## The Effect Of Village Fund Management On Improving The Welfare Of The People Of Ilin Medo Village, Waiblama District

## Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ilin Medo Kecamatan Waiblama
Cicilia Ayu Wulandari Nuwa 1* , Elisabet Luju 2 , Imelda Virgula Wisang 3 , Theresia Avilla Fatima 4 Universitas Nusa Nipa 1,2,3,4 ciciliawulandarinuwa@gmail.com 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This study aims to (1) find out the description of village fund management and the level of community welfare in Ilin Medo Village, Waiblama District. (2) determine the effect of Village Fund management on the level of welfare of the people of Ilin Medo Village, Waiblama District. The population in this study were elements  of  the  Ilin  Medo  Village  community,  totaling  809  residents.  By  using  the  slovin  formula,  the sample  in  this  study  was  72  residents.  Data  were  collected  through  questionnaires  and  analyzed using descriptive  statistical  methods  and  inferential  statistics,  namely  simple  linear  regression.  Hypothesis testing  is  done  through  the  t  test.  The  results  of  the  descriptive  statistical  analysis  show  that  the respondent's perception of the Community Welfare variable is 71.88% in the good category. Furthermore, the respondent's perception of the Village Fund management  variable is 70.34% in the good category. The results of the t test show that the Village Fund Management variable has  a significant value of 0.000. This significant value is smaller than the 5% alpha level used, so the decision is to reject the null hypothesis (Ho), meaning that the Village Fund Management variable (X) has a significant effect on the Community Welfare variable (Y). In addition, the results of the analysis of determination (R2) obtained a Coefficient of Determination of 0.523, which means that the contribution of the Village Fund Management variable (X) to the variation of the ups and downs of the Community Welfare variable (Y) is 52.3.
Keywords : Village Fund, Community Welfare

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  gambaran  pengelolaan  dana  desa  dan  tingkat kesejahteraan  masyarakat  pada  Desa  Ilin  Medo  Kecamatan  Waiblama.  (2)  mengetahui  pengaruh pengelolaan Dana Desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Ilin Medo Kecamatan Waiblama. Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  elemen  masyarakat  Desa  Ilin  Medo  yang  berjumlah  809  orang penduduk. Dengan menggunakan rumus slovin maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 72  orang penduduk. Data dikumpulkan melalui kuisoner dan analisis menggunakan metode statistik deskriptif  dan statistik inferensial yaitu regresi linear sederhana. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t. Hasil analisis statistik  deskriptif  menunjukan  bahwa  presepsi  responden  untuk  variabel  Kesejahteraan  Masyarakat adalah 71,88% dengan  kategori  baik.  Selanjutnya  presepsi  responden untuk variabel pengelolaan Dana Desa adalah 70,34% dengan kategori baik. Hasil uji t menunjukan bahwa variabel Pengelolaan Dana Desa mempunyai  nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan ini lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan 5%, maka keputusannya adalah menolak hipotesis   nol (Ho), artinya variabel Pengelolaan Dana Desa (X) berpengaruh  signifikan  terhada  variabel  Kesejahteraan  Masyarakat  (Y).  selain  itu,  hasil  analisis determinasi (R 2 ) diperoleh Koefisien Determinasi sebesar 0,523 yang berarti bahwa kontribusi variabel Pengelolaan Dana Desa (X) terhadap variasi naik turunnya variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) sebesar 52,3.
Kata Kunci : Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat
Submitted : 10 November 2022, Accepted : 6 January 2023, Published : 16 January 2023 Copyright © 2023 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license, http://journal.yrpipku.com/index.php/msej

## 1. Pendahuluan
Secara formal negara Indonesia mengakui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan  adanya kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemerintahan  desa,  maka  diharapkan  desa  dapat berkembang  menjadi  suatu  wilayah  yang  maju, mandiri dan demokratis.
Keberadaan  desa  secara  yuridis  dalam  Undang-undang  No  6  Tahun  2014  dijelaskan bahwa  Desa  menjadi  bagian  wilayah  terkecil  dari  sistem  penyelenggaraan  pemerintah  yang bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat,  sehingga  setiap  pelaksanaan  kebijakan  yang dikeluarkan  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  harus  melalui  desa  yang mengakibatkan  peran  desa  sangat  menentukan  keberhasilan  dari  kebijakan  tersebut. Implementasi  otonomi  daerah  sudah  diserahkan  kepada  desa,  sehingga  desa  memiliki wewenang  untuk  mengurus,  mengatur,  dan  menyelenggarakan  rumah  tangganya  sendiri, termasuk dalam urusan pengelolaan dana desa.
Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan program yang direncanakan oleh  pemerintah  desa  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Kesejahteraan merupakan hal yang ingin dicapai semua orang, walaupun untuk  mencapainya  seseorang harus bekerja keras. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dapat dilakukan dengan melakukan perubahan-perubahan  kehidupan  yang  lebih  baik  melalui  pembangunan  (Indrayani  dan Setiawan, 2018).
Menurut  (Todoro  dan  Smith,  2006)  kesejahteraan  menunjukan  ukuran  hasil pembagunan  masyarakat  dalam  mencapai  kehidupan  yang  lebih  baik  yang  meliputi  pertama peningkatan  kemampuan  dan  pemerataan  distribusi  kebutuhan  dasar  seperti  makanan, perumahan,  kesehatan  dan  perlindungan  kedua  peningkatan  tingkat  kehidupan,  tingkat pendapatan,  pendidikan  yang  lebih  baik  dan  peningkatan  atensi  terhadap  budaya  dan  nilai kemanusiaan dan ketiga memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.
Menurut  (Fahrudin,  2012)  menyatakan  bahwa  kesejahteraan  adalah  sebuah  kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas  dari  kemiskinan,  kebodohan,  ketakutan  atau  kekawatiran sehingga hidupnya aman, tentram  baik  lahir  maupun  batin.  Kesejahteraan  masyarakat  menengah  kebawah  dapat dipresentasekan  dari  tingkat  hidup  masyarakat,  tingkat  hidup  masyarakat  ditandai  dengan terentasnya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan tingkat produktifitas masyarakat.
Untuk  mensejahterakan  masyarakat  pemerintah  pusat  telah  berupaya  memberikan bantuan  keuangan   untuk   menunjang   kegiatan-kegiatan   yang  outputnya  pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Bantuan keuangan tersebut berupa dana desa yang merupakan bentuk  hubungan  keuangan  antara  pemerintahan          pusat dengan pemerintahan     desa      melalui      pemerintah kabupaten/kota.   Pemberian   kewenangan dan otonomi  desa  harus  diikuti  pemberian  bantuan  keuangan  sebagai  konsekuensi  logis  adanya pelaksanaan otonomi desa.
Dana desa disalurkan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah Kabupaten, di mana bantuan keuangan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan  desa  yang
dianggarkan  setiap  tahun   dalam   APBN.   Dana   desa diberikan   kepada   setiap   desa dengan tujuan agar dapat digunakan untuk membiayai setiap program dan kegiatan yang sebelumnya merupakan hasil musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat sesuai karakteristik dan kewenangan  desa  masing-masing.  Sebagai  pelaksanaan  atas  amanat  Peraturan  Pemerintah Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja, maka Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan  Bupati  Sikka  tentang pembagian dan penetapan besaran dana  desa  bagi  setiap  desa  di  Kabupaten  Sikka.  Dana  desa  tersebut  diprioritaskan  untuk membiayai  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  di  bidang  pembangunan  desa  dan pemberdayaan  masyarakat  desa  yang  dalam  pengelolaanya  mengikuti asas-asas  pengelolaan keuangan desa yakni transparan, akuntabilitas dan partisipatif.
Dengan  diadakannya  program-program  yang  telah  dilaksanakan  di  tingkat  Desa  Ilin Medo  ini  diharapkan  dapat  menunjang  peningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Akan  tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara desa diperoleh keterangan bahwa peningkatan dana desa ini tidak  sebanding dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Ilin Medo Kecamatan Waiblama.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tingkat  Pendidikan  di  mana  dari  jumlah  penduduk  809  jiwa dengan jumlah KK sebanyak 263 KK, sebagian besarnya berijazah SD yakni sebanyak 339 jiwa sementara yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi baru 17 jiwa. Jika dilihat dari bidang kesehatan posisi tahun 2021 masih banyak bayi balita yang mengalami stunting yakni sebanyak  27  anak  dari  96  anak,  sementara  tingkat  makan  minum  masyarakat  tidak  teratur. Selain itu dari kondisi rumah tinggal bahwa sebagian masyarakat masih memiliki kondisi rumah tergolong darurat yakni sebanyak 114 rumah dari total 206 rumah.
Penelitian  ini  merupakan  pengembangan  dari  penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh (Letik, 2019)  membahas  tentang  pengelolaan  dana  desa  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat  di  Desa  Fatukoto  Kecamatan  Mollo  Utara  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukan  bahwa pengelolaan dana desa yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2016-2017 belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan belum memberikan efek pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Peneliti (Wardani et al, 2020) membahas tentang pengaruh transparansi pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sidoharjo. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberdayaan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat  sedangkan  transpransi  pengelolaan  keuangan  dana  desa  tidak  berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Sidoharjo.

## 2. Metode Penelitian
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  yang  telah  dipaparkan  pada bab sebelumnya maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan asosiatif. Menurut (Sugiyono, 2003) penelitian deskriptif kuantitaif merupakan penelitian yang bertujuan  menjelaskan  fenomena  yang  ada  dengan  menggunakan  angka-angka  untuk menjelaskan  karakteristik  individual  atau  kelompok.  Dalam  penelitian  ini  yang  merupakan penelitian deskrptif kuantitatif yaitu pengelolaan dana desa dan kesejahteraan masyarakat.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  bersifat  asosiatif.  Menurut  (Sugiyono,  2010)  penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua  variabel  atau  lebih.  Penelitian  asosiatif  ini  dapat  diketahui  hubungan  antara  variabel independen terhadap variabel dependen. Pelaksanaan metode penelitian yang dilakukan adalah survei yaitu penelitian dilakukan pada suatu populasi besar maupun kecil dengan  menganalisis data  yang  diperoleh  dari  populasi  itu  sendiri.  Unit  analisis  yang  dituju
adalah individu yaitu kepala desa dan masyarakat. Informasi yang didapat dari kepala desa dan masyarakat tersebut hanya dikumpulkan satu kali pada waktu tertentu atau disebut juga cross- sectional

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Variabel Pengelolaan Dana Desa
Tanggapan  responden  terhadap  variabel  pengelolaan  dana  desa  dapat  dilihat  pada tabel berikut ini:
Tabel 1.Deskripsi variabel pengelolaan dana desa (X) Variabel Pengelolaan Dana Desa Sub Indikator Persepsi   Kategori Indikator Persepsi Kategori Adanya musyawarah rencana penggunaan dana desa yang melibatkan masyarakat. 77,43 Baik Adanya akses informasi bagi masyarakat mengenai jumlah
penggunaan dana desa.
Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pengelolan dana desa.
Adanya pengawasan dalam proses pelaksanaan program desa 70,83 Baik 75,0 Baik oleh tim pelaksana. 72,91 Baik Pengelolaan dana Transparansi 74,05 Baik desa dilakukan tepat sasaran. Tercapainya tujuan 64,93  Cukup Baik dari pengelolaan dana desa  65,27  Cukup Baik Tim pelaksana turut hadir dalam kegiatan pengelolaan dana desa Laporan
pertanggung jawaban akhir oleh tim pelaksana mengenai realisasi penggunaan dana desa tepat waktu. 67,71  Cukup Baik 65,97 Cukup Baik Akuntabilitas  65,9 Cukup Baik
Masyarakat  terlibat dalam  pengambilan keputusan terhadap program-program desa.       74,65        Baik
Persepsi  & Kategori Variabel Pengelolaan Dana Desa (X) Sumber : hasil analisis data Partisipatif 71,01 Baik 70,34 Baik
Dari  hasil  analisis  deskriptif  pada  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  rata-rata  nilai persepsi  responden  untuk  variabel  pengelolaan  dana  desa  adalah  70,34%.  Berdasarkan  skor maksimum  untuk  presepsi  populasi  presentase  pencapaian  pada  kategori  ˃  68-84  dengan kategori  baik.  Maka  dari  pencapaian  presentase  variabel  pengelolaan  dana  desa  dapat disimpulkan  bahwa  variabel  ini  termasuk  dalam  kategori  baik.  Hasil  analisis  deskriptif  ini menunjukan  bahwa  variabel  pengelolaan  dana  desa  perlu  ditingkatkan  sehingga  dapat mencapai kategori sangat baik.

## Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y)
Tanggapan responden terhadap variabel kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2. Deskripsi variabel kesejahteraan masyarakat (Y) Variabel Pengelolaan Dana Desa Sub Indikator Persepsi   Kategori Indikator Persepsi  Kategori Pengelolaan dana desa dapat menunjang
pendidikan bagi masyarakat melalui program-program desa.
Pengelolaan dana desa dapat mensejahterakan masyarakat desa Ilin Medo. 75,35 Baik 73,96 Baik
Keadilan Sosial 73,96 Baik Masyarakat dapat mengaplikasikan hasil dari program yang dilaksanakan desa. 69,1 Baik Masyarakat ikut berpartisipasi dalam program - program dana desa. 71,9 Baik Masyarakat ikut mengawasi kegiatan pengelolaan dana desa. 68,4 Baik
rumah layak huni. 76,39 Baik Pendapatan Keadaan Ekonomi masyarakat berkisar > Rp. 2.000.000;/ bln. Pengelolaan dana desa merata bagi setiap lapisan 73,3  Baik 75,12 Baik masyarakat. 66,67  Cukup Baik Pengelolaan dana desa tidak menimbulkan persoalan yang mengakibatkan percecokan bagi masyarakat.
Pada umunya
setiap rumah tangga memiliki media elektronik untuk dapat mengakses informasi apapun. 68,4 Baik 64,58 Cukup Baik Keadilan Demokrasi  66,55  Cukup Baik Persepsi & Kategori Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) Sumber : hasil analisis data 71,88 Baik
Dari  hasil  analisis  deskriptif  pada  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  rata-rata  nilai persepsi  responden  untuk  variabel  kesejahteraan  masyarakat  adalah  sebesar  71,88%. Berdasarkan skor maksimum untuk presepsi populasi presentase pencapaian pada kategori ˃ 68-84  dengan  kategori  baik.  Maka  dari  pencapaian  presentase  variabel  kesejahteraan masyarakat dapat disimpulkan bahwa variabel ini termasuk dalam kategori baik. Hasil analisis deskriptif ini menunjukan bahwa variabel kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan sehingga dapat mencapai kategori sangat baik.

## Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Pengelolaan dana desa dapat menunjang kesehatan
bagi masyarakat melalui program- program desa. 72,6 Baik Pengelolaan dana desa dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 75,69 Baik Pada umumnya masyarakat memiliki
dan  mengarahkan  usaha  manusia  untuk  memanfaatkan  secara  efektif  material  dan  fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Pemahaman mengenai pengelolaan program dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level  pemerintah  desa,  khususnya  perangkat  desa,  dalam  mewujudkan  transparansi  dan akuntabilitas keuangan desa serta partisipasi masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan nilai persepsi responden untuk variabel pengelolaan dana desa  adalah  70,34%.  Berdasarkan  persentase  pencapaian  skor  maksimum  dapat  disimpulkan bahwa variabel ini termasuk dalam kategori baik. Hasil analisis deskriptif ini menunjukan bahwa variabel pengelolaan dana desa perlu ditingkatkan di antaranya pengelolaan dana desa harus dilakukan tepat sasaran misalnya kegiatan di bidang pendidikan kondisi yang terjadi di lapangan bahwa dalam perencanaan dianggarkan bantuan  beasiswa bagi peserta didik berupa nominal uang namun dalam realisasi pelaksanaannya diberikan berupa barang (ternak). Selain itu kondisi yang  terjadi  di  wilayah  Desa  Ilin  Medo  masih  terdapat  balita  yang  mengalami  stanting, pendidikan masyarakat yang masih rendah, masih banyak masyakat yang memiliki rumah tidak layak  huni  dan  sampai  saat  ini  masih  terdapat  masyarakat yang belum memiliki penerangan (PLN). Tim pelaksana harus hadir dalam kegiatan pengelolaan dana desa karena kondisi yang terjadi bahwa masih kurang adanya pengawasan dari tim pelaksana saat kegiatan berlangsung. Laporan pertanggung jawaban oleh tim pelaksana mengenai realisasi penggunaan dana desa harus  dilakukan  tepat  waktu  karena  setiap  akhir  tahun  terlambat  dilakukanya  laporan pertanggung jawaban oleh tim pelaksanaa bahkan tidak dilaksanakan. Dari beberapa indikator ini  perlu  diperhatikan  sehingga  tercapainya tujuan  dari  pengelolaan  dana  desa  dan  dapat mencapai kategori sangat baik.
Nilai  persepsi  responden  untuk  variabel  kesejahteraan  masyarakat  adalah  sebesar 71,88%. Berdasarkan persentase pencapaian skor maksimum dapat disimpulkan bahwa variabel kesejahteraan masyarakat termasuk dalam kategori baik. Hasil analisis deskriptif ini menunjukan bahwa  variabel  kesejahteraan  masyarakat  perlu  ditingkatkan  di  antaranya  pengelolaan  dana desa harus merata bagi  setiap  lapisan  masyarakat  karena  kondisi  yang  terjadi  ada  sebagian masyarakat  yang merasa bahwa kurang adanya  pemerataan dalam realiasi penggunaan dana desa dalam program-program desa sehingga belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu diperhatikan sehingga dapat mencapai kategori sangat baik.
Hasil olah data menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 8,763 > 1,99 dan nilai signifikan untuk  variabel  pengelolaan  dana  desa  (X)  sebesar  0,000.  Nilai  signifikansi  ini  lebih  kecil  dari tingkat  alpha  yang  digunakan  5%  (0,05)  maka  keputusannya  adalah  menerima  hipotesis alternatif (Ha) dan menolak hipotesis nol (Ho), dengan  demikian  variabel pengelolaan dana desa  (X)  mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan  terhadap  variabel  kesejahteraan masyarakat (Y). Jika variabel pengelolaan dana desa  semakin  baik  maka variabel kesejahteraan masyarakat juga akan semakin baik

## 4. Penutup Kesimpulan
Dari  hasil  analisis  deskriptif  dapat  diketahui  bahwa  nilai  persepsi  responden  untuk variabel  pengelolaan  dana  desa  adalah  70,34%  dengan  kategori  baik  dan  nilai  persepsi responden untuk variabel kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 71,88% dengan kategori baik. Hasil analisis uji validitas menunjukan  nilai  0,3  dan  dinyatakan  valid,  hasil  uji reliabilitas menunjukan    bahwa    nilai cronbach’s    alpha melebihi persyaratan minimal  0,6 dan dinyatakan  reliabel  dan  hasil  analisis  uji  normalitas  menunjukan  nilai  lebih  dari  0,5  sehingga disimpulkan  bahwa  data  yang  di  uji  berdistribusi  normal.  Berdasarkan  hasil  analisis  regresi sederhana  ditentukan model  persamaan  Y = 6,794 + 0,565X. Hasil olah data
menunjukkan  bahwa  nilai  thitung  sebesar 8,763 >  1,99  dan  nilai  signifikan  untuk  variabel pengelolaan dana desa (X) sebesar 0,000 keputusannya adalah variabel pengelolaan dana desa (X) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat (Y). Jika variabel pengelolaan dana desa semakin baik maka variabel kesejahteraan masyarakat juga akan semakin baik. Hasil analisis  determinasi  menunjukan   nilai   0,523 berarti kontribusi variabel  pengelolaan  dana  desa  (X)  terhadap  variabel  kesejahteraan  masyarakat  (Y) sebesar 52,3% dan sisanya 47,7% dijelaskan variabel lain.
Saran
Pemerintah  Desa  Ilin  Medo  Kecamatan  Waibalama  Kabupaten  Sikka  lebih mengefektifkan program-program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam  jangka  pendek  maupun  program-program  dalam jangka Panjang.

## Daftar Pustaka
Adisasmita, R. (2011). Manajemen pemerintah daerah . Yogyakarta : Graha Ilmu. Arikunto , S. (2001) . Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek . Jakarta : Renika Cipta. Ayuningtias, T., & Murdianto. (2017). Dampak industrialisasi pedesaan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa  Ciherang  Pondok Kecamatan Caringin  Kabupaten  Bogor. Jurnal Komunikasi  dan  Pengembangan  Masyarakat 1(2): 43-156.
Azahri  A.,  &  Dwi  S.  (2021).  Evektifitas  dana  desa  untuk  BLT  sebagai  bentuk  kesejahteraan masyarakat di masa pandemic covid-19. Jurnal Proaksi 8 (2): 51-60.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2000). Indikator kesejahteraan masyarakat .Jakarta : Badan Pusat Statistik (BPS).
Basri, R. (2005). Performance appraisal, cetakan pertama . Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada. Daldjoeni, N. (2012). Interaksi desa – kota. Jakarta : Renika Cipta. Fahrudin, A. (2012). Pengantar kesejahteraan sosial. Bandung: Refika Aditama. Ghozali , I. (2005). Aplikasi  analisis  multivariate  dengan  program  SPSS. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
Gibran, K., Syaril, J., & Muhamad, A.Y. (2021). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  di  Kecamatan  Jangka. Jurnal  Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Sosial 6 (1): 230- 249.
Indrawati,  N.  (2017).  Penyusunan  anggaran  dalam  era  new  public  management: implementasinya di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis 10 (2):176- 193.
Indrayani.,  &  Setiawan.  (2018).  Efektivitas  dwi  pekan  sebagai  media  komunikasi  internal Universitas Kristen Petra. Jurnal e-Komunikasi 6 (2): 1-11.
Kharisma, B. (2013). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah era desentralisasi fiskal di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan 14 (2): 101-119. Letik, A. (2019). Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat  di Desa Fatukoto  Kecamatan  Mollo  Utara  Kabupaten  Timor  Tengah  Selatan  Provinsi  Nusa Tenggara Timur. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja 9 (1): 31-52. Levis , Rafael. (2013). Metode penelitian perilaku petani. Maumere : Ledalero
Lili,  A,  M.,  Jamaila.,  &  Windhu  P.  (2018).  Pengelolaan  alokasi  dana  desa  dalam  upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di  Desa  Magmagan  Karya Kecamatan Lumar. Jurnal  Ekonomi  Daerah 7 (1): 1-19. Mardiasmo. (2002). Akuntansi sektor public, edisi pertama . Yogyakarta: ANDI. Muhidin . (2006). Aplikasi statistika dalam  penelitian. Bandung: Pustaka Setia. Nazir . (1998). Metode penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia. Nurcholis.  (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa . Jakarta : Penerbit
Erlangga.
Nurohman, A, Y., Rina, S, Q., & Fuad H. (2019). Dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada Desa Wisata Menggoro. Jurnal Magsima 7(1) : 35-43.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2016  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  60  Tahun  2014 Dana  Desa  yang  Bersumber  dari Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2017 Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Bagi  Setiap  Desa  Di  Kabupaten  Sikka .  27  Januari  2017. Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2017 Nomor 5. Sikka.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 Pengelolaan  Keuangan  Desa .  31 Desember 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  Nomor  2093. Jakarta. Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  19  tahun 2017 Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2018. 29  September  2017.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359. Jakarta.