## Kedudukan  Pencatatan  terhadap  Keabsahan  Perkawinan:  Telaah Pencatatan Perkawinan
Rizki Amar 1* , Agung Pratama Dharma 1 ,  M. Aulia Urrahman 1 ,  M. Rafli Kurniawan 2 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
2 Mutah University Al-Karak, Jordan
rizkiamar123456@gmail.com*

## Abstract
The practice of sirri marriage is not only carried out by ordinary people, but also by public officials.  One  of  the  factors  causing  this  is  due  to  the  unclear  relationship  of  legal  norms between paragraph 1 and paragraph 2 of Article 2 of the Marriage Law, resulting in different interpretations. On the one hand, it is considered that paragraph 1 and paragraph 2 are one unit, on the other hand, it is considered that the clauses stand on their own. Starting from this, this paper explains the relationship between paragraph 1 and paragraph 2 of Article 2 of the  Marriage  Law.  Data  is  collected  from  literature  review  through  library  studies.  It  uses maqashid  shari'ah  as  an  analytical  tool.  This  paper  argues  that  the  position  of  marriage registration  is  in  direct  contact  with  the  dharuri  needs  of  humans,  including  the  legal protection of wives from physical and psychological violence (hifdz al-nafs), the protection of property obtained during marriage (hifdz al-mal) and the protection of children born from marriage (hifdz nasl). By placing the legal relationship between paragraph (1) and paragraph (2) into an inseparable unity, from the perspective of maqashid shari'ah. So, every marriage that  is  held  is  not  enough  just  to  fulfil  the  pillars  of  marriage  but  also  the  elements  of marriage registration must be fulfilled in a valid marriage.
Keywords : Marriage Registration, Maqashid Shari’ah, Marriage Validity Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Salah  satu  isu  kontemporer  hukum  keluarga  islam  dan  menjadi  diskursus perbincangan  saat  ini  ialah persoalan  pencatatan  perkawinan  (Nasir dkk.,  2022). Pertanyaan  yang  krusial  sekiranya  bagaimana  kedudukan  pencatatan,  terhadap keabsahan suatu perkawinan, karena konsekuensi dari legalitas suatu perkawinan memiliki  implikasi  hukum  yang  sangat  luas,  bukan  hanya  terhadap  hak  dan kewajiban  suami  isteri,  tetapi  juga  terhadap  harta  benda,  keturunan,  kewarisan, perwalian  dan  juga  kepada  keluarga  besar  (Pristiwiyanto,  2018).  Adanya fenomena  perkawinan  tidak  tercatat  atau  pernikahan  “sirri”  di  Indonesia menegasikan  kedudukan  pencatatan  dalam  suatu  perkawinan.  Terlebih  praktik- praktik  pernikahan  sirri  bukan  hanya  dilakukan  oleh-orang-orang  yang  awam, tetapi  praktik  pernikahan  sirri  juga  dilakukan  oleh  pejabat-pejabat  publik  yang notabene mereka mengerti hukum(Komnas Perempuan, t.t.).
Menurut Imron Rosyadi, salah satu faktor yang menyebabkan  hal ini, karena ketidakjelasan  hubungan  norma  antara  ayat  (1)  dan  (2)  Pasal  2  UU  Perkawinan sehingga menimbulka multitafsir (Rosyadi, 2022). Satu sisi menilai antara ayat (1)

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4, No. 2, August 2024 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
dan  (2) Pasal  2  UU  Perkawinan  merupakan  satu kesatuan  dan disisi  lain  menilai klausul-klausul  tersebut  berdiri  sendiri.  Pendapat  kedua  ini  yang  menganggap pencatatan  perkawinan  hanya  sebatas  kewajiban  administrasi  namun  bukan kewajiban  secara  syari’at  karena  apabila  pernikahan  yang  dilakukan  telah memenuhi aspek rukun maka pernikahan tersebut pun sah secara islam (Usman, 2018).
Melihat  pemaparan  di  atas  maka  perlunya  penggalian  hukum  lebih  jauh sehingga dapat memberikan penegasan terhadap hubungan antara ayat (1) dan (2) pasal 2 UU Perkawinan, baik dari aturan hukum di Indonesia, aturan hukum islam, serta  melihat  pertimbangan  kemaslahatan  dan  kemudharatan.  Pencapaiaan kemaslahatan  ini  dapat  dilakukan  dengan  pemeliharaan  lima  hal  pokok,  yaitu agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta  (Jamal,  2016).  Aktualisasi  maqashid syari’ah  dalam  ijtihad  sebagai  jalan  penyelesaiaan  persoalan  keluarga  dapat mendatangkan  hukum  yang  humanis,  elastis  dan  egaliter  (Tohari  dkk.,  2022). Dengan  alasan  ini  maka  maqashid  syari’ah  akan  dijadikan  alat  analisa  untuk membaca hubungan antara ayat (1) dan (2) pasal 2 UU Perkawinan.
Berdasarkan  artikel  penelitian  terdahulu  tema  pencatatan  perkawinan pernah  diteliti  dari  pendektan  ushul  fikih  diantaranya  oleh  (M.  M.  Rohman  & Mohsi, 2017), (Ma’arif, 2019) , (Laksana, 2022) dan (Julir, 2018). Dari pendekatan hukum  positif  dan  perlindungan  negara,  pencatatan  perkawinan  pernah  diteliti oleh (Usman, 2018), (Mahera & Rahim, 2022) serta (Rahmi & Sakdul, 2016). Dari pendekatan  maqashid  syariah  tema  pencatatan  perkawina  pernah  diteliti  oleh (Mihardi,  2022),  (Nasir,  2016),  (Iwan,  2022),  (Zubaidah,  2019),  dan  (Sholehah, 2023).  Dari  artikel-artikel  terdahulu  tersebut  belum  ada  yang  meneliti  terkait hubungan antara ayat 1 dan 2 Pasal 2 UU Perkawinan.
Maka posisi artikel ini berfokus pada hubungan antara ayat (1) dan (2) Pasal 2 UU Perkawinan. Berdasarkan hal ini, maka tujuan tulisan berkisar pada, pertama , memahami  dari  bagaimana  hubungan  antara  ayat  (1)  dan  (2)  Pasal  2  UU Perkawinan, baik dari perspektif yuridis, normatif dan filosofis. Kedua , memahami implikasi  dari  hubungan  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Perkawinan  terhadap  keabsahan suatu  pernikahan.  Lebih  lanjut  tulisan  ini  bermaksud  memberikan  sumbangan teoritis  tentang  penegasan  relasi  hubungan  antara  ayat  (1)  dan  (2)  Pasal  2  UU Perkawinan.

## METODE
Tulisan  ini  berjenis  kualitatif  dengan  melakukan  studi  kepustaka.  Adapun pendekatannya  menggunakan pendekatan yuridis, yaitu sudut pandang menurut aturan  hukum  positif.  Kemudian  pendekatan  normatif.  Normatif  yang  dimaksud ialah  normatif  hukum  islam  seperti  fikih  dan  fatwa-fatwa.  Serta  pendekatan filosofis  yang  secara  spesifik  menggunakan  teori maqashid  syari’ah al-ayatibi. Sumber  primer  tulisan  ini  yaitu  UU  No.1  tahun  1974  tentang  Perkawinan, Kompilasi  Hukum  Islam,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi, Fatwa  MUI dan  literatur fikih  dan  yang  menjelaskan  menegenai  pencatatan  perkawinan  dan  maqashid syari’ah. Adapun Sumber sekundernya ialah literatur -literatur yang berhubungan dengan  pencatatan  perkawinan  secara  umum.  Metode  analisis  yang  digunakan yakni analisis deskriptif, data yang diperoleh dari studi pustaka dianalisis dengan
cara  mendiskripsikan  atau  menjelaskan  data  dalam  bentuk  kalimat  secara terperinci dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Diskursus Sahnya Perkawinan
Kepastian  hukum  merupakan  indikator  bahwa  suatu  undang-undang termasuk  dalam  kategori  hukum  yang  baik  (Julyano  &  Sulistyawan,  2019).  Salah satu  bentuk  manefistasi  dari  nilai  hukum  tersebut,  dengan  diaturnya  pencatatan perkawinan  di  Indonesia  yang  bersumber  pada  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan (Usman, 2018).
Perkawinan  dianggap  sah  apabila  dilaksanakan  menurut  masing-masing agamanya dan kepercanyaannya itu. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Jika pasangan suami istri beragama islam, maka rukun dan syaratnya pun  berdasarkan  aturan  yang  berlaku dalam islam,  sebagaimana  yang  dijelaskan dalam  kitab-kitab  fikih(H.  Rohman,  2021).  Untuk  konteks  di  Indonesia  rukun pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14, bahwa ada lima rukun pernikahan, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan  kabul.  KHI  mengadopsi  pendapat mazhab  Syafi’I  dalam  menetapkan  rukun dalam pernikahan.
Terdapat  iktilaf  ulama  terkait  rukun  dalam  pernikahan.  Mazhab  Hanafi menjelaskan  rukun  pernikahan  terdiri  dari  sighat  akad  (ijab  dan  qabul),  orang yang berakad, dan saksi. Berbeda dengan Mazhab Maliki, rukun dalam pernikahan terdiri dari lima diantaranya wali pihak perempuan, mahar, suami, istri yang tidak ada  halangan  syar’I  dan  sighat.  Dan  menurut  mazhab    hambali  rukun  nikah mencangkup akad, suami dan istri, wali dan saksi (H. Rohman, 2021).
Empat mazhab sepakat bahwa pernikahan harus berada dalam satu majelis dan tidak boleh terpisah antara ijab dan qabul. Menurut mazhab Syafi’I wali boleh menikahkan  anak  perempuanya  yang  perawan  (bukan  janda)  tanpa persetujuannya.  Karena  pada  prinsipnya  walilah  yang  memiliki  hak  atas  anak perempuanya. Pernikahan cukup dengan persetujuan wali. Namun terhadap janda, maka  ayah  harus  meminta  persetujuan  wali.  Berbeda  dengan  mazhab  syafi’I, mazhab  hanafi  mengharuskan  persetujuan  anaknya  sudah  baligh.  Artinya  harus ada persetujuan antara mempela, bahkan mempelai boleh menikah tanpa ada wali dengan persyaratan pasangannya harus sekufu’ dan berupa mahar yang sepadan dengan mahar yang biasa diberikan kepada saudara atau keluarganya (H. Rohman, 2021).
Selain  rukun  nikah  terdapat  juga  syarat  pernikahan.  Seperti  syarat  yang berkaitan  dengan  ijab dan  kabul,  syarat  yang  berkaitan  dengan  kedua  mempelai, syarat yang berkaitan dengan saksi, syarat yang berkaitan dengan batas minal usia nikah dan tak terkecuali syarat pencatatan perkawinan. Untuk mewujudkan cita- cita  mulia  dari  sebuah  perkawinan,  pemerintah  membuat  suatu  aturan  yang mengharuskan  sebuah  pernikahan  dicatatakan  ke  Kantor  Urusan  Agama  (KUA), pencatatan  perkawinan  dimaksud  untuk  menciptakan  ketertiban  hukum. Pencatatan  perkawinan  juga  bertujuan  sebagai  upaya  pendataan  administrasi perkawinan (Mardani dkk., 2022).
Reformasi hukum keluarga di dunia muslim juga mensyaratkan pencatatan dalam suatu perkawinan. Misalnya di mesir, walaupun pernikahan informal (tidak
tercatat)  diakui  keabsahannya  apabila  memenuhi  rukun  perkawinan,  namun perkawinan  ini  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  pada  negara  sehingga berimplikasi  terhadap  hak  istri  dan  anak  yang  lahir  akibat  perkawinan  tersebut. Dalam  konteks  di  mesir  anak  yang  lahir  dari  perkawinan  informal  dapat mengajukan pembuktian nasab, semacam penetapan asal-usul anak di Indonesia, namun  alternatif  ini  tidak  dapat  diajukan  oleh  istri  dalam  pembuktian pernikahannya  (Alim  &  Yassari,  2016).  Dua  kodifikasi  terbaru  di  UEA  dan  Qatar, keduanya menetapkan bahwa pernikahan harus dilangsungkan dengan dokumen resmi  sesuai  dengan  prosedur  pencatatan  yang  sah,  namun  memperbolehkan pasangan  untuk  melangsungkan  pernikahan  dengan  bukti  lain  dalam  keadaan yang ditentukan sesuai dengan keputusan hakim (Welchman, 2007).
Dalam pelaksanaanya ada kalangan yang pro dan kontra dengan prosedur pencatatan  perkawinan.  Adapun  kalangan  yang  memandang  positif,  memiliki alasan  agar  terjaminya  hak-hak  para  pihak  terkait  khususnya  perempuan.  Lalu, untuk kalangan yang memandang negatif bahwa tidak perlu adanya hal tersebut, sebab  tidak  ada  keharusan  dalam  syariat  dan  juga  bukan  termasuk  syarat  sah nikah secara syariat.

## Mengurai  Hubungan  Norma  Hukum  Antara  Ayat  1  dan  2  Pasal  2  UU Perkawinan
Secara yuridis Kompilasi Hukum Islam, meskipun berbentuk Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dijadikan sebagai landasan hukum yang diterapkan terkhusus oleh hakim-hakim  pengadilan  agama.  Dalam  kaitannya  dengan  legalitas  suatu perkawinan, KHI dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974.
Dapat  dipahami  bahwa  legalitas  suatu  perkawinan  menurut  KHI,  apabila dilaksanakan menurut hukum agama, yang dalam hal ini ialah agama islam dengan memenuhi rukun pernikahan yang dijelaskan pada Pasal 14 KHI. Kemudian Pasal 6 ayat  1  KHI  menjelaskan  urgensi  dari  pencatatan  perkawinan,  agar  terjaminnya ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  islam,  maka  setiap  perkawinan  harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), ini bertujuan  agar  memberikan  kepastian  bahwa  perkawinan  dilaksanakan  sesuai dengan  aturan  yang  berlaku,  oleh  karena  itu  setiap  perkawinan  harus dilangsungkan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU Nomor 32 Tahun 1954.
Pasal  7  ayat  (1)  KHI  menyatakan “ bahwa  perkawinan  bagi  orang  yang menikah  menurut  hukum  Islam  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah  yang dibuat  oleh  PPN ” .  Imron  Rosyadi  menjelaskan,  secara  tidak  langsung  KHI menyatakan  unsur  pencatatan  perkawinan  menjadi  syarat  sah  pernikahan (Rosyadi,  2022).  A.  Gani  Abdullah,  setelah  melakukan  penafsiran  dengan  pasal- pasal  lain,  akhirnya  menarik  kesimpulan  bahwa  jika  dilihat  dari  segi  hukum perkawinan dalam KHI yang tertuang dalam Pasal 5 dan 6, ternyata unsur sah dan unsur  tata  cara  pencatatan  diberlakukan  secara  kumulatif  (Rosyadi,  2022). Menurut  Endri  Nugraha,  KHI  sudah  melangkah  lebih  jauh,  ketika  membahas tentang  pencatatan  perkawinan,  penting  untuk  melihatnya  lebih  dari  sekadar aspek  administratif.  Pencatatan  perkawinan  memiliki  tujuan  untuk  menjaga ketertiban  dalam  masyarakat,  serta  berkaitan  dengan  tujuan  penerapan  syariat
Islam dalam memperkuat kemaslahatan dalam
kehidupan bermasyarakat.(Laksana, 2022).
Pasal  2  ayat  (2)  pernah  diajukan  uji  materi  ke  Mahkmah  Konstitusui. Terhadap  judicial  review  tersebut  MK  menjatuhkan  putusan  Nomor  46/PUU- VIII/2010,  yang  amar  purtusannya  mengabulkan  permohonan  pemohon  untuk sebagian. MK mengabulkan uji materi terhadap Pasal 43 (1), sedangkan uji materi Pasal  2  (2)  ditolak.  Dalam  putusan  tersebut  MK  berpendapat  bahwa  maksud pencatatan perkawinan dalam penjelasan telah menegaskan makna hukum (legal meaning) dari  pencatatan  yang  secara  tegas  dinyatakan  “perkawinan  adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu  dan  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku”. Menurut  UU  Nomor  1  Tahun  1974,  pencatatan  perkawinan  tidak menentukan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak. Pencatatan perkawinan merupakan  kewajiban  administratif  yang  diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Saat  menentukan  sahnya  perkawinan,  yang  menjadi  faktor  penentu adalah  syarat-syarat  yang  ditetapkan  oleh  agama  dari  setiap  pasangan  calon mempelai.  Tujuan  dari  pencatatan  perkawinan  adalah  untuk  menjaga  ketertiban dalam  masyarakat  dan  menerapkan  prinsip-prinsip  syariat  Islam  dengan memprioritaskan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat (Rosyadi, 2022).
Pencatatan  perkawinan  yang  diwajibkan  oleh  negara  melalui  peraturan perundang-undangan  merupakan  suatu  kewajiban  administratif.  Pencatatan  ini memiliki dua perspektif yang penting. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan perkawinan  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  negara  memberikan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan. Hal  ini  merupakan  tanggung  jawab  negara  yang  harus  dilakukan  sesuai  dengan prinsip  negara  hukum  yang  demokratis  dan  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Kedua,  pencatatan  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  negara  bertujuan untuk  mengakomodasi  aspek  hukum  yang  terkait  dengan  pernikahan,  sehingga dokumen  yang  dihasilkan  dari  pencatatan  perkawinan  dapat  menjadi  bukti  yang sah  tentang  keabsahan  pernikahan.  Pencatatan  perkawinan  juga  berkontribusi dalam  menciptakan  ketertiban  dan  kesejahteraan  bagi  seluruh  warga  negara (Rosyadi, 2022).
Pencatatan  perkawinan  yang  dianggap  sebagai  pembatas  tidak bertentangan  dengan  ketentuan  konstitusional  karena  pembatasan  tersebut ditetapkan  melalui  undang-undang  dan  dilakukan  dengan  maksud  semata-mata untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan  kebebasan  orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai- nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (Rosyadi, 2022).
Kedua ,  Pencatatan  administratif  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah merupakan suatu kegiatan hukum yang penting dalam kehidupan para pihak dan bertujuan  agar  perkawinan  yang  dikemudian  hari  dapat  terkena  hukum  dapat dibuktikan dengan segala bukti dan akta, keaslian untuk memastikan perlindungan dan layanan pemerintah terkait hak perkawinan yang bersangkutan dilaksanakan sepenuhnya. Memang dengan adanya akta perkawinan yang sah dapat melindungi hak-hak  yang  timbul  dari  perkawinan  dan  dapat  diatur  dengan  baik  (Rosyadi, 2022).
Dalam putusan nomor 46/PUU/-VIII/2010 pemerintah menjelaskan, Pasal 2  ayat  (2)  Pencatatan  perkawinan  bertujuan  untuk  menjamin  terselenggaranya perkawinan secara benar, kemutlakan dan perlindungan hak-hak hukum laki laki, perempuan  dan  anak,  serta  penyiapan  dan  perlindungan  hak  hak  tertentu  yang timbul dari perkawinan. misalnya hak atas warisan. , hak untuk mendapatkan akta kelahiran, dan lain-lain.
Perkawinan tidak tercatat atau yang lazim dikenal juga dengan pernikahan dibawah  tangan  adalah  perkawinan  yang  di  langsungkan  menurut  ketentuan syari’at  agama,  bersifat  intern  dan  belum  di  lakukan  pencatatan  oleh  PPN  serta masih  belum  diadakan  resepsi  pernikahan  (Dwi,  2022).  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI)  sebagai  lembaga  pemberi  fatwa  yang  berwenang  di  Indonesia  merespon fenomena  pernikahan  dibawah  tangan  (Tamam,  2021).  MUI  telah  mengeluarkan fatwa  Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Nikah  di  Bawah  Tangan.  Pada  intinya, meskipun  dalam  fatwa  tersebut  MUI  menyatakan  perkawinan  di  bawah  tangan hukumnya sah sejauh terpenuhi syarat dan rukunya, namun berhukum haram jika terdapat  mudharat.  Perkawinan  harus  dicatatkan  menurut  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari mudharat dimaksud.
Pada  fatwa  ini,  MUI  mencapai  dua  bentuk  hasil.  Pertama,  mereka menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan tetap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi menjadi haram jika ada bahaya terkait. Namun, MUI tidak memberikan  penjelasan  yang  jelas  mengenai  batasan  bahaya  yang  dimaksud. Bahaya yang muncul dari pernikahan di bawah tangan terutama berdampak pada hak istri dan anak. Kedua, MUI merekomendasikan agar pernikahan dicatat secara resmi  pada  lembaga  yang  berwenang  sebagai  tindakan  pencegahan  terhadap dampak negatif (Suroya, 2022).
Dalam  fatwa  mengenai  pernikahan  di  bawah  tangan,  MUI  hanya menyarankan  pencatatan  pernikahan  jika  ada  potensi  bahaya.  Hal  ini  karena dalam pandangan fikih, pencatatan pernikahan bukanlah bagian dari rukun nikah, sehingga menjadikannya sebagai rukun akan mengubah apa yang telah ditetapkan dalam  fikih.  MUI  perlu  mempertimbangkan  konsekuensi  yang  timbul  di masyarakat  akibat  pernikahan  di  bawah  tangan.  Selain  itu,  perkembangan  yang pesat  menuntut  fikih  bersifat  dinamis  sesuai  dengan  konteks  di  mana  fikih diterapkan, termasuk masalah pencatatan pernikahan (Suroya, 2022).

## Relevansi Pencatatan Perkawinan Dengan Tujuan Syari’at
Teori maqashid  syari’ah menyakini  bahwa  setiap  penetapan  hukum  selalu memiliki  tujuan  yang  hendak  dicapai.  Abu  Ishaq  al-Syathibi,  sebagai  bapak maqashid syari’ah, menguraikan klasifikasi maqashid syari’ah dalam tiga kategori yaitu, dharuriyyat, hajiyya t dan tahsiniyyat (Zaprulkhan, 2020). Kemaslahatan yang bersifat dharuriyyah dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok,  yakni  yang  bersifat  individual  “ ainiyyah ”  dan  yang  bersifat  kolektif. kemaslahatan dharuriyyah yang bersifat individual diantaranya meliputi menjaga agama,  menjaga  jiwa,  menjaga  akal,  menjaga  keturunan,  dan  menjaga  harta. Sedangkan kemaslahatan yang bersifat kolektif, seperti upaya untuk menciptakan stabilitas  umum  dalam  negara  sehingga  kemaslahatan  individu  dapat  terjaga dengan  baik.  Penatapan  hukum  yang  tidak  dijelaskan  dalam  al-Quran  ataupun hadis, kemaslahatan bisa dijadikan dasar adanya hukum ( illat ). (Jalili, 2021).
Satu  diantara  tujuan  pernikahan  ialah  untuk  menciptakan  kehidupan rumah  tangga  yang sakinah , mawaddah dan rahmah .  Untuk  sampai  kepada  cita- cita mulia tersebut, keluarga yang tentram bahagia ( sakinah ) harus dijalani dengan cinta dan kasih sayang ( mawaddah wa rahmah ). Dalam menjalani bahterah rumah tangga  harus  mengedepankan  prinsip mu’asyarah  bil  ma’ruf yaitu  kesalingan antara  suami  dan  istri  dengan  menghadirkan  setiap  prilaku  yang  baik  dalam keluarga  ketika  berinteraksi  serta  komunikasi  yang  baik  antara  suami  dan  istri (Hilmi,  2023).  Penelitian  yang  dilakukan  herlina  atas  30  responden  pelaku pernikahan  sirri  menyimpulkan  bahwa,  pencapaian  keluarga  sakinah  dalam pernikahan  sirri  sulit  diraih  karena  beban,  ketidak  leluasaan  berinteraksi, kewajiban  moral  dan  pertanggung  jawaban  tidak  sama  seperti  pernikahan tercatat.  Bahkan,  perempuan  lebih  banyak  merasakan  dampak  atau  pengaruh negatif  dari  praktik  pernikahan  siri  ini.  Perempuan  harus  siap  kehilangan  hak dalam  pernikahan  siri,  baik  hak  sebagai  istri  maupun  hak  dalam  pergaulan  atau mengeksplorasi diri di lingkungan bersama suami (Herlina, 2021).
Di  mata  hukum,  perkawinan  yang  tidak dicatatkan  dianggap  tidak  pernah ada.  Pihak-pihak  terkait  seperti  istri  dan  anak  akan  mengalami  kesulitan  untuk menuntut  perlindungan  atas  hak-haknya  karena  tidak  mempunyai  kekuatan hukum.  Misalkan  terhadap  istri,  apabila  terjadi  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang  dilakukan  oleh  suaminya,  akibat  hukumnya  adalah  istri  siri  itu  tidak mendapatkan  perlindungan  hukum  sesuai  ketentuan  dalam  Undang-Undang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Nahariah,  2022).  Begitupun  jika terjadi  perceraian,  hak  istri  terkait  nafkah  iddah  dan  mut’ah  akan  sulit  dituntut, dan istri juga tidak berhak atas harta gono-gini (Nurlaelawati, 2018).
Gugatan  tuntutan  hak  yang  lahir  atas  suatu  perkawinan  hanya  bisa  di buktikan  dengan  adanya  akta  perkawinan.  Dengan  tidak  dicatatkannya perkawinan  maka  akta  tersebut  tidak  dapat  dikeluarkan  (Iwan,  2022).  Menurut KHI bukti autentik dari adanya suatu perkawinan ialah dengan akta nikah. Dengan dicatatkannya  perkawinan  menurut  undang-undang  yang  berlaku  bukan  hanya menjadikan  sahnya  suatu  perkawinan,  namun  juga  terlindungnya  hak-hak  suami dan istri secara hukum dari kemungkinan pelanggaran hak-hak yang lahir akibat perkawinan (Supriyanta, 2018).
Perkawinan  yang  tidak  tercatat  atau  juga  dikenal  dengan  perkawinan bawah tangan juga memiliki dampak negatif terhadap status anak yang dilahirkan (Muharman, 2022). Anak tersebut dianggap sebagai anak tidak sah di mata hukum, yang berarti mereka tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak  memiliki  hak-hak  tertentu  seperti  nafkah,  pemeliharaan,  dan  hak  waris. Meskipun  demikian,  upaya  perlindungan  hukum  dilakukan  untuk  memberikan perlindungan yang adil bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah, termasuk hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu serta hubungan yuridis dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan  (Muharman, 2022). Sementara itu terhadap  anak-anak  perempuan  yang  lahir  dalam  pernikahan  tersebut  mungkin menghadapi ketidakpastian terkait hak wali mereka, karena hubungan pernikahan yang tidak diakui secara resmi hal ini tentunya dapat melahairkan mudharat bagi mereka (Maulidina & Damayanti, 2023).
Dengan demikian, pencatatan dalam suatu perkawinan bersentuhan secara langsung  dengan  kebutuhan  dharuri  manusia,  baik  terlindunginya  secara  hukum
dari  kekerasan  fisik  dan  psikis  (hifdz  al-nafs),  terlindunginya  harta  benda  yang diperoleh selama perkawinan (hifdz al-mal) dan terlindungnya anak yang terlahir dari  perkawinan  (hifdz  nasl).  Dalam  konteks  ini  pencatatan  perkawinan  sejalan dengan maqashid syari’ah dimana terpenuhinya kebutuhan dharuri manusia.
Dengan  menempatkan  hubungan    hukum  antara  ayat (1)  “perkawinan adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu”.  Dan  ayat  (2)  “tiap -tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.” Menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dari perspektif  maqashid syari’ah  dan  kemaslahatan  ini dibenarkan. Maka,  setiap  perkawinan  yang  dilangsungkan  tidak  cukup  hanya  dengan memenuhi  rukun  pernikahan  tetapi  juga  pencatatan  perkawinan  menjadi  unsur yang harus terpenuhi dalam suatu keabsahaan pernikahan.

## KESIMPULAN
Uaraian  di  atas  telah  memperlihatkan  hubungan  antara  ayat  (1)  dan  (2) Pasal  2  UU  Perkawinan.  Baik  secara  yuridis  maupun  normatif  hukum  islam  dari pendapat-pendapat  lembaga-lembaga  hukum  islam  otoritatif  di  Indonesia  masih menampakkan  penafsiran  hubungan  antara  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Perkawinan berdiri  sendiri-sendiri,  sehingga  pencatatan  perkawinan  hanya  dianggap  sebagai kebutuhan  administratif  saja.  Namun  apabila  mempertimbangkan  aspek kemaslahatan dan kemudharatannya, perkawinan yang tidak tercatat memberikan dampak buruk terhadap keluarga terlebih kepada istri dan anak. Sehingga dengan menempatkan hubungan antara ayat (1) dan (2) menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,  maka  setiap  perkawinan  harus  dicatatatkan  dan  kedudukan pencatatan menjadi penting terhadap suatu perkawinan karena dapat melindungi kebutuhan dharuriyyah manusia.

## REFERENSI
Alim, N., & Yassari, N. (2016). Between Procedure and Substance: A Review of Law Making in Egypt. Dalam N. Yassari (Ed.), Changing God’s law: The dynamics of Middle Eastern family law . Routledge.
Dwi,  D.  D.  S.  (2022).  Pernikahan  dibawah  tangan  (sirri)  perspektif  kompilasi hukum islam. samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam , 2 (2), Article 2. Herlina,  H.  (2021).  Konteks  Pernikahan  Siri  dan  Implementasi  Keluarga  Sakinah. Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al -Syakhsiyyah , 4 (2), Article 2. https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.288
Hilmi, I. L. (2023). M u’asyarah bil ma’ruf sebagai asas perkawina N (Kajian Qs. al- Nisa: 19 dan Qs. Al- Baqarah : 228). Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat , 6 (2), Article 2. https://doi.org/10.24853/ma.6.2.155-174 Iwan,  I.  (2022).  Akta  Nikah  Sebagai  Bukti  Otentik  Perkawinan  di  Indonesia; Analisis  Maqashid  Syariah  Terhadap  Pencatatan  Perkawinan. Al- Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah , 10 (1), Article 1. https://doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713 Jalili,  A.  (2021).  Teori  Maqashid  Syariah  Dalam  Hukum  Islam. TERAJU:  Jurnal Syariah dan Hukum , 3 (02), Article 02. https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294
Jamal,  R.  (2016).  Maqashid  al- syari’ah  dan  relevansinya  dalam  konteks  kekinian. Jurnal Ilmiah Al- Syir’ah , 8 (1), Article 1. https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34 Julir, N. (2018). Pencatatan perkawinan di indonesia perspektif ushul fikih. jurnal ilmiah  mizanI:  Wacana  Hukum,  Ekonomi,  Dan  Keagamaan , 4 (1),  Article  1. https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010
Julyano,  M.,  &  Sulistyawan,  A.  Y.  (2019).  Pemahaman  terhadap  asas  kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. crepido , 1 (1), 13 – 22. https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22
Komnas  Perempuan.  (t.t.). Perkawinan  Tidak  Tercatat .  Komnas  Perempuan  | Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan.  Diambil  8 September  2023,  dari  https://komnasperempuan.go.id/opini-pendapat- pakar-detail/perkawinan-tidak-tercatat
Laksana,  E.  N.  (2022).  Kewajiban  Pencatatan  Nikah  dalam  Tinjauan  Qiyas  dan Kepastian  Hukum. Al- ’`Adalah :  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum  Islam , 7 (2),
Article 2. https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2642 Ma’arif,  T.  (2019).  P encatatan  Pernikahan  (Analisis  dengan  Pendekatan  Qiyas, Istihsan,  Sadd  al- Dzari’ah,  Maslahah  Mursalah  dan  Hukum  Positif  di Indonesia). ASAS :  Jurnal  Hukum Ekonomi  Syariah , 11 (01),  Article  01. https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647
Mahera,  V.,  &  Rahim,  A.  (2022).  Pentingnya  Pencatatan  Perkawinan. AS-SYAMS ,
3 (2), Article 2.
Mardani, M., Manullang, S. O., & Kusumadewi, Y. (2022). problematika perkawinan tidak tercatat (nikah siri) dan solusi hukumnya. Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman , 10 (2), Article 2. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v10i2.1086 Maulidina, A., & Damayanti, M. R. (2023). Kewarisan Anak Luar Kawin di Indonesia Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  46/UUP-VIII/2010. Jurnal  Tana Mana , 4 (2), Article 2. https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.426 Mihardi,  H.  R.  A.  (2022).  Jaminan  perlindungan  hukum  dalam  pencatatan perkawinan  (perspektif  maqasid  asy- syari’ah ). Jurnal  Ilmiah  Ahwal Syakhshiyyah (JAS) , 4 (1), 1 – 24. https://doi.org/10.33474/jas.v4i1.15388 Muharman,  D.  (2022).  Keabsahan  Perkawinan  Siri  Serta  Akibat  Hukumnya  bagi Pasangan  dan  Anak  yang  Dilahirkan. Jurnal  Tana  Mana , 3 (2),  Article  2. https://doi.org/10.33648/jtm.v3i2.168
Nahariah,  N.  (2022).  Cerai  Gugat  Akibat  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Jurnal Tana Mana , 3 (1), Article 1. https://doi.org/10.33648/jtm.v3i1.224 Nasir, M. (2016). Maqashid al- syari’ah dalam pencatatan perkawinan di indonesia . At-Tafkir , 9 (2), Article 2.
Nasir,  M.,  Rizki,  A., &  Anzaikhan,  M.  (2022).  Pembaharuan  hukum  keluarga  islam kontemporer. taqnin:  Jurnal  Syariah  dan  Hukum , 4 (02),  Article  02. https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137
Nurlaelawati,  E.  (2018).  Women’s  Financial  Rights  after  Divorce  in  Indonesia.
Dalam J. Bowen & A. Salim (Ed.), Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts (hlm. 89 – 106). BRILL.
https://doi.org/10.1163/9789004386297_007
Pristiwiyanto, P. (2018). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dan Implikasi Hukumnya. Fikroh:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pendidikan  Islam , 11 (1),  Article  1. https://doi.org/10.37812/fikroh.v11i1.33
Rohman,  H.  (2021). Hukum  Perkawinan  Islam  Menurut  Empat  Mazhab  Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia . Kencana.
Rohman, M. M., & Mohsi, M. (2017). Konstruksi i`lan al-nikah dalam fiqh pancasila (Telaah Pencatatan Perkawinan Perspektif Sad Al-Dzariah). Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman , 3 (1), Article 1. https://doi.org/10.36420/ju.v3i1.3916 Rosyadi, I. (2022). Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam . Kencana.
Sholehah,  R.  (2023).  Pencatatan  Perkawinan  di  Indonesia  Perspektif  Maqasid
Syari’ah  Jamaluddin  Atthiyah. El-Bait:  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam , 2 (2),
Article 2.
Supriyanta, B. A. K. &. (2018). Manfaat akta perkawinan bagi anggota masyarakat. Adi  Widya :  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat , 2 (2),  Article  2. https://doi.org/10.33061/awpm.v2i2.2510
Suroya, N. (2022). Perspektif Maqasid Syariâ€ TM ah Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia  Nomor  10  Tahun  2008  Tentang  Nikah  Di  Bawah  Tangan. Jatiswara , 37 (2), Article 2. https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.401 Tamam, A. B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  (DSN)  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia. Al- Musthofa: Journal of Sharia Economics , 4 (1), Article 1.
Tohari,  I.,  Rohmah,  S.,  &  Hazyimar,  K.  (2022). Ijtihad  Progresif  Hukum  Keluarga Islam  Kontemporer . Pustaka Peradaban. Usman,  R.  (2018).  Makna  Pencatatan  Perkawinan  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan  Perkawinan  Di  Indonesia. Jurnal  Legislasi  Indonesia , 14 (3), Article 3. https://doi.org/10.54629/jli.v14i3.80 Welchman, L. (2007). Women and Muslim family laws in Arab states: A comparative overview of textual development and advocacy . Amsterdam Univ. Press. Zaprulkhan.  (2020). Rekonstruksi  Paradigma  Maqashid  Asy- Syari’ah  Kajian  Kritis dan Komprehensif . IRCiSoD.
Zubaidah,  D.  A.  (2019).  Pencatatan  perkawinan  sebagai  perlindungan  hukum dalam  perspektif  maqāṣid  asy - syarī’ah . Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum  Keluarga Islam , 12 (1), Article 1. https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12102
Copyright Holder :
© Rizki Amar, et al., (2024).
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: