## PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG MELALUI  UU NO. 21 TAHUN 2007
TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Oleh : Dr. Dody Eko Wijayanto, SH, M.Hum

## Abstrak
Tindak  pidana  perdagangan  Orang  (Trafficking)  merupakan  perbuatan  yang melanggar  hak  asasi  manusia  dan  telah  bertentangan  dengan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.Munculnya  berbagai  kasus trafficking meliputi  : tindakan  perekrutan,  pengangkutan,  penampungan,  pengiriman,  pemindahan,  atau penerimaan  seseorang  dengan  ancaman  kekerasan,  penggunaan    kekerasan,    penculikan, penyekapan,    pemalsuan,  penipuan  penyalahgunaan  kekuasaan,  penjeratan  hutang, sehingga  memperoleh  persetujuan  dari  orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Maraknya perdagangan anak berawal dari masalah ekonomi, sosial, politik dan budaya. Perdagangan anak bukan hanya menodai harkat dan martabat manusia, tetapi juga menodai ajaran agama.
Dari pemaparan di atas munculah suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti sebagai jalan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana UU NO. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
.Berdasarkan  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  tindak  pidana  perdagangan  anak menurut  Pasal  17  UU  NO.  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2,  Pasal  3,  dan  Pasal  4  dilakukan  terhadap  anak,  maka  ancaman  pidananya ditambah 1/3 (sepertiga),” yaitu dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp.160.000.000,00  dan  paling  banyak Rp.800.000.000,00. Akan tetapi sampai sekarang masih banyak sekali kasus perdagangan anak yang terjadi, menurut penyusun itu terjadi dikarenakan  kurang tegasnya penegakan hukum dan kurang beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya.
Kata Kunci: Pidana, Perdangan Anak, UU N0. 21 Tahun 2007
I. Pendahuluan A. Latar Belakang Perdagangan  orang  (trafiking)  telah lama  terjadi  dimuka  bumi  ini  dan  merupakan tindakan  yang  bertentangan  dengan  harkat  dan martabat manusia. Halini merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, harkat
dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945  Dimasa  lalu  perdagangan  orang hanya  dipandang  sebagai  pemindahan  secara paksa  ke  luar  negeri  untuk  tujuan  prostitusi, kerja  paksa  secara  ilegal  sudah  berlangsung lama.
Perdagangan  manusia  atau  istilah Human
Trafficking merupakan  sebuah  kejahatan  yang sangat  sulit  diberantas  dan  disebut  -sebut  oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak  asasi  manusia.  Kejahatan  ini  terus  menerus berkembang secara nasional maupun internasional.  Dengan    perkembangan  dan kemajuan  teknologi,  informasi,  komunikasi  dan transportasi,  maka  semakin  berkembang  pula modus  kejahatannya  yang  dalam  beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar  hukum.  Pelaku  perdagangan  orang  ( trafficker )  pun  dengan  cepat  berkembang
menjadi  sindikasi  lintas  batas  negara  dengan cara kerja yang mematikan.
Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Korban trafiking seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual (pelacuran dan pedophilia), dipakai serta bekerja pada tempat-tempat kasar yang memberikan gaji rendah seperti buruh perkebunan, pembantu rumah tangga (PRT), pekerja restoran, tenaga penghibur, perkawinan kontrak, juga buruh anak.
Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang diperoleh sejak proses pra peradilan, jalannya persidangan, maupun selesainya persidangan. Perlindungan hukum ini diberikan agar korban merasa tenang dan aman tanpa takut akan menjadi korban lagi. Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang harus sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang - Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan korban juga berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Dalam memberikan perlindungan bagi korban, hal ini tidak lepas dari masalah keadilan dan hak asasi manusia, di mana banyak peristiwa yang ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Perlu perhatian dari pemerintah secara serius, dan memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan dalam upaya menegakan hukum. Oleh karena itu, dalam rangka memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Strata -1 penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul :
“ Perlindungan  Hukum  Tindak  Pidana Perdagangan Anak Melalui Pasal 17 UU No.
21 Tahun 2007 ”
B. Tujuan dan Manfaat 1. Untuk mengetahui tindak pidana perdagangan  anak  dalam  UU  NO.  21 Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk  mengetahui  sanksi  hukum  bagi Pelaku  tindak  pidana  Perdagangan  anak dalam  UU  NO.  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

## I. TINDAK  PIDANA  PERDAGANGAN ORANG  DALAM  UNDANG-UNDANG 21  TAHUN  2007  TENTANG  TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
A. Pengertian Perlindungan Hukum
Makna perlindungan hukum dalam
penelitian ini mencakup dua hal:
1. Perlindungan  hukum  terhadap  anak  yang menjadi  korban  perdagangan  orang  dalam arti  jaminan  hak  -haknya  yang  diatur  jelas dan  tegas  dalam  perundang-undangan, yaitu  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi  anak  dari  hak-haknya  agar dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang  dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Perlindungan hukum dalam arti bagaimana hak  anak  diperhatikan  dan  diterapkan jaminan  perlindungannya  oleh  aparat dalam  penegakan  hukum,  yaitu  bahwa aparat hukum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberi perlindungan kepada korban dengan memperhatikan  hak-haknya  dan  memberi jaminan  perlindungan  terhadap  keamanan korban.

## B.  Pengertian Tindak Pidana
Menurut  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang    pasal  1,  tindak pidana  perdagangan  orang  adalah  setiap tindakan  atau  serangkaian  tindakan  yang memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang ditentukan dalam undang-undang ini.
1. Rumusan  Ancaman  Pidana  dalam  UU No. 21 Tahun 2007
a. Jenis sanksi/pidana
Jenis sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24
Undang-Undang  No.21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan Orang adalah pidana pokok berupa penjara dan denda. Pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana  perdagangan  manusia  diatur  dalam Pasal  tersendiri  yaitu  Pasal  15  yang  berlaku terhadap pelaku yang berbentuk korporasi.
Seperti  hal  nya  pidana  tambahan, pengaturan  tentang  pemberian  restitusi  kepada korban  secara  langsung  tidak  diberikan  dalam pasal-pasal  tersebut,  namun  Undang-Undang No.21 Tahun 2007 telah mengatur dalam Pasal tersendiri yaitu Pasal 48.

## b. Lama pidana
Lama  pidana  yang  diancam  oleh  Pasal 2, 3, 4, 5, 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007  adalah  pidana  penjarapaling  singkat  3 (tiga)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas) tahun,  lama pidana  yang diancam oleh Pasal 9 adalah  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun  dan  paling  lama  6  (enam)  tahun,  lama pidana  yang  diancam  oleh  Pasal  19  dan  20 adalah  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun  dan  paling  lama  7  (tujuh)  tahun,  lama pidana yang diancam oleh Pasal 21, 22, dan 23 adalah  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun sedangkan  lama  pidana  yang  diancam  oleh Pasal 24 adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

## c. Sistem perumusan ancaman pidana
Sistem  perumusan  pidana  dalam  Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2007  adalah  berupa kumulatif (penjara dan denda). Sistem perumusan  kumulatif  bersifat  kaku  dan imperative. 1 Sifat  imperatif/kumulatif  tidak member  keleluasaan  kepada  hakim  untuk memilih  dan  sulit  diterapkan  apabila  hakim akan  menjatuhkan  pidana  kepada  korporasi sebagai  pelaku  tindak  pidana,  karena  dengan adanya  sistem  kumulatif  maka  terhadap korporasi sebagai pelaku perdagangan manusia,
1 Ibid., Hal 207
hakim  juga  “harus”  menjatuhkan  pidana penjara selain pidana denda.
Dapat  dikatakan  bahwa  pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung. Selain memberikan perlindungan  terhadap  korban  perdagangan manusia  secara  tidak  langsung  (abstrak). Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007 tentang    Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan Orang juga memberikan perlindungan  secara  langsung  (konkret)  atau yang  dapat  dirasakan  secara  langsung  oleh korban  perdagangan  manusia.  Perlindungan secara  langsung  tersebut  diatur  dalam  bab tersendiri  yaitu  bab  5,  Pasal  43-55,  mengenai perlindungan saksi dan korban.

## C.  Korban Kejahatan
Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, disebutkan  pengertian  korban,  yaitu:  “Korban adalah  seseorang  yang  mengalami  penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”
Secara  umum  yang  dimaksud  dengan  korban adalah  mereka  yang  menderita  jasmaniah  dan rohaniah  sebagai  akibat  tindakan  orang  lain yang  mencari  pemenuhan  kepentingan  diri sendiri  atau  orang  lain  yang  bertentangan dengan  kepentingan  dan  hak  asasi  yang menderita
D . Perdagangan Orang
Pasal  1  ayat  (1)  Bab  I  tentang Ketentuan  Umum  Undang  Undang  nomor  21 tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Perdagangan  Orang  menyebutkan “ Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangjutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman  kekerasan,  penggunaan  kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan, penjeratan  hutang  atau  member bayaran  atau manfaat,  sehingga  memperoleh  persetujuan dari  orang  yang memegang  kendali  atas  orang lain  tersebut,  baik  yang  dilakukan  di  dalam
Negara maupun  antar  negara,  untuk  tujuan
eksploitasi atau mengakibatkan orang terekspolitasi”

## E.   Modus Operandi Perdagangan Manusia
Pola  kejadian  perdagangan  manusia (yaitu,  apa  yang  terjadi,  bagaimana  terjadinya dan  terhadap  siapa  terjadi)  sangat  bervarariasi dari  satu  tempat  tertentu  dengan  tempat lainnya. Ada beberapa karakteristik pokok pola perdagangan manusia yang terjadi sekarang
1. Perdagangan manusia terjadi untuk
berbagai  tujuan  akhir  termasuk  layanan rumah  tangga,  kawin  paksa  dan  tenaga kerja  yang  diperas  tenaganya  dengan bayaran  rendah.  Pekerjaan  seksual  paksa merupakan  hasil  akhir  yang  paling  jelas dari  perdagangan  manusia,  tetapi  sulit dibuktikan bahwa hal ini merupakan yang paling lazim.
2. Perdagangan  manusia  terjadi di  dalam maupun antar negara.
3. Pelaku  perdagangan  manusia  memakai berbagai  cara  rekrutmen.  Penculikan secara  langsung  merupakan  cara  yang jarang  dilaporkan  dan  seringkali  sulit diperiksa  secara  obyektif.  Perdagangan manusia  pada  anak-anak  pada  umumnya meliputi  tindakan  pembayaran yang dilakukan  kepada  orang  tua  atau  wali untuk  bekerjasama  dan  sering  hal  ini disertai dengan tindak penipuan berkaitan dengan  pekerjaan  atau  posisi  di  masa yang akan datang.
4. Stereotip  “ coerced  innocent ”  (dugaan telah terjadi penyekapan) terlalu sederhana untuk mencerminkan kenyataan dari kebanyakan situasi perdagangan  manusia  yang  diketahui. Kebanyakan pelaku perdagangan manusia memakai  berbagai  derajat  kecurangan atau penipuan, daripada kekerasan langsung,  guna  menjalin  kerjasama  awal dengan  orang  yang  mengalami  trafiking manusia.  Keadaan  yang  lazim  dilaporkan mencakup anak perempuan atau perempuan  muda  yang  ditipu  mengenai biaya  (dan  kondisi  pengembalian)  jasa migrasi yang ditawarkan kepadanya, jenis pekerjaan  yang  hendak  dilakukannya  di luar  negeri  dan  /atau  kondisi  pekerjaan yang diharapkannya.
5. Menurut  definisi,  orang  yang  mengalami perdagangan  manusia  akhirnya  masuk dalam  suatu  keadaan  yang  tidak  dapat
dilepaskannya. Pelaku perdagangan manusia dan kaki tangannya menggunakan beragam cara untuk mencegah korban melarikan diri, termasuk pemakaian ancaman dan kekerasan,  intimidasi,  penyekapan  dan penahanan sejumlah dokumen pribadi..

## III.    SANKSI  HUKUM  BAGI  PELAKU
TINDAK

## PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DALAM UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG  PEMBERANTASAN  TINDAK

## PIDANA PERDAGANGAN ORANG
A.    Latar  Belakang  lahirnya  UU  NO.  21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengenai kejahatan perdagangan manusia  sebelum  lahirnya  UU  No.21  tahun 2007  tentang  pemberantasan  tindak  pidana perdagangan  orang  (PTPPO),  diatur  secara tegas  dalam  KUHP  pasal  297  namun  pasal tersebut  ancamannya  terlalu  ringan  sehingga tidak  mencerinkan  adanya  suatu  pemebrian efek  jera  kepada  pelaku  tindak  pidana perdagangan orang.
Fenomena tentang perdagangan orang telah  ada  sejak  tahun  1949  yaitu  sejak ditandatangani  Convention  on  Traffic  in Person.  Hal  ini  kemudian  berkembang  ketika banyak  laporan  tentang  terjadinya  tindakan perdagangan  perempuan  pada  Beijing  Plat Form  of  Action  yang  dilanjutkan  dengan Convention  on  Elimination  of  All  Form  of Descrimination  Agains  Women  CEDAW)  dan telah  diratifikasi  oleh  Indonesia  dengan Undang-Undang  (No.  7  tahun  1984  tentang Penghapusan  segala  Bentuk  Deskriminasi terhadap  Perempuan.  Kemudian  dipertegas dalam  agenda  Global  Alliance  Agains  Traffic in Women (GAATW) di Thailand tahun 1994.
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang  Tata  Cara  Perlindungan  terhadap Korban  dan  Saksi  dalam  Pelanggaran  Hak Asasi  Manusia  yang  Berat:  Korban  adalah orang  perorangan  atau  kelompok  orang  yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman,  gangguan,  terror,  dan  kekerasan pihak manapun.
Melihat  data  yang  ada  diatas terlihat jelas bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sebelum di undangkannya  UU  No.  21  tahun  2007 sangatlah  buruk.  Karena  dari  data  yang  ada sejak  tahun  1993  sampai  dengan  2002  banyak sekali  kasus-kasus  perdagangan  orang  yang tidak dapat di cegah bahkan sampai diselesaikan, karena aturan  yang dipakai untuk menjerat  pelaku  kejahatan  perdagangan  orang yaitu pasal 297 KUHP cenderung tidak mampu menjerat  para  pelaku  perdagangan  orang (human trafickking), karena cakupannya terlalu sempit dan rancu.
Setelah  lahirnya  UU  No.21  tahun  2007
tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (PTPPO), pemerintah telah
lebih  memfokuskan  diri  untuk  memberikan perlindungan  terhadap  korban  perdagangan orang.  Sebagaimana  yang  termuat  dalam  BAB V  tentang  perlindungan  saksi  dan  korban  dari pasal  43  sampai  dengan  pasal  55,  yang  mana dalam pasal-pasal tersebut menguraikan tentang  hak-hak  dari  korban  dan  juga  model perlindungan  yang  dapat  diberikan  kepada korban kejahatan perdagangan orang.
Pada  dasarnya  bentuk-bentuk  atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat  juga  diberikan  kepada  korban  tindak pidana  perdagangan  orang,  untuk lebih mendalami  bentuk  perlindungan  terhadap korban  kejahatan  perdagangan  orang,  maka terdapat beberapa bentuk atau model perlindungan  yang  dapat  diberikan  kepada korban yaitu :
1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi. 2. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis. 3. Bantuan Hukum
4. Pemberian Informasi Pemberian  informasi  kepada  korban atau  keluarganya  berkaitan  dengan  proses penyelidikan  dan  pemeriksaan  tindak  pidana yang dialami korban.
Selain  perlindungan  yang  dimaksud dalam  UU  No.21  tahun  2007,  undang-undang tersebut  juga  memberikan  hak-hak  kepada korban  kejahatan  perdagangan  orang  yang berupa:
a.  Hak  kerahasiaan  identitas  korban  tindak pidana perdagangan orang dan keluarganya sampai derajat kedua. (Pasal 44).
b.  Hak  untuk  mendapat  perlindungan  dari ancaman  yang  membahayakan  diri,  jiwa dan/atau hartanya (Pasal 47).
c.   Hak untuk mendapat restitusi (Pasal 48)
d. Hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan,  rehabilitasi  sosial,  pemulangan dan  reintegrasi  sosial  dari  pemerintah.
(Pasal 51)
e.   Korban  yang  berada  di  luar  negeri  berhak dilindungi  dan  dipulangkan  ke  Indonesia atas biaya negara. (Pasal 54).
B.  Sistematika  dan  Penjelasan  UU  NO.  21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
1. Kualifikasi Delik
Dalam  Undang-Undang  No.21  Tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Perdagangan  Orang,  tidak  ada  penegasan kualifikasi antara delik kejahatan maupun delik pelanggaran.
Mungkin tidak ditegaskannya
kualifikasi  delik  perdagangan  manusia  sebagai kejahatan,  karena  pembuat  Undang-Undang sudah  tidak  lagi  membedakan  akibat  hukum atau  pemidanaan  untuk  “percobaan”  dan “pembantuan”,  yaitu  diancam  pidana  yang sama dengan pelaku perdagangan manusia atau pelaku  delik  (Pasal  10  Undang-Undang  No.21 Tahun  2007).  Padahal  akibat  hukum  dari pembedaan  “kejahatan  dan  “pelanggaran” bukan  hanya  pada  masalah  percobaan  dan pembantuan,  tetapi  juga  pada  masalah  lain seperti dalam hal ada “ concursus”, “daluwarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana”, berlakunya “asas nasional aktif” dalam Pasal 5 (1) ke-2 KUHP. 2
Pasal  10  Undang-Undang  No.21  Tahun 2007  ini  memang  mengatur  tentang  delik percobaan  dan  pembantuan,  namun  hanya untuk  tindak  pidana  sebagaimana  yang  diatur dalam  Pasal  2,  Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal  5  dan
2 Barda Nawawi Arief, Masalah, Op.cit , Hal 147.
Pasal  6  Undang-Undang  tersebut,  sedangkan untuk  Pasal  19,  20,  21,  22,  23,  dan  24,  tidak ada pengaturan mengenai delik-delik tersebut.
2. Rumusan  Pertanggungjawaban  Pidana (Pelaku). Pasal  2,  3,  4,  5,  19  memang  tidak menyatakan secara eksplisit unsur sengaja atau kealpaan,  namun  karena  ada  unsur  “  untuk tujuan”,  unsur  “dengan  maksud”  dan  unsur “untuk  mempermudah”  yang  merupakan keinginan  yang  disengaja  oleh  pelaku  yang dikehendaki akan terjadi, sedangkan pada Pasal 9  ada  unsur  “berusaha”  yang  merupakan tindakan  yang  disengaja  oleh  pelaku  dan memiliki  tujuan  yang  dikehendaki  akan  terjadi (orang  yang  digerakkan  oleh  pelaku  akan melakukan tindak pidana perdagangan
manusia) maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban  pidana  dalam  Pasal  2,  3,
4,  5,  9  dan  19  Undang-Undang  No.21  tahun 2007  menganut  prinsip  pertanggungjawaban berdasarkan  kesalahan  ( Liability  based  on fault) C.  UNSUR DAN FAKTOR PERDAGANGAN ORANG 1.  Unsur a.  Proses (rekrutmen, pengangkutan, pemindahan,  melabuhkan  atau  menerima orang) b.  Tujuan (eksploitasi yang mencakup, minimal,  eksploitasi  pelacuran  orang  lain atau  bentuk-bentuk  eksploitasi  lainnya, kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan atau  praktek-praktek  yang  mirip  dengan perbudakan, penghambaan atau pemindahan organ tubuh) 2.  Faktor Pendorong Perdagangan Manusia a.  Kurangnya  pengetahuan  tentang  akibat  dari
trafiking
b.  Faktor ekonomi
c.   Adanya izin dari orang tua
d.  Adanya keinginan untuk mengikuti perkembangan modern/zaman

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Perlindungan  hukum  terhadap  korban perdagangan  orang  pengaturannya  di
dalam  Undang-Undang  No.  21  tahun 2007  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Perdagangan Orang yang meliputi kerahasian identitas korban dan keluarganya, disediakan ruangan pelayanan  khusus  pada  kantor  kepolisian guna  melakukan  pemeriksaan  di  tingkat penyidikan,  dibentuk  pusat  pelayanan terpadu.
2. Perlindungan anak terhadap Tindak
Pidana Trafficking dalam  undang-undang ini  hanya  diatur  dalam  beberapa  pasal yaitu  Pasal  2,  Pasal  3,  Pasal  4,  Pasal  5, Pasal  6  dan  Pasal  17.  Pengaturan mengenai  perlindungan  anak  terhadap tindak  pidana  perdagangan  orang  secara spesifik  sudah  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan  sebelumnya  yaitu dalam KUHP, Undang-undang Nomor 39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia dan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak. Namun dalam peraturan perundangan sebelumnya,  tidak  memberikan  definisi mengenai perdagangan orang dan perbuatan apa saja yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana trafficking. Diundangkannya  Undang- undang  No.21  Tahun  2007  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan  Orang  memberikan  definisi mengenai perdagangan orang dan perbuatan apa saja yang bisa digolongkan sebagai tindak pidana trafficking. Dengan demikian tidak menimbulkan interprestasi lain  tentang  definisi  dan  perbuatan  yang tergolong dalam tindak pidana trafficking

## B.  SARAN
1. Bagaimanapun  himpitan  ekonomi  yang melanda,  orang  tua  tidak  boleh  menjual anaknya,  karena  alasan  tidak  mampu mencukupi  kehidupannya  ataupun  alasan yang  lain.  Karena  anak  adalah  amanat Allah  yang  harus  senantiasa  dilindungi, dipelihara,  dan  dididik  serat  dibina dengan penuh tanggung jawab.
2. Penegakan supremasi hukum tanpa pandang  bulu.  Hukum  harus  ditegakkan tanpa  memandang  atribut  keduniaan
karena  hukum  yang  ditegakkan  akan membawa  keadilan  dan  ketentraman  bagi masyarakat.  Lemahnya  penegakan  akan menimbulkan  kekacauan  dan  gejolak sosial  yang  mengarah  pada  tindakan kekerasan  dan  anarkisme.  Terutama dalam  kasus  tindak  pidana  perdagangan anak,  pengadilan  harus  tegas  dalam memberi sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan  anak  bila  terbukti  salah. Karena  dampak  dari  perdagangan  anak sangat  merugikan  dan  membahayakan bagi kehidupan dan masa depan anak.

## Daftar Pustaka
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan 1, Jakarta: Yarsif Watampone,
2005.
Anton Bakker & Achmad Charris Zubair,
Metodologi Penelitian Filsafat , Yogyakarta: Kanisius, 1996.
Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan , Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.
Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara , Cetakan
Ketiga, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, 2006.
Daliyo J.B. 1992, et.al., Pengantar Hukum Indonesia: Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Dellyana Shanty, 1988, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta: Liberty.
Dirdjosisworo Soedjono, 1988, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: CV. Rajawali.
Gosita Arif. 1989. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akedemika Presindo.
Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Irawati Harsono, Penanganan Polri Terhadap Kasus Perdagangan Anak , Jakarta Raya: Universitas Bhayangkara, 2004.
Kitab Undang-Undang hukum Pidana,
Diterjemahkan oleh Moeljatno,
Cetakan 22, Jakarta: Sinar Grafika,
2003.
Muladi dan Barda Nawawi A., 1984, Teori- teori Dan Kebijakan Pidana,
Sianturi, S. R., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHAEM-PTHAEM, 1986.
Soeharto, 1993, Hukum Pidana Materiil;
Unsur-unsur Obyetif Sebagai Dasar Dakwaan , Jakarta: Sinar Grafika.
Soemitro Irma Setyowati. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak , Jakarta: Bumi Aksara
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
Oleh : Jatmiko Winarno, SH, MH

## Abstrak
Praktek  perdagangan  musik  dan  lagu  yang  melanggar  hak  cipta  dituangkan  dalam  bentuk VCD dan DVD di lingkungan jalan marak dilakukan. Hal ini tentunya mengundang  permasalahan dalam  konteks  pelanggaran  hak  cipta  dan  membutuhkan  langkah-langkah  hukum  untuk meminimalisir  hal  tersebut.  Sejalan  dengan  itu,  telah  dilakukan  penelitian  yang  berhubungan dengan  hal  tersebut  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  empirik.  Hasilnya,  terdapat sejumlah  permasalahan  atas  pelanggaran  hak  cipta  baik  secara  perdata  dan  pidana.  Langkah penyelesaian yang dilaksanakan berupa sosialisasi dan penegakan hukum.
Kata kunci : Hak Cipta, Undang – undang Nomor 19 Tahun 2002.

## I. Pendahuluan
Suatu  hasil  karya  kreatif  yang  akan memperkaya kehidupan  manusia akan dapat menghabiskan  waktu  bertahun-tahun  untuk mengembangkannya.  Apabila  si  pencipta karya-karya  tersebut  tidak  diakui  sebagai pencipta  atau  tidak  dihargai,  karya-karya tersebut mungkin tidak akan pernah diciptakan sama sekali. Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya  disebut  HAKI)  merupakan  hak atas  kekayaan  yang  timbul  atau  lahir  dari kemampuan  intelektual  manusia.  HAKI memang  menjadikan  karya-karya  yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual  manusia  yang  harus  dilindungi. Kemampuan  intelektual  manusia  dihasilkan oleh  manusia  melalui  daya,  rasa,  dan karsanya  yang  diwujudkan  dengan  karya- karya  intelektual.  Karya-karya  intelektual juga  dilahirkan  menjadi  bernilai,  apalagi dengan  manfaat  ekonomi  yang  melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.
UUHC  membawa  kemajuan  baru dalam  perlindungan  hak  tersebut,  yang meliputi perlindungan terhadap buku, program  komputer,  pamflet,  sampul  karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis  lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu  atau musik  dengan  atau  tanpa  teks,  drama,  tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, seni rupa  dalam  segala  bentuk,  arsitektur,  peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan,  tafsir,  saduran,  bunga  rampai,
data  base dan  karya  lain  dari  hasil pengalihwujudan.
Secara  spesifik,  Undang-undang  ini memuat  beberapa  ketentuan  baru,  antara lain:
1. Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi;
2. Penggunaan  alat  apapun  baik  melalui kabel  maupun  tanpa  kabel,  termasuk media internet untuk pemutaran produk-produk  cakram  optik  (optical disc) melalui media radio, media audio visual dan/ atau sarana telekomunikasi;
3. Penyelesaian  sengketa  oleh  pengadilan niaga, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. Penetapan  sementara  pengadilan  untuk mencegah  kerugian  lebih  besar  bagi pemegang hak ;
5. Batas  waktu  proses  perkara  perdata  di bidang hak cipta dan hak terkait baik di pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung ; 6. Pencantuman hak informasi manejemen  elektronik  dan  sarana kontrol teknologi;
7. Pencantuman  mekanisme  pengawasan dan  perlindungan  terhadap  produk- produk  yang  menggunakan  sarana berteknologi tinggi;
8. Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. Ancaman pidana dan denda minimal;
10. Ancaman pidana tetap terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

## 2.  Metode Penelitian
1. Type Penelitian
Sesuai  dengan  judul  dan  materi yang  di  bahas  maka  penelitian  ini adalah  penelitian  yuridis  normatif, metode  penelitian  hukum  normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum dari  sisi  normatif.  Oleh  karena  itu penelitian  hukum  ini  di  fokuskan untuk  mengkaji  penelitian  hukum tentang  upaya  hukum  penentuan  dan penyelesaian sengketa hak ciptaan.
2. Pendekatan Masalah
Oleh  karena  type  penelitian yang  di  gunakan  adalah  type  penelitian yuridis  normatif,  maka  pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan tersebut melakukan pengkajian pengaturan perundang-undangan  yang  berhubungan dengan  pokok  permasalahan.  Selain  itu juga  digunakan  pendekatan  analisis (Analitical  Approach),  Pendekatan  ini maksudnya menganalisa tentang penentuan  dan  penyelesaian  sengketa hak ciptaan. 3. Bahan Hukum a. Bahan Hukum Primer Merupakan  bahan  hukum  yang bersifat  autoritatif  artinya  mempunyai otoritas bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan. b. Bahan Hukum Sekunder Berupa  semua  publikasi  tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen  resmi,  yaitu  berupa buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal- jurnal  hukum  dasar,komentar-komentar atas putusan pengadilan. 4. Prosedur Pengumpulan Bahan Bahan
Baik  bahan  primer  maupun  bahan
sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahanyang telah dirumuskan  dan  diklarifikasi  menurut sumber  dan  hirarkinya  untuk  di  kaji secara komprehensif.
5.  Pengolahan  dan  Analisis  Bahan Hukum Adapun  bahan  yang  diperoleh  dalam penelitian studi kepustakaan aturan perundang-undangan,  yang  penulis  uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga di  sajikan  dalam  penulisan  yang  lebih sistematis guna menjawab perumusan masalah  yang dirumuskan. Cara pengolahan data  dilakukan  secara  deduktif  yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang  bersifat  umum  terhadap  permasalahan kongkrit yang dihadapi.

## 3. Manfaat Penelitian
Penulis  berharap  bahwa  kegiatan penelitian  dalam  penulisan  hukum  ini  akan bermanfaat  bagi  penulis  maupun  orang lain.Adapun  manfaat  yang  dapat  di  peroleh dari penulisan hukum ini antara lain :
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan manfaat pada pengembangan  ilmu  pengetahuan di  bidang  ilmu  hukum  pada umumnya  dan  dalam  rana  hukum perdata khususnya.
b. Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  memperkaya  referensi  dan literatur  dalam  dunia  kepustakaan tentang  upaya  hukum  terhadap penentuan dan penyelesaian
sengketa  hak  ciptaan  menurut undang-undang  no.19  tahun  2002
tentang hak cipta. c. Hasil penelitian ini dapat digunakan  sebagai  bahan  untuk membuat  suatu  keputusan  tentang penentuan dan penyelesaian sengketa  hak  ciptaan  menurut undang-undang  no.19  tahun  2002 tentang hak cipta.
2. Manfaat Praktis
a. Menjadi  wahana  bagi  penulis untuk  mengembangkan  penalaran membentuk  pola  pikir  ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam
menerapkan ilmu yang diperoleh.
b. Untuk  memberikan  jawaban  atas permasalahan yang di teliti.
4. Pembahasan
1. Penentuan  Pencipta  dan  Pemegang Hak Cipta Konsep perlindungan hak cipta adalah  melindungi  pencipta  dan  hasil ciptanya,  dimana  dalam  UUHC  terdapat perbedaan  antara  pencipta  dan  pemegang hak  cipta.  Begitu  pula  dengan  lagu  atau musik,  dimana  didalamnya  terdapat  unsur pencipta dan pemegang hak cipta.
Pencipta  musik  atau  lagu  adalah seseorang  atau  beberapa  orang  secara bersama-sama  yang  atas  inspirasinya  lahir suatu  ciptaan  musik  atau  lagu  berdasarkan kemampuan  pikiran,  imajinasi,  kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam  bentuk  yang  khas  dan  bersifat pribadi,  yang  dalam  istilah  lain  dikenal sebagai komposer
Menurut  Pasal  1  huruf  2  UUHC,  disebut sebagai  pencipta  apabila  “Seorang  atau beberapa  orang  secara  bersama-sama  yang atas  inspirasinya  melahirkan  suatu  ciptaan berdasarkan  kemampuan  pikiran,  imajinasi, kecekatan,  keterampilan  atau  keahlian  yang dituangkan  kedalam  bentuk  yang  khas  dan bersifat pribadi.”
Sedangkan  pemegang  hak  cipta menurut  pasal  1  huruf  4  adalah  pencipta sebagai  pemilik  hak  cipta  atau  pihak  yang menerima  hak  tersebut  dari  pencipta  atau pihak lain yang menerima hak tersebut.
Berdasarkan pengertian diatas pencipta  dapat  sekaligus  sebagai  pemegang hak  cipta  dalam  hal  hak  cipta  tersebut tidak dialihkan  kepada  pihak  lain,  akan  tetapi pemegang  hak  cipta  belum  tentu  ia  sebagai pencipta karena dapat dimungkinkan pemegang  hak  cipta  menerima  pengalihan
hak dari pencipta atau membeli hak tersebut dari pencipta.
Hak  cipta  sebagai  benda  bergerak yang  immaterial  merupakan  obyek  hukum perdata (dalam hukum kebendaan) walaupun sesungguhnya  hak  cipta  merupakan  obyek tidak berwujud ( intiangible ), sehingga pada gilirannya  hak  cipta  dapat  dimilki  sebagai mana  layaknya  hak  kebendaan  ( tangible property ) lainnya.
Hak  cipta  adalah  kekayaan  personal maka  hak  cipta  dapat  disamakan  dengan bentuk  kekayaan  yang  lain,  yakni  dapat dialihkan. Secara khusus pengaturan mengenai  pengalihan  hak  dan  hukum  hak cipta  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  UUHC, bahwa  hak  cipta  dianggap  sebagai  benda bergerak  maka  hak  ciptanya  dapat  dipindah tangankan,  di  lisensikan,  dialihkan,  dijual- belikan oleh pemilik atas pemegang haknya.

## 2. Proses  Penyelesaian  Sengketa  Hak
Cipta Dalam UUHC telah diatur perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta  atas  lagu  atau  musik.  Perlindungan hukum  yang  dimaksud  diberikan  kepada pemegang  hak  cipta  musik  atau  lagu  atas perbuatan pihak lain yang dengan tanpa hak mengumumkan  atau  memperbanyak  ciptaan musik atau lagu. Perbuatan pengumuman ini sendiri adalah pembacaan, pameran, penjualan,  pengedaran  atau  penyebaran suatu  ciptaan  dengan  menggunakan  alat apapun,  termasuk  media  internet  atau melakukan  dengan  cara  apa  pun  sehingga suatu  ciptaan  dapat  dibaca,  didengar  atau dilihat orang lain.
Pemegang  hak  cipta  dilindungi  baik secara  pidana  maupun  perdata.  Dari  sisi pidana, perlindungan hukum bagi pemegang hak  cipta  (musik  atau  lagu)  diatur  dalam Pasal  72  Ayat  (1)  UUHC  yang  menentukan bahwa  barang  siapa  dengan  sengaja  dan tanpa hak
melakukan perbuatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Ayat (1)  atau  Pasal  49  Ayat  (1)  dan  Ayat  (2) dipidana  dengan  pidana  penjara  masing- masing  paling  singkat  satu  bulan  dan/atau denda  paling  sedikit  Rp  1.000.000,-  atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda  paling banyak Rp  5 milliar. Selanjutnya  dalam  Ayat  (2)  ditentukan bahwa barang siapa dengan sengaja menyiarkan,  memamerkan,  mengedarkan
atau  menjual  kepada  umum  suatu  ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak  terkait  sebagaimana  dimaksud  pada Ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  5  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp 500.000.000,-
Sedangkan Perlindungan hukum  dari  sisi  perdata  tidak  hanya dilakukan dengan gugatan melalui Pengadilan Niaga akan tetapi bisa diselesaikan  melalui  alternatif  penyelesaian sengketa.  Demi  kepentingan  bisnis  dengan mengingat keuntungan yang diperoleh melalui  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan,  UUHC  memungkinkan  untuk menyelesaikan  perselisihan  di  bidang  hak cipta (khususnya lagu) melalui arbitrase dan sejumlah  alternatif  penyelesaian  sengketa lainnya berdasarkan UUHC dimana alternatif  penyelesaian  sengketa  lainnya tersebut  antara  lain  adalah  konsultasi, negosiasi,  mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

## 3. Kendala  dalam  penanganan  tindak pidana hak cipta yang terjadi
Hukum  sebagai  serangkaian  norma yang  memiliki  ukuran  pasti  dan  daya  paksa dalam  pelaksanaanya  senantiasa  berjalan berdampingan  dalam  kehidupan  manusia. Hukum berfungsi melindungi dari kepentingan  lain  yang  merugikan.  Hukum mengidealkan  satu  keseimbangan  dalam keteraturan antara hak dan kewajiban. Secara perspektif Internasional Persetujuan  tentang  Aspek-aspek  Hak  Atas Kekayaan  Intelektual  (HAKI)  yang  terkait dengan  perdagangan  (agreement  on  Trade Related  Aspects  0f  Intellectual  Property Rights;TRIPs) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Pembentukan  Organisai  Perdagangan  Dunia (Agreement  Establising  the  World  Trade Organisation)  telah  diratifikasi  berdasarkan Udang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994. implikasinya, bahwa Indonesia harus melakukan  harmonisasi  dengan  ketentuan- ketentuan yang ada didalamnya.
Penutup A. Kesimpulan
Berdasarkan  bab-bab  tersebut  diatas, maka  penulis  menyimpulkan  sebagai berikut: 1.   Hak  Cipta  merupakan  salah  satu  bentuk dari  hak  atas  kekayaan  intelektual  pada dasarnya telah mendapatkan
perlindungan  dari  secara  hukum  baik melalui  hukum  nasional  maupun  hukum Internasional. Perlindungan terhadap hak cipta  berfungsi  untuk  melindungi  hak- hak  yang  dimiliki  oleh  pencipta  atas karya ciptaannya, hak cipta juga melindungi  potensi  pencipta  karena eksistensi  terhadap  kemampuan  yang dimiliki seorang pencipta untuk menciptakan suatu karya cipta dan karya ciptaannya  tetap terjaga.  Dengan  adanya hak cipta seorang pencipta tetap memiliki  semangat  untuk  menciptakan sesuatu  karena  ia  merasa  aman  dan nyaman  sehubungan  dengan  adanya perlindungan terhadap hak yang ia miliki sebagai seorang pencipta.
2.  Penyelesaian sengketa yang diambil oleh pihak  pertama  dengan  pihak  kedua adalah  alternatif  penyelesaian  sengketa dengan  jenis  negosiasi.  Dimana  dalam negosiasi ini pihak pertama menggunakan pengacaranya untuk mewakili mereka yang kemudian melakukan  kesepakatan  dengan  pihak kedua. Hasil kesepakatan tersebut kemudian  didaftarkan  di  pengadilan paling lama 30 hari sejak penandatanganan agar mempunyai kekuatan  ekselutorial  berdasarkan  Pasal
6 ayat (7) UU No. 30 Tahun 1999. Hasil kesepakatan tersebut wajib segera dilaksanakan  paling lambat 30 hari sejak didaftarkan  dke  pengadilan  berdasarkan Pasal Pasal 6 ayat (8) UU No. 30 Tahun 1999.

## B. Saran
1.  Seharusnya  kita  berhati-hati  apabila
akan menyiarkan, mengedarkan
ataupun  menyanyikan  lagu  milik orang  lain  untuk  tujuan  komersil.
Kita  harus  berpikir  bahwa  apa  yang kita  siarkan,  edarkan  atau  nyanyikan adalah  hak  cipta  orang  lain  yang tentunya bisa menimbulkan permasalahan dikemudian hari, seperti  adanya  tuntutan  ganti  rugi. Oleh  karena  itu  apabila  kita  akan
menyiarkan, mengedarkan atau
menyanyikan  lagu  milik  orang  lain, kita  harus  terlebih  dahulu  meminta perizinan  kepada  pencipta  maupun pemegang hak ciptanya.
2.   Apabila  memang  terjadi  perselisihan mengenai hak cipta hendaknya
ditempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa  yang  prosedurnya  lebih mudah  dan  tidak mengeluarkan banyak biaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Kadir  Muhammad,  Kajian  Hukum Ekonomi  Hak  Intelektual,  PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2001. Bahan  Bacaan  Sujud  Margono,Hukum  Dan Perlindungan Hak Cipta, CV
Novindo      Pustaka  Mandiri,  Jakarta,
2003.
Djumhana dan R. Djubaedilah IV,Hak Milik
Intelektual (sejarah, Teori, dan
Munir Fuady,  Arbitrase Nasional (Alternatif
Penyelesaian  Sengketa  ),PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum  Ekonomi  Hak  Intelektual, PT.Citra Adtya Bakti, Bandung,2001. OK.  Saidin,  Aspek  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual,PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
Prakteknya  di  Indonesia),  Cetakan  kedua, PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2003, Setiawan,  Aneka  Masalah  Hukum  dan Hukum Acara Perdata, Alumni
Bandung, Bandung, 1992. Sri  Soemantri,  Prospek  dan  Pelaksanaan Arbitrase  di  Indonesia,PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Sudargo  Gautama,  Perkembangan  Arbitrase Dagang  Indonesia,Eresco,  Bandung, 1989 . Tim  Penyusun  Kamus  Pustaka  Pembinaan dan  Pengembangan  bahasa,  kamus besar bahasa Indinesia, Balai Pustaka, Jakarta 1988.
Zae  ,Berbisnis  nada  jangan  sampai  di penjara.www.inovasi.lipi.go.id/hki/ne ws, 2003.

## PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang  –  undang  Nomor  19  Tahun  2002 perubahan atas Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1991 Tentang Hak Cipta.
Undang  –  undang  Nomor  14  Tahun  2001 tentang Undang-Undang Nomor 13
Tahun  1997  Tentang  Perubahan  atas Undang–undang  Nomor  14  Tahun  1997 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merk.
Undang  -  undang    Nomor  30  Tahun  2000 Tentang Rahasia Dagang.
Undang  –  Undang    Nomor  31  Tahun  2000 Tentang Desain Industri.
Undang–Undang  Nomor  32  Tahun  2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.