How to cite: Zamdedy (2024) Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah,
(06) 04, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
E-ISSN:
2684-883X
Published by: Ridwan Institute

## PENGARUH  PENGELOLAAN  BARANG  MILIK  DAERAH  TERHADAP PENGAMANAN ASET DAERAH
Zamdedy Universitas Indonesia Esa Unggul Email: zamdeddy@student.esaunggul.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh praktik pengelolaan barang milik daerah  terhadap  tingkat  pengamanan  aset  daerah  di  lingkungan  Pemerintah  Jakarta Barat.  Penelitian  ini  didasarkan  pada  konsep  Good  Governance,  efisiensi  operasional, dan  pentingnya  informasi  akurat  dalam  pengelolaan  barang  milik  daerah.  Penggunaan Sistem  Informasi  Manajemen Daerah  (SIMDA)  menjadi  kunci  dalam mengoptimalkan pengelolaan.  Konsep  ini  menjadi  landasan  teoritis  untuk  mengevaluasi  implementasi peraturan  dan  kebijakan  terkait  pengelolaan  barang  milik  daerah.  Penelitian  ini mengukur  praktik  pengelolaan  barang  milik  daerah  melalui  variabel  inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan. Hubungan antara variabel pengelolaan barang milik daerah dengan  tingkat  pengamanan  aset  daerah  dijelaskan  melalui  prinsip  Good  Governance dan  penerapan  teknologi  keamanan.  Penelitian  sebelumnya  menunjukkan  bahwa pengelolaan  yang  baik  berkontribusi  langsung  pada  tingkat  keamanan  aset.  Metode penelitian  ini  melibatkan  pengumpulan  data  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Jakarta Barat,  dengan  menggunakan  kuesioner  dan  wawancara.  Data  dianalisis  menggunakan metode  statistik  deskriptif  dan  regresi  linier  berganda  untuk  menguji  hubungan  antar variabel.  Selanjutnya  diperoleh  hasil  bahwa  Pengamanan  Barang  Milik  Daerah Khususnya  di  Kota  Administrasi  Jakarta  Barat  dilakukan  dengan  melibatkan  unsur instansi  penegak  hukum  lainnya,  untuk  itu  diperlukan  koordinasi  lintas  sektoral  yang baik.
Kata  kunci :  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah,  Pengamanan  Aset  Daerah,  Good Governance, SIMDA, Efisiensi Operasional

## Abstract
This study aims to analyze the effect of regional property management practices on the level  of  regional  asset  security  within  the  West  Jakarta  Government.  This  research  is based on the concept of  Good Governance, operational efficiency, and the importance of  accurate  information  in  the  management  of  regional  property.  The  use  of  Regional Management  Information  Systems  (SIMDA)  is  key  in  optimizing  management.  This concept  becomes  a  theoretical  basis  for  evaluating  the  implementation  of  regulations and  policies  related  to  the  management  of  regional  property.  This  study measures  the management  practices  of  regional  property  through  inventory,  bookkeeping,  and reporting  variables.  The  relationship  between  the  variables  of  regional  property management  and  the  level  of  security  of  regional  assets  is  explained  through  the principles  of  Good  Governance  and  the  application  of  security  technology.  Previous
JOURNAL SYNTAX IDEA p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 04, April 2024
research  has  shown  that  good  management  contributes  directly  to  the  level  of  asset security.  This  research  method  involves  collecting  data  within  the  West  Jakarta  City Government, using questionnaires and interviews. Data were analyzed using descriptive statistical  methods  and  multiple  linear  regression  to  test  relationships  between variables.  Furthermore,  it  was  obtained  that  the  Security  of  Regional  Property, especially  in  the  West  Jakarta  Administration  City,  was  carried  out  by  involving elements  of  other  law  enforcement  agencies,  for  this  reason,  good  cross-sectoral coordination is needed.

## Keywords: Management of Regional Property, Security of Regional Assets, Good Governance, SIMDA, Operational Efficiency

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  barang  milik  daerah  dan  pengamanan  aset  daerah  merupakan  aspek penting  dalam  administrasi  pemerintahan,  terutama  pada  tingkat  daerah  seperti Pemerintah  Jakarta  Barat.  Kedua  variabel  ini  memiliki  urgensi  yang  signifikan  dalam menjaga keberlanjutan dan efisiensi penggunaan aset publik (Pohan, 2023). Urgensi ini dapat dipahami melalui beberapa dimensi yang relevan.
Pengelolaan  barang  milik  daerah  tidak  hanya  terkait  dengan  aspek  keuangan semata,  tetapi  juga  dengan  kemampuan  suatu  pemerintah  daerah  dalam  mengelola sumber  daya  secara  efektif  (Bokingo,  2020).  Barang  milik  daerah,  seperti  inventaris, kendaraan,  dan  peralatan,  merupakan  modal  yang  signifikan  yang  memerlukan perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  dan  pengendalian  yang  baik  (Angreni, 2023).
Keberhasilan  manajemen  barang  milik  daerah  tidak  hanya  menciptakan  efisiensi operasional  tetapi  juga  meminimalkan  risiko  kehilangan  atau  kerusakan  yang  dapat merugikan  keuangan  daerah.  Pentingnya  manajemen  barang  milik  daerah  juga  terkait erat dengan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (Hamidah, 2014).
Dengan  mengelola  barang  milik  daerah  dengan  baik,  pemerintah  daerah  dapat meningkatkan kredibilitasnya di mata publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap  penggunaan  dana  publik.  Oleh  karena  itu,  urgensi  manajemen  barang  milik daerah dapat dilihat sebagai langkah krusial dalam mendukung prinsip tata kelola yang baik (Oktariyana, 2022).
Pengamanan  aset  daerah  menjadi  krusial  dalam  melindungi  nilai  dan keberlanjutan  aset  publik  (Choerunnisa,  Sudirman,  &  Djaja,  2023).  Aset  daerah,  yang mencakup  tanah,  bangunan,  dan  infrastruktur  lainnya,  memiliki  nilai  strategis  dalam mendukung  pembangunan  daerah.  Dalam  konteks  urban  seperti  Jakarta  Barat, kerentanan  terhadap  risiko  seperti  pencurian,  kerusakan  akibat  bencana  alam,  atau tindakan  merugikan  lainnya  dapat  mengancam  keberlanjutan  pelayanan  publik  dan pembangunan  infrastruktur  (Siahay  et  al.,  2023).  Selain  itu,  pengamanan  aset  daerah juga berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi daerah.
Kerugian  atau  kerusakan  terhadap  aset  dapat  berdampak  pada  anggaran  daerah dan  membatasi  kemampuan  pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang berkualitas  (Utama,  Prewito,  Pratikno,  Kurniadi,  &  Rahmat,  2020).  Oleh  karena  itu, urgensi pengamanan aset daerah tidak hanya terletak pada aspek keamanan fisik tetapi juga pada aspek ekonomi dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Sengketa  lahan  eks  kantor  Walikota  Jakarta  Barat  di  Jl.  S  Parman  antara Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  Yayasan  Saweri  Gading  menandai  kompleksitas
pengelolaan  aset  daerah.  Kasus  ini  mencuat  ketika  Pemerintah  Provinsi    DKI  Jakarta membayar  sewa  tanah  senilai  Rp  40  miliar  ke  Yayasan  Saweri  Gading  pada  Rabu (14/10)  melalui  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat,  sesuai  dengan  amar  putusan peninjauan kembali  Mahkamah Agung (MA) No 19 PK/Pdt/2006. Meskipun kasus  ini telah  berjalan  sejak  2006,  Pemerintah  Provinsi    DKI  Jakarta  baru  menjalankan  amar putusan tersebut pada 2009 setelah mendapatkan klarifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Aset  yang  disengketakan  adalah  lahan  eks  kantor  Walikota  Jakarta  Barat. Pembayaran  sewa  tanah  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta menandakan langkah awal penyelesaian sengketa ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan  bahwa  proses  pengosongan  bangunan  akan  dilakukan  setelah  Yayasan Saweri  Gading  membayar  ganti  rugi  bangunan  sebesar  Rp  3,5  miliar.  Kasus  ini menggaris  bawahi  urgensi  sertifikasi  tanah  dan  manajemen  aset  yang  cermat  dalam menjaga  kejelasan  kepemilikan  dan  mencegah  sengketa  yang  dapat  merugikan keuangan daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara  dan  Daerah  (BMN/D)  menjadi  landasan  hukum  dalam  pengaturan  tata  kelola dan  manajemen  barang  milik  negara  dan  daerah  di  Indonesia  (Wijaksono  &  NPM, 2017).  Peraturan  ini  memberikan  pedoman  mengenai  prinsip-prinsip,  prosedur,  dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMN/D.
Pada  tahun  2020,  terjadi  perubahan  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun  2020.  Perubahan  ini  kemungkinan  dilakukan  untuk  menyesuaikan  dengan perkembangan  kebijakan  dan  kebutuhan  manajemen  aset  negara  dan  daerah.  Selain Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  juga  turut  berperan  dalam mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  memberikan  arahan khusus terkait dengan tata cara pengelolaan BMD di tingkat pemerintah daerah. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti inventarisasi, pembukuan, dan pelaporan BMD.
Dengan  demikian,  ketiga  peraturan  tersebut,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor 27 Tahun 2014 beserta perubahannya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun  2016,  menjadi  payung  hukum  yang  mengatur  secara  komprehensif  mengenai pengelolaan  BMN/D  dan  BMD  di  Indonesia.  Implementasi  peraturan-peraturan  ini diharapkan  dapat  memastikan  transparansi,  akuntabilitas,  dan  efisiensi  dalam pengelolaan aset pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Andriany  (2009)  di  Pemerintah  Kota  Medan, mengeksplorasi  aspek-aspek  manajemen  barang  milik  daerah  seperti  pencatatan, inventarisasi,  dan  pelaporan,  serta  hubungannya  dengan  pengamanan  aset  daerah. Dalam  penelitian  ini,  ditemukan  bahwa  praktik-praktik  tersebut  secara  simultan memiliki  pengaruh  positif,  meskipun  tidak  signifikan,  terhadap  pengamanan  aset daerah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Susanti  S.  Kamarudin  (2014)  di  Pemerintah Kabupaten  Bone  Bolango,  menyoroti  pentingnya  pengelolaan  barang  milik  daerah terhadap  pengamanan  aset  daerah.  Penelitian  ini  mencakup  staf/pegawai  yang  terlibat dalam  proses  pengelolaan  barang  milik  daerah  dan  menyimpulkan  bahwa  praktik pengelolaan  barang  milik  daerah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pengamanan  aset  daerah.  Koefisien  determinasi  sebesar  26,9%  menunjukkan  bahwa sebagian  besar  variabilitas  dalam  pengamanan  aset  dapat  dijelaskan  oleh  pengelolaan barang milik daerah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ira  Waty  Abas  (2013)  di  Pemerintah  Kabupaten Gorontalo,  juga  mengeksplorasi  pengaruh  pengelolaan  barang  milik  daerah  terhadap pengamanan  aset  daerah  (Mustapa,  Djou,  &  Zakaria,  2024).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pengelolaan  barang  milik  daerah  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  pengamanan  aset  daerah,  walaupun  koefisien  determinasi  sebesar 24,1%  mengindikasikan  bahwa  masih  ada  faktor-faktor  lain  yang  memengaruhi pengamanan aset.
Dengan  merinci  temuan  dari  ketiga  penelitian  tersebut,  dapat  menarik  beberapa kesimpulan.  Pertama,  pentingnya  pengelolaan  barang  milik  daerah  dalam  konteks pengamanan aset daerah terbukti relevan dan memiliki dampak positif. Meskipun tidak semua  pengaruh  bersifat  signifikan,  hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  hubungan positif antara manajemen barang milik daerah dan pengamanan aset daerah.
Tujuan  penelitian  ini  melibatkan  pemahaman  mendalam  terhadap  pengaruh manajemen  barang  milik  daerah  terhadap  pengamanan  aset  daerah  di  konteks Pemerintah  Jakarta  Barat.  Dengan  demikian,  tujuan  utama  penelitian  ini  adalah  tiga bagian  yang  saling  terkait.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  secara komprehensif  pengaruh  praktik  pengelolaan  barang  milik  daerah  terhadap  tingkat pengamanan aset daerah di lingkungan Pemerintah Jakarta Barat.
Analisis  ini  mencakup  evaluasi  terhadap  implementasi  praktik  manajemen  yang efektif dalam pengelolaan barang milik daerah yang pada gilirannya dapat mendukung terciptanya keamanan aset daerah.
Tujuan penelitian ini adalah menilai praktik pengelolaan barang milik daerah yang memberikan  kontribusi  pada  efisiensi  penggunaan  aset  daerah  secara  keseluruhan. Dengan demikian, penelitian akan fokus pada mengidentifikasi praktik manajemen yang memiliki  dampak  positif  pada  optimalisasi  aset  daerah  dan  pengurangan  risiko kehilangan  atau  kerusakan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  merumuskan  rekomendasi kebijakan  yang  dapat  meningkatkan  praktik  pengelolaan  barang  milik  daerah,  dengan tujuan akhir meningkatkan tingkat pengamanan aset daerah di Pemerintah Jakarta Barat.
Rekomendasi  ini  akan  didasarkan  pada  temuan  empiris  dari  analisis  data  dan literatur, memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan  pembangunan  daerah.  Dengan  merinci  ketiga  tujuan  tersebut,  penelitian  ini berharap dapat memberikan pandangan mendalam terhadap interaksi antara manajemen barang milik daerah dan pengamanan aset daerah, menghasilkan pemahaman yang lebih baik  tentang  faktor-faktor  kunci  yang  dapat  meningkatkan  tata  kelola  di  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya di Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian  kualitatif  deskriptif  ini  digunakan  karena  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui Pengelolaan Barang Milik Daerah di Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat sudah sesuai dengan aturan yang diterapkan.
Salah  satu  ruang  lingkup  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  adalah  Pengamanan dan  Pemeliharaan.  Pengamanan  meliputi  tiga  aspek,  yaitu  pengamanan  secara administrasi dan pengamanan secara fisik serta pengamanan secara hukum
Faktor-faktor  yang  menjadi  pendukung  dalam  pengelolaan  aset  tetap  daerah. Membahas  pendapat-pendapat  dari  pengelola  aset  mengenai  hal-hal  yang  menjadi pendukung kinerja dalam proses pengelolaan.
Lokasi  Penelitian  merupakan  tempat  objek  yang  akan  diteliti.  Sehingga merupakan salah satu unsur yang berperan penting dalam penelitian demi mendapatkan data-data  yang  akurat  dan  relevan  sesuai  dengan  objek  yang  akan  diteliti.  Dalam penelitian  ini,  lokasi  penelitian  di  Suku  Badan  Pengelolaan  Aset  Daerah  Kota Administrasi  Jakarta  Barat,  Kantor  Walikota  Kota  Administrasi  Jakarta  Barat  Blok  A lantai  9,  Jl.  Raya  Kembangan  No.  2  Jakarta  Barat.  Waktu  penelitian  yang  digunakan kurang lebih selama 3 bulan yaitu dari 01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023.
Sumber  data  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  yaitu  data  sekunder  dan  data primer.  Data  sekunder  adalah  data  yang  penulis  dapatkan  dari  pihak  ketiga  secara langsung,  dalam  bentuk  laporan,  catatan,  dan  dokumen  melalui  kantor  tempat penelitian, serta melalui studi, melalui kepustakaan, peraturan Perundang undangan dan buku-buku yang releven lainnya.
Data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  dengan  melakukan  wawancara  langsung kepada  pegawai  atau  staf  Suku  Badan  Pengelolaan  Aset  Daerah  Kota  Administrasi Jakarta Barat.
Teknik  pengumpulan  data  tersebut  dilakukan  dengan  cara  pengamatan  langsung atau  observasi  Yaitu  cara  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis secara langsung mengamati pelaksanaan  pengelolaan  aset  daerah,  serta  mengamati  permasalahan  yang  terjadi dilapangan,  mencatat  dengan  cermat  fenomena/kejadian  yang  ada  di  Suku  Badan Pengelolaan  Aset  Daerah  Kota  Administrasi  Jakarta  Barat  dan  wawancara  Merupakan sebuah  percakapan  antara  dua  orang  atau  lebih,  yang  pertanyaannya  diajukan  oleh peneliti kepada subjek atau sekelompol subjek penelitian untuk di jawab.
Penelitian  Kepustakaan  ( Library  Research ),  penelitian  kepustakaan  dilakukan sebagai  usaha  guna  memperoleh  data  yang  bersifat  teori  sebagai  pembanding  dengan data  penelitian  yang  diperoleh  (Khatibah,  2011).  Data  tersebut  dapat  diperoleh  dari literature, catatan kuliah, buku-buku serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  instrumen  penelitian  atau  alat  yang dipergunakan  didalam  menggali  data  yaitu  efektifitas  dan  efisiensi.  Efektifitas  adalah pengukuran  keberhasilan  dalam  pencapaian  tujuan-tujuan  yang  telah  ditentukan. Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian tujuan yang optimum.
Metode analasis  yang digunakan dalam  penelitian ini adalah penilitian deskriptif (Yuliani,  2018).  Penelitian  deskripitif  yaitu  suatu  kegiatan  untuk  menyusun, mengklarifikasikan,  serta  menginterprestasikan  data  sehingga  memberikan  suatu gambaran tentang masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Terdapat  beberapa  alasan  mengenai  pentingnya  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah secara  efektif  dan  efisien.  Alasan-alasan  tersebut  antara  lain  kejelasan  status  barang milik  daerah,  inventarisasi  kekayaan  daerah  dan  masa  pakai  barang  milik  daerah, optimalisasi  penggunaan  dan  pemanfaatan  untuk  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  antisipasi  kondisi  barang  milik  daerah  dalam  fungsi  pelayanan  publik, pengamanan  barang  milik  daerah,  dasar  penyusunan  neraca  daerah  dan  pemenuhan kewajiban untuk melaporkan kondisi dan nilai barang milik daerah secara berkala.
Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat, bahwa pengelolaan barang milik daerah yang tertib  berpengaruh  positif  terhadap  pengamanan  aset  daerah,  terutama  dalam pengelolaan  aset  tanah,  karena  kalau  dikelola  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku tidak akan ada kesan pembiaran pengelolaan aset.
Penatausahaan  barang  milik  daerah  itu  melingkup  3  (tiga)  aspek  antara  lain Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan. Jika ketiga aspek tersebut dilaksanakan, maka kita telah melakukan pengamanan aset secara administrasi. Sumber Daya Manusia yang kompeten  dapat  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengamanan  aset,  karena  dapat menjalankan  Tugas  Pokok  dan  Fungsi    selaku  Pengurus  Barang  sesuai  dengan ketentuan. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset berpengaruh positif terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset yang terintegrasi dapat memperoleh informasi asset secara cepat dan akurat. Koordinasi lintas  sektoral  dengan  aparat  penegak  hukum  seperti  TNI  dan  Polri  dapat  membantu dalam penertiban dan pengamanan aset daeah yang dikuasai pihak lain.
Sosialisasi  tentang  pengelolaan  aset  daerah  kepada  Pengurus  Barang  pada  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD  atau  Unit  Kerja  Perangkat  Daerah  (UKPD)  perlu dilakukan mengingat Sumber Daya Manusia yang mengerti tentang pengeloalan barang milik daerah juga membantu dalam pengamanan aset daerah.
Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengamanan Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan serius. Sudah banyak  aset-aset  milik Pemda  DKI  Jakarta  terutama  tanah  yang  di  klaim  oleh  masyarakat  dan  sampai  di persidangan Pemda kalah. Itu terjadi karena kita tidak tertib dalam pengelolaan Barang Mik Daerah.
Terdapat beberapa pokok-pokok penyempurnaan pada PP No.27 tahun 2014, yaitu penyempurnaan  siklus  pengelolan  Barang  Milik  Negara/Daerah,  harmonisasi  dengan peraturan  perundang-undangan  lainnya,  penguatan  dasar  hukum  pengaturan, penyederhanaan  birokrasi,  pengembangan  manajemen  aset  negara,  penyelesaian  kasus yang telah terlanjur terjadi.
Dengan  perubahan-perubahan  tersebut,  diharapkan  PP  No.27  tahun  2014  akan mampu  untuk  mengakomodir  dinamika  pengelolaan  barang  milik  daerah, meminimalisir  multitafsir  yang  terjadi  terhadap  aturan  mengenai  pengelolaan  barang milik daerah, merpertegas  hak, kewajiban, tanggung-jawab dan kewenangan pengguna dan pengelola, dan memiliki harmonisasi dengan regulasi terkait lainnya.
Diharapkan  peraturan  terbaru  ini  dasar  pengaturan  yang  lebih  luas  untuk menerapkan  kebijakan  secara  lebih  fleksibel  dalam  pelaksanaan  pemanfaatan  barang milik  daerah  serta  menyediakan  skema  baru  sebagai  alternatif  dalam  rangka pemanfaatan barang milik daerah dalam penyediaaan infrastruktur.
Tantangan  bagi  pengelolaan  setiap  jenis  aset  akan  berbeda,  bergantung  kepada karakter  dari  aset  dan  kondisi  di  masing-masing  daerah  (Mujahidin,  Kasran,  & Sampetan,  2023).  Meskipun  demikian,  sistem  pengelolaan  yang  diterapkan  haruslah
merupakan  prosedur  yang  disepakati  bersama,  baik  antar  pemerintah  pusat  dan pemerintah daerah, maupun diantara para pemangku kepentingan di daerah, serta pihak- pihak yang terkait lainnya.
Karena  itu  pengelolaan  aset  daerah  harus  dilandasi  oleh  kebijakan  dan  regulasi yang secara lengkap mencakup aspek penting dari pengelolaan finansial yang bijaksana, namun  tetap  memberikan  peluang  bagi  daerah  untuk  berkreasi  menemukan  pola  yang paling sesuai dengan kondisi dan budaya lokal sehingga memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.  Berbagai  perkembangan  dan  tantangan  ini  menyiratkan  bahwa  sangat penting  dilakukan  perubahan  terhadap  Perda  No.  17  tahun  2004  tentang  Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai payung hukum pengelolaan BMD di Pemda DKI Jakarta (Setiabudhi, 2019).
Agar perubahan Perda tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat merespon dengan tepat perubahan lingkungan dan regulasi yang terjadi, maka kajian  akademis  terhadap  usulan  perubahan  Perda  tersebut  menjadi  penting  untuk dilakukan.
Barang Milik Daerah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan  tetapi  dalam  pelaksanaan  pengelolaannya  sarat  dengan  potensi  konflik kepentingan  (Leanosa,  Chofa,  &  Gusman,  2024).  Beberapa  permasalahan  yang  umum ditemukan  dalam  pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  adalah  belum  lengkapnya  data mengenai  jumlah,  nilai,  kondisi  dan  status  kepemilikan  barang  milik  daerah. Permasalahan  ini  terkait  dengan  identifikasi  dan  invetarisasi,  belum  tersedianya  basis data ( database ) yang akurat dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah.
Selain  untuk  kepentingan  penyusunan  neraca  daerah,  permasalahan  ini  jug menghambat  upaya  pemerintah  dalam  mengukur  tingkat  pelayanan  yang  dapat diberikan  oleh  BMD  yangdimiliki  atau  dikuasai  oleh  pemerintah  daerah,  dan terdapatnya  perbedaan  persepsi  diantara  pemangku  kepentingan  ( stakeholders )  dalam hal pengelolaan barang milik daerah.
Untuk memitigasi berbagai kelemahan dan konflik yang mungkin terjadi dan dalam upaya  merespon  perkembangan  dalam  lingkungan  regulasi  dan  paradigma  mengenai pengelolaan  barang  milik  daerah,  maka  perubahan  terhadap  peraturan  yang  menjadi acuan pengelolaan barang milik daerah sangat perlu untuk dilakukan.
Dari perspektif yang tidak jauh berbeda, Hemat Dwi Nuryanto (2008) menyatakan bahwa  pada  mendatang,  manajemen  aset  itu  terbagi  menjadi  lima  tahapan  kerja  yang satu  sama  lainnya  saling  berkaitan  dan  terintegrasi.  Tahap  yang  pertama  adalah Inventarisasi Aset . Terdiri atas dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis atau legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Kemudian, yang dimaksud aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki,  batas  akhir  penguasaan  dan  lain-lain.  Proses  kerja  yang  dilakukan  dalam tahapan  pertama  adalah  pendataan,  kodifikasi  atau labelling ,  pengelompokan  dan pembukuan.
Tahapan kedua adalah Legal Audit , merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau
pengalihan  aset,  identifikasi  dan  mencari  solusi  atas  permasalahan  legal.  Juga  strategi untuk  memecahkan  berbagai  permasalahan  legal  yang  terkait  dengan  penguasaan ataupun pengalihan aset.
Tahapan  Ketiga  adalah Penilaian  Aset .  Merupakan  satu  proses  kerja  untuk melakukan  penilaian  atas  aset  yang  dikuasai.  Biasanya  ini  dikerjakan  oleh  konsultan independen.  Hasil  dari  nilai  aset  tersebut  akan  dapat  dimanfaatkan  untuk  mengetahui nilai  kekayaan  maupun  informasi  untuk  penetapan  harga  bagi  aset  yang  ingin  dijual maupun untuk disewakan, dimanfaatkan, maupun dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Tahapan  keempat  adalah Optimalisasi Aset.  Merupakan  proses  kerja  dalam manajemen  aset  yang  bertujuan  untuk  mengoptimalkan  (potensi  fisik,  lokasi,  nilai, jumlah/volume,  legal  dan  ekonomi)  yang  terkandung  dalam  aset  tersebut.  Dalam tahapan  ini,  aset-aset  yang  dikuasai  Pemda  diidentifikasi  dan  dikelompokan  atas  aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi.
Aset  yang  memiliki  potensi  dapat  dikelompokan  berdasarkan  sektor-sektor unggulan  yang  menjadi  tumpuan  dalam  strategi  pengembangan  ekonomi  daerah,  baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
Tentunya  kriteria  untuk  menentukan  hal  tersebut  harus  terukur  dan  transparan. Sedangkan  aset  yang  tidak  dapat  dioptimalkan,  harus  dicari  faktor  penyebabnya. Apakah  faktor  permasalahan  legal,  fisik,  nilai  ekonomi  yang  rendah  ataupun  faktor lainnya.  Hasil  akhir  dari  tahapan  ini  adalah  rekomendasi  yang  berupa  sasaran,  strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.
Tahapan  yang  kelima  adalah Pengembangan  Sistem  Informasi  Manajemen  Aset sebagai  wahana  untuk  pengawasan  dan  pengendalian  aset.  Melalui  wahana  tersebut transparansi  dalam  pengelolaan  aset  dapat  terjamin,  sehingga  setiap  penanganan terhadap suatu aset dapat termonitor secara jelas. Mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya.

## KESIMPULAN
Tertib  Pengelolaan  Barang  Milik  Daearah  sesuai  peraturan  dan  perundang- undangan  merupakan  salah  satu  upaya  untuk  mengamankan  Barang  Milik  Daerah. Pengamanan  Barang  Milik  Daerah  Khususnya  di  Kota  Administrasi  Jakarta  Barat dilakukan  dengan  melibatkan  unsur  instansi  penegak  hukum  lainnya,  untuk  itu diperlukan koordinasi lintas sektoral yang baik.  Sebagai upaya menjalin hubungan yang harmonis  tersebut  Pemda  DKI  sudah  mengalokasikan  anggaran  kegiatan  untuk  jalur koordinasi dengan instansi tersebut.
.

## BIBLIOGRAFI
Angreni,  Devi  Refita.  (2023).  Optimalisasi  Pengamanan  Aset  Tetap  Daerah  Oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Ipdn.
Bokingo, Aljufri. (2020). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penatausahaan, Pengawasan Barang  Milik  Daerah  Terhadap  Pengamanan  Barang  Milik  Daerah  (Studi  Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Buol). Katalogis, 5(12).
Choerunnisa, Icha, Sudirman, Maman, & Djaja, Benny. (2023). Sertifikasi Barang Milik
Negara:  Langkah  Strategis  Memperkuat  Kepastian  Hukum  Dan  Keamanan  Aset Negara.
Hamidah,  Rita  Triwi.  (2014).  Pengaruh  Pelaksanaan  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah Dan Sumber Daya Manusia Terhadap Pengamanan Aset Negara (Studi Empiris  Pada  Kementerian  Perindustrian  Wilayah  Jawa  Sumatera).  Jurnal Akuntansi, 2(1).
Khatibah. (2011). Penelitian Kepustkaan. Iqra, 05(01), 36–39.
Leanosa, Ledia, Chofa, Fery, & Gusman, Erry. (2024). Pengelolaan Tanah Sebagai Aset Daerah  Kota  Bukittinggi  Dikaitkan  Dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun  2020  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  Daerah.  Otentik  Law Journal, 2(1), 1–15.
Mujahidin,  Nurasizah,  Kasran,  Muhammad,  &  Sampetan,  Suparni.  (2023).  Pengaruh Work-Life  Balance,  Stres  Kerja  Dan  Lingkungan  Kerja  Terhadap  Kinerja Karyawan  Pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah  Kota  Palopo. Management Studies And Entrepreneurship Journal (Msej), 4(2), 2203–2216.
Mustapa,  Wulandari,  Djou,  Dakia  N.,  &  Zakaria,  Ulfa.  (2024).  Pembelajaran Menyajikan  Pesan  Dalam  Bentuk  Vlog  Siswa  Kelas  Viii  Smp  Negeri  3  Kota Gorontalo Tahun Pelajaran 2023/2024. Journal On Education, 6(3), 16564–16574. Oktariyana,  Made  Denny.  (2022).  Pengaruh  Penatausahaan  Barang  Milik  Daerah Terhadap  Pengamanan  Barang  Milik  Daerah  Pada  Pemerintah  Daerah  Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jaka-Jurnal Jurusan Akuntasi, 7(2), 8–13.
Pohan,  Reyhan  Fahriza.  (2023).  Pengamanan  Aset  Tanah  Dalam  Rangka  Pencegahan Penyalahgunaan Di Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. Ipdn.
Setiabudhi,  Donna  Okthalia.  (2019).  Pengelolaan  Aset  Pemerintah  Daerah  Dalam Perspektif Good Governance. The Studies Of Social Sciences, 1(1), 7–21.
Siahay, Margie Civitaria, Ahmad, Siti Nurjanah, Gusty, Sri, Supacua, Helen Adry Irene, Ampangallo,  Bastian  Artanto,  Rachman,  Ranno  Marlany,  Latupeirissa,  Josefine Ernestine,  &  Maitimu,  Anthoneta.  (2023).  Pembangunan  Infrastruktur  Di Indonesia. Tohar Media.
Utama,  Diar  Budi,  Prewito,  Hendrawan  Bayu,  Pratikno,  Hendro,  Kurniadi,  Yanuar Udianto, & Rahmat, Hayatul Khairul. (2020). Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas Dalam Pengurangan Risiko Bencana. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(3), 598–606.
Wijaksono,  Raden  Tri,  &  Npm,  S.  H.  (2017).  Implementasi  Kebijakan  Sewa  Barang Milik  Negara  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  27 Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara/Daerah  (Studi  Kasus  Di Polresta Kota Pontianak). Jurnal Nestor Magister Hukum, 4(4), 210206.
Yuliani,  Wiwin.  (2018).  Metode  Penelitian  Deskriptif  Kualitatif  Dalam  Perspektif Bimbingan Dan Konseling. Quanta, 2(2), 83–91.

## Copyright holder:
Zamdedy (2024) First publication right: Syntax Idea This article is licensed under: