## PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA UNTUK MENCEGAH KORUPSI DI INDONESIA
Dimas Naufal Abhinaya Universitas Negeri Semarang dimasnaufal540@students.unnes.ac.id
Clara Jennifer Universitas Negeri Semarang clairajennifer@students.unnes.ac.id

## Abstrak
Korupsi  merupakan  kejahatan  yang  sudah  umum  didengar  oleh  telinga  masyarakat  umum. Korupsi  sendiri  merupakan  kejahatan  yang  menyalahgunakan  kekuasaan  seseorang  untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dimana pejabat atau orang yang memegang kekuasaan bekerja. Dalam artikel ini, penulis menulis artikel dengan tujuan menganalisis peranan Hukum  Tata  Negara  dalam  pencegahan  korupsi.  Dalam  penelitian  ini,  metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  yang  digunakan  untuk  menjelaskan  suatu fenomena  secara  sistematis  dan  faktual.  Metode  deskriptif  digunakan  dalam  penelitian  untuk memberikan  gambaran  yang  komprehensif  dan  terperinci.  Hasil  penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan tindak pidana korupsi jika dilihat dari sudut pandang Hukum Tata Negara, dampak apa  yang  akan  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  korupsi,  dan  peran  Hukum  Tata  Negara  dalam pencegahan tindak pidana korupsi .
Kata Kunci : Peran, Hukum Administrasi Negara, Korupsi

## Abstract
Corruption is a crime that is commonly heard by the ears of the general public. Corruption itself is a crime that abuses the power one has to  enrich oneself, other people or the corporation where officials or people holding power work. In this article, the author writes an article with the aim of analyzing the role of State Administrative Law in preventing corruption. In this study, the research method used is a qualitative research method used to explain a phenomenon systematically and factually.  Descriptive  methods  are  used  in  research  to  provide  a  comprehensive  and  detailed description.  The  results  of  this  study  are  aimed  at  explaining  corruption  when  viewed  from  the perspective  of  State  Administrative  Law,  what  impacts  will  be  created  by  criminal  acts  of corruption, and the role of State Administrative Law in preventing criminal acts of corruption.

## Keywords: Role, State Administrative Law, Corruption

## 1. PENDAHULUAN
Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu corruptio, lalu berkembang di negara-negara lain seperti di  Prancis yaitu corruption, di Belanda dengan kata corruptie lalu berakar ke Indonesia dengan  kata  Korupsi(Sholikhati  &  Mardikantoro,  2017);(Metzger,  2020).  Korupsi    merupakan

## Gorontalo

## Law Review

## Volume 6 -  NO. 1 – April 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
salah satu kejahatan yang sudah menjadi hal umum dan semua orang mengetahui itu  karena mejadi  kata  yang  paling  sering  didengar  dan  paling  sering  di  ungkapkan  oleh  media(Torres Berru  et  al.,  2020).  Pelaku  korupsi  sendiri  identik  dengan  para  pejabat-pejabat  tinggi  atau orang-orang yang memiliki kuasa lebih diatas orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri  sendiri  tanpa  memikirkan  kerugian  yang  akan  dialami.  Para  pelaku  korupsi  disebut  juga sebagai  white  collar  crime(Dearden  &  Gottschalk,  2021);(Signor  et  al.,  2020);(Galvin,  2020). Banyak  hal  yang  dapat  dilakukan  oleh  para  pelaku  agar  ia  mendapatkan  apa  yang  mereka inginkan  misal  dengan  merubah  angka  data-data  yang  tidak  sesuai  dengan  fakta,  melebihkan angka  pengeluaran,  penyuapan  dan  sebagainya.  Pelaku  korupsi  paling  banyak  dilakukan  oleh pejabat-pejabat  pemerintahan.  Sejak  tahun  2004  sampai  dengan  tahun  2022  ini  KPK  telah mencatat sekitar 1.310 kasus Korupsi. Diantara kasus-kasus tersebut banyak kasus yang sangat merugikan negara misal dengan kasus Surya Darmadi dengan total kerugian negara mencapai 78 Triliun. Tentunya dengan adanya kasus korupsi sebanyak itu membuat administrasi negara terganggu,  karena  kerugian  tersebut  membuat  keuangan  negara  berkurang(Wardani, 2019);(Saragi et al., 2021)
Usaha  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia  sudah  dilakukan  dalam  jangka  waktu  yang cukup lama dengan berbagai metode, hukuman bagi orang yang memberi suap telah diperkuat tetapi  hampir  setiap  hari  kita  masih  sering  membaca  atau  mendengar  berita  tentang  korupsi masih merajalela(Wahyuningrum et al., 2020). Terhitung 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang tertangkap  basah  melakukan  tindakan  korupsi  oleh  KPK(Najih  &  Wiryani,  2020).  Setelah  itu, diikuti oleh berita pemerasan terkait dengan dana bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak  bencana  gempa  bumi  Lombok,  yang  dilakukan  oleh  anggota  DPRD  Kota  Mataram. Korupsi  memiliki  dampak  yang  cukup  krusial  bagi    kehidupan  manusia,  baik  dalam  aspek sosial,    politik,  birokrasi,  ekonomi  maupun  pribadi.  Bahaya  korupsi  tidak  hanya  berdampak pada pemerintahan melainkan kepada generasi muda dan  selanjutnya. Oleh sebab itu, korupsi perlu dibasmi melalui berbagai cara.
2. METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang  digunakan  untuk  menyelidiki,  menemukan,  dan  mejelaskan  suatu  fenomena  dengan komprehensif dengan tujuan untuk memberikan deskripsi atas fenomena yang sistematis dan faktual(Castleberry  &  Nolen,  2018);(Hitchings  &  Latham,  2019);(Lobe  et  al.,  2020).  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  dengan  mengumpulkan  berbagai dokumen  penunjang  seperti  artikel,  jurnal,  dan  buku.  Penulis  juga  menggunakan  peraturan perundang-undangan  sebagai referensi  utama.  Data  yang didapatkan  pada penelitian  ini  akan dianalisi  menggunakan  metode  deskriptif  untuk  memberikan  deskripsi  mengenai  korupsi dengan  cara  yang  sistematis  dan  factual.  Data  yang  didapatkan  akan  dijabarkan  atau  disusun secara  rinci  dan  komprehensif.  Penulis  menekankan  tentang  peran  apa  yang  dimiliki  Hukum Administrasi Negara dalam mencegah korupsi di Indonesia(Saefulloh et al., 2020).
3. PEMBAHASAN
Kata  korupsi  dikenal  dari  Bahasa  latin  yaitu  corruptio,  secara  umum  pengertian  dari korupsi  merupakan  suatu  bentuk  perbuatan  yang  menyalahgunakan  kekuasaan  yang  dimiliki yang  biasanya  dilakukan  oleh  individu  yang  memiliki  kuasa  atau  jabatan(Suhendar,  2020). Menurut  Pasal  22  Undang  –  Undang  Nomor  20  Tahun  2001  dijelaskan  bahwa  korupsi merupakan Tindakan yang melawan hukum yang bertujuan guna memperkaya diri sendiri atau orang  lain  atau  korporasi  terkait  yang  akan  merugikan  perkenomian  dan  keuangan  negara. Korupsi  adalah  perbuatan  yang  dapat  menghadirkan  kondisi  bahaya  terhadap  pembangunan sosial  ekonomi,  politik,  dan  menganggu  keamanan  dan  stabilitas  yang  dimiliki  masyarakat umum.  Dalam  prosesnya,  korupsi  akan  meruntuhkan  nilai  dan  moralitas  yang  sudah  ada (Suhendar, 2020). Korupsi adalah suatu Tindakan yang negatif dan akan berdampak hebat ke dalam  hidup  masyarakat.  korupsi  merupakan  masalah  nasional  yang  harus  ditindak  secara tegas  dan  serius  menggunakan  keseimbangan  Tindakan  yang  jelas,  dalam  menangani  korupsi diperlukan potensi yang dimiliki masyarakat secara keseluruhan namun pemerintah dan aparat harus memiliki andil yang lebih besar sebagai penegak dari hukum itu sendiri (Muttakin, 2020).
Sebagai subjek hukum, manusia merupakan pelaku dari Tindakan korupsi. Kaitan antara manusia  dan  korupsi  tidak  bisa  diceraikan.  Hal  ini  terbukti  dengan  meningkatnya  korupsi  di Indonesia  setiap  tahunnya.  Korupsi  dapat  timbul  dari  setiap  kelemahan  atau  celah  yang terdapat  dalam  sistematika  politik  atau  Adminstrasi  Negara  bersama  birokrasi  sebagai  alat utamanya(Rohaetin, 2019). Secara internasional, banyak negara yang sepakat untuk melakukan kerja  sama  dan  memberantas  tindak  korupsi.  Kerja  sama  ini  direalisasikan  dengan  negara  –
negara menandatangani deklarasi pemberantasan korupsi yang dilakukan di ibukota peru yaitu Lima yang dilaksanakan pada 7 hingga 11 september 1997(Sofyanoor, 2022).
Hukum  Administrasi  Negara  memiliki  hubungan  dengan  tindak  korupsi,  hal  ini dibuktikan apabila melihat substansi yang tercantum pada UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi(Abdul,  2019)).  Hukum  Administrasi  Negara  dapat diartikan  memiliki  tugas  untuk  menciptakan  prinsip  –  prinsip  yang  akan  diterapkan  pada pelaksanaan  kebijakan publik.  Selain  itu, Hukum  Administrasi  Negara  juga  memiliki  tanggung jawab  untuk  memastikan  keamanan  keuangan,  staf,  dan  berbagai  bentuk  lainnya  yang mendukungnya  jalannya  suatu  instansi.  Hal  lain  yang  dapat  membuktikan  adanya  hubungan antara  Hukum  Administrasi  Negara  dengan  tindak  pidana  adalah  UU  Nomor  17  Tahun  2003 Tentang  keuangan  Negara,  UU  Nomor  1  Tahun  2004  Tentang  Perbendaharan  Negara,dan  UU Nomor  15  Tahun  2006  Tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan(Asyikin,  2020).  Kebijakan  yang dikeluarkan  oleh  pemerintah  ini  menjadi  dasar  hukum  atau  program  pemerintah  melawan tindak korupsi dengan sesuai ketentuan yang ada(Firmansyah & Syam, 2021).
Penyalahgunaan wewenang merupakan ruang lingkup yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Indonesia : 2001).  Tindak pidana merupakan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh individu yang memiliki kuasa atau suatu jabatan tertentu. Namun, penyalagunaan yang  dimaksud  pada  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pemberantasn Tindak  Pidana  Korupsi  memiliki  sifat  yang  altternatif.  Hal  ini  disebabkan  sarana  dan kesempatan yang dimaksud apabila menyangkut jabatan juga dianggap sebagai tindak pidana korupsi.  Dalam  Hukum  Administrasi  Negara  dijelaskan  bahwa  akibat  penyalahgunaan wewenang adalah pejabat menjadi tidak sah dan bisa untuk dibatalkan. Akibat tersebut timbul dikarenakan penyelahgunaan wewenang merupakan  Tindakan  yang  sifatnya  melawan  hukum dan memiliki niatan jahat(Lismanto & Utama, 2020).
Tindak  korupsi  sudah  menjadi  rahasia  umum  dan  dampaknya  dapat  dirasakan  secara luas oleh masyarakat umum. Umumnya, korupsi mendapatkan lebih banyak perhatian apabila dibandingkan  dengan  tindak  pidana  lainnya.  Hal  ini  dikarenakan  korupsi  dianggap  sebagai penyakit sosial yang mampu untuk mengancam kehidupan masyarakat. korupsi sangat mampu untuk  menimbulkan  kerugian  secara  materiil  bagi  perekonomian  Indonesia.  Korupsi  yang terjadi  di  Indonesia  dapat  terjadi  di  berbagai  kalangan  dari  yang  terendah  hingga  tertinggi. Korupsi yang terjadi dimana – mana ini mencerminkan rasa tindak punya malu dan moralitas yang rendah (AmaliaFadhilaRchmawati: 2021).
Korupsi  sangat  mampu  untuk  mempersulit  kondisi  suatu  negara  dalam  beberapa bidang. Korupsi dapat mempersulit pembangunan ekonomi yang dimiliki suatu negara. Korupsi juga mampu untuk meninggikan biaya yang harus dibayar karena ada pembayaran tambahan yang sifatnya illegal dan meningkatkan kemungkinan pembatalan suatu perjanjian dikarenakan penyedikan yang harus ditempuh (Hariyani, H. F.dkk : 2016).  Permasalahan ekonomi lainnya akan  timbul  akibat  korupsi  yang  sering  terjadi.  Lesunya  pertumbuhan  investasi  dan  ekonomi juga  menjadi  dampak  yang  timbul  dari  terjadinya  korupsi.  Korupsi  menyebabkan  tingkatan kerugian  dikarenakan  adanya  pembayaran  yang  illegal.  Modal  asing  yang  ditanamkan  atau Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  yang  bisa  dipakai  untuk  menjalankan  pembangunan  negara akan  sulit  terjadi  dikarenakan  kurangnya  rasa  percaya  dan  kepastian  hukum  investasi (Makhfudz,  M.:2016).      Negara  yang  memiliki  kesuburan  atas  korupsi  akan  menyebabkan perusahaan  meninggalkan  keinginannya  untuk  melakukan  investasi.  Oleh  karena  itu,  dapat dipastikan bahwa korupsi merupakan ancaman yang serius terutama di sector investasi.
Dalam bidang ekonomi, korupsi juga bisa berdampak terhadap produktivitas produksi dan  industri.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  lesunya  pertumbuhan  investasi  dan  ekonomi. Dikarenakan  apabila  investasi  dan  ekonomi  mengelami  kelesuan  maka  dapat  dipastikan produktivitas  yang  dimiliki  sector  produksi  dan  industry  akan  terhambat.  Penurunan produktiitas  ini  akan  menyebabkan  masalah  –  masalah  baru  yang  tidak  terkendali  seperti Pemutusan Hubungan Kerja yang meninggi dan angka pengangguran yang meningkat (ME, Z., Aimon,  H.,  &Syofyan,  E  :  2013)  .  Dua  hal  ini  akan  menyebabkan  masyarakat  mengalami kemiskinan  dan  menjadi  beban  yang  harus  ditanggung  oleh  negara.  Hal  lain  yang  akan terdampak  dalam  bidang  perekonomian  adalah  kualitas  barang  dan  jasa.  Penurunan  kualitas akan terjadi terhadap barang dan jasa dikarenakan investasi akan dialihkan kepada proyek lain yang  nilai  uang  yang  dapat  dikorupsi  lebih  banyak  untuk  mendapatkan  lebih  banyak keuntungan.  Maka  dari  itu  syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  material  dan  produksi  serta keamanan  atau  aturan  lainnya  akan  diturunkan  kualitasnya  demi  menyembunyikan  prsktek korupsi yang akan dilakukan.
Korupsi  akan  berdampak  juga  pada  pajak  yang  menjadi  sumber  pendapatan  negara. Pajak yang dimiliki negara digunakan oleh pemerintah untuk menjadi modal pengeluaran guna memenuhi  barang  dan  jasa  yang  dibutuhkan  kepentingan  umum.  Pajak  pada  dasarnya digunakan sebagai alat yang mengstabilkan harga dan mengedalikan inflasi pada suatu negara. Negara  akan  melakukan  pemungutan  kepada  masyarakat  umum  yang  berkerja  sebagai  biaya retribusi  pendapatan  yang  nantinya  akan  dikelola  untuk  pembangunan  dan  memperluas kesempatan  kerja  yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan  kesejahteraan  yang  dimiliki masyarakat.  Namun,  dalam  prosesnya  banyak  ditemukan  pejabat  yang  melakukan  Tindakan korupsi guna memperkaya dirinya sendiri. Hal lain yang dapat ditinggalkan korupsi dan sifatnya negative  adalah  peningkatan  hutang  yang  dimiliki  suatu  negara.  Negara  –  negara  banyak terdampak  oleh  resesi,  oleh  karena  itu  banyak  negara  terpaksa  untuk  berhutang  untuk meningkatkan  perekonomiannya  yang  menurun.  Hal  ini  juga  terjadi  pada  Indonesia  dan diperparah oleh Tindakan korupsi.
Korupsi  tidak  hanya  berdampak  kepada  sector  perekonomian  saja  namun  berdampak pada  bidang  penegakan  hukum  juga.  Penegakan  hukum  merupakan  suatu  aktivitas  yang memiliki  komitmen tinggi  untuk  menciptakan  keadilan  yang  sempurna.  Penegak  hukum  pada dasarnya  bukan  seseorang  yang  dikendalikan  oleh  konstitusi.  Melainkan  diwajibkan  untuk meninjau  fakta  –  fakta  yang  berkembang.  Korupsi  pada  umumnya  bersifat  tunggal  atau dikerjakan sendiri. Namun, dampak yang menjadi akibat dari tindak korupsi tidak ditanggung oleh  satu  orang  saja  melainkan  imbasnya  dapat  bersifat  sosial.  Korupsi  dapat  menyebabkan kemandulan dalam fungsi pemerintahan.  Hal ini dapat terbukti apabila ada satu orang dalam suatu  instansi  melakukan  tindak  korupsi  maka  instansi  tersebut  kredibilitasnya  akan dipertanyakan.  Rakyat  yang  mempertanyakan  dan  kehilangan  rasa  percaya  terhadap  instansi negara  yang  terjadi  pada  beberapa  Lembaga  dan  disiarkan  pada  media  massa  menimbulkan rakyat kehilangan kepercayaan (Natalia, D. L : 2019).   Pada dasarnya, korupsi yang terjadi pada instansi pemerintahan akan menghambat fungsinya sebagai penyelenggara dari kebijakan.
Penegakan  hukum  merupakan  salah  satu  pilar  yang  terdapat  pada  demokrasi. Penegakan  hukum  dipengaruhi  oleh  beberapa  factor  yaitu  hukum  itu  sendiri,  profesionalitas yang  dimiliki  oleh  aparat  penegak,  sarana  yang  memadai,  dan  persepsi  yang  dimiliki masyarakat  tentang  hukum.  Dalam  upaya  untuk  memberantas  korupsi,  Hukum  Administrasi Negara memiliki peranannya yang penting. Peran – peran tersebut yaitu:
1. Pengawasan Penyelenggaran pemerintahan,
Pengawasan  apabila  ditinjau  dari  sudut  pandang  hukum  adalah  proses  penilaian terhadap pelaksanaan untuk memastikan kesesuaian dengan norma yang berlaku. Pengawasan dipecah menjadi dua macam yaitu pengawasan a-priori yang dilakukan sebelum keputusan atau kebijakan  pemerintah  dikeluarkan  dan  pengawasan  a-posteriori  yang  dilakukan  sebagai penenekan  dalam  aspek  penindakan.  Pengawasan  yang  ada  dibawah  Hukum  Administrasi Negara  memiliki  ciri  yaitu  eksternal  yang  bermaksud  bahwa  pengawasan  dilakukan  oleh Lembaga  yang  diluar  pemerintahan.  Lalu,  ciri  kedua  adalah  a-posteriori  yang  bermaksud pengendalian  setelah  ketentuan  sudah  dikeluarkan  dan  ciri  ketiganya  adalah  hanya memberikan  penilaian  dari  sudut  pandang  hukum  saja.  kontrol  akan  pemerintahan  secara langsung atau tidak langsung wajib untuk dilakukan dikarenakan hal ini sangat berguna untuk mencegah korupsi yang terjadi di Indonesia.
2. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah
Mardiasmo berpendapat bahwa transparansi merupakan keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan informasi terhadap kegiatan pengelolaan sumber dayanya. Pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  memaparkan  informasi  terhadap  keuangan  terhadap pihak yang butuh atas informasi tersebut guna proses mengambil keputusan (Andin Sofyanoo : 2022).  Sementara itu, Akuntabiltas berpacu terhadap sistem checks and balances yang terdapat pada  sistem  administrasi.  Akuntabilitas  merupakan  istilah  yang  digunakan  pada  proses pengukuran  dana  miliki  public  untuk  mengetahui  tujuan  dana  difungsikan  secara  tepat  dan tidak digunakan dengan illegal.
Transparansi  dan  akuntabilitas  diperlukan  guna  mencapai  good  governance. Sementara  itu,  pembahasan  yang  tercipta  disekitar  good  governance  memiliki  hubungan dengan  demokrasi  yang  digunakan  oleh  Indonesia.  sementara  itu,  untuk  mencapai  good governance  maka  dibutuhkan  pemerintah  yang  bersih.  Pemerintahan  yang  bersih  dapat diwujudkan  apabila  pemerintahan  dilakukan  dengan  landasan  prinsip  akuntabilitas  dan transparansi. Kedua prinsip tersebut juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi di Indonesia.
3. Reformasi
Pada era reformasi, birokrasi yang diciptakan adalah untuk membentuk budaya yang berisi tentang nepotisme koliso, dan juga korupsi. Namun, pada pemerintahan setelah reformasi birokrasi yang sudah terbentuk belum dapat dipastikan akan berjalan secara efektif. R. Bintang Saragih  berpendapat  bahwa  Hukum  Administrasi  Negara  memiliki  peran  dalam  reformasi terhadap birokrasi. Peran tersebut adalah Undang-Undang yang mengatur birokrasi atau yang memiliki  hubungan  dengan  birokrasi  harus  sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 1999  Tentang  Pokok-Pokok  Sumber  Daya  Manusia.  Segala  peraturan  peraturan  perundang- undangan juga dilarang untuk bertentangan dengan Undang-Undang dan harus konsisten.
Good  governance membutuhkan  kondisi  dimana  Undang-Undang  yang  ada  tidak banyak  membatasi  dan  berlaku  guna  melindungi  kepentingan  public.  Maka  dari  itu,  regulasi tersebut  akan  melahirkan  kondisi  dimana  reformasi  birokrasi  akan  memiliki  prosedur pelaksanaan  yang  nyata  dan  jelas. Good  governance akan  menciptakan  Hukum  Administrasi Negara  yang  baik,  administrasi  yang  baik  akan  menciptakan  kondisi  dimana  tindak  pidana korupsi mampu untuk diawasi dan dicegah dengan baik.
4. PENUTUP
Korupsi  apabila  diipahami  menurut  Pasal  22  Undang  –  Undang  Nomor  20  Tahun  2001 merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri. Korupsi merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Hukum Administrasi Negara merupakan  hukum  yang  menciptakan  segala  bentuk  prinsip  yang  digunakan  pada  proses pelaksanaan  kebijakan  public.  Maka  dari  itu,  Hubungan  antara  Hukum  Administrasi  Negara dengan  tindak  korupsi  ada  nyatanya.  Pada  dasarnya,  korupsi  memiliki  dampak  yang berkonotasi buruk pada keberlangsungan suatu negara. Dampak buruk tersebut berefek kepada sektor penegakan hukum dan ekonomi.
Korupsi  merupakan  tindak  pidana  yang  paling  dikenal  oleh  masyarakat  umum.  Hal  ini dikarenakan  media  massa  yang  sering  meliput  berita  tentang  tindak  pidana  korupsi  yang dilakukan  oleh  pejabat.  Oleh  karena  itu,  tidak  salah  korupsi  menjadi  bentuk  kejahatan  yang memiliki perhatian yang sangat tinggi. Namun, Hukum Administrasi Negara mampu menegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak korupsi yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Beberapa  cara  yang  dapat  ditempuh  oleh  Hukum  Administrasi  Negara  untuk  menjalankan fungsinya  guna  mencegah  korupsi  adalah  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan, memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, dan reformasi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Abdul,  K.  M.  (2019).  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  PENATAAN  PEDAGANG  KAKI  LIMA  (Studi Kasus  di  Pasar  Sore  Kota  Tanjung  Selor  Kabupaten  Bulungan). Dinamika  Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara , 9 (1). https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1420 Asyikin,  N.  (2020).  Pengawasan  Publik  terhadap  Pejabat  Publik  yang  Melakukan  Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi. Jurnal Wawasan Yuridika , 4 (1), 80–102. Castleberry, A., & Nolen, A. (2018). Thematic analysis of qualitative research data: Is it as easy as it  sounds? Currents  in  Pharmacy  Teaching  and  Learning , 10 (6),  807–815. https://doi.org/10.1016/j.cptl.2018.03.019
Dearden,  T.,  &  Gottschalk,  P.  (2021).  Gender  and  white-collar  crime:  Convenience  in  target selection. Deviant Behavior , 42 (11), 1485–1493.
Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2021). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 7 (2), 325–344. Galvin, M. A. (2020). Gender and white-collar crime–theoretical issues. Criminal Justice Studies , 33 (1), 61–69.
Hitchings, R., & Latham, A. (2019). Qualitative methods I: On current conventions in interview research.
Progress in Human Geography , 44 (2), 389–398.
https://doi.org/10.1177/0309132519856412
Lismanto,  L.,  &  Utama,  Y.  J.  (2020).  Membumikan  Instrumen  Hukum  Administrasi  Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Negara Demokrasi. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 2 (3), 416–433.
Lobe,  B.,  Morgan,  D.,  &  Hoffman,  K.  A.  (2020).  Qualitative  Data  Collection  in  an  Era  of  Social Distancing. International  Journal  of  Qualitative  Methods , 19 ,  1609406920937875. https://doi.org/10.1177/1609406920937875
Metzger,  G. E.  (2020).  The  Roberts  Court and  Administrative Law. The  Supreme  Court  Review , 2019 (1), 1–71. Muttakin,  D.  A.  (2020).  PENGARUH  IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  TERHADAP  EFEKTIVITAS PENATAAN  PEDAGANG  KAKI  LIMA  (PKL)  PADA  SEBAGIAN  RUAS  JALAN  CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 7 (1), 121–133.
Najih, M., & Wiryani, F. (2020). Learning the social impact of corruption: a study of legal policy and  corruption prevention  in  Indonesia  and  Malaysia. Journal  of  Social  Studies  Education Research , 11 (4), 175–189.
Rohaetin, R. (2019). Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Palangka Raya. Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara , 3 (2). https://doi.org/10.30737/mediasosian.v3i2.571
Saefulloh, S., Abdoellah, O. S., & R, M. (2020). Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam  Pelaksanaan  Pemilihan  Presiden  Tahun  2019. Jurnal  Civic  Hukum , 5 (1),  97. https://doi.org/10.22219/jch.v5i1.10999 Saragi,  S.,  Batoebara,  M.  U.,  &  Arma,  N.  A.  (2021).  Analisis  Pelaksanaan  Program  Keluarga Harapan  (Pkh)  Di  Desa  Kota  Rantang  Kecamatan  Hamparan  Perak. Publik:  Jurnal Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Administrasi  Dan  Pelayanan  Publik , 8 (1),  1–10. https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.150
Sholikhati, N. I., & Mardikantoro, H. B. (2017). Analisis tekstual dalam konstruksi wacana berita korupsi di Metro TV dan NET dalam perspektif analisis wacana kritis Norman Fairclough. Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia , 6 (2), 123–129. Signor,  R.,  Love,  P.  E.  D.,  &  Ika,  L.  A.  (2020).  White  collar  crime:  Unearthing  collusion  in  the procurement  of  infrastructure  projects. IEEE  Transactions  on  Engineering  Management , 69 (5), 1932–1943.
Sofyanoor,  A.  (2022).  Peran  Hukum  Administrasi  Negara  Dalam  Pemberantasan  Korupsi  Di Indonesia. Sibatik  Journal:  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Sosial,  Ekonomi,  Budaya,  Teknologi,  Dan Pendidikan , 1 (2), 21–30.
Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara  Dan  Hukum  Pidana. Jurnal  Surya  Kencana  Satu:  Dinamika  Masalah  Hukum  Dan Keadilan , 11 (2), 233–246.
Torres  Berru,  Y.,  López  Batista,  V.  F.,  Torres-Carrión,  P.,  &  Jimenez,  M.  G.  (2020).  Artificial Intelligence  Techniques  to  Detect  and  Prevent  Corruption  in  Procurement:  A  Systematic Literature Review. In Applied Technologies: First International Conference, ICAT 2019, Quito, Ecuador,  December  3–5,  2019,  Proceedings,  Part  II  1 (pp.  254–268).  Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42520-3_21
Wahyuningrum,  K.  S.,  Disemadi,  H.  S.,  &  Jaya,  N.  S.  P.  (2020).  Independensi  Komisi Pemberantasan  Korupsi:  Benarkah  Ada? Refleksi  Hukum:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 4 (2),  239– 258.
Wardani,  A.  K.  (2019).  Urgensi  Inovasi  Pelayanan  Bidang  Administrasi  Publik  di  Era  Disrupsi. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , 6 (2).