http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## PEMBAYARAN LETTER OF CREDIT MENGGUNAKAN INTERNET BANKING DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL
(STUDI PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk) Widhi Cahyo Nugroho
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya widhicahyo@untag-sby.ac.id

## Abstract
Today Letter of Credit (L / C) is not the only way of payment in import and export activities, but the role of Letter of Credit (L / C) is still important because this way of payment can provide a sense of security, both for the exporter, and for importers ... The formulation of the problem is How is the export-import arrangement by paying Letter of Credit through internet banking at PT Bank Jatim Tbk? How is the legal protection for PT Bank Jatim Tbk as a payer in Letter of Credit transactions through internet banking. The conclusion is in accordance with the principle of pacta sunt servanda as regulated in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code which states: "all treaties made legally apply as a law for those who make them" and the principle of good faith stipulated in Article 1338 paragraph (3 ) Civil Code. Internet banking is a real-time online payment service, organized by banks. Keywords: payment method, internet banking Letter of Credit (L / C)

## Abstrak
Dewasa ini Letter of Credit (L/C) bukanlah merupakan satu-satunya cara pembayaran dalam kegiatan ekspor impor, namun peranan Letter of Credit (L/C)  tetap penting karena dengan cara pembayaran ini dapat memberikan  rasa aman, baik bagi  pihak eksportir, maupun  bagi pihak importir..  Rumusan masalahnya  adalah  Bagaimanakah  pengaturan  ekspor-impor  dengan  pembayaran  Letter  of  Credit melalui internet banking pada PT Bank Jatim Tbk?  Bagaimanakah perlindungan hukum bagi PT Bank Jatim Tbk sebagai  pembayar dalam transaksi Letter of Credit melalui internet banking. Kesimpulannya adalah  Sesuai asas pacta sunt servanda yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata . Internet banking merupakan layanan pembayaran secara online real time, yang diselenggarakan oleh perbankan . Kata Kunci : cara pembayaran , Letter of Credit (L/C, )  internet banking

## Pendahuluan
Cara  pembayaran  yang  sudah  umum  dipergunakan  dalam  perdagangan  ekspor- impor  adalah  dengan  pembukaan  Letter  of  Credit  (L/C),  karena  pihak  eksportir  maupun importir dapat merasa aman bahwa hak-hak mereka ada kepastiannya. Kemudian dengan dikeluarkannya PP No. 1 tahun 1982 tentang Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa, maka cara  pembayaran  yang  lain  pun  dapat  dipergunakan  di  dalam  transaksi  ekspor  impor. Dalam hal ini Pemerintah mengadakan perluasan cara pembayaran untuk meningkatkan frekuensi ekspor impor. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PP No. 1 tahun 1982 jo. SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 27/1/1982, tata cara pembayaran dalam transakasi ekspor impor dapat dilaksanakan dengan: 1
1. Pembayaran di muka (advance payment);
2. Letter of Credit (L/C);
3. Wesel inkaso (Collection Draft);
4. Document Against Payment (D/P);
5. Document Against Acceptance (D/A);
6. Perhitungan kemudian (Open Account);
7. Konsinyasi.
8. Cara  Pembayaran  lain  yang  lazim  dalam  perdagangan  luar  negeri  sesuai  dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
1 Ramlan Ginting, Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 29.
Sementara  dalam  hal  cara  pembayaran  dimuka,  importir  berpeluang  mengalami kerugian, sebaliknya hal ini dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak eksportir. Hal ini disebabkan  karena  dalam  cara  pembayaran  tersebut,  importir  melakukan  pembayaran terlebih  dahulu  sebelum  eksportir  mengirimkan  barangnya.  Oleh  karena  itu,  untuk  cara pembayaran yang seperti ini sebaiknya dilakukan antara importir dan eksportir yang sudah saling kenal dan saling percaya, ataupun untuk jumlah impor barang yang relatif kecil. 2
Cara  pembayaran  dengan  Letter  of  Credit  (L/C)  merupakan  sistem  yang  sering dipergunakan.  Adapun  bank  penerbit  atas  permintaan  dan  atas  beban  importir mengeluarkan  alat  atau  surat  untuk  kepentingan  eksportir.  Bank  penerbit  melakukan pembayaran kepada pihak eksportir melalui bank di negara eksportir. Sistem pembayaran dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) tersebut merupakan sistem yang paling aman dan memberikan kepastian kepada kedua belah pihak, baik pihak importir ataupun pihak eksportir. Pembukaan Letter of Credit (L/C) tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak  yang  terkait  yaitu  eksportir,  importir,  dan  bank,  yakni  eksportir  tidak  dapat mengambil uang di bank jika ia tidak dapat menunjukkan dokumennya, sebaliknya pihak importir  tidak  dapat  mengambil  barangnya  apabila  ia  tidak  dapat  menunjukkan dokumennya  terhadap  bank.  Seperti  diketahui  bahwa  latar  belakang  sistem  ini  dipakai karena situasi alam yang menyebabkan munculnya cara pembayaran seperti ini, yaitu:
1. Pihak  penjual  merasa  berkeberatan  untuk  melepaskan  barangnya  sebelum  menerima pembayaran, sedangkan  pembeli  merasa  berkeberatan  untuk  melakukan  pembayaran atas barang sebelum memperoleh penyerahan atas barang;
2. Melaksanakan kebersamaan antara pembayaran atas harga barang dengan penyerahan nyata barang sangat sukar untuk dilaksanakan karena tempat (negara) antara satu pihak dengan yang lainnya jaraknya begitu jauh. Oleh karena itu timbul suatu usaha dengan dilakukannya  pembayaran  harga  atas  dokumen-dokumen  atas  hak,  yang  dinamakan dengan penyerahan yuridis.
Pengaturan mengenai sistem pembayaran dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) tersebut  telah  diusahakan  kearah  kesatuan  dan  bersifat  internasional,  yakni  dengan dikeluarkannya suatu peraturan baku, yaitu Unidits (dalam bahasa Inggiris), dalam bahasa Belanda disebut dengan Uniforme regelen en Usances met Betrekking tot Dokumentaire Credieten, sedangkan  dalam  bahasa  Perancis  disebut  Regles  et  Usances  Uniformes  Relatives  au  Credits Documenteires. Setelah beberapa kali dilakukan peninjauan (revisi) oleh I.C.C (International Chamber of Commerce), yaitu kantor internasional untuk perdagangan, maka peraturan yang berlaku  saat  ini  adalah  UCP  600  tahun  2007.  Adapun  sistem  pembayaran  dengan menggunaka wesel inkaso, maka bank atas perintah dari eksportir melakukan penagihan pembayaran  atas  harga  barang.  Apabila  penagihan  tersebut  disertai  dengan  pengiriman dokumen-dokumen  kepada  importir,  maka  disebut  juga  sebagai  Documentary  Collection/ Documentary  Draft.  Sedangkan  apabila  penagihan  pembayaran  atas  harga  barang  tanpa disertai  dengan  pengiriman  dokumen  pada  importir,  maka  dinamakan  dengan  Clean Collection/Clean Draft. Eksportir dapat meminta kepada bank yang meneruskan dokumen- dokumen tersebut kepada importir atas dasar pembayaran ataupun kondisi:
2 Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku Keempat, (Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 2002) hal. 129
1. Document against Payment (D/P), yaitu apabila importir telah melakukan pembayaran maka akan menerima penyerahan dokumen.
2. Document against Acceptance (D/A), yaitu apabila importir telah melakukan akseptasi terhadap wesel maka akan menerima penyerahan dokumen.
Cara  pembayaran  dengan  perhitungan  kemudian,  yaitu  pembayaran  dilakukan  di kemudian  hari  pada  tanggal  yang  telah  ditentukan,  atau  dengan  cara  memindahkan rekening importir kedalam rekening eksportir. Cara pembayaran ini dapat menimbulkan keuntungan sepihak bagi importir, karena ia dapat mengambil barang setelah menerima dokumen-dokumen dari eksportir. Sebaliknya sistem ini dapat menimbulkan kerugian bagi eksportir karena ia masih menunggu pembayaran yang tergantung pada importir. Biasanya sistem ini dilakukan antara importir dan eksportir yang sudah saling percaya atau berada dibawah satu perusahaan induk.
Cara pembayaran dengan konsinyasi, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada  eksportir  apabila  barang  tersebut  sudah  terjual,  dimana  eksportir  mengirimkan barangnya  telebih dahulu  kepada importir. Sistem  pembayaran dapat dilakukan dengan cara  pembayaran  lain  yang  dilakukan  berdasarkan  kesepakatan  para  pihak  yang  akan mengadakan  transakasi  perdagangan  ekspor  impor,  baik  yang  menggunakan  jasa perantaraan bank ataupun tidak. Dengan demikian eksportir maupun importir yang akan melakukan transakasi perdagangan ekspor impor dalam melaksanakan pembayaran dapat memilih salah  satu  cara  pembayaran  yang  ada  yang  dipandang  sesuai  dan  memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan yang dipimpinnya.
Pada dasarnya Pemerintah tidak akan membatasi penggunaan cara pembayaran yang lain berdasarkan kesepakatan bersama, bahkan memberikan kelonggaran-kelonggaran agar frekuensi  kegiatan  perdagangan  internasional  khususnya  ekspornon  migas  semakin meningkat  untuk  menambah  devisa  negara  dan  berguna  bagi  jalannya  pembangunan nasional.  Inilah  sebenarnya  yang  menjadi  tujuan  utama  adanya  kebijaksanaan  untuk membebaskan  penggunaan  cara-cara  pembayaran  yang  digunakan  dalam  kegiatan perdagangan  internasional.  Dewasa  ini  Letter  of  Credit  (L/C)  bukanlah  merupakan  satu- satunya cara pembayaran dalam kegiatan ekspor impor, namun peranan Letter of Credit (L/C) tetap penting karena dengan cara pembayaran ini dapat memberikan rasa aman, baik bagi pihak eksportir, maupun bagi pihak importir. Eksportir merasa aman karena pembayaran atas barang-barang yang dikirimkan kepada importir ada kepastiannya. Hal ini disebabkan pengiriman  atas  barang  baru  akan  dilaksanakan  oleh  pihak  penjual  apabila  ia  telah memperoleh  pemberitahuan  dari  pihak  bank  tentang  adanya  pembukaan  kredit  yang diperuntukkan baginya. Sedangkan pihak eksportir dapat merasa aman karena pembayaran terhadapa  jual-beli  tersebut  baru  akan  direalisir  oleh  bank  apabila  penjual  telah menyerahkan  dokumen-dokumen  atas  barang  yang  dimaksud sesuai  dengan  perjanjian. Pasal 14 huruf a UCP 600 thn 2007 menyebutkan:
“Nominated bank yang bertindak sesuai dengan nominasinya, confirming bank, jika ada, dan issuing bank wajib memeriksa suatu persentasi untuk menentukan, atas dasar dokumen – dokumen semata, apakah dokumen – dokumentersebut kelihatan secara fisik merupakan persentasi yang sesuai atau tidak”
Hal ini berarti bank-bank harus memeriksa semua dokumen dengan ketelitian yang selayaknya  untuk  memastikan  bahwa  dokumen-dokumen  tersebut  secara  lahiriah  telah
sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kredit. Dokumen-dokumen lahiriah yang tidak sesuai satu sama lain akan dianggap sebagai dokumen yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kredit. Pada dasarnya pihak yang berkepentingan langsung dalam perdagangan antar negara adalah eksportir dan importir, namun karena adanya berbagai kesulitan teknis dalam hal pembayaran perdagangan antar negara, maka salah satu cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan membuka Letter of Credit (L/C).
Berdasarkan  latar  belakangan  yang  telah  diuraikan,  maka  yang  menjadi  rumusan masalah yang akan dibahas adalah:
1. Bagaimanakah pengaturan ekspor-impor dengan pembayaran Letter of Credit melalui internet banking pada PT Bank Jatim Tbk?
2. Bagaimanakah  perlindungan  hukum  bagi  PT  Bank  Jatim  Tbk  sebagai    pembayar dalam transaksi Letter of Credit melalui internet banking?

## Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian ilmiah, karena di  samping  untuk  mendapatkan  data  yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  juga  akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum ini. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data sampai dengan menganalisa data yang penulis lakukan diperinci sebagai berikut:
1. Sifat dan Jenis Penelitian,
Berdasarkan  dengan rumusan  permasalahan  dan  tujuan  dari  penelitian,  maka sifat penelitian  yang  sesuai  adalah  deskriptif  analistis.  Penelitian  deskriptif  analistis  artinya bahwa  penelitian  ini  termasuk  lingkup  penelitian  yang  menggambarkan,  menelaah,  dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga  dapat  diketahui  gambaran  jawaban  atas  permasalahan  mengenai  pembayaran melalui internet banking dengan   menggunakan   Letter of Credit (L/C) dikaitkan dengan KUH  Perdata  dan  undang-undang  perbankan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  yang  disebut  juga  sebagai  penelitian  doktrinal (doctrinal  research)  yaitu  suatu  penelitian  yang  menganalisis  hukum  baik  yang  tertulis  di dalam buku (law as  it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process). 3 Penelitian hukum  normatif  dalam  penelitian  ini  didasarkan  data  sekunder  dan  menekankan  pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. 4
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya. 5 Logika  keilmuan  yang  juga  dalam  penelitian hukum  normatif  dibangun  berdasarkan  disiplin  ilmiah  dan  cara-cara  kerja  ilmu  hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Dengan demikian penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan,
3 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006), hal.. 118.
4 J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal.. 3.
5 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: UMMPress, 2007), hal.. 57.
dan beberapa buku mengenai pembayaran melalui internet banking dengan   menggunakan Letter of Credit (L/C) dikaitkan dengan KUH Perdata dan undang-undang perbankan.
2. Sumber Data,
Adapun dalam penelitian ini diperlukan jenis sumber data yang berasal dari literatur- literatur yang berhubungan dengan penelitian, sebab penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif yang bersumber pada data sekunder. Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang terdiri dari:
a. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum  yang  mempunyai  kekuatan mengikat  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang-undangan  dan  peraturan lainnya yang berkaitan. 6
Data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan, di antaranya:
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO.
6) Peraturan Pemerintah 1 tahun 1982 tentang Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa.
7) Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/9/UPPB Tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, makalah, skripsi, tesis maupun disertasi.
c. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan  ensiklopedia.  Selain  itu  juga  buku  mengenai  metode  penelitian  dan penulisan hukum untuk memberikan penjelasan mengenai teknik penulisan tesis. 7
3. Alat Pengumpulan Data,
Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:
a. Dokumen/Studi  kepustakaan  (Library  Research),  yaitu  penelitian  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  yang  disebut  dengan  data  sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan meteri yang dibahas dalam tesis ini.
b. Wawancara,  yang  mana  wawancara  dilakukan  dengan  TF  Senior  Manager  di  PT. Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa  Timur,  Tbk.  Hal  ini  merupakan  teknik pengumpulan  data  dengan  jalan  mengadakan  komunikasi  dengan  sumber  data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (interview) secara lisan, baik langsung
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984) hal.. 6.
7 Sri Mamuji, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta: UI Press, 2006) hal.. 12.
maupun  tidak  langsung  yang  dilakukan  terhadap  sumber  yang  berkaitan  dengan tesis ini.
4. Analisis Data,
Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola,  kategori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  tema  dan  dapat dirumuskan  dalam  proposisi  penelitian  seperti  yang  disarankan  data. 8 Lexy  J.  Moloeng mengatakan  bahwa  "proses  analisis  data  dimulai  dengan  menelaah  seluruh  data  yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Data  yang  telah  dikumpulkan  baik  dari  penelitian  kepustakaan  maupun  data  yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif  yaitu  metode  analisis  data  yang  mengelompokkan  dan  menyeleksi  data  yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisa data  termasuk  penarikan  kesimpulan  dilakukan  secara  induktif  dan  deduktif,  sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

## Pembahasan
Pada saat ini tidak ada negara yang dapat hidup tanpa berhubungan dengan negara lain. Semua negara di dunia senantiasa berhubungan dengan negara lain dalam berbagai bentuk.  Hubungan  itu  tidak  terbatas  berupa  hubungan  yang  dilakukan  pemerintah  saja melainkan  perusahaan  juga  bahkan  perorangan.  Hubungan  antar  perusahaan  terutama dalam bentuk perdagangan. Perdagangan yang melibatkan para pihak dari lebih dari satu negara  disebut  perdagangan  internasional  (international  trade)  atau  bisnis  internasional (international  business).  Perdagangan  internasional  atau  bisnis  internasional  terutama dilaksanakan melalui perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli internasional dikenal dengan sebutan perjanjian ekspor/impor.
Adapun dalam jual beli semacam ini, kegiatan jual disebut ekspor dan kegiatan beli disebut impor. Pihak penjual disebut eksportir dan pihak pembeli disebut importir. Secara ringkas  kegiatan ini disebut  dengan  ekspor-impor. Ekspor  dipandang  dari  sudut  bahasa Indonesia  adalah  perbuatan  mengirimkan  barang  ke  luar  Indonesia,  sedangkan  impor adalah  sebaliknya,  yaitu  memasukkan  barang  dari  luar  negeri  ke  dalam  Indonesia. Dipandang dari sudut jual beli perusahaan, perbuatan ekspor-impor adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup. Ekspor-impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan impor dilakukan oleh penjual di luar negeri. Jadi, ekspor-impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Hal ini  merupakan  unsur  pertama  dari  suatu  pelaksanaan  perjanjian  jual  beli  perusahaan. Sedangkan unsur kedua adalah pembayaran. Unsur kedua ini pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri. 9
Sebagaimana  dalam  perjanjian  secara  umum,  perjanjian  ekspor-impor  berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Eksportir berkewajiban memberikan barang  kepada  importir  dan  berhak  menerima  pembayaran  dari  importir.  Importir
8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993) hal.. 103.
9 Purwosutjipto, Hukum Dagang Indonesia: Hukum Jual Beli Perusahaan (Jakarta: Djambatan, 1984), hal. 4.
berkewajiban melakukan pembayaran kepada eksportir dan berhak menerima barang dari eksportir. Persoalan dapat muncul manakala masing-masing pihak hanya mau menikmati hak  tanpa  mau  melaksanakan  kewajiban  masing-masing.  Perjanjian  ekspor-impor  pada hakikatnya tidak berbeda dengan perjanjian jual beli pada umumnya yang diselenggarakan dalam  suatu  negara,  tetapi  mempunyai  beberapa  perbedaan.  Beberapa  hal  yang menyebabkan ekspor-impor berbeda antara lain; pembeli dan penjual dipisahkan dengan batas-batas negara, barang yang diperjual-belikan dari satu negara ke negara lain terkena berbagai  peraturan  seperti  kepabean  yang  dikeluarkan  masing-masing  negara,  diantara negara-negara  yang  terkait  terdapat  berbagai  perbedaan  seperti  bahasa,  mata  uang, kebiasaan dalam perdagangan, hukum, dan sebagainya.
Kegiatan  ekspor-impor  berkaitan  erat  dengan  pembayaran.  Kegiatan  ekspor-impor akan berjalan dengan baik jika ditunjang dengan pembayaran yang lancar, praktis, aman, dan  memberikan  jaminan  kepada  para  pihak.  Adapun  cara  pembayaran  yang  dikenal dalam ekspor-impor antara lain:
a. secara tunai (cash payment); b. secara rekening terbuka (open account); c. secara penarikan wesel atau suatu Letter of Credit (L/C). Sementara dalam pembayaran secara tunai importir melakukan pembayaran kepada eksportir  sebelum  barang  dikirim.  Pembayaran  ini  disebut  pembayaran  dimuka  oleh importir  kepada  eksportir.  Bagi  eksportir  cara  pembayaran  ini  lebih  menguntungkan. Sebaliknya, bagi importir cara pembayaran ini sangat berisiko sehingga jarang digunakan. Apabila  eksportir  sudah  mengenal  importir  dengan  baik,  barang  dapat  dikirim  oleh eksportir tanpa perlu  pembayaran oleh  importir terlebih dulu.  Adapun  untuk  keperluan pembayaran eksportir membuka suatu rekening. Pembayaran dilakukan importir melalui rekening tersebut kalau barang sudah terjual. Cara ini mengandung resiko yang besar bagi eksportir sehingga jarang dilakukan. 10
Pada  saat  ini,  hampir  tidak  ada  lagi  suatu  negara  di  dunia  yang  dapat  memenuhi kebutuhannya  dari  hasil  produksi  negaranya  sendiri.  Baik  negara  kecil  ataupun  negara besar,  negara  yang  perekonomiannya  sudah  maju  ataupun  masih  terbelakang,  secara langsung atau tidak langsung membutuhkan pelaksanaan pertukaran barang dan atau jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Maka dari itu antara negara-negara yang terdapat didunia perlu terjalin suatu hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara  tersebut.  Transakasi  perdagangan  luar  negeri  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah ekspor-impor,  pada  hakikatnya  adalah  suatu  transaksi  sederhana  yang  tidak  lebih  dari membeli  dan  menjual  barang  antara  pengusaha-pengusaha  yang  bertempat  tinggal  atau berdomisili di negara-negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut ataupun darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara para pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat, dan cara yang berbeda-beda.  Pengaruh  keseluruhan  dari  perdagangan  ekspor  impor  ini  adalah  untuk memberikan keuntungan bagi negara-negara yang mengimpor dan mengekspor.
Transaksi  ekspor-impor  secara  langsung  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dari  negara-negara  yang  terlibat  di  dalamnya.  Bagi  perekonomian  negara
10 Chairul Anwar, Hukum Perdagangan Internasional (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001) hal. 71.
berkembang  seperti  Indonesia,  transaksi  ekspor-impor  merupakan  salah  satu  kegiatan ekonomi yang paling penting. Sementara dalam situasi perekonomian dunia yang masih belum  terlalu  menggembirakan  saat  ini,  berbagai  usaha  telah  dilakukan  pemerintah Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan sumber-sumber devisa lain dengan cara meningkatkan  produksi  dalam  negeri  dan  menarik  investor  asing  ke  Indonesia.  Untuk mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, pemerintah merasa perlu untuk mengambil kebijaksanaan  serta  tindakan  dengan  jalan  menyederhanakan  ketentuan-ketentuan  yang menyangkut kegiatan di bidang lalu-lintas devisa dan ekspor impor.
Pengertian Letter of Credit (L/C) secara umum merupakan suatu pernyataan dari issuing bank  atas  permintaan  importir  yang  merupakan  nasabah  dari  bank  tersebut,  untuk menyediakan dana dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (eksportir).  Pembukaan  Letter  of  Credit  (L/C)  oleh  importir  dilakukan  melalui  bank  yang disebut opening bank atau Issuing Bank.  Pada umumnya Letter of Credit (L/C) digunakan untuk membiayai kembali kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling  mengenal dengan  baik. 11 Letter of Credit (L/C) digunakan  untuk  membiayai transaksi perdagangan  internasional.  Akan tetapi,  Letter of Credit (L/C) bukan  merupakan garansi  (guarantee)  atau  surat  berharga  yang  dapat  dipindahtangankan  (negotiable instrument). 12 C.F.G. Sunaryati Hartono, mengatakan:
1. Syarat-syarat sebagai eksportir;
2. Syarat-syarat sebagai importir;
3. Pajak ekspor;
4. Pajak impor;
5. Kebijaksanaan tentang devisa;
6. Kredit ekspor dan jaminan ekspor;
7. Tata niaga barang ekspor;
8. Tata niaga barang impor.
Penyederhanaan tersebut pada umumnya menitikberatkan pada penggunaan devisa dengan  tanpa mengurangi pengawasan untuk  mencegah  hal-hal yang  tidak diharapkan. Kebijaksanaan  pemerintah  tersebut  perlu  mendapat  dukungan  dari  pihak-pihak  yang bersangkutan  dalam  pelaksanaan  ekspor  impor.  Jadi  hendaknya  para  pengusaha  dapat memanfaatkan  kesempatan  dan  kelonggaran-kelonggaran  yang  telah  diberikan  oleh pemerintah  tersebut  dengan  sebaik-baiknya,  dan  para  pengusaha  diharapkan  tidak menyalahgunakan kesempatan dan kelonggaran-kelonggaran tersebut untuk tujuan yang hanya: “Secara harfiah Letter of Credit (L/C) dapat diterjemakan sebagai Surat Utang atau Surat Piutang atau Surat Tagihan, tetapi sebenarnya Letter of Credit (L/C) lebih merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila dan setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu.”
Sementara  UCP  600  mengatakan  bahwa  Letter of Credit (L/C) adalah janji  dari  bank penerbit  untuk  melakukan  pembayaran  atau  memberi  kuasa  kepada  bank  lain  untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen (misalnya konosemen, faktur, sertfikat asuransi) yang sesuai dengan persyaratan Letter of Credit (L/C).
11 Henry D. Gabriel, Standby Letter of Credit Does the Risk Out Weigh the Benefits? Columbia Business Law Review, vol 1988 Num 3, hal.. 139 - 153
12 David D. Command, “The Uniform Commercial Code Law Journal. Vol.17 Num 1, Summer 1984, hal.. 44.
Inti dari pengertian Letter of Credit (L/C) menurut UCP ialah bahwa Letter of Credit (L/C) merupakan “Janji pembayaran”. Bank penerbit melakukan pembayaran kepada penerima baik  langsung  ataupun  melalui  bank  lain  adalah  atas  instruksi  pemohon  yang  berjanji membayar  kembali  kepada  bank  penerbit.  Adapun  dalam  transaksi  Letter  of  Credit  (L/C) terdapat hubungan-hubungan hukum yang utama sebagai berikut:
1. Hubungan hukum antara pembeli (pemohon) dan penjual (penerima) berdasarkan kontrak penjualan;
2. Hubungan  hukum  antara  pemohon  dan  bank  penerbit  berdasarkan  permintaan penerbitan Letter of Credit (L/C) sebagai kontrak;
3. Hubungan hukum antara bank penerbit dan penerima berdasarkan Letter of Credit (L/C) sebagai kontrak;
4. Hubungan  hukum  antara  bank  penerbit  dan  bank  penerus  berdasarkan  kontrak keagenan;
5. Hubungan  hukum  antara  bank  penerus  dan  penerima  berdasarkan  kontrak pembayaran Letter of Credit (L/C);
Agoes  Moeljono  melihat  hakikat  Letter  of  Credit  (L/C)  sebagai  suatu  “perikatan.” Selanjutnya, Amir M.S., penulis dan pelaku dagang, mengatakan: 13
“Letter  of  Credit  atau  biasa  disingkat  L/C  adalah  suatu  Bank  atas  permintaan  importir langganan Bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir itu, yang memberi HAK kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importer bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu.”
Inti  dari  definisi  Amir  M.S.  yaitu  bahwa  Letter  of  Credit  (L/C)  merupakan  “Surat pembayaran.” Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) adalah pedoman yang  menjadi  peraturan  internasional  dalam  jual  beli  antar  negara,  mengenai  cara pembayaran  yang  harus  dilakukan  oleh  pernbeli  melalui  Bank.  Peraturan  UCP  ini  telah diterima  oleh  banyak  negara  dan  telah  digunakan  secara  internasional.  Demikian  juga dengan  Indonesia  yang  menggunakan  UCP  tersebut  sebagai  pedoman  pembayaran perdagangan luar negeri. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 merupakan dasar hukum Letter of Credit (L/C) di Indonesia. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. I Tahun 1982 yang secara rinci mengatur Letter of Credit (L/C) belum ada. Sesuai dengan kenyataan bahwa dalam praktek perbankan Indonesia telah digunakan UCP sebagai ketentuan Letter of Credit (L/C) sejak tahun 1970-an. 14
Mekanisme Ekspor dengan Pembayaran Letter of Credit (L/C) melalui Internet Banking merupakan  Globalisasi  sistem  keuangan  telah  diikuti  oleh  kecenderungan  yang  paralel dengan internasionalisasi perbankan (internationalization of banking) yang mengarah kepada konsolidasi  globalisasi  dari  industri  keuangan  secara  keseluruhan. 15 Di  balik  gencarnya fenomena  internasional  perbankan,  model-model  jasa  perbankan  mengalami perkembangan  yang  sangat  pesat  seiring  dengan  proses  globalisasi  dan  liberalisasi perdagangan.  Aspek  yang  menarik  untuk  dicermati  saat  ini  menyangkut  pada  sistem pembayaran di dunia perbankan.
13 Amir M.S, Seluk-beluk dan Tehnik Perdagangan Luar Negeri; Suatu Penuntun IMPOR & EKSPOR, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1993), hal.. 37
14 Ramlan Ginting, Letter of Credit: Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis, (Jakarta: Salemba empat, 2000) hal.. 18
15 Jordi  Canal,  Universal  Banking  International  Comparansons  and  Theoritical  Perspectives  (Oxford:  Clarendon Press, 1997) hal.. 242
Sistem pembayaran adalah instrumen sistem clan peraturan di mana sebuah lembaga mempertemukan  pihak  yang  membayar  dan  menerima  pembayaran.  Adapun  dalam tataran ini, lembaga perbankan yang mempunyai fungsi intermediari, yaitu sebagai salah satu  lembaga  yang  dapat  mempertemukan  pihak  yang  membayar  dan  menerima pembayaran dalam sistem pembayaran tersebut. Hal ini tidak terlepas dari peran lembaga perbankan  dari  sudut  pandang  yuridis,  sebagai  pihak  yang  dapat  secara  langsung memfasilitasi transfer dana antar pihak. 16
Pada  saat  sekarang,  sistem  pembayaran  mengalami  perluasan,  tidak  saja  dalam lingkup nasional, tetapi sistem pembayaran itu sendiri sudah melewati batas-batas negara (bonderless  states).  Kenyataan  ini  tentunya  telah  menjadi  suatu  perhatian  global.    Perlu diketahui bahwa di dunia perbankan dikenal berbagai macam jenis sistem pembayaran di antaranya sistem electronic fund transfer. Electronic fund transfer system ini yang pada esensinya adalah  proses  pertukaran  nilai  dengan  menggunakan  media  elektronik  melalui  perintah kredit maupun debit. Metode yang digunakan sebagai berikut: 17
1. Point of sale transfers
Sistem ini memfasilitasi penggunaan kartu debit, di mana hal ini lebih baik daripada kartu kredit. Biasanya, sistem pembayaran ini digunakan di supermarket atau outlet-outlet lainnya.
2. Automatic Teller Machine (ATM)
Adalah  terminal  elektronik  yang  menyediakan  jasa  secara  pasti,  yang  meliputi deposito, penarikan (withdrawals), transfer antar rekening, dan lain sebagainya. ATM secara umum  dapat  diakses  24  jam,  caranya  dengan  memasukkan  kartu  dan  password  atau personal number (istilah lainnya PIN-Personal Identification Number). PIN disediakan untuk mesin  unik  yang  dapat  mengidentifikasi  apakah  seseorang  mempunyai  hak  atau kewenangan untuk mengakses rekening. Sebuah kartu tanpa PIN tidak dapat mengakses ATM.
3. Transfer initiated by telephone
Fasilitas  ini  membolehkan  nasabah  untuk  menelepon  lembaga  induk  dari rekeningnya, kemudian memberi suatu kode atau bentuk lainnya dari identifikasi nasabah. Setelah  itu  lembaga  atau  pihak  ketiga  diperintahkan  untuk  menarik  dana  dari  rekening nasabah tersebut guna pembayaran dari nasabah.
4. Electronic Data Interchange (EDI)
Adalah  perdagangan  tanpa  kertas,  perubahan  bisnis  elektronik  kepada  bisnis komunikasi  seperti  perintah  penjualan  dan  dokumen  pengapalan  dari  komputer  ke komputer  tanpa  intervensi  manusia.  EDI  mengurangi  dokumentasi  kertas  dan membolehkan  untuk  transaksi  perdagangan  secara  otomatis.  Masalah  hukum  dari  EDI meliputi penyesuaian prinsip-prinsip hukum kontrak yang didasarkan pada kertas.
5. Virtual cash-payment on the internet
Adalah  metode  pembayaran  melalui  internet  untuk  barang  dan  jasa  dengan menggunakan kartu kredit. Dalam sistem pembayaran ini, terdapat masalah, yakni dalam
16 Antar pihak yang dimaksudkan dapat berupa pihak antara individu dengan individu lainnya, individu dan badan hukum , dan badan hukum dengan badan lainnya
17 Paul Latimer, Australian Business Law (Sydney: CCH Australia Limited, Sydney, 1997), hal.. 104-115
hal  otentikasi  dan  keamanan.  Akan  tetapi,  tingkat  efisiensi  dalam  virtual  cash  ini  sangat tinggi mengingat dalam pembayaran itu sendiri tidak berbasis pada kertas.
Selain  itu,  terdapat  beberapa  sistem  pembayaran  pokok  yang  dapat  dijelaskan  di bawah ini sebagai berikut: 18
1. SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) Sistem ini didirikan di Belgia pada tahun 1973. Sebuah perusahaan hasil kerja sama yang dibentuk oleh 2000 lembaga keuangan, meliputi bank-bank, dan worldwide. Secara objektif,  SWIFT  mempertemukan  data  komunikasi  dan  memproses  kebutuhan  dari masyarakat keuangan global. SWIFT merupakan penghubung pesan keuangan, perintah pembayaran,  konfirmasi  perubahan  mata  uang  asing  dan  sekuritas  antara  lembaga keuangan  dengan  sistem  jaringan  di  beberapa  negara.  Kemampuan  jaringan  hampir dipastikan dapat dilakukan nonstop 24 jam sehari.

## 2. FEDWIRE and CHIPS
Kedua sistem  ini  mempunyai  nilai lebih  yang  sangat tinggi.  FEDWIRE  (The Federal Reserve's Fund Transfer System) adalah sistem transfer dengan penyelesaian real time untuk dana  domestik  (domestic  fund)  yang  dioperasikan  oleh  the  Federal  Reserve  di  Amerika Serikat. Pada tahun 1992, ada 68 juta transfer dana melalui FEDWIRE dengan nilai US$ 199 triliun.  CHIPS  (the  Clearing  House  Interbank  Payments  System)  adalah  sistem  pembayaran pribadi di New York yang dioperasikan oleh The New York Clearing House Association sejak 1971.  CHIPS  merupakan  sistem  pembayaran  elektronik  online  untuk  transmisi  dan memproses dari dolar internasional.
3. CHAPS (the Clearing House Automated Payment System)
Didirikan di London pada tahun 1984. Penyelesaiannya dilakukan oleh 14 bank yang meliputi Bank of England yang berkaitan dengan 400 perusahaan keuangan lainnya sebagai sub anggota dan dapat secara langsung melakukan penyelesaian melalui CHAPS. Kerangka ini dibangun untuk mengantarkan penyelesaian secara real time, di mana dengan model ini, tidak lagi dibutuhkan penyelesaian setiap hari atau di akhir hari.
Sejumlah  bank  global  mengarahkan  sistem  mereka  pada  sistem  pembayaran elektronik, terutama untuk memfasilitasi pembayaran global internal. SWIFT merupakan sistem transfer dana elektronik yang lebih populer karena menawarkan penyelesaian real time 24 jam sehari jika dibandingkan sistem maksimum non profit. 19
Pembayaran  transaksi  ekspor  impor  dalam  perdagangan  internasional  dapat dilakukan melalui sistem internet banking, dimana kedua belah pihak tidak perlu bertatap muka  dalam  melakukan  transaksi  pembayaran,  kedua  belah  pihak  cukup  dengan menggunakan bank sebagai sarananya. Selain internet banking adapula sistem lain yang dapat  digunakan  dalam jasa  perbankan, yaitu  SWIFT  (The  Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication). SWIFT ini merupakan bagian dari pada internet banking. SWIFT merupakan  penghubung  pesan  keuangan,  perintah  pembayaran,  konfirmasi  perubahan mata uang asing dan sekuritas antara lembaga keuangan dengan sistem jaringan di beberapa negara. SWIFT juga merupakan sistem transfer dana elektronik yang lebih populer karena menawarkan penyelesaian real time 24 jam. 20
18 Shelagh Hefferman, Modern Banking in Theory and Practice (England: John Wiley & Sons Ltd), hal.. 77-78.
19 Ibid
20 Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, Op. cit, hal. 58.
Transaksi  pembayaran  melalui  internet  banking  sudah  banyak  digunakan  oleh  para importir  dan  eksportir  dengan  menggunakan  Letter  of  Credit  (L/C).  Penggunaan  internet banking sebagai sarana dalam melakukan pembayaran menggunakan Letter of Credit (L/C) memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia perbankan karena lebih efisien, efektif dan aman serta mempercepat proses transaksi pembayaran ekspor impor.

## Kesimpulan
Kesimpulan sebagai berikut:
1. Sesuai asas pacta sunt servanda yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang  menyatakan: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Internet banking merupakan layanan pembayaran secara online real time, yang diselenggarakan  oleh  perbankan  dengan  memanfaatkan  fasilitas    perbankan.  Dengan demikian  jelas  bahwa  telah  terjadi  adanya  kesepakatan    antara  pihak  pelaku  usaha dengan pihak perbankan tentang pemanfaatan fasilitas perbankan dalam pembayaran konsumen  bagi  pelaku  usaha.  Pengaturan  ekspor  dengan  pembayaran  Letter  of  Credit (L/C) melalui internet banking yakni uang dapat ditransfer dengan adanya instruksi dari pembeli  kepada  pihak  ketiga  untuk  melakukan  pembayaran  kepada  penjual  pada praktek yang umum instruksi pembayaran ini dituangkan dalam bentuk tertulis dalam suatu  dokumen  yang  diberikan  oleh  pembeli  kepada  penjual  dan  kemudian  penjual membawa  dokumen  itu  kepada  pihak  ketiga  untuk  menerima  pembayaran  dengan menunjukkan dokumen tersebut.
2. Perlindungan hukum bagi bank pembayar dalam transaksi Letter of Credit (L/C) melalui internet  banking  yaitu sebelum  bank  penerbit  atau  kuasanya  melakukan  pembayaran Letter  of  Credit  (L/C)  kepada  penerima  maka  bank  penerbit  meminta  terlebih  dahulu persetujuan pemohon atas penyimpangan yang ada (dalam hal ini penyimpangan yang bersifat tidak substansial). Jika pemohon menyetujui penyimpangan tersebut, maka bank penerbit atau kuasanya berkewajiban melakukan pembayaran Letter of Credit (L/C) yang memuat  penyimpangan  tersebut.  Jadi  penyimpangan  yang  terjadi  masih  dapat dimaklumi sejauh tidak bersifat substansial dan tidak berpengaruh terhadap kesepakatan awal antara pihak importir dan eksportir mengenai transaksi jual beli tersebut sepanjang penyimpangan tersebut masih dapat ditindaklanjuti (dalam hal terjadi kesalahan ketik maka  dapat  dilakukan  koreksi  oleh  pihak  eksportir  sepanjang  masih  ada  waktu  dan memungkinkan  dengan  memperhatikan  masa  berlaku  Letter  of  Credit  (L/C)  tersebut. Sementara Penerbitan Letter of Credit (L/C) fiktif merupakan kejahatan di bidang perbankan yang  merugikan  kepentingan  berbagai  pihak,  baik  bank  sendiri  selaku  badan  usaha, maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, negara dan pemerintah, serta masyarakat luas. Sesuai prinsip-prinsip dalam hukum perdata (Pasal 1365-1367  KUH  Perdata),  hukum  perseroan  dan  hukum  perbankan,  pengurus  bank (Komisaris  dan  Direksi)  wajib  bertanggungjawab  atas  pelaksanaan  operasional  bank termasuk  penyimpangannya seperti  apabila terjadi  pembobolan  bank  dengan  Letter of Credit  (L/C)  fiktif  yang  mengakibatkan  kerugian  baik  kerugian  di  pihak  bank,  para pemegang  perseroan  atau  masyarakat  umum.  Baik  Direksi  maupun  Komisaris secara pribadi bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut dan untuk melindungi bank
keduanya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan, terlepas Letter of Credit (L/C) fiktif yang diterbitkan tersebut dengan adanya keterlibatan “orang dalam” maupun tanpa adanya keterlibatan  “orang  dalam”,  bukan  karena  mereka  langsung  terlibat  namun  karena mereka lalai dalam menjalankan fungsi dari pemegang saham untuk melindungi harta bank.  Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  Pasal  49  (2)  Huruf  b mengatur tentang ancaman hukuman terhadap Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank apabila tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi bank atas tindakan pidana yang berkaitan dengan usaha bank dan dalam Pasal 263-276 KUH  Pidana  diatur  tentang  pemalsuan  surat.  Penegakan  hukum  (law  enforcement) merupakan reaksi hukum terhadap terjadinya pelanggaran ketentuan perbankan dengan tujuan  pelaku  yang  telah  merugikan  perbankan  dan  simpanan  masyarakat,  dijatuhi hukuman  yang  adil  dan  setimpal  sehingga  dapat  tercipta  kepastian  hukum  bagi masyarakat. Di samping itu penegakan hukum dimaksudkan agar tercipta ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaan ketentuan perbankan. Upaya-upaya untuk menghindari kerugian  karena  Letter  of  Credit  (L/C)  fiktif  antara  lain  dengan  penerapan  tata  kelola perusahaan  yang  baik  (Good  Corporate  Governance),  penerapan  prinsip  Know  Your Customer, penerapan prinsip Know Your Employee serta penerapan sanksi yang optimal. Disamping  penerapan hal-hal tersebut,  sangat  penting  untuk  mewaspasai  munculnya motif-motif jahat yang akan merugikan bank melalui transaksi Letter of Credit (L/C), yaitu dengan  memahami  alur  tansaksi  sejak  diterbitkannya  hingga  penyelesaian  transaksi Letter of Credit (L/C) baik oleh bank selaku penerbit  Letter of Credit (L/C) maupun bank selaku penerima Letter of Credit (L/C).
Sedangkan Saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Disarankan  agar pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia untuk lebih  meningkatkan sosialisasi  Letter  of  Credit  (L/C)  kepada  masyarakat  guna  meningkatkan  sumber  daya manusia dengan meningkatkan frekuensi dan kualitas pelatihan-pelatihan Letter of Credit (L/C) terutama di  daerah melalui  kursus-kursus, seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, petunjuk-petunjuk  tertulis  atau  informasi  tertulis  dan  lisan  yang  berkesinambungan mengenai konsep teori dan praktek transaksi Letter of Credit (L/C). Hal tersebut agar para pelaku Letter of Credit (L/C) dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan Letter of Credit  (L/C)  di  Indonesia  memiliki  konsepsi  dan  pemahaman  yang  sama  mengenai transaksi Letter of Credit (L/C) termasuk hukum Letter of Credit (L/C) demi kepastian hukum dan kepastian praktek Letter of Credit (L/C).
2. Disarankan agar terdapat kerjasama yang lebih baik antara Bank Indonesia selaku otoritas perbankan  dengan  penegak  hukum  yaitu  Kepolisian  selaku  penyidik,  Kejaksaan  atau penuntut umum dan Pengadilan sebagai institusi ujung tombak terciptanya keadilan bagi masyarakat  dalam  pemrosesan  dugaan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  termasuk tindak pidana /kejahatan Letter of Credit (L/C) yang melibatkan bank dilakukan secara cepat, tepat dan transparan. Selain itu agar dapat dipertimbangkan penyusunan hukum Letter  of  Credit  (L/C)  Internasional  untuk  Indonesia.  Hukum  Letter  of  Credit  (L/C) Internasional tersebut diusulkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia agar lebih cepat dapat direalisasi karena tidak memerlukan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut.
Berdasarkan  hasil  kesimpulan  yang  peneliti  sampaikan,  implikasi    yang  dapat dipertimbangkan terkait dengan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  menjadi  acuan  dalam  menambah  pengetahuan, informasi, gambaran, dan referensi bagi kalangan akademis mengenai penerbitan Letter of Credit (L/C) dalam prosedur impor pada bank.
2. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  menjadi  acuan  bagi  importir  dalam  mengambil  atau menentukan  fasilitas  apa  yang  akan  digunakan  dalam  kegiatan  pembayaran internasional khususnya pada prosedur impor. Sehingga importir mengetahui manfaat dan  kerugian  dari  pemakaian  fasilitas  sehingga  dapat  lebih  berhati  –  hati  dalam penggunaanya.
Keterbatasan  penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi bank dalam memperbaiki kinerja khususnya pada prosedur KMKI khususnya pada pencatatan pembayaran KMKI pada penerbitan Letter of Credit (L/C) untuk meminimalisir adanya selisih antara bank  dan importir itu sendiri. Penelitian selanjutnya perlu dan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai  penyebab  dan  penyelesaian  dari  fenomena  lapangan  mengenai  perbedaan pencatatan  pembayaran      pada  Prosedur  Impor.  Karena  keterbatasan  penelitian,  Peneliti selanjutnya  juga  perlu  dan  dapat  melakukan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai  fenomena lapangan kasus bank dengan perusahaan

## Daftar Pustaka
A. BUKU
Abdulkadir,  Muhammad,  Hukum  Dagang  Tentang  Surat-Surat  Berharga,  Bandung:  PT Citra Aditya Bakti, 2011.
Amiruddin dan Asikin, Zainal Pengantar Metode Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
Anwar,  Chairul,  Hukum  Perdagangan  Internasional,  Jakarta:  Novindo  Pustaka  Mandiri, 2001.
Canal, Jordi, Universal Banking International Comparansons and Theoritical Perspectives, Oxford: Clarendon Press, 2017.
Cronin, Mary J, Banking and Finance on The Internet, Canada: John Wiley &Sons, 2018. Fuady, Munir, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku Keempat, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2018
Ginting,  Ramlan,  Letter  of  Credit  Tinjauan  Aspek  Hukum  dan  Bisnis,  Jakarta:  Salemba Empat, 2015.
Hadisoeprapto, Hartono, Kredit Berdokumen Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan, Yogyakarta: Liberty, 2014.
Hefferman, Shelagh, Modern Banking in Theory and Practice, England: JohnWiley & Sons Ltd.2015
Hutabarat, Roselyne, Transaksi Ekspor Impor, Jakarta: Erlangga, 2016
Hutauruk,  Alfred,  Sistem  dan  Pelaksanaan  Ekspor  Impor  dan  Lalu  Lintas  Devisadi Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2015
Ibrahim, Johannes dan Sewu, Lindawaty, Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern, Bandung: Refika Aditama, 2014
Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: UMM Press,
2014
Kansil,  C.S.T,  Hukum  Perusahaan  Indonesia-Aspek  Hukum  Daiwa  Ekonomi  bagian  2, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2014
Latimer, Paul, Australian Business Law, Sydney: CCH Australia Limited, Sydney, 2017 Lewis, Gary dan Thygerson, Kenneth, The Financial Institution Internet SourceBook, New York: Mc. Graw-Hill, 2017
M.S, Amir, Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor, Jakarta: PPM, 2015
________,  Seluk-beluk  dan  Tehnik  Perdagangan  Luar  Negeri;  Suatu  PenuntunIMPOR  & EKSPOR, Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 2014.
Mamuji, Sri, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, Jakarta: UI Press, 2016 Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016 Niwan,  Lely,  Hukum  Perjanjian,  Yogyakarta:  Dewan  Kerjasama  Ilmu  Hukum  Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 2015
Purwosutjipto, H.M.N, Pengertian Pokok  Hukum  Dagang Indonesia-Jilid 4: Hukum  Jual Beli Perusahaan, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2013.
Purwosutjipto,  Hukum  Dagang  Indonesia:  Hukum  Jual  Beli  Perusahaan,  (Jakarta: Djambatan, 2015
Ramli, Ahmad M, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2014.
Riswandi, Budi Agus, Aspek Hukum Internet Banking, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015. Setiawan, R, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 2017
Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, Hukum Dagang Surat Berharga, Fakultas Hukum UGM, 2016.
Soekanto, Soerjono, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2016 Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2011
Suhardo, Etty Susilowati,  Cara  Pembayaran dengan  Letter of  Credit dalam  Perdagangan Luar Negeri, Semarang: FH UNDIP, 2011.
Supranto, J, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013. Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para
Pihak Dalam Perjanjian Kredit bank di Indonesia, Jakarta: IBI, 2015
Turban, Efraim, et.el, Electronic Commerce A Manajerial Perspective, New Jersey: Prentice –
Hall.Inc, 2016
Widjaja, Gunawan, Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata Seri Hukum Bisnis, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.