## PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH PASCA BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA
Edi Gunawan Fakultas Syariah IAIN Manado Jl. DR. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado E-mail: edigunawan@iain-manado.ac.id

## Budi Rahmat Hakim
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Jl. A.Yani. K.M 4,5 Banjarmasin E-mail: budi_rh@uin-antasari.ac.id
Abstrak: Itsbat nikah merupakan sebuah proses penetapan pengesahan pernikahan yang  telah  dilangsungkan  berdasarkan  syariat  Islam,  namun  tidak  dicatat  di  KUA. Tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti sahnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat  (1),  (2),  dan  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam.  Prosedur  pengajuan  itsbat  nikah  di Pengadilan  Agama  Manado  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 yaitu, melakukan pendaftaran ke Pengadilan Agama Manado, membayar panjar biaya  perkara,  menunggu  panggilan  sidang  dari  pengadilan,  serta  menghadiri persidangan dan putusan pengadilan. Ada beberapa yang menjadi alasan pengajuan itsbat nikah di Pengadilan Agama Manado, antara lain; (1) kehilangan akta nikah, (2) pengurusan perceraian, (3) Perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU No.  1  Tahun  1974,  dan  (4)  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak mempunyai  halangan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974. Perkara itsbat nikah (pengesahan nikah) bisa diajukan secara voluntair (permohonan) dan  diajukan  secara kontentius (gugatan)  ke  pengadilan  agama.  Dasar  pertimbangan hakim  dalam  memberikan  penetapan  itsbat  nikah  di  Pengadilan  Agama  Manado diantaranya yaitu: 1) Legal standing (kedudukan hukum) pemohon untuk mengajukan perkara  itsbat  nikah  di  pengadilan  agama  berdasarkan  ketentuan  pasal  7  ayat  (4) KHI, 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum), 3) Keterangan saksi dan bukti di persidangan, serta 4) Alasan-alasan mengajukan itsbat nikah.
Kata Kunci: Perkawinan, Itsbat Nikah, Voluntair, Pengadilan Agama
Abstract: Itsbat  of  marriage  is  an  endorsement  of  the  assignment  process,  which has been held on the basis of Islamic jurisprudence, but not recorded at KUA. The goal of itsbat is to get a marriage license deed as evidence of legitimate marriage in accordance  with  the  legislation  in  force  in  Indonesia,  as  provided  for  in  article  2 paragraph (1) and (2) of law No. 1 of the year 1974 and article 7 paragraph (1), (2) and  (3)  Compilation  Of  Islamic  Law. Itsbat procedure  for  making  marriage  a religious  Court  in  Manado,  after  the  enactment  of  law  number  1  year  of  1974, namely, registration to court Religious bias, pay fees, waiting for the call from the Court of session, as well as attend the trial and the verdict of the Court. There are some  who  became  the  reason  of  filing  itsbat  of  marriage  in  a  religious  Court  in Manado,  among  others;  (1)  the  lost  deed,  (2)  management,  (3)  the  marriage  took
place before the enactment of law No. 1 year 1974, and (4) a marriage conducted by those who have no impediments to marriage according to the law No. 1 year 1974. Itsbat matter of marriage (endorsement of marriage) may be filed in voluntair (the petition) and filed in kontentius (the suit) to the Court. Basic consideration of judges in  giving  the  setting  of  itsbat  marriage  in  a  religious  Court  in  Manado  of  which namely: 1) Legal standing (legal position) the applicant to litigate itsbat marriage in a religious  court  based  on  the  provisions  of  article  7  paragraph  (4)  KHI,  2)  Posita (facts and legal facts of the incident), 3) witnesses and evidence in the trial, as well as 4) the reasons for filing the itsbat marriage.
Key Words: Marriage, Itsbat , Voluntair, Religious Courts

## Pendahuluan
Perkawinan  itu  dianggap  sah apabila  pelaksanaannya  sesuai  dengan apa  telah ditentukan oleh Alquran dan Sunnah  Nabi.  Tujuan  perkawinan adalah  untuk  membina  ketentraman hidup berkeluarga bagi dua orang yang melakukan perbuatan hukum itu untuk memperoleh kebahagiaan, menurunkan keturunan  yang  sehat  dan  kuat  serta untuk memperbanyak
keluarga.
Kerabat  harus  terpelihara  dengan  baik agar  tercipta  kerukunan,  kasih  sayang, tolong menolong dan saling mencintai.
Pasal  1  Undang-undang  No.1 Tahun  1974  tentang  perkawinan menyebutkan  bahwa  perkawinan  ialah ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  (rumah  tangga  yang  bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan
Yang  Maha  Esa) 1 .  Sedangkan  dalam pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum  Islam  adalah  pernikahan,  yaitu akad  yang  sangat  kuat  atau mitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.
Dewasa  ini,  statistik  kejadian pernikahan  siri  meningkat  seiring beredarnya  berbagai  pemberitaan  di seluruh  jenis  media,  baik  media  audio, visual,  maupun  audiovisual  akan pernikahan  siri  yang  dilakukan  oleh beberapa  selebritis  dan  pejabat  publik, dengan pemberitaan tinggi menyebabkan  proses  adaptasi  yang dilakukan  masyarakat  akan  berbagai budaya  baru  yang  terjadi.  Namun akibat  pemberitaan  yang  berulang- ulang,  budaya  tersebut  semakin  cepat diterima oleh masyarakat dan dijadikan bagian  dari  budaya  masyarakat  itu
1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
sendiri,  terlebih  lagi  selebritis  dan pejabat publik adalah publik figur yang secara    umum  selalu  ditiru  tingkah lakunya oleh masyarakat.
Salah  satu  pengertian  dari pernikahan siri adalah pernikahan yang sah  secara  agama,  yaitu  pernikahan yang terpenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan, akan tetapi tidak dicatatkan
pernikahannya pada lembaga pencatatan  nikah  yaitu  Kantor  Urusan
Agama  (KUA)  bagi  umat  Islam.  Ada beberapa  faktor    sehingg  pernikahan tersebut  tidak  dicatatkan  dan  Kantor
Urusan Agama, antara lain, faktor biaya atau  pelaku  pernikahan  tidak  mampu membayar biaya administrasi
pernikahan.  Adapula  yang  takut ketahuan  melanggar  aturan  melarang Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  menikah lebih dari satu istri, dan lain sebagainya.
Menurut  hukum  Islam,  suatu perkawinan  dinyatakan  sah  kalau perkawinan  tersebut  memenuhi  rukun dan  syarat  perkawinan  serta  tidak  ada larangan  perkawinan  di  antara  mereka yang  akan  melaksanakan  perkawinan tersebut. Rukun dan syarat perkawinan
serta larangan-larangan
dalam perkawinan  telah  diatur  dalam  hukum
Islam  ( fiqh  munakahat )  sebagaimana tertuang  dalam  Buku  I  Kompilasi Hukum  Islam  di  Indonesia  (sebagai himpunan hukum Islam hasil
kesepakatan  ulama  Indonesia)  sebagai berikut :
1. Rukun dan syarat perkawinan diatur dalam Bab IV pasal 14 s.d pasal 29.
2.  Larangan  perkawinan  diatur  dalam Bab VI Pasal 39 s.d Pasal 44.
Dengan mencermati jalan perkara berbagai  kasus  yang  pernah  diangkat dalam beberapa tulisan, terutama kasus yang  berkaitan  dengan  masalah pernikahan siri, dapat ditarik kesimpulan  bahwa  betapa  pentingnya sosialisasi  hukum  Islam  kepada masyarakat  yang  bukan  saja  bentuk rumusan  hukum  normatif,  tetapi  juga terutama  tentang  aspek  tujuan  hukum yang dalam kajian hukum Islam dikenal dengan maqasyid  asy-syariah. Secara teoritis, hukum Islam dirumuskan oleh perumusnya  (Allah  swt)  secara  umum tidak  lain  bertujuan  untuk  meraih kemaslahatan  dan  menghindarkan kemudharatan 2 .
2 Satria  Efendi  M.  Zein, Problematika Hukum  Keluarga Islam  Kontemporer,  Analisis  dengan Pendekatan  Ushuliyah (Cet.  I;  Jakarta:  Prenada Media, 2004), h. 29.
Kontroversi  tentang  pemahaman ketentuan  pasal  2  ayat  (2)  Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan  perkawinan  sebagai  salah satu  sahnya  perkawinan  akan  terus berlanjut,  oleh  karena  itu  banyak  pula masyarakat  yang  tidak  memandang perlu perkawinannya dicatatkan karena pencatatan  bukan  merupakan  syarat sahnya perkawinan.
Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan  “Pencatatan  tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting dalam  kehidupan  seseorang,  misalnya kelahiran  dan  kematian”.  pencatatan kelahiran, pencatatan kematian,
demikian  pula  pencatatan  perkawinan sekedar  dipandang  sebagai  suatu peristiwa penting bukan suatu peristwa hukum. Pesta perkawinan juga
peristiwa  penting  tapi  bukan  peristiwa hukum,  oleh  karena  itu  syarat  sahnya perkawinan  sebagai  peristiwa  hukum ditentukan  oleh  terpenuhinya  syarat menurut  agama,  bukan  oleh  syarat pencatatan.
Boleh  jadi  maraknya  peristiwa perkawinan  yang  tidak  tercatat  akibat adanya  pemahaman  dan  anggapan
pencatatan bukan merupakan peristiwa hukum  sehingga  perkawinan  cukup dilaksanakan menurut ketentuan agama, mereka tidak memperhitungkan akibat  hukum  dari  tidak  tercatatnya pernikahan  tersebut  dikemudian  hari. Ketika status perkawinannya bersinggungan dengan hak-hak
keperdataan  yang  lain,  banyak  diantara mereka  menempuh  cara  dengan mengajukan  perkara  itsbat  nikah  di Pengadilan Agama.
Untuk  memberikan  legitimasi nikah  siri  atau  perkawinan  yang  tidak dicatatkan,  maka  ditempuh  dengan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan  Agama.  Itsbat  nikah  yang sering  disebut    dengan    pengesahan nikah    adalah  kewenangan  Pengadilan Agama  yang    merupakan  perkara voluntair .  Perkara voluntair adalah perkara permohonan yang hanya terdiri dari  pemohon  saja.  Oleh  karena  itu, perkara  voluntair  tidak  disebut  sebagai perkara  karena  tidak  ada  pihak  lawan atau  tidak  ada  obyek  hukum  yang disengketakan 3 .
3 http://badilag.net/artikel/12647- nikah-sirri-vs-itsbat-nikah-oleh-drs-h-abd-rasyid- asad-mh-259.html , diakses pada tanggal 25 Februari 2017.
Pengesahan  Nikah/Itsbat  Nikah diatur  dalam  pasal  2  ayat  (5)  Undang- undang Nomor 2 Tahun 1946. Pasal 49 angka  (22)  Penjelasan  Undang-undang No.7  Tahun  1989  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-undang  No.3 Tahun  2006  dan  perubahan  kedua dengan  Undang-undang  No.50  Tahun 2009,  dan  pasal  7  ayat  (2),  (3)  dan  (4) Kompilasi  Hukum  Islam.  Menurut ketentuan  pasal  7  ayat  (3)  KHI tersebut,  Itsbat  Nikah  yang  dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai  hal-hal  yang  berkaitan dengan:
(a).  Adanya  pekawinan  dalam  rangka penyelesaian perceraian;
(b). Hilangnya Akta Nikah;
(c).  Adanya  keraguan  tentang  sah tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d).  Adanya  perkawinan  yang  terjadi sebelum berlakunya Undang- undang No. 1 Tahun 1974 dan;
(e).  Perkawinan  yang  dilakukan  oleh mereka  yang  tidak  mempunyai halangan  perkawinan  menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 4 .
4 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam di  Indonesia (Cet.III;  Jakarta:  Akademi  Pressindo, 2001), h. 115.
Dari  ketentuan  pasal  tersebut telah  dapat  dipahami  perkara  Itsbat
Nikah  bagi  perkawinan  yang  tidak dicatat  yang  dapat  diajukan  ke
Pengadilan Agama, hanyalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum  berlakunya  secara  efektif Undang-undang  No.1  Tahun  1974, kecuali ketentuan dalam huruf (a) yang memberi  kesempatan  perceraian  bagi perkawinan tidak tercatat yang dilangsungkan  sebelum  atau  sesudah berlakunya Undang-undang No.1 Tahun  1974.  sebagaimana  juga  yang telah dinyatakan dalam  buku pedoman pelaksanaan  tugas  dan  administrasi peradilan  agama  (buku  II  edisi  revisi 2010) halaman 147.
Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang  7  Tahun  1989  tentang Pengadilan  Agama  yang  telah  dirubah dengan  Undang-Undang  No.  3  Tahun 2006  dan  terakhir  dengan  Undang- Undang  No.  50  Tahun  2009, kompetensi  absolut  Pengadilan  Agama di antaranya adalah Itsbat Nikah, yaitu pernyataan  tentang  sahnya  perkawinan yang  terjadi  sebelum  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan  dan  dijalankan  menurut peraturan yang lain.
Landasan yuridis dari itsbat nikah
terdapat  di  dalam  Pasal  49  ayat  (2)
Undang-Undang  No.  3  Tahun  2006.
Dari ketentuan tersebut, dapat
dirumuskan bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama tentang itsbat nikah adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974,  bukan  perkawinan  yang terjadi  sesudahnya.  Namun,  dalam praktiknya,  permohonan  itsbat  nikah yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama sekarang  ini  pada  umumnya    sekitar 95%    adalah    perkawinan    yang dilangsungkan  pasca    berlakunya Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.

## Pengertian Itsbat Nikah
Secara  terminologi,  itsbat  berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti penetapan, sedangkan secara
terminologi,  itsbat  nikah  adalah penetapan  suatu  perkawinan.  Itsbat nikah dilakukan  karena  berbagai  sebab yang  menyebabkan  suatu  perkawinan tidak  dicatatkan  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kompilasi  Hukum  Islam  tidak mengatur  mengenai  pengertian  itsbat nikah,  hanya  saja  dalam  Kompilasi Hukum  Islampasal  7  ayat  (3), menyebutkan  bahwa,  “Dalam  hal perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan dengan  Akta  Nikah,  dapat  diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Dari pengertian tersebut dapat dipahami  bahwa  itsbat  nikah  adalah permohonan untuk dibuatkannya Akta Nikah  agar  perkawinannya  tersebut dapat dibuktikan.
Salah  satu  kewenangan  absolut pengadilan  agama  adalah,  menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara istbat nikah bagi pasangan  suami  istri  yang  tidak mempunyai akta nikah. Aturan pengesahan  perkawinan/istbat  nikah, dibuat  atas  dasar  adanya  perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau  tidak  dicatat  oleh  Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang 5 . Pada awalnya  perkawinan  hanya  disahkan bagi  perkawinan  yang  berlangsung sebelum  berlakunya  Undang-undang No.1  tahun  1974  tentang  perkawinan.
5 Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknik Peradilan Agama (Buku II Edisi 2009), h. 207
Akan tetapi pasal 7 Kompilasi Hukum Islam  memberikan  peluang  untuk pengesahan  perkawinan  yang  tidak dicatat  oleh  PPN  yang  dilangsungkan sebelum  atau  sesudah  berlakunya
Undang-undang  No.  1  tahun  1974 tentang perkawinan untuk kepentingan perceraian. Bahkan dalam
perkembangannya,  bukan  hanya  untuk kepentingan  perceraian,  tetapi  untuk mengesahkan  pernikahan  siri  dengan istri kedua, ketiga atau bahkan keempat dengan  mengajukan  itsbat  nikah  ke Pengadilan Agama.
Berdasarkan  pengertian  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  itsbat  nikah adalah  penetapan  perkawinan  oleh pengadilan  agama  tentang  keabsahan perkawinan suami istri yang perkawinannya  tidak  dicatatkan  dan tidak dapat dibuktikan.
Itsbat  Nikah  dalam  UU  No.  1
Tahun  1974  tentang  Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Seperti  diketahui  bahwa  setiap
perbuatan hukum yang dapat dinyatakan  sah  dan  mempunyai  akibat hukum  adalah  apabila  perbuatan hukum  itu  dapat  dibuktikan  dengan
jelas dan pasti. Untuk dapat membuktikan kebenaran adanya
perkawinan  yang  telah  terjadi  maka dapat  dilihat  dari  alat  bukti  yang  ada. Alat  bukti  yang  ada  biasanya  adalah berupa  alat  bukti  saksi  dan  alat  bukti tertulis,  alat  bukti  tertulis  bagi  suatu perkawinan  yang  berlaku  dimasyarakat sebagai hasil dari kewajiban pencatatan perkawinan  adalah  akta  nikah  yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.  Adapun  alat  bukti  saksi dalam  suatu  perkawinan  dapat  juga diterima  tetapi  tidak  dapat  menjamin kelangsungan pembuktian atas perkawinan.  Hal  ini  dikarenakan saksi- saksi  tersebut  suatu  waktu  tidak  ada yang  bisa  terjadi  karena  saksi  tersebut meninggal dunia  atau  hilang atau tidak diketahui  keberadaannya.  Oleh  karena itu alat bukti tertulis sangatlah penting.
Namun  ada  kalanya  perkawinan yang  telah  terjadi  dan  telah  sesuai dengan  ketentuan  hukum  agama  dan telah  dianggap  sah  secara  materil menurut  hukum  agama,  tidak  dapat dibuktikan  kebenaran  dari  perkawinan tersebut dikarenakan perkawinan tersebut  tidak  memiliki  alat  bukti tertulis  yang  menerangkan  telah
terjadinya  suatu  perkawinan.  Maka dengan  tidak  ada  adanya  bukti,  maka kedudukan  hukumnya  lemah  baik untuk  si  istri  maupun  kedudukan anaknya  dan  masyarakat  dapat  saja menyangkal adanya perkawinan tersebut.  Oleh  karena  itu,  untuk mengatasi  tidak  adanya  bukti  tertulis maka  Pengadilan  Agama  berusaha membantu masyarakat untuk memperoleh  bukti  tertulis  yang  dapat membuktikan dan mensahkan perkawinan mereka. Pengesahan perkawinan  Pengadilan  Agama  adalah berupa  itsbat  nikah  dan  dituangkan dalam  bentuk  penetapan  pengadilan yang  dapat  menjadi  suatu  alat  bukti tertulis atas perkawinan 6 .
Untuk  memberikan  legitimasi nikah  siri atau  perkawinan  yang  tidak dicatatkan,  maka  ditempuh  dengan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama . Itsbat nikah yang sering disebut dengan  pengesahan  nikah  adalah kewenangan  pengadilan  agama  yang merupakan  perkara voluntair. Perkara voluntair  adalah  perkara  permohonan
6 Rizky  Amalia, Itsbat  nikah  Terhadap Perkawinan yang Dilangsungkan Sebelum dan Sesudah Berlakunya  UU  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan (Studi  Kasus  Penetapan  PA  Jakarta Selatan  dan  PA  Depok) (Tesis,  Universitas Indonesia, Jakarta: 2012), h. 46
yang  hanya  terdiri  dari  pemohon  saja. Oleh karena itu, perkara voluntair tidak disebut  sebagai  perkara  karena  tidak ada  pihak  lawan  atau  tidak  ada  obyek hukum yang disengketakan.
Lembaga itsbat
nikah/pengesahan  nikah  yang  termuat dalam  UU  No.  1  Tahun  1974  hanya terbatas  pada  ulasan  perkawinan  yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974, hal ini dapat dilihat dalam pasal 49 ayat (2)  UU  No  50  Tahun  2009  tentang Peradilan Agama, yaitu bidang perkawinan sebagaimana yang
dimaksud  dalam  ayat  1  huruf  a,  ialah hal-hal  yang  diatur  dalam  atau berdasarkan  undang-udang  mengenai perkawinan  yang  berlaku,  sedangkan dalam  penjelasan  pasal  49  ayat  (2) tersebut  dikatakan  bahwa  salah  satu bidang  perkawinan  yang  diatur  dalam Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 adalah  “Pernyataan  tentang  sahnya perkawinan  yang  terjadi  sebelum  UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijalankan  menurut  peraturan  yang lain.”
Dalam  Pasal  7  ayat  (2)  dan  ayat
(3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:
ayat  (2).  Dalam  hal  perkawinan  tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat  diajukan  itsbat nikah  ke
pengadilan agama.
ayat  (3).  Itsbat  nikah yang  dapat diajukan  ke  pengadilan  agama terbatas  mengenai  hal-hal  yang berkenaan dengan:
a.  Adanya  perkawinan  dalam  rangka penyelesaian perkawinan;
b. Hilangnya akta nikah;
c.  Adanya  keraguan  tentang  sah  atau
tidaknya salah satu syarat
perkawinan ;
d.  Adanya  perkawinan  yang  terjadi sebelum berlakunya Undang-
Undang No. 1 tahun 1974.
e.  Perkawinan  yang  dilakukan  oleh mereka  yang  tidak  mempunyai halangan  perkawinan  menurut Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974.
Dalam  praktik  beracara  di Pengadilan  Agama,  hakim  pada umumnya  langsung  menerapkan  Pasal 7  Ayat  (2)  dan  (3)  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI)  tanpa  menguji  kekuatan keberlakukan KHI di hadapan undang- undang.  Dengan  demikian,  meskipun ketentuan  Pasal  7  Ayat  (3)  huruf  a  di
atas  sulit  dipahami,  tetapi  mayoritas hakim  Pengadilan  Agama  dengan penafsiran  yang  kabur  memahami ketentuan  Ayat  (3)  huruf  a  tersebut, seolah-olah  merupakan  keharusan untuk  menerima  permohonan  itsbat nikah jika  diajukan  dengan  dikomulasi gugatan perceraian, walaupun perkawinan  itu  dilakukan  setelah berlakunnya  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974.  Demikian  juga  ketika hakim  memahami  ketentuan  Pasal  7 Ayat  (3)  huruf  e  Kompilasi  Hukum Islam.
Kedudukan  Kompilasi  Hukum Islam  jika  ditinjau  dari  hierarki peraturan  perundang-undangan  seperti yang  diatur  dalam  Pasal  7  Undang- Undang  No.  10  Tahun  2004  tentang Tata  Urutan  Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun  1991)  tidak  termasuk  dalam hierarki peraturan perundang- undangan,  dan  kedudukannya  jauh  di bawah  undang-undang.  Ketentuan Inpres  tidak  boleh  bertentangan dengan undang-undang. Apabila Inpres (KHI)  bertentangan  dengan  undang- undang  atau  ketentuan  hukum  yang lebih  tinggi,  maka  Inpres  tidak  dapat
dijalankan.  Hal  ini  sesuai  dengan  asas “ Lex  Superior  Dragot  lex  Inferior ”
(ketentuan  hukum  yang  lebih  tinggi mengenyampingkan hukum di bawahnya). Terhadap perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan, jika diajukan permohonan itsbat  nikah ke  pengadilan  agama, hakim  yang  memeriksa  permohonan tersebut,  harus cermat  meneliti  apakah perkawinan  yang  dimohonkan  untuk di- itsbat -kan  itu  dilaksanakan  telah terpenuhi  syarat  dan  rukun  nikah sebagaimana  yang  ditentukan  dalam hukum  Islam  atau  tidak.  Jika  dalam pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti bahwa perkawinan itu dilakukan telah sesuai dengan
ketentuan  hukum  Islam,  hakim  wajib menolak  permohonan  itsbat  nikah itu, walaupun  diajukan  dalam  rangka perceraian.  Sebab  bagaimana  mungkin hakim  menyatakan  sahnya  suatu perkawinan  yang  tidak  memenuhi syarat  dan  rukun  perkawinan.  Oleh karena  itu,  seharusnya  ketentuan  Pasal 7  ayat  (3)  huruf  (e)  KHI  tersebut memberi  kriteria  yang  jelas  dan  tegas,
bahwa perkawinan yang dapat dimohonkan  itsbat  ke  pengadilan agama adalah perkawinan yang dilangsungkan  sebelum  berlakunya Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974, dan perkawinan yang memenuhi syarat dan  rukun  perkawinan  sesuai  dengan ketentuan hukum Islam.
Meskipun  masalah  pencatatan perkawinan telah tersosialisasikan cukup lama, dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun  pasal  5  dan  6  KHI,  tetapi sampai  saat  ini  masih  banyak  kendala dihadapi dalam pelaksanaannya. Hal ini karena  sebagian  masyarakat  muslim masih  ada  yang  berpegang  teguh kepada  perspektif  fikih  tradisional.
Menurut pemahaman mereka perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan  yang  tersebut dalam kitab-kitab fikih sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di KUA dan tidak perlu surat nikah sebab hal  itu  tidak  diatur  pada  zaman Rasulullah dan merepotkan saja 7 .
Tampaknya  jalur  nikah  siri  akan menjadi  pilihan  bagi  mereka  yang
7 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia (  Jakarta:  Kencana,  2006).    h .47.
bermaksud  beristri  lebih  dari  satu orang  melalui  cara  pengesahan  nikah (itsbat  nikah),  dibandingkan  dengan prosedur  poligami  menurut  ketentuan UU perkawinan. Oleh karena itu, perlu dipikirkan  dan  dikaji  secara  mendalam sebelum  dan  atau  dalam  menetapkan kebijakan  penegakan  hukum  dalam memberikan  alternatif  penyelesaian permasalahan kebutuhan dan kepastian hukum  terhadap  nikah  siri  melalui itsbat  nikah.  Dalam  upaya  untuk menghindari  tumbuhnya  kecenderung- an  jatuhnya  pada  pilihan  pengajuan itsbat  nikah  yang  menjurus  pada poligami tersebut, menurut Abdul Gani Abdullah,  hakim  perlu  mengambil sikap:
1. Perlu diperketat syarat berlaku adil;
2.  Perlu  ditemukan  unsur  pemberatan akibat dari suatu itsbat nikah;
3. Sebelum dikabulkan suatu
perceraian,  Perlu  dipenuhi  seluruh akibat  perkawinan  dari  itsbat  nikah yang  sebelum  putusan  perceraian dipertimbangkan untuk dikabulkan 8 .
Sebagaimana  petunjuk  dalam Pedoman  Tehnis  Administrasi  dan
8 Abdul  Gani  Abdullah, Sekitar  masalah pengesahan Nikah Siri (Materi Rakernas Perdata Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008), h.13-14.
Tehnis  Peradilan  Agama  2008,  bahwa perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  oleh
PPN banyak berindikasikan penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa
prosedur  hukum,  dan  memperoleh hak-hak  waris  atau  hak-hak  lain  atas kebendaan. Oleh karena itu, pengadilan agama  harus  berhati-hati  dalam memeriksa  dan  memutus  permohonan itsbat  nikah,  agar  proses  itsbat  nikah tidak  dijadikan  alat  untuk  melegalkan perbuatan  penyelundupan  hukum. Untuk  kepentingan  tersebut,  maka proses  pengajuan,  pemeriksaan  dan penyelesaian  permohonan  itsbat  nikah harus mengikuti petunjuk Buku II.

## Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Manado
Pasal  2 UU  No.  1  Tahun  1974 tentang
Perkawinan menentukan sebagai berikut :
(1)  Perkawinan  adalah  sah,  apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu.
(2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari ketentuan tersebut, diketahui  sahnya  suatu  perkawinan apabila  dilakukan  menurut  masing- masing agama maupun kepercayaannya, namun demikian diatur pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat  menurut  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku.  Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur  bahwa “Perkawinan  hanya dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah  yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”
Akta  nikah  berguna  untuk membuktikan adanya perkawinan tersebut  dan  sebagai  jaminan  bagi suami  atau  istri  serta  melindungi  hak- hak  anak  yang  lahir  dari  perkawinan tersebut.  Sebagai  contoh  dalam  hal warisan,  pengurusan  akta  kelahiran, dan lain sebagainya. Dengan demikian, suatu  perkawinan  yang  belum  atau tidak  dilakukan  pencatatan  di  kantor pencatatan perkawinan akan merugikan suami, istri, dan anak.
Pegawai  Pencatat  Nikah  tidak dapat  menerbitkan  akta  nikah  atas pernikahan  siri.  Untuk  melakukan pencatatan  atas  pernikahan  siri, sebagaimana  yang  diatur  dalam
ketentuan Pasal  7  ayat  (2)  Kompilasi Hukum
Islam menyatakan bahwa “Dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat dibuktikan  dengan  Akta  Nikah,  dapat diajukan itsbat  nikah nya  ke  Pengadilan Agama”
Sesuai  dengan  ketentuan  di  atas, itsbat  nikah  hanya  dapat  diajukan melalui  pengadilan  agama,  di  wilayah tempat  tinggal  orang  yang  akan mengajukan itsbat nikah, bukan melalui Kantor  Urusan  Agama  (KUA). Adapun  syarat-syarat  yang  harus dipenuhi  seseorang  untuk  mengajukan itsbat  nikah  di  Pengadilan  Agama Manado adalah sebagai berikut:
1. Menyerahkan  Surat  Permohonan Itsbat  Nikah  kepada  Pengadilan Agama setempat;
2. Surat keterangan dari Kantor Urusan  Agama  (KUA)  setempat
yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan; 3. Surat keterangan dari Kepala
Desa/Lurah  yang  menerangkan bahwa pemohon telah menikah;
4. Foto  copy  KTP  pemohon  itsbat nikah;
5. Membayar biaya perkara;
6. Lain-lain  yang  akan  ditentukan hakim dalam persidangan 9 .
Namun, permohonan itsbat nikah  tidak  selalu  dikabulkan  oleh hakim,  jika  permohonan  tersebut dikabulkan,  maka  pengadilan  akan mengeluarkan  putusan  atau  penetapan itsbat  nikah.  Dengan  adanya  putusan penetapan  itsbat  nikah,  maka  secara hukum  perkawinan  tersebut  telah tercatat  yang  berarti  adanya  jaminan ataupun perlindungan hukum bagi hak- hak  suami/istri  maupun  anak-anak dalam  perkawinan  tersebut.  Setelah perkawinan  disahkan  menurut  agama dan  negara,  sebagaimana  diatur  dalam UU  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum  Islam,  maka  dapat  mengurus akta  kelahiran  anak  yang  sah  sesuai dengan  prosedur  yang  berlaku  di Kantor  Pencatatan  Sipil  setempat dengan  melampirkan  surat  putusan itsbat nikah yang menunjukkan adanya pernikahan  yang  sah  antara  suami  dan istri.  Sehingga  anak  nantinya  dapat teercatat  sebagai  anak  dari  pasangan yang  telah  menikah  secara  sah  dimata hukum.  Adapun  prosedur  pengajuan
9 Wawancara  dengan  Bambang  Suroso SH (panitera Muda Hukum), pada tanggal 17 Juli 2013,  pukul  10.  00  wita  di  Pengadilan  Agama Manado.

## permohonan itsbat nikah di Pengadilan
Agama Manado adalah;
a. Proses di Luar Pengadilan
1) Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. a) Suami sebagai pemohon pertama b) Istri sebagai pemohon kedua 2) Pemohon mendaftarkan permohonan Itsbat nikah itu ke Meja
I. 3) Di Meja I pemohon akan diberikan surat kuasa untuk membayar (SKUM).
4)  Setelah  semua  berkas  diberikan kepada  pemohon  maka  pemohon diwajibkan  membayar  di  kasir  biaya yang  angkanya  tertera  di  SKUM tersebut.
5)  Setelah  dilakukan  pembayaran maka  pemohon  akan  diberikan nomor  perkara  sesuai  dengan  nomor perkara yang masuk.
6)  Setelah  diberikan  nomor  urutan maka kuitansi dan berkas permohonan  dikembalikan  kepada pemohon.
7) Kemudian pemohon menyerahkan berkas  yang  lengkap  dengan  kuitansi pembayaran tersebut di Meja II.
8) Kemudian Meja II akan memberikan  semua  salinan  gugatan yang di ajukan tersebut.
9)  Pemohon  diberikan  surat  kuasa untuk  membayar  (SKUM)  beserta salinan dari gugatan atau permohonan I 10 .
b. Proses di dalam Pengadilan 1)  Semua  berkas  yang  di  terima kemudian dinaikkan ke Ketua Pengadilan  Agama  melalui  Wakil
Panitera dan Panitera.
2.  Kemudian  Ketua  Pengadilan membuat  (PMH)  Penetapan  Majelis Hakim  yang  menangani  perkara
tersebut.
3. Kemudian berkas tersebut
diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk.
4.  Setelah  membaca  perkara  tersebut Majelis Hakim menetapkan hari Sidang (PHS) dengan memerintahkan Juru Sita untuk  memanggil  para  pihak  untuk menghadiri Sidang.
Pengajuan  permohonan  itsbat
nikah dapat diajukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang
10 Wawancara  dengan  Bambang  Suroso SH  (  Panitera  Muda  Hukum),  pada  tanggal  17 Juli 2013 pukul 10.00 wita di Pengadilan Agama Manado
berkepentingan  terhadap  perkawinan tersebut  kepada  Pengadilan  Agama dalam  wilayah  hukum  pemohon bertempat  tinggal,  permohonan  harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan  yang  jelas.  Bentuk-bentuk pengajuan  perkara  itsbat  nikah  telah jelas  diuraikan  dalam  Buku  II  Edisi Revisi 2010 pada halaman 148 dan 149 yang  telah  membagi  menjadi  beberapa alternatif  dilihat  dari  pihak-pihak  yang berkepentingan  dan  terlibat  dalam proses perkara Itsbat sebagai berikut: 1)  Permohonan  itsbat  nikah  dapat dilakukan  oleh  kedua  suami  istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali  nikah  dan  pihak  lain  yang berkepentingan  dengan  perkawinan tersebut  kepada  Pengadilan  Agama dan  Mahkamah  Syar’iyah  dalam wilayah hukum pemohon bertempat tinggal,  dan  permohonan  Itsbat Nikah  harus  dilengkapi  dengan alasan  dan  kepentingan  yang  jelas dan konkrit.
2)  Proses  permohonan  itsbat  nikah yang diajukan oleh kedua suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan.  Jika  isi  penetapan tersebut  menolak permohonan
itsbat  nikah,  maka  suami  dan  istri bersama-sama  atau  suami  dan  istri masing-masing  dapat  mengajukan upaya hukum kasasi.
3)  Proses  pemeriksaan  permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang  suami  atau  istri  bersifat kontensius  dengan  mendudukkan istri  atau  suami  yang  tidak mengajukan  permohonan  sebagai pihak  termohon,  produknya  berupa putusan  dan  terhadap  putusan tersebut  dapat  diajukan  upaya hukum banding dan kasasi.
4)  Apabila  dalam  proses  pemeriksaan permohonan  itsbat  nikah  dalam angka  (2)  dan  (3)  tersebut  diatas diketahui  bahwa  suaminya  masih terikat  dalam  perkawinan  yang  sah dengan  perempuan  lain,  maka  istri terdahulu  tersebut  harus  dijadikan pihak  dalam  perkara.  Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan  mamasukkan  istri  terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus  dinyatakan  tidak  dapat diterima.
5)  Permohonan  itsbat  nikah  yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak  lain  yang  berkepentingan
harus  bersifat  kontensius  dengan mendudukkan  suami  dan  istri dan/atau  ahli  waris  lain  sebagai termohon;
6)  Suami  atau  istri  yang  telah  ditinggal mati  oleh  istri  atau  suaminya,  dapat mengajukan  permohonan  itsbat nikah  secara  kontensius  dengan mendudukkan  ahli  waris  lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa  putusan  dan  atas  putusan tersebut  dapat  diupayakan  banding dan kasasi.
7)  Dalam  hal  suami  atau  istri  yang ditinggal  mati  tidak  mengetahui  ada ahli  waris  lain  selain  dirinya,  maka permohonan  itsbat  nikah  diajukan secara  voluntair,  produknya  berupa penetapan.  Apabila  permohonan tersebut  ditolak  maka  pemohon dapat  mengajukan  upaya  hukum kasasi.
8)  Orang  lain  yang  mempunyai kepentingan  dan  tidak  menjadi pihak  dalam  perkara  permohonan itsbat nikah tersbut dalam angka (2)
dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama  atau  Mahkamah  Syar’iyah
yang  memutus  setelah  mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
9)  Orang  lain  yang  mempunyai kepentingan  dan  tidak  menjadi pihak  dalam  perkara  permohonan itsbat  nikah  tersebut  dalam  angka (3),  (4)  dan  (5),  dapat  mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama atau  Mahkamah  Syar’iyah  yang memeriksa  perkara  itsbat  nikah tersebut  selama  perkara  belum diputus.
10)  Pihak  lain  yang  mempunyai kepentingan  hukum  dan  tidak menjadi  pihak  dalam  perkara permohonan  itsbat  nikah  tersebut dalam  angka  (3),  (4)  dan  (5), sedangkan  permohonan  tersebut telah  diputus  oleh  Pengadilan Agama  atau  Mahkamah  syar’iyah,
dapat mengajukan gugatan pembatalan  perkawinan  yang  telah
disahkan  oleh  Pengadilan  Agama atau Mahkamah Syar’iyah tersebut 11 .
Contoh  kasus  perkara itsbat  nikah di Pengadilan Agama sebagai berikut: Perkara  Nomor:  78/pdt.G/2013/ PA.Mdo
11 Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Pedoman Teknik Peradilan Agama (Buku II Edisi 2009), h. 148-149.
Seorang  istri  (A)  mengajukan permohonan  itsbat  nikah  kepada Pengadilan  Agama  yang  terdaftar dengan  nomor:  78/pdt.  G/2013/PA. Mdo,  melawan  C,  D,  E,  dan  F  yang semuanya  merupakan  anak  kandung sendiri.
Berdasarkan
permohonan pemohon  tertanggal  23  Maret  2013, mengajukan  dalil-dalil  perkara  sebagai berikut:
1. Pada  tanggal  8  November  1972, pemohon  telah  melangsungkan pernikahan  menurut  agama  Islam dengan  B  (almarhum),  namun  akta nikah mereka hilang pada saat banjir di bulan Februari 2013
2. Pada  saat  berlangsung  pernikahan, yang  bertindak  sebagai  wali  adalah ayah kandung pemohon sendiri, dan kedua saksi yang pada saat ini semua telah meninggal.
3. Dari  pernikahan  mereka  telah dikaruniai empat orang anak
4. Suami  pemohon  adalah  seorang pensiunan  PNS,  dan  pernikahan pemohon tidak terjadi perceraian
5. Pemohon  membutuhkan  penetapan pengesahan  pernikahan  dengan almarhum  suami  pemohon  untuk
melengkapi  persyaratan  pengurusan pensiun janda di PT. Taspen.
Berdasarkan dalil-dalil diatas, dan hasil  pemeriksaan  di  persidangan, melalui  pemeriksaan  berkas-berkas perkara  dan  keterangan  para  saksi- saksi,  maka  hakim  mengabulkan permohonan tersebut, dan menetapkan pernikahan yang terjadi antara A dan B yang  dilaksanakan  pada  tanggal  8 November  1972  adalah  sah  secara hukum.
Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan  Permohonan  Itsbat Nikah
Munculnya  berbagai  macam kasus, seperti suami ingin menceraikan istri  yang  dinikahi  secara  siri,  lalu mengajukan  permohonan  talak  ke pengadilan  agama,  maka  jalan  yang ditempuh  harus  mengitsbatkan  dulu pernikahan  sirinya  tersebut,  disebut itsbat  untuk  cerai,  maka  implikasi hukum yang muncul adalah kalau nikah sirinya  diitsbatkan  walaupun  untuk cerai,  maka  pada  saat  nikah  itu diitsbatkan, maka otomatis muncul hak keperdataan  istri,  karena  telah  menjadi
istri  yang  sah memiliki  hak-hak  seperti seorang istri sah 12 .
Dalam  perspektif  global  seperti uraian  di  atas,  bahwa  dengan  adanya itsbat  nikah,  seakan-akan  membuka peluang untuk berkembangnya praktek nikah  siri,  karena  kalau  ingin mensahkan  perkawinannya  tinggal  ke pengadilan agama mengajukan permohonan  itsbat  nikah,  akhirnya status  pernikahannya  pun  menjadi  sah dimata Negara. Sehingga harus dipikirkan  bagi  hakim  apakah  dengan mengitsbatkan  nikah  tersebut  akan membawa  lebih  banyak  kebaikan  atau justru  mendatangkan  mudharat  bagi semua  pihak  dalam  keluarga  tersebut, hal  ini  tidak  boleh  luput  dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohnan itsbat nikah yang diajukan kepadanya 13 . Namun  demikian  sikap  hakim dalam  mengambil  suatu  keputusan bersifat  bebas  dengan  pertimbangan dan  menafsirkan  pasal  peratuan perundangan  demi  kemaslahatan  dan
12 Muhsin , Problematika Perkawinan tidak tercatat  dalam  pandangan  Hukum  Islam  dan  Hukum Positif (Materi Rakernas Perdata Agama) h. 21.
13 Muhsin , Problematika Perkawinan tidak tercatat dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum
Positif (Materi Rakernas Perdata Agama) h. 21.
keadilan  bagi  masyarakat.  Seperti penafsiran  pasal  6  ayat  (1)  KHI menyatakan  bahwa  setiap  perkawinan harus  dilangsungkan  dihadapan  dan  di bawah pengawasan PPN, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan PPN tidak  mempunyai  kekuatan  hukum. Tidak  mempunyai  kekuatan  hukum atau  kelemahan  hukum  tidak  berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum.
Pemikiran  ini  didasari  pada pemahaman terhadap UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  jo. PP. No.9 Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UU No.  1  Tahun  1974  dan  KHI,  dengan interpretasi  bahwa  yang  menjadi patokan  keabsahan  suatu  perkawinan itu  adalah  dilaksanakan  berdasarkan hukum  agama  (Islam).  Ada  dua pandangan mengenai status pencatatan perkawinan tersebut:
(1).  Pandangan  yang  menyatakan bahwa  pencatatan  perkawinan  hanya merupakan
persyaratan  administratif,  bukan merupakan  persyaratan  sahnya perkawinan, jadi pencatatan
perkawinan  hanya  proses  untuk
mendapatkan  suatu  bukti,  bahwa telah  terjadi  perkawinan.  Menurut pendapat ini, sahnya suatu perkawinan hanya didasarkan pada ketentuan agama yang dipeluk oleh orang yang melangsungkan perkawinan, sebagaimana disebutkan  pasal  2  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pencatatan  perkawinan  hanya bersifat administratif dan berada di luar  unsur  keabsahan  perkawinan tersebut.  Saat  mulai  sahnya  suatu perkawinan  adalah  sesaat  setelah terjadinya  ijab  qobul    antara  wali nikah dengan calon pengantin pria. (2).  Pandangan  yang  menyatakan bahwa  pencatatan  perkawinan menjadi syarat sah perkawinan.
Hasil  seminar  sehari  “Hukum keluarga  Nasional  antara  Realitas  dan Kepastian  Hukum”  yang  telah  diulas pada sampul belakang majalah Hukum Varia  Peradilan  No.  286  edisi September 2009 sebagai berikut:
“Fenomena  perkawinan  tidak  tercatat yang  biasa  disebut  “kawin  siri”  dalam kehidupan masyarakat Indonesia, adalah  realita,  alasannya  mulai  dari
mahalnya  biaya  pencatatan  nikah sampai  karena  alasan  personal  yang
harus dirahasiakan. Menyikapi persoalan  ini,  pada  tanggal  1  Agustus 2009  di  hotel  Red  Top  Jakarta, diadakan Seminal sehari yang diselenggarakan  oleh  Pusat  Pengkajian
Hukum  Islam  dan  Masyarakat  Madani (PPHIMM),  dan  diperoleh  pernyataan para  pakar  hukum  yang  amat mengejutkan diantaranya pernyataan: 1.  Prof.  DR.Bagir  Manan,  SH,  yang menyimpulkan  bahwa:  “pencatatan perkawinan  adalah  suatu  yang penting  saja  untuk  dilakukan,  oleh karena itu tidak mengurangi
keabsahan perkawinan itu sendiri”.
2.  Prof.DR.Mahfud  MD,  SH,  yang
menyatakan bahwa “perkawinan siri tidak  melanggar  konstitusi,  karena dijalankan berdasarkan akidah agama  yang  dilindungi  Undang-
Undang Dasar 1945.
3.  DR.H.Harifin  A,  Tumpa,SH;  MH. Berpandangan bahwa “kalau perkawinan  yang  tidak  dicatatkan
merupakan  gejala  umum  dan didasarkan  atas  itikad  baik  atau  ada
faktor  darurat,  maka  hakim  harus mempertimbangkan” 14 .
Jika  pandangan  para  pakar hukum  tersebut  dikorelasikan  dengan pandangan  Prof.  DR.H.  Muchsin,  SH,
dalam tulisan beliau berjudul “ Problematika  Perkawinan  tidak  tercatat dalam  pandangan  Hukum  Islam  dan Hukum Positif (Materi Rakernas Perdata Agama  h.  17-18),  dengan  memandang sejarah hukum dan filosofi hukum dan tujuan pelaksanaan perkawinan dicatatkan,  maka  akan  menjadikan hakim lebih berhati-hati dalam menangani  perkara  itsbat  nikah terutama  dalam  perkawinan  secara poligami.
Apabila  perkawinan  di  bawah tangan sudah menjadi tradisi dalam arti dipatuhi  oleh  masyarakat,  mengikat (pasti  akan  disahkan  atau  diitsbatkan juga  oleh  pengadilan  agama),  dan dipertahankan  secara  terus  menerus, maka  akan  terjadi  keadaan  sebagai berikut 15 :
14 H.Andi  syamsu  Alam  (Tuada  Uldilag), Beberapa  permasalahan  Hukum  di  Lingkungan  Uldilag (Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009), h. 6-7.
15 Nasrudin  Salim, Itsbat  nikah    dalam
Kompilasi  Hukum  Islam (Mimbar  Hukum  No.  62
tahun 2003 Edisi September-Oktober).  h.72.
1.  Makna  historis  Undang-Undang
Perkawinan  akan  tidak  efektif, sehingga  tujuan  lahirnya  Undang- undang  tersebut  tidak  tercapai,
dengan demikian pengorbanan bangsa  (umat  Islam)  untuk  lahirnya Undang-Undang ini menjadi
terabaikan;
2.  Tujuan  Normatif  dari  pencatatan perkawinan  tidak  terpenuhi  seperti yang  dikehendaki  Pasal  2  Undang- undang  Perkawinan,  maka  akan menciptakan  suatu  kondisi  ketidak
teraturan dalam pencatatan kependudukan;
3.  Masyarakat  muslim  dipandang  tidak
lagi memperdulikan kehidupan bangsa  dan  kenegaraan  dalam bidang  hukum,  yang  pada  akhirnya sampai  pada  anggapan  bahwa pelaksanaan  ajaran  Islam  tidak membutuhkan  keterlibatan  Negara, yang  pada  akhirnya  mengusung pandangan  bahwa  agama  harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan. 4. Akan mudah dijumpai perkawinan di bawah  tangan,  yang  hanya  peduli pada  unsur  agama  saja  dibanding
unsur tata cara pencatatan
perkawinan,  yang  mungkin  akan dikemas  dengan  berbagai  perjanjian perkawinan, antara lain bahwa unsur pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama  akan  dipenuhi  pada  waktu yang  akan  datang  dengan  tanpa adanya  suatu  kepastian,  yang mengundang  ketidakpastian  nasib wanita  (istri)  yang  menurut  amanat Undang-undang
Perkawinan semestinya  diprioritaskan  untuk dilindungi. 5. Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan seperti tersebut,  maka  peluang  untuk putusnya  perkawinan  akan  terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum  sebagai  akibat  langsung  dari diabaikannya pencatatan oleh Negara,  sehingga  perkawinan  di bawah  tangan  ini  hanya  diikuti dengan perceraian di bawah tangan, maka  untuk  suasana  seperti  ini adalah  sama  seperti  masa  Tahkim dan  Muhakkam dalam  sejarah masyarakat  Islam  Indonesia  pada masa  yang  lalu  lewat  Pengadilan Agama,  dengan  demikian  akan memutus konsistensi dan konsekwensi logis formalisasi
hukum  Islam  dalam  kehidupan kenegaraan;
6.  Akan  membentuk  preseden  buruk sehingga  orang  akan  cenderung menjadi  bersikap  enteng  untuk mengabaikan  pencatatan  nikahnya secara  langsung  pada  saat  sebelum perkawinan.
Di sinilah perlunya peran hakim dalam menilai pengajuan perkara itsbat nikah  poligami,  hakim  harus  membuat interpretasi  yang  arif,  apakah  perkara tersebut diajukan dari awal perkara izin poligami, atau perkara itsbat nikah istri poligami.  Di  satu  sisi  banyak
penyelundupan perkara dengan
mengajukan  perkara  itsbat  nikah dengan tanpa melibatkan istri terdahulu padahal  sebenarnya  pernikahannya poligami.  Di  sisi  lain  perlu  adanya wawasan  hakim  untuk  memperhatikan nasib  anak-anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  siri  atau  tidak  dicatatkan, satu-satunya  jalan  dengan  menempuh itsbat  nikah  di  pengadilan  agama sebagai  solusinya.  Hakim  bebas  untuk memberikan  pertimbangan  yang  pada akhirnya  menolak  atau  mengabulkan perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan agama.
Pada  akhirnya  kembali  kepada maksud  dan  tujuan  perlunya  suatu perkawinan  dicatatkan  adalah  untuk mewujudkan  ketertiban  perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya  yang  diwujudkan  perundang- undangan  untuk  melindungi  martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan  dalam  kehidupan  berumah
tangga 16 .
Beberapa pertimbangan yang digunakan  oleh  para  hakim  dalam memerima  perkara  itsbat  nikah  antara lain: 1) Ketentuan dalam pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam
“Perkawinan  yang  dilakukan  oleh mereka  yang  tidak  mempunyai halangan  perkawinan  menurut
Undang-  undang  No.1  Tahun 1974”, dipahami sebagai perkawinan  yang  berlangsung  baik sebelum maupun sesudah berlakunya  undang-undang  No.1 Tahun 1974 yang tidak mengandung  unsur  unsur  yang
16 Huzaimah Tahido Yanggo, Perkawinan Yang  Tidak  Dicatat  Pemerintah (Jakarta;  GTZ  dan GG PAS, Mei 2007). h.17.
menyimpang dan melanggar halangan-halangan perkawinan.
2) Hampir semua perkara itsbat nikah di pengadilan agama bagi perkawinan  yang  dilangsungkan sesudah  Undang-undang  No.1
Tahun  1974  berlaku,  karena perkawinan  yang  tidak  tercatat.
“Tidak  tercatat  atau  tidak  dicatat” tidak sama dengan “tidak
dicatatkan”,  istilah  yang  pertama tidak  mengandung  unsur  “dengan sengaja”  yang  mengiringi  itikad atau  niat  seseorang  untuk  tidak mencatatkan perkawinanya, sedang istilah  yang  kedua  terkandung itikad  atau  niat  buruk  khususnya dari  suami  yang  dengan  sengaja tidak mencatatkan dengan maksud menyembuyikan  perkawinannya, sebab hakim juga harus cermat dan hati-hati  terhadap  adanya  upaya penyelundupan hukum dan
poligami  tanpa  prosedur  melalui permohonan  Itsbat  Nikah.  Oleh karena  itu  terhadap  kasus  yang pertama,  para  hakim  biasanya masih  mengabulkan  sepanjang syarat  dan  rukun  nikah  secara syar’i  masih  terpenuhi,  ditambah
dengan pertimbangan sosio
kultural, ekonomi masyarakat setempat,  dan  apabila  dalam proses pemeriksaan terindikasi ada upaya  penyelundupan  hukum, maka hakim akan menolaknya; 3) Memahami tentang fungsi pencatatan sebagai fungsi administratif yang disamakan dengan pencatatan peristiwa penting,  bukan  merupakan  syarat sahnya perkawinan, maka sebenarnya sepanjang dalam
pemeriksaan  tidak  terbukti  ada syarat  dan rukun perkawinan yang tidak  dipenuhi,  maka  bagi  mereka yang  perkawinannya  tidak  dicatat berhak  memperoleh  pengesahan. Walaupun demikian terhadap permohonan  itsbat  nikah  yang diajukan secara voulentir , kebanyakan hakim masih
mensyaratkan  adanya  kepentingan hukum;  Pendapat  ini  didasarkan kepada  pendapat  Prof.  Bagir Manan  bahwa  akta  nikah  dan pencatatan  perkwinan  bukan  satu- satunya alat bukti mengenai adanya perkawinan atau keabsahan perkawinan. Fungsi dan
kedudukan  pencatatan  perkawinan adalah  untuk  menjamin  ketertiban hukum  yang  berfungsi  sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan  hukum,  disamping sebagai salah satu bukti perkawinan,  oleh  karena  itu  jika terjadi  pasangan  yang  telah melakukan  perkawinan  yang  sah menurut  agama,  karena  itu  telah sah pula  menurut  pasal  2  ayat  (1),
tetapi  belum  dicatat,  maka  cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan  akad  nikah  lagi  maka hal  itu  bertentangan  dengan  pasal
2  ayat  (1),  akibatnya  perkawinan yang baru menjadi tidak sah 17 . setelah  penetapan  itsbat  nikah dilakukan oleh pengadilan agama, maka pemohon  dapat  mengajukan  ke  KUA setempat  untuk  mendapatkan  kutipan
akta nikah. Melalui pencatatan
perkawinan  yang  dibuktikan  dengan akta  nikah,  maka  suami  istri  apabila dikemudian  hari  terjadi  perselisihan atau  salah  satu  pihak  melalaikan kewajibannya,  maka  pihak  lain  dapat
17 Bagir  Manan  yang  dikutip  oleh  Neng Djubaidah,  dalam  bukunya  yang  berjudul Pencatatan  Perkawinan  dan    Perkawinan  Tidak Tercatat (t.cet; t. t: t. p, 2010). h .159
melakukan  upaya  hukum  untuk memperoleh  dan  mempertahankan haknya masing-masing.
Para  pelaku  nikah  siri  atau nikah  di  bawah  tangan,  baik  itu  yang terjadi  sebelum  berlakunya  Undang- undang  No.  1  tahun  1974  tentang perkawinan, maupun setelah berlakunya  Undang-undang  tersebut, tidak memiliki buku nikah/ akta nikah, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah  dalam  kehidupannya.  Hal  itu disebabkan  karena  mereka  tidak  bisa memperoleh  kepastian  hukum.  Seperti untuk memperoleh akta kelahiran anak, mengurus keterangan pensiun, mengurus  paspor,  berangkat  haji,  dan lain  sebagainya.  Sekarang  ini  dapat  di atasi  dengan  mengajukan  istbat  nikah ke pengadilan agama.
Setelah  istbat  nikah  disahkan oleh  hakim  pengadilan  agama,  maka anak-anak  yang  lahir  dari  pernikahan siri  dapat  memiliki  kekuatan  hukum, anak  juga  memiliki  hak  memperoleh pelayanan  administrasi  kependudukan, seperti  akta  kelahiran.  Selain  itu  tentu saja  hak  hukumnya  sebagai  ahli  waris dari  orang  tuanya  juga  terjamin,  atau pada  pokoknya  suami  istri  maupun
anaknya  mendapatkan  perlindungan hukum setelah istbat nikah.
Pengadilan agama yang mengabulkan permohonan itsbat nikah
pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, berarti melegitimasi dan mengakui  perkawinan  yang  yang  tidak dicatat.  Di  samping  itu,  secara sosiologis  itsbat  nikah  terhadapat perkawinan  yang  dilakukan  setelah berlakunya  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974,  dapat  menyuburkan praktek nikah siri di masyarakat karena perkawinan  yang  tidak  dicatatkan (nikah  siri)  itu  dapat  diitsbatkan  oleh pengadilan agama.

## Simpulan
Pada  dasarnya  setiap  perkawinan baik  itu  yang  terjadi  sebelum berlakunya  Undang-undang  Nomor  1 tahun  1974  tentang  perkawinan maupun  setelah  berlakunya  Undang- undang  perkawinan  tersebut,  asalkan pernikahan  tersebut  telah  memenuhi rukun  dan  syarat  perkawinan,  serta dilangsungkan  berdasarkan  ketentuan agama  Islam  (bagi  yang  menganut agama  Islam).  Hal  itu  diatur  dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 huruf e,  yaitu  perkawinan  yang  dilakukan
oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang  No.1  Tahun  1974
dapat diajukan itsbat nikah. Dalam  mengajukan  itsbat  nikah ke Pengadilan  Agama, pemohon harus memiliki alasan-alasan sebagai persyaratan  diterimanya  permohonan itsbat  nikah  tersebut.  Kompilasi Hukum  Islam  telah  mengaturnya sebagaimana  diatur  dalam  pasal  7 antara  lain;  dalam  rangka  penyelesaian perceraian,  hilangnya  akta  nikah, adanya  keraguan  tentang  sah  atau tidaknya  salah  satu  syarat  perkawinan, adanya  perkawinan  yang  terjadi sebelum  berlakunya  Undang-Undang No.  1  Tahun  1974,  dan  perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat
nikah;  antara  lain  adalah,  adanya perkawinan  yang  terjadi  sebelum berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1 tahun  1974  tentang  perkawinan,  telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang termuat dalam pasal
14  sampai  dengan  pasal  30  Kompilasi Hukum  Islam,  begitu  juga  dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  perkawinan.  Dalam  hal mengabulkan permohonan yang terjadi setelah  berlakunya  undang-undang perkawinan,  maka  yang  menjadi  dasar pertimbangan  hakim  adalah  asas kemanfaatan,  terpenuhinya  rukun  dan syarat  perkawinan,  dan  orang  yang telah melangsungkan perkawinan bukan  termasuk  mereka  yang  tidak mempunyai halangan perkawinan
menurut  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Gani  Abdul, Sekitar  masalah pengesahan  Nikah  Siri, Materi Rakernas  Perdata Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Cet.III; Jakarta: Akademi Pressindo, 2001.
Amalia,  Rizky. Itsbat  nikah  Terhadap Perkawinan  yang  Dilangsungkan Sebelum  dan  Sesudah  Berlakunya
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (Studi Kasus Penetapan  PA  Jakarta  Selatan dan PA Depok ), Tesis,
Universitas Indonesia, Jakarta:
2012.
Djubaidah, Neng. Pencatatan Perkawinan dan    Perkawinan  Tidak  Tercatat , t.cet; t. t: t. p, 2010. http://badilag.net/artikel/12647- nikah-sirri-vs-itsbat-nikah- oleh-drs-h-abd-rasyid-asad- mh-259.html  ,  diakses  pada tanggal 25 Februari 2017.
M.  Zein,  Satria  Efendi. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,  Analisis  dengan Pendekatan  Ushuliyah ,  Cet.  I;
Jakarta: Prenada Media, 2004. Mahkamah  Agung  RI, Pedoman  Teknis Administrasi dan Pedoman Teknik  Peradilan  Agama ,  Buku
II Edisi 2009. Mahkamah  Agung  RI, Pedoman  Teknis Administrasi dan Pedoman Teknik  Peradilan  Agama ,  Buku
II Edisi 2009.
Manan,  Abdul. Aneka  Masalah  Hukum Perdata  Islam  di  Indonesia , Jakarta: Kencana, 2006
Muhsin, Problematika  Perkawinan  tidak tercatat dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif , Materi
Rakernas Perdata Agama. Salim,  Nasrudin. Itsbat  nikah    dalam
Kompilasi Hukum Islam , Mimbar Hukum No. 62 tahun 2003 Edisi September-
Oktober. Syamsu, Alam H.Andi (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag (Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah  Agung  RI,  Tahun
2009.
UU  No.1  Tahun  1974  tentang
Perkawinan
Wawancara  dengan  Bambang  Suroso SH  (  Panitera  Muda  Hukum), pada  tanggal  17  Juli  2013 pukul 10.00 wita di Pengadilan Agama Manado
Yanggo,Tahido  Huzaimah. Perkawinan
Yang  Tidak  Dicatat  Pemerintah ,
Jakarta;  GTZ  dan  GG  PAS, Mei 2007.