## Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntanbilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
Andi Nurhaedah 1 , A. Tenriola 2
1,2 STIEM Bongaya, Makassar, Sulawesi Selatan.
1 andi.nurhaeda@stiem-bongaya.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan Daerah,  Akuntabilitas,  dan  Transparansi  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sinjai.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer yang  diperoleh  dari  jawaban  responden  atas  kuesioner  yang  diberikan. Populasinya  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  OPD  kabupaten  Sinjai  yang berjumlah  40  instansi,  sementara  itu  teknik  pemilihan  sampel  menggunakan metode purposive sampling dengan memilih unit populasi berupa dinas sehingga diperoleh  sampel  sebesar  66.  Selain  itu,  penelitian  ini  menggunakan  analisis regresi  berganda  serta  menggunaka  SPSS  sebagai  alat  pengolahan  data. Berdasarkan  pengujin  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa  Pengelolaan Keuangan  Daerah  tidak  berpengaruh  dan  tidak  signifikan  terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah,  sedangkan  Akuntabilitas  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah,  dan Transparansi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai

## ABSTRACT
This research was conducted to determine The Effect of Regional Financial Management, Accountability,  And  Transparency  on  the  Financial  Performance  of  The  Regional Government of Sinjai Regency. This study uses primary data obtained from respondents' answers to the questionnaire given. The population in this study were all OPD Sinjai district,  totaling  40  agencies,  while  the  sample  selection  technique  used  a  purposive sampling method by choosing a population unit in the form of an agency so that a sample of 66 was obtained. In addition, this study used  multiple regression  analysis  and used SPSS  as  a  processing  tool  data.  Based  on  the  tests  conducted,  it  shows  that  Regional Financial  Management  has  no  effect  and  is  not  significant  on  Regional  Government Financial  Performance,  whereas  Accountability  has  a  positive  and  significant  effect  on Regional  Government  Financial  Performance,  and  Transparency  has  a  positive  and significant effect on District government financial performance and Sinjai .
Volume  7
Nomor 2 Halaman 161-170
Makassar, Desember 2022 p-ISSN 2528-3073 e-ISSN 24656-4505
Tanggal masuk 19 Desember 2022 Tanggal Revisi 20 Desember 2022 Tanggal diterima 20 Desember 2022
Kata kunci :
Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi
Keywords :
Regional Financial Management, Accountability, Transparancy
Mengutip artikel ini sebagai : Nurhaedah dan Tenriola, A. 2022. Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akutabilitas, dan transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Tangible Jurnal, 7, No. 2, Desember 2022, Hal. 161-170. https://doi.org/10.53654/tangible.v7i2.304

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Pada  era  globalisasi  ini  perkembangan  organisasi  sektor  publik  yang  semakin pesat  menuntut  pemerintah  melakukan  kinerja  yang  baik    dalam  pelaksanaan  tugas dan  tanggungjawabnya  (Putu  dan  Indraswarawati,  2021).  Kinerja  pemerintah    dapat
dikatakan  baik  bisa  dilihat  dari  pencapaian  hasil  kinerja  yang  dilaksanakan  secara nyata dan maksimal serta tercapai sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.
Di  Indonesia,  suatu  daerah  diberikan  kewenangan  untuk  mengelola  sendiri daerahnya  yang  disebut  dengan  otonomi  daerah.  Kepercayaan  atas  pengelolaan daerah ini menjadikan kinerja dalam pelaksanaan pemerintah menjadi sorotan publik. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri jika mampu menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya atau mampu menyelenggarakan otonomi daerah yang baik memiliki ciri dan kemampuan dibidang keuangan daerah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat 2 tentang pengelolaan  keuangan  daerah  mendefinisikannya  sebagai  semua  aktivitas  atau kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  penganggaran,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan  daerah.  Suryani  dan  Robinsyah (2022)  menyatakan  bahwa  dengan  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik,  maka akan berdampak pada kinerja keuangan daerah yang baik pula.
Pertanggunjawaban  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  merupakan  suatu kewajiban  bagi  instansi  pemerintahan,  sehingga  dapat  diketahui  kinerja  instansi tersebut.  Dalam  pertanggungjawaban  pengeloaan  keuangan  daerah,  setiap  instansi diharapkan  dapat  dilakukan  secara  akuntabel  dan  transparansi,  sehingga  dalam penilaian kinerja dapat tergambar kondisi semestinya instansi tersebut.
Kabupaten  Sinjai  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  terdapat  di  Sulawesi Selatan  dan  menjadi  kabupaten  mendapat  sorotan  publik.  Hal  ini  dikarenakan Kabupaten Sinjai sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 memperoleh opini WDP, namun sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 Kabupaten dapat mencapai dan mempertahankan opini audit dari BPK dengan penilaian maksimal yaitu WTP.
Tabel 1 Opini Audit BPK RI terhadap Kabupaten Sinjai Tahun Opini 2013 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2014 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 2015 Wajar Dengan Pengecualian (WTP) 2016 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2017 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2018 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2019 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2020 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2021 Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Sumber www.bpk.go.id Kabupaten Sinjai
Pencapaian  opini  maksimal  Kabupaten  Sinjai  selama  6  tahun  berturut-turut mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan dengan baik. Pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari kinerja pemerintah itu sendiri, dimana  keberhasilan  sebuah  organisasi  tidak  dapat  di  ukur  semata-mata  dari perspektif keuangan, surplus atau defisit dalam laporan keuangannya saja juga tidak dapat  menjadi  tolak  ukur  keberhasilan  karena  sifat  dasarnya  tidak  mencari  profit, melainkan  keberhasilan  sebuah  organisasi  sektor  publik  juga  diukur  dari  kinerjanya pemerintah (Jatmiko, 2020).
Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  berorientasi  pada  kinerja  menunjukkan adanya  akuntabilitas  kinerja  yang  saling  keterkaitan  antara  sasaran  straregis  yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa
pengelolaan keuangan daerah yang baik mempunyai pengaruh dalam meningkatkan kinerja  suatu  instansi  atau  organisasi  Suryana  et  al.,  (2017).  Menurut  Edowati  et  al., (2021) akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan  proses  yang  dilakukan,  serta  pertanggungjawaban  terhadap  hasil  kinerjanya. Semakin  baik  pelaksanaan  akuntabilitas  atau  pertanggungjawaban  pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah daerah akan semakin baik.
Selain akuntabilitas, transparansi juga merupakan hal penting dalam tercapainya kinerja  yang  baik.  Menurut  Edowati  et  al.,  (2021)  transparansi  adalah  memberikan informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat  berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh  atas  pertanggugjawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan  sumber  daya yang  dipercayakan  dan  ketaatannya  pada  peraturan  perundang-undangan.  Suatu instansi  pemerintahan  dapah  dikatakan  transparan  apabila  penyelenggaraan pemerintah  dapat  diakses  dan  diketahui  dengan  mudah  oleh  masyarakat  sehingga masyarakat  bisa  menyeleksi  dan  mengevaluasi  kinerja  pemerintah  (Laga  &  Hidayat, 2021). Dengan tercapainya transparansi, maka dapat membantu mengurangi peluang terjadinya fraud atau kecurangan.

## LANDASAN TEORI

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Halim,  Abdul  (2012:  24)  menyatakan  bahwa  keuangan  pemerintah  adalah  hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik  uang  maupun  barang  yang  dapat  dijadikan  kekayaan  daerah  sepanjang  belum dimiliki  atau  dikuasai  oleh  negara  lain  sebagaimana  yang disampakan  oleh  undang- undang.  Sementara  itu,  kinerja  keuangan  daerah  merupakan  gambaran  mengenai tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan/  program/  kebijakan  dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja keuangan daerah perlu dilakukan pengukuran sehingga dapat dinilai dan dievaluasi. Menurut Peraturan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 2012, pengukuran  kinerja  digunakan  sebagai  dasaruntuk  menilai  keberhasilan  atau kegagalan  pelaksanaan  kegiatan  instansi  pemerintah.  Kegiatan  yang  dilakukan tersebut harus sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka tercapainya  visi  dan  misi  instansi  pemerintah.  Pengukuran  kinerja  keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu (Mardiasmo, 2016: 121):
1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah;
2. membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan; dan
3. mewujudkan  pertanggungjawaban  publik  dan  memperbaiki  komunikasi kelembagaan.
Menurut  Mahsun  (2017:  196)  terdapat  beberapa  indikator  kinerja  keuangan pemerintah daerah yang meliputi:
1. Indikator Masukan ( Input )
Indikator  masukan  meliputi  segala  sesuatu  yang  dibutuhkan  agar  pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk  menghasilkan  keluaran.  Misalnya  jumlah  dana  yang  dibutuhkan  dan jumlah waktu yang digunakan.
2. Indikator Proses ( Process )
Indikator  proses  merumuskan  ukuran  kegiatan,  baik  dari  segi  kecepatan, ketepatan,  maupun  tingkat  akurasi  pelaksanaan  kegiatan  tersebut.  Misalnya
ketaatan  pada  peraturan  perundangan  dan  rata-rata  yang  diperlukan  untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

## 3. Indikator Keluaran ( Output )
Indikator  keluaran  meliputi  segala  sesuatu  yang  diharapkan  langsung  dapat dicapai  dari  suatu  kegiatan  berupa  fisik  atau  nonfisik.  Misalnya  jumlah  produk atau jasa yang dihasilkan dan ketepatan dalam meproduksi barang dan jasa.
4. Indikator Hasil ( Outcome )
Indikator  hasil  imeliputi  segala  sesuatu  yang  mencerminkan  berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Misalnya tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan produktivitas pada karyawan atau pegawai.
5. Indikator Manfaat ( Benefit )
Indikator manfaat  meliputi segala sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan  kegiatan.  Misalnya  tingkat  kepuasan  masyarakat  dan  tingkat partisipasi masyarakat.

## Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 pasal 1 ayat 1 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah menyatakan  bahwa  Keuangan  daerah adalah semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  bentuk  kekayaan  yang  dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
Pengelolaan  keuangan  daerah  dilaksanakan  dalam  suatu  sistem  yang terintegritas  yang  diwujudkan  dalam  anggaran  daerah  (APBD)  yang  setiap  tahun ditetapkan  dengan  peraturan  daerah.  Pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan daerah  mempunyai  kewenangan  yaitu  menetapkan  kebijakan  tentang  pelaksanaan anggaran  daerah,  menetapkan  kuasa  pengguna  anggaran  dan  menetapkan  pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah Mardiasmo, (2017).
Menurut Anwar  &  Meutia,  (2021) terdapat  beberapa  fungsi  pengelolaan keuangan daerah yang melekat pada unsur-unsur dari pelaksanan tugas, meliputi:
1. Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah
2. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Adanya tolak ukur kinerja serta standarisasi
4. Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi
5. Adanya pelapoan pertanggungjawaban keuangan kepala daerah, dan
6. Terdapat fungsi pengendalian dan pengawasan keuangan daerah.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  kewajiban  memper- tanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  secara  periodik  Mardiasmo,  (2014:20). Sementara  itu, Lukito  Penny  (2014:2)  mengatakan  bahwa  akuntabilitas  merupakan bentuk  kewajiban  penyedia  penyelenggaraan  kegaiatan  publik  untuk  dapat menjelaskan  dan  menjawab  segala  hal  menyangkut  langkah  dari  seluruh  keputusan dan  proses  yang  dilakukan,  serta  pertanggungjawaban  terhadap  hasil  kinerjanya. Adapun  Peraturan  Pemerintah  No.  71  Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periofik.”
Berdasarkan  instruksi  Presiden  Nomor  7  Tahun  1999  tentang  Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP)  adalah  perwujudan  kewajiban  suatu  instansi pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  pelaksanaan  misi
organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas juga melekat pada setiap lembaga negara  sebagai  suatu  organjisasi  untuk  mempertanggungjawabkan  semua  amanat yang  telah  diterima  dan  dilaksanakan  ataupun  perkembangannya  untuk dikomunikasikan  kepada  pihak  eksternal  lingkungannya  (Damayanti  &  Hermanto, 2018).
Menurut Novatiani  et.al,  (2019)  akuntabilitas  yang  harus  dilakukan  oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi beserta indikator yang meliputi:
1. Akuntabilitas  kejujuran  dan  hukum  yaitu  meliputi:  penghindaran  korupsi  dan kolusi dan kepatuhan terhadap hukum
2. Akuntabilitas proses yang meliputi: adanya kepatuhan terhadap prosedur, adanya pelayanan  publik  yang  cepat,  adanya  pelayanan  publik  yang  responsive  da adanya pelayanan publik yang murah biaya.
3. Akuntabilitas  program  yang  meliputi:  mempertanggung  jawabkan  yang  telah dibuat dan program yang sesuai dengan tujuan hasil yang optimal.
4. Akuntabilitas kebijakan  yaitu  :  mempertanggung  jawabkan kebijakan  yang  telah diambil.
Sementara  itu,  Damayanti  &  Hermanto,  (2018)  menyatakan  dalam  pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam peningkatan akuntabilitas, meliputi:
1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi untuk melakukan pengelola pelaksanaan misi agar akuntabel
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin pengguaan sumber-sumbr daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Harus  dapat  menunjukkan  tingkat  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan
4. Harus  berorientasi  pada  pncapaian  visi  dan  misi  serta  hasil  dan  manfaat  yang diperoleh.
5. Harus  jujur,  objektif,  transparansi  dan  inovatif  sebagai  katalisator  perubahan manajeen  instansi  pemerintah  dalam  bentuk  pemutakhiran  metode  dan  teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

## Transparansi
Damayanti  (2018)  menyebutkan  bahwa  transparansi  merupakan  keterbukaan informasi  yang  merupakan  komitmen  pemerintah  dalam  melaksanakan  prinsip- prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adapun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  SAP  pada  lampuran  1.01  menyatakan bahwa  transparansi  adalah  memberikan  informasi  keuangan  yang  terbuka  dan  jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui  secara  tebrbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya  dan ketaatannya pada peraturan  perundang-undangan.  Berdasarkan  Undang-Undang  No  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  pasal  2  disebutkan  bahwa  setiap  informasi publik  bersifat  terbuka  dan  dapat  diakses  oleh  setiap  pengguna  informasi  publik, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, setiap informasi publik harus  dapat  diperoleh  setiap  pemohon  informasi  publik  dengan  cepat  dan  tepat waktu,  dan  informasi  publik  yang  dikecualikan  bersifat  rahasia  sesuai  dengan Undang-undang kepatuan, dan kepentingan umum.
Novatiani  et  al.,  (2019)  menyatakan  bahwa  prinsip-prinsip  transparansi menekankan pada dua aspek dengan indikator-indikatornya, yaitu:
1. Komunikasi  publik  oleh  pemerintah  yaitu  meliputi  :  penyediaan  informasi  yang jelas  tentang  tanggung  jawab  dan  menyusun  suatu  mekanisme  pengaduan  jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
2. Hak  masyarakat  terhadap  akses  informasi  yaitu  meliputi  :  kemudahan  akses informasi  dan  meningkatkan  arus  informasi  melalui  kerjasama  dengan  media massa dan lembaga non pemerintah.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Nasution (2018) dengan judul anaslisis pengaruh pengelolaan  keuangan  daerah,  akuntabilitas  dan  transparansi  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah, akuntabilitas,  dan  transparansi  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja keuangan pada pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Elkha  &  Wahidawati  (2020)  dengan  judul pengaruh pengendalian internal, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  menunjukkan  bahwa  pengendalian internal, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan transparansi pengelolaan keuangan memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah  di  OPD  Kabupaten Gresik.
Begitupun penelitian Edowati et,al (2021) dengan judul analisis akuntabilitas dan transparansi  pengelolaan  keuangan  daerah  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah Kabupaten  Deiyai  membuktikan  bahwa  akuntabilitas  dan  transparansi  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Deiyai.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dan  menggunakan  data  primer yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner yang diberikan. Populasi dalam penelitian  ini  Orgnisasi  Perangkat  Desa  di  Kabupaten  Sinjai  yang  berjumlah  40. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling , dimana sampel yang dipilih harus berbentuk dinas dan pegawai dengan minimal kerja selama 2 tahun dalam  penyusunan  laporan  keuangan,  sehingga  diperoleh  sampel  sebanyak  66  yang terdiri dari 22 dinas dan setiap dinas diwakili oleh 3 pegawai.
Penelitian  yang  menggunakan  metode  analisis  regresi  berganda  dengan menggunakan  SPSS  sebagai  sebagai  alat  pengolahan  data.  Sebelum  data  diolah, terlebih  dahulu  dilakukan  uji  instrument  untuk  memastikan  validitas  dan  reabilitas instrument  yang  digunakan.  Kemudian  data  diuji  dengan  menggunakan  uji  asumsi klasik yang kemudian dilanjutkan dengan uji hipotesis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Instrumen
Berdasarkan  pengujian  dilakukan  menunjukkan  bahwa  nilai test  statistic yang diperoleh  yaitu  0,097  dimana  nilai  tersebut  lebih  besar  dari  0,05  dan Asymp.  Sig.  (2- tailed) sebesar 0,200, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas
Sumber: Data diolah SPSS (2022)
Berdasarkan  tabel  2  di  atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  nilai setiap  variabel  diatas  0,767,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa tingkat realibilitas variabel yang digunakan dalam penelitian ini baik serta  kuesioner pada setiap variabel akan mampu digunakan untuk memperoleh data yang konsisten sehingga  semua  instrument  pernyataan  kuesioner  menunjukkan  keandalan  dalam mengukur variabel dalam penelitian ini.

## Hasil Uji Asumsi Klasik
Tabel 3 Hasil Uji Coefficients a Model Uns  tandardized Coefficients  Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 6.219 2.900 2.144  .036 Pengelolaan keuangan daerah -.210 .140 -.160  -1.497  .140 Akuntabilitas .798 .159 .575  5.013  .000 TRANSPARANSI .326 .125 .287  2.613  .011
a. Dependent Variable: Kinerja keuangan pemerintah daerah Sumber: Output SPSS 26, Data Primer (diolah,2022)
Berdasarkan tabel 3 di atas, maka dapat diketahui bahwa:
1. Variabel  pengelolaan  keuangan  daerah  (X1)  diperoleh  nilai sign sebesar  0,140 dengan ,  serta  diperoleh  nilai  t hitung sebesar  -1.497  dan  nilai  t tabel sebesar 1.999. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang berarti bahwa variabel penglolaan keuangan edaerah (X1) tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Y).
2. Variabel  akuntabilitas  (X2)  diperoleh  nilai sign sebesar  0,000 dengan ,
serta diperoleh nilai t hitung sebesar -5.013 dan nilai t tabel sebesar 1.999. Berdasarkan hal  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H0  ditoleh  dan  H1  diterima  yang berarti bahwa
3. Variabel transparansi (X3) diperoleh nilai nilai sign sebesar 0,11 dengan ,
serta  diperoleh  nilai  t hitung sebesar  2,613 dan  nilai  t tabel sebesar  1.999. Berdasarkan hal  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  H0  ditoleh  dan  H1  diterima  yang berarti bahwa
Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary b Model  R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics R Square Change F Change  df1 df2 Sig. F Change 1 .697 a .485 .460 1.685 .485  19.482 3 62 .000
a. Predictors: (Constant), TRANSPARANSI, Pengelolaan keuangan daerah , Akuntabilitas b. Dependent Variable: Kinerja keuangan pemerintah daerah Sumber: Output SPSS 26, Data Primer (diolah,2022)
Berdasarkan tabel 4 di atas, maka diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,485 atau 48,5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kinerja keuangan pemerintah daerah  dipengaruhi  sebesar  48,5%  oleh  variabel  pengelolaan  keuangan  daerah, akuntabilitas, dan transparansi. Sedangkan sebanyak 51,5% dipengaruhi oleh variabel lain.

## Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No  12  tahun  2019  pasal  1  ayat  2 tentang pengelolan  keuangan  daerah  menjelaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan daerah  merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  penganggaran,
pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggungjawaban  dan  pengawasan keuangan daerah.
Berdasarkan  hasil  pengujian  yang  dilakukan  ditemukan  bahwa  pengelolaan keuangan  daerah  tidak  mempengaruhi  kinerja  keuangan  pemerintahan  daerah  di kabupaten  Sinjai.  Tidak  terdapatnya  pengaruh  tersebut  disebabakan  oleh  hal,  seperti belum  maksimalnya  pengetahuan  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  dibidang keuangan  oleh  pegawai  pemerintahan.  Selain  itu,  temuan  in  juga  disebabkan  oleh masih  lemahnya  pemanfaatan  sistem  anggaran  termasuk  dalam  hal  ini  bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  yang  dilakukan  tidak  konsisten  sesuai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  serta  pengeluaran  keuangan  daerah  yang dilakukan  belum  berorientasi  pada  pencapaian  visi-misi,  tujuan  dan  hasil  terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai tersebut.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Veronica et  al .,  (2020)  dan  Agustina  &  Saifanur,  (2020)  yang  mengatakan  bahwa  pengelolaan keuangan daerah tidak  berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

## Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Akuntabilitas  merupakan  bentuk  perwujudan  kewajiban  suatu  instansi pemerintah  untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan  pelaksanaan  misi organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui pertanggungjawaban  secara  periodik.  Teori  stakeholder  menyatakan  bahwa stakeholder  berperan  sebagai  pemerintah  mengindikasikan  bahwa  semakin  baik bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah,  maka  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah akan semakin baik . Setiap
instansi pemerintah dituntut untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk laporan keuangan dan  laporan  kinerja.  Kedua  laporan  tersebut  harus  dapat  menjelaskan  seluruh  hasil dari  program  atau  kegiatan  yang  telah  dilaksanakan  sehingga  semua  pihak  yang berkepentingan  dapat  menilai  apakah  pemerintah  telah  melaksanakan  kinerjanya secara ekonomis, efisien, dan efektif.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elkha & Wahidawati,  (2020)  dan  (Nasution,  2018)  yang  mengatakan  bahwa  akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah  bisa  memberikan  pertanggung  jawaban  atas  semua  kegiatan  yang dilaksanakan, dimana semakin baik bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat, maka semakin baik pula pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya.

## Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Transparansi dalam hal ini terkait pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak  untuk  mengetahui  secara  tebrbuka  dan  menyeluruh  atas  pertanggungjawaban pemerintah  dalam  mengelola  sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
Keterbukaan  OPD  dalam  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  daerah termasuk  kegiatan  yang  dilakukan  dapat  mempengaruhi  kepercayaan  masyarakat. Keterbukaan  informasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintah  merupakan  salah  satu wujud  komitmen  pemerintah  dalam  melaksanakan  prinsip-prinsip  tata  kelola pemerintah  yang  baik  sehingga  menciptakan  pemerintah  yang  bersih  dan  akuntabel. Adapun  informasi  yang  diberikan  secara  memadai  dan  mudah  dipahami  digunakan sebagai alat untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja dalam organisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Edowati, et,al.  (2021)  dan  Elkha  &  Wahidawati,  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  transparansi berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Dapat  disimpulkan
bahwa  dengan  memberikan  Informasi  yang  memadai  dan  mudah  dipahami  dan digunakan  sebagai  alat  untuk  memonitoring  dan  mengevaluasi  hasil  kinerja  dalam organisasi.  Akses  untuk  memperoleh  informasi  sangatlah  penting  dalam  menjamin pertanggungjawaban pemerintah.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS, maka dapat  disimpulkan  bahwa  sebelum  dilakukannya  penarikan  kesimpulan  terhadap hipotesis yang telah ditentukan bahwa:
1. Penggunaan  pernyataan  dalam  kuesioner  telah  valid  dan  reliabel,  sehingga data dapat diolah lebih lanjut.
2. Data  yang  diperoleh  dengan  kuesioner  telah  lolos  uji  normalitas,  uji multikolineritas, dan uji heteroskedastisitas.
3. Berdasarkan  pengolahan  data  yang  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa variabel  pengelolaan  Keuangan  Daerah  tidak  berpengaruh  terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sinjai,  variabel  Akuntabilitas  dan transparansi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah Kabupaten Sinjai.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, N., & Saifanur, A. (2020). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan  Daerah  Dan  Pengawasan  Internal  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Kabupaten Aceh Utara . 85–98.
Anwar, A., & Meutia, T. (2021). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kota Langsa .
Damayanti,  E.,  &  Hermanto,  S.  B.  (2018).  Pengaruh  Akuntabilitas,  Transparansi  dan Pengendalian  Internal  Terhadap  Kinerja  Pemerintah. Jurnal  Ilmu  Da , 7 (3),  1–21. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/97
Edowati, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai. Indonesian  Journal  of  Business  and  Management , 4 (1),  87–96. https://doi.org/10.35965/jbm.v4i1.1184
Elkha,  F., &  Wahidawati.  (2020).  Pengaruh  Pengendalian  Internal,  Akuntabilitas,  dan Transparansi  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 9 (3), 1–19.
Halim, & Abdul. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah dan Sektor Publik . Salemba Empat.
Jatmiko,  B.  (2020).  Pengaruh  Pengawasan  Internal,  Akuntabilitas  Dan  Transparansi Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sleman  (Survei  Pada  Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). Jurnal Akuntansi Trisakti , 7 (2), 231. https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446
Laga,  Y.  M.  V.  I.,  &  Hidayat,  M.  T.  (2021).  Pengaruh  Pengawasan  Keuangan  Daerah Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Flores  Timur. Angewandte  Chemie  International Edition, 6(11), 951–952.
Lukito,  Penny,  K.  (2014). Membumikan  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Kinerja  Sektor
Publik : Tangtangan Demokrasi Ke Depan . Gramedia Widiasarana Indonesia.
Mahsun, M. (2017). Peasants And Politics: Achievements And Limits Of Popiular Agency In Batang, Central Java (Y. I. Institut (ed.)).
Mardiasmo. (2014). Akuntansi Sektor Publik . BPFE.
Mardiasmo.  (2017).  Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Good Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. JOMFekom , 4 (1),  843–857.  https://media.neliti.com/media/publications/125589- ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf
Nasution,    dito  darma  nasution.  (2018).  Analisis  Pengaruh  Pengelolaan  Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan , 2 (3), 149–262
Novatiani,  A.,  Rusmawan  Kusumah,  R.  W.,  &  Vabiani,  D.  P.  (2019).  Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis , 10 (1), 51–62. https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983
Veronica,  stevani, Layuk, A., & rante,  andika. (2020). Pengaruh Pengawasan, Sistem Akuntansi  Dan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  Pemerintah Daerah. AkMen JURNAL ILMIAH , 17 (4), 548–557. https://doi.org/10.37476/akmen.v17i4.1154 Universitas Brawijaya. Malang