## PAncASILA DAn JIHAD AKADEMIK: PErAn PErgUrUAn TInggI DI YogYAKArTA DALAM PEngUATAn IDEoLogI PAncASILA
Fathorrahman* fathorrahman@uin-suka.ac.id

## Abstract
This article discusses the role of higher education institutions in Yogyakarta in bolstering Pancasila’s public image through academic and non-academic approaches. Through various activities to strengthen Pancasila, three universities such as UIN Sunan Kalijaga, UGM, and UNY used academic formulas such as Focus Group Discussions which involved several groups to socialize the importance of implementing Pancasila in the life of the nation and state. In addition, there are other non-academic media such as Pancasila petitions and the use of social media as a way of improving Pancasila so that the millennial generation can recognize the ideology and historical values   of Pancasila. To explain the progress of the three universities, the writer presents two questions; how is the role of science played by universities to improve Pancasila? What attempts are made by tertiary institutions to inspire academic and non-academic views? This study used a qualitative approach with the form of field research (field research) which took place in Yogyakarta. In my view, what the three universities did, became an“academic jihad” which was carried out periodically and represented the seriousness of universities in Yogyakarta to uphold the principles   of Pancasila in people’s lives.

## Keywords: Pancasila, Jihad, Universities,

## Abstrak
Tulisan ini menjelaskan keberadaan perguruan tinggi di Yogyakarta dalam melakukan penguatan pancasila di ruang publik dengan cara dan pendekatan akademik dan non akademik. Melalui berbagai kegiatan penguatan pancasila, tiga perguruan tinggi seperti UIN Sunan kalijaga, UGM, dan UNY menggunakan formula akademik seperti  Focus  Group  Discussion  yang  melibatkan  banyak  kalangan  untuk  mensosialisasikan  pentingnya penerapan  Pancasila  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Selain  itu,  ada  media  lain  yang  bersifat non-akademik  seperti  petisi  pancasila  dan  pemanfaatan  media  sosial  sebagai  sarana  penguatan  pancasila agar generasi milenial bisa memahami filosofi dan nilai kesejarahan pancasila. Untuk menguraikan kiprah ketiga perguruan tinggi tersebut, penulis menyajikan dua pertanyaan; bagaimana peran ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk melakukan penguatan pancasila? Upayaapa saja yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk memprofelirasi pandangan akademik dan non-akademik? sebagai pintu masuk untuk menganalisis peran mereka dalam menguatkan pancasila di ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang mengambil lokasi di Yogyakarta. Menurut penulis, apa yang dilakukan oleh ketiga perguruan tinggi tersebut, menjadi sebuah “jihad akademik” yang  dilakoni  secara  berkala  dan  mencerminkan  kesungguhan  perguruan  tinggi  di  Yogyakarta  untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat.

## Kata Kunci: Pancasila, Jihad, Universities
* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

## PEnDAHULUAn
Dalam berbagai penelitian dilansir temuan perihal kerentanan perguruan tinggi
yang dipapar oleh aksi-aksi anti-Pancasila yang dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu. Dengan cara meresonansikan politik identitas yang bernuansa keagamaan tertentu
maupun  afiliasi  ideologis  dengan  gerakan transnasional, kelompok-kelompok tersebut melakukan indoktrinasi ke berbagai peguruan tinggi untuk menanamkan benih ideologinya. 1
Kelompok-kelompok tersebut mempunyai varian gerakan yang beragam. Setidaknya ada tiga varian gerakan yang selama ini dilakukan dan direspons oleh para penganutnya. Pertama, kelompok Muslim revivalis yang tampil dengan ciri yang legal-formal. Kedua, kelompok Muslim yang menggunakan pola doktriner sebagai cara penyampaian ajaran keagamannya. Ketiga, militan untuk memperkuat barisan pendorong syari’ah sebagai cita-cita dasar Negara Indonesia. 2
Secara elaboratif ketiga varian gerakan tersebut dapat dijelaskan bahwa ciri legal formal dimanifestasikan melalui penampilan Islam secara literlek dan harus sesuai dengan tata aturan dan tuntunan hukum Islam. Ciri doktriner ditampilkan dengan cara memahami
1 Hasil penelitian Anas Zaidi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Mahasiswa Islam dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia (2015).  Hasil penelitian Anas Zaidi semakin diperkuat oleh survey berbagai lembaga seperti survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Wahid Institut, dan Lembaga Alvara. Dari sekian hasuil survey tersebut, ada benang merah serupa yang dihasilkan oleh semua lembaga survey bahwa di Negara ini kian bercokol beberapa kelompok yang beririsan dengan ideology agama tertentu yang berupaya menghembuskan nalar radikalismenya sebagai cara untuk membuat perlawanan terhadap ideology Negara Indonesia yang selama ini sudah dilandasi dengan Pancasila. Selain itu, untuk memahami pola gerakan transnasional yang melingkuputi di berbagai lembaga pendidikan baca, Abd. Rachman Assegaf, “Gerakan Transnasional Islam dan Globalisasi Salafi di Islamic Center bin Baz Yogyakarta”, Jurnal Millah, Vol. XVI, No. 2, Februari( 2017): 149-171. Selanjutnya, untuk mengetahui rekam jejak pengaruh transnasionalisme di Indonesia, baca Aksa, “Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah dan Pengaruhnya di Indonesia,” Jurnal Yupa: Historical Studies Journal, Nomor 1, Januari (2017):7-14.
2 Haedar Nashir, Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 70. Temuan Haedar Nasir beririsan dengan banyak kajianpeneliti lainnya yang menghasila tesa yang senada. Baca, Noorhaidi Hasan, “The Salafi  Movement  in  Indonesia:  Transnasional  Dynamic  and Local  Development,” Jurnal  Comparative  Studies  of  South  Asia And Middle East , Vol. 27, tahun (2007):83-94. Baca pula Ahmad Asrori, “Radikalisme di Indoensia: Antara Historisitas dan Antropisitas,” Jurnal  Kalam:Jurnal  Studi  Agama  dan  Pemikiran Islam, Volume 9, Nomor 2, Desember  (2015):253-266.
dan mempraktekkan Islam serba mutlak dan kaku. Sedangkan ciri militan ditunjukkan melalui sikap keagamaan yang bersemangat tinggi hingga berhaluan keras. Melalui ketiga ciri tersebut, kelompok gerakan syari’ah bersikeras menolak Pancasila sebagai dasar Negara dan bersikukuh ingin menjadikan syari’ah sebagai penggantinya. 3
Di tengah masifnya gerakan kelompok- kelompok tertentu yang menggunakan agama sebagai jaringan perlawanan untuk membangun narasi atau mosi ketidakpercayaan kepada Pancasila, berbagai komponen seperti perguruan tinggi perlu menciptakan konsolidasi pengetahuan untuk menyampaikan informasi dan kemelekan sejarah kepada publik. Hal ini penting dilakukan agar semua pihak menyadari bahwa pancasila adalah titik temua semua ajaran dan idologi yang paling cocok dengan rakyat Indonesia.
Perguruan tinggi, yang selama ini fokus dalam produksi pengetahuan dan mendidik mahasiswa agar mampu berfikir secara kritis dan komprehensif, perlu merancang sebuah kegiatan akademik yang bisa memperkuat pancasila melalui produksi pengetahuan yang bisa mencerahkan bagi masyarakat. Terlebih lagi, perguruan tinggi yang berada di sebuah  tempat  yang  secara  geografis  sangat mendukung bagi pendulangan produksi pengetahuan yang strategis bagi penguatan Pancasila.
Yogyakarta yang selama ini dikenal sebagai kota pendidikan karena ditopang keberadaan perguruan tinggi yang begitu menjamur di kota ini, maka menjadi keniscayaan bagi segenap sivitas akademiknya untuk menginisiasi berbagai kegiatan akademik yang berdampak
3 Syaiful Arif, “Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila,” Jurnal Keamanan Nasional , Vol. 2,(1),  (2016):19-33.
pada penguatan Pancasila. Setidaknya, unjuk kehadiran perguruan dalam memperkuat pancasila bisa menjadi media pertahanan sekaligus  “serangan  balik”  ( counter attack ) terhadap berbagai kelompok yang selama ini merongrong pancasila dengan segenap pola indoktrinasinya. 4
Secara empiris, dalam beberapa tahun terakhir ini, berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta sudah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka penguatan Pancasila melalui aneka jenis program. Mulai kegiatan yang bersifat pengerahan massa sebagai titik sambung emosi kepercayaan publik tergadap pancasila hingga kegiatan yang berciri akademik berupa seminar dan diskusi berkala secara intens dan serius. Berangkat dari berbagai peran yang dilakukan perguruan tinggi di Yogyakarta tersebut, penelitian ini mencoba mengkaji lebih mendalam bagaimana peran ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk melakukan penguatan pancasila? upaya apa saja yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk memprofelirasi pandangan akademik dan non akademik?
Dalam kaitan ini, untuk menjelaskan gerakan penguatan pancasila yang dilakukan Perguruan Tinggi di Yogyakarta, penulis menganalisisnya dengan pendekatan sosiologi pengetahuan. 5 Pendekatan ini penting digunakan untuk meneropong jalinan epistemologis yang dilakukan oleh beberapa perguruan tinggi baik secara akademik maupun non akademik. Selain itu, melalui pendekatan
4 Supriyono, “Membangun Karakter Mahasiswa Berbasis Nilai-nilai  Pancasila  Sebagai  Resolusi  Konflik,” Jurnal Edutech , Vol.1 (3), (2014):325-342.
5 Karl Mannheim, Ideology  and  Utopia:  an  Introduction  to the  Sociology  of  Knowledge, (London: Routledge & Kegan Paul, Ltd, (1954), hlm. 237. Sebagai pembanding baca juga, Berger, Peter and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge . New York: Doubleday, (1966),hlm. 67-80.
ini penulis ingin menggambarkan bagaimana relasi pengetahuan yang diproduksi oleh perguruan tinggi untuk melakukan penguatan pancasila melalui konteks sosial dan ide-ide besar yang melatarinya.
Keterlibatan beberapa kampus seperti UIN Sunan Kalijaga, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Negeri Yogyakarta yang melakukan berbagai upaya dan cara penguatan pancasila di ranah publik, tentu berjalin kelindan dengan iklim akademiknya yang selain fokus dengan produksi ilmu pengetahuan, juga mengkorelasikan ilmu pengetahuan dengan konteks sosial. Oleh karena itu, keterjalinan ini menjadi sebuah irisan epistemologis dalam membangun paradigma integrative dalam memperkuat pancasila.
Pada titik ini, hemat penulis sosiologi pengetahuan  menjadi  kerangka  berfikir yang tepat untuk menggambarkan peran kelembagaan sekaligus menjelaskan ranah keterlibatan beberapa perguruan tinggi tersebut yang konsisten menguatkan Pancasila dengan berbagai cara, baik yang bersifat akademik, non-akademik, hingga berselera milenial.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan ( field  research ) yang mengambil lokasi di Yogyakarta. Lebih khusus lagi, penelitian ini mengkaji peran ketiga perguruan tinggi seperti UIN Sunan Kalijaga, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Negeri Yogyakarta dalam beberapa tahun ini dalam bidang penguatan pancasila.
Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, penulis melakukan observasi dan terlibat dan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh ketiga perguruan tersebut
serta melakukan wawancara dengan beberapa inisiator dari ketiga perguruan tinggi dalam melaksanakan berbagai kegiatan guna memperkuat narasi pancasila di ruang publik. Dari beberapa data yang penulis peroleh, lalu penulis analisis melalui tahapan analisis data yang direkomendasikan Huberman dan Miles yaitu, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verifying . 6
Ketiga tahapan analisis yang merujuk pada pemikiran Huberman dan Miles tersebut penulis jadikan sebagai panduan untuk menyeleksi berbagai data yang dibutuhkan. Selain itu, untuk memyempurnakan data yang penulis peroleh di lapangan, penulis juga menjadikan berbagai dokumen sebagai data penyeimbang agar terdapat akurasi dari sekian data yang penulis peroleh. Setelah itu, dari sekian data yang penulis anggap memadai dan cukup sebagai bahan untuk ditulis, lalu penulis memformulasikannya sebagai permasalahan yang layak untuk dianalisis dan disarikan berbagai temuan di dalam penelitian ini.
Di samping itu, untuk mempermudah proses analisis terhadap data yang ada serta beberapa permasalahan yang ada penulis menggunakan pendekatan sosiologis untuk menjawab ketiga pertanyaan sebagaimana berikut ini: 1) Bagaimana peran ketiga perguruan tinggi dalam melakukan penguatan pancasila di ranah publik? 2) Bagaimana membangun pola diskursus yang dialektis dalam memperkuat pancasila melalui kegiatan diskusi publik 3)Apa peran yang dilakukan perguruan tinggi dalam penguatan pancasila di era digital?
6 Matthew B. Miles., & A. Michael Huberman, “Data Management and Analysis Methods,” dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (ed.), Handbooks of Qualitative Research , (London: Sage Publications, 1994), hlm. 88-89.

## PETISI YogYAKArTA
Di Yogyakarta, berbagai perguruan tinggi merancang aneka ragam kegiatan untuk mengkristalisasikan spirit kepancasilaan sekaligus mengadakan berbagai kegiatan deradikalisasi terhadap berbagai ajaran yang selama ini menjadi pintu masuk sebaran paham-paham tertentu yang bertolak belakang dengan dasar negara Indonesia. Bahkan, tidak sedikit paham-paham tertentu juga  mengerangkai  cara  berfikir  ekstrem untuk menyerukan berbagai label negatif yang mengancam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa pernyataan misalnya ‘pemerintah kafir’, ‘ ṭāgūt ’, ‘zalim’, dan banyak ungkapan satir lainnya.
Menyikapi kemunculan gerakan yang bertolak belakang dengan spirit kepancasilaan tersebut, berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta merespons secara taktik dan strategis dengan melibatkan berbagai stake holder dan masyarakat agar bisa mengantisipasi sebaran kelompok-kelompok anti-Pancasila tersebut. Di antara cara penangkalan yang dilakukan adalah memiliki beragam varian baik yang berpusat pada: pertama , penguatan pemahaman kepancasilaan yang sebenarnya selaras pula dengan spirit keberagamaan. Kedua , kegiatan yang berpusat pada penguatan kajian dan seremonial. Ketiga , penguatan Pancasila melalui pola pembelajaran bagi mahasiswa. Keempat , pelibatan segenap civitas akademik, utamanya mahasiswa dalam serangkai kegiatan penyebar-luasan nilai-nilai dan spirit Pancasila di ruang publik. Kelima, pencanangan deklarasi sebagai simpul penguat kesadaran berpancasila bagi masyarakat Indonesia. 7
7 Wawancara dengan Pak Sindung selaku penggagas acara Petisi Yogyakarta 6 Juli 2017
Pada tanggal 2 Mei 2017, sejumlah elemen masyarakat Yogyakarta membacakan petisi Yogya di halaman Pendopo Taman Siswa. Ada tiga poin penting yang ditegaskan dalam petisi tersebut. Pertama , menuntut dikembalikannya pendidikan Pancasila pada semua jenjang dan jenis pendidikan di seluruh Indonesia. Kedua , menyerukan kepada keluarga berperan aktif menanamkan dan mengamalkan nilai- nilai Pancasila dalam kehidupan sehari- hari. Ketiga , menyerukan kepada semua pemangku kepentingan baik negara, anggota masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, organisasi sektoral, organisai profesi untuk bersinergi menghidupi, merawat dan menjaga semangat Proklamasi 17 Agutus 1945. 8
Dalam kaitan ini, petisi Yogya yang dikoordinir oleh Sindung Tjahyadi tersebut memberikan dua penanda sekaligus yang perlu  direfleksikan  bersama  oleh  kita  semua. Pertama ,  secara  filosofis,  ketiga  point  yang termuat dalam Petisi Yogya ingin menggugah kesadaran sublimatik kita dalam berbangsa dan  bernegara.  Di  mana,  filosofi  kehidupan yang harus ditanamkan dalam ruang gerak berbangsa dan bernegara harus mengacu kepada Pancasila. Bahkan, Pancasila perlu dijadikan sebagai titik temu kosmologis ( kal ī matun  saw ā’)  yang  menghubungkan beragam perbedaan yang terbentang pada wilayah agama, etnis, ras, suku, dan berbagi jenis kelompok lainnya. 9 Oleh karena itu, untuk melestarikan Pancasila sebagai pandangan dunia ( world view ) dalam berbangsa dan bernegara, dibutuhkan dukungan dan
8 Wawancara dengan Pak Sindung selaku penggagas acara petisi Yogyakarta 6 Juli 2017
9 Nurchalis Madjid, Islam,
Komederenan, dan Keindonesiaan, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 250.
kerjasama transformasi pengetahuan dari berbagai elemen seperti pendidikan, keluarga, dan ruang-ruang perjumpaan sosial lainnya.
Kedua, secara sosiologis, Petisi Yogya merupakan semacam perlawanan kultural terhadap praktik politik kekuasaan yang selama ini sudah mengedepankan egosentrisme identitasnya. Baik identitas yang berbaju agama, politik, etnis, dan beragam asosisi lainnya. Dalam kaitan ini, disadari atau tidak, politik kekuasaan yang terepresentasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), terutama sebagaimana yang terjadi di Jakarta, sudah menggiring emosi masyarakat pada titik sumbu parokialisme yang tidak sehat.
Munculnya gerakan radikalisme dalam bentuk perlawanan secara frontal terhadap ide-ide dan lembaga negara seperti Pancasila yang ingin dirubah kepada khilafah, UUD 45 yang ingin dirubah kepada ajaran syariah, dan lain-lainnya di altar pilkada Jakarta, dapat menyulut  stimulasi pergolakan masyarakat yang bila tidak diantisipasi dengan optimal akan berdampak pada retaknya bangunan keindonesiaan kita.
Di  samping  itu,  meminjam  cara  berfikir Richard Bulliet yang menggambarkan peran komunitas pinggiran dalam memperlihatkan peran pentingnya membangun peradaban keberagamaan tanpa struktur religius yang sentralistik 10 hemat penulis, sekelompok orang yang tergabung dalam petisi Yogya yang menyuarakan  pandangan  reflektifnya  perihal pentingnya penguatan Pancasila adalah bagian penting yang patut dicatat dalam sejarah pergerakan yang peduli terhadap eksistensi Pancasila sebagai jalan hidup ( way of life ) berbangsa dan bernegara.
10 Richard Bulliet, Islam: The View from The Edge, (New York: Columbia University Press, 1994), hlm. 70.
Apa yang dilakukan oleh para pelaku petisi Yogya mempunyai sandaran etik kebangsaan perihal bagaimana membangun kesadaran publik untuk turut serta memainkan peran strategisnya di republik ini. Setidaknya, melalui peran yang semula teranggit di level pinggiran dan mungkin tidak berhubungan dengan hirarki kekuasaan akan menjadi sebuah tapak sejarah yang akan terekam oleh memori masyarakat. Bahwa salah satu cara untuk merawat dan menguatkan Pancasila adalah melalui gerakan moral antar individu yang terkonsolidasi dalam rasa kepedulian yang sama—meskipun dalam jumlah kecil—untuk melahirkan sebuah eksemplar pernyataan yang monumental tentang Pancasila yang harus direvitalisasikan.
Dalam konteks ini pula, Petisi Yogya mempunyai  signifikansi  gerakan  sosial  yang tidak saja ingin mereaktualisasi semangat kewarganegaraan yang dilandasi Pancasila dan UUD 45. Akan tetapi, apa yang mereka lakukan juga ingin menggugah berbagai kelompok mayoritas diam ( silent majority ) agar turut andil dalam menggerakkan massa untuk menjaga Pancasila dari rongrongan dan ancaman berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebab, diakui atau tidak, hadirnya kelompok- kelompok kecil yang berbendera ajaran transnasional seperti wahabi, khilafah, maupun pahan radikalisme lainnya saat ini sudah mulai melakukan unjuk diri ( show of force ) di ruang publik dan secara terang-terangan ingin mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok yang siap menggerus dasar negara: Pancasila.
Hal ini bisa diamati pada peristiwa beberapa waktu lalu, ketika sekelompok orang yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ingin melakukan semacam halaqah
nasional di berbagai tempat di Yogyakarta. Untungnya, beberapa unsur masyarakat dan pemerintah langsung sigap dan mencegah kehadiran HTI untuk melakukan acara apapun di ruang publik. Kendati demikian, lepas dari tertolaknya kegiatan HTI di beberapa tempat resmi dan akhirnya memilih pantai Parang Tritis sebagai tempat pertemuannya, patut diwaspadai bahwa kali ini bisa jadi kehadiran HTI ditolak. Tapi, tidak menutup kemungkinan HTI akan menggunakan banyak cara agar berbagai hajatnya bisa terselenggara dengan sempurna di tempat-tempat publik yang menjadi perhatian massa. 11
Oleh karena itu, mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan ditempuh oleh HTI atau kelompok-kelompok lain yang akan merongrong dasar negara, maka gerakan sosial seperti Petisi Yogya perlu digalang dan dilangsungkan secara intensif, massif, dan sistemik. Setidaknya, Petisi Yogya menjadi pengingat memori kita bahwa Pancasila adalah harga mati yang tidak bisa dirubah sekaligus menggugah siapapun untuk sama-sama terlibat ( enggagment ) dalam menjaga Pancasila dan UUD 45.
Dengan demikian, maka Petisi Yogya yang berlangsung beberapa hari yang lalu dan meskipun hanya dihadiri oleh segelintir orang, namun pesan moral yang disampaikan dalam petisi Yogya yang tercakup dalam tiga poin merepresentasikan suara rakyat ( vox  populi ) yang semoga direstui pula sebagai suara Tuhan ( Vox Dei ). Keterpaduan suara rakyat dalam satu irama yang bernafaskan pancasila dan melebur dalam sebuah perasaan esoterik, bahwa ada pancaran Tuhan (teofani) yang bersemburat dalam ‘wajah’ Pancasila—sebagaimana
11 Ainur Rofik, Membongkar Proyek Khilafah Hizbut Tahrir di Indonesia, (Yogyakarta: LKiS, 2012), hlm. 130-135.
dinyatakan dalam sila pertama—bukan mustahil untuk diakui bersama, sesungguhnya Pancasila bukan saja warisan sejarah yang lahir dari pergulatan akal budi para pemikir seperti M. Yamin, Soekarno dan 8 orang tim perumus yang tergabung dalam BPUPKI. Akan tetapi, lebih dari itu, Pancasila adalah sebuah ‘takdir’ yang diperuntukkan bagi rakyat Indonesia sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan sebagai jalan untuk berbuat kebajikan antar sesama. 12
Melalui Petisi Yogya ini, Indonesia dengan segala bangunan kebangsaannya (Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) selalu kita jaga dan kita rawat sepenuh hati dan daya bakti pada negeri: Indonesia sebagai Ibu Pertiwi. Itulah seruan moral yang dicanangkan oleh para pemangkunya dalam mendeklarasikan gerakan berkesadaran Pancasila di setiap ruang publik. 13
Dalam kaitan ini, kegiatan petisi yang diinisiasi oleh pelaku pendidikan di perguruan tinggi dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat merupakan restorasi kultural yang ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa Pancasila adalah jalan lempang menuju kebahagiaan yang harus dilestarikan bersama. 14
Pelibatan masyarakat dalam acara petisi ini, menurut para penggagasnya secara tidak langsung ingin mengajak segenap komponen masyarakat agar membangunan sistem imunitas kebangsaan dalam menjaga Pancasila dari setiap rongrongan yang menggunakan baju agama dan separatisme lain yang secara
12 M. Alifudin Ikhsan, “Nilai-nilai Cinta Tanah Air dalam Perspektif  al  Qur’an,” Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan (JIPPK) , Vol2 (2), (2017):108-114.
13 Wawancara dengan Pak Sindung selaku penggagas acara Petisi Yogyakarta 6 Juli 2017
14 As’ad Said Ali, Negara  Pancasila:  jalan  Kemaslahatan Berbangsa , (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 90.
nyata ingin membuat kegaduhan di Republik ini.
Meskipun secara kuantitas, jumlah partisipasi masyarakat yang terlibat dalam acara petisi Yogyakarat sebagai sarana penguatan pancasila tidak menyerupai aksi- aksi demonstrasi yang akhir-akhir ini sangat marak terjadi 15 , namun secara esensial, gerakan petisi ini selain menggugah kesadaran masyarakat agar proaktif dalam menjaga Pancasila, juga menjadi diplomasi kultural perguruan tinggi agar terjalin kerjasama kebangsaan dan kerakyatan. Dengan cara demikian, perguruan tinggi akan bisa berbaur dengan masyarakat dan membudidayakan sebuah tradisi keguyuban dan kegotong- royongan. Sebuah sikap sosial yang diakui oleh presiden Sorkarno menjadi filosofi dasar Pancasila.
Dengan demikian, ketika sikap sosial berupa gotong royong bisa digunakan sebagai sarana pelibatan empatik antara perguruan tinggi dengan masarakat, tidak menutup kemungkinan dalam banyak hal akan terjalin kerjasama konstruktif lainnya. Apalagi, kerjasama yang menjalinkan emosional grup masyarakat dan perguran tinggi berkaitan dengan penguatan Pancasila, di mana tugas ini menjadi kewajiban sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pepatah “ gayung  bersambut ” semua pihak tentunya akan terlubat secara sinergis dan saling bahu-membahu.
Dalam kaitan ini, Petisi Yogyakarta yang bertujuan sebagai sarana seruan moral penguatan Pancasila akan menjadi peristiwa monumental yang di masa akan datang bisa jadi akan menorehkan menara harapan yang
15 Seperti aksi 212, 411, dan berbagai aksi lain yang menggunakan isu populisme untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah.
menginspirasi banyak kalangan. Bahkan, melalui kegiatan sederhana semacam ini, apa yang diharapkan banyak pihak agar semua kalangan bisa berjalin erat dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila akan terwujud. Dengan catatan, perguruan tinggi selalu komitmen dan konsisten dengan kegiatan akademik yang melibatkan masyarakat.
Selain itu, keterlibatan perguruan tinggi yang berbaur dengan masyarakat dalam sharing kegiatan seperti Petisi Yogyakarta yang diselenggarakan secara massa di luar arena kampus, tentu juga tidak mengecilkan peran dirinya sebagai lembaga produski pengetahuan yang berisi konsep dan teori. Oleh karena itu, berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta menggunakan habitus utamanya, yaitu diskusi dengan segala bentuknya sebagai sarana untuk memperkuat Pancasila. Melalui acara diskusi ini diharapkan bisa muncul gagasan-gagasan brilian perihal metode dan pendekatan yang sangat taktis dalam merealisasi berbagai program penguatan pancasila. 16
Dalam beberapa tahun ini, tercatat berbagai kegiatan diskusi yang diprakarsai berbagai perguruan tinggi, baik yang dilakukan secara inpedenden maupun atas prakarsa bersama dengan berbagai pihak lain dalam rangka memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

## FgD SEBAgAI HABITUS PEngUATAn PAncASILA
Berbagai kegiatan Focus  Group  Discussion (FGD) yang dilaksanakan di berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta diakui oleh banyak pihak sebagai model kristalisasi pancasila di ruang publik. Di UIN Sunan kalijaga diselenggarakan
16 Darji Dharmodiharjo, Pendidikan  Pancasila  di  Perguruan Tinggi , (Malang: IKIP Malang, 1985), hlm. 67-70.
FGD pada tanggal 11 Desember 2017 yang dihadiri oleh beberapa pakar kebangsaan di antaranya adalah Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA, P.hD (Rektor UIN Sunan Kalijaga), Drs. Sugiyanto Harjo Semangun, M.Sc, (Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Komisariat DIY),  Dr. Budhy Munawar Rakhman, MA ( The Asian Foundation ), dan Dr. Badrun Alaena, M.Si (Ketua PSPBN UIN Sunan Kalijaga).  Selain berbagai pemateri tersebut, FGD ini dihadiri pula oleh segenap akademisi di lingkungan UIN Sunan kalijaga yang selama bertahun-tahun memberikan konsen pemikiran di bidang kebangsaan dan keindonesiaan. 17
Dalam FGD yang diselenggarakan di UIN Sunan Kalijaga ini ada gagasan yang menaruk yang disampaikan oleh Rektor UIN Sunan Kaljaga, Prof. Yudian Wahyudi, bahwa selama ini ada pemahaman yang keliru tentang pendudukan Indonesia sebagai negara bukan agama dan negara bukan sekuler. Hal ini sebagaimana banyak dikupas di berbagai tulisan. 18 Pemosisian Indonesia yang semacam ini justru menjerembabkan Indonesia sebagai negara yang tidak jelas identitasnya. Menurut Prof, Yudian, sesungguhnya yang benar adalah Indonesia adalah negara religius plus sekuler sekaligus.
Dalam kaitan ini, ‘religius plus sekuler’ sekaligus bukan berarti difahami sebagai religius secara normatif dan kaku sebagaimana yang seringkali ditunjukkan oleh sebagian kelompok agama tertentu yang berpikiran positifistik.  Akan  tetapi,‘religius’  di  sini
17 Penulis terlibat langsung sekaligus mengobservasi dinamikan kegiatan FGD yang dilaksanakan pada 11 Desember 2017sebagai jihad akademik untuk memperkuat Pancasila di ranah publik
18 Di antara tulisan yang menjelaskan bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler adalah As’ad Said Ali, Negara Pancasila ., hlm. 60.
didudukkan pada wilayah substansi, dimana yang kita serap adalah kandungan nilai kemajuan yang dinamis dalam agama. Demikian pula, dalam hal sekuler yang dimaksud adalah sekularitas yang dapat menyikapi segala aspek kehidupan secara proporsional dan profesional. Dengan kata lain, menurut Prof. Yudian.‘sekuler’ adalah sunnatull ā h yang berkaitan dengan hukum-hukum alam yang menjadi prasyarat bagi kita dalam menghadapi realitas sosial. Semisal, apabila kita ingin menginginkan kekayaan maka kita harus bekerja dan tidak cukup hanya dengan berdoa.
Di samping itu, ‘religius plus sekuler’ dapat dicermati dalam  sila ke-1 Pancasila yang menegaskan pengakuan akan keesaan Tuhan. Hal ini menjadi ruang refleksi bagi kita untuk mengekspresikan aspek religiusitas dalam keseharian. Namun demikian, religiusitas ini tentu tidak menutup diri untuk menghargai dan menghormati pemeluk agama yang lain. Dengan cara ini,sebagai rakyat yang menjalani kehidupan bernegara yang satu sisi mengakui keberadaan agama sekaligus mengakui pentingnya sekularitas dalam menjalani kehidupan, maka kita bisa saling menciptakan sarana sosial yang memungkinkan kita bisa saling menghargai, menghormati, dan saling mengasihi. 19
Dengan demikian, Prof. Yudian menegaskan bahwa ketika Pancasila yang kita anut sebagai ideologi juga dinafasi oleh ‘agama plus sekuler’, iadapat menyatukan segala macam perbedaan, keragaman, termasuk dalam aspek kepemelukan agama pihak lain. Pikiran semacam ini tentu menjadi gagasan brilian yang perlu diapresiasi dan
19 Sunoto, Mengenal  Filsafat  Pancasila  Pendekatan  Melalui Sejarah dan Pelaksanaannya , (Yogyakarta: PT. Hanimdita, 1984), hlm. 80.
diresonansikan ke wilayah publik bahwa Indonesia dengan segala ciri khasnya menjadi negara yang satu sisi bisa mengakomodasi berbagai kepentingan religiusitas yang dianut oleh masing-masing pemeluknya, namun di sisi lain bisa menerima kerja-kerja profan sebagai landasan epistemologi sekularitas yang memungkinan rakyat Indonesia bisa bekerja secara proporsional daam mencapai keinginannya.
Selain pikiran bernas Prof.Yudian yang disampaikan dalam FGD di UIN Sunan Kalijaga, juga ada paparan pemateri FGD yang lain yang disampaikan oleh Budhy Munawar Rahman. Dalam pemaparannya di FGD, Budhy menyampaikan bagaimana menciptakan konsep pendidikan Pancasila yang sesuai dengan konteks kekinian. Menurutnya Asian Foundation bekerjasama dengan sebuah yayasan telah mencetuskan pendidikan Pancasila dengan metode baru yang dikembangkan di berbagai perguruan tinggi.
Penggunaan metode terkini dalam penguatan pancasila menjadi sangat penting guna menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Sebab, tanpa menyesuaikan diri dengan sarana-sarana terkini, pesan luhur Pancasila tidak akan bisa dimanifestasikan ke dalam realitas sosial masa kini yang didominasi oleh generasi milenial dan sudah melek teknologi informasi. Setidaknya, melalui metode dan pendekatan zaman now , nilai-nilai Pancasila yang selama ini sudah disampaikan di berbagai kesempatan bisa menjangkau lapisan anak muda yang duduk di berbagai jenjang pendidikan. 20
Kehadiran dua intelektual di acara FGD di UIN Sunan Kalijaga menjadi atmosfer akademik
20 “Memahami Pancasila di “Zaman Now”,dalam kompas. com, diakses  05/02/2018
dalam mengembangkan berbagai cara efektif penguatan Pancasila. Setidaknya, FGD di UIN Sunan Kalijaga memperluas jangkauan metodologis untuk mempertautkan Pancasila dengan agama dalam kerangka paradigma integrasi dan interkoneksi yang selama ini sudah menjadi core values UIN Sunan Kalijaga. Hadirnya kegiatan FGD seperti yang berlangsung di UIN Sunan Kalijaga juga berlangsung di berbagai perguruan tinggi lainnya,di antaranya UGM yang melaksanakan FGD  dengan  mengundang  berbagai  figur publik seperti KH Zawawi Imron, Dr. Pudjo Semedi (Antropologi UGM) dan budayawan Emha Ainun Nadjib. Tujuan kegiatan FGD yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2017 guna mempertajam upaya memaknai kembali Pancasila di alam demokrasi. Seusai FGD, acara berikutnya disertasi dengan deklarasi kembali ke Pancasila yang diikuti oleh banyak tokoh di antaranya Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D., Ketua Dewan Guru Besar Prof. Putu Sudira, Ketua Senat Akademik Prof. Hardyanto Soebono, perwakilan dosen UGM I Made Andi Arsana, perwakilan tenaga kependidikan Erry Istianto, dan perwakilan dari mahasiswa Desi Cahya Widyaningrum.
Dalam FGD diUGM ini, masing-masing pembicara menyampaikan gagasannya guna mengejawantahkan pesan luhur pancasila dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan perguruan tinggi. Bahkan secara sistemik, kegiatan FGD disertai dengan kegiatan budaya yang semakin memperkuat hikmat kegatan FGD sebagai modal produksi pengetahuan kepancasilaan. Dengan dihadiri beberapa penyair kawakan semakin memperluas khazanah kajian dalam mendiskusi penguatan Pancasila dengan segala perspektifnya.
Dalam hal ini, tradisi akademik semacam ini menjadi daya tarik tersendiri yang semakin memperkuat taji intelektualitas perguruan tinggi dan concern dalampenguatan Pancasila. 21
Senada dengan UIN Sunan Kalijaga dan UGM, perguruan tinggi seperti UNY pun juga tak ketinggalan melaksanakan kegiatan diskusi berupa FGD dalam mengkaji dan membahas pancasila secara mendalam pada 15 Juni 2017. Acara ini melibatkan berbagai stake holder di UNY di antaranya Wakil Rektor UNY, LPPM UNY, LPPMP UNY serta Dekan Fakultas, Direktur PPs, Kajur dan Kaprodi di UNY lengkap dengan Dosen-Dosen dari Jurusan PKnH UNY dan perwakilan mahasiswa S1 dan S2 PPKn UNY. Dalam acara FGD ini, berbagai narasumber menyampaikan pandangannya bahwa nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan bangsa dan negara Indonesia saat ini seperti persoalan berkembangnya paham radikalisme.
Menurut penyelenggara FGD di UNY, fokus perhatian dalam diskusi adalah menjawab tantangan masa depan terkait dengan cara meretas ruang gerak paham radikalisme. Sebab, dalam berbagai penelitian dilansir banyak sekali temuan terkait dengan mewabahnya virus radikalisme di berbagai ruang kehidupan masyarakat, tak terkecuali lembaga pendidikan baik di level sekolah maupun perguruan tinggi.
Selain itu, secara intens FGD di UNY menyoroti banyak hal terkait dengan berbagai modus operandi paham radikalisme yang kian menyelinap ke berbagai aspek kehidupannya. Yang lebih ironis lagi, menurut berbagai pakar yang hadir dalam FGD di UNY, diam- diam radikalisme dijadikan sebagai tameng
21 Penulis terlibat langsung sekaligus mengobservasi dinamikan kegiatan FGD yang dilaksanakan di UGM pada 22 Mei 2017sebagai silaturahim kebangsaan lintas generasi dan profesi untuk memperkuat Pancasila
untuk mambangun trik dan taktik untuk mendominasi berbagai pihak yang dianggap bertentangan. Dengan kata lain, secara empiris, radikalisme menjadi teman tidur ( sleeping  partner ) oleh oknum tertentu untuk melanggengkan kekuasaan dan juga meraup keuntungan. Menjadi wajar bila radikalisme dalam perkembangannya tidak kian menyurut meski ditempuh dengan berbagai tindakan tegas yang melibatkan aparat pemerintah. Justru sebaliknya, radikalisme kian hari kian subur dengan segala varian pergerakannya.
Menyikapi kondisi sosial yang sangat miris ini, FGD di UNY menegaskan dan menyerukan kepada pemerintah agar serius menangani radikalisme bila menginginkan narasi Pancasila menjadi cara pandang kebangsaan yang komprehensif. Mustahil kiranya perguruan tinggi berkoar-koar pentingnya memperkuat pancasila di berbagai ruang, namun pemerintah masih bermain-main dengan radikalisme sebagai bancakan kepentingan.
Di luar ketiga perguruan tinggi tersebut, ada beberapa perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan FGD sebagai basis kristalisasi Pancasila di ruang publik. Bagi mereka, pelaksanaan FGD ini menjadi proses penyegaran pandangan dan pemikiran tentang Pancasila. Hal ini terlansir dalam kegiatan FGD yang dilakukan oleh Universitas Islam Indonesia (UII) pada tanggal 11 Juni 2017. Dalam acara ini, civitas akademika UII yang diantaranya Prof., Jawahir Thantowi menegaskan bahwa pentingnya menjadikan Pancasila sebagai landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Seiring menguatnya kelompok-kelompok puritan  yang  berafiliasi  dengan  ajaran transnasional seperti wahabi dan HTI yang
selalu berupaya ingin mengganti dasar Negara dengan ajaran mereka yaitu khilafah, maka menurut beberapa pakar hukum yang hadir dalam acara FGD di UII, sudah semestinya pemerintah melakukan tindakan pencegahan secara menyeluruh agar ruang gerak kelompok yang ingin menghianati pancasila bisa diatasi sekaligus merancang  program penguatan pancasila sebagai basis konstitusional yang dianut oleh seluruh rakyat Indonesia.
Itulah beberapa gambaran kesemarakan berbagai perguruan tinggi dalam melakukan kegiatan FGD sebagai ruang akademik dalam upaya mengkristalisasi Pancasila. Melalui FGD tersebut, berbagai perguruan tinggi ingin menyampaikan seruan moral kepada khalayak bahwa  disadari atau tidak, dalam konteks keindonesiaan, Pancasila adalah “rumah besar”  bagi  semua  komponen  masyarakat dengan segala latar belakang ideologi yang patut dijaga dan diyakini sebagai jalan hidup ( way of live ) menuju kedamaian ( assalam ). Bahkan, Pancasila merupakan dasar persatuan dan haluan kemajuan bangsa yang mampu membimbing setiap orang menjadi pribadi yang bersahaja.
Dalam kaitan ini, selain kegiatan FGD yang secara berkala dan intens dilakukan oleh perguruan tinggi, ada metode lain yang juga diinisiasi oleh perguruan tinggi agar memperluas jangkauan penguatan Pancasila. Di antara yang juga tak luput dari perhatian perguruan tinggi adalah merespons era digital sebagai ruang diskursus baru yang menuai kontestasi pandangan tentang Pancasila.
Masifnya pengguna internet, yang menurut survei sudah mencapai 126 juta orang dan rata-rata pemanfaat internet selama 3 jama per hari, maka menjadi keniscayaan pula
perguruan tinggi terlibat dalam memperluas proses penguatan Pancasila melalui kana- kanal digital yang selama ini sudah familiar di kalangan masyarakat Indonesia. Terlebih, generasi milenial yang secara umum mereka belum bersentuhan secara lansgung dengan berbagai program penguatan Pancasila sebagaimana yang pernah terjadi di masa kepemerintahan Soeharto. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemanfaatan dunia digital sebagai sebagai sarana perluasan metode penguatan Pancasila, maka perguruan tinggi juga merancang berbagai program kepancasilaan yang bisa menjangkau anak- anak muda masa kini dan masyarakat umum juga.

## PEngUATAn PAncASILA DI ErA DIgITAL
Dalam sebuah Dialog yang bertajuk “Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa: Tinjauan Lintas  Agama,”  pada  19  Agustus  2017,  di ruang Balai Senat UGM, Prof. Pratikno selaku akademisi UGM menyampaikan bahwa upaya penanama nilai-nilai Pancasila sebenarnya tidak cukup hanya lewat pendidikan, kursus, dan media massa dikarenakan jumlah informasi yang masuk ke generasi muda cukup masif di era dunia digital. Dengan tegas, Prof. Pratikno menyampaikan dalam forum itu bahwa pengenalan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh pendidik dan tokoh agama harus berorientasi pada selera anak muda. Oleh karena itu, perlu dicari metode yang efektif agar bisa memproduksi konten yang positif dengan metode yang lebih baik di era digital.
Dalam kaitan ini, Prof. Pratikno sesungguhnya ingin merespons perkembangan zaman yang semakin canggih. Selain itu, Prof. Pratikno ingin menegaskan juga bahwa di era digital ini, dalam menyikapi fenomena
kecerdasan buatan di era digital yang kian bergulir masif di setiap jengkal hubungan antar individu di dunia maya, maka perlu dipikirkan bersama—terutama oleh pemerintah— bagaimana menjadikan kecerdasan buatan sebagai sarana mengembangkan cara efektif untuk merevitalisasi Pancasila. 22
Berbagai pihak yang peduli terhadap kelestarian nilai-nilai pancasila perlu menggunakan kecerdasan buatan sebagai instrumen untuk merejuvenasi Pancasila agar menjadi paham dan ideologi kebangsaan kekinian yang dapat diketahui, dipahami, dan diresapi oleh warga kebanyakan, terutama kaum muda. Apalagi pergerakan generasi bangsa Indonesia sejak medio 90-an sudah masuk pada model generasi milenial seperti generasi Y, generasi Z, dan generasi native digital yang ruang interaksinya sudah dilingkupi oleh dunia tehnologi. 23
Seiring dengan adanya perluasan pervasive , dimana teknologi telah menyatu bagi setiap pelaku dan lingkungannya sehingga teknologi sudah menjadi bagian dari hidupnya dan kecerdasan buatan menjadi pandu pengaturan linimasa yang melampaui batas ruang dan waktu, 24 maka upaya merevitalisasi Pancasila perlu mengadaptasi pola jejaring digital untuk menyebarkan ideologi Pancasila.
Di tengah maraknya perdebatan panjang tentang pancasila di era digital, maka berbagai pihak di Yogyakarta menyerukan kesadaran bersama dan gerakan kolektif bagaimana menjadikan Pancasila sebagai pusat rujukan
22 Ignatius Haryanto, “Pancasila di tengah Jejaringan Informasi Global,” Jurnal Prisma, Edisi.2,(2018):  119-124.
23 Hanafi,  “Hakekat  Nilai  Persatuan  Dalam  Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga  Pancasila),” Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan (JIPPK), Vol.3 (1),(2018):  61. 24 Manuel  Castells,“The  Rise  of  the  Network  Society,” dalam The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. I . Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell.
atau tempat kembali untuk menimba wawasan dan jalan keluar. Melalui kesadaran untuk kembali kepada Pancasila ada nilai-nilai etis kebangsaan yang ingin diperjuangkan oleh masyarakat Yogja tentang pentingnya Pancasila. Bahkan, untuk menumbuhkan kesadaran ini, banyak pihak di Yogyakarta menggunakan unsur pengetahuan agama sebagai cara untuk meyakinkan kepada publik bahwa dalam konteks indonesia. Sebab hanya Pancasila-lah yang lebih tepat sebagai kiblat utama dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, menghadapi era digital perguruan tinggi di Yogyakarta melakukan kristalisasi Pancasila melalui dua aspek. Pertama , melakukan berbagai cara dan pendekatan milenial untuk meyakinkan masyarakat dan generasi muda agar bisa meyakini bahwa Pancasila adalah satu- satunya jalan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang obyektif. Di tengah keragaman suku, ras, agama yang ada di Indonesia, mustahil kiranya bila hanya menggunakan ajaran kelompok tertentu sebagai basis universalitas dalam membangun kehidupan. Oleh karena itu, menjadi Pancasila adalah satu-satunya pilihan yang harus disadari bersama.
Kedua, perguruan tinggi melakukan konsolidasi pergerakan ilmiah melalui berbagai metodenya, baik dengan cara membangun  afiliasi  kultural  berupa  petisi, cara inter-discourse berupa kajian dan diskusi secara mendalam yang menjadi habitus akademik perguruan tinggi, maupun metode pemanfaatan dunia digital bagai cara perluasan jangkauan penguatan Pancasila kepada masyarakat. Dengan upaya konstruktif
dan produktif ini, setidaknya perguruan tinggi sudah berperan penting bagi pelestarian dasar Negara dan konstitusi bernegara yang mengacu kepada Pancasila. 25

## KESIMPULAn
Dalam rangka melakukan pemberdayaan dan penguatan Pancasila di ruang publik, masing-masing sektor mempunyai gaya, cara, dan pendekatan yang beragam. Perguruan tinggi selaku lembaga pendidikan yang selama ini dipercaya sebagai agen perubahan menuju pencerdasan bangsa, tentu tak lepas dari habitus utamanya dalam melakukan berbagai upaya penguatan Pancasila. Yaitu, memanfaatkan atmosfer akademik sebagai mata rantai penyebaran ide-ide segar kepada masyarakat bahwa Pancasila adalah satu-satunya jalan dan lintasan dalam membangunan berbangsa yang beradab.
Untuk mengerangkai trayektori sosiologis dalam menempakan Pancasila di ruang publik maka perguruan menggunakan tiga cara agar bisa menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Pertama, menggunakan diplomasi kultural melalui penyelenggaraan ‘Petisi Yogyakarta’ dengan melibatkan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan titik sambung emosional bagi kepedulian bersama untuk memberdayakanPancasila. Di sisi lain, perguruan tinggi juga memanfataakn sumber daya akademiknya yang sangat terkait degan transformasi pengetahuan melalui ruang-ruang diskusi. Maka, berbagai focus group  discussion diselenggarakan sebagai cara pemantapan  cara  berfikir  dan  cara  pandang yang otentik dalam membangun lintas penguatan Pancasila.
25 Karsadi, Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Upaya Membangun Moral dan Karakter Bangsa (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 125.
Yang tak kalah pentingnya pula,erguruan tinggi juga menggunakan dunia digital dengan segala perangkat sebagai metode terkini dalam merancang program penguatan Pancasila. Hal ini penting dilakukan agar bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang secara umum sudah familiar dengan sosal media. Dengan cara ini, berbagai konten dan ajakan untuk memperkuat serta melakoni nilai- nilaiPancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi keniscayaan yang akan direalisasikan.
Melalui ketiga upaya tersebut, berbagai tantangan yang selama ini menjadi perusuh jalanan yang secara sistemik digerakkan sebagai perongrong Pancasila bisa diatasi dan disikapi secara kritis. Berbagai narasi seperti radikalisme, terorisme, dan eksktremisme lainnya yang bersembunyi di balik jubah agama bisa terendus dan dibatasi ruang gerak proliferasinya.
Dari hasil penelitian ini, yang mengangkat peran penguatan Pancasila melalui kristalisasi di ruang akademik guna meretas gerakan- gerakan yang selama meresonansikan anti- Pancasila, tentu ada beberapa unsur yang perlu ditindaklanjuti dan disempurnakan. Hal ini penting dilakukan agar riset tentang penguatan Pancasila selalu bergairah dan memicu semangat perguruan tinggi dalam memproduksi berbagai pengetahuan yang bermanfaat bagi kehiudpan berbangsa dan bernegara.[]

## DAFTAr PUSTAKA
Aksa, “Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah dan Pengaruhnya
di Indonesia,” Jurnal Yupa: Historical Studies Journal , Nomor 1, Januari 2017,
Ali, As’ad Said, Negara  Pancasila:  Jalan Kemaslahatan  Berbangsa , Jakarta: LP3ES,
2009.
Arif, Syaiful, “Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila”, Jurnal  Keamanan  Nasional , Vol. II, NO. 1, 2016.
Asrori, Ahmad, “Radikalisme di Indoensia: Antara Historisitas dan Antropisitas”, Jurnal Kalam:  Jurnal  Studi  Agama  dan  Pemikiran Islam, Volume 9, Nomor 2, Desember  2015,

## Assegaf, Abd. Rachman, “Gerakan
Transnasional Islam dan Globalisasi Salafi di  Islamic  Center  bin  Baz  Yogyakarta”, Jurnal Millah ,Vol. XVI, No. 2, Februari 2017. Berger, L. Peterdan Thomas Luckmann, The Social  Construction  of  Reality:  A  Treatise in  the  Sociology  of  Knowledge , New York:
Doubleday, 1966.
Bulliet, Richard, “ Islam: The View from The Edge , New York: Columbia University Press, 1994.
Castells, Manuel, TheRise  of  the  Network Society , The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. I . Cambridge, MA; Oxford,
UK: Blackwell.
Dharmodiharjo, Darji, Pendidikan  Pancasila  di Perguruan Tinggi , Malang: IKIP Malang, 1985.
Hanafi,  “Hakekat  Nilai  Persatuan  Dalam Konteks Indonesia (Sebuah Tinjauan Kontekstual Positif Sila Ketiga Pancasila),” Jurnal  Ilmiah  Pendidikan  Pancasila  dan Kewarganegaraan  (JIPPK), Vol.3, No.1, Juni 2018
Hasan,  Noorhaidi,  “The  Salafi  Movement  in Indonesia: Transnasional Dynamic and Local  Development”, Jurnal  Comparative Studies of South Asia And Middle East , Vol. 27,
2007.
Ignatius Haryanto, “Pancasila di tengah Jejaringan Informasi Global,” Jurnal Prisma ,
Edisi2,2018.
Ikhsan, M. Alifudin, “Nilai-nilai Cinta Tanah Air dalam  Perspektif  al  Qur’an,” Jurnal  Ilmiah Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan (JIPPK) , Vol.2, No.2, 2017.
Karsadi, Pendidikan  Pancasila  di  Perguruan Tinggi: Upaya Membangun Moral dan karakter Bangsa , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
Kartohadiprodjo, Soediman, Pancasila  sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia , Jakarta:
Gatra Pustaka, 2010.
Kompas.com “Memahami Pancasila di “Zaman Now”. diakses05/02/2018
Madjid, Nurchalis, Islam,  Komederenan,  dan Keindonesiaan , Jakarta: Paramadina, 1995.
Mannheim, Karl, Ideology  and  Utopia:  an Introduction  to  the  Sociology  of  Knowledge , London: Routledge & Kegan Paul, Ltd, 1954.
Nashir, Haedar, Islam  Syariat:  Reproduksi Salafiyah  Ideologis  di  Indonesia, Bandung: Mizan, 2013.
Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (ed.),
Handbooks  of  Qualitative  Research , London: Sage Publications, 1994.
Putri, Ardi Maharani, “Relevankah Pancasila dan Globalisasi? Mengungkap Hubungan
Pancasila dan Identitas Global,” Jurnal Ilmiah Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan (JIPPK), Vol.3, No.1, 2018.
Rofik, Ainur, Membongkar Proyek Khilafah Hizbut Tahrir di Indonesia , Yogyakarta, LKiS, 2012.
Sunoto, Mengenal  Filsafat  Pancasila  Pendekatan Melalui  Sejarah  dan  Pelaksanaannya , Yogyakarta: Hanimdita, 1984.
Supriyono, “Mermbangun Karakter Mahasiswa Berbasis Nilai-nilai Pancasila Sebagai Resolusi Konflik” Jurnal Edutech , Tahun 13, Vol.1, No.3, Oktober 2014,
Zaidi, Anas, Mahasiswa  Islam  dan  Masa  Depan Demokrasi  di  Indonesia , Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2015. =