## SANKSI TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK AKIBAT KEBOCORAN DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI
RINA RAHMA ORNELLA ANGELIA 1 , RAHMI ERWIN 2 , ANDI DESMON 3
ZENNIS HELEN 4

## Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
rinarahmaornella@unespadang.ac.id
Abstrat: This  research  focuses  on  imposing  sanctions  on  Corporations  as  Electronic  System Operators  (PSE)  if  the  Corporation  fails  to  carry  out  its  obligations  and  misuses  User's Personal  Data  improperly  based  on  Law  Number  27  of  2022  concerning  Protection  of Personal Data. The method used in this research is normative-descriptive legal research and normative-juridical research. Normative Descriptive is research that aims to find correlation, which relates to legal rules in accordance with legal norms and whether there are legal norms in  the  form  of  orders  and  prohibitions  that  are  in  accordance  with  legal  principles  and whether  there  are  actions  (acts)  in  accordance  with  legal  norms  and  legal  principles. Normative Juridical, namely conducting research with an approach, examining, concepts, and related theories to study existing regulations to obtain answers to legal issues in this writing. This type of research is research on legal systematics by conducting research that has the aim of  identifying  the  understanding  and  legal  basis  that  exists.  The  results  of  this  study  indicate that in Law No. 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data there are strict sanctions for Corporations as Electronic System Operators (PSE) if the Corporation leaks or misuses its Users' Personal Data.
Keywords: Personal Data, Corporations, Sanctions.
Abstrak: Penelitian  ini  berfokus  pada  pemberian  sanksi  terhadap  Korporasi  sebagai Penyelanggara  Sistem  Elektronik  (PSE)  apabila  Korporasi  tersebut  gagal  dalam  menjalankan kewajibannya  serta  menyalahgunakan  Data  Pribadi  Penggunanya    dengan  tidak  semestinya yang  berdasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  27  tahun  2022  tentang  Pelindungan  Data Pribadi.  Metode  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  ( legal research )  yang  bersifat  Normatif  Deskriptif  dan  penelitian  Yuridis  Normatif.  Normatif Deskriptif  merupakan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menemukan  korehensi,  yang berhubungan dengan aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah ada norma hukum yang  berupa  perintah  dan  larangan  yang  sesuai  dengan  prinsip  hukum  dan  apakah  ada perbuatan  ( ac t)  sesuai  dengan  norma  hukum  dan  prinsip  hukum.  Yuridis  Normatif  yaitu melakukan  penelitian  dengan  pendekatan,  menelaah,  konsep-konsep,  serta  teori-teori  yang berkaitan  untuk  mengkaji  peraturan-peraturan  yang  ada    untuk  memperoleh  jawaban  atas  isu hukum  dalam  penulisan  ini.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  terhadap  sistematika hukum  dengan  cara  melakukan  penelitian  yang  mempunyai  tujuan  untuk  mengidentifikasi pengertian  dan  dasar  hukum  yang  ada.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  dalam Undang-Undang Nonor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi terdapat sanksi yang tegas  bagi  Korporasi  sebagai  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE)  apabila  Korporasi tersebut membocorkan atau menyalahgunakan Data Pribadi Penggunanya.
Kata Kunci : Data Pribadi, Korporasi, Sanksi

## A.Pendahuluan
Perkembangan  zaman  yang  semakin  modern  menghasilkan  Teknologi  Informasi sehingga  mengubah  pola  kehidupan  masyarakat  secara  global.  Globaliasi  berdampak  pada kehidupan  masyarakat  sehari-hari,  dimana  globalisasi  tersebut  tidak  dapat  dihindarkan  atau diberhentikan.Dukungan  terhadap  Kemajuan  teknologi  dan  informasi    memberikan  dampak positif  dan  negatif  bagi  kemajuan    kehidupan  manusia  untuk  terselenggaranya  globalisasi. Perubahan itu dapat kita lihat dan rasakan di era sekarang ini dalam berbagai bidang misalnya perubahan  dalam  bidang  sosil  budaya,  ekonomi,  pendidikan,  kesehatan,  hukum  yang berlangung secara signifikan. Perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang
kita  rasakan  semakin  baik  dari  hari-hari  sebelumnya  sehingga  membuat  kehidupan  manusia lebih dinamis dan fleksibel dibandingkan sebelumnya.
Pengaruh  globalisasi  dalam  bidang  teknologi  memberikan  kemudahan  terhadap  aspek kegiatan yang dilakukan manusia saat ini. Dibalik kemudahan tersebut juga memiliki sisi gelap yang  dapat  menghancurkan  kehidupan  dan  budaya  manusia  itu  sendiri.  Perkembangan teknologi  informasi  mengubah  pola  pemikiran  manusia    dari  yang  bersifat  manual  menjadi komputerisasi/  digital.  Informasi  sudah  dianggap  sebagai  “ power ”  yang  diartikan  sebagai kekuatan  dan  kekuasaan  yang  sangat  menentukan  nasib  manusia  itu  sendiri  (Simatupang, 2018).
Internet  merupakan  salah  satu  hasil  dari  perkembangan  Tekonologi  Informasi  dan Komunikasi dapat menjadi pedang bermata dua karena selain memiliki kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia disisi lain internet juga memiliki dampak negatif salah satunya yakni menjadi sarana  efektif  perbuatan melawan hukum seperti tindak  pidana  kejahatan.  Berbagai  bentuk  tindak  pidana  kejahatan  dalam  internet  ini  yang kemudian  lebih  dikenal  dengan  nama cybercrime (Riskawati,  2016) . Dengan Kehadiran internet  memudahkan    manusia  untuk    menjangkau  segala  aspek  informasi,  mengalami peningkatan  cara  berkomunikasi  serta  mengalami  peningkatan  cara  beraktivitas.  Aktivitas manusia  yang  dahulu  dilakukan  secara  konvensional,  saat  ini  dapat    dilakukan  melalui  suatu sistem internet atau media elektronik lain yang kemudian diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik.
Saat  ini  banyak  korporasi  yang  berperan  sebagai  penyelenggra  sistem  elektronik. Korpoarasi tersebut  tidak hanya dikelola oleh pihak pemerintah melainkan juga pihak swasta. Keberadaan  korporasi  tersebut  sebagai  penyelenggara  sistem  elektronik  menjadi  penting karena    hampir  semua  aspek  kehidupan    sosial  masyarakat  mengguanakan  sistem  layanan elektronik.  Bukti  nyata  saat  ini  yang  dapat  kita  lihat  adalah  bermunculan  berbagai  sistem pembayaran  yang  menggunakan  media  elektronik,  sistem  perbankan  elektronik,  akses kesehatan secara elektronik, pendidikan, serta perkembangan industri. Dalam menyelenggarakan pelayanan elektronik kebanyakan korporasi saat ini meminta data informasi elektronik  yang  dimiliki  oleh  pengguna  sistem  elektronik  yang  masuk  untuk  diproses  dan dikelola oleh korporasi sebagai penyelenggara sistem elektronik tersebut. Informasi elektronik dianggap suatu aset yang sangat penting bagi suatu korporasi.
Informasi elektronik merupakan elemen penting dalam  sebuah sistem elektronik  karena proses  verifikasi (verification )  atau  autentikasi  (authentication)  terhadap  seseorang  di  sebuah sistem  elektronik  dilakukan  melalui  dokumen  atau  informasi  elektronik.  Masyarakat  sebagai subjek  pelindungan  data  pribadi  apabila  menggunakan    jasa  Korporasi  sebagai  penyelengra sistem  elektronik  harus  memperhatikan  beberapa  ketentuan  karena  dalam  sistem  trrsebut terdapat  informasi  pribadi    pengguna,  data  pribadi,  preferensi  pribadi,  hingga  tanda  tangan digital  yang  masuk  kedalam  sistem  yang  diselenggarakan  oleh  penyellenggara  sistem elektronik.Dengan sistem tersebut membuat adanya berbagai  bentuk tindak kejahatan dimana kejahatan  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  cara  membobolterhadap  sistem  penyimpanan  data pribadi pengguna yang dikelola korporasi. Dengan terjadinya tindak kejahatan yang seperti itu, korporasi selaku penyelenggara sistem elektronik dituntut untuk memberikan jaminan terhadap keamanan data pribadi pengguna yang telah disimpannya, apabila data pribadi pengguna yang telah disimpan tersebut bocor atau disebarluaskan maka korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban  terhadap  tindak  kejahatan  tersebut  (Rosadi,  2017).  Keberadaan  informasi  elektronik berupa  data  pribadi  pengguna  layanan  yang  dikelola  oleh  penyelenggara  sistem  elektronik perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak.
Kebocoran  data  pribadi  di  Indonesia  sudah  berulang  kali  terjadi.Pada  tahun  2020 sebanyak 91 juta data pengguna dan 7 juta data merchant perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia,  Tokopedia  juga  mengalami  kebocoran  dan  disebar  secara  gratis  di  forum  internet serta  ditahun  yang  sama  sebanyak  2,3  juta  Data  Pemilih  Komisi  Pemilihan  Umum  dan sebanyak 230 ribu data pasien covid -19 diretas dan dijual di situs dan forum online Pada Mei 2021  ,  Indonesia  dihebohkan  dengan  dugaan  kebocoran  data  pengguna  BPJS  Kesehatan. Terdapat  279  juta  data  pribadi  diperjual  belikan  di  Raid  Forum  dengan  harga  80    juta  rupiah
(Lidwina,  2013).  Sepanjang  tahun  2022  setidaknya  ada  10  kasus  kebocoran  data  pribadi dengan  jumlah  yang  fantastis.  Kebocoran  data  tersebut  diduga    berasal  dari  aplikasi  yang dimiliki  oleh  pihak  pemerintah  atau  institusi  negara.  Kebocoran  data  pribadi  tersebut  berupa nomor  ponsel  hingga  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  yang  dapat  membahayakan  karena jadi kunci beragam layanan keuangan.
Sebelum di sah kannya Undang-Undang No. 27 tahun 2022  tentang Pelindungan Data Pribadi  oleh  Pemerintah,  Indonesia  memiliki  30  ketentuan  Perpu  yang  mengatur  kewajiban negara  dalam  memberikan  suatu  bentuk  perlindungan  terhadap  data  pribadi  warga  negaranya (Djafar,  2019).  Undang-Undang  No  23  tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudkan  Junto Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  tidak  memberikan perincian  terkait  perolehan,  pengolahan,  dan  penyimpanan  data  peribadi  tersebut.  Dalam Permrnkoinfo  Nomor  20  tahun  2016  mengatur  mengani  perlindungan  data  pribadi  yang meliputi  perlindungan  terhadap  perolehan,  pengumpulan,  penyimpanan,  pengiriman, penganalisaan, penyebarluasan, penampilan, pemusnahan terhadap data pribadi.
Pengguna  layanan  elektronik  sebagai  subjek  data  pribadi    mempunyai  hak  untuk menggugat  korporrasi  yang  menyelenggarakan  kegiatan  elektronik  apabila  terjadi  kebocoran data  terhadap  data  pribadinya  tetapi  hal  tersebut  tidak  serta  merta  dapat  membuka  jalan pemilik  untuk  mempertahankan  hak  pribadinya.  Berbagai  bukti  harus  dipersipakan  oleh pengguna  sebgai      pemilik  data  pribadi  karena  terjadinya  kebocoran  hingga  penyalahgunaan data  pribadinya  sebelum  adanya  peraturan  yang  secara  khusus  mengatur  mengenai pelindungan  data  pribadi  sehingga  membuat  pengguna  merasa  kesulitan  untuk  mendapatkan haknya  serta  meminta  pertanggung  jawaban  korporasi  sebagai  Penyelenggara  Sistem Elektronik (PSE) atas kebocoran dan penyalahgunaan data yang terjadi. Dengan di sahkannya oleh  Pemerintah  Undang-Undang  No.  27  tahun  2022  tentang  Pelindungan  data  pribadi memberikan  kepastian  dan  perlindungan  terhadap  data  pribadi  warganya.  Sesuai  dengan  asas Perlindungna  data  Pribadi  yang  terdapat  dalam  Pasal  3  UU  perlindungan  data  Pribadi  yakni berasaskan  pelindungan,  kepastian  hukum,  kepentingan  umum,  kemanfaatan,  kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan.
Undang-Undang  No.  27  tahun  2022  ini  merupakan  bukti  kongkret    dari  keseriusan pemerintah  untuk  melindungi  data  pribadi  warganya,karena  mengatur  tentang  tentang kewajiban-kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh    orang  perorangan  maupun  korporasi  yang bertindak  sebagai    Penyelenggara  Sistem  Elektronik  (PSE)  serta  sanksi  yang  tegas  baik  bagi para pelaku yang membocorkan serta menyalahgunaan data pribadi baik  itu orang perorangan maupun  korprasi  yang  melakukankegiatan    pemprosesan  data  pribadi.  Dengan  Adanya Undang-Undang  ini  diharapkan  baik  orang  perorangan  maupun  korporasi  sebagai  pemproses dan  pengendali data pribadi agar berhati-hati dalam melalukan pemprosesan serta mengelola data  pribadi  masyarakat  serta  melakukan  upaya  preventif  dalam  sistem  keamanan  data  yang dimiliki  sehingga  dapat  meminimalisir  kasus  kebocoran  serta  penyalahgunaan  data  pribadi yang tidak bertanggung  jawab yang dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah  apa  saja  sanksi  yang  diberikan  oleh  pemerintah  terhadap  korporasi  sebagai penyelnggaras sistem elektronik akibat kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pengguna berdasarkan Undang-Undang Perlindungan data Pribadi.

## B.Metodologi Penelitian
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  ( legal  research ) yang  bersifat  normatif    deskriptif  (Marzuki,  2015)  dan  penelitain  yuridis  normatif.  Normatif Deskriptif  merupakan  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menemukan  korehensi,  yang berhubungan dengan aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah ada norma hukum yang  berupa  perintah  atau  larangan  yang  sesuai  dengan  prinsip  hukum  dan  apakah  perbuatan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum dan prinsip hukum. Yuridis normatif yaitu metode penelitian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan,  menelaah,  konsep-konsep  serta teori-teori  yang  berkaitan  untuk  mengkaji  peraturan-peraturan  yang  ada  untuk  menjawab  isu hukum dalam penulisan ini. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur untuk mencari
data  sekunder  dengan  menggunakan  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tertier  (Marzuki, 2015).

## C.Hasil dan Pembahasan
Indonesia  sudah  mengenal  Hak  Pribadi  sejak  zaman  Hindia  Belanda.  Hal  ini  dapat dilihat  dengan  diberlakukannya  KUHPerdata  oleh  pemerintahan  Hindia  Belanda  yaitu terdapatnya konsep larangan memasuki rumah atau perkarangan orang  lain tanpa adanya izin terlebih dahulu. Data Pribadi merupakan Hak Konstitusional bagi setiap warga negara hal  ini diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  28  G.  Dalam  Pasal  28  G  UU  1945  berisi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman  ketakutan  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu  yang  merupakan  hak  asasi”. Perlindungan  yang  yang  terdapat  dalam  Pasal  28  UUD  1945  ini  dapat  memiliki  arti  yang sangat  luas  tidak  hanya  untuk  perlindungan  terhadap  diri  sendiri  melainkan  juga  untuk melindungi  privasi  setiap  warga  negaranya.  Dalam  Pasal  tersebut  juga  menjelaskan  bahwa perlindungan  data  pribadi  merupakan  suatu  bentuk  dari  perlindungan  yang  diberikan  oleh negara  terhadap  hak  privasi  warga  negaranya  untuk  dapat  menikmati  hidup  tanpa  adanya ancaman dari pihak lain.
Hak  privasi  melalui  pelindungan  data  merupakan  elemen  penting  bagi  kebebasan  serta harga  diri  individu.  Pelindungan  data  menjadi  pendorong  untuk  mewujudkan  kebebasan politik,spiritual,    keagamaan,  bahkan  kegiatan  yang  sifatnya  pribadi  (privat).  Hak  untuk menentukan  nasib  terhadap  dirinya  sendiri,  kebebasan  untuk  berkespresi,  dan  privasi  adalah hak-hak  penting  bagi  kita  sebagai  manusia.    Hak  Privasi  juga  terdapat  dalam  Deklarasi Universal Hak  Asasi Manusia (DUHAM) / Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 12 yaitu : “ No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks ”
Deklarasi  HAM  merupakan  salah  satu  instrument  internasional  yang  sangat  penting karena  telah  berhasil  menyatukan  kesepakaran  dari  hampir  seluruh  negara  (Starkey,  2017). Potensi  pelanggaran  privasi  atas  data  pribadi  secara  online  misalnya  dapat  dilihat  dalam kegiatan pengumpulan data pribadi secara massal ( digital dossie r), pemasaran langsung ( direct selling ),  media  sosial,  pelaksanaan  program  e-KTP,  pelaksanaan  program e-healt h  dan kegiatan  komputasi  awan  ( cloud  computing ).  Khusus  di  bidang  big  data,  pengumpulan  data silakukan secara masif, yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah saja, tetapi juga dilakukan oleh  entitas  bisnis  atau  korporasi.  Jenis  data  yang  dikumpulkannya  beragam  diantaranya personally identifiable information (PII) hingga sessitive personal information (SPI).
Korporasimemiliki    perananan      yang  cukup  berpengaruh  pada  suatu  negara  baik  itu terhadap  kepentingan  orang  perorangan  maupun  kepentingan  negara  itu  sendiri.    Peranan korporasi  bagi  kehidupan  manusia  diantaranya  korporasi  dapat  memberikan    kehidupan manusia saat ini. Bagi negara Korporasi mempunyai peranan untuk meningkatkan pendapatan yang diterima oleh negara melalui pajak yang dibebankan, membuka lapangan pekerjaan, serta pemanfaatan  teknologi.  Bentuk  pemanfaatan  teknologi  yang  dilakukan  oleh  korporasi  salah satunya  yakni  pemanfaatan  dan  pengolahan  data,  seperti  terdapatnya  kartu  credit,  cek elektronik,  hingga  dompet  digital  (e-wallet),  yang  kesemuanya  merupakan  hasil  produk ciptakaan korporasi yang memanfaatkan data sebagai inti (core) dalam menjalankan usahanya.
Pada  saat  ini  dengan  era  digital  semua  data  dapat  disimpan  secara  online  (Marc,  2004) Informasi  atau  data  dikumpulkan  oleh  situs  dan  /  atau  aplikasi  yang  dimiliki  pemerintah  dan korporasi swasta dengan tujuan tertentu. Pemerintah melalukan pengumpulan dan pengelolaan data  dengan  tujuan  untuk  mendukung  kegiatan  publik.  Sedangkan  bagi  korporasi  sebagai penyelenggara  sistem  elektronik,  data  atau  informasi  pribadi  yang  dimiliki  oleh  pengguna sistem  elektronik  dipergunakan  untuk  verifikasi  data  dan  autentikasi  atas  pelayanan  yang diberikan  oleh  penyelenggara.  Korporasi  yang  bergerak  dibidang  penyelanggara  sistem elektronik  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjaga  data  pengguna  sistem  elektronik  yang menggukakan  sistem  elektronik  yang  dimiliki  oleh  korporasi  tersebut  dari  kebocoran  serta
penyalahgunaan data. Bocornya serta penyalahgunaan data pribadi pengguna sistem elektronik merupakan  suatu  bentuk  pelanggaran  terhadap  hak  privasi  .    Korporasi  dapat  menjadi  pihak pertama yang dapat diidentifikasi  atas kebocoran serta penyalahgunaan data pribadi.
Perlindungan  data  merupakan  bagian  dari  perlindungan  privasi.  Allan  Westin mendefinisikan bahwa privasi merupakan hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah  informasi  tentang  mereka  akan  akan  dikomunikasikan  atau  tidak  kepada  pihak  lain sehingga  definisi  yang  dikemukakan  oleh  Westin  disebut  dengan information  privacy  k arena menyangkut  informasi  pribadi.  Perlindungan  data  merupakan  hak  asasi  manusia  yang fundamental, beberapa negara seperti Albania, Armenia, Philipina, timur Leste, Kolumbia, dan Argentina  sudah  mengakui  perlindungan  data  sebagai  hak  konstitusional  atau  dalam  bentuk “habeas  data”  yaitu  hak  seseorang  untuk  mendapatkan  pengamanan  terhadap  datanya  dan untuk  pembenaran  ketika  ditemukan  kesalahan  terhadap  datanya  serta  mengakui  peran  dari perlindungan data yang dapat memfasilitasi proses demokrasi dan menjamin perlindungannya dalam konstitusi mereka (Greenleaf, 2011). Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 27  Tahun  2022  tentang  Pellindungan  Data  Pribadi  dijelaskan  bahwa  data  pribadi  adalah  data tentang  orang  perseorangan  yang  teridentifikasi  atau  dapat  diidentifikasikan  secara  tersendiri atau  dikombinasi  dengan  informasi  lainnya  baik  secara  langsung  mapupun  tidak  langsung melalui sistem elektronik maupun nonelektronik.
Pelindungan  data  Pribadi  sendiri  dalam  UU  Pelindungan  Data  Pribadi  memiliki  arti yakni “keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemprosesan Data Pribadi  guna  menjamin  hak  Konstitusional  subjek  Data  Pribadi”.  Negara  berkewajiban  untuk melindungi  data  pribadi  warganya.  Tetapi,  negara  juga  tidak  dapat  bekerja  dengan  sendiri. Semua  pihak  harus  turut  berpartisipasi  dalam  upaya  pelindungan  data  pribadi  tersebut.  Para pihak  tersebut  diantaranya  pemerintah,  selaku  penyelanggara  negara, data  controller atau pengendali  data  pribadi  baik  itu  pemerintah  ataupun  swasta.  Pengendali  data  pribadi pemerintah  misalnya  Direktorat  Jenderal  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Ditjen Dukcapil)  Kementerian  Dalam  Negeri  (Kemedagri)  yang  mencatat  data  pribadi  penduduk untuk  kepentingan  negara  maupun  publik.  Dari  Pihak  swasata  misalnya  Korporasi  yang membuat layanan marketplace karena untuk dapat menggunakan layanan marketplace tersebut masyrakat  harus  memasukkan  data  pribadinya.  Pemilik  data  itu  sendiri  (data  owner) masyarakat harus memiliki pengetahuan bahwa data pribadi merupakan sesuatu  yang penting dan  harus  dijaga  kerahasiannya  sehingga  tidak  mudah  untuk  mengumbar  ke  publik.  Terakhir adalah penegak hukum karena apabila terjadi tindak pidana kebocoran hingga penyalahgunaan data pribadi seseorang, maka penegak hukum berkewajiban untuk melindungi hak pemilik data yang dilanggar oleh pengendali data.
Ketentuan  yang  mengatur  tentang  kewajiban  korporasi  sebagai  penyelenggara  sistem elektronik  unuk  melindungi  dan  mengamankan  data  pribadi  ketentuan  tersebut  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang mensyaratkan bahwa  baik  orang  perorangan  maupun  badan  hukum  sebagai  pengendali  data  pribadi  dalam melakukan  Pemprosesan  Data  Pribadi  harus  berdasarkan  persetujuan  subjek  data  pribadi. Pengendali data pribadi wajib menyampaiakn kepada subjek data pribadi terkait legalitas dari pemprosesan  data  pribadi,  tujuan  pemprosesan  data  pribadi  yang  akan  dilakukan,  jenis  dan relevansi Data Pribadi yang akan di proses, jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi,  rincian  mengenai  Informasi  yang  dikumpulkan,  jangka  waktu  pemprosesan  Data Pribadi dilakukan, serta hak subjek Data Pribadi. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan Data Pribadi milik subjek data pribadi, maka Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada  Subjek  Data  Pribadi  sebelum  data  sebelumnya  /  data  sebelum  terjadi  perubahan informasi.
Untuk  keaman  serta  melindungi  subjek  Pelindungan  data  pribadi  dalam  Pasal  22 Undang-Undang  Nomor  27  teahun  2022  tentang  Pelindungan  Data  Pribadi  dijelaskan  bahwa pengendali data pribadi dalam melakukan pemprosesan data pribadi Subjek Pelindungan  data pribadi  wajib  memperoleh  persetujuan  Pemprosesan  Data  Pribadi  yang  dilakukan  melalui pesetujuan  secara tertulis  atau terekam  yang  dapat dilakukan melalui sarana media elektronik atau non elektronik. Selainitu juga terdapat  dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nonor 27
tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang menyebutkan bahwa kewajiban Pengendali Data  Pribadi  untuk  memberikan  akses  kepada  Subjek  Data  Pribadi  yang  diproses  beserta rekam jejak pemprosesan data pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan data pribadi. Sesuai  hak  subjek  data  pribadi  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Pelinungan  data  pribadi, Subjek  data  pribadi  juga  dapat  menarik  menarik  pemprosesan  data  pribadinya  sehingga berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Perlindungan data Pribadi pengendali data pribadi wajib menghentikan  pemprosesan  data  jika  subjek  data  pribadi  menarik  pemprosesan  data.  Serta penghentian  paling  lama  dilakukan  3x24  jam  (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam  terhitung  sejak pengendali  data  pribadi  menerima  permintaan  penarikan  kembali  persetujuan  pemprosesan Data Pribadi.
Korporasi  yang  bergerak  dibidang  Penyelanggaran  Sistem  Elektronik  sebagai Pengendali  Data  berbadan  hukum  apabila  melakukan  penggabungan,  pemisahan, pengambilalihan,  peleburan  atau  pembubaran  badan  hukum  berdasarkan  Pasal  48    ayat Undang-Undang  Nomor  27  tahun  2022  berkewajiban  menyampaikan  /  memberitahukan pengalihan data kepada Subjek Data Pribadi sebelum dan sesudah penggabungan pemisalahan atau  peleburan  korporasi  tersebut.  Pemerintah  juga  dalam  Undang-Undang  Pelindungan  Data Pribadi  ini  secara  tegas  mewajibkan  dalam  sebuah  korporasi  yang  bergerak  dibidang Penyelenggara  Sistem  Elektronik  wajib  memiliki  Pejabat  atau  Petugas  yang  melaksanakan Fungsi  Pelindungan  Data  Pribadi.  Pejabat  atau  Petugas  yang  melaksanakan  Fungsi Pelindungan Data Pribadi ini berdasarkan Pasal 53 ayat (2)  dan ayat (3) UU Pelindungan Data Pribadi  adalah  seseorang  yang  memeliki  profesionalitas,  pengetahuan  di  bidang  hukum terutama  praktik-praktik  pelindungan  data  pribadi  dan  mampu  mengamban  tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin serta dapat berasal dari dalam dan / atau luar Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
Dalam  pasal  54    ayat  (1)  Undang-Undang  pelindungan  data  pribadi  disebutkan  tugas yang  harus  dilaksanakan  oleh    Pejabat  atau  Petugas  yang  melaksanakan  fungsi  Pelindungan Data  Pribadi  yaitu:  1)  Menginformasikan  dan  memberikan  saran  kepada  Pengendali  Data Pribadi  atau  prosesor  data  pribadi  agar  mematuhi  ketentuan  dalam  peraturan  perudang- uandangan; 2) Memantau dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan  kebijakan  Pengendali  Data  Pribadi  atau  Prosesor  Data  Pribadi;  3)  Memberikan  saran mengenai  penilaian  dampak  Pelindungan  Data  Pribadi  dan  Prosesor  Data  Pribadi;  dan  4) Berkoordinasi  dan  bertindak  sebagai  narahubung  untuk  isu  yang  berkaitan  dengan pemprosesan Data Pribadi.
Dalam  hal  terjadi  kebocoran  dan  atau  pelanggaran  Data  Pribadi  Undang-Undang Pelindungan  Data  Pribadi  (UUPDP)  mengatur  secara  tegas  terkait  sanksi  untuk  pelanggaran data  pribadi  baik  yang  dilakukan  oleh  orang-perorangan  maupun  korporasi  yang menyelenggarakan kegiatan elektronik. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi sanksi pidana dan juga  sanski  administratif.    Sanksi  yang  dapat  dibebankan  bagi    koroprasi  sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) apabila terjadi kelalaian baik itu berupa kebocoran dan /  atau  penyalahgunaan  Data  Pribadi  korporasi  tersbut  dapat  dikenakan  sanksi  administratif yang  ditetapkan  oleh  lmebaga  peraturan  tersebut    terdapa  dalam  Pasal  57  ayat  (2)    Undang- Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Pelindungan  Data  Pribadi  berupa:  a)  Peringatan tertulis;  b)  Penghentian  sementara  kegiatan  pemprosesan  Data  Pribadi;  c)  Penghapusan  dan  / atau pemusnahan Data Pribadi;dan d) Denda Administratif.
Denda  Administratif  yang  diberikan  oleh  lembaga  jumlahnya  paling  tinggi  2%  (dua persen)  dari  seluruh  pendapatan  tahunan  terhadap  variabel  pelanggaran.  Denda  tersebut dikenakan terhadap Pengendali atau Prosesor  Data Pribadi jika melanggar ketentuan Undang- Undang  Pelindungan  Data  Pribadi.  Pelanggaran  tersebut  diantaranya  Prosesor  Data  Pribadi melakukan  pemprosesan  Data  Pribadi  diluar  perintah  dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  oleh Pengendali  Data  Pribadi  serta  baik  Pengendali  Data  Pribadi  maupun  Prosesor  Data  Pribadi tidak melakukan pencegahan terhadap akses yang tidak sah.  Ketentuan sanksi pidana terhadap kebocoran  serta  penyalahgunaan  Data  Pribadi  diatur    dalam  Pasal  67  sampai  dengan  73 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UUPDP). Pelanggar yang secara sah dan terbukti bersalah  melakukan  pelanggaran  baik  berupa  perbuatan  melawan  hukum  dengan  cara
memperoleh  dan  mengumpulkan  Data  Pribadi  yang  bukan  miliknya  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  sehingga  dapat  mengakibatkan  kerugian  Subjek Data Pribadi berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UU Pelindungan Data Pribadi dikenakan ancaman pidana  berupa  pidana  penjara    paling  lama    5  (lima)  tahun  dan  /  atau  pidana  denda  paling banyak  sebesar      Rp.  5.000.000.000.-  (lima  miliyar  rupiah).  Bagi  orang  atau  korporasi  yang mengungakapkan  Data  Pribadi  bukan  miliknya  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  berupa  pidana penjara dengan kurun waktu  maksimal 4 tahun dan/ atau pidana  denda paling banyak sebesar Rp. 4.000.000.000.- (empat miliyar rupiah). Sedangkan bagi orang yang melakukan perbuatan melawan  hukum  berupa  menggunakan  Data  Pribadi  yang  bukan  miliknya  dikenakan  pidana berupa  pidana  penjara    paling  lama  5  tahun  serta  denda  sebesar    Rp.5.000.000.000,-  (lima miliyar rupiah).
Hukuman  lebih  tinggi  dapat  diberikan  bagi  orang  yang  dengan  sengaja  membuat  Data Pribadi  palsu  atau  memalsukan  Data  Pribadi  dengan  tujuan  untuk  memperoleh  keuntungan baik  untuk  diri  sendiri  maupun  orang  lain  sehingga  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain dapat  dikenakan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  /  atau  pidana  denda  paling banyak  Rp.6.000.000.000,-  (enam  miliyar  rupiah).  Tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh korporasi  berupa perbuatan melawan hukum dengan cara memperoleh dan mengupulkan data Pribadi  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  korporasi  sehingga  dapat  mengakibatkan kerugian  bagi  Subjek  Data,  maka  yang  bertnggung  jawa  adalah    pengurus  korporasi  tersebut yakni  pemegang  kendali,  pemberi  perintah,  pemilik  manfaat.  Pidana  yang  dapat  dikenakan kepada  korporasi  berdasarkan  Pasal  70    Undang-Undang  Pelindungan  Data  Pribadi  hanya dapat  berupa  pidana  denda  dan  pidana  denda  yang  diterima  korporasi  tersebut  paling  banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana yang diancamka.
Selain  dapat  dijatuhi  pidana  berupa  denda  dalam  Pasal  70  ayat  (4)  Undang-Undang Pelindungan  Data  Pribadi  Korporasi  dapat  dijatuhi  pidana  tambahan  berupa:  a)  Perampasan keuntungan  dan  /  atau  harta  kekayaan  yang  diperoleh  atau  hasil  dari  tindak  pidana;  b) Pembekuan  seluruh  atau  sebagian  usaha  Korporasi;  c)  Pelarangan  permanen  melakukan perbuatan  tertentu;  d)  Penutupan  seluruh  atau  sebagia  tempat  usaha  dan  /  atau  kegiatan Korporasi; e) Melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan; f) Pembayaran ganti kerugian; g) Pencabutan izin; dan / atau h) Pembubaran Korporasi

## D.Penutup
Berdasarkan  analisis  permasalahan  yang  dilakukan  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  terdapat  beberapa  jenis    sanksi  yang  dapat  dibebankan  kepada  Korporasi  apabila Korporasi tersbut melakukan  pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi secara elektronik dberdasarkan UU Pelindungan data Pribadi yakni: Pertama,  Sanski secara  Administartif yang dapat dilakukan oleh lembaga tertentu. Dimana pengaturan terkait jenis sanksi administratif itu diatur  dalam    Pasal  57  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  27  tahun  2022  tentang  Pelindungan Data  Pribadi  yaitu  dapat  berupa:  a)  Peringatan    tertulis;  b)  Penghentian  sementara  kegiatan Pemprosesan Data Pribadi; c) Penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi  dan / atau; dan d) Denda  administratif.  Kedua,  Sanksi  secara  Pidana  bagi  Korporasi  diatur  dalam  pasal  70 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yakni Pidana dapat dijatuhkan  kepada  pengurus,  pemegang  kendali,  pemilik  manfaat  Korporasi  tersebut.  Serta pidana  yang  dpat  dijatuhkan  kepada  Korporasi  berupa  Pidana  denda.  Jumlah  Pidana  denda yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Korporasi  sebanyak  10  (sepuluh)  kali  dari  maksimal  pidana denda  yang  diancamkan.  Korporasi  dapat  juga  dijatuhi  pidana  tambahan  berupa:  a) Perampasan  keuntungan  dan  /  atau  harta  kekayaan  yang  diperoleh  atau  hasil  dari  tindak pidana;  b)  Pembekuan  seluruh  atau  sebagian  usaha  Korporasi;  c)  Pelarangan  permanen melakukan  perbuatan  tertentu;  d)  Penutupan  seluruh  atau  sebagian  tempat  usaha  dan  /  atau kegiatan  Korporasi;  e)  Melaksanakan  kewajiban  yang  telah  dilalaikan;  f)  Pembayaran  ganti kerugian; g) Pencabutan izin; dan / atau h) Pembubaran Korporasi

## Daftar Pustaka
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Prenada Media Grup, Jakarta, 2015 Alan  Westin  : Privacy  is  the  claim  of  individuals  group  or  institution  to  determine  for themselves, when,
how,  and  to  what  extent  information  about  them  is  communicated  to  others dalam  Allan Westin, Alan F. Westin, Privacy and Freedom , London 1967
Freeman, Marc and Van Er, Gibran. International Human Right Law , Irwin Law Inc, Canada, 2004.
Aco. A. Agus dan Riskawati.  “Penagangan Kasus Cybercrime di Kota Makassar (Studi  pada Kantor
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)”. Jurnal Supremasi Volume 10, Nomor 5 , 2016 Djafar Wahyudi. “Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Lanskap Urgensi dan Kebutuhan Pembaharuan”. Jurnal Becoss Volume 1, Nomor 1 , 2019 Dewi Rosadi Sinta. “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya. Jurnal Sosiohumariora Volume 19, Nomor 3 , 2017 Siagian  Lauder,  Arief  Budiarto  dan  Simatupang.  “Peran  Keamanan  Siber  Dalam  Mengatasi
Konten
Negatif  Guna  Mewujudkan  Ketahanan  Informasi  Nasional”. Jurnal  Prodi  Perang  Asimetris, Volume 4 , Nomor 2, 2018.
Starkey  dan  Eppel,  E.  “Digital  Data  in  New  Zealand  School:  Policy  Reform  and  School Leadership”.
Educational Management Administration and Leadership (2017)
Indonesia,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 )
Indonesia,  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Pelindungan Data
Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6820 ) Graham  Greenleaf,  76  Global  Data  Protection  Laws,  Privacy  Laws    &  Business  Special
Report, September 2011
Lidwina, Andrea. “Kebocoran Data Pribadi yang Terus Berulang https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/60b3bbeda4185/kebocoran-data-pribadi-yang- terus-berulang, 24 Maret 2023 https://cnnindonesia.com/teknologi/20221230125430-192-894094/10-kasus-kebocoran-data- 2022-bjorka-domain-ramai-ramai-bantah, 24 Maret 2023