Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober-Desember, 2023 |pp: 3398-3404 | DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1779

## Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kantor Desa Palewai
1) Widyawati, 2) Muhammad Hidayat Djabbari*, 3) Dewi Sulfa Saguni, 4) Sriayu Pracita, 5) Nimrah Rahmayanti Yusuf, 6) Hanif Kurniadi
1) 2) 3) 5) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia
4) Akuntansi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia
6) Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia
Email Corresponding: yytlmc@gmail.com*

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci:
Kualitas Pelayanan Pelayanan Publik
Pemerintah Desa
Penerapan Teknologi
Pengabdian Masyarakat Teknologi Informasi
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi,  informasi  dan  komunikasi,  tuntutan  akan  pelayanan publik  yang  lebih  baik  dan  efisien  semakin  meningkat  di  tingkat  desa  atau  pedesaan.  Penerapan teknologi, informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik  ini memberikan peluang besar bagi pengembangan  dan  pembangunan  wilayah  desa  atau  pedesaan.  Namun,  pemerintah  desa  sebagai garda  terdepan  dalam  memberikan  pelayanan  public  menghadapi  tantangan  dan  masalah kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  keterampilan  dan  pengetahuan  dalam  bidang teknologi,  informasi  dan  komunikasi.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  peningkatan  kapasitas sumber  daya  manusia  melalui  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  secara  berkelanjutan. Tujuan  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Kantor Desa Palewai. Metode  pelaksanaan  kegiatan  ini  dilakukan  melalui  tiga  tahapan  kegiatan,  yakni  tahap  persiapa, tahap  penentuan  kegiatan,  dan  tahap  pelaksanaan  kegiatan.  Hasil  dari  pengabdian  ini  berupa rekomendasi penggunaan website sebagai media publikasi, pemanfaatan  teknologi, informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik, dan alokasi anggaran untuk sarana dan prasarana yang dapat menunjang  penerapan  teknologi,  informasi  dan  komunikasi.  Artikel  ini  sangat  penting  untuk dijadikan  rujukan  dalam  melaksanakan  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masayarakat  khususnya berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pada pemerintah desa.

## ABSTRACT
Keywords:
Service Quality Public Services
Village Government
Technology Implementation
Community Service
Information Technology
With the development of technology, information, and communication, the demand for better and more  efficient  public  services  is  increasing  at  the  village  or  rural  level.  The  implementation  of technology, information, and communication in public services provides significant opportunities for the development and progress of rural areas. However, village governments, as the front line in providing public services, face challenges and issues due to the lack of human resources with skills and knowledge in the fields of technology, information, and communication. Therefore, efforts are needed to enhance human resource capacity through sustainable community service activities. The goal  of  this  community  service  activity  is  to  enhance  the  quality  of  public  services  through  the application  of  information  and  communication  technology  at  the  Palewai  Village  Office.  The implementation method of this activity consists of three stages, namely the preparation  stage, the activity  determination  stage,  and  the  activity  implementation  stage.  The  results  of  this  service project  include  recommendations  for  using  a  website  as  a  publication  medium,  utilizing technology,  information,  and  communication  in  public  services,  and  allocating  a  budget  for facilities  and  infrastructure  that  can  support  the  application  of  technology,  information,  and communication. This article is crucial as a reference for conducting community service activities, particularly in relation to improving the quality of public services through the use of technology, information, and communication in village governments.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober-Desember, 2023 |pp: 3398-3404 | DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1779

## I. PENDAHULUAN
Di  era  digital  yang  terus  berkembang,  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  telah  menjadi pendorong  utama  transformasi  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  berbangsa  dan  bernegara. Perkembangan  tersebut  tentunya  selaras  dengan  perkembangan  jaringan  internet  yang  kian  pesat.  Internet saat  ini  sudah  menjadi  suatu  kebutuhan  bagi  masyarakat  bahkan  sudah  menjadi  komoditi,  apalagi  setiap tahunnya  pengguna  internet  terus  bertambah.  Berdasarkan  hasil  survei  APJII  (Asosiasi  Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) tahun 2022, menemukan bahwa pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 210 juta jiwa  atau  mencapai  77%  dari  total  populasi  masyarakat  yang  ada  di  Indonesia.  Jumlah  ini  diprediksi  akan meningkat pada tiap tahunnya (Arif 2022).
Perkembangan  TIK  dan  Internet  ini  tentunya  berpengaruh  pada  semua  sector  didalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Menurut  Saguni  et  al.  (2023)  perubahan  pola  hidup  dan  kebiasaan  masyarakat sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Kehidupan masyarakat cenderung menuju arah yang lebih konsumeris, sehingga  mereka berupaya mencari solusi yang lebih cepat dan instan. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak dapat dipungkiri memiliki peran yang signifikan dalam mempercepat akses  informasi  dan  komunikasi  di  masyarakat.  Dengan  adanya  TIK,  masyarakat  dapat  dengan  mudah mengakses  beragam  informasi,  berkomunikasi  secara  global,  dan  menjalankan  aktivitas  sehari-hari  secara lebih efisien.
Fenomena  tersebut  mengakibatkan  salah  satu  bidang  yang  terpengaruh  paling  signifikan  oleh perkembangan TIK dan internet ini adalah sector pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas dan efisien  adalah  fondasi  utama  dari  sebuah  negara  yang  maju  dan  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  penerapan TIK dalam penyelenggaraan pelayanan publik telah menjadi tuntutan dan kebutuhan baru yang tidak dapat dihindari.  Pelayanan  Publik  menurut  Kepmenpan  Nomor  63/KEPMEN/PAN/7/2003  yakni  segala  kegiatan yang  dilaksanakan  oleh  penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan (Oktasari 2015).
Sementara  itu,  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, bagi seluruh warga negara dan penduduk, terkait dengan barang, jasa, dan/atau layanan administratif yang disediakan oleh instansi pemerintah  (Fakhriyah, Kencana, and  Kariem  2022).  Sedangkan,  kualitas  pelayanan  publik  merujuk  pada  kemampuan  penyelenggara  atau institusi pelayanan publik untuk memenuhi kepuasan pengguna layanan atau masyarakat, baik melalui aspek teknis  maupun  administratif  dari  layanan  public  tersebut  (Along  2020).  Sementara,  Saguni  et  al.  (2023) menjelaskan  kualitas  pelayanan  publik  adalah  ketika  pelayanan  tersebut  memenuhi  atau  bahkan  melebihi harapan masyarakat sesuai dengan kinerja nyata yang dilakukan oleh penyedia layanan.
Oleh  karena  itu,  aktivitas  pelayanan  publik  yang  dilaksanakan  oleh  institusi  pemerintah  sangat berpengaruh  pada  pencapaian  mutu  dan  tercapainya  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Pelayanan  publik  yang baik tercermin dari setiap efektivitas dan efisiensi kegiatan yang dilakukan dengan lancar. Semakin cepat dan akurat maka kualitas pelayanan akan semakin baik. Berdasarkan konsep pelayanan public tersebut, berbagai program  dan  kebijakan  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  menjamin  peningkatan  kualitas  pelayanan publik  kepada  masyarakat.  Pemerintah  telah  berupaya  untuk  meningkatkan  kecepatan,  kemudahan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan sebuah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu upaya  tersebut  adalah  dengan  menerapkan  penggunaan  teknologi,  informasi  dan  komunikasi  dalam pelayanan public, seperti: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Smart Village, Mall Pelayanan Publik, Digitalisasi Desa, dan Lain-lain.
Selanjutnya,  penerapan  teknologi  informasi  dalam  meningkatkan  pelayanan  publik  juga  memberikan peluang  yang  sangat  besar  bagi  pengembangan  dan  pembangunan  suatu  daerah.  Dimana  daerah  dapat menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pelayanan, memperkenalkan potensi daerah, serta  meningkatkan  interaksi  dengan  masyarakat  dan  bisnis.  Apalagi  hal  tersebut  didukung  oleh  beberapa regulasi  seperti:  UU  No.  23  Tahun  2014  yang  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  dalam mengatur  dan  mengelola  daerahnya  sendiri;  UU  No.  6  tahun  2014  tentang  desa yang  di  dalamnya memberikan amanah bagi desa agar mampu menerapkan teknologi informasi dalam pembangunan di desa.
Menurut  Mulyapradana  et  al.  (2023)  penerapan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  lingkungan pemerintah  khususnya  pemerintahan  daerah  atau  desa  dapat  membantu  aktivitasnya  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  seperti  pembangunan,  pengelolaan  kegiatan  pemerintah  daerah/desa,
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober-Desember, 2023 |pp: 3398-3404 | DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1779
pembinaan  kepada  masyarakat  bahkan  dapat  menunjang  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  setempat. Hal  ini  dapat  tercapai  jika  elemen  SDM  di  pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa  menguasai  teknologi sehingga  dapat  memberikan  pelayanan  yang  baik  (efektif  dan  efisien).  Namun,  penerapan  teknologi informasi  dan  komunikasi  dalam  pelayanan  publik  di  daerah  atau  desa  memiliki  beberapa  masalah  dan tantangan,  seperti  kurangnya  ketersediaan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  keterampilan  dan pengetahuan  dalam  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan TIK secara berkelanjutan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  maka  dipandang  perlu  untuk  melakukan  program  Pengabdian  Kepada Masyarakat  guna  membantu  dan  mendampingi  pemerintah  dalam  peningkatan  kualitas  pelayanan  public. Undang-Undang  No.  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi  mendefenisikan  Pengabdian  Kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan  kesejahteraan  masyarakat  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Sehingga,  tujuan  pelaksanaan kegiatan  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  melalui  penerapan  teknologi  informasi dan komunikasi di Kantor Desa Palewai sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## II. MASALAH
Pemerintah  Desa  adalah  pemerintahan  lokal  yang  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam menyediakan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  di  tingkat  desa  atau  pedesaan.  Seiring  dengan perkembangan  teknologi,  informasi  dan  komunikasi,  tuntutan  akan  pelayanan  publik  yang  lebih  baik  dan efisien  semakin  meningkat  di  tingkat  desa  atau  pedesaan. Maka  dari  itu,  Pemerintah  desa  yang  merupakan level  pertama  dalam  struktur  pemerintahan  yang  bertugas  memberikan  layanan  kepada  masyarakat,  perlu berusaha  untuk  melakukan  penyesuaian  (adaptasi)  dalam  menjalankan  beragam  tugasnya.  (Apriyansyah, Maullidina,  and  Purnomo  2019).  Pada  kenyataannya,  banyak  pemerintah  desa  yang  masih  menghadapi berbagai  kendala  dan  sulit  beradaptasi  dalam  memberikan  pelayanan  yang  memadai  kepada  warga  desa mereka.  Salah  satu  diantaranya  adalah  pemerintah  Desa  Palewai,  Kecamatan  Tanggetada,  Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  pemerintah  Desa  Palewai  belum  menerapkan  atau memanfaatkan penggunaan teknologi untuk mengefisiensikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selama  ini,  teknologi  yang  dilakukan  hanya  via  handphone  (WhatsApp)  untuk  pengiriman  file  atau dokumen-dokumen  pelayanan.  Tentu  ini  akan  memperlambat  proses  pelayanan  dan  pemenuhan  kebutuhan administratif  masyarakat  di  Kantor  Desa  Palewai.  Masalah  tersebut  juga  didapatkan    oleh  Bantun  et  al. (2021)  yang  juga  menemukan  masalah  terkait  pelayanan  data  kependudukan  yang  masih  menggunakan dokumen-dokumen  fisik    dan  belum  terkomputerisasi  sehingga  rentan  terhadap  kerusakan  dan  kehilangan data.
Gambar 1 Peta Lokasi Desa Palewai Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara
Maka  dari  itu,  Salah  satu  solusi  yang  dapat  membawa  perubahan  signifikan  dalam  meningkatkan kualitas  pelayanan  publik  di  Kantor  Desa  Palewai  adalah  dengan  penerapan  Teknologi  Informasi  dan
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober-Desember, 2023 |pp: 3398-3404 | DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1779
Komunikasi  (TIK),  dimana  TIK  telah  membuktikan  kemampuannya  untuk  mengubah  lanskap  pelayanan publik dengan cara yang lebih modern, efisien, dan inklusif.

## III. METODE
Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada program pengabdian masyarakat ini yaitu menggunakan metode pendidikan masyarakat dengan memberikan sosialisasi yang bertujuan  meningkatkan pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat.  Metode  Pendidikan  Masyarakat  adalah  jalur  pendidikan  di  luar pendidikan  formal  yang  dapat  membantu  masyarakat  dalam  memecahkan  masalah  mereka,  tujuan  dari metode  ini  adalah  untuk  meningkatkan  pengetahuan,  keterampilan,  dan  kesadaran  masyarakat  dalam berbagai  bidang  (Hilmi  2022).  Kegiatan  ini  dilakukan  dalam  tiga  tahapan  yaitu:  1)  Tahapan  persiapan;  2) Tahapan  penentuan  kegiatan;  dan  3)  Tahapan  pelaksanaan.  Tahapan  persiapan  dimulai  dengan  melakukan koordinasi  dengan  pihak  pemerintah  desa  dan  observasi  di  Kantor  Desa  Palewai.  Kemudian,  dilanjutkan dengan tahapan penentuan kegiatan yakni dengan menentukan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan hasil  observasi  dan  pada  tahapan  pelaksanaan  melakukan  kegiatan  sosialisasi  yang  dilanjutkan  dengan kegiatan Focus Groub Discussion (FGD) dengan pemerintah Desa Palewai.

## Gambar 2. Framework Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Program  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PKM)  dilakukan  oleh  tim  Pengabdian  Kepada  Masyarakat Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Sembilanbelas  November  Kolaka  dari  gabungan  Dosen dan  Mahasiswa.  Pengabdian  ini  mengambil  topik  tentang  kualitas  pelayanan  publik  melalui  penerapan teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  Kantor  Desa  Palewai.  Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Kantor Desa Palewai selama bulan September 2023 dengan melakukan beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan, yakni:
1) Tahap Persiapan
Pada  tahap  persiapan  ini  kegiatan  yang  dilakukan  terlebih  dahulu  adalah  rapat  dengan  tim Pengabdian  Kepada  Masyarakat.  Kemudian,  melakukan  kunjungan  lapangan  di  Pemerintahan  Desa Palewai,  Kecamatan  Tanggetada,  Kabupaten  Kolaka.  Kunjungan  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  5 September  2023  dengan  berkoordinasi  dengan  pemerintah  Desa  Palwai  untuk  menyampaikan  maksud dan  tujuan  dari  program  Pengabdian  Kepada  Masyarakat,  sekaligus  melakukan  observasi  untuk mengetahui  pengelolaan  pelayanan  publik  dan  mengidentifikasi  permasalahan-permasalahan  yang terjadi  di  Kantor  Desa  Palewai.  Berdasarkan  hasil  observasi  tersebut  ditemukan  beberapa  permasahan yang berkaitan dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah Desa Palewai, antara lain:  a) Pelayanan yang dilakukan pemerintah desa masih konvensional; 2) Pengarsipan masih dilakukan secara konvensional; 3) SDM aparatur desa belum memiliki tenaga yang ahli di bidang IT; dan 4) Sarana dan prasaran yang belum memadai
2) Tahap Penentuan Kegiatan
Pada  tahap  ini,  tim  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas  Sembilanbelas  November  Kolaka  kembali  melakukan  pertemuan  (rapat)  pada  tanggal  11 September 2023 untuk membahas hasil temuan (observasi). Berdasarkan hasil rapat tersebut diperoleh kesepakan  untuk  melaksanakan  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  dengan  metode  Pendidikan masyarakat  yakni  melakukan  kegiatan  sosialisasi  dengan  topik  kualitas  pelayanan  publik  melalui penerapan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  Kantor  Desa  Palewai.  Topik  tersebut  dipilih  untuk dapat  meningkatkan  kesadaran  pemerintah  desa  tentang  pentingnya  pemanfaatan/penerapan  teknologi,
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober-Desember, 2023 |pp: 3398-3404 | DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1779
informasi dan komunikasi dalam proses pelayanan public di Kantor Desa Palewai sehingga masyarakat dapat dilayani dengan efektif dan efisien.
3) Tahap Pelaksanaan Kegiatan
Pada  tahap  pelaksanaan  ini,  tim  PKM  kembali  berkunjung  ke  Kantor  Desa  Palewai  untuk melaksanakan  kegiatan  sosialisasi  pada  tanggal  14  September  2023.  Kegiatan  sosialisasi  ini  dihadiri oleh  beberapa  aparatur  pemerintah  Desa  Palewai  dan  juga  masyarakat  di  sekitar  lokasi  pengabdian. Kegiatan  ini  pertama-tama  dibuka  langsung  oleh  Kepala  Desa  Palewai  dengan  memberikan  sambutan dan arahan. Kemudian, dilanjutkan pada kegiatan inti yakni kegiatan sosialisasi dengan topik “Kualitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Kantor Desa Palewai”, yang dibawakan oleh ketua Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sembilanbelas November Kolaka dan didampingi oleh salah seorang anggota tim.

## Gambar 3. Pemaparan Materi oleh Ketua Tim PKM FISIP USN Kolaka
Setelah ketua Tim PKM menyampaikan topik sosialisasi, dilanjutkan dengan kegiatan Focus Groub Discussion  (FGD)  yang  diisi  oleh  beberapa  aparatur  Desa  Palewai.  Namun,  kegiatan  FGD  ini  dinilai belum  efektif  dalam  menemukan  serta  menggali  masalah  dan  solusi  dalam  meningkatkan  pelayanan publik di Kantor Desa Palewai dikarenakan kuantitas aparatur desa yang hadir masih sangat sedikit dan belum  refresentatif. Kemudian,  dari  hasil  FGD  tersebut  direkomendasikan  beberapa  upaya  yang  dapat dilakukan  pemerintah  Desa  Palewai  dalam  meningkatkan  kualitas  pelayanan  public  dengan memanfaatkan  tekonologi,  informasi  dan  komunikasi,  sebagai  berikut:  a)  Diperlukan  suatu  system informasi  berbasis  website  sebagai  media  pemerintah  desa  untuk  publikasi  dan  informasi  kepada masyarakat; b) Untuk saat ini pemanfaatan TIK dalam pelayanan public dilaksanakan berbasis google drive  dan  aplikasi  WhatsApp;  dan  c)  Untuk  anggaran  APBDes  selanjutnya  diperlukan  alokasi  untuk sarana  dan  prasarana  yang  dapat  menunjang  pemanfaatan  TIK  dalam  pelayanan  atau  pengurusan administratif  pemerintah  desa.    Rekomoendasi  tersebut  dilahirkan  atas  pertimbangan-pertimbangan yang  ada,  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  objektif  Desa  Palewai,  serta  keterbatasan  anggaran  dan sumber daya aparatur desa yang ada di Kantor Desa Palewai.
Gambar 4.Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

## V. KESIMPULAN
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan melalui tiga tahapan (tahap persiapan, tahap penentuan  dan  tahap  pelaksanaan)  telah  menemukan  beberapa  masalah,  solusi  dan  rekomendasi  dalam
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                                    e-ISSN : 2745 4053 Vol. 4 No 4 Oktober-Desember, 2023 |pp: 3398-3404 | DOI: http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4. 1779
meningkatkan kualitas pelayanan public melalui pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi di Kantor Desa  Palewai.  Kegitan  ini  tentunya  masih  memiliki  banyak  kekurangan  karena  keterbatasan  sumber  daya. Maka dari itu, untuk pengabdian kedepannya perlu upaya lebih lanjut dengan melibatkan lebih banyak pihak didalam  melakukan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini,  seperti  pelibatan  civitas  akademika  Universitas Sembilanbelas  November  Kolaka  yang  lebih  expert  di  bidang  Sistem  Informasi  sehingga  pengabdian selanjutnya  dapat  secara  langsung  memberikan  dan  mempraktekkan  penggunakaan  teknologi  atau  aplikasi pelayanan secara langsung kepada aparatur pemerintah Desa Palewai.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  seluruh  tim  pengabdian  masyarakat  FISIP  USN  Kolaka  yang  telah  membantu dalam penyelesaian kegiatan dan penulisan artikel ini. Terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan  Ilmu  Politik  Universitas  Sembilanbelas  November  Kolaka  dan  LPPM-PMP  USN  Kolaka  yang  telah memberikan  supportnya  sehingga  kegiatan  ini  dapat  terlaksana.  Terima  kasih  kepada  Pemerintah  Desa Palewai, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka atas persetujuan, partisipasi dan kontribusinya didalam kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Along, Antonius. 2020. “Kualitas Layanan Administrasi Akademik Di Politeknik Negeri Pontianak.” Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 006(01):94–99. doi: 10.21776/ub.jiap.2020.006.01.11. Apriyansyah, Apriyansyah, Isnaini Maullidina, and Eko Priyo Purnomo. 2019. “Efektivitas Sistem Informasi Desa  (SID)  Dalam  Pelayanan  Publik  Di  Desa  Dlingo,  Kecamatan  Dlingo,  Kabupaten  Bantul.” JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) 4(1):10–24. doi: 10.31947/jakpp.v4i1.5901. Arif, Muhammad. 2022. Bulletin APJII Edisi Desember 2022 .
Bantun,  Suharsono,  Jayanti  Yusmah  Sari,  Noorhasanah  Z,  Syahrul  Syahrul,  and  Arief  Budiman.  2021. “Digitalisasi  Pelayanan  Publik  Desa  Palewai  Dengan  Sistem  Informasi  Desa.” INFORMAL: Informatics Journal 6(3):160. doi: 10.19184/isj.v6i3.25185.
Fakhriyah,  R.,  N.  Kencana,  and  M.  Q.  Kariem.  2022.  “Efektivitas  Penerapan  Inovasi  Pelayanan  Publik Dalam  Pengembangan  E-Government  (Studi  Kasus  Aplikasi  Sp4n  Lapor!  Di  Provinsi  Sumatera Selatan).” Jurnal Pemerintahan Dan Politik 7(3).
Hilmi, Muhammad Irfan. 2022. Modul Konsep Pendidikan Masyarakat . PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR  SEKOLAH  JURUSAN  ILMU  PENDIDIKAN  FAKULTAS  KEGURUAN  DAN  ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JEMBER.
Mulyapradana,  Aria,  Ary  Dwi  Anjarini,  Aria  Elshifa,  Budi  Nugraha,  and  Mafturraham.  2023.  “Kesiapan Perangkat  Desa  Dalam  Pemanfaatan  Teknologi  Guna  Mendukung  Pelayanan  Publik.” Unikal National Conference 112–19.
Oktasari,  Defi  Maya.  2015.  “Implementasi  KEPMENPAN  No.  63  Tahun  2003  Tentang  Pedoman  Umum Penyelenggaraan  Publik  Di  Kantor  Kecamatan  Sepaku  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara.” Jurnal Pemerintahan 3(2).
Saguni,  Dewi  Sulfa,  Muhammad  Hidayat  Djabbari,  Raodatul  Jannah,  Widyawati,  and  Sapriyadi.  2023. “Pelatihan  Pemasaran  Online  Dalam  Meningkatkan  Kompetensi  Kewirausahaan  Bagi  Masyarakat Desa Tirawuta Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur.” 4(1):321–26.
Saguni,  Dewi  Sulfa,  Widyawati,  and  Muhammad  Hidayat  Djabbari.  2023.  “Pengaruh  Kinerja  Pegawai Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Di  Puskesmas  Biru  Kecamatan  Tanete  Riattang  Kabupaten  Bone.” Jurnal Administrasi Publik 19(1):146–64. doi: 10.52316/jap.v19i1.136.