“ KAJIAN HUKUM TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM ”
Abdul Mukmin Rehas mukmin@uwgm.ac.id Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Undang-Undang Dasar  Negara Republik  Indonesia Tahun 1945  yang merupakan konstitusi  negara  telah  memberikan  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama terhadap setiap warga negaranya dihadapan hukum (equality before the law). Faktanya penerapan asas Equality Before The Law di Indonesia  masih  sangat  kurang.  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) hanya mengatur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma hanya apabila tindak  pidana  yang  dilakukan  diancam  dengan  pidana  penjara  5  tahun  atau  lebih, sementara apabila kurang dari 5 tahun, sementara apabila ancaman hukumannya kurang dari  5  tahun  maka  masyarakat  tidak  akan  mendapatkan  bantuan  hukum  secara  cuma- cuma.  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum menghilangkan batasan sebagaimana diatur dalam KUHAP, sehingga masyarakat dapat memperoleh  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  terhadap  seluruh  proses  hukum  baik Pidana maupun Perdata demi terselenggaranya asas Equality Before The Law.

## Kata Kunci : bantuan hukum, equality before the law

## ABSTRACT
Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  Year  1945  which  is  the  country's constitution has given recognition, guarantees, protection and legal certainty as well as equal  treatment  of  all  citizens  before  the  law  (equality  before  the  law).  In fact, the application of the principle of Equality Before The Law in Indonesia is still lacking. In the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code) only for the granting of legal aid free of charge only if the crime committed is punishable by imprisonment of 5 years or more, while if it is less than 5 years, while if the penalties are less than 5 years then the public will not get legal aid free of charge. The enactment of Law No. 16 of 2011 on the Legal Aid eliminating restrictions as stipulated in the Criminal Code, so that people can obtain legal assistance free of charge to the entire process of both the Criminal and Civil law for the sake of the implementation of the principle of Equality Before The Law.
Keywords: legal aid, equality before the law

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Negara  Indonesia  adalah  negara hukum,  seperti  yang  disebutkan  dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 (hasil  amandemen)  yang  dengan  jelas menyebutkan  bahwa  negara  Indonesia adalah  negara  hukum.  Yang  mana  harus mempunyai ciri mengapa negara itu disebut negara hukum, diantaranya yaitu diakuinya hak asasi manusia, semua tindakan berdasarkan  peraturan/hukum  yang  berlaku (adanya  legalitas),  dan  tegaknya  peradilan yang  bebas  dan  tidak  memihak  dengan alasan apapun.
Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum  yang  disebutnya  dengan  istilah ‘ rechtsstaat’ itu  mencakup  empat  elemen penting, yaitu:
1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang- undang.
4. Peradilan tata usaha Negara. Negara hukum merupakan terjemahan dari  istilah Rechtsstaat atau Rule  of  Law.
Rule  of  Law itu  sendiri  dapat  dikatakan sebagai  bentuk  perumusan  yuridis  dari gagasan  kostitusionalisme.  Dalam  arti sederhana  rule  of  Law  diartikan  oleh Thomas  Paine  sebagai  tidak  ada  satu  pun yang  berada  di  atas  hukum  dan  hukumlah yang  berkuasa.  Oleh  karena  itu,  konstitusi dan  negara  (hukum)  merupakan  dua lembaga  yang  tidak  terpisahkan. Secara sederhana  yang  dimaksud  negara  hukum adalah negara yang penyeleggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.  Di  dalamnya  negara  dan  lembaga- lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun  harus  dilandasi  oleh  hukum  dan dapat  dipertanggung  jawabkan secara hukum.  Dalam  negara  hukum,  kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan  hukum  (supremasi  hukum)  dan bertujuan untuk menyelenggarakan
ketertiban hukum.
Negara berdasar atas hukum menempatkan  hukum  sebagai  hal  yang tertinggi  (supreme)  sehingga  ada  istilah supremasi  hukum.  Supremasi  hukum  harus tidak boleh mengabaikan tiga dasar hukum,
yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Oleh  karenanya  negar  dalam  melaksakan hukum  harus  memperhatikan  tiga  hal tersebut.  Dengan  demikian  hukum  tidak hanya  sekedar  formalitas  atau  prosedur belaka  darikekuasaan. Apabila  negara berdasarkan  hukum  maka  pemerintahan negara  itu  harus  berdasar  atas  suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai landasan  penyelenggaraan  pemerintahan. Konstitusi negara merupakan sarana pemersatu  bangsa.  Hubungan  antar  warga negara  dengan  negara,  hubungan  anatar lembaga  negar  dan  kinerja  masing-masing elemen  kekuasaan  berada  pada  satu  sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi.
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar 1945  pasal  27 ayat  1  yang  menyatakan bahwa segala  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum  dan pemerintah wajib menjunjung tinggi hukum tanpa ada pengecualian, dan disebutkan juga dalam  pasal  28  a  sampai  dengan  28  j Undang-Undang  Dasar  1945.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  sebenarnya  negara telah menjamin hak-hak dasar manusia.
Pada  pasal  28  d  ayat  1  Undang- Undang  Dasar  1945  Amandemen  ke  IV menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal tersebut memperkuat  bahwa  persamaan  kedudukan dihadapan  hukum  harus  dijunjung  tinggi oleh  setiap  warga  negara  tanpa  terkecuali. Sudah jelas disebutkan bahwa harus adanya perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum yang  penerapannya  sendiri  di  Indonesia dikenal  dengan  asas  “ equality  before  the law ”, yang berarti bahwa penerapan hukum itu  berlaku  untuk  semua  orang  tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakannya baik itu dari segi manapun.
Pada dasarnya semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum  berarti  semua  orang  mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum atau penjara. Semua orang adalah subyek hukum tidak peduli kaya atau miskin, anak presiden atau  anak  pengemis,  bahkan  tidak  peduli sebelumnya berstatus pejabat atau pengangguran.  Yang  berpangkat  harus menanggalkan  kepangkatannya,  yang  anak
presiden harus meninggalkan semua fasilitas dan  kemewahan  yang  pernah  dimilikinya, yang  kaya  harus  meninggalkan  kekayaan dan gaya hidupnya. Maka dari itu tidak akan ada  lagi  ketimpangan  keadilan  terhadap. Namun  tanpa  meninggalkan  pertimbangan manusiawi, penjara tetap harus mengandung efek  jera  bagi  terpidana,  jangan  sampai penjara  menjadi  tempat  bermanja-manja yang tidak membuat kapok tapi malah ingin memasukinya lagi. Miris melihat hukum di negara  sendiri,  hukum  di  Indonesia  masih belum berpihak terhadap warga/masyarakat miskin.  Seharusnya  hukum  di  negara  kita harus  lebih  tegas  lagi  tanpa  harus memandang  bulu,  ras,  ataupun  karena kepentingan  pribadi  sehingga  itu  akan menimbulkan praktik Korupsi Kolusi
Nepotisme (KKN), tetapi hakim pun sebagai penegak  hukum  harus  mempertimbangkan keadilan  dan  kesamaan,  jangan terlalu terpaku pada pasal dan vonis. Hukuman itu harus  seadil-adilnya  baik  yang  dilakukan oleh rakyat miskin maupun
pejabat/penguasa  di  Negara  ini.  Sungguh disayangkan  memang,  contoh  kasus  diatas tidak  sesuai  dengan  apa  yang  tercantum dalam  pasal  28  D  ayat  1,  yang  berbunyi  : “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di  hadapan  hukum.” Pasal  itu  seharusnya ditegakan  tidak  hanya  menjadi  pelengkap pasal  sebelumnya. Sehingga  persamaan kedudukan  di  mata  hukum  tidak  lagi  semu semata.
Hal lain yang menjadi miris dalam hal persamaan kedudukan hukum di negeri kita ini yang masih sangat memperihatinkan hal ini  dapat  dilihat  dari  banyaknya hak-hak rakyat  miskin  yang  dinodai  dari  aspek persamaan  kedudukan  hukum.  Di  dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma  (predeo)  kepada  masyarakat hanya mereka yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, namun demikian apabila  kurang  dari  itu  harus,  maka masyarakat  menggantungkan  pada  nasib atau perekonomian sendiri.
Mungkin  masih  melekat  diingatan kita  tentang kasus  Nenek  Minah  (55)  asal Banyumas  yang  divonis  1,5  tahun  pada
2009, hanya karena mencuri tiga buah kakao yang  harganya  tidak  lebih  dari  Rp  10.000. Bahkan, untuk datang ke persidangan, nenek yang  sudah  renta  dan  buta  huruf  itu  harus meminjam  uang  Rp  30.000  untuk  biaya transportasi dari rumah ke pengadilan yang memang  jaraknya  cukup  jauh.  Apapun alasannya, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh  nenek  Minah  memang  tidak  dapat dibenarkan baik dari sisi agama, apalagi dari sisi  hukum,  namun  bukan  itu  masalah utamanya,  karena  letak  permasalahannya adalah  nilai  keadilan  tentang  janji  negara untuk  memberikan  persamaan  kedudukan hukum bagi warganya yang belum tergambar dari kasus nenek Minah tersebut. Bagaimana  mungkin  seorang  nenek  yang mencuri  untuk  kebutuhan  makan  bisa membayar seorang pengacara (advokat) agar dapat membela apa yang menjadi hak nya di pengadilan  sedangkan  si  nenek  baru  bisa mendapatkan  bantuan  hukum  gratis  dari negara  apabila  perbuatannya  diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun.
Negara  dalam  rangka menjawab
persoalan hukum dalam masyarakat kemudian  melahirkan  Undang  Undang
Nomor  16  tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum,  adapun  yang  menjadi  tujuan  dari penyelenggaraan  bantuan  hukum  tersebut yaitu ;
1. menjamin  dan  memenuhi  hak  bagi
Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan
2. mewujudkan  hak  konstitusional  warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum
3. menjamin  kepastian  penyelenggaraan Bantuan  Hukum  dilaksanakan  secara merata  di  seluruh  wilayah  Negara Republik Indonesia 4. mewujudkan  peradilan  yang  efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan Dalam undang undang tersebut menghilangkan  batasan  yang  ada  diatur dalam KUHAP  mengenai batasan ancaman pidana  terhadap  masyarakat  yang  dapat menerima  bantuan  hukum  cuma-cuma  dari negara,  namun  demikian  dalam  undang undang  itu  batasan  yang  diberikan  kepada masyarakat yang dapat memperoleh bantuan hukum cuma-cuma (gratis) adalah
masyarakat  yang  tidak  mampu  (kelompok orang  miskin),  sedangakan  yang  dimaksud dengan  masyarakat  tidak  mampu  atau miskin  yaitu  orang  yang  tidak  dapat memenuhi  hak  dasar  secara  layak  dan mandiri.  Hak  dasar  yang  dimaksud  adalah meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan,  layanan  pendidikan,  pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
Dalam  realisasinya bahwa  Undang
Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang
Bantuan Hukum juga memberikan penjelasan  tentang  siapa  sebenarnya  yang diperbolehkan  bertindak  sebagai  pemberi bantuan  hukum,  yaitu  lembaga  bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan  Undang-Undang, organisasi bantuan Hukum tersebut harus Terverifikasi dan  Terakreditasi  oleh  negara  melalui Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia (KEMENKUM  HAM  RI)  yang  dilakukan oleh  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional
Republik Indonesia (BPHN RI).
Di Kota Samarinda terdapat beberapa organisasi  bantuan  hukum  yang  masuk kriteria  sebagai  organisasi  yang  dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat,  misalnya  LKBH  Univeristas Widya  Gama  Mahakam  Samarinda,  LBH IAIN  Samarinda,  LBH  Apik  dan  LBH
Kaltim.
Namun demikian apakah permasalahannya sudah selesai ? jawabanya adalah belum. Lantas apa permasalahannya?
Organisasi bantuan hukum yang telah ditunjuk  oleh  negara  untuk  melaksanakan bantuan  hukum  kepada  masyarakat  masih mengalami  kendala  dalam  perjalanannya, mulai  dari  penerbitan  Surat  Keterangan Tidak  Mampu  (SKTM)  hingga  pada  faktor pembiayaan. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Bantuan Hukum dijelaskan bahwa ; “Penerima  Bantuan  Hukum  seb agaimana dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  meliputi setiap  orang  atau  kelompok  orang  miskin yang  tidak  dapat  memenuhi  hak  dasar secara layak dan mandiri.”
Sehingga  sangat  jelas  bahwa  undang undang  ini  memberikan  batasan  terhadap masyarakat yang dapat memperoleh bantuan
hukum Cuma-Cuma atau gratis yaitu orang miskin  (orang  tidak  mampu),  sedangkan bagi  organisasi  bantuan  hukum  yang diberikan  mandat  oleh  negara  untuk menyelenggarakan  bantuan  hukum  wajib untuk  memastikan  bahwa  masyarakat  yang diberikan  bantuan  hukum  adalah  benar- benar orang miskin atau orang tidak mampu, dimana  hal  itu  dibuktikan  dengan  salah satunya  adalah Surat  Keterangan  Tidak Mampu  (SKTM)  yang  diterbitkan  oleh Kepala  Desa  atau  Lurah.  Namun  demikian yang menjadi kendala dalam hal implementasinya adalah ;
1. Bagi warga masyarakat yang merupakan pendatang,  dimana  pengurusan  berkas- berkas untuk pindah belum selesai.
2. Bagi masyarakat yang berstatus sebagai mahasiswa  pendatang  dari  daerah perbatasan.
3. Dan lain-lain Hal ini tentu akan menjadi masalah yang
luar  biasa,  ketika  masyarakat  yang  masuk kategori  contoh  di  atas  maka  sudah dipastikan tidak dapat memperoleh bantuan hukum  secara  gratis,  hal  ini  dikarenakan syarat  administratif  yang  tidak  terpenuhi. Contoh kasus:
Permasalahan  hukum  itu  terkadang datang tidak  direncanankan,  misalnya  saya adalah  mahasiswa  yang  datang  dari perbatasan yang sangat sulit untuk dijangkau kemudian hidup di Samarinda dengan status mahasiswa,  kemudian  tanpa  disengaja saya mengalami  permasalahan  hukum,  misalnya perkelahian.  Apakah pada  saat  mengalami permasalahan  hukum  tersebut  saya  bisa langsung  datang  ke  organisasi  bantuan hukum yang terakreditasi untuk mendapatkan bantuan hukum gratis,
misalnya pendampingan dipenyidikan, sudah  pasti  tidak  bisa.  Hal  ini  disebabkan syarat  administratif  yang  tidak  mungkin saya  penuhi  yaitu  SKTM,  sementara  untuk meminta  SKTM di  kampung  halaman  saya bukan  hal  yang  mudah  dikarenakan  jarak dan akses yang begitu sulit.
Terkait  hal  tersebut,  Penulis  mencoba untuk  mendapatkan  informasi  yang  lebih dalam  kaitannya  dengan  contoh  kasus  di atas.  Dr.  Yatini,  S.H.,  M.H  sebagai  Kepala LKBH  UWGM  Samarinda,  menjelaskan bahwa :
Contoh  yang  dipaparkan  di  atas merupakan permasalahan yang benar terjadi dan  dialami  langsung  oleh  LKBH  UWGM Samarinda,  terakreditasi  nasional sejak tahun  2012,  masalah  SKTM  merupakan  1 (satu)  dari  sekian  permasalahan  yang dialami dalam menjalankan undang undang bantuan  hukum  tersebut.  LKBH  UWGM Samarinda pada tahun 2013 yang lalu pernah mencoba  menyelesaikan  permasalahan  itu dengan  melakukan  koordinasi  lapangan, yaitu  dengan  mendatangi  Lurah  serta Pemerintah Kota Samarinda melalui asisten 1 pada waktu itu, namun hasilnya tidak ada, dengan  alasan  bahwa  baik  Lurah  atau Pemerintah  Kota  tunduk  pada  sistem (ketentuan)  yang  telah  berlaku,  dimana ketentuan  dalam  penerbitan  SKTM  adalah menunjukkan  Surat  Pengantar  RT  serta Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimana KTP harus merupakan warga Kota Samarinda.
Dr.  Yatini  menambahkan  lagi,  bahwa untuk  permasalahan  itu,  LKBH  UWGM Samarinda  tidak  hanya  berhenti  disitu, pihaknya juga telah meminta kepada Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI Provinsi Kalimantan Timur untuk
memfasilitasi  seluruh  LKBH  terakreditasi yang ada di Kalimantan Timur khususnya di Samarinda  untuk  menemukan  solusi  dari permasalahan  tersebut,  kemudian  oleh Kanwil  Depkum  Kaltim  mengundang
Pemerintah Kota Samarinda beserta jajarannya (camat dan lurah) untuk membicarakan  persoalan  tersebut,  namun juga  hasilnya  tidak  ada  karena  sampai dengan  hari  ini  SKTM  kerap  kali  menjadi persoalan  dalam  hal  organisasi  bantuan hukum  yang  ditunjuk  negara  untuk  dapat memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat  yang  termasuk  dalam  contoh yang Penulis sampaikan di atas.
Dalam pasal 14 Undang Undang Bantun Hukum  sangat  jelas  bahwa syarat  bagi masyarakat  dapat  memperoleh  bantuan hukum  gratis  itu  harus  disertai  dengan SKTM.
1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-
kurangnya  identitas  pemohon  dan uraian  singkat  mengenai  pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang  setingkat  di  tempat  tinggal pemohon Bantuan Hukum.
Bukan  hanya  masalah  SKTM  yang menjadi  persolan  dalam  rangka  pemberian bantuan  hukum  secara  gratis  kepada masyarakat,  hal lain  yang  menjadi  masalah adalah pembiayaan. Pembiayaan ini menjadi masalah  dikarenakan  kurangnya  peran pemerintah  daerah  dalam  mendukung keberadaan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi  di  Kalimantan  Timur.  Dr. Yatini  memaparkan  bahwa  sejak  ditunjuk oleh  negara  sebagai  salah  satu  organisasi bantuan  hukum  terakreditasi  nasional  dan bertugas untuk memberikan bantuan hukum secara  gratis  kepada  masyarakat,  LKBH yang  dipimpinnya  belum  sekali  pun mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah  baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. “Tahun  2014  yang  lalu  kami mencoba  mengajukan  dana  hibah  ke Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur untuk  pembiayaan  LKBH  kami  tapi  tidak ada  hasilnya,  bahkan  proposal  yang  kami ajukan  pada  saat  ini  disertai  dengan  surat rekomnedasi  dari  Kepala  Kantor  Wilayah Depkum HAM Kaltim”
Padahal  jika  merujuk  pada Pasal  19 Undang Undang Bantuan Hukum, dikatakan bahwa ;
1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
Akibat  pembiayaan  yang  tidak  ada LKBH UWGM Samarinda bahkan beberapa kali  “menolak”  untuk  memberikan  bantuan hukum  kepada  masyarakat  tidak  mampu dengan  alasan  pembiayaan  yang  tidak  ada untuk menjangkau jarak mereka yang sangat
jauh. Sementara pembiayaan yang diberikan oleh negara adalah setelah kegiatan bantuan hukum  dilaksanakan,  bukan  dana  itu diberikan dimuka oleh negara.

## B. Pemasalahan
Adapun identifiasi  masalah  dalam penulisan ini adalah: 1. Permasalahan  apakah  yang  dihadapi Pemerintah  kota  Samarinda  dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum? 2. Permasalahan  apakah  yang  dihadapi Pemerintah  kota  Samarinda  dalam rangka penyelenggaraan bantuan hukum? 3. Mengapa  diperlukan  Peraturan  Daerah Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ? 4. Apakah  sasaran  yang  akan  diwujudkan dengan  adanya  Peraturan  Daerah  Kota
Samarinda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun  tujuan  dalam  penelitian  ini adalah Merumuskan solusi terhadap permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat kota  Samarinda  dalam  rangka  memperoleh bantuan  hukum,  Sebagai  dasar  hukum penyelesaian  atau  solusi  permasalahan dalam  rangka penyelenggaraan  bantuan hukum  di  Kota  Samarinda,  Merumuskan sasaran  yang  akan  diwujudkan  dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Sehingga dalam penelitian ini diharapkan  bermanfaat  agar  diperolehnya berbagai dokumen rencana / hasil penelitian terkait  dengan  bantuan  hukum  di  Kota Samarinda, Terumuskannya  permasalahan yang  dihadapi  dalam  penanganan  bantuan hukum  di  Kota  Samarinda, Terlaksananya amanat  dari  Undang  Undang  Nomor  16 tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum, Terumuskannya pertimbangan atau landasan filosofis,  sosiologis,  dan  yuridis dalam pembentukan  dan  penyusunan  Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Bantuan Hukum.
Terumuskannya sasaran yang akan diwujudkan,  ruang  lingkup  pengaturan, jangkauan  dan  arah  pengaturan  dalam pembentukan  dan  penyusunan  Naskah
Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota  Samarinda  tentang  Bantuan  Hukum, Terumuskannya  konten  lokal  terkait  upaya penanganan  permasalahan  bantuan  hukum di Kota Samarinda.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam
penelitian adalah dengan menggunakan  metode  penelitian  Yuridis Normatif  dengan  studi  bahan  kepustakaan, menelaah data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait.

## PEMBAHASAN

## A. Permasalahan  masyarakat  Kota Samarinda  dalam  hal  memperoleh bantuan hukum.
Melihat  data  dan  fakta  seperti  yang dikemukanan oleh Bapak Johan Tirta, Amd. IP.,  S.H  sebagai  Kasubsi  Yantan  Rumah Tahanan  Negara  Kelas  II  A  Samarinda menjelaskan  bahwa  dari  jumlah sebanyak 1288  (seribu  dua  ratus  delapan  puluh delapan)  orang  penghuni  Rumah  Tahanan Negara  Kelas  II  A  Samarinda,  dimana  dari jumlah tersebut yang didampingi oleh kuasa hukum  (pengacara)  sebanyak  70  (tujuh puluh  orang),  sedangkan  dari  jumlah penghuni  Rumah Tahanan  Negara  Kelas  II A  Samarinda  yang  masuk  kategori  tidak mampu  jumlahnya  sekitar  80  (delapan puluh)  persen  dari  jumlah  keseluruhan warga  binaan  (1288  orang),  maka  dalam rangka pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat  miskin  atau  tidak  mampu  yang menjadi  amanah  dari  Undang  Undang Nomor  16  tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum di Kota Samarinda belum terselenggara dengan baik.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
Peneliti  pada  beberapa  orang  warga  binaan Rumah  Tahanan  Negara  Kelas  II  A Samarinda  ditemukan  beberapa  hal  yang menjadi  masalah  terhadap  implementasi undang  undang  Bantuan  Hukum  tersebut, diantaranya ;
1. Lemahnya Sosialisasi Permasalahan hukum banyak menjerat  kalangan  masyarakat  miskin  atau tidak  mampu.  Namun  mereka  tidak  dapat mengakses bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum (LBH) resmi, padahal hal itu gratis. Imbasnya, mereka kesulitan menyelesaikan masalah hukum yang membelit  karena  merasa  tidak  memiliki biaya  cukup  untuk  membayar  pengacara. Pimpinan  LKBH  Universitas  Widya  Gama Mahakam Samarinda, Dr. Yatini, S.H., M.H mengatakan,  pemerintah  pusat  sejak  2013 telah mengeluarkan program bantuan hukum gratis  melalui  LBH  terakreditasi.  Namun demikian, masyarakat masih belum mengetahuinya karena minimnya
sosialisasi. “Masyarakat tahunya memb ayar mahal  untuk  meminta  bantuan  LBH menyelesaikan  masalah  hukum.  Padahal untuk  masyarakat  tidak  mampu,  tidak dipungut  biaya  sama  sekali”. Bantuan hukum gratis belum bisa diakses masyarakat luas  karena  minimnya  sosialisasi.  Sebab, meskipun  sudah  diatur  dalam  peraturan pemerintah, namun belum ada tindak lanjut berupa  peraturan  di  tingkat  provinsi  dan kabupaten/kota khususnya di Kota
Samarinda  yang  mengatur  lebih  lanjut tentang Bantuan Hukum tersebut. 2. Unsur Tekanan Pemberian bantuan hukum kepada orang  atau kelompok  orang  miskin merupakan  upaya  implementasi  dari negara hukum yang mengakui, menjamin,  dan  melindungi  Hak  Asasi Manusia. Bantuan  hukum  juga  diberikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law).
Dalam  pelaksanaan  bantuan  hukum, advokat  sebagai  orang  yang  memberi bantuan  hukum  tentu  memiliki  kewajiban dan  peran  yang  sangat  besar  dalam  hal  ini. Subjek  hukum  dari  suatu  peristiwa  tindak pidana  berhak  untuk  memperoleh  bantuan hukum.  Dalam  perkara  pidana  seseorang, terutama  sejak  saat  dilakukan  dan/  atau penahanan berhak menghubungi dan meminta  bantuan  penasihat  hukum  dalam membantu melancarkan penyelesaian
perkara dengan menjunjung tinggi Pancasila, hukum, dan keadilan.
Jaminan  terhadap  warga  negara
Indonesia  yang  diduga  melakukan  tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa, “Guna  kepentingan  pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat  bantuan  hukum  dari  seorang atau  lebih  penasihat  hukum  selama dalam  waktu  dan  pada  setiap  tingkat pemeriksaan”.
Bantuan hukum merupakan hak yang sangat penting yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya,  dan  sebagai  penjaga  agar terpenuhi  hak-hak  yang  dimiliki  tersangka dan  terdakwa  dalam  peradilan  pidana. Melalui  pemberian  bantuan  hukum,  sangat diharapkan  tercapainya  peradilan  pidana yang mencerminkan peradilan yang adil dan tidak memihak (due process of law).
Bentuk bantuan hukum yang dimaksud  oleh  Advokat  dapat  berupa layanan  hukum  yang  diberikan  kepada setiap  orang  yang  membutuhkan  yaitu dari segi perlindungan atas persangkaan hukum  yang  ditujukan. Perlindungan  ini wajib  diberikan  karena  selain  diatur  dalam Undang-Undang, seorang Tersangka/
Terdakwa  memiliki  hak-hak  yang  dijamin dalam  konstitusi.  Namun  demikian  dalam prakteknya  masih  terdapat  masyarakat miskin  atau  tidak  mampu  yang  terbelit masalah  hukum  menolak  untuk  diberikan bantuan  hukum  dengan  alasan  bahwa keberdaan advokat (pengacara) dapat mempersulit  proses  yang  sedang  berjalan, pemahaman ini disebabkan adanya tekanan dari  berbagai  pihak  misalnya  penyidik, keluarga, korban atau keluarga korban. Berdasarkan  hasil  wawancara  Peneliti dengan Anto Bin Slamet, Syamsudin, Rano Siwito, warga binaan pada Rumah Tahanan Negara  Kelas  II  A  Samarinda  menjelaskan bahwa; “Selain  karena  tidak  tau  tentang adanya bantuan hukum gratis bagi masyarakat  tidak  mampu,  kami  tidak didampingi  dengan  pengacara  alasannya adalah  kami  diancam  bahwa  jika  kami didampingi  dengan  pengacara  maka  proses hukum  kami  akan  dipersulit  bahkan hukumannya bisa ditambah”
B. Permasalahan  Pemerintah  Kota Samarinda dalam rangka pemberian bantuan hukum.
Di  Dalam Pasal  19  Undang  Undang Nomor  16  Tahun  2011  tentang  Bantuan Hukum, dikatakan bahwa ;
1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah.
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
UU  Bantuan  Hukum  sangat  memberi  ruang bagi daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan  bantuan  hukum  dalam Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah (APBD).  Apabila  daerah  berkehendak mengalokasikan dana bantuan hukum dalam APBD,  maka  Pemerintah  Daerah  dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus mengaturnya dalam Peraturan Daerah (perda).  Sampai  saat  ini,  di  Provinsi Kalimantan Timur termasuk Kota Samarinda belum memiliki Peraturan
Daerah  yang  secara  khusus  menjamin terlaksananya  hak  konstitusional  warga negara tersebut,  khususnya  bagi  orang  atau kelompok  orang  miskin.  Sehingga  inilah yang menjadi salah satu penghambat dalam rangka  pemberian  bantuan  hukum  gratis kepada masyarakat Kota Samarinda.
C. Kebutuhan Pemerintah Kota Samarinda  terhadap  Peraturan Daerah  tentang  Penyelenggaraan

## Bantuan Hukum.
Peran  negara  harus  diperluas  dalam hal penyelenggaraan bantuan hukum, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, lebih dari  itu  harus  bertindak  sebagai  aktor  dan fasilitator.  Sehingga  sangatlah  jelas  bahwa undang  undang  bantuan  hukum  harus dijalankan  secara  riil  oleh  semua  daerah termasuk  Kota  Samarinda  dalam  bentuk membuat Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  yang dimana  perda  tersebut  nantinya  akan menjadi  payung  hukum  bagi  semua  pihak termasuk pemerintah Kota Samarinda dalam rangka  pemberian  bantuan  hukum  kepada
masyarakat  tidak  mampu  (miskin)  di  Kota Samarinda.
Realitas  selama  ini  tulang  punggung atau  bisa  dikatakan  sebagai  pelaku  utama bantuan hukum (pro-bono) adalah lembaga- lembaga bantuan hukum kampus,
organisasi-organisasi masyarakat,  partai politik  dan  organisasi  non  pemerintah lainnya.  Sehingga  kalau  kita  berbicara perluasan akses prinsip “equality before the law”, ”access to legal counsil” dan ”justice for  all” , Peraturan  Pemerintah  No.  83 Tahun 2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  Cuama- Cuma  (PP  Bantuan  Hukum)  jauh  dari memadai  karena  disamping  mempersempit ruang  ringkup  bantuan  hukum  (pro-bono), pelaksanaannya  tidak  akan  optimal  karena merupakan  kerja  ”sambilan”  bukan  u tama, tergantung  tingkat  kepedulian  atau  rasa kemanusiaan Advokad,  jumlah  advokad sangat  tidak  memadai  dibanding  jumlah penduduk (miskin) Indonesia dan kebanyakan  Advokad  berdomisili  dipusat kota  besar. Untuk  memperluas  akses
bantuan  hukum,  model yang  penulis
tawarkan  adalah  melalui  model  sistem  tiga jalur  (triple  tract  system),  yaitu  negara (pemerintah)  membentuk  lembaga  khusus sebagai
pembela umum (public defender) yang  sepenuhnya  didanai  oleh negara  untuk  melaksanakan
bantuan hukum,  disamping  juga  bantuan  hukum yang  dilakukan  penggiat  bantuan  hukum (pro-bono)  dan  oleh  Advokad/Organisasi Advokad.  Dalam  hal  ini  anggaran  bantuan hukum  tidak  hanya  untuk  membiayai lembaga khusus yang dibentuk negara, akan tetapi  juga  dapat  diakses  (membiayai) penggiat bantuan hukum (pro-bono). Untuk menghindarkan ”perebutan” segment pasar Advokad,  dalam  undang-undang  bantuan hukum  harus  harus  diatur  secara  jelas kriteria masyarakat yang bisa ditangani oleh lembaga khusus dan ornop penggiat bantuan hukum  (pro-bono).  Sehingga  tidak  ada kekawatiran  dari  Advokad  bahwa  segmen pasarnya akan direbut oleh lembaga khusus bantuan  hukum  dan  penggiat  bantuan hukum (pro-bono).

## D. Sasaran  yang  akan  diwujudkan dengan  adanya  Peraturan  Daerah
Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Sasaran  yang  hendak  dicapai  dengan adanya  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda tentang  Penyelenggaraan  Bantuan  Hukum adalah  untuk  mewujudkan  perlindungan Hak  Asasi  Manusia  karena  hal  itu merupakan keniscaan, tidak mungkin untuk dihindari. Reformasi konstitusi Indonesia mengalami perubahan, dengan issu demokratisasi  dan  penghargaan
terhadap  HAM.  Pengakuan  terhadap  HAM terkait  dengan  persamaan  di  muka  hukum, telah  diatur  dalam  Pasal  28  D  ayat  (1) amandemen ke- 2 UUD’45
yang memberikan  jaminan  terhadap  pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Lebih  operasional  Undang-Undang  No.  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia mengatur  beberapa  hak-hak  dasar yang dilindungi  oleh  Negara,  antara  lain  hak untuk  memperoleh  keadilan.  Setiap  orang, tanpa  diskriminasi  berhak  memperoleh keadilan  dengan  mengajukan  permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana,  perdata,  maupun  administrasi  serta diadili  melalui  proses  peradilan  yang bebas dan  tidak  memihak, sesuai  dengan hukum  acara  yang  menjamin  pemeriksaan secara objektif.
Dalam  Undang  Undang  Dasar  1945 terdapat  4  (empat)  prinsip  yang  menjadi landasan  penyelenggaraan  bantuan  hukum, yaitu:
1. Indonesia  adalah  negara  hukum Pasal 1 ayat (3);
2. Setiap  orang  berhak  memperoleh peradilan yang fair dan impartial;
3. Keadilan harus dapat diakses semua warga  negara  tanpa  terkecuali (justice for all/accessible to all);
4. Perwujudan dari negara demokratis. Dikaitkan dengan upaya promosi dan
perlindungan HAM (promotion and pr otection  of  human  right’s ), bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga  negara atas  jaminan  perlindungan hukum  dan  jaminan  persamaan  di  depan hukum,  sebagai  sarana  pengakuan  HAM. Mendapatkan  bantuan  hukum  bagi  setiap orang  adalah  perwujudan  akses  terhadap
keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Konstitusi menjamin hak setiap warga neraga  mendapat  perlakuan  yang  sama  di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses  keadilan  melalui  pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian peradilan  yang  sangat  birokratis, mahal, rumit  (prosedural),  sifatnya yang isoterik (hanya  dapat  dipahami  kalangan  orang hukum),  menyebabkab  tidak  semua  orang mendapatkan  askses  dan  perlakuan  yang sama pada saat berurusan dengan hukum, terutama  bagi  masyarakat  miskin. Orang  kaya  dan  mempunyai  kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”,  melalui  tangan -tangan lawyer (Advokad) yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mampunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar Advokad,
hal demikian menyebabkan  tidak  ada  perlakuan  yang sama  dimuka  hukum  untuk  mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak  adanya  perluasaan  akses  yang  sama bagi setiap warganegara untuk mendapatkan perlakuan  yang  sama  dimuka  hukum, meskipun  doktrinnya keadilan  harus  dapat diakses  oleh  semua  warga  negara  tanpa terkecuali (justice for all/accessible to all). Praktek  selama  ini  menunjukkan,  uluran tangan untuk membantu masyarakat miskin mengakses  keadilan  sangat-sangat  tidak memadai,  kalau  tidak  boleh  dikatakan diabaikan.  Aktivitas  bantuan  hukum  yang dilakukan  oleh  penggiat  bantuan  hukum, dari  lembaga  bantuan  hukum  kampus, ormas,  partai  politik,  lembaga  swadaya masyarakat,  semua  “mati  suri”,  karena terbentur masalah administrasi dan legalisasi praktek  bantuan  hukum  .  Keluarnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokad, sebagai  undang-undang yang megatur profesi Advokad, justru “memberangus” aktivitas pembe rian bantuan hukum untuk golongan masyarakat tidak mampu. Undang-undang terebut tidak memberikan  perluasan  akses  yang  seluas- luasnya  bagi  pemberian  bantuan  hukum cuma-cuma  (pro-bono)  bagi  kelompok masyarakat  miskin,  semangatnya adalah
semangat  monopoli.  Profesi  advokad, meskipun diakui sebagai provesi yang mulia (ovissium  nobile),  realitasnya  sebenarnya dia  adalah  “ corporate ”,  bukan  lembaga nirlaba. Fakta semakin menguatkan hipotesa tersebut  melihat  praktek  yang  ada  selama ini, pelayanan advokad jauh dari jangkauan kelompok  masyarakat  tidak  mampu  dan kelompok ”rentan”, komersialisasi dan sikap elitis profesi advokad semakin memberikan gap yang cuku lebar dengan harapan untuk terealisasinya prinsip ” justice for all/accessible to all.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Adapun kesimpulan terhadap permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah
Adapun permasalahan yang dihadapi masyarakat  kota  Samarinda  dalam  rangka memperoleh  bantuan  hukum  adalah  masih lemahnya sosialisasi tentang bantuan hukum gratis  tersebut  serta  adanya unsur  tekanan dari  berbagfai  pihak  kepada  masyarakat khususnya  masyarakat  yang  mengalami permasalah  hukum  untuk  tidak  didampingi advokat  atau  pengacara  dalam  penanganan perkaranya.
Adapun  permasalahan  yang  dihadapi Pemerintah  kota  Samarinda  dalam  rangka penyelenggaraan  bantuan  hukum  adalah undang  undang  Bantuan  Hukum  memberi  ruang bagi daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan  bantuan  hukum  dalam Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah
(APBD).  Namun  sampai  saat  ini,  di  Kota
Samarinda belum memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal tersebut. Kebutuhan Pemerintah Kota Samarinda terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan Bantuan  Hukum  adalah  sangat  dibutuhkan hal  ini  dikarenakan  peran  negara  harus diperluas dalam hal penyelenggaraan bantuan hukum, negara tidak hanya berperan sebagai  regulator,  lebih  dari  itu  harus bertindak sebagai aktor dan fasilitator.
Sasaran  yang  hendak  dicapai  dengan adanya  Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda tentang  Penyelenggaraan  Bantuan  Hukum adalah  untuk mewujudkan  perlindungan Hak  Asasi  Manusia  karena  hal  itu
merupakan keniscaan, tidak mungkin untuk dihindari.
Adapun  saran  yang  bisa  diberikan terhadap  penelitian  in  bahwa  pemerintah Pemerintah  Dalam  rangka  penyusunan Peraturan  Daerah  Kota  Samarinda  tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum hendakya pemerintah melibatkan semua pihak termasuk  masyarakat,  khususnya  warga binaan di Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan,  Panti  Rehabilitasi,  serta
Balai Pemasyarakatan.
Sedangkan Bagi Masyarakat diharapkan  dalam  rangka  berkontrbusi terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kota Samarinda tentang
Penyelenggaraan Bantuan  Hukum  hendaknya  dapat  bersifat terbuka  dalam  hal  memberikan  informasi dan data tentang hal-hal yang dialami selama ini  dalam pelaksanaan  pemberian  bantuan hukum  bagi  masyarakat  tidak  mampu, sehingga  hal  tersebut  dapat  diakomodir dalam peraturan daerah yang akan dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur ; Frans H. Winarta, Bantuan Hukum di Indonesia, Elex Media, Jakarta, 2009 Frans Hendra Winarta, PRO BONO PUBLICO, Hak Konstitusional
Fakir  Miskin  Untuk  Memperoleh
Bantuan Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu  Hak  Asasi  Manusia  Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000 Mauro Cappelletti, Toward Equal justice: A
Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies, New York: Dobbs Ferry, 1975 Mochtar  Kusumaatmadja, Bantuan  Hukum di  Indonesia,  Terutama  dalam Hubungannya dengan  Pendidikan Hukum, Lembaga Penelitian Hukum dan  kriminologi,  Fakultas  Hukum, Universitas  Padjajaran,  Bandung, 1975 Muhammad  Zaidun,  dkk,  Mengajarkan Hukum  Yang  Berkeadilan;  Cetak
Biru Pembaharuan
Pendidikan Hukum  Berbasis  Keadilan  Sosial,
Jakarta: ILRC, 2009 Pokja Akses terhadap Keadilan Kementerian Negara  Perencanaan  Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS),  Strategi  Nasional dan  Akses  terhadap  Keadilan, Kementerian  Negara  Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (BAPPENAS),  2009,  hal IX
Rusma Dwiyana, Equality Before The Law VS Impunity: Suatu Dilema, Jakarta,
2012
Ramly  Hutabarat,  Persamaan  di  Hadapan
Hukum  sebagai  Antithese  terhadap Diskriminasi Hukum, Makalah disampaikan  dalam  Seminar  Sehari yang diadakan oleh staf ahli Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI pada  tanggal  1  Desember  2011  di
Aula  Pengayoman  Kantor  Wilayah
Kementerian  Hukum  dan  HAM
Sumatera Utara. Soerjono  Soekanto  dkk, Bantuan  Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983
Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum  di  Indonesia.  Jakarta  :  Sinar Grafika, 2006

## B. Daftar Perundang Undangan
Undang Undang Dasar 1945 Amandemen IV Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

## C. Narasumber
Johan Tirta, Amd. IP., S.H sebagai Kasubsi
Yantan  Rumah  Tahanan Negara Kelas II A Samarinda Dr. Yatini, S.H., M.H sebagai Kepala Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Widya Gama
Mahakam Samarinda Anto Bin Slamet, Syamsudin, Rano Siwito, Warga  Binaan  Rumah  Tahanan Negara Kelas II A Samarinda