## Strategi Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam Mewujudkan Good Governance
(Studi Kasus: Balai Pelatihan Z)
Mohamad Taufiq Nugroho 1 , Evony Silvino Violita 2
1,2) Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Depok mohamad.taufiq@ui.ac.id , evony.silvino@gmail.com
*Corresponding Author Diajukan : 9 Desember 2022 Disetujui
: 12 Desember 2022
Dipublikasi : 1 Januari 2023

## ABSTRACT
This research aims to evaluate the organizational readiness of Training Center Z if it will implement  SNI  ISO  37001:  2016  Anti-Bribery  Management  System  to  realize  good governance.  The  implementation  of  the  anti-bribery  management  system  is  needed because the Z Training Center as a public service work unit cannot be separated from the potential risk of bribery. The anti-bribery management system as one of the instruments of  governance  is  expected  to  be  a  system  that  can  prevent,  detect,  report,  and  handle potential acts of bribery and realize good governance within the Z Training Center. This research uses the Gap Analysis method in measuring the readiness of the implementation of  the  anti-bribery  management  system  and  the  Strengths  Weaknesses  Opportunities Threats  analysis  method  combined  with  the  Analytical  Hierarchy  Process  to  produce  a strategy for implementing an anti-bribery management system in the short term, medium term,  and  long  term  in  order  to  realize  good  governance  in  the  Z  Training  Center environment. The results showed that Training Center Z was not ready to implement an anti-bribery  management  system  because  Training  Center  Z  employees  had  never received training on anti-bribery management systems and there was no risk assessment of  bribery,  so  an  implementation  strategy  was  needed  to  implement  and  realize  good governance.  These  strategies  include  conducting  anti-bribery  management  system training  to  all  employees,  socializing  anti-gratuities,  assessing  bribery  risks,  budgeting activities,  and  making  policies/guidelines  for  implementing  anti-bribery  management systems. The results of this study are expected to be knowledge for the leadership of the Z Training  Center  on  how  readiness  and  guidance  in  developing  strategies  for implementing an anti-bribery management system in order to realize good governance.
Keywords :  anti  bribery;  good  governance;  bribery;  anti  bribery  management  system; SNI ISO 37001:2016

## PENDAHULUAN
Indonesian Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa di Indonesia kasus suap meningkat  setiap  tahunnya  dimana  pada  tahun  2015  sebanyak  38  kasus,  tahun  2016 sebanyak 79 kasus, tahun 2017 sebanyak 93 kasus dan tahun 2018 sebanyak 168 kasus. Pada  tahun  2021  terdapat  533  penindakan  terhadap  kasus  korupsi  dengan  potensi kerugian  negara  sebesar  29  Triliun  rupiah  dengan  potensi  nilai  suap  sebesar  212  Miliar rupiah (ICW, 2022).
Menyikapi  hal  tersebut,  sebenarnya  pada  tahun  2016  Presiden  Joko  Widodo  telah mengeluarkan  Instruksi  Presiden  nomor  10  tahun  2016  tentang  Aksi  Pencegahan  dan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1369
Pemberantasan  Korupsi  yang  ditindaklanjuti  oleh  Badan  Standarisasi  Nasional  dengan mengadopsi  ISO  370001:2016  menjadi  SNI  ISO  370001:2016  tentang  Sistem Manajemen Anti Penyuapan (BSN, 2017). SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan  (SMAP)  dapat  membantu  organisasi  mencegah,  mendeteksi  dan  mengelola penyuapan. SMAP  dapat digunakan oleh berbagai bentuk organisasi  baik besar maupun kecil,  sektor  swasta,  yayasan  dan  sektor  publik.  SMAP  merupakan  alat  yang  fleksibel, dapat  disesuaikan  dengan  ukuran  dan  sifat  organisasi  serta  risiko  penyuapan  yang dihadapi oleh organisasi (Lukiawan, 2018).
Fenomena  maraknya  praktik  suap  di  kementerian  dan  lembaga  kembali  terjadi dimana  4  satuan  kerja  instansi  pemerintah  yaitu  Pengadilan  Negeri  Surabaya,  Dinas Penanaman  Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)  Singapura  dan  Kepolisian  Resor  Ogan  Komering  Ulu  Timur  meraih  predikat Wilayah  Bebas  Korupsi  dari  Kementerian  PANRB  dicabut  predikatnya  karena  oknum- oknum di satuan kerja tersebut terlibat suap (Menpan.go.id, 2022). Jika penyuapan tidak dicegah,  maka  dapat  melanda  institusi  pemerintah  lainnya,  seperti  unit  kerja  Balai Pelatihan Z.
Kinerja  Balai  Pelatihan  Z  sebagai  lembaga  pelatihan  di  Kementerian  Y  memiliki risiko  potensi  suap  yang  sama  dengan  unit  kerja  pelayanan  publik  lainnya  seperti  suap dari  peserta  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  meminta  dimenangkan  dalam  tender (Indrawan, Ilmar, dan Simanihuruk, 2020), potensi suap lelang jabatan, penilaian peserta pendidikan pelatihan dan potensi suap lainnya. Atas risiko-risiko tersebut Balai Pelatihan Z diharapkan mampu berjalan sebagaimana organisasi yang kuat secara optimal sehingga dapat berperan serta dalam usahanya mendukung pemberantasan korupsi di Kementerian Y dan meningkatkan good governance dimana organisasi sektor publik bertanggungjawab untuk memberikan kontribusi melawan tindak penyuapan dengan cara menerapkan  sistem  manajemen  anti  penyuapan  dengan  keterbukaan,  kejujuran, kepatuhan,  dan  transparansi  melalui  komitmen  kepemimpinan  (KNKG,  2022). Berdasarkan  hal  tersebut,  Balai  Pelatihan  Z  harus  membangun  sistem  manajemen  anti penyuapan  ISO  37001:2016  yang  diharapkan  mampu  membawa  manfaat  agar  tercipta budaya  kerja  yang  profesional,  ketenangan  dalam  menjalani  proses  bisnis  sehari-hari, mengurangi  risiko  penyuapan  dan  jenis  kecurangan  lainnya  sesuai  dengan  risiko  yang telah  ditetapkan  (Sartika  dan  Arieyasmieta,  2021),  jaminan  bagi  para  pemangku kepentingan  bahwa  organisasi  memiliki  sistem  yang  efektif  untuk  mencegah  terjadinya penyuapan (ISO, 2016)dan mendukung serta memperkuat penerapan good governance . Tujuan  penerapan  sistem  manajemen  anti  penyuapan  melalui  pendekatan pemberdayaan  organisasi  dengan  meningkatkan  kapabilitas  individu  Balai  Pelatihan  Z dan  meningkatkan  sistem good  governance melalui  SMAP.  Penelitian  sebelumnya  oleh Reza Lukiawan (2018) belum secara eksplisit mengidentifikasi kompetensi sumber daya manusia  atau  kapabilitas  organisasi  dalam  implementasi  SMAP.  Berbeda  dengan  riset terdahulu  dimana  kontribusi  penelitian  ini  memberikan  deskripsi  secara  menyeluruh terhadap  sumber  daya  organisasi  pada  implementasi  SMAP  dan  memberikan  strategi implementasi SMAP guna terwujudnya good governance.

## STUDI LITERATUR

## Sistem manajemen Anti Penyuapan
Sistem  Manajemen  Anti  Penyuapan  dapat  didefinisikan  sebagai  “Seperangkat elemen  yang  saling  berhubungan  dan  berinteraksi  pada  suatu  organisasi  untuk mengarahkan  dan  mengendalikan  organisasi  (dengan  menyusun,  menetapkan,  dan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1369
menerapkan  kebijakan, tujuan dan  proses) sebagai tindakan untuk  mencegah  penyuapan (Djoni Suratno, 2020).
Standar  SMAP  sesuai  bagi  organisasi  untuk  meningkatkan  kepedulian  semua pihak terhadap  permasalahan  kegiatan operasional yang berpotensi terhadap  penyuapan. Tujuan  penerapan  standar  SMAP  adalah  membantu  organisasi  mengendalikan  praktik penyuapan  dengan  cara  mencegah,  mendeteksi,  melaporkan  dan  menangani  penyuapan (BSN, 2017). Standar SMAP memberikan rincian persyaratan dan memberikan panduan untuk  melakukan  penetapan,  penerapan,  pemeliharaan,  peninjauan  dan  meningkatkan sistem  manajemen  anti  penyuapan.  Persyaratan  standar  ini  bersifat  generik  atau  umum dan  dengan  maksud  agar  dapat  dipergunakan  bagi  keseluruhan  organisasi  (atau  bagian dari  organisasi),  tanpa  memperhatikan  jenis,  ukuran,  dan  sifat  dari  aktivitas,  baik  untuk sektor publik, swasta, atau nirlaba.
Dengan organisasi menerapkan SMAP dapat membantu organisasi menerapkan langkah- langkah  efektif  untuk  mencegah  dan  menangani  dan  untuk  menanamkan  budaya kejujuran,  transparansi,  dan  integritas.  SMAP  tidak  menjamin  tindak  penyuapan  tidak akan  terjadi  di  dalam  suatu  organisasi,  karena  risiko  tindak  penyuapan  tidak  akan mungkin  dapat  dihilangkan  secara  total,  namun  dengan  SMAP  organisasi  untuk  dapat mengurangi dan mengelola risiko (Hanindita, Julaeha, dan Soewito, 2021). Sesuai dengan standar, SMAP terdiri dari 10 klausul dimana klausul 1 sampai dengan 3 berisikan  lingkup  standar,  acuan  normatif,  dan  istilah  dan  definisi,  untuk  penerapan SMAP  persyaratan  dimulai  dari  klausul  4  hingga  klausul  10  yang  tertuang  dalam  44 persyaratan dalam penerapan SMAP. Klausul 4 hingga 10 tersebut terdiri dari:
1. Konteks Organisasi
2. Kepemimpinan
3. Perencanaan
4. Dukungan
5. Operasi
6. Evaluasi Kinerja, dan
7. Peningkatan Keberlanjutan
Karakteristik  Transparansi  dari good  governance mempunyai  peran  dalam penyelenggaraan Pemerintahan untuk peningkatan perwujudan good govern ance dimana prosedur  pelaporan  gratifikasi  yang  dilaporkan  dan  ditetapkan  merupakan  cermin  dari prinsip transparansi dan keterbukaan (KNKG, 2022). Prinsip  akuntabilitas menjadi kunci dalam  good  governance  menurut  Asmoro  dan  Setianingsih  prinsip  akuntabilitas berpengaruh  kuat  terhadap  dengan  penerapan good  governance (Asmoro  dan Setianingsih,  2019).  Prinsip  Partisipasi  dalam good  governance tercermin  dalam prasyarat  peningkatan  kepedulian  SMAP  dimana  perlunya  partisipatif  aktif  dalam whistleblowing system dalam melaporkan kecurangan (KNKG, 2022). Strategi komponen kunci dalam penerapan SMAP yaitu dengan (Delloite, 2018):
1. Pelatihan  personel  serta  rekan  bisnis  dan  mengkomunikasikan  kebijakan  kepada semua personil dan rekan bisnis yang relevan.
2. Melakukan  penilaian  risiko  penyuapan  serta  menyiapkan  fungsi  kepatuhan  untuk memantau efektivitas program, dan melakukan verifikasi atas kepatuhan.
3. Memantau  pembayaran  dan  tunjangan  berisiko  tinggi  untuk  memastikan  pembayaran dan tunjangan tersebut tidak berkonotasi dengan niat korupsi.
4. Menerapkan pengendalian di seluruh bisnis untuk mencegah risiko penyuapan.
5. Melembagakan Whistleblowing  Systems dan  mempersiapkan  proses  formal  untuk melakukan  penyelidikan  dan  penanganan  setiap  dugaan  adanya  potensi  atau  dugaan penyuapan.

## Penelitian Terdahulu
Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  diantaranya  tentang  Kesiapan  Organisasi  Dalam Implementasi  Standar  SMAP  (Studi  Kasus  di  UD.  X  dan  Dinas  Y)  (Lukiawan,  2018) dengan kesimpulan bahwa tingkat kesiapan implementasi standar pada organisasi UD.X berada  pada  level ready, sedangkan  tingkat  kesiapan  implementasi  standar  pada organisasi Dinas Y masih berada pada level preliminary. Penelitian lain mengenai SMAP dan  Reformasi  Birokrasi  (Studi  Kasus  pada  Pusat  Pelatihan  dan  Pengembangan  dan Kajian  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah)  (Sartika  dan  Arieyasmieta,  2021)  yang menyimpulkan  bahwa  sudah  cukup  optimal  dalam  penerapan  SMAP.  Penelitian  lain dengan judul Sistem Manajemen Anti Penyuapan SMAP sebagai Instrumen Pencegahan dan Pencegahan Praktik Korupsi di Sektor Pelayanan Publik (Fasa dan Sani, 2020) yang menyimpulkan dua hal yaitu yang pertama bahwa implementasi SMAP belum mendesak secara  signifikan  karena  belum  ada  bukti  empiris  dan  terukur  yang  menginformasikan perubahan  kualitas  pencegahan  praktik  suap  di  sektor  pelayanan  publik  sebelum  dan sesudah  implementasi.  Hal  kedua  diutarakan  dalam  upaya  penerapan  SMAP  adalah dengan  membangun  sistem  manajemen  pelayanan  publik  berdasarkan  perubahan  pola kepemimpinan,  perubahan  manajemen,  dan  penguatan  pengawasan  publik.  Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut dimana penelitian ini membahas secara rinci mengenai kondisi  kesiapan  kesiapan  organisasi  dalam  penerapan  SMAP  dengan  strategi implementasi penerapannya guna mewujudkan good governance .

## METODE
Objek  penelitian  ini  adalah  Balai  Pelatihan  Z  yang  merupakan  satuan  kerja  pelayan publik dalam bidang pelatihan dan belum menerapkan SMAP  serta berlokasi di Jakarta. Penelitian  pada  Balai  Pelatihan  Z  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan studi  kasus.  Dalam  metode  studi  kasus,  peneliti  mengamati  situasi  di  kehidupan  nyata menggunakan beragam sudut pandang untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif atas suatu permasalahan (Sekaran dan Bougie, 2017). Studi kasus yang dimaksud adalah bagaimana  kesiapan  sumber  daya  organisasi  Balai  Pelatihan  Z  dalam  penerapan  SMAP serta  bagaimana  strategi  implementasi  SMAP  dalam  rangka  mewujudkan good governance .
Tabel 1. Level Kesiapan Penerapan SMAP Level Nama Level Karakteristik 1 Not ready Belum adanya pemahaman mengenai SMAP Belum adanya pemahaman mengenai visi, misi dari SMAP
Tidak menggambarkan fenomena atau permasalahan MAP
2 Preliminary
Sudah mengenal pentingnya kegiatan SMAP
Proses dalam organisasi sudah menggambarkan kegiatan SMAP Sudah terdapat individu yang menggalakkan SMAP 3 Ready Individu  dalam  organisasi  sudah  mempraktikan  aktivitas  yang efektif untuk mendukung SMAP
Kegiatan  SMAP  sudah  dilaksanakan  setiap  waktu  di  setiap kegiatan pekerjaan
Kegiatan SMAP sudah ditemukan pada setiap individu
Sudah ada sistem dokumentasi
Level Nama Level Karakteristik 4 Receptive SMAP sudah berjalan efisien dan efektif Sudah ada suatu standar atau aturan yang dipatuhi 5 Optimal Organisasi  telah  memiliki  kemampuan  untuk  beradaptasi  dan fleksibel terhadap persyaratan yang ditentukan dalam SMAP
Sumber: Rao (2005) dalam lukiawan (2018)
Berbagai  metode  analisis  digunakan  dalam  penelitian  ini  dimana  pada  tahap  awal dilakukan Gap  Analysis untuk  mengetahui  kesenjangan  antara  kondisi  penerapan pengendalian anti penyuapan dan level kesiapan organisasi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai (Lukiawan, 2018) dengan melakukan perbandingan antara kondisi yang ada dalam organisasi dengan 44 persyaratan SMAP dan diintepretasikan dalam 5 level seperti tabel 1 diatas. Gap Analysis didapatkan dari wawancara dan reviu dokumen persyaratan penerapan  SMAP  yang  dimiliki  Balai  Pelatihan  Z.  Wawancara  dilakukan  kepada  10 partisipan yaitu 1 (satu) orang kepala balai, 1 (satu) orang kepala sub bagian administrasi umum, 1 (satu) orang koordinator tata usaha, 1 (satu) orang koordinator pelatihan teknis, 1 (satu) orang sub koordinator pelatihan teknis, 2 (dua) orang widyaiswara, dan 3 (tiga) orang staf tata usaha. Setelah mengetahui kesiapan penerapan SMAP dari balai pelatihan Z penelitian selanjutnya adalah bagaimana strategi implementasi SMAP balai pelatihan Z guna  mewujudkan good  governance .  Metode  analisis  SWOT  dipadu  dengan  A mengetahui  strategi  implementasi  dipadu  dengan Analytical  Hierarchy  Process untuk menghasilkan  strategi-strategi  jangka  pendek,  sedang  dan  panjang  dalam  implementasi SMAP untuk mewujudkan good governance .

## HASIL
Dari  hasil  gap  analysis  kesiapan  sumber  daya  organisasi  Balai  Pelatihan  Z  secara keseluruhan  berada  pada  level not  ready (tidak  siap).  Seperti  terlihat  dalam  tabel  2 dibawah ini.
Tabel 2. Hasil Gap Analysis Penerapan SMAP
Sumber: Data diolah
Dari  44  persyaratan  penerapan  SMAP,  Balai  Pelatihan  Z  hanya  dapat  memenuhi  3 persyaratan,  20  persyaratan  baru  terpenuhi  sebagian,  dan  21  persyaratan  tidak  ada pemenuhan.  Ketidaksiapan tersebut terjadi diantaranya karena pegawai Balai Pelatihan Z
No Klausul Total Persyaratan Lengkap  Sebagian Tidak Ada 1 4. Konteks Organisasi 5 0 3 2 2 5. Kepemimpinan 6 0 2 4 3 6. Perencanaan 2 0 0 2 4 7. Dukungan 10 0 8 2 5 8. Operasi 11 3 7 1 6 9. Evaluasi Kinerja 8 0 0 8 7 10. Peningkatan 2 0 0 2 Total 44 3 20 21
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1369
belum  mendapatkan  pelatihan  mengenai  SMAP,  belum  adanya  anggaran,  saluran pengaduan yang ada belum mengakomodir pelaporan secara anonim, dan belum adanya kebijakan/pedoman manual SMAP. Dari hasil wawancara dan reviu dokumen dalam Gap Analysis  didapatkan  hal-hal  yang  menjadi  kekuatan,  kelemahan,  kesempatan,  dan ancaman yang dapat dituangkan dalam analisis SWOT sebagai berikut:
Tabel 3. Analisis SWOT Penerapan SMAP
No Strength No Weakness 1  Adanya penegakan aturan hukum 1  Pegawai belum mengikuti pelatihan SMAP 2  Adanya komitmen baik, bersih dan melayani 2  Tim SMAP belum terbentuk 3  Budaya Pelaporan Gratifikasi 3  Belum terdapat kebijakan/pedoman/manual SMAP 4   Adanya komunikasi anti korupsi 4  Belum adanya penilaian risiko tindakan penyuapan 5 Cashless management System 5  Belum adanya anggaran SMAP No Opportunity No Threat 1  Adanya Inpres Anti Korupsi 1  Pemberian gratifikasi masih terjadi 2  Dukungan Ditjen untuk penerapan Anti Korupsi 2  Ketidaktahuan peserta dalam prosedur menjadi peserta pelatihan 3  Itjen sebagai pembina Balai Pelatihan Z 3 Whistleblowing system belum mengakomodir pelaporan anonim 4  Pelatihan online pada masa pandemi 4  Rekrutmen pegawai dilakukan terpusat (tanpa uji kelayakan penyuapan) 5  Adanya lembaga konsultan SMAP 5  Tunjangan kinerja lebih kecil dari kementerian lain
Sumber: Data diolah
Dalam upaya memunculkan strategi implementasi, analisis diawali dengan memilah 20 faktor dalam analisis SWOT dengan rangkaian metode External Factor Analysis Summary (EFAS)  dan Internal  Factor  Analysis  Summary (IFAS)  untuk  menghasilkan  10  faktor strategis  kunci  dalam  penerapan  SMAP  guna  mewujudkan good  governance. Kedua analisis  tersebut  terangkum  dalam  Strategic  Factor  Analyisis  Summary  (SFAS).  Faktor- faktor  lingkungan  internal  dan  eksternal  yang  sudah  diidentifikasi  dari  analisis  SWOT sebelumnya, masing-masing faktor diberi bobot, rating dan skor (nilai) untuk mengetahui prioritasnya. dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Bobot  adalah  kemungkinan  ( probability )  ideal  dampak  dari  faktor  strategi organisasi  terhadap  keberhasilan  organisasi  masa  kini  dan  masa  depan.  Total bobot untuk IFAS/ EFAS adalah 1,00.
2. Rating adalah  respon  manajemen  organisasi  terhadap  faktor-faktor  strategi internal (IFAS) dan eksternal (EFAS). Nilai rating berkisar antara 1 (paling tidak menonjol) sampai dengan 9 (paling menonjol).
3. Skor  Bobot  merupakan  hasil  perkalian  bobot  dengan rating .  Jumlah  nilai  yang didapat dari perkalian tersebut akan menentukan urutan prioritas dari faktor-faktor tersebut.
Hasil External  Factor  Analysis yang  terdiri  dari  faktor-faktor  luar  organisasi  yang berbentuk peluang dan ancaman didapatkan kesimpulan bahwa adanya lembaga konsultan SMAP dan Dukungan dari Ditjen bagi Balai Pelatihan Z untuk menerapkan program anti korupsi  menjadi  2  (dua)  dari  sisi  peluang,  sedangkan  untuk  faktor  ancaman,  pemberian
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1369
gratifikasi,  ketidaktahuan  masyarakat  terhadap  prosedur  menjadi  peserta  pelatihan,  dan Whistleblowing  System yang  belum  mengakomodir  pelaporan  secara  anonim  menjadi faktor terpenting. Kedua hal tersebut dapat terlihat pada tabel 4 berikut.
Tabel 4. External Factor Analysis Summary
NO KEY EXTERNAL FACTORS WEIGHT  RATING  WEIGHTED SCORE Peluang ( OPPORTUNITIES ) 1 Adanya lembaga konsultan SMAP 0,115 9 0,92 2 Dukungan Ditjen untuk penerapan Anti Korupsi 0,111 7 0,777 3 Itjen sebagai pembina Balai Pelatihan Z 0,097 6 0,679 4 Pelatihan online pada masa pandemi 0,094 6 0,564 5 Inpres Anti Korupsi 0,083 6 0,498 SUB TOTAL 0,5 3,438 No. ANCAMAN ( THREATS ) WEIGHT  RATING  WEIGHTED SCORE 1 Rekrutmen pegawai dilakukan terpusat tanpa uji kelayakan penyuapan 0,093 2 0,186 2 Whistleblowing system belum mengakomodir pelaporan anonim 0,105 5 0,525 3 Ketidaktahuan masyarakat dalam prosedur menjadi peserta pelatihan 0,108 5 0,432 4 Pemberian gratifikasi masih terjadi 0,115 5 0,345 5 Tunjangan kinerja lebih kecil dari kementerian lain 0,079 2 0,158 SUB TOTAL 0,5 1,646 TOTAL 1 5,084

## Sumber: Data diolah
Selanjutnya  ringkasan  faktor-faktor  internal  organisasi  yang  berbentuk  kekuatan  dan kelemahan  organisasi  tertuang  dalam Internal  Factors  Analysis  Summary. Dari  analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan aturan hukum, komitmen anti korupsi, dan budaya pelaporan gratifikasi menjadi faktor kekuatan dan belum adanya pelatihan SMAP bagi  pegawai  serta  belum  adanya  kebijaka/manual  penerapan  SMAP  menjadi  faktor kelemahan dalam penerapan SMAP.
Tabel 5. Internal Factor Analysis Summary
NO KEY INTERNAL FACTORS WEIGHT  RATING WEIGHTED SCORE KEKUATAN ( STRENGTH ) 1 Budaya Pelaporan Gratifikasi 0,103 8 0,721 2 Komitmen Anti Korupsi 0,103 9 0,824 3 Komunikasi Anti Korupsi 0,092 7 0,644 4 Penegakan Aturan Hukum 0,111 9 0,777 5 Cashless Management System 0,092 7 0,664
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1369
SUB TOTAL 0,5 3,610 NO KEY INTERNAL FACTORS WEIGHT  RATING WEIGHTED SCORE KELEMAHAN ( WEAKNESS ) 1 Belum terdapat Kebijakan/Manual SMAP 0,103 2 0,206 2 Belum adanya anggaran penerapan SMAP 0,085 3 0,255 3 Belum ada penilaian risiko penyuapan 0,092 4 0,368 4 Pegawai belum mengikuti pelatihan SMAP 0,126 5 0,378 5 Tim SMAP belum terbentuk 0,094 4 0,376 SUB TOTAL 0,5 1,583 TOTAL 1 5,193 Sumber: Data diolah
Strategic  Factor  Analysis  Summary  (SFAS) menjadi  ringkasan  analisis  faktor-faktor strategis  yang  bersumber  dari  lingkungan  eskternal  dan  internal  yang  tertuang  dalam  10 faktor strategi kunci sebagai berikut:
Tabel 6. Strategic Factor Analysis Summary
NO FAKTOR STRATEGIS KUNCI W R S PERIODE PENDE K SEDAN G PANJA
N G 1 Pegawai belum mengikuti pelatihan SMAP 0,069 5 0,345 2 Pemberian gratifikasi masih terjadi 0,069 5 0,345 3 Dukungan Ditjen untuk penerapan anti korupsi 0,069 7 0,483 4 Belum terdapat kebijakan/Pedoman SMAP 0,121 4 0,484 5 Adanya lembaga konsultan SMAP 0,069 9 0,621 6 Penegakan aturan hukum 0,069 9 0,621 7 Ketidaktahuan masyarakat dalam prosedur menjadi peserta pelatihan 0,138 5 0,69 8 Whistleblowing system belum mengakomodir sistem pelaporan anonim 0,138 5 0,69 9 Komitmen anti korupsi 0,121 9 1,089 10 Budaya pelaporan gratifikasi 0,138 8 1,104

## Sumber: Data diolah
Dari  hasil  analisis  tersebut  dapat  diuraikan  bahwa  faktor  pegawai  belum  mengikuti  pelatihan SMAP,  pemberian  gratifikasi  yang  masih  terjadi,  dukungan  ditjen  untuk  penerapan  anti  korupsi dan  belum  adanya  kebijakan/pedoman  SMAP  menjadi  faktor  strategis  kunci  untuk  jangka pendek.  Faktor-faktor  yang  menjadi  strategis  dalam  jangka  sedang  adalah  adanya  lembaga konsultan  SMAP,  penegakan  aturan  hukum,  ketidaktahuan  masyarakat  dalam  prosedur  menjadi peserta  pelatihan,  dan  Whistleblowing  system  yang  belum  mengakomodir  pelaporan  secara anonim.  Komitmen  anti  korupsi  dan budaya  pelaporan  gratifikasi  menjadi  faktor  strategis  kunci jangka Panjang dalam penerapan SMAP.
Dari hasil analisis IFAS, EFAS, dan SFAS diatas kemudian dapat dilakukan translation
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1369
process untuk  penentuan  strategi  demi  menjawab  pertanyaan  penelitian  kedua  Strategi merupakan  penjabaran  dari  analisis  SWOT  yaitu  internal  dan  eksternal  sesuai  dengan kondisi  lapangan  yang  diolah  dengan  Teknik  AHP  dihasilkan  rekomendasi  strategi sebagai berikut:
1. Strategi jangka pendek (0-6 bulan)
a. Melaksanakan pelatihan SMAP/training awareness
b. Mencegah pemberian gratifikasi dengan sosialisasi
c. Maksimalisasi Dukungan Dirjen untuk penerapan Anti Korupsi
d. Membuat  kebijakan/pedoman  SMAP  lingkup  balai  pelatihan  Z  dan penganggaran penerapan SMAP
2. Strategi jangka menengah (0-12 bulan)
a. Mengundang  narasumber  dari  lembaga  konsultan  SMAP  melakukan pendampingan dan pelatihan tim SMAP
b. Menegakkan Aturan Hukum
c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pelatihan di  Balai Pelatihan Z terutama mengenai tata cara pendaftaran peserta melalui website atau media komunikasi lainnya
d. Mengakomodir pelaporan Whistleblowing system secara anonim
3. Strategi jangka panjang (0-18 bulan)
a. Memaksimalkan komitmen Anti Korupsi
b. Memaksimalkan budaya pelaporan gratifikasi

## PEMBAHASAN
Untuk  menjawab  pertanyaan  penelitian  pertama  mengenai  bagaimana  kesiapan  sumber daya  organisasi  saat  ini  di  Balai  Pelatihan  Z  dalam  SMAP  Sistem  Manajemen  Anti Penyuapan penulis melakukan gap analysis dengan hasil didapatkan fakta bahwa sumber daya  organisasi  balai  pelatihan  Z  belum  sepenuhnya  siap  untuk  menerapkan  SMAP  di lingkungan  organisasinya  hal  tersebut  diantaranya  disebabkan  oleh  hal-hal  sebagai berikut:
1. Pegawai balai pelatihan Z belum terlatih mengenai SMAP.
2. Belum adanya anggaran penerapan SMAP.
3. Belum adanya kebijakan/pedoman/manual SMAP.
4. Belum adanya penilaian risiko penyuapan.
5. Pelaporan whistleblowing belum mengakomodir pelaporan secara anonim .
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  hal-hal  tersebut  agar  dilakukan  perbaikan  sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan  pelatihan  kepada  seluruh  pegawai  tentang  pemahaman  dan penerapan  SMAP  dengan  mengundang  konsultan  atau  narasumber  agar  seluruh pegawai  balai  pelatihan  Z  memahami  mengenai  apa  itu  SMAP  dan  menerapkannya dalam menjalani proses bisnis.
2. Studi  banding  kepada  unit  kerja  yang  telah  menerapkan  SMAP  agar  dapat menganggarkan rencana penerapan SMAP sesuai kebutuhan.
3. Membuat  kebijakan  pedoman/manual  SMAP  dengan  studi  banding  ataupun mengundang konsultan SMAP dalam penyusunannya.
4. Melakukan penilaian risiko penyuapan pada seluruh lingkup Balai Pelatihan Z.
5. Berkonsultasi kepada Kementerian Y untuk mengusulkan perbaikan aturan pelaporan Whistleblowing System.
Temuan  penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lukiawan  (2018) dan  (Sartika  dan  Arieyasmieta,  2021)  dimana  organisasi  tersebut  telah  siap  dalam
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1369
penerapan  SMAP,  hal  tersebut  dapat  dipahami  dikarenakan  pada  objek  penelitian  yang dilakukan  oleh  Lukiawan  telah  mendapat  bimbingan  pemahaman  ISO  dan  objek penelitian  yang  dilakukan  Dewi  Sartika  telah  menerapkan  SMAP  dalam  kesehariannya. Penelitian  selanjutnya  dapat  dilakukan  pada  institusi  atau  satuan  kerja  yang  lain, mengingat  SMAP  dapat  diterapkan  pada  berbagai  bentuk  organisasi  baik  besar  ataupun kecil,  baik  di  sektor  swasta,  yayasan  maupun  sektor  publik . Penelitian  selanjutnya diharapkan  dapat  mengeksplorasi  satuan  kerja  yang  lebih  besar,  organisasi  yang  sudah menerapkan SMAP dan mencari tahu bagaimana efektivitas dari penerapan SMAP yang ada dalam good governance

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kesiapan  sumber  daya organisasi  dalam  penerapan  SMAP  dan  memberikan  rekomendasi  strategi  implementasi SMAP  dalam  mendukung  terwujudnya Good  Governance pada  Balai  Pelatihan  Z. berdasarkan  pelaksanaan  analisis  terhadap  dokumen  persyaratan  SMAP  dan good governance pada  objek  penelitian  didapatkan  kesimpulan  sebagai  bahwa  Sumber  daya organisasi  balai  pelatihan  Z  dalam  level not  ready untuk    menerapkan  SMAP  di lingkungan  organisasinya  hal  tersebut  diantaranya  disebabkan  karena  pegawai  balai pelatihan Z belum terlatih mengenai SMAP, belum adanya anggaran, saluran pengaduan yang belum mengakomodir pelaporan anonim dan belum adanya kebijakan/pedoman/manual  SMAP.  Dari  analisis  tersebut  diperlukan  strategi  untuk penerapan SMAP yang dapat mewujudkan good governance di Balai Pelatihan Z dalam bentuk jangka pendek, jangka sedang dan jangka panjang. Dalam jangka pendek strategi implementasi  dimulai  dengan  pelatihan  pemahaman  SMAP  dan  menyusun kebijakan/pedoman  penerapan  SMAP,  untuk  jangka  sedang  strategi  yang  dilakukan dengan webinar SMAP dengan mengundang eksternal balai pelatihan Z untuk sosialisasi penerapan  SMAP  dan  tata  cara  menjadi  peserta  pelatihan  kepemimpinan  pada  balai pelatihan  Z.  Strategi  jangka  panjang  penerapan  SMAP  guna  mewujudkan  good governance  dapat  dilakukan  dengan  pelatihan  Undang  Undang  Tindak  Pidana  Korupis (UU Tipikor) dan regulasi terkait antikorupsi dan sosialisasi pelaporan gratifikasi secara berkesinambungan

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih penulis ucapkan kepada Keluarga, Prodi Maksi FEB-UI, Pembimbing, yang telah membantu dan mendukung penelitian ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

## REFERENSI
Asmoro, W. K., & Setianingsih, N. A. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana “Prodamas”  dalam  Mewujudkan  Good  Government  Governance  di  Tingkat  Kelurahan Pemerintahan Kota Kediri. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 3 (2), 270-277. BSN. (2017). SNI ISO 37001 : 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Delloite. (2018). ISO 37001 Anti-bribery Management System. Retrieved from https://www2.deloitte.com/lt/en/pages/risk/articles/iso-37001.html
Djoni  Suratno,  S.  W.,  Deny  S.  (2020).  Kitab  Anti  Suap,  Cara  Mudah  Menerapkan  Sistem
Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Berbasis SNI ISO 37001:2016.
https://cpb.solutions .
Fasa, A. W. H., & Sani, S. Y. (2020). Sistem Manajemen Anti-Penyuapan ISO 37001: 2016 dan Pencegahan Praktik Korupsi  di Sektor Pelayanan  Publik. Integritas: Jurnal Antikorupsi,
6 (2), 187-208. doi: https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.684
Hanindita,  R.  D.  S.,  Julaeha,  L.,  &  Soewito,  Y.  D.  L.  (2021).  Strengthening  Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS. Asia Pacific Fraud Journal, 6 (1), 135-148. doi: http://dx.doi.org/10.21532/apfjournal.v6i1.200 ICW. (2022). Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi [Press release]. Retrieved from https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%202021.pdf Indrawan, J., Ilmar, A., & Simanihuruk, H. (2020). Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di
Pemerintah Daerah. Jurnal Transformative, 6 (2), 127-147.
doi: https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.1 ISO.  (2016).  International  Standard  ISO  37001:  Anti-Bribery  Management  Systems: Requirements with Guidance for Use. In: International Organization for Standardization. KNKG. (2022). Pedoman Umum Governansi Sektor Publik. Lukiawan, R. (2018). Kesiapan Organisasi dalam Implementasi Standar ISO 37001 (Studi Kasus di UD. X dan Dinas Y). Jurnal Standardisasi, 20 (2), 159-169.
doi: http://dx.doi.org/10.31153/js.v20i2.713
Menpan.go.id. (2022). Kemenpan RB cabut predikat WBK empat instansi pemerintah. Retrieved from https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-cabut-predikat- wbk-empat-instansi- pemerintah#:~:text=Predikat%20WBK%20pada%20Pengadilan%20Negeri,Surabaya%20 sebagai%20tersangka%20kasus%20penyuapan .
Sartika, D., & Arieyasmieta, W. L. (2021). Sistem Manajemen Anti Penyuapan Iso 37001: 2016 Dan  Reformasi  Birokrasi  (Studi  Kasus  Pada  Pusat  Pelatihan  Dan  Pengembangan  Dan Kajian  Desentralisasi  Dan  Otonomi  Daerah). Jurnal  Standardisasi,  23 (1),  13-22. doi: http://dx.doi.org/10.31153/js.v23i1.828
Sekaran, U.,  & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian  untuk Bisnis:  Pendekatan  Pengembangan- Keahlian, Edisi 6 Buku 1.