## COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK MEMFASILITASI SERTIFIKAT HALAL PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG
Yuni Hartati 1 , Tito Inneka Widyawati 2 1,2 Universitas Yuppentek Indonesia Email: yuni7750@gmail.com

## ABSTRACT
Collaborative  governance to  facilitate  halal certificates  for  food and  beverage  products  for micro, small and medium enterprises in Karawaci District, Tangerang City, is carried out between the Department of Industry, Trade, Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Tangerang City and the Halal Product Guarantee Organizing Agency. The Collaborative governance theory used uses Ansell  and  Grash's  theory  regarding  the  stages  in Collaborative  governance ,  namely  face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, sharing understanding and expected results. The results  of  the  research  provide  information.  Face-to-face  dialogue  is  carried  out  with  socialization activities.  Building  trust  is  carried  out  by  facilitating  as  well  as  possible  and  there  are  no  costs  in facilitating halal certification activities for micro, small and medium enterprises. Commitment is built with Stakeholder s  related  to  halal  certification  facilities,  namely  with  business  actors  where  the process of inputting data on requirements regarding product raw materials, product manufacturing processes and other requirements is input by the business actor himself and then accompanied by the Department,  the  expected  results  from  the  halal  certification  facility  are  that  business  actors, especially  have  legality  that  can  guarantee  their  products  to  be  widely  circulated.  There  are  three obstacles  to  facilitating  halal  certification,  namely  the  lack  of  face-to-face  dialogue  with  the  Halal Product Guarantee Organizing Agency, the lack of commitment to implementation, and the limited ability of business actors to understand the importance of halal labeling.
Keyword : Collaborative governance Facilitation of Halal Certification.

## ABSTRAK
Collaborative  governance untuk  memfasilitasi  sertifikat  halal  pada  produk  makanan  dan minuman usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang dilakukan antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang dengan Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal.  Teori Collaborative  governance yang  diapakai  menggunakan teori Ansell dan Grash mengenai tahapan dalam Collaborative governance yaitu Dialog tatap muka, Membangun kepercayaan, Komitmen untuk proses, Berbagi pemahaman dan Hasil yang diharapkan. Hasil penelitiannya memberikan informasi Dialog tatap muka dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, Membangun kepercayaan dilakukan dengan memfasilitasi dengan sebaik-baiknya dan tidak ada biaya dalam kegiatan fasilitasi sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah, Komitmen yang  dibangun  dengan  para Stakeholder terkait  dengan  fasilitas  sertifikasi  halal  yaitu  dengan  para pelaku  usaha  dimana  untuk  proses  penginputan  data  persyaratan  mengenai  bahan  baku  produk, proses  pembuatan  produk  dan  persyaratan  lainnya  di  input  sendiri  oleh  pelaku  usaha  kemudian didampingi oleh pihak Dinas, hasil yang diharapkan dari fasilitas sertifikasi halal yaitu pelaku usaha mempunyai  legalitas  yang  bisa  menjamin  produk  mereka  untuk  beredar  secara  luas.  Penghambat dalam fasilitasi sertifikasi halal mempunyai tiga hal yaitu kurangnya dialog tatap muka dengan Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal,  kurangnya  komitmen  yang  dijalankan,  serta  adanya keterbatasan kemampuan pelaku usaha dalam memahami pentingnya labelisasi halal.
Kata Kunci : Collaborative governance Fasilitasi Sertifikasi Halal

## PENDAHULUAN
Diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal bersifat wajib, hal tersebut sesuai dengan ketentuan  dalam  Pasal  4  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  yang  mengatakan  bahwa Produk  yang  masuk,  beredar  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib  bersertifikat halal. Pemberlakuan kewajiban sertifikat halal bagi semua produk di Indonesia berlaku pada 5  Tahun  setelah  Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal diterbitkan,  artinya  pada  tahun  2019  Undang-undang  tersebut  dilaksanakan  dan  semua produk makanan dan minuman mempunyai kewajiban untuk memiliki sertifikasi halal.
Fasilitasi biaya sertifikasi halal dan fasilitasi penyelia halal kepada pelaku usaha mikro kecil diberikan kepada para pelaku usaha mikro kecil, termasuk pelaku usaha mikro kecil yang ada  di  Kota  Tangerang  Provinsi  Banten.  Kota  Tangerang  terletak  pada  wilayah  strategis sebagai  penghubung  menuju  pintu  keluar  masuk  ( gate )  barang  dan  manusia  seperti  jalan arteri, jalan bebas hambatan, dan bandar udara internasional. Kota Tangerang memiliki 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan.
Kecamatan  Karawaci  Kota  Tangerang  merupakan  salah  satu  Kecamatan  di  Kota Tangerang  yang  memiliki  jumlah  Kelurahan  paling  banyak  di  Kota  Tangerang  yaitu  16 Kelurahan.  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Pojok  UMKM  Kecamatan  Karawaci  Kota Tangerang bahwa pada tahun 2023 (sampai pada bulan Mei) terdaftar jumlah anggota Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kecamatan Karawaci Kota Tangerang sebanyak 196 Usaha Mikro Kecil berjenis usaha makanan dan minuman yang tersebar di 16 Kelurahan, akan tetapi sebanyak 196 Usaha Mikro Kecil yang berjenis makanan dan minuman tersebut belum semuanya memiliki sertifikasi halal sesuai dengan amat dari Undang-undang Undang- undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Berdasarkan data yang diperoleh, dari 196 UMKM jenis makanan dan minuman yang terdaftar di Pojok UMKM Kecamatan Karawaci Kota Tangerang baru 60 UMKM yang sudah memiliki  sertifikat  halal  pada  produk  makanan  dan  minuman  yang  dijual  kemasyarakat sedangkan sisanya sebanyak 136 UMKM belum memiliki sertifikat halal. Hal ini membuktikan bahwa  kurangnya  kerjasama  dan  koordinasi  antar Stakeholder yaitu  Dinas  Perindustrian, Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Kota  Tangerang  yang  mempunyai  kewenangan  dalam mengelola  keberadaan  para  pelaku  usaha  mikro  kecil  yang  ada  di  Kota  Tangerang,  Badan
Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah menjadi salah satu pemicu mengapa para pelaku UMKM makanan dan minuman khususnya yang terdaftar menjadi anggota pojok UMKM Kecamatan Karawaci belum memiliki sertifikat halal.
Dalam mengatasi hal tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM perlu dikembangkan  dalam  konsep  kolaborasi  governance. Collaborative  governance inilah yang  akan  mengintregasikan  kekuatan  sebagai  pendekatan  dalam  pelayanan  publik  yang diselenggarakan  oleh  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  berbasis pelanggan  yang  memberikan  ruang  terbaginya  peran  termasuk  peran Stakeholder s  dalam memfasilitasi sertifikat halal produk makanan dan minuman UMKM di Kota Tangerang.
Dengan  adanya  permasalahan  tersebut  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  Dinas Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  untuk  bekerjasama  dengan  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  dalam  memfasilitasi  para  pelaku  UMKM  di Kecamatan Karawaci untuk mendapatkan sertifikat halal pada produk makanan dan minuman yang  dijual  kepada  konsumen.  Adanya  permasalahan  tersebut  mengakibatkan  kurangnya pemahaman para pelaku UMKM di Kecamatan Karawaci mengenai pentingnya sertifikat halal, kegunaan sertifikat halal sehingga memilih untuk menunda proses prngajuan sertifikat halal serta para pelaku UMKM belum memahami tahapan dan persyaratan yang harus dilengkapi dalam proses pembuatan sertifikat halal.
Ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2023 melalui Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  yang  bekerjasama  dengan  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu mengenai sosialisasi pemberian sertifikat halal secara gratis kepada pelaku usaha kecil mikro. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan agar nantinya sertifikat halal dapat digunakan untuk memberikan kepercayaan dan tidak ada lagi rasa khawatir kepada para konsumen.
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan data awal yang diperoleh penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fasilitasi sertifikat halal kepada pelaku UMKM di  Kecamatan  Karawaci  Kota  Tangerang  dengan  judul  “ Collaborative  governance untuk Memfasilitasi Sertifikat Halal Produk Makanan dan Minuman UMKM Kecamatan Karawaci Kota Tangerang ”.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  didalam  penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif. Peneliti mendeskripsikan melalui bentuk kata-kata mengenai fenomena yang ada pada objek penelitian agar dapat terdeskripsikan Collaborative governance untuk memfasilitas sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Kerawaci Kota  Tangerang  dan  untuk  menganalisis  faktor  apa  saja  yang  menjadi  penghambat  dalam Collaborative governance untuk memfasilitasi sertifikat halal produk makanan dan minuman pelaku UMKM sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian.
Peneliti mendeskripsikan subjek penelitian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan pelaku UMKM di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, yang merupakan sasaran pengamatan atau key informan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Face to face dialoge dalam Colaborative Governance Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman
Hasil analisis berdasarkan sumber data dan informasi di lapangan melalui pengamatan dan  hasil  wawancara  dilapangan  bahwa  dialog  tatap  muka  yang  dilakukan  antara  Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dengan BPJPH Kementerian Agama  Republik  Indonesia  dan  pelaku  UMKM  dilakukan  pada  kegiatan  sosialisasi  yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang, pada kegiatan  sosialisasi  tersebut  dibahas  terkait  program  fasilitasi  sertifikasi  halal  yang diperuntukan untuk pelaku usaha yang memproduksi produk dalam skala mikro atau produk sederhana, dengan menjelaskan peran dan fungsi dari masing-masing Stakeholders dimana pihak Dinas bertindak sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), kemudian pihak dari BPJPH Kementerian  Agama  Republik  Indonesia  berdasarkan  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  yang  menyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait. Bentuk kerja  sama  BPJPH  dengan  lembaga  pemerintah  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  koperasi,  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  misalnya  dalam  hal
menyiapkan  Pelaku  Usaha  mikro  dan  kecil  dalam  sosialisasi  dan  pendampingan  sertifikasi kehalalan Produk.
Dialog  yang  dilakukan  merupakan  langkah  awal  yang  dilakukan  untuk  membangun kepercayaan, komitmen, saling membagi pemahaman dan capaian hasil yang diharapkan dari kegiatan kolaborasi fasilitasi sertifikasi halal. Pada kegiatan dialog tersebut dijelaskan terkait dengan  pentinganya  kepemilikan  labelisasi  halal  pada  produk  yang  diproduksi  oleh  para pelaku  UMKM.  Pada  kegiatan  dialog  yang  dilakukan  para  pelaku  UMKM  di  Kecamatan merupakan anggota dari forum pojok UMKM Kecamatan Karawaci sehingga dalam kegiatan dialog  tersebut  mengatasnamakan  sebagai  forum  Pojok  UMKM  Karawaci  yang  melakukan organisir terhadap keberadaan pelaku UMKM yang ada di Kecamatan.
Dialog face  to  face melalui  sosialisasi  merupakan  tahapan  awal  dalam  tahapan Collaborative  governance hal  tersebut  untuk  mengidentifikasi  peluang  dan  keuntungan bersama  antara  pemangku  kepentingan.  Ansell  dan  Grash  dalam  (Dwiyanto,  2017). Keuntungan yang dimaksud dalam hasil dialog tatap muka langsung pada kegiatan fasilitasi sertifikasi halal yaitu bagi pelaku UMKM yang terdaftar pada forum pojok UMKM karawaci bisa  mendaftarkan  produknya  untuk  dilakukan  pemeriksaan  sertifikat  halal  secara  gratis, biaya ditanggung oleh pemerintah. Kemudian keuntungan yang diperoleh oleh BPJPH yaitu menjalankan wewenangnya untuk melakukan kerjasama dengan instansi peierntah dalam hal ni yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Sedangkan keuntungan yang diperoleh  oleh  Dinas  yaitu  terlaksananya  program  fasilitasi  sertifikasi  halal  yang  tujuannya agar produk UMKM di Kota Tangerang dapat naik kelas artinya mempunyai kualitas produk yang  layak  untuk  diedarkan  secara  luas  sebagai  bagian  dari  kegiatan  pemberdayaan  yang dilakukan oleh Dinas  Perindustrian, Perdagangan,  Koperasi dan  UKM  sebagai  instansi  yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengembangan pelaku UMKM di Kota Tangerang.
Berdasarkan  hasil  observasi,  peneliti  memberikan  sebuah  pendapat  bahwa  kegiatan dialog antara Stakeholder s terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dengan BPJPH dan pelaku UMKM yang diorganisasir dalam forum Pojok UMKM Kecamatan karawaci hendaknya bukan hanya membahas terkait dengan proses fasilitasi  yang  dilakukan  akan  tetapi  perlu  juga  membahas  terkait  dengan  pemberian sertifikasi halal pada produk makanan pada dasarnya merupakan hal penting dan wajib yang harus  diperhatikan  oleh  para  pelaku  usaha.  Namun,  tidak  semua  para  pelaku  usaha  tahu
tentang pelabelan halal tersebut maka dari itu mereka merasa kebingungan untuk mengurus sertifikasi halal pada produknya hal ini menyebabkan banyaknya produk yang beredar tidak ada  kejelasan  dalam  kehalalannya,  maka  dengan  hal  tersebut  tahapan  dialog  tatap  muka langsung  antara  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Kota  Tangerang dengan BPJPH dan pelaku UMKM menjadi tahapan awal yang dilakukan.
Dengan  adanya Collaborative  governance terkait  dengan  fasilitasi  sertifikasi  halal melalui proses dialog para pelaku UMKM mengetahui bahwa pentingnya pemberian labelisasi halal pada produk yang dijual, selain itu para pelaku UMKM yang terdaftar pada forum pojok UMKM sebelumnya sudah melakukan dialog awal dengan pihak Kecamatan Karawaci terkait dengan  informasi  mengenai  fasilitas  sertifikasi  halal,  artinya  dialog  yang  dilakukan  antara pelaku  UMKM  dengan  pemerintah  juga  dilakukan  pada  tingkat  Kecamatan  Karawaci  Kota Tangerang.
B. Trust  Building dalam Colaborative  Governance Fasilitasi  Sertifikasi  Halal  Produk Makanan dan Minuman
Hasil analisis berdasarkan sumber data dan informasi di lapangan melalui pengamatan dan  hasil  wawancara  dilapangan  bahwa  tahapan  membangun  kepercayaan  antara Stakeholders yang  dilakukan  dalam collaborative  governancae antara  Dinas  Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dengan BPJPH dan pelaku UMKM dilakukan dengan  memfasilitasi  dengan  sebaik-baiknya  dan  tidak  ada  biaya  dalam  kegiatan  fasilitasi sertifikasi halal kepada pelaku UMKM karena biaya yang dikeluarkan oleh Dinas berasal dari APBD  Kota  Tangerang,  dimana  pemerintah  Kota  Tangerang  tetap  melakukan  Pembayaran kepada  BPJPH  sebagai  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku.
Selain  itu  untuk  membangun  kepercayaan  pada  kegiatan  fasilitasi  sertifikasi  halal kepada pelaku UMKM, pihak Dinas juga kita membantu dari awal pelaku UMKM dari proses penginputan data yang dilakukan oleh pelaku UMKM yang didampingi secara langsung oleh pihak Dinas  dan  Institusi  Perguruan Tinggi  yang sudah  memiliki  sertifikat  sebagai  Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), kemudian pihak Dinas membuka konsultasi melalui WhatsApp grup pelaku UMKM yang sudah mendaftarkan untuk ikut menjadi peserta sertifikasi halal untuk produknya  dan  mendampingi  pelaku  usha  sampai  benar-benar  selesai  mendapatkan sertifikasi halal. Dalam proses dialog untuk membangun kepercayaan kepada pelaku UMKM,
program  fasilitasi  sertifikasi  halal  pada  tahun  sebelumnya  yaitu  pada  tahun  2022  pelaku UMKM di Kecamatan Karawaci sudah ada yang pernah mengikuti program tersebut dimana pelaku UMKM mengikuti semua proses sertifikasi sampai pada terbitnya sertifikat halal pada tahun 2022.
Sertifikasi halal mempunyai peranan yang penting dalam memastikan produk-produk pelaku  UMKM  telah  melalui  proses  pengolahan  yang  sesuai  dengan  aturan.  Keberadaan sertifikasi halal memberikan keyakinan bahwa produk tersebut bebas dari bahan-bahan yang diharamkan  dan  telah  diolah  dengan  resiko  rendah.  Membangun  kepercayaan  perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para Stakeholder tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangunan  kepercayaan  ini,  diperlukan  pemimpin  yang  mampu  menyadari  akan pentingnya  kolaborasi.  Ansell  dan  Grash  dalam  (Dwiyanto,  2017).  Dengan  demikian  dalam membangun  kepercayaan  kepada  pelaku  UMKM  pihak  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai peran yang berbeda dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk  Halal  (BPJPH).  Pihak  dinas  melakukan  pendampingan  dan  konsultasi,  para  pelaku UMKM  diberikan  penjelasan  mengenai  pentingnya  sertifikat  halal  untuk  membangun kepercayaan masyarakat sebagai konsumen.
Para  pelaku  UMKM  di  Kecamatan  Krawaci  Kota  Tangerang  mempunyai  beragam produk,  sertifikasi  halal  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  membantu  membangun kepercayaan konsumen, terutama bagi umat Muslim. Pengolahan produk halal yang sesuai dengan  prinsip-prinsip  Islam  dan  telah  melalui  proses  sertifikasi  ketat  yang  dilakukan  oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sehingga sertifkat halal yang dkeluarkan dapat memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa mereka memilih produk yang sesuai dengan keyakinan.
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  dalam  memberikan  penjelasan kepada  pelaku  UMKM  bahwa  Proses  sertifikasi  halal  dilakukan  oleh  badan  penyelenggara jaminan produk halal, baik oleh lembaga Halal MUI maupun di MUI. Lembaga ini bertugas untuk memastikan bahwa produk-produk yang mengklaim halal telah melewati serangkaian pengujian  dan  pemeriksaan  yang  ketat.  Proses  ini  melibatkan  audit,  analisis  bahan  dan inspeksi produksi untuk memastikan bahwa semua tahapan pengolahan produk telah sesuai dengan standar halal yang ditetapkan.
C. Commitment  to  process dalam Colaborative  Governance Fasilitasi  Sertifikasi  Halal Produk Makanan dan Minuman
Hasil analisis berdasarkan sumber data dan informasi di lapangan melalui pengamatan dan  hasil  wawancara  dilapangan  bahwa  komitmen  to  proses  yang  dilakukan  dalam collaborative governancae antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang  dengan  BPJPH  dan  pelaku  UMKM  dilakukan  pada  kegiatan  sosialisasi  yang dilakukan  oleh  Dinas.  Komitmen  yang  dibangun  dengan  para Stakeholder terkait  dengan fasilitas sertifikasi halal yaitu dengan para pelaku UMKM dimana untuk proses penginputan data persyaratan mengenai bahan baku produk, proses pembuatan produk dan persyaratan lainnya di dinput sendiri oleh pelaku usaha yang didampingi oleh pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dan Institusi Perguruan Tinggi yang telah tersertifikasi  sebagai  LPH,  serta  ada  juga  peran dari forum pojok  UMKM  Kecamatan untuk memberikan  pendampingan  kepada  pelaku  usaha  yang  mendaftar  pada  program  fasilitasi sertifikasi  halal,  sedangkan  komitmen  kami  dengan  BPJPH  adalah  memfasilitassi  secara kolektif pelaku UMKM dan untuk pembayaran PNBP.
Komitmen memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam Collaborative governance . Komitmen yang kuat  dari  setiap Stakeholder diperlukan  untuk  mencegah  resiko  dari  proses  kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari Stakeholder dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.  Ansell  dan  Grash  dalam  (Dwiyanto,  2017).  Komitmen  yang  dibangun  pada kegiatan  sertifikasi  halal  adalah  kegiatan  fasilitasi  sertifikasi  halal  ini  dimaksudkan  untuk mendapatkan  jaminan  produk  halal.  Proses  sertifikasi  halal  dilakukan  dengan  cara penelusuran mendalam untuk mengetahui secara pasti apakah bahan-bahan yang digunakan dalam  pembuatan  suatu  produk pangan  serta proses produksinya  telah  terjamin  halal  dan atau  tidak.  Adanya  sertifikat  halal  dimaksudkan  agar  konsumen  muslim  terlindungi  dari produk-produk yang tidak halal.
Komitmennya walaupun fasilitasi sertifikasi halal ini dilakukan secara kolektif, pelaku UMKM Untuk mendapatkan sertifikasi halal harus mendaftarkan produksinya sebagaimana di jelaskan didalam  Pada pasal 24 pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Kelengkapan berkas dan data pendukung disetorkan ke LPPOM untuk dikaji dan ditentukan besaran bea sertifikasi.
Setelah pemohon membayar bea pengurusan sertifikat, akan diberi jadwal pelaksanaan audit. Audit dilaksanakan oleh tim auditor LPPOM yang ditunjuk. Hasil audit diserahkan ke Komisi Fatwa MUI untuk dibahas dalam sidang Komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal. Dalam menjamin dan memberikan kepastian terhadap kehalalan suatu produk, diperlukan suatu proses pemeriksaan komprehensif yang dilakukan oleh lembaga terpercaya, yakni LPPOM MUI dan BPJPH. Dan komitemn yang terakhir yaitu biaya untuk sertifkasi halal pada  program  fasilitasi  sertifikasi  halal  yang  diselenggarakan  ooleh  Dinas  Perindustrian, Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  kepada  pelaku  UMKM  tidak  dikenakan  biaya,    dan permerintahlah yang mengeluarkan biaya untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk sertifikasi halal.
Selain  itu  terdapat  komitmen  yang  dibangun  sebelum  tahapan  dialog  tatap  muka secara  langsung  pada  kegiatan  sosialisasi,  yaitu  komitmen diantara  anggota  yang terdaftar pada  forum  Pojok  UMKM  Kecamatan  Karawaci  Kota  Tangerang  dimana  didalam  forum tersebut  antara  Forum Pojok  UMKM  dan pihak Kecamatan  Karawaci Kota Tangerang  telah berkomitmen  bahwa  untuk  menghasilkan  produk  yang  berkualitas  yang  dihasilkan  oleh pelaku  UMKM  di  Kceamatan  Karawaci  Kota  Tangerang  diperlukan  perlu  didukung  oleh legalitas usaha salah satunya legalitas sertifikasi halal, sehingga komitmen yang dibangun di tingkat Kceamatan yaitu secara bertahap melakukan sertifikasi produk halal pada produk yang diedarkan dan dijual oleh pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.
D. Share Understanding dalam Colaborative Governance Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman
Hasil analisis berdasarkan sumber data dan informasi di lapangan melalui pengamatan dan  hasil  wawancara  dilapangan  bahwa  berbagi  pemahaman  yang  dilakukan  dalam collaborative governancae antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang dengan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH) dan  pelaku  UMKM dilakukan  pada  kegiatan  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang. Berbagi pemahaman yang dibangun yaitu  membangun komunikasi  dan  memberikan  informasi  terkait  dengan  pentingnya  sertifikasi  halal,  Dinas Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Kota  Tangerang  sebagai  fasilitasi  saja, sedangkan untuk hasilnya dikembalikan lagi kepada pelaku usaha untuk benar mereka mau melengkapi  persyaratan,  selain  sertifikasi  halal.  Persyaratannya  seperti  ijin  edar  PIRT,  uji
kandungan  makanan,  ijin  edar  badan  POM,  desain  kemasan.  Terkait  dengan  fasilitasi sertifikasi halal hanya untuk produk minuman dan makanan non catering dan non daging.
Stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka  capai  melalui  kolaborasi  yang  dilakukan.  Saling  berbagai  pemahaman  ini  dapat digambarkan sebagai misi bersama, dan tujuan bersama. Saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi  terhadap  kesepakatan  bersama  untuk  memaknai  dan  mengartikan  suatu masalah. Ansell dan Grash dalam (Dwiyanto, 2017). Seperti yang dibahas sebelumnyha bahwa tujuan dari kolaborasi fasilitasi sertifikasi halal yaitu agar produk yang diproduksi oleh para pelaku  UMKM  menghasilkan  produk  yang  berkualitas  dengan  kepemilikan  sertifikasi  halal sehingga  produk  yang  dijual  dan  diedarkan  mempunyai  nilai  kepercayaan  dari  para konsumen.
Selain itu berbagi pemahaman tidak hanya dilakukan pada tingkat kolaborasi antara Dinas  perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Kota  Tangerang  dengan  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan pelaku UMKM akan tetapi juga dilakukan pada  tingkat  Kecamatan  Karawaci  dengan  forum  Pojok  UMKM  yang  ada  di  Kceamatan Karawaci.  Pemahan  yang  yang  ditanamkan  oleh  pihak  Kecamatan  Karawaci  kepada pelaku UMKM  melalui  Pojok  UMKM  dilakukan  sebelum  dialog  tatap  muka  pada  pelaksanaan sosialisasi, tapi jauh sebelum pemberian pemahaman terlebih dahulu diberikan bahwa salah satu tujuan untuk mengembangkan produk dan mengembangkan penjualan pelaku UMKM perlu adanya legalitas usaha salah satunya legalitas label halal agar produk-produk mereka bisa  diedarkan  dan  dijual    secara  luas,  bentuk  pemahaman  yang  dilakukan  oleh  pihak Kecamatan  Karawaci  yaitu  melakukan  komunikasi  dalam  forum  UMKM  terkait  dengan program-program dari pemerintah salah satunya program fasilitasi sertifikasi halal.
Selain itu pada saat kegiatan sosialisasipun pelaku UMKM diberikan pemahaman bahwa untuk sertifikasi halal pemerintah memfasilitasi secara gratis, akan tetapi karena terbatasnya anggaran,  maka  belum  semuanya  UMKM  yang  ada  bisa  diakomodir,  sehingga  fasilitas sertifikasi halal dilakukan secara bertahap kepada UMKM yang sudah siap untuk produknya yang  non  catering  dan  daging  untuk  dilabelisasi  halal.  Terkait  dengan  proses  untuk penginputan data persyaratan dilakukan oleh pelaku UMKM itu sendiri yang didampingi oleh Pihak Dinas dan Perguraun tinggi serta komunitas usaha lainnya yang sudah tersertifikasi.
E. Intermediate  outcomes dalam Colaborative  Governance Fasilitasi  Sertifikasi  Halal Produk Makanan dan Minuman
Hasil analisis berdasarkan sumber data dan informasi di lapangan melalui pengamatan dan  hasil  wawancara  dilapangan  bahwa  hasil  yang  diharapkan  dalam collaborative governancae antara  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Kota  Tangerang dengan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  dan  pelaku  UMKM  dilakukan pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tangerang.
Hasil yang diharapkan dari fasilitas sertifikasi halal yaitu pelaku UMKM khususnya di Kecamatan  Karawaci  Kota  Tangerang  mempunyai  legalitas  yang  bisa  menjamin  produk mereka untuk beredar secara luas karena salah satu syaratnya seertifikasi halal. selain itu hasil yang diharapkan adalah para pelaku UMKM yang tergabung dalam forum UMKM Kecamatan Karawaci  memiliki  suatu  wadah  komunikasi  dan  informasi  suatu  produk  yang  berkualitas sehingga dapat mengembangkan produknya, karena dalam suatu usaha tidak bisa dipisahkan dari legalitas usaha, sehingga adanya program fasilitasi sertifikasi halal dari pemerintah bisa dimanfaatkan  oleh  forum  pojok  UMKM  dan  para  anggotanya  untuk  mendapatkan pendampingan mendapatkan sertifikasi halal secara gratis dari pemerintah.
Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata.  Hal  ini  merupakan  hasil  proses  dalam  mengembangkan  momentum  yang  dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. Ansell dan Grash dalam (Dwiyanto, 2017). Output yang dihasilkan dari Collaborative governance fasilitasi sertifikasi halal yang dilakukan oleh  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi  dan  UKM  Kota  Tangerang  dengan  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan pelaku UMKM pada konteks penelitian ini yaitu  terbangunnya  dialog  tatap  muka  antara Stakeholder s,  terbangunnya  saling kepercayaan,  adanya  komitmen  bersama  dan  berbagi  pehaman  dalam  fasilitasi  sertifikasi halal sehingga para pelau UMKM dapat terfasilitasi dalam mendapatkan sertifikat halal dari pemerintah.  Sedangkan  harapan  dari  forum  pojok  UMKM  secara  khusu  terlihat  bahwa mereka benat-benar serius dan konsen terhadap sertifkasi halal pada produk yang dijual oleh pata anggotanya sehingga sehingga mereka mengharpkan bahwa pelaku UMKM yang sudah mengikuti program mendapatkan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang berlaku.

## F. Penghambat  dalam Collaborative  governance untuk  Memfasilitasi  Sertifikat  Halal Produk Makanan dan Minuman
Hasil analisis terkait penghambat dalam Collaborative governance untuk memfasilitasi sertifikat  halal  produk  makanan dan minuman pelaku  UMKM di  Kecamatan  Karawaci  Kota Tangerang berdasarkan sumber data dan informasi di lapangan melalui pengamatan dan hasil wawancara dilapangan bahwa yang menjadi penghambat yaitu kurangnya dialog tatap muka dengan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH),  kurangnya  komitmen  yang dijalankan,  serta  adanya  keterbatasan  kemampuan  pelaku  UMKM  dalam  memahami pentingnya labelisasi halal pada produknya.

## KESIMPULAN
Dialog  yang  dilakukan  merupakan  langkah  awal  yang  dilakukan  untuk  membangun kepercayaan, komitmen, saling membagi pemahaman dan capaian hasil yang diharapkan dari kegiatan kolaborasi fasilitasi sertifikasi halal. Pada kegiatan dialog tersebut dijelaskan terkait dengan  pentinganya  kepemilikan  labelisasi  halal  pada  produk  yang  diproduksi  oleh  para pelaku  UMKM.  Kemudian  untuk  Membangun  kepercayaan  dilakukan dengan  memfasilitasi dengan  sebaik-baiknya, biaya  yang  dikeluarkan berasal dari  APBD  Kota Tangerang, dimana pemerintah Kota Tangerang tetap melakukan Pembayaran kepada BPJPH sebagai PNBP sesuai dengan  aturan  yang  berlaku.  Komitmen  yang  dibangun  terdapat  peran  dari  forum  pojok UMKM  Kecamatan  Karawaci untuk  memberikan  pendampingan  kepada pelaku  usaha  yang mendaftar pada program fasilitasi sertifikasi halal.
Pada kegiatan fasilitasi sertifikasi halal, pada pertengahan jalan terdapat pelaku UMKM yang  mengundurkan  diri  pada  saat  proses  sertifikasi,  hal  tersebut  disebabkan  karena kurangnya  komitmen  yang  dibangun  pada  saat  dialog  tatap  muka  dilakukan.  Peneliti menyarankan  agar  komitmen  yang  dibangun  dilakukan  bukan  hanya  pada  saat  kegiatan sosialisasi  atau  dialog  pada  tingkat  dinas,  akan  tetapi  perlu  juga  dibangun  komitmen  dari tingkat Kecamatan yang dibangun oleh forum pojok UMKM kepada para anggotanya.

## DAFTAR PUSTAKA
A, Ibrahim, M. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif . Alfabeta. Abdul Aziz. 2021. Penerapan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Keripik Singkong setelah Undang-
undang  Nomor  33  tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal  di  Kecamatan  Sumber Jambe Kabupaten Jember . Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.
Agustina,  Y.,  Pratikto,  H.,  Churiyah,  M.,  &  Dharma,  B.  A.  (2019).  Pentingnya  Penyuluhan Sertifikasi  Jaminan  Produk  Halal  Untuk  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM). Jurnal  Graha Pengabdian , 1 (2), 139 – 150.
Aqshal  Bagoes  Avanzar  Noegroho,  &  Arif,  L.  (2023).  Collaborative  Governance  Dalam Pengembangan Umkm Pudak Di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. Journal Publicuho ,
5 (4), 1405 – 1414. https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.85 Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek . Rineka Cipta. Atika Ramdhani. 2022. Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-undang Nomor 33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal) .  Skripsi  Program  Studi  Ilmu  Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Bakhri, S. (2020). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku  Industri  Kecil  Dan  Menengah. Al-Mustashfa:  Jurnal  Penelitian  Hukum  Ekonomi Syariah , 5 (1), 54. https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6789 Dwiyanto,  A.  (2017). Reformasi  Birokrasi  Publik  Indonesia,  Pusat  Studi  Kependudukan  dan Kebijakan . Universitas Gajah Mada Press. Idrus, M. (2014). Metode Penelitian Ilmu Sosial . Erlangga.
Islamy, L. O. (2018). Collaborative Governnace, Konsep dan Aplikasi . Deepublish Publiser. Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36 . Remaja Rosdakarya. Muh.  Fachruddin,  M.  Nur,  H.  B.  (2022).  Collaborative  Governance  dalam  Pengembangan UMKM  pada  era  Revolusi  Industri  4.0  di  Kabupaten  Faktak. Jurnal  Pendidikan  Dan Konseling , 5 (1).
Peraturan  Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  2021  tentang  Sertifikasi  Halal  Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
Sedarmayanti.  (2017). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Reformasi  Birokrasi  dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil . Refika Aditama. Subarsono.  (2017). Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi.  Pustaka  Pelajar . Pustaka Pelajar.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Alfabeta. Ulum, M.C.,  dan R. N. (2017). Environmental Governance: Isu Kebijakan Indonesia dan Tata. Kelola Lingkungan Hidup . UB Press.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Wajdi, F. (2019). The Optimization of the Number of Halal Auditor to Improve Halal Product Assurance  in  Indonesia  (The  Perspective  of  Law  Number  33  of  2014  concerning  Halal Product Guarantee). Randwick International of Social Sciences (RISS) Journal , 2 (4).