AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PANTI ASUHAN (STUDI PADA PSAA UDYANA WIGUNA SINGARAJA) TAHUN 2016

## Luh Gede Ria Utami Agustin
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja,
Indonesia

## email : odtheyrhya1@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses  perolehan  dana,  pengelolaan  dana  dan  proses pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  Panti  Sosial  Asuhan  Anak  Udyana  Wiguna  Singaraja  untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Data  diperoleh  dengan  melakukan  observasi  awal,  wawancara,      dan dokumentasi.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode  analisis  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses perolehan dana dimulai dari proses penyusunan rancangan kerja anggaran    oleh    staf    panti    yang    dikirimkan    kepada    Dinas    Sosial    hingga    memperoleh    dokumen pelaksanaan  anggaran,  pengelolaan  keuangan  di  panti  dilaksanakan  dengan  berpedoman  pada dokumen  pelaksanaan  anggaran  yang  diberikan  oleh  Dinas  Sosial,  dan  Panti  Sosial  Asuhan  Anak Udyana W iguna Singaraja membuat rancangan kerja anggaran yang disusun dalam sebuah rapat antara staf   panti   dan   juga   surat   pertanggungjawaban  penggunaan  dana   sesuai   dokumen   pelaksanaan anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
Kata Kunci : akuntabilitas, pengelolaan keuangan, transparansi

## Abstract
This research aims to determine the process of obtaining funds, fund management and the accountability process undertaken by Udyana W iguna Singaraja Social Child Orphanage to maintain transparency and accountability  of  financial  management.This research  is  descriptive  research  with  qualitative  approach. Data  were  obtained  by  conducting  preliminary  observations,  interviews,  and  documentation.  Data analysis method used is descriptive qualitative analysis method. The results showed that the process of obtaining funds  starts from  the  process of  drafting the  budget  work  plan  by the  orphanage staff  sent  to the  Social  Service  to  obtain  budget  implementation  documents,  financial  management  in  the  Udyana Wiguna Singaraja Social Child Orphanage follows the budget execution document provided by the Social Service, and  Udyana Wiguna  Singaraja social  child orphanage make a  budget  work  plan  arranged in  a meeting between the orphanage staff and also the letter of accountability of the use of funds according to the budget execution document as a form of financial management accountability.
Keyword: accountability, financial management, transparency

## PENDAHULUAN
Ada  banyak  jenis  organisasi  yang ada  di  Indonesia  salah  satunya  adalah organisasi  nirlaba. “organisasi  nirlaba adalah  organisasi  yang  dapat  dimiliki pemerintah  maupun  dimiliki  oleh  sektor swasta,  tujuan  utamanya  tidak  semata-
mata  untuk  mendapatkan  keuntungan ” (Sujarweni,2015:215). Karakteristik organisasi  nirlaba  berbeda  dengan organisasi   bisnis.   Perbedaan   utama yang  mendasar  terletak  pada  cara organisasi memperoleh daya yang dibutuhkan  untuk  melakukan  berbagai
e-ISSN  : 2599-1426
aktivitas operasinya. Menurut PSAK No. 45 bahwa “organisasi
nirlaba
memperoleh sumber daya dari sumbangan  para  anggota  dan  para penyumbang lain yang tidak mengharapkan  imbalan  apapun  dari organisasi  tersebut ”.  (Ikatan  Akuntan Indonesia, 2004:45).
Salah    satu    bentuk    organisasi nirlaba    di    Indonesia    adalah    panti asuhan.    Departemen    Sosial            RI (2004:4) menyatakan  panti            sosial asuhan  anak  adalah  suatu  lembaga kesejahteraan  sosial  yang   mempunyai tanggung  jawab  untuk  memberikan pelayan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dan
melaksanakan
penyantunan  dan  pengentasan  anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti  orang  tua/wali  anak  dalam memenuhi  kebutuhan  fisik,  mental  dan sosial  kepada  anak  asuh  sehingga memperoleh  kesempatan  yang  luas, tempat dan memadai bagi pengembangan  kepribadiannya  sesuai dengan    yang    diharapkan    sebagai bagian    dari    penerus    cita-cita    bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.
Panti  asuhan  anak  adalah  proyek pelayanan  dan  penyantunan  terhadap anak –anak  yatim,  yatim  piatu,  keluarga retak,  dan  anak  terlantar  dengan  cara memenuhi segala kebutuhan, baik berupa  material  maupun  spiritual,  yang meliputi: sandang pangan, papan, pendidikan,
kesehatan. Dalam beberapa keadaan tertentu keluarga tak dapat  menjalankan  fungsinya  dengan baik dalam pemenuhan kebutuhan anak yang kemudian menyebabkan ketelantaran pada anak.
Beberapa  penyebab  ketelantaran anak  adalah  sebagai  berikut.  1)  Orang tua meninggal dan atau tidak ada sanak keluarga   yang   merawatnya   sehingga anak  menjadi  yatim  piatu.  2)  Orang  tua tidak  mampu  (sangat  miskin)  sehingga tidak    dapat    memenuhi       kebutuhan minimal  anak –anaknya.  3)  Orang  tua tidak     dapat     dan     tidak     sanggup melaksanakan   fungsinya   dengan   baik
atau  dengan  wajar  dalam  waktu  relatif lama misalnya menderita penyakit Ada  berbagai  sumber  pendapatan, baik  itu  di  perusahaan  swasta  maupun instansi     sektor     publik.     Untuk     di perusahaan  swasta  pendapatan  berasal dari    penjualan    barang    atau    jasa, sumbangan dari donatur, dan pinjaman, sedangkan  untuk  instansi  sektor  publik pendapatan  dapat  berasal  dari  pajak, retribusi,  hibah,  bantuan,  dan  dana  bagi hasil.    Akan    tetapi    adapula    istilah sumber  pendapatan  regular  dan  non regular.
Pendapatan regular merupakan pendapatan   yang   berasal   dari   usaha suatu   instansi   baik   swasta   maupun pemerintah,    sedangkan    pendapatan non   regular   adalah   pendapatan   yang berasal dari luar usaha instansi, baik itu berupa hibah,  maupun  sumbangan  atau bantuan.  Untuk  mengetahui  jumlah pendapatan  yang  dihasilkan  dan  jumlah biaya  yang  dikeluarkan  oleh  organisasi maka perlu pula dibuat laporan keuangan.
Dalam  hal  pengelolaan  keuangan, para   donatur   biasanya   mensyaratkan adanya pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban               pengelola organisasi  nirlaba  atas  dana  yang diberikan. Dalam mengelola suatu keuangan,  tentu  saja  ada kemungkinan untuk  terjadi  manipulasi  data,  sehingga masyarakat    yang    tidak    memahami tentang  pengelolaan  keuangan    mudah ditipu oleh penerima amanah.
Laporan  keuangan  juga  menjadi suatu  hal  yang  sangat  penting  untuk diberikan    kepada    pemberi    amanah, karena melalui laporan keuangan, pemberi    amanah    dapat    mengetahui posisi  keuangan  organisasi  dan  para anggota  dan  donatur  tersebut  ingin mengetahui  dana  yang  mereka  berikan apakah sudah dikelola  dengan baik  dan apakah      dapat      bermanfaat      bagi kepentingan    publik    sesuai    dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Di    masa    ini    transparansi    dan akuntabilitas  menjadi  hal  yang  sangat penting  bagi  pengelolaan  keuangan setiap     organisasi,     baik     organisasi
e-ISSN  : 2599-1426
pemerintahan maupun non
pemerintahan.
Prinsip  akuntabilitas  publik  adalah suatu     ukuran     yang     menunjukkan seberapa    besar    tingkat    kesesuaian penyelenggaraan  pelayanan  dengan ukuran    nilai-nilai    atau    norma-norma eksternal    yang    dimiliki    oleh    para stakeholder yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut.
Akuntabilitas   publik   mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat  atau  pemerhati  independen yang  memiliki  hak  untuk  melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi  keuangan  yang  tersedia sesuai  dengan  permintaan  tingkat  tinggi pemerintah. Mardiasmo (2009) menyatakan transparansi dan akuntabilitas  menjadi  kewajiban  dan tanggungjawab    pemegang    amanah untuk
mengelola, menyajikan, melaporkan    serta    menyampaikan segala  aktivitas  yang  dilaksanakan kepada pemberi amanah, dimana pemberi  amanah  tentunya  memiliki  hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Akuntabilitas     merupakan     suatu pertanggungjawaban                         dari seseorang/badan  yang  sangat  penting bagi  pihak-pihak  yang  terlibat  atau berkepentingan. Karena dengan adanya akuntabilitas      yang      baik,      berarti kewajiban dari akuntan telah terlaksana. Menurut  Siahaan  (2012)  akuntabilitas adalah  kewajiban  untuk  memberikan pertanggungjawaban  dan  menerangkan kinerja  dan  tindakan  seseorang/badan hukum/pemimpin suatu organisasi kepada  pihak  yang  memiliki  hak  atau berkewenangan untuk meminta keterangan  atau  pertanggungjawaban, meliputi keberhasilan maupun
kegagalan  pelaksanaan  misi  instansi yang bersangkutan. Artinya setiap
instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan  pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai dengan pertanggungjawaban, kejelasan
fungsi, pelaksanaan da pertanggungjawaban, pengelolaan perusahaan/instansi  secara  efisien  da efektif.  Akuntabilitas  dapat  diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai   tujuan   dan   sasaran   yang telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui suatu  media  pertanggungjawaban  yang telah ditetapkan secara periodik.
Menurut   Silvia   dan   Ansar   (2001) akuntabilitas  memiliki  berbagai  dimensi. Dimensi  pertama  adalah  akuntabilitas kejujuran  dan  hukum  terkait  dengan dilakukannya penyalahgunaan, KKN (Korupsi  Kolusi  Nepotisme),  sehingga dapat  menjamin  sebuah  praktek  yang sehat,  sedangkan  akuntabilitas  hukum menjamin  adanya  peraturan  terkait dengan    supremasi    hukum    dan peraturan  lain  dalam  organisasi.  Kedua, akuntabilitas proses menjelaskan bagaimana  prosedur  yang  digunakan dalam  melaksanakan  tugas,  hal  ini ditekankan  lebih  kepada  pemberian layanan  yang  cepat  dan  responsif. Ketiga,  akuntabilitas  program  berkaitan dengan bagaimana organisasi melahirkan sebuah program yang berkualitas  serta  mendukung  strategi dalam  pencapaian  visi  misi  organisasi. Keempat, akuntabilitas kebijakan maksud  dari  penjelasan  ini  yaitu  terkait dengan pertanggungjawaban yang dilakukan pembina, pengurus dan pengawas  atas  kebijakan  yang  diambil, sehingga dibutuhkan
sebuah pertimbangan  dalam  membuat  suatu kebijakan.    Kelima,    akuntabilitas finansial  adalah  pertanggungjawaban suatu  lembaga  dalam  menggunakan dana  secara  ekonomis,  efisien  dan efektif.
“Transparansi merupakan keterbukaan organisasi untuk
menyediakan  informasi  yang  relevan dengan  cara  yang  mudah  diakses  dan dipahami  oleh  pemangku  kepentingan ”
(Atmaja,dkk,  2013:19).  Menurut United Natoins  Development  Program (UNDP) (dalam  Mardiasmo,  2009)  Transparansi adalah  adanya  kebijakan  terbuka  bagi
pengawasan. Sedangkan yang dimaksud  dengan  informasi  adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau  publik.  Keterbukaan  informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik  yang  sehat, kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Menurut Siahaan (2012)
transparansi  adalah  keterbukaan  dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan  dan  keterbukaan  dalam mengemukakan  informasi  material  dan relevan mengenai instansi yang bersangkutan,  terbukanya  akses  bagi semua pihak yang  berkepentingan terhadap  setiap  informasi  pengelolaan keuangan negara. Artinya dalam pengelolaan keuangan negara tidak ada yang  disembunyikan,  semua  secara terbuka.  Keterbukaan  ini  mencakup mulai dari kegiatan perencanaan
anggaran sampai dengan pertanggungjawabannya.  Transparansi dibangun   atas   dasar   arus   informasi yang
bebas.
Seluruh
proses pemerintahan,  lembaga-lembaga  dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak yang   berkepentingan,   dan   informasi yang   tersedia   harus   memadai   agar dapat dimengerti dan dipantau.
Namun       transparansi       menurut Ratminto (dalam Anggraini, 2013), bahwa            transparansi            dalam penyelenggaraan     pelayanan     publik adalah  terbuka,  mudah  dan  dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan  secara  memadai  dan mudah  dimengerti.  Keterbukaan  yang dimaksud adalah dimana seluruh informasi  perlu  dan  dapat  diakses  oleh pihak-pihak  yang  berkepentingan,  serta informasi  yang  tersedia  harus  memadai agar    dapat    dimengerti    dan    dipantau oleh pihak-pihak yang berkaitan.
Dwiyanto  (2006:80)  mendefinisikan “transparansi sebagai penyediaan informasi  tentang  pemerintahan  bagi publik  dan  dijaminnya  kemudahan  di dalam  memperoleh  informasi-informasi yang akurat dan memadai ”.
Dari  pengertian  tersebut  dijelaskan bahwa      transparansi      tidak      hanya sekedar menyediakan informasi tentang
penyelenggaraan pelayanan pemerintahan,  namun  harus  disertai dengan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh
informasi   dan   memahami      informasi yang diberikan tersebut.
Dwiyanto  (2006)  mengemukakan ada   tiga   indikator   transparasi   yang dapat  digunakan.  Indikator  pertama adalah  mengukur  tingkat  keterbukaan pelayanan  publik  disini  meliputi  seluruh proses  pelayanan  publik,  termasuk didalamnya  adalah  persyaratan,      biaya dan  waktu  yang  dibutuhkan  untuk sebuah    pelayanan    publik,    serta    tata cara  dalam  proses  pelayanan  publik. Persyaratan  yang  harus  dipenuhi  harus terbuka  dan  mudah  diketahui  oleh  para pengguna atau stakeholder lain. Penyelenggaraan pelayanan harus berusaha  menjelaskan  kepada  para pengguna  mengenai  persyaratan  yang harus dipenuhi berserta alasan diperlukannya  persyaratan  itu  dalam proses pelayanan publik. Indikator yang kedua dari transparasi  menunjuk  kepada  seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan  yang  dapat  dipahami  oleh pengguna  dan stakeholder yang  lain. Maksud  dipahami  disini  bukan  hanya dalam  arti  literal  semata  tetapi  juga makna  dibalik  semua  prosedur  dan peraturan  itu.  Penjelasan  mengenai persyaratan,  prosedur,  biaya  dan  waktu yang    diperlukan    untuk    sebuah pelayanan sebagaimana adanya merupakan hal yang paling penting bagi para  pengguna.  Jika  rasionalitas  dari semua  hal  itu  dapat  diketahui  dan diterima  oleh  para  pengguna,  maka kepatuhan    terhadap    prosedur    dan aturan  akan  mudah  diwujudkan  dan dipahami dalam proses penyelenggaraan publik.
Indikator  ketiga  dari  transparansi adalah  kemudahan  untuk  memperoleh informasi   mengenai   berbagai   aspek yang  berkaitan  dengan  seluruh  proses dalam        penyelenggaraan  pelayanan publik.  Semakin  mudah  pengguna  dan memperoleh informasi mengenai
berbagai aspek penyelenggaran
pelayanan  publik  maka  semakin  tinggi
transparasi  dari  pelayanan  publik  yang bersangkutan.
Misalnya,
ketika pengguna  dengan  mudah  memperoleh informasi  mengenai  biaya  dan  waktu yang  diperlukan  untuk  menyelesaikan pelayanan  maka  pelayanan  publik  itu dapat  dinilai  memiliki  transparansi  yang tinggi.
Krina (2003) menyebutkan
beberapa  alat-alat  ukur  transparansi, yaitu  sebagai  berikut.  1)  Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi,    yaitu    annual    reports, brosur,  leaflet,  pusat  informasi,  telepon bebas    pulsa,    liputan  media,    iklan layanan  masyarakat,  website,  papan pengumuman,  koran  lokal.  2)  informasi yang  disajikan,  yaitu  acuan  pelayanan, perawatan    data,    laporan    kegiatan publik,  prosedur  keluhan.            3) penanganan  keluhan,  yaitu  berita-berita kota di media massa dan lokal, notice of respon ,   limit   waktu   respon, opinion pools & survey tentang isu-isu kebijakan publik,  komentar  &  catatan  untuk  draft kebijakan  &  peraturan, service  users surveys .  4)  institusi  dan  organisasi daerah, yaitu Bawasda, kantor
PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo,  Forum  Lintas  Pelaku.  5) Pertemuan  masyarakat.  6)  Mimbar rakyat.
Panti  Sosial  Asuhan  Anak  Udyana Wiguna   Singaraja   merupakan   salah satu  panti  asuhan  yang  didirikan  oleh pemerintah  melalui  UPT  Pelayanan Sosial  Provinsi  Bali.  Selain  mendapat dana  dari  donatur,  panti  ini  juga memperoleh dana dari  pemerintah Sebagai suatu lembaga yang memperoleh  dana  dari  pemerintah  dan donatur,  maka  penting    bagi  panti asuhan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan  keuangannya sebagai  bentuk  pertanggungjawaban keuangan panti kepada pemerintah.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  yang dilakukan               adalah               untuk menggambarkan     proses     perolehan dana    pada    PSAA    Udyana    Wiguna Singaraja, untuk menggambarkan manajemen  pengelolaan  dana  pada PSAA  Udyana  Wiguna  Singaraja,  dan untuk             mengetahui             proses
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh  PSAA  Udyana  Wiguna  Singaraja untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan metode pendekatan  kualitatif,  dimana  peneliti akan  melakukan  observasi  langsung  ke lapangan   dan    mengumpulkan   dana yang dianalisis berdasarkan pengamatan  dan  pengetahuan  peneliti. Penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah  yaitu  objek  yang  berkembang apa adanya yaitu akuntabilitas pengelolaan  keuangan  pada  PSAA Udyana  Wiguna  Singaraja.  Adapun dalam  penelitian  ini  peneliti  berupaya untuk
melakukan penelitian sebagaimana  kaidah-kaidah  penelitian kualitatif.
Data    dalam    penelitian    ini    ada    2 yaitu  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  berupa  hasil  wawancara dengan    staf    panti.    Data    sekunder berupa dokumen-dokumen yang menunjang hasil penelitian. Teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah tehnik  analisis  data  deskriptif  kualitatif. Metode  analisis  data  deskriptif  kualitatif dalam  suatu  penelitian  berguna  untuk mengembangkan     teori     yang     telah dibangun dari data yang sudah didapatkan di lapangan dengan tahapan sebagai    berikut.    Reduksi    data, penyajian  data,  analisis  data  dan penarikan  kesimpulan.  Setelah  analisis data selanjutnya akan dilakukan pengujian    keabsahan    data    dengan trianggulasi data yang meliputi trianggulasi    metode,    trianggulasi sumber,      trianggulasi      situasi      dan trianggulasi teori.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Berdasarkan  hasil  penelitian  proses perolehan   dana   pada   PSAA   Udyana Wiguna  Singaraja  dimulai  dari  proses perencanaan  yang  dilaksanakan  pada bulan Januari. Pada proses ini staf panti
akan mengadakan rapat untuk
menganalisis  kebutuhan  anak  selama  1 tahun    kedepan.    Dalam    rapat    ini,
masing-masing staf
akan menganggarkan  biaya  untuk  kebutuhan anak  asuh  sesuai  dengan  tugasnya misalnya untuk biaya pendidikan, pakaian, makanan, dll.
Setelah seluruh biaya diakumulasikan maka
tersusunlah Rancangan   Kerja   Anggaran   (RKA). RKA yang disusun tidak banyak mengalami  perubahan  dari  tahun –tahun sebelumnya  kecuali  mendapat  intruksi dari  Dinas  Sosial  untuk  menaikkan nominal  RKA  tersebut.  RKA  yang disusun  oleh  staf  panti  biasanya  akan selesai dikerjakan pada bulan April.
RKA   yang   telah   disusun   akan dikirim    ke    UPT    Pelayanan    Sosial Provinsi Bali untuk selanjutnya diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi Bali. RKA  yang  telah  diterima  oleh  Dinas Sosial  Provinsi  Bali  akan  ditindaklanjuti dengan  diadakannya  sidang  antara  staf Dinas  Sosial  dan  staf  PSAA  Udyana Wiguna  Singaraja  untuk  membahas mengenai  RKA  yang  telah  disusun. Masing-masing  rekening  yang  terdapat dalam RKA akan dibahas untuk
mengetahui  kebermanfaatannya  yang disesuaikan dengan Peraturan Gubernur  Bali  No.  30  Tahun  2013 tentang Dokumen Pelaksanaan
Anggaran  Dinas  Sosial  Provinsi  Bali Tahun  Anggaran  2013.  Rekening  yang sesuai  dengan  Pergub  akan  diterima, akan  tetapi  rekening  yang  tidak  sesuai dengan Pergub akan direvisi oleh  Dinas Sosial.
RKA  yang  telah  disepakati  akan diserahkan    kepada    Biro    Keuangan untuk  selanjutnya  staf  panti  akan diberikan Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran  sebagai pedoman untuk pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  di panti.
Pengelolaan  keuangan  di  PSAA Udyana Wiguna  Singaraja  dilaksanakan dengan  staf  yang  mengurus  DPA mengalokasikan dana yang telah diberikan  untuk  kebutuhan-kebutuhan yang  ada  dalam  panti  selama  1  tahun. Adapun pengalokasian tersebut meliputi
pembayaran honorarium, pembelian barang dan jasa habis pakai,  pembelian obat-obatan  P3K,  pembelian  keperluan kantor, pembayaran pengandaan/ percetakan, pembayaran sewa
kendaraan,  biaya  untuk  melaksanakan rapat,  pembelian  pakaian  anak  asuh, biaya  perjalanan  dinas  dan  biaya pendidikan untuk anak asuh.
Pembayaran honorarium untuk pegawai honorer dialokasikan sebanyak 20,89%   yang   terdiri   dari   2   orang penjaga    malam    dan    3    orang    juru masak.   Pembayaran   honorarium   ini juga     termasuk     pembayaran     BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.
Pembayaran  barang  dan  jasa  habis pakai   dialokasikan   sebanyak   49,07% yang  terdiri dari pembelian alat-alat  tulis untuk  keperluan  anak  asuh,  pembelian materai  untuk  administrasi  pendidikan anak  asuh  dan  administrasi  kantor, pembelian  tabung  gas  untuk  memasak dan  pembelian  bahan-bahan  kebutuhan pokok    untuk    konsumsi    anak    asuh selama  tinggal  di  panti  dalam  kurun waktu  1  tahun  kedepan  .  Pembelian obat-obatan         dialokasikan    sebesar 0,79%  yang  meliputi  obat-obatan  yang dibutuhkan  anak  panti  sesuai  dengan musim  yang  ada  dan  juga  obat-obatan P3K.
Belanja  jasa  kantor  yang  dimaksud adalah biaya untuk cetak foto bagi anak asuh    yang    menjadi    siswa    baru    di sekolah  yang  tentunya  membutuhkan foto  sebagai  syarat  administrasi  yang dialokasikan  sebesar  0,03%.  Belanja cetak    dan    penggandaan    untuk keperluan    administrasi    kantor    dan danak     asuh     dialokasikan     sebesar 0,02%.
Panti  ini  biasanya  mengadakan kegiatan keagamaan rutin setiap tahunnya  bagi  anak    asuh  berupa adanya tirta yatra yang tentunya memerlukan alat transportasi berupa bis sebagai  sarana  transportasi        yang dialokasikan  sebesar  1,19%.  Selain kegiatan  keagamaan,  staf  panti  juga melaksanakan    rapat    rutin    setiap triwulan  untuk  membahas  mengenai pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan   selama   kurun   waktu   3
bulan sebelumnya. Biaya yang dibutuhkan  untuk  melaksanakan  rapat ini dialokasikan sebesar 1,88%.
Setiap  tahun  tentunya  anak  asuh membutuhkan  pakaian  untuk  dapat digunakan  baik  itu  seragam  sekolah, olahraga maupun pakaian untuk
sembahyang. Staf
panti mengalokasikan  dana  sebesar  9,22% untuk  pakaian  anak  asuh.  Anak  asuh yang  sudah  melewati  masa  Sekolah Menengah  Atas  akan  meninggalkan panti  karena  sudah  dianggap  dewasa untuk hidup mandiri, hal ini menyebabkan   setiap   tahunnya   akan ada  anak  asuh  baru  yang  akan  tinggal di  panti.  Sebelum  diperbolehkan  untuk tinggal    di    panti,    anak    yang    menjadi calon  anak  asuh  akan  melalui  proses seleksi  terlebih  dahulu.  Oleh  karena  itu dialokasikan  biaya  untuk  perjalanan seleksi  anak  asuh  dan  perjalanan  dinas untuk staf panti sebanyak 1,45%.
Biaya pendidikan anak asuh dialokasikan  sebesar  15,46%  yang meliputi  biaya  pendidikan  untuk  masuk sekolah  baru  tahun  ajaran  2016  untuk jenjang SMP dan SMA/SMK da pembayaran  iuran  komite  untuk  SMP dan   SMA/SMK.   Masing-masing   staf yang  mengurus  sebuah  rekening  yang bmenangani kebutuhan anak panti akan bertanggungjawab  kepada  staf  yang mengurus DPA di panti.
Proses pertanggungjawaban
pengelolaan  keuangan  untuk  menjaga akuntabilitas   di   panti   asuhan   dapat dilihat
dari perencanaan dan penyususunan  RKA  yang  dilaksanakan dalam  sebuah  rapat  antara  staf  panti yang  masing-masing  mempunyai  tugas yang  berbeda  dalam  melaksanakan tugas  dalam  panti  misal  staf  yang mengurus makanan  anak,  sekolah  anak dll.  Dalam  rapat  ini  masing-masing  staf akan mengusulkan biaya yang diperlukan  untuk  anak  dalam  kurun waktu  1  tahun  sesuai  dengan  bidang yang    dikerjakannya.    Dari    masing- masing  anggaran  biaya  tersebut  akan dikumpulkan  dan  disusun        menjadi sebuah   RKA   yang   memuat   seluruh biaya  yang  diperlukan  oleh  anak  panti selama 1 tahun.
RKA telah selesai dikerjakan   akan dikirimkan  ke  UPT  Pelayanan  Sosial untuk  selanjutnya  diserahkan  ke  Dinas Sosial.    Pada    Dinas    Sosial    akan diadakan   sidang   antara   staf   Dinas Sosial dan staf panti untuk mempertanggungjawabkan  RKA  yang telah  dibuat  oleh  staf  panti  untuk selanjutnya dapat dibuatkan DPA. Sebagai  pedoman  untuk  pengelolaan keuangan  di  panti.  DPA  akan  diberikan oleh   Biro   Keuangan   kepada   Dinas Sosial  yang  akan  diteruskan  kepada panti.
Pelaksanaan pengelolaan keuangan  di  panti  dilaksanakan  sesuai dengan  DPA  yang  telah  diberikan,  staf panti  selanjutnya  akan  membuat  surat pertanggungjawaban  atas  pengeluaran yang     dilaksanakan     sesuai     dengan nominal  yang  tertera  di  DPA.  Surat pertanggungjawaban yang telah terkumpul selama 1 tahun akan diserahkan  kepada  UPT  Pelayanan Sosial  dan  diteruskan  ke  Dinas  Sosial Provinsi Bali.
Penerapan   transparansi   di   Panti Sosial   Asuhan   Anak   Udyana  W iguna
Singaraja dilaksanakan dengan
diadakannya  rapat  setiap  triwulan  yang membahas mengenai pengelolaan keuangan  di  panti  dan  juga  mengenai perilaku  anak  yang  terdapat  di  panti asuhan.  Hal  ini  bertujuan  agar  seluruh staf    panti    mengetahui    keadaan keuangan yang ada di panti.

## Pembahasan
Berdasarkan    hasil    penelitian, proses  perolehan  sumber  dana  pada Panti  Sosial  Asuhan  Anak  dimulai  dari dibentuknya  RKA  (Rancangan  Kerja Anggaran)      oleh     seluruh     staf      panti asuhan  yang  selanjutnya  akan  dikirim ke    UPT    Pelayanan    Sosial    untuk dikoreksi  dan  diserahkan  kepada  Dinas Sosial  Provinsi  Bali.          Dinas  Sosial selanjutnya  akan  menyerahkan  RKA kepada  Biro  Keuangan  Provinsi  Bali untuk selanjutnya dibuatkan DPA
(Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sebagai  pedoman  untuk  pelaksanaan pengelolaan keuangan di PSAA Udyana Wiguna Singaraja.
e-ISSN  : 2599-1426
Siahaan (2012:72) menyatakan
bahwa  akuntabilitas  adalah  kewajiban untuk  memberikan  pertanggungjawaban dan  menerangkan  kinerja  dan  tindakan seseorang/badan hukum/pemimpin suatu  organisasi  kepada  pihak  yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, meliputi keberhasilan maupun
kegagalan
pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.
Dalam  menjaga  akuntabilitasnya, PSAA     Udyana     Wiguna     Singaraja melaksanakan  3  tahapan  pelaksanaan yaitu  perencaanaan,  penyusunan  dan pelaksanaan  yang  benar-benar  harus dapat  dipertanggungjawabkan  kepada pemberi amanah yaitu pemerintah.
Dalam  proses  perencanaan  dan pertanggungjawaban  staf  panti  asuhan mengadakan    rapat    antara    pengurus panti untuk menyusun RKA untuk  tahun yang bersangkutan. Selanjutnya setelah RKA   selesai   disusun   oleh   staf   panti, pada   Dinas   Sosial   akan   diadakan sidang  kembali  antara  pengurus  panti dan  pihak  Dinas  Sosial  untuk  diminta pertanggungjawabannya    atas    RKA yang  telah  disusun  dan  disesuaikan dengan pergub.
Pelaksanaan  kegiatan di  panti disesuaikan   dengan   DPA   yang   telah diberikan  oleh  Dinas  Sosial,  sebagai bentuk  pertanggungjawaban,  staf  panti akan  membuat  SPJ  untuk  masing- masing pengeluaran atas rekening yang terdapat  dalam  DPA  sesuai  dengan format  yang  telah  diberikan  oleh  Dinas Sosial.
Sistem pelayanan di PSAA Udyana Wiguna    Singaraja    mudah    untuk dipahami    dengan    adanya    petunjuk pelaksanaan    teknis    pelayanan    yang diberikan  oleh  UPT  Pelayanan  Sosial sebagai   dasar   bagi   staf   panti   untuk melaksanakan   pelayanan.   Staf   panti juga menggunakan media sosial berupa facebook untuk      mendokumentasikan dan  mempublikasikan  kegiatan  yang dilaksanakan di panti.
Dalam  hal  pengelolaan  keuangan, seluruh        staf        panti        biasanya mengadakan rapat setiap triwulan untuk
membahas mengenai keadaan keuangan  di  PSAA  Udyana  Wiguna Singaraja.  Dengan  rapat  ini  maka seluruh  staf  panti  dapat  mengetahui keadaan  keuangan  yang  terdapat  di panti sesuai dengan indikator
transparansi yaitu kemudahan
memperoleh  informasi  dan  keterbukaan pelayaanan.  Kemudahan  memahami prosedur  pengelolaan  keuangan  sangat mudah    dilihat    dari    pengelolaan keuangan    yang    dilakukan    sesuai dengan  DPA  yang  telah  diberikan.  Hal ini  sejalan  dengan  yang  dikemukakan Dwiyanto  (2006:242)  dimana  ada  tiga indikator transparasi yang dapat digunakan.
Indikator pertama adalah mengukur tingkat   keterbukaan   pelayanan   public disini meliputi seluruh proses pelayanan publik,  termasuk  didalamnya  adalah persyaratan,      biaya  dan  waktu  yang dibutuhkan      untuk      suatu      pelayanan, serta  cara  pelayanan.  Persyaratan  yang harus   dipenuhi   harus   terbuka   dan mudah  diketahui  oleh  para  pengguna. Penyelenggaraan pelayanan harus berusaha  menjelaskan  kepada  para pengguna  mengenai  persyaratan  yang harus dipenuhi berserta alasan diperlukannya  persyaratan  itu  dalam proses pelayanan.
Indikator       yang       kedua       dari transparasi  menunjuk kepada  seberapa mudah      peraturan      dan      prosedur pelayanan  yang  dapat  dipahami  oleh pengguna  dan  stakeholder  yang  lain. Maksud  dipahami  disini  bukan  hanya dalam  arti  literal  semata  tetapi  juga makna  dibalik  semua  prosedur  dan peraturan  itu.  Penjelasan  mengenai persyaratan,prosedur,biaya  dan  waktu yang  diperlukan  sebagaimana  adanya merupakan hal yang paling penting bagi para  pengguna.  Jika  rasionalitas  dari semua  hal  itu  dapat  diketahui  dan diterima  oleh  para  pengguna,  maka kepatuhan    terhadap    prosedur    dan aturan akan mudah diwujudkan.
Indikator    ketiga    dari    transparasi adalah  kemudahan  untuk  memperoleh informasi    mengenai    berbagai    aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin  mudah  pengguna  memperoleh
informasi  mengenai  berbagai  aspek penyelenggaraa pelayanan publik semakin  tinggi  transparasi.  Misalnya, ketika pengguna dengan mudah memperoleh  informasi  mengenai  biaya dan  waktu  yang  diperlukan  untuk menyelesaikan
pelayanan maka pelayanan    publik    itu    dapat    dinilai memiliki transparansi yang tinggi.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan hasil dapat
disimpukan  bahwa  proses  perolehan dana  pada  PSAA  Udyana  Wiguna Singaraja  dimulai  dari  dilaksanakannya analisis  kebutuhan  anak  untuk  1  tahun kedepan,  setelah  analisis  dilaksanakan, maka  disusunlah  Rancangan  Kerja Anggaran  oleh  staf   panti.  RKA  yang telah  disusun  akan  dikirim  ke  UPT Pelayanan  Sosial  Provinsi  Bali  untuk diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi Bali. Pada   Dinas   Sosial   akan   diadakan sidang  pertanggungjawaban  antara  staf panti  dan  staf  Dinas  Sosial  mengenai RKA  yang  telah  disusun.  Apabila  RKA tersebut   disepakati   maka   staf   panti akan  menerima  Dokumen  Pelaksanaan Anggaran.  Pengelolaan  Keuangan  di panti dilaksanakan dengan mengalokasikan  biaya  untuk  masing- masing  rekening  yang  terdapat  dalam DPA  oleh  staf  yang  mengurus  DPA kepada masing-masing staf yang mengurus  suatu  rekening.  Staf  yang mengurus rekening akan
bertanggungjawab  kepada  staf  yang mengurus DPA. Pertangungjawaban pengelolaan  keuangan  untuk  menjaga akuntabilitas  dilaksanakan  dimulai  dari proses  perencanaan  dan  penyusunan RKA  oleh  seluruh  staf  panti  yang selanjutnnya  akan  dilaksanakan  sidang antara  staf  panti  dan  staf  Dinas  Sosial untuk mempertanggungjawabkan seluruh  RKA  yang  telah  disusun.  dan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang  dilakukan  berdasarkan  DPA  yang telah  diberikan  oleh  Dinas  Sosial  yang selanjutnya  akan  dibuatkan  SPJ  oleh staf panti sebagai bentuk pertanggungjawaban  penggunaan  dana sesuai   dengan   nominal   yang   tertera
pada  DPA.  Transparansi  dalam  PSAA Udyana  Wiguna  Singaraja  dilihat  dari diadakannya  rapat  yang  dilaksanakan setiap  triwulan  oleh  seluruh  staf  panti yang  membahas  mengenai  pengelolaan keuangan di panti.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  peneliti berikan  kepada  PSAA  Udyana  W iguna Singaraja  berdasarkan  hasil  penelitian adalah agar  staf  panti  membuat  struktur organisasi  sebagai  pedoman  untuk  staf panti  dalam  melakukan  pekerjaaanya masing-masing.    Dengan    adanya struktur  organisasi,  pekerjaan  yang dilakukan  di  panti  akan  lebih  mudah untuk  dikoordinir  dan  mudah  untuk dipertanggungjawabkan kepada
pemberi  amanah  dan  pihak  yang berkepentingan dengan
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh  panti  atas  penggunaan  dana  yang telah diberikan.

## Daftar Pustaka
Anggraini,        Ristya        Dwi        2013.
Transparansi,    Partisipasi,    dan
Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran  Dana  BOS  Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling    VIII    Surabaya. Jurnal Kebijakan dan
Manajemen  Publik,  Volume  1,
Nomor 24 (hlm.201-208).
Atmaja,  dkk.  2013. Teori  dan  Praktek Manajemen  Keuangan .  Penerbit Andi: Yogyakarta
Departemen Sosial  Republik  Indonesia. 2004. Keputusan  Menteri  Sosial Republik         Indonesia         No 50/HUK/2004                  Tentang Standarisasi Panti Asuhan Dwiyanto,    Agus.    2006. Mewujudkan Good       Governance       Melalui Pelayanan  Publik .  Yogyakarta: UGM Press.
Ikatan     Akuntan     Indonesia.     2004.
Peraturan    Standar    Akuntansi Keuangan     No     45     Tentang Organisasi Nirlaba .
Krina  P,  Lalolo  Loina.  2003. “Indikator dan        Alat        Ukur       Prinsip Akuntabilitas,   Transparansi   dan
Partisipasi ”.      Tersedia      pada https://www.scribd.com/docume nt/25943916/Indikator-Dan-Alat- Ukur-ATP   (diakses   tanggal   21 Juli 2017). Mardiasmo.    2009. Akuntansi    Sektor Publik .       Yogyakarta:   Penerbit Andi. Siahaan,  Marihot  Pahala.  2010. Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Siahaan,  Sudin.  2012. Menuju  BPK Idaman . Jakarta: PRENADA. Silvia,  J  Ansar.  2011. “Akuntabilitas dalam        Perspektif        Gereja Protestan  (  Studi  Fenomenologis pada Gereja Protestan Indonesia     Donggala     Jemaat Manunggal Palu) ”. Makalah disajikan      dalam Simposium Nasional Akuntansi ke 14 . Fakultas  Ekonomi.  Universitas Syiah  Kuala,  Banda  Aceh  21-22 Juli 2011. Sujarweni,   Wiratna.   2015. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta:
Pustaka Baru Press.