ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Akibat Covid 19 di Kabupaten Konawe Selatan

## Arsalim
Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari, Indonesia; arsalim@gmail.com * Correspondence : arsalim@gmail.com

## Kata kunci
Implementasi Kebijakan, kemiskinan, Covid 19, Konawe Selatan
Keywords Policy Implementation, poverty, Covid 19, South Konawe

## ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana  implementasi kebijakan    penanggulangan  kemiskinan  akibat  covid  19  memberikan  dampak terhadap  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  utamanya  penurunan  angka kemiskinan.  Desain  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  sedangkan  teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  cara wawancara  kepada  infoman  kunci;  observasi  partisipasi,  dan  Studi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  masih adanya  distorsi komunikasi, dan belum akuratnya  data  para  aktor  kebijakan  mempengaruhi  efektivitas  penyaluran bantuan  langsung  kepada  masayarakat  terdampak  COVID  19.  Terfragmentasi pelaku  kebijakan  dalam  struktur  birokrasi  menimbulkan  konflik  of  interest masing-masing  OPD  dari  tingkat pusat,  propinsi  dan  kabupaten. Selain itupula tidak  padunya  monitoring  dan  evaluasi  secara  berkala  menyebabkan  kesulitan untuk  mengukur  secara  mendalam  keberhasilan  penanggulangan  kemiskinan kelompok  sasaran,  baik  dalam  konten  maupun  konteks  kebijakan (content  dan context  policy) .    Target  capaian  antara  titik  awal (setting  goals )  dan  titik  akhir
( achievement  them )  belum  dapat  diketahui  secara  pasti,  sehingga  dibutuhkan new public policy dalam penanggulangan kemiskinan.

## ABSTRACT
The  goal  of  this  research  is  to find  out  to  what  extent  the implementation  of poverty  alleviation  policies  due  to  Covid  19  has  had  an  impact  on  increasing people's welfare, especially reducing poverty. The research design is qualitative, while the data collection technique used in this research is by interviewing key informants; Participatory Observation, and Study. The results of the study show that there are still distortions in communication, and inaccurate data on policy actors  affecting  the  effectiveness  of  distributing  direct  assistance  to  people affected  by  COVID  19.  Fragmentation  of  policy  actors  in  the  bureaucratic structure creates conflicts of interest for each OPD from the central, provincial and district levels. Apart from that, the lack of regular monitoring and evaluation has made it difficult to measure in depth the success of poverty reduction for the target  group,  both  in  terms  of  content  and  policy  context.  The  achievement targets between the starting point (setting goals) and the end point (achievement them) cannot be known with certainty, so a new public policy is needed in poverty alleviation.

## Pendahuluan
Kemiskinan  merupakan  masalah  yang  cukup  merisaukan  banyak  orang  dan dianggap  sebagai  penyakit  sosial  yang  paling  dahsyat  dan  menjadi  musuh  utama kepada  rancangan  pembangunan  negara  (Abdullah,  1984). Kemiskinan  bukan  saja dilihat sebagai fenomena ekonomi semata-mata, tetapi juga sebagai masalah sosial dan politik (Alhabshi, 1996). Masalah kemiskinan saling berkaitan antara satu dengan yang  lainnya;  tingkat  pendapatan,  pendidikan,  kesehatan,  akses  barang  dan  jasa, lokasi  geografis,  gender  dan  kondisi lingkungan  diikuti  oleh  keterbelakangan  dan pengangguran yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan dalam masyarakat. Sehingga  penanggulangan  kemiskinan  menjadi  prioritas  utama  dalam  mencapai kesejahteraan masyarakat, sebab jika tidak,  kesenjangan antar golongan masyarakat maupun  antar  wilayah  akan  mencuat  kepermukaan,  sehingga  akan  mengganggu pembanguan nasional.
Gencarnya  upaya  penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia  mendapat tantangan  yang  luar  biasa  dengan  adanya  wabah Corona  Virus  Disease (Covid-19) sejak tahun 2019 dan masih terasa sampai sekarang. Menurut data BPS tahun 2021 jumlah  penduduk  miskin  mengalami  peningkatan  2,7  juta  orang.  Khusus  di Kabupaten Konawe Selatan jumlah masyarakat miskin bertambah dari  33.890 pada tahun  2019  menjadi 34.220 (2020) dari jumlah penduduk 308.524 , sehingga Konawe Selatan menduduki urutan tertinggi sebagai kabupaten termiskin dari 17 kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tenggara, (BPS Konawe Selatan, 2020).
Untuk mengatasi masalah penanggulangan kemiskinan yang diakibatkan oleh wabah covid-19 pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti mengoptimalkan  Kartu  Keluarga  Sejahtera,  Bantuan  Pangan  Non-Tunai/Bansos, Program Keluarga Harapan (PKH), bahkan pemerintah mengeluarkan PP No.23/2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Corona. Bantuan stimulus juga dilakukan pemerintah bagi UMKM, seperti subsidi bunga kredit dan bantuan produktif  usaha  mikro.  Dalam  konteks  Kabupaten  Konawe  Selatan,  pemerintah daerah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan  sinkronisasi  program  antara  pemerintah pusat, propinsi, kabupaten dan desa.
Untuk  implementasi  kebijakan  publik  dalam  hal  pemberian  bantuan,maka Dwidjowijoto,  (2004)  melihat  ada  dua  pilihan  langkah  yang  ada,  yaitu  langsung mengimplementasikan  dalam  bentuk  program-program  atau  melalui  formulasi kebijakan derivar atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Gordon yang dikutip Keban  (2006)  juga  menyatakan  bahwa  Implementasi  berkenaan  dengan  berbagai kegiatan  yang  diarahkan  pada  realisasi  program.  Bergman  (Sunarko,  2003) mempertegas  tekanan  implementasi  kebijakan  pada  bentuk  program  dengan menyatakan bahwa bentuk pelaksanaan kebijaksanaan dengan pendekatan program menghendaki adanya kejelasan, ketepatan, mencakup keseluruhan. Sekali keputusan itu diambil, maka semua prosedur dalam pelaksanaan program dikehendaki untuk
diikuti oleh seluruh tingkat organisasi-organisasi pelaksana atau badan pemerintah yang terkait.
Pendekatan  pemecahan  masalah  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif dengan menggunakan teori Merilee.S. Grindle (1980), teori ini  mengidentifikasi  dua hal  yang  sangat  menentukan  keberhasilan  dari  implementasi  yaitu isi  kebijakan (konten) dan konteks dari  implementasi  itu  sendiri.  Secara  terperinci;  a)  Grindle mengidentifikasi  sebagai  berikut: Contens  Policy  (isi  kebijakan) meliputi  1) Interest affected (kepentingan siapa yang terlibat); 2) Type of benefits (macam-macam manfaat); 3) Extent  of  change  envisioned (sejauhmana  perubahan  akan  terwujudkan);  4) Site  of decision making (tempat pembuatan keputusan);5) Program implementors (siapa yang menjadi implementor agensi);6 ) Resouces]  commited (sumber daya yang disediakan); b) Context of Implementasion, meliputi 1) Power, interest, and strategy of actors involved (kekuasaan,  kepentingan  , dan  strategi  para  aktor  yang terlibat);  2) Institutions  and regime characteristics (karekteristik lembaga dan rejim); 3) Compliace and responsiveness (sesuai dengan kaidah dan tingkat responsif).
Beberapa hasil penelitian terdahulu terhadap dampak pandemi Covid 19 antara lain  Pakpahan  (2020)  menunjukkan  bahwa  pandemi  COVID-19  memberikan implikasi  negatif  bagi  perekonomian  domestik  seperti  penurunan  konsumsi  dan daya  beli  masyarakat,  penurunan  kinerja  perusahaan,  ancaman  pada  sektor perbankan  dan  keuangan,  serta  eksistensi  UMKM.  Penelitian  selanjutanya  yang dilakukan  oleh  Rizal  Montovani  (2021),  dimana  tujuan  penelitian  adalah  untuk mengetahui  pengaruh  pandemi  covid-19  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  kota makassar.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kuantitatif..  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  Covid-19  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar. Kemudian  Dina Risnita dan  Jean  Elikal  Marna  (2021),  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan mengetahui  Dampak  yang  ditimbulkan  oleh  pandemi  Covid-19  terhadap  jumlah rumah tangga miskin di Nagari Kurai Taji Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 terhadap jumlah rumah tangga  miskin  di  Nagari  Kurai  Taji  Kabupaten  Padang  Pariaman,  yaitu:  (1). Berkurangnya  pendapatan  dari  pekerjaan  utama rumah  tangga,  (2).  Berkurangnya bantuan  biaya  kebutuhan  rumah  tangga  yang  biasa  ditanggung  oleh  anak,  (3). Sulitnya mencari pengerjaan lain setelah kehilangan pekerjaan utama, (4). Terjadinya penurunan  rata-rata  pengeluaran  rumah  tangga,  (5).  Terjadinya  perubahan  pola konsumsi  rumah  tangga.  Demikian  pula  ,  studi  yang  dilakukan  oleh  Erni  Panca Kurniasih (2020). Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak pandemic covid- 19 terhadap kesejahteraan masyarakat di Kota Pontianak. Hasil penelitiannya yaitu, pendapatan responden mengalami penurunan tajam antara 30%-70% di awal masa pandemi sementara pengeluaran cenderung tetap
Keempat penelitian terdahulu memfokuskan pada dampak pandemi Covid 19 pada  aspek  kehidupan  ekonomi  secara  langsung  bukan  pada  aspek  implementasi kebijakan  penanggulangan  kemiskinan  akibat  Covid  19.  Oleh  sebab  itu,  penelitian yang  dilakukan  mengambil  obyek  baru  yang  belum  pernah  dilakukan  penelitian secara  mendalam  dari  sisi  impelementasi  kebijakan  yang  berdampak  terhadap penurunan  angka  kemiskinan  di  Kabupaten  Konawe  Selatan  Propinsi  Sulawesi Tenggara. Sasaran penerima manfaat kebijakan pemberian bantuan dampak COVID 19    adalah  kelompok  penduduk  miskin  dan  masyarakat  yang  terdampak.  Aparat pemerintah  bertugas  memfasilitasi  dan  memastikan  bahwa  penyaluran  bantuan tersebut  dilaksanakan dengan  baik dan tepat sasaran.
Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan akibat COVID 19 maka dialokasikan berbagai bantuan pemerintah yaitu , kartu sembako dan beras bulog, bantuan sosial tunai, BLT UMKM, Bantuan Subsidi Upah dan subsidi gaji, kartu pra kerja , Program Keluarga Harapan (PKH) dan berbagai program sinkronisasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan melalui relokasi Alokasi Dana Desa (ADD).    Implementasi    kebijakan  yang  digulirkan  oleh  pemerintah  banyak melibatkan peran-peran dari aktor atau badan-badan pemerintahan, juga kelompok- kelompok  kepentingan,  dan  masyarakat.  Oleh  sebab  itu  menarik  untuk  dilakukan penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan pasca Covid 19 di Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara.

## Metode
Desain  penelitian  ini  adalah  kualitatif,  menurut  Garna  (1999)  bahwa pendekatan  kualitatif  dicirikan  oleh  tujuan  penelitian  yang  berupaya  memahami gejala-gejala  yang  sedemikian  rupa  tidak  selalu  memerlukan  kuantifikasi,  atau karena  gejala  tersebut  tidak  memungkinkan  di  ukur  secara  tepat.  Data    yang diperlukan berupa data primer yang berasal dari informan  dari hasil wawancara, dan observasi dengan pihak yang berkepentingan dan pelaku utama baik dari pejabat Pemerintah Daerah di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan masyarakat  yang  berhubungan  dengan  implementasi  kebijakan  penanggulangan kemiskinan  dampak  akinbat  Covid  19.  Data  lain  adalah  data  sekunder  bersumber dari  artikel,  studi  literatur,  dokumen  dan  foto, data  statistik,  arsip  baik  dari  pihak pemerintah  maupun  masyarakat  serta  publikasi  media  massa.  Adapun  teknik analisis  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  Interaktif Miles dan Huberman dalam (Ramdani et al., 2021; Sudirman & Phradiansah, 2019).

## Hasil dan Pembahasan
1. Konten  Kebijakan  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan Akibat Covid 19 di Kab. Konawe Selatan
a. Pihak yang Kepentingannya Dipengaruhi
Dalam  pemahaman  Grindle,  yang  dimaksud  dengan  pihak  yang kepentingannya  dipengaruhi  adalah  semua  pihak  yang  dalam  melakukan aktivitasnya terkait dengan implementasi  kebijakan.  Hasil penelitian menunjukan dalam konteks kepentingan yang dipengaruhi belum secara menyeluruh melibatkan pihak-pihak  terkait  yang  benar-benar  berkompetensi.  Seluruh  kegiatan  dari  awal sampai pada akhir pelaksanaan itu tidak berjalan dalam kawalan yang bersifat saling membangun  dalam  proses  kelancaran  pelaksanaan.  Permasalahan  yang  ada, kaitannya  dengan  kepentingan  yang  dipengaruhi  merupakan  permasalahan  yang berkaitan  dengan  proses  komunikasi  dari  pemerintah  daerah  kepada  masyarakat penerima  bantuan.  Adanya social  distancing yang  ketat  menyebabkan  proses komunikasi  langsung  ke  masyarakat  tidak  berjalan  optimal,  meskipun  dengan menggunakan teknologi informasi tetapi ada wilayah-wilayah terdampak yang tidak bisa  mengakses  teknologi  informasi  seperti  beberapa  desa  di  wilayah  Kecamatan Laonti.

## b. Manfaat yang Diperoleh
Program-program  yang  dibuat  dan  diimplementasikan  selain  dapat memberikan keuntungan juga terdapat kendala sehingga kebijakan program tersebut tidak sesuai dengan apa yang direncanakan yang menjadi tujuan kebijakan itu sendiri .Hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan  yang  memberikan  informasi  bahwa melalui  program  pemberian  bantuan  untuk  terdampak    COVID  19  memberikan keuntungan bagi  masyarakat penerima kebijakan tersebut, utamanya bantuan sosial sembako dan beras bulog serta Bantuan Langsung Tunai dari APBN utamanya PKH dan bantuan UMKM  maupun dari APBD dalam bentuk alokasi dana desa. Meskipun demikian,  masih  terdapat  permasalahan  mengenai  data-data  penerima  manfaat. Ketidakakuratan  data  menyebabkan  tidak  meratanya  alokasi  penerima  manfaat. Data yang digunakan tidak  di update sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak terakses  dengan  bantuan  tersebut.  Informasi  lain  menunjukan  bahwa  diperlukan suatu  program  ke  depan  yang  bukan  hanya  mengutamakan  pemberian  bantuan langsung  Pasca covid 19 tetapi adanya stimulasi program yang mendorong stabilnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Model pengentasan kemiskinan saat ini  tidak lagi  mengarah  pada  charity  strategy,  karena  strategi  seperti  ini  lebih  berorientasi Assistencialism, (Freire, 1974 dalam Mubyarto, 1995) yang memandang masyarakat sebagai objek asistensi atau objek bantuan dalam pelbagai pelayanan dan pemberian fasilitas  sosial.  Hal  ini  makin  memperbesar  tingkat  ketergantungan  masyarakat kepada pemerintah yang merendahkan martabat kemanusiaan, dimana pemerintah malah menciptakan pengemis baru.

## c. Perubahan Yang Diharapkan
Tingkat  perubahan  yang  diharapkan  juga  merupakan  pilar  ketiga  dari implementasi  kebijakan  program.    Tingkat  perubahan  yang  diharapkan  dari Implementasi  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan  akibat  Covid  19  dapat memberikan  perubahan  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  cita-cita  dan  tujuannya, utamanya  yang  sifatnya  jangka  pendek  yaitu  penanggulangan  kebutuhan  pokok sehari-hari  .    Sementara  hasil  itu  hasil  wawancara  dengan  seorang  informan  yang dianggap  lebih  mengetahui  tindakan  dan  kendala  yang  terjadi  dan  dialami  oleh masyarakat kelompok, dan individu setempat menyatakan bahwa   dalam perspektif jangka  menengah  dan  panjang  diperlukan  reformulasi  kebijakan  baru (new  public policy) yang bisa mendorong income generating dalam menghadapi perubahan prilaku kehidupan pasca pandemik, utamanya dalam mendorong terbukanya lapangan kerja baru.  Kebijakan  publik  yang diperlukan  tidak  hanya  bersifat  jangka  pendek  tetapi juga  kebijakan  yang  bersifat  jangka  panjang  sebagaimana  dikemukakan  oleh Saefullah  (2007)  bahwa  dalam  hal  pengentasan  kemiskinan  diperlukan  kebijakan yang bersifat jangka pendek maupun kebijakan bersifat jangka panjang.

## d. Letak Pengambilan Keputusan
Letak  pengambilan  keputusan  merupakan  sesuatu  yang  sangat  mendasar dalam pelaksanaan kebijakan. Jika sebuah kebijakan yang diimplementasikan tidak memperhatikan atau tidak peduli dengan tempat dimana kebijakan itu dilaksanakan, maka  setidaknya,  kebijakan  tersebut  akan  menemukan  masalah  dalam pelaksanaannya. Karena itu perlu suatu tahapan pembuatan keputusan, agar dapat mempermudah  jangkauan  organisasi-organisasi  atau  pihak  pelaksana  untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan  kebijakan. Dengan demikian program bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak covid 19 merupakan suatu kebutuhan nyata dan menjadi manifestasi atas tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari ancaman kemiskinan. Berbagai keterangan dari sejumlah informan  yang  penulis  peroleh,  berdasarkan  strategi  yang  digunakan  dalam penelitian, menunjukan bahwa tempat pengambilan keputusan sangat berpengaruh terhadap  tindakan-tindakan/kebijakan  pemerintah  untuk  melaksanakan  program dan  setting  lokasi  yang  terdampak  meliputi  seluruh  wilayah  kabupaten  Konawe selatan yang meliputi 336 desa, 15 kelurahan dan 25 Kecamatan. Namun demikian temuan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  masih  belum  terkoordinasinya  dengan baik sasaran lokasi  dari berbagai program bantuan yang berasal dari pusat, provinsi dan kabupaten, sehingga ada wilayah yang over program bantuan da nada wilayah yang minim bantuan.
e. Pelaksana Program
Menurut Grindle pelaksana program adalah mereka yang terkait erat dengan eksekusi atau pelaksanaan kebijakan pemerintah. Mereka adalah para administrator di semua jenjang hierarki birokrasi. Mereka adalah para pejabat dari tingkat pusat hingga daerah yang bertanggung jawab atas hasil sesuai dengan yang diharapkan.
Dalam pelaksanaan sebuah program, tentu para pelaksana program menjadi penentu bagaimana  program  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  dapat  pula mempengaruhj  pagaimana  kebijakan  itu  dapat  diterima  oleh  penerima  kebijakan atau  sasaran  dimana  kebijakan  itu  dilaksanakan.  Pelaksanaan  program  dapat berjalan dengan paik dan dapat menyentuh sasaran yang di targetkan, tergantung siapa yang akan ditunjuk atau diberi tugas untuk melaksanakan program tersebut. Penjelasan diatas senada dengan apa yang dikatakan oleh pemikir-pemikir terdahulu bahwa,  Keputusan  yang  dibuat  selama  perumusan  kebijakan  juga  mungkin mengindikasikan siapa yang akan diberi tugas untuk menyelesaikan berbagai macam program  dan  keputusan  tersebut  sehingga  dapat  mempengaruhi  bagaimana kebijakan itu ditindak . Pelaksana kegiatn dari pusat sampai ke kabupaten Konawe Selatan  dibetuk  dalam  sebuah  keputusan  presiden,  gubernur  dan  bupati  yang beranggotakan semua unsur dan stake holder.
Menurut keterangan dari seorang informan tentang apa yang dimaksudkan di atas dalam pelaksanaan  kebijakan penanggulangan kemiskinan  akibat COVID 19, para  pelaksana  menunjukan  sikap  yang  sangat  mendukung  proses  pelaksanaan melalui penerapan setiap kegiatan yang mereka wujudkan sesuai dengan mekanisme pengaturan pelaksanaan kebijakan yang telah diinstruksikan. Tuntutan masyarakat disikapi  dan  ditindak  lanjuti  sebagai  informasi  yang  dimaksudkan  untuk pengambilan  keputusan  dalam  merespons  dan  memenuhinya  sesuai  dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat konawe selatan dalam upaya perwujudan kesejahteraan  ekonomi.  Namun  informasi  yang  di  peroleh  penulis  dari  informan yang  lain,  yang  juga  sebagai  pelaksana  kebijakan  program  di  lapangan,  berbeda dalam  memberikan  keterangan.  Banyaknya  dan  beragamnya  tim  koordinasi  yang berasal  dari  berbagai  kementerian,  instansi  dan  dinas  (OPD)  menyebabkan  agak lambannya proses pengambilan keputusan penyaluran BLT dan Bansos. Bahkan ada instansi tertentu dari pusat dan propinsi yang langsung kelapangan  menyalurkan bantuan  dengan  menggunakan  data  yang  tidak  sesuai  dengan    fakta  yang seharusnya.  Letak  pengambilan  keputusan  merupakan  sesuatu  yang  sangat mendasar dalam pelaksanaan kebijakan. Jika sebuah kebijakan yang diimplementasikan tidak memperhatikan.
f. Komitmen terhadap Sumber Daya
Yang dimaksud dengan komitmen terhadap sumber daya adalah sejauh mana para  elit  pemerintah  dan  elit  politik  (para  pembuat  kebijakan)  mempunyai kepedulian  terhadap  penyediaan  sumber  daya  untuk  mendukung  implementasi brogram  (Grindle,  1980).  Dukungan  sumber  daya  seperti  kemampuan  SDM  yang memadai, sumber daya anggaran, sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam  implementasi  program.  Hal  ini  akan  mendorong  implementor  mampu mengatasi  berbagai  persoalan  dan  memenuhi  aneka  kebutuhan  yang    dibebankan kepadanya.  Grindle  menambahkan  bahwa  bagaimana  bentuk  tujuan  dirumuskan dalam  formulasi  kebijakan  akan  sangat  berpengaruh,  apakah  jelas  atau  justru
bercabangcabang,  atau  apakah  pejabat  politik  dan  administrasi  sepakat  tentang sasaran  sasaran  tersebut.  Karena  itu,  menurut  Grindle,  pelaksana  kebijakan didukung  oleh  sumber-sumber  daya  yang  memadai  agar  tujuan  kebijakan  dapat tercapai. Hal yang sama dikemukakan oleh Edwards III (1980 ) yang mengatakan:
“Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate  information;  the  authority;  and  facilities  (including  building,  equipment,  land  and supplies).”
Yang dimaksud oleh Edwards III kaitannya dengan sumber daya yang penting mencakup staf yang cukup (jumlah dan mutu) dengan keahlian tertentu, informasi yang  cukup  untuk  pengambilan  keputusan,  kewenangan  yang  jelas  guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan kecukupan fasilitas yang dibutuhkan seperti  bangunan,  peralatan,  tanah  dan  perbekalan.  Fakta  dalam  penelitian menunjukkan  bahwa  faktor-faktor  beranekaragam,  dari  ketersediaan  sumber- sumber  struktur  hubungan  antar  pemerintahan  yang  memadai,  komitmen  para pejabat dan mekanisme pelaporan  di dalam birokrasi, pengaruh politik dari orang- orang  yang  menentang  kebijakan  menyebabkan  ketidakefektifan    korespondensi diantara pengambil kebijakan terhadap layanan yang seharusnya diberikan.

## 2. Konteks  Kebijakan  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  kemiskinan Akibat Covid 19 di Kab. Konawe Selatan
Menurut Grindle, implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruh oleh isi dari kebijakan  yang  dibuat,  akan  tetapi  dari  kenyataan  yang  ada  menunjukan  bahwa dampak tatanan sosial, politik, dan ekonomi secara umum juga memiliki pengaruh besar  dalam  pencapaian  target  program.  Untuk  itu,  Grindle  mensyaratkan  untuk melihat  konteks  atau  tujuan  dan  sasaran  dalam  implementasi  kebijakan.  Secara prinsip,  terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  fokus  konteks  bahasan  dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan akibat COVID 19 di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai berikut:
a. Kekuatan, Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat
Dalam  implementasi  kebijakan  tentu  melibatkan  para  aktor  yaitu  para perencana  tingkat  nasional,  pemerintah  daerah,  regional,  politisi  daerah,  dan stakeholders. Kualitas kebijakan akan dipengaruhi oleh kemampuan para aktor yang terlibat  dalam  proses  pembuatan  dan  penetapan  kebijakan  yang  dilakukan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh adanya kesepakatan di  antara  para  aktor  yang  terlibat.  Jika  terjadi  kesepakatan  atau  titik-temu kepentingan  di  antara  berbagai  aktor,  maka  tidak  akan  terjadi  aksi  penolakan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilakukan. Sebaliknya, jika sebelumnya tidak terjadi kesepakatan atau titik-temu di antara para aktor, maka resiko benolakan akan terjadi. Jadi dalam kondisi tersebut, unsur kekuatan untuk implementasi kebijakan tidak terbatas pada unsur aktor tunggal saja, tetapi tersebar di antara para aktor yang saling terkait dan berperan penting terhadap implementasi kebijakan. Secara khusus, peneliti melihat bahwa dalam konteks implementasi program kebijakan tersebut di
Kabupaten  Konawe  Selatan  terjadi  polarisasi  kekuatan,  kepentingan,  dan  strategi dari setiap aktor yang terlibat. Suatu kebijakan dapat terealisir apabila program itu dibutuhkan  Oleh  masyarakat,  artinya  program  yang  dibuat  oleh  pemerintah mencerminkan kehendak atau kepentingan publik. Pendapat Grindle mengenai who gets  what (siapa  mendapatkan  apa)  tentu  menjadi  acuan  bagi  peneliti  ketika melakukan penelitian. Dari hasil wawancara terbuka  yang dilakukan , menunjukan bahwa  para  pelaksana  hanya  bekerja  sesuai  petunjuk  teknis  sehingga  bila  ada masalah teknis di lapangan yang seharusnya dapat diselesaikan secepatnya menjadi terhambat  dan  tertunda  karena  menunggu  persetujuan  dari  pelaksana  yang berkewenangan untuk menanganinya. Tentunya ini sangat menghambat percepatan proses pelaksanaan dan mengakibatkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secara baik dan tidak sesuai dengan waktu dan tujuan yang ditetapkan.

## b. Institusi dan Karakteristik Rezim
Grindle  (1980)  menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh kekuatan  rezim  politik,  organisasi  administratif,  institusi  politik,  dan  tipe  rezim ketika  kebijakan  tersebut  dibuat  dan  dilaksanakan.  Artinya,  institusi  politik  yang otoriter  maupun  demokratis  akan  sangat  terpengaruh  terhadap  pelaksanaan kebijakan.  Dalam  mencapai  tujuan  suatu  kebijakan  dari  program  yang  telah dirumuskan  yang  nantinya  di  implementasikay  maka  para  pejabat  atau pelaksana dihadapkan  dengan  dua  masalah  bawahan  yaitu,  menyoroti  interaksi  lingkungan program dan administrasi program. Para pejabat menekankan problem bagaimana untuk  mencapai  penyelesaian,  memerlukan  dukungan  kaum  elit  politik  dan bagaimana mengimplementasikan dan dari birokrasi itu siapa yang akan  ditunjuk atau  ditugaskan  untuk  melaksanakan  program  tersebut.  Proses  implementasi mungkin  berbeda-beda  bergantung  pada  kekuatan  politik  adalah  salah  satunya otoriter atau sistem lebih terbuka dimana menekankan tingkat responsif yang lebih luas,  baik  itu  bagi  para  pejabat  politik  maupun  pemerintahan  dan  membatasi kapasitas  yang  ditekankan.  Informasi  yang  diperoleh  penulis,  menunjukan  bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat/kelompok  sasaran  secara  langsung  dan  terbuka.  Pelaksana  dan personalia-personalia yang terlibat dalam penyaluran bantuan program  pada semua level  pemerintahan  belum  memiliki  akurasi  data  dan  sistem  administrasi  yang mumpuni, sehingga dalam pelaksanaan audit oleh lembaga auditor (inspektorat dan BPK)  masih berbagai permasalahan dan penyelewengan.

## c. Kepatuhan dan Daya Tanggap
Selain  faktor  institusi  dan  karakteristik  Kabupaten  Konawe  Selatan,  terdapat juga  faktor  yang  tidak  kalah  pentingnya  dalam  konteks  implementasi  kebijakan penanggulangan  kemsikinan  akibat  Covid  19,    yaitu  adanya  kepatuhan  dan  daya tanggap  (Comlpliance  and  Responsiveness).  Faktor  ini  tidak  secara  terpisah  dari faktor  sebelumnya,  tetapi  sebagai  satu  kesatuan  dalam  pencapaian  tujuan implementasi  suatu  kebijakan.  Menurut  van  Meter  dan  van  Horn  bahwa,
“Implementasi  benar -benar  dipertimbangkan  oleh  bara  pejabat  pemerintahan  dan selama  minimnya  jumlah  responsif  dalam  hal  informasi  diperhatikan  sehingga mampu  mengevaluasi  pencapaian  program  dan  dukungan  yang  penting  menuju kesuksesan.  Infromasi  lapangan  yang  diolah  menunjukan  bahwa  pihak  pelaksana program banyak menerima laporan dari Sekertariat Tim pananggulangan Covid 19, dengan  kurang  mengklarifikasi  pelakasanaan  di  lapangan  sehingga  kurang responsive  apabila  terjadi  masalah  dimasyarakat  yang  terdampak  covid  19. Kurangnya  monitoring  dan  evaluasi    secara  berkala  menyebabkan  proses penyaluran bantuan kepada kelompok-kelompok miskin kurang efektif. Dampaknya terdapat  kesulitan  untuk  mengukur  sejauhmana  dampak  bantuan  tersebut  dalam jangka pendek masa pandemi covid 19 bisa menanggulangi kemiskinan.
Dari  paparan  di  atas  terkait  dengan  isi  kebijakan  yang  menyangkut:  (1) kepentingan  yang  dipengaruhi;  (2)  tipe  manfaat;  (3)  tingkat  perubahan  yang diprediksi; (4) sisi pembuat keputusan; (5) pelaksana program; (6) sumber daya yang ada.  Dan  terkait  dengan  konteks  implementasi  kebijakan,  yang  menyangkut  :  (1) kekuatan, keputusan, strategi dari pelaku terkait; (2) karakteristik institusi dan regim; (3)  tuntutan  dan  respon  yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini  menunjukan  bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik  (public  policy  process).  Presmann  dan  Wildavsky  (1979:21)  juga  mengurai makna  implementasi  dengan  menyatakan  bahwa implementation  maybe  viewed  as process  of  interaction  between  the  setting  of  goals  and  action  geared  to  achievement  them . Implementasi menurutnya dapat dipandang sebagai proses interaksi antara tujuan yang  telah  ditetapkan  dan  tindakan-tindakan  yang  dimaksudkan  untuk mewujudkan  tujuan  tersebut.  Presmann  dan  Wildavsky  melihat  implementasi kebijakan  sebagai  mata  rantai  yang  menghubungkan  titik awal  “setting  of  goal’’ dengan titik akhir “ achievment them". Temuan dilapangan menunjukkan bahwa masih ditemukan    distorsi  komunikasi,  dan  belum  akuratnya  data  para  aktor  kebijakan mempengaruhi  efektivitas  penyaluran  bantuan  langsung  kepada  masayarakat terdampak  COVID  19.  Terfragmentasi  pelaku  kebijakan  dalam  struktur  birokrasi menimbulkan  konflik  of  interest  masing-masing  OPD  dari  tingkat  pusat,  propinsi dan  kabupaten,  dan  tidak  padunya  monitoring  dan  evaluasi  secara  berkala menyebabkan  kesulitan  untuk  mengukur  secara  mendalam  keberhasilan penanggulangan kemiskinan utamanya yang terdampak COVID 19. Artinya bahwa target  target  capaian  antara  titik  awal  (setting  goals)  dan  titik  akhir  (achievement them) belum dapat diketahui secara pasti.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik simpulan bahwa  Implementasi  kebijakan  Penanggulangan  Kemiskinan  Akibat  Covid  19  di Kabupaten  Konawe  Selatan  belum    sepenuhnya  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  yang  ada  karena  secara  umum  masih  dipengaruhi  oleh  berbagai
kepentingan  pihak-pihak  tertentu  (conflict  of  interest)  dan  adanya  distorsi komunikasi,  dan  belum  akuratnya  data  para  aktor  kebijakan  sehingga mempengaruhi  efektivitas  penyaluran  bantuan  langsung  kepada  masayarakat terdampak  COVID  19  serta  kurang  padunya  dalam  pelaksanaan  monitoring  dan evaluasi secara berkala menyebabkan kesulitan untuk mengukur secara mendalam keberhasilan  penanggulangan  kemiskinan  utamanya  yang  terdampak  COVID  19. Selain  itupula  masih  kurang  akuratnya  sistem  administrasi  dan  pendataan memunculkan  penyimpangan  dalam  pelaksanaannya.    Berdasarkan  hal  tersebut maka  diperlukan  evaluasi  kebijakan  dan  formulasi  kebijakan  baru  (new  public policy)  sehingga  dalam  jangka  panjang  pasca  COVID  19  kondisi  sosial  ekonomi masyarakat kembali normal dan angka kemiskinan dapat berkurang.

## Referensi
Pakpahan,  A.  K.  (2020).  Covid-19  dan  implikasi  bagi  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 59-64.
Dina  Risnita,  Jean  Elikal  Marna.  (2021).  Analisis  Dampak  Pandemi  Covid-19 Terhadap  Jumlah  Rumah  Tangga  Miskin  di  Nagari  Kurai  Taji    Kabupaten Padang Pariaman, Jurnal Al-Intifaq 1 (1),52
Dwijowijoto,  Nugroho.  R.  (2004).  K ebijakan  Publik,  Formulasi,  Implementas,  dan Evaluasi . Jakarta : Elex Media Komputindo.
Edward, G. C. III. (1980). Implementing Public Policy . Washington DC : Congressional Quarterly Press.
Erni  Panca  Kurniasih.  (2020).  Dampak  Pandemi  Covid  19  Terhadap  Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak, Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. ISBN: 978-602-53460-5-7.
Garna,  K,  Judistiara.  (1999). Metode  Penelitian  Sosial,  Penelitian  Dalam  Ilmu Pemerintahan,  Desain dan Rencana Penelitia n. Bandung: Primoko, Akademika, Grindle,Merilee.S.  (1980). Politics  and  Policy  Implementation  in  The  Third  World,  New Jersey , Princeton University Press,
Hairi Abdullah, ed. (1984). Kemiskinan dan Kehidupan Golongan Serpendapatan Rendah . Bangi : Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Keban, Yeremias T.  (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Konsep, Teori dan Isu . Yogyakarta: Gava media.
Biro Pusat Statistik Konawe Selatan. (2020). Konawe Selatan dalam Angka,
Mubyarto. (1984). Strategi pembangunan Pedesaan . Yogyakarta : P3KPUGM.
Presman,  J  and  Wildavsky.  A.  (1979). Implemetation .  Berkeley  :  University  of California Press.
Ramdani,  W.  N.  R.,  Nasir,  M.,  &  Sudirman,  F.  A.  (2021).  Implementasi  Aplikasi SiCANTIK  pada  Dinas  PMPTSP  Kota  Kendari :  Tinjauan  E-Government. PAMARENDA :  Public  Administration  and  Government  Journal , 1 (1),  1. https://doi.org/10.52423/pamarenda.v1i1.19305

## Risal Montovani, Pengaruh Pandemi Covid 19 terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota
Makassar, http;//digilibadmin.unismuh.ac.id, 2021
Saefullah,  Djadja.  (2007).  P emikiran  Kontemporer  Administrasi  Publik  (Perspektif Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Era Desentralisasi . Jakarta :LP3AN.
Sunarko, SD. (2003). Public Policy. Surabaya : Airlangga University Press.
Syed  Othman  Alhabshi.  (1996).  "Poverty  Eradication  From  Islamic  Perspectives",
http://vlib.unitarkll.edu.my/staff-publications/datuk , layari pada Ogos 2000.
Sudirman,  F.  A.,  &  Phradiansah,  P.  (2019).  Tinjauan  Implementasi  Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari. JURNAL SOSIAL POLITIK , 5 (2), 291. https://doi.org/10.22219/sospol.v5i2.9821