## PELAKSANAAN  PROGRAM  SUNSET  POLICY DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

## Neneng Nurias
Staf Keuangan PT Molindo Raya Industrial Jl. Raya Sumber Waras No. 255 Lawang email: nenengcay 1 @yahoo.com

## Abstract
Research  by  title  sunset  policy  implementation  in  the  company’s  financial statement presentation. One of the government’s efforts to improve our economy is relying on tax revenue, associated with these two new tax policies applied are better known as the Sunset Policy. Sunset Policy is a policy of tax facilities in the form of administrative sanction taxation of interest on taxes not paid or less regulated in pasal 37A UU KUP (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). There  are  two  types  of  sunset  policy  under  the  terms  of  which  are:  Sunset Policy For New Taxpayer and Sunset Policy For Taxpayer Older. So this is a problem in research whether there is influence sunset policy program for the company’s financial statement presentation. Data analysis technique used is qualitative analysis by comparing the tax before sunset policy and after sunset policy. The data presented in the form of figures, calculations and descriptive explanation that describes what is in the company, the more qualitative analy- sis of the problem. Based on these results it can be concluded that the presence of a  sunset policy program undertaken  by the government,  many taxpayers who voluntarily report the amount of income tax to be paid correctly but many taxpayers  who  are  concerned  over  the  financial  statements  that  have  been reported to the Tax office, so that they consciously includes in the report that have been made so that they are free from administrative penalties and fines.
Keywords: sunset policy, financial statements

## Abstrak
Penelitian dengan judul pelaksanaan program sunset policy dalam penyajian laporan keuangan perusahaan. Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan perekonomian kita adalah mengandalkan penerimaan dari pajak, berkaitan dengan hal tersebut maka diterapkan kebijakan baru dalam perpajakan yang lebih dikenal dengan istilah Sunset Policy. Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayarkan yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang KUP (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Ada dua jenis sunset policy berdasarkan  ketentuan yaitu:  Sunset Policy Untuk Wajib Pajak Baru dan Sunset Policy Untuk Wajib Pajak Lama. Maka permasalahan dalam peneliyian ini adalah apakah ada pengaruh program sunset policy terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan. Tekhnik analisa data yang digunakan yaitu analisa kualitatif dengan membandingkan pajak sebelum sunset policy dan sesudah sunset policy. Data-data yang di sajikan dalam bentuk angka-angka, perhitungan dan penjelasannya secara deskriptif yang menggambarkan apa yang ada dalam perusahaan,  maka analisa permasalahan lebih  bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pro- gram sunset policy yang dilakukan oleh pemerintah, maka banyak wajib pajak yang  secara  sukarela  melaporkan  besarnya  pajak  penghasilan  yang  harus dibayarkan secara benar namun banyak juga wajib pajak yang merasa khawatir atas laporan keuangan yang telah dilaporkan kepada Kantor Pajak, sehingga mereka  secara  sadar  melakukan  pembetulan  atas  laporan  yang  telah  dibuat sehingga mereka terbebas dari sanksi maupun denda administrasi.
Kata kunci: sunset policy, laporan keuangan

## PENDAHULUAN
Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan perekonomian kita adalah mengandakan penerimaan dari sektor pajak yang diterima oleh Negara. Dan sebagai wujud  untuk  meningkatkan  hal  tersebut  pemerintah  berupaya  untuk  melakukan program  ekstensifikasi  dan  intensifikasi.  Ekstensifikasi  lebih  menekankan  pada program  meningkatkan  jumlah  wajib  pajak  terdaftar,  sedangkan  intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan pajak misalnya intensifi- kasi objek pajak sektor tertentu seperti konstruksi, properti, bubur kertas, perkebunan kelapa sawit dan sebagainya (www.direktorat jenderal pajak.go.id).
Untuk  memenuhi APBN  2007  dan  meningkatkan  pendapatan  atas  pajak  ke kas negara, maka diberlakukanlah sebuah kebijakan baru dalam perpajakan yang lebih  dikenal  dengan  istilah  Sunset  Policy.  Dimana  dalam  kebijakan  tersebut mengatur tentang adanya pengampunan pajak kepada wajib pajak tertentu. Undang- Undang  KUP  Tahun  2008  memberikan  wewenang  kepada  Direktorat  Jenderal
Pelaksanaan Program Sunset Policy dalam Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan
Pajak  untuk  menghimpun  data perpajakan  dan  mewajibkan  instansi  pemerintah, lembaga,  asosiasi  dan  pihak  lainnya  untuk  memberikan  data  kepada  Direktorat Jenderal  Pajak.  Sunset  Policy  adalah  program  penghapusan  sanksi  administrasi pajak penghasilan. Sunset Policy merupakan fasilitas perpajakan yang diatur berda- sarkan  Pasal  37A  UU  No.28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara  Perpajakan.
Ketentuan  ini  memungkinkan  Direktorat  Jenderal  Pajak  mengetahui ketidakbenaran  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  telah  dilaksanakan  oleh masyarakat. Wajib pajak yang dapat menikmati fasilitas kebijakan sunset policy adalah pertama, wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk  memperoleh  NPWP  dalam  tahun  2008  dan  menyampaikan  SPT  Tahunan wajib pajak orang pribadi untuk tahun 2007 dan sebelumnya diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Kedua, wajib pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi sebelum tahun pajak 2007 atau SPT Tahunan PPh wajib pajak  badan  sebelum  tahun  pajak  2007  yang  mengakibatkan  pajak  yang  masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
Untuk  menghindarkan  masyarakat  dari  pengenaan  sanksi  perpajakan  yang timbul apabila  masyarakat tidak  melaksanakan kewajiban  perpajakannya secara benar,  Direktorat Jenderal  Pajak di  tahun 2008  memberikan kesempatan  seluas- luasnya  kepada  masyarakat  untuk  mulai  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Dengan adanya program sunset policy tersebut banyak wajib  pajak yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan ini tentunya membawa dampak yang cukup signifikan, hal ini disebabkan wajib pajak ingin melaporkan kewajiban pepajakan yang harus dibayarkan.
Sesuai dengan UU RI No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terdapat pasal yang disisipkan antara Pasal 37 dan Pasal 38, yaitu Pasal 37A ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:
”  Wajib  Pajak  yang  menyampaikan  pembetulan  Surat  Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibat- kan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang- Undang  ini,  dapat  diberikan  pengurangan  atau  penghapusan  sanksi administrasi  berupa  bunga  atas  keterlambatan  pelunasan  kekurangan pembayaran  pajak  yang  ketentuannya  diatur  dengan  atau  berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan.”
Pengampunan pajak berlaku untuk wajib pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan  Surat  Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)  Pajak  sebelum  tahun  2007,
sehingga  secara  tidak  langsung  jika  ada  ketidakbenaran  dalam  pelaporan  SPT, laporan keuangan wajib pajak juga harus diadakan pembetulan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  masalah  yang  dirumuskan  oleh penulis  adalah  bagaimana  pengaruh  pelaksanaan  program  sunset  policy  dalam hubungannya dengan penyajian laporan keuangan perusahaan?

## TINJAUAN PUSTAKA

## Sunset Policy

## Pengertian Sunset Policy
Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayarkan yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

## Dasar Hukum Sunset Policy
Sunset Policy merupakan pelaksanaan dari Pasal 37A Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, yaitu:
1) Wajib Pajak yang membetulkan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2007 selama masa 1  (satu) tahun setelah  diberlakukannya Undang-Undang  ini, diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
2) Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  dengan  sukarela  mendaftarkan  diri  untuk memperoleh NPWP  paling lama 1  (satu) tahun setelah  Undang-Undang ini, diberi kemudahan:
a) Penghapusan sanksi administrasi,
b) Tidak  dilakukan  pemeriksaan  pajak  kecuali  terdapat  data  yang  menyatakan bahwa SPT Wajib Pajak tidak benar.

## Subjek Sunset Policy
Subjek Sunset Policy dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat memanfaatkan program Sunset Policy, yaitu:
1) Orang Pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dalam tahun 2008 secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan  menyampaikan  SPT  Tahunan  PPh  untuk  tahun  pajak  2007  dan  tahun- tahun pajak sebelumnya paling lambat 31 Maret 2009.
2) Wajib Pajak  Orang Pribadi dan Badan  yang telah memiliki  NPWP sebelum tahun 2008, yang menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak
Pelaksanaan Program Sunset Policy dalam Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan
2006 dan tahun-tahun pajak sebelumnya untuk melaporkan penghasilan yang belum  diperhitungkan  dalam  pelaporan  SPT  Tahunan  PPh  yang  telah disampaikan.

## Objek Sunset Policy
Berbeda dengan pajak penghasilan yang objek pajaknya adalah penghasilan di mana pengertian penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.
Objek Sunset Policy adalah pajak-pajak yang tidak atau kurang dibayar. Pajak kurang  dibayar  tersebut  timbul  karena  adanya  pembetulan  SPT  tahun-tahun sebelumnya oleh Wajib Pajak baik Orang Pribadi atau Badan.

## Tujuan Sunset Policy
Direktorat Jenderal Pajak mengadakan program Sunset Policy dengan tujuan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu Sunset Policy juga sebagai pemicu tambahan penerimaan negara untuk merealisasikan APBN 2007.

## Pajak

## Pengertian Pajak
Menurut Valentina (2003:3)  pajak merupakan salah satu  kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang menggali potensi dalam negeri.
Inti dari pengertian tersebut adalah bahwa pajak:
1. dipungut  dari  semua  rakyat yang  menurut  undang-undang  wajib  membayar pajak.
2. dimaksudkan untuk mengisi kas Negara.
3. dapat dipaksakan dalam membayarnya karena diatur oleh undang-undang.
4. tidak  mendapatkan  balas  jasa  secara  langsung  pada  saat  rakyat  membayar pajak kepada Negara, tetapi
5. digunakan untuk pengeluaran umum, artinya tidak terbatas pada sebagian or- ang saja tetapi menyeluruh untuk seluruh rakyat baik yang sudah membayar pajak maupun tidak.

## Fungsi Pajak
Pajak merupakan iuran rakyat yang berfungsi untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran Negara untuk kepentingan umum. Namun demikian, fungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
1. Fungsi  pendanaan  (budgetair)
2. Fungsi mengatur  (regulair)

## Kedudukan Hukum Pajak
Pemungutan pajak  diatur dalam Pasal 23  ayat (2) UUD’45:  pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan Negara berdasarkan undang-undang. Artinya pajak merupakan peralihan kekayaan masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya keseluruhan  peraturan-peraturan  yang  meliputi  kewenangan  pemerintah  untuk mengambil  kekayaan  seseorang  dan  menyerahkan  kembali  kepada  masyarakat melalu  kas  Negara  termsuk  dalam  ruang  lingkup  hukum  pajak.  Pengaturan  ini menyangkut hubungan  hukum antara  Negara dengan  orang pribadi/  badan yang mempunyai kewajiban membayar pajak.

## Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Dalam pembahasan Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan akan dijumpai istilah-istilah yaitu:
a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan  perpajakan  ditentukan  untuk  melaukan  kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu
b. Badan  adalah sekumpulan  orang dan  atau model  yang merupakan  kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persekutuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, pesekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social  politik atau  organisasi yang  sejenis, lembaga,  bentu usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
c. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang atau melakukan usaha diluar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
d. Pengusaha  Kena  Pajak  adlah  pengusaha  sebagaimana
e. Masa pajak  adalah jangka waktu yang  lamanya sama dengan  1(satu) bulan takwim  atau  jangka  waktu  lain  yang  ditetapkan  dengan  Keputusan  Menteri Keuangan paling lama 3(tiga) bulam takwim.
f. Tahun pajak adalah jangka waktu 1(satu) tahu takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
g. Bagian Tahun Pajak, bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.
h. Pajak yang terutang, pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak,  Tahun  Pajak,  atau  dalam  bagian  Tahun  Pajak  menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pelaksanaan Program Sunset Policy dalam Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan
i. Surat  Pemberitahuan  adalah  surat  yang  oleh  wajib  pajak  digunakan  untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek  pajak  dan  atau  harta  dan  kewajiban,  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.
j. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan atas pajak untuk suatu Masa Pajak atau sama dengan satu bulan takwim.
k. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan atas pajak untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
l. Surat  Setoran  Pajak  adalah  surat  yang  oleh  wajib  pajak  digunakan  untuk melakukan  pembayaran atau  penyetoran  pajak yang  terutang  ke kas  negara melalui kantor pos dan bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik  daerah  atau  tempat  pembayaran  lain  yang  ditunjuk  oleh  Menteri Keuangan.
m. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.
n. Surat Tagihan  Pajak  adalah  surat  untuk  melakukan  tagihan  pajak  dan  atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
o. Surat  Keputusan  Pembetulan  adalah  surat  keputusan  yang  membetulkan kesalahan tulis, hitung dan atau kekeliruan penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, surat tagian pajak, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan atau pem- batalan ketetapan pajak yang tidak benar, atau surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

## Pengertian Laporan Keuangan
Menurut Zaki (2004:17), ”Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan”.
Sesuai  dengan  Standar  Akuntansi  Keuangan  per  September  2007  pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (par.7, baris 53– 55 dan 1–6) menyebutkan bahwa ”Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya  meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.  Di  samping  itu  juga  termasuk  skedul  dan  informasi  tambahan  yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”
El-Muhasaba, Vol. 5, No 2, Juli 2014

## HASIL DAN PEMBAHASAAN

## Data Perusahaan
Laporan keuangan perusahaan PR. Putra Jaya terdiri dari Laporan Keuangan Neraca, Laporan Keuangan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun pada penelitian ini penulis hanya akan  membahas  tentang  Laporan  Keuangan  Laba  Rugi,  karena  hal  ini  sangat berkaitan dengan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak pemerintah. Berikut ini penulis akan menyajikan laporan laba rugi perusahaan PR. Putra Jaya pada tahun 2006 dan tahun 2007 pada tabel 1.
Perusahaan Kebijakan Sunset Policy (Penghapusan sanksi administrasi perpajakan) Kebijakan perusahaan mengenai aku ntansi Melakukan analisa laporan keuangan perusahaan sebelum melakukan sunset Melakukan rekonsiliasi atas laporan keuangan perusahaan Analisa laporan keuangan setelah mengikuti sunset Mengidentifikasi pengaruh sunset terhadap penyajian laporan keuangan Rekomendasi : Perusahaan dapat memperhitungkan pajak yan g harus dibyarkan kepada Negara sesuai dengan perhitungan yang dilakukan
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Pelaksanaan Program Sunset Policy dalam Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan
El-Muhasaba, Vol. 5, No 2, Juli 2014
Pada tabel 1 merupakan laporan keuangan laba rugi perusahaan pada tahun 2006 dan 2007 hal ini dilakukan sebagai pembanding laba rugi perusahaan selama dua tahun. Laporan laba rugi yang disajikan pada tahun 2006 merupakan laporan perusahaan sebelum mengikuti program sunset policy. Pada tahun 2006 penjualan yang  diperoleh  perusahaan  sebesar  5.680.445.000  sedangkan  pada  tahun  2007 penjualan adalah sebesar 6.152.500.000, hal ini menunjukkan kenaikan nilai penjualan sebesar  472.055.000  (8,32%).  Kenaikan  nilai  penjualan  ini  juga  diikuti  dengan meningkatnya beban pokok produksinya yaitu pada tahun 2006 beban pokok produksi sebesar  5.361.299.687  sedangkan  pada  tahun  2007  beban  pokok  produksinya sebesar  5.742.808.443.  Beban  pokok  produksi  mengalami  kenaikan  sebesar 381.508.756 (7,12%). Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui besarnya laba kotor  perusahan  pada  tahun  2006  adalah  sebesar  319.145.313  sedangkan  pada tahun 2007  laba kotor perusahaan sebesar  409.691.557. Hal ini dapat  kita lihat bahwa ada kenaikan laba kotor sebesar 90.546.244 (28,37%).
Tabel 1. PR. Putra Jaya Laporan Laba Rugi Tahun 2006 dan Tahun 2007 (dalam rupiah)
Keterangan Tahun 2006 Tahun 2007 Penjualan 5,680,445 ,000 6,152,500,000 Beban Pokok Penjualan (5,361,299 ,687) (5,742,808,443) Laba Kotor 319,145,313 409,691,557 Beban Usaha: Beban Penjualan (21,288,954) (19,127,900) Beban Umu m dan Administrasi (241,408,337) (239,755,046) Jumlah Beban Usaha (262,697,291) (258,882,946) Laba Usaha 56,448,022 150,808,611 Pendapatan dan Beban Lain-lain Pendapatan Jasa Giro - 3,453,774 Beban Lain-lain - (85,185,573) Jumlah Pendapatan dan Beban Lain - (81,731,799) Laba (Rugi) Sebelum Pajak 56,448,022 69,076,812 Taksiran Pajak Penghasilan (2,844,802) (4,093,860) Laba (Rugi) Setelah Pajak 53,603,219 64,982,952
(Sumber Data :PR. Putra Jaya, diolah)
262.697.291, jumlah beban usaha tersebut terdiri dari beban pemasaran sebesar 21.288.954,  beban  gaji  karyawan  sebesar  127.360.000,  beban  listrik  sebesar 9.756.035, beban telepon sebesar 11.309.790, beban administrasi kantor sebesar 10.835.324, beban pemeliharaan kendaraan sebesar 3.225.000, beban pemeliharaan bangunan  3.250.000,  beban  pemeliharaan  peralatan  sebesar  8.553.750,  beban transportasi  sebesar  18.000.625,  beban  penyusutan  sebesar  46.617.813,  dan sumbangan sebesar 2.500.000.
Pada tabel 1 tersebut kita dapat mengetahui laba usaha perusahaan pada tahun 2006 sebesar 56.448.022, nilai ini diperoleh dari laba kotor dikurangi dengan beban usaha  pada  tahun  berjalan.  Sedangkan  pada  tahun  2007  besarnya  150.808.611. Dimana laba usaha tersebut mengalami kenaikan sebesar 94.360.589 (167,16%). Pada tahun 2006 perusahan tidak memiliki pendapatan dan beban lain-lain sedangkan pada  tahun  2007  terdapat  pendapatan  lain-lain  yaitu  pendapatan  bunga  sebesar 3.453.774 dan beban lain-lain sebesar 85.185.573.
Laba  bersih  perusahaan  sebelum  pajak  pada  tahun  2006  adalah  sebesar 56.448.022 dan tahun 2007 sebesar 69.076.812. sedangkan laba bersih perusahaan setelah pajak pada tahun 2006 adalah sebesar 53.603.219, dan pada tahun 2007 sebesar  64.982.952  Besarnya  pajak  penghasilan  yang  harus  dibayarkan  oleh perusahaan pada tahun 2006 adalah sebesar 2.844.802 sedangkan pada tahun 2007 pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar 4.093.860.

## Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Pada  tabel  1  tersebut  akan  dilakukan  rekonsiliasi  atas  laporan  keuangan perusahaan, hal ini dikarenakan adanya koreksi atas akun-akun laporan keuangan tersebut. Adapun proses rekonsiliasi atas laporan keuangan perusahaan dapat dilihat pada tabel 2.
El-Muhasaba, Vol. 5, No 2, Juli 2014
(S u m b er d a ta : P R . P u tr a J a ya d io la h ) T a b el 2. R e k o n si li as i La p o r a n K eu a n g a n P R . P u tr a J ay a
R e k o n si li as i La p o r a n La b a R u g i T a h u n 20 06 d an T ah u n 2 00 7
Pada tabel 2 tersebut merupakan rekonsiliasi atas laporan keuangan laba rugi perusahaan.  Di  mana  pada  tabel  tersebut  dapat  kita  ketahui  bahwa  pada  tahun 2006 terdapat koreksi fiskal positif atas sumbangan sebesar 2.500.000. Sumbangan yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  menurut  fiskal  tidak  dapat  dikurangkan  dari penghasilan  kena  pajak  karena  sumbangan  tersebut  bukan  untuk  kepentingan perusahaan  sehingga  harus  dikeluarkan  dari  laporan  laba  rugi  perusahaan. Sedangkan pada tahun 2007 juga terdapat koreksi positif atas sumbangan sebesar 4.025.000  dan  beban  lain-lain  sebesar  644.365  serta  koreksi  fiskal  negatif  atas pendapatan bunga sebesar 3.453.774.
Berdasarkan  tabel  1  tersebut  maka  kita  dapat  menghitung  besarnya  pajak penghasilan  sesuai  dengan  Undang-Undang  Perpajakan  no.17  tahun  2000  yaitu sebagai berikut:
(dala m rupiah) Keterangan Tahun 2006 Tahun 2007 Laba Bersih Sebelum Pajak 58,948,022 70,292,403 Penghasilan Tidak Kena Pajak 18,000,000 18,000,000 Penghasilan Kena Pajak 40,948,022 52,292,403 Pajak Terutang 5 % X 25.000.000 = 1,250,000 1,250,000 1 0% X 15.948.022 = 1,594,802 1 0% X 25.000.000 = - 2,500,000 1 5% X 2.292.403 = - 343,860 Total Pajak Terutang 2,844,802 4,093,860
(Sumber data: PR. Putra Jaya, diolah)
Tabel 3. PR. Putra Jaya Perhitungan Taksiran Pajak Penghasilan Untuk periode
Pada  tabel  3  dapat  kita  ketahui  besarnya  pajak  penghasilan  yang  harus dibayarkan oleh pihak perusahaan pada tahun 2006 dan tahun 2007. Pada tahun 2006 besarnya pajak penghasilan adalah 2.844.802 dan pada tahun 2007 adalah sebesar 4.093.860. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan atas besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan yaitu sebesar 1.249.058.

## Analisa Data dengan Sunset Policy
Pemerintah pada tahun 2008 mengeluarkan kebijakan atas peraturan perpajakan yang  disebut  dengan  istilah  Sunset  Policy  di  mana  dengan  adanya  program  ini
Pelaksanaan Program Sunset Policy dalam Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan
pemerintah  memberikan  kebebasan  kepada  para  wajib  pajak  untuk  menghitung dan melaporkan sendiri  atas kewajiban perpajakannya. Dengan  adanya program ini, pada laporan keuangan perusahaan akan ada beberapa akun yang mengalami perubahan dari segi jumlah. Adapun laporan keuangan laba rugi perusahaan setelah adanya sunset policy adalah sebagai berikut:
Berdasarkan  tabel  1  dan  tabel  4  tersebut  kita  dapat  mengetahui  terdapat beberapa akun yang mengalami perubahan yang dikarenakan adanya program sunset policy. Akun yang mengalami perubahan adalah beban pokok penjualan yaitu pada tahun 2006 sebelum sunset beban pokok penjualan sebesar 5.361.299.687 sedangkan setelah adanya sunset beban pokok penjualan adalah sebesar 5.351.082.412. Selain itu akun yang mengalami perubahan adalah beban penyusutan. Berikut ini penulis akan menjabarkan analisa perhitungan perubahan jumlah akun tersebut.

## Perlakuan sunset terhadap beban pokok penjualan
Berikut ini adalah perhitungan beban pokok penjualan sebelum dan sesudah sunset policy pada tabel 5.
(Sumber data: PR. Putra Jaya, diolah)
Tabel 4. Laporan Laba Rugi Tahun 2006 Setelah Sunset Policy
(dalam rupiah) Keterangan Tahun 2006 Penjualan 5,680,445,000 Beban Poko k P enjualan (5,351,082,412) Laba Kotor 329,362,588 Beban Usaha: Beban Penjualan (21,288,954) Beban Umum dan Administrasi (2 41,581,149) Jumlah Beban Usa ha (2 62,870,103) Laba Usaha 66,492,485 Pendapatan dan Beban Lain-lain Pendapatan Jasa Giro - Beban Lain-lain - Jumlah Pendapatan dan Beba n Lain - Laba (Rugi) Sebelum Pajak 66,492,485 Taksiran Pajak Penghasilan (3,898,872) Laba (Rugi) Setelah Pajak 62,593,613
El-Muhasaba, Vol. 5, No 2, Juli 2014
(dalam rupiah) Keterangan
Sebelum
Sesudah Bahan Baku: Tembakau Saldo Awal bahan baku tembakau 252,275,604 252,275,604 Pembelian bahan baku tembakau 902,834,095 902,834,095 Saldo Akhir bahan baku tembakau (790,652,840) (800,984,512) Pemakaian Tembakau 364,456,836 354,125,188 Cengkeh Saldo Awal Cengkeh - - Pembelian Cengkeh 173,000,000 173,000,000 Saldo Akhir Cengkeh (84,246,937) (84,246,937) Pemakaian cengkeh 88,753,063 88,753,063 Saos Saldo awal saos - - Pembelian saos 15,736,739 15,736,739 Saldo akhir saos - - Pemakaian saos 15,736,739 15,736,739 Alkohol Saldo awal alkohol - - Pembelian alkohol 25,756,758 25,756,758 Saldo akhir alkohol (15,373,750) (15,373,750) Pemakaian alkohol 10,383,008 10,383,008 Pemakaian bahan baku 479,329,646 468,997,998 Tenaga kerja langsung 386,500,000 386,500,000 Beban Produksi Tak Langsung Pemakaian bahan pembantu 86,270,055 86,270,055 Poncoan 296,000 296,000 Biaya keperluan pabrik 4,692,231 4,692,231 Penyusutan 19,979,063 20,053,125 Jumlah Beban Produksi Tidak Langsung 111,237,348 111,311,411 Beban Pokok Produksi 977,066,995 966,809,408 Saldo Awal Barang Dalam Proses - - Saldo Akhir Barang Dalam Proses - - Jumlah Biaya Pokok P roduksi 977,066,995 966,809,408 Pemakaian pita cukai 4,40 1,698,784 4,401,698,784 Jumlah Biaya Produksi Sesudah Dilekati Cukai 5,37 8,765,779 5,368,508,192 Saldo Awal Barang Jadi 3,686,000 3,686,000 Saldo Akhir Barang Jadi (21,152,091) (21,111,781) Beban Pokok Penjualan 5,36 1,299,687 5,351,082,412
(Sumber data: PR. Putra Jaya, diolah)
Tabel 5. Perhitungan Beban Pokok Penjualan PR. Putra Jaya Laporan Perhitungan Beban Pokok Penjualan
Pelaksanaan Program Sunset Policy dalam Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan
Dari  tabel  5  bahan  baku  yang  ada  pada  perusahaan  terutama  tembakau mengalami  perubahan,  perubahan  yang  terjadi  ada  pada  persediaan  akhir  dan pemakaian. Data pada saat perusahaan sebelum melakukan sunset nilai persediaan akhir bahan baku tembakau adalah sebesar 790.652.840 dan pemakaiannya adalah sebesar 364.456.836. Sedangkan pada saat telah melakukan sunset data persediaan akhir tembakau sebesar 800.984.512 dan pemakaiannya adalah sebesar 354.125.188. Perubahan  nilai  persediaan  akhir  dan  pemakaian  tembakau  ini  disebabkan  oleh perubahaan jumlah kuantitas pembelian tembakau. Hal ini dikarenakan dilakukan stok opname atas tembakau yang ada. Pada tabel 6 dan tabel 7 dapat dilihat laporan mutasi persediaan tembakau.
Pada tabel 6 dan tabel 7 kita dapat melihat perubahan kuantitas pada pembelian dan  saldo  akhir  tembakau.  Perbedaan tersebut  dikarenakan  telah  dilakukan  stok opname atas jumlah pembelian tembakau. Selisih yang terjadi pada pembelian tem- bakau tersebut adalah dikarenakan tembakau memiliki sifat tertentu berkaitan dengan penyimpanannya. Tembakau yang telah dibeli oleh perusahaan tersebut tidak akan langsung digunakan sebagai bahan baku pembuatan rokok, namun oleh perusahaan tembakau tersebut disimpan terlebih dahulu. Pada saat penyimpan tembakau memiliki sifat  dan  kelembaban  tertentu.  Sehingga  tembakau  yang  telah  melalui  proses penimbangan tersebut akan bertambah kuantitasnya.
Perubahan kuantitas pada pembelian tembakau tersebut tentunya akan menye- babkan harga pokok pembelian juga akan mengalami perubahan. Namun secara nilai rupiah tidak akan berubah karena nilai tersebut telah dibayarkan pada periode berjalan.  Pemakaian  atas  tembakau  tersebut  tidak  mengalami  perubahan  karena jumlah tembakau telah digunakan sesuai dengan produksi yang ada. Selain itu nilai tembakau tersebut telah sesuai dengan perbandingan yang telah ditetapkan untuk industri rokok sesuai dengan nilai cukai yang terpakai.
Perubahan  kuantitas  pada  pembelian  akan  menimbulkan  perubahan  pada kuantitas saldo akhir tembakau yang dimiliki perusahaan.

## Perlakuan sunset terhadap beban penyusutan
Pada  beban  penyusutan  yang  masuk  dalam  beban  administrasi  perusahaan terdapat  juga  selisih  pencatatan  yaitu  pada  tahun  2006  sebelum  adanya  sunset policy perusahaan mencatat besarnya beban  tersebut adalah sebesar 46.617.814 sedangkan setelah adanya sunset besarnya beban penyusutan menjadi 46.790.625. Terdapat selisih pencatatan sebesar 172.813. Pada waktu sebelum adanya sunset perusahaan mencatat besarnya beban penyusutan sebesar 46.617.814 hal ini akan menyebabkan jumlah beban usaha menjadi lebih kecil sehingga laba perusahaan juga akan turun atau kecil yang mana bila laba perusahaan kecil maka pajak yang harus  dibayarkan akan  menjadi  sedikit juga.  Sedangkan  pada  saat sunset  policy perusahaan  harus  melakukan  pembetulan  atas  kesalahan  catat  tersebut.  Atas
El-Muhasaba, Vol. 5, No 2, Juli 2014
T a b el 6 . La p o ra n M u ta si P er se d ia a n T em b a k a u P R . P u tr a J a y a
L a p o ra n M u ta si P er se d ia a n T em b ak a u T a h u n 20 0 6 (d a la m r u p ia h ) (S u m b er d a ta : P R . P u tr a J a ya , d io la h )
El-Muhasaba, Vol. 5, No 2, Juli 2014
T ab el 7 . L a p o ran M u tas i P er se d ia a n T e m b ak a u S e te la h S u n se t P o li cy P R . P u tr a J ay a
L a p o ra n M u ta si P er se d ia a n T em b a k a u (d a la m r u p ia h ) (S u m b er d a ta : P R . P u tr a J a ya , d io la h )
pembetulan tersebut maka besarnya beban penyusutan adalah sebesar 46.790.625, dengan nilai beban penyusutan yang meningkat tersebut maka besarnya beban usaha akan meningkat juga, beban usaha yang meningkat akan menyebabkan laba usaha juga meningkat karena diikuti penurunan beban pokok ponjualan. Apabila laba usaha meningkat maka pajak penghasilan yang harus dibayarkan juga akan meningkat.

## Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Setelah Sunset Policy
Laporan keuangan laba rugi setelah sunset policy juga akan dilakukan rekonsi- liasi. Rekonsiliasi atas laporan laba rugi akan disajikan pada tabel 8.
Tabel 8. PR. Putra Jaya Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Tahun 2006 Setelah Sunset Policy
(dalam rupiah) Keterangan Tahun 2006 Menurut Koreksi Menurut Komersial Fiskal Fiskal Penjualan 5,680,445,000 5,680,445,000 Beban Pokok Penjualan 5,351,082,412 5,351,082,412 Laba Kotor 329,362,588 3 29,362,588 Beban Usaha Beban Pemasaran 21,288,954 21,288,954 Beban G aji Karyawan 127,360,000 1 27,360,000 Pemeliharaan Kendaraan 3,225,000 3,225,000 Pemeliharaan Bangunan 3,250,000 3,250,000 Beban Pemeliharaan Peralatan 8,553,750 8,553,750 Beban Listrik 9,756,035 9,756,035 Beban Telepon 11,309,790 11,309,790 Beban Transportasi 18,000,625 18,000,625 Beban Ad ministrasi 10,835,324 10,835,324 Beban Penyusutan 46,790,625 46,790,625 Sumbangan 2,500,000 (2,500,000) - Jumlah Beban Usaha 262,870,103 (2,500,000) 2 60,370,103 Laba Rugi Usaha 66,492,485 68,992,485 Pendapatan dan Beban Lain-lain - Pendapatan Bunga - - Beban Lain-Lain - - Jumlah Pendapatan, Beban Lain-lain Laba Bersih Sebelum Paj ak 66,492,485 68,992,485 Taksiran Pajak Penghasilan 3,898,872 Laba Bersih Setelah Pajak 62,593,613
(Sumber data: PR. Putra Jaya, diolah)
El-Muhasaba, Vol. 5, No 2, Juli 2014
Dari tabel  9 tersebut dapat diketahui  bahwa besarnya pajak  terhutang pada tahun 2006 adalah sebesar 3.898.872.

## SIMPULAN
Dalam  penelitian ini  ada beberapa  hal  yang dapat  disimpulkan oleh  penulis diantaranya adalah:
1. Dengan adanya program sunset policy yang dilakukan oleh pemerintah, maka banyak wajib pajak yang secara sukarela untuk melaporkan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan secara benar.
2. Dengan adanya sunset policy banyak wajib pajak yang merasa khawatir atas laporan keuangan yang telah dilaporkan kepada Kantor Pajak, sehingga mereka secara sadar melakukan pembetulan atas laporan yang telah dibuat sehingga mereka terbebas dari sanksi maupun denda administrasi.
Sunset policy memberikan keuntungan kepada pihak pemerintah. Yaitu dengan adanya program sunset policy maka pendapatan Negara dari sektor pajak mengalami peningkatan.
Pada tabel 8 rekonsiliasi laporan laba rugi tersebut terhadap akun sumbangan sebesar 2.500.000 dilakukan rekonsiliasi sehingga besarnya laba rugi usaha menurut fiskal adalah sebesar 68.992.485. Perhitungan atas taksiran pajak penghasilan pada tabel 9.
(Sumber data: PR. Putra Jaya, diolah)
(dala m rupia h) Keterangan Tahun 2006 Laba Bersih Sebelum Pajak 68,992,485 Penghasilan Tidak Kena Pajak 18,000,000 Penghasilan Kena Pajak 50,992,485 Pajak Terutang 5% X 25.000.000 = 1,250,000 10% X 25.000.000 = 2,500,000 15% X 992.480 = 148,872 Total Pajak Terutang 3,898,872
Tabel 9. Perhitungan Taksiran Pajak Penghasilan Setelah Sunset Policy PR. Putra Jaya Perhitungan Taksiran Pajak Penghasilan

## DAFTAR PUSTAKA
Arens, Alvin, A., dan James, K.L. 1997. Auditing Pendekatan Terpadu. Ed. Indonesia - Adaptasi Oleh Amir Abadi Jusuf. Ed. Revisi 1996. Cet. Kedua. Jakarta: Salemba Empat. Baridwan, Z. 2004. Intermediate Accounting. Ed. Kedelapan. Cet. Pertama. Yogyakarta: BPFE. Carl, S., Warren, James, M., Reeve, Phillip, E.F. 2005. Pengantar Akuntansi. Bk. Satu. Ed.
Dua Puluh Satu. Jakarta: Salemba Empat.
Cooper, D.R. 1995. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Erlangga. Direktorat Jenderal Pajak. 2008. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan. Cet. Kedua. Bandung: Citra Umbara.
Endonesia. Sunset Policy untuk Tingkatkan Penerimaan Negara. Jumat, 14 Maret 2008. diakses  pada  Tanggal  27 Agustus  2008  dari  http://www.google.com/endonesia/ BeritaHot/SunsetPolicyuntukTingkatkanPenerimaanNegara.htmhttp://www.pajak. go.id Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007. Jakarta: Salemba Empat. Kusnadi, dkk. 2000. Pengantar Akuntansi Keuangan 1: Prinsip, Prosedur, dan Metode. Malang: Universitas Brawijaya. Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Ed. Revisi 2008. Yogyakarta: ANDI. Indriantoro, N. 2002. Metode Penelitian Bisnis. Yogyakarta: BPFE. Republik Indonesia, Departemen Keuangan. Direktorat Jenderal Pajak. 2004. Petunjuk
Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Jakarta. Sri, V. 2003. Perpajakan Indonesia. Cet Kedua. Yogyakarta: AMP YKPN. Waluyo. 2008. Akuntansi Pajak. Cet. Kedua. Jakarta: Salemba Empat.