Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut
Cucu Ardian
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  Pengaruh  Implementasi  Kebijakan Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Satuan  Tugas Merpati  Dalam  Mewujudkan  Efektivitas  Pencapaian  Program  Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan teknik survey. Responden dalam penelitian ini sebanyak 36 orang pegawai  Satuan Polisi Pamong  Praja  Kabupaten  Garut.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  analisis  statistik  dengan  model  analisis  jalur  ( path  analysis ). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Ketertiban, Kebersihan  dan  Keindahan  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati dalam mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
Kata Kunci: Efeketivitas Pencapaian Program Ketertiban, Implementasi Kebijakan Ketertiban,  Kebersihan  Dan  Keindahan,  Kinerja  Pegawai  Satuan Tugas Merpati.

## 1. Pendahuluan
Pada  otonomi  daerah,  kepala  daerah  memiliki  kewenangan  penuh  dalam  merumuskan  dan melaksanakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di daerah. Dengan tugas yang semakin berat, maka untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, kepala daerah perlu dibantu oleh seluruh jajaran perangkat daerah. Diantara kebutuhan masyarakat yang ada, terdapat  kebutuhan yang sangat penting  yaitu  kebutuhan  akan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).
Berdasarkan  kebijakan  Peraturan  Daerah  Nomor  18  Tahun  2017,  jelas  bahwa  dalam  upaya Penegakan  Peraturan  Daerah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Ketertiban,  Kebersihan  dan Keindahan  (K3)  maka  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Garut  diharapkan  mampu melaksanakan perannya dengan baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan akhirnya  akan  mensukseskan  program  Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan  (K3).  Terkait dengan  hal  tersebut,  maka  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) mengatur substansi materi muatan sebagai berikut:
1. Ketertiban bangunan dan penghuni bangunan;
2. Ketertiban jalan, jalur hijau dan trotoar;
3. Ketertiban ruang terbuka hijau;
4. Ketertiban sungai, saluran, danau/situ dan mata air;
5. Ketertiban usaha pariwisata;
6. Ketertiban kependudukan; dan
7. Ketertiban sosial.
Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut sebagai implementasi kebijakan mengenai penegakan  Peraturan  Daerah  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan dan Keindahan (K3) yaitu dengan dilakukannya kegiatan patroli setiap hari, memantau kegiatan ketenteraman  dan  ketertiban  umum  ke  seluruh  kecamatan  secara  bergiliran,  melakukan himbauan-himbauan  langsung  kepada  warga  masyarakat,  himbauan  secara online melalui berbagai sosial media seperti : facebook, instagram, twiteer, serta melakukan himbauan dengan cara  menempelkan  plang  himbauan  di  seluruh  wilayah  Kabupaten  Garut.  Bentuk  himbauan tersebut  diantaranya  :  jangan  menempelkan  spanduk  iklan/partai,dll  di  setiap  taman  kota  di wilayah Kabupaten Garut, plang menghimbau jangan ada transaksi jual beli yang disebarkan di sepanjang  Jl.  A.  Yani  Kecamatan  Garut  Kota  serta  anggota  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten  Garut  sering  mengadakan  kegiatan  sosialisasi  tentang  peraturan  daerah  tersebut  ke tiap  kecamatan  yang  dihadiri  oleh  kepala  kelurahan,  kepala  desa  serta  tokoh  masyarakat  agar disosialisasikan  kembali  ke  masyarakat  setempatnya.  Data  pencapaian  program  Ketertiban, Kebersihan  dan  Keindahan  (K3)  tersebut  merupakan  data  yang  diperoleh  dari  survey  secara online menggunakan  google  formulir  yang  disebarkan  melalui  media  sosial.  Sebanyak  1400 respon yang memberikan tanggapan mengenai keberhasilan program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan  (K3)  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Garut  ternyata  sebagian  besar masyarakat (48,1%) merasakan bahwa kebijakan program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) kurang berhasil. 32,2 % berhasil, 13% menyatakan sangat berhasil dan 6,7 % menyatakan tidak berhasil. Pada kolom komentar yang wajib diisi pada google formulir mengenai pencapaian program kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) bahwa sebagian besar masyarakat kurang mengetahui dan mengerti tentang substansi, apa saja yang harus dilakukan dan apa yang dilarang dari kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) karena kurangnya sosialisasi pemerintah,  sebagian  masyarakat  kurang  menyadari  pentingnya  Ketertiban,  Kebersihan  dan Keindahan  (K3)  serta  tidak  ada  keingintahuan  dan  menutup  telinga  terhadap  segala  bentuk sosialiasasi yang dilakukan pemerintah untuk mensukseskan program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).
Menurut Gibson (dalam Iskandar, 2019), bahwa tingkat yang paling dasar mengenai efektivitas pencapaian  program  adalah  efektivitas  yang  menekankan  pada  kinerja  tugas  dari  pegawainya. Diperkuat  lagi  oleh  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Mulyadin  (2016)  bahwa  adanya  hubungan yang  signifikan  antara  kinerja  pegawai  terhadap  efektivitas  pelaksanaan  program  kebijakan. Berdasarkan  data  pencapaian  program  Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan  (K3),  kurang efektivitasnya  pencapaian  program  Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan  (K3)  diakibatkan karena kurangnya kinerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.  Merujuk dari hasil  penelitian  dari  YR.  Utomo,  N.  Widowati  (2017)  bahwa  “implementasi  kebijakan berpengaruh terhadap jumlah pelanggaran yang dilakukan masyarakat”. Semakin banyak jumlah pelanggaran yang dilakukan masyarakat, maka semakin rendah implementasi kebijakan tersebut. Sebaliknya,  semakin  sedikit  jumlah  pelanggaran  masyarakat  maka  implementasi  kebijakan tersebut dikatakan berhasil.
Melihat data jumlah pelanggaran Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Kabupaten Garut pada  tahun  2018  dan  2019  bahwa  setiap  bulannya  masih  banyak  pelanggaran-pelanggaran Peraturan  Daerah  yang  dilakukan  masyarakat.  Bahkan  jika  dilihat  dari  tabel  tersebut  sebagian besar jumlah pelanggaran tiap bulan terus menerus mengalami kenaikan.  Pelanggaran Peraturan
Daerah  yang  semakin  bertambah  tiap  bulannya  tersebut  diakibatkan  karena  kurangnya  tingkat kesadaran  dan  ketaatan  hukum  masyarakat  serta  kurangnya  sosialiasi  dan  ketegasan  petugas membuat  masyarakat  lebih  berani  melakukan  pelanggaran  Peraturan  Daerah.  Sesuai  dengan pendapat menurut Polidano yang dikutip oleh Maesarah (2017), bahwa “kinerja sangat penting agar  kebijakan  dapat  diterapkan  pada  waktu  yang  tepat  agar  berhasil  dan  berguna”.  Sehingga banyaknya  pelanggaran  dari  kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan  (K3)  tersebut menjadikan program dari kebijakan tersebut kurang berhasil maka harus dibarengi dengan kinerja pegawai  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Garut  sebagai  petugas  dalam  penegakan peraturan daerah tersebut harus ditingkatkan.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dituntut kinerjanya harus lebih baik, lebih giat dan perlu  ditingkatkan  agar  pelanggaran  kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan  (K3) menurun  sehingga  pencapaian  efektivitas  program  ketertiban,  kebersihan  dan  keindahan  dapat terwujud.  Disisi  lain,  keberadaan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  di  tengah  masyarakat,  sering diidentikan  dengan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  itu  arogan,  keras  dan  jauh  dari  humanis  serta dilihat  oleh  masyarakat  bahwa  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  itu  ada  kata  “tidak  punya  hati” (sumber:  Republika.co.id  -19/07/2020,  19:28  WIB).  Sehingga  apabila  anggota  Satuan  Polisi Pamong Praja dalam menurunkan angka pelanggaran peraturan daerah tersebut dilakukan lebih tegas maka dikhawatirkan anggapan masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja akan lebih negatif.
Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Garut  melalui  Kepala  Satuan  nya  yaitu  Drs.  Hendra Gumilar,  MM  membentuk  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  yang  lebih  humanis,  dekat  dengan masyarakat  serta  masyarakat  tidak  memandang/beranggapan  lagi  bahwa  Satuan  Polisi  Pamong Praja  itu  arogan,  keras  tapi  sekarang  lebih  humanis  walaupun  tetap  ketegasan  harus  tetap diutamakan  yang  nantinya  akan  berdampak  kepada  penurunan  angka  pelanggaran  Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017.
Satuan  Tugas  (Satgas)  Merpati  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Garut  secara  resmi dibentuk pada tanggal 17 Desember 2018 di Hotel harmoni Garut langsung oleh Bupati Garut. Satuan tugas Merpati tersebut berjumlah 36 orang perempuan yang dibagi kedalam 3 regu kerja yaitu regu 1, regu 2 dan regu 3. Setiap regu berjumlah 12 orang dengan dipimpin oleh seorang Danru (Komandan Regu) dan satu orang Danton (Komandan Peleton).
Satuan tugas Merpati Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut memiliki program-program kegiatan yang sejalan dengan pencapaian efektivitas program kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan  Keindahan  (K3)  diantaranya:  program  Gadis  Daerah  (Gerakan  Disiplin  Daerah/GDD), program  anak  sekolah  bolos  (Ansebol),  program  penertiban  para  tunangan  (tunawisma  dan gelandangan),  program  anjal  (anak  jalanan)  ,anak  funk  serta  memberikan  layanan  Posyandu Gakda (Pos Pelayanan dan Pengaduan Penegakan Peraturan Daerah).
Satuan Tugas Merpati Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut mempunyai tugas tambahan dari tugas Satuan Polisi Pamong Praja laki-laki yaitu:
a. Sebagai negosiator: dalam pelaksanaan penertiban peraturan daerah, satuan tugas Merpati memiliki  fungsi  untuk  melakukan  interaksi  kepada  masyarakat  bersama-sama menemukan  masalah  dan  solusi  untuk  memecahkan  masalah  tersebut  dengan menggunakan pendekatan psikologis.
b. Sebagai sosialisator: sebelum dilaksanakannya penertiban, seminggu sebelumnya selalu diadakan sosialisasi atau pemberitahuan mengenai adanya penertiban di daerah tersebut. Hal ini dilakukan agar masyarakat yg berada di daerah tersebut dapat menyiapkan diri.
c. Sebagai fasilitator: Sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam  berinteraksi.  Satuan  tugas  Merpati  ini  memiliki  fungsi  sebagai  pendengar, menyampaikan  pesan  untuk  dapat  mematuhi  peraturan  daerah  dan  memberikan  solusi yang tepat bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil observasi pendahuluan, terdapat sejumlah permasalahan terkait kinerja satuan tugas merpati di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut yaitu diantaranya:
Pertama , kurangnya  pendidikan  dan  pelatihan  anggota  Satuan  Tugas  Merpati  sehingga kemampuan dan keterampilan yang  dimiliki oleh setiap pegawai Satuan  Tugas Merpati  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut masih kurang. Satuan Tugas Merpati merupakan kumpulan dari para pegawai perempuan yang sebagian besar berasal dari staff kantor dari berbagai bidang di  Kantor  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Garut.  Sebagian  besar  dari  Satuan  Tugas Merpati  hanya  bisa  bekerja  administrasi  saja  atau  bekerja  menggunakan  komputer.  Hanya  15 orang dari Satuan Tugas Merpati Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut yang merupakan pekerja lapangan yang memiliki keahlian lapangan seperti langsung terjun ke masyarakat untuk mendengarkan keluhan, pengaduan atau menyelesaikan suatu permasalahan, dll. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan dlapangan sangat penting agar satuan tugas Merpati memiliki keahlian dilapangan.  Bahwa  semenjak  dibentuk  Satuan  Tugas  Merpati  sudah  mendapatkan  dua  kali pendidikan  dan  pelatihan.    Dilihat  dari  data  jumlah  pelanggaran  Ketertiban,  Kebersihan  dan Keindahan (K3) pada tahun 2018 dan 2019 pada tabel 1, setiap bulan mengalami kenaikan. Berarti dengan jumlah pendidikan dan pelatihan Satuan Tugas Merpati hanya dua kali, maka pelanggaran Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan  (K3)  meningkat  dan  menunjukan  pendidikan  dan pelatihan bagi satuan tugas Merpati tersebut kurang.
Kedua , kurangnya personil anggota Satuan Tugas Merpati Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.  Satuan  tugas  merpati  hanya  berjumlah  36  orang.  Apabila  dibandingkan  dengan  tugas pencapaian  efektivitas  program  kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan  (K3)  yang mencangkup seluruh Kabupaten Garut dengan 42 kecamatan sangatlah tidak sebanding.
Ketiga ,  terbatasnya  anggaran  untuk  pelaksanaan  penegakan  Peraturan  Daerah  juga  menjadi hambatan  bagi  kinerja  pegawai  satuan  tugas  merpati  yang  berakibat  efektivitas  pencapaian program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) khususnya  dalam pelaksanaan penegakan kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan  (K3)  terganggu.  Penegakan  peraturan  daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut dilaksanakan secara bertahap dengan  skala  prioritas  menurut  urgensinya.  Sesuai  dengan  pendapat  dari  Mulyaningsih  (2017) bahwa: Salah satu implementasi kebijakan akan bersumber pada sumber daya pada sumber daya manusia  dan  sumber  daya  material  lain  seperti  finansial  atau  anggaran.  Proses  penyusunan anggaran masih belum efektif sehingga dapat mengakibatkan anggaran yang disusun tidak efektif maka kinerja yang dihasilkan juga belum memuaskan.
Keempat , sering  terjadinya  bentrok  pekerjaan  antara  tugas  sebagai  Satuan  Tugas  Merpati  dan sebagai pegawai yang bekerja di setiap bidangnya. Anggota Satuan Tugas Merpati berasal dari pegawai yang berada pada bagian/bidang yang berbeda-beda. Setiap bidang memiliki tugas pokok dan  fungsi  yang  berbeda-beda,  sehingga  setiap  pegawai  memiliki  kesibukan  dan  pekerjaan dengan  beban  kerja  yang  berbeda-beda  pula.  Namun,  mereka  juga  harus  membagi  waktunya
dengan  tugas  sebagai  Satuan  Tugas  Merpati.  Tetapi,  sering  kali  karena  adanya  tugas  yang deadline yang perlu diselesaikan dibidangnya, maka tugas sebagai Satuan Tugas Merpati menjadi terbengkalai dan tidak bisa bekerja bersama-sama dengan anggota lainnya.
Kelima, kesenjangan  pegawai  satuan  tugas  Merpati  yang  disebabkan  karena  perbedaan  status kepegawaian  antara  pegawai  Satuan  Tugas  Merpati.    Satuan  Tugas  Merpati  mempunyai  status kepegawaian  dan  pendidikan  yang  berbeda-beda.  Status  kepegawaian  dan  pendidikan  yang dimiliki  oleh  anggota  merpati  membedakan  dalam  mendapatkan  gaji  pokok.  Setiap  pegawai Satuan  Tugas  Merpati  memiliki  tugas  dan  tanggung  jawabnya  sesuai  dengan  jabatan  masing- masing  yang  dibedakan  sesuai  dengan  tingkat  pendidikan  disetiap  bidangnya.  Namun  terlepas dari itu, mereka tergabung menjadi Satuan Tugas Merpati memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama  dengan  pembagian  jadwal  setiap  hari  yang  merata  disetiap  regunya.    Dengan  gaji  pokok yang  berbeda-beda  tetapi  memiliki  tugas  pokok  dan  fungsi  yang  sama  sebagai  Satuan  Tugas Merpati menjadikan adanya suatu kesenjangan diantara pegawai Satuan Tugas Merpati.
Selain itu, sebagian besar pegawai Satuan Tugas Merpati merupakan pegawai berstatus Non PNS. Banyak  kekhawatiran  pimpinan  tentang  resiko  beban  kerja  di  lapangan  yang  tinggi  tidak dibarengi  dengan  asuransi  jiwa  atau  tunjangan  dalam  bentuk  materi  kepada  anggota  sehingga pimpinan tidak bisa memporsir kinerja Satuan Tugas Merpati yang dominan anggota Non PNS untuk bekerja lebih giat lagi.
Sesuai  yang  dikemukakan  Iskandar  (2019)  bahwa  implementasi  kebijakan  dapat  memengaruhi kinerja pelaksana/pegawai, hal ini disebabkan pelaksana melaksanakan tugas pokok dan fungsi pekerjaannya  dengan  merujuk  pada  kebijakan  sebagai  pedoman.    Iskandar  (2019)  juga mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil pencapaian atau suatu prestasi kerja secara kualitas dan  kuantitas  yang  dilaksanakan  oleh  kelompok  dan  perorangan  dengan  saling  pengertian  dan pertimbangan  bersama  yang  berpedoman  pada  suatu  standar  kerja.  Adapun  Gibson  (dalam Iskandar,  2019)  mengemukakan  bahwa  keefektifan  pencapaian  program  dipengaruhi  oleh perilaku  manusianya.  Orang  adalah  sumberdaya  yang  umum  bagi  organisasi.  Dari  penjelasan Gibson  tersebut  dapat  diambil  benang  merah  bahwa  efektivitas  dipengaruhi  oleh  sumber  daya manusia.  Dalam  hal  ini  SDM  tidak  mungkin  lepas  dari  peran  dan  fungsinya  dalam  organisasi tersebut,  sehingga  sejauhmana  SDM  pada  organisasi  itu  menghasilkan  kinerja  maka  sejauh  itu pula  efektivitas  dapat  dicapai.  Hal  ini  dapat  menjelaskan  hubungan  antara  kinerja  dengan efektivitas.
Berdasarkan fenomena masalah dan terori-teori tersebut yang telah diuraikan pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dan meneliti lebih mendalam tentang implementasi kebijakan, kinerja pegawai Satuan Tugas Merpati dan efektivitas pencapaian program Ketertiban, Kebersihan  dan  Keindahan  (K3).  Sebagaimana  yang  terungkap  pada  fenomena  permasalahan tersebut  melalui  penelitian  dengan  judul: “Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Ketertiban, Kebersihan  dan  Keindahan  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Satuan  Tugas  Merpati  Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut”.

## 2. Metodologi

## 2.1 Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  analisis  deskriptif  dengan teknik  survey.  Menurut  Iskandar  (2013:  174)  bahwa  penelitian  deskriptif  ada  hubungannya dengan  pemaparan  suatu  fenomena  atau  hubungan  antara  dua  fenomena  atau  lebih.  Metode penelitian  deskriptif  dapat  memperluas  ruang  lingkup  menggunakan  metode  survey,  yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok untuk mengkaji gejala atau fenomena yang diamati.

## 2.2 Populasi dan Sampel
Berdasarkan substansi pokok penelitian yang dilakukan, sasaran populasi (population target) dari penelitian  ini  adalah  Pegawai  Satuan  Tugas  (Satgas)  Merpati  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kabupaten Garut, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
a. Objek atau unit analisis pada penelitian ini adalah individu.
b. Individu  tersebut  yaitu  pegawai  Satuan  Tugas  (Satgas)  Merpati  Satuan  Polisi  Pamong Praja Kabupaten Garut.
c. Populasi memiliki ciri-ciri: pegawai PNS perempuan, karyawan honorer perempuan yang bertugas dikantor maupun dilapangan yang bekerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.
Jumlah  populasi  sebanyak  36  orang  pegawai  Satuan  Tugas  Merpati.  Adapun  teknik  penarikan sampel  yang  digunakan  yaitu  teknik  sampling  sensus/jenuh.  Menurut  Sugiyono  (2016:)  dalam teknik sampling sensus/jenuh ini semua anggota populasi dijadikan sampel hal ini dilakukan bila jumlah  populasi  relatif  kecil.  Pada  penelitian  ini  jumlah  sampel  sebanyak  36  orang  pegawai Satuan Tugas Merpati Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut.

## 2.3 Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner yang disusun menggunakan skala Likert dengan gradasi sangat positif sampai sangat negatif. Pemberian nilai skor pada setiap alternatif jawaban dikelompokkan dalam suatu data berskala ordinal dengan kategori sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

## 2.4 Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  adalah  menggunakan  path  analysis  tahapan  Menguji Koefisien  Jalur  ρ yx, Membuat  invers  Matrik  Korelasi  (R -1 ),  Menghitung  besar  pengaruh, Menentukan besar pengaruh variabel lain dan Menghitung pengaruh langsung dan tidak langsung

## 3. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai  Pengaruh  Implementasi  Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati Dalam Mewujudkan  Efektivitas  Pencapaian  Program  Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan,  dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Hasil  analisis  deskripsi  variabel  Implementasi  Kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan  dan Keindahan menunjukan kriteria baik , hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai  variabel  tersebut.  Indikator  dengan  nilai  persentase  tertinggi  ada  pada  dimensi struktur  birokrasi  dan  disposisi  yaitu  Setiap  kegiatan  dalam  implementasi  kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sudah memiliki  SOP yang jelas dan Kepala  Satpol PP  Kab.  mendukung  Satuan  Tugas  Merpati  dalam  mengimplementasikan  kebijakan Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan.  Persentase  terendah  terdapat  pada  dimensi komunikasi yaitu Sosialisasi kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dilaksanakan setiap  hari  dan  pada  dimensi  disposisi  yaitu  Kepala  Satpol  PP  Kab.  Garut  memberikan peghargaan  kepada  Satuan  Tugas  Merpati  dalam  meningkatkan  implementasi  kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
b. Hasil analisis deskripsi variabel Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati menunjukan kriteria baik ,  hal  ini  dibuktikan  dengan  rata-rata  jawaban  responden  mengenai  variabel  tersebut. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada dimensi Kemampuan yaitu Lingkungan kantor  Satpol  PP  Kab.  Garut  berpengaruh  terhadap  kinerja  Satuan  Tugas  Merpati  dan dimensi  Komunikasi  yaitu  Komunikasi  antar  pegawai  Satuan  Tugas  Merpati  dengan pimpinan terjalin dengan baik. Persentase terendah terdapat pada dimensi Kemampuan yaitu Satuan Tugas Merpati sering mengikuti pendidikan dan pelatihan dan dimensi Komunikasi yaitu Adanya kerjasama antar pegawai Satgas Merpati dengan pimpinan.
c. Hasil analisis deskripsi variabel Efetivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan menunjukan kriteria baik , hal ini dibuktikan dengan rata-rata jawaban responden mengenai  variabel  tersebut.  Indikator  dengan  nilai  persentase  tertinggi  ada  pada  dimensi Penyusunan  Program  yang  Tepat  yaitu  Satuan  Tugas  Merpati  mengetahui  program  inti Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan.  Persentase  terendah  terdapat  pada  dimensi Pelaksanaan  Program  yaitu  Pelaksanaan  program  Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan yang dillakukan Satuan Tugas Merpati sudah tepat sasaran.
Selanjutnya,  temuan-temuan  permasalahan  penting  lainnya  yang  terdapat  dalam  penelitian  ini antara lain:
a. Pada  variabel  Implementasi  Kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan  dalam dimensi  komunikasi  dan  disposisi  terdapat  kelemahan  hal  ini  didasarkan  pada  penilaian terendah pada variabel tersebut yaitu Sosialisasi kebijakan K3 dilaksanakan setiap hari yaitu dan dimensi Disposisi yaitu Kepala Satpol PP Kab. Garut memberikan peghargaan kepada Satuan  Tugas  Merpati  dalam  meningkatkan  implementasi  kebijakan  K3.  Hal  ini menunjukkan bahwa kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan belum tersampaikan secara menyeluruh dan optimal khususnya kepada masyarakat.
b. Pada  variabel  Kinerja  Pegawai  Satuan  Tugas  Merpati  dalam  dimensi  Kemampuan  yaitu Satuan  Tugas  Merpati  sering  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  dan  pada  dimensi Komunikasi yaitu  Adanya kerjasama antar pegawai  Satgas Merpati dengan pimpinan. Hal ini  tentunya  perlu  mendapatkan  perhatian  dari  kantor  untuk  memberikan  pendidikan  dan pelatihan kepada Satuan Tugas Merpati secara berkesinambungan dan lebih dtingkatkan lagi kerjasama atau koordinasi antara pimpinan dan Satuan Tugas Merpati.
c. Pada variabel Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam dimensi Pelaksanaan Program yaitu Pelaksanaan program K3 yang dilakukan Satuan Tugas
Merpati sudah tepat sasaran. hal tersebut disebabkan karena sosialisasi program Ketertiban, Kebersihan  dan  Keindahan  yang  dilaksanakan  oleh  Satuan  Tugas  Merpati  belum  tepat menjangkau seluruh masyarakat.
3.1 Pengujian  Hipotesis  Utama  Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  (X)  Terhadap Kinerja  Pegawai  Satuan  Tugas  Merpati  (Y)  dalam  Mewujudkan  Efektivitas Pencapaian Program (Z)
Berdasarkan pengujian, diperoleh  nilai  F hitung lebih  kecil dari nilai  F tabel yaitu  F hitung = 3,4803 < F tabel = 3,290. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati (Y) dalam mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Z).
Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh besaran nilai Koefisien Determinasi (R 2 YZX ) sebesar  = 0,1633 .  Nilai  ini  menunjukkan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Ketertiban, Kebersihan  dan  Keindahan  (X)  berpengaruh  signifikan  namun  pengarunya  lemah  terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati (Y) dalam mewujudkan Efektvitas Pencapaian Program Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan  (Z)  yaitu  sebesar  16,33%,  sedangkan  sisanya  (Pyz€) sebesar  83,67%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  di  luar  variabel  Implementasi  Kebijakan Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan  dan  Kinerja  Pegawai  Satuan  Tugas  Merpati  yang  tidak dimasukkan ke dalam  model.
Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Solichin (dalam Iskandar, 2019) yang mengatakan bahwa  implementasi  kebijakan  merupakan  terjemahan  kebijakan  publik  yang  pada  umumnya masih  berupa  pertanyaan-pertanyaan  umum  yang  berisikan  tujuan,  sasaran  kedalam  program- program  yang  lebih  operasional  (program  aksi)  yang  kesemuanya  dimaksudkan  untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut.
3.2 Pengujian Sub Hipotesis Terdapat Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (X) terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati (Y)
Berdasarkan  hasil  pengujian  diperoleh  nilai  koefisien  jalur  (P yx )  sebesar 0,3420 .  didapatkan jumlah Sig = 041 < 0,05 H 0 Ditolak (X berpengaruh signifikan terhadap Y). Perbandingan antara t hitung dan t tabel . Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu t hitung =  2,1237  >  t tabel =  2,037.  Dari  nilai  tersebut  diperoleh  keputusan  Ho  ditolak,  sehingga variabel Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan berpengaruh signifikan terhadap  Kinerja  Pegawai  Satuan  Tugas  Merpati.  R  square  =  0,117  (X  mempunyai  kontribusi pengaruh sebesar 11,7% terhadap Y). Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan berpengaruh signifikan terhadap  Kinerja  Pegawai  Satuan  Tugas  Merpati.  Adapun  besar  pengaruh  Implementasi Kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kinerja Pegawai  Satuan  Tugas  Merpati  adalah  sebesar  11,70%  sedangkan  sisanya  sebesar  88,30% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  diluar  variabel  Implementasi  Kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan dan  Keindahan  yang  tidak  dimasukan  kedalam  model.  Walaupun  pengaruhnya  lemah  namun demikian,  kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan memiliki pengaruh positif tetapi  didalam pelaksanaannya belum serta merta dapat berpengaruh terhadap  kinerja  pegawai  Satuan  Tugas  Merpati,  hal  ini  dikarenakan  banyak  faktor  lain  yang mempengaruhi implementasi kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
3.3 Pengujian  Sub  Hipotesis  Pengaruh  Kinerja  Pegawai  Satuan  Tugas  Merpati  (Y) terhadap  Efektivitas  Pencapaian  Program  Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan (Z)
Pengujian  analisis  jalur  dan  diperoleh  nilai  koefisien  jalur  (P zy )  sebesar 0,4298 .  Dari  data  uji sigifikasi  tersebut,  nilai  Sig  =  0,016  <  0,05,  melihat  perbandingan  antara  t hitung dan  t tabel Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu t hitung = 2,4559 > t tabel =  2,037  maka  H 0 Ditolak  (Y  berpengaruh  signifikan  terhadap  Z).  Dari  nilai  tersebut  diperoleh keputusan  Ho  ditolak,  sehingga  variabel  Kinerja  Pegawai  Satuan  Tugas  Merpati  berpengaruh terhadap variabel Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
R  square  =  0,165  (Y  mempunyai  kontribusi  pengaruh  sebesar  16,50%  terhadap  Z).  Besar pengaruh  variabel  Kinerja  Pegawai  Satuan  Tugas  Merpati    terhadap  variabel  Efektivitas Pencapaian  Program  Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan  secara  langsung  adalah  sebesar 16,50% sedangkan sisanya sebesar 83,50% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel variabel Kinerja Pegawai satuan Tugas Merpati yang tidak dimasukan kedalam model.
Dengan  demikian  kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  Kinerja  Pegawai  Satuan  Tugas  Merpati memiliki pengaruh positif namun didalam pelaksanaannya belum serta merta dapat berpengaruh terhadap  Efektivitas  Pencapaian  Program  Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan  karena  nilai pengaruhnya  lemah,  hal  ini  dikarenakan  banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  terhadap Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban.
Hal ini didukung dengan pendapat menurut Gibson (dalam Iskandar, 2019), bahwa tingkat yang paling dasar mengenai efektivitas pencapaian program adalah efektivitas yang menekankan pada kinerja  tugas  dari  pegawainya.  Diperkuat  lagi  oleh  hasil  penelitian  yang  dilakukan  Mulyadin (2016)  bahwa  adanya  hubungan  yang  signifikan  antara  kinerja  pegawai  terhadap  efektivitas pelaksanaan program kebijakan.
3.4 Pengujian Sub Hipotesis Pengaruh Implementasi Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan  keindahan  (X)  terhadap  Efektivitas  Pencapaian  Program  Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Z)
Rumusan  hipotesis  yang  diajukan  adalah :  “Terdapat  pengaruh  Implementasi  Kebijakan Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan  terhadap  Efektivitas  Pencapaian  Program  Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan”. Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian,  yaitu  dengan  menggunakan  pengujian  analisis  jalur.  Berdasarkan  hasil  pengujian diperoleh nilai koefisien jalur (P zx ) sebesar - 0,1371.
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Signifikasi = 0,424 > 0,05 H 0 Diterima (X pengaruh tidak signifikan terhadap Z). Berdasarkan pengujian diperoleh nilai t hitung – 0,7965 lebih kecil dari nilai  t tabel 2,037.  Dari  nilai  tersebut  diperoleh  keputusan  Ho  diterima,  sehingga  variabel Implementasi  Kebijakan  Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan  berpengaruh  tidak  signifikan terhadap Efektivitas Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  data  dan  pembahasan  hasil  penelitian  mengenai  pengaruh  implementasi kebijakan ketertiban, kebersihan dan keindahan terhadap kinerja pegawai Satuan Tugas Merpati
dalam  mewujudkan  efektivitas  pencapaian  program  ketertiban,  kebersihan  dan  keindahan  di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
a. Pengujian  hipotesis  utama  menyatakan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Ketertiban, Kebersihan  dan  Keindahan  berpengaruh  signifikan  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Satuan Tugas  Merpati  Dalam  Mewujudkan  Efektivitas  Pencapaian  Program  Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
b. Pengujian  sub  hipotesis  menyatakan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati. Hal ini menunjukan bahwa Kinerja Pegawai Satuan Tugas Merpati tidak bisa terlepas dari Kebijakan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Aspek-aspek implementasi  kebijakan  yang  berpengaruh  terhadap  efektivitas  pencapaian  program meliputi: komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.
c. Pengujian  sub  hipotesis  menyatakan  bahwa  Kinerja  Pegawai  Satuan  Tugas  Merpati berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Pencapaian Program Kebijakan Ketertiban,  Kebersihan  dan  Keindahan.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  Efektivitas Pencapaian  Program  tidak  terlepas  dari  aspek-aspek  yang  ada  dalam  kinerja  pegawai, yaitu: kualitas kerja, ketepatan waktu, insiatif, kemampuan dan komunikasi.
d. Pengujian  sub  hipotesis  menyatakan  bahwa  Implementasi  Kebijakan  Ketertiban, Kebersihan  dan  Keindahan  pengaruh  tidak  signifikan  terhadap  Efektivitas  Pencapaian Program Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Hal ini menunjukan bahwa Efektivitas Pencapaian Program bisa terlepas dari aspek-apsek implementasi kebijakan dikarenakan banyak  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  peningkatan  efektivitas  program  Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
e. Rata-rata jawaban responden terhadap ketiga variabel tersebut adalah Baik.

## Ucapan Terima Kasih
Terima kasih atas dukungan dari Program Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Garut yang  telah  mempublikasikan  karya  ilmiah  ini  serta  kepada  semua  pihak  yang  terkait  dalam membantu proses penelitian ini.

## Daftar Pustaka

## I. Buku-buku/Jurnal
Hasibuan, Malayu S.P, 2019 (Edisi Ke Dua Puluh), Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
Iskandar, Jusman, 2019. Bunga Rampai Administrasi Negara , Puspaga, Bandung. Siagian,  Sondang.,  P.  2018, Manajemen  Sumber  Daya  Manusia ,  Jakarta:  Binapura  Aksara. Rachmawati, Ike.
Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung. Sutrisno, Edy, 2017 (Cetakan Ke-9), Manajemen Sumber Daya Manusia, Kencana, Jakarta.
Kuswana, Ichwan. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan REtribusi Pasar Terhadap Kinerja UPT  Dalam  Mewujudkan  Efektivitas  Pemungutan  Retribusi  Pasar .  Magister  Ilmu Administrasi Negara-Universitas Garut.
Mulyaningsih,  M.  (2017). Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  dan  Transformasi Budaya  Organisasi  terhadap  Manajemen  Sekolah  untuk  Mewujudkan  Efektivitas Penggunaan Budaya Sharing di Lingkungan Pendidikan. Jurnal Sekretaris & Administrasi Bisnis (JSAB), 1(1), 57-69.

## II. Dokumen -Dokumen
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Garut  NO  18  Tahun  2017  Tentang  Ketertiban,  Kebersihan  dan Keindahan (K3).