http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTONIK (E-PROCUREMENT) PADA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Implementation of Electronic Procurement (e-procurement) in the National Road Implementation Task Force of Central Kalimantan Province
Rooswandy Juniawan Muhamad Yusuf
Junaidi
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Palangka Raya, Central Kalimantan, Indonesia
email: rooswandy@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan  dan  mengidentifikasi faktor-faktor  penghambat  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Secara  Elektonik (e- procurement)  Pada  Satuan  Kerja  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Provinsi Kalimantan  Tengah.  Sasaran  yang  diinginkan  dalam  penelitian,  peneliti memberikan  batasan  masalah  Pelaksanaan  tender  elektronik  untuk  pekerja konstruksi  (jalan/Jembatan)  di  Satuan  Kerja  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Provinsi Kalimantan Tengah.
Pendekatan  penelitian  dalam  penelitian  ini  berjenis  deskriptif  kualitatif  yang bertujuan  menggambarkan  tentang  kompleksitas  dan  kedinamisan  dalam pengadaan  barang/jasa  elektronik.  Pengumupulan  data  yang  dilakukan  melalui observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Adapun  yang  diwawancarai  adalah kepala satuan kerja, pejabat pembuat komitmen, asisten satker, bendahara, dan pegawai  lainnya  yang  berkaitan  dengan  lelang  elektonik  pada  Satuan  Kerja Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
Hasil  Penelitian  menunjukkan  kesimpulan  bahwa  Pelaksanaan  Pengadaan Barang/jasa  secara  elektronik  pada  satuan  kerja  pelaksanaan  jalan  nasional Provinsi  Kalimantan  Tengah    telah  dilakukan  sejak  beberapa  tahun  terakhir. Seluruh  tahapan  lelang  secara  elektonik  itu  melalui  proses  yang  panjang  yakni dengan  14  tahapan  yang  semuannya  transparan  menggunakan  sistem  yang  bisa diakses  untuk  publik.  Namun  Faktor  penghambat  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa  secara  elektronik  (e-procurement)  pada  satuan  kerja  pelaksanaan jalan  nasional  Provinsi  Kalimantan  Tengah  yaitu  :  1)  SDM,  yaitu  kurangnya keahlian dalam menjalankan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta  kurangnya  pegawai  yang  memiliki  Sertifikat  Pengadaan  Barang  Jasa  yang merupakan  syarat  mutlak  untuk menjadi  Pokja  Pemilihan/Pejabat  Pengadaan.  2) Teknologi,  kapasitas  jaringan  internet  yang  menyebabkan  kecepatan  akses internet menjadi lambat.
Kata Kunci: Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa
Keywords :
Implementation Procurement Goods/Services

## Accepted
Januari 2021
Published April 2021

## Abstract
This research aims to analyze the implementation and identify the inhibitory factors of the Implementation of the Procurement of Goods /Services Electonic (e-procurement) in the National Road Implementation Task Force of Central Kalimantan Province. The desired  target  in  the  study,  the  researchers  gave  a  limitation  of  the  problem  the implementation  of  electronic  tenders  for  construction  workers  (roads/bridges)  in  the National Road Implementation Task Force of Central Kalimantan Province.
The  research  approach  in  this  study  is  a  type  of  qualitative  descriptive  that  aims  to describe the complexity and dynamic in the procurement of electronic goods/services. Data  collection  was  conducted  through  observations,  interviews,  and  documentation. The interviewees were the head of the task force, the commitment-making officer, the task force assistant, the treasurer, and other employees related to the electoral auction in the Central Kalimantan Province National Road Implementing Task Force.
The results of the study show the conclusion that the implementation of procurement of  goods  /services  electronically  in  the  national  road  implementation  taskforce  of Central Kalimantan Province has been carried out for the last few years. All stages of the auction are electonic through a long process of 14 stages that all transparent using a  system  that  can  be  accessed  for  the  public.  However,  the  factor  of  inhibiting  the implementation  of  electronic  procurement  of  goods  /services  (e-procurement)  in  the national  road  implementation  taskforce  of  Central  Kalimantan  Province  is  1)  HR, namely  the  lack  of  expertise  in  running  the  application  of  Electronic  Procurement System (SPSE) as well as the lack of employees who have a Certificate of Procurement of  Service  Goods  which  is  an  absolute  requirement  to  become  Pokja  Election  / Procurement  Officer.  2)  Technology,  internet  network  capacity  that  causes  internet access speed to be slow.

## PENDAHULUAN
Penelitian ini berfokus pada problematika dari pengadaan barang/jasa secara elektronik pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Proses  pengadaaan barang/jasa  yang  pelaksanaanya  dilakukan  secara eletronik  yang  bebasis  web/internet  dengan memanfatkan  fasilitas  teknologi  komuniksi  dan informasi.  Tujuan  dari  pengadaan  barang/jasa secara  eletronik    adalah  menjamin  efisiensi, efektifitas,  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pembelanjaan uang negara.
Hal ini sejalan dengan salah satu tuntutan reformasi birokrasi di Indonesia yakni peningkatan pengadaan  barang/jasa  bagi  pemerintah  sebagai akibat  dari  banyaknya  kasus  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme,  serta  inefisiensi  dalam  proses pengadaan  tersebut.  Reformasi  dalam  pengadaan kemudian diwujudkan dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik (e-procurement).
Kemajuan  teknologi  informatika  yang begitu  pesat,  membuka  pemikiran  untuk pengembangan  e-government  sebagai  salah  satu cara  untuk  mengelola  administrasi  publik  dengan lebih  cepat,  murah  dan  transparan.    Salah  satu bentuk  e-government  yang  dilakukan  adalah layanan publik dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah menggunakan Sistem Pelelangan  Secara  Elektronik  (SPSE)  atau  yang lebih  dikenal  dengan  e-procurement.  Instrumen ini  memanfaatkan  fasilitas  teknologi  komunikasi dan  informasi  meliputi  pelelangan  umum  secara elektronik yang diselenggarakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Penerapan  e-procurement  bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya berupa penurunan
biaya operasional dan penurunan risiko terjadinya penyimpangan  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa. Investasi yang dilakukan perlu dinilai kelayakannya dengan  mengukur  keefektifan  implementasi  e- procurement.  Analisis  atas  proses  bisnis menunjukkan  bahwa  e-procurement  dapat meningkatkan  transparansi,  sehingga  dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.
Dari  pengamatan  yang  dilakukan  oleh peneliti  bahwa  selama  ini  ada  berbagai permasalahan  dalam  pelaksanan  pengadaan barang/jasa  pada  satuan  kerja  pelaksanaan  jalan nasional  seperti  tidak  banyak  pegawai  yang mengerti  dan  paham  menjalankan  aplikasi  e- procurement  yaitu  SPSE  (Sistem  Pengadaan Secara  Elektronik)  sehingga  memperlambat proses  pengadaan.    Serta  masih  sedikitnya pegawai  yang  memiliki  Sertifikat  Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
Selain itu, Kesiapan Infrastruktur Teknologi (internet) jaringan internet yang lambat menghambat  proses  upload  dan  download  data, khususnya  data-data  yang  memiliki  kapasitas  file yang  besar    (>100Mb)  yang  memperlambat pelaksanan  pengadaan  barang/jasa  pada  satuan kerja pelaksanaan jalan nasional.
Maka  dari  permasalahan  yang  telah diungkapkan,  peneliti  tertarik  untuk  mengangkat Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Secara Elektonik (e-procurement) Pada  Satuan  Kerja Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Provinsi  Kalimantan Tengah.  Adapun  rumusan  masalah  dalam penelitian ini yaitu :
1) Bagaimana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara  Elektonik (e-procurement) Pada  Satuan
Kerja  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Provinsi
Kalimantan Tengah?
2) Apa  saja  faktor-faktor  yang  menghambat
Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa  Secara Elektonik (e-procurement) Pada  Satuan  Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah?

## METODOLOGI
Penelitian  ini  berjenis  deksriftif  kualitatif yang bertujuan menggambarkan tentang kompleksitas  dan  kedinamisaan  pelaksanaan barang/jasa elektronik. Lokasi penelitian ini berada di  Satuan  Kerja  Pelaksanaan  Jalan  Nasional Provinsi  Kalimantan  Tengah  dan  Balai  Pelaksana Pemilihan  Jasa  Konstruksi  Wilayah  Provinsi Kalimantan Tengah.
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini peneliti  menggunakan  teknik  studi  lapangan (field research)  yaitu teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  dengan  cara  peneliti  terjun  secara langsung  ke  lapangan  tempat  lokasi  penelitian dilakukan.  Teknik  Pengumpulan  data  yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur.
Observasi  yang  peneliti  lakukan  adalah satuan  kerja  pelaksana  jalan  nasional  Provinsi Kalimantan Tengah beserta sistem yang dilakukan pada  lelang  elektroniknya.  Adapun  yang diwawancarai  adalah  kepala  satuan  kerja,  pejabat pembuat  komitmen,  asisten  satker,  bendahara, dan pegawai lainnya yang berkaitan dengan lelang elektonik  pada  Satuan  Kerja  Pelaksana  Jalan Nasional  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Serta dokumen yang dipelajari dalam penelitian ini yang berkaitan  dengan  regulasi,  SOP,  profil,  Stuktur,
Laporan  Pelaksanan  Pengadaan,  dll  yang  dapat mendukung penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai  peran  penting  dalam  pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah  secara  elektronik  di  Satuan  Kerja Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Provinsi  Kalimantan Tengah memanfaatkan Sistem Pengadaan
Barang/Jasa  Elektronik  (SPSE)  dan  sistem pendukung.  SPSE  merupakan  aplikasi  yang dikembangkan  oleh  LKPP  untuk  diterapkan  pada K/L/Pemerintah  Daerah  di  seluruh  Indonesia dengan  ruang  lingkup  perencanaan  pengadaaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan  kontrak,  serah  terima  pekerjaan, pengelolaan  penyedia,  dan  katalog  elektronik. Dalam  pengelolaannya,  SPSE  dan  sistem pendukung  dikelola  oleh  Layanan  Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Tabel 4.2 Laporan Pelaksanaan Pengadaaan Melalui E-Procurement SATKER PJN Provinsi Kalteng
Berdasarkan Tabel 4.2 Laporan
Pelaksanaan  Pengadaaan  Melalui  E-Procurement SATKER  PJN  Provinsi  Kalteng  dalam  3  tahun terakhir yaitu tahun 2018, 2019 dan tahun 2020. Pelaksanaan  pengadaan  eletektonik  tersebut menunjukan  jumlah  paket  dalam  1  tahun  dan
setiap  tahunnya  ada  peningkatan  nilai  pagu anggaran  dan  nilai  kontrak  yang  dijalankan. Walaupun  dalam  laporan  tersebut  menunjukkan pelaksanaan  pengadan  melalui  E-Procurement, akan  tetapi  belum  menggambarkan  proses  dan kendala yang terjadi selama melakukan pelelangan tersebut.
Maka  dari  itu,  Peneliti  lebih  lanjut  ingin melihat  Pelaksanaan  Tender  Elektronik  untuk Pekerjaan  Konstruksi  (Jalan/Jembatan)  di  Satuan Kerja  Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Provinsi Kalimantan  Tengah  dengan  meninjau  dua  (2) bidang  yang  berpengaruh  pada  pelaksanaan Tender  Elektronik  yaitu  bidang  manajemen sumber  daya  manusia  (tingkat  kemampuan pegawai)  dan  bidang  insfratuktur  teknologi internet (tingkat kapasitas teknologi internet).
1. Sumber Daya Manusia
Dalam  proses  pengadaan  barang  dan jasa  melalui  sistem  e-procurement,  maka
Satuan  Kerja  Pelaksanaan  Jalan  Nasional Provinsi  Kalimantan  Tengah  memerlukan sumber  daya  manusia  yang  memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan  pekerjaannya.    Mengingat faktor terpenting dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui e-procurement adalah  sumber  daya  manusia.  Sumber  daya manusia  ini  lebih  menyangkut  sumber  daya manusia yang sudah memenuhi kebutuhan dan memiliki  kompetensi  yang  memadai  dalam melaksanakan e-procurement sehingga  peneliti ingin melihat kemampuan dan kapasitas dalam pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  melalui  e- procurement  di  Satuan  Kerja  Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam  teori  yang  dikemukakan  oleh Edward  III  dikutip  oleh  Tahir  (2014)  bahwa Implementasi  Kebijakan  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor  yaitu  salah  satunya  faktor sumber daya manusia. Keberhasilan implementasi  kebijakan  harus  didukung  oleh sumber  daya dimana  sumber  daya  ini  berupa manusia yang memiliki kompetensi implementasi  dan  sumber  daya  finansial. Sumber  daya  manusia  yang  merupakan  salah satu  aspek  penggerak  dalam  menjalankan suatu kebijakan. Suatu organisasi akan menuju pengoptimalan tujuan organisasinya jika dapat meningkatkan kinerja  pegawai dengan memaksimalkan  kemampuan  dari  pegawainya itu sendiri. Peneliti melakukan pendalaman mengenai  kemampuan  sumber  daya  manusia dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang/  jasa melalui  e-procurement  di  Satuan  Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi
Kalimantan  Tengah  dengan  melakukan wawancara  dengan  kepala  satuan  kerja  PJN Kalteng,  adapun  ungkapan  yang  disampaikan sebagai berikut :
“Sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengadaan  barang/  jasa  melalui  e- procurement  bisa  dikatakan  masih memiliki  ketebatasan    keahlian    dan pemahaman tentang sistem lelang elektronik.  Pada  awalnya  memang  hanya optimis dengan tuntutan untuk melaksanakan  sistem  pelelangan  secara full  e – procurement.  Akan  tetapi  dalam berjalannya  waktu,  memang  disadari bahwa  SDM  yang  ada  belum  maksimal melaksanakn  sistem  lelang  elektonik tersebu t”.
Dari  pernyataan  yang  diungkapkan kepala satuan  kerja sebagai penanggung jawab program  tersebut  menyatakan  keterbatasan
kemampuan, hal itu sejalan yang diungkapkan oleh  bendahara yang mengatakan :
“Memang  saya  akui  bahwa  masih  banyak pegawai  yang  belum  menguasai  dan memahami program aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik). Hal ini juga karena SDM yang ada tidak ada pelatihan khusus yang lebih intens untuk menambah keahlian dalam hal tersebut”.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan beberapa  informan  maka  dapat  disimpulkan bahwa  belum  ada  upaya  peningkatan  sumber daya  manusia  sehingga  tidak  SDM  yang  ada belum  memiliki  keahlian  tentang  e- procurement  melalui  pengadaan  kegiatan seminar,  pelatihan,  dan  kursus  apalagi  untuk lulus  Ujian  sertifikasi  pengadaan  barang/jasa pemerintah.
Jika  dikaitan  dengan  peningkatan jumlah  lelang  yang  dilakukan  setiap  tahunnya, sedangkan  jumlah  staf  yang  dapat  ditugaskan sebagai pelaku pengadaan dari tahun ketahun tidak  mengalami  peningkatan  yang  signifikan baik  yang  iringi  dengan  peningkatan kompetensi  staf  yang  ditugaskan  untuk mengikuti  pelatihan  dan  sertifikasi  pengadaan barang/jasa tingkat dasar.
Padahal  menurut  Hasibuan  (2014) Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  merupakan salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  bahkan tidak  bisa  dilepaskan  dari  sebuah  organisasi. Yang  pada    hakikaktnya,SDM  atau  Sumber Daya  Manusia  adalah  orang-orang  yang dipekerjakan di suatu organisasi yang nantinya akan menjadi penggerak untuk bisa mencapai tujuan  organisasi  itu  sendiri.  Selain  itu manusia  yang  memiliki  SDM  bagus  biasanya diharapkan  mampu  berkontribusi  terhadap perusahaan  dimana  itu  bekerja.  Sehingga
Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  menjadi  unsur utama  dalam  setiap  aktivitas  yang  dilakukan. Kalaupun  menggunakan  peralatan  yang canggih  dan  handal  namun  tanpa  dibarengi peran aktif SDM yang baik, peralatan tersebut tidak akan bekerja secara maksimal.
2. Teknologi
Kemajuan  teknologi  informatika  yang begitu  pesat,  membuka  pemikiran  untuk pengembangan  e-government  sebagai  salah satu cara untuk mengelola administrasi publik dengan  lebih  cepat,  murah  dan  transparan. Salah  satu  bentuk  e-government  yang dilakukan  adalah  layanan  publik  dalam pengadaan  barang  dan  jasa  di  instansi pemerintah  menggunakan  Sistem  Pelelangan Secara  Elektronik  (SPSE)  atau  yang  lebih dikenal dengan e-procurement. Instrumen ini memanfaatkan  fasilitas  teknologi  komunikasi dan  informasi  meliputi  pelelangan  umum secara  elektronik  yang  diselenggarakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Penerapan  e-procurement  bertujuan untuk  melakukan  efisiensi  biaya  berupa penurunan  biaya  operasional  dan  penurunan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengadaan  barang  dan  jasa.  Investasi  yang dilakukan  perlu  dinilai  kelayakannya  dengan mengukur keefektifan pelaksanaan e- procurement.  Analisis  atas  proses  bisnis menunjukkan  bahwa  e-procurement  dapat meningkatkan  transparansi,  sehingga  dapat mengurangi  risiko  terjadinya  penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa.
Sebagaimana tuntutan menyelenggarakan sistem pelayanan
pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik (SPSE)  Satuan  Kerja  Pelaksana  Jalan  Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan  pengadaan  barang/jasa  secara elektronik    melayani  registrasi  penyedia barang  dan  jasa  yang  berdomisili  di  wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah.
Pada dasarnya tahapan-tahapan dalam tender  untuk  setiap  jenis  pengadaan barang/jasa  berbeda.  Secara  garis  besar tahapan  sebuah  lelang  elekronik  dapat  dilihat dalam  jadwal  yang  tertera  dalam  situs  yang ada. Adapun tahapan lelang eletronik yang ada di    Satuan  Kerja  Pelaksana  Jalan  Nasional Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan  jenis  pengadaan  Pekerjaan
Konstruksi  yang  secara  garis  besar  tahapan tersebut sebagai berikut :

## Gambar 4.1 Jadwal Tender
SATKER PJN Provinsi Kalimantan Tengah
Sebagaimana  keseluruhan  tahapan lelang  yang  dilakukan  di  Satuan  Kerja  PJN Provinsi  Kalimantan  Tengah  secara  elektonik tersebut  merupakan  tahapan  lelang  yang cukup panjang melalui 14 tahap dan semuanya melalui teknologi. Namun, Teknologi yang ada di  Satuan  Kerja  PJN  Provinsi  Kalimantan Tengah  memiliki  kendala  yang  disampaikan oleh Pokja Pemilihan yang mengungkapan :
“Proses  lelang  elektonik  ini  semuanya menggunakan  sistem  SPSE,  selama  ini kami  akui  bahwa  ada  keterbatasan kapasitas  server  dan  kecepatan  internet yang digunakan pokja dalam melaksanakan Pengadaan  barang/jasa,  khususnya  untuk kecepatan  internet  akan  terasa  lambat sekali jika line internet yang tersedia juga digunakan  bersamaan  oleh  pegawai- pegawai yang lain ”. Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh pejabat pembuat  komitmen  yang  mengatakan :
“Selama  dilakukannya  lelang  secara elektronik,  kendala  yang  sering  dialami adalah  akses  internet  yang  kecepatannya rendah  sehingga  memperlambat  proses pada  sistem,  apalagi  jika  digunakan  untuk mengupload persyaratan teknis pekerjaan konstruksi  yang  rata-rata  mempunyai ukuran  file  yang  besar,  terutama  file spesifikasi teknis dan file gambar rencana pekerjaan ” . Hal serupa juga dikuatkan oleh pokja pemilihan  yang  sering  ditugaskan  untuk mengupload  dan  mendownload  file  melalui sistem SPSE, dia menyampaikan bahwa :
“Sering  sekali  terjadi  kendala  dalam upload  (mengunggah)  dan  mendownload (mengunduh) dokumen, mengingat banyak  dokumen  yang  harus  di-upload dan di-download dan semuanya ada pada sistem  pengadaan  barang/jasa  secara ektonik.  Jika  akses  internet  yang kecepatannya  rendah  akan  memakan waktu  yang  lama  dalam  mengupload (mengunggah)  dokumen  tender  dan mendownload  (mengunduh)  dokumen penawaran peserta, khusunya jika ukuran file tersebut >100Mb ” .
Dari  berbagai  pernyataan  terkait dengan  teknologi  yang  di  gunakan  dalam pelaksanaan e-procurement
dapat disimpulkan  bahwa  sisi  teknologi  ini  terjadi kendala  dari  Kecepatan  akses  internet  yang rendah sehingga terkadang masih lambat serta kapasitas server yang terbatas. Hal ini menjadi
kendala  bagi  Pokja  Pemilihan/Penyedia  Jasa saat  proses  upload  dan  download  dokumen tender.

## Faktor-faktor  Penghambat  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik
1. Bidang SDM
Masih  banyak  pegawai  yang  belum menguasai  dan  memahami  program  aplikasi SPSE  (Sistem  Pengadaan  Secara  Elektronik),
sehingga  diperlukan  pelatihan  khusus  yang lebih  intens.  Masih  banyak  pegawai  yang belum memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  karena  susahnya untuk  lulus  Ujian  sertifikasi  pengadaan barang/jasa pemerintah
2.Bidang Teknologi
Kecepatan  akses  internet  yang terkadang masih lambat serta kapasitas server yang  terbatas.  Hal  ini  menjadi  kendala  bagi Pokja  Pemilihan/Penyedia  Jasa  saat  proses upload dan download dokumen tender.

## KESIMPULAN
1. Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/jasa  secara elektonik pada satuan kerja pelaksanaan jalan nasional  Provinsi  Kalimantan  Tengah    telah dilakukan  sejak  beberapa  tahun  terakhir.
Seluruh  tahapan  lelang  secara  elektonik  itu melalui  proses  yang  panjang  yakni  dengan  14 tahapan yang semuannya tranparan menggunakan  sistem  yang  bisa  diakses  untuk publik. 2. Faktor  penghambat  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-
procurement)  pada  satuan  kerja  pelaksanaan
jalan  nasional  Provinsi  Kalimantan  Tengah yaitu :
a. SDM,  yaitu  kurangnya  keahlian  dalam menjalankan  aplikasi  Sistem  Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta kurangnya pegawai yang memiliki Sertifikat Pengadaan  Barang  Jasa  yang  merupakan syarat  mutlak  untuk  menjadi  Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
b. Teknologi,  kapasitas  jaringan  internet yang  menyebabkan  kecepatan  akses internet menjadi lambat.

## SARAN
1. Dari segi SDM dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi  mengenai  Tender  Elektronik  (e- procurement), meningkatan kegiatan pelatihan  tentang  pelaksanaan  pengadaan barang/jasa  pemerintah  agar  pegawai  dapat lulus  ujian  sertifikasi  pengadaan  barang/jasa pemerintah,
meningkatkan jumlah honor/tunjangan  yang  diterima  pelaku pengadaan (pokja/pejabat pengadaan) sehingga lebih  memberikan  semangat  kepada  pegawai untuk  terlibat  dan  lebih  mendalami  ilmu tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Dari  segi  teknologi,  perlu  menambah bandwitdh internet dan kapasitas server SPSE, perlu disediakan jaringan internet khusus bagi pokja/pejabat  pengadaan  sehingga  hanya pokja/pejabat  pengadaan  itu  saja  yang menggunakan akses internet khusus tersebut, tidak  berbagi  dengan  pegawai  lain  yang  tidak terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa.

## REFERENSI
Anggara, Sahya. (2012). Ilmu Administrasi Negara. Bandung : CV.Pustaka Setia. Agustino,  Leo.  (2014).  Dasar-Dasar  Kebijakan
Publik. Bandung: CV.Alfabeta.
Mulyadi Dedy. (2015). Studi Kebijakan Publik dan
Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
Nurchana,  A.  R.  A.  (2014).  Efektivitas  E- Procurement  dalam  Pengadaan  Barang/Jasa (Studi  terhadap  Penerapan  E-Procurement dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  di  Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Administrasi
Publik 2(2), 355-359. Pasolong,harbani.  (2013).  Teori  Administrasi
Publik. Bandung: CV.Alfabeta.
Safari,  Faruq.  (2020).  Manajemen  Pengendalian
Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Kantor Wilayah Kementerian  Agama  Provinsi  Kalimantan Tengah.  Tesis.  Universitas  Muhammadiyah Palangkaraya.
Tahir  Arifin.  (2014).  Kebijakan  Publik  & Transparansi  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah. Bandung : Alfabeta.
Tombak,  Albert.  (2018).  Sistim  Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kota  Palangka  Raya.  Tesis.  Universitas
Muhammadiyah Palangkaraya. Wahab,  Solichin  Abdul.  (2015).  Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Penyusunan  Model-Model  Implementasi Kebijakan Publik. Malang : Bumi Aksara.
Widodo,    Joko.      (2016).  Analisis  Kebijakan Publik.  Malang : Media Nusa Creative. Winarno,  Budi.  (2014).  Kebijakan  Publik  (Teori, Proses dan Studi Kasus). Caps. Yogyakarta.