## IMPLIKASI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

## Kushandajani

## Abstract
The existence of Law No. 6 of 2014 on Village has constructed the management of village governance, where the central government consider village as autonomous region. On the one hand, the central government accommodate the management of village government through  principle  of  recognition,  subsidiarity,  diversity,  unity,  mutual  assistance  (gotong royong), kinship, deliberation, democracy, independent, participation, equality, empowerment and sustainability. Does the legal construction has implication on the social meaning of village governance? The focus of this study is to analyze changes in the meaning and reality of the implementation of the village governance, and the relation between the authority of the village and the village government structure. Qualitative method was selected, and perspective of emic was used. Data collection prioritize the use of first hand data, which were obtained from several informants through in-depth interview and focus group discussion (FGD). The results of  this  study  show  several  important  issues.  First, four  areas  of  village  authorities,  namely managing  village  governance,  implementation  of  rural  development,  coaching  rural community,  and  empowerment  of rural  community, relate to  each  other,  where the field  of development, social and community empowerment, are interpreted as a way of governing. Second, the spirit of village governance is in the local value; that is mutual assistance (gotong royong). The head of village is considered successful in running the village governance if he succeeded in building the spirit of mutual assistance of rural communities. Third, the village government managed to adapt to such change, resulting organizational structure of village government that accommodate traditional structure as well as modern organizational structure, as constructed by the State under Law No. 6 of 2014 on Village.
Keywords: village governance, village government functions, organizational structure of village government

## A. PENDAHULUAN
Kajian  hukum    terhadap  otonomi desa umumnya berkaitan dengan bagaimana negara “memperlakukan” desa. Dilihat secara mendalam makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasannya, dapat  dikatakan  bahwa  esensi  dari  pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap  apa  yang  disebut  “otonomi  desa” dewasa  ini.  Lebih  dari  itu,  dengan menyebutkan  desa  sebagai  “susunan  asli yang memiliki hak asal usul” , maka menurut UUD  1945  hanya  desa  yang  dipastikan memiliki  otonomi.  Desa  dalam realitasnya adalah  pemilik  otonomi  asli,  yang  telah berabad-abad menjadi unsur dinamis masyarakat  di  Indonesia.  Dengan  otonomi yang  dimilikinya,  maka  desa  di  Indonesia memiliki  begitu  banyak  keragaman,  yang sadar  atau  tidak  telah  menjadi  sumber kekayaan kultural bagi Indonesia.
Di Jawa misalnya, berdasarkan adat istiadat    penduduk  desa  berhak  memilih kepala  desanya  sendiri  dan  menggantinya kalau perbuatan kepala desa tersebut tidak memuaskan masyarakat desa. Hal tersebut menunjukkan otonomi desa, dimana masyarakat  memiliki  hak  tertinggi  untuk menentukan  pemimpin  mereka  sekaligus mengontrolnya.  Adapun  wewenang  paling tinggi  di  desa  adalah  rapat  desa.  Semua orang dewasa dari masyarakat desa berhak untuk menghadiri rapat desa dan berbicara serta  memberikan  suara.  Sebelum  tahun 1945  hanya  orang-orang  desa  yang mempunyai  tanah,  rumah  dan  sawah  saja yang  bisa  menjadi  anggota  rapat  desa. Usul-usul  diberikan  dalam  rapat  desa  dan dibicarakan menurut asas-asas musyawarah.
Dengan  demikian,  otonomi  desa adalah otonomi yang sudah ada sejak desa itu  terbentuk.  Otonomi  desa  berlandaskan
adat,  mencakup  kehidupan  lahir  dan  batin penduduk  desa,  dan  tidak  berasal  dari pemberian  pemerintah.  Otonomi  desa berarti otonomi komunitas atau masyarakat setempat dalam mengorganisir diri mereka sendiri.  Dengan  demikian,  desa  lebih dipahami  sebagai  suatu  daerah  kesatuan hukum  dimana  bertempat  tinggal  suatu masyarakat  yang  berkuasa  mengadakan pemerintahan sendiri.
Pada dasarnya cara pandang masyarakat  desa  yang  berpengaruh  kuat pada  sikap  dan  aksi  terhadap  realitas sangat dipengaruhi oleh tatanan sosial yang berlaku.  Akan  tetapi  di  sisi  lain  tatanan hukum modern juga memberikan pengaruh yang  kuat  pula  melalui  tindakan  negara (pemerintah). Oleh sebab itu pamong desa yang merupakan salah satu pelaku pemerintahan  di  desa  ibarat  sedang berjalan  di  antara  dua  tatanan,  tatanan hukum formal yang didukung penuh negara dan  tatanan  sosial  yang  didasari  pada kebutuhan  masyarakat  setempat.  Masing- masing  tatanan  mengkonstruksi  harapan pada posisi dan peran pamong desa. Itulah dilema  yang  dirasakan  oleh  para  pamong desa.
Keberadaan  UU  No.  6  Tahun  2014 tentang  Desa  cepat  atau  lambat  akan memberikan  implikasi  yang  luas  bagi  tata kehidupan  masyarakat,  utamanya  pada kewenangan desa dan pemerintahan desa. Implikasi terhadap kewenangan desa menunjukkan  bahwa  otonomi  desa  tetep eksis,  salah  satunya  adalah  dengan keberadaan wewenang hak asal usul yang melekat pada status sosial kepala desa dan pamong desa, apapun nama dan penyebutannya, serta tercermin dari perilaku masyarakat desa yang menjunjung tinggi kehidupan sosial budayanya.
“village  authorities  could  not  be implemented  in  the  same  way  with local  government  decentralization. This  is  because  village  original  or indigenous rights have already came firstly  prior to  local  government decentralization
or autonomy.
Importantly,  indigenous  or  original village  construction  should  be integrated  in  state  construction  (by law)  in  order  to  effectively  operate village governance ”
Kajian  tentang  peran  kepala  desa dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti, seperti Ulumiyah, dkk, Koho , juga Kumajas. Berbeda dengan kajian sebelumnya Suwarno mengkaji tentang kualitas pelayanan  pemerintah  desa  dan  Kogoyo melihat peran kepala suku dalam mengatasi konflik  di  Papua,  sebagaimana  fungsi kepala desa di Jawa yang berfungsi sebagai hakim perdamaian di desa. Kepemimpinan desa  telah  terbentuk  sejak  lama  sebagai respon  masyarakat  atas  tekanan-tekanan dalam berbagai bentuk yang mereka hadapi selama  puluhan  tahun,  bahkan  ratusan tahun. Kepemimpinan desa, dengan berbagai  bentuknya,  telah  mampu  eksis melindungi  warga  desa  dari  berbagai tekanan  dari  luar  desa.  Peristiwa-peristiwa politik  nasional,  kebijakan-kebijakan  politik dari  pusat,  bahkan  perilaku  para  birokrat kabupaten,  dapat  diserap  sedemikian  rupa oleh para pemimpin desa  dan disesuaikan prakteknya dengan realitas desa yang ada.
Kajian-kajian yang menyangkut peran  kepala  desa  dan  pemerintah  desa tersebut dilakukan sebelum lahirnya UU N. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh sebab itu fokus penelitian ini pada  implikasi UU No. 6 Tahun  2014  tentang  Desa  terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan  demikian  tujuan  penelitian  adalah menganalisis penyelenggaraan pemerintahan  desa  yang  saat  ini  berjalan (eksisiting)  dan  sinkronisasi  kewenangan desa dan struktur pemerintah desa dari dua ranah,  ranah  lokal  dan  ranah  peraturan perundang-undangan.
Melihat  tujuan penelitian  yang  tidak hanya  mengeksplorasi  temuan  penelitian namun juga menganalisisnya, maka penelitian ini masuk dalam  kategori penelitian deskriptif, dengan metode kualitatif.  Situs  penelitian  di  dua  desa:  (1)
Desa Kemiri, Kecamatan Sumpiuh,
Kabupaten  Banyumas;  (2)  Desa  Lerep, Kecamatan  Ungaran  Barat,  Kabupaten Semarang.  Teknik  penentuan  informan menggunakan purposive  sampling ,  yang meliput:  kepala  desa,  perangkat  desa, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh- tokoh lembaga sosial desa. Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan
para informan, menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa eksisting,  keterkaitan  antara  kewenangan desa  dan  struktur  organisasi  pemerintah desa.  Adapun  sumber  data  sekunder diperoleh melalui hasil penelusuran pustaka ,  data  dari  hasil  kajian  pihak  lain,  maupun data  dalam  bentuk  angka  dari  lembaga pemerintah  (BPS)  serta  peraturan  daerah dan peraturan desa yang ada. Penelitian ini mengutamakan penggunaan data langsung ( fisrt  hand) melalui  teknik wawancara mendalam dengan  beberapa  informan,
FGD,    dan  observasi. Pada  prinsipnya analisis  data  berproses  secara  induksi – interpretasi – konseptualisasi.    Perspektif emik diperoleh melalui data yang detail dan kontekstual  (induksi),  berupa data  yang lebih  mudah  dipahami,  rinci  tetapi  sudah terfokus,  dalam  ungkapan  asli  informan. Data-data  tersebut  lalu  dicarikan  makna sehingga  ditemukan  pikiran  apa  yang tersebunyi dibalik cerita informan (interpretasi), dan akhirnya dapat diciptakan suatu konsep (konseptualisasi).

## B. PEMBAHASAN B.1. Konstruksi Penyelenggaraan
Pemerintahan  Desa  menurut  UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
Konstruksi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam UU No. 6 Tahun 2014  tentang  Desa  menyangkut  beberapa hal  penting.  Pertama, pemerintahan  desa diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Desa (pasal  23).  Kedua,  menyangkut  asas penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang terdiri  dari kepastian  hukum;  tertib penyelenggaraan pemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas;  efektivitas  dan  efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; dan partisipatif  (pasal  24).  Ketiga,  pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan  nama  lain  dan  yang  dibantu  oleh perangkat  desa  atau  yang  disebut  dengan nama lain (pasal 25).
Selanjutnya  keempat,  menyangkut tugas,  wewenang,  hak,  dan  kewajiban kepala  desa  (pasal  26).  Kepala  desa bertugas  menyelenggarakan  pemerintahan desa,  melaksanakan  pembangunan  desa, pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan masyarakat desa.
Wewenang  kepala  desa  adalah  memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mengangkat dan memberhentikan perangkat  Desa;  memegang  kekuasaan pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Desa; menetapkan  Peraturan  Desa;  menetapkan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa; membina  kehidupan  masyarakat  Desa; membina  ketenteraman  dan  ketertiban masyarakat Desa; membina dan meningkatkan  perekonomian  Desa  serta mengintegrasikannya agar mencapai
perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa; mengembangkan sumber  pendapatan  Desa;  mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan  negara  guna  meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
mengembangkan kehidupan  sosial  budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat
guna; mengoordinasikan Pembangunan  Desa  secara  partisipatif; mewakili  Desa  di  dalam  dan  di  luar pengadilan  atau  menunjuk  kuasa  hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan; dan  melaksanakan  wewenang  lain  yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan  tugas,  Kepala  Desa  berhak mengusulkan  struktur  organisasi  dan  tata kerja Pemerintah Desa; mengajukan rancangan  dan  menetapkan  Peraturan Desa;  menerima  penghasilan  tetap  setiap bulan,  tunjangan,  dan  penerimaan  lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; mendapatkan pelindungan hukum  atas  kebijakan  yang  dilaksanakan; dan  memberikan  mandat  pelaksanaan tugas  dan  kewajiban  lainnya  kepada perangkat  desa.  Dalam  melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,  melaksanakan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; memelihara ketenteraman  dan  ketertiban  masyarakat
Desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
melaksanakan
kehidupan  demokrasi  dan  berkeadilan gender; melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan,  profesional,  efektif  dan  efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;  menjalin  kerja  sama  dan koordinasi  dengan  seluruh  pemangku kepentingan  di  Desa;  menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; mengelola  keuangan  dan  aset  desa; melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  Desa;menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; mengembangkan perekonomian masyarakat Desa; membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;  memberdayakan  masyarakat  dan lembaga kemasyarakatan di Desa; mengembangkan  potensi  sumber  daya alam  dan  melestarikan  lingkungan  hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa. Pengaturan selanjutnya,
menyangkut  kewajiban  kepala  desa,  yang terdiri dari: menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap  akhir  tahun  anggaran  kepada Bupati/Walikota;  menyampaikan  laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis  kepada  Badan  Permusyawaratan Desa  setiap  akhir  tahun  anggaran;  dan memberikan dan/atau menyebarkan informasi  penyelenggaraan  pemerintahan secara  tertulis  kepada  masyarakat  Desa setiap  akhir  tahun  anggaran  (pasal 27). Keenam,  menyangkut  sanksi  terhadap kepala  desa  yang  tidak  menjalankan kewajiban (pasal 28), larangan bagi kepala desa (pasal 29), dan sanksi melanggar bagi kepala desa (pasal 30). Ketujuh, menyangkut  pemilihan  kepala  desa  (pasal 31-39).  Kedelapan,  berkenaan  dengan pemberhentian kepala desa (pasal 40) dan pemberhentian  sementara  kepala  desa (pasal  41-47).    Kesembilan,  mengatur tentang  perangkat  desa  (pasal  48-53). Kesepuluh, mengatur tentang musyawarah desa. Kesebelas, tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pasal
55-56. Terakhir, pengaturan tentang penghasilan pemerintah desa. Menyimak
konstruksi tersebut,terlihat  bahwa  penyelenggaraan pemerintahan  desa  melekat  pada  tugas, wewenang,  hak,  dan  kewajiban  kepala desa,  dibantu  perangkat  desa.  Adapun dalam proses menetapkan kebijakan tingkat desa,  kepala  desa  bekerjasama  dengan BPD  sebagai  representasi  perwakilan masyarakat  desa.  Uraian  berikut  akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pemerintahan  desa  yang  sedang  berjalan (eksisting), diikuti dengan adaptasi pemerintah  desa  dalam  upaya  merespon konstruksi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa setempat.

## B.2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Eksisting
Desa  Kemiri  dan  Desa  Lerep memiliki karakter desa yang berbeda. Desa Kemiri  termasuk  dalam  kategori  desa perbatasan dengan kabupaten lain, karena letak  desa  yang  berbatasan  dengan Kabupaten Cilacap. Jumlah penduduk pada bulan Juni 2016 adalah 5275 orang, dimana penduduk  dengan  usia  kerja  mencapai 1.520 orang, terbanyak diantaranya bekerja sebagai petani sendiri mencapai 515 orang dan  buruh  tani  525  orang.  Penduduk menurut  kelompok  umur  memperlihatkan bahwa  kelompok  usia  terbesar  pada kelompok  usia  sangat  muda  (0-14).  Jika ditilik  pada  penduduk  menurut  pendidikan, nilai terbesar justru pada kelompok penduduk  yang  belum  tamat  SD  dan  lain- lain  (36 %). Mayoritas penduduk beragama Islam.  Posisi  Desa  Kemiri  dekat  dengan pusat  Kecamatan  Sumpiuh  (2,5  Km)  tapi jauh  dari  pusat  Kabupaten  Banyumas  (46 km) ditempuh sekitar satu setengah jam. Saat  ini  Pemerintah  Desa  Kemiri memiliki struktur organisasi yang terdiri dari tiga  kepala  seksi  (kasie):  pemerintahan (dibantu  1  staf),  pembangunan  (dibantu  1 staf),  kesejahteraan  dan  pemberdayaan (dibantu 2 staf),; dua kepala urusan (kaur): keuangan dan umum; tiga kepala kewilayahan (kepala dusun); dan sekretaris desa yangsampai saat ini kosong, tidak diisi. Adapun  Desa  Lerep,  Kecamatan
Ungaran  Barat,  Kabupaten  Semarang secara keseluruhan memiliki  luas  682,32 hektar atau  sekitar  18,96%  dari  luas
Kecamatan  Ungaran  Barat  (3.596,05  ha) atau 0,72% dari luas Kabupaten Semarang (95.020,67 ha), secara administratif terdiri 8 wilayah  Dusun,  10  RW  dan  65  RT.  Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten  Semarang  diuntungkan  secara geografis mengingat posisinya yang strategis  terletak  ditengah-tengah  wilayah Kecamatan Ungaran Barat
dan berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Semarang  Nomor  11  tahun  2007  Desa
Lerep  ditetapkan  sebagai    Ibu  Kota Kecamatan Ungaran Barat hasil pemekaran wilayah Kecamatan Ungaran yang dimekarkan  menjadi  2  wilayah  Kecamatan yaitu  Kecamatan  Ungaran  Barat  dan Kecamatan Ungaran Timur
Saat  ini  Pemerintah  Desa  Lerep memiliki struktur organisasi yang terdiri dari tiga  kepala  urusan  (kaur):  pemerintahan (dibantu 1 staf teknis administrasi), pembangunan  (dibantu  1  staf  teknis pertanian), kesejahteraan dan pemberdayaan  (dibantu  3 modin ;  dua kepala  seksi  (kasie):  keuangan  dan  umum (dibantu 1 staf tramtibnas); delapan kepala kewilayahan  (kepala  dusun).  Sekretaris desa saat  tahun  2010-2014  dijabat  oleh Sunaryanto,  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS), yang  pensiun  awal  tahun  2014.    Sampai saat  ini  sekretaris  desa  (carik)  dipegang Pelaksana Tugas (PLT) Sekdes, Dwi Lestari (Kaur Pembangunan). Hal tersebut  sebagai akibat diterapkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  dimana seorang carik diangkat dari Pegawai negeri Sipil (PNS).
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  Lerep  masih  didasarkan  Peraturan
Desa  (Perdes)  Nomor  3  Tahun  2012
Tentang Susunan  Organisasi  dan  Tata Kerja Pemerintahan Desa Lerep. Berdasarkan  Perdes  tersebut  kepala  desa memiliki wewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan  kebijakan  yang  ditetapkan bersama  BPD;  mengajukan  rancangan peraturan  desa;  menetapkan  peraturan desa  yang  telah  mendapatkan  persetujuan dari    BPD;  menyusun  dan  mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBdesa  untuk  dibahas  dan  ditetapkan bersama BPD; membina kehidupan masyarakat  desa;  membina  perekonomian desa;  mengkoordinasikan  pembangunan
desa  secara  partisipatif;  mewakili  desanya di  dalam  dan  di  luar  pengadilan  dan  dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai  dengan  peraturan  perUndang- Undangan  yang  berlaku;  melaksanakan wewenang  lain  sesuai  dengan  peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Selain memiliki kewenangan tertentu, kepala desa juga  dituntut  melaksanakan  kewajiban untuk selalu memegang teguh dan mengamalkan  Pancasila,  melaksanakan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memilihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia; meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat; memelihara  ketentraman  dan  ketertiban masyarakat; melaksanakan kehidupan berkoperasi;  melaksanakan  prinsip  tata pemerintah  desa  yang  bersih  dan  bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; menjalin hubungan  dengan  seluruh  mitra  kerja pemerintah desa; mentaati dan menegakkan
seluruh perUndang- Undangan; menyelenggarakan administrasi pemerintah desa yang baik; melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan
desa; mendamaikan perselisihan masyarakat desa; mengembangkan  pendapatan  masyarakat desa; membina, mengayomi, dan melestarikan  nilai-nilai  sosial  budaya  dan adat-istiadat;  memberdayakan  masyarakat dan kelembagaan desa; dan mengembangkan  potensi  sumber daya alam dan melestarikan lingkungan. Dengan demikian  semua  fungsi  pemerintahan melekat  pada  kepal  desa,  dimana  dalam pelaksanaannya dibantu oleh pamong desa (istilah  tradisional)  atau  perangkat  desa (istilah  oraganisasi  modern  sebagaimana dalam peraturan perundangan).
Perangkat desa terdiri dari sekretaris  desa,  kepala  urusan,  kepala seksi,  dan  kepala  kewilayahan.  Sekretaris Desa  memiliki  tugas  :  menyelenggarakan urusan  rumah  tangga  dan  administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian
dan
administrasi perlengkapan;    melakukan  pelayanan administrasi
kepada
masyarakat; penyusunan program kerja tahunan di desa; pengkoordinasian  kegiatan  kepala  seksi,
kepala urusan, dan kepala dusun; penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.  Kepala  Seksi  Umum memiliki  tugas  :  melayani  administrasi umum  dan  rumah  tangga  desa;  menyusun laporan  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; melaksanakan pemeliharaan kantor kepala desa; menyusun program desa; melakukan tata  usaha  desa.  Kepala  Seksi  keuangan memiliki  tugas  :  mengadministrasikan keuangan  desa;  mengadministrasikan  aset desa; menyiapkan bahan pertanggungjawaban keuangan desa.
Kepala  Urusan  Pemerintahan  memiliki tugas : mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi  data  bidang  pemerintahan, ketentraman dan ketertiban ;
mengumpulkan bahan dalam rangka
pembinaan wilayah dan masyarakat; melakukan  pelayanan  dan  pembinaan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban; memfasilitasi  pelaksanaan  demokratisasi dan politik; membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan pertanahan;  menyiapkan  bahan  rapat kepala desa. Kepala Urusan Pembangunan memiliki tugas : mengumpulkan, mengolah, dan  mengevaluasi  data,  serta  membina  di bidang  pembangunan,  lingkungan  hidup, perekonomian,  dan  swadaya  masyarakat; membantu pelaksanaan pembangunan serta  menjaga  terpeliharanya  sarana  dan prasarana fisik lingkungan; dan menyiapkan bahan rapat kepala desa.
Kepala  Urusan  Kemasyarakatan memiliki tugas : mengumpulkan, mengolah, dan  mengevaluasi  data,  serta  membina  di bidang keagamaan dan pendidikan; mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi  data,  serta  membina  di bidang  kesehatan  masyarakat,  pelayanan dan bantuan sosial kemasyarakatan; mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi  data,  serta  membina  di bidang kepemudaan, pemberdayaan perempuan  dan  keluarga,  olahraga,  dan kebudayaan;  menyiapkan  bahan  rapat kepala  desa.  Kepala  Dusun  yang  memiliki tugas  :  membantu  melaksanakan  tugas kepala  desa  di  bidang  pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; melaksanakan sebagian kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan  serta  ketentraman  dan ketertiban di wilayah kerjanya; melaksanakan  keputusan  dan  kebijakan kepala  desa;  membina  dan  meningkatkan swadaya  dan  kerukunan  masyarakat; melaksanakan kegiatan penyuluhan program  pemerintah,  pemerintah  provinsi dan pemerintah kabupaten.

## Modin
melaksanakan  pencatatan      (Nikah),  T (talak),  C  (cerai),  dan  R  (Rujuk)  dan  tugas kemasyarakatan. Staf teknis Pengairan dan staf  teknis  Ketentraman  dan  ketertiban memiliki  tugas  :  membantu  melaksanakan tugas  sesuai  dengan  bidangnya  masing- masing; melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala desa.
B.3. Adaptasi Pemerintah

## Desa terhadap  berlakunya  UU  No.  6 tahun 2014 tentang Desa
Baik  Kepala  Desa  Kemiri  maupun Lerep  memberikan  respon  yang  hampir sama terkait penyelengaraaan pemerintahan  desa  saat  ini.  Sebagaimana yang  tertulis  dalam  UU  No.  6  tahun  2014 tentang Desa bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan  pemerintahan  desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Apakah keempat  bidang  tersebut  terpisah  dan memiliki  makna  sendiri-sendiri  ?  Dalam realitasnya  pelaksanakan  pembangunan desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa, dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Keberhasilan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diukur  dari  kemampuannya  melaksanakan pembangunan,  kemasyarakatan,  sekaligus pemberdayaan masyarakat.
Bagi Lurah Lerep,  ”pemberdayaan masyarakat desa menjadi ruh utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa secara luas”. Saat lurah mampu melakukan pemberdayaan  masyarakat,  maka  secara langsung  akan  mendorong  partisipasi masyarakat,  dan  akhirnya  jalan  menjadi mudah  saat  program  pembangunan  desa dilaksanakan.  Salah satu watak orang desa adalah melu  handarbeni (=menganggap bahwa  semua  usaha  pembanguan  di  desa adalah  tanggungjawab  bersama)....”bila
lihat  jalan  kampung  rusak,  lalu ayooo ngrogoh  kantong  yo  gelem untuk  iuran memperbaiki  jalan”.  Kearifan  lokal  masih tetap  dipertahankan  mastarakat  Desa Lerep,  seperti  tatacara  mempertahankan dan memelihara sumber air, disebut tradisi iriban ,  yang  dilaksanakan  tiap  dua  kali setahun. Penduduk desa membawa hewan- hewan, dalam kondisi hidup, lalu disembelih oleh  warga  di  sumber  air  dimaksud.  Ada pembagian  tugas,  yang  sepersepuluh menyembelih hewan, yang sepersembilanpuluh  melakukan  kegiatan bersih-bersih di sekitar sumber air. Lahan di bagian  tebing  ditanami  ulang  jika melihat tanaman  sudah  rusak,  karena  tanaman besar  dan  usia  tertentu  sangat  berguna untuk  menangkap  air  hujan  lebih  banyak. Bahkan lurah mendorong agar masyarakat menghormati kesakralan tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar mata air. Masyarakat menjadi  segan  untuk  merusak  tanaman. Misal:  di  sekitar  sumber  air  ada  pohon beringin  besar,  masyarakat  tidak  berani menebang  pohonnya,  mematahkan  rating saja  tidak  berani,  karena  tercipta  mitos bahwa  pohon  itu  “bernyawa”.  Bahkan sampai  sekarang  masih  ada  sesajian ditaruh  di  bawah  pohon  tersebut.  Dengan demikian  lurah  mampu  mengelola  mitos lokal dengan tujuan melestarikan lingkungan hidup.
Bagi Lurah Kemiri tugas kepala desa saat  ini,  lebih  pada  pelayanan  kepada masyrakat  dan  yang  paling  penting  adalah membangun kebersamaan dengan mayarakat  dan  pamong  desa,karena  pada merekalah  sebenarnya  penyelenggaraan pemerintahan desa bertumpu. Lurah sering tidak  pulang  ke  rumah,  karena  tuntutan pelayanan  masyarakat.  Oleh  karena  ada penduduk  yang  tidak  bisa  datang  ke  balai desa  siang  hari  untuk  mendapatkan pelayanan,  maka lurah membuat  jadwal “ ronda ”  untuk  perangkat  desa  agar  tiap malam bergantian bisa melayani kebutuhan masyarakat di malam hari. Ronda lurah dan perangkat  desa  sampai  subuh.  Ini  cara pemerintah  desa  memaknakan  perangkat desa sebagai pamong desa.
Dengan  demikian  pada  dasarnya kehadiran  UU  No.  6  tahun  2014  tentang Desa direspon sangat baik oleh pemerintah desa.  Tidak  ada  konflik  yang  membuat pelayanan pada masyarakat desa
terabaikan. Kemampuan mengadaptasi perubahan  dapat  juga  dilihat  saat  ada perubahan syarat menjadi perangkat desa, sebagimana yang tertuang pada Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  83  Tahun  2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Di massa lalu, menilik nilai tradisional yang ada, untuk menjadi pamong desa tidak dituntut persyaratan yang rumit, yang  paling  penting  adalah  niat  dan kemauan  untuk  mengabdi  dan ngemong masyarakat desa. Saat ini, dengan adanya aturan pelaksana yang menyangkut pengangkatan dan pemberhentian
perangkat desa (Permendagri No. 83 tahun 2015), maka dilakukan penyesuaian- penyesuaian.  Di  Desa  Lerep lurah sudah mengantisipasi atau lebih tanggap terhadap kemungkinan persoalan yang akan muncul, sehingga  sudah  melakukan  pengisian perangkat  desa  sebelum  permendagri tersebut lahir.
“saya  menyiapkan  lebih  dahulu calon  yang  memiliki  kriteria  tertentu ,penduduk  desa,  dengan  pendidikan  D3 Teknik Sipil untuk mengisi Kaur
Pembangunan,  dan  pendidikan  lulusan SMA Akuntasi untuk mengisi Kaur Keuangan/bendahara. Saya menabrak regulasi, saya melihat anak dengan potensi bagus,  yang  penting  bukan  anak  atau saudara saya. Lalu saat musyawarah desa yang dihadiri ketua RT, RW, BPD, dan tokoh lembaga  kemasyarakatan,      dilakukan pemilihan  perangkat  desa.  Di  awal  acara saya  bilang  ....Bapak  Ibu....ini  ada  orang dengan potensi bagus, saya harap dia bisa membantu  saya  di  pemerintah  desa.  Jika bapak/ibu  setuju  silakan  menandatangani persetujuan. Jika bapak/ibu tidak setuju, ya silakan carikan orang lain dengan kapasitas setara  orang  tersebut  untuk  dijadikan  kaur pemerintahan.  Akhirnya  forum  setuju. Dengan dilampiri tanda tangan yang hadir.
Adapun  di  Desa  Kemiri,  lurah merespon  peraturan  baru  dengan  ambigu, satu  sisi  tetap  mengakomodasi para perangkat  desa  yang  saat  ini  masih berpendidikan  SLTP,  satu-satunya  yang lulusan SLTA adalah sekretaris desa, tetapi di sisi lain melakukan pemilihan bau (kepala dusun) 1 (Kemiri Lor atau Kopak Kopyah,yang mencakup 12 RT)  dan bau 2 (Kemiri  Tengah  atau  Kopak  Jambu  yang mencakup  7  RT)  yang  kosong  karena
memasuki  usia  60  tahun.  Kepala  Desa membentuk  Tim  yang  terdiri  dari  seorang ketua,  seorang  sekretaris  dan  minimal seorang  anggota.  Setelah  itu  Kepala  Desa melakukan  penjaringan  dan  penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim.  Saat  dibuka  penjaringan  bakal  calon Kadus    yang  mencalonkan  diri  menjadi  di Dusun 1 sejumlah 15 orang,  dan Dusun 2 ada  13  calon.  Menurut  Lurah  Kemiri,  “Tim menyusun  soal,  karena  yang  berminat cukup  banyak.  Tim  dikarantina  di  suatu tempat,  begitu  soal  jadi  langsung  ke kelurahan untuk diujikan. Begitu selesai tes, langsung  dikoreksi,  lalu  diranking.  Setelah itu nilai digabungkan  dengan nilai dedikasi dan pengalaman“.
Hasil  penjaringan  dan  penyaringan bakal  calon  Perangkat  Desa  sekurang- kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan  oleh  Kepala  Desa  kepada Camat.  Camat  memberikan  rekomendasi tertulis  terhadap  calon  Perangkat  Desa selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan  atau  penolakan  berdasarkan persyaratan  yang  ditentukan.  Dalam  hal Camat  memberikan  persetujuan,  Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang  Pengangkatan  Perangkat  Desa; dan  dalam  hal  rekomendasi  Camat  berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
Dilihat  dari  peraturan  yang  ada, sebenarnya  terjadi  pertentangan  pada kewenangan kepala desa dalam mengangkat  perangkat  desa.  Di  satu  sisi memberikan kewenangan luas bagi kepala desa  untuk  mengangkat  perangkat  desa, namun dengan syarat umum yang ditentukan  oleh  Pemerintah  Pusat  dan syarat  khusus  diberikan  oleh  Pemerintah Kabupaten melalui Peraturan Daerah.
Untuk
proses pengambilan keputusan,  para lurah di  desa  masing- masing tetap menggunakan cara tradisional dengan  istilahnya  masing-masing. Tilik dusun merupakan  aktivitas  yang  secara teratur  dilakukan  Lurah  Lerep,  sebagai upaya  untuk  menyerap  aspirasi  dan kebutuhan masyarakat . Di Desa Kemiri ada kegiatan poma  pomi ,  merupakan  wadah pertemuan  bulanan  di  tingkat  RT,  dimana tahap  pertama  dalam  proses  pengambilan keputusan  dilakukan. Poma  pami juga sebagai  sarana  sosialisasi  bagi  keputusan yang dibuat desa.
Dari aspek struktur organisasi pemerintah desa, baik Desa Lerep maupun Desa kemiri menerapkan struktur oraganisasi yang didasarkan pada
peraturan  yang  berlaku,  meskipun  dalam perilaku
pemerintahannya
masih menggunakan  nilai  tradisi  yang  berlaku  di masyarakat  setempat.  Bahkan  di  Desa Lerep modin masuk  secara  resmi  dalam struktur organisasi pemerintah desa, sebagai  staf  kepala  seksi  kesejahteraan dan pemberdayaan. Dalam parilaku pemerintahan keseharian masyarakat masih  menggunakan  istilah  tradisional seperti lurah untuk  kepala  desa, carik (sekretaris desa) , bekel untuk kepala dusun, modin untuk  pencatat  kelahiran,  nikah, talak,  meninggal  dunia,  dan  diundang sebagai petugas doa bagi kegiatan seremoni.    Di  Desa  Kemiri,  meskipun struktur organisasi pemerintah desa menggunakan  struktur  baru,  namun  dalam realitanya istilah maupun konsep tradisional juga tetap melekat pada status pemerintah desa,  seperti  istilah lurah , carik (sekretaris desa), bau (kepala  dusun), tukang  uang (kepala  urusan  keuangan), kayim (kepala urusan  sosial  dan  kesejahteraan), ulu-ulu (staf  pemerintah  desa  yang  membantu pengelolaan air).

## Gambar 6.1 Struktur Organisasi Desa
Sumber: Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa
Berkenaan dengan posisi dan fungsi BPD,  pada  umumnya  ketua maupun anggota  BPD  paham  akan  fungsi  utama BPD  yaitu  menampung  dan  menyalurkan aspirasi dari masyarakat.
Guna
mengoptimalkan  fungsi  tersebut,  angota BPD  melakukan  kegiatan  ke  wilayah  RT masing-masing untuk mendengarkan masyarakat atas keluhannya tentang pembangunan  misalnya  seperti  drainase, selokan  yang  banyak  sekali  sampahnya. Lalu  masalah  tersebut  disampaikan  ke pemerintah desa untuk diadakan musyawarah.
Sebagimana yang disampaikan oleh Eko Sugianto, Ketua BPD Kemiri:
“Setiap satu bulan sekali yaitu setiap malam  lima  belas  BPD  melakukan rapat.  Setiap  anggota  BPD  yang sudah  melakukan  kunjungan  ke  RT, RW,  dusun,  akan  menyampaikan hasilnya  dalam  rapat  tersebut  untuk mempertimbangkan  mana  aspirasi yang  harus  didahulukan.  Misalnya rumah layak huni yang diusulkan oleh BPD  untuk  dimasukkan  dalam APBDes,  hasilnya  setiap  satu  RW hanya  memperoleh  1  bagian  saja rumah yang akan diperbaiki dan untuk menentukan siapa yang berhak, maka BPD  menyerahkan  keputusannya kepada  pemeintah  desa.  Bagi  BPD,
yang terpenting BPD sudah menjaring, menampung dan membahas  aspirasi  masyarakat,
untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan  bersama-sama  dengan pemerintah desa”
Dalam melakukan pengawasan terhadap  kepala  desa  dilakukan  terutama saat  menemui  kritikan  dari  masyarakat tentang  kepala  desa,    contohnya  pernah ada warga yang memberikan kritik terhadap kepala desa tetapi berupa surat kaleng atau tidak  menyebutkan  namanya.  Menanggapi hal ini BPD dan pemerintah desa mengadakan musyawarah khususnya untuk membahas  mengenai  kedisiplinan  kepala desa.  Tidak  ada  pedoman  pasti  dalam mengawasi kinerja kepala desa karena BPD menganggap  kepala  desa  sebagai  mitra sehingga jika pelanggaran berupa ketidakdisiplinan maka yang berhak menegur  adalah  camat  bukan  BPD.  Jadi, BPD  hanya  sekedar  mengingatkan  melalui musyawarah desa.
Terkait  dengan  pemilihan  desa (pilkades),  Desa  Lerep  belum  mengalami hal  tersebut  mengingat  bagi  Sumaryadi ( lurah Lerep) sekarang merupakan jabatan yang  akan  berakhir  Desember  2018.  Di tahun 2018 nanti akan ada 150 desa yang akan  ikut  pilkades  serantak  di  Kabupaten Semarang.  Adapun  bagi Surasdi (lurah Kemiri),  jabatan  ini  diperoleh  melalui pilkades  tanggal  23  Desember  2015  yang kompetitif.  Pada  Pilkades  tersebut  ada  3 calon  yaitu  M,  IM  dan    S  (Petahana), masing-masing dengan sumberdaya kekuasaan  yang  dimiliki,  misal  M  dengan
posisi nya sebagai mantan kepala desa, IM kuat  secara  ekonomi  sebagai  kontraktor sekaligus  anak  seorang  tokoh  agama,  dan S  sebagai  petahana.  Saat  itu  konflik  tidak bisa dihindarkan, sebagaimana disampaikan  Pujiono,  Carik  Kemiri  bahwa konflik  terjadi  lebih  terkait  dengan  aturan kampanye  yang  tidak  dipatuhi  sehingga menimbulkan gesekan bagi para pendukung calon. Misalnya ketika kampanye  calon  M    para  pendukungnya menggunakan arak-arakan kendaraan yang berakhir  dengan  adu  fisik  sehingga  harus diselesaikan  pihak  kepolisian.  Konflik  juga terjadi antaranggota keluarga, karena yang
namanya di desa itu kan satu desa berasal dari    satu  keluarga.  Ada  yang  nanti bertetangga kemudian menjadi tidak bertegur  sapa,  tapi  setelah  pilihan  selesai nanti akan kembali dengan sendirinya.
Pilkades  sebenarnya  merupakan proses demokrasi yang paling menarik buat masyarakat  desa,  karena  mereka  secara langsung punya kepentingan dengan terpilihnya  pemimpin  yang  diinginkan. Meskipun  demikian,  apabila  tidak  dikelola secara  tepat  akan  menimbulkan  konflik tanpa solusi, yang jutsru akan mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan desa bagi kepala desa terpilih.

## C. PENUTUP
Ada  beberapa  simpulan  penting terkait  implikasi  UU  No.  6  tahun  2014 tentang  Desa  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan desa. Pertama, ada pertentangan nilai antara apa yang dikehendaki  UU  No.  6  tahun  2014 tentang Desa dengan aturan pelaksananya. UU No. 6  Tahun  2014  tentang  Desa  memiliki semangat  tinggi  dalam  mewadahi  desa yang  aneka  ragam  di  Indonesia  dengan prinsip rekognisi; subsidiaritas; keberagaman; kebersamaan; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan; pemberdayaan; dan keberlanjutan. Namun dalam aturan pelaksana, terutama dalam bentuk peraturan menteri, justru prinsip di atas tidak terwujud. Aturan menjadi sangat rinci sesuai dengan  standar  modern  yang  akhirnya justru  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip di atas, dan akhirnya justru “membelenggu” pemerintah  desa  untuk  berinovasi.  Kedua, penyelenggaraan pemerintahan desa eksisting  menunjukkan  bahwa  pemerintah desa mampu melaksanakan fungsi dengan baik  meski  didukung  dengan  aparat  desa yang  sangat  terbatas,  tidak  saja  secara kuantitas namun juga kualitas. Pemaknaan perangkat desa lebih sebagai pamong desa membuat tugas-tugas pemerintahan menjadi  beban  bersama,  karena  ada perasaan  memiliki  di  masyarakat  terhadap para pamong nya.  Ketiga,  dalam  praktek pemerintahan  desa  terlihat  kemampuan pemerintah  desa  dalam  mengadaptasi perubahan  yang  terkait  dengan  kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan
berbagai  aturan  turunannya.  Tidak  terjadi goncangan sosial, karena pemerintah desa sudah teruji meniti dua ranah (ranah sosial tradisional dan ranah hukum formal) dalam setiap kegiatannya, terutama sejak berlakunya  UU  No.  5  Tahun  1979  tentang Desa sampai dengan sekarang.
Penting diingat bahwa semua kebijakan ataupun peraturan dibuat dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, baik politik, sosial,  budaya,  hukum,  maupun ekonomi semakin baik. Kehadiran kebijakan diharapkan  tidak  bersifat  “ criminogenik ”, seperti: membatasi partisipasi dan mengekang kreatifitas masyarakat, mematikan modal sosial desa, dan memunculkan ketidakadilan. Kebijakan harus  memberi  ruang  bagi  keberagaman. Dibutuhkan perlakuan yang berbeda mengingat  desa  (apapun  bentuk  dan penyebutannya) sangatlah beragam. Dengan demikian saran yang bisa disampaikan  adalah:  pertama,  pentingnya pendampingan  penyusunan  pembuatan peraturan pelaksanan uu, seperti peraturan pemerintah  (PP)  dan    peraturan  menteri (Permen) terkait desa agar semangat awal untuk  mengembangkan  desa  supaya  lebih maju  dengan  basis  otonomi  desa  aslinya justru malah sebaliknya terabaikan di aturan pelaksananya. Kedua, pentingnya perubahan cara pandang pemerintah pusat dan  pemerintah  daerah  (provinsi  maupun kabupaten) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, untuk tidak menerapkan  perlakuan  yang  sama  antara desa  dengan  kelurahan.  Kelurahan  adalah bagian dari desentralisasi di tingkat
kabupaten/kota,  namun  desa  meski  punya sisi  desentralisasi, namun  sebagian  besar
kewenangannya didasarkan pada hak asal usul dan hak lokal berskala desa.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Hofsteede,  W.F.  1971. Decision-Making  in  Four  West    Javanese    Villages .    Nijmegen: Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde en Natuurwtwnshappen. Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1965. Desa . Bandung: Sumur.
Kushandajani. 2008. Otonomi Desa berbasis Modal Sosial, Perspektif Socio-legal . Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip.
Surianingrat, Bayu. 1980. Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5/1979 , Jakarta: Metro Pos.
Tjiptoherijanto, Prijono dan Yumiko M. Prijono. 1983. Demokrasi di Pedesaan Jawa , Jakarta:
Sinar Harapan.

## Jurnal dan Proceeding
Ulumiyah, Ita, Abdul Juli Andi Gani, dan Lely Indah Mindarti. 2013. “Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa” (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)”, Artikel dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP). Vol. 1, No. 5, 2013. hlm. 890-899 Koho, Fergie C.S.G. 2016. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Tampusu Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa)”. Jurnal Eksekutfi ,Vol.
1, No 7 , 2016.
Kogoya,  Undinus .  2013.    “Peranan  Kepemimpinan  Kepala  Suku  Dalam  Mengatasi  Konflik Antara  Suku  Dani  Dan  Suku  Damal  Di  Kabupaten  (Suatu  Studi  di  Mimika  Provinsi Papua)”. Jurnal Politico ,Vol 1, No 3 , 2013. Kumajas  ,  Alfrida.  2014.    “ Fungsi  Kepala  Desa  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Pra Sejahtera  Di  Desa  Talawaan  Kabupaten  Minahasa  Utara”. Jurnal Eksekutif , ejournal.unsrat.ac.id, Vol 1, No 3, 2014.
Kushandajani.    2009.  “Dilema  Keberadaan  Pamong  Desa Legal  Gap Posisi  dan  Peran Pamong Desa dalam Konstruksi Hukum dan Sosial”. Jurnal Yustisia , Edisi 76 (Januari- April 2009, Tahun XIX). hlm. 74-78.
Kushandajani. 2011. “Studi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”. Jurnal Bhinneka Tunggal Ika , Vol. 2, No. 2, September  2011. hlm. 67-82.
Kushandajani.  2011. “Rekonstruksi  Hukum  Pemerintahan  Desa:  Pemikiran  Perubahan Kebijakan bagi Desa”, Jurnal Politika , Vol. 2, No. 1, April 2011, hlm. 48-56.
Kushandajani.  2015.  “Desain  Implementasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa Berdasarkan UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang”, Politika , Jurnal Ilmu Politik Magister Ilmu Politik Undip, Vo. 6, No. 2, Oktober 2015.hlm. 63-73.
Kushandajani. 2015. “Implikasi UU No. 6 tentang Desa terhadap Kewenangan Desa”, Yustisia ,
Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Edisi 92 (Mei-Agustus 2015), Tahun 2015, hlm. 76-94.
Kushandajani. 2016. “Village Authority Based On Indigenous Right and Local Scale Authoritu: Implications of Law No. 6/2014 Towards Village Auothority", Proceedings International Conference  on  Social  Politics.    International  Conference  The  Challenges  of  Social Sciences  in  a  Changing  World – Politics  and  Governmental  Issues, JK  School  of Government kerjasama  dengan  UMY,  Yogyakarta,  2016,  ISBN:  978-602-73900-1-0, hlm. 111-120.
Suwarno, Joni. 2012. ” Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan KTP dan KK Di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu”. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume I Edisi 2, Juli-Desember 2012.

## Peraturan
Indonesia, Undang-Undang tentang Desa , UU No. 6 tahun 2014, LN No. 7 Tahun 2014, TLN No. 5495. Indonesia, Peraturan  Pemerintah  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  UU  No  6  Tahun  2014 tentang Desa , PP No. 43 Tahun 2014. LN No. 23 Tahun 2014, TLN No. 5539.
Kementerian  Dalam  Negeri  RI, Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang  Pedoman Pembangunan Desa , Permendagri No. 114 Tahun 2014.
Kementerian Dalam Negeri RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa , Permendagri No. 84 Tahun 2015. Kementerian Dalam Negeri RI, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa , Permendagri No. 83 Tahun 2015.