## IMPLEMENTASI A PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) KOTA PEKANBARU

## IMPLEMENTATION OF MURABAHAH FINANCE IN BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) KOTA PEKANBARU  PEKANBARU CITY
Ficha Melina 1 , Marina Zulfa 2
Universitas Islam Riau 1,2 fichamelina@fis.uir.ac.id 1

## ABSTRACT
The  rise  of  banking  development  using  the  principles  of  sharia,  or  better  known  as sharia  banks  or  sharia  microfinance  institutions  (LKMS)  in  Indonesia,  is  no  longer  a foreign matter. Research Objectives To find out how the implementation of Murabahah financing  products  in  the  BMT  city  of  Pekanbaru,  To  find  out  whether  the implementation  of  the  Murabahah  BMT  contract  in  Pekanbaru  is  in  accordance  with Islamic  principles.  The  method  used  is  the  total  sampling  method  in  which  the population  and  sample  numbered  22  people  from  the  leadership  of  BMT  or  the Pekanbaru  BMT  financing  department.  Based  on  the  results  of  this  study  that  the Implementation of Murabahah Financing Products at BMT Pekanbaru City in the form of murabaha Objects, Cost and Profit, Cost, Advance, Purchase and Delivery of Goods, Resilient Payment, are very much in demand by customers and the public. It can be seen that  there  are  many  BMTs  in  the  city  of  Pekanbaru  that  apply  murabahah  financing products that are principled to Muamalah in Islam. So that customers / communities are more interested in murabaha financing products than other products, and this financing is in accordance with Islamic Sharia principles.
Keywords: Implementation, Financing, Murabahah, BMT Pekanbaru City

## ABSTRAK
Maraknya  perkembangan  perbankan  dengan  menggunakan  prinsip  syariah  atau  lebih dikenal  dengan  nama  bank  syariah  ataupun  lembaga  keuangan  mikro  syariah  (LKMS) di  Indonesia,  bukan  merupakan  hal  yang  asing  lagi.  Tujuan  penelitian  Untuk mengetahui  bagaimana  implementasi  produk  pembiayaan  Murabahah,  untuk mengetahui apakah implementasi akad Murabahah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah metode total sampling yang mana populasi dan sampel  berjumlah  22  orang  dari  pimpinan  BMT  atau  bagian  pembiayaan  BMT  kota pekanbaru.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  bahwa  Implementasi  Produk  Pembiayaan Murabahah  pada  BMT  Kota  Pekanbaru  dalam  bentuk  Obyek  murabahah,  Harga Perolehan dan Keuntungan, Harga Perolehan,  Uang Muka, Pembelian dan Penyerahan Barang,  Pembayaran  Tangguh,  sangat  diminati  oleh  nasabah  dan  masyarakat.  Hal  ini dapat  diketahui  banyaknya  BMT  di  kota  pekanbaru  yang  menerapkan  produk pembiayaan  murabahah  yang  berprinsip  kepada  Muamalah  dalam  Islam.  Sehingga nasabah/masyarakat  lebih  tertarik  dengan  produk  pembiayaan  murabahah  dari  pada produk lainnya, serta pembiayaan ini sesuai dengan prinsip syariat islam.
Kata Kunci : Implementasi, Pembiayaan, Murabahah, BMT Kota Pekanbaru

## PENDAHULUAN
Perkembangan perbankan
dengan  menggunakan  prinsip  syariah atau  lebih  dikenal  dengan  nama  bank syariah  ataupun  lembaga  keuangan mikro  syariah  (LKMS)  di  Indonesia, bukan  merupakan  hal  yang  asing  lagi. Faktor  penting  yang  melatarbelakangi lahirnya  bank  syariah  maupun  lembaga keuangan mikro syariah adalah pelarangan  riba  secara  tegas  dalam Alquran.  Riba  adalah  pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun  pinjam  meminjam  secara  batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah  dalam  Islam.  Salah  satu lembaga  keuangan  mikro  syariah  yang berbentuk  koperasi  adalah  Baitul  Mal WatTamwil (BMT) (Affandi, 2015).
BMT  adalah  lembaga  keuangan
syariah  yang  beroperasi  menggunakan gabungan  konsep  “Baitul  Tamwil  dan Baitul Mal” dengan target operasionalnya  fokus  kepada  sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) (Thamrin  &  Susilo,  2017).  Konsep Baitul  Tamwil  (rumah  pengembangan harta), melakukan kegiatan
pengembangan  usaha-usaha  produktif dan  investasi  dalam  meningkatkan kualitas  ekonomi  pengusaha  mikro  dan kecil  dengan  antara  lain  mendorong kegiatan  menabung  dan  menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan  konsep  Baitul  Mal  (rumah harta),  menerima  titipan  dana  zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan  distribusinya  sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Azizah, 2015).
Kota  Pekanbaru  adalah  ibu  kota provinsi Riau yang mayoritas
penduduknya  beragama  Islam  dan berbudaya  melayu  dengan  luas  wilayah 8.915.016  KM2  dan  jumlah  penduduk 1,2 juta jiwa (2018) yang sebagian besar penduduknya  bekerja  di  sector  jasa  dan perdagangan.  Dalam  beberapa  tahun
terakhir  kota  pekanbaru  mengalami perkembangan  yang  pesat  baik  itu  dari sektor  pembangunan  maupun  sektor perekonomian.  Sehingga  ini  menjadi potensi yang besar untuk perkembangan Baitul  Mal  Wat  Tamwil  (BMT)  yang ada di Kota pekanbaru.
Tujuan  yang  ingin  dicapai  para penggagasnya tidak lain untuk menampung  dana  masyarakat  dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat terutama pengusaha- pengusaha  semisal  pengusaha  muslim yang  membutuhkan  bantuan  modal untuk  pengembangan  bisnisnya  dalam bentuk  pemberian  fasilitas  pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip  syariah,  seperti  murabahah, mudharabah,  musyarakah,  qardh  dan lain-lain.
Salah  satu  produk  di  Baitul  Mal Wat Tamwil (BMT) adalah produk akad murabahah. Murabahah merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai  penjual  sementara  nasabah sebagai  pembeli.  Harga  jual  adalah harga  beli  bank  ditambah  keuntungan. Walaupun  akad  murabahah  ini  sering digunakan,  namun  sebagian  masyarakat belum  mengerti  tentang  implementasi akad  ini.  Sehingga  banyak  anggapan bahwa  praktik  pada  lembaga  keuangan syariah  tidak  berbeda  jauh  dengan lembaga  keuangan  konvensional  yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat luas.
Menurut  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah
disebutkan  bahwa  bank  (BMT)  harus membeli  terlebih  dahulu  aset  yang dipesan  oleh  nasabah  secara  sah  dan kemudian  menawarkan  aset  tersebut kepada  nasabah.  Syarat-syarat  benda yang  menjadi  objek  akad  dalam  akad murabahah,  barang  yang  diperjual belikan  secara  prinsip  harus  sudah menjadi  milik  bank  (BMT).  Tidak  sah
menjual  barang-barang  yang  baru  akan menjadi miliknya Mudharabah merupakan  akad kerjasama  usaha  antara  dua  pihak dimana  pihak  pertama  (pemilik  dana) menyediakan  seluruh  dana;  sedangkan pihak  kedua  (pengelola  dana)  bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya  hanya  ditanggug  oleh pengelola  dana.  Fatwa  DSN  (Dewan Syariah  Nasional)  menjelaskan  bahwa yang  dimaksud  dengan murabahah
adalah  menjual  suatu  barang  dengan menegaskan harga belinya kepadapembeli dan pembeli membayarnya  dengan  harga  yang  lebih sebagai  laba.  Sedangkan  dalam  PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan
Syariah  paragraf  52  dijelaskan  bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan  menyatakan  harga  perolehan dan keuntungan (margin) yang
disepakati  oleh  penjual  dan  pembeli (Iltiham, 2017). Penelitian ini mengadopsi beberapa  penelitian  terdahulu  oleh Hasanah et al., (2015) dimana penelitiannya fokus terhadap pengelolaan  manajemen  resiko  akad mudharabah  di  BTM-UGT  Wonogiri. Selanjutnya  penelitian  oleh  Sagara  & Pratama (2016) dimana akad pembiayaan murabahah di  BMT Khaifa Kebon Gedang Bandung cukup signifikan  dalam  membantu  usaha mereka  yang  sebagian  besar  sektor usaha  informal.      Febrian  &  Mardian (2017)  juga  meneliti  tentang  penerapan PSAK 59 dalam pembiayaan murabahah di  salah satu BMT  di  Jawa Barat  yang  hasilnya  tidak  semua transaksi murabahah menjalankan penerapan PSAK  ini.
Berbeda dengan penelitian- penelitian di atas, penelitian ini membahas  mengenai  permasalahan-
permasalahan yang di hadapi oleh BMT yang ada di  Kota Pekanbaru. Penelitian ini  oleh  lebih  terfokus  pada  bagaimana penerapan  atau  implementasi  produk pembiayaan  Murabaha  di    BMT-BMT yang ada di Kota Pekanbaru.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  jenis penelitian  lapangan  ( field  research ) dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif untuk  memaparkan data-data  yang didapat  di  lapangan  kemudian  di implementasikan dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Penelitian ini digunakan untuk mengambillokasi  Baitul  Mal  Wa  tam wil  (BMT)  di  Kota  Pekanbaru  dalam memilih  produk-produk  syariah  yang cukup diminati nasabah atau masyarakat.  Sehingga  penulis  tertarik untuk meneliti aplikasi murabahah pada BMT  Kota  Pekanbaru.    Adapun populasi  dan  sampel  dalam  penelitian ini adalah 1 orang Pimpinan BMT Kota Pekanbaru,  dan  1  orang  karyawan/I BMT bagian Pembiayaan di BMT Kota Pekanbaru  disetiap  BMT  yang  ada  di Kota Pekanbaru. Jadi jumlah keselurahan  yaitu  berjumlah  22  orang dengan  menggunakan  metode total sampling. Metode    pengumpulan  data penelitian ini adalah Orservasi, Wawancara,
Kepustakaan,
Dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  yang  dilakukan merupakan  penelitian  lapangan,  oleh sebab itu data yang disajikan dalam bab ini  adalah  data  yang  dikumpulkan  dari lapangan.  Adapun  teknik  pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah dengan menggunakan  observasi,  wawancara dan  dokumentasi.  Hasil  wawancara  ini akan menunjukkan bahwa implementasi produk  pembiayaan  murabahah  yang
dilakukan pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru.
Wawancara ini dilakukan dengan Pimpinan BMT Kota Pekanbaru,  dan  1  orang  karyawan/I BMT bagian Pembiayaan di BMT Kota Pekanbaru.  Kemudian  data  disajikan dalam  bentuk  uraian  singkat  kedalam masing-masing kategori dan
disimpulkan  secara  kualitatif.  Adapun penyajian  dari  hasil  pengumpulan  data berdasarkan  beberapa  dimensi  dalam penelitian  ini  yang  dijabarkan  sebagai berikut :

## Obyek Murabahah
Obyek murabahah adalah perjanjian  jual-beli  antara  BMT  dengan Nasabah.  BMT  membeli  barang  yang diperlukan nasabah
kemudian
menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan  sebesar  harga  perolehan ditambah  dengan  margin  keuntugan yang  disepakati  antara  BMT  dan Nasabah (Iltiham, 2017).
Dari  hasil  observasi  penulis menunjukkan  bahwa  hasil  wawancara tersebut sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan  yang  menjelaskan  bahwa obyek  murabahah  diterapkan  sejak berdirinya  BMT  dan  masyarakat  lebih tertarik  menggunakan  akad  murabahah dibandingkan  akad  lainnya  karena  akad murabahah  merupakan  perjanjian    jual beli  yang  mempermudah  masyarakat membeli produk secara cicilan berdasarkan prinsip syariah serta
mempermudah membuat
laporan keuangan.  Berdasarkan  temuan  diatas penulis  berkesimpulan    bahwa    BMT Kota  Pekanbaru  sudah  menerapkan obyek  produk  pembiayaan  murabahah sejak  berdirinya  usaha  tersebut.  Akan tetapi  untuk  meningkatkan  ketertarikan masyarakat masih memiliki kekurangan. Oleh  karena  itu  BMT  Kota  Pekanbaru harus  lebih  mempermudah  masyarakat untuk  membatu  membeli  produk  yang
dibutukan masyarakat, serta BMT harus lebih mempromosikan obyek
murabahah  yang  berdasarkan  prinsip syariah.  Hasil  analisis  yang  diperoleh melalui  penelitian  ini  sesuai  dengan penelitian-penelitian  secara  kualitatif yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti sebelumnya  seperti  Suryani  (2019)  &
Affandi (2015) yang sama-sama menyatakan  bahwa  obyek  murabahah yang  ditawarkan  BMT  sangat  diminati masyarakat  karna  tidak  ada  unsur ribanya  dan    tidaklah  bertentangan dengan hukum dalam syariat islam.

## Harga Perolehan dan Keuntungan
Harga  perolehan  adalah  seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh  aset  tetap  tersebut  mulai dari  biaya  pembelian  hingga  semua biaya  yang  timbul  hingga  aset  tetap tersebut siap digunakan
atau dioperasikan  sedangkan  keuntungan adalah  suatu  modal  atau  laba  yang diperoleh  dari  investasi  dalam  surat berharga  atau  efek,  seperti  saham, obligasi  atau  dalam  bidang  properti dimana nilainya melebihi harga pembelian (Haryoso, 2017).
Dari  hasil  observasi  penulis menunjukkan  bahwa  hasil  wawancara tersebut sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan  yang  menjelaskan  bahwa harga perolehan dan keuntugan diterapkan  sesuai  kesepakatan  antara BMT  dan  nasabah  untuk  menghindari riba  dan  keuntugan  yang  diterapkan BMT tidak ada ketetapannya tergantung kesapakatan  di  awal,  dengan  sistem pengukuran  dengan  nilai  wajar  yang diterima  nasabah  sesuai  dengan  prinsip syariah  islam.  Berdasarkan  temuan diatas  penulis  berkesimpulan    bahwa BMT Kota Pekanbaru belum penerapkan harga perolehan dan keuntugan produk pembiayaan murabahah dikarenakan untuk menghindari timbulnya riba dan
penipuan  dimana  BMT  menerapkannya sesuai  kesepakatan  bersama  antara  bmt dan nasabah diawal saat akad dilakukan. Akan  tetapi  untuk  menghidari riba maka BMT mengambil
kesepakatan  diawal  dengan  nasabah supaya  tidak  terjadi  kesalahan  setelah sah  terima  produk.  Oleh  karena  itu BMT  kota  pekanbaru  harus  lebih memperhatikan  dalam  meningkatkan harga  perolehan  dan  keuntugan  supaya selalu terhindar dari riba, grarar, masyir dan slalu berprinsip berdasarkan syariah islam.  Hasil  analisis  dan  kesimpulan penulis menyatakan bahwa harga perolehan dan keuntungan yang diterapakan  BMT  Kota  Pekanbaru sesuai  dengan  kesepakatan  bersama antara  pengelolah  dan  pembeli.  Oleh karena  itu  BMT  tidak  menentukan harga  perolehan  dan  keuntugan  sendiri melainkan  dengan  kesepakatan  besama, untuk menghindari timbulya riba. Probelamtika  harga  perolehan  dan keuntungan ini sebelumnya juga pernah di  bahas  melalui  penelitian  serupa  oleh Yanti (2015) dimana hasil serupa terkait tentang  kesepakatan  bersama  sebagai dasar  penentuan  harga  perolehan  dan keuntungan..

## Harga Perolehan
Harga  perolehan  adalah  seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh  aset  tetap  tersebut  mulai dari  biaya  pembelian  hingga  semua biaya  yang  timbul  hingga  aset  tetap tersebut siap digunakan
atau dioperasikan (Maesaroh, 2017).
Dari  hasil  observasi  penulis menunjukkan  bahwa  hasil  wawancara tersebut sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan  yang  menjelaskan  bahwa harga  perolehan  diterapkan  sesuai kesepakatan  antara  BMT  dan  nasabah dalam  memperoleh  aset  tetap  tersebut mulai  dari  biaya  pembelian  hingga semua  biaya  yang  timbul  hingga  aset
tetap  tersebut  siap  digunakan  atau dioperasikan, serta kebanyakkan masyarakat/nasabah meminta harga perolehan sesuai yang disepakati dengan kedua belah pihak. Berdasarkan temuan  diatas  penulis  berkesimpulan bahwa BMT Kota Pekanbaru menerapkan  harga  perolehan    produk pembiayaan  murabahah  sesuai  dengan kesepakatan  bersama  antara  BMT dengan Nasabah seperti harga jual BMT +  Margin.  Akan  tetapi  untuk  sistem harga perolehan yang didapat masyarakat  masih memiliki kekurangan sehingga  masyarakat/nasabah  masih kurang puas dengan apa yang didapatkannya.
Oleh  karena  itu  BMT  Kota Pekanbaru  harus  lebih  menjelaskan tentang  harga  perolehan  yang  akan didapatkan  nasabah,  serta  BMT  harus lebih  memperhatiakan  keinginan  atau kebutuhan  masyarakat/nasabah.  Hasil analisis dan kesimpulan penulis menyatakan  bahwa  harga  perolehan yang diterapakan BMT Kota Pekanbaru sesuai  dengan  kesepakatan  bersama antara  pengelolah  dan  pembeli.  Oleh karena  itu  BMT  tidak  menentukan harga  perolehan  sendiri  melainkan dengan  kesepakatan  besama,  untuk menghindari  timbulya  riba,  grarar, masyir  serta  harga  perolehan  yang didapatkan  nasabah  sesuai  syariah islam.

## Uang Muka
Uang  muka  adalah  jumlah  yang dibayar  oleh  pembeli  kepada  penjual sebagai  bukti komitmen untuk  membeli barang  dari  penjual  atau  pembayaran uang  kepada  pihak  lain  yang  belum memberikan  prestasi  atau  memenuhi kewajiban  misalnya  kepada  BMT  pada saat  kontrak  ditandatagani  atau  kepada penjual yang belum menyerahkan barangnya,  pembayaran  sebagian  dan harga  yang  telah  disepakati  oleh
pembeli  dan  penjual  yang  merupakan tanda  bahwa  perjajian  jual  beli  yang diadakan mengikat.
Dari  hasil  observasi  penulis menunjukkan  bahwa  hasil  wawancara tersebut sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan  yang  menjelaskan  bahwa uang muka ditentukan sesuai permintaan  nasabah/masyarakat  dimana sesuai  dengan  barang  yang  dibeli dengan  tata  cara  uang  muka    disetor  ke rekening tabungan nasabah, nanti dipotong saat akad. Dimana uang muka adalah  jumlah  yang  dibayar  oleh pembeli  kepada  penjual  sebagai  bukti komitmen  untuk  membeli  barang  dari penjual  atau  pembayaran  uang  kepada pihak  lain  yang  belum  memberikan prestasi  atau  memenuhi  kewajiban dengan  sistem  pengukuran  dengan  nilai wajar  yang  diterima  nasabah  sesuai dengan prinsip syariah islam.
Berdasarkan temuan diatas penulis  berkesimpulan    bahwa    BMT Kota  Pekanbaru    menentukan  uang muka  produk  pembiayaan  murabahah sesuai  dengan  permintaan  nasabah sesudah  melakukan  akad  serta  jika terjadi  pembatalan  pembelian  barang maka  pihak  nasabah  harus  menggati rugi,  dan  uang  muka  tersebut  tidak dianggap  sebagai  uang  ganti  rugi,  dan uang  muka  yang  telah  di  berikan nasabah kepada BMT akan di kembalikan.  Akan  tetapi  masih  ada kekurangan  yang  harus  diperhatikan BMT kota pekanbaru agar
nasabah/masyarakat lebih memilih akad murabahah  dibandingkan  akad  lainnya. Oleh  karena  itu  BMT  Kota  Pekanbaru harus  lebih  menjelaskan  tentang  uang muka  yang  dibayarkan  nasabah  kepada pihak  BMT  yang  menjadi  bukti  bahwa nasabah sudah menyerahkan uang muka tersebut,  untuk  membeli  barang  dari penjual  atau  pembayaran  uang  kepada pihak  lain  yang  belum  memberikan barang  atau  memenuhi  kewajibannya.
Hasil  analisis  dan  kesimpulan  sejalan dengan penelian sebelumnya oleh Hasanah  (2015)  yang  juga  menyatakan bahwa uang muka yang ditentukan oleh BMT  sesuai  permintaan  nasabah  saat melakukan akad bersama antara
pengelolah dan pembeli. Oleh karena itu BMT  tidak  menentukan  uang  muka sendiri  melainkan  sesuai    dengan  harga barang yang dibeli.

## Pembelian dan Penyerahan Barang
Pembelian  merupakan  kegiatan utama  untuk  menjamin  kelancaran transaksi  penjualan  yang  terjadi  dalam suatu perusahaan atau pembelian merupakan bagian dari kegiatan
ekonomi  yang  kita  lakukan  setiap  hari dan  penyerahan  barang  merupakan suatu kesepakatan antara penjual dengan  peembeli  tentang  pemindahan hak  milik  disertai  biaya  pengiriman barang  dari  gudang  penjual  ke  gudang pembeli (Suryani & Afriyeni, 2019).
Dari  hasil  observasi  penulis menunjukkan  bahwa  hasil  wawancara tersebut sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan  yang  menjelaskan  bahwa pelaksanaan  Pembelian  dan Penyerahan Barang  disesuaikan  dengan  kebutuhan nasabah  dimana  pembelian  barang dilakukan  oleh  pihak  BMT,  barang tersebut akan diserakan kepada nasabah saat  menandatagani  akad  tersebut. Dimana  Pembelian  dan  Penyerahan Barang  merupakan  suatu  kesepakatan antara penjual dengan peembeli  tentang pemindahan  hak  milik  disertai  biaya pengiriman  barang  dari  gudang  penjual ke gudang pembeli. Berdasarkan temuan  diatas  penulis  berkesimpulan bahwa BMT Kota Pekanbaru menerapkan Pembelian  dan Penyerahan Barang  produk pembiayaan murabahah sesuai  dengan  permintaan  nasabah sesudah  melakukan  akad  setelah  itu pihak BMT menyerahkan barang tersebut kepada nasabah.
Akan  tetapi  dalam  pembelian dan  penyerahan  barang  masih  ada terdapat    kekurangan  yang  harus diperhatikan  BMT  kota  pekanbaru  agar nasabah/masyarakat  lebih  memahami akad murabahah dengan prinsip  syariah islam.  Oleh  karena  itu  BMT  Kota Pekanbaru  harus  lebih  menjelaskan tentang  pembelian  dan  penyerahan barang  yang  dilakukan  pihak  BMT
kepada nasabah yang sudah menandatangani akad murabahah, supaya  tidak  terjadi  kesalahan  yang menimbulkan keraguan  nasabah kepada pihak BMT. Hasil analisis dan kesimpulan ini sejalan dengan
penelitian  Suryani  &  Afriyenti  (2019) bahwa  pembelian  dan  penyerahan barang  yang  ditentukan  BMT  sesuai permintaan  nasabah  saat  melakukan akad  bersama  antara  pengelolah  dan pembeli.  Oleh  karena  itu  BMT  tidak menentukan  pembelian  dan  penyerahan barang sendiri melainkan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati dimana  barang  diserahkan  pada  saat akad  murabahah  ditandatagani  oleh pihak nasabah.

## Pembayaran Tangguh
Pembayaran tangguh adalah pembayaran  yang  dilakukan  tidak  pada saat  barang  diserahkan  kepada  pembeli tetapi  pembayaran  dilakukan  dalam bentuk  angsuran  atau  sekaligus  pada waktu tertentu (Haryoso, 2017).
Dari  hasil  observasi  penulis menunjukkan  bahwa  hasil  wawancara tersebut sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan  yang  menjelaskan  bahwa Pembayaran  Tangguh  tidak  diterapkan oleh  BMT  kota  pekanbaru  serta pembayaran  tangguh  hanya  dilakukan nasabah saat terlambat membayar
angsuran  kepada  pihak  BMT.  Dimana Pembayaran tangguh adalah
pembayaran  yang  dilakukan  tidak  pada saat  barang  diserahkan  kepada  pembeli
tetapi  pembayaran  dilakukan  dalam bentuk  angsuran  atau  sekaligus  pada waktu  tertentu.    Berdasarkan  temuan diatas  penulis  berkesimpulan    bahwa BMT Kota Pekanbaru tidak menerapkan pembayaran  tangguh  untuk  produk pembiayaan murabahah melainkan nasabah  terlambat  membayar  angsuran yang  sudah  ditentukan  batas  waktu pembayaran.
Akan tetapi dalam meningkatkan ketertarikan  nasabah/masyarakat  dalam memilih  akad  murabahah  maka  BMT harus  memberikan  keringanan  kepada nasabah  untuk  melunasi  angsuran  yang belum  dibayar  nasabah  kepada  BMT sehingga  nasabah/masyarakat  percaya kepada  BMT  untuk  mempermudah dalam memenuhi kebutuhan nasabah/masyarakat.  Oleh  karena  itu BMT  Kota  Pekanbaru  harus  lebih menjelaskan tentang
pembayaran tangguh yang dilakukan nasabah supaya membayar  angsuran  sesuai  dengan waktu yang disepakati di awal pas akad dilaksanakan  dan  tidak  melakukan pembayaran  tangguh  lagi  kepada  BMT agar  dapat  meningkatkan  kepercayaan BMT kepada nasabah/masyarakat dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Hasil analisis  dan  kesimpulan  penelitian  ini sejalan dengan penelitian oleh Hadaliah (2018) dimana  menyatakan bahwa  rata- rata  BMT  tidak  ada  yang  menerapkan pembayaran tangguh. Tetapi ada sebagian  nasabah  tidak  membayar angsuran  sesuai  dengan  waktu  yang telah  di  tentukan.  Maka  BMT  harus tegas dalam mengambil keputusan yang terbaik dalam meningkatkan usaha serta membantu  nasabah  untuk  memenuhi semua kebutuhannya.

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang  sudah  penulis  lakukan  dapat disimpulkan bahwa Impelementasi
Produk  Pembiayaan  Murabahah  yang dilakukan pada Baitul Mal Wat Tamwil Kota  Pekanbaru  dapat  dilihat  dari beberapa  dimensi  dalam  penelitian  ini yang dijabarkan sebagai berikut; produk pembiayaan  murabahah  BMT  kota pekanbaru  yang  menerapakan  obyek produk    pembiayaan  murabahah  yang ditawarkan BMT Kota Pekanbaru
sangat  diminati  masyarakat  karna  tidak ada  unsur  ribanya  dan    tidaklah bertentangan  dengan  hukum  dalam syariat islam.
Keuntungan  yang  diterapakan BMT  Kota  Pekanbaru  sesuai  dengan kesepakatan  bersama  antara  pengelolah dan  pembeli.  Oleh  karena  itu  BMT tidak  menentukan  harga  perolehan  dan keuntugan  sendiri  melainkan  dengan kesepakatan besama, untuk menghindari timbulya  riba.  Harga  perolehan  yang diterapakan  BMT  Kota  Pekanbaru sesuai  dengan  kesepakatan  bersama antara  pengelolah  dan  pembeli.  Oleh karena  itu  BMT  tidak  menentukan harga  perolehan  sendiri  melainkan dengan  kesepakatan  besama,  untuk menghindari  timbulya  riba,  grarar, masyir  serta  harga  perolehan  yang didapatkan  nasabah  sesuai  syariah islam.  Selanjutnya  uang  muka  yang ditentukan BMT Kota Pekanbaru sesuai permintaan  nasabah  saat  melakukan akad murabahah  antara pengelolah dan pembeli.
Oleh  karena  itu  BMT  tidak menentukan uang muka sendiri
melainkan  sesuai    dengan  harga  barang yang dibeli.  Pembelian dan penyerahan barang  yang  diterapkan  BMT  Kota Pekanbaru  sesuai  permintaan  nasabah saat  melakukan  akad  bersama  antara pengelolah dan pembeli. Oleh karena itu BMT  tidak  menentukan  pembelian  dan penyerahan  barang  sendiri  melainkan sesuai  dengan  perjanjian  yang  sudah disepakati  dimana  barang  diserahkan pada saat akad murabahah
ditandatangani  oleh  pihak  nasabah. Semua  BMT  kota  pekanbaru  tidak  ada yang  menerapkan  pembayaran  tangguh. Tetapi  ada  sebagian  nasabah  yang melakukan pembayaran tangguh dikarenakan    tidak  membayar  angsuran sesuai  dengan  waktu  yang  telah  di tentukan.

## Saran
Melalui  hasil  penelitian  ini  maka dapat  di  sarankan  kepada  seluruh  BMT di  Kota  Pekanbaru  untuk  tegas  dalam mengambil  keputusan  yang  terbaik dalam meningkatkan usaha serta membantu  nasabah  untuk  memenuhi semua kebutuhannya. Juga bagi peneliti selanjutnya  untuk  melakukan  pengujian secara  kuantitatif    terkait  dengan masalah  pembiayaan  yang  di  tawarkan oleh BMT.

## DAFTAR PUSTAKA
Azizah,  N.  (2015). Implementasi  5C pada pembiayaan murabahah di KJKS BMT El Amanah Kendal (Doctoral dissertation, UIN Walisongo). Affandi, A. A. (2015). Analisis pembiayaan  murabahah  pada nasabah di BMT Harapan Ummat Kudus (Doctoral dissertation, UIN Walisongo). Febrian,  R.,  &  Mardian,  S.  (2017). Penerapan  PSAK  NO.  102  Atas Transaksi Murabahah: Studi Pada Baitul Maal Wa Tamwil Di Depok, Jawa Barat. Ikonomika , 2 (1), 19-40. Hadaliah,  L.  D.  (2018).  Aplikasi  Akad Murabahah Pada Poruduk Konsumtif. MUTAWASITH , 1 (1)
, 35-52.
Hasanah,  N.,  Puspitasari,  N.,  &  Farida,
L. (2015). Risiko Akad Murabahah  Serta  Pengelolaan Risiko  Akad  Murabahah  Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang
Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi , 2 (1), 1-5. Haryoso,  L.  (2017).  Penerapan  Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah)  pada  BMT  Bina Usaha di Kabupaten Semarang. Law and Justice , 2 (1), 79-89.
Iltiham,  M.  F.  (2017).  Implikasi  Akad Simpan Pinjam dalam Perspektif Hukum  Kontrak  Fiqih  (Studi Pada BMT-MMU Pasuruan Cabang Purwosari). MALIA (TERAKREDITASI) , 9 (1), 83- 100. Maesaroh,  N.  S.  (2017). Implemetasi ganti rugi terhadap keterlambatan pembayaran pada produk  pembiayaan  murabahah di BMT Nurul Ummah Sukabumi (Doctoral  dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Sagara,  Y.,  &  Pratama,  M.  A.  (2016). Penguatan  Ekonomi  Kerakyatan Melalui  Baitul  Mal  Tanwil (BMT)  Sebagai  Balai  Usaha Mandiri Rakyat Terpadu (BUMRT). Social Science Education Journal , 3 (1).
Suryani,  A.,  &  Afriyeni,  A.  (2019). Prosedur Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (Bmt) Taqwa Muhammadiyah Padang. Tamrin,  M.  A.,  &  Suselo,  D.  (2017). Implementasi  Akad  Murabahah dalam  Penentuan  Harga  dan Margin  Pembiayaan  pada  BMT di Tulungagung. Jurnal Iqtisaduna , 4 (1), 12-29. Yanti,  U.  R.  (2015). Analisis  Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Untuk Mendapatkan Pembiayaan Murabahah  Di  Bmt  Al  Hijrah Salo Kabupaten Kampar (Doctoral  dissertation, Universitas  Islam  Negeri  Sultan Syarif Kasim Riau)