## Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris dari Minuta Akta yang Belum Lengkap Dalam Perspektif Prinsip Kehati-hatian
Legal position of copy of notary deed on minuta of uncomplete deed in perspective of prudential principles
Ayu Purnama Sari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi Email : ayupurnamasari15@ymail.com

## Abstract
This study aims to analyze the position of the copy of the deed and the minutes of deed according  to  the  precautionary  principle  and  to  find  out  the  legal  implications  of  the copy  of  the  deed  from  the  incomplete  deed  from  the  perspective  of  the  precautionary principle.  The  formulation  of  the  problem  in  this  research  is  how  the  position  of  the copy of the deed and the minutes of the deed according to the precautionary principle and  what  are  the  legal implications  of  the  copy  of  the  deed  from  the  incomplete  deed from the perspective of the precautionary principle. The research's approaching method that will be used in this research is normative juridical based on the ambiguity of legal norms  contained  in  Law  No.  2  of  2014  concerning  the  position  of  a  notary,  Article  16 paragraph  (1)  letter  a.  This  type  of  research  data  is  secondary  data  consisting  of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data  sources were then  analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it can be concluded that the position of the  copy  of  the  deed  and  the  minutes  of  the  deed  according  to  the  precautionary principle can  be used as perfect evidence if the process of  making the deed meets the formal and material requirements of the authentic deed and the procedures for making the deed as stipulated in the Notary Position Act. The legal implication of a deed copy of an incomplete deed from the perspective of the precautionary principle is that the deed has  been  degraded,  in  which  it  becomes  a  private  deed  and  is  null  and  void.  It  is recommended  that  the  Notary  in  carrying  out  his  duties  must  always  apply  the precautionary  principle  in  every  deed  he  makes.  Thoroughly  examine  and  observe every statement, data, document, and letter used as the basis for making the deed, even though the notary has no obligation to ensure the authenticity of all of these things.
Keywords   : Minute Of Deed, Copy of Deed, Notary

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan salinan akta dan minuta  akta  menurut  prinsip  kehati-hatian  serta  untuk  mengetahui  implikasi  hukum salinan  akta  dari  minuta  akta  yang  belum  lengkap  dalam  persfektif  prinsip  kehati- hatian.  Adapun  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kedudukan salinan  akta  dan  minuta  akta  menurut  prinsip  kehati-hatian  dan  bagaimana  implikasi hukum  salinan  akta  dari  minuta  akta  yang  belum  lengkap  dalam  persfektif  prinsip kehati-hatian. Metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah  Yuridis  Normatif  atas  dasar  kekaburan  norma  hukum  yang  terdapat  dalam Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a. Jenis data  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer, sekunder, dan tersier. Data atau bahan yang telah diperoleh dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  kedudukan  salinan  akta  dan minuta  akta  menurut  prinsip  kehati-hatian  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  yang sempurna  jika  proses  pembuatan  akta  tersebut  memenuhi  persyaratan  formal  dan materiil  akta  otentik  dan  tata  cara  pembuatan  akta  yang  tertuang  dalam  peraturan Undang-undang  Jabatan  Notaris.  Implikasi  hukum  salinan  akta  dari  minuta  akta  yang belum  lengkap  dalam  persfektif  prinsip  kehati-hatian  adalah  akta  tersebut  mengalami degradasi yaitu menjadi akta di bawah tangan dan batal demi hukum. Disarankan agar Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  harus  untuk  selalu  menerapkan  prinsip  kehati- hatian dalam setiap akta yang dibuatnya. Meneliti dan memeriksa dengan cermat setiap keterangan,  data,  dokumen,  dan  surat  yang  digunakan  sebagai  dasar  pembuatan  akta, meskipun  notaris  tidak  memiliki  kewajiban  untuk  memastikan  keaslian  semua  hal tersebut
Kata Kunci  : Minuta Akta, Salinan Akta, Notaris

## PENDAHULUAN
Norma  hukum  diselenggarakan  dalam  rangka  mempertahankan  bentuk kehidupan  masyarakat  sebagai  cara  bertahan  hidup. 1 Hubungan  antara  norma  hukum dan  aturan  hukum  adalah  bahwa  norma  hukum  merupakan  isi  dari  aturan  hukum. 2
Norma  hukum  mengarah  pada  cita-cita  kedamaian  hidup  antar  individu,  yang menghasilkan  keseimbangan  antara  keteraturan  dan  ketenangan.  Tujuan  kedamaian hidup bersama juga terkait dalam perwujudan kepastian dan keadilan. "
" Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum  yang mengatur  proses  penyelesaian perkara melalui hakim (pengadilan) mulai dari  pengajuan  gugatan  sampai  dengan  pelaksanaan  putusan  hakim. 3 Maka  dapat disimpulkan  bahwa  hukum  acara  perdata,  yaitu  peraturan  hukum  yang  mengatur tentang bagaimana memelihara dan memelihara hukum perdata materiil.
Dari  sudut  pandang  hukum  perdata,  keberadaan  notaris  tidak  dapat  dipisahkan dari masyarakat, dan dapat memenuhi kebutuhan publik akan alat bukti tertulis. Dalam bidang  hukum  khususnya  di  bidang  hukum  perdata,  kedudukan  notaris  memiliki  arti strategis  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  peranannya  dalam
1 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017, hal.78.
2 A’an Efendi dkk, Efendi , Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017, hal.166
3 Dr H Ishaq, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Dasar-dasar Ilmu Hukum, hal.194
masyarakat.  Seorang  notaris  ditunjuk  oleh  pemerintah  sebagai  pejabat  publik  yang berhak membuat serta mengeluarkan akta otentik.
Notaris adalah pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik atas semua perjanjian yang disyaratkan oleh para pihak dan menentukan tanggal pembuatan akta, menyimpan  serta  memberikan  salinan  dan  kutipan  akta  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 4
Kedudukan  notaris sebenarnya merupakan  bagian penting dari negara Indonesia dan berpegang pada prinsip hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 5 . Menurut  prinsip  ini,  negara  menjamin  kepastian  hukum,  ketertiban  dan  perlindungan hukum,  menyatakan  bahwa  negara  hukum  Indonesia  mengandung  pengertian  bahwa segala  tatanan  kehidupan  berbangsa,  bermasyarakat,  dan  bernegara  berdasarkan hukum.  Akta  otentik  yang  telah  dilegalisir  dan  dikukuhkan  yang  dibuat  oleh  notaris melaluinya  adalah  sama  dengan  putusan  majelis  hakim  yang  mempunyai  kekuatan hukum tetap.
Akta otentik yang dibuat oleh notaris akan memberikan dan menjamin kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Kantor  Notaris 6 ,  bahwa:  Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik  dari  segala tindakan, perjanjian, dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan atau yang dipersyaratkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta atau dikecualikan kepada kantor atau orang lain yang ditentukan oleh undang-undang.
Bahan  dasar  untuk  membangun  struktur  akta  notaris  yaitu  berasal  dari keterangan  atau  penjelasan  para  pihak  atau  hasil  wawancara  dan  bukti-bukti  yang diberikan  ataupun  berdasarkan  negosiasi  awal  untuk  kemudian  merumuskan  dan dituangkan dalam bentuk akta notaris. 7
Akta otentik yang dibuat oleh notaris akan memberikan dan menjamin kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
5 Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
7 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung: Revika Aditama, 2011 , hal.37
tentang  Kantor  Notaris 8 ,  bahwa:  Notaris  berwenang  membuat  akta  otentik  dari  segala tindakan, perjanjian, dan ketentuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan atau yang dipersyaratkan oleh pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta atau dikecualikan kepada kantor atau orang lain yang ditentukan oleh undang-undang.
Integritas  dan  profesionalisme  adalah  kualitas  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang notaris, Notaris harus mengetahui segala perbuatan hukum yang hendak dilakukannya. Kompetensi  dan  pengetahuan  di  bidang  hukum,  ketika  notaris  tidak  benar  memahami akibat perbuatan hukum yang ingin dilakukan oleh para penghadap, maka notaris perlu mengedepankan  prinsip  kehati-hatian  sebelum  menuangkan  keinginan    penghadap  ke dalam akta notaris. Sehingga tindakan hukum yang ingin diambil oleh para pihak dapat meminimalkan  risiko  kerugian  dan  Perselisihan  yang  akan  dialami  oleh  orang penghadap atau notaris itu sendiri dikemudian hari.
Bentuk  prinsip  kehati-hatian  pada  Notaris  yang  dirinya  ucapkan  di  atas  sumpah jabatan notaris, yaitu tertera dengan jelas dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 9 Prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris bertujuan  untuk  meminimalisir  penyalahgunaan  identitas  pihak  penghadap  dan menghindari  terjadinya  pemalsuan  tanda  tangan,  identitas,  surat,  dokumen,  atau pernyataan  palsu  yang  nantinya  akan  merugikan  salah  satu  atau  pihak  lain  yang berkepentingan dengan akta tersebut.
Notaris dianggap sebagai pihak yang informasinya dapat dipercaya dan dipastikan kepastian hukumnya, yang tanda tangan dan materai dalam akta yang dibuatnya dapat memberikan jaminan dan bukti yang kuat atas akta yang dibuatnya. Namun pada saat ini notaris  sering  mengalami  kendala  hukum  dalam  membuat  akta  akibat  kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian, hal ini disebabkan salah satunya akibat terdapat pihak- pihak  yang  dalam  proses  pembuatan  akta  memberikan  dokumen  palsu,  atau dokumen/keterangan pihak yang mengandung keterangan palsu.
Peristiwa  hukum  yang  terjadi  akibat  notaris  mengabaikan  prinsip  kehati-hatian dalam  proses  pembuatan  akta  yakni  terdapat  suatu  kasus  dimana  akibat  kedekatan antara Notaris dengan penghadap yang melakukan pembuatan akta, meski minuta akta belum selesai atau lengkap ditandatangani oleh pihak penghadap, notaris mengeluarkan salinan  akta,  sehingga  menimbulkan  perselisihan  antara  para  penghadap  dikemudian
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
hari.  Putusan  terkait  kasus  ini  adalah  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kisaran  Nomor 657/Pid.b/2015/PN.KIS.
Permasalahan  yang  terjadi  dalam  kasus  tersebut  terjadi  pada  proses  pembuatan akta autentik dikarenakan Undang-undang Notaris tidak secara jelas mengatur tentang prinsip  atau  langkah-langkah  agar  notaris  dapat  bekerja  lebih  teliti  dalam  proses pembuatan  akta,  sehingga  notaris  tidak  memiliki  pedoman  dan  pedoman  yang bermanfaat  guna  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  dalam  suatu  akta  otentik  yang dibuat oleh Notaris.
Kekaburan  norma  hukum  dalam  UUJN-P  dapat  dilihat  dalam  Pasal  16  ayat  (1) huruf a 10 menyebutkan kewajiban notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya notaris harus  bertindak  amanah,  jujur,  teliti,  mandiri,  tidak  memihak,  dan  melindungi kepentingan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perbuatan  hukum.  Namun  berdasarkan Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  UUJN-P  yang  masih  belum  mengatur  secara  jelas  penjelasan tentang  kewajiban  Notaris  untuk  bertindak  hati-hati  dalam  pembuatan  akta  otentik serta  memelihara  dan  memeliharanya.melindungi  kedudukan  notaris  agar  nantinya notaris  dapat  bertindak  lebih  hati-hati  dalam  membuat  akta  otentik,  penulis  dapat memberikan  umpan  balik  yang  perlu  diklarifikasi  tentang  kewajiban  notaris  untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan akta otentik agar nantinya akta  yang  dibuat  tidak  menimbulkan  masalah  hukum.  Berbicara  tentang  kekaburan norma hukum, ambiguitas norma hukum adalah suatu keadaan dimana suatu peraturan perundang-undangan memiliki pasal yang tidak jelas, sehingga menimbulkan multitafsir jika tidak dilakukan penemuan hukum.

## PEMBAHASAN
1. Kedudukan Salinan Akta Dan Minuta Akta Menurut Prinsip Kehati-Hatian Minuta  akta  adalah  akta  notaris  yang  asli. 11 Minuta  akta  adalah  Akta  asli  yang memuat tanda tangan para saksi, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol  Notaris. 12 Minuta  akta  merupakan  dokumen  penting  dan  rahasia  dari  arsip kantor  notaris  dan  oleh karena  itu  harus  disimpan  secara  tertib  di  tempat  yang  aman
10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
11 Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 12 Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
dan  tertutup,  biasanya  diletakkan  di  lemari  yang  dapat  ditutup  dan  dikunci,  sehingga dokumen tersebut tidak mudah diambil oleh orang lain. tanpa izin dan melihat isinya. 13 Minuta akta harus dijaga kerahasiaannya oleh Notaris, sesuai dengan kewajiban seorang Notaris dalam Pasal 16 pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Salinan akta 14 adalah “salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah  salinan  akta  tercantum  frasa  diberikan  sebagai  salinan  yang  sama  bunyinya.” Salinan akta harus sama persis dengan minuta akta, yang berbeda hanya tanda tangan, paraf, sidik jari dan renvoi . Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta yang bunyinya sama dengan akta asli atau risalah akta tersebut. Jika dalam berita acara akta itu terdapat cacat hukum, maka salinan akta itu juga demikian.
Dalam salinan akta yang tertera hanya tanda tangan dan stempel Notaris.  Salinan akta  adalah  salinan  kata  demi  kata  dari  seluruh  akta  dan  bagian  bawah  salinan  akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. 15 Salinan akta adalah sama  persis  dengan  isi  dari  minuta  akta  yang  telah  ditandatangani  oleh  para  pihak penghadap, saksi dan notaris. Salinan ini selanjutnya hanya ditandatangani oleh notaris terkait.
Asas  atau  prinsip  diperlukan  sebagai  dasar  atau  pedoman  dalam  pelaksanaan tugas dan jabatan notaris yang baik dan benar dalam memberikan pelayanan dibidang hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. 16 "
Prinsip adalah norma dasar yang dari norma dasar itu norma lain berasal. Prinsip berlaku  sebagai  ukuran  atau  seperangkat  ukuran  perilaku  atau  pertimbangan  yang digunakan sebagai ukuran perilaku bagi masyarakat. 17 Prinsip kehati-hatian merupakan perwujudan  dari Pasal 16 ayat 1 huruf a yang menyatakan  bahwa dalam  menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak seksama. "
Seksama  berarti  berhati-hati  atau  waspada.  Kehati-hatian  disini  erat  kaitannya dengan  ketelitian  dan  ketepatan.  Prinsip  kehati-hatian  dalam  pembuatan  akta  notaris
13 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan) , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1982, hal.230 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 9
15 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , Op.Cit , hal.47 16 M. Luthfan, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, UII Press, 2017, hal. 37
17 A’an Effendi dkk, Teori Hukum , Sinar Grafika, 2016, hal 148
adalah asas yang menyatakan bahwa dalam pembuatan akta notaris harus menerapkan asas kehati-hatian guna melindungi kebenaran akta yang dipercayakan kepadanya. "
" Asas  kehati-hatian  mengacu  pada  asas  bahwa  notaris  wajib  menerapkan  asas kehati-hatian  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  guna  melindungi  kepentingan orang yang dipercayakan kepadanya. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian tidak lain adalah  agar  notaris  selalu  berada  pada  rambu  yang  benar.  Dengan  diterapkannya prinsip kehati-hatian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap notaris tetap tinggi sehingga  masyarakat  tidak  ragu  menggunakan  jasa  notaris.  Tindakan  notaris  harus dipertimbangkan dan diatur dengan hati-hati.
" Prinsip  kehati-hatian  adalah  asas  yang  menyatakan  bahwa  notaris  dalam menjalankan  fungsi  dan  jabatannya  harus  menerapkan  asas  kehati-hatian  guna melindungi  kepentingan  masyarakat  yang  dipercayakan  kepadanya. 18 Prinsip  kehati- hatian  selanjutnya  terdapat  pada  Pasal  16  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Jabatan Notaris ayat (1) huruf (a) dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus bertindak  amanah,  jujur,  teliti,  mandiri,  tidak  memihak  dan  melindungi  kepentingan pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum. Makna kata teliti dalam pasal ini dapat diartikan sebagai suatu sikap berhati-hati. "
" Prinsip adalah suatu kebenaran tidak yang dapat disangkal lagi dan telah diterima secara  umum. 19 Tujuan  dari  prinsip  kehati-hatian  adalah  agar  notaris  selalu  berada dalam  rambu-rambu  yang  benar.  Dengan  penerapan  prinsip  kehati-hatian  diharapkan kepercayaan  masyarakat  terhadap  notaris  tetap  tinggi,  sehingga  masyarakat  mau  dan tidak  ragu  untuk  menggunakan  jasa  notaris.  Suatu  tindakan  harus  diambil  dan  diatur dengan pertimbangan yang cermat.
Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan  hukum  yang  berlaku.  Meneliti  semua  bukti  yang  diperlihatkan  kepada  Notaris dan  mendengarkan  keterangan  atau  pernyataan  para  pihak  wajib  dilakukan  sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. 20 Hal ini merupakan perwujudan dari prinsip kehati-hatian Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
18 M. Luthfan, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, UII Press, 2017, hal. 39
19 A’an Effendi dkk, Teori Hukum , Op.cit, hal 154
20 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris) , Revika Aditama, 2008, hal. 37
Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. 21
Akta otentik adalah suatu akta yang diterbitkan yang bentuknya telah diatur dalam undang-undang,  diterbitkan  oleh  atau  didepan  pejabat  umum  yang  berkompeten  di bidang  itu  ditempat  atau  dimana  dibuatnya  akta,  dan  adapun  pejabat  umum  yang berkompeten  menerbitkan  akta  otentik  adalah  Notaris  dan  PPAT. 22 Akta  otentik berfungsi untuk suatu kepastian hukum dari para pihak dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. 23
Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya  sangat  penting  untuk menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam  proses  pembuatan  akta  otentik,  mengingat sering kali terdapat permasalahan hukum dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris karena ada pihak yang melakukan tindak penipuan seperti pemberian surat palsu dan keterangan palsu ke dalam akta yang dibuat notaris.
Sehingga  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  yang  dapat  menjerumuskan Notaris tersangkut masalah hukum, maka  perlu diatur kembali dalam Undang-Undang Notaris  tentang  pedoman  dan  aturan  bagi  Notaris  untuk  bertindak  lebih  cermat,  teliti dan hati-hati dalam proses pembuatan akta otentik.
Notaris dalam melakukan suatu perbuatan hukum harus selalu bertindak hati-hati sehingga  sebelum  membuat  akta,  Notaris  harus  memeriksa  segala  fakta  yang  relevan dalam  penilaiannya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Pemeriksaan  seluruh  kelengkapan  dan  keabsahan  alat  bukti  atau  dokumen  yang ditunjukkan  kepada  notaris,  serta  mendengarkan  keterangan  atau  keterangan  para saksi  harus  dilakukan  sebagai  dasar  pertimbangan  yang  akan  dituangkan  dalam  akta. Jika  Notaris  tidak  teliti  dalam  memeriksa  fakta-fakta  penting,  berarti  Notaris  tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.
Suatu  akta  dapat  berupa  akta  otentik  atau  akta  di  bawah  tangan.  Kedua  akta tersebut  merupakan  alat  bukti  tertulis,  namun  terdapat  perbedaan  antara  keduanya
21 M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Yogyakarta: UII Press, 2017, hal. 27
22 Komang Ayuk Septianingsih dkk, Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata , Jurnal Analogi Hukum , no. 2, 2020, hal.336 23 Satya Adi Permana dkk, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Salinan yang Dibuat Tanpa Minuta Akta , Jatiswara vol.32, no. 2, 2017, hal.247
yaitu pada kekuatan pembuktiannya dan memiliki kepastian hukum. 24 Jika ada prosedur yang  tidak  terpenuhi  dalam  pembuatan  akta  otentik,  dan  kesalahan  atas  prosedur tersebut  dapat  dibuktikan  nyata,  maka  pengadilan  dapat  menyatakan  akta  otentik tersebut sebagai akta di bawah tangan. 25 "
" Apabila  notaris  bertindak  dengan  tidak  seksama,  maka  akta  akan  menimbulkan potensi  konflik dikarenakan aktanya tidak memberikan  kepastian  hukum  kepada  para pihak yang menghadap. 26
Kepastian hukum berarti hal-hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam arti hal- hal  yang  konkrit.  Kepastian  hukum  adalah  jaminan  bahwa  hukum  ditegakkan,  bahwa yang  berhak  oleh  hukum  dapat  memperoleh  haknya  dan  bahwa  putusan  dapat ditegakkan. Kepastian hukum adalah perlindungan yang dapat dibenarkan dari tindakan sewenang-wenang  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan  dapat  memperoleh  apa  yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
Selanjutnya akta yang dibuat oleh Notaris harus dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan  dalam  Undang-undang  Jabatan  Notaris,  yaitu  sebagaimana  diatur  dalam pasal 38 ayat 1, 2, 3,  4, dan 5 Undang-Undang Nomor  30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris  yang  menyatakan  bahwa  setiap  akta  terdiri  dari  dari:  awal  akta,  badan  akta, akhir akta atau penutup akta.
Pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 27 disebutkan  bahwa  setelah  minuta  akta  dibuat,  Notaris  baru  dapat  menerbitkan  suatu salinan akta yang berisi salinan kata demi kata dari seluruh akta dalam arti bahwa para pihak  yang  telah  hadir  di  hadapan  Notaris  dan  pada  akta  terdapat  pernyataan  bahwa minuta akta telah ditandatangani dengan baik dan salinan dengan bunyi yang sama. Arti bunyi yang sama adalah salinan akta yang isinya sama persis dengan minuta akta.
Salinan  akta  adalah  salinan  kata  demi  kata  dari  seluruh  akta  dan  pada  bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. 28
" Pembuatan salinan akta harus berpedoman terhadap minuta aktanya. Salinan akta ada
24 Pasal 1867 KUHPerdata
25 M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Yogyakarta: UII Press, 2017, hal. 109
26 M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Yogyakarta: UII Press, 2017, hal. 44
27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
28 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik , Op.cit , hal.47
setelah  minuta  akta  dibuat  oleh  Notaris.  Maksud  dari  sama  bunyinya  tersebut  adalah salinan akta sama persis isinya dengan minuta akta. "
" Akta  yang  akan  dibuat  notaris  selanjutnya  wajib  memenuhi  kriteria  yang  telah dipersyaratkan  oleh  Undang-Undang  yakni  harus  memenuhi  persyaratan  formal  dan persyaratan materiil pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Notaris yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata 29 .
" Salinan akta yang dimaksud isinya harus sama persis dengan minuta akta, yang membedakan hanya pada tanda tangan, paraf, cap jempol dan renvoi. Pada salinan akta tidak  ada  tanda  tangan,  paraf,  dalam  salinan  akta  haya  ada  tanda  tangan  dan  stempel Notaris. 30 " Salinan  akta  baru  dapat  dibuat  setelah  minuta  akta  selesai  dibuat  oleh Notaris  dan  telah  selesai  ditandatangani  oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam  akta tersebut.
Selain itu Notaris juga wajib memastikan penandatanganan telah dilakukan oleh seluruh  pihak  yang  berkepentingan  termasuk  dirinya  sebelum  mengeluarkan  salinan akta. Pada saat penandatanganan akta, Notaris terlebih dahulu menjelaskan apa isi akta tersebut,  setelah  dibaca,  dan  para  pihak  yang  hadir  telah  memahami  isi,  maksud  dan tujuan akta tersebut maka baru lah para pihak dapat menandatangani akta otentik yang telah  dibuat  dan  membubuhkan  sidik jarinya juga  pada  lembar  tersendiri,  yang  masih dalam  satu  kesatuan  pada  akta  otentik  tersebut,  baru  setelah  seluruh  tahap  tersebut terpenuhi, salinan akta dapat diterbitkan. "
" Adanya kesepakatan antara para pihak dalam suatu perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian 31 , kesepakatan dianggap telah tercapai apabila para pihak saling  menerima  apa  yang  mereka  inginkan.  Waktu  penandatanganan  akta  oleh  para pihak  di  hadapan  Notaris  menjadi  salah  satu  penentu  sah  tidaknya  suatu  akta.  Jika dalam  akta  hanya  salah  satu  pihak  saja  yang  menandatangani  maka  tidak  dapat dikatakan telah terjadi kesepakatan antara para pihak.
Prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga dapat diartikan dalam  ketentuan  Pasal  15    Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 32 bahwa  Notaris berwenang  membuat  akta  otentik  atas  segala  tindakan,  perjanjian,  dan  putusan  yang
29 Kitab Undang Undang Hukum Perdata 30 Rumi Suwardiyati dkk, Konsekuensi Yuridis Minuta Akta yang tidak dimiliki Notaris dalam Pembuatan Salinan Akta , Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015, hal.8. 31 Pasal 1320 KUHPerdata
32 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
dipersyaratkan  oleh  undang-undang  dan/atau  disyaratkan  oleh  pihak  yang berkepentingan  untuk  dicantumkan  dalam  akta  otentik,  menjamin  kepastian  tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, yang kesemuanya selama pembuatan akta itu juga tidak dilimpahkan atau dikecualikan untuk jabatan lain atau orang lain yang ditentukan oleh undang-undang.
" Prinsip  kehati-hatian  bertujuan  untuk  menentukan  nilai  kedudukan  pada salinan  dan  minuta  akta.  Kedudukan  akta  notaris  (salinan  dan  minuta  akta)  adalah sempurna,  kecuali  dapat  dibuktikan  bahwa  akta  tersebut  palsu  atau  melanggar ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, para pihak harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna dalam hukum acara perdata. "
" Kedudukan  hukum  merupakan  salah  satu  hal  yang  paling  mendasar  dan menarik untuk dikaji secara mendalam dari berbagai aspek disiplin ilmu dan salah satu dari berbagai aspek yang sangat menarik adalah berkaitan dengan persoalan kedudukan hukum  itu  sendiri,  terutama  jika  dikaji  dari  segi  hukum  dimana  kedudukan  hukum harus jelas dan mampu memberikan kepastian hukum bagi setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum dan terhadap subjek hukum harus dilindungi hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kedudukan  akta  notaris  sebagai  alat  pembuktian  dalam  hukum  pembuktian, khususnya  dalam  hukum  acara  perdata  dan  mempunyai  kekuatan  mengikat  bagi  para pihak  yang  terlibat  dalam  akta  tersebut.  Namun  kesempurnaan  jabatan  tersebut dikecualikan  dalam  hal  dapat  dibuktikan  bahwa  akta  tersebut  palsu  atau  melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "
" Kedudukan  salinan  kata  dan  minuta  akta  menurut  prinsip  kehati-hatian  adalah merupakan  bukti  yang  sempurna,  dan  masih  menjadi  akta  yang  sah  dan  mengikat sampai  dengan  adanya  keputusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap. Dengan demikian, akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.
2. Implikasi  Hukum  Salinan  Akta  Dari  Minuta  Akta  Yang  Belum  Lengkap  Dalam Perspektif Prinsip Kehati-Hatian
Pembuatan  akta  otentik  ada  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. 33 Dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu dengan  memperhatikan  syarat  subjektif  dan  objektif  dari  suatu  perjanjian.  Sebab  jika syarat  subjektif  tidak  terpenuhi  maka  perjanjian  dapat  dibatalkan  selama  ada permintaan  dari  pihak  tertentu  yang  berkepentingan,  dalam  hal  ini  untuk  mencegah penolakan  oleh  para  pihak  maka  Notaris  harus  meminta  penegasan  dari  pihak  yang berkepentingan bahwa perjanjian tersebut akan tetap ada sah dan mengikat para pihak. Sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan demi hukum  tanpa  perlu  adanya  permintaan  para  pihak,  dengan  demikian  perjanjian dianggap tidak ada dan mengikat para pihak.
Notaris  diberikan  wewenang  untuk  menuangkan  segala  perbuatan,  perjanjian dan  penetapan  yang  dikehendaki  oleh  Pihak-Pihak  yang  datang  kepadanya  untuk meninjau ulang untuk kemudian dituangkan ke dalam sebuah Akta, dengan tujuan agar Akta tersebut memilik kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan. 34
Oleh  sebab  itu,  Notaris  harus  cermat,  cermat,  dan  tepat  dalam  menerapkan peraturan  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  pelaksanaan  tugas  Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan juga Notaris harus berhati-hati dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan isi akta itu.
Penandatanganan akta notaris dilakukan setelah akta notaris tersebut dibacakan atau  telah  dibaca  oleh  para  pihak  sendiri  kemudian  ditandatangani. 35 Salah  satu kewajiban  notaris  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dimana apabila notaris tidak memenuhi kewajibannya termasuk tidak melengkapi tanda tangan pada minuta akta sebelum membuat salinan akta, maka akibat  yang  dilaksanakan  oleh  UUJN  adalah  penurunan  akta  menjadi  akta  di  bawah tangan  atau  akta  tersebut  akan  kehilangan  keasliannya  sebagaimana  tercantum  dalam
33 M. Luthfan Hadi Darus, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Yogyakarta: UII Press, 2017, hal. 27
34 Sjaifurrachman, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta , Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 121
35 Pasal 44 UUJN No 30 tahun 2004
Pasal  16  ayat  (8)    Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  akan  berdampak  pada perlindungan dan kepastian hukum sehingga merugikan para pihak itu sendiri.
Seorang  notaris,  dalam  menjalankan  jabatannya  mempunyai  tanggungjawab moral  terhadap  profesinya.  Pelanggaran  terhadap  jabatan  notaris  pada  akhirnya  akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi, baik itu bertanggungjawab secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata. 36
Melengkapi  tanda  tangan  para  pihak  pada  minuta  akta  merupakan  sesuatu yang harus dilakukan Notaris untuk melindungi dirinya dari pengingkaran para pihak suatu  saat  nanti  dan  hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  kehati-hatian.  Jadi  prinsip  kehati- hatian ini menuntut seseorang untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenang yang  dinyatakan  oleh  undang-undang  berdasarkan  kecermatan  dan  memerlukan tindakan yang penuh hati-hati.
Notaris bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Notaris wajib bersikap netral dan tidak memihak serta  memberikan  nasihat  hukum,  bila  nasihat  hukum  yang  diberika  ternyata dikemudian  hari  merupakan  sesuatu  yang  keliru,  Notaris  dapat  dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil atas seuatu akta. 37
Kelalaian  Notaris  karena  kurangnya  kehati-hatian  Notaris  bukanlah  alasan utama  pembatalan  akta  Notaris  melalui  putusan  pengadilan.  Selain  kesalahan  dan kelalaian Notaris, pembatalan akta Notaris juga dapat disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian  kedua  belah  pihak  atau  salah  satu  pihak  yang  mengakibatkan  adanya  atau terjadinya gugatan dari salah satu pihak dalam perbuatan.
Berbeda dengan kata yang dapat dibatalkan karena dalam proses pembuatannya tidak memenuhi unsur subjektif sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUHPerdata.  Akta  yang  batal  demi  hukum  terjadi  karena  mekanisme  pembuatannya melanggar  ketentuan  pada  UUJN  mengenai  kewenangan  notaris  dalam  membuat  akta otentik dan Pasal 1320 ayat 3 dan 4 KUHPerdata yang merupakan syarat objektif dalam membuat  suatu  perjanjian,  yaitu  mengenai  suatu  hal  tertentu  dan  sebab  atau  klausa yang diperbolehkan.
36 M. Luthfan Hadi Darus, O p.cit , hal. 49 37 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perfektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press, 2009, hal.37
Istilah  batal  demi  hukum  adalah  istilah  yang  biasa  digunakan  untuk  menilai suatu  perjanjian  jika  tidak  memenuhi  syarat  objektif,  yaitu  suatu  hal  tertentu    dan suatu sebab yang tidak dilarang, dan istilah dapat dicabut jika suatu perjanjian tidak memenuhi  syarat  subjektif,  yaitu  persetujuan  mereka  yang  mengikatkan  diri  dan kesanggupan untuk berserikat. 38
Akta  notaris  yang  batal  demi  hukum  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  yaitu karena  melanggar  atau  tidak  terpenuhinya:  Unsur  lahiriah,  unsur  formal,  unsur materiil,  unsur  Pasal  1320  ayat  3  KUHPerdata  tentang  suatu  hal  tertentu  dan  unsur pasal 1320 ayat 4 KUHPerdata tentang klausa yang diperbolehkan. Nilai pembuktian akta  notaris  secara  lahiriah  adalah  merupakan  kemampuan  akta  tersebut  untuk membuktikan keabsahannya. 39
Penyangkalan  akta  sebagai  akta  otentik,  pembuktiannya  harus  dilakukan melalui  upaya  gugatan  ke  pengadilan.  Pengugat  harus  dapat  membuktikan  bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatannya bukan akta notaris.
Apabila  ditemukan  dalam  persidangan  atau  kasus  peradilan  yang  melibatkan akta  notaris,  bahwa  ada  salah  satu  atau  beberapa  aspek  tersebut  yang  tidak  sesuai dengan akta notaris, maka akta tersebut mempunyai kedudukan sebagai akta di bawah tangan. 40
Secara  perdata  berdasarkan  pada  putusan,  Notaris  Rifa  Ida  Hafni  dalam perbuatannya  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  yang  diatur dalam  Pasal  1365  KUHPerdata.  Perbuatan  Notaris  tersebut  menimbulkan  kerugian bagi  pihak  dalam  akta  yaitu  Alfian,  dimana  pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan gugatan  perdata  di  Pengadilan  Negeri  setempat  kepada  Notaris  untuk  memperoleh ganti rugi.
Jika ditinjau berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di dalam putusan, maka pada  dasarnya  Notaris  Rifa  Ida  Hafni  tidak  bermaksud  untuk  dengan  sengaja menerbitkan  salinan  akta  terlebih  dahulu  sebelum  minuta  akta  ditandatangani  oleh para penghadap. Karena pada dasarnya setelah akta dibacakan oleh Notaris dihadapan
38 Habib Adjie, Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik , Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 9.
39 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris , Bandung, PT Revika Aditama, 2011, hal.18.
40 Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris , O p.cit , hal.21
hadirin  dan  saksi,  namun  karena  kesibukan  Notaris  yang  mungkin  pada  saat  itu  ia harus  menerima  beberapa  klien  dalam  waktu  yang  bersamaan,  demikian  pula penandatanganan  akta  tersebut  terlebih  dahulu  yang  dilakukan  oleh  salah  satu penghadap.  Kesalahan  tersebut  diklasifikasikan  sebagai  kesalahan  yang  disebabkan oleh  kelalaian  Notaris.  Kelalaian  Notaris  Rifa  Ida  Hafni  menimbulkan  kerugian  bagi Alfian,
Perbuatan  Notaris  Rifa  Ida  Hafni  dalam  hal  ini  telah  memenuhi  keempat kriteria  di  atas  karena  perbuatan  Notaris  Mungki  telah  melanggar  kewajiban  dan larangan  jabatan  serta  kode  etik  notaris.  Tindakan  penerbitan  salinan  akta  tanpa minuta  akta  yang  lengkap  tidak  dapat  dibenarkan.  Perbuatan  tersebut  tidak  boleh dilakukan  oleh  seorang  Notaris  yang  harus  bertindak  hati-hati  dan  teliti  dalam membuat  akta  otentik  untuk  menciptakan  kepastian  hukum  bagi  para  pihak  dalam perjanjian.
Unsur kesalahan dari pelaku dalam perbuatan melawan hukum berupa: Adanya unsur kesengajaan; Ada unsur kelalaian; serta Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti tidak waras dan lain-lain. Dalam hal ini Notaris Rifa Ida Hafni dengan sadar  tanpa  paksaan  atau  keadaan  terpaksa  membuat  salinan  akta  dari  risalah  yang tidak lengkap.
Pada kasus putusan pengadilan negeri kisaran no.657/Pid.B/2015/Pn Kis telah terjadi  suatu  pelanggaran  terhadap  kewajiban  Notaris  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  b sehingga  mengakibatkan  kedudukan  salinan  akta  yang  telah  dibuat  Notaris  menjadi batal  demi  hukum  sebab  perbuatan  Notaris  yang  mengeluarkan  salinan  akta  dari minuta akta yang belum lengkap dalam hal ini yaitu membuat salinan akta sementara salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  belum  menandatangani  minuta  akta  jelas  telah melanggar tata cara pembuatan akta menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan telah melalaikan prinsip kehati-hatian. Notaris dianggap lalai dan kurang hati-hati, karena  mengabaikan  ketentuan  yang  berlaku  dengan  alasan  sudah  mengenal  dan terbiasa  memiliki  hubungan  kerja  baik  dengan  salah  satu  pihak  yang  berada  dalam perjanjian hukum tersebut.
Akta adalah surat sebagai alat bukti yang ditandatangani, yang memuat tentang peristiwa-peristiwa  yang  menjadi  dasar  suatu  hak  atau  persekutuan,  yang  semula dibuat dengan sengaja untuk keperluan pembuktian. Untuk dapat digolongkan dalam
pengertian  akta  otentik,  akta  otentik  tersebut  harus  ditandatangani  oleh  para  pihak, saksi dan notaris.
Persyaratan  tanda  tangan  pihak-pihak  yang  bersangkutan  tidak  lain  adalah untuk  membedakan  suatu  akta  dengan  akta  yang  lain  atau  dengan  akta  yang  dibuat oleh  orang  lain.  Jadi  fungsi  tanda  tangan  para  saksi  tersebut  tidak  lain  adalah  untuk memberikan  kepastian  bahwa  para  pihak  telah  menyetujui  akta  tanpa  adanya keraguan.
Adanya  tanda  tangan  para  pihak  dalam  pembuatan  minuta  akat  sebelum salinan  akta  dikeluarkan  adalah  untuk  memberikan  alat  bukti  yang  kuat  bahwa perbuatan hukum yang diuraikan dalam minuta akta benar terjadi tanpa ada indikasi bahwa salah satu pihak tidak menyetujui.
Kaitan  antara  prinsip  kehati-hatian  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014,  ditemukan  adanya  kekaburan  norma  hukum  yang  terletak  pada  Pasal  16  ayat (1) huruf a dan l, serta Pasal 44 ayat (1), yaitu:
1. Pasal 16 ayat (1) huruf a menyatakan  bahwa Notaris harus bertindak jujur, adil, mandiri,  tidak  memihak,  dan  melindungi  kepentingan  para  pihak  yang  terlibat dalam perbuatan hukum;
2. Pasal  16  ayat  (1)  huruf  l  menyatakan  bahwa  Notaris  harus  membacakan  akta  di hadapan  audiensi  dan  ditandatangani  sekaligus  oleh  audiensi,  saksi  dan  notaris; dan
3. Pasal  44  ayat  (1)  menjelaskan  tentang  kewajiban  untuk  menandatangani  oleh masing-masing  saksi,  saksi  dan  Notaris,  kecuali  ada  saksi  yang  tidak  dapat menandatangani dengan menyebutkan alasannya.
Penandatanganan  akta  oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam  akta  merupakan syarat  yang  tidak  dapat  dihilangkan  dalam  pembuatan  minuta  akta  dan  merupakan syarat formal dari akta otentik yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
Akta  Notaris  yang  waktu  penandatanganannya  tidak  dilakukan  secara bersamaan oleh saksi tanpa  persetujuan para  pihak akan mengakibatkan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta tersebut batal demi  hukum.  Hal  ini  didasari  fakta  bahwa  dengan  tidak  sekaligus  menandatangani akta,  notaris  dan  penghadap  telah  melanggar  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  30
Tahun  2004  tentang Undang-Undang  Notaris,  Pasal  16  ayat  (1)  huruf l  dan  Pasal  44 UUJN serta Pasal 1868 dan Pasal 1869 dari KUH Perdata.
Apabila dalam proses pembuatan salinan akta yang dilakukan oleh para pihak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akta otentik tersebut  dapat  dibatalkan  demi  hukum  dan  dapat  dicabut  melalui  putusan  hakim. Implikasi  hukum  ini  merupakan  akibat  dari  suatu  akta  notaris  yang  ditandatangani pada  satu  waktu  oleh  para  hadirin  pada  saat  akta  tersebut  dibacakan  adalah  tidak adanya  kepastian  waktu  atas  kesepakatan  para  pihak,  sehingga  kesepakatan  para pihak tidak terpenuhi, sehingga akibat hukum dari akta tersebut dapat dicabut.
Salinan akta yang ada sebelum minuta akta ditandatangani secara lengkap oleh para pihak dalam persfektif prinsip kehati-hatian adalah merupakan pelanggaran dari Pasal  16  ayat  (1)  huruf    l  dan  hal  ini  termasuk  ke  dalam  cacat  bentuk  akta  notaris, sebab dalam proses penerbitan salinan akta tersebut tanpa melalui proses pembacaan akta dan penandatanganan oleh para pihak yang terlibat dalam akta pada saat proses pembuatan minuta akta. Akibat dari tidak terpenuhinya aspek formal ini maka salinan akta  dari  minuta  akta  yang  belum  lengkap  dalam  persfektif  prinsip  kehati-hatian mengakibatkan akta cacat dalam segi bentuknya.
Implikasi adalah  efek  atau  dampak  yang  dihasilkan  ketika  suatu  obyek  diberi perlakuan  secara  sengaja  atau  tidak  sengaja.  Dampak  atau  efek  dapat dilihat dalam jangka  waktu  tertentu. 41 Berkaitan  dengan  fokus  penelitian  ini,  makna implikasi  hukum  adalah  keterlibatan  atau  keterkaitan  beberapa  aspek  hukum  akibat pengaturan hukum.
Apabila dalam proses pembuatan salinan akta yang dilakukan oleh para pihak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akta otentik tersebut  dapat  dibatalkan  demi  hukum  dan  dapat  dicabut  melalui  putusan  hakim. Implikasi  hukum  ini  merupakan  akibat  dari  suatu  akta  notaris  yang  ditandatangani pada  satu  waktu  oleh  para  hadirin  pada  saat  akta  tersebut  dibacakan  adalah  tidak adanya  kepastian  waktu  atas  kesepakatan  para  pihak,  sehingga  kesepakatan  para pihak tidak terpenuhi, sehingga akibat hukum dari akta tersebut dapat dicabut.
Implikasi hukum terhadap Akta Notaris yang waktu penandatanganannya tidak dilakukan  secara  bersamaan  oleh  para  pihak,  maka  akta  tersebut  akan  tetap  otentik apabila  memenuhi  syarat  menurut  ketentuan  yang  berlaku  yaitu  berdasarkan
41 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi
ketentuan  Pasal  1868  KUH  Perdata  bahwa  akta  tersebut  harus  dibuat  dibuat  dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; akta tersebut harus dibuat oleh dan atau di hadapan notaris; Notaris harus mempunyai wewenang di tempat pembuatan akta.
Implikasi  hukum  dari  salinan  akta  dari  minuta  akta  belum  lengkap  dalam persfektif prinsip kehati-hatian diputuskan dengan melihat perbuatan hukum terlebih dahulu, jika kesalahan berasal dari pihak atau saksi dalam akta, implikasi hukum dari perbuatan tersebut dapat diturunkan menjadi akta di bawah tangan.
Maka  berdasarkan  putusan  yang  menjadi  sumber  kasus  perdata  pada penelitian  ini  maka  implikasi  hukum  salinan  akta  dari  minuta  akta  belum  lengkap dalam persfektif prinsip kehati-hatian tersebut kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan dan akta tersebut dapat batal demi hukum.

## KESIMPULAN
Kedudukan salinan kata dan minuta akta menurut prinsip kehati-hatian adalah merupakan  bukti  yang  sempurna,  dan  masih  menjadi  akta  yang  sah  dan  mengikat sampai  dengan  adanya  keputusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap. Dengan demikian, akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.
Akibat  dari  tidak  terpenuhinya  aspek  formal,  maka  salinan  akta  dari  minuta akta  yang  belum  lengkap  dalam  persfektif  prinsip  kehati-hatian  mengakibatkan  akta cacat  dalam  segi  bentuknya.  Implikasi  hukum  salinan  akta  dari  minuta  akta  yang belum lengkap dalam persfektif prinsip kehati-hatian adalah akta tersebut mengalami penurunan  kekuatan  pembuktian  menjadi  akta  di  bawah  tangan  atau  batal  demi hukum.
Notaris  harus  mulai  untuk  selalu  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dalam setiap akta yang dibuatnya. Meneliti dan memeriksa dengan cermat setiap keterangan, data,  dokumen,  dan  surat  yang  digunakan  sebagai  dasar  pembuatan  akta,  meskipun notaris tidak memiliki kewajiban untuk memastikan keaslian semua hal tersebut.
Perlu  diatur  kembali  dengan  lebih  rinci  dan  tegas  dalam  Undang-Undang Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris  mengenai  pedoman,  aturan  dan  sanksi  bagi  Notaris  untuk  dapat bertindak sesuai prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan setiap akta otentik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
A’an Efendi, Poernomo, Freddy., dan Ranuh, Indra S. 2016. Teori Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Abdul Ghofur Anshori. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum
dan Etika . Yogyakarta: UII Press.
Amiruddin., dan Asikin, Zainal. 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum .   Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Hukum . Bandung: CV  Mandar Maju.
G.H.S Lumban Tobing. 1983. Peraturan Jabatan Notaris . Jakarta: Penerbit Erlangga. Habib Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Bandung: PT Revika Aditama. __________2008. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik . Bandung: PT Refika Aditama.
__________2011. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris , Bandung: PT Revika   Aditama.
Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi . Bandung: Penerbit Alfabeta.
Liliana Tedjosaputro. 1995. Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum   Pidana. Yogyakarta: PT Bayu Indra Grafika.
Luthfan Hadi Darus. 2017. Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan
Notaris .
Yogyakarta: UII Press. Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT
Kharisma  Putra Utama.
R. Soegondo Notodisoerjo. 1982. Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Sjaifurrachman. 2011. Aspek Pertanggjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung: CV Mandar Maju.
Suhrawardi K Lubis. 1994. Etika Profesi Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.

## Undang-Undang
Kitab Undang-Undang Perdata
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

## Karya Ilmiah
Achmad Feryliyan, Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana , Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2, 2019.
Cut  Era  Fitriyeni, Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Penyimpanan  Minuta  Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris , Kanun Jurnal Ilmu Hukum Cut   Era Fitriyeni No. 58, 2012.
Fahma Rahman Wijanarko, Tinjauan Yuridis Akta Notaris Terhadap   Pemberlakuan Cyber Notary Di Indonesia Menurut Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2014 ,  Jurnal Repertorium, Volume II No. 2 Juli -  Desember 2015.
Komang  Ayuk  Septianingsih  dkk, Kekuatan  Alat  Bukti  Akta  Otentik  Dalam Pembuktian   Perkara Perdata , Jurnal Analogi Hukum , no. 2, 2020.
Pratiwi  Ayuningtyas, Sanksi  Terhadap  Notaris  Dalam  Melanggar  Kode  Etik , Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol.9 No.2,  2020.
Rumi Suwardiyati dkk, Konsekuensi Yuridis Minuta Akta yang tidak dimiliki   Notaris dalam Pembuatan Salinan Akta , Kumpulan Jurnal Mahasiswa   Fakultas Hukum, 2015.
Satya Adi Permana dkk, Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Salinan yang
Dibuat
Tanpa Minuta Akta , Jatiswara vol.32, no. 2, 2017. Sita  Arini  Umbas, Kedudukan  Akta  di  Bawah  Tangan  yang  telah  Dilegalisasi  Notaris Dalam Pembuktian di Pengadilan , Lex Crimen Vol.VI/No. 1/Jan-Feb/2017

## Internet
Rizka Alifa Rahmadhani, Empat Macam Norma dalam Masyarakat ( https://bit.ly/3w39Mpk , diakses 18 Maret 2021)
Memahami Kepastian dalam Hukum ( https://bit.ly/2PB6rgD , diakses  05
Februari,
2013)
Muhammad Reza, Kepastian Hukum  ( https://bit.ly/3fo3zys , diakses  15
November, 2017)
Tyokronisilicus,  Teori  Hans  Kelsen  Mengenai  Pertanggungjawaban  Hukum, ( https://bit.ly/31tK6Es , diakses  04 November, 2011)
Metode  Penelitian  dan  Jenis  Penelitian  ( https://bit.ly/3w7tmk9 ,  diakses    21  Juni, 2020)