Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021

## ANALISIS PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
1 Mashudi Karyadinata, 2 Sri Maulidiah
1 Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
2 Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
2 Corresponding Author: sri.ip@soc.uir.ac.id

## ABSTRACT
This  research  is  based  on  conditions  in  which  there  are  still  many  deficiencies  in  the management  process,  there  are  still  many  assets  of  the  Meranti  Islands  Regency  Education  and Culture Office that have not been properly recorded and recorded, so that the true value of assets is difficult to know and the  whereabouts of  these  assets are difficult to trace. Apart from that, the information regarding the reporting of assets at the agency is not accurate. As for the purpose of the research is to find out whether the management of regional assets at the agency has been running well  in  accordance  with  the  applicable  regulations  and  what  obstacles  are  faced  in  the implementation of regional asset management at the Department of Education and Culture of the Meranti Islands Regency.  In this study, the authors used the theoretical concepts put forward by George R. Terry, planning, organizing, actuating and controlling. The form or method used in this research is qualitative. While the data collection technique is done through observation, interview and documentation methods. The results of this study indicate that the regional asset management at  the  Meranti  Islands  District  Education  and  Culture  Office  has  not  been  fully  implemented optimally  as  regulated  in  statutory  regulations,  especially  in  data  collection  on  the  number  of regional assets owned and the systems and procedures for managing regional assets. This is due to the lack of Standard Operating Procedures (SOP), not having a warehouse where assets  are stored, not  having  conducted  an  assessment  and  evaluation  of  asset  managers  and  a  lack  of  experts  in regional asset management. For this reason, the Meranti Islands Regency Education and Culture Office should have a Standard Operating Procedure (SOP) for regional asset management, and have a  special  warehouse  for  storing regional  assets.  Assess  and  evaluate  the  performance  of the  asset manager periodically/quarterly and give appreciation or appreciation to the performance of regional asset managers in spurring morale and increasing a sense of responsibility, involving asset managers in trainings and having a special Accounting Staff in charge of assets.
Keywords: Analysis, Regional Asset Management, Local Government

## INTRODUCTION
Pelaksanaan  otonomi  daerah  merupakan  suatu  harapan  cerah  bagi  pelaksanaan pembangunan  secara  keseluruhan,  dimana  masing-masing  daerah  memiliki  kesempatan  untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing- masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Adanya reformasi sistem pemerintahan sentralistik menjadi desentralisasi ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Perubahan dalam sistem pemerintahan dan  pengelolaan  aset  daerah  ini  diharapkan  dapat  menciptakan  transparansi  dan  akuntabilitas publik (good governance) . Sesuai dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
perimbangan  uang  yang  adil,  professional  dan  transparan  antar  pemerintah  menjadi  salah  satu tuntutan daerah dan masyarakat.
Untuk  mewujudkan good  governance yang  merupakan  agenda  pokok  reformasi  yang diharapkan  dapat  dilaksanakan  secara  konsisten  oleh  pemerintah  daerah,  mayarakat  menuntut adanya akuntabilitas yang baik disertai dengan trasparansi dalam pengelolaaan barang daerah atau aset. Sementara itu, perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah perlu memperhatikan  prinsip  penanganan  yang didasarkan  pada  pendekatan  kinerja (performance budget) dan penatausahaan barang milik daerah yang didasarkan pada standar akuntansi pemerintah yang berlaku.
Aset  daerah  merupakan  sumberdaya  penting  bagi  pemerintah  daerah  sebagai  penopang utama  pendapatan  asli  daerah.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pemerintah  daerah  untuk  dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan  aspek  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran,  pengadaan,  penerimaan, penyimpanan  dan  penyaluran,  penggunaan,  penatausahaan,  pemanfaatan  atau  penggunaan, pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian,  penghapusan,  pemindahtanganan,  pembinaan, pengawasan  dan  pengendalian,  pembiayaan  dan  tuntutan  ganti  rugi  agar  aset  daerah  mampu memberika kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.
Keberhasilan  pencapaian  tujuan  organisasi  tidak  terlepas  dari  penataan  keseluruhan rangkaian  subsistem  yang  terdapat  dalam  organisasi  itu  sendiri  yang  terdiri  atas  struktur  dan pejabatnya, tujuan yang harus dicapai, proses yang merupakan rangkaian kegiatan organisasi atas sumber-sumber  yang  dimanfaatkan  untuk  mencapai  tujuan.  Pandangan  diatas  mengisyaratkan bahwa proses organisasi adalah serangkaian dari seluruh aktivitas organisasi dalam upaya pencapaian tujuan, sedangkan proses organisasi berlangsung berdasarkan sistematika, prosedur dan data kerja yang telah dianalisis sehingga memungkinkan penciptaan efisien tujuan organisasi.
Dengan demikian, mekanisme kerja yang merupakan suatu proses organisasi memiliki arti penting  dalam  pencapaian  tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan  seperti  halnya  dengan pengelolaan aset daerah, sehingga tanpa adanya tata kerja yang baik serta partisipasi dan kerja sama dari seluruh pegawai, maka target yang ditetapkan tidak akan tercapai dengan optimal. Pengelolaan Aset  Daerah  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kepulauan Meranti  belum  seutuhnya  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2010  tentang Pengelolaan Barang  Milik Daerah.
Hal ini terlihat jelas dalam proses pengelolaannya masih banyak terdapat kekurangan, seperti terdapat pada proses perencanaan kebutuhan barang milik daerah di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti saat sekarang ini belum berjalan, baru rencana proses untuk tahun yang akan datang. Belum tersusun sesuai dengan ketersediaan barang milik daerah yang ada.  Rencana  pembuatan  disusun  sebelum  rencana  kerja  dan  anggaran,  jadi  frekuensinya diadakan setiap satu tahun anggaran sebelum menyusun rencana kerja dan anggaran tersebut.
Proses  pengadaan  aset  daerah/barang  milik  daerah  di  kantor  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti pada saat sekarang ini belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan belum adanya perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada kantor tersebut, terkadang pengadaan barang milik daerah tersebut tidak sesuai dengan  kebutuhan  yang  ada.  Seharusnya  perencanaan  pengadaan  barang  harus sesuai dengan pemanfaatannya.  Karena  tidak  adanya  kesesuaian  ini  mengakibatkan  pengadaan  barang  milik daerah tidak sesuai dengan pemanfaatan atau penggunaan yang ada dilapangan.
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
Dapat kita lihat pula tentang pengamanan aset daerah/barang milik daerah dilaksanakan seperti  pengamanan  administrasi  meliputi  kegiatan  pembukuan,  inventarisasi,  pelaporan  dan penyimpanan  dokumen  kepemilikan.  Kemudian  untuk  pengamanan  fisik  barang  belum  dapat maksimal dilakukan karena belum tersedianya gudang atau tempat penyimpanan. Pemeliharaan aset daerah/barang milik daerah di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti  belum  berjalan  disebabkan  tidak  adanya  rencana  kebutuhan  pemeliharaan barang  milik daerah, sehingga daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah tidak tersedia.
Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis ingin  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Analisis  Pengelolaan  Aset  Daerah  pada  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kepulauan  Meranti”.  Pengelolaan  adalah  proses  yang memberikan  pengawasan  pada  semua  hal  yang terlibat  dalam  pelaksanaan  kebijaksanaan  dan pencapaian  tujuan.  Secara  umum  pengelolaan  merupakan  kegiatan  merubah  sesuatu  hingga menjadi  baik  berat  memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.
Kata “Pengelolaan” merupakan arti kata dari manajemen, secara etimologi kata manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai proses penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran.
Menurut  Sondang  P.  Siagian,  arti  pengelolaan  adalah  soft  skil/  keterampilan  untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga/ bantuan orang lain. Sedangkan Harold Koontz  memberikan  pengertian  bahwa  pengelolaan  adalah  usaha  untuk  mencapai  suatu  tujuan tertentu  dengan  menggunakan  tenaga  orang  lain.  George  R.  Terry  mengemukakan  bahwa pengertian  pengelolaan  adalah  pemanfaatan  sumber  daya  manusia  ataupun  sumberdaya  lainnya yang  dapat  diwujudkan  dalam  kegiatan  perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan  dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Fungsi  pertama  manajemen  adalah Planning (perencanaan),  sehingga  perencanaan merupakan  langkah  awal  dalam  melaksanakan  proses  manajemen.  Luther  Gullick  memberikan inisial  untuk  kegiatan  manajemen  dengan  singkatan  POSCORB,  yang  mempunyai  arti  sebagai berikut:  a) Planning (perencanaan),  yaitu  bekerja  secara  luas  menguraikan  hal-hal  yang  perlu dilakukan  dan  metod  untuk  melakukannya  untuk  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan  untuk perusahaan; b) Organizing (pengorganisasian), yaitu pembentukan struktur wewenang  formal yang melaluinya  subdivisi  kerja  diatur,  ditetapkan,  dan  dikoordinasikan  unuk  tujuan  yang  telah ditentukan;  c) Staffing (pelaksana,  kepegawaian),  yaitu  sejumlah  fungsi  personil  membawa  dan melatih staf dan mempertahankan kondisi kerja yang menguntungkan.
Menurut  Balderton  dalam  Rahardjo  Adisasmita,  istilah  pengelolaan  sama  dengan manajemen  yaitu  menggerakan,  mengorganisasikan,  dan  mengarahkan  usaha  manusia  untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk  mencapai suatu tujuan. Pengelolaan bukan hanya  melaksanakan  suatu  kegiatan,  akan  tetapi  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  meliputi fungsi-fungsi  manajemen,  seperti  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  untuk  mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 23
Drs. M. Manulang dalam bukunya dasar-dasar manajemen istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengetian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses,  kedua,  manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas.
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
Berdasarkan  pengertian  manajemen  (pengelolaan)  di  atas  secara  garis  besar  dapat disampaikan  bahwa  tahapan  dalam  melakukan  manajemen  meliputi  :  perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan,  dan  pengawasan.  Fungsi-fungsi manajemen  tersebut  bersifat universal,  di  mana  saja  dan  dalam  organisasi  apa  saja.  Namun,  semuanya  tergantung  pada  tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Pada penelitian ini, peneliti cenderung berpedoman pada pendapat George R. Terry, yang  menyatakan  bahwa  kegiatan  atau  fungsi  manajemen,  meliputi: perencanaan  ( planning ),  pengorganisasian  ( organizing) ,  pengarahan  (a ctuating ),  dan  pengawasan ( controlling ).
Perencanaan  yang  baik  menurut  Adisasmita  adalah  suatu  proses  untuk  mempersiapkan secara sistimatis kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan, dengan maksud agar kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 26 Selanjutnya Ranupandojo  mendefinisikan  perencanaan  ialah  pengambilan  keputusan  tentang  apa  yang  akan dikerjakan,  bagaimana  mengerjakannya,  kapan  mengerjakannya  dan  bagaimana  mengukur keberhasilan  pelaksanaannya. 27 Perencanaan  mencakup  kegiatan  pengambilan  keputusan,  karena termasuk  pemilihan  alternatif-alternatif  kepuasan.  Diperlukan  kemampuan  untuk  mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.
Dr. Sondang P. Siagian dalam Adam I. Indrawijaya mengemukan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih  yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

## METHODS
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainya. Mengkaji objek yang mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada secara konsektual melalui pengumpulan data yang diperoleh, dengan melihat unsur-unsur sebagai satuan objek kajian yang saling terkait selanjutnya mendeskripsikannya. Penulis bertindak sebagai pengamat,  penulis  melakukan  pengamatan  langsung  dan  mencatat  dalam  buku  observasinya. Dengan  suasana  alamiah,  peneliti  terjun  ke  lapangan  dan  tidak  berusaha  memanipulasi  variable sesuai dengan topic peneliti. Penulis ke lapangan tanpa dibebani atau diarahkan oleh teori. Penulis bebas  mengamati  objek,  menjelajahi  dan  menemukan  wawasan-  wawasan  baru  sepanjang  jalan. Penulis  terus  menerus  mengalami  reformasi  dan  redireksi  ketika  informasi-informasi  baru ditemukan.  Lokasi  penelitian  adalah  objek  penelitian  dimana  kegiatan  penelitian  dilakukan. Penentuan  lokasi  dimaksud  untuk  mempermudah  dan  memperjelas objek  yang  menjadi  sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas. Sesuai  dengan  judul,  maka  penelitian  ini berlokasi  di  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan penulis memilih tempat penelitian tersebut karena mudah dijangkau dan penulis sendiri bekerja di Instansi ini,  sehingga  mempermudah  penulis  dalam  memperoleh  data  yang  sesuai  dengan  kebutuhan penelitian serta permasalahan yang ada dan sesuai dengan judul penelitian.
Dalam  penelitian  kualitatif  istilah  sampel  disebut  dengan  informan  yaitu  orang  yang merupakan  sumber  informasi.  Menurut  Sugiyono  “sumber  data  dipilih dari  orang  yang  memiliki power dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti, sehingga mampu menemukan pintu kemana  saja  peneliti  akan  melakukan  pengumpulan  data. Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
penulis tidak menggunakan sampel tetapi menggunakan informan yang dapat memberikan jawaban dan argument terhadap permasalahan yang penulis teliti.

## RESULT AND DISCUSSION
Analisis  pengelolaan  aset  daerah  pada  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Kabupaten Kepulauan  Meranti  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  pengelolaan  aset  daerah  pada  dinas tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Melalui pengelolaan yang baik, diharapkan  aset  daerah  dapat  tertata  dan  terdata  sesuai  dengan  prosedurnya,  baik  dari  segi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan aset daerah itu sendiri. Pada dasarnya pengelolaan aset atau sumber apapun yang dimiliki oleh daerah atau perusahaan mempunyai asas atau prinsip yang  sama. Karena tujuan utamanya adalah bagaimana proses pengelolaan aset tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasilnya harus nyata dan di rasakan  manfaatnya  bagi kehidupan  dan  kemajuan  rakyat.  Oleh  karena  itu agar pengelolaan atau manajemen pengelolaan kekayaan  daerah  dapat  mencapai  hasil  yang  diharapkan,  haruslah  diterapkan  prinsip-prinsip manajemen modern yang intinya adalah adanya perencanaan yang matang, pengorganisasian secara terstruktur, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat. Sesuai dengan George R. Terry, yang menyatakan  bahwa  kegiatan  atau  fungsi  manajemen,  meliputi:  perencanaan  ( planning ), pengorganisasian ( organizing) , pelaksanaan (a ctuating ), dan pengawasan ( controlling ).

## Perencanaan (Planning)
Perencanaan  kebutuhan  adalah  kegiatan  merumuskan  rincian  kebutuhan  barang  milik daerah  untuk  menghubungkan  pengadaan  barang  yang  telah  lalu  dengan  keadaan  yang  sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. 5 Selain itu juga, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah,  dijelaskan  bahwa  kegiatan  perencanaan  dan  penentuan kebutuhan  didasarkan  atas  beban  tugas  dan  tanggungjawab  masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia.
Standarisasi  dan  spesipikasi  barang-barang  yang  dibutuhkan,  baik  jenis,  macam  maupun jumlah  dan  besarnya  barang  yang  dibutuhkan.  Standarisasi  merupakan  penentuan  jenis  barang dengan titik berat pada keseragaman, kalitas, kapasitas, dan bentuk yang memudahkan dalam hal pengadaan dan perawatan, yang  berlaku untuk suatu jenis barang dan untuk suatu jangka waktu tertentu.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti berkaitan Perencanaan Kebutuhan yang Matang, dapat dijelaskan sebagai  berikut:  Tahapan  kegiatan  Pengadaan  aset  daerah  dapat  dilakukan dengan  beberapa tahapan, yaitu:
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatakan bahwa:
Pengadaan aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan biasanya kita melakukan pengusulan  rencana  kebutuhan  barang milik  daerah  dahulu  sebelum  tahun  anggaran  berjalan berdasarkan surat permintaan barang milik daerah dari DPKAD, kemudian setiap bidang membuat usulan dan bagian membuat usulan dan disampaikan kepada pengurus barang untuk direkap dan dikirim ke DPKAD.
Hal  yang  sama  juga  disampaikan  oleh  Sekretaris  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan, menyatakan bahwa:
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
Setiap perencanaan kebutuhan aset, DPKAD selalu menyurati OPD untuk menyampaikan kebutuhan  barang  sesuai  dengan  kebutuhan  aset  pada  OPD  bersangkutan  termasuk  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentunya. Usulan ini juga dituangkan didalam RKA Dinas agar supaya nanti dalam pengesahan APBD  dapat dituangkan dalam DPA Dinas.
Hasil  wawancara  penulis  bersama  kasubag  keuangan  dan  aset  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan, beliau menyampaikan bahwa :
Dalam  melakukan  pengadaan  aset  pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  tentu berdasarkan  kebutuhan  yang  sudah  kita  disampaikan  melalui  daftar  kebutuhan  barang  kepada DPKAD, yang dihimpun dari masing-masing bidang dan bagian yang ada. Jadi kita mengirimkan daftar usulan kepada DPKAD sesuai denga napa yang dibutuhkan oleh OPD.
Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, kepada penulis menyampaikan bahwa :
Untuk pengadaan aset tergantung usulan kita kepada DPKAD, berdasarkan daftar usulan kebutuhan aset ditiap-tiap OPD dan kita menyampaikan sesuai dengan kebutuhan dan usulan dari masing- masing bidang dan bagian yang ada di OPD.
Berdasarkan  penjelasan  informan  tersebut  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kepulauan  Meranti,  bahwa  mekanisme  yang  dilakukan Dinas
Pendidikan  dan  Kebudyaan  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  dalam pengadaan  aset adalah sebagai berikut :
Pertama,  SKPD  mendapat  surat  permintaan  kebutuhan  barang  dari  Dinas  Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten kepulauan Meranti. Berdasarkan surat tersebut setiap  SKPD  diminta  untuk  menyampaikan  daftar  kebutuhan  barang  milik  daerah  untuk  tahun tetentu.
Kedua, setiap bidang dan bagian di SKPD diminta mengajukan usulan kebutuhan barang milik daerah sesuai kebutuhan dalam Format Rencana Kebutuhan Barang yang ditujukan kepada kepala SKPD untuk diserahkan kepada pengurus barang untuk direkap dalam bentuk usulan SKPD serta memasukkannya kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.
Ketiga,  pengurus  barang  merekap  semua  usulan  dari  masing-  masing  bidang  dan  bagian kedalam Form Rencana Kebutuhan Barang SKPD untuk selanjutnya disetujui dan ditandatangani oleh kepala SKPD sebagai usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang selanjutnya diserahkan kepada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti  untuk  dilakukan  pengadaan  barang  atau  aset  bagi  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten Kepulauan  Meranti  dalam  menerapkan  mekanisme  pengadaan  aset  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.  Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan, mengatakan bahwa :
Setiap tahun kita menganggarkan untuk pembelian aset ini sesuai yang kita butuhkan. Jadi kalau kita butuh sepeda motor maka kita usulkan diperencanaan awal itu sepeda motor karena kita memang betul butuh, begitu juga dengan aset lainnya. Cuma itu semua tergantung angaran  yang tersedia didaerah.
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan bahwa :
Alhamdulillah  memang  kita  menganggarkan  disetiap  tahun  sesuai  kebutuhan  dari  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan,  setiap  tahun  sesuai  dengan  kondisi  aset  yang  barangkali  ada  yang rusak,  perlu  diperbaharui  dan  perlu  kita  anggarkan  sesuai  kebutuhan.  dengan  memperhatikan kondisi  keuangan  daerah,  ketersediaan  barang, memperhatikan tingkat prioritas barang dan azas manfaat dari barang tersebut.
Kasubag  Keuangan  dan  aset  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kepulauan Meranti menyampaikan kepada peneliti bahwa :
Dinas kita sering menganggarkan pengadaan aset sesuai dengan kebutuhan, nmun karena keterbatasan  anggaran  daerah  kita  sehingga  perencanaan  awal  banyak  yang  tidak  terpenuhi,  tapi yang jelas kita setiap tahun mengusulakn dan menganggarkan untuk itu.
Bersama pengurus barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, beliau menyampaikan kepada penulis bahwasanya :
Yang kita usulkan itu berdasarkan usulan Dinas kita dan itu juga dibatasi standar kebutuhan aset  tiap  OPD,  misalnya  untuk  OPD tipe  A  kebutuhan  komputernya  sekian  begitu.  Jadi  kita mengusulkan sesuai dengan standar yang dibuat oleh DPKAD.
Dari  beberapa  penjelasan  informan  tersebut  diatas,  dapat  dinyatakan  bahwa  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Kepulauan  Meranti  dalam  pengadaan  aset  daerah  telah menerapkan  standar  kebutuhan  barang  milik  daerah,  seperti  memperhatikan  kondisi  keuangan daerah,  dimana  kebutuhan  barang  tersebut  anggarannya  tersedia  dalam  Dokumen  Pelaksana Anggaran (DPA)  SKPD. Selanjutnya  ketersediaan  barang  dengan  memperhatikan  bahwa  barang yang dibutuhkan mudah didapat dan sesuai kebutuhan, baik  jenis barang, kondisi barang, kapasitas barang maupun jumlah barang yang dibutuhkan.
Prioritas  dan  azas  manfaat  barang  juga  menjadi  pertimbangan  dalam  standar  kebutuhan pengadaan aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti. Tingkat prioritas kebutuhan barang menjadi perhatian penting dalam pengadaan aset daerah, guna untuk mentukan mana yang lebih diutamakan dari sekian banyak barang yang dibutuhkan seerta mengedepankan azas  manfaat dari pengadaan barang tersebut.
Perencanaan  kebutuhan  barang  hendaklah  tepat  sasaran  sesuai  kebutuhan  dengan memperhatikan kondisi keuangan  daerah, ketersediaan barang, memperhatikan tingkat prioritas barang dan azas manfaat dari barang tersebut. Pengadaan aset daerah tidak terlepas dari unsur-unsur yang  terkait,  seperti  bidang-bidang  dan  bagian  yang  ada  di  SKPD  serta  instansi  lainnya  yang berhubungan dengan pengadaan aset daerah.
Dari hasil wawancara penulis bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, tentang perencanaan tepat sasaran dan mengikut sertakan unsur terkait, beliau mengatakan bahwa:
Jelas, dalam merencanakan aset atau barang milik daerah itu kita harus tepat sasaran, dalam artian jelas pemanfaatannya, sesuai keuangan dan sesuai pula peruntukannya, bukan asal-asal  usul saja.  Selain  itu  usulan  ini  bersumber  dari  usulan  bidang-bidang  dan bagian  yang  ada  di  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
Hal  yang  sama  juga  disampiakan  oleh  Sekretaris  Dinas  Pendidikan dan  Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa :
Pengelolaan aset daerah pada dinas tersebut tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah, ketersediaan barang, memperhatikan tingkat prioritas barang dan azas manfaat dari barang tersebut. Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang dan bagian dalam SKPD serta instansi lain yang terkait dalam perencanaan aset daerah.
Kasubag  Keuangan  dan  aset  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kepulauan Meranti mengatakan bahwa :
Perencanaan  terhadap  pengusulan  aset  daerah  untuk  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  Kepulauan  Meranti  sudah  tepat  sasaran  untuk  memang  memperhatikan  tujuan  dari perencanaan  itu  sendiri,  yaitu  tetap  memperhatikan  azas  manfaat  dan  yang  terpenting  adalah ketersediaan  anggaran  dan barangnya.
Berdasarakan  informaasi  dari  Pengurus  Barang  pada  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, menjelaskan bahwa :
Bahwa  pengelolaan  aset  daerah  pada  dinas  seperti  yang  saya  sampaikan  tadi  tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah, ketersediaan  barang,  memperhatikan  tingkat  prioritas barang  dan azas manfaat dari barang tersebut yang merupakan dasar bahwa perencanaan itu tepat sasaran.  Disamping  itu  juga  melakukan  Kerjasama  dan  koordinasi  yang  baik  antar  bidang  dan bagian dalam SKPD serta instansi lain yang terkait dalam  perencanaan aset daerah.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pengelolaan  aset daerah  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  telah  tepat  sasaran, seperti  telah  memperhatikan  kondisi  keuangan  daerah,  selain  itu  pula  memperhatikan  apakah barang  yang  dibutuhkan  tersedia,  disamping  itu  juga  menentukan tingkat  prioritas  kebutuhan barang serta azas manfaat dari barang tersebut. Melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang dan bagian dalam SKPD serta instansi lain yang terkait dalam perencanaan aset daerah.
Berdasarkan hasil observasi tersebut diatas, maka dapat dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  Kepulauan Meranti dalam perencanaan aset daerah telah menerapkan mekanisme pengadaan  aset  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain itu juga dalam perencanaan aset  telah  disusun  atau  direncanakan  sesuai  dengan  kebutuhan  dinas  itu  sendiri  dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah, memperhatikan apakah barang yang dibutuhkan tersedia, dan tak kalah pentingnya adalah tingkat prioritas kebutuhan barang serta azas manfaatnya. Agar aset tersebut  nantinya  tepat  sasaran  maka  dalam  perencanaan  kebutuhan  aset  dinas  mengikutkan seluruh bidang dan bagian yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.

## Pengorganisasian ( organizing)
Dalam  suatu  organisasi  dituntut  adanya  kerja  sama  antara  dua  orang  atau  lebih  untuk mencapai  suatu  tujuan  secara  efektif  dan  efisien.  Organisasi  merupakan  suatu  proses  untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara  para  anggota  organisasi  agar  tujuan  organisasi  dapat  tecapai.  Untuk  mencapai  tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam  melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau diposisikan
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
dalam  posisi  tersebut.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  perlu  diperhatikan  dalam  hal  proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.
Selain  itu  juga,  agar  suatu  organisasi  dapat  berjalan  dengan  baik  atau  dalam  rangka membentuk  suatu  organisasi  yang  baik  atau  dalam  usaha  menyusun  suatu  organisasi,  perlu  kita perhatikan atau pedomani beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi,
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  di  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti berkaitan dengan sub indikator pengorganisasian secara terstruktur, dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pada dasarnya organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan dari organisasi untuk dicapai. Pencapaian tujuan organisasi menunjukan hasil kerja atau prestasi kerja organisasi dan menunjukan sebagai kinerja atau performa organisasi.
Dalam sebuah organisasi terdapat sebuah manajemen. Manajemen dikatakan sangat penting karena tidak ada organisasi yang berhasil dengan baik tanpa menerapkan manajemen secara baik pula. Manajemen menetapkan tujuan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk kemajuan serta pertumbuhan organisasi.
Menurut responden yang penulis temui, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan  Meranti, mengatakan bahwa:
Untuk  struktur  organisasi  pengelola  aset  di  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  ini  kita menggunakan struktur yang  berpatokan kepada tugas pokok dan fungsi dinas. Jadi kalau kita lihat aset  itu di bawah kasubag keuangan dan aset jadi berada disekretariatan. Maka jelaslah bahwa ada kepala dinas, sekretaris, ada kasubag keuangan dan aset serta pengurus barang itu sendiri.
Pertanyaan  yang  sama  juga  dijelaskan  oleh  Sekretaris  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana ia menyatakan bahwa :
Memang  secara  tertulis  struktur  itu  tidak  ada  tapi  secara  pelaksanaan  dan  koordinasi menggambarkan tentang struktur itu, seperti adanya pak kadis, kemudian kasubag keuangan dan aset,  ada  pengurus  barang  dan  pembantu.  Jadi  sebenarnya  inilah  strukturnya  tapi  belum  dibuat dalam bentuk bagan.
Kasubag  Keuangan  dan  aset  juga  memberikan  tanggapan  tentang  hal  ini,  dimana  beliau menyampaikan :
Sebetulnya  secara  struktur  yang  di  dinas  sendiri  sebetulnya  ada,  selama  ini  dikelola  oleh pengurus barang dan pembangtunya. Jadi kasubag keuangan dan aset itu hanya memantau sejauh mana inventarisis aset-aset didinas itu berjalan dengan baik.
Lain halnya dengan Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, beliau menjelaskan bahwa:
Sebenarnya  itu  ada  sebab  ada  jenjang-jenjangnya,  ada  pengelola  barang,  penatausahaan barang dan ada pengurus barang  yang di SK kan oleh Bupati.
Kasubag  Umum  dan  Kepegawaian  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Kepulauan Meranti, yang merupakan informan pendukung memeberikan tanggapan bahwa :
Sepengetahuan saya secara pekerjaan saya lihat terorganisirlah. Artinya berjenjang dari kadis, kasubag keuangan, pengurus barang dan seterusnya. Tapi kalau bagan struktur memang belum ada.
Kepala  Bidang  yang  berada  dilingkungan  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Kepulauan Meranti, menjelaskan bahwa :
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
Struktur organisasi pengelolaan aset pada Dinas Pendidikan dan  Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti ini belum ada dalam bentuk bagan tapi secara mekanisme pekerjaan mereka sudah  berjenjang  dalam  pengelolaan  aset  dinas,  mulai  dari  kadis  selaku  pimpinan,  kemudian sekretaris, ada kasubag keuangan jg dan lain- lain.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada BAB II dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 04 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang Milik daerah pada BAB III Pasal 5 peraturan daerah tersebut.
Tugas pokok merupakan sebuah tugas yang sifatnya paling utama dalam suatu posisi pada organisasi.  Secara  umum,  tugas  pokok memberikan  gambaran  detail  tentang  ruang  lingkup  kerja dalam jabatan suatu organissai.
Sedangkan fungsi merupakan wujud pekerjaan dari bidang tertentu yang dikerjakan dalam rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Tugas pokok dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling terhubung.
Demikian  pula  halnya  pada  pengelolaan  aset  di  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti,  berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, menjelaskan bahwa :
Untuk  tupoksi  dari  pengelola  aset  ini  kita  mengikuti  tupoksi  yang  telah  ditetapkan berdasarkan  Perda  04  Tahun  2014,  sudah  jelas  regulasinya,  jadi  kita  tidak  perlu  lagi  membuat tupoksi yang lain. Disitu ada Kepala SKPD, ada skretaris, kasubag keuangan dan aset dan lainnya. 26 Hal yang sama juga dijelaskan oleh Sekrtaris Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana beliau menyatakan :
Tupoksi  itu  ada  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku,  seperti  kepala  dinas  tuganya mengajukan kebutuhan barang kepada Bupati melalui pengurus barang. Jadi sudah ada tugas masing- masing sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kasubag Keuangan dan Aset juga memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsi pengelola aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa :
Pengelola  aset  daerah  di  Dinas  ini  ada  tupoksi  mereka  masing-  masing  sesuai  dengan jabatannya. 28
Menurut pengurus barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa :
Tupoksi  itu  ada  dan  tertuang  dalam  SK  Bupati  Kepulauan  Meranti. Seperti  kepala  dinas tugasnya apa, pengurus barang tugasnya apa, pengelola barang tugasnya apa, jadi semua sudah ada dalam SK tersebut.
Kasubag  Umum  dan  Kepegawaian  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Kepulauan Meranti, yang merupakan informan pendukung memeberikan tanggapan bahwa :
Sepengetahuan saya mereka punya tugas masing-masing dalam mengelola aset di dinas kita ini, tentu berdasarkan SK yang telah ditetapkan.
Kepala  Bidang  di  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kepulauan  Meranti, menjelaskan bahwa :
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
Tentu setiap kepengurusan suatu orgnisasi ataau Lembaga mempunyai tupoksi, jadi begitu juga dengan pengelola  barang yang ada di dinas ini masing-masing mempunyai tugas sesuai denan jabatannya.
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat dinyatakan bahwa pengelola aset daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai pembagian tugas dan fungsi sesuai wewenang masing-masing yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang terdapat pada BAB II dan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  Nomor  04  Tahun  2014  tentang  pengelolaan barang Milik daerah yang terdapat pada  BAB III pasal 5 dan 6 peraturan daerah tersebut.

## CONCLUSION
Dari uraian-uraian yang penulis kemukakan, maka penulis mencoba mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap Analisis Pengelolaan Aset Daerah pada Kantor Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kepulauan  Meranti.  Adapun  hasil  penelitian  terhadap Analisis  Pengelolaan  Aset  Daerah  pada  Kantor  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
Pengelolaan  Aset  Daerah  pada  Kantor  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Kepulauan  Meranti  belum  sepenuhnya  berjalan  secara optimal  sebagaimana  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam pendataan jumlah aset daerah yang dimiliki serta sistem dan prosedur dalam pengelolaan aset daerah.
Pengelolaan  aset  daerah  pada  Kantor  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Kepulauan Meranti, dalam hal pelaksanaan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dikarenakan Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  belum  memiliki  standar operasional  prosedur  (SOP)  tentang  pengelolaan  aset  daerah  pada  dinas  tersebut.  Selain  itu, pengawasan  juga  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  baik.  Masih  terdapat  penyimpangan  dalam pemanfataan aset daerah yang tumpang tindih. Selain itu juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti belum melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja pengelola asset sehingga tidak tercapainya tujuan dari perencanaan kebutuhan aset daerah tersebut.
Dari  semua  keterangan  tersebut  diatas  dikarenakan  banyaknya  hambatan-hambatan  yang dihadapi mulai dari kurangnya pemahaman tentang pengelolaan aset daerah sebagaimana diatur dalam  peraturan  perundang-  undangan,  kurangnya  kesadaran  aparat  pemerintah,  kurang transparannya  pengelolaan  aset  tersebut,  kurangnya  kontrol  dan  kurangnya  tenaga  ahli  dalam pengelolaan  aset  daerah  pada  Kantor  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten Kepulauan Meranti.

## REFERENCES
Book
Adisasmita, Rahardjo. 2011. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah , Graha Ilmu.
Baratakusumah, Dedy Spriady &  Dadang Solihin.  2001. Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Budiarjo,  Miriam.  2003. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik ,  Jakarta  :  Gramedia  Pustaka Utama.
Gullick,  Luther  and  L.  Urwick,  2003. Papers  on  the  Science  of  Administration Vol. IV , New York.
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
Haboddin,  Muhtar.  2015. Pengantar  Ilmu  Pemerintahan ,  Universitas  Brawijaya Press (UB Press).
I.  Indrawijaya,  Adam.  2013. Perilaku  Organisasi,  Cetakan  X, Bandung  : Sinar Baru Algensindo.
Kencana Syafiie, Inu. 2010. Pengantar ilmu pemerintahan , Jakarta : Refika Aditama.
Kencana Syafiie, Inu. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia , Jakarta : Rineka Cipta.
Kencana Syafiie, Inu. 2013. Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi , Jakarta : PT. Bumi Aksara.
Labolo, Muhadam. 2007. Memahami Ilmu Pemerintahan , Jakarta : Kelapa Gading Permai.
Manulang, M. 1990. Dasar-dasar Manajemen , Jakarta : Ghalia Indonesia.
Munaf, Yusri. 2016. Hukum Administrasi Negara , Pekanbaru : Marpoyan Tujuh. Murtoyo,  Susilo. 1998. Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan , Jakarta : BPFE.
Nawawi,  Zaidan.  2013. Manajemen  Pemerintahan ,  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Ningrat, Bayu Surya. 1992. Mengenal Ilmu Pemerintahan , Jakarta : Rineka Cipta. Nugraha,  G.  Setya & R.  Maulina  f, 2000. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Surabaya: Karima.
Nurman.   2015. Strategi Pembangunan Daerah, Cetakan I , Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Pekei,  Beni.  2019. Manajemen Efektivitas Pengelolaan Aset  Daerah Di  Era Otonomi (Teori Konsep dan Analisis) Cet. II , Jakarta : Thausia.
R. Terry, George . 2014. Prinsip-prinsip Manajemen, Bumi Aksara.
Ranupandojo, Heidjrahman. 1996. Teori dan konsep Manajemen, UPP-AMP YKPN.
Rauf,  Rahyunir.2018. Asas  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah , Cetakan  I, Pekanbaru : Zanafa Publishing.
Siyoto,  Sandu  dan  M.  ali  Sodik.2015. Dasar  Metodologi  Penelitian , Cetakan  I, Literasi Media Publishing.
Siregar, Doli. 2016. Otonomi dan Pengelolaan Aset Daerah , Jakarta : Sima (Sinergi Manajemen Aset). Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D , Bandung:  Alfabeta.
Swanda, Dadang. 2013. Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda , Jakarta : PPM Manajemen.
Taliziduhu, Ndraha, 2005 . Kybernologi Beberapa Konsep Utama , Tangerang, Banten: Sirao Credentia Center.
Yusuf,  Muhammad.  2013. Delapan  Langkah  Pengelolaan  Aset  Daerah  Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik , Jakarta : Salemba Empat.

## Journal
Brilliant Yehezkiel Sondakh, Harijanto Sabijono dan Lidia Mawikere, Analisis  Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan), Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017
Doni, D., Yogia, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January).  Management  of  Market  Pelita  Retribution  In  Bangko  District  In  Increasing Original  Revenue  of  Rokan  Hilir  Regency.  In INCEESS  2020:  Proceedings  of  the  1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 41). European Alliance for Innovation.
Journal of Government, Social and Politics
Volume 7 Nomor 1 Oktober 2021
Esduo  Ramadhano  Labasido  dan  Darwanis, Analisis  Pengelolaan  Aset  Tetap  Daerah  pada  Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4, No. 2, (2019)
Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tetang Rencana Pembelajaran Tatap Muka di Media Online CNN Indonesia. Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi , 9 (2), 167-184.
Ispik, A., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Influence of Discipline on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion. Pekanbaru City .
Nanang  Suparman  dan  Arumsekarsari  Dasanova  Sangadji, Pengelolaan  Aset  Daerah  Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada Dppkad Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku , Jurnal KELOLA : Jurnal Ilmu Sosial Vol. 1 No. 2 Tahun 2018
Nia Karniawati, Jurnal; Hakikat Ilmu Pemerintahan (Kajian Secara Filsafat) , CosmoGov, Vol.1 No.2, Oktober 2015.
Qurniawati, E. F., & Riauan, M. A. I. (2015). Analisis Framing Pencitraan Pariwisata Indonesia pada Majalah Penerbangan Linker. Editor , 12 , 219.
Riauan,  M.  A.  I.  (2013).  Penggunaan  Teknologi  Komunikasi  dalam  Penerapan  Good Governance. Jurnal Kajian Pemerintahan , 2 (2), 102-107.
Riauan,  M.  A.  I.,  &  Aziz,  A.  (2019).  Professional  Gamer:  The  Meaning  on  ‘Point  Blank Online’Play. Jurnal The Messenger , 11 (1), 18-26.
Riauan, M. A. I. (2016). Figur Politik Calon Walikota Pekanbaru Septina Primawati Rusli dan Erizal Muluk Pada Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. Medium , 4 (2).
Riauan,  M.  A.  I.  (2012).  Studi  Komparatif  Aktivitas  Humas  Antara  Pemerintah  Provinsi  Riau dengan PT. Chevron Pacific Iindonesia. Medium , 1 (1).
Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. ETTISAL: Journal of Communication , 5 (1),
49-62.
Satria, A., Yogia, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office  in  Development  of  Cultural  Heritage  at  Kuantan  Singingi  Regency.  In INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 282). European Alliance for Innovation.
Subhayano, T., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating  the  Administration  of  Peace  and  Order  in  Pangkalan  Kerinci  District Pelalawan Regency.
Wicaksono,  A.  (2022,  April).  Peatlands  Restoration  Policies  in  Indonesia:  Success  or  Failure?. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 995, No. 1, p. 012068). IOP Publishing.
Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership of Tourism and Culture Department in Development of Cultural Reserves at District Kuantan Singingi.
Zainal, Z., & Nurdasanah Putri, F. (2021). Government Management in Village-Owned Enterprises in Increasing Village Original Income In Kampar District.