## JURNAL WIDYA BHUMI

## Pendaftaran Tanah Masyarakat Adat Toraja
Sherly Evitasari 1 ; Agina Syafira 2 ; Raden Deden Dani Saleh 2*
1 Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja Jalan Pongtiku No.53, Bombongan, Kec. Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan 91811 2 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jalan Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta * Koresponden author : dedendanisaleh@stpn.ac.id

## ABSTRACT
Indigenous communities have a noble tradition and cultural identity for sustainably managing their dwellings and territorial environments. With increasing physical, economic, and social development, indigenous  communities  face  incredible  difficulty  obtaining  recognition  and  respect  for  their customary rights from the government. This research aims to highlight the indigenous Tana Toraja community's land and ancestral property management system, which is crucial for recognizing the indigenous  Tana  Toraja  community's  land  and  ancestral  property  management  system,  which  is essential  to  realizing  their  customary  rights.  Using  a  qualitative  method  involving  interviews  and observations, the study engaged 12 purposively selected informants from two villages in the Tana Toraja Regency. The findings indicate that the Toraja people inherit and manage land and Tongkonan properties as cultural heritage from their ancestors. Land transfer practices consider dedication to parents and contributions to customary ceremonies. The registration process for indigenous land is conducted in the Ulayat land registry, reflecting the land's existence. The findings emphasize that the indigenous community's land and property management system is crucial to their recognition and respect. This underscores the importance of understanding and respecting customary practices in the context of cultural preservation and indigenous rights.
Keywords : Tongkonan Land, Customary Land, Land Registration

## INTISARI
Masyarakat adat memiliki tradisi dan identitas budaya luhur dalam mengelola tempat tinggal serta lingkungan  teritorialnya  secara  berkelanjutan.  Seiring  dengan  meningkatnya  pembangunan  fisik, ekonomi dan sosial, masyarakat adat semakin kesulitan mendapatkan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak adatnya dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan menyoroti sistem pengelolaan tanah dan  harta  pusaka  Masyarakat  Adat  Tana  Toraja  yang  penting  untuk  pengakuan  hak  adat  mereka. Dengan  metode  kualitatif,  melalui  wawancara  dan  observasi,  penelitian  ini  melibatkan  12 narasumber secara purposive dari dua desa di Kabupaten Tana Toraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Toraja mewarisi dan mengelola tanah serta properti Tongkonan sebagai warisan budaya dari nenek moyang mereka. Praktik pengalihan tanah dilakukan dengan mempertimbangkan pengabdian  kepada  orang  tua  dan  kontribusi  pada  upacara  adat.  Proses  pendaftaran  tanah  adat dilakukan pada daftar tanah ulayat, mengikuti keberadaan tanahnya. Temuan menekankan bahwa sistem  pengelolaan  tanah  dan  harta  masyarakat  adat  merupakan  kunci  untuk  pengakuan  dan penghormatan  terhadap  mereka.  Hal  ini  menunjukkan  pentingnya  memahami  dan  menghargai praktik adat dalam konteks perlindungan budaya dan hak-hak masyarakat adat.
Kata Kunci : Tanah Tongkonan, Tanah Adat, Pendaftaran Tanah.

## A. Pendahuluan
Masyarakat  adat  adalah  agen  perubahan  penting  untuk  mencapai pembangunan ekonomi jangka panjang berbasis kearifan lokal (Matuankotta, 2019). Namun,  masyarakat  adat  menjadi  salah  satu  kelompok  yang  paling  kurang beruntung atau terpinggirkan (Djumantri, 2011; Khanifah & Harianto, 2023). Mereka
Vol 4, No.1 April 2024
Received
May 3 rd , 2023
Accepted May 2 th , 2024
Published May 3 nd , 2024
menjadi  terpinggirkan  baik  secara  fisik  pembangunan  dan  ekonomi  akibat kelambanan pemerintahan yang melingkupinya (Durey & Thompson, 2012; Foley & Mather,  2019;  Ravi  &  Raja,  2016).  Selain  itu,  seiring  dengan  berkembang pembangunan sosial-ekonomi, dan majunya teknologi informasi, masyarakat adat pun  mengalami  tekanan  dalam  mempertahankan  kebudayaan,  tradisi,  tanah maupun properti, hingga pekerjaan, dan hal ini terjadi hampir di setiap negara di dunia (Raath & Brits, 2019; Tanti Herawati dkk., 2023; Villén-Pérez dkk., 2022). Di aspek pertanahan, masyarakat juga menghadapi situasi rentan ketika hadir Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Nadiyya, 2021). Akan tetapi,  pesimisme  terhadap  kondisi  masyarakat  adat  tersebut  sudah  harus  dikikis terus-menerus karena meskipun masih banyak kekurangan, negara tetap berupaya hadir  mewujudkan  upaya  pengakuan-pengakuan  (Jevon  Laike,  2019).  Tulisan  ini hadir dalam rangka membangun optimisme tersebut.
Masyarakat adat memiliki hubungan yang unik dengan tanah dan sumber daya alam  sebagai  tempat  kehidupan  dan  sumber  penghidupan  (Chang  dkk.,  2021; Muhdar dkk., 2019; Patittingi, 2020). Hal ini sejalan dengan pemaknaan konsepsi hak ulayat,  yakni:  serangkaian  wewenang  dan  kewajiban  masyarakat  hukum  adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya. Ini mencakup hak masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah yang ada  dalam  wilayah  tersebut  (Sayap  Bening  Law  Office,  2024).  Masyarakat  adat  di Indonesia yang berjumlah 365 sub-etnis (Badan Pusat Statistik, 2023; Juhadi dkk., 2018) mayoritas masih menggantungkan kehidupannya pada tanah atau lahan serta sumber  daya  alam,  seraya  menjaga  eksistensinya  (Patittingi,  2020),  mereka menguasai hutan atau wilayah teritorial yang bersifat unik dalam rangka memenuhi kebutuhan  subsisten  (Bebbington  dkk.,  2018).  Mereka  memanfaatkan  wilayah teritorial tersebut dengan berbagai macam ritual, kebudayaan, mata pencaharian, sistem  pengelolaan  yang  khas  dan  berbeda  dengan  daerah  yang  lain  (Lon  & Widyawati, 2020; Manuaba dkk., 2012). Masyarakat adat tersebut juga membentuk hubungan  khusus  dengan  tanah  adat,  hutan  adat,  serta  sumber  daya  alam  yang berada dalam teritorial dengan balutan budaya, sebagai salah satu cara untuk hidup dan menjaga keeksistensiannya (Bappenas, 2013; Putri, 2022; Suryawan, 2017).
Tulisan  ini  akan  mencoba  mendeskripsikan  seluk  beluk  pendaftaran  tanah (sebagai  wujud  pengakuan  negara  terhadap  masyarakat  adat)  pada  tanah-tanah masyarakat adat yang di sini diwakili oleh Masyarakat Adat Toraja. Masyarakat adat Toraja  adalah  masyarakat  adat  yang  mendiami  wilayah  Kabupaten  Tana  Toraja (Tobar  dkk.,  2020).  Namun  demikian,  Masyarakat  Adat  Toraja  belum  memiliki peraturan daerah (Perda) yang memberikan pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka (Tandi, 2023). Hal ini tidak seperti yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara yang telah mengesahkan ke-12 komunitas masyarakat adatnya secara dejure (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat). Oleh karena itu, sebagai upaya menghadirkan negara pada  masyarakat  adat,  studi  tentang  pendaftaran  tanah  Masyarakat  Adat  Toraja menjadi perlu untuk dihadirkan.
Pendaftaran  tanah  atau  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL) merupakan  bukti  hadirnya  pemerintah  di  hadapan  masyarakat,  termasuk masyarakat adat Toraja (Avivah dkk., 2022; Wulansari dkk., 2021). Proyek strategis nasional tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak setiap orang, termasuk masyarakat adat Toraja, yang mempunyai sebidang tanah, satuan rumah susun, atau hak-hak lain. Manfaatnya, jika setelah suatu bidang tanah masyarakat adat Toraja terdaftar, maka memungkinkan bagi mereka untuk dengan mudah  membuktikan  penguasaan  dan  kepemilikan  atas  haknya  masing-masing. Selain itu, masyarakat adat Toraja berhak untuk melakukan pemungutan hasil bumi dan pengelolaannya pada wilayah teritorial adat mereka sekedar untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Di Toraja, masih banyak tanah yang diklaim sebagai Tanah Adat Tongkonan yang tersebar pada wilayah yang saat ini belum ada pengakuan oleh Pemda Tana Toraja. Meski demikian, berdasarkan data dari Badan Registrasi Wilayah Adat, di Kabupaten Tana  Toraja  setidaknya  terdapat  komunitas  adat  yang  mendiami  wilayah  adat, seperti  Komunitas Se'seng pada  wilayah Lembang  Se’seng , Lembang  Burasia ,
Lembang  Kandua’ , Lembang  Buttu  Limbong .  Selain  itu  terdapat  juga  Komunitas Rano-Rano yang mendiami wilayah Lembang Rumadan , Rano Utara , Rano Tengah , Rano  Timur dengan  total  luas  7.873  Ha  (BRWA,  2024).  Selain  itu,  berdasarkan wawancara dengan pejabat kantor pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Tanah Adat Tongkonan akan sulit dibuatkan sertifikat karena status hak dengan hak milik. Tanah Tongkonan  adalah  hak  bersama  yang  dikuasai  oleh  masyarakat  adat  Tana  Toraja, dimana semua Warga Tongkonan tersebut memiliki atau mempunyai hak yang sama terhadap tanah itu berdasarkan suatu pertalian keturunan.  Masyarakat adat Tana Toraja menjalankan kewenangan kolektif atas tanah Tongkonan, memastikan bahwa seluruh penduduk Tongkonan memiliki atau berhak atas hak yang sama atas tanah tersebut  melalui  garis  keturunan  (Wawancara  dengan  pejabat  dari  Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, 2023). Pada sisi lain, di lingkungan masyarakat adat terjadi saling klaim terhadap Tanah Tongkonan karena belum ada pembagian dengan alasan pewarisan atau alasan lain (Madiong & Sobirin, 2024). Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka penelitian ini memiliki rumusan masalah pokok yaitu seperti apa kejelasan pengetahuan, prosedur, kualifikasi,  dan syarat terkait  tanah adat Tongkonan dan harta pusaka lainnya serta bagaimana cara mengadministrasi pertanahannya.  Penelitian  ini  dilakukan  dalam  rangka  memberikan  rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Toraja untuk segera mengesahkan secara dejure komunitas  masyarakat  adat  dengan  penciri  adat  mereka,  dan  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Tana  Toraja  untuk  mencapai  target  pendaftaran  tanah  lengkap  atas keseluruhan tanah di Kabupaten Tana Toraja.
Akademisi  dalam  dan  luar  negeri  telah  melakukan  banyak  penelitian  tentang masyarakat adat Tana Toraja pada sisi ritual keagamaan ( Rambu Solo dan Rambu Tuka' ),  arsitektur  tradisionalnya,  dan  pariwisata.  Seperti  Hollan  (2023)    yang mempelajari siklus hidup anggota masyarakat adat Tana Toraja mulai dari konsepsi, masa bayi dan anak usia dini, masa kanak-kanak dan remaja, masa melangsungkan
pernikahan dan menjadi orang tua hingga kematian. Malla dkk. (2023)  telah menulis tentang bagaimana orang memanfaatkan rumah sebagai penanda budaya, ras, dan geografis.  Namun  demikian,  terdapat  sedikit  penelitian  yang  membahas  tentang pergeseran pemaknaan tanah yang ter update termasuk harta pusaka atau properti oleh masyarakat adat Tana Toraja dan pendaftaran tanahnya (Arrang & Agustang, 2020).  Penelitian  ini  menutup  kesenjangan  tersebut  dan  menguraikan  tanah  adat Tongkonan  yang  dinyatakan  sebagai  harta  utama,  kewenangan  dan  sistem pewarisannya,  manfaatnya  pada  sisi  sosial  dan  legalisasinya  secara  resmi  oleh pemerintah. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menyelidiki dan memaparkan dengan gamblang sistem pengelolaan tanah dan harta pusaka masyarakat adat Tana Toraja. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu upaya perlindungan dan penghormatan hak-hak masyarakat adat yang selaras dengan kebutuhan untuk mendapat pengakuan secara dejure oleh pemerintah daerah setempat.

## B. Metode Penelitian
Penelitian dilakukan di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami menetapkan  sampel  dua  desa/kelurahan  yang  berada  di  Kecamatan  Sanggala dengan  alasan  masih  adanya  ritual  dan  Tanah  Tongkonan,  pengurus  adat,  serta properti yang melingkupinya. Dua desa/kelurahan tersebut yaitu Tongko Sarapung dan Bulian Mssa’bu dengan luas wilayah masing-masing yaitu 214,52 ha dan 465,05 ha (Gambar 1).
Gambar 1. Lokasi Penelitian. Sumber: Google Maps , 2024
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena informasi yang ingin kami  dapatkan  berkaitan  dengan  pikiran  dan  perasaan  orang-orang  yang  terlibat secara  langsung  dalam  pendaftaran  tanah.  Kami  melakukan  proses  wawancara terhadap para pelaksana pendaftaran tanah dan warga masyarakat adat Toraja yang mendaftarkan  tanah  (sejumlah  12  orang).  Pertanyaan  yang  kami  ajukan  adalah pertanyaan  seputar  tanah  adat  Tongkonan,  syarat  dan  wewenang  pemerintahan adat  dalam  mengelola  properti  dan  harta  benda,  prosedur  pewarisan  dan  fungsi sosial atas harta benda, serta mekanisme pendaftaran tanah adat Tongkonan di dua
desa.  Di  samping  itu,  kami  melakukan  validasi  antara  praktik  pendaftaran  tanah dengan prosedur atau kriteria  teknis pendaftaran tanah  pada dokumen-dokumen yang  relevan,  seperti  Peraturan  Pemerintah  (PP.)  No.  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah,  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria (PMNA)/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 14 Tahun 2024  tentang  Penyelenggaraan  Administrasi  Pertanahan  dan  Pendaftaran  Tanah Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52 Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pengakuan  dan  Perlindungan  Masyarakat  Hukum Adat serta dokumen tata cara pewarisan.
Setelah  hasil  wawancara  terkumpul,  penulis  melakukan  reduksi  data  melalui cara identifikasi tema, pola, dan makna dari data. Kemudian, penulis menyusun data tersebut  dalam  bentuk  narasi  yang  mudah  dipahami.  Lalu,  dilakukan  penarikan kesimpulan  dan  verifikasi  berdasarkan  temuan  serta  konsistensi  antara  satu dokumen dengan dokumen yang lain. Terkait dengan perolehan data yang berasal dari  dokumen,  interpretasi  peneliti  berawal  dari  pengumpulan  semua  teks  atau dokumen  yang  relevan  dari  seluruh  pintu  informasi  yang  bisa  diakses,  kemudian dikelompokkan,  dianotasi  dikaitkan  dengan  latar  belakang  informasi  (misalnya: tentang penulis dan motivasi tulisan).

## C. Hasil dan Pembahasan

## C.1. Harta Pusaka Masyarakat Adat Toraja
Tanah  Tongkonan  merupakan  bidang  tanah  Masyarakat  Adat  Toraja  sebagai harta pusaka adat, termasuk juga sumber daya alam maupun buatan yang berada di atas  dan  di  dalamnya.  Berdasarkan  penguasaan  dan  kepemilikannya,  Tanah Tongkonan tersebut tidak bisa dimiliki secara perseorangan/individu, namun dapat dikuasai  secara  turun  temurun  oleh  rumpun  keluarga  suatu  rumpun  Keluarga Tongkonan.  Tidak  terbaginya  kepemilikan  tanah  tersebut  karena  sebagai  simbol persatuan keluarga untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam lingkup keluarga dalam rumpun Keluarga Tongkonan tersebut. Kemudian, berdasarkan penggunaan dan pemanfaatannya, tanah Tongkonan terdiri atas empat) jenis, yaitu:
a) Kombong Tongkonan , merupakan tanah kering yang dapat digunakan langsung oleh anggota keluarga rumpun Tongkonan untuk mendirikan rumah Tongkonan atau rumah tinggal.
b) Kande  Tongkonan ,  merupakan  tanah  sawah  sebagai  media  penghasil  bahan pangan  yang  sebagian  hasilnya  dapat  dimanfaatkan  untuk  merawat  atau memperbaiki rumah Tongkonan apabila mengalami kerusakan.
c) Rante Tongkonan , merupakan tempat pesta pemakaman bagi anggota keluarga Tongkonan yang meninggal.
d) Liang Tongkonan , merupakan tempat pemakaman mayat dari anggota keluarga tongkonan  yang  sudah  diupacarakan.  Tempat  ini  berupa  kuburan  batu  atau patane (rumah untuk menyimpan mayat) yang terletak di dalam wilayah adat mereka.
Pengelolaan  Tanah  Tongkonan  ini  dilakukan  oleh  seluruh  anggota  Keluarga Tongkonan. Untuk Tanah Kombong, Rante dan Liang , ketiganya hanya dapat dikelola oleh  Keturunan  Tongkonan  tersebut.  Sedangkan  untuk Kande ,  pengelolaannya dapat  dilakukan  oleh  anggota  keluarga  Tongkonan  maupun  pihak  ketiga  (bukan anggota  keluarga  Tongkonan).  Namun  demikian,  kedua  pihak  tersebut  harus mendapat restu/izin dari kepala atau tetua adat dengan perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian tersebut biasanya memuat persentase bagi hasil dari Kande yang telah diusahakan oleh pihak-pihak tersebut. Menurut Nur & Lahae (2018), berdasarkan peran pemilik Tanah Tongkonan dalam masyarakat ada terdapat tiga jenis yaitu:
a) Tongkonan  Layuk yang  berperan  dalam  membuat  berbagai  peraturan- peraturan adat, tongkonan ini merupakan tongkonan utama;
b) Tongkonan Pekandoran yang berperan sebagai pelaksana dari peraturan adat dalam masing-masing daerah yang dikuasainya;
c) Tongkonan Batu Ariri karena tidak memiliki kekuasaan dalam adat, tongkonan ini berperan membina persatuan dan warisan keluarga.
Di  atas  Tanah  Tongkonan  terdapat  rumah  atau  bangunan  yang  berfungsi sebagai  rumah  adat  ( banua )  dan  lumbung  padi  ( alang atau korang ).  Keduanya biasanya  ditemukan  berpasangan  dan  letaknya  saling  berhadapan.  Keistimewaan penempatan  keduanya  menunjukkan  atau  mengandung  arti  bahwa  begitu pentingnya padi (beras) sebagai penopang pokok kehidupan dan kemakmuran orang yang  tinggal  di  rumah  Tongkonan.  Ibaratnya,  padi  yang  ditanam  di  areal kande sebagai ‘ tanaman  emas ’ bagi  masyarakat  adat  Toraja  dan  sebagai  simbol kemakmuran.  Kemakmuran  yang  dimaksud  oleh  masyarakat  adat  Toraja  adalah mereka tidak sebatas hanya mampu melangsungkan kehidupan dengan tersedianya jumlah  beras  yang  cukup,  tetapi  mereka  juga  mampu  melangsungkan  ritual  adat atau tradisi untuk melanggengkan kebudayaan untuk menghormati leluhur dan yang maha  kuasa.  Ritual  yang  berhubungan  dengan  padi  sebagian  besar  dilakukan  di dalam  ataupun  di  sekitar kande dan  Bangunan  Tongkonan  mengacu  pada sekelompok orang sekaligus sebagai manifestasi fisik bagi orang Toraja atas tanah adat mereka. Gagasan keseluruhan tanah dan properti atas Tongkonan selanjutnya disebut (Tongkonan) yang tersirat adalah pembentukan masyarakat yang bersatu.
Kesatuan Masyarakat Toraja tercermin dalam setiap ritual adat, baik kematian maupun kehidupan, di mana Tongkonan menjadi pusat ritual tersebut. Pelaksanaan ritual tersebut biasanya oleh Pengelola Tongkonan. Cirinya adalah nama orang atau badan yang tersurat pada bukti pembayaran pajak pada setiap Tongkonan atau surat pengesahan  pembayaran  pajak  atas  bumi  dan  bangunan  (PBB).  Untuk  menjadi Pengelola Tongkonan tentunya harus menjadi tetua adat atau atas izin tetua adat. Namun demikian, pengelola tersebut adalah sudah menjadi anggota keluarga dan mampu menjadi panutan dalam keluarga, mampu mengelola ritual, dan Tongkonan serta harta bendanya. Menurut hasil wawancara dengan dua Kepala Desa Tongko Sarapung dan Bulian Mssa’bu, saat ini menetapkan Pengelola Tongkonan cukup sulit jika  melihat  Tongkonan  tersebut  tidak  terpelihara.  Sebab,  calon  pengelola  akan mengestimasi  sedikit  banyaknya  biaya  untuk  mengelola  Tongkonan  di  luar
sumbangan  dari  para  anggota  Keluarga  Tongkonan.  Setiap  anggota  Keluarga Tongkonan sudah berpikir idealis mengenai asas kemanfaatan dari sumbangan yang akan diberikan dan lebih berfokus pada lingkup keluarga inti mereka. Atau dengan kata  lain,  ketika  orang  berbicara  untuk  menyumbang  properti  dalam  Tongkonan, maka mereka lebih condong pada properti individu mereka sendiri daripada properti komunal.
Properti dalam Tongkonan adalah milik anggota Tongkonan dari satu rumpun keluarga  ( pa'rapuang-ramage )  dimana  rumpun  tersebut  akan  menelusuri  nenek moyang  pertama  mereka  yang  mendirikan  Rumah  Tongkonan.  Berdasarkan  asal usulnya,  properti  tersebut  terbagi  menjadi  tiga  yaitu  diperoleh  sendiri  karena pengusahaan  tertentu  ( éananna ),  dari  pewarisan  ( mana' ),  dan  pemberian  oleh orang lain dalam bentuk hibah atau hadiah ( tékkén ). Harta yang diraih adalah harta yang diperoleh individu melalui usahanya sendiri ( individual achievement ). Contoh properti tersebut adalah tanah basah ( uma ), tanah kering ( padang ), rumah ( banua ), kerbau  ( tédong ),  atau  terkadang  babi  ( bai ),  dan  instrumen  leluhur,  keris  pusaka ( gayong ),  benda  magis  ( balo'  tédong ),  tetapi  umumnya  properti  tersebut  dalam wujud tanah.
Terkait  dengan  tanah,  seseorang  dalam  rumpun  Keluarga  Tongkonan  dapat membatasi  tanahnya  dalam  bentuk  batas  buatan  (pilar,  tanaman  keras)  yang menunjukkan bahwa tanah tersebut berada di bawah kepemilikannya. Tanah yang berasal dari warisan orang tua, hibah atau hadiah dari orang lain merupakan bukti bahwa si pemberi dan si penerima terkait erat dalam sebuah ikatan (baik sedarah maupun tidak sedarah). Bukan sedarah dalam hal ini ketika orang tersebut memiliki jasa  besar  sehingga  diberikan  kompensasi  dalam  bentuk  tanah.  Akibatnya, seseorang  yang  tidak  memiliki  hubungan  darah  tetap  dapat  dianggap  sebagai saudara atau anggota keluarga karena jasa atau layanan mereka. Ketika fenomena ini berlangsung lama dan tidak teradministrasi dengan baik tentunya menimbulkan masalah pertanahan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  Tetua  Adat  Desa  Massalemu,  saat  ini  marak terjadi sengketa batas Tanah Tongkonan. Belum ada kejelasan pasti bagaimana cara mengetahui batas dari Tongkonan ini karena menurut argumen pihak Kantor BPN: ‘bidang  tanah  yang  belum  terdaftar  atau  bersertifikat  tanah  maka  batas  bidang tanahnya  belum  terjamin  atau  ter  garansi  oleh  pemerintah.  Sebab  batas  tanah tersebut belum terukur secara kadastral dan baru sebatas pengakuan yang belum tentu  ada  kesepakatan  dengan  pihak  yang  berbatasan.  Umumnya  orang  beradu argumen terkait batas bahwa mereka benar-benar menyatakan atau membenarkan mendapat  warisan/hibah/hadiah  dari  orang  sebelumnya  berdasarkan  pengakuan turun temurun. Karena itu, tidak adanya satu dokumen pun yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan, hal ini menjadi bukti bahwa potensi kerawanan konflik terkait batas bidang tanah tinggal menunggu waktu. Beberapa kasus telah dibawa ke  pengadilan,  tetapi  menyebabkan  masalah  lain  pihak  yang  bersengketa mencampur adukkan antara kasus pidana, perdata dan tata usaha negara sehingga penanganannya lebih menantang.
Harta  pusaka  Tongkonan  pada  dasarnya  terbagi  menjadi  tiga  kelompok  ( tallu lolona ) yang terdiri dari lolo tau (manusia), lolo tananan (tanah), dan lolo patuan (hewan).  Ketiganya  memiliki  keterkaitan  dalam  budaya  Toraja,  dengan lolo  tau sebagai pengatur kehidupan, dan lolo tananan sebagai sumber kehidupan (tanaman emas atau padi), serta lolo patuan , khususnya kerbau, sebagai bagian dari ritual adat atau upacara  penting. Namun, menariknya bahwa nilai properti apa pun dihitung berdasarkan  harga  seekor  kerbau.  Ini  menyiratkan  pentingnya  hewan  kerbau tersebut dalam budaya Toraja karena kerbau dianggap sebagai hewan paling suci dan dikorbankan dalam upacara ritual.

## C.2. Wewenang dan Pengalihan Harta Pusaka Masyarakat Adat Toraja
Tongkonan pada fisiknya dapat berupa rumah tongkonan, tanah non pertanian, tanah pertanian dan makam. Sementara itu, untuk tanah milik pribadi hanya kebun atau sawah yang didapat dari warisan secara sah. Berdasarkan wawancara dengan keempat  dewan  adat,  masyarakat  yang  telah  bertahun-tahun  pergi  dan  ingin kembali  ke  desanya  dapat  menjadikan  Tongkonan  sebagai  tempat  transit  atau pulang.  Mereka  yang  menguasai  Harta  Tongkonan,  khususnya  tanah,  dapat mewariskan, menghibahkan, maupun membagi hasilkan kepada anggota Keluarga Tongkonan  lain  (selanjutnya  disebut  mengalihkan)  yang  membutuhkan.  Ide dasarnya  adalah  dengan  pembagian  penggunaan  dan  pemanfaatan  atas  tanah tersebut  kepada  anggota  Keluarga  Tongkonan.  Selain  itu,  pembagian  yang  telah disepakati  oleh  Keluarga  To ngkonan  ‘pemberi’ akan  membawa  dampak  baik  atau bermanfaat  bagi  anggota  K eluarga  Tongkonan  ‘lain’  serta  dapat  memupuk  rasa kebersamaan intern Keluarga Tongkonan. Selain itu, anggota Tongkonan lain dapat menggunakan  hasil  bumi  dari  penggunaan  tanah  kering  ( réngko' ),  seperti pepohonan, selain tanah basah, selama mereka terus berkontribusi pada upacara adat di Keluarga Tongkonan. Misalnya, batang pohon cendana dapat disumbangkan untuk membangun rumah, dan pohon bambu untuk membuat panggung upacara. Banyak  faktor  yang  dipertimbangkan  ketika  membuat  keputusan  ini,  termasuk  di antaranya adalah: (1) kebijakan keluarga, (2) peran seseorang dalam menjaga dan mengelola  Harta  Tongkonan,  termasuk  Rumah  Tongkonan,  (3)  pengabdian seseorang  kepada  orang  tuanya,  dan  (4)  partisipasi  seseorang  dalam  ritual  adat. Semuanya diputuskan berdasarkan ma'rampung (percakapan keluarga).
Namun demikian, terdapat norma kebiasaan yang menyatakan bahwa  "orang yang mampu" membantu "orang yang membutuhkan". Hal ini menunjukkan bahwa "orang  yang  mampu"  memiliki  kewajiban  moral  untuk  membantu  "orang  yang membutuhkan/miskin",  bahkan  ketika  orang-orang  itu  membutuhkan  bantuan untuk berpartisipasi dalam suatu ritual. Secara teoritis, bantuan tersebut suatu saat perlu ditebus kapan pun ketika orang tersebut mampu. Jika tidak, itu menjadi hutang yang  bisa  dilunasi.  Prinsip  mendasar  dari  hutang  ini  adalah  bahwa  jika  seseorang tidak  mampu  membayar  kewajiban  ritual  ( tumpuan )  yang  tertunda  sampai  akhir hayatnya,  anak  atau  cucunya  akan  melakukannya  di  masa  depan,  menandakan hutang warisan generasi lampau. Contohnya (berdasarkan salah satu informan desa) jika terjadi suatu peristiwa si-A menyumbangkan sesuatu (misalnya kerbau) untuk
kepentingan anggota Tongkonan lain (si-B, sebagai saudara laki-laki/perempuan si- A),  karena  dia  tidak  dapat  berpartisipasi  pada  saat  upacara.  Hal  Ini  menunjukkan bahwa kerbau si-A berada di tanah milik si-B.
Peristiwa  tersebut  mengandung  makna  bahwa:  Pertama,  utang,  khususnya utang  jangka  panjang  bagi  Masyarakat  Toraja  tidak  dihitung  dalam  bentuk  uang, melainkan dalam hal hewan yang digunakan dalam ritual. Alasannya adalah karena harga kerbau terus meningkat dari waktu ke waktu. Kedua, pada kasus seperti itu, hutang  seseorang  terhubung  dengan  harta  miliknya  karena  telah  menggunakan sumbangan  orang  lain  untuk  upacara  adat,  sehingga  orang  si  pemberi  hutan  itu memiliki hak atas tanah milik  si penerima hutang. Ungkapan: ‘ kerbau saya ada di sawahnya ’ adalah  cara  untuk  menganalisis  dari  makna  tersebut.  Ketiga,  terdapat kontribusi yang menunjukkan hubungan antara tiga segi yang membentuk filosofi tiga janin: manusia ( lolo tau ), tanah ( lolo tananan ), dan binatang ( lolo patuan ). Pada kasus  yang  lain,  jika  terdapat  seorang  Keluarga  Tongkonan  yang  mampu berkontribusi  pada  ritual,  tetapi  kontribusinya  dianggap  kurang  dari  yang diharapkan, akan menjadi sasaran gosip oleh anggota tongkonan lain atau bahkan penduduk setempat. Namun, menarik untuk dicatat bahwa menurut Limbu A'pa'na , orang  seperti  itu  dipandang  sebagai  orang  yang  tidak  mau  berkontribusi  pada keluarga, bukan sebagai orang yang pelit. Atau dengan kata lain gagalnya seseorang untuk  berpartisipasi  dalam  upacara  adat  bukanlah  tanda  kekikiran,  melainkan kurangnya rasa kebersamaan.
Faktor lain yang perlu dipertimbangkan ketika mempertimbangkan pengalihan harta  Tongkonan  adalah  adanya  kontinuitas  kontribusi  pada  upacara  adat.  Klaim seseorang  atas  harta  Tongkonan  berakhir  ketika  sumbangannya  berhenti.  Oleh karena itu, asalkan seseorang tetap taat dan kontinu memberikan sumbangan pada saat upacara adat Tongkonan mereka maka meskipun orang tersebut berada atau tinggal  di  luar  Toraja,  tidak  akan  membatalkan  keanggotaan  Tongkonan-nya  atau membuat  kontribusi  mereka  menjadi  sia-sia.  Pengabdian  kepada  orang  tua  juga menjadi faktor mendapatkan hadiah atau warisan Harta Tongkonan. Harta warisan akan lebih banyak untuk anak yang merawat orang tuanya di hari tua daripada untuk anak-anak lain yang tidak merawatnya. Persaingan saudara kadang-kadang muncul atas  siapa  yang  percaya  bahwa  mereka  berhak  atas  warisan  tambahan  tersebut. Bagian  tertentu  dari  Harta  Tongkonan  dapat  diberi  kuasa  oleh  seseorang  yang dianggap  memenuhi  syarat  untuk  memelihara,  mengelola,  atau  tinggal  di  dekat Tongkonan karena jasanya. Meskipun falsafah membagi secara rata ( mabbagé rata ) menjadi landasan norma mengenai pembagian warisan, empat faktor yang telah di uraikan  sebelumnya  menunjukkan  beberapa  variasi  dan  membantu  menjelaskan mengapa pembagian warisan, kontribusi Tongkonan, dan hak atas Harta Tongkonan tidak  dapat  dipisahkan  secara  kaku  satu  sama  lain.  Ini  menjelaskan  bagaimana komitmen seseorang terhadap ritual tradisional (tumpuan), khususnya ritual Rambu Solo, yang biasanya diperkirakan dengan jumlah kerbau yang berpartisipasi dalam ritual,  menentukan  hak  mereka  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  properti Tongkonan dan bagian warisan mereka. Jelas bahwa status sosial seseorang memiliki
dampak pada kontribusi ini. Selain itu, bagi orang Tauraja, jika seseorang dari kelas tinggi,  tentunya  akan  menghabiskan  sumber  daya  yang  lebih  besar  untuk berpesta/upacara  agar  mampu  mendapatkan  prestise  dan  hak  untuk  dikuburkan sesuai dengan kebiasaan penguburan yang lebih mewah.

## C.3. Penguasaan dan Fungsi Sosial Harta Pusaka Masyarakat Adat Toraja
Meningkatnya kebutuhan tanah pada Wilayah Adat Tongkonan tentunya akan meningkatkan  jumlah  sengketa,  konflik  dan  perkara.  Oleh  sebab  itu,  diperlukan kepastian hukum dan kepastian hak kepemilikan Tanah Tongkonan. Hingga saat ini, pengaturan  terkait  hak-hak  adat  khususnya  tanah  adat  Tongkonan  belum  tuntas diterjemahkan  Pasal  3  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UUPA),    PP.  No.18  Tahun 2021, Peraturan Menteri (Permen) ATR/Ka. BPN No.18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, maupun Permen ATR/Ka. BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan  Pendaftaran  Tanah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat.  Hal  tersebut ditegaskan  oleh  Yanri  Pata  La’lang  (narasumber  dari  kantor  pertanahan)  yang menyatakan bahwa ‘pelaksanaan pendaftaran tanah Tongkonan tidak bisa dilakukan secara  individu/perorangan.  Hal  ini  disebabkan  karena  belum  adanya  peraturan daerah yang mengatur tentang tanah Tongkonan.’ Selain itu,  Arung La’bi dkk. (2021) dalam  kajiannya  menyimpulkan  bahwa  penguasaan  atas  Tanah  Adat  Tongkonan berada  di  bawah  kendali  kuasa  oleh  rumpun  Keluarga  Tongkonan  yang pendistribusian  kuasanya  berdasarkan  aturan-aturan  adat  yang  berlaku  dalam rumpun  keluarga  tersebut.  Oleh  karena  itu,  praktik  pendaftaran  tanah  selama  ini adalah tetap mengacu pada UUPA yang menyebutkan bahwa subjek hak atas tanah adalah perseorangan atau badan hukum. Atau dengan kata lain, pendaftaran tanah pada tanah Tongkonan tidak bisa individu/perseorangan sehingga diarahkan pada pembentukan Badan Hukum dalam bentuk Perkumpulan Keluarga Tongkonan. Hal ini ditegaskan oleh kajian dari Rombeallo & Rante (2021) yang menyatakan bahwa suatu  perkumpulan  termasuk  adat  dapat  dibuatkan  akta  pendirian  suatu perkumpulan itu di hadapan Notaris.
Kepemilikan  tanah  Tongkonan  merupakan  tanah  hak  bersama  yang  segala pengaturannya  ditentukan  berdasarkan  norma  dan  aturan  adat  yang  berlaku. Menurut wawancara dengan tetua adat dan dikuatkan dari studi Arung La’bi dkk. (2021)  bahwa,  karakteristik  pengaturan  Tongkonan  menganut  tiga  asas,  yaitu  (1) asas  keterpisahan,  (2)  asas  pengelolaan  dan  (3)  asas  pemindahan  hak.  Asas keterpisahan memiliki arti bahwa segala sesuatu yang berada di atas tanah berlaku terpisah terhadap bidang tanah di bawahnya. Ketika terjadi peralihan kepemilikan tanah  atau  bangunan  maka  peralihan  antara  tanah  dan  bangunan  tersebut  bisa berdiri sendiri. Selanjutnya, asas kedua menyatakan bahwa pengelolaan Tongkonan hanya boleh dikelola oleh satu rumpun keluarga yang ditunjuk dan digunakan untuk kepentingan  keluarga  tersebut.  Pemilik  Tongkonan  adalah  leluhur  terdahulu sehingga seluruh anggota keluarga yang masih hidup hanya berhak menggunakan dan memanfaatkannya namun tidak berhak untuk memilikinya. Asas terakhir adalah
pemindahan  Tongkonan,  berupa  proses  gadai  dengan  dasar  konsultasi  dan kesepakatan  anggota  keluarga  Tongkonan.  Tongkonan  tidak  boleh  dijualbelikan kepada pihak luar selain rumpun keluarga Tongkonan.
Berdasarkan  wawancara  dengan  kedua  narasumber  dari  Kantor  Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan lima masyarakat adat di Kecamatan Sanggalla, terdapat beberapa  alasan  rumpun  keluarga  tanah  Tongkonan  mendaftarkan  tanah Tongkonan, antara lain:
a) Perlindungan  Hukum:  Kepastian  hak  dan  kepastian  hukum  memberikan perlindungan  terhadap  klaim  dan  kepemilikan  tanah  Tongkonan  dari kemungkinan sengketa atau tindakan ilegal oleh pihak lain.
b) Kesejahteraan Ekonomi: Dengan memiliki kepastian hak atas tanah, masyarakat adat  Toraja  dapat  merencanakan  dan  mengembangkan  usaha  pertanian, peternakan,  atau  bisnis  lainnya  secara  lebih  mantap,  sehingga  meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
c) Investasi dan Pengembangan: Kepastian hukum akan mendorong investasi dan pengembangan di wilayah tersebut, baik dari pihak swasta maupun pemerintah, karena  investor  cenderung  lebih  tertarik  untuk  berinvestasi  di  tempat  yang memiliki kepastian hukum.
d) Pemeliharaan Budaya dan Identitas: Tanah sering kali memiliki nilai budaya dan historis yang penting bagi masyarakat adat Toraja. Dengan memiliki kepastian hak atas tanah, mereka dapat mempertahankan tradisi, budaya, dan identitas mereka yang terkait dengan tanah tersebut.
e) Pembangunan  dan  Infrastruktur:  Kepastian  hak  dan  hukum  atas  tanah memudahkan  pemerintah  dalam  merencanakan  dan  melaksanakan pembangunan  infrastruktur  seperti  jalan,  air  bersih,  dan  listrik  yang  dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat Toraja.
f) Mencegah Konflik Sosial: Tanah Tongkonan sering menjadi sumber konflik sosial jika hak-hak atasnya tidak jelas. Dengan memiliki kepastian hukum, masyarakat dapat menghindari konflik internal yang dapat mengganggu ketenteraman dan perdamaian di wilayah mereka.
Seperti yang dijelaskan dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, jelas disebutkan jika setiap individu memiliki hukum dan jaminan dan mendukung pengakuan dalam dukungan yang terkait dengan Hukum, terutama warga negara Indonesia yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Dan Pasal 28 H ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, menetapkan bahwa seluruh wilayah di Indonesia adalah satu kesatuan  yang  meliputi  bangsa  yang  memiliki  hakikat  persatuan  sebagai  bangsa Indonesia.  Hubungan  antara  masyarakat  Indonesia  dalam  keberadaan  bumi  dan ruang bisa bersifat permanen dan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA.
Tujuan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3 PP.  No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah  yang  diubah  dengan  PP.  18  Tahun  2021  tentang  Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah adalah memberikan kejelasan hukum dan perlindungan hukum kepada setiap orang yang memegang  obligasi  dalam  penguasaan  tanah,  serta  pihak-pihak  lainnya.  Hak-hak
yang dimiliki oleh pemilik yang berkaitan dalam sertifikat yang dilimpahkan kepada mereka.  Dengan  pernyataan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  pendaftaran  tanah diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada siapa saja yang memiliki tanah.
Apabila dihubungkan dalam konteks masyarakat adat Tana Toraja, khususnya tentang  tanah  atau  harta  pusaka  maka  segala  bentuk  pengalihan  seperti penggadaian  atau  penjualan  properti  Tongkonan,  khususnya  Rumah  Tongkonan dan/atau tanah tempat dibangunnya, diyakini dapat menimbulkan masalah. Apalagi, Tongkonan  merupakan  simbol  keluarga  dan  martabat  masyarakat  Toraja.  Jika Tongkonan digadaikan atau dijual hal tersebut sama saja dengan menggadaikan atau menjual harkat dan martabat keluarga dan leluhur, juga mempermalukan anggota keluarga  Tongkonan.  Harta  atau  properti  Tongkonan  bisa  bertambah,  tapi  tidak berkurang  karena  adanya  generasi  Tongkonan.  Pernyataan  mayoritas  masyarakat adat  ini  menunjukkan  kesakralan  dan  pentingnya  Tongkonan  bagi  kelangsungan hidup anggota Tongkonan.
Hal  yang  sama  terjadi  ketika  orang  berbicara  tentang  tanah  sebagai  sumber daya  untuk  Tongkonan,  terutama  lahan  basah,  dengan  asumsi  bahwa  harta Tongkonan dapat ditingkatkan oleh anggota Tongkonan, tetapi tidak dikurangi. Ini adalah  fenomena  tabu  yang  terjadi,  yang  biasanya  tidak  diketahui  oleh  anggota Tongkonan  lainnya.  Mereka  yang  menggadaikan  dianggap  pengkhianat  atau pegadaian/penjual  nenek  moyang,  dan  dinyatakan  bahwa ‘ lebih  baik  memenggal kepala  kita  dari  pada  untuk  menggadaikan  atau  menjual  Tongkonan  kita ’.  Hal  ini menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap tongkonan. Pada dasarnya tanah tongkonan  tidak  dapat  dialihkan  (dijual)  kepada  pihak  lain,  tetapi  hanya  dapat digadaikan, karena bersifat kolektif (diwariskan secara turun temurun). Realitasnya, untuk mempermudah jual beli tanah, maka diperlukan pendaftaran atau konversi tanah  ulayat  masyarakat  tersebut  menjadi  hak  milik,  sehingga  mempermudah proses jual beli dan proses pengelolaan terkait data yang terakumulasi dalam sifat fisik dan data yuridis. Hal ini penting karena jika ada konversi atau penjualan tanah secara (ilegal) maka aturan adat daerah tersebut tidak berlaku lagi.
Alasan  rumpun  keluarga  dalam  mengonversi  Tanah  Tongkonan  adalah  untuk menegaskan hak atau kepemilikan rumpun keluarga atas tanah Tongkonan mereka, sehingga  jelas  statusnya  menjadi  hak  milik.  Namun  demikian,  pada  umumnya masyarakat adat tersebut  tidak mau mengubah (mengonversi) Tanah Tongkonan, karena  Tanah  Tongkonan  dimiliki  oleh  banyak  keluarga,  jika  berubah  tujuan penggunaan maka akan sulit untuk menyatukan kembali keluarga besar, belum lagi keluarga  yang  berkonflik  jika  harus  mendaftar.  Peran  perangkat  umum  dalam kelompok  masyarakat  hukum  adat  sebagai  pengatur  mengenai  hubungan  hukum antara anggota masyarakat dan hubungan legal, di mana diselesaikan konvensional diisi  oleh  tetua-tetua  atau  tokoh  adat  disebut  hakim  pendamai,  yang  dipilih  oleh kepala lembang (desa),  kepala  lingkungan  dan  kepala  kelurahan,  dengan persyaratan  harus  memiliki  pengetahuan  batas  wilayah  Tongkonan  di  kabupaten atau di daerah desa. Sudah jelas bahwa anggota masyarakat hukum adat dihadapkan
pada  2  (dua)  pilihan,  yaitu  mendaftar  tanah  tongkonan  atau  tidak.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  dari  waktu  ke  waktu  selalu  ada  peningkatan  jumlah  tanah tongkonan yang terdaftar tetapi tidak dapat terwujud karena tentangan dari marga dan  lainnya.  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Tana  Toraja  sendiri berpendapat  bahwa  tanah  tongkonan  lebih  tepat  didaftarkan  agar  dapat memberikan kepastian hukum dan tertib pengelolaan tanah.

## C.4. Pendaftaran Tanah Adat Masyarakat Adat Toraja
Pendaftaran  tanah  atau  kadaster  adalah  istilah  teknis  untuk  catatan.  Istilah berikut  digunakan  untuk  pendaftaran  hak  atas  tanah  yang  berarti  pendaftaran kepada pemerintah untuk semua tanah atau harta tak gerak pada khususnya dalam suatu keperluan tentang perpajakan serta pengalihan hak milik kadaster oleh karena itu merupakan alat yang paling cocok untuk memberikan ilustrasi serta analisis tanah untuk keberadaan daftar umum hak atas tanah secara terus menerus. Pasal 2 UUPA menetapkan  tiga  fungsi  utama  pertanian  yang  harus  dilaksanakan  oleh  negara Indonesia, yaitu Badan Pertanahan Nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  mengatur  tentang  pemberdayaan  negara berdasarkan  pasal  yang  mengatur  tentang  penguasaan,  pengangkatan  dan penggunaan. Seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  yang dilaksanakan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional,  demikian  pula  BPN  memiliki legitimasi  dalam  pendaftaran  tanah.  Menurut  Privatum  (2014),  adapun  tujuan dilakukannya pendaftaran tanah, yaitu:
a) Memberi  kepastian  hak  dan  kepastian  hukum  kepada  pemegang  hak  atas tanahnya.
b) Menyediakan informasi kepada pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.
c) Agar dapat terlaksananya tertib administrasi pertanahan.
Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap  (PTSL)  menjadikan  Tanah  Tongkonan sebagai  objek  pendaftaran  yang  dapat  berubah  status  dan  hak  apabila  belum diterbitkan UUPA, menjadikan status baru dalam penilaian pemerataan pengakuan yang ada atas dasar pengakuan terkait hak-hak pemilik dan telah dijamin oleh status baru telah dijamin oleh bangsa Indonesia. Hal ini berkaitan dengan teori kepastian hukum dan perlindungan hukum yang digunakan penulis dalam mengevaluasi dan menganalisis studi untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pendaftaran tanah tongkonan. Mekanisme untuk mendaftarkan tanah tongkonan ada 2 (dua) tahapan yaitu :
a) Tingkat  adat  (musyawarah  rumpun  keluarga  Tongkonan),  bertujuan mendapatkan persetujuan dari seluruh rumpun keluarga Tongkonan;
b) Tingkat  Instansi  Pemerintah,  berkaitan  serta  memiliki  hubungan  dengan kegiatan awal pada tingkat lingkungan, Lembang (desa), Kelurahan, Kecamatan, BPN (terbitnya sertifikat).
Melalui  program  PTSL  untuk  Tanah  Tongkonan,  diharapkan  percepatan  dan akses  akan  mempermudah  kehidupan  masyarakat.  Ada  perbedaan  mengenai pendaftaran tanah di Tongkonan jika melalui jalur luar PTSL dan PTSL pada umumnya
memiliki  langkah  yang  diambil  dari  awal  seperti  sosialisasi,  penentuan  lokasi, pengaturan anggota perencanaan dan pembentukan  Panitia  Ajudikasi dipercepat, satgas  yuridis,  pelatihan  dan  konsultasi  bagi  pemangku  kepentingan  dengan pemangku  kepentingan  tidak  jauh  berbeda  dengan  rumpun  program  pertanahan nasional.
Dalam pelaksanaan pendaftaran Tanah Tongkonan tidak bisa didaftarkan untuk individu/perseorangan sehingga diarahkan pada pembentukan Badan Hukum dalam bentuk  Perkumpulan  Keluarga  Tongkonan.  Perkumpulan  dapat  dibuatkan  akta pendirian  suatu  perkumpulan  di  Notaris  dengan  mempersiapkan  nama perkumpulan  dan  memiliki  maksud  dan  tujuan.  Setelah  akta  dibuat  dan ditandatangani para pendiri, Notaris mengajukan akta tersebut pada Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan SK Perkumpulan. Akta pendirian digunakan sebagai  alas  hak  atau  sebagai  dasar  pendirian  sertifikat  Tanah  Tongkonan  dan memuat seluruh rumpun Keluarga Tongkonan. Status kepemilikan Tanah Tongkonan adalah milik bersama bukan milik pribadi (Rombeallo & Rante, 2021).
Disayangkan  sampai  saat  ini  wacana  menjadikan  masyarakat  adat  sebagai subjek hak pengelolaan belum berkembang luas. Persoalan utamanya adalah belum diakomodasinya masyarakat adat sebagai subjek hukum dalam penguasaan/pemilikan  tanahnya.  Upaya  untuk  memungkinkan  masyarakat  adat atau desa adat sebagai subjek hak pengelolaan kiranya dapat digali dari keberadaan tanah ulayat atau tanah suku masyarakat Minang di Sumatera Barat dan tanah adat di Bali.
Di  Bali,  terdapat  komitmen  untuk  menjadikan  desa  adat  (Desa  Pakraman) menjadi subjek hak milik oleh otoritas pemberi sertifikat tanah di daerah Bali. Dasar pemberiannya adalah permohonan dari Desa Pakraman agar kepadanya diberikan hak milik atas tanah-tanah adat di Provinsi Bali. Pada daerah lain, di Sumatera Barat tanah  adat  lebih  dikenal  dengan  tanah  ulayat  dimana  telah  mendapatkan pengesahan secara dejure oleh pemerintah daerah (mulai dari provinsi hingga desa). Tanah  ulayat  di  Sumatera  Barat  terbagi  menjadi  empat  kelas  yaitu  tanah  ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo . Otoritas BPN telah  memberikan  status  hak  berupa  hak  milik  untuk  ulayat  suku  dan  kaum,  hak pakai untuk tanah ulayat nagari dan ulayat rajo, hak guna usaha untuk tanah ulayat nagari, serta hak pengelolaan untuk tanah ulayat nagari dan ulayat rajo . Bermacam- macamnya  status  hak  pada  kedua  daerah  tersebut  sejatinya  memberikan pengetahuan  yang  menarik  terkait  status  hak  mana  yang  pas  dan  sesuai  dengan hukum tanah nasional.
Menurut Hutagalung & Sitorus (2011), pemberian status hak dapat melihat dari karakter hukum yang terdapat pada tanah-tanah adat di suatu wilayah adat. Di Bali misalnya,  hak  penguasaan  atas  tanah  desa  adat  itu  secara  sekaligus  memiliki kewenangan publik dan privat. Kewenangan yang seperti ini di dalam sistem hukum tanah  nasional  Indonesia  lebih  mirip  dengan  hak  pengelolaan.  Realitasnya, pemberian  hak  milik  nampaknya  kurang  selaras  dengan  hukum  tanah  nasional Indonesia meskipun desa adat secara defacto memang masih memiliki tanah-tanah
adat dan cara perolehannya melalui konversi, dalam hal ini penyesuaian hak adat ke dalam sistem hukum tanah nasional. Di samping itu, desa adat merupakan lembaga pemerintahan  adat  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  badan  hukum  publik  yang tidak bisa menjadi subjek hak milik. Subjek hukum dalam bentuk badan hukum yang bersifat publik lebih tepat diberikan hak pengelolaan atau hak pakai yang bersifat publik. Tentunya hal ini harus dilengkapi dengan rencana penggunaan pemanfaatan tanah-tanah tersebut untuk kepentingan usaha.
Berdasarkan perkembangan pengaturan mengenai tanah adat atau tanah ulayat masyarakat  hukum  adat  dapat  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Agraria  dan Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  14  Tahun  2024  tentang Penyelenggaraan  Administrasi  Pertanahan  dan  Pendaftaran  Tanah  Hak  Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Intinya adalah mengadministrasikan tanahnya dilakukan sepanjang  kenyataannya  masih  ada  dengan  mencatatkannya  pada  daftar  tanah ulayat.  Adapun  tahapannya  adalah  inventarisasi  dan  identifikasi,  pengukuran  dan pemetaan, dan pencatatan ke daftar tanah ulayat. Menariknya adalah, pada tahap inventarisasi dan identifikasi perlu melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui karakteristik masyarakat adat dan memastikan tanah ulayat tidak dalam sengketa, konflik  atau  perkara.  Setelah  bidang  tanah  ulayat  tersebut  tercatat  dalam  daftar tanah ulayat, kesatuan masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan hak pengelolaan  kepada  menteri  ATR/BPN.  Adapun  tahapannya  adalah  dengan mengajukan  permohonan,  pengumpulan  dan  pemeriksaan  tanah,  penerbitan keputusan  dan  penerbitan  tanda  bukti  hak,  sebagaimana  telah  disebutkan  oleh Adinegoro (2023). Kesatuan masyarakat adat tersebut dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian sesuai dengan  ketentuan perundang- undangan,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Junarto  dkk.  (2022).  Selain  itu,  bidang tanah  ulayat  dapat  pula  didaftarkan  dengan  hak  milik  kepada  kepala  kantor pertanahan di letak tanah setempat.

## D. Kesimpulan
Masyarakat  adat  di  Indonesia,  termasuk  masyarakat  adat  Toraja,  belum mendapat  penghormatan  oleh  negara.  Mereka  sedang  menghadapi marginalisasi di tengah gempuran perkembangan jaman, tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat pada umumnya, dan kurangnya pengakuan pemerintah daerah  terhadap  hak-hak  adat  mereka.  Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa masyarakat  adat  Toraja  masih  memiliki  hubungan  spesial  dengan  Tanah  Adat Tongkonan,  harta  pusaka/properti  yang  tersimpan  dalam  rumah  adat Tongkonan. Mereka masih mempraktikkan pengelolaan yang baik atas sumber daya  alam  yang  berada  di  lingkungan  sekitar.  Mereka  juga  berhasil  menjaga keharmonisan sosial dan tradisi budaya Toraja yang terbukti memiliki berbagai klasifikasi Tanah Tongkonan, harta pusaka,  properti, wewenang  lembaga adat atas  tanah/harta  pusaka/properti  tersebut,  dan  prinsip  penguasaan  atas tanah/properti yang mengedepankan fungsi sosial maupun keberlanjutan.
Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pemerintah  daerah  dan  negara  untuk melindungi  hak-hak  mereka  dan  memastikan  pengakuan  serta  penghormatan yang lebih besar terhadap warisan budaya dan identitas mereka. Berdasarkan regulasi Indonesia, masyarakat adat di suatu daerah akan mendapat pengakuan dan  penghormatan  jika  memenuhi  ketiga  unsur  berikut  yaitu:  terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adat; terdapat tanah ulayat  tertentu  yang  menjadi  lingkungan  hidup  sehari  hari;  serta  terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat  yang  berlaku  dan  ditaati  oleh  warganya.  Ketiga  hal  ini  terdapat  dalam masyarakat  Tana  Toraja  dan  karenanya  penelitian  ini  dapat  berguna  sebagai dasar  penelitian  atau  kajian  untuk  melindungi  mereka.  Penelitian  ini menyarankan  agar  pemerintah  daerah  lain  melakukan  kajian  komprehensif serupa terhadap masyarakat adat di wilayahnya agar menjadi bukti tertulis.

## Daftar Pustaka
Adinegoro,  K.  R.  R.  (2023).  Tantangan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap di Kabupaten Ende. Widya Bhumi , 3 (1), 1-12.
https://doi.org/10.31292/wb.v3i1.42
Allo,  A.  M.  B.  S.  (2023,  November  27). Pemerintah  Kabupaten  Tana  Toraja Merevitalisasi Lembaga Adat Sangalla’ . Https://Www.Aman.or.Id/. https://www.aman.or.id/news/read/pemerintah-kabupaten-tana-toraja- merevitalisasi-lembaga-adat-sangalla
Arrang, G. T., & Agustang, A. (2020). Pergeseran Pemaknaan Rumah Ada Tongkonan Dan  Alang  Pada  Masyarakat  Toraja. Phinisi  Integration  Review , 3 (2). https://doi.org/10.26858/pir.v3i2.14416
Avivah, L. N., Sutaryono, & Andari, D. W. T. (2022). Pentingnya pendaftaran tanah untuk  pertama  kali  dalam  rangka  perlindungan  hukum  kepemilikan  tanah. Tunas Agraria , 5 (3), 197 – 210.
https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186
Baan, A., Girik Allo, M. D., & Patak, A. A. (2022). The cultural attitudes of a funeral ritual  discourse  in  the  indigenous  Torajan,  Indonesia. Heliyon , 8 (2).
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08925 Badan Pusat Statistik. (2015). Mengulik Data Suku di Indonesia . https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di- indonesia.html
Bappenas. (2013). Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif .
https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-
library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/Policy_Paper/
Bebbington, A. J., Bebbington, D. H., Sauls, L. A., Rogan, J., Agrawal, S., Gamboa, C.,
Imhof,  A.,  Johnson,  K.,  Rosa,  H.,  Royo,  A.,  Toumbourou,  T.,  &  Verdum,  R. (2018).  Resource  extraction  and  infrastructure  threaten  forest  cover  and community  rights. Proceedings  of  the  National  Academy  of  Sciences  of  the United States of America , 115 (52). https://doi.org/10.1073/pnas.1812505115 BRWA. (2024, March 26). Wilayah Adat Se’seng dan Rano . Https://Brwa.or.Id/Wa/View/QXFlZFB2ME1waXc.
Chang,  W.  J.,  Hu,  D.  C.,  &  Keliw,  P.  (2021).  Organizational  culture,  organizational citizenship behavior, knowledge sharing and innovation: a study of indigenous people production organizations. Journal of Knowledge Management , 25 (9). https://doi.org/10.1108/JKM-06-2020-0482
Djumantri,  H.  M.  (2011).  Ruang  Untuk  Masyarakat  Lokal  Tradisional  (Masyarakat Adat) yang Semakin Terpinggirkan. Bulletin On-line Tata Ruang, Kolom Wacana
Durey, A., & Thompson, S. C. (2012). Reducing the health disparities of Indigenous Australians:  Time  to  change  focus. BMC  Health  Services  Research , 12 (1). https://doi.org/10.1186/1472-6963-12-151
Foley, P., & Mather, C. (2019). Ocean grabbing, terraqueous territoriality and social development. Territory, Politics, Governance , 7 (3).
https://doi.org/10.1080/21622671.2018.1442245
Hollan,  D.  (2023).  Dynamics  and  vicissitudes  of  empathy.  In Conversations  on Empathy . https://doi.org/10.4324/9781003189978-8
Jevon  Laike,  R.  (2019).  Problematika  Pengakuan  Hukum  Terhadap  Hak  Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hibualamo : Seri Ilmu -Ilmu Sosial Dan Kependidikan , 3 (1). http://journal.unhena.ac.id
Junarto, R., & Suhattanto, M. A. (2022). Kolaborasi menyelesaikan ketidaktuntasan program  strategis  nasional  (PTSL-K4)  di  masyarakat  melalui  Praktik  Kerja Lapang (PKL). Widya Bhumi , 2 (1), 21-38. https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24 Juhadi, Muis, A., & Sriynto. (2018). Kearifan Lokal Dalam Mitigasi Bencana. Bencana Mitigasi , xii + 103 (3), 111-129. http://ut.ac.id
Khanifah, A., & Harianto, S. (2023). Kajian Literatur: Kebudayaan dan Kearifan Lokal Suku Badui dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Pustaka : Jurnal Ilmu -Ilmu Budaya , 23 (1). https://doi.org/10.24843/pjiib.2023.v23.i01.p04
Lon, yohanes S., & Widyawati, F. (2020). Mbaru gendang, Rumah Adat Manggarai Flores. PT Kanisius: Yogyakarta
Madiong, B., & Sobirin, S. (2024, March 18). Recognition and Protection of Indigenous
Peoples’  Rights  to  Tongkonan  Land  in  Tana  Toraja  Regency,  South  Sulawesi Province, Indonesia . Universitas Bosowa.
https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/10067?show=full
Malla, C. D., Manik, R. P., & Adon, M. J. (2023). Kajian Filsafat Relasionalitas Armada Riyanto Atas Konsep Tongkonan Masyarakat Toraja. Sanjiwani: Jurnal Filsafat ,
Manuaba, I. B. P., Satya Dewi, T. K., & Kinasih, S. E. (2012). Mitos, Masyarakat Adat, Dan Pelestarian Hutan. ATAVISME , 15 (2). https://doi.org/10.24257/atavisme.v15i2.63.235-246
Matuankotta, J. K. (2019). Peran Aktif Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Ekonomi. SASI , 24 (2). https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.125
Muhdar,  M.,  Tavip,  M.,  &  al  Hidayah,  R.  (2019).  State  failure  in  recognition  and protection  of  indigenous  peoples  over  natural  resource  access  in  East Kalimantan. Asia Pacific Law Review , 27 (1). https://doi.org/10.1080/10192557.2019.1665921
Nadiyya,  A.  (2021).  Menakar  Undang-Undang  Mineral  dan  Batubara  terhadap Kerentanan  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat. Jurnal  Hukum  Lex Generalis , 2 (3). https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i3.42
Patittingi,  F.  (2020).  New  paradigm  in  natural  resources  management:  Securing indigenous peoples rights. Hasanuddin Law Review , 6 (1). https://doi.org/10.20956/halrev.v6i1.2267
Putri, J. A. A. (2022). Pelaksanaan Hukum Adat Tentang Jual Beli Hak Atas Tanah Adat Kepada Orang Bukan Suku Tengger Berdasarkan Asas Keadilan. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , 7 (1), 206 – 2013. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v7i1p206-213
Raath, A., & Brits, P. (2019). Indigenous knowledge as a protectable cultural heritage asset:  Notes  on  the  proposed  protection  of  indigenous  knowledge  in  South Africa. Tydskrif Vir Geesteswetenskappe , 59 (3). https://doi.org/10.17159/2224-7912/2019/v59n3a3
Ravi, S., & Raja, J. A. (2016). Economic Empowerment of Tribal Women in the Nilgiris District  of  South  India. Asian  Journal  of  Research  in  Social  Sciences  and Humanities , 6 (8). https://doi.org/10.5958/2249-7315.2016.00704.8
Sandarupa, D., Manda, M. L.,  Arafah, B., & Rahman, F. (2021). Toraja, The  City  of Rituals  (One  Ritual  can  Introduce  Many  Kinds  of  Rituals)  A  Cultural Anthropology  Study.  In International  Journal  of  Research  and  Innovation  in Social  Science:  Vol.  II . https://ideas.repec.org/a/bcp/journl/v5y2021i2p01- 03.html
Sayap  Bening  Law  Office.  (2024,  April  30). Hak  Upayat  Masyarakat  Hukum  Adat . https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat Suryawan,  I.  N.  (2017). Masyarakat  Adat  di  Tengah  Deru  Kapitalisasi (1). https://arsip.jubi.id/masyarakat-adat-di-tengah-deru-kapitalisasi/
Tandi, D. Y. (2023, November 23). Masyarakat Adat Desak DPRD Tana Toraja Segera Bahas Ranperda Masyarakat Adat . Https://Www.Aman.or.Id/.
https://www.aman.or.id/news/read/masyarakat-adat-desak-dprd-tana- toraja-segera-bahas-ranperda-masyarakat-adat
Tanti  Herawati,  Danish  Ferdie  Therik,  Faruqy  Nailufar,  &  Simona  Bustani.  (2023).
Eksistensi  Perlindungan  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Bali  di  Era Globalisasi. Binamulia Hukum , 12 (1). https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.468 Tobar, M., Kasnawi, M. T., & A.T, M. R. (2020). Hubungan Antar Strata Sosial Dalam Masyarakat Modern ( Kasus Rampanan Kapa’ Dalam Masyarakat Tana Toraja
). Hasanuddin Journal of Sociology . https://doi.org/10.31947/hjs.v2i1.10557 Villén-Pérez, S., Anaya-Valenzuela, L., Conrado da Cruz, D., & Fearnside, P. M. (2022).
Mining threatens isolated indigenous peoples in the Brazilian Amazon. Global Environmental Change , 72 . https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102398 Wahyunis,  W.  (2022).  Ritual  Rambu  Solo  Etnik  Toraja  Perspektif  Antropologi Ekonomi. Maqrizi:  Journal  of  Economics  and  Islamic  Economics , 2 (2). https://doi.org/10.30984/maqrizi.v2i2.380
Wulansari,  H.,  Junarto,  R.,  &  Mujiburohman,  D.  A.  (2021).  Mewujudkan  Sistem
Pendaftaran Tanah Publikasi Positif. Riau Law Journal , 5 (1). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7875