## PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM PANGGUNG POLITIK
Lindayanti 

## ABSTRAC
Women  in  the  Minangkabau  indigenous  community  structure  have  a unique role. In the Minangkabau matrilineal custom system, women are placed in a central  position. Minangkabau women have been portrayed as having played a role in the political arena in Minangkabau for a long time. This can be seen from classic  Minangkabau  stories  such  as  kaba,  tambo  or  myth.  Many  stories  of women's heroism are found. What is the relationship between the ideal level and reality in the politics of Minangkabau women? For example, "Keagungan Bundo Kanduang" depicted in the story of Cindur Mato from an ideal level coupled with Minangkabau  women  performing  in  various  fields  such  as  Putri  Rahmah  el Yunusiyah also established several other women's schools as an effort to increase the education level of women in Minangkabau.
Keyword : Minangkabau, political, and women.

## ABSTRAK
Perempuan  dalam  susunan  masyarakat  adat  Minangkabau  memiliki peranan  yang  khas.  Dalam  sitem  adat  matrilineal  Minangkabau,  perempuan ditempatkan  dalam  posisi  sentral.  Perempuan  Minangkabau  digambarkan berperan  dalam  percaturan  politik  di  Minangkabau  sejak  lama.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  ceritera  klasik  Minangkabau  seperti  kaba,  tambo  ataupun  mitos. Banyak  kisah  kepahlawanan  perempuan  ditemukan.  Bagaimanakah  hubungan antara  tataran  ideal  dan  realita  dalam  perpolitikan  perempuan  Minangkabau  ? Misalnya, Keagungan Bundo Kanduang yang digambarkan dalam ceritera Cindur Mato dari tataran ideal bersanding dengan perempuan Minangkabau tampil dalam berbagai  bidang  seperti  Putri  Rahmah  El  Yunusiyah  juga  mendirikan  beberapa sekolah  perempuan  lainnya  sebagai  usaha  dalam  rangka  meningkatkan  tingkat pendidikan kaum perempuan di Minangkabau.
Kata Kunci : Minangkabau, Perempuan, dan Politik.

## A. Pendahuluan
Perempuan selalu menjadi topik yang tidak kunjung usai dibahas, diteliti dan  diperbincangkan,  tak  terkecuali  perempuan  Minangkabau.  Perempuan
 Dosen Sejarah Universitas Andalas Padang.
dalam  susunan  masyarakat  adat  Minangkabau  memiliki  peranan  yang  khas. Sistem kekerabatan matrilinial atau benasab kepada ibu menjadi pembeda yang kontras  terkait  posisi  perempuan  Minang  dengan  suku-suku  lain  yang  ada  di bumi Nusantara.
Realitas masyarakat  menunjukkan kecendrungan untuk menjadi global. Geliat  perubahan  zaman  terasa  begitu  dinamis.  Tentu  saja  hal  ini  turut mempengaruhi  tatanan  masyarakat  Minang.  Modernitas  adalah  sesuatu  yang ikut  merasuki  relung-relung  kehidupan    perempuan  Minangkabau.  Batas  yang tegas  antara  peradaban  Barat  dengan  Timur  terasa  begitu  kering  untuk  dija- dikan  pondasi  dalam  menganalisis  praktis  kehidupan  perempuan  Minang. Karena  sejatinya,  setiap  gejala  yang  terjadi  di  Barat  sana,  tinggal  menunggu persoalan waktu untuk sampai pada kehidupan anak nagari Minangkabau.
Ketika orang berbicara tentang perempuan Minangkabau yang terbayang adalah adat dan budaya Minangkabau menghormati posisi perempuan. Hal ini sejalan  dengan  persepsi  budaya  Minangkabau  mengandung  nilai-nilai demokratis termasuk untuk kalangan perempuan. Dalam sitem adat matrilineal Minangkabau,  perempuan  ditempatkan  dalam  posisi  sentral.  Perempuan Minangkabau digambarkan  berperan dalam percaturan politik di Minangkabau sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari ceritera klasik Minangkabau seperti kaba, tambo  ataupun  mitos.  Banyak  kisah  kepahlawanan  perempuan  ditemukan. Misalnya,    berdasarkan  ceritera  yang  diwariskan  secara  turun  temurun digambarkan  tentang  keberadaan  Bundo  Kanduang  yang  memiliki  kekuasaan menetapkan  arah  kebijakan  dan  keputusan-keputusan  kerajaan.  Seperti  yang digambarkan dalam  paragraph pertama  ceritera Cindur Mato  adalah mengenai keagungan  Bundo  Kanduang.  Bundo  Kanduang  adalah  ratu  yang kedudukannya  ‘tidak  dibeli  dan  juga  tidak  diminta’  ratu  asli  yang  berdiri dengan  sendirinya  yang  muncul  bersamaan  dengan  alam  Minangkabau. “Bundo Kanduang imbangan Raja Rhum, imbangan Rajo Cino, imbangan Rajo Samudra.” 1 Posisi  Bundo  Kanduang  merupakan  sumber  kebijakan  bagi
1 Taufik  Abdullah,    “Some  Notes  on  The  Kaba  Tjindua  Mato:  An  Example  of Minangkabau, Traditional Literature dalam Indonesia 9 April 1970.
kerajaan  Pagaruyung  meskipun  demikian  Bundo  Kanduang    tidak  dapat mengambil  keputusannya  sendiri.  Bundo  Kanduang  tidak  memiliki  jabatan resmi  dalam  hirarki  sistem  politik  Minangkabau.  Persetujuan  senantiasa diperlukan dalam hal apapun yang diputuskan Rajo Buo Selo dan Basa Ampek Basa.
Berdasarkan konstitusi  adat  Minangkabau  Bundo Kanduang merupakan salah  satu  bagian  dari  lembaga  adat  nagari.  Berdasarkan  konstitusi  adat Minangkabau  “ bundo  kanduang,  limpapeh  rumah  gadang,  nan  gadang  basa batua,  umbun  puro  pegangan  kunci,  umbun  puro  aluang  bunian,  pusek  jalo kumpulan  tali ”  Intinya sebuah bentuk  pengakuan tentang besarnya kekuasaan seorang  ibu  dalam  rumah  gadang  atas  harta  benda  dan  hidup  keturunannya. Begitu  besar  kekuasaan  ibu  bahkan  seorang  penghulu  pun  harus  tunduk kepadanya.  Selanjutnya,  bagaimanakah  hubungan  antara  tataran  ideal  dan realita dalam perpolitikan perempuan Minangkabau ?

## B. Pergeseran Dari Ranah Domestik ke Ranah Publik
Perubahan  terjadi  di  Minangkabau  setelah  Perang  Paderi  dengan diterapkannya ‘tatanan adat di atas landasan agama’ atau yang disebut dengan adat  basandi  syarak,  syarak  basandi  kitabullah.    Dengan  memakai  prinsip  ini penilaian tentang adat harus mengacu kepada hukum Islam dan ulama  lah yang memiliki  hak-hak  untuk  menafsirkan  dan  menseleksi  hukum  adat  yang  cocok dengan hukum Islam.
Satu  peristiwa  penting  yang  mengawali  munculnya  gerakan  reformasi adat  dan  agama  adalah  diperkenalkannya  sistim  pendidikan  modern.  Kaum pembaharu  meminta  perempuan  agar  menimba  ilmu  di  surau-surau.  Hal  ini dilakukan untuk menahan perempuan tetap berada di kampungnya  dan kedua agar  perubahan  perempuan  tetap  satu  garis  dengan  ajaran-ajaran  Islam. Sebelumnya  hanya  laki-laki  yang  diterima  menjadi  murid  dan  ketika  surau membuka  pintu  bagi  perempuan  ternyata  banyak  perempuan  memilih  surau untuk menambah pengetahuan.
Surau  bagi  perempuan  Minangkabau  memiliki  nilai  strategis  tersendiri karena  di  surau  sejak  lama  ulama  memperdebatkan  hak-hak  dan  wewenang perempuan  sehubungan  dengan  sistim  matrilineal  yang  dipakai  masyarakat Minangkabau.  Dengan  demikian.  perempuan  pun  dapat  menggali  dan memahami hukum-hukum  Islam yang terkait hak-hak mereka.
Sampai  dengan  pergantian  abad  ke-20  kebanyakan  orangtua  menolak pendidikan  Belanda  karena  sekolah  mencampuradukan  laki-laki  dan perempuan. Hal ini dipandang oleh para pemimpin agama dan adat merupakan ancaman  serius  terhadap  budaya  Minangkabau.  Perempuan  Minangkabau disekolahkan  di  sekolah-sekolah  pribumi  akan  tetapi  untuk  melanjutkan pendidikan  ke  tingkat  yang  lebih  tinggi  mengundang  perdebatan  kembali. Pihak yang menolak beralasan perempuan harus kembali ke kampungnya untuk menjaga  harta  pusaka  yang  diwariskan  kepadanya.  Dengan  demikian pendidikan  tinggi  tidak  dibutuhkan.  Pihak  yang  setuju  beralasan  perempuan harus  memakai  kesempatan  untuk  memacu  perkembangan  diri  agar  lebih mampu dan lebih siap untuk menjalankan tugas yang dibebankan adat.

## C. Zaman Kemajuan dan Munculnya Tokoh dan Organisasi Perempuan
Datuk  Sutan  Maharaja  seorang  pemimpin  gerakan  kaum  muda  yang menyebarkan  ide-idenya  melalui  surat  kabar  ‘Soenting  Melajoe’  merupakan penyokong bagi kemajuan perempuan. Dia memasukan saudara perempuannya, Ratna  Djuita  dalam  kepengurusan  surat  kabar.  Pada  tahun  1909  Sutan Maharaja mendirikan Sekolah Kepandaian Putri di Padang. Tiga tahun setelah itu muncul sekolah sejenis sekitar 12 sekolah. 2
Rohana  seorang  guru  anak  kampung  di  Koto  Gadang  pada  tahun  1911 mendirikan  Kerajinan  Amai  Setia  (KAS)  untuk  membantu  perempuan memperoleh  penghasilan  sendiri.  Perempuan  selain  sebagai  pewaris  harta pusaka  tetapi  mereka  memiliki  pendapatan  sendiri.  Dengan  demikian perempuan  sebagaimana  laki-laki  dapat  memutuskan  sendiri  kehendak hidupnya.  Di  publik  dia  menuliskan’Kami  perempuan  Hindia    tidak  pernah
2 Taufik Abdullah, Schools and Politics
berpikir  harus  diperlakukan  sama  dengan  laki-laki  menempati  pekerjaan  dan posisi  yang  sama  sebagai  jaksa,  dokter  dan  sebagainya.  Apa  yng  kami  tuntut adalah penghargaan terhadap kami sebagai perempuan. 3
Rohana  Kudus  (1884-1972)  yang  memulai  perjuangannya  di  bidang pendidikan  dengan  mendirikan  sekolah  kerajinan,  Amai  (Ibu)  Setia,  di kampuang  halamannya  pada  tahun  1911.  Ia  juga  berjuang  di  media  massa sebagai  pimpinan  redaksi  koran  Soenting  Melayoe  yang  didirikan  oleh  Sutan Maharadja  di  kota  Padang  tahun  1912.  Koran  ini  membuka  kesempatan  luas bagi dirinya untuk memperjuangkan nasib perempuan di Hindia Belanda.
Selain  Rohana  Kudus,  muncul  pula  nama  Rasuna  Said  (1910-1965) 4 sebagai  tokoh  perempuan  yang  banyak  melibatkan  dirinya  dalam  bidang politik.  Keterlibatannya  pada  bidang  politik  tersebut  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  aktivitasnya  memperjuangkan  perempuan  pada  masa pergerakan.  Cita-cita  besarnya  untuk  mengangkat  harkat  dan  martabat perempuan  diwujudkannya  pula  dengan  memimpin  sekolah  kursus  untuk perempuan  di  kota  Padang.  Selanjutnya  ia  mendirikan  perguruan  putri  dan memimpin Majalah Menara Putri di Medan.
Awal  perjuangan  politik  Rasuna  Said  dimulai  dengan  beraktivitas  di Sarekat  Rakyat  (SR)  sebagai  sekretaris  cabang.  Rasuna  Said  kemudian bergabung  dengan  Soematra  Thawalib  dan    Persatoean  Moeslimin  Indonesia (PERMI)  di  Bukittinggi  pada  tahun  1930.    Selain  itu  dia  juga  aktif  di  Kursus Putrid an Normal Kursus di Bukittinggi. Selain sebagai guru Rasuna Said juga dikenal  mahir  berpidato  dan  pidatonya  yang  sering  mengecam  Belanda sehingga dia tercatat sebagai wanita pertama yang terkena hukum Speek Delict , bahwa  siapapun  dapat  dihukum  karena  menentang  Belanda.  Rasuna  Said sempat  ditangkap  bersama  teman  seperjuangannya  Rasimah  Ismail  dan dipenjara  di  Semarang  pada  tahun  1932.  Setelah  keluar  dari  penjara  Rasuna Said mengikuti pendidikan di Islamic College pimpinan KH Mochtar Jahja dan Dr. Kusuma Atmaja.
3 “Rohana, KAS” dalam Soeara Hindia , 1913.
4 Rasuna  Said  diangkat  sebagai  salah  satu  Pahlawan  Nasional  berdasarkan  Surat Keputusan Presiden RI No. 084/TK/Tahun 1974 tanggal 13 Desember 1974.
Saadah Alim seorang yang berpendidikan Barat dan pejuang emansipasi Minangkabau.  Dia  menyuarakan  pemikirannya  dalam  Soeara  Perempoean karena Saadah mengingkan perempuan Minangkabau ikut serta dalam gerakan perempuan  di  Jawa  dan  Indonesia.  Adat  Minangkabau  tidak  sesuai  dengan emansipasi  karena  meskipun  dalam  adat  Minangkabau  perempuan  memiliki status  yang  tinggi  tetapi  tidak  demikian  dalam  kenyataannya,  kebebasan mereka tidak ada artinya. Mereka hidup bak burung dalam sangkar. Apakah itu sebuah  persamaan ? 5
Hal  yang  berbeda  terjadi  pada  Rahmah  el  Yunusijjah  yang  berkategori sebagai Muslim modern. Pemikiran Rahmah El Yunusiyah dalam pembaharuan pendidikan  Islam  di  Minangkabau  bisa  dilihat  dengan  adanya  pendirian Diniyah  School  Putri.  Sebagai  penunjang  perguruan  Diniyah  School  Putri Rahmah  El  Yunusiyah  juga  mendirikan  beberapa  sekola  perempuan  lainnya sebagai  usaha  dalam  rangka  meningkatkan  tingkat  pendidikan  kaum perempuan di Minangkabau.
Kiprah  dan  pemikiran  Rahmah  el  Yunusijjah  tertuang  dalam pembaharuan  pendidikan  Islam  di  Minangkabau.  Pertama  saat  Rahmah mendirikan Diniyah  School  Putri (1923).  Sebagai  penunjang  perguruan Diniyah School Putri Rahmah el Yunusijjah juga mendirikan beberapa sekolah perempuan lain yaitu Yunior Institut Putri (1938), Islamitisch Hollandse School (1940).
Selain  itu  memasuki  abad  ke-20  spirit  kemajuan  di  Minangkabau mendorong  banyak  perempuan  untuk  mengambil  bagian  dalam  pergerakan nasional.  Munculya  organisasi-organisasi  perempuan  seperti  Vroewenbond Payakumbuh,  Perkoempoelan  Kaoem  Iboe.  Selanjutnya  Sjarekat  Kaoem  Iboe Soematera  (SKIS).  Perkumpulan  ini  menghimpun  perkumpulan-perkumpulan perempuan  dan  berdampingan  dengan  kelompok-kelompok  perempuan  yang tumbuh  di  nagari-nagari.  Misi  utama  perkumpulan  ini  adalah:  1)  memperkuat jalinan    di  antara  perkumpulan  perempuan  untuk  mengembangkan  diri  dan
5 Abdullah , Taufik . ,  “Modernization  in  the  Minangkabau  World,”  In  C.  Holt  (Ed.), Culture and Politics in Indonesia , Ithaca: Cornell University, 1972.
berakitivitas  sebagai  pendidik  dan  pemimpin;  2)  mengembangkan  kesetiaan perempuan  sebagai  ibu  dan  memperdalam  adat  istiadat,  bahasa,  ketrampilan, dan sejarah. 6
SKIS  menjalankan  misinya  dengan  cara  saling  mendukung  di  antara perkumpulan-perkumpulan  yang  ada  dan  dengan  menyediakan  pelayanan pelatihan  bahasa,  pergelaran  seni  dan  penerbitan-penerbitan.  Sambil memajukan  pengajaran  agama,  anggota-anggotanya  juga  diminta  untuk mengajarkan  aturan-aturan  adat  yang  dikombinasikan  dengan  pengetahuan modern.  Dalam  hal  ketrampilan  mereka  memberikan  pelayanan  berupa pelatihan  menjahit,  memasak,  agama,  dan  berdebat,  serta  membentuk kelompok-kelompok belajar, mengadakan kegiatan oleh raga, kerajinan tangan dan mendirikan pusat-pusat kesenian.
Perempuan  yang  ingin  masuk  dalam  dunia  politik,  publik,  budaya  dan sosial sering tidak bersahabat atau bahkan bermusuhan. Perjalanan  yang harus dilalui  oleh  kaum  perempuan  untuk  menuju  kedudukan  kepemimpinan  politik ternyata  penuh  dengan  berbagai  rintangan,  berliku,  tidak  mulus,  dan  bahkan terasa sangat sulit. Gagasan  bahwa perempuan sebaiknya tidak melibatkan diri dalam  urusan  politik  sudah  bercokol  lama.  Di  Sumatera  Barat  hambatan gerakan  politik  masyarakat  terutama  ruang  gerak  perempuan  dalam  politik telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. 7
Perjuangan  perempuan  Minangkabau  dalam  bidang  politik  ‘  hak  pilih pasif’  di  Dewan  Minangkabau.  Hampir  semua  baik  kelompok  adat  maupun kelompok agama keberatan dengan keberadaan perempuan di Minangkabauraad alasan mereka adalah bertentangan  dengan adat dan agama. Pergeseran  peran  perempuan  Minang  juga  disebabkan  oleh  modernisasi  dan pergeseran  adat  di  Sumatera  Barat  dan  perubahan  adat  pada  sistem  budaya
6 Ranny  Emilia,  Studi  Konflik  dan  Perdamaian  Memperbaiki  Dunia  Melalui  Tangan- tangan Perempuan, Padang: Prodi Ilmu Hubungan Internasional Unand, 2008.
7 Schrijvers, Joke dan Els Postel-Coster, ‘Minangkabau women: Change in Matrilineal Society,” dalam Archipel , Volume 13, 1977, hlm. 79-103.
lama,  dimana  adanya  perubahan  dari  rumah  Gadang  ke  rumah  Rakyat (Parlemen) dari segi kepemimpinannya.
Selain  pendidikan,  perempuan  Minangkabau  juga  belum  memiliki  hak yang sama dalam bidang politik. Hal ini terungkap dalam berbagai artikel yang dimuat  oleh  surat  kabar  yang  terbit  Hindia  Belanda  pada  awal  abad  kedua- puluh, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Salah satunya adalah Majalah Isteri Indonesia yang memuat artikel yang ditulis oleh Djoes’a Burhan dengan judul  “Dewan  Minangkabau  Menolak  Kaum  Ibu  ?”  Artikel  ini  merefleksikan bahwa di  Minangkabau  yang menganut  sistem  matrilinial  masih mengabaikan hak-hak  perempuan.  Tiga  orang  anggota  Dewan  Minangkabau,  yakni  S.M. Latief, Tjon Sin Soen dan Datoek Sakato, begitu kata Djoes’a Burhan, menolak kehadiran tokoh perempuan dalam dewan tersebut. 8
Pada  zaman  kemajuan  ini  perempuan  Minangkabau  tampil  dalam berbagai  bidang  antara  lain  bidang  pendidikan,  dan  berbagai  penerbitan, melalui  media  yang  dipimpinnya  mereka  menyuarakan  emansipasi  dan  dalam rubriknya  mereka  juga  menghidangkan  etiket  perempuan  dalam  pergaulan  di tengah masyarakat.

## D. Kesimpulan
Kebanyakan  orang  ketika  berbicara  tentang  perempuan  Minangkabau berpersepsi  bahwa  adat  dan  budaya  Minangkabau  adalah  menghormati  posisi perempuan.  Memang,  dalam  sitem  adat  matrilineal  Minangkabau,  perempuan ditempatkan  dalam  posisi  sentral.  Misalnya,  perempuan  Minangkabau digambarkan  berperan  dalam  percaturan  politik  di  Minangkabau  sejak  lama, yaitu terdapat dalam ceritera klasik Minangkabau seperti kaba, tambo, ataupun mitos.  Namun,  tidak  demikian  dalam  kenyataannya,  meskipun  dalam  adat Minangkabau perempuan memiliki status yang tinggi, tetapi adat Minangkabau tidak  sesuai  dengan  emansipasi.  Kebebasan  mereka  tidak  ada  artinya  dan mereka hidup bak burung dalam sangkar.
8 Blackwood,  Evelyn,  “Representing  Women:  The  Politics  of  Minangkabau  Adat Writtings,” dalam The Journal of Asian Studies , vol. 60, no, 1 (Feb. 2001), hlm. 125-149.
Dalam  kondisi  sebagaimana  disebutkan,  wajar  apabila  muncul  tokoh- tokoh gerakan perempuan, baik dalam bidang pendidikan maupun politik yang pada  intinya  memperjuangkan  hak-hak  perempuan,  seperti  Rohana  Kudus, Rusana  Said,  Saadah  Alim,  dan  Rahmah  el  Yunusijjah.  Perjuangan  Rohana Kudus  adalah  di  bidang  pendidikan  dengan  mendirikan  sekolah  kerajinan, Amai  (Ibu)  Setia  pada  tahun  191,  dan  juga  berjuang  melalui  media  massa. Kemudian,  perjuangan  politik  Rasuna  Said  dimulai  dengan  beraktivitas  di Sarekat  Rakyat  (SR)  sebagai  sekretaris  cabang,  dan  selanjutnya  bergabung dengan Soematra Thawalib dan  Persatoean Moeslimin Indonesia (PERMI) di Bukittinggi  pada  tahun  1930.  Saadah  Alim  adalah  pejuang  emansipasi Minangkabau.  Dia  menyuarakan  pemikirannya  agar  perempuan  Minangkabau ikut  serta  dalam  gerakan  perempuan  di  Jawa  dan  Indonesia.  Sementara  itu, Rahmah  el  Yunusijjah  dikategorikan  sebagai  Muslim  modern,  yang pemikirannya  dicurahkan  untuk pembaharuan  pendidikan Islam di Minangkabau.

## DAFTAR PUSTAKA
Blackwood,  Evelyn,  ‘Representing  Women:  The  Politics  of  Minangkabau  Adat Writtings’ dalam The Journal of Asian Studies, vol. 60, no, 1 (Feb. 2001).
Ranny  Emilia,  Studi  Konflik  dan  Perdamaian  Memperbaiki  Dunia  Melalui
Tangan-tangan
Perempuan, Padang: Prodi Ilmu Hubungan Internasional Unand, 2008.
“Rohana, KAS” dalam Soeara Hindia , 1913.
Schrijvers,  Joke  dan  Els  Postel-Coster,  ‘Minangkabau  women:  Change  in Matrilineal Society,” dalam Archipel , Volume 13, 1977.
Abdullah , Taufik . , “Modernization in the Minangkabau World,” In C. Holt (Ed.),
Culture and Politics in Indonesia , Ithaca: Cornell University, 1972.
Taufik  Abdullah,  ‘Some  Notes  on  the  Kaba  Tjindua  Mato:  An  Example  of Minangkabau  Traditional literature dalam Indonesia 9 April 1970.
Taufik Abdullah, ‘Adat  and  Islam:  An Examination of Conflic  In Minangkabau’ dalam  Indonesia 2 Oktober 1966.