Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 578-584| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5581.578-584

## WEWENANG KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Dila May Sekarsari, I Nyoman Gede Sugiartha, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia dilamey48@gmail.com, nyomansugiartha14@gmail.com, mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary cirmes, disebabkan dampaknya yang  dapat  merugikan  perekonomian  sebuah  negara.  Penanganan  tindak  pidana  korupsi  diberikan kewenangan pada 3 lembata yakni Kejaksaan, KPK dan Kepolisian Republik Indonesia. Ketiga lembaga negara  tersebut  akan  berpotensi  memunculkan  kekaburan  terhadap  peradilan  korupsi  di  Indonesia  dan ketimpangan hukum dalam mengatasi kasus korupsi di Indonesia karena pada hakikatnya setiap instansi hukum baik Kepolisian, Jaksa maupun Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) itu sendiri memiliki aturan tersendiri terhadap penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang kepolisan  dalam  melakukan  penyelidikan  tindak  pidana  korupsi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  konsep,  dan,  kasus.  Adapun  hasil  penelitian yang diperoleh yakni Pengaturan Hukum Penyidik Kepolisian dalam memberantas tindak pidana korupsi terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana yang mengatur fungsi, tugas, serta wewenang penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan termasuk padanya tindak pidana korupsi serta dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam  Pasal  14    huruf  g.  Penegakan  tindak  pidana  korupsi  bukanlah  tugas  yang  mudah  karena  bukan merupakan hal yang tabu yang melibatkan banyak lembaga penegak hukum, seperti: Korupsi merupakan kejahatan  luar  biasa  dan  dapat  memberikan  dampak  yang  signifikan  bagi  negara,  tidak  mudah    untuk memberantasnya, dan dapat dilakukan oleh penyidik KPK Mengenai kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Pasal 1 ayat (4) Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa aparat kepolisian negara Indonesia memiliki kewenangan menurut undang-undang untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika ia aktif.
Kata Kunci: Kepolisian, Korupsi, Penyidik.

## Abstract
Corruption is an extraordinary crime or extraordinary cirmes, due to its impact that can harm the economy of a country. The handling of corruption crimes is given authority to 3 institutions, namely the Prosecutor's Office, the KPK and the Indonesian National Police. The three state institutions will have the potential to cause  blurring  of  corruption  trials  in  Indonesia  and  legal  inequality  in  overcoming  corruption  cases  in Indonesia  because  in  essence  every  legal  agency,  both  the  Police,  Prosecutors  and  the  Corruption Eradication  Commission  (KPK)  itself  has  its  own  rules  for  investigating  corruption  crimes.  Keywords: Police, Corruption, Investigators. This research is a normative legal research with a statutory approach, concepts,  and,  cases.  The  results  of  the  research  obtained,  namely  the  Legal  Regulation  of  Police Investigators in  eradicating  corruption crimes, are contained in  Law Number 8 of  1981 concerning  the Criminal  Procedure  Code  which  regulates  the  functions,  duties,  and  authorities  of  law  enforcement  in overcoming crimes including  corruption crimes and in Law Number 2 of  2002 concerning  the National Police of the Republic of Indonesia in Article 14 letter g. Enforcement of criminal acts of corruption is not an  easy  task  because  it  is  not  a  taboo  subject  that  involves  many  law  enforcement  agencies,  such  as: Corruption  is  an  extraordinary  crime  and  can  have  a  significant  impact  on  the  state,  it  is  not  easy  to eradicate  it,  and  can  be  carried  out  by  KPK  investigators  Regarding  authority  Police  to  conduct investigations into criminal acts of corruption, Article 1 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code
(KUHAP)  states  that  the  Indonesian  state  police  have  the  authority  according  to  law  to  carry  out investigations. Therefore, it is understandable that he is active
Keywords: Police, Corruption, Investigators.

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Pengertian  Korupsi  harus  dilihat  terlebih  dahulu  pada  asal  katanya,  yaitu  dari  kata  latin ;”Corruption” yang berarti “Perbuatan buruk, tidak jujur, tidak bermoral, atau dapat disuap”11. Dalam  Ensiklopedia  Indonesia  disebut  “Korupsi”  (dari  bahasa  latin  Coruptio  yang  berarti Penyuapan; Corruptore yang berarti Merusak) gejala dimana para pejabat, Badan-badan Negara menyalahgunakan  wewenang  dengan  terjadinya  penyuapan,  pemalsuan  serta  ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari Korupsi dapat berupa. (1) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidak jujuran (2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya;
13  (3)  (a)  Korup  (busuk,  suka  menerima  uang  suap/  sogok;  Memakai  kekuasaan  untuk kepentingan (Hartanti, 2014)
Pada hakekatnya baik kejaksaan, kepolisian, kejaksaan, maupun KPK sendiri memiliki aturan tersendiri dalam mengusut tindak pidana korupsi, sehingga mengenai ketimpangan hukum dalam penanggulangan kasus korupsi dan korupsi di Indonesia. Memberantas kasus korupsi di Indonesia  (Chazawi,  2016)  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penulis  meneliti  lebih  lanjut  dan mengatakan, “Kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Akan dirangkum dalam makalah yang berjudul “.
(Mursalim,  2017)  Kewenangan  Penyidik  Polri  sebagai  penegak  hukum  dalam  tindak pidana yaitu melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, melakukan  penahanan  kepada  tersangka  apabila  sudah  cukup  bukti  untuk  kepentingan penyidikan,  melakukan  pemeriksaan  terhadap  tersangka  untuk  mendapatkan  suatu  keterangan terhadap tindak pidana yang diiakukan seseorang.
Korupsi  termasuk  dalam  kategori  kejahatan  khusus  (special  crime),  sebagaimana ditegaskan oleh Konvensi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 7 Oktober 2013 di  Vena.  Berbagai  ide  telah  dikeluarkan.  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  memiliki kewenangan  yang    jauh  lebih  luas  untuk  mencegah  dan  bertindak  dalam  bentuk  penyidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus antikorupsi.
Hingga  saat  ini,  terjadi  tarik  ulur  antara  jaksa  dan polisi  atas  kewenangan   penyidikan tindak  pidana  korupsi,  yang  keduanya    memiliki  landasan  hukum  yang  kuat  untuk  melakukan penyidikan.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian dibentuk sebagai langkah serius pemerintah untuk memberantas  korupsi.
Menurut  (Arief,  2011)  Sistem  Peradilan  Pidana  pada  hakekatnya  identik  dengan  sistem penegakan hukum pidana dan juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diwujudkan
Banyaknya undang-undang yang mengatur kewenangan dan kewajiban  aparat penegak hukum  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  hakim,  dan  KPK  sehingga  menimbulkan  kerancuan kewenangan dan tumpang tindih kewenangan yang diberikan  oleh negara sehingga tidak wajar. Misalnya,  sebagai  penyidik,  polisi    merasa  diberi  wewenang  untuk  mengusut  tindak  pidana korupsi, sedangkan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diberi wewenang untuk  mengusut  tindak  pidana  korupsi.  Mungkin  ambiguitas  tersebut  memberikan  kesan  yang cukup  apriori,  seolah-olah  ada  pertarungan  untuk  menyelidiki  negara  yang  tampaknya  sangat basah  dalam  kejahatan  korupsi.  Selain  itu,  korupsi  selalu  menjadi  fokus  perhatian  publik  dan menjadi prioritas utama, terutama dalam penuntutan pidana. (Prakoso, 1987)
Penyidik korupsi bukan hanya milik Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga milik kepolisian yang berwenang melakukan penyidikan. Salah satu tindakan wajib terhadap  penyidik  polisi  adalah  mekanisme  penguncian  yang  tidak  diatur  secara  jelas  dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diubah
dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001.  Bukan  hanya  KPK),  tapi  polisi  negara  juga berhak  mengusut.  Salah  satu  tindakan  wajib  terhadap  penyidik  polisi  adalah    Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur secara jelas mekanisme pencegahannya. (Ali, 2011)
Pada hakekatnya baik kejaksaan, kepolisian, kejaksaan, maupun KPK sendiri memiliki aturan tersendiri dalam mengusut tindak pidana korupsi, sehingga mengenai ketimpangan hukum dalam  penanggulangan kasus  korupsi  dan  korupsi  di  Indonesia.  memberantas  kasus  korupsi  di Indonesia  (Sumabura,  2016)  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penulis  meneliti  lebih  lanjut  dan mengatakan, “Kewenangan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Akan dirangkum dalam  makalah  yang  berjudul  “  Wewenang  Kepolisian  Dalam  Penyidikan  Tindak  Pidana Korupsi.”.

## II. METODE PENELITIAN
Penelusuran  ini  diintegrasikan  ke  dalam  penelusuran  hukum  normatif  (penelusuran  literatur) dengan  menggunakan  pendekatan  hukum,  konsep,  dan  kasus.  Penyelidikan  ini  menggunakan pendekatan  hukum yang menyelidiki semua masalah dan menyorotinya berdasarkan peraturan hukum  yang  berlaku.  Artinya,  meninjau  semua  peraturan  yang  terkait  dengan  masalah  hukum yang dijelaskan dalam penelitian ini dan membandingkannya dengan peraturan lain yang relevan. Selain itu, pendekatan sosiologis, studi yang berfokus pada perilaku individu atau kelompok yang terkait dengan hukum.
Ada  tiga  sumber  atau  bahan  penelitian,  yaitu  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum utama meliputi bahan hukum otoritatif  yang digunakan  dalam  penelitian,  dan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  peraturan  perundang- undangan.  Bahan  perundang-undangan  tersier  adalah  bahan  yang  memberikan  petunjuk  atau penjelasan  terhadap  bahan  perundang-undangan  primer  dan  sekunder  berikut  ini.  B.  Kamus hukum, ensiklopedia, dll. Bahan hukum sekunder meliputi kamus  hukum dan ensiklopedi.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  kepustakaan  atau  studi  dokumen. Kemudian  analisis  bahan  hukum  yakni  dengan  metode  normatif  yaitu  memposisikan    bagian- bagian  dari  setiap  sumber  data  primer  dan  sekunder  kemudian  dilakukan  pendeskripsian untuk  mencapai  kesimpulan  dari  setiap  data  sehingga  permasalahan  dalam  penulisan  skripsi ini  dapat  terjawab.  Dari  analisis  yang  diberikan  akan  mewujudkan  analisis  yang  bersifat argumentatif    yang    tidak    bisa    dilepaskan    dari    teknik    evaluasi    karena    penilaian    yang didasarkan  pada  alasan-alasan  yang  bersifat  penalaran  hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Penyidik Kepolisan Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi
Penegakan tindak pidana korupsi bukanlah tugas yang mudah karena bukan merupakan hal yang tabu  yang melibatkan  banyak  lembaga  penegak  hukum,  seperti:  Korupsi  merupakan  kejahatan luar  biasa  dan  dapat  memberikan  dampak  yang  signifikan  bagi  negara,  tidak  mudah    untuk memberantasnya,  dan  dapat  dilakukan  oleh penyidik KPK.. Tujuan  dari  banyak  lembaga yang berwenang untuk menyelidiki korupsi adalah untuk menangani semua aspek korupsi dengan cepat dan efektif.
Mengenai kewenangan Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, Pasal 1 ayat (4) Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa aparat kepolisian negara Indonesia memiliki  kewenangan  menurut  UU  untuk  melakukan  penyidikan.  Oleh  karena  itu,  dapat dimaklumi  jika  ia  aktif  tidak  hanya  sebagai  polisi    sebagai  polisi  negara  tetapi  juga    sebagai penyidik. Misi penyidik adalah mencari dan menemukan perkara pidana untuk menentukan dapat tidaknya  dilakukan  penyidikan  dengan  cara-cara  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Pidana.  Penyidik  Polri  yang  berwenang  secara  hukum  untuk  membantu pemberantasan tindak pidana korupsi telah menggunakan hak-hak istimewa di lingkungan Polri untuk melakukan berbagai upaya terhadap terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. B. Metode
pemeriksaan  silang  yang  dilakukan  oleh  tersangka,  saksi  dan  ahli    harus  selalu  sesuai  dengan peraturan yang ada.
Polisi negara diberi wewenang untuk menjalankan tugasnya sebagai penyidik atau sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHP, aparat kepolisian negara Republik Indonesia dan/atau 4.444 aparat kepolisian untuk melakukan penyidikan tertentu. Kewajiban yang diakui oleh hukum adalah: 1. Koordinasi  dengan  instansi  yang  berwenang   melakukan  tindak  pidana  korupsi,2.  Pengawasan terhadap lembaga yang berwenang memerangi tindak pidana korupsi,3. Penyidikan, penyidikan, dan  penuntutan    tindak  pidana  korupsi,4.  Pelaksanaan  tindakan  anti  korupsi  5.  Memantau pelaksanaan pemerintahan negara.
Memang  ada  lembaga  KPK  yang    khusus  dibentuk  untuk  menangani  kasus  korupsi,  tetapi  itu berarti penyidik polisi tidak bisa mengusut kasus korupsi karena mereka diberi wewenang untuk mengusut  tindak  pidana  korupsi  sebagai  bagian  dari    keamanan  dan  ketertiban  umum  dan kesusilaan.
Tugas pokok dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Bab II Pasal 13 UU  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia.    Pasal  14    (1) menjelaskan kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13. Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  memiliki  kewenangan  dan  pemenuhan  kewajibannya  diatur  dalam Pasal 14-16 UU Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelum  KPK  dibentuk,  Polri  diberi  wewenang  untuk  melakukan  penyidikan  dan  penyidikan terhadap semua tindak pidana yang diatur di luar ruang lingkup hukum pidana, termasuk korupsi. Selain itu, polisi akan mengusut tindak pidana berdasarkan Pasal 14 (g) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang  Kepolisian  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Ruang  lingkup  penyidikan  dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah penangkapan, penyitaan, dan penyitaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana. Ketentuan  tentang  kewenangan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  untuk  menyidik  tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 14 huruf  g  UU  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa polisi Indonesia adalah pidana Semua tindak pidana dapat dilakukan penyidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Kitab UU Hukum Perdata dan undang-undang lainnya.
Kedua, Departemen Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus diarahkan kepada Polri dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni, mengoptimalkan upaya penyidikan tindak pidana korupsi, penghematan dana  pemerintah,  kewenangan  yang    dilakukan    anggota  Polri  dalam  penegakan  hukum,  dan Kejaksaan RI, Pemeriksa Keuangan, Pemeriksa Keuangan. telah diperkuat. Instansi pemerintah yang  terlibat  dalam  pelaporan  dan  analisis,  serta    penegakan  hukum  dan  pemulihan  kerugian keuangan pemerintah akibat korupsi.
Jika  pengaturan  hukum    penyidikan    korupsi  oleh  Polri  disederhanakan,  maka  dapat dikelompokkan  menjadi  dua  prinsip  utama.  Asas  ini  merupakan  indikasi  bahwa  polisi  harus berpedoman  pada hukum  dalam  mengusut  tindak pidana korupsi.  Asas  ini  juga mengharuskan Polri  mengandalkan  segala  ketentuan  hukum  dalam  melakukan  penyidikan  tindak    pidana korupsi. Pasal 14 (g) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan kepolisian untuk menyidik semua tindak pidana (termasuk korupsi) di dalam dan di luar  KUHP.  Sedangkan  ruang  lingkup  penyidikan  untuk  mengungkap  tindak  pidana  korupsi (penangkapan,  penahanan,  penyidikan,  penyitaan,  dan  lain-lain)  diatur  dalam  UU  Nomor  8 KUHAP 1981, dan temuannya diteruskan ke penuntut umum. Jabatan sebagai  kejaksaan  untuk mewujudkan  ketertiban dan keamanan masyarakat. Efek korupsi begitu terasa sehingga menjadi tugas polisi untuk mengklarifikasi hal ini, terutama karena merusak rasa ketertiban dan keamanan di masyarakat dan ekonomi nasional yang menderita.
a. Sanksi  Apabila  Terjadi  Kesalahan  Prosedur  Penyidikan  Kepolisian  Dalam  Tindak  Pidana Korupsi
Dalam hal kesalahan prosedur penyidikan tindak pidana korupsi oleh polisi berarti menyimpangi prosedur  untuk  melakukan  penyidikan  dari  tindak  pidana  korupsi  yang  memunculkan  dampak
kerugian pada negara serta keuntungan dari si pelaku. Adapun yang penulis maksudkan mengenai macam  atau  ragam  kesalahan  prosedur  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  oleh  penyidik  polisi ialah tidak dilakukannya dengan benar regulasi prosedur penyidikan tindak pidana korupsi seperti yang dijabarkan Yudi Kristina yaitu: 1). Persiapan penyidikan, pada poin pertama diatas yakni persiapan penyidikan, maka kesalahan prosedur penyidikan tindak pidana korupsi dapat muncul oleh  penyidik  polisi  yang  tidak  melakukan  dengan  benar  langkah-langkah  persiapan  yang sebagaimana mestinya. Dalam poin ini, (Kristiana, 2018) menjabarkan 3 hal yakni: penyusunan laporan  kejadian  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  atau  LKTPK,  membentuk  tim  penyidik  dan penerbitan  surat  perintah  penyidikan, dan  menganalisis  laporan  hasil  penyidikan  tindak  pidana korupsi atau LHPTPK, 2) Pemberitahuan akan dimulainya penyidikan, pada poin ini, ketika surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP telah terbit, maka kewajiban dari penyidik ialah harus segera memberitahukan pada jaksa penuntut umum akan dimulainyan penyidikan, hal ini tertuang dalam  Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP.  Dalam  hal  penyidikan  tiindak  pidana  korupsi  SPDP  tidak hanya  diberitahukan  kepada  JPU  semata  namun  juga  diberikan kepada  Komisi  Pemberantasan Korupsi  atau  KPK,  hal  ini  bersinggungan  dengan  kewenangan  kordinasi  dan  supervisi  yang dipunyai oleh KPK dalam hal penanganan perkara korupsi.
Penyidik  polri  yang  mengabaikan  poin  pemberitahuan  akan  dimulainya  penyidikan khususnya  kepada  tersangka  ataupun  terlapor  juga  meupakan  salah  satu  ragam  dari  kesalahan prosedur penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidikan Polri. sebab, pada hakikatnya SPDP wajib  disampaikan  kepada  terlapor  maupun  korban,  Mahkamah  Agung  menetapkan  dalam  uji materiil  ketentuan  Pasal  109  ayat  (1)  UU Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum Acara  Pidana (KUHAP),  bahwa pemberian  SPDP  tidak hanya  wajib diberikan  kepada  jaksa  penuntut  umum melainkan juga kepada pelapor dan terlapor.
Pentingnya  SPDP  diketahui  oleh  perlapor  dan  terlapor  ialah  agar  pihak-pihak  tersebut dapat mempersiapkan berbagai bahan pembelaan serta memiliki waktu untuk memilih penasihat hukum  yang  akan  mendampinginya  kemudian,  adapun  bagi  pelapor  pemberitahuan  SPDP berguna  sebab  dapat  dijadikan  memomentum  guna  mempersiapkan  keterangan  ataupun  bukti yang  diperlukan  dalam  rangka  pengembangan  penyidikan  laporan.  Hal  ini  senada  dengan pendapat Hwian Chriastianto bahwa terbitnya SPDP adalah sebagai tanda serta komitmen bagi penyidik kepada pelapor maupun terlapor yakni guna memebrikan sikap yang sama kepada tiap orang yang berproses dengan hukum acara pidana. (Christianto, 2019)
Administrasi  penyidikan  ,untuk  mendukung  berhasilnya  suatu  penyidikan  maka pelaksanaan  penyidikan  harus  diserahkan  pada  petugas  administrasi  penyidikan.  Petugas  yang melakukan  tugas  administrai  penyidikan  amat  membantu  proses  penyidikan yang dimulai  dari persuratan,  penyitaan,  penahanan  dan  lain  sebagainya.  Setiap  pemeriksaan  administratif  dari berbagai lembaga penegak hukum memiliki format dan peraturannya sendiri.
Penyidik polri yang mengabaikan ketentuan tatalaksana administrasi penyidikan dalam peraturan Kapolri hingga mendatangkan kerugian pada salah satu pihak yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai salah satu ragam kesalahan prosedur penyidikan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  oleh  penyidik  polisi,  4)  Menyusun  rencana penyidikan, penyusunan rencana penyidikan adalah salah satu tahapan yang penting yang harus penyidik lakukan sebelum melakukan penyidikan. Dalam edaran SOP penyidikan korupsi oleh Dorektorat Tindak Pidana Korupsi Bareksrim Polri, persiapan penyidikan memuat dua hal yakni peneribitan laporan pilisi atau LP dan penyusunan rencanan penyidikan, 5)
Pelaksanaan  kegiatan  penyidikan,  dalam  surat  edaran  SOP  penyidikan  korupsi  oleh Dorektorat  Tindak  Pidana  Korupsi  Bareksrim  Polri,  terdapat  16  tahapanan  pelaksanaan penyidikan  tindak  pidana  korupsi,  yakni:  pemberitahuan  dimulainya  penyidikan,  pemanggilan dan  pemeriksaan,  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan,  koordinasi,  bantuan teknis  penyidikan,  gelar  perkara,  pengembangan  penyidikan,  rekonstruksi,  pra  peradilan, penyelesaian  dan  penyerahan  berkas  perkara  ,pelimpahan  perkara  ,  penyidikan  bersama  ,  dan pengawasan  dan  pengendalian.  Melanggar  salah  satu  ketentuan  dari  poin-poin  pelaksanaan penyidikan diatas menyebabkan munuculya kesalahan prosedur penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik polisi. Misalnya pada poin penggeledahan diatas, apabila penggeledahan
dilakukan  oleh  bukan  penyidik  yang  namanya  tercantum  dalam  surat  perintah  penggeledahan mala  hal  tersebut  sudah  dapat  diklasifikasikan  melanggar  ketentuan  pelaksanaan  penyidikan. Serta melanggar aturan-aturan sebagaimana yang ditetapkan dalam poin-poin selanjutnya dalam hal prosedur penyidikan tindak pidana korupsi lainnya: pemberkasan, penyerahan berkas tahap I, menyikapi petunjuk jaksa, dan penyerahan berkas perkara tahap II.
Pelanggaran dan perbuatan tercela yang dilakukan oleh penyidik polisi seharusnya tidak terjadi  jika  masyarakat  mempercayai  polisi  sebagai  aparat  penegak  hukum,  terutama  dalam menangani kasus-kasus dalam penyidikan pendahuluan. Berbagai jenis sanksi dapat dijatuhkan kepada  penyidik  polisi  yang  menyimpang dari  tugasnya,  antara  lain  sanksi  disiplin  dan  sanksi etika profesi terhadap penyidik polisi dan saksi.
Dalam hal penyidik Polri melakukan kesalahan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi,  sanksi yang dijatuhkan melanggar ketentuan Penyidik, Penyidik Pembantu, dan Pasal 14 Perintah Kapolri Pasal 14 UU Etika Kerja Polri tahun 2011. Itu sanksi polisi sebagai penyidik. Republik  Indonesia:  Penyidik  Kepolisian  Republik  Indonesia  (Kode  Etik  Perkapolri)  dapat dikenakan sanksi karena melanggar Kode Etik berdasarkan Pasal 20  Kode Etik Perkapolri. Secara khusus, anggota Polri yang diduga melanggar ketentuan Pasal 6-6 dinyatakan melanggar salah satu  kewajiban  dan/atau  larangan  tersebut  di  atas.(1)  Dugaan  pelanggaran  pada  ayat  tersebut diumumkan  setelah  dilakukan  pemeriksaan  dan  penetapan  oleh  KKEP  (Badan  Peninjauan Institusi Polri).
Penyidik kedapatan menggunakan perbuatan  yang diatur dalam Pasal 422 KUHP yaitu mengakui  atau  memperoleh  keterangan  dalam  melakukan  penyidikan  dengan  hukuman  yang paling berat, bahkan dalam beberapa kasus dapat dituntut. 4 tahun penjara.
a. Hambatan  yang  dihadapi  Penyidik  Polri  dalam  melakukan  Penyidikan  kasus  tindak  pidana korupsi
Dalam pelaksanaan perannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, harus diakui bahwa Penyelidik dan Penyidik Polri belum bisa melaksanakannya secara optimal. Ada beberapa faktor yang  menjadi  kendala  penyebab  kurang  optimalnya  Polri  dalam  melaksanakan  peran  tersebut, diantaranya adalah 1) Kendala Internal
Sumber Daya Manusia Secara kualitas, masih ditemukan ada penyidik Polri belum berijazah paling  rendah  strata  1  (S-1),  juga  masih  ditemukan  penyidik  belum  memiliki  pendidikan kejuruan penyidikan tindak pidana korupsi. Secara kuantitas, penyelidik dan penyidik tindak pidana  korupsi  yang  ada  masih  belum  ideal  dengan  kebutuhan  organisasi.  Saat  ini,  secara kuantitas jumlah penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi Polri adalah sebanyak 2.978 orang. Sebanyak 103 orang merupakan penyidik di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) Polri yang berkedudukan di Mabes Polri, sisanya tersebar di 33 Polda seluruh Indonesia.
2) Eksternal
Selain kendala internal yang dihadapai oleh penyidik Polri seperti yang dikemukakan diatas, ada  juga  kendala  eksternal  yang  dihadapi  oleh  penyidik.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa penyidik dapat diperoleh informasi bahwa kendala eksternal yang dihadapi oleh penyidik adalah antara lain: (1) Waktu penyidikan sangat tergantung dari kecepatan Auditor (BPK dan BPKP) dalam melakukan audit investigasi atau penghitungan kerugian kekayaan negara yang memakan waktu relatif lama yaitu antara 3 hingga 4 bulan; (2) Prosedur-prosedur yang ada di system peradilan pidana yang belum sejalan dengan  upaya  percepatan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi.  Seperti  Jaksa  penuntut  umum (JPU) yang harus mengirimkan rencana penuntutan terlebih dahulu ke kejaksaan agung untuk dinilai atau diverifikasi sebelum diterbitkan P-21 (berkas dinyatakan lengkap) (Ali, 2016)

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Ketentuan  hukum  bagi  penyidik  kepolisian  untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana.  UU  tersebut  mengatur  tentang  fungsi,  kewajiban,  dan  wewenang  penuntutan pidana  dalam  penyidikan  tindak  pidana,  termasuk  korupsi.  Pasal  2,  Pasal  14  (g)  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  memungkinkan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  untuk menyelidiki dan menyelidiki semua tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bidang-bidang tindak pidana korupsi lainnya.
Sanksi apabila tidak dilakukan penyidikan tindak pidana korupsi oleh kepolisian, antara lain sanksi pelanggaran terhadap Pasal 14 Perintah Kapolri dan Pasal 20 Etika Kapolri. Republik Indonesia ke-14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Juga dalam  penyidikan  tindak pidana korupsi, jelas bahwa mereka bertindak dalam arti Pasal 422  KUHP,  yaitu  penggunaan  paksaan  baik  untuk  tujuan  memaksa  pengakuan  maupun  untuk memperoleh informasi.Penyidik dapat dituntut jika dilakukan di. Hingga 4 tahun penjara.

## 2. Saran
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis dapat menyarankan bahwa ada beberapa instansi yang berwenang secara hukum untuk menyidik tindak pidana korupsi, seperti Kepolisian Republik  Indonesia,  Direktorat  Jenderal  Kejaksaan,  dan  KPK.  Mengkoordinasikan  penyidikan tindak pidana korupsi agar tidak terjadi duplikasi.
Kesalahan  penyidik  Polri  dalam  proses  penyidikan  tindak  pidana  korupsi  bukanlah kesalahan sederhana, karena dapat merusak nama baik pihak yang terlibat, meskipun diatur dalam bentuk sanksi. Penulis menulis bahwa dalam penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik polisi selalu memiliki keahlian dalam menjalankan tugasnya, meningkatkan kualitas sumber daya alam penyidik, dan legalitas penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Polri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, M. (2011). Dasar-Dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika. Ali, M. (2016). Hukum Pidana Korupsi . UII Press. Arief, B. N. (2011). Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia) . Semarang. Chazawi, A. (2016). Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia. Rajawali Pers. Christianto,  H.  (2019).  Arti  Penting  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan:  Kajian  Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi , 16 (1), 130. Hartanti, E. (2014). Tindak pidana korupsi, edisi kedua . Sinar Grafika. Kristiana, Y. (2018). Teknik Penyidikan Dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi . Thafa Media. Mursalim. (2017). Kewenangan Penyidik Polri Dalam Penangan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Al-Hikam, 1 (3) . Prakoso, D. (1987). Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia . Liberty. Sumabura, C. (2016). Pengisian Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen . Rajagrafindo Persada.