Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 3, No. 2, Februari 2022 E-ISSN:2723 - 6595 http://jiss.publikasiindonesia.id
P-ISSN:2723 – 6692
KONSEP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DI INDONESIA
Firzhal Arzhi Jiwantara 1* , Siti Hasanah 2 dan Lukman 3
Program Pascasarjana  Universitas Muhammadiyah Mataram 123 Email: Firzhal@yahoo.com 1* , magaparang1@gmail.com 2 , dan lockmann2021@gmail.com 3

## Artikel info
Artikel history Diterima : 22-02-22 Diterima dalam bentuk revisi : 27-02-22 Diterima dalam bentuk revisi: 28-02-22
Kata Kunci: konsep; penyalahgunaan wewenang; hukum administrasi
Keywords: concept; abuse of authority; administrative law

## Abstrak
Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah  Aspek- aspekatau  hal-hal  apa  saja  yang  berkaitan  dengan  konsep penyalahgunaan wewenang adalah, pertama; definisi wewenang, kedua;  Sumber  Wewenang,  dan  yang  ketiga;  pembatasan wewenang.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  mendiskripsikan dan  menganilisis  konsep  penyalahgunaan  wewenang  dalam perspektif  hukum  administrasi  di  Indonesia.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  terhadap  konsep  penyalahgunaan wewenang  dalam  perspektif  hukum  administrasi  di  Indonesia adalah  penelitian  normatif  yang  bertujuan  untuk  mencari jawaban  atau  pemecahan  atas  isu  hukum.  Hasil  penelitian  ini adalah  bahwa  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  Badan dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  terhadap  sanksi  pengembalian kerugian negara adalah  mengajukan permohonan pengujian ada tidak  adanya  unsur  Penyalahgunaan  Wewenang  ke  Pengadilan Tata  Usaha  Negara  sesuai  Pasal  20  dan  21  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015.

## Abstract
The  problems  raised  in  this  research  are  what  aspects  or  things related to the concept of abuse of authority are, first; definition of authority, second; Source of Authority, and the third; limitation of authority. The purpose of this study is to describe and analyze the concept  of abuse of authority in the perspective of  administrative law  in  Indonesia.  The  method  used  in  research  on  the  concept  of abuse  of  authority  in  the  perspective  of  administrative  law  in Indonesia  is  normative  research  that  aims  to  find  answers  or solutions  to  legal  issues.  The  results  of  this  study  state  that  legal remedies  that  can  be  taken  by  Government  Officials  against sanctions  for  returning  state  losses  in  the  field  of  State Administration,  according  to  Article  20  and  Article  21  of  Law Number 30  of  2004,  need  to  be  submitted  for  an  investigation  of abuse of authority in cooperation with  a Court  Regulation. Great. Indonesia Number 4 of 2015.
Correspondence author: Firzhal Arzhi Jiwantara Email: Firzhal@yahoo.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Ditinjau dari perspektif hukum administrasi, negara merupakan suatu organisasai dari jabatan-jabatan  ( ambtenorganisatie )  ( Utrecht ,  1985),  jabatan-jabatan  tersebut  terdapat  di dalam  lingkup  kekuasaan  lembaga  eksekutif,  yudikatif,  legislatif,  dan  dalam  yurisdiksi lembaga  atau  komite  pemerintah  lain  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang Republik Indonesia.
Instansi  pemerintah  yang  berhubungan  dengan  kekuasaan.  Prinsip  dasar  kewenangan meliputi  pengambilan  keputusan  administratif  berdasarkan  kewenangan,  dan  pelaksanaan kewenangan  harus  memiliki  rasa  tanggung  jawab  dan  teruji  oleh  aturan  hukum  dan  prinsip hukum  ( Siregar ,  2021).  Kewenangan  tersebut  berdasarkan  hukum  untuk  bertindak  dan mengambil  keputusan  sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan  kepadanya  oleh  peraturan perundang-undangan yang berlaku ( Ansori , 2017).
Jabatan-jabatan  sebagai  suatu  lingkungan  pekerjaan  tetap  ( Wibowo ,  2021),  diangkat atau  ditunjuk  seorang  Pejabat  Pemerintahan,  yaitu  orang  yang  menduduki  jabatan  untuk melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  suatu  jabatan  tersebut.  Pelaksanaan  tugas  pokok dan fungsi  dari suatu  jabatan baru bisa diimplementasikan oleh Pejabat  Pemerintahan ketika jabatan  tersebut  dilekatkan  dengan  suatu  wewenang  pemerintahan.Wewenang  pemerintahan menurut  hukum  administrasi  didapatkan  dengan  3  cara  yaitu  atribusi,  delegasi,  dan  mandat ( Partamayasa ,  2020).  Negara  sebagai  suatu  organisasi  dari  jabatan-jabatan  sudah  tentu mempunyai  suatu  tujuan.  Abu  Daud  Busroh  mengemukakan,  tidak  ada  suatu  negara  yang tidak  mempunyai  tujuan  ( Daud ,  2015).  Secara  gramatikal  tujuan  berarti  arah  yang dituju.Tujuan  mengandung  pengertian  adanya  sesuatu  yang  ingin  kita  capai,  adanya  sesuatu sasaran  yang  telah  ditetapkan  dan  ingin  kita  jelmakan  ( Akmal  Muhammad  Abdullah,  Bagas Arya Jatmika, Dian Hanida, Diandra Adristiara, Veronica Dwi Widianti , 2021). Oleh karena tujuan  di  dalamnya  mengandung  suatu  keinginan,  cita-cita  atau  angan-angan  yang  ingin diraih,  maka  keberadaan  suatu  tujuan  terletak  dalam  lapangan  das  sollen  adalah  merupakan sesuatu yang mengharuskan.
Pelaksanakan  tugas  dan  fungsi  dari  Pejabat  Pemerintahan  harus  ada  pedoman  yang akan  dipergunakan  sebagai  bintang  pemandu  agar      tidak  tersesat  jalan  dalam  pelaksanaan tugas  dan  fungsinya,  sesat  jalan  bisa  bermuara  sebagai  perbuatan  melawan  hukum,  atau penyalahgunaan kekuasaan yang harus diakui dalam hukum administrasi, hukum perdata dan pidana.  Bintang  pemandunya  adalah  Peraturan  Perundang-undangan  dan  AUPB.  Setiap pemberian  Wewenang  kepada  Pejabat  Pemerintahan  selalu  dengan  maksud  dan  tujuan tertentu  (asas  spesialitas/ spesiliteit  beginsel ), a  contrario tidak  ada  pemberian  wewenang tanpa maksud dan tujuan tertentu.
Wewenang  tersebut  digunakan,  dialihkan  diluar  maksud  dan  tujuan  tertentu  yang dimaksud di dalam peraturan dasar yang menjadi dasar wewenangnya, maka telah terjadi apa yang  disebut dengan  perbuatan  Penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan  kewenangan
yaitu  tindakan  yang  tidak  sejalan  dengan  kepentingan  umum  serta  untuk  menguntungkan kepentingan  personal,  kelompok  atau  golongan  ( Rini ,  2018).  Penyalahgunaan  Wewenang lahir  karena  adanya  wewenang  yang  ada  pada  Pejabat  Pemerintahan.Personal  yang  tidak mempunyai  wewenang  tidak  akan  melahirkan  Penyalahgunaan  Wewenang.Setiap  pemberian Wewenang  kepada  Pejabat  Pemerintahan  selalu  dengan  maksud  dan  tujuan  tertentu, a contrario tidak ada pemberian wewenang tanpa maksud dan tujuan tertentu.
Penyalahgunaan  Wewenang  oleh  Pejabat  Pemerintahan  lahir  karena  ada  wewenang yang  dimilikinya,  maka  perlu  dilakukan  pembahasan  secara  singkat  tentang  masalah wewenang  terlebih  dahulu  sebelum  membahas  materi  Konsep  Penyalahgunaan  Wewenang Dalam perspektif  Hukum Administrasi Di Indonesia.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  proses  memperoleh  supremasi  hukum,  prinsip  hukum,  dan pendidikan hukum untuk memecahkan masalah hukum yang kompleks dengan menggunakan metode  penelitian  hukum  standar.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah penelitian  yang  mengkaji  ketentuan  hukum  baku,  seperti  ketentuan  hukum  positif  dan  asas- asas  hukum.  Penelitian  ini  menggunakan  Pendekatan  perundang-undangan  yaitu sebuahpendekatan  dengan  menggunakan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  bahan hukum  primer.  Pendekatan  perundang-undangan  yaitu  pendekatan  dengan  menggunakan legislasi  dan  regulasi  ( Marzuki et  al.,  2017).  Diperlukan  pendekatan  teoritis  untuk  mengkaji kejelasan  sikap  dan  ajaran  yang  berkembang  dalam  ilmu-ilmu  hukum,  yaitu  pandangan  dan ajaran  hukum  administrasi  dalam  hal  ini,  khususnya  konsep  penyalahgunaan.  Kekuasaan  di mata hukum administrasi Indonesia.
Sumber Bahan Hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier.  Bahan  hukum  primer  yakni  kewenangan  yang  mengikat  mengacu  pada  kewenangan untuk  membuat  undang-undang  yang  terkait  dengan  konsep  penyalahgunaan  kekuasaan, seperti  undang-undang,  catatan  resmi  atau  risalah  rapat,  menurut  hukum  administrasi Indonesia.  Bahan  hukum  sekunder  yakni  bahan  hukum  seperti  buku,  makalah  penelitian, jurnal ilmiah, dan bahan hukum pembantu lainnya. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan gambaran dan interpretasi bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan lainnya.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Konsep Penyalahgunaan Wewenang  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan, dasar pemikiran dibentuknya undang-undang tersebut secara filosofis  yaitu dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas penyelenggaraan pemerintahan  sangat  bergantung  pada  prinsip-prinsip  umum  penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  oleh  instansi  dan/atau  pejabat  pemerintah  dalam  menjalankan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Salah  satu  materi  muatan  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan  adalah  mengatur  tentang  Larangan  Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana ditentukan di  dalam Bagian Ketujuh Pasal 17 sampai Pasal 21.
Kode  Etik  dimaksudkan  untuk  mempromosikan  tata  pemerintahan  yang  baik  dan mencegah  korupsi,  nepotisme  dan  nepotisme  ( Dewi  &  Yudanto ,  2017).  Rincian  ketiga jenis  Larangan  Penyalahgunaan  Wewenang  tersebut  saya  pastikan  bahwa  penyidik  dan penuntut  umum  tindak  pidana  eks  Pasal  3  UU  Tipikor  2001/1999  Pasca  berlakunya Undang-Undang  No.  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Pejabat pemerintah  atau  pegawai  negeri  sipil  lainnya  atau  aparat  penegak  hukum  mengalami sedikit  kesulitan  dalam  menafsirkan  istilah  penyalahgunaan  sehubungan  dengan  tuduhan korupsi dan catatan kriminal ( Manao , 2018).
1. Definisi Wewenang.
Perdefinisi  Wewenang  adalah  kekuasaan  yang  diberikan  oleh  hukum  publik kepada  Pejabat  Pemerintahanuntuk  melakukan  suatu  aktifitas.  Di  dalam  Undang- Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  mengenai  Administrasi  Pemerintahan terdapat istilah/terminologi /definisi tentang Wewenang dan Kewenangan. Wewenang dan  Kewenangan  di  tempatkan  di  dalam  BAB  I  mengenai  KETENTUAN  UMUM yang  mengatur  tentang  pengertian  atau  definisi.  Wewenang  ditempatkan  di  dalam Pasal  1angka  5,  sedangkan  Kewenangan  ditempatkan  di  dalam  Pasal  1angka  6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan.
Secara logika dengan ditempatkannya Wewenang dan Kewenangan pada Pasal 1  dengan  angka  yang  berbeda  dikandung  maksud  bahwa  diantara  keduanya  yaitu Wewenang dan Kewenangan terdapat adanya perbedaan. Untuk dapat melihat adanya perbedaan  antara  Wewenang  dan  Kewenangan  dilakukan  dengan  cara  mensejajarkan dan/atau  menyandingkan  antara  Wewenang  dengan  Kewenangan  sehingga  dapat terlihat secara expressis verbis yaitu :
Tabel 1.
Perbedaan Wewenang dan Kewenangan Wewenang Kewenangan Hak  instansi  atau  pejabat  pemerintah atau  penyelenggara  negara lainnya untuk mengambil keputusan atau bertindak dalam penyelenggaraan pemerintahan ( Azizah , 2021).
Kewenangan Instansi atau Pejabat Pemerintah  atau  Penyelenggara  Negara Lainnya  untuk  Bertindak  di  Bidang Hukum Publik ( Hulu & Pujiyono , 2018).
Persandingan  antara  Wewenang  dan  Kewenangan  tersebut  memperlihatkan adanya unsur-unsur pembeda (deferensiasi) dan adanya unsur-unsur  yang  samaantara Wewenang  dan  Kewenangan.  Unsur-unsur  pembeda  antara  Wewenang  dan Kewenangan adalah,
a. Pada  diri  Wewenang  diberi  entitas  sebagai  hak,  sedangkan  pada  Kewenangan diberi  entitas  sebagai  kekuasaan.  Istilah  hak  dan  kekuasaan  dalam  praktek
penggunaanya sering dipertukarkan dan dianggap sebagai suatu sinonimi, dua kata yang berbeda tetapi diberi makna yang sama.
b. Kewenangan  berkaitan  dengan  keputusan  atau  tindakan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan kewenangan berkaitan dengan perilaku di bidang hukum publik.
c. Penggunaan  wewenang  oleh  Instansi  atau  Pemerintahan  dapat  dilakukan  dalam dalam ranah hukum publik dan ranah hukum privat, sedangkan pada Kewenangan hanya pada ranah hukum publik saja.
Persamaan  antara  Wewenang  dan  Kewenangan  adalah  terletak  pada  subjek pemilik dari Wewenang dan Kewenangan  yaitu sama-sama dimiliki oleh Badan serta Pejabat  Pemerintahan.  Pembedaan  yang  dilakukan  oleh  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan  terhadap  Wewenang  dan Kewenangan  menjadi  perdebatan  secara  akademis  dan  yuridis,  untuk  kepentingan praktek  oleh  karena  penggunaannya  sering  dipertukarkan  dan  tidak  membawa  arti yang  berbeda  sehingga  antara  Wewenang  dan  Kewenangan  tidak perlu dipertentangkan secara tajam.
2. Sumber Wewenang
Isu  hukum  terkait  dengan  sumber  Wewenang  adalah,  dari  mana  Wewenang instansi  serta  Pejabat  Pemerintahan  itu  diperoleh.  Secara  hukum  positif  berdasarkan ketentuan  Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi Pemerintahan,  Wewenang  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  diperoleh  melalui  3 (tiga)  cara,  yaitu  melalui  atribusi,delegasi,  dan  mandat.  Tanggung  jawab  Wewenang, Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  memperoleh  Wewenang  yang  bersumber dari  Wewenang  Atribusi  adalah  instansi  serta  Pejabat  Pemerintahan  yang  menerima Wewenang  atribusi,  demikian  pula  terhadap  Wewenang  yang  bersumber  dari Wewenang  Delegasi  tanggung  jawab  ada  pada  instansi  serta  Pejabat  Pemerintahan yang  menerima  Wewenang  Delegasi,  sedangkan  tanggung  jawab  dalam  hal Wewenang  yang  bersumber  pada  Wewenang  Mandat  adalah  ada  pada  pemberi mandat.  Pengalihan  Wewenang,  penerima  Wewenang  Atribusi  tidak  dapat mendelegasikan  Wewenang  atribusinya,  kecuali  diatur  oleh  UUD  Negara  RI  Tahun 1945 serta UU. Penerima wewenang tidak dapat didelegasikan kecuali ditentukan lain oleh  Otorita  dalam  bentuk  arahan  kecuali  ditentukan  lain  oleh  undang-undang  dan peraturan.  Dan  paling  banyak  1  (satu)  peringkat  untuk  instansi  pemerintah  dan/atau otoritas di bawahnya.
Instansi dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang dapat menggunakan hak yang  diberikan  apabila  hak  tersebut  semula  digunakan  oleh  instansi  dan/atau  pejabat pemerintah,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang-undangan  ( Nahak , 2019).  Instansi  yang  berwenang  dan/atau  pejabat  pemerintah  juga  dapat  melakukan otorisasi  sendiri,  kecuali  ditentukan  lain  oleh  undang-undang  dan  peraturan. Pengambil alihan wewenang kembali.  Instansi atau pejabat  yang memberi wewenang dapat  mencabut  wewenang  tersebut  apabila  pelaksanaan  wewenang  berdasarkan wewenang dan wewenang tersebut mengakibatkan tidak efektifnya administrasi.
3. Pembatasan Wewenang.
Penggunaan  wewenang  oleh  Instansi  atau  Pejabat  Pemerintahan  bukanlah tanpa  batas,  menurut  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 Tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Kewenangan  suatu  instansi  atau  pejabat pemerintah  dibatasi  oleh  ayat  3,  yaitu  masa  jabatan  atau  tenggang  waktu  instansi, wilayah atau wilayah tempat instansi  tersebut  berlaku, dan wilayah kewenangan atau ruang lingkup materiil ( Panjaitan , 2017).
Secara  empiris  dengan  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  di  Indonesia,  pembatasan  Wewenang  dapat  terjadi  disebakna  karena  tidak terpenuhinya  quorum  dalam  pengambilan  Keputusan  dan/atau  Tindakan,  pembagian jenis  benda,  luas  areal  tanah,  harga  barang  dan  jasa  dalam  pengadaan  barang  oleh Pemerintah,  asal  sukudalam  hal  keterangan  ahli  waris,  dan  perbedaan  agama  dalam pencatatan pernikahan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian-uraian  tersebut  diatas  adalah  bahwa  terhadap  adanya  dugaan penyalahgunaan  wewenang  yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan  tidak  seharusnya diperiksa  melalui  proses  pidana  karena  sesuai  dengan  Pasal  20  dan  21  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014  jo  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  4  Tahun  2015  selama penyalahgunaan wewenang tersebut tidak mengandung unsur tindak pidana maka hal tersebut merupakan  ranah  administrasi  yang  penyelesaiannya  dilakukan  oleh  atasan  pejabat  yang bersangkutan  dan  sanksi  terhadap  pejabat  yang  telah  terbukti  melakukan  penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan kewenangan, sanksi teguran atau pemberhentian.

## Bibliografi
Akmal  Muhammad  Abdullah,  Bagas  Arya  Jatmika,  Dian  Hanida,  Diandra  Adristiara, Veronica  Dwi  Widianti,  Y.  P.  (2021). Pengertian,  Tujuan,  dan  Fungsi  Hukum . Universitas Padjadjaran. Bandung.
Ansori,  L.  (2017). Diskresi  dan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan . Jurnal Yuridis, 2(1), 135–150. http://dx.doi.org/10.35586/.v2i1.165
Azizah,  T.  N.  A.  (2021). Unsur  penyalahgunaan  wewenang  oleh  Pejabat  pemerintahan . Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(11), 2062–2068. https://doi.org/10.36418/jist.v2i11.270
Daud, B. A. (2015). Ilmu Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Dewi,  N.,  &  Yudanto,  D.  (2017). Sinkronisasi  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintah Dengan  Undang-Undang  Tindak  Pidak  Korupsi  Dalam  Penyelesaian  Kasus Penyalahgunaan  Wewenang  Pejabat  Pemerintah  Di  Indonesia .  Serambi  Hukum, 10(02), 32–45.
Hulu,  S.,  &  Pujiyono,  P.  (2018). Pertanggungjawaban  Pidana  Atas  Tindakan  Diskresi Pejabat Pemerintahan Yang Berindikasi Adanya Penyalahgunaan Wewenang . Masalah- Masalah Hukum, 47(2), 167–174. 10.14710/mmh.47.2.2018.167-174
Manao,  D.  F.  (2018). Penyelesaian  Penyalahgunaan  Wewenang  Oleh  Aparatur  Pemerintah Dari  Segi  Hukum  Administrasi  Dihubungkan  Dengan  Tindak  Pidana  Korupsi .  Jurnal Wawasan Yuridika, 2(1), 1–23. http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v2i1.158
Marzuki,  M.,  Djalil,  H., & Mujibussalim, M. (2017). Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi . Syiah Kuala Law Journal, 1(3), 65–83. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9639
Nahak,  S.  (2019). Implikasi  Hukum  Pertanahan  Terhadap  Pemindahan  Ibu  Kota  Negara Republik Indonesia Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur . Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(2–2), 31–40.
Panjaitan,  M.  (2017). Penyelesaian  Penyalahgunaan  Wewenang  yang  Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan . Jurnal Hukum  Ius Quia Iustum, 24(3), 431–447. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art5
Partamayasa,  Y.  (2020). Kewenangan  Impeachment  Oleh  DPRD  Terhadap  Kepala  Daerah .
Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, 23(01), 49–66.
https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2297
Rini,  N.  S.  (2018). Penyalahgunaan  Kewenangan  Administrasi  Dalam  Undang  Undang Tindak Pidana Korupsi . Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(2), 257–274.
Siregar, P. J. W. S. (2021). Ambivalensi  Penegakan Kode Etik dan Upaya Hukum terhadap Putusan Kode Etik . Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi, 1(1), 2.
Utrecht, E. (1985). Pengantar Hukum Administrasi Negara . PT. Ichtiar Baru.
Wibowo, I. (2021). Masa Jabatan Legislator di Indonesia Perspektif Siyasah . Jurnal As-Said, 1(1), 54–65.