## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA MAKARTITAMA DAN DI DESA ULAK MAS KECAMATAN LAHAT

## KABUPATEN LAHAT
Heru Purnawan
Email : shane.purnawan@gmail.com Administrasi Publik Universitas Prof.Dr.Hazairin,SH, Indonesia

## Abstract
This  study  aims  to  know  and  analyze  Implementation  Of  Village  Fund  (Dana  Desa)  Policy  In Makartitama  Village  And  Ulak  Mas  Village,  Sub-District  Lahat  District  Of  Lahat.  By  using qualitative descriptive approach there are some important findings in this research, among others the  lack  of  competence  of  village  government  as  executor  in  formulating  development  program and empowerment, the establishment of the field team based on personal proximity factors, delays in disbursements that hamper development implementation, delays in reporting, and the existence of some development programs that are less targeted. As for several factors that affect and it must be changes on Implementation Of Village Fund (Dana Desa) Policy In Makartitama Village And Ulak Mas Village, Sub-District Lahat District Of Lahat are the transparency and professionalism of  policy  implementers  and  external  organizations  concerned  with  the  process  of  implementing village fund policies.
Keywords: policy implementation, village funding, development, empowerment

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Makartitama dan di Desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Unit analisis dalam penelitian  ini  adalah  desa  Makartitama  dan  desa  Ulak  Mas.  Dengan  menggunakan  pendekatan deskriftif kualitatif ada beberapa temuan penting dalam penelitian ini yaitu minimnya kompetensi pemerintah desa selaku pelaksana dalam merumuskan program pembangunan dan pemberdayaan, penentuan  tim  pelaksana  lapangan  berdasarkan  faktor  kedekatan  pribadi,  keterlambatan penyaluran  yang  menghambat  pelaksanaan  pembangunan, keterlambatan  pelaporan,  serta  adanya beberapa  program  pembangunan  yang  kurang  tepat  sasaran.  Adapun  beberapa  faktor  yang berpengaruh  dan  harus  dibenahi  sebagai  saran  pada  implementasi  Kebijakan  Dana  Desa  di  Desa Makartitama  dan  di  Desa  Ulak  Mas  Kecamatan  Lahat  Kabupaten  Lahat  adalah  tranparansi  dan profesionalitas  para  pelaksana  kebijakan  serta  organisasi  eksternal  berkepentingan  pada  proses pelaksanaan kebijakan dana desa.
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Pembangunan, Pemberdayaan

## A. Pendahuluan
Penyelenggaraan  pemerintahan khususnya  di  Negara  Indonesia sebagai  Negara  Republik  dituntut untuk  memiliki  berbagai  cara  dan variasi kebijakan yang sesuai di tiap- tiap daerah demi melancarkan pelaksanaan penyelanggaraan pemerintahannya.  Bukan  perkara mudah  dalam  menentukan  arah  dan tujuan  kebijakan  yang  dibuat  karena tidak  selamanya  kebijakan  pusat akan  diterima  dengan  baik  di masyarakatnya.  Salah  satu  kebijakan di  Indonesia  yaitu,  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan  Daerah  merupakan hasil  dari  kebijakan  otonomi  daerah adalah  peraturan  yang  mengatur mekanisme penyelenggaraan
pemerintahan  daerah  yang  hingga saat  ini  masih  dianggap  relevan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah  membawa  perubahan  yang sangat  mendasar  dalam  tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini pula yang memberikan harapan bagi penyelenggara pemerintahan di daerah dalam mewujudkan pemerintahan  yang  lebih  efektif  dan efisien.
Perubahan  substantif  yang dibawa  oleh  Undang-undang  Nomor 23  Tahun  2014  tidak  hanya  pada level  Pemerintah  Daerah,  tetapi  juga memberikan  warna  tersendiri  pada
upayanya
mensukseskan penyelenggaraan  pemerintahan  di tingkat Kecamatan, Kelurahan, hingga  di  tingkat  desa,  dengan adanya desa yang merupakan otonomi  daerah  yang  paling  terkecil di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan  desa  merupakan  sub- sistem  dari  sistem  penyelenggaran pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya maupun rumah tangganya  sendiri.  Hal  ini  didasari atas pentingnya mewujudkan pemerintahan yang baik yang
dimulai  dari  level  paling  bawah dimana  pada  tingkat  pemerintahan desa terjadi proses interaksi langsung dengan masyarakat. Disanalah terjadi interaksi pemerintahan dengan masyarakat    menjadi  nyata.  Di  sana juga terjadi kontrol konsumen, kontrol  sosial,  evaluasi,  dan feed back pemerintahan (Ndraha, 2005:40).
Salah  satu  kebijakan  yang dibuat  pemerintah  adalah  kebijakan tentang  desa  yaitu,  Undang-Undang Nomor  06  tahun  2014  tentang  Desa yang merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya pengentasan permasalahan desa dan telah disahkan  pada  tanggal  15  Januari 2014.  Pada  hakikatnya  Undang- Undang Desa memberikan kewenangan  luas  kepada  desa  di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 9 No. 1
pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Terbitnya Undang-Undang No.  06  tahun  2014  tentang  Desa, Pemerintah Pusat selanjutnya menerbitkan  Peraturan  Pemerintah No.  60  tahun  2014  tentang  Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara yang ditetapkan  pada  21  juli  2014. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi nafas baru khususnya  di  desa-desa  di  Indonesia dengan  harapan  mampu  mengobati celah-celah  dari  segi  pembangunan di  lingkungan  pemerintahan  desa maupun masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di daerah  khususnya  yang  mengatur tentang  dana  desa  yang  bersumber dari  APBN  yang  saat  ini  sedang menjadi  topik  hangat  di  lingkungan masyarakat. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara dihitung  berdasarkan  jumlah  desa dan dialokasikan dengan memperhatikan  jumlah  penduduk, angka  kemiskinan,  luas  wilayah  dan tingkat kesulitan geografis. Tujuan  dari  dana  desa  sesuai dengan pengertiannya dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 tahun  2016  pasal  1  ayat  2  bahwa “Dana  Desa  adalah  dana  yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat.”  Tentunya  kebijakan  ini bertujuan  untuk  merubah  kondisi desa tertingal dan transmigrasi menjadi  desa  yang  lebih  maju  bagi terselenggaranya  pemerintahan  di Indonesia dengan asas pemerataan.
Kabupaten Lahat yang berada di  Provinsi  Sumatera  Selatan  adalah salah  satu  daerah  yang  menerima kebijakan  dana  desa.  Kabupaten
Lahat memiliki 22 Kecamatan dengan  didominasi  oleh  360  desa yang  tentunya  tidak  sedikit,  dimana masih  banyak  ketertinggalan  di  desa di  Kabupaten  Lahat  baik  dari teknologi,  Sumber  Daya  Manusia yang  kurang  mumpuni,  pengetahuan akan  Informasi  dan  Komunikasi  dan masih  banyak  lagi  yang  menjadi hambatan  dalam  kemajuan  daerah. Oleh  karena  itu,  dengan  adanya kebijakan  tentang  dana  desa  ini diharapkan  mampu  merubah  kondisi dan  situasi  yang  ada  di  masing- masing desa khususnya desa pemekaran di Kabupaten Lahat. Kabupaten Lahat sendiri merupakan daerah yang masih dalam upaya  pemekaran,  tidak  hanya  di daerah yang jauh dari pusat keramaian  Kota  saja,  namun  desa- desa  di  Kecamatan  Lahat  sendiri baru  saja  menyelesaikan  pemekaran wilayah  desa  juga.  Dari  19  desa  di Kecamatan  kota  Lahat,  ada  2  desa yang  menarik  untuk  dijadikan  lokasi
penelitian,  yaitu  desa  Makartitama dan  desa  Ulak  Mas.  Hal  ini dikarenakan  kedua  desa  tersebut merupakan  desa  yang  sedang  dalam masa  pemekaran  dan  berada  di daerah pinggiran meskipun berada di wilayah  Kecamatan  kota  Lahat. Selain itu, kedua desa ini didominasi oleh  warga  transmigrasi  sejak  tahun 1975  yang  merupakan  masyarakat Jawa  sebesar  75%  dengan  25% masyarakat  asli  Lahat.  Selain  itu, akses  jalan  yang  sulit  dan  kondisi kemiskinan, Indeks Kesulitan Geografis desa, komoditas perekonomian  yang  relatif  rendah,
luas  wilayah  desa  yang  besar,  serta kurangnya  sarana/  prasarana  yang jauh  dikatakan  layak  menjadi  alasan penulis  melaksanakan  penelitian  di kedua  desa  tersebut.  Hal  inilah  yang mendasari  penulis  untuk  menjadikan kedua  desa  tersebut  sebagai  lokasi penelitian berkaitan dengan implementasi dana desa. Kabupaten Lahat sendiri memiliki  total  besaran  dana  desa bagi  seluruh  desa  yang  dianggarkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp 213.872.590.000. Dana desa tersebut kemudian disalurkan oleh pemerintah  Kabupaten  ke  tiap-tiap desa  diseluruh  Kabupaten  Lahat yang  ditransfer  di  rekening  kas  desa yang  bersangkutan.  Sesuai  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun  2014  Tentang  Dana  Desa yang  bersumber  dari  Anggaran Belanja  dan  Pendapatan  Negara  ada tiga langkah dalam menentukan dana desa  bagi  tiap-tiap  desa  termasuk  di
Kabupaten
Lahat
diantaranya, pengalokasian  (penetapan  besaran) dana desa, penyaluran dana desa, dan pelaporan  dana  desa.  Kecamatan Lahat  sendiri  terdapat  19  desa  yang menjadi  bagiannya  dengan  total anggaran  dana  desa  sebesar  Rp 11.271.549.000.
Pemerintah  Kabupaten  Lahat mengeluarkan Peraturan Bupati Lahat Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran, Tata Cara Penyaluran dan Prioritas Penggunaan
Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2016 sebagai  peraturan  pendukung  dari kebijakan  pemerintah  pusat  dalam melaksanakan kebijakan di desa-desa di  Kabupaten  Lahat  dan  mulai diberlakukan  pada  2  Januari  2016. Penetapan  besaran  Dana  Desa  di Kabupaten  Lahat  ditentukan  dari beberapa aspek, diantaranya:
1. 25% untuk Jumlah penduduk;
2. 35% untuk Angka kemiskinan;
3. 30%  untuk  Indeks  Kesulitan Geografis (IKG);
4. 10% untuk Luas wilayah. Keempat aspek tersebut
merupakan  indikator  formula  dalam menentukan  besaran  Dana  Desa untuk  tiap-tiap  desa  di  Kabupaten Lahat.  Namun,  pada  kenyataannya masih  memiliki  celah  karena  ada ketimpangan anggaran yang signifikan  dari  besaran  dana  desa  di tiap-tiap desa. Desa Makartitama dan desa Ulak Mas sendiri selain kondisi desanya  masih  memiliki  akses  jalan yang  sulit  dan  rasio  letak  wilayah desa yang jauh dari pusat kota dalam hal  ini  Indeks  Kesulitan  Geografis
lebih besar, termasuk salah satu desa yang  memiliki  lebih  luas  wilayah besar  dibandingkan  dengan  desa yang  berada  di  pusat  kota,    kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi yang mana  dapat  dilihat  dari  mayoritas masyarakatnya  bermata  pencaharian dibidang pertanian dan buruh sehingga sangat berbeda jauh dengan masyarakat perkotaan. Menurut Peraturan Menteri Desa  nomor  21  tahun  2015  bahwa prioritas  pembangunan  diutamakan di  desa-desa  tertinggal,  transmigrasi dan  daerah  pemekaran.  Dana  desa yang  diterima  oleh  lokasi  penelitian yang ditentukan penulis desa
Makartitama  yaitu  Rp  590.978.000 dan desa Ulak Mas  yaitu sebesar Rp 586.444.000. Penggunaan  dana  desa  di  desa Makartitama  dan  Ulak  Mas  sendiri, penggunaan Dana Desanya sepenuhnya  diselenggarakan  oleh pemerintah  desa  yang  bersangkutan. Hal  ini  didasari  dengan  apa  yang menjadi kebutuhan dari desa saat ini, mengingat  prioritas  yang  paling mendesak menurut desa yang bersangkutan dalam upaya pembangunan  dan  pemberdayaan desa. Sebagaimana penjelasan Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 tahun  2014  pada  bab  IX  tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan  Kawasan  Perdesaan, Bagian  Kesatu  Pembangunan  Desa, bahwa “Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Desa  dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan  kemiskinan  melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan  sarana  dan  prasarana Desa, pengembangan potensi
ekonomi  lokal,  serta  pemanfaatan sumber  daya  alam  dan  lingkungan secara  berkelanjutan.”  Oleh  karena itu,  desa  lebih  berfokus  pada pembangunan, rehabilitasi dan pengadaan fisik desa sebagai langkah awal  dalam  pelaksanaan  kebijakan dana  desa  perdana  di  Kabupaten Lahat.
Adapun program pembangunan  dari  dana  desa  yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dari informasi  Kepala  Desa  Makartitama yaitu  pembangunan  Sarana  dan prasarana  Air/  Sumur,  Pengadaan Kursi,  dan  Pembangunan  Sanitasi (Siring/  Got).  Sementara  di  Desa Ulak  Mas  yaitu  pembangunan  Jalan Lingkar  dan  pembangunan  Sarana dan  prasarana  Air/  Sumur.  Menurut para  kepala  desa  tersebut  bahwa prioritas pembangunan tersebut berdasarkan  musyawarah  desa,  akan tetapi  sangat  disayangkan  banyak masyarakat  yang  tidak  turut  hadir karena  alasan  kesibukan  pekerjaan yang  mayoritas  petani  dan  buruh. Sehingga  sosialisasi  tidak  berjalan dengan  baik  yang  disebabkan  oleh tidak adanya tindak lanjut  sosialisasi ketika  masyarakat  tidak  menghadiri musyawarah desa.
Program pembangunan tersebut merupakan hasil
musyawarah desa, akan tetapi berbeda dengan pendapat masyarakat desa Makartitama dan desa Ulak Mas yang  menjelaskan  bahwa  mereka tidak  mengetahui  adanya  kegiatan tersebut karena tidak pernah mengikuti  musyawarah  desa,  selain itu  juga  ada  narasumber  masyarakat desa  yang  lain  menjelaskan  bahwa tidak bisa hadir karena harus mencari nafkah, serta yang lebih menarik ada penjelasan  lain  yang  menyatakan bahwa ada unsur kepentingan pribadi dibeberapa  pemerintahan  Desa  di dalam penentuan prioritas pembangunan  menggunakan  dana desa. Selain  permasalahan  internal diatas,  permasalahan  eksternal  yang turut  memberi  pengaruh  pada  proses implementasi yaitu banyaknya intervensi  dari  eksternal  dalam  hal ini oknum-oknum swasta yang mengaku lembaga swadaya masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yang
dijalankan  oleh  pemerintahan  desa, dan  bahkan  menghambat  pekerjaan aparatur  pemerintahan  desa.  Selain itu,  media  wartaberita  yang  tidak bertanggungjawab dengan menyebarkan  berita  negatif,  serta situasi  masa-masa  pemilihan  umum kepala  daerah  yang  menjadikan Kepala  Desa  harus  bersikap  netral dan  berhati-hati  dalam  menjalankan tugasnya.
Kebijakan dana desa tentunya masih  banyak  celah  dalam  upaya pembangunan  dan  pemberdayaan
masyarakat  khususnya  desa.  Hal  ini tentu  menarik  untuk  dibahas  lebih dalam tentang implementasi kebijakan  dana  desa  di  Kabupaten Lahat  yang  mana  penulis  membatasi penelitian  ini  implementasi  perdana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  60  Tahun  2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara.  Kebijakan  daerah dari Peraturan Pemerintah ini diharapkan menjadi penghubung bagi  Kebijakan  yang  telah  dibuat oleh pusat bagi desa-desa di Kabupaten Lahat khususnya.
Dari  fenomena,  fakta  diatas,  dan sehubungan desa Makartitama dan desa Ulak  Mas    sebagai  desa  yang  sedang dalam masa pemekaran, penulis tertarik meneliti dengan judul :  “(Implementasi Kebijakan Dana Desa di desa
Makartitama  dan  di  desa  Ulak  Mas Kecamatan  Lahat  Kabupaten  Lahat)”. Selain  itu,  kebijakan  ini  juga  masih dalam  proses  penerapan  di  Kabupaten Lahat  dimana  sehingga  penulis  lebih yakin  dengan  pilihan  tema  dan  lokasi penelitian yang telah ditentukan, dalam hal  ini  di  desa  Makartitama  dan  desa Ulak  Mas,  Kantor  Kecamatan  Lahat, dan  Kantor  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  (DPMD)  Kabupaten Lahat  sebagai  instansi  yang  menaungi kebijakan  berkaitan  dengan  desa  di Kabupaten Lahat. Selain itu, Kabupaten Lahat  yang  merupakan  daerah  yang memiliki banyaknya desa baik administratif  mapupun  definitif  dimana kehidupan masyarakatnya masih banyak yang kental baik dari segi sosial

## maupun budayanya

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  akan  menggunakan metode  kualitatif  deskriptif dengan menggunakan  penyajian  data  secara dekriptif.  Dengan  metode  kualitatif deskriptif  data  yang  penulis  dapat menjelaskan  realitas  secara  lebih mendalam  dengan  mencari  pengaruh dari  variabel  bebas  dalam  hal  ini Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa di  Kecamatan  Lahat  Kabupaten Lahat  dengan  variabel  terikat  dalam hal  ini  pengelolaan  Dana  Desa  di desa  Makartitama  dan  desa  Ulak
Mas. Pendekatan metode kualitatif deskriptif mengharuskan peneliti untuk  ikut  terlibat  dengan  objek penelitian (partisipan) secara intensif untuk mendapatkan kebenaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif  dengan  maksud  ingin mengetahui makna yang tersembunyi di balik fenomena yang ada di lokasi penelitian. Untuk mengetahui makna tersebut  maka  kita  harus  memahami data yang kita peroleh dari penelitian tersebut  yaitu  dengan  cara  kita memahami  dulu  teori  tentang  data tersebut. Peran teori dalam penelitian kualitatif adalah sebagai pendamping peneliti  di  dalam  melakukan  proses penelitian  sehingga  proses  penelitian akan  fokus  dan  tidak  melebar. Meskipun  demikian  yang  harus dilakukan  peneliti  di  dalam  proses penelitian adalah fokus terhadap data yang harus didapatkan.
Berdasarkan  pendapat  para  ahli diatas,  penelitian  dengan  metode kualitatif deskriptif merupakan penelitian  yang  dilakukan  dengan eksplorasi pada fakta-fakta dilapangan dengan menguji kebenarannya  dari  suatu  hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data dilapangan.
Penelitian  yang  akan  dilakukan penulis akan menggunakan penyajian data  secara  deskriptif  yang  berupa penjelasan  tertulis,  gambaran,  atau lukisan  secara  sistematis,  dengan melihat  secara  langsung  fakta-fakta dalam  fenomena  yang  terjadi  di lokasi penelitian yang telah ditentukan. Sehingga dengan model
implementasi  kebijakan  dari  Van Metter  dan  Van  Horn  sebagai  teori analisis  yang  akan  digunakan  pada penelitian  kualitatif  deskriptif  ini sangat  cocok  untuk  menjelaskan sesuai  dengan  kondisi  di  lokasi penelitian  yang  telah  ditentukan.
Sebagai model implementasi kebijakan Top-Down ,  model  ini memiliki  enam  aspek  yang  sesuai dengan kondisi pada proses pelaksanaan  kebijakan  dana  desa  di desa Makartitama dan desa Ulak Mas yang  mana  pada  aspek  model  ini dapat  menjelaskan  Tim  Pelaksana baik pengorganisasian maupun disposisinya, sasaran kebijakan dalam  hal  ini  masyarakat  desa,  dan pihak  eksternal  yang  turut  terlibat  di dalamnya.  Oleh  karena  itu,  penulis berpendapat dengan aspek-aspek yang  terdapat  pada  model  kebijakan
dari  Van  Metter  dan  Van  Horn sangat  cocok  untuk  menjelaskan kondisi  nyata  pelaksanaan  kebijakan dana desa di lokasi penelitian. Objek penelitian  yang  akan  diteliti  dalam penyusunan  penelitian  ini  adalah
Implementasi  Kebijakan  Dana  Desa di  desa  Makartitama  dan  di  desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Jenis  penelitian  ini  adalah Studi  Kasus  ( Case  Study ).  Dalam penelitian  ini,  peneliti  menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa,  aktivitas,  proses,  atau sekelompok individu dalam implementasi kebijakan dana desa di desa Makartitama dan desa Ulak Mas sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada.
Studi kasus  dilakukan penulis secara langsung di lapangan dengan berbagai sumber yang telah ditentukan penulis, yang mana
informasi  dari  narasumber  akan dianalisa  dan  dipelajari  dengan  baik dan  teliti  tanpa  memihak  sisi manapun.  Kasus-kasus  dibatasi  oleh waktu  dan  aktivitas,  dan  peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan  kurun  waktu  yang  telah ditentukan (Creswell, 2013: 19-21).
Adapun narasumber yang dijadikan  sumber  data  informan dalam penelitian ini adalah :
1. Sumadi  selaku  Kepala  Desa Makartitama ( Key- Informan)
2. Talim  selaku  Kepala  Desa Ulak Mas ( Key- Informan)
3. Perangkat desa
4. Koordinator dan Tim Pelaksana Lapangan 5. Instansi Pemerintahan Kabupaten Lahat terkait Dalam penelitian ini, menggunakan  teknik  pengumpulan data adalah Observasi dengan pengamatan  secara  langsung  di lapangan, wawancara teknik pengumpulan data dengan melakukan proses tanya jawab langsung,  dan  dokumentasi  cara untuk  memperoleh  data  dengan melakukan  pencatatan  pada  sumber- sumber  data  yang  ada  pada  lokasi penelitian.
Instrumen yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah Pedoman wawancara
(interview  guide),  Catatan  lapangan
(field note), dan Peneliti sendiri.
Analisis data peneliti ini memakai  analisis  kualitatif  artinya dari  data-data  yang  diperoleh  lalu dilakukan pemaparan serta interprestasi sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang memudai.  Dijabarkan  oleh  Creswell
(2013:276-284)  secara  lebih  rinci  ke dalam  langkah-langkah  analisis  data diantaranya: (1)  Mengolah  dan mempersiapkan data untuk dianalisis;  (2)  Membaca  keseluruhan data;  (3)  Menganalisis  lebih  detail dengan meng- coding data; (3) Mengkategorikan proses coding untuk mendeskripsikan setting ,
orang-orang,  kategori-kategori,  dan
tema-tema yang akan dianalisis. Pada langkah  ini  penulis  membuat  kode- kode sebagai upaya untuk mendeskripsikan  semua  informasi, lalu menganalisisnya ; (4) Menunjukkan  bagaimana  deskripsi dan  tema-tema  ini  akan  disajikan kembali dalam narasi/ laporan kualitatif.  Pendekatan  deskriptif  ini bisa  meliputi  pembahasan  berkaitan dengan kronologis kebijakan, masalah-masalah  maupun  dampak- dampak yang muncul, ataupun keterkaitan  kebijakan  dengan  faktor eksternal; dan (5) Menginterpretasikan  atau  memaknai data. C. Hasil Penelitian dan Pembahasan . 1. Implementasi  Kebijakan  Dana Desa  di  Desa  Makartitama  dan di  Desa  Ulak  Mas  Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan Kebijakan  dana  desa  merupakan program pemberian bantuan keuangan  langsung  dari  APBN kepada  desa  dengan  tujuan  untuk pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Ukuran  dari  kebijakan  dana  desa  ini tentunya kemajuan dan kesejahteraan kehidupan  desa  serta  masyarakat desa  itu  sendiri.  Pemerintah  pusat mengeluarkan kebijakan ini tentunya untuk  meningkatkan  derajat  hidup masyarakat  di  desa  ke  arah  yang lebih  baik,  dengan  demikian  adanya
dana  desa  ini  diharapkan  agar digunakan  dengan  bijaksana  dan mufakat  bersama  sebagai  otonomi terkecil yang telah diberi kewenangan  mengatur  daerahnya sendiri di Indonesia.
Pelaksanaan  kebijakan  dana  desa di  desa  Makartitama  dan  desa  Ulak Mas  menurut  pendapat  dari  kedua Kepala Desanya sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dari Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bupati Lahat,  sebab  penentuan  program berdasarkan  hasil  dari  Musyawarah
Desa (MusDes) yang diselenggarakan  dengan  melibatkan Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat desa. Berbeda dengan pendapat aparatur pemerintahan desa,
masyarakat  desa  baik  di  desa Makartitama maupun desa Ulak Mas menyatakan  masih  kurang  mengerti dan memahami kebijakan ini, karena menurut  pernyataan  dari  kedua masyarakat  desa  tidak  mengetahui proses penentuan proyek pembangunan  oleh  karena  mereka tidak merasa diminta untuk menghadiri  Musyawarah  Desa  yang seharusnya  menjadi  hak  mereka bahkan hingga
pelaksanaan pembangunan  dari  kebijakan  dana desa  yang  didapatkan  mereka  hanya diberi  informasi  untuk  turut  serta membangun saja. Tambahnya,
menurut narasumber masyarakat desa  Ulak  Mas  menjelaskan  bahwa pelaksana  kebijakan  yang  turut berpartisipasi hanya masyarakat desa yang memiliki kedekatan atau
hubungan yang bersifat pro- pemerintah  desa  maupun  dengan BPD, dan Tokoh Masyarakat. Pendapat  masyarakat  desa  selaku sasaran  kebijakan  dana  desa  di  desa
Makartitama maupun desa Ulak Mas menejelaskan bahwa kondisi tersebut masih  belum  sesuai  dengan  tujuan dari kebijakan itu sendiri.

## b. Sumber Daya
1) Sumber Daya Manusia Tingkat  pendidikan  untuk  standar
pendidikan di tingkat perangkat desa Makartitama  dan  desa  Ulak  Mas masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Kabupaten  Lahat  dari  data  yang didapatkan  dari  DPMD  Kabupaten Lahat.  Karena  ketentuannya  untuk perangkat desa tingkat pendidikannya adalah minimal Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)/ sederajat.  Namun  pendapat  dari Kabid  Otonomi  dan  PPID  DPMD
Kabupaten  Lahat  bapak  Iryanto menyatakan apabila tingkat pendidikan  nyatanya  bukan  menjadi acuan  semata,  karena  pengalaman dan kapabilitas para Aparatur
Pemerintahan  Desa  di  kedua  desa tersebut yang perlu diperhatikan. Hal tersebut  dibuktikan  dengan  masa jabatan yang mereka naungi selama 2 periode  berjalan  yang  memang mampu
menjalankan
penyelenggaraan  pemerintahan  desa di  desa  Makartitama  dan  desa  Ulak Mas.  Selain  Aparatur  Pemerintahan Desa,  Sumber  daya  manusia  yang melaksanakan  kebijakan  dana  desa
melalui  program  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat desa adalah  tim  pelaksana  yang  dibentuk oleh  Aparatur  Pemerintahan  Desa dan  koordinator  pelaksananya  dalam hal  ini  ada  dua  tim  yaitu  tim pelaksana  swadaya/  swakelola  dan pelaksana  swasta  yang  bermitra dalam ikatan kontrak.
Dari segi profesi dan pengalaman, menurut kedua kepala desa muenyatakan bahwa kemampuan dan pengalaman  para  pelaksana  telah sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan untuk  mensukseskan  kebijakan  dana desa. Pelaksanaan pembangunan dari proyek pembangunan
SPAL
sepanjang 334 meter yang dikerjakan oleh  15  orang  pelaksana  dan  Jalan Lingkar  Cor  sepanjang  591M  yang dikerjakan  oleh  30  orang  pelaksana keduanya  diselesaikan  dalam  waktu 6  bulan  menurut  keterangan  dari Kepala Desa kedua desa tersebut.
2) Sumber Daya Keuangan
Sumber  daya  keuangan  kebijakan dana  desa  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  60  tahun  2014  tentang Dana  Desa  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  pasal  1  ayat  2  menyatakan bahwa “Dana Desa adalah dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 9 No. 1
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,  dan  pemberdayaan masyarakat.”  Dana  desa  menurut Peraturan Pemerintah tersebut disalurkan  dari  rekening  kas  Negara ke  kas  Daerah,  yang  kemudian disalurkan  dari  rekening  Daerah  ke rekening  kas  Desa.  Setelah  diterima desa,  selanjutnya  dana  desa  tersebut digunakan untuk kegiatan pembangunan, pengadaan, dan pemberdayaan masyarakat desa
sesuai kesepakatan pada saat Musyawarah Desa (Musdes)
khususnya  di  desa  Makartitama  dan desa Ulak Mas.
Akan tetapi berdasarkan proses penyaluran  dana  desa  dari  rekening pemerintah  kabupaten  ke  rekening Kas  desa  di  kabupaten  Lahat khususnya  di  desa  Makartitama  dan desa  Ulak  Mas  tidak  sesuai  dengan ketentuan  Penyaluran  dana  desa menurut Peraturan Pemerintah no 60 tahun  2014  pasal  16  ayat  1  melalui tiga tahap:
a) Tahap I sebesar 40%
b) Tahap II sebesar 40%
c) Tahap III sebesar 20%
Ketentuan dari kebijakan tersebut  pada  kenyataannya  proses penyaluran  dana  desa  di  Kabupaten Lahat hanya melalui 2 tahap berdasarkan  rekap  penyaluran  dana desa di Kecamatan Lahat. Pernyataan tersebut  dibenarkan  oleh  kedua Kepala  Desa  yang  menjadi  objek penelitian  bahwa  penyaluran  dana desa  memang  disalurkan  dalam  dua tahap, karena proses penyaluran dana
desa merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten dan disosialisasikan langsung kepada seluruh  Kepala  Desa  yang  berada  di wilayah  Kabupaten  Lahat.  Berikut realisasi penyaluran di desa
Makartitama dan desa Ulak Mas:

## Realisasi Penyaluran Dana Desa di Desa Makartitama dan Desa Ulak
Mas Tahun Anggaran 2016
No Nama Desa Dana Desa (Rp) Realisasi Penyaluran Rek. Desa Tahap I 60% (Rp) Tahap II 40% (Rp) 1 Makar titama 590,97 8,000 354,586, 800 236,39 1,200 2 Ulak Mas 586,44 4,000 351,866, 400 234,57 7,600 Sumber : Kantor Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat 2017 Pada salah satu item pembangunan  yakni  pembangunan sumur  berdasarkan  kedua  kepala desa  menjelaskan  bahwa  di  desa Makartitama yakni sebesar Rp.48.146.000 pertitik sumber, sementara  di  desa  Ulak  Mas  sebesar Rp.51.036.000 pertitiknya. Akan tetapi menurut narasumber pengusaha pengadaan jasa yang tidak bisa disebutkan namanya
menyatakan  bahwa  harga  dari  yang dijelaskan  kedua  desa  tidak  sesuai dengan harga pada umumnya. Karena  menurutnya  pembangunan sumur  bor  hanya  menghabiskan Rp.32.930.000.  Berdasarkan  kondisi ini  menjelaskan  bahwa  terdapat penyalahgunaan  penggunaan  dana
desa  yang  terjadi  pada  proses pelaksanaan.
3) Sumber Daya Waktu
Proses  pembangunan  di  kedua desa  dimulai  pada  minggu  pertama bulan Maret 2016 ditargetkan selesai pada  minggu  kedua  bulan  Desember 2016,  karena  pelaporan  pertanggung jawaban  harus  selesai  pada  bulan januari.  Proses  pengerjaan  program pembangunan  di  desa  Makartitama mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditentukan, karena program  pembangunan  SPAL  yang seharusnya selesai pada bulan Desember 2016 ternyata selesai pada minggu pertama pada bulan Februari 2017.  Menurut  pendapat  dari  kepala desa  dan  koordinator  pelaksana bahwasannya  hal  ini  dikarenakan proses  penyaluran  dana  desa  yang bertahap sehingga belanja bahan dan perlengkapan untuk program pembangunan SPAL mengalami keterlambatan  dari  waktu  yang ditentukan. Adanya situasi seperti ini tentunya menghambat
proses pelaksanaan hingga proses pelaporan pertanggungjawaban. Pelaporan  pertanggungjawaban  di semester  kedua  ada  11  desa  yang terlambat menyerahkan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan kebijakan  tersebut  termasuk  juga desa  Makartitama  dan  desa  Ulak Mas.    Manurut  pendapat  Kepala Urusan  Keuangan  desa  Makartitama ibu  Titik Irawati menjelaskan bahwa ketelambatan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dana desa disebabkan oleh
kurangnya perangkat desa yang turut terlibat dalam penyusunannya, hal ini dikarenakan  banyak  perangkat  desa yang  kurang  memahami  penyusunan laporan pertanggungjawaban sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban hanya dilakukan oleh Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Kaur Keuangan dengan dibantu Koordinator Pelaksana Pembangunan desa Makartitama.  Hal  yang  sama  juga disampaikan  oleh  Sekertaris  Desa Ulak Mas bahwa kurangnya pemahaman dan kemampuan perangkat  desa  dalam  penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan  dana  desa  menjadi permasalahan  tersendiri.  Mengingat penyusunan pelaporan pertanggungjawaban seharusnya
dilaksanakan  dan  dibahas  bersama- sama  dengan  diketahui  maupun diawasi  oleh  BPD  dan  Tokoh Masyarakat.
c. Karakteristik Agen

## Pelaksana
Berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  tahun
2014  dan  Peraturan  Pemerintah  no.
43 tahun 2014, Kepala Desa bertanggungjawab  atas  pengelolaan keuangan Desa, termasuk didalamnya  adalah  yang  bersumber dari  Dana  Desa  (DD).  Disamping DD  yang  bersumber  dari  APBN, terdapat 6 (enam) sumber pendapatan  atau  keuangan  Desa lainnya, yaitu: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa
(ADD)  dan  Dana  Bagi  Hasil  Pajak dan  Retribusi  Daerah  (DBH-PRD)
yang bersumber dari APBD, Bantuan keuangan pemerintah (pusat-daerah), Hibah Pihak Ketiga, serta Pendapatan lain-lain yang Sah. Berikut skema dan alur komunikasi agen implementasi kebijakan  dana  desa  berdasarkan peraturan  pemerintah  dan  peraturan menteri.
Gambar  Skema  dan  alur  komunikasi agen  implementasi  kebijakan  pada proses  implementasi  kebijakan  dana desa.
Proses pengorganisasian pada proses  implementasi  kebijakan  dana desa  di  desa  Makartitama  dan  Ulak Mas yaitu pembentukan tim pelaksana kebijakan berdasarkan kebutuhan  pada  item  pembangunan yang  telah  ditentukan  pada  proses perencanaan  atau  musdes.  Menurut pernyataan dari kepala desa Makartitama,  bahwa  pembentukan tim  pelaksana  ini  dilakukan  oleh koordinator  pelaksana  atau  kepala
urusan  ekonomi  dan  pembangunan dengan  didiskusikan  dan  disetujui oleh pemerintah desa.
Bentuk pengorganisasian tim pelaksana  yang  ditentukan  pada tahap  ini  ditentukan  berdasarkan kelengkapan  yang  dimiliki  maupun tidak  dimiliki  oleh  desa,  yang  mana ada dua tim pelaksana yang dibentuk yakni tim pelaksana swadaya/ swakelola  dan  tim  pelaksana  mitra swasta.  Perbedaan  dari  kedua  tim pelaksana  yakni  dari  kondisi  item pembangunan  yang  dapat  dijangkau dengan  alat  perlengkapan  milik  desa maupun masyarakat desa dilaksanakan  oleh  tim  pelaksana swadaya/  swakelola,  sementara  alat perlengkapan  yang  tidak  dimiliki oleh desa maka menggandeng pemborong  atau  organisasi  swasta untuk  diajak  bermitra  sebagai  tim pelaksana mitra swasta.
Selain  melibatkan  pihak  internal desa,  proses  implementasi  kebijakan dana  desa  juga  dikawal  oleh  Tenaga Pendamping  Desa  yang  dibentuk oleh  Kementrian  Desa.  Menurut penjelasan  Sekertaris  Camat  Lahat, pemerintah daerah Lahat membentuk
Tim  Pengawas  Pemerintah  Daerah (Auditor) untuk pengawasan pertanggungjawaban dana desa.
Di  desa  Makartitama  dan  desa Ulak  Mas  sendiri  khususnya  ada  2 organisasi  pelaksana  yang  menjadi pelaksana  program  pembangunan dari  kebijakan  dana  desa,  yaitu pelaksana  swadaya/  swakelola  yang merupakan gotong royong masyarakat desa sendiri dan
Proses Pelaksanaan KEPALA DESA PP 43 TAHUN 2014 PASAL 93 PERMENDAGRI 113 TAHUN 2014 PASAL 3 MUSYAWARAH DESA PP 43 TAHUN 2014 PASAL 80 Tenaga Pendamping Desa PP 43 TAHUN 2014 PASAL 129 Koordinator Pelaksana kebijakan/ Mandor/ Kaur Ekonomi Pembangunan (Musdes)
Tim Pelaksana Lapangan (Swakelola/ Swadaya Masyarakat desa) Tim Pelaksana Pihak Ke-3 (Mitra Swasta) Pelaporan Pertanggungjawaban Tim Pengawas Pemerintah Daerah (DPMD, INSPEKTORAT, KECAMATAN) BPD
pelaksana mitra swasta sebagai mitra yang  diajak  kerjasama  dibidang pembangunan dengan sistem kontrak kerja.
Penentuan pelaksana kebijakan tentunya  berdasarkan  kompetensi yang mumpuni dibidang pembangunan  tentunya.  Selain  itu yang  menjadi  pertimbangan  para pemerintah desa menurut Koordinator pelaksana kebijakan dalam  menentukan  pelaksana  mitra swasta  khususnya  yakni  memiliki kelengkapan  alat,  harga  terjangkau, dan  memiliki  hasil  kerja  yang berkualitas.  Selain  itu  pelaksana swadaya  juga  diharapkan  memiliki kompetensi yang sama meskipun alat kelengkapan  untuk  pembangunan minim.  Karena  pelaksana  swadaya/
swakelola menurut Koordinator pelaksana kebijakan yakni kemampuan  dan  kecakapan  dalam melaksanakan program pembangunan desa. Penjelasan diatas, membuktikan bahwa organisasi pelaksana telah sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program  dari  kebijakan  dana  desa. Disamping pembagian pelaksana program kebijakan yang sudah sesuai,  pemberian  insentif  juga  telah diberikan  bagi  pelaksana.  Sehingga pelaksanaan program dilapangan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya  oleh  organisasi  yang memiliki kemampuan dan pengalaman  yang  mumpuni  dalam mensukseskan  program  kebijakan dana desa di kedua desa tersebut.
d. Sikap/ Kecenderungan (Disposition) Pelaksana Menurut  penjelasan  dari  Kepala Desa  Makartitama  tim  pelaksana swadaya/ swakelola sudah melaksanakan  dengan  semaksimal mungkin,  dimana  kompetensi  para pelaksana swakelola/ swadaya maupun pelaksana mitra telah terbukti  mampu  melaksanakan  apa yang telah ditentukan dalam pelaksanaan pembangunan dana desa.  Akan  tetapi,  penyelesaiannya molor dari waktu yang telah rencanakan  sehingga  berimbas  pada saat proses pelaporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah  Kabupaten  Lahat  di semester  kedua.  Seperti  contohnya pada  pengamatan  yang  dilakukan penulis dilapangan nyatanya pembangunan  SPAL  belum  ada manfaatnya  dan  tidak  terawat.  Lain halnya  dengan  pelaksana  dari  mitra swasta  yang  telah  melaksanakan secara  profesional  meskipun  rencana pembuatan 13 titik sumber sumur bor mengalami  kegagalan  di  7  titik  dan hanya  6  titik  sumber  yang  berhasil mengeluarkan  air,  akan  tetapi  hasil pengerjaannya  sesuai  dengan  apa yang telah disepakati.
Sementara  itu,  penjelasan  dari Kepala  Desa  Ulak Mas  yang menyatakan bahwa organisasi pelaksana  baik  pelaksana  swadaya/ swakelola  maupun  pelaksana  mitra swasta telah
melaksanakan pembangunan  sesuai  dengan  apa yang  diminta,  yang  mana  hasil  dari pembangunan  jalan  desa  terbukti
sesuai dengan apa yang direncanakan sedari  awal.  Sehingga  tidak  ada masalah  baik  dari  segi  pemahaman organisasi  pelaksana  dalam  proses pelaksanaan pembangunan dilapangan. Pendapat  masyarakat  terkait sikap pelaksana dalam melaksanakan pembangunan  meragukan  pendapat dari  kedua  kepala  desa,  karena menurut  pendapat  bapak  Ramlan Tadi selaku masyarakat  Makartitama menyebutkan pelaksana hanya melaksanakan alakadarnya, maksudnya hanya melaksanakan secara  kurang  serius  oleh  sebab faktor  kedekatan  personal  dengan para pemerintah desa. Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Suhailan  selaku  masyarakat  desa
Ulak  Mas  bahwa  pelaksana  swasta melaksanakan  secara  santai  tanpa tekanan  baik  pelaksana  swadaya.
swakelola  maupun  pelaksana  mitra swasta. Berdasarkan pernyataan dari narasumber-narasumber diatas, menunjukan bahwa organisasi pelaksana di desa Makartitama masih memiliki  kesadaran  dan  sikap  adil yang  kurang  dalam  menjalankan pelaksanaan  kebijakan  dana  desa. Instruksi  dan  rencana  yang  telah disepakati  menjadi  bukti  terhadap hasil yang kurang maksimal. Berbeda dengan desa Ulak Mas yang mana  organisasi  telah  melaksanakan sesuai dengan instruksi dan mengikuti  rencana  awal  yang  telah ditetapkan, hanya saja kondisi pelaksana  yang  memiliki  kedekatan
dengan pemerintah desa juga menjadi  sorotan  masyarakat  desa Ulak Mas akan keseriusan pelaksanaan  kebijakan  dana  desa  di desa tersebut. e. Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksana Menurut penjelasan dari Koordinator pelaksana pembangunan desa Makartitama bapak Eko Nuryadi menjelaskan bahwa instruksi dari pemerintah desa terkait pelaksanaan pembangunan disampaikan langsung olehnya kepada  personil  pelaksana  swadaya/ swakelola  baik  itu  tentang  item-item apa saja yang akan dibangun, bahan- bahan  yang  diperlukan  dan  lain sebagainya langsung dibahas bersama organisasi pelaksana sebelum proyek dilaksanakan. Koordinasi maupun komunikasi anggota tim pelaksana melalui koordinator pelaksana pembangunan, sehingga  apabila  ada  kendala  di proyek  seperti  kekurang  bahan  atau kendala teknis, koorninator pelaksana akan menyampaikan secara langsung kepada Kepala Desa. Sementara koordinasi dan komunikasi  dengan  pelaksana  mitra swasta dilaksanakan langsung bersama Kepala Desa maupun perwakilannya agar proses mulai dari negosiasi  harga  hingga  pelaksaanaan pembangunan selesai selalu jelas dan transparan.
Seperti  halnya  proses  koordinasi yang terjalin di desa Makartitama, di desa Ulak Mas juga demikian. Proses komunikasi antara organisasi
pelaksana kebijakan dengan pemerintah  desa  melalui  media Koordinator Pelaksana pembangunan,  karena  Koordinator pelaksana  yang  selalu  mengawasi langsung jalannya pelaksanaan pembangunan di lokasi proyek pembangunan  dan  Koordinator  juga termasuk  perangkat  desa  sehingga proses  penyampaian  instruksi  dan informasi  apapun  dari  pemerintah desa  kepada  pelaksana  kebijakan maupun sebaliknya dapat terorganisir dengan baik.
Begitupun  juga  dengan  pelaksana dari  mitra  swasta,  dalam  penjelasan pelaksana  dari  mitra  swasta  desa Ulak Mas bapak Muhammad Anshori,S.T. menyatakan bahwa rincian  pada  kontrak  kerja  yang dibuat berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah desa sudah sangat  jelas,  baik  itu  dari  rincian permintaan  bahan  yang  dipakai  dan hingga proses pengerjaannya. Sehingga koordinator pelaksana kebijakan  hanya  perlu  memantau proses pengerjaan proyek dan menerima  laporannya  dari  mitra swasta. Berdasarkan penjelasan dari beberapa narasumber diatas, komunikasi  yang  terjalin  antara organisasi pelaksana dengan pemerintah desa selalu terjalin dengan  baik,  baik  itu  sebelum pengerjaan, pada saat proses pelaksanaan  pembangunan,  hingga selesainya  proyek  pembangunan.
Komunikasi  antar  unit  organisasi pelaksana  dan  pemerintah  desa
terjalin melalui Koordinator Pelaksana Kebijakan tentunya mempermudah  proses  komunikasi dalam penyampaian informasi terkini pada saat proses pelaksanaan pembangunan  berlangsung,  sehingga koordinasi dari atas kebawah maupun  sebaliknya  terjalin  dengan kondusif dan terorganisir.
Transparansi  kepada  masyarakat desa menurut Kepala Desa Makartitama telah diupayakan dengan memberikan informasi pelaksanaan khususnya kepada masyarakat  desa  yang  turut  hadir  di musyawarah desa baik ketika merumuskan pembangunan yang akan  dilaksanakan  hingga  selesainya program pembangunan. Kondisi nyata terkait banyak masyarakat desa yang tidak bisa hadir mengikuti acara musyawarah desa, menjadi permasalahan dari proses pelaksanaan  keterbukaan  informasi pemerintahan  desa  yang  menurut Kepala  Desa  Makartitama  hal  ini sangat  penting  mengingat  kebijakan dana desa sasarannya adalah masyarakat  desa  khususnya  desa Makartitama. Sehingga proses pemberian pemahaman dan informasi  kepada  masyarakat  kurang optimal  dikarenakan  hal  tersebut. Sementara sosialisasi
kepada masyarakat  desa  Ulak  Mas,  menurut penjelasan  Kepala  Desa  Ulak  Mas menjelaskan bahwa proses sosialisasi terkait transparansi pelaksanaan kebijakan dana desa melalui perwakilan  dari  Ketua  RT  masing- masing,  sehingga  masyarakat  yang
tidak  turut  hadir  pada  musyawarah desa  bisa  mendapatkan  informasi lebih mudah dari proses  transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun  dari  pelaksana  kebijakan dana desa.
Berbeda  dengan  penjelasan  dari kedua Kepala Desa tersebut, menurut pandapat  dari  masyarakat  desa  yang penulis wawancara menjelaskan bahwa  sosialisasi  tentang  proyek pembangunan  sangat  kurang,  karena hanya beberapa orang terdekat dengan  perangkat,  RT/RW  dan anggota  BPD  atau  tim  pendukung Pilkades  yang  mendukung  Kepala
Desa.  Berdasarkan  pernyataan  diatas bahwasannya transparansi dari pemerintah  desa  masih  kurang  jelas, baik  itu  tentang  proses  pelaksanaan hingga selesainya proyek pembangunan, karena menurut pendapatnya  hanya  beberapa  orang memiliki  faktor  kedekatan  dengan Aparatur  Pemerintahan  Desa,  BPD, dan  masyarakat  yang  mendukung Kepala  Desa  dimasa  lalu  yang diberikan  informasi  secara  jelas  dan dilibatkan  pada  proses  pelaksanaan pembangunan  dari  kebijakan  dana desa, sehingga masih banyak masyarakat desa yang kurang paham dan dilibatkan dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Berdasarkan  penjelasana  terkait komunikasi  yang  terjadi  di  desa Makartitama dan desa Ulak Mas dari narasumber pelaksana kebijakan dengan  pemerintah  desa,  dapat diketahui  bahwa  upaya  transparansi
telah  dilaksanakan  dengan  baik antara  keduanya  karena  koordinator pelaksana pembangunan selalu melaporkan  baik  proses  pelaksanaan hingga  melaporkan  ketika  proyek pembangunan telah diselesaikan kepada seluruh Aparatur Pemerintahan  Desa,  BPD  hingga masyarakat  desa  di  dalam  forum musyawarah desa. Namun, kelompok sasaran  kebijakan  dalam  hal  ini masyarakat  desa  Makartitama  dan desa Ulak Mas menyatakan hal yang berbeda  terkait  transparansi  yang dilakukan baik dari organisasi pelaksana dan pemerintah desa, yang mana masyarakat desa merasa proses transparansi  dari  keduanya  kurang maksimal dan lebih cenderung melibatkan  masyarakat  desa  yang memiliki  kedekatan  pribadi  dengan pemerintah desa.
f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik Faktor eksternal yang turut berpengaruh  dapat  berupa  aturan, instansi  pemerintahan  luar  desa maupun  organisasi  swasta.  Seperti yang dijelaskan pada tahap pelaksanaan, proses penyaluran dana desa yang melalui 3 tahap penyaluran  justru  menjadi  hambatan pada  proses  penyelesaian  target pembangunan.  Proses  penyaluran dana  desa  sendiri  diatur  pada Peraturan  Pemerintah  nomor  60 tahun  2014  sebagai  payung  hukum dari  kebijakan  dana  desa.  Menurut kepala desa Makartitama
menjelaskan  bahwa  penyaluran  dana
desa  yang  harus  melalui  3  tahap, memaksa  proses  pengerjaan  pada
salah satu item pembangunan menjadi  terlambat  dari  target  yang direncanakan, hambatan yang timbul yakni  upaya  belanja  kebutuhan bahan yang terlambat hampir 1 bulan karena harus menunggu  transfer dari pihak  pemerintah  pusat.  Hal  ini  juga berdampak  pada  tim  pelaksana kebijakan  yang  harus  diliburkan karena  harus  menunggu  adanya sumber keuangan dana desa.
Kondisi lain yang turut
berpengaruh  yaitu  pihak  eksternal yang  merupakan  organisasi  non- pelaksana.  Idealnya  organisasi  ini turut memberikan kontribusi maupun pengaruh positif pada proses pelaksanaan  kebijakan  dana  desa, yang  dintaranya  seperti  Organisasi Swadaya  Masyarakat,  Media  Massa/ Wartaberita,  dan  lain  sebagainya. Adanya  keterlibatan  dari  pihak eksternal ini tentunya akan
memberikan  dampak  bagi  proses pelaksanaan  kebijakan  dana  desa khususnya  di  desa  Makartitama  dan desa  Ulak  Mas.  Keterlibatan  dari organisasi  luar  yang  bukan  mitra kerjasama memang turut berpengaruh,  akan  tetapi  bukan mendukung pemerintah desa maupun pelaksana kebijakan dana desa, justru organisasi tersebut mengganggu jalannya proses pelaksanaan kebijakan  dana  desa.  Karena  pihak eksternal  yang  mendatangi  mereka memberikan  pengaruh  yang  negatif dengan
cara mengintimidasi pemerintah  desa  dan  pelaksana
kebijakan dana desa.
2. Kinerja Implementasi Kebijakan Dana  Desa  di  Desa Makartitama  dan  di  Desa  Ulak Mas Kecamatan Lahat

## Kabupaten Lahat
Hubungan  yang  baik  antara pemerintah  desa,  Tim  Pelaksana kebijakan,  BPD,  RT/RW,  dan  tokoh masyarakat, telah terkoordinasi dengan  baik  dalam  melaksakan kebijakan ini dengan mengorganisasikan pembentukan tim pelaksana  berdasarkan  kebutuhan pembangunan yakni pelaksana swadaya/  swakelola  dan  pelaksana mitra  swasta  yang  dikoordinatori langsung  oleh  kaur  ekonomi  dan pembangunan. Selain itu, pembentukan tim pelaksana swadaya/swakelola yang memberdayakan  masyarakat  desa sendiri  sehingga  lebih  efektif  dan memberi  pengaruh  dengan  adanya pemberian insentif kepada tim pelaksana khususnya pelaksana swadaya/  swakelola.  Namun  pada proses pelaksanaan kebijakan tersebut  juga  tidak  terlepas  dari beragai  hamabatan  yang  terjadi dilapangan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari berbagai
permasalahan yang dihadapi antara lain minimnya kompetensi  pemerintah  desa  selaku pelaksana dalam merumuskan program pembangunan dan pemberdayaan, penentuan tim pelaksana lapangan berdasarkan faktor kedekatan pribadi, keterlambatan penyaluran yang
ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 9 No. 1
menghambat pelaksanaan pembangunan, keterlambatan pelaporan,  serta  adanya  beberapa program  pembangunan  yang  kurang tepat sasaran.
Meskipun demikian apabila dilihat dari kedua desa yang menjadi lokasi penelitian, kinerja Implementasi kebijakan dana desa di desa Makartitama dan desa Ulak Mas apabila  dilihat  dari  keberhasilannya tentu  lebih  berhasil  di  desa  Ulak
Mas.    Karena  permasalahan  yang terjadi lebih banyak di desa
Makartitama.  Meskipun  demikian perlu  adanya  evaluasi  terkait  proses pengimplementasian  kebijakan  ini karena  kebijakan  dana  desa  masih terus  berjalan  dan  sangat  rawan dengan  berbagai  penyalahgunaan wewenang., sehingga perlu pengawasan  dan  pengawalan  lebih ketat pada proses pelaksanaannya.

## D. Kesimpulan dan Saran Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  kajian  yang dilakukan  pada  bab  hasil  dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan  Dana  Desa  di  desa  Ulak Mas  lebih  baik  dalam  melaksanakan implementasi  kebijakan  dana  desa dibandingkan dengan desa Makartitama.  Hal  ini  dikarenakan desa Ulak Mas melaksanaan kebijakan  tepat  waktu  dan  dampak program  lebih  bermanfaat  kepada masyarakatnya.  Akan  tetapi  kinerja implementasi  kebijakan  dana  desa masih  belum  memenuhi  ukuran  dan
tujuan  kebijakan  dana  desa.  Tahap perencaan  hingga  tahap  pelaksanaan telah  diupayakan  sesuai  dengan amanat dari peraturan kebijakan dana desa, mekipun kondisi internal maupun eksternal memberikan dukungan maupun hambatan. Meskipun  demikian  sebagai  upaya penerapan di tahun perdana, implementasi  kebijakan  dana  desa masih memiliki banyak permasalahan pada proses pelaksanaannya  di  desa-desa.  Baik dari segi persiapan, penentuan pelaksana kebijakan yang transparan,
pengawasan yang lebih intens, pencegahan intervensi eksternal yang mempengaruhi  pelaksanaan  di  desa, dan  akuntabilitas  terhadap  amanat dari  Peraturan  Pemerintah  No.  60 tahun  2014  sebagai  dasar  hukum yang  mengatur  kebijakan  tentang dana  desa.  Sebagai  kebijakan  yang baru  tentunya  perlu  adanya  evaluasi lebih  lanjut  dalam  memperbaiki celah-celah tersebut
agar pelaksanaan  kebijakan  dana  desa  di tahun  anggaran  selanjutnya  dapat lebih maksimal.

## Rekomendasi/Saran
Penelitian  ini  adalah  penelitian yang  melakukan  kajian  terhadap implementasi kebijakan dana desa di desa Makartitama dan desa Ulak Mas Kecamatan  Lahat  Kabupaten  Lahat. Sebagai  kajian  tentang  kebijakan publik,  diharapkan  lebih  banyak mengkaji  terkait  dengan  kebijakan dana  desa  sebagai  kebijakan  publik yang tergolong masih baru diterapkan  oleh  pemerintah  pusat
bagi  tiap-tiap  desa  di  seluruh Indonesia.  Selain  itu,  kebijakan  ini dilaksanakan  tiap  tahun  anggaran sehingga perlu diteliti secara berkelanjutan  terkait  implementasi kebijakan  dana  desa  di  kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Selain itu, Implementasi kebijakan  merupakan  kajian  yang penting dalam meneliti proses pelaksanaan  kebiakan  dana  desa khususnya  di  Kecamatan  Lahat Kabupaten Lahat. Untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan  dana  desa  tersebut,  harus dilakukan  upaya-upaya  perbaikan pada  hal-hal  yang  masih  menjadi penghambat proses pelaksanaan kebijakan dana desa, maka dalam hal ini  penulis  memberikan  beberapa saran,  yaitu:  Organisasi  pelaksana swadaya/ swakelola diharapkan bersikap tebang-pilih dalam menentukannya;  Pemerintahan  desa perlu  memahami  kembali  peraturan- peratuan  pemerintah  terkait,  serta lebih matang pada proses perencanaan dimana lebih melibatkan  seluruh  masyarakat  desa secara  transparan  dan  adil  agar segala  keputusan  yang  disepakati tepat  sasaran.  Instansi  Pemerintah Daerah  diharapkan  lebih  proaktif untuk terlibat pada proses pengawasan dan pemberian pemahaman.  Instansi  pemerintahan pusat diharapkan memberikan ketentuan terkait dengan pelaksanaan transparansi, fungsi aspirasi
pemerintahan  desa,  dan  menambah tenaga  pendamping  desa  ditiap-tiap
daerah  dengan  klasifikasi  yang  lebih sesuai.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin , Said Zainal . 2004. Kebijakan Publik .  Jakarta:  Pancur Siwah. Agustino,  Leo.  2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Creswell , John  W . 2013 . Research Design: Pendekatan Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed (Edisi Ketiga) . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Islamy , M.Irfan . 2001 .  Prinsip- prinsip Perumusan Kebijakan Negara . Jakarta: Bumi Aksara. Ndraha,  Talidizuhu.  2005. Teori Budaya Organisasi . Jakarta: Rineka Cipta. Nugroho,  Riant.  2004. Public  Policy –  Dinamika  Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen kebiajakan. Jakarta  :  Elex  Media Komputindo.
Nugroho , Riant . 2012. Public Policy .
Jakarta: Gramedia. Pasolong,  Harbani.  2012. Teori Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta. Siagian, Sondang P. (1985), Administrasi Pembangunan, Jakarta  : Bumi Aksara. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik . Bandung: AIPI. Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis  Kebijakan  Dari Formulasi  ke  Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan
Publik . Jakarta: Bumi
Aksara.
Wibawa,  Samudra.  1994. Evaluasi Kebijakan Publik . Jakarta : Raja Grafindo Persada. Widjaja, H.A.W. 2005. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka  Sosialisasi  UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Widodo,  Joko.  2007. Konsep  dan Aplikasi  Analisis  Proses
Kebijakan  Publik .  Malang : Bayu Media Publishing. Winarno,  Budi.  2002. Teori  dan Proses  Kebijakan  Publik . Yogyakarta:Media Presindo. PERATURAN PERUNDANG-

## UNDANGAN
Peraturan  Bupati  Lahat  Nomor  03 Tahun 2016 Tentang Penetapan  Besaran,  Tata Cara Penyaluran Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60  Tahun  2014  tentang Dana Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  Nomor 60  Tahun  2014  tentang
Dana Desa.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan  Menteri  Desa  Republik Indonesia,  Pembangunan Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Nomor  5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2016 Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa. Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah. LITERATUR MEDIA INTERNET http://www.kompas.com