## MAQÂṢID SYARÎ’AH UPAYA MEMBENTUK PERATURAN DAERAH: PENDEKATAN SISTEM PERSPEKTIF JASSER AUDA
Mahfudz  Junaedi
Fakultas Syari’ah dan Hukum  UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo mahfudzjunaedi@unsiq.ac.id

## ABSTRAK
Islam  sebagai  agama  yang  memberi  rahmat  atau  kebaikan  bagi  seluruh  alam, sebagai muslim segala prilaku manusia harus mendasatkan pada  Islam termasuk dalam masalah hukum. Konteks wilayah, daerah atau lokalitas dalam  memahami hukum Islam perlu dilibatkan sehingga tujuan pembentukan hukum dapat tercapai yaitu  untuk  kemaslahatan  bersama.  Memahami  hukum  Islam  dengan  pendekatan maqâṣid syarî’ah dapat memberikan kontribusi pembentukan Perda sebagai bagian hukum guna menyelesaikan masalah-masalah kontemporer, dan khususnya dalam pembangunan hukum di Indonesia.  Pembentukan hukum sebagai produk legislasi daerah harus memberikan tujuan untuk kemaslahatan baik berskala makro maupun mikro  sesuai  kearifan  lokal  daerah  yakni  peraturan  daerah  yang  berkeadilan  dan berkeadaban dalam rangka menuju keterbukaan dan pembaruan diri sebagaimana diharapkan hukum Islam  melalui mekanisme pendekatan  sistem pemikiran  Jasser Auda. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis deskriptif analisis yang menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti dalam mengelaborasi teori  sistem  Jasser  Auda    mengenai  aktualisasi  prinsip-prinsip  maqâṣid  syarî’ah dalam pembentukan Peaturan daerah sebagai objek penelitian.. Berdasarkan hasil analisis,  maka  peran  aktual  maqâṣid  syarî’ah  melalui  pendekatan  sistem  dalam pembentukan Perda harus mampu menyeleksi dan mengakomodasi  ‘urf (tradisi atau adat kebiasaan)  dengan  mempertimbangkan  nilai-nilai  ajaran  agama  Islam  yang  bersifat universal,  sehingga  efektifitas  maqashid  syariah  (tujuan  hukum)  itu  tercapai  demi kemaslahatan masyrakat dalam mengokohkan keberagaman.
Kata kunci  : Maqâṣid syarî’ah , peraturan daerah, Jasser Auda

## A. PENDAHULUAN
Umat  Islam  tengah  menghadapi perubahan  dan  dinamika  kontemporer yang sangat komplek, sehingga dimenasi kemanusiaan sering
kurang mendapatkan perhatian, lebih-lebih dalam  tuntutan  pembaruan  ijtihad. Sebagai  warga  negara  dan  sekaligus umat  Islam,  dalam  mengekspresikan ajaran  agama  dalam  realitas  kehidupan kontemporer  sangat  dibutuhkan  untuk
tetap  menjaga  nilai-nilai  ketauhidan. Dalam rangka menjaga ketertiban dalam berprilaku  sebagai  warga  negara,  maka eksistensi  peraturan  daerah    merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari desentralisasi  yang turut mempengaruhi daerah  guna  mengatur  dan  mengurus daerahnya masing-masing melalui pembentukan  Perda  sebagai  sarana menampung kondisi khusus daerah.   Di samping melaksanakan tugas
pembantuan  dari  peraturan  perundang- undangan  diatasnya.  Ciri  khas  masing- masing  daerah  atau  kondisi  khusus daerah menjadi perhatian penting dalam pembentukan
Perda seringkali menimbulkan euforia dan sebagai bentuk  keunikan  keberagamannya  yang lebih menonjolkan simbol-simbol keagamaan dan identitas lokal masyarakat di daerah.  Hal tersebut perlu didorong  pada  pemimpin  daerah  yang memiliki  basis  Islam  yang  kuat  untuk menerbitkan  Perda  bermuatan  agama atau lebih dikenal dengan Perda Syariah dengan  tidak  meninggalkan  kearifan lokal.
Konsekuensi dilaksanakannya Perda Syariah  dibeberapa  daerah  seringkali juga  menimbulkan perdebatan  diantara pendukung  Perda  Syariah  dan  pihak yang  kontra  terhadap  Perda  Syariah. Pendukung  Perda  Syariah  menyatakan bahwa  Perda  Syariah  akan  membuat orang lebih merasa aman sebagai bagian pelaksanaan nilai-nilai religius, menghormati  dan  melindungi  hak  atas keberagaman dan kesetaraan antara laki- laki  dan  perempuan  (Erwin  Nur  Rif’ah, 2013:4).  Perda  Syariah    telah  menjadi bagian  dari  aspirasi  masyarakat  daerah yang  menjadi  identitas    lokal  dan kearifan  lokal  yang  telah  tumbuh  dan mengakar  pada  suatu  daerah.  Pada  sisi lain,    pihak  yang  kontra    menganggap
bahwa  Perda  Syariah  tidak  diperlukan mengingat  Indonesia  bukan  sebagai wilayah  atau  negara  yang  memeiliki agama  tunggal,  dan  akan  menciptakan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan  dan  membatasi  kebebasan,
sehingga mengancam keamanan perempuan (Erwin Nur Rif’ah, 2013:4). Tujuan  dalam  membentuk  Perda  harus berlaku secara umum termasuk isi materi muatannya  tidak  boleh  menimbulkan sikap    diskriminatif  terhadap  orang minoritas.  Apabila  diperhatikan  atas perdebatan-perdebatan formalisasi syariat Islam dalam pembentukan Peraturan  Daerah  tidak  pernah  kunjung selesai, dan bahkan menimbulkan kegelisahan karena prinsip kemaslahatan, keadilan dan
kesejahteraan  tidak  ditemukan  dalam Perda  Syariah  tersebut  dikarenakan interpretasi  sebagian  kalangan  bahwa materi  muatannya  tidak  ada  yang bersinggungan  dengan  kondisi  riil masyarakat.  Perda  Syariah  yang  tidak menyentuk  pada  kondisi  objektif  dan realitas kearifan lokal masyarakat dikawatirkan  akan  mengancam  ideologi Pancasila,  di  mana  nilai-nilai  yang terkandung  di  dalamnya  digali  dan merupakan  tradisi  dan  budaya  yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia.  Pembuatan  Perda-Perda  di beberapa  daerah  tentang  kewajiban
mngenakan jilbab, Pelarangan Pelacuran,  Perda  Minuman  Keras,  dan lain-lain  perlu  dikaji  ulang  sehingga perda  disamping  sebagai  regulasi  untuk mengatur  ketertiban  dan  keamanan masyarakat,  malah  kontra  produktif dengan  realitas  masyarakat  yang  telah memiliki  budaya  tradisi  yang  baik  dan dianut di masyarakat.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas, artikel  ini  akan  berusaha  menjawab pertanyaan    mengenai  bagaimana  peran maqâṣid syarî’ah dalam upaya membentuk  Peraturan  Daerah  dengan pendekatan  sistem  Jasser  Auda  dalam menghadapi  fenomena  Perda  Syariah  di beberapa  daerah  di  Indonesia.  Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami hukum Islam, khususnya maqâṣid syarî’ah dalam memberikan kontribusinya pada pembangunan hukum di Indonesia, khususnya Peraturan Daerah yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan,  keseteraan    dan  berkeadaban sebagai  warga  negara  Indonesia  yang memiliki  latar  belakang  budaya,  tradisi dan adat istiadat yang beragam.
Maqâṣid syarî’ah sebagai  metode dengan  pendekatan    sistem  pemikiran Jasser  Auda  yang  diharapkan    dapat memainkan  peranan  aktual  dan  masalah- masalah kontemporer menuju keterbukaan dan  pembaruan  diri  yang  diharapkan hukum Islam. Maqâṣid syarî’ah
dideskripsikan  melalui  struktur  yang multidimensional untuk melakukan reformasi  dan  modernisasi  dalam  hukum Islam dengan merepresentasikan pandangan-pandangan  dan  klasifikasi- klasifikasi  yang  valid,  dimana  tingkatan keniscayaan, ruang lingkup aturan-aturan, ruang  lingkup  orang  dan  tingkatan universalitas,  seluruhnya  adalah  dimensi- dimensi  valid  (Jasser  Auda,  2015:40). Sistem  hukum  Islam  yang  holistik memandang  entitas  apapun  sebagai  satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah sub-sistem.  Ada  sejumlah  fitur  sistem yang dapat mempengaruhi analisis sebuah sistem  terhadap  komponen-komponen subsistemnya  dan  juga  menetapkan bagaimana subsistem-subsistem ini berinteraksi  satu  sama  lain  maupun berinteraksi dengan lingkungan luar.
Pengumpulan  data    yang  digunakan dalam  penulisan  artikel  ini  dilakukan melalui  studi pustaka atau studi literatur yang  menjadikan  bahan  pustaka  sebagai sumber  (data)  utama  yang  bersifat teoritis.  Makalah  ini  akan  berusaha memaparkan bangunan pemikiran tentang  peran  Maqashid  Syariah  dalam pembentukan  Peraturam  Daerah  melalui pendekatan  teori  sistem  Jasser  Auda, Data yang digunakan oleh peneliti adalah kajian  pustaka  dari  buku-buku,  jurnal ataupun literatur lain yang terkait dengan permasalahan penulisan makalah.
Sedangkan dalam membahas dan menelaah  data,  penulis  menggunakan metode deskriptif analisis yang menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti  dalam  mengelaborasi  teori  sistem Jasser  Auda    mengenai  aktualisasi prinsip-prinsip  maqâṣid  syariah    dalam pembentukan  Peaturan  daerah  sebagai objek penelitian.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Maqâṣid  Syarî’ah  dan  Sistem Hukum Holistik Post-Modern
a. Maqâṣid Syarî’ah
Terma Maqâṣid berasal  dari Bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak  kata maqṣad yang  bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan  akhir  (Mohammad  al-Tahir dalam Jasser Auda,
2007:32).
Sedangkan,  syariah  sebagai  hukum- hukum  Allah  yang  mengikat  atau mengelilingi  para  mukallaf,  baik perbuatan-perbuatan, perkataan- perkataan, maupun i’tiqad - i’tiqad- nya secara keseluruhan terkandung didalamnya  (Abu  Ishaq  Al-Syatibi 2019). Dengan menggabungkan kedua  kata  diatas,  maqâṣid  syarî’ah dari segi  bahasa  berarti  maksud  atau tujuan  yang  disyariatkan  hukum  Islam. Sehingga, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah hikmat dan ilat ditetapkannya suatu hukum.
Menurut  Jasser  Auda, Maqâṣid syarî’ah    adalah  prinsip-prinsip  yang mencakup  hikmah-hikmah  dibalik hukum  dan  sekumpulan  maksud ilahiah  serta  konsep-konsep  moral yang  menjadi  dasar  hukum  Islam, seperti  keadilan,  martabat  manusia, kehendak  bebas,  kemurahan  hati, kemudahan, dan kerjasama masyarakat  (Faisol,  2012:  43).  Hal tersebut nantinya akan menjadi tujuan- tujuan  baik  yang  ingin  dicapai  oleh hukum-hukum
Islam dengan membuka  sarana  menuju  kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan.
Jasser  Auda  mempresentasikan
maqâṣid syarî’ah dalam sistem (fitur) kebermaksudan ( purposefulness )
untuk  mengukur  efektivitas  dan elemen  hukum  Islam  berdasarkan tingkat pencapaian maqâṣid, sebagaimana dikemukakan oleh Gharajedangi  dikutip  oleh  Auda (2007: 32) yang menilai suatu sistem sebagai sistem yang serba bermaksud (memiliki fitur kebermaksudan) jika:
(1) sistem itu mencapai hasil
( outcome )  yang  sama  dengan  cara- cara  yang  berbeda  pada  lingkungan yang  sama dan  (2)  mencapai  hasil yang  berbeda-beda  pada  lingkungan yang sama atau pada lingkungan yang berbeda-beda  pula. Dalam  konteks tulisan  ini,  sistem  kebermaksudan
dapat  menghasilkan  produk  hukum daerah  yang  responsif  dan  riil  dalam penerapan  asas  desentralisasi  di
negara hukum Pancasila yang berdasarkan  pada  sistem  hierarki peraturan perundang-undangan.
Otonomi  yang  riil  tersebut  bisa dilakukan  sepanjang  produk-produk hukum  tersebut  mempresentasikan hak-hak dan kepentingan masyarakat lokal  sebagaimana  maksud  yang
hendak dicapai maqâṣid kontemporer,  yakni  kemaslahatan publik  melalui  pembangunan  dan pengembangan  SDM  (Sumber  Daya Manusia)  serta  penguatan  HAM (Hak-hak Asasi Manusia). Konsep ini memberikan  perhatian  khusus  pada perluasan dan reinterpretasi ide-ide yang mengutamakan pada kemaslahatan dan maqâṣid serta  menilainya  sebagai komponen-komponen  dan  reformasi fundamental  dalam  hukum  Islam dengan  menyatakan  bahwa  hukum  itu berubah  seiring  dengan  perubahan waktu dan tempat atau mempertimbangkan  faktor  waktu  dan tempat  dalam  ijtihad  modern  (Auda,
2015: 233).
Pergeseran paradigma teori
maqâṣid lama  yang  berorientasi  pada
protection (perlindungan) dan
preservation (penjagaan,  pelestarian) menuju    teori maqâṣid kontemporer yang  lebih  menekankan development
(pembangunan,  pengembangan)  dan
right    ( hak-hak)  menunjukkan  bahwa konsepsi-konsepsi
kontemporer diyakini dapat memperbaiki kekurangan pada  konsep  maqâṣid  klasik  terutama ketika  mengahadapi  isu-isu  masa  kini dibandingkan  konsepsi  klasik,  seperti Ibn  Asyur  yang  memprioritaskan maqâṣid sosial  di  atas maqâṣid individual,  Rasyid  Ridla  memasukkan reformasi dan hak-hak asasi masyarakat ke  dalam  teori maqâṣid -nya.  Taha  al- Alwani mengintrodusir maqâṣid sebagai pengembangan  peradaban  di  muka bumi  dalam  teorinya. Maqâṣid secara universal  berbasis  pada  Al-Qur’an, sebagaimana  yang  digagas  oleh  Yusuf al-Qardawi bertujuan guna membangun keluarga dan bangsa yang baik.
Jasser  Auda  lebih  menekankan konsep  pembangunan  sumberdaya manusia ( human development ) sebagai tema utama bagi kemaslahatan publik untuk  merealisasikan  hukum  Islam yang  lebih  komprehensif  karena realisasi  maqâṣid  dapat  diukur  secara empiris  dengan  mengambil  manfaat dari Human Development Index (HDI) dan Human Development Targets yang nantinya  dirujukkan  kepada maqâṣid syarî’ah yang  lain  (Jasser  Auda, 2015:60).  Namun,  ide-ide maqâṣid kontemporer  sebagaimana  yang  telah diuraikan di atas, ternyata belum dapat mendobrak kerangka berpikir manusia modern  yang  berbasis  hukum  sebab
akibat,  kausalitas  realitas  dalam kehidupan  nyata,  sehingga  belum dapat  memainkan  peranannya  secara actual,  maupun  metodologi  untuk ijtihad  hukum  Islam  kontemporer. Oleh sebab itu, modernis hukum Islam memperkenalkan prinsip holistik- integral  melalui  tafsir  tematik  (Auda,
2015: 260).
Dalam konteks tulisan ini, prinsip holisme  menuntut  penyatuan  hukum dengan  moralitas  dan  spiritualitas dalam  satu  pendekatan  yang  holistik. Hal ini berarti, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang berbasis maslahah  (maqâṣid)  dan  selaras dengan hukum Islam itu bersandarkan pada  keseimbangan  dan  kenyamanan terhadap  manusia  sebagai  subjek hukum yang sistemik dan integratif.
b. Pendekatan Holistic System terhadap Hukum Islam
Istilah  sistem  berasal  dari  bahasa
Yunani systema, yang berarti keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian atau komposisi (Lorens Bagus,  1996:1015).  Definisi  umum sistem  adalah  serangkaian  interaksi unit-unit  atau  elemen-elemen  yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi  yang  dirancang  untuk melaksanakan  beberapa  fungsi  (at- Tahir dalam Auda, 2007:75). Definisi tersebut  masih  dianggap  sederhana
karena melihat sistem sebagai serangkaian  unit-unit  yang  saling berinteraksi. Demikian juga, karakteristik  khusus  dari  fitur  sistem menurut  Maturana  dan  Varela  yang mengusulkan  makhluk  hidup  untuk melestarikan  atau  memperbarui  diri sendiri,  sehingga  menjadi  sebuah sistem yang otonom namum indenpendensinya sebagian besar mengarah  ke  dalam  dengan  tujuan tunggal memelihara otonominya (Mohammad  al-Tahir  dalam  Jasser Auda, 2007:76). Kasus  dalam  proses pembaruan dan reproduksi diri diadopsi oleh Luhmann yang menempatkan  hukum  sebagai  sistem sosial  agar  hukum  dapat  merespons pada  bagian  lingkungannya  yang diseleksi  melalui  norma-normanya dan mengubah dirinya melalui komunikasi  yang  terhubung  secara internal, sehingga memelihara otonominya  sendiri  (at-Tahir  dalam Auda, 2007: 76).
Namun,  ide  pembaruan  diri sebagaimana dikemukakan diatas tidak  dapat  diterapkan  pada  hukum Islam,  karena  pembaruan  ( tajdid ) muncul  dari  keterbukaan  hukum  dan interaksi  hukum  dengan  lingkungan luar, bukan dari aktivitas internal yang diarahkan ke dalam.. Oleh karena itu, untuk memperbaiki keterbatasan-
keterbatasan  tersebut  maka  Jasser Auda  menerapkan  teori  hukum  Islam
dengan membangun seperangkat kategori  (Auda,  2015:  321),  yakni watak  kognitif  sistem  ( cognitive nature  of  systems ),  kemenyeluruhan
( wholeness ),  keterbukaan  ( openness ), hierarki  yang  saling  mempengaruhi ( interrelated hierarchy ), multi- dimensionalitas  ( multidimensionality ) dan  kebermaksudan  ( purposefulness ).
Dari  beberapa  kategori  tersebut,  fitur kebermaksudan ( purposefulness ) dapat  menjangkau  fitur-fitur  sistem hukum Islam yang lain.
Filsafat  sistem  muncul  pada paruh  kedua  abad  ke-20  M  sebagai anti-tesis  terhadap  filsafat  modern dan  postmodern.  Filsafat  modern yang  menganggap  bahwa  seluruh pengalaman  manusia  bisa  dianalisis dengan  logika  sebab-akibat  dan menempatkan  manusia  sebagai  pusat alam  yang  berdiri  sendiri  tanpa pemeliharaan tuhan, sedangkan filsafat  postmodernisme  berupaya mendekonstruksi  teori-teori  mapan yang  sudah  dibangun  oleh    era modern  yang  selama  ini  baku, standart,  dan  tidak  dapat  diganggu gugart  dipertanyakan  kembali  oleh post modernisme.
Kedua  tesis  dan  pandangan tersebut  ditolak  oleh  filsafat  sistem
dengan argumen bahwa alam semesta bukanlah sebuah mesin yang bergerak serba  pasti  (sebagaimana  pandangan kalangan modernis), atau ciptaan yang tidak  dapat  diketahui  sama  sekali (sebagaimana pandangan postmodernis). Kompleksitas alam semesta tidak bisa dijelaskan hanya melalui sebab-akibat saja maupun irasionalitas non- logosentris. Problem dunia kontemporer tidak dapat hanya diselesaikan  baik  oleh  perkembangan teknologi  yang melesat  maju maupun beberapa  bentuk  nihilism  (Jasser Auda,  2015:64). Oleh  karena  itu, filsafat  sistem  merupakan  sebuah filsafat postmodernisme yang mengkritik  modernisme  dengan  cara yang berbeda dengan teori postmodern yang  berkiblat  pada  Eropa  (non- logosentris).  Tetapi,  menurut  filsafat sistem, pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkritik modernisme  maupun  posmodernisme adalah melalui konsep-kosep dari teori sistem, seperti keutuhan,
multidimensi, keterbukaan dan berorientasi pada maqâsid,  yang akan dimanfaatkan  untuk memperbarui argumen-argumen teologis Islam.
c. Pembentukan Peraturan Daerah
Menurut Burkhardt Krems (dalam Attamimi: 317), pembentukan peraturan perundang-undangan
meliputi dua hal pokok, yaitu kegiatan
pembentukan  isi  peraturan  di  satu pihak  dan  kegiatan  yang  menyangkut pemenuhan  bentuk  peraturan,  metode pembentukan  peraturan,    dan    proses serta prosedur pembentukan peraturan  dilain  pihak.  Dua kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan- persyaratannya sendiri-sendiri, apabila peraturan perundang-undangan hendak berlaku sebagimana mestinya, baik  secara  yuridis,  secara  politis, maupun  secara sosiologis.  Oleh karena itu, menurut Krems,
pembentukan  peraturan  perundang- undangan merupakan kegiatan interdisipliner  atau  multidisipliner. Dalam  konteks  tulisan  ini,  peraturan perundang-undangan  yang  dimaksud adalah  Peraturan  Daerah  sebagai
sebagai produk “secondary
legislation” ,  sedangkan “primary legislation” adalah  undang-undang.
Hal  ini  karena  Peraturan Daerah itu
merupakan bentuk “delegated legislation” sebagai peraturan pelaksana undang-undang ( subordinate legislation ) (Jimly
Asshiddiqie, 2012:72). Meskipun demikian, terdapat karakteristik Perda yang  tidak  dimiliki  oleh  peraturan perundang-undangan  lainnya,  yakni Perda  sebagai  sarana  penampung kondisi  khusus  di  daerah,  artinya fungsi Perda yang tidak hanya sebagai
penjabaran lebih lanjut  dari peraturan perundang-undangan  nasional  tetapi sebagai sarana hukum dalam memperhatikan  ciri  khas  masing- masing  daerah  dan  kepentingan  atau aspirasi masyarakat lokal.
d. Postmodernisme  Dalam  Hukum ( Critical Legal Studies )
Postmodernisme adalah kekuatan atau  proses  intelektual,  politik  dan kultural  yang  kontemporer,  yang bertujuan mendekonstruksi dan memformat  ulang  banyak  tradisi- tradisi artistik, kultural dan intelektual konvensional  (V  Taylor  and  C. Winquist, dalam Jasser Auda,
2015:235). Salah satunya adalah Studi Legal  Kritis  (CLS)  yang  merupakan suatu  gerakan  bahwa  hukum  tidak terpisahkan  dari  politik.  Mereka mengkritisi cara hakim dalam mempraktekkan hukum yang
berorientasi  pada  asas-asas  dan  teori- teori  hukum.  Bagi  aktivis  dan  filsuf CLS,  pembentukan  hukum  yang dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus kasus hukum sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  non hukum,  seperti  pandangan  hidup pribadi, situasi politik dan kepentingan sosial.  Dengan  demikian,  mereka menolak  hukum  itu  obyektif,  otonom dan netral  karena dalam  penyelesaian kasus  atau  perkara  itu  cenderung
mengeneralisasikan terma-terma yang termarginalkan seperti diskursus tentang  kejahatan,  gender,  ras  dan lain-lain. Oleh sebab itu, Unger mengatakan,  pembentukan  hukum senantiasa  mengandalkan  interaksi dan negosiasi antar berbagai kelompok masyarakat, sehingga hukum tak terpisahkan dari politik dan berbagai  norma  non-hukum  lainnya, seperti  kepentingan  ekonomi,  ras, gender,  atau  politik  (Johan  Setiawan dan Ajat Sudrajat, 2018:33). Kalangan postmodern mendekonstruksinya melalui  gerakan  pluralisme  hukum, sebab  gerakan  pluralisme  hukum memungkinkan  berbagai  norma  dan aturan yang secara “tradisional” tidak dikategorikan sebagai “hukum negara” ambil bagian dalam penyelesaian  kasus.  Bahkan  berbagai norma dan aturan non-hukum tersebut turut mengubah norma hukum  (Amin Abdullah  dalam  Johan  Setiawan  dan Ajat Sudrajat, 2018:40).
2. Pembentukan Perda dalam Perspektif Sistem Jasser Auda Pendekatan  sistem  dalam  tulisan ini merupakan pendekatan yang digunakan  untuk    memberikan  suatu kontribusi dan peranan aktual maqâṣid syariah dalam menyelesaikan fenomena - fenomena terkait
pembentukan Perda, khususnya polemik  Perda  bernuansa  syariah  di beberapa  daerah  yang  tiada  henti dijadikan    perdebatan    mengenai kemaslahatannya.
Jasser  Auda  merupakan  pembaru hukum  Islam  kontemporer  dengan mengusung  konsep maqâṣid syariah melalui  pendekatan  sistem  dengan menghubungkan  fitur-fitur  mulai  dari konsep  sistem  syari’ah,  fikih, Urf , Qonun dalam workview ilmu pengetahuan  yang  mempresentasikan masing-masing fitur dalam dua perspektif yakni teori sistem dan teologi Islam.  Teori  sistem,  ini  diharapkan mampu  membangun  konklusi-konklusi filsafat  sistem  untuk  memperbarui argumen-argumen teologi Islam, sehingga  sebuah  bukti  terbaru  tentang kesempurnaan Tuhan pada ciptaan-Nya lebih tepat dilandaskan pada pendekatan sistem,  dibandingkan  dengan  argumen kausalitas  terdahulu  (Jasser  Auda, 2015:64). Hal ini dikarenakan kerangka berpikir yang berorientasi pada kausalitas  dengan  memainkan  peran logika  dan  supremasi  sains  telah  gagal dalam mewujudkan nilai-nilai keadilan yang berimplikasi terhadap determinasi dan  mengeneralisir  persoalan.  Oleh karena  itu,  pendekatan  sistem  yang disarankan Jasser Auda meliputi sebagai berikut:
1. Watak  Kognitif  Sistem  Hukum Islam.
Menurut  teori  sistem  terdapat keterkaitan antara konsepsi dan realitas tanpa  mengharuskan  adanya  identitas (konsepsi sama dengan realitas) maupun dualitas (konsepsi sama sekali tidak ada hubungannya dengan realitas) (Jasser  Auda,  2015:86). Dari  korelasi tersebut,  maka  muncullah  kerangka konseptual  dari  kognisi  fakih  yang berupaya  untuk  berijtihad  dalam menyingkap  makna  yang  tersembunyi dibalik nash dan impilikasi praktisnya. Namun, ijtihad yang demikian ini tidak boleh  dianggap  sebagai  manifestasi literal  dari  perwujudan  perintah  tuhan tetapi  merupakan  pemahaman  para fakih  yang  berusaha  memahami  nash melalui asumsi-asumsi. Meskipun implikasi  dari  pemahaman  fakih  itu berbeda-beda dalam menafsirkan nash, akan tetapi menurut Musawibah bahwa pendapat-pendapat hukum yang
berbeda, berapa pun kadar kontradiksinya, semuanya adalah ungkapan-ungkapan  yang  sah  (valid) dan  seluruhnya  benar  ( sawab )  (Jasser Auda,  2015:254). Hal  inilah  yang membuat  hukum  sebagai  kebenaran yang  paling  mungkin  berdasarkan asumsi-asumsi yang ada pada diri  para fakih  dan  dikenal  dengan  fikih. konstruksi  konseptual  yang  muncul dalam  kognisi  fakih  ini  tunduk  pada
penafsiran  atau  pandangan  dunia seorang fakih. Keputusan hukum yang dinilai  dan  dipahami  oleh  ahli  fikih sebagai  penilaian  terhadap  kebenaran yang  paling  mungkin  atau  dikenal dengan al-musawwibah .  Pendekatan sistem  inilah  yang  kemudian  dapat membedakan hukum berdasarkan  atau pengetahuan  Allah,  dengan  hukum berdasarkan pengetahuan hukum dalam  pemikiran  manusia.  Sehingga, pengetahuan  hukum  (fikih)    digeser dari bidang pengetahuan ilahiah menuju bidang kognisi manusia terhadap pengetahuan ilahiah.
Dalam konteks pembentukan Peraturan  Daerah  dari  sudut  pandang maqâṣid syariah,  maka  fikih  secara praktis harus mampu mengakomodasi urf (kebiasaan) yang  memenuhi persyaratan maqâṣid , dan dapat dikatakan  bahwa  eksistensi maqâṣid disini    adalah  menyeleksi urf dengan mempertimbangkan  nilai-nilai  ajaran Islam  yang  bersifat  universal.  Fikih dan urf harus sama-sama berkontribusi terhadap Peraturan Daerah, dan dapat memberikan keleluasaan bagi pembentuk Perda untuk mengkonversi urf (kebiasaan)  dan  hukum-hukum fikih menjadi peraturan-peraturan yang  otonom,  riil  dan  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat.  Dari  sistem tersebut  perlu  ada  penggalian  dan
pemaknaan kembali dalam mensinergikan urf dan  hukum  fikih, tidak sekedar  apa  yang  tertuang atau menyalin  ( copy  paste )  ke  dalam Peraturan Daerah itu sendiri. Artinya, harus ada prinsip-prinsip universalitas di dalamnya.
2. Kemenyeluruhan  Sistem  Hukum Islam Pendekatan holistik atau
menyeluruh  merupakan  suatu  teori sistem  yang  menganalisis  penjelasan fenomena  secara  keseluruhan,  tidak hanya  berpikir  parsial  sebab  akibat tetapi relasi sebab-akibat itu berhubungan menghasilkan
keterpaduan  dalam  sistem  yang holistik.  Hal  tersebut  tentunya  akan berimplikasi  pada  pengembangan paradigma sebab-akibat menuju paradigma  yang  lebih  holistik  atau pendekatan penyatuan. Orientasi
terhadap  paradigma  holistik  tentu tidak  mengenyampingkan  hukum hukum tunggal dan parsial akan tetapi adanya sinergitas menyebabkan kaidah  hukum  yang  parsial  akan mendukung  kaidah-kaidah  holistik yang  merupakan maqâṣid hukum yang harus diterapkan.
Prinsip holisme sebagaimana dikemukakan  di  atas  dapat  berperan dalam usulan pembaruan kontemporer Peraturan  Daerah  misalkan  melalui
pendekatan tafsir tematik. Pelaksanaan perda  syariah  tentang  kewajiban mengenakan  jilbab  apabila  dilihat dalam konteks peran maqashid, khususnya  prinsip  holisme  maka pendekatan  tafsir  yang  digunakan masih bersifat parsial. Hal ini dikarenakan  tertuju  pada  golongan identitas  mayoritas  terbesar  dalam suatu daerah sehingga standart ukuran moralitas yang paling sahih ditentukan oleh  faktor-faktor  spiritual  dalam agama  yang  dominan  disuatu  daerah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan  sejumlah  metode  pada berbagai  tingkatan  dan  menuntut penyatuan  hukum  dengan  moralitas dan spiritualitas dalam satu pendekatan yang holistic (Al-Turabi, dalam Jasser Auda, 2015: 260).
3. Keterbukaan Sistem Hukum Islam Sistem hukum Islam adalah sistem yang terbuka yang memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan  kondisi  masa  kini  yang begitu  cepat  melalui  mekanisme berinteraksi  dengan  lingkungan  luar. Keterbukaan dan pembaruan diri yang diharapkan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:
a) Memperbarui  hukum  dengan  kultur kognitif
Dalam  memperbarui  hukum, perluasan ide urf dari sudut pandang
ide  pandangan  dunia  ( worldview ) merupakan  mekanisme  usulan  yang dapat  digunakan  oleh  para  fakih untuk  menuju  universalitas  maksud hukum Islam. Hal tersebut
dikarenakan pandangan dunia dibentuk oleh segala sesuatu disekitar  kita  mulai  dari  agama, konsep diri, geografi dan lingkungan, hingga politik, masyarakat, ekonomi dan Bahasa (Al-Turabi, dalam Jasser Auda, 2015: 263). Dengan demikian, kultur  kognitif  mempresentasikan kultur  dalam  pengertian  yang  luas dan berkaitan dengan interaksi dunia luar  sebagai  realitas  dalam  rangka untuk  mengakomodasi  perubahan- perubahan  dari  adat  kebiasaan  baku bangsa  Arab.  Meskipun  demikian, uruf  yang  dipresentasikan  oleh seorang  fakih  adalah  sesuai  dengan pandangan  dunianya  yang  sahih sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar maqâṣid
syariah .
Hal  tersebut  dapat  dimaknai  bahwa
setiap ‘urf itu seharusnya mengandung  dimensi  kemaslahatan yang  tercermin  melalui  ajakan tauhid,  etika,  moralitas,  konstruk sosial  dan  sebagainya.  Demikian juga  dalam  pembentukan  Perda, maka  setidaknya  diperlukan  materi muatan  uruf  yang  relevan  dengan zaman  sekarang  sebagai  substansi
materi  muatan  Perda  supaya  secara positif  memiliki  daya  guna  pada masyarakat.  Sehingga  tidak  asal  itu menjadi  ciri  khas  daerah  tersebut tetapi  juga  membawa  nilai-nilai universalnya  misalnya  adat  dikreasi untuk mengokohkan bangunan keberagaman atau pluralitas, toleransi  beragama,  penghormatan pada  perempuan,  penghargaan  pada difabel dan sebagainya.
Dalam  rangka  mempercepat pembangunan  dan  kesejahteraan masyarakat Indonesia (Noor
Harisuddin,  23  Januari  2017). Dengan  demikian,  menurut  Jasser Auda, keseimbangan dalam memahami pandangan dunia
dengan  memasukkan  fikih  realitas akan mengurangi literalisme hukum Islam dan konsistensi dalam area spiritual ibadah harus disinergikan dengan maqâṣid sosial lainnya yang juga bernilai ibadah.
b) Memperbarui hukum melalui keterbukaan filosofis Memelihara keterbukaan
terhadap pengetahuan manusia melalui  filsafat  hukum  Islam menjadi  komponen  yang  penting dalam pengembangan hukum maupun pengetahuan Islam, secara umum.  Jasser  Auda  dalam  hal  ini banyak  mengadopsi  keterbukaan Ibn Rusyd terhadap seluruh
investigasi filosofis dan memperluas keterbukaan pada
teori-teori  usul  fikih  itu  sendiri.
Dalam pemikiran Ibn Rusyd sangat terbuka dalam pengetahuan manusia.  Keterbukaan  itu  tentu dapat  diwujudkan  melalui  dalil mengenai manfaat penalaran filosofis  yang  berdasarkan  akal sehat  tanpa  mempedulikan  agama pembawanya. Apabila terjadi kontradiksi  yang  tampak  antara penalaran  sehat  dan  nash  adalah dengan  melakukan  reinterpretasi atas nash, sejauh yang
diperbolehkan  bahasa,agar  selaras dengan konklusi nalar  (Ibn Rusyd, dalam Auda, 2015: 274).
4. Hierarki  Saling  Mempengaruhi Sistem Hukum Islam
Sebuah  sistem  itu  terbentuk  dari sub-sub  sistem  yang  menunjukkan hubungan  interrelasi  untuk  mencapai tujuan yang dimaksud. Sub-sub sistem itu sendiri merupakan metode kategorisasi  berbasis  konsep-konsep yang integratif dan sitematis, sehingga sebuah  analisis  dalam  hukum  Islam tidak  akan  berhenti  pada  hasil hierarki  struktur  pohon,  melainkan juga  diperluas  untuk  menganalisis hubungan saling mempengaruhi antara subkonsep-subkonsep    yang  telah dihasilkan    (Ibn  Rusyd,  dalam  Jasser
Auda,  2015:91). . Sehingga,  dapat dikatakan sistem hukum  Islam sangat dipengaruhi oleh ideologi yang berkembang  dari  hasil  pemikiran seorang fakih. Dalam hal ini, seorang fakih lebih mempertimbangkan sebuah konteks tertentu dalam menghadapi permasalahan sosial, misalnya  konteks  ekonomi,  politik, budaya  atau  lingkungan).  Pendekatan sistem Jasser Auda lebih pada konteks yang melingkupi alam pikiran seorang  fakih  yang  dipengaruhi  oleh kondisi  eksternalya.  Demikian  juga halnya  dengan  pembentukan  materi muatan Peraturan Daerah yang mempresentasikan konteks suatu daerah ( local wisdom ) yang dipengaruhi  lingkungannya  dengan tidak  terjebak  pada    teks  saja  atau pendapat  tertentu,  sehingga maqâṣid syariah dapat diwujudkan.
5. Multidimensi Sistem Hukum Islam
Hukum  Islam  adalah  sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi,  sehingga  terhadap  dilema dalil-dalil  yang  bertentangan  atau berselisih maka tidak mesti dalil-dalil tersebut  berada  dalam  situasi  dan kondisi  kebuntuan  yang  tidak  dapat dipecahkan. Yang terjadi dalam kasus ini  adalah  bukan  pertentangan  antar dalil  tetapi  bagaimana  cara  berpikir
yang kehilangan konteksnya dan tidak terkoneksi  dengan  hidup  keseharian. Oleh  karena  itu,  diperlukan  metode
konsiliasi dengan memfungsikan konsep  multi-dimensionalitas  dalam memecahkan persoalan di atas.
Pendekatan maqâṣid menjadi  urgen dan sangat diperlukan dalam
pembentukan Peraturan Daerah sebagai perangkat legal melalui
pemahaman konteks
yang mempertimbangkan urf berdasarkan universalitas  hukum  Islam  yang  akan menyajikan fleksibilitas dalam menghadapi perdebatan-perdebatan materi  muatan  Perda  yang  sempit ritual dan perlu dipertanyakan relevansinya di era kontemporer.
6. Maqâṣid Sistem Hukum Islam Menurut  Jasser  Auda, Maqâṣid
Syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam analisis berbasis system (Jasser Auda, 2015:98).  Metodologi  analisis  sistem yang  menjangkau  fitur-fitur  sistem hukum  Islam  yang  lain  adalah fitur kebermaksudan ( maqâṣid /
purposefulness )  yang  tidak  bersifat mekanik tetapi beragam dalam meraih tujuan  akhir.  Beragam  disini  dapat dipahami  bahwa  kebermaksudan  itu memproduksi  hasil  yang  berbeda  di lingkungan  yang  sama  sepanjang hasil-hasil  yang  berbeda  itu  meraih
maksud-maksud yang diinginkan sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi lingkungannya, sehingga tujuan penetapan hukum Islam lebih berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat disekitarnya. Kemaslahatan masyarakat
merupakan tujuan akhir dari pembentukan  peraturan  daerah  yang salah  satunya  dapat  dicapai  melalui mekanisme  pandangan  baru  terhadap uruf  berdasarkan maqâṣid hukum Islam. Mempertimbangkan uruf merupakan  langkah  penting  bagi hukum  Islam  untuk  menjadi  hukum universal, hal ini dikarenakan Indonesia  sebagai  negara  yang  tidak berdasarkan  agama    dan  akhirnya berimplikasi  pada pemahaman agama sebagai  nilai  etis  dalam  kehidupan publik.  Berpedoman  pada  nilai-nilai etika, maka diperlukan prinsip-prinsip maqâṣid yang  diterima  oleh  semua umat  manusia  di  bumi  manapun sepanjang  masa.  Oleh  karena  itu, sebagaimana  ditulis  oleh  Ibn  Asyur (dalam Auda, 2015: 313) yang menulis bahwa:
“ …hukum Islam tidak menyibukkan diri  dengan  menentukan  apa  jenis pakaian,  rumah  atau  kendaraan orang
seharusnya….Selaras dengan itu, kita dapat menetapkan bahwa  kebudayaan  dan  adat istiadat  masyarakat  tertentu  tidak boleh  dibebankan  kepada  orang lain sebagai legislasi, bahkan tidak
juga kepada individu dalam masyarakat  yang  memproduksi kebudayaan  dan  adat  istiadat tersebut… ” Berpangkal uraian diatas, berdasarkan  maksud  universalitas hukum Islam, maka dalam pembentukan Perda diperlukan interpretasi  untuk  memaknai  suatu aturan-aturan  melalui  pemahaman konteks kebudayaan
yang
melatarbelakanginya, sehingga aturan tersebut  dapat  dipahami  dengan terwujudnya integrasi nilai-nilai moralitas  dan  spiritual  dalam  materi muatan  Perda  tersebut,  bukan  hanya sekedar memahaminya sebagai norna-norma  semata.  bagi  Jasser Auda,  metode  yang  berhubungan dengan  uruf  ini  memperkaya  fitur ‘ Maqâṣid ’  dalam  hukum  terakhir  ini Islam (Ibn Asyur dalam Jasser Auda,
2015:313).

## C. SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas, dapat  disimpulkan  beberapa  hal  sebagai berikut, yaitu:
1. Peran dan kontribusi maqâṣid syarî’ah dalam pembentukan Peraturan Daerah yang  berkeadilan  dan  berkeadaban dapat  dipahami  melalui  mekanisme pendekatan  sistem  Jasser  Auda    yang
menjadi sarana untuk menata hubungan  (korelasi)  antara  realitas yang dilandasi  oleh prinsip  kausalitas maupun non-kausalitas dengan membangun  seperangkat  kategori, yaitu watak kognitif sistem ( cognitive nature  of  systems ),  kemenyuluruhan ( wholeness ),  keterbukaan  ( openness ), hierarki  yang  saling  mempengaruhi ( interrelated hierarchy ), multi- dimensionalitas ( multidimensionality ) dan  kebermaksudan.  Bagian  terakhir ini  adalah  inti  metodologi  analisis sistem  yang  menjangkau  kategori- kategori  sistem  hukum  Islam  lainnya dan  merupakan  pengikat  dikalangan seluruh fitur sistem lainnya.
2. Mempertimbangkan materi muatan urf yang  memiliki  pandangan    dunia ( world view) berdasarkan kemaslahatan ( maqâṣid /
purposefulness )  dalam  pembentukan Perda  merupakan  langkah  positif untuk  mengakomodasi  uruf  sebagai mekanisme  yang  memiliki  daya  guna pada masyarakat, mengurangi literalisme  hukum  Islam    dan  akan menjadi  ciri  khas  daerah  tersebut untuk mengokohkan keberagaman.[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly. 2012. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. 3.
Auda,  Jasser.  2007. Maqashid  Al- Shariah  as  Philosophy  Of  Islamic
Law: A Systems Approach. London:
The International Institute of Islamic
Thought. Cet. III.
____________.  2015. Membumikan Hukum  Islam  Melalui  Maqâṣid Syariah. Yogyakarta:  PT.  Mizan Pustaka. Cet.I.
Bagus, Lorens.  1996. Kamus  Filsafat .
Jakarta: PT. Gramedia. Cet. I.
Faisol,  Muhammad.  2012. Pendekatan
Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum  Islam:  Ke  Arah  Fiqh  Post- Postmodernisme. Kalam (Jurnal Studi Agama dan Pemikiran  Islam),
Vol. 6. No. 1. Juni.
Nur  Rif’ah,  Erwin.  2013. Contesting Perda Sharia and Women’s Security In Indonesia. Jurnal al-A’dalah, Vol. 16. No. 1.
Harisuddin, Noor. Wacana Adat Progresif. https://www.arrahmah.co.id/guru- besar-iain-jember-wacanakan-adat-
progresif.html , diakses  23  Januari 2017. Ishaq Abu Al-Syatibi dalam http://etheses.uin-malang.ac.id.pdf ,
diakses pada 13 Februari 2017.
Setiawan, Johan dan Sudrajat Ajat. 2018.
Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan. Jurnal  Filsafat,  Vol.
28.  No.  1.  Program  Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta.