## TINJAUAN YURIDIS PENYELUNDUPAN DAN PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI JASA EXPEDISI PENGIRIMAN BARANG
Oleh Wilhelmus Renyaan Email: willyrenyaan25@gmail.com
Yulianus Pabassing Email: yulianuspabassing@gmail.com

## Muhammad Rijal Taha

## Abstrak
Penyelundupan dan peredaran narkotika melalui jasa ekspedisi pengiriman barang di Kota Jayapura  merupakan  modus  operandi  yang  dilakukan  oleh  pelaku  pengedar  narkoba  melalui  jasa ekspedisi  pengiriman  barang  memang  terbilang  baru  dan  membutuhkan  kerjasama  para  pihak untuk  mengungkap  kasus  tersebut.  Metode  penelitian  ini  dengan  mengunakan  metode  yuridis normatif  dan  empirik,  Modus  yang  digunakanpun  oleh  pengedar  adalah  dengan  cara menggunakan/memesan  secara  online  shop  dan  mengirim  menggunakan  ekspedisi  JNE  dalam  hal ini  pelaku  melanggar  Pasal  113  ayat  (2),  Pasal  112  ayat  (2),  Pasal  132  ayat  (1)  Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Upaya yang dilakukan  antara  lain  :  Preventif  dari  Pihak  Kepolisian  dan  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Papua,  Represif  dari  Pihak  Kepolisian  berupa  Penyelidikan  dan  Penyidikan.  Sedangkan  upaya Represif  dari  BNN  antara  lain  :  Melaksanakan  penyelidikan,  penyidikan  dan  penuntutan  dalam rangka  ungkap  jaringan  kejahatan  penyalahgunaan  narkotika,  Melaksanakan  pertemuan  dengan eks  pecandu  dan  melaksanakan  pendampingan  kepada  korban  penyalahgunaan  narkoba  dan mantan penyalahgunaan narkoba.
Kata Kunci : Penyelundupan,Peredaran, Narkotika,  Jasa Ekspedisi, Kota Jayapura
PENDAHULUAN Indonesia menjadi target operasi dari jaringan narkotika
Internasional  dan  menjadi sasaran dalam  bisnis  perdagangan  narkotika dikarenakan Indonesia  memiliki tingkat permintaan yang tinggi terhadap barang haram  ini.  Di  samping  harga  jualnya tinggi,  juga  sistem  hukum  di  Indonesia masih  dianggap  kurang  tegas.  Dalam beberapa  tahun  terakhir,  aparat  telah menangkap  jaringan  pemasok  narkoba, termasuk  kurir  obat  terlarang  yang berasal  dari  berbagai  Negara,  termasuk warga Indonesia sendiri. Omset perdagangan  narkoba  di  Indonesia ditaksir  mencapai  puluhan  triliyun rupiah pertahun. Dengan jumlah penduduk,  letak  geografis,  kebudayaan, sumber daya alam maupun sumber daya manusia  tersebut,  Indonesia  tempat yang  menjanjikan  baik  dalam  bidang perekonomian, politik, kebudayaan maupun dalam bidang yang lain.
Narkotika  adalah  obat  atau  zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau
pembiusan,  menghilangkan  rasa  sakit dan nyeri, menimbulkan
rasa mengantuk  atau  merangsang,  dapat menimbulkan  efek  stupor  serta  dapat menimbulkan  adiksi  atau  kecanduan dan  yang  ditetapkan  oleh  Menteri Kesehatan sebagai  narkotika. (Mardani; 2008; 80)
Pada awalnya narkoba digunakan  dibidang  kedokteran  atau pengobatan  untuk  mengurangi  rasa sakit pada pasien. Namun pada kenyataannya  sering  disalahgunakan sehingga  ujung-ujungnya  berbahaya bagi penggunanya.
Faktor-faktor yang mendukung penyalahgunaan  narkoba  mengalami
peningkatan  yang  signifikan  disamping dengan kemajuan teknologi dan komunikasi  adalah  bisnis  narkoba merupakan  bisnis  yang  menggiurkan, artinya  dengan  modal  dan  keberanian akan  mendapatkan  uang  banyak  dalam waktu yang singkat, penggunaan narkoba dapat dijadikan sebagai pelarian  terhadap  permasalahan  hidup, akibat ketidak stabilan politik,
konsentrasi pemerintah lebih ditekankan  kepada  politik  sehingga kurang terpikirnya masalah penyalahgunaan narkoba.
Pemberantasan  tindak  pidana  narkoba memerlukan  biaya  yang  besar  sehingga bagi pemerintah Indonesia belum mampu untuk menyiapkan dana tersebut.
Langkah dan perjuangan memberantas  narkoba  terus  berjalan, apalagi sejak pemerintah
menyampaikan  status  Indonesia  darurat narkoba. Kepolisian dan Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  bersama pihak-pihak  lainnya  hingga  kini  terus melancarkan  berbagai  strategi  untuk memerangi  narkoba  yang  beredar  di masyarakat.
Pelaku kriminal yang mengedarkan  narkoba  kerap  mencari celah  bagaimana  caranya  agar  bisa menyelundupkan  narkoba.  Perusahaan penyelenggaraan  ekspedisi  merupakan salah  satu  cara  yang  digunakan  oleh pengedar  dalam  mengirimkan  narkoba. Kian  hari  semakin  banyak  modus  yang digunakan  para  pengedar  barang  haram tersebut  agar  lolos  dalam  pemeriksaan petugas,  apalagi  pada  momen  peak season  dimana  jumlah  pengiriman meningkat signifikan.
Salah  satu  perusahaan  jasa pengiriman  barang  yang  sering  di
gunakan  oleh  konsumen  adalah  PT. TIKI  Jalur  Nugraha  Ekakurir  yang selanjutnya  di  singkat  JNE.  JNE merupakan  perusahaan  dalam  bidang kurir ekspres dan logistik yang berkantor  pusat  di  Jakarta.  Seiring dengan  berkembangnya  bisnis  jasa pengiriman  barang,  PT.  Jalur  Nugraha
Ekakurir (JNE) juga semakin
berkembang ditandai dengan banyaknya cabang  dan  agen-agen  JNE  yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pihak  perusahaan  pengiriman barang tersebut menyelenggarakan usahanya  dengan  cara  memberikan layanan  pengiriman  barang  ke  tempat tujuan dengan selamat dan tepat  waktu. Adapun  pilihan  jenis  layanan  yang ditawarkan  tersebut  beragam  sesuai dengan estimasi waktu sampainya paket ke  tempat  tujuan.  Keberadaan  jasa ekspedisi  di  satu  sisi  memberikan manfaat  karena  memudahkan  pekerjaan manusia, efisiensi  yang ditawarkan dari segi waktu maupun biaya, namun di sisi lain keberadaan  jasa pengiriman barang di  salah  gunakan  oleh  oknum  untuk mendapatkan  keuntungan  semata.  Jasa ekspedisi di gunakan sebagai alat untuk mengirim  narkoba  dari  tempat  asal  ke tempat  tujuan  untuk  mendapatkan keuntungan semata.
Penyelundunpan narkoba dengan  menggunakan  jasa  ekspedisi memang  marak  dilakukan  saat  ini. Banyak  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia pengiriman barang/paket yang menggunakan  jasa  ekspedisi  ternyata isinya  narkoba.  Sepanjang  tahun  2018 Kepolisian  menyebut  setidaknya  ada delapan kasus pengiriman zat-zat narkotika  melalui  jasa  Kantor  Pos sepanjang tahun 2018. Tiga diantaranya dikirimkan  dari  India  dan  Belanda
sepanjang Juni-Agustus.
(CNN
Indonesia,  Senin,  10/9/2018,  diakses tanggal 6 April 2020)
Bahkan  untuk  tahun 2020
pihak  JNE  telah  menerima  paketan yang  berisi  narkoba  yang  dikirimkan oleh  pelaku  kepada  penerima  untuk  di pasarkan. Menurut Kombes Argo Yuwono  (Kepala  Bidang  Hubungan Masyarakat  Polda  Metro  Jaya),  selama tahun  2018  petugas  membongkar  tiga penyelundupan narkotika sepanjang
Juni-Agustus. Pertama , aparat
membongkar  pengiriman  paket  serbuk narkotika  yang  disamarkan  dengan makanan dari Belanda. Ternyata serbuk positif  mengandung  Ketamine  seberat dua  kilogram. Kedua, pengungkapan kasus pengiriman narkotika melalui pos dari  India.  Pengiriman  tersebut  berupa sandal  wanita  yang  diduga  narkorika dan  setelah  dilakukan  uji  lab  barang tersebut  kedapatan  positif  narkotika jenis  methamphetamine  seberat  400 gram. Ketiga, aparat membongkar kasus pengiriman narkotika yang disamarkan  dalam  paket  mesin  pompa air.  Setelah  diperiksa  mesin  tersebut memuat methamphetamine sebesat 319,8  gram.  Pengiriman  semua  melalui jasa  pengiriman  ekspedisi. (Gloria Safira Taylor; CNN Indonesia; 2018)
Seperti yang terjadi pada tahun
2018,  BNN  Propinsi  Papua  berhasil menangkap  dua  kurir  sabu  setelah diketahui  menerima  paket  sabu  melalui ekspedisi  pengiriman  barang.  Kepala BNN Propinsi Papua yang diwakili oleh Kepala  Bidang  Berantas,  Muh.  Safei AB,  menjelaskan  bahwa  pihaknya mendapatkan informasi ada paket kiriman  dari  Kalimantan  melalui  jasa ekspedisi  pengiriman  barang.  Setelah koordinasi dengan pihak ekspedisi
pengiriman barang,  sepakat  untuk dilakukan control  delivery ,  setelah barang  sampai  ke  penerima  kita langsung  amankan  pelaku.  Setelah dilakukan  pemeriksaan,  ditemukan  dua paket  sabu  dalam  saku  celana  panjang dengan berat 200 gram. Pelaku merupakan  kurir  yang  diperintah  untuk mengirimkan  paket  barang  tersebut kepada  seseorang  yang  merupakan bandar  narkoba  di  Jayapura.  Modus yang dilakukan sudah tiga kali melakukan  pengiriman  paket  barang tersebut  dengan  berat  200  gram  sabu dengan upah Rp. 6.000.000,. ( enam juta rupiah ) sekali pengiriman. Petugas juga berhasil  mengamankan  barang  bukti berupa  satu  kardus  berwarna  coklat yang  didalamnya  berisi  dua  paket  sabu dengan  berat  200  gram,  satu  unit timbangan  digital,  dua  unit  handphone dan  resi  pengiriman  barang.  Barang buktipun langsung dimusnahkan setelah mendapatkan ketetapan hukum.
Sementara  pelaku  melanggar  Pasal  113 ayat  (2),  Pasal  112  ayat  (2),  Pasal  132 ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  dengan ancaman hukuman 20 tahun
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  Peneliti  ini  dengan  judul “ Tinjauan  Yuridis  Penyelundupan  dan Peredaran  Narkotika  Melalui  Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang.”

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan tipe  penelitian  yaitu  Penelitian  Hukum
Normatif dan Penelitian Hukum Normatif  Empiris.  Penelitian  hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan  dengan  pendekatan  pada norma  atau  substansi  hukum,  asas hukum,  teori  hukum,  dalil-dalil  hukum
dan  perbandingan  hukum.  (Syahruddin Nawi;  2014;  7-8)  peraturan  perundang- undangan  yakni  Undang-undang  Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana, Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2009 tentang  Narkotika.  Penelitian  hukum empiris  adalah  penelitian  hukum  yang memadukan  antara  penelitian  hukum normatif  dan  penelitian  hukum  sosial. Pada  jenis  penelitian  semacam  ini melakukan penelitian dengan mengkombain  kedua  tipe  penelitian. Penelitian  ini  dilakukan  di  Kota Jayapura  pada  Kantor  Badan  Narkotika Nasional  Provinsi  (BNNP)  Papua  dan Kantor  PT.  Jalur  Nugraha  Ekakurir (JNE) Jayapura

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk  Penyelundupan  Peredaran Narkotika Melalui Ekspedisi Pengiriman Barang Pelaku kriminal yang
mengedarkan  narkoba  kerap  mencari celah  perusahaan  penyelenggara  pos atau  jasa  pengiriman  barang  dalam mengirimkan narkoba. Kian hari semakin banyak modus yang digunakan para  pengedar  barang  haram  tersebut agar  lolos  dalam  pemeriksaan  petugas, apalagi  pada  momen  peak  season dimana  jumlah  pengiriman  meningkat signifikan.
Sebagai perusahaan jasa pengiriman     ekspres dan logistic nasional, JNE terus berkomitmen untuk mendukung  usaha  pemerintah  dalam memberantas peredaran narkoba. JNE pun  tidak   segan   untuk  mengambil tindakan yang    diperlukan jika mendapatkan paket yang mencurigakan.
Langkah dan perjuangan memberantas  narkoba  terus  berjalan,
apalagi sejak pemerintah menyampaikan  status  Indonesia  darurat narkoba. Kepolisian dan
Badan
Narkotika  Nasional  (BNN)  bersama pihak-pihak  lainnya  hingga  kini  terus melancarkan  strategi  untuk  memerangi narkoba yang beredar di masyarakat.
JNE yang
merupakan perusahaan  di  bidang  jasa  pengiriman ekspres  dan  logistik  menjadi  salah  satu pihak  yang  memegang  peranan  penting dalam upaya pemberantasan  narkoba di tanah  air.  Oleh  karena  itu  JNE  terus mempererat  kerjasama  dengan  seluruh pihak  yang  berwenang  yaitu  BNN  dan Kepolisian  dalam  melakukan  tindakan- tindakan yang dapat mencegah peredaran narkoba. Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku penyelundupan narkoba sangatlah bermacam-macam dan tergolong canggih,  karena  para  pelaku  selalu berinisiatif  mencari  cara  agar  barang haram  yang  mereka  bawa  harus  bisa lolos  dari  pengawasan  dan  penjagaan petugas,  seperti  di  bungkus  oleh alumunium  foil,  di  masukkan  ke dalam  tubuh  dan  ada  juga  yang dimasukan  di  bawah  sepatu  yang mereka pakai agar tidak terendus oleh para  petugas.  Untuk  Kota  Jayapura sendiri modus operandi yang
dilakukan oleh pelaku pengedar narkoba melalui jasa ekspedisi pengiriman  barang  memang  terbilang baru  dan  membutuhkan  kerjasama para  pihak  untuk  mengungkap  kasus tersebut.  Modus  yang  digunakanpun oleh  pengedar  adalah  dengan  cara menggunakan/memesan  secara  online shop  dan  mengirim  menggunakan ekspedisi JNE.
Seperti  yang  terjadi  pada tahun  2018,  BNN  Propinsi  Papua berhasil  menangkap  dua  kurir  sabu setelah  diketahui  menerima  paket sabu  melalui  ekspedisi  pengiriman barang.  Kepala  BNN  Propinsi  Papua yang  diwakili  oleh  Kepala  Bidang Berantas,
Muh. Safei AB, menjelaskan bahwa pihaknya
mendapatkan  informasi  ada  paket kiriman  dari  Kalimantan  melalui  jasa ekspedisi  pengiriman  barang.  Setelah koordinasi  dengan  pihak  ekspedisi pengiriman  barang,  sepakat  untuk dilakukan control  delivery ,  setelah barang  sampai  ke  penerima  kita langsung  amankan  pelaku.  Setelah dilakukan  pemeriksaan, ditemukan dua  paket  sabu  dalam  saku  celana panjang  dengan  berat  200  gram. Pelaku merupakan kurir yang diperintah  untuk  mengirimkan  paket barang  tersebut  kepada  seseorang yang  merupakan  bandar  narkoba  di Jayapura.  Modus  yang  dilakukan sudah tiga kali melakukan pengiriman paket  barang  tersebut  dengan  berat 200  gram  sabu  dengan  upah  Rp. 6.000.000,.  ( enam  juta  rupiah )  sekali pengiriman.  Petugas  juga  berhasil mengamankan  barang  bukti  berupa satu  kardus  berwarna  coklat  yang didalamnya  berisi  dua  paket  sabu dengan  berat  200  gram,  satu  unit timbangan digital, dua unit handphone dan  resi  pengiriman  barang.  Barang buktipun langsung dimusnahkan setelah mendapatkan ketetapan
hukum.  Sementara  pelaku  melanggar Pasal 113 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal  132  ayat  (1)  Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika  dengan  ancaman  hukuman
20 tahun penjara. (Wawancara tanggal 11 Juli 2020) Selain penyelundupan narkotika  yang  dilakukan  oleh  pelaku melalui  ekspedisi  pengiriman  barang, penyelundupan juga dilakukan melalui bandara seperti kasus dibawah ini dengan Laporan kasus LKN01/12020/BNNP Papua, tangga.17 Januari 2020 Kronologi kasus : Berdasarkan keterangan
terdakwa  David  Nelson,  awalnya antara  Titi  dengan  David  Nelson  ada hubungan  asmara,  ketemu  di  sebuah Café  di  Jayapura,  selanjutnya  David Nelson  ditawari  pekerjaan  oleh  Titi mengambil  sampel  baju,  tas  dan sandal,  perkenalan  terdakwa  dengan Titi,  sedangkan  Lion  Esra  dengan terdakwa  David  Nelson  masih  ada hubungan  saudara  yakni  Lion  Esra adalah  Sepupu  dari  David  Nelson  , akhirnya Lion Esra ditawari diajak ke Jakarta  oleh  terdakwa  David  Nelson untuk  mengambil  barang  milik  Titi tersebut  dan  Lion  Esra  mau  dan senang, kemudian urusan tiket pesawat,  dan  lainnya  dipersiapkan oleh  Titi,  kemudian  Lion  Esra  dan David Nelson diberikan Tiket pesawat  perjalanan  ke  Jakarta  dan uang  saku,  mereka  berdua  berangkat
ke Jakarta atas suruhan Titi mengambil barang dengan menghubungi  orang  yang  bernama
JIM  ;  Terdakwa  pada  tanggal  1 Desember 2019 mendapat telepon dari Titi  yang  memintanya  agar  pada tanggal  16  Desember  2019  terdakwa pergi  untuk  mengambil  barang  yang akan  dibawa  ke  Jayapura.  kemudian terdakwa  menghubungi  Lion  Esra (berkas  secara  terpisah)  untuk
mengambil  barang,  selanjutnya  pada hari  Jum’at tanggal 5 Desember 2019
Lion Esra menemui terdakwa dirumah kontrakannya  di  jalan  Tiga  Raksa daerah Binong Lippo Karawaci Tangerang dan mereka bersiap berangkat,  dengan  dokumen  yang telah  dipersiapkan  oleh  Titi  yaitu berupa  tiket  pesawat  dan  akomodasi selama berada di Jakarta dengan pesan bahwa penghubung yang akan menemuinya  bernama  JIM.  Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2019  sekitar  jam  08.00  Wib  David Nelson  dan  Lion  Esra  berangkat bersama-sama pergi ke Jakarta menggunakan  penerbangan  Lion  Air dengan  route  penerbangan  Jakarta- Makassar-Jakarta  tiba  jam 10.00 waktu  setempat,  selanjutnya  langsung menuju ke Hotel Qiu untuk menginap. Malam  harinya  terdakwa  bertemu dengan  JIM  (DPO  BNNP),  selama berada  di  Jakarta,  terdakwa  selalu melakukan  komunikasi  dengan  JIM dan  Titi.  Bahwa  pada  tanggal  27 Desember  2019  sekitar  jam  22.00 David  Nelson  dan  Lion  Esra  bertemu kembali  dengan  JIM  di  Hotel  Qiu untuk menerima barang. Bahwa terdakwa menerima barang sebagaimana  tersebut  diatas  dari  JIM untuk dibawa ke Jayapura,
sebelumnya telah dijanjikan  mendapat upah  dari  Titi  sebesar  Rp  5.000.000,- ( lima juta rupiah ) yang akan diberikan setelah  barang  diterima  oleh  Titi  dan dalam  perbuatannya  terdakwa  telah melakukan perbuatan  yang ke 3 (tiga) kalinya.  Setelah  terdakwa  dan  Lion Esra menerima barang-barang tersebut, selanjutnya pada hari Minggu  tanggal  28  Desember  2019 sekitar  jam  04.30  terdakwa  dan  Lion
Esra Chek Out dari Hotel Qiu menuju ke  Bandara  Soekarno  Hatta  dan  naik pesawat Lion  Air dan tiba di  Bandara Sentani  Jayapura  sekitar  jam  16.30 wib.  Bahwa  sekitar  jam  16.40  wib, pada  saat  terdakwa  mengambil  bagasi barang  bawaannya  berupa  1  (satu) koper  warna  Kuning  merek  ALAE dengan  Claim  Tag  nomor  MI  314088 atas  nama  David  Nelson,  melewati pintu  X  Ray  Hand  Carry  yakni  pintu pengawasan barang bawaan penumpang (bagasi) di Bandara Sentani  Jayapura  yang  di  jaga  sdr Sutopo  Yuni  Santoso  dan  sdr  Agus Widodo petugas dari Kantor Pelayanan  Bea  Cukai  mencurigai  isi koper milik terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa dan koper bawaannya  dibawa  dan  diamankan  ke ruangan  Kantor  Bea  Cukai  terminal kedatangan Bandara. Bahwa pada saat dilakukan  pemeriksaan  secara  rinci atas  isi  barang  bawaan  terdakwa berupa  1  (satu)  koper  warna  Kuning merek  ALAE  dengan  Claim  Tag nomor  MI  314088  atas  nama  David Nelson  didalamnya  ditemukan  barang yang  diduga  Narkotika  Golongan  I dalam  bentuk  bukan  tanaman  jenis shabu-shabu  jumlah  12  (dua  belas) bungkus  kertas  aluminium  foil  berat kotor  914,62  (Sembilan  ratus  empat belas  koma  enam  puluh  dua)  gram yang  disimpan  didalam  4  (empat)  tas tangan wanita warna kuning emas dan 2 (dua) tas tangan wanita warna hitam motif  macan  tutul  merek  Sweet  Lady
dengan code 0026-1 COFFEE,
Selanjutnya  terdakwa  dan  semua barang bawaannya serta seluruh
dokumen  miliknya  diamankan  oleh petugas  Kantor  Pelayanan  Bea  Cukai Jayapura-Papua:
a) Bahwa  barang  berupa  12  (dua belas)  bungkus  kertas  aluminium foil yang diduga Narkotika
Golongan  I  bukan  tanaman  jenis sabu-sabu berat kotor 914,62
(Sembilan  ratus  empat  belas  koma enam  puluh  dua)  gram  disisihkan sebagian  masing-masing  bungkus 1,5  (satu  koma  lima)  gram  untuk keperluan  uji  secara  laboratorium, sedangkan  sisanya  jumlah  10.46 (sepuluh  empat  koma  empat  puluh enam) gram untuk dimusnahkan.
b) Bahwa  sisa  barang  yang  diduga Narkotika  Golongan  I  jenis  sabu- sabu  jumlah  18  (delapan  belas) gram, setelah diuji secara Laboratorium  Penguji  pada  Balai Laboratorium  Kesehatan  Jayapura adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan  Laboratorium  Nomor
:  440/O37/C.3  tertanggal  6  Januari 2020  yang  ditandatangani  oleh  dr. Woro Umi Ratih, M Kes dkk . Analisis Kasus :
Berdasarkan  kasus  diatas, Keduanya  adalah  terdakwa  pengedar Narkotika  jenis  shabu-shabu  seberat 914,62 gram dan 10,46 gram.
Terdakwa (Lion Esra) memang bersalah karena telah membawa narkotika  jenis  shabu-shabu  dengan nilai Rp 4 miliar. Kami nilai hukuman penjara  20  tahun  dan  denda  Rp1 miliar adalah cukup untuk terdakwa.
David  Nelson  adalah  korban dari  mafia peredaran narkotika. David Nelson  selaku  terdakwa  terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang- undang  Nomor  35 Tahun 2009
tentang Narkotika, dalam hal perbuatan  menawarkan  untuk  dijual,
menjual,  membeli,  menjadi  perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima
Narkotika  Golongan  I  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  dalam bentuk  tanaman  beratnya  melebihi  1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang  pohon  atau  dalam  bentuk bukan  tanaman  beratnya  5  (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati,  pidana  penjara  seumur  hidup, atau  pidana  penjara  paling  singkat  6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)  tahun  dan  pidana  denda maksimum  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Berdasarkan  kasus  tersebut  dalam poin-poin pertimbangan dan kronologi kasusnya  dapat  diketahui  mengenai gambaran masalah faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Penyulundupan Narkotika yang dilakukan oleh David Nelson yaitu :
a) Faktor  Ekonomi,  yaitu  David
Nelson  ditawari  pekerjaan  oleh
Titi  untuk  ke  Jakarata  dan tergiur  dengan  uang  yang  telah diberikan selama terdakwa berada di tiongkok China Terdakwa  David  Nelson  dan Lion Esra mendapatkan uang Rp 5.000.000,.  (Lima  Juta  Ruiah) untuk  biaya  selama  di  Jakarta, dan  upah  sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)  untuk  2  orang  David Nelson dan Jumaidah yang akan dibayar jika barang telah diterima oleh Titi;
b) Bahwa  David  Nelson  yang merupakan Warga Negara Indonesia  ternyata  tidak  tahu hukum  bahwa  penyelundupan Narkoba dilarang menurut Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika.
Seharusnya  apabila  terdakwa
tahu  dan  mengerti  hukum,  terdakwa tidak  akan  melakukan  hal  tersebut.
Menurut pendapat
peneliti, berdasarkan  contoh  kasus  di  atas faktor  yang  menyebabkan  tindak pidana penyelundupan narkotika melalui  ekspedisi  pengiriman  barang yaitu  faktor  sosial  yang  meliputi adanya hubungan Titi dengan terdakwa, faktor ekonomi yaitu tergiurnya  terdakwa  dengan  upah  atas hasil  yang  ia  lakukan  dan  kesadaran hukum terdakwa yang masih minim.
Menurut  Presiden Direktur JNE,  Feriadi,  pelaku  kriminal  yang mengedarkan  narkoba  selalu  berusaha mencari  celah  dalam  perusahaan penyelenggara pos untuk
mengirimkan  barang  haram  tersebut. Karena  itulah,  JNE  dan  perusahaan jasa  pengiriman  paket  lainnya  harus memperketat berbagai prosedur keamanan dalam proses pendistribusian  serta  meningkatkan intensitas  koordinasi  dengan  pihak- pihak yang berwajib dalam memerangi narkoba. (Wawancara
tanggal 10 September 2020)
Lebih  lanjut  menurut  Feriadi, JNE  juga  terus  melakukan  berbagai upaya  dan  inovasi  dalam  mencegah pengiriman narkoba dengan menjalankan prosedur-prosedur keamanan. Prosedur tersebut dijalankan  secara  berlapis,  yaitu  di titik  layanan,  kemudian  saat  paket sampai di hub maupun gateway ,  yang dilanjutkan dengan pemeriksaan melalui  mesin  pemindai  x-ray  dan yang  lainnya  bersama  dengan  pihak- pihak  lain  di  bandara.  Jika
mendapatkan paket yang
mencurigakan,  JNE  pun  tidak  segan untuk  mengambil  tindakan  yang diperlukan.  Ditegaskan  oleh  Feriadi bahwa  JNE  memiliki  prinsip-prinsip yang  harus  dijalankan  oleh  karyawan yaitu  jujur,  disiplin,  tanggung  jawab dan  visioner.  Empat  prinsip  tersebut harus  diaplikasikan  dalam  kehidupan seluruh  karyawan  sehingga  dalam setiap  aktivitas  yang  dijalankan,  JNE dapat  memberikan  nilai  lebih  dan manfaat  kepada  bangsa  dan  negara. Begitu juga dalam memerangi
narkoba,  JNE  bekerjasama  dengan Kepolisian  RI  dan  BNN harus menjadi garda terdepan dengan memanfaatkan kapabilitas yang dimiliki,  seperti  teknologi  untuk meningkatkan kualitas prosedur keamanan  serta  kejelian  terlatih  para personil  untuk  menganalisa  setiap kiriman  berisi  paket  berbahaya  yang dapat merugikan masyarakat. (Wawancara  tanggal  10  September 2020)
B. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Penyelundupan  merupakan masalah  yang  setiap  saat  bisa  terjadi dan  bentuk  penyelundupan  tersebut beraneka ragam sesuai dengan perkembangan  zaman  serta  sebab- sebab terjadinya penyelundupan tersebut  sangat  amat  beraneka  ragam.
Bentuk  penyelundupan  yang  sangat membahayakan  adalah  tindak  pidana penyelundupan Narkotika dalam jumlah besar yang dilakukan dari Luar negri  dan  masuk  ke  Indonesia  dan  itu sangat membahayakan bagi
masyarakat. Sehingga diharapkan pengawasan  oleh  pihak  petugas
bandara dan Pelabuhan Kapal, elemen masyarakat serta dari pihak kepolisian dan  juga  Badan  Narkotika  Nasional sebagai  aparat  hukum  yang  berwajib menangani  dalam  mencegah  dan menindaklanjuti kasus tersebut.
Berikut  beberapa  upaya  untuk
menanggulangi tindak pidana penyelundupan narkotika, yaitu :
1. Preventif
a. Upaya  Preventif  dari  Pihak
Kepolisian Upaya Preventif yaitu upaya-upaya  yang  dilakukan Kepolisian untuk menjaga kemungkinan  akan  terjadinya penyelundupan di tempat- tempat  jalur  pengiriman  barang seperti  bandara  dan  pelabuhan, merupakan  upaya  pencegahan, penangkalan,  dan  pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Upaya preventif pihak kepolisian  Polda  Papua  melalui Direktorat Narkoba Polda Papua yaitu : 1. Melaksanakan razia gabungan  dengan  sasaran peredaran  gelap  narkotika pada  tempat-tempat  hiburan malam seperti diskotik, karaoke dan café dan hotel. 2. Meningkatkan koordinasi dengan pihak Badan Narkotika  Nasional  Provinsi Papua. 3. Meningkatkan koordinasi dengan  pihak  imigrasi  untuk pelacakan  warganegara  asing bagian jaringan narkoba internasional yang keluar masuk Indonesia melalui bandara.
4. Melakukan  rapat  dan  tatap
muka  secara  rutin  setiap  tiga bulan  sekali  dengan  pihak Bea  dan  Cukai  dan  Imigrasi terkait kasus narkoba.
Direktorat  Narkoba  Polda Papua  juga  telah  membuat Perjanjian Kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU)  dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua, Angkasa  Pura  dan  Bea  Cukai Bandara, serta koordinasi kerja sama yang baik guna
menanggulangi penyelundupan
Narkotika.
b. Upaya  Preventif  dari  Badan
Narkotika Nasional Upaya  yang  dilakukan oleh  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi Papua dalam menanggulangi  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua bekerjasama dengan Instansi terkait melaksanakan beberapa kegiatan sebagai  langkah  strategisnya. Upaya  preventif  yang  dilakukan oleh  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi Papua : 1. Melaksanakan diseminasi informasi P4GN melalui FGD dalam rangka sosialisasi P4GN dengan sasaran  pelajar,  mahasiswa,
PNS, pekerja swasta.
2. Membentuk  kader  penyuluh anti  narkoba  tingkat  pelajar, mahasaiswa  dan  kelompok masyarakat.
3. Melakukan  advokasi  bidang P4GN  kepada  PNS  dan pekerja swasta.
4. Memberdayakan  Satgas  Anti Narkoba  tingkat  Pelajar  dan Mahasiswa.
5. Melaksanakan pendampingan satgas  anti  narkoba  dalam melaksanakan program P4GN  secara  mandiri,  mulai dari tingkat pelajar,
mahasiswa  sampai  kelompok masyarakat.
6. Melaksanakan Operasi P4GN di  wilayah  rawan  seperti terminal, tempat hiburan malam,  kos-kosan,  hotel  dan bekerjasama  dengan  instansi terkait seperti Satpol PP.
7. Melaksanakan  penyelidikan dalam rangka ungkap jaringan kejahatan penyalahgunaan narkotika. 8. Melaksanakan sosialisasi P4GN bagi pelajar dan kelompok masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota. 9. Melaksanakan pertemuan dengan  eks  pecandu  dan melaksanakan  pendampingan kepada korban penyalahgunaan  narkoba  dan mantan penyalahgunaan narkoba. Selain  itu  upaya  dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua dalam melaksanakan tugasnya diberikan  kewenangan  untuk melakukan  penyelidikan  dan penyidikan terkait denga penyalahgunaan  dan  peredaran gelap narkotika.
2. Represif
a. Upaya Represif dari Kepolisian
Upaya  Represif  merupakan tindakan  yang  dilakukan  setelah terjadinya  suatu  pelanggaran.
Upaya  represif  yang  dilakukan oleh  pihak  Polda  Papua  melalui Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua antara lain : 1. Penyidikan, yaitu dengan
memproses perkara hasil operasi  tangkap  tangan  di lokasi  atau  hasil  limpahan perkara.  Proses  penyidikan  ini antara  lain  menyita  barang bukti beserta pelaku lalu menindak lanjuti perkara tersebut  dengan  memanggil pelaku untuk melakukan penyidikan sehingga menemukan  bukti-bukti  yang kuat  untuk  dilanjutkan  ke penuntutan.
2. Penyelidikan, yaitu
a. Penyelidikan,  yaitu  pihak reserse
Narkoba menyelidiki lebih lanjut mengenai barang haram tersebut  darimana  asalnya dan menyelidiki lebih lanjut motif  dan  tujuan  mengapa barang tersebut diselundupkan. b. Penuntutan,  yaitu  perkara dilanjutkan ke tingkat Kejaksaan  dan  Pengadilan untuk  diproses  lebih  lanjut hingga terdakwa mendapatkan  putusan  yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Upaya represif yang
dilakukan  oleh  Polda  Papua melalui Direktorat Narkoba Polda
Papua sudah cukup baik. Menurut Kapolda  Papua,  Irjen  Polisi
Paulus  Warerpauw  bahwa  setiap ada  laporan  ke  pihak  kepolisian, petugas  akan  langsung  merespon. Penanganan  narkoba  akan  terus kita galakkan dengan cara mengadakan razia termasuk merazia  minuman  keras  dan senjata  tajam.  Perlu  ada  sinergi antara pihak kepolisian dan masyarakat  untuk  bahu  membahu memerangi segala bentuk kejahatan termasuk narkoba. Sebab  jika  hanya  mengandalkan petugas kepolisian dengan personel yang terbatas akan terasa berat.  (Wawancara  tanggal  15
September 2020)
Sebagai    bentuk upaya yang dilakukan oleh Polda  Papua telah  memusnahkan  barang  bukti narkoba sebanyak 7  kg ganja dan sabu seberat 141 gram pada bulan September 2020. Barang bukti tersebut  berasal dari 16 tersangka dan salah satu tersangka merupakan warga negara Papua
Nugini.
( https://news.detik.com/berita/d- 5174696/polda-papua-tangkap- 16-tersangka-kasus-narkoba-1- pelaku-wn-papua-nugini ) b. Upaya   Represif  dari  Badan Narkotika Nasional
Upaya  Represif  yang  dilakukan oleh  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi Papua antara lain :
1. Melaksanakan  penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan dalam rangka ungkap jaringan kejahatan
penyalahgunaan narkotika.
2. Melaksanakan pertemuan dengan  eks  pecandu  dan melaksanakan  pendampingan
kepada korban penyalahgunaan  narkoba  dan mantan penyalahgunaan narkoba. Berikut  akan  peneliti sajikan  data  kasus  Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika terkait upaya Represif  yang  dilakukan  oleh BNNP Papua dalam Menanggulangi  Tindak  Pidana Penyelundupan Narkotika selama  tahun  2020  sebagi berikut : Kepala  BNN  Provinsi  Papua,
Brigjen  Jackson  Lapalonga  mengatakan bahwa selama pandemic Covid-19 peredaran  Narkoba  di  Papua  meningkat. Hasil  total  perhitungan  dengan  pihak Polda  Papua  memang  cukup  besar perputarannya perbulan, bisa melebihi 3- 4 kg perbulan selama Covid-19,
kebanyakan menggunakan jasa
pengiriman  barang.  Dalam  kurun  waktu 3  bulan  terakhir  ini,  aparat  keamanan berhasil  mengamankan  sedikitnya  7 kilogram  narkoba  jenis  ganja  dan  142 gram  narkoba  jenis  sabu.  (Wawancara tanggal 15 September 2020)
Ini  artinya  bahwa  peredaran  dan penyelundupan narkotika di Kota Jayapura  masih  cukup  tinggi,  walaupun dalam  kondisi  pandemic  covid-19  pun para  pengedar  tetap  menjalankan  aksi dan  misinya  demi  sesuap  nasi  dan mempertahankan  hidup  ditengah  kondisi covid-19.
Dalam  proses  penyelesaian  kasus narkotika  BNN  Provinsi  Papua  dalam melakukan  tindakan  penangkapan  sangat hati-hati  karena  dibutuhkan  kejelian petugas dalam menjatuhkan pasal kepada terduga dengan tujuan untuk memberikan keadilan  dan  rasa  kemanusiaan,  maka
tindakan  yang  diambil  dalam  proses tindak  pidana  narkotika  yaitu  :  (Muh. Safei,  Kepala  Bidang  Pemberantasan, Wawancara tanggal 15 Juli 2020)
1. Observasi,  yaitu  meninjau  atau mengamati  suatu  tempat,  keadaan atau  orang  untuk  mengetahui  baik hal-hal  yang  biasa  maupun  yang tidak  biasa  dan  kemudian  hasilnya dituangkan dalam suatu laporan.
2. Surveillance  (pembuntutan)  yaitu pengawasan terhadap orang, keadaan  dan  tempat  atau  obyek yang  dilakukan  secara  rahasia,
terus  menerus  dan  kadang-kadang berselang untuk memperoleh informasi  kegiatan  dan  identifikasi oknum.  Informasi  yang  diperoleh dalam melakukan  pembuntutan digunakan  untuk  mengidentifikasi sumber, kurir dan penerima narkoba. Operasi surveillance dilakukan secara terus menerus dan kadang  berganti-ganti  agar  tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana narkoba. 3. Undercover  Agent  (Penyusupan
Agent) yaitu suatu operasi penyidikan  yang  sifatnya  tertutup dan dirahasiakan kegiatan- kegiatan  penyusupan  semuanya disamarkan sedemikian rupa. Sehingga orang-orang yang melakukan  dan  segala  kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan  pada  orang  atau  obyek yang disusup.
4. Pembelian  terselubung  yaitu  suatu teknik  khusus  dalam  penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi
(dibawah  selubung)  atau  pejabat lain  yang  diperbantukan  kepada polisi  bertindak  sebagai  pembeli
dalam  suatu  transaksi  gelap  jual beli  narkoba  dengan  maksud  pada saat  terjadi  hal  tersebut,  si  penjual atau  perantara  atau  orang-orang yang  berkaitan  dengan  supply narkoba  dapat  ditangkap  beserta barang bukti yang ada padanya.
5. Penyerahan Narkoba       yang dikendalikan  (Controlled Delivery) adalah  suatu  teknik  khusus  dalam penyelidikan  kejahatan    narkoba tahap  penyelidikan  dan   terjadi penangguhan/penangkapan/penaha nan barang bukti dimana seorang tersangka  yang  mau  bekerjasama dengan polisi atau informan atau pejabat   lain    dibenarkan    pada penerimanya  dengan  maksud  pada saat  penerimaan  dapat  ditangkap orang-orang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya.

## KESIMPULAN
Adapun simpulan dari bembahasan diatas yaitu
1. Modus  operandi  yang  digunakan oleh  para  pelaku  penyelundupan narkoba sangatlah bermacam-
macam  dan  tergolong  canggih, karena para pelaku selalu berinisiatif mencari  cara  agar barang  haram  yang  mereka  bawa harus  bisa  lolos  dari  pengawasan dan  penjagaan  petugas,  seperti  di bungkus  oleh  alumunium  foil,  di masukkan  ke  dalam  tubuh  dan  ada juga  yang  dimasukan  di  bawah sepatu  yang  mereka  pakai  agar tidak  terendus  oleh  para  petugas. Untuk  Kota  Jayapura sendiri modus  operandi  yang  dilakukan oleh  pelaku  pengedar  narkoba melalui  jasa  ekspedisi  pengiriman barang  memang terbilang baru dan
membutuhkan kerjasama para pihak  untuk  mengungkap  kasus tersebut. Modus yang digunakanpun oleh pengedar adalah dengan cara menggunakan/memesan secara online shop dan mengirim menggunakan ekspedisi JNE dalam hal ini pelaku melanggar Pasal 113 ayat  (2),  Pasal  112  ayat  (2),  Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika dengan ancaman
hukuman 20 tahun penjara.
2. Upaya yang dilakukan antara lain :
a. Preventif  dari  Pihak  Kepolisian dan  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi Papua
b. Represif  dari  Pihak  Kepolisian berupa Penyelidikan dan Penyidikan. Sedangkan upaya Represif dari BNN antara lain : 1. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam  rangka  ungkap  jaringan kejahatan penyalahgunaan narkotika. 2. Melaksanakan pertemuan dengan eks pecandu dan melaksanakan  pendampingan kepada korban penyalahgunaan  narkoba  dan mantan penyalahgunaan
narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA
AW. Widjaja,  1985, Masalah Kenakalan Remaja
dan Penyalahgunaan Narkotika , Armico, Bandung Andi  Hamzah,  2007, Hukum  Acara Tindak Pidana di
Indonesia ,  Edisi  Revisi,
Sinar Grafika, Jakarta
Burhanuddin  S,  2013, Prosedur  Hukum Pengurusan Bea dan Cukai  Cetakan  I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
Burhanuddin  Lopa,  1984, Tindak  Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan), Pradnya
Paramita, Jakarta
Bassar,  1986, Tindak  Pidana  Tertentu Didalam  KUHP ,  CV.  Remadja  Karya,
Bandung
Hari   Sasangka,   2008, Narkotika   dan Psikotropika Dalam Hukum  Pidana ,  Mandar Maju, Bandung
Laden  Marpaung,  2008, Pemberantasan dan  Pencegahan  Tindak Pidana  Ekonomi ,  Sinar
Grafika, Jakarta
Moeljatno,  2000, Azas-azas  Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta
Mardani,         2008, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif  Hukum  Islam dan Hukum Pidana Nasional , PT. RajaGrafindo
Persada, Jakarta
Nyoman Serikat  Putra  Jaya,  2001, Kapita
Selekta  Hukum  Pidana ,
Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang
Ruby Hardiati Jhony, 2000, Diktat Kuliah Hukum  Pidana  Khusus Tindak Pidana Narkotika ,
Fakultas  Hukum  Unsoed, Purwokerto
Supramono  G,  2001, Hukum  Narkotika Indonesia , Djambatan, Jakarta
Soedjono  Dirjosisworo,   1990, Hukum Narkotika  di  Indonesia ,
PT.  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung
Siswanto, 2012, Politik  Hukum  Dalam Undang-undang Narkotika  (UU  Nomor  35 Tahun 2009), PT. Rineka Cipta, Jakarta
Souvenir Chibro, 1992, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap  Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta
Soedarto,  1990, Hukum  Pidana  Jilid  IA dan  IB ,  Universitas  Jenderal  Soedirman, Purwokerto
Yudi  Wibowo   Sukinto,   2013, Tindak Pidana  Penyelundupan  di
Indonesia,
Kebijakan Formulasi  Sanksi  Pidana ,
Sinar Grafika, Jakarta
Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika
https://www.liputan6.com/news/read/3662 872/98-ribu-pil-zenith-itemukan- dipengiriman-paket-ekspedisi
https://titiknol.co.id/peristiwa/kirim-sabu- lewat-ekspedisi-pengirimanbarang dua- kurir-dibekuk-bnn/