## EKSISTENSI DAN TRANSFORMASI PETANI GUREM: KASUS PERTANIAN WILAYAH PINGGIRAN KOTA BANDUNG

## Yonas Hangga Saputra
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP) Jalan Ahmad Yani 70, Bogor 16161 E-mail: yonas@pertanian.go.id
Abstract: This  article  aims  at:  (1)  describing  the  existence  and  transformation  of small-scale farmers; (2) identifying the problems of small-scale farmers related to the land tenure pattern, farming system, and institutional aspect; and (3)  recommending the policy for small-scale farmers empowerment, case of sub-urban area of Bandung municipality.  The  research  results  show  that  the  existence  and  transformation  of small-scale farmers were degraded. The most problem faced by small-scale farmers in locale  of  the  study  was  agricultural  land  conversion  to  non-agricultural  purposes. Consequently,  the  proportion  of  small-scale  farmers  who  operate  their  owned  land was decreased and some of them transformed to the status of cultivated farmers either in rented or shared systems or became farm laborers. Moreover, the farm productivity was  not  optimal  while  the  position  of  small-scale  farmers  especially  the  cultivated farmers became feeble  in negotiation  with  owned  land  as  well  as  in terms  of capital aspect.  The  empowerment  program  intervention  should  be  followed  by  technical assistance  in  line  with  aspiration  of  small-scale  farmers  toward  collectively participatory  in  the  organization  of  farmers.  It  should  be  implemented  through participatory young generation both in on-farm and in off-farm activities.
Keywords: Existence, Transformation, Small-scale Farmer, sub-urban Area
Abstrak: Artikel ini bertujuan: (1) mendeskripsikan eksistensi dan transformasi petani gurem;  (2)  mengidentifikasi  permasalahan  petani  gurem  terkait  dengan  pola penguasaan  lahan,  sistem  usahatani,  dan  kelembagaan  pertanian;  dan  (3) merekomendasikan  kebijakan    pemberdayaan  petani  gurem,  kasus  wilayah  pinggiran Kota  Bandung.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  eksistensi  dan  transformasi petani gurem mengalami degradasi. Permasalahan utama yang dihadapi petani gurem di  lokasi  penelitian  adalah  alih  fungsi  lahan  pertanian  ke  non-pertanian. Konsekuensinya,  proporsi  petani  gurem  yang  memiliki  lahan  pertanian  semakin menurun dan sebagian beralih status menjadi petani penggarap (bagi hasil dan sewa) atau menjadi buruh tani. Berikutnya, produktivitas usahatani tidak optimal sedangkan posisi  petani  gurem  terutama  yang  berstatus  penggarap  semakin  lemah  baik  dalam bernegosiasi  dengan  pemilik  lahan  maupun  dalam  aspek  permodalan.  Intervensi program  pemberdayaan  seyogianya  diiringi  dengan  bantuan  teknis  sesuai  dengan aspirasi  petani  gurem  agar  dapat  berpartisipasi  secara  kolektif  melalui  organisasi kelompok  tani.  Implementasinya  juga  harus  melibatkan  generasi  muda  agar termotivasi  terjun  ke  bidang  pertanian  baik  di  dalam  maupun  di  luar  aktivitas usahatani.
Kata kunci: eksistensi, transformasi, petani gurem, wilayah pinggiran kota

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  13  tahun  2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
menjabarkan  bahwa  petani  memiliki  peran sentral dan memberikan kontribusi besar dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian. Petani disebut sebagai pelaku utama pembangunan  pertanian,  tetapi  hanya  memiliki lahan  pertanian  dengan  rataan  di  bawah  0,5 hektar  per  petani.  Sebagian  dari  petani  tidak memiliki  lahan  usahatani  sendiri,  atau  disebut sebagai  petani  penggarap,  bahkan  juga  buruh tani.  Petani  pada  umumnya  mempunyai  posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi,  pembiayaan  usahatani,  dan  akses pasar (Pemerintah RI, 2013).
Petani yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar tergolong sebagai petani skala kecil, atau  dikenal  dengan  istilah  “petani  gurem”. Penguasaan  lahan  tersebut  meliputi  satu  atau lebih  kegiatan  usaha  tanaman  padi,  palawija, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan,  budidaya  ikan/biota  lain  di  kolam air  tawar/tambak  air  payau,  dan  penangkapan satwa liar (BPS Nasional, 2013).
Salah satu lokasi usahatani petani gurem terdapat  di  wilayah  pinggiran  kota.  Lokasi tersebut  dikenal  dengan  istilah  “ peri-urban agriculture ”  dimana  menurut  FAO  (2001) didefinisikan  sebagai:  “..... farm  units  close  to town  that  operate  farms  to  grow  plants,  raise chickens  and  other  livestock,  as  well  as embrace other activities such as fish farming ”. Eksistensi  dan  transformasi  petani  gurem  di wilayah  pinggiran  kota  memiliki  keunikan tersendiri,  terutama  terkait  dengan  fenomena alih  fungsi  lahan  pertanian  ke  non-pertanian, dampak  dari  pembangunan  wilayah  perkotaan ( urban development ).
Petani merupakan salah satu sumber daya penting pendukung kelangsungan sektor pertanian.  Oleh  karena  itu,  pengembangan sumber  daya  manusia  petani  sebagai  bagian dari komunitas pertanian ( agricultural community  development )  merupakan  elemen penting dalam menunjang pembangunan komoditas  pertanian  ( agricultural  commodity development ).
Basis pengembangan sumber daya manusia  petani  adalah  pemahaman  terhadap eksistensi  berikut  transformasinya.  Eksistensi sumber  daya  manusia  petani  perlu  dipahami
melalui kondisi terkini, sedangkan transformasinya  patut  dipelajari  terkait  dengan rentang  perubahan  antar  waktu.  Salah  satu refleksi  eksistensi  dan  transformasi  sumber daya  manusia  petani  dapat  diamati  dari  Hasil Sensus Pertanian (ST).
Dengan memahami eksistensi dan transformasi petani, rancangan dan implementasi program pembangunan pemerintah ( government intervention ) termasuk bimbingan teknis ( technical assistance ) diharapkan  tepat  sasaran,  termasuk  petani gurem  di  wilayah  pinggiran  kota.  Pemahaman tersebut  juga  bersinggungan  langsung  dengan aktivitas  petani  gurem  itu  sendiri,  baik  dari aspek  pola  penguasaan  lahan  dan  sistem usahatani maupun aspek kelembagaannya.
Secara  umum  tujuan  artikel  ini  adalah untuk  menganalisis eksistensi dan transformasi petani gurem terkait dengan fenomena pertanian,  kasus  wilayah  pinggiran  Kota Bandung.  Secara  khusus  artikel  ini  bertujuan: (1) mendeskripsikan eksistensi dan transformasi petani gurem; (2) mengidentifikasi permasalahan petani gurem terkait dengan pola penguasaan  lahan,  sistem  usahatani,  dan kelembagaan pertanian; dan (3) merekomendasikan  kebijakan  pemberdayaan petani gurem.
Pertanian  skala  kecil  semakin  menjadi perhatian  terutama  semenjak  Perserikatan Bangsa  Bangsa  (PBB)  mengakui  keberadaan dan  peran  pentingnya  dalam  mengatasi  krisis pangan  dunia.  Hal  tersebut  juga  dikuatkan dalam pidato Direktur Jenderal FAO ( Food and Agriculture  Organization )  pada  acara  Hari Pangan Sedunia ( the World Food Day ) tanggal 16  Oktober  2012  dengan  topik  “ Small-Scale Farmers  as  A  Key  to  Feeding  the  World ” (FAO, 2012).
Di  Indonesia,  pada  tanggal  9  Juli  2013,
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan  dan  Pemberdayaan  Petani  telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor  19  tahun  2013  (Pemerintah  RI,  2013). Lahirnya  UU  tersebut  disemangati  oleh kesadaran  bahwa  selama  ini  petani  relatif belum memperoleh perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana mestinya, terutama petani  skala  kecil  (gurem).  Oleh  karena  itu, hakikat perlindungan dan pemberdayaan petani gurem  paling  tidak  seyogianya  ditempuh melalui tiga langkah strategi. Pertama ,
pemahaman terhadap eksistensi dan transformasi petani gurem. Kedua , pengetahuan tentang  permasalahan  yang  dihadapi  petani gurem. Ketiga ,  perencanaan  terkait  dengan intervensi  perlindungan  dan  pemberdayaan petani gurem.
Bertitik tolak dari uraian diatas, kerangka pemikiran  dalam  artikel  ini  diilustrasikan  pada Gambar  1.  Intinya  adalah  berangkat  dari pemahaman terhadap eksistensi dan transformasi  serta  permasalahan  yang  dihadapi petani  gurem  di  wilayah  pinggiran  kota. Pemahaman  terhadap  eksistensi  petani  gurem diamati  pada  saat  kondisi  terkini  ( actual condition ) sementara transformasinya ditelusuri melalui  dinamika  perubahan  selama  kurun waktu  satu  dasawarsa  terakhir  berdasarkan hasil Sensus Pertanian (ST 2003 dan ST 2013). Permasalahan  yang  paling  menonjol  dihadapi petani gurem adalah ancaman alih fungsi lahan pertanian  ke  non-pertanian  yang  sekaligus mempengaruhi  aspek  pola  penguasaan  lahan dan  sistem  usahatani  serta  aspek  kelembagaan baik  organisasi  maupun  aturan  main  di dalamnya.  Berdasarkan  pemahaman  terhadap eksistensi dan transformasi berikut permasalahannya, program pemberdayaan dapat  dirancang  sesuai  aspirasi  dan  partisipasi petani  gurem  dalam  bentuk  tindakan  kolektif melalui wadah organisasi kelompok tani.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  survei  deskriptif  ( descriptive  survey method ).  Survei  dilaksanakan  dalam  bentuk pengamatan  langsung  terhadap  fenomena  dan fakta  mengenai  eksistensi  dan  transformasi serta  permasalahan  petani  gurem  di  wilayah pinggiran  kota  (Kecamatan  Bojongsoang- Kabupaten Bandung).

## Data dan Informasi
Data dan informasi berasal dari sumber primer dan  sekunder.  Data  dan  informasi  primer diperoleh  melalui  wawancara  dan  diskusi kelompok  terfokus  ( focus  group  discussion ) dengan  anggota  kelompok  tani,  petugas,  dan para  pemangku  kepentingan  ( stakeholders ) yang  relevan,  serta  pengamatan  langsung  di lapangan.  Sementara  itu,  data  dan  informasi sekunder dikumpulkan dari dokumentasi laporan  pada  masing-masing  intansi  terkait.
Semua  data  data  dan  infromasi  tersebut dianalisis secara deskriptif.

## Lokasi dan Jadwal Penelitian
Lokasi  penelitian  dipilih  secara  sengaja ( purposive ),  yaitu  mewakili  pertanian  wilayah pinggiran  kota.  Pemilihan  lokasi  penelitian adalah  berdasarkan  telaahan  dokumentasi  data dan  informasi  sekunder  berikut  masukan  dari nara  sumber  pada  institusi  terkait  (Dinas Pertanian Kabupaten Bandung).
Lokasi  penelitian  berada  di  Kecamatan Bojongsoang  (Kabupaten  Bandung)  yang berbatasan  langsung  dengan  Kota  Bandung. Dua  desa  terpilih  di  kecamatan  tersebut masing-masing  adalah  Desa  Tegalluar  dan Desa  Bojongsari.  Setiap  desa  diwakili  satu kelompok  tani  contoh,  yaitu  “Sugih  Mukti”  di Desa Tegalluar dan “Nurani Sejahtera” di Desa Bojongsari).  Penelitian  dilaksanakan  pada bulan Desember 2014.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Eksistensi Petani Gurem
Berdasarkan hasil Sensus Pertanian tahun 2013 (ST  2013),  di  Indonesia  tercatat  sebanyak 14.248.864  petani  gurem,  atau  sekitar  55,33 persen  dari  25.751.267  petani  pengguna  lahan pertanian  nasional.  Lebih  dari  dua  pertiga bagian  (78,45%)  petani  gurem  tersebut  berada di pulau Jawa (BPS Nasional, 2013).
Khusus  untuk  Jawa  Barat,  tercatat sejumlah  2.298.193  petani  gurem,  atau  sekitar 75,61  persen  dari  3.039.716  petani  pengguna lahan  pertanian  di  provinsi  ini  (BPS  Jabar, 2013).  Secara  proporsional,  jumlah  petani gurem  Provinsi  Jawa  Barat  menduduki  posisi kelima di pulau Jawa (Gambar 2).
Dari 17 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa  Barat,  jumlah  petani  gurem  tertinggi  dan terendah masing-masing terdapat di Kabupaten Tasikmalaya  (235.687  petani)  dan  di  Kota Cirebon  (1.995  petani).  Akan  tetapi,  proporsi jumlah  petani  gurem  terhadap  jumlah  petani pengguna  lahan  pertanian  tertinggi  dan terendah  adalah  di  Kota  Depok  dan  di Kabupaten  Karawang,  yaitu  masing-masing 93,92 persen dan 53,06 persen (Gambar 3). Khusus  untuk  Kabupaten  Bandung,  tercatat sebanyak  114.213  petani  gurem,  atau  88,11 persen  dari  141.747  petani  pengguna  lahan
pertanian  setempat  (BPS  Bandung,  2013a). Proporsi  jumlah  petani  gurem  tertinggi  dan terendah terdapat di Kecamatan Margahayu dan di  Kecamatan  Bojongsoang,  yakni  masing- masing 91,29 persen dan 62,61 persen (Gambar 4).  Rendahnya  proposi  jumlah  petani  gurem terhadap  jumlah  petani  pengguna  lahan
pertanian  di  Bojongsoang  karena  cukup tingginya  transformasi  penurunan  jumlah petani gurem pada kecamatan yang bersangkutan,  sehingga  sebagian  dari  petani gurem  tersebut  berubah  status  menjadi  petani penggarap atau beralih profesi menjadi pekerja di sektor non-pertanian.
Gambar 1 Kerangka Pemikiran Eksistensi, Transformasi, dan Pemberdayaan Petani Gurem Wilayah Pinggiran Kota
Gambar 2
Proporsi Jumlah Petani Gurem terhadap Jumlah Petani Pengguna
Lahan Pertanian di Indonesia dan Jawa, 2013 (Sumber: BPS Nasional, 2013)
Jawa
(78.45%)
Luar Jawa (31,61%) Jakarta
(90,50%)
Jabar (75,61%) Banten (77,70%) Jateng (85,70%) Yogyakarta (76,16%) Jatim (65,02%)
Eksistensi ( ST 2013 ) Transformasi ( ST 2003 vs. ST 2013 )
Pemberdayaan
( aspiratif,partisipatif , dan kolektif ) Permasalahan
( alih fungsi lahan ) 1. Pola penguasaan lahan 2. Sistem usahatani 3. Kelembagaan Petani Gurem ( wilayah pinggiran kota )
Gambar 3 Proporsi Jumlah Petani Gurem terhadap Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, 2013 (%)
(Sumber: BPS Jabar, 2013)
Gambar 4 Proporsi Jumlah Petani Gurem terhadap Jumlah Petani Pengguna Lahan Pertanian Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung, 2013 (%)
(Sumber: BPS Bandung, 2013a)
Tabel 1. Transformasi Jumlah Petani Gurem Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, dan
Kecamatan Bojongsoang, 2003-2013 No. Uraian Jumlah Perubahan 2003 2013 Absolut % 1. Indonesia 19.015.051     14.248.864 -4.766.187 -25,07 2. Provinsi Jawa Barat 3.501.867 2.298.193 -1.203.674 -34,37 3. Kabupaten Bandung 156.889 114.213 -42.676 -27,20 4. Kecamatan Bojongsoang 2.242 819 -1.423 -63.47
Sumber: BPS Nasional (2013), BPS Jabar (2013), dan BPS Bandung (2013a)
50 60 70 80 90 100 B og or
Suk abum i
C ianj ur B andung G ar ut T as ik m al ay a C iam is K uni ng an Ci re bo n Ma jal eng k a
Sum eda ng Indr am ay u
Subang Purwak ar ta K ar awang B ek as i B andung B ar at K ot a B og or K ot a Suk abum i K ot a Ban du ng K ot a C ir ebon K ot a B ek as i K ot a D epok K ot a C im ahi
K ota T asi k m al ay a
K ota B anj ar 50 60 70 80 90 100 C iw idey R anc aba li Pasi rj am bu C im aung Pang al eng an K er tas ar i Pace t Ibu n Pase h
C ik anc ung C ica leng k a N ag reg R anc ae k ek Ma jal ay a Sol ok anj er uk C ipar ay Bal ee nd ah Ar ja sa ri B anj ar an C ang k uang Pam eung peuk K at apa ng Sore ang K ut awari ng in Ma rg aa si h Ma rg aha y u D ay euhk olot B oj ong soa ng C il euny i C il eng k rang
C im eny an

## Transformasi Petani Gurem
Selama  kurun  waktu  satu  dasawarsa  terakhir (2003-2013), jumlah petani gurem di Indonesia mengalami  transformasi  penurunan  cukup tinggi  yaitu  dari  19.015.051  petani  (2003) menjadi 14.248.864 petani (2013). Dengan kata lain,  selama  kurun  waktu  tersebut  terjadi transformasi penurunan absolut sekitar 4.766.187 petani gurem (25,07%).
Transformasi  penurunan  jumlah  petani gurem  nasional  merupakan  resultante  dari transformasi  penurunan  jumlah  petani  gurem baik regional (antar pulau), provinsi, kabupaten,  maupun  kecamatan.  Pada  Tabel  1 disajikan transformasi penurunan jumlah petani gurem  mulai  dari  level  nasional  hingga  level lokasi penelitian (Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, dan Kecamatan Bojongsoang). Dari  Tabel  1  dapat  diperhatikan  bahwa lebih  dari  setengah  (63,47%)  jumlah  petani gurem  di  lokasi  penelitian  yaitu  Kecamatan Bojongsoang mengalami transformasi penurunan selama kurun waktu satu dasawarsa terakhir  (2003-2013).  Terjadinya  transformasi penurunan  jumlah  petani  gurem  yang  cukup signifikan tersebut karena cukup maraknya alih fungsi  lahan  pertanian  ke  non-pertanian  di kecamatan  setempat.  Sejumlah  petani  gurem yang  sebelumnya  memiliki  lahan  pertanian (2.242  petani)  kemudian  sebagian  beralih menjadi  petani  tuna  lahan  (819  petani). Beberapa  diantara  petani  tuna  lahan  tersebut berubah status menjadi petani penggarap, buruh tani,  dan  sebagian  pindah  profesi  ke  pekerjaan non-pertanian (terutama petani generasi muda).
Fenomena  di  atas  muncul  karena maraknya pembangunan di Kecamatan
Bojongsoang  sebagai  salah  satu  wilayah penyangga pembangunan Kota Bandung. Dampak  dari  pembangunan  tersebut  adalah terjadinya  alih  fungsi  lahan  pertanian  ke  non- pertanian  yang  mempengaruhi  baik  langsung maupun tidak langsung terhadap pola penguasaan  lahan,  sistem  usahatani,  dan kelembagaan pertanian di lokasi setempat.

## Pola Penguasaan Lahan
Fenomena  penguasaan  lahan  di  Kecamatan Bojongsoang  (termasuk  Desa  Tegalluar  dan Desa  Bojongsari)  merupakan  representasi fenomena  penguasaan  lahan  di  Kabupaten Bandung. Fakta menunjukkan bahwa salah satu
permasalahan  terkait  eksistensi  lahan  pertanian di  kabupaten  ini  adalah  terus  berlangsungnya alih  fungsi  lahan  pertanian  ke  non-pertanian. Sebagai  catatan,  data  interpretasi  citra SPOT ( Systeme Probatoire d'Observation de la Terre ) menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian ke  non-pertanian  yang  terjadi  di  Kabupaten Bandung  pada  tahun  2004  hingga  tahun  2011 adalah  sekitar  1.898,34  hektar.  Pada  tahun 2011,  lahan  pertanian  yang  dilindungi  RTRW (Rancangan  Tata  Ruang  Wilayah)  Kabupaten Bandung  adalah  seluas  18.498  hektar  atau sekitar  50,78  persen  dari  total  luas  lahan pertanian  setempat.  Sisanya,  yaitu  sekitar 17.940  hektar  (49,25%)  direncanakan  untuk dialihfungsikan  ke  penggunaan  non-pertanian. Konsekuensinya,  eksistensi  lahan  pertanian menjadi  semakin  menyempit  (Kecamatan Bojongsoang, 2012).
Paling  tidak  ada  dua  faktor  penyebab terjadinya  penyempitan  lahan  pertanian  di lokasi  penelitian. Pertama ,  adanya fragmentasi atau  penyusutan  kepemilikan  lahan  pertanian karena  pola  pewarisan.  Akibatnya,  sebagian dari lahan tersebut dijual oleh ahli waris karena dianggap  tidak  mencukupi  untuk  diusahakan secara optimal. Hasil penjualannya direncanakan untuk modal usaha di luar sektor pertanian.  Akan  tetapi  hanya  beberapa  petani yang  beruntung  dari  hasil  penjualan  lahan tersebut,  sehingga  akhirnya  sebagian  menjadi petani  penggarap  atau  buruh  tani  di  lahannya sendiri. Kedua ,  alih  fungsi  lahan  melalui transaksi  penjualan  kepada  perorangan  atau pengusaha dari luar desa yang notabene kurang mengerti  atau  tidak  menghiraukan  eksistensi lahan  pertanian  di  lokasi  setempat.  Biasanya, sebelum  dialihfungsikan  ke  penggunaan  non- pertanian,  lahan  pertanian  tersebut  boleh diusahakan oleh petani penggarap sampai batas waktu  yang  tidak  ditentukan.  Namun  para petani  penggarap  diliputi  rasa  kekhawatiran mengingat  alih  fungsi  penggunaan  lahan  yang dimaksud sewaktu-waktu bisa terjadi dan dapat mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan.
Fenomena jual beli lahan boleh dikatakan cukup marak di lokasi penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:  (1)  secara  geografis  lokasinya berada  di  bagian  wilayah  cekungan  Daerah Aliran  Sungai  (DAS)  Citarum  yang  sering mengalami  kebanjiran,  terutama  pada  saat musim  hujan;  dan  (2)  secara  administratif
letaknya  berbatasan  dengan  Kota  Bandung dengan  geliat  pembangunan  cukup  gencar, khususnya untuk industri dan pemukiman.
Fenomena  alih  fungsi  lahan  pada  lokasi penelitian  menunjukkan  bahwa  frekuensinya lebih tinggi di Desa Tegalluar dari pada di Desa Bojongsari.  Dengan  kata  lain,  Desa  Tegalluar boleh  dikatakan  lebih  rentan  terhadap  alih fungsi  lahan  pertanian  ke  penggunaan  non- pertanian dibandingkan dengan Desa Bojongsari.  Hal  tersebut  karena  lokasi  Desa Tegalluar  relatif  lebih  dekat  ke  Kota  Bandung dibandingkan  dengan  Desa  Bojongsari.  Sekitar 70 persen lahan sawah di Desa Tegalluar telah beralih  fungsi  dan  umumnya  jatuh  ke  tangan orang  dari  luar  desa.  Sebagian  dari lahan  yang dimaksud  digarap  oleh  petani  setempat  dan sebagian  lagi  diusahakan  petani  dari  luar  desa secara  temporer,  karena  sewaktu-waktu  dapat beralih fungsi ke penggunaan non-pertanian.
Fenomena  eksistensi  lahan  sebagaimana dikemukakan  di  atas  menimbulkan  dampak pada  pola  penguasaan  lahan  di  lokasi penelitian.  Selain  pola  penguasaan  milik  yang semakin  terbatas  skalanya,  pola  penguasaan lainnya  adalah  berupa  bagi  hasil,  sewa,  dan bayar  PBB  (Pajak  Bumi  dan  Bangunan),  dan gadai dengan uraian sebagai berikut:
1. Terdapat  tiga  pola  bagi  hasil. Pertama , bagi hasil setengah (50% vs 50%) dimana biaya  penggarapan  ditanggung  penggarap sedangkan  bibit  dan  pupuk  dibiayai  oleh pemilik. Kedua ,  bagi  hasil  separoh  (50% vs.  50%)  setelah  dipotong  biaya  yang sebelumnya
ditanggung pemilik
berdasarkan  konversi  hasil  panen. Ketiga , bagi  hasil  sepertiga  dimana  penggarap mendapatkan  bagian  66,67  persen  dan pemilik  memperoleh  bagian  33,33  persen dengan ketentuan seluruh biaya ditanggung penggarap.
2. Bayar PBB, dimana pola ini paling banyak diminati  dan  jadi  rebutan  karena  dengan membayarkan PBB sekitar Rp 1,6 juta per hektar  per  tahun,  penggarap  dapat menikmati seluruh hasil panen garapannya.
3. Ada  dua  pola  sewa  lahan  yang  cukup menonjol. Pertama ,  sewa  lahan  senilai tiga kilogram per tumbak (2,1 ton/hektar). Pola  sewa  lahan  seperti  ini  lebih  banyak dilakukan
dimana penggarap
membayarkan  sebagian  sewanya  (uang muka)  di  awal  (sebelum  digarap)  dengan perhitungan  harga  gabah  hasil  panen musim  tanam  sebelumnya. Kedua ,  sewa lahan  Rp  5.000  per  tumbak  (Rp  3,5 juta/hektar)  per  musim  tanam.  Pola  ini berlaku  pada  budidaya  tanaman  ketimun (45  hari  /  musim  tanam)  dimana penyewanya  berasal  dari  luar  desa (misalnya Baleendah).
Dari  uraian  di  atas  secara  umum  dapat dikemukakan  bahwa  fenomena  “guremisasi” cukup  gencar  terjadi  di  lokasi  penelitian. Dengan kata lain, skala pemilikan lahan petani menjadi semakin sempit atau bahkan ada petani yang  tidak  memiliki  lahan  lagi  (tuna  lahan). Fenomena tersebut berlangsung seiring perjalanan  waktu  dan  menimbulkan  dampak sosial.
Ungkapan  keprihatinan  petani  gurem  di Kecamatan Bojongsoang adalah  “ Hirup ripuh, batin  nyeri ”  (hidup  susah,  batin  sakit). Menyadari hal  tersebut, petani setempat hanya dapat  berikhtiar  dan  berusaha  sesuai  kondisi yang  ada.  Fenomena  tersebut  umumnya dijewantahkan kepada anak agar tidak mengikuti jejak orang tuanya sebagai “petani”. Konsekuensinya, minat generasi muda menjadi menurun  atau  enggan  terjun  dalam  pekerjaan pertanian.  Situasi  demikian  diperparah  lagi dengan  pola  pewarisan  lahan  pertanian  yang menjadikan skalanya makin menyempit sehingga  tidak  dapat  diandalkan  sebagai sumber mata pencaharian pokok keluarga.

## Sistem Usahatani
Jenis  usahatani  utama  di  lokasi  penelitian adalah  padi  yang  ditanam  dua  kali  setahun, yaitu: (1) musim hujan (MH) yang berlangsung dari bulan Januari hingga bulan April/Mei; dan (2) musim kemarau pertama (MK I) dari bulan Juni/Juli  sampai  dengan  bulan  Oktober.  Pada musim kemarau kedua (MK II), lahan pertanian cenderung  tidak  ditanami  (bera)  dan  sebagian ditanami  tanaman  sayuran  (ketimun).  Pola tanam  pada  lahan  sawah  di  Desa  Tegalluar adalah padi-padi-bera, sedangkan pola tanam di Desa Bojongsari yaitu padi-padi-ketimun. Jenis padi  yang  umum  digunakan  adalah  varietas Ciherang.  Beberapa  orang  petani  pernah mengusahakan  tanaman  jagung  tetapi  kurang berhasil.
Sumber  pengairan  lahan  sawah  berasal dari  irigasi  dan  pompa  air.  Keberadaan  pompa air sangat diperlukan, khususnya selama musim kemarau.  Nilai  sewa  pompa  air  milik perorangan  dan  kelompok  masing-masing sekitar  700  kilogram  per  hektar  per  musim tanam  dan  670  kilogram  per  hektar  per  musim tanam.
Ketersediaan  traktor  baik  milik  pribadi maupun  punya  kelompok  relatif  cukup.  Nilai sewa  traktor  masing-masing  untuk  milik pribadi  dan  punya  kelompok  adalah  Rp 1.400.000  per  hektar  dan  Rp  1.200.000  per hektar.  Nilai  sewa  tersebut  dibagi  antara operator  (40%)  dan  pemilik  traktor  (60%). Biaya  bahan  bakar  (solar)  serta  makan,  rokok, bir  (penghangat  badan)  operator,  dan  lain-lain ditanggung pemilik traktor.
Upah  tanam  padi  masing-masing  Rp 30.000  hingga  R  35.000  per  orang  per  hari (tenaga kerja luar Bojongsoang) dan Rp 40.000 per  orang  per  hari  (tenaga  kerja  setempat). Tenaga  kerja  dari  luar  dijemput  dan  diantar oleh  pemilik  (pengguna  tenaga  kerja).  Sebagai catatan,  tenaga  kerja  setempat  diambil  oleh petani kaya karena pekerjaannya lumintu (terus menerus)  pada  lahan  yang  cukup  luas. Sebaliknya, petani yang memiliki lahan sempit kesulitan  mencari  tenaga  kerja  upahan  lokal setempat.  Sementara  itu,  penggunaan  pupuk boleh  dikatakan  cukup  tinggi  karena  petani menganggap lahannya kurang subur. Sementara itu,  upah  tenaga  kerja  cukup  mahal,  masing- masing  untuk  laki-laki  (Rp  50.000/orang/hari) dan  perempuan  (Rp  40.000/orang/hari)  selama lima jam kerja per hari.
Selain  mengalami  krisis  lahan,  lokasi penelitian juga menghadapi krisis tenaga kerja. Petani  yang  mau  terjun  ke  sawah  adalah  yang berusia  di  atas  50  tahun.  Bagi  yang  berusia  di bawah  50  tahun  bekerja  di  bangunan,  pabrik, dan  jenis  pekerjaan  lain  di  kota.  Kekurangan tenaga  kerja  didatangkan  dari  luar  desa  seperti Ciparay  dan  Selokan  Jeruk.  Dulu  tenaga  kerja yang  cari  panen,  tetapi  sekarang  pemilik  yang cari tenaga kerja panen. Dulu perhitungan upah panen  adalah  sekitar  10  kilogram  per  kwintal, tetapi  sekarang  naik  menjadi  20  kilogram  per kwintal ditambah biaya angkut.
Rataan  produktivitas  padi  MH  adalah sekitar  8  kwintal  per  100  tumbak  (5,6 ton/hektar),  sedangkan  padi  MK  sekitar  6 kwintal per 100 tumbak (4,2 ton/hektar). Secara
hitungan kasar, 100 tumbak (0,14 hektar) lahan sawah  menghasilkan  sekitar  8  kwintal  GKP. Dengan harga Rp 3.750 per kilogram, diperoleh penerimaan  sekitar  Rp  3.000.000.  Setelah dipotong  biaya  produksi  sekitar  Rp  2.000.000, maka pendapatan hanya Rp 1.000.000. Dengan kata lain, petani hanya memperoleh keuntungan sekitar  30  persen  dari  hasil  produksi.  Melalui bagi  hasil,  nilai  keuntungan  tersebut  akan semakin  berkurang  lagi  (tergantung  polanya). Perhitungan  tersebut  merupakan  fakta  umum mengingat rataan luas penguasaan lahan sawah cukup sempit (bukan dalam skala hektaran).
Harga  jual  gabah  kering  panen  (GKP) adalah  sekitar  Rp  3,700-3,800  per  kilogram pada  saat  panen.  Padahal  kalau  petani  mau menunggu,  harganya  bisa  mencapai  Rp  4,000 per  kilogram.  Namun  petani  keburu  harus menjual  karena  desakan  kebutuhan  keluarga disamping adanya kendala ketersediaan fasilitas  penyimpanan.  Bertitik  tolak  dari kendala  tersebut  sebagian  petani  menjual  hasil panen padinya secara “tebasan”, terutama pada musim  hujan.  Nilai  tebasan  berkisar  antara  Rp 5.000 per tumbak hingga Rp 6.000 per tumbak (Rp  3,5-4,2  juta  per  hektar).  Perbandingan proporsi  antara  panen  tebasan  dengan  panen bukan  tebasan  antar  musim  tanam  masing- masing  pada  musim  hujan  (50%  vs.  50%)  dan pada  musim  kemarau  (60%  vs.  40%).  Sebagai catatan, sebagian besar (90%) hasil panen padi dijual  dan  sisanya  (10%)  untuk  pemenuhan konsumsi rumah tangga.
Lokasi  penelitian  memiliki  keterbatasan fasilitas lantai jemur karena sempitnya ketersediaan lahan. Kondisi tersebut mendorong  petani  untuk  segera  menjual  GKP disamping  karena  tuntutan  kebutuhan  uang. Satu-satunya  fasilitas  lantai  jemur  yang  cukup memadai  hanya  tersedia  di  kecamatan  dengan kapasitas penjemuran sekitar 4,5 ton gabah.

## Kelembagaan Pertanian
Paling  tidak  ada  tiga  aspek  kelembagaan  yang mewarnai  eksistensi  petani  gurem  di  lokasi penelitian.  Ketiga  aspek  tersebut  masing- masing  terkait  dengan:  (1)  penguasaan  lahan; (2)  permodalan;  dan  (3)  organisasi  kelompok tani.

## Penguasaan Lahan
Sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya,  pola penguasaan  lahan  di  lokasi  penelitian  terdiri
dari  milik,  sewa,  bagi  hasil,  dan  bayar  PBB. Pola penguasaan lahan di Desa Tegalluar lebih bervariasi dibandingkan dengan pola penguasaan lahan di Desa Bojongsari (Tabel 2).
Dari  Tabel  2  dapat  diperhatikan  bahwa proporsi  pola  penguasaan  lahan  milik  sangat kecil,  khususnya  di  Desa  Tegalluar.  Terdapat beberapa  fenomena  terkait  dengan  penguasaan lahan pertanian di lokasi penelitian, yaitu: 1. Penentuan pola penguasaan lahan tergantung  pada  kesepakatan  awal  antara pemilik  dengan  penggarap.  Biasanya penerapan pola penguasaan lahan tersebut dilakukan sejak transaksi jual beli.
2. Tidak  semua  pemilik  lahan  menguasakan lahan kepada penggarap dengan pola yang sama. Umumnya pemilik lahan menguasakan  lahannya  untuk  digarap secara  temporer  oleh  petani  penggarap, namun  dalam  batas  waktu  yang  tidak ditentukan.  Dengan  kata  lain,  kapanpun (lahan  tersebutdapat digunakan oleh pemilik.  Konsekuensinya,  petani  yang menggarap lahan tersebut harus menyerahkan  sepenuhnya  kepada  pemilik (tanpa  syarat).  Biasanya  setelah  tidak digarap,  lahan  pertanian  yang  dimaksud dialihfungsikan  ke  lahan  non-pertanian (pabrik atau gudang).
3. Penyerahan penguasaan lahan dari pemilik kepada petani penggarap dapat menyebabkan  pengelolaannya  menjadi tidak  optimal.  Bahkan  pada  beberapa kasus terjadi pengalihan wewenang pengelolaan  lahan  ke  petani  penggarap berikutnya. Dalam hal ini petani penggarap  pertama  berperan  jadi  manajer atau  hanya  sebagai  perantara  saja. Keberadaan  petani  penggarap  sifatnya musiman  (ganti-ganti)  sehingga  relatif sulit  diarahkan  untuk  kegiatan  suatu program.
4. Pengaruh  pemilik  cukup  tinggi  dalam pengelolaan lahan, bahkan lebih menentukan dibandingkan
peran penggarap lahan. Misalnya, apabila penggarap lahan mau menerapkan anjuran teknologi  baru,  pemilik  lahan  memiliki kekhawatiran terhadap kegagalan (penurunan  produksi)  yang  berimplikasi pada  berkurangnya  bagi  hasil  atau pendapatan  yang  diperoleh.  Jika  tidak
mengikuti kehendak pemilik lahan, dampaknya  dapat  berupa  pemutusan hubungan  kerjasama.  Oleh  karena  itu, peran  pemilik  lahan  cukup  menentukan dalam penerapan teknologi dan peningkatan produktivitas lahan.

## Permodalan
Selain  permasalahan  sempitnya  lahan  karena dampak dari alih fungsi dan fragmentasi lahan, permasalahan  krusial  lainnya  yang  dihadapi petani  di  lokasi  penelitian  adalah  modal usahatani.  Sebagian  besar  petani  (khususnya penggarap)  memperoleh  fasilitas  modal  dari pemilik  lahan  dan  pedagang  (tengkulak). Besarnya  modal  dari  masing-masing  sumber tersebut bervariasi, yaitu tergantung kesepakatan  antar  penyedia  dan  peminjam modal.  Dengan  kata  lain,  tidak  ada  ketentuan formal  yang  mengatur  kesepakatan  tersebut, namun  posisi  petani  berada  di  pihak  yang lemah.
Alternatif lain, misalnya melalui lembaga keuangan formal, kurang/tidak terjangkau  oleh  petani.  Pengajuan  pinjaman oleh  petani  (kelompok  tani)  boleh  dikatakan tidak mendapat respon dari lembaga perbankan. Penyebabnya  karena  posisi  petani  lemah  dari sisi  agunan  yang  menjadi  persyaratan  mutlak bagi  bank.  Bukti  temuan  sederhana  ( anecdotal evidence )  menujukkan  bahwa  realisasi  kredit sepeda  motor  lebih  mudah  dibandingkan realisasi  kredit  usahatani.  Hal  tersebut  karena kredit  sepeda  motor  dapat  dicicil  bulanan sementara  kredit  usahatani  tidak  dapat  dicicil musiman (per musim tanam).

## Organisasi Kelompok Tani
Menurut UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan  Pemberdayaan  Petani,  kelompok  tani didefinisikan sebagai: “..... kumpulan petani/peternak/pekebun  yang  dibentuk  atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi  lingkungan  sosial,  ekonomi,  sumber daya;  kesamaan  komoditas;  dan  keakraban untuk  meningkatkan  serta  mengembangkan usaha  anggota ”.  Dengan  demikian  dapat digarisbawahi bahwa kelompok tani merupakan kumpulan  (organisasi)  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  serta  mengembangkan  usaha anggota.  Implementasi  kegiatan  peningkatan
dan  pengembangan  petani  sejatinya  ditempuh melalui  media  kelompok  tani  karena  sifatnya kolektif (bukan individu).
Karakteristik  kelompok  tani  contoh  di lokasi  penelitian  disajikan  pada  Tabel  3.  Perlu dikemukakan bahwa basis pembentukan kelompok  tani  tersebut  adalah  berdasarkan hamparan.  Rataan  usia  anggota  kelompok  tani tergolong  kategori  tua  (>50  tahun)  dengan pendidikan  dominan  Sekolah  Dasar  (SD). Sementara  itu,  secara  agregat  proporsi  petani penggarap  lebih  tinggi  dibandingkan  proporsi petani pemilik.
Dari Tabel 3 dapat digarisbawahi bahwa pengembangan kelompok tani harus disesuaikan  dengan  usia  anggotanya  yang relatif sudah tua, sebagian besar berpendidikan SD, dan tingginya proporsi petani dengan status sebagai penggarap. Eksistensi anggota kelompok  yang  berstatus  sebagai  petani penggarap  patut  dijadikan  perhatian  terutama apabila  dikaitkan  dengan  penerapan  dan keberlanjutan  inovasi  teknologi.  Sebagaimana telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  adopsi inovasi teknologi lebih ditentukan oleh pemilik lahan,  sementara  petani  penggarap  cenderung menggarap  lahan  pertanian  secara  berganti-
ganti.  Satu  fenomena  yang  cukup  menggelitik ( surprise ) ditemukan yaitu terkait dengan Kartu Tanda  Penduduk  (KTP).  Banyak  KTP  anggota kelompok  tani  yang  identitas  pekerjaannya bukan  sebagai  petani,  tetapi  malahan  sebagai wiraswasta  atau  buruh  harian  lepas.  Sekalipun fenomena  tersebut  cukup  sepele,  namun  perlu dijadikan  perhatian  baik  dari  sisi  ketertiban administrasi  kependudukan  maupun  dalam  hal kelancaran mekanisme penyaluran bantuan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Proporsi  jumlah  petani  gurem  baik  tingkat Nasional,  Provinsi  Jawa  Barat,  Kabupaten Bandung,  maupun  Kecamatan  Bojongsoang cukup  tinggi,  yaitu  masing-masing  sekitar 55,33  persen,  75,61  persen,  80,58  persen,  dan 62,61 persen dari jumlah petani pengguna lahan pertanian  pada  setiap  tingkat  tersebut.  Selama kurun  waktu  satu  dasawarsa  terakhir,  proporsi jumlah  petani  gurem  mengalami  transformasi penurunan masing-masing  sekitar 25,07 persen (Indonesia),  34,37  persen  (Provinsi  Jawa Barat), 27,20 persen (Kabupaten Bandung), dan 63,47 persen (Kecamatan Bojongsoang).
Tabel 2. Pola Penguasaan Lahan di Lokasi Penelitian, 2014 (%) No. Pola Penguasaan Lahan Tegalluar Bojongsari 1. Milik 13,04 52,17 2. Bagi hasil 21,74 47,83 3. Sewa 34,78 0 4. Bayar PBB 30,43 0 Total 100,00 100,00
Sumber: Kelompok Tani Sugih Mukti dan Nurani Sejahtera (2014)
Tabel 3. Karakteristik Kelompok Tani Contoh di Lokasi Penelitian, 2014 No. Karakteristik Kelompok Tani Sugih Mukti Nurani Sejahtera 1. Jumlah anggota (jiwa) 23 20 2. Usia anggota (tahun): a. Tertua 75 68 b. Termuda 38 42 c. Rata-rata 56 53 3. Pendidikan anggota (%): a. SD 60,87 65,00 b. SLTP 21,74 15,00 c. SLTA 13,04 15,00 d. Perguruan Tinggi 4,35 5,00 4. Status anggota (%): a. Petani pemilik 13,04 52,57 b. Petani penggarap 86,96 47,83
Sumber: Kelompok Tani Sugih Mukti dan Nurani Sejahtera (2014)
Tingginya transformasi penurunan jumlah petani gurem, khususnya di Kecamatan Bojongsoang  (lokasi  penelitian),  karena  cukup gencarnya  alih  fungsi  lahan  pertanian  ke  non- pertanian  dampak  dari  pembangunan  wilayah pinggiran  Kota  Bandung.  Konsekuensinya, sebagian  besar  petani  gurem  berubah  status menjadi  petani  penggarap  baik  melalui  pola bagi  hasil  maupun  sewa  atau  menjadi  buruh tani.  Proporsi  petani  gurem  yang  berstatus sebagai penggarap masing-masing 86,96 persen di  Desa  Tegalluar  dan  47,83  persen  di  Desa Bojongsari.  Desa  Tegalluar  boleh  dikatakan lebih  rentan  terhadap  alih  fungsi  lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian dibandingkan  dengan  Desa  Bojongsari.  Hal tersebut  karena  lokasi  Desa  Tegalluar  relatif lebih  dekat  ke  Kota  Bandung  dibandingkan dengan  Desa  Bojongsari.  Dampak  berikutnya adalah  produktivitas  usahatani  tidak  dapat diperoleh  secara  optimal.  Sementara  itu, generasi  muda  di  kedua  desa  penelitian cenderung  enggan  terjun  ke  sektor  pertanian dan  lebih  memilih  bekerja  di  bidang  non- pertanian.
Posisi petani gurem, khususnya penggarap, cukup lemah baik dalam bernegosiasi  dengan  pemilik  lahan  maupun terkait  dengan  aspek  permodalan.  Pemilik lahan cukup berperan dalam penerapan inovasi teknologi  pertanian.  Dengan  kata  lain,  apabila petani  penggarap  mau  menerapkan  inovasi teknologi pertanian tetapi pemilik lahan merasa enggan menerapkannya, maka inovasi teknologi  tersebut  gagal  diimplementasikan. Dari kelompok tani yang diteliti, secara agregat proporsi  pemilik  lahan  masing-masing  86,96 persen  pada  kelompok  tani  “Sugih  Mukti”  di Desa  Tegalluar  dan  52,17  persen  pada kelompok  tani  “Nurani  Sejahtera”  di  Desa Bojongsari.

## Saran
Eksistensi dan transformasi serta permasalahan yang dialami petani gurem, khususnya di lokasi penelitian,  memerlukan  perhatian  serius  untuk diatasi terutama terkait dengan aspek pemberdayaan ( empowerment ). Implemen- tasinya  tidak  hanya  melalui  bantuan  kegiatan ( intervention  program )  semata  melainkan  juga harus  diiringi  dengan  pendampingan  atau bimbingan teknis ( technical assistance ). Basisnya  adalah  sesuai  dengan  apirasi  petani
gurem untuk terlibat secara partisipatif melalui tindakan  kolektif  ( collective  action )  dalam organisasi  kelompok  tani  seraya  menjaga keberlanjutannya ( sustainability ) dengan melibatkan generasi muda pertanian.
Mengingat  luas  lahan  pertanian  semakin mengecil  (guremisasi),  maka  pilihan  program pemberdayaan  petani  gurem  harus  dilakukan secara  selektif.  Fokusnya  adalah  kegiatan  baik di  dalam  usahatani  ( on-farm )  maupun  di  luar usahatani ( off-farm ) yang berorientasi agribisnis.  Untuk  kegiatan  di  dalam  usahatani ( on-farm )  patut  dipertimbangkan  introduksi usahatani hortikultura khususnya sayuran untuk dipasok  ke  Kota  Bandung.  Sekalipun  kota  ini berada  di  sekitar  sentra  produksi  hortikultura, diharapkan  pilihan  introduksi  jenis  tanaman sayurannya  adalah  yang  memiliki  daya  saing cukup  tinggi.  Selain  itu,  jenis  tanaman hidroponik atau semi-hidroponik dengan teknologi  hemat  lahan  yang  dikombinasikan dengan penerapan pertanian organik juga patut dipertimbangkan  untuk  diintroduksikan  kepada petani gurem. Sementara itu, untuk kegiatan di luar usahatani ( off-farm ), diperlukan introduksi teknologi  dimana  salah  satunya  terkait  dengan perbengkelan  misalnya  Unit  Pelayanan  Jasa Alat  dan  Mesin  Pertanian    (UPJA).  Introduksi teknologi  tersebut  diharapkan  dapat  menarik generasi muda dengan catatan agar kegiatannya dilaksanakan secara profesional.
Pemilik  lahan  juga  perlu  dirangkul  agar mau  terlibat  dalam  program  pemberdayaan petani  gurem  setempat.  Terkait  dengan  itu, penertiban  administrasi  kepemilikan  lahan pertanian  perlu  ditata  secara  baik,  kontinyu, dan  senantiasa  diperbarui  ( updated ).  Hal tersebut  cukup  penting  agar  data  kepemilikan lahan  baik  luas  dan  nama  pemilik  maupun status  kekiniannya  dapat  terlacak  sewaktu- waktu.  Wujudnya  dapat  ditempuh  misalnya dengan menerbitkan dan sekaligus mengimplementasikan Peraturan Desa
(Perdes).  Hal  lainnya,  dalam  setiap  pengadaan program  kegiatan  dan  bimbingan  teknis  patut dipertimbangkan  pemberian  kartu  identitas petani penerima manfaat ( program benficiaries ) agar implementasinya tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS  Bandung.  2013a.  Hasil  Sensus  Pertanian 2013  Kabupaten  Bandung.  Badan  Pusat Statistik Kabupaten Bandung. Soreang.
BPS Bandung. 2013b. Kecamatan Bojongsoang Dalam  Angka  2013.  Badan  Pusat Statistik Kabupaten Bandung. Soreang.
BPS  Nasional.  2013.  Hasil  Sensus  Pertanian 2013  (Angka  Tetap).  Berita  Resmi Statistik  Nomor  90/12/Th.  XVI,  2 Desember  2013.  Badan  Pusat  Statistik. Jakarta.
BPS  Jabar.  2013.  Hasil  Sensus  Pertanian  2013
Provinsi  Jawa  Barat.  Badan  Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Bandung.
FAO. 2001. Urban and Peri-Urban Agriculture:
Special  Programme  for  Food  Security (SPFS). Food and Agriculture
Organization  of  the  United  Nations.
Rome. Italy. FAO.  2012.  Small-Scale  Farmers  as  A  Key  to Feeding the World. Food and Agriculture
Organization  of  the  United  Nations. Rome.<permaculturenews.org/.../un- small-farmer> (Desember 2014).
IFAD.  2013.  New  Directions  for  Smallholder Agriculture  (edited  by  P.  Hasell  and  A. Rahman). International Fund for Agricultural Development. Oxford Press. Oxford, United Kingdom. Kecamatan Bojongsoang. 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Kecamatan  Bojongsoang. Bojongsoang. Pemerintah  RI.  2013.  Undang  Undang  Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pemerintah Republik Indonesia. Jakarta.