Abstrak —Perencanaan  spasial  di  Indonesia  bersandar  pada pendekatan Rational  Comprehensive  Planning (RCP),  yang cenderung mengasumsikan bahwa seorang perencana merupakan pihak  dengan  kepemilikan ilmu yang kompeten sehingga mampu merencanakan  apa  yang  sesuai  untuk masyarakat. Namun, fakta menunjukan bahwa produk perencanaan di Indonesia memperlihatkan  adanya  gap  yang  cukup  besar  antara pengetahuan  perencana  dengan  masyarakat  sebagai  klien  utama seorang  perencana.  Maka  dari  itu,    diperlukan  dedikasi  yang tinggi  bagi  akademisi  untuk  mengeksplor  lebih  dalam  lagi mengenai  fenomena-fenomena  perkotaan  yang  sudah  terlihat nyata  keberadaannya.  Artikel  ini  membahas  suatu  fenomena perkotaan  yang  diberi  istilah  gentrifikasi,  dimana  istilah  ini masih  relatif  asing  untuk  dibahas  dalam  proses  perencanaan  di Indonesia.  Gentrifikasi  diyakini  sebagai  fenomena  perkotaan yang  memberikan  dampak  negatif  pada  masyarakat  yang mengalaminya.  Disisi  lain,  gentrifikasi  memberikan  sebuah pandangan  yang  meyakinkan  bahwa  suatu  proses  perencanaan yang  dimiliki  oleh  domain  publik  harus  memakai  pendekatan- pendekatan sosial untuk menghasilkan produk perencanaan yang lebih kontekstual.
Kata  Kunci —perencanaan, gentrifikasi,  pendekatan sosial ( social approach), rational comprehensive planning.

## I. PENDAHULUAN
LMU  perencanaan  pada  awalnya  memang  berfokus  pada aspek  desain  lingkungan  fisik  atau  disebut  juga  sebagai morphologycal conception of space [1]. Sampai dengan akhir abad  ke-19,  perkembangan  perencanaan tidak dibatasi sampai dengan perencanaan fisik saja, melainkan berkembang menjadi ilmu  metadisiplin  dengan  cakupan  ilmu  yang  begitu  luas  [2]. Tentunya,  hal  ini  didasari  atas  fakta-fakta  yang  mengungkap bahwa perencanaan tidak akan berhasil dengan memperhatikan aspek  fisik  saja.  Pengakuan  akan  ilmu  perencanaan  yang bersifat metadisiplin muncul pada negara maju terlebih dahulu [3].  Meskipun  mengalami  kecanggungan  pada  permulaan penerimaan  paham  intelektual  perencanaan  yang  harus memperhatikan  aspek  lain  seperti  ekonomi  dan  sosial,  namun sekarang  ilmu  perencanaan  yang  bersifat  metadisiplin  relatif sudah  diakui  oleh  berbagai  negara,  termasuk  negara berkembang seperti Indonesia [2].
Seperti  yang  sudang  disinggung  sebelumnya  bahwa pengakuan  ilmu  perencanaan  yang  bersifat  metadisiplin didorong oleh fakta-fakta masalah perkotaan yang bersinggungan  dengan  masalah  sosial,  fenomena  gentrifikasi merupakan  salah  satu  fenomena  yang  berkembangan  dan
menjadi  objek  ketertarikan  studi  sendiri  bagi  para  akademisi dalam bidang perkotaan. Istilah gentrifikasi mulai diperkenalkan  pada  periode  1960an  di  Inggris  [4],  dan kemudian  berkembang  di  Amerika  Serikat  setelahnya. Fenomena gentrifikasi merupakan bahasan yang mengantarkan pada sebuah kesimpulan bahwa aspek sosial merupakan bagian dalam sebuah perencanaan.
Gentrifikasi  dimaknai  dengan  beragam  definisi  oleh  para ahli,  karena  kertekaitannya  dengan  perubahan  kawasan  yang dinamis  dan  menyinggung  masalah  sosial  budaya  yang menjadikannya sebuah masalah yang kompleks. Sederhananya, gentrifikasi  merupakan  proses  transformasi  tata  guna  lahan yang  diikuti  dengan  perubahan  kawasan  permukiman masyarakat  berpenghasilan  rendah  [5].  Selanjutnya,  terjadilah sebuah  proses  yang  menjadikan  kawasan  tersebut  tergantikan dengan  masyarakat  berpenghasilan  tinggi  [6].  Berdasarkan definisi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  fenomena gentrifikasi  muncul  akibat  adanya  proses  peningkatan  suatu kawasan  yang  telah  sukses  menarik  perhatian  masyarakat golongan kaya, dan menciptakan kedinamisan wilayah dimana hal  tersebut  akan  menstimulasi  kenaikan  harga  properti  yang harganya  diluar  jangkauan  masyarakat  semula,  sehingga masyarakat  menjadi  rentan  untuk  terusir  dari  kawasan huniannya.  Gentrifikasi  jelas  merupakan  sebuah  fenomena yang  mengancam  eksistensi  suatu  masyarakat  karena  akibat- akibat  dari  naik  kelas  nya  sebuah  kawasan  menjadi  kawasan yang bernilai tinggi, dimana masyarakat menjadi tidak sanggup untuk menyesuaikan diri dengan kawasan tersebut.
Dari studi-studi tentang gentrifikasi di Indonesia yang sudah dilakukan sebelumnya, gentrifikasi seringkali dikaitkan dengan kegiatan revitalisiasi, rehabilitasi, peremajaan dan peningkatan kawasan,  dan  merupakan  sebuah  konotasi  yang  bermakna negatif.  Hal  ini  semata-mata  karena  hasil  dari  proses gentrifikasi  dimana  terdapat  pihak  yang  tergusur  ( gentrified ) dan  pihak  yang  menggusur  ( gentrifier ).  Sebuah  fenomena gentrifikasi  yang  teridentifikasi  di  Indonesia  dalam  literatur penelitian antara lain adalah kasus pembangunan rumah susun Kebon Kacang di Jakarta pada dekade 1980an awal dan kasus peremajaan  kawasan  Segitiga  Senen,  Jakarta  pada  akhir periode  1980an  [7].  Kedua  kasus  ini  menggambarkan  bahwa dalam  prosesnya,  peningkatan  kawasan  yang  tujuan  utamanya adalah  untuk  perbaikan  fisik  ternyata  dalam  kasus-kasus tertentu  justru  menimbulkan  masalah  baru,  yaitu  gentrifikasi. Kerugian  tentunya  didapat  oleh  pihak  yang  tergusur,  dimana mereka  terusir  secara  ekonomi  karena  tidak  mampu

## Pandangan Terhadap Fenomena Gentrifikasi dan Hubungannya dengan Perencanaan Spasial
Azka Nur Medha, Putu Gde Ariastita
Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
e-mail : ariastita@urplan.its.ac.id
I
JURNAL TEKNIK ITS Vol. 6, No. 2 (2017),  2337-3520 (2301-928X Print)                                      C549
menyesuaikan  dengan  kenaikan  pajak  lahan  dan  kebutuhan biaya  hidup  yang  baru,  adanya  tekanan  psikologi  karena pergeseran struktur sosial penduduk, munculnya kebencian dan konflik  dengan  komunitas  baru,  dan  hilangnya  hunian  yang terjangkau [8] .
Apabila  dilihat  berdasarkan  pemaknaan  istilah  gentrifikasi sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa gentrifikasi merupakan suatu  fenomena  perkotaan  yang  timbul  apabila  dilihat  dari sudut pandang aspek sosial, dan tidak bisa diselesaikan dengan metode  perencanaan  yang  hanya  memperhatikan  aspek  fisik saja. Meskipun begitu, fenomena ini belum banyak dibahas di kota-kota  di  Indonesia  meskipun  dampaknya  sudah  sering dirasakan.  Bukan  terhadap  dampak  pembangunan  itu  sendiri, namun  lebih  kepada  masyarakat  yang  mengalaminya. Konsekuensi  terhadap perencanaan karena hal tersebut adalah sampai saat ini belum ada solusi yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan  keadaan-keadaan  baik  yang  masih  berupa gejala, atau sudah terjadinya gentrifikasi.
Ketertinggalan  Indonesa  dalam  menanggapi  gentrifikasi dibandingkan  dengan  negara  maju  sebenarnya  beralasan, mengingat  peranan  aspek  sosial  yang  menjadi  fokus  utama dalam memahami gentrifikasi bukan menjadi hal yang familiar, bahkan  cenderung  masih  canggung  untuk  dibahas.  Fokus perencanaan  di  Indonesia  masih  berat  pada  penyediaan  dan penataan prasarana fisik, sementara aspek sosial masih kurang mendapat  perhatian  [9].  Padahal  perencanaan  diperlukan dalam  rangka  mewujudkan  berbagai  pihak  dalam  domain publik  melalui  pemeliharaan  fisik,  ekonomi,  dan  kehidupan sosial.  Artikel  ini  akan  membahas  mengenai  fenomena gentrifikasi  dan  bagaimana  seorang  perencana  harus memandang fenomena tersebut dalam suatu proses perencanaan.

## II. METODOLOGI
Artikel ini merupakan sebuah tulisan dengan metode ulasan ( review) literatur. Penyusunan artikel diawali dengan mengulas literatur  secara  global  baik  itu  dari  buku,  jurnal,  makalah proses  ( proceedings  paper) dan  tulisan  lainnya  yang menunjang. Publikasi yang terpilih diproses dengan menyaring kutipan-kutipan  dan  menarik  peristiwa  yang  teridentifikasi pada  penelitian  sebelumnya,  yang  disesuaikan  dengan  tema yang diangkat pada penulisan artikel ini.

## III. MENGENAL ISTILAH GENTRIFIKASI DAN PENGGUSURAN (DISPLACEMENT), DAN PERBEDAAN ANTARA KEDUANYA
Perdebatan  dalam  pendefinisian  gentrifikasi  terletak  pada proses displacement, yaitu ketika masyarakat penghuni semula tergantikan  dengan  seutuhnya  dengan  masyarakat  pendatang yang  lebih  mampu.  Beberapa  definisi  menyatakan  bahwa fenomena  yang  sudah  dapat  dikatakan  sebagai  gentrifikasi sudah  mencakup  proses  displacement  didalamnya,  namun beberapa membantah dengan menyatakan bahwa displacement merupakan proses yang terpisah.
Istilah  gentrifikasi  pertama  kali  diperkenalkan  sebagai sebuah  potret  ketidakserasian  dan  ketidakadilan  kelas  sosial yang  diciptakan  karena  adanya  kapitalisme  ekonomi  pasar  di
lahan  perkotaan,  sehingga  kenaikan  harga  lahan  dan  properti sebagai  implikasi  dari  hal  tersebut  memberatkan  masyarakat yang  kurang  mampu  sehingga  mereka  terusir  dari  hunian asalnya  [10].  Literatur  yang  mencoba  menjelaskan  faktor- faktor  motivasi  mengapa  pada  akhirnya  selalu  ada  golongan masyarakat  yang  “pergi”  adalah  karena  kecenderungan masyarakat untuk mencari kawasan hunian yang mereka temui memiliki  karakter  masyarakat  yang  serupa  sehingga  mereka mampu  membangun  interaksi  yang  baik  [11].  Selain  itu pendapat  lain  mengemukakan  bahwa  faktor  pendorong mengapa  masyarakat  semula  pergi  dari  hunian  asalnya  adalah karena  masyarakat  mungkin  merasa  budaya  dan  norma komunitas  menjadi  hilang  [12].  Maka  dari  itu,  kenyamanan masyarakat  untuk  tinggal  di  kawasan  hunian  mereka  sendiri menjadi berkurang.
Dalam perdebatannya, istilah gentrifikasi seringkali dihubung-hubungkan  dengan  proses  displacement  atau penggusuran.  Namun  seiring  dengan  perkembangan  ilmu mengenai gentrifikasi, pendapat-pendapat lainnya mengemukakan  bahwa  gentrifikasi  berbeda  dengan  proses penggusuran  ( displacement) [13]. Displacement merupakan proses  ketika  kelompok  masyarakat  sudah  terpaksa  pindah karena tidak mampu menyesuaikan dengan naiknya kebutuhan biaya  hidup  akibat  dari  kawasan  yang  mereka  huni  telah menghadapi  gentrifikasi.  Sementara  definisi  gentrifikasi  itu sendiri  hanya  sampai  kepada  proses  peningkatan  kawasan hingga  akhirnya  dua  kelompok  sosial  pada  kasta  berbeda hidup  berdampingan  dan  kelompok  yang  lebih  lemah  harus menghadapi  ketidakadilan  ekonomi.  Namun  begitu,  diskusi terkait perdebatan pendefinisian ini berakhir pada kesepakatan bahwa  masyarakat  yang  mengalami  fenomena  gentrifikasi  di kawasan  huniannya  pada  akhirnya  memang  akan  memilih untuk pindah, dan mencari hunian yang serupa dengan kondisi hunian  semula  mereka.  Sehingga  pembahasan  gentrifikasi tidak  bisa  terlepas  dari  hal-hal  yang  berkaitan  dengan displacement.
IV. DAMPAK DARI GENTRIFIKASI DAN MENGAPA MENJADI FENOMENA YANG PERLU PERHATIAN DALAM PERENCANAAN
Opini mengenai fenomena gentrifikasi biasanya terbagi dari sudut  pandang  pembuat  kebijakan/pemerintah,  peneliti, masyarakat terdampak, masyarakat (komentator), dan developer. Dalam menentukan dampak dari gentrifikasi, harus dilihat  dari  berbagai  stakeholder  yang  terlibat  untuk menyimpulkan  cost  and  benefit  dari  sudut  pandang  yang komprehensif  [14].  Dampak  gentrifikasi  pada  dasarnya dikelompokan  menjadi  dua,  ada  yang  berkonotasi  negatif, maupun sebaliknya (positif) [8]. Hal ini tergantung pada pihak mana  yang  mengalaminya.  Misalnya,  kenaikan  harga  properti justru  menguntungkan  bagi  sebagian  penduduk  pemilik properti  rumah  karena  meningkatkan  nilai  properti  mereka, namun  merugikan  bagi  penduduk  yang  berpenghasilan  lebih rendah  karena  keberatannya  membayar  pajak  atau  membayar sewa rumah [8].
Namun,  berbagai  studi  membuktikan  bahwa  konsekuensi gentrifikasi  lebih  condong  kepada  dampak  negatif.  Bukti  dari
JURNAL TEKNIK ITS Vol. 6, No. 2 (2017),  2337-3520 (2301-928X Print)                                      C550
dampak negatif gentrifikasi selama ini dilihat dari berbagai isu yang  muncul  secara  luas,  dimana  studi-studi  sebelumnya banyak  yang  memberikan  temuan  dampak  negatif  pada  kasus gentrifikasi  yang  utamanya  berdampak  pada  kawasan permukiman.  Sementara  itu,  bukti  dari  dampak  positif gentrifikasi  bukan  berdasarkan  riset  (non-research  based), melainkan  hanya  asumsi-asumsi  peneliti  dalam  riset-riset sebelumnya  yang  semata-mata  hanya  sebagai  “perceived logic” bahwa gentrifikasi dalam konteks peningkatan kawasan pastinya memiliki dampak positif.
Konsekuensi  dari  fenomena  gentrifikasi  ada  yang  bersifat positif  maupun  negatif  yang  mempengaruhi  dua  aspek,  yaitu ekonomi  dan  sosial  [15].  Adapun  konotasi  positif  ini  justru membuat  fenomena  gentrifikasi  ini  ‘disambut’  karena menguntungkan beberapa pihak, seperti pemerintah pengusaha real  estate,  investor,  pemerintah  (keuntungan  ekonomi  dari pungutan pajak) , atau bahkan sebagian masyarakat penghuni. Dampak  negatif  gentrifikasi  pada  umumnya  menimpa masyarakat  berpenghasilan rendah, yang berakhir pada proses Displacement.
Dampak-dampak  tersebut  merupakan  keutamaan  hingga akhirnya gentrifikasi merupakan fenomena yang penting untuk dibahas  dalam  proses  perencanaan.  Pada  kenyataannya, fenomena  gentrifikasi  selalu  membawa  ancaman  terhadap masyarakat permukiman kelas bawah, memunculkan suatu isu ketidakadilah/segregasi  sosial.  Maka  dari  itu  usaha-usaha untuk  mengintervensi  keadaan  ketika  gentrifikasi  muncul adalah dengan mengembangkan komunikasi kepada komunitas yang  sedang  menghadapi  ancaman  gentrifikasi.  Karena  suatu proses  perencanaan  tidak  bisa  mengelak  bahwa  pembangunan fisik untuk peningkatan kawasan adalah perlu, maka komunitas menjadi  suatu  objek  baru  untuk  dipelajari  sehingga memungkinkan  perencanaan  yang  bersifat  metadisiplin  benar- benar dieksekusi bukan hanya sekadar paham intelektual saja. Namun,  perlu  juga  diakui  Indonesia  memang  proses perencanaan  di  Indonesa  masih  mengalami  kecanggungan dalam  melakukan  pendekatan-pendekatan  sosial  dalam perencanaan [9].

## V. PERKEMBANGAN TEORI PERENCANAAN DAN
KRITIK TERHADAP PENDEKATAN PERENCANAAN
SPASIAL DI INDONESIA
Perencanaan  sebagai  suatu  disiplin  ilmu  biasanya  berfokus pada  orientasi  masa  depan  [2].  Namun  untuk  dapat merencanakan  masa  yang  akan  datang,  perencanaan  juga membutuhkan  orientasi  pada  masa  sekarang,  atau  keadaan- keadaan  eksisting.  Karena  peluang  mengenai  apa  yang  dapat dicapai  di  masa  depan  haruslah  mempertimbangkan  apa  yang terjadi  pada  masa  sekarang  untuk  memberikan  pemahaman pada  perencana  sehingga  dapat  menyusun  apa  yang  ada  di dalam pikiran menuju tindakan-tindakan di lapangan atas dasar ilmu  yang  dikuasai.  Pernyataan  tersebut  merupakan  sebuah ungkapan  oleh  Friedman  [1]  ;  “ Planning  is  a  linkage  from knowledge to action”, bahwa perencanaan adalah upaya untuk menghubungkan  pengetahuan  (perencana  yang  dianggap expert) dan  mewujudkannya  lewat  tindakan (produk perencanaan).  Sebuah  paradigma  perencanaan  yang  diakui
sampai  sekarang  adalah  sebuah  produk  perencanaan  itu  harus bersifat  rasional.  Namun,  pertanyaan  selanjutnya  adalah  apa yang  disebut  dengan  “rasional  tersebut?”.  Rasional  biasanya mengacu  pada  kriteria-kriteria  formal  yang  harus  dipenuhi. Namun  pada  perkembangan  teori  perencanaan,  ternyata  apa yang  dikatakan  “rasional”  ini  mengalami  diskusi  dan perdebatan  sehingga  munculah  berbagai  pandangan  terhadap teori perencanaan.
Masih  sampai  dengan  era  60-an,  pendekatan  perencanaan masih  bersifat  keruangan  yang  meliputi  desain  lingkungan (fisik)  dan  permukiman  [1].  Namun  pada  era  tersebut perencanaan ternyata menuai kritikan, yaitu:
 Aspek  kehidupan  sosial  kurang  mendapat  perhatian  dalam wilayah  perencanaan,  yang  diistilahkan  sebagai social blindnes
 Cenderung  berfokus  pada  aspek  fisik  dari  perencanaan, yang  diistilahkan  dengan lack  of  complexity  and  inter- relatedness
Masih  pada  era  yang  sama,  mulai  disadari  bahwa perencanaan  yang  melihat  aspek  fisik  saja  tidak  cukup.  Maka mulailah  terbentuk  suatu  konsepsi  yang  disebut  dengan sociological  conception  of  space, dan  bermula  suatu paradigma  perencanaan  yang  menganggap  rasionalitas  juga berkenaan  dengan  aspek-aspek  sosial.  Tidak  hanya  itu,  aspek ekonomi  juga  dianggap  sama  pentingnya. Trend untuk membangun perkotaan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan  (mempertimbangkan  aspek  lingkungan,  sosial dan  ekonomi)  juga  bermula  pada  era  ini  [2].  Dari  sinilah perencanaan  menjadi  ilmu  yang  metadisiplin,  cakupannya yelah  menjadi  luas  dan  dipandang  sebagai  suatu  sistem. Implikasinya  adalah  hingga  pada  era  modernisasi  menjadi begitu  banyak  pendekatan  perencanaan,  dan  yang  paling berkembang  di  Indonesia  adalah  pendekatan Rational Comprehensive  Planning  ( RCP) . Namun  prinsipnya  tetap sama, modal pendekatan pada paradigma perencanaan modern masih  sepenuhnya  bersandar  pada  pengetahuan  perencana ( expert).
Indonesia  pada  dasarnya  sampai  saat  ini  masih  memegang metode pendekatan RCP. Meskipun sudah mempertimbangkan prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan  dalam  melakukan proses  perencanaan  dengan  pendekatan  RCP,  namun pendekatan  ini  masih  dianggap  memiliki  kekurangan. Konsepsi yang mengakui bahwa pendekatan sosial itu penting tidak  akan  sepenuhnya  berhasil  apabila  seorang  perencana masih diasumsikan sebagai pihak yang tau segalanya [2]. Fakta membuktikan  bahwa  pengetahuan  perencana  ternyata  selalu mengalami  ketertinggalan  mengenai  apa  yang  sebetulnya terjadi  pada  kehidupan  sosial  di  masyarakat.  Selanjutnya muncul  suatu  kendala  dimana  masyarakat  tidak  berfungsi sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh perencana.
Fenomena  gentrifikasi  yang  marak  terjadi  di  perkotaan sebenarnya  sudah  layak  mendapatkan  perhatian  oleh  seorang perencana,  dan  tidak  bisa  hanya  mengintervensi  lewat pendekatan-pendekatan  tradisional.  Hal  tersebut  dikarenakan kasus  gentrifikasi  pada  setiap  kawasan  akan  memiliki  cerita yang  berbeda-beda  yang  disebabkan  oleh  proses  gentrifikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap respon masyarakat terdampak. Sementara, tentunya karakter
JURNAL TEKNIK ITS Vol. 6, No. 2 (2017),  2337-3520 (2301-928X Print)                                      C551
masyarakat  pada  setiap  kawasan  tentunya  akan  berbeda-beda [16].  Maka  dari  itu,  sudah  dapat  disimpulkan  bahwa perencanaan  di  Indonesia  belum  sampai  pada  tahap  dimana fenomena  gentrifikasi  dapat  teridentifikasi,  dan  diintervensi setelahnya.
Seperti  yang  sudah  dibahas  sebelumnya  bahwa  fenomena gentrifikasi  melibatkan  berbagai  macam  pihak  terutama pemerintah, investor dan juga masyarakat (multipublik). Maka untuk  dapat  bisa  mengakomodasi  pertimbangan-pertimbangan gentrifikasi  pada  perencanaan  maka  harus  diakui  terlebih dahulu  bahwa  publik  tentunya  adalah  sebagai  sesuatu  yang plural,  dan  beranekaragam.  Oleh  karenanya  model-model perencanaan  yang  perlu  berkembang  di  Indonesia  adalah model  perencanaan  yang  menekankan  perlunya  proses  dialog (komunikasi), partisipasi, kolaborasi dan penciptaan konsensus antara  pihak-pihak  tersebut.  Perlunya  proses  mutual  learning untuk  menjembatani  antara  pengetahuan  teoritik  dari perencana  dengan  pengetahuan  praktis  dari  masyarakat  [17]. Dengan  menggunakan  perspektif  teori  tindakan  komunikatif beberapa  teorisi  menekankan  pentingnya  proses  interaktif melalui  komunikasi,  menekankan  perlunya  memahami keunikan  dari  suatu  lokasi  perencanaan,  dan  perlunya pendekatan  yang  lebih  bersifat  kualitatif.  Hal  ini  merupakan metode  yang  paling  sesuai  untuk  dapat  bisa  mengidentifikasi fenomena  gentrifikasi  di  Indonesia,  mengingat  gentrifikasi merupakan  fenomena  yang  bersifat  sangat  lokal  dan  terjadi pada area yang tidak cukup luas, sehingga menjadi proses yang unik pada setiap peristiwanya.

## VI. KESIMPULAN
Gentrifikasi  merupakan  suatu  fenomena  perkotaan  yang hanya  dapat  terobservasi  apabila  perencanaan  sudah mengadopsi pendekatan sosial dalam prosesnya, yang menurut studi ternyata di Indonesia masih menjadi hal yang cenderung canggung  untuk  dibahas.  Hal  tersebut  menjawab  mengapa gentrifikasi belum menjadi istilah yang familiar, sangat jarang dibahas,  sehingga  keberadaan  dari  fenomena  ini  juga  sangat sulit teridentifikasi. Pendekatan perencanaan Rational Comprehensive Planning juga ternyata belum  dapat sepenuhnya  mengakomodasi  masalah-masalah  yang  berkaitan dengan  isu  sosial  di  perkotaan.  Gentrifikasi  sekarang  sudah diakui  sebagai  fenomena  yang  penting  dibahas  dalam  ilmu
perkotaan.  Apabila  Indonesia  ingin  berada  pada  capaian dimana  fenomena  ini  juga  turut  dipertimbangkan  dalam perencanaan  demi  menghasilkan  produk  rencana  yang memperhatikan  kepentingan  multi  publik,  maka  pendekatan perencanaan  harus  mulai  mengarah  pada  pendekatan komunikatif  dimana  proses  interaktif  menjadi  suatu  hal  yang berarti.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] J. Friedman, Planning in The Public Domain, Princeton University Press,  Okford.W.-K.  Chen,  Linear  Networks  and  Systems  (Book style) . Wadsworth Publishing Company, 1987.
[2] A.  Masik,  “Hubungan  Modal  Sosial dan Perencanaan,” J.  Perenc. Wil. dan Kota , vol. 16, no. 3, pp. 1–23, 2005.
[3] M.  P.  Brooks, Planning  Theory  for  Practitioners .  Chicago: American Planning Association, 2002.
[4] N. Smith, The New Urban Frontier . New York: Routledge, 1996.
[5] L.  Keating,  “Gentrification:  Policy,  Politics,  and  Policies,” Morehouse College, 2003.
[6] L. Freeman, “Still Separate and Unequal : The State of Fair Housing in America,” Natl. Comm. Fair Hous. Equal Oppor. , 2008.
[7] W.  Martokusumo,  “Revitalisasi,  Sebuah  Pendekatan  dalam Peremajaan Kawasan,” 2008.
[8] R.  Atkinson,  “Does  gentrification  help  or  harm  urban neighbourhoods? :  An  assessment  of  the  evidence-base  in  the context  of  the  new  urban  agenda  (CNR  paper  5),” ESRC  Cent.
Neighb. Res. , 2002.
[9] R.  Munir,  “Merencana  di  Tengah  Jerat  Hutang,  dalam  Winarso,” ITB, 2002.
[10] R. L. Glass, Aspect of Change . London: MacGibbon & Kee, 1964.
[11] G.  Butler,  T.,  & Robson, “Negotiating Their Way In : The Middle Classes,  Gentrification  and  the  Deployment  of  Capital  in  a Globalizing Metropolis,” 2003. [12] S.  Brown, Beyond  Gentrification :  Strategies  for  Guiding  the Conversation  and  Rediricting  the  Outcomes  of  Community Transition .  Cambridge:  Joint  Centre  for  Housing  Studies  of Harvard University, 2014.
[13] L.  Freeman, Displacement  or  Succession?  Residential  Mobility  in Gentrifying Neighborhoods . 2005. [14] Lang.  M.E, Gentrification  Amid  Urban  Decline:  Strategies  for Americas Older ities . Cambridge: Ballinger, 1982.
[15] E.  Aka.  Jr, Gentrification  and  Socioeconomic  Impacts  of Neighborhood Integration and Diversification in Atlanta, Georgia . Morehouse College, 2001.
[16] M.-J.  Bang,  “Understanding  Centrification:  The  Role and Abilities of Community Based Organization in Changing Neighborhoods, A Case Study of Post-Katrina New Orleans,” The University of Texas at Arlington, 2010.
[17] L.  Sandercock, Towards  Cosmopolis:  Planning  for  Multicultural Cities . Brisbane: John Wiley & Sons Ltd, 1998.