Volume 10 No. 1, Juni 2024
AKPP
J Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik
Journal Homepage: journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp
Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Lingkungan Terhadap Pedagang Kaki Lima Malam di Kota Payakumbuh
The Socio-Economic Impact of Environmental Policies on Night Street Vendors in Payakumbuh City

## Nur Ari Sufiawan
1 Department of Economics and Business, Andalas University, Payakumbuh, Indonesia. *E-mail: nurarisufiawan@eb.unand.ac.id

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Environmental Management; Social; Economy
Kata Kunci: Pengelolaan Lingkungan; Sosial; Ekonomi
How to cite: Sufiawan, N. A. (2024). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Lingkungan Terhadap Pedagang Kaki Lima Malam di Kota Payakumbuh. JAKPP (Jurnal
Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 10(1), 79- 99
The  presence  of  street  vendors  has  positive  and  negative  social  and economic impacts. This study analyzes the socio-economic implications of  environmental  management  policies  on  street  vendors  in Payakumbuh  City.  This  type  of  research  is  qualitative,  with  primary data sources including direct field observation and in-depth interviews with  51  respondents  or  street  vendors  along  Jalan  Ahmad  Yani, Payakumbuh City. Descriptive data analysis method. The social impact felt  by  street  vendors  at  night  is  the  establishment  of  good  relations between fellow street vendors along Jalan Ahmad Yani, resulting in the formation  of  an  association  called  "APKL  (Creative  Field  Traders Association)". In contrast, the economic impact felt by street vendors with  the  availability  of  trading  locations  remains  regulated  by  the Payakumbuh City Market Service, so night traders don't have to think about  where  to  trade.  This  will  also  continue  to  increase  the  sales experienced by most street vendors along Jalan Ahmad Yani.

## Abstrak
Kehadiran  pedagang  kaki  lima  memiliki  dampak  sosial  dan ekonomi yang positif dan negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi dari kebijakan pengelolaan lingkungan  hidup  pada  PKL  di  Kota  Payakumbuh.  Jenis penelitian  ini  adalah  kualitatif,  dengan  sumber  data  primer dengan  observasi  langsung  kelapangan  dan  wawancara  secara mendalam  kepada  51  responden  atau  pedagang  kaki  lima  di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Payakumbuh. Metode analisis data deskriptif. Dampak sosial yang dirasakan PKL pada malam hari  adalah  terjalinnya  hubungan  baik  antar  sesama  PKL  di sepanjang  Jalan  Ahmad  Yani  sehingga  terbentuklah  suatu perkumpulan  yang  disebut  “APKL  (Asosiasi  Pedagang Lapangan Kreatif)”, sedangkan dampak ekonomi yang dirasakan PKL dengan tersedianya lokasi perdagangan tetap seperti yang diatur  oleh  Dinas  Pasar  Kota  Payakumbuh  sehingga  pedagang
malam tidak perlu memikirkan tempat berdagang. Hal ini juga akan terus meningkatkan penjualan yang dialami oleh sebagian besar PKL di sepanjang Jalan Ahmad Yani.

## Pendahuluan
Pedagang jalanan yang menjual barang dagangannya disebut pedagang kaki lima (PKL). Istilah ini diambil dari jumlah kaki gerobak yang dimiliki pedagang kaki lima seperti dua kaki ataupun tiga kaki. Namun, menurut Soedjana (didalam Setyaningrum, dkk., 2021), "pedagang kaki lima" adalah sekelompok orang yang menjual  barang  dan  jasa  di  trotoar  atau  pinggir  jalan  dekat  pusat  perbelanjaan, pertokoan, pusat rekreasi dan hiburan, pusat perkantoran, dan pusat pendidikan. Penjualan  ini  dilakukan  setiap  hari,  dengan  atau  tanpa  status.  Beberapa  faktor mendorong  munculnya  pedagang  kaki lima; ini termasuk tingginya biaya usaha untuk  membeli  atau  menyewa  ruko  atau  toko  untuk  berdagang  serta  kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Pedagang  kaki  lima  seringkali  merusak  kualitas  lingkungan  perkotaan. Sebagai  contoh,  banyak  PKL  menggunakan  ruang  publik  seperti  trotoar  untuk menjual  produknya.  Sehingga  menghambat  ruang  gerak  pejalan  kaki  di  trotoar nantinya.  Selain  itu,  fenomena  yang  sering  dikaitkan  dengan  keberadaan  PKL adalah peningkatan dan penurunan jumlah PKL yang tidak menentu. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pada bulan Ramadhan atau malam takbiran, jumlah PKL  meningkat.  Oleh  karena  itu,  lingkungan  PKL  harus  diciptakan  untuk mengoptimalkan tujuan dan fungsinya sebagai peningkatan ekonomi masyarakat.
Setiap  daerah  di  Indonesia  menghadapi  masalah  penataan  lingkungan. Penataan  lingkungan  adalah  pembagian,  pemanfaatan,  dan  pengendalian lingkungan hidup berdasarkan potensi dan fungsinya. Untuk memastikan bahwa penggunaan  ruang  dilakukan  dengan  cara  yang  berwawasan  lingkungan  dan menghasilkan  penggunaan  ruang  yang  berkualitas,  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  1992  menetapkan  undang-undang.  Menurut  Setyo  Moersidik  (didalam perkimtaru,  2016),  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  bagian  penting  dari penataan lingkungan untuk menjamin fungsi lingkungan hidup tetap berlanjut.
Salah satu kota di Sumatera Barat adalah Payakumbuh dan menjadi tempat banyak  PKL  utama.  Pada  tahun  2022,  Kota  Payakumbuh  akan  memiliki  1.152 pedagang kaki lima. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah pedagang kaki lima di kota Payakumbuh.
Tabel 1. Jumlah PKL di Kota Payakumbuh No Lokasi Pedagang Kaki Lima Januari 2021 Januari 2022 A  Pasar Pusat Payakumbuh 1 Pelataran Pertokoan Barat 98 98 2 Deretan Tukang Patri 21 21 3 Pelataran dan Emperan Timur 30 30
No Lokasi Pedagang Kaki Lima Januari 2021 Januari 2022 A  Pasar Pusat Payakumbuh 4 Pelataran Terminal Sago 205 205 Jumlah 354 354 B Pasar Ibuh 1 Palung 417 417 2 K5 Pasar Sore Ibuh 130 130 3 K5 Pelataran Barat 75 75 4 Pedagang Ayam 35 35 5 Pedagang Daging 38 38 Jumlah 659 659 C Pedagang K5 Malam Jln.Ahmad Yani 103 103 Total 1.152 1.152

## Sumber: Dinas Koperasi UMKM,Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh
Kehadiran  pedagang  kaki  lima  memiliki  dampak  sosial  dan  ekonomi  yang positif dan negatif. Menurut Nuraeni (2018), Dampak sosial adalah perubahan yang terjadi  pada  individu  dan  masyarakat  yang  disebabkan  oleh  kegiatan pembangunan.  Dapat  meningkatkan  keramaian  diberbagai  bagian  kota, meningkatkan mood kota, dll. Dampak sosial yang negatif adalah pedagang kaki lima membuat tata letak kota tidak teratur, namun sebagian besar pedagang kaki lima  tidak  membersihkan  dengan  baik  saat  melakukan  kegiatan  persiapan pesanannya, yang nantinya berdampak pada pencemaran limbah makanan. Selain itu, pedagang kaki lima juga menyebabkan kemacetan karena pembeli yang tidak tertib memenuhi jalan.
Menurut  Kepdirjen  438/KN/2020,  dampak  ekonomi  didefinisikan  sebagai dampak tidak langsung dari objek penelitian terhadap jumlah dan jenis kegiatan ekonomi  dilapangan.  Penelitian  ini  terutama  berfokus  pada  indikator  ekonomi makro dan proyek sosial pada indikator tersebut. Dari sudut pandang  ekonomi, PKL  memiliki  potensi  untuk  menurunkan  pengangguran  dan  mendorong pertumbuhan ekonomi, karena PKL berjualan dengan modalnya dan berdampak langsung  pada  perekonomian.  Dari  sisi  negatif,  keberadaan  pedagang  kaki  lima menghambat  perekonomian  pedagang  formal,  karena  lokasi  mereka  biasanya menghalangi  jalur  pengunjung  ke  kawasan  perbelanjaan.  Oleh  karena  itu,  perlu dilakukan perbaikan lingkungan bagi pedagang kaki lima.
Perda No. 9 Tahun 2010 menetapkan kebijakan pedagang kaki lima/malam di Kota  Payakumbuh.  Tujuan  dari  kebijakan  ini  adalah  untuk  membuat  pedagang kaki  lima  dan  warung  malam  lebih  tertata,  bersih,  aman,  indah,  dan  menarik. Kebijakan  ini  juga  diperkenalkan  untuk  menghindari  masalah  antara  pedagang malam lainnya terkait perang dagang darat.
Berdasarkan  Keputusan  Wali  Kota  Payakumbuh  Nomor  156.1/54/WK- PYK/2015, Kota Payakumbuh telah membentuk tim beranggotakan 54 orang untuk mencari dan merelokasi para pedagang. Di antaranya adalah realisasi desain pasar khususnya  desain  area  penjualan  kios,  desain  drainase  pasar,  desain  lalu  lintas komoditas  menuju  bursa,  kebersihan  pasar,  keutuhan  fasilitas  umum,  tempat parkir,  dan  pengembangan  pasar  profesional  dilakukan  melalui  pasar  kualitas tenaga teknis.
Tentu saja, keputusan Walikota Payakumbuh tentang penataan dan relokasi pedagang kaki lima, harus memiliki dampak yang cukup positif dari segi tata guna lahan dan lingkungan perkotaan memiliki dampak unik pada pedagang kaki lima. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dampak penempatan pedagang kaki lima di sepanjang  Jalan  Ahmad  Yani  (sepanjang  Tugu  Adipura  di  Rab  Basilan). Persimpangan Monumen Adipura ke Labuah Basilang masih kurang baik dari tata ruang  kawasan  yang  ada.  Hal  ini  tercermin  dari  seringnya  terjadi  kemacetan dibeberapa titik jalan ini, karena kendaraan konsumen yang diparkir memblokir lalu lintas di mana-mana dan tidak ada fasilitas pejalan kaki umum di jalan.
Fokus  pada  penelitian  ini  adalah:  1.  Bagaimana  perubahan  dampak  yang dirasakan PKL sebelum dan sesudah penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan PKL?; 2. Bagaimana menganalisis dampak sosial kebijakan pengelolaan lingkungan hidup  bagi  PKL  malam  hari  di  Kota  Payakumbuh;  3.  Bagaimana  menganalisis dampak ekonomi dari kebijakan pengelolaan lingkungan bagi PKL malam hari di Kota Payakumbuh. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Menganalisis perubahan dampak  yang  dirasakan  PKL  sebelum  dan  sesudah  penerapan  kebijakan pengelolaan  lingkungan  bagi  PKL;  2.  Menganalisis  dampak  sosial  kebijakan pengelolaan  lingkungan  hidup  bagi  PKL  malam  hari  di  Kota  Payakumbuh;  3. Menganalisis dampak ekonomi dari kebijakan pengelolaan lingkungan bagi PKL malam hari di Kota Payakumbuh.

## Kajian Literatur
Menurut Agustina (2016), Dalam hal suatu isu atau masalah tertentu, politik adalah  apa  yang  secara  sadar  dilakukan  oleh  seorang  atau  sekumpulan  aktor. Mengklasifikasikan, menggunakan, dan mengendalikan lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya disebut pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan Penataan Ruang dan  Lingkungan,  menurut  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  1992  tentang Penataan Ruang, adalah sebagai berikut: 1. Praktik penggunaan lahan yang ramah lingkungan;  2.  Menetapkan  peraturan  tentang  pemanfaatan  ruang  kawasan lindung  dan  kawasan  budaya;  dan  3.  Mencapai  penggunaan  ruang  yang berkualitas tinggi.
Pendekatan tata ruang adalah salah satu pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya lahan. Pendekatan ini adalah  perangkat  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  paling  penting  karena merupakan  penepis  pertama  terhadap  kegiatan  pembangunan  dan  aktifitas manusia lainnya yang berdampak pada lingkungan hidup.
Kebijakan penataan ruang diatur dalam UU No. 24 Tahun 1992 dan diberikan landasan hukum yang diperbarui melalui UU No. 26 Tahun 2007. Dengan kata lain, pengelolaan  berbagai  sumber  daya  alam  harus  dilakukan,  dikoordinasikan,  dan terintegrasi  ke  dalam  tanah,  air,  dan  tanah.  udara.  Pemanfaatan  sumber  daya manusia  dan  buatan  manusia  dalam  pola  pembangunan  berkelanjutan  melalui pengembangan tata ruang.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria  dan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1982  tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Pengolahan  Lingkungan  Hidup,  serta  peraturan pemerintah,  keputusan  menteri,  dan  peraturan  pelaksanaan  lainnya,  negara memiliki otoritas untuk mengatur penggunaan lahan yang digunakan.
Pemerintah  Kota  Payakumbuh  mengatur  kebijakan  tata  ruang/lingkungan bagi  pedagang  kaki  lima  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Payakumbuh  Nomor  9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Kaki Lima Malam. Luas tempat usaha pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam diatur sebagai berikut: 1. Bagi pedagang malam yang menggunakan gerobak dorong dan tidak menggunakan tenda, seperti bakso, martabak manis, putu, alias air, rujak, buah, dan sebagainya pada, disediakan area penjualan berukuran 2 x 1,75m; 2. Sedangkan bagi  yang  berjualan  makanan  dan  minuman  lainnya  dengan  menggunakan gerobak  dan  tenda  diberikan  tempat  usaha  dengan  ukuran  3  x  3  m;  3.  Apabila pedagang  sebagaimana  dimaksud  dalam  butir  2  menggunakan  tempat  usaha berukuran 6 x 4 m, maka ia harus mengambil tempat dua kavling, dan membayar kewajibannya  dua  kali  lipat  dari  yang  dibebankan  kepada  pedagang  yang menggunakan  tempat  itu  menurut  apa  diklasifikasikan  dalam  poin  2;  4.  Bagi pedagang  kaki  lima  yang  menjual  barang  mudo  (sayuran  dan  buah-buahan)  di Pasar Ibuh diberikan lokasi usaha seluas 1,5 x 1,75 m; 5. Bagi pedagang kaki lima yang  berada  di  pusat perbelanjaan  diberikan  lahan  usaha  seluas  1,5  x  1,75  m;  6. Khusus untuk PUJASERA penempatannya akan diatur per meter sesuai fungsinya, diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota; 7. Penggunaan tempat usaha tidak boleh melebihi ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
Waktu PKL malam diatur sebagai berikut: 1. Pertunjukan perdagangan untuk pedagang malam dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pada pukul 05.00 WIB; 2. Setelah  kegiatan  tersebut  berakhir  pada  pukul  05.00  WIB,  seluruh  lokasi dibersihkan dari tenda, gerobak, dan perlengkapan dagang lainnya.
PKL ditempatkan di lokasi berikut pada malam hari: 1. Lokasi I, di sepanjang jalan Soekarno-Hatta (mulai dari SPBU di depan Parit Rantang Minang Asli hingga jalan  Simpang  Benteng/Sudirman).  Dengan  catatan  bahwa  di  wilayah  Utara- Selatan, lampu jalan/persimpangan Kasda dikecualikan dari PKL (tidak menutup
persimpangan).  Lokasi  II  adalah  Jalan  Ahmad  Yani,  yang  memulai  dari  depan Apotek Sari Hidayat hingga Simpang Jalan Jeruk Labuh Basilang. Lokasi III adalah Jalan Tan Malaka, yang memulai dari Simpang Bunian hingga Simpang Napar.
Dampak sosial adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat dan individu yang  disebabkan  oleh  aktivitas  pembangunan  (Nuraeni  2018).  Agustina  (2016) menyatakan bahwa efek sosial adalah efek atau pengaruh yang ditimbulkan oleh sesuatu.  Dampak  suatu  masalah  adalah  konsekuensi  yang  terjadi  dalam masyarakat  karena  suatu  peristiwa  mempengaruhi  masyarakat  atau  individu  di dalamnya.
Efek  dari  variabel  sosial,  seperti  kekuatan,  kedekatan,  dan  jumlah  sumber, ditentukan oleh dampak sosial. Dalam penelitian ini, variabel sosial yang dimaksud adalah  kehidupan  pedagang  kaki  lima  malam  di  Kota  Payakumbuh.  Indikator dampak sosial termasuk hubungan antar pedagang, hubungan dengan masyarakat, dan hubungan dengan lingkungan.
Agustina  (2016)  mendefinisikan  dampak  ekonomi  dalam  tiga  kategori:  1. Dampak  langsung,  yang  mencakup  penjualan,  kesempatan  kerja,  penerimaan pajak,  dan  tingkat  pendapatan;  2.  Dampak  tidak  langsung,  yang  mencakup perubahan  harga,  kualitas  dan  kuantitas  barang  dan  jasa,  perubahan  pasokan perumahan dan pajak, serta perubahan sosial dan lingkungan; dan 3. Dampak yang ditimbulkan,  yang  mencakup  peningkatan  pengeluaran  dan  pendapatan  rumah tangga.
Menurut Cohen (dalam Agustina & Octaviani, 2016), dampak ekonomi terdiri dari tiga komponen: 1. Dampak terhadap pendapatan; 2. Dampak terhadap aktifitas ekonomi;  dan  3.  Dampak  terhadap  pengeluaran.  Perubahan  yang  terjadi  pada masyarakat  sebagai  akibat  dari  kegiatan  pembangunan  yang  berdampak  pada pendapatan, kesempatan berusaha, dan kesempatan kerja disebut sebagai dampak sosial  ekonomi  (Prasetya,  2016).  Dimungkinkan  untuk  melihat  dampak  sosial ekonomi dari sudut pandang positif dan negatif, sehingga penilaian menjadi lebih seimbang.
Di  sisi  positif,  dampak  sosial  ekonomi  meningkatkan  kelayakan  dan kenyamanan  usaha,  membuka  kesempatan  kerja,  dan  mengubah  status  menjadi pedagang legal. Di sisi negatif, dampak sosial ekonomi menyebabkan pendapatan yang  lebih  rendah,  biaya  operasi  yang  lebih  tinggi,  jaringan  sosial  yang  lebih sedikit,  dan  lebih  sedikit  peluang  bagi  pedagang  untuk  bergabung  dengan kelompok sosial non-formal.
Pedagang kaki lima, juga dikenal sebagai PKL, menjual barang di jalan dengan gerobak.  "Pedagang"  didefinisikan  secara  etimologis  atau  secara  bahasa  sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang kaki lima adalah orang yang berdagang tetapi tidak memiliki lokasi yang tetap atau permanen. Istilah "kaki lima" juga berarti lokasi dagang yang tidak tetap atau permanen. Pedagang kaki lima juga dapat didefinisikan sebagai bisnis yang menjalankan bisnisnya dengan cara  yang  bergerak  atau  tidak  bergerak,  menggunakan  prasarana  kota,  fasilitas
sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan yang dimiliki secara sementara oleh pemerintah dan/atau perusahaan swasta.
Adapun ciri-ciri dari pedagang kaki lima sebagaimana yang dijelaskan oleh Alisjahbana  (2006)  sebagai  berikut:  1.  Kelompok  pedagang  yang  merangkap sebagai penjual sekaligus produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang dibikin sendiri; 2. Pedagang kaki lima identik dengan model perdagangannya yang dilakukan  diatas  tikar  dipinggir  jalan,  didepan  toko,  maupun  dengan menggunakan  gerobak  dorong;  3.  Pada  umumnya  pedagang  kaki  lima  menjual dagangannya  secara  eceran;  4.  Memiliki  modal  yang  relatif  kecil;  5.  Dilihat  dari kualitas barang dagangan rendah bahkan ada yang memang menjual barang cacat dengan  harga  lebih  rendah;  6.  Omzet  yang  didapatkan  tidak  terlalu  besar  dan berubah- ubah;  7.  Pembeli  memiliki  daya  beli  rencah;  8.  Memegang  asas  “family enterprise”  atau asas  kekeluargaannya  kuat  sehingga  dapat  membantu  dalam usaha; 9. Memiliki sifat one man enterprise yaitu usahanya hanya dijalankan oleh satu orang;  10. Masih ada terjadi tawar menawar antar pembeli dan penjual; 11. Kebanyakan pedagang yang berdagang musiman dan sering berubah-ubah barang yang didagangkan; 12. Anggapan bahwa pedagang kaki lima sebagai status sosial rendah; 13. Tidak memiliki jam kerja tetap; 14. Memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi.
Menurut  Setyaningrum  (2021),  ada  lima  jenis  dagangan  yang  dapat diperdagangkan oleh pedagang kaki lima: 1. Makanan dan minuman, terdiri dari perdagangan  makanan  dan  minuman  baik  yang  telah  dimasak  atau  langsung disajikan  dan  dapat  dimakan  di  tempat  atau  dibawa  pulang;  2.  Barang  cetakan, termasuk majalah, koran, dan buku bacaan, baik yang baru maupun yang sudah lama; 3. Buah-buahan dan Sayuran/Rempah, memperdagangkan buah-buahan dan sayuran  segar  dengan  komoditas  perdagangan  yang  cenderung  berubah-ubah sesuai  dengan  musim  buahnya;  dan  4.  Buah-buahan  dan  Sayuran/Rempah: komoditas perdagangan ini biasanya mengalami perubahan sesuai dengan musim buahnya; 4. Pakaian, tekstil, mainan, dan barang-barang anak-anak; 5. Rokok dan obat-obatan; 6. Hewan, seperti hewan peliharaan atau untuk dikonsumsi; 7. Jasa perorangan,  seperti  kunci,  jam,  gravier,  stempel,  cap,  dan  tukang  pigura;  dan  8. Makanan  ringan,  obat,  permen,  dan  makanan  yang  sudah  dimasak  atau  siap makan.
Penelitian  Bakhirnudin  (2013)  dengan  judul  “Dampak  Sosial  Ekonomi Penataan  Lingkungan  Bagi  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)”. Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  sebelum  penataan,  tidak  ada  paguyuban.  Namun,  setelah penataan,  sebuah  paguyuban  pedagang  dan  jasa  (PPJ)  dibentuk  melalui  arisan. Selain paguyuban, dampak sosial lainnya termasuk peraturan untuk mengurangi konflik  dan  praktik  arisan  yang  konsisten.  Dari  sisi  ekonomi,  sebagian  besar pedagang mengalami peningkatan pendapatan setiap bulan. Oleh karena itu, untuk menjaga  keberlanjutan  dari  keuntungan  yang  timbul,  PKL  diharapkan  dapat mempertahankan dan menerapkan aturan yang telah disepakati bersama.
Penelitian  Hidayati,  dkk  (2013)  dengan  judul  “Kajian  Dampak Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jalan Kartini Semarang”. Penelitian ini
menunjukkan  bahwa  pemerintah  dan  PKL  tidak  selaras  dengan  kriteria  berikut: efisiensi,  kecukupan,  dan  responsivitas.  Namun,  keduanya  tidak  selaras  dengan kriteria efektivitas dan ketepatan.
Penelitian Pauzi, dkk (2021) dengan judul “Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros”. Penelitian menunjukkan bahwa upaya baru-baru ini untuk membuat pedagang kaki lima di Kabupaten Maros memenuhi standar PBB gagal.  Ini  adalah  hasil  dari  kurangnya  kerjasama  profesional  antara  sektor pemerintah,  swasta,  dan  perbankan,  yang  merupakan  salah  satu  dari  enam indikator. 4 indikator yang tidak efektif: tidak ada regulasi khusus yang mengatur kawasan kuliner; indikator keberlanjutan tidak berjalan dengan baik karena tidak ada publikasi spesifik terkait data sekunder; dan konsep khusus tentang pedagang kaki  lima  di  pantai tak  beromba  dan  daerah  lain  masih  sulit  diadopsi.  Penataan pedagang kaki lima menunjukkan ketidaksetaraan gender dan pengecualian sosial karena tidak menonjolkan kearifan lokal dan makanan khas tradisional. Dalam hal parameter,  dampak  merupakan  kekuatan  dari  inovasi  ini.  Indikator  dampak membantu pemerintah, pedagang kaki lima, dan lingkungan.
Penelitian  Rahayu,  dkk  (2020)  dengan  judul  “Upaya  Penataan  Lingkungan Sosial dan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta Berdasarkan Tipologi Lokasi Stabilisasi Surakarta”. Hasil analisis menunjukkan bahwa lokasi stabilisasi termasuk dalam tiga kategori: mendekati kawasan perdagangan, permukiman, dan rekreasi.  Jam  kerja  PKL  bervariasi  tergantung  pada  aktivitas  utama  yang  ada  di sekitarnya. Dibandingkan dengan PKL di kawasan perdagangan dan rekreasi, PKL di permukiman cenderung buka lebih awal dan berhenti lebih malam. PKL dengan modal mulai dari kurang dari Rp. 500.000 hingga lebih dari Rp. 3.000.000, dan PKL dengan modal besar biasanya berdagang pada malam hari.
Kajian ini berfokus pada dampak tindakan pengelolaan lingkungan terhadap aspek  sosial  ekonomi  pedagang  kaki  lima  di  Jalan  Ahmad  Yani  (Tugu  Adipura Labuah  Basilang)  Kota  Payakumbuh.  Efek  sosial  yang  relevan  kemudian  akan menyelidiki bagaimana peraturan lingkungan mempengaruhi PKL malam di kota Payakumbuh  dalam  kaitannya  dengan  kemacetan,  kebersihan  lingkungan,  tata ruang kota, keamanan dan aspek sosial lainnya. Sementara itu, kerangka dampak ekonomi  yang  dilihat  selanjutnya  adalah  dampak  pengelolaan  lingkungan terhadap  pendapatan  pedagang  kaki  lima  di  Jalan  Ahmad  Yan.  Berikut  gambar kerangka konseptual dalam penelitian ini:

## Gambar 1. Kerangka Konseptual

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini,  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  kualitatif,  yang dapat  digunakan  untuk  melakukan  pemeriksaan  keabsahan  data  berdasarkan kriteria  tertentu,  seperti  kepercayaan  (kredibilitas),  keteralihan,  ketergantungan, dan  kepastian.  Data  kualitatif  terutama  berasal  dari  catatan  tertulis  atau  film, sementara  sumber  data  tambahan  berasal  dari  buku  dan  majalah  ilmiah,  arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.
Data  primer  dan  sekunder  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Data  primer diperoleh langsung dari peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait mengenai pedagang kaki lima,  seperti  Dinas  Koperasi  UMKM,  Perindustrian,  dan  Perdagangan  Kota Payakumbuh.  Selain  teori  yang  digunakan  dalam  penelitian,  sumber  dari  buku, artikel, dan jurnal juga digunakan.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berupa  observasi, Wawancara secara mendalam kepada responden dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian  ini  adalah  pedagang  kaki  lima  malam  disepanjang  jalan  Ahmad  Yani (dari Tugu Adipura sampai Labuah Basilang) Kota Payakumbuh. Adapun jumlah pedagang kaki lima malam disepanjang jalan Ahmad Yani sebanyak 103 pedagang.
Metode  yang  digunakan  untuk  menentukan  jumlah  sampel  adalah menggunakan rumus Slovin (Sujarweni,2020), sebagai berikut:
𝑛 = 𝑁 1 + (𝑁 ×   𝑒 2 )
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  toleransi  kesalahan  sebesar  10% (0,1) dikarenakan keterbatasan peneliti dari segi waktu, dana, dan tenaga, sehingga perhitungan yang didapatkan sebagai berikut:
𝑛 =
103
1 + (103 × 0,1 2 )
𝑛 = 103
1 + (103 × 0,01)
𝑛 = 103 2,03

## 𝑛 = 50,73
Berdasarkan penelitian diatas, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 50,73, dibulatkan  menjadi  51  responden  pedagang  kaki  lima  malam  disepanjang  jalan Ahmad Yani (dari Tugu Adipura sampai ke Labuah Basilang) Kota Payakumbuh.
Menurut  Sugiyono  (2019),  teknik accidental  sampling berarti  pengambilan sampel secara kebetulan; seseorang yang bertemu dengan peneliti secara kebetulan atau tidak sengaja dapat digunakan sebagai sampel, asalkan orang yang bertemu itu cocok sebagai sumber data. Jumlah pedagang kaki lima malam sepanjang jalan Ahmad Yani (dari Tugu Adipura hingga Labuah Basilang) berjumlah 103 orang. Sampel tersebut akan diambil untuk mewakili populasi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian adalah kualitatif.  Data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi dilapangan adalah sumber penelitian ini. Kondisi pedagang kaki di jalan  Ahmad  Yani  (dari  Tugu  Adipura  hingga  Labuah  Basilang)  diamati  setiap malam.
Adapun langkah-langkah proses analisis data penelitian ini sebagai berikut:
1. Penelaahan  data  yaitu  menelaah  semua  data  yang  diperoleh  melalui pengamatan, wawancara, dan penelitian dokumentasi;
2. Penilaian data yaitu dilakukan dengan mengkategorikan data dengan sistem pencatatan yang sesuai dan menganalisisnya;
3. Analisis  dan  interprestasi  data:  Ini  dilakukan  dengan  menganalisis  data menggunakan  pemahaman  intelektual  yang  dibangun  atas  pengalaman empiris  terhadap  fakta,  informasi,  dan  data  yang  telah  dikumpulkan. Kemudian,  hasil  dari  wawancara  dengan  responden  digunakan  untuk mempersentasekan pengelompokan data;
4. Kesimpulan dari hasil analisis dan interpretasi data;
5. Menceritakan  hasil  analisis  dan  interpretasi  data  dalam  bentuk  cerita  atau menggunakan kata-kata dan kalimat.

## Hasil dan Pembahasan
Perencanaan  Kota  Payakumbuh  adalah  perencanaan  yang  dimulai  dari pemahaman  untuk  membangun  manusia  seutuhnya.  Menurut  data  BPS,  tingkat partisipasi  angkatan  kerja  Kota  Payakumbuh  pada  tahun  2021  adalah  71,73%,
dengan tingkat pengangguran 6,74%. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor perdagangan,  rumah  makan,  dan  hotel,  dengan  47.979  orang,  sementara  hanya 7.100 orang bekerja di sektor pertanian. Berikut adalah rincian lapangan pekerjaan utama Kota Payakumbuh:
Gambar 2. Jumlah Lapangan Pekerjaan Utama Kota Payakumbuh Tahun 2021 Diagram diatas menunjukkan bahwa 47.979 orang, atau 69% dari penduduk Kota Payakumbuh, bekerja di perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel. Pedagang kaki lima malam juga termasuk dalam kategori ini. Selanjutnya adalah jumlah orang yang bekerja di industri pengolahan sebanyak 14.419 orang, atau 21%, dan  jumlah  orang  yang  bekerja  di  sektor  pertanian,  kehutanan,  dan  perikanan sebanyak 7.100 orang, atau 10%.
Kondisi  Pedagang  Kaki  Lima/Pedagang  Malam  di  Kota  Payakumbuh berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2010  semakin  meningkat.  Hal  ini membuat banyak dari masyarakat Kota Payakumbuh menggantungkan hidupnya pada  pekerjaan  sebagai  Pedagang  Kaki  Lima/pedagang  malam.  Pedagang  kaki lima malam telah menyebar ke berbagai lokasi bukan saja diwilayah yang dikelola oleh Kantor Pengelolaan Pasar tetapi kawasan diluar wewenang pasar seperti di pinggir-pinggir  Jalan  Sudirman,  Jalan  Soekarno-Hatta,  serta  Jalan  A.  Yani  serta wilayah keramaian lainnya.
Semakin  meningkatnya  jumlah  pedagang  kaki  lima  malam  di  Kota Payakumbuh,  membuat  munculnya  berbagai  macam  persoalan  baik  yang melibatkan hubungan sesama pedagang, masyarakat, kemacetan serta kebersihan lingkungan  diarea  sekitar  lokasi  dagang.  Hal  ini  sesuai  dengan  penjelasan  atas peraturan yang ada dalam Undang-Undang Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa; “Dengan semakin meningkatnya jumlah  pedagang  kaki  lima  malam  di  Kota  Payakumbuh  maka  perlu  adanya kebijakan yang mengatur dan menata pedagang kaki lima malam agar lebih bersih, tertib, aman, indah sehingga menarik dipandang mata. Kemudian nantinya juga akan  mengantisipasi  kemungkinan-kemungkinan  persoalan  yang  ada  antara sesama pedagang kaki lima malam di Kota Payakumbuh ”.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima malam di Kota Payakumbuh masih memiliki persoalan yang berkaitan dengan adanya hubungan yang tidak baik antara sesama PKL yang kebanyakan dipicu oleh faktor perebutan lahan lokasi dagang.  Oleh karena itu dikeluarkanlah Peraturan Daerah Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2010.
Pedagang  kaki  lima  malam  yang  ada  di  Jalan  Ahmad  Yani  berjumlah  103 pedagang.  Pedagang  kaki  lima  malam  yang  peneliti  teliti  adalah  pedagang  kaki lima malam yang tersebar disepanjang Jalan Ahmad Yani, mulai dari Tugu Adipura hingga  Labuah  Basilang.  Kondisi  pedagang  kaki  lima  malam  di  sepanjang  Jalan Ahmad Yani terlihat baik dan tertata sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah  Kota  Payakumbuh  yang  tercantum  dalam  UU  No.  9  Tahun  2010. Berikut gambar pola penyebaran pedagang kaki lima malam di Jalan Ahmad Yani:
Gambar 3. Pola Penyebaran Pedagang Kaki Lima Malam di Jalan Ahmad Yani Berdasarkan  gambar  di  atas,  dapat  dilihat  pola  penyebaran  pedagang  kaki lima malam di sepanjang Jalan Ahmad Yani adalah pola memanjang yang dimulai dari Tugu Adipura hingga Simpang Labuah Basilang. Adapun titik penyebarannya yaitu Pasar Kanopi, Pelataran Toko, Pasar Ibuah, dan Labuah Basilang. Pada setiap titik penyebaran lokasi dagang PKL malam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal ini diatur oleh Dinas Pasar juga sekaligus mengatur jenis  dagangan  yang  boleh  dijual  oleh  PKL  malam.  Misalnya  saja  untuk  yang pedagang  kaki  lima  malam  yang  memiliki  dagangan  buah-buahan  maka  hanya
diperbolehkan  untuk  berjualan  di  sekitar  Los  buah-buahan  (Pelataran  eks. Lapangan Parkir Blok Timur Pusat Pertokoan Kota Payakumbuh).
Selain  itu,  barang  yang  dijual  oleh  PKL  malam  sangat  beragam,  termasuk makanan,  minuman,  dan  buah-buahan,  tetapi  juga  ada  yang  menjual  peralatan sehari-hari  dan  aksesoris.  Namun,  mereka  memang  menjual  makanan  dan minuman secara umum. Makanannya termasuk martabak, sate, gorengan, empek- empek, bakso, dll. Teh Talua Bandrek dan jus buah-buahan adalah minuman yang banyak dijual oleh PKL malam di Jalan Ahmad Yani.
Pedagang  Kaki  Lima  Malam  di  Kota  Payakumbuh  pada  umumnya  mulai berdagang pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB. Hal ini sesuai dengan aturan waktu mulai berdagang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh yaitu pada  jam  16:00  WIB.  Mereka  mulai  mengisi  pinggir-pinggir  jalan  yang  biasanya merupakan  tempat  keramaian.  Misalnya  saja  di  sepanjang  Jalan  Ahmad  Yani setelah pukul 17:00 WIB para PKL malam biasanya sudah banyak yang membuka dagangannya di sepanjang pinggir Jalan Ahmad Yani dimulai dari Tugu Adipura, Pasar  Kanopi,  Pelataran  Toko,  Pasar  Ibuh  hingga  Labuah  Basilang.  Keramaian sudah mulai terlihat pada kawasan ini hingga sampai pada jam 19:30 WIB bahkan tidak menutup kemungkinan hingga menimbulkan kemacetan.
Kota  Payakumbuh  telah  menjamin  keberlangsungan  pedagang  asongan dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2010.  Praktik  yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 antara lain lokasi tempat usaha pedagang  asongan,  penetapan  jam  buka  dan  lain-lain.  kawasan,  tata  cara memperoleh izin lokasi; serta kewajiban dan larangan pedagang kaki lima. Malam. Berdasarkan  jumlah  total  pedagang  kaki  lima  malam  disepanjang  jalan  Ahmad Yani, peneliti melibatkan 51 pedagang kaki lima malam yang tersebar di berbagai lokasi  di  sepanjang  jalan  Ahmad  Yani.  Berikut  adalah  data  lokasi  penyebaran kuesioner:
Tabel 2. Daerah Penyebaran Kuesioner Lokasi Jumlah Pedagang Pasar Canopi 17 Pelataran Toko 7 Pelataran Ibuah 11 Pelataran Basilang 16 Total 51

## Sumber: Diolah dari data primer, 2022
Lokasi  kuesioner  didistribusikan  di  jalan  Ahmad  Yani  Kota  Payakumbuh, seperti  yang  ditunjukkan  dalam  tabel  di  atas.  Accidental  sampling,  metode pengambilan  sampel  non-probability,  disesuaikan  dengan  standar  yang memungkinkan peneliti mengumpulkan responden di lapangan di sepanjang jalan Ahmad Yani. Ada 17 orang yang menjawab di Pasar Canopi, 7 orang menjawab di
Pelataran  Toko,  11  orang  menjawab  di  Pasar  Ibuah,  dan  16  orang  menjawab  di Labuah Basilang.Dampak Sosial
Karakteristik responden berdasarkan pengetahuan tentang  UU No.9 Tahun 2010 dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 4. Jumlah Responden Berdasarkan Pengetahuan tentang UU Nomor 9

## Tahun 2010
Seperti yang ditunjukkan pada diagram atas, sebagian besar responden tidak mengetahui aturan Pemerintah Kota Payakumbuh tentang penataan pedagang kaki lima UU No.9 Tahun 2010. 47% dari responden mengetahui peraturan pedagang kaki  lima  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kota  Payakumbuh,  sementara  53% tidak tahu bagaimana aturan tersebut. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan di  lapangan,  mereka  mengatakan  bahwa  mereka  mengetahui  beberapa  aturan untuk pedagang kaki lima tetapi tidak tahu bagaimana. Selain itu, beberapa orang tidak mengetahui aturan yang berlaku untuk penataan pedagang kaki lima di Kota Payakumbuh.
Data yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa para pedagang kaki lima malam tetap mengikuti kebijakan ini, terutama di jalan Ahmad Yani  di  Kota  Payakumbuh.  Peneliti  meminta  setiap  pedagang  kaki  lima  malam yang  disurvei  untuk  selalu  menjaga  kebersihan  dengan  menyediakan  tempat sampah pribadi. Selain itu, tidak ada fenomena tempat jualan pedagang kaki lima malam yang dibangun secara permanen atau semi permanen.

## Dampak Sosial
Praktik  pengelolaan  lingkungan  PKL  di  Kota  Payakumbuhi  sedikit  banyak mempengaruhi PKL pada malam hari. Dari segi sosial, setelah penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan bagi PKL, pengaruh PKL cukup baik.
Tabel 3. Variabel Sosial Berdasarkan Sebelum dan Sesudah Diterapkannya PERDA No. 9 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Payakumbuh
No. Responden Sebelum Sesudah Jumlah % Jumlah % 1. Ada 45 88 51 100 2. Tidak Ada 6 12 Jumlah 51 100 51 100
Dari  tabel  di  atas  terlihat  bahwa  sebanyak  45  orang  atau  sekitar  88%  telah melaksanakan  aturan  yang  sudah  tertuang  dalam  Direktif  sebelum diberlakukannya Inpres No. 9 Tahun 2010. Sedangkan sebanyak 6 orang atau 12% tidak  melaksanakan  praktik.  tertuang  dalam  UU  No.  9  Tahun  2010.  Nantinya, setelah penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan PKL, malam itu 51 responden atau  100%  responden  menerapkan  kebijakan  tersebut  sesuai  dengan  peraturan yang berlaku dalam UU No 9 Tahun 2010.
Gambar 5. Grafik Variabel Sosial Berdasarkan Konflik yang Dialami pedagang Kaki Lima Malam
Dari  gambar  di  atas  terlihat  bahwa  PKL  menghadapi  beberapa  masalah  di sepanjang Jalan Ahmad Yani di kota Payakumbuh. Sebelum Perda Nomor 9 Tahun 2010  berlaku,  27%  atau  14  orang  mengalami  konflik  antar  pedagang.  Konflik tersebut  terkait  dengan  budidaya,  dimana  pedagang  kaki  lima  berdagang  pada malam hari. Setelah perda tersebut berlaku, tidak ada lagi konflik antar pedagang atas lahan pusat-pusat bisnis. Selain itu, 35% menunjukkan bahwa pungutan liar terjadi sebelum dan sesudah peraturan daerah diterapkan.
Selanjutnya,  berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  di lapangan  mengenai  dampak  sosial  yang  dirasakan  pedagang  kaki  lima  malam sebagai  akibat  dari  penerapan  kebijakan  penataan  lingkungan,  51  orang  yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka memiliki hubungan baik dengan sesama pedagang  dan  masyarakat  sekitar  mereka.  Selain  itu,  dari  segi  kebersihan,  kota tetap  bersih  karena  setiap  pedagang  diwajibkan  untuk  menyediakan  tempat sampah pribadi.

## Dampak Ekonomi
Pengelolaan lingkungan PKL di Kota Payakumbuhi tidak hanya berdampak sosial.  Kebijakan  ini  juga  berdampak  finansial  pada  kehidupan  para  pedagang. Dampak keuangan ini tercermin dalam pendapatan dan jual beli para pedagang. Sebelum adanya kebijakan pengelolaan lingkungan Kota Payakumbuh, pedagang kaki  lima  kesulitan  mencari  tempat  permanen  untuk  menjajakan  dagangannya. Oleh karena itu pendapatan pedagang kaki lima tidak begitu baik pada malam hari, karena  sering  berpindah-pindah  tempat  jualan  sehingga  menimbulkan kebingungan bagi pembeli untuk mencari tempat jualan.
Tabel 4. Variabel Ekonomi Berdasarkan Pendapatan yang Diperoleh Tiap Bulan
No. Pendapatan Sebelum Sesudah Jumlah % Jumlah % 1. < 500.000 10 20 5 10 2. 500.000 – 5.000.000 12 23 16 31 3. 5.000.000-10.000.000 19 37 15 29 4. >10.000.000 10 20 10 20
Dari  tabel  diatas  terlihat  bahwa  sebelum  dan  sesudah  diterapkannya kebijakan  pengelolaan  lingkungan  bagi  pedagang  kaki  lima  malam  di  kota Payakumbuhi  terjadi  perubahan  pendapatan.  Perubahan  bulanan  pendapatan pedagang  kaki  lima  yang  diamati  sebelum  dan  sesudah  pengenalan  praktik  ini terjadi dalam tiga interval setiap bulan pendapatan pedagang kaki lima. Semakin sedikit PKL berpenghasilan rendah, semakin jelas dampak pengelolaan lingkungan terhadap PKL malam itu. Sebaliknya, semakin sedikit pendapatan PKL, kebijakan ini akan semakin kurang efektif.
Pertama,  terjadi  perubahan  pada  pendapatan  PKL  malam  yang  berada  di bawah Rp.500.000. Ada penurunan jumlah PKL yang menghasilkan uang di kisaran tersebut  sebelumnya,  yaitu  10  PKL  malam,  tetapi  sekarang  5  PKL  malam menghasilkan uang di kisaran tersebut. Ini menunjukkan bahwa dengan penerapan kebijakan ini, pendapatan PKL malam di Kota Payakumbuh telah meningkat.
Selain itu, sebelum adanya praktik ini, PKL tidak membayar biaya kebersihan dan keamanan, seperti yang tertera dalam tiket yang dikeluarkan Dinas Pasar Kota Payakumbuh.  Hal  ini  mengakibatkan  hilangnya  pendapatan  dari  pembayaran pembalasan  yang  dikumpulkan  oleh  Layanan  Pemasaran.  Beban  keuangan  lain bagi PKL pada malam hari adalah kewajiban membayar iuran harian, yaitu iuran kebersihan dan iuran parkir penggunaan lahan. Hal ini diatur dalam Perda Kota Payakumbuhi Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembalasan Umum. Biaya kebersihan diatur dalam Pasal 9 yang meliputi biaya jasa kebersihan, dan biaya parkir diatur dalam Pasal 12 yang meliputi biaya jasa pasar.
Perda  UU  No.  9  Tahun  2010  juga  mengatur  tata  cara  perizinan  lokasi  atau pendirian. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, pedagang harus
mendapatkan  izin  penggunaan  kawasan  dari  pengurus  daerah  atau  pejabat terpilih. Berdasarkan hasil kajian di atas, masih banyak pedagang kaki lima yang tidak  mengajukan  izin  penggunaan  tempat  usahanya  kepada  instansi  yang berwenang (Balai Pasar). Kurang dari 50% merchant yang mengajukan izin usaha langsung  dari Marketing  Service mendapatkan  informasi  dari  lapangan.  Bahkan, masih  ada  yang  bahkan  tidak  mempedulikan  izin  tempat  usaha.  Hingga  29% pedagang  hanya  meminta  izin  kepada  jagawana  di  sekitar  alun-alun  dan  16% pedagang dari kantor kecamatan setempat.
Kewajiban dan larangan bagi pedagang kaki lima malam juga diatur dalam UU  Nomor  9  Tahun  2010,  diantaranya  yaitu  kewajiban  menjaga  kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Sedangkan larangan untuk pedagang kaki lima malam yaitu larangan berjualan selain dari yang ditetapkan pada peraturan yang sudah tertera,  larangan  membangun  tempat  berjualan  baik  permanen  maupun  semi permanen,  serta  tidak  boleh  berpindah  tempat  selain  mendapat  izin  dari  dinas terkait.
Adanya  aturan  Pemerintah  Kota  Payakumbuh  yang  tercantum  dalam  UU No.9  Tahun  2010  memiliki  dampak  bagi  pedagang  kaki  lima  malam  di  bidang sosial. Sebelum adanya penerapan kebijakan penataan lingkungan bagi pedagang kaki lima malam dampak sosial bagi pedagang kaki lima malam terlihat tidak baik. Hal ini dapat dilihat dari segi penentuan lokasi dagang, sebelum adanya penerapan kebijakan penataan lingkungan bagi pedagang kaki lima malam, para PKL malam dalam berdagang  itu tidak  menetap. Mereka saling cepat dalam mencari tempat untuk  berdagang.  Sehingga  tentu  saja  membuat  adanya  kesalahpahaman  yang terjadi antara sesama PKL malam. Selain itu dari sisi kebersihan, sebelum adanya kebijakan ini, para PKL malam tidak begitu mementingkan kebersihan lingkungan sekitar lokasi dagangannya. Hal ini dikarenakan mereka tidak diwajibkan untuk memiliki  tong  sampah  sendiri  sehingga  sisa-sisa  dari  hasil  dagangan  tidak terkumpul dalam satu tempat.
Dampak  sosial  adanya  kebijakan  penataan  lingkungan  bagi  pedagang  kaki lima malam dibagi atas dua yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif dapat dilihat  dari  semakin  meningkatnya  tingkat  keamanan  yang  dirasakan  oleh pedagang  kaki  lima  dan  pembeli.  Dengan  demikian  pedagang  kaki  lima  juga berkewajiban  untuk  membayar  uang  keamanan  sebanyak  Rp.2000  atau  berupa makanan  sesuai  dengan  dagangan  para  pedagang  kaki  lima  malam  ke  pemuda pasar.  Hal  ini  berlaku  pada  area  lokasi  pedagang  kaki  lima  malam  selain  Pasar Kanopi.
Selain  meningkatkan  keamanan,  dengan  adanya  kebijakan  penataan lingkungan bagi pedagang kaki lima malam dampak sosial yang dirasakan yaitu tingkat  kebersihan  yang  semakin  terjaga.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan  setiap pedagang kaki lima malam menyediakan tempat sampah yang diletakkan di dekat gerobaknya. Kemudian sampah yang sudah dikumpulkan tadi akan dipungut oleh petugas  kebersihan.  Sehingga  ketika  para  pedagang  kaki  lima  malam  selesai berdagang,  kondisi  area  yang  ditinggalkan  tidak  kumuh  dan  tidak  bertebaran sampah-sampah jualannya. Adapun untuk kewajiban yang harus dibayarkan oleh
Pedagang Kaki Lima malam untuk biaya kebersihan yaitu sebanyak RP.1000 Per malam.
Pedagang  kaki lima malam di Jalan Ahmad Yani memiliki hubungan yang baik  satu  sama  lain.  Dari  51  pedagang  kaki  lima  malam  yang  disurvei  dalam penelitian ini, tidak satu pun yang mengatakan bahwa ada hubungan yang tidak baik  antara  mereka  dan  masyarakat.  Ini  menunjukkan  bahwa  sesama  pedagang kaki  lima  malam  masih  bekerja  sama  dengan  masyarakat  setempat  dengan  baik sehingga tidak ada kegaduhan dalam berdagang.
Keberlanjutan  dari  hubungan  yang  baik  dari  sesama  pedagang  kaki  lima malam di Kota Payakumbuh menghasilkan suatu perkumpulan yang diberi nama Asosiasi  Pedagang  Kaki  Lima  atau  sekarang  diubah  menjadi  Asosiasi  Pedagang Kreatif Lapangan Kota Payakumbuh.
Dampak negatif adanya kebijakan pemerintahan Kota Payakumbuh tentang pedagang  kaki  lima  malam  yaitu  masih  adanya  titik-titik  area  kemacetan  yang terjadi di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Hal ini sering terjadi pada sore hari hingga menjelang  jam  19:00  WIB.  Kemacetan  biasanya  terjadi  di  area  dekat  Ibuah  dan sepanjang Jalan Labuah Basilang. Adapun faktor yang menyebabkan masih sering terjadinya kemacetan, salah satunya karena faktor lahan parkir yang sempit di area pedagang kaki lima malam berdagang.
Kebijakan Pemerintahan Kota Payakumbuh tentang penataan pedagang kaki lima  malam  juga  berdampak  pada  bidang  ekonomi.  Ada  banyak  pengaruh  dari kebijakan Pemkot Payakumbuh bagi kehidupan pedagang kaki lima malam. Sama halnya dengan dampak sosial, dampak ekonomi juga memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Dampak positifnya dapat dilihat dengan adanya penataan ruang bagi pedagang kaki lima malam membuat para pedagang kaki lima tidak memikirkan lagi perpindahan tempat berdagang. Hal ini karena dinas pasar sudah menetapkan area  masing-masing  pedagang  kaki  lima.  Perpindahan  lokasi  dagang  ini memberikan dampak terhadap pendapatan dan aktivitas jual beli pedagang kaki lima  malam.  Terjadinya  peningkatan  atau  penurunan  pendapatan  dan  aktivitas jual-beli pedagang kaki lima malam.
Lokasi  yang  ditetapkan  sekarang  lebih  strategis  dan  ramai,  meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, sepuluh persen pedagang kaki lima malam mengatakan bahwa  pendapatan  dan  aktifitas  jual  beli  mereka  menurun.  Ini  disebabkan  oleh fakta  bahwa  pedagang  kaki  lima  yang  sebelumnya  berjualan  di  pinggir  jalan Soekarno-Hatta (di depan SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh) tidak diketahui oleh pembeli, sehingga mereka harus mencari pelanggan baru lagi. Selain itu, beberapa perelokasian  membuat  pembeli  enggan  berbelanja  di  area  pedagang  kaki  lima malam sepanjang jalan Ahmad Yani, seperti di Pasar Canopi, di mana mereka harus parkir.  karena  itu  memerlukan  biaya  tambahan.  Hal  ini  menghasilkan  sejumlah pedagang  kaki  lima  malam  yang  bekerja  di  area  Pasar  Canopi  mengatakan terjadinya pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh faktor yang dijelaskan sebelumnya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pedagang  kaki  lima  malam  di  jalan Ahmad  Yani  telah  mematuhi  beberapa  aturan  UU  Nomor  9  Tahun  2010,  tetapi beberapa melanggar, terutama tentang waktu dan izin penggunaan lahan. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan, dari segi sosial, dapat dikatakan bahwa hubungan sesama  pedagang  dan  masyarakat  terjaga  dengan  baik,  sehingga  menimbulkan keamanan dan ketentraman; dari segi kebersihan lingkungan, pedagang kaki lima malam  telah  menjaga  kebersihan  lingkungan  dengan  baik.  Dari  segi  ekonomi, secara keseluruhan, pedagang kaki lima mengalami peningkatan pendapatan dan aktivitas jual belinya, walaupun ada beberapa pedagang yang mengklaim bahwa mereka hanya menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya. Pedagang kaki lima malam juga harus membayar biaya penggunaan lahan dan kebersihan setiap malam.

## Kesimpulan
Para pedagang kaki lima malam di Jalan Ahmad Yani secara umum mengikuti kebijakan  Pemerintah  Kota  Payakumbuh  tentang  penataan  lingkungan  bagi pedagang  kaki  lima  malam.  Namun,  beberapa  dari  mereka  tidak  mematuhi beberapa  poin  kebijakan,  seperti  waktu  mulai  berdagang  dan  perizinan  lokasi dagang;
Dampak sosial yang dirasakan oleh pedagang kaki lima malam sebelum dan sesudah  penerapan  kebijakan  penataan  lingkungan  bagi  pedagang  kaki  lima malam  dan  pedagang  malam  yang  diatur  dalam  UU  Nomor  9  Tahun  2010, misalnya, munculnya hubungan yang lebih baik antara pedagang kaki lima malam di  sepanjang  Jalan  Ahmad  Yani,  yang  menghasilkan  suatu  perkumpulan  yang disebut  "APKL  (Asosiasi  Pedagang  Kreatif  Lapangan)."  Penerapan  kebijakan  ini mengurangi konflik di masa lalu, ketika masih ada konflik antara sesama pedagang dan konflik yang berasal dari pungutan liar. Selain itu, kebijakan ini berdampak pada  lingkungan  kota,  terutama  bagaimana  pedagang  kaki  lima  malam  di  Jalan Ahmad Yani harus memiliki tong sampah dan biaya kebersihan;
Dampak  ekonomi  yang  dirasakan  oleh  pedagang  kaki  lima  malam  terkait dengan  kebijakan  penataan  lingkungan  bagi  pedagang  kaki  lima  malam  yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2010 yaitu; tersedianya lokasi dagang yang tetap sebagaimana  yang  telah  diatur  oleh  Dinas  Pasar  Kota  Payakumbuh  sehingga membuat para pedagang kaki lima malam tidak perlu memikirkan dimana akan berdagang. Hal ini nantinya juga akan berlanjut pada peningkatan penjualan yang dirasakan oleh sebagian besar pedagang kaki lima malam yang berada di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Walaupun ada beberapa pedagang kaki lima malam khususnya yang berada di area Pasar Kanopi mengalami penurunan penjualan dikarenakan adanya  perpindahan  lokasi  yang  dilakukan oleh  Dinas  Pasar  Kota  Payakumbuh dari sepanjang jalan dekat SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh ke area Pasar Kanopi. Sehingga  banyak  dari  pembeli  yang  tidak  mengetahui  lokasi  dagang  para pedagang kaki lima malam saat ini.

## Saran
1. Pemerintah  Kota  Payakumbuh  dan  Dinas  Pasar  harus  meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang kebijakan penataan lingkungan bagi pedagang kaki lima dan pedagang malam agar tidak ada lagi pedagang  kaki  lima  malam  yang  tidak  mematuhi  peraturan,  terutama mengenai waktu penjualan dan izin lokasi dagang;
2. Pedagang  kaki  lima  di  Jalan  Ahmad  Yani  harus  mematuhi  peraturan  yang ditetapkan oleh pemilik.;
3. Peneliti berikutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih luas.

## Referensi
Agustina,  I.  F.,  &  Octaviani,  R.  (2016).  Analisis  Dampak  Sosial  dan  Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use di Kecamatan Jabon. JKMP:Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo .
Alisjahbana, 2006. Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan, Surabaya. ITS press Bakhirnudin,  A.  (2013).  Dampak  Sosial  Ekonomi  Penataan  Lingkungan  Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). Journal of Economics and Policy . Budiman,  B.  (2010).  Kajian  Lingkungan  Keberadaan  Pedagang  Kaki  Lima  Di Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal. Tesis Universitas Diponegoro Semarang . Evita,  E.,  Supriyono,  B.,  &  Hanafi,  I.  (n.d.).  Implementasi  Kebijakan  Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu). Jurnal Administrasi Publik .
Handoyo, E., & Wijayanti, T. (2021). The Factors Affecting The Welfare Of Street Vendors In Indonesia. Jurnal Institut Perencanaan Malaysia . Hidayati,  N.  N.,  &  Wahyono,  H.  (2013).  Kajian  Dampak  Kebijakan  Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jalan Kartini Semarang. Jurnal Teknik . Nuraeni, Y. (2018). Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat. Seminar Nasional Edusaintek FMIPA UNIMUS .
Pauzi, R., Tikson, D., & Hasniati. (2021). Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik .
Payakumbuh Dalam Angka 2022. (n.d.). Payakumbuh: BPS Kota Payakumbuh. Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup . (2016, Agustus 18). Retrieved Mei 10, 2022,  from  Pemerintah  Kota  Medan  Dinas  Tata  Ruang  Tata  Bangunan: http://perkimtaru.pemkomedan.go.id/artikel-828-penataan-dan- pemeliharaan-lingkungan-hidup.html
Peraturan  Daerah  Kota  Payakumbuh  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2010 Tentang Pedagang Kaki Lima Dan/Atau Pedagang Malam
Peraturan  Daerah  Kota  Payakumbuh  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011
Tentang Retribusi Jasa Umum
Prananto, A. (2011). Penataan Pedagang Kaki Lima. Jurnal Ilmiah Arsitektur .
Prasetya, M. A., & Fauziah, L. (2016). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki  Lima  Di  Kecamatan  Buduran  Kabupaten  Sidoarjo. JKMP:  Prodi  Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Muhammadiyah .
Puspitasari,  D.  E.  (2010).  Penataan  Pedagang  Kaki  Lima  Kuliner  Untuk Mewujudkan  Fungsi  Tata  Ruang  Kota  Di  Kota  Yogyakarta  dan  Kabupaten Sleman. Mimbar Hukum .
Putri, L. S., & Choiriyah, I. U. (2021). Analysis of the Socio-Economic Impact of the Presence  of  Street  Vendors:  Analisis  Dampak  Sosial  Ekonomi  Keberadaan Pedagang Kaki Lima. Indonesian Journal of Public Policy Review .
Rahayu, M. J., Buchori, I., & Retno, W. (2020). Upaya Penataan Lingkungan Sosial dan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta Berdasarkan Tipologi Lokasi Stabilisasi Surakarta. Jurnal Wilayah dan Lingkungan . Rijali,  A.  (2018).  Analisis  Data  Kualitatif. Jurnal  Al  hadharah  :  UIN  Antasari Banjarmasin .
Roever,  S.,  &  Skinner,  C.  (2016).  Street  Vendors  and  Cities. Environment  & Urbanization .
RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. (n.d.). Kota Payakumbuh. Setyaningrum,  W.,  Pandelaki,  E.,  &  Suprapti,  A.  (2021).  Karakteristik  Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pusat Kota Pekalongan. Jurnal Arsitektur . Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: CV.Alfabeta.
Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D. Bandung: CV.Alfabeta.
Sujarweni, V. (2020). Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi. Yogyakarta: PT.Pustaka Baru.
Taryono. (1993). Penataan Ruang Berwawasan Lingkungan Hidup.
Trijendra,  S.  (n.d.). Analisis  Manfaat  dan  Dampak  Ekonomi  Sosial  Pembangunan Bendungan  Kamijoro  di  Kabupaten  Bantul  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta . Retrieved  Mei  20,  2022,  from  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia KPKNL
Yogyakarta:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.djkn. kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-artikel/14593/Analisis-Manfaat-Dan- Dampak-Ekonomi-Sosial-Pembangunan-Bendung-Kamijoro-Di-Kabupaten- Bantul-Propinsi-Daerah-Istimewa-Yogyakarta.html%2
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan Ruang.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  1982  Tentang  Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan.