## KAPASITAS DAN STRATEGI KELEMBAGAAN PEMERINTAH
DALAM PENGELOLAAN KONFLIK  ANTAR PENGGUNA SUMBERDAYA PERAIRAN KABUPATEN TANAH LAUT
Capacity and Strategy of Government’s Institution on Conflict Management Between Territorial Resource Waters User
Oleh:
Rusmilyansari 1* , Erwin Rosadi 1 , Apriansyah 2
1 Fakultas Perikanan, Universitas Lambung Mangkurat 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat
* Korespondensi:  r_melyan@yahoo.com
Diterima: 2 September 2013;  Disetujui: 24 Januari 2014

## ABSTRACT
Enactment of Law No. 32 of 2004 on Regional Government, to provide flexibility in managing resources  territorial  waters.  The  biggest  challenge  in  the  district  of  South  Kalimantan  is  a  conflict between  water  users.  This  study  aimed  to:  determine  the  status  of  government  agencies  and determine  the  government  priorities  in  conflict  management  of  territorial  waters  users.  The  study was  conducted  in  South  Kalimantan.  The  method  used  in  this  study  is  the  Institutional Development  Framework.  Data  retrieval  techniques  with  purposive  sampling  of  government institutions  that  play  a  role  in  conflict  management.  The  results  showed  that  the  institutional capacity of government approaching stabilization stage, while the Navy and DitPolair are already at the  stage  of  stabilization.  Priorities  of  government  agencies  in  managing  conflict  consists  of monitoring  and  evaluation,  communication  and  coordination,  staff  appreciation,  control  systems, tasks and authority. Strategies institutional security apparatus consists of participation in decisions, planning participation and conflict management training.
Key words: capacity, conflict, goverment, institutional, strategy

## ABSTRAK
Diberlakukannya  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah, memberikan  keleluasaan  dalam  melakukan  pengelolaan  sumberdaya  perairan  teritorial. Tantangan  terbesar  di  Kabupaten  Tanah  Laut  Kalimantan  Selatan  adalah  konflik  antar  pengguna perairan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  mengetahui  status  kelembagaan  pemerintah  dan mengetahui prioritas kerja  kelembagaan pemerintah dalam pengelolaan konflik pengguna perairan teritorial. Penelitian dilakukan di Kalimantan Selatan.  Metode penelitian menggunakan Institutional Development Framework . Teknik pengambilan data dengan purposive sampling terhadap institusi pemerintah  yang  berperan  dalam  pengelolaan  konflik.    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kapasitas  kelembagaan    pemerintah  mendekati  tahap  pemantapan,  sedangkan  TNI  AL  dan DitPolair  sudah  berada  pada  tahap  pemantapan.  Prioritas  kerja  kelembagaan  pemerintah  dalam melakukan  pengelolaan  konflik  terdiri  dari  komponen  monitoring  dan  evaluasi,  komunikasi  dan koordinasi,  penghargaan  staf,  sistem  pengendalian,  tugas  dan  kewenangan.    Strategi kelembagaan  aparat  keamanan  terdiri  dari  partisipasi  dalam  keputusan,  partisipasi  perencanaan dan  pelatihan pengelolaan konflik.
Kata kunci: kapasitas, konflik, pemerintah, kelembagaan, strategi

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan dengan  2/3  wilayahnya  adalah  lautan,  dengan garis  pantai  mencapai  104.000  km  dan  terdiri dari  17.504 pulau. Di dalammya terdapat pera- iran  teritorial  yang  terdiri  dari  laut  pesisir,  teluk dan  selat  merupakan  sumber  daya  ekonomi yang  strategis  untuk  meningkatkan  kesejah- teraan rakyat. Makna strategis itu tercermin dari kondisi  objektif  kira-kira  dua  per  tiga  wilayah Indonesia  adalah  perairan  laut  teritorial  seluas 3.1 juta km 2 .  Kalimantan Selatan terletak pada wilayah  strategis  yang  berbatasan  langsung dengan  Laut  Jawa  dan  Selat  Makasar  dan Selat  Sebuku,  Selat  Laut,  Selat  Marabatuan, Teluk Pamukan, Tanjung Tatan, Pulau Sebuku, Pulau  Samber  Gelap  dan  Sekapung  yang menghubungkan beberapa pulau, mengandung sumberdaya  alam  yang  sangat  besar,  baik sumberdaya  alam  yang  dapat  pulih  maupun sumberdaya yang tidak dapat pulih.
Kelimpahan  sumber  daya  wilayah  pera- iran  teritorial  yang  meliputi  perikanan,  mangro- ve,  terumbu  karang,  kandungan  mineral,  mi- nyak  dan  gas,  serta  jasa  lingkungan  untuk transportasi  dan  pariwisata  menjadi  daya  tarik ekonomi  bagi  manusia  untuk  mengeksploita- sinya. Salah satu ciri utama dari wilayah pesisir sebagai  zona  transisi  yang  terkait  dengan  ma- salah  konflik  adalah  saling  keterkaitan  antar dampak  yang  terjadi  di  wilayah  pesisir  sebagai akibat  intervensi  manusia.  Menurut  Rusmilyan- sari (2011; 2012) ekploitasi bidang perikanan di Kali-mantan  Selatan  masih  dilakukan  secara open  acces, sehingga  rentan  terhadap  konflik. Sithole  dan  Bradley  (1995)  mengkategorikan konflik  menurut  pelaku-pelakunya  atau  konflik antar pengguna sumberdaya perikanan.
Diberlakukannya  otonomi  daerah  seha- rusnya  mempermudah  dalam  pengelolaannya. Kebijakan  otonomi  daerah  telah  diletakkan  da- sar-dasarnya  sejak  sebelum  terjadinya  krisis nasional  yang  diikuti  dengan  gelombang  refor- masi besar-besaran  di  tanah air. Namun, peru- musan kebijakan otonomi daerah itu masih ber- sifat  setengah-setengah  dan  dilakukan  tahap demi  tahap  yang  sangat  lamban.  Setelah  ter- jadinya reformasi yang disertai pula oleh gelom- bang  tuntutan  ketidakpuasan  masyarakat  di berbagai  daerah  mengenai  pola  hubungan  an- tara  pusat  dan  daerah  yang  dirasakan  tidak adil,  maka  tidak  ada  jalan  lain  kecuali  mem- percepat  pelaksanaan  kebijakan  otonomi  dae- rah  itu,  dan  bahkan  dengan  skala  yang  sangat luas  yang  diletakkan  di  atas  landasan  konstitu- sional dan operasional yang lebih radikal.
Penelitian  ini  sangat  penting  dilakukan mengingat dampak  dari konflik  atas  sumberda-
ya  di  Kalimantan  Selatan  yang  terjadi  adalah adanya  interaksi  antara  perikanan  tangkap, perikanan  budidaya,  eksploitasi  mangrove, transportasi  pertambangan  yang  memanfaat- kan  sumberdaya  perairan  territorial  yang  ber- sifat  destruktif  harus  mendapat  perhatian  yang serius  dari  pemerintah.  Dengan  adanya  Un- dang-undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memili- ki  peranan  penting  dalam  pengelolaan  konflik tersebut.
Institusi  yang  terkait  dalam  pengelolaan konflik penggunaan sumberdaya perairan terito- rial telah memiliki perangkat regulasi  yang dite- tapkan berupa undang-undang (UU), peraturan presiden,  peraturan  menteri,  dan  peraturan daerah  sendiri-sendiri.  Namun  implementasi  di lapangan  sering  terjadi  tumpang  tindih  dan  ku- rang koordinasi dan bahkan bertentangan anta- ra satu dengan yang lain.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status  kelembagaan  pemerintah  daerah  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  (DKP),  Badan  Ling- kungan  Hidup  Daerah  (BLHD),  Dinas  Perhu- bungan  (Dishub),  Tentara  Nasional  Indonesia Angkatan  Laut  (TNI  AL)  dan  Direktorat  Polisi Perairan  (Dit  Polair)  dalam  pengelolaan  konflik pengguna  sumberdaya  perairan  territorial  dan mengetahui  prioritas  kerja kelembagaan  peme- rintah  dalam  melakukan  pengelolaan  konflik pengguna  perairan  teriorial.  Penelitian  ini  diha- rapkan  dapat  memberikan  manfaat  sebagai sumber  informasi  dan  bahan  pertimbangan  ke- bijakan  serta  pengambilan  keputusan  bagi  pe- merintah  daerah  dalam  menangani  permasa- lahan-permasalahan  konflik  pengguna  sumber- daya  perairan  territorial  di  Kabupaten  Tanah Laut Kalimantan Selatan.

## METODE
Penelitian  dilakukan  secara purposive di Kabupaten Tanah Laut.  Pengambilan data dan analisis  data  dilakukan  pada  Juni-Agustus 2013. Metode  yang dipakai dalam penelitian ini adalah Institutional  Development  Framework ( IDF )  yang  dikembangkan  oleh  Renzi  (1996) dan Manulang (1999). Teknik pengambilan data dalam  penelitian  ini  adalah  dengan purposive sampling yaitu  pengambilan  contoh  pada  staf lembaga/instritusi  kelembagaan  yang  berperan dalam  pengelolaan  konflik  yang  telah  diten- tukan  sebelumnya.  Pengisian  form IDF dilaku- kan  secara  diskusi  terfokus  bersama  dengan masing-masing 2-3 staf institusi (DKP, PEMDA, BLHD, Dishub, TNI AL dan Dit Polair).
Analisis  data  menggunakan  Indeks Insti- tutional Development Framework (IDF). Setelah
masing-masing komponen kunci pada form IDF diisi,  maka  dihitung  skor  masing-masing  kom- ponen kunci dan nilai Z, dengan rumus:
) ( ) ( ) ( i Y i X i U   .................... (1) dan    n i i U Z 1 ) ( .......................... (2)
Keterangan:
X(i)
= Bobot masing-masing komponen kunci
Y(i)
= Tingkat perkembangan kelembagaan masing- masing komponen kunci
U(i) = Nilai skor masing-masing komponen kunci
Setelah  itu  hitung  nilai  Indeks IDF dengan  ru- mus:
B Z
IDF  ........................ (3)
Keterangan: IDF
= Bobot masing-masing komponen kunci
Z
= Tingkat perkembangan kelembagaan masing- masing komponen kunci
B = Nilai skor masing-masing komponen kunci

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kapasitas Kelembagaan Pemerintah da- lam Pengelolaan Konflik Pengguna Perair- an Teritorial
Institusi pemerintah yang berperan dalam pengelolaan  konflik  pengguna  perairan  yaitu DKP, BLHD, Dishub,  TNI AL dan Dit Polair.

## Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
Dalam rangka penegakan hukum dan pe- nataan bidang lingkungan hidup, BLHD melaku- kan  pengelolaan  pengaduan  kasus  pencemar- an  dan  atau  perusakan  lingkungan  hidup. BLHD  mempunyai  tugas  membantu  kepala  da- erah dalam menyelenggarakan sebagian kewe- nangan  pemerintah  daerah  di  bidang  lingkung- an  hidup  sesuai  peraturan  perundang-undang- an  yang  berlaku  dengan  susunan  organisasi sebagai  berikut:  Kepala  Badan  Lingkungan  Hi- dup  Daerah,  Sekretaris,  Kepala  Bidang  Tata Lingkungan  dan  Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan  (AMDAL),  Kepala  Bidang  Pengen- dalian Pencemaran Lingkungan, Kepala Bidang Pemulihan dan Kemitraan Lingkungan.
Dukungan  dalam  penyelenggaraan  per- lindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup yang  tertuang  dalam  penyusunan  rencana program dan kegiatan serta anggaran pengelo- laan  lingkungan  hidup,  yaitu:  (1)  program  pe- ngendalian  pencemaran  dan  kerusakan  ling- kungan  hidup;  (2)  program  perlindungan  dan
konservasi  sumber  daya  alam;  (3)  program peningkatan  kualitas  dan  akses  informasi  sum- ber  daya  alam  dan  lingkungan  hidup.  Nilai  in- deks IDF BLHD disajikan pada Tabel 1.

## Dinas Kelautan dan Perikanan
Secara  administratif  Kalimantan  Selatan telah  memiliki  institusi  formal  yang  mengelola perikanan  seperti  Dinas  Perikanan  dan  Kelaut- an  baik  provinsi  maupun  kabupaten,  demikian juga  dengan    peraturan  formal  dan  informal yang berkaitan dengan pengelolaan pemanfaat- an  sumberdaya  alam.  Dalam  pelaksanaannya terdapat  beberapa  institusi  yang  berperan  da- lam pengelolaan konflik pengguna sumberdaya perairan teritorial. Sejalan dengan perkembang- an  konflik  yang  terjadi  di  perairan  Kalimantan Selatan, telah  dilakukan  beberapa  upaya  yaitu: Pembentukan  Forum  Koordinasi  Pengelolaan Pemanfaatan Sumberdaya ikan (FKPPS).
Koordinasi  dalam  melakukan  pengelola- an  sumberdaya  perikanan  telah  diupayakan oleh  pemerintah,  dengan  dibentuknya  FKPPS, melalui  Kepmen  Pertanian  994/Kpts/KP.150/9/ 99 . Forum  terdiri  dari  FKPPS  nasional  dan FKPPS  wilayah.  FKPPS  nasional  bertugas membantu  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan dalam  merumuskan  dan  menetapkan  kebijak- sanaan pengelolaan sumberdaya ikan di laut.
FKPPS Nasional menyelenggarakan per- temuan  minimal sekali dalam dua tahun.  Per- temuan  digunakan  untuk;  (1)  membahas  hasil inventarisasi/masukan  data  dan  informasi  pe- manfaatan sumberdaya ikan serta permasalah- an  yang  timbul;  (2)  memberi  pertimbangan, pendapat  maupun  saran  pemecahan,  sebagai upaya  menyelesaikan  permasalahan; (3) mem- beri  masukan kebijaksanaan  pengelolaan  sum- berdaya  ikan  di  laut,  khususnya  sumberdaya ikan lintas provinsi.
FKPPS  wilayah  mengadakan  pertemuan minimal sekali dalam satu tahun,  dimaksudkan untuk  membantu  FKPPS  nasional  dalam:  (1) mempercepat  arus  data  dan  informasi  peman- faatan  sumberdaya  ikan;  (2)  identifikasi  dan pemecahan  masalah/kasus;  (3)  merumuskan konsep  kebijaksanaan  pengelolaan  sumber- daya ikan, termasuk alokasi pengembangannya yang  merupakan  hasil  kesepakatan  di  dalam upaya pengelolaan sumberdaya ikan di wilayah masing-masing.

## Dinas Perhubungan (Dishub)
Dinas perhubungan terkait dengan trans- portasi  di  perairan,  penggunaan  kapal-kapal nelayan  dan  kapal  pertambangan  yang  meng- gunakan  perairan  sebagai  prasarananya.  Dis- hub  melaksanakan  urusan  pemerintahan  dae-
rah di bidang  perhubungan, azas desentralisa- si,  dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan.  Ber- dasarkan susunan organisasinya salah satunya terdapat  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan  laut. Bidang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Laut  terdiri dari:  seksi  kepelabuhanan  dan  pengerukan, seksi  angkutan  laut,  dan  seksi  keselamatan pelayaran. Kapasitas nilai kelembagaan Dishub dapat dilihat pada Tabel 3.
Nilai IDF, kelembagaan pemerintah men- dekati  tahap  pemantapan.  Hal  ini  menunjukan bahwa DKP, BLHD, DISHUB, memiliki kemam- puan  yang  cukup  untuk  melaksanakan  pende- katan  pengelolaan  konflik  dalam  pengelolaan sumberdaya perairan teritorial.

## Dit Polair dan TNI AL
Peran  POLRI  dalam  penyidikan  bidang perikanan  didasarkan  pada  penjelaskan  pasal 14  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  In- donesia. Undang-undang ini secara jelas meru- muskan  bahwa  ketentuan  hukum  acara  pidana memberikan peranan utama kepada POLRI da- lam  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  se- mua  tindak  pidana,  termasuk  tindak  pidana  di bidang perikanan.
Pengawasan  pengelolaan  konflik  peng- guna  sumberdaya  di  perairan  teritorial  dan  pe- negakan hukum yang dilakukan oleh Polair dan sudah  mengikutsertakan  lembaga  formal  yang ada  yaitu  PPNS  (Penyidik  Pegawai  Negeri Sipil).  Apabila  terdapat  potensi  konflik  yang mengemuka  maka  masalah  tersebut  di  bahas dalam  suatu  forum  musyawarah  kelompok  un- tuk dicari alternatif solusinya. Kelompok masya- rakat  pengawas  (Pokmaswas),  cukup  penting perannya  di  dalam  menjembatani  lahirnya kesepakatan  tentang  pengelolaan  konflik  yang ada, serta  pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.
Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi  dan Tata Kerja, di tingkat Polda, Ditpolair merupakan unsur pelak- sana tugas pokok yang berada dibawah Kapol- da. Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, Tin- dakan  pertama  tempat  kejadian  perkara (TPTKP);  diperairan, Search  and  Rescue (SAR);  diwilayah  perairan  dan  pembinaan masyarakat (Binmas) pantai atau perairan serta pembinaan  fungsi  Kepolisian  Perairan  dalam lingkungan  Polda.  Dalam  pelaksanaan  tugas sebagaimana  dimaksud  di  atas,  Ditpolair  me- nyelenggarakan  fungsi:    (1)  Pemeliharaan  dan perbaikan  fasilitas  serta  sarana  kapal  diling- kungan  Polda;  (2)  Pelaksanaan  patroli,  penga- walan,  penegakkan  hukum  di  wilayah  perairan
dan  Binmas  pantai  di  wilayah  hukum  Polda Kalsel  (3)  Pemberian  SAR  dilaut/perairan;  (4) Pelaksanaan  transportasi  Kepolisian  di  perair- an;  (5)  Pelaksananaan  telekomunikasi  dan  in- formatika  di  perairan  Kabupaten  Tanah  Laut; (6)  Pengumpulan  dan  pengolahan  data  serta penyajian  informasi  dan  dokumentasi  program kegiatan Ditpolair.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun 1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab  Undang Undang  Hukum  Acara  Pidana  merupakan  pe- laksanaan  dari  Undang-Undang  Nomor  8  Ta- hun  1981  tentang  KUHP  (Kitab  Undang-Un- dang Acara Pidana)  dijelaskan dalam  Pasal 17 PP  No.  27  Tahun  1983  bahwa  penyidik  dalam perairan  Indonesia,  zona  tambahan,  landas kontinen  ditentukan  oleh  undang-undang  yang mengaturnya. Selain itu dasar hukum mengenai kewenangan  TNI  AL  di  bidang  penyidikan  da- lam pasal 14 ayat (1) No. 5 tahun 1983 tentang ZEE  Indonesia  bahwa  aparat  penegak  hukum di  bidang  penyidikan  ZEE  Indonesia  adalah perwira  TNI  AL  yang  ditunjuk  oleh  panglima TNI.  Pertimbangan  diatas  merupakan  legalitas penyidikan oleh TNI AL.
Operasionalisasi  TNI  AL  tersebut  diwu- judkan  melalui  komando  pangkalan  utama  ten- tara  nasional  Indonesia  angkatan  laut  (LANTA- MAL)  VI  untuk  wilayah  Sulawesi,  Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur. Untuk Ka- limantan  Selatan  terbagi  atas  dua  Markas  Ko- mando  Pangkalan  TNI  AL  (Lanal),  yaitu  Lanal Banjarmasin dan Lanal Kotabaru.
Visi LANTAMAL VI adalah ” Handal, Pro- fesional  dan  Dibanggakan",  dan    Misinya, adalah:  (1)  Melaksanakan  dukungan  operasio- nal  bagi  unsur  satuan  operasi  yang  meliputi rebase,  repair,  replenishment,  rest  and  re- creation;  (2) Melaksanakan  operasi  keamanan laut terbatas di wilayah LANTAMAL VI; (3) Me- laksanakan  pembinaan  pangkalan  meliputi kegiatan  binrena,  intelijen,  operasi,  logistik  dan personel;  (4)  Melaksanakan  pembinaan  dan pemberdayaan  wilayah  pertahanan  matra  laut yang  meliputi  pembinaan  potensi  maritim  dan teritorial matra laut.
SK  Pangarmatim   Nomor  Skep/88/VIII /2003  tentang  Pokok-Pokok  Organisasi  dan Prosedur  Lantamal  IV  (Sekarang  Lantamal  VI) Pasal  1,  Lantamal  VI  bertugas  pokok  menye- lenggarakan dukungan logistik dan administrasi bagi  unsur-unsur  TNI  AL  serta  kotama  TNI  AL lainnya dan pembinaan potensi maritim menjadi kekuatan Pertahanan Keamanan Negara di laut serta  tugas-tugas  lainnya  berdasarkan  kebijak- an Kasal.
SK  Pangarmatim   tersebut  di  atas  Pasal 2,  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  tersebut
pada  Pasal  1  diatas,  Lantamal  VI  mempunyai tugas dan kewajiban, sebagai berikut:
1) Menyusun  dan  melaksanakan  rencana program pembinaan kemampuan Lantamal VI  beserta  sarana  dan  pasarana  pendu- kungnya dalam jajaran Lantamal VI berda- sarkan  rencana  dan  program  Komando Armada RI Kawasan Timur.
2) Menyediakan fasilitas labuh dan pangkalan bagi kapal, pesud, marinir dan satuan ope- rasi TNI AL lainnya yang melaksanakan tu- gas di wilayah kerja Lantamal VI.
3) Melaksanakan  pemeliharaan  dan  perbaik- an  kapal,  pesud  maupun  kendaraan  lain sesuai  kemampuan,  serta  dukungan  fasili- tas kendaraan bagi unsur-unsur TNI AL.
4) Melaksanakan  dukungan  pembekalan  be- kal  umum,  bekal  teknik  dan  bekal  khusus melalui kegiatan pengadaan, penyimpanan serta  penyaluran  sesuai  tingkat  dan  ling- kup kewenangannya.
5) Melaksanakan  perawatan  personel  terma- suk  perorangan,  perumahan,  pelayanan dan dukungan kesehatan, angkutan, rekre- asi, penegakan serta pembinaan tata tertib dan  disiplin,  pembinaan  mental  dan  jas- mani serta bantuan hukum, serta penyidik- an kasus-kasus pidana.
6) Membina  kekuatan  dan  kemampuan  jajar- an  Lantamal  VI  meliputi  perencanaan,  pe- nyusunan, pelatihan, penyiapan dan pelak- sanaannya.
7) Melaksanakan  pembinaan  kemampuan dan  penyelenggaraan  operasi  keamanan laut terbatas dalam rangka penegakan ke- daulatan serta hukum di laut dan melaksa- nakan  koordinasi,  pengaturan  pertahanan pangkalan,  membantu  proses  penyelesai- an perkara pelanggaran keamanan laut.
8) Melaksanakan  pembinaan  potensi  maritim menjadi  kekuatan  Pertahanan  Keamanan Negara  di  laut  berdasarkan  rencana  dan program  Komando  Armada  RI  Kawasan timur.  Menyelenggarakan  pembinaan  ke- mampuan dan kekuatan komunikasi sosial (Komsos) TNI dalam daerah kewenangan- nya  meliputi:  (1)  Pembinaan  kemampuan dan  kekuatan  karyawan  TNI  AL  di  ling-
kungan  Latamal  VI  dalam  rangka  mendu- kung  peran  TNI;  (2)  Pembinaan  Keluarga Besar  TNI/TNI  AL  di  lingkungan  Lantamal VI  dalam  rangka  membantu  pembinaan Keluarga Besar TNI; (3) Pembinaan Komu- nikasi  Sosial  TNI/TNI  AL  di  lingkungan Lantamal  VI  dalam  rangka  membantu pembinaan  Komsos  TNI  (4)  Pembinaan Lantamal  VI  dalam  rangka  membantu pembinaan sistem dan metode peran TNI.
9) Melaksanakan  koordinasi  dan  kerjasama dengan  komando,  badan  instansi  lainnya baik  dalam  maupun  di  luar  TNI  AL  untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok.
10)  Menyelenggarakan  pengawasan  melekat di  lingkungan  Lantamal  VI  dalam  rangka mencapai berhasil guna dan berdaya guna yang  optimal  terhadap  sumber  daya  yang ada di wilayah kewenangannya.
11)  Mengelola  kelestarian  lingkungan  hidup terhadap  instansi  yang  berada  di  bawah kewenangannya  agar  tidak  terjadi  pence- maran terhadap lingkungan sekitarnya.
12)  Mengajukan  pertimbangan  dan  saran  ke- pada  Panglima  komando  armada  RI  ka- wasan  timur  (Pangarmatim)  khususnya mengenai  hal-hal  yang  berhubungan  de- ngan bidang tugasnya.
Peran  Dit  polair  dan  TNI  AL,  dianggap besar  pengaruhnya  ketika  sudah  terjadi  konflik sosial  antar  nelayan,  seperti  pada  kasus purse seine ,  pengambilan  teripang  dan  kasus  can- trang.  Kegiatan pengawasan oleh satuan-satu- an patroli TNI AL dan  Dit polair merupakan ke- kuatan  tersendiri mengingat ketersediaan  sara- na maupun sumberdayanya yang mapan dalam penegakan hukum di laut.
Implementasi  fungsi-fungsi  penegakan hukum  berupa  pengawasan  sumberdaya  per- airan  laut  sebagai  integrasi  dari  menciptakan stabilitas keamanan di perairan teritorial pence- gahan  eskalasi  konflik  yang  panjang,  penyidik- an dan penindakan.
Kelembagaan  yang  memiliki  nilai  IDF tertinggi  dimiliki  oleh  aparat  keamanan  yang terdiri  dari TNI AL dan Polair. Sehingga kelem- bagaan tersebut memiliki tingkat kesiapan yang tinggi  dalam  perannya  melakukan  pengelolaan konflik pengguna perairan teritorial.

## Tabel 1 Nilai IDF kelembagaan BLHD
Keterangan Responden 1 Responden 2 Rata-rata Bobot (B) 95 91 93 Z 292,25 243 267,625 IDF 3,13 2,67 2,9
Sumber: Data primer diolah tahun 2013

## Tabel 2. Nilai IDF kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan
Keterangan Responden 1 Responden 2 Responden 3 Rata-rata Bobot (B) 86 86 63 78,3 Z 228,75 178,82 164 190,5 IDF 2,6 2,079 2,69 2,45
Sumber: Data primer diolah tahun 2013

## Tabel 3 Nilai IDF kelembagaan Dinas Perhubungan
Keterangan Responden 1 Responden 2 Rata-rata Bobot (B) 86 86 89 Z 228,75 178,82 233,27 IDF 2,6 2,079 2,603
Sumber: Data primer diolah tahun 2013

## Tabel 4 Nilai IDF kelembagaan TNI AL dan Polair
Keterangan Responden 1 (TNI AL) Responden 2 (TNI AL) Responden 1 (Polair) Responden 2 (Polair) Rata-rata Bobot (B) 92 95 116 95 99,5 Z 292 291 330 297 304,3 IDF 3,17 3,06 2,84 3,12 3,05 Sumber: Data primer diolah tahun 2013
Prioritas Kerja Kelembagaan Pemerintah dalam Pengelolaan Konflik Pengguna Sumberdaya Perairan Teritorial
Prioritas kerja kelembagaaan pemerintah dalam melakukan pengelolaan konflik berdasar- kan  hasil  analisa  terdapat  beberapa  komponen kunci  yang  dapat    dilihat  pada  Tabel  5.  Terda- pat  beberapa  komponen  kunci  kelembagaan lainnya  (aparat  keamanan)  dalam  melakukan pengelolaan  konflik  yang  dapat  dilihat  pada Tabel  6.
Mengacu  pada  permasalahan-permasa- lahan kelembagaan dalam melakukan pengelo- laan konflik dan mengacu pada beberapa kom- ponen  kunci  yang  menjadi  strategi  dalam  pe- ngelolaan  konflik,  maka  terdapat  beberapa  pri- oritas  yang  dapat  dilakukan  secara  bersama- sama (Tabel 7).
Komunikasi  dan  koordinasi  merupakan komponen kunci yang paling penting dalam me- lakukan  pengelolaan  konflik.  Sebenarnya  ko- munikasi  dan  koordinasi    telah  dilakukan  oleh lembaga-lembaga  pemerintah,  non  pemerintah dan  lembaga  aparat  keamanan.  Namun  komu- nikasi dan koordinasi yang dilakukan hanya pa- da  saat  terjadi  pada  tahap  eskalasi  konflik me- ngalami  konfrontasi  atau  kritis.  Hal  ini  sejalan dengan  Pretty et  al. (1999)  menyebutkan  bah- wa  pada  tingkat  partisipasi  konsultatif  dimana masyarakat  pengguna  sumberdaya  berpartisi- pasi dalam  bentuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Dalam bentuk partisipasi ini tidak ada koordinasi dalam pengambilan keputusan.  Per-
masalahan  ini  dapat  diantisipasi  dengan  mem- buat jejaring komunikasi.
Permasalahan basis anggaran juga men- jadi  komponen  kunci  yang  mendapat  prioritas. Di  Kalimantan  Selatan  merupakan  basis  terda- patnya pertambangaan sumberdaya alam yang memanfaatkan  sumberdaya  perairan  sebagai sarana transportasi.  Sudah menjadi  kewajiban mereka  untuk  memberikan  dana  bantuan  CSR untuk  keperluan  pengelolaan  konflik.  Sebagai- mana  yang  dilakukan  oleh  PT.  Mitra  Palak  se- bagai  fasilitasi  dalam  bantuan  dana  pengelola- an  konflik.  Selain  itu  kelembagaan  non  peme- rintah  dapat  memanfaatkan  lembaga  adat  se- tempat  yang  bersifat  kearifan  lokal  dalam  me- lakukan pengelolaan. Hal ini sesuai dengan apa yang  telah  dikemukakan    Novaczek et  al.
(2001)  yang  menyebutkan  bahwa  jika  ditinjau dari  sisi  pemerintah  pelibatan  kelompok  adat dalam  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  me- miliki  dampak  efisiensi  dan  efektifitas  dari  segi pembiayaan.
Permasalahan  partisipasi  dan  keputusan dapat  diatasi  dengan  mengembangkan  penge- lolaan  kolaboratif.  Kelembagaan  swadaya masyarakat  dapat  dimanfaatkan  sebagai  jem- batan  antara  pemerintah  dan  masyarakat, memberikan  peluang  tumbuhnya  partisipasi aktif  masyarakat  lokal.  Hal  ini  sesuai  dengan yang  ditandaskan  oleh  Satria  dan  Matsuda (2004)  yang  mensyaratkan  perlunya  dikem- bangkan co-management sebagai  langkah  da- lam melakukan pengelolaan sumberdaya  yang berkelanjutan.  Demikian  pula  Pomeroy et  al.
Tabel 5  Komponen Kunci Strategi Pengelolaan konflik yang dilakukan Kelembagaan Pemerintah
Karakteristik Komponen Komponen Kunci Skor Rangking Monev Monitoring dan Evaluasi 25 1 Hubungan Komunikasi Komunikasi dan koordinasi 15 2 SDM Penghargaan staf 15 3 Pngendalian Sistem pengendalian 14 4 Struktur Organisasi Tugas dan kewenangan 14 5 Perencanaan Arah perencanaan 13 6 Perencanaan Evaluasi perencanaan 13 7 Keuangan Basis Anggaran 13 8 Jasa/pengaturan Pengaturan pengelolaan konflik 13 9 Kepemimpinan Partisipasi dan keputusan 12 10 Kepemimpinan Kebijakan pengelolaan konflik 11,25 11 Sumber: Data Primer diolah tahun 2013

## Tabel 5 Komponen Kunci Strategi Pengelolaan konflik yang dilakukan Kelembagaan Aparat Keamanan
Karakteristik Komponen Komponen Kunci Skor Rangking Kepemimpinan Partisipasi dalam keputusan 12 1 Perencanaan Partisipasi perencanaan 12 2 SDM Pelatihan Pengelolaan konflik 12 3 SDM Pengghargaan 12 4 Keuangan Kecukupan Dana 12 5 Keuangan Laporan keuangan 12 6 Hubungan komunikasi Komunikasi dan koordinasi 12 7 Jasa/pengaturan Pengaturan pengelolaan konflik 12 8
Sumber: Data Primer diolah tahun 2013
(2001)  menandaskan  bahwa  salah  satu  kesuk- sesan dalam pengelolaan perikanan secara ko- laboratif  di  tingkat  masyarakat  ditentukan  oleh community  organization,  membership,  leader- ship, conflict management mechanism .

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kapasitas kelembagaan pemerintah mendekati tahap pemantapan atau memiliki ke- mampuan  yang  cukup  untuk  melaksanakan pendekatan pengelolaan konflik dalam pengelo- laan  sumberdaya  perairan  teritorial.  Adapun TNI AL dan DitPolair dalam membantu melaku- kan pengelolaan konflik sudah berada pada ta- hap  pemantapan  yang  menunjukan  bahwa  or- ganisasi sudah stabil dan berkelanjutan.
Strategi  kelembagaan  pemerintah  dalam melakukan pengelolaan konflik terdiri dari kom- ponen monitoring dan evaluasi, komunikasi dan koordinasi,  penghargaan  staf,  sistem  pengen- dalian,  tugas  dan  kewenangan,  arah  perenca- naan.  Strategi kelembagaan aparat keamanan terdiri  dari  partisipasi  dalam  keputusan,  partisi-
pasi  perencanaan,  pelatihan  pengelolaan  kon- flik.  Prioritas  kerja  dilakukan  oleh  seluruh  ke- lembagaan dengan melakukan jejaring komuni- kasi,  bekerjasama  dengan  perusahaan  dalam memanfaatkan dana  CSR.

## Saran
Jaringan  kelembagaan  yang  sudah  ter- bentuk  perlu  ditingkatkan  dengan  memiliki  tek- nologi komunikasi yang tinggi, agar komunikasi dapat  berjalan  lancar  dan  informasi  dapat  dite- rima  dengan  cepat  sehingga  pengelolaan  kon- flik dapat berjalan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA
Manulang  S.  1999.  Panduan  Pelaksanaan Lokakarya IDF (Institutional Development Framework)  untuk  Taman  Nasional  di Indonesia.  Jakarta:  The  Natural  Re- sources  Management/EPIQ  Program's Protected Areas Management Office.
Novaczek  I,    Sopacua  J,  Harkes  I.  2001. Fisheries  Management  in  Central  Malu-
ku,  Indonesia,  1997-1998. Marine  Policy Journal. 25: 239-249.
Pomeroy  RS,  Berkes  F.  2003.  Two  to  Tango: the  role  of  government  in  fisheries  co- management. Marine  Policy Journal. 21: 465-480.
Pomeroy  RS,  Williams  MJ.  2005.  Fisheries  co- management and  small  scale      fisheries: A  policy  brief.  Co-management  Project. London: ICLARM.
Pretty  J,  Stephen  B,  Clayton  BD.  1995.
Partisipation  in  Strtegies  for  Sustainable development.  Environmental  planning group,  International  Institure  for  Environ- ment and development. London: Environ- mental Planning ISSU, No:7 May.
Renzi  M.  1996.    An  Integrated  Toolkit  for Institutional Development. Journal Public
Administration and Development 16: 469- 483.
Rusmilyansari.  2011.  Kelembagaan  Pengelola- an  Sumberdaya  Perikanan  Tangkap Berbasis  Resolusi  Konflik  di  Kalimantan Selatan. Jurnal Marine  Fisheries. 2(2):
201-211
Rusmilyansari.  2012.  Root  Problem  and  Con- flict  Resolution  of  Fisheries  in  Sea  Wa- ters  of  South  Kalimantan. Journal Coastal Development. 15: 243-251.
Satria A, Matsuda Y.  2004.  Decentralization of Fisheries  Management  in  Indonesia. Journal Marine Policy . 28: 437-450.
Sithole  B,  Bradley  PN.  1995.    Institutional  con- flicts over the management of communal resorce in Zimbabwe. Stockholm:
Stockholm Environment Institute.