Hak Opsi dalam Jual beli Murabahah di Perbankan Syari’ah (Analisis Fatwa DSN Nomor 4/IV/ DSN-MUI/2000 tentang Murabahah) Oleh. M. Arif Al Kausari, M.H.
UIN Mataram

## ABSTRAK
Hak  opsi  merupakan  hak  yang  melekat  pada  seorang  pembeli  untuk  melindungi kepentingan  para  pembeli  dalam  semua  bentuk  dan  model  jual  beli,  tak  terkecualikan pada  jual  beli  murabahah.  Namun  dalam  fatwa  DSN-MUI  yang  mengatur  tentang murabahah sebagai acuan bank syariah dalam mengoperasikan kegiatannya mengatur bahwa  keharusan  pihak  nasabah  untuk  membeli  barang  yang  ia  pesan.  Ketentuan  ini menunjukkan  tidak  adanya  ruang  bagi  nasabah  untuk  memfasakh  atau  menggunakan hak  opsi  yang  secara  syara’  melekat  pada  pihak  pelaku  akad.  Jenis  penelitian  ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif filosofis. Artinya persoalan perubahan  fatwa  MUI  yang  terlihat  menghilangkan  hak  opsi  tersebut  dianalisa  dan diungkapkan  hakikat  dari  murabahah  yang  menjadi  produk  bank  syariah,  kemudia dikemukakan  dan  dianalisa  dasar-dasar  argumentasinya.Selanjutnya  penelitian  ini menemukan bahwa tidak adanya hak opsi yang dimiliki oleh pembeli dalam murabahah pada  fatwa  tersebut,  disebabkan  oleh  dua  faktor.  Pertama,  karena  terjadinya perubahan  bentuk  praktik  murabahah  yang  terjadi  di  perbankan  syariah  dari  bentuk semulanya  yang  menutup  kemungkinannya  bisa  merugikan  pihak  nasabah  (pembeli). Kedua,  pertimbangan  menutup  terjadinya  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  nasabah untuk  sepihak  membatalkan  perjanjian  yang  dapat  menyebabkan  kerguian  bank  dan nasabah pihak ketiga.
Kata kunci : Hak Opsi, Fatwa, Murabahah.

## A. Pendahuluan
Sejauh ini mayoritas portofolio pembiayaan oleh bank syari’ah didominasi oleh murabahah yang  jumlah  pembiayaan  mencapai  diatas  50  persen. 1 Tercatat  sejak awal berdirinya bank syari’ah di Indonesia, pembiayaan murabahah sampai dengan saat ini  mengalami  kenaikan  dari  tahun  ke  tahun,  walaupun  belakangan  ini  para  bankir syari’ah berusaha menaikkan angka mudharabah yang notebenenya merupakan filosofi dasar  dari  perbankan  syari’ah,  yaitu  profit  sharing.Namun  demikian  upaya  tersebut hanya pada tataran kuantitatif dalam arti kata hanya meningkatkan secara statistik tanpa serius  menjalankan mudharabah sesuai  dengan  tujuan  awalnya  yaitu  menghidupkan sektor  ekonomi  rill,  dimana  bank  syari’ah  memberikan  pembiayaan  kepada  lembaga keuangan  lainnya  seperti  BMT  dengan  akad mudharabah dan  selanjutnya  BMT menyalurkannya dengan cara murabahah .
Kecenderungan dominannya pembiayaan murabahah dalam perbankan atau lembaga  keuangan  syari’ah  lainnya  boleh  jadi  disebabkan  oleh  kecenderungan  bank syari’ah dan nasabah yang lebih memilih jenis pembiayaan dengan margin keuntungan yang  pasti  ( Natural  Certainty  Contrac ),  sehingga  tidak  menyulitkan  secara  akuntansi
1 http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Juni%202015. Diakses tanggal  15  April  2016.  Jumlah  pembiayaan murabahah per  juni  2015  yaitu  117.777  dari  jumlah  total pembiayaan  203.894  atau  setara  dengan  57,7  %.  Tahun  2009  (56,1  %),  tahun  2010 (55 %),  tahun  2011 (54,9 %), tahun 2012 (59,6 %), tahun 2013 (60 %), tahun 2014 (58,8 %).
kepada  pihak  bank  maupun  nasabah.  Dan  bisa  juga  kultur  yang  telah  lama  tertanam dalam  masyarakat  tentang  relasi  antara  lembaga  keuangan  dengan  nasabah  debitur berupa  hubungan  kreditur  dengan  debitur,  dimana  penerima  modal  harus  membayar pokok pinjaman ditambah marjin keuntungan kepada pihak pemberi modal.
Praktik bisnis dengan orientasi keuntungan pada prinsipnya dibolehkan oleh hukum Islam, hal ini dapat dilihat pada surat al-Baqarah (3) ayat 198 2 yang memberikan keleluasaan  kepada  umat  Islam  untuk  mencari  keuntungan  dari  aktifitas  bisnis  yang dilakukan.  Namun  demikian,  kegiatan  bisnis  ini  diberikan  prinsip-prinsip  dasar  untuk menjaga hak-hak antar para pelaku bisnis secara khusus maupun kemaslahatan manusia secara  umum.  Menurut  Nana  Herdiana,  ada  lima  asas  atau  prinsip  dasar  dalam  bisnis Islam,  yaitu  kesatuan  ( unity ),  keseimbangan  ( equilibrium ),  kehendak  bebas  ( free  will ), Tanggung jawab ( responsibility ), dan kebenaran. 3
Dalam  konteks  transaksi  jual  beli murabahah yang  merupakan  bentuk kesepakatan antara dua pihak untuk melakukan jual beli, maka prinsip bisnis diatas erat kaitannya dalam menjaga hak-hak kedua belah pihak. Sehingga untuk mewujudkan itu maka dibuatlah suatu perangkat hukum yang disebut sebagai hak opsi ( khiyar ), dimana pihak penjual atau pembeli memiliki hak untuk melanjutkan jual-beli atau membatalkan terhadap  kontrak  yang  telah  mereka  buat.  Ketentuan  hak  opsi  ini  ada  karena  dalam pandangan hukum  perjanjian syari’ah, bahwa jual  beli itu merupakan akad yang tidak serta  merta  mengikat  ( ghairu  lazim )  begitu  saja  setelah  rukun  dan  syarat  sahnya terpenuhi,  namun  masih  adakesempatan  kepada  para  pihak  untuk  melanjutkan  atau membatalkan  perjanjian  tersebut. 4 Namun  jika  melihat  fatwa  DSN  no  4  tahun  2000 tentang Murabahah pada putusan kedua nomor tiga yang menjadi pegangan perbankan syari’ah  dalam  melakukan  pembiayaan murbahah ,  terdapat  ketentuan  yang mengharuskan  pihak  nasabah  untuk  membeli  barang  yang  ia  pesan.  Ketentuan  ini menunjukkan  tidak  adanya  ruang  bagi  nasabah  untuk  mem fasakh atau  menggunakan hak opsi yang secara syara’ melekat pada pihak pelaku akad.
Oleh  karenanya,  tulisan  ini  ingin  menggali  sejauh  mana  kewenanganhak opsi  pada  jual  beli murabahah di Perbankan Syari’ah yang terdapat dalam Fatwa DSN nomor 4 tahun 2000.

## B. Hak Opsi dalam Jual beli
Istilah  hak  opsi  merupakan  istilah  yang  tidak  lazim  digunakan  di  berbagai literatur  kajian  hukum  Bisnis  Syari’ah  terutama  yang  berbahasa  Indonesia. Namunistilah  yang  sering  digunakan  atau  lebih  populer  adalah  kata khiyar. Namun pilihan istilah hak opsi dalam tulisan ini adalah bentuk terjemahan dari kata khiyar yang memiliki  esensi  yang  sama  persis  dengan  istilah  asalnya.  Sehingga  dalam  tulisan  ini terkadang penulis menyebut pula dengan hak khiyar , karenadipandang lebih tepat dalam susunan kata atau kalimat tertentu.
Adapun  hak  opsi  menurut  istilah  terdapat  beberapa  rumusan  yang dipaparkan oleh para pakar hukum Islam terkait dengan apa yang dimaksud dengan hak opsi ( khiyar ). Menurut as-Sayyid as-Sabiq khiyar yaitu menuntut yang terbaik dari dua
2 مكبر نم لاضف اوغتبت نا حانج مكيلع سيل
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhan mu.
3 Nana  Herdiana  Abdurrahman, Manajemen  Bisnis  Syari’ah  dan  Kewirausahaan ,(Bandung  : Pustaka Setia, 2013), hlm. 271-272
4 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat cetakan ke-2, (Jakarta : Raja Grafindo, 2010), hlm. 104.
perkara,  berupa  melanjutkan  atau  membatalkan  akad  (jual  beli). 5 Sedangkan  Ali  bin Muhammad  Al-Jum’ah  mendefiniskan  hak  opsi  merupakan  hak  bagi  pihak  yang berakad  untuk  membatalkan  atau  meneruskan  (perjanjian),  dikarenakan  adanya  izin syara’  atau  sebab  kesepakatan  dalam  akad  tersebut. 6 Selanjutnya  rumusan  yang  lebih luas  dikemukakan  oleh  Wahbah  Az-Zuhaili  yaitu,  hak  opsi  merupakan  hak  bagi  para pihak  untuk  memilih  meneruskan  akad,  atau  tidak  melanjutkannya  dengan  cara membatalkan akad tersebut jika berupa khiyar syarat, khiyar ru’yah dan khiyar aib atau memilih salah satu dari barang penjualan jika berupa khiyar ta’yin . 7
Dari  ketiga  pengertian  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  hak  opsi merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh  para  pihak  yang  berakad  untuk  meneruskan  akad (perjanjian jual beli) atau membatalkan karena hukum ( syara’ ) atau karena kesepakatan yang  telah  dibuat  antara  para  pihak.  Membatalkan  akad  tersebut  bisa  berupa khiyar syarat, khiyar ru’yah dan khiyar aib. Atau karena keharusan memilih satu jenis barang jika berupa khiyar ta’yin .
Adanya syari’at tentang hak opsi dalam perjanjian pada umumnya dan jual beli  pada  khususnya  bertujuan  untuk  memberikan  kemaslahatan  berupa  keadilan  bagi para  pihak  agar  mendapatkan  yang  semestinya  terhadap  perjanjian  yang  telah  ia  buat. Karena  adakalanya  barang  yang  telah  dibeli  oleh  pembeli  tidak  sesuai  dengan  yang  ia inginkian,  sehingga  menimbulkan  penyesalan  pada  dirinya  yang  dapat  berakibat  pada timbulnya kebencian satu sama lain. Dan lebih jauh lagi akan menyebabkan permusahan terjadi  ditengah-tengah  masyarakat,  baik  antar  individu  maupun  kelompok. 8 Selain  itu hak opsi ini sesuai pula dengan bentuk perlindungan terhadap konsumen di era saat ini.
Penjelasan  tentang  hak  opsi  diatas  menunjukkan  adanya  beberapa  macam hak opsi( khiyar ).  Dan para ahli hukum  Islam  membagi  macam-macam  khiyar tersebut dengan  berbagai  macam.  Sebut  saja  misalnya  hanafiyah  membagi  macam  hak  opsi menjadi17  macam,  malikiyah  membagi  hak  opsi  menjadi  demikian  juga  syafi’iyah membagi hak opsi menjadi dua lalu kedua macam hak opsi tersebut dibagi lagi menjadi 16  macam.  Dan  terakhir  hanabilah  membagi  hak  opsi  menjadi  8  macam. 9 Namun penulis akan memaparkan lima jenis  hak opsi  yang umumnya dijelaskan  dan  biasanya terjadi di masyarakat menurut para ahli hukum Islam.
1. Hak Opsi Majelis , yaitu hak bagi masing-masing pihak yang membuat akad untuk membatalkan  akadnya,  selama  masih  berada  dalam  tempat  ( majelis )  berakad  dan belum  berpisah  secara  fisik,  atau  melanjutkan  akad  tersebut  sehingga  bersifat mengikat. 10 Ketentuan masih dalam satu tempat ini merupakan pendapat syafi’iyah dan  hanabilah,  pendapat  mereka  ini  didasarkan  pada  pemahaman  secara  tekstual terhadap  hadits  mengenai  hak  opsi  sepanjang  masih  berada  dalam  satu  akad. 11 Sedangkan  hanafiyah  dan  malikiyah  memahami  hadits  nabi  tersebut  dengan
5 As-Sayyid as-Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Kairo : Dar al Fath Li ‘ilamil ‘Arabiy, 1997), hlm. 75
6 Ali bin Muhammad Al-Jum’ah, Mu’jam al-Mustalah al-Iqtishadiyah wal Islamiyah cetakan ke-
1, (Riyad : Maktabah al-Abiykan, 2008), hlm. 240.
7 Wahbah  az-Zuhaili, Al-Fiqh  al-Islam  Wa  Adillatuhu  cetakan  ke-2, (Damsyiq  :  Dar-al  Fikr, 1985), hlm. 250.
8 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 32.
9 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam, hlm. 253.
10 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, hlm. 250
11 امهعيب ةكرب تقحمامتكو ابذك نإو امهعيب يف امهل كروب اقدصو انيب نإف اقرفتي ملام رايخلاب ناعيبلا
Penjual dan Pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah, jika mereka jelas dan benar maka mereka berdua diberkahi. Namun jika mereka berdua berdusta maka keberkahan tersebut dicabut dalam jual belinya. (HR. Bukhari nomor hadits 2004).
berpisahnya  para  pihak  dengan  ucapan  ( tafarruq  fil  aqwal ),  artinya  jika  ijab  dan qabul  dalam  perjanjian  atau  akad  jual  beli  tersebut  telah  dilakukan,  maka  secara otomatis  mengikat  kedua  belah  pihak  meskipun  keduanya  belum  berpisah  secara fisik, sehingga menurut mereka berdua tidak ada hak opsi majelis dalam arti masih dalam lokasi yang sama atau belum berpisah secara fisik. 12
Dalam  kenyataan  kehidupan  sehari-hari,  kadang-kadang  seseorang  tergesa- gesa melakukan ijab  atau qabul,  namun  ternyata kemaslahatan menghendaki  tidak diteruskannya jual beli. Oleh karena itu syara’ kemudian memberikan kesempatan agar  apa  yang  telah  dilakukan  dengan  tergesa-gesa  dapat  dikompromikan  dengan baik,  dengan  jalan  memberikan  pilihan  apakah  meneruskan  akad  atau membatalkannya, pada saat mereka yang melakukan akad masih berada di majelis akad. 13
2. Hak  Opsi  Syarat, yaitu  suatu  hak  opsi  dimana  seorang  pembeli  membeli  sesuatu dari  pihak  lain  dengan  ketentuan  ia  boleh  melakukan  opsi  pada  masa  atau  waktu tetentu,  walaupun  waktu  tersebut  lama,  apabila  ia  menghendaki  maka  ia  bisa melangsungkan  jual  beli  dan  apabila  ia  menghendaki  ia  bisa  membatalkannya. 14 Artinya opsi syarat ini berlaku tatkala dalam akadnya mengandung klausul tertentu yang memberikan hak opsi bagi pihak yang mengadakan perjanjian jual beli untuk dapat  membatalkan  akadnya  jika  nantinya  terjadi  permasalahan  pada  barang  yang menjadi  objek  perjanjian.  Praktik  semacam  ini  sering  kita  jumpai  dalam  garansi- garansi produk yang diberikan oleh penyedia produk tertentu.
3. Hak Opsi Aib, yaitu suatu bentuk khiyar untuk meneruskan atau membatalkan jual beli,  karena  adanya  cacat  pada  barang  yang  dibeli,  meskipun  tidak  disyaratkan khiyar . 15 Hak opsi semacam  ini tidak memerlukan klausula dalam perjanjian yang dibuat,  namun  sudah  menjadi  ketentuan syara’ manakala  terdapat  cacat  pada barang  yang  dibeli,  maka  pembeli  dapat  menggunakan  hak  opsinya  untuk membatalkan jual beli.
Namun  ketentuan  mengenai  cacat  yang  membenarkan  adanya  hak opsi tersebut  terdiri  dari  salah  satu  kriteria  yang  ditetapkan  oleh  ahli  hukum  Islam, sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Wahbah  az-zuhaili. Pertama, cacat  yang menyebabkan  berkurangnya  eksistensi  atau  bentuk  asli  dari  suatu  barang  tersebut. Semisal binatang yang menjadi barang dagangan mengalami buta, penyakit kronis dan  lain  sebagainya. Kedua, cacat  yang  terdapat  pada  suatu  barang  yang menghilangkan  fungsinya. 16 Contohnya,  membeli  mobil  namun  tapi  mesinnya rusak parah dan tidak bisa diperbaiki.
4. Hak  Opsi  Ru’yah, yaitu  pilihan  untuk  meneruskan  akad  atau  membatalkannya, setelah  barang  yang  menjadi  objek  akad  dilihat  oleh  pembeli. 17 Hak  opsi  ini  bisa terjadi ketika barang yang dibeli  tidak ada dalam majelis akad namun  bisa berupa contoh atau hanya berupa keterangan spesifikasi barang tersebut seperti dalam jual beli  pesanan( salam ),  dan  setelah  barang  didatangkan  ternyata  tidak  sesuai  dengan apa  yang  diperjanjikan  sebelumnya.  Dalam  kasus  seperti  ini  pihak  pembeli  dapat melakukan pembatalan akad.
12 Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, hlm. 34.
13 Ahamad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 223.
14 As-Sayyid Sabiq, Fiqih as-Sunnah, hlm. 77
15 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, hlm. 232
16 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, hlm. 558-559
17 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, hlm. 236
5. Hak  opsi ta’yin, yaitu  kesepakatan  para  pihak  yang  berakad  untuk  menunda penentuan  barang  yang  akan  dibeli  sampai  batas  waktu  yang  disepekati.  Dengan cara  menyepakati  pihak  yang  miliki  hak  untuk  menentukan  dari  pihak-pihak  yang berakad. 18 Seperti dua orang yang melakukan jual beli celana. Dan ada dua atau tiga yang  akan  dibeli  oleh  pembeli,  kemudian  antara  penjual  dan  pembeli  bersepakat untuk menentukan jumlah dan celana yang akan diperjual belikan antara mereka.
Hak opsi semacam ini nampaknya ada ketidakpastian terhadap barang mana yang  menjadi  objek  akad.  Sehingga  para  ahli  hukum  Islam  berbeda  dalam menghukuminya.  Menurut  hanafiyah  hak  opsi  semacam  ini  dibenarkan  dengan alasan istihsan ,  karena  menjadi  tradisi  dan  kemaslahatan  dalam  memenuhi  hajat para pihak. Sedangkan syafi’iyah dan hanabilah memandang hak opsi semacam ini tidak dibenarkan karena mengandung ketidakjelasan. 19
C. Analisis Hak opsi dalam Fatwa DSN Nomor 4 tahun 2000 tentang Murabahah
Lahirnya  fatwa  DSN  no  4  tahun  2000  merupakan  awal  dijadikannya murabahah sebagai bagian dari fasilitas pembiayaan syari’ah di perbankan syari’ah. Hal yang  mendasari  keluarnya  fatwa  ini  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  konsiderannya yaitu  banyaknya  masyarakat  yang  membutuhkan  pembiayaan  berupa  jual  beli,  guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan lainnya. 20
Murabahah sendiri merupakan bagian dari bentuk jual beli amanah, dimana pembeli  mendapatkan  informasi  dari  penjual  secara  jujur  dan  transaparan  tentang jumlah  modal  dalam  pengadaan  barang  tersebut. 21 Itu  artinya  jual  beli murabahah ini merupakan  jenis  jual  beli  khusus  yang  tidak  seperti  umumnya  bentuk  jual  beli  yang biasa  kita  lakukan.  Dan  pada  masa  fikih  klasik  jual  beli  ini  hanya  merupakan  bentuk tuntutan  etis  untuk  melindungi  pihak  yang  lemah  di  pasar  dan  tidak  mengetahui informasi  harga  sehingga  ia  dengan  mudah  mengalami  penipuan.  Untuk  menghindari itu,  maka  jual  beli murabahah sebagai  bagian  dari  jual  beli amanah (kepercayaan), menetapkan  keuntungan  berdasarkan  kesepakatan  antara  penjual  dan  pembeli. 22 Oleh karenanya  kemungkinan  adanya  hak  opsi  dalam  jual  beli  semacam  ini  bisa  terjadi, karena kesalahan informasi yang diperoleh oleh pembeli dari penjual tadi.
Selanjutnya  jika  kita  menelaah  ketentuan murabhah dalam  fatwa  DSN sebagai landasan operasioal perbankan syari’ah, terdapat pergeseran konsep skema jual beli dari bentuk aslinya. Hal ini dapat dilihat dalam putusan pertama fatwa tersebut :
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barangyang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama banksendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5.Bank  harus  menyampaikan  semua  hal  yang  berkaitan  denganpembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah(pemesan) dengan harga  jual  senilai  harga  beli  pluskeuntungannya.  Dalam  kaitan  ini  Bank
18 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, hlm. 525
19 Ibid., hlm. 525
20 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
21 Syamsul  Anwar, Murabahah  sebagai  Landasan  Produk  Bank  Syari’ah  dalam  buku  Studi Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta : RM Books, 2007), hlm. 152.
22 Syamsul Anwar, Murabahah sebagai Landasan Produk Bank Syari’, hlm. 155
harus  memberitahusecara  jujur  harga  pokok  barang  kepada  nasabah berikut biayayang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebutpada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 23
Skema murabahah dalam fatwa ini berupa mula-mula nasabah mengajukan pembiayaan kepada  bank  syari’ah,  selanjutnya  setelah  pihak  bank  menerima  pengajuan  tersebut pihak  bank  membeli  barang  yang  diinginkan  oleh  nasabah  sesuai  dengan  kualifikasi yang  telah  disepakati.  Dan  setelah  bank  memiliki  barang  tersebut,  lalu  dijual  kepada nasabah dengan akad murabahah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak,  selanjutnya  pembayaran  dilakukan  oleh  nasabah  pada  jangka  waktu  yang  telah disepakati.
Pergeseran  konsep  skema  disini  terletak  pada  adanya  permintaan  dari  nasabah (pembeli)  kepada  pihak  bank  untuk  membeli  barang  yang  diinginkan,  sehingga  dalam keadaan  seperti  ini  tentunya  nasabah  tersebut  sebelum  mengajukan  pembiayaan  telah mengetahui  harga  barang  tersebut  karena  nasabah  tersebut  telah  mengetahui  objek tertentu yang akan dibiayai (dibeli) oleh pihak bank. Terlebih jika akad yang digunakan berupa perwakilan oleh  nasabah dalam melakukan jual beli,  yang mana  cara semacam ini  dimungkinkan  dalam  fatwa  DSN  tersebut.  Sebagaimana  tertera  dalam  Putusan Pertama poin (9) “ Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasbah untuk membeli barang dari  pihak  ketiga,  akad  jual  beli  murabahah  harus  dilakukan  setelah  barang,  secara prinsip,  menjadi  milik  bank” .Sementara  dalam  konsep  aslinya  pembeli  benar-benar tidak  mengetahui  ( awam )  dengan  keadaan  pasar  dan  sepenuhnya  memberikan kepercayaan kepada penjual tentang harga barang yang akan dibeli.
Akibat  dari  pergeseran  praktek  ini,  maka  dalam  Fatwa  DSN  memutuskan keharusan  pihak  nasabah  untuk  membeli  barang  yang  telah  ia  pesan.  Karena  secara hukum  janji,  kontrak  untuk  membeli  suatu  barang  bersifat  mengikat  kepada  pihak nasabah (pembeli). 24 Dalam putusan kedua point (3) dinyatakan : Bank kemudian menawarkan aset  tersebut  kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara  hukum  janji  tersebut  mengikat;  kemudian  kedua  belah  pihak  harus membuat kontrak jual beli. 25
Keharusan  membeli  karena  janji  yang  mengikat  ini,  menyebabkan  hilangnya kesempatan  untuk  menggunakan  hak  opsi  oleh  pihak  pembeli  (nasabah),  baik  berupa hak opsi majelis, ketika masih dalam tempat akad, atau hak opsi ru’yah tatkala barang yang dipesan telah didatangkan. Menurut M. Cholil Nafis, akad yang bersifat mengikat ini merupakan upaya preventif ( Sadd az-Zari’ah ) yaitu menghindari kerugian terhadap Bank  Syari’ah  syari’ah  dan  tentunya  berdampak  kepada  terjaminnya  dana  pihak
23 Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  No  4/DSN-MUI/IV/2000  Tentang  Murabahah.  ketentuan umum dalam Bank Syari’ah.
24 Argumentasi DSN ini dapat dilihat dari dasar hukum yang ia gunakan dalam fatwa nomor 4 tahun 2000 ini, yaitu QS. al-Ma’idah (5) : ayat (1).
دوقعلاب اوفوأ اونمأ نيذلااهيااي
Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.
25 Fatwa DSN nomor 4 tahun 2000 tentang Murabahah, Putusan Kedua poin (3).
ketiga. 26 Dan  untuk  kepastian  hukum  serta  stabilitas  dalam  berkontrak,  maka  kontrak tersebut  haruslah  mengikat  kedua  belah  pihak.  Jika  tidak  demikian,  maka  akan membuka  peluang  bagi  nasabah  yang  tidak  baik  untuk  mempermainkan  kontrak  yang telah ia buat. 27
Dengan  demikian  hak  opsi  tidak  lagi  menjadi  hak  yang  melekat  pada  para pihak, karena tuntuan kerelaan dan keridhaan yang menjadi prinsip dasar dalam berjual beli  secara  tidak  langsung  telah  terbentuk  sebelum  pihak  nasabah  mengajukan pembiayaan kepada Bank Syari’ah. Oleh karena itu jenis hak Opsi yang tidak berlaku disini yaitu opsi majelis. Namun demikian jika terjadi resiko kerusakan barang pada saat proses  pengangkutan  barang  setelah  dilakukan  pembelian  oleh  pihak  bank,  maka kerusakan tersebut ditanggung sendiri oleh bank, karena secara prinsip barang tersebut masih menjadi milik bank.Artinya disini nasabah masih memiliki hak opsi aib.
26 M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syari’ah, (Jakarta : UI Press, 2011), hlm. Lihat juga Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik cetakan ke-12, (Jakarta : Gema Insani, 2008), hlm. 104.
27 Abdul  Manan, Hukum  Ekonomi  Syari’ah  dalam  Kewenangan  Peradilan  Agama, (Jakarta  : Kencana, 2012), hlm. 98.

## D. Kesimpulan
Ketentuan  kontrak  jual  beli  murabahah  yang  mengikat  dalam  Fatwa  DSN nomor  4/IV/DSN-MUI/2000  menunjukkantidak  adanya  hak  opsi  bagi  para  pihak. Hal  ini  didasari  karena  dua  hal, pertama adanya  pergeseran  konsep  jual  beli murabahah  yang  semulanya  hanya  berupa  tuntutan  etis  untuk  melindungi  pihak yang  lemah  di  pasar  karena  tidak  mengetahui  harga  barang  tertentu  di  pasaran. Namun  di  era  saat  ini  konsep  tersebut  menjadi  tidak  relevan  lagi,  karena  pihak nasabah  (pembeli)  telah  mengetahui  keadaan  barang  sebelum  mengajukan pembiayaan. Kedua Upaya  menutup  peluang  hak  opsi  dilakukan  dengan  tujuan melindungi  kerugian  pihak  bank  dan  dana  pihak  ketiga,  disamping  menutup peluang  tindakan  curang  yang  dapat  dilakukan  oleh  nasabah,  karena  sewenang- wenang  membatalkan  akad.  Oleh  karenanya,  hak  opsi  yang  semulanya  menjadi instrumen  dalam  mewujudkan  kerelaan  dan  keseimbangan  antarpara  pihak  tidak lagi  dibutuhkan,  karena  dengan  menghilangkan  adanya  hak  opsi  tersebut  pada prinsipnya kerelaan antar pihak tersebut telah terbentuk.Namun opsi aib dan ru’yah bisa  saja  terjadi  jika  ternyata  dalam  pembelian  oleh  bank  dari  supplier  terjadi kerusakan  (resiko)  pada  barang,  karena  secara  prinsip  itu  masih  milik  bank.  Dan opsi syarat pula dapat terbentuk jika diakadnya dibuat klausul yang memungkinkan nasabah  untuk  dapat  membatalkan  transaksinya,  karena  mengandung  asas kebebasan  berkontrak.  Akan  tetapi  hak  opsi  itu  tidak  dapat  terjadi  pada  pola murabahah  dengan  akad wakalah, karena  hakikatnya  nasabah  tersebut  yang langsung membeli barang yang menjadi objek perjanjian.

## Daftar Pustaka
Al-Qur’an dan Terjemah. Departemen Agama RI.2004. Abdurrahman,Nana  Herdiana. Manajemen  Bisnis  Syari’ah  dan  Kewirausahaan . Bandung : Pustaka Setia. 2013.
Al-Jum’ah,Ali bin Muhammad. Mu’jam al-Mustalah al-Iqtishadiyah wal Islamiyah cet.
ke-1, Riyad : Maktabah al-Abiykan. 2008.
Antonio,Syafi’i. Bank  Syari’ah  dari  Teori  ke  Praktik  cetakan  ke-12, Jakarta  :  Gema Insani. 2008.
Anwar,Syamsul. Hukum  Perjanjian  Syari’ah  Studi  tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih Muamalat cetakan ke-2. Jakarta : Raja Grafindo. 2010.
. Murabahah sebagai Landasan Produk Bank Syari’ah dalam buku Studi Hukum Islam Kontemporer. Jakarta : RM Books. 2007.
Az-Zuhaili,Wahbah. Al-Fiqh  al-Islam  Wa  Adillatuhu  cetakan  ke-2. Damsyiq  :  Dar-al Fikr. 1985.
Hidayat,Enang. Fiqih Jual Beli. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2015. Manan,Abdul. Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Kewenangan Peradilan Agama, Jakarta : Kencana. 2012.
Muslich,Ahmad Wardi. Fiqh Muamalat .Jakarta : Amzah. 2010. Nafis,M. Cholil. Teori Hukum Ekonomi Syari’ah. Jakarta : UI Press. 2011. Sabiq,As-Sayyid. Fiqh as-Sunnah. Kairo : Dar al Fath Li ‘ilamil ‘Arabiy. 1997. Fatwa DSN Nomor 4/IV/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah. http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Documents/SPS%20Juni%202015..