INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 4100-4108 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kemitraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembuangan Sampah Di Kabupaten Gorontalo Utara
Noviyanti Tue 1 ✉ , Rara Ayudhya Olii 2 , Mohamad Steven Alim 3
Administrasi Publik Universitas Ichsan Gorontalo Utara Email: noviantitue@unisan-gorut.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Tujuan Penelitian penelitian ini untuk menganalisis Kemitraan Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembuangan Sampah di Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Masyarakat sebagai sampel penelitian ini yang kemudian disebut sebagai informan. Untuk mendapatkan dokumen yang valid maka dilakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Keterlibatan aktif pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dalam mengelola sampah membawa banyak manfaat positif. Dalam hal ini, kemitraan menciptakan aliansi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas udara dan air, serta mengurangi dampak  negatif sampah terhadap kehidupan manusia dan ekosistem.  Kunci  kesuksesan  kemitraan  masyarakat  adalah  pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat tentang  pentingnya  manajemen  sampah  yang  berkelanjutan.  Dengan  pemahaman  yang  lebih  baik, individu-individu dapat berperan aktif dalam mengurangi limbah mereka sendiri, mendaur ulang, dan mendukung praktik berkelanjutan.
Kata Kunci: Kemitraan Masyarakat; Kebijakan; Pembuangan Sampah

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  Community  Partnership  in  the  Implementation  of  Waste Disposal  Policy  in  North  Gorontalo  Regency.  This  research  uses  a  qualitative  approach  with  a descriptive system. The community as a sample of this research is then called informant. To obtain valid documents, observations, and interviews are conducted. The results of this study show that The active involvement of local governments, the private sector, and local communities in managing waste brings  many  positive  benefits.  In  this  regard,  the  partnership  creates  a  solid  alliance  to  achieve common goals, namely keeping the environment clean, improving air and water quality, and reducing the  negative  impact  of  waste  on  human  life  and  ecosystems.  The  key  to  successful  community partnerships is public education and awareness of the importance of sustainable waste management. With better understanding, individuals can play an active role in reducing their own waste, recycling, and supporting sustainable practices.
Keywords: Community Partnerships; Policy; Garbage Disposal

## PENDAHULUAN
Dalam  era  modern,  isu  lingkungan  semakin  mendesak  dan  memerlukan  tindakan segera. Salah satu isu kritis yang perlu diatasi adalah manajemen sampah.  (Manik, 2018) Dalam konteks ini, kemitraan masyarakat telah muncul sebagai pendekatan yang sangat efektif  dalam  mengelola  pembuangan  sampah.  (Marlina,  2020)  Kemitraan  masyarakat menciptakan  kerja  sama  antara  pemerintah  daerah,  sektor  swasta,  dan  komunitas  lokal untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi masalah  sampah yang kompleks  dan semakin  memburuk.  (Wati  et  al.,  2021)  Munculnya  persoalan  sampah  merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Sebagaimana diketahui, tanpa disadari bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat di dalam melakukan kegiatannya seharíhari pasti menghasilkan sampah. (Subqi & Albab, 2019) Apabila sampah tersebut tidak dikelola secara benar, maka akan menimbulkan berbagai macam masalah, diantaranya masalah bau busuk, munculnya  bibit  penyakit,  mengganggu  estetika  dan  lainnya.  Pada  gilirannya  akan berdampak  pada  kesehatan  dan  kualitas  hidup  masyarakat.  Sehingga  langsung mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di masyarakat.
Permasalahan tentang sampah memang menjadi isu yang meresahkan bagi seluruh kota di Indonesia pada umumnya. Permasalahan sampah di Indonesia menjadi kompleks dan meluas terutama terkait isu pencemaran sampah di laut. Pada tahun 2015, peneliti dari Universitas Georgia yang dipimpin oleh Jenna  Jambeck mengungkapkan bahwa potensi sampah plastik di lautan Indonesia mencapai 18,72 ton/ tahun. (Browne et al., 2015) Hal ini menjadikan Indonesia sebagai Negara ke-2 terbesar di dunia yang menyumbang sampah ke laut setelah China. (Browne et al., 2015) Disinyalir salah satu penyebab tingginya volume
sampah yang dibuang ke laut adalah cakupan penanganan sampah oleh pemerintah yang masih  sangat  rendah.  Sampah  yang  berhasil  dikumpulkan  oleh  petugas  kebersihan Indonesia hanya sekitar 16,7 ton per tahun, sementara sampah yang tidak terkumpul sekitar 116 juta ton per tahun. (Jambeck et al., 2015)
Menurut UU No. 18 tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan seharihari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh jaringan Brorivai  Center, Research and Response (R & R) Network Office Jakarta,  jumlah sampah padat yang diproduksi secara nasional mencapai mencapai 151.921 ton per hari. (Abdul Rivai Ras,  2018)  Artinya,  setiap  penduduk  Indonesia  secara  rata-rata  diasumsikan  membuang sampah  padat  sebesar  0,85  kilogram  setiap  harinnya.  (Abdul  Rivai  Ras,  2018)  Berbeda dengan data yang disajikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016 yang mencatat produksi sampah mencapai 64 juta ton per tahun, dan komposisi sampah: organik  60%,  plastik  15%,  kertas  10%,  lainnya  (metal,  kaca,  kain,  kulit)  15%.  Sementara, pengolahan sampah di Indonesia yakni sebagian besar sampah dikirim ke TPA (69%), 7,5% kompos dan daur ulang, pembakaran terbuka 5%, ditimbun 10% dan tidak ada perlakuan 8,5%. (RI, 2016) Sehingga dapat digambarkan tentang kritis persoalan sampah jika dilihat dari skala nasional. Untuk itu perlu penanganan dan manajemen sampah yang baik, baik langkah untuk pencegahan dan langkah penanganan sampah.
Kabupaten Gorontalo Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Gorontalo  bagian  Utara.  Kabupaten  Gorontalo  Utara  dibentuk  pada  tahun  2007  yang memiliki 5 Kecamatan dan 56 Desa. Tahun 2009 dimekarkan menjadi 6 Kecamatan 56 Desa, dan tahun 2011 dimekarkan lagi menjadi 11 Kecamatan 123 Desa. Luas wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yaitu adalah 1.777,03 Km2 dengan panjang garis pantai mencapai 217,7 Km, yang merupakan garis pantai terpanjang di wilayah Provinsi Gorontalo. Kondisi perairan di  daerah  ini  merupakan  perairan  laut  Sulawesi  yang  berhadapan  langsung  dengan Samudra Pasifik, serta memiliki Wilayah Pengembangan Perikanan (WPP) 716. (Utara, 2020) Masalah sampah menjadi salah satu hal yang paling urgen bagi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara, hal ini disebabkan oleh pengelolaan sampah menjadi salah satu isu terpenting dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Gorntalo Utara. Kebijakan pembuangan sampah yang efektif dan berkelanjutan bukanlah tugas yang dapat  dilakukan  sendiri  oleh  pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu,  kemitraan  antara pemerintah  dan  masyarakat  menjadi  kunci  utama  dalam  menangani  permasalahan  ini. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Isran  Y.  Mahmud  dalam  Jurnal  Radial  mengemukakan bahwa, sistem pengangkutan yang tidak efisien dan efektif serta jumlah sarana kendaraan pengangkutan sampah yang masih kurang memadai menyebabkan dampak negatif berupa
gangguan kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan. (Mahmud, 2016). Penelitian lain  yang  di  tulis  oleh  Isril  dkk  mengungkapkan  bahwa,  Kebijakan  kemitraan  antara Pemeritah Daerah Kota Pekanbaru dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dimaksudkan agar pengelolaan sampah dapat meningkatkan kebersihan dan sampah dapat dimanfaatkan oleh  masyarakat. Ditempuhnya Kebijakan Kemitraan antara Pemerintah  Daerah  Kota  Pekanbaru  dengan  pihak  ketiga,  karena  Pemerintah  Kota Pekanbaru  kurang  mampu  dalam  mengelola  sampah,  hal  itu  disebabkan  karena pertumbuhan  volume  sampah  yang  terjadi  di  Kota  Pekanbaru  tidak  dapat  diimbangi dengan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam menyediakan sarana dan prasarana, armada sampah serta sumber daya manusia. (Isril et al., 2019)
Bukan hanya di indonesia pada umumnya, di daerah juga sampah merupakan hal yang sangat krusial dalam penanganannya hal ini terbukti di Kabupaten Gorontalo Utara bahwa, penanganan sampah masih belum masif, ke masyarakat karena masih adanya sampah yang berserakan di setiap sudut jalan protokoler Kabupaten dan juga ditempat-tempat umum, bahkan  belum  adanya  penerapan  peraturan  daerah  tentamg  penanganan  sampah  di Kabupaten Gorontalo Utara. Sebagimana Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sampah di Kabupaten Gorontalo Utara. (Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Pengelolaan Sampah, 2019) Untuk itu hadirnya penelitian ini untuk menganalisis Kemitraan Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembuangan Sampah di Kabupaten Gorontalo Utara.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zulfan Nahruddin yang bertajuk Kemitraan Publik-Privat  dalam  Pengelolaan  Sampah  di  TPA  Tamangapa  Kota  Makassar  hasil penelitiannya meunjukkan dari pelaksanaan kemitraan antara pemerintah kota makassar dengan PT. Gikoko Kogyo Indonesia memberikan gambaran dan analisa bahwa kemitraan ini tidak efektif dalam mengatasi permasalahan persampahan di sekitar TPA Tamangapa hal ini dilihat dari output dan outcome yang tercapai yakni perbaikan kondisi lingkungan TPA hanya mampu mengurangi masalah bau sampah yang bersumber dari TPA  tetapi  tidak dapat mengatasi permasalahan sampah secara keseluruhan. Dari pelaksanaan kemitraan ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar berupa pengurangan bau sampah dan penerangan lampu di TPA memberikan kemudahan beraktifitas dimalam hari. (Nahruddin, 2016) Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Dadang Karya Bakti dkk, menunjukkan bahwa, Pemerintah Kota Metro belum maksimal dalam proses implementasi Peraturan Daerah Kota Metro  Nomor  8  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan  Sampah,  serta  minimnya  keterlibatan masyarakat/komunitas  dan  sektor  bisnis.  (Bakti  et  al.,  2022).  Hasil  penelitian  keduanya menekankan pada kemitraan pemerintah dengan perusahaan yang menangani penglolaan
sampah, dan juga pada keitraan dengan masyarakat yang belum ada hasil maksimal dalam penanganan pengelolaan  sampah, hal tersebut  sangat  berbeda  dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni lebih memfokuskan pada kemitraan masyarakat dengan pemerintah dalam hal kebijakan penanganan sampah yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemitraan masyarakat dengan pemerintah dalam hal kebijakan penanganan sampah yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Menurut Albi  Anggito  dan Johan Setiawan  (Anggito & Setiawan, 2018)  bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan  data  pada suatu latar alamiah  dengan masksud menafsirkan yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan  secra purposive  dan  snowbaal  teknik  pengumpulan  dengan triangulasi (gabungan),  analisis  data  bersifat  induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  kualitatif  lebih menekankan dari pada generalisasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari observasi, keterangan dari wawancara, dan dokumentasi. Sumber tambahan seperti buku dan  jurnal,  situs  web,  dan  sumber  lainnya.  Setelah  semua  data  dikumpulkan,  langkah berikutnya adalah menganalisis data dengan memperhatikan masing-masing elemen objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  pembuangan  sampah  adalah  salah  satu  aspek  penting  dalam  menjaga kebersihan  lingkungan  dan  kesehatan  masyarakat.  Namun,  masalah  sampah  semakin mendesak dan kompleks, memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Dalam  konteks  ini,  peran  kemitraan  masyarakat  muncul  sebagai  faktor  kunci  dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang lebih baik. Kemitraan masyarakat menciptakan kerja  sama  antara  pemerintah  daerah,  sektor  swasta,  dan  warga  lokal  dalam  upaya mengatasi  masalah  sampah.  Dalam  masyarakat  yang  terlibat,  setiap  individu  memiliki tanggung jawab untuk mengurangi, mendaur ulang, dan membuang sampah dengan bijak. Seiring dengan itu, perusahaan dan lembaga swasta juga  ikut serta dalam  menciptakan solusi berkelanjutan untuk manajemen sampah.
Di  Kabupaten  Gorontalo  Utara  sampah  merupakan  salah  satu  faktor  utama  yang menjadi  persoalan  yang  sampai  hari  ini  belum  bisa  diselesaikan  secara  baik,  walaupun pemerintah sudah menerbitkan peraturaan daerah (Peraturan Bupati) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah. Akan tetapi kebijakan ini tidak berefek kepada masyarakat karena  masih terlihat  banyak  sampah  yang berserakan  di  setiap  sudut  jalan  dan trotoar
Kabupaten Gorontalo Utara, selain itu kepedulian masyarakat tentang sampah masih sangat kurang  terbukti  masih  banyak  masyarakat  yang  membuang  sampah  bukan  pada tempatnya.
Masalah  sampah  yang  terjadi  di  Kabupaten  Gorontalo  Utara  bukan  tidak  adanya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan membuang smapah pada tempatnya akan tetapi tidak adanya keberlanjutan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dalam rangka mengatasi permasalah sampah di Kabupaten Gorontalo Utara.
Sebagaimana hasil penelitian oleh Nur Asiyah dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan yang  berjudul Kebijakan Pemerintah Kota Langsa Terhadap Pengelolaan Sampah dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance. Hasil penelitiannya adalah penegakan hukum dalam pengelolaan sampah dapat dikaji dari 2 sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif. Bank sampah dan Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah juga  menjadi  sebuah  perwujudan  pemerintah  maupun  pemerintah  daerah  dalam menerapkan prinsip Good Environmental Governance dengan tujuan akan menumbuhkan kesadaran  bagi  masyarakat  akan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  (Asiyah,  2019). Penelitian oleh Rizka Firdausia Fitri dkk yang bertajuk  Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu (Studi Kasus di Taman Tempat Pembuangan Akhir  (TPA)  Randegan  Kota  Mojokerto)  mengungkapkan  bahwa,  untuk mengimplemtasikasin  kebijakan  pemerintah  dalam  inovasi  pengelolaan  sampah  yaitu dengan  adanya  program  pengelolaan  sampah  basah  dan  sampah  kering,  taman  dan edukasi yang diharapkan bisa menjadi tolak ukur dalam mengatasi masalah sampah. (Fitri et al., 2019).
Berdasarkan  kedua  penelitian  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa,  untuk implementasi kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah di sebuah daerah maka tak  terlepas  dari  adanya  sosialisasi  dan  juga  program  yang  mendukung  dalam  rangka pengelolaan sampah yang ada di daerah tersebut. Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Gorontalo  Utara  bahwa  pengelolaan  sampah  masih  belum  maksimal  hal  ini  dibuktikan dengan  masih  banyaknya  sampah  yang  berserakan  dimana-mana  bahkan  kesadaran masyarakat  akan  buruknya  membuang  sampah  tidak  pada  tempatnya  dan  juga berpengaruh pada kesehatan.
Untuk itu dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa, Kemitraan Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembuangan Sampah di Kabupaten Gorontalo Utara, masih belum terlihat,  hal  ini  disebabkan  oleh  1)  kurangnya  kesadaran  masyarakat  tentang  bahaya membuang  smapah  di  sembarang  tempat,  2)  belum  terealisasi  dengan  baik  kebijakan pemerintah  Kabupaten  Gorontalo  Utara  tentang  pengelolaan  samapah,  3)  tidak  adanya
fasilitas pendukung yang disediakan oleh pemerintah dalam hal pembuangan sampah di Kabupaten  Gorontalo  Utara,  dan  juga  4)  belum  adanya  mitra  kerja  yang  baik  antara masyarakat dan pemerintah dalam hal solusi pembuangan sampah di Kabupaten Gorontalo Utara.
Sehubungan dengan hal diatas maka peneliti menawarkan solusi dalam hal Kemitraan Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembuangan Sampah di Kabupaten Gorontalo Utara,  yakni  1)  perlu  adanya  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  kebijakan  peraturan bupati,  2)  adanya  program  yang  dibuat  untuk  oleh  pemerintah  dan  masyarakat  untuk pengelolaan sampah, dan 3) adanya kesadaran yang baik oleh masyarakat tentang bahaya pembuangan sampah di sembarang tempat.

## SIMPULAN
Kemitraan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pembuangan sampah adalah langkah  maju  yang  esensial  dalam  menghadapi  tantangan  sampah  yang  semakin kompleks  di  seluruh  dunia.  Keterlibatan  aktif  pemerintah  daerah,  sektor  swasta,  dan masyarakat lokal dalam mengelola sampah membawa banyak manfaat positif. Dalam hal ini,  kemitraan  menciptakan  aliansi  yang  kuat  untuk  mencapai  tujuan  bersama,  yaitu menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas udara dan air, serta mengurangi dampak negatif sampah terhadap kehidupan manusia dan ekosistem.
Kunci  kesuksesan  kemitraan  masyarakat  adalah  pendidikan  dan  kesadaran masyarakat  tentang  pentingnya  manajemen  sampah  yang  berkelanjutan.  Dengan pemahaman yang lebih baik, individu-individu dapat berperan aktif dalam mengurangi limbah mereka sendiri, mendaur ulang, dan mendukung praktik berkelanjutan. Sebagai tambahan, sektor swasta juga memiliki peran yang krusial dalam menyediakan teknologi dan inovasi yang dapat mengoptimalkan proses pengelolaan sampah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Rivai  Ras.  (2018). Politik  Lingkungan :  Apakah  Indonesia  Mampu  Memerangi Sampah. Brorivai Center. https://kumparan.com/onenews-sulsel/politik- lingkungan-apakah-indonesia-mampu-memerangi-sampah-1528198959732
Anggito,  A.,  &  Setiawan,  J.  (2018). Metodologi  penelitian  kualitatif.  CV  Jejak  (Jejak Publisher).
Asiyah,  N.  (2019).  Kebijakan  Pemerintah  Kota  Langsa  Terhadap  Pengelolaan  Sampah dalam Memenuhi Prinsip Good Environmental Governance. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 14(2), 316 – 327. https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1920
Bakti,  D.  K.,  Prihantika,  I.,  Ali,  S.,  Rahmadhani,  T.  P.,  &  Fatharani,  F.  (2022).  Peluang Keterlibatan Masyarakat, Komunitas, dan Sektor Bisnis dalam Pengelolaan Sampah di  Kota  Metro. PESIRAH:  Jurnal  Administrasi  Publik,  1(1),  12 – 18. https://doi.org/10.47753/pjap.v1i1.10
Browne, M. A., Chapman, M. G., Thompson, R. C., Amaral Zettler, L. A., Jambeck, J., & Mallos,  N.  J.  (2015).  Spatial  and  Temporal  Patterns  of  Stranded  Intertidal  Marine Debris: Is There a Picture of Global Change? Environmental Science and Technology,
49(12), 7082 – 7094. https://doi.org/10.1021/es5060572
Fitri, R. F., Ati, N. U., & Suyeno. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Inovasi Pengelolaan  Sampah  Terpadu. Jurnal  Respon  Publik,  13(4),  12 – 18. http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/3577
Isril, Febrina, R., & Harirah, Z. (2019). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 17(1),
60. https://doi.org/10.35967/jipn.v17i1.7059
Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., Narayan, R., & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, 347(6223), 768 – 771. https://doi.org/10.1126/science.1260352
Mahmud, I. Y. (2016). Evaluasi kinerja pengelolaan sampah di kota gorontalo. Jurnal Radial,
4(1), 17 – 27. https://stitek-binataruna.e-
journal.id/radial/article/view/119%0Ahttps://stitek-binataruna.e- journal.id/radial/article/download/119/106 Manik, K. E. S. (2018). Pengelolaan lingkungan hidup. Kencana.
Marlina, A. (2020). Tata Kelola Sampah Rumah Tangga melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Indonesia. Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara, 11(2), 125 – 144. https://doi.org/10.37640/jip.v11i2.127
Nahruddin,  Z.  (2016).  Kemitraan  Publik-Privat  dalam  Pengelolaan  Sampah  di  TPA Tamangapa Kota Makassar. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(1), 11 – 20.
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Pengelolaan Sampah, 1 (2019). RI,  K.  L.  H.  dan  K.  (2016). Kendalikan  Sampah  Plastik  -  Ditjen  PPKL.  Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. https://ppkl.menlhk.go.id/website/reduksiplastik/pengantar.php
Subqi, I., & Albab, U. (2019). Model Pengelolaan Sampah di Kelompok Paguyuban Peduli Sampah Kalibeber Wonosobo. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 3(1), 251 – 276.
Utara,  P.  K.  G.  (2020). Sejarah  Gorontalo  Utara.  Portal  Kabupaten  Gorontalo  Utara.
https://portal.gorutkab.go.id/sejarah.html
Wati, F. R., Rizqi, A., M. Iqbal, M. I., Langi, S. S., & Putri, D. N. (2021). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan  Sampah  Berbasis  Tempat  Pengelolaan  Sampah  Terpadu  3R  di Indonesia. PERSPEKTIF, 10(1), 195 – 203. https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4296