## Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi
Gilang Rahmadani 1) ; Yana Fajar Basori 2) ; Dine Meigawati 3)
1,2,3) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Email: 1) Gilangcek@gmail.com

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  telah memposisikan desa  sebagai kesatuan masyarakat  hukum  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah desa dan desa adat atau  yang disebut dengan nama lain,  yang selanjutnya disebut Desa, adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan.  Tujuan  pemerintahan  dan  pembangunan  desa  adalah  penetapan kebijakan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. melalui Program dan kegiatan yang  sesuai  dengan  prioritas  kebutuhan  masyarakat  setempat.  Sebagai  daerah  yang  memiliki kewenangan  penuh  untuk  menjalankan  pemerintahannya,  maka  desa  harus  bisa  membangun  dan mengelola  potensi  desa  yang  dimiliki  dengan  mengutamakan  partisipatif  masyarakat.  Salah  satu  wujud pembangunan  penguatan  ekonomi  desa  yaitu  dengan  adanya  pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  yang  disepakati  melalui  Musyawarah  Desa,  dalam  memanfaatkan  dan  mendayagunakan sumberdaya lokal dan Aset yang dimiliki Desa.

## ARTICLE HISTORY
Received [3 Mei 2022] Revised [29 Mei 2022] Accepted [22 Juni 2022]

## ABSTRAK
Peneliti an  ini  berjudul  “Peningkatan  Kapasitas  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES)  di  Kecamatan  Sagaranten  Kabupaten  Sukabumi”.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  menjelaskan  tentang  peningkatan  kapasitas  sebuah  organisasi  publik  yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sebagian besar BUMDes di Kecamatan Sagaranten tampaknya  hanya  ikut-ikutan  atau  latah,  yaitu  ketika  kelembagaan  dan  kepengurusan BUMDes  sudah  terbentuk,  namun  potensi  yang  ada  di  wilayah  desanya  belum  tergarap. Sehingga  setelah  pembentukan  BUMDes  tidak  dapat  membuat  unit  usaha  atau  program untuk memanfaatkan potensi desanya sendiri, untuk memberikan manfaat sesuai dengan prinsip  dan  tujuan  BUMDes  kepada  masyarakat  sekitar.  Teori  yang  digunakan  untuk mengukur  peningkatan  kapasitas  suatu  organisasi  adalah  teori  capacity  building  yang ditulis oleh Marilee S. Grindle (1997). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa mobilisasi  yang  dilakukan  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha  belum  maksimal,  dan pengendalian  yang  belum  optimal.  Karena  beberapa  program  usaha  yang  direncanakan tidak  sesuai  dengan  potensi  yang  ada  di  desa.  Dengan  demikian,  pengelolaan  BUMDes belum berjalan dan mencapai tujuannya sesuai prinsip BUMDes.

## ABSTRACT
This  research  is  entitled  "Improving  the  Management  Capacity  of  Village  Owned Enterprises  (BUMDES)  in  Sagaranten  District,  Sukabumi  Regency".  The  purpose  of  this study is to explain the capacity building of a public organization, namely a village-owned enterprise (BUMDES). Most BUMDes in Sagaranten sub-district seem to be just joining in or  being  talkative,  which  is  when  the  BUMDes  institutions  and  management  have  been established, but the potential that exists in their village areas has not been explored. So that  after  the  formation  of  BUMDes,  they  cannot  create  business  units  or  programs  to utilize  the  potential  of  their  own  village,  to  provide  benefits  in  accordance  with  the principles and objectives of BUMDes to the local community. The theory used to measure an increase in the capacity of an organization is the theory of capacity building written by Marilee  S.  Grindle  (1997).  The  method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative research  method.  Data  collection  techniques  were  carried  out  through  observation, interviews  and  documentation.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  mobilization carried out in carrying out business activities has not been maximized, and the control is not optimal. Because some of the planned business programs are not in accordance with the  potential that  exists in the  village.  Thus, the  management  of  BUMDes  has  not  been running and achieving its objectives according to the BUMDes principles.
KEYWORDS Capacity Building, Village
Owned Enterprises This is an open access article under the CC –BY-SA license
Dalam  Undang-undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  Pasal  (76),  Aset  desa  dapat  berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum dan aset lainya milik  Desa.  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  sebagai  lembaga  ekonomi  yang  dikembangkan  dan disahkan  melalui  musyawarah  desa,  menganut  asas  gotong  royong,  partisipasi,  pemberdayaan, transparansi,  akuntabilitas,  dan  berkelanjutan.  Dengan  pertimbangan  pendirian  BUMDes,  diharapkan akan  terjalin  hubungan  sosial  antar  warga  desa  dalam  pembangunan  dan  kemajuan  BUMDes.  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  hadir  sebagai  wadah  untuk  menata  masyarakat  desa  dan  meningkatkan semangat  konsolidasi  dan  pembangunan  ekonomi.  Juga  dapat  digunakan  sebagai  sarana  berbagi  bagi kelompok  masyarakat  desa  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  produk  dan  mendiskusikan pemasaran dan strategi pembangunan. Sehingga mereka mampu menggali potensi-potensi baik sumber daya manusia dan sumber daya alamnya serta mengembangkan jaringan untuk menjalin koneksi dalam menggerakkan perekonomian rakyat desa.
Salah  satu  daerah  yang concern terhadap  Badan  Usaha  Milik  Desa  yaitu  Kabupaten  Sukabumi. Seluruh desa yang ada di kabupaten Sukabumi dituntut untuk dapat mengembangkan Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes)  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dan  tujuan  BUMDes.  Program  ini  dinilai  penting  untuk semakin  mewujudkan  kemandirian  desa.  BUMDes  diminta  untuk  melakukan  inovasi  dan  kreatif  untuk mengatasi potensi  yang ada di desa. Secara keseluruhan Kabupaten Sukabumi memiliki 47 Kecamatan dan 381 Desa (BPS Kab.Sukabumi,2019).
Berikut  merupakan  data  jumlah  desa  berdasarkan  status  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  di Kabupaten Sukabumi.
Gambar 1. Jumlah Desa Berdasarkan Status BUMDES di Kabupaten Sukabumi

## Sumber : Diolah, dari Open Data Jawa Barat, 2021
Dari  data  gambar  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  desa  berdasarkan  status  badan  usaha  milik desa  (BUMDes)  di  Kabupaten  Sukabumi,  status  aktif  berjumlah  54  badan  usaha  milik  desa  dan  status yang tidak aktif berjumlah 327 badan usha milik desa. Terdapat perbandingan angka yang sangat besar dilihat dari jumlah status aktif dan tidak aktif badan usaha milik desa yang ada di Kabupaten Sukabumi.
Berikut merupan  data jumlah  desa  berdasarkan  status  BUMDes  di  Kecamatan  Sagaranten  tahun 2020.
Tabel 1. Jumlah Desa Berdasarkan Status BUMDES di Kecamatan Sagaranten Tahun 2020
NO NAMA DESA NAMA BUMDES UNIT USAHA AKTIF TIDAK AKTIF 1 Desa Pasangrahan BUMDES Lestari Sembako 2 Desa Margaluyu BUMDES Jaya Abadi Simpan Pinjam, Jasa Sewa Angkutan Umum dan Mesin Modern 3 Desa Mekarsari BUMDES Mugi Rahayu 4 Desa Datarnangka BUMDES Saluyu Perdagangan dan Sewa 5 Desa Curugluhur BUMDES Unggul Mandiri 6 Desa Cibitung BUMDES Tunas Mekar 7 Desa Sinarbentang BUMDES Sinarbentang 8 Desa Hegarmanah
9 Desa Gunung Bentang BUMDES Bentang Sejahtera
10 Desa Puncak Manggis BUMDES Puncak Manggis 11 Desa Cibaregbeg BUMDES Bina Bakti Sewa Panggung dan Sewa Molen
12 Desa Sagaranten
STATUS BUMDES
JUMLAH DESA & BUMDES KECAMATAN SAGARANTEN KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020

## Sumber : Diolah, dari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, 2021
Dari  tabel  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  desa  berdasarkan  status  badan  usaha  milik  desa (BUMDes)  di  Kecamatan  Sagaranten,  status  aktif  berjumlah  4  badan  usaha  milik  desa  dan  status  yang tidak aktif berjumlah 8 badan usha milik desa. Terdapat perbandingan angka yang sangat jauh dilihat dari jumlah status aktif dan tidak aktif badan usaha milik desa yang ada di Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi.
Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi terbagi menjadi 12 desa, dari 12 desa hanya 4 desa yang  sudah  memiliki  BUMDes.  Dan  8  desa  yang  ada  di  Kecamatan  Sagaranten  Kabupaten  Sukabumi belum  mampu  mengembangkan  BUMDes-Nya  sesuai  dengan  prinsip  dan  tujuan  BUMDes  dalam  UU Nomor  6  Tahun  2014.  Kebanyakan  BUMDes  di  Kecamatan  Sagaranten  terkesan  hanya  sekedar  ikut- ikutan  atau  latah,  yang  mana  ketika  sudah  terbentuknya  kelembagaan  dan  kepengurusan  BUMDes, tetapi  potensi  yang  ada  diwilayah  desanya-pun  belum  digali.  Sehingga  sudah  terbentuknya  BUMDes tidak  bisa  membuat  unit  atau  program  usaha  dalam  mendayagunakan  potensi  desanya  sendiri,  untuk memberikan manfaat sesuai dengan prinsip dan tujuan BUMDes kepada masyarakat setempat.

## LANDASAN TEORI

## Capacity Building
Capacity  building merupakan  suatu  proses  untuk  meningkatkan  kemampuan  yang  dimiliki individu,  kelompok,  organisasi  atau  masyarakat  yang  bertujuan  untuk  menganalisa  lingkungannya, mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun peluang yang ada dengan merancang sebuah strategi secara efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan
Grindle  dan  Hilderbrand,  (1995:442-462)  mendefenisikan  Capacity  Building  merupakan peningkatan kemampuan organisasi publik dalam mencapai tujuan tertentu baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan organisasi lainnya. Selanjutnya Philbin (2006:20) mendefinisikan capacity building sebagai  proses  mengembangkan  dan  meningkatkan  keterampilan,  bakat,  kemampuan  sumber  daya organisasi  sebagai  kebutuhan  untuk  bertahan,  menyesuaikan  diri,  dan  menumbuhkan  organisasi  di  era perubahan  yang  cepat.  Sedangkan  Whardani  (2013:19)  melihat capacity  building yakni,  Suatu  proses untuk melakukan sesuatu atau serangkaian  gerakan, perubahan multilevel di dalam individu, kelompok- kelompok,  organisasi-organisasi  dan  sistem-sistem  dalam  rangka  untuk  memperkuat  kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.
Menurut Grindle dimensi dan fokus pengembangan kapasitas memiliki tiga dimensi:
1.  Pengembangan sumber daya manusia
2.  Pengembangan organisasi
3.  Transformasi kelembagaan

## Dimensi Pengembangan SDM
Dengan  fokus  personel  yang  profesional  dan  kemampuan  teknis  serta  tipe  kegiatan  seperti, training,  praktek  langsung,  kondisi  iklim  kerja  dan  rekrutmen.  Pendidikan  dan  pelatihan,  serta menetapkan  kompensasi  yang  wajar,  menyediakan  lingkungan  kerja  yang  aman,  dan  memiliki  sistem rekrutmen yang baik, adalah semua cara untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten.

## Dimensi penguatan organisasi
Dengan fokus tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran fungsi, serta tipe kegiatan seperti,  sistem  insentif,  perlengkapan  personil,  kepimimpinan,  budaya  organisasi,  komunikasi,  struktur
manajerial.  Sistem  manajemen  untuk  meningkatkan  kinerja  kegiatan  dan  fungsi  tertentu,  serta pengelolaan struktur mikro, menjadi fokus komponen penguatan organisasi. Tindakan ini mencakup hal- hal seperti menyiapkan sistem insentif  yang baik, mempekerjakan staf saat  ini,  memberi contoh melalui kepemimpinan yang baik, meningkatkan komunikasi, dan memperbaiki struktur manajerial.

## Dimensi Transformasi Kelembagaan
Dengan fokus kelembagaan dan sistem serta makro struktur dengan tipe kegiatan seperti, aturan main  ekonomi  dan  politik,  perubahan  kebijakan  dan  regulasi,  dan  reformasi  konstitusi.  Reformasi kelembagaan,  berfokus  terutama  pada  lembaga  dan  sistem  secara  umum,  serta  efek  makrostruktur. Dalam pengaturan ini, rezim ekonomi dan politik harus mengubah aturan main, menyesuaikan kebijakan dan  peraturan  hukum,  dan  merestrukturisasi  kerangka  kelembagaan  untuk  mempromosikan pengembangan pasar dan masyarakat sipil.

## Jenis-Jenis Capacity Building
Capacity  building juga  memiliki  tingkatan  dalam  upaya  pengembangan  kapasitas  yang  harus dapat  dilaksanakan  secara  efektif  serta  berkesinambungan  pada  3  tingkatan.  Soeprapto  (2010:34) menyebutkan sebagai berikut : 1.  Peningkatan Kapasitas Individu Meliputi pengetahuan, keterampilan, kompetensi dan etika. Pengembangan kapasitas individu secara umum  dilakukan  dengan  pendidikan,  pengajaran  dan  pembelajaran  secara  luas  kepada  individu  itu sendiri  dengan  berbagai  macam  metode,  baik  metode  pendidikan  dengan  pendekatan  pedagogi maupun dengan pendekatan andragogi. Tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal tetapi juga melalui pendidikan nonformal seperti kursus-kursus, pelatihan, magang, sosialisasi dan sebagainya.
2.  Peningkatan Kapasitas Organisasi
Kapasitas  organisasi  meliputi  sumber  daya,  ketatalaksanaan,  struktur  organisasi  dan  system pengambilan  keputusan.  Pengembangan  kapasitas  organisasi  secara  umum  dilakukan  dengan pengembangan  aturan  main  organisasi,  system  kepemimpinan,  sistem  manajemen,  pengembangan sumberdaya  manusia  serta  pengembangan  jaringan  organisasi.  Dalam  peningkatan  kapasitas organisasi  dalam  pengembangan  kapasitas  meliputi  struktur  organisasi,  proses  pengambilan keputusan,  prosedur  dan  mekanisme  kerja,  pengaturan  sarana  dan  prasarana,  hubungan  serta jaringan organisasi yang ada.
3.  Peningkatan Kapasitas Sistem
Kapasitas sistem meliputi kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan dan  kondisi  dasar  yang  mendukung  pencapaian  obyektivitas  kebijakan  tertentu.  Dalam mengembangkan  kualitas  sistem  ini,  yang  menjadi  fokus  utama  adalah  perubahan  pada  kebijakan dan  peraturan  yang  dianggap  kinerja  optimal  organisasi.  Startegi  penerapan  kapasitas  sistem  yang dapat  dilakukan  adalah  melalui  perubahan  kebijakan  dan  regulasi  serta  reformasi  konstitusi.  Dalam pengembangan  kapasitas  sistem  dimana  seluruh  komponen  organisasi  dan  individu  masuk didalamnya.  Tingkatan  sistem  seperti  kerangka  kerja  yang  berhubungan  dengan  pengaturan, kebijakan-kebijakan  dan  kondisi  dasar  yang  mendukung  pencapaian  obyektivitas  kebijakan  tertentu. Komponen tersebut diantaranya seperti kebijakan dan sumberdaya manusia lainnya.

## Pengertian Pengelolaan
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI  Daring,  Web.  1/12/2021).  Disebutkan  bahwa pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Selanjutnya Arikunto (1993:31), kata “pengelolaan”  dapat  disamakan  dengan  manajemen,  yang  berarti  pengeturan  atau  pengurusan. Pengelolaan  diartikan  sebagai  rangkaian  pekerjaan  atau  usaha  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang untuk  melakukan  serangkaian  kerja  dalam  mencapai  tujuan  tertentu.  Definisi  lain  menurut  Wijaya  dan Rifa’i (2016:15), management berasal  dari  kata to  manage yang  berarti  mengatur . adalah  suatu  proses pengaturan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  yang  dimiliki  organisasi  melalui  kerjasama  para  anggota untuk  mencapai  tujuan  organisasi  secara  efektif  dan  efesien.  Sedangkan  menurut  Siagian  (2005:1), manajemen  merupakan  seni  dan  kemampuan  memperoleh  hasil  dari  kegiatan  orang  lain  dalam  rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Ridhotullah dan Jauhar (2015:1-3), mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) fungsi utama dalam manajemen, antara lain : 1.  Perencanaan ( Planing )
Perencanaan yaitu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi 2.  Pengorganisasian ( Organizing )
Pengorganisasian  adalah  proses  bagaimana  strategi  dan  taktik  yang  telah  dirumuskan  dalam perencanaan  didesain  dalam  sebuah  struktur  organisasi  yang  tepat  dan  tangguh,  sistem  dan lingkungan  organisasi  yang  kondusif,  dan  dapat  memastikan  bahwa  semua  pihak  dalam  organisasi dapat bekerja secara efektif dan efesien untuk mencapai tujuan organisasi.
3.  Pengarahan ( Actuating/Directing )
Merupakan  proses  implementasi  program  supaya  bisa  dijalankan  oleh  seluruh  pihak  dalam organisasi, dan proses memotivasi semua pihak agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.
4.  Pengawasan ( Controlling )
Merupakan  proses  yang  dilakuakan  untuk  memastikan  seluruh  rangkaian  kegiatan  yang  telah direncanakan,  diorganisasikan  dan  diimplementasikan  dapat  berjalan  sesuai  dengan  target  yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.
Berdasarkan  definisi  yang  telah  dikemukakan  di  atas  bahwa  dapat  di  interpretasikan  bahwa manajemen  adalah  suatu  proses  pengaturan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  yang  dimiliki  organisasi melalui  kerjasama  para  anggota  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  secara  efektif  dan  efesien.  Dalam proses  manajemen  terdapat  fungsi  pokok  yaitu  perencanaan  (planing),  pengorganisasian  (organizing), pengarahan  (actuating/directing),  dan  pengawasan  (controlling).  Oleh  karena  itu,  manajemen  diartikan sebagai  proses  merencanakan,  mengorganising,  mengarahkan  dan  mengendalikan,  upaya  organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efesien.

## Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
BUMDes  menurut  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  Pasal  1  ayat  (6),  Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang  dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Selanjutnya  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembanguan  Daerah  Tertinggal dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015,  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes), selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesar-besarnya  kesejahteraan  masyarakat Desa.
Sedangkan menurut Purnomo (2016:3) bahwa :
“Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  selanjutnya  disebut  BUM  Desa    adalah  badan  usaha  yang seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh    desa  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang berasal  dari  kekayaan  desa  yang  dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa  pelayanan  dan  usaha  lainnya untuk  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Berangkat  dari  pengertian  ini,  BUM  Desa  secara  spesifik  tidak bisa  disamakan  dengan  dengan  badan  hukum  seperti  perseroan  terbatas,  CV,  atau  koperasi.  Oleh karena  itu,  BUM  Desa  merupakan  suatu  badan  usaha  bercirikan  desa  yang  dalam  pelaksanaan kegiatannya  di  samping  untuk  membantu  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  juga  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat.  BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya”.
Merujuk pada beberapa definisi diatas, maka dapat di interpretasikan bahwa Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes)  adalah  sebuah  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya  dimiliki  oleh desa. Melalui penyertaan  modal secara langsung dengan  berasal dari kekayaan desa  dan  dikelola oleh sekelompok  orang  yang  ditunjukan  dan  dipercayai  oleh  pemerintah  desa  untuk  mengali  potensi  desa, mengelola  aset,  jasa  pelayanan  dan  usaha  lainnya  dengan  terstruktur  dan  termanajemen.  Guna  untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

## METODE PENELITIAN
Untuk mencapai tujuan penelitian dan mengetahui bagaimana peningkatan kapasitas pengelolaan badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  di  Kecamatan  Sagaranten  Kabupaten  Sukabumi,  peneliti menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Menurut  Creswell  dalam  bukunya  yang  berjudul Research Design (2016:4-5)  .  Penelitian  kualitatif  adalah  metode-metode  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami makna  yang –  oleh  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  –  dianggap  berasal  dari  masalah  sosial atau  kemanusiaan.  Proses  penelitian  kualitatif  ini  melibatkan  upaya-upaya  penting,  seperti  mengajukan pertanyaan-pertanyaan  dan  prosedur-prosedur,  mengumpulkan  data  yang  spesifik  dari  para  partisipan, menganalisis  data  secara  induktif  mulai  dari  tema-tema  yang  khusus  ke  tema-tema  umum  dan menafsirkan  makna  data.  Siapapun  yang  terlibat  dalam  bentuk  penelitian  kualitatif  harus  menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktifDalam rencana penelitian ini, peneliti akan berupaya untuk
mencari  dan  mengetahui  makna  tentang  fenomena  sosial  tentang  peningkatan  kapasitas  pengelolaan badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  yang  berasal  dari  pandangan-pandangan  para  partisipan,  lalu  di dalam  prosesnya  peneliti  menganalisis  isu  tersebut  yang  memiliki  hubungan  dengan  masalah  sosial dengan  mengimplikasikan  upaya-upaya  penting,  yaitu  dengan  memberikan  pertanyaan-pertanyaan kepada  partisipan  dan  mengumpulkan  data  yang  selanjutnya  dianalisis  dan  dimaknai  menggunakan pendekatan  deskriptif,  berfokus  pada  makna  individual,  dan  menerjemahkan  kompleksitas  suatu persoalan.
Dalam  mengukur  peningkatan  kapasitas  pengelolaan  Badan  usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi, peneliti menggunakan 3 dimensi yang dikemukakan oleh Grindle  (1997:442-462)  tentang capacity  building, yaitu  (1)  Pengembagan  Sumber  Daya  Manusia  (2) Penguatan Organisasi (3) Transformasi Kelembagaan.
Kemudian  dalam  menentukan  informan  pada  usulan  penelitian  ini  yaitu  menggunakan teknik snowball  sampling . Snowball  sampling merupakan  teknik  pengambilan  sampel  sumber  data  yang  pada awalnya  sedikit,  lama-lama  menjadi  besar.  Hal  tersebut  dilakukan  karena  jumlah  sumber  data  yang sedikit  tersebut  belum  mampu  memberikan  data  yang  memuaskan,  oleh  karena  itu  mencari  orang  lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data (Sugiono (2019:289).
Dalam  mengumpulkan  data,  peneliti  menggunakan  cara  observasi  yang  dimana  peneliti  menjadi non  partisipan  dan  bersifat  open  ended.  Selanjutnya  melakukan  wawancara  dan  dokumentasi  yang semuanya  bersangkutan  mengenai  peningkatan  kapasitas  pengelolaan  badan  usaha  milik  desa  di Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi.
Dan  dalam  menganalisis  data,  peneliti  melakukan  reduksi  data  yang  data  berkenaan  dengan proses pemilihan dari sebuah data yang di fokuskan pada penyederhanaan dari data yang ditemukan di lapangan.  Setelah  data  di  reduksi,  selanjutnya  adalah  penyajian  data  yang  merupakan  alur  penting. Penyajian  data  merupakan  hasil  dari  berbagai  kumpulan  informasi  atau  data  yang  tersusun  yang memberikan  kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan.  Terakhi  adalah  kesimpulan  yang  merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis dan di verifikasi. Verifikasi sendiri adalah pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis Miles dan Huberman (2014 : 16-19).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan  sumber  daya  manusia  merupakan  salah  satu  upaya  suatu  organisasi  dalam membentuk anggotanya yang berkualitas dan kompeten dengan memiliki keterampilan, pemahaman dan pengetahuan,  kemampuan  kerja  serta  loyalitas  kerja  kepada  organisasi  tersebut.  Dengan  tipe  kegiatan seperti,  training,  praktek  langsung,  kondisi  iklim  kerja  dan  rekrutmen.  Pendidikan  dan  pelatihan,  serta menetapkan  kompensasi  yang  wajar,  menyediakan  lingkungan  kerja  yang  aman,  dan  memiliki  sistem rekrutmen yang baik, adalah semua cara untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten.
Pada dimensi pengembangan sumber daya manusia meliputi :
a.  Lingkungan Kerja
Keberhasilan  sebuah  organisasi  dalam  mencapai  tujuan,  salah  satunya  dipengaruhi  oleh  faktor lingkungan  kejra  organisasi  tersebut  berada.  Adapun  lingkungan  kerja  merupakan  keadaan  sekitar tempat  bekerja,  baik  secara  fisik  maupun  non  fisik  yang  dapat  memberikan  kesan  menyenangkan, mengamankan,  menentramkan  dan  memberikan  kesan  lebih  betah  bekerja  dan  lain  sebagainya. Sehingga  dapat  meningkatnya  kinerja  produktivitas  para  pelaksana  operasional  di  sebuah oragnisasi/instansi.
Dari  uraian  diatas  menimbulkan  pertanyaan  mengenai  peningkatan  sumber  daya  manusia  tentang bagaimana  kondisi  lingkungan  kerja  dalam  suatu  organasisai  publik  yaitu  BUMDes  di  Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi.
Dapat  diketahui  bahwa  kondisi  lingkungan  kerja  dalam  kepengurusan  (BUMDes)  di  desa  di  wilayah Kecamatan Sagaranten. Yang keseluruhannya berjumlah 12 badan usaha milik desa , belum pernah mengalami permasalahan  yang serius baik fisik maupun non fisik mengenai lingkugan kerja, sampai saat ini kondusif dan  baik-baik saja berjumlah 10  badan  usaha milik desa. Dilihat salah satunya  dari faktor  kedekatan  sehingga  terjalinnya chemistry antara  pelaku  operasional/pengurus  BUMDes  dan aparatur pemerintah desa yang sudah saling mengenal satu sama lain. Selanjutnya  yang mengalami permasalahan  mengenai  lingkungan  kerja  non  fisik  berjumlah  2  BUMDes,  yang  diakibatkan  oleh
permasalaha  pribadi  antara  aparatur  desa  dengan  pelaksana/pengurus  BUMDes.  Sehingga menimbulkan kerugian untuk BUMDes yang cukup besar.
Dari  penjelasan  diatas,  dapat  diketahui  bahwa,  kondisi  lingkungan  kerja  dalam  keseluruhan kepengurusan badan usaha milik desa (BUMDes) di  Kecamatan Sagaranten. Mayoritas sampai saat ini  berjalan  kondusif  dan  baik  baik  saja,  dan  tidak  pernah  terjadi  permasalahan  atau  konflik  yang serius antara pengurus/pengelola BUMDes dengan aparatur Pemerintah Desa b.  Pelatihan Kerja
Pelatihan  dapat  diartikan  sebuahh  proses  terencana  untuk  memperbaiki  performa  pada  suatu pekerjaan atau tanggungjawabnya. Atau memodifikasi sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan melalui  pengalaman  belajar.  Tujuannya  adalah  semata-mata  untuk  mencapai  kinerja  yang  efektif dalam setiap/berbagai kegiatan, demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan.
Dapat  diketahui  bahwa  dari  12  desa  yang  yang  memiliki  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  di Kecamatan  Sagaranten.  Yang  pernah  mengikuti  pelatihan  ditingkat  kabupaten  terkait  pengelolaan BUMDes berjumlah 8 BUMDes. Disamping itu yang pernah mengikuti pelatihan secara online dengan pihak  shoope  mengenai  penjualan  dan  pemasaran  usaha  secara  online  berjumlah  2  BUMDes, petlatihan  tersebut  dilakukan  dalam  kurun  waktu  antara  1  tahun  sekali  atau  2  tahun  sekali. Selanjutnya  yang  belum  pernah  sama  sekali    mengikuti  pelatihan  berjumlah  2  BUMDEs,  salah  satu faktornya karena baru terbentuknya kepengurusan BUMDes yang disebabkan oleh pergantian Kepala Desa sehingga otomatis kepengurusan BUMDes pun diganti.
Dari  penjelasan  diatas,  diketahui  bahwa  mengenai  pelatihan  para  pelaksana/pengurus  BUMDes tentang  pengelolaan  badan  usaha  milik  desa, mayoritas  BUMDes  sudah  pernah  mengikuti  pelatihan walaupun tidak dilakukan secara rutin. Rata-rata pengadaan pelatihan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun sekali atau 2 tahu sekali.
c.  Proses Prekrutan
Salah  satu  kunci  utama  dalam  menciptakan  sumber  daya  mausia  (SDM)  yang  berkualitas  dan profesional adalah terletak dari sebuah proses rekrutmen atau seleksi. Rekrutmen merupakan sebuah kewajiban dalam sebuah organisasi/instansi  yang harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para pelaksana tugas yang baru. Dalam organisasi/instansi, rekrutmen ini menjadi salah satu  proses yang  penting  dalam  menentukan  baik  tidaknya  dan  pantas  tidaknya  calon  anggota  atau  pelaksana tugas yang akan masuk kepada sebuah organisasi/instansi.
Dapat  diketahui  bahwa  dari  12  desa  yang  yang  memiliki  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  di Kecamatan  Sagaranten,  sudah  melakukan  proses  prekrutan  atau  rekrutmen  pengurus  BUMDes sesuai  dengan  peraturan  yang  sudah  tercantum  di  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Yaitu melakukan prekrutan atau rekrutmen secara terbuka melalui mekanisme musyawarah desa (MUSDES) yang dihadiri oleh aparatur pemeritah desa dan perwakilan masyarakat  yang  berpotensi  minimal  paham  didunia  wirausaha  dari  setiap  kedusunan  di  masing- masing  desa.  Untuk  menentukan  badan  pengurus  harian  yang  terdiri  dari  Ketua,  Sekretaris,  dan Bendahara.  Selanjutnya  untuk  pemilihan  ketua  bidang  atau  ketua  unit,  di  serahkan  kepada  badan pengurus harian yang terpilih.
Dari  penjelasan  diatas,  diketahui  bahwa  porses  prekrutan  atau rekrutmen yang  dilakukan  12  badan usaha milik desa (BUMDes) di Kecamatan Sagaranten sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana dalam pelaksanaannya melalui mekanisme musyawarah desa (MUSDES), dan yang menjadi calon  anggota  BUMDes  diambil  dari  masyarakat  yang  tidak  mempunyai  jabatan  atau  non  struktural Aparatur Pemerintah Desa.

## Penguatan Organisasi
Penguatan organisasi adalah tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi. Penguatan  organisasi  juga  merupakan  strategi  yang  harus  dilakukan  oleh  sebuah  organisasi/instansi untuk  menjawab  permasalahan  yang  dihadapi.  Dengan  melaksanakan  penguatan  organisasi  maka organisasi/instansi akan terus bergerak dengan menyeseuaikan kondisi lingkungannya.
Pada imensi penguatan organisasi meliputi :
a.  Struktur Organisasi
Struktur  organisasi  merupakan  gambaran  dari  pembagian  wewenang  dan  tanggung  jawab,  serta hubungan vertikal dan horizontal suatu organisasi/instansi dalam melaksanakan aktivitas/kegiatannya. Struktur  organisasi  juga  dapat  diartikan  sebagai  sebuah  pola  formal  mengelompokan  sumberdaya manusia,  sebuah  aktivitas  dan  hubungan  antara  berbagai  sub  unit  organisasi/instansi  yang  sering digambarkan melalui bagan organisasi.
dapat  diketahui  bahwa  dari  12  desa  yang  yang  memiliki  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  di Kecamatan  Sagaranten,  sudah  memiliki  struktur  organisasi,  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah tangga  (AD/ART)  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes).  Baik  itu  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes) yang  statusnya  aktif  yang  mempunyai  unit  usaha,  maupun  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  yang statusnya  tidak  aktif  yang  belum mempunyai  unit  usaha.  Disamping  itu  masih  terdapat  badan  usaha milik desa yang lalai dalam memperbaharui AD/ART, yang seharunya hal tersebut dilakukan disetiap pergantian kepengurusan BUMDes.
Dari  penjelasan  diatas,  jika  dikaitkan  dengan  dimensi  penguatan/pengembangan  organisasi,  badan usaha milik desa (BUMDes) ini mayoritas sudah melakukan pembagian wewenang, tanggung jawab, dan peraturan badan usaha milik desa (BUMDes) yang dibuktikan dengan adanya struktur organisasi dan  AD/ART  BUMDes.  Sehingga  dalam  pelaksanaan  BUMDes  sudah  sesuai  denga  apa  yang dikemukakan oleh Grindle, pada dimensi penguatan organisasi yakni, harus adanya sistem manajerial yang baik.
b.  Strategi Promosi
Strategi  merupakan  suatu  cara  dimana  sebuah  organisasi./instansi  mencapai  tujuannya  sesuai peluang  dan  ancaman  lingkungan  baik  internal  maupun  external.  Adapun  strategi  promosi  adalah sebuah  strategi  dalam  bentuk  komunikasi  pemasaran,  yaitu  aktivitas  pemasaran  yang  berusaha menyebarkan  informasi,  mempengaruhi,  membujuk,  dan/atau  mengingatkan  pasar  agar  konsumen bisa menerima, membeli  dan loyal pada produk yang ditawarkan. dapat  diketahui  bahwa  strategi  promosi  yang  dilakukan  12  badan  usaha  milik  desa  di  Kecamatan Sagaranten  dengan  berbagai  macam  cara,  salah  satunya  melakukan  promosi  unit  usaha  yang dikelola  BUMDes  dengan  sosialiasi  melalui  kegiatan-kegiatan  desa  berjumlah  5  badan  usaha  milik desa  (BUMDes).  Selanjutnya  melakukan  promosi  unit  usaha  yang  dikelola  BUMDes  dengan memanfaatkan  teknologi  seperti  media  sosial facebook dan patform belanja online seperti  shopee berjumlah 2 BUMDes.
Disamping adanya berbagai macam promosi yang dilakukan oleh badan usaha milik desa (BUMDes), terdapat  5  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  yang  belum  mampu  melakukan  promosi  baik  secara internal kepada masyarakat desa maupun promosi melalui media sosial atau paltform belanja online . Dikarenakan  BUMDesnya-pun  belum  memiliki  unit  usaha  yang  harus  dikeola  dan  dikembangkan. Yang disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan, salah satunya dari pergantiannya Kepala Desa sehingga  pergantian  juga  kepengurusan  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes).  Selanjutnya  dari  jenis unit  usaha  yang  dikelola,  contohnya  BUMDes  yang  bergerak  di  bidang  jasa  simpan  pinjam  yang akhirnya macet dan hasilnya-pun nihil.
Dari  penjelasan  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  mayoritas  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  di Kecamatan  Sagaranten,  sudah  melakukan  promosi    baik  itu  melalui  sosialisasi  kepada  masyarakat secara  langsung  maupun  promosi  dengan  memanfaatkan  teknologi  yang  ada  yakni  melalui  media sosial dan platfom belanja online.
c.  Proses Bagi Hasil
Bagi hasil dapat diartikan sebagai pembagian laba, pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh  pihak-pihak  yang  melakukan  perjanjian,  terdapat  beberapa  pihak  yang  melakukan  perjanjian usaha,  maka  hasil  atas  usaha  yang  dilakukan  akan  dibagi  sesuai  porsi  masing-masing  pihak  yang melakukan perjanjian.
Kaitannya  dengan  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes),  merupakan  sebuah  organisasi  publik  atau suatu  lembaga/badan  perekonomian  desa  yang  berbadan  hukum,  dibentuk  dan  didirikan  oleh Pemerintah Desa. Dikelola seacara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan dari kekayaan desa. Dalam hal kegiatannya BUMDes menyediakan atau menghasilkan  barang  maupun  jasa  dari  memanfaatkan  segala  potensi  yang  ada  didesa, guna  untuk
memperoleh  hasil/laba  keuntungan.  Badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  ini  dimaksudkan  untuk memperoleh  keuntungan,  dimana  selanjutnya  dapat  memperkuat  pedapatan  asli  desa  (PAD), memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Dapat  diketahui  bahwa  mengenai  proses  bagi  hasil  yang  dilakukan  oleh  12  desa  BUMDes  di Kecamatan  Sagaranten  Kabupaten  Sukabumi,  mengalami  kesulitan  baik  BUMDes  yang  berjalan maupun  yang  tidak  berjalan  dalam  melakukan  proses  bagi  hasil,  untuk  biaya  insentif pengelola/pengurus,  modal  awal,  dan  pemasukan  untuk  desa  dari  hasil  keuntungan.    Hal  tersebut disebabkan  oleh  beberapa  faktor  permasalahan,  salah  satunya  yaitu,  tidak  sesuainya  alokasi    dana dari  keuntungan  usaha  BUMDes,  selain  itu  keuntungan  yang  dihasilkan  banyak  dialokasikan  ke pembiayaaan operasional usaha BUMDes.
Dari penjelasan diatas, dapat di interpepretasikan bahwa proses bagi hasil yang dilakukan oleh badan usaha  milik  desa  (BUMDes)  di  Kecamatan  Sagaranten  kabupaten  Sukabumi,  Mayoritas  sudah mengacu kepada peraturan BUMDes yakni Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang  sudah  disepakati  dari  setiap  masing-masing  BUMDes.  Namun  dalam  pelaksanaannya,  belum sesuai dengan peraturan yang ada. Dikarenakan beberapa kendala dalam opersional BUMDes.
d.  Sarana dan Prasarana
Sarana  adalah  segala  sesuatu    benda  fisik  yang  dapat  tervisualisasi  oleh  mata  maupun  teraba  oleh panca  indera.  Moenir  (2006:30)    mengatakan  bahwa  sarana  adalah  segala  jenis  peralatan  yang berfungsi  sebagai  alat  utama/alat  langsung  untuk  mencapai  tujuan  sebuah  organisasi.  Sarana  dan prasarana  memiliki  arti  yag  sama  dengan  fasilitas  guna  mempermudah  dan  memperlancar  kerja dalam mencapai suatu tujuan.
Kaitannya dengan badan usaha milik desa (BUMDes), BUMDes merupakan sebuah organisasi publik yang  mempunyai  tujuan  meningkatkan  ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa  lewat pengembangan  usaha  ekonomi.  Melihat  hal  tersebut  perlu  adanya  sarana  dan  prasarana  yang memadai, guna menunjang segala aktivitas usaha yang dikelola BUMDes.
Dapat  diketahui dari 12  badan usaha milik desa (BUMDes) di  Kecamatan Sagaranten,  bahwa masih minimya sarana dan prasarana untuk menunjang/mendukung operasional usaha yang dikeola badan usaha  milik  desa  (BUMDes)  baik  yang  berjalan  maupun  tidak  berjalan  di  Kecamatan  Sagaranten.  7 badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  belum  sama  sekali  mempunyai  sarana  dan  prasarana  seperti, gedung  atau  tempat  usaha  BUMDes,  hanya  sebatas  mempunyai  fasilitas  yang  menunjang  untuk kegiatan administrasi saja.
Salah  satu  penyebabnya  yaitu,  tidak  sesuainya  pengalokasian  dana  badan  usaha  milik  desa (BUMDes),yakni  dialokasikan  untuk  membeli  sebuah  mobil  umum  guna  keperluan  desa.  Yang seharusnya  diapakai  untuk  modal  awal  usaha  yang  akan  dikelola  BUMDes.  Disamping  itu  dari  jenis unit usaha yang dikelola, contohnya seperti badan usaha milik desa BUMDes yang bergerak di bidang jasa  simpan  pinjam,  sehingga  pengelola  beranggapan,  tidak  terlalu  membutuhkan  fasilitas  seperti gedung atau tempat usaha dan lain-lain.
Selanjutnya  terdapat  4  BUMDes,  yang  sudah  memiliki  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  untuk menunjang/mendukung baik untuk kegiatan administrasi maupun kegiatan usaha BUMDes. Sehingga lebih  memudahkan  pengurus  atau  pengelola  untuk  mengoperasionalkan  dan  menjalankan  aktivitas usaha yang dikelola BUMDes.
Dari  penjelasan  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  mengenai  sarana  dan  prasarana  atau  fasilitas  yang menunjang/mendukung  kegiatan  usaha  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  di  Kecamatan Sagaranten.  Mayoritas  belum  mempunyai  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  sehingga  kegiatan badan usaha milik desa (BUMDes) masih menggunakan Kantor desa.

## Transformasi Kelembagaan
a.  Kerja Sama
Kerjasama  dalam  artian  umum  adalah  sebuah  proses  usaha  yang  dilakukan  oleh  beberapa  orang atau kelompok secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan  yang diinginkan. Kerjasama juga dapat  diartikan  sebagai  sebuah  pengaturan  kemitraan  yang  saling  menguntungkan  yang  dilakukan secara  sukalera  oleh  dua  bidang  usaha  atau  lebih.  Hal  tersebut  menjadi  hal  yang  menguntungkan karena beberapa permasalahan yang berat akan menjadi lebih ringan.
Dapat  diketahui bahwa  dari 12 badan usaha milik desa (BUMDes) di Kecamatan Sagaranten. Masih terdapat 8 badan usaha milik desa (BUMDes) yang belum mampu melakukan kerjasama baik antara sesama badan usaha milik desa (BUMDes) maupun dengn pihak lain seperti platform belanja online, pertamini,  pertashop  dan  lain-lain.  Dikarenakan  beberapa  faktor  permasalahan  seperti,  kurangnya sarana  dan  prasarana  atau  fasilitas  yang  mendukung,  belum  adanya  unit  usaha  yang  dikelola  dan jenis unit usaha yang dikelola.
Disamping  itu  4  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  yang  sudah  merintis  melakukan  kerjasama dengan  pihak  lain  seperti  kerjasama  dengan platform belanja online ,  kerjasama  dengan  pertamini, dan kerjasama dengan pihak penyedia jaringan wifi yaitu Indihome/Speedy . Dari penjelasan diatas, dapat diketahui mayoritas badan usaha milik desa (BUMDes) di Kecamatann Sagaranten  belum  mampu  melakukan  kerjasama,  baik  antara  sesama  badan  usaha  milik  desa (BUMDes) maupun kerjasama dengan pihak lain. kerjasama  yang dilakukan hanya sebatas di ruang lingkup internal desa, seperti dengan masyarakat setempat b.  Peraturan dan Sanksi.
Peraturan  atau  sanksi  dibuat  dan  diguakan  untuk  mengatur  tingkah  laku  atau  sikap  didalam  sebuah organisasi/instansi.  Peraturan  merupakan  sebuah  hukum  berupa  norma  dan  sanksi  untuk  menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
Dapat  diketahui  bahwa  dari  12  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  di  Kecamatan  Sagaranten, mengenai  peraturan  atau  sanksi  yang  diberikan  bagi  pengurus/pengelola  yang  tidak  aktif  atau  yang bermasalah,  mengacu  kepada  peraturan  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes),  yakni  Anggaran  Dasar dan  Anggaran  Rumah  Tangga  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes),  yang  dibuat  dan  disepakati bersama  melalui  musyawarah  desa  (MUSDES).  Tetapi  dalam  pelaksanaannya  masih  jauh  dari kesesuaian dengan peraturan yang sudah ada.
Dari  penjelasan  diatas,  dapat  diketahui  mengenai  peraturan  atau  sanksi  bagi  pengurus/pengelola badan  usaha  milik  desa  (BUMDes),  mayoritas  mengacu  kepada  peraturan  badan  usaha  milik  desa (BUMDes) yakni AD/ART yang sudah ditetapkan bersama melalui musyawarah desa (MUSDES).
c.  Standar Operasional (SOP)
Standar  operasional  atau  yang  sering  disingkat  (SOP),  adalah  serangkaian  prosedur  yang  perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Laksmi (2008:52) Standar Operasional Prosedur (SOP)  adalah  dokumen  yang  berkaitan  dengan  prosedur  yang  dilakukan  secara  kronologis  untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari pekerja  dengan  biaya  serendah-rendahnya.  Hal  tersebut  yang  akan  menjadi  panduan  bagi  para pelaksana/pengelola organisasi/instansi.
Dapat diketahui bahwa  dari 12 BUMDes  di Kecamatan Sagaranten Kabupaten  Sukabumi, mengenai standar opersional (SOP) mengacu kepada peraturan BUMDes yakni, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah  Tangga  (AD/ART)  yang  sudah  ada  disetiap  masing-masing  BUMDes.  Dimana  didalamnya terdapat  pedoman  utama  semua  anggota  dan  pengurus/pengelola  dalam  membuat  peraturan BUMDes dan menjalankan kegiatan atau aktivitas BUMDes.
Disamping  adanya  standar  operasional  dalam  mengelola  BUMDes,  tetapi  dalam  pelaksanaannya, baik BUMDes yang berjalan maupun BUMDes yang tidak berjalan masih belum sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Misalnya seperti, tidak sesuainya unit usaha yang dikelola dengan potensi desa yang ada, dan belum sesuainya persentase bagi hasil yang dilakukan oleh BUMDes.
Dari  penjelasan  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  mayoritas  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  di Kecamatan Sagaranten. Mengenai standar  operasional  dalam mengelola  dan menjalankan BUMDes mengacu kepada peraturan BUMDes, yakni Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang  sudah  berlaku  disetiap  masing-masing  BUMDes.  Tetapi  masih  lemahnya  praktek  yang dilakukan.
d.  Landasan Hukum
Kata landasan dalam hukum berarti melandasi dan mendasari atau titik tolak, sementara kata hukum berarti  peraturan  yang  baku  dan  patut  ditaati.  Landasan  hkum  dapat  diartikan  pula  yaitu,  peraturan baku  sebagai  tempat  berpijak  atau  titik  tolak  dalam  melaksanakan  kegiatan-kegiatan  tertentu. Selanjutnya aturan yang sudah di sahkan, apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dapat  diketahui  bahwa  mengenai  peraturan  yang  melandasi  dan  memperkuat  adanya  badan  usaha milik  desa  yaitu,  Undang-undang  tentang  desa,  Peraturan  Kementrian  Desa  (PERMENDES), Peraturan  Desa  (PERDES)  dan  Keputusan  Kepala  Desa.  Dari  penjelasan  diatas,  dapat  diketahui bahwa  yang  menjadi  peraturan  yang  melandasi  dan  memperkuat  keberadaan  BUMDes  selain peraturan  pusat  seperti  UU  Desa,  PERMENDES  dan  PP.  Terdapat  peraturan  lainnya  seperti,
Peraturan Desa (PERDES) dan Keputusan Kepala Desa yang berlaku disetiap masing-masing badan usaha milik desa (BUMDes).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  mengenai  Peningkatan  Kapasitas  Pengelolaan  Badan  usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  di Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :
1.  Pengembangan Sumber Daya Manusia Adapun pengembangan sumber daya manusia meliputi :
a)  Lingkungan kerja
Kondisi  lingkungan  kerja  dalam  keseluruhan  kepengurusan  BUMDes  di  Kecamatan  Sagaranten. Mayoritas  sampai  saat  ini  berjalan  kondusif  dan  baik  baik  saja,  dan  tidak  pernah  terjadi permasalahan  atau  konflik  yang  serius  antara  pengurus/pengelola  BUMDes  dengan  aparatur Pemerintah Desa.
b)  Pelatihan kerja
Pelatihan  para  pelaksana/pengurus  BUMDes  tentang  pengelolaan  badan  usaha  milik  desa, mayoritas BUMDes sudah pernah mengikuti pelatihan walaupun tidak dilakukan secara rutin. Rata- rata pengadaan pelatihan dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun sekali atau 2 tahu sekali.
c)  Perekrutan pengurus
porses  prekrutan  atau  rekrutmen  yang  dilakukan  sudah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku. Dimana  dalam  pelaksanaannya  melalui  mekanisme  musyawarah  desa  (MUSDES),  dan  yang menjadi calon anggota BUMDes diambil dari masyarakat yang tidak mempunyai jabatan atau non struktural Aparatur Pemerintah Desa.
2.  Penguatan Organisasi Adapun pengutan organisasi meliputi :
a)  Struktur organisasi Mayoritas sudah melakukan pembagian wewenang, tanggung jawab, dan peraturan badan usaha milik desa (BUMDes) yang dibuktikan dengan adanya struktur organisasi dan AD/ART BUMDes.
b)  Strategi promosi
Bahwa mayoritas badan usaha milik desa (BUMDes) di Kecamatan Sagaranten, sudah melakukan promosi  baik itu melalui sosialisasi kepada masyarakat secara langsung maupun promosi dengan memanfaatkan teknologi yang ada yakni melalui media sosial dan platfom belanja online.
c)  Proses bagi hasil
Mayoritas  sudah  mengacu  kepada  peraturan  BUMDes  yakni  Anggaran  Dasar  atau  Anggaran Rumah  Tangga  (AD/ART)  yang  sudah  disepakati  dari  setiap  masing-masing  BUMDes.  Namun dalam pelaksanaannya, belum sesuai dengan peraturan yang ada.
d)  Sarana dan prasarana
Mengenai  sarana  dan  prasarana  atau  fasilitas  yang  menunjang/mendukung  kegiatan  BUMDes  di Kecamatan  Sagaranten.  Mayoritas  belum  mempunyai  sarana  dan  prasarana  yang  memadai, sehingga kegiatan badan usaha milik desa (BUMDes) masih menggunakan Kantor desa.
3.  Transformasi Kelembagaan Adapun transformasi kelembagaan meliputi :
a)  Kerjasama
mayoritas  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes)  di  Kecamatann  Sagaranten  belum  mampu melakukan  kerjasama,  baik  antara  sesama  BUMDes  maupun  kerjasama  dengan  pihak  lain. kerjasama  yang  dilakukan  hanya  sebatas  di  ruang  lingkup  internal  desa,  seperti  dengan masyarakat setempat.
b)  Peraturan dan sanksi Mengenai  peraturan  atau  sanksi  bagi  pengurus/pengelola  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes), mayoritas  mengacu  kepada  peraturan  BUMDes  yakni  AD/ART  yang  sudah  ditetapkan  bersama melalui musyawarah desa (MUSDES).
c)  Standar operasional
Mengenai  standar  operasional  dalam  mengelola  dan  menjalankan  BUMDes  mengacu  kepada peraturan  BUMDes,  yakni  Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART)  yang  sudah berlaku disetiap masing-masing BUMDes. Tetapi masih lemahnya praktek yang dilakukan.
d)  Landasan hukum
Yang  menjadi  peraturan  yang  melandasi  dan  memperkuat keberadaan  BUMDes  selain  peraturan pusat seperti UU Desa, PERMENDES dan PP. Terdapat peraturan lainnya seperti, Peraturan Desa (PERDES) dan Keputusan Kepala Desa yang berlaku disetiap masing-masing BUMDes.

## Saran
Peneliti menyarankan dalam saran teoritis untuk adanya penelitian lebih lanjut mengenai kapasitas pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dengan  menggunakan  variabel  lain  dari  kebijakan publik  dengan  harapan  untuk  memperluas  kajian  keilmuan  dari  kebijakan  publik  mengenai  kapasitas pengelolaan BUMDes.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman.  2020,  Capacity  Building  Democratic  Local  Governance.  Bandung  :  Manggu  Makmur Tanjung Lestari
Alam,  S.  Andi  &  Prawitno,  Ashar.  2015,  Pengembangan  Kapasitas  Organisasi  dalam  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone , Volume 8, No. 2, Halaman 93-103
Arikunto,  Suharsimi.  2000.  Manajemen  Penelitian.  Jakarta:  Rineka  Cipta.  2010.  Prosedur  Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Bilpatria,  O.  Lusi.  2015,    Pengembangan  Kapasitas  Organisasi  dalam  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone, Trenggalek : Universitas Airlangga Creswell,  W.  John.  (2016)    Research  Design  Edisi  4.  Terjemahan  Ahmad  Fawaid  dan  Rianayati  K.P. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Grindle,  M.S.  (1997),  Getting  Good  Government  :  Capacity  Building  in  the  Public  Sector  of  Developing Countries, Boston, MA : Harvard Institute for International Development.
Grindle, M.S., Hilderbrand M.E., 1995. Building Sustainable Capacity in The Public Sector: What Can be
Done?, Public Administration and Development, 15:441-463
Henry,  Nicholas.  1988,  Teori  Administrasi  Publik  Cetakan  Kesatu.  Terjemahan  Harbani  Pasolong. Bandung : Alfabeta
Indiahono, Dwiyanto. 2009. Perbandingan Administrasi Publik. Yogyakarta : Gavamedia. Lumintang,  Juliana.  2020,  Peningkatan  Kapasitas  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDES)  di Desa Koka dan Desa Kembes 2 Kecamatan Tombulu, Volume 2, No. 1, Halaman 15-20 Miles, M.B. Huberman, A.C.(2014). Analisis data kualitatif :Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI-Press
Moleong, J. Lexy. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset Morrison,  Terrence  (2001),   Actionable  Learning –  A  Handbook  for Capacity Building Through Case Based Learning, ADB Institute
Peraturan Menteri Desa, Pembanguan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun  2015  tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan  Pengelolaan  dan  Pembubaran  Badan  Usaha Milik Desa
Philbin,  Ann.    (2006)  Capacity    Building    in    Social    Justice    Organizations  Ford  Foundation  :  Online
Wikipedia The Free Encyclopedia. Online. Tersedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Capacity_building
Purnomo,  Joko.  2016,  Seri  buku  Saku  UU  Desa  Pendirian  dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDES). Yogyakarta : Infest
Ridhotullah, Subeki & Mohammad Jauhar. 2015. Pengantar Manajemen. Jakarta: Prestasi Pustakarya. Said, Moh. 2015, Capacity development of human resource in local government to improve public service quality, Volume 1, No. 1, Halaman 8-12
Siagian, Sondang P. 2005. Fungsi-Fungsi Manajerial, Jakarta : Bumi Aksara Soeprapto,  Tommy.  2006.  Penguatan  Kapasitas  dengan  Sumber  Daya  Manusia.  Yogyakarta:  Media Pressindo.
Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa Wahyudi, Andi dkk. 2016, Peningkatan Kapasitas Desa. Samarinda : PKP2A III LAN Waldo,  Dwight.  (1979),  Pengantar  Studi  Public  Administration.  Terjemahan  Drs  Slamet  W.
Admosoedarmo. Jakarta : Aksara Baru Wijaya, Candra & Rifa’i, Muhammad. 2016, Dasar-Dasar Manajemen. Medan : Perdana Publishing.