## PENERAPAN TRADEMARK DILUTION PADA PENEGAKAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK TERKENAL DI INDONESIA
Kholis Roisah * , Joko Setiyono Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Kholisroisah.fh.undip@gmail.com

## ABSTRACT
The aims of study to analyze the rules of well-known/famous protection related trademark dilution doctrine and discuss the change for the application of trademark dilution doctrine in the enforcement of the well-known mark protection in Indonesia. The research method used is normative juridical with descriptive analysis approach. Data sources are secondary data and analysis methods used qualitative analysis. Research results show that the change to apply the trademark dilution, consist in the process of registration the mark and in the case of the cancellation of rights of mark. The examiner of mark, ex-officio or at request on the well-known mark owner to refusal or to cancel  for trademark registration that has identic or resembles for the well-known mark of the use non similar goods taking into account the reputation of the well-known mark. The lack of rules regarding trademark dilution which is clearly regulated in the Trademark Law is the reason the judges have not been able to apply the trademark dilution doctrine. Without any reason for blurring or tarnisment, the aim is to cancel the same or similar of the well-known mark by other non-competitor parties within reached
Key words : Trademark Dilution; Well-known; Protection; Mark Examiner; Cancellation.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  menganalisa  peraturan  perlindungan  merek  terkenal  dikaitkan  dengan  doktrin trademark  dilution  dan  membahas  peluang  penerapan  doktrin  trademark  dilution  dalam  penegakan perlindungan hak merek di Indonesia. Metode peneltian yang digunakan yuridis normati dengan pendekatan analisis  deskriptif  dengan  menggunakan data  sekunder    serta  metode  analisa  digunakan  menggunakan analisa kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa peluang menerapkan doktrin dilusi yaitu pada proses pendaftaran merek  dan  pada  perkara  sengketa  gugatan  pembatalan  hak  merek.  Pemeriksa  merek menerapkan  doktrin  trademark  dilution  pada  waktu  melakukan  penolakan  secara  ex-officio  ataupun  atas permintaan  keberataan  pemilik  merek  terkenal  terhadap  setiap  permohonan  merek yang  mempunyai persamaan dengan  merek  terkenal  untuk  pemakaian  produk  tidak  sejenis  dengan  mempertimbangkan reputasi merek terkenal. Belum ada keputusan hakim Indonesia yang berani menerapkan doktrin trademark dilution  dengan  alasan  penerapan  doktrin  itikat  tidak  baik  sudah  cukup  memadai  dalam  memberikan perlindungan hukum terhadap hak merek terkenal. Ketiadakan aturan tentang trademark dilution yang secara jelas  tersurat  di  dalam  Undang  Undang  Merek  menjadi  alasan  para  hakim  alasan  utama  belum  bisa menerapkan  doktrin  trademark  dilution. Tanpa  adanya  alasan bluring ataupun tarnisment tujuan  untuk menghapuskan  tanda  merek  yang  sama  ataupun  menyerupai  oleh  pihak  lain  yang non  competitor sudah tercapai.
Kata Kunci: Dilusi Merek; Pelindungan; Merek Terkenal; Pemeriksa Merek; Pembatalan.
* Corrreponding Author

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu  jenis  Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah mengenai hak merek.Merek telah lama dikenal  manusia  sejak  zaman  purba.  Merek digunakan  sebagai  tanda  pembeda  antara  produk yang  dihasilkan  oleh  seseorang  atau  badan  hukum dengan  produk  yang  dihasilkan  oleh  pihak  lain (Rizaldi,  2009, Mayana,  2017,  Sun,  2013 ).Tujuan pemakaian  merek  adalah  untuk  memantapkan pertanggungjawaban  pihak  produsen  atas  mutu barang  yang  diperdagangkan. Suatu  merek  pada gilirannya memberi tanda pada konsumen mengenai sumber  produk (Çela, 2015, Greenhalgh,  Webster, 2015) dan dapat melindungi baik konsumen maupun produsen dari kompetitor yang berusaha memberikan produk-produk yang  tampak  identik (Aaker,  1997, Sulastri, Satino, Yuli W, 2018)
Pada  waktu  sekarang  ini  merek  dagang digunakan  untuk  melestarikan  keunikan/karakter khas  sebuah  tanda  dari  penggunaan  oleh  pihak pesaing  yang berpotensi mengurangi keistimewaan sebuah tanda merek dagang (Alexander., Davis Jr., & Estrin, 2008).   Konsep baru disebut “dilution” yang berkaitan dengan  bidang  hukum  merek  yang memberikan  perlindungan  terhadap  karakter  khas dari  merek  terkenal  ataupun  merek  termashur  dari penggunaan secara komersial  yang tidak syah yang dapat  mengurangi  keunikan  dan  merusak  reputasi sebuah merek. Di beberapa yurisdiksi negara konsep “dilution”  digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap  investasi  yang  telah  dilakukan  oleh  para pemilik  merek  yang  telah  mengeksiskan  dan
mempromosikan  kekuatan  merek  dagangnya (Bhaskar, 2008, Bedi, Reibstein, 2019).  Dilusi berkaitan  dengan  kerugian    karena  merek terkenal/termashur  kehilangan  daya  pembeda  yang khas (Dogan, 2006).
Di dalam Black Law Dictionary konsep dilution dilution adalah: (Black,  2007) penurunan  nilai  suatu merek  (daya  pembeda / keunikan)  pada  merek terkenal  berupa  pengaburan  (blurring) (Takano, 2018) atau  pencemaran  (tarnisment) (Marcias, Cervino,  2017) sebagai  akibat  dari  penggunaan merek  tanpa  izin  oleh  pihak  lain  pada  produk  yang berbeda  kelas  dan  jenis,  tanpa  melihat  adanya kebingungan  tentang  asal-usul  suatu  produk  pada konsumen  dan  adanya  persaingan  atau  tidak  sehat pada  pasar.  Dalam  perkembangannya dikenal  dua jenis  dilusi  yaitu  pengaburan (blurring) dan pencemaran (tarnishment).
Menjelang  akhir  abad  kesembilan  belas, beberapa keputusan pengadilan menggambarkan hal yang  berbeda  bahwa  doktrin  perlindungan  merek dikaitkan penipuan konsumen. Pengadilan berpendapat  bahwa merek dagang merupakan aset berharga  yang  bisa  disalahgunakan  untuk mendapatkan  pengakuan  instan  untuk  produk  yang tidak    terkait  langsung  atau  produk  tidak  sejenis. Misalnya di Amerika tahun 1898 Perusahaan produk kamera  merek  KODAK Eastman  berhasil membatalkan  penggunaan  merek  KODAK  untuk produk  sepeda.  Pada  tahun  1924  pemlik  merek ODOL  untuk  produk  kumur  sukses  membatalkan penggunaan  merek  untuk  produk  Baja.  Keputusan
305
serupa di Pengadilan Amerika untuk perkara Vogue. Co  pemilik  merek  untuk  produk  majalah  VOGOE-V berhasil  membatalkan merek V-GIRL untuk produk topi  milik  Thomson  Hudson.  Co  dan  keputusan Pengadilan  Inggris  untuk  perkara  Harold  Limited pemilik  merek  HAROLD  untuk  produk  pakaian  jadi berhasil  membatalkan  merek  HARRODS  untuk produk  lembaga  peminjaman  uang (Alexander., Davis Jr., & Estrin, 2008).Pada perkara merek ODOL di Jerman penggunaan seperti itu dari tanda ODOL pada  barang-barang  yang  tidak  bersaing bertentangan  dengan  moral  yang  baik  ("gegen  die guten  Sitten")  dan  melanggar  prinsip-prinsip perdagangan yang adil. Perlindungan ini didasarkan pada  berkurangnya  daya  jual  merek  dan  pada penurunan  kemampuan  pemilik  untuk  bersaing. Dengan  demikian,  perlindungan  pengenceran  untuk merek  terkenal  pada  awalnya  didasarkan  pada hukum persaingan tidak sehat (Luepke, 2008).
Pada tahun 1927 konsep dilusi dikenal kan di kalangan praktisi hukum maupun dunia akademik di Amerika  dengan  penekanan  yang  berbeda melalui publikasi artikel  berjudul “The  Rational  Basis  of Trademark  Protection”,  yang ditulis  oleh Frank  I. Schechter (Vuk,  1997). Teori  dilusi  membuang pandangan lama  bahwa satu-satunya fungsi merek dagang  adalah  identifikasi  sumber  asal  barang. Menurut Schechter, merek dagang bukan hanya laku secara  komersial  bagi  pemiliknya  tetapi    kontak langsung antara pemilik merek dan konsumen yang diperoleh  dan  dan  dipelihara  yang  disebut silent salesman" (Schechter, 1936). Selanjutnya Schechter
berpendapat  bahwa  perlindungan  identitas perdagangan  melibatkan  tidak  hanya  masalah penipuan  publik,  tetapi perlindungan  dari  pemilik merek dagang harus bisa mencegah orang lain dari kerusakan  orisinalitas  dan  keunikan  dari  tanda  itu. ”Dia  menegaskan  bahwa  jika  pengadilan mengizinkan  Rolls-Royce  Restoran,  Rolls-Royce Cafeterias,  Rolls- Royce  Pants  dan  Rolls-Royce Candy, maka setelah sepuluh tahun Anda tidak akan memiliki keunikan tanda merek dagang Rolls-Royce lagi (Alexander.,  Davis  Jr.,  & Estrin,  2008). Pengadilan di Amerika pada umumnya mengakui dua tindakan berbeda dalam Undang-Undang Anti-Dilusi yaitu:  pengaburan (blurring) dan  pencemaran (tarnshimnent) (Egner,  2004 . ). Jadi  konsep  dilution tidak  dikaitkan  dengan  perlindungan konsumen  tapi mengarah  pada  pangaburan  (blurring)    dan pencemaran  (tarnisment)  terhadap  merek  terkenal (Farley,  2006). Prinsip  dasar  perlindungan  merek terkenal  pada  level  pertama  mendasarkan  pada Pasal  6  bis  Konvensi  Paris dan  Pasal  16  ayat  (2) Persetujuan  TRIPs yang mewajibkan  setiap aturan nasional  negara  untuk  memberikan  perlindungan merek terkenal tidak terdaftar terhadap tanda merek yang  sama  atau  menyerupai  merek  terkenal  untuk produk  barang  sejenis  yang  menyebab  likehood confution dan  pada  level kedua  memberikan perlindungan  reputasi    merek  terkenal  terkenal terdaftar  dengan  mendasarkan  Pasal  16  ayat  3 Persetujuan TRIPs (Klimkevičiūtė, 2010). Kebanyakan  yurisdiksi  mensyaratkan  untuk  merek termashur    memiliki  reputasi  yang  lebih  tinggi
306
daripada  merek  terkenal,  yang  sering  dilindungi hanya  untuk  barang  dan  jasa  sejenis  mereka  yang telah  menandai  merek  tersebut,  sedangkan  merek termashur dilindungi dari penggunaan yang tidak sah bahkan  dalam  kaitannya  dengan  barang  dan  jasa yang tidak bersaing (Mostert, Beltrametti, 2008). Efek dari doktrin ini adalah bahwa pemilik merek terkenal mampu mengklaim hak dalam merek di suatu negara meskipun sebenarnya tidak digunakan atau terdaftar di negara itu.
Merek    terkenal  ataupun  merek  termasyhur mempunyai  reputasi  yang  sangat  tinggi dan mempunyai nilai penjualan yang tinggi, maka merek terkenal  menjadi  suatu  asset  kekayaan  yang mempunyai  nilai  tinggi  yang  setiap  saat  bisa mendatangkan  keuntungan  yang besar bagi  pemilik merek.  Gambaran  yang  demikian  itu  menyebabkan merek  terkenal  mempunyai  potensi  resiko  besar untuk  menjadi  sasaran  pemanfaatan  mencari keuntungan  secara  tidak  jujur  oleh  pengusaha  atau pedagang  dengan  cara  memalsu  ataupun  meniru merek  terkenal tersebut.  Sebagai  gambaran  ada merek  yang  sama  dan  sama  menyerupai merek dagang terkenal mobil LEXUS terekam di pangkalan data Direktorat Jenderal KI ada190 dari 45 milik asli Toyota, merek dagang terkenal mobil FERRARI ada 160  dari  30  merek  asli  dan  merek  dagang  terkenal selular APPLE ada 340 dari 20 an merek asli untuk penggunaan  pada  produk  sejenis  maupun  tidak sejenis  dari  beberapa  klasifikasi  jenis kelas barang. (PDKI, 2014).
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  dilusi  merek tidak  disebutkan  secara  langsung,  pengaturannya dalam  Undang-Undang  Merek  Indonesia  diatur dalam  Pasal  21  ayat  (1 huruf  b,c)  Undang-Undang No.  20  Tahun  2016  tentsng  Merek dan  Indikasi geografis,  yaitu:Permohonan  ditolak  jika  Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya  dengan: (i) Merek  terkenal  milik pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  jasa  sejenis; (ii) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa  tidak  sejenis  yang  memenuhi  persyaratan tertentu. Dilusi  dalam  Undang-Undang  Merek Indonesia yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis,  belum  diatur secara  ekplisit.  Dilusi  merek  secara  tidak  langsung dipahami  penggunaan  merek  uang  mempunyai persamaan pada pokoknyn karena merupakan suatu perbuatan yang melanggar dan menyerang reputasi dari  merek  yang  ditirunya  terutama  untuk  merek barang dan jasa tidak sejenis.
Perkara-perkara sengketa merek di Indonesia khususnya di  pengadilan  Jakarta  Pusat  maupun Mahkamah  Agung  di  dominasi  perkara  sengeta merek  terkenal  (50%  lebih)( MA,  n.d).  Kondisi  bisa mengakibatkan  kerugian  masyarakat  umum khususnya  konsumen  tentang  terkecoh  asal  usul barang,  kualias  barang  dan  mendiskreditkan pelaku usaha sebagai pemilik merek sesungguhnya. Tahun 2016  sampai  pertengahan  tahun  2017  Mahkamah Agung  telah  memutus  beberapa  perkarara  Perdata Khusus  terutama  perkara  sengketa  yang  berkaitan
dengan  merek.  Mahkamah  Agung  telah  memutus perkara sebanyak 32 putusan yang berkaitan dengan merek  dan  hanya  9 putusan  yang  sengketanya berkaitan dengan tindakan dilusi merek.
Berdasarkan Pasal 21 ayat 4 Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi Geografis,  perihal  perlindungan  merek  terkenal khususnya  untuk  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak sejenis  yang  memenuhi  persyaratan  tertentu  akan diatur dalam Peraturan Menteri. Namun, hingga saat ini  peraturan  menteri  tersebut  hanya  mengatur perlindungan  merek  terkenal  dalam  konteks pendaftaran  merek.  Sehingga  dalam  penyelesaian sengketa  merek  terkenal  terhadap  barang  tidak sejenis  terdapat  kekosongan  hukum  bagi  hakim dalam  menyelesaikan  sengketa  yang  ada.Sistem hukum  di  Indonesia  yang  tidak  menganut  asas precedent  membuat  hakim  tidak  wajib  mengikuti putusan-putusan  terdahulu  serta  tidak  memiliki patokan  dalam  menyelesaikan  setiap  merek  tidak sejenis yang melibatkan merek terkenal. Perumusan masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1)
Bagaimanakah  penerapan  doktrin  dilusi  merek melalui  mekanisme  penolakan  permohonan  Merek; (2) Bagaimanakah  penerpan  Dilusi  Merek pada perkara  sengketa  hak  atas  merek  terkenal  di Indonesia?

## B. METODE PENELTIAN
Metode  peneltian  yang  digunakan  yuridis normative dengan spesifikasi analisis deskriptif yaitu penelitian  ini  yang menggambarkan  maupun
mempersepsikan  penerapan  doktrin  dilusi  merek pada  mekanisme  pendaftaran  hak  merek  dan perkara  sengketa  merek  terkenal,  dikaitkan  dengan konsep, prinsip, doktrin persamaan merek dan dokrin itikat baik serta memkomparasi beberapa pengaturan doktrin  dilusi  merek  di  beberap  negara.  Peneltian juga  menggambarkan  konsep  pengaturan  doktrin dilusi  merek  di  dalam  sistem  perlindungan  merek. Selain  menggambarkan  objek  yang  menjadi permasalahan juga menganalisa data yang diperoleh dari  penelitian  dan  mencoba  untuk  menarik kesimpulan  yang  bukan  merupakan  kesimpulan umum. Jadi  penelitian  ini  bertujuan  untuk memberikan gambaran mengenai penerapan doktrin dilusi  merek  pada  penegakan  perlindungan  hak merek  terkenal  di  Indonesia.  Data  yang  digunakan adalah  data  sekunder  yang terdiri  bahan  hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini,  selain meggunakan  metode  kualitatif,  juga  menggunakan metode kuantitatif sebagai penunjang

## C. PEMBAHASAN

## 1. Penerapan  Trademark  Dilution  oleh  Pejabat Pemeriksa Merek
Pemeriksa  merek  pada  Kantor  Direktorat Jenederal  Kekayaan  Intelektual  RI  adalah  pejabat fungsional  yang  karena  keahliannya  diangkat  dan diberhentikan  oleh  Menteri  untuk  melakukan pemeriksaan  substantif  terhadap  Permohonan pendaftaran Merek.  Pemeriksa  merek  mempunyai tugas  untuk  memeriksa  setiap  permohonan  merek
308
yang diajukan ke Kantor Dirjen KI apakah memenuhi persyaratan  substantif.  Persyaratan  subtantif (substantive  requirement)  merupakan  persyaratan yang  harus  di  penuhi  oelh  pemohon pendaftaran merek  agar  mereknya  mempunyai  hak  untuk mendapatkan  perlindungan hukum (Jened,  2015). Persyaratan substantive meliputi persyaratan mutlak yang harus dipenuhi (absolute ground) oleh pemohon atau  yang  disebut  kategori  merek  yang  tidak  bisa didaftar (Pasal 20 UU Merek 2016) dan persyaratan ralatif (relative ground) atau kategori merek yang bisa ditolak oleh Kantor merek karena memenuhi unsure- unsur  tertentu  (Pasal  21  Merek).  Dibawah  ini gambaran  data  kinerja  pemeriksa  merek  pada  3 tahun terakhir :
Tabel  1
Permohonan Permohonan Pendaftaran Merek Tahun Permohonan Dagang/Jasa Ditolak Dagang/Jasa Diterima Dagang / Jasa 2016 48.242/17.104 12.143/9.14 36.099/8.094 2017 53.105/17.030 7.950/7.244 45.155/9.786 2018 40.437/13.264 19.825/4.786 Sumber :Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), 2017)
Jumlah  permohonan  pendafatran  merek  masih diklasifikasi  untuk  permohonan  pendaftaran  merek oleh UKM dan Non-UKM.
Tabel 2 Permohonan Pendaftaran Merek UKM/Non-UKM
Tahun Non- UKM Merek Dagang UKM Merek Dagang Non UKM Jasa UKM Jasa 2016 44.961 3.310 16.892 183 2017 45.503 7.755 16.012 865 2018 34.876 5.584 12.373 865 Sumber :Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI
(Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), 2018)
Diantara data jumlah permohonan pendaftaran merek, jumlah permohonan pendaftaran merek yang ditolak  dan  data  jumlah  permohonan  pendafaran merek  yang  diterima  (terdafar)  tidak  ada  kepastian menunjukkan  dokumentasi  data  tentang  merek terkenal dalam proses pendaftaran merek.
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf c bahwa  pemeriksa  merek  akan  memeriksa  setiap permohonan merek yang salah satunya merek yang dimohonkan  mengandung  unsure  persamaan keseluruhan dan persamaan pada pokoknya dengan merek  terkenal  untuk  penggunaan  pada  produk sejenis  maupun  tidak  sejenis.  Jadi  dalam  hal  ini pemeriksa  merek  mempunyai  kesempatan berdasarkan  kewenangannya  menerapkan  doktrin trademark dilution. Di dalam melakukan pemeriksaan merek,    pemeriksa  merek  di  lengkapi  pedoman pemeriksaan  merek  yang  diatur  dengan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  67  Tahun  2016 tentang Pendaftaran Merek
Menurut  pendapat  pendapat  peneliti  yang menjadi  kreteria  utama  diantara  criteria  yang  lain yang ditetapkan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (b,c) bahwa merek diakatakan sebagai merek terkenal  adalah  pengetahun  umum  masyarakat terhadap keberadaan sebuah merek, reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan  besar  besaran,  telah  dilakukan  investasi  di beberapa  negara  di  dunia  yang  dilakukan  oleh pemiliknya;  Bukti  pendaftaran  Merek  dimaksud  di
309
beberapa  Negara,  dan  bila  tidak  cukup Pengadilan Niaga  dapat  memerintahkan  lembaga  yang  bersifat mandiri  untuk  melakukan  survei  guna  memperoleh kesimpulan  Criteria  yang  lain  merupakan  criteria melengkapi ataupun mendukung kriteria yang utama. Masyarakat  sebagaimana  dimaksud  dalam penjelasan  tersebut  adalah  masyarakat  konsumen atau  masyarakat  pada  umumnya  yang  memiliki hubungan  baik  pada  tingkat  produksi,  promosi, distribusi,  maupun  penjualan  terhadap  barang dan/atau  jasa  yang  dilindungi  oleh  Merek  terkenal. (Pasal 18 ayat 2 Permen Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun  2016  tentang  Pendaftaran  Merek).  Kriteria merek terkenal lebih rinci dalam Permen ini yang bisa menjadi  pedoman  bagi  pejabat  pemeriksa  untuk dijadikan  pertimbangan  dalam  penolakan  terhadap permohonan  pendaftaran  merek  adalah  sebagai berikut  :  (1)  tingkat  pengetahuan  atau  pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang  bersangkutan  sebagai  Merek  terkenal;  (2) volume  penjualan  barang  dan/atau  jasa  dan keuntungan  yang  diperoleh  dari  penggunaan  merek tersebut  oleh  pemiliknya; (3)  pangsa  pasar  yang dikuasai  oleh  Merek  tersebut  dalam  hubungannya dengan  peredaran  barang  dan/atau  jasa  di masyarakat;  d.  jangkauan  daerah  penggunaan Merek;  (4)  jangka  waktu  penggunaan  Merek;  (5) intensitas  dan  promosi  Merek,  termasuk  nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut; (6)  pendaftaran  Merek  atau  permohonan  pendaf pendaftaran  Merek  atau  permohonan  pendaftaran Merek  di  negara  lain;  (7)  tingkat  keberhasilan
penegakan  hukum  di  bidang  Merek,  khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau (8) nilai yang  melekat  pada  Merek  yang  diperoleh  karena reputasi  dan  jaminan  kualitas  barang  dan/atau  jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut (Pasal 18 ayat 3 Permen  Hukum  dan  HAM  Nomor  67  Tahun  2016 tentang  Pendaftaran  Merek). Angka  (8)  dalam Permen tersebut dapat  diinterpretasikan  sebagai cerminan  perlindungan  terhadap  reputasi  merek terkenal,    sehingga  dalam  hal  ini  pemeriksa  merek ada  peluang  menerapkan  doktrin  dilusi  merek. Penggunakan  pertimbangan  angka  (8) dilakukan untuk penolakan ketika ada permohonan pendaftaran merek  yang  mempunyai  persamaan  secara keseluruhan  dan  persamaan  pada  pokoknya terhadap  hak  merek  terkenal  untuk  produk  tidak sejenis  bisa  mengancam  ataupun  karena  akan mengurangi  reputasi  merek  terkenal.  Pemeriksa merek  pada  prakteknya (Wawancara DJKI,  2017) dalam  periode  waktu  150  hari  pemeriksa  waktu melakukan  identifikasi  apakah  sebuah  merek terkenal  (terkenal/termashur)  yang  pertama  kali dilakukan pertama,  dengan  melihat  daftar  merek terkenal  hasil  putusan  yang  sudah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  (inkrach)    oleh  pengadilan Indonesia  baik  tingkat  pengadilan pertama maupun terakhir  (Putusan  Mahakamah  Agung).    Akan  tetapi daftar  rekapitulasi  merek  terkenal  ini  masih  sangat minim  hanya  ada  daftar    94  merek  terkenal  yang direkap  sejak  tahun  2009 sampai  tahun  2016  awal. Jumlah  ini  tentu  tidak  sebanding    dengan  jumlah
310
kasus  perkara  sengketa  merek  terkenal  yang ditelusuri  oleh  peneliti  sebagaimana  terlihat  dalam tabel  diatas.  Keterbatasan  tenaga  karyawan  di Direktorat  Merek  subdit  pendaftaran  Merek menjadikan  kegiatan  rekapitulasi  daftar  merek terkenal berdasarkan hasil putusan perkata sengketa merek  terhenti.  Daftar  ini  dalam  rangka  memenuhi criteria no. (7) dalam Permen Hukum dan HAM no. 67 tahun 2016 yaitu tingkat keberhasilan penegakan hukum  di  bidang  Merek,  khususnya  mengenai pengakuan  Merek  tersebut  sebagai  Merek  terkenal oleh  lembaga  yang  berwenang.    Rekam  jejak keberadaan  merek  terkenal  melalui  keputusan pengadilan menjadi kriteria yang paling menentukan secara  yuridis  untuk  menjustifikasi  keberadaan merek sebagai merek terkenal.
Kedua, banyak  sumber  yang  bisa  dijadikan acuan  untuk  mengidentifikasi  merek  terkenal  oleh pemeriksa  merek  selain  daftar  merek  tersebut terutama  melalui  penggunaan  media  internet. Penelusuran melalui alamat-alamat website maupun platt-form  yang  akuntabel  dan  dapat  dipertanggung jawabkan  secara  ilmiah  tentang  keberadaan  merek terkenal  merupakan  hal  yang  sangat  mudah dilakukan  dan  diakses  oleh  pemeriksa  merek  pada era  digital  saat  ini.  Misalnya  penelusuran melalui alamat website WIPO. Setiap tahun World Intellectual Property  Organization-WIPO mepublikasi  statistik aplikasi  pendafararan  HKI  internasional  termasuk pendaftaran  merek  internasional.  Statistik  tersebut secara  tidak  langsung  menginformasikan  jumlah aplikasi  pendaftaran  merek  secara  internasional
melalui  mekanisme  Protokol  Madrid  yang  dilakukan oleh  pemilik  merek  di  beberapa  wilayah  negara melalui  buku Madrid  Yearly  Review  International Registration of Mark. Dibawah contoh statistic nama merek  yang  mempnyai  aplikasi  merek  internasional yang menduduki ranking 10 besar di wilayah negara Eropa. Informasi yang disajikan dalam buku ini juga meliputi  aplikasi  top  rank  di  wilayah  seluruh  region wilayah    negara,  seperti  Amerika  Utara,  Amerika Latin,  Afrika,  Ocenia  dan  Asia.  Informasi  ini oleh pemeriksa  merek  dipakai  referensi  dalam  rangka untuk  memenuhi  criteria  terkenal  pada  Permen nomor (6) yaitu pendaftaran Merek atau permohonan pendaf  pendaftaran  Merek  atau  permohonan pendaftaran Merek di negara lain.
Ketiga,  sumber-sumber  informasi lain  yang digunakan  oleh  pemeriksa  merek  yaitu  hasil  survey yang dilakukan lembaga-lembaga survey pemasaran yang mengkategorikan bahwa sebuah merek menjadi TOP BRAND secara Nasional maupun Internasional. Pada umumnya lembaga-lembaga survey pemasaran  mengadakan  survey  dengan  metodologi yang  bisa  dipertanggung  jawabkan  secara  ilmiah setiap tahun mengadakan survey kepada konsumen dengan criteria, Main Share (kekuatan merek dalam benak konsumen), Market share ( kekuatan merek di pasar  tertentu  dalam  hal  ini  pembelian  actual konsumen) dan Commitment share (kekuatan merek yang  dapat  mendorong  konsumen  melakukan pembelian  di  masa  datang).  Hasil  Survey  tersebut menghasilkan  ranking  merek  yang  masuk  kategori Top  Brand  atau  Best  Brand  yang  kemudian  di
311
publikasikan  dan  bisa  diakses  secara  luas  melalui pelbagai  media.  Di  Indonesia  ada  Lembaga  survey Frontier  dengan  TOP BRAND  AWARD (Top  Brand, 2018) menghasilkan  ranking  merek  dari pelbagai produk  yang  paling  diminati  oleh  konsumen  dan  di tingkat  dunia  Lembaga  Interband  dengan  BEST GLOBAL  BRAND  RANKINGS (Interbrand,  2017) menghasilkan  100  jenis  merek  yang  masuk  ranking terbaik  di  dunia.  Informasi-informasi  tersebut  bisa dijadikan  sumber  oleh  pemeriksa  merek        ketika akan mengidentifikasi criteria nomor (20, (3) dan (4), yaitu volume penjualan, pangsa pasar yang dikuasi, luas pemasaran penggunaan merek.
Berdasarkan    e-penelusuran  di  Pangakalan Data (PDKI, 2018) dalam  Website  Direktorat Jenederal Kekayaan Kementerian Hukum dan HAM RI,  peneliti  mengambil  salah  satu  contoh  merek terkenal LEXUS dengan karakter :
.  Merek  dagang  LEXUS  di mohonkan pendaftarannya  di  Dirjen  KI tang  12  Mei 2012  untuk  beberapa  kalsifikasi 17  kelas  barang berdasarkan  Nice  Clasification  dan  merek  LEXUS terdaftar  di  Daftar  Umum  Merek  Tahun  2014.  Di Pangkalan  Data  tersebut  peneliti  menemukan  ada sekitar 190 record tanda merek yang menggunakan karakter  yang  sama  maupun  yang  menyerupai dengan tanda merek terkenal LEXUS. Kemudian dari 190  tanda  merek  yang  terekam  dalam  pangkalan data  tersebut  peneliti  menelusuri  100  tanda  merek LEXUS,  ditemukan    19  tanda  merek  LEXUS  yang ditolak oleh Kantor Dirjen KI baik untuk produk yang
sejenis  maupun  tidak  sejenis  pada  periode  tahun 2005  sampai  2012  jauh  sebelum  tanda  merek terkenal  LEXUS  di  daftarkan  di  Dirjen  KI.  Data  ini menunjukkan  bahwa  sebagian  pejabat  pemeriksa merek  di  Kantor  Dirjen  KI  secara  ex-officio  telah mengimplementasikan  ketentua  Pasal  6  bis  Paris Convention  dan  Pasal  16  ayat  (2,3)  TRIPS Agreement  dan  sekaligus  melaksanakan  perintah Pasal 6 ayat (1,2) Undang Undang Merek tahun 2001 yang  sekarang diatur dalam  Pasal  21  ayat  (1  huruf b,c)  Undang  Undang  Merek  nomor  20  tahun  2016. Sekaligus telah menerapkan doktrin dilusi merek,
Disamping  penolakan  dilakukan  secara  ex- officio,  pemilik  merek  terkenal  terdaftar  dapat mengajukan  keberatan  dengan  disertai  alasan- alasan  dan  bukti-bukti  yang  cukup  bahwa permohonan  oleh  pihak  lain  tersebut  mempunyai persamaan pada  pokoknya  atau  keseluruhannya untuk  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  sejenis dengan  merek    terkenal  milik  pemohon  keberatan. (Pasal  19  ayat  3  dan  4  Permen  Hukum  dan  HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek). Keberatan  dapat  dilakukan  oleh  pemilik  merek terkenal  terdaftar  ketika  proses  permohonan  merek pada  tahap  waktu  pengumuman  yang  berlangsung selama 2 bulan. Bukti-bukti yang diperlihatkan harus mampu menyakinkan pemeriksa merek dan mampu dijadikan justifikasi bahwa merek yang bersangkutan merupakan  merek  yang  terkenal  dan  yang mempunyai  reputasi  tinggi.  Bukti-bukti  tersebut antara  lain  :  (1)  Kontrak-kontrak  investasi  melalui jalur  distribusi,  keagenan  maupun  lisensi  dengan
312
pelbagai  pihak  dalam  skala  lokal  nasional  maupun internasional;  (2) Penghargaan  sebagai Best/Top Brand  yang  diakui;  (3) Sertifikat  Asli  Pendaftaran Merek  dari  berbagai  negara;  (3) Rekaman iklan/promosi; dari media cetak (visual),  elektronik (audio visual) maupun internet dalam skala nasional dan internasional; (4) Rekaman cetak maupun audio- visual segmentasi pengguna merek: dan (5) Sertifikat pendaftaranMerek  dari  Kanor  Dirjen  KI  Republik Indonesia.  .  Alasan-alasan  tidak  semata-mata  akan membingungkan  konsumen  mengenai  sumber  asal produk  atau  menyesatkan  konsumen,  tapi  juga diberikan  alasan  untuk  menerapkan  konsep trademark  dilution,  bahwa  keberadaan  merek  yang dimohonkan  pendaftaran  akan  merusak  ataupun mengurangi  nilai-nilai  ataupun  karakteirstik  khas yang  melekat  pada  merek  terkenal  yang bersangkutan. Alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut yang  akan  menjadi  pertimbangan  pemeriksa  merek untuk  mengeluarkan  rekomendasi  bahwa  merek yang dimohonkan akan ditolak.

## 2. Penerapan  Trademark  Dilution  oleh  Hakim Pada  Putusan  Perkara  Gugatan  Pembatalan Merek
Pemilik merek terkenal terdaftar maupun tidak terdaftar    mempunyai  hak  mengajukan  gugatan pembatalan hak merek kepada pemilik merek pihak lain terdaftar yang sama ataupun menyerupai dengan merek terkenal dengan mendasarkan Pasal  76 ayat (1,2) Undang Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan  ketentuan  ini  dikatakan  bahwa  pemilik
merek  dapat  mengajukan  gugatan  pembatalan sebagaimana alasan yang dimaksud dalam pasal 20 dan  Pasal  21.  Bilamana  merek  terkenal  belum terdaftar  maka  pemilik  merek  terkenal  dapat mengajukan  gugatan  pembatalan  sesudah mengajukan permohonan pendaftaran (ayat 2)
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  76  pemilik  hak merek  terkenal  mempunyai  hak  untuk  mengajukan gugatan pembatalan hak merek pihak lain terutama pada  kondisi  :  (1)  Pemilik  hak  merek  terkenal terdaftar  bisa  mengajukan  gugatan  pembatalan terhadap  pihak  lain  pemilik  merek  terdaftar  yang tanda  mereknya  sama ataupun  menyerupai dengan merek terkenal untuk produk barang sejenis (similar goods) ataupun jasa tidak sejenis (non similar googs) yang memenuhi persyaratan tertentu; dan (2) Pemilik hak merek terkenal terdaftar ataupun tidak terdaftar bisa  mengajukan  gugatan  pembatalan  terhadap pihak  lain  pemilik  merek  terdaftar  yang  yang mempunyai  itikat  tidak  baik.  Dibawah  gambaran sengketa  gugatan  hak  merek  yang  terjadi  di beberapa  Pengadilan  Niaga  dan  dan  sengketa gugatan pembatalan hak merek pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Tabel  3 Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Tahun Hak
Cipta Hak Paten Hak Disaian Industri Hak Merek 2015 5 2 9 67 2016 6 10 3 57 2017 5 3 4 61 2018 41 Sumber : Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat(Rekapitulasi Penyelesaian perkara hak
313

## kekayaan intelektual di Administrasi Umum
Pengadilan Jakarta Pusat, 2018)
Pada  sengketa  hak  merek  terkenal  di Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  berdasarkan penelusuran  peneliti  melalui  Sistem  Informasi Penelusuran  Perkara – SIPP  (SIPP PN  Jakarta Pusat,  2018) sampai  oktober  2018  sejumlah  41 sengketa  hak  merek  kemudian  ditelusuri  perkara perperkara  terdapat  22  sengketa  merek  terkenal antara  sengketa  merek  terkenal,  WD,  Scot,  Bensu, Sharpness,  Domino,  WD,  Coffee  Berry,  Clio  C, Cheetah,  Ferrari,  Nissan,Ajinomoto,  Hakabaku, Beverly Polo, Ajinomoto, Ferrari, Hugo Bos, Starco, Felix  Hubler,  dan  Hakabaku.  Diantara  22  perkara sengketa  merek  terkenal  terdapat 20  (dua  puluh) sengketa merek atas hak  merek terkenal dan 2 (dua) sengketa  pelanggaran  merek  terkenal (SIPP PN Jakarta Pusat, 2018). Bahkan ada beberapa pemilik hak  merek  terkenal    mengalami    sengketa  merek seperti  merek  WD,  Ajinomoto,  Hakabaku  lebih  dari satu  kali    dalam  satu  tahun  dan  mereka  harus berhadapan  dengan  beberapa  pihak  dalam  rangka mempertahankan hak merek terkenalnya.
Di  beberapa  pengadilan  Niaga  lain  selain Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  sengketa  hak kekayaan intelektual tidak begitu banyak perkara hak kekayaan  intelektual,  seperti  di  Medan  sejak  tahun 2015 sampai 2018 hanya terdapat 5 dan semuanya perkara sengketa merek. 2 dari 5 perkara sengketa merek  di  pengadilan  Niaga  Medan  merupakan sengketa merek terkenal yaitu merek PSMS Medan dan  merek  Tropicana  Slim. (SIPP  PN  Medan,
2018).Di  Pengadilan  Niaga  Semarang  dar  tahun 2015  sampai  tahun  2018  terdapat  18  perkara  hak kekayaan intelektual, perkara sengketa hak cipta 13, perkara  sengketa  hak  merek  4,  perkara  disaian industry 1, dan perkara sengketa hak paten 1 (SIPP PN Surabaya, 2018)
Di  Pengadilan  Niaga  Surabaya  sejak  tahun 2015 sampai 2018 terdapat 52 perkara hak kekayaan intelektual, perkara sengketa merek ada 19 dan tidak ada satupun diantaranya merupakan sengketa merek terkenal.  Diantara  19  perkara  sengketa  merek tersebut  terdapat  13  perkara  gugatan  pembatalan merek, 5 perkara gugatan perdata (ganti rugi) dan 1 perkara  gugatan  penghapusan  merek (SIPP  PN Surabaya, 2018)
Tabel  4 Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Di Pengadilan
Niaga Surabaya Tahun Hak Cipta Hak Paten Hak Disaian Industri Hak Merek 2015 8 4 0 5 2016 8 0 0 6 2017 7 0 1 4 2018 13 0 0 4

## Tabel 5
Sengketa Hak  Kekayaan Intelektual di Mahkamah Agung Tahun Hak Cipta Hak Paten Hak Disaian Industri Hak Merek 2015 57 2016 40 2017 18 2018 12 Sumber: Direktori Mahkamah Agung
Pada  tahun  2017  ada  diantara  18  perkara sengketa merek yang diajukan kasasi ke Mahkamah Agung,  terdapat    9    perkara  sengketa  hak  merek
314
terkenal,  yaitu  perkara  merek  Hugo  Bos,  Gudang Garam, Zorrik, Happy Baby, GS Yuasa Batteray, M Cybek+lukisan,  K  Brother  Cosmetik.  Electrosteel Limited,  dan Hugo  Bos.  Pada  tahun  2018  diantara 12 perkara sengketa merek yang diajukan Kasasi ke Mahkamah  Agung,  terdapat  7  sengketa  hak  merek terkenal  yaitu,  merek Skyworth,  Toyota  Lexus,
Index, Peirre Cardin, Chrocodile, NWP, Jade Kristal dan Benetton.
Beberapa perkara gugatan pembatalan merek yang dilakukan pemilik terkenal  seperti dalam tabel diatas menunjukkan bahwa perkara sengketa merek terkenal  mendominasi  (lebih  50%)  perkara  merek yang  di  Pengadilan Niaga  Jakarta  Pusat  maupun perkara  sengketa  merek  terkenal  di  Mahkamah Agung.  Perkara-perkara  sengketa  alas  hak  dengan gugatan  pembatalan  tersebut  dilakukan  pemilik merek  terkenal  baik  yang  masih  dalam  proses pendaftaran maupun yang sudah terdaftar.
Berdasarkan  penelusuran  peneliti  perkara- perkara  sengketa  alas  hak  merek  terkenal  melalui gugatan  pembatalan  semuanya  menggunakan  dalil ketentuan  itikat  tidak  baik  yang  ada  dalam  Pasal  4 Undang  Undang  Merek  Nomor  15  tahun  2001  atau sekarang  ada  dalam  Pasal  21 ayat  (3)  Undang Undang Merek Nomor 20 tahun 2016 dan ketentuan penjelasannya.  Penggunaan  Pasal  Itikat  tidak  baik dapat  memberikan  perlindungan  yang  lebih  luas terhadap  merek  terkenal  disamping  penggunaan Pasal  Persamaan  pada  okoknya  dan  atau persamaan  pada  keseluruhan,  yaitu  :  (i)  setiap peniruan, pembajakan, pendomplengan merek pihak
lain  yang  sudah  dikenal  masyarakat  umum  tanpa membedakan  untuk  produk  sejenis  ataupun  tidak sejenis; dan (ii) gugatan pembatalan dapat dilakukan tanpa dibatasi waktu, dan hal ini berbeda kalu hanya menggunakan Pasal persamaan yang dibatasi waktu 5 tahun.
Peneliti mengambil 3 putusan perkara gugatan pembatalan  hak  merek  yang  dilakukan  oleh  pemilik merek terkenal di tingkat kasasi Mahkakamah Agung, yaitu  perkara  merek  SKYWORTH, LEXUS  DAN TOYOTA  INOVA. Khusus  pemilik  merek  terkenal LEXUS  pemegang  record  paling  banyak  (21  kali) melakukan  gugatan  pembatalan  dan  sukses memenangkan  gugatan  yang  inkrach  baik  di  PN Niaga  Jakarta  Pusat,  tingkat  kasasi  di  MA  bahkan peninjauan  kembali  di MA. Ketiga  putusan  perkara sengketa  hak  merek  dalam  amar  keputusannya menggambarkan hal-hal sebagai berikut :
(1) Semua  menggunakan  dalil  itikat  tidak  baik  dan doktrin  persamaan  pada  pokoknya  dan  atau persamaan keseluruhan;
(2) Doktrin  persamaan  dijadikan  titik  poin  untuk menjustifkasi adanya itikat tidak baik;
(3) Setiap  penggunaan  merek  yang  sama  atau menyerupai  dengan  merek  terkenal  oleh  pihak lain  tanpa  otoritas  pemilik  merek  terkenal dikatakan  sebagai  pemakai  merek  yang mempunyai tikat tidak baik;
(4) Penggunaan  merek oleh  pihak  lain  yang  sama dan  menyerupai  merek  terkenal  untuk  produk tidak  sejenis  dijustifikasi  sebagai  tindakan  yang
dapat  menyesatkan  dan  membingungkan konsumen tentang sumber asal barang;
(5) Penggunaan  merek  oleh  pihak  lain  yang  sama dan  menyerupai  merek  terkenal  untuk  produk tidak  sejenis  dijustifikasi  sebagai  tindakan  yang dapat  mengecoh  atau  menimbulkan  asumsi konsumen  adanya  keterkaitan  dengan  produk pemilik merek terkenal;
(6) Belum  ada  yang  memberikan  justifikasi  bahwa penggunaan  merek  oleh  pihak  lain yang  sama ataupun  menyerupai  dengan  merek  terkenal untuk  produk  tidak  sejenis  merupakan  tindakan yang  dapat  mengurangi  reputasi  ataupun  good will merek terkenal (blurring);
(7) Belum  ada  yang  memberikan  justifikasi  bahwa penggunaan  merek  oleh  pihak  lain  yang  sama ataupun  menyerupai  dengan  merek  terkenal untuk  produk  tidak  sejenis  merupakan  tindakan yang dapat reputasi mengancam keunikan/kekhasan  (fancifull)  merek  terkenal (tarnisment);
(8) Ketentuan  hukum  internasional  dijadikan  dasar putusan    yaitu  Pasal  6bis Konvensi  Paris  dan Pasal 16 ayat (2,3) TRIPs Agreement disamping Undang Undang Merek Nasional.
Poin  (6)  dan  (7)  menunjukkan  bahwa  Hakim Indonesia  belum  menerapkan  prinsip  trademark dilution. Ketiadakan aturan tentang trademark dilution yang secara jelas tersurat di dalam Undang Undang Merek  menjadi  alasan  para  hakim  alasan  utama belum  bisa  merapkan  doktrin  trademark  dilution karena  Indonesia  penganut  Civil  Law.  Perlindungan
terhadap hak merek terkenal dianggap sudah cukup memadai  menurut  para  hakim  dengan penerapan doktrin  itikat  baik,  karena tujuan  pemilik  hak  merek terkenal      untuk  membatalkan  dan  menghapuskan penggunaan  merek-merek  yang  sama  ataupun menyerupai  oleh  pihak  lain  yang  non  competitor sudah  tercapai (Suhartono, 2018). Jadi,  tanpa adanya  alasan  bluring  ataupun  tarnisment  itupun tujuan untuk menghilangkan tanda merek yang sama ataupun  menyerupai  oleh  pihak  lain  yang  non competitor  sudah  berhasil  dilakukan  melalui keputusan pengadilan.
Poin  (8)  yang  menggambarkan  bahwa  penggunaan ketentuan  hukum  internasional    yang  tertuang  di dalam  Pasal 6 bis Konvensi Paris: The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits,  or  at  the  request  on  an  interest  party,  to refuse or to cancel the registration and to prohibit the use of trademark which constitutes a reproduction, an imitation or a translation, laiable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country registration or to use well-known in that country  as  being  already  the  marks  of  a  person entitled to the benefit of this Convention and used for identical or similar goods. These provision shall also apply  when  the  essential  part  of  the  marksdan diperkuat dengan Pasal 16 ayat (3) : Article 6 bis of the  Paris  Convention  (1967)  shall  apply,  mutatis mutandis, to good or service which are not similar to those in respect of which a trademark  is registered, provided  that  use  of  that  trademark  in  relation  to those goods or service would indicate a connection
316
between those goods or service and the owner of the registered trademark and provided that interest of the owner  of  registered  trademark are  likely  to  be damaged by such use, persetujuan TRIPs dijadikan salah  satu  dasar  oleh  hakim  dalam  menjatuhkan putusannya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa    norma- norma  yang  ada  dalam  Persetujuan  TRIPs merupakan  norma  yang  berkategori  Hard  Law. Sehingga pendelegasian  norma  persetujuan  TRIPs yang mengatur penegakan HKI termasuk penegakan hak  merek  terkenal    kepada  para  hakim  di  negara- negara  WTO  (termasuk  Indonesia)  terawasi  secara ketat  oleh  Badan  Pengawas  TRIPs (Roisah,  2017). Walaupun  demikian  yang  perlu  diketahui  bahwa ketentuan  TRIPs  tersebut  sudah  diimplementasikan (implementing legislation) ke dalam hukum nasional, yaitu melalui Undang Merek Indonesia. Berdasarkan pengamatan peneliti selama ini sebagian besar para para  hakim belum  ada  keberanian  untuk langsung menerapkan  ketentuan perjanjian  internasional (termasuk persetujuan TRIPs) yang sudah dirafikasi Indonesia dijadikan dasar putusaanya tanpa terlebih dahulu ada  hukum nasional yang  mengatur implementasi perjanjian internasional tersebut.

## D. SIMPULAN
Simpulan dari pembahasan penerapan doktrin trademark  dilution  pada  penegakan  hokum  merek terkenal  di  Indonesia  bahwa  penerapan  doktrin trademark  dilusi  dapat  dilakukan  pada  proses pendaftaran  hak  merek  dan  pada  perkara gugatan pembatalan  hak  merek.  Pada  proses  pendaftaran
hak  merek  pemeriksa  merek  mempunyai  peluang untuk menerapkan doktrin trademark dilution secara ex-officio ataupun atas permintaan pemilik hak merek terkenal. Secara  ex-officio  pemeriksa  merek  dapat melakukan  penolakan  terhadap  setiap  permohonan pendaftaran hak merek yang mempunyai persamaan ataupun  menyerupai  dengan  merek  terkenal sesuai kriteria  merek  terkenal  yang  sudah  diatur  dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1 huruf c) UU Merek 2016 jo. Peraturan Menteri nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran  Merek.    Kriteriamerek  terkenal diidentifikasi oleh  pemeriksa  merekdari  rekapitulasi daftar  merek  terkenal  berdasarkan  keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hokum tetap maupun  sumber-sumber informasi yang dapat dipertanggung  jawabkan  secara  ilmiah.Permohonan pendaftaran  hak  merek  untuk  penggunaan  barang ataupun  jasa  sejenis  maupun  tidak  sejenis. Penolakan  yang  dilakukan  oleh  pemeriksa  merek dengan  pertimbangan  nilai-nilai  yang  melekat  pada merek  terkenal  yang  diperoleh  karena  reputasi, secara  tidak  langsung  pemeriksa  merek  telah menerapkan  dilusi  merek. Pemeriksa  dapat dikatakan  menerapkan  doktrin  trademark  dilution ketika melakukan penolakan dengan mempertimbangkan  bukti-bukti  reputasi  merek terkenal  yang  diajukan  oleh  pemilik  hak  merek terkenal pada waktu melakukan keberatan terhadap permohonan  pendaftaran  hak  merek  yang  sama ataupun  menyerupai  merek  terkenal  untuk  produk yang  tidak  sejenis. Ketiadakan  aturan  tentang trademark dilution yang secara jelas tersurat di dalam
317
Undang  Undang  Merek  menjadi  alasan  para  hakim alasan  utama  belum  bisa  merapkan  doktrin trademark  dilution  karena  Indonesia  penganut  Civil Law.  Perlindungan  terhadap  hak  merek  terkenal dianggap sudah cukup memadai menurut para hakim dengan  penerapan  doktrin itikat  baik,  karena  tujuan pemilik hak merek terkenal   untuk membatalkan dan menghapuskan  penggunaan  merek-merek  yang sama ataupun menyerupai oleh pihak lain yang non competitor  sudah  tercapai.  Tanpa  adanya  alasan bluring  ataupun  tarnisment  itupun  tujuan  untuk menghilangkan  tanda  merek  yang  sama  ataupun menyerupai  oleh  pihak  lain  yang  non  competitor sudah  berhasil  dilakukan  melalui  keputusan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Rizaldi,  J.  (2009). Perlindungan  Kemasan  Produk
Terkenal  terhadap  Persaingan  Curang  di Indonesia dengan  Undang-Undang  Merek  dan TRIPS-WTO. Bandung: Alumni.
Aaker, David A. (1997). Manajemen Ekuitas Merek.
(Penerjemah Aris Ananda,  Ed.).  Jakarta: Spektrum Mitra Utama-Prentice Hall.
Black, Henry C. (2007). Black’sLaw Dictionary (Eight Edit). St. Paul, Minnesota: West Publishing.
Jened,  R.  (2015). Hukum  Merek,  Trademark  Law,
Dalam  Era  Global  dan  Integrasi  Ekonomi.
Jakarta: Prenada Media Group.

## JURNAL
Klimkevičiūtė,  D. (2010). The  Legal  Protection  of Well-Known  Trademark  and  Trademark  with Repution: The Trend of The Legal Regulation In The  EU  Member. Journal  of Social  Sciences Studies, Vol.3, (No.7), pp.229–256, p.231.
Luepke,  Marcus H.  H.  (2008).  Taking  Unfair Advantage or Diluting a famous mark - a 20/20 Perspective on the blurred differences between U.S.  and  E.U.  Dilution  law. The  Trademark Reporter, Vol.98, (No.3), p.2.
Mayana,  Ranti F. (2017). Perlindungan  Merek  Non Tradisional  Untuk  Produk  Ekonomi  Kreatif.
Jurnal  Bina Mulia  Hukum, Vol.2, (No.1,
September), p.27,
Macias,  Washington.,  & Cervino,  Julio.  (2017).
Trademark  dilution:  Comparing  the  effects  of blurring  and  tarnishment  cases  over  brand equity. Management  &  Marketing.  Challenges for  the  Knowledge  Society, Vol.  12, (No.3), pp.346-360.
Mostert, Frederick., & Beltrametti,  SIlvia. (2008) Brands  from  the  Frontline:  Famous  and  Well- Known  Marks:  The  Challenges  of  Protection. World Trademark Review, No. 13, p.4 .
Bedi, Suneal., & Reibstein, David. (2019). Measuring Trademark  Dilution  by  Tarnishment. Indiana Law  Journal, Forthcoming;  Kelley  School  of Business Research Paper No. 19-36.
Bhaskar, B. (2008). Trademark dilution Doctrine: The Scenario Post TDRA. NUJS Law Review, Vol.1,
Issue 4, p.637.
Çela, M. (2015). The importance of Trademarks and a review of empirical studies . European Journal of  Sustainable  Development, Vol.4, (No. 3), pp.125-134.
Dogan, Stacey L. (2006). What is Dilution, Anyway?.
Michigan  Law  Review  First  Impressions, Vol.105, p.103.
Egner,  S.  (2004).  Intellectual  Property-Trademark Law - Victor/Victoria? - The  U.S.  Supreme Court Requires Trademark Dilution Plaintiffs To Show Actual Harm. Moseley v. Victoria’s Secret Catalogue, Inc., 537 U.S. 418 (2003). University of Arkansas at Little Rock Law Review, Vol.26, (No.2), pp.303–313.
Farley, Christine H. (2006). Trademark Dilution Law: A  Remedy  in  Search  of  a  Harm. Fordham Intellectual  Property,  Media  &  Entertainment Law Journal, Vol. 16, p. 101.
Greenhalgh, Christine., & Webster, Elizabeth. (2015).
Have  Trademarks  Become  Deceptive?.
W.I.P.O. Journal, Vol. 6, Issue 1, p.109.
Schechter,  F.I.  (1927).  The  Rational  Basis  of
Trademark  Protection. Harvard  Law  Review, Vol.40, (No.6), pp.816–824.
Schechter, F. I. (1936). Fog and Fiction in Trademark Protect  ion. Colombia  Law  Review, Vol.36, pp.60–64.
Sulastri.,  Satino., & Yuli  W,  Yuliana. (2018). Perlindungan  Hukum  Merek  Dagang  (Tinjauan
Merek  Dagang  Tupperware  dan  Tulipware).
Jurnal  Yuridis, Vol.  5, (No.  1, Juni),  pp.160-
172.
S un, H.  (2013). The  Distinctiveness  of  a  Fashion
Monopoly. Journal  of  Intellectual  Property  and Entertainment Law, Vol.3, (No.1), pp.150-152.
Takano,  A.  (2018).  Diluted  Reality:  The  Intersection of Augmented Reality and Trademark Dilution.

## CHICAGO-KENT JOURNAL OF
INTELLECTUAL  PROPERTY, Vol.17,  (No.1),
pp.190- 201.
Vuk,  William T.  (1997).  Protecting  Baywatch  And Wagamama: Why The European Union Should Revise  The  1989  Trademark  Directive  To Mandate  Dilution  Protection  For  Trademarks. Fordham  International  Law  Journal, Vol.21, Issus 3, p.861.
Roisah,  K.  (2017).  Understanding  Trade-Related Aspect  of  Intellectual  Property  Rights Agreement: From Hard and Soft Law. Hasaudin Law Review, Vol.3, (No.3), p.288.

## SUMBER ONLINE
SIPP  PN  Jakarta  Pusat.  (2018).  Sistem  Informasi Penelusuran  Perkara  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat.  Retrieved  from http://sipp.  pn- jakartapusat.go.id/list_perkara/typeBS8zNnpPZ St6dTdGN1dOdnJyQnFGNWVhQVp6YjJ0c0x1 cldpL2w1UTB3QXhWSnU2SmZkZDFKTWRCN SIPP  PN  Medan.  (2018).  Sistem  Informasi Penelusuran  Perkara  Pengadilan  Negeri Medan.  Retrieved  from http://sipp.pn- medankota.go.id/list_perkara/type/TGRmUnVM R2hKV2RQOHBHclhKRCtIT0JhMndtbkNYQ0Z
mS1dTbTdlc2JLY0hsZzJMaURvU2Z5VEQvM WpITm1.
SIPP  PN  Surabaya.  (2018).  Sistem Informasi Penelusuran  Perkara  Pengadilan  Negeri Surabaya.  Retrieved  from http://sipp.pn- surabayakota.go.id/list_perkara/type/NXMyTHV ZYm0vUDJHQ3A4QlBqdFNWSFhxUFUyYnE1 TWRuKzJqS1ZNYnUxMEF1ei9vNDBXQ2M0bV ltQUxhZHpnYkZZcXNBVVhOQWVid3ZiblgvZ3Z kN1E9PQ==.
Alexander,  Miles  J.,  Davis  Jr,  Theodore  H.,  and
Estrin,  L.  T.  (2008).  The  historic  foundation  of the  dilution  doctrine  in  trademark  law. WORL
Dextra :  INTA  Supplement ;  The  Dilution Debate, may. Retrieved from www.ipworld.com
Top Brand. (2018). Top Brand Award. Retrieved from
http://www.topbrand-award.com/.
PDKI. (2014).  No  Title.  Retrieved  from  https://pdki- indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/bzA0N0R
OZkJhUHB5aXQ2QjQ4djVpQT09?q=lexus&typ
e=1&skip=4
PDKI. (2018).  No  Title. Retrieved  from Https://pdki- indonesia.dgip.go.id/index.php/merek, &
/bzA0N0ROZkJhUHB5aXQ2QjQ4djVpQT09?q=
lexus&type=1&skip=40
MA.  (n.d).  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung
Republik Indonesia. Retrieved from
https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadil an/mahkamah-agung/direktori/perdata-
khusus/merek.
Interbrand.  (2017).  Best  Global  Brands  2017
Rangkings. Retrieved from
Https://www.interbrand.com/best-brands/best- global-brands/2017/ranking/.

## WAWANCARA
Suhartono,  W.  (2018). Wawancara  dengan  Bapak Wiwik Suhartono, SH.MH, tanggal 11-08-2018. DJKI.  (2017). Wawancara dengan  Kepala  Sub-dit Pendaftaran  Merek Direktorat Jenderal Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  dan HAM RI.

## PERATURAN
Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2016  tentang Merek dan Indikasi Geografis.