## Optimalisasi Peranan Financial Technology (Fintech Sharia) Menuju Era Digitalisasi Koperasi
( Optimizing the Role of Financial Technology (Fintech Sharia) Towards the Cooperative Digitalization Era )
Siti Rukmana * , Mustofa Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel
Surabaya, Indonesia
Email: sitirukmana.1212@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pengoptimalan  peranan  ( Fintech  Sharia) menuju  era  digitalisasi koperasi. Desain Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder.  Sumber  data  diperoleh  melalui  website  OJK,  Bank  Indonesia,  buku,  internet,  media  sosial,  peraturan  dan perundangan-undangan  serta  informasi  yang  berasal  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  RI.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitian  kepustakaan.  Koperasi  diharapkan  mampu  bersaing  dengan  lembaga  keuangan  seperti perbankan.  Koperasi  juga  harus  memiliki  layanan  aplikasi  mobile  yang  menawarkan  berbagai  produk  baik  dalam  hal penghimpunan  dana  pemberian  pembiayaan,  fitur  pembayaran,  pembelian  yang  dapat  dimanfaatkan  anggota  sehingga anggota dapat loyal dan mampu berkontribusi terhadap koperasi. Berdasarkan pengertian Fintech Lending menurut OJK Badan hukum atau koperasi dapat berperan sebagai penyelenggara Fintech Lending yang memiliki penerapan sistematika mekanisme  transaksi  pinjaman  secara online ,  melalui  web  website  atau  aplikasi.  Koperasi  seharusnya  memanfaatkan momentum ini untuk membuat aplikasi finansial teknologi yang dapat dipergunakan oleh anggota dan mendapatkan izin serta  terdaftar  di  OJK.  Momentum  finansial  teknologi  ini  dapat  menjadikan  strategi  Koperasi  untuk  meningkatkan  atau merekrut anggota dengan keunggulan financial technology ( fintech ) yang terpercaya dan tidak merugikan anggota namun justru anggota dapat memperoleh keuntungan dari pembagian sisa hasil usaha dari koperasi.
Kata Kunci: Optimalisasi, Financial Technology , Digitalisasi, Koperasi.

## Abstract
This study aims to find out how to optimize the role (Fintech Sharia) towards the era of cooperative digitalization. Design this research is a descriptive qualitative research. The type of data in this study uses secondary data. Sources of data were obtained  through  the  OJK  website,  Bank  Indonesia,  books,  internet,  social  media,  laws  and  regulations  as  well  as information from the Ministry of Cooperatives and SMEs RI. The research method used is library research. Cooperatives are expected to be able to compete with financial institutions such as banks. Cooperatives must also have mobile application services that offer a variety of products, both in terms of raising funds, providing financing, payment features, and purchases that  can  be  utilized  by  members  so  that  members  can  be  loyal  and  able  to  contribute  to  the  cooperative. Based  on  the definition of Fintech Lending according to OJK Legal entities or cooperatives can act as Fintech Lending providers that have a systematic application of loan transaction mechanisms online, through web websites or applications. Cooperatives should  take  advantage  of  this  momentum  to  create  financial  technology  applications  that  can  be  used  by  members  and obtain permits and be registered with OJK. This financial technology momentum can make the Cooperative's strategy to increase  or  recruit  members  with  the  advantages  of  financial  technology  (fintech)  that  is  trusted  and  does  not  harm members, but instead members can benefit from the distribution of the remaining operating results from the cooperative.
Keywords: Optimization, Financial Technology, Digitization, Cooperative

## 1 Pendahuluan
Indonesia  memiliki  banyak  koperasi  yang  didirikan  atas asas  kekeluargaan  baik  koperasi  yang  berada  ditingkat kabupaten,  provinsi  maupun  nasional.  Berdasarkan laporan  data  Koperasi  per  31  Desember  2020  yang dipublikasi  melalui  website  Kementerian  Koperasi  dan UKM  total  koperasi  aktif  yang  tersebar  diseluruh Indonesia sebanyak 127.124 koperasi dengan total jumlah anggota sebanyak 25.098.807 anggota. Mayoritas anggota koperasi bergerak di sektor UMKM. Koperasi secara tidak
* Corresponding Author
langsung  memiliki  peranan  memajukan  UMKM  dimana Indonesia  terkenal  dengan  keanekaragaman  UMKM. UMKM  di  Indonesia  yang  beragam  memiliki  berbagai permasalahan maupun kendala. Menurut Teddy
Ardiansyah (2019) menjelaskan bahwa terdapat permasalahan yang dialami dalam kegiatan kewirausahaan antara lain permodalan, distribusi atau penyaluran barang, legalitas,  administrasi  yang  masih  manual,  strategi pemasaran,  inovasi  produk,  SDM,  sarana  promosi  serta lainnya. Kendala yang utama yang banyak dirasakan oleh UMKM  yaitu  aspek  permodalan  dimana  modal merupakan  kunci  untuk  menjalankan  bisnisnya.  Hapsari
(2018)  menyampaikan  salah  satu  penyebab  kegagalan usaha  UMKM  adalah  kurangnya  aspek  permodalan. Sedangkan aspek-aspek kendala lainnya bisa diselesaikan dengan adanya permodalan yang memadai. Saat ini aspek permodalan  bisa  didapatkan  dengan  cara  yang  mudah. UMKM  dapat  mengajukan  pembiayaan  melalui  berbagai penawaran  pembiayaan  baik  melalui  pihak  perbankan maupun  koperasi.  Pada  saat  ini  koperasi  dituntut  untuk mampu  bersaing  sehingga  diperlukan  inovasi-inovasi untuk  meningkatkan  pelayanan  koperasi.  Koperasi  dapat menjadi  penyelenggara  Fintech.  Saat  ini  pembiayaan berbasis  teknologi  atau  yang  sering  disebut  sebagai financial  technology  (fintech).  Menurut  Aprita  (2021:38) bahwa  pemanfaatan  teknologi  digital  memiliki  dampak yang besar pada sektor bisnis atau perdagangan online (e- commerce).  Ia  juga  menyebutkan  bahwa  finansial teknologi  dalam  sistem  keuangan  dalam  rangka menciptakan produk pelayanan, teknologi dapat memberikan dampak pada stabilitas moneter dan keuangan serta keamanan dan keunggulan sistem pembayaran.
Fintech  Peer-To-Peer  Lending  sebagai  alternatif  yang berpotensi  sebagai  sumber  pembiayaan  bagi  UMKM. Pelaksanaan sistem ini cukup mudah untuk diakses dan di dijangkau  oleh  kreditur  maupun  debitur.  Kurniawan  et.al (2019)  menjelaskan  bahwa  persepsi  kemudahan  dari penggunaan  sistem  Peer  to  Peer  Lending  berpengaruh positif terhadap persepsi kegunaan dan kepercayaan sistem Peer to Peer Lending. Hal ini menunjukkan bahwa sistem Peer  to  Peer  Lending  berpotensi  sebagai  alternatif pembiayaan  bagi  UMKM.  Tedy  Ardiansyah  (2019)  juga berpendapat  bahwa  finansial  dan  teknologi  memiliki hubungan  keterkaitan  dengan  kendala  permodalan  bagi UMKM  dimana  UMKM  yang  membutuhkan  akses permodalan dapat memanfaatkan layanan fintech. Layanan ini  juga  sudah  dituangkan  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan  (OJK)  No.77/2016  tentang  pinjam  meminjam uang  berbasis  teknologi.  Otoritas  Jasa  keuangan  melihat bahwa  peranan  fintech  di  Indonesia  membawa  dampak positif  terhadap  inklusi  keuangan  dan  dapat  mendorong UMKM untuk dapat meningkatkan kapasitasnya sehingga dalam  hal  ini  diharapkan  koperasi  dapat  memanfaatkan momentum  ini  agar  mampu  bersaing  di  era  digitalisasi. Koperasi  yang  anggotanya  mayoritas  bergerak  di  sektor UMKM  harus  melakukan  transformasi  menuju  era digitalisasi koperasi dengan memanfaatkan pengoptimalan peranan  fintech.  Berdasarkan  hal-hal  di  atas  maka penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana pengoptimalan  peranan  (Fintech  Sharia)  menuju  era digitalisasi  koperasi  serta  peluang  dan  tantangan  yang dihadapi oleh koperasi.

## Kajian Teori

## Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam  Peraturan  Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Dan Menengah
Republik
Indonesia
Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017 terkait pelaksanaan kegiatan usaha  simpan  pinjam  dan  pembiayaan  syariah  oleh koperasi.  Pengertian  dari  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan
Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  adalah  Koperasi  yang kegiatan  usaha  simpan  pinjam  dan  pembiayaan  sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan  wakaf  dimana  prinsip  syariah  mengacu  pada  fatwa yang  dikeluarkan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis Ulama  Indonesia.  Struktur  KSPPS  hampir  sama  dengan koperasi  konvensional  atau  KSP,  namun  sedikit  berbeda karena  adanya  peran  dari  Dewan  Pengawas  Syariah Nasional (DSN-MUI).
Pelaksanaan  kegiatan  usaha  oleh  KSPPS  baik  dalam bentuk  pembiayaan  harus  bersumber  pada  pendanaan dengan  prinsip  syariah.  Kerjasama  pembiayaan  melalui kemitraan  juga  dapat  dilakukan  oleh  Koperasi  dengan pihak  lain.  KSPPS  dan  USPPS  koperasi  dalam  rangka menjalankan  kegiatan  usaha  harus  berpedoman  pada prinsip  syariah  serta  menjunjung  tinggi  prinsip  kehati- hatian,  kepatuhan  syariah,  tata  kelola  yang  baik  dan peraturan lain yang berkaitan dengan operasional KSPPS atau  USPPS  serta  menerapkan  manajemen  resiko  pada aspek usaha.

## Financial Technology (Fintech)
Otoritas  Jasa  keuangan  mengartikan Fintech sebagai sebuah  inovasi  dari  industri  jasa  keuangan  yang memanfaatkan  teknologi  produk  melalui  sistem  yang dirancang  untuk  menjalankan  mekanisme  transaksi keuangan yang spesifik. Fintech lending biasanya disebut Fintech  Peer  To  Peer  Lending.  Fintech  Lending atau disebut juga Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending) atau Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan salah satu inovasi pada bidang  keuangan  yang  memanfaatkan  teknologi  untuk dapat  diakses  pemilik  dana  dan  peminjam  untuk melakukan  transaksi  pinjam  meminjam  tanpa  harus bertemu  langsung  melalui  sistem  yang  telah  disediakan oleh Penyelenggara Fintech Lending , baik melalui aplikasi maupun laman website. Badan hukum atau koperasi yang dapat  berperan  sebagai  penyelenggara Fintech  Lending yang  memiliki  sistem  untuk  melaksanakan  mekanisme transaksi  pinjaman  secara online ,  melalui  web  website atau aplikasi.
Badan  internasional  pemantau  dan  pemberi  rekomendasi kebijakan  mengenai  sistem  keuangan  global, Financial Stability  Board (FSB)  (www.cnbcindonesia.com:  2018) menjabarkan bahwa fintech dibagi menjadi empat kategori berdasarkan jenis inovasi.
1) Pertama,  clearing, settlement, dan payment, yang merupakan fintech yang  melayani sistem pembayaran industri  perbankan  dan  diterapkan  juga  oleh  Bank Indonesia antara lain yaitu Bank Indonesia Real Time Gross  Settlement (BI-RTGS), Sistem  Kliring  Nasional BI (SKNBI) hingga BI Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS),  Doku,  Kartuku,  Finnet,  iPaymu, dan Xendit.
2) E-aggregator yaitu fintech yang  digunakan  oleh konsumen karena dapat mengolah data dan membantu konsumen  dalam  pengambilan  keputusan.  Startup  ini mampu membandingkan harga, manfaat dan fitur suatu produk.  Contoh:  Cekaja,  Cermati,  KreditGogo  dan Tunaiku.
3) Manajemen resiko dan investasi yaitu bentuknya mirip menyerupai robo advisor (perangkat lunak yang memiliki layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading dan e-insurance seperti  Bareksa,  Rajapremi dan Cekpremi.
4) Peer to peer lending (P2P). Fintech dimana bertemunya pemilik dana (investor) dengan peminjam dalam  satu  platform.  Contoh:  Modalku,  Investree, Amartha dan KoinWorks.

## Metode

## Rancangan atau Desain Penelitian
Desain  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk mengetahui peranan fintech dalam mewujudkan era digitalisasi  koperasi.  Langkah  awal  yang  dilakukan  yaitu mencari  data  terkait fintech dan  implikasi fintech pada koperasi yang selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mengetahui  gambaran  Langkah-langkah  pengoptimalan fintech pada  koperasi  yang  berbasis  digital  sehingga kebermanfaatannya dapat berdampak positif bagi kemajuan UMKM.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data sekunder.  Sumber  data  diperoleh  melalui  website  OJK, Bank Indonesia, buku, internet, media sosial, peraturan dan perundangan-undangan  serta  informasi  yang  berasal Kementerian Koperasi dan UKM RI.

## Metode Analisis Data
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian kepustakaan,  penelitian  kepustakaan  merupakan  kajian teoritis,  referensi  serta literature ilmiah  lainnya  yang berkaitan  dengan  budaya,  nilai  norma  yang  berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Penelitian dalam artikel ini menggunakan  instrumen  studi literature yang  dilakukan dengan  cara  mengumpulkan  informasi  data-data  yang berkaitan  dengan  keuangan  publik  Optimalisasi  Peranan Financial  Technology  (Fintech  Sharia) Menuju  Era Digitalisasi Koperasi.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil
Fintech  Lending / Peer-to-Peer  Lending /Pinjaman Online adalah  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  dimana merupakan titik bertemunya pemberi pinjaman/ lender dan penerima  pinjaman/ borrower yang  diikat  dalam  bentuk perjanjian  dan  menggunakan  system  elektronik. Fintech lending juga  disebut  sebagai  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  (LPMUBTI).  Berdasarkan  data di  pada  website  OJK  per  25 Oktober  2021  terdapat  104 penyelenggara fintech lending  yang  berizin  dan  terdaftar. Rizal et. al (2018) menyampaikan bahwa masih minimnya pelaku fintech di  Indonesia  dan  masih  didominasi  oleh bisnis  payment  sebesar  43%, loan sebesar  17%  dan  40% lainnya berasal dari crowdfunding, aggregator dan lainnya.
Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan selain fintech yang terdaftar  terdapat  pula fintech yang  illegal.  Menyikapi maraknya fintech di  Indonesia  membuat  Otoritas  Jasa Keuangan membentuk Direktrorat Fintech untuk mengawasi fintech di  Indonesia.  Adapun  perbandingan fintech konvensional dan syariah sebagai berikut:
Tabel 1. Overview Penyelenggara Fintech Lending Uraian Jumlah Penyelenggara (Unit) Penyelenggara Konvensional 97 Penyelenggara Syariah 7 Jumlah 104 Sumber: Statistik Fintech Lending OJK per Oktober, 2021
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dikatakan  bahwa Penyelenggara Fintech Lending Syariah hanya berjumlah 7  dari  total  104 fintech yang  terdaftar  atau  sebesar  6,7% dibandingkan fintech konvensional  yang  mendominasi sebesar  93,3%.  Hal  ini  menunjukkan fintech lending syariah  berkembang  secara  perlahan  lahan  dibandingkan fintech lending  konvensional.  Adapun fintech  lending syariah terdiri dari:
1) Ammana.id dari PT Ammana Fintek Syariah;
2) ALAMI dari PT Alami Fintek Sharia;
3) DANA SYARIAH dari PT Dana Syariah Indonesia;
4) Duha SYARIAH dari PT Duha Madani Syariah;
5) qazwa.id dari PT Qazwa Mitra Hasanah;
6) PAPITUPI  SYARIAH  dari  PT  Piranti  Alphabet Perkasa;
7) ETHIS dari PT Ethis Fintek Indonesia.
Fintech Syariah yang pertama kali mendapatkan izin yaitu Ammana.id  pada  tanggal  13  Desember  2019  sedangkan Fintech  Lending Syariah  yang  lain  mendapatkan  izin  di tahun  2021.  Berdasarkan  data  diatas fintech lending syariah  didominasi  oleh  perusahaan  keuangan  dan  tidak ada  yang  berasal  dari  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  juga  menjelaskan  bahwa diluar fintech yang terdaftar terdapat banyak fintech illegal dimana fintech illegal memiliki ciri:
1) Tidak terdaftar dan tidak berizin dari OJK;
2) Bunga,  denda,  dan  biaya  tinggi  dan  tidak  ada mekanisme penagihan yang jelas;
3) Penagihan cenderung kasar dan tidak beretika;
4) Tidak ada layanan pengaduan;
5) Tidak memiliki layanan pengaduan;
6) Lokasi kantor tidak jelas status keberadaannya;
7) Menggunakan modus SMS spam dalam menawarkan produk.

## Koperasi dan Fintech
Financial Technology ( Fintech ) membidik sektor UMKM karena ia  melihat UMKM terkadang terkendala  memiliki akses  pembiayaan  ke  perbankan.  Sehingga  hal  ini dianggap  sebagai  peluang  masuknya fintech ke  sektor UMKM. Firdaus dan Hendratmi (2019) juga menegaskan
bahwa perbankan lebih cenderung memberikan pembiayaan  ke  sektor  yang  besar  yang  memiliki  jaminan sedangkan  UMKM  sering  dinilai  tidak  memiliki  jaminan sehingga  sering  mengalami  kesulitan  dalam  mengakses permodalan. Kendala ini yang membuat fintech memasuki pangsa  pasar  UMKM.  Pengimplementasian fintech pada UMKM yaitu dengan memberikan pinjaman digital.
Damanhuri  Mukhtar  dan  Rahayu  (2019)  menjelaskan terdapat  fitur startup finansial  teknologi  yang  mampu menjawab  masalah  yang  dihadapi  UMKM.  Ia  juga menjelaskan bahwa UMKM yang nonbankable memanfaatkan  teknologi  ini  karena  memiliki  keunggulan layanan  keuangan  yang  mudah  diaplikasikan  cepat  dan murah.  Melihat  adanya  peluang  dan  tantangan Fintech , Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  (2021) menyampaikan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan KSPPS  tidak  boleh  kalah  dengan  perusahaan  aplikasi fintech ( financial  technology ).  Koperasi  diharapkan berbenah  dan  memanfaatkan  digitalisasi  agar  mampu bersaing  dan  mengikuti  perkembangan  di  era  digitalisasi. Koperasi harus memanfaatkan peluang ini untuk berkiprah pada era digitalisasi.
Koperasi  yang  dibentuk  berdasarkan  asas  kekeluargaan dan berdasarkan prinsip gotong-royong anggota seharusnya membentuk sistem fintech kepada anggota. Jika dibandingkan  dengan fintech dimana  peminjam  berasal dari masyarakat luas yang tidak saling mengenal memiliki risiko  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  koperasi yang  dibentuk  dengan  asas  kepercayaan  dan  gotong- royong  memiliki  risiko  yang  lebih  kecil.  Rustidja  et  al. (2020) menjelaskan bahwa keunggulan dari fintech apabila penerapannya  melalui  koperasi  maka  koperasi  dapat mencatat  identitas  anggota  sehingga  dapat  meminimalisir resiko. Fathorrahman dan Nufus (2021) dalam penelitiannya  menjelaskan  bahwa  BMT  Al-Fath  IKMI masih  belum  familiar  dengan fintech dan  saat  ini  masih berfokus pada pengembangan layanan mobile apps untuk memberikan  kemudahan  layanan  kepada  anggota. Keawaman  terkait fintech ini  membuat  koperasi  kalah bersaing  dengan  lembaga fintech . Mobile  apps juga merupakan  salah  satu  kemudahan  teknologi  yang ditawarkan  koperasi  kepada  anggota  sehingga  koperasi yang  awam  dapat  memanfaatkan  layanan  ini  terlebih dahulu  yang  kemudian  dapat  dikembangkan  menjadi layanan fintech peer to peer lending .
Nurhayati  (2021)  menjelaskan  bahwa  KSPPS  BMT ITQAN  yang  ada  di  Kota  Bandung  telah  bekerjasama dengan  sebuah  perusahaan fintech syariah,  yaitu PT. Ammana Fintech Syariah dalam hal pengelolaan wakaf uang  pada  tahun  2018.    Kerjasama  ini  juga  melibatkan Panin  Bank  Syariah  yang  ditunjuk  sebagai  lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang yang dipilih oleh pemerintah.  Namun  saat  itu  KSPPS  tidak  dapat memasarkan program tersebut sehingga kerjasama tersebut dihentikan.  Namun  satu  tahun  setelahnya  KSPPS  BMT ITQAN  melakukan  kerjasama  kembali  dengan fintech syariah  yaitu  kita  wakaf.  Pengelolaan  aset  wakaf  ITQAN memiliki program rumah pembiayaan majelis (RPM) yang sampai saat ini wakaf yang terkumpul dan terus digulirkan. KSPPS  BMT  ITQAN  memiliki  layanan  aplikasi  mobile dimana  hal  ini  merupakan  kategori  aplikasi  finansial
teknologi  yang  dapat  digunakan  oleh  anggota  untuk mengecek  saldo,  transfer,  pembayaran,  pembelian,  dan pembayaran  ZISWAF  dimana  hal  ini  dapat  berpengaruh terhadap  peningkatan  perekonomian  umat  di  kota Bandung.

## Pembahasan
Kehadiran  dari fintech seharusnya  mampu  meningkatkan layanan  koperasi  kepada  anggota.  Namun  hal  ini  tidak mudah karena kondisi koperasi pada setiap daerah berbeda Rustidja et al. (2020) juga menjelaskan bahwa kendala dari koperasi  simpan  pinjam  yaitu  terkait  terbatasnya kompetensi  SDM,  pemahaman  SDM  terkait  teknologi masih terbatas serta sarana dan software yang dimiliki oleh Koperasi  masih  terbatas.  Selain  kendala  tersebut  banyak koperasi  yang  melakukan  tindakan  pelanggaran  seperti penyelewengan  dana  anggota.  Hal  ini  Andriansyah  et.  al (2019)  menyampaikan  bahwa  terdapat  beberapa  variabel yang  memiliki  pengaruh  secara  signifikan  terhadap kesuksesan pinjaman peer to peer lending . Variabel yang berpengaruh  signifikan  terhadap  kesuksesan  pinjaman peer to peer lending yaitu kurun waktu pembiayaan, plafon pembiayaan, melanggar perjanjian pembayaran angsuran, dan kegunaan pinjaman bergulir. Variabel yang signifikan dan cenderung naik maka semakin tinggi pula pembiayaan tersebut  mengalami  kegagalan  bayar.  Aji  et.al  (2020) jumlah  koperasi  Syariah  maupun  BMT  meningkat  di  era 4.0  sehingga  dapat  dioptimalkan  untuk  pemanfaatan teknologi fintech dan pengguna merasa puas. Oleh karena itu  koperasi  harus  memperhatikan  faktor-faktor  yang mempengaruhi kesuksesan pinjaman peer to peer lending sehingga dapat lebih menjaga kualitas piutang dan selektif dalam memberikan pembiayaan.
Penyelenggara fintech syariah  di  Indonesia  masih  sangat minim  sebanyak  7 fintech .  Hal  ini  menjadi  peluang  bagi Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah (KSPPS)  untuk  memanfaatkan  layanan fintech syariah. Utama  dan  Ilahiyah  (2018)  menemukan  konsep Islamic peer  to  peer  financing dimana  hal  ini  dibangun  dengan melakukan  kerjasama  investasi  melalui  akad-akad pembiayaan  syariah  yaitu musyarakah,  mudharabah dan mudharabah muqayyadah . Akad-akad ini sudah diterapkan di KSPPS sehingga yang perlu dilakukan yaitu membuat grand  design layanan  pembiayaan  akad  ini kedalam keuangan digital.
Sesuai arahan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2021) koperasi harus berani melangkah ke era digitalisasi. Dalam hal ini hal pertama yang harus dibenahi yaitu  terkait  aspek  legalitas,  manajemen  dan  teknologi yang  digunakan  oleh  koperasi.  Koperasi  harus  melek teknologi  dan  harus  memanfaatkan  teknologi  untuk mendukung  operasional  usahanya.  Operasional  usaha dapat  memanfaatkan  sistem  teknologi  baik  dalam  hal aplikasi  keuangan  ataupun  pencatatan  dan  dalam  hal pemasaran  produk.  Selain  dari  sisi  legalitas,  perizinan koperasi harus masih berlaku sehingga tidak mengganggu aktifitas operasional.
Institut Manajemen Koperasi Indonesia (2020) menyampaikan  bahwa  digitalisasi  sangat  berpotensi  dan dan  berpeluang  bagi  KSPPS  di  mana  koperasi  dapat membentuk smart kantor  yaitu  memberikan  pelayanan
kepada  anggota  tanpa  kantor  namun  dilakukan  secara daring atau virtual. Apabila perbankan sudah mengembangkan  layanan  ini  maka  koperasi  juga  dapat mengembangkan  layanan  yang  sama  sehingga  dapat melayani  anggota  tanpa  terkendala  jarak.  Koperasi diharapkan  mampu  bersaing  dengan  lembaga  keuangan seperti  perbankan.  Koperasi  juga  harus  memiliki  layanan aplikasi  mobile  yang  menawarkan  berbagai  produk  baik dalam  hal  penghimpunan  dana  pemberian  pembiayaan, fitur  pembayaran,  pembelian  yang  dapat  dimanfaatkan anggota  sehingga  anggota  dapat  loyal  dan  mampu berkontribusi terhadap koperasi.
Berdasarkan  pengertian Fintech Lending menurut  OJK Badan  hukum  atau  koperasi  dapat  berperan  sebagai penyelenggara Fintech Lending yang memiliki penerapan sistematika  mekanisme  transaksi  pinjaman  secara online , melalui  web  website  atau  aplikasi.  Koperasi  seharusnya memanfaatkan  momentum  ini  untuk  membuat  aplikasi finansial teknologi yang dapat dipergunakan oleh anggota dan  mendapatkan  izin  serta  terdaftar  di  OJK.  Hal  ini berdampak  pada  reputasi  koperasi  dimana  selama  ini masyarakat  cenderung  menaruh  uangnya  di  perbankan karena kurang memiliki kepercayaan terhadap pengelolaan dana di koperasi. Momentum finansial teknologi ini dapat menjadikan  strategi  Koperasi  untuk  meningkatkan  atau merekrut anggota dengan keunggulan financial technology ( fintech )  yang  terpercaya  dan  tidak  merugikan  anggota namun justru anggota dapat memperoleh keuntungan dari pembagian  sisa  hasil  usaha  dari  koperasi.  Rustidja  et  al. (2020)  menjelaskan  bahwa  koperasi  simpan  pinjam  juga dapat  memanfaatkan  fitur-fitur  dalam  bentuk  portofolio investasi dimana anggota dapat memanfaatkan pelayanan koperasi anggota dan menjadi investor.
Koperasi  yang  sudah  memiliki  aplikasi  mobile  dapat meningkatkan pelayanannya dengan mendaftarkan aplikasi tersebut kepada OJK sehingga legalitasnya dapat terpercaya. Hal yang harus dihindari oleh koperasi adalah dengan  tidak  bertindak  sebagai  pinjaman online ilegal yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat pada koperasi. Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan dari Menteri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM) bahwa  koperasi  yang  bertindak  sebagai  pinjaman online illegal akan dicabut Nomor Induk Koperasi (NIK).
Koperasi yang menerapkan sistem teknlogi informasi dan menggunakannya  secara  efisien  dan  efektif  mampu memenangkan  persaingan  Rustidja  et  al.  (2020).  Oleh karena  itu,  langkah-langkah  yang  dapat  dilakukan  dalam pengoptimalan  peranan  finansial  teknologi  menuju  era digitalisasi koperasi yaitu:
1. Koperasi harus  memiliki badan hukum dan legalitas yang jelas;
2. Koperasi  harus  memiliki  kepengurusan  yang  terdiri dari  pengurus,  pengawas,  pengelola  jika  Koperasi dijalankan  dengan  prinsip  syariah  maka  harus membentuk Dewan Pengawas Syariah yang memiliki rekomendasi dari DSN MUI;
3. Koperasi  harus  memiliki  sistem  administrasi  yang bagus dan memiliki aplikasi financial technology ; 4. Koperasi harus memiliki usaha baik yang bergerak di sektor simpan pinjam ataupun pada sektor riil;
5. Koperasi  harus  memiliki  SDM  yang  mumpuni  di dalam bidang teknologi;
6. Koperasi  harus  memiliki  SOP  dalam  menjalankan tata kelola koperasi yang baik;
7. Koperasi  harus  melaksanakan  Rapat  Anggota Tahunan (RAT) secara rutin dan mengundang dinas yang membidangi tersebut;
8. Koperasi  harus  mendapatkan  penilaian  kesehatan sebagai  dasar  pertimbangan  untuk  mengetahui kondisi koperasi;
9. Apabila hal-hal tersebut dapat dipenuhi  maka untuk selanjutnya  koperasi  dapat  mendaftarkan  aplikasi finansial  teknologi  kepada  OJK  untuk  mendapatkan legalitas yang paten dan resmi.
Koperasi harus dikelola secara profesional. Hal-hal yang harus dihindari oleh koperasi yaitu:
1. Tidak  boleh  ada  ikatan  keluarga  antar  pengurus pengawas maupun pengelola koperasi;
2. Koperasi harus dijalankan secara amanah tidak boleh ada  penyelewengan  dana  yang  mengakibatkan koperasi tidak dipercaya oleh masyarakat
3. Koperasi  yang  bereputasi  buruk  dapat  berefek domino  kepada  koperasi  lain  oleh  sebab  itu  perlu adanya trust yang kuat sehingga masyarakat percaya untuk menggunakan jasa produk dari koperasi.
4. Koperasi  harus  menjaga  aspek  keuangan  dengan menekan NPL/NPF dalam hal pembiayaan bermasalah agar tidak terlalu tinggi;
5. Koperasi harus menjaga likuiditas dananya sehingga anggota  koperasi  yang  akan  mengambil  uangnya sewaktu-waktu dapat menerima haknya sebagaimana mestinya.

## Simpulan dan Implikasi Penelitian
Koperasi  diharapkan  mampu  bersaing  dengan  lembaga keuangan seperti perbankan. Koperasi juga harus memiliki layanan  aplikasi  mobile  yang  menawarkan  berbagai produk  baik  dalam  hal  penghimpunan  dana  pemberian pembiayaan,  fitur  pembayaran,  pembelian  yang  dapat dimanfaatkan  anggota  sehingga  anggota  dapat  loyal  dan mampu  berkontribusi  terhadap  koperasi.  Berdasarkan pengertian Fintech Lending menurut  OJK  Badan  hukum atau  koperasi  dapat  berperan  sebagai  penyelenggara Fintech Lending yang memiliki sistem untuk melaksanakan  mekanisme  transaksi  pinjam  meminjam secara  online,  baik  via  aplikasi  atau  website.  Koperasi seharusnya memanfaatkan momentum ini untuk membuat aplikasi finansial teknologi yang dapat dipergunakan oleh anggota  dan  mendapatkan  izin  serta  terdaftar  di  OJK. Momentum  finansial  teknologi  ini  dapat  menjadikan strategi  Koperasi  untuk  meningkatkan  atau  merekrut anggota dengan keunggulan financial technology ( fintech ) yang  terpercaya  dan  tidak  merugikan  anggota  namun justru  anggota  dapat  memperoleh  keuntungan  dari pembagian sisa hasil usaha dari koperasi.
Pada penelitian sebelumnya terdapat koperasi yang belum familiar  terhadap  finansial  teknologi.  Namun  pada penelitian yang lain terdapat koperasi yang sudah memiliki aplikasi finansial teknologi namun belum terdaftar dalam OJK tetapi telah mampu bekerjasama dengan fintech yang
terdaftar  di  OJK.  Oleh  karena  itu  diharapkan  dari penelitian ini dapat memberi kontribusi kepada pemerintah selaku  pengambil  kebijakan  atau  kepada  praktisi  para pelaku  koperasi  untuk  melakukan  upaya  inovasi  produk dan layanan koperasi berbasis financial technology untuk dapat  meningkatkan  kinerja  dan  sisa  hasil  usaha  serta memberikan kesejahteraan bagi anggota.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  suami,  kedua orangtua,  seluruh  keluarga,  dosen  magister  ekonomi syariah,  teman-teman  seangkatan  yang  telah  banyak membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian  ini.  Penulisan  ini  masih  memiliki  banyak kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan  maupun  kritikan  yang  dapat  membantu menyempurnakan tulisan ini .

## Referensi
Aji,  A.  M.,  Harisah,  H.,  &  Mukri,  S.  G.  2020. Revitalization of Fintech Era 4.0 in the Development of  Islamic  Microfinance  Institutions  (IMFs). Al- Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah , 12 (1).
Andriansyah, W. 2018. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan  pinjaman  UMKM  pada  online  peer-to- peer lending (studi pada situs" Lendingclub" tahun 2015  dan  2016) (Doctoral  dissertation,  Universitas Negeri Malang).
Aprita, S. A. S. 2021. Peranan Peer to Peer Lending dalam Menyalurkan  Pendanaan  pada  Usaha  Kecil  dan Menengah. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 16 (1), 37-61.
Ardiansyah,  T.  2019.  Model  financial  dan  teknologi (fintech)  membantu permasalahan  modal  wirausaha UMKM  Di  Indonesia. Majalah  Ilmiah  Bijak , 16 (2), 158-166.
Fathorrahman, F., & Nufus, K. 2021. Pemanfaatan Digital Marketing  Pada  Koperasi  Dan  Cara  Koperasi Menghadapi  Financial  Technology  (Studi  Kasus pada  BMT  Al-Fath  IKMI). Jurnal  Ilmiah  Feasible (JIF) , 3 (1), 1-12.
Firdaus,  R.,  &  Hendratmi,  A.  2019.  Solusi  Pembiayaan UMKM  dengan  Peer  To  Peer  Lending  Syariah (Study Kasus pada PT. Ammana Fintek
Syariah). Jurnal  ekonomi  Syariah  Teori  dan terapan , 6 (8), 1660-1673.
Hapsari,  S.  F.  2018. Faktor-faktor  yang  menentukan keputusan  pemberian  kredit  usaha  kecil  dan menengah  (UKM)  pada  lembaga  pembiayaan islamic  peer  to  peer  lending (Bachelor's  thesis, Jakarta:  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  UIN  Syarif Hidayatullah).
Institut  Manajemen  Koperasi  Indonesia.  2021.  “Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja,”
Kementerian Koperasi dan UKM. 2020. “Laporan Harian per 31 Desember 2020,” no. 1.
Kurniawan, T. A., Wardani, D. K., & Widhayati, L. 2019. Pengaruh  Keberterimaan  Layanan  Peer  To  Peer Lending Kepada Umkm Sebagai Pengguna Dengan Menggunakan  Metode  Technology  Acceptance Model (Tam). Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora (JSEH) p-ISSN , 2461 , 0666.
Mukhtar, D. F.,  &  Rahayu,  Y. 2019. Analisis Pendanaan Modal  Umkm  Melalui  Financial  Technology  Peer To  Peer  Lending  (P2P). Jurnal  Ilmu  dan  Riset Akuntansi (JIRA) , 8 (5).
Nurhayati,  S.  2021.  Pengelolaan  Wakaf  Uang  Melalui Aplikasi  Fintech  Pada  Koperasi  Syariah  Di  Kota Bandung. Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen , 12 (2), 205-212.
Franedya, R., Bosnia, T., CNBC Indonesia. 2018. Edukasi Fintech Ini Dia Empat Jenis Fintech di Indonesia. Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/tech/2018011014
5800-37-1126/ini-dia-empat-jenis- fintech -di- indonesia  pada tanggal 15 Desember 2021
Rizal, M., Maulina, E., & Kostini, N. 2018. Fintech As One Of  The  Financing  Solutions  For  SMEs. Jurnal Pemikiran  dan  Penelitian  Administrasi  Bisnis  dan Kewirausahaan , 3 (2), 89-100.
Rustidja, E. S., Wipartini, Y., Nugraha, H., Setiawati, R., Ermaya, S. K., Mulyana, I., ... & Nurhayati, S. 2020. Bunga Rampai 2020: 20 Pemikiran Koperasi Dalam Menghadapi Industrial Era 4.0 and Society 5.0.
Utama, S., & Ilahiyah, I. 2018. Pengembangan Model Low Cost  Islamic  Peer  To  Peer  Financing  Berbasis Financial  Technology  Untuk  Akselerasi  Kinerja UMKM. Islamic Economics Journal , 4 (2), 2.