Potensi Konflik dalam Relasi Penjeratan Hutang di Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Relasi Bakul dan Langgan di Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon
Potensi Konflik dalam Relasi Penjeratan Hutang di Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Relasi Bakul dan Langgan di Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon

## Wanodyo Sulistyani dan Soni A. Nulhaqim

## Abstrak
Debt  bondage  is  a  relation  pattern  between  Bakul  (the  capital  owner)  and  Langgan  (fishers who  are  indebted  to  Bakul)  in  Gebang  Mekar  Village,  Cirebon  District.  This  debt  bondage  are imperishable  because  the  lack  of  Langgan’s  ability  to  pay  their  debt  to  Bakul;  while  Bakul  as the  capital  owner  has  power  to  determine  the  price  of  fish  and  other  fisheries  products,  where the fishers have obligation to sell their harvest to their Bakul. Yet, Bakul’s price is lower than the market price. As a result, to increase the fishers’ profit, they sold their harvest to other Bakul; this behavior is potentially raised a conflict between fishers and their Bakul also among Bakul. Study of Criminology explained the relation between the powerful and the powerless in making law in their favor. Unfair law has encouraged the powerless to breaking the law, and creating conflict. In this article, initially, the lack of fishers’ welfare related to the role of the state will be reviewed; next, the criminology theories which explain about violation and the causes of conflict will be outlined; furthermore, the relation between Bakul and Langgan in Gebang Mekar Village, Cirebon District will be described; lastly, potential conflict that arise because of Bakul and Langgan relation will be analyzed with criminology theories.
Keywords: Conflict, social Relation, Fishery Community

## Pendahuluan
Indonesia merupakan negara dengan potensi hasil laut yang melimpah serta memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada, yakni 99.093 kilometer berdasarkan data Badan Infor- masi Geospasial (BIG) (Yandi Mohammad, Berita Agar diakses 10 Desember 2016). Jika dilihat kondisi geografis, data empirik tentang luas wilayah laut Indonesia adalah 64,97% dari total wilayah Indonesia (Prasetyono, 2016). Namun, kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan nelayan yang masih rendah dan lekat dengan kemiskinan.
Salah satu permasalahan yang utama terkait dengan kemiskinan yang dialami oleh nelayan adalah masalah kepemilikan modal. Minimnya modal yang dimiliki oleh nelayan untuk melaut serta memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, memaksa nelayan untuk terjerat hutang dengan tengku- lak. Penjeratan hutang ini membuat nelayan tidak memiliki kuasa untuk menjual hasil tangkapannya dengan harga yang semestinya, melainkan mengikuti harga dibawah pasaran yang telah ditentukan oleh tengkulak.
Penjeratan hutang ini juga dialami oleh nelayan di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cire- bon, yang dilakukan oleh Bakul terhadap Langgan. Bakul adalah istilah yang dipakai di Desa Geb- ang Mekar untuk tengkulak atau orang yang memberikan hutang modal kepada nelayan; sedangkan Langgan adalah nelayan yang berhutang kepada Bakul.
Berdasarkan Profil Desa Gebang Mekar, mayoritas penduduk di Desa Gebang Mekar ada - lah nelayan. Berdasarkan Profil Desa, peruntukan lahan terbesar yaitu sebesar 115.745 hektar dari 242.615 hektar digunakan untuk pertambakan, karena lokasinya yang berbatasan dengan laut (Profil Desa Gebang Mekar, 2015). Sehingga di sini masyarakatnya mengandalkan hasil tangkapan sebagai sumber penghasilan utama. Selain itu, berdasarkan Profil Desa Gebang Mekar, tingkat pendidikan mayoritas masyarakat Desa Gebang Mekar berada pada tingkat pendidikan tidak tamat Sekolah
Vol. 5 No. 1 Juni 2016
Potensi Konflik dalam Relasi Penjeratan Hutang di Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Relasi Bakul dan Langgan di Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon
Dasar atau dengan kata lain tidak bersekolah. Berdasarkan data Angkatan Kerja (Usia 18-56 tahun), tingkat pendidikan di Desa Gebang Mekar menunjukkan dari total 5.078 orang 2.032 orang (40%) tidak tamat Sekolah Dasar (SD), 1.270 orang (25%) tamat SD, dan sisanya, 1.778 (35%) orang yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Mayoritas dari penduduk yang tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya saat ini berprofesi sebagai nelayan, buruh, dan ped- agang (Soni A Nulhaqim, dkk, 2016).
Tidak adanya modal ditambah dengan kondisi-kondisi tersebut di atas, telah melanggengkan pola relasi penjeratan hutang antara Bakul dan nelayan. Dalam banyak kasus, Langgan tidak mampu untuk membayar hutang kepada Bakul, sehingga tidak dapat lepas dari jeratan hutang ini. Bahkan, hutang yang dimiliki Langgan kepada Bakul bersifat turun temurun (Soni A Nulhaqim, dkk, 2016).
Disini seharusnya negara berperan untuk membantu para nelayan untuk dapat terbebas dari jeratan hutang yang dilakukan oleh Bakul. Peran negara ini menjadi sangat penting guna mencegah timbulnya konflik yang dapat terjadi karena ketidakadilan yang dialami oleh nelayan; serta untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan di dalam masyarakat serta ketimpan - gan dalam hal kekuasaan. Terkait dengan peran negara untuk menjembatani perbedaan kepentingan tiap-tiap individu di dalam masyarakat, Thomas Hobbes melalui ide “ social contract ” (kontrak so- sial), dimana di dalamnya merupakan pemikiran mengenai relasi hukum, masyarakat dan Negara, mengemukakan bahwa “Setiap orang setuju untuk merelakan “sebagian haknya” kepada Negara (George B Vold, dkk, 2002: 16). Selanjutnya Negara menggunakan kekuasaannya untuk melak- sanakan kontrak tersebut melalui upaya penegakan hukum, antara lain dalam bentuk penghukuman terhadap pelanggaran hukum yang telah disepakati tadi.
Disini jelas bahwa negara harus berperan dalam menangani setiap kejadian konflik atau mencegah terjadinya konflik. Sebagai upaya untuk membebaskan Langgan dari jeratan hutang, se - benarnya negara telah memberikan sarana dengan mengatur mengenai pinjaman modal ke bank dan membentuk Koperasi Unit Desa (KUD). Namun nelayan yang umumnya adalah buruh nelayan tidak memiliki jaminan untuk dapat meminjam modal ke bank. Selain itu, tidak berperannya KUD juga semakin melanggengkan pengikatan hutang antara Bakul dan Langgan. Sehingga salah satu cara untuk membayar hutangnya, Langgan biasanya mengandalkan anaknya atau sanak saudaranya yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri, yang mana ini juga hanya dapat dilakukan oleh hanya sedikit warga.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam tulisan ini akan dikaji bagaimana pola relasi kekuasaan antara Bakul dan Langgan dapat memicu ketidakadilan yang pada akhirnya dapat me- nimbulkan konflik.. Kekuasaan akan memberikan pengaruh dalam hal pembentukan hukum/aturan dan menentukan perilaku yang dianggap menyimpang, serta reaksi terhadap penyimpangan tersebut. Dengan menggunakan Teori kontrol dan konflik menguraikan bagaimana kekuasaan pemilik modal akan menekan kelompok-kelompok power-less melalui aturan/kebijakan yang mereka bentuk, yang pada gilirannya akan memaksa kelompok untuk memberontak atau menyimpang dari aturan yang dibuat oleh pemilik modal. Disinilah konflik terjadi di dalam masyarakat.
Tulisan ini pertama akan menguraikan penyebab rendahnya tingkat kesejahteraana nelayan dikaitkan dengan peran negara. Berikutnya, akan diuraikan teori-teori yang menjelaskan penyim- pangan perilaku dan timbulnya konflik. Selanjutnya, pola relasi antara Bakul dan Langgan di Desa
Vol. 5 No. 1 Juni 2016
Potensi Konflik dalam Relasi Penjeratan Hutang di Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Relasi Bakul dan Langgan di Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon
Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon akan digambarkan. Terakhir, akan diuraikan analisis terhadap pola relasi Bakul dan Langgan serta potensi konflik yang dapat timbul dari pola relasi tersebut.

## Kajian Relasi Kekuasaan dan Penyimpangan Perilaku
Kejahatan dapat didefinisikan secara beragam, berdasarkan hukum, kejahatan adalah per - buatan-perbuatan yang diatur di dalam hukum pidana sebagai tindak pidana dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara. Sedangkan pendekatan keragaman manusia ( a human diversity ) menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku menyimpang yang timbul sebagai respon yang normal atas tinda- kan penindasan dan kondisi-kondisi ketidakadilan. Hubungan kekuasaan dan upaya kelompok dom- inan untuk membatasi keberagaman manusia baik keberagaman bahasa, pengalaman, serta budaya merupakan fokus dari kajian kejahatan berdasarkan pendekatan keberagaman manusia (Rob White and Fiona Haines, 2001 : 5).
Teori-teori yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah teori kontrol ( control theory ) dan teori konflik ( conflict theory ). Pada dasarnya kedua teori tersebut hendak menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan serta faktor-faktor yang dapat mendorong timbulnya kejahatan.
Teori kontrol ini beranjak dari kajian mengapa seseorang tidak melakukan kejahatan. Hal ini karena kejahatan adalah sesuatu yang akan dilakukan oleh manusia secara alami. Menurut teori ini, manusia melakukan kejahatan bukan karena kuatnya dorongan yang memaksa mereka untuk melakukan kejahatan, melainkan karena lemahnya kekuatan yang menahan mereka untuk tidak melakukan kejahatan. Teori kontrol terdiri dari personal control (kontrol individu) dan social con- trol (kontrol sosial). Menurut Reiss, kontrol individu menjelaskan mengenai kemampuan seseorang untuk dapat menahan dirinya untuk tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan norma dan aturan di masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan kontrol sosial secara luas me- liputi antara lain kontrol langsung seperti pembatasan atau penghukuman, kontrol internal melalui kesadaran, kontrol tidak langsung melalui hubungan dengan orang tua dan orang-orang yang taat hukum, serta ketersediaan cara-cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan. Nye berargumen bahwa (George B Vold, dkk, 2012 : 117-179).
“ jika kebutuhan individu dapat dipenuhi secara layak tanpa ada penundaan, tanpa me- langgar hukum, maka tidak akan ada kejahatan, dan kontrol internal, tidak langsung, dan langsung yang minimum telah cukup untuk membuat orang mengikuti aturan ”
Jika teori kontrol membahas mengenai bagaimana seseorang tidak melakukan kejahatan, kajian teori konflik membahas mengenai bagaimana kejahatan terbentuk dan siapa yang memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan kejahatan. Menurut Vold, proses pembentukan hukum dan pengen - dalian kejahatan adalah refleksi dari konflik antara kelompok-kelompok yang berkepentingan, di - mana masing-masing kelompok mencoba untuk meloloskan suatu aturan untuk kepentingan mereka dan untuk memperoleh kontrol atas polisi.
Konflik sosial adalah hal yang selalu hadir di dalam masyarakat. Konflik ini dapat berpoten - si menjadi sesuatu yang merusak ( destructive ) atau sesuatu yang membangun ( constructive ), tergan- tung apakah ini akan membuat hancurnya struktur sosial atau akan membawa pada perubahan yang positif bagi ketertiban sosial. Orang-orang yang memiliki kekuasaan akan mengendalikan kebutu- han dan pelayanan masyarakat, polisi, ekonomi, politik, dan ideologi (keyakinan dan nilai-nilai).
Vol. 5 No. 1 Juni 2016
Potensi Konflik dalam Relasi Penjeratan Hutang di Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Relasi Bakul dan Langgan di Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon
Mereka akan membuat hukum yang akan menghukum beragam perilaku dalam rangka membentuk seluruh institusi sosial bahkan seluruh budaya (Freda Adler, dkk, 1997 : 198). Jadi hukum dibentuk untuk mempertahankan kekuasaan mereka.

## Relasi Antara Bakul dan Langgan Pada Masyarakat Nelayan di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon
Nelayan adalah profesi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Gebang Mekar. Berdasarkan Profil Desa Gebang Mekar, jumlah nelayan adalah 665 KK dan Buruh (Tani, nelayan, dll) adalah 390 KK dari 1.787 KK. Profesi ini digeluti karena melihat pada letak geografis desa yang berbatasan langsung dengan laut, yakni sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa sehingga pemanfaatan terbesar lahan adalah untuk pertambakan yaitu sebesar 115.745 hektar dari 242.615 hektar.
Menjadi wiraswasta/pedagang adalah profesi yang juga banyak ditekuni warga selain ne- layan, yakni sebanyak 432 KK (Profil Desa Gebang Mekar, 2015). Jenis usaha yang biasa dilakukan adalah sebagai pengepul ikan/hasil tangkapan nelayan yang biasa disebut dengan Bakul/bandar. Para Bakul ini biasanya telah memiliki pelanggan tetap atau nelayan yang secara tetap menjual hasil tangkapannya kepada Bakul. Hal ini terjadi karena para nelayan ini yang biasanya disebut dengan Langgan memiliki hutang kepada Bakul.
Umumnya Langgan yang terikat hutang dengan Bakul akan sulit untuk lepas dari jeratan hutang tersebut. Bahkan seolah-olah ini adalah hutang seumur hidup. Meskipun, Bakul menyatakan bahwa hutang Langgan akan dianggap selesai apabila Langgan meninggal dunia, namun fakta ber- beda diberikan oleh masyarakat bahwa hutang Langgan ini diwariskan kepada sanak saudara atau anak-anaknya untuk melunasinya.
Dalam beberapa kasus, Langgan berhasil lepas dari Bakul, meskipun jumlahnya tidaklah terlalu banyak. Umumnya, mereka yang terlepas dari hutang ke Bakul adalah dengan meminjam uang ke bank atau salah satu anggota keluarganya ada yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dan melunasi hutang Langgan kepada Bakul. Meskipun pinjaman ke bank dapat membantu nelayan untuk lepas dari jerat hutang ke Bakul, namun untuk meminjam uang ke Bank tidaklah mudah karena diperlukan adanya jaminan. Sedangkan, umumnya nelayan di Desa Gebang Mekar adalah buruh nelayan. Artinya mereka tidak memiliki barang/benda yang dapat dijadikan ja- minan untuk meminjam uang ke bank. Selain itu, Koperasi Unit Desa (KUD) yang seharusnya dapat berfungsi untuk membebaskan nelayan dari jeratan hutang ini tidak berfungsi. Ditambah lagi, pada umumnya nelayan akan berfoya-foya pada saat mereka mendapatkan hasil laut/hasil tangkapan yang banyak. Hal ini disebabkan karena umumnya mereka berpikir bahwa besok mereka akan melaut dan akan mendapatkan hasil kembali, sehingga mereka tidak perlu khawatir untuk memenuhi kebutuha- nya karena telah disediakan oleh alam dan mereka tinggal mengambilnya saja.
Untuk membayar hutang kepada Bakul, umumnya antara Bakul dan Langgan akan bagi hasil atas hasil tangkapan tersebut. Disini Langgan diharuskan untuk menjual hasil tangkapannya kepada Bakul tersebut dengan harga yang ditentukan oleh Bakul, yang umumnya dibawah harga pasar. Sehingga dalam beberapa kasus, Langgan menjual hasil tangkapannya tidak kepada Bakul yang meminjamkannya modal, namun menjualnya kepada Bakul lain, dengan harapan bahwa harga yang ditawarkan lebih tinggi.
Vol. 5 No. 1 Juni 2016

## Potensi Konflik dalam Relasi Penjeratan Hutang di Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Relasi Bakul dan Langgan di Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon
Apabila Bakul yang meminjamkan modal kepada Langgan ini mengetahui perbuatan Lang- gan yang menjual hasil tangkapannya kepada Bakul lain, maka Bakul ini akan meminta Bakul lain- nya yang menerima hasil tangkapan Langgannya untuk melunasi hutang Langgan tersebut. Istilah yang digunakan untuk ini adalah pindah Bakul. Namun, umumnya antar Bakul telah menyepakati bersama besaran harga beli hasil tangkapan nelayan; sehingga, pindah Bakul-pun tidak memperbai- ki kondisi kehidupan ekonomi sosial dari nelayan.
Umumnya konflik yang terjadi antara Bakul dan Langgan adalah perseteruan antar istri/ibu- ibu. Di Desa Gebang Mekar, umumnya yang menjadi Bakul adalah perempuan/istri, laki-laki/suami hanyalah sebagai penyedia modal, sedangkan yang menjalankan bisnisnya adalah istrinya. Begitu juga dengan Langgan, segala urusan dilakukan oleh perempuan/istri karena suaminya melaut. Seh- ingga, konflik terjadi antar istri, namun tidak pernah berdampak meluas/sampai dengan antar suami berkelahi/berseteru (Soni A Nulhaqim, dkk).

## Analisa Potensi Konflik Antara Bakul dan Langgan di Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon
Untuk memahami kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan, maka terdapat dua pra- nata strategis yang dapat menjelaskannya. Kedua pranata tersebut adalah pranata penangkapan dan pemasaran ikan. Sifat eksploitatif dari kedua pranata sosial ekonomi tersebut telah menjadi sumber potensial timbulnya kemiskinan struktural di kalangan masyarakat nelayan (Andhika Rakhmanda : 2016).
Berdasarkan pandangan struktural, kemiskinan dapat dilacak kembali dari faktor-faktor struktural yang melekat, seperti ekonomi dan/atau beberapa lingkungan institusional yang saling berkaitan yang menguntungkan hanya bagi kelompok-kelompok tertentu saja dibandingkan dengan kelompok lainnya, umumnya didasarkan pada gender, kelas, atau ras. Didalam masyarakat nelayan, kemiskinan struktural terbentuk karena ada perbedaan ekonomi/kelas, yakni terkait dengan masalah kekuasaan dari pemilik modal yang dalam hal ini adalah tengkulak.
Kemiskinan terbentuk karena adanya eksploitasi terhadap kehidupan sosial ekonomi mas- yarakat nelayan melalui pranata penangkapan dan pemasaran ikan. Merujuk pada konsep dasar dari teori Marxis yang dikemukakan oleh Karl Marx, pola relasi yang terjadi adalah relasi produksi, yaitu relasi antara pemilik sarana produksi dan kelas pekerja atau proletar (Gregory Jordan, 2004 : 22), dimana disini kelas pekerja akan dieksploitasi guna menjaga kemampuan pemilik modal untuk ber- kompetisi di pasar. Perilaku Bakul yang mewajibkan Langgan yang berhutang padanya untuk men- jual hasil tangkapannya kepada Bakul dengan harga dibawah harga pasar, menunjukkan eksploitasi yang dilakukan oleh Bakul sebagai pemilik modal terhadap Langgan.
Modal yang digunakan Bakul untuk menjalankan bisnisnya akan semakin bertambah den- gan keuntungan yang diperolehnya dari membeli hasil tangkapan Langgannya dengan harga murah. Keuntungan yang menjadi modal ini akan digunakan oleh Bakul untuk membeli perahu/alat tang- kap atau untuk memperbaiki perahunya/alat tangkapnya agar dapat melaut ke tempat-tempat diluar wilayah kabupaten Cirebon serta untuk meminjamkan modal kembali kepada Langgan. Semakin bertambahnya jumlah kapal/alat tangkap dan semakin canggihnya kapal/alat tangkap yang dimiliki oleh seorang Bakul akan membuatnya mampu berkompetisi dengan Bakul lainnya, dan memiliki Langgan yang semakin banyak.
Potensi Konflik dalam Relasi Penjeratan Hutang di Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Relasi Bakul dan Langgan di Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon
Kebutuhan modal seorang nelayan untuk melaut atau untuk memenuhi kebutuhan kelu- arganya selama Langgan tersebut melaut semakin melanggengkan relasi penjeratan hutang yang dilakukan oleh Bakul terhadap Langgan. Minimnya kemampuan Langgan untuk membayar hutang akan membuat Langgan terus menerus tergantung kepada Bakul. Disini Bakul akan terus mengek- sploitasi Langgan melalui penetapan harga ikan/hasil tangkapan.
Lebih lanjut, penetapan harga sepihak yang dilakukan oleh Bakul dapat berpotensi menim- bulkan konflik, karena ketidakadilan yang dirasakan oleh Langgan/nelayan. Quinney berpendapat bahwa  kejahatan  (penyimpangan)  didefinisikan  sebagai  perilaku  yang  bertentangan  (berkonflik) dengan kepentingan kelompok tertentu di masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik (Tim Newburn : 252-253). Mereka akan membuat hukum yang akan menghukum beragam perilaku dalam rangka membentuk seluruh institusi sosial bahkan seluruh budaya (Freda Adler, dkk : 198). Jadi hukum dibentuk untuk mempertahankan kekuasaan mereka.
Bakul di dalam kehidupan masyarakat nelayan di Desa Gebang Mekar memiliki peran yang sangat signifikan. Bakul-lah yang menentukan pranata penangkapan dan pemasaran ikan. Antara Bakul dan Langgan, sebenarnya tidak ada perjanjian tertulis bahwa Langgan harus menjual hasil tangkapannya kepada Bakul yang meminjamkan modal kepadanya, bahkan Bakul mengistilahkan bagi hasil untuk melunasi hutang Langgan, namun dalam praktiknya Langgan di Desa Gebang Me- kar memiliki kewajiban untuk menjual hasil tangkapannya kepada Bakul tersebut. Harga dibawah pasaran yang ditetapkan oleh Bakul telah membuat Langgan menjual hasil tangkapannya kepada Bakul lain dengan harapan akan memperoleh keuntungan lebih besar. Tentu saja perilaku ini diang- gap menyimpang oleh si pemilik modal.
Perilaku Langgan yang menjual hasil tangkapannya kepada Bakul lainnya merupakan ben- tuk perlawanan dari Langgan yang menolak ketentuan penetapan harga oleh Bakul. Bentuk perl- awanan terhadap nilai atau aturan ini merupakan akar dari teori konflik. Konflik dapat ditemukan dimana-mana, pada saat masyarakat sepakat dengan suatu nilai (konsensus), namun kenyataanya masih banyak perlawanan terhadap nilai tersebut (yang perilakunya dianggap sebagai kejahatan karena bertentangan dengan nilai yang disepakati). Menurut teori konflik, hukum atau aturan tidak dibuat untuk kepentingan kolektif, sebagaimana dalam teori konsensus, melainkan hukum atau atur- an tersebut merepresentasikan kepentingan kelompok yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukum atau aturan. Sehingga kunci utama dari teori ini adalah kekuasaan (Freda Adler, dkk : 196).
Penetapan harga beli sepihak merepresentasikan bahwa kepentingan Bakul untuk mendapa- tkan keuntunganlah yang diutamakan. Meskipun, Bakul memiliki resiko pada saat meminjamkan modal kepada Langgan, seperti misalnya apabila ternyata Langgan tidak mampu membayar hutang, karena misalnya akibat perompakan di laut, dan/atau rusaknya kapal/alat tangkap.
Sebagai dampak aturan yang dibuat dianggap tidak adil telah membuat Langgan menjual sebagian hasil tangkapannya ke orang lain. Hal ini menunjukkan karena tidak sebandingnya posisi Bakul dan Langgan, dimana dalam hal ini Bakul memiliki kekuasaan yang lebih dalam memberikan modal dan menentukan harga hasil tangkapan, dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkann- ya secara sepihak. Oleh karena masing-masing pihak mempertahankan kepentingannya, maka ben- turan kepentingan inilah yang menyebabkan terjadinya konflik.
Kekuasaan yang dimiliki oleh Bakul semakin besar dengan tidak berfungsinya KUD untuk membantu Langgan lepas dari jeratan hutang. Padahal sebagai salah satu pilar perekonomian, KUD
Vol. 5 No. 1 Juni 2016
Potensi Konflik dalam Relasi Penjeratan Hutang di Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Relasi Bakul dan Langgan di Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon
memiliki peran yang penting dalam pembangunan perekonomian nasional (Ika, 2016). Pemenuhan kebutuhan anggotanya merupakan dasar utama usaha koperasi, khususnya kebutuhan yang terkait dengan mata pencaharian anggotanya Anna Fatchiya dan Istiqlaliyah Muflikhati, 2006 : 52). Di beberapa daerah dimana mata pencaharian utama masyarakatnya adalah nelayan, KUD ini memi- liki unit-unit usaha yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan nelayan yakni seperti unit usaha pelelangan ikan maupun unit usaha simpan pinjam. Namun, KUD tidak berfungsi secara optimal di Desa Gebang Mekar, bahkan tidak berfungsi sama sekali (Soni A Nulhaqim, dkk, 2016).
Selain melalui KUD, nelayan dapat meminjam modal kepada bank. Namun, meskipun bank memberikan bantuan modal untuk nelayan, akan tetapi umumnya para nelayan ini tidak memiliki barang yang dapat digunakan untuk jaminan, akibatnya para nelayan memilih untuk meminjam ke Bakul. Dengan kondisi seperti ini, sebenarnya potensi konflik dapat nyata menjadi konflik.
Nye berargumen bahwa “jika kebutuhan individu dapat dipenuhi secara layak tanpa ada penundaan, tanpa melanggar hukum, maka tidak akan ada kejahatan, dan kontrol internal, tidak langsung, dan langsung yang minimum telah cukup untuk membuat orang mengikuti aturan” (George B Vold, dkk :79). Kondisi nelayan di Desa Gebang Mekar, yang umumnya masih men- gandalkan peran Bakul, menunjukkan bahwa nelayan belum memiliki kemampuan untuk dapat me- menuhi kebutuhannya secara layak. Perilaku (yang dianggap) menyimpang dengan menjual hasil tangkapan kepada Bakul lainnya tidak akan terjadi apabila Bakul membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga yang layak. Kondisi sosial ekonomi yang tereksploitasi oleh Bakul, telah menyebab- kan nelayan melakukan upaya-upaya untuk memperoleh keuntungan yang lebih guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, upaya-upaya tersebut seringkali dianggap melanggar pranata yang telah ditetapkan oleh pemilik modal, yaitu Bakul.
Nelayan yang cenderung untuk memperoleh keuntungan dengan lebih besar dengan melaku- kan penyimpangan, dianalisa sebagai kegagalan individu untuk membangun healthy super ego serta kegagalan kontrol sosial untuk mengefektifkan aturan yang ada. Menurut Reckless, terdapat faktor pendorong ( push factor ) dan penarik ( pull factor ) yang menyebabkan individu melakukan peny- impangan (Katherine S Williams : 368). Faktor pendorong bagi nelayan adalah faktor psikologis individu (faktor internal), kemiskinan dan minimnya kesempatan bagi nelayan untuk meningkatkan taraf hidupnya (faktor eksternal), sedangkan faktor penarik antara lain adalah adanya sarana untuk melakukan kecurangan, yakni dengan adanya Bakul yang mau membeli hasil tangkapan mereka.
Memperhatikan uraian di atas, suatu perbuatan dinyatakan sebagai penyimpangan dalam pola relasi antara Bakul dan Langgan, semata-mata hanya dari sudut pandang pemilik kekuasaan, yang dalam hal ini adalah pemilik modal/Bakul. Namun, perilaku Bakul yang menetapkan harga beli hasil tangkapan nelayan di bawah harga pasar, serta kewajiban untuk Langgan menjual hasil tangkapannya kepada Bakul, tidaklah serta merta dianggap sebagai penyimpangan; padahal perilaku itu menunjukkan adanya penjeratan hutang kepada Langgan.
Keterbatasan kesempatan untuk nelayan menjual hasil tangkapannya telah menuntun ne- layan untuk melanggar kesepakatan dengan menjual sebagian hasil tangkapannya ke orang lain. Hal ini sesuai apabila kita melihat definisi kejahatan dari pendekatan keragaman manusia ( a hu- man diversity ). Pendekatan ini menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku menyimpang yang timbul sebagai respon yang normal atas tindakan penindasan dan kondisi-kondisi ketidakadilan. Hubungan kekuasaan dan upaya kelompok dominan untuk membatasi keberagaman manusia baik
Vol. 5 No. 1 Juni 2016
Potensi Konflik dalam Relasi Penjeratan Hutang di Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Relasi Bakul dan Langgan di Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon
keberagaman bahasa, pengalaman, serta budaya merupakan fokus dari kajian kejahatan berdasarkan pendekatan keberagaman manusia (Rob White and Fiona Haines : 5). Kondisi ketidakadilan yang dirasakan oleh nelayan telah mendorong nelayan untuk melakukan penyimpangan, terutama guna mencari keuntungan hasil jual tangkapannya.
Konflik dapat terjadi apabila upaya pemberdayaan nelayan tidak dilakukan oleh negara. Tidak berfungsinya KUD serta ketidakmampuan nelayan untuk mengakses bank dalam memperoleh modal akan terus membuat nelayan tergantung kepada Bakul. Kondisi ketergantungan ini semakin diperparah dengan perilaku berfoya-foya dari nelayan apabila mendapatkan uang dari menjual hasil tangkapan.
Meskipun di Desa Gebang Mekar konflik antar Langgan dan Bakul maupun antar Bakul ti - dak berdampak meluas; namun disini tetap diperlukan peran serta negara untuk mencegahnya men- jadi konflik yang berkepanjangan. Konflik akibat pindah Bakul semata-mata dapat diselesaikan apa - bila Bakul yang membeli hasil tangkapan milik Langgan dari Bakul lainnya mau melunasi seluruh hutang Langgan tersebut ke Bakulnya.

## Kesimpulan
Potensi konflik yang muncul dari relasi antara Bakul dan Langgan adalah karena ketidak - seimbangan kekuasaan antar kedua belah pihak, yang berdampak pada ketidakadilan. Bakul sebagai pemilik modal, memiliki kekuasaan untuk menetapkan pranata penangkapan dan pemasaran ikan yang menguntungkan bagi dirinya dan kelompoknya. Dampaknya, eksploitasi dilakukan terhadap Langgan, yakni nelayan yang mengandalkan pada pinjaman modal dari Bakul untuk melaut dan me- menuhi kebutuhan keluarganya selama melaut. Dari pola relasi tersebut, penjeratan hutang dilaku- kan oleh Bakul terhadap Langgan. Pranata ditetapkan sedemikian rupa sehingga Langgan tidak dapat lepas dari jerat hutang tersebut. Kewajiban untuk menjual hasil tangkapan dan penetapan harga hasil tangkapan sepihak oleh Bakul telah melanggengkan penjeratan hutang ini. Dampaknya, konflik sangat berpotensi untuk terjadi antara Bakul dan Langgan. Ditambah lagi dengan belum optimalnya peran negara untuk meng-intervensi pola relasi Bakul dan Langgan ini.
Potensi Konflik dalam Relasi Penjeratan Hutang di Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Relasi Bakul dan Langgan di Desa Gebang Mekar Kabupaten Cirebon

## Bibliografi

## Buku
Freda Adler, Gerhard O.W. Mueller, dan William S. Laufer, Criminology: Thrird Edition , Mc Graw Hill, 1997.
George B. Vold, Thomas J. Bernard, dan Jeffrey B. Snipes, Theoretical Criminology: Fifth Edition , Oxford University Press, 2002.
George Ritzer, Introduction to Sociology , SAGE Publication, Inc., 2013.
Katherine S. Williams, Textbook on Criminology , 4th Edition, Oxford University Press, 2001.
Rob White & Fiona Haines, Crime and Criminology: An Introduction , Oxford University Press, 2001.
Tim Newburn, Criminology , Willan Publishing, 2007.

## Artikel dan Sumber Lain
Andhika Rakhmanda, Mengurai  Akar  Kemiskinan  Nelayan , 2 Juni 2014,http://kab.faperta.ugm. ac.id/mengurai-akar-kemiskinan-nelayan/, diunduh pada tanggal 11 Desember 2016.
Agus Puji Prasetyono, Ikan Melimpah di Laut, Kemana Nelayan Kita , http://www.dikti.go.id/ikan- melimpah-di-laut-kemana-nelayan-kita/, diunduh pada tanggal 10 Desember 2016.
Anna Fatchiya dan Istiqlaliyah Muflikhati, Peran KUD Mina Oalam Pembangunan Masyarakat Pesisir (Kasus di KUD Mina Fajar Sidik 01 Blanakan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat) , Buletin Ekonomi Perikanan Vol. VI. NO.3 Tahun 2006, hlm. 52.
Gregory Jordan, The  Causes  of  Poverty  Cultural  vs.  Structural:  Can  There  Be  a  Synthesis? , Perspective in Public Affairs, Spring 2004, http://www.asu.edu/mpa/Jordan.pdf.
Soni A. Nulhaqim, dkk., Hasil Penelitian Model Resolusi Konflik Komunal di Masyarakat Nelayan Pantai Utara Jawa Barat , 2016.
Yandi Mohammad, Nasib  Nelayan  di  Hari  Nelayan  Nasional ,  https://beritagar.id/artikel/berita/ nasib-nelayan-di-hari-nelayan-nasional, 6 April 2016, diunduh pada tanggal 10 Desember 2016.
Profil Desa Gebang Mekar, Kabupaten Cirebon Tahun 2015.
Humas UGM/Ika, Revitalisasi Peran KUD untuk Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan , diunggah pada hari jumat, 7 Agustus 2009, https://ugm.ac.id/id/berita/680-revitalisasi.peran.kud. untuk.kesejahteraan.masyarakat.pedesaan, diunduh pada tanggal 12 Desember 2016.