EKSISTENSI MADZHAB DALAM HUKUM ISLAM MASA KONTEMPORER
M. Saleh
STAIN Jurai Siwo Metro E-mail : m_salehstain@yahoo.com

## Abstract
Based on the above explanation can we understand that differences of opinion among Muslims is not a new phenomenon, but since most early Islamic period of dissent that has already happened. The difference occurs based and the existence of different views of each sect in understanding Islam the truth on that one. For that we  Muslims  should  always  be  open  and  arif  in  memendang  as well as understand the meaning of the difference, up to a point the conclusion that is different it’s not identical to the contrary during  the  difference  it  move  towards  truth  and  Islam  are  one in diversity. Khilafiah problem is the problems that occur in the reality of human life. Among the problems the khilafiah anyone solve it in a way that is simple and easy, since there is a mutual understanding based on common sense. But behind that khilafiah can  be  a  problem  stand  to  establish  harmony  among  Muslims because  of  the  attitude  of  the  taasub  (fanatical)  excessive,  not based on considerations of common sense and so on. Dissent in the Court of law as a result of research (ijtihad), need not be seen as a factor that weakens the position of Islamic law, even on the contrary can provide respite. This means, that people are free to choose one of the opinion of the many, and not just glued to one opinion only. Therefore, the existence of bermadzhab in Islamic law in contemporary era is still required to align clients ‘ factual truth of the Qur’an and as-Sunnah.
Keywords : Fatwa, Islam, Qur’an, consensus

## Abstrak
Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa perbedaan  pendapat  di  kalangan  umat  Islam  bukanlah  suatu fenomena  baru,  tetapi  semenjak  masa  Islam  yang  paling  dini perbedaan pendapat itu sudah terjadi. Perbedaan terjadi adanya cirri  dan  pandangan  yang  berbeda  dari  setiap  mazhab  dalam memahami Islam sebagai kebenaran yang satu. Untuk itu kita umat Islam harus selalu bersikap terbuka dan arif dalam memendang serta  memahami  arti  perbedaan,  hingga  sampai  satu  titik kesimpulan bahwa berbeda itu tidak identik dengan bertentangan selama perbedaan itu bergerak menuju kebenaran dan Islam adalah satu dalam keragaman. Masalah khilafiah merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Di antara masalah khilafiah tersebut ada yang menyelesaikannya dengan cara yang sederhana dan mudah, karena ada saling pengertian berdasarkan akal  sehat.  Tetapi  dibalik  itu  masalah  khilafiah  dapat  menjadi ganjalan untuk menjalin keharmonisan di kalangan umat Islam karena sikap taasub (fanatik) yang berlebihan, tidak berdasarkan pertimbangan  akal  sehat  dan  sebagainya.  Perbedaan  pendapat dalam  lapangan  hukum  sebagai  hasil  penelitian  (ijtihad),  tidak perlu  dipandang  sebagai  faktor  yang  melemahkan  kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran. Hal ini berarti, bahwa orang bebas memilih salah satu pendapat dari pendapat yang banyak itu, dan tidak terpaku hanya kepada satu pendapat saja. Oleh sebab itu, eksistensi bermadzhab dalam hukum  Islam  pada  era  kontemporer  masih  diperlukan  guna menselaraskan kebenaran faktual al-Qur’an dan as-Sunnah.
Kata kunci : Fatwa, hukum Islam, al-Qur`an, ijma’

## Pendahuluan
Paling tidak ada dua sikap fanatik yang berkembang dalam masyarakat Islam yaitu fanatik dalam bermadzhab dan fanatik anti madzhab.  Orang  yang  fanatik  dalam  bermadzhab  memandang bahwa  hanya  madzhab  yang  dianutnya  yang  benar,  sedangkan madzhab yang lain adalah salah. Atau seseorang tetap berpegang pada  madzhabnya  walaupun  dia  mengetahui  bahwa  dalil  yang dipakai  madzhabnya  lemah,  sedangkan  dalil  yang  dipakai  oleh madzhab  yang  lain  lebih shahîh .  Atau  ada  yang  berpandangan
bahwa talfîq (berpindah madzhab) hukumnya haram. Di samping itu kelompok ini sangat mengkultuskan imam panutannya sampai pada level melecehkan imam lainnya.
Golongan anti madzhab berpendapat bahwa taqlîd kepada madzhab hukumnya haram. Mereka berpandangan bahwa taqlîd kepada  madzhabnya  sama  artinya  meninggalkan  al-Qur`an  dan Sunnah. Mereka menyerukan agar semua kaum muslimin langsung merujuk kepada al-Qur`an dan Sunnah dalam mengambil hukum syari’at walaupun mereka tidak memilih perangkat-perangkat ilmu atau bahkan tidak memperhatikan persyaratan ijtihad yang harus mereka  lalui  untuk  sampai  kepada  derajat  mujtahid.  Sehingga seringkali  hukum-hukum  yang  mereka  simpulkan  terasa  aneh bagi kaum awam. Mereka berani menentang pendapat para imam dan mengemukakan pendapat yang betul-betul baru. Bahkan di antara  mereka mengatakan bahwa keempat madzhab yang sudah dikenal  umat  Islam  sejak  lama  adalah  suatu  bid’ah  yang  diada- adakan  dalam  agama  Islam,  dan  madzhab-madzhab  empat  itu menurut  mereka    sama  sekali  bukan  bagian  dari  agama  Islam. Sebagian  mereka  juga  ada  yang  mengatakan  bahwa  kitab-kitab keempat madzhab itu sebagai al-Kutub Al-Mushaddi’ah (kitab-kitab yang membawa kepada kehancuran). 1
Sikap dan kondisi  seperti ini telah menimbulkan perselisihan dan  perpecahan  dalam  tubuh  kaum  Muslimin.  Bahkan  tidak jarang perbedaan dalam masalah furû’ (cabang) dapat menyulut terjadinya pertengkaran dan pertumpahan darah di antara sesama Muslim. Pada titik inilah persoalan madzhab dalam syari’at Islam itu menjadi penting untuk ditelisik lebih lanjut.
Mayoritas umat Islam di dunia ini masih tetap berpegang teguh kepada fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat Imam Madzhab yang empat dalam urusan furû’iyyah. Sebagian umat Islam juga ada  yang  menganut  selain  madzhab  empat  tersebut,  seperti madzhab Dzâhirî dan madzhab Syi’ah. Namun  terdapat pula umat Islam yang melepaskan dirinya dari madzhab-madzhab itu, dalam pengertian yang lain  mereka tidak mengikuti salah satu madzhab
1 M.Said Ramadhan al-Buthi, Alamadzhâbiah Akhthuru Bid’atin Tuhaddidu al-Syari’ah al-Islamiyah , diterjemahkan oleh Gazira Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.15.
yang empat atau yang lainnya. Akan tetapi mereka menjalankan pendapat mereka sendiri. Tentunya hal tersebut di atas membuat bingung  umat  Islam  yang  telah  lama  berpegang  teguh  pada pendapat-pendapat  imam  madzhab  mereka.  Tentunya  menarik untuk  dikaji  lebih  jauh  bagaimanakah  sesungguhnya  madzhab dalam bangunan syari’at Islam.

## Pembahasan
Pengertian Madzhab 1.
Kata-kata  madzhab  adalah  merupakan shighat (bentuk) isim makan (kata yang menunjukkan tempat) yang terambil dari Fi’il  Madhi Dzahaba ( بهذ )  yang memiliki arti pergi. Untuk itu madzhab berarti: tempat pergi atau jalan . Adapun kata lain yang semakna dengan madzhab ini adalah: Maslak ( كلسم ), tharîqah ( ةقيرط )  dan sabîl ( ليبس ) yang kesemuanya berarti jalan atau cara. Demikianlah kata madzhab dalam pengertian bahasa. 2
Madzhab  menurut  istilah  dalam  kalangan  umat  Islam: Sejumlah  fatwa-fatwa  dan  pendapat-pendapat  seorang  alim besar  di  dalam  urusan  agama,  baik  ibadah  maupun  lainnya. Sedangkan menurut Siradjuddin Abbas madzhab adalah “Fatwa atau  pendapat  seorang  imam  mujtahid”. 3 Dalam  buku  yang sama  Syeikh  M.Said  Ramadlan  al-Buthi  menandaskan  bahwa pengertian madzhab menurut istilah ialah jalan pikiran/paham/ pendapat yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid di dalam menetapkan suatu hukum Islam dari al-Qur`an dan al-Hadits. 4 Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan madzhab itu mengandung dua pengertian yaitu: Pertama , madzhab berarti jalan  pikiran  atau  metode  ijtihad  yang  ditempuh  seseorang imam  mujtahid  dalam  menetapkan  hukum  sesuatu  peristiwa berdasarkan al-Qur`an dan as-sunnah. Kedua , madzhab dalam arti fatwa-fatwa  atau  pendapat-pendapat  seorang  imam  mujtahid tentang suatu hukum terhadap suatu masalah yang digali dari
2 Ibid ., h. 17.
3 Siradjuddin  Abbas, Sejarah  dan  Keagungan  Imam  Syafi’i ,    (Jakarta:
Pustaka Tarbiyah, 1972),  h. 52.
4 M.Said Ramadlan al-Buthi, Alamadzhâbiah.
al-Quran dan al-Hadits.
Historisitas Lahirnya Madzhab.

## 2.

## Terpecahnya Umat Islam kepada Golongan/Madzhab.
a.
Pada masa Nabi Muhammad saw. masih hidup umat Islam masih bersatu, baik dalam masalah akidah atau masalah syari’ah (Hukum Islam). Hal ini tidak lain karena adanya otoritas pembinaan hukum  dan  aqidah  yang  secara  langsung  dipegang  oleh  Nabi sendiri.  Beliaulah  yang  menetapkan  dan  memutuskan  hukum yang terjadi, baik berdasarkan petunjuk al-Qur`an atau berdasarkan perkataan  beliau sendiri. Umat Islam pada masa itu tidak perlu berijtihad tentang sesuatu persoalan yang belum ada nash nya. Para sahabat merasa cukup dengan adanya Rasulullah sebagai tempat bertanya. Jikapun sesekali perlu menggunakan ijtihad, hasil ijtihad disampaikan kepada Nabi, lalu Nabi memberikan keputusannya. 5
Setelah  Rasulullah  wafat  otoritas  pembinaan  hukum umatpun  berpindah  kepada  para  sahabat.  Pada  saat  itu sesungguhnya  sudah  terjadi    penafsiran-penafsiran  hukum  atau istinbâth hukum  dengan  cara  mengeluarkan  fatwa-fatwa  untuk peristiwa-peristiwa  yang  tidak  terdapat  dalam  nash.  Namun demikian perbedaan pendapat di kalangan sahabat tersebut tidak menyebabkan  timbulnya  golongan-golongan/madzhab-madzhab dalam  Islam.  Hal  ini  karenakan  faktor  antara  lain:  kokohnya prinsip  musyawarah  di  kalangan  sahabat,  mudahnya  tercapai ijma’, periwayatan hadits masih belum begitu tersiar, sedikitnya persoalan-persoalan  baru,  tidak  terlalu  banyak  mengeluarkan fatwa,  orang  yang  berwenang  memberikan  fatwapun  adalah mereka-mereka yang betul-betul ‘ âlim ( expert ) di bidangnya. 6
Di  ranah  hukum  Islam  pada  masa  sahabat  relatif  masih dapat  dipersatukan,  namun  pada  masa  tersebut  sudah  ada pertentangan pada masalah politik kekhalifahan, terutama sejak khalifah Usman menjabat sebagai khalifah yang ketiga. Pada masa ini ada segolongan umat Islam yang tidak senang dan tidak setuju
5 Hasbi  al-Shiddiqui, Pengantar  Hukum  Islam ,  (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1978), h. 66.
6 Ibrahim Husen, Perbandingan Madzhab dalam Masalah Nikah, Thalak dan Ruju’ , (Jakarta: Balai Pustaka dan Perpustakan Islam,  1971),  h.18.
dengan  Khalifah  Usman.  Terutama  karena  Usman  menjalankan politik pemerintahannya dengan sistem ‘kekeluargaan’.  Hasutan Abdullah ibn Saba’ mengenai wasiat politik Muhammad kepada Ali  telah  memberikan  dampak  kepada  sebagian  umat  Islam. Muncullah  dua  aliran  yang  terbesar  di  kalangan  kaum  Syi’ah, p ertama ,  madzhab  Wishayah  yang  berpendapat  bahwa Ali  telah menerima  wasiat  dari  Rasulullah  saw.  untuk  menjadi  khalifah sesudah beliau wafat. Dikatakan juga bahwa Ali adalah penerima wasiat terakhir justru karena Nabi Muhammad saw. adalah Nabi terakhir. Kedua ,  Madzhab  Hak  Ilahi  yang  berpendapat  bahwa Ali berhak menjadi khalifah itu karena hal itu sudah merupakan ketentuan  dari  Allah  SWT.  Dikatakan  pula  bahwa  Usman  telah merampas hak dengan kekerasan. 7
Akibat hasutan dan propaganda yang diusung oleh Abdullah bin  Saba  tersebut,  maka  orang  yang  menentang  kekhalifahan Usman berusaha menjatuhkan beliau dari kedudukannya sebagai khalifah, yang pada akhirnya menyebabkan kepada terbunuhnya khalifah  Usman.  Pasca  terbunuhnya  Ustman,  mayoritas  umat Islam  membai’at  Ali  bin  Ali  Thalib  sebagai  khalifah  ke  empat. Namun,  terpilihnya  Ali  sebagai  khalifah  menyisakan  persoalan perang Jamal 8 dan perang Shiffin 9 . Peristiwa  tah kim  (arbitrase)  dalam  perang  Shiffin menghantarkan  umat  Islam  terpecah  secara  politis  kepada  dua golongan besar : Pertama ,  kelompok Khawarij yang memisahkan
7 Ahmad Syalabi, Sejarah Kebudayaan Islam , Terj.Mukhtar Yahya, (Jakarta: Jaya Murni, 1973), h. 198-9.
8 Perang  Jamal  meletus  ketika  Abu  Thalhah,  Zubair,  dan  Mu’awiyah bergerak  menentang  Ali,  karena  Ali  dianggap  telah  melindungi  pembunuh khalifah Usman. Perang Jamal antara khalifah Ali dengan para pengikutnya di satu  pihak  melawan Abu  Thalhah,  Zubair  dan Aisyah  beserta  pengikutnya  di pihak lain.
9 Perang Shiffin terjadi antara Muawiyah sebagai gubernur Damaskus yang menentang kepemimpinan Ali sebagai khalifah. Setelah Mu’awiyah hampir kalah dalam peperangan di Shiffin itu, salah seorang tentaranya disuruh untuk mengangkat  mushaf  Al-Qur’an  ke  ujung  tombak  sebagai  isyarat  berdamai. Ali  menerima  permintaan  damai,  namun  sebagian  dari  pengikutnya  menolak dan tidak setuju diadakan tahkim tersebut. Mereka yang tidak setuju akhirnya mengeluarkan diri dari kedua belah pihak, memisahkan diri dari Ali dan tidak bergabung dengan Mu’awiyah.
diri dan benci terhadap Ali dan Mu’awiyah beserta orang-orang yang mendukung mereka. Kedua , kelompok Syi’ah yaitu golongan yang setia 10 dan sangat loyal kepada Ali dan kaum kerabatnya. Dengan memperhatikan uraian di atas maka jelaslah bahwa pengaruh  perpecahan  umat  Islam  di  ranah  politik  menjadi  dua golongan besar itu ternyata memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap perkembangan syari’at (fiqh) Islam di masa berikutnya. Hal ini sangat berpengaruh juga dalam hal timbulnya madzhab- madzhab fiqh di masa-masa selanjutnya.

## Lahirnya b. Ahlu al-Hadits dan Ahlu al-Ra’yi
Sejak  kekhalifahan  dipegang  oleh  khalifah  ke-dua  Umar bin  Khaththab,  wilayah  kekuasan  semakin  meluas.  Hal  ini menyebabkan para ulama pergi bertebaran ke berbagai kota dan daerah kekuasaan Islam. Masing-masing memberikan fatwa-fatwa dalam  masalah  keagamaan.  Para  ulama  yang  melakukan  ijtihad pada masa itu mempunyai kecenderungan serta panutan masing- masing  terhadap  sahabat  yang  mereka  anggap  lebih  kompeten dalam hal berijtihad.
Di  kalangan  para  sahabat  sudah  ada  dua  corak  (aliran) dalam  cara  meng istinbâth kan  hukum.  Misalnya  Ibnu Abbas  dan Ibnu  Umar  adalah  dua  sahabat  Nabi  saw.  yang  kuat  berpegang teguh  kepada  kekuatan nâsh .  Mereka  tidak  mau  menggunakan ra’yu kecuali  apabila  dalam  keadaan  terpaksa,  yaitu  di  saat mendapatkan  suatu  peristiwa  yang  benar-benar  sudah  terjadi, sedangkan nâsh hukumnya tidak ada. Dalam situasi yang demikian ini barulah mereka menggunakan ra’yu .
Sahabat  Ali  bin  Abi  Thalib,  Umar  bin  al-Khaththab,  dan Ibnu Mas’ud misalnya, mereka adalah sahabat Nabi yang dikenal banyak  menggunakan ra’yu dalam  menetapkan  hukum  suatu masalah atau dengan kata lain mereka tidak terpaku pada dzahîr nâsh saja namun ma’na lafadz , dilâlâh dan ruh syari’at/tasyri’ juga menjadi perhatian mereka.
Di  kalangan  para  tabi’in  banyak  yang  terpengaruh  oleh cara  ber istinbâth yang  dilakukan  oleh  para  sahabat  tersebut.
10 Kudhari  Beik, Tarikh  Tasyri’  al-Islamy ,  (Mesir:  At-Tijâriyah  al-Kubrâ, 1976), h. .229.
Tabi’in  Hijaz  misalnya  terpengaruh  oleh  ijtihadnya  Ibnu  Abbas dan Ibnu Umar. Sehingga kelahiran mereka lebih dikenal dengan sebutan Aliran ahlu al-hadîts . Sedangkan tabi’in yang berada di Irak terpengaruh oleh ijtihadnya Ali, Umar, dan Ibnu Mas’ud. Sehingga mereka lebih dikenal dengan aliran Qiyas ( ra’yu ).
Adapun  faktor-faktor  yang  menyebabkan  Ulama  Hijaz menjadi  ahlu  al-hadîts  yaitu: Pertama ,  mereka  dipengaruhi  oleh guru-guru mereka yang sangat ketat dan teliti terhadap penggunaan nash-nash hadits  dalam  berijtihad. Kedua ,  mereka  hanya  hafal hadits Nabi dan fatwa Sahabat, di samping sedikit sekali terjadinya peristiwa-peristiwa  baru  yang  tidak  terdapat  bandingannya  di masa  sahabat. Ketiga ,  mereka  hidup  dalam  keadaan  permulaan perkembangan Islam, manakala mereka diminta berfatwa tentang suatu hal maka terlebih dahulu mereka memeriksa kitab Allah (al- Qur`ân),  sunnah  Rasul  kemudian  Fatwa  Sahabat.  Dan  kemudian mereka berijtihad bi ar-ra’yi jika tidak ditetapkan hukumnya dalam nash. Sedangkan faktor-faktor penyebab ulama Irak menjadi Ahlu ar-ra’yi adalah sebagai berikut:
Pertama ,  mereka  terpengaruh  oleh  jalan  pikiran  guru mereka, seperti sahabat Abdullah bin Mas’ud yang terkenal sangat terpengaruh oleh jalan pikiran dari Sahabat Umar bin Khaththab.
Kedua , Kufah dan Basrah dua kota yang banyak didiami oleh ulama Irak adalah merupakan markas tentara Islam, dan  Kufah merupakan tempat kedudukan khalifah Ali bin Abi Thalib yang banyak dikunjungi oleh para sahabat seperti Abdullah bin Mas’ud, Sa’ad  bin  Abi  Waqash,  Ammar  bin  Yasir,  Abu  Musa  al-‘Asy’ari. Dengan  demikian  sudah  barang  tentu  mereka  meriwayatkan hadits-hadits  Nabi.  Keadaan  seperti  ini  menyebabkan  ulama- ulama  Irak  cukup  menguasai  hadits-hadits  yang  diriwayatkan oleh para Sahabat yang datang berkunjung. Di samping itu Irak adalah  tempat/sumber  fitnah  kekacauan.  Di  Iraklah  awal  mula timbul keberanian sebagian kalangan untuk membuat-buat hadits palsu. Hal ini pulalah yang membuat ulama-ulama Irak terpaksa membuat  persyaratan  yang  ketat  berkaitan  dengan  penerimaan sebuah hadits dari para Sahabat. Sehingga ulama Iraq cenderung lebih  banyak  menggunakan  ratio  ( ra’yu )  daripada  hadits  yang belum diyakini kebenarannya.
Ketiga ,  Keadaan  geografis  Irak  –dengan  adanya  sungai Tigris dan Eufrat  menuntut orang untuk melakukan upaya-upaya konstruktif  di  bidang  pertanian  seperti  membuat  pengairan, memberlakukan  pajak  penghasilan  rakyat  dan  sebagainya. Keadaan  ekonomi  rakyat  yang  makmur  menyebabkan  pada kehidupan  yang  mewah,  serta  timbulnya  persoalan-persoalan baru  yang  ditimbulkan  oleh  peninggalan  budaya  eklektik  (adat istiadat  campuran)  antara  Persia,  Yunani,  dan  Romawi.  Hal  ini menuntut  untuk  diberikan  jalan  keluar.  Keadaan  seperti  di  Irak ini tidak terjadi di Hijaz. Apabila orang-orang Hijaz cukup dengan menyandarkan istinbâth hukumnya pada hadits Nabi serta fatwa- fatwa  Sahabat  yang  sudah  ada.  Tidak  demikian  di  Irak,  mereka tidak merasa cukup dengan hadits-hadits dan fatwa Sahabat yang ada,  dikarenakan  persoalan  kehidupan  yang  lebih  kompleks. Maka  Kufah  lebih  banyak  menggunakan  rasio/ ra’yu dalam meng istinbâth kan hukum. 11
Aliran  ahlu  al-hadits  di  masa  selanjutnya  terdiri  dari beberapa  madzhab  yaitu:  Madzhab  Maliki,  Madzhab  Hanbali, Madzhab Syafi’i dan Madzhab Dzahiri. Sedangkan madzhab yang dipengaruhi oleh ahlu ar-ra’yi adalah Madzhab Hanafi. 12
Madzhab Persepsi Hukum Islam

## c.

## Pengertian Bermadzhab
1). Untuk dapat dipahami lebih jelas tentang makna bermadzhab,  maka  akan  dikemukakan  dua  pengertian yaitu: Pertama , berdasarkan pada pengertian kata madzhab maka  bermadzhab  adalah  mengikuti  jalan/metode berpikir  salah  seorang  mujtahid  di  dalam  melakukan istinbâth hukum dari sumbernya yaitu al-Qur`an dan as- sunnah. Kedua ,  bermadzhab  berarti  mengikatkan  diri kepada salah seorang imam madzhab ( mujtahid ) dalam mengamalkan  syari’at  Islam  berdasarkan  fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat Imam Madzhab tersebut. 13
11 Ibid ., h. 41. 12 Hasbi  Ash  Shiddieqi, Pengantar  Ilmu  Fiqh ,  (Jakarta:  Bulan  Bintang,
1978), h. 71. 13 Imron Abdul Manan, ‘Bebas Madzhab Bukan Bid’ah’, dalam Majalah
Dalam  pembahasan  ini  terminology  yang digunakan  merujuk  pada  pengertian  madzhab  yang kedua,  yaitu  mengikatkan  diri  pada  salah  seorang imam madzhab ( mujtahid ) dalam mengamalkan syari’at Islam berdasarkan fatwa atau pendapat imam madzhab tersebut.
Seseorang  yang  belum  mencapai  tingkatan mujtahid ,  yang  beramal  atau  mengikuti  pendapat Imam Madzhab baik yang tidak mengetahui atau yang mengetahui  sumber/dasar  hukum  yang  dipakai,  baik terus menerus atau sementara saja, baik yang memegang satu  madzhab  saja  maupun  yang  berpindah-pindah madzhab ke madzhab yang lain, maka artinya dia telah bermadzhab.
Pentingnya Bermadzhab 2).
Kaum  muslimin  sepakat  bahwa  sumber  hukum syari’at Islam adalah al-Qur`an dan as-sunnah yang wajib diikuti  dan  diamalkan  isi  dan  kandungannya.  Seluruh umat Islam diwajibkan untuk mengambil hukum-hukum Allah itu langsung dari kedua sumbernya itu. Tapi dalam kenyataannya  tidak  semua  orang  Islam  mampu  untuk melakukan istinbâth hukum langsung dari kedua sumber tersebut.
Para  ulama  sepakat  bahwa  orang  yang  mampu meng istinbâth kan    hukum  secara  langsung  dari sumbernya  wajib  berpegang  teguh  dan  mengamalkan apa  yang  dihasilkan  dari  ijtihadnya.  Sebagaimana ditandaskan  oleh  Imam  al-Ghazali  dalam  kitabnya al-Mustashfâ sebagai  berikut:  Para  ulama  ushul  telah sepakat  bahwa  apabila  seseorang  telah  melakukan ijtihad dan telah mendapatkan simpulan  hukum, maka dia tidak boleh mengikuti pendapat mujtahid lain yang menyalahi  ijtihadnya,  dan  tidak  boleh  beramal  dengan hasil analisa yang lain serta meninggalkan hasil analisa atau pemikirannya sendiri. 14
al-Muslimun , No.137, Agustus,1981, h..56. 14 Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfâ , (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariah
Demikian pula Ibn al-Humâm seorang ahli ushul dari  madzhab  Hanafi,  dalam  kitabnya  menyatakan sebagai  berikut:    Secara ittifâq para  ahli  ushul  berkata seorang mujtahid yang telah usai berijtihad dalam suatu masalah hukum dilarang untuk bertaklid dalam hukum itu. 15 Akan  tetapi  karena  mereka  tidak  sama  dalam memiliki  ilmu  pengetahuan,  hingga  tidak  mungkin bagi mereka yang tidak mampu dapat meng istinbâth kan hukum  secara  langsung  dari  sumbernya.  Maka  dalam status  mereka  yang  terakhir  ini  para  ulama  berselisih pendapat  menjadi  dua  golongan: Pertama ,  segolongan ulama  ushul  berpendapat  bahwa  bermadzhab  itu haram.  Semua  umat  Islam  harus  mengikuti  apa  yang ada di dalam al-Qur`an dan as-sunnah. Di antara ulama yang  berpendapat  demikian  adalah    Syeikh  Khajandi, Syeikh  Nashirudin  Albani,  Ibnu  Hazm  dari  golongan Syi’ah. Kedua , Jumhur ulama Ushul berpendapat bahwa bermadzhab  bagi  orang  awam  itu  boleh  hukumnya, bahkan bagi orang awam murni bermadzhab itu wajib.
A. Hassan menyatakan bahwa bermadzhab sama maknanya  dan  maksudnya  dengan  bertaklid.  Dua- duanya  dilarang  oleh  Allah,  Rasul,  Sahabat,  bahkan oleh  Imam-imam  yang  ditaklidi. 16 Selanjutnya  beliau mengatakan:  keluar  dari  madzhab  itu  bukan  haram, tetapi  wajib.  Masuk  suatu  madzhab  itu  bukan  wajib tapi  haram. 17 Dalam  kaitannya  dengan  ini  Ibnu  Hazm mengatakan bahwa seorang muslim tidak diperkenankan mengikuti  mujtahid  baik  yang  masih  hidup  atau  yang telah meninggal, dan setiap orang wajib berijtihad sesuai dengan kemampuannya…. 18
Al-Kubra, 1937), h. 121. 15 Ibnul Humam, Al-Tahrîr Fî Ushûl al-Fiqh , (Mesir: Maktabah Musthafâ al-Bâb al Halâbi Wa Awladuh, tt), h. 535.
16 A.Hassan, Risalah  Al-Madzhab ,  (Bangil:  Pustaka  Abdul  Muis,  1980), h.  12. 17 Ibid ., h. 23
18 Ibnu Hazm, Al- Muhallâ ,  (Beirut: Majtabah Tijariyah, 1965), h. 66.
Sedangkan  golongan  yang  membolehkan taklîd atau ittibâ’ mengatakan  bahwa  orang  yang  tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad, bila terjadi  suatu  masalah  hukum  maka  baginya  ada  dua kemungkinan. Pertama , dia tidak terkena kewajiban apa- apa sama sekali, tentunya hal ini menyalahi ijma’. Kedua , dia terkena kewajiban melakukan ibadah, kalau demikian berarti  dia  harus  meneliti  dalil-dalil  yang  menetapkan suatu hukum atau dia harus taklid. 19
Dalam  kaitan  dengan  masalah  di  atas  ulama ushul  tampaknya  sepakat  tentang  bolehnya  mengikuti pendapat  dan  fatwa  para  imam  madzhab.  Mereka  hanya mempersoalkan apakah kebolehan bermadzhab itu dalam arti taklîd ataukah dalam arti ittibâ ’. Mayoritas ulama ushul berpendapat  bahwa  umat  Islam  yang  belum  mencapai tingkatan mujtahid wajib bermadzhab. Bagi mereka tidak ada  perbedaan  antara  istilah taklîd dan ittibâ ’,  kedua- duanya sama berarti bermadzhab. Ibnu Subki mengatakan bahwa selain mujtahid mutlak, baik dia masuk ke dalam kategori  awam  atau  lainnya,  wajib  bertaklid  kepada mujtahid  hal  ini  berdasarkan  surat  An-Nahl:  43. 20 Al- Amidi  semakin  menegaskan  bahwa  orang  awam  dan orang yang tidak memiliki keahlian berijtihad, walaupun dapat  menghasilkan  sebagian  ilmu  yang  mu’tabar  dalam berijtihad,  dia  wajib  mengikuti  pendapat  para  mujtahid dan  berpegang  pada  fatwa-fatwanya,  demikian  menurut ahli tahkik dari ulama ushul. 21 Sedangkan Syeikh Khudary Beik mengatakan bahwa wajib atas orang awam meminta fatwa dan mengikuti para ulama. 22
Dari pernyataan-pernyataan para ahli ushul ternyata kewajiban  bermadzhab  bagi  selain  mujtahid  mutlak  itu
19 Al-Amidi, Al-Ihkâm Fî Ushûl Al-Ahkâm , (Cairo: Muassat al-Halabi Wa Syurakauh,  1955),  h. 198. 20 Ibnu Subki, Jam’u al-Jawâmi’ , (Surabaya: Syarikah Maktabah Said bin Nabhan wa Auladuh, 1965), h. 393.
21 Al-Âmidi, Ihkâm, h. 197. 22 Khudlary  Beik, Ushûl  al-Fiqh ,  (Mesir:  Maktabah  Tijariyah  al  Kubra, 1962), h. 382.
hukumnya wajib, apakah dia awam murni atau awam biasa yang belum sampai pada derajat mujtahid mutlak, meskipun dia mampu untuk berijtihad dalam sebagian masalah. Hal ini dilandaskan atas pendapat bahwa berijtihad itu dapat dan boleh berlaku dalam sebagian masalah fiqhiyyah saja.
Pada  uraian  berikut  ini  akan  dipaparkan  dalil- dalil  yang  membolehkan  bermadzhab  bagi  orang  awam berdasarkan al-Qur`an, As-sunnah, Ijma’:
a)   Nash al-Qur`an.
Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al- Nahl : 43  yang artinya “ bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika  kalian  tidak  mengetahui .  (Qs.  An-Nahl  :43).Para  ulama sepakat bahwa ayat di atas adalah perintah kepada orang yang  tidak  mengerti  hukum  dan  dalilnya  agar  bertanya kepada  orang  yang  lebih  mengerti.  Ayat  ini  merupakan dasar pertama untuk mewajibkan orang awam agar taklid kepada imam-imam madzhab.

## b) Ijma Ulama
Dalam hal ini Al Amudi mengatakan bahwa orang- orang  awam  pada  zaman  sahabat  dan  tabi’in  sebelum timbulnya golongan yang menentang, selalu meminta fatwa kepada mujtahid dan mengikutinya dalam urusan syari’at. Para  alim  ulama  dari  kalangan  mereka  dengan  cepat menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa menyebutkan dalil dan tak ada seorangpun yang mengingkari hal ini, maka berarti mereka telah ijma’ atau sepakat bahwa orang awam itu boleh ikut kepada mujtahid secara mutlak. 23 Demikianlah penjelasan  tentang  kebolehan  seseorang  mengikuti  suatu madzhab  tertentu  sebagai  pegangan  dalam  menjalankan syari’at Islam.

## Simpulan
Keharaman  bermadzhab  pada  suatu  madzhab  tertentu, dikemukakan  oleh  sebagian  kecil  ulama,  namun  jumhur  ulama
23 Al-Âmidi, Ihkâm, h. 198
menyatakan kebolehan bagi seorang muslim terutama bagi orang awam  untuk  berpegang  teguh  pada  suatu  madzhab  tertentu/ madzhab  yang  empat.  Jumhur  ulama  ushul  sepakat  bahwa madzhab yang empat boleh untuk diikuti. Sebab para imamnya telah berijtihad dengan segala persyaratan yang diperlukan untuk itu.  Banyak  orang  salah  sangka  bahwa  adanya  mazhab  fiqih  itu berarti  sama  dengan  perpecahan,  sebagaimana  berpecah  umat lain  dalam  sekte-sekte.  Sehingga  ada  dari  sebagian  umat  Islam yang menjauhkan diri dari bermazhab, bahkan ada yang sampai anti mazhab. Penggambaran yang absurd tentang mazhab terjadi karena keawaman dan kekurangan informasi yang benar tentang hakikat mahzab fiqih. Kenyataannya sebenarnya tidak demikian. Mazhab-mazhab fiqih itu bukan representasi dari perpecahan atau pereseteruan,  apalagi  peperangan  di  dalam  tubuh  umat  Islam. Sebaliknya,  adanya  mazhab  merupakan  kebutuhan  asasi  untuk dapat  kembali  kepada  al-Qur`an  dan  as-Sunnah.  Mazhab  adalah representasi dari sebuah sikap dan cara seseorang dalam memahami teks al-Qur`an dan as-Sunnah. Setiap orang yang berupaya untuk memahami kedua sumber ajaran Islam, pada hakikatnya sedang bermazhab. Kalau tidak mengacu kepada mazhab orang lain yang sudah ada, maka minimal dia mengacu kepada mazhab dirinya sendiri. Eksistensi mazhab saat ini masih diperlukan sebagai citra pengamalan  hukum  Islam.  Maka,  tidak  ada  di  dunia  ini  orang yang tidak bermazhab. Semua orang bermazhab, baik dia sadari atau tanpa disadarinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Syalabi, Sejarah  Kebudayaan  Islam ,  Terj.Mukhtar  Yahya, Jakarta: Jaya Murni, 1973.
Al-Âmidî , Al-Ihkâm Fî Ushûl al-Ahkâm , Kairo: Muassat al-Halabi wa Syurakauh, 1955
Amir Baad Syaah, Taisir al-Tahrir ,  Mesir: Maktabah Musthafâ al- Bâb al-Halabî Wa Auladuh, 1954
Abdul  Hamid  Hakim, Al-Bayân ,  Bukit  Tinggi:  Pustaka Nusantara,   1955
Al-Ghazali , Abu Hamid, Al-Mustashfâ , Jilid II, Mesir: al-Maktabah al-Tijâriah al-Kubrâ, 1937.
A.Hassan, Risalah  Al-Madzhab ,  Bangil:  Pustaka  Abdul Muis,  1980.
al-Buthi, M. Said Ramadhan, Al-Lamadzhabiyah Akhthuru Bid’atin Tuhaddidu  asy-Syarî’ah  al-Islâmiyah ,  Terj.:  Gazira  Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001. Ibrahim  Husen, Perbandingan  Madzhab  dalam  Masalah  Nikah, Thalak dan Ruju’ , Jakarta: Balai Pustaka dan Perpustakan Islam,  1971
Imron  Abdul  Manan, Bebas  Madzhab  Bukan  Bid’ah ,  Majalah  al- Muslimun, No.137, Agustus, 1981
Ibnul  Humam, At-Tahrîr  Fî  Ushûl  al-Fiqh ,  Mesir:  Maktabah Musthâfâ al-Bâb al-Halabî Wa Awladuh Ibnu Hazm, Al-Muhallâ ,  Beirut: Majtabah Tijariyah, 1965 Ibnu Subki, Jam’u al-Jawâmi’ , Surabaya: Syarikah Maktabah Said bin Nabhan wa Auladuh, 1965. Khudlary  Beik, Ushul  Al-Fiqh ,  Mesir:  Maktabah  Tijâriyah  al- Kubrâ, 1962.
Ash-Shiddiqi,  Hasbi, Pengantar  Hukum  Islam ,  Jakarta:  Bulan Bintang,  1978.
________, Pengantar Ilmu Fiqh , Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
Siradjuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Imam Syafi’i ,  Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972.