## SANKSI TERHADAP NOTARIS DALAM MELANGGAR KODE ETIK
Pratiwi Ayuningtyas a a Fakultas Hukum Universitas Surabaya e-mail: tiwiayuningtyas1315@yahoo.com
Naskah diterima: 13 Juni 2020; revisi: 15 November 2020; disetujui: 30 November 2020 DOI: 10.28946/rpt.v9i2.637

## Abstrak:
Notaris  memiliki  peranan  penting  dalam  menyelesaikan  masalah  hukum  di  dalam  masyarakat,  alat bukti  yang  digunakan  oleh  notaris  pembutannya  tertulis.  Notaris  bertanggung  jawab  untuk  menjaga kepercayaan  masyarakat  dan  menjunjung  tinggi  etika  hukum  dan  martabat  dalam  menjalankan profesinya.  Disisi  lain,  notaris  harus  patut  dan  tunduk  pada  Kode  Etik  yang  berdasarkan  pada Undang-undang  Jabatan  Notaris  Nomor  2  Tahun  2014,  atas  perubahan  Undang-undang  Nomor  30 Tahun 2004 untuk selanjutnya disebut UUJN. Notaris dituntun untuk mematuhi peraturan perundang- undangan,  bila  notaris  tidak  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  akan mendapatkan  sanksi  sesuai  dengan  pelangaran  yang  diperbuatnya.  Notaris  yang  terbukti  melakukan pelanggaran terhadap  kewajiban  dan  larangan  Notaris  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  16  dan  Pasal 17  UUJN, dapat  dikenakan  sanksi  baik  berupa sanksi  perdata,  sanksi  administratif,  sanksi  kode  etik bahkan  sanksi  pidana.  Notaris  yang  melakukan  pelanggaran  tidak  semerta-merta  di  beri  hukuman, dalam  Pasal  7  ayat  2  menyatakan  bahwa  "Notaris  yang  melanggar  ketentuan  dapat  dikenai  sanksi berupa:  peringatan  tertulis;  pemberhentian  sementara;  pemberhentian  dengan  hormat;  atau pemberhentian  dengan  tidak  hormat.".  Notaris  yang  melanggar  ketentuan  tersebut  akan  diberikan kesempatan,  bila  notaris  yang  melanggar  tetap  mengulangi  pelanggaran  yang  sama  Dewan Kehormatan  dan  Majelis  Pengawas  masing-masing  berhak  melakukan  pemeriksaan  sendiri-sendiri jika ada oknum notaris yang melakukan pelanggaran. Notaris yang secara sadar melanggar kode etik tersebut, dapat dikenakan sanksi dan dapat merugikan para pihak serta notaris itu sendiri.
Kata kunci : Notaris; Pelanggaran Hukum; Kode Etik Notaris

## Abstract :
Notary has an important role in resolving legal issues in the community, a tool of evidence used by notarized written. The notary is responsible for maintaining the trust of the community and uphold the ethics and dignity in carrying out their profession. On the other hand, a notary should be appropriate and subject to the code of ethics based on the notary Public Law No. 2 of 2014, for the amendment of Law  No.  30  of  year  2004  hereinafter  referred  to  as  UUJN.  Notary  is  led  to  comply  with  statutory regulations, if the notary does not comply with the prevailing laws and regulations will be sanctioned according  to  the  protection  in  which  it  is  made.  A  notarized  notary  of  the  deed  and  prohibition  of notary  as  set  out  in  article  16  and  article  17  of  UUJN,  may  be  subject  to  sanctions  on  either  civil sanction,  administrative  sanctions,  ethical  code  sanctions  and  even  criminal  sanctions.  A  notarized notary is not subject to punishment, in article 7 paragraph 2 states that "a notarized notary term may be  subject  to  sanctions  in  the  form  of:  written  warning;  temporary  dismissal;  termination  with respect;  Disrespect.  "A  notary  in  violation  of  the  provisions  will  be  given  the  opportunity,  if  the notarized  notary  remains  repeat  the  same  breach  of  the  Board  of  Honour  and  the  supervisory assembly  shall  each  be  entitled  to  conduct  its  own  examination  if  there  is  a  notary  person  who commits the offence. A notary who is consciously violating the code, may be penalized and may harm the parties and the notary itself.
Keywords : Notary; Violation of the law; Notary code of ethics

## LATAR BELAKANG
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  dipercayai  oleh  masyarakat  untuk  pembuatan  akta otentik.  Akta  otentik  tersebut  dipergunakan  untuk  alat  bukti,  akta  otentik  mengenai  semua perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  Akta  Otentik. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan  dan  konsultasi  hukum  kepada  masyarakat.  Notaris  dihadirkan  untuk  melayani kepentingan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan  yang  bersangkutan  kepada  Notaris,  sehingga  tanpa  adanya  masyarakat  yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. 1
Dalam menjalankan profesi apapun, kita akan temui kode etik. Hal ini dipandang perlu untuk memberikan pedoman berprilaku bagi anggotanya. Jabatan notaris adalah suatu jabatan kepercayaan  yang  diberikan  oleh  undang-undang  dan  masyarakat,  untuk  itulah  seorang notaris  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kepercayaan  yang  diberikan  kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila  hal  tersebut  diabaikan  oleh  seorang  notaris  maka  dapat  menimbulkan  kerugian  bagi masyarakat  umum  dan  mengganggu  proses  penegakan  hukum  yang  sedang  berlangsung dilakukan selama orde reformasi khususnya beberapa tahun terakhir.
Notaris  sebagai  manusia  biasa,  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  dapat  melakukan kesalahan  atau  pelanggaran.  Notaris  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  terhadap kewajiban  dan  larangan  Notaris  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16  dan  17  UUJN,  dapat dikenakan  sanksi  baik  berupa  sanksi  perdata,  sanksi  administratif,  sanksi  kode  etik  bahkan sanksi pidana. 2
Notaris  memiliki  peranan  penting  dalam  menyelesaikan  masalah  hukum  di  dalam masyarakat,  alat  bukti  yang  digunakan  oleh  notaris  pembutannya  tertulis.  Notaris bertanggung  jawab  untuk  menjaga  kepercayaan  masyarakat  dan  menjunjung  tinggi  etika hukum  dan  martabat  dalam  menjalankan  profesinya.  Disisi  lain,  notaris  harus  patut  dan tunduk  pada  Kode  Etik  yang  berdasarkan  pada  Undang-undang  Jabatan  Notaris  Nomor  2 Tahun  2014,  atas  perubahan  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  untuk  selanjutnya disebut UUJN. Notaris dituntun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, bila notaris tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi sesuai dengan  pelangaran  yang  diperbuatnya.  Notaris  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran terhadap  kewajiban  dan  larangan  Notaris  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  16  dan  Pasal  17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana. Notaris yang melakukan pelanggaran tidak semerta-merta di beri hukuman, dalam Pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa "Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai  sanksi  berupa:  peringatan  tertulis;  pemberhentian  sementara;  pemberhentian  dengan hormat;  atau  pemberhentian  dengan  tidak  hormat.".  Notaris  yang  melanggar  ketentuan tersebut  akan  diberikan  kesempatan,  bila  notaris  yang  melanggar  tetap  mengulangi
1 Habib  Adji, Majelis  Pengawas  Notaris  Sebagai  Pejabat  Tata  Usaha  Negara (Surabaya:  Refika  Aditama, 2010).
2 Putri AR, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana) (Jakarta: PT Softmedia, 2011).
pelanggaran  yang  sama  Dewan  Kehormatan  dan  Majelis  Pengawas  masing-masing  berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum notaris yang melakukan pelanggaran. Notaris  yang  secara  sadar  melanggar  kode  etik  tersebut,  dapat  dikenakan  sanksi  dan  dapat merugikan para pihak serta notaris itu sendiri.

## METODE PENELITIAN
Menurut  Soerjono  Soekanto,  penelitian  hukum  merupakan  suatu  bentuk    kegiatan  ilmiah, yang  didasarkan  pada  metode,  sistematika,  dan  pemikiran    tertentu,  yang  bertujuan  untuk mempelajari  suatu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu,  dengan  jalan  menganalisisnya. Disamping  itu,  juga  diadakan  pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  suatu  faktor  hukum tersebut, untuk  kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang  timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 3
Adapun jenis  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang  digunakan  untuk  membahas  dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  hukum normatif. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Perundang- Undangan ( statute approach ), pendekatan sosiologis ( Sociological approach ) dan pendekatan kasus (Case  Approach) .  Teknik  pengumpulan  bahan  penelitian  yang  digunakan  yaitu Penelitian  Kepustakaan  ( Library  Research ).  Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  kualitatif  melalui  suatu  metode  yang  bersifat  deskriptif  analisis  yaitu suatu  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menentukan  isi  atau  makna  aturan  hukum  yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian. Pendekatan Perundang-undangan  ( statute  approach )  dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan perundang-undangan  yang  bersangkut  paut  dengan  permasalahan  (isu  hukum)  yang  sedang dihadapi.  Pendekatan  sejarah  ( historical  approach )  dilakukan  dalam  kerangka  untuk memahami  filosofi  aturan  hukum  dari  waktu  ke  waktu,  serta  memahami  perubahan  dan perkembangan  filosofi  yang  melandasi  aturan  hukum  tersebut.  Pendekatan  konseptual ( conseptual  approach )  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Pendekatan  ini  menjadi  penting  sebab  pemahaman terhadap  pandangan/doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum  dapat  menjadi  pijakan untuk  membangun  argumentasi  hukum  ketika  menyelesaikan  isu  hukum  yang  dihadapi. Pandangan/doktrin  akan  memperjelas  ide-ide  dengan  memberikan  pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan kewenangan dari Majelis  Kehormatan Notaris pada tahap penyelidikan suatu  perkara tindak pidana  yang melibatkan Notaris.
Sumber bahan  yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu bahan hukum  primer, bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan  hukum  primer  terdiri  Undang-Undang. Penelitian    ini    akan    dikaji    secara    normatif    dengan  cara  mempelajari  dan  meneliti  dari lingkup  dan  materi  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang  Jabatan  Notaris  serta  tugas dan  kewenangan  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  yang  diatur  didalam  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris.  Bahan  hukum  sekunder  ialah  bahan  hukum  yang menunjang  dan  memberikan  penjelasan  bahan  hukum  primer.  Seperti  rancangan  undang-
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press, 1982).
undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan tema  penelitian  ini.  Bahan  hukum  tersier  ialah  bahan  hukum  yanh  memberikan  petunjuk maupun  penjelasan  tentang  bahan  hukum  primer  maupun  sekunder.  Bahan  hukum  tersier berupa  kamus  hukum,  kamus  bahasa  Indonesia,  data-data  internet  dan  website  serta  Jurnal Ilmiah.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris  Indonesia (INI), dimana berlaku serta wajib ditaati dan dipatuhi  oleh seluruh anggota  perkumpulan  maupun  orang  lain  yang  memangku  jabatan  Notaris  baik  dalam pelaksanaan  jabatan  maupun  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Notaris  sangat  perlu  untuk mengetahui dan memahami kode etik, di mana mengatur perbuatan-perbuatan apa saja dapat dikatakan sebagai pelanggaran dari kode etik dan sanksi yang dijatuhkan bila melanggar kode etik tersebut. 4
Kode etik  yang ditetapkan di  Banten, pada tanggal 29-30 Mei 2015  yang sebelumnya berlaku  Kode  Etik  Notaris  yang  ditetapkan  pada  kongres  (Rapat  Anggota)  INI  di  Bandung tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam  pelaksanaan  jabatannya.  Notaris  dapat  dikenakan  sanksi  apabila  terbukti  telah melakukan  pelanggaran  atas  ketentuan-ketentuan  yang  dimuat  dalam  Kode  Etik  Notaris. Hubungan  profesi  Notaris  dengan  organisasi  Notaris  diatur  kode  etik  Notaris,  dimana keberadaan  kode  etik  Notaris  merupakan  konsekuensi  dari  suatu  pekerjaan  terkait pelanggaran perilaku para Notaris  yang hanya sampai pada sanksi moral.  Kode etik Notaris ini memuat unsur kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti Notaris melanggar kode etik.
Menurut  Pasal  1  ayat  1  Undang-undang  Jabatan  Notaris  Nomor  2  Tahun  2014,  atas perubahan  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  untuk  selanjutnya  disebut  UUJN  yang berbunyi:
“Notaris  adalah  Pejabat  Umum  yang  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  dan  memiliki wewenang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya”
Dalam  menjalankan  jabatan  notaris,  notaris  harus  tunduk  pada  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Peraturan tersebut mengikat selama seseorang masih menjabat  sebagai  notaris  sebelum  dinyatakan  berhenti  secara  terhormat  dan  atau  pensiun. Notaris berwenang dalam membuat akta, akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan yang  melekat  pada  akta  otentik  yaitu  sempurna  ( volledig  bewijskracht )  dan  Mengikat ( bindende  bewijskracht ),  yang  berarti  apabila  alat  bukti  Akta  Otentik  diajukan  memenuhi syarat  formil  dan  materil  dan  bukti  lawan  yang  dikemukakan  tergugat  tidak  mengurangi keberadaanya,  pada  dirinya  sekaligus  melekat  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan mengikat ( volledig en bindende bewijskracht ), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang  tercantum  didalamnya  menjadi  sempurna  dan  mengikat  kepada  para  pihak  mengenai
4 Alfiyan  Mardiansyah  et  al.,  “Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Pada  Proses  Penyelidikan  Suatu Perkara  Tindak  Pidana  Yang  Melibatkan  Notaris,” Repertorium:  Jurnal  Ilmiah  Hukum  Kenotariatan 9,  no.  1 (2020): 48–58, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596.
apa  yang  disebut  dalam  akta.  Sempurna  dan  mengikat  kepada  hakim  sehingga  hakim  harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan. 5
Notaris yang melanggar hukum dalam melaksanakan jabatannya baik disengaja ataupun kelalaian  kini  tidak  bisa  tenang  lagi.  Pihak-pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  membuat pengaduan ke pihak Majelis Pengawas Notaris dan Kepolisian. Apabila Notaris mengabaikan tugas  jabatannya  dan  keluhuran  dari  martabatnya  dan  melakukan  pelanggaran  terhadap Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku maka Majelis Pengawas dapat bertindak tegas  mengenakan  sanksi.  Bahkan  dapat  memberikan  rekomendasi  kepada  Menteri  Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  untuk  mencabut  izin  operasionalnya.  Kepada  Notaris  yang bersangkutan  tidak  tertutup  kemungkinan  untuk  dituntut  ke  pengadilan,  baik  dalam  perkara pidana maupun perkara perdata.
Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UUJN, dalam menjalankan tugasnya notaris wajib untuk melakukan:
a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
5 Criwtin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris,” Jurnal Lex Privatum III, no. 1 (2015): 100.
l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
n. menerima magang calon Notaris.
Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 UUJN 6 , larangan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris terdiri dari:
1. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. meninggalkan  wilayah  jabatannya  lebih  dari  7  (tujuh)  hari  kerja  berturut-turut  tanpa alasan yang sah;
3. merangkap sebagai pegawai negeri;
4. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. merangkap jabatan sebagai advokat;
6. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. merangkap  jabatan  sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dan/atau  Pejabat  Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8. menjadi Notaris Pengganti; atau
9. melakukan  pekerjaan  lain  yang  bertentangan  dengan  norma  agama,  kesusilaan,  atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
Undang-Undang  tersebut  mengatur  secara  rinci  mengenai  pembuatan  akta, larangannya, kewajiban  dalam menjalankan tugas notaris  serta sanksi  yang akan didapatkan bila notaris tersebut terbukti melanggar kode etik notaris. Notaris dapat menerima hukuman secara  perdata  maupun  pidana,  tergantung  kesalahan  apa  yang  telah  diperbuat  oleh  notaris. Banyak  notaris,  selama  menjalankan  tugasnya  melakukan  kelalaianya.  Contohnya,  adanya Notaris yang tidak membacakan aktanya sehingga akta itu menjadi akta di bawah tangan. Di dalam akta ia menulis  bahwa  akta itu “telah dibacakan oleh saya, Notaris, padahal  ia tidak membacanya.  Ia  berbohong  dan  dengan  itu  membuat  pemalsuan  akta.  Apalagi  banyak Notaris membiarkan para penghadap menandatangani akta di hadapan asisten atau staffnya, sehingga keterangan Notaris itu ”telah berhadapan dengan para penghadap” perlu diragukan pula.  Bahwa  dengan  tidak  membacakan  akta  dan  tidak  melihat  siapa  yang  menandatangani akta,  Notaris  yang  berbuat  demikian  menurunkan  martabat  pekerjaan  dan  jabatannya  yang mulia  itu. 7 Notaris  yang  secara  sadar  melanggar  kode  etik  tersebut,  dapat  dikenakan  sanksi dan dapat merugikan para pihak serta notaris itu sendiri. Terdapat pada Pasal 16 huruf a dan m  bahwa  notaris  harus  bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan menjaga  kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum  dan  harus  membacakan
6 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (n.d.).
7 Purwaningsih, “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya,” Mimbar Hukum Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada 27, no. 1 (2015): 15.
Akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua)  orang  saksi,  atau  4 (empat)  orang  saksi  khusus  untuk  pembuatan  Akta  wasiat  di  bawah  tangan,  dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
Menurut  Dr.  Drs.  Widodo  Suryandono,  S.H.,  M.H.  mengatakan  bahwa  bila  seorang notaris melakukan pelanggaran yang sifatnya "di luar tugas notaris", misalnya tindak pidana penipuan  maka  majelis  pengawas  notaris  merekomendasikan  untuk  dilaporkan  ke  polisi. Sementara  itu  untuk  laporan  masyarakat  terhadap  notaris  yang  melakukan  pelanggaran "dalam rangka jabatan notaris" maka yang benar adalah polisi tidak bisa langsung memeriksa si oknum notaris itu. “Yang diperiksa cukup akta yang dibuatnya oleh majelis pengawas,” 8
Bentuk  pertanggungjawaban  Notaris  meliputi  tanggung  jawab  secara  perdata,  pidana, administrasi,  dan  terhadap  kode  etik  notaris.  Akibat  hukum  terhadap  melanggar  kode  etik yang  dibuat  oleh  seorang  Notaris  yang  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  adalah  tidak sesuai  dengan  kode  etik  yang  terdapat  pada  UUJN  dan  menjadi  notaris  tersebut  tidak menjalankan profesinya sesuai aturan yang ada, dapat menyebabkan kerugian bagi notaris itu sendiri  maupun  pihak  lain  yang  telah  mempercayainya.  Akan  tetapi  Notaris  juga  mendapat hak istimewa dalam menjalankan jabatannya yaitu hak ingkar. Hak ingkar yang dimaksudkan bukan  untuk  melindungi  notaris  dari  tindak  pidana  yang  telah  dilakukannya  terkait pembuatan  akta  notaris.  Hak  ingkar  yang  melekat  pada  notaris  yang   hanya  melindungi kepentingan para pihak yang tertuang dalam akta sebagai rahasia jabatan.
Bila  seorang  notaris  yang  diawasi  terus-menerus  melakukan  pelanggaran  maka dilakukan  penindakan.  Untuk  ini  notaris  yang  bersangkutan  dikenakan  sanksi  sesuai peraturan yang berlaku dengan melihat pelanggaran yang dilakukannya. UUJN menyebutkan bahwa sanksi  yang paling ringan  adalah teguran  lisan. Sanksi kedua adalah teguran tertulis, dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian sementara maksimal 6 bulan. Sanksi yang terakhir  adalah  pemecatan  terhadap  jabatannya  baik  dengan  hormat  atau  tidak  hormat. 9 Terdapat pada Pasal 85 UUJN.
Pelanggaran-pelanggaran  kode  etik  yang  ditangani  Dewan  Kehormatan  antara  lain adalah  jika    notaris  mengiklankan  diri  atau  menggunakan  birojasa  untuk  menjaring  klien- kliennya. Termasuk juga merendahkan atau menjelekan teman sejawatnya tentang pekerjaan notaris  lain.  Antara  Dewan  Kehormatan  dan  Majelis  Pengawas  masing-masing  berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum notaris yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan  Pasal  6  Kode  Etik  Notaris  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I)  menyatakan  bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotan Perkumpulan, onzetting (pemecatan)  dari  keanggotaan  Perkumpulan,  pemberhentian  dengan tidak  hormat  dari  keanggotaan  Perkumpulan.  Jabatan  notaris  yang  luhur  dan  bermartabat tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dengan  akta  yang  dibuatnya  tanpa melanggar  kode  etik,  kewenangan  dan  kewajiban  yang  selalu  dilaksanakan.  Kewajiban membuat  minuta  akta  dan  menyimpan  minuta  akta  sebagai  protokol  notaris  haruslah  selalu dilaksanakan.
8 “Sudah Pindah, Tapi Masih Pasang Papan Nama,” Media Notaris , 2020, http://medianotaris.com/sudah_pindah_tapi_masih_pasang_papan_nama_berita120.htm.
9 “Langkah Hukum Bila Dirugikan Oleh Notaris,” Hukum Online, 2020,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fe9dafae18de/pemanggilan-notaris/.
Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya  haruslah  selalu  berpedoman  pada UUJN dan Kode Etik Notaris. Istilah etik terbentuk dari dua perkataan latin, mores dan ethos yang  tergabung  sebagai  rangkaian  kesopanan  suatu  masyarakat  dan  akhlak  manusia.  Etika secara  etimologis  diartikan  sama  dengan  moral  berupa  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya. 10 Berdasarkan Pasal 3  Kode  Etik  Notaris  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I)  menjelaskan  bahwa  notaris  harus memiliki  moral,  akhlak  serta  kepribadian  yang  balk,  notaris  harus  menghormati  dan menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  jabatan  Notaris,  menjaga  dan  membela  kehormatan Perkumpulan,  bertindak  jujur,  mandiri,  tidak  berpihak,  penuh  rasa  tanggung  jawab, berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  dan  isi  sumpah  jabatan  Notaris,  meningkatkan ilmu  pengetahuan  yang  telah  dimiliki  tidak  terbatas  pada  ilmu  pengetahuan  hukum  dan kenotariatan,  dan  mengutamakan  pengabdian  kepada  kepentingan  masyarakat  dan  Negara. Dalam Pasal 3, notaris harus memiliki harkat dan martabat dan dapat menolong masyarakat atau calon klien tanpa membedakan dari status sosialnya.
Notaris  dapat  dikenakan  sanksi  yang  setimpa  dengan  kesalahannya,  masyarakat  atau klien  yang  dirugikan  dapat  melaporkan  hal  tersebut  kepada  kepolisian  bila  menyangkut penipuan terdapat  pada  Pasal  378 KUHP  atau penggelapan terdapat  pada Pasal  372 KUHP. Bila  masyarakat  atau  klien  dirugikan  dengan  perilaku  atau  tidak  sesuai  dengan  kode  etik (terkait  dengan  pembuatan  akta)  notaris  dapat  dilapokan  kepada  Majelis  Pengawas  Daerah yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terdapat pada  Pasal  70  UUJN antara  lain,  yaitu:  menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  adanya dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  atau  pelanggaran  pelaksanaan  jabatan  Notaris  dan menerima laporan dari masyarakat mengenai  adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.
Dalam  hal  ini  Notaris  dapat  digugat  secara  perdata  maupun  secara  pidana  karena peanggaran  yang  telah  diperbuatnya  saat  menjalankan  tugas  jabatannya  sebagai  pejabat umum.  Dalam  menanggapi  segala  bentuk  tuntutan  atau  gugatan  dari  para  pihak  atau  klien yang melaporkan notaris tersebut, harus dilihat kembali kedudukan akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Kesalahan dalam akta sudah termasuk dalam pelanggar kode etik notaris.
Menurut Hj. Tuti Sudiarti, S.H menyatakan bahwa bila ada notaris melanggar kode etik maka ditegur dulu. Jika setelah ditegur dan diingatkan tidak juga memperbaiki dirinya maka MPD,  DKD  dan  pengurus  daerah  ini  menyurati.  Surat  ini  ditembuskan  ke  pengurus  pusat, yaitu  MPP,  INI  dan  DKP.  "Kalau  ada  pelanggaran  kode  etik  di  lapangan,  saya  selalu diingatkan lewat telepon oleh teman-teman yang melapor,"
Notaris  yang  terbukti  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  atau  melakukan pelanggaran  kode  etik  dalam  menjalankan  profesinya  wajib  mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Dalam  penjatuhan  sanksi  terhadap  Notaris,  ada  beberapa  syarat  yang  harus terpenuhi,  yaitu  memenuhi  rumusan  perbuatan  itu  dilarang  oleh  undang-undang,  adanya kerugian  yang  ditimbulkan  dari  perbuatan  tersebut  serta  perbuatan  tersebut  harus  bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil. Formal dalam arti sudah memenuhi rumusan dalam  undang-undang,  materiil  memenuhi  pengujian  dengan  kode  etik  dan  UUJN.  Aspek batasan dalam hal pelanggaran oleh Notaris diukur berdasarkan UUJN.
10 Herlien  Budiono, Kumpulan  Tulisan  Hukum  Perdata  Di  Bidang  Kenotariatan  Buku  Kedua (Bandung:  PT Citra Aditya Bakti, 2013).
Berdasarkan Pasal 13 11 menyatakan bahwa:
"Tanpa  mengurangi  ketentuan  yang  mengatur  tentang  prosedur  atau  tata  cara  maupun penjatuhan  sanksi  secara  bertingkat,  maka  terhadap  seorang  anggota  Perkumpulan  yang  telah melanggar Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan  bersalah,  serta  dipidana  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  yang  tetap,  Pengurus  Pusat  wajib  memecat  sementara  sebagai  anggota Perkumpulan  disertai  usu l  kepada  Kongres  agar  anggota  Perkumpulan  tersebut  dipecat dari anggota Perkumpulan."
Ancaman  sanksi  atas  pelanggaran  oleh  Notaris  diberikan  berdasarkan  UUJN  agar dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya,  seorang  Notaris  dituntut  untuk  dapat bertanggungjawab terhadap diri sendiri, klien atau masyarakat, dan juga kepada Tuhan Yang Maha  Esa.  Ketentuan  yang  tertera  dalam  Pasal  16  dan  Pasal  17  UUJN  jelas  disebutkan kewajiban  dan  larangan  untuk  dilakukan  oleh  notaris.  Semua  yang  dilakukan  notaris  pasti akan  ada  sanksi  bila  dilanggar,  tidak  hanya  notaris  saja  tetapi  semua  profesi  memiliki peraturan yang mengikat untuk kepentingan suatu organisasi atau perkumpulan.

## KESIMPULAN
Perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik notaris tidak dapat di benarkan, bagaimanapun juga peraturan dibuat untuk mengatur dan membuat pejabat umum tidak semena-mena dalam menjalankan  tugasnya.  Dalam  Pasal  16  dan  Pasal  17  UUJN  telah  menjelaskan  secara  rinci bahwa  notaris  tidak  boleh  melakukan  diluar  undang-undang  dan  tidak  dapat  melanggar undang-undang.  Dalam  Pasal  6  Kode  Etik  Notaris  Ikatan  Notaris  Indonesia  (I.N.I)  juga menjelaskan  sanksi  apa  saja  yang  dapat  diterima  oleh  notaris  bila  melanggar  Kode  Etik Notaris.  Notaris  yang  melanggar  peraturan  tersebut,  akan  mendapatkan  sanksi  yang  sesuai dengan  pelanggarannya.  Notaris  wajib  untuk  patuh  pada  UUJN  agar  bisa  menjadi  notaris yang  lebih  baik  lagi  dan  dalam  melakukan  apapun  bisa  dipertanggungjawabkan  tanpa merugikan  masyarakat  atau  klien.  Notaris  dalam  melakukan  sesuatu  harus  sesuai  dengan Kode Etik Notaris dan tetap menjunjung tinggi etika hukum dan martabat dalam menjalankan profesinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adji, Habib. Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara . Surabaya:
Refika Aditama, 2010.
AR, Putri. Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana) . Jakarta: PT Softmedia, 2011.
Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Kedua . Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (n.d.).
“Langkah Hukum Bila Dirugikan Oleh Notaris.” Hukum Online, 2020.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fe9dafae18de/pemanggilan- notaris/.
Mardiansyah, Alfiyan, Neisa Angrum Adisti, Iza Rumesten RS, Rizka Nurliyantika, and
11 “Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia” (n.d.).

## Muhammad Syahri Ramadhan. “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses
Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris.” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 9, no. 1 (2020): 48–58.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v9i1.596.
Purwaningsih. “Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan
Penegakan Hukumnya.” Mimbar Hukum Jurnal Hukum Universitas Gadjah Mada 27, no. 1 (2015): 15.
Sasauw, Criwtin. “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris.” Jurnal Lex Privatum III, no. 1 (2015): 100.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . UI Press, 1982.
“Sudah Pindah, Tapi Masih Pasang Papan Nama.” Media Notaris , 2020.
http://medianotaris.com/sudah_pindah_tapi_masih_pasang_papan_nama_berita120.htm.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (n.d.).