Volume 2, Nomor 1, Maret 2014
ISSN 2338 – 333X

## PERAHU
(Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Diterbitkan oleh :

## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG
PERAHU Vol. 2 Nomor 1 Halaman 1-43 Sintang Maret 2014 ISSN 2338 – 333X

## PERAHU
(Penerangan Hukum)

## JURNAL ILMU HUKUM
PERAHU. Terbit enam bulan sekali. Berisi tulisan yang berasal dari hasil penelitian dan kajian analisis-kritis di bidang Hukum.
Penanggungjawab : Petrus Atong H.M. Kurniawan Candra
Abang Zainudin Felix Semaun Pemimpin Umum : Robert Hoffman Pemimpin Redaksi :
Redin
Wakil Pemimpin Redaksi :
Sopian
Sekretaris Redaksi : Antonius Erwandi Redaktur Pelaksana : Moch. Ali Kurniawan Rosalia Tri Supranti Nikodimus Tata Usaha : Batha Juariah
Sumiyani
Percetakan :
Perc. Pelangi-Sintang
Alamat  Redaksi  dan  Tata  Usaha  :  Fakultas  Hukum  Universitas  Kapuas,  Jalan  Y.C.  Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.
Redaksi mengundang para dosen/staf pengajar, mahasiswa, pengamat, praktisi dan lainnya yang berminat  untuk  memberikan  tulisan  mengenai  bidang  ilmu  hukum.  Tulisan  dapat  dikirim melalui pos atau e-mail. Tulisan yang dimuat adalah tulisan yang belum pernah diterbitkan pada media  lain.  Naskah  diketik  di  atas  kertas  A4  spasi  ganda  sepanjang  kurang  lebih  10  halaman. Naskah yang diterima dilakukan pengeditan tanpa mengurangi makna isi tulisan.
Isi tulisan diluar tanggung jawab percetakan.
Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi Fakultas Hukum Universitas Kapuas
(Penerangan Hukum)

## JURNAL ILMU HUKUM

## DAFTAR ISI

## PROSES  PEMBENTUKAN  PANITIA  PEMILIHAN  KEPALA  DESA  DI  DESA
JASA KECAMATAN KETUNGAU HULU Robert Hoffman ............................................................................................................ 1-11 HARMONISASI HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Redin .......................................................................................................... 12-18 KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DALAM PEMBANGUNAN

## DAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SINGKAWANG Genopepa Sedia ............................................................................................................. 19-30 DILEMA  PENERAPAN  PEMBUKTIAN  TERBALIK  DALAM  TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Fransiskus Dodi  ............................................................................................................ 31-39 UPAYA  PENCEGAHAN  KEKERASAN  TERHADAP  ANAK  (KAJIAN PENDEKATAN SOSIOLOGI) Antonius Erwandi ......................................................................................................... 40-43

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum,” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasi-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal  PERAHU,  Volume  2  Nomor  1,  Maret  2014  kali  ini  menyajikan  topik- topik  mengenai  :  Proses  Pembentukan  Panitia  Pemilihan  Kepala  Desa  Di  Desa  Jasa Kecamatan  Ketungau  Hulu,  Harmonisasi  Hukum  Dalam  Pembentukan  Peraturan Daerah,  Kebijakan  Pemerintah  Kota  Singkawang  Dalam  Pembangunan  Dan Pengembangan  Pariwisata  Untuk  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Singkawang, Dilema Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia  dan  Upaya  Pencegahan  Kekerasan  Terhadap  Anak  (Kajian  Pendekatan Sosiologi).
Akhir  kata,  semoga  penerbitan  PERAHU,  jurnal  ilmiah  di  bidang  hukum  ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.
PROSES PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA JASA KECAMATAN KETUNGAU HULU

## Robert Hoffman

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## ABSTRAK
Pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  menjadi  tugas  Panitia  Pemilihan  yang  dibentuk  oleh  Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, panitia pemilihan yang merupakan pelaksana pemilihan kepala desa dianggap  tidak  mengerti  dan  memahami  tugasnya  saat  pemilihan  kepala  desa  berlangsung.  Masalah  pokok yang  akan  diselidiki  dalam  penelitian  ini  adalah  “Bagaimanakah  Pros es  Pembentukkan  Panitia  Pemilihan Kepala  Desa  di  Desa  Jasa  Kecamatan  Ketungau  Hulu  Kabupaten  Sintang?” Guna  membatasi  dan mempertegas  permasalahan  yang  akan  diteliti,  maka  permasalahan  dijabarkan  pada  beberapa  sub  masalah, antara lain: 1)  Bagaimana proses pembentukkan panitia pemilihan kepala desa?  dengan indikator yang akan diteliti  adalah  :  a).  tahapan  pembentukan  panitia  pemilihan,  b).  tahapan  pengesahan  kepanitiaan  dan  c). tingkat  pengetahuan  dan  pendidikan;  2).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses  pembentukkan  panitia pemilihan kepala desa, dengan  indikator adalah : a). sosialisasi, b). kesadaran  masyarakat dan c). dukungan masyarakat kepada kepanitiaan.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  penelitian  ini  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  proses pembentukkan  panitia  pemilihan  kepala  desa  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses  pembentukkan panitia  pemilihan  kepala  desa.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  Deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif,  dengan  subyek  penelitian  Kepala  Desa  Jasa,  Ketua  dan  Anggota  Panitia  Pemilihan Kepala  Desa,  Ketua  dan  Anggota  BPD  Desa  Jasa  serta  tokoh  masyarakat.  Alat  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara dan alat tulis.
Hasil  penelitian  ini  diketahui  bahwa  proses  pembentukan  panitia  pemilihan  kepala  desa  belum optimal  dilaksanakan  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sintang  Nomor  14  Tahun  2006  tentang Tata  Cara  Pemilihan,  Pencalonan,  Pengangkatan,  Pelantikan  dan  Pemberhentian  Kepala  Desa.  Proses pembentukan panitia pemilihan masih mengalami beberapa hambatan terutama dalam tahapan pembentukan, pengesahan  dan  tingkat  pengetahuan  dan  pendidikan  anggota  panitia  yang  masih  kurang.    Proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor sosialisasi, faktor  kesadaran  masyarakat  dan  faktor  dukungan  masyarakat  kepada  kepanitiaan.  Dalam  rangka mewujudkan  pendidikan  politik  yang  sehat  bagi  masyarakat  desa  khususnya,  perlu  dilakukan  pembentukan panitia  pemilihan  yang  sesuai  dengan  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sintang  Nomor  14 Tahun  2006 tentang  Tata  Cara  Pemilihan,  Pencalonan,  Pengangkatan,  Pelantikan  dan  Pemberhentian  Kepala  Desa.  Dari hasil penelitian dan pembahasan  maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut proses pembentukan panitia  pemilihan  kepala  desa  telah  dilakukan  oleh  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Desa  Jasa Kecamatan  Ketungau  Hulu  berkaitan  dengan  tahapan  pembentukan  panitia  pemilihan,  BPD  Desa  Jasa Kecamatan  Ketungau  Hulu  telah  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sintang Nomor  14  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Pemilihan,  Pencalonan,  Pengangkatan,  Pelantikan  dan Pemberhentian  Kepala  Desa  yang  telah  memilih  panitia  pemilihan  kepala  desa  sebanyak  kurang  dari  11 (sebelas) orang, berkaitan dengan tahapan pengesahan kepanitiaan, kendati BPD Desa Jasa belum  membuat penetapan atau keputusan BPD tentang panitia pemilihan dan belum dilakukan sumpah, namun kepanitiaan itu  tetap  sah  menurut  kesepakatan  rapat  pembentukan  panitia.  Sedangkan  dalam  tingkat  pengetahuan  dan pendidikan,  masyarakat  pada  umumnya  tidak  mengetahui  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  akibat pendidikan  masyarakat  yang  umumnya  relatif  rendah.    faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses pembentukan  panitia  pemilihan  berasal  dari  tidak  adanya  pensosialisasian  yang  dilakukan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Desa  Jasa  terhadap  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sintang  Nomor  14  Tahun 2006 tentang  Tata  Cara  Pemilihan,  Pencalonan,  Pengangkatan,  Pelantikan  dan  Pemberhentian  Kepala  Desa sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidaktahuan masyarakat terhadap
peraturan tentang proses pembentukan panitia pemilihan. Begitu juga dengan kesadaran masyarakat di Desa Jasa  juga  mempengaruhi  proses  pembentukan  panitia  pemilihan  sehingga  panitia  pemilihan  yang  terpilih mendapatkan  dukungan  dari  masyarakat.  Kesimpulan  ini  dapat  disarankan  bahwa  Pemerintah  Desa  Jasa Kecamatan Ketungau Hulu diharapkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,  sehingga  dalam  pemilihan  kepala  desa  berikutnya  dapat  membentuk  panitia  pemilihan  yang  melalui tahapan  pembentukan  dan  pengesahan  kepanitiaan  dan  Pemerintah  Desa  Jasa  Kecamatan  Ketungau  Hulu diharapkan  juga  untuk  mensosialisasikan  kepanitiaan  yang  sudah  dibentuk  untuk  memperkenalkan  anggota panitia  kepada  masyarakat  guna  memperoleh  dukungan  yang  pada  akhirnya  menimbulkan  kesadaran masyarakat untuk mengikuti pemilihan kepala desa.
Kata Kunci : Proses Pembentukan, Panitia Pemilihan Kepala Desa.

## PENDAHULUAN
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang  memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya  sendiri  berdasarkan  asal  usul  dan adat  istiadat  setempat  yang  diakui  dan  dihormati dalam  sistem  Pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).  Prinsip  otonomi  desa mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan. Sebagai daerah otonom, desa memiliki  berbagai  kebebasan  untuk  mengelola sumber daya yang ada di wilayahnya yang ditujukan untuk  sebesar-besar  kemakmuran  warganya  dalam bingkai  konstitusi yang  berlaku  di  wilayah kedaulatan Republik Indonesia.
Dengan  demikian,  otonomi  yang  diberikan kepada  desa  dalam  penyelenggaraan  pengelolaan desa  saat  ini  dibatasi  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (UU Nomor  32  Tahun  2004)  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa  (PP  Nomor  72 Tahun  2005). Dengan dikeluarkannya UU 32 Tahun 2004  tersebut,  maka  diharapkan  adanya  kebebasan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya.    Tujuan  utama  terbentuknya  UU  Nomor 32  Tahun  2004,  di  satu  pihak  membebaskan pemerintah  pusat  dari  beban-beban  yang  tidak  perlu dalam  menangani  urusan  domestik,  sehingga pemerintah  pusat  dapat  lebih  konsentrasi  mengatur pemerintah  secara  umum  dan  di  lain  pihak,  dengan desentralisasi  kewenangan  pemerintah  ke  daerah, maka  daerah  akan  mengalami  proses  pemberdayaan yang  signifikan.    Prakarsa  dan  kreatifitas  semakin dapat ditingkatkan oleh pemerintah daerah, terutama dalam menangani berbagai permasalahan yang ada di daerah. Desentralisasi merupakan perwujudan kepercayaan  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah,  dan  sebagai  pengembalian  harga  diri  daerah dalam
menyikapi  dan  menampung  aspirasi  daerah  secara sungguh-sungguh.    Melalui  pelimpahan  wewenang itu, pemerintah pada tingkat bawah diberi kesempatan untuk mengambil insiatif dan mengembalikan  kreatifitas,  mencari  solusi  terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas  sehari-hari.  Implikasi  desentralisasi  tidak hanya bermuara secara lokal pada pemerintah daerah yakni kabupaten atau kota, tetapi pemerintahan desa menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  dampak pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  ada  sebagaimana menurut  Pasal  200  UU  Nomor  32  Tahun  2004, pemerintahan desa tersebut berada dalam pemerintahan  kabupaten/kota.  Berdasarkan  Pasal  11 PP Nomor 72 Tahun 2005, pemerintahan desa terdiri dari  Pemerintah  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya, berdasarkan  Pasal 12  ayat (1)  PP  Nomor  72  Tahun  2005,  yang  dimaksud dengan  Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  dan Perangkat  Desa.  Secara  khusus,  untuk  merekrut seseorang  menjadi  kepala  desa  dalam  PP  Nomor 72 Tahun  2005  menjadi  kewenangan  desa  itu  sendiri untuk melaksanakan pemilihan kepala desa. Pelaksanaan pemilihan kepala desa  tersebut  menjadi tugas  Panitia  Pemilihan  yang  dibentuk  oleh  Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 2005, warga desa yang direkrut  menjadi  Panitia  Pemilihan  tersebut  berasal dari  unsur  perangkat  desa,  pengurus  lembaga kemasyarakatan  dan  tokoh  masyarakat. Person dari setiap  unsur  yang  ada  itu  harus  menjadi  perhatian BPD  dalam  mengambil  keputusan  dengan  harapan agar Panitia Pemilihan yang dibentuk nantinya dapat melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan  identitas  bakal  calon  berdasarkan persyaratan  yang  ditentukan,          melaksanakan penjaringan  dan  penyaringan  Bakal  Calon  Kepala Desa  sesuai  persyaratan  sebagaimana  menurut  Pasal
47 ayat (2) dan Pasal 48 PP Nomor 72 Tahun 2005. Selanjutnya,
Panitia Pemilihan
tersebut melaksanakan  tugasnya  sejak  penjaringan  bakal calon  kepala  desa  hingga  tahap  pelaksanaan pemilihan  oleh  masyarakat  yang  bersifat  langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Dengan  demikian,  berhasil-tidaknya  desa memperoleh  kepala  desa  yang  dicita-citakan  oleh seluruh  masyarakat  desa  itu sendiri,  tentunya  berada di  pundak  seluruh  anggota  Badan  Permusyawaratan Desa  (BPD)  dalam  menyelenggarakan  pemilihan kepala  desa.  Untuk  melaksanakan  tugasnya  yang tidak  mudah  ini,  BPD    diharapkan  mampu mengambil sebuah keputusan. Pengambilan keputusan  itu  dimulai  dengan  merekrut  warga  desa untuk  menjadi  Panitia  Pemilihan.  BPD  diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat. “ Keputusan Tepat ” , dimaksudkan bahwa  BPD harus mampu menetapkan orang-orang (person) dari warga desa yang akan direkrut menjadi Panitia Pemilihan.
Kecamatan  Ketungau  Hulu  yang  berada  di Kabupaten  Sintang  memiliki  luas  2.138,20  km2 merupakan  wilayah  kecamatan  yang  memiliki  9 (sembilan)  desa  meliputi  Desa  Empura,  Desa  Jasa, Desa  Nanga  Bayan,  Desa  Rasau,  Desa  Sebadak, Desa  Senaning,  Desa  Sepiluk,  Desa  Suak  Medang dan Desa Sungai Seria.
Secara  khusus  dari  pra-penelitian  yang diperoleh  di  Desa  Jasa,  pelaksanaan  pemilihan kepala  desa  di  desa  tersebut  terdapat  permasalahan. Berdasarkan  pra-penelitian  yang  di  peroleh  di masyarakat,  Panitia  Pemilihan  yang  merupakan pelaksana  pemilihan  kepala  desa  dianggap  tidak mengerti  dan  memahami  tugasnya  saat  pemilihan kepala  desa  berlangsung,  padahal  Panitia  Pemilihan dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  diakui oleh  masyarakat  di  desa  tersebut  telah  dilaksanakan sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sintang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian  Kepala  Desa  yaitu  adanya  tahapan pembentukan  pantia  pemilihan  dan  pengesahan kepanitiaan.  Berdasarkan  permasalahan  tersebut, maka  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  permasalahan tersebut lebih mendalam melalui proses penelitian.
Berdasarkan  pokok  pikiran  yang  tercantum pada  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka penelitian  ini  pada  dasarnya  diarahkan  untuk menjawab      permasalahan   umum sebagai berikut :
Bagaimanakah Proses Pembentukkan Panitia Pemilihan  Kepala  Desa  di  Desa  Jasa  Kecamatan Ketungau  Hulu  Kabupaten  Sintang?” dan  Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi proses pembentukkan panitia pemilihan kepala desa?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian deskriptif  adalah  suatu  penelitian  dengan  tujuan untuk  memperoleh  gambaran  secara  sistematik, faktual dan akurat mengenai  fakta-fakta yang terjadi dilapangan.  Sedangkan  pendekatan  kualitatif  adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  kesan  dari orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati.    Dalam penelitian  ini  penulis  akan  meneliti  tentang  proses pembentukkan panitia pemilihan kepala desa di Desa Jasa  Kecamatan  Ketungau  Hulu  Kabupaten  Sintang dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya.  Adapun yang  menjadi  subjek  penelitian  ini  adalah  :  1). Kepala  Desa  Jasa,  2).  Ketua  Panitia  Pemilihan Kepala  Desa,  3).  Anggota  BPD  Desa  Jasa,  dan  4). Tokoh Masyarakat.
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  :    1).  Teknik  Observasi, yaitu melakukan pengamatan di lapangan sehubungan  dengan  proses  pembentukan  panitia pemilihan.  Pengamatan  yang  dimaksud  adalah berkenaan  dengan  lokasi  penelitian,  peristiwa pembentukan  panitia.  Observasi  dilakukan  peneliti untuk  memperoleh  data  sekunder,  2).  Teknik Wawancara,  yaitu  melakukan  komunikasi  langsung dengan  informan  kunci  guna  memperoleh  data  dan informasi yang berguna untuk menjawab permasalahan  penelitian.  Wawancara  dilakukan secara tatap muka dan didukung wawancara terbuka dan  terstruktur,  dan  3).  Studi  Dokumentasi,  yaitu untuk  memperoleh  dokumen-dokumen  tertulis  yang berkenaan  dengan  proses  pembentukan  panitia pemilihan,  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi proses pembentukan panitia pemilihan.
Adapun teknik analisi data yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  metode analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu  data  yang  telah terkumpul, kemudian dikelompokan dan dikualifikasikan sesuai dengan jenis dan hubungannya.  Kemudian  dianalisis  oleh  peneliti secara kualitatif yaitu dengan memberikan pemaknaan dari data yang ditampilkan. Hasil analisis tersebut        akan      dijadikan     kesimpulan     yang
Robert Hoffman , Proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa 3
merupakan  hasil  penelitian  ini.  Penelitian  dilakukan di  di  Desa  Jasa  Kecamatan  Ketungau  Hulu Kabupaten Sintang, khususnya pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan alasan sebagai berikut  :  1).  Secara  teoritis,  bahwa  Desa  Jasa Kecamatan  Ketungau  Hulu  Kabupaten  Sintang, khususnya  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) dalam  proses  pembentukan  Panitia  Pemilihan sehingga menyebabkan  pelaksanaan  pemilihan kepala  desa  belum  optimal.  Disamping  itu  di  lokasi penelitian  tersebut  dapat  menyediakan  keperluan data,  dan  2).  Secara  praktis,  bahwa  Desa  Jasa Kecamatan  Ketungau  Hulu  Kabupaten  Sintang, terletak  tidak  jauh  dari  pusat  kota  sehingga  dalam melakukan  penelitian  dinilai  cukup  efisien  baik  dari dimensi  waktu,  tenaga  dan  biaya  yang  dikeluarkan untuk melakukan penelitian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Wilayah Penelitian Keadaan Geografis
Desa Jasa  merupakan salah satu  desa dari 18 desa  yang  berada  di  wilayah  Kecamatan  Ketungau Hulu.  Desa Jasa mempunyai luas wilayah 113 Km2, terbagi  atas  4  dusun,  yaitu  :  Dusun  Wak  Ampuh, Dusun  Wak  Span,  Dusun  Wak  Batu  Hampar  dan Dusun Sungai Kelik. Desa Jasa memiliki batas-batas wilayah  sebagai  berikut  :  Sebelah  Timur  berbatasan dengan Desa Nanga Bayan, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rasau Jaya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Bugau dan  Sebelah Utara berbatasan dengan Malaysia Timur.
Pemerintahan Desa Jasa
Pemerintahan Desa Jasa terdiri atas Pemerintah  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD).  Pemerintah  Desa  Jasa  terdiri  dari  5  (lima) orang  dengan  susunan  jabatan  sebagaimana  tabel  di bawah ini : Tabel 1 : Susunan Pemerintah Desa Jasa No Susunan Pemerintah Desa Jasa 1 Kepala Desa 2 Sekretaris Desa 3 Kepala Urusan Pemerintahan 4. Kepala Urusan Pembangunan
5.

## Kepala Urusan Umum
Sumber : Profil Desa Jasa Tahun  2010
Kondisi  Pemerintah  Desa  Jasa  berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari 60% pendidikan
SLTA dan 40% Pendidkan SLTP sebagaimana tabel berikut ini :
. Tabel 2 : Pemerintah Desa Jasa berdasarkan Tingkat Pendidikan No Pemerintah Desa Jasa Tingkat Pendidikan 1 Kepala Desa SLTA 2 Sekretaris Desa SLTA 3 Kepala Urusan Pemerintahan SLTP 4. Kepala Urusan Pembangunan SLTA 5. Kepala Urusan Umum SLTP

## Sumber : Profil Desa Jasa Tahun  2010
Dari  tabel  2  di  atas,  komposisi  pendidikan aparatur  Pemerintah  Desa  Jasa  mayoritasnya  adalah pendidikan menengah atas. Untuk menjalankan tugas pemerintahan desa dan pembangunan desa, pemerintah  desa  beraktivitas  di  gedung  kantor  desa dengan  sarana  yang  dimiliki  yaitu  1  (satu)  ruang balai desa, 1 (satu) unit mesin
tik, 5 (lima) unit meja, 31 unit kursi dan 1 (satu) unit komputer.
Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Desa Jasa  Kecamatan  Ketungau  Hulu  mempunyai  lima orang anggota sebagaimana tabel 3 di bawah ini :
Tabel 3 : Susunan Keanggotaan BPD Desa Jasa No Keanggotaan BPD Desa Jasa 1 Ketua 2 Wakil Ketua 3 Sekretaris 4 Anggota 5 Anggota

## Sumber : Profil Desa Jasa Tahun  2010
Selanjutnya, susunan keanggotaan BPD Desa Jasa dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas pendidikan  menengah  pertama  sebagaimana  tabel  4 di bawah ini : Tabel 4 : Keanggotaan BPD menurut tingkat pendidikan No Keanggotaan BPD Pendidikan 1 Ketua SLTA 2 Wakil Ketua SLTP 3 Sekretaris SLTP 4 Anggota SLTP 5 Anggota SLTA

## Sumber : Profil Desa Jasa Tahun  2010
Pengurus  BPD  Desa  Jasa  dalam  aktivitasnya memiliki  sarana  1  (satu)  gedung  kantor,  4  (empat) unit mesin tik, 5 (lima) unit meja, 31 unit kursi dan 1 (satu) unit komputer.

## Proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Pada  pemilihan  kepala  desa  di  Desa  Jasa Kecamatan  Ketungau  Hulu  menurut  Ketua  BPD dalam  wawancara  dengan  penulis  mengatakan bahwa pemilihan kepala desa di Desa Jasa didahului dengan  pemberitahuan  secara  tertulis  kepada  kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa.  Hal  ini  dilakukan  6  (enam)  bulan  sebelum berakhir masa jabatan yang bersangkutan. Pada masa itu,  menurut  Ketua  BPD,  kepala  desa  diminta  untuk menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban    (LKPJ)  akhir  masa  jabatan kepala  desa  kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD). Setelah  tahapan  itu  dilalui,  selanjutnya  BPD membentuk  panitia  pemilihan  kepala  desa  (panitia pilkades)  yang  diputuskan  dalam  rapat  dengan mengikutsertakan  anggota  BPD,  perangkat  desa  dan masyarakat Desa Jasa.
Terkait  rapat  pembentukan  panitia  pilkades tersebut,  Wakil  Ketua  BPD  saat  diwawancarai penulis mengatakan, bahwa sebelum rapat pembentukan panitia pilkades dilakukan, Ketua BPD terlebih  dahulu  memberitahukan  hal  itu  kepada seluruh  anggota  BPD  Desa  Jasa.  Saat  itu, penyampaian  tentang  akan  diadakannya  rapat pembentukan  panitia  pilkades  disampaikan  Ketua BPD  kepada  anggota  dengan  cara  lisan.  Setelah  itu, berdasarkan  hari  yang  telah  disepakati  bersama, seluruh  anggota  BPD  selanjutnya  mengadakan pertemuan  di  kantor  desa  untuk  membahas  tentang waktu  pelaksanaan  rapat  pembentukan  panitia pilkades.  Wakil  Ketua  BPD  mengatakan  kepada penulis, salah satu hasil keputusan dalam pertemuan anggota  BPD  itu  adalah  pembentukan  panitia pilkades  dilakukan  dalam  rapat  musyawarah  yang dihadiri  oleh  anggota  BPD,  Perangkat  Desa  dan unsur  masyarakat  Desa  Jasa.  Wakil  Ketua  BPD mengatakan kepada penulis, saat itu Sekretaris BPD membuat  surat  undangan  untuk  menghadirkan seluruh  peserta  rapat,  termasuk  unsur  masyarakat. Masyarakat  yang  di  undang  dalam  rapat,  kata Sekretaris  BPD,  terdiri  dari  perwakilan  dari  setiap lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Jasa yang sudah  ditentukan  sebelumnya  dalam  pertemuan anggota BPD.
Robert Hoffman , Proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa 5
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua BPD bahwa setelah semua surat undangan itu diantarkan ke masing-masing orang yang bersangkutan, maka tibalah waktunya diadakan rapat pembentukan panitia pilkades. Ketua BPD mengatakan  kepada  penulis,  rapat  pembentukan panitia  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  atau dengan penunjukan langsung dari
pilihan  peserta  rapat.  Menurut  Ketua  BPD,  anggota panitia  yang  terpilih  terdiri  dari  BPD  dan  unsur Perangkat  Desa,  sedangkan  wakil  dari  lembaga kemasyarakatan  desa  dan  tokoh  masyarakat  tidak masuk  dalam  kepanitiaan  sehingga  jumlah  panitia hanya  terdiri  dari  11  orang  saja  yaitu  sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini :
Tabel 5 : Susunan Panitia Pilkades Desa Jasa No Nama Jabatan Pendidikan Terakhir 1 Dalib, SH Ketua S-1 2 Bambang Purwadi Sekretaris SMP 3 Yunus Anggota SMA 4 Willy Anggota SMA 5 Kasbuana Anggota SMP 6 Yustinus Anggota SMP 7 Samuel Anggota SD 8 Daniel Anggota SMP 9 Laman Anggota PGA 10. Markus Angking Anggota SMA 11. Juan Anggota SMA

## Sumber : Profil Desa Jasa Tahun  2010
Ketua  BPD  mengatakan  bahwa  semua anggota  panitia  tersebut  telah  dituangkan  dalam Surat  Keputusan Nomor 03 2011 K BPD Desa Jasa. Selanjutnya  berdasarkan  hasil  wawancara  penulis dengan  Ketua  Kelompok  Tani  yang  saat  itu  hadir dalam  rapat  mengatakan  bahwa  tidak  terwakilinya lembaga  kemasyarakatan  dan  tokoh  masyarakat dalam  panitia  bukan  keinginan  anggota  BPD.  BPD telah  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat untuk  mengajukan  menjadi  anggota  panitia  yang mewakili lembaga kemasyarakatan, namun kenyataannya masyarakat kurang merespon kesempatan  yang  diberikan,  dan  didasarkan  pada keterbatasan  waktu  maka  BPD  mengambil  inisiatif untuk  tetap  membentuk  panitia  pemilihan  dan  BPD menganggap  unsur  perangkat  desa  cukup  mewakili lembaga yang ada di desa.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pemuka Adat, panitia pemilihan yang telah dibentuk tidak  dilakukan  dengan  penetapan  atau  keputusan BPD.  Begitu  juga  menurut  Ketua  Panitia  Pemilihan saat  diwawancarai  penulis  mengatakan  bahwa seluruh anggota panitia pemilihan yang terpilih tidak dilakukan  pembacaan  sumpah.  Meskipun  demikian, menurut  Kepala  Desa  Jasa  saat  ditemui  penulis dirumahnya  mengatakan  seluruh  anggota  panitia pemilihan yang terpilih saat
itu  sudah  berdasarkan  kesepakatan  bersama  saat rapat  pembentukkan  panitia  diadakan  sehingga  hal itu  sudah  menjamin  sahnya  kepanitiaan  untuk melaksanakan tugas pemilihan kepala desa.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pemuka Adat, bahwa pada dasarnya warga Desa Jasa belum  memahami  tatacara  pemilihan  kepala  desa. Hal  ini  diakui  oleh  Ketua  Panitia  Pemilihan  yang mengatakan,  belum  dipahaminya  tatacara  pemilihan kepala desa sering dikarenakan lemahnya pensosialisasian  yang  dilakukan  BPD  tentang petunjuk  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa.  Ketua Panitia  Pemilihan  mengatakan,  pemerintahan  desa sering  melakukan  secara  tiba-tiba  jika  ada  kegiatan pemerintahan  seperti  halnya  pemilihan  kepala  desa. Ketua Panitia Pemilihan kepada penulis mencontohkan ketika surat undangan rapat pembentukan  panitia  disebarkan  ke  masyarakat. Seringkali  surat  undangan  itu  diselipkan  di  celah- celah  rumah  warga.  Sehingga  terkadang  surat undangan  itu  tidak  pernah  sampai  kepada  yang bersangkutan.
Terkait surat undangan itu, saat diwawancarai penulis,  Sekretaris  BPD  mengatakan,  bahwa  surat undangan tersebut diketik oleh dirinya menggunakan komputer  dan  ditandatangani  oleh  Ketua  BPD  yang selanjutnya
surat  undangan  itu  disampaikan  dengan  cara menemui  orang  yang  bersangkutan.  Sekretaris  BPD mengatakan, seluruh anggota BPD ikut mengantarkan  surat  undangan  menurut  masing- masing  nama  surat  undangan  sehingga  seluruh anggota  BPD  menyebar  ke  seluruh  wilayah  Desa Jasa untuk menemui orang yang bersangkutan sesuai nama yang tertera di surat undangan tersebut.
Terkait soal teknis pengantaran surat undangan kepada masyarakat, salah seorang anggota BPD kepada penulis dalam wawancaranya mengatakan, bahwa saat itu surat undangan memang telah  diantar  kepada  masing-masing  orang  yang bersangkutan.  Namun  menjadi  kendala  saat  itu adalah  anggota  BPD  yang  mengantarkan  surat undangan  tidak  pernah  menemui  langsung  orang yang bersangkutan. Sehingga saat itu surat undangan hanya diletakkan begitu saja dengan cara menyelipkannya  ke  celah-celah  rumah  dengan harapan  surat  undangan  itu  tetap  sampai  ke  orang yang  bersangkutan.  Menurut  anggota  BPD  tersebut, pada  saat  mengantarkan  undangan,  penghuni  rumah sedang bekerja di  ladang sehingga terpaksa surat itu diselipkan ke celah-celah rumah atau terkadang juga surat itu dititipkan kepada tetangganya.
Lain  lagi  menurut  anggota  BPD  lainnya  saat diwawancarai  penulis.  Anggota  BPD  yang  satu  ini juga  pernah  ikut  mengantarkan  surat  undangan.  Ia mengatakan  bahwa  kendala  yang  terjadi  saat  itu adalah  terkait  dengan  alamat  rumah  yang  jauh dengan  kantor  desa,  ditambah  lagi  dengan  kondisi wilayah  desa  yang  pada  umumnya  pebukitan  dan jalan-jalan  yang  masih  rusak  sehingga  meskipun undangan itu diantarkan pada pagi hari namun sering tiba  di  rumah  yang  bersangkutan  sudah  siang  hari dimana  penghuninya  sudah  bekerja  di  ladang. Anggota BPD ini mengatakan, surat undangan itu
terpaksa dititipkan ke tetangganya atau diselipkan ke celah-celah  rumah.    Anggota  BPD  ini  mengatakan, untuk  mengantarkan  surat  undangan  itu  pada umumnya dilakukan dengan berjalan kaki.
Terkait  persoalan  di  atas,  Kepala  Desa  Jasa kepada penulis mengatakan, pada dasarnya masyarakat Desa Jasa hidup berladang sehingga bila surat  undangan  disampaikan  terkadang  masyarakat tidak  langsung  menerima  surat  undangan  itu  yang berakibat  masyarakat  tidak  mengetahui  adanya kegiatan  pemerintahan.  Belum  lagi  persoalan wilayah desa yang terkadang menjadi tantangan bagi pemerintah  desa  untuk  senantiasa  bersabar  dalam mengantarkan surat-surat undangan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan panitia pemilihan
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua  Kelompok  Tani  mengatakan  bahwa,  BPD dalam  proses  pembentukan  panitia  pemilihan  tidak melakukan  sosialisasi  tentang  syarat-syarat  calon Panitia  Pemilihan.  Menurutnya,  akibat  tidak  adanya sosialisasi  tersebut  pada  akhirnya  menimbulkan ketidak-tahuan masyarakat terhadap peraturan khususnya berkaitan dengan syarat calon, pengajuan calon  dan  mekanisme  pencalonan  panitia  pemilihan sehingga  masyarakat  kurang  memberikan  perhatian dan cenderung hanya menerima proses pemilihan.
Berdasarkan  hasil  pengamatan  penulis,  Desa Jasa  yang  mempunyai  luas  wilayah  113  Km2, mempunyai  4  (empat)  dusun  yaitu  :  Dusun  Wak Ampuh, Dusun Wak Span, Dusun Wak Batu Hampar dan  Dusun  Sungai  Kelik.  Wilayah  yang  cukup  luas ini  sudah  selayaknya  dilakukan  sosialisasi,  setidak- tidaknya  dapat  dilakukan  dengan  mengumpulkan setiap  kepala  dusun  yang  ada  di  desa  tersebut sebagaimana tabel berikut ini :
Tabel 6 : Daftar Kepala Dusun di Desa Jasa No Dusun Kepala Dusun 1 Dsn. Wak Ampuh Kalang 2 Dsn. Wak Span F. Markus 3 Dsn. Wak Batu Ampar Yustimur 4 Dsn. Sungai Kelik Alkadaria
Sumber : Profil Desa Jasa Tahun  2010
Robert Hoffman , Proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa 7
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua  BPD,  bahwa  kesadaran  masyarakat  di  Desa Jasa dalam pemilihan kepala desa sudah cukup baik. Hal  ini  terbukti  ketika  BPD  membentuk  Panitia Pemilihan.  Saat  itu,  BPD  tidak  sedikit  menerima aspirasi  atau  keinginan  masyarakat.  Misalnya, tuntutan  masyarakat  kepada  panitia  untuk  lebih terbuka  dan  perlu  menampung  semua  keinginan masyarakat.  Salah  satu  tuntutan  masyarakat  yang cukup  sulit  diatasi  saat  itu  menurut  Ketua  BPD  ini adalah  keinginan  masyarakat  agar  calon  usulannya diterima  dalam  panitia  pemilihan  padahal  syarat calon  yang diusulkan tersebut tidak dipenuhi dengan baik.  Selain  itu  ada  juga  masyarakat  yang mengajukan  berbagai  keberatan  terhadap  para  calon yang  ada  dengan  mengemukakan  berbagai  alasan sesuai pandangan mereka masing-masing.
Berkaitan  dengan  hal  di  atas,  menurut  hasil wawancara penulis dengan Wakil Ketua BPD bahwa pada  satu  sisi  anggota  BPD  harus  menampung  dan menerima  aspirasi  masyarakat,  namun  di  sisi  lain anggota  BPD  juga  diminta  untuk  konsekuen  dan konsisten  terhadap  aturan  yang  ada.  Keberatan masyarakat  terhadap  beberapa  calon  ternyata  tidak memiliki  alasan  atau  bukti  yang  kuat  untuk menggagalkan  calon  lainnya.  Menurut  Wakil  Ketua BPD, selama  orang  yang dicalonkan untuk duduk di kepanitiaan pemilihan itu dapat memenuhi persyaratan, maka dia akan tetap diterima. Salah satu syaratnya  adalah  kerelaan  meluangkan  waktu  untuk melaksanakan tugas pemilihan kepala desa. Mengenai  sikap  suka  atau  tidak  suka  masyarakat akan  dikembalikan  kepada  hak  masyarakat  dalam menentukan pilihannya.
Kelemahan  lain  yang  diakui  oleh  anggota BPD  dalam  wawancara  dengan  penulis  adalah kurangnya  keberanian  dan  kekompakan  anggota BPD  dalam  menangani  aspirasi  tersebut  sehingga mengakibatkan  lamanya waktu pembentukan panitia dikarenakan  proses  pengambilan  keputusan  yang selalu ditunda karena berbagai pertimbangan.
Keputusan yang diambil oleh Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  sebaiknya  benar- benar  mewakili kepentingan  masyarakat secara  luas. Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  Ketua BPD,  bahwa  saat  BPD  membentuk  panitia pemilihan,  ternyata  tidak  mendapat  dukungan  dari masyarakat.  Demikian  juga  dikatakan  oleh  Pemuka Adat  dalam  wawancara  dengan  penulis,  bahwa kurangnya dukungan masyarakat terhadap pembentukan panitia yang dilakukan BPD
dikarenakan pembentukan tersebut dianggap
kurang menyentuh aspirasi yang pernah disampaikan.  Kurangnya  dukungan  masyarakat terhadap  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  kurangnya kemauan  masyarakat  dalam  mengamankan  dan menjalankan  hasil  rapat,  bahkan  cenderung  terjadi pengajuan  keberatan  oleh  masyarakat  melalui lembaga  adat  yang  ada.  Selain  itu,  lingkungan pekerjaan  dan  profesi  masing-masing  anggota  BPD juga  dianggap  sangat  mempengaruhi  pengambilan keputusan dalam membentuk panitia.
Terkait  tidak  adanya  dukungan  masyarakat terhadap  setiap  keputusan  BPD,  berdasarkan  hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Jasa, bahwa pemecahan  masalah  di  tubuh  BPD  lebih  banyak didasarkan  pada  pengalaman  dan  wawasan  individu dalam bekerja  serta  pengaruh  kelompok  di sekitarnya.  Kepala  Desa  juga  mengatakan  bahwa, jenis  mata  pencaharian  sangat  berpengaruh  pada kinerja anggota BPD dalam pengambilan keputusan. Para  anggota  BPD  lebih  dominan  bekerja  sebagai petani  yang  lebih  dominan  tinggal  di  ladang  atau  di kebun. Sehingga BPD sulit untuk menyelenggarakan pertemuan,  dan  pertemuan  yang  diselenggarakan juga cenderung mengambil keputusan sepihak. Maka keputusan  yang  dihasilkan  tidak  optimal  dijalankan, karena  keterbatasan  waktu  anggota  BPD  untuk melaksanakannya.
Sementara  itu  menurut  tokoh  masyarakat bahwa  anggota  BPD  yang  memiliki  jenis  pekerjaan sebagai  pedagang  atau  di  luar  petani  lebih  memiliki waktu  luang  dalam  mengikuti  pertemuan,  sehingga suatu  hal  yang  wajar  apabila  keputusan  BPD  lebih berorientasi pada lapisan masyarakat yang bekerja di luar petani.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh di  atas,  penulis  berpendapat  bahwa  dalam  proses pemilihan  kepala  desa  di  Desa  Jasa  Kecamatan Ketungau  Hulu  telah  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  Desa pada  Pasal  35  huruf  (c)  dimana  BPD  telah melaksanakan  tugas  dan  kewenangannya  untuk membentuk panitia pemilihan.
Terkait  dengan  jumlah  panitia  pemilihan yang kurang dari 11 orang sebagaimana diatur dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sintang  Nomor  14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian  Kepala  Desa,  penulis  berpendapat pada  dasarnya  hal  itu  dibolehkan  oleh  Peraturan Daerah  Kabupaten  Sintang  Nomor  14  Tahun  2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,
Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian  Kepala  Desa  yang  sebagaimana dinyatakan  bahwa  :  “jumlah  keanggotaan panitia pemilihan  sebanyak-banyaknya  11  (sebelas)    orang atau  disesuaikan  dengan  kondisi  desa  yang bersangkutan.” Menurut penulis berdasarkan peraturan  daerah  tersebut,  jumlah  panitia  boleh  saja kurang  tetapi  tidak  boleh  melebihi  11  orang. Sehingga  bagi  penulis,  jumlah  panitia  pemilihan  di Desa  Jasa  yang  kurang  dari  11  orang  sudah  sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh, penulis  berpendapat  bahwa  kepanitiaan  yang  telah dibentuk  belum  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten  Sintang  Nomor  14  Tahun  2006  tentang Tata  Cara  Pemilihan,  Pencalonan,  Pengangkatan, Pelantikan  dan  Pemberhentian  Kepala  Desa.  Hal  ini dikarenakan  anggota  panitia  pemilihan  belum dituangkan  dalam  surat  keputusan  BPD  dan  belum dilakukan  sumpah  oleh  Ketua  BPD.  Menurut penulis, seharusnya BPD Desa Jasa lebih memahami aturan  yang  ada  dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sintang  Nomor  14  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara Pemilihan,  Pencalonan,  Pengangkatan,  Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dengan memenuhi ketentuan  tersebut  akan  mewujudkan  harmonisasi panitia  dalam  bekerja  dan  akan  memperkuat legitimasi  hukum  dan  pengakuan  masyarakat terhadap  keabsahan  pemilihan.  Selain  itu  kepatuhan kepada  peraturan  pemilihan  akan  menghilangkan anggapan  kecurangan  atau  unsur  rekayasa  maupun kepentingan politik sekelompok orang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh, penulis  berpendapat  pada  dasarnya  anggota  BPD Desa  Jasa  dalam  pembentukan  panitia  pemilihan belum melakukan tugasnya dengan optimal sehingga masyarakat  banyak  yang  belum  mengetahui  dan memahami  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa. Penulis  memandang,  proses  pembentukan  panitia pemilihan yang dilakukan BPD Desa Jasa cenderung dilakukan  tanpa  ada  kebijaksanaan,  rencana  dan prosedur tata kerja. Meskipun rapat sudah dilakukan namun  proses  melaksanakan  rapat  tersebut  belum dilakukan  dengan  kebijaksanaan,  rencana  dan prosedur  tata  kerja  sehingga  yang  terjadi  adalah banyak masyarakat yang terkadang tidak mengetahui adanya  rapat-rapat  yang  digelar  BPD  Desa  Jasa akibat  surat  undangan  yang  sering  tidak  diterima langsung oleh masyarakat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh, penulis berpendapat, BPD dalam proses pembentukan  panitia  pemilihan  tidak  melakukan sosialisasi  terhadap  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sintang  Nomor  14  Tahun  2006  tentang  Tata  Cara Pemilihan,  Pencalonan,  Pengangkatan,  Pelantikan dan  Pemberhentian  Kepala  Desa  sehingga  tidak adanya  komunikasi  antara  masyarakat  dengan  BPD tentang  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  yang pada akhirnya menimbulkan ketidaktahuan masyarakat  terhadap  peraturan  sehingga  masyarakat kurang  memberikan  perhatian  dan  cenderung  hanya menerima proses pemilihan.
Pemahaman  dan  pengertian  masyarakat  desa terhadap  peraturan  atau  ketentuan  pembentukan panitia  pemilihan,  akan  sangat  mempengaruhi kesuksesan pemilihan kepala desa. Dengan pengetahuan tersebut kontrol sosial politik masyarakat  akan  semakin  ketat  dan  dapat  menekan tingkat penyimpangan atau penyelewengan pemilihan kepala desa.
Pada dasarnya penyebaran informasi mengenai  nilai-nilai  dan  norma-norma  adalah  inti dari  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  badan-badan atau kelompok-kelompok kepentingan untuk menanamkan nilai-nilai, sikap-sikap dan pengetahuan  pada  objek  sosialisasi.  Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah  sistem  pada  seseorang  dan  bagaimana  orang tersebut  menentukan  tanggapan  serta  reaksinya. Untuk  melakukan  sosialisasi,  anggota  BPD  dapat melakukan dengan menggunakan agen-agen sosialisasi  yang  ada  yang  terdiri  dari  keluarga, lembaga-lembaga pendidikan, media masa, kelompok  kerja,  kelompok  agama,  dan  kelompok kepentingan  dan  organisasi  masyarakat.  Begitu  juga dengan materi sosialisasi yang harus memberitahukan tentang pengetehuan, nilai-nilai dan sikap-sikap  politik          yang  hidup  di  masyarakat. Sosialisasi  ini  dapat  dilakukan  pada  subjek-subjek atau  sasaran  sosialisasi  meliputi  anak-anak,  remaja, ataupun  orang  dewasa  serta  pola  sosialisasi  dapat diilustrasikan dalam sebuah gambar.
Berdasarkan uraian di atas, penulis meyimpulkan  bahwa  melalui  sosialisasi  masyarakat dapat berpartisipasi untuk kepentingan hidupnya dan menciptakan  generasi  untuk  kelestarian  kehidupan selanjutnya.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang diperoleh,  penulis  berpendapat  pada  dasarnya masyarakat  di  Desa  Jasa  memiliki  kesadaran  untuk melakukan  pemilihan  kepala  desa.  Namun  karena lemahnya        pensosialisasi        tentang          aturan
Robert Hoffman , Proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa 9
pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  menjadikan ketidaktahuan masyarakat  tentang  pelaksanaan pemilihan tersebut..
Dari  pengertian  tersebut,  maka  kesadaran merupakan  sikap/perilaku  mengetahui  atau  mengerti dan  taat  pada  aturan  serta  ketentuan  perundang- undangan  yang  ada.  Selain  itu,  Konsekuensi  logis dari  sebuah  kesadaran  juga  dikaitkan  dengan kesadaran pribadi terhadap  lingkungan.  Apabila tiap masyarakat  di  Desa  Jasa  memiliki  kesadaran lingkungan,  maka  masyarakat  akan tertib  dan  aman. Kesadaran seseorang akan tampak terlihat  dari sikap dan  tingkah  lakunya  sebagai  akibat  adanya  motivasi untuk bertindak.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh, penulis
berpendapat kurangnya dukungan
masyarakat  terhadap  pembentukan  panitia  yang dilakukan
BPD
dikarenakan lemahnya pensosialisasian  BPD  kepada  masyarakat,  tingkat pendidikan  masyarakat  yang  umumnya  masih berpendidikan  menengah  pertama  dan  lingkungan desa  yang  rata-rata  penduduknya  bertani  sehingga mereka  tidak  dapat  meluangkan  waktu  untuk  pergi ke  kantor  desa  sekedar  hanya  duduk  dan  mengikuti rapat-rapat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa telah dilakukan oleh Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jasa Kecamatan Ketungau
Hulu berkaitan dengan tahapan pembentukan  panitia  pemilihan,  BPD  Desa  Jasa Kecamatan Ketungau Hulu telah melaksanakan tugas sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sintang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian  Kepala  Desa  yang  telah  memilih panitia  pemilihan  kepala  desa  sebanyak  kurang  dari 11  (sebelas)  orang,  berkaitan  dengan  tahapan pengesahan  kepanitiaan,  kendati  BPD  Desa  Jasa belum  membuat  penetapan  atau  keputusan  BPD tentang  panitia  pemilihan  dan  belum  dilakukan sumpah,  namun  kepanitiaan  itu  tetap  sah  menurut kesepakatan  rapat  pembentukan  panitia.  Sedangkan dalam tingkat pengetahuan dan pendidikan, masyarakat  pada  umumnya  tidak  mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala desa akibat pendidikan  masyarakat  yang  umumnya  relatif rendah.    Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  proses pembentukan  panitia  pemilihan  berasal  dari  tidak
adanya  pensosialisasian  yang  dilakukan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  Desa  Jasa  terhadap Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sintang  Nomor  14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga pada akhirnya menimbulkan  ketidaktahuan  masyarakat  terhadap peraturan  tentang  proses  pembentukan  panitia pemilihan. Begitu juga dengan kesadaran masyarakat di Desa Jasa juga mempengaruhi proses pembentukan  panitia  pemilihan  sehingga  panitia pemilihan  yang  terpilih  mendapatkan  dukungan  dari masyarakat.

## Saran
Dari  kesimpulan  di  atas,  dapat  disarankan beberapa hal sebagai berikut :
a. Agar Pemerintah Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu  diharapkan  untuk  melaksanakan  Peraturan Daerah  Kabupaten  Sintang  Nomor  14  Tahun 2006  tentang  Tata  Cara  Pemilihan,  Pencalonan, Pengangkatan,  Pelantikan  dan  Pemberhentian Kepala  Desa,  sehingga  dalam  pemilihan  kepala desa  berikutnya  dapat  membentuk  panitia pemilihan  yang  melalui  tahapan  pembentukan dan pengesahan kepanitiaan.
b. Agar Pemerintah Desa Jasa Kecamatan Ketungau Hulu  diharapkan  juga  untuk  mensosialisasikan kepanitiaan yang sudah dibentuk untuk memperkenalkan anggota panitia kepada masyarakat  guna  memperoleh  dukungan  yang pada akhirnya menimbulkan kesadaran masyarakat  untuk  mengikuti  pemilihan  kepala desa.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku :
Alfian.  1992. Pemikiran  dan  Perubahan  Politik Indonesia . Jakarta : Gramedia Budiarjo,  Meriam.  1993. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik . Jakarta : GramediaPustaka Utama.
Djahiri,  A.K.  1985. Strategi  Pengajaran  Afektif – Nilai-Moral  VCT  dan  Games  dalam  VCT. Bandung : Jurusan PMPKN FPIPS UPI.
Jung, Carl Gustav. 1989. Memperkenalkan Psikologi Analitik ,  terj.  Agus  Cremers,  Jakarta  : Gramedia
Rush,  Michael  dan  Althoff,  Philip.  2002. Pengantar Sosiologi  Politik .  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada.
Siagian  S  P.  1990. Sistem  Informasi  untuk Pengambilan  Keputusan .  Jakarta:  CV.  Haji Masagung.
Suganda,  D.  1991. Koordinasi  :  Alat  Pemersatu Gerak Administrasi . Jakarta : Intermedia. Surbakti,  Ramlan.  1992. Memahami  Ilmu  Politik . Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia.
Suseno, Franz Magnis. 1987. Etika Dasar (Masalah- masalah Pokok Filsafat Moral). Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
Sutaryo.  2005. Sosiologi  Komunikasi  Perspektif Teoritik . Yogyakarta : Arti Bumi Intaran. Uchjana,  Onong.  2005. Ilmu  Komunikasi  Teori  dan
Praktik . Bandung : Remaja Rosdakarya. Widjaja,  A.W.  1984. Kesadaran  Hukum  Manusia dan  Masyarakat  Pancasila .  Jakarta  :  Era Swasta.
Zubair, Achmad Charris. 1995. Kuliah Etika . Jakarta : RajaGrafindo Persada.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
Peraturan  Daerah    Kabupaten  Sintang  Nomor  14 Tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Pemilihan, Pencalonan,  Pengangkatan,  Pelantikan  dan Pemberhentian Kepala Desa.

## Sumber Internet :
Wikipedia Indonesia http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi)
HARMONISASI HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

## Redin

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah, faktor  penyebab  disharmonisasi  dan  upaya  penanggulangannya.  Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan harmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah saat ini belum memadai apabila dilihat dari konstruksi pengaturan, tolok ukur, tahapan/prosedur, dan subyek  pengharmonisasian  Raperda.  Selain  itu  faktor  penyebab  disharmonisasi  hukum  dalam  pembentukan peraturan  daerah  dapat  muncul  dari  internal  dan  eksternal  lembaga  pembentuk  peraturan  daerah  sehingga dibutuhkan  upaya  penanggulangan  secara  internal  dan  eksternal  pula.  Solusi  yang  dapat  ditempuh  adalah dengan  membentuk  regulasi  yang  baku  dan  eksplisit  mengatur  harmonisasi  hukum  dalam  pembentukan peraturan daerah.
Kata  kunci:  Harmonisasi  hukum,  Pembentukan peraturan daerah

## PENDAHULUAN
Pembentukan  peraturan  daerah  mengalami peningkatan  pesat  sejak  desentralisasi  diberlakukan dengan  UU  No.  22  Tahun  1999  dan  kemudian digantikan  dengan  UU  No.  32  Tahun  2004.  Namun diperoleh  gambaran  umum  perda-perda  yang  telah dibentuk dipertanyakan dari segi kualitas. Pembatalan perda menunjukkan gejala bahwa proses harmonisasi peraturan pusat dengan peraturan daerah yang  tidak  berjalan  dengan  baik.  Sesuai  ketentuan Pasal  145  ayat  (2)  UU  Nomor  32  Tahun  2004  yang menegaskan bahwa peraturan daerah yang bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan/atau Perauran  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
Tercatat  dari  tahun  2010  sampai  dengan tahun 2013 sebanyak 1.038 peraturan daerah (Perda) yang  dibatalkan  oleh  Menteri  Dalam  Negeri,  dan bahkan  ribuan  perda  dalam  setiap  tahunnya diklarifikasi. Pada Juni 2013 dikatehui ada 107 perda yang  dibatalkan,  tahun  2012  ada  173  perda  yang dibatalkan,  tahun  2011  ada  351  perda  yang dibatalkan  dan  tahun  2010  ada  407  perda  yang dibatalkan.  Sebanyak  28  buah  perda  yang  diajukan permohonan  pembatalan  ke  Mahkamah  Agung. Sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 351 peraturan daerah yang  berpotensi untuk diajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung.
Banyaknya
peraturan daerah yang bermasalah  dikarenakan  terindikasi  disharmonis dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  baik secara vertikal ataupun horisontal dan/atau dianggap mengganggu  kepentingan  umum  sehingga  peraturan daerah tersebut berpotensi untuk dibatalkan.
Untuk  itu,  pemerintah  daerah  dan  DPRD dalam  membentuk  peraturan  daerah  terlebih  dahulu harus  mengharmoniskan  Raperda  dengan  peraturan perundang undangan lainnya baik yang berkedudukan  lebih  tinggi  atau  sederajat  serta menghindari aturan/materi muatan yang diduga akan mengganggu kepentingan umum. Harmonisasi hukum  dalam  pembentukan  peraturan  daerah menjadi  suatu  fakta  menarik  untuk  dikaji,  karena tidak  secara  eksplisit  diatur  dalam  Peraturan Perundang-undangan Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ) dan  pendekatan  konseptual  ( konseptual  approach ), melalui  rentetan  penulisan  induktif.  Sehingga  yang menjadi  permasalahannya  adalah  bagaimanakah harmonisasi  hukum  dalam  pembentukan  peraturan daerah?  dan  faktor-faktor  apakah  yang  menjadi penyebab terjadinya disharmonisasi hukum dalam
pembentukan peraturan daerah dan upaya penanggulangannya?.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui harmonisasi  hukum  dalam  pembentukan  peraturan daerah,  yang  di  konstruksikan  terhadap  pengaturan, tolak ukur, tahapan/prosedur, dan subjek pengharmonisasian  dan  untuk  mengetahui  faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah serta upaya penanggulangannya.
Adapun manfaat yang dapat dirincikan dalam penelitian  ini  antara  lain;  secara  teoritis,  dapat menambah pengetahuan serta memberikan konstribusi  yang  berarti  dan  bermanfaat  bagi pembangunan  Ilmu  Hukum  Tata  Negara,  khususnya dalam  pembentukan  peraturan  daerah.  Secara praktis,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan konstribusi yang berarti dan bermanfaat dalam pembentukan Peraturan daerah  yang  baik dan benar.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) membutuhkan orang-orang yang kompeten di bidang legislasi.  Karena  Perda  merupakan  kerangka  acuan hukum  dalam  penyelenggaraan  otonomi  daerah. Substansi  Perda  seharusnya  dapat  mengakomodir kebutuhan masyarakat daerah.
Harmonisasi  hukum  dalam  pembentukan peraturan  daerah  pada  dasarnya  berkaitan  erat dengan beberapa  prinsip  dasar  pemerintahan Indonesia  yang  terkandung  dalam  UUD  RI  Tahun 1945. Prinsip dasar tersebut terpilah ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara hukum pancasilais  dan  prinsip  desentralisasi  pemerintahan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 18 UUD RI Tahun 1945, yang menjadi latar keberadaan harmonisasi hukum dalam membentuk peraturan daerah.
Perpaduan  tiga  prinsip  dasar  di  atas melahirkan control Pemerintahan  Pusat  kepada Pemerintahan  Daerah  dalam  penyelenggarakan pemerintahan  daerah.  Salah  satunya  adalah control terhadap  peraturan  daerah  yang  digunakan  sebagai salah  satu  sarana  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  yang  lazimnya  disebut  dengan  mekanisme kontrol norma hukum ( legal norm control mechanism ), yang  berwujud control  preventive dan control refressive.
Wujud dari control preventive itu sendiri, terdiri dari proses  pengharmonisasian  Raperda  oleh  Pemerintah daerah  dan  evaluasi  dari  pemerintah  pusat. Sedangkan control  refressive berwujud  pembatalan peraturan  daerah  yang  dapat  dilakukan  melalui mekanisme yudicial  review atau eksekutif  review peraturan  daerah.  Keberadaan  harmonisasi  hukum dalam pembentukan peraturan daerah sebagai bagian dari  kontrol  preventif  peraturan  daerah  memiliki peran  strategis  mencegah  dan  meminimalisir  akibat control refressive yang dapat menimbulkan kerugian materil dan moril pemerintahan daerah.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  telah meletakkan  beberapa  alasan  mengapa  harmonisasi Raperda  perlu  dilakukan,  yakni: Pertama, peraturan daerah  dapat  diuji  oleh  Mahkamah  Agung  ( yudicial review ) maupun oleh Pemerintah ( executive review/preview ). Kedua ,  untuk  menjamin  proses pembentukan peraturan daerah dilakukan secara taat asas  demi  cita  hukum. Ketiga, adanya  hieraki peraturan perundang-undang Indonesia, yang menghendaki adanya keterkaitan dan ketergantungan antar  sub  peraturan  perundang-undangan  dalam prisip  negara  kesatuan,  dan  alasan  ke empat adalah untuk  mencegah  kerugian  material  dan  moril pemerintahan daerah.
Pengaturan harmonisasi hukum dalam pembentukan  peraturan  daerah  dapat  ditelusuri  dari beberapa peraturan perundang-undangan yang secara langsung  mengatur  dan terkait  dengan  pembentukan peraturan daerah. Beberapa peraturan tersebut adalah Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  dan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011,  beserta peraturan  pelaksananya.  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  adalah  peraturan  yang  memberikan materi muatan peraturan daerah, dan dalam beberapa pasal  tertentu  mengatur  juga  tentang  larangan  dan prosedur pembentukan peraturan daerah.
Dalam  Undang-Undang  tersebut  secara tersurat  tidak  dijumpai  kata  pengharmonisasian hukum  dalam  membentuk  rancangan  peraturan daerah  (Raperda),  namun  secara  tersirat  terdapat dalam Pasal 136 ayat (4) dan Pasal 145 (2) Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004,  yaitu  peraturan daerah  dilarang  bertentangan  dengan  kepentingan umum  dan/atau  peraturan  yang  lebih  tinggi,  yang secara  langsung  memberikan  penjatuhan  sanksi pembatalan  Perda  oleh  Pemerintah  dan  Mahkamah Agung.
Redin , Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah 13
Larangan  tersebut  sekaligus  menjadi  salah satu  dasar  legalisasi  praktik  pengharmonisasian Raperda  oleh  pemerintah  daerah  dan  DPRD  dalam membentuk  peraturan  daerah.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan yang secara khusus mengatur pembentukan peraturan perundang- undangan pada umumnya, namun pengharmonisasian  Raperda  tidak  secara  eksplisit dijabarkan, meskipun tersurat dalam ketentuan Pasal 58  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  dalam arti, hanya meletakkan dasar yuridis pengharmonisasian Raperda. Hal  ini dapat dipahami mengingat posisi peraturan tersebut masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut oleh peraturan yang lebih rendah dari padanya.
Selanjutnya  pengaturan  harmonisasi  Raperda tersirat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008  Tentang  Pedoman  Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah,  dalam  Pasal  18  poin  c menyatakan  bahwa  keselarasan  antara  kebijakan pemerintahan  daerah  dengan  kebijakan  Pemerintah. Ketentuan tersebut menekankan terjalinnya keselarasan  antara  kebijakan  pemerintahan  daerah (Peraturan  daerah)  dengan  kebijakan  pemerintahan pusat  dengan  tujuan  mengontrol  (mengevaluasi) kebijakan  pemerintah  daerah  terutama  dalam membentuk peraturan daerah.
Pengaturan  harmonisasi  Raperda  dalam peraturan  tersebut  masih  bersifat  umum  jika dibandingkan  dengan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  yang  memiliki  hierarki  lebih  atas darinya,  hal  demikian  terhubung  dengan  jenis peraturan  pemerintah  tersebut  berbeda  dari  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  yang  secara  khusus mengatur  tentang  peraturan  perundang-undangan. Anehnya  peraturan  pelaksana  dari  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011,  ialah  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  53  Tahun  2011  Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang meloncati  dua  peraturan  yang  lebih  tinggi  dari Permendagri sebagaimana hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011.  Jenis  dan  hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
1. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pengaturan harmonisasi hukum dalam pembentukan  peraturan  daerah  dalam  Permendagri Nomor  53  Tahun  2011  pada  dasarnya  tidak  jauh berbeda  dari  Undang-Undang  yang  dilaksanakan karena tidak secara eksplisit menjabarkan harmonisasi  Raperda.  Sehingga  dari  beberapa peraturan perundang-undangan di atas, diketahui saat ini tidak ada regulasi  yang baku dan  lebih terperinci mengatur  masalah  harmonisasi  Raperda,  hal  ini menjadi  polemik  terkait  dengan  kepastian  hukum pengharmonisasian  Raperda  baik  menyangkut  aspek materil dan formilnya (prosedur pengharmonisasian). Untuk  itu perlunya dibentuk regulasi  yang  baku dan lebih  ekplisit mengatur  harmonisasi Raperda berdasarkan  jenjang  pemerintahan,  hal  tersebut didasarkan  pada  kekuatan  mengikat  dan  berlakunya peraturan perundang-undangan.
Sementara  itu  tolok  ukur  harmonisasi Raperda  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  tolok  ukur pengujian  Peraturan  daerah,  baik  melalui executive review maupun judicial  review ,  dikarenakan  salah satu  alasan  keberadaan  harmonisasi  Raperda  adalah untuk mencegah dan meminimalisir control refressive peraturan  daerah  melalui  dua  mekanisme pembatalan  di  atas,  dimana  parameter  keberhasilan harmonisasi  hukum  dalam  pembentukan  peraturan daerah adalah adanya penurunan jumlah permohonan uji  material  dan  pembatalan  peraturan  daerah  oleh pemerintah  pusat  dan  Mahkamah  Agung  secara signifikan.
Beberapa  tolok  ukur  pengharmonisasiaan Raperda dikelompokkan dalam dua aspek pengharmonisasian,  yaitu  berkaitan  dengan  aspek konsepsi materi muatan dan aspek teknik penyusunan  peraturan  perundang-undangan, antara lain; 1) Pengharmonisasian Raperda dengan kepentingan  umum.  2)  Pengharmonisasian  Raperda dengan Peraturan yang lebih tinggi. 3)
Pengharmonisasian Raperda dengan peraturan daerah  sederajat.  4)  Pengharmonisasian  Raperda dengan  teknik  pembentukan  peraturan  perundang- undangan.
Beberapa  tolok  ukur  di  atas  sangat  potensial melahirkan  peraturan  daerah  yang  baik  dan  benar sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan tuntutan  masyarakat  untuk  pembangunan  daerah. Sedangkan tahapan
pengharmonisasian Raperda pada dasarnya mengikuti  tahapan  pembentukan  peraturan  daerah, karena  pengharmonisasian  Raperda  adalah  bagian dari  pembentukan  peraturan  daerah,  namun  perlu diketahui  bahwa  tidak  semua  tahapan  pembentukan peraturan daerah terdapat pengharmonisasian Raperda,  dimana  pengharmonisasian  Raperda  lebih dititik beratkan atau terfokus pada tahap penyusunan dan pembahasan. Pengharmonisasian Raperda dalam tahap penyusunan tergantung dari prakarsa pembentukan  peraturan  daerah,  baik  yang  berasal dari  pemerintah  daerah  atau  DPRD,  sehingga Pengharmonisasian  Raperda  pada  tahap  penyusunan ini  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  dan DPRD.
Untuk  pengharmonisasian  Raperda  oleh Pemerintah  daerah  dan  DPRD  dapat  terlihat  pada alur tahapan di bawah  ini. Alur tahapan harmonisasi raperda  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Program Legislasi Daerah
2. Pimpinan  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  sebagai  perkarsa  telah  melakukan pengharmonisasian  sejak  penyusunan  naskah akademik  dan  mangharmoniskan  lagi  ketika menyusun draf Raperda
3. Kepala daerah membentuk tim antar SKPD
4. Raperda dibahas (diharmonisasikan lagi) oleh biro/bagian hukum dan SKPD terkait
5. Ketua tim antar SKPD melaporkan perkembangan Raperda dan/atau permasalahannya  ke    Sekretariat  Daerah (Sekda) untuk memperoleh arahan 6. Raperda yang sudah dibahas diparafkoordinasi  oleh  kepala  Biro/bagian hukum dengan pimpinan SKPD
7. Pimpinan SKPD/pejabat yang ditunjuk
mengajukan  Raperda  kepada  kepala  daerah melalui Sekda 8. Sekda dapat melakukan perubahan/pengharmonisasian  ulang  untuk menyempurnakan Raperda
9. Perubahan/pengharmonisasian  dikembalikan ke SKPD terkait
10. Pimpinan SKPD melakukan pengharmonisasian/penyempurnaan ulang Raperda 11. Setelah diparafkoordinasi oleh kepala biro/bagian  hukum  dan  Pimpinan  SKPD disampaikan ke Sekda
12. Kepala  daerah  menyampaikan  Raperda  ke DPRD untuk dilakukan Pembahasan. Alur tahapan harmonisasi raperda di lingkungan DPRD dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Pengusul (alat kelengkapan DPRD) menyusun Raperda disertakan dengan
Naskah Akademik
2. Pimpinan  DPRD  menyampaikan  Raperda  ke Badan  Legislasi  Daerah  (Balegda)  untuk dilakukan pengkajian dan pengharmonisan
3. Pimpinan  DPRD  menyampaikan  raperda hasil  pengkajian  dan  pengharmonisasian  ke rapat paripurna DPRD
4. Pengharmonisasian  dalam  rapat  paripurna antara  pengusul  dan  alat  kelengkapan  DPRD lainnya
5. Hasil  pembahasan  raperda  dalam  rapat paripurna disampaikan ke Pimpinan DPRD
6. Pimpinan  DPRD  bersurat  ke  kepala  daerah untuk melakukan pembahasan Raperda inisiatif DPRD.
Meninjau  ketentuan  Pasal  58  ayat  (1)  dan ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 yang menyatakan bahwa :
(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan  konsepsi  Rancangan  Peraturan Daerah  Provinsi  yang  berasal  dari  DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan  DPRD  Provinsi  yang  khusus menangani bidang legislasi.
(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan  konsepsi  Rancangan  Peraturan Daerah  Provinsi  yang  berasal  dari  Gubernur dikoordinasikan  oleh  biro  hukum  dan  dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang hukum.
Selanjutnya  ketentuan  dalam  Pasal  63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa penyusunan peraturan daerah Kabupaten/Kota : “Ketentuan  mengenai  penyusunan  Peraturan Daerah  Provinsi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  56  sampai  dengan  Pasal  62  berlaku  secara mutatis  mutandis  terhadap  penyusunan  Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. Artinya dengan adanya
Redin , Harmonisasi Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah 15
ketentuan  pasal  63  ini,  maka  ketentuan  Pasal  58 berlaku  sama  terhadap  Perda  yang  dibuat  oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota.
Kemudian dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan  ayat  (2)  Permendagri  Nomor  53  Tahun  2011 dijelaskan bahwa :
(1) Rancangan  Perda  yang  berasal  dari  kepala daerah  dikoordinasikan  oleh  biro  hukum provinsi  atau  bagian  hukum  kabupaten/kota untuk  pengharmonisasian,  pembulatan,  dan pemantapan konsepsi.
(2) Pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal
dari
kementerian yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang hukum.
Dari ketentuan di atas dapat diartikan bahwa, pengharmonisasian  Raperda  dapat  dilakukan  oleh Kanwil Kemenkumham sebagaimana diatur Pasal 35 Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2005  Tentang Kedudukan  Tugas  dan  Fungsi  Susunan  Organisasi Tata  Kerja  Kementerian  Negara  RI  dan  Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Kementerian Hukum Dan HAM.
Sebagai acuan, berdasarkan data laporan hasil harmonisasi  Raperda  dari  Kanwil  Kemenkumham Kalimantan  Barat  pada  tahun  2012  dan  tahun  2013. Pada  tahun  2012  sebanyak  21  buah  Raperda  yang dimintakan  pengharmonisasian,  dengan  rincian  6 buah Raperda dari DPRD dan 15 buah Raperda yang berasal  dari  pemerintah  daerah,  dimana  14  buah Raperda  telah  selesai  diharmoniskan  dan  7  buah Raperda  masih  dalam  proses  pengharmonisasian. Sedangkan  pada  tahun  2013  sebanyak  8  buah Raperda  yang  dimintakan  pengharmonisasian  ke Kanwil  Kemenkumham  dengan  rincian  2  buah Raperda  dari  DPRD  dan  6  buah  Raperda  yang berasal  dari  pemerintah  daerah,  dimana  6  buah Raperda  telah  selesai  diharmoniskan  dan  2  buah Raperda masih dalam proses pengharmonisasian.
Apabila  mencermati  data  pengharmonisasian Raperda  di  atas,  terlihat  tidak  hanya  pemerintah daerah yang dapat mengajukan permohonan pengharmonisasian  sebagaimana  tertera  dalam  Pasal 58  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 dan  Pasal  20  Permendagri  Nomor  53  Tahun  2011, melainkan permohonan pengajuan
pengharmonisasian ke Kanwil Kemenkumham dapat pula berasal dari DPRD.
Faktor  Penyebab  Disharmonisasi  Hukum  Dalam Pembentukan  Peraturan  Daerah  dan  Upaya Penanggulangannya.
Keadaan disharmonis antar peraturan perundang-undangan  merupakan  masalah  yang sangat  serius  karena  dapat  memicu  resistensi  dan disintegrasi  bangsa,  oleh  karena  itu  disharmonisasi perlu  ditangani  dan  dan  diselesaikan  dengan  cepat mengingat akibat yang dapat ditimbulkan.
Penyebab  terjadinya  disharmonisasi  hukum dalam  pembentukan  Perda  apabila  dilihat  dari asal/sumber timbulnya disharmonisasi, dapat  berasal dari  2  (dua)  faktor,  yaitu  faktor  penyebab disharmonisasi yang berasal dari lembaga pembentuk peraturan daerah ( internalitas ) dan faktor penyebab yang berasal dari luar lembaga pembentuk peraturan daerah ( eksternalitas ).
1. Faktor Internalitas ,  penyebab  disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah dapat  timbul  dari  internal  pemerintah  daerah dan DPRD sebagai lembaga yang berwenang membentuk peraturan daerah dalam  berbagai tingkatannya,  faktor  internalitas  dapat  terdiri dari;  a)  Adanya  ego  sektoral  dari  masing- masing  instansi terkait. b) Wakil  yang diutus dari  instansi  terkait  sering  berganti-ganti.  c) Belum optimalnya kinerja Biro/Bagian
Hukum/Balegda/Satuan Kerja yang
menyelenggarakan fungsi legislasi. d) Tenaga perancang  peraturan  daerah  masih  sedikit jumlahnya dan belum memiliki spesialisasi di bidang  hukum  tertentu. e)  Raperda  yang disampaikan  ke  Kanwil  Kemenkumham terkadang  sangat  mendesak. f)  Belum didukung dengan anggaran yang memadai.
2. Faktor Eksternalitas adalah  faktor  penyebab disharmonisasi  hukum  dalam  pembentukan peraturan  daerah  berasal  dari  luar  lembaga pembentuk  peraturan  daerah,  antara  lain;  a) Banyaknya  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia.  b)  Perbedaan antara  ketentuan  hukum  dengan  perumusan pengertian  tertentu.  c)  Perbedaan  materi muatan antara peraturan perundang-undangan Indonesia baik dalam hieraki vertical maupun horizontal.d) Perbedaan
antara  peraturan  perundang-undangan  di  atas perda  dengan  Putusan  MK  dan/atau  Putusan (yurisprudensi)  MA.  e)  Benturan  wewenang antara  instansi-instansi  pemerintah  karena pembagian  wewenang  yang  tidak  jelas  dan sistematis.  f)  Belum  adanya  regulasi  yang baku  dan  lebih  merinci  tentang  harmonisasi hukum dalam pembentukan Perda.
Pengelompokkan faktor-faktor penyebab disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah,  sangat  berguna  dan  bermanfaat  menentukan cara  penanggulangan  disharmonisasi  hukum  dalam pembentukan peraturan daerah nantinya, yakni dapat dilakukan  secara internal dan  secara eksternal lembaga
pembentuk
peraturan daerah.
Penanggulangan  disharmonisasi  secara internal kelembagaan  sangat  penting  dilakukan  sebagai upaya preventif
meniadakan ketimpangan/keterbatasan dalam pembentukan perda, sehingga memerlukan perbaikan dan pembenahan di dalam internal kelembagaan pembentuk perda.
Ada  beberapa  poin  penting  penangulangan secara internal yang  dapat  dilakukan  terkait  dengan faktor-faktor  penyebab  timbulnya  disharmonisasi perda  antara  lain;  a)  Pihak  pemrakarsa  perlu melakukan  penambahan  Jumlah  personil  perancang peraturan  daerah  disertakan  dengan  peningkatan kemampuan/kualitas  personil  perancang  peraturan daerah  (keahlian  pada  bidang  hukum  tertentu)  yang dapat  dilakukan  melalui  pelatihan  dan  bimbingan penyusunan  peraturan  daerah  termasuk  keahlian mengharmoniskan Raperda. b) Pemaksimalan koordinasi  internal  dari  tiap  prakarsa  terutama  alat kelengkapan yang diberikan wewenang mengkoordinir  pembentukan  peraturan  daerah.  c)
Pengalokasian  anggaran  yang  memadai  dalam pembentukan perda. d) Permohonan pengharmonisasian Raperda ke Kanwil
Kemenkumham  dilakukan  lebih  awal  dan  tidak mendesak  agar  proses  pengharmonisasian  Raperda dapat dimaksimalkan.
Sedangkan  secara eksternal penanggulangan disharmonisasi hukum dalam pembentukan peraturan daerah  dapat  dilakukan  melalui  beberapa  upaya antara  lain;  a)  Pengharmonisasian  ulang  peraturan perundang-undangan bermasalah yang berkedudukan di  atas  perda  (hierarki/horizontal)  oleh  pemerintah pusat
untuk  menjaga  keselarasan  dan  kesatuan  sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. b) Penegasan dan kejelasan pembagian wewenang antar instansi pemerintahan negara, jika pemerintah daerah perlu  melakukan  koordinasi  dengan  instansi  vertical di atasnya terkait urusan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nantinya diatur  dalam  Perda.  c)  Perlu  dibentuk  regulasi  yang baku  dan  lebih  eksplisit  mengakomodir  harmonisasi hukum  dalam  pembentukan  peraturan  daerah  yang semata-mata memperjelas prinsip kepastian hukumdalam bangunan negara hukum Indonesia.

## KESIMPULAN
Pengaturan harmonisasi hukum dalam pembentukan  peraturan  daerah  terdapat  dalam  Pasal 58 ayat (1), (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  dan  dalam  Pasal  20  ayat  (1), dan  ayat  (2)  Permendagri  Nomor  53  Tahun  2011 Tentang  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah. Meskipun  peraturan  tersebut  memberikan  landasan yuridis  pengharmonisasian  Raperda,  namun  belum mengakomodir
secara keseluruhan
pengharmonisasian Raperda, baik dari segi pengaturan, tolok ukur, tahapan/prosedur dan subjek pengharmonisasian  Raperda  yang  belum  jelas lingkup  batasannya,  Sehingga  perlu  membentuk peraturan  yang  baku  dan  lebih  eksplisit  mengatur tentang  harmonisasi  Raperda  dengan  pembatasan dan kejelasan ruang lingkup tolok ukur pengharmonisasian konsepsi materi muatan Perda.
Faktor  penyebab  disharmonisasi  hukum dalam  pembentukan  peraturan  daerah  dapat  berasal dari internal dan eksternal lembaga  pembentuk peraturan  daerah,  dimana  penanggulangannya  dapat dilakukan  melalui  internal  dan  eksternal  pula. Penanggulangan  tersebut  menjadi  tanggung  jawab semua  tingkat  pemerintahan  negara  baik  oleh pemerintahan  pusat,  Provinsi,  Kabupaten/Kota  yang tentu  didasarkan  pada  kesungguhan  menghilangkan faktor-faktor  penyebab  disharmonisasi  tersebut. Sehingga tujuan terbentuknya peraturan daerah yang baik  dan  benar  yang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan dan tuntutan/kebutuhan masyarakat daerah dapat terealisasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
C.F  Strong, Konstitusi-Konstitusi  Politik  Modern: Kajian  Tentang  Sejarah  dan  Bentuk  Bentuk Konstitusi Dunia , Bandung: Nuansa, 2004. Departemen  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia
Republik Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan. 2013. Panduan  Praktis  Memahami  Perancangan Peraturan Daerah . Hasan Wargakusumah, Moch, Perumusan Harmonisasi  Hukum  tentang  Metodologi Harmonisasi Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Kehakiman, 1996/1997. Jimly Asshiddiqie. 2009. Konstitusi Dan Konstitusionalisme  Indonesia .  Jakarta:  Sinar
Grafika.
Ni`matul Huda. 2010. Problema Pembatalan  Perda. Yogyakarta: FH-UUI Press.
Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun
1945.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang
Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  53  Tahun 2011  Tentang  Pembentukan  Produk  Hukum Daerah.
Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2005  Tentang Kedudukan  Tugas  dan  Fungsi  Susunan Organisasi  Tata  Kerja  Kementerian  Negara RI.
Peraturan  Presiden  Nomor  83  Tahun  2012  Tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal Kementerian Hukum Dan HAM.

## KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SINGKAWANG

## Genopepa Sedia

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## ABSTRAK
Penelitian  ini  berjudul:  “Kebijakan      Pemerintah      Kota    Singkawang      Dalam  Pembangunan  Dan Pengembangan  Pariwisata  U ntuk  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Singkawang”.  Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Singkawang dalam membangun dan mengembangkan pariwisata dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kebijakan pemerintah daerah Kota Singkawang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  Normatif  dengan  pendekatan  Sosiologis.    Dari  hasil penelitian  diketahui  bahwa  Kebijakan  Pemerintah  Kota  Singkawang  dalam  membangun  dan mengembangkan  pariwisata  dikaitkan  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yaitu  dengan melakukan  analisis  terhadap  jenis  potensi  obyek  dan  daya  tarik  wisata  yang  sudah  berkembang  dalam  arti sudah  mendapatkan  pengelolaan,  memberikan  konstribusi  bagi  daerah  dan  dikunjungi,  secara  tetap  oleh wisatawan  ditingkatkan  dan  dikembangkan  terus.  Potensi  wisata  alam  merupakan  potensi  obyek  yang dominan yang dimiliki Kota Singkawang, disusul potensi wisata religi, budaya dan buatan. Namun demikian sampai  dengan  saat  ini  pemerintah  Kota  Singkawang  belum  menyusun  Rencana  Induk  Pengembangan Pariwisata  (RIPP),  tetapi  pemerintah  Kota  Singkawang  tetap  melakukan  pengembangan  dan  mendorong penambahan  berbagai  obyek  wisata  sehingga  mampu  berperan  sebagai  pengembangan  devisa  pariwisata nasional  dan  mendukung  usaha  pariwisata  daerah  dalam  upaya  meningkatkan  ekonomi  masyarakat  untuk PAD,  memajukan  kebudayaan  dan  melestarikan  lingkungan  dan  sumberdaya  alam,  serta  yang  sifatnya menghasilkan untuk kemajuan.
Faktor-faktor yang  mendukung kebijakan pemerintah daerah Kota Singkawang dalam  meningkatkan pendapatan  asli  daerah  dari  sektor  pariwisata  antara  lain:  kekayaan  daya  tarik  wisata  alam  yang  cukup menarik,  kekayaan  budaya,  keramahtamahan  penduduk,  dan    kehidupan  masyarakat  (living  culture)  yang khas.  Sedangkan  faktor  yang  menghambat  antara  lain:  pengemasan  daya  tarik  wisata  yang  terbatas, terbatasnya  diversifikasi  produk,  lemahnya  pengelolaan  destinasi  pariwisata,  interpretasi,  promosi  dan komunikasi  pemasar  yang  rendah,  disparitas  pembangunan  kawasan  yang  tajam,  kualitas  SDM  yang  masih rendah, dan kondisi keamanan yang terkadang tidak kondusif.
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah.

## PENDAHULUAN
Kepariwisataan  merupakan  bagian  integral dari  pembangunan  nasional  yang  dilakukan  secara sistematis,  terencana,  terpadu,  berkelanjutan,  dan bertanggung  jawab  dengan  tetap  memberikan perlindungan  terhadap  nilai-nilai  agama,  budaya yang  hidup  dalam  masyarakat,  kelestarian  dan  mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.
Kepariwisataan    mempunyai    peranan penting    untuk    memperluas    dan  memeratakan kesempatan    berusaha    dan    lapangan    kerja, mendorong  pembangunan    daerah,    memperbesar pendapatan    nasional    dalam    rangka  meningkatkan kesejahteraan    dan    kemakmuran    rakyat    serta memupuk    rasa  cinta    tanah    air,    memperkaya kebudayaan    nasional    dan    memantapkan pembinaannya dalam rangka
memperkukuh  jati  diri  bangsa  dan  mempererat persahabatan antar bangsa. Dalam rangka pengembangan    dan    peningkatan    kepariwisataan, diperlukan    langkah-langkah    pengaturan    yang semakin    mampu    mewujudkan  keterpaduan    dalam kegiatan    penyelenggaraan    kepariwisataan,    serta memelihara  kelestarian  dan  mendorong  upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik wisata.
Sebagai  salah  satu  wujud  pengaturan  bidang kepariwisataan,  pemerintah  mengeluarkan  Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang
Kepariwisataan,  yang  kemudian  ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan  sebagai  aturan  pelaksana  dari Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1990.  Kemudian Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1990  diganti dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang Kepariwisataan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 2009  dinyatakan  bahwa  kepariwisataan  berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual  setiap  wisatawan  dengan  rekreasi  dan perjalanan  serta  meningkatkan  pendapatan  negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kepariwisataan bertujuan untuk :
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c. menghapus kemiskinan;
d.   mengatasi pengangguran;
e.   melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
f.   memajukan kebudayaan;
g.   mengangkat citra bangsa;
h.   memupuk rasa cinta tanah air;
i.   memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
j.   mempererat persahabatan antarbangsa.
Pembangunan  kepariwisataan  diwujudkan melalui
pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan
memperhatikan keanekaragaman,  keunikan , dan  kekhasan  budaya dan alam, serta kebutuhan  manusia untuk berwisata. Pembangunan  kepariwisataan  meliputi:  industri pariwisata,  destinasi  pariwisata,  pemasaran,  dan kelembagaan kepariwisataan.
Objek  Wisata  yang  terdapat  di  Kota Singkawang  antara  lain:  Pasir  Panjang  Indah,  Palm Beach,  Teratai  Indah,  Sinka  Island  Park,  Bukit Bougenville, Bukit Chidayu Indah, dan Rindu Alam. Sedangkan Potensi Wisata dan Budaya
antara  lain:  Cagar Alam Raya Pasi, Gunung Poteng, Wisata  Pegunungan,    Batu  Belimbing,  Air  Terjun, Agro Wisata, Wisata Alam, Rumah Marga XIE, dan Tempat  Ibadah  Tertua.  Selain  objek  wisata,  potensi wisata  dan  budaya,  di  Kota  Singkawang  juga didukung  dengan  perhotelan  yang  cukup  memadai, mulai dari kelas Melati sampai hotel bintang tiga dan juga terdapat Vila.
Pemerintah Kalimantan Barat telah menetapkan  tahun  2010  sebagai  Tahun  Kunjungan Kalbar  atau  Visit  Kalbar  2010.  Kota  Singkawang, sebagai salah satu ikon pariwisata Kalbar, diharapkan mampu berperan besar untuk menyukseskan  agenda  tersebut.  Singkawang,  yang selama  ini terkenal dengan wisata religi Tahun Baru Imlek  dengan  tradisi  Cap  Go  Meh,  diharapkan mampu  menjadi  daya  tarik  utama  wisatawan  untuk berkunjung ke Kalbar. Semua pihak harus bersemangat  dalam  mendukung  pencanangan  Visit Indonesia  2008  dengan  target  7  juta  wisatawan mancanegara.  Kalbar  sendiri  sudah  mencanangkan Visit  Kalbar  2010.  Agenda  yang  membutuhkan semangat yang besar untuk bisa sukses.
Upaya  untuk  menjadikan  Kota  Singkawang sebagai  Kota  pariwisata  di  Kalimantan  Barat  terus dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Singkawang,  baik menyangkut  pembangunan  infrastruktur  maupun peningkatan  sumber  daya  manusia.  Pada  Tahun Anggaran  2010  pembangunan  Kota  Singkawang pada tahun 2010 difokuskan pada:
1.   Peningkatan
penyediaan infrastruktur
pelayanan  dasar  pendidikan,  kesehatan,  air bersih dan pendukung perekonomian
terutama sektor perhubungan. 2.   Peningkatan  kualitas  sumberdaya  manusia dan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan serta pengurangan angka pengangguran.
3.   Pelestarian  dan  pengelolaan  lingkungan hidup.
4.   Penegakan hukum dan peningkatan pelaksanaan  tata  kelola  pemerintahan  yang baik.
5.   Penciptaan  iklim  dan  regulasi  layanan investasi dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan.
Dengan potensi yang ada di Kota Singkawang,  sudah  tepat  apabila  Pemerintah  Kota Singkawang  berupaya  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dari  sektor  pariwisata  dan  perdagangan selain pertanian, perkebunan dan peternakan, serta
indutri  kecil  yang  ada.  Sektor-sektor  tersebut  akan saling  mendukung  satu  sama  lain  dan  membuka kesempatan  terciptanya  lapangan  kerja  baru  bagi masyarakat.  Untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan potensi pariwisata dan  perdagangan  di  Kota  Singkawang  perlu dilakukan  komparasi  terhadap  pihak-pihak  yang terlibat  langsung  dalam  permasalahan  tersebut. Adapun  lembaga  yang  berperan  langsung  adalah Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata (Disbudpar)  serta Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan Tenaga
Kerja (Disperindagkopnaker) Kota Singkawang.
Selain  kebijakan,  beberapa  faktor  penentu yang lain adalah tersedianya sarana pendukung yang mampu memberikan kontribusi kepada perkembangan  objek  wisata  dan  perdagangan  di Kota  Singkawang.  Beberapa  sarana  yang  harus tersedia  adalah  sarana  akomodasi  dan  transportasi serta  pendukung  lain  yang  terkait  dengan  objek wisata  atau  tempat  perdagangan  seperti  kendaraan jenis  taksi,  terminal,  sarana  parkir,  tempat  berteduh, tempat bermain, pusat souvenir dan toilet umum. Hal tersebut  tentunya  harus  berjalan  seiring  dengan pembangunan  infrastruktur  objek  wisata  dan  lokasi perdagangan yang ada sehingga saling melengkapi.
Kebijakan  Pengembangan  potensi  pariwisata dan  perdagangan  Kota  Singkawang  tentunya  akan dipengaruhi  oleh  faktor-faktor,  baik  secara  internal maupun  eksternal.  Berbagai  upaya  harus  dilakukan oleh  pemerintah  Kota  Singkawang  agar  mampu memanfaatkan faktor-faktor yang ada dengan sebaik- baiknya.  Dalam  upaya  inilah,  maka  diperlukan program-program  atau  kebijakan  pemerintah  daerah yang  memfasilitasi  dan  memberikan  kemudahan kepada  masyarakat.  Diharapkan  masyarakat  dapat mengelola semua potensi yang ada secara maksimal. Faktor  internal  mempunyai  peranan  yang  sangat dominan  sebagai  salah  satu  wujud self-organizing dari  masyarakat.  Masyarakat  diminta  secara  tidak langsung memiliki kesadaran akan potensi yang bisa dimanfaatkan  sehingga  akan  membawa  dampak positif bagi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.  Upaya  peningkatan  potensi  pariwisata telah  dilakukan  oleh  pihak  terkait,   dalam  hal  ini pihak  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  dengan memberikan  kemudahan  perizinan.  Hal  ini  lebih membuka  kesempatan  kepada  investor  untuk menanamkan modalnya pada sektor-sektor pariwisata yang potensial di Singkawang. Kemudahan  perizinan  ini  pula  telah  memberi dampak  positif  kepada  perkembangan  perdagangan
di  Singkawang,  dikarenakan  adanya  hubungan antara penambahan lokasi pariwisata dan kesempatan  membuka  usaha  di  tempat  yang  sedang dikembangkan tersebut.
Pihak swasta yang selama  ini  mengupayakan pengembangan  yang  ada  meliputi  pembangunan infrastruktur,  sarana  akomodasi  maupun  promosi berskala  besar.  Selain  itu,  pengelolaan  yang  hampir seluruhnya  dilakukan  oleh  pihak  swasta  menjadikan pemasukan  bagi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) sesuai  dengan  Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  Singkawang  tidak  terlalu  besar, karena  hanya  mengandalkan  pajak  saja.  Harapan masyarakat  antara  lain  untuk  peningkatan  PAD  dan APBD  Kota  Singkawang,  maka  perlu  dinaikkan pajak  pendapatan  terhadap  aset  pariwisata  dan perdagangan daerah.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik untuk  mengangkat  permasalahan  ini  dalam  bentuk penulisan skripsi dengan judul: Kebijakan Pemerintah  Kota  Singkawang  Dalam  Pembangunan dan  Pengembangan  Pariwisata  Untuk  Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  normatif  oleh  karena sasaran  penelitian  ini  adalah  hukum  atau  kaidah ( norm ).  Pengertian  kaidah  di  sini  meliputi    asas hukum,  kaedah  hukum  dalam  arti  nilai,  pengaturan hukum konkrit dan sistem hukum. Berkaitan dengan penelitian  hukum  normatif  obyeknya  berupa  asas- asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi vertikal dan  horizontal.  Penelitian  ini  juga ditunjang dengan  penelitian  Sosiologis,  yang  mendasarkan kajian pada pelaksanaan kebijakan, dengan mengkaji realitas  empirik  yang  dilakukan  dalam  level  analisis mikro,  dengan  melihat  hukum  sebagai  paradigma definisi sosial. Pendekatan penelitian sosiologi mikro ini  lebih  menitik  beratkan  pada  aspek  makna  aksi dan perilaku.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang penelitian tersebut di atas, maka dirumuskan masalah dalam  penelitian  ini  sebagai  berikut:  1)  Kebijakan apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota Singkawang dalam membangun dan mengembangkan pariwisata dikaitkan dengan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah?.  2)  Faktor apa  saja  yang  mendukung  dan  menghambat kebijakan  pemerintah  daerah  Kota  Singkawang dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dari sektor pariwisata?.
Genopepa Sedia , Kebijakan Pemerintah Kota Singkawang Dalam Pembangunan 21
Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  :  mendapatkan  data  dan menganalisis  mengenai  kebijakan  pemerintah  Kota Singkawang dalam membangun dan mengembangkan pariwisata dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mendapatkan  data  dan  menganalisis  faktor-faktor yang  mendukung  dan  menghambat  kebijakan pemerintah daerah kota Singkawang dalam meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dari  sektor pariwisata.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan manfaat  teoritis  dan    praktis.  Secara  Teoritis  hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  mengembangkan cakrawala  ilmu  pengetahuan  hukum,  terutama  ilmu hukum  yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah  di  bidang  pariwisata.  Selain  itu  diharapkan berbagai  kebijakan  pemerintah  daerah  di  bidang pariwisata  dapat  memberikan  kontribusi  bagi peningkatan  pendapatan  asli  daerah.  Sedangkan secara Praktis diharapkan dapat memperluas pengetahuan  dan  wawasan  pemikiran  terhadap kenyataan-kenyataan  yang  ada  dalam  masyarakat khususnya  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  daerah dalam  bidang  pariwisata.  Bagi  pemerintah  daerah Kota  Singkawang  penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan  pemerintah  daerah  di  bidang  pariwisata untuk  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah.  Dan bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam mendukung kebijakan pemerintah  daerah  di  bidang  pariwisata  di  Kota Singkawang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  Pemerintah  Kota  Singkawang  Dalam Membangun  dan  Mengembangkan  Pariwisata
Dikaitkan Dengan
Penyelenggaraan

## Pemerintahan Daerah
Pariwisata  adalah  suatu  aktivitas  yang kompleks,  yang  dapat  dipandang  sebagai  suatu sistem  yang  besar,  yang  memiliki  sejumlah komponen,  seperti  ekonomi,  ekologi,  politik,  sosial, budaya  dan  seterusnya.  Melihat  pariwisata  sebagai sebuah  sistem,  berarti  analisis  mengenai  berbagai aspek kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari sub- sistem  yang  lain  dalam  hubungan  yang  saling ketergantungan  dan  terkait  ( interconnectedness ). Dalam  merumuskan  persoalan  dan  kebijakan harusnya  melibatkan  banyak  pihak  dari  berbagai kalangan  serta  analisis  akademisnya  mestilah menggunakan pendekatan multidisiplin, untuk
kemudian  melahirkan  kebijakan  yang  juga  bersifat integral.  Dengan  demikian  untuk  pengembangan pariwisata ke depan di Kota Singkawang harus sudah mengacu  kebijakan  yang  jelas  dan  terarah  yang dituang  dalam  bentuk  blueprint  yang  applicable  dan relevan.
Produk utama yang dihasilkan oleh pariwisata  adalah  pelayanan,  service  dan  jasa-jasa, maka sudah waktunya dalam pengelolaan pariwisata didukung  oleh  manajemen  serta  tenaga-tenaga profesional  dan  handal.  Hal  ini  bukan  hanya diberlakukan  bagi  mereka  yang  bergerak  di serangkaian  usaha  industri  pariwisata  ( tour  agency , jasa  angkutan,  akomodasi  dan  hotel,  restoran  dan bar, tourist  operator ,  kerajinan  dan  souvenir,  dan usaha  jasa  terkait)  melainkan  juga  yang  tidak  kalah penting  adalah  bagi  petugas  dan  aparat  pemerintah yang terkait dengan bidangnya.
Pariwisata Kota Singkawang sangat berpotensi untuk meningkatkan PAD Kota Singkawang,  hal  tersebut  juga  dinyatakan  sebagai berikut:
1. Pariwisata  sangat  besar,  antara  lain:  adanya tempat  rekreasi  dan  wisata  religi  tahun  baru Imlek. Tempat rekreasi sering dikunjungi dan diminati  pada  tahun  pergantian  (tahun  baru), hari  raya  Idul  Fitri,  hari  raya  natal,  dan  lain sebagainya .
2. Potensi  pariwisata  Kota  Singkawang  cukup besar,  antara  lain  dalam  bentuk:  tempat- tempat  rekreasi,  wisata  religi  tahun  baru Imlek, tempat hiburan, dan wisata kulier .
3. Kota  Singkawang  merupakan  salah  satu daerah  yang  memiliki  potensi  pariwisata cukup besar, antara lain dalam bentuk tempat rekreasi  dan  pariwisata  religi  yaitu  Cap Gomeh .
Berdasarkan  uraian  di  atas  tergambar  bahwa potensi  obyek  dan  daya  tarik  wisata  di  Kota Singkawang  cukup  besar  dan  berpotensi  untuk dikembangkan  dalam  rangka  meningkatkan  PAD dan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  Kota Singkawang. Berdasarkan potensi yang ada tersebut, maka  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Kota Singkawang dalam membangun dan mengembangkan sektor pariwisata di Kota Singkawang  adalah  dengan  menggali  potensi  yang ada  dan  mendukung/mendorong  para  pengusaha pariwisata  untuk  membangun  dan  mengembangkan pariwisata (terutama obyek dan daya tarik wisata).
Hal  ini  dilakukan  dalam  rangka  meningkatkan perekonomian dan pembangunan di Kota Singkawang.
Dalam  rangka  meningkatkan  Obyek  dan Daya  Tarik  Wisata,  Pemerintah  Kota  Singkawang mengambil  kebijakan  dengan  melakukan  analisis obyek  dan  daya  tarik  wisata  ,  hal  ini  dimaksudkan untuk mengindikasikan beberapa hal sebagai berikut:
a. Proporsi  dominan  potensi  obyek  dan  daya tarik  wisata  di  Kota  Singkawang  yang  akan menjadi  dasar  pijakan  bagi  penyusunan arahan strategi pengembangan produk, khususnya  jenis-jenis  dan  daya  tarik  wisata utama  yang  potensial  dan  prioritas  untuk dikembangkan.
b. Tingkat  perkembangan  dan  signifikansi obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kota Singkawang yang akan menjadi dasar pijakan bagi  penentuan  prioritas  pengembangan obyek  dan  daya  tarik  wisata  di  Kota Singkawang  maupun  peran  dan  kapasitasnya untuk  menjadi magnet  atau  generator penggerak pengembangan obyek-obyek lainnya.
Dengan  mengacu  pada  Statistik,  jumlah kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata di Kota Singkawang  dapat  ditunjukkan  bahwa  pada  tahun 2009  wisatawan  lokal  yang  datang  ke  Singkawang tercatat  328.541  orang,  sementara  wisatawan  asing yang  berkunjung ke Singkawang tercatat 436 orang. Objek  Wisata  yang  terdapat  di  Kota  Singkawang antara lain: Pasir Panjang Indah, Palm Beach, Teratai Indah,  Sinka  Island  Park,  Bukit  Bougenville,  Bukit Chidayu Indah, dan Rindu Alam. Sedangkan Potensi Wisata  dan  Budaya  antara  lain:  Cagar  Alam  Raya Pasi,  Gunung  Poteng,  Wisata  Pegunungan,  Batu Belimbing,  Air  Terjun,  Agro  Wisata,  Wisata  Alam, dan Rumah Marga XIE.
Sampai  dengan  saat  ini  potensi  obyek  dan daya  tarik  wisata  di  Kota  Singkawang  yang  sudah berkembang dalam arti sudah mendapatkan pengelolaan,  dan  memberikan  konstribusi  bagi daerah  serta  dikunjungi  secara  tetap oleh  wisatawan baik  domestik  maupun  mancanegara  adalah  Pasir Panjang  Indah, Palm  Beach ,  Teratai  Indah,  Sinka Island  Park,  Bukit  Bougenville,  Bukit  Chidayu Indah,  dan  Rindu  Alam.  Obyek  wisata  ini  masih merupakan  magnet  yang  kuat  bagi  kunjungan wisatawan. Oleh karena itu pengembangan
kepariwisataan
Kota Singkawang harus mempertimbangkan  daerah  tersebut  sebagai  obyek wisata  dan  magnet  utama  yang  perlu  diberdayakan dan  dioptimalkan  perannya  untuk  turut  memberikan dampak  distribusi  dan  pengaruh  pengembangan  ke obyek-obyek lain di sekitarnya.
Analisis tingkat perkembangan dan signifikansi obyek dan daya tarik wisata yang ada di Kota  Singkawang  dimasudkan  untuk  menemukan keutamaan  obyek  dan  daya  tarik  wisata  di  Kota Singkawang    dengan  mendasarkan  pada  sejumlah parameter,  sehingga  akan  dapat  ditemukan  obyek- obyek  yang  perlu  mendapatkan  prioritas  dan perhatian dalam pengembangannya untuk mendorong  perkembangan  industri  pariwisata  Kota Singkawang.  Dalam  hal  ini,  upaya  menemukan urutan  kualitas  dan  keutamaan  obyek  dilakukan dengan  melakukan  penilaian  terhadap  sejumlah parameter sebagai berikut :
1. Kualitas dan Daya Tarik Wisata Yaitu  penilaian  tingkat  potensi  sumber  daya obyek  dan  daya  tarik  obyek  wisata  yang dapat diuraikan menjadi:
a. Keunikan/Kelangkaannya, Obyek dan daya tarik wisata dinilai dari keunikan dan kelangkaannya  yaitu  apakah  obyek  ini mudah  ditemukan  di  daerah  lain  atau tidak.
b. Keragaman Daya Tarik (kuantitas), Dinilai dari  keragaman  muatan  isi  atau  daya  tarik yang dimilikinya.
c. Kondisi  Lingkungan,  Terkait  dengan kondisi fisik lingkungan/spesial, kepadatan  obyek  dan  daya  tarik  wisata yang  ada  serta  ketersediaan  lahan  untuk kemungkinan pengembangan obyek wisata yang ada.
2. Skala Pemasaran Obyek
Skala pemasaran obyek dinilai dari kemungkinan  luas  jangkauan  pemanfaatan wisatawan terhadap obyek wisata yaitu lokal, nasional ataupun internasional.
3. Tingkat kunjungan Obyek Merupakan nilai yang menunjukkan besarnya wisatawan  yang  datang  ke  obyek  dan  daya tarik/kawasan  wisata  di  Kota  Singkawang dalam kurun waktu tertentu.
Genopepa Sedia , Kebijakan Pemerintah Kota Singkawang Dalam Pembangunan 23
4. Tingkat Dukungan Aksesibilitas dan Pencapaian Kemudahan pencapaian dan kualitas aksesibilitas  merupakan  salah  satu  faktor utama  untuk  menarik  kunjungan  wisatawan. Dukungan kondisi aksesibilitas dan pencapaian dapat diuraikan menjadi :
a. Ketersediaan  modal  tranportasi  menuju obyek dan daya tarik atau kawasan wisata.
b. Kualitas  jalan  menuju  obyek/kawasan tersebut.
c. Kemudahan
pencapaian seperti terdapatnya  rambu-rambu  petunjuk  dan sebagainya. 5. Tingkat Dukungan Sarana-Prasarana Penunjang
Tingkat  dukungan  sarana-prasarana  dasar wisata, meliputi penilaian terhadap:
a. Kondisi sarana-prasarana (kualitas) termasuk kualitas SDM.
b. Kelengkapan sarana-prasarana yang ada.
c. Kapasitas  yang  tersedia  apakah  sudah mencukupi atau belum.
Dalam upaya memaksimalkan potensi pariwisata  yang  dimiliki,  Kota  Singkawang  telah melakukan  beberapa  kebijakan  untuk  meningkatkan kunjungan  wisatawan.  Sejalan  dengan  upaya meningkatkan  kunjungan  wisata  tersebut,  terdapat beberapa  temuan  permasalahan  dalam  kebijakan yang  dilakukan,  yaitu  bahwa  kebijakan  yang dikeluarkan  tidak  melalui  kerangka  berfikir  yang sistematis.  Selain  itu terdapat  pula keluhan dari para pengambil  kebijakan  terhadap  masyarakat  yang belum siap sebagai tuan rumah yang baik.
Permasalahan yang dihadapi adalah pembuatan kebijakan yang tidak direncanakan secara sistematis menyebabkan pada pelaksanaanya cenderung  menyimpang  dari  permasalahan  yang sebenarnya  dihadapi,  serta  sumber  daya  manusia yang  kurang  memadai  dalam  menghadapi  setiap permasalahan  yang  ada  sehingga  permasalahan tersebut  selalu  dihadapi  dengan  cara  mencoba-coba berdasarkan  pengalaman  terdahulu,  tidak  ada  upaya pengembangan solusi yang dilakukan.
Undang-undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang  Kepariwisataan  mengamanatkan  bahwa dalam  pembangunan  dan  pengembangan  pariwisata harus  membuat  Rencana  Induk  Pengembangan Pariwisata  (RIPP).  Sampai dengan  saat  ini pemerintah  Kota  Singkawang  belum  menyusun RIPP. Namun demikian pemerintah Kota Singkawang  tetap  melakukan  pengembangan  dan mendorong  penambahan  berbagai  obyek  wisata sehingga  mampu  berperan  sebagai  pengembangan devisa  pariwisata  nasional  dan  mendukung  usaha pariwisata  daerah  dalam  upaya  meningkatkan ekonomi  masyarakat  untuk  PAD,  memajukan kebudayaan  dan  melestarikan  lingkungan  dan sumberdaya  alam,  serta  yang  sifatnya  menghasilkan untuk kemajuan .
Pendekatan  lain  bahwa  pariwisata  harus dapat menjamin kelestarian lingkungan. Maksud dari menjamin  kelestarian  ini  seperti  halnya  tujuan konservasi (UNEP, 1980) sebagai berikut:
a. Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap,
b. mendukung sistem kehidupan,
c. Melindungi keanekaragaman hayati, dan
d. Menjamin  kelestarian  dan  pemanfaatan spesies dan ekosistemnya.
Pengelolaan pariwisata
mencakup Pengelolaan  Obyek  dan  Daya  Tarik  Wisata. Pengelolaan  suatu  obyek  dan  daya  tarik  wisata (ODTW)  sebagai  suatu  destinasi  (tujuan  wisata) harus  mencakup  empat  aspek  penting  termasuk destinasi  yang  harus  dikembangkan  dan  dikelola. Keempat aspek tersebut adalah destinasi (destination), pemasaran (marketing), pasar (market) dan  perjalanan  (travel).  Pada  dasarnya  bagi pengelola  suatu  ODTW  keempat  aspek  harus direncanakan  bersama  stakeholder  terkait  untuk menentukan  strategi  dan  program  pengelolaan masing-masing  aspek.  Upaya  pengelolaan  keempat aspek  dalam  kepariwisataan  di  suatu  daerah  pada dasarnya  masing-masing  aspek  berinteraksi  satu dengan  lainnya.  Oleh  karena  itu  dalam  sistem kepariwisataan,  terdapat  banyak  stakeholder  yang terkait sehingga perlu diciptakan hubungan kemitraan.
Di  dalam  pengelolaan  fasilitas,  pengelola mengutamakan  pelayanan.  Sedikitnya  ada  tiga macam  fasilitas  yang  dibutuhkan  oleh  wisatawan, yaitu  tempat  menginap  (l oadging ),  makan  dan minum ( food and beverage ) dan pelayanan
terhadap  keinginan  wisatawan  berkait  dengan cinderamata atau souvenir ( support industries ).
Pengelolaan  pada  ketiga  aspek  tersebut, diperlukan  tiga  kriteria  yang  penting  yang  harus dipertimbangkan.  Ketiga  kriteria  ini  adalah  kualitas pelayanan,  standarisasi  dan  pengemasan.  Pertama, kriteria  pelayanan  sangat  menentukan  keberhasilan pengelolaan sebab  industri pariwisata pada dasarnya adalah services  industry .  Untuk  dapat  memberi pelayanan yang baik  diperlukan  sumberdaya manusia yang berkualitas.  Sumberdaya yang berkualitas  dapat  meningkatkan  profesionalitas. Peranan  training,  pelatihan  dan  pendidikan  untuk meningkatkan profesionalitas merupakan bagian dari strategi  pengelolaan.  Aspek  yang  sangat  penting  ini biasanya  agak  dilupakan  oleh  para  pengusaha  jasa wisata.
Aspek  yang  kedua  selain  pelayanan  adalah standarisasi  dalam  menu  dan  penyajian  pada makanan dan minuman. Pelayanan dengan memperkenalkan  makanan  dan  rninuman  khas setempat  harus  memperhatikan  standar  gizi  dan kesehatan.  Makanan  dan  minuman  lokal  dapat dikemas  dan  ditawarkan  menjadi  sesuatu  yang bertaraf intemasional. Selain makanan dan minuman lokal  juga  buah  lokal  dapat  pula  disajikan.  Apabila cara  penyajian  atau  cara  penyiapan,  penghidangan dan  budaya  makan  disesuaikan  dengan  kebudayaan setempat  mempunyai  nilai  jual  yang  tinggi.  Hal  ini merupakan  kriteria  ketiga  yang  penting  dan  saat  ini dikembangkan untuk wisata minat khusus.
Pengembangan pariwisata memerlukan perencanaan  secara  nasional,  regional  atau  daerahi dan  kawasan  ataupun  obyek.  Perencanaan  secara nasional disusun berdasarkan peraturan perundangan yang  berlaku  serta  berbagai  isu  dan  fenomena  yang berkembang. Sementara itu pengembangan pariwisata  regional  atau  lokal  didasarkan  pada regulasi  di  daerah  serta  persepsi  dan  preferensi masyarakat  sebagai  bentuk  realisasi  paradigma  baru yang memberdayakan masyarakat. Proses perencanaan pengembangan pariwisata yang mengkoordinasikan pemikiran nasional dan pemikiran masyarakat akan menghasilkan perencanaan  terpadu.  Secara  langsung  perencanaan ini akan menjadi participation planning . Perencanaan  Nasional  Pengembangan  Pariwisata menghasilkan  strukturisasi  pengembangan  kawasan konservasi.
Proses  yang  hampir  sama  dapat  dilakukan terhadap  perencanaan  pariwisata  wilayah  regional daerahi.  Pada  perencanaan  ini  akan  menghasilkan
wilayah  atau  kawasan  pengembangan  pariwisata. Perencanaan  pada  level  wilayah  ini  merupakan perencanaan  yang  menampung  perencanaan  lokal (ODTW atau areal wisata alam) dengan menjabarkan dan berpedoman pada perencanaan nasional.
Pada  dasarnya  setiap  bentuk  pengembangan pariwisata  bertumpu  pada  dua  elemen,  yaitu  produk (destination) dan pasar wisata ( market ). Untuk dapat mengembangkan  kedua  aspek  ini  diperlukan  upaya pemasaran dan mengatur aspek perjalanan.
Selain  untuk  memenuhi  ketentuan  dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, penyusunan RIPP  juga  dijadikan  sebagai  arah  dan  pedoman dalam  pembangunan  dan  pengembangan  pariwisata di  Kota  Singkawang.  Untuk  itu  sudah  saatnya pemerintah  Kota Singkawang  menyusun  RIPP  demi untuk peningkatan pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kota Singkawang .
Pariwisata merupakan cara yang efektif untuk peningkatan  kesejahtaraan  masyarakat.  Hal  ini disebabkan karena pariwisata menimbulkan multiplier effect yang tinggi dan in route benefit atau manfaat  sepanjang  rute  perjalanan.  Pengembangan pariwisata  harus  direncanakan  dengan  pendekatan partisipatif.
Partisipasi  sebagai  proses  di  mana  para pemilik  kepentingan  ( stakeholders )  mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan  serta  sumber  daya  yang  berdampak pada  mereka.  Dari  sudut  pandang  ini,  partisipasi dapat dilihat pada tataran konsultasi atau pengambilan  keputusan  dalam  semua  tahapan  siklus proyek,  dari  evaluasi  kebutuhan,  sampai  penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Manajemen partisipatif  merupakan  pendekatan  penting  dalam reorientasi  program,  yakni  melakukan  pergeseran terhadap  penekanan  aktifitas  menjadi  penekanan hasil.
Penerapan  manajemen  partisipatif  dalam penembangan pariwisata bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal. Melalui penerapan  manajemen  partisipatif  di  dalam  kegiatan pengembangan  pariwisata  masyarakat  lokal  dapat memanfaatkan  peluang  pada  banyak  aspek  antara lain  pengelola,  pemandu  penyedia  konsumsi  atau rumah  makan,  fasilitas  akomodasi,  transportasi  dan utilitas  souvenir  dari  kerajinan  rumah  tangga. Perencanaan pengembangan pariwisata dilaksanakan sesuai  dengan  keinginan  masyarakat  atau  kadang- kadang  perencanaan  justru  dibuat  oleh  penduduk setempat.
Dari  uraian  di  atas  diperlukan  integrasi kebijakan yang diformulasikan dalam suatu peraturan daerah Kota Singkawang tentang Penyelenggaraan  Kepariwisataan,  sehingga  berbagai kelemahan  atau  hambatan  dalam  pembangunan  dan pengembangan  kepariwisataan  dapat  diakomodir. Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Kepariwisataan  tersebut  antara  lain  mengatur mengenai:  Asas,  Fungsi  dan  Tujuan;  Prinsip Penyelenggaraan  Kepariwisataan;  Usaha  Pariwisata; Bentuk  Usaha  dan  Permodalan;  Pengusahaan;  Hak, Kewajiban, dan Larangan; Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan lain sebagainya
Faktor-Faktor yang
Mendukung dan Menghambat  Kebijakan  Pemerintah  Daerah Kota Singkawang Dalam
Meningkatkan

## Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata
Isu  strategis  pertama  dalam  masa  penerapan otonomi  daerah  di  sektor  pariwisata  adalah timbulnya  persaingan  antar  daerah,  persaingan pariwisata  yang  bukan  mengarah  pada  peningkatan komplementaritas dan pengkayaan alternatif berwisata.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor seperti:  a.  lemahnya  pemahaman  tentang  pariwisata b.  lemahnya  kebijakan  pariwisata  daerah  c.  tidak adanya  pedoman  dari  pemerintah  pusat  maupun provinsi. Akibatnya pengembangan pariwisata daerah  sejak  masa  otonomi  lebih  dilihat  secara parsial.  Artinya  Kota  Singkawang  mengembangkan pariwisatanya  tanpa  melihat,  menghubungkan  dan bahkan  menggabungkan  dengan  pengembangan daerah tetangganya  maupun propinsi/kabupaten/kota terdekat. Bahkan cenderung meningkatkan persaingan  antar  wilayah,  yang  pada  akhirnya  akan berdampak  buruk  terhadap  kualitas  produk  yang dihasilkan. Padahal pengembangan pariwisata seharusnya
lintas Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota,  bahkan  tidak  tidak  lagi  mengenal batas karena kemajuan teknologi informasi.
Salah satu kelemahan produk wisata Indonesia,  yang  menyebabkan  Indonesia  kalah bersaing  dengan  negaranegara  tetangga  adalah kurangnya diversifikasi produk dan kualitas pelayanan wisata Indonesia. Para pelaku kepariwisataan Indonesia kurang memberikan perhatian yang cukup untuk mengembangkan produ- produk baru yang lebih kompetitif dan sesuai dengan selera  pasar.  Isu  selanjutnya  berhubungan  dengan situasi  dan  kondisi  daerah  yang  berbeda  baik  dari potensi wisata alam, ekonomi, adat
budaya,  mata  pencaharian,  kependudukan  dan  lain sebagainya yang menuntut pola pengembangan yang berbeda  pula,  baik  dari  segi  cara  atau  metode, prioritas,  maupun  penyiapannya.  Proses  penentuan pola  pengembangan  ini  membutuhkan  peran  aktif dari semua pihak, agar sifatnya integratif, komprehensif dan sinergis.
Kemajemukan  bangsa  Indonesia  dengan agama  yang  beragam  menjadi  potensi  yang  sangat besar  dalam  peningkatan  kepariwisataan.  Hampir tidak ada negara atau daerah di dunia yang memiliki penduduk  yang  heterogen  dalam  kepercayaan mereka.  Sementara  Indonesia  sangat  berbeda  dan dari  satu  daerah  ke  daerah  lainnya  pengembangan pariwisata  religious  merupakan  potensi  yang  sangat besar untuk dikembangkan di masa datang.
Dengan  mengacu  pada  uraian  di  atas dikemukakan  faktor  pendukung  dan  penghambat kebijakan  pemerintah  Kota  Singkawang  dalam membangun  dan  mengembangkan  pariwisata  bagi peningkatan PAD, antara lain :
Faktor Pendukung :
a. Kekayaan  daya  tarik  wisata  alam  yang  cukup menarik;
b. Kekayaan budaya;
c. Keramahtamahan penduduk; dan
d. Kehidupan masyarakat ( living culture ) yang khas. Faktor Penghambat :
a. Pengemasan daya tarik wisata yang terbatas;
b. Terbatasnya diversifikasi produk;
c. Masih lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata;
d. Interpretasi,  promosi  dan  komunikasi  pemasar yang rendah;
e. Kualitas pelayanan wisata yang masih rendah;
f. Disparitas pembangunan kawasan yang tajam;
g. Kualitas SDM yang masih rendah; dan
h. Kondisi keamanan yang terkadang tidak kondusif.
Di  samping  kondisi  tersebut  di  atas,  masih ditemui  dilema  ( paradox )  dalam  pengembangan industri  pariwisata  di  Indonesia.  Sifat  paling mendasar  dari  investasi  pada  industri  pariwisata adalah "High  Investment,  Not  Quick  Yield" artinya investasi  di bidang  pariwisata membutuhkan investasi  yang  besar.  Hal  ini  senada  dengan penyataan  dari  lima  orang  pengusaha  pariwisata  di Kota Singkawang yang menyatakan bahwa
faktor dana merupakan salah satu penghambat dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kota Singkawang,  sedangkan  warisan  budaya  berupa wisata religi merupakan salah satu pendukungnya .
Dengan  tingkat  pengembalian  yang  lama (jangka panjang). Kondisi ini sungguh tidak menarik bagi  kebanyakan  stakeholders  kepariwisataan  yang masih  memiliki  budaya  "Instant  and  Shortcut"  di mana  mereka  lebih  menyukai  melakukan  investasi yang dapat segera memberikan keuntungan. Sehingga  para  investor  tidak  tertarik  menanamkan modalnya  dalam  mengembangkan  usaha  pariwisata. Dalam  konteks  ini  diperlukan  integrasi  usaha pariwisata  ( tourism  business  integration )  yang merupakan  sinergi  pelaku  kepariwisataan  secara horisontal maupun vertikal dan memberikan keuntungan atau manfaat bagi masing-masing pihak. Oleh  karenanya  diperlukan  bentuk-bentuk  insentif yang  mampu  merangsang  timbulnya  investasi  di bidang kepariwisataan dengan menggunakan manajemen partisipatoris dengan melibatkan seluruh stakeholders  baik  masyarakat,  dunia  usaha,  lembaga keuangan,  pemerintah  daerah  (Provinsi,  Kabupaten maupun Kota), serta pemerintah pusat.
Sesuai dengan
Rencana Strategis
Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan Kota Singkawang  dan  RPJMD  tahun  2008-2012,  maka kebijakan  dalam  pembangunan  kepariwisataan  Kota Singkawang diarahkan untuk :
1. Peningkatkan  daya  saing  destinasi,  produk dan usaha pariwisata daerah;
2. Peningkatan  pangsa  pasar  pariwisata  melalui pemasaran  terpadu  di  dalam  maupun  di  luar negeri;
3. Peningkatan kualitas, pelayanan dan informasi wisata;
4. Pengembangan incentive  system usaha  dan investasi di bidang pariwisata;
5. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata;
6. Pengembangan SDM (standarisasi, akreditasi dan sertifikasi kompetensi); dan
7. Sinergi  multi-stakeholders  dalam  desain program kepariwisataan.
Untuk menanggulangi berbagai permasalahan dan  potensi  yang  telah  disebutkan  di  atas  dengan tetap  mengacu  pada  arah  kebijakan  pembangunan kepariwisataan yang telah
disebutkan,  perlu  dilakukan  serangkaian  tindakan yang berbasis pada strategi :
a. Kebijakan fiskal ( Fiscal Policy ) dengan jalan memberikan  berbagai  kebijakan  fiskal  bagi pengembangan kepariwisataan di daerah.
b. Kebijakan  Investasi  ( Investment  Policy ) melalui  penerapan  peraturan  perundangan  di tingkat  daerah  yang  kondusif  terhadap pembangunan  usaha  pariwisata  baru  maupun pengembangan usaha yang telah ada.
c. Pengembangan Infrastruktur dengan memperbesar aksesibilitas menuju dan dalam destinasi  pariwisata  melalui  pembangunan serta  perluasan  jaringan  jalan,  bandara, pelabuhan  laut,  jaringan  telekomunikasi, penyediaan listrik dan air bersih. Ketersediaan infrstruktur yang memadai akan meningkatkan  daya  saing  serta  daya  tarik dalam  penyediaan  fasilitas  kepariwisataan  di suatu daerah tertentu.
d. Pengembangan  SDM  melalui  peningkatan kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi masyarakat  lokal  guna  mengembangkan kompetensi  masyarakat  dalam  penyediaan barang dan jasa kepariwisataan serta pelayanan  bagi  wisatawan  baik  mancanegara maupun nusantara.
e. Koordinasi  Lintas  Sektor,  mengembangkan kemitraan antara seluruh stakeholders pembangunan  kepariwisataan  melalui  upaya koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi yang melibatkan  lembaga  swadaya  masyarakat, asosiasi/usaha  pariwisata,  DPRD,  maupun pemerintah.
Sebagaimana  diketahui  bahwa  tujuan  dari kebijakan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan  masyarakat,  dan  peningkatan  daya saing daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah ini harus  menjadi  fokus  kebijakan  Pemerintah  Daerah dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bagi  Pemerintah  Daerah  Kota  Singkawang, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perkotaan akan lebih difokuskan pada pengembangan perekonomian daerah dalam bidang
industri,  perdagangan,  dan  jasa,  karena  keterbatasan potensi  pertanian  dalam  wilayah  perkotaan.  Dalam hal ini, dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari setiap Pemerintah  Daerah  Kota  Singkawang,  terutama dalam mendorong sektor swasta untuk mengembangkan  sektor  industri,  perdagangan  dan jasa,  yang  dapat  menyerap  tenaga  kerja  dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Upaya  pengembangan  perekonomian  daerah dimaksud  harus  senantiasa  mengindahkan  ketentuan hukum yang berlaku, karena perilaku kreativitas dan inovatif biasanya bersifat "terobosan
( breakthrough )", dapat saja melenceng dari ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Meskipun secara  akademik,  setiap  Kepala  Daerah  memiliki diskresi kewenangan yang disebut "Freies Ermessen", yakni kebebasan bertindak atau mengambil keputusan bagi pejabat publik berdasarkan pendapat sendiri karena adanya kekosongan  ketentuan  hukum,  namun  diskresi kewenangan  ini  tidak  menjadi  alasan  penyimpangan terhadap  koridor  hukum  yang  berlaku.  Oleh  karena itu, Kementerian Dalam Negeri senantiasa mendorong  Pemerintah  Daerah  untuk  berkreativitas dan  berinovasi,  namun  harus  tetap  dalam  koridor hukum yang berlaku.
Upaya  pengembangan  perekonomian  daerah, yang  perlu  mendapat  perhatian  Pemerintah  Daerah adalah  penyediaan  prasarana  dan  sarana  transportasi untuk memudahkan mobilitas antar wilayah. Kondisi transportasi  perkotaan  pada  sejumlah  daerah  di Indonesia  saat  ini  menunjukkan  keadaan  yang memprihatinkan,  karena  selain  tingginya  tingkat kemacetan  lalu  lintas  terutama  pada  ibukota Provinsi,  juga  masih  terbatasnya  infrastruktur  jalan dan  jembatan  yang  dapat  menghambat  mobilitas manusia  dan  barang  antar  wilayah.  Untuk  itu, Pemerintah Daerah Kota Singkawang harus memfokuskan kebijakan daerah pada upaya peningkatan  penyediaan  prasarana  dan  sarana transportasi  wilayah  bagi  kepentingan  masyarakat dan pengembangan perekonomian daerah.
Menurut  laporan  World  Trade  Organization (WTO), secara akumulatif, sektor pariwisata mampu mempekerjakan  sekitar  230  juta  lapangan  pekerjaan dan  memberikan  kontribusi  ratusan  milyar  dollar terhadap perekonomian di berbagai negara.
Berdasarkan data Dinas Pendapatan, Keuangan  dan  Aset  Kota  Singkawang,  realisasi penerimaan  Kota  Singkawang  pada  tahun  2009 sebesar 412,29 milyar rupiah. Masing-masing
merupakan  Bagian  PAD  22,84  milyar  rupiah,  Dana Perimbangan  341,97  milyar  rupiah  dan  Lain-lain Pendapatan  Daerah  yang  Sah  47,48  miliar  rupiah. Urutan  terbesar  untuk  Dana  Perimbangan  adalah Dana  Alokasi  Umum  262,35  miliar  rupiah,  Dana Alokasi  Khusus  57,12  miliar  rupiah  dan  bagi  hasil pajak  /bukan  pajak  22,51  miliar  rupiah.  Dengan komposisi ini nampak ketergantungan Kota Singkawang  terhadap  DAU  masih  sangat  tinggi yakni 63,63% dari total penerimaan Kota Singkawang. Sementara nilai PAD hanya 5,54%, dan bagi hasil pajak sebesar 5,46% .
Dari  sisi  penerimaan  pajak  daerah,  bila ditinjau antara target dan realisasi maka ketercapaian realisasi  mencapai  103,66%,  di  mana  target  3,95 miliiar  rupiah,  terealisasi  4,09  miliar  rupiah. Sedangkan  untuk  penerimaan  retribusi  daerah ketercapaian  realisasi  sebesar  86,99%,  dari  target 14,42  miliar  rupiah  tercapai  realisasi  12,54  miliar rupiah.  Sedangkan  untuk  penerimaan  lain-lain menunjukkan  target  tercapai  97,76%  dari  target 362,54 miliar rupiah terealisasi 354,42 miliar rupiah. Realisasi  sebagian  merupakan  penerimaan  dari propinsi 9,50 miliar rupiah, pajak sumber daya alam sebesar  1,85  miliar  rupiah,  selebihnya  dari  pos  hasil perusda,  lain-lain,  bagi  hasil  pajak,  dan  penerimaan dari pusat .
Target  dan  Realisasi  Penerimaan  Pajak Daerah menurut jenis penerimaan di Kota Singkawang  lebih  banyak  didominasi  jenis  pajak yang  terkait  dengan  sektor  pariwisata,  yaitu  Pajak Hotel target sebesar Rp. 132.909.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 172.457.000,- (129,76%); Pajak Restoran  target  sebesar  Rp.  83.869.000,-  dan terealisasi  sebesar  Rp.  75.585.000,-  (90,12%);  dan Pajak  Hiburan  target  sebesar  Rp.  133.053.000,-  dan terealisasi sebesar Rp. 185.375.000,- (139,32%).
Sebagai  industri  perdagangan  jasa,  kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran  serta pemerintah baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu;  perencanaan  ( planning )  daerah  atau  kawasan pariwisata,  pembangunan  ( development )  fasilitas utama  dan  pendukung  pariwisata,  pengeluaran kebijakan  ( policy )  pariwisata,  dan  pembuatan  dan penegakan peraturan ( regulation ).
Perhotelan  menjadi  penyumbang  terbesar pendapatan  Asli  Daerah  Sektor  Pariwisata  Kota Singkawang,  hal  ini  dinyatakan  oleh  Kepala  Dinas Pendapatan Daerah Kota Singkawang, yaitu:
sumbangan  terbesar  untuk  sektor  pariwisata  masih berada  di  perhotelan  .  Kendati  demikian,  Kepala Dinas  Pendapatan  Daerah  Kota  Singkawang  tidak menyebut  berapa  jumlah  rupiah  yang  dihasilkan tersebut.  Tingkat  hunian  hotel  di  Kota  Singkawang ini  masih  terbilang  rendah.  Saat  ini,  rata-rata  tamu menginap  di  hotel,  adalah  1,8  hari.  Ke  depan,  akan digenjot lagi menjadi dua malam, terutama dari para wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata di Kota Singkawang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Kebijakan  Pemerintah  Kota  Singkawang  dalam membangun  dan  mengembangkan  pariwisata dikaitkan  dengan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  yaitu  dengan  melakukan  analisis  terhadap jenis  potensi  obyek  dan  daya  tarik  wisata  yang sudah berkembang dalam arti sudah mendapatkan pengelolaan,  memberikan konstribusi  bagi daerah dan  dikunjungi,  secara  tetap  oleh  wisatawan ditingkatkan  dan  dikembangkan  terus.  Potensi wisata  alam  merupakan  potensi  obyek  yang dominan  yang dimiliki  Kota Singkawang, disusul potensi  wisata  religi,  budaya  dan  buatan.  Namun demikian sampai dengan saat ini pemerintah Kota Singkawang  belum  menyusun  Rencana  Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP), tetapi pemerintah  Kota  Singkawang  tetap  melakukan pengembangan  dan  mendorong  penambahan berbagai  obyek  wisata  sehingga  mampu  berperan sebagai pengembangan devisa pariwisata nasional dan  mendukung  usaha  pariwisata  daerah  dalam upaya  meningkatkan  ekonomi  masyarakat  untuk PAD,  memajukan  kebudayaan  dan  melestarikan lingkungan  dan  sumberdaya  alam,  serta  yang sifatnya menghasilkan untuk kemajuan.
2. Faktor-faktor yang mendukung kebijakan pemerintah  daerah  Kota  Singkawang  dalam meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  dari  sektor pariwisata antara lain: kekayaan daya tarik wisata alam  yang  cukup  menarik,  kekayaan  budaya, keramahtamahan  penduduk,  dan    kehidupan masyarakat (living culture) yang khas. Sedangkan faktor yang menghambat antara lain: pengemasan daya  tarik  wisata  yang  terbatas,  terbatasnya diversifikasi produk,
lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata, interpretasi,  promosi  dan  komunikasi  pemasar yang  rendah,  disparitas  pembangunan  kawasan yang tajam, kualitas SDM yang masih rendah, dan kondisi keamanan yang terkadang tidak kondusif.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-buku
Ahmad Ali, 1986, Menguak Tabir Hukum (Suatu Filosofis dan Sosiologis), Toko
Gunung Agung, Jakarta. Arif  Nasution,  M.,  2000, Demokratisasi  dan Problema  Otonomi  Daerah, Mandar Maju, Bandung.
Ateng  Syafrudin,  1995, Titik  Berat  Atonomi Daerah Pada Dati II dan
Perkembangannya ,  Mandar  Maju,
Bandung. Bachsan  Mustafa,  1985, Pokok-Pokok  Hukum Administrasi Negara, Alumni,
Bandung.
Bagir Manan, 1992, Hubungan Antara Pusat dan Daerah  Menurut  Asas  Desentralisasi Berdasarkan  UUD  1945, Disertasi,
Unpad, Bandung. Benyamin Hoessein, l996, Gagasan Pendayagunaan Aparatur Negara Dalam Pelita VII, Aspek Kelembagan, LAN, Jakarta. Bintoro  Tjokroamidjojo,  1982, Perencanaan Pembangunan, Cetakan 5, PT. Gunung Agung, Jakarta.
------------------ ,  l985, Pengantar  Administrasi Pembangunan , LP3ES, Jakarta. C.S.T. Kansil, 1977, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata  Hukum  Indonesia, PN.  Balai Pustaka, Jakarta.
Departemen  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia,
1995, Tugas, Fungsi dan Peranannya Dalam  Pemerintahan  Di  Daerah,
Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
Dunn,  William,  N.,  1994 Pengantar  Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
Eko  Prasojo,  dkk,  2006, Desentralisasi  dan Pemerintahan Daerah; Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural, Departemen Ilmu
Administrasi Fakultas Ilmu

## Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas
Indonesia, Jakarta.
Ida  Bagus  Wyasa  Putra,  dkk,  2003, Hukum  Bisnis Pariwisata, Reflika Aditama, Bandung. Irawan  Soejito,  1984, Hubungan  Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah, Aksara, Jakarta.
Irfan  Islamy,  1997, Prinsip-Prinsip  Perumusan Kebijaksanaan  Negara, Bumi  Aksara, Jakarta.
Jan  Tin  Bergen,  1973, Rencana  Pembangunan, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta. Jay`s,  Tanpa  tahun, Peranan  Pemerintah  Daerah dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata  Kota  Batu  Malang, Makalah,
Malang.
Kaho,  Yosef  Riwu,  1991, Prospek  Otonomi  Daerah Di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhinya , CV. Rajawali,
Jakarta.
Koesworo,  E.,  2001, Otonomi  Daerah,  Untuk Demokrasi  dan  Kemandirian  Rakyat, Yayasan Pariba, Jakarta. Marbun,  S.F.,  1997, Peradilan  Administrasi  Negara Dan  Upaya  Administratif  Di  Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
--------------- ,  dan  Moh.  Mahfud  MD.,  1987, Pokok- Pokok  Hukum  Administrasi  Negara, Liberty, Yogyakarta.
Marcus  Lukman,  2007, Hukum  Tata  Pemerintahan Daerah, Cetakan  Pertama,  PMIH  Untan Press, Pontianak.
Meutia  Hatta  Swasono,  2001, Strategi  Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata Menjelang AFTA 2003, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Pariwisata  Indonesia  2001",  Program D-III  Pariwisata  FISIP-UI,  Jakarta  7 Maret 2001. Mochtar Kusumaatmadja, 1979, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan  Nasional, Bina  Cipta, Bandung.
Musirawas, Tanpa tahun, Pembanguan dan
Pengembangan  Pariwisata  dan  Budaya, Bappenas, Jakarta. Nasution, Muslimin, 1999, Pokok-Pokok Kebijaksanaan Pengelolaan Sumber Daya  Alam  Kehutanan  Dalam  Rangka
Otonomi  Daerah, Makalah  Seminar, Tanggal 21 September 1999, Yogyakarta. Philipus  Mandiri  Hadjon,  1994, Pengantar  Hukum Administrasi Indonesia,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Prajudi  Admosudirdjo,  1982, Hukum  Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Purnadi  Purbacaraka  dan  Soerjono  Soekanto,  1978,
Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung.
Rahardjo,  Satjipto,  1992, Aneka  Persoalan  Hukum dan masyarakat , Alumni, Bandung.
Riyadi  dan  Deddy  Suprihady  Bratakusumah,  2003,
Perencanaan Pembangunan Daerah, Gramedia Pustaka utama, Jakarta.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1989, Perspektif  Sosial Dalam  Pemahaman  Masalah-Masalah Hukum, CV. Agung, Semarang. Sasruddin M. Sattim, 2001, Kebijaksanaan Penyelenggaraan Kehutanan Dalam
Pelaksanaan  Otonomi  Daerah, Makalah Seminra  dan  Lokakarya,  Himpunan Mahasiswa  Teknologi  Hasil  Hutan, Fakultas  Kehutanan  Untan,  Tanggal  5 Mei 2000, Pontianak.
Sjafrizal,  2009, Teknis  Praktis  Penyusunan  Rencana Pembangunan  Daerah, Baduose  Media, Jakarta.
Soleman B. Taneko, 1993, Pokok-Pokok studi Hukum Dalam  Masyarakat, PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Soenyono,  2001, Prospek  Pelaksanaan  Otonomi Daerah  Berdasarkan  UU  No.  22  Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah, dalam  buku  Otonomi  Daerah  Perspektif Teoritis  dan  Praktis  oleh  Andi  A. Malarangeng,  dkk,  Cetakan  Pertama,
Bigraf Publishing, Yogyakarta.
----------------------- , dan Sri Mamoedji, 2003, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Rajawali
Jakarta.
Spelt  dan  Ten  Berge  (disunting  oleh  Philipus  M.
Hadjon), 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang

## Kepariwisataan
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
30  Perahu , Volume 2, Nomor 1, Maret 2014 , hlm. 19 - 30
DILEMA PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

## Fransiskus Dodi

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## ABSTRAK
Korupsi  merupakan  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime) yang  merugikan  keuangan  Negara, merusak  tatanan  perkonomian  terutama  menjadi  faktor  penghambat  kesejahteraan  masyarakat  yang merupakan tujuan  berdirinya sebuah Negara. Maka dengan  itu upaya  yang dilakukan untuk  menanggulang i korupsi juga harus dengan cara yang luar biasa pula. Dalam kajian ilmu hukum setidaknya ada dua hal yang menyebabkan tindak pidana korupsi di Indonesia sulit untuk dihilangkan, yaitu dalam aspek pembuktian dan aspek pemidanaan.

## PENDAHULUAN
Dalam sistem pembuktian terhadap kesalahan pelaku korupsi  yang dianut selama  ini adalah sistem pembuktian negative  wetelijke atau  sering  di  sebut asas  ( beyond  reasonable  doubt) dimana  yang membuktikan  kesalahan  terdakwa  adalah  jaksa penuntut  umum  dan  bukan  terdakwa,  sehingga seringkali  jaksa  sulit  untuk  membuktikan  kesalahan terdakwa.  Sedangkan  dari  aspek  pemidanaanya, penjatuhan  hukuman  yang  begitu  sangat  rendah kepada pelaku sehingga hal tersebut tidak menimbulkan  efek  jera.  Sampai  saat  ini,  ekspektasi publik  untuk  memerangi  korupsi  belum  diimbangi dengan  kinerja  para  penegak  hukum.  Tetapi  harus kita  akui  bahwa  para  penegak  hukum  dihadapkan dengan  berbagai  kendala  termasuk  begitu  sulitnya proses  pembuktian.
Pembuktian  yang  selama  ini  diakui  adalah negative wetelijke , di mana beban untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa ada pada  jaksa  penuntut  umum,  terdapat  dua  alat  bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, serta tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Proses  ini  sering  menyulitkan  proses  pembuktian perkara korupsi. Di dalam perkembangan mekanisme pembuktian  dewasa  ini,  oleh  pembuat  undang- undang  mulai  di  kenal  dan  di  adopsi  model pembuktian  terbalik,  di  mana  terdakwa  di  berikan beban  pembuktian.  Mendung  hitam  menyelimuti gerakan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  dalam kurun  waktu  lima  tahun  terakhir.  Keinginan  untuk membangun sistem dan
budaya  hukum  yang  demokratis  seakan  mimpi belaka. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme  (KKN)  yang  menjadi  amanat  reformasi, ternyata  gagal.  Korupsi  bukannya  berkurang  tetapi semakin merajalela. Lahirnya otonomi daerah sebagi koreksi dari sentralisme Orde Baru yang korup justru ikut  menyebarkan  praktek  korupsi  ini.  Sikap  dan tindakan  koruptif  muncul  dimana-mana,  baik  di eksekutif,  legislatif  maupun  judikatif.  Nyaris  tidak ada  ruang  lagi  yang  bersih  dari  KKN  di  negeri  ini. Tahun 2003 Indonesia menduduki peringkat ke enam terkorup di dunia versi Transparency International.
Proses  hukum  bagi  koruptor,  seringkali berujung  pada  dua  kutub  penyelesaian,  dihentikan penyidikan  atau  penuntutannya  oleh  kejaksaan  atau dibebaskan  di  pengadilan  oleh  hakim.  Banyak “koruptor”  yang  diperiksa  oleh  Kejaksaan  Agung malah dihadiahi Surat Perintah Penghentian Penyidikan  (SP3).  Bahkan  atas  nama  “kepastian hukum”  kel uar  Instruksi  Presiden  No.  8  tahun  2002 tentang kebijakan memaafkan para tersangka korupsi BLBI. Acapkali proses penegakan  hukum dilakukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, padahal UU No.  31  tahun  1999  memberikan  akses  bagi masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pencegahan dan  pemberantasan  korupsi.  Teori  penghukuman sebagai  balas  dendam  yang  diharapkan  melahirkan “efek  deternt” ,  telah  diterapkan  dengan  baik  oleh Kejaksaan  Agung.  Pembebasan  beberapa  terdakwa yang tersangkut
“kasus  Bank  Bali”  di pengadilan, berefek tercegahnya  terdakwa  lain  yang  belum  diadili  untuk diadili,  dihentikan  penuntutannya,  atau  di  SP3-kan oleh  Kejaksaan  Agung.  Ironis  memang.  Semestinya dengan  mengacu pada  “kasus  yang dibebaskan”  itu,
Kejaksaan  bisa  menggali  lagi  fakta  yang  dapat digunakan  untuk  menuntut  para  “koruptor”  yang belum  diadili,  bahkan  menggunakannya  untuk membuka kembali (melalui Peninjauan Kembali atau instrumen  hukum  lainnya)  perkara-perkara  yang terdakwanya dibebaskan pengadilan.
Fenomena  diatas  menandai  adanya  kondisi yang memprihatinkan antara lain: Pertama, Kebijakan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan  korupsi  tidak  berpengaruh  sama sekali, baik pada tingkah laku maupun pada kerugian negara.  Korupsi  semakin  transparan  terjadi  dimana- mana mengakibatkan kerugian negara terus bertambah  dari  tahun  ke  tahun.  Kedua,  Praktek penegakan hukum ( law enforcement ) yang dilaksanakan  hanya  normatif  dan lip  service saja. Koruptor dibawa ke pengadilan seolah-olah memenuhi tuntutan rasa keadilan dalam  masyarakat, tanpa  memperhitungkan  kualitas  teknis  dakwaan (tuntutan).  Akibatnya  menghasilkan  putusan  yang membebaskan  atau  putusan  yang  ringan  bagi  para terdakwa korupsi dibandingkan dengan  jumlah uang yang  milyaran  bahkan  triliunan  rupiah  yang diambilnya  dari  uang  negara.  Ketiga,  kebijakan penegakan hukum pemberantasan korupsi tanpa arah dan tujuan yang jelas. Aparat tidak kredibel sehingga tidak  menyurutkan  terjadinya  korupsi  itu  sendiri (tidak  punya efek  deternt )  malah  sebaliknya.  Dalam konteks  paradigma  penegakan  hukum  seperti  itulah “pemberantasan korupsi” ingin diletakkan. Pencegahan  dan  pemberantasan  korupsi  merupakan kerja  berkelanjutan  yang  tak  akan  pernah  selesai. Agar  terfokus  dan  dapat  mencapai  sasaran  yang diinginkan,  maka  dibutuhkan  visi,  misi  dan  sebuah strategi  yang  jelas. Oleh karena  itu penulisan  ilmiah ini  membahas  tentang  topik  Dilema  Penerapan Pembuktian  Terbalik  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi Di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ) dan  pendekatan  konseptual  ( konseptual  approach ), melalui  rentetan  penulisan  induktif.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui dilema
penerapan  pembuktian  terbalik  dalam  tindak  pidana korupsi di  indonesia  dan upaya penanggulangannya. Adapun  manfaat  yang  dapat  dirincikan  dalam penelitian  ini  antara  lain;  secara  teoritis,  dapat menambah pengetahuan serta memberikan konstribusi  yang  berarti  dan  bermanfaat  bagi pembangunan  Ilmu  Hukum  Pidana,  khususnya dalam  penerapan  pembuktian  terbalik  dalam  tindak pidana  korupsi.  Secara  praktis,  hasil  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  konstribusi  yang berarti  dan  bermanfaat  bagi  unsur  penegak  hukum dan pengiat anti korupsi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Landasan Hukum
Penulisan  ilmiah  dengan  topik  Dilema Penerapan  Pembuktian  Terbalik  Dalam  Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, menggunakan landasan hukum antara lain, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian Omkering  van het Bewijslat telah diadopsi dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Menurut undang-undang ini, pembuktian terbalik diberlakukan  pada  tindak  pidana  baru  tentang gratifikasi  (pemberian),  yang  berkaitan  dengan  suap (Pasal 12B ayat 1) dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga  berasal dari salah satu  tindak  pidana  dalam  Pasal  2,  Pasal  3,  Pasal  4, Pasal  13,  Pasal  14,  Pasal  15,  dan  Pasal  16  UU Nomor 31 Tahun 1999, serta Pasal 5 sampai Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini juga memerinci  pengertian  gratifikasi  secara  luas.  Jadi, pemberian seperti komisi, persenan, imbalan, hadiah, “upeti”,  bahkan  pungutan  liar,  bisa  masuk  dalam pengertian  tersebut.  Kalaupun  ada  bentuk  ataupun penafsiran  berbeda  tentang  gratifikasi,  penjelasan Pasal  12B  ayat  1  sudah  mengakomodasinya  dengan kata- kata “dan fasilitas lainnya.
Tetapi  apabila  kita  memperhatikan  secara cermat, ketentuan tersebut juga merupakan penyimpangan dari  sistem pembuktian konvensional yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana.  KUHAP  menentukan  bahwa  yang harus membuktikan kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut  umum  bukan  terdakwa.  Disamping  itu penerapan  pembuktian  terbalik  juga  merupakan penyimpangan  dari  asas  praduga  tidak  bersalah ( presumption  of  innocence ),  melalui  pembuktian terbalik terdakwa dianggap bersalah melakukan
tindak  pidana  korupsi  sampai  dapat  membuktikan sebaliknya.
Selain  itu,  Pasal  12B,  37,  37A,  38  Undang- undang  Nomor  20  tahun  2001  tersebut  juga bertentangan  dengan  Undang-undang  Nomor  12 Tahun  2005  tentang  Pengesahan  International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  (Kovenan Internasional  tentang  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik), Penggunakan  asas  pembuktian  terbalik,  dianggap melanggar hak-hak dasar seseorang. Terlebih jika hal tersebut  dikaitkan  dengan  asas presumption  of innocence atau  asas  praduga  tak  bersalah.  Dalam kovenan  internasional,  hal  tersebut  juga  telah dinyatakan  dalam  International  Covenant  on  Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi melalui  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak  Sipil  Dan  Politik).  Dalam  arti,  ICCPR tersebut  menjamin  sepenuhnya  hak  seseorang  untuk tidak  dinyatakan  bersalah  sebelum  terbukti  secara hukum  (non  self  incrimination).  Pasal  14  Ayat  (3) huruf  g  ICCPR  menyebutkan  bahwa,  “Dalam penentuan  tuduhan  pelanggaran  pidana  terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian  terhadap  diri  sendiri  atau  mengaku bersalah”.

## Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi
Asas  pembuktian  terbalik  adalah  sebuah aturan  hukum  yang  mengharuskan  seseorang  untuk membuktikan  kekayaan  yang  dimiliknya.  Seseorang yang  diduga  melakukan  korupsi  atau  suap  dapat membantah tuduhan  itu apabila  mampu  menunjukan bukti darimana asal kekayaanya.
Ada  satu  undang-undang  yang  khusus mengatur  tentang  tindak  pidana  korupsi  dengan memberikan  kekuasaan  penuh  kepada  institusi  KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi. Dan tentu saja  aturan  perundang-undangan  di  Indonesia  belum efektif  menjerat  koruptor.  Buktinya,  meskipun Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sudah bekerja  selama  lebih  dari  lima  tahun,  Indonesia masih menduduki peringkat pertama negara terkorup di  Asia  Tenggara.  dan  ini  merupakan  salah  satu prestasi  terburuk  yang  dilakukan  oleh  para  pejabat kita,  dan  anehnya  lagi  hal  ini  terus  dan  terus  di pertahankan secara regenerasi oleh para pejabat kita.
Tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu jenis  dari  berbagai  jenis  tindak  pidana.  pengertian korupsi,  menurut arti katanya  “korupsi” berasal d ari Bahasa  Latin  Corruptio  atau  Corruptus  yang  artinya busuk,  buruk,  bejat,  dapat  disuap,  menyimpang  dari kesucian, perkataan  yang  menghina atau memfitnah. Dalam  perkembangan  selanjutnya  kata  “korupsi” dalam  perbendaharaan  Bahasa  Indonesia  diartikan sebagai  perbuatan  curang  dan  dapat  disuap. Mengenai  pengertian  tindak  pidana  sendiri  sejak dulu telah banyak diciptakan oleh para sarjana, salah satunya yaitu yang diungkapkan oleh Prof. Muljatno dengan menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu : “Perbuatan  yan g  oleh  aturan  hukum  pidana  dilarang dan  diancam  dengan  pidana  barang  siapa  yang melanggar aturan tersebut”.
Istilah pembuktian terbalik telah dikenal  luas oleh masyarakat sebagai bahasa yang dengan mudah dapat  dicerna  pada  masalah  dan  salah  satu  solusi pemberantasan korupsi. Istilah ini sebenarnya kurang tepat,  dari  sisi  bahasa  dikenal  sebagai omkering  van het bewijslat atau reversal burden of proof yang bila diterjemahkan  secara  bebas  menjadi “pembalikan beban pembuktian” . Sebagai asas universal, memang akan menjadi  pengertian yang  bias  apabila diterjemahkan sebagai pembuktian terbalik.
Di  sini  ada  suatu  beban  pembuktian  yang diletakkan kepada salah satu pihak,  yang universalis terletak  pada  penuntut  umum.  Namun,  mengingat adanya sifat  kekhususan  yang  sangat  mendesak, beban  pembuktian  tersebut  diletakkan  tidak  lagi kepada  penuntut  umum  tetapi  kepada  terdakwa . Proses  pembalikan  beban  dalam  pembuktian  inilah yang  kemudian  dikenal  dengan  istilah “pembuktian terbalik”
Kalimat  tersebut  sungguh  tepat  karena  tanpa meletakan  kata  “beban”  maka  makna  yang  terjadi akan  berlainan.  Pembuktian  terbalik  tanpa  kata beban  dapat  ditafsirkan  tidak  adanya  beban pembuktian  dari  terdakwa  sehingga  secara  harfiah hanya melihat tata urutan alat bukti saja.

## Studi Perbandingan Dengan Negara Lain
Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda  politik  yang  harus  menjadi  prioritas  kabinet Indonesia  Bersatu.  Oleh  sebab  itu  sejak  mulainya pemerintahan  SBY  tanggal  20  Oktober  2004, Presiden menaruh perhatian dalam penanganan kasus korupsi.  Hal  ini  tercermin  dalam  pengungkapan beberapa  kasus  besar  antara  lain  tindak  lanjut pengungkapan kasus pembobolan bank
BNI  1946,  kasus  korupsi  di  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU),  kasus  illegal  logging,  kasus penyelundupan BBM Pertamina dan terakhir dugaan kasus korupsi di Mahkamah Agung
Namun demikian setelah satu tahun pemerintah  SBY,  tampaknya  upaya  pemberantasan korupsi masih terlalu sedikit dan terkesan berjalan di tempat.  Tidak  ada  seorangpun  yang  bisa  dituduh melakukannya  karena  pembuktian  korupsi  tidak menggunakan  asas  pembuktian  terbalik,  yaitu pembuktian  dengan  metode  pembuktian  yang mendalilkan  bahwa  pihak  yang  diduga  melakukan korupsi  harus  dapat  memberikan  bukti  kekayaan yang  dimilikinya  diperoleh  dengan  cara  yang  wajar. Metode  pembuktian  terbalik  akan  mempermudah penyidik  tindak  pidana  korupsi  dalam  menghadapi para  koruptor  yang  dengan  menyewa  pengacara tangguh  berupaya  mencari  celah  hukum  untuk menyatakan  bahwa  harta  kekayaannya  diperoleh dengan tidak melanggar hukum.
Lebih  parah  lagi  kalau  penegak  hukum  itu sendiri  telah  tercemar  korupsi.  Ini  merupakan lonceng  kematian  bagi  pemberantasan  korupsi, karena semua pilar negara mulai dari eksekutif pusat dan  pemerintah  daerah,  anggota  dewan  atau legislator pusat maupun daerah, dan penegak hukum termasuk  jaksa  dan  hakim  serta  aparat  keamanan tidak  ada  yang  "immune"  dari  korupsi.Faktor  inilah yang  membuat  setiap  upaya  pemberantasan  korupsi selalu menemui jalan buntu karena begitu kompleksnya  permasalahan  korupsi  di  Indonesia. Hal  yang  tampak  sepele  namun  menyolok  adalah tidak  adanya  perubahan  di  sektor  pelayanan  publik. Contoh  sederhana  pengurusan  KTP  masih  dipungut biaya  dan  waktunya  lama.  Biaya  administrasi  untuk mengurus  perijinan  tidak  seragam  dan  biaya  yang dikeluarkan  berbeda  jauh  dengan  apa  yang  tertera pada aturan tertulis.
Informasi  tentang  aturan  dan  pelaksanaan  selalu asimetris,  sehingga  ada  peraturan  yang  pelaksanaannya tidak  seragam  atau  ditutupi  seperti  misalnya  kebijakan pembebasan  fiskal  bagi  pemegang  paspor  RI  yang mempunyai  permanent  resident  ataupun  berdomisili  di luar negeri tidak dengan mudah dilaksanakan di lapangan.
Tidak  ada  sense  of  crisis  dari  para  pejabat pemerintah,  yang  justru  berlomba-lomba  mengejar penampilan  fisik  baik  kelembagaan  maupun  individu ketimbang memprioritaskan penanganan pelayanan publik.  Sudah  menjadi  rahasia  umum  bahwa  fungsi pengawasan  baik  internal  lembaga  pemerintah  dalam bentuk  Inspektorat  Jenderal  maupun  eksternal  berupa Badan Pemeriksa
Keuangan dan  Badan  Pengawas  Keuangan  dan Pembangunan hanyalah kosmetik dari sebuah sistem pemerintahan.  Bahkan  ada  kecenderungan  fungsi pengawasan ini menjadi mubazir pada saat tidak ada kewenangan eksekutorial dari putusannya.
Pembentukan berbagai komisi seperti Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  Komisi  Kepolisian, Komisi  Kejaksaan  dan  Komisi  Judisial  tidaklah memberikan  efek  siginifikan  bagi  pemberantasan korupsi.  Hanya  KPK  yang  mulai  menunjukkan kinerjanya  sejak  pemerintahan  SBY.  Padahal lembaga  pemberantas  korupsi  telah  ada  pada  masa pemerintahan  Presiden  sebelumnya  dengan  nama Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara  (KPKN).  Pemberantasan  korupsi  menjadi semakin kompleks karena seiring dengan berjalannya waktu para pihak yang telah mendapatkan kekayaan pada masa Orde Baru dengan cara  yang  melawan  hak  rakyat,  kembali  masuk  ke arena  publik  baik  melalui  lembaga  formal  seperti partai  politik  dan  lembaga  sosial  maupun  melalui jalur  bisnis.  Kesulitannya  adalah  bahwa  korupsi  di Indonesia sudah begitu kompleks, tidak hanya terjadi di  kalangan  pemerintah  tepai  sudah  merambah  ke seluruh  lapisan  masyarakat.Tidaklah  mengherankan apabila  seorang  tukang  parkir  saja  sudah  menjadi agen  dari  korupsi  struktural  yang  menjadi  ujung tombak  dalam  pengumpulan  uang  parkir  yang kabarnya selalu menguap.
Aparatur pemerintah sebagai motor penggerak pembangunan sudah sedemikian terbebani dengan  korupsi  ini  sehingga  tidak  satupun  dari institusi  negara  yang  mempunyai  standar  minimal pelayanan  publik  yang  memadai.  Bahkan  di beberapa  instansi  pemerintah,  prosedur  perijinan bukan  menjadi  bentuk  pelayanan  publik  tetapi menjadi  ladang  untuk  memungut  dana  secara melanggar hukum.
Banyak  faktor  yang  melingkari  diantaranya ialah:  Pertama,  nihilnya  budaya  rasa  malu  korupsi, padahal  malu  merupakan  terapi  psikologis  untuk menurunkan  derajat  korupsi.  Semakin  tinggi  rasa malu  seseorang  semakin  tinggi  pula  tingkat  kontrol psikologis  untuk  takut  korupsi.  Dalam  hal  ini  kita dapat belajar dari budaya Jepang yang mengunggulkan  budaya  rasa  malu  sebagai  cara mengangkat  derajat  bangsa  menjadi  bangsa  yang unggul  di  atas  bangsa-bangsa  yang  lain.  Menurut laporan  News  Week  pada  tahun  2002  yang  lalu sedikitnya  30.000  orang  Jepang  mati  dengan  jalan bunuh  diri  dan  diduga  keras  penyebab  tingginya angka itu adalah faktor "malu".
Kedua,  lemahnya  sanksi  moral  di  tengah masyarakat terhadap koruptor. Tengoklah, realitas di masyarakat  para  koruptor  kakap  justru  dipuji  dan ditokohkan  dalam  masyarakat.  Bagaimana  tidak, karena  koruptor  biasanya  dermawan  di  tengah masyarakat,  dari  donatur  terbesar  tempat  ibadah, donatur  utama  panti  asuhan,  donatur  tetap  perayaan sosial di lingkungannya dan lain-lain. Artinya di satu sisi  masyarakat  membenci  korupsi,  tapi  di  sisi  yang lain  mereka  amat  menghargai,  menghormati  bahkan membutuhkan  koruptor.  Tak  kalah  pentingnya  para koruptor  di  tengah  masyarakat  pada  umumnya teramat lihai menarik simpati.
Dalam konteks budaya sesungguhnya masyarakat  kita  munafik  dan  penuh  pertimbangan moral  dalam  memberi  sanksi  sosial.  Seandainya masyarakat  kita  adalah  masyarakat  yang  tidak munafik,  sudah  barang  pasti  tidak  akan  menerima uluran  tangan  dan  bantuan  dari  para  koruptor, bahkan mengisolirnya dari pergaulan sosial.
Sanksi  sosial  yang  tampak  sederhana  ini dipastikan akan mampu mengeliminir dan meminimalisir  perilaku  takut  korupsi.  Untuk menumbuh  kembangkan  rasa  malu  korupsi  budaya dapat  diwujudkan  dalam  bentuk  yang  sederhana, yakni:  perlunya  mewujudkan  budaya  solidaritas  anti korupsi  sebagai  bentuk  rasa  cinta  negara  Indonesia (nasionalisme)  agaknya  kita  perlu  menggelorakan slogan-slogan  reflektif  anti  korupsi  misalnya: "koruptor tak nasionalis", "koruptor adalah penjajah",  "koruptor  adalah  teroris",  "koruptor  tidak beriman" dan lain-lain.
Sebagai  bahan  perbandingan  banyak  sekali kebiasaan  kerja  masyarakat  Jepang  yang  dapat dijadikan  bahan  kajian  untuk  menumbuhkan  etos kerja yang anti korupsi. Salah satunya adalah budaya "Hansei"  yang  terungkap  dalam  perilaku  dan perkataan "Sumimasen" dan "Gomenasai". Perkataan ini  selalu  diucapkan  orang  Jepang  apabila  telah melakukan  suatu  tindakan  yang  dianggapnya merugikan  orang  lain  atau  melakukan  kesalahan. Makna  yang  terkandung  didalamnya  suatu  bentuk self-retrospection;  yang  menguji  diri  sendiri  apakah sudah  berbuat  yang  sesuai  dengan  aturan  dan diakhiri  dengan  keinginan  kuat  untuk  tidak melakukan  hal  yang  sama  di  kemudian  hari.Wujud dari  budaya  Hansei  ini  jelas  terungkap  dalam kehidupan  sehari-hari  di  segala  sektor  masyarakat termasuk  dalam  bidang  pemerintahan.  Menurut hemat  penulis  budaya  Hansei  ini  adalah  salah  satu alasan mengapa pemerintahan PM Koizumi melakukan proses reformasi pemerintahan
yang  salah  satunya  sangat  terkenal  yaitu  postal privatization.
PM Koizumi konsisten dengan janji kampanye  untuk  melakukan  perubahan  meskipun dengan  resiko  terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja di  sektor  yang  telah  lama  menjadi  mesin  uang pemerintah.  Untuk  itu  PM  Koizumi  segera merombak kabinetnya setelah memenangkan Pemilu yang  dipercepat  11  September  lalu.  Belajar  dari pengalaman  Jepang  tersebut  mungkinkah  Indonesia melakukan  terobosan  dengan  menumbuhkan  etos kerja  baru  dalam  menjalankan  aktivitas  baik  di sektor pemerintahan maupun sektor swasta.
Banyak  pihak  yang  mengatakan  bangsa Indonesia menjadi bangsa pemalas karena sejak kecil kita  diberi  cerita  bahwa  Indonesia  adalah  negara yang  kaya  raya  dan  makmur  sentosa.  Sedangkan  di Jepang  sejak  dari  kecil  penduduknya  diberitahu bahwa  negeri  Jepang  miskin  dan  tidak  mempunyai kekayaan  alam,  sehingga  sejak  kecil  mereka  dididik untuk  bekerja  keras  untuk  bisa  hidup.  Bahkan celakanya lagi ada pejabat di zaman Orde Baru yang mengatakan  bahwa  rakyat  Indonesia  belum  mampu mengurus diri sendiri, tapi tidak diberikan pendidikan  yang  memadai.  Jadi  rakyat  yang  bodoh merupakan  keuntungan  karena  tidak  akan  berfikir dan mencari kebenaran.

## Kondisi Faktual Di Indonesia
Penerapan  beban  pembuktian  terbalik  dalam tindak  pidana  pencucian  uang  patut  diberlakukan  di Indonesia sebagai tindak lanjut dari pasal 77 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang  yang berbunyi “untuk kepentingan  pemeriksaan  disidang  pengadilan, terdakwa  wajib  membuktikan  harta  kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.” Jikalau  kita mengimplementasikan  pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI Tahun  1945  yang  menegaskan  bahwa  Indonesia adalah Negara Hukum, artinya dalam konsep negara hukum,  supremasi  hukum  harus  dijunjung  tinggi  di Negara  ini.  Maka  dari  itulah  mengapa  dirasa  perlu menerapkan  sistem  beban  pembuktian  terbalik  ini dalam tindak pidana pencucian uang khususnya. Dan jika  ditinjau  dari  aspek  pasal  35  UU  No.  8  Tahun 2010  yang  menyatakan  bahwa  “ yaitu  jika  terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya,  maka  terdakwa  dapat  dipersalahkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang”.
Fransiskus Dodi , Dilema Penerapan Pembuktian Terbalik 35
Dalam  hal  ini  terlihat  begitu  pentingnya penerapan  sistem  pembuktian  secara  terbalik.Sistem beban pembuktian terbalik sudah diterapkan pertama kali  di  Indonesia  diterapkan  di  pengadilan  negeri Jakarta  selatan,  yaitu  kepada  bekas  pejabat  Kantor Pajak  dan  Bappenas,  Bahasyim  Assifie.  Dalam proses terssebut, Bahasyim Assifie diminta membuktikan  keabsahan  hartanya  yang  dia  sebut hasil  dari  berbagai  usaha.  Bahasyim  memang menunjukan  berbagai  dokumen  yang  ia  katakana sebagai  hasil  dari  usahanya  sendiri.  Namun  majelis hakim  tidak  mengakui  seluruh  bukti  tersebut  karena tidak  sah  menurut  hukum.  Akhirnya  bahasyim divonis hukuman penjara selama 10 tahun, ditambah denda  Rp.250  juta  subside  3  bulan  kurungan. Hartanya  pun  yang  senilai  Rp.  60,9  miliar  ditambah 681.147  dollar  AS  dirampas  untuk  Negara  karena terbukti merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.
Dari  kasus  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  konsekuensi  logis  beban  pembuktian  terbalik tidak  bersinggungan  dengan  pelanggaran  hak  asasi manusia,  ketentuan  hukum  acara  pidana  khususnya tentang  asas  praduga  tak  bersalah,  asas  tidak mempersalahkan  diri  sendiri,  asas  hak  untuk  diam, hukum  pidana  materiil  serta  instrumen  hukum internasional. Hal ini dikarenakan beban pembuktian terbalik  dalam  tindak  pidana  pencucian  ini  hanya dapat  dilakukan  terhadap  harta  kekayaan  pelaku pencucian uang, sehingga titik beratnya hanya untuk memaksimalkan  pengembalian  harta  Negara  dari hasil  pencucian  uang  oleh  pelaku  tindak  pidana pencucian uang.
Dalam  hal  ini  kita  harus  tahu  bahwa  dalam hukum  acara  pidana  kita  tidak  mengenal  sistem beban pembuktian terbalik. Hal ini jelas diatur dalam UU  No.8  Tahun  1981  mengenai  KUHAP,  yang dimana  beban  pembuktian  hanya  dilimpahkan kepada  pihak  penuntut  umum.  Dan  dalam  hal  ini, terdakwa  tidak  di  bebani  kewajiban  pembuktian, yang sudah jelas tercantum dalam pasal 66 KUHAP. Namun  demikian,  yang  harus  kita  perhatikan  lebih lanjut  bahwa  di  dalam  hukum  pidana  kita  mengenal asas lex  specialis  derogate  legi  generalis yang tercantum  dalam  pasal  63  ayat  (2)  KUHP  yang menyatakan  bahwa  jika  suatu  perbuatan  masuk dalam suatu aturan pidana yang khusus, maka hanya yang  khusus  itulah  yang  diterapkan.  Jadi  jika  kita tinjau  dari  aspek  ini,  dapat  kita  simpulkan  bahwa pelaksanaan beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang itu dapat di implementasikan, karena sudah
jelas  ada  payung  hukum  yang  mengaturnya. Faktanya di Indonesia  yang sering diterapkan dalam proses  pembuktian  dalam  peradilan  pidana  yaitu teori  jalan  tengah  yakni  gabungan  dari  teori berdasarkan  undang-undang  dan  teori  berdasarkan keyakinan  hakim,  beban  pembuktian  terbalik  itu sudah  di  terapkan  dan  sangat  dibutuhkan  dalam upaya  pembuktian  terhadap  pelaku  pencucian  uang, dikarenakan  jika  ditinjau  dalam  tindak  pidana pencucian  uang  beban  pembuktian  terbalik  adalah sebuah  solusi  konkrit  yang  sangat  membantu  dalam pembuktian  dan  juga  dalam  upaya  memaksimalkan penyelamatan  asset  Negara  yang  diprivatisasi  lewat pencucian uang.
Kajian  Dilema  Penerapan  Pembuktian  Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
Antara  kemauan  dan  kenyataan  bak  jauh panggang  dari  api.  Pepatah  itu  layak  ditujukan kepada  upaya  pemerintah  dan  Komisi  III  DPR  RI yang  telah  memasukkan  ketentuan  pembuktian terbalik  dalam  Undang-Undang  (UU)  RI  Nomor  8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pusat Pelaporan dan Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  telah memasuki usia sembilan tahun. Sejak pembentukannya  efektivitas  UU  tersebut  masih mandul  karena  dari  laporan  ratusan  ribu  transaksi keuangan  mencurigakan  (TKM),  sampai  saat  ini tidak lebih dari tiga puluh perkara yang telah diputus pengadilan.
Sungguh sangat memprihatinkan jika kemauan  politik  pemerintah  dengan  UU  tersebut tidak  ditindaklanjuti  sungguh-sungguh  oleh  aparatur penegak  hukum.  Pada  draf  awal  RUU  Pencucian Uang,  penulis  telah  memasukkan  pembentukan Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang,tetapi wakil pemerintah ketika itu menolak dan sepakat  dengan  DPR  RI  untuk  hanya  membentuk PPATK.  Sesal  kemudian  tidak  ada  gunanya. Demikian  pepatah  yang  pas  terhadap  sikap pemerintah dan anggota parlemen tersebut. Mandulnya  efektivitas  undang-undang  tersebut antara  lain  disebabkan  ketiadaan  komisi  yang diharapkan dapat efektif mencegah dan memberantas pencucian  uang.  Selain  itu,  terdapat  pula  kekeliruan dalam  merumuskan  ketentuan  pembuktian  terbalik tercantum  dalam  Pasal  77  dan  78  UU  RI  Nomor  8 Tahun  2010.  Pasal  77  UU  tersebut  menentukan bahwa  hakim  memerintahkan  terdakwa  untuk membuktikan  bahwa  harta  kekayaannya  bukan berasal  dari  tindak  pidana.  Rumusan  ketentuan tersebut menyiratkan beberapa hal.
Pertama,  pembuktian  terbalik  tentang  harta kekayaan  terdakwa  masih  dihubungkan  dengan tindak  pidana  asal  ( predicate  offense )  atau  fokus pada  perbuatan  terdakwa  ( daadstraafrecht ).  Kedua, rumusan  ketentuan  pembuktian  terbalik  dalam  pasal tersebut  dalam  praktik  tidak  dapat  dilakukan  tanpa terlebih  dulu  tindak  pidana  asal  dimuat  dalam tuntutan pidana penuntut umum. Ketiga, keberhasilan  pembuktian  terbalik  dalam  UU  Nomor 8  Tahun  2010  sangat  bergantung  pada  pembuktian tindak  pidana  asalnya  sekalipun  ketentuan  Pasal  68 UU Nomor 8 Tahun 2010 menegaskan bahwa untuk pembuktian  tindak  pidana  pencucian  uang  tidak harus dibuktikan terlebih dulu tindak pidana asalnya.
Merujuk  pada  ketentuan  Pasal  77  dan  Pasal 78  UU  Nomor  8  Tahun  2010  dalam  praktiknya hakim  tidak  dapat  memerintahkan  pembuktian terbalik  terhadap  terdakwa  jika  tidak  terkait  dengan dugaan  terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana asalnya.  Rumusan  ketentuan  pembuktian  terbalik dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 sangat jauh berbeda dengan  bunyi  ketentuan  Pasal  31  ayat  8  Konvensi PBB Antikorupsi 2003 yang fokus pada perampasan aset terdakwa saja tidak harus perlu menghubungkannya dengan tindak pidana asal.Pasal 31  ayat  8  Konvensi  PBB  Antikorupsi  200  berbunyi: ” Each  state  party  may  consider  the  possibility  of requiring  that  an  offender  demonstrate  the  lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation .” Lalu diperkuat Pasal 20 yang berbunyi:  ” Each  state  party  shall  consider...as  a criminal offence,when committed intentionally, illicit enrichment,  that  is,  a  significant  increase  in  the assets  of  a  public  official  that  he  or  she  cannot reasonably  explain  in  relation  to  his  or  her  lawful income ”.
Kata  kunci  kedua  ketentuan  konvensi tersebut  adalah  terdakwa  harus  membuktikan  asal- usul harta kekayaannya yang melebihi penghasilannya  yang  sah,bukan  ada  atau  tidak adanya  keterkaitan  antara  harta  kekayaan  terdakwa dan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukannya.  Jika pembentuk  Nomor  8  Tahun  2010  memahami sungguh-sungguh  semangat,  jiwa,  serta  makna  di balik  Pasal  31  ayat  8  dan  Pasal  20  Konvensi  PBB Antikorupsi,  dapat  dipastikan  UU  Nomor  8  Tahun 2010  menjadi  sarana  hukum  yang  andal  dalam menyelamatkan keuangan negara secara signifikan.
Sistem  hukum  pidana  Indonesia  sampai  saat ini  belum  mengakui  harta  kekayaan  terdakwa merupakan subjek hukum pidana tersendiri terlepas
dari status hukum seseorang selaku terdakwa. Untuk mewujudkan  gagasan  tersebut,  terdapat  dua  opsi. Pertama,  harta  kekayaan  terdakwa  perlu  diakui sebagai  subjek  hukum  pidana  dalam  sistem  hukum pidana  Indonesia,  di  samping  orang  perorangan  dan korporasi  yang  bertujuan  memperoleh  keuntungan finansial atau berhubungan dengan keuangan negara.
Kedua, mengutamakan sanksi pidana perampasan  aset  terdakwa  atau  korporasi  sebagai pidana pokok di samping pidana penjara atau pidana denda. Konsekuensi kedua opsi tersebut, perampasan harta  kekayaan  terdakwa  harus  ditempatkan  sebagai tindak  pidana  pokok – tidak  lagi  sebagai  pidana tambahan.  Saya  usulkan  agar  ketentuan  pidana dalam UU Antikorupsi dan UU Antipencucian Uang dimasukkan  ketentuan  pidana  perampasan  aset kejahatan. Tampaknya usulan tersebut dapat diwujudkan  jika  RUU  Perampasan  Aset  Tindak Pidana  yang  telah  dipersiapkan  pemerintah  segera diundangkan  sehingga  dapat  mewujudkan  upaya pemiskinan dalam kasus korupsi.
Dalam  perkara  pidana  pengaturan masalah sistem  pembuktian  sesungguhnya  sangatlah  jelas. Sistem  ini  mengatur  suatu  proses  terjadi  dan bekerjanya  alat  bukti  untuk  selanjutnya  dilakukan suatu  persesuaian  dengan  perbuatan  materiil  yang dilakukan  terdakwa,  untuk  pada  akhirnya  ditarik kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.
Berdasarkan  teori  dan  alat  bukti  menurut Hukum  Pidana  Formal  diatur  pada  Bab  XVI  bagian keempat  pasal  183  sampai  pasal  232  KUHAP.  Pada KUHAP, sistem pembuktian hukum pidana menganut pendekatan
Pembuktian
Negatif berdasarkan  undang-undang  atau Negatief  Wettelijk Overtuiging .  Dengan  dasar  teori  Negatief  Wettelijk Overtuiging  ini,  hakim  dapat  menjatuhkan  suatu pidana  kepada  terdakwa  berdasarkan  keyakinan (Hakim)  dengan  alat  bukti  yang  sah  berdasarkan undang-undang  dengan  didasari  minimum  2  (dua) alat  bukti  sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  183 KUHAP,  yaitu  : “Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila  ia  dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia memperoleh  keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang bersalah  melakukannya” Sedang  yang  dimaksud dengan 2
alat  bukti  yang  sah  haruslah  memperhatikan  tata urutan alat bukti menurut pasal 184 KUHAP, yaitu :
1) Keterangan saksi
2) Keterangan ahli 3) Bukti  Surat.
4) Bukti  Petunjuk 5) Keterangan terdakwa Dalam sistem Hukum Pidana Formil Indonesia,  khususnya  KUHAP,  sudah  dimaklumi bahwa  beban  pembuktian  ada  atau  tidaknya  pidana yang dilakukan terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Pasal  137  KUHAP  menyebutkan  : “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun  yang  didakwa  melakukan  suatu  tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.”
Bagaimana  dengan  kasus  Tindak  Pidana Korupsi  (TPK)?  TPK  merupakan  pengecualian  dan memiliki  sifat khusus  yang berkaitan dengan Hakim Pidana  Materiil  maupun  Formil.  Masalah  beban pembuktian,  sebagai  bahagian  dari  hukum  pidana formil  mengalami  perubahaan  paradigma  sejak diberlakukan  Undang-undang  No.  3 tahun  1971  dan Undang-undang no 31 tahun 1999.
Dalam pasal 17 Undang-Undang No. 3 tahun 1971  ayat  1,2,3,4  menunjukkan  beban  pembuktian dalam perkara TPK mengalami perubahan paradigma  baru.  Di  sini  terjadi  pergeseran  beban pembuktian  atau shifting  of  burden  of  proof belum mengarah  pada reversal  of  burden  of  proof (pembalikan beban pembuktian sebagaimana anggapan  masyarakat  hukum  pidana  terdahulu). Memang  terdakwa  dapat  membuktikan  bahwa  ia tidak melakukan tindak pidana setelah diperkenankan  hakim,  namun  hal  ini  tidak  bersifat imperatif artinya apabila terdakwa tidak mempergunakan  kesempatan  ini  justru  memperkuat dugaan  jaksa  penuntut  umum.  Dalam  Undang- undang  No.  31  tahun  1999  aturan  tentang  beban pembuktian  terdapat  pada  pasal  37.  Sistem pembalikan beban pembuktian dalam kedua undang- undang  ini  masih  terbatas  karena  masih  menunjuk peran  Jaksa  penuntut  umum  memiliki  kewajiban membuktikan kesalahannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  penerapan asas  pembuktian  terbalik  dalam  tindak  pidana korupsi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Masalah Yuridis :
a) Hukum  Acara  Pidana  digunakan  dalam proses  kejahatan  korupsi,  khususnya  dalam hal pembuktian adalah UU no 8 Tahun 1981, Undang-undang tersebut tidak mengenal asas pembuktian  terbalik  hal  ini  terbuki  dari uraian diatas.
b) Asas ini sangat menusuk Hak Asasi Manusia apabila  dikaitkan  dengan  asas  “ Presumption Of  Innocence ”  atau  asas  praduga  tak bersalah.  Asas  ini  menghendaki  apapun status  pelaku  kejahatan  baik  tersangka maupun  terdakwa  apabila  hakim  belum menjatuhkan  putusan  terbukti  bersalah  maka dia tidak patut untuk dipersalahkan.
c) Merupakan penyimpangan dari Pasal 14 Ayat (3)  huruf  g  Kovensi  Internasional  tentang Hak-Hak  Sipil  dan  Politik,  yang  telah diratifikasi  dengan  Undang-undang  Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Rights  (Kovenan  Internasional  tentang  Hak- Hak  Sipil  dan  Politik),  yang  menyebutkan :“ Dalam  penentuan  tuduhan  pelanggaran pidana  terhadapnya,  setiap  orang  berhak untuk  tidak  dipaksa  memberikan  kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah .”
2. Masalah  di  Lapangan  (Kemungkinan  yg  Terjadi di lapangan ) :
a) Kemungkinan  Proses  Hukum  bagi  semua Pegawai  PNS,karena  logikanya  kita  sudah mengetahui berapa jumlah gaji yang diterima oleh  seorang  PNS  beserta  dengan  tunjangan- tunjangannya,jika  disinkronisasikan  dengan beban yang dikeluarkan akan tidak sebanding dengan pendapatannya tersebut.misalnya mempunyai  anak  yang  kuliah  diluar  negeri dan  butuh  uang  yg  benyak.Tentu  ini  akan sulit  untuk  dipertanggung  jawakan.  (Hotman Sitompul.SH)
b) Kemungkinan  terjadinya  penyuapan  kepada aparat penegak Hukum,karena beban pembuktian yang diserahkan kepada tersangka/terdakwa sendiri. (Mahfud.MD)
c) Proses  penanganan  perkara  yang  sangat lambat,karena  akan  berbenturan  dengan privasi.
3. Pembuktian  kasus  korupsi  baik  di  Indonesia maupun  di  beberapa  negara  asing  memang dirasakan teramat pelik. Khusus untuk Indonesia, kepelikan tersebut di samping proses penegakannya juga dikarenakan kebijakan legislasi pembuatan undang-undang yang produknya masih dapat bersifat multi- interpretasi,  sehingga  relatif  banyak  ditemukan beberapa  kelemahan  di  dalamnya.  Salah  satu contoh adalah UU Nomor 31 Tahun 1999  jo UU Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi.  Dalam  ketentuan undang-undang  itu  disebutkan  tindak  pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa ( extra  ordinary  crime )  sehingga  diperlukan tindakan  yang  luar  biasa  pula  ( extra  ordinary measures ).

## DAFTAR PUSTAKA
Barrust,  Firman.  2011.  Sistem  pembuktian  terbalik dalam tindak pidan
korupsi.
http://barrustrecht.blogspot.com/2011/06/sist em-pembuktian-terbalik-dalam-
tindak_28.html. 22 Juni 2014.
Budisan. 2012. Dilema pembuktian terbalik pencucian uang. http://budisansblog.blogspot.com/2012/03/dil ema-pembuktian-terbalik-pencucian.html.  22
Juni 2014
Lilik  Mulyadi,  2000, Tindak  Pidana  Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses
Penyidikan,  Penuntutan,  Peradilan  serta Upaya  Hukumnya  Menurut  Undang-Undang No.  31  Tahun  1999), Citra  Aditya  Bhakti,
Bandung Mugirahardjo . 1997. Korupsi Dalam Menyongsong  Era  Liberalisasi .  Suara Pembaruan Online.
Seno  Adji. Menuju  UU  Tindak  Pidana  Korupsi yang  Efektif ,  Kompas  Online,  http  www kompas com/9709/25/OPINIl menu html Rosidin,  Ayib.  2011. Pentingnya  asas  pembuktian terbalik.
http://ajhieb.blogspot.com/2011/03/pentingny a-asas-pembuktian-terbalik.html. 19 Juni
2014.
Rudini.  2010. Dilemma  penerapan  asas  pembuktian terbalik omkering van het bewijslat. https://rudini76ban.wordpress.com/2010/08/2
7/dilema-penerapan-asas-pembuktian- terbalik-omkering-van-het-bewijslat/.  19  Juni
2014. Silalahi. 1997. Tak Perlu Dibentuk Badan Antikorupsi .  Kompas  Online,  http:.//www- kompas.com/9706/23/POLITIK/tak-html
Sulistyadi,  happy .  2011. Pembuktian  terbalik  dan good governance.
http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/02
/28/pembuktian-terbalik-dan-good- governance. 21 Juni 2014.
Wasingatu  Zakiah,  2001,  Penegakan  Hukum Undang-Undang Korupsi, Makalah, Jakarta Wibisono,  sonny.  2011. Menjerat  koruptor  dengan asas pembuktian terbalik.
http://www.transparansi.or.id/artikel/menjerat -koruptor-dengan-asas-pembuktian-terbalik. 19 Juni 2014.
Fransiskus Dodi , Dilema Penerapan Pembuktian Terbalik 39
UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK (KAJIAN PENDEKATAN SOSIOLOGI)

## Antonius Erwandi

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

## ABSTRAK
Kekerasan  terhadap  anak  merupakan  masalah  sosial  yang  harus  mendapat  perhatian  bagi  semua pihak,  oleh  karenanya  diperlukan  adanya  pemikiran  terhadap  upaya  pencegahan  agar  tingkat  perilaku kekerasan  terhadap  anak  dapat  di  minimalisir  khususnya  dalam  jangka  waktu  yang  panjang.  Pendekatan normatif  memberikan  pemahaman  kepadda  masyarakat  dan  bertujuan  menimbulkan  efek  jera  sedangkan pendekatan  sosiologi  atau  budaya  bertujuan  membangun  suatu  budaya  menghargai  keberadaaan  anak-anak didalam  lingkungan  sosial  yang  wujudnya  melalui  internalisasi  nilai-nilai  budaya  yang  positif  kepada anggota keluarga sejak usia dini.  Kedua pendekatan tersebut akan lebih efektif jika dapat di jalankan secara bersamaan oleh penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat.
Kata Kunci ; Upaya, Pencegahan, kekerasan, Anak.

## PENDAHULUAN
Anak-anak  merupakan  harapan  bagi  orang tua  dan  juga  harapan  bagi  bangsa  dan  negara  pada masa-masa  yang  akan  datang,  ancaman  terhadap keberadaan anak-anak tentunya menjadi kekhawatiran setiap masyarakat umumnya dan orang tua  pada  khususnya,  dinamika  demikian  sudah mengarah  pada  suatu  ketidakpercayaan  sosial masyarakat  terhadap  lingkungan  dimanapun  anak- anak tersebut berada. Kekerasan terhadap anak kerap terjadi  dan  dapat  terjadi  dimanapun  baik  dalam keluarga  maupun  dilingkungan  sosialnya.  Dinamika terjadinya  kekerasan  terhadap  anak  yang  semakin meningkat  sebagaimana  data  yang  dikemukakan Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  Indonesia (dalam  Kompas.com)  yaitu  laporan  yang  diterima Komnas  PA,  di  kawasan  Jabodetabek  pada  2010 mencapai 2.046 kasus. Laporan kekerasan pada anak tahun  2011  naik  menjadi  2.462  kasus.  Pada  Tahun 2012  naik  lagi  menjadi  2.626  kasus  dan  pada  2013 melonjak  menjadi 3.339 kasus. ”Bahkan, dal am tiga bulan  pertama  2014,  KPAI  menerima  252  laporan ke kerasan pada anak,” . Laporan kekerasan pada anak yang  masuk  ke  Komnas  Perlindungan  Anak didominasi kejahatan seksual  yang dari 2010 hingga 2014 angkanya
berkisar  42-62  persen.  Melihat  kondisi  tersebut menurut  KPAI  sudah  sangat  memperihatinkan  dan bahkan sudah memasuki kondisi darurat.
Mencermati  laporan  kekerasan  terhadap kalangan  anak-anak  yang  semakin  meningkat tersebut  tentunya  menjadi  pertanyaan  bagi  kita apakah yang menyebabkan fenomena tersebut terjadi dan  faktor  apakah  yang  menjadi  penyebabnya?. Secara  umum  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa kekerasan terhadap anak tidak terlepas dari pengaruh perkembangan dinamika masyarakat seperti meluasnya akses  informasi dan  meluasnya teknologi komunikasi  yang  semakin  modern.  Pada  sisi  lain masuknya  arus  informasi  dan  pesatnya  teknologi yang  sangat  cepat  akan  sangat  mempengaruhi  cara pandang  dan  perilaku  masyarakat  dilain  pihak. Dalam  konteks  yang  demikian  tentunya  diperlukan berbagai  ide  dan  pemahaman  serta  solusi  baik  yang bersifat  jangka  panjang  maupun  jangka  pendek, sesungguhnya  banyak  aspek  yang  dapat  dikaji  dan dikemukakan  agar  kekerasan  terhadap  anak  dapat diminimalisir  dalam  hal  ini  ingin  dikemukakan upaya  yang  sifatnya  lebih  pada  upaya  pencegahan atau preventif.

## KAJIAN LITERATUR
Pada  hakekatnya  manusia  tidak  dapat dipisahkan dengan lingkungan sosial karena di dalam lingkungan sosial manusia akan mengalami berbagai perkembangan melalui penyesuaian-penyesuaian terhadap  situasi  sosial.  Keberadaan  manusia  dan lingkungan  sama  halnya  dengan  kebudayaan  dan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan antara  yang satu  dengan  yang  lain.  Oleh  karena  itu  masyarakat sering  dikatakan  bersifat  dinamis  karena  mengalami perubahan-perubahan secara terus menerus. Mengikuti  dinamika  masyarakat  yang  cenderung mengalami  perubahan  tentunya  tidak  semua  bersifat positif  akan  tetapi  dapat  saja  menimbulkan  suatu dinamika  yang  mengarah  pada  kecenderungan negatif atau dalam istilah ilmu sosial disebut sebagai masalah sosial. Menurut Soetomo (2008 :1) masalah sosial  merupakan  suatu  fenomena  yang  mempunyai berbagai  dimensi,  karena  banyaknya  dimensi  yang terkandung  didalamnya,  mengakibatkan  hal  ini menjadi  objek  kajian.  Pada  umumnya  maslah  sosial ditafsirkan  sebagi  suatu  kondisi  yang  tidak diinginkan  oleh  sebagian  besar  masyarakat.  Hal  itu disebabkan karena gejala tersebut merupakan kondisi yang  tidak  sesuai  dengan  harapan  atau  tidak  sesuai dengan nilai, norma dan standar sosial yang berlaku. Lebh  dari  itu  dapat  dikatakan  bahwa  suatu  kondisi juga  dianggap  sebagai  masalah  sosial  karena menimbulkan  berbagai  penderitaan  dan  kerugian baik fisik maupun nonfisik.
Masalah  sosial  tidak  dapat  di  pisahkan dengan  konteks  lingkungan  sosial  demikian  juga sebaliknya bahwa lingkungan sosial akan menimbulkan  berbagai  permasalahan  di  masyarakat yang pada akhirnya menjadi masalah sosial. Sebagai ilustrasi munculnya kegiatan atau aktivitas
Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di masyarakat  pinggiran  sungai  yang  pada  hakekatnya melanggar  ketentuan  peraturan  lingkungan  hidup. Maraknya  PETI  di  masyarakat  karena  adanya masalah  sosial  yaitu  kemiskinan,  kemiskinan  di sebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang dapat  menyerap  tenaga  kerja.  Karena  kemiskinan tersebut    tentunya  pilihan  masyarakat  pada  upaya pemenuhan  kebutuhan  hidup  keluarga  dengan bekerja pada sektor yang dapat dikatakan melanggar peraturan  seperti  PETI.  Keberadaan  PETI  sendiri pada akhirnya menyebabkan pencemaran lingkungan atau ekologis dan pada akhirnya akan berakibat pada hilangnya keseimbangan alam. Keseimbangan alam
yang  kian  terancam  dapat  menimbulkan  berbagai permasalahan sosial seperti menurunya pengahasilan masyarakat  yang  mengandalkan  pendapatannya  dari hasil-hasil  perikanan.  Ilustrasi  tersebut  menunjukan sesungguhnya pengaruh yang akan muncul dari suatu sebab  tertentu  dan  akan  berdampak  jangka  panjang dan  ini  menjadi  sebuah  keterkaitan  yang  tidak kunjung  selesai  tanpa  adanya  kesadaran  bersama untuk  memutuskan  mata  rantai  dari  permasalahan sosial tersebut.
Sehubungan dengan tulisan ini dalam konteks kekerasan  terhadap  kalangan  anak-anak  juga  dapat disebabkan  dari  munculnya  masalah  sosial  di  dalam masyarakat, kuatnya arus perkembangan zaman yang tidak di ikuti dengan kesiapan sumber daya manusia dalam  menghadapi  setiap  persaingan  di  dalam berbagai  sektor  usaha  dan  prestasi  kerja  akan berdampak  pada  meningkatnya  jumlah  masyarakat yang  mengalami  keterpurukan  ekonomi,  pada  sisi lainnya  tuntutan  akan  kehidupan  yang  semakin tinggi dapat mendorong individu pada situasi depresi sosial,  perubahan  perilaku,  individualism  semakin menonjol  serta  menurunya  pemahaman  terhadap norma-norma  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat. Sejalan dengan  hal tersebut  menurut Listiani (dalam Abdullah  dkk,  2009  :116)  terdapat  kecenderungan melihat  peradaban  barat  sebagai  titik  akhir  evolusi sosial,  sebagai  puncak  millennium  kemajuan manusia, kemajuan yang memberikan arah perubahan struktur dan sistem masyarakat dan hal ini berkaitan  dengan  perkembangan  gaya  hidup  dan konsumsi.
Singkatnya kondisi demikian memberikan pengaruh pada kecenderungan perubahan  budaya  dan  lingkungan  sosial  dalam masyarakat dalam bertindak dan berperilaku.
Kekerasan dewasa ini sudah menjadi fenomena  sosial  yang  harus  mendapat  banyak perhatian  dari  berbagai  kalangan  karena  kekerasan umumnya  menyebabkan  kerugian  fisik  dan  nonfisik pada  orang  lain.  Demikian  juga  kekerasan  yang kerap  terjadi  pada  anak-anak  yang  akan  sangat membahayakan  masa  depan  anak  tersebut  dan bahkan  kehilangan  kehidupan  yang  paling  dasariah sebagai seorang  manusia  yang seharusnya  menjalani kehidupan secara layak. Dalam konteks kekerasan di dalam masyarakat tersebut muncul banyak pertanyaan  faktor  apakah  yang  meyebabkan  dan bagaimanakah  upaya  yang  harus  dilakukan.  Atas pertanyaan  tersebut  tentunya  banyak  sekali  jawaban yang dapat diketengahkan, dalam perspektif sosiologi  pertanyaan  tersebut  dapat  saja  ditelusuri keterkaitan antara masyarakat
Antonius Erwandi , Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 41
dan  faktor kebudayaan yang menjadi pandangan dan pedoman  dalam  bertindak,  pedoman  berprilaku masyarakat  sudah  mengalami  pergeseran  karena pengaruh  perkembangan  zaman  yang  semakin modern sehingga kebudayaan secara perlahan namun pasti akan hilang dari generasi ke generasi.
Manusia merupakan mahluk budaya (cultural animal) yang  berarti  manusia  menciptakan  dan mentransmisikan  pengetahuan  dan  mempertahankan tradisi  berpikir  dan  berperilaku  yang  benar-benar bebas  dari  kendala  genetik,  ciri  penting  kehidupan manusia  adalah  tingkat  perubahan  yang  dialaminya yang tidaksaja  mendalam akan tetapi  juga cepat dan kecepatan  perubahan  itu  bertambah  secara  konstan. Mengacu  pada  konteks  tersebut  diperlukan  upaya untuk  meminimalisir  kecenderungan  terjadinya kekerasan  khususnya  terhadap  anak  di  dalam masyarakat melalui pendekatan budaya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Upaya Pencegahan Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak-Anak.
Bentuk  kekerasan  terhadap  anak  tentunya tidak  hanya  berupa  kekerasan  fisik  saja,  seperti penganiayaan,  pembunuhan,  maupun  perkosaan, melainkan  juga  kekerasan  non  fisik,  seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Pembuat  UU,  melalui  perundang-undangan  (hukum positif),  seperti  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP),  UU  Perlindungan  Anak,  dan  UU Pencegagahan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (UU  KDRT),  meski  tidak  menyebutkan  secara khusus ruang lingkup kekerasan terhadap anak, telah menetapkan  beberapa  bentuk  kekerasan  terhadap anak  sebagai  tindak  pidana,  yaitu:  mencakup kekerasan  fisik,  psikis,  dan  seksual  (Sumarwani :2011).  Meskipun  secara  tegas  dan  jelas  telah  diatur dalam perundang-undangan namun intensitas kekerasan  terhadap  anak  masih  terus  meningkat, salah satu faktor yang perlu diperhatikan yaitu masih rendahnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  hukum itu  sendiri  sehingga  perlu  upaya  sosialisasi  yang bersifat menyeluruh pada semua kalangan.
Mengingat  upaya  pencegahan  terjadinya kekerasan  terhadap  anak  perlu  dilakukan  secara komprehensif  maka  perlu  berbagai  pendekatan  yang seharusnya  dilakukan  salah  satunya  pendekatan sosiologi.  Dalam  pandangan  sosiologi  dikenal beberapa istilah yang dapat dijadikan sebagai strategi khususnya strategi jangka panjang
dalam  uapaya  mengurangi  tingkat  kekerasan  di lingkungan sosial masyarakat.

## Proses Internalisasi
Koentjaraningrat (2003:142) mengungkapkan bahwa,    proses  internalisasi  adalah  proses  yang berlangsung  sepanjang  hidup  individu,  yaitu  mulai saat  ia  dilahirkan  sampai  akhir  hayatnya.  Sepanjang hayatnya  seorang  individu  terus  belajar  untuk mengolah  segala  perasaan,  hasrat,  nafsu,  dan  emosi yang kemudian membentuk kepribadiannya. Menurut  Effendi,R  (2006:145)  proses  internalisasi adalah  proses  pengembangan  potensi  yang  dimiliki manusia,  yang  dipengaruhi  baik  lingkungan  internal dalam  diri  manusia  itu  maupun  eksternal,  yaitu pengaruh dari luar diri manusia.
Dapat disimpulkan bahwa proses internalisasi merupakan  proses  pengembangan  atau  pengolaan potensi  yang  dimiliki  manusia,  yang  berlangsung sepanjang  hayat,  yang  dipengaruhi  oleh  lingkungan internal  maupun  eksternal.  Menurut  Fathoni,A (2006:24  )  proses  internalisasi  tergantung  dari  bakat yang dipunyai dalam gen manusia untuk mengembangkan  berbagai  macam  perasaan,  hasrat, nafsu,  dan  emosinya.  Tetapi  semua  itu  juga tergantung  dengan  pengaruh  dari  berbagai  macam lingkungan sosial dan budayanya.

## Proses Sosialisasi
Fathoni,  A  (2006:25)  proses  sosialisasi bersangkutan  dengan  proses  belajar  kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial. Dalam proses itu  seorang  individu  dari  masa  anak-anak  hingga masa  tuanya  belajar  pola-pola  tindakan  dalam interaksi  dengan  segala  macam  individu  di sekililingnya  yang  menduduki  beraneka  macam peranan  sosial  yang  mungkin  ada  dalam  kehidupan sehari-hari.
Menurut koentjaraningrat (2003:145) individu dalam masyarakat ynang berbeda-beda akan mengalami  proses  sosialisasi  yang  berbeda-beda, karena  proses  itu  banyak  ditentukan  oleh  susunan kebudayaan serta lingkungan sosial yang bersangkutan.  Effendi,R  (2006:24)  mengemukakan bahwa syarat terjadinya proses sosialisasi adalah: a) individu  harus  diberi  keterampilan  yang dibutuhkan  bagi  hidupnya  kelak  dimasyarakat;  b) individu  harus  mampu  berkomunikasi  secara  efektif dan mengembangkan kemampuannyauntuk membaca,  menulis  dan  berbicara;  c)  pengendalian fungsi-fungsi  organic  harus  dipelajari  melalui latihan-latihan  wawas  diri  yang  tepat;  d)  individu
harus dibiasakan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada masyarakat.

## Proses Enkulturasi
Koenjtaraningrat  (2003:145)  mengemukakan bahwa  proses  enkulturasi  merupakan  proses  belajar dan  menyesuaikan alam pikiran serta sikap terhadap adat,  sistem  norma,  serta  semua  peraturan  yang terdapat  dalam  kebudayaan  seseorang.  Effendi,R (2006:146)  mengemukakan  bahwa,  sejak  kecil proses enkulturasi sudah dimulai dalam alam pikiran manusia,  mula-mula  dari  lingkungan  keluarga, kemudian  teman  bermain,  lingkungan  masyarakat dengan meniru pola prilaku yang berlangsung dalam suatu kebudayaan. Oleh karena itu proses enkulturasi disebut juga dengan pembudayaan. Koentjaraningrat (Soekanto,S.:2007:168) mengemukakan bahwa, akulturasi  terjadi  bila  suatu  kelompok  manusia dengan satuan kebudayaan yang tertentu dihadapkan pada  unsur-unsur  suatu  kebudayaan  asing  yang berbeda  sedemikian  rupa  sehingga  unsur-unsur kebudayaan  asing  itu  dengan  lambat  laun  diterima dan  diolah  ke  dalam  kebudayaan  sendiri,  tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri.
Soekanto,S (2007:169) mengemukakan bahwa,  proses  akulturasi  yang  berjalan  dengan  baik dapat  menghasilkan  integrasi  antara  unsur-unsur kebudayaan  asing  dengan  unsur-unsur  kebudayaan sendiri.  Dengan  demikian,  unsur-unsur  kebudayaan asing  tidak  lagi  dirasakan  sebagai  hal  yang  berasal dari  luar,  tetapi  dianggap  sebagai  unsur-unsur kebudayaan sendiri

## KESIMPULAN
Pencegahan  kekerasan  terhadap  anak  dalam persepektif  hukum  dengan  berlakunya  peraturan perundang-undangan  bertujuan  pada  penciptaan keadilan bagi korban tindak kekerasa
dan  juga  bagi  yang  melakukan  tindak  kekerasan sesuai dengan perbuatannya, serta untuk menimbulkan efek jera kepada yang melakukan agar tidak  mengulangi  perbuatannya  dan  diharapkan kepada  orang  lain  untuk  tidak  melakukannya  . Sedangkan    dalam  persepektif  sosiologi  melalui proses-proses internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi  bertujuan  jangka  panjang  dalam  rangka membangun  suatu  sikap,  perilaku  dan  kepribadian yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat.  Oleh  karenanya  kedua  pendekatan tersebut  baik  secara  hukum  dan  sosiologi  perlu  di lakukan secara bersamaan dalam rangka menciptakan suasana perubahan sosial yang terkendali di lingkungan sosial masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Irawan. Wening Udasmoro. Hasse J. 2009. Dinamika  Masyarakat  dan  Kebudayaan Kontemporer . Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Effendi,Ridwan.  2006. Pendiidkan  Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi. Bandung:  UPI PRESS.
Fathoni,  Abdurrahmat.  2006. Antropologi  Sosial Budaya . Jakarta: PT Rineka Cipta
Kompas.com.  Indonesia Darurat  Kekerasan  pada Anak Rabu, 7 Mei 2014
dalamhttp://nasional.kompas.com/read/2014/ 05/07/0527140/Indonesia.Darurat.Kekerasan. pada.Anak diakses tanggal 2 Oktober 2014. Koentjaraningrat.  2003. Pengantar  Antropologi  I . Jakarta: PT Rineka Cipta
Soekanto,Soerjono.2007. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Soetomo.  2008. Masalah  Sosial  Dan  Upaya Pemecahannya . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Antonius Erwandi , Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak 43