## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 2, Desember 2021, pp 262-271 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI
Kepastian Hukum Ketentuan Pelaku Utama Dalam Kriteria Justice
Collaborator di Indonesia
Amelia Elisabeth Putri Kusuma 1 & Ade Adhari 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagaram, Indonesia *Koresponden Penulis, Email: ameliaelisabethh@gmail.com
Artikel info Artikel history: Received; 10-10-2021
Revised: 29-11-21
Accepted: 05-12-2021 Published: 11-12-2021
Keywords: Justice
Collaborator; Principal Offender
Kata Kunci: Justice Collaborator ; Pelaku
Utama
Abstract. The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  and  understand  the application of main suspect of justice collaborator criteria in Indonesia. This research  is  a  normative  law  research,  namely  law  research  conducted  by examining legal books, legal journals and other library materials as well as the secondary data related to justice collaborator. The result of this research is the legal certainty regarding the main suspect of the justice collaborator criteria  that  has  not  been  fulfilled  by  the  Indonesian  Law,  so  it  has  the potential  to  harm  the  law  enforcement  process.  This  is  due  to  lack  of understanding of  the  main  suspect  of  justice collaborator  among the  law enforcers.  Therefore,  the  intervention  of  the  authorities  to  improve  the current  legal  system  is  required  in  order  to  achieve  the  legal  objectives. Specifically, justice, expediency, and legal certainty especially regarding the justice collaborator. The Government needs to accommodate this policy in a  clear,  vivid,  and  complete  rules.  Starting  from  the  criteria  and  the condition, implementation of procedures, the reward, and the protection for the justice collaborator himself.
Abstrak. Tujuan  penelitian  menganalisis  dan  memahami  penerapan ketentuan pelaku utama dalam kriteria justice collaborator di Indonesia. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif,  yaitu  penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan data- data sekunder yang berkaitan dengan justice collaborator. Hasil penelitian ini  adalah  kepastian  hukum  mengenai  ketentuan  pelaku  utama  dalam kriteria  justice  collaborator  belum  dapat  dipenuhi  oleh  hukum  positif Indonesia sehingga berpotensi menciderai proses penegakan hukum. Hal ini  disebabkan  tidak  adanya  kesamaan  pemahaman  mengenai  pelaku utama  dikalangan  penegak hukum.  Oleh  karena  itu  diperlukan campur tangan pihak berwenang untuk memperbaiki sistem hukum saat ini agar tercapainya  tiga  tujuan  hukum  yaitu  keadilan,  kemanfaatan  dan kepastian hukum, terutama terkait justice collaborator. Pemerintah perlu mewadahi kebijakan ini dalam suatu aturan hukum yang jelas dan utuh, mulai dari kriteria atau syarat, prosedur pelaksanaan, penghargaan yang diperoleh, hingga perlindungan untuk justice collaborator itu sendiri.
Coresponden author: Email: ameliaelisabethh@gmail.com Artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai Negara Hukum artinya segala bidang kehidupan di wilayah Indonesia diatur dan didasarkan pada hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum, tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan ialah agar masyarakat dalam suatu negara memperoleh keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sehingga menciptakan ketertiban dan keamanan  masyarakat.  Berbagai  jenis  peraturan  perundang-undangan  dalam  berbagai  bidang kehidupan telah disahkan, namun hal tersebut tidak menjamin suatu negara terlepas dari kejahatan dan pelanggaran atau yang lazim disebut tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau suatu aturan hukum yang disertai dengan adanya sanksi bagi orang yang telah melanggar aturan tersebut ( Moeljatno, 2008 ).
Dalam sistem hukum, dikenal tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Setiap perbuatan pidana  yang  pengaturannya  termuat  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) disebut  tindak  pidana  umum,  sedangkan  setiap  perbuatan  pidana  yang  pengaturannya  termuat juga diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika, pencucian uang. Dasar hukum pemberlakuan tindak pidana khusus terdapat dalam Pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwa perundang-undangan lain boleh mengatur lebih khusus, selain yang diatur dalam KUHP.
Dalam rangka mengatasi tindak pidana, pemerintah telah merumuskan beberapa kebijakan dan aturan  yang  dituangkan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Salah  satu  kebijakan  yang berperan  sebagai  upaya  represif  terhadap  tindak  pidana,  terutama  tindak  pidana  khusus,  yaitu dengan adanya saksi pelaku yang bekerjasama atau Justice Collaborator yang dikenal di Indonesia, yang bertujuan membantu penegak hukum mengungkap suatu perkara tindak pidana. Keberadaan saksi  menjadi  salah  satu  unsur  fundamental  dalam  proses  peradilan  pidana.  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  menyatakan  keterangan  saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Saksi merupakan juru kunci untuk mengungkap kebenaran materil ( Hikmawati, 2013 ).
Hukum pidana memberikan peluang bagi pelaku kejahatan tertentu untuk dapat menjadi saksi dan bekerjasama  dengan  penegak  hukum  dalam  mengungkap  suatu  perkara  tindak  pidana.  Atas perbuatannya tersebut, maka ia akan diberi penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, pembebasan  bersyarat,  remisi  tambahan  dan  hak  narapidana  lain  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan.  Kehadiran Justice  Collaborator dalam  suatu  perkara  diharapkan dapat  membantu  penegak  hukum  dalam  upaya  mengetahui  dan  menemukan  kebenaran  serta kejelasan  dalam  suatu  tindak  pidana.  Konsep Justice  Collaborator dalam  hukum  pidana  ialah seorang  saksi  yang  juga  merupakan  pelaku  dalam  tindak  pidana  yang  diberikan  status  khusus dalam bentuk perlakuan istimewa karena suatu keadaan tertentu . (Tang, 2021)
Ketentuan mengenai Justice Collaborator belum diatur secara spesifik dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Persoalan ini menjadi salah satu kelemahan dalam memberikan kepastian hukum  mengenai Justice  Collaborator .  Dalam  hukum  nasional, Justice  Collaborator diatur  dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( Whistleblower ) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( Justice Collaborators ) di dalam Perkara Tindak  Pidana  Tertentu;  Peraturan  Bersama  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban  Nomor  M.HH-11.HM.03.02.th.2011,  Nomor  PER-045/A/JA/12/2011,  Nomor  1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
Justice collaborator dalam perkembangannya harus mendapatkan perhatian khusus karena melihat dalam  realitasnya  sangat  berjasa  dalam  membantu  para  penegak  hukum  untuk  menungkap kejahatan yang pembuktiannya sulit ( Bahrudin Machmud, 2021 ) . Justice Collaborator memegang peranan penting dalam mengungkap perkara-perkara yang merupakan tindak pidana terorganisir. Dimana  dalam  praktek  peradilan  aparat  penegak  hukum  tidak  jarang  menemukan  berbagai kendala yuridis dan non yuridis dalam mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana terutama saat menghadirkan saksi-saksi yang merupakan kunci dalam proses hukum sejak penyidikan sampai proses persidangan ( Muhammad, 2015). Seorang Justice Collaborator dikatakan sebagai  peran  kunci  dikarenakan  ia  akan  menuntun  penegak  hukum  dalam  mengungkap  suatu tindak pidana atau akan terjadinya tindak pidana sehingga pengembalian aset atas tindak pidana tersebut dapat diterima oleh negara, memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dalam proses persidangan  (Ariyani, 2020).
Kriteria atau syarat menjadi Justice Collaborator tertuang dalam Angka 9 huruf (a) SEMA No. 4 Tahun  2011,  yaitu  pertama,  yang  bersangkutan  merupakan  salah  satu  pelaku  tindak  pidana tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  SEMA  ini,  seperti  korupsi,  terorisme,  pencucian  uang; kedua,  mengakui  kejahatan  yang  dilakukannya;  ketiga,  bukan  pelaku  utama  dalam  kejahatan tersebut;  dan  keempat,  memberikan  keterangan  sebagai  saksi  dalam  proses  peradilan.  Namun dalam SEMA tersebut tidak ditemukan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria-kriteria tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam menentukan syarat atau kondisi agar seseorang dapat dikatakan memenuhi kriteria tersebut, salah satunya dalam menentukan syarat untuk memenuhi kriteria sebagai Pelaku Utama dalam suatu tindak pidana.
Persoalan  mengenai  pelaku  utama  menimbulkan  tidak  adanya  kepastian  hukum.  Menurut Sudikno  Mertokusumo,  kepastian  hukum  merupakan  sebuah  jaminan  bahwa  hukum  tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik ( Mertokusumo, 2009 ). Dalam penegakan hukum pidana, kepastian hukum berperan penting untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.  Ketidakpastian  hukum,  akan  menimbulkan  kekacauan  didalam  kehidupan masyarakat, dan akan mengakibatkan munculnya tindakan sewenang-wenang serta main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan  sosial  ( Harahap,  2002). Dengan  kata  lain,  ketidakpastian  mengenai  pelaku  utama dalam kriteria Justice Collaborator dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.
Dalam  tataran  praktik,  permasalahan  ketidakpastian  kriteria  pelaku  utama  berimplikasi  dalam sistem  pemidanaan  di  Indonesia,  contohnya  putusan  Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2016/PT.  DKI yang merupakan  tindak  pidana korupsi dengan  terdakwa  atas nama Abdul Khoir yang berprofesi sebagai Direktur Utama PT Whindu Tunggal Utama. Abdul didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  jo  Pasal  65  ayat  (1)  KUHP.  Abdul  mengajukan permohonan Justice Collaborator melalui penasihat hukumnya. Dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama, Abdul dinyatakan sebagai pelaku utama dalam perkara a quo . Sedangkan dalam pertimbangan  majelis  hakim  tingkat  banding,  Abdul  dinyatakan  bukan  sebagai  pelaku  utama. Perbedaan pendapat mengenai “pelaku utama” dalam suatu perkara dikalangan penegak hukum berdampak  signifikan  karena  mempengaruhi  putusan  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  kepada terdakwa. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diangkatlah judul penelitian “Kepastian Hukum Ketentuan Pelaku Utama dalam Kriteria Justice Collaborator di Indonesia”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka dan data- data  sekunder. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan  kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Kemudian, dalam pendekatan
265 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 2, Desember 2021
kasus yang perlu dipahami adalah ratio decidendi , yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim  untuk  sampai  kepada  putusannya.  Dalam  penelitian  ini  maka  akan  menelaah  undang- undang dan regulasi terkait ketentuan pelaku utama dalam kriteria Justice Collaborator dan mengkaji contoh kasus mengenai pelaku utama. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  deduktif,  yaitu  merupakan  metode  yang  berpangkal  dari  pengajuan  premis  mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion .

## PEMBAHASAN

## A. Kebijakan Justice Collaborator di Indonesia
Justice collaborator merupakan orang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana atau merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dalam segala bentuknya yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisir, tetapi yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat  penegak  hukum  untuk  memberikan  kesaksian  mengenai  suatu  tindak  pidana  yang dilakukan  bersama-sama (Mulyadi,  2008 ).  Keberadaan justice  collaborator merupakan  salah  satu terobosan  hukum  dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana,  terutama  dalam  tindak  pidana khusus mengingat perkara-perkara tersebut pada umumnya merupakan serious crime dan scandal crime . Justice collaborator memiliki peran penting dalam suatu perkara, karena ia merupakan “orang dalam”  yang  turut  serta  terlibat  dalam  perbuatan  pidana  tersebut,  sehingga  keterangan  dan informasi yang diberikannya akan menuntun para penegak hukum untuk mengungkap kebenaran dalam perkara tersebut. Pada awalnya, konsep justice collaborator muncul dalam Pasal 37 ayat (2) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang berbunyi:
“Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus  tertentu  mengurangi  hukuman  dari  seorang  pelaku  yang  memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.”
Kemudian, ide justice collaborator juga termuat dalam Pasal 26 ayat (2) United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime (UNCATOC), yang berbunyi:
“Setiap  Negara  Pihak  wajib  mempertimbangkan  untuk  membuka  kemungkinan, dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukuman atas tertuduh yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.”
Indonesia  telah  meratifikasi  UNCAC  melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2006  tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi juga telah meratifikasi UNCATOC melalui Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2009  tentang  Konvensi  PBB  Anti  Kejahatan  Transnasional Terorganisir,  sehingga  konsekuensi  logisnya  Indonesia  harus  menerapkan  ketentuan  tersebut kedalam  sistem  hukum.  Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  kebijakan justice  collaborator tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( Whistleblower ) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama ( Justice Collaborators ) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi  dan  Korban  Nomor  M.HH-11.HM.03.02.th.2011,  Nomor  PER-045/A/JA/12/2011, Nomor  1  Tahun  2011,  Nomor  KEPB-02/01-55/12/2011,  Nomor  4  Tahun  2011  tentang Perlindungan  Bagi  Pelapor,  Saksi  Pelapor,  dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama.  Ketentuan mengenai justice  collaborator yang  tersebar  dalam  beberapa  aturan  tersebut  belum  mampu mewujudkan kepastian hukum mengenai justice collaborator , mengingat masih terdapat sejumlah
Istilah justice  collaborator atau  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  sering  disalahartikan  dengan whistleblower atau  pelapor  tindak  pidana.  Perbedaan  antara  keduanya  terletak  pada  status hukumnya, whistleblower merupakan  seseorang  yang  mengetahui  adanya  suatu  tindak  pidana kemudian ia melaporkannya kepada penegak hukum, namun ia tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut.  Sedangkan justice  collaborator merupakan  seseorang  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak pidana kemudian bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana tersebut.
Definisi saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun  2014  ialah  saksi  pelaku  merupakan  seorang  tersangka,  terdakwa,  atau  terpidana  yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Selain menjabarkan definisi, dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga mengatur mengenai perlindungan dan penanganan khusus serta penghargaan yang akan diterima oleh justice collaborator . Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum juga memberikan definisi justice collaborator yaitu  saksi  yang  juga  sebagai  pelaku  suatu  tindak  pidana  yang  bersedia  membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana  untuk  mengembalikan  aset-aset  atau  hasil  suatu  tindak  pidana  kepada  negara  dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.
Atas itikad baik seorang pelaku yang bersedia menjadi justice collaborator maka sudah sepantasnya ia  mendapatkan  perlindungan. Perlindungan  yang  berhak  didapatkan  seorang justice  collaborator ialah  perlindungan  dari  tuntutan  pidana  maupun  perdata  dari  laporannya,  perlindungan  dari tuntutan pidana maupun perdata atas perkara yang dilaporkannya, dan perlindungan dari tuntutan pidana maupun perdata atas kasus lain yang diungkapnya. (Mulyadi, 2014)
B. Kebijakan Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Asing
Negara Belanda merupakan salah satu negara yang memiliki kebijakan justice collaborator dalam sistem hukumnya. Justice collaborator di Belanda dituangkan dalam bentuk Witness Agreements atau perjanjian saksi, yaitu merupakan suatu perjanjian antara penuntut umum dengan pelaku, dimana pelaku berkewajiban memberikan kesaksian dalam persidangan, kemudian ia berhak mendapatkan reward, seperti keringanan hukuman. Tindak pidana yang dapat menerapkan Witness Agreements hanya  tindak  pidana  yang  bersifat  berat,  yang  dilakukan  oleh  suatu  kelompok  kejahatan terorganisir dan ancaman pidana minimal 8 tahun penjara. Ketentuan ini diatur dalam Criminal Code of Procedure :
“Section 226g
1. The public prosecutor shall notify the examining magistrate of the agreement he intends to make with a suspect who is prepared to give a witness statement in the criminal case against another suspect  in  exchange  for  the  prosecutor’s  promise  to  demand  a  reduced  sentence  in  his  own criminal  case  under  application  of  section  44a  of  the  Criminal  Code.  The  agreement  shall exclusively relate to a witness statement to be given in the context of a criminal investigation into serious offences, as defined in section 67(1) of the Code of Criminal Procedure, which are committed by an organised group and in view of their nature or the relation to other serious offences committed by the suspect constitute a serious breach of law and order or into serious offences which carry a statutory term of imprisonment of at least eight years. The agreement shall exclusively relate to a sentence reduction as referred to in section 44a(2).
2. The intended agreement shall be put in writing and shall contain the most precise description possible of:
a. the serious offences about which and where possible, the suspect against whom, the witness, referred to in subsection (1), is prepared to give a witness statement;
b. the  criminal  offences  for  which the  witness  in  the case  in  which he  is  a  suspect  will  be prosecuted and to which that promise relates;
267 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 2, Desember 2021
c. the conditions which are set for the witness who is also a suspect and with which said witness is prepared to comply;
d. the substance of the promise of the public prosecutor.”
Negara selanjutnya yang juga mengatur mengenai justice collaborator dalam sistem hukumnya ialah Albania. Justice collaborator ialah seseorang yang sedang menjalani hukuman pidana atau seorang yang  merupakan tersangka atau  terdakwa  dalam  suatu  perkara,  yang  memerlukan  penanganan dan perlindungan khusus dikarenakan yang bersangkutan telah bekerjasama dalam memberikan keterangan  dan  pernyataan  selama  proses  persidangan,  dimana  ia  kemungkinan  menghadapi situasi  yang  dapat  membahayakannya.  Ketentuan  mengenai justice  collaborator diatur  dalam Republic of Albania the Assembly Law No. 9205 “ On the Justice Collaborators and Witness Protection ”:
Article 2
“A collaborator of justice" is considered a person that serves a criminal sentence or a defendant in a criminal proceeding, towards whom special measures of protection have been applied due to collaboration, notifications and declarations made during the criminal proceeding on the offences provided in letter "e" of this article, and for these reasons is in a real, concrete or serious danger.” Article 9
“When the implementation of the ordinary protection measures for the collaborator of justice is not sufficient and suitable, special protection and treatment measures are applied according to this law, when the person accepts and collaborates with the Prosecution Office and Court, and when through firmly grounded information and declarations: a) gives light to facts and important circumstances during the criminal process, which serve as fundamental and irreplaceable evidence in detecting, investigation and judgement of serious crimes; b) assists or testifies for the prevention of serious crimes and for recovering of losses and damages caused by the commitment of these crimes.”
C. Penerapan Ketentuan Pelaku Utama dalam Kriteria Justice Collaborator di Indonesia
Syarat atau kriteria untuk dapat ditetapkan menjadi justice collaborator berdasarkan SEMA No. 4 Tahun  2011,  yaitu  pertama,  yang  bersangkutan  merupakan  salah  satu  pelaku  tindak  pidana tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  SEMA  ini,  seperti  korupsi,  terorisme,  pencucian  uang; kedua,  mengakui  kejahatan  yang  dilakukannya;  ketiga,  bukan  pelaku  utama  dalam  kejahatan tersebut;  dan  keempat,  memberikan  keterangan  sebagai  saksi  dalam  proses  peradilan.  Tidak adanya ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria ini menimbulkan persoalan mengenai parameter untuk  menyatakan  bahwa  seseorang  merupakan  pelaku  utama  dalam  tindak  pidana  tersebut. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga menilai soal frasa “pelaku utama” dalam regulasi yang ada masih kurang tepat, karena akan menimbulkan banyak penafsiran yang berbeda-beda. Kemudian, ICJR memberikan rekomendasi agar seluruh institusi penegak hukum kembali duduk bersama  dalam  rangka  menyamakan  pandangan  mengenai  “pelaku  utama”  sebagai  salah  satu syarat dalam penetapan Justice Collaborator . (Reform, 2016)
Salah satu contoh kasus yang menggambarkan persoalan mengenai pelaku utama, yaitu putusan Pengadilan  Tinggi  DKI  Jakarta  Nomor  48/Pid.Sus-TPK/2016/PT.  DKI  merupakan  tindak pidana korupsi dengan terdakwa atas nama Abdul Khoir yang berprofesi sebagai Direktur Utama PT Whindu Tunggal Utama. Perkara berawal dari Abdul bersama-sama dengan temannya yang merupakan pengusaha di Maluku diperkenalkan dengan Amran Hi Mustary, selaku Kepala BPJN IX  Maluku  dan  Maluku  Utara  yang  baru  dilantik.  Dalam  pertemuan  pertama  ini  Amran mengatakan bahwa ia membutuhkan sejumlah uang sebesar Rp8.000.000.000 kepada Abdul dan temannya  untuk  keperluan  suksesi  Amran  menjadi  kepala  BPJN  IX,  dan  jika  keduanya memberikan  uang  tersebut,  Amran  menjanjikan  akan  memberikan  proyek  kepada  Abdul  dan temannya.  Menindaklanjuti  permintaan  tersebut,  Abdul  dan  temannya  memberikan  uang sejumlah Rp8.000.000.000,00 dengan perincian Rp4.500.000.000 dari Abdul dan Rp3.500.000.000 dari  temannya,  dengan  maksud  agar  Amran  memberikan  proyek-proyek  BPJN  IX  Tahun Anggaran 2016 kepada Abdul dan temannya. Berawal dari pertemuan tersebut dan kesepakatan
antara Abdul dan Amran, maka demi meyakinkan Amran dan menunjukkan keseriusan Abdul untuk menjadi rekanan pada BPJN IX, Abdul telah mengeluarkan sejumlah uang yang seluruhnya berjumlah  Rp21.280.000.000.000,00  dan SGD1.674.039,00  dan  USD72.727,00  untuk diberikan kepada Amran dan empat anggota komisi V DPR RI. Abdul memberikan sejumlah uang tersebut dengan  maksud  mendapatkan  proyek  di  BPJN  IX  yang  berasal  dari  program  aspirasi  anggota komisi V DPR RI, serta dengan bantuan dari Amran selaku kepala BPJN IX wilayah Maluku dan Maluku  Utara  yang  berwenang  untuk  mengendalikan,  mengawasi,  merencanakan  dan melaksanakan  kegiatan  di  BPJN  IX.  Meskipun  Amran  tidak  terlibat  langsung  dalam  proses pemilihan, namun karena jabatannya ia memiliki pengaruh untuk mengendalikan dan mengawasi satker-satker dibawahnya yang bertugas dengan harapan PT Windhu Tunggal Utama ditetapkan selaku rekanan.
Dalam  pertimbangan  majelis  hakim  tingkat  pertama,  Abdul  dinyatakan  sebagai  pelaku  utama dalam  perkara a  quo .  Majelis  hakim  menyatakan  peran  Abdul  lebih  aktif  untuk  melakukan pendekatan,  pertemuan  dan  negosiasi  dengan  para  anggota  komisi  V  DPR  RI,  serta  peranan terdakwa yang demikian sentral dalam mewujudkan anasir perbuatan pidana, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah pelaku utama dalam perkara a quo , sehingga penetapan Abdul sebagai justice collaborator tidak tepat. Namun dalam pertimbangan majelis hakim tingkat banding, Abdul tidak dinyatakan sebagai pelaku utama. Majelis hakim menyatakan dalam mewujudukan suatu  tindak  pidana  sehingga  pelaku  dapat  dibebankan  pertanggungjawaban  pidana  haruslah dengan  memperhatikan  hubungan  sebab  akibat  sehingga  suatu  tindak  pidana  dapat  terwujud. Masalah sebab akibat tersebut dikenal dengan causalitas , dalam ilmu hukum pidana ajaran causalitas ini  bertujuan  untuk  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  bagaimana  apabila  suatu  perbuatan dipandang sebagai suatu sebab dan akibat yang timbul atau dengan perkataan lain ajaran causalitas bertujuan untuk mencari hubungan sebab dan akibat, seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab.  Maka  berdasarkan  ajaran causalitas tersebut  dihubungkan  dengan  rangkaian  fakta  di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa Abdul tidaklah mungkin serta merta melakukan perbuatan  pidana  sebagaimana  didakwakan  apabila  tidak  ada  pihak  lain  yang  menghubungi, mengingat fakta persidangan telah terbukti bahwa Abdul pada awalnya sama sekali tidak mengenal pihak-pihak terkait dalam perkara a quo . Selanjutnya, majelis hakim menyatakan perbuatan pidana sebagaimana  didakwakan  adalah  berdasarkan  intuisi  bisnis  yang  diarahkan  oleh  pihak-pihak tertentu  untuk  mengeluarkan  sejumlah  uang agar bisa menjadi rekanan dan  menjadi  pelaksana proyek-proyek dari program aspirasi DPR RI untuk proyek pembangunan/rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara. Terakhir, majelis hakim menyatakan bahwa sampai dengan terjadinya perkara a  quo ,  tidak  ada  pekerjaan/proyek  yang  diperoleh  Abdul,  padahal  Abdul  sudah mengeluarkan sejumlah uang dengan nilai yang besar. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,  maka  majelis  hakim  tingkat  banding  berpendapat  Abdul  tidaklah  termasuk  dalam kategori Pelaku Utama sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 4 Tahun 2011, dengan demikian maka sangatlah adil apabila Abdul selaku saksi pelaku mendapat penghargaan atas kesaksiannya berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 10A ayat (1) dan (3) a UU No. 31 Tahun 2014.
Dalam contoh kasus yang telah dijabarkan diatas jelas mencerminkan adanya perbedaan pendapat antara  majelis  hakim  tingkat  pertama  dengan  majelis  hakim  tingkat  banding  mengenai  pelaku utama, hal ini disebebkan tidak adanya ketentuan atau aturan yang dapat menjadi pedoman bagi penegak hukum. Persoalan tidak adanya kepastian hukum terkait pelaku utama sebagai salah satu syarat justice  collaborator akan  berdampak  signifikan  dalam  penegakan  hukum.  Seorang  pelaku tindak pidana yang mungkin pada awalnya berniat mengajukan diri menjadi justice collaborator akan mengurungkan  niatnya  apabila  mengetahui  pengorbanannya  mungkin  saja  sia-sia  dikarenakan banyaknya perbedaan penafsiran antara penegak hukum mengenai pelaku utama, sehingga tidak ada kepastian bahwa ia benar-benar memenuhi persyaratan menjadi justice collaborator atau tidak. Hakim  sebagai  pengemban  kekuasaan  kehakiman  memiliki  kewajiban  memutus  suatu  perkara dengan  berpedoman  pada  hukum  positif  dan  memperhatikan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat. Seorang  hakim  memiliki  kebebasan  dalam  memutus  perkara  tanpa  intervensi  dari  pihak  luar,

## 269 | Indonesian Journal of Criminal Law, Vol. 3, No. 2, Desember 2021
meskipun  demikian  dalam  pelaksanaanya  kebebasan  hakim  tidak  boleh  melewati  batas  yang berakibat seorang hakim dapat sewenang-wenangnya dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Artinya  seorang  hakim  sebelum menjatuhkan putusan wajib mencari tahu dan menelaah lebih dalam mengenai perkara yang ia tangani  dengan  berpedoman  pada hukum  positif.  Hakim  sebagai  penentu terakhir dalam  suatu sistem peradilan oleh karenanya dalam menjatuhkan suatu putusan hakim dituntut untuk memiliki kemampuan  intelektual  yang  tinggi  juga  memiliki  moral  dan  integritas  yang  tinggi  sehingga diharapkan  menghasilkan  suatu  putusan  yang  memenuhi  rasa  keadilan,  menjamin  kepastian hukum  serta  memberikan  manfaat.  Dalam  konteks  ini,  maka  seorang  hakim  tidak  dapat menjalankan kewajibannya dengan baik apabila aturan hukum yang menjadi dasar atau pondasi dalam mengadili suatu perkara tidak jelas.
Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, hukum tidak hanya diartikan sebagai peraturan perundang- undangan.  Beliau  berpendapat  hukum  terdiri  dari  lima  konsep,  yaitu  hukum  ialah  asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal; hukum ialah norma-norma positif  dalam  bentuk  tertulis dan  berlaku umum  ( in  abstracto );  hukum  ialah  amar-amar  putusan hakim dalam proses judisial ( in concreto ) dan tersistematisasi sebagai judge-made law ; hukum ialah pola perilaku sosial; hukum ialah fakta-fakta simbolik perilaku sosial sebagai makna dalam proses interaksi antar mereka  ( Wignjosoebroto, 2013). Berdasarkan penjabaran Soetandyo, hukum yang selama ini hanya diartikan secara normatif, yaitu apa yang tersirat dalam peraturan perundang- undangan,  nyatanya  juga  dapat  dimaknai  secara  luas.  Dalam  hal  ini,  hakim  meskipun  tidak menemukan  suatu  ketentuan  atau  aturan  dalam  peraturan  perundang-undangan,  maka  dapat melihat pada sumber hukum yang lain, seperti doktrin dan yurisprudensi. Oleh karena itu, apabila tidak  ditemukan  ketentuan  mengenai  pelaku  utama  dalam  peraturan  perundang-undangan maupun  doktrin  maka  hakim  wajib  mengkaji  putusan-putusan  hakim  terdahulu  atau yurisprudensi, untuk mencegah kekeliruan dalam mengadili suatu perkara.
Keberadaan justice  collaborator selain  berperan  untuk  membantu  menemukan  titik  terang  dalam suatu perkara, kesaksiannya juga turut berperan dalam mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan.  Ketika  seorang justice  collaborator dihadirkan  sebagai  saksi  dalam  persidangan,  maka keterangan  dan  kesaksiannya  memiliki  kekuatan  hukum  pembuktian  sehingga  akan  dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara (Muhammad, 2015). Oleh karena itu, sudah semestinya negara menyediakan aturan hukum yang tegas dan jelas mengenai justice collaborator .
Kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar hukum maka setiap aturan hukum harus mampu mewujudkan nilai tersebut. Tanpa adanya kepastian hukum maka penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya pada dasarnya lebih berdimensi yuridis, namun beliau memberikan batasan kepastian hukum yang lebih luas  yang  memberikan  definisi  kepastian  hukum  sebagai  kemungkinan  bahwa  dalam  situasi tertentu, yaitu ( Otto, 2006):
a. “Tersedia  aturan-aturan  yang  jelas  (jernih),  konsisten  dan  mudah  diperoleh ( accessible );
b. Instansi-instansi  penguasa  (pemerintah)  menerapkan  aturan-aturan  hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya
c. Warga  secara  sipil  menyesuaikan  perilaku  mereka  terhadap  aturan-aturan tersebut;
d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan- aturan  hukum  tersebut  secara  konsisten  sewaktu  mereka  menyelesaikan sengketa hukum; dan
e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksankan.”
Ketidakpastian  hukum  mengenai  kriteria  pelaku  utama  berimplikasi  pada  tidak  adanya pemahaman  yang  sama  antara  penegak  hukum  mengenai  pelaku  utama.  Pada  hakikatnya,
kepastian  hukum  menghendaki  suatu  aturan  atau  norma  ditegakkan  sebagaimana  mestinya. Kepastian  hukum  menekankan  adanya  upaya  pengaturan  hukum  dalam  perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Tidak adanya pedoman bagi para penegak hukum mengakibatkan timbulnya penafsiran yang berbeda-beda diantara penegak hukum mengenai pelaku utama. Ketidakpastian hukum  mengenai  kriteria  pelaku  utama  menjadi  salah  satu  faktor  yang  dapat  melemahkan penegakan hukum di Indonesia.
Pada prinsipnya, terdapat kelemahan juga dalam pedoman justice collaborator yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011. Sifat dari peraturan ini yang berupa surat edaran, yang artinya tidak terdapat kekuatan hukum yang mengikat dan penerapannya tergantung pada subyektifitas penegak hukum itu sendiri. Definisi SEMA menurut Keputusan Ketua MA Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 ialah  suatu  bentuk  edaran  pimpinan  Mahkamah  Agung  kepada  seluruh  jajaran  peradilan  yang berisi bimbingan dan penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan  tentang  hal  tertentu  yang  dianggap  penting  dan  mendesak.  Dapat  dikatakan pengaturan mengenai justice collaborator secara eksplisit hanya terdapat dalam SEMA dan peraturan bersama aparat penegak hukum, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti halnya undang- undang, artinya sifatnya terbatas hanya di lingkungan internal Mahkamah Agung ( Rahmad, 2020). Terlebih lagi apabila melihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Pasal 15 secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan norma  pidana  hanya  dapat  dimuat  dalam  bentuk  Undang-Undang  dan  Peraturan  Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka eksistensi justice collaborator dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 berpotensi menimbulkan permasalahan yuridis.

## SIMPULAN
Kepastian hukum mengenai ketentuan pelaku utama dalam kriteria justice collaborator belum dapat dipenuhi oleh hukum positif Indonesia sehingga berpotensi menciderai proses penegakan hukum. Justice collaborator memegang peranan yang sangat penting dalam membantu penyelidikan serta penyidikan  terutama  untuk  tindak  pidana  yang  bersifat extraordinary  crime karena  ia  terlibat langsung dalam tindak pidana tersebut sehingga keterangan dan informasi yang diberikannya akan memberikan clue bagi  aparat  penegak  hukum  dalam  mengatasi  suatu  perkara.  Kesaksian justice collaborator di  persidangan  juga  akan  membantu  hakim  dalam  memutus  perkara  berdasarkan keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum.  Maka  sudah  semestinya  para  penegak  hukum memiliki kesamaan pandangan mengenai syarat-syarat justice collaborator , terutama kriteria untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku utama, agar tidak ada lagi keraguan bagi para pelaku tindak pidana yang ingin menjadi justice collaborator .
Oleh karena itu diperlukan campur tangan pihak berwenang untuk memperbaiki sistem hukum saat ini agar tercapainya tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, terutama  terkait justice  collaborator .  Aturan  hukum  yang  jelas  substansinya  akan  menciptakan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Dengan adanya aturan yang tegas dan jelas mengenai justice  collaborator maka  akan  menarik  perhatian  para  pelaku  kejahatan  untuk mencalonkan diri menjadi justice collaborator sehingga akan mempermudah penegak hukum dalam membongkar kejahatan-kejahatan yang sulit untuk dibuktikan.

## SARAN
Justice collaborator berperan sebagai salah satu instrumen penting dalam menangani tindak pidana. Oleh  karena  itu,  dengan  terlebih  dahulu  mengkaji  lebih  dalam  eksistensi justice  collaborator dan peranannya dalam sistem peradilan, pemerintah harus segera mewadahi kebijakan ini dalam suatu aturan  hukum  yang  jelas  dan  utuh,  mulai  dari  kriteria  atau  syarat,  prosedur  pelaksanaan, penghargaan yang diperoleh, sampai dengan perlindungan untuk justice collaborator itu sendiri.

## DAFTAR RUJUKAN
Ariyani, D. O. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 27(2), 328-344.
Bahrudin  Machmud,  M.  J.  (2021).  Reposisi  Kedudukan Justice  Collaborator Dalam  Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal USM Law Review , 4(1), 362-377.
Harahap, M. Y. (2002). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan.
Jakarta: Sinar Grafika.
Hikmawati,  P.  (2013).  Upaya  Perlindungan Whistleblower dan Justice  Collaborator dalam  Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Negara Hukum , 4(1), 87-104.
Mertokusumo, S. (2009). Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Muhammad, R. (2015). Pengaturan dan Urgensi Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , 22(2), 203-222.
Mulyadi,  L.  (2008). Bunga  Rampai  Hukum  Pidana:  Prespektif,  Teoritis  dan  Praktek. Bandung:  PT Alumni.
Mulyadi,  L.  (2014).  Perlindungan  Hukum Whistleblower dan Justice  Collaborator dalam  Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum , 1(3), 578-597.
Otto, J. M. (2006). Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Bandung: PT Revika Aditama.
Rahmad, E. K. (2020). Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator dan Whistleblower pada Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Perspektif , 25(2), 92-106.
Reform,  I.  F.  (2016,  Juni  13). Problem  Penetapan  Bagi  Pelaku  Yang  Bekerjasama  Masih  Terjadi  di Pengadilan,  Hakim  dan  Jaksa  Masih  Belum  Sepakat  Soal  Status  Pelaku  Yang  Bekerjasama . Retrieved from Institute For Criminal Justice Reform: https://icjr.or.id
Tang, M. (2021). Kajian Yuridis Implikasi Justice Collaborator Terhadap Perkara Pidana. Tadulako Master Law Journal , 5(1), 27-37.
Wignjosoebroto, S. (2013). Hukum Konsep dan Metode. Malang: Setara Press.