## Analisis Kurikulum pada Sistem Pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia dan Jepang
Ni Wayan Risna Dewi 1* , Ni Luh Ika Windayani 1 , Bestari Laia 2 , Putu Kerti Nitiasih 3 , Putu Nanci Riastini 3
1 STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Bali, Indonesia
2 Universitas Nias Raya, Sumatera Utara, Indonesia
3 Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia
* risnadewi@stahnmpukuturan.ac.id

## Abstract
Indonesia  and  Japan  have  different  elementary  school  curriculum  structure policies. This research aims to analyze the structure and implementation of the Japanese curriculum which has been proven to be effective in producing outcomes. The research method used is a literature review with a comparative descriptive study type of research. The data used in this research was obtained from primary and secondary library sources to obtain information and descriptions of research that had been conducted previously. Next, the data obtained is collected, analyzed and concluded to obtain results regarding the  literature  study.  The  results  of  the  analysis  carried  out  found  similarities  and differences in the structure of elementary school education in Indonesia and Japan. This can be assessed from educational policies, learning methods, curriculum structure and character development contained in the curriculum.

## Keywords: Curriculum Analysis; Elementary School Education

## Abstrak
Indonesia dan Jepang memiliki kebijakan struktur kurikulum sekolah dasar yang berbeda.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  struktur  dan  implementasi kurikulum  Jepang  yang  telah  terbukti  efektif  terhadap  luaran  yang  dihasilkan.  Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan jenis penelitian studi deskriptif komparatif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  sumber  pustaka primer  dan  sekunder  untuk  mendapatkan  informasi  dan  gambaran  dari  penelitian  yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis, dan  disimpulkan  untuk  memperoleh  hasil  mengenai  studi  literatur.  Hasil  analisis  yang dilakukan  menemukan  adanya  persamaan  dan  perbedaan  struktur  Pendidikan  Sekolah Dasar di Indonesia dan Jepang. Hal ini dapat dinilai dari kebijakan pendidikan, metode pembelajaran, struktur kurikulum dan pembinaan karakter terkandung dalam kurikulum.

## Kunci: Analisis Kurikulum; Pendidikan Sekolah Dasar

## Pendahuluan
Jepang  memang  dikenal  sebagai  salah  satu  negara  dengan  sistem  pendidikan terbaik  di  Asia,  bahkan  memiliki  dampak  signifikan  dalam  skala  global.  Sistem pendidikan  Jepang  telah  menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan berdaya saing tinggi. Keberhasilan ini dapat diukur dari prestasi gemilang Jepang dalam tes PISA ( Programme for International Student Assessment ) yang diselenggarakan oleh OECD ( Organisation for Economic Co-operation and Development ). Tes PISA adalah suatu  evaluasi  yang  dilakukan  setiap  tiga  tahun  untuk  mengukur  kinerja  siswa  dari berbagai negara dalam bidang literasi, matematika, dan sains. Jepang telah menunjukkan
konsistensi  yang  luar  biasa  dalam  hasil  tes  PISA  selama  beberapa  tahun  terakhir. Keberhasilan  ini  tidak  hanya  mencakup  penguasaan  materi  pelajaran,  tetapi  juga kemampuan  berpikir  kritis  dan  kreativitas  siswa  Jepang.  Salah  satu  faktor  yang  dapat diidentifikasi  sebagai  penyebab keberhasilan ini  adalah diterapkannya revisi Course of Study pada  tahun  2008  di  Jepang. Course  of  Study adalah  kurikulum  nasional  yang menetapkan standar dan materi pelajaran untuk sekolah dasar dan menengah di Jepang. Revisi  ini  kemungkinan  telah  membawa  perubahan  positif  dalam  pendekatan pembelajaran,  metodologi  pengajaran,  atau  penekanan  pada  aspek-aspek  tertentu  yang penting dalam tes PISA.
Selain  itu,  sumber  daya  manusia  berkualitas  yang  dihasilkan  oleh  sistem pendidikan Jepang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi dan teknologinya. Jepang memiliki tradisi yang kuat dalam mempromosikan nilai-nilai seperti  disiplin,  kerja  keras,  dan  tanggung  jawab,  yang  tercermin  dalam  pendekatan mereka  terhadap  pendidikan.  Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  ini  juga  menjadi faktor  penting  dalam  menjaga  daya  saing  negara  dalam  dunia  global.  Oleh  karena  itu, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan Jepang bukan hanya mencetak siswa yang memiliki pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan yang esensial untuk menghadapi tantangan di abad ke-21.  (Yanuar, 2021). Sejumlah negara, termasuk Indonesia,  menjadikan  Jepang  sebagai  pedoman  dalam  pengembangan  sistem pendidikan.  Selain  memiliki  fasilitas  yang  modern  dan  lengkap,  peran  kurikulum pendidikan  sangat  signifikan  dalam  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  di negara tersebut.
Pengembangan  kurikulum  memiliki  peran  krusial  dalam  upaya  meningkatkan kualitas  pendidikan  suatu  negara.  Kurikulum  tidak  hanya  mencakup  materi  pelajaran, tetapi juga mencakup pendekatan pembelajaran, metode evaluasi, dan strategi pengajaran yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sebuah penelitian oleh Wiles dan Bondi (2019) menegaskan bahwa kurikulum yang baik haruslah responsif terhadap perkembangan  zaman,  kebutuhan  masyarakat,  dan  tuntutan  dunia  kerja.  Implementasi kebijakan  kurikulum  memiliki  dampak  signifikan  pada  seluruh  proses  pendidikan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Sadiman (2017), perencanaan kurikulum harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti karakteristik peserta didik, sumber daya yang tersedia, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian,  implementasi  kurikulum  yang  matang  dapat  membantu  menciptakan lingkungan belajar yang  efektif dan relevan. Pentingnya implementasi kurikulum yang tepat  juga  terkait  erat  dengan  kejelasan  dan  ketepatan  dalam  melaksanakan  proses pendidikan. Menurut Fullan (2016), sebuah kurikulum yang terstruktur dengan baik akan memberikan  panduan  yang  jelas  kepada  para  pendidik  dalam  merancang  strategi pengajaran  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  peserta  didik.  Dengan  demikian,  sistem pendidikan dapat menjadi lebih terarah dan efisien. Dalam konteks evaluasi pendidikan, Sadiman  (2017)  menekankan  bahwa  implementasi  kurikulum  yang  baik  akan memudahkan  proses  evaluasi  untuk  mengukur  pencapaian  tujuan  pendidikan.  Evaluasi yang komprehensif dapat membantu mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam penerapan  kurikulum,  sehingga  memungkinkan  adanya  perbaikan  dan  peningkatan berkelanjutan.
Perubahan kurikulum dalam konteks pendidikan Indonesia merupakan fenomena yang tidak terhindarkan. Seiring dengan dinamika zaman, perkembangan teknologi, dan perubahan  kondisi  sosial,  kurikulum  harus  senantiasa  beradaptasi  untuk  menjawab tantangan zaman. Menurut Fullan dan Stiegelbauer (1991), dinamika perubahan dalam kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi  juga  oleh  tuntutan  masyarakat  dan  kebutuhan  dunia  kerja.  Secara  historis,
perubahan  kurikulum  di  Indonesia  juga  dipengaruhi  oleh  faktor  kekuasaan  politik  dan paradigma  politik  yang  berkembang.  Menurut  Abdillah  (2018),  pergantian  kebijakan kurikulum seringkali terjadi sejalan dengan pergantian menteri pendidikan, menciptakan fenomena  yang  sering  disebut  sebagai  "ganti  menteri  ganti  kurikulum."  Hal  ini mencerminkan peran kebijakan pendidikan yang erat kaitannya dengan kebijakan politik di  tingkat  pemerintahan.  Dampak  dari  seringnya  perubahan  kurikulum  dapat  terlihat dalam  proses  perumusan,  pengembangan,  dan  implementasi  kurikulum.  Proses  ini memerlukan  waktu  dan  upaya  yang  cukup  besar,  namun  seringkali  terganggu  oleh perubahan  kebijakan.  Sebagai  hasilnya,  mekanisme  pelaksanaan  kurikulum  mungkin tidak  optimal,  dan  praktek  pembelajaran  menjadi  terpengaruh.  Hal  ini  sejalan  dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Smith dan Rottenberg (1991), yang menunjukkan bahwa ketidakstabilan kebijakan kurikulum dapat menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan.  Dalam  konteks  ini,  diperlukan  suatu  kerangka  kerja  kebijakan  pendidikan yang  lebih  stabil  dan  berkelanjutan,  agar  kurikulum  dapat  dikembangkan  dan diimplementasikan  dengan  lebih  efektif.  Oleh  karena  itu,  perubahan  kurikulum seharusnya  lebih  terencana  dan  diarahkan  untuk  meningkatkan  kualitas  pembelajaran, sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional.
Fenomena  ini  menimbulkan  minat  yang  besar  untuk  melakukan  analisis mendalam serta perbandingan struktur kurikulum pendidikan di Indonesia dengan negara maju  seperti  Jepang.  Melalui  analisis  ini,  kita  dapat  menggali  pemahaman  yang  lebih mendalam  tentang  perbedaan  dan  persamaan  dalam  struktur  kurikulum  pada  kedua negara, khususnya pada tingkat pendidikan dasar. Pendekatan ini tidak hanya membuka peluang  untuk  mengidentifikasi  aspek-aspek  unik  dalam  setiap  kurikulum,  tetapi  juga memberikan  wawasan  tentang  bagaimana  negara-negara  tersebut  merespon perkembangan  zaman,  kebutuhan  masyarakat,  dan  tuntutan  global.  Selain  itu, perbandingan ini juga dapat memberikan inspirasi untuk peningkatan sistem pendidikan di Indonesia dengan melibatkan praktik terbaik dari negara-negara maju, sehingga dapat menghasilkan  kurikulum  yang  lebih  relevan  dan  efektif  dalam  menghadapi  dinamika pendidikan global. Analisis ini dapat  dilakukan  melalui kajian literatur,  pembandingan kebijakan pendidikan, serta penelitian empiris dari kedua negara, memberikan kontribusi penting dalam upaya pengembangan dan peningkatan kurikulum pendidikan di Indonesia, khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar.
Jenjang  pendidikan  dasar  menjadi  tangga  pendidikan  formal  pertama  yang diberikan untuk anak. Pendidikan dasar penting diberikan untuk anak karena didalamnya akan  diajarkan  tentang  dasar  dari  semua  ilmu  pengetahuan,  sehingga  disebut  dengan Sekolah  Dasar  (SD).  Mengingat  begitu  pentingnya  pendidikan  dasar  untuk  anak,  baik pemerintah  Indonesia  maupun  Jepang  mengeluarkan  kebijakan  wajib  belajar  sembilan tahun. Program ini digratiskan oleh pemerintah dan diwajibkan untuk anak menempuh pendidikan  di  Sekolah  Dasar  selama  enam  tahun  kemudian  melanjutkan  Sekolah Menengah Pertama selama 3 tahun. Melalui analisis struktur kurikulum pendidikan dasar Indonesia  dengan  Jepang,  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  struktur  dan implementasi kurikulum dalam meningkatkan sistem pendidikan dasar di Indonesia serta memetik inspirasi dari praktek baik yang telah terbukti efektif di negara Jepang. Selain itu,  penelitian  ini  diharapkan  akan  memberikan  pandangan  yang  lebih  luas  tentang perbandingan  kurikulum  di  tingkat  internasional,  yang  dapat  menjadi  sumber  rujukan berharga  bagi  pengambil  kebijakan,  pendidik,  dan  peneliti  dalam  upaya  untuk  terus meningkatkan sistem pendidikan dasar di Indonesia.

## Metode
Metode penelitian yang diadopsi dalam penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan fokus pada penelitian studi deskriptif komparatif melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan ruang untuk pemahaman mendalam dan kontekstual terhadap fenomena yang sedang diteliti (Creswell & Creswell, 2017). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber perpustakaan, dokumen, dan jurnal ilmiah  yang  relevan  dengan  topik  penelitian.  Pemilihan  sumber-sumber  ini  dilakukan secara  sistematis  untuk  memastikan  keakuratan  dan  keberagaman  informasi  yang diperoleh. Penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya menjadi landasan utama dalam  pengumpulan  data.  Kegunaan  kajian  pustaka  dalam  penelitian  studi  deskriptif komparatif  telah  diakui  oleh  Ahmadi,  Ahmad,  dan  Ahmadi  (2016),  yang  menjelaskan bahwa metode ini memungkinkan peneliti untuk menyusun kerangka teoretis yang kokoh dan membandingkan temuan penelitian sebelumnya. Selain itu, metode studi deskriptif komparatif  memberikan  kesempatan  untuk  mengidentifikasi  perbedaan  dan  kesamaan antara berbagai penelitian yang relevan (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012).
Setelah  data  terkumpul,  tahap  analisis  dilakukan  dengan  seksama.  Menurut Creswell  (2014),  analisis  kualitatif  melibatkan  proses  merinci,  mengorganisir,  dan menafsirkan  data  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  fenomena yang  sedang  diteliti.  Dengan  mengikuti  langkah-langkah  ini,  penelitian  ini  berupaya menghasilkan  temuan  yang  signifikan  dan  memberikan  sumbangan  berharga  terhadap studi literatur yang telah ada. Data yang menjadi dasar penelitian ini adalah data sekunder yang  bersumber  dari  berbagai  sumber  yang  relevan.  Data  sekunder  ini  merupakan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, namun memiliki kegunaan signifikan sebagai pendukung dalam melaksanakan penelitian ini. Sejalan dengan definisi data  sekunder,  metode  ini  memanfaatkan  informasi  yang  telah  ada  dan  terkait  dengan penelitian mengenai kurikulum dalam sistem pendidikan dasar di Indonesia dan Jepang. Proses pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui catatan-catatan dari penelitian terdahulu, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan berita yang tersebar di media massa. Menurut Flick (2018), penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang topik penelitian. Dengan merinci  referensi  dari  penelitian  sebelumnya,  terdapat  potensi  untuk  mengeksplorasi perkembangan kurikulum dalam konteks pendidikan dasar di dua negara tersebut. Proses analisis data dalam penelitian ini melibatkan tiga tahapan yang dilakukan secara simultan, yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi.  Menurut Miles,  Huberman,  dan  Saldana  (2014),  proses  analisis  data  yang  komprehensif melibatkan  langkah-langkah  tersebut  untuk  mengorganisir  dan  menginterpretasikan informasi  yang  telah  terkumpul.  Dengan  demikian,  hasil  analisis  dapat  memberikan pemahaman  yang  lebih  mendalam  mengenai  perbedaan  dan  persamaan  dalam  struktur kurikulum pada tingkat pendidikan dasar di Indonesia dan Jepang.

## Hasil dan Pembahasan
Kebijakan sistem pendidikan di Indonesia tertuang dalam Undang Undang Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  merupakan  landasan  hukum bagi pengelolaan pendidikan di Indonesia. UU Sisdiknas juga menjadi acuan dasar dalam pengembangan  kurikulum  dan  penyelenggaraan  pendidikan  di  Indonesia.  Undang- Undang ini menjamin sistem pendidikan nasional yang mampu memberikan pemerataan akses  pendidikan,  peningkatan  mutu,  hingga  relevansi  dan  efisiensi  manajemen pendidikan secara terarah, terencana, serta berkesinambungan. Melalui UU Sisdikans ini, ditetapkan juga terkait ketentuan yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang telah berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Program wajib belajar ini
merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan bersama. Baik pemerintah pusat maupun  pemerintah  daerah  harus  menjamin  terselenggaranya  program  wajib  belajar untuk jenjang pendidikan dasar (SD-SMP) tanpa memungut biaya.
Sistem  pendidikan  Jepang  mengalami  perkembangan  signifikan  pada  periode zaman Meiji , yang berlangsung dari tahun 1868 hingga tahun 1912. Era Meiji merupakan tonggak  penting  dalam  transformasi  Jepang  menjadi  negara  industri  modern,  dan reformasi dalam bidang pendidikan memainkan peran krusial dalam pencapaian tujuan tersebut.  Menurut  Nishimura  (1998),  pemerintahan Meiji melihat  perlunya  sistem pendidikan  yang  modern  untuk  mendukung  transformasi  sosial  dan  ekonomi  Jepang. Salah  satu  langkah  penting  dalam  reformasi  pendidikan  era Meiji adalah  penerapan kebijakan pendidikan wajib, dikenal sebagai " gimu kyouiku ." Kebijakan ini memberikan akses  pendidikan  kepada  seluruh  warga  negara  Jepang,  menggarisbawahi  komitmen pemerintah  untuk  menciptakan  masyarakat  yang  terdidik  dan  terampil.  Langkah  ini sejalan  dengan  konsep  pendidikan  wajib  yang  diadopsi  oleh  banyak  negara  di  dunia (Tsuchiya, 1990). Upaya pemerintah Meiji dalam memodernisasi sistem pendidikan juga tercermin  dalam  kebijakan  pengiriman  pelajar  Jepang  ke  negara-negara  barat.  Hal  ini dilakukan untuk memberikan para pelajar pengalaman belajar di lingkungan pendidikan barat  yang  maju.  Menurut  Tsukahara  (2015),  program  ini  bertujuan  untuk  mengimpor pengetahuan  dan  keterampilan  baru  yang  diharapkan  dapat  berkontribusi  pada pembangunan industri dan modernisasi Jepang.
Selain  mengirim  pelajar  ke  luar  negeri,  pemerintah Meiji juga  menerapkan kebijakan  " oyatoi  gaikokujin ,"  yaitu  mendatangkan  tenaga  pengajar  dari  luar  negeri. Pengajar  asing  ini  membawa  serta  pemikiran  dan  metode  pendidikan  barat  yang kemudian  diadopsi  dalam  sistem  pendidikan  Jepang.  Hal  ini  menciptakan  suatu lingkungan  pembelajaran  yang  berorientasi  pada  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi,  sejalan  dengan  pemikiran  pendidikan  modern  yang  tengah  berkembang  di negara-negara barat pada waktu itu (Smith, 1997). Dengan demikian, era Meiji menjadi landasan penting dalam pembentukan sistem pendidikan Jepang yang modern. Penerapan kebijakan pendidikan wajib, program pengiriman pelajar ke luar negeri, dan pendatangan tenaga  pengajar  asing  membuka  jendela  bagi  Jepang  untuk  mengadopsi  dan mengintegrasikan berbagai konsep dan metode pendidikan yang membentuk dasar sistem pendidikan  mereka  hingga  saat  ini.  Pada  zaman Meiji ,  kebijakan  politik  dalam modernisasi  sistem  pendidikan  Jepang  dapat  diketahui  dengan  dilaksanakannya  sistem pendidikan yang disebut dengan Gakusei . Departmen Pendidikan Jepang mengeluarkan sistem  pendidikan  tersebut  pada  tahun  1872  yang  memuat  rencana  sistem  pendidikan secara umum. Dimasa ini pembagunan fasilitas pendidikan dilakukan secara masal, mulai dari sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi. Selanjutnya pada tahun 1879, sistem ini disempurnakan dengan sistem Kyouikurei . Sistem Kyouikurei memuat  aturan untuk menerapkan  desentralisasi  pendidikan  dengan  mengizinkan  pemerintah  daerah membangun sarana pendidikan dan membuat kebijakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan daerah setempat.
Konstitusi  Jepang  menegaskan  bahwa  dalam  kerangka  kebijakan  pendidikan nasional  dasar,  semua  individu  memiliki  hak  yang  sama  untuk  menerima  layanan pendidikan  sesuai  dengan  kapasitas  mereka,  sebagaimana  diatur  oleh  hukum.  Tanpa memandang  perbedaan  gender,  kebijakan  tersebut  mengamanatkan  bahwa  setiap  anak wajib menerima layanan pendidikan yang disediakan secara cuma-cuma, tanpa dikenakan biaya apapun. Pada bulan Maret 1947, Undang-Undang Pendidikan mulai diberlakukan, menyusun secara lebih rinci prinsip-prinsip dan tujuan pendidikan yang sejalan dengan semangat  konstitusi,  termasuk  aspek  kesempatan  yang  sama,  kewajiban  belajar, pendidikan  formal,  pendidikan  sosial,  larangan  terhadap  pendidikan  politik  partai,
larangan pendidikan agama di sekolah umum nasional dan lokal, serta larangan pengaruh yang  tidak  pantas  pada  pendidikan.  Dalam  perkembangan  zaman  dan  kemajuan teknologi,  Undang-Undang  Pendidikan  mengalami  revisi  pada  tanggal  15  Desember 2006. Revisi tersebut, meskipun mengikuti perkembangan zaman, tetap mempertahankan prinsip-prinsip universal yang telah ditanamkan dalam versi sebelumnya. Prinsip-prinsip ini  menempatkan  nilai  sebagai  landasan  utama,  menunjukkan  komitmen  masyarakat Jepang  untuk  memiliki  dan  menghormati  tradisi  serta  budaya  yang  telah  membentuk dasar  sebelumnya.  Upaya  untuk  menjamin  kesempatan  warga  negara  akan  pelayanan pendidikan dasar serta memastikan standar Pendidikan yang memadai, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab atas terselenggaranya wajib belajar melalui pembagian peran yang tepat dan kerja sama yang baik. Selain pemerinta pusat dan pemerintah daerah, adanya tanggung jawab dan kerja sama yang baik antara orang tua, sekolah serta masyarakat setempat memegang peran penting dalam memaksimalkan pendidikan di Jepang.
Sistem  pendidikan  Indonesia,  sejalan  dengan  pendekatan  yang  diterapkan  di Jepang,  juga  sangat  menekankan  pada  pembentukan  nilai-nilai  karakter.  Dari  tingkat sekolah  dasar,  peserta  didik  diperkenalkan  dengan  Mata  Pelajaran  Agama  dan  Moral, yang  dirancang  untuk  membekali  mereka  dengan  nilai-nilai  moral  dan  etika  yang mendasar.  Materi  ini  mencakup  aspek-aspek  kunci  seperti  kejujuran,  kedisiplinan, kesopanan,  nasionalisme,  toleransi,  serta  tenggang  rasa.  Keberadaan  Mata  Pelajaran Agama dan Moral ini mencerminkan tekad untuk mengembangkan perilaku positif dan membentuk karakter yang kuat sejak dini. Program dan kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar di Indonesia tentunya mengacu pada kurikulum yang berlaku saat itu. Kurikulum ini  secara  umum  mencakup  berbagai  mata  pelajaran  untuk  memastikan  peserta  didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif. Adapun Mata Pelajaran Agama dan Moral memberikan fondasi nilai-nilai etika dan moral yang menjadi bagian integral  dari  pendidikan  karakter.  Namun,  perlu  dicatat  bahwa  sistem  pendidikan Indonesia sering kali mengalami perubahan kurikulum dari waktu ke waktu, dan hal ini mendapat sorotan dari beberapa pihak. Perubahan tersebut bisa disebabkan oleh berbagai alasan  dan  rasionalisasi,  yang  mungkin  melibatkan  tuntutan  perkembangan  zaman, kebutuhan industri, atau penyesuaian dengan standar internasional. Meskipun perubahan kurikulum dapat menjadi respons terhadap dinamika sosial dan global, beberapa kalangan menganggap  bahwa  ketidakstabilan  kurikulum  dapat  berdampak  pada  kualitas pendidikan.  Menurut  Nurlaela  dan  Wulandari  (2018),  implementasi  Mata  Pelajaran Agama dan Moral di Indonesia bertujuan untuk membentuk karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan moral, sejalan dengan semangat pembentukan generasi yang berkualitas. Meskipun demikian, pemikiran kritis dan evaluasi terhadap perubahan- perubahan kurikulum di Indonesia tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian dengan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang.
Kebijakan  mengenai  Pendidikan  Dasar  di  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990. Pasal 14 dari peraturan tersebut secara rinci menjelaskan tentang kurikulum Pendidikan Dasar, yang merupakan elemen inti dalam mencapai tujuan Pendidikan Dasar. Kurikulum ini dirancang untuk menyusun bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan dasar yang telah  ditetapkan.  Menurut  UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional,  kurikulum  Pendidikan  Dasar  di  Indonesia  harus  mencakup  sejumlah  mata pelajaran  yang  beragam  dan  mencakup  aspek-aspek  penting  pembentukan  karakter peserta didik. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 menyebutkan bahwa kurikulum  Pendidikan  Dasar  wajib  memuat  setidaknya  bahan  kajian  dan  pelajaran berikut:  Pendidikan  Pancasila;  Pendidikan  Agama;  Pendidikan  Kewarganegaraan;
Bahasa Indonesia; Membaca dan Menulis; Matematika (termasuk berhitung); Pengantar Sains dan Teknologi; Ilmu Bumi; Sejarah Nasional dan Sejarah Umum; Kerajinan Tangan dan Kesenian; Pendidikan Jasmani dan Kesehatan; Menggambar; serta Bahasa Inggris.
Adanya  ketentuan  ini  mencerminkan  komitmen  pemerintah  untuk  memastikan bahwa peserta didik menerima pendidikan yang holistik, mencakup aspek agama, moral, dan  kewarganegaraan,  serta  penguasaan  berbagai  keterampilan  dasar.  Hal  ini  sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan harus menjadi wahana untuk pembentukan karakter dan  persiapan  peserta  didik  dalam  menghadapi  kehidupan.  Meskipun  ada  kurikulum nasional yang telah ditetapkan, Pasal 14 juga memberikan ruang bagi Satuan Pendidikan Dasar untuk menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas satuan  pendidikan  tersebut.  Hal  ini  menunjukkan  fleksibilitas  dalam  pendekatan pendidikan  yang  memperhitungkan  keberagaman  setiap  satuan  pendidikan.  Terkait dengan  perubahan  kurikulum,  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Indonesia menetapkan kebijakan perubahan kurikulum umumnya setiap lima tahun. Sifat dinamis kurikulum  memungkinkan  penyesuaian  dengan  perkembangan  zaman  dan  kebutuhan masyarakat. Meskipun begitu, perubahan ini bisa saja terjadi lebih cepat atau lebih lambat tergantung pada evaluasi dan kebutuhan pendidikan yang bersifat lokal maupun nasional. Menurut (Yuliyanti  et  al.,  2022) perkembangan  kurikulum di  Indonesia  dideskripsikan sebagai berikut.
Tabel 1. Perkembangan Kurikulum di Indonesia Tahun Kurikulum Deskripsi 1947 Rentjana Pelajaran 1947 Kurikulum  pertama  yang  diterapkan  setelah kemerdekaan adalah kurikulum 1947. Perubahan  arah  dalam  bidang  pendidikan lebih  bersifat  politis,  dengan  fokus  utama pada  pembentukan  karakter  yang  merdeka dan  berdaulat  sejajar  dengan  bangsa  lain. Kurikulum ini baru secara resmi diterapkan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. 1952 Rentjana Pelajaran 1952 Kurikulum  1952 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Hal yang paling mencolok  adalah  penerapan  konsep  tematik. Dengan  kata  lain,  setiap  rencana  pelajaran diharapkan  memperhatikan  materi  pelajaran dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari. 1964 Rentjana Pelajaran 1964 Isu yang dikembangkan dalam kurikulum ini adalah  ide  pembelajaran  yang  bersifat  aktif, kreatif,  dan  produktif.  Dalam  kerangka konsep  ini,  pemerintah  menetapkan  bahwa hari Sabtu dijadikan hari krida, di mana siswa diberikan  kebebasan  untuk  berlatih  dalam berbagai  kegiatan  sesuai  dengan  minat  dan bakat individu mereka. Dalam kurikulum ini, pendekatan  pembelajaran  difokuskan  pada program  Pancawardhana,  yang  mencakup pengembangan  aspek  moral,  kecerdasan, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan praktis, dan aspek jasmani.
1968 Kurikulum Tahun 1968 Masuk  ke  era  Orde  Baru,  pembentukan kurikulum  ini  juga  memiliki  dimensi  politis. Fokus utamanya adalah meningkatkan aspek mental, moral, budi pekerti, dan keberagamaan.  Karakteristik  khusus  dari kurikulum  1968  adalah correlated  subject curriculum ,  yang  berarti  materi  pada  tingkat pendidikan dasar memiliki keterkaitan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 1975 Kurikulum Tahun 1975 Pembentukan  kurikulum  ini  dipicu  oleh sejumlah perubahan dalam konteks pembangunan  nasional.  Metode,  isi,  dan tujuan  pengajaran  dijelaskan  secara  rinci dalam  Prosedur  Pengembangan  Sistem Instruksional  (PPSI).  Terdapat  sejumlah modifikasi dalam kurikulum ini, di antaranya adalah  perubahan  nama  mata  pelajaran  ilmu alam  dan  ilmu hayat menjadi Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya, mata pelajaran  ilmu  aljabar  dan  ilmu  ukur  diubah menjadi satu mata pelajaran, yaitu Matematika. 1984 Kurikulum Tahun 1984 Kurikulum ini diperkenalkan sebagai respons terhadap  ketidakmampuan  kurikulum  1975 untuk mengikuti perkembangan cepat masyarakat. Salah satu karakteristik utamanya adalah penekanan yang lebih besar pada  keterlibatan  aktif  siswa  dalam  proses belajar.  Pendekatan  ini  dikenal  sebagai Pendekatan  Cara  Belajar  Siswa  Aktif (CBSA). 1994 Kurikulum Tahun 1994 Pada  tahun  1994,  pemerintah  melakukan penyempurnaan  pada  kurikulum  sebagai bagian  dari  usaha  untuk  mengintegrasikan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Salah satu perubahan  yang  terjadi  adalah  penggantian sistem  pembagian  waktu  pelajaran  dari semester menjadi caturwulan. 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) Pada  tahun  2004,  diperkenalkan  Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebagai pengganti Kurikulum 1994. KBK merupakan program  pembelajaran  yang  berfokus  pada penguasaan  kompetensi  dengan  tiga  elemen inti,  yaitu  pemilihan  kompetensi  sesuai spesifikasi,  penentuan  indikator  evaluasi untuk mengukur pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Konsekuensinya, sekolah diberikan wewenang untuk mengembangkan komponen kurikulum  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan
kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, kurikulum  yang  sebelumnya  berorientasi pada materi diubah menjadi berorientasi pada penguasaan kompetensi. 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Kurikulum  ini  dikenal  sebagai  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan mulai berlaku  seiring  dengan  diberlakukannya Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang sistem pendidikan nasional. Perbedaan utama kurikulum ini terletak pada pemberian kewenangan dalam penyusunannya,  yang  mengikuti  prinsip desentralisasi  dalam  sistem  pendidikan Indonesia.  Pemerintah  pusat  menetapkan standar  kompetensi  dan  kompetensi  dasar, sementara guru diharapkan mampu mengembangkan silabus dan penilaian sendiri sesuai dengan kondisi sekolah dan wilayahnya.  Pada  garis  besar,  tujuan  dari kurikulum  ini  adalah  memberikan  otonomi dan pemberdayaan kepada satuan pendidikan melalui  pendelegasian  kewenangan  kepada lembaga-lembaga pendidikan. 2013 Kurikulum 2013 Kurikulum  2013  menempatkan  penekanan yang  lebih  besar  pada  pendidikan  karakter. Dalam implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan  ke  dalam  semua  materi pelajaran  di  setiap  bidang  studi.  Kurikulum ini  juga  menyoroti  pembentukan  sikap spiritual melalui Kompetensi Inti 1 (KI 1) dan sikap sosial melalui Kompetensi Inti 2 (KI 2).
Ciri  khas  dari  kurikulum  ini  mencakup penilaian  yang  berfokus  pada  pembentukan karakter,  pendekatan  pembelajaran  berbasis tematik, dan peran guru sebagai fasilitator. 2022 Kurikulum Merdeka Kurikulum 2022 menitikberatkan pada materi yang  esensial  dan  mengurangi  kepadatan materi. Tujuannya adalah memberikan waktu lebih bagi guru untuk fokus pada pengembangan  karakter  dan  kompetensi. Meskipun  begitu,  pelaksanaan  kurikulum terbaru  ini  diserahkan  kepada  otonomi masing-masing  sekolah.  Dalam  kurikulum Merdeka,  diperkenalkan  program  Guru
Penggerak,  di  mana  guru-guru  yang  terpilih akan  memiliki  tugas  untuk  memotivasi  dan menggerakkan  komunitas  belajar  di  sekolah dan lingkungan sekitarnya.
Perubahan  kurikulum  berdampak  positif  dan  dampak  negatif  bagi  mutu pendidikan. dampak positifnya, siswa bisa belajar dengan mengikuti tren perkembangan zaman  yang  semakin  maju  dengan  dukungan  semua  pihak  seperti  pemerintah,  kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat. Sementara dampak negatifnya adalah, kebijakan perubahan kurikulum yang begitu cepat membuat mutu pendidikan bisa menurun serta dapat  menimbulkan  masalah-masalah  seperti  menurunya  prestasi  siswa  dikarenakan siswa  belum  siap  beradaptasi  dengan  sistem  pembelajaran  pada  kurikulum  yang  baru (Halawa 2023). Ketika kurikulum dirumuskan, dikembangkan, dan diimplementasikan di setiap  sekolah,  tentunya  mekanisme  pelaksanaan  juga  akan  mempengaruhi  praktek pembelajaran yang selanjutnya berdampak terhadap hasil belajar siswa. Sayangnya, tidak ada  yang  bisa  menjamin  sepenuhnya  bahwa  perangkat  pendidikan  akan mengimplementasikan kebijakan kurikulum sesuai dengan harapan pemerintah. Dampak dari kurikulum pendidikan yang berubah-ubah ini bukan hanya berimbas pada guru dan siswa saja, melainkan juga dapat berdampak pada kacaunya visi, misi dan tujuan sekolah itu sendiri.
Berbeda  dengan  Indonesia,  di  Jepang,  kurikulum  sekolah  disusun  oleh  bagian perencanaan kurikulum yang terdapat dalam Kementerian Pendidikan ( MEXT: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology ). Komisi kurikulum ini terdiri dari berbagai pihak, seperti wakil dari Teacher Union , praktisi dan pakar pendidikan, wakil dari kalangan industri, dan wakil dari MEXT. Tugas utama komisi ini adalah mempelajari tujuan  pendidikan  Jepang  yang  terdapat  dalam Fundamental  Education  Law  (Kyouiku Kihonhou) dan menyesuaikannya dengan tren perkembangan yang terjadi baik di dalam maupun  luar  negeri.  Proses  penyusunan  kurikulum  melibatkan  berbagai stakeholder , termasuk  perwakilan  guru,  praktisi  pendidikan,  dan  pihak  industri,  untuk  memastikan relevansi dan kualitas kurikulum. Pemerintah Jepang melakukan pembaharuan kurikulum setiap  10  tahun  sekali,  mencerminkan  komitmen  mereka  untuk  terus  meningkatkan kualitas pendidikan dan menjawab tantangan perkembangan zaman.
Kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah di Jepang adalah kurikulum yang telah  disusun  dan  distandarkan  secara  nasional.  Meskipun  demikian,  setiap  sekolah diberikan kebebasan untuk merancang kurikulumnya sendiri. Kebebasan ini  mencakup desain kurikulum untuk mata pelajaran pilihan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan  karakteristik  khusus  dari  masing-masing  sekolah.  Pendekatan  ini  memungkinkan sekolah  untuk  menyesuaikan  kurikulum  dengan  kondisi  lokal  dan  kebutuhan  spesifik peserta didik.Prinsip yang digunakan dalam struktur kurikulum sekolah di Jepang yakni Chi-Toku-Tai .  Prinsip  ini  relevan  dengan  dengan  tiga  domain  pengetahuan  yang dicetuskan oleh Bloom yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik (Irawati, 2022). Dalam prinsi  tersebut, Chi diartikan  sebagai  pengetahuan  akademik, Toku berarti  aspek pengembangan nilai, emosi dan karakter siswa, sementara Tai artinya sama dengan tubuh (fisik/jasmani) yang sehat. Pemerintah pusat memiliki kendali penuh terhadap kebijakan kurikulum nasional, namun masing-masing sekolah juga diberikan beberapa kebebasan. Dari segi fasilitas pendukung, Sekolah Dasar di Jepang harus memiliki fasilitas olahraga luar ruangan, ruang stadion indoor, kolam renang, ruang musik, ruang memasak, ruang menggambar, laboratorium komputer, dan perpustakaan yang sama (Irawati, 2022)
Sekolah  Dasar  di  Jepang  dikelola  oleh  seorang  kepala  sekolah  yang  memiliki pengetahuan  mendalam  dalam  semua  mata  pelajaran  yang  diajarkan  kepada  siswa. Struktur sekolah dasar di Jepang terbagi menjadi kelas bawah (kelas 1-3) dan kelas atas (kelas  4-6).  Kurikulum  di  kelas  bawah  difokuskan  pada  mata  pelajaran  seperti  Bahasa Dasar, Aritmetika, Musik, Seni, Kerajinan, Pendidikan Moral, Pendidikan Jasmani, dan Bahasa  Jepang.  Pada  tingkat  kelas  1  sampai  kelas  2,  siswa  belajar  operasi  hitung sederhana seperti perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan secara berulang
hingga mereka memahami konsep tersebut dengan baik. Pembelajaran ini bertujuan untuk membangun  dasar  kemampuan  matematika  dan  memastikan  pemahaman  yang  kuat sebelum mereka melanjutkan ke tingkat berikutnya.
Dalam  konteks  pelajaran  Bahasa  dan  keaksaraan  di  Jepang,  pendidikan  selalu mempertahankan keberlanjutan budaya, terutama dalam penggunaan Bahasa Jepang dan tulisan Kanji . Mata pelajaran Bahasa dan keaksaraan Jepang diajarkan sejak kelas satu. Pada tingkat ini, siswa diharuskan menghafal dan mampu menulis 80 huruf Kanji . Pada tingkat kelas dua, keterampilan menulis huruf Kanji yang diharapkan meningkat menjadi 150  huruf.  Pendidikan  di  Sekolah  Dasar  juga  mencakup  mata  pelajaran Seikatsuka (kebiasaan  hidup)  yang  diberikan  kepada  anak-anak  kelas  1  dan  2.  Mata  pelajaran  ini bertujuan untuk membiasakan anak-anak agar dapat melakukan berbagai aktivitas sehari- hari  secara  mandiri.  Pada  kelas  rendah,  pendekatan  pembelajaran  lebih  fokus  pada kegiatan bermain daripada aktivitas belajar di dalam kelas. Selanjutnya, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diajarkan mulai dari kelas tiga, sementara tidak ada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Mata pelajaran berikutnya adalah life skill, yang bertujuan untuk mengajarkan kemandirian kepada siswa. Siswa kelas tiga ke atas belajar tentang  permasalahan  sosial  melalui  kursus  terpadu.  Kegiatan  kursus  terpadu  sering dilakukan dengan memberikan pengalaman belajar langsung di tempat-tempat tertentu, seperti toko roti, rumah siswa, pertanian di sekitar sekolah, atau lingkungan alam seperti pegunungan, sungai, dan sumber air. Pelajaran Bahasa Jepang dianggap sangat penting dan wajib, sehingga siswa kelas  bawah memerlukan lebih banyak waktu untuk  belajar daripada siswa kelas atas. Terakhir, pembelajaran Bahasa Inggris diajarkan di kelas 5 dan 6.
Tabel 2. Persamaan dan Perbedaan Struktur Kurikulum di Indonesia dan Jepang
Aspek Indonesia Jepang Kebijakan Pendidikan Wajib  belajar  sembilan  tahun pendidikan  dasar  dan  menengah dimulai ketika anak berusia 7 tahun hingga 16 tahun. Wajib  belajar  sembilan  tahun pendidikan dasar dan menengah berlaku untuk penduduk berusia 6 tahun hingga 15 tahun Metode Pembelajaran Menggunakan  metode  saintifik (mengamati,  menanya,  mencoba, mengasosiasi, mengomunikasikan)
Menggunakan  metode  belajar tutor sebaya ( peer learning ) atau yang disebut Lesson Study Struktur kurikulum Pendidikan  Pancasila,  Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia,  Membaca  dan  Menulis, Matematika  (termasuk  berhitung), Pengantar  Sains  dan  Teknologi, Ilmu  Bumi,  Sejarah  Nasional  dan Sejarah  Umum,  Kerajinan  Tangan dan Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Menggambar, Bahasa Inggris. Satuan  Pendidikan  Dasar  dapat menambah  mata  pelajaran  sesuai dengan  keadaan  lingkungan  dan ciri  khas  satuan  pendidikan  yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang Sekolah di Jepang sedikit mempunyai  kebebasan  meramu sendiri kurikulum mata pelajaran sekolah. Mata pelajaran  yang  diajarkan  adalah Bahasa Dasar, Aritmatika, Musik, Seni, Kerajinan, Pendidikan  Moral,  Pendidikan Jasmani, Bahasa Jepang, Bahasa Inggris, IPA, Seikatsuka (kebiasaan  hidup)  dan life  skill serta permasalahan sosial melalui  kursus  terpadu  ( outing class )
berlaku  secara  nasional  dan  tidak menyimpang dari tujuan pendidikan nasional. Ujian kenaikan kelas yang dilakukan  setiap  semester/tahun pada setiap jenjang pendidikan. Tidak  ada  ujian  kenaikan  kelas pada jenjang pendidikan dasar Adanya Ujian Akhir Nasional yang digunakan untuk menentukan kelulusan siswa SD Tidak  ada  ujian  nasional  untuk menentukan kelulusan. Sistem  penilaian  menggunakan penilaian  dengan  acuan  KKM. KKM  merupakan  batas  kriteria ketuntasan  minimal  yang  harus dicapai siswa untuk dapat dikategorikan lulus. Apabila terdapat siswa yang belum memenuhi KKM, dilakukan pembelajaran remidial. System penilaian ulangan adalah dengan  menggunakan  huruf  A, B,  dan  C  untuk  semua  mata pelajaran  kecuali  matematika.
Untuk  kelas  4  hingga  kelas  6, dilakukan  tes IQ untuk  melihat kemampuan  dasar  siswa.  Hasil tes ini digunakan sebagai bahan acuan dalam memberikan perhatian  lebih  kepada  siswa- siswanya  terutama  bagi  siswa yang  kemampuannya  di  bawah normal. Pembinaan Karakter Dalam  Pendidikan  Agama  dimuat Pendidikan karakter untuk memupuk  perilaku  baik  seperti kejujuran, kedispilinan dan tenggang rasa. Prinsip Chi-Toku-Tai Chi diartikan sebagai pengetahuan akademik, Toku diartikan  sebagai  aspek pengembangan  nilai,  emosi  dan karakter siswa, Tai artinya  sama  dengan  tubuh yang sehat.
Berdasarkan  perbandingan  tersebut,  terdapat  persamaan  dan  perbedaan  yang signifikan  terkait  struktur  Pendidikan  Sekolah  Dasar  di  Indonesia  dan  Jepang.  Kedua negara,  baik  Indonesia  maupun  Jepang,  memiliki  kebijakan  yang  mewajibkan  warga negaranya  untuk  mendapatkan  pelayanan  Pendidikan  Wajib  belajar  selama  sembilan tahun yang diberikan secara gratis. Persamaan ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam memberikan akses pendidikan yang merata kepada seluruh masyarakat. Namun, perbedaan yang mencolok muncul dalam metode pembelajaran, struktur kurikulum, dan pembinaan  nilai  karakter.  Di  Indonesia,  metode  pembelajaran  yang  umum  digunakan adalah  metode  saintifik,  yang  melibatkan  serangkaian  langkah  seperti  mengamati, menanya,  mencoba,  mengasosiasi,  dan  mengomunikasikan.  Di  sisi  lain,  Jepang mengadopsi metode belajar tutor sebaya ( peer learning ) atau yang dikenal sebagai Lesson Study. Lesson Study merupakan pendekatan kolaboratif di mana guru bekerja sama untuk merancang, mengamati, dan mengevaluasi pembelajaran secara berkelanjutan.
Selain itu, perbedaan signifikan juga terlihat dalam struktur kurikulum. Indonesia memiliki kerangka kurikulum nasional yang memandu penyusunan kurikulum di setiap tingkatan  pendidikan.  Di  Jepang,  meskipun  ada  kurikulum  nasional,  setiap  sekolah memiliki fleksibilitas untuk merancang kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal  dan  karakteristik  siswa.  Struktur  kurikulum  pada  kedua  negara,  Indonesia  dan Jepang, menjadi fokus analisis terkait mata pelajaran, pelaksanaan ujian kenaikan kelas,
ujian akhir nasional, dan sistem penilaian. Indonesia menerapkan model kurikulum yang mengharuskan  semua  anak  mengikuti  semua  mata  pelajaran  wajib,  termasuk  mata pelajaran tambahan yang disesuaikan dengan muatan lokal yang relevan dengan daerah setempat.  Pendekatan  ini  mencerminkan  keragaman  budaya  dan  kebutuhan  lokal  yang diakomodasi dalam kurikulum nasional. Di sisi lain, Jepang memiliki struktur kurikulum yang  lebih  terstandar  secara  nasional  untuk  mata  pelajaran  wajib,  termasuk  tambahan mata  pelajaran  seperti Seikatsuka (kebiasaan  hidup)  dan life  skill .  Pengenalan  mata pelajaran  seperti life  skill dan Seikatsuka menunjukkan  penekanan  pada  pembentukan karakter  dan  kemandirian  siswa.  Selain  itu,  pelajaran  mengenai  permasalahan  sosial diajarkan melalui kursus terpadu atau outing class , di mana siswa dapat belajar melalui pengalaman langsung di berbagai tempat di luar kelas. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Indonesia  lebih  memberikan  kebebasan  pada  setiap  daerah  untuk  menentukan  muatan lokal  tambahan,  sementara  Jepang  lebih  memusatkan  perhatian  pada  aspek pengembangan  karakter,  kemandirian,  dan  penanganan  permasalahan  sosial  melalui pendekatan kurikulum nasional yang lebih terstandar.
Sistem penilaian dan ujian kenaikan kelas di kedua negara juga dapat menjadi titik analisis  selanjutnya  untuk  memahami  secara  menyeluruh  perbedaan  dan  persamaan dalam struktur pendidikan antara Indonesia dan Jepang. Di Indonesia, siswa diwajibkan mengikuti  ujian  kenaikan  kelas  setiap  semester  atau  tahun  pada  semua  jenjang pendidikan, serta menghadapi Ujian Akhir Nasional (UAN) yang menentukan kelulusan siswa Sekolah Dasar (SD). UAN memiliki peran krusial dalam menentukan apakah siswa dapat  melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  berikutnya.  Sistem  penilaian  Indonesia menggunakan acuan Ketuntasan Minimal (KKM), di mana siswa diharapkan memenuhi standar minimal yang ditetapkan untuk setiap mata pelajaran. Jika ada siswa yang belum mencapai  KKM,  mereka  akan  mendapatkan  pembelajaran  remidial.  Sebaliknya,  di Jepang, tidak ada ujian kenaikan kelas maupun ujian akhir nasional. Penilaian dilakukan dengan  memberikan  nilai  huruf  A,  B,  dan  C  untuk  semua  mata  pelajaran  kecuali matematika. Untuk siswa kelas 4 hingga kelas 6, dilakukan tes IQ untuk mengevaluasi kemampuan dasar siswa. Hasil tes IQ ini menjadi panduan untuk memberikan perhatian ekstra kepada siswa yang mungkin memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Pendekatan ini  menunjukkan  perhatian  khusus  terhadap  keberagaman  kemampuan  siswa  dan memberikan dukungan tambahan kepada mereka yang membutuhkannya. Perbedaan ini mencerminkan strategi evaluasi yang berbeda antara Indonesia yang lebih memfokuskan pada ujian kenaikan kelas dan ujian akhir nasional sebagai penentu kelulusan, sementara Jepang  menekankan  penilaian  berkelanjutan  dengan  fokus  pada  pengembangan individual siswa melalui tes IQ dan penilaian huruf. Hal ini menjadi aspek penting dalam memahami dinamika pendidikan di kedua negara.
Dalam konteks pembinaan karakter atau perilaku, Indonesia dan Jepang memiliki pendekatan  yang  berbeda.  Di  Indonesia,  Pendidikan  Agama  menjadi  landasan  untuk memupuk nilai-nilai  karakter siswa, seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tenggang rasa. Pendidikan  karakter  di  Indonesia  secara  khusus  terintegrasi  dalam  mata  pelajaran Pendidikan Agama, di mana siswa diajarkan untuk menginternalisasi nilai-nilai moral dan etika yang menjadi dasar dalam membentuk kepribadian yang baik. Sementara itu, Jepang menerapkan  Prinsip Chi-Toku-Tai dalam  pembinaan  karakter  siswa.  Prinsip  ini  terdiri dari tiga elemen, yaitu Chi, Toku , dan Tai. Chi diartikan sebagai pengetahuan akademik, yang  mencakup  aspek  intelektual  dan  kognitif  siswa. Toku diartikan  sebagai  aspek pengembangan nilai, emosi, dan karakter siswa. Hal ini menekankan pada pembentukan karakter yang baik dan etika yang kuat. Terakhir, Tai memiliki makna tubuh yang sehat, yang  menunjukkan  perhatian  terhadap  kesejahteraan  fisik  dan  mental  siswa  sebagai bagian integral dari pembinaan karakter. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan nilai-
nilai dan prioritas yang ditekankan oleh masing-masing negara dalam mendidik generasi muda. Di Indonesia, nilai-nilai moral diajarkan melalui pendekatan agama, sementara di Jepang,  Prinsip Chi-Toku-Tai menggambarkan  pendekatan  yang  holistik  dalam pengembangan karakter siswa yang mencakup aspek pengetahuan, nilai, dan kesehatan fisik.

## Kesimpulan
Indonesia  dan  Jepang  memiliki  fokus  serupa  dalam  pengembangan  sistem pendidikan, terutama pada jenjang Pendidikan Dasar. Keduanya menerapkan kebijakan Pendidikan  Wajib  Belajar  Sembilan  tahun  yang  diberikan  secara  gratis.  Meskipun demikian,  terdapat  perbedaan  dalam  metode  pembelajaran,  struktur  kurikulum,  dan pembinaan  karakter.  Di  Indonesia,  kebijakan  kurikulum  sering  mengalami  perubahan, yang dapat berdampak negatif terhadap mutu pendidikan dan hasil belajar siswa karena perangkat  sekolah  belum  sempat  beradaptasi  dengan  perubahan  tersebut.  Meskipun pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk memasukkan kurikulum lokal, kurikulum tersebut  cenderung  tidak  sepenuhnya  relevan  dengan  kehidupan  sehari-hari  siswa, terbatas pada bahasa daerah, seni, dan budaya lokal. Sementara itu, di Jepang, pemerintah memberikan  kebebasan  pada  setiap  daerah  untuk  menyesuaikan  struktur  kurikulum dengan menambahkan mata pelajaran tambahan sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih relevan dengan kehidupan sehari- hari  siswa.  Dari  perbedaan  tersebut,  Indonesia  diharapkan  dapat  mengadopsi  beberapa aspek struktur dan implementasi kurikulum Jepang guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, sehingga dapat bersaing dengan negara maju seperti Jepang.

## Daftar Pustaka
Abdillah,  M.  H.  (2018). Paradigma  Pendidikan  Nasional  dan  Implementasinya .
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: Sage Publications; Flick,  U.  (2018). An  Introduction  to  Qualitative  Research  (6th  ed.). California:  Sage Publications;
Fraenkel,  J.  R.,  Wallen,  N.  E.,  &  Hyun,  H.  H.  (2012). How  to  Design  and  Evaluate Research in Education (8th ed.). New York: Mc Graw HIll. Fullan,  M.  (2016). The  New  Meaning  of  Educational  Change .  New  York:  Teachers College Press.
Halawa,  D.  P.,  Telaumbanua,  M.  S.,  &  Buulolo,  D.  (2023).  Perbandingan  Sistem Pendidikan  Indonesia  Dan  Jepang. NDRUMI:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  dan Humaniora , 6 (1), 12-23.
Hanggoro, D. (2022). Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Sistem Pendidikan Jepang: Memajukan Pendidikan Bangsa. Jurnal Pendidikan Luar Biasa , 3 (2), 363-373.
Irawati, H., & Maulidiyah, A. (2022). Belajar Pendidikan Dasar pada Sekolah di Jepang. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan , 4 (1), 602-608.
McGraw-Hill; Ahmadi, S., Ahmad, S., & Ahmadi, M. (2016). A Comparative Study of Using Thematic, Open and Axial Coding in Content Analysis. Indian Journal of Science and Technology , 9( 30) 1-9 Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A Methods Sourcebook (3rd Ed.). California: Sage Publications Montanesa,  D.,  &  Firman,  F.  (2021).  Perbandingan  Sistem  Pendidikan  Indonesia  dan Jepang. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan. 3 (1), 174-179
Montanesa,  D.,  &  Firman,  F.  (2021).  Perbandingan  Sistem  Pendidikan  Indonesia  dan Jepang. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan , 3 (1), 174-179.
Nurlaela,  L.,  &  Wulandari,  A.  D.  (2018).  Pendidikan  Karakter  pada  Mata  Pelajaran Agama  dan  Moral  di  Sekolah  Dasar. Prosiding  Seminar  Nasional  Pendidikan (SNP). (Vol. 1, No. 1)
Rahayu,  S.  (2019).  Manajemen  Sarana  dan  Prasarana  Pendidikan.  Jurnal Isema  Islam. Educ. Manag . 2 (4), 77-92
Sadiman,  A.  S.  (2017). Pendidikan  Dasar:  Pendekatan  Integratif .  Jakarta:  Rajawali Press.
Simanjuntak,  J.,  Sihombing,  S.,  Purba,  T.  N.,  Hutauruk,  A.,  &  Panjaitan,  S.  (2021). Analysis  of  Mathematics  Education  Learning  Activities  During  the  COVID-19 Pandemic  in  Asian  Countries  (Indonesia,  Japan  and  the  Philippines). Sepren: Journal of Mathematics Education and Applied , 2 (2), 47-55
Smith,  R.  (1997).  Foreign  Teachers  and  Americanization  In  Meiji  Japan. American Quarterly , 49 (2), 272-305)
Syakhrani,  A.  W.,  Norman,  N.,  Ramadan,  R.  S.,  &  Rahmadani,  R.  (2022).  Sistem Pendidikan di Negara Indonesia. Adiba: Journal of Education , 2 (3), 386-398 Tsuchiya, T. (1990). Education Reform in Japan: A Case of Immobilist Politics . London: Routledge
Tsukahara,  T.  (2015).  The  Rise  of  Oyatoi  Gaikokujin:  the  Influx  of  Foreign  Teachers During The Meiji Period. Historical Studies in Education, 27 (1), 78-96 Wiles, J., & Bondi, J. (2015). Curriculum Development: A Guide to Practice . London: Pearson Education
Yanuar,  R.  F.  (2021).  Studi  Komparasi  Kurikulum  Sekolah  Dasar  di  Indonesia  dan Jepang. Jurnal Dharma PGSD , 1 (2), 146-161.
Yata,  C.,  Ohtani,  T.,  &  Isobe,  M.  (2020).  Conceptual  framework  of  STEM  based  on Japanese subject principles. International Journal of STEM Education , 7 (1), 1-10. Yuliyanti, Y., Damayanti, E., & Nulhakim, L. (2022). Perkembangan Kurikulum Sekolah Dasar  di  Indonesia  dan  Perbedaan  Dengan  Kurikulum  Di  Beberapa  Negara. Lingua Rima: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia , 11 (3), 95-106.