Analisis Nilai Deplesi Dari Produksi Hasil Hutan Di Kabupaten Tanah Laut

## (Analysis Of Depletion Value From Forest Yield Production In Tanah Laut Regency)
Aulia Rahmah*, M. Anshar Nur
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat
* auliasmart98@gmail.com

## Abstract
This research aims to analyze the development of depletion value, PSDH revenue, and comparison of depletion value with PSDH from forest products production in Tanah Laut  Regency.  Data  collection  techniques  are  documentation  from  previous  research, online,  and  intentional  surveys.  Data  is  processed  by  mathematical  calculations  using depletion formula, then compared to PSDH revenue.
The research results showed that ups and downs depletion value depended on the volume of round wood. Depletion per unit of round wood production of natural forests is more  significant  than  plantation  forests.  The  realization  of  PSDH  received  by  Tanah Laut  Regency  is  smaller  than  PSDH,  which  should  be  accepted,  about    28,73  percent. The  depletion  value  of  rounded  wood  is  more  significant  than  the  PSDH  amount  was received.  PSDH  value  is  only  1,55  percent  of  total  round  wood  depletion  (Rp. 40.427.004.997,70).
Keywords: Sustainable Development, Forest Resources, Depletion, PSDH, Tanah Laut.

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perkembangan  nilai  deplesi, penerimaan  PSDH,  dan  perbandingan  nilai  deplesi  dengan  PSDH  dari  produksi  hasil hutan  di  Kabupaten  Tanah  Laut.  Teknik  pengumpulan  data  berupa  dokumentasi penelitian  sebelumnya,  secara  online,  dan  survey  instansional.  Data  diolah  dengan perhitungan  matematis  menggunakan  rumus  deplesi,  kemudian  dibandingkan  dengan penerimaan dari PSDH.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  naik  turunnya  nilai  deplesi  tergantung volume  kayu  bulat  yang  ditebang.  Deplesi  per  satuan  produksi  kayu  bulat  dari  hutan alam  lebih  besar  dari  hutan  tanaman.  Realisasi  PSDH  yang  diterima  Tanah  Laut  lebih kecil  dari  PSDH  yang  seharusnya  diterima,  yaitu  hanya  sekitar  28,73%.  Nilai  deplesi kayu  bulat jauh  lebih  besar  dari  nilai  PSDH  yang  diterima.  Nilai  PSDH  hanya  1,55  % dari total deplesi kayu bulat (Rp. 40.427.004.997,70).
Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Hutan, Deplesi, PSDH, Tanah Laut.

## PENDAHULUAN
Pembangunan  berkelanjutan  merupakan  suatu  konsep  baru  dalam  pembangunan. Dalam  Perpres  No.  59  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  (TPB),  ada  17  tujuan  global  yang  salah  satunya  yaitu tujuan ke-15 tentang pengelolaan hutan secara lestari. Menurut Peraturan Pemerintah RI No.  46  Tahun  2017  tentang  Instrumen  Ekonomi  Lingkungan  Hidup,  bahwa  dalam
instrumen  tersebut  terdapat  metode  perhitungan  yang  memasukkan  unsur  penyusutan sumber  daya  alam  dan  kerusakan  lingkungan  yakni  PDRB  Lingkungan  Hidup.  Dalam PDRB  Lingkungan  Hidup,  perhitungannya  memasukkan  unsur  deplesi  dan  degradasi lingkungan.  Perhitungan  nilai  deplesi  ini sebagai  sarana  untuk  mencapai  pembangunan yang berkelanjutan, termasuk sektor kehutanan.
Hutan  sebagai  sektor  yang  penting  dalam  perekonomian  daerah,  salah  satunya dilihat  dari  aspek  ekonomi  yakni  sebagai  mata  pencaharian,  pencipta  lapangan  kerja, penyumbang  penerimaan  negara,  dan  pencipta  pertumbuhan  ekonomi  (Abdullah  dkk, 2015).  Sejalan  dengan  pembangunan  berkelanjutan,  sistem  pengelolaan  hutan  harus mampu  menjamin  kelestarian  sumber  daya  hutan.  Pembangunan  hutan  yang berkelanjutan  tercermin  dari  adanya  nilai  kompensasi  yang  dibayar  oleh  pihak  yang mengeksploitasi hutan untuk menjamin keberlangsungan sumber daya hutan.
Kabupaten  Tanah  Laut  memiliki  hutan  seluas  92.641  Ha  atau  25,5%  dari  luas daerahnya  yang  terdiri  dari  hutan  lindung,  hutan  produksi  tetap,  dan  hutan  produksi terbatas.  Hutan  produksi  diantaranya  yaitu  hutan  alam  dan  hutan  tanaman,  yang  mana hutan tanaman di Kabupaten Tanah Laut lebih mendominasi.  Produksi kayu bulat yang berasal  dari  hutan  alam  menyumbang  11,51%  dari  total  produksi  kayu  bulat (199.339,93), sedangkan produksi kayu bulat dari hutan tanaman menyumbang 88,49% dari  total  produksi  kayu  bulat  (199.339,93)  selama  empat  tahun  terakhir  di  Kabupaten Tanah  Laut.  Pengelolaan  sumber  daya  hutan  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah. Para  pemegang  izin  diwajibkan  untuk  membayar  biaya  kompensasi  atas  sumber  daya hutan  yang  dieksploitasi  yaitu  berupa  PSDH.  PSDH  merupakan  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  yang  berasal  dari  Dana  Bagi  Hasil  (DBH)  sumber  daya  alam sektor  kehutanan  (UU  No.  33  Tahun  2004).  Berikut  adalah  kompensasi  dari  PSDH untuk hasil hutan kayu di Kabupaten Tanah Laut.
Tahun PSDH Tanah Laut (Rp) 2016 62.040.450,00 2017 407.903.176,00 2018 33.984.360,00 2019 122.883.022,00 Jumlah 626.811.008,00 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel
Dari data tersebut, total DBH PSDH di Kabupaten Tanah Laut sekitar 5,87% dari total DBH PSDH di Kalimantan Selatan (Rp. 10.681.787.799,02). Dari jumlah tersebut, Kabupaten Tanah Laut sebagai kabupaten penghasil mendapatkan bagian 32% dari total PSDH di daerahnya.
Selain  menciptakan  penerimaan  bagi  pusat  dan  daerah,  setiap  penebangan  akan menyebabkan  berkurangnya/hilangnya  sejumlah  kayu  bulat  yang  diistilahkan  sebagai deplesi sumber daya hutan. Sayangnya kayu yang ditebang sering hanya dinilai sebagai produksi hutan yang menciptakan penghasilan dalam perekonomian, namun melupakan unsur deplesi kayu tersebut. Sumber daya hutan sering diberi nilai sangat rendah bahkan tidak diberi nilai sama sekali karena kelemahan teori nilai pada masa lalu. Misalnya saat dilakukan  penebangan  kayu  oleh  pengusaha  pemegang  izin,  maka  nilai  kayu  hutan  di tempat  semula  belum  diperhitungkan,  sehingga  kompensasi  dari  hasil  hutan  yang dibayar  oleh  pengusaha  hutan  masih  rendah  dan  belum  cukup  mengganti  biaya  untuk penghutanan kembali (Suparmoko, 2005).
Dengan  demikian,  penelitian  ini  mencoba  membandingkan  apakah  kompensasi yang  diterima  dari  PSDH  di  Kabupaten  Tanah  Laut  sudah  sebanding  atau  maksimal dalam mengganti nilai kehilangan (deplesi) dari penebangan kayu. Sehingga diperlukan adanya  perhitungan  terhadap  nilai  deplesi  kayu  untuk  mengetahui  berapa  besar  nilai deplesi  tersebut  bisa  tergantikan  oleh  kompensasi  PSDH  yang  diterima.  Perhitungan nilai deplesi  juga sebagai alternatif kebijakan untuk menetapkan besarnya kompensasi berupa  PSDH  yang  seharusnya  dipungut  sehingga  dapat  meningkatkan  penerimaan negara  bukan  pajak  dari  PSDH.  Karena  menurut  Djamil  dkk  (2018),  saat  ini  dasar dalam perhitungan kompensasi untuk nilai intrinsik hasil hutan yang dipungut hanyalah harga  dari  hasil  hutan.  Selain  itu,  perhitungan  nilai  deplesi  juga  sebagai  langkah  awal untuk  mencapai  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  di  sektor  kehutanan,  karena pembangunan  berkelanjutan  menghendaki  bahwa  hasil  yang  sekarang  ini  dapat  terus berlanjut untuk generasi yang akan datang.
Beberapa pokok masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana perkembangan nilai  deplesi  dari  produksi  hasil  hutan  di  Kabupaten  Tanah  Laut?  (2)  Bagaimana perkembangan penerimaan PSDH dari produksi hasil hutan di Kabupaten Tanah Laut? (3)  Bagaimana  perbandingan  nilai  deplesi  dengan  PSDH  dari  produksi  hasil  hutan  di Kabupaten Tanah Laut?.
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu:  (1)  Untuk  menganalisis  perkembangan  nilai deplesi  dari  produksi  hasil  hutan  di  Kabupaten  Tanah  Laut.  (2)  Untuk  menganalisis perkembangan  penerimaan  PSDH  dari  produksi  hasil  hutan  di  Kabupaten  Tanah Laut. (3)  Untuk  menganalisis  perbandingan  nilai  deplesi  dengan  PSDH  dari  produksi  hasil hutan di Kabupaten Tanah Laut.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Konsep Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan  berkelanjuan  yaitu  upaya  sadar  dan  terencana  yang  memadukan antara  aspek  sosial,  ekonomi  dan  lingkungan  hidup  dalam  strategi  pembangunan. Tujuannya  yaitu  untuk  menjamin  keutuhan  lingkungan  hidup,  kesejahteraan, keselamatan  serta  mutu  hidup  bagi  generasi  sekarang  dan  generasi  yang  akan  datang. Definisi  tersebut  mengandung  suatu  konsep  yang  bisa  memberikan  manfaat  besar terhadap  masyarakat  jika  dilakukan  secara  terpadu.  Pembangunan  berkelanjutan merupakan  konsep  trade  off  antara  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  pelaksanaan program  pembangunan  dan.  Ini  bermakna  bahwa  dalam  melaksanakan  program pembangunan ekonomi,  sumber  daya  alam  (SDA)  dilarang  untuk  dimanfaatkan  secara tidak  bijaksana,  dihambur-hamburkan  dan  dihabiskan  karena  hal  tersebut  akan menyebabkan terjadinya deplesi sumber daya alam (Effendie, 2016).

## Hutan
Definisi hutan menurut UU RI No. 41 Tahun 1999 yaitu kesatuan ekosistem yang berupa  hamparan  lahan  yang  di  dalamnya  terdapat  sumber  daya  alam    hayati, didominasi  oleh  pepohonan  dalam  persekutuan  alam  lingkungannya  dan  tidak  bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sumber daya hutan (SDH) memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam  menyediakan  bahan  baku  untuk  industri,  pencipta lapangan kerja serta sumber pendapatan. Menurut Yakin (2015), sektor kehutanan telah berkontribusi  besar  bagi  perekonomian  lokal,  regional,  nasional,  hingga  global.  Hasil
hutan  kayu  (mentah  maupun  olahan)  serta  hasil  hutan  bukan  kayu  telah  memberikan manfaat  ekonomi,  baik  bagi  negara  maupun  masyarakat.  Manfaat  tersebut  berupa kesempatan kerja, sumber pendapatan dan penghasil devisa negara.

## Hutan Alam dan Hutan Tanaman
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan  RI  No.  109  Tahun  2004,  hutan  alam merupakan  suatu  lapangan  yang  di  dalamnya  tumbuh  pohon-pohon  alami  dan  secara keseluruhan  merupakan  persekutuan  hidup  alam  hayati  beserta  alam  lingkungannya. Sedangkan  hutan  tanaman  merupakan  hutan  yang  dibangun  untuk  meningkatkan kualitas serta potensi dari hutan produksi yang menerapkan silvikultur intensif.

## Deplesi Sumber Daya Hutan
Deplesi sumber daya hutan menurut Ratnaningsih dkk (2006) yaitu berkurangnya volume  atau  jumlah  sumber  daya  hutan.  Berkurangnya  volume  sumber  daya  hutan berupa kayu disebabkan oleh aktivitas penebangan pohon dan kerusakan hutan. Namun, penilaian terhadap  volume  kayu  yang  dieksploitasi  hanya  dilihat  dari  hasil  hutan  yang justru menciptakan pendapatan dalam perekonomian dan melupakan adanya kehilangan sumber daya hutan tersebut. Lemahnya teori nilai di masa lalu mengakibatkan sumber daya  hutan  diberi  nilai  yang  sangat  murah  dan  bahkan  tidak  diberi  nilai  sama  sekali. Misalnya ketika terjadi penebangan kayu oleh pengusaha hutan, nilai kayu hutan yang ada  di  lokasi  semula  belum  diperhitungkan,  akibatnya  iuran  yang  dibayar  oleh pengusaha  tersebut  masih  sangat  rendah  dan  belum  cukup  untuk  menutupi  biaya penghutanan kembali (Suparmoko, 2005).
Menurut  Ratnaningsih  dkk  (2006),  nilai  deplesi  sumber  daya  hutan  diperoleh dengan  cara  mengalikan  unit  rent  dengan  volume  per  jenis  dari  sumber  daya  hutan. Suparmoko  (2006)  mengatakan  bahwa  unit  rent  merupakan  nilai  sumber  daya  alam yang  masih  berada  di  tempatnya  di  alam  ini.  Perhitungan  unit  rent  dilakukan  dengan cara  mengurangkan  rata-rata  harga  produksi  dengan  rata-rata  biaya  produksi  dan  laba layak yang diterima pengusaha untuk tiap subsektor kegiatan ekonomi.

## Penerimaan Sektor Kehutanan
Menurut  UU  RI  No.  33  Tahun  2004,  penerimaan  daerah  terdiri  atas  Pendapatan Daerah  dan  Pembiayaan.  Pendapatan  Daerah  salah  satunya  bersumber  dari  dana perimbangan. Dana perimbangan salah satunya bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH). DBH merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN menurut persentase tertentu dari
pendapatan  negara.  DBH  tersebut  digunakan  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. DBH  yang  bersumber  dari  sumber  daya  alam  salah  satunya  yaitu  DBH  sektor kehutanan.  DBH  sektor  kehutanan  di  antaranya  yaitu  Provisi  Sumber  Daya  Hutan (PSDH).

## Provisi Sumber Daya Hutan
Menurut Redi (2014), PSDH merupakan pungutan untuk mengganti nilai intrinsik hasil hutan dari hutan negara yang dikenakan kepada pemegang izin. Menurut UU No. 33  Tahun  2004,  PSDH  dibagi  dengan  imbangan  20%  untuk  Pemerintah  Pusat,  16% untuk provinsi penghasil, 32% untuk kabupaten penghasil, dan 32% dibagikan dengan porsi  yang  sama  besar  untuk  kabupaten/kota  lainnya  di  provinsi  yang  bersangkutan. PSDH  dihitung  dengan  cara  mengalikan  tarif  dengan  harga  patokan  dan  volume  kayu bulat.  Menurut  Astana  dkk  (2014),  antisipasi  terhadap  penurunan  penerimaan  negara bukan  pajak,  pemerintah  berusaha  menaikkan  tarif  PSDH.  Akan  tetapi,  Asosiasi Pengusaha  Hutan  Indonesia  (APHI)  masih  merasa  keberatan  atas  perubahan  tarif. Alasannya,  kenaikan  tarif  tersebut  akan  memberatkan  pengusaha  hutan  alam,  karena harga kayu bulat di pasar dalam negeri masih rendah

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  oleh  Wanggai  (1998)  dengan  judul  “Analisis  Penerimaan  Sektor Kehutanan Bidang Pengusahaan Hutan dan Deplesi Sumber Daya Hutan Propinsi Dati I Irian Jaya”. Hasilnya menunjukkan bahwa total penerimaan pusat dan daerah dari sektor kehutanan  sebesar  Rp.  158,39  milyar  dan  Rp.  44,04  milyar.  Laju  perkembangan penerimaan per tahun sebesar 62,96% dan 65,48%. Total deplesi fisik sebesar 52,33 juta m 3 dengan  nilai  deplesi  sebesar  Rp.  9,05  trilyun  dan  rata-rata  laju  perkembangan 0,0019%/tahun.
Penelitian  oleh  Hersaputri  dkk  (2017)  dengan  judul  “Estimasi  Deplesi Lingkungan Subsektor Kehutanan di Jawa Timur”. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai deplesi  SDH  di  Jawa  Timur  sebesar  Rp.  1,46  trilyun.  Nilai  deplesi  terbesar  di Kabupaten  Pacitan  (Rp.  454,6  milyar)  dan  deplesi  terendah  di  Kabupaten  Pamekasan yaitu  (Rp.  58  Juta).  Tinggi  rendahnya  nilai  deplesi  tergantung  volume  kayu  di  setiap kabupaten.
Penelitian  oleh  Nur  dkk  (2018)  dengan  judul  “Kontribusi  Sektor  Kehutanan terhadap  Pembangunan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  (Pendekatan  Perhitungan PDRB  Hijau)”.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  nilai  unit  rent,  deplesi,  degradasi,  dan depresiasi per satuan produksi hutan alam (81%) lebih besar dari hutan tanaman (19%). Kontribusi  hijau  sektor  kehutanan  terhadap  pembangunan  daerah  lebih  kecil  dari kontribusi  dalam  perhitungan  PDRB  coklat.  Nilai  kompensasi  dan  insentif  dari  nilai penyusutan  SDH  dan  lingkungan  sangat  kecil  dibanding  nilai  yang  diperlukan  untuk pencegahan dan pemulihannya. Kontribusi rill sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah  Provinsi  Kalsel  dengan  memasukkan  nilai  depresiasi  SDH  sekitar  119%  dari PDRB konvensional
Penelitian  oleh  Djamil  dkk  (2018)  dengan  judul  “Analisis  Kebijakan  Provisi Sumber  Daya  Hutan  (PSDH),  Dana  Reboisasi  (DR)  dan  Penggantian  Nilai  Tegakan (PNT) di Provinsi Sulawesi Tengah”. Hasilnya menunjukkan bahwa harga patokan kayu meranti  dan  rimba  campuran  masih  terlalu  rendah  dari  harga  sebenarnya,  tarif  PSDH dan  DR  sesuai  PP  No.  12  Tahun  2014  sudah  tepat  karena  jika  tarif  dinaikkan  akan menyebabkan terganggunya investasi dan usaha di sektor kehutanan.
Penelitian oleh Astana dkk (2014) dengan judul “Implikasi Perubahan Tarif Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan terhadap Laba Pemegang Konsesi Hutan dan Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  :  Studi  Kasus  Hutan  Alam  Produksi  di  Kalimantan Timur,  Indonesia”.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  pengaruh  perubahan  tarif  PSDH terhadap  laba  perusahaan  lebih  sensitif  dibanding  perubahan  tarif  DR.  Perubahan  tarif PSDH dan DR secara bersamaan mengakibatkan laba perusahaan menurun 22,3%, dan PNBP meningkat 29,7%.

## METODE PENELITIAN
Ruang lingkup penelitian yaitu menghitung nilai deplesi SDH dari hutan alam dan hutan tanaman di Kabupaten Tanah Laut serta membandingkannya dengan penerimaan dari  PSDH.  Jenis  penelitian  yaitu  deskriptif  kuantitatif.  Penelitian  ini  juga membandingkan  antara  variabel  deplesi  dan  PSDH.  Data  yang  digunakan  yaitu  data sekunder. Lokasi penelitian di Kabupaten Tanah Laut. Unit analisis dalam penelitian ini adalah deplesi SDH kayu bulat dan PSDH.
Definisi Operasional Variabel

## Deplesi
Deplesi yaitu berkurangnya volume atau jumlah sumber daya hutan berupa kayu bulat  karena  kegiatan  penebangan  yang  dihitung  berdasarkan  Laporan  Hasil  Produksi (LHP) pada hutan alam dan hutan tanaman di Kabupaten Tanah Laut tahun 2016 – 2019 dalam satuan Rupiah.

## PSDH
PSDH  yaitu  DBH  kehutanan  yang  dipungut  pemerintah  dari  pemegang  izin sebagai  pengganti  nilai  intrinsik  dari  tebangan  kayu  bulat  pada  hutan  alam  dan  hutan tanaman di Kabupaten Tanah Laut tahun 2016 – 2019 dalam satuan Rupiah.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  melalui  dokumentasi  penelitian  sebelumnya,  dokumentasi secara  online,  dan  survey  instansional  yaitu  mengunjungi  instansi  terkait,  di  antaranya Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Pusat Pemasaran Hasil Hutan Provinsi Kalsel, Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Tanah  Laut  dan  Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Tanah Laut. Selain itu juga dilakukan wawancara  yang tidak  terstruktur  dengan  pihak  bersangkutan,  untuk  merincikan  dan  melengkapi  data yang didapat.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dengan  perhitungan  secara  matematis  menggunakan  rumus deplesi  yang  disusun  oleh  Ratnaningsih  dkk  (2006),  kemudian  dibandingkan  dengan penerimaan daerah dari PSDH.
Deplesi dihitung menggunakan rumus berikut :
D = 𝑈 × 𝑉
Di mana :
D : Deplesi kayu bulat (Rp)
U : Unit rent kayu bulat (Rp/m 3 ) V
: Volume sumber daya hutan kayu bulat (m 3 )
Unit rent dihitung menggunakan rumus berikut :
U = 𝐻 − 𝐵 − 𝐿
Di mana :
H : Harga kayu bulat (Rp/m 3 )
B : Biaya produksi kayu bulat (Rp/m 3 )
L : Laba layak (Rp/m 3 )
Laba layak dihitung menggunakan rumus berikut :
L = 𝑖 × (𝐻 − 𝐵)
Di mana : i : suku bunga kredit investasi (%)

## HASIL DAN ANALISIS
Produksi Kayu Bulat
Tabel 2 Volume Produksi Kayu Bulat di Kab. Tanah Laut Tahun 2016-2019 No Jenis 2016 2017 2018 2019 A. Produksi Hutan Alam (m 3 ) 1 Rimba Campuran 431,50 6.685,66 5.810,71 4.211,45 2 Meranti 0,00 2.497,96 1.777,07 1.519,78 3 Kayu Indah 0,00 0,00 0,00 0,03 Jumlah Produksi A (m 3 ) 431,50 9.183,62 7.587,78 5.731,26 B. Produksi Hutan Tanaman (m 3 ) 1 Acasia 103.873,86 71.594,64 279,03 632,11 2 Sengon 0,00 26,13 0,00 0,00 Jumlah Produksi B (m 3 ) 103.873,86 71.620,77 279,03 632,11 Total Produksi A+B (m 3 ) 104.305,36 80.804,39 7.866,81 6.363,37
Sumber : Pusat Pemasaran Hasil Hutan Provinsi Kalsel (data diolah), 2019
Dari data di atas, produksi kayu bulat di Kabupaten Tanah Laut terus mengalami penurunan.  Jika  dilihat  dari  produksi  per  jenis  hutan  setiap  tahunnya,  produksi  kayu bulat  dari  hutan  alam  dan  hutan  tanaman  cenderung  berfluktuasi.  Produksi  kayu  bulat terbesar berasal dari hutan tanaman yaitu 176.405,77 m 3 (88,49% dari total kayu bulat), sedangkan  dari  hutan  alam  sebesar  22.934,16  m 3 (11,51%  dari  total  kayu  bulat). Penyumbang  terbesar  kayu  bulat  dari  hutan  tanaman  sekaligus  sebagai  penyumbang kayu bulat terbesar di Kabupaten Tanah Laut yaitu kayu acasia. Namun, produksi kayu bulat  dari  hutan  tanaman  menurun  sangat  tinggi  pada  dua  tahun  terakhir.  Sehingga produksinya saat ini jauh sangat kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya.

## Unit Rent Kayu Bulat
Unit Rent Kayu Bulat di Kab. Tanah Laut Tahun 2016-2019 (Rp/m 3 )
No Jenis 2016 2017 2018 2019 Hutan Alam 1 Rimba Campuran 849.916,37 856.598,28 974.112,67 980.272,92 2 Meranti 1.080.568,19 1.089.366,90 1.174.174,75 1.181.327,64 3 Kayu Indah 2.069.947,69 2.087.826,40 2.168.720,95 2.180.808,44 Hutan Tanaman 1 Acasia 100.999,43 101.500,50 195.931,30 197.408,85 2 Sengon 149.378,78 150.323,85 245.148,70 246.870,45
Sumber : Hasil Olah Data, 2019
Dari data di atas, unit rent tertinggi terdapat pada kayu bulat dari hutan alam, yaitu kelompok  kayu  indah  dengan  nilai  rata-rata  unit  rent  sebesar  Rp.  2.164.699,90, kemudian kelompok meranti sebesar Rp. 1.175.144,37, dan kelompok rimba campuran sebesar Rp. 976.086,21. Sedangkan unit rent dari hutan tanaman cenderung lebih rendah yakni unit rent kayu sengon dengan nilai rata-rata unit rent sebesar Rp. 246.531,80 dan yang  terendah  yaitu  kayu  acasia  sebesar  Rp.  197.561,37.  Tinggi  rendahnya  nilai  unit rent tersebut ditentukan oleh harga masing-masing jenis kayu bulat per kubik. Semakin mahal  harga  kayu  bulat  tersebut,  maka  unit  rentnya  akan  semakin  tinggi,  begitu  juga sebaliknya. Melihat dari tingginya unit rent pada kayu hutan alam, perlu adanya upaya untuk  terus  mengembangkan  jenis  kayu  dari  hutan  alam,  sehingga  hasil  hutan  kayu tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Tanah Laut.

## Perkembangan Nilai Deplesi
Tabel 4 Deplesi Sumber Daya Hutan Kayu Bulat di Kab. Tanah Laut Tahun 2016- 2019 (Milyar Rupiah)
Sumber : Hasil Olah Data, 2019
Dari data di atas, terjadinya deplesi disebabkan karena adanya kegiatan produksi kayu bulat. Jika dilihat dari total deplesi per jenis hutan, maka deplesi terbesar berasal
No Jenis 2016 2017 2018 2019 A. Hutan Alam 1 Rimba Campuran 0,37 5,73 5,66 4,13 2 Meranti 0,00 2,72 2,09 1,80 3 Kayu Indah 0,00 0,00 0,00 0,0001 Jumlah A 0,37 8,45 7,75 5,92 B. Hutan Tanaman 1 Acasia 10,49 7,26 0,05 0,12 2 Sengon 0,00 0,004 0,00 0,00 Jumlah B 10,49 7,27 0,05 0,12 Total A+B 10,86 15,72 7,80 6,05
dari  hutan  tanaman  dikarenakan  besarnya  volume  penebangan  kayu  bulat.  Namun, deplesi  dari  hutan  tanaman  cenderung  mengalami  penurunan  yang  sangat  tinggi  dari tahun-tahun  sebelumnya  akibat  makin  sedikitnya  produksi  kayu  bulat.  Begitu  pula halnya  dengan  kayu  bulat  dari  hutan  alam  yang  terus  menurun,  namun  penurunannya tidak  setinggi  penurunan  deplesi  dari  hutan  tanaman.  Meskipun  produksi  kayu  bulat secara total mengalami penurunan pada tahun 2017, namun pada tahun tersebut terjadi deplesi  paling  tinggi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  tingginya  peningkatan  produksi  kayu bulat dari hutan alam, yang mana memiliki unit rent lebih tinggi dari hutan tanaman.
Melihat  semakin  menurunnya  deplesi  kayu  bulat  yang  mencerminkan  semakin sedikitnya  produksi    kayu  bulat  di  Kabupaten  Tanah  Laut,  maka  perlu  melakukan penanaman  yang  berjenjang,  sehingga  setiap  kali  melakukan  penebangan  kayu,  maka harus  ada  pembibitan/penanaman  kembali  sejumlah  kayu  yang  ditebang  itu.  Sehingga pemanenan kayu bulat setiap tahun terus berlanjut dengan jumlah yang sebanding/tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya

## Perkembangan Penerimaan PSDH
Tabel 5 Realisasi PSDH Kab. Tanah Laut dan Provinsi Kalsel Tahun 2016-2019 (Rp) Tahun PSDH Tanah Laut PSDH Kalsel Persentase (%) 2016 62.040.450,00 2.573.001.301,02 2,41 2017 407.903.176,00 3.661.524.115,00 11,14 2018 33.984.360,00 2.611.036.870,00 1,30 2019 122.883.022,00 1.836.225.513,00 6,69 Jumlah 626.811.008,00 10.681.787.799,02 5,87
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel (data diolah), 2019
Penerimaan  dari  PSDH  di  Kabupaten  Tanah  Laut  berfluktuasi  setiap  tahun,  di mana penerimaan tertinggi yaitu pada tahun 2017. Total PNBP PSDH dari hasil hutan kayu di Kabupaten Tanah Laut berjumlah Rp. 626.811.008,00, yaitu sekitar 5,87% dari total  PSDH  Kalimantan  Selatan  (Rp.  10.681.787.799,02).  PNBP  PSDH  Tanah  Laut tersebut  merupakan  dana  bagi  hasil  sumber  daya  alam  sektor  kehutanan  yang  dibagi sesuai  imbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  UU  No.  33  Tahun  2004  sebagaimana pada tabel 6 di bawah ini.
PSDH 2016 2017 2018 2019 Jumlah 20% Pusat 12.408.090,00 81.580.635,20 6.796.872,00 24.576.604,40  125.362.201,60 16% Kalsel 9.926.472,00 65.264.508,16 5.437.497,60 19.661.283,52  100.289.761,28 32% Tala 19.852.944,00  130.529.016,32  10.874.995,20 39.322.567,04  200.579.522,56 32% Kab/Kota di Kalsel 19.852.944,00  130.529.016,32  10.874.995,20 39.322.567,04  200.579.522,56 Total 62.040.450,00  407.903.176,00  33.984.360,00  122.883.022,00  626.811.008,00
Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel (data diolah), 2019
Dari data di atas, total bagian yang diterima Pemerintah Pusat selama empat tahun terakhir  (s/d  triwulan  3  tahun  2019)  sebesar  Rp.  125.362.201,60,  Kalimantan  Selatan sebagai  provinsi  penghasil  mendapat  bagian  sebesar  Rp.  100.289.761,28,  Tanah  Laut sebagai kabupaten penghasil mendapat bagian sebesar Rp.  200.579.522,56, sedangkan kabupaten/kota  lainnya  mendapat  bagian  sebesar  Rp.  200.579.522,56  dan  dibagi  rata untuk 12 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
Selain  mendapat  bagian  32%  dari  PSDH  yang  dihasilkan  di  daerah  sendiri, Kabupaten  Tanah  Laut  juga  mendapatkan  bagian  dari  PSDH  yang  dihasilkan  dari kabupaten/kota  yang  ada  di  Kalimantan  Selatan.  Data  pada  tabel  7  berikut  adalah perkiraan 32% Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kabupaten Tanah Laut, baik dari PSDH  Tanah  Laut  maupun  PSDH  dari  kabupaten/kota  lainnya  di  Kalimantan  Selatan (non Tanah Laut).
Tabel 7 Perkiraan 32% DBH PSDH yang Diterima Kab. Tanah Laut (Rp) PSDH 32% 2016 2017 2018 2019 Jumlah Tanah Laut 19.852.944,00 130.529.016,32 10.874.995,20  39.322.567,04  200.579.522,56 Non Tala 66.958.956,03 86.763.225,04 68.721.400,27  45.689.133,09  268.132.714,43 Total 86.811.900,03 217.292.241,36 79.596.395,47  85.011.700,13  468.712.236,99
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (data diolah), 2019
DBH PSDH 32% dari hasil hutan Tanah Laut dan diterima sebagai pendapatan daerah  Kabupaten  Tanah  Laut  sebesar  Rp.  200.579.522,56  dan  DBH  PSDH  yang berasal  dari  non  Tanah  Laut  (kabupaten/kota  lainnya  di  Kalsel)  sebesar  Rp. 268.132.714,43. Sehingga perkiraan total DBH PSDH yang diterima  Kabupaten Tanah Laut  yaitu  Rp.  468.712.236,99.  Kabupaten  Tanah  Laut  diuntungkan  dari  adanya  dana bagi hasil PSDH dari sumber daya hutan kayu di daerah lain di Kalimantan Selatan.
Namun,  setelah  dilakukan  perhitungan  PSDH  berdasarkan  rumus  yang  dikutip dari  Redi  (2014),  maka  terdapat  jauh  perbedaan  antara  PSDH  rill  dengan  PSDH  hasil perhitungan sebagaimana data pada tabel 8 di bawah ini.
Tabel 8

## Hasil Perhitungan PSDH (Rp)
Tahun PSDH 2016 579.473.344,00 2017 856.625.813,00 2018 419.869.392,00 2019 326.006.814,00 Total 2.181.975.363,00
Sumber : Hasil Olah Data, 2019
Total  PSDH  hasil  perhitungan jauh lebih  besar  dari  PSDH  rill  yang  dibayar  atas hasil  hutan  kayu  di  Kabupaten  Tanah  Laut.  PSDH  rill  hanya  sebesar  Rp. 626.811.008,00,  yaitu  sekitar  28,73%  dari  total  PSDH  hasil  perhitungan  (Rp. 2.181.975.363,00). Hal tersebut menunjukkan bahwa perhitungan terhadap kompensasi PSDH  yang  dibayar  oleh  pengusaha  hutan  masih  kurang  sesuai  dengan  volume  kayu bulat yang ditebang. Akibatnya, penerimaan dari PSDH masih terlalu rendah dari yang seharusnya.

## Perbandingan Nilai Deplesi dengan PSDH
Tabel 9
Deplesi dan PSDH Rill di Kab. Tanah Laut (Rp)
2016 2017 2018 2019 Deplesi 10.857.939.913,14 15.718.939.391,15  7.801.547.664,90 6.048.578.028,51 PSDH 62.040.450,00 407.903.176,00 33.984.360,00 122.883.022,00
Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel dan Hasil Olah Data, 2019
Dari  data  di  atas,  total  PNBP  PSDH  Tanah  Laut  selama  empat  tahun  terakhir sebesar Rp. 626.811.008,00 sedangkan total nilai deplesi sebesar Rp. 40.427.004.997,70,  artinya  kompensasi  dari  PSDH  yang  diterima  hanya  bisa menggantikan  1,55  %  dari  deplesi  kayu  bulat.  PNBP  dari  PSDH  tersebut  merupakan kompensasi yang diterima oleh pemerintah sebagai penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam sektor kehutanan. Deplesi yang merupakan nilai kehilangan sumber daya  hutan  kayu  bulat  yang  terjadi  di  Kabupaten  Tanah  Laut  mendapat  kompensasi yang  diasumsikan  berupa  PSDH.  Namun,  penerimaan  dari  PSDH  tersebut  masih kecil jika  dikaitkan  sebagai  nilai  kompensasi  atas  sumber  daya  hutan  kayu  yang  terdeplesi, sehingga  bisa  dikatakan  belum  maksimal  untuk  menutup  nilai  kehilangan  kayu  bulat yang dieksploitasi di Kabupaten Tanah Laut.
Anggapan  bahwa  penebangan  kayu  hanyalah  kegiatan  yang  bisa  menghasilkan pendapatan  dalam  perekonomian  menyebabkan  nilai  kompensasi  berupa  PSDH  yang
dibayar  oleh  pihak  yang  melakukan  eksploitasi  tersebut  masih  terlalu  rendah.  Bahkan dari hasil perhitungan PSDH terdapat selisih yang sangat besar dengan realisasi PSDH yang  diterima,  di  mana  PSDH  rill  hanya  28,73%  dari  PSDH  hasil  perhitungan.  Jika dibandingkan  dengan  PSDH  hasil  perhitungan  saja,  nilai  deplesi  hanya  bisa  ditutupi sebesar 5,40%, apalagi jika dibandingkan dengan PSDH rill yang hanya bisa menutupi 1,55%  saja  terhadap  nilai  deplesi.  Ketepatan  dalam  perhitungan  terhadap  PSDH  yang dibayar  oleh  pengusaha  hutan  merupakan  hal  yang  perlu  diperhatikan  sebagai  langkah awal  untuk  memaksimalkan  kompensasi  dari  PSDH,  karena  kenaikan  tarif  maupun harga  patokan  saja  tidak  cukup  untuk  menjadikan  penerimaan  PSDH  semakin meningkat jika data yang digunakan dalam perhitungan masih belum tertib.
Dalam perhitungan PSDH, harga patokan PSDH didasarkan pada Permenlhk No. 64  Tahun  2017  (untuk  perhitungan  tahun  2018  dan  2019)  sebagai  perubahan  dari Permenhut  No.  68  Tahun  2014  (untuk  perhitungan  tahun  2016  dan  2017),  yang  mana hasil  dari  perubahan  tersebut  menyebabkan  harga  patokan  meningkat  sebesar  Rp. 50.000.  Sedangkan  tarif  PSDH  didasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  12  Tahun 2014.  Meningkatkan  tarif  guna  meningkatkan  penerimaan  PSDH  perlu  dilakukan, mengingat  tarif  yang  digunakan  hingga  saat  ini  masih  belum  ada  perubahan  sejak ditetapkannya  pada  tahun  2014.  Menurut  Astana  dkk  (2014),  meningkatkan  tarif pungutan PSDH dengan asumsi bahwa produksi tetap, akan menyebabkan PNBP yang diperoleh meningkat sedangkan laba perusahaan akan menurun, namun pada persentase tertentu  kenaikan  tarif  tidak  sampai  membuat  perusahaan  mengalami  kerugian. Sedangkan  menurut  Astana  dkk  (2015),  menurunkan  tarif  pungutan  PSDH  akan menyebabkan  produksi  kayu  bulat  meningkat  sehingga  membuat  PNBP  meningkat. Akan  tetapi,  penurunan  tarif  PSDH  tersebut  kurang  sejalan  dengan  pengelolaan  hutan secara  lestari,  karena  penurunan  tarif  tersebut  justru  membuat  pengusaha  hutan cenderung  meningkatkan  produksinya  dan  hal  ini  bisa  menyebabkan  kerusakan  hutan semakin  besar.  Karena  semakin  banyak  kayu  bulat  yang  ditebang  untuk  kegiatan produksi  ,  maka  nilai  deplesi  dari  sumber  daya  hutan  juga  semakin  tinggi.    Selain  itu, harga kayu bulat juga harus ditinjau setiap saat, mengingat bahwa saat ini produksi kayu bulat di Kabupaten Tanah Laut semakin menurun.
Oleh  sebab  itu  perlu  ada  kebijakan  yang  mana  di  satu  sisi  bisa  meningkatkan penerimaan dari PSDH, namun di sisi lain tidak membuat investasi di bidang kehutanan
menjadi  terganggu.  Karena  jika  kebijakan  hanya  berpihak  dalam  hal  peningkatan PSDH, maka pengusaha hutan merasa dirugikan sehingga investasi di bidang kehutanan menjadi  menurun  dan  pada  akhirnya  menyebabkan  penerimaan  dari  PSDH  semakin menurun. Perlu adanya kerjasama yang baik anatara pemerintah dan para pengusaha di bidang kehutanan untuk mencapai pembangunan hutan yang berkelanjutan, yang mana nilai kehilangan sejumlah sumber daya hutan berupa kayu bulat bisa digantikan secara maksimal  dengan  adanya  kompensasi  dari  PSDH  yang  dibayar  oleh  pengusaha  hutan, sehingga  akan  meningkatkan  penerimaan  PSDH.  Karena  pembangunan  berkelanjutan menghendaki agar hasil hutan sekarang ini  bisa terus berlanjut hingga masa yang akan datang,  sehingga  tentunya  setiap  kehilangan  dari  sumber  daya,  termasuk  sumber  daya hutan kayu harus bisa digantikan. Tujuan menggantikan kehilangan tersebut yaitu dalam rangka untuk perbaikan di sektor kehutanan.

## PENUTUP

## Implikasi Penelitian
Penelitian  mengenai  deplesi  sumber  daya  hutan  ini  diharapkan  dapat  menjadi alternatif bagi pemerintah dalam menentukan besar kompensasi ideal dari DBH PSDH yang  seharusnya  dibayar  oleh  pihak  yang  telah  melakukan  ekploitasi  untuk  mengganti nilai intrinsik hutan yang terdeplesi. Sehingga dengan alternatif tersebut, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari PSDH.

## Keterbatasan Penelitian
Ada beberapa data yang tidak bisa diperoleh di lapangan, diantaranya data harga kayu bulat, biaya produksi serta perimbangan dari Dana Bagi Hasil (DBH) PSDH yang diterima  Kabupaten  Tanah  Laut.  Oleh  karena  itu,  peneliti  menggunakan  data  hasil penelitian  terdahulu,  yakni  penelitian  Nur  dkk  (2018)  mengenai  harga  kayu  bulat  dan biaya  produksi.  Sedangkan  data  perimbangan  DBH  PSDH  yang  diterima  Kabupaten Tanah  Laut  diperoleh  dari  perhitungan  DBH  PSDH  yang  mengacu  pada  pembagian yang  tercantum  dalam  Undang-Undang No.  33  Tahun  2004.  Data  yang  dianalisis  juga terbatas hanya empat tahun dikarenakan data tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia di lapangan,  sehingga  kurang  bisa  melihat  perkembangannya.  Selain  itu,  data  jenis  kayu yang diterima tidak terinci secara detail, sehingga pengelompokannya hanya didasarkan pada pengelompokan tertentu saja.

## Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu (1) Nilai deplesi dari produksi hasil hutan berupa  kayu  bulat  di  Kabupaten  Tanah  Laut  selama  empat  tahun  terakhir  cenderung berfluktuasi  dan  mengalami  penurunan  karena  semakin  sedikit  kayu  bulat  yang  dapat ditebang. Jika dilihat dari per satuan produksi, maka nilai deplesi hutan alam akan lebih tinggi dari nilai deplesi hutan tanaman dikarenakan tingginya unit rent kayu dari hutan alam.  Secara  total,  hutan  tanaman  merupakan  penyumbang  deplesi  tertinggi  di Kabupaten  Tanah  Laut.  (2)  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  dari  Provisi Sumber  Daya  Hutan  (PSDH)  di  Kabupaten  Tanah  Laut  selama  empat  tahun  terakhir cenderung  berfluktuasi  dan  mengalami  peningkatan  pada  tahun  terakhir.  Terdapat perbedaan  antara  realisasi  PSDH  yang  diterima  dengan  hasil  perhitungan  PSDH,  di mana  realisasi  PSDH  sangat  kecil  dibanding  kompensasi  PSDH  yang  seharusnya diterima. Perimbangan dana bagi hasil PSDH yang diterima Kabupaten Tanah Laut dari PNBP PSDH di daerah lebih kecil dibanding perimbangan dana bagi hasil PSDH yang diterima  dari  luar  daerah  (kabupaten/kota  lain  di  Kalimantan  Selatan),  artinya Kabupaten Tanah Laut mendapat keuntungan dari perimbangan dana bagi hasil tersebut. (3)  Deplesi  yang  terjadi  jauh  lebih  besar  nilainya  daripada  nilai  kompensasi  yang diterima  dari  Provisi  Sumber  Daya  Hutan  (PSDH).  Nilai  kompensasi  tersebut  begitu kecil  sehingga  belum  maksimal  untuk  menggantikan  nilai  kehilangan  dari  sejumlah sumber  daya  hutan  yang  dieksploitasi,  sehingga  diperlukan  upaya  untuk mengembalikan  nilai  intrinsik  hutan  tersebut  agar  kedepannya  sektor  kehutanan  dapat memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap  penerimaan  negara  dengan  tetap memperhatikan kelestarian hutan.

## Saran
Penulis  mengemukakan  beberapa  saran  yakni  (1)  Bagi  para  peneliti  selanjutnya diharapkan  agar  mengembangkan  penelitian  terkait  pembangunan  berkelanjutan  untuk sektor-sektor lainnya seperti sektor pertambangan, perikanan dan sebagainya. (2) Perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari PSDH melalui peningkatan tarif pungutan, karena tarif yang digunakan saat ini masih merupakan tarif tahun  2014  dan  belum  ada  perubahan.  Besaran  tarif  tersebut  disesuaikan  agar  dapat mencapai  suatu titik  keseimbangan,  di  mana  kenaikan  tarif  pungutan  dari  PSDH  tidak akan  merugikan  perusahaan  dan    juga  bisa  meningkatkan  kompensasi  terhadap  nilai
kehilangan  daripada  sumber  daya  hutan.  (3)  Pemerintah  sebaiknya  jangan  hanya memandang  sektor  kehutanan  sebagai  penerimaan,  tapi  juga  harus  melihat  dari  sudut pandang lain bahwa akibat dari produksi kayu akan menyebabkan kehilangan sejumlah sumber  daya  hutan,  sehingga  terdorong  untuk  terus  melakukan  upaya  dalam meningkatkan  penerimaan  dari  sektor  kehutanan  dengan  tetap  berpegang  pada  konsep pembangun  (Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  46  Tahun 2017  tentang  Instrumen  Ekonomi  Lingkungan  Hidup,  2017)an  hutan  yang berkelanjutan.  (4)  Perlu  adanya  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  kompensasi  dari PSDH, karena PSDH rill dari hasil hutan di Kabupaten Tanah Laut jauh lebih kecil dari PSDH hasil perhitungan yang seharusnya diterima.

## Bibliography
Abdullah,  M.  dkk.  (2015). Tata  Kelola  Penerimaan  Negara  dan  Dana  Bagi  Hasil Sektor Kehutanan. Jakarta Selatan: PWYP.
Astana, S. dkk. (2014). Implikasi Perubahan Tarif Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya  Hutan  terhadap  Laba  Pemegang  Konsesi  Hutan  dan  Penerimaan  Negara Bukan Pajak: Studi Kasus Hutan Alam Produksi di Kalimantan Timur Indonesia. Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan , 251-264.
Astana, S. dkk. (2015). Menaikkan PNBP Sektor Kehutanan Tanpa Kebijakan Kenaikan Tarif PSDH dan DR. Puspijak , 1-8.
Djamil, I.  dkk. (2018). Analisis Kebijakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH),  Dana Reboisasi  (DR)  dan  Penggantian  Nilai  Tegakan  (PNT)  di  Provinsi  Sulawesi Tengah. Mitra Sains , 19-30. Effendie.  (2016). Ekonomi  Lingkungan  Suatu  Tinjauan  Teoritik  dan  Praktek. Yogyakarta: STIM YKPN.
Hersaputri,  L.  D.  &  Santoso,  E.  B.  (2017).  Estimasi  Deplesi  Lingkungan  Subsektor Kehutanan di Jawa Timur. Jurnal Teknik ITS , 443-446. Indonesia, R. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan. Jakarta: Pemerintah Indonesia. Indonesia, R. (2017). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Jakarta: Pemerintah Indonesia. Indonesia,  R.  (2017). Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  59  Tahun  2017 tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan. Jakarta: Presiden RI.
Indonesia,  R.  (2004). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah. Jakarta: Republik Indonesia. Indonesia,  R.  (1999). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan. Jakarta: Republik Indonesia.
MENHUT. (2014). Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi
Sumber  Daya  Hutan,  Ganti  Rugi  Tegakan  dan  Penggantian  Nilai  Tegakan. Jakarta: PERMENHUT.
MENKEU.  (2004). Keputusan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  109 Tahun 2004 tentang Tatacara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari SDA Sektor Kehutanan. Jakarta: KEMENKEU.
MENLHK.  (2017). Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. Jakarta: PERMENLHK.
Nur,  M.  A.  dkk.  (2018).  Kontribusi  Sektor  Kehutanan  terhadap  Pembangunan  Daerah Provinsi  Kalimantan  Selatan  (Pendekatan  Perhitungan  PDRB  Hijau). Jurnal Ecoplan , 52-64. Ratnaningsih,  M.  dkk.  (2006). PDRB  Hijau  (Produk  Domestik Regional  Bruto)  Hijau. Yogyakarta: BPFE.
Redi,  A.  (2014). Hukum  Sumber  Daya  Alam  dalam  Sektor  Kehutanan. Jakarta  Timur: Sinar Grafika.
Suparmoko,  M.  (2005). Neraca  Sumberdaya  Alam  (Natural  Resource  Accounting). Yogyakarta: BPFE.
Suparmoko, M. (2006). Panduan dan Analisis Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Konsep, Metode Perhitungan, dan Aplikasi). Yogyakarta: BPFE. Wanggai,  R.  N.  (1998).  Analisis  Penerimaan  Sektor  Kehutanan  Bidang  Pengusahaan Hutan dan Deplesi Sumber Daya Hutan Propinsi Dati II Irian Jaya. Skripsi . Yakin,  A.  (2015). Ekonomi  Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan  (ESDAL). Jakarta: Akademika Pressindo.