Karakteristik Kerjasama Penjualan Bahan Bakar Minyak (Analisis Bentuk Hubungan Hukum antara Pertamina dan Pertashop)
Dewi Rumaisa, Zaki Fathullah, Alvin Adi Nugraha dwrumaisa@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Based on Article 2 of Law Number 8 of 1971 concerning State Oil and Gas Mining Companies, it is stated that the Government grants mining rights to Pertamina. The Pertamina One Village One Outlet (OVOO) program ensures that Pertamina’s services reach remote villages. Pertamina offers the latest PERTASHOP (Pertamina Shop) product to the public. Until now, the operational basis of Pertashop is still in the form of Pertashop Operational Permit. In addition, Pertashop entrepreneurs often encounter high losses when shipping fuel oil through PT Patra Niaga as the transporter. This research is a legal research that uses a statutory approach and a conceptual approach. This research discusses the binding power of Pertashop’s Operational Permit as the basis for the legal relationship between the parties and Pertamina’s accountability to Petrashop in disputes over the distribution of fuel oil. The results of this study state that Pertashop’s Operational Permit is not an agreement, but a condition of approval or agreement from Pertamina which will eventually give birth to a Cooperation Agreement. The legal relationship between Pertamina and the Pertashop Entrepreneur gave birth to an agreement that started from an agreement so that it gave birth to an act, namely the distribution of fuel oil. Settlement of default in fuel distribution disputes can be carried out through deliberation for consensus, alternative dispute resolution or lawsuits in general courts.
Keywords: Fuel Oil; Pertamina; Pertashop; Default.

## Abstrak
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara disebutkan bahwa Pemerintah memberikan hak pertambangan kepada Pertamina. Program Pertamina One Village One Outlet (OVOO) memastikan layanan Pertamina menjangkau pelosok desa. Pertamina menawarkan produk terbaru PERTASHOP (Pertamina Shop) kepada masyarakat. Hingga saat ini, dasar operasional Pertashop masih berupa Izin Operasional Pertashop. Selain itu, Pengusaha Pertashop sering mendapati losses yang tinggi saat pengiriman Bahan Bakar Minyak melalui PT Patra Niaga selaku transportir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini membahas tentang kekuatan mengikat dari Izin Operasional Pertashop sebagai dasar hubungan hukum para pihak dan tanggung jawab Pertamina kepada Petrashop dalam sengketa pendistribusian bahan bakar minyak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Izin Operasional Pertashop bukanlah suatu perjanjian, melainkan suatu syarat persetujuan atau kesepakatan dari Pertamina yang pada akhirnya akan melahirkan suatu Perjanjian Kerjasama. Hubungan hukum antara Pertamina dengan Pengusaha Pertashop tersebut melahirkan suatu perjanjian yang berawal dari suatu perjanjian sehingga melahirkan suatu perbuatan yaitu pendistribusian bahan bakar minyak. Penyelesaian wanprestasi dalam sengketa distribusi BBM dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat, alternatif penyelesaian sengketa atau gugatan di pengadilan umum.
Kata Kunci: Bahan Bakar Minyak; Pertamina; Pertashop; Wanprestasi.

## Notaire
Article history: Submitted 7 June 2022; Accepted 21 June 2022; Available online 29 June 2022.
e-ISSN:  2655-9404                    p-ISSN:  2721-8376 DOI: 10.20473/ntr.v5i2.36462 Vol. 5 No. 2, Juni 2022
Copyright © 2022 Dewi Rumaisa, Zaki Fathullah, Alvin Adi Nugraha. Published in Notaire. Published by Universitas Airlangga,  Magister Kenotariatan.
222
Dewi Rumaisa, dkk: Karakteristik Kerjasama Penjualan...

## Pendahuluan
Minyak bumi dan gas bumi merupakan salah satu sumber devisa negara yang penting dalam kegiatan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bersinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dimana kedua belah pihak tersebut harus saling menunjang dan saling melengkapi demi tercapainya tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta merata dalam segi materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Sehingga perlu ditanamkan pemahaman bahwa lingkungan dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan anugerah Tuhan untuk dilindungi. 1
Maka pembangunan nasional harus diiringi dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup di sekitarnya.
Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disingkat UU Minyak dan Gas Bumi) menyatakan bahwa Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 telah menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka dapat disimpulkan bahwa minyak dan gas bumi yang merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak memang sudah sepatutnya dikuasai oleh negara agar pengelolaannya dapat dilakukan seoptimal mungkin dan dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (selanjutnya disingkat UU Pertamina) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan wewenangnya berupa kuasa pertambangan kepada Pertamina. Badan Pengatur dalam hal ini adalah bagian dari Pertamina dengan divisi khusus penyediaan dan
1 Faizal Kurniawan et.al., ‘Post-Mining Reclamation as An Environmental Policy: A Gold Mining Case Study’ (2020) 4 Halu Oleo Law Review.[209].
pendistribusian Bahan Bakar Minyak. Berkaitan dengan tugas tersebut, dapat diartikan bahwa Pertamina membutuhkan sarana distribusi dan kerjasama dengan pengusaha swasta.  Hal ini sejalan dengan Program Bahan Bakan Minyak Satu Harga yang didirikan lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak subsidi di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal). 2 Pertashop adalah penyalur Bahan Bakar Minyak yang dispesifikasikan sebagai lembaga penyalur Pertamina berskala kecil yang bertujuan melayani kebutuhan konsumen Bahan Bakar Minyak yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain. Kehadiran Pertashop juga dapat mendukung program Pertamina One Village One Outlet (OVOO) dalam rangka memastikan pelayanan Pertamina hingga ke pedesaan. 3 Bahan bakar minyak yang dijual di Pertashop sendiri merupakan bahan bakar ramah lingkungan dan non subsidi seperti seri Pertamax dangan harga jual yang sama dengan SPBU pada umumnya. 4 Jenis Pertashop digolongkan berdasarkan besaran modalnya, antara lain Gold (modal 250 juta), Platinum (modal 400 juta), Diamond (modal 500 juta), dimana besaran modal tersebut mempengaruhi spesifikasi yang didapatkan. 5
Percepatan perizinan dan dukungan sosialisasi kepada masyarakat dalam mendirikan Pertashop memang terbukti berjalan dengan baik. Salah satu Pertashop yang sudah beroperasional adalah Pertashop Desa Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dengan Nomor 5P.66204 CV Reyhan Vegas dan berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 51, tanggal 27 November 2020 yang dibuat oleh Notaris Andrean Sakti, S.H., M.Kn. Akibat dari program percepatan pendirian Pertashop adalah belum terbitnya Perjanjian Kerjasama sebagaimana prosedur tahapan pendaftaran Mitra
2 PERTAMINA, ‘Pertashop & BBM Satu Harga’ ( PERTAMINA.com ) <https://www. pertamina.com/id/pertashop-dan-bbm-satu-harga>.
3 PTM, ‘Didukung Kemendagri, Bisnis Pertashop Makin Terbuka Dan Diperluas”, PERTAMINA Energia Weekly, Tahun LVI No. 08’ PERTAMINA Energia Weekly (2020).[3].
4 Elang Rimba Dewata, ‘Study of Pertashop & BBM Satu Harga in Parigi Baru Village on Pertamina’s Reputation Measured by Customer-Based Brand Equity’ (2022) 5 Jurnal Riset Komunikasi.[36].
5 My PERTAMINA, ‘Pertashop Kini Lebih Diminati Oleh Pedagang Bahan Bakar Eceran’ ( My PERTAMINA.id ) <https://mypertamina.id/pertashop-kini-lebih-diminati-oleh-pedagang-bahan- bakar-eceran> accessed 6 June 2022.

## 224
Dewi Rumaisa, dkk: Karakteristik Kerjasama Penjualan...
Pertashop. Sehingga beroperasionalnya Pertashop hingga saat ini berlandaskan Izin Operasional Pertashop yang diterbitkan oleh Pertamina. Izin Operasional Pertashop bukanlah sebuah perjanjian, melainkan sebagai syarat dengan jangka waktu sementara hingga diterbitkannya Perjanjian Kerjasama.
Pada tanggal 17 Agustus 2021, Pengusaha Pertashop telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak atau Loading Order melalui Website Mandiri Cash Management (MCM) dengan produk Pertamax, Bulk sejumlah 2 KL atau 2.000 Liter seharga Rp.16,346,957,00 yang telah dibayar lunas dibuktikan dengan terbitnya Cash and Carry , tertanggal 17 Agustus 2021. Tanggal 19 Agustus 2021, Pertamina menyerahkan Bahan Bakar Minyak ke tangki dispenser Pertashop melalui PT Patra Niaga sebagai pihak transportir. Dalam perspektif hukum kontrak, pemeriksaan merupakan hak dari pembeli untuk melakukan verifikasi atas barang yang akan diterima dari penjual dan bukan sebaliknya. 6 Maka saat Awak Mobil Tangki menyerahkan Bahan Bakar Minyak dan Surat Pengantar Pengiriman, Pengusaha Pertashop harus mencocokkan dengan Cash and Carry tertanggal 17 Agustus 2021. Selisih kerugian terlihat setelah dilakukan dipstick oleh petugas Pertashop, dimana jumlah Bahan Bakar Minyak produk Pertamax, Bulk hanya sebesar 1812.70 Liter. Artinya telah terjadi losses Bahan Bakar Minyak sebanyak 187.30 Liter saat pembongkaran. Maka dapat disimpulkan bahwa barang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah pemesanan Bahan Bakar Minyak pada Cash and Carry tertanggal 17 Agustus 2021. Hal ini kerap terjadi dan membuat Pengusaha Pertashop mengalami kerugian yang signifikan.
Pada situasi normal antara prestasi dan kontra prestasi akan saling bertukar, namun pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. 7 Berdasarkan Pasal 1243 Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat BW) menyatakan bahwa: “lalai, ingkar, tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan. Untuk kelalaian ini,
6 Y. Sogar Simamora, Pengantar Hukum Pengadaan Barang & Jasa (Airlangga University Press 2021).
7 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Prenadamedia Group 2010).
maka pihak yang lalai harus memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.” Menurut Subekti, bentuk-bentuk wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat jenis, yaitu: 8
1.  Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2.  Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3.  Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4.  Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Dalam hal ini pertamina telah melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Maka Pertamina dapat dikategorikan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu peristiwa yang timbul akibat suatu adanya perikatan. Berdasarkan Pasal 1233 BW menyatakan bahwa sumber perikatan yaitu kontrak atau perjanjian dan Undang-Undang. Menurut Agus Yudha Hernoko, kontrak atau perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari Undang- Undang yang dapat menimbulkan perikatan. Menurut Beliau, perikatan yang bersumber dari kontrak atau perjanjian lebih banyak ditemui dalam praktik di masyarakat. 9 Definisi perikatan menurut doktrin (para ahli) ialah hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan di antara dua orang (atau lebih), di mana pihak yang satu (debitur) wajib melakukan suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain (kreditor) berhak atas prestasi tersebut. 10 Dalam hukum perjanjian berlaku asas konsensualisme yang berasal dari kata consensus yang artinya sepakat. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian tersebut sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan formalitas tertentu. 11 Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) BW, menentukan bahwa setiap kesepakatan atau persetujuan yang dibuat secara  sah  berlaku sebagai  Undang-Undang  bagi  mereka  yang  membuatnya. Ini  berarti setiap kesepakatan atau persetujuan  mengikat  para pihak. 12
8 R. Subekti, Aneka Perjanjian (Citra Aditya Bakti 1995).
9 Agus Yudha Hernoko (n 7).[19].
10 J.H. Niewenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Terjemahan Djasadin Saragih) (Universitas Airlangga 1995).
11 R. Subekti (n 8).[19].
12 Emma Nurlaela Sari, ‘Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur’ (2019) 1 Jurnal Poros Hukum Padjadjaran.[125].

## 226
Dewi Rumaisa, dkk: Karakteristik Kerjasama Penjualan...
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah:
1.  Karakteristik Perikatan antara Pertamina Dan Pertashop Berdasarkan Izin Operasional Pertashop
2.  Penyelesaian Sengketa atas Wanprestasi Pendistribusian Bahan Bakar Minyak

## Metode Penelitian
Dalam penelitian jurnal ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dimana tipe ini digunakan untuk mendapatkan suatu konsep yang jelas dan lengkap dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan dan juga buku- buku mengenai teori-teori terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dalam penulisan jurnal ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan ( Statute Approach ) dan Pendekatan Konseptual ( Conseptual Approach ).
Bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penulisan jurnal ini dikumpulkan dan diinventarisir, yang kemudian dilakukan seleksi terhadap kedua sumber bahan hukum tersebut untuk diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya kedua sumber hukum yang telah diklasifikasikan tersebut dilakukan pengolahan. Metode analisa yang digunakan terhadap bahan hukum yang ada dalam penulisan jurnal ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis.

## Karakteristik Perikatan antara Pertamina Dan Pertashop Berdasarkan Izin Operasional Pertashop
Karakteristik yang paling sesuai atas perikatan antara Pertamina dan Pertashop adalah Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Pertamina. Perjanjian ini bertujuan untuk saling memberikan keuntungan sesuai dengan bingkai kegiatan bisnis  yang  pada  dasarnya  dilakukan  untuk  mendapatkan  profit.  Eksistensi Perjanjian Kerjasama dilandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang tersimpul
dari Pasal 1338 ayat (1) BW. Sejarah asas kebebasan berkontrak bermula dari Buku III BW yang menganut sistem terbuka, artinya hukum (dalam hal ini Buku III BW) memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Apa yang diatur dalam buku III BW hanya sekadar mengatur dan melengkapi (regelend recht – aanvullendrecht). Berbeda dengan pengaturan Buku II BW yang menganut sistem tertutup atau sifat memaksa (dwingend recht), dimana para pihak dilarang menyimpangi aturan-aturan yang ada di dalam buku II BW tersebut. 13 Sistem terbuka Buku III BW tercermin dari substansi Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”.
Perjanjian Kerjasama sebagai suatu perjanjian innominaat atau tidak bernama dikarenakan jenis perjanjian ini tidak diatur secara khusus dalam Pasal 1457 BW hingga 1864 BW. Perjanjian innoominaat dikembangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1319 BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu harus tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian. Agar perjanjian innoominaat dapat mencerminkan keadilan, kepastian dan memiliki daya laku maka kelahiran perjanjian innominaat harus dilandasi asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas keseimbangan dan asas proporsionalitas. 14
Izin Operasional Pertashop merupakan Perjanjian Kerjasama yang telah melahirkan hubungan hukum para pihak. Setelah terbitnya Izin Operasional, Pertamina berjanji akan menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana tertuang dalam Izin Operasional Pertashop yang menyatakan bahwa Izin Operasional Pertashop berlaku ±3 (tiga) bulan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan PT Pertamina. Namun, hingga saat penelitian ini dibuat belum ada Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut dari Izin Operasional Pertashop, sehingga Pengusaha Pertashop mengajukan
13 Agus Yudha Hernoko (n 7).[109].
14 Bambang Lesmoko, ‘Karakteristik Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Benih Tanaman Transgenik’ (Universitas Airlangga 2018).

## 228
Dewi Rumaisa, dkk: Karakteristik Kerjasama Penjualan...
Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pertashop, Nomor 024/CV.RV/ VI/2021, tertanggal 9 Juni 2021.
Hal ini menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada standar baku operasional mengenai langkah-langkah bisnis Pertashop dalam hubungan hukum para pihak, misalnya penegasan aturan perihal mekanisme Izin Operasional Pertashop sebelum diterbitkannya Perjanjian Kerjasama, tidak ada rujukan pemberian batas waktu tiga bulan pada Izin Operasional Pertashop. 15 Sehingga dapat disimpulkan praktik bisnis pertashop diadopsi dari praktik- praktik kebiasaan saja dan belum terdapat aturan secara khusus dari Pemerintah maupun Pertamina.
Menteri Badan Usaha Milik Negara mengamanatkan bahwa setiap hubungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Mitra harus diikat dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/04/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat PERMEN BUMN 7/2021) yang menyatakan bahwa Kerja Sama adalah perikatan hukum antara BUMN dengan Mitra untuk mencapai tujuan bersama.

## Penyelesaian Sengketa atas Wanprestasi Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
Kesalahan bukan satu-satunya unsur yang harus dipenuhi pada setiap kasus agar seseorang bertanggung gugat. Kelalaian dan kurangnya kehati-hatian seseorang yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, juga mengharuskan orang yang lalai tersebut bertanggung jawab. Disamping itu, setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, melainkan juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kekurang hati- hatiannya. Selain itu, seseorang atau badan hukum dimungkinkan bertanggung gugat atas tindakan orang atau badan hukum lainnya. Bahkan peristiwa-peristiwa
15 Wawancara dengan Direktur CV Reyhan Vegas, di Tulungagung, Tanggal 20 Januari 2022.
yang tidak disebabkan oleh tindakan manusia sekalipun dapat menyebabkan adanya tanggung gugat. 16
Pihak tergugat yang memiliki kemungkinan melakukan perbuatan wanprestasi yaitu: (i) Pertamina; dan/atau (ii) Patra Niaga. Pertamina merupakan perusahaan induk dalam peristiwa kerjasama pendistribusian Bahan Bakar Minyak kepada masyarakat melalui Pertashop. Dalam hal ini Pengusaha Pertashop mempunyai posisi yang lemah dikarenakan ketergantungannya kepada Pertamina atas bisnis Pertashop, serta belum adanya akta otentik yang mengikat para pihak berupa Perjanjian Kerjasama dan hanya berupa Izin Operasional Pertashop. Sedangkan Patra Niaga, dapat menjadi tergugat dikarenakan perannya sebagai transportir dalam pengiriman Bahan Bakar Minyak ke Pertashop. Saat ini, penunjukkan Patra Niaga sebagai transportir hanya terbatas dalam Izin Operasional Pertashop yang isinya menunjuk Patra Niaga sebagai Supply Point Fuel Terminal atas pengiriman Bahan Bakar Minyak ke Pertashop. Di kemudian hari, saat Perjanjian Kerjasama terjadi ada beberapa kemungkinan siapa saja pihak yang berhak menandatangani ialah: 17
i. Pengusaha Pertashop, Pertamina dan Patra Niaga;
ii. Pengusaha Pertashop dan Pertamina; atau
iii.  Pengusaha Pertashop dan Patra Niaga.
Sengketa dalam kontrak kerjasama merupakan hal yang sangat lumrah terjadi dalam kehidupan berbisnis. Sengketa diawali dari konflik sebagai bentuk interaksi para pihak dalam kontrak kerjasama yang sudah sangat kompleks sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya. 18 Maka pilihan penyelesaian sengketa dapat ditentukan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama. Pasal 8 ayat (2) huruf d Permen BUMN 3/2017 meyatakan bahwa perjanjian kerjasama antara BUMN dan Mitra memuat mengenai penyelesaian sengketa
16 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 3 (Prenada Media Group 2009) (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki II).[259].
17 ‘Wawancara Dengan Direktur CV Reyhan Vegas’ (2022).
18 Mochammad Lukman Hakim dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain, ‘Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Kerjasama Internasional Antara Hotel Dengan Agen Perjanlana Online’ (2019) 8 Jurnal Kertha Negara.[5].

## 230
Dewi Rumaisa, dkk: Karakteristik Kerjasama Penjualan...
yang mengutamakan penyelesaian melalui cara musyawarah dan mufakat, serta alternatif penyelesaian sengketa beserta domisili/yurisdiksi hukum.
Dalam hidup bersama, memang perlu menegakkan musyawarah dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah bersama. Demokrasi di Indonesia merupakan sebuah perpaduan yang bercirikan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. 19 Mengenai cara bermusyawarah, lembaga permusyawaratan yang perlu dibentuk, cara pengambilan keputusan, cara pelaksanaan keputusan musyawarah, dan aspek-aspek tata laksana lainnya diserahkan kepada kelompok manusia bersangkutan untuk mengaturnya. 20
Dalam kehidupan kemasyarakatan, musyawarah mufakat memiliki beberapa manfaat langsung, yaitu sebagai berikut: 21
a.  Musyawarah mufakat merupakan cara yang tepat untuk mengatasi berbagai silang pendapat.
b.  Musyawarah mufakat berpeluang mengurangi penggunaan kekerasan dalam memperjuangkan kepentingan.
c.  Musyawarah mufakat berpotensi menghindari dan mengatasi kemungkinan terjadinya konflik.
Selanjutnya mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UU APS). Dalam Pasal 1 ayat (10) UU APS menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Apabila alternatif penyelesaiain sengketa tidak dapat menemukan jalan tengah, maka dapat diajukan gugatan di peradilan umum berdasarkan domisili
19 Muhammad Fauzan Azim dan Sahnan Sahuri Siregar, ‘Menimbang Gagasan Musyawarah Dalam Pemilu Nasional Di Papua’ (2014) 2 Yurast : Jurnal Penelitian & Pengabdian.[9].
20 Muhammad  Hanafi,  ‘Kedudukan  Musyawarah  Dan  Demokrasi  Di  Indonesia’  (2013)  1 Jurnal Cita Hukum.[230].
21 Hariyanto, ‘Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia’ (2015) 4 Jurnal Supremasi Hukum.[248].
atau yurisdiksi hukum yang tertuang dalam kontrak. Persetujuan para pihak mengenai pilihan domisili, pada prinsipnya tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) BW. Dengan demikian, kesepakatan tersebut mengikat kepada para pihak untuk beritikad baik menaati dan melaksanakannya. 22

## Kesimpulan
Izin Operasional Pertashop bukanlah suatu perjanjian, melainkan sebagai syarat persetujuan atau kesepakatan dari Pertamina yang pada ujungnya akan melahirkan Perjanjian Kerjasama. Hubungan hukum antara Pertamina dan Pengusaha Pertashop telah melahirkan perikatan yang bersumber dari persetujuan sehingga melahirkan perbuatan yaitu pendistribusian Bahan Bakar Minyak.
Losses saat pembongkaran termasuk perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pertamina dan/atau Patra Niaga terhadap Pengusaha Pertashop berupa berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Maka sudah sepatutnya Pertamina dan/atau Patra Niaga memberikan ganti rugi. Namun hingga saat ini ganti rugi yang digaungkan oleh Pertamina dan Patra Niaga belum direalisasikan dengan alasan menunggu hasil koordinasi Pertamina dan Patra Niaga terkait bagaimana bentuk ganti rugi yang akan digunakan. Apabila ganti rugi tidak dilaksanakan, maka Pengusaha Pertashop dapat mengajukan upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa hingga mengajukan gugatan wanprestasi di peradilan umum berdasarkan domisili atau yurisdiksi hukum yang tertuang dalam kontrak. Meskipun dalam beracara di peradilan umum Pengusaha Pertashop akan mengalami kesulitan pembuktian dikarenakan belum adanya akta otentik yang mengikat para pihak yaitu Perjanjian Kerjasama, namun pembuktian dan perhitungan losses tetap dapat dibuktikan dengan bukti tertulis berupa Izin Operasional Pertashop, Cash and Carry , Surat Pengantar Pengiriman, Berita Acara Serah Terima Pertashop dan Prosedur Operasional Pertashop.
22 Randang S. Ivan, ‘Tinjuan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan’ (2016) 4 Jurnal Lex Privatum.[27].
232
Dewi Rumaisa, dkk: Karakteristik Kerjasama Penjualan...

## Daftar Bacaan

## Buku
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Prenadamedia Group 2010).
Bambang Lesmoko, ‘Karakteristik Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Benih Tanaman Transgenik’ (Universitas Airlangga 2018).
J.H. Niewenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Terjemahan Djasadin Saragih) (Universitas Airlangga 1995).
R. Subekti, Aneka Perjanjian (Citra Aditya Bakti 1995).
Y. Sogar Simamora, Pengantar Hukum Pengadaan Barang & Jasa (Airlangga University Press 2021).

## Jurnal
Dewata ER, ‘Study of Pertashop & BBM Satu Harga in Parigi Baru Village on Pertamina’s Reputation Measured by Customer-Based Brand Equity’ (22AD) 5 Jurnal Riset Komunikasi.
Emma Nurlaela Sari, ‘Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur’ (2019) 1 Jurnal Poros Hukum Padjadjaran.
Faizal Kurniawan  et. al., ‘Post-Mining Reclamation as An Environmental Policy : A Gold Mining Case Study’ (2020) 4 Halu Oleo Law Review.
Hariyanto, ‘Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia’ (2015) 4 Jurnal Supremasi Hukum.
Mochammad Lukman Hakim dan Made Suksma Prijandhini Devi Salain, ‘Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Kerjasama Internasional Antara Hotel Dengan Agen Perjanlana Online’ (2019) 8 Jurnal Kertha Negara 5.
Muhammad Fauzan Azim dan Sahnan Sahuri Siregar, ‘Menimbang Gagasan Musyawarah Dalam Pemilu Nasional Di Papua’ (2014) 2 Yurast : Jurnal Penelitian & Pengabdian 9.
Muhammad  Hanafi,  ‘Kedudukan  Musyawarah  Dan  Demokrasi  Di  Indonesia’ (2013) 1 Jurnal Cita Hukum 230.
Randang S. Ivan, ‘Tinjuan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan’ (2016) 4 Jurnal Lex Privatum.

## Laman
PERTAMINA, ‘Pertashop & BBM Satu Harga’ ( PERTAMINA.com ) <https://www. pertamina.com/id/pertashop-dan-bbm-satu-harga>.
PERTAMINA M, ‘Pertashop Kini Lebih Diminati Oleh Pedagang Bahan Bakar Eceran’ ( My PERTAMINA.id ) <https://mypertamina.id/pertashop-kini- lebih-diminati-oleh-pedagang-bahan-bakar-eceran> accessed 6 June 2022.
PTM, ‘Didukung Kemendagri, Bisnis Pertashop Makin Terbuka Dan Diperluas”, PERTAMINA Energia Weekly, Tahun LVI No. 08’ PERTAMINA Energia Weekly (2020).

## Wawancara
‘Wawancara Dengan Direktur CV Reyhan Vegas’ (2022).
How to cite: Dewi Rumaisa, Zaki Fathullah, Alvin Adi Nugraha, ‘Karakteristik Kerjasama Penjualan Bahan Bakar Minyak (Analisis Bentuk Hubungan Hukum antara Pertamina dan Pertashop)’ (2022) Vol. 5 No. 2 Notaire.

## Dewi Rumaisa, dkk: Karakteristik Kerjasama Penjualan...
--Halaman ini sengaja dikosongkan--