## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN TANPA IZIN
Suhartati 1 , Hasriani 2
Universitas Indonesia Timur suhartati.law@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ketentuan hukum terhadap perkawinan kedua yang dilakukan tanpa  izin  dan  mengetahui  ketentuan  KUHPerdata  terhadap  hak  waris  istri  dari  perkawinan  kedua  yang dilakukan tanpa izin. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan normatif empiris. Jenis data penelitian adalah data primer dan data hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan  narasumber  dan  dari  buku-buku  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Ketentuan  hukum Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  bila  suami  ingin  menikah  lagi  maka  ia  wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Secara  hukum suami  yang  menikah lagi  tanpa  izin  merupakan  pelanggaran  hukum  dan  bisa  batal  demi  hukum  atau  dianggap  tidak  pernah  ada. Karena  jika  suami  menikah  lagi  tanpa  izin  istri  maka  akan  mendapat  sanksi  hukum  dalam  Pasal  279  KUHP dengan ancaman Pidana maksimal 5 sampai 7 tahun penjara.Ketentuan KUHPerdataPasal 852abahwa hak waris istri  dari  perkawinan  kedua  tidak  boleh  mewarisi  lebih  dan  bagian  terkecil  yang  diterimah  oleh  salah  seorang dan  anak-anak  dari  perkawinan  pertama  itu,  atau  oleh  semua  keturunan  penggantinya  bila  ia  meninggal  lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan istri kedua itu  tidak boleh melebihi  ¼ (seperempat) dan harta peninggalan si pewaris.
Kata Kunci : Perkawinan kedua Tanpa Izin, Hak Waris Istri Kedua

## Abstract
The purpose of this research is to know the legal provisions for second marriages that are carried out without permission and to know the provisions of the Civil Code regarding the inheritance rights of wives from second marriages that are carried out without permission. The research used is legal research with an empirical normative  approach.  The  types  of  research  data  are  primary  data  and  secondary  legal  data.  Data  collection techniques  in  the  form  of  interviews  with  sources  and  from  books  related  to  the  problem  being  studied.  The legal provisions of Law No. 1 of 1974 concerning marriage if the husband wants to remarry then he is obliged to submit  an  application  to  the  Court  in  the  area  where  he  lives.  Legally,  a  husband  who  remarries  without permission  is  a  violation  of  the  law  and  can  be  null  and  void  or  considered  never  to  exist.  Because  if  the husband remarries without the wife's permission, he will receive legal sanctions in Article 279 of the Criminal Code with a maximum penalty of 5 to 7 years in prison. The provisions of the Civil Code of Article 852a state that the wife's inheritance rights from the second marriage may not inherit more and the smallest part received by one person and the children from the first marriage, or by all successor descendants if he dies earlier, and in any event the share of the second wife's inheritance. must not exceed ¼ (one-fourth) and the inheritance of the heir.
Keywords : Second marriage without permission, second wife inheritance rights

## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  mahluk  sosial  tidak  dapat  lepas  dari  hidup  bermasyarakat,  karena sebagai  individu,  manusia  tidak  dapat  hidup  untuk  mencapai  segala  sesuatu  yang diinginkannya  dengan  mudah,  tanpa  adanya  hubungan  diantara  individu  lainnya  agar  dapat memenuhi segala kebutuhan mereka. Salah satunya ialah melakukan perkawinan.
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  mendefenisikan  bahwa perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1
Dalam  perkawinan  “ikatan  lahir  batin”  dimaksud,  adalah  bahwa  perkawinan  tidak cukup  dengan  adanya  ikatan  lahir  saja,  atau  ikatan  batin  saja.  Akan  tetapi  hal  ini harus  ada kedua-duanya,  sehingga  akan  terjalin  ikatan  lahir  dan ikatan  batin  yang  merupakan  pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. 2
Perkawinan  merupakan  bentuk  kerjasama  kehidupan  antara  pria  dan  wanita  di  dalam masyarakat  di  bawah  suatu  peraturan  khusus  atau  khas  dan  hal ini  sangat  diperhatikan  baik oleh  Agama,  Negara  maupun  Adat,  artinya  bahwa  dari  peraturan  tersebut  bertujuan  untuk mengumumkan  status  baru  kepada  orang  lain  sehingga  pasangan  ini  diterima  dan  diakui statusnya sebagai pasangan yang sah. 3
Setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia.Kebahagiaan harus didukung oleh rasa cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai orang  lain  kecuali  pasangannya.  Cinta  dan  kasih  sayang  merupakan  jembatan  dari  suatu pernikahan  dan  dasar  dalam  pernikahan  adalah  memberikan  kebahagiaan.  Namun kenyataanya,  dalam  menjalani  kehidupan  perkawinan  selalu  saja  ada  permasalahan  muncul yang  dapat  memicu  timbulnya  keinginan  suami  untuk  melakukan  perkawinan  yang  kedua karena  dalam  perkawinan  istri  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban  sebagai  istri,  istri mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan,  dan  istri  tidak  dapat melahirkan keturunan. 4
Menurut KUHPerdata Pasal 119  sejak saat perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan- ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri. 5
Pada  dasarnya(KUHPerdata  Buku  II  Tentang  Kebendaan)  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda yang dapat diwariskan. Hukum
1 Neng  Djubaedah, Pencatatn  Perkawinan  dan  Perkawinan  tidak  dicatat  Menurut  Hukum  Tertulis  di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 3
2 Sutiono Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Yokyakarta : Liberty. 2002. Hal 21-22
3 Yofriko  Sundalangi,  2014, Hak  Waris  Istri  Kedua  Dari  Perkawinan  Tanpa  Izin, Fakultas  Hukum, Universitas Hasanuddin, hal. 2
4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 34 Ayat 3 Tentang Perkawinan
5 H. Mukhtar Zamzami,2013, Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia, Jakarta: Kencana, hal. 184
waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. 6
Hukum waris dalam sistem hukum perdata sangat berbeda dengan sistem waris  Islam dan hukum waris adat.Hukum perdata merupakan hukum yang meliputi semua hukum privat materiil,  yaitu  hukum  pokok  yang  mengatur  kepentingan  perorangan,  hak  dan  kewajiban diantara  anggota  masyarakat  khususnya  wilayah  keluarga.  Dalam  pembagian  warisan menurut hukum perdata yaitu tidak seorang ahli waris pun dapat dipaksa untuk membiarkan harta warisan tidak terbagi pada pembagian harta warisan dapat dituntut setiap saat. 7
Dari  penggolongan  ahli  waris  berdasarkan  KUHPerdata  dan  berlakunya  Undang- Undang Perkawinan, seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila  perkawinan  suami  istri  itu  adalah  perkawinan  kedua  atau  selanjutnya,  dan  dari perkawinan  yang  dulu  ada  anak-anak  atau  keturunan-keturunan  anak-anak  itu,  suami  atau istri  yang  baru  tidak  boleh  mewarisi  lebih  dan  bagian  terkecil  yang  diterimah  oleh  salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu,  dan  bagaimanapun  juga  bagian  warisan  istri  atau  suami  itu  tidak  boleh  melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.
Bila  untuk  kebahagian  suami  atau  istri  dan  perkawinan  kedua  atau  perkawinan  yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada  kematian  dan  bagian  yang  diperoleh  dan  wasiat  melampaui  batas-batas  dan  jumlah termaksud  dalam  alinea  pertama,  bagian  dan  pewarisan  pada  kematian  harus  dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu.
Pewarisan  merupakan  suatu  sistem  hukum  yang  mengatur  tentang  beralihnya  harta warisan  dari  pewaris  kepada  ahli  waris  atau  orang  yang  ditunjuknya  setelah  kematian pewaris.  Secara  garis  besar,  dalam BW membedakan  ahli  waris  atas  2,  yaitu  ahli  waris  ab intestate dan ahli waris testamenter. Ahli waris abinstestato ini adalah ahli waris menurut atau berdasarkan  undang-undang  dan  mereka  secara  otomatis  yang  berhak  menjadi  ahli  waris ialah  keluarga  sedarah,  baik  yang  sah  menurut  Undang-Undang  maupun  yang  diluar perkawinan,  dan  suami  atau  istri  yang  hidup  terlama  (Pasal  832  KUHPerdata).  Sedangkan ahli waris testamenter adalah orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh pewaris agar juga memiliki  harta  hartapeninggalannya  dengan  bagian-bagian  yang  telah  ditentukan  oleh pewaris maka kehendak ini dapat dituangkan dalam suatu akta yang disebut wasiat dan ahli waris yang ditentukan dalam wasiat tersebut. 8
Pada  prinsipnya  setiap  ahli  waris  berhak  untuk  mewarisi  harta  warisan  yang ditinggalkan  oleh  pewaris,  akan  tetapi  Undang-Undang  menetapkan  adanya  beberapa  ahli waris yang tidak dapat menarik keuntungan dari harta warisan. Undang-Undang menetapkan adanya  beberapaorang  yang  dinilai  tidak  cakap  menerima  keuntungan  dari  sebuah  warisan (testament) .  Disamping  itu  Undang-Undang  juga  menetapkan  adanya  beberapa  ahli  waris yang tidak dapat menarik keuntungan dari sebuah wasiat karena dipandang tidak patut untuk menerimanya.  Antara  tidak  cakap  dan  tidak  patut  menerima  keuntungan  dari  wasiat
6 Eman Suparman, 2007, Hukum Waris Indonesia , Bandung : PT. Refika Aditama, hal.1
7 Subekti, 2003, Pokok-Pokok hukum Perdata, Jakarta: Kencana Intermasa hal, 9
8 Sudarsono, 1991, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hal. 5
(testament) ada perbedaan dalam pengaturannya, akan tetapi hakekat keduanya adalah sama- sama tidak dapat menarik keuntungan sebuah wasiat (testament). 9

## METODE PENELITIAN
Dalam Penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum merupakan  pendekatan  yang  digunakan  untuk  melihat  aspek-aspek  hukum  dalam  interaksi sosial  di  dalam  masyarakat,  dan  berfungsi  sebagai  penunjang  untuk  mengidentifikasi  dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan peneliti atau penulisan hokum serta menguraikan fakta dilapangan mengenai Tinjauan yuridis terhadap hak waris istri kedua dari perkawinan  tanpa  izin  berdasarkan  kenyataan  yang  sesuai  dengan  pengamatan  pada  saat peneliti melakukan penelitian.
Penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Kota  Makassar khususnya di Pengadilan Negeri  Makassar.Dengan  melakukan  penelitian  di  lokasi  tersebut,  penulis  berharap  dapat memperoleh data yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan komprehensif.  Dimana  pertimbangan  dipilihnya  lokasi  penelitian  didasari  alasan  karena karena berkas perkara yang dikaji di periksa dan diputus di Pengadilan Negeri Makassar.
Dalam  penelitian  ini  sumber  data  yang  digunakan  terdiri  dari  data  primer,  sekunder dan  data  tersier.  Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  melalui  bahan-bahan  hukum  yang mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat  atau  yang  membuat  orang  taat  pada  hukum seperti  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  hakim.  Sedangkan  data  sekunder  adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, buku,  jurnal,  artikel,  karya  ilmiah  dari  kalangan  hukum  serta  bahan  lain  yang  berkaitan dengan  permasalahan  dalam  penelitian  ini.Kemudian  data  tersier  bahan  hukum  yang mendukung  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  dengan  memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.
Berikutnya  tehnik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  guna mendapatkan  data  yang  akurat  yaitu  pengumpulan  data  dengan  cara  wawancara  secara langsung  dengan  narasumber  terhadap  pihak  yang  terkait  dengan  permasalahan  dari penulisan.  Dan  pengumpulan  data  dari  buku-buku,  peraturan-peraturan,  catatan-catatan,  dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
Adapun  analisis  data  yang  dikumpulkan  dengan  lengkap,  maka  tahap  berikutnya adalah  mengolah  dan  menganalisis  data.  Data  penelitian  akan  dianalisis  dengan menggunakan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Deskriptif  Kualitatif,  yakni  suatu  analisis  yang sifatnya  menjelaskan  atau  menggambarkan  mengenai  peraturan-peraturan  yang  berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

## PEMBAHASAN
Gambaran Lokasi Penelitian
9 Ibid, hal. 5
Kantor Pengadilan negeri Makassar berada di Jl. R.A. Nomor 18/23 Kelurahan Baru, Kecamatan  ujung  Pandang,  Kota  Makassar,  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Adapun  batas-batas sebagai berikut:
1. sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Kartini;
2. sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Sudirman;
3. sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Amanagappa;
4. sebalah Barat berbatasan dengan gedung Kejaksaan Negeri Makassar.
Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada tahun 1915 dengan  nama Raad van Justitia. Dahulu bangunan ini menghadap tiga jalan, yaitu Juliana Weg di utara (sekarang jalan Kartini), Hospital Weg di timur (sekarang jalan Sudirman), dan Justitia Laan di selatan (sekarang jalan Amanagappa) (Asmunandar 2008).
Pengadilan  Negeri  Makassar  merupakan  pengadilan  tingkat  pertama  yang  dibentuk berdasarkan  keputusan  presiden  dan  bertindak  sebagai  salah  satu  pelaku  kekuasaan kehakiman  bagi  pencari  keadilan.  Pada  era  pasca  kemerdekaan  nama  kantor  ini  berganti menjadi Pengadilan Negeri Makassar dan nama ini pun yang tercantum dalam SK Penetapan BCB oleh Menbudpar tahun 2010. Saat ini, namanya berubah lagi menjadi Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Makassar.

## Ketentuan Hukum Terhadap Perkawinan Kedua Yang Dilakukan Tanpa Izin Istri
Menurut  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  mendefenisikan  bahwa perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 10
Perkawinan  tidak  hanya  membentuk  keluarga  antara    suami  dengan  istri  saja  tetapi juga membentuk hubungan kekerabatan dengan keluarga suami dan keluarga istri yang terdiri dari  ayah,  ibu  dan  anak-anak  yang  diharapkan  akan  memberikan  kebahagian  bagi  tiap anggota  keluarga  yang  akan  berlangsung  untuk  selamanya,  kecuali  dipiasahkan  oleh kematian.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  (Pasal  3  Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan) pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria, hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan) seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak  dapat  menikah  lagi,  kecuali  dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan,  dan memperoleh izin dari pengadilanuntuk seorang suami beristri lebih dari seorang.
Pengadilan  hanya  akan  memberikan  izin  kepada  seorang  suami  yang  akan  beristeri lebih dari seorang apabila (Pasal 4 ayat (2) UUP):
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. istri tidak dapat melahirkan keturunan
Menurut  analisi  penulis  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  dalam  pasal  tersebut  kata  kewajiban menjadi kabur karena tidak di jelaskan sejauh mana serta apa saja yang mencakup kewajiban
10 Asmin, 1986, Status Perkawinan Antar Agama , Jakarta:PT Dian Rakyat, hal.19
tersebut.  Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  istri  tidak  dapat  menjalankan kewajibannya.  Salah  satunya  faktor  capek  karena  bekerja.  Dalam  hal  ini  jika  seorang  istri mendapat  penyakit  atau  cacat  badan  yang  tidak  dapat  disembuhkan  karena  bekerja  atau sedang  mengurus  keperluan anak  bukanlah  alasan  yang  tepat  seorang  suami  untuk  menikah lagi.Seorang  istri  yang  tidak  bisa  melahirkan  keturunan  harus  rela  membiarkan  suaminya untuk  menikah  lagi,  karena  pada  dasarnya  seorang  laki-laki  dan  perempuan  menikah  untuk mendapatkan keturunan.
Selain  itu,  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  juga  menentukan  bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak- anak mereka;
c. adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan  anak-anak mereka.
Menurut  penulis  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  persetujuan  yang  di  maksud  dalam  hal  ini harus  berupa  surat  keterangan  yang  tertulis  dari  istri  bahwa  ia  mengizinkan  suami  untuk menikah  lagi.  Seorang  suami  yang  menikah  lagi  harus  membuat  perjanjian  mampu  untuk memenuhi  semua  keperluan  istri  dan  anak-anaknya.  Sebaiknya  putusan  hakim  harus  ada perjanjian  antara  pihak  suami  dan  istri  untuk  adil  dalam  menafkahi  istri-istri  dan  anak- anaknya.
Menurut  Bapak  Doddy  Hendrasakti,  S.H,  pada  tanggal  13  Januari  2020  jam  11:30, selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar  seorang suami  yang akan menikah lagi harus meminta  izin  dulu  kepada  istri  pertama  (terdahulu)  atau  pengadilan  tempat  mereka  tinggal karena jika perkawinan yang dilakukan tanpa izin istri maka perkwinan tersebut berkekuatan hukum  yang  sangat  lemah.    Karena  secara  hukum  suami  yang  menikah  lagi  tanpa  izin  dari istri  pertama  tidak  dibenarkan  dan  merupakan  pelanggaran  hukum.  Akibat  hukum  atas perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin dari istri pertama adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Sebab menurut hukum, baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan,  bila  suami ingin  menikah  lagi  (berpoligami)  maka  dia  harus mendapat izin dari istri pertama, jika suami menikah lagi tanpa izin istri maka akan mendapat sanksi.
Sanksi  hukum  yang  dikenakan  kepada  suami  yang  menikah  lagi  tanpa  izin  dari  istri pertama (terdahulu) adalah pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 5 sampai 7 tahun penjara.
Pasal 279 KUHP Berbunyi sebagai berikut:
“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. barang  siapa  yang  mengadakan  perkawinan  padahal  mengetahui  bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
(2)  Jika  yang  melakukan  perbuatan  berdasarkan  ayat  1  butir  1  menyembunyikan kepada  pihak  lain  bahwa  perkawinan  yang  telah  ada menjadi  penghalang  yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
Menurut analisis penulis sebaiknya bunyi Pasal 279 dijalankan agar  tidak  akan  ada  lagi  perkawinan  yang  dilakukan  tanpa  izin  atau  perkawinan  dibawah tangan.

## Ketentuan  KUHPerdata  Terhadap  Hak  Waris  Istri  Dari  Perkawinan  Kedua  yang dilakukan Tanpa Izin
Dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dua jenis harta dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama.Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang  Perkawinan,  harta  bersama  adalah  harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan.  Sedangkan  harta  bawaan  diatur  berdasarkan  Pasal  35 ayat  (2)  Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi:
“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing- masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”
Menurut  saya  dari  isi  Pasal  diatas  harta  bawaan  sebelum  perkawinan  berlangsung sebaiknya diadakan perjanjian yang tertulis yang disahkan oleh pegawai yang berwenang.
Sehubung  dengan  hal  tersebut  pasangan  suami-istri  dapat  membuat  perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:
“Pada  waktu  atau  sebelum  perkawinan  dilangsungkan,  kedua  pihak  atas persetujuan  bersama  dapat  mengadakan  perjanjian  tertulis  yang  disahkan  oleh pengawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”
Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang- Undang  Perkawinan  justru  mengekang  dan  membatasi  hak  kebebasan  berkontrak  karena seseorang pada akhirnya tidak dapat membuat perjanjian kawin jika tidak dilakukan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan.
Mahkamah  Konstitusi  melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU- XIII/2015.  Berbunyi:  “  Pada  waktu,  sebelum  dilangsungkan  atau  selama  dalam  ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan  oleh  pegawai  pencatat  perkawinan  atau  notaris,  setelah  mana  isinya  berlaku  juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
Karena perkawinan ini termasuk perkawinan campuran antara  Islam dan non Islam, apabila  seorang  pewaris  meninggal  dunia,  maka  yang  digunakan  adalah  sistem  pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Jika  pembagian  warisan  tidak  berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata maka  akan  menimbulkan  banyak  masalah  seperti  hubungan  kekeluargaan  bisa  berantakan karena  pembagian  harta  warisan  seperti  rumah  atau  tanah  dianggap  tidak  adil  atau ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris.
Menurut  KUHPerdata  terdapat  dua  cara  memperoleh  warisan,  yaitu  pertama, memperoleh warisan berdasarkan ketentuan Undang-undang dan kedua, memperoleh warisan berdasarkan  wasiat.  Perbedaan  diantara  keduanya  adalah  dalam  hal  mewaris  berdasarkan Undang-Undang  maka  terjadi  secara  otomatis  dan  Undang-Undang  menentukan  siapa  yang berhak dan tidak berhak atas warisan. Dalam hal mewaris berdasarkan wasiat maka kehendak pewarislah sebelum meninggal dunia yang menentukan siapa yang berhak atas wasiat beserta besarnya wasiat yang diberikan.
Dalam  hukum  waris  KUHPerdata  tidak  dibedakan  anatara  anak  laki-laki  dan  anak perempuan,  antara  suami  dan  istri,  semua  mereka  berhak  mewaris.  Bagian  anak  laki-laki sama  dengan  bagian  anak  perempuan.  Bagian  seorang  istri  atau  suami  sama  dengan  bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak.
Apabila dihubungkan dengan  sistem keturunan, maka KUHPerdata menganut sistem keturunan  bilateral,  dimana  setiap  orang  itu  menghubungkan  dirinya  ke  dalam  keturunan ayah maupun ibunya. Artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.
Apabila dihubungkan dengan sistem kewarisan, maka KUHPerdata menganut sistem kewarisan  individual,  artinya  sejak  terbukanya  warisan  (meninggal  pewaris),  harta  warisan dapat dibagi-bagi pemiliknya antara para ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya.
Pasal 832 KUHPerdata Mengatur tentang:
“Menurut  Undang-Undang,  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  ialah  keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut.Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik Negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi itu.”
Hal ini menunjukkan, prinsip dari pewarisan adalah adanya hubungan darah diantara pewaris  dan  ahli  waris,  kecuali  untuk  suami  atau  istri  dari  pewaris  berdasarkan  Pasal  852 KUHPerdata.
Pasal 852 KUHPerdata
“Anak-anak  atau  keturunan-keturuna,  sekalipun  dilahirkan  dan  berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka,  atau  keluarga-keluarga  sedarah  mereka  selanjutnya  dalam  garis  lurus keatas,  tanpa  membedakan  jenis  kelamin  atau  kelahiran  yang  lebih  dulu.Mereka mewarisi  bagian-bagian  yang  sama  besarnya  kepala  demi  kepala,  bila  dengan yang  meninggal  mereka  semua  bertalian  kelurga  dalam  derajat  pertama  dan masing-masing  berhak  karena  dirinya  sendiri;  mereka  mewarisi  pancang  demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”
Suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunanya merupakan ahli waris Golongan I.  Bila  suami  meninggal  tanpa  meninggalkan  wasiat,  maka  harta  yang  ia  miliki  akan dibagikan kepada ahli waris yang sesuai dengan KUHPerdata. Harta yang sebelumnya telah
diwariskan kepada suami atas kematian istri pertama, akan dibagikan kepada para ahli waris sebagai harta warisan dari suami, termasuk istri kedua.
Selain  harta,  utang  juga  dapat  menjadi  tanggung  jawab  bersama.  Apabila  tidak  ada perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta, maka ketentuan mengenai harta bersama antar suami dan istri tetap mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dan utang bawaan masing- masing  adalah  tanggung  jawab  yang  berutang.  Jika  ada  perjanjian  perkawinan  dan menyepakati  bahwa  utang  bawaan  menjadi  tanggung  jawab  bersama,  maka  utang  akan menjadi tanggung jawab bersama.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Doddy Hendrasakti, S.H,pada tanggal 13 Januari  2020  jam  11:30  selaku  hakim  di  Pengadilan  Negeri  Makassar,  menjelaskan  bahwa istri  kedua  yang  menikah  tanpa  izin  menurut  Undang-Undang  bukanlah  ahli  waris  ab- Intestato maupun ahli waris testamenter. Tetapi jika istri kedua bisa sebagai ahli waris maka harus  tunduk  pada  ketentuan  dalam  KUHPerdata  tentang  pembagian  harta  persatuan  dalam perkawinan.
Ahli  waris  menurut  Undang-Undang (ab-  Intestato) adalah  ahli  waris  karena kedudukannya  sendiri  demi  hukum  berhak  mewarisi  harta  peninggalan  pewaris,  menurut KUHPerdata,  bahwa  ahli  waris  menurut  Undang-Undang  harus  memiliki  hubungan  darah dengan pewaris.
Penggolongan ahli waris menurut ahli waris perdata adalah sebagai berikut:
a. Golongan  pertama,  yaitu  terdiri  dari  suami/istri,  dan  anak-anak  pewaris  beserta keturunanya  dari  anak-anak.  Pasal  yang  mengatur  golongan  pertama  ini  adalah  pasal 852, pasal 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 852 “Anak-anak  atau  keturunan-keturunan,  sekalipun  dilahirkan  dari  berbagai perkawinan,  mewarisi  harta  peninggalan  orangtua  mereka,  kakek  dan  nenek mereka,  atau  kleluarga-keluarga  sedarah  mereka  selanjutnya  dalam  garis  lurus keatas,  tanpa  membedakan  jenis  kelamin  atau  kelahiran  yang  lebih  dulu.Mereka mewarisi  bagian-bagian  yang  sama  besarnya  kepala  demi  kepala,  bila  dengan yang  meninggal  mereka  semua  bertalian  keluarga  dala  derajat  pertama  dan masing-masing  berhak  karena  dirinya  sendiri;  mereka  mewarisi  pancang  demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”
Pasal 852a ayat 1
“Dalam  hal  warisan  dan  seorang  suami  atau  istri  yang  telah  meninggal  lebih dahulu,  suami  atau  istri  yang  ditinggal  mati,  dalam  menerapkan  ketentuan- ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami atau istri itu adalah perkawinan kedua  atau  selanjutnya,  dan  dari  perkawinan  yang  dulu  ada  anak-anak  atau keturunan-keturunan  anak-anak  itu,  suami  atau  istri  yang  baru  tidak  boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang anak-anak itu, atau  oleh  semua  keturunan  penggantinya  bila  ia  meninggal  lebih  dahulu,  dan bagaimanapun  juga  bagian  warisan  istri  atau  suami  itu  tidak  boleh  melebihi seperempat dan harta peninggalan sipewaris.

## Pasal 852a ayat 2
“Bila untuk kebahagiaan suami atau istri dan perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan  pewarisan  pada  kematian  dan  bagian  yang  diperolehdan  wasiat  melampaui batas-batas  dan  jumlah  termaksud  dalam  alinea  pertama,  bagian  dan  pewarisan dalam  kematian  hatus  dikurangi  sedemikian  sehingga  jumlah  bersama  itu  tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah  bersama  termaksud  dalam  alinea  yang  lalu  harus  dihitung  brdasarkan harga yang ditaksir itu”.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Pasal  852,  bagian  anak  adalah  sama  besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852 ini  adalah  hak  mewaris  dari  anak-anak  pewaris  adalah  sama,  artinya  mereka  mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda.
Pasal  852a  ayat  1,  bagian  suami/istri  yang  hidup  terlama  sama  bagiannya  dengan anak-anak.  Maksud  Pasal  852a  ayat  1  adalah  hak  mewaris  suami/istri  yang  hidup  terlama dalam perkawinan dimana terdapat anak-anak, bagiannya adalah sama dengan anak-anak sah dari pewaris.
Pasal  852a  ayat  2,  bagian  istri  atau  suami  perkawinan  kedua,  tidak  boleh  melebihi bagian  anak-anak  dari  perkawinan  pertama  maksimal  ¼.  Maksud  dari  Pasal  852a  ayat  2  ini adalah jika terjadi perkawinan kedua dan pewaris meninggalkan anak dan/atau keturunannya dari  perkawinan  yang  pertama,  maka  bagian  suami/istri  perkawinan  kedua  tidak  boleh melebihi bagian anak dari perkawinan pertama.
b. Golongan  Kedua,  yaitu  terdiri  bapak  dan  ibu,  atau  salah  satu  dari  bapak/ibu,  beserta saudara dan keturunannya. Pasal  yang mengatur golongan kedua ini adalah Pasal 854, 855,856, 857 KUHPerdata yang berbunyi:
Pasal 854
“Bila seorang meninggal dunia tanpa meningalkan keturunan dan suami atau istri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian  dan  harta  peninggalannya,  bila  yang  mati  itu  hanya  meninggalkan  satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian.
Bapak  dan  ibunya  masing-masing  mewarisi  seperempat  bagian,  bila  yang  mati meninggalkan  lebih  banyak  saudara  laki-laki  atau  perempuan,  dan  dalam  hal  itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya dua perempat bagian.”
Pasal 855
“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, dan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, maka bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dan harta peninggalannya, bila yang mati  itu  meninggalkan  saudara  laki-laki  atau  perempuan  hanya  satu  orang  saja; sepertiga,  bila  saudara  laki-laki  atau  perempuan  yang  di  tinggalkan  dua  orang; seperempat  bagian,  bila  saudara  laki-laki  atau  perempuan  yang  ditinggakan  lebih dan dua. Sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut.”
Pasal 856
“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan seorangketurunan ataupun suami dan istri,  sedangkan  bapak  dan  ibunya  telah  meninggal  lebih  dahulu,  maka  saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya.”
Pasal 857
“Pembagian  dan  apa  yang  menurut  Pasal-Pasal  tersebut  diatas  menjadi  bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dari perkawinan yang sama; bila mereka dilahirkan dan berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dan orang yang meninggal itu;  saudara-saudara  sebapak  seibu  memperoleh  bagian  mereka  dan  kedua  garis, dan  yang  sebapak  saja  atau  yang  seibu  saja  hanya  dan  garis  dimana  mereka termasuk. Bila hanya ada saudara tiri laki-laki atau perempuan dan salah satu garis saja,  mereka  mendapat  seluruh  harta  peninggalan,  dengan  mengesampingkan semua keluarga sedarah lainnya dan garis yang lain.”
Pasal  854  KUHPerdata  tentang  bagian  warisan  jika  masih  ada  bapak  dan  ibu  dan saudara. Bagian bapak dan ibu masing-masing 1/3 jika ada satu saudara, dan masing-masing ¼ jika ada dua saudara atau lebih.
Pasal  855  KUHPerdata  tentang  bagian  warisan  jika  hanya  terdapat  bapak/ibu,  maka bagian bapak/ibu yang hidup terlama adalah ½ jika mewaris bersama stu orang saudara, 1/3 jika mewaris bersama-sama dua orang saudara, ¼ jika mewaris bersama 3 orang saudara atau lebih.
Pasal  856  KUHPerdata,  tentang  tidak ada  bapak/ibu, maka  saudara  berhak  mewarisi seluruh  harta  warisan.  Dan  Pasal  857  KUHPerdata  adalah  mengenai  pembagian  saudara, adapun penbagian saudara terbagi dalam tiga macam saudara, yaitu saudara kandung, saudara sebapak dan saudara seiu. Bagian saudara dari perkawinan yang sama maka bagiannya sama besar,  sedangkan  jika  saudara-saudara  berasal  dari  perkawinan  yang  berbeda,  maka bagiannya  harus  dibag  dua  yaitu  ½  bagian  untuk  saudara  dalam  garis  sebapak  dan  ½  untuk saudara garis seibu, saudara kandung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis sebapak dan bagian dari garis seibu.
c. Golongan ketiga, yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis  lurus  keatas,  baik  dalam  garis  sebapak  maupun  dalam  garis  seibu.  Pasal-Pasal yang  mengatur  golongan  ketiga  ini  adalah  Pasal  85,  853,  858  KUHPerdata  yang berbunyi:
Pasal 85
“Batalnya suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim.”
Pasal 853
“Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah keatas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu keatas, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859. Keluarga yang terdekat derajatnya dalam garis lurus keatas, mendapat separuh dari bagian  yang  diperuntukkan  bagi  garisnya,  dengan  mengesampingkan  semua  ahli waris  lainnya.  Keluarga  sedarah  dalam  garis  ke  atas  dan  derajat  yang  sama, memperoleh warisan kepala demi kepala.”
Pasal 858
“Bila  tidak  ada  saudara  laki-laki  dan  perempuan  dan  juga  tidak  ada  keluarga sedarah  yang  masih  hidup  dalam  salah  satu  garis  ke  atas,  maka  separuh  harta peninggalannya itu menjadi bagian dan keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis  ke  samping  dan  garis  ke  atas  lainnya,  kecuali  dalam  hal  yang  tercantum dalam pasal berikut.
Bila  tidak  ada  saudara  laki-laki  dan  perempuan  dan  keluarga  sedarah  yang  masih hidup  dalam  kedua  garis  ke  atas,  maka  keluarga  sedarah  terdekat  dalam  tiap-tiap garis ke samping masing-masing mendapat warisan separuhnya.
Bila dalam satu garis ke samping terdapat beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang  sama,  maka  mereka  berbagi  antara  mereka  kepala  demi  kepala  tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 845.”
Seperti  halnya  pembagian  saudara  dalam  Pasal  857  KUHPerdata,  pembagian  dalam ahli  waris  golongan  ketiga  juga  harus  dilakukan  Kloving  terlebih  dahulu,  yaitu,  ½  bagian untuk ahli waris dalam garis sebapak, dan ½ bagian untuk ahli waris garis seibu.
d. Golongang keempat, yang terdiri saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka  sampai  derajat  keenam.  Ahli  waris  golongan  keempat  ini  termasuk  dalam pengertian  keluarga  sedarah  dalam  garius  menyimpang  yang  lebih  jauh.  Pasal-Pasal yang  mengatur  golongan  keempat  ini  adalah  Pasal  850,  858,  861  KUHPerdata  yang berbunyi:
Pasal 850
“Semua  warisa,  baik  yang  seluruhnya  maupun  sebagian  jatuh  pada  giliran pembagian untuk keluarga dalam garis keatas atau garis ke samping, harus dibelah menjadi  dua  bagian  yang  pertama;  belahan  yang  satu  dibagikan  kepada  keluarga sedarah  dan  garis  ayah  yang  masih  ada,  dan  belahan  yang  lain  kepada  ibu  yang masih  ada,  tanpa  mengurangi  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  dalam  Pasal  854 dan 859.
Warisan  itu  tidak  boleh  beralih  dan  garis  yang  satu  kegaris  yang  lain,  kecuali  bila dalam  salah  satu  dan  kedua  garis  itu  tidak  ada  seorang  pun  keluarga  sedarah,  baik dalam garis ke atas maupun dalam garis ke samping.”
Pasal 858
“Bila  tidak  ada  saudara  laki-laki  dan  perempuan  dan  juga  tidak  ada  keluarga sedarah  yang  masih  hidup  dalam  salah  satu  garis  ke  atas,  maka  separuh  harta peninggalan  itu  menjadi  bagian  dan  keluarga  sedarah  dalam  garis  ke  atas  yang masih hidup, sedangkan yang separuh  lagi  menjadi  bagian  keluarga  sedarah dalam  garis  ke  samping  dan  garis  ke  atas  lainnya,  kecuali  dalam  hal  yang tercantum dalam pasal berikut.
Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan keluarga sedarah yang masih hidup  dalam  kedua  garis  ke  atas  makakeluarga  sedarah  terdekat  dalam  tiap-tiap garis ke samping masing-masing mendapat warisan separuhnya.
Bila  dalam  satu  garis  ke  samping  terdapat  beberapa  keluarga  sedarah  dalam derajat yang sama, maka mereka berbagi antara mereka kepala demi kepala tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 854.”
Pasal 861
“keluarga-keluarga sedarah yang hubungannya dengan  yang meninggal dunia itu lebih  jauh  dan  derajat  keenam  dalam  garis  ke  samping,  tidak  mendapat  warisan. Bila  dalam  garis  yang  satu  tidak  ada  keluarga  sedarah  dalam  derajat  yang mengizinkan  untuk  mendapat  warisan,  maka  keluarga-keluarga  sedarah  dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan.”
Pembagian  harta  persatuan  dalam  perkawinan  kedua  harus  memenuhi  beberapa ketentuan KUPerdata yang diatur dalam pasal 180, 181, 182, 852a dan 902 jo 128.
Pasal 180
“Juga  dalam  perkawinan  kedua  dan  berikutnya,  menurut  hukum  ada  gabungan harta benda menyeluruh antara suami atau istri, bila dalam perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.”
Pasal 181
“Akan tetapi pada perkawinan kedua atau berikutnya, bila ada anak dan keturunan dan  perkawinan  yang  sebelumnya,  suami  atau  istri  yang  baru,  oleh  percampuran harta dan utang-utang pada suatu gabungan, tidak boleh memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada jumlah bagian terkecilyang diperoleh seorang anak atau bila anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh turunanya dalam penggantian ahli waris,  dengan  ketentuan,  bahwa  keuntungan  ini  sekali-kali  tidak  boleh  melebihi seperempat  bagian  dan  harta  benda  suami  atau  istri  yang  kawin  lagi  itu.  Anak- anak  dan  perkawinan  terdahulu  atau  keturunan  mereka,  pada  waktu  terbukanya warisan  dan  suami  atau  istri  yang  kawin  lagi  berhak  menuntut  pemotongan  atau pengurangan; dan apa yang melebihi bagian yang diperkenankan, masuk kedalam warisan itu.”
Pasal 182
“Suami atau istri, yang mempunyai anak-anak dan perkawinan yang terdahulu dan melakukan  perkawinan  berikutnya,  tidak  boleh  menyediakan  kepada  suami  atau istri  yang  baru,  dengan  perjanjian  kawin  itu,  keuntungan-keuntungan  yang  lebih daripada yang tersebut dalam pasal sebelum ini.”
Pasal 852a
“Dalam  hal  warisan  dan  seorang  suami  atau  istri  yang  telah  meninggal  lebih dahulu,  suami  atau  istri  yang  ditinggal  mati,  dalam  menerapkan  ketentuan- ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami atau istri itu adalah perkawinan kedua  atau  selanjutnya,  dan  dari  perkawinan  yang  dulu  ada  anak-anak  atau keturunan-keturunan  anak-anak  itu,  suami  atau  istri  yang  baru  tidak  boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang anak-anak itu, atau  oleh  semua  keturunan  penggantunya  bila  ia  meninggal  lebih  dahulu,  dan bagaimanapun  juga  bagian  warisan  istri  atau  suami  itu  tidak  boleh  melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.
Bila  untuk  kebahagian  suami  atau  istri  dan  perkawinan  kedua  atau  perkawinan berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas- batas  dan  jumlah  termaksud  dalam  alinea  pertama,  bagian  dan  pewarisan  pada kematian  harus  dikurangi  sedemikian,  sehingga  jumlah  bersama  itu  tetap  berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu.
Apa  yang  dinikmati  suami  atau  istri  yang  berikut  menurut  pasal  ini  harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau istri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama.”
Pasal 902
“Suami  atau  istri  yang  mempunyai  anak  dari  perkawinan  yang  terdahulu,  dan melakukan  perkawinan  yang  kedua  atau  berikutnya,  tidak  boleh  memberikan dengan  wasiat  kepada  suami  atau  istri  yang  kemudian  hak  milik  atas  sejumlah barang  yang lebih daripada apa yang menurut Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir.
Bila yang dihiba wasiatkan kepada istri atau suami yang kemudian itu bukan suatu hak milik atas harta peninggalannya, melainkan hanya hak pakai hasil saja, maka bolehlah hak pakai hasil ini meliputi separuh dan hartanya atau lebih besar dan itu, asal harga taksirannya tidak melampaui batas-batas termaksud dalam alinea yang lalu, dan segala sesuatnya tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 918. Bila  dengan  surat  wasiat  itu  hak  milik  dan  hak  pakai  hasil  kedua-duanya diberikan, maka  harga  hak  pakaihasil  itu  harus  ditaksir  dulu;  bila  harga  bersama dan  apa,  yang  diberikan  dalam  bentuk  hak  milik  dan  hak  pakai  hail  berjumlah melebihi  batas-batas  yang  dimaksydkan  dalam    alinea  pertama,  terserah  pilihan suami  atau  istri  yang  kemudian  itu,  ia  boleh  memilih  apakah  pemberian warisannya atau pemberian hak pakai hasil  yang dikurangi sedemikian, sehingga harga  bersama  tetap  ada  dalam  batas-batas  itu.  Bila  dalam  hal  ini.  Karena  hak pakai  hasil  itu,  bagian  warisan  menurut  Undang-Undangdirugukan,  maka  juga disini berlaku ketentuan Pasal 918.
Apa  yang  diperoleh  suami  atau  istri  yang  kemudian  karena  pasal  ini,  harus dikurangkan pada waktu menghitung apa yang boleh menjadi hak suami atau istri itu atau diperjanjikan berdasarkan Bab 13 Buku Pertama.”
Pasal 128
“setelah  bubarnya  harta  bersama,  kekayaan  bersama  mereka  dibagi  dua  antara suami  atau  istri,  atau  antara  para  ahli  waris  mereka,  tanpa  bersama  menurut Undang-Undang mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.
Ketentuan-ketentuan  yang  tercantum  dalam  Bab  XVII  Buku  Kedua,  mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta.”
Dalam pewarisan menurut testament maka dikenal dua cara,
1. Erfstelling atau pengankatan waris, Pasal 954 KUHPerdata menentukan bahwa, wasiat pengankatan  warisan  adalah  suatu  wasiat  dimana  yang  mewariskan  kepada  seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalakannya apabilaia meninggal dunia baikseluruhnya maupun sebagian seperti setengahnyya, sepertiga.
2.  Legaat atau  Hibah  wasiat  di  dalam  Pasal  975  KUPerdata,  menentukan  bahwa  hibah wasiat  adalah  penetapan  wasiat  yang  khusus  dimana  yang  mewariskan  kepada  seseorang atau lebih memberikan beberapa dari berang-barangnya dari satu jenis tertentu.

## KESIMPULAN
Ketentuan hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bila suami ingin  menikah  lagi  maka  ia  wajib  mengajukan  permohonan  kepada  Pengadilan  di  daerah tempat  tinggalnya.  Secara  hukum  suami  yang  menikah  lagi  tanpa  izin  merupakan pelanggaran hukum dan bisa batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Karena jika suami  menikah  lagi  tanpa  izin  istri  maka  akan  mendapat  sanksi  hukum  dalam  Pasal  279 KUHP dengan ancaman Pidana maksimal 5 sampai 7 tahun penjara.
Ketentuan  KUHPerdata  Pasal  852a  bahwa  hak  waris  istri  dari  perkawinan  kedua  tidak boleh  mewarisi  lebih  dan  bagian  terkecil  yang  diterimah  oleh  salah  seorang  dan  anak-anak dari perkawinan pertama itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu,  dan  bagaimanapun  juga  bagian  warisan  istri  kedua  itu  tidak  boleh  melebihi    ¼ (seperempat) dan harta peninggalan si pewaris.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : Asmin, 1986, Status Perkawinan Antar Agama , Jakarta:PT Dian Rakyat.
Eman Suparman, 2007, Hukum Waris Indonesia , Bandung : PT. Refika Aditama.
H.  Mukhtar Zamzami,2013, Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia, Jakarta : Kencana.
Neng  Djubaedah,  2010, Pencatatn  Perkawinan  dan  Perkawinan  tidak  dicatat  Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Jakarta : Sinar Grafika.
Subekti, 2003, Pokok-Pokok hukum Perdata, Jakarta: Kencana Intermasa.
Sudarsono, 1991, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Sutiono Usman Adji, 2002, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Yokyakarta : Liberty
Undang-undang :

## Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Skripsi :
Yofriko  Sundalangi,  2014, Hak  Waris  Istri  Kedua  Dari  Perkawinan  Tanpa  Izin, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.