## Polibisnis, Volume  10  No.1  April 2018

## KESIAPAN IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA POLITEKNIK NEGERI PADANG

## Sepri Neswardi
Dosen Politeknik Negeri Padang Jurusan Administrasi Niaga E-mail : sepri_neswardi@yahoo.com

## ABSTRACT
In the central government, Reporting and accounting entity   will begin  implementing full accrual  basis accounting  in  the  preparation  of  government  financial  statements.  The  research  method    is  descriptive research with a qualitative approach. This approach is used so that researchers understand how Padang State  Polytechnic  prepares  itself  in  the  application  of  government  accrual  accounting  standards. Acceleration strategies for applying accrual  basis accounting using  SWOT  matrix analysis. Principally, The  Padang  State  Polytechnic  Work  Unit  is    committed  to  implementing  government  accounting standards  based  on  the  accruals  stipulated  in  PP.71/2010.  In  terms  of  commitment,  infrastructure  and information  technology  have  made  several  preparations  to  support  the  implementation  of  SAP.  The Constraints  of  implementation    PP.71/2010    is  that    insufficient  in  understanding  PP.71/2010 competencies,  so  that  in  the  field  of  accounting  or  government  accounting  in  general  is  still  lacking, coordination  between fellow financial  managers  and unfair disbursement, socialization and training on SAP  accruals,  and  poor  planning.  So  finally,  The  strategy  of  acceleration  in  the  application  of  SAP accruals at Padang State Polytechnic which is possible to be implemented is an aggressive strategy.
Keywords : Readiness, Accural based accounting, strategy

## I. PENDAHULUAN
Pada  tahun  2010,  pemerintah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71 Tahun  2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  untuk  meningkatkan kualitas  pertanggungjawaban  kinerja  pemerintah.  Perubahan  yang  sangat  nyata  dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya  penggunaan  akuntansi  berbasis  akrual  ( accrual )  oleh  pemerintah, termasuk  pemerintah  daerah,  dari  yang  sebelumnya  menggunakan  akuntansi  berbasis kas menuju akrual ( cash toward accrual). Jadi sebenarnya dari tahun 2003, pencatatan dan  penyajian  laporan  keuangan  sudah  diarahkan  untuk  berbasis  akrual.  Namun demikian  ada masa  transisi  untuk  menuju  akrual  penuh  yang  dijelaskan  pada  pasal  36 ayat  (1)  di  Undang-Undang  yang  sama  bahwa,  ketentuan  mengenai  pengakuan  dan pengukuran  pendapatan  dan  belanja  berbasis  akrual  dilaksanakan  selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.
Laporan  Keuangan  Posisi  31  Desember  2014  Politeknik  Negeri  Padang    masih menerapkan PP No. 24 Tahun 2005 pada Laporan Keuangannya, yakni pada penyajian Laporan  Keuangan    standar  akuntansi  pemerintah  berbasis  kas  menuju  akrual  dimana mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis  akrual.  Basis  kas  menuju  akrual  ini  melakukan  pencatatan  dengan  cara menggunakan  basis  kas  pada  periode  pelaksanaan  anggaran  yaitu  pendapatan  diakui pada saat kas diterima ke kas negara dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas  negara.  Pada  akhir  periode  diperlukan  penyesuaian-penyesuaian  untuk  mencatat belanja  harta  tetap  yang  dilakukan  pada  periode  pelaksanaan,  serta  mencatat  hak ataupun  keawajiban  negara.  Basis  kas  untuk  pendapatan  dan  belanja  yang  dilakukan pada periode anggaran, akan menghasilkan penyusunan laporan realisasi anggaran dan
laporan arus kas, sedangkan pencatatan pada akhir periode dengan jurnal akan diperoleh neraca.  Untuk  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  merupakan  unsur  neraca  sedangkan pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  merupakan  unsur  laporan  realisasi  anggaran. Dengan  kata  lain,  Sampai  saat  ini  penerapan  akuntansi  berbasis  akrual  tersebut  belum terealisasi  dengan  maksimal.  Hal  ini  merupakan  tantangan  besar  bagi  satuan  kerja pemerintah  dan  harus  dilakukan  secara  cermat  dengan  persiapan  yang  matang  dan terstruktur.
Penelitian  penerapan  standar  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual  telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Menurut Kusuma (2013)  faktor pelatihan kepada staf keuangan  terkait  penerapan  akuntansi  akrual  terbukti  berpengaruh  secara    positif  dan signifikan  terhadap  tingkat  penerapan  akuntansi  akrual.  Menurut  Ardiansyah  (2013) menemukan  adanya  bukti  pengaruh  variabel  kualitas  sumber  daya  manusia  dan komitmen  organisasi  terhadap  kesiapan  penerapan    standar  akuntansi  pemrintah berbasis  akrual.  Sesuai  dengan  penelitian  Setyaningsih  (2013)  tingkat  pemahaman aparatur pemerintah kota Surakarta terhadap SAP 2010 ternyata masih  rendah aparatur pemerintah  kota  Surakarta  telah  mampu  bekerja  secara  mandiri  dalam  melaksanakan SAP  ini,  namun  partisipan  menyatakan  masih  adanya  kerumitan  teknis  penyusunan pelaporan.  Faktor  penghambat  pelaksanaan  SAP  berupa  fasilitas  yang  minim, pendidikan  staf  yang  tidak  sesuai,  kurangnya  pengalaman,  kurangnya  sosialisasi  dan tidak  adanya  insentif  bagi  pelaksanaan  SAP  yang  baik,  bermuara  pada  rendahnya komitmen  pimpinan  sehingga  mengakibatkan  kurang  dipertimbangkannya  anggaran yang  cukup  untuk  pelatihan  dan  sosialisasi.  Belum  adanya  payung  hukum  berupa peraturan  walikota  yang  memuat  petunjuk  teknis  pelaksanaan  SAP  2010.  Menurut Purwaniati  (2008)  terdapat  pengaruh  penerapan  standar  akuntansi  di  inspektorat jenderal,  pengetahuan  unit  akuntansi  pembantu  pengguna  anggaran  eselon  1  dan  unit akuntansi  pembantu  pengelola  barang  dan  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.
Keberhasilan  suatu  perubahan  akuntansi  pemerintahan  menuju  basis  akrual  agar dapat  menghasilkan  laporan  keuangan  yang  lebih  transparan  dan  lebih  akuntabel memerlukan upaya dan kerja sama dari berbagai pihak.  Adanya kewajiban satuan kerja untuk  menerapkan  system  akuntansi  berbasis  akrual  maka  perlu  dilakukan  kajian tentang  kesiapan  pengelola  keuangan,  aturan,  komitmen  manajemen  satuan  kerja  dan kesiapan sistem aplikasi dalam mengakomodasi system akuntansi yang berbasis akrual tersebut.  Dengan  tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  kesiapan  satuan  kerja  Politeknik Negeri Padang dari segi pengelola keuangan, komitmen, sarana prasarana dan teknologi informasi,  untuk  mengetahui  kendala  dalam  implementasi  PP  No  71  Tahun  2010, tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  pada  Politeknik  Negeri  Padang,  untuk mengetahui  model  strategis  akselerasi  implementasi  PP  No.  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Politeknik Negeri Padang.

## II.   TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1    Teori Kesiapan
Menurut  Suharsimi  (2001)  bahwa  kesiapan  adalah  suatu  kompetensi  berarti sehingga  seseorang  yang  mempunyai  kompetensi  berarti  seseorang  tersebut  memiliki kesiapan  yang  cukup  untuk  berbuat  sesuatu.  Menurut  Slameto  (2010)  kesiapan  adalah keseluruhan  kondisi  yang  membuatnya  siap  untuk  memberi  respon  atau  jawaban  di dalam  cara  tertentu  terhadap  suatu  situasi.  Penyesuaian  kondisi  pada  suatu  saat  akan berpengaruh pada kecenderungan untuk memberi respon.

## Polibisnis, Volume  10  No.1  April 2018
Kesiapan/ readiness sebagai  penanda  kognitif  terhadap  perilaku  dari  penolakan atau  dukungan  terhadap  upaya  perubahan.  Suatu  kondisi  dikatakan  siap  mencakup beberapa aspek, menurut Slameto (2010) ada tiga aspek  yang mempengaruhi kesiapan yaitu:
a. Kondisi fisik, mental, dan emosional
b. Kebutuhan atau motif tujuan
c. Keterampilan, pengetahuan, dan pengertian yang lain yang telah dipelajari. Slameto juga mengungkapkan tentang prinsip-prinsip readiness atau kesiapan yaitu:
a. Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh mempengaruhi).
b. Kematangan  jasmani  dan  rohani  adalah  perlu  untuk  memperoleh  manfaat  dari pengalaman.
c. Pengalaman-pengalaman  mempunyai  pengaruh  yang  positif  terhadap  kesiapan. Kesiapan  dasar  untuk  kegiatan  tertentu  terbentuk  dalam  periode  tertentu  selama masa pembentukan dalam masa perkembangan

## 2.2  Akuntansi Pemerintahan
Penjelasan  atas  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara,  menyatakan  bahwa  agar  informasi  yang  disampaikan dalam  laporan  keuangan  pemerintah  dapat  memenuhi  prinsip  transparansi  dan akuntabilitas.  Tuntutan  transparansi  dan  akuntabilitas  publik  atas  dana-dana masyarakat  yang  dikelola  pemerintah  memunculkan  kebutuhan  atas  penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.
Sebagai  salah  satu  bidang  dalam  ilmu  akuntansi,  definisi  akuntansi pemerintahan  tak  akan  terlepas  dari  pemahaman  tentang  akuntansi  itu  sendiri, termasuk  perkembangannya  di  Indonesia.  Sedangkan  pengertian  pemerintahan, meskipun  tampaknya  konotasi  lembaga  politik  lebih  menonjol,  aspek  ekonominya tidak  dapat  dikesampingkan.  Akuntansi  pemerintahan  mengkhususkan  dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah  menyediakan  laporan  akuntansi  tentang  aspek  kepengurusan  dari administrasi  keuangan  Negara.  Di  samping  itu,  termasuk  kesesuaiannya  yang  berlaku. (Noerdiawan,2007).

## 2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan
SAP  adalah  prinsip-prinsip  akuntansi  yang  diterapkan  dalam  menyusun  dan menyajikan  laporan  keuangan  pemerintah.  Dengan  demikian  SAP  merupakan persyaratan  yang  mempunyai  kekuatan  hukum  dalam  upaya  meningkatkan  kualitas laporan keuangan di Indonesia (Peraturan Pemerintah RI no 24 tahun 2005).
Komite SAP terdiri atas komite konsultatif dan komite kerja. Komite konsultatif bertugas  memberi  konsultasi  dan  atau  pendapat  dalam  rangka  perumusan  konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP. Komite kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP, dan dalam  melaksanakan  tugasnya,  dapat  membentuk  kelompok  kerja.  Dalam  pelaksanaan tugas sehari-hari, Komite SAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan.  Komite  SAP  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  melalui  Menteri Keuangan.

## III.   METODOLOGI PENELITIAN
3.1   Kerangka Penelitian
Penelitian  yang  akan  dilaksanakan  adalah  penelitian  deskriptif  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Pada  penelitian  ini  yang  diteliti  adalah  kesiapan  implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dilihat dari penggunaan indikator kesiapan pengelola keuangan, komitmen, sarana dan prasarana dan teknologi informasi.
Penelitian ini akan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:
a. Tahap  pertama  adalah  menentukan  bagaimana  kesiapan  satuan  kerja  Politeknik Negeri  Padang  dalam  pelaksanaan  standar  akuntansi  pemerintah  berbasis  akrual Tahap  ini  dilakukan  dengan    kuesioner  bagaimana  kesiapan  pengelola  keuangan, komitmen,  sarana  dan  prasana  dan  teknologi  informasi  mulai  dari  kesiapan pengelola keuangan tentang pemahaman secara umum, komitmen instansi.
b. Tahap  kedua  dilanjutkan  dengan  mengidentifikasi  yang  menjadi  kendala  dalam implementasi  standar  akuntansi  pemeintah  PP  no.71  Tahun  2010.  Tahap  kedua  ini akan dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (in depth interveiw) pada pihak-pihak yang terlibat dalam proses dalam implementasi SAP berbasis akrual.
c. Data  yang  telah  diperoleh,  diolah  dan  dianalisis  secara  deskriptif  dengan menggunakan  alat  analisis SWOT yang  merupakan  analisis  kualitatif  yang dilaksanakan dengan mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal.

## 3.2   Tempat dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian adalah Satuan Kerja Politeknik Negeri Padang Kampus Limau Manis, Padang Sumatera Barat. Jangka waktu penelitian adalah 6 (enam) bulan.

## 3.3 Populasi dan Sampel
Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian,  yang padanya terkandung  informasi  yang  ingin  diketahui.  Sampel  yang  dijadikan  responden  tentang kesiapan pengelola keuangan, komitmen, sarana prasana teknologi informasi yang akan memberikan  tanggung  jawab  kepada  responden  untuk  membaca  dan  menjawab pertanyaan  tentang  standar  akuntansi  berbasis  akrual.  Kueisioner  yang  disebarkan kepada  responden  didasari  oleh  tugas,  tanggungjawab  dan  fungsi  terkait  pengelolaan keuangan. Responden yang diberikan kuesioner adalah sebagai berikut:

## Tabel 3.1   Responden Kuesioner
No Responden Jumlah 1 Struktural terdiri dari direktur/KPA, Wakil Direktur II, Kepala bagian Umum administrasi Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum 4 orang 2 Unit Keuangan 8 orang 3 Unit Perencanaan 3 orang 4 Unit Umum 2 orang Jumlah 17 orang Sumber: Politeknik Negeri Padang
Wawancara  untuk  mendalami  kesiapan  implementasi  standar  akuntansi pemerintah  basis  akrual  pada  Politeknik  Negeri  Padang.  Penentuan  responden  yang diwawancara dilakukan dengan purposive sampling , yaitu menentukan objek penelitian atau  responden  berdasarkan  tujuan  atau  kebutuhan  penelitian.  Metode  ini  dilakukan dengan  mewawancarai  secara  langsung  dan  mendalam  ( indepth  interview )  kepada pihak  yang  terlibat  dan  terkait  langsung  guna  mendapatkan  penjelasan  pada  kondisi dan  situasi  yang  sebenarnya.  Adapun  yang  menjadi  informasi  kunci dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Polibisnis, Volume  10  No.1  April 2018
Tabel 3.2 Responden Wawancara Mendalam ( indepth interveiw ) No Responden Jumlah 1 Wakil Direktur II 1 orang 2 Kepala Urusan Keuangan 1 orang 3 Operator Sistem Akuntansi Keuangan 1 orang 4 Operator Simak BMN 1 orang 5 Bendahara Penerimaan 1 orang 6 Bendahara Penerimaan Pembantu 2 orang Jumlah 7 Orang
Sumber: Politeknik Negeri Padang

## 3.4 Teknik Pengumpulan Data
Pada  dasarnya,  metode-metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  deskriptif kualitatif sekaligus juga adalah metode analisis data, dengan kata lain prosedur metodis sekaligus  juga  adalah  strategi  analisis  data  itu  sendiri,  sehingga  proses  pengumpulan data  juga  sekaligus  adalah  proses  analisis  data.  Sesuai  dengan  desain  penelitian  yang diuraikan di atas, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara.

## 3.5 Teknik Analisis Data
Untuk menganalisis data kuesioner menggunakan aplikasi komputer SPSS. Hasil kuesioner  dinyatakan  dalam  persentase  ( quantitative  data). Interpretasi  atas  persentase untuk  menjawab  rumusan  masalah  didasarkan  catatan  pernyataan  partisipan  melalui wawancara  mendalam  ( qualitative  data). Data  kualitatif  dianalisis  dengan  mereduksi data, mengkode dan mengkategorikan data (Sekaran, 2003).  Berikut tabel analisis data:

## Tabel 3.3 Analisis Data
Rumusan Masalah Subjek Pengumpulan Data Analisis Data Output Kesiapan implementasi akuntansi berbasis akrual pada Politeknik negeri padang Pengelola Keuangan, komitmen, sarana prasarana, Teknologi Informasi Kuesioner skala likert Menggunakan aplikasi SPSS Statistik Deskriptif Deskripsi kesiapan Pada Politeknik Negeri Padang Hambatan penerapan SAP akrual pada Politeknik Negeri Padang Kondisi  saat ini dan kondisi yang diharapkan Wawancara Mendalam Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan Pola Jawaban Kendala dan hambatan dalam implementasi SAP akrual Model strategis akselerasi implementasi (SAP) basis akrual pada Politeknik Negeri Padang Faktor Internal kekuatan, kelemahan, Faktor Ekternal peluang, dan ancaman Hasil Kuesioner dan wawancara Matrix SWOT Analisis Modelstrategi akselerasi implementasi yang sesuai pada Politeknik Negeri Padang
Sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, 2012

## IV.   PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data  kesioner  yang  di  sebar,  maka disajikan tentang deskripsi responden sebagai berikut :
1. Berdasarkan  Jenis  Kelamin,  jumlah  responden  yang  berjenis  kelamin  wanita lebih  banyak  sebesar  12  orang  atau  71%  (persen).  Sedangkan  yang  berjenis
kelamin  pria  5  orang  atau  29%  (persen).  Artinya  bahwa  sebagian  besar  jenis pengelolaan keuangan dan anggaran adalah wanita.
2. Berdasarkan  Usia,  jumlah  responden  yang  berumur  20-30  tahun  sebanyak  4 orang atau 23.52% (persen). Responden yang berumur 31-40 tahun sebanyak 8 orang atau 47.05% (persen). Responden yang berumur 41-50 tahun sebanyak 2 orang  atau  11.79%  (persen)  dan  yang  berumur  51-60  tahun  sebanyak  3  orang atau  17.64%.  Berdasarkan  data  yang  tersebut  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa sebagian besar usia responden berada pada usia 31 sampai 40 tahun.
3. Berdasarkan Pendidikan, jumlah responden yang berpendidikan SLTA sebanyak 1  orang  atau  5,88%  (persen).  Responden  yang  berpendidikan  D3  sebanyak  2 orang atau 11.78 (persen). Responden yang berpendidikan S1 sebanyak 7 orang atau 41.17% (persen). Sedangkan responden yang berpendidikan S2 sebanyak 7 orang  atau  41.17%  (persen).  Berdasarkan  data  tersebut  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar responden yang terdapat dalam penelitian ini adalah berpendidikan Srata 2 dan Strata 1.
4. Berdasarkan  Lama  Bekerja,  jumlah  responden  yang  bekerja  selama  ≤  5  Tahun sebanyak  3  orang  atau  17.64%  (persen).  Responden  yang  bekerja  selama  6-10 Tahun sebanyak 4 orang atau 23.53% (persen). Responden yang bekerja selama 11 - 20 Tahun sebanyak 6 orang atau 35.30% (persen). Responden yang bekerja selama 20 - 30 Tahun sebanyak 4 orang atau 23.53% (persen). Berdasarkan data tersebut  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  sebagian  besar  responden  telah bekerja dalam kelompok 11 sampai 20 Tahun.
5. Berdasarkan  Jurusan  Pendidikan,  jumlah  responden  yang  jurusan  pendidikan akuntansi  sebanyak  4  orang  atau  23.52%.  Responden  yang  jurusan  pendidikan manajemen sebanyak 6 orang atau 35.29%. Responden yang jurusan pendidikan elektronika sebanyak 2 orang atau 11.79%. Responden yang jurusan pendidikan hukum  sebanyak  1  orang  atau  5.88%.  Responden  yang  jurusan  pendidikan mesin  sebanyak  2  orang  atau  11.76%.  Responden  yang  jurusan  pendidikan sosial dan kearsipan masing-masing sebanyak 1 orang atau 5.88%. Berdasarkan data  tersebut  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  sebagian  besar  jurusan pendidikan  responden  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini  adalah  ekonomi manajemen.

## 4.3.2   Deskripsi Data Kesiapan Implementasi SAP Berbasis Akrual 1.  Kesiapan Pengelola Keuangan
Kesiapan implementasi SAP basis akrual dari segi kesiapan pengelola keuangan dapat  dilihat  berdasarkan  indikator  terkait  dengan  pengetahuan  dan  pemahaman (Setyaningsih  2013).  Hasil  tanggapan  17  (tujuh  belas)  orang  responden  terhadap sepuluh  item  pernyataan  yang  digunakan,  dapat  dilihat  pada  tabel  4.1.  Penyataan kesiapan  pengelola  keuangan  berdasarkan  indikator  memiliki  pengetahuan  memadai tentang  tujuan  SAP  2010  paling  banyak  menjawab  7  responden  netral  dan  1  orang menjawab  sangat  tidak  setuju.    Indikator  memiliki  analisa  yang  baik  atas  Laporan Operasional,  Neraca,  LRA,  Laporan  Perubahan  SAL,  Laporan  Arus  Kas,  Laporan Perubahan Ekuitas dan CALK, 9 orang menjawab netral dan 4 orang menjawab setuju serta 4 orang menjawab tidak setuju.
Indikator  paham  sepenuhnya  konsekuensi  tidak  tersusunnya  Laporan  Keuangan instansi sesuai SAP 2010, menjawab netral 8 orang dan menjawab setuju 8 orang serta menjawab  tidak  setuju  1  orang.      Indikator  paham  SAP  2010  berbasis  akrual  untuk mengakui  pendapatan,  beban,  aset,  utang  dan  ekuitas  dalam    pelaporan,  finansial,

## Polibisnis, Volume  10  No.1  April 2018
terbanyak  menjawab  7  orang  setuju,  3  orang  tidak  setuju,  6  orang  netral,  serta  paling sedikit  1  orang  menjawab  sangat  setuju.  Indikator  paham  dan  bisa  menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah sebanyak 9 orang tidak setuju 4 orang setuju 3 orang netral dan dan 1 orang menjawab sangat tidak setuju

## Tabel 4.1 Pernyataan Kesiapan Pengelola Keuangan
No Pernyataan Kesiapan Pengelola Keuangan STS TS N S SS 1 Saya memiliki pengetahuan memadai tentang tujuan SAP 2010. 1 4 7 5 - 2 Saya memiliki analisa yang baik atas Laporan Operasional, Neraca, LRA, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan CALK - 4 9 4 - 3 Saya paham sepenuhnya konsekuensi tidak tersusunnya Laporan Keuangan instansi sesuai SAP 2010 - 1 8 8 4 Saya paham SAP 2010 berbasis akrual untuk mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam  pelaporan, finansial. - 3 6 7 1 5 Saya  paham  dan  bisa  menyediakan informasi  mengenai  posisi  dan perubahan  posisi  sumber  daya ekonomi,  kewajiban,  dan  ekuitas pemerintah. 1 9 3 4 - 6 Saya  paham  dan  bisa  menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi,  dan  penggunaan  sumber daya ekonomi. - 6 7 4 7 Saya  paham  dan  bisa  menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya. - 3 8 4 2 8 Saya  paham  dan  bisa  menyediakan informasi  mengenai  cara  entitas pelaporan  mendanai  aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. - 4 7 6 - 9 Saya  paham  dan  bisa  menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. - 5 8 4 - 10 Saya  paham  aset,  kewajiban,  dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi, tanpa memperhatikan  saat  kas  atau  setara kas diterima atau dibayar. 1 5 4 6 1 Jumlah 3 44 67 52 4 Persentase 1,76% 22,88% 39,41%  30,41% 2,35%
(Sumber: data primer yang diolah )
Penyediaan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi,  menjawab  7  orang  menjawab  netral,  6  orang  menjawab  tidak  setuju  dan  4 orang  menjawab  setuju.  Indikator  paham  dan  bisa  menyediakan  informasi  mengenai
ketaatan  realisasi  terhadap  anggarannya.  Responden  menjawab  8  orang  menjawab netral,  4  orang  setuju,  3  orang  tidak  setuju  dan  2  orang  menjawab  sangat  setuju. Indikator  paham  dan  bisa  menyediakan  informasi  mengenai  cara  entitas  pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Responden menjawab 7 orang netral, 6 orang setuju dan 4 orang tidak setuju. Indikator paham dan bisa menyediakan informasi  mengenai  potensi  pemerintah  untuk  membiayai  penyelenggaraan  kegiatan pemerintahan.  Responden  menjawab  8  orang  netral,  5  orang  tidak  setuju  dan  4  orang setuju. Indikator paham aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi,  tanpa  memperhatikan  saat  kas  atau  setara  kas  diterima  atau  dibayar. Responden menjawab 6 orang setuju, 5 orang tidak setuju, 4 orang netral 1 orang tidak setuju serta sangat setuju menjawab 1 orang.
Faktor  sumber  daya  manusia  yaitu  pengelola  keuangan  menjadi  variabel  yang sangat  berpengaruh  besar  terhadap  kesuksesan  penerapan  standar  akuntansi  basis akrual.  Berdasarkan  data  yang  terdapat  pada  tabel  4.6  maka  dapat  dikatakan  sebagian besar  tidak  memberikan  pendapat  (netral)  terhadap  penyataan  yang  diberikan  yaitu sebesar  39,  41  %.  Sementara  yang  menjawab  setuju  yaitu  30,41%,  meskipun  tidak semua  pengelola  keuangan  Politeknik  Negeri  Padang  yang  paham  secara  material terhadap  penerapan  SAP  akrual  namun  sebagian  besar  setuju  untuk  menerima  dan beralih ke standar akuntansi akrual pada pelaporan keuangan Semester I Tahun 2015.

## 2.  Komitmen Instansi
Komitmen  instansi  dalam  kesiapan  implementasi  SAP  basis  akrual  dilihat berdasarkan  indikator  terkait  keinginan,  keyakinan  dan  dukungan  yang  kuat  Satuan Kerja Politeknik Negeri Padang untuk implementasi SAP Basis akrual. Hasil tanggapan 17  (tujuhbelas)  orang  responden  terhadap  sepuluh  item  pernyataan  yang  digunakan, dapat  dilihat  pada  tabel  4.2.  Pada  tabel  tersebut  dapat  dilihat  penyataan  komitmen instansi  berdasarkan  indikator  instansi  telah  mampu  menyusun  laporan  keuangan berdasar  SAP  basis  akrual  tanpa  bantuan  pihak  luar.  Responden  menjawab  9  orang setuju,  4  orang  netral  dan  tidak  setuju  4  orang.  Indikator  instansi  telah  mampu menyusun laporan keuangan berdasar SAP akrual dengan kerjasama dengan pihak luar. Responden  menjawab  11  orang  menjawab  setuju,  3  orang  netral,  2  orang  tidak  setuju dan 1 orang sangat tidak setuju.
Indikator  secara  rutin  laporan  keuangan  instansi  disajikan  tepat  waktu. Responden  menjawab  11  orang  setuju,  3  orang  netral  dan  3  orang  menjawab  sangat setuju.  Indikator  standar  akuntansi  pemerintah  basis  akrual  memerlukan  integritas dalam  pelaksanaan.  Responden  menjawab  9  orang  menjawab  setuju,  4  orang  netral,  2 orang  tidak  setuju  dan  2  orang  menjawab  sangat  setuju.  Indikator  instansi  mempunyai prinsip  transparan  dalam  mendiskusikan  permasalahan  SAP  basis  akrual  dalam mendukung  optimasi  bidang  tugas  pemerintahan.  Responden  menjawab  11  setuju,  4 orang netral, 1 orang tidak setuju dan 1 orang menjawab sangat setuju.
Instansi  memiliki  kemauan  untuk  mencapai  hasil  kerja  yang  baik.  Responden menjawab 9 orang setuju, 5 orang sangat setuju, 2 orang netral dan 1 orang tidak setuju. Indikator  instansi  memiliki  kesiapan  komitmen  untuk  melaksanakan  sesuai  aturan tentang  standar  akuntansi  berbasis  akrual.  Responden  menjawab  9  orang  menjawab setuju,  5  orang  netral,  2  orang  sangat  setuju  dan  1  orang  menjawab  tidak  setuju. Indikator  kesiapan  untuk  berusaha  dengan  sungguh-sungguh  atas  nama  instansi. Responden menjawab 10 orang setuju, 4 orang netral, 2 orang sangat setuju dan 1 orang menjawab tidak setuju.
Pemahaman  setiap  peraturan  yang  digunakan  sebagai  pedoman  dalam melakukan pemeriksaan. Responden menjawab 10 orang setuju, 4 orang netral, 2 orang sangat  setuju  dan  1  orang  menjawab  tidak  setuju.  Indikator  bersedia  mengerjakan pekerjaan  baru  dan  memberikan  hasil  yang  terbaik  dari  setiap  pekerjaan.  Responden menjawab 10 orang setuju, 4 orang netral dan 3 orang menjawab sangat setuju.
Komitmen  merupakan  elemen  pokok  yang  berpengaruh  besar  terhadap keberhasilan pelaksanan SAP akrual. Kuesioner untuk variabel komitmen diwakili oleh 10 pernyataan. Sesuai dengan hasil tabel 4.8 mengambarkan bahwa jika dilihat dari segi komitmen  instansi  Politeknik  Negeri  Padang  dapat  dikategorikan  setuju  sebanyak 58.23%  terhadap  penyataan  yang  dibuat.  Ini  berarti  komitmen  instansi  siap  untuk penerapan standar akuntansi pemerintah basis akrual.

## Tabel 4.2 Pernyataan Komitmen Instansi
No Pernyataan Komitmen Instansi ST S TS N S SS 1 Instansi telah mampu menyusun laporan keuangan berdasar SAP basis akrual tanpa bantuan pihak luar. - 4 4 9 - 2 Instansi telah mampu menyusun laporan keuangan berdasar SAP akrual dengan kerjasama dengan pihak luar. - 2 3 11 1 3 Secara rutin laporan keuangan instansi disajikan tepat waktu - - 3 11 3 4 SAP basis akrual memerlukan integritas dalam pelaksanaan - 2 4 9 2 5 Instansi mempunyai prinsip transparan dalam mendiskusikan permasalahan SAP basis akrual dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintahan - 1 4 11 1 6 Instansi memiliki kemauan untuk mencapai hasil kerja yang baik - 1 2 9 5 7 Instansi memiliki kesiapan komitmen untuk melaksanakan sesuai aturan tentang standar akuntansi berbasis akrual - 1 5 9 2 8 Kesiapan untuk berusaha dengan sungguhsungguh atas nama instansi - 1 4 10 2 9 Memahami  setiap  peraturan  yang digunakan  sebagai  pedoman  dalam melakukan pemeriksaan - 1 4 10 2 10 Bersedia  mengerjakan  pekerjaan  baru dan memberikan hasil yang terbaik dari setiap pekerjaan - - 4 10 3 Jumlah 0 13 37 99 21 Persentase 0 7,64% 21,76% 58,23% 12,35%
(Sumber : data primer yang diolah)

## 3.   Sarana dan Prasarana
Kesiapan implementasi SAP basis akrual dari segi kesiapan sarana dan prasana. Hasil tanggapan 17 orang responden terhadap sepuluh item pernyataan yang digunakan dapat  dilihat  pada  tabel  4.3.  Penyataan  mengenai  sarana  dan  prasana  dengan  indikator instansi  merencanakan  sarana  dan  prasana  sesuai  dengan  kebutuhan.  Responden menjawab 9 orang setuj, 6 orang netral, 1 orang tidak setuju dan 1 orang lagi menjawab sangat  setuju.  Indikator  kesiapan  dukungan  anggaran  yang  memadai  khususnya  untuk
operasi  standar  akuntansi  pemerintah.  Responden  menjawab  11  orang  setuju,  4  orang netral, dan 2 orang menjawab tidak setuju.
Kelengkapan sarana kantor untuk mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan. Responden menjawab 8 orang setuju, 5 orang netral dan dan 4 orang menjawab sangat setuju. Indikator Penyediaan tempat penyimpanan dokumen yang memadai. Responden menjawab 8 orang setuju, 5 orang netral, 3 orang sangat setuju dan 1 orang menjawab tidak setuju.
Tata  letak  meubelair  yang  mendukung  penerapan  SAP  berbasis  akrual. Responden menjawab 10 orang setuju, 4 orang netral, 2 orang sangat setuju dan 1 orang menjawab  tidak  setuju.  Indikator  kemauan  dan  integritas  untuk  menyiapkan  sarana ruangan yang memadai. Responden menjawab 11 orang setuju, 6 orang netral. Indikator menyiapkan  dukungan  sarana  prasarana  perangkat  lunak  yang  memadai.  Responden menjawab 10 orang setuju, 5 orang  sangat setuju, 2 orang netral. Indikator menyedian jaringan  internet  dan  intranet  dalam  penerapan  SAP  berbasis  akrual.  Responden menjawab  7  orang  setuju,  6  orang  sangat  setuu,  3  orang  netral  dan  1  orang  menjawab tidak  setuju.  Indikator  memanfaatkan  sarana  yang  diperlukan  dalam  dalam melaksanakan pekerjaan. Responden menjawab 13 orang setuju, 9 orang sangat setuju, dan  2  orang  menjawab  netral.  Indikator  ketersediaan  akses  komunikasi  yang memudahkan  mendapatkan  informasi  yang  dibutuhkan.  Responden  menjawab  9  orang setuju, 5 orang sangat setuju dan 3 orang menjawab netral.

## Tabel 4.3 Pernyataan Kesiapan Sarana dan Prasana
No Pernyataan Sarana dan Prasana STS TS N S SS 1 Instansi merencanakan sarana dan prasana sesuai dengan kebutuhan - 1 6 9 1 2 Kesiapan dukungan anggaran yang memadai khususnya untuk operasi standar akuntansi pemerintah - 2 4 11 - 3 Melengkapi sarana kantor untuk mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan - - 5 8 4 4 Penyediaan tempat penyimpanan dokumen yang memadai - 1 5 8 3 5 Tata letak meubelair yang mendukung penerapan SAP berbasis akrual - 1 4 10 2 6 Kemauan dan integritas untuk menyiapkan sarana ruangan yang memadai - 6 11 7 Menyiapkan dukungan sarana prasarana perangkat lunak yang memadai - 2 10 5 8 Menyedian jaringan internet dan intranet dalam penerapan SAP berbasis akrual - 1 3 7 6 9 Memanfaatkan sarana yang diperlukan dalam dalam melaksanakan pekerjaan - - 2 13 2 10 Ketersediaan akses komunikasi yang memudahkan mendapatkan informasi yang dibutuhkan - - 3 9 5 Jumlah 0 6 40 96 28 Persentase 0 3,52% 23,52% 56,47% 16,47%
(Sumber : data primer yang diolah)
Sarana dan prasana sangat dibutuhkan dalam pengelola keuangan. Ketersediaan sarana  dan  prasana  yang  memadai  akan  membantu  penerapan  SAP  akrual  karena pengelola keuangan telah ditunjang dengan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

## Polibisnis, Volume  10  No.1  April 2018
untuk melaksanakan fungsinya. Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 4.8 kesiapan sarana  prasana  satuan  kerja  Politeknik  Negeri  Padang  menunjukan  sebagian  besar menjawab  setuju  terhadap  penyataan  yang  disampaikan  yaitu  sebesar  56,47%  .  Ini berarti bahwa sarana prasana telah cukup memadai untuk melaksanakan SAP akrual

## 4.  Teknologi Informasi
Perangkat  pendukung  yang  memberikan  kemudahan  kepada  penyusun  laporan keuangan  pemerintah  dalam  kesiapan  implementasi  SAP  basis  akrual.  Teknologi informasi  meliputi  ( mainframe,  mini,  micro ),  perangkat  lunak  ( software ), database , jaringan ( internet, intranet ). Hasil tanggapan 17orang responden terhadap sepuluh item pernyataan yang digunakan dapat dilihat pada tabel 4.4.

## Tabel 4.4 Pernyataan Kesiapan Teknologi Informasi
No Pernyataan Teknologi Informasi STS TS N S SS 1 Sistem informasi dalam penyusunan laporan keuangan mudah dipahami - 3 7 7 2 Teknologi informasi yang dirancang sesuai kebutuhan instansi - 3 13 1 3 Sistem manajemen informasi yang dilaksanakan secara cermat, tepat, akurat. - - 3 9 5 4 Kesiapan sistem perangkat lunak (software) standar akuntansi pemerintah yang implementatif - 1 8 5 3 5 Instansi melakukan pengembangan aplkiasi sesuai kebutuhan untuk SAP berbasis akrual - - 6 7 4 6 Kesiapan teknologi informasi untuk memproses dan penyimpanan data - 1 4 5 7 7 Teknologi informasi dalam penyebaran informasi sesuai kebutuhan - 1 2 9 5 8 pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dalam menunjang pekerjaan - - 7 6 4 9 ketersediaan sistem informasi manajemen yang efektif dan terintegrasi - - 4 10 3 10 Adanya pengembangan teknologi informasi komputer dalam instansi - - 5 8 4 Jumlah 0 6 49 79 36 Persentase 0 3,52%  28,82%  46,47%  21,17%
(Sumber: data primer yang diolah)
Penyataan  mengenai  teknologi  informasi  dengan  indikator  sistem  informasi dalam  penyusunan  laporan  keuangan  mudah  dipahami.  Responden  menjawab  7  orang setuju, 7 orang netral dan 3 orang menjawab tidak setuju. Indikator teknologi informasi yang  dirancang  sesuai  kebutuhan  instansi.  Responden  menjawab  13  orang  setuju,  3 orang tidak setuju 1 orang menjawab sangat setuju. Sistem manajemen informasi yang dilaksanakan  secara  cermat,  tepat,  akurat.  Responden  menjawab  9  setuju,  5  sangat setuju  dan  3  menjawab  netral.  Indikator  kesiapan  sistem  perangkat  lunak (software) standar akuntansi pemerintah yang implementatif. Responden menjawab 8 orang netral, 5 orang setuju dan 3 orang sangat setuju, dan 1 orang menjawab tidak setuju. Indikator instansi  melakukan  pengembangan  aplkiasi  sesuai  kebutuhan  untuk  SAP  berbasis akrual.  Responden  menjawab  7  orang  setuju,  6  orang  netral  dan  4  orang  menjawab sangat  setuju.  Indikator  kesiapan  teknologi  informasi  untuk  memproses  dan penyimpanan data. Responden menjawab 7 orang sangat setuju, 5 orang setuju, 4 orang netral  dan  1  orang  menjawab  tidak  setuju.  Teknologi  informasi  dalam  penyebaran informasi sesuai kebutuhan. Responden menjawab 9 orang setuju, 5 orang sangat setuju,
2  orang  netral  dan  1  orang  tidak  setuju.  Indikator  pemanfaatan  Sistem  Informasi Manajemen dalam menunjang pekerjaan. Responden menjawab 7 orang netral, 6 orang setuju  dan  4  orang  sangat  setuju.  Indikator  ketersediaan  sistem  informasi  manajemen yang efektif dan terintegrasi. Responden menjawab 10 orang setuju, 4 orang netral dan 3  orang  menjawab  sangat  setuju.  Indikator  adanya  pengembangan  teknologi  informasi komputer  dalam  instansi.  Responden  menjawab  8  orang  setuju,  4  orang  sangat  setuju dan 5 orang menjawab netral.
Pelaksanaan  SAP  akrual  juga  tidak  mungkin  lepas  dari  peranan  teknologi informasi. Teknologi informasi akan membantu pengguna SAP akrual untuk mengelola data keuangan untuk dijadikan laporan keuangan satuan kerja. Sistem akuntansi dalam konteks  penerapan  SAP  akrual  yaitu  kesediaan  perangkat  lunak (software) untuk mengaplikasikan  proses  keuangan  di  pemerintahan.  Mengingat  peran  strategis  dari sistem  informasi  tersebut,  maka  penilaian  atas  kesiapan  teknologi  informasi  dalam penerapan SAP akrual harus dilakukan. Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 4.9 sesuai  dengan  hasil  kuesioner  bahwa  sebagian  besar  menjawab  setuju  yaitu  sebesar 46,47%. Ini dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi siap untuk menerapkan SAP basis akrual.
Hasil  deskripsi  identitas  responden  menunjukan  pengelola  keuangan  sebagaian besar  wanita,  berada  pada  usia  produktif  dimana  umur  31-50  tahun  sebesar  58.84%, pendidikan  tinggi  sebagian  besar  sarjana  dalam  dan  masa  kerja  11-  30  tahun  sebesar 58.83%.  Seharusnya  dengan  kondisi  pengelola  keuangan  ini  dapat  menciptakan lingkungan  kerja  dengan  paradigma  yang  disepakati  untuk  mencapai  tujuan  organisasi dengan  cara  yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Kekuatan  sumber  daya  manusia  itu  bukan saja  pada  jasmani  atau  jiwa  yang  dimiliki,  namun  kekuatan  tersebut  terletak  pada semangat dan kemampuan kerja. Karena kerjasama tersebut akan mampu meningkatkan mutu  dan  mutu  yang  dicapai  terus  menerus,  dipertahankan  dan  dikembangkan  untuk menjadi kinerja yang dimiliki oleh kelompok yang bersangkutan. Kerjasama merupakan suatu  nilai-nilai  sangat  penting  dalam  manajemen.  Kenyataan  pada  Satuan  Kerja Politeknik  Negeri  Padang  tidak  sesuai  dengan  semestinya  dimana,  kepekaan  terhadap aturan-aturan  pengelolaan  keuangan  yang  baru  dinilai  masih  rendah,  bekerja  sesuai dengan  uraian tugas  yang  ada  dan  belum  optimal  untuk  bekerjasama  dengan  unit lain, tidak ada sanksi yang jelas dan tegas jika pegawai melanggar aturan.

## V.    KESIMPULAN
Berdasarkan penjelasan dan uraian-uraian mengenai kesiapan Politeknik Negeri Padang  dalam  kesiapan  penerapan  PP  No.71  Tahun  2010  maka  kesimpulan  yang didapat diambil dari penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:
2. Satuan  Kerja  Politeknik  Negeri  Padang  pada  prinsipnya  mempunyai  komitmen untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang diatur dalam PP  No.  71  tahun  2010.  Dalam  hal  komitmen,  sarana  prasarana  serta  teknologi informasi  telah  dilakukan  beberapa  persiapan  untuk  mendukung  pelaksanaan  SAP tersebut.
3. Kendala  dalam  implementasi  PP  No.71  Tahun  2010,  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintah  (SAP)  antara  lain,  sampai  saat  ini  kurangya  kualitas  pengelola keuangan  yang  belum  memadai  dalam  pemahaman  PP  No.71  Tahun  2010 sehingga kompetensi dibidang akuntansi pemerintahan atau akuntansi secara umum masih  kurang,    koordinasi  antar  sesama  pengelola  keuangan  dan  penggangaran yang  kurang  baik,  lambatnya  proses  sosialisasi  dan  pelatihan  mengenai  SAP akrual,  serta perencanaan yang masih kurang baik.

## Polibisnis, Volume  10  No.1  April 2018
4. Strategi akselerasi/percepatan persiapan dalam penerapan SAP akrual di Politeknik Negeri  Padang  yang  memungkinkan  untuk  dilaksanakan  adalah  strategi  agresif, dapat diidentifikasi dari Analisis faktor internal dan analisis faktor eksternal. karena kekuatan  dari  dalam  internal  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengoptimalkan  peluang dan  mengatasi  kelemahan  serta  ancaman  yang  ada.  Analisis  ini  dilakukan  untuk memberikan  arahan  yang  jelas  mengenai  langkah-langkah  yang  ditempuh  sebagai tindak lanjut atas solusi yang telah diungkap pada pembahasan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiansyah.  2013. Factor  Affecting  The  Affecting  The  Readiness  of  PP  No.71  Tahun 2010 Abaut Govement Accounting Standars . Journal Ekonomi Kusuma fuad. 2013. Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhui Tingkat Penerapan Akuntansi Akrual Pada Pemerintah .  Journal  of Accounting Volume 2, Nomor 3 ISSN 2337. Yogyakarta.
Noerdiawan D,Iswahyudi,Maulidah,2007, Akuntansi Pemerintahan ,Jakarta,
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2005  Tentang Standar  Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  Tentang Standar  Akuntansi  Pemerintah Berbasis Akrual.
Purwaniati.  2008. Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .  Jurnal ekonomi Bisnis 1 Vol.13 April 2008 Sekaran Uma.2003. Research Methods for Business : A Skill – Building Approach, John Wiley & Sons, Inc., New York
Setyaningsih. 2013. Studi Eksplorasi Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Daerah Dan  Anggota  Dprd  Terhadap  Standar  Akuntansi  Berbasis  Akrual  (Studi  Kasus Pemerintah  Kota  Surakarta) .Manado.  Simposisiun  nasional  akuntansi  XVI, September 2013.
Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya . Jakarta: Rineka Cipta.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: PT Rineka Cipta
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Widjajarso,Bambang,  2008. Penerapan  Basis  Akrual  Pada  Akuntansi  Pemerintah Indonesia:Sebuah  Kajian  Pendahuluan .www.wikipedia.org  diunduh  tanggal  12 Januari 2015