Vol. 5. No. 2  (2022) 145-159 E-ISSN: 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764 Published online on the journal's website:
http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith

## Fiqh Assets Comparison: Implications in the Islamic Economy
Endah Robiatul Adawiyah, Inayatul Ummah, Udin wahrudin Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Amar Subang, Indonesia Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Abdul Kabier Banten, Indonesia Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Amar Subang, Indonesia
Email: endahrobiatuladawiah@gmail.com , wahrudina.arch@gmail.com Submitted: Revised: Published: 23-05-2022 12-11-2022 31-12-2022 DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.443

## Abstract
The Paper is to study the Fiqih Assets Comparison; Implications in the Islamic Economy. This research uses qualitative methods with a library study approach. In analyzing the position of property in Islamic economics  that  has  a  diversity  of  jurisprudence  viewpoints.  The  discussion  of  Assets  is  considered important because all humans like property and there is a tendency to own property, the existence of Assets can harm or benefit humans depending on how they view the position of the treasure itself. Assets is a concrete interprets in real physical form and has value, favored by humans, can be stored, owned, and utilized by legality according to shari'ah or obtained in a way that is by the Shari'ah . Differences in the conception of Assets between jurists can give birth to differences in position, especially in the concept of rights and benefits. Jumhur considers rights and benefits as part of the Assets while Hanafiah scholars view rights and  benefits, not in the category  of  Assets.  The  implications on  the  legal position  of  the transaction, including the ijarah transaction for Hanafiah ijarah scholars will end if the owner of the rental goods dies, while jumhur ulama considers that the benefits of the ijarah Assets can be inherited and the ijarah is not completed unless the heir agreement.The main contribution of this study concern on fill the gap how the concept of sharia economics in the professional persfection of jurispruding Keywords:  Assets, Comparative Jurisprudent, Mu'amalah Contracts

## Abstrak
Riset ini bertujuan untuk mempelajari Perbandingan Aset Fiqih; Implikasi dalam Ekonomi Islam. Metode penelitian  menggunakan  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kepustakaan.  Dalam  menganalisis kedudukan harta dalam ekonomi Islam yang  memiliki keragaman sudut pandang  fiqih. Pembahasan Harta dianggap penting karena semua manusia menyukai harta dan ada kecenderungan untuk memiliki harta,  keberadaan  Harta  dapat  merugikan  atau  menguntungkan  manusia  tergantung  bagaimana mereka memandang kedudukan harta itu sendiri. Aset merupakan wujud konkrit yang berwujud fisik nyata  dan  bernilai,  disukai  manusia,  dapat  disimpan,  dimiliki,  dan  dimanfaatkan  secara  legalitas menurut syari'ah atau diperoleh dengan cara yang syari'ah. Perbedaan Konsepsi Harta di antara para ahli  hukum  dapat  melahirkan  perbedaan  kedudukan,  khususnya  dalam  konsep  hak  dan  manfaat. Jumhur  menganggap  hak  dan  manfaat  sebagai  bagian  dari  Harta  sedangkan  ulama  Hanafiah
memandang hak dan manfaat, bukan dalam kategori Harta. Implikasinya terhadap kedudukan hukum jual beli, termasuk jual beli ijarah bagi ulama ijarah Hanafiah akan berakhir jika pemilik barang sewa meninggal dunia, sedangkan jumhur ulama menganggap manfaat Harta ijarah dapat diwariskan dan ijarah  tidak  selesai  kecuali  perjanjian  ahli  waris.  Kontribusi  utama  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengisi kesenjangan bagaimana konsep ekonomi syariah dalam perspektif profesional fiqih.
Kata kunci: Harta, Fiqh Perbandingan, Akad Mu'amalah

## A. PENDAHULUAN
Diskusi  tentang  manusia  salah  satunya  akan  selalu  berhubungan  dengan  pemenuhan kebutuhannya.  Secara  intrinsik  harta  adalah  bagian  dari  kebutuhan  manusia.  Dalam  proses pemenuhan kebutuhan secara syari’at Islam harus sesuai dengan prinsip- prinsip syari’ah baik dalam persoalan kedudukan harta bagi manusia yang satu dengan manusia lainya atau antara yang hak dan bukan hak, maupun persoalan bagaimana cara memperolehnya juga harus sesuai dengan tuntunan syari’ah dengan memperhatikan asf ek moralitas sosial.
Al- qur’an secara eksfl isit mengatur konsep harta dengan batasan-batasan global, yaitu sebagai milik Allah yang diamahkan pada manusia untuk diolah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya  dunia  dan  akhirat,  sesuai  dengan  bunyi  surat  Al-Hadid  ayat  7  yang  artinya; “ Berimanlah kamu kepada Allah dan rosul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang telah  engkau  kuasai,  maka  orang-orang  yang  beriman  diantara  kamu  dan  menafkahkan (sebagaian) hartanya mendapatkan pahala yang besar. ”
Harta sebagai bagian inti dalam ekonomi sehingga mekanisme cara produksi, distribusi, dan konsumsi harus sesuai dengan syari’ah, seperti yang di ulas dalam surat an -nisa ayat 29 yang  artinya:  “ Hai  orang-orang  yang  beriman  janganlah  kamu  memakan  harta  sesamamu dengan cara bathil, kecuali dengan jalan  perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Selain itu juga diatur dalam hukum kebendaan dan perikatan, hukum kebendaan yang mengatur hak mutlak kebendaan yang wajib diakui dan dihormati sedangkan hukum perikatan yang mengatur hak dan kewajiban atas harta diantara kedua belah pihak ”. 1
Dewasa  ini  terkadang  umat  Muslim  lupa  konsep  dasar  harta,  kedudukan  dan  cara memperolehnya tidak sesuai dengan syaria’at Islam, dengan menjadikan harta sebagai tujuan hidup  yang  harus  diperoleh  dengan  berbagai  cara.  Dalam  hal  ini  penulis  fokus  melihat perbedaan sudut pandang ulama fiqih dalam melihat konsep harta  yang melahirkan konsep yang berbeda dalam menentukan tingkatan hak dan bathil . Penulis mengangap penting untuk dilakukan  penelitian  yang  mengkaji  permasalahan  ini  dengan  pendekatan  kajian  pustaka, mengenai kedudukan harta dan klasifikasi harta dalam sudut pandang perbedaan fiqih yang melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda dalam harta tersebut.
Banyak  ditemukan  berbagai  penelitian  yang  membahas  konsep  harta,  namun  dengan berbagai  keterbatasan  penulis,  ditemukan  sedikit  yang  membahas  konsep  harta  dari  sudut pandang  fiqih  perbandingan  dan  implikasinya  dalam  ekonomi  Islam,  secara  praktis. Diantaranya ialah penelitian Rusdan dengan mengangkat konsep harta dalam islam dan fokus
1 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 243 – 44.
analisisnya terhadap klasifikasi harta yang melahirkan perbedaan hukum terhadap kedudukan harta  tersebut,  hasilnya  menujukan  bahwa  harta  memiliki  kedudukan  yang  penting  dalam pemenuhan  kebutuhan dzaruriyah manusia  dan  kedudukan  hukum  harta  dapat  dilihat  dari kemanfaatanya. 2 Penelitian  Mutmainnah  tentang  konsep  harta  dalam  Islam,  menujukan bahwa  kepemilikan  sejati  dari  harta  adalah  Allah,  sehingga  cara-cara  memperolehnyapun harus dengan cara yang diridhai oleh Allah. 3 Penelitian Iswandi melihat sisi pemeliharaan harta sebagai sebuah kemaslahatan bagi hidup manusia. 4
Konsep Ekonomi Islam dan implikasinya dilihat dari sudut pandang para fuqoha menjadi urgensi  dari  penelitian  ini.  Penelitian  ini  memiliki  perbedaan  yang  sangat  jauh  dengan  yang dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya,  dari  kajian  yang  lebih  komprehensif  dan  mendalam terhadap konsep harta serta implikasinya dalam ekonomi Islam Dengan konsep yang dibangun bahwa  perbedaan  kedudukan  hukum  sebuah  transaksi  ekonomi  islam  dapat  dilihat  dari perbedaaan sudut pandang para fuqaha dalam menentukan kedudukan harta. Hal ini dapat berimplikasi pada perkembangan dan kemajuan transaksi ekonomi umat yang sesuai dengan syari’at Islam.

## B. METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif.  Menurut  Boghan  dan  Taylor 5 menyatakan bahwa penelitian kualitatif ialah sebagai prosedur penelitian yang mengahasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan serta prilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan pengamatan terhadap konsep melalui dokumentasi dan observasi dari data primer dan sekunder yang deskripsikan, disajikan, direduksi, dianalisis, dan disimpulkan bahwa penelitian  ini  termasuk  dalam  katagori library  reserch. Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini    berupa  data  primer  yang  terdiri  dari  kitab-kitab,  buku-buku,  sedangkan  data sekunder  berupa    dokumen  sejarah,  media  masa,  jurnal-jurnal,  dan  sumber  lainya  yang berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  yang  dijelaskan  dengan  argumentatif  dan disajikan dalam bentuk analisis. Menurut Moleong dalam Suharsimi, 6 sumber data penelitian kualitatif berupa tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda- benda yang diamati sampai detail, agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Harta menurut Ulama Fiqih
2 Rusdan Rusdan, “Konsep Harta (Al - Maal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” El-Hikam 10, no. 2 (2017): 365 – 403.
3 Muthmainnah Muthmainnah, “Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam,” Bilancia: Jurnal  Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 10, no. 1 (2016): 135 – 55.
4 Andi  Iswandi,  “Maslahat  Memelihara  Harta  Dalam  Sistem  Ekonomi  Islam,” SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan Budaya Syar-I 1, no. 1 (2014).
5 D. M. A. Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 38th ed. (Bandung: PT. Rosda Karya, 2018), hlm. 4.
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktis , cet-15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 22.
Harta  dalam  bahasa  Arab  sering  disebut  dengan al-maal  mashdar dari  kata al-maala- yamiilu-mailan yang bermakna condong, kecenderungan, sesuatu yang menjadi  kesenangan manusia. Setiap manusia memiliki kecenderungan ingin menguasai dan memiliki harta, 7 dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), pertama harta diartikan dengan barang seperti uang dan lain sebagainya  yang  menjadi  kekayaan  orang  lain. Kedua ,  harta  diartikan  dengan  kekayaan berbentuk  maupun  tidak  berbentuk  tetapi  memiliki  nilai  menurut  hukum  untuk  dimiliki, 8 sedangkan  menurut  istilah  syar’i,  harta  dimaknai  juga  dengan  uang  atau  semisalnya  dalam bentuk  tabungan. 9 Dengan  demikian,  harta  dijadikan  kekayaan  yang  memiliki  nilai  dengan bentuk  yang  berbeda  bergerak  dan  benda  tidak  bergerak  seperti  binatang  ternak,  tanah, bangunan, emas, perak, dan lain-lain.
Sedangkan harta menurut ulama fiqih yang dikutip oleh Abdurahman, 10 bahwa: Ulama Hanafiah menganggap harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai serta dapat diukur dalam ganti rugi ketika sirusak atau hilang secara intrinsic mapun secara nilai. Harta dapat dihadirkan ketika  dibutuhkan,  disimpan,  dan  dimanfaatkan  serta  dilindungi  oleh  manusia; 11 Ulama mazhab Maliki, menganggap harta sebagai sesuatu yang dapat dikuasai atau diperoleh secara adat,  dan  membatasi  orang  untuk  memilikinya; Ulama  mazhab  Syafi’I  menganggap  harta sebagai sesuatu yang dapat bermanfaat dan memiliki nilai bagi pemiliknya; dan Ulama Mazhab Hambali, menganggap harta sebagai sesuatu yang bernilai dan dilindungi oleh undang-undang.
Pengertian harta menurut ke empat ulama fiqih tersebut dapat diartikan  segala sesuatu yang memiliki nilai intrinsik dan ekstrinsik, secara materi intrinsik memiliki nilai alaupun dalam keadaan rusak dan dapat dimanfaatkan, dan secara ekstrinsik dapat disimpan, dimanfaatkan serta diukur secara kuantitas dan kualitas yang dapat dilindungi oleh undang-undang. Manfaat dimaknai dengan faidah  atau kegunaan dari suatu benda, inilah yang menunjukan nilai dari suatu  harta,  sedangkan  kepemilikan  suatu  benda  yang  berhubungan  dengan  hak,  bukan termasuk dari makna harta, seperti hak pengasuhan, hak milik, hak guna pakai, dll.
Menurut Abdul Aziz, 12 ulama mazhab Hanafiah menganggap bahwa harta dimaknai oleh pendahulunya kurang komprehensif dan kurang akomodatif, sesuai dengan Surat al- Baqarah: 29, bahwa
ْبَس َّنُه اَّوَسَف ِء َاَّسَّاا  َلَِا ى َوَ تْسا َُّثُ اًعىِمَجىِض ْرَْلْا ِْفِ اَم ْمُكَل َقَلَج ى ِذَّلا َوُه ّميِلَع ٍء ّيَش ِّلُكِب َوُهَو ِت اَو اََسَّ َع “ Dia-lah  Allah,  yang  menjadikan  segala  yang  ada  di  bumi  untuk  kamu  dan  Dia berkehendak  (menciptakan)  langit,  lalu  dijadikan-Nya  tujuh  langit.dan  Dia  Maha mengetahui segala sesuatu .” 13
7 (Dimyauddin Djuawaini 2008, 34)
8 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 485.
9 Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin., Fatwa-Fatwa Zakat (Jakarta: Darussunnah, 2008), hlm. 530.
10 Dkk Abdul Rahman, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 18 – 19.
11 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam ((Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 524.
12 Dahlan, hlm. 525.
13 Mujammma’almaalik  fadh  li  thiba  al -mushaf  asy- syarif  medinah  Munawwaroh,  “Al - Qur’an  Dan Terjemah,” Al- Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah Al- qur’an, 1990). hlm. 13
Ayat di atas menujukan bahwa Allah menciptakan alam semesta untuk umat manusia, dan manusia lebih senang dengan kesenangan dunia, dan terkadang lupa bahwa itu semua itu di bawah pengawasan Allah. Menurut D. Djuwaini, 14 harta harus memuat dua komponen, yakni komponen ‘ aniyyah yakni memiliki wujud secara riil, dan komponen ‘ urf yakni pandangan adat yang menganggap segala sesuatu sebagai harta. Komponen ‘ urf ini sebagai pandangan adat masyarakat secara lokal maupun secara menyeluruh terhadap harta tersebut, dengan tujuan untuk mengambil kegunaan atau faidah yang nampak mapun yang tidak nampak.
Sedangkan  konsep  harta  menurut  Tengku  Muhamad  Hasby 15 bahwa  harta  diartikan dengan  semua  komponen  yang  memiliki  karakter:  segala  sesuatu  yang  memiliki  nama  atau identitas, memiliki tempat dan dapat diolah atau dirawat; segala sesuatu yang bisa diperoleh dan  dihak  milik  oeh  manusia;  memiliki  nilai  yang  dapat  diperjualbelikan,  dapat  diambil manfaatnya serta dapat disimpan; segala sesuatu yang memiliki bentuk riil; dan sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta.
Harta  merupakan  salah  satu  unsur  terpenting  bagi  manusia  dalam  mengarungi kehidupan di dunia, hal ini menjadikan harta sebagai bagian dari dasar dalam pemenuhan lima pokok ad-daruriyah dalam sudut pandang ushul fiqih, berdasarkan banyaknya ayat dan hadis yang menjelaskan konsep harta, dan menjadi fitrah manusia dengan kecondongannya untuk menguasai dan mempertahankan hartanya. 16
Secara  eksplisit  kedudukan  harta  harus  bersumber  dari  akal  dan  wahyu,  yang menekankan  pada  aspek  tauhid  dan  keseimbangan.  Menurut  Ahmad  Hasan  Ridwan,  aspek tauhid  mengantarkan  manusia  pada  keyakinan  satu  kesatuan  dunia  dan  akhirat,  sedangkan keseimbangan  akan  mengantarkan  manusia  pada  pengimplementasian  hidup  seimbang, selaras,  dan  serasi. 17 Dengan  demikian  bahwa  harta  dapat  diartikan  dengan  segala  sesuatu yang  memiliki  nilai  konkrit,  dapat  berwujud,  dapat  diambil  manfaatnya  sesuai  dengan ketentuan syari’at.
2. Konsep Harta dalam Al- qur’an
a. Secara  hakikat  harta  merupakan  milik  yang  menciptakan-Nya  yakni  Allah  sebagai Pemilik mutlak, sedangkan manusia hanya pengemban amanah untuk mengolah dan menjaganya dengan batasan-batasan antara yang hak dan bathil serta kepedulian sosial dengan adanya kewajiban zakat, seperti penjelasan surat al-Hadid ayat 7:
نَأَو ْمُكنِم ۟اوُنَماَء َنيِذَّلٱَف ۖ ِهيِف َينِفَلْخَتْسُّم مُكَلَعَج اَِّمِ ۟اوُقِفنَأَو ۦِهِلوُسَرَو َِّللَّٱِب ۟اوُنِماَء ٌيِبَك ٌرْجَأ ْمَُلَ ۟اوُقَف
“ Berimanlah kamu kepada Allah dan Rosul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari harta kamu yang telah Allah pinjamkan kepadamu“ 18
14 Dimayauddin Djuawaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 39 – 40.
15 Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy., Pengantar Fiqih Muamalah (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 138.
16 Ghufron A. Mas’adi 2002, hlm. 12)
17 Irfan Hasan Ridwan, Ahmad. Safrudin, Dasar-Dasar Epistemologi Islam , ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 407.
18 Munawwaroh, “Al - Qur’an Dan Terjemah.” , hlm. 901
Unsur-unsur yang ditentukan dalam Islam tentang harta adalah unsur zakat, infak, dan sedekah. 19 Pengembalian  hak  Allah  dalam  harta  dapat  diwujudkan  dalam  kepedulian  sosial terhadap  kebutuhan  masyarakat  yang  membutuhkan  agar  tercipta  keseimbangan kesejahteraan hidup.
b. Harta menjadi sarana  dan bekal menuju kehidupan akhirat, sebagaimana tersurat dalam surat al-Baqarah ayat 262: 20
ِذَلا
َر َدْنِع ْمْهُرْجَا ْمَُلَ اَذا َلاَواْوُقَفْ نا اَم َنْوُعِبْتُ ي َلا َُّثُ َِّللَّا ِلِبَسيِف ْمَُلَ َوْمَا َن ْوُقِفْنُ ي َنْي ٌف وَخ َلاَو ْمِِّبّ
َنْوُ ن َزْيح ْمُهَلاَو مِهيَلَع
“ Orang-orang  yang  menafkahkan  hartanya  dijalan  Allah,  kemudian  mereka  tidak mengiringi  apa  yang  dinafkahkanya  itu  dengan  menyebut-nyebut  pemberianya  dan dengan  tidak  menyakiti  (perasaan  sang  penerima),  mereka  memperoleh  pahala  di  sisi tuhan  mereka.  Tidak  ada  kekhawatiran  terhadap  mereka  dan  tidak  (pula)  mereka bersedih hati”.
Pencapaian pemenuhan kebutuhan hidup di dunia secara lahiriah sebagai sarana atau jalan mencapai tujuan akhirat. Tentunya hal ini sesuai dengan tujuan dari bermu’amlah yakni mencapai falah ,  menurut  Hendriyanto,  falah  sebagai  kelangsungan  hidup,  kebebasan keinginan, kekuatan, dan kehormatan 21
c. Kecendrungan  manusia  dalam  kesenangan  duniawi  seperti  dalam  surat  al-Imran ayat 14, yang artinya: 22 Diajadikan Indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas,  perak,  kuda  pilihan,  binatang  ternak  dan  sawah  lading.  Itulah  kesenangan hidup didunia, dan sisi Allah lah tempat kembali yang baik .
d. Harta menjadi ujian yang dijelaskan dalam surat al-Ankabut ayat 15
كدَلاوا و ْمكلا َومأ َانمإ َدنع اللهو َةَنتف ْم ميظع ًرج أ ه
“ Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian, disisi Allah lah pahala yang besar ”.
e. Harta menjadi perhiasan dunia yang menyenangkan, untuk itu manusia harus dapat menjaga  dan  memanfaatkan  harta  sebaik-baiknya  sebagai  sarana  ibadah,  seperti yang dijelaskan dalam surat al-Kahfi: 46
اين دلا ة ولحاَةنيز َنوٌنَ بلاو ٌلًالما
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia . 23
19 Paulina Lubis et al., “Measuring The Level of Knowledge and Awareness of The People in Jambi Province Pay Zakat Through E- Commerce,” AL-FALAH: Journal of Islamic Economics 6, no. 2 (2021): 292.
20 Munawwaroh, “Al - Qur’an Dan Terjemah.” 66
21 Hendrianto Hendrianto and Juhaya S Praja , “Sharia Philosophy Correlation and the Islamic Economic Philosophy,” Economit Journal: Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance 1, no. 1 (2021): 12.
22 Munawwaroh, “Al - Qur’an Dan Terjemah.” hm. 77
23 Munawwaroh, Al-qur'an dan terjemah, hlm. 450.
f. Harta  dapat  menyebakan  musibah,  sebagaimana  hadits  nabi  Muhammad  SAW,
“ Celakalah orang yang menjadi hamba dinar, orang yang menjadi hamba dirham, orang yang menjadi hamba toga atau pakaian, jika diberi, ia bangga, bila tidak diberi ia marah, mudah-mudahan ia celaka dan merasa sakit, jika ia kena suatu musibah, dia tidak akan memperoleh jalan keluar” ( H.R. Bukhari). Hadist diatas menjelaskan bahwa  harta  bukanlah  tujuan  hidup,  melainkan  sebagai  sarana  memnjalani kehidupan, untuk itu kecenderungan yang berlebihan sehingga menghambakan diri terhadap harta merupakan perbuatan yang merugikan. 24
3. Cara Memperoleh Harta menurut Islam
Islam  mengatur  semua  aspek  kehidupan  manusia,  termasuk  muamalah.  Dalam  Islam, umat  manusia  dianjurkan memiliki  harta,  dengan  batasan  cara  yang  sesuai  dengan  syari’ at islam.  Adanya  batasan  dalam  memperoleh  harta  sebagai control terhadap  kecendrungan manusia  yang  memiliki  potensi  kecenderungan  mencintai  harta  bahkan  potensi  serakah. Berikut beberapa alasan mengapa Islam mengatur cara memperoleh harta:
Pertama ,  harta  menjadi  kebutuhan  pokok  manusia  dalam  menjalani  kehidupan  dalam mencapai tujuan hidup akhirat, karena itu Islam memerintahkan manusia untuk mencari dan memilikinya,  dan  mengajarkan  bagaimana  cara  memperolehnya agar  sesuai  dengan  syari’at yang diajarkan yakni dengan baik dan benar. Perintah manusia untuk mencari harta di siratkan dalam surat  Al- jumu’ah ayat 10 :
...ِالله  ِلْضَف ْنِم اْوُغَ تْ باَو ِضْرَْلاا  ِفِ اْوُرِشَتْ ناَف ُة َلََّصلا ِتَيِضُق اَذِاَف apabila  telah  diturunkan  sembahyang  maka  bertebaranlah  kamu  dimuka  bumi  dan carilah karunia Allah”. 25
Berlimpah  nikmat  dan  karunia  yang  Allah  berikan  dimuka  bumi,  umat  manusia  di perintahkan  berusaha  dan  ingatkan  untuk  selalu  berdoa  dengan  sungguh-sungguh  dalam mencari karunia Alllah dalam bentuk harta, seperti yang dijelaskan dalam Surat An-nisa ayat 32. 26
.اًمْيِلَع ٍئْيَش ِّلُكِب َناَك َالله َّنِا ِهِلْضَف ْنِم َالله اْوُلَاْساَو
“ Dan  mohonlah  kepada  Allah  sebagian  dari  karunia-Nya.  Sesungguhnya  Allah mengetahui segala sesuatu” (Q.S. An-Nisa:32).
Apabila seseorang tersebut telah berusaha dan telah meminta pula perkenan dari Allah, maka  Allah  akan  memberikan  karunianya  kepada  siapaun  yang  ia  kehendaki.  Sebagaimana firma-Nya: 27
ُاللهَو ُءآَشَي ْنَم ِهْيِتْؤُ ي ِالله ُلْضَف َكِلاَذ .ِمْيِظَعْلا ِلْضَفلْلا اوُذ
24 Rachmat Syafe’i, Fiiqh Muamalah , 8th ed. (baandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 25.
25 Munawwaroh, “Al - Qur’an Dan Terjemah,” hlm. 933.
26 Munawwaroh, “Al - Qur’an Dan Terjemah.” “Al - Qur’an Dan Terjemah” hlm. 122
27 Munawwaroh. “Al - Qur’an Dan Terjemah” hlm. 932
“ Demikianlah  karunia  Allah,  diberikan-Nya  kepada  siapa  yang  dikehendaki-Nya,  dan Alllah mempunyai karunia yang besar” (Q.S.Al- Jumu’ah: 4).
Kedua ,  Islam  memandang  harta  bukanlah  tujuan  melainkan  alat  atau  sarana  untuk mencapai  tujuan.  Islam  tidak  membatasi  manusia  untuk  berusaha  dan  memiliki  harta,  akan tetapi  dengan  proses  yang  baik  dan  halal  serta  dalam  proses  penggunaan  hartapun  harus memperhatikan tingkat kebutuhan hidup bukan keinginan serta memperhatiakan kehidupan sosial lainya.
Harta atau mal menjadi salah satu tujuan maqashid al- syar’iyah , yakni hifdzu al-mal, inti dari tujuan syari’at ialah mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan bagi manusia. 28 Dengan adanya batasan yang hak dengan yang bathil menjadi acuan umat manusia mewujudkan hifdzu al-mal. Berbagai cara dilakukan manusia untuk mendapatkan harta sebagai karunia  Allah,  secara  umum  cara  memperoleh  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara  yaitu:  1). pencarian  harta  yang  masih  bebas  belum  ada  pemiliknya  yang  disebut  dengan Ihrazul mubahat , seperti menangkap ikan dilaut. Dan 2). memperoleh harta dengan berbagai transaksi akad, yang dikenal dengan akad atau al- uqud baik tabaru maupun tijarri .
4. Fungsi Harta
Keberadaan harta menjadi beragam fungsi dari fungsi yang baik sampai pada fungsi yang tidak  baik.  Menurut Syafe’i 29 fungsi  harta  dapat  dilkasifikasikan,  yaitu: pertama ,  untuk menyempurnakan ibadah mahdah dan ghair mahdah, diantaranya ibadah yang terdapat dalam rukun Islam, contohnya Pelaksanaan haji membutuhkan bekal yang lumayan untuk dapat pergi haji,  sebagai  bentuk  ketakwaan  kepada  Allah. Kedua ,  menyeimbangkan  kehidupan  antara duniawi dan akhirat, karena Islam merupakan ajaran agama yang mengajarkan keseimbangan. “( Bukanlah orang yang baik, yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan meninggalkan masalah akhirat untuk urusan duniawi, sehingga seimbang diantara keduanya. Karena  masalah  dunia  adalah  menyampaikan  manusia  kepada  masalah  akhirat” , contoh: memiliki tempat tinggal, tidak terlunta-lunta dijalanan.
Ketiga ,  untuk  menjaga  generasi  dari  kelemahan,  iman,  kelemahan  harta,  kelemahan ilmu, dan kelemahan yang lainnya seperti yang tertuang dalam surat an-Nisa ayat 9. Kefakiran bisa mendatangkan kekufuran ke kafiran atau murtad, contoh: memiliki bekal tabungan dalam bentuk  apapun. Keempat ,  untuk  menumbuhkan  keilmuan,  karena  proses  menuntut  ilmu membutuhkan  perjuangan,  contoh  biaya  pendidikan,  biaya  diklat,  biaya  kehidupan  ketika menempuh pendidikan.
Kelima , untuk menjalankan roda perputaran dan keharmonisan antara yang kaya dengan yang  miskin.  Islam  mengajarkan  keseimbangan  dan  perputaran  harta,  agar  harta  tidak didominasi  oleh golongan tertentu dikenal dengan zakat apabila mencapai pada nisabnya, 30
28 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah , Ke-3 (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 1.
29 Syafe’i, Fiiqh Muamalah , Ke 3. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006). hlm. 31 – 32.
30 Ashima  Faidati,  “Pendistribusian  Zakat  Perdagangan  Telur  Ayam  Petelur  (Studi  Kasus  Di  Desa  Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung),” Ahkam: Jurnal Hukum Islam 6, no. 1 (2018): 181.
contoh,  penghimpunan,  pengolahan  dan  penyaluran  dana  Zakat.  Dan Keenam ,  mempererat tali silaturahmi, dengan berbagai transaksi mengakibatkan adanya saling komunikasi, contoh, transaksi jual beli, adanya komunikasi antara penjual dan pembeli.
5. Implikasi Harta dalam Ekonomi Menurut Ulama Fiqih
Pengertian harta dari keempat imam mazhab menujukan terdapat perbedaan konsepsi tentang harta yang melahirkan perbedaan hukum, dari keempat fuqaha tersebut digolongkan menjadi dua, menurut Wahbah Juhaili dalam bukunya Rahmat Syafi’i golongan tersebut yakni Jumhur  ulama  fiqih  selain  Hanafiah  dan  ulama  Hanafiah. 31 Menurut  ulama  Hanafiah  harta merupakan  sesuatu  yang  dapat  diambil,  disimpan,  dan  dapat  dimanfaatkan,  di  luar  ketiga konsep tersebut bukan katagori harta,  yang menjadi fokusnya adalah penguasaanya  dengan tujuan  pemanfaatan,  sedangkan  Jumhur  ulama  memandang  konsepsi  harta  sebagai  segala sesuatu yang memiliki nilai, sesuatu dianggap harta apabila memiliki nilai atau manfaat, baik itu dikuasai secara fisik maupun tidak dikuasai secara fisik tetapi memiliki niali atau manfaat.
Perbedaan  konsep  ini  melahirkan  perbedaan  ketetapan  hukum  terhadap  beberapa konteks  diantaranya  hukum  pergantian  barang ghasab ,  hukum  akad ijarah atau  sewa,  dan hukum waris. Ghasab , diartikan sebagai perbuatan menguasai harta orang lain, dengan terang- terangan dan paksa tanpa haknya, tetapi juga bukan diartikanmencuri atau merampok harta orang  lain, ghasab ini  dapat  terjadi  secara  fisik  maupu  secara  non  fisik  dalam  bentuk penguasaan  manfaaat.  Perbuatan  ghasab  jelas  dilarang  dalam  islam  sesuai  dengan  ayat  al- qur’an surat al -Baqarah ayat 188 yang artinya “ Dan janganlah sebagian kamu memakan  harta sebagian yang lain diantara kamau dengan jalan bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta ini kepada hakim, supaya kamu dapat  memakan sebagain dari pada harta benda orang lain  itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui “, dan surat a n-Nisa ayat 29, selain itu banyak  hadits  Nabi  yang  menegaskan  larangan  mengambil  harta  secara  tidak  baik, diantaraanya    hadits  Shahih  Bukhari  no.  3026  dan  Shahih  Muslim  no.  1610,  serta  Sunan Adurquthni no. 2885.
Perbedaan  ulama  fiqih  dalam  kedudukan  harta,  dari  segi  manfaat  yang  melahirkan perbedaan  hukum  pengembalian,  Jumhur  ulama  sepakat  bahwa  orang  yang  meng- ghasab harta  orang  lain  dan  memanfaatkanya,  maka  wajib  mengembalikan  harta  secara  fisik  dan pengembalian  atas  manfaat  yang  digunakannya,  sedangkan  menurut  ulama  Hanafiah pengembalian  hatra ghasab hanya  dalam  bentuk  fisiknya  saja  tidak  dalam  bentuk pengembalian manfaat. 32
Ijarah atau sewa, pada akad sewa atau ijarah akan berakhir dengan berakhirnya masa akad,  yang  menjadi  perbedaan  dalam  hal  berakhir  dan  keberlanjutan  dalam  bentuk  waris, menurut  ulama  Hanafiah ijarah akan  berakhir  apabila muakid meninggal  dunia  dan  tidak diwariskan,  sedangkan  Jumhur  ulama  menganggap  bahwa  meninggalnya  salah  satu muakid tidak mengakibatkan berakhirnya akad ijarah akan tetapi akan berlanjut menjadi hak waris 33
31 Rahmat Syafi’i, Fiqih Mualmalah , Ke 3. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 22.
32 Syafi’i, Rahmat , Fiqih Mualmalah " Ke 3. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 23.
33 Syafi’i, Rahmat, " Fiqih Mualmalah". Ke 3. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), hlm. 24.
Warisan,  perbedaan  pendapat  hak  yang  dapat  diwariskan  adalah  tentang  hak khiyar syarat,  dan ru’yah ,  menurut  ulama  Hanafiah  hal  tersebut  tidak  dapat  diwariskan  sedangkan menurut jumhur ulama hal tersebut dapat diwariskan.
Perbedaan  konsep  melahirkan  perbedaan  implikasi    dalam  beberapa  penerapan  yang berbeda, pertama ,  pada  penerapan  harta ghasab yang  harus  dikembalikan,  lebih  relevan pendapat  Hanafiah  hanya  dengan  mengembalikan  bentuk  fisiknya  saja  tanpa  harus mengembalikan penggunaan manfaatnya,  dan sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat dalam  proses  pengembalian  hanya  pada  bentuk  fisiknya  saja. Kedua ,  implikasi  yang  relevan pada penerapan harta ijarah atau sewa adalah pendapat mayoritas ulama fiqih, yang berbeda dengan  pendapat  ulama  Hanafiah,  karna  dalam  pengakuan  hak  waris  terhadap  harta ijarah apabila muakid meninggal dunia, yang dianalogikan dengan kewajiban penanggungan utang almarhum yang menjadi tanggungan ahli waris.
Ketiga ,  implikasi  yang  relevan  dalam  penerapan  hata  waris,  bukan  pendapat  ulama Hanafiah  akan  tetapi  pendapat  mayoritas  ulama  fiqih,  sebagaimana  beralihnya  hak  dan kewajiban  dari  mawaris  kepada  ahli  waris,  begitu  juga  dengan  segala  sesuatu  yang  dapat menguatkan dan membatalkan hak dan kewajiban tersebut.
Konsep  harta  menjadi  perdebatan  para  ulama  dalam  menentukan  hukum,  ciri,  dan bagian-bagiannya, berikut pembagiannya:
a. Mutaqawwim dan Ghair Mutaqawwim 34
Mutaqawwim diartikan dengan sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara . Harta mutaqawwim dianggap  baik  dari  segi  jenis  dan  juga  dari  segi  cara  memperolehnya, sesuai  dengan  tuntunan  syari’at Islam  yakni  salah  satunya  termasuk  katagori  harta  yang diperoleh dengan cara yang halal dan thayyib atau baik.
Sedangkan  harta ghair  mutaqawwim merupakan  sesuatu  yang  belum  dimiliki  oleh manusia,  namun  masih  berada  bebas  dialam  liar.  Ataupun  sesuaatu  yang  dilarang  untuk dikonsumsi berdasarkan ketentuan syara, seperti meminuman terlarang. Larangan komsumsi atau penggunaan harta tersebut dilarang dengan pengecualian yakni dharurat dengan tujuan salah satunya menjaga maqashid al-s yar’iyah . Perbedaan ini melahirkan keadaaan hukum yang berbeda.  Menurut  ulama  fiqih  harta mutaqawwim boleh  dan  sah  diperjual  belikan  bahkan diproduksi  dan  didistribusikan  yang  lain  sedangkan  ulama  Hanafiyah  berpenapat  bahwa,  ini berbeda hukumnya bagi harta ghair mutaqawwim yang tidak sah diperjual belikan.
Selain  itu  apabila  harta  ini  dirusak  maka  yang  merusak  berkewajiban  mengembalikan seperti  semula  dengan  mengganti  nilai  yang  sepadan.  Berbeda  halnya  dengan  harta  yang mutaqawwim , yakni tidak berkewajiban mengganti. Sedangkan ulama Hanafiyah menganggap berbeda  yakni  tetap  memiliki  kewajiban  mengganti  pada  harta ghair  mutaqawwim sesuai dengan peraturan Negara Islam. 35
b. ‘ Iqrar  dan Manqul
34 Az- Zuhaili Wahbah, “Fiqih Islam Wa Adillatuhu,” Trj. DarulFikr , 2011, hlm. 44.
35 Syafi’i, Rahmat" Fiqih Mualmalah ,2006, hlm. 33.
Menurut  Hanafiyah, manqul diartikan  karakter  harta  diantaranya  dapat  dipindah tempatkan secara fisik dan nilainya. Dan ‘ iqar diartikan sebagai harta yang memiliki karakter tidak dapat dipindahkan secara fisik, seperti halnya bangunan atau gedung, sawah, kebun, dan sebagainya.
c. Mitsli dan Qimi
Mitsli merupakan  sesutu  yang  setara  dan  sama  dalam  satu  ukuran  dan  volume, diantaranya  sebagai  sesuatu  yang  bisa  ditakar,  ditentukan  beratnya,  dihitung,  dan  ditaksir panjangnya. Sedangka qimi sebagai karakter harta yang tidak memiliki kesamaan, dan memiliki nilai yang berbeda berdasarkan pada kualitas.
d. Istihlaki dan Isti’mali
Istihlaki diartikan dengan sesuatu dianggap akan memiliki nilai apabila terjadi perubahan bentuk secara fisik, seperti makanan. Sedangkan isti’mali sebagai karakter harta yang bernilai apabila mengalami kerusakan secara hakiki seperi rusak dan habisnya secara fisik hanya satu kali korek api apabila dibakar, dan rusak secara haquqi adanya kerusakan secara makna seperti rusak  atau  habisnya  uang  ketika  uang  tersebut  digunakan  untuk  transaksi.  Dan  terdapat isti’mali yang rusak dan habis dengan berkali-kali seperti halnya kontrakan. 36
e. Mamluk, Mubah, dan Mahjur
Mamluk dikategorikan pada sesuatu milik individu mapun kelompok berdasarkan pada kerja sama. Mubah dikategorikan pada harta yang asalnya bukan kepemilikan seseorang atau kelompok seperti pohon atau tanaman di hutan. Harta ini dapat berubah kedudukan menjadi mamluk apabila ada kesanggupan orang yang akan merubahnya, sesuai dengan sabda Nabi, barang siapa  yang menghidupkan tanah,  hutan milik seseorang, maka ia yang paling berhak memilikinya. Majhul diklasifikasikan  pada  harta  yang  tidak  dapat  dimiliki  oleh  individu  akan tetapi secara umum oleh masyarakat atau milik Negara untuk kepentingan masyarakat semisal fasilitas umum.
Walaupun terdapat perbedaan sudut pandang terhadap konsep harta oleh para ulama fiqih,  akan  tetapi  pada  dasarnya  dalam  prinsip  ekonomi  Islam  adalah maslahah ,  dan pendekatan  yang  digunakan  dalam qaidah ekonomi  adalah qaidah al-khamsah dan qaidah muamalah. Indonesia memiliki lembaga di bawah naungan pemerintah yang husus mengkaji permasalahan-permasalahan  kehidupan  yang  belum  ada  ketetapan  hukumnya  dan  hal-hal yang terdapat perbedaan dalam sudut pandang ulama fiqih yaitu lembaga DSN MUI. Menurut Zaih Mubarok pengkajian yang dilakukan oleh MUI berdasarkan pada  al-Quran, hadits, ijma, qiyas, dan ijtihad 37

## 6. Harta dalam Fiqih Muamalah
Harta sebagai serangkaian konsep kecil tapi penting dalam sistem kehidupan manusia. Islam  mengatur  secara  teoritis  bagaimana  manusia  memandang  harta  sebagai  sarana mencapai  tujuan  hidup  dan  secara  praktis  bagaimana  manusia  mendapatkan  sesuatu  yang
36 (Dimyauddin Djuawaini 2008,25)
37 Adawiyah, Endah Robiatul .Udin Wahrudin, Fatwa Dan Lembaga Keuangan Syari’ah (Serang: CV. AA Rizki, 2021), hlm. 6
menjadi kebutuhaanya dan bernilai dalam kehidupannya sejalan dengan nilai-nilai Islamiyah, Para ahli ushul fiqih memandang harta sebagai salah satu dari tujuan maqashid syar’iyah , yakni, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
a. Secara teoritis  harta dalam Islam memiliki kedudukan:
Pertama ,  harta  merupakan  amanat  Allah,  untuk  dimanfaatkan  dengan  baik  sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Hadid ayat 7 yang artinya: “ Berimanlah kamu kepada Allah  dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, maka orang-orang beriman diantaramu dan menafkahkan sebagian  hartanya  mendapatkan  pahala  yang  besar. ” Kedua ,  harta  merupakan  perhiasan, untuk  digunakan  serta  dinikmati  dengan baik  sesuai  dengan  kadarnya  dan  tidak  berlebihan, karena manusia memilliki potensi kecintaan pada harta dan kecendrungan ingin memilikinya, yang ditegaskan melalui firman Allah dalam surat ke- 3 ayat 14, dengan makna “ Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu: wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik .”
Ketiga, harta merupakan cobaan ketakwaan bagi umat muslim isi surat At-Taghabun ayat 15:  “ Sesungguhnya  hartamu  dan  anak-anakmu  hanyalah  cobaan  dan  di  sisi  Allahlah  pahala yang  besar” .  Harta  akan  menjadi  ladang  pahala  apabila  digunakan  untuk  beribadah  dengan memperhatikan  keseimbangan  hak.  Dalam  harta  terdapat  katagori  harta  dengan  katagori tertentu, yang diberikan pada orang tertentu dengann syarat tertentu 38
b. Harta secara Praktis
Islam  memiliki  konsep  harta  dimaknai  secara  teoritis  dan  praktis.  bagaimana  islam mengatur    manusia  dalam  cara  memperolehnya  haarus  baik  dan  benar  atau  halal,  ini menujukan bahwa manusia diperbolehkan mencari harta, sebagai alat untuk mencapai tujuan keri daan  Allah.  Cara  perolehan  harta  yang  sesuai  dengan  prinsip  syari’ah  disebut  dengan Maghrib yakni terhindar dari maysir , gharar , haram , riba , dan bathil .
Gharar adalah transaksi yang tidak jelas, dan semuanya itu mengandung ketidakpastian antara hak dan kewajiban pada setiap yang dilakukan. 39
َوْمأ ْنِم اًقْ يِرَف اْوُلُك أَتِل ِم اَّكُْلحا َلإ اَِبّ ا ْوُل ْدُتَو ِلِط اَبلِبِ ْمُكَنْ يَ ب ْمُكَلاَوْمأ اْوُلُكَتَ  َلاَو ْمُتْ نَأَو ِْثُ ِْلا ِبِ ِساَّنلا  ِلا
َنْوُمَلْعَ ت
“ Dan  janganlah  sebagian  kamu  memakan  harta  sebagian  yang  lain  di  antara  kamu dengan  jalan  yang  batil  dan  (janganlah)  kamu  membawa  (urusan)  harta  itu  kepada hakim,  supaya  kamu  dapat  memakan  sebagian  dari  pada  harta  benda  orang  lain  itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. Al-Baqarah: 188).
38 Faidati, “Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Petelur (Studi Kasus Di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung),” hlm. 181.
39 Juanda, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi,” Al-Iqtishad 1, no. Gharar,Keadilan,Transaksi Ekonomi. (2009): 2.
Selain itu yang harta harus terhindar dari yang haram, yang diartikan dengan segala hal yang dilarang, tidak dianjurkan, membahayakan dan tidak pernah didiamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dalam Al-Quran maupun dlam hadits. Baik itu dalam bentuk pernyataan tegas maupun  dalam  bentuk  prinsip. 40 Dalam  surat  al- A’raf: 33, “Katakanlah,  Tuhanku  hanya mengharamkan  perbuatan  yang  keji,  baik  yang  nampak  ataupun  yang  tersembunyi,  dan perbuatan  dosa,  melanggar  hakmanusia  tanpa  alasan  yang  benar  (mengharamkan) mempersekutukan dengan Allah sesuatu  yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. ” َبِذَكْلا ُمُكُتَ نِسْل َا ُفِصَت اَمِلا ْوُلْوُقَ ت  َلاَو
َبِذَكْلا الله ىَلَع َنْو َُتَْفَ ي َنْي ِذَّلا َّنِإ َبِذَكْلا الله ىَلَع اْوَُتَْفَ تِّل ٌماَرَحا َذَهَّو ٌلَلَحاَذَه َنْوُحِلْفُ يَلا
Dalam ayat yang lain Allah secara tegas melarang tahakkum (penetapan hukum tanpa didasari argument atau  dalil.  Ini  dapat dipahami  dari  ayat  berikut  “ Dan  jaganlah  kamu mengatakan  terhadap  apa  yang  disebut-sebut  oleh  lidahmu  secara  dusta,  ini  halal  dan  ini haram,  untuk  mengada-adakan  kebohongan  terhadap  Allah.  Sesungguhnya  orang  yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung ” (Q.S. an -Nahl: 116)
Penetapan  hukum  halal  dan  haram,  itu  sebagai  hak  progresif  Allah.  Bisa  disebutkan bahwa yang menentukan halal dan haramnya harta, apapun itu bagian muamalah yang mesti sesuai dengan Al-Qur'an, sunah, serta qaidah-qaidah hukum, dalam arti semuanya harus dapat dipertanggungjawaban secara syari'ah.
Dari  usaha-usaha  manusia  dalam  memperoleh  harta  dapat  digolongkan  pada:  cara langsung,  cara  ini  sebut  harta  bebas  yang    dilakukan  pada  harta  yang  belum  menjadi  milik seseorang dan kelompok yang berasal dari harta milik umum seperti tambang; dan harta yang diperoleh  dengan  transaksi  akad  atau  perikatan  dalam  Islam.  Hal  ini  menujukan  adanya perolehan  dari  pihak  satu  dengan  pihak  lainya  dengan  proses  akad,  baik  itu  akad tabarru , tadhayun ,  dan akad tijarri . Menurut Juhaya akad tabarru memiliki kesamaaan dengan akad tadhayun , yakni tidak berorientasi mencari keuntungan, dengan cara yang berbeda, tabarru dengan  cara  memberi  sedangkan thadhayun dengan  cara  meminjamkan,  dan  akad tijarri bertujuan untuk mencari keuntungan. 41

## D. SIMPULAN
Implikasi  dari  perbedaan  sudut  pandang  terhadap  harta  dikalangan  ulama  fiqih melahirkan perbedaan status hukum. Yang paling mendasar terdapat perbedaan konsep harta dalam  hal  manfaat  dan  hak  dalam  impikasi  pada: pertama ,  perbedaan  ulama  fiqih  dalam kedudukan hatra, dari segi manfaat yang melahirkan perbedaan hukum pengembalian, Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang meng ghasab harta orang lain dan memanfaatkanya, maka
40 Gema Rahmadani, “Halal Dan Haram Dalam Islam,” Ilmiah Penegakan Hukum 2, no. volume 2/ nomor 1/ juni 2015 (2015): 4.
41 S Pradja Juhaya, Ekonomi Syariah , ed. Beni Ahmad Saebani, Bandung: CV Pustaka Setia , II (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 87.
wajib mengembalikan harta secara fisik dan pengembalian atas manfaat yang digunakannya, sedangkan menurut ulama Hanafiah pengembalian harta ghasab hanya dalam bentuk fisinya saja tidak dalam bentuk pengembalian manfa’ at. Kedua , dalam konsep ijarah atau sewa, Pada akad sewa atau ijarah akan berakhir dengan berakhirnya masa akad, yang menjadi perbedaan dalam  hal  berakhir  dan  keberlanjutan  dalam  bentuk  waris,  menurut  ulama  Hanafiah, ijarah akan berakhir apabila muakid meninggal dunia dan tidak diwariskan, sedangkan Jumhur ulama menganggap bahwa meninggalnya salah satu muakid tidak mengakibatkan berakhirnya akad ijarah  akan  tetapi  akan  berlanjut  menjadi  hak  waris.  dan ketiga ,  dalam  konsep  warisan, perbedaan pendapat hak yang dapat diwariskan adalah tentang hak khiyar syarat, dan ru’yah, menurut  ulama  Hanafiah  hal  tersebut  tidak  dapat  diwariskan  sedangkan  menurut  jumhur ulama hal tersebut dapat diwariskan.
Daftar Pustaka Abdul Rahman, Dkk. Fiqh Muamalat . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Adawiyah, Endah Robiatul .Udin Wahrudin. Fatwa Dan Lembaga Keuangan Syari’ah . Serang: CV. AA Rizki, 2021. www.aarizki.com.
Al-Utsaimin., Muhammad bin Sholih. Fatwa-Fatwa Zakat . Jakarta: Darussunnah, 2008.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian ;  Suatu  Pendekatan  Praktis .  Cet-15.  Jakarta:  Rineka Cipta, 2013.
Ash-Shiddieqy.,  Tengku  Muhammad  Hasbi. Pengantar  Fiqih  Muamalah .  Semarang:  Pustaka Rizki Putra, 2010.
Dahlan, Abdul Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam . (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001. Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. Djuawaini, Dimayauddin. Pengantar Fiqh Muamalah . Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Djuawaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
——— . Pengantar Fiqh Muamalah . yogyakarta,: Pustaka pelajar, 2008.
Faidati, Ashima. “Pendistribusian Zakat Perdagangan Telur Ayam Pet elur (Studi Kasus Di Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung).” Ahkam: Jurnal Hukum Islam 6, no. 1 (2018).
Ghufron A. Mas’adi. Fiqh Muamalah Kontestual . Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2002. Hasan  Ridwan,  Ahmad.  Safrudin,  Irfan. Dasar-Dasar  Epistemologi  Islam .  Ke-1.  Bandung:  CV. Pustaka Setia, 2011.
Hendrianto,  Hendrianto,  and  Juhaya  S  Praja.  “Sharia  Philosophy  Correlation  and  the  Islamic Economic Philosophy.” Economit Journal: Scientific Journal of Accountancy, Management and Finance 1, no. 1 (2021): 12 – 20.
Iswandi,  Andi.  “Maslahat  Memelihara  Harta  Dalam  Sistem  Ekonomi  Islam.” SALAM:  Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I 1, no. 1 (2014).
Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. Maqashid Syariah . Ke-3. Jakarta: Amzah, 2013.
Juanda.  “Analisis  Bentuk  Gharar Dalam  Transaksi  Ekonomi.” Al-Iqtishad 1,  no.
Gharar,Keadilan,Transaksi Ekonomi. (2009): 12.
Juhaya, S Pradja. Ekonomi Syariah . Edited by Beni Ahmad Saebani. Bandung: CV Pustaka Setia . II. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka, 1987. Lubis,  Paulina,  Rafiqi  Rafiqi,  Ary  Dean  Amri,  and  Fitri  Widiastuti.  “Measuring  The  Level  of
Knowledge  and  Awareness  of  The  People  in  Jambi  Province  Pay  Zakat  Through  E- Commerce.” AL-FALAH: Journal of Islamic Economics 6, no. 2 (2021): 292.
Moleong, D. M. A. Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif . 38th ed. Bandung: PT. Rosda Karya,
2018.
Munawwaroh, Mujammma’almaalik fadh li thiba al -mushaf asy- syarif medinah. “Al - Qur’an Dan Terjemah.” Al- Qur’an Dan Terjemahnya . Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah Al- qur’an, 1990.
Muthmainnah,  Muthmainnah.  “Konsep  Harta  Dalam  Pandangan  Ekonomi  Islam.” Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum 10, no. 1 (2016): 135 – 55.
Rahmadani, Gema. “Halal Dan Haram Dalam Islam.” Ilmiah Penegakan Hukum 2, no. volume 2/ nomor 1/ juni 2015 (2015): 20 – 26.
Rusdan, Rusdan. “Konsep Harta (Al - Maal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” El-Hikam 10, no. 2 (2017): 365 – 403.
Syafe’i, Rachmat. Fiiqh Muamalah . 8th ed. baandung: Pustaka Setia, 2020.
Syafi’i, Rahmat. Fiqih Mualmalah . Ke 3. Bandung: CV Pustaka Setia, 2006.
Wahbah, Az- Zuhaili. “Fiqih Islam Wa Adillatuhu.” Trj. DarulFikr , 2011.