## PERANAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)
Ismayanti Rais, 1 Muh. Saleh Ridwan, 2 Andi Intan Cahyani 3
123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : ismayanti.rais03@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  adalah  bagaimana  peranan  wali  hakim  dalam perkawinan,  studi  kasus  di  KUA  Kecamatan  Suli  Kabupaten  Luwu.  Jenis  penelitian  yang digunakan adalah penelitian lapangan ( field research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  peranan  wali  hakim  dalam  perkawinan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan Suli  kabupaten  Luwu  yakni  menikahkan  calon  mempelai  wanita  yang  tidak  memiliki  wali atau  walinya  adhal  (enggan/menolak)  kemudian  perwaliannya  dialihkan  kepada  wali  hakim dalam  hal  ini  kepala  KUA,  sebagaimana  dalam  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  30  Tahun 2005  tentang  Wali  Hakim.  Kemudian,  sebelum  kepala  KUA  bertindak  sebagai  wali  hakim maka  terlebih  dahulu  perlu  dilakukan  penelitian  oleh  pihak  KUA  yang  menunjukkan kebenaran atas masalah perwalian dari calon mempelai wanita tersebut. Dengan adanya wali nikah  dalam  perkawinan  dapat  berperan  melindungi  kaum  wanita  dari  kemungkinan merugikan  dalam  rumah  tangga  perkawinannya,  serta  terpenuhinya  terlebih  dahulu  syarat- syarat dan rukun perkawinan.
Kata Kunci : Wali Hakim, Perkawian

## Abstract
The main problem in the research is how the role of guardian judges in marriage, case study at KUA Suli District Luwu Regency. The type of research used in this is  field research. The results  of  this  study  indicate  that  the  role  of  guardian  judges  in  marriage  at  the  Office  of Religious  Affairs  (KUA)  Suli  District,  Luwu  Regency,  namely  marrying  prospective  brides who  do  not  have  a  guardian  or  guardian  adhal  (reluctant/refused)  then  the  guardianship  is transferred to the guardian judge in this case the head of the KUA , as in the Regulation of the  Minister  of  Religion  Number  30  of  2005  concerning  Guardian  Judges.  Then,  before  the head of the KUA acts as the guardian of the judge, it is necessary to do research first by the KUA  that  shows  the  truth  of  the  guardianship  issue  of  the  prospective  bride.  With  the existence of a marriage guardian in marriage, it can play a role in protecting women from the possibility of harm in their marital household, as well as the fulfillment of the conditions and pillars of marriage in advance.
Keywords: Guardian Judge, Marriage.
Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)
Ismayanti Rais, Muh. Saleh Ridwan, Andi Intan Cahyani

## A. Pendahuluan
Pernikahan adalah sunnatullah serta hidup berpasang-pasangan merupakan naluri semua makhluk termasuk manusia. 1 Pernikahan dapat diartikan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki  dan  perempuan  sebagai  suami  istri  berdasarkan  akad  nikah  yang  diatur  dalam Undang-Undang  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  sakinah  atau  rumah  tangga  yang bahagia  sesuai  hukum  Islam. 2 Dengan  adanya  perkawinan  rumah  tangga  dapat ditegakkan  dan  dibina  sesuai  dengan  norma  Agama  dan  tata  kehidupan  masyarakat. 3 Dari  perkawinan  terbentuknya  keluarga  sebagai  sarana  untuk  meraih  kebahagiaan  itu serta  memberikan  rasa  kasih  sayang  kepada  anak-anaknya,  melahirkan  sebuah  anggota keluarga menjadi kebahagiaan bagi siapa saja sebab telah mengalirkan darah keturunan baru  kepada  keluarganya  sehingga  mampu  tumbuh  dengan  kuat,  sehat  dan  bermanfaat bagi masyarakat. 4
Perkawinan  yang  merupakan  ikatan  diantara  dua  insan  yang  mempunyai  banyak perbedaan,  baik  dari  segi  fisik,  asuhan  keluarga,  pergaulan,  cra  berpikir  atau  mental, pendidikan  dan  lain  hal. 5 Menurut  hukum  Islam,  jika  seseorang  beragama  Islam  dan memenuhi  rukun  serta  syarat  perkawinan,  maka  perkawinan  tersebut  dianggap  sah, sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2  ayat  1  tentang  Perkawinan  bahwa;  pelaksanaan  perkawinan  menurut  hukum  masing- masing agama dan kepercayaannya.
Unsur  pokok  suatu  perkawinan  ialah  laki-laki  dengan  perempuan  hendak melangsungkan  perkawinan,  dimana  salah  satu  bentuk  rukun  perkawinannya  ialah  ijab dan  qabul.  Islam  menjadikan  Ijab  (pernyataan  wali  dalam  menyerahkan  mempelai
1 Sinar  Alam,  dkk,  “Konsep  Keadilan  dalam  Poligami  Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Sanjai”, Qadauna 2, Edisi Khusus (2021): h. 961.
2 Juraeri Tahir, dkk, “Faktor-faktor Penyebab Nikah Sirih di Sulawesi Barat”, Diskursus Islam 5, no. 2 (2017): h. 83.
3 Indra  Sultan,  dkk,  “Perceraian  di  Luar  Pengadilan  Agama  pada  Masyarakat  Muslim  di  Desa Beroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto”, Qadauna 2, Edisi Khusus (2021): h. 928.
4 Fachrurazi  Aziz  dan  Muh.  Jamal  Jamil,  “Analisis  Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Perkawinan  Dini Pasca  Bencana  Alam  (Studi  Kasus  di  Pengadilan  Agama  Kota  Palu  Kelas  I  A)”, Qadauna 2,  Edisi  Khusus (2021): h. 703.
5 Massadi,  dkk,  “Implementasi  Asas  Dispensasi  Kawin  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan Tinggi  Agama Palu Perspektif Maslahah”, Diskursus Islam 6, no. 2 (2018): h. 201.
Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)
wanita  kepada  mempelai  pria)  dan  Qabul  (pernyataan  mempelai  pria  dalam  menerima ijab)  sebagai  bukti  kerelaan  kedua  belah  pihak. 6 Ijab  Qabul  merupakan  unsur  yang paling  penting  dalam  pernikahan  yaitu  antara  orang  yang  mengakadkan,  yaitu  wali, dengan orang yang menerima akad yaitu calon suami atau orang yang menggantikannya. Wali  adalah  orang  yang  memegang  sah  tidaknya  pernikahan,  oleh  karena  itu  tidak  sah pernikahan tanpa adanya wali.
Sebagaimana  dalam  hukum  Islam,  rukun  nikah  adalah  bahwa  wanita  memiliki  wali nikah, tugas wali adalah menjalankan haknya, yaitu memperoleh persetujuan dari pihak wanita. 7 Syarat nikah juga berkaitan dengan rukun nikah, yaitu harus terdapat wali, dan orang sebagai wali telah memenuhi syarat dari al-Qur’an, As-Sunnah, serta hukum yang ada.
Dikatakan sah, wali menjadi mempelai wanita jika itu :
1. Ayahnya.
2. Kakeknya (ayah dari ayah pengantin wanita).
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah saja dengannya
5. Anak dari saudaranya.
6. Anak dari saudara tiri dengan dia.
7. Saudara laki-laki dari ayahnya (paman).
8. Anak pamannya dari pihak ayahnya.
9. Hakim. 8
Umumnya seorang wanita yang hendak menikah  dinikahkan oleh wali nasabnya, yaitu; keluarga laki-laki dari calon mempelai wanita. Namun perlu ketahui bahwa ada beberapa faktor yang dapat menghalangi wali nasab untuk  menikahkan mempelai wanita. Dalam hal kepentingan kemanusiaan, perempuan dengan kondisi tersebut dapat dinikahkan oleh hakim  perwalian  setempat.  Yang  berhak  menjadi  wali  nikah  perempuan  adalah  wali nikah  (aqrab).  Jika  wali  aqrab  tidak  ada  serta  tidak  ada  wali  jauh,  maka  perwalian  hak
6 Syahbuddin, Qaliyubi Wa Umairah (Singapor: Maktabah wa matba’ah Sulaiman Zamra’i ,t.t.), h. 216.
7 Badan  Penasehat  Perkawinan,  Perselisihan  dan  Perceraian  (BP.  4), Buku  Pintar  Keluarga  Muslim, (Semarang : 1993), h. 8.
8 Beni Ahmad Saebani , Fiqh Munakahat 1 (Bandung: CV Pustaka Setia : 1994),  h. 110.
Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)
Ismayanti Rais, Muh. Saleh Ridwan, Andi Intan Cahyani
tersebut  beralih  kepada  wali  hakim/hakim  wali.  Dalam  hal  seorang  perempuan  yang sama sekali tidak memiliki wali nasab (keturunan), para fuqoha sepakat bahwa ia dapat menggunakan  perwalian  hakim  atau  wali  hakim,  tetapi  perkawinan  dengan  perwalian disebabkan oleh faktor tertentu dan masih timbul perbedaan pendapat.
Adapun  perempuan  yang    memiliki  wali  nasab  tapi  wali  nasab  tersebut  menolak  buat menikahkannya  menggunakan  beberapa  alasan,  hal  tersebut  terdapat  perbedaan pendapat,  apakah  alasan  tadi  selaras  menggunakan  syar’i  atau  tidak.  Alasan  syar’i artinya  alasan  yang  dibenarkan  aturan  Islam,  misalnya  anak  gadis  wali  tersebut  sudah dilamar orang lain serta lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir, serta sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar’i sesuai dengan hal ini, maka wali wajib ditaati serta kewaliannya tidak berpindah kepada wali hakim. tetapi  bila wali menolak menikahkan menggunakan alasan yg tidak syar’i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan aturan syara’, misalnya calon suaminya bukan berasal  suku  yang  sama,  orang  miskin,  bukan  sarjana,  atau  paras  tidak  indah,  serta sebagainya.  Alasan-alasan  tadi  tidak  ada  dasarnya  pada  pandangan  hukum  Islam, sebagai  akibatnya  dianggap  alasan  yang  tidak  syar’i.  Jika  wali  tidak  mau  menikahkan menggunakan  alasan  tadi,  maka  wali  tersebut  dianggap  wali  ‘aḍal,  pada  hal  ini  masih ada disparitas pendapat apakah perwalian boleh berpindah ke wali hakim atau tidak.
Hasil wawancara awal dengan salah satu Penyuluh yang pernah menjadi  wali hakim di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yakni Bapak Usuluddin mengemukakan bahwa pernikahan  yang  terjadi  di  waktu  belakangan  ini  ada  beberapa  menggunakan  Wali Hakim, namun karena masa pandemi covid 19 hampir dalam setiap bulannya tidak ada permasalahan  dengan  wali  hakim.  Pernikahan  dengan  hakim  perwalian/wali  hakim dikarenakan beberapa faktor yaitu wali nasabnya sedang terhalang atau tidak di tempat, sehingga  perwalian  diamanahkan  kepada  Pegawai  atau  Pejabat  KUA  yang  ditunjuk sebagai wali perkawinan.
Berdasarkan banyaknya permasalahan sehubungan dengan penggunaan hakim perwalian dalam  perkawinan,  maka  penulis  akan  melakukan  penelitian  tentang  “Peranan  Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)”.

## B. Metode Penelitian
Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)
Penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  skripsi  ini  yaitu penelitian  lapangan  (field  research)  dengan  menggali,  mendiskripsikan,  dan menganalisis suatu fakta terkait berbagai realita yang ada di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu  mengenai  perkawinan  dengan  wali  hakim.  Adapun  sumber  data  penelitian  ini adalah bagian arsip dan data pengguna wali hakim di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu  yaitu  Kepala  KUA,  Pegawai,  Staff,  dan  Penyuluh  akan  memberikan  informasi untuk peranan wali hakim dalam perkawinan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan di  KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu.
Pernikahan merupakan kebutuhan fitrawi manusia. Ia merupakan kebutuhan esensi bagi setiap  orang  untuk  membangun  rumah  tangga  yang  diakui  dan  dihormati  oleh masyarakat  dan  negara. 9 Pernikahan  adalah  awal  terbentuknya  keluarga  baru  yang  di dambakan  akan  membawa  pasangan  suami  istri  untuk  mengarungi  kebahagiaan,  cinta dan  kasih  sayang. 10 Perkawinan  yang  baik  adalah  perkawinan  yang  sah  dan  tidak  di bawah tangan, karena perkawinan adalah sakral dan tidak dapat dimanipulasikan dengan apapun. 11 Dalam  ikatan  perkawinan,  suami  dan  istri  di  ikat  dengan  komitmen  untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan. 12
Perwalian  dalam  pernikahan  adalah  suatu  kekuasaan  atau  wewenang  syar’i  atas golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu  pada  orang  yang  dikuasai  itu,  demi  kemaslahatan  sendiri. 13 Wali  hakim merupakan  wali  nikah  yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Agama  atau  pejabat  yang  ditunjuk
9 Abdul  Halim  Talli,  “Implementasi  Tugas  dan  Fungsi  Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan  Pelestarian (BP4) di kabupaten Gowa”, Al-Qadau 6, no. 2 (2019): h.134.
10 M. Thahir Maloko dan Arif Rahman, “Mengatasi Kejenuhan Suami Isteri Persfektif Ulama Mahsab”, Mazahibuna ; Jurnal Perbandingan mazhab 2, no. 2 (2022) : h. 231.
11 Rahmatiah HL, “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, al-daulah 5, no.1 (2016): h.145.
12 Haerul  dan  Rahmatia  HL,  “Upaya  Pasangan  Tunanetra  dalam  Membentuk  Keluarga  Sakinah;  Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassa,r”, Shautuna 2, no.1 (2021) : h. 29.
13 M. Thahir Maloko, “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam”, Sipakalebbi’ 1, no. 2 (2014): h. 218.
Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)
Ismayanti Rais, Muh. Saleh Ridwan, Andi Intan Cahyani
olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah, dalam hal ini  kepala  KUA.  Wali  hakim  KUA  Kecamatan  Suli  merupakan  pejabat  atau  Kepala KUA yang dimandatkan oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim yang ditempatkan  pada  tingkat  pemerintah  bawah  atau  kecamatan  yang  diharapkan  mampu membantu  tugas  Menteri  Agama  dalam  hal  perwalian,  sebagaimana  dalam  Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.
Berdasarkan wawancara dengan bapak Jufri, S.Ag. yakni responden di KUA Kecamatan Suli menyatakan bahwa jika kepala KUA tidak ada atau tidak ditempat maka tidak bisa dilakukan  perkawinan  dengan  wali  hakim,  atau  biasanya  akan  dialihkan  ke  KUA  lain terdekat. Yang berhak menjadi wali harus seibu sebapak atau sebapak saja dengan calon mempelai wanita yang hendak menikah.
Pasal  19  Kompilasi  Hukum  Islam  dikatakan  bahwa:  “Wali  nikah  dalam  perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.
Berdasarkan  ketentuan  tadi,  maka  peranan  wali  nikah  sangat  penting  bagi  seorang perempuan  pada  akad  nikah  sebab  selain  perintah  agama,  perempuan    merupakan makhluk mulia, makhluk yang memiliki beberapa hak yang telah disyariatkan oleh Sang Pencipta  serta  memiliki  satu  kedudukan  yang  mampu  menjaga  prestise,  humanisme, serta  kesuciannya  adalah  wujud  cinta  dan  kasih  seorang  ayah  atau  keluarganya  pada anak  perempuannya  yang  hendak  membina  suatu  rumah  tangga.  Karena  hal  tersebut, wali  ialah  persoalan  yang  sangat  penting  bagi  pernikahan  karena  tidak  terdapat pernikahan tanpa wali serta wali sebagai syarat bagi sahnya suatu pernikahan.
Sesuai  dengan  kedudukannya  sebagi  wali  nikah,  maka  bisa  dikaitkan  dengan  Pasal  20 Kompilasi hukum Islam sebagai berikut :
1) Yang bertindak menjadi wali nikah adalah seseorang laki-laki dengan memenuhi syarat hukum Islam, yaitu muslim, aqil serta baligh.
2) Wali nikah terdiri dari:
a. Wali nasab;
b. Wali hakim.
Peranan  wali  hakim  dalam  perkawinan  di  KUA  Kecamatan  Suli  yakni  sama  halnya
Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)
dengan wali nasab pada umumnya yaitu menikahkan. Namun disini peranan wali hakim ialah menikahkan calon  mempelai wanita yang perwaliannya diserahkan kepada kepala KUA dan tidak bisa digantikan. Maksudnya, orang yang berperan dan bertindak sebagai wali hakim haruslah kepala KUA Kecamatan Suli.
Menurut hasil wawancara dengan bapak Muhammad Arsyad, S. Ag selaku kepala KUA Kecamatan Suli mengatakan bahwa sebelum bertindak sebagai wali hakim, pihak KUA harus meneliti terlebih dahulu  apakah benar tidak adanya  wali dipihak calon  mempelai wanita  sehingga  dialihkan  ke  wali  hakim.  Sebab  sebelum  wali  hakim  berperan  dalam menikahkan  calon  mempelai  wanita,  perlu  terlebih  dahulu  dibuktikan  kebenaran  dari masalah perwalian calon mempelai wanita tersebut oleh pihak KUA.
Dapat  disimpulkan  berdasarkan  hasil  wawancara  dan  data  yang  diperoleh  penulis  dari pihak terkait dalam kasus penggunaan wali hakim di KUA Kecamatan Suli bahwasanya penggunaan  wali  hakim  disebabkan  karena  walinya  adhal  atau  menolak  untuk  menjadi wali dari pihak calon mempelai wanita.
Bila  wali  adhal  atau  menolak  atau  sebagai  wali  nikah  atas  pernikahan  seorang  wanita atau  enggan/menolak  mengizinkan,  maka  berdasarkan  Pasal  2  Ayat  1  dan  2  Peraturan Menteri  Agama  nomor  30  Tahun  2005  mewajibkan  meminta  permohonan  penetapan wali  adhal  pada  Pengadilan  Agama.  Sebagaimana  Peraturan  Menteri  Agama  nomor  30 Tahun  2005  adalah  penyelesaian  serta  menjadi  petunjuk  teknis  untuk  calon  mempelai wanita  bila  walinya  menolak  sebagai  wali.  Sedangkan  Pengadilan  agama  merupakan instansi  pemutus  permohonan  tadi.  Putusan  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  agama bisa  dijadikan  dasar  dalam  melengkapi  persyaratan  (wali)  perkawinan  yang  masih kurang.
Permohonan  penetapan  wali  adhal  diajukan  calon  mempelai  wanita  kepada  Pengadilan agama,  disebabkan  wali  nikahnya  menolak  menjadi  wali  dalam  perkawinan.  Dampak penolakan  dari  wali  kepada  calon  mempelai  wanita  yang  menolak  sebagai  wali,  maka pendaftaran  perkawinan  tersebut  tidak  diterima  oleh  Kantor  Urusan  Agama/kantor Pencatat  Nikah.  Keadaan  tersebut  berdampak  pada  psikis  serta  sosial  untuk  wanita. Sebagai  penyelesaian  masalah  tersebut,  calon  mempelai  wanita  dapat  mengajukan permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan agama  setempat.
Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)
Ismayanti Rais, Muh. Saleh Ridwan, Andi Intan Cahyani
Permohonan  penetapan  wali  adhal  pada  Pengadilan  agama  adalah  wujud  dari perlindungan  terhadap  hak-hak  wanita  ketika  berhadapan  dengan  hukum/aturan.  Hal tersebut sangat selaras terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 perihal  ratifikasi  konvensi  tentang Penghapusan  Segala Bentuk  Diskiriminasi  Terhadap perempuan  (Convention  On The Elimination Of All  Forms Of Discrimination Against Women  (CEDAW)),  bahwasanya  dimaktubkan  tujuan  dari  konvensi  ialah  menciptakan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan dengan dasar kesetaraan dengan laki-laki, serta  membuktikan  melalui  pengadilan  nasional  yang  kompeten  dan  lembaga  publik lainnya yang efektif melindungi wanita terhadap segala tindakan diskriminasi.
Penetapan  wali  adhal  pun  selaras  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2017,  setidaknya  pada  bPasal  6  disebutkan  bahwa  Hakim ketika mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum :
“a.  mempertimbangkan  Kesetaraan  Gender  dan  Stereotip  Gender  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  hukum  tidak  tertulis;  b.  melakukan  penafsiran  peraturan perundang-undangan  dan/atau  hukum  tidak  tertulis  yang  dapat  menjamin  Kesetaraan Gender;  c.  menggali  nilai-nilai  hukum,  kearifan  lokal  dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi;  dan  d.  mempertimbangkan  penerapan  konvensi  dan  perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi”.
Nampak  jelas  serta  nyata  bahwa  penetapan  wali  adhal  diajukan  di  Pengadilan  Agama berbanding lurus dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Adanya penetapan wali  adhal  akan  memberikan  kemudahan  pada  perempuan  yang  hendak  membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah.

## 2. Proses Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu
Motivasi  perkawinan  seorang  manusia  pasti  memiliki  keinginan  untuk  melangsungkan pernikahan  dengan  pasangan  yang  di  inginkannya. 14 Allah  telah  menghalalkan  seorang
14 Ahmad  Assidik  dan  A.  Qadir  Gassing,  “Tinjauan  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, Qadauna 1, no. 1 (2019): h. 5.
Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)
pria  dan  wanita  yang  saling  mencintai  satu  sama  lain  untuk  bersatu  dalam  ikatan  yang kita  sebut  dengan  perkawinan. 15 Sebelum  dilakukan  ijab  qabul  antara  wali  nikah  atau yang  mewakili  wali  nikah  dengan  calon  mempelai  pria,  dalam  lingkungan  masyarakat biasanya selalu di awali dengan prosesi berwali nikah. Dimana, calon mempelai wanita duduk  bersimpuh,  menjabat  dan  mencium  tangan  ayahnya/wali  nikahnya  seraya megucapkan kalimat pada intinya meminta izin kepada walinya agar menikahkan dirinya dengan laki-laki pilihannya disertai menyebut sejumlah mahar yang telah disepakati.
Kalimat berwali nikah yang biasa dilakukan kurang lebihnya “Bapak/Kakek/Kakak/Paman, mohon nikahkan saya dengan laki-laki bernama Fulan bin Fulan dengan mahar blablabla”, kemudian wali nikahnya menjawab “ya, saya kabulkan atau  saya  restui.”  Hal  yang  hampir  sama  juga  terjadi  di  banyak  daerah/suku  di Nusantara.
Misalnya masyarakat kebiasaan di masyarat suku Bugis, Mandar dan Makassar. Disana diketahui bahwa adat Maccari atau mappacci, yaitu ketika calon pengantin wanita datang menemui orang tuanya, tokoh masyarakat dan  tuan qadhi (tokoh agama) untuk meminta restu.  Pemberian  restu  dikenali  dengan  melumurkan  minyak  yang  dicampur  daur  sirih serta daun pacar ke kening dan telapak tangan calon mempelai perempuan tersebut. Adat maccari  ini  biasanya  dilakukan  sehari  sebelum  akad  nikah  atau  pada  malam  hari menjelang akad nikah.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  data  yang  telah  diperoleh,  perkawinan  menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu disebabkan karena wali dari calon mempelai  wanita  adhal  atau  menolak.  Wali  adhal  (wali  yang  enggan  atau  menolak menikahkan/wali  yang  membangkang).  Untuk  menentukan  seorang  ayah  sebagai  wali adhal,  diperlukan  permohonan/gugatan  di  Pengadilan  Agama  dimana  wanita  tersebut bertempat  tinggal.  Jika  nantinya  dalam  persidangan  terbukti  bahwa  ayah  tersebut  tidak mau  menjadi  wali  bagi  puterinya  dengan  alasan  yang  tidak  dibenarkan  oleh  syar’i, misalnya  calon  suami  kurang  tampan,  kurang  kaya,  hitam,  kerempeng  dan  seterusnya, maka  ayah  tersebut  akan  ditetapkan  sebagai  wali  adhal,  yang  kemudian  wali  hakim  di
15 Marwah Khumaerah dan Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembinaan Pra Perceraian pada  ASN  di  Inpektorat  Daerah  Provinsi  Sulsel  (Studi  Kasus  Tahun  2017-2019)”, Qadauna 1,  Edisi  Khusus (2020): h. 122.
Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)
Ismayanti Rais, Muh. Saleh Ridwan, Andi Intan Cahyani
KUA  yang  bertindak  sebagai  pihak  yang  menikahkan  dan  menjadi  wali  nikah  wanita tersebut. Namun sebaliknya, jika alasan penolakan sang ayah bisa diterima secara syar’i maka  permohonan/gugatan  penetapan  wali  adhal  akan  ditolak  oleh  Pengadilan  Agama yang  berwenang,  misalnya  calon  suami  tidak  beragama  Islam  atau  residivis (pembunuhan) dan seterusnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  bapak  Jufri.  S.Ag.  selaku  staf  dalam  bidang Petugas Tata Usaha di  KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, mengemukakan bahwa anak  perempuan  yang  walinya  adhal  atau  enggan  menikahkan  anaknya  terlebih  dahulu melaporkan  ke  KUA  terdekat,  lalu  kemudian  dicari  keterangan  benar  tidaknya  terkait walinya  adhal.  Setelah  dilakukan  pemberitahuan,  maka  pihak  KUA  selanjutnya mengutus  salah  satu  delegasi  agar  memberikan  nasehat  hukum  terkait  duduk  perkara tersebut.  Bila  keputusan  wali  (ayahnya)  tetap  enggan  menikahkan  anaknya,  maka langkah  selanjutnya  wajib  ditempuh  yaitu  memperhatikan  wali  nasab  lainnya.  Kedua langkah inilah yang akan dilalui oleh pasangan nikah. Namun, jika tetap wali nikahnya terhalang,  maka  pihak  wanita  yang  hendak  menikah  wajib  mengajukan  permohonan pada  Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  Syar'iyyah  agar  mendapat  penetapan  wali hakim.
Pada sistem peradilan, wali adhal termasuk pada perkara permohonan (volunteer), bukan perkara  gugatan  (contentious).  Hukum  positif  memaknai  wali  adhal  sama  seperti ketetapan  dalam  fikih,  yakni  wali  yang  enggan  menikahkan  anaknya.  Wali  adhal dipergunakan  dalam  kasus  yang  diajukan  seorang  calon  pengantin  wanita  yang  hendak menikah  menggunakan  wali  hakim  sebab  ketidaksungguhan  atau  penolakan  wali nasabnya. Adanya ketentuan hukum terkait permohonan penetapan wali adhal ada pada Buku II Pedoman Teknis Administrasi serta Teknis Peradilan agama. Dijelaskan bahwa, calon  mempelai  perempuan  yang  hendak  melangsungkan  pernikahan  namun  wali nikahnya  menolak  untuk  melaksanakan  pernikahan  bisa  mengajukan  permohonan penetapan  wali  adhal  pada  Pengadilan  agama/Mahkamah  Syar'iyyah.  Pada  praktiknya, masalah  wali  adhal  digolongkan  menjadi  permohonan  (volunteer)  hanya  melibatkan calon mempelai perempuan  sebagai pemohon tanpa pihak lain yang dijadikan termohon.
Terkait  perpindahan  wali  karena  adhal,  nampaknya  relevan  menggunakan  ketentuan
Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)
hukum  telah  diputuskan  oleh  ulama  mazhab.  Berdasarkan  pendapat  Imam  Hanafi, sebagaimana  dikutip  sang  al-Jaziri  mengungkapkan  sebenarnya,  apabila  terdapat seseorang  bapak  menahan  (melarang)  anak  perempuannya  yang  masih  kecil,  serta  ia telah  layak  untuk  di  nikahkan,  sedangkan  pasangan  calon  suami  telah  sekufu  serta mampu membayar mahar misil, maka dengan demikian wali yang bersangkutan (bapak) ialah  adhal,  serta  hal  tersebut  juga  perwaliannya  dialihkan  kepada  wali  selanjutnya, seperti  kakek  bila  ada  namun  jikalau  kakek  terhalang  maka  beralih  kepada  saudara sekandung dan  seterusnya.
Berdasarkan pendapat Imam Maliki sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rusyd, menyatakan bahwa  bagi  wali  tak  berhak  menahan  anak  yang  berada  di  bawah  perwaliannya  (buat menikah),  bilamana  ia  menginginkan  pasangan  yang  telah  sekufu  serta  dengan  mahar misil-nya. Maka bila si wali mencegah tindakannya bagi wanita dapat memberitahukan masalahnya  di  hakim,  serta  agar  pernikahannya  dilangsungkan  sang  wali  berikutnya selain bapak (aqrab).
Sementara  itu,  berdasarkan  pendapat  Imam  Syafi'i  sebagaimana  dikutip  sang  al-Jaziri, bahwa  bila  seseorang  wali  melakukan  penolakan  terhadap  wanita  dari  perkawinan, sedangkan  dia  menginginkan  untuk  dilaksanakan  perkawinan  tersebut,  mengingat pasangannya  sudah  sepadan,  maka  dari  hal  tersebut  dia  berhak  untuk  melaporkan masalahnya  kepada  hakim,  perwaliannya  gugur  dan  perwaliannya  pindah  kepada  wali lain  yaitu  wali  ab'ad,  atau  hakim  sebagai  wali  nikahnya.  Adapun  berdasarkan  Imam Hanbali,  sebagaimana  dikutip  sang  al-Jaziri,  apabila  ada  seseorang  yang  memiliki  hak perwalian (wali) mencegah maulanya  dari perkawinan  dan  calon  suami yang  sudah  dia cintai,  serta  telah  memberikan  mahar,  serta  beliau  telah  mencapai  usia  sembilan  belas tahun  maupun  lebih  (dia  sudah  baligh),  perilaku  wali  tadi  tidaklah  menjadi  ke  ada-nya wali terhadap maulanya serta jika wali tersebut adhal maka perwalian beralih ke hakim, sebab dialah yang berhak untuk mengawinkan atas diri maula dimana wali menghalangi dari perkawinan, baik itu wali mujbir maupun ghairu mujbir.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  jelas  mengenai  perkara-perkara  terdahulunya  diganti perwaliannya  dengan  wali  yang  senasab  dengannya.  Pada  perkara  tersebut,  hakim  atau pihak KUA tidak menjadi wali nikah, sebab masih ada wali lain dari anak tersebut dan
Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)
Ismayanti Rais, Muh. Saleh Ridwan, Andi Intan Cahyani
bersedia  mengawinkannya.  Namun  jika  kebalikannya,  Bila  tidak  ada  wali  nasab  maka wali  hakim  berhak  bertindak  menjadi  wali  atas  pernikahan  anak  perempuan  tadi, sebagaimana sesuai dengan penikiran-pemikiran ulama yg sudah penulis uraikan di atas.
Penyelesaian pernikahan Bila walinya adhal (enggan menikahkan) dari para ulama fiqh merupakan menjadi berikut :
Golongan  hanafiah  menyatakan  bahwa  penyelesaian  pernikahan  apabila  walinya  adhal yakni melalui seseorang hakim menjadi penengah. Sedangkan Syafiiyah serta Malikiyah menyatakan apabila wali adhal untuk menikahkan anaknya, dalam hal ini wali aqrabnya, dan  apabila  wali  ab’ad  tidak  mampu  menggantikannya,  maka  hak  kewaliannya diserahkan pada wali Hakim.  Serta hambaliyah menyatakan apabila seorang wali adhal menikahkan  anaknya  maka  hak  kewalianya  akan  berpindah  pada  wali  aqrab  ke  wali ab’ad sampai yang paling jauh, Jika masih tetap adhal maka hak kewaliannya diserahkan pada hakim.  Dalam permasalahan  wali adhal  atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak  menjadi  wali  nikah  sesudah  ada  putusan  Pengadilan  agama  tentang  wali tersebut.
Dilihat dalam perspektif peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 dan khususnya mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :
“Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak  mungkin  menghadirkannya  atau  tidak  diketahui  tempat  tinggalnya  atau  gaib  atau adhal  atau  enggan.  Dalam  hal  wali  adhal  atau  enggan  maka  wali  hakim  baru  dapat bertindak  sebagai  wali  nikah  setelah  ada  putusan  Pengadilan  Agama  tentang  wali tersebut”.
Setelah  penulis  melakukan  observasi  di  KUA  Kecamatan  Suli  Kabupaten  Luwu bahwasanya  proses  pelaksanaan  perkawinan  dalam  hal  menggunakan  wali  hakim  tidak banyak  yang  berubah  dalam  pelaksanaannya,  hampir  sama  dengan  pernikahan menggunakan  wali  nasab  tetapi  ditambah  dengan  surat  peryataan  dari  kepala  desa  dan juga  ikrar  sumpah  yang  di  tandatangani  oleh  Kepala  KUA  Kecamatan  Suli  dengan disertakan  saksi  dan  materai.  Namun  yang  menggunakan  wali  hakim  dalam  buku nikahnya terdapat nama wali hakim yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut.
Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)
Sangat  penting  adanya  wali  dan  saksi  dalam  proses  pelaksanaan  perkawinan  terutama dalam  hal  akad  nikah,  sehingga  wali  dan  saksi  menjadi  rukun  dalam  akad  perkawinan. Jika wali atau saksi tidak ada, atau ada wali dan saksi tetapi tidak memenuhi syarat maka perkawinan tersebut tidak sah.
Di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Suli,  proses  perkawinan  dengan  wali hakim  dilaksanakan  di  balai  nikah  KUA  Kecamatan  Suli.  Proses  perkawinan  dengan wali  hakim  jarang  dilakukan  karena  jarangnya  penggunaan  wali  hakim  di  KUA Kecamatan  Suli,  namun  bukan  berarti  tidak  ada  yang  melakukan  perkawinan  dengan wali hakim di KUA Kecamatan Suli.

## D. Penutup
Dari hasil penelitian mengenai Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA  Kecamatan  Suli  Kabupaten  Luwu)  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulkan, sebagai berikut :
1. Peranan wali hakim dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli Kabupaten Luwu yakni menikahkan calon mempelai wanita yang walinya adhal atau menolak untuk menjadi wali nikah atas pernikahan tersebut dalam hal ini, yang berperan  sebagai  wali  hakim  ialah  kepala  KUA  Kecamatan  Suli  dan  tidak  bisa digantikan oleh pihak lainnya.
2. Proses pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA)  Kecamatan  Suli  dilaksanakan  di  balai  nikah  KUA  Kecamatan  Suli Kabupaten Luwu. Dalam  proses pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim tidak banyak berbeda dalam pelaksanaannya, namun yang menggunakan wali hakim dalam  buku  nikahnya  termaktub  nama  wali  hakim  yang  menjadi  wali  dalam pernikahan tersebut.
Melihat  persoalan  di  atas  mengenai  Peranan  Wali  Hakim  dalam  Perkawinan  (Studi Kasus  Di  KUA  Keacamatan  Suli  Kabupaten  Luwu),  penulis  menemukan  beberapa  hal yang dapat dijadikan pertimbangan sekaligus saran, yaitu :
1. Ketika hendak melangsungkan perkawinan, sebaiknya wali nasab yang diangkat wali dalam  perkawinan  tersebut,  demi  kebutuhan  moral  serta  menjaga  hubungan  antara
Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)
Ismayanti Rais, Muh. Saleh Ridwan, Andi Intan Cahyani
anak  dengan  orang  tuanya  yang  sudah  bertanggung  jawab  dari  sang  anak  kecil hingga dewasa (sampai nikah).
2. Hendaknya  anak  berperan  sebagai  anak  yang  sholeh  dan  sholehah  agar  menaati ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  al-Qur’an  dan  hadist  agar  senantiasa  taat kepada orang tuanya sehingga tidak menyesal dikemudian hari.
3. Para  imam  masjid  maupun  ustadz  sebaiknya  turut  andil  dalam  membantu meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dalam  penyuluhan  agama  serta  bekerja  sama dengan  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  setempat,  khususnya  mengenai  masalah pernikahan dengan wali hakim.

## Daftar Pustaka
Alam, Sinar, dkk. “Konsep Keadilan dalam Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Sanjai”, Qadauna 2, Edisi Khusus (2021).
Assidik, Ahmad dan A. Qadir Gassing. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah”, Qadauna 1, no. 1 (2019).
Aziz, Fachrurazi dan Muh. Jamal Jamil. “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas I A)”, Qadauna 2, Edisi Khusus (2021).
Badan  Penasehat  Perkawinan.  Perselisihan  dan  Perceraian  (BP.  4), Buku  Pintar  Keluarga Muslim. Semarang: 1993.
Haerul dan Rahmatia HL. “Upaya Pasangan Tunanetra dalam Membentuk Keluarga Sakinah;
Studi Kasus di Kecamatan Manggala, Kota Makassa,r”, Shautuna 2, no.1 (2021).
HL, Rahmatiah. “Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur”, al-daulah 5, no.1 (2016): h.145.
Khumaerah,  Marwah  dan  Lomba  Sultan.  “Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Pembinaan  Pra Perceraian pada ASN di Inpektorat Daerah Provinsi Sulsel (Studi Kasus Tahun 2017- 2019)”, Qadauna 1, Edisi Khusus (2020).
Maloko, M. Thahir dan Arif Rahman. “Mengatasi Kejenuhan Suami Isteri Persfektif Ulama Mahsab”, Mazahibuna ; Jurnal Perbandingan mazhab 2, no. 2 (2022).
Maloko, M. Thahir. “Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam”, Sipakalebbi’ 1, no. 2 (2014).
Massadi, dkk. “Implementasi Asas Dispensasi Kawin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu Perspektif Maslahah”, Diskursus Islam 6, no. 2 (2018).
Saebani , Beni Ahmad. Fiqh Munakahat 1 . Bandung: CV Pustaka Setia: 1994.
Sultan, Indra, dkk. “Perceraian di Luar Pengadilan Agama pada Masyarakat Muslim di Desa Beroanging  Kecamatan  Bangkala  Barat  Kabupaten  Jeneponto”, Qadauna 2,  Edisi Khusus (2021).
Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)
Syahbuddin. Qaliyubi  Wa  Umairah (Singapor:  Maktabah  wa  matba’ah  Sulaiman  Zamra’i ,t.t.).
Tahir, Juraeri, dkk. “Faktor-faktor Penyebab Nikah Sirih di Sulawesi Barat”, Diskursus Islam 5, no. 2 (2017).
Talli,  Abdul  Halim.  “Implementasi  Tugas  dan  Fungsi  Badan  Penasihatan  Pembinaan  dan Pelestarian (BP4) di Kabupaten Gowa”, Al-Qadau 6, no. 2 (2019).