How to cite: Ujang  Suherman  (2022)  Mekanisme  Hedging  Syariah  di  Indonesia  dan  Pandangan  Para  Ulama  Fiqih, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (5). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 5, Mei 2022

## MEKANISME  HEDGING  SYARIAH  DI  INDONESIA  DAN  PANDANGAN PARA ULAMA FIQIH

## Ujang Suherman
Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia Email: ujang.suherman@ubpkarawang.ac.id

## Abstrak
Pasar valuta asing menjadi hal yang tabu bagi sebagian masyarat umum, imej yang muncul adalah  spekulasi, judi  ,  ghoror  dan  lain  sebaginya.  Namun  seiring  dengan perkembangan  ekonomi  dunia  yang  global  menuntut  adanya  transaksi  antar  mata uang telah menjadikan fungsi yang berbeda. Bahkan telah menjadi suatu keharusan dalam  melakukan  lindung  nilai  perusahaan  yang  diakibatkan  transaksi multinasional.  Oleh  karena  itu  tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  menelaah bagaimana  mekanisme  transaksi  hedging  secara  syariah  atas  nilai  tukar  yang diterapkan  di  indonesia  dan  bagaimana  para  ulama  mujtahid  ahli  fiqih  dalam menilai hukum jual beli mata uang yang digunakan dalam proses hedging. Dalam penelitian  ini  penulis  menggunakan  penelitian  kepustakaan,  data  diambil  dari berbagai  referensi  yang  mendukung  penelitian,  reduksi  data,  display  data.  Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme hedging syariah di Indonesia diatur oleh fatwa  MUI  melalui  Dewan  Syariah  Nasional  membolehkan  melakukan  hedging dengan  kontrak  forward  yang  di ikuti transaksi  spot,  para  mujtahid  membolehkan transaksi  valuta  asing  yang  disertakan  komoditas  dengan  syarat  tertentu  secara tunai dan tidak ada penundaan penyerahan valas.
Kata Kunci: derivatif; hedging; kurs; valuta asing; islamic perspektive; mujtahid

## Pendahuluan
Dalam setiap aktivitas bisnis mengandung resiko, terelebih bisnis mutlinasional yang melibatkan negara asing dalam transaksi bisnisnya dikarenakan adanya perbedaan kurs  valuta  asing  disetiap  negara.  Nilai  tukar  valas  menjadi  permasalahan  dalam transaksi bisnis multinasional, dikarenakan ada unsur ketidak pastian dalam menentukan nlai asset, utang atau modal yang akan di dapat di masa yang akan datang dan menjadi sebuah  keniscayaan  bagi  perusahaan. Terlebih  dimasa  pandemi  covid19  yang melanda dunia menjadikan masalah baru dalam perekonomian dan perdagangan karena nilai kurs mata  uang  khususnya  indonesia  mengalami  pelemahan  sampai  pada  Rp.  14.885  per dollar AS per tanggal 15 Mei 2020. Hal ini membutuhkan suatu solusi untuk menekan tingkat risiko yang akan terjadi.
Memitigasi  risiko  atas  ketidak  pastian  perusahaan  dalam  menghadapi  kondisi keuangan  di  masa  yang  akan  datang  memerlukan  peranan  penting  dari  manajemen risiko.  Seperti  yang  diungkapkan  oleh (Suryani  &  Fathoni,  2017) manajemen  risiko
menentukan  strategi  yang  tepat  untuk  menghindari  kerugian  dibalik  keuntungan  yang disebabkan adanya pertukaran valuta asing dimana fluktuasi kurs nilai tukar mengalami volalitas  yang  sangat  tidak  terukur  dan  memerlukan  strategi  dalam  mengatasinya diantaranya  dengan  melakukan  lindung  nilai  atau  hedging (Stulz,  1984;  DeMarco  dan Duffie, 1995; Breeden dan Viswananthan, 1996; Fatemi dan Luft, 2002) . Lindung nilai ( hedging ) merupakan salah satu cara untuk menekan adanya risiko ketidak  tentuan  akibat  dari  naik  turunya  nilai  tukar  mata  uang,  financial  distres, underinvestment problem (Paranita, 2011) sama halnya dengan pendapat (Faisal, 2001) yang  mengatakan  hedging  adalah  “suatu  tindakan  lindung  nilai  dari  resiko  nilai  tukar yang  timbulkan  akibat  adanya  transaksi  bisnis”,  dalam  islam  ada  kaidah  fiqih  yang secara  substansi  mengharuskan  usaha  untuk  meminimalisir  risiko  bisa  dalam  bentuk kontrak jaminan atau gadaian (al-rahmu) (Nordin, Rahman, & Omar, 2014) . Banyak alternatif yang dapat dilakukan perusahan dalam lindung nilai ( hedging ) di pasar derivatif diantaranya dengan forward contract , future contact, options dan swap (Utomo, 2000) . Dengan jenis  underlying instruments yang ada di dalam pasar derivatif menurut (Brigham,  2004) dan (Faisal,  2001) jenis  underlying  instruments  dibagi menjadi  dua  jenis.  Pertama,  instrumen  finansial  seperti  saham,  warrants  dan  obligasi. Kedua,  komoditas  seperti  indeks  saham, tingkat  suku  bunga,  logam  berharga  dan kurs nilai tukar.
Yang jadi permasalahan didalam transaksi hedging adalah jenis transaksi seperti apa  yang  diperbolehkan  oleh  syriat  islam  apakah forward  contract,  future  contact, options atau swap ,  yang  kedua  adalah  adanya  silang  pendapat  ikhtilaf  tentang  hukum jual  beli  mata  uang  dari  para  ulama.  Berdasarkan  permasalahan  dan  fenomena  yang terjadi  dan  berkembang  di  Indonesia,  penulis  penyimpulkan  dan  merumuskan permasalahan dalam penelitian ini menjadi dua, pertama bagaimana mekanisme hedging secara  syariah  atas  nilai  tukar  di  indonesia,  kedua  bagaimana  pandangan  para  ulama dalam  menilai  hukum  jual  beli  atas  mata  uang  yang  dipergunakan  dalam  praktik hedging.

## Metode Penelitian
Penulisan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, data diambil dari berbagai  referensi  yang  mendukung  penelitian  ini,  analisis  data  dilakukan  melalui reduksi  data,  display  data  kesimpulan,  dan  validasi  datanya  menggunakan  triangulasi sumber data.

## Hasil Dan Pembahasan

## A. Hedging atas Nilai Tukar di Indonesia
Hedging  diibaratkan  asuransi  untuk  meng-cover  risiko  dan  sudah  menjadi keharusan bagi perusahaan multinasional di era perdagangan bebas. Praktek hedging di indonesia sudah mengalami perkembangan, menurut Bank Indonesia (2020) 90% perusahaan  yang  berurusan  dengan  valas  dari  2.900  perusahaan  yang  melakukan transaksi ekspor impor sudah melakukan hedging. Masih ada 10 % perusahaan yang
belum  melakukan  hedging,  diantara  penyebabnya  dituturkan  oleh (Suryani  & Fathoni,  2017) dikarenakan  adanya  kewajiban  yang  muncul  pada  saat  melakukan transaski hedging seperti hadging fee.
Beberapa  peneliti  seperti (Madura,  2009) , (Levi,  M.  &  Prasetyo,  2001) menemukan  bahwa  sekarang  ini  banyak  perusahaan  yang  menggunakan  kontrak forward  dalam  melakukan  hedging,  dikarena  dalam  kontrak  forward  terdapat keluwesan  dalam    menentukan  nilai  valuta  asing  oleh  pembeli  beberapa  hari sebelum  kontrak  dilaksanakan,  keluwesan  ini  dapat  menjadi  obat  atas  ketidak pastian  akan  nilai  tukar  yang  akan  terjadi.  Hal  yang  senada  disampaikan  oleh (Istutik & Rofifah, 2017) yang mengatakan hedging dengan kontrak forward adalah hedging yang sesuai menurut syariah, dan lebih menguntungkan dibandingkan open position (Larasati, Era, Ni Putu & Suarjaya, Gede, 2017) ; (Rofifah, Topowijono, & Nuzula,  2017) .  Namun  ada  unsur  bunga  yang  menjadikan  masalah  yang  tentunya dilarang  oleh  syarait  islam.  Hal  ini  memerlukan  suatu  alternatif  lain  dalam memitigasi bunga tanpa mengurangi manfaat dalam lindung nilai atau eksposur nilai tukar valuta asing.
Solusi  yang  dilakukan  dalam  menghilangkan  bunga  dalam  menghitung  nilai kurs di kontrak forward konvensional tersebut oleh (Putranto, 2007) dijelaskan yaitu dengan  menggantinya  dengan  nilai  risiko  kurs  valuta  asing  yang  akan  di  gunakan. Adanya alternatif tersebut memberikan solusi bagi konsep syariah untuk melakukan lindung  nilai  dimana  menentukan  kurs  forward  dengan  mempertimbangkan  kurs spot, nilai risiko kurs valuta asing dan periode kontrak (Istutik & Rofifah, 2017) .
Namun  dalam  kondisi  riil  dalam  transaksi  hedging  di  Indonesia  saat  ini, menurut  Jahya  Setiaatmaja,  Direktur  Bank  Central  Asia  mengatakan  pada kontan.co.id (2020) “transaksi hedging yang lazim digunakan adalah dalam bentuk swap  dan  forward”  yang  artinya  hedging  secara  syariah  masih  belum  banyak diminati  oleh  perusahaan  dalam  melakukan  transaksi  lindung  nilai  di  Indonesia. Walaupun 90% perusahaan multinasional sudah melakukan hedging namun hedging syariah masih minim peminatnya.
B. Mekanisme hedging secara syariah di Indonesia
Transaksi  hedging  syariah  di  Indonesia  sudah  diatur  atau  di  fatwakan  oleh Majlis  Ulama  Indonsia  melalui  Dewan  Syariah  Nasional  bahwa  hedging  boleh dilakukan  dengan  jenis  kontrak Forward    Agreement yaitu  perjanjian  untuk  masa yang akan datang yang dilakukan dua belah pihak untuk melakukan transaksi valuta asing secara spot dalam jumlah yang sudah ditentukan dengan nilai kurs yang telah disepakati pada saat perjanjian.
Selain  jenis  transaski  yang  di  fatwakan  oleh  Majlis  Ulama  Indonesia,  MUI juga  menerbitkan  ketentuan-ketentuan  umum  yang  harus  di  laksanakan  dalam bertransaski hedging secara syariah di Indonesia, diantaranya :
1. Lindung Nilai memiliki tujuan untuk lindung nilai
2. Forward  Agreement  adalah  saling  berjanji  untuk  transaksi  mata  uang  asing secara spot dalam jumlah tertentu di  masa yang akan datang  dengan nilai kurs yang sudah disepakati pada saat perjanjian.
3. Transaksi Mata Uang Asing dilakukan secara spot (tunai, penyerahan pada saat itu juga atau penyerahannya paling lambat dua hari )
4. Transaksi Lindung Nilai Sederhana, yaitu  transaksi lindung nilai dengan skema kontrak  Forward  Agreement  yang  di  ikuti  oleh  transaksi  spot,pada  saat  jatuh tempo dengan penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
5. Transaksi Lindung Nilai Kompleks, yaitu transaksi lindung nilai dengan skema kontrak  berupa  dengan  rangkaian  transaksi  spot  dan  Forward  Agreement  yang diikuti dengan transaski spot .
6. Transaksi  Lindung  Nilai  melalui  Bursa  Komoditi  Syariah,  yaitu  transaksi lindung  nilai  dengan  skema  kontrak  yang  berupa  rangkaian  transaksi  jual  beli komoditi (sil’ah) dalam mata uang rupiah yang diikuti jual beli komoditi (sil’ah) mata uang asing dengan penyelesaiannya serah terima mata uang pada saat jatuh tempo.
Majlis  Ulama  Indonesia  juga  menjelaskan  ketentuan  dalam  Mekanisme Transaksi lindung nilai secara syariah atas Nilai Tukar, diantaranya:
1. Mekanisme  Transaksi  Lindung  Nilai  Sederhana.  Pertama,  diawali  adanya perjanjin  antara  pihak  pembeli  dan  penjual,  baik  secara  tertulis  maupun  tidak tertulis  untuk  melakukan  satu  kali  atau  lebih  transaksi  spot  di  masa  yang  akan datang  yang  meliputi  kesepakatan  atas  :  mata  uang  yang  diperjualbelikan, jumlah  nominal,  kurs  atau  perhitungan  kurs  dan  waktu  pelaksanaan.  Kedua, pada  saat  waktu  yang  telah  disepakati  para  pihak  melakukan  transaksi  spot dengan  harga  yang  telah  disepakati  yang  diikuti  serah  terima  mata  uang  yang dipertukarkan.
2. Mekanisme  Transkasi  Lindung  Nilai  Kompleks.  Pertama,  keduabelah  pihak melakukan  transaksi  spot,  selanjutnya  para  pihak  saling  berjanji  untuk melakukan spot kembali dimasa akan datang , meliputi kesepakatan atas : mata uang  yang  diperjualbelikan,  jumlah  nominal,  kurs  atau  perhitungan  kurs  dan waktu  pelaksanaan.  Pada  saat  waktu  pelaksanaan  tiba  mereka  melakukan transaksi spot dengan harga dan ketentuan yang sudah disepakati bersama.
3. Mekanisme  Transkasi  Lindung  Nilai  melalui  Bursa  Komoditi  Syariah,  bursa komoditi  syariah  memfasilitasi  pelaku  transaski  lindung  nilai  syariah  atas  nilai tukar  untuk  melakukan  transaksi  atas  komoditi  (sil’ah)  di  Bursa  Komoditi Syariah. Dibagi menjadi 2 transaski :
a. Transaksi pertama, konsumen komoditi melakukan pesanan (salam) dan janji beli  sil’ah  kepada  peserta  komersial,  selanjutnya  peserta  komersial melakukan pembelian tunai atas pesanan tadi ke pedagang komoditi, peserta komersial menerima dokumen kepemilikan Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) dari bursa melalui sistem, konsumen komoditi membeli
sil’ah  dari  peserta  komersial  dengan  akad  murabahah  diikuti  dokumen, konsumen komoditi menjual sil’ah tunai kepada pedagang komoditi.

## Gambar 1 Transaksi dengan Salam
Sumber : Penelitian
b. Transaksi  kedua,  konsumen  komoditi  memberikan  kuasa  (akad  wakalah) kepada  peserta  komersial,  selanjutnya  peserta  komersial  membeli  sil’ah mewakili  konsumen  kepada  pedagang  komoditi  secara  tunai,  konsumen komoditi  menerima  dokumen  SPAKT  dari  bursa  melalui  sistem,  peserta komersial membeli sil’ah dari konsumen komoditi dengan akad murabahah diikuti  dokumen,  peserta  komersial  menjual  sil’ah  kepada  pedagang komoditi secara tunai, konsumen komoditi menerima mata uang dari peserta komersial.

## Gambar 2 Transaksi dengan Akad Wakalah

## Sumber : Penelitian

## C. Pandangan Para Mujtahid Terhadap Jual Beli Mata Uang (sharf)
Berikut  ini  adalah  ijtihadnya  para  ulama  ahli  fiqih  (perbandingan  mazhab) dalam menilai suatu hukum fiqih terkait jual beli mata uang yang dikutif dari kitab
Konsumen Komoditi Peserta Komersil Pedagang Komoditi 1. Pesan & janji 2. beli 3. SPAKT 4. sil’ah & SPAKT 5. Jual Konsumen Komoditi Peserta Komersil Pedagang Komoditi 1. Kuasa ( wakalah) 2. beli 3. SPAKT 4. Beli sil’ah & SPAKT 5. Jual 6. Rp
“ Bidayatul  Mujtahid ”  karangan  Ibnu  Rusyd  Al-Ab  yang  lahir  di  Cordova  495 H/1094M :
1. Hukum Jual Beli Valas (sharf)
Dalam  mazhab  Maliki  diperselisihkan  tentang  penjualan  yang  dilakukan bersama-sama jual beli mata uang ( sharf ). Malik berpendapat bahwa perbuatan itu tidak boleh kecuali salah satunya lebih banyak dan yang lain mengikuti pihak yang  lain,  baik  jual  beli  itu  satu  dinar  atau  beberapa  dinar.  Pendapat  lainnya mengatakan bahwa jual beli mata uang itu dalam satu dinar, sedangkan apabila dalam  jumlah  yang  lebih  banyak  maka  salah  satunya  diperhitungkan  dengan mengikuti  kebolehan  yang  lain.  Apabila  yang  dimaksud  untuk  keduanya bersama-sama  maka  hal  itu  boleh.  Asyhab  membolehkan  jual  beli  mata  uang bersama  penjualan.  Pendapat  ini  dinilai  lebih  baik  karena  pada  perbuatan tersebut tidak terdapat hal-hal yang bisa mendtaangkan riba atau penipuan.
2. Pengertian Tunai dalam Transaksi Valas (sharf)
Para  ulama  sepakat  bahwa  jual  beli  mata  uang  yang  disyaratkan  adalah  secara tunai. Kemudian muncul beda pendapat mengenai batas waktu pengertian tunai tersebut. Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai  selama  kedua  pihak  belum  berpisah,  baik  penerimaanya itu  segera atau  lambat.  Menurut  Malik,  jika  penerimaan  pada  majlis  terlambat  maka  jual beli mata uang itu batal meskipun kedua pihak belum berpisah. Karena, ia tidak menyukai  janji-janji  di  dalamnya.  Pangkal  silang  pendapat  dalam  masalah  ini adalah  karena  ada  keraguan  mereka  dalam  menafsirkan  sabda  Nabi  SAW “kecuali tunai dengn tunai”
3. Penundaan Penyerahan Valas (sharf)
Para fuqaha berbeda pendapat jika penyerahan mata uang baru sebagian sedang yang lain tertunda. Menurut Syafi’I jual beli tersebut batal seluruhnya, pendapat lain  mengatakan,  hanya  bagian  yang  tertunda  itu  saja  yang  batal,  pendapat  ini dikemukaan  oleh  Abu  Hanifah,  Muhammad  dan  Abu  Yusuf.  Dan  kedua pendapat  ini  terdapat  dalam  mazhab  Maliki.  Pangkal  silang  pendapat  dalam masalah  ini  bersumber  dari  barang  dagangan  ( sil’ah )  yang  berisi  campuran antara barang halal dan haram, apakah yang batal tersebut khusus barang haram saja atau seluruhnya.
4. Jual Beli Piutang
Para fuqaha berbeda pendapat jika terjadi jual beli dengan piutang dimana uang masih  berupa  tagihan  atau  tanggungan.  Malik  berpendapat  bahwa  perbuatan tersebut dibolehkan manakala kedua piutang itu sudah jatuh tempo atau belum. Abu Hanifah juga membolehkan perbuatan itu, baik piutang sudah jatuh tempo atau  belum.  Sedangkan  Syafi’I  dan  al-Lait’s  berpendapat  bahwa  perbuatan  itu tidak  boleh,  baik  piutang  itu  sudah  jatuh  tempo  atau  belum.  Fuqaha  yang melarang  beralasan  jual  beli  dengan  barang  yang  tidak  ada  dengan  yang  tidak ada. Malik beranggapan jatuh tempo tagihan adalah sama halnya dengan tunai, hanya saja disyaratkan jatuh temponya secara bersamaan.
5. Jual Beli dengan Pesanan (Salam)
Para  Fuqaha  sepakat  bahwa  salam  itu  untuk  semua  barang  yang  ditakar  atau ditimbang, berdasarkan hadits sahih dari Ibnu Abbas.r.a Nabi SAW bersabda “ barang  siapa  mengutangkan  hendaklah    ia  mengutangkan  dalam  harga  yang diketahui  (jelas)  dan  timbangan  yang  diketahui  (jelas)  hingga  masa  yang diketahui  (jelas)” (HR.  Bukhari  Muslim).  Dawud  dan  sekelompok  fuqaha Zhahiri  melarang  berdasarkan  hadits  diatas.  Adapun  jumhur  fuqaha membolehkan  salam  pada  barang  yang  dapat  ditentukan  sifat  dan  bilangannya.
Abu Hanifah dan Syafi’I berpendapat bahwa diantara syarat salam ialah saling menerima dalam majlis.
6. Jual Beli dengan Akad Wakalah
Para Fuqaha sepakat bahwa memberikan kuasa pada orang lain itu boleh dengan syarat memiliki keterbatasan atau dalam kondisi terpaksa, kecuali untuk kegiatan ibadah  dan  perbuatan  yang  dasarnya  tidak  boleh.  Menurut  Malik  tidak  sah memberi kuasa kepada anak di bawah umur dan orang gila, menurut Malik dan Syafi’I  tidak  sah  memberikan  kuasa  kepada  wanita.  Jika  seseorang  memberi kuasa secara mutlak dalam jual beli,  menurut Malik penerima kuasa tidak boleh menjual  kecuali  berdasarkan  harga  pasar,  secara  tunai  dan  dengan  mata  uang negri  itu.  Jika  ia  membayar  dengan  pembayaran  kemudian  atau  tidak berdasarkan  harga  pasar,  maka  hal  itu  tidak  boleh.  Menurut  Malik  hal  tersebut berlaku  juga  untuk  pembelian.  Lain  halnya  dengan  Abu  Hanifah,  Abu  Hanifah melakukan  pemisahan  antara  penjualan  dan  pembelian,  dalam  menjual dibolehkan  tidak  berdasarkan  harga  pasar  dan  menjual  dengan  pembayaran kemudian. Menurut  Abu Hanifah hak kepemilikan barang pertama ada ditangan penerima kuasa kemudian beralih ke pemberi kuasa.

## Kesimpulan
Dalam  penelitian  ini,  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut:  1).  Mekanisme Hedging  syariah  di  indonesia  sudah  diatur  oleh  Majlis  Ulama  Indonesia  dengan mengeluarkan Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No  :  96  /  DSN  –  MUI  /  IV  /  2015 , mekanisme  hedging  secara  syariah  di  Indonesia  boleh  dilakukan  dengan  kontrak forward  yang  diikuti  oleh  transaksi  spot,  atau  bisa  dilanjutkan  dengan  kontrak berikutnya,  transaksi  sil’ah  bisa  dilakukan  dengan  salam  dan  wakalah.  2).  Pandangan umum  para  mujtahid terhadap  Jual  Beli Mata  Uang  diikuti  oleh  komoditi  dengan  cara pesanan  ( salam )  atau  kuasa  ( wakalah )  dibolehkan  dikarenakan  pada  jual  beli  itu  tidak mendatangkan riba atau penipuan, dengan syarat dilakukan secara tunai dan  tidak ada penundaan penyerahan valas ( sharf ).

## BIBLIOGRAFI
Brigham,  H.  (2004). Fundamentals  of  Financial  Management (10th  editi).  Thomson, South Western.
Faisal,  M.  (2001). Manajemen  Keuangan  Internasional. Jakarta:  Salemba  Empat.
Google Scholar
Istutik,  Istutik,  &  Rofifah,  Tita  Irbah.  (2017).  Implementasi  Hedging  Syariah  Dalam Minimalisasi Risiko Atas Fluktuasi Kurs Valuta Asing (Studi Pada Pt Astra Agro Lestari,  Tbk). Adbis:  Jurnal  Administrasi  Dan  Bisnis , 11 (1),  57–70. Google Scholar
Larasati,  Era,  Ni  Putu  &  Suarjaya,  Gede,  A.  ..  (2017).  Analisis  Forward  Contract Hedging dan Open Position dalam menghadapi Eksposure Valuta Asing. E-Jurnal Manajemen Unud , 6 (5), 2556–2581. Google Scholar
Levi, M. & Prasetyo, H. (2001). Keungan Internasional . Salemba Empat, Jakarta.
Madura, J. (2009). International Corporate Finance (ed. 8). Salemba Empat, Jakarta.
Nordin,  Nadhirah,  Rahman,  Asmak  Ab,  &  Omar,  Hydzulkifli  Hashim.  (2014).  The Islamic hedging management: Paving the way for innovation in currency options. International Journal of Management Studies , 21 (1), 23–37. Google Scholar
Paranita,  Ekayana  Sangkasari.  (2011).  Kebijakan  Hedging  dengan  Derivatif  Valuta Asing  pada  Perusahaan  Publik  di  Indonesia. Prosiding  Seminar  Nasional  & Internasional , 1 (1). Google Scholar
Putranto,  E.  (2007).  Lindung  nilai  (hedging)  syariah  atas  risiko  nilai  tukar  dari kewajiban  kepada  pihak  ketiga  dalam  valuta  asing. Diakses  Pada  Tanggal , 26 . Google Scholar
Rofifah,  Tita  Irbah,  Topowijono,  Topowijono,  &  Nuzula,  Nila  Firdausi.  (2017). Penggunaan Contract Forward Hedging Secara Konvensional Dan Syariah Dalam Meminimalkan  Risiko  Nilai  Tukar  (Studi  Kasus  Pada  PT  Indofood  Cbp  Sukses Makmur, Tbk Dan Anak Perusahaan Yang Terdaftar Di JII) . Brawijaya University. Google Scholar
Suryani,  Suryani,  &  Fathoni,  Muhammad  Anwar.  (2017).  Lindung  Nilai  (Hedging) Perspektif Islam: Komparasi Indonesia Dan Malaysia. Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 11 (2), 351–372. Google Scholar
Utomo,  Lisa  Linawati.  (2000).  Instrumen  Derivatif:  Pengenalan  Dalam  Strategi Manajemen  Risiko  Perusahaan. Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan , 2 (1),  53–68. Google Scholar

## Copyright holder:
Ujang Suherman (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: