Jurnal Komunikasi Hukum

## PROSES PENGANGKATAN ANAK BEDA NEGARA MENURUT HUKUM
DI INDONESIA
Ni Komang Ratih Kumala Dewi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar Email : ratih_kumala2001@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Dalam  setiap  perkawinan  tentunya  mengharapkan  seorang  keturunan  dengan tujuan  untuk  meneruskan  keluarga  selain  itu  sebagai  pelengkap  dalam  sebuah perkawinan  dan kesempurnaan bagi seorang wanita adalah menjadi ibu. Namun tidak  banyak  juga  dalam  sebuah  perkawinan  tidak  dapat  memiliki  keturunan tentunya disebabkan dengan berbagai faktor. Kebanyakan dari pasangan suami istri  yang  sudah  bertahun-tahun  tidak  memiliki  keturunan  memilih  untuk melakukan  pengangkatan  anak  atau  adopsi.  Dalam  pengangkatan  anak  tidak jarang  terjadi  pengangkatan  anak  beda  Negara  seperti  seorang  warga  Negara asing  melakukan  pengangkatan  anak  warga  Negara  Indonesia,  terdapat  juga dimana seorang warga Negara Indonesia melakukan pengangkatan anak warga Negara asing namun tentunya dalam pengangkatan anak tetap harus mengikuti prosedur hukum yang benar.
Kata Kunci : pengangkatan anak, warga Negara asing, warga Negara Indonesia, prosedur hukum

## ABSTRACT
In every marriage is certainly expecting a descent in order to continue the family other than that as a complement in a marriage and completeness for a woman is to be a mother. But not many are in a marriage can not have children of course due  to  various  factors.  Most  of  the  couples  who  have  for  years  had  no  children chose  to  appoint  a  child  or  adoption.  In  adoption  is  not  uncommon  adoption  of different  countries  as  a  foreign  citizen  commits  adoption  citizen  of  Indonesia, where there is also a citizen of Indonesia do adoptions foreign citizen but of course in the adoption must follow the correct legal procedures.
Keywords: adoption, foreign citizen, a citizen of Indonesia, a legal procedure
Pendahuluan Latar Belakang
Setiap  kehidupan  manusia  di dunia  memang  sudah  menjadi kodratnya hidup berdampingan atau berpasangan  dengan  tujuan  untuk
membentuk  sebuah  keluarga  yang terdiri  dari  suami,  istri,   dan  pada umumnya  seorang  anak  atau keturunan  hasil  dari  perkawinan, adanya seorang anak memang untuk melanjutkan,  menyambung  estafet
Jurnal Komunikasi Hukum
keturunan  serta  melestarikan  harta kekayaan keluarga  dan mempunyai seorang  anak  merupakan  sebuah karunia  yang  indah  serta    sangat dibanggakan dalam sebuah keluarga.  Dalam  Undang-Undang Nomor  1  tahun  1974  Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan  adalah  ikatan  lahir batin  antara  seorang  pria  dan seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa.
Anak  merupakan  harapan, bukan  hanya  harapan  ayah  ibu  dan keluarga  namun  juga  harapan bangsa, keinginan memiliki keturunan  merupakan  keinginan setiap  manusia,  kehadiran  anak tidak  hanya  dipandang  sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis  antara  jenis  kelamin  laki- laki  dan  perempuan,  tetapi  lebih dari  itu.    Oleh  karena  itu    rasanya kurang  lengkaplah  sebuah  keluarga tanpa kehadiran seorang anak. Anak merupakan  anugerah  dari  Tuhan Yang  Maha  Esa  yang  dalam  dirinya melekat  harkat  dan  martabat sebagai manusia seutuhnya (Saraswati,  2009).  Oleh  karena  itu anak  sebagai    amanah  dari  Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi  oleh  keluarganya.  Tetapi tidak semua keluarga dapat menikmati  rasanya  membesarkan seorang  anak  seperti  keluarga lainnya.  Didalam  beberapa  keluarga dimana  menghendaki  memperoleh seorang  anak  meskipun  telah
bertahun-tahun menikah tak kunjung  dikaruniai    anak,  bahkan berbagi cara telah dilakukan baik itu dengan  jalur  medis  maupun  non medis,  tetapi  sekali  lagi  manusia hanya  bisa  berusaha  tetap  segala sesuatunya  tetap  Tuhan  yang menentukan.
Pada  kasus  tertentu  tanpa kehadiran  seorang  anak  dalam sebuah  perkawinan  bagi  seorang perempuan dianggap sebagai sesuatu  yang  tidak  sempurna  yang menimbulkan  rasa  kurang  percaya diri  bagi  pasangan  suami  istri. Dalam  keadaan  demikian  berbagai perasaan  iri  akan  timbul  dan  pada keadaan  tertentu  tidak  jarang perasaan  dan  pikiran  tersebut berubah menjadi kecemasan.
Kecemasan  tersebut  diekspresikan oleh  salah  satu  pihak  atau  kedua pihak,  dalam  bentuk  tindakan- tindakan  tertentu.  Salah  satu tindakan suami istri, ketika keturunan  berupa  anak  yang didambakan  tidak  diperoleh  maka dilakukan langkah lain yaitu dengan cara mengambil alih anak orang lain selanjutnya, anak tersebut dimasukkan  ke  dalam  anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang  tidak  bisa  diperoleh  dari  hasil perkawinan
mereka. Cara memperoleh  anak  dengan  cara  ini, dalam  istilah  hukum  Perdata  Barat lazim  disebut  sebagai  adopsi  atau lebih kita kenal dengan anak angkat. Pengertian  anak  angkat  menurut Undang-Undang  Nomor    35  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
Jurnal Komunikasi Hukum
2002  Tentang  Perlindungan  Anak yaitu  Anak  yang  haknya  dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang  Tua,  Wali  yang  sah,  atau orang  lain  yang  bertanggung  jawab atas  perawatan,  pendidikan,  dan membesarkan  Anak  tersebut  ke dalam  lingkungan  Keluarga  Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007 Tentang  Pelaksanaan  Pengankatan Anak  pengertian  anak  angkat  yaitu anak  yang  haknya  dialihkan  dari lingkungan  kekuasaan  keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain  yang  bertanggung  jawab  atas perawatan,
pendidikan, dan membesarkan  anak  tersebut,  ke dalam  lingkungan  keluarga  orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Pengertian  adopsi  jika  dilihat dari  segi  etimologi  Adopsi  berasal dari  bahasa  Belanda  “Adoptie”  atau Adoption  (Bahasa  Inggris)  yang berarti pengangkatan anak. Pengertian  adoptie  menurut  kamus hukum berarti pengangkatan seorang  anak    sebagai  anak kandungnya (R. Tjitrosoedibio, 2008). Sedangkan Surojo Wignjodipuro, dalam bukunya Pengantar  dan  Asas-asas  Hukum Adat mengatakan  bahwa  “ Adopsi (mengangkat  anak)  adalah  suatu perbuatan  pengambilan  anak  orang lain  ke  dalam  keluarga  sendiri sedemikian  rupa,  sehingga  antara orang  yang  memungut  anak  dan
anak yang dipungut itu timbul suatu hukum  kekeluargaan  yang  sama seperti  yang  ada  antara  orang  tua dengan  anak  kandungnya  sendiri ” (Gumilar69,).
Pengangkatan  anak  menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  54 Tahun  2007  Tentang  Pelaksanaan, pengangkatan  Anak  yaitu  suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang  anak  dari  lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau  orang  lain  yang  bertanggung jawab  atas  perawatan,  pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam  lingkungan  keluarga  orang tua  angkat.  Pengangkatan  anak merupakan  suatu  perbuatan  hukum karena harus melalui proses hukum dan  adanya  penetapan  hakim  di pengadilan.  Pengangkatan  anak yang  dilakukan  oleh  beberapa pasang  suami  isteri  bukan  hanya berasal  dari  anak  yatim  piatu  saja, ada juga yang melakukan pengangkatan  anak  terhadap  anak- anak di kalangan keluarga.
Jenis  pengangkatan  anak menurut  Peraturan  Pemerintah Nomor  54  Tahun  2007  yang  diatur dalam Pasal 7 dimana pengangkatan anak terdiri dari pengangkatan anak antar warga Negara dan pengankatan  anak  antara  warga Negara  Indonesia  dengan  warga Negara  asing.  Proses  pengangkatan anak  antar  warga  Negara  dapat diakukan  berdasarkan  hukum  adat yang  berlaku  di  daerah  tertentu walaupun  pada  dasarnya  haruslah tetap  memerlukan  suatu  penetapan yang  sah  dari  pengadilan  untuk
Jurnal Komunikasi Hukum
status anak angkat di kemudian hari. Sedangkan,  pengangkatan  anak terhadap  warga  negara  Indonesia oleh  warga  negara  Asing  harus melalui  Lembaga  Pengasuhan  Anak atau  Yayasan  Panti  Asuhan  yang ditunjuk  oleh  Departemen  Sosial untuk melakukan Intercountry Adoption . Pengangkatan  anak  warga negara Indonesia oleh warga negara Asing  yang  lebih  dikenal  dengan Intercounty  Adoption, dimana  dalam proses pengangkatan anak ini  lebih sulit  dan  rumit  dari  pengangkatan anak  pada  umumnya.  Calon  anak angkat  harus  berada  di  lembaga pengasuhan  anak,  dengan  kata  lain anak yang akan diangkat oleh warga negara Asing tidak boleh diserahkan langsung  oleh  orang  tua  kandung  si anak.  Proses  pengangkatan  anak oleh Warga Negara Asing ( Intercountry  Adoption )  tidaklah sama  dengan  proses  pengangkatan anak antar warga negara Indonesia. Semakin  banyaknya  jumlah anak-anak  yang  tidak  memiliki orang tua terutama diIndonesia baik itu  Karena  di  buang  oleh  orang tuanya  atau  sengaja  ditelantarkan maupun  karena  orang  tuanya meninggal  dunia,  hal  inilah  yang membuat  banyak  para  dermawan ingin  mengadopsi  salah  satu  anak itu  dan    tidak  bisa  dipungkiri  juga banyak WNA yang ingin mengadopsi anak  WNI  banyak  faktor  yang menyebabkan  terjadinya  hal  ini salah satunya karena tidak memiliki keturunan maupun ingin membantu kesejahteraan anak, dengan
mengadopsi  anak  itu  bisa  member kehidupan  yang  layak,  pendidikan yang  di  butuhkan  dan  tentunya sebuah keluarga yang penuh dengan cintah  kasih.  Tapi  tidak  jarang  juga anak  warga  Negara  asing  diangkat oleh  warga  Negara  Indonesia. Berdasarkan  latar  belakang  diatas sungguh  sangat  menarik  sekali untuk  diteliti  lebih  jauh  lagi  dan judul  penelitian  ini  yaitu  Proses Pengangkatan  Anak  Beda  Negara Menurut Hukum Di Indonesia.
Permasalahan 1. Bagaimana proses pengangkatan  anak  warga Negara  Indonesia  oleh  warga warga  Negara  asing    menurut hukum di indonesia?
2. Bagaimanakah proses pengangkatan  anak  warga Negara  asing  oleh  warga
Negara  Indonesia  menurut hukum di indonesia?

## Pembahasan
Proses    Pengangkatan  Anak Warga  Negara  Indonesia  Oleh Warga  Warga  Negara  Asing Menurut Hukum Di Indonesia
Pengangkatan  anak  Warga
Negara  Indonesia  oleh  Warga Negara  Asing  adalah  pengangkatan anak yang bersifat ultimum remidium, yang artinya pengangkatan  anak  ini  adalah sebagai upaya terakhir.
Pengangkatan  anak  yang  dilakukan oleh  Warga  Negara  Asing  adalah pengangkatan  anak  yang  harus melalui  Lembaga  Pengasuhan  Anak.
Jurnal Komunikasi Hukum
Didalam  hukum  adat  pengangkatan anak  atau  adospi  merupakan  suatu perbuatan  pengambilan  anak  orang lain  ke  dalam  keluarga  sendiri demikian  rupa,  sehingga  antara orang  yang  memungut  anak  dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan  kekeluargaan  yang  sama seprti  orang  tua  dengan  anak kandung  tentunya  dan  didalam proses  pengangkatan  anak  harus dilakukan  secara  terang  artinya wajib dilakukan degan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Dalam  pengankatan  anak  atau adopsi  tentunya  didasarkan  dengan berbagai alasan-alasan atau berbagai  pertimbangan,  adapun alsan- alsannya yaitu : 1. Untuk  yang  tidak  mempunyai anak  serta  ingin  mempunyai anak  untuk  mempertahankan garis  keturunan/marga  agar dapat menjaga dan memelihara kelak kemudian di hari tua. 2. Agar  dapat  mempertahankan ikatan  perkawinan/kebahagia keluarga 3. Kepercayaan  bahwa  dengan adanya  anak  di  rumah  maka akan  dpat  mempunyai  anak sendiri 4. Rasa  belas  kasihan  terhadap anak  terlantar  atau  anak  yang orang  tuanya  tidak  mampu memeliharanya  atau  demi kemanusian 5. Untuk  mendapatkan  teman bagi anaknya yang sudah ada 6. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja 7. Karena  hanya  mempunyai anak laki-laki maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya 8. Karena adanya hubungan keluarga atas permintaan orang  tua  kandung  si  anak kepada  suatu  keluarga  agar anaknya dijadikan anak angkat (Meliala, 2016).
Pada  dasarnya  dalam  pengangkatan anak  alasan  tertutama  adalah takutnya  tidak  memiliki  keturunan, kerena  dalam  sebuah  perkawinan memperoleh  kuturan  atau  memiliki keturunan  merupakan  Sesutu  yang luar biasa dan tak ternilai harganya. Menjadi  orang  tua  merupakan idaman  semua  orang  yang  sudah menikah  karena  tanpa  keturunan hidup tidak akan sempurna.
Seperti  yang  dijelaskan  dalam Pasal  12  PP  Nomor  54  tahun  2007 Tentang  Pelaksanaa  pengangkatan anak  ,syarat – syarat  calon  anak anagkat yaitu :
(1) .  Syarat  anak  yang  akan diangkat meliputi : a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan c. Berada  dalam  asuhan keluarga  atau  dalam lembaga pengasuhan anak d. Memerlukan perlindungan khusus (2). Usia anak angkat sebagaimana  dimaksud
Jurnal Komunikasi Hukum
pada  ayat  (1)  huruf  a meliputi :
a. Anak  belum  berusia  6 (enam ) tahun  merupakan prioritas utama b. Anak  berusia  6  (enam) tahun sampai dengan belum  berusia  12  (dua belas)  tahun,  sepanjang ada alas an mendesak dan c. Anak berusia 12(dua belas) tahun sampai dengan  belum  berusia  18 (delapan  belas)  tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus. Dalam Pasal 13 PP Nomor 54 Tahun
2007  juga  menentukan  calon  orang tua  angkat  harus  memenuhi  syarat- syarat :
a. Sehat jasmani dan rohani
b. Berumur  paling  rendah  30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi  55  (  lima  puluh  lima) tahun
c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
d. Berkelakuan  baik  dan  tidak pernah  di  hukum,  karena melakukan tindakan kejahatan e. Bersatatus  menikah  paling singkat 5 (lima ) tahun
f. Tidak  merupakan  pasangan sejenis g. Tidak  atau  belum  mempunyai anak  atau  hanya  memiliki satu orang anak h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial i. Memperoleh  persetujuan  anak dan  izin  tertulis  orang  tua atau wali anak
j. Membuat  pernyataan  tertulis bahwa  pengangkatan  anak adalah  demi  kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak k. Adanya  laporan  sosial  dari pekerja sosial setempat
l. Telah  mengasuh  calon  anak angkat  paling  singkat  6 (enam)  bulan,  sejak  izin pengasuhan diberikan dan
m. Memperoleh  izin  menteri dan/atau  kepala  Instansi
Sosial
Proses  pengangkatan  anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara  asing  menurut  hukum  di Indonesia,  sebagimana diatur dalam pasal  24  PP  Nomor  54  Tahun  2007 yaitu  Pengangkatan  anak  Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di wilayah  Indonesia  maupun  di  luar wilayah  Indonesia  oleh  Warga Negara  Asing  yang  berada  di  luar negeri  harus  dilaksanakan  di Indonesia dan memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 12 PP Nomor 54 Tahun 2007.  Setelah itu kita bisa mengacu pada Pasal 14  PP Nomor 54 Tahun 2007  yaitu  Pengangkatan  anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  11  ayat  (1) huruf a, harus memenuhi syarat: a. memperoleh  izin  tertulis  dari pemerintah negara asal pemohon  melalui  kedutaan
Jurnal Komunikasi Hukum
atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia; b. memperoleh  izin  tertulis  dari Menteri; dan c. melalui  lembaga  pengasuhan anak. Selain memenuhi syarat-syarat sebagia  calon  orang  tua  angkat seperti  yang  dijelaskan  pada  pasal 13  PP  Nomor  54  Tahun  2007, terdapat  juga  syarat-syarat  lainnya mengenai  syarat    calon  orang  tua angkat  Warga  Negara  Asing    yang diatur dalam Pasal 17 PP Nomor 54 Tahun 2007 yaitu adapaun syaratnya : a. telah  bertempat  tinggal  di Indonesia  secara  sah  selama  2 (dua) tahun; b. mendapat  persetujuan  tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan c. membuat  pernyataan  tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik  Indonesia  melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat. Setelah  permohonan  pengangkatan anak  warga  Negara  Indonesia  oleh warga  negera  asing  telah  terpenuhi semua syarat-syarat lalu diajukannya  ke  pengadilan  untuk mendapatkan  putusan  pengadilan dan pengadilan menyampaikan salinan  putusan  pengangkatan  anak ke instansi terkait. Menurut Pasal 23 PP  Nomor  54  Tahun  2007
Permohonan  pengangkatan  anak Warga  Negara  Asing  di  Indonesia
oleh  Warga  Negara  Indonesia berlaku mutatis mutandis. Selanjutnya  mengenai  tata  cara pengangkatan  anak  menurut  Pasal 46  Peraturan Mentri Sosial republik Indonesia  Nomor  110/HUK/  2009 Tentang  Persyaratan  Pengangkatan Anak , adapun tata cara pengangkatan  anak  WNI  oleh  WNA, Pasal 46 ayat (1) mengenai tata cara pengangkatan  anak  warga  Negara indoensia oleh warga negar asing :
a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan  anak  kepada Menteri  Sosial  diatas  kertas bermaterai  cukup  dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 45 ayat (1); b. Menteri c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan  Pekerja  Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan  COTA  dengan dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
c. Direktur  Pelayanan  Sosial Anak  atas  nama  Menteri Sosial  cq  Direktur  Jenderal Pelayanan  dan  Rehabilitasi Sosial  mengeluarkan  Surat Keputusan  Izin  Pengasuhan Anak  Sementara  kepada COTA  melalui  Lembaga Pengasuhan Anak;
d. penyerahan anak dari Lembaga  Pengasuhan  Anak kepada COTA;
Jurnal Komunikasi Hukum
e.  bimbingan  dan  pengawasan dari  Pekerja  Sosial  selama pengasuhan sementara; f. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan  anak  disertai pernyataan mengenai motivasi pengangkatan anak  kepada  Menteri  Sosial di kertas bermaterai cukup; g.  kunjungan  rumah  oleh Pekerja  Sosial  Departemen Sosial dan Lembaga Pengasuhan  Anak  untuk mengetahui  perkembangan CAA selama diasuh COTA; h.  Direktur  Pelayanan  Sosial Anak membahas hasil penilaian  kelayakan  COTA, dan memeriksa serta meneliti  berkas/dokumen permohonan  pengangkatan anak dalam TimPIPA; i. diterbitkannya Surat rekomendasi  dari  TIM  PIPA tentang perizinan pertimbangan pengangkatan anak; j.  Menteri  Sosial  c.q.  Direktur Jenderal  Pelayanan  dan Rehabilitasi Sosial mengeluarkan  Surat  Izin pengangkatan  anak  untuk untuk ditetapkan di pengadilan; k. Apabila permohonan pengangkatan  anak  ditolak maka anak akan dikembalikan  kepada  orang tua  kandung/  wali  yang sah/kerabat, Lembaga Pengasuhan Anak, atau
pengasuhan  alternatif  lain sesuai  dengan  kepentingan terbaik bagi anak; l.  setelah  terbitnya  penetapan pengadilan  dan  selesainya proses pengangkatan anak,COTA  melapor  dan menyampaikan salinan tersebut  ke  Departemen Sosial; dan m. Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut. (2)  Pengajuan  pengangkatan  anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  huruf  j, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan  mendaftarkan  permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.

## Proses Pengangkatan Anak Warga
Negara  Asing  Oleh  Warga  Negara Indonesia  Menurut  Hukum  Di Indonesia
Pengangkatan  anak  warga Negara  asing  oleh  warga  Negara indonesia memang tidak banyak kita jumpai  atau  kita  temukan  tetapi permasalah  pengangkatan  anak WNA  oleh  WNI  itu  ada  atau  pernah terjadi  dan  proses  pengangkatan anak  WNA  dimana  COTA  mengikuti proses dan prosedur yang ditentukan oleh Negara dimana anak itu berasal. Berdasarkan Pasal 15 PP NO  54  Tahun  2007  menyatakan bahwa  pengangkatan  anak  warga Negara  asing  oleh  warga  Negara Indonesia  harus  memenuhi  syarat yaitu :
Jurnal Komunikasi Hukum
a. Memperoleh persetujuan tertulis  oleh  dari  Pemerintah Republik Indonesia b. Memperoleh persetujuan tertulis  dari  pemerintah  asal anak Berdasarkan  Pasal  37  Peraturan Menteri  Sosial  Republik  Indonesia
Nomor  11  /HUK/  2009  Tentang Persyaratan  Pengangkatan  Anak menyatakan  bahwa  persyaratan COTA pada pengangkatan anak  oleh COTA  yang  salah  seorang  Warga Negara Asing meliputi :
a. Persyaratan materil (Pasal 38) Persyaratan materil : 1. sehat  jasmani  dan  rohani baik  secara  fisik  maupun mental mampu untuk mengasuh CAA 2. berumur  paling  rendah  30 (tiga  puluh  )  tahun  dan paling  tinggi  55  (limapuluh lima) tahun 3. beragama sama dengan agama calon anak angkat 4. berkelakuan  baik  dan  tidak pernah  dihukum  karena melakukan tindak kejahatan 5. berstatus  menikah  secara sah  paling  singkat  5  (lima) tahun 6. tidak  merupakan  pasangan sejenis 7. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak 8. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial 9. memperoleh persetujuan dari  anak,  bagi  anak  yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis  dari  orang  tua/wali anak 10. membuat pernyataan tertulis  di  atas  kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan  anak  adalah demi  kepentingan  terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
11. membuat pernyataan tertulis  di  atas  kertas bermaterai cukup yang menyatakan  bahwa  akan melaporkan  perkembangan anak  kepada  Departemen Luar Negeri melalui Perwakilan  RI  setempat setiap  tahun  hingga  anak berusia  18  (delapan  belas) tahun 12. dalam  hal  CAA  dibawa  ke luar  negeri  COTA  harus melaporkan  ke  Departemen Sosial  dan  ke  Perwakilan  RI terdekat  dimana  mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut 13. COTA  bersedia  dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna  melihat  perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun
14. adanya  laporan  sosial  dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak 15. telah  mengasuh  calon  anak angkat  paling  singkat  6 (enam) bulan,sejak izin pengasuhan diberikan
Jurnal Komunikasi Hukum
16. melalui Lembaga Pengasuhan Anak 17. memperoleh persetujuan pengangkatan  anak  secara tertulis  dari  pemerintah negara  asal  suami  atau  istri melalui kedutaan atau perwakilan  negara  suami dan/atau  istri  yang  ada  di Indonesia 18. memperoleh rekomendasi untuk  pengangkatan  anak dari  Kepala  Instansi  Sosial Propinsi 19. memperoleh izin pengangkatan  anak  dari Menteri  Sosial  untuk  di tetapkan di pengadilan b. Persyaratan administrasi (Pasal 39) Persyaratan administratif  ayat 1 : 1. surat  keterangan  sehat  dari Rumah Sakit Pemerintah
2. surat  keterangan  Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari    Rumah Sakit Pemerintah 3. copy akta kelahiran COTA 4. surat Keterangan
Catatan Kepolisian (SKCK) setempat; 5. copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
6. kartu keluarga dan KTP COTA;
7. copy akta kelahiran CAA;
8. keterangan  penghasilan  dari tempat bekerja COTA;
9. surat  pernyataan  persetujuan
CAA  di  atas  kertas  bermaterai cukup  bagi  anak  yang  telah mampu menyampaikan pendapatnya  dan/atau  hasil laporan Pekerja Sosial; 10. surat  izin  dari  orang  tua kandung/wali yang sah/kerabat  di  atas  kertas bermaterai cukup 11. surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan  terbaik  bagi  anak dan perlindungan anak;
12. surat  pernyataan  tertulis  di atas  kertas  bermaterai  cukup yang  menyatakan  bahwa  akan memperlakukan  anak  angkat dan  anak  kandung  tanpa diskriminasi  sesuai  dengan hak-hak  dan  kebutuhan  anak di  atas  kertas  bermaterai cukup;
13. surat  pernyataan  tertulis  di atas  kertas  bermaterai  cukup yang menyatakan bahwa COTA akan  memberitahukan  kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak 14. membuat  pernyataan  tertulis di  atas  kertas  bermaterai cukup  yang  menyatakan  akan melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri  melalui  Perwakilan  RI setempat  setiap  tahun  hingga anak  berusia  18  (delapan belas) tahun
15. membuat  surat  pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan  bahwa  dalam  hal CAA  dibawa  ke  luar  negeri COTA  harus  melaporkan  ke
Jurnal Komunikasi Hukum
Departemen  Sosial  dan  ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka  tinggal  segera  setelah tiba di negara tersebut; 16. membuat  surat  pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan  RI  setempat  guna melihat  perkembangan  anak sampai  anak  berusia  18 (delapan belas) tahun 25 17. surat pernyataan dan jaminan
COTA  secara  tertulis  di  atas kertas  bermaterai  cukup  yang menyatakan  bahwa  seluruh dokumen yang diajukan adalah sah  dan  sesuai  fakta  yang sebenarnya
18. laporan  sosial  mengenai  Anak dibuat  oleh  Pekerja  Sosial Lembaga  Pengasuhan  Anak atau  surat  keterangan  dari
COTA  mengenai  kronologis anak  hingga  berada  dalam asuhan mereka 19. surat  penyerahan  anak  dari ibu kandung/wali yang sah/kerabat  kepada  COTA /rumah  sakit  /kepolisian  / masyarakat  yang  dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial 20. surat  penyerahan  anak  dari Instansi Sosial Propinsi kepada Lembaga Pengasuhan Anak 21. surat  keputusan  kuasa  asuh anak  dari  Pengadilan  kepada Lembaga Pengasuhan Anak 22. laporan Sosial mengenai COTA dibuat  oleh  Pekerja  Sosial Instansi Sosial Propinsi
23. surat  keputusan  Izin  Asuhan dari Instansi Sosial Propinsi
24. laporan  sosial  perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi 25. surat  keputusan  TIM  PIPA tentang Pemberian Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak 26. surat  Izin  Pengangkatan  Anak yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial untuk ditetapkan dipengadilan. Ayat (2) Selain persyaratan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan  administrasi  lainnya, yang meliputi : 1. rekomendasi  dari  instansi sosial propinsi
2. surat  izin  dari  pemerintah negara  asal  suami  dan/atau istri;
3. foto  copy  pasport  dan  Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan  Kartu  Ijin  Tinggal  Tetap (KITAP);
4. akte kelahiran suami dan/atau  Istri  Warga  Negara Asing; 5. copy kutipan akte perkawinan/surat nikah yang dilegalisir di catatan sipil/KUA  jika  perkawinan  di Indonesia  dan  di  legalisir negara  asal  dikeluarkannya surat tersebut jika perkawinan di Luar Negeri;
Jurnal Komunikasi Hukum
6. persetujuan  dari  keluarga suami  atau  Istri  Warga Negara Asing yang dilegalisir dinegara asal dikeluarkannya surat tersebut;
7. surat  keterangan  catatan kepolisian  dari  Negara  asal suami  atau  Istri  Warga Negara Asing dan melaporkannya kepada Markas  Besar  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia; dan 8. laporan  sosial  dari  negara asal dimana COTA berdomisili. Ayat  (3)  Persyaratan  administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1),  yang  berupa  copy  harus dilegalisir  oleh  lembaga  yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang  berwenang  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. Serta  Pasal  47  Peraturan Menteri  Sosial  Republik  Indonesia Nomor  11  /HUK/  2009  Tentang Persyaratan  Pengangkatan  Anak menyatakan bahwa : Ayat  (1)  Pengangkatan  anak  Warga Negara  Asing  di  Indonesia  oleh
Warga  Negara  Indonesia,  harus memenuhi syarat: a.  memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; b.  memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak; dan c.   COTA  dan  CAA  harus  berada di  wilayah  negara  Republik Indonesia. Ayat (2)  Pelaksanaan pengangkatan anak  Warga  Negara  Asing  oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  harus  memenuhi  persyaratan dan  prosedur  yang  ditentukan  oleh negara  anak  dimana  anak  tersebut berasal.
Perlindungan  terhadap  anak- anak  di  Indonesia  termasuk  anak angkat  bertujuan  untuk  menjamin terpenuhinya  hak – hak  anak tersebut  demi  terwujudnya  anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak  mulia,  dan  sejahtera. Seperti kita ketahui anak merupakan  aset  bangsa,  penerus cita-cita  bangsa,  oleh  karena  itu penting  bagi  Pemerintah  untuk dapat  melindungi  setiap  hak-hak anak  untuk  dapat  hidup  tumbuh, berkembang,  bebas  dari  kekerasan dan diskriminasi. adapun hak-hak anak angkat yaitu : a. Berhak  untuk  dapat  hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi  secara  wajar sesuai  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  tindakan kekerasan dan diskriminasi.
b. Berhak  atas  suatu  nama sebagai  identitas  diri  dan status kewarganegaraan.
c. Berhak untuk beribadah menurut  agamanya,  berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
d. Berhak  untuk  mengetahui orang  tuanya,  dibesarkan,  dan
Jurnal Komunikasi Hukum
diasuh  oleh  orang  tuanya sendiri.
e. Dalam  hal  karena  sesuatu sebab  orang  tuanya  tidak dapat menjamin tumbuh kembang  anak,  atau  anak dalam keadaan terlantar, maka anak  tersebut  berhak  diasuh atau  diangkat  sebagai  anak asuh  atau  anak  angkat  oleh orang  lain  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang – undangan  yang berlaku.
f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan  sosial  sesuai  dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social. g. Berhak memperoleh pendidikan  dan  pengajaran dalam  rangka  pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya  sesuai  dengan minat dan bakatnya. h. Setiap  anak  selama  dalam pengasuhan  orang  tua,  wali atau  pihak  lain  manapun  yang bertanggung jawab atas pengasuhan,  berhak mendapat perlindungan  dari  perlakuan diskriminasi,  eksploitasi  baik ekonomi  maupun  aseksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan penganiayaan, ketidakadilan  serta  perlakuan salah lainnya (Jurnal Sasi,  Vol.
17 No.3).
Orang  tua  memang  harus memiliki  kesadaran  bahwa  melalui tangannyalah  masa  depan  anak- anak  akan  terbentuk.  ketentuan
yang  mengatur  tentang  kewajiban dan  tanggung  jawab  terhadap pengelolaan  dan  perlindungan  anak angkat  di  Indonesia  menjadi  sangat penting.  Komitmen  pemerintah untuk  memberikan  perlindungan terhadap  anak  telah  ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang- undang  republik  Indonesia  Nomor 2003 tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  sebagaimana yang diatur pada Bab IV mulai pasal 20  sampai  dengan  pasal  26, menyangkut  berbagai  upaya  yang dilakukan dalam rangka perlindungan,  pemenuhan  hak-hak dan  peningkatan  kesejahteraan anak.  Salah  satu  solusi  untuk menangani permasalahan anak dimaksud  yaitu  dengan  memberi kesempatan  bagi  orang  tua  yang mampu untuk
melaksanakan pengangkatan  anak.  Namun  dalam Undang-undang  ini  persoalan  anak angkat  hanya  dibahas  dari  segi definisi  anak  angkat  dan  tata  cara pengangkatan anak serta sanksi bagi pelanggaran prosedur pengangkatan anak  dan  tidak  ada  pembahasan khusus mengenai persoalan pencatatan anak angkat. Penutup Simpulan Berdasarkan  pembahasan  diatas maka dapat diperoleh kesimpulan dan saran yaitu 1. Proses    pengangkatan  anak warga  Negara  Indonesia  oleh warga  warga  Negara  asing menurut  hukum  di  Indonesia yaitu sebagimana diatur dalam
Jurnal Komunikasi Hukum
pasal  24  PP  Nomor  54  Tahun 2007 yaitu Pengangkatan anak Warga  Negara  Indonesia  yang dilahirkan di wilayah Indonesia  maupun  di  luar wilayah  Indonesia  oleh  Warga Negara  Asing  yang  berada  di luar negeri harus dilaksanakan di  Indonesia  dan  memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  12  PP Nomor  54  Tahun  2007. Setelah  itu  kita  bisa  mengacu pada  Pasal  14    PP  Nomor  54 Tahun 2007 yaitu Pengangkatan  anak  Warga Negara  Indonesia  oleh  Warga Negara  Asing  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  11  ayat (1)  huruf  a,  selanjutnya terdapat  juga  syarat-syarat lainnya mengenai syarat  calon orang  tua  angkat  Warga Negara  Asing    yang  diatur dalam  Pasal  17  PP  Nomor  54 Tahun  2007  dan  terakhir Setelah permohonan pengangkatan  anak  warga Negara  Indonesia  oleh  warga negera  asing  telah  terpenuhi semua syarat-syarat lalu diajukannya  ke  pengadilan untuk  mendapatkan  putusan pengadilan  dan  pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait. 2. proses  pengangkatan  anak warga Negara asing oleh warga Negara  Indonesia  menurut hukum  di  Indonesia  yaitu hukum  di  Indonesia  tidak mengatur tentang pengangkatan  anak  warga Negara  asing  oleh  warga Negara Indonesia karena proses  yang  harus  dilakukan harus sesuai dengan dari mana Negara anak itu berasal. Tetapi di  Indonesia    Berdasarkan Pasal 15 PP NO 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengangkatan  anak  warga Negara  asing  oleh  warga Negara Indonesia harus memenuhi syarat yaitu : • Memperoleh persetujuan tertulis oleh  dari  Pemerintah Republik Indonesia • Memperoleh persetujuan tertulis dari  pemerintah  asal anak Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Sosial Republik  Indonesia  Nomor  11 /HUK/ 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak    menyatakan  bahwa persyaratan    COTA  pada pengangkatan anak  oleh COTA yang  salah  seorang  Warga Negara Asing meliputi persyaratan materil dan administrasi Saran Bagi orang tua angkat diharapkan ketika melakukan pengangkatan anak wajib memperhatikan  kesejahteraan  serta hak-hak  anak  tidak  boleh  diabaikan karena  hak  anak  ini  merupakan
Jurnal Komunikasi Hukum
bagian  dari  hak  asasi  manusia. Untuk  pengangkatan  anak,  bagi calon  orang  tua  anak  yang mengadopsi  anak  wajib  mematuhi aturan hukum yang berlaku di mana asal  atau  kewarganegaraan  anak yang  diadopsi  tersebut.  Pada  saat sudah dilakukan pengangkatan anak yang  berbeda  negara,  terkait tumbuh  kembang  anak  tersebut wajib untuk dilaporkan kepada duta besar sebagai perwakilan Negara.
Daftar Pustaka Buku : Saraswati, 2009, Hukum Perlindungan  Anak  di  Indonesia , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. R.  Subekti,  R.  Tjitrosoedibio,  2008,
Kamus  Hukum, PT  Pradnya Paramita, Jakarta Djaja  S.Meliala,  2016, Pengangkatan Anak  (Adopsi)  Berdasarkan Adat  Kebiasaan  Setempat  dan Peraturan  Perundangan  Di Indonesia ,  CV  Nuansa  Aulia, Bandung
Jurnal :
Jean  K.  Matuankotta,Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat dalam  Memperoleh  Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak  (Suatu  Tinjauan  dari Perspektif Hak Asasi Manusia),  Jurnal  Sasi,    Vol.  17 No.3  Bulan  Juli-September
2011
Sumber Hukum : Undang-Undang  Nomor  1  tahun 1974  Tentang  Perkawinan, Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun 1974 Nomor 1,Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor
3019 Undang-Undang  Nomor    35  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan  Anak,  Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014  Nomor    297,
Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor 5606. Peraturan  Pemerintah  Nomor  54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengankatan Anak Peraturan  Mentri  Sosial  republik Indonesia  Nomor  110/HUK/
2009  Tentang  Persyaratan Pengangkatan Anak
Internet : Gumilar69, Makalah Hukum Tentang Adopsi ,https:// .blogspot.co.id/2013/06/makal ah-adopsi_14.html, diakses pada  tanggal  30  Desember 2016.