Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 5, Nomor 1, Juni 2022 e-ISSN : 2598-4934 p-ISSN : 2621-119X https://doi.org/10.31539/kaganga.v5i1.3572

## EFEKTIVITAS SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH PADA PEMILIH PEMULA DALAM PEMILU KEPALA DAERAH
DI MASA PANDEMI COVID 19
Irsyad Sudirman 1 , Imam Muazansyah 2
Universitas Kaltara 1,2
Isman.dodi77@gmail.com 1

## ABSTRAK
Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan  Umum  Daerah  (KPUD)  Kabupaten  Bulungan  pada  kelompok  pemilih pemula dalam penyelenggaraan Pemilu  Kepala Daerah di  masa pandemik covid- 19.  Metode  penelitian  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara  dan  dokumentasi  data  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukan efektivitas sosialisasi berupa: Prosedur dan pemilihan tujuan, pemanfaatan sumber daya,  anggaran,  sarana,  prasarana,  integrasi  dan  pencapaian  tujuan,  kesemuanya telah  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  KPUD  Kabupaten  Bulungan  selama  masa pendemic  covid-19.  Simpulan  penelitian  bahwa  KPUD  dalam  mensosialisasikan pemilu  kepada  pemilih  muda  sudah  cukup  efektif,  baik  secara  prosedural,  teknis pelaksanaan dan inovatif.
Kata Kunci : Efektivitas Sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum Daerah, Pandemic Covid-19, Pemilu Kepala Daerah, Pemilih Pemula

## ABSTRACT
The  purpose  of  the  study  was  to  find  out  the  effectiveness  of  the  socialization carried  out  by  the  Regional  General  Election  Commission  (KPUD)  of  Bulungan Regency for the beginner voter group in the implementation of the Regional Head Election during the COVID-19 pandemic. The research method uses a qualitative descriptive  approach  using  primary  and  secondary  data  types.  Methods  of collecting  data  by  means  of  interviews  and  secondary  data  documentation.  The results  showed  the  effectiveness  of  the  socialization  in  the  form  of:  Procedures and  selection  of  objectives,  utilization  of  resources,  budget,  facilities, infrastructure,  integration  and  achievement  of  objectives,  all  of  which  had  been carried out well by the Bulungan Regency KPUD during the covid-19 pandemic. The  conclusion  of  the  research  is  that  the  KPUD  in  disseminating  the  general election  to  young  voters  has  been  quite  effective,  both  procedurally,  technically and innovatively.
Keywords: Covid-19 Pandemic, Effectiveness of Socialization, Regional General Election  Commission,  Regional  Head  Elections,  Voters  Beginner

## PENDAHULUAN
Pemilihan umum adalah indikator  stabilitas  dan  dinamisnya demokratisasi negara, Pemilihan umum  di  Indonesia  secara  periodik telah dilaksanakan sejak 1955, tetapi prosesdemokratisasi melalui pemilihan sebelumnya belum mampu menghasilkan nilai demokrasi yangmatang dikarenakan sistem politik  yang  masih  otoriter.  Setelah jatuhnya rezim Orde Baru padatahun
1998  ditemukan  format  demokrasi yang ideal yang menyebabkan perubahan  dalam  tatanandemokrasi dan  pemerintahan  di  Indonesia. Keberhasilan  Pemilu  dipengaruhi oleh  tingkatkesadaran  politik  warga negara yang bersangkutan. Kesadaran  politik  ini  terefleksi  dari seberapabesar  partisipasi  dan  peran masyarakat  dalam  proses  Pemilu, dengan memberikan kesempatankepada setiap warga negara  untuk  memberikan  suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik dieksekutif  maupun  legislatif  selaku pemangku  kebijakan,  dapat  menjadi saranabagi masyarakat
dalam
mengontrol jalannya pemerintah yang  akan  terpilih.  Masyarakat berhak menentukan dan menyerahkan  amanahnya  kepada mereka  yang  layak  dan  dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan kedepan. Pemilihan kepala daerah (Pilkada)  merupakan  salah  satu bentuk pelaksanaan kegiatandemokrasi di Indonesia, dimana kepala daerah dipilih langsung  oleh  rakyat.  Sosialisasi mengenaipillkada  tentu  dibutuhkan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pilkada itusendiri. Sosialisasi politik berfungsi  dalam  mengembangkan
serta  memperkuat sikap  politik dimasyarakat  umum  tidak  terkecuali pemilih pemula yang baru mengikuti pilkada itu sendiri.
Sosialisasi  politik  melibatkan keluarga,  sekolah,  dan  lembaga- lembaga tertentu yang ada dalammasyarakat.  Adapun  fungsi dari  sosialisasi  politik  anatara  lain untuk meningkatkan pengetahuandan pemahaman masyarakat tentang kehidupan  politik,  serta  mendorong timbulnya  partisipasiyang  maksimal dalam  kehidupan  berpolitiknya.  Hal ini  senada  dengan  konsep  demokrasi yangtelah  dijelaskan  dimana  rakyat harus berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik. Partisipasi politik masyarakat  juga  dapat  menjadi  alat untuk  mengekspresikan  eksistensi individu  atau  kelompok  sosial  di masyarakat  dengan  mempengaruhi pemerintah
melaluimekanisme
politik. Rendahnya partisipasi politik umumnya  muncul  karena  sikap apatis  dan  sikapapriori  terhadap aktifitas dan kegiatan politik, dimana masyarakat lebih memilih untukmenjalankan  aktivitas  harian mereka  seperti  bekerja,  berolahraga, klub sosial, bertamasya dan sebagainya, yang dirasa dapat memberikan  suatu  manfaat  yang lebih nyata dibandingkan denganharus  berpartisipasi  dalam politik.Partisipasi pemilih di Bulungan itu 82,12%. Masyarakat  menjadi  pemilih cerdas  dalam  menentukan  pilihan politiknya  dan  aktif  terlibatdalam setiap penyelenggaraan Pemilu sehingga  perlu  adanya  sosialisasi supaya semakinmenyadarkan masyarakat tentang pentingnya
penggunaan  hak  suaranya  karena Pemilu  merupakanproses  demokrasi yang  menentukan  arah  jalannya pemerintahan  dan  kemajuan  bangsa.
Pemahaman  kesadaran  berpolitik bagi masyarakat perlu diaktualisasikan melalui pembelajaran yang melibatkan masyarakat secara langsung. Yuniarsih  (2013)  mengatakan bahwa  efektivitas  berkaitan  dengan optimalisasiketercapaian rencana (target)  kerja,  baik  dilihat  dari  aspek kualitas, kuantitas, durasi penyelesaianpekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber
daya  organisasi.  Nainggolan  (2016) menjelaskan  efektivitas  merupakan suatu  kemampuan  memilih  tujuan dengan  memanfaatkansarana  dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya  tujuan  organisasi  yang telahditetapkan sebelumnya.
Sosialisasi  politik  adalah  suatu transmisi  pengetahuan,  sikap,  nilai, norma  dan  perilakuessensial  dalam kaitannya dengan politik, agar mampu  berpartisipasi  efektif  dalam kehidupanpolitik  (Damsar,  2010). Proses sosialisasi politik adalah suatu upaya  yang  dilakukan  olehseseorang atau  kelompok  guna  memberikan suatu  penanaman  atau  internalisasi suatu gagasan ataunilai politik kepada  masyarakat  agar  nantinya memunculkan  suatu  sikap  politik (partispasi)  suatumasyarakat  atau institusi. Komisi Pemilihan Umum
berpedoman  pada  Peraturan  Komisi
Pemilihan Umum RepublikIndoensia Nomor  8  Tahun  2017  tentang Sosialisasi,  Pendidikan  Pemilih,  dan PartisipasiMasyarakat dalam Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati, dan/atauWalikota dan Wakil Walikota.  Sosialisasi  pemilu  adalah proses penyampaian informasi tentangtahapan  dan  program  dalam penyelenggaraan  pemilihan.  Pasal  4 menyatakan pemilih
pemulamerupakan  salah  satu  sasaran sosialisasi pemilu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum  Anggota  DewanPerwakilan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah. PemilihanUmum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang  dilaksanakan  secara  langsung, umum,bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil dalam  NKRI  berdasarkan  Pancasila dan  Undang-undang  DasarNegara Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-undang Nomor 22 Tahun  2007  Tentang  Penyelenggara Pemilu diatur mengenaiKomisi Pemilihan  Umum  (KPU),  KPU Provinsi,  dan  KPU  Kabupaten/Kota sebagai lembagapenyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu  sebagai  lembaga  pengawas Pemilu.KPU dalam menjalankan tugasnya  bertanggung  jawab  sesuai dengan peraturan perundang- undanganserta dalam hal penyelenggaraan  seluruh  tahapan pemilihan  umum  dan  tugas  lainnya.
KPU  memberikan  laporan  Presiden kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat. komposisi  keanggotaanKPU  harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan  KPU  5  (lima)  tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Komisi Pemilihan Umum adalah  lembaga  yang  dipilih  dan ditetapkan berdasarkan undang- undangsebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada awal pembentukannya, KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga  yang  beranggotakan  orang nonpartisan dankebanyakan dari Perguruan  Tinggi  dan  Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM). Komisi
PemilihanUmum  Daerah  (KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan  Umum (KPU)  pusat yangberfungsi untuk menyelenggarakan  pemilihan  umum secara berjenjang (Wahidin, 2008). Penyelenggaran Pemilihan Kepala  Daerah  di  Kabupaten/  Kota diselenggarakan oleh KomisiPemilihan  Umum  Daerah. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah  yang  baik,  tidak  cukup hanyadari  bagaimana  cara  kerja Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga harus diikuti dengan adanyakesadaran dan tingkat partisipasi  masyarakat  yang  tinggi. Tingkat partisipasi masyarakatdipengaruhi oleh lembaga Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah mengarahkan partisipasi masyarakat,dan  tingkat  partisipasi masyarakat  juga  mempengaruhi  baik tidaknya hasil perolehan daripenyelenggaraan pemilihan umum. Partisipasi  politik  masyarakat dalam  Pemilu  dipandang  sebagai kontrol  masyarakat  terhadapsuatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politikmasing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat denganpemenuhan  hak-hak  politik warga negara. Wujud dari
pemenuhan  hak-hak  politik  adalah adanyakebebasan  bagi  setiap  warga untuk  menyatakan  pendapat  dan berkumpul yang tertuang dalamUUD 1945 pasal 28 berbunyi: kemerdekaan berserikat dan berkumpul  mengeluarkan  pikiran dengan lisandan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Subekti, 2014).
Partisipasi  masyarakat  dalam politik  adalah  kegiatan  seseorang atau  sekelompok  untuk  turutserta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan  memilih  pimpinan  negara,
dan secara langsungatau tidak langsung mepengaruhi kebijakan pemerintah, public  policy .  Secara konvensionalkegiatan  ini  mencakup tindakan  seperti:  memberikan  suara dalam  pemilihan  umum, voting ; menghadiri rapat umum, ‘ campaign ’; menjadi  anggota  suatu  partai  atau kelompok  kepentingan;mengadakan pendekatan atau hubungan, contacting dengan pejabat pemerintah,  atau  anggotaparlemen dan  sebagainya  (Budiardjo,  2009). Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan masyarakat,biasanya akan berbanding lurus dengan kecenderungan mereka untuk berpartisipasi  dalam  politik  (Putri, 2015). Pahmi  (2010)  memahami  arti pemilih adalah warga negara
Indonesia yang telah berusia17 tahun atau  lebih  atau  sudah/pernah  kawin.
Pemilih  dalam  setiap  pemilihan umumdidaftarkan  melalui  pendataan yang  dilakukan  oleh  petugas  yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan  umum.Pemilih  pemula merupakan pemilih yang baru pertama  kali  memilih  karena  usia mereka  barumemasuki  usia  pemilih yaitu  17  hingga  21  tahun  terdiri  atas pelajar, mahasiswa atau. Menjadisegmen unik, seringkali memunculkan  kejutan  dan  tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebutunik,  sebab  perilaku  pemilih pemula  dengan  antusiasme  tinggi, relatif lebih rasional, haus akanperubahan  dan  tipis  akan  kadar polusi  pragmatisme.  Pemilih  pemula memiliki antusiasme yangtinggi sementara  keputusan  pilihan  yang
belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemulasebagai  ‘ swing  vooters’ yang
sesungguhnya.
Pentingnya  pemilih  pemula
menurut  Sekretariat  Jenderal  KPU (dalam Modul: Pemilu untuk Pemula,  2010),  karena  sebanyak  20 %  dari  seluruh  pemilih  adalah pemilih pemula dengan
jumlahsangatlah  besar,  sehingga  hak warga  negara  dalam  menggunakan hak  pilihnya,  jangan  sampaisudah memiliki  hak  pilih  tidak  dapat menggunakan  hak  pilihnya  karena tidak terdaftar atau jugamasih banyak kesalahan  dalam  menggunakan  hak pilihnya, dan lain-lain.
Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentangPemilihan, Pengesahan, Pengangkatan  dan  Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah juncto Peraturan Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2008 tentang  Perubahan  atas  PP  Nomor 6Tahun 2005 adalah: “S arana pelaksanaan  kedaulatan  rakyat  di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila  dan  UUD  Tahun  1945 memilih Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah ”. Pasal 56 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah menyatakan: “ Kepala daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah  dipilih dalam  satu  pasangan  calonyang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan  asas  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur  danadil ”.  Dan bunyi  ayat  (2):  “ Pasangan  calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik ataugabungan partai politik ”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif  tersebut  karena  peneliti ingin  melihat  dan  menggambarkan fenomena yang terjadi pada sosialisasi  yang  dilakukan  oleh KPUD  Kabupaten  Bulungan  dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih  pemula  pada  pemilihan umum  Kepala  Daerah.  Dengan demikian  peneliti  berharap  bisa mengumpulkan  dan  menganalisis data  yang  didapat  secara  baik  dan benar, untuk menggambarkan bagaimana efektivitas sosialisasi KPUD  Kabupaten  Bulungan  dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih  pada  Pilkada  di  masa pandemic covid-19. Teknik pengumpulan data dengan  studi  pustaka  dan  studi lapangan  (Observasi,  Wawancara, Merekam dan/atau
mencatat jawaban-jawaban  terkait  efektivitas sosialisasi dan studi dokumentasi). Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data kualitatif, dengan  strategi grounded  theory meliputi: Membuatan kategori- kategori atas informasi yang diperoleh  (open  coding);  Memilih salah satu kategori; Menempatkannya dalam suatu model teoritis  (axial  coding);  Merangkai menjadi  sebuah cerita dari hubungan antara  kategori  (selective  coding) tertentu. Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini dilakukan berdasarkan  metode  analisis  data model Miles dan Huberman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN
Program  kegiatan  sosialisasi pemilukada  yang  telah  dilakukan oleh  KPU  Kabupaten  Bulungan
selama  ini  sudah  sesuai  dengan tujuan  penyelenggaraan  pemilukada itu  sendiri.  Dari  hasil  temuan  di lapangan baik melalui proses wawancara  maupun  telaah  dokumen kegiatan sosialisasi, peneliti
menemukan  sudah  sesuai  dengan kriteria  yang  menjadi  indikator konsep  efektifitas.  Namun  terkait naik  dan  turunnya  tingkat  partisipasi baik pada pemilih umumnya maupun pemilih pemula khususnya
dipengaruhi  oleh  kesadaran  diri  dari setiap  individu  pemilih  dan  pemilih pemula  itu  sendiri  terhadap  arti berdemokrasi  melalui  pemilukada. Pada  tingkat  penyelenggara  yakni KPU  Kabupaten  Bulungan  dan jajaran  badan Adhoc dibawahnya telah melakukan usaha yang maksimal dengan berbagai ide gagasan yang beragam.
Kegiatan  sosilisasi  pemilih
pemula  sudah  menjadi  agenda  rutin di  KPU  Kabupaten  Bulungan  dan kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan pada
masa-masa pemilukada  saja,  namun  ditemukan juga  kegiatan  sosialisasi  pemilu kepada pemilih pemula jauh sebelum proses penyelenggaraan pilkada akan dilaksanakan.  Peneliti  menemukan hal menarik di tahun 2017, saat KPU Kabupaten  Bulungan  mendapatkan dana hibah anggaran sebesar 200 juta rupiah dari pengajuan awal sebesar 2 milyar  rupiah,  yang  ternyata  dana tersebut dijalankan oleh KPU Kabupaten  Bulungan  untuk  kegiatan sosialisasi  ke  pemilih  pemula  yang hanya cukup pada 5 kecamatan saja.
Kegiatan sosialisasi pemilukada  kepada  pemilih  pemula adalah  program  rutin  dan  tidak berpengaruh secara signifikan terhadap  partisipasi  pemilih  secara umum. Namun menurut hemat peneliti, sudah saatnya KPU
membuat  suatu  kebijakan  khusus terkait kelompok pemilih pemula ini. Karena secara substansi bukan permasalahan  naik  dan  turunnya tingkat  partisipasi  politik masyarakat pada  suatu  daerah  saja,  tapi  perlu juga  mengetahui  penyebab  terkait aktivitas  kelompok  pemilih  pemula pada  saat  hari  pemungutan  suara dimana banyak yang tidak melaksanakan  kewajibannya  dalam mencoblos.  Berbagai  alasan  yang ditemukan  memang  menyebutkan kelompok  ini  mengatakan  tidak mengenal  paslon  dengan  baik  dan rata-rata  jawaban  kelompok  ini menurut peneliti irrasional atau lebih pada  alasan  semata  bukan  pada tingkat  kesadaran  diri  kelompok tersebut.

## SIMPULAN
Ppenelitian  terkait  dengan efektivitas sosialisasi yang dilakukan KPU  Kabupaten  Bulungan  pada pemilih  pemula  dalam  pilkada  di masa pandemic covid-19 telah cukup efektif. Sudah cukup efektif dimaksud  bahwa  KPU  Kabupaten Bulungan  dalam  kegiatan  sosialisasi kepada pemilih pemula secara prosedural  dan  teknis  pelaksanaan sudah sesuai dan inovatif. Terjadinya penurunan Pratisipasi pemilih pemula  sebesar  0,87%  tahun  2020 bukan berarti KPU Kabupaten
Bulungan  tidak  bekerja  efektif  tapi permasalahan  tersebut  lebih  diluar teknis  pelaksanaan  sosialisasi  yang sudah terprogram secara baik.
Kondisi  pandemic  covid-19  juga memberikan andil yang cukup signifikan terhadap penurunan
partisipasi  pemilih  pemula,  terutama pada  saat  hari  pemungutan  suara, dimana  sebagian  besar  pemilih pemula enggan mendatangi TPS-TPS yang  sudah  disediakan  dikarenakan adanya instruksi untuk menjaga jarak
aman  sebagaimana  himbauan  WHO dan  Pemerintah  Daerah  melalui
Dinas Kesehatan setempat. Permasalahan berikutnya adalah  terkait  kebijakan  yang  tidak akomodatif. Diantaranya terkait pendeteksian terhadap kelompok pemilih  pemula  yang  secara  teknis tidak  adanya  indikator  khusus  untuk mengetahui seberapa besar
partisipasi  pemilih  pemula  dalam setiap  proses  pemungutan  suara. Kondisi  tersebut  bisa  terdeteksi  tapi hanya  bisa  dilakukan  secara  manual dengan melibatkan seluruh penyelenggara pemilu. Namun
umumnya  KPU  hanya  mengevaluasi hasil  pemilihan  melalui  partisipasi masyarakat  secara  umum.  Sejatinya, orientasi  kepemiluan  itu  adalah memberikan  kesadaran  politik  aktif warganegara, jika KPU sendiri melupakan hal-hal yang kecil dengan mengabaikan  partisipasi  kelompok pemilih  pemula,  maka  kondisi  sikap apatis  kaum  muda  ini  akan  semakin tidak  terkontrol  di  masa  mendatang dan  justru  membahayakan  sistem kepemiluan itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin,  A.  (2020,  Februari  10).
Ingin  Menaikkan  Pemilih  di Pilkada  2020,  KPU  Bulungan Rekrut Pemilih Pemula, Target bisa  82  Persen.  Diakses  dari httpS://kaltim.tribunnews.com/ 2020/02/10/ingin-menaikkan- pemilih-di-pilkada-2020-kpu- bulungan-rekrut-pemilih- pemula-target-bisa-82-persen .
Budiardjo,  M.  (2008).  Dasar-Dasar
Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta Damsar, D. (2010). Pengantar Sosiologi Politik. Kencana Prenada Media Group. Djuyandi,  Y.  (2014).  Efektivitas Sosialisasi  Politik  Pemilihan
Umum  Legislatif  Tahun  2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. E. Journal HUMANIORA. 5 (2). https://doi.org/10.21512/human iora.v5i2.3263 Lubis, H. (2018). Efektivitas Sosialisasi Pemilu dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi  Pemilih  di  KPUD Kabupaten  Langkat.  Fakultas Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. http://repository.umsu.ac.id/ha ndle/123456789/3511 Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.
(2009). Analisis Data Kualitatif (Buku Terjemahan). Jakarta Moleong,  L.  J.  (2010).  Metodologi Penelitian  Kualitatif  (XXVII). Remaja Rosdakarya. Bandung
Nainggolan, D. R. (2016). Efektivitas Program  Pembangunan  Wisata Pantai  Bosur  Dalam  Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Lokal Di Kecamatan  Pandan  Kabupaten Tapanuli Tengah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  6  Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian  Kepala  Daerah dan  Wakil  Kepala  Daerah juncto  Peraturan  Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan  atas  PP  Nomor  6 Tahun  2005.  Diakses  dari https://peraturan.bpk.go.id/Ho me/Details/4863/pp-no-49-
tahun-2008
Putri,  M.  P.  (2015).  Peran  Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya  Untuk  Meningkatkan Partisipasi  Politik  Masyarakat Pada  Pemilu  Presiden  2014  di
Kalimantan Timur. https://ejournal.ilkom.fisip- unmul.ac.id/site/?p=2309
Shaleh,  A.  I.,  &  Raihana,  R.  (2021).
Efektivitas  Partisipasi  Pemilih
Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah  Tahun  2020  Pada  Era COVID-19 di Indonesia. Universitas Muhammadiyah http://dx.doi.o rg/10.36722/jaiss.v2i1.508 Subekti, T. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat  Dalam  Pemilihan Umum  (Studi  Turn  of  Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan  Tahun  2013). Jurnal
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya , 1 (1). Suwatno,  S.  &  Yuniarsih,  T.  (2013).
Manajemen Sumber Daya Manusia. Alfabeta. Bandung
Sy,  Pahmi,  2010.  Politik  Pencitraan.
Gaung Persada Press. Jakarta
Undang-undang  Nomor  22  Tahun
2007.  Tentang  Penyelenggara Pemilu. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Ho me/Details/39892/uu-no-22-
tahun-2007
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
2012. Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah. Diakses dari https://www.hukumonline.com /pusatdata/detail/lt4fbe0164baa 3a/nprt/lt4f2a51338fbaf/undan
g-undang-nomor-8-tahun-2012 Wahidin,  S.  (2008).  Mengawasi
Pemilihan Umum Kepala Daerah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta Putra,  A.  D.  T.  (2016).  Inovasi Model  Sosialisasi  Peran  Serta Masyarakat dalam Pemilu.
Jurnal  Wacana  Politik. 1 (2). 139-151 . https://doi.org/10.24198/jwp.v
1i2.11056 Prasetyo,  M.  I.  W.,  &  Adnan,  M.  F. (2019).  Pengaruh  Sosialisasi Politik Komisi Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Pada  Pilkada  Kota  Padang Tahun  2018.  Jurnal  Perspektif, Jurnal  Kajian  Sosiologi  dan Pendidikan. 2 (3) https://doi.org/10.24036/perspe ktif.v2i3.83