## KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KE DEPAN

## DEVELOPMEN POLICY OF MARINE AND FISHERIES
Sharif Cicip Sutardjo
Menteri Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Teregistrasi I tanggal: 05 Maret 2014; Diterima setelah perbaikan tanggal: 28 April 2014;
Disetujui terbit tanggal: 06 Mei 2014

## ABSTRAK
Konsep negara kepulauan sangat besar manfaatnya bagi Indonesia, karena dapat menjadikan laut sebagai penyatu pulau-pulau serta memperluas wilayah perairan kita. Sumber daya kelautan Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia, dengan potensi sumber daya ikan tangkap laut sebesar 6,5 juta ton per tahun, potensi perikanan budidaya payau mencapai 2,96 juta hektar dan potensi budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 juta hektar. Selain itu laut Indonesia memiliki potensi migas dan wisata yang besar. Hasil pembangunan kelautan dan perikanan telah dapat meningkatkan PDB perikanan menjadi 6,48 % dengan nilai nominal sebesar Rp 57,69 triliun dan meningkatkan ekspor dengan surplus sebesar US$ 3,52 milyar. Selain itu juga dapat meningkatkan produksi perikanan, tingkat konsumsi  ikan, produk olahan dan surplus produksi garam. Luas kawasan konservasi juga meningkat tajam, begitu juga pengelolaan pulau- pulau kecil dan pengawasan. Keberhasilan pembangunan perikanan tersebut tercapai berkat program industrialisasi perikanan dengan pendekatan ekonomi biru. Kebijakan pembangunan ke depan adalah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan ( sustainable development ) dengan mempertimbangkan konsep negara kepulauan dan potensi kelautan yang besar.
KATA KUNCI: Kebijakan, pembangunan, kelautan, perikanan, Indonesia

## ABSTRACT
Concept of archipelagic country gives a big benefit for Indonesia, since the concept introduces the sea as unifying islands and widensour territorial waters . Indonesian marine resources are the largest marine mega-biodiversityin the world, in which the potencies for capture fisheries resources, brackishwater aquaculture area, and marine culture area are 6.5 millions/year,2.96 million ha and 12.55 million ha respectively. Meanwhile, the sea has also huge potency for oil and gas as well as tourism. Marine and fisheries development has increased GDP of fisheries into 6.48% which is approximately valued Rp 57.69 trilliun and increased export surplus of US$ 3.52 billion. The development has also increased fisheries production, fish consumption level, processed product volume, and salt production. Conservation area, small islands management and surveillance increased sharply. Those fisheries development success was reached due to fishery industrialization programs through blue economic approach. The next development policy is a sustainable development by considering the concept of Island Nations and large maritim potency.
KEYWORD: Archipelagic country, marine, fisheries, development, Indonesia

## PENDAHULUAN
Seperti yang telah kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah. Konsep negara kepulauan ini sangat besar manfaatnya karena Indonesia tidak lagi dilihat sebagai negara yang terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut, namun negara yang terdiri dari pulau-pulau yang disatukan oleh laut. Dengan demikian luas wilayah Indonesia makin luas, tidak hanya terkait laut territorial, tetapi juga perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan diawali dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.4/PRP/ 1960 tentang Perairan Indonesia. Pada tahun 1982 ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Selanjutnya semangat deklarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Dengan demikian prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Deklarasi Juanda telah diakui secara internasional (Dewan Kelautan Indonesia, 2012 a).
J. Kebijak. Perikan. Ind. Vol.6 No.1 Mei 2014:
Isi dan Esensi Deklarasi Juanda adalah sebagai berikut:
1) Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri
2) Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan
3) Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah-belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan: a. Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.
b. Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara kepulauan.
c. Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.

## BAHASAN

## 1. Potensi Kelautan dan Perikanan
Berdasarkan penjelasan UU No.6/1996  tentang Perairan Indonesia disebutkan jumlah pulau yang dimiliki Indonesia 17.508 (Anonimus, 1996), tapi akibat keputusan Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002 yang menentukan Puau Sipadan dan Ligitan milik Malaysia, serta berpisahnya Timor-Timur mengakibatkan Pulau Kambing/Pulau Atauro dan Pulau Yako menjadi bagian wilayah Timor Leste, maka jumlah pulau yang dimiliki Indonesia  menjadi 17.504. Dari 17.504 pulau tersebut baru 13.466 pulau yang telah didaftarkan di PBB.
Luas lautan mencapai 5,8 juta km 2 atau sekitar 2/3 dari seluruh wilayah, yang terdiri dari perairan territorial 3,1 juta km 2 dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 km 2 (Anonimus, 2013). Sekitar 80% industri dan 75% kota besar berada di wilayah pesisir. Potensi migas sangat besar, yaitu dari 60 cekungan migas Indonesia sekitar 70% berada di laut.Cadangan minyak bumi 9,1 milyar barel berlokasi di laut. Selain itu, potensi wisata bahari umumnya berkembang di wilayah pesisir dengan obyek wisata laut.
Sumberdaya kelautan di wilayah perairan Indonesia memiliki tingkat keragaman hayati ( bio- diversity ) sangat tinggi dan bahkan laut Indonesia dikenal wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar di dunia, yang memiliki sekitar 8.500 species ikan, 555 species rumput laut dan 950 species biota terumbu karang. Sumberdaya ikan di laut meliputi 37 persen dari species ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti kelompok ikan tuna, cakalang, udang, tenggiri, kakap,
cumi-cumi, ikan-ikan karang seperti kerapu, baronang, lobster dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya berbagai jenis ikan hias, kekerangan dan rumput laut (Dewan Kelautan Indonesia,2012 b).
Potensi sumberdaya perikanan tangkap laut Indonesia adalah sekitar 6,5 juta ton/tahun dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,81 juta ton pada tahun 2012. Potensi perikanan budidaya payau mencapai 2,96 juta hektar dan potensi budidaya laut yang mencapai luasan 12,55 juta hektar.
Dengan potensi yang begitu besar, sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi odyssey to prosperity atau jalan bagi seluruh masyarakat Indonesia menuju kemakmuran. Hal ini bukan suatu yang mustahil, sebab menurut lembaga studi ternama McKinsey Global Institute (2012) bahwa sektor perikanan merupakan salah satu sektor utama (di samping sektor jasa, pertanian, dan sumberdaya alam) yang akan menghantarkan Indonesia sebagai negara yang maju perekonomiannya pada tahun 2030. Dimana pada tahun itu, ekonomi Indonesia akan menempati posisi ke-7 Ekonomi Dunia, mengalahkan Jerman dan Inggris.

## 2. Hasil Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Secara nasional perikanan mempunyai kontribusi cukup besar dengan angka pertumbuhan ekonomi dengan product domestic bruto (PDB) perikanan pada tahun 2012 mencapai angka 6,48%, dengan nilai nominal sebesar Rp 57,69 triliun. Ekspor hasil perikanan makin meningkat dengan pertumbuhan sebesar 11,62% pada periode 2011 – 2012, sedangkan nilai impor pada periode yang sama mengalami penurunan sebesar 15,43%. Neraca perdagangan perikanan pada tahun 2012 mengalami surplus sebesar US$ 3,52 milyar. Dalam periode 2010- 2013, pertumbuhan PDB Perikanan telah melebihi pertumbuhan ekonomi nasional dan pertanian dalam arti luas. Pada tahun 2013 PDB perikanan tumbuh 6,9%, sementara itu PDB Nasional tumbuh 5,8% dan pertanian dalam arti luas tumbuh 3,5%.
Produksi perikanan nasional sampai dengan tahun 2013 mencapai 19,57 juta ton, dimana perikanan budidaya menyumbang 71,52% dan perikanan tangkap sebesar 28,48%. Laju pertumbuhan rata-rata produksi perikanan sejak tahun 2010 mencapai 18,94% per tahun, dimana pertumbuhan produksi perikanan budidaya sebesar 29,99% per tahun, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan perikanan tangkap yang hanya sebesar 2,95% per tahun. Produksi perikanan tangkap tahun 2013 sebesar 5,86 juta ton, terdiri dari produksi perikanan
tangkap di laut sebesar 5,46 juta ton (93,10%) dan perairan umum daratan sebesar 404.680 ton (6,90%) dengan laju kenaikan rata-rata mencapai 2,90% per tahun sejak tahun 2010-2013. Produksi perikanan budidaya sampai dengan tahun 2013 sebesar 13,70 juta ton dengan kenaikan rata-rata sebesar 29,99%.
Volume produk olahan hasil perikanan lebih dari 5 juta ton pada tahun 2013, yang terdiri dari 2,9 juta ton produksi unit pengelohan UMKM dan 2,3 juta ton produksi skala besar. Pada tahun 2012 produksi olahan hasil perikanan mencapai 4,8 juta ton, sedangkan pada tahun 2013 menjadi 5,2 juta ton. Selama kurun waktu 2010-2013 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,1% per tahun. Nilai ekspor produk perikanan pada tahun 2013 mencapai US$4,16 milliar, yaitu meningkat 7,84% dibandingkan dengan nilai ekspor produk perikanan pada tahun 2012, yakni US$ 3,85 milliar. Pada periode 2010-2013 volume ekspor meningkat rata-rata 4,37% per tahun, sementara itu nilai ekspor produk perikanan meningkat rata-rata 13,41% per tahun.
Dalam kurun waktu 2010-2013 nilai impor dapat dikendalikan dengan baik dan impor ikan tahun 2013 sebesar 11,2% dari nilai ekspor. Konsumsi ikan per kapita nasional selama 2010-2013 meningkat sebesar 5,33% per tahun, yakni dari 30,48 kg/kapita pada tahun 2010 menjadi 35,62 kg/kapita pada tahun 2013.
Produksi garam rakyat pada tahun 2012 mencapai 2.978.616 ton, yang terdiri dari 2.020.109 ton hasil produksi Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR), produksi garam rakyat non KUGAR sebesar 453.606 ton, dan PT Garam 385.000 ton, serta sisa impor tahun 2012 sebesar 119.900 ton. Sementara estimasi kebutuhan garam konsumsi tahun 2012 sebesar 1.440.000 ton. Sehingga produksi garam nasional sudah surplus sebanyak 1.538.616 ton. Surplus garam sebesar 1.538.616 ton kemudian dapat dijadikan stok garam nasional pada semester I (Januari-Juli) tahun 2013. Dengan demikian pada tahun 2012, Indonesia telah berhasil memenuhi target Swasembada Garam Konsumsi, sehingga Indonesia menghentikan impor garam (Anonimus, 2013).
Atas prakarsa Indonesia para pemimpin 6 negara, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Solomon Islands  bersepakat untuk bekerja sama pada platform yang sama untuk pengelolaan berkelanjutan sumber daya laut di kawasan Coral Triangle. Pada tahun 2014 telah disepakati dan ratifikasi CTICFF menjadi organisasi regional yang permanen dan sekretariat berkedudukan di Manado.
Tingkat capaian kinerja jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau kecil terluar, yang dikelola dari tahun 2010 sebanyak 20 buah pulau, meningkat sampai dengan tahun 2013 terealisir sebanyak 193 PPK atau 96,5% dari target  Renstra, yaitu sebanyak 200 pulau. Identifikasi dan pemetaan potensi pulau-pulau kecil dari tahun 2010-2014 mencapai 229 pulau.
Indonesia juga telah menetapkan kawasan konservasi laut berupa kawasan laut yang dilindungi atau marine protected areas (MPAs). Kebijakan tersebut meliputi pengelolaan kawasan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pemanfaatan dan pengelolaan yang menjamin ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya yang ada. Penambahan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh KKP dari tahun 2010 terus mengalami peningkatan luasan, dari 1,27 juta ha sampai dengan tahun 2013 menjadi 3,65 juta ha atau 81,11% dari target Renstra seluas 4,5 juta ha. Capaian penambahan luas kawasan konservasi perairan sampai dengan tahun 2013 seluas 15.764.210,85 ha yang mencakup 131 kawasan.
Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan telah dikembangkan sistem pengawasan. Sampai dengan Mei 2014 KKP telah memiliki 27 unit Kapal Pengawas Perikanan dengan berbagai ukuran. Khusus selama kurun waktu tahun 2010-Mei 2014 KKP telah membangun 3 unit Kapal Pengawas.
Untuk mendukung pelaksanaan operasional pengawasan SDKP di daerah, KKP juga  membangun Speedboat Pengawasan  dalam berbagai ukuran untuk dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan Satuan Kerja Pengawasan SDKP. Secara keseluruhan sampai dengan Mei 2014, jumlah Speedboat Pengawasan SDKP sebanyak 83 unit. Khusus selama kurun waktu tahun 2010 – Mei 2014 KKP telah membangun 25 unit S peedboat Pengawasan dengan berbagai ukuran.

## 3. Kebijakan Industrialisasi KP dan Blue Economy
Hasil pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dicapai dalam waktu 2 tahun terakhir ini antara lain didorong oleh penerapan kebijakan industrialisasi dengan visi: Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat . Industrialisasi kelautan dan perikanan yang merupakan kelanjutan dari minapolitan ini dilaksanakan melalui modernisasi sistem produksi dan manajemen hulu
Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ke Depan (Sutardjo, S.C)
dan hilir, sehingga mampu mendorong peningkatan produktivitas, nilai tambah produk, dan daya saing kelautan dan perikanan.
Industrialisasi kelautan dan perikanan pada dasarnya merupakan pengembangan dan penguatan industri berbasis sumberdaya domestik, yang pastinya memiliki keunggulan komparatif ( comparative advantage ) yang tinggi. Industri di sektor kelautan dan perikanan kian strategis, mengingat industri ini memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya, baik keterkaitan ke belakang ( backward linkage ) maupun keterkaitan ke depan ( forward linkage ). Oleh karena itu, sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi dijadikan sebagai motor penggerak perekonomian daerah maupun nasional.
Industrialisasi kelautan dan perikanan telah dimulai dengan revitalisasi sistem produksi dan manajemen hulu perikanan budidaya, antara lain percontohan budidaya udang, patin, dan bandeng, yaitu melalui modernisasi sistem produksi dengan penggunaan inovasi teknologi produksi dan paket sistem manajemen. Demikian pula dengan perikanan tangkap, melalui penataan sistem manajemen yang efisien, antara lain manajemen sumberdaya ikan, penangkapan, dan pelabuhan diharapkan akan mampu meningkatkan peran Indonesia sebagai pemain utama industri perikanan global.
Untuk mengoptimalkan pembangunan sektor kelautan tersebut, selama 2 tahun terakhir ini telah dirintis pengembangan kebijakan kelautan dengan pendekatan ekonomi biru atau Blue Economy yang diharapkan mampu mendorong pelaksanaan pembangunan berbasis konsep negara kepulauan, dimana laut merupakan faktor dominan pembangunan. Esensi pendekatan ekonomi biru yang sedang dikembangkan adalah keberlanjutan atau sustainability , yaitu keselarasan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menjamin kebutuhan generasi masa kini dan masa yang akan datang, sebagaimana dimaksud oleh the World Commission on Environment and Development (1987) dan hasil Rio+20 di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 2012. Lebih spesifik konsep ekonomi biru mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) keberlanjutan, 2) efisiensi sumberdaya alam, 3) tanpa meninggalkan apa pun berupa limbah, dan 4) kepedulian sosial, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan pekerjaan. Secara ringkas ekonomi biru adalah suatu pendekatan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang diimbangi dengan pelestarian lingkungan.
Pendekatan ekonomi biru dalam pembangunan kelautan berkelanjutan mencakup 3 aspek, yaitu: 1) Penerapan Tata Kelola Laut yang Baik ( good ocean governance ), 2) Pengembangan Kawasan Ekonomi Biru, dan 3) Pengembangan Investasi dan Bisnis Model Ekonomi Biru. Ketiga hal tersebut telah dijadikan acuan dan landasan penelahaan dan penataan kebijakan kelautan mulai awal 2013.
Untuk melengkapi perangkat sistem manajemen laut telah dipersiapkan rancangan kebijakan kelautan nasional, atau national ocean policy sebagai rujukan pengelolaan pemanfaat laut yang bersifat multi guna, lintas sektor dan daerah. Ruang lingkupnya meliputi pengelolaan ruang, sumberdaya alam, dan jasa kelautan. Kebijakan kelautan nasional yang dirancang dengan menggunakan pendekatan ekonomi biru tersebut dilandasi oleh ke 3 prinsip Blue Economy seperti yang disampaikan sebelumnya.
Ketiga hal tersebut dikembangkan selaras dengan prinsip keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana yang digariskan dalam Undang-undang 27/2007 jo Undang-undang 1/ 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil.

## 4. Kebijakan Kelautan Dan Perikanan Ke Depan

## 4.1. Pola Dasar Pembangunan
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada konsep negara kepulauan.  Pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan perlu dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik negara kepulauan sebagaimana komitmen nasional dan pengukuhan kedaulatan RI sebagai negara kepulauan sebagaimana yang diamanahkan dalam the United Nations Convention of the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957.

## 4.2. Modal Dasar Pembangunan
Indonesia memang sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi kelautan yang begitu besar, namun masih belum dapat disebut sebagai negara maritim karena masih belum mampu memanfaatkan sumberdaya kelautan secara optimal sebagai basis kegiatan ekonomi dan kegiatan strategis lainnya. Agar laut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat maka diperlukan kebijakan nasional pengelolaan laut yang terintegrasi. Kebijakan nasional pengelolaan laut atau kebijakan nasional kelautan mencakup pengaturan
pemanfaaatan sumberdaya perairan laut, berupa air dan daratan di bawah laut  serta fungsinya baik di permukaan, kolom air dan landasan kontinen beserta seluruh isinya yang luasannya yang diukur dari garis pangkal sampai dengan 200 mil laut ke arah laut lepas dan potensi zona tambahan landas kontinen sampai dengan 350 mil laut. Kebijakan nasional kelautan harus mampu menjamin bahwa sumberdaya kelautan dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk kemakmuran rakyat menuju negara maritim.
Untuk mendorong pemanfaatan laut secara optimal dan  tidak merusak lingkungan, maka kebijakan kelautan harus dilandasi oleh prinsip pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ), yaitu pembangunan yang dilandasi oleh prinsip keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian lingkungan, sehingga dapat dimanfaatkan jangka panjang lintas generasi. Sumberdaya kelautan harus mampu menopang pembangunan ekonomi dengan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi, namun harus tetap dijaga agar tidak merusak lingkungan.
Pengembangan kebijakan kelautan nasional mempunyai tujuan untuk:
1. Menguatkan kedaulatan dan kesatuan negara RI sebagai negara kepulauan.
2. Mengembangkan sistem manajemen kelautan berkelanjutan dengan tata kelola pemanfaatan ruang dan sumberdaya  laut terpadu dengan konsep negara kepulauan.
3. Mengembangkan sistem manajemen sumberdaya alam laut dan jasa kelautan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan menuju negara maritim yang makin kokoh.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan kelautan nasional perlu dilandasi beberapa prinsip, yaitu:
1. Basis Negara Kepulauan dan Kesejahteraan: Pembangunan berbasis laut berazaskan negara kepulauan dan kesejahteraan. Sebagian besar wilayahnya berupa laut yang menyatukan ribuan pulau-pulau sebagai suatu kesatuan wilayah negara RI.
2. Keberlanjutan: Keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan.
3. Satu Kesatuan Ekosistem:  Sebagai negara kepulauan wilayah Indonesia harus dilihat sebagai
satu kesatuan ekosistem laut, daratan, dan atmosfir.
4. Multi Guna Laut dan Manajemen Terpadu: Pemanfaatan keragaman sumberdaya alam laut menumbuhkan keanekaragaman aktivitas ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan di laut dan pesisir memerlukan sistem manajemen terpadu.
5. Tata Kelola Laut yang Baik ( Good Ocean Governance ):keberlanjutan,berbasis pengetahuan, akuntabilitas, partisipasi, koordinasi, desentralisasi, keadilan, mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan  hubungan internasional.
Pelaksanaan kebijakan tersebut mencakup 3 pendekatan yang terdiri dari:
1. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Laut yang Baik (good ocean governance): yaitu menuju pembangunan kelautan berkelanjutan melalui pengembangan sistem pemanfaatan laut terpadu (integrated sea use management),
2. Pengembangan Zona Ekonomi Biru: kawasan ekonomi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan,
3. Pengembangan Investasi dan Bisnis Model Ekonomi Biru: yaitu sistem investasi dan bisnis yang menggunakan prinsip-prinsip keberlanjutan, efisiensi sumberdaya alam, tidak meninggalkan apapun berupa limbah, dan kepedulian social, yaitu meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja lebih luas.

## PENUTUP
Potensi kelautan dan perikanan perlu terus dikelola secara cerdas untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Kinerja keberhasilan perlu terus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembangunan yang senantiasa meningkat dan makin kompleks di masa depan. Oleh Karena itu, kebijakan yang telah dirintis dan dilaksakan dalam beberapa tahun terakhir ini perlu dilanjutkan bahkan diperkuat dengan pendekatan yang lebih baik dan makin efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonimus, 1996. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
Anonimus, 2013.  Kelautan & Perikanan Dalam Angka 2013.  Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Jakarta.
Dewan Kelautan Indonesia, 2012a. Kebijakan Kelautan Indonesia, Buku I , Jakarta: Kementerian Kelautan Indonesia, hlm 8.
Dewan Kelautan Indonesia, 2012b. Kebijakan
Ekonomi Kelautan Dengan Model Ekonomi Biru .
Jakarta: 3-2 hlm.
Douvere. F & C. N. Ehler, 2009. New Perspectives on Sea Use Management: Initial Findings from European Experience with Marine Spatial Planning, Journal of Environmental Management 90, hlm:
77–88.
McKinsey Global Institute, 2012. The archipelago economy: Unleashing Indonesia’s potential, 2012.