  perkembangannya,  sejak  2010  konflik  LCS  juga  mulai  "menyeret"  Indonesia setelah China menguasai wilayah utara Kepulauan Natuna, yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sementara itu, menurut Perwita (2017) klaim China atas perairan wilayah Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum dan hanya didasarkan pada  argumen  zona  penangkapan  ikan  tradisional.  Klaim  sepihak  China  atas  perairan Natuna terus membawa Indonesia dan China ke situasi "panas" pada 2013 dan mencapai puncaknya pada 2016.
Pada  bulan  Maret,  Mei,  dan  Juni  2016,  sejumlah  kapal  penangkap  ikan  Tiongkok berlayar ke ZEE Indonesia dan melakukan sejumlah kegiatan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing). Insiden itu terjadi lagi pada 2019 dan 2020, kali ini tidak  hanya  kapal  penangkap  ikan  yang  terlibat,  tetapi  penjaga  pantai  Tiongkok  juga melakukan pelanggaran serupa.
Dalam  perspektif  Indonesia,  baik  diplomasi  secara  umum  maupun  diplomasi pertahanan pada khususnya merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga stabilitas wilayah Indonesia, dimana secara umum diplomasi pertahanan tidak hanya sebagai alat tawar-menawar tetapi juga dapat digunakan untuk menengahi potensi konflik. Di kancah internasional,  setiap  negara  memiliki  kepentingan  nasionalnya  masing-masing,  sehingga sudah biasa ketika perbedaan tersebut menimbulkan friksi dan menjadi pemicu konflik antar negara. Untuk mengatasi ketegangan tersebut, maka negara menggunakan jalur diplomasi dalam mengamankan dan mencapai kepentingan nasionalnya (Jemadu, 2008)
Berdasarkan  pada  latar  belakang  fakta  fenomena  yang  merupakan  sebuah  sintesa teoritis  dari  teori  yang  disampaikan  oleh  Cottey  dan  Fortser  (2004),  maka  dapat  di asumsikan bahwa berbagai fakta tersebut menunjukan bahwa dalam sengketa Laut Cina Selatan,  Indonesia  pada  dasarnya  berusaha  berada  pada  posisi  netral  dan  jika memungkinkan  menjadi  mediator  potensial.  Namun,  dengan  kepentingan  nasional Indonesia  (klaim  China  di  perairan  Natuna)  dan  kenyataan  tentang  geopolitik  saat  ini, hampir tidak mungkin bagi Indonesia untuk mempertahankan posisi itu.
Selain itu, jika di elaborasikan dengan berbagai konflik yang terjadi di lapangan, meski Indonesia  bukan  bagian  pihak  yang  mengklaim  Laut  China  Selatan,  namun  potensi Indonesia  secara  diplomatis  bisa  kuat  dalam  posisi  sebagai  mediator.  Posisi  ini  dapat digunakan  untuk  melindungi  kepentingan  nasional  Indonesia  agar  dapat  mengatasi tindakan negara lain, terutama China yang mulai tegas dan siap dalam menyikapi berbagai kemungkinan, khususnya terhadap pihak- pihak yang memposisikan diri sebagai “claimant state”, namun dalam hal ini pelaksanaan diplomasi yang dilakukan Indonesia tampaknya tidak  berjalan  maksimal.  Beberapa  diplomasi  pertahanan  Indonesia  yang  bertujuan mengurangi penyebaran konflik di kawasan LCS.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  peneliti  menggunakan  penelitian  kualitatif penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  dan tindakan,secara holistik,  dan  dengan cara  deskripsi dalam bentuk kata-kata  dan  bahasa, pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode alamiah.  Penelitian  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti kondisi obyek alamiah (Moleong, 2012).
Pendekatan kualitatif adalah Penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara  triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (sugiyono, 2015).
Dari latar belakang penelitian penulis berasumsi bahwa penelitian ini lebih sesuai jika menggunakan  penelitian  kualitatif  sebagai  metode  dalam  pelaksanaan  penelitian  hal  ini dikarenakan Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan
dalam penelitian kualitatif (Miles, 1992) andasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus  penelitian  sesuai  dengan  fakta  di  lapangan.  Selain  itu  landasan  teori  ini  juga bermanfaat  untuk  memberikan  gambaran  umum  tentang  latar  penelitian  dan  sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  bentuk  dari  Penerapan  kontak  bilateral  dan  multilateral  antara  pejabat senior pertahanan untuk mendorong resolusi damai, di laksanakan melalui ASEAN Defence Minister’s Meeting Plus (ADMM Plus). ADMM -Plus dibentuk sebagai upaya memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan pada tiga level. Pertama, mempromosikan kerjasama praktis di tingkat operasional antara militer ASEAN melalui rencana kerja dua tahun yang disusun oleh kepala angkatan bersenjata negara-negara ASEAN. Kedua, keterlibatan ASEAN dengan negara non-ASEAN dalam isu non tradisional serta lintas batas. Terakhir yaitu dapat memperkuat sentralitas dalam perencanaan keamanan di Asia Tenggara.
Pada  umumnya,  ADMM-  Plus  memiliki  tujuan  untuk  mengupayakan  terciptanya komitmen dalam menjalankan kerjasama dibidang diplomasi pertahanan diantara sesama negara anggotanya Forum ADMM-Plus yang merupakan forum pertahanan yang bersifat konsultatif mendorong para anggota berfokus pada beberapa tantangan dari terbentuknya ADMM-Plus. Kerjasama yang terjalin diharapkan dapat menumbuhkan tercapainya tujuan yang disepakati pada pertemuan yang dilaksanakan para anggotanya.
ADMM-Plus menyediakan kerangka kerja kelembagaan bagi negara-negara anggota ASEAN  untuk  dapat  memperluas  cakupan  program  kerja  yang  dilaksanakannya  dalam kerjasama militer. Kegiatan militer dan kerjasama ini melibatkan berbagai informasi yang secara  intens  diinformasikan  pada  setiap  anggotanya.  Semakin  berkembangnya  peran ASEAN Defence Ministers Meeting Plus (ADMM Plus) sebagai Forum Diplomasi Pertahanan di kawasan Asia Forum ADMM memiliki anggota tetap yaitu semua negara anggota ASEAN, yang  terdiri  dari  Brunei  Darussalam,  Kamboja,  Indonesia,  Lao  PDR,  Malaysia,  Myanmar, Philipines,  Singapore,  Thailand,  dan  Vietnam  yang  termasuk  ke  dalam  anggota  ADMM tersebut.
Pertemuan ADMM keempat yang bertempat di Hanoi, Viet Nam pada bulan Mei 2010. Dalam pertemuan ini hanya menganalisis terkait rencana pembentukan ADMM-Plus, dari pertemuan  ini  tidak  banyak  membahas  tentang  isu  pertahanan,  yang  dilakukan  para menteri pertahanan ialah mengupayakan pembentukan ADMM-Plus untuk menjadi forum pendamping  ADMM  dalam  forum  diplomasi  pertahanan.  Pada  ADMM  ke  empat  ini
mengupayakan proses peresmian dari forum ADMM-Plus pada tahun yang sama. ADMM- Plus memiliki tujuan untuk menyediakan wadah bagi ASEAN dan delapan mitra dialognya untuk  memperkuat  kerjasaman  di  bidang  keamanan  dan  pertahanan  demi  terciptanya kedamaian, stabilitas, dan pembangunan wilayah.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  di  interpretasikan  bahwa  Keberadaan  ADMM menjadi  salah  satu  penopang  bagi  terbangunnya  salah  satu  pilar  ASEAN  Community, dimana Salah satu dasar dalam pembentukan sebuah komunitas  dalam kawasan adalah rasa saling percaya antara satu dengan lainnya. Demikian pula dalam pilar komunitas politik dan  keamanan,  unsur  utama  dalam  hal  ini  adalah  rasa  saling  percaya  bahwa  kebijakan pertahanan  yang  dikeluarkan  oleh  sebuah  negara  bukan  ditujukan  untuk  mengancam negara  lain  dalam  komunitas  tersebut.  Maka  dalam  hal  ini  ADMM  memainkan  peranan signifikan dalam upaya untuk memperkuat pilar ASEAN Community dalam bidang politik dan keamanan.
ADMM dalam hal ini tidak hanya memiliki signifikansi terhadap keamanan kawasan semata  dalam  mempercepat  kohesi  kawasan  dan  menjaga  stabilitas  di  dalam  kawasan. ADMM  menjadi  sebuah  instrumen  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  negara-negara  yang berada  di  kawasan  Asia  Tenggara  untuk  menjalankan  diplomasi  pertahanan  mereka. Demikian pula dengan Indonesia yang melihat bahwa keberadaan ADMM dapat menjadi sebuah instrumen strategis bagi Indonesia untuk menjalankan diplomasi pertahanan secara multilateral  baik  terhadap  seluruh  negara  di  Asia  Tenggara  maupun  terhadap  negara- negara di luar kawasan.
Bagi  Indonesia  sendiri,  ADMM  menjadi  salah  satu  mekanisme  yang  sangat  efektif dalam mengimplementasikan diplomasi pertahanan. Hal ini terkait dengan sifat dari ADMM yang merupakan forum multilateral yang mempertemukan sesama negara di Asia Tenggara maupun dengan negara-negara di luar kawasan melalui mekanisme ADMM plus. Indonesia memanfaatkan  berbagai  dialog  konstruktif  yang  digelar  untuk  menyampaikan  berbagai kebijakan pertahanan yang terkait dengan respon Indonesia terhadap dinamika keamanan baik  yang  berasal  dari  dalam  kawasan,  dari  dinamika  keamanan  global  serta  dinamika keamanan domestik yang ada di Indonesia.
Mengacu  pada  deskripsi  tersebut,  Sejatinya  diplomasi  yang  dilakukan  oleh  sebuah negara  adalah  untuk  menyampaikan  kebijakan  luar  negeri  terhadap  negara  lain  demi mencapai kepentingan nasionalnya. Demikian pula yang kemudian menjadi landasan dari dilaksanakannya  diplomasi  pertahanan  oleh  pemerintah  Indonesia.  Indonesia  telah melaksanakan  diplomasi  pertahanan  dengan  beberapa  negara  secara  bilateral  dengan
strategi  serta  agenda  yang  berbeda.  Dalam  kesempatan  ini,  penulis  akan  memaparkan mengenai  diplomasi  pertahanan  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  Indonesia  secara multilateral dalam kerangkan ADMM.
Pelaksanaan operasi gabungan bilateral dan multilateral serta latihan militer dengan negara lain untuk meningkatkan stabilitas regional, dalam beberapa bentuk di laksanakan dengan latihan bersama antar negara di sebuah kawasan, Latihan bersama antar negara seringkali  dilaksanakan  dalam  sebuah  payung  hukum  kerjasama  yang  disebut  sebagai Defence Cooperation Agreement (DCA) dimana didalamnya terdapat joint exercise berarti suatu manuver militer gabungan angkatan bersenjata dalam satu negara, simulasi operasi masa perang dan lainnya yang melibatkan perencanaan bersama, persiapan, eksekusi, dan evaluasi.
Beberapa  pelaksanaan  operasi  gabungan  yang  bersifat  bilateral  dan  multilateral antara Indonesia dengan  beberapa negara  dapat di klasifikasikan sebagai latihan militer dengan negara ASEAN, maupun dengan negara adidaya, salah  satunya amerika serikat. Sejauh ini sudah ada beberapa pelatihan bilateral di Indonesia, tetapi peningkatan pelatihan antara kedua negara akan berdampak sebagai unjuk kekuatan untuk mencegah terjadinya tindakan terorisme di Indonesia atau Asia Tenggara. Jika pelatihan tersebut menjadi efektif, maka ada kemungkinan negara anggota ASEAN lain akan bergabung untuk menunjukkan bahwa  menanggulangi    ancaman  terorisme  di  Asia  Tenggara  adalah  merupakan  tujuan utama.
Garuda Shield, CARAT (Cooperation Afloat Readiness and Training), dan Cope West Exercises  adalah  contoh  bagaimana  Indonesia  dan  Amerika  Serikat  bekerja  sama  untuk melaksanakan  latihan  bersama.  Latihan-latihan  tersebut  digunakan  untuk  meningkatkan kemampuan  antar  kedua  negara  dan  menunjukkan  kepada  musuh  atas  gelar  kekuatan militer  Indonesia  dengan  militer  Amerika  Serikat  sehingga  diharapkan  memberikan  efek gentar  dalam  mengantisipasi  rencana  aksi  terorisme  baik  di  Indonesia  maupun  Asia Tenggara.
Indonesia adalah salah satu negara yang membangun Kerjasama  Intelijen Gabungan 6  negara  ASEAN  (Brunei  Darusalam,  Indonesia,  Malaysia,  Singapura,  Thailand,  Filipina) bernama  “Our  Eyes”.  Persekutuan  tersebut  mirip  konsep  kerjasama  “Five  Eyes”  dimana Amerika Serikat,  Australia,  Selandia  Baru,  Kanada  dan  Inggris.  Pertemuan  “Our  Eyes” dilaksanakan di Jakarta dan Bali  pada  Oktober 2017, hal ini dikarenakan Indonesia ingin menunjukkan kepada negara anggota ASEAN dan negara Amerika Serikat bahwa Indonesia
sudah siap berperan sebagai salah satu pemimpin di ASEAN untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan deteksi dini akan potensi ancaman terorisme di Asia Tenggara.
Amerika  Serikat  juga  tidak  ragu  untuk  memberikan  dukungan  penuhnya  melalui International  Military  Education  and  Training  (IMET),  Antiterrorism  Assistance  Program, Counterterrorism  Assistance  Program,  Military  spare  parts  for  non-lethal  items  dan Economic Support Funds. Melalui program-program tersebut TNI dan POLRI bekerja sama dengan Amerika Serikat dengan taktik baru, peralatan dan persenjataan yang lebih canggih. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat mendorong Indonesia sebagai salah satu negara pemimpin di Asia Tengara untuk menanggulangi ancaman terorisme di Asia Tenggara. Peran baru tersebut akan menciptakan kesempatan baru dan lebih luas lagi bagi  Indonesia  untuk  mengembangkan  kemampuan  dan  taktik  dalam  bidang penanggulangan terorisme.
Melalui  kerja  sama  Indonesia  dan  Amerika  Serikat  yang  berkelanjutan  tersebut, diharapkan  dapat  menemukan  suatu  langkah-langkah  preventif  dalam  menanggulangi ancaman  terorisme  baik  di  negara  Indonesia  maupun  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Maka gagasan inovatif p erlunya untuk disampaikan dan ditindaklanjuti dalam pembentukan “Task Force Counter Terorrism” yang solid dengan menggabungkan unsur -unsur dari berbagai intansi yang terkait seperti: Badan Intelijen Nasional, Intelijen Kepolisian, Intelijen Militer, dan Pasukan Khusus dari kedua negara tersebut.
Selain kerjasama bilateral, Indonesia juga melakukan berbagai kooperasi multilateral demi menghadapi berbagai ancaman maritim yang mungkin terjadi di perairannya. Sejalan dengan  lingkaran  konsentris  dari  kebijakan  luar  negeri  Indonesia,  prioritas  kerjasama berfokus pada kawasan Asia terutama Asia Tenggara. Namun, hal tersebut bukan berarti Indonesia tidak menginisiasi kerjasama dalam lingkup yang lebih luas lagi.
Berdasarkan uraian diatas, Kerjasama multilateral yang dilakukan Indonesia, terdapat pula  sejumlah  inisiasi  lain  yang  meliputi  agenda-agenda  seperti  pertukaran  informasi, latihan  bersama,  hingga  penyelenggaraan  dialog.  Indonesia  juga  menjalin  kooperasi dengan IMB, yang merupakan badan yang ada di bawah ICC dengan tugas mengumpulkan data aktual mengenai  kejahatan  di laut yang terjadi secara  berkala. Meskipun Indonesia masih dapat digolongkan sebagai negara dengan kasus kejahatan transnasional yang cukup tinggi,  pada  Januari  2020  lalu  pemerintahan  Indonesia  setuju  untuk  tetap  menjalankan kerjasama dengan IMB untuk mencegah adanya pembajakan dan perampokan lebih lanjut. Dengan demikian, hasil yang diharapkan dari adanya berbagai kerjasama multilateral ini
dapat  terselesaikannya  dan  tertanganinya  masalah-masalah  non-tradisional  yang  telah disebutkan secara damai.

## SIMPULAN
Pada aspek tujuan,  pada  dasarnya Implementasi kontak  bilateral dan multilateral antara pejabat senior pertahanan untuk mendorong resolusi damai, memiliki tujuan untuk mengupayakan terciptanya komitmen dalam menjalankan kerjasama dibidang diplomasi pertahanan diantara sesama negara anggotanya. Forum ADMM-Plus yang merupakan forum  pertahanan  yang  bersifat  konsultatif  mendorong  para  anggota  berfokus  pada beberapa  tantangan  dari  terbentuknya  ADMM-Plus,  yaitu  kondusifitas  kawasan, keamanan regional, keterbukaan, dan solidaritas wilayah ASEAN dari pengaruh proxy dari negara  lain  yang  berupaya  menanamkan  pengaruh  di  Asia  Tenggara  secara  militer, sehingga  tidak  ada  saling  curiga  antar  negara  dalam  menanggapi  sebuah  isu  terkait dengan pertahanan dan keamanan.
Pelaksanaan operasi gabungan bilateral dan multilateral serta latihan militer dengan negara lain untuk meningkatkan stabilitas regional, dalam beberapa bentuk di laksanakan dengan latihan bersama antar negara di sebuah kawasan, Latihan bersama antar negara seringkali  dilaksanakan  dalam  sebuah  payung hukum kerjasama  yang disebut sebagai Defence  Cooperation  Agreement  (DCA).  Selain  kerjasama  bilateral,  Indonesia  juga melakukan berbagai kooperasi multilateral demi menghadapi berbagai ancaman prioritas kerjasama  berfokus  pada  kawasan  Asia  terutama  Asia  Tenggara.  Namun,  hal  tersebut bukan berarti Indonesia tidak menginisiasi kerjasama dalam lingkup yang lebih luas lagi.
Beberapa kerjasama regional dan multilateral yang dilakukan Indonesia diantaranya Malacca Strait Patrol, Maphilindo, ASEAN Maritime forum, ASEAN Outlook on the indo- Pacific,  ASEAN  Regional  Forum  (ARF),  ASEAN  defense  Minister  meeting  (ADMM), Southeast  Asia  Cooperation  and  Training  (SEACAT)  dan  Multilateral  Naval  Exercise Komodo (MNEK). Kerjasama multilateral yang dilakukan Indonesia tidak hanya terbatas dari beberapa pelaksanaan yang telah di jelaskan sebelumnya, Terdapat pula sejumlah inisiasi lain yang meliputi agenda-agenda seperti pertukaran informasi, latihan bersama, hingga penyelenggaraan dialog.
DAFTAR PUSTAKA
Cottey,  A  and  Foster,  A  (2004)  Reshaping  Defence  Diplomacy:  New  Roles  for  Military Cooperation. New York: Oxford University Press.
Jemadu, Aleksius (2008). Politik Global dalam Teori &; Praktik. Jakarta : Penerbit Graha Ilmu.
Mahroza, Joni, Rajendra, Penny. Wibisono, Makarim (2022) “Indonesia’s Vision As Global Maritime Fulcrum: A Geopolitical Strategy To Address Geopolitical Shifts In Indo- Pacific. Journal of Positive School Psychology
Miles,  M.  (1992).  Analisis  Data  Kualitatif  Buku  Sumber  Tentang  Metode-metode  Baru. Jakarta: UI Press.
Moleong, L. (2012). Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi), Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Pedrason, Rodon (2021) Indo-Pasifik dalam perspektif geopolitik dan geostrategi. Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia. Vol 7 No 1.
Perwita, Anak Agung Banyu (2017) The Implementation Of Socialist Republic Of Vietnam’s Defense Policy In Encountering People’s Republic Of China’s Strategic Position In The South China Sea Dispute, Jurnal Politica Vol 8 No 1.
Sugiyono, (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Penerbitg Alfabeta.