JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 10 NO. 1 (2022)                                                                   E-ISSN : 2746-8178 DOI :  10.47828/jianaasian.v10i1.82

## Implementasi Program Desa Berdaya Melalui Economic Branding Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
Riska Ayu Lestary 1*) , Krishno Hadi 2 , Ach. Apriyanto Romadhan 3
123 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 10/02/2022 Received in revised form 17/02/2022 Accepted 24/03/2022

## Abstract
This  study  examined  the  Program  Desa  Berdaya  which  is  a  form  of  the  East  Java  Provincial Government  with  the  aim  to  help  improve  the  economy  of  rural  communities  in  East  Java,  it  is  the impact of the Covid-19 pandemic. In this paper uses policy implementation theory that analyzes the Empowered Village program with 4 variables, namely: (1) Analysis of Policy Content Between Policy Levels  (2)  Institutions  and  Policy  Implementing  Resources  (3)  Program  Socialization  (4)  Program Target Group Response. This research uses qualitative methods through descriptive approaches with data  collection  techniques  through  observation,  documentation,  and  interviews.  This  research  was conducted for 2 months at the Lamongan Regency Community and Village Empowerment Office. The results of the study showed that this program provides assistance to villages to realize products that will  become  village  icons,  the  involvement  of  local  governments  ranging  from  provinces, districts/cities to villages is very influential on the success of the Empowered Village Program. In its implementation, of course, there are several  mechanisms that are carried out. The realization of the Empowered  Village  program  went  well  because  the  village  had  implemented  several  indicators  of success that had been set out in the program guidelines.
Keywords: Implementation, Program, Empowered Village Program.

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji tentang Program Desa Berdaya yang merupakan bentuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan di Jawa  Timur,  hal  tersebut  merupakan  dampak  dari  adanya  pandemi  Covid-19.  Dalam  tulisan  ini menggunakan  teori  Implementasi  Kebijakan  yang  menganalisis  program  Desa  Berdaya  dengan  4 variabel  yaitu:  (1)  Analisis  Isi  Kebijakan  Antar  Level  Kebijakan  (2)  Institusi  dan  Sumber  Daya Pelaksana  Kebijakan (3)  Sosialisasi Program (4) Respon  Kelompok  Sasaran Program. Penelitian ini menggunakan  metode  Kualitatif  melalui  pendekatan  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data melalui observasi, dokumentasi serta wawancara. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan bertempat pada  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Lamongan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  Program  ini  memberikan  bantuan  kepada  desa  untuk  merealisasikan  produk yang akan  menjadi icon desa, keterlibatan pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota hingga  desa  sangat  berpengaruh  pada  keberhasilan  dari  Program  Desa  Berdaya.  Dalam pelaksanaannya  tentunya  terdapat  beberapa  mekanisme  yang  dilakukan..  Perealisasian  dalam program  Desa  Berdaya  berjalan  dengan  baik,  dikarenakan  desa  telah  melaksanakan  beberapa indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam pedoman program.
Kata kunci: Implementasi, Program, Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## PENDAHULUAN
Pandemi Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19) menjadikan keberadaan desa mendapatkan beban dalam menjalankan perekonomiannya sehingga mengalami  keterpurukan  yang  pada akhirnya  berimbas  terhadap  tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Desa dalam menghadapi Covid-19 melakukan Surat Edaran Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi  Nomor  8  Tahun  2020 dan  No.  11  Tahun  2020  untuk menjaga  komponen  krusial,  yaitu memperkuat  sendi-sendi  ekonomi melalui  Padat  Karya  Tunai  Desa (PKTD),  Bantuan  Langsung  Tunai
(BLT)  dan  penguatan  kesehatan masyarakat pedesaan untuk mencegah  adanya  penyebaran  rantai virus  Covid-19.  Adanya  pandemi tersebut menyebabkan mata pencaharian  beberapa  warga  desa dari  berbagai  sektor  terdampak  atas kondisi  tersebut.  Tentunya  hal tersebut menjadikan desa mendapatkan beban dalam menjalankan  roda  pembangunannya. Kegiatan  pembangunan  pada  lingkup pedesaan  dalam  bidang  ekonomi memiliki ketergantungan terkait perkembangan  pelaku  usaha  yang terdapat dalam sebuah desa.
Pembangunan  nasional  dan  daerah merupakan  sebuah  kegiatan  yang tidak bisa terlepas dari pembangunan pedesaan,  desa  merupakan  basis kekuatan sosial ekonomi serta politik yang  perlu  mendapatkan  perhatian pemerintah (Drs. Almasri & Deswimar, S.Sos, M.Si, 2017). Pedesaan menjadi sentral yang utama sebagai pengembangan ekonomi,  hal  tersebut  disebabkan karena  desa  merupakan  sektor  awal dalam  perputaran  dalam  kegiatan perekonomian  suatu  negara  (Wahed et  al.,  2020).  Potensi  yang  dimiliki dalam  pedesaan  tentunya  memiliki pengaruh  yang  besar  dalam  hal pengembangan desa, tentunya potensi  yang  ada  pada  desa  sudah seharusnya dimanfaatkan masyarakat desa. Adanya Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kesempatan untuk dapat  memperlihatkan  jati  dirinya dalam  menata  serta  mengelola  desa. Dalam  hal  tersebut  tentunya  harus didukung dengan peran serta masyarakat desa sebagai terwujudnya pemberdayaan ekonomi pedesaan  serta  dapat  meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Tentunya  pembangunan  tidak  hanya menjadi  tanggung  jawab  pemerintah namun juga tanggung jawab masyarakat  (Wahyuningrum  et  al., 2014).  Peran  masyarakat  tersebut tentunya  mengarah  pada  kegiatan pemberdayaan  masyarakat,  kegiatan pemberdayaan ini merupakan sebuah aspek  penting  sebagai  upaya  dalam meningkatkan peran serta masyarakat  melalui  kemandirian serta  dapat  memajukan  maupun menyejahterakan masyarakat di pedesaan (Reski et al., 2017). Pembangunan  pedesan  yang terlambat juga dialami oleh beberapa desa  di  Provinsi  Jawa  Timur,  oleh karena  itu  dengan  kondisi  desa  yang mengalami kesulitan dalam menjalankan  roda  pembangunan
*) Penulis Korespondensi E-mail : riskalestary15@gmail.com
maka  Pemerintah  Provinsi  Jawa Timur  mengambil  tindakan  melalui beberapa  program  yang  tertuang dalam  JATIM  SATYA.  Salah  satu program tersebut merupakan program ikon penanggulangan kemiskinan pedesaan untuk mewujudkan  Nawa  Bhakti  Satya, yaitu  Bhakti- 7  “Jatim  Berdaya  yang berorientasi pada
ekonomi kerakyatan  dengan  berbasis  UMKM, koperasi,  BUMDesa  dan  mendorong terciptanya  Desa  Mandiri”. Oleh karena itu maka Pemerintah Provinsi Jawa  Timur  menetapkan  Peraturan Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  20 Tahun  2021  tentang  Peraturan Gubernur  tentang  Pedoman  Umum Program  Pemberdayaan  Masyarakat dan  Desa  dalam  Rangka  Pemulihan Ekonomi  di  Provinsi  Jawa  Timur. Salah satu program diantaranya yaitu Desa  Berdaya,  program  tersebut merujuk  kepada  pemberdayaan  pada wilayah  pedesaan  yang  dilakukan berdasarkan  pendekatan  terintegrasi yang bertujuan untuk mengatasi desa di  Jawa  Timur  yang  mengalami ketertinggalan menjadi desa berkembang,  desa  maju  atau  desa mandiri.  Program  Desa  Berdaya  ini mengedepankan  pengembangan icon desa yang dilakukan melalui economic branding . Desa Berdaya ini mengarahkan  beberapa  potensi  desa untuk dikembangkan maupun diinovasikan.  Adanya  program  ini juga  ikut  mendukung  penurunan angka  kemiskinan  di  Jawa  Timur melalui  Sasaran  Indikator  Kinerja Daerah  yaitu  pada  Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan  yang  memiliki  rencana untuk  memasang  target  kinerja sebagai  penurunan  Desa  Tertinggal dan  Desa  Sangat  Tertinggal  dalam RPJMD  Tahun  2019-2024  (TKPK Jatim, 2020). Dengan adanya permasalahan mengenai perekonomian maupun pembangunan  pada  desa  di  masa pandemi covid-19 tentunya pemerintah desa sebagai penyelenggara  pemerintahan  serta pembangunan  memiliki  kewenangan untuk  mengikutsertakan  masyarakat agar  dapat  berdaya  guna,  memiliki kemampuan,  mandiri  untuk  bisa meningkatkan  ekonomi  masyarakat salah  satunya  pada  program  Desa Berdaya  tersebut  yaitu  melalui pemanfaatan  potensi  lokal  yang  ada pada desa. Tentunya peran masyakat dinilai cukup penting karena masyarakat  memiliki  pengetahuan mengenai  potensi  atau  kondisi  lokal daerah  mereka  sehingga  dalam program Desa Berdaya ini peran serta masyarakat  juga  dibutuhkan  untuk ikut  serta  di  dalamnya  (Andrianto  & Damayanti, 2017).
Program  ini  juga  tentunya mengikutsertakan pemberdayaan masyarakat  yang  mana  merupakan sebuah  pendekatan  untuk  mengatasi sebuah  permasalahan  sosial,  yang mana pemberdayaan ini dilaksanakan melalui  beberapa  peran  diantaranya adalah  pemerintah,  usaha  serta masyarakat  (Kusiawati  et  al.,  2017).
Dalam  hal  pemberdayaan  ini  yaitu juga  disertai  pembangunan  nasional yang mana dilaksanakan oleh pemerintah  dan  juga  masyarakat (Desiati, 2013). Keterlibatan masyarakat menjadi sebuah keharusan  dari  proses  perencanaan sampai  dengan  pelaksanaan,  karena masyarakat  tidak  hanya  sebagai penikmat akan tetapi sebagai penentu  juga  atas  sebuah  kegiatan pemberdayaan (Farhan, 2020). Pemberdayaan  masyarakat  tentunya sangat  penting  dilakukan  untuk upaya memberdayakan pada kelompok  yang  dinilai  lemah,  hal tersebut  tentunya  merujuk  pada
pedesaan yang pada saat menghadapi pandemi Covid-19 mengalami keterpurukan ekonomi (Haris, 2014). Dalam  UU  No.6  Tahun  2014  tentang Desa mendefinisikan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan  sebuah  upaya  dalam pengembangan  kemandirian  maupun kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan,  sikap,  keterampilan, perilaku, maupun pemanfaatan sumber  daya  melalui  kebijakan, program,  kegiatan  dan  yang  lainnya (Badaruddin et al., 2020).
Salah  satu  kabupaten  pada Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Lamongan  diberikan  kesempatan untuk dapat mengikuti program Desa
Berdaya,  terdapat  10  Desa  yang diberikan  kuota  dalam  program  ini.
10  desa  tersebut  memiliki  beberapa potensi yang sangat menarik, beberapa  potensi  itu  juga  dapat menyumbangkan  PAD  yang  besar  di tiap tahunnya, tentunya dalam tulisan ini topik yang akan dibahas mengenai berlangsungnya program Desa Berdaya  pada  beberapa  desa  di Kabupaten  Lamongan.  Tujuan  dari tulisan ini yaitu menjelaskan bagaimana implementasi dari program  Desa  Berdaya  pada  Dinas
Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa maupun  melihat  bagaimana  proses dalam  pelaksanaan  kegiatan  pada saat berlangsung.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan metode Kualitatif melalui pendekatan deskriptif  yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan  sebuah  aktivitas sosial,  peristiwa  maupun  pemikiran secara  individual  maupun  kelompok (Sukmadinata, 2011). Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi serta wawancara. Penelitian  ini  dilakukan  selama  2
bulan yaitu mulai dari 16 Agustus-08
Oktober  2021,  yaitu  bertempat  pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan.
Data-data yang termuat dalam penelitian  ini  diperoleh  melalui wawancara kepada bidang Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa Kabupaten  Lamongan,  Bapak  Yuris yang  pada  saat  itu  menjabat  sebagai Ketua/Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Lamongan, serta beberapa kepala  desa  yang  mengikuti  program Desa Berdaya.
Teknik  analisis  data  kualitatif menurut Miles dan Hubermen (1984) yaitu  dilakukan  secara  interaktif  dan berlangsung  terus  menerus  hingga tuntas.  Dalam  analisis  ini  terdiri  dari reduksi data ( data reduction ), penyajian  data  ( data  display ),  serta adanya  sebuah  penarikan  terhadap kesimpulan maupun verifikasi ( conclusion
drawing / verification ) (Putra & Sobandi, 2019). Terdapat  beberapa  penelitian terdahulu  yang  memiliki  kesamaan pembahasan  dengan  penelitian  ini, yaitu  mengenai  adanya  sebuah program  pemberdayaan  masyarakat di desa. Penelitian tersebut mengenai Evaluasi Implementasi Program Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  (P3MD)  dalam Mewujudkan  Desa  Mandiri  di  Desa Kualu  Nenas  Kecamatan  Tambang Kabupaten  Kampar  oleh  (Basir  et  al., 2020). Pada penelitian yang dilakukan  oleh  Basir  melalui  metode penelitian  evaluatif  yaitu  terdapat sebuah  program  strategis  dari pemerintahan untuk pedesaan, temuan  pada  penelitian  tersebut yaitu  implementasi  pada  Desa  Kualu Nenas masih belum juga menghasilkan  dampak  signifikan mengenai  perubahan  pada  status desa  yaitu  dari  desa  berkembang menjadi  desa  maju  maupun  mandiri. Pelaksanaan program yang
dijalankan  belum  sesuai  dengan indikator  kegiatan,  serta  pelaku kegiatan seperti aparat desa dan yang lainnya  belum  terlihat  adanya  upaya mengenai perubahan dalam pencapaian  dalam  status  desa  yang tertinggal  menjadi  maju  maupun mandiri. Namun,  yang  menjadi  nilai pembaruan dalam penelitian mengenai  Desa  Berdaya  ini  dimana desa  yang  terpilih  telah  berstatus menjadi  Desa  Mandiri  di  Kabupaten Lamongan  dan  beberapa  desa tersebut kemudian mengikuti sebuah program  dari  Provinsi  Jawa  Timur sebagai  bentuk  pemberdayaan  dan program  tersebut  bertujuan  untuk memunculkan  atau  mengembangkan identitas  dari  desa  yang  ada  yang disebut dengan economic branding . Dalam  tulisan  ini  penulis menggunakan  teori  implementasi kebijakan  Van  Meter dan  Horn,  Horn bahwa  implementasi  ini  dari  sebuah kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  maupun  kelompok  guna mencapai tujuan yang telah
disepakati  (Van  Meter  dan  Horn dalam  Wahab,  2006:65).  Seharusnya terdapat  6  variabel  atau  indikator  di dalamnya,  namun  dalam  penelitian ini  penulis  hanya  menggunakan  4 variabel  dikarenakan  penulis  tidak mendapatkan  beberapa  data  yang lainnya  diantaranya  yaitu  kondisi- kondisi  ekonomi,  sosial  dan  politik serta karakteristik organisasi pelaksana.  Oleh  sebab  itu  atas beberapa pertimbangan, maka penulis hanya memberikan 4 variabel dalam tulisan ini untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi  program  Desa  Berdaya di  Kabupaten  Lamongan  diantaranya analisis  isi  kebijakan  antar  level kebijakan,  institusi  dan  sumber  daya pelaksana,  sosialisasi  program  serta respon kelompok sasaran kebijakan.

## HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS
Adanya  program  khusus  yang bertujuan untuk membantu meningkatkan  pendapatan  keluarga di  desa,  selain  untuk  meningkatkan pendapatan juga sekaligus mendorong  perekonomian  pedesaan, meningkatkan pengoptimalan prakarsa serta kreativitas masyarakat,  pemberdayaan  manusia yang dilakukan melalui pengembangan terkait potensi ekonomi desa. Program tersebut juga diharapkan  dapat  meningkatkan pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat  desa  serta  mendorong tumbuhnya  produk  unggulan  pada pedesaan.  Oleh  karena  itu  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa Provinsi  Jawa  Timur  memutuskan sebuah  program  dalam  rangka pemulihan  ekonomi  dampak Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk mewujudkan “Jatim Sejahtera” melalui  beberapa  program  salah satunya adalah Desa Berdaya.
Analisis  Isi  Kebijakan  Antar  Level Kebijakan
Adanya  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan  Daerah,  maka  daerah memiliki kewenangan atas pengelolaan keuangan daerah terdapak  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19)  yang  diperkuat  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  20  Tahun  2020  tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sehingga terbentuknya  Peraturan  Gubernur Jawa  Timur  Nomor  22  Tahun  2020 tentang  Pedoman  Bantuan  Dalam
Penanganan  Dampak  Corona  Virus Disease  2019  (COVID-19) di  Provinsi
Jawa Timur. Oleh karena itu Gubernur Jawa Timur  dalam  upayanya  dalam pemberdayaan ekonomi serta
masyarakat  desa  sebagai  pemulihan ekonomi  dampak  COVID-19  Provinsi Jawa  Timur  telah  mengeluarkan
Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur Nomor  20  Tahun  2021  tentang “Pedoman Umum Program Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur”. Dalam pedoman  ini  terdapat  pasal  yang memuat  tentang  Desa  Berdaya  yaitu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Pasal 2 Tahun 2021 bahwa Pemerintah  Provinsi  Jawa  Timur menetapkan beberapa program dalam  pemulihan  ekonomi  Provinsi
Jawa  Timur  diantaranya  terdapat program  Desa  Berdaya.  Di  dalam pedoman  ini  memuat  tentang  latar belakang,  ketentuan  umum,  tujuan, sasaran, strategi, prinsip dasar, ruang lingkup,  penganggaran,  indikator keberhasilan,  organisasi  pengelola, mekanisme  kegiatan,  pembinaan  , pengawasan, penanganan pengaduan, saran  serta  masukan  mengenai Program Desa Berdaya.
Pasal  3  dalam  Peraturan Gubernur  Jawa  Timur  Nomor  20 dijelaskan bahwa Pedoman Umum ini yang  memuat  tentang  pedoman mengenai  Desa  Berdaya  ditujukan kepada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten se-
Jawa  Timur  diantaranya  yaitu  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa Provinsi  Jawa  Timur  maupun  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa se-Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa Timur  untuk  digunakan  sebagai acuan pelaksanaan program.
Selain  DPDM  Provinsi  serta DPMD  Kabupaten,  pedoman  ini  juga ditujukan  kepada  kecamatan  serta desa  maupun  kelurahan  se  Provinsi Jawa  Timur,  karena  program  ini untuk mengatasi tingkat kesejahteraan masyarakat desa maka pedoman  dalam  Peraturan  Gubernur
Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2021 ini juga merupakan acuan untuk pemerintahan  lingkup  kecamatan, kelurahan  maupun  desa  untuk  dapat memahami  serta  mengerti  akan langkah-langkah  dalam  kegiatan. Pasal  4  dalam  Pedoman  Umum  ini dikatakan bahwa Peraturan Gubernur Jawa  Timur  Nomor  34  Tahun  2020 tidak  berlaku  lagi  pada  saat Peraturan  Gubernur  Jawa  Timur Nomor 20  Tahun 2021 ini mulai akan dicabut  serta dinyatakan  sudah tidak diberlakukan kembali. Institusi dan Sumber Daya Pelaksana Kebijakan (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Peran  dari  DPMD  Provinsi
Jawa  Timur  yaitu  sebagai  unsur pelaksana  urusan  pemerintahan  di bidang  pemberdayaan  masyarakat dan  desa  di  Jawa  Timur,  dinas  ini dalam Program Desa Berdaya memiliki  tugas  sebagai  penangung jawab  atas  pelaksanaan  program Desa  Berdaya.  DPMD  Provinsi  pada program  ini  telah  menetapkan pedoman  umum  maupun  petunjuk teknis  operasional  yang  dijadikan sebuah  buku  dan  diberikan  kepada DPMD Kabupaten/Kota untuk dibagikan  pada  desa  yang  mengikuti program  Desa  Berdaya.  DPMD Provinsi melaksanakan kegiatan persiapan berupa pembekalan pendamping  Program  Desa  Berdaya yang telah dilakukan pada tanggal 22 sampai dengan 26 Maret 2021 di Kota
Batu,  kegiatan  pembekalan  ini merupakan  bentuk  meningkatkan pengetahuan, keahlian dan komitmen serta  memberikan  pelatihan  kepada Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif  dan  PLD  P3MD  yang bertugas  sebagai  pendamping  dalam 151 Desa Mandiri. DPMD Provinsi juga melaksanakan  sosialisasi  kembali  di tanggal 13 September yang
bertempat di Kantor DPMD Kabupaten  Lamongan.  Kemudian, pada  tanggal  22  November  DPMD Provinsi melaksanakan kegiatan monitoring  dan  evaluasi  pada  tiap desa yang mengikuti Desa Berdaya di Kabupaten  Lamongan  untuk  melihat bagaimana  pemerintah  desa  serta Tim  Kerja  Desa  merealisasikan produknya  seperti  contohnya  Desa
Bulutengger telah membuat seni “Art Of  Letter”  dan  akan  dilaksanakan product branding pada bulan Desember  2021.  Tiap  desa  yang mengikuti  program  desa  berdaya  ini memiliki kewajiban untuk melaporkan terkait pelaksanaan dalam tiap tahapan yang dilaksanakannya kepada DPMD Provinsi.  Pada  pelaksanaan  program Desa  Berdaya  peran  dari  DPMD Provinsi  sangat  berpengaruh  sebagai penanggung  jawab  terkait  program, sehingga dalam pelaksanaan monitoring  dan  evaluasi  di  tiap  desa ditekankan  bahwa  bukti  dalam pembelian  produk-produk  untuk merealisasikan  barang/jasa  untuk benar-benar  dilaporkan  kepada  tim DPMD Provinsi.
(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Selain  dari  DPMD  Provinsi Jawa  Timur  terdapat  DPMD  tingkat Kota/Kabupaten  yang  merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat serta desa di  Kabupaten/Kota  yang  didalam Program  Desa  Berdaya  memiliki tugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan  Program  Desa  Berdaya di  tingkat  Kabupaten/Kota.  DPMD Kabupaten/Kota memberikan fasilitas  kepada  tiap  desa  berupa pelayanan administrasi maupun operasional  terkait  program  Desa Berdaya,  hal  tersebut  bertujuan untuk  membantu  desa  agar  mudah dalam  melaksanakan  kegiatan.  Pada
pencairan  Dana  Keuangan  Khusus (BKK) DPMD Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terkait administrasi dokumen untuk diajukan kepada DPMD Provinsi Jawa Timur. DPMD Kabupaten juga memiliki  tugas  untuk  melaksanakan pembinaan dalam program ini seperti mengarahkan desa pada tiap tahapnya dalam melaksanakan program  ini  yang  dilaksanakan melalui  2  (dua)  kali  sosialisasi  di kantor  DPMD  Kabupaten  Lamongan.
Terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPMD Kabupaten berkewajiban untuk  menyampaikan  atas  hasilnya kepada  pihak  DPMD  Provinsi.  Dalam pelaksanaan program tentunya terdapat  beberapa problematika sehingga  DPMD  Kabupaten  sebagai koordinator tingkat kabupaten memiliki  tugas  untuk  memfasilitasi pengaduan penanganan masalah. (3) Tim Tenaga Ahli Kabupaten Kemudian terdapat Tim Tenaga  Ahli  Kabupaten/Kota  yang merupakan tenaga ahli dalam
Program  Desa  Berdaya  selaku fasilitator Pemerintah Desa serta Tim Kerja  Desa  “Program  Desa  Berdaya”, tugas  Tenaga  Ahli  Kabupaten  yaitu memfasilitasi  penyusunan  mengenai dokumen perencanaan dalam pembangunan desa untuk merealisasikan  produk  pada  tiap desa.  Selain  itu  tentunya  dari  Tim Tenaga  Ahli  Kabupaten  memberikan pendampingan  di  tiap  tahapnya  agar masing-masing  desa  yang  ikut  serta dalam program ini dapat merealisasikan  produknya  sesuai dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan di  tiap  masing-masing  desa.  Tim Tenaga Ahli Kabupaten selain memberikan pendampingan tentunya melakukan  pembinaan  disamping DPMD Provinsi serta Kabupaten yang ada.
(4) Pengelola Tingkat Desa
Tentunya dalam Program Desa Berdaya  ini  melibatkan  pihak  desa yang  terdiri  dari  Pemerintah  Desa dan  BPD  serta  Tim  Kerja  desa  yang memiliki  tugas  serta  tanggung  jawab masing-masing, diantaranya:
a. Pemerintah Desa dan BPD Pada  awal  kegiatan  sebelum penetapan  produk  pemerintah  desa beserta BPD menyelenggarakan
musyawarah  desa  dalam  rangka penyusunan  kegiatan  Program  Desa Berdaya  untuk  menetapkan  produk yang  akan  direalisasikan,  selain  itu juga menetapkan dana anggaran yang akan  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan produk barang/jasa. Setelah menetapkan  produk  serta  dana anggaran,  maka  pemerintah  desa melakukan  penyusunan  proposal untuk diajukan kepada DPMD Kabupaten/Kota yang kemudian akan diajukan  lebih  lanjut  kepada  DPMD Provinsi. Setelah itu pemerintah desa melakukan pengajuan atas permohonan pencairan dana Program  Desa  Berdaya  kepada Gubernur  Jawa  Timur  melalui  DPMD
Provinsi Jawa Timur.
b. Tim Kerja Desa
Tim  Kerja  Desa  merupakan tim  pelaksana  yang  ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan  kegiatan  Program Desa  Berdaya.  Sebelum  penetapan produk  tentunya  tim  kerja  desa melakukan identifikasi potensi maupun  sumber  daya  desa  yang kemudian merumuskan inovasi kegiatan  iconic.  Tentunya  Tim  Kerja Desa memiliki peran sebagai pengoptimalan  produk  disamping Pemerintah Desa. Dalam pelaksanaan program  Tim  Kerja  Desa  melakukan branding  terkait  produk  unggulan desa  yang  ditetapkan  sebagai  ikon desa  serta  melaksanakan  launching produk ikon desa.
(5) Sumber Daya Anggaran
Berdasarkan wawancara dengan Ketua/Tenaga Ahli Pendamping Desa Kabupaten Lamongan bahwa: “Program Desa Berdaya ini dilaksanakan melalui Bantuan Keuangan  Khusus  Desa  (BKK),  yaitu senilai  Rp  100.000.000,00  per  tiap desa  yang  mengikuti  program  Desa
Berdaya ini”.
Terdapat  151  desa  mandiri yang menerima bantuan khusus desa dalam program ini. Rincian nilai BKK
Desa yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2021  yaitu  jumlah  bantuan  yang diterima yaitu senilai Rp 100.000.000,00,  rincian  penggunaan yaitu  92%  atau  Rp  92.000.000,00 untuk  merealisasikan  produk  barang dan/  jasa  inovatif  dalam  kegiatan pengembangan  desa  tematik  ( iconic ) melalui economic  branding dan  8% atau  Rp  8.000.000,00  sebagai  biaya operasional  desa.  Adanya  bantuan BKK ini bertujuan untuk peningkatan perekonomian masyarakat desa. Namun, untuk pemerintah kabupaten juga  dapat  mengalokasikan  dana pendukung yang dipergunakan untuk mendukung  pelaksanaan  Program Desa  Berdaya.  Selain  pemerintah kabupaten,  peran  pemerintah  desa juga diperbolehkan untuk memberikan  dukungan  sekaligus mensinergikan  kegiatan  program Desa Berdaya dengan  pengalokasian dana yang bersumber dari APB Desa.
Sosialisasi Program Desa Berdaya Sebelum dilaksanakannya rapat  koordinasi,  serta  sosialisasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota tentunya telah dilaksanakan  pembekalan  kepada pendamping  Program  Desa  Berdaya yang  dilaksanakan  oleh  DPMD Provinsi  Jawa  Timur,  kegiatan tersebut  merupakan  pertemuan  atau rapat  yang  memiliki  tujuan  untuk
menyebarluaskan  informasi  agar dapat  diketahui  seluruh  lapisan masyarakat khususnya para pemangku  kepentingan  dan  calon pelaku  kegiatan.  Pembekalan  ini lakukan dengan melakukan penjelasan  terkait  Program  Desa Berdaya  sebagai  bentuk  pemulihan ekonomi  dampak  Covid-19,  kegiatan ini  merupakan  media  penyampaian informasi  awal  terkait  substansi Program  Desa  Berdaya  kepada  calon penerima  seperti  desa  yang  terpilih. Pembelakan  ini  dilaksanakan  pada tanggal  22  sampai  26  Maret  2021  di
Kota  Batu  yang  juga  dihadiri  oleh Pendamping  Program    Desa  Berdaya serta desa yang berkesempatan untuk mengikuti  program  Desa  Berdaya. Namun  kegiatan  sosialisasi  ini  tidak hanya  dilaksanakan  sekali  pada  awal kegiatan  saja,  tetapi  dilaksanakan secara  simultan  sesuai  dengan tahapan  kegiatan  yang  selanjutnya pada  tanggal  8  serta  13  September 2021  dilaksanakan  juga  program Sosialisasi pada kantor Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa Kabupaten Lamongan. Gambar 1. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Desa Berdaya Setelah  diadakannya  kegiatan Pembekalan  Pendamping  Program Desa Berdaya, pihak Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa Kabupaten  melaksanakan  kembali kegiatan  tahap  awal  diantaranya rapat  koordinasi  serta  sosialisasi yang  dilaksanakan  pada  Kantor DPMD  Kabupaten  Lamongan  pada  8 serta  13  September  2021.  Tentunya beberapa  kegiatan  tersebut  penting sebagai  persiapan  awal  kegiatan dalam  pelaksanaan  program  Desa Berdaya  :  Pengembangan  Desa Tematik  (Iconic)  melalui  Economic Branding  merupakan  upaya  untuk memberikan  pembekalan,  teknis pengajuan  proposal  dan  orientasi kepada  Pendamping  Lokal  Desa (PLD), Kepala Desa, BUMDes, Tenaga Ahli (TA) P3MD Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa
Kabupaten.  Upaya  ini  diharapkan dapat  menjadi  media  pembekalan  di tingkat  awal  dalam  pelaksanaan
Program Desa Berdaya. Pada  tanggal  8  September 2021, Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten Lamongan  melaksanakan  agenda kegiatan  “Rapat  Koordi nas  Program Desa  Berdaya”  yang  bertujuan sebagai  memberikan  arahan  lebih lanjut kepada beberapa desa. Kegiatan rapat koordinasi ini dihadiri oleh  Kepala  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten Lamongan, Kepala Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Tenaga Ahli P3MD, Kepala Desa serta Pendamping Lokal Desa (PLD). Rapat koordinasi ini pihak Pemerintah Desa melakukan presentasi terkait potensi desa  yang  dimiliki  tiap  masing-
masing desa. Kegiatan rapat koordinasi ini berjalan dengan lancar sehingga dapat menghasilkan pemahaman mengenai potensi beberapa  desa  yang  akan  menjadi product  icon  desa  yang  nantinya menjadi economic  branding .  Desa yang  dapat  mengikuti  program  Desa Berdaya  ini  tentunya  merupakan desa  yang  masuk  dalam  Data  IDM Tahun  2021  Kabupaten  Lamongan, data tersebut seperti berikut:
Data IDM Tahun 2021 Kabupaten Lamongan Sumber : Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Dari  data  Desa  Mandiri  tahun 2021  diatas  yang  didapatkan  dari wawancara  bersama  Ketua/Tenaga Ahli  Pendamping  Desa  Kabupaten Lamongan yaitu Bapak Yuris, berdasarkan  tabel  tersebut  hanya  10 Desa  yang  ditunjuk  oleh  DPMD Provinsi  berdasarkan  kriteria  dari indikator  IDM  yang  relevan  dengan pengembangan  desa  tematik  (iconic) serta  mempertimbangkan  masukan dari  DPMD  Kabupaten,  diantaranya yaitu Desa Bulutengger, Karanggeneng, Kranji, Latukan, Paciran,  Sedayulawas, Sekaran,  Sugio dan  Tunggul.  Dalam  memberikan pemaparan 10 desa tersebut menjelaskan dengan cukup baik serta menarik, tentunya pemaparan tersebut  dilakukan  oleh  pihak  desa yaitu  kepala  desa  atau  pendamping desa.  Pemaparan  ini  menjelaskan mengenai  potensi  desa  yang  akan dijadikan  sebagai  product  branding, salah  satu  contohnya  adalah  Desa Kranji  yang  mengusung  produk kawasan wisatanya yaitu Pembangunan  Berkelanjutan  pada Pemandian  Air  Panas  Mbrumbung. Pembangunan  ini  bertujuan  sebagai infrastruktur  penguat  diantaranya pembuatan box name Wisata Mbrumbung,  merabat  beton  jalan gapura  masuk,  membuat  taman samping  kanan  kiri  pada  gapura masuk,  pemavingan  jalan  masuk wisata, membuat area outbound serta pembuatan  peta  wisata  agar  dapat memudahkan  wisatawan  pada  saat berkunjung Dalam kegiatan rapat koordinasi ini tentunya dapat mengetahui  beberapa  produk  desa lainnya  selain  Desa  Kranji  yang  akan di  inovasikan,  dan  tentunya  produk tersebut  sangat  beragam.  Potensi- potensi  pada  beberapa  desa  tersebut telah memberikan dampak yang baik dalam sektor ekonomi desa diantaranya  yaitu  Pendapatan  Asli Desa  (PAD)  yang  terus  meningkat dari pendapatan produk desa tersebut.  Namun,  produk  tersebut tentunya  membutuhkan  peningkatan maupun  perbaikan  agar  dapat  terus berkembang seiring berjalannya waktu.  Dengan  adanya  Desa  Berdaya ini  memberikan  peluang  untuk  terus meningkatkan PAD. Pemerintah Desa dalam pemaparannya dalam kegiatan ini  mengharapkan  bahwa  dengan adanya  Desa  Berdaya  ini  dapat meningkatkan  produk-produk  desa serta  meningkatkan  ekonomi  lokal desa.
Kemudian  pada  tanggal  13 September 2021 Seksi NO STATUS IDM HASIL IDM 2020 HASIL IDM 2021 1 Mandiri 16 Desa 34 Desa 2 Maju 122 Desa 157 Desa 3  Berkembang 324 Desa 271 Desa 4 Tertinggal 0 Desa 0 Desa 5 Sangat tertinggal 0 Desa  0  Desa
Pengembangan  Usaha  Ekonomi  Desa kembali mengadakan Sosialisasi untuk  mempersiapkan  pemaparan pada  Bupati  Kabupaten  Lamongan, dalam  pertemuan  ini  disampaikan bahwa  produk  desa  yang  telah dilakukan pemaparan pada tanggal 8
September lalu akan di presentasikan kepada  Bupati  Lamongan  untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Tentunya dalam hal ini Tenaga Ahli  Kabupaten  yang  merupakan tenaga ahli dalam Program Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang dalam Program  Desa  Berdaya  sebagai fasilitator  Pemerintah  Desa  dan  Tim Kerja  Desa  Program  Desa  Berdaya menekankan  untuk  pemerintah  desa dapat saling terbuka terkait keuangan desa,  seperti  PAD  yang  dihasilkan serta  target  PAD  yang  diharapkan dengan adanya program Desa Berdaya ini. Respon Kelompok Sasaran Program Desa Berdaya Sasaran  kebijakan  ini  adalah desa  yang  memiliki  status  kemajuan dan kemandirian desa di tahun 2020 sebagai  desa  mandiri  berdasarkan Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal
Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Nomor  303  Tahun 2020  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan  dan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  Nomor  30  Tahun 2016  tentang  Status  Kemajuan  dan
Kemandirian  Desa.  Respon  dari sasaran  kebijakan  yaitu  pihak  desa melalui  pemerintah  desa  yang  telah mengalokasikan  BKK  sesuai  dengan produk  yang  telah  dipresentasikan pada  saat  rapat  koordinasi  di  Dinas PMD  Kabupaten  Lamongan,  seperti contohnya  pada  desa  Bulutengger yang  melakukan  branding  melalui “Art  of  Letter”  yaitu  spanduk  lukis untuk  penjual  makanan.  Tentunya dengan  product  branding  “Art  of
Letter” ini beberapa masyarakat yang memiliki  mata  pencaharian  sebagai pedagang makanan baik di Lamongan maupun  di  luar  Lamongan  dapat membeli  produk  ini,  sehingga  tidak hanya  unik  dalam  karyanya  namun dalam  spanduk  juga  terdapat  city branding yaitu logo Lamongan untuk pengenalan  pada  masyarakat  bahwa produk spanduk tersebut berasal dari Lamongan.
Pada Desa Bulutengger sendiri pada  proses  pembuatan  seni  lukis tersebut  melibatkan  peran  serta masyarakat,  peran  serta  masyarakat ini merupakan bentuk pemberdayaan yang  menjadi  sebuah  pendekatan untuk mengatasi sebuah permasalahan  sosial  dan  dilakukan melalui  beberapa  peran  selain pemerintah  (Kusiawati  et  al.,  2017).
Pemberdayaan  tentunya  memiliki aspek  penting  dalam  meningkatkan taraf  hidup  masyarakat,  tingkat kesejahteraan,  serta  pengembangan ekonomi pada masyarakat (Mangowal, 2013). Adanya keterlibatan masyarakat sudah menjadi  keharusan  dimulai  dari proses  perencanaan  sampai  dengan pelaksanaan  kegiatan  pada  sebuah program  (Farhan,  2020).  Tentunya pada Desa Bulutengger ini masyarakat  yang  menjadi  seniman lukis  telah  memiliki  banyak  karya lukisnya  pada  spanduk  dan  telah diperjualbelikan. Pada saat pelaksanaan Monitoring dan  Evaluasi yang dilakukan  oleh  DPMD  Provinsi, Kabupaten serta Tenaga Ahli Kabupaten  terdapat  desa  yang  telah meralisasikan  produknya  dengan baik seperti contohnya Desa Bulutengger,  namun  pada  saat pelaksanaan monitoring serta evaluasi  masih  didapati  beberapa desa  yang  kurang  optimal  dalam  hal laporan  dana  anggaran  yang  telah digunakan,  selain  itu  juga  terdapat
desa yang masih harus mengoptimalkan branding dari produknya. Dalam problematika tersebut  tentunya  pihak  DPMD Provinsi memberikan saran masukan agar  pihak  pemerintah  desa  dapat melaporkan  secara  detail  dana anggaran  yang  telah  digunakan, sehingga tidak terjadi penyelewengan dana  anggaran  pada  program  Desa Berdaya.

## KESIMPULAN
Implementasi  dari  program desa  berdaya  ini  tentunya  telah dijalankan  DPMD  Provinsi  maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman umum yang telah ditetapkan.  10  Desa  Berdaya  di Kabupaten Lamongan telah melaksanakan  beberapa  tahapan untuk  merealisasikan  produknya, salah  satu  diantara  10  desa  yaitu Bulutengger telah
melakukan branding product yaitu “ Art Of Letter ” karya  seni  lukis  pada  beberapa platform  sosial  media  yang  ada. Program  Desa  Berdaya  ini  telah dilakukan  launching  product  dengan menyelesaikan  semua  tahapan  yang ada. Launching product Desa Berdaya ini  dilakukan  pada  akhir  bulan Desember  2021,  acara launching ini dihadiri  10  Kepala  Desa  beserta  Tim Kreatif  maupun  pendamping  desa yang  turut  membantu  perealisasian produk dalam program Desa Berdaya. Proses  launching  tersebut  dilakukan sekaligus  mengakhiri  program  Desa Berdaya,  namun  setelah  ini  masih perlu adanya kegiatan lanjutan untuk memperkuat  icon  desa  yang  telah ada.  Selain  itu  juga  program  ini diharapkan dapat dilaksanakan kembali dengan merealisasikan produk  dari  desa  yang  belum mengikuti  program  tersebut  pada tahun sebelumnya.

## PENGHARGAAN
Terima  kasih  kepada  pihak
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Kabupaten  Lamongan  tentunya Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa yang telah membantu dalam mendapatkan beberapa  data  yang  termuat  dalam tulisan  ini.  Serta  dosen  saya  yang memberikan arahan dalam tulisan ini.

## REFERENSI
Andrianto,  R.  .,  &  Damayanti,  M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan  Desa  Wisata, Studi  Kasus :  Desa  Wisata
Pentingsari,  DIY. Jurnal  Teknik PWK , 5 (1), 51 – 57.
Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah,  E.,  &  Sudarwati,  L. (2020). Village community empowerment  through  village owned  enterprise  based  on social capital in North Sumatera. Asia  Pacific  Journal  of  Social Work and Development . https://doi.org/10.1080/02185 385.2020.1765855 Basir, Alkadafi, M., & Fithriyyah, M. U. (2020).  Evaluasi  Implementasi Program  Pembangunan  Dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (P3Md)  Dalam  Mewujudkan Desa  Mandiri  Di  Desa  Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten  Kampar. Jurnal  EL- RIYASAH , 11 (2), 139. https://doi.org/10.24014/jel.v1 1i2.12147 Desiati,  R.  (2013).  Pemberdayaan
Masyarakat  melalui  Pengelolaan Program  Desa  Wisata. Diklus: Jurnal  Pendidikan  Luar  Sekolah , 17 (1), 253 – 262. https://journal.uny.ac.id/index.p hp/diklus/article/view/2894 Drs. Almasri, M. S., & Deswimar, S.Sos,
M.Si,  D.  (2017).  Peran  Program Pemberdayaan  Masyarakat  Desa Dalam Pembangunan Desa. Journal  of  Chemical  Information and Modeling , 53 (9), 1689 – 1699.
Farhan, A. (2020). ANALISIS PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT DESA WISATA CANDIREJO KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG . 1 – 28.
Haris,
A. (2014). MEMAHAMI PENDEKATAN  PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUIPEMANFAATAN MEDIA . Kusiawati, D., Islami, N. P., Setyaningrum, B., & Prasetyawati, E. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis  Potensi  Lokal  Melalui Program  Desa  Wisata  di  Desa Bumiaji. Pemberdayaan Masyarakat , 2 (1), 59 – 72.
Mangowal,  J.  (2013).  Pemberdayaan Masyarakat Petani Dalam Meningkatkan Pengembangan Ekonomi  Pedesaan  Di  Desa Tumani  Kecamatan  Maesaan
Kabupaten  Minahasa  Selatan. Governance , 5 (1). Putra,  Y.  D.,  &  Sobandi,  A.  (2019). Pengembangan  sumber  daya manusia  sebagai  faktor  yang mempengaruhi produktivitas kerja. Jurnal Pendidikan
Manajemen  Perkantoran , 4 (1), 127. https://doi.org/10.17509/jpm.v 4i1.14963 Reski,  N.  A.,  Yusran,  Y.,  &
Makkarennu, M. (2017). Rancangan Pemberdayaan Masyarakat  pada  Pengelolaan Hutan  Kemasyarakatan  (HKm) Desa Pacekke, Kecamatan
Soppeng Riaja, Kabupaten Barru,
Sulawesi  Selatan. Jurnal  Hutan Dan  Masyarakat , 9 (1),  37. https://doi.org/10.24259/jhm.v 9i1.2039 Sukmadinata,  N.  S.  (2011). Metode
Penelitian  Pendidikan .  Bandung: PT Remaja Rosdakarya. TKPK  Jatim.  (2020). Desa  Berdaya . http://tkpk.jatimprov.go.id/proj ects/desa%02berdaya/ Wahab.  (2006). Analisis  Kebijakan Publik .  Arena  Kami  4  Desember 2013.
Wahed, M., Asmara, K., & Wijaya, R. S.
(2020). Pengembangan Ekonomi Desa  Dengan  Instrumen  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDESa). Journal of Regional Economi cs … ,
1 (2), 58 – 70. http://jurnal.unmer.ac.id/index. php/jrei/article/view/5438 Wahyuningrum, Y., Noor, I., & Wachid, A. (2014). PENGARUH PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP PENINGKATAN PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT (STUDI  PADA  IMPLEMENTASI CSR PT. AMERTA INDAH OTSUKA  DESA  PACARKELING KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN). Jurnal
Administrasi Publik (JAP) , 1 (5).