REVENUE ANALYSIS IN BUDGET REALIZATION REPORTS TO ASSES FINANCIAL PERFORMANCE
(Studies on Financial And Asset Management Bodies in the Medan City Area)
Nur Halijah, Nurwani
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email : nurhalijah2871@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine the level of effectiveness and financial performance of the Regional Financial and Asset  Management  Agency  (BPKAD)  Medan  City.  Where,  the  variable  taken  in  this  research  is  the  income stated in the Budget Realization Report (LRA). Income is one of the important elements because it affects how the continuity of an organization going forward. Public sector government agencies should prepare budgets and manage them properly.  Because the budget is very important to support an organization in achieving its goals. Budget  and revenue, both  of which can be identified and viewed in  the budget  realization report. This type of research is quantitative descriptive with data in the form of the Medan City BPKAD Budget Realization Report in 2021. The analytical method used in this study is the effectiveness ratio by comparing the realization of PAD receipts and PAD revenue targets. The results showed that the level of effectiveness of the Medan City BPKAD was 89%. That means, the financial performance of the Medan City BPKAD, especially regarding  revenues in the budget realization report, is said to be quite effective.
Keywords : Revenue, Budget Realization Report, Financial Performance

## ANALISIS PENDAPATAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
(Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas  dan  kinerja  keuangan  pada  Badan  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Dimana, variabel yang diambil dalam penelitian ini adalah pendapatan  yang  tertera  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA).  Pendapatan  adalah  salah  satu  elemen penting  karena  mempengaruhi  bagaimana  kelangsungan  suatu  organisasi  kedepannya.  Lembaga  pemerintah sektor  publik  sudah  selayaknya  mempersiapkan  anggaran  dan  mengelolanya  dengan  baik.  Sebab,  anggaran sangat  penting  untuk  mendukung  suatu  organisasi  dalam  mencapai  sasaran.  Anggaran  dan  pendapatan, keduanya  dapat  diketahui  dan  dilihat  dalam  laporan  realisasi  anggaran.    Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif kuantitatif dengan data berupa Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kota Medan tahun 2021. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas dengan membandingkan realisasi penerimaan PAD dan  target  penerimaan  PAD.  Hasil  penelitian  menunjukkan  tingkat  efektivitas  BPKAD  Kota  Medan  ialah sebesar 89%. Itu berarti, kinerja keuangan BPKAD Kota Medan terutama mengenai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dikatakan cukup efektif.
Kata kunci : Pendapatan, Laporan Realisasi Anggaran, Kinerja Keuangan

## PENDAHULUAN
Dalam aktivitas pemerintahan, pengelolaan keuangan biasa disebut dengan akuntansi sektor publik. Mardiasmo (2009)  menyatakan  bahwa  akuntansi  sektor  publik  adalah  sebuah  alat  informasi  yang  sangat  berguna  dan  di perlukan  bagi  pemerintah  sebagai  manajemen  dan  tentunya  informasi  tersebut  harus  bisa  di  sebar  luaskan kepada  publik.  Akuntansi  sektor  publik  adalah  serangkaian  proses  akuntansi  pada  umumnya  yang  terdiri  atas pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan kemudian pelaporan transaksi keuangan yang di lakukan oleh entitas pemerintah  daerah  untuk  nantinya  berguna  sebagai  pengambilan  keputusan  ekonomi  yang  bermanfaat  untuk pihak lain (Dwi Ratmono : 2015).
Akuntansi sektor publik tentu berbeda dengan akuntansi pada umumnya. Jika biasanya akuntansi selalu mengarah kepada laba dan rugi, namun pada akuntansi sektor publik justru lebih mengarah kepada surplus dan defisit. Tidak ada kata untung di dalamnya, karena memang tujuan dari akuntansi sektor publik sendiri bukanlah untuk mencari laba. Penting sekali untuk melakukan perencanaan anggaran dalam akuntansi sektor publik. Hal ini  bertujuan,  agar  pengelolaan  dan  pelaksanaan  dalam  pemerintahan  dapat  berjalan  sebagaimana  semestinya. Defenisi  anggaran  menurut Governmental  Accounting  Standarts  Board (GASB)  ialah  suatu  rencana  terkait operasi  keuangan  yang  di  harapkan  dapat  membiayai  selama  periode  tertentu  pelaksanaan  serta  mencakup estimasi pengeluaran dan sumber pendapatan.
Sebagai entitas pemerintah, tentu harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan aturan yang terdapat  di  undang-undang.  Lembaga  pemerintah  haruslah  membuat  laporan  keuangan  pada  umumnya,  salah satunya  adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA).  Menurut  Erlina  Rasdianto  (2013  :  23)  tentang  Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah mengenai sumber,  alokasi  dan  pemakaian  yang  di  sajikan  dalam  bentuk  laporan  keuangan  untuk  menggambarkan perbandingan  antara  anggaran  dan  realisasi  dalam  satu  periode  laporan.  Unsur  yang  terdapat  dalam  Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ialah pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.
Berikut  adalah  tabel  pendapatan  dan  belanja  dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  pada  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan tahun 2021.

## Tabel 1 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2021
No. Uraian Anggaran Realisasi 1 Pendapatan Asli 2.139.239.943.474,00 1.906.508.840.907,29 Daerah (PAD) 2 Pendapatan 2.942.065.031.645,00 2.977.574.253.244,00 Transfer 3 Pendapatan lain-lain 127.659.200.000,00 138.993.904.317,00 yang sah Pendapatan Daerah 5.208.964.175.119,00 5.023.076.998.468,29

## Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kota Medan Tahun 2021
Berdasarkan  tabel  di  atas,  total  anggaran  yang  di  targetkan  memiliki  nilai  lebih  besar  ketimbang  realisasinya. Dari hal itu dapat di simpulkan bahwasanya kinerja pendapatan belum bisa di katakan baik. Menurut Mahmudi (2016 :  66) anggaran pendapatan adalah  batas  minimal dari pendapatan  yang  akan diperoleh. Untuk  itu, suatu pendapatan dikatakan baik jika nilai realisasinya lebih besar ketimbang anggarannya. Di lihat dari rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan Tahun  2021,  dapat  diketahui  latar  belakang  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah    kinerja  pendapatan  daerah BPKAD Kota Medan yang belum sepenuhnya bisa di katakan baik. Karena, nilai realisasinya jauh lebih  besar daripada  anggaran  yang  di  targetkan.  Eka  Melliya  Dona  dan  Verza  Ayu  Lestari  dalam  penelitiannya menemukan tingkat efektivitas sebesar 114,39% pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU tahun 2013- 2017. Dengan angka tersebut, dapat diketahui kriteria perusahaan ialah sangat efektif karena berhasil mencapai lebih  dari  100%.  Penelitian  lain  yang  dilakukan  oleh  Astria  Nur  Jannah  Dien  dan  teman-temannya  juga membuktikan  tingkat  efektivitas  sebuah  perusahaan  di  atas  100%  dan  terbilang  sangat  efektif  dalam pelakasanaan  anggaran  pendapatannya.  Meski  begitu,  ada  juga  penelitian  yang  berhasil  menemukan  sebuah perusahaan  bisa  juga  dikatakan  tidak  efektif.  Pernyataan  tersebut  diambil  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ruliaty  dan  teman-temannya.  Dimana,  setelah  melakukan  analisis  ternyata  mereka  mendapatkan  hasil perbandingan sebesar 32,96% dan terbilang tidak efektif karena kurang dari 60%. Selama penulis melaksanakan
kegiatan Kerja Praktek (Magang) di Bagian Akuntansi, ada salah satu masalah yang terjadi yakni nilai realisasi pendapatan  daerah  BPKAD  Kota  Medan  berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  pada  tahun  2021 ternyata  lebih  kecil  dari  target  anggaran  yang  sudah  di  tetapkan  atau  yang  ingin  di  capai.  Sebab,  baik  atau tidaknya perusahaan juga di tentukan oleh berhasil atau tidaknya semua anggaran di jalankan. Berdasarkan latar belakang  yang  telah  penulis  uraikan  diatas,  maka  penulis  dapat  merumuskan  masalah  pada  penelitian  sebagai hasil  magang  yakni  apakah  kinerja  pendapatan  daerah  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD)  Kota  Medan  dapat  dikatakan  efektif?  Adapun  tujuan  dan  manfaat  dari  penelitian  sebagai  hasil magang yang dilakukan penulis ialah untuk mengetahui kinerja pendapatan daerah BPKAD Kota Medan jika di lihat melalui Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Untuk perusahaan, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi agar BPKAD Kota Medan bisa bertumbuh kembang jauh lebih baik.

## TINJAUAN PUSTAKA Akuntansi Sektor Publik
Menurut  Bastian  (2010:3)  Akuntansi  sektor  publik  didefinisikan  sebagai  pengelolaan  dana  masyarakat  di lembaga-lembaga  atau  departemen  tinggi  negara  dan  bawahannya  dengan  melakukan  mekanisme  teknik  dan analisis akuntansinya. Beberapa lembaga sektor publik yaitu BUMN, BUMD, pemerintah daerah, LSM, yayasan sosial  maupun  proyek  kerja  sama  swasta  dengan  sektor  publik.  Dalam  akuntansi  sektor  publik,  terdapat karakteristik  yang  berbeda  dari  sektor  swasta.  Karakteristik  utamanya  berfokus  pada  sifat  lembaga  yang  tidak menghasilkan  laba  (non-profit).  Karakteristik  lainnya  terfokus  pada  tujuan  lembaga  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  luas.  Tujuan  akuntansi  sektor  publik  untuk  laporan  pengelolaan  keuangan  dan memberikan  informasi kepada publik. Dimana,  laporan pengelolaan tersebut sebagai pertanggungjawaban dan pengendalian  manajemen.  Sebagai  pengendalian  manajemen,  sebuah  lembaga  harus  memberikan  informasi secara  tepat  dan  efisien  sebagai  akuntansi  sektor  publik.  Selain  itu,  ada  juga  tujuan  lain  ialah  berhubungan dengan accountability . Jadi, suatu lembaga  akan memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh manajer lembaga  publik  sebagai  pertanggungjawaban  lembaga  sektor  publik.  Di  Indonesia,  akuntansi  sektor  publik sangat  dibutuhkan  untuk  pengelolaan  anggaran.  Pemerintah  daerah,  pemerintah  pusat,  partai  politik  dan berbagai  yayasan  lain  ada  akuntansi  untuk  pengelolaan  organisasinya.  Selain  itu,  lembaga  lain  yang membutuhkan  akuntansi  dalam  pengelolaannya  yakni  sekolah,  perguruan  tinggi,  rumah  sakit  serta  bidang pendidikan dan kesehatan.

## Akuntansi Keuangan Daerah
Keuangan  daerah  adalah  segala  kekayaan  yang  berhubungan  dengan  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Pengertian tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah  No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Daerah yang dimaksud dalam hal  ini  adalah  wilayah  otonom  yang  sudah  di  atur  dalam  perundang-undangan.  Pemerintah  kota,  pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi merupakan daerah otonom yang tidak terpisah dari keuangan daerah. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) diatur dalam PP. No 24 Tahun 2005 tentang Standar  Akuntansi Pemerintahan adalah kegiatan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan serta operasional pemerintah baik berdasarkan prosedur manual maupun yang sudah terkomputerisasi. Dalam buku yang berjudul Akuntansi  Keuangan  Daerah yang  ditulis  oleh  Abdul  Halim  dan  diterbitkan  tahun  2004  oleh  Salemba  Empat mengatakan  bahwa  Sistem  Akuntansi  Pemerintah  Daerah  (SAPD)  adalah  laporan  keuangan  dalam  wujud melaksanakan APBD dengan berbagai prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Dimana, sistem akuntansi yang dilakukan adalah pencatatan, penggolongan, penafsiran, dan peringkatan transaksi keuangan. Secara garis besar,  Sistem  Akuntansi  Daerah    dapat  disimpulkan  sebagai  serangkaian  prosedur  dimulai  dari  pengumpulan data,  pencatatan,  pengikhtisaran,  sampai  laporan  keuangan  terkait  pertanggungjawaban  APBD  baik  secara manual ataupun komputerisasi.

## Teori Pendapatan
Pendapatan  merupakan  semua  jenis  penerimaan  daerah  dari  berbagai  sumber  dalam  periode  tahun  anggaran yang  akan  meningkatkan  aktiva  atau  menurunkan  utang.  Pendapatan  dalam  laporan  realisasi  anggaran,  secara umum di bagi atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Menurut PSAK No. 23 paragraf 7, pendapatan adalah manfaat ekonomi yang timbul atau arus masuk bruto dari  suatu  aktivitas  organisasi/perusahaan  dalam  periode  tertentu  dan  mengakibatkan  kenaikan  ekuitas  yang bukan  berasal  dari  penanaman  modal.  Pendapatan  adalah  arus  kas  masuk  aktiva  dari  aktivitas  penyerahan produksi barang, pemberian jasa dan aktivitas pencarian laba lainnya serta penyelesaian kewajiban pada periode sebelumnya  (Kleso,  Warfield  dan  Weygantd,  2011:955).  Pendapatan  adalah  penghasilan  yang  bersumber  dari aktivitas  operasinal  perusahaan  dan  merujuk  kepada  laba  atau  keuntungan.  Pendapatan  diakui  pada  saat  bisa direalisasi  dan  dihasilkan,  hal  ini  berdasarkan  prinsip  pengakuan  pendapatan  ( revenue  recognition  principle ). Pendapatan dapat direalisasi jika pertukaran langsung dalam bentuk aktiva bisa dikonversi menjadi kas dengan jumlah  yang  jelas.  Pendapatan  jika  dibuat  apabila  yang  bersangkutan  mampu  mengatasi  apa  yang  dikerjakan
untuk mendapatkan  hak atas  manfaat  yang dimiliki oleh pendapatan. Ada beberapa transaksi pendapatan  yang diakui  dalam  prinsip  yaitu:  (1).  Penjualan  produk  yang  diakui  pada  tanggal  penjualan  dapat  diakui  sebagai pendapatan. (2). Pemberian jasa diakui saat jasa sudah diberi dan bisa ditagih dapat diakui sebagai pendapatan. (3).  Penjualan  aktiva  kecuali  produk  dan  diakui  pada  tanggal  penjualan  dapat  diakui  sebagai  pendapatan.  (4). Bunga  sewa  dan  royalty  diakui  saat  aktiva  diterapkan  juga  dapat  diakui  sebagai  pendapatan.  Dalam  laporan realisasi anggaran, pendapatan diartikan sebagai penerimaan oleh entitas pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan  melalui  bendahara  menambah  SiLPA  yang  menjadi  hak  pemerintah  dan  tidak  perlu  dibayar kembali oleh pemerintah. Pengakuan pendapatan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tertulis dalam paragraf 19 PSAP 12 yang mengatakan pendapatan-LO diakui pada saat adanya aliran sumber daya ekonomi ke entitas  dan  timbulnya  hak  atas  pendapatan.  Timbulnya  hak  atas  pendapatan  diartikan  sebagai  entitas  telah menerima  pembayaran  namun  belum  memiliki  hak  untuk  mengakui  pendapatan  sehingga  pengakuannya ditangguhkan.  Sehingga,  pendapatan  yang  belum  diterima  aliran  kasnya  maupun  yang  mengakui  pendapatan yang  diterima  aliran  kasnya  belum  menjadi  hak  entitas  yang  dilakukan  dengan  menyesuaikan  pendapatan tersebut.  Direalisasi  maksudnya  kas  maupun  non  kas  telah  diterima  oleh  entitas  tanpa  didahului  adanya penagihan.  Aliran  sumber  daya  ekonomi  yang  meningkatkan  nilai  ekuitas  diakui  pendapatan  karena  adanya aliran sumber daya ekonomi ke entitas. Jika aliran sumber daya yang diterima tidak meningkatkan ekuitas maka hal tersebut tidak termasuk dalam kategori pendapatan.

## Teori Laporan Realisasi Anggaran
Anggaran  merupakan  rencana  pendapatan,belanja,  transfer,  dan  pembiayaan  yang  di  ukur  dalam  satuan  uang yang  nantinya  akan  di  jadikan  pedoman  tindakan  oleh  perusahaan  atau  organisasi  serta  di  susun  selama  satu periode secara sistematis (Abdul Hafiz Tanjung, 2009 : 81). Anggaran juga dapat di artikan dengan rencana atau acuan yang di jadikan dasar dalam pelaksanaan dan pengelolaan suatu organisasi pemerintahan. Anggaran selalu berhubungan dengan dana yang cenderung terus di putar balik sesuai kebutuhan. Anggaran juga tidak lepas dari arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar. Selain anggaran, di dalam akuntansi pemerintahan juga terdapat anggaran  sektor  publik.  Anggaran  sektor  publik  adalah  pelaksanaan  program-program  yang  di  biayai  dengan uang publik dan merupakan instrument akuntabilitas terhadap pengelolaan dana publik (Mardiasmo, 2009 : 12). Pengertian  lain  mengenai  akuntansi  sektor  publik  adalah  proses  pencatatan,  pengelompokkan,  dan  pelaporan seperti halnya akuntansi pada umumnya. Namun, dalam akuntansi sektor publik tidak mengenal yang namanya laba atau rugi,  melainkan surplus atau defisit.  Karena,  lembaga sektor publik  memang tidak  berkaitan dengan untung  atau  ruginya  suatu  organisasi. Laporan  keuangan  paling  umum  dalam  akuntansi  pemerintahan  ialah laporan  realisasi  anggaran.  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  adalah  sebuah  laporan  yang  realisasinya menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan  yang  menggambarkan anggaran pendapatan  dan  belanja  dengan  realisasinya  sebagai  perbandingan  (Gege  Edy  Prasetya,  2010  :  6). Ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi dan dikelola dalam satu periode laporan disajikan dalam Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA).  Ada  bebera  hal  yang  disajikan  dalam  laporan  realisasi  anggaran, diantaranya: (1). Pendapatan-LRA,  yakni  penerimaan  daerah  melalui  bendahara  yang  menambah  SiLPA  pada tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak pemerintah sehingga tidak perlu melakukan pengembalian. (2). Belanja,  yakni  pengeluaran  yang  mengurangi  SiLPA  dan  dilakukan  oleh  entitas  pemerintah  melalui bendahara  pada  tahun  anggaran  tertentu  dan  tidak  akan  mendapat  pembayaran  kembali  dari  pemerintah. (3). Transfer, yakni berhubungan dengan pengeluran ataupun penerimaan uang dari suatu entitas kepada entitas lain termasuk  Dana  Bagi  Hasil  dan  Dana  Perimbangan. (4). Pembiayaan  ( financing ),  yakni  kekayaan  yang  tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas dan berhubungan dengan penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali  atau  akan  diterima  kembali  pada  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  atau  tahun  anggaran  kemudian dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Laporan  realisasi  anggaran  menggambarkan  perbandingan  antara target  anggaran  dengan  realisasinya dalam satu periode pelaporan keuangan. Dimana, dalam penerimaan pembiayaan berasal dari pinjaman dan hasil divestasi  sedangkan  pengeluaran  pembiayaan  antara  lain  untuk  pemberian  pinjaman,  penyertaan  modal  oleh pemerintah dan pembayaran kembali pokok pinjaman.

## Teori Anggaran
Anggaran adalah sesuatu yang dinyatakan dalam ukuran moneter mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh  sebuah  organisasi  (Mahsun,  2015:65).  Pengertian  anggaran  dalam  akuntansi  sektor  publik  yakni pelaksanaan program-program yang di biayai dengan uang publik karena termasuk instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik. Setiap program maupun aktivitas sektor publik membutuhkan alokasi dana. Untuk itu, perlu  di  siapkannya  anggaran  karena  merupakan  sesuatu  hal  yang  penting  untuk  menunjang  operasional perusahaan.  Proses  penganggaran  memiliki  beberapa  tujuan  yaitu  :  (1).  Meningkatkan  koordinasi  antarbagian dalam  lingkungan pemerintah untuk  mencapai tujuan  fiskal.  (2).  Menyediakan  barang dan  jasa publik  melalui proses pemrioritasan untuk menciptakan efisiensi dan keadilan. (3). Memenuhi prioritas belanja pemerintah. (4). Meningkatkan pertanggungjawaban dan transparansi pemerintah kepada masyarakat luas dan DPR/DPRD.
Selain itu, ada beberapa faktor yang dominan dalam penganggaran diantaranya: (1). Adanya target atau tujuan  yang  hendak  dicapai.  (2).  Faktor-faktor  produksi  yang  dimiliki  pemerintah  dan  ketersediaan  sumber dayanya. (3). Ada waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target. (4). Munculnya peraturan pemerintah terbaru, perubahan sosial dan politik serta bencana alam.

## Kinerja Sektor Publik
Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu gambaran yang mencerminkan perihal kondisi keuangan perusahaan yang kemudian mempengaruhi prestasi kerja dalam periode tertentu. Menurut Fahmi (2014:2) Kinerja keuangan adalah  analisis  yang  dilakukan  untuk  melihat  apakah  sebuah  perusahaan  sudah  melakukan  aturan-aturan pelaksanaan  keuangan  dengan  baik  dan  benar  serta  untuk  melihat  sejauh  mana  perusahaan  melaksanakan tanggungjawabnya. Kesuksesan organisasi diukur oleh kinerja yang reliabel. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah pencapaian suatu strategi yang dinilai dengan alat ukur finansial dan nonfinansial dengan tujuan untuk  membantu  manajer publik. Suatu organisasi dapat  menetapkan reward and punishment jika  menjadikan sistem pengukuran kinerja sebagai alat pengendalian. Adapun maksud dari pengukuran kinerja dapat diuraikan sebagai  berikut:  (1).  Kinerja  pemerintah  dapat  terbantu  dan  diperbaiki.  (2).  Dapat  dijadikan  sebagai  dasar pembuatan  keputusan  dan  pengalokasian  sumber  daya.  (3).  Memperbaiki  komunikasi  kelembagaan  dan mewujudkan pertanggungjawaban publik.
Sistem  pengukuran  kinerja  memiliki  tujuan  yang  diuraikan  sebagai  berikut:  (1).  Strategi  akan dikomunikasikan  dengan  lebih  baik.  (2).  Kinerja  finansial  dan  non-finansial  dapat  diseimbangkan  melalui ukuran  kinerja.  (3).  Memotivasi  pencapaian goal  congruence serta  mengakomodasi  pemahaman  kepentingan manajer  level  bawah  sampai  menengah.  (4).  Kepuasan  individu  maupun  kolektif  yang  rasional  dapat  dicapai dengan ukuran kinerja sebagai alatnya.
Selain  tujuan  pengukuran  kinerja,  ternyata  informasi  yang  digunakan  juga  berhubungan  dengan pengukuran kinerja. Informasi yang dimaksud adalah informasi finansial dan informasi non-finansial.
Menganalisis  varians  antara  kinerja  aktual  dengan  yang  dianggarkan  adalah  pengertian  dari  penilaian  kinerja finansial. Analisis varians terdiri dari varians pengeluaran/belanja, varians pembiayaan dan varians pendapatan. Identifikasi  sumber  dan  penyebab  terjadinya  varians  tersebut  dapat  dilakukan  setelah  analisis  varians,  dan kesulitan menetapkan batasan besarnya varians sebagai keterbatasan analisis varians. Sedangkan informasi non- finansial dapat  menyebabkan terjadinya penambahan keyakinan terhadap proses pengendalian  manajemen  jika dilihat dari kualitasnya. Pengukuran kinerja yang digunakan dan dikembangkan dalam berbagai organisasi ialah Balance  Scorecard .  Adapun  aspek-aspek  yang  yang  digunakan  untuk  pengukuran  dengan balance  scorecard yaitu:  (1).  Perspektif  pertumbuhan  dan  pembelajaran.  (2).  Perspektif  efisiensi  proses  internal.  (3).  Perspektif finansial. (4). Perspektif kepuasan pelanggan
Informasi non-finansial dinyatakan dalam bentuk variabel kunci melalui faktor-faktor yang  merupakan penyebab kesuksesan organisasi karena  merupakan  variabel  yang diindikasikan.  Adapun karakteristik  variabel kunci  diuraikan  sebagai  berikut:  (1).  Menjelaskan  faktor  kegagalan  organisasi  maupun  faktor  pemicu keberhasilannya.  (2).  Dapat  berubah  dengan  cepat  karena  sangat volatile .  (3).  Tidak  dapat  diprediksi perubahannya. (4). Tindakan harus dilakukan sesegera mungkin jika terjadi perubahan. (5). Dapat diukur secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pengukuran kinerja, faktor keberhasilan yang paling utama ialah area yang  diindikasi  untuk  mencapai  kesuksesan  dan  kinerja  unit  perusahaan  atau  organisasi.  Indikator  yang  dapat dianggap sebagai ukuran yang baik dan bersifar finansial maupun non-finansial disebut sebagai indikator kinerja kunci.

## Teori Efektifitas
Menurut  Mardiasmo  (2018  :  166)  bahwa  efektivitas  pada  umumnya  selalu  berhubungan  dengan  hasil  guna (target  kebijakan)  atau  pencapaian  tujuan.  Suatu  operasional  di  katakan  efektif  jika  sasaran  akhir  berhasil  di capai sesuai dengan tujuan awal yang sudah di tentukan. Suatu organisasi di katakan sangat efektif pada proses kerja,  jika  output  yang  di  hasilkan  terhadap  pencapaian  tujuan  atau  sasaran  yang  di  tentukan  semakin  besar. Efektivitas juga diartikan sebagai ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi karena merupakan  hubungan  antara  output  dan  tujuannya  (Beni,  2016  :  69).  Semakin  banyak  rencana  yang  berhasil dicapai maka suatu organisasi dianggap semakin efektif karena tingkat keberhasilan yang dihasilkan organisasi untuk mencapai sasaran. Menurut Ravianto (2014 : 11) Efektivitas ditentukan oleh seberapa baik seseorang atau organisasi dalam  menyelesaikan pekerjaan. Jika pekerjaan  memiliki perencanaan  yang  baik  maupun  mutu dan kinerjanya,  maka  dapat  dikatakan  efektif.  Efektivita  juga  diartikan  sebagai  pencapaian  target  dengan membandingkan output realisasi dan output anggaran. Efektivitas  adalah satu hal penting  yangg  harus dicapai oleh  sebuah  organisasi  dengan  menggunakan  konsep-konsep  teori  manajemen  dan  organisasi  khususnya  yang berkaitan  dengan  efektivitas.  Efektivitas  dalam  laporan  realisasi  anggaran,  di  lihat  dan  di  ukur  berdasarkan penerimaan  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah).  Hal  ini  sudah  di  atur  dalam  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri No.690.900-327 Tahun 1996 dalam tabel berikut :
Tabel 2 : Kriteria Efektivitas
Tingkat Efektivitas Keterangan >100% Sangat Efektif 90-100% Efektif 80-90% Cukup Efektif 60-80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif
Kriteria  tingkat  efektivitas  penerimaan  PAD  diatur  dalam  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.690.900.327 Tahun  1996  diuraikan  sebagai  berikut:  (1).  Penerimaan  PAD  dikatakan  sangat  efektif  jika  hasil perbandingannya lebih dari 100%. (2). Penerimaan PAD dikatakan efektif jika hasil perbandingannya antara 90- 100%.  (3).  Penerimaan  PAD  dikatakan  cukup  efektif  jika  hasil  perbandingannya  antara  80-90%.  (4). Penerimaan  PAD  dikatakan  kurang  efektif  jika  hasil  perbandingannya  antara  60-80%.  (5).  Penerimaan  PAD dikatakan tidak efektif  jika  hasil  perbandingannya kurang dari 60%.  Berdasarkan ukuran kriteria diatas, dapat diketahi  golongan  efektivitasnya  berdasarkan  angka  persentasenya.  Suatu organisasi  dengan  penerimaan  PAD yang  dianggap  efektif  jika  nilai  persentasenya  melebihi  angka  100%.  Angka  tersebut  diperoleh  dengan membandingkan nilai realisasi dan target anggaran dalam laporan realisasi anggarannya.Untuk penerimaan PAD yang  dianggap  efektif,  organisasi  harus  mencapai  angka  persentase  berkisar  antara  90-100%.  Angka  tersebut juga  diperoleh  dari  hasil  perbandingan  antara  nilai  realisasi  pendapatan  dan  anggaran  yang  ditargetkan. Penerimaan PAD dianggap cukup efektif jika persentase perbandingannya mencakup angka 80-90%. Meskipun masih  terbilang  cukup,  setidaknya  suatu  organisasi  dapat  dikatakan  layak  terkait  penerimaan  PAD-nya. Penerimaan  PAD  dianggap  kurang  efektif  saat  persentase  nilai  perbandingannya  hanya  mencapai  angka  60- 80%.  Tentu  hal  seperti  ini  yang  harus  di  minimalisir  oleh  suatu  organisasi  karena  akan  mempengaruhi  dan berdampak  terhadap  kinerja  organisasi.  Penerimaan  PAD  dianggap  tidak  efektif  jika  persentase  nilai perbandingannya  kurang  dari  60%.  Hal  ini  tentu  harus  bisa  dihindari,  namun  jika  sudah  terjadi  maka  suatu organisasi  harus  melakukan  yang  namanya  evaluasi.  Mencari  tahu  dimana  dan  apa  letak  kekurangannya  lalu kemudian  memperbaikinya  untuk  periode  kedepan.  Membandingkan  realisasi  penerimaan  PAD  dengan  target penerimaan PAD dapat di lakukan untuk mengukur tingkat efektivitas dengan rumus sebagai berikut:
𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚𝐬 = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐀𝐃
𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐏𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢𝐦𝐚𝐚𝐧 𝐏𝐀𝐃 𝐱 𝟏𝟎𝟎%

## METODE PENELITIAN Jenis Penelitian
Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Karena, hasil yang di peroleh akan di deskripsikan sehingga memberikan keterangan yang lengkap atas masalah untuk kemudian seluruh data di  kumpulkan,  disusun  kemudian  di  analisis.  Deskriptif  adalah  metode  analisa  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan  atau  menggambarkan  keseluruhan  data  yang  terkumpul  agar  lebih  jelas  (Sugiyono,  2008  : 206). Menurut Kuncoro (2013 : 145) data kuantitatif di ukur dengan angka (skala numerik).

## Objek Penelitian
Objek atau tempat pada penelitian kali ini ialah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  merupakan  dokumen  Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKAD Kota Medan Tahun 2021.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data  yang digunakan  melalui perantara karyawan  yang  bekerja di  BPKAD  Kota Medan. Penulis  meminta  informasi  mengenai  LRA  Tahun  2021  untuk  kemudian  diolah  dan  di  analisis  oleh penulis/peneliti.  Tolak  ukur  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  efektivitas  untuk  mengukur  kinerja pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Mewujudkan good governance sangatlah di perlukan dalam pemerintahan. Pemerintahan yang baik di tentukan berdasarkan  kinerja  dan  realisasinya  kepada  publik.  Ada  tanggungjawab  yang  harus  di  canangkan  dan  di tuangkan dalam bentuk laporan sebagai pertanggungjawaban. Jenis laporan keuangan yang paling umum dalam
e-ISSN: 2685-5607
pemerintahan  adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA).  Sebelum  menyusun  neraca  dan  laporan  arus  kas, terlebih dahulu harus menyelesaikan Laporan Realisasi Anggaran.
Dalam  LRA,  tentulah  tidak  bisa  di  pisahkan  dari  yang  namanya  anggaran.  Di  kegiatan  apapun, anggaran memang sangat di perlukan sebagai rancangan dan acuan dalam melangkah kedepannya. Di lembaga pemerintahan,  anggaran  berperan  sebagai  tulang  punggung  yang  di  gunakan  untuk  mengelola  dan memanfaatkan  sumber  dana  yang  tercermin  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD). Anggaran  memiliki  peran  penting  yakni  sebagai  pengendalian  organisasi,  stabilisasi,  alokasi  sumber  daya publik, distribusi, perencanaan serta penilaian kerja. Itu sebabnya, laporan realisasi anggaran adalah salah satu laporan  yang  harus  di  pertanggung  jawabkan  lembaga  pemerintah  dalam  menangani  dan  mengelola  keuangan daerah. Sesuai  dengan  namanya,  laporan  realisasi  anggaran  di  buat  untuk  mengetahui  perbandingan  antara anggaran  dengan  realisasinya  pada  periode  tertentu,  umumnya  satu  periode  pelaporan.  Elemen  dalam  laporan realisasi anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan ialah pendapatan, transfer, belanja, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto dan sisa lebih/kurang pembiayaan.
Penelitian ini berupaya untuk menganalisis laporan realisasi anggaran BPKAD Kota Medan tahun 2021 terkait  pendapatannya.  Tolak  ukur  yang  di  gunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  efektivitas.  Penulis  ingin mengetahui apakah anggaran pendapatan BPKAD Kota Medan sudah efektif atau belum.

## Hasil Penelitian
BPKAD  Kota  Medan  adalah  lembaga  pemerintah  yang  menangani  masalah  keuangan  dan  aset  daerah  kota Medan.  Baik  atau  buruknya  suatu  entitas  di  tentukan  oleh  kinerja  yang  di  lakukan  entitas  tersebut.  Untuk mengetahui  hal  tersebut,  perlu  di  ketahui  dengan  cara  mengamati  dan  mengevaluasi  terutama  dalam  hal efektivitas dan efisiensinya.  Kedua  hal  ini tentu sangat penting, karena  jika suatu entitas  mampu  menjalankan operasional  dengan  efektif  dan  efisien,  maka  entitas  tersebut  bisa  di  katakan  cukup  baik.  Untuk  mengetahui kinerja pendapatan dalam  suatu organisasi, dapat dilihat dari  nilai efektifitasnya. Kinerja akan  semakin efektif jika  nilai  efektivitasnya  tinggi  dan  lebih  dari  100%.  Bagaimana  cara  mengetahui  nilai  efektifitasnya?  Tentu dengan  mengukur  nilai  perbandingan  antara  realisasi  penerimaan  PAD  dengan  target  penerimaannya.  Berikut adalah  hasil  tingkat  efektivitas  pendapatan  daerah  BPKAD  Kota  Medan  dengan  membandingkan  realisasi penerimaan PAD dan target penerimaan PAD:

## Tabel 3 : Tingkat Efektivitas Pendapatan Daerah BPKAD Kota Medan
Tahun Target Realisasi                         Tingkat Kriteria Penerimaan                      Penerimaan Efektivitas PAD PAD (Rp) (Rp) 2021 2.139.239.943.474,00 1.906.508.840.907,29                 89% Cukup Efektif
Berdasarkan  hasil penelitian dengan rasio perbandingan realisasi  dan target penerimaan PAD di atas,  dapat di ketahui bahwasanya kinerja BPKAD Kota Medan “Cukup Efektif” dengan tingkat efektivitasnya sebesar 89%. Suatu entitas di sebut cukup efektif jika tingkat efektivitasnya berada di antara rentang 80-90%. Hal itu sudah di atur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900-327 Tahun 1996.
Hal ini berarti bahwa BPKAD Kota Medan sudah cukup berhasil mencapai sasaran berdasarkan tujuan awal  yang  sudah  di  tentukan.  Karena,  makna  dari  kata  cukup  adalah  sudah  memadai  dan  dapat  memenuhi kebutuhan  atau  memuaskan  keinginan.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  dapat  diketahui  bahwa  kinerja BPKAD cukup efektif karena sudah mencapai rasio yang memadai untuk mencapai sasaran.
Secara  garis  besar,  nilai  realisasi  anggaran  memang  harus  lebih  besar  daripada  anggaran  yang ditargetkan. Karena, hal itu sesuai dengan ketentuan anggaran pada umumnya.  Jika dalam belanja daerah, nilai realisasi harus lebih kecil daripada target anggaran. Maka dalam pendapatan daerah adalah sebaliknya. Realisasi penerimaan/pendapatan harus lebih besar daripada target anggarannya. Andai hal tersebut tercapai, maka kinerja pendapatan dalam entitas tersebut dapat di katakan cukup efektif, efektif atau sangat efektif. Tolak ukur untuk melihat  kinerja  organisasi  dilihat  berdasarkan  kemampuan  organisasi  tersebut  dalam  mencapai  tujuannya. Cukup  artinya  memadai.  Efektif  artinya  tujuan  yang  ingin  dicapai  benar-benar  terealisasi  dengan  baik. Sedangkan sangat efektif, memiliki arti bahwa kinerja organisasi lebih dari cukup atau bahkan melebihi sasaran yang ingin dicapai.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD)  Kota  Medan,  dapat  disimpulkanbahwa  kinerja  pendapatan  daerah  pada  Badan  Pengelola  Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan di ketahui “Cukup Efektif” dengan tingkat efektivitasnya sebesar 89%. Sebagai  lembaga pemerintah  yang  baik dan taat peraturan, sudah sepatutnya  bagi BPKAD  Kota  Medan patuh dan mematuhi peraturan yang ada. Salah satu bentuk kepatuhan yang bisa dilakukan adalah mengelola anggaran dengan sebaik-baiknya lalu dibuktikan dengan laporan keuangan. Salah satu laporan umum yang harus di buat adalah  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA).  BPKAD  Kota  Medan  harus  meningkatkan  penerimaan  agar  bisa mencapai  efektivitas  pendapatan  sesuai  sasaran  awal  yang  ditentukan  .  Dengan  begitu,  kinerja  keuangan BPKAD  Kota Medan akan semakin  membaik dan  berhasil dalam  menjalankan kewajibannya  sebagai  lembaga sektor  publik.  Penelitian  berikutnya  diharapkan  untuk  meneliti  di  tempat  atau  objek  yang  berbeda  sehingga penelitian  ini  bisa  menjadi  referensi  atau  bahan  untuk  penelitian  berikutnya.  Selain  itu,  penulis  juga  berharap peneliti  selanjutnya  dapat  melengkapi  kekurangan-kekurangan  dari  penelitian  ini.  Karena,  penulis  menyadari penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna.

## DAFTAR RUJUKAN
Dona,  E.  M.,  &  Lestari,  V.  A.(2020).  Analisis  Laporan  Realisasi  Anggaran  Untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan Pada  Kantor  Badan  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Oku. Balance :  Jurnal  Akuntansi  Dan  Bisnis , 5 (2), 135.
Walandouw, S., Tinangon, J., & Dien, A. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (1), 534–541.
Waney,  C.  K.,  Saerang,  D.  P.  E.,  &  Alexander,  S.  W.  (2018).  Analisis  Realisasi  Anggaran  Untuk  Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara. Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 13 (02), 334–341.
Rahayu,  R.  P.  (2016).  Analisis  Atas  Laporan  Realisasi  Anggaran  Untuk  Mengukur  Kinerja  Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan , 1 (01).
Ratnasari,  W.,  &  Munawaroh,  S.  (2019).  Analisis  Kinerja  Belanja  Dalam  Laporan  Realisasi  Anggaran  (Lra) Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau. JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting , 2 (1), 49.
Ruliaty,  Ismail  Badollahi,  A.  I.  N.  (2019).  Analisis  Laporan  Realisasi  Anggaran  untuk  Mengukur  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bone. Jurnal  Ekonomi  Invoice  Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis , 1 (1), 40–66.
Tulung,  Joy  E.  2017.  “PERFORMANCE  ANALYSIS  OF  INCOME  AND  EXPENDITURE  BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TOMOHON Oleh : Christin Marciah Poyoh1 Sri Murni2.” 5(2):745–52. Waney,  Cindy  Kareima,  David  P.  E  Saerang  dan  Stanley  W.  Alexander.  2018.  “Analisis  Realisasi  Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Di Dinas Pertanian Dan Perternakan Provinsi Sulawesi Utara.” 13(2):334–41.