## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN SUBJEK TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

## Putri Deyesi Rizki
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: putrideyesi1212/@gmail.com

## ABSTRACT
Criminal liability in the Corruption Crime Act as stated in Article 2 paragraph (1) and Article 3. Judges' Considerations in Determining the Subject of the Criminal Acts of Corruption in the Procurement  of  Goods  and  Services  in  Court  Decision  Number  2421  K/PID.SUS/2016, namely  there  are  Human  subject.  The  consideration  was  that  Defendant  I  had  malicious intentions  starting  from  planning  tenders,  conducting  tenders,  carrying  out  work  and completing work, based on the facts that the Defendant tried to influence the auction process by  appointing  officials  who  did  not  have  the  expertise  as  PPK  so  that  the  PPK  was incompetent  and  directed  and  ordered  the  tender  committee.  to  win  a  friend's  company  by privileging  and  not  evaluating.  The  Transfer  of  Legal  Responsibility  From  Commitment Making Officials (PPK) to PA and KPA In the Decision Case Number: 2421 K/PID.SUS/2016 there  are  irregularities,  where  the  Commitment  Making  Officer  (PPK)  as  well  as  the Technical  Implementation  Officer  of  Activities  (PPTK)  are  not  made  suspects  but  made witness.  The  existing  legal  issue  is  regarding  the  flow  of  case  investigations  that  make  the Commitment  Making  Officer  (PPK)  a  witness.  Based  on  the  facts  of  the  trial,  there  is  some corroborating evidence that the Commitment Making Officer (PPK) as well as the Technical Implementation Officer (PPTK) must be responsible for the act.
Keywords: criminal responsibility, judge, criminal act of corruption, subject of criminal law

## ABSTRAK
Pertanggungjawaban  pidana  di  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  yang dicantumkan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.  Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Subjek Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa pada Putusan Pengadilan Nomor 2421  K/PID.SUS/2016  yaitu  terdapat  Subjek  manusia.  Pertimbangannya  adalah  adanya  niat jahat  Terdakwa  I  dimulai  dari  perencanaan  tender,  pelaksanaan  tender,  pelaksaan  pekerjaan dan  penyelesaian  pekerjaan,  berdasarkan  fakta  yang  ada  Terdakwa  berusaha  mempengaruhi proses  lelang  dengan  menunjuk  pejabat  yang  tidak mempuyai  keahlian  selaku  PPK  sehingga PPK  tersebut  tidak  cakap  dan  mengarahkan  dan  memerintahkan  Panitia  tender  untuk memenangkan  perusahaan  milik  temannya  dengan  cara  menginstimewakan  dan  tidak melakukan evaluasi. Peralihan Pertanggungjawaban Hukum Dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  Kepada  PA  dan  KPA  Pada  Kasus  Putusan  Nomor  :  2421  K/PID.SUS/2016  terdapat kejanggalan,  dimana  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  sekaligus  Pejabat  Pelaksana  Teknis Kegiatan (PPTK) tidak dijadikan tersangka tetapi dijadikan saksi.  Persoalan hukum yang ada adalah tentang alur pemeriksaan perkara yang menjadikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai  saksi.  Berdasarkan  fakta  persidangan  terdapat  beberapa  bukti  yang  menguatkan
tentang  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  sekaligus  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan (PPTK) harus bertanggung jawab terhadap perbuatan itu.
Kata  Kunci: Pertanggung  jawaban  pidana,  Hakim,  tindak  pidana  Korupsi,  Subyek  Hukum pidana

## PENDAHULUAN
Pertanggungjawaban  pidana  adalah  larangan  terhadap  pembuat  perbuatan  yang melanggar  larangan  atau  menimbulkan  keadaan  yang  terlarang.  Pertanggungjawaban  pidana yang  mengatur  proses  peralihan  kewenangan  yang  ada  pada  tindak  pidana  kepada pembuatnya. 1 Pertanggungjawaban  pidana  di  dalam  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi dicantumkan di dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  menyebutkan  “setiap  orang  yang  secara  melawan hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  dipidana  dengan  pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling  banyak  1  miliar  rupiah”.  Sedangkan  Pasal  3  juga  menyebutkan  “setiap  orang  yang dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar”.
Bentuk tindak pidana korupsi yang memuat unsur merugikan negara diatur dalam dua Pasal  yaitu  Pasal  2  dan  Pasal  3,  sedangkan  lima  (5)  kelompok  lainnya  terdiri  dari  28  Pasal terkait dengan perilaku menyimpang dari penyelenggara negara atau pegawai negeri dan pihak swasta. 2 Adapun  istilah  yang  sering  digunakan  untuk  menyebut  Tindak  Pidana  Korupsi, diantaranya adalah sebagai salah satu bentuk dari crime asmuningbussiness, economi crimes, white  collar  crime,  official  crime (ruang  lingkup  kejahatan  ekonomi  dalam  arti  luas)  atau sebagai  salah  satu  bentuk abuse  of  power (penyalahgunaan  kekuasaan). 3 Rumusan  korupsi menurut  Carl  Friesrich,  apabila  seseorang  yang  memegang  kekuasaan  atau  yang  berwenang untuk  melakukan  hal-hal  tertentu  mengharapkan  imbalan  uang  atau  semacam  hadiah  lainnya yang  tidak  diperbolehkan  oleh  undang-undang,  membujuk  untuk  mengambil  langkah  atau menolong  siapa  sajayang  menyediakan  hadiah  sehingga  benar-benar  membahayakan kepentingan umum. 4
Pengadaan    barang  dan  jasa    pemerintah    melibatkan    dana    yang    sangat    besar, berbagai  penyimpangan    bisa    terjadi    dalam    tahap-tahap    proses    pengadaan    barang/jasa publik. Hal  ini  bisa  disebabkan  oleh  kelalaian  dan  kurang  berkompetennya  pelaksana dan peserta  pengadaan,  namun  tak  jarang  penyimpangan  ini  juga  merupakan  tindakan  yang
1 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana , Cetakan Pratama, Jakarta, 1982, hlm 33.
2 Nofrizal ,  Hambatan  Pelaksanaan  Kewenangan  Jaksa  sebagai  pengacara  Negara  dalam  Upaya Tuntutan  Keperdataan  Aset  Hasil  Kejahatan  Korupsi  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahu  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Tesis, 2020.
3 Elwi Danil, Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya , Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.161.
4 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum , Diadit Media, Jakarta, 2009. hlm 149.
disengaja oleh pelaksana  atau  peserta  Pengadaan Barang/Jasa , dalam  rangka  korupsi dan kolusi  yang  pada  akhirnya  berakibat  pada  pemborosan  uang  rakyat,  kebocoran  anggaran  dan hasil pengadaan yang tidak optimal.
Dari  sekian  banyak  risiko  yang  akan  diterima  oleh  pelaku  Pengadaan  Barang/Jasa, risiko  hukum  adalah  risiko  terbesar  yang  harus  dihadapi  oleh  pelaku  pengadaan,  terutama euforia  penegakan  pemberantasan  korupsi  oleh  Aparat  Penegak  Hukum  (APH),  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat.
Dalam  melakukan  proses  peradilan  pidana,  sering  terjadi  kesalahan  pemilihan  subjek hukum sebagai penanggungjawab hukum tindak pidana yang sudah  dilakukan tersebut, mulai dari  tahap  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  tahap  pembuktian  pada  persidangan. Apalagi pada tindak pidana korupsi yang aturan pidananya bersifat khusus dan sering berubah mengikuti perkembangan waktu dan kebutuhan.
Pada penelitian ini, kesalahan  proses peradilan pidana yang penulis ungkapkan adalah pada  tahap  proses  pembuktian  hukum,  pada  tindak  pidana  korupsi  Kegiatan  Pengadaan  Air Bersih  Kabupaten  Padang  Pariaman  Tahun    2011  melalui  Putusan  Nomor  :    2421 K/PID.SUS/2016.  Walaupun  dalam  hal  ini  kesalahan  tersebut  tidak    luput  dimulai  sejak tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
Ketentuan  mengenai  pembuktian  hukum  salah  satunya  diatur  di  dalam  Pasal  184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. 5
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah Pertimbangan Hakim dalam menentukan subjek tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada Putusan Pengadilan Nomor 2421 K/PID.SUS/2016.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis ,  dengan  metode  pendekatan yuridis normative . Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Subjek Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa: Putusan Pengadilan Nomor 2421 K/PID.SUS/2016
Berkenaan dengan pertanggung jawaban pidana PPK dalam hal terjadinya kerugian negara, dapat dilihat dari tindakan/perbuatan atau keputusan yang diambil oleh PPK dalam setiap  tahapan  pada  proses  pengadaan  barang/jasa.  Pejabat  Pembuat  Komitmen  yang selanjutnya,  disingkat  PPK  adalah  pejabat  yang  diberi  kewenangan  oleh  PA/KPA  untuk mengambil  keputusan  dan/atau  melakukan  tindakan  yang  dapat  mengakibatkan pengeluaran anggaran be1anja negara/anggaran belanja daerah.
Dalam  konteks  hukum  pidana,  suatu  perbuatan  atau  tindakan  dianggap  atau dirumuskan sebagai perbuatan pidana harus memenuhi beberapa persyaratan. Sebagaimana
5 KUHP  (Kitap  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  &  KUHAP  (Kitap  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana), Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2010 Him 229-231.
dikemukakan  oleh  Simons,  bahwa  suatu  perbuatan  dapat  dinyatakan  atau  dirumuskan sebagai perbuatan pidana (straafbaarfeit) 6
Pertanggungjawaban  pidana  korupsi  dalam  pengadaan  barang/jasa,  maka  langkah awal yang perlu diketahui adalah terhadap siapa delik korupsi itu dipertanggungjawabkan. Kasus Pada Putusan No. 2421K/PID.SUS/2016, subjek delik pidana adalah “Manusia” dan “Pegawai  Negeri”.  Subjek  manusia  terkait  dengan  keterlibatan  Nanang  Kuswandi  yang bertindak  sebagai  subjek  hukum  yang  mewakili  perusahaan  penyedia    Dan  H.  Zainir,  ST, Gelar.  Datuak  Rangkayo  Mulie  selaku  PA  (Pengguna  Anggaran).  Selain  itu,  subjek  delik pidana  lainnya  adalah  Ali  Nur’ain  dalam  kedudukannya  sebagai  Pejabat  Pembuat Komitmen  (PPK)  yang  diangkat  berdasarkan  Keputusan  Bupati  Padang  Pariaman  Nomor 8/KEP/BPP-2011  tanggal  31  Januari  2011  tentang  penunjukan  pejabat  pengguna anggaran/barang,  pejabat  penata  usaha  keuangan,  bendahara  penerima,  bendahara pengeluaran,  bendahara  penerima  pembantu,  bendahara  pengeluaran  pembantu,  pembantu bendahara  pengeluaran,  pembuat  daftar  gaji  dan  pengurus  barang  pada  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD),  RSUD,  SMA,  SMP,  TK/SD  Model  Unit  Pelaksana  Teknis Daerah (UPTD) dan Puskesmas di lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman.
Doktrin  hukum  pidana  menentukan  syarat  dipidananya  seseorang  atas  perbuatan yang  telah  dilakukannya  harus  memenuhi  unsur-unsur  adanya  perbuatan  dan  memenuhi rumusan  dalam  undang-undang  (syarat  formil)  serta  bersifat  melawan  hukum  (syarat materil). Hal penting yang menjadi perhatian dari unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah mengenai  unsur  “Yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara”. Unsur  “dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara”  adalah  salah  satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi.
Masalah kerugian negara, selalu muncul di Pengadilan Tipikor, hal tersebut karena dimensi  kerugian  Negara  merupakan  salah  satu  unsur  yang  dijadikan  pegangan  aparat hukum  di  Pengadilan  Tipikor  untuk  melakukan  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan, sampai  kepada  putusan.  Praktek  penegakan  hukum  terhadap  dugaan  terjadinya  tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa, unsur “dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara” telah menjadi problem hukum, karena pemenuhan unsur ini dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak harus benar-benar telah terjadi atau terdapat kerugian yang nyata.
Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana PKK terhadap adanya kerugian negara,  maka  harus  dipenuhi  unsur-unsur  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  diatur  dalam Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Tipikor,  yaitu:  a.  adanya  perbuatan  melawan  hukum,  b. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, c. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau memenuhi unsur unsur tindak pidana korupsi yang terkandung dalam Pasal 3, yaitu: a. tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu  korporasi,  b.  menyalahgunakan  kewenangan  atau  sarana  yang  ada  padanya,  karena jabatan  atau  kedudukan  dan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara.
Contoh  kasus,  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD),  RSUD,  SMA,  SMP, TK/SD Model Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Puskesmas di lingkungan Pemda
6 Ibid., hlm54
Kabupaten  Padang  Pariaman.  Dalam  kasus  ini  terdakwa  (Ali  Nur’ain)  terbukti  telah melanggar  ketentuan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  sesuai  dengan dakwaan  subsider Jaksa  Penuntut  Umum  “menyalahgunakan  kewenangan”  dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan keuangan negara.
Sebagai PPK, maka diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan  barang/jasa  sesuai  dengan  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan pengadaan  barang/jasa.  Salah  satu  wewenang  yang  dimiliki  oleh  PKK  adalah  melakukan pemutusan kontrak terhadap penyedia jasa yang melakukan wanprestasi/cidera janji, setelah sebelumnya  diberi  surat  peringatan  dan  diberi  kesempatan  untuk  mempercepat  pekerjaan dengan batas waktu yang telah ditentukan.
Tindakan  terdakwa  untuk  mengadakan  lelang  untuk  kegiatan  pembangunan prasarana  air  bersih  (DPID)  Tahun  Anggaran  2011  Kabupaten  Padang  Pariaman,  hal  ini dilakukan  hanya  sebagai  syarat    saja  dan  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  sebenarnya merupakan  tindakan  yang  jelas  bertentangan  atau  melawan  hukum,  yaitu  melanggar ketentuan  pengadaan  barang/jasa.  Dengan  demikian,  perbuatan  terdakwa  telah  memenuhi unsur  “menyalahgunakan  kewenangan  atau  sarana  yang  ada  padanya,  karena  jabatan  atau kedudukan”.
Selanjutnya,  perbuatan  terdakwa  setelah  mencapai  bobot  pekerjaan  91,608% Terdakwa  I  bersama-  sama  dengan  Terdakwa  II  melakukan  serah  terima  pekerjaan sementara  dengan  rekanan  PT.Graha  Fortuna  Purnama  yang  dokumennya  dilaksanakan secara  fiktif,  dimana  Terdakwa  II  mempersiapkan  dokumen  fiktif  serah  terima  sementara dan selanjutnya menemui saksi Jhony Firman, SE, saksi Jasman, SE, saksi Natalia Pratimi, SE,  saksi  Harmen  Aminudin,  ST,  saksi  Mulyadi,  A.Md.  dan  memerintahkan  untuk menandatangani  dokumen  berita  acara  serah  terima  sementara.  Walaupun  pekerjaan  tidak selesai 100% tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pencairan pembayaran  Retensi  5%  kepada  PT.  Graha  Fortuna  Purnama  padahal  pekerjaan  tersebut tidak  selesai  100%,  dimana  pencairan  dana  retensi  tersebut  dengan  melampirkan Jaminan Pemeliharaan  PT.  Asuransi  Himalaya  Pelindung  dengan  Nomor  Bond  :  PST.0680/2011- 02247SI senilai Rp. 887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta  seratus  empat puluh dua ribu seratus rupiah). Hal ini memenuhi unsur “tujuan menguntungkan diri sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi”  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  3  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi.
Pemenuhan  unsur  “yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara”, dalam kasus ini didasari pertimbangan bahwa apabila aparat penegak hukum tidak melakukan penyidikan terhadap kasus ini, maka pihak bank akan tetap mengucurkan dana kepada  pihak  perusahaan  PT.  Graha  Fortuna  Purnama,  yang  mana  akan  berakibat  pada timbulnya kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana PKK atas  timbulnya  kerugian  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  dalam  pengadaan barang/jasa, berkaitan dengan adanya penyimpangan dari ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilakukan PKK. Penyimpangan tersebut dilakukan secara “melawan hukum” dengan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau korporasi sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
Sehingga pada kasus ini Mahkamah Agung memberikan putusan bahwa Terdakwa I H.  Zainir,  ST,  Gelar.  Datuak  Rangkayo  Mulie  selaku  KPA  dan  Terdakwa  II  Oyer Putra,ST.,MT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana: “Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,  yang didakwakan  pada  Dakwaan  Primair.  Terhadap  kedua  terdakwa  dijatuhkan  pidana  penjara masing-masing  selama  6  (enam)  tahun  dan  6  (enam)  bulan  dikurangi  selama  masing- masing  Para  Terdakwa  I  dan  Terdakwa  II  berada  dalam  tahanan,  denda  masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
B. Peralihan  Pertanggungjawaban  Hukum  Dari  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK) Kepada PA dan KPA Pada Kasus Putusan Nomor : 2421 K/PID.SUS/2016
Pada  proses  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  terdapat  beberapa  pihak  yang berperan  baik  yang  terlibat  langsung  maupun  tak  langsung  yakni  diantaranya  PA/KPA, PPK,  Pejabat  Pengadaan  dan  Panitia/Pejabat  Penerima  Hasil  Pekerjaan.  Salah  satu  pihak yang    memegang  peran  fundamental  adalah  Pejabat  Pembuat  Komitmen  atau  yang  biasa dikenal  dengan  PPK.  Secara  Yuridis,  PPK  mempunyai  beberapa  tugas  pokok  dan kewenangan yang diamanatkan oleh Hukum, dari awal penyusunan perencanaan pengadaan sampai dengan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan serta  menilai  kinerja  Penyedia.  PPK  dilarang  mengadakan  ikatan  perjanjian  atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak  cukup  tersedia  anggaran  belanja  yang  dapat  mengakibatkan  dilampauinya  batas anggaran belanja yang tersedia untukkegiatan yang dibiayai APBN/APBD.
Keberadaan PPK dalam suatu Pengadaan Barang/ Jasa memang ada karena jabatan dalam  suatu  struktur  kelembagaan  di  suatu  instansi  Pemerintahan.  Namun,  PPK  adalah orang yang dipilih oleh atasannya yang dalam hal ini ialah PA/KPA. Hal ini diatur tegas di dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Adapun  bunyi dari ketentuan  ini  yaitu:  ”PPK  merupakan  Pejabat  yang  ditetapkan  oleh  PA/KPA  untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa”.
Keberadaan  PPK  berfungsi  untuk  melakukan  Pengadaan  Barang/Jasa  saja,  tidak diperuntukkan untuk melakukan kegiatan selain ini dan biasanya apabila segala hal tentang Pengadaan  Barang/Jasa  telah  selesai  maka  ia  dibebastugaskan  sepanjang  tidak  ada pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum yang berlaku. Orang yang dapat ditunjuk sebagai PPK bukanlah orang sembarangan apalagi serta merta ditunjuk tanpa pertimbangan, namun  haruslah  orang  yang  sesuai  dengan  tugas  yang  diembannya.  Oleh  karena  itu, seseorang    yang  dapat  ditunjuk  sebagai  PPK  haruslah  mempunyai  kriteria  tersendiri. Sehingga  ada  syarat  minimum  agar  seseorang  dapat  melaksanakan  beberapa  fungsi  yang sebagaimana  kita  tahun  melibatkan  uang  negara.  Oleh  sebabnya,  posisi  dan  jabatan  PPK tidak dapat dipaksakan karena memang kewajiban yang cukup berisiko. Peran PPK setelah
kontrak ditandatangani dengan penyedia adalah mengelola kontrak sehingga kontrak dapat mencapai tujuannya.
PPK  yang    mempunyai  tugas  sangat  kompleks  sejatinya  juga  pejabat  pemerintah pada  umumnya  yang  juga  mempunyai  peran  konstan  di  dalam  suatu  instansi  tertentu.  Hal ini  berarti  proses  Pengadaan  bukanlah  satu-satunya  pekerjaan  yang  PPK  tangani  sehingga membutuhkan supported  team yang  dapat  mem- back  up fungsinya. Supported  team yang dimaksud untuk membatu PPK dalam melaksanakan tugasnya adalah Pengelola  Pengadaan Barang/Jasa.  Kontrak  Pengadaan  Barang/Jasa  yang  selanjutnya  disebut  Kontrak  adalah perjanjian  tertulis  antara  PPK  dengan  Penyedia  Barang/Jasa  atau  pelaksana  Swakelola. Dalam  melaksanakan  kontrak  pekerjaan  konstruksi,  PPK  dapat  dibantu  pegawai  yang berperan Direksi lapangan atau direksi teknis.
Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  berdasarkan  Pasal  1  angka  10  Perpres  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah, Pejabat  Pembuat  Komitmen  yang  selanjutnya  disebut  PPK  adalah  pejabat  yang  diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat  mengakibatkan  pengeluaran  dengan  maladministrasi  dalam  penggunaan  wewenang maupun public service .
Pada  kasus  Putusan  Nomor  :  2421  K/PID.SUS/2016  terdapat  kejanggalan, kejanggalan tersebut yakni ketika Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi terdakwa. Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK)  tidak  dijadikan  tersangka  tetapi  dijadikan  saksi. Persoalan  hukum  yang  menjadi  pertanyaan  oleh  penulis  adalah  tentang  alur  pemeriksaan perkara yang menjadikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai saksi. Bilamana tetap hanya  dijadikan  sebagai  saksi,  alasan-alasan  hukum  apakah  yang  menjadikan  Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) hanya bisa dijadikan sebagai saksi. Karena berdasarkan kepada Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun  2010 pada Pasal 11 ayat  (1)  dan  (2),  dan  berdasarkan  fakta  persidangan  terdapat  beberapa  bukti  yang menguatkan tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  (PPTK)  harus  bertanggung  jawab  terhadap  perbuatan  itu.  Tetapi,  seolah-olah dikesampingkan dalam ayat (1) dan (2)  pembuktian.
Pada  pokoknya  menyebutkan,  bahwa  otak  intelektual  ( dader )  perkara  ini  adalah saksi  Ali  Nur  Ain  selaku  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK).  Menurut  Majelis  Hakim Tingkat Pertama yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini adalah saksi Ali Nur Ain, bukan melindunginya di bawah  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Bahwa dari  pertimbangan  tersebut  Majelis  Hakim  membiarkan  hal  itu  terjadi  tanpa  konsekwensi yuridis  apa-apa,  seharusnya  dengan  keadaan  dan  pertimbangan  yang  demikian,  Majelis Hakim  Tingkat  Pertama  haruslah  membatalkan  Surat  Dakwaan  yang  diajukan  Penuntut Umum,  karena  dengan  tidak  dilibatkannya  otak  intelektual  ( dader )  perkara  ini  yaitu  saksi Ali Nur Ain selaku PPK sekaligus PPTK, maka surat dakwaan dalam perkara ini yang tidak melibatkan  saksi  Ali  Nur  Ain  dipastikan  tidak  memenuhi  syarat  materil  sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 143 KUHAP, bahwa uraian surat dakwaan harus bersifat pasti, cermat  dan  jelas.  Maka  uraian  dakwaan    pada  dakwaan  penuntut  umum  yang  tidak melibatkan Sdr. Ali Nur Ain sebagai Terdakwa, mengandung unsur yang tidak pasti, tidak
cermat  dan  tidak  jelas  dan  tidak  persyaratan  Pasal  143  KUHAP.  Pasal  55  KUHP  yang didakwaan  kepada  Terdakwa  I  dan  II  tidak  akan  teruraikan  dalam  dakwaan  karena  tanpa melibatkan  otak  intelektual  ( dader )  perkara  ini,  yaitu  saksi  Ali  Nur  Ain.  Namun pertimbangan  Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama  tersebut  tidak  membawa  implikasi  hukum, bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap menyatakan Terdakwa I dan II bersalah dan dihukum. Maka dengan demikian jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membiarkan ketimpangan-ketimpangan  dan  ketidakadilan  terjadi  dalam  perkara  ini.  Sikap  Majelis Hakim ini jelas sangat merugikan Terdakwa I dan II.
Sebagaimana diketahui, bahwa tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Padang sebagai peradilan  banding  adalah  mengoreksi  dan  menguji  kebenaran  atau  kesalahan  putusan Pengadilan  Negeri.  Namun  yang  terjadi  pada  Pengadilan  Tinggi  Padang    selain  tidak mengoreksi kesalahan Pengadilan Negeri Padang, ternyata Pengadilan Tinggi Padang tetap dengan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Padang  dan  menetapkan  perbuatan  Terdakwa  I  dan  II dengan  hal-hal  yang  tidak  pernah  ada,  di  mana  menurut  Pengadilan  Tinggi  Padang Terdakwa  I  dan  II  telah  menyetujui  serah  terima  pekerjaan  100  %  atas  bobot  pekerjaan 91,608  %  (sembilan  puluh  satu,  koma  enam  nol  delapan  parsen)  sebagai  delik “melawan hukum” yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Padahal dalam perkara ini tidak ada  satupun  fakta  serah  terima  pekerjaan  100  %  sebagaimana  disebut  oleh  Pengadilan Tinggi Padang.
Fakta-fakta  persidangan  dan  menyelaraskannya  dengan  persyaratan-persyaratan seharusnya    Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  pada  kasus  ini  harus  ditetapkan  sebagai terdakwa, yakni tindak pidana dimaksud merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang bersifat  serius.  Terdakwa  yang  telah  dijatuhi  dakwaan,  didakwa  telah  melakukan  tindak pidana  korupsi  dan  penyuapan,  yang  merupakan  tindak  pidana  luar  biasa  ( extra  ordinary crime )  atau  tergolong  ke  dalam  tindak  pidana  yang  bersifat  serius  dan  harus  ditangani dengan  cara-cara  yang  serius  pula  ( extra  ordinary  enforcement ),  Penulis  berpendapat bahwa  saksi  dalam  hal  ini  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  yang  dijabat  oleh  Saudara Ali  Nur  Ain,  seharusnya  ditetapkan  sebagai  terdakwa  dan  harus  dipertanggungjawabkan secara hukum.

## KESIMPULAN
Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan  hukumnya harus mempertimbangkan fakta  persidangan  yang  memberikan  keterangan  secara  lugas  dan  sesuai  dengan kompetensinya dalam rangka mengungkapkan tindak pidana korupsi bahwa ada pelaku utama yang  seharusnya  didakwa  sebagai  terdakwa.  Pemerintah  melalui  lembaga  yang  berkompeten perlu memperketat pengawasan terhadap proses penindakan tindak pidana korupsi mulai dari tahap  penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan  dan  persidangan  agar  tidak  terjadi  peralihan pertanggungjawaban hukum/pidana kepada seseorang  yang tidak melakukan kesalahan sesuai tugas  dan  tanggungjawabnya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Roeslan  Saleh, Pikiran-Pikiran  Tentang  Pertanggungjawaban  Pidana ,  Cetakan  Pratama, Jakarta, 1982
Nofrizal ,  Hambatan  Pelaksanaan  Kewenangan  Jaksa  sebagai  pengacara  Negara  dalam Upaya  Tuntutan  Keperdataan  Aset  Hasil  Kejahatan  Korupsi  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  20  Tahu  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Tesis, 2020.
Elwi  Danil, Korupsi,  Konsep  Tindak  Pidana  dan  Pemberantasannya ,  Pt.  Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum , Diadit Media, Jakarta, 2009. KUHP  (Kitap  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  &  KUHAP  (Kitap  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana), Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2010.