WRA Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 2, Oktober 2021, 163-175 ISSN : 2338-4786 (Print) ISSN : 2656-0348 (Online) http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra
Studi Deskriptif Awareness dan Persepsi pada Pelaku UMKM dan Koperasi Mengenai SAK EMKM: Sebuah Update
Niluh Putu Dian Rosalina Handayani Narsa 1* , Kadek Pranetha Prananjaya 2 , I Made Narsa 3 1, 3 Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya
2 Jurusan Akuntansi, Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya *Corresponding author: niluh.narsa@feb.unair.ac.id
DOI: https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.113537 Diterima : 09 Agustus 2021 Direvisi : 28 September 2021 Disetujui : 18 Oktober 2021 Tersedia daring : 26 Oktober 2021
Abstract This study aims to analyze descriptively how the level of awareness of SMEs and cooperatives in East Java Province towards SAK EMKM. After that, it will also be analyzed how the perception of MSME actors and cooperatives regarding the usefulness and unutility of SAK EMKM. Data collection methods using questionnaires and research subjects as many as 90 respondents. The results showed that 47.8% of respondents knew about SAK EMKM and only 14.9% of respondents had good knowledge of SAK EMKM. The perception of usefulness that financial statements can be more easily understood if made based on SAK EMKM becomes the perception with the highest average while the perception of the number of disclosures that must be made by the entity becomes the perception of uselessness with the highest average. Although this research is only in the form of descriptive quantitative analysis and does not test a hypothesis, this research is expected to increase our insight and knowledge, especially to parties with an interest in SAK EMKM, especially since there has been no research that has tried to examine this comprehensively.
Keywords : Cooperative’s Subject; SAK EMKM; SAK ETAP; SME’s Subject.

## Abstraksi
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis secara deskriptif bagaimana tingkat awaraness dimiliki oleh para pelaku UMKM dan Koperasi di Provinsi Jawa Timur terhadap SAK EMKM. Setelahnya juga akan dinalisis bagaimana persepsi para pelaku UMKM dan koperasi mengenai kebermanfaatan dan ketidakbermanfaatan SAK EMKM. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan subyek penelitian sebanyak 90 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 47,8% responden yang tahu tentang SAK EMKM dan hanya 14,9% responden yang memiliki pengetahuan yang baik tentang SAK EMKM. Persepsi kebermanfaatan bahwa laporan keuangan dapat lebih mudah dipahami jika dibuat berdasarkan SAK EMKM menjadi persepsi dengan rerata tertinggi sedangkan persepsi akan banyaknya pengungkapan yang harus dilakukan oleh entitas menjadi persepsi ketidakbermanfaatan dengan rerata tertinggi. Meski penelitian ini hanya berupa analisis kuantitatif deskriptif dan tidak menguji suatu hipotesis, namun penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita, terutama kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap SAK EMKM terlebih belum ada penelitian yang mencoba mengkaji hal ini secara komprehensif.
Kata-kata Kunci: Pelaku Koperasi, SAK EMKM, SAK ETAP, Pelaku UMKM.
Cara Membuat Kutipan (APA 6 th style):
Narsa, N. P.D.R.H., Prananjaya, K.P., & Narsa, I.D. (2021). Studi Deskriptif Awareness danPersepsi pada Pelaku UMKM dan Koperasi Mengenai SAK EMKM: Sebuah Update. Wahana Riset Akuntansi, Vol 9 (2), 163-175.
This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License . Some rights reserved

## Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 2 (2021)

## PENDAHULUAN
Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada saat ini meningkat sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperlihatkan pada tahun 2014 adalah 59,3 juta unit sedangkan pada tahun 2015 mencapai 60,7 juta unit. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM (2015) menjelaskan bahwa pertumbuhan UMKM dalam periode 2011-2015 mencapai 9%. UMKM di Indonesia rata-rata didominasi oleh usaha mikro sebesar 98,74%, usaha kecil sebesar 1,15% dan sisanya adalah usaha menengah sebesar 0,10%. Jika dilihat dari data Kementerian Koperasi dan UMKM pertumbuhan UMKM pada tahun 2014-2015 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 2,4%. Pun demikian dengan data Koperasi di Jawa Timur yang mulai kurun waktu 2015 hingga 2020 mengalami kenaikan mulai dari 31.256 unit di tahun 2015 menjadi 35.583 unit di tahun 2021 (Diskopukm, 2021). UMKM merupakan pelaku bisnis yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara (Siam dan Rahahleh, 2010). UMKM di Indonesia memiliki kontribusi yang sangat besar dalam penciptaan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja serta mampu mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Koentjoro & Gunawan, 2020; Kurniati et al., 2019; Lestari et al., 2020; Styaningrum et al., 2020) Pelaku usaha di Jawa Timur sebagian besar banyak didominasi oleh kategori usaha mikro, kecil dan menengah yang dimana kegiatan UMKM tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mampu mengurangi kemiskinan (Lestari et al., 2020). Tidak saja UMKM yang membantu pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur namun koperasi juga memiliki andil di dalamnya. Nilai kontribusi koperasi dan UMKM mencapai 57% dari Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur. Data koperasi di Provinsi Jawa Timur menurut Kementerian Koperasi dan UMKM memiiki populasi koperasi terbesar yaitu sebesar 31.690 unit sedangkan UMKM di Jawa Timur terdapat 6.825.931 unit. UMKM di Jawa Timur banyak didominasi oleh usaha mikro yaitu sebesar 95,58%, usaha kecil sebesar 3,85% dan usaha menengah sebesar 0,57% (Narsa dan Isnalita, 2017).
Melihat perkembangan UMKM dan Koperasi di Provinsi Jawa Timur yang sangat tinggi dan merupakan subjek yang vital dalam pembangunan perekonomian di Jawa Timur maka perlu dilakukan pengembangan usaha dengan cara melakukan pinjaman ke pihak perbankan atau lembaga keuangan non bank. Menurut Wulanditya (2011) potensi pertumbuhan UMKM di Indonesia menimbulkan kondisi yang saling membutuhkan antara UMKM dan pihak perbankan atau lembaga keuangan non-bank sebagai penyalur kredit. UMKM membutuhkan dana dari bank atau lembaga keuangan non-bank dalam melakukan pengembangan usahanya begitu pula pihak bank membutuhkan UMKM sebagai media penyaluran kredit. Namun demikian kita ketahui bersama bahwa penyusunan laporan keuangan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank semata, namun juga utamanya adalah untuk melihat perkembangan aktivitas usaha tersebut apakah mengalami pertumbuhan atau sebaiknya sehingga dibutuhkan suatu pembukuan (akuntansi) dalam UMKM.
Pada awalnya dalam rangka membantu para pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan maka pemerintah dalam hal ini adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan Standar kuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2011. Para pengguna SAK ETAP tidak hanya para pelaku UMKM akan tetapi juga Koperasi. Dalam Praktiknya masih banyak UMKM yang masih belum melakukan pencatatan sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini juga dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Narsa, Widodo, dan Kurnianto (2012) yang menyatakan bahwa masih banyak UMKM belum menerapkan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangannya akan tetapi UMKM dapat mengatasi permasalahan permodalan dari perbankan.
Banyaknya UMKM yang tidak menerapkan SAK ETAP dikarenakan kurang efektifnya sosialisasi pemerintah dalam mengenalkan SAK ETAP bagi UMKM, menyebabkan masih banyak perusahaan UMKM yang tidak menerapkan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan (Alfitri, Ngadiman, dan Sohidin, 2014). Selain itu berdasarkan hasil discussion paper review komprenhensif atas SAK ETAP menyatakan bahwa SAK ETAP masih terlalu kompleks dan tidak sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan UMKM. Sehingga pada tahun 2016 DSAK IAI telah menerbitkan suatu pilar SAK yang baru yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) yang efektif Per 1 Januari 2018. SAK EMKM merupakan pilihan bagi pelaku UMKM. Entitas yang memenuhi ruang lingkup SAK EMKM dapat memilih apakah menggunakan SAK EMKM atau SAK ETAP. Jika entitas memilih menggunakan SAK ETAP maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menggunakan SAK
EMKM meskipun entitas tersebut memenuhi persyaratan ruang lingkup SAK EMKM selama 2 tahun berturut-turut (DSAK IAI, 2016).
SAK EMKM ini memberikan pengaturan akuntansi yang lebih sederhana daripada SAK ETAP. Pada SAK EMKM laporan keuangan yang harus dibuatkan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi berupa laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Aturan dari SAK EMKM memang lebih sederhana dari SAK ETAP akan tetapi kemunculan SAK EMKM ini ditakutkan akan bernasib sama dengan SAK ETAP yaitu seperti kurang adanya sosialisasi secara luas oleh DSAK IAI sebagai pembuat kebijakan terhadap para pelaku UMKM. Selain itu menurut Nainggolan (2016) menjelaskan bahwa rata-rata pendidikan pelaku UMKM yang paling banyak adalah jenjang SMA sehingga dengan rendahnya tingkat kualitas sumberdaya manusianya terlihat dari jenjang pendidikannya. Para pelaku UMKM memandang akuntansi merupakan suatu hal yang sulit dipahami. SAK EMKM sulit dipahami karena pengetahuan pemilik, staf keuangan dan akuntansi UMKM saat ini masih belum memadai. Para pelaku UMKM hanya mengandalkan informasi-informasi yang berdasarkan hasil pengamatan saja tidak memperhatikan informasi akuntansi. Melihat adanya permasalahan tersebut maka isu penerapan SAK EMKM terhadap pelaku UMKM dan koperasi merupakan hal yang menarik untuk diteliti.
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, akan dianalisis secara deskriptif bagaimana tingkat awaraness (kesadaran) dan tingkat informasi yang dimiliki para pelaku UMKM dan Koperasi di Provinsi Jawa Timur terhadap SAK EMKM, termasuk juga hal-hal seperti pengalaman mengikuti pelatihan, pendapat mengenai proses implementai SAK EMKM, kerutinan dalam menyusun dalam laporan keuangan, pendapat mengenai manfaat menyusun laporan keuangan sesuai standar, selain itu beberapa pertanyaan mengenai SAK ETAP juga turut diberikan. Setelahnya juga akan dinalisis bagaimana persepsi para pelaku UMKM dan koperasi mengenai apa saja yang menjadi kebermanfaatan dan ketidakbermanfaatan dari SAK EMKM. Meski penelitian ini hanya berupa analisis kuantitatif deskriptif dan tidak menguji suatu hipotesis, namun penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan kita, terutama kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap SAK EMKM, terkait sejauh mana awareness pelaku UMKM dan Koperasi terhadap SAK EMKM yang dinyatakan telah efektif per 1 Januari 2018. Belum adanya penelitian yang mencoba mengkaji hal-hal tersebut, semakin memotivasi penelitian untuk melakukan penelitian ini. Penelitian ini diekspektasikan memiliki kontribusi terhadap literatur dengan mengisi gap riset terkait pengeksplorasian SAK EMKM, serta juga secara praktis diharapkan dapat memberikan pandangan baru terhadap proses adopsi SAK EMKM.
Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dan Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut : a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini; b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; c) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pada Tabel 1 di bawah ini akan dijelaskan mengenai kriteria UMKM berdasarkan pada UU No. 20 tahun 2008 pada bagian IV Pasal 6.
Tabel 1. Kriteria Aset dan Omzet Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah No Jenis Usaha Kriteria Aset Kriteria Omzet 1 Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 Juta 2 Kecil >50 Juta – 500 Juta > 300 Juta – 2,5 Milyar 3 Menengah >500 Juta – 10 Milyar > 2,5 Milyar – 50 Milyar Sumber: UU No 20 Tahun 2008

## Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 2 (2021)
Pada Tabel 1 dijelaskan mengenai kriteria aset dan omzet Mikro, Kecil dan Menengah dimana jika memenuhi salah satu dari kriteria aset maupun kriteria omzet, maka usaha tersebut dapat disebut sebagai UMKM. Bentuk Badan usaha entitas mikro, kecil dan menengah di Indonesia bervariasi seperti perusahaan perseorangan, koperasi dan perseroan terbatas (DSAK IAI, 2016). Terkait mengenai koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Pada UU Nomor 17 Tahun 2012 pasal 84 dijelaskan bahwa saat ini terdapat empat jenis Koperasi, yaitu: (1) Koperasi Konsumen; (2) Koperasi Produsen; (3) Koperasi Jasa; dan (4) Koperasi Simpan Pinjam.
Standar Akuntansi Keuangan ETAP dan Standar Akuntansi Keuangan EMKM Pada awalnya SAK ETAP diterbitkan memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan untuk perusahaaan kecil dan menengah dibandingkan dengan SAK Umum. SAK ETAP ketentuaan pelaporannya lebih sederhana sedangkan SAK Umum ketentuan pelaporannya lebih kompleks. Namun demikian, oenerapan SAK ETAP pada kenyataannya masih banyak perusahaan kecil dan menengah yang tidak menerapkan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini dikarenakan dikarenakan kurang efektifnya sosialisasi pemerintah dalam mengenalkan SAK ETAP bagi UMKM. Selain itu SAK ETAP masih terlalu kompleks dan tidak sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan UMKM karena jika kita melihat tingkat pendidikan para pelaku UMKM SMA sehingga kualitas SDM masih rendah. Hal Tersebut menyebabkan para pelaku UMKM memandang akuntansi merupakan suatu hal yang sulit dipahami.
Oleh karenanya di tanggal 1 Januari 2018, DSAK IAI memberlakukan SAK EMKM. SAK EMKM guna membantu para pelaku UMKM dalam membuat laporan keuangan. Perbedaan utama antara SAK ETAP dengan SAK EMKM adalah bahwa SAK EMKM diperuntukan kepada entitas yang tidak memiliki akuntablitas publik yang signifikan yang memenuhi definisi dan karaketeristik EMKM sesuai dengan regulasi EMKM di Indonesia.
Pada SAK EMKM hanya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur-unsur laporan keuangan hanya dengan basis biaya historis, serta tidak ada persyaratan susah lainnya. Penerbitan SAK EMKM ini dapat memberikan kemudahan para pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan dimana akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan oleh pemilik atau manajemen UMKM bahkan pihak lain (pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya).

## Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai studi persepsi atas penerapan SAK EMKM masih sangat terbatas jumlahnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan SAK EMKM merupakan suatu aturan yang baru dimana diluncurkan dan baru berlaku efektif per 1 Januari 2018. Literatur terdahulu lebih banyak didominasi pada jenis penelitian yang bersifat studi kasus, dalam arti hanya sekedar melihat bagaimana penyusunan laporan keuangan yang telah didasarkan pada SAK EMKM dan itupun terbatas pada satu entitas saja. Meski demikian terdapat penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan sesuai untuk digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian ini.
Jauh sebelum adanya standar yang dikhususkan untuk pelaku usaha kecil, penelitian milik Wahdini dan Suhairi (2006) dan Pinasti (2007) merupakan penelitian awal yang mencoba mengeksplorasi tingkat persepsi para pelaku UMKM. Hasil penelitian Wahdini dan Suhairi (2006) menunjukkan bahwa para responden penelitian, yakni para akuntan, memiliki persepsi bahwa SAK yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia memberatkan bagi UKM. Manfaat penyusunan laporan keuangan jauh lebih dirasakan oleh usaha besar daripada UKM karena UKM harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh dengan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, dengan menggunakan eksperimen yang membagi kelompok responden menjadi dua jenis kelompok – yakni kelompok pertama pengusaha kecil yang diberikan perlakuan pembinaan dan pendampingan akuntansi selama enam bulan dan kelompok kedua tidak – Pinasti (2007) menemukan hasil bahwa perngaruh penyelenggaraan dan penggunaan informasi
akuntansi lebih besar daripada pengaruh perbedaan karakteristik individual dari pengusaha kecil itu sendiri (seperti latar belakang pendidikan dan besarnya modal) untuk mampu menyusun LK secara mandiri. Kedua penelitian ini dapat memberikan simpulan kepada pembaca bahwa sangat diperlukan sebuah standar yang khusus ditujukan untuk para pelaku UMKM, dan nantipun jika telah ada, pendampingan yang rutin tetap diperlukan.
Berikutnya, setelah akhirnya terbit SAK ETAP di Indonesia, beberapa penelitian mengenai studi persepsi para pelaku UMKM terhadap SAK ETAP juga menemukan hasil yang senada. Rudiantoro dan Siregar (2012) menemukan bahwa dari total 50 responden UMKM yang ada di Jabodetabek hanya 32% (16 responden) yang mengaku pernah mengetahui atau mendengar SAK ETAP tersebut. Kemudian dari responden yang menjawab pernah mengetahui SAK ETAP hanya sekitar 11 responden saja yang pernah mendapatkan pelatihan terkait SAK ETAP. Hasil wawancara lebih lanjut diketahui bahwa pelatihan yang dimaksud responden tersebut adalah masih seputar pelatihan akuntansi dasar yang diberikan oleh lembaga pembina UKM ataupun dari pihak perbankan yang bertindak sebagai penyalur kreditnya. Sedangkan hasil rumusan permasalahan terkait faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap pemahaman pengusaha UMKM terkait SAK ETAP menunjukkan bahwa variabel jenjang pendidikan terakhir berpengaruh signifikan, latar belakang pendidikan dan ukuran usaha berpengaruh tidak signifikan, serta lama usaha berpengaruh negatif signifikan. Narsa dan Isnalita (2017) meneliti mengenai keterterapan SAK ETAP dan persepsi antara kelompok akuntan pendidik dan pelaku koperasi. Hasil penelitian mengenai tingkat keterterapan adalah tingkat keterterapan SAK ETAP masuk pada kategori ‘Diterapkan’ untuk prinsip pengungkapan dan penyajian. Untuk prinsip pengakuan dan pengukuran, meskipun hasilnya masuk pada kategori Kurang Diterapkan, hal itu lebih disebabkan karena banyak akun-akun khusus yang disyaratkan minimal ada di laporan keuangan oleh SAK ETAP, tidak terjadi pada kegiatan akuntansi Koperasi. Selanjutnya ditemukan pula bahwa terdapat perbedaan persepsi antara kelompok pelaku koperasi dengan kelompok akuntan pendidik. Kelompok akuntan pendidik memiliki persepsi yang lebih tinggi (setuju) dibandingkan kelompok pelaku koperasi dalam hal penerapan SAK ETAP. Namun demikian terkait indikator legalitas, kelompok akuntan pendidik memilik persepsi yang lebih rendah (kurang setuju) dibandingkan kelompok pelaku koperasi.
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, dengan demikian data yang diperoleh merupakan data primer. Kuesioner ini terbagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah demografi yang berkaitan dengan responden maupun UMKM atau Koperasi. Bagian kedua adalah Kueisoner yang berisi 10 pertanyaan yang ditujukan untuk mengesplorasi awareness dan preparedness responden berkaitan dengan standar akuntansi. Sepuluh pertanyaan ini mengadopsi dari kuesioner milik Kılıç, Uyar, & Ataman (2014) dengan sedikit modifikasi, yakni berupa subyek pertanyaan yang mana jika Kiliç et al. (2014) adalah mengenai IFRS for SMEs . Berikut adalah rincian dari 10 pertanyaan tersebut.
Tabel 2. Daftar Pertanyaan pada Kuesioner bagian Pertama No. Pertanyaan/pernyataan
1. Pernah mendengar ( aware ) mengenai SAK EMKM
2. Tingkat pengetahuan ( information level ) mengenai SAK EMKM
3. a. Pengalaman pelatihan SAK EMKM b. Darimana mendapatkan pelatihan c. Frekuensi pelatihan
4. Pendapat proses implementasi SAK EMKM
5. a. Kerutinan menyusun laporan keuangan b. Laporan keuangan yang rutin disusun
6. Pernah mendengar ( aware ) mengenai SAK ETAP
7. Tingkat pengetahuan ( information level ) mengenai SAK ETAP
8. Pernah berpedoman pada SAK ETAP
9. SAK EMKM lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP
10. Manfaat menyusun laporan keuangan berpedoman pada standar akuntansi

## Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 2 (2021)
Kuesioner masih dilanjuti pada bagian ketiga yang merupakan kuesioner persepsi kebermanfaatan ( advantages ) dan ketidakbermanfaatan ( disadvantages ) dari SAK EMKM. Kuesioner ini jugamengadopsi dari Kiliç et al. (2014). Total pertanyaan adalah sebanyak 20 butir. Persepsi dari responden tersebut diukur dengan menggunakan five-point Likert scale dari 1 ke 5 (sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju, sangat setuju).
Responden penelitian ini adalah pelaku UMKM dan Koperasi yang berada di Jawa Timur. Masing-masing responden mewakili entitasnya masing-masing. Terdapat 90 responden yang menjadi penelitian. Kuesioner disebarkan di kota Malang pada momen yang bertepatan saat responden sedang menghadiri pengarahan yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Untuk kuesioner bagian pertama dan kedua, keseluruhan data responden dapat dideskriptifkan dan ditampilkan hasilnya secara komprehensif karena telah terisi lengkap. Namun demikian untuk kuesioner bagian ketiga, sebanyak 12 responden tidak mengisi kuesioner persepsi dengan lengkap, sehingga hanya 72 data responden yang dapat dianalisis lebih lanjut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian Pertama: Data Demografi Responden dan Koperasi/UMKM Para pelaku UMKM dan Koperasi yang menjadi responden pada penelitian ini merupakan perwakilan dari setiap UMKM atau Koperasi yang mereka naungi, sehingga setiap responden disini hanya mewakili satu entitas. Tabel 3 berikut memaparkan secara detail demografi responden. Pelaku UMKM dan Koperasi yang menjadi responden dalam penelitian ini merupakan pelaku yang diundang oleh Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur untuk menghadiri sosialisasi mengenai penyusunan laporan keuangan, sehingga tidak mengherankan 64,4% responden memiliki pengetahuan akuntansi. Sisanya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3. Daftar Pertanyaan pada Kuesioner bagian Pertama
Karakteristik Responden Jumlah Persentase (%) Pendidikan terakhir < SMA SMA D3 S1 >S1 Tidak Mengisi Total 12 24 10 32 11 1 90 13,3 26,7 11,1 35,6 12,2 1,1 100 Pengetahuan tentang Akuntansi Punya Tidak punya Total 58 32 90 64,4 35,6 100 Pengalaman di bidang Akuntansi 1 – <5 tahun 5 – <10 tahun 10 – <15 tahun 15 – 20 tahun >20 tahun Total 31 10 8 7 2 58 53,4 17,2 13,8 12,1 3,4 100 Posisi/Jabatan Owner Akuntansi/Pembukuan Direktur Utama/Ketua Manajer & Produksi Marketing Sekretaris Bendahara Total 29 27 11 9 8 4 2 90 32,2
30 12,2 10 8,9 4,4 2,2 100 Karakteristik UMKM/Koperasi Jumlah Persentase (%) Lama entitas berdiri 1 – <5 tahun 5 – <10 tahun 10 – <15 tahun 15 – 20 tahun >20 tahun Tidak mengisi 22 27 16 18 5 2 24,4
30 17,8 20 5,6 2,2
Total 90 100 Jumlah pegawai 1 – 10 karyawan 11– 20 karyawan 21 – 50 karyawan >50 karyawan Tidak mengisi Total 50 17 8 8 7 90 55,6 18,9 8,9 8,9 7,8 100 Total Omzet per tahun 0 – 300 juta rupiah 300 juta – 2,5 miliar rupiah 2,5 miliar – 50 miliar rupiah Tidak mengisi Total 41 34 9 6 90 45,6 37,8 10 6,7 100
Sumber: Data diolah (2021)
Bagian Kedua : Awareness , Tingkat Informasi, Pengalaman Pelatihan, Pendapat Pengimplementasian, Kerutinan Menyusun Laporan Keuangan, Manfaat Menyusun Laporan Keuangan
Pada bagian berikut ini akan dipaparkan statistik deskriptif dari rekapitulasi data berupa beberapa pertanyaan yang diajukan pada kuesioner penelitian ini. Terdapat sepuluh pertanyaan yang dirangkum hasilnya berikut ini. Gambar hasil komprehensif atas kuesioner bagian kedua bisa dilihat di Gambar 1.
Awareness (Kesadaran) terhadap SAK EMKM Sesuai yang telah ditetapkan oleh DSAK IAI, SAK EMKM berlaku efektif per 1 Januari 2018. Rentang waktu selama hampir satu tahun setelah diluncurkannya SAK EMKM tersebut, menimbulkan pertanyaan apakah pelaku UMKM dan Koperasi telah sadar ( aware ) akan keberadaan dari SAK EMKM. Berdasarkan hasil rekapitulasi data, diketahui bahwa sebanyak 43 pelaku (47,8%) tahu mengenai SAK EMKM. Setelah dianalisis lebih lanjut, dari 43 pelaku tersebut, 30 di antaranya adalah pelaku koperasi dan 13 adalah pelaku UMKM.

## Tingkat Informasi (Pengetahuan) terhadap SAK EMKM
Awareness pelaku UMKM dan Koperasi terhadap SAK EMKM belum tentu menyaratkan pula bahwa mereka memiliki informasi atau pengetahuan yang baik mengenai isi dari SAK EMKM. Dari 43 responden yang aware terhadap SAK EMKM, ketika diminta untuk menilai bagaimana tingkat pengetahuan mereka terhadap SAK EMKM, hanya enam responden (13,95%) yang mengaku memiliki tingkat pengetahuan ‘baik’. Mayoritas responden sebanyak 15 (34,88%) memiliki pengetahuan yang ‘cukup’. Namun demikian dalam jumlah yang hampir sama yakni sebanyak 14 responden (32,56%) memiliki pengetahuan yang sangat rendah dan selanjutnya delapan responden (18,60%) memiliki pengetahuan yang ‘rendah’.
Pelatihan mengenai SAK EMKM
Konsekuensi yang ditimbulkan dari munculnya sebuah standar akuntansi yang baru adalah diadakannya kegiatan seperti pelatihan dan pendampingan. Kegiatan tersebut penting untuk memastikan subyek yang diatur oleh suatu standar tersebut setidaknya memiliki pemahaman yang cukup memadai. Namun demikian, berdasarkan hasil rekap kuesioner, dari ke-90 responden, hanya 16 responden (17,8%) yang pernah mendapatkan pelatihan SAK EMKM. Selanjutnya, sebanyak 13 dari 16 responden tersebut, memperoleh pelatihan SAK EMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM, sisanya sebanyak tiga responden masing-masing pernah mendapatkan pelatihan dari Bank, Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM, serta dari Universitas Negeri. Selain itu dari 16 responden tersebut, hanya lima responden yang pernah memperoleh pelatihan lebih dari sekali (dua kali). Sedangkan 11 responden baru mendapatkan pelatihan SAK EMKM sebanyak satu kali.
Pendapat tentang Proses Implementasi SAK EMKM Dengan ditetapkan bahwa SAK EMKM telah berlaku efektif per 1 Januari 2018, maka yang kemudian menjadi pertanyaan adalah butuh waktu berapa lama agar standar ini dapat secara komprehensif diimplementasikan, atau setidaknya diketahui dengan baik oleh para pelaku Koperasi dan UMKM.

## Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 2 (2021)
Seperti yang dilakukan oleh Kılıç, Uyar, & Ataman (2014), pendapat dari pelaku UMKM dan Koperasi penting untuk diketahui karena hal tersebut menunjukkan tingkat optimisme dan pesimisme yang mana selanjutnya turut mempengaruhi keberhasilan pengimplementasian suatu standar. Sayangnya, mayoritas responden yakni sebanyak 42 responden (46,7%) tidak dapat berkomentar dan menyatakan tidak tahu. Tentu ini adalah hal yang tidak mengherankan jika dilihat berdasarkan hasil sebelumnya bahwa sebagian responden dari penelitian ini memiliki pengetahuan yang rendah dan tidak pernah mendapatkan pelatihan tentang SAK ETAP.

## Gambar 1. Hasi komprehensif kuesioner bagian kedua (Sumber: Data diolah, 2021)
Meski demikian sebanyak 25 responden (27,8%) optimis bahwa SAK EMKM setidaknya membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk dapat diimplementasikan oleh sebagian besar pelaku UMKM
dan Koperasi. Disusul 12 responden (13,3%) berpendapat membutuhkan waktu kurang dari satu tahun. Beralih ke sisi yang menunjukkan pesimisme, sebanyak enam responden (6,7%) berpendapat bahwa SAK EMKM tidak akan pernah bisa diimplementasikan dengan baik, empat responden berpendapat butuh waktu 3-4 tahun, dan hanya satu responden yang berpendapat butuh waktu 5-6 tahun (1,1%).
Kerutinan dalam Menyusun Laporan Keuangan Rutin yang dimaksud disini adalah setidaknya laporan keuangan disusun setiap tahun. Dari 90 responden, sebanyak 68 responden (75,6%) menyatakan bahwa Koperasi/UMKM mereka selama ini rutin dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya sebanyak 68 responden tersebut juga diminta untuk menginfokan, laporan keuangan apa yang selama ini rutin disusun. Meskipun sesuai SAK EMKM, hanya terdapat tiga laporan yang disaratkan untuk dibuat namun dalam kuesioner penelitian ini, kami tetap mencantumkan opsi keseluruhan laporan keuangan yakni neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekutias, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Responden diperbolehkan untuk mencentang lebih dari satu laporan keuangan.
Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa, laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang paling banyak rutin dibuat (55 koperasi & UMKM), disusul oleh neraca (53), laporan arus kas (46), catatan atas laporan keuangan (42), dan laporan perubahan ekuitas (42). Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah laporan keuangan tersebut telah disusun sebagaimana yang telah diatur sesuai SAK EMKM.
Awareness terhadap SAK ETAP
Telah diketahui bahwa SAK EMKM disusun untuk memfasilitasi dan mendorong kebutuhan pelaporan UMKM. Sebelum SAK EMKM disusun dan diterbitkan, SAK ETAP menjadi standar akuntansi yang ditujukan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Namun demikian, baik dari hasil riset maupun hasil di lapangan menunjukkan bahwa SAK ETAP masih dianggap terlalu kompleks dan tidak sesuai dengan kebutuhan pelaporan UMKM. Oleh karenanya penting juga untuk mendata apakah responden dari penelitian ini aware terhadap SAK ETAP, terlebih UMKM memiliki opsi untuk dapat menerbitkan LK berdasarkan SAK ETAP.
Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa sebanyak 40 responden (55,6%) tahu tentang SAK ETAP, yang mana sedikit lebih rendah dibandingkan jumlah responden yang mengetahui SAK EMKM yakni sebanyak 43 responden. Dari 40 responden yang tahu tentang SAK ETAP, 30 di antaranya adalah pelaku koperasi dan 10 di antaranya adalah pelaku UMKM. Hasil ini juga seirama dengan awareness terhadap SAK EMKM, bahwa jumlah pelaku koperasi yang aware lebih banyak dibandingkan pelaku UMKM.

## Tingkat Informasi terhadap SAK ETAP
Selanjutnya, dari 40 responden yang tahu mengenai SAK ETAP, yang memiliki pengetahuan ‘sangat baik’ hanya 1 responden (2,5%). Sama seperti tingkat pengetahuan terhadap SAK EMKM, mayoritas responden memiliki pengetahuan ‘cukup’ yakni sebanyak 24 responden (60%), disusul dengan tingkat pengetahuan ‘rendah’ sebanyak 8 responden (20%), ‘baik’ sebanyak lima responden (12,5%), dan ‘sangat rendah’ sebanyak dua responden (5%). Dibandingkan pengetahuan terhadap SAK EMKM, responden yang memiliki pengetahuan ‘sangat rendah’ masih lebih banyak untuk SAK EMKM yakni hingga mencapai 32,56% dan untuk SAK ETAP hanya sebesar 5%. Hal ini cukup logis mengingat SAK ETAP telah lama terbit dan peluang responden mengikuti pelatihan SAK ETAP lebih tinggi dibandingkan pelatihan SAK EMKM. Selain itu hal penting lain yang perlu diketahui adalah, dari 40 responden yang tau tentang SAK ETAP sebagian besar merupakan pelaku koperasi (30 responden).

## Pernah berpedoman pada SAK ETAP atau tidak
Meski SAK EMKM maupun SAK ETAP tidak diwajibkan untuk diterapkan – dalam arti Koperasi dan UMKM memiliki pilihan untuk mengimplementasikan atau tidak (terutama jika tidak masuk ke ruang lingkup) – namun tetap menarik untuk mengetahui apakah sebelum SAK EMKM terbit UMKM dan Koperasi pada penelitian ini sebelumnya berpedoman pada SAK ETAP atau tidak. Hasil rekapitulasi data menunjukkan bahwa hanya sebanyak 32 UMKM dan Koperasi (35,6%) yang pernah menggunakan SAK ETAP sebagai pedoman akuntansi mereka.

## Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 2 (2021)

## Pendapat bahwa SAK EMKM lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP
DSAK IAI menyatakan bahwa dari seluruh pilar standar akuntansi yang ada, SAK EMKM merupakan standar akuntansi yang paling sederhana. Responden diminta untuk memberikan pendapatnya apakah mereka setuju atau tidak, atau bahkan tidak tahu apabila SAK EMKM lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP.
Meski dari hasil rekapitulasi sebelumnya, kira-kira sebanyak 40-an responden aware terhadap SAK EMKM maupun SAK ETAP, namun sebanyak 63 responden (70%) menyatakan bahwa mereka tidak tahu ( have no idea ) apa benar SAK EMKM lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP. Namun demikian setidaknya 21 responden (23,3%) setuju akan hal tersebut, dan hanya enam responden (6,7%) responden yang tidak setuju.
Manfaat yang dapat UMKM peroleh jika menyusun laporan keuangan yang berpedoman pada suatu standar akuntansi
Terakhir, selain eksplorasi tentang awareness dari standar akuntansi itu sendiri, yang tidak kalah pentingnya adalah mendata apakah para pelaku UMKM dan Koperasi juga aware akan banyaknya manfaat yang bisa entitas peroleh apabila dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan suatu standar akuntansi. Sebenarnya pun di kuesioner bagian kedua dari penelitian ini, terdapat pertanyaan mengenai persepsi kebermanfaatan dari SAK EMKM. Namun pengeksplorasian yang sama untuk mengkonfirmasi hasil berikutnya juga penting untuk dilakukan. Dalam kuesioner dari penelitian ini, terdapat lima opsi jawaban mengenai manfaat dari SAK EMKM. Yakni mengenai: 1) kemudahan akses dana; 2) menjadikan entitas maju dan berkembang; 3) mengetahui kondisi terkini dari entitas; 4) memudahkan pengambilan keputusan; 5) memudahkan evaluasi. Responden diperbolehkan untuk mencentang lebih dari satu opsi jawaban. Urutan terbanyak ke terkecil adalah: menjadikan entitas maju dan berkembang (50 responden), mengetahui kondisi terkini dari entitas (42 responden), memudahkan pengambilan keputusan (36 responden), mengevaluasi lebih mudah (33 responden), kemudahan akses dana (30 responden). Yang menarik adalah, kemudahan akses dana yang justru menurut beberapa ahli merupakan manfaat utama dari diselenggarakannya laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi, ternyata justru tidak banyak responden yang sadar akan hal tersebut.
Bagian Ketiga: Persepsi Kebermanfaatan dan Ketidakbermanfaatan SAK EMKM Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai statistik deskriptif dari persepsi kebermanfaatan yang mana terdiri dari 10 pertanyaan serta persepsi ketidakbermanfaatan yang mana juga terdiri dari 10 pertanyaan. Pemaparan persepsi tersebut akan dilengkapi dengan penjelasan masing-masing item pertanyaan.
Tabel 4. Persepsi Kebermanfaatan atas SAK EMKM No. Item Pertanyaan Mean S.D Rank 1. SAK EMKM akan memudahkan UMKM dalam berkembang dan bahkan bisa sampai menjadi Perusahaan besar. 4,09 0,607 3 2. Mengadopsi SAK EMKM akan meningkatkan peluang untuk memperoleh bantuan keuangan dari lembaga keuangan (bank). 3,99 0,747 8 3. Mengadopsi SAK EMKM akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaporan keuangan UMKM. 4,09 0,539 2 4. Mengadopsi SAK EMKM akan meningkatkan reliabilitas dari informasi laporan keuangan UMKM. 4,08 0,598 4 5. Pengadopsian SAK EMKM akan mencegah aktivitas ekonomi yang ‘ilegal’, yang mana selanjutnya dapat menjadikan aktivitas ekonomi tersebut menjadi tercatat (sehingga akibatnya misal: potensi pajak akan tergali lebih maksimal). 4,04 0,763 6 6. Mengadopsi SAK EMKM akan meningkatkan transparasi informasi. 4,03 0,683 7 7. Mengadopsi SAK EMKM akan meningkatkan akuntabilitas entitas. 4,08 0,529 5 8. Dengan mengadopsi SAK EMKM, laporan keuangan yang dihasilkan oleh UMKM akan semakin lebih mudah untuk dipahami. 4,12 0,534 1 9. Dengan mengadopsi SAK EMKM, akan memungkinkan UMKM meningkatkan penjualannya berkali-kali lipat, bahkan hingga mampu melakukan eskpor. 3,73 0,784 10 10. Dengan mengadopsi SAK EMKM, laporan keuangan antar entitas EMKM satu dengan lainnya menjadi lebih mudah diperbandingkan. 3,94 0,631 9
Studi Deskriptif Awareness dan Persepsi pada Pelaku UMKM dan Koperasi…… Niluh Putu Dian Rosalina Handayani Narsa, Kadek Pranetha Prananjaya, I Made Narsa
Sepuluh item pertanyaan ini mengadopsi penelitian milik Kiliç et al. (2014). Dalam menyusun kuesionernya, Kiliç et al . (2014) mengadopsinya berdasarkan hasil yang diperoleh dari beberapa penelitian terdahulu, misalkan seperti item keefisienan dalam pengambilan keputusan diperoleh dari peneltiain milik Navarro-Garcia dan Bastida (2010). Kesepuluh item pertanyaan ini bukan merupakan indikator final dari sebuah variabel kebermanfaatan, sehingga untuk penelitian selanjutnya kesepuluh item ini bersifat fleksibel, bisa dikurangkan atau bisa juga ditambahkan (Kiliç et al., 2014).
Tabel 4 di atas selain memaparkan nilai rerata dan standar deviasi dari masing-masing item, juga turut ditampilkan urutan berdasarkan persepsi dengan nilai rerata paling tinggi (rank nomor 1) sampai nilai rerata persepsi paling rendah (rank nomor 10). Berdasarkan hasil rekapitulasi, kemudahan dalam memahami laporan keuangan entitas (mean= 4,12) menjadi peringkat tertinggi dalam hal persepsi kebermanfaatan dari SAK EMKM. Dengan berdasarkan pada suatu standar akuntansi yakni SAK EMKM, maka laporan keuangan menjadi terformat khususnya dalam hal pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi dalam pelaporan keuangan juga dapat meningkat (mean= 4,09) karena penerapan SAK EMKM. Hal ini merupakan konsekuensi yang juga akan timbul apabila laporan keuangan dapat dengan mudah dipahami. Ataman et al. (2009) berpendapat bahwa laporan keuangan entitas akan menjadi lebih mudah dipahami dan lebih meyakinkan karena telah menerapkan suatu set standar, yang mana selanjutnya dapat meningkatkan akuntabilitas dari entitas tersebut (mean= 4,08).
Untuk dua persepsi kebermanfaatan yang mendapatkan nilai rerata terendah adalah bahwa EMKM mampu memperluas cakupan pasar hingga dapat melakukan eskpor (mean= 3,73) dan bahwa Laporan keuangan UMKM akan menjadi lebih mudah untuk dibandingkan satu sama lain (mean= 3,94). Hal ini mungkin dikarenakan entitas dari masing-masing responden yang menjadi penelitian ini sebagian masih berskala mikro sehingga ekspor tidak menjadi fokus perhatian pertama mereka. Selain itu komparabilitas dipersepsikan bukan merupakan manfaat penting dari SAK EMKM, karena terdapat kemungkinan responden dalam penelitian ini tidak terlalu rutin dalam menyusun laporan keuangannya sehingga konsistensi antar satu periode dengan periode lain untuk dapat diperbandingkan tidak akan terpenuhi dan bukan menjadi urgensi utama mereka.
Kemudian manfaat berupa SAK EMKM dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan bantuan dana dari lembaga keuangan juga termasuk yang memperoleh rerata rendah (mean= 3,99). Temuan ini senada dengan hasil yang diperoleh dari bagian kuesioner sebelumnya yang mana kemudahan untuk mendapatkan akses dana menjadi manfaat dengan jumlah paling sedikit yang dipilih oleh responden. Artinya terdapat kemungkinan responden dalam penelitian ini belum pernah menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku dan mungkin masihd alam batasan minimal sepemahaman mereka tanpa ada format yang terstruktur, sehingga tentu saja apabila hal tersebut dinilai oleh pihak perbankan akan menimbulkan ketidakyakinan bagi pihak perbankan untuk memberikan pinjaman kredit kepada UMKM.
Tabel 5. Persepsi Ketidakbermanfaatan atas SAK EMKM
No. Item Pertanyaan Mean S.D Rank 1. Pengadopsian SAK EMKM untuk pertama kalinya akan memberatkan dan menimbulkan biaya yang besar bagi UMKM. 3,38 0,915 6 2. Biaya yang akan dikeluarkan (uang, waktu, tenaga) untuk mengadopsi SAK EMKM akan melebihi manfaat yang mampu diperoleh . 3,51 0,879 4 3. Pelatihan SAK EMKM yang selama ini diikuti bersifat menghabis-habiskan waktu dan tidak berguna. 2,83 1,074 10 4. SAK EMKM bersifat subjektif untuk diaplikasikan karena adanya beberapa alternatif yang diberikan di beberapa bagian. 3,51 0,785 5 5. Pengadopsian SAK EMKM akan bersifat susah dan memakan waktu lama. 2,99 0,960 9 6. Pengadopsian SAK EMKM tidak cocok diterapkan untuk berbagai sektor/industri UMKM. 3,00 1,032 8 7. SAK EMKM bersifat kompleks. 3,62 0,743 2 8. SAK EMKM mengatur hal yang terlalu detail. 3,58 0,798 3 9. SAK EMKM memerlukan banyak informasi yang harus diungkapkan oleh UMKM. 3,69 0,761 1 10. Adalah hal yang susah untuk memperkerjakan akuntan berkualitas yang dapat membantu menerapkan SAK EMKM. 3,28 0,979 7

## Wahana Riset Akuntansi Vol 9, No 2 (2021)
Setelah mengupas persepsi kebermanfaatan dari SAK EMKM, penting juga untuk mengesplor bagaimana persepsi ketidakbermanfaan karena selain manfaat, tentu saja terdapat cost (beban) yang harus ditanggung dari penerapan sebuah standar. Beberapa masalah dapat saja muncul dan bahkan akan menciptakan suatu tantangan yang berkelanjutan bagi entitas dalam penerapannya, sehingga penting pula untuk mengeksplorasi bagaimana persepsi para pelaku UMKM dan koperasi terkait ketidakbermanfaatan dari SAK EMKM. Dapat dilihat pada Tabel 5, peringkat tertinggi dalam hal persepsi ketidakbermanfaatan dari SAK EMKM adalah diperlukannya banyak informasi yang harus diungkapkan oleh UMKM disusul oleh SAK EMKM bersifat kompleks. Kedua persepsi tersebut menjadi persepsi ketidakbermanfaatan yang paling tinggi dirasakan oleh para pelaku UMKM (mean= 3,69 dan 3,62). Sedangkan persepsi ketidakbermanfaatan dengan rank dua terendah adalah berkaitan dengan pelatihan SAK EMKM yang bersifat menghabis-habiskan waktu dan tidak berguna (mean= 2,83) serta pengadopsian SAK EMKM akan bersifat susah dan memakan waktu lama (mean= 2,99). Hasil tersebut sebenarnya menghasilkan simpulan yang bernada optimistis, karena meski sebagian besar pelaku UMKM merasa SAK EMKM masih dinilai terlalu kompleks, namun mereka tetap merasa bahwa pelatihan SAK EMKM bagi mereka adalah hal yang penting karena bagaimanapun juga pencatatan akuntansi yang baik pada sebuah entitas, sekecil apapun itu, akan memberikan banyak manfaat bagi entitas tersebut.
SIMPULAN
Penelitian sederhana ini diawali dengan melihat adanya kesenjangan pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai SAK EMKM yang didominasi dengan analisis penerapan SAK EMKM pada satu entitas tertentu saja. Padalah pengeksplorasian mengenai tingkat awarness dan persepsi dari para pelaku UMKM, meski hanya dilakukan secara deskriptif saja, tentunya akan memberikan gambaran yang menarik. Penelitian ini, selain bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif bagaimana tingkat awareness para pelaku UMKM dan Koperasi (sebagai subyek dari SAK EMKM), juga dianalisis bagaimana persepsi mereka terhadap kebermanfaatan dan ketidakbermanfaatan dari SAK EMKM. Dengan menggunakan metode pengumpulan berupa kuesioner, ditemukan hasil bahwa sebanyak 47,8% responden yang tahu tentang SAK EMKM dan hanya 14,9% responden yang memiliki pengetahuan yang baik tentang SAK EMKM. Persepsi kebermanfaatan bahwa laporan keuangan dapat lebih mudah dipahami jika dibuat berdasarkan SAK EMKM menjadi persepsi dengan rerata tertinggi sedangkan persepsi akan banyaknya pengungkapan yang harus dilakukan oleh entitas menjadi persepsi ketidakbermanfaatan dengan rerata tertinggi. Namun demikian, persepsi ketidakbermanfaatan terendah menunjukkan simpulan bahwa para pelaku UMKM tetap merasa bahwa pelatihan mengenai SAK EMKM adalah hal yang penting dan bermnafaat untuk mereka. Dapat dilihat bahwa meski hasil-hasil tersebut diperoleh hanya dengan menggunakan analisis deskriptif, namun setidaknya memberikan gambaran yang menyeluruh dan terapdet mengenai persepsi yang dirasakan oleh pelaku UMKM dan Koperasi mengenai SAK EMKM.
Saran yang dapat dilakukan untuk peneliti selanjutnya adalah dapat melakukan hal serupa namun dalam area lokasi yang berbeda karena penelitian ini hanya terbatas menggunakan subyek penelitian pelaku UMKM dan Koperasi yang ada di Provinsi Jawa Timur. Tentunya hal ini menarik untuk dilakukan karena akan menyajikan hasil yang saling melengkapi. Selain itu penelitian selanjutnya juga dapat melakukan uji hipotesis berdasarkan hasil persepsi kebermanfaatan dan ketidakbermanfaatan SAK EMKM, misal mengkaitkannya dengan analisis uji beda antar kelompok yang pernah mendapat pelatihan SAK EMKM versus yang belum pernah. Uji hipotesis juga dapat dilakukan dalam hal mengkaitkanya dengan tingkat kepatuhan terhadap SAK EMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfitri, A., Ngadiman, & Sohidin. 2014. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak-Etap) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Perajin Mebel Desa Gondangsari Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret, 2 (2), 135-147. Ataman, B. & Altuk Özden, E. 2009. “Tek düzen hesap planına göre hazırlanan finansal tabloların UFRS’ye uyarlanması ve rasyo yöntemi ile analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 44 (59–73)
Kuncoro, M. 2000. Usaha Kecil di Indonesia : Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan. Paper dipresentasikan pada Seminar Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil di Indonesia, Yogyakarta. Koentjoro, S., & Gunawan, S. 2020. Managing Knowledge, Dynamic Capabilities, Innovative Performance, and Creating Sustainable Competitive Advantage in Family Companies: A Case Study of a Family Company in Indonesia. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity , 6 (3), 90.
Kurniati, E. D., Susilowati, I., & Suharno. 2019. Sustainable competitive advantage of smes through resource and institutional-based management: An empirical study of batik smes in central java, indonesia. Market-Trziste , 31 (1), 61–82.
Lestari, S. D., Leon, F. M., Widyastuti, S., Brabo, N. A., & Putra, A. H. P. K. 2020. Antecedents and consequences of innovation and business strategy on performance and competitive advantage of SMEs. Journal of Asian Finance, Economics and Business , 7 (6), 365–378.
Nainggolan, R. 2016. Gender, Tingkat Pendidikan dan Lama Usaha Sebagai Determinan Penghasilan UMKM Kota Surabaya. KINERJA, 20 (1), 1-12. Narsa, I. M., Widodo, A., & Kurnianto, S. 2012. Mengungkap Kesiapan UMKM Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga, 22 (3), 204-214. Narsa, N. P. D. R. H., & Isnalita. 2017. SAK-ETAP Sebagai Solusi Overload Standar Akuntansi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi. Ekuitas : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 1 (1), 44-65.
Navarro-Garcia, J.C. & Bastida, F. 2010. “An empirical insight on Spanish listed companies’ perceptions of international financial reporting standards”, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 19(2), 110–120
Pinasti, M. 2007. Pengaruh Penyelenggaraan dan Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Persepsi Pemilik UKM Atas Informasi Akuntansi. Jurnal Riset Akuntansi, 12 . Rudiantoro, R., & Siregar, S. V. 2012. Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 9 (1), 1-21. Siam, W. Z., & Rahahleh, M. Y. 2010. Implications of Applying the International Financial Reporting Standards (IFRSs) for Small and Medium-Sized Enterprises on The Accounting Environment In Jordan. Journal Of Accounting, Businessand Management, 17 (2), 21-33. Styaningrum, F., Soetjipto, B. E., & Wulandari, D. 2020. The determinants of SMEs’ sustainability. Humanities and Social Sciences Reviews , 8 (4), 422–430.
Wahdini, & Suhairi. 2006. Persepsi Akuntan Terhadap Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Bagi Usaha Kecil dan Menengah. Paper disajikan dalam Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang . Wulanditya, P. 2011. Kemudahan Penyajian Pajak Penghasilan (PPh) Bagi Pengusaha UKM dengan SAK EMKM. Pamator, 4 (2). http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-koperasi