INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7588-7603 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Fuad Nur 1 ✉ , Lade Sirjon 2 , La Ode Muhamad Sulihin 3
Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo
Email : fuadnur85@uho.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  memberikan  kontribusi  pada  pemahaman  tentang  betapa  pentingnya akses  keadilan  bagi  korban  tindak  pidana  sebagai  bagian  dari  HAM.  Jenis  penelitian  adalah penelitian  yuridis  normatif  dengan  cara  mengolah  data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data melalui  studi  kepustakaan  dan  dianalisis  secara  kualitatif.  Adapun  hasil  penelitian,  dengan berbagai  instrumen  hukum  yang  mengatur  akses  keadilan  baik  secara  nasional  maupun internasional menunjukkan betapa pentingnya akses keadilan bagi korban tindak pidana sebagai bagian dari HAM. Konsepsi HAM seputar akses keadilan berangkat dari pemikiran bahwa hak ini melekat kepada korban bukan karena pemberian suatu negara melainkan karena keberadaannya sebagai  manusia  sehingga  hak  tersebut  bersifat  tetap  atau  tidak  dapat  dicabut.  Responsivitas berbagai pihak menjamin akses keadilan bagi korban tindak pidana yang sejalan dengan nilai- nilai kemanusiaan menjadi tolok ukur bagi kemajuan dan kualitas perlindungan HAM dalam suatu negara khususnya di Indonesia.
Keyword : Akses Keadilan, Korban, HAM

## PENDAHULUAN
Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di negara yang mengaku sebagai negara yang demokrasi merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya. Hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai hak tetapi berbicara juga mengenai kewajiban (Neta, 2013).  Hak  asasi  manusia  berfungsi  sebagai  dasar  moral  dan  hukum  bagi  masyarakat  yang beradab. Hak asasi manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki martabat, kebebasan, dan perlindungan dari pelanggaran hak asasinya. Begitu pula dengan korban tindak pidana yang paling terdampak dari kejahatan, merupakan komponen penting dalam pengakuan hak asasi manusia,  sehingga  perlindungan  terhadap  hak  asasinya  menjadi  sangat  penting.  Korban memiliki hak untuk akses keadilan yang setara, adil, dan efektif untuk mendapatkan keadilan atas tindakan yang telah merugikan mereka.
Akses keadilan adalah hak dasar telah diakui berbagai instrument internasional pokok hak asasi manusia seperti diatur dalam Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/ Universal Declaration on Human Rights (UDHR) tahun 1948 bahwa “Setiap orang dalam persamaan yang penuh,  berhak  atas  peradilan  yang  adil  dan  terbuka  oleh  pengadilan  yang  bebas  dan  tidak memihak .” Hak ini menjamin setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam hukum  yang  berlaku,  berhak  mendapatkan  perlindungan  dan  pelayanan  hukum,  hak  untuk mengajukan pembelaan hukum ketika di pengadilan.
Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  tersebut,  maka  usaha  untuk mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia itu adalah menjadikan hak asasi manusia sebagai bagian dari hukum nasional (Yuliartha, 2010). Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak

## Abstract
This research aims to contribute to the understanding of how important access to justice is for victims of criminal acts as part of human rights. This type of research is normative juridical research that  involves  processing  secondary  data.  Data  collection  techniques  were  developed  through literature studies and analyzed qualitatively. The research results, with various legal instruments that regulate access to justice both nationally and internationally, show how important access to justice is for victims  of criminal acts as part of human rights. The  conception of  human rights around access to justice departs from the idea that this right is inherent to victims not because of the  gift  of  a  state  but  because  of  their  existence  as  human  beings,  so  that  these  rights  are permanent or inalienable. The responsiveness of various parties to ensure access to justice for victims of criminal acts in line with human values is a benchmark for the progress and quality of human rights protection in a country, especially in Indonesia.
Keyword : Access to Justice, Victims, Human Rights
asasi manusia adalah tanggung ja wab negara, terutama pemerintah.”
Begitu pula dalam perkembangan hukum di Indonesia, sebagai bentuk tanggung jawab moral  dan  hukum  Indonesia  sebagai  anggota  Persertikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dalam penghormatan dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM tahun 1948, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM dan instrumen HAM lainnya.
Berkaitan keadilan  bagi korban, secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) UU HAM  bahwa “S etiap  orang  berhak  mendapat  bantuan  dan  perlindungan  yang  adil  dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.” Ini menjadi dasar bahwa dalam sistem peradilan, bukan  saja  tersangka/terdakwa  yang  berhak  mendapatkan  perlindungan,  melainkan  juga korban memiliki hak yang sama.
Peran penting  korban tindak pidana dalam proses penyelesaian  perkara pidana tidak dapat  dinafikan,  sehingga  segala  kebutuhan  korban  haruslah  mendapat  perhatian.  Korban merasakan keamanan sehingga terhindar menjadi korban untuk yang kedua kalinya. Korban dapat memberikan keterangan dengan tidak mendapatkan tekanan serta merasa ketakutan dari berbagai ancaman seperti dari pelaku kejahatan. Adanya perhatian terhadap kerugian-kerugian yang diderita korban baik  secara materiil dan immaterial tentu tidak  dapat dikesampingkan. Inilah segelintir hak yang harus diperoleh korban, sehingga korban tidak hanya dijadikan objek pemeriksaan melainkan sebagai subjek yang harus diperhatikan hak-haknya.
Tetapi  fakta  seringkali  lebih  kompleks  dari  pada  idealisme  yang  disandarkan  pada konstitusi  dan  peraturan  perundang-undangan.  Banyak  korban  tindak  pidana  menghadapi banyak tantangan dalam mencari keadilan, termasuk tantangan finansial, psikologis, dan sosial. Bahkan sekali pun pelaku tindak pidana telah ditangkap atau bahkan dijatuhi putusan pidana, namun  kerugian korban belum dapat dipulihkan, seperti korban penganiayaan, pemerkosaan, pelecehen seksual, dan lain-lain. Pemulihan dari akibat dari kejahatan tersebut menjadi beban tersendiri  bagi  korban  termasuk  pemulihan  dari  luka  fisik  maupun  psikis,  begitu  pula  saat membangun  kembali  interaksi  dengan  lingkungannya  secara  normal  (Ni  Nyoman  Juwita Arsawati & Nandar, 2019).
Salah satu contoh hambatan  bagi  korban tindak pidana dalam memperoleh keadilan yang  kerap  dialami  perempuan  korban  kekerasan,  terutama  kekerasan  seksual.  Guna memperoleh keadilan, haruslah melalui peradilan pidana. Namun perempuan sebagai korban seringkali membutuhkan waktu untuk berani melaporkan kejadian tersebut. Penundaan berlarut, tidak  adanya  saksi,  ancaman  bagi  korban  dan  keluarganya  dari  pelaku  adalah  beberapa konsekuensi yang harus diterima korban setelah menempuh jalur hukum.
Sebagaimana  yang  kasus  yang  menimpa  NW  yang  diduga  bunuh  diri  setelah mengalami banyak tekanan mental setelah hamil di luar nikah. Kekasih korban dan keluarganya
memaksa  korban  untuk  menggugurkan  kandungan  karena  ingin  menjaga  reputasi  anaknya, yang baru saja dipromosikan sebagai anggota polisi. Selain itu, paman korban  yang merupakan anggota  keluarga  yang  paling  dekat  dengan  korban,  justru  menyalahkan  dan  menyudutkan korban karena dianggap  mencoreng  nama baik  keluarga  (https://lpmperspektif.com). Begitu pula yang dialami LM korban kekerasan seksual yang menuntut keadilan melalui pengadilan harus kecewa karena terdakwa SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana.  Argumen  majelis  hakim  soal  penerapan  hukum  dalam  pembuktiaan  unsur kekerasan  dan  ancaman  kekerasan  telah  pengesampingan  alat  bukti  yang  ada,  utamanya tentang  pemeriksaan  psikologi  korban.  Hakim  terkesan  lebih  membela  terdakwa  dalam persidangan tanpa sama sekali mempertimbangkan alat bukti lain yang jumlahnya lebih dari cukup dan tidak pula mengiplementasikan Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (https://mappifhui.org).
Tindakan tersebut di atas tentunya tidak sesuai dengan prinsi-prinsip hak asasi manusia dan bersentuhan langsung dengan masalah pokok hak asasi manusia yang merupakan anugrah Tuhan kepada manusia yang harus dilindungi dan adanya suatu keharusan dijabarkan dalam berbagai dasar negara dan peraturan perundang-undangan.
Upaya  perlindungan  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  bagi  korban  tindak  pidana menciptakan  tantangan  dalam  sistem  peradilan  pidana,  dimana  penegak  hukum  harus berkontribusi pada pemenuhan hak-hak korban dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam praktik peradilan pidana. Ini menjadi relevan terutama di saat ketika pertimbangan etika dan moral harus sejalan dengan iplementasi hukum yang lebih konkret.
Penelitian  ini  berupaya  mengeksplorasi  bagaimanakah  akses  keadilan  merupakan komponen  kunci  dari  hak  asasi  manusia  memberikan  perlindungan  yang  lebih  baik  kepada korban tindak pidana serta hak-hak dasar yang harus dijamin demi terpenuhinya rasa keadilan bagi korban. Selain itu, dalam penelitian ini mencoba mengusulkan langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh berbagai pihak guna meningkatkan akses keadilan bagi korban tindak pidana.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  diharapkan  memberikan  kontribusi  berharga  pada pemahaman, perkembangan kebijakan dan praktik hukum dalam rangka memenuhi tuntutan moral dan hukum terkait akses keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  yuridis  normatif.  Data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Bahan  hukum  primer  berasal  dari  instrument  hukum  baik  nasional  maupun internasional berkaitan dengan hak asasi manusia khususnya hak korban mengakses keadilan. Adapun bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, hasil seminar dan pendapat pakar
hukum  dan  hak  asasi  manusia.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  studi  kepustakaan  dan selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan secara mendalam dan  komprehensif,  sehingga  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pada  pemahaman tentang betapa pentingnya akses keadilan bagi korban tindak pidana dalam mencapai tujuan universal hak asasi manusia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Jaminan akses keadilan bagi korban tindak pidana
Setiap  individu  adalah  bagian  dari  masyarakat  dan  sebaliknya  masyarakat  terdiri  dari individu-individu yang mempunyai hak asasi serta hidup dalam lingkungan yang merupakan sumber daya bagi kehidupannya. (Neta, 2013). Begitu pula korban baik individu atau kolektif mendapat perhatian dalam “Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse  of  power ” atau  Deklarasi  Prinsip-Prinsip  Dasar  Keadilan  Bagi  Korban  Kejahatan  dan Penyalahgunaan  Kekuasaan)  tahun  1985.  Dalam  ketentuan  Pasal  1  memberikan  pengertian tentang korban, yaitu:
“ Orang-orang yang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk undang-undang yang melarang penyalahgunaan kekuasaan secara pidana.”
Selanjutnya,  dalam  Pasal  4,  5  dan  6  deklarasi  tersebut  menegaskan  adanya  hak  dan kesempatan bagi korban untuk memperoleh keadilan dan perlakuan adil (access to justice and fair treatment).
Pengertian tentang korban secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan pengertian korban yakni “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Hak memperoleh keadilan lebih lanjut diatur pada Pasal 17 UU HAM yang  secara  rinci  menjabarkan  hak  memperoleh  keadilan  secara  prosedural  dan  substansial melalui due  process  of  law  yang  merupakan  perwujudan  dari  sistem  peradilan  pidana  yang benar-benar menjamin, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia.
Akses  keadilan  didefinisikan  oleh  Francesco  Fracioni  sebagai  “hak  seseorang  untuk mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  ketersediaan  mekanisme  pemulihan  hukum,  baik  di pengadilan  maupun  mekanisme-mekanisme  perlindungan quasi-judical yang  setara”. (Francioni, 2009) Definisi ini menunjukkan akses keadilan yang meliputi aspek-aspek prosedural dari keadilan. Berbicara keadilan dalam secara hukum mempunyai dua makna, yaitu dalam arti
prosedural formal yang menunjukan keadilan menuntut bahwa hukum berlaku secara umum, dan dalam arti material dituntut agar hukum sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat (Suseno, 2018). Penyelesaian hak asasi manusia melalui jalur prosedural formal di pengadilan mempunyai  sebuah  makna  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  hak-hak  korban.  Melalui pengadilan, negara dapat menunjukkan komitmennya memperlihatkan akuntabilitas penegakan hukum, khususnya di Indonesia (Irfani et al., 2022).
John  Rawls  menggambarkan  pentingnya  keadilan  prosedural  untuk  mendapatkan kesetaraan yang fair atas kesempatan. Untuk itu struktur dasar adalah subjek utama keadilan. Struktur dasar adalah sistem aturan publik. Apa yang dilakukan seseorang bergantung pada apa yang dikatakan aturan publik. Pertimbangan dasar gagasan ini untuk memperlakukan persoalan pembagian  distributif  sebagai  masalah  keadilan  prosedural  murni  (John  Rawls,  2006). Selanjutnya, United Nations Development Program (UNDP), “ Program for Justice: Acces for AII ” mendefinisikan  akses  terhadap  keadilan  adalah  kemampuan  masyarakat  untuk  mencari  dan mendapatkan pemulihan melalui institusi keadilan, baik yang formal atau informal, yang sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia.
Akses keadilan adalah hak  dasar telah diakui hampir  seluruh instrument  internasional pokok hak asasi manusia seperti diatur dalam Pasal 10 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa “ Setiap orang dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh  pengadilan  yang  bebas  dan  tidak  memihak ” .  Hak  ini  menjamin  setiap  individu  berhak mendapatkan  perlakuan  yang  adil  dalam  hukum  yang  berlaku,  berhak  mendapatkan perlindungan  dan  pelayanan  hukum,  hak  untuk  mengajukan  pembelaan  hukum  ketika  di pengadilan.
Akses keadilan menjadi hak setiap individu sebagaimana ditegaskan dalam dalam Pasal 14 ayat (1) International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak  Sipil  dan  Politik)  : “ Semua  orang  mempunyai  kedudukan  yang  sama  di  hadapan pengadilan dan badan peradilan. ” Kovenan internasional ini mengukuhkan pokok-pokok hak asasi  manusia  di  bidang  sipil  dan  politik  yang  tercantum  dalam  Deklarasi  Universal  HAM sehingga  menjadi  ketentuan-ketentuan  yang  mengikat  secara  hukum  dan  penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Sehingga dengan kovenan ini mengingatkan negara- negara akan kewajibannya untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia, mengingatkan individu  akan  tanggung  jawabnya  untuk  memajukan  dan  penataan  hak  asasi  manusia  yang diatur dalam kovenan tersebut.
Berbagai instrumen hukum yang mengatur hak atas akses keadilan baik secara nasional maupun internasional menunjukkan betapa pentingnya jaminan akses terhadap keadilan yang merupakan hak asasi manusia setiap individu (Purba, 2015). Adapun sistem peradilan  pidana menjadi  sarana  bagi  korban  dalam  mengakses  keadilan  seluas-seluasnya  termasuk
terpenuhinya kepentingan korban yang telah dirugikan (Nur, 2023). Olehnya itu, konsepsi HAM seputar akses keadilan berangkat dari pemikiran bahwa hak ini melekat pada manusia secara kodrati  karena  keberadaannya  sebagai  manusia  bukan  karena  pemberian  negara  sehingga keberadaan  hak  tersebut  tidak  dapat  dicabut.  Adapun  kehadiran  negara  hanya  sebatas pengakuan secara hukum melalui aturan perundang-undangan agar lebih mudah pada tataran praktisnya khususnya dalam peradilan pidana. Keberadaannya pun mengandung konsekuensi hukum, yaitu harus digunakan dalam penegakan hukum baik terhadap tersangka atau terdakwa, begitu pula kepada saksi dan/atau korban tindak pidana yang diatur secara rinci dalam pidana materil atau formil.

## B.  Pemenuhan hak-hak dasar korban sebagai akses keadilan
Keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, tidak dapat dipandang  sebagai  individu  yang  berdaulat  yang  dapat  mempertahankan  hak  serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi  sosial yang  dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat  oleh  masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat  dan  penggunaannya  harus  diselaraskan  dengan  kepentingan  umum  masyarakat pula (St. Harum Pudjiarto, 1999).
Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus diperoleh jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dilindungi oleh hukum. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apa hak- hak itu bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu.  Hukum  tidak  lagi  dilihat  sebagai  refleksi  kekuasaan  semata-mata,  tetapi  memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara (Muladi, 1995). Hukum berlandaskan pada nilai- nilai  kemanusiaan  mencerminkan  norma-norma  yang  menghormati  martabat  manusia  dan mengakui hak asasi manusia (Gultom, 2013).
Korban  merupakan  akibat  dari  suatu  kejahatan  yang  telah  ditentukan  dalam  hukum pidana  maka  korban  yang  terampas  hak  asasinya  harus  senantiasa  diakui,  dihargai,  dan dilindungi,  di  antaranya  melalui  berbagai  produk  perundang-perundangan  (Dikdik  M.  Arief Mansur  &  Elisatri  Gultom,  2008).  Dalam  perkembangannya,  perlindungan  korban  kejahatan terdapat 2 (dua) model perlindungan, yaitu (Barda Nawawi Arief, 1998):
1. Model hak-hak prosedural ( the procedural rights model). Dengan model ini dimungkinkan peran aktif korban dalam sistem peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya.
2. Model pelayanan ( the services model) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.
Dari kedua model di atas, maka dalam memberi perlindungan hukum kepada masyarakat dan khususnya korban tindak pidana, maka tidaklah cukup hanya dengan menerapkan pidana penjara dan pidana denda kepada pelaku melainkan banyak hak korban yang harus dilindungi khususnya  dalam  berjalannya  peradilan  pidana.  Adanya  keharusan  tidak  sekedar menindaklanjuti  laporan  korban  dengan  menyelesaikannya  sampai  tahap  sidang  pengadilan dengan  memutus  pidana  pelakunya  melainkan  harus  mampu  mewujudkan  hak-hak  korban. Menurut  Muladi  bahwa  dalam  konsep  perlindungan  korban  tindak  pidana,  hal  yang  harus diperhatikan yakni esensi kerugian yang diderita oleh  korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau  penderitaan fisik  saja tetapi tetapi  juga yang bersifat  psikologis (Muladi, 1995).
Adapun beberapa hak-hak korban yang perlu mendapat perhatian di antaranya seperti pemberian  restitusi  dan  kompensasi,  layanan  konseling,  pelayanan/bantuan  medis,  bantuan hukum, dan pemberian informasi (Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008). Lebih lanjut dapat dijelaskan hak-hak korban tindak pidana sebagai perwujudan hak asasi manusia, yaitu: 1. Pemberian restitusi dan kompensasi
Perkembangan  sistem  peradilan  pidana  tidak  hanya  berorientasi  kepada  kepentingan pelaku,  tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana  tertentu  selain  mendapatkan  hak  atas  perlindungan,  juga  berhak  atas  restitusi  dan kompensasi.    Restitusi  merupakan  ganti  kerugian  yang  diberikan  kepada  korban  atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sedangkan kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan  oleh  negara  karena  ketidakmampuan  pelaku tidak pidana memberikan ganti kerugian kepada korban yang menjadi tanggung jawabnya.
Dalam hukum nasional, pengajuan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi dan kompensasi diatur dalam Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Tata  Cara Penyelesaian  Permohonan  dan  Pemberian  Restitusi  dan  Kompensasi  Kepada  Korban  Tindak Pidana (Perma No. 1 Tahun 2022). Dengan hadirnya Perma No. 1 Tahun 2022 menjawab kendala teknis  dalam  upaya  penerapan  restitusi  dan  kompensasi  di  pengadilan.  Terlebih  lagi, permohonan restitusi kepada pengadilan dapat diajukan selain melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), penyidik, atau penuntut umum, dapat diajukan oleh korban tindak pidana.
Berbeda  dengan  restitusi  yang  dapat  mencakup  semua  korban  tindak  pidana, kompensasi  memiliki  keterbatasan,  hanya  diperuntukkan  bagi  korban  terorisme  dan pelanggaran  HAM  berat  namun  dengan  prosedur  yang  memberatkan.  Meski  saat  ini  hak kompensasi  sudah  diakui,  namun  pelaksanaan  pemberian  kompensasi  bagi  korban  tindak pidana masih menjadi tantangan di banyak negara (http://www.gresnews.com/)
Dalam United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims pada  butir 4 Part I-General Principles  telah menegaskan  pemenuhan hak-hak korban tindak pidana, bahwa:
“Pemulihan  yang  dilakukan  pelaku  terhadap  korban  harus  menjadi  tujuan  prose s  keadilan. Pemulihan tersebut dapat mencakup (1) pengembalian harta benda yang dicuri, (2) pembayaran uang atas kehilangan, kerusakan, cedera pribadi dan trauma psikologis, (3) pembayaran atas penderitaan,  dan  (4)  layanan  kepada  korban.  Perbaikan  harus  didorong  oleh  proses pemasyarakatan.”
Begitu pula dalam Pasal 8 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power , bahwa korban kejahatan baik secara individu atau kolektif memiliki hak restitusi:
“P elaku kejahatan atau pihak ketiga yang bertanggung jawab sesuai dengan perilaku mereka dengan memberi restitusi yang adil kepada korban, keluarga atau tanggungan mereka. Restitusi seperti itu harus mencakup pengembalian harta benda atau pembayaran atas kerugian yang diderita, penggantian biaya yang timbul sebagai akibat dari viktimisasi, penyediaan layanan dan pemulihan hak. ”
Keadilan bagi korban yang secara universal dapat menjamin perlindungan bagi korban berupa hak restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana. Restitusi dan kompensasi tidak akan terwujud tanpa peran lembaga penegak hukum, mulai pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Begitu pula peran LPSK yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan clan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana. Pada  semua  tahapan  tersebut  menjadi  ruang  optimisme  khususnya  kepada  korban  tindak pidana  dalam  mendapatkan  keadilan.  Olehnya,  sensitifisme  penegak  hukum  dan  lembaga lainnya dapat mempertimbangkan kondisi korban agar korban mendapat keadilan sebagaimana tujuan hukum.
2. Layanan konseling
Diperlukan  pendampingan  atau  konseling  untuk  membantu  korban  dalam  rangka memulihkan  kondisi  psikologis  korban.  Sebagai  pendamping  korban  juga  harus  bisa mengusahakan agar dirinya tetap berpihak kepada korban dan tidak menghakiminya. Korban membutuhkan seseorang yang dipercaya dan dapat menimbulkan rasa aman bagi korban (Era Annisa Emansi Saliha, 2017). Sebagaimana halnya korban kekerasan seksual yang mengalami
trauma,  stres  besar  dalam  hidup  yang  tidak  dapat  diremehkan.  Margaretha  Rehulina mengemukakan bahwa korban kejahatan seksual harus segera mendapatkan bantuan konseling oleh  profesional.  Bisa  melalui  psikolog  atau  psikiater,  jika  dibutuhkan.  Tujuannya  adalah membuat korban menjadi kuat dan melanjutkan hidupnya kembali (https://unair.ac.id).
Saat  komunikasi  dengan  korban  kejahatan,  seringkali  ada  kesalahan-kesalahan komunikasi.  Korban  merasa  selalu  dihakimi,  disalahkan,  dinasehati,  dipermasalahkan,  dinilai, dicarikan jalan keluar, dan konselor berperan seolah-olah paling tahu yang terbaik buat klien. Sementara korban mengalami gangguan psikis akibat kejahatan yang telah dialaminya, terlebih korban  mengalami  deprsesi  berat.  Trauma  yang  diderita  oleh  korban  menjadikannya  selalu mengingat peristiwa yang pernah dialaminya.
Korban  harus  mendapatkan  pendampingan  secara  serius  oleh  tenaga-tenaga  ahli termasuk  konselor.  Seperti  halnya  korban  kekerasan  seksual  akan  menimbulkan  efek  yang membuat korban sangat sulit berkembang dan melupakan kejadian ini sehingga timbul efek traumatik mendalam. Dengan  pendampingan tentu diharapkan korban adanya kesembuhan psikis yang dari kekerasan yang dialami korban (Fajri, 2017).

## 3. Layanan Kesehatan
Ketersediaan layanan kesehatan bagi korban tindak pidana tentu merupakan perwujudan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.  Olehnya  itu,  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  dan  memenuhi  hak asasi manusia tersebut. Layanan kesehatan bagi korban dapat berupa pemulihan korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana.
Melalui layanan ini pemerintah menyediakan akomodasi yang aman dan terlindungi serta dukungan medis bagi korban tindak pidana, selanjutnya dapat memulihkan gangguan kondisi fisik dan psikis saksi korban. Olehnya itu, peran pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk pencegahan dan penanganan korban tindak pidana seperti korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang dan lainnya.
Layanan ini dapat diberikan sebelum dan setelah korban melaporkan kepada kepolisian berkaitan kasus yang menimpanya. Laporan korban ke kepolisan sangatlah penting agar korban tindak pidana seperti korban kekerasan fisik atau kekerasan seksual dapat segera dimintakan visum et repertum kepada dokter yang dapat dijadikan alat bukti dalam pengadilan. Namun tidak cukup hanya visum et repertum, melainkan kelanjutan pemenuhan hak kesehatan korban baik  terhadap  fisik  dan  psikis  haruslah  menjadi  perhatian  karena  korban  memiliki  peranan penting dalam sistem peradilan pidana terutama dalam mengungkap suatu tindak pidana.
4. Bantuan hukum
Upaya untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara terhadap keadilan dan persamaan  di  depan  hukum  adalah  tujuan  dari  penyediaan  bantuan  hukum  kepada  warga
negara. Di antara tujuan bantuan hukum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang- Undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
Demi  mengakses  keadilan,  maka  tuntutan  untuk  dapat  didampingi  penasihat  hukum ( acces to legal counsel) dalam peradilan pidana tidak lagi diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa tindak pidana melainkan hak ini melekat bagi saksi atau korban kejahatan untuk dapat dibela  kepentingannya  seperti  memperoleh  keadilan  ( justice)  yang  merupakan  hak  asasi manusia setiap orang ( justice for all). Walaupun dalam hukum nasional Indonesia memiliki akibat hukum yang berbeda, yaitu jika hak didampingi penasihat hukum tidak dipenuhi oleh penyidik terhadap  tersangka  atau  terdakwa  yang  diancam  5  tahun  maka  akan  berakibat  dakwaan penuntut umum batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  Sedangkan bagi korban, akibat hukum tersebut tidak ada, sekali pun memiliki hak mendapat nasihat hukum yang merupakan bentuk perlindungan dan hak asasi bagi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## 5. Pemberian informasi
Hak memperoleh Informasi merupakan hak publik yang merupakan salah satu elemen penting  dalam  mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  terbuka  yang  tentunya  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena  semakin  terbuka  penyelenggaraan  negara  khususnya  peran  pemerintah  dalam penegakan  hukum  dapat  diawasi  publik,  sehingga  penyelenggaraan  negara  tersebut  dapat dipertanggungjawabkan.  Hak  setiap  orang  untuk  memperoleh  informasi  juga  relevan  untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat khususnya dalam penegakan hukum.
Negara harus memastikan bahwa semua yang berkaitan dengan akses keadilan dapat diakses  dan  dipahami  oleh  semua  orang  dari  berbagai  latar  belakang,  termasuk  juga  bagi korban tindak pidana.  Dalam Pasal 6  huruf (a)  Deklarasi Tentang  Hak  dan Tanggung  Jawab Individu,  Kelompok  dan  Organisasi  Masyarakat  untuk  Mempromosikan  Hak  dan  Kebebasan Fundamental Yang di Terima dan  Dilindungi Secara Universal ( Declaration  on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized  Human  Rights  and  Fundamental  Freedoms)  atau  biasa  juga  disebut  sebagai Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa:
“ Setiap  orang  mempunyai  hak,  secara  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama:  (a)  Untuk mengetahui,  mencari,  memperoleh  dan  menyimpan  informasi  tentang  semua  hak  asasi manusia dan kebebasan dasar, termasuk mempunyai akses terhadap informasi mengenai bagaimana hak-hak dan kebebasan ini memberi pengaruh dalam sistem legislatif, judisial
atau administratif di dalam negeri. ”
Deklarasi ini merupakan produk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang untuk pertama kalinya memberikan pengakuan kepada setiap orang memajukan, melindungi, dan membela hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Itu artinya, dengan deklarasi ini, setiap orang mempunyai hak untuk melakukan semua kegiatan yang bertujuan membela dan memajukan hak asasi manusia. Setiap orang yang bekerja untuk pembelaan dan pemajuan hak asasi manusia inilah yang secara umum disebut sebagai Pembela Hak Asasi Manusia ( human rights defenders), mereka bisa siapa saja yang terlibat dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak  asasi  manusia,  termasuk  pengacara,  dokter,  sanak  keluarga  korban,  guru,  aktivis  serikat buruh, wartawan, aktivis mahasiswa, para anggota organisasi petani atau perempuan, dan para aktivis  hak  asasi  manusia  lainnya;  ia  bukan  lagi  milik  eksklusif  suatu  kelompok  profesi (https://www.elsam.or.id).
Begitu pula dalam konstitusi, hak memperoleh informasi merupakan hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, yaitu:
“ Orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  Informasi  untuk  mengembangkan pribadi  dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  dan menyimpan informasi dengan menggunakan sega la jenis saluran yang tersedia.”
Korban tindak pidana, harus dipandang sebagai pihak yang dilindungi kedudukan dan segala  kepentingan  oleh  hukum  sehubungan  dengan  kasus  yang  menimpanya.  Olehnya  itu korban juga memiliki hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus menjadi jaminan bagi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf  f Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Dengan adanya Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power mengenai prinsip-prinsip dasar keadilan bagi koran yang menjadi dasar perlindungan korban  yang  mengatur  beberapa  hal  pokok  antara  lain  siapa  yang  dimaksud  korban  dan bagaimana cara memperlakukannya. Dengan deklarasi tersebut maka kehadiran korban dalam sistem peradilan pidana tidak lagi sekedar pelengkap melainkan menjadikannya sarana dalam menuntut  keadilan  atas  segala  kerugian  yang  dideritanya.  Korban  berhak  menggunakan mengakses  keadilan  dan  memperoleh  ganti  rugi  dari  yang  dialaminya  yang  pengaturannya dalam  aturan  perundang-undangan  nasional.  Korban  harus  diperlakukan  dengan  rasa  kasih dengan memperhatikan dan menghormati martabatnya.
Praktik  peradilan  di  Indonesia  yang  selama  ini  hanya  memberi  perlindungan  kepada tersangka atau terdakwa agar terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam  Pasal  50-68  KUHAP.  Sementara  pasal  yang  mengatur  perlindungan  terhadap  korban tindak pidana sangatlah sedikit. Olehnya itu, dengan berdasar pula pada prinsip semua orang dipandang sama di depan hukum dan hak akses keadilan (acces to justice), maka mewujudkan
semua  hak  tersebut  tidak  hanya  pada  tersangka/terdakwa  melainkan  korban  tindak  pidana berhak mendapatkan jaminan perlindungan yang sama sebagai suatu kewajiban dari negara sebagaimana tertuang dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Mewujudkan hak-hak  korban  melalui  sistem  peradilan  pidana  sejalan  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan (humanistis) dan sebagai aktualisasi hak asasi manusia. Adanya responsifitas untuk melindungi hak korban menjadi tolok  ukur bagi  kemajuan dan kualitas  perlindungan HAM dalam  suatu negara.
Selanjutnya, dibutuhkan upaya-upaya konkret dari berbagai elemen untuk meningkatkan akses keadilan bagi korban tindak pidana sebagai perwujudan hak asasi manusia yaitu sebagai berikut:
a. Pemerintah
Pasal  8  UU  HAM  menegaskan  bahwa  “perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  teru tama  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah.”  Olehnya, pemerintah  harus  aktif  menyediakan  sistem  pengawasan,  informasi,  pengaduan  dan pelayanan yang berintegritas dan mudah diakses oleh masyarakat guna memudahkan para pencari  keadilan  ( justiciabelen).  Pemerintah  diharapkan  memperluas  jaringan  pelayanan konseling,  pelayanan  kesehatan,  bantuan  hukum  kepada  korban  tindak  pidana,  terutama terutama terhadap perempuan dan anak yang rentan menjadi korban kejahatan.
b. Organisasi non pemerintah
Oganisasi non pemerintah ( non governmental organization/NGO) baik itu yang didirikan oleh perorangan ataupun kelompok yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan adalah aktor-aktor non negara yang mempunyai peran  penting dalam memastikan terwujudnya hak-hak korban. Kehadiran  organisasi  non pemerintah  berjalan  dapat  mendorong  dan  memantau  terciptanya  aturan  perundang- undangan ataupun kebijakan dan juga pelaksanaan yang mengarah pada pemenuhan hak- hak pencari keadilan khususnya bagi korban.
c. Sinergitas kelembagaan
Suatu lembaga  tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya  dengan maksimal tanpa dukungan  lembaga  lain.  Olehnya  itu,  sinergitas  menjadi  kunci  dari  keberhasilan  dalam menggerakkan  masing-masing  lembaga.  Seperti  halnya  lembaga  penegak  hukum  yang memerlukan  keterpaduan  dengan  lembaga  lainnya  dengan  tetap  mengedepankan independensi  dengan  berjalan  pada  fungsi  dan  wewenang  masing-masing  yang  melihat korban  sebagai  subyek  yang  harus  diberikan  hak-hak  yuridisnya  guna  memenuhi kebutuhannya  melalui  mekanisme  yang  ada.  Lembaga  penegak  hukum  yang  bersinergi dengan  LPSK  dalam  hal  mewujudkan  restitusi  atau  kompensasi  terhadap  korban  tindak pidana, begitu pula hak-hak lainnya adalah contoh konkret urgensi sinergitas kelembagaan.
d. Masyarakat
Masyarakat  merupakan  sumber  daya  yang  memberikan  konstribusi  yang  besar  dalam menggerakkan suatu hukum. Selain itu, masyarakat mampu menghidupi hukum dengan nilai- nilai,  konsep  dan  gagasan  (Zulfadli  et  al.,  2016).  Peran  serta  masyarakat  dalam  upaya pencegahan kejahatan dan gangguan sosial tentu tidak bisa dipungkiri mengingat kejahatan kerap  terjadi  di  tengah  masyarakat  yang  membahayakan  keselamatan  diri  bahkan  nyawa orang lain. Upaya pencegahan tersebut telah diatur dalam Pasal 165 Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  menegaskan  adanya  kewajiban  bagi  setiap  orang  untuk melaporkan  kepada  kepolisian  atau  kepada  orang  yang  akan  menjadi  korban  dari  suatu kejahatan  jika  mengetahui  terjadinya  suatu  tindak  kejahatan.  Responsifitas  masyarakat terhadap potensi kejahatan yang terjadi di lingkungannya, dapat menjadi upaya pencegahan terjadinya perbuatan jahat dan mencegah seseorang menjadi korban kejahatan. Sebaliknya, apatisme  masyarakat  terhadap  potensi  kejahatan  memberi  kesempatan  pada  seseorang untuk melakukan kejahatan yang mengakibatkan timbulnya korban.
Dalam meningkatkan akses keadilan bagi korban tindak pidana sebagai perwujudan hak asasi  manusia,  semua  elemen  harus  mampu  memposisikan  korban  tindak  pidana  tidak  lagi sekedar objek, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus mendapat  perhatian  oleh  semua  pihak  terutama  saat  korban  menuntut  keadilan  melalui mekanisme peradilan. Sehingga sudah seharusnya korban diberi haknya atas perlindungan serta pemulihan  kepentingan  hukumnya  yang  telah  dirampas  oleh  pelaku  dalam  berjalannya peradilan. Hal ini sejalan dengan berbagai instrumen pokok hak asasi internasional seperti dalam Declaration  of Basic Principle  of Justice for Victim of Crime and Abuse  of Power. Walaupun deklarasi  tersebut  hanya  mengikat  penegak  hukum  secara  moral,  namun  melalui  penegak hukum korban dapat mengakses keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

## SIMPULAN
Berbagai instrumen hukum yang mengatur akses keadilan baik secara nasional maupun internasional  menunjukkan  betapa  pentingnya  akses  keadilan  bagi  korban  tindak  pidana sebagai  bagian  dari  HAM.  Konsepsi  HAM  seputar  akses  keadilan  berangkat  dari  pemikiran bahwa  hak  ini  melekat  kepada  korban  bukan  karena  pemberian  negara  melainkan  karena keberadaannya sebagai manusia sehingga hak tersebut bersifat tetap atau tidak dapat dicabut. Responsivitas berbagai pihak menjamin akses keadilan bagi korban tindak pidana yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan menjadi tolok ukur bagi kemajuan dan kualitas perlindungan HAM dalam suatu negara khususnya di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda Nawawi Arief. (1998). Beberapa Aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti.
Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom. (2008). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita, Raja Grafindo, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
Era Annisa Emansi Saliha. (2017). Penerapan Therapy Gestalt  dalam Mengatasi Trauma pada Korban Child Trafficking. International Conference: 1st ASEAN School Counselor Conference on Inovation and Creativity in Counseling, (pp. 39-46).
Fajri, J. Al. (2017). Penyembuhan Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual. In Ifdil Krishnawati Naniek  (Eds.). International  Conference:  1st  ASEAN  School  Counselor  Conference  on Inovation and Creativity in Counseling, 16 – 23.
Francioni,  F.  (2009). Access  to  Justice,  Denial  of  Justice  and  International  Investment  Law. European Journal of International Law, 20(3), 729 – 747. https://doi.org/10.1093/ejil/chp057
Gultom,  M.  (2013). Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia. Refika Aditama.
Irfani, S., Muharam, R. S., & Sunarso, S. (2022). Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Kamisan di Indonesia. Jurnal HAM, 13(1), 81. https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.81-96 John Rawls,  diterjemahkan oleh U. F. dan H. P. (2006). Teori Keadilan. Dasa-Dasar Filsafat Politik Untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara. Pustaka Pelajar.
Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Neta,  Y.  (2013). Partisipasi  Masyarakat  Terhadap  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  Di  Negara Demokrasi Indonesia. Jurnal Monograf, 1, 1 – 11.
Ni Nyoman Juwita Arsawati, A. N. T. R. G., & Nandar, I. M. W. D. & P. S. (2019). ANAK Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(237 – 249). Nur, F. (2023). Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahap Penuntutan. Ulil Albab : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2 No. 5: April 2023, 1969 – 1980. https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/1533/1330
Purba, Y. (2015). Kertas Posisi : Mengukur Keadilan di Dalam Agenda Pembangunan Rumusan Indikator-Indikator Pencapaian Pemenuhan Akses terhadap Keadilan Oleh Negara. YLBHI. St.  Harum  Pudjiarto.  (1999). Hak  Asasi  Manusia,  Kajian  Filosofis  dan  Implementasinya  dalam Hukum Pidana di Indonesia. Universitas Atma Jaya.
Suseno, F. M. (2018). Etika Politik : prinsip moral dasar kenegaraan. Gramedia Pustaka.
Yuliartha, I. G. (2010). Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini Dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya  Dengan  Hak  Asasi  Manusia.  Law  Reform,  5(1),  1 – 24. https://doi.org/10.14710/lr.v5i1.667
Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2016). Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan
Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa. Pendidikan Ilmu- Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global, 266.
Website:
https://www.komnasham.go.id/files/1650874673-standar-norma-dan-pengaturan-tentang- $N6ES1.pdf
https://mappifhui.org/mendorong-pengadilan-memenuhi-keadilan-untuk-korban-kekerasan-
seksual
https://unair.ac.id/bantuan-konseling-bermanfaat-bagi-korban-kejahatan-seksual/ http://www.gresnews.com/berita/hukum/113424-  pemberian-kompensasi-korban-kejahatan- jadi-tantangan/
https://lpmperspektif.com/2021/12/05/kasus-novia-dan-sulitnya-menuntut-keadilan-bagi- korban-kekerasan-seksual/