Volume 6 Nomor 1  Ed.Juni 2019 : page 72-90 p-ISSN: 2407-6635    e-ISSN : 2580-5570
Pengaruh Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Jurnal EcceS

## Ilyas
Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas Haluleo Kendari E-mail : ilyasalimudin86@gmail.com

## Abstrak: Pengaruh Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan
Salah  satu  indikator  penting  untuk  melihat  kinerja  pembanguanan  sebuah  negara  atau daerah  adalah  dengan  melihat  kinerja  pertumbuhan  ekonominya.  Semakin  meningkat pertumbuhan  ekonominya  berarti  semakin  baik  pula  kinerja  pembangunan  begitu  pula sebaliknya.  Atas  dasar  ini  maka  setiap  negara  atau  daerah  berusaha semaksimal  mungkin untuk  mengakselerasi  pertumbuhan  ekonominya.Penelitian  ini  bertujuan  untuk  pengaruh tenaga  kerja  dan  pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten Sinjai.  Serta  untuk  mengetahui  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kemiskinan  di Kabupaten  Sinjai.Variabel-variabel  yang diamati  dalam  penelitian ini  meliputi:  tenaga  kerja dan  pengeluaran  pemerintah  sebagai  variabel  bebas  serta  pertumbuhan  ekonomi  dan kemiskinan  sebagai  variabel  bebas.Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian kuntitatif.  Data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder,  time  series.  Sumber  data  utama berasal dari publikasi Biro Pusat Statistik Kabupaten Sinjai dan publikasi lainnya yang terkait penulisan.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  Structural  Equation  Model  (SEM), dengan  menggunakan  alat  bantu  analisis  yakni eviews.Dari  hasil  uji  statistik  ditemukan bahwa  tenaga  kerja  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Sementara  pengeluaran  pemerintah  berpangaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Selanjutnya  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  terhadap kemiskinan,  dan  hubungannya  negatif,  artinya  ketika  ertumbuhan  ekonomi  mengalami peningkatan maka akan menurunkan angka kemiskinan begitupula sebaliknya.
Kata  Kunci :  Tenaga  kerja,  pengeluaran  pemerintah,  pertumbuhan  ekonomi  dan kemiskinan.

## Abstract: Effect of Labor, and Government Expenditures on Economic Growth and poverty
One important indicator to understand the performance of developing a country or region, to  look  at  the  performance  of  its  economic  growth.  Increasing  economic  growth  means better  development  performance  and  vice  versa.  On  this  basis,  every  country  or  region strives to accelerate its economic growth. This study aims to influence the  labourforce and government expenditure on economic growth in Sinjai District. As well as to determine the effect of economic growth on poverty in Sinjai Regency. The variables observed in this study include; labor and government expenditure as independent variables and economic growth and poverty as independent  variables. The research method used is quantitative research. The  data  used  is  secondary  data,  time  series.  The  main  data  sources  come  from  the publications of the Sinjai Regency Central Bureau of Statistics and other publications related to  writing.  The  data  analysis  technique  used  is  Structural  Equation  Model  (SEM),  using analytical  tools  namely  eviews.  From  the  results of  statistical  tests  it  was found  that  labor did not significantly influence economic growth. While government spending has a positive and significant effect on economic growth. Furthermore, economic growth has an effect on poverty, and its relationship is negative, meaning that when economic growth increases, it will reduce poverty as well as vice versa.
Keywords: Labour, Government Expenditure, growth and poverty.

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION
Trend  peningkatan  tenaga  kerja,  pengeluaran  pemerintah  mengalami  peningkatan dari  tahun  ke  tahun,  sementara  pertumbuhan  ekonomi  bergerak  fluktuatif  dan  angka kemiskinan  yang  tidak  mengalami  perbaikan  yang  berarti,  hal  tersebut  menunjukkan kegiatan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Sinjai tidak begitu impresif. Di Kabupaten Sinjai sendiri,  dalam  beberapa  tahun  terakhir  terjadi  peningkatan  penduduk.  Untuk  tahun  2010 saja jumlah penduduk di Kabupaten Sinjai berjumlah 228. 879 jiwa, meningkat cukup dari lima  tahun  sebelumnya  222.  220  jiwa.  Ini  berarti  terjadi  peningkatan  tenaga  kerja  yang tersedia untuk pembangunan. Selain itu anggaran atau pengeluaran pemerintah yang selalu dialokasikan  untuk  belanja  modal  setiap  tahun  terus  meningkat.  Pada  tahun  2009  belanja pemerintah masih sebesar Rp. 452.845 milyar, meningkat cukup signifikan dalam lima tahun kemudian menjadi Rp. 644.523 milyar. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi meski berfluktuasi  namun  berada  dalam  posisi  peningkatan.  Di  tahun  2009  berada  pada  posisi 7,02% kemudian menurun pada tahun 2010 menjadi 6,03. Selanjutnya kembali mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 7,29%.
Selanjutnya  persoalan  kemiskinan  yang  persentasenya  sebesar  9,28%  pada  tahun 2013 yang sebenarnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang masih di posisi 9,77%.  Kinerja  ini  patut  diapresiasi.  Namun  demikian  problem  kemiskinan  yang persentasenya  hampir  di  angka  dua  digit  menujukkan  bahwa  kemiskinan  masih  tinggi karenanya  harus  dituntaskan,  sampai  pada  posisi  0%.  Apalagi  dalam  konsep  Suistanable Development Goals (SDGs) yang digagas sekarang dan meruapakan pengganti dari konsep Millenium  Development  Goals  (MDGs)  memiliki  tujuan  untuk  mengentaskan  kemiskinan secara  keseluruhan  di  muka  bumi  ini.  Berangkat  dari  latar  belakang  di  atas  penelitian  ini mencoba menjawab  problem tersebut  dengan mengangkat  tema “Pengaruh Tenaga Kerja, dan  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kemiskinan  Di Kabupaten  Sinjai”.  Ada  tiga  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  yaitu  pertama untuk  mengetahui  pengaruh  tenaga  kerja  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten Sinjai.  Kedua,  mengetahui  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  Kabupaten  Sinjai.  Terakhir,  mengetahui  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi terhadap  kemiskinan.  Salah  satu  indikator  penting  untuk  melihat  kinerja  pembanguanan sebuah  negara  atau  daerah  adalah  dengan  melihat  kinerja  pertumbuhan  ekonominya. Semakin  meningkat  pertumbuhan  ekonominya  berarti  semakin  baik  pula  kinerja pembangunan  begitu  pula  sebaliknya.  Atas  dasar  ini  maka  setiap  negara  atau  daerah berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  mengakselerasi  pertumbuhan  ekonominya. Pertumbuhan  ekonomi  secara  nasional  menggunakan  indikator  Produk  Domestik  Bruto (PDB),  yakni  jumlah  barang  dan  jasa  yang  diproduksi  oleh  sebuah  negara  pada  periode tertentu  yang  biasanya  satu  tahun.  Sedangkan  untuk  tingkatan  daerah,  baik  level  provinsi maupun  kabupaten  atau  kota  menggunakan  indikator  Produk  Domestik  Regional  Brutto (PDRB).
Pertumbuhan  ekonomi  berarti  perkembangan  atau  peningkatan  kegiatan  dalam perekonomian  yang  menyebabkan  barang  dan  jasa  yang  diproduksi  bertambah  atau berkurang sehingga kemakmuran daerah dan masyarakat dapat meningkat atau sebaliknya. Sedangkan  laju  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  kenaikan  dalam  PDRB  tampa memandang  apakah  kenaikan  itu  lebih  besar  atau  lebih  kecil  dari  tingkat  pertumbuhan penduduk  dan  apakah  ada  perubahan  atau  tidak  dalam  struktur  ekonomi  (Sukirno,  1994). Lain  daripada  itu,  sejak  digulirkan  otonomi  daerah  dengan  ditetapkannya  Undang-Undang No.  22  tahun  1999  yang  direvisi  oleh  Undang-Undang  No.  32  tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  intinya  menekankan  bahwa  pemerintah  daerah  mempunyai
kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengelola  berbagai  urusan  penyelenggaraan pemerintahan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Sedangkan  dalam  hal  pembiayaan  dan  keuangan  daerah  pasca  desentralisasi  fiskal sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No  25  tahun  1999  yang  kemudian  direvisi dengan  Undang-Undang  No.  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pembiayaan pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemrintah saja, tetapi juga didukung oleh pelaku pembangunan dengan  pemanfaatan  sumber  daya  yang  ada  dalam  wilayah  secara  optimal  untuk mendukung  pelaksanaan  otonomi  daerah  mengingat  adanya  keterbatasan  pendanaan pemerintah.
Adanya  dua  Undang-Undang  ini  mengubah  pola  sistem  pemerintahan  daerah  dari sistem  desentralisasi  menjadi  sentralisasi.  Filosofi  lahirnya  aturan  ini  berangkat  dari kesadaran  bahwa  konsep  pembangunan  yang  selama  ini  sangat  sentralistik,  semua  mesti diatur oleh pusat telah mematikan potensi kreatif di daerah. bahwa yang paling mengetahu persoalan  di  daerah  dan  bagaimana  solusi  yang  terbaik  adalah  pemerintah  daerah  yang realitasnya  memang  paling  dekat  masyarakat  di  daerah.  Bukan  pemerintah  pusat. Begitupula  dengan  persoalan  keuangan  daerah.  Adanya  Undang-Undang  No.  33  ini kemudian alas hukum bagi pemerintahan daerah untuk menemukan dan mengembangkan potensi  yang  dimiliki  untuk  mengakselerasi  pertumbuhan  ekonomi  yang  pada  akhirnya meningkatkan  kesejahteraan  dan  mereduksi  kemiskinan.  Harapan  dari  desentralisasi  fiskal ini  adalah  bagaimana  seluruh  pemangku  kepentingan  di  daerah  mampu  memanfaatkan potensi yang ada seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal serta potensi lainnya untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengakselerasi pembangunan di daerah.
Sebagaimana  teori  pertumbuhan  ekonomi  yang  menjelaskan  bahwa  pertumbuhan ekonomi  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yaitu  konsumsi  rumah  tangga  (C),  Investasi swasta (I), pengeluaran pemerintah (G) serta sektor luar negeri (X-). Atau biasa dituliskan Y=  C+I+G+(X-M).  Dengan  melihat  persamaan  ini  maka  pemerintah  dapat  mengakselerasi pertumbuhan  ekonomi  jika  melakukan  intervensi  pada  keempat  variabel  tersebut. Mendorong  konsumsi  rumah  tangga,  meningkatkan  investasi  swasta,  pengeluaran pemerintah  dimaksimalkan,  serta  meningkatkan  ekspor  disaat  yang  sama  mengurangi
impor. Apabila pemerintah mampu melakukan ini dengan baik maka pertumbuhan ekonomi dapat  diakselerasi.  Selain  itu  juga  persoalan-persoalan  ekonomi  seperti  kemiskinan, ketimpangan,  pengangguran  dan  yang  lainnya  dapat  diselesaikan.  Problem  ekonomi  ini, terkhusus  kemiskinan  sendiri  merupakan  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  hampir  semua negara,  lebih  khusus  di  negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Dengan  melihat  kondisi  ini dapat dipahami bahwa semangat yang mendasari desentralisasi fiskal ini adalah bagaimana keterlibatan daerah dalam pembangunan bangsa menjadi penting. Menumbuhkan kreatifitas di  daerah  serta  membuka  ruang  partisipasi  daerah  yang  lebih  besar  dalam  pembangunan akan mempercepat terealisasinya tujuan bernegara.
Determinan  pertumbuhan  ekonomi  adalah  sumber  daya  manusia,  baik  dari  sisi kuantitas maupun kualitas. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat  pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan  memperbesar  jumlah  tenaga  kerja,  dan  penambahan  tersebut  memungkinkan  suatu daerah  untuk  meningkatkan  produksi.  Jumlah  penduduk  yang  banyak  pun  merupakan pangsa pasar yang besar yang memungkinkan peningkatan konsumsi dan produksi sehingga dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Namun,  di  sisi  lain  akibat  buruk  dari pertambahan  penduduk  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  adalah  jikasumber  daya  manusia yang tersedia lebih dominan yang kurang berkualitas. Sehingga SDM tersebut tidak mampu mendorong  produktivitas  sehingga  tidak  akan  mampu  memacu  pertumbuhan  ekonomi. Bahkan  bisa  menjadi  beban  pembangunan.  Belum  lagi  jika  pertumbuhan  SDM  tidak dibarengi atau jauh lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti kelebihan jumlah penduduk  tidak  seimbang  dengan  faktor  produksi  lain  yang  tersedia  dimana  penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan penambahan dalam tingkat produksi.
Untuk  penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  manfaat  teoritis  maupun praktis.  Manfaat  teoritisnya  adalah  diharapkan  mampu  memberikan  pemahaman  dan memberikan  rumusan  pola hubungan  tenaga  kerja,  dan  pengeluaran  pemerintah  terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di daerah. Akan memberikan sumbangsih pemikiran serta  memperluas  khasanah  teori  dan  kajian  ekonomi  daerah  serta  pengembangan  ilmu ekonomi  pembangunan  dan  perencanaan.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat menjadi  bahan  informasi  bagi  pihak-pihak  yang  memerlukan  khususnya  bagi  penelitian- penelitian  selanjutnya.  Sementara  manfaat  praktisnya  bisa  menjadi  bahan  informasi  dan masukan  bagi  pengambil  kebijakan  dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sinjai,
dalam menyusun dan merumuskan rencana dan strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi  serta mereduksi kemiskinan di Kabupaten Sinjai.

## TINJAUAN TEORITIK / LITERATURE REVIEW

## Tenaga Kerja
Adam  Smith  dalam  Todaro  (2003)  mengungkapkan  bahwa  tokoh  utama  dari  aliran ekonomi  yang  kemudian  dikenal  sebagai  aliran  klasik,  yakni  Adam  Smith  menganggap bahwa manusialah sebagai faktor produksi  utama yang menentukan kemakmuran bangsa- bangsa.  Alasannya,  alam  (tanah)  tidak  ada  artinya  kalau  tidak  ada  sumber  daya  manusia yang pandai mengolahnya sehingga  dapat bermanfaat bagi kehidupan. Smith juga melihat bahwa  alokasi  sumber  daya  manusia  yang  efektif  adalah  pemula  pertumbuhan  ekonomi. Setelah  ekonomi  tumbuh,  akumulasi  modal  (fisik)  baru  mulai  dibutuhkan  untuk  menjaga agar  ekonomi  tumbuh.  Dengan  kata  lain,  alokasi  sumber  daya  manusia  yang  efektif merupakan  syarat  perlu necessary  condition  bagi  pertumbuhan  ekonomi.  Adam  Smith menekankan  arti  penting  pembagian  kerja  bagi  perkembangan  ekonomi.  Pembagian  kerja menghasilkan  perbaikan  kemampuan  produksi  buruh.  Setiap  buruh  menjadi  lebih  efisien daripada  sebelumnya.  Ia  menghemat  waktu.  Ia  mampu  menemukan  mesin  baru  dan berbagai  proses  baru  dalam  berproduksi.  Akhirnya,  produksi  meningkatkan  berbagai  hal. Akan tetapi, pembagian kerja tergantung pada luas pasar.
Pertumbuhan  penduduk  dan  angkatan  kerja  secara  tradisional  dianggap  sebagai salah  satu  faktor  positif  yang  memacu  pertumbuhan  ekonomi.  Jumlah  tenaga  kerja  yang lebih  besar  berarti  ukuran  pasar  domestiknya  lebih  besar.  Sedangkan,  Lewis  menyatakan bahwa angkatan kerja yang homogen dan tidak terampil dianggap bisa bergerak dan beralih dari  sektor  tradisional  ke  sektor  modern  secara  lancar  dan  dalam  jumlah  terbatas.  Dalam keadaan  demikian  penawaran  tenaga  kerja  mengandung  elastisitas  yang  tinggi. Meningkatnya  permintaan  atas  tenaga  kerja  (dari  sektor  tradisional)  bersumber  pada ekspansi  kegiatan  sektor  modern.  Dengan  demikian  salah  satu  faktor  yang  berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.
Jumlah  tenaga  kerja  yang  lebih  besar  berarti  akan  menambah  tingkat  produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih
besar. Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang besar dapat berarti menambah jumlah tenaga  produktif.  Oleh  karena  meningkatnya  produktivitas  tenaga  kerja  diharapkan  akan meningkatkan produksi yang berarti pula meningkatakan pertumbuhan ekonomi.
Menurut  Undang-Undang  No.  13  tahun  2013  tentang  Ketenagakerjaan, mendefinisikan  tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang  mampu  melakukan  pekerjaan  guna menghasilkan  barang  dan  jasa,  baik  untuk  memenuhi  kebutuhan  sendiri  maupun  untuk masyarakat.  Mengenai  perumusan  tenaga  kerja,  setiap  negara  memberikan  batasan  yang berbeda-beda.  Misalnya,  Amerika  Serikat  menetapkan  batas  minimal  usia  tenaga  kerja  16 tahun dan India menetapkan antara 14-60 tahun, sementara Indonesia menetapkan usia 18 tahun atau lebih. Tenaga kerja (manpower) terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (labor force), terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur  serta  yang  mencari  pekerjaan.  Sedangkan,  kelompok  bukan  angkatan  kerja terdiri  atas  golongan  yang  masih  sekolah,  orang  yang  mengurus  rumah  tangga,  dan golongan  lain-lain  atau  penerima  pendapatan  (orang-orang  cacat,  jompo  dan  orang  yang sudah pensiun). Ketiga golongan bukan angkatan kerja di atas juga disebut angkatan kerja potensial,  karena  golongan  ini  sewaktu-waktu  dapat  menawarkan  jasannya  untuk  bekerja (Subandi: 2012).
Malthus  dalam  Mankiw  (2003)  sebagai  pemikir  klasik  yang  sangat  berjasa  dalam pengembangan  pemikiran-pemikiran  ekonomi.  Malthus  dalam  karyanya Principles  of Population.  Dari  buku  tersebut  akan  dilihat  bahwa  meskipun  Malthus  termasuk  salah  satu pengikut  Adam  Smith,  namun  tidak  semua  pemikirannya  sejalan  dengan  pemikiran  Smith. Disatu  pihak  Smith  optimis  bahwa  kesejahteraan  umat  manusia  akan  selalu  meningkat sebagai  dampak  positif  dari  pembagian  kerja  dan  spesialisasi.  Sebaliknya,  Malthus  justru pesimis tentang masa depan umat manusia dan menentang gagasan Malthus. Malthus tidak percaya  bahwa  teknologi  mampu  berlomba  dengan  penduduk.  Malthus  juga  berpendapat bahwa  jumlah  penduduk  yang  tinggi  pasti  mengakibatkan  turunnya  produksi  per  kepala. Dalam Essays on the Principles of  Population (1796). Ia menguraikan bahwa satu satunya cara untuk menghindar dari malapetaka pertumbuhan penduduk adalah dengan melakukan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk. Bebrapa jalan keluar yang Malthus tawarkan  adalah  menunda  usia  perkawinan  dan  mengurangi  jumlah  anak.  Pembatasan seperti ini disebut Malthus sebagai pembatasan moral. Jika hal ini tidak dilakukan, demikian ia  menguraikan,  persoalan  ini  akan  diselesaikan  secara  alamiah,  antara  lain  akan  timbul perang, epidemi,kekurangan pangan dan sebagainya.
Akan tetapi Schultz dalam Sandona (2013), Perkins et al., (2001), Welzel et.al (2002) dan  Brata,  (2004)  mencoba  mensintesa  pandangan  sebelumnya  yang  mengungkapkan bahwa  bahwa  Human  Capital  (HC)  terdiri  keterampilan,  pengetahuan,  dan  kemampuan individu.  Memaksimalkan  HC  memungkinkan  individu  untuk  memaksimalkan  penghasilan, memaksimalkan  keuntungan  perusahaan,  dan  untuk  memaksimalkan  kekayaan  negara. Pembangunan manusia mencakup tiga dimensi pembangunan yakni: dimensi pembangunan sosial  ekonomi,  dimensi  pembangunan  kelembagaan    politik,  dan  dimensi  pembangunan kultural.  Ketiga  dimensi  pembangunan  ini,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung, memberikan  sumbangan  besar  terhadap  kebebasan  seseorang  yang  diterjemahkan  dalam bentuk human choice. Pengertian human choice merujuk kepada kemampuan yang dimiliki seseorang  untuk  memilih  kehidupan  yang  diinginkan.  Konsep  ini  juga  dapat  dimaknai sebagai  pilihan  untuk  mengembangkan  seluruh  potensi  dan  kemampuan  mereka  dalam mendukung  produktivitas  dan  kreativitas  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  minat  mereka masing-masing.  Dimensi  pembangunan  sosial  ekonomi  mencakup  dan  terkait  dengan beberapa tema antara lain prestasi perekonomian, kenaikan taraf kesehatan, angka harapan hidup serta perluasan distribusi pendidikan.
Tingkat  pembangunan  manusia  yang  relatif  tinggi  akan  mempengaruhi  kinerja pertumbuhan  ekonomi  melalui  kapabilitas  penduduk  dan  konsekuensinya  adalah peningkatan  produktivitas  dan  kreativitas  masyarakat.  Dengan  meningkatnya  produktivitas dan  kreativitas  tersebut,  penduduk  dapat  menyerap  dan  mengelola  sumberdaya  yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dapat dipahami dari dua arah, yaitu pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan  manusia  dan  dari  pembangunan  manusia  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Ada banyak alasan untuk meyakini bahwa ada hubungan timbal balik antara pembangunan manusia  dan  pertumbuhan  ekonomi.  Di  satu  sisi  pertumbuhan  ekonomi  dapat  dan  selalu mendorong  meningkatnya  kualitas  pendidikan,  kesehatan  dan  standar  nutrisi.  Di  sisi  yang lain investasi pada pembangunan manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi, hal ini terjadi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja.

## Pengeluaran Pemerintah
Keynes  dalam  Mankiw  (2003)  menyatakan  bahwa  pemerintah  dapat  melakukan campur  tangan  dalam  perekonomian.  Peranan  pemerintah  adalah  untuk  menstimulasi permintaan  agregat.  Kebijakan  fiskal  harus  dapat  digunakan  sebagai  stabilisator  tingkat output dan employment. Disisi lain, dalam teori Aggregate Output Keynesian menyebutkan bahwa  salah  satu  komponen  yang  membentuk  PDB  adalah  pajak.  Teori  ini  menjelaskan bahwa jika ada perubahan (kenaikan) pada penerimaan pajak, maka akan berdampak pada penurunan  pada  disposable  income  atau  pendapatan  yang  siap  untuk  dibelanjakan,  yang selanjutnya akan mempengaruhi konsumsi dari masyarakat. Dengan menurunnya konsumsi akibat kenaikan pajak, pada akhirnya akan berdampak pada penurunan PDB.
Namun, hal  itu  ditentang  oleh  Barro  dalam  Dumairy  (1997)  tentang    argumen tax- smoothing, yang diperkenalkan dari model ini menyatakan bahwa kebijakan sebaiknya tetap netral  selama  siklus  bisnis  dan  hanya  merespon  perubahan-perubahan  yang  tidak diantisipasi yang mempengaruhi konstrain anggaran pemerintah.
Akhirnya gagasan itu mencoba disentesa oleh Rostow dalam Musgrave (1989). Salah satu  teori  tentang  pengeluaran  pemerintah  adalah  model  pembangunan  perkembangan pengeluaran  pemerintah.  Model  ini  dikembangkan  oleh  Rostow  yang  menghubungkan perkembangan  pengeluaran  pemerintah  dengan  tahap-tahap  pembangunan  ekonomi  yaitu tahap  awal,  tahap  menengah  dan  tahap  lanjut.  Pada  tahap  awal  perkembangan  ekonomi, persentase  investasi  pemerintah  terhadap  total  investasi  besar  sebab  pada  tahap  ini pemerintah  harus  menyediakan  prasarana  seperti  pendidikan,  kesehatan  dan  transportasi. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  agar  dapat  tinggal  landas,  namun  pada  tahap  ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah  oleh  karena  peranan  swasta  yang  semakin  besar  akan  menimbulkan  banyak kegagalan  pasar  dan  juga  menyebabkan  pemerintah  harus  menyediakan  barang  dan  jasa publik  dalam  jumlah  yang  lebih  banyak.  Selain  itu  pada  tahap  ini  perkembangan  ekonomi menyebabkan  terjadinya  hubungan  antar  sektor  yang  makin  kompleks.  Misalnya pertumbuhan  ekonomi  yang  ditimbulkan  oleh  perkembangan  sektor  industri  akan menimbulkan  semakin  tingginya  pencemaran  atau  polusi.  Pemerintah  harus  turun  tangan mengatur  dan  mengurangi  dampak  negatif  dari  polusi.  Pemerintah  juga  harus  melindungi buruh  dalam  meningkatkan  kesejahteraannya.  Musgrave  berpendapat  bahwa  dalam  suatu
proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap PDB semakin besar dan persentase  investasi  pemerintah  terhadap  PDB  akan  semakin  kecil.  Pada  tahap  ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial, seperti program  kesejahteraan  hari  tua  dan  pelayanan  kesehatan  masyarakat.  Teori  Rostow  dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara. Selain itu, tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

## METODE PENELITIAN / METHODS
Penelitian  ini  adalah  penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  kuantitatif. Pendekatan  kuantitatif  dilakukan  untuk mengkaji  pengaruh  tenaga  kerja,  investasi swasta dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Sinjai.  Untuk  mengetahui  pengaruh  tersebut  maka  digunakan  analisis  Struktural  Equation Models  (SEM)  dengan  alat  bantu Eviews.  Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini adalah  data  sekunder.  Kebutuhan  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  sumber- sumber  yang  berkaitan  dengan  pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi  daerah. Pengumpulan data diperoleh melalui telaah kepustakaan dan hasil publikasi.
Berdasarkan  penelitian  terdahulu  beserta  tinjauan  teoritis  tentang  variabel-variabel yang  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan,  maka  hubungan  tiap faktor dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertumbuhan  ekonomi    dinyatakan  dalam  persamaan  Y  =  C  +  I  +  G  +  (X-M),  artinya pertumbuhan  ekonomi  dipengaruhi  oleh  konsumsi  Rumah  Tangga  (C),  Investasi  (I), Pengeluaran Pemerintah (G), dan Ekspor dan Impor (X-M). Besarnya pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh keempat komponen tersebut. Untuk penelitian ini, berusaha melihat pengaruh  tenaga  kerja  dan  pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan kemiskinan  di  Kabupaten  Sinjai.  Secara  teoritis  dikatakan  tenaga  kerja  berpengaruh terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Semakin  tinggi  kualitas  tenag  kerja  suatu  negara  atau daerah maka akan semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara atau daerah tersebut, begitu pun sebaliknya.
Pengeluaran  pemerintah  pun  berpengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Pengeluaran  pemerintah  berarti  akan  mendorong  kesempatan  kerja.  Di  bidang  pendidikan pengeluaran  pemerintah  akan  meningkatkan  jumlah  masyarakat  yang  bisa  mendapatkan akses  pendidikan  akan  bertambah.  Meningkat  kualitas  pendidikan  akan  berpengaruh terhadap peningakatan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dengan alokasi anggaran sektor kesehatan  yang  tinggi  akan  berpengaruh  terhadap  banyaknya  masyarakat  yang  akan mendapatkan  layanan  kesehatan.  Kesehatan  masyarakat  yang  meningkat  berarti meningkatkan  harapan  hidup  masyarakat.  Harapan  hidup  masyarakat  yang  tinggi berimplikasi terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan berpengaruh terhadap menurunnya angka kemiskinan.
Untuk  mengetahui  pengaruh  tenaga  kerja,  investasi  swasta  dan  pengeluaran pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan  di  Kabupaten  Sinjai menggunakan  analisis  SEM .  Adapun  persamaan  fungsional  dalam  model  analisis  SEM dapat dirumuskan sebagai berikut:
(1) Y 1 = f ( X 1 , X 2 )......................................................................................(1.1)
(2) Y 2 = f ( X 1 , X 2 , Y 1 )...............................................................................(1.2)
Dimana :
X 1 = tenaga kerja (orang)
X 2 = pengeluaran pemerintah (Rp) Y 1 = pertumbuhan ekonomi (%)
Y 2 = kemiskinan (%)
Berdasarkan  model  fungsional  di  atas,  maka  dibentuk  persamaan  regresi  sebagai berikut:
Y 1 = lnα 0 + α 1 lnX 1 + α 2 lnX 2 + µ 1 ...................................................................(1.4)
Untuk  menghitung  pengaruh  tenaga  kerja  dan  pengeluaran  pemerintah  terhadap pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan  maka  persamaan  (1.4)  disubtitusi  ke  persamaan (1.5) dan persamaan.
Y 2 = lnγ 0 + γ 1 lnX 1 + γ 2 lnX 2 + γ 3 Y 1 +µ 2 ............................................................(1.5) Y 2 =( lnγ 0 + lnα 0 γ 3 ) + (γ 1 lnX 1 + α 1 γ 3 lnX 1 )+( γ 2 lnX 2 + α 2 γ 3 lnX 2 )+ (µ 1 γ 3 +µ 2 )
Y 2 =( lnγ 0 + lnα 0 γ 3 ) + (γ 1 + α 1 γ 3 ) lnX 1 +( γ 2 + α 2 γ 3 ) lnX 2 + (µ 1 γ 3 +µ 2 )
Y 2 = lnθ 0 + θ 1 lnX 1 + θ 2 lnX 2 +µ 3 .......................................................................(1.6)
HASIL DAN PEMBAHASAN / DISCUSSION
Salah  satu  indikator  makro  ekonomi  yang  bisa  dijadikan  rujukan  untuk  melihat adanya  perbaikan  kinerja  sosial  ekonomi  daerah  termasuk  sebuah  negara  secara  umum adalah  jumlah  penduduk  yang  bekerja.  Semakin  banyak  yang  berkerja  berarti  kinerja pembangunan  di  daerah  atau  negara  tersebut  adalah  baik,  begitupun  sebaliknya.  Sejak tahun  2011 sampai  tahun  2015  terjadi  peningkatan  jumlah  penduduk  di  Kabupaten  Sinjai. Pada  tahun  2011  jumlah  penduduk  masih  berjumlah  233.200  jiwa  dan  pada  tahun  2015 sudah  mencapai  239.099  jiwa.  Ini  berarti  ada  peningkatan  sebanyak  5899  jiwa.  Meski mengalami peningkatan penduduk tapi peningkatannya tergolong masih rendah. Dalam lima tahun  pertambahan  penduduk  hanya  5.899  jiwa  atau  meningkat  sekitar  1.179  jiwa pertahun.  Pertumbuhan  jumlah  penduduk  yang  lambat  bisa  dalam  tinjauan  pembangunan ekonomi  dapat  dinilai  dari  dua  sisi  yakni  sisi  positif  dan  negatifnya.  Dari  sisi  positif  dapat dijelaskan  bahwa  jumlah  penduduk  yang  pertambahannya  sedikit  atau  melambat  akan membuat  pembagian  pendapatan  akan  lebih  banyak  dinikmati  oleh  masyarakat.  Hal  ini karena  angka  pembaginya  tidak  bertambah  banyak,  pada  saat  yang  sama  pendapatan ekonomi  mengalami  peningkatan.  Ini  pun  bisa  menjadi  cerminan  kesuksesan  program pemerintah  dalam  hal  menekan  angka  kelahiran,  misalnya  melalui  program  Keluarga Berencana (KB).
Sementara  sisi  negatifnya,  pertumbuhan  jumlah  penduduk  yang  melambat,  berarti akan mengurangi ketersediaan angkatan kerja. Pada saat yang sama pula akan mengurangi konsumsi yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan  ekonomi yang menurun pula.
Selanjutnya  mengenai  jumlah  penduduk yang  bekerja  juga  terlihat  jelas  dalam  lima  tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatannya sendiri terlihat fluktuatif. Pada tahun 2011 jumlah  penduduk  yang  bekerja  sebanya  95.654  jiwa.  Kemudian  mengalami  peningkatan yang  signifikan  pada  tahun  2012 menjadi  112.493  jiwa.  Setelah  itu  mengalami  penurunan pada tahun 2013 menjadi 110.349 jiwa. Pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi  112.021  jiwa,  namun  kembali  mengalami  penurunan  pada  tahun  2015  menjadi 106.909. Sebuah penurunan yang cukup drastis mencapai 5.112 jiwa. Angka yang tergolong cukup besar. Namun demikian jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2011 atau lima tahun yang  lalu  jumlah  penduduk  bekerja  di  Kabupaten  Sinjai  masih  mengalami  peningkatan sebesar 11.255 jiwa.
Fluktuasi jumlah penduduk yang bekerja harus tetap menjadi perhatian pemerintah. Mengingat  di  tahun  terakhir  yakni  tahun  2015  justru  mengalami  penurunan  yang  cukup signifikan.  Di  saat  yang  sama  jumlah  penduduk  mengalami  peningkatan.  Oleh  karena  itu pemerintah diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru untuk menampung penduduk yang akan memasuki dunia kerja.
Salah  satu  indikator  untuk  melihat  kinerja  sosial  ekonomi  suatu  daerah,  apakah mengalami kenaikan atau sebaliknya, bisa dilihat dari persentase angka kemiskinannya. Jika dalam  setiap  tahun  mengalami  penurunan  berarti  ada  perbaikan  dalam  kinerja  sosial ekonomi daerah tersebut. Sebaliknya jika kemiskinan justru mengalami kenaikan berarti bisa dikatakan  tidak  terjadi  perbaikan  berarti  dalam  kinerja  sosial  ekonomi  daerah  tersebut. Berikut ini gambaran kemiskinan di Kabupaten Sinjai dalam lima tahun terakhir
Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Sinjai
Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) 2011 233.200 22.310 2012 234.886 21.510 2013 236.497 24.300 2014 238.099 22.630 2015 239.099 21.900
Sumber: BPS Sinjai (data diolah)
Menurut  tabel  di  atas  sejak  tahun  2011  sampai  tahun  2015  secara  konsisiten jumlah penduduk di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan. Sebaliknya jumlah penduduk miskin dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan yang sifatnya fluktuatif. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin sebanyak 22.310 jiwa, kemudia menurun menjadi 21.510 jiwa pada  tahun  2012.  Selanjutnya  pada  tahun  2013  mengalami  peningkatan  yang  cukup signifikan  menjadi  24.300  jiwa.  pada  tahun  2014  angka  kemiskinan  kembali  mengalami penurunan menjadi 22.630 jiwa dan terakhir pada tahun 2015 juga mengalami penurunan menjadi  21.900  jiwa.  Penurunan  angka  kemiskinan  dalam  lima  tahun  terakhir  tergolong sangat klecil yakni hanya sebesar 410 jiwa. Belum lagi jika dibandingkan pada tahun 2012 angka  kemiskinan  telah  mengalami  penurunan  menjadi  21.510  jiwa.  Posisi  ini  belum  bisa dicapai lagi sampai pada tahun 2015.
Persentase  angka  kemiskinan  di  tahun  2015  yang  mencapai  9,16  persen  adalah angka yang cukup besar, mendekati double digit. Meski sedikit lebih rendah dengan angka kemiskinan  nasional  yang  mencapai  double  digit  atau  di  atas  10  persen.  Namun  demikian yang menjadi catatan kritis tentang kemiskinan di kabupaten Sinjai adalah selain angkanya yang  masih  tinggi  juga  pada  persoalan  penurunannya  yang  masih  sangat  rendah.  Hanya 410  jiwa  dalam  lima  tahun  terakhir.  Belum  lagi  jika  dibandingkan  dengan  belanja pemerintah  daerah  yang  justru  setiap  tahun  mengalami  peningkatan.  Peningkatan  belanja belum memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.
Untuk  melihat  keseriusan  pemerintah  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi serta memperbaiki kinerja sosial masyarakat bisa dilihat dari politik anggaran dalam APBD. Keberpihakan  pemerintah  bisa  dilihat  dari  besaran  alokasi  anggarannya  untuk  Kabupaten Sinjai sendiri bisa dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2 Pengeluaran Pemerintah Tahun 2011-2015
Tahun Pengeluaran pemerintah (juta Rupiah 2011 527.680 2012 555.073 2013 644.523 2014 845.000 2015 1.054.000
Sumber: BPS Sinjai (data diolah)
Berdasarkan  tabel  di  atas  terlihat  jelas  sejak  tahun  2011  sampai  tahun  2015 pengeluaran  pemerintah  mengalami  peningkatan  yang  sangat  signifikan.  Pada  tahun  2011 pengeluaran  pemerintah  baru  sebesar  Rp  527,680  milyar  dan  pada  tahun  2015  sudah mencapai Rp. 1,054 triliun atau mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat atau sebesar 50 persen.  Peningkatan  pengeluaran  pemerintah  dapat  dikomparasikan  dengan  semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai di satu sisi dan tentunya semakin meningkatnya transfer pemerintah pusat.
Hasil Uji Statistik : Persamaan 1 Y1 = f ( X1, X2 ).

## Pengujian Hipotesis

## a. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Nilai  koefisien  determinasi  adalah  nol  dan satu.  Nilai  R2  yang  kecil  berarti  kemampuan  variabel-variabel  independen  dalam menjelaskan  variasi  variabel  dependen  amat  terbatas.  Nilai  yang  mendekati  satu  berarti variabel-variabel  independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk memprediksi  variasi  variabel  dependen.  Dari  hasil  regresi  pengaruh  variabel  tenaga  kerja dan  pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Y1)  diperoleh  nilai  R2 sebesar  0,786.  Hal  ini  berarti  variasi  variabel  independen  (bebas)  yaitu  tenaga  kerja  dan pengeluaran pemerintah menjelaskan variasi variabel dependen (terikat) yaitu pertumbuhan ekonomi  di  Kabupaten  Sinjai  sebesar  78,6  persen.  Adapun  sisanya  variasi  variabel  lain dijelaskan diluar model sebesar 21,4 persen.
b. Deteksi Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Pengujian  terhadap  pengaruh  semua  variabel  independen  di  dalam  model  dapat dilakukan  dengan  uji  simultan  (uji  F).  Uji  statistik  F  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah semua  variabel  independen  yang  dimasukkan  dalam  model  mempunyai  pengaruh  secara bersama-sama  terhadap  variabel  dependen.  Dari  hasil  regresi  pengaruh  tenaga  kerja  dan pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Sinjai,  maka diperoleh F-tabel sebesar 3,14 (α = 10 % dan df = 15  – 2 = 13) sedangkan F-statistik/F- hitung  sebesar  22,035  dan  nilai  probabilitas  F-statistik  0,000.  Maka  dapat  disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (F-hitung > F-tabel).
c. Deteksi Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen  secara  individual  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Dari  hasil regresi pengaruh tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sinjai, dengan α = 10 % dan df = 13 (n – k = 15 – 2), maka diperoleh nilai t- tabel  sebesar  1,35017.  Berdasarkan  nilai  t-tabel  tersebut  dan  dengan  asumsi  t-statistik/t- hitung  >  t-tabel,  variabel  independen  yang  signifikan  terhadap  variabel  pertumbuhan ekonomi adalah variabel pengeluaran pemerintah (t-hitung = 2,758).
Persamaan 2 Y2 = f ( X1, X2, Y1)
Regression

## Pengujian Hipotesis
a.Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Nilai  koefisien  determinasi  adalah  nol  dan  satu. Nilai  R2  yang  kecil  berarti  kemampuan  variabel-variabel  independen  dalam  menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi variasi  variabel  dependen.  Dari  hasil  regresi  pengaruh  variabel  tenaga  kerja  dan pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  (Y1)  diperoleh  nilai  R2  sebesar 0,785.  Hal  ini  berarti  variasi  variabel  independen  (bebas)  yaitu  tenaga  kerja,  pengeluaran pemerintah,  dan  pertumbuhan  ekonomi  menjelaskan  variasi  variabel  dependen  (terikat) yaitu  tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten  Sinjai  sebesar  78,5  persen.  Adapun  sisanya  variasi variabel lain dijelaskan diluar model sebesar 21,5 persen.

## b.Deteksi Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)
Pengujian  terhadap  pengaruh  semua  variabel  independen  di  dalam  model  dapat dilakukan  dengan  uji  simultan  (uji  F).  Uji  statistik  F  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah semua  variabel  independen  yang  dimasukkan  dalam  model  mempunyai  pengaruh  secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
Dari  hasil  regresi  pengaruh  tenaga  kerja,  pengeluaran  pemerintah,  dan  pertumbuhan ekonomi  terhadap  tingkat  kemiskinan  di Kabupaten  Sinjai,  maka  diperoleh  F-tabel  sebesar 3,14 (α = 10 % dan df = 15 – 2 = 13) sedangkan F-statistik/F-hitung sebesar 13,372 dan nilai  probabilitas  F-statistik  0,000.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (F-hitung > F-tabel).
c.Deteksi Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T)
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel  independen  secara  individual  dalam  menerangkan  variasi  variabel  dependen.  Dari hasil  regresi  pengaruh  tenaga  kerja  dan  pengeluaran  pemerintah  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  Kabupaten  Sinjai,  dengan  α  =  10  %  dan  df  =  13  (n  –  k  =  15  –  2),  maka diperoleh  nilai  t-tabel  sebesar  1,35017.  Berdasarkan  nilai  t-tabel  tersebut  dan  dengan
asumsi t-statistik/t-hitung > t-tabel, tidak ada variabel independen yang signifikan terhadap variabel kemiskinan di Kabupaten Sinjai.

## Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sinjai
Dari  hasil  uji  statistik  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  program  SPSS  16 ditemukan  bahwa  tenaga  kerja  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  Kabupaten  Sinjai.  Temuan  ini  berbeda  dengan  yang  dikemukakan  oleh  Novita Linda  Sitompul  (2007),  yang  meneliti  pengaruh  investasi  dan  tenaga  kerja  terhadap  PDRB Sumatera  Utara  yang  menemukan  bahwa  jumlah  tenaga  kerja  dan  kondisi  perekonomian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dengan nilai koefisien determinasi  sebesar  98,39  persen.  Jumlah  tenaga  kerja  dapat  berpengaruh  positif  dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Akan berpengaruh positif jika jumlah tenaga kerja yang  banyak  tersebut  disertai  dengan  kualitas  yang  tinggi  sehingga  bisa  mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun jika sebaliknya maka jumlah tenaga kerja akan berpengaruh negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Tenaga  kerja  merupakan  suatu  faktor  yang mempengaruhi output suatu daerah. angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota  keluarga,  melainkan  karena  mereka  terkonsentrasi  pada  daerah  perkotaan  saja sebagai  akibat  dari  cepatnya  laju  migrasi  dari  desa  ke  kota.  Pertumbuhan  penduduk  yang cepat  dapat  mendorong  timbulnya  masalah  keterbelakangan  dan  membuat  prospek pembangunan menjadi semakin jauh (Todaro, 2002).
Tenaga  kerja  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Kabupaten Sinjai hal ini dapat dilihat dari hasil temuan penelitian, dimana didapatkan dalam lima  tahun  terakhir,  terhitung  sejak  tahun  2011  sampai  tahun  2015  secara  konstan pertumbuhan jumlah penduduk mengalami kenaikan. Sementara itu terjadi sebaliknya pada angka tenaga kerja yang justru mengalami kondisi fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja justru mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 106.909 jiwa padahal tahun sebelumnya mencapai angka 112.021 jiwa. Penurunan tenaga kerja  inilah  yang  menjadi  penyebab  sehingga  tenaga  kerja  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai.

## Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di Kabupaten Sinjai
Berdasarkan uji statistik yang dilakukan ditemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  Sinjai.  Hal ini  sejalan  dengan  hipotesis  yang diajukan.  Pengaruh  signifikan  ini  tercermin  dari  data  pengeluaran  pemerintah  yang  setiap
tahun mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun yang sama  angka  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Sinjai  pun  mengalami  peningkatan. Pengeluaran  pemerintah  dalam  arti  rill  dapat  dipakai  sebagai  indikator  besarnya  kegiatan pemerintah  yang  dibiayai  oleh  pengeluaran  pemerintah.  Semakin  besar  dan  banyak pengeluaran  pemerintah  semakin  besar  pula  pengeluaran  pemerintah  yang  bersangkutan. Menurut  Wijaya  (2000),  pengeluaran  pemerintah  mempunyai  efek  pengganda  (multiplier effect)  dan  merangsang  kenaikan  pendapatan  nasional  dan  akan  menaikkan  pendapatan serta  produksi  secara  berganda  sepanjang  perekonomian  belum  mencapai  tingkat kesempatan kerja penuh (full employment) karena ia akan menaikan permintaan agregatif didasarkan  pada  anggapan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  tidaklah  pada  proyek-proyek yang dapat menghalangi atau menggantikan investasi sektor swasta.
Oleh  karena  itu  pengeluaran  pemerintah  mempunyai  hubungan  yang  sangat signifikan terhadap perekonomian, khususnya sektor rill. Signifikansi tersebut tercermin dari kontribusinya  terhadap  Produk  Domestik  Bruto.  Kebijakan  fiskal  suatu  negara  merupakan instrumen untuk melaksanakan fungsi stabilisasi, distribusi dan alokasi yang diarahkan pada stimulus pertumbuhan ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja.

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Sinjai
Dari  hasil  uji  statistik  dengan  menggunakan  program  SPSS  16  ditemukan  bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan adalah negatif (-0,460). Hubungan yang negatif menunjukkan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka angka  kemiskinan  akan  mengalami  penurunan.  Begitu  pun  sebaliknya  ketika  pertumbuhan ekonomi  mengalami  penurunan  maka  akan  berpengaruh  terhadap  meningkatnya  angka kemiskinan.  Pertumbuhan  ekonomi  angka  mendorong  perbaikan  ekonomi  di  daerah misalnya  mendorong  meningkatnya  angka  tenaga  kerja,  daya  beli  masyarakat  yang meningkat  dan  sebagainya.  Jika  ini  yang  terjadi  maka  angka  kemiskinan  pasti  akan mengalami penurunan. Hasil uji statistik ini bisa dikomparasikan dengan data empiris yang menunjukkan  bahwa  dalam  lima  tahun  terakhir  pertumbuhan  ekonomi  mengalami peningkatan pada saat yang sama angka kemiskinan mengalami penurunan. Hasil penelitian ini  juga  menunjukkan  bahwa  hipotesis  yang  diajukan  yakni  pertumbuhan  ekonomi berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan dapat diterima.

## KESIMPULAN / CONCLUSION
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  tenaga  kerja  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Sementara  pengeluaran  pemerintah  berpangaruh  positif dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Selanjutnya  pertumbuhan  ekonomi berpengaruh  terhadap  kemiskinan,  dan  hubungannya  negatif,  artinya  ketika  pertumbuhan ekonomi  mengalami  peningkatan  maka  akan  menurunkan  angka  kemiskinan  begitupula sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES
Brata, Aloysius Gunadi, 2004. Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tingkat II di Indonesia. Yogyakarta: Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya.
Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.
Mankiw, N. Gregory. 2003. Pengantar Ekonomi. Jakarta: Erlangga
Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. 1989. Public Finance in Theory and Practice, 5th ed.
McGraw-Hill.
Perkins et al., 2001. Economics Of Development. Fifth Edition.New York: W.W. Norton & Company, Inc.
Sandona, Luca. 2013. Broadening Neoclassical Human Capital Theory for the Attainment of Integral Human Development. Journal of Markets & Morality  Volume 16, No. 1 Hal. 25-26.
Subandi. 2012. Sistem Ekonomi Indonesia. ALFABETA. Bandung.
Sukirno, Sadono. 1994. Pengantar Teori Makro Ekonomi. PT. RajaGrafindo. Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Todaro, M.P and S.C.Smith. 2002. Economic Development, 8 edition. United Kingdom:
Pearson Addison Weasley.
Todaro, Michael P. and Smith Stephen C. 2003. Economic Development. Eighth Edition.

## United Kingdom: Pearson Education Limited
Welzel, Christian, et.al. 2002. The Theory of Human Development A Cross Cultural Analysis.
University of Calivornia, Irvine.