Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 97-102| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6736.97-102

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI PADA KOMODITAS KRYPTO DI INDONESIA

## Sarasota Tomasoa, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia stomasoa@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com, puspasutariujianti@gmail

## Abstrak
Perkembangan teknologi yang semakin meningkat telah memunculkan berbagai inovasi, terutama pada produk investasi.  Salah  satu  inovasi  tersebut  adalah  aset  kripto  yang  telah  diakui  sebagai  produk  komoditas  oleh pemerintah Indonesia. Melalui peraturan Bappebti, pemerintah berusaha melindungi investasi aset kripto. Namun dalam praktiknya, peraturan yang diterapkan pemerintah tidak sepenuhnya melindungi investor yang berinvestasi di  aset  kripto.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  terhadap  investasi  pada komoditas  krypto  di  indonesia.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  huukm normatif. Berdasarkan hasil penelitian di berbagai isu keamanan antara lain kemungkinan adanya praktik pump- and-dump dan adanya pedagang aset kripto yang  tidak terdaftar di Bappebti. Masalah-masalah  ini  juga terkait dengan fakta bahwa belum ada pertukaran cryptocurrency yang dibuat. Tujuan penulisan majalah ini adalah untuk menganalisis dan menyediakan berbagai masalah yang dihadapi investor saat berinvestasi di cryptocurrency.
Kata kunci : Kripto Aset, Bursa Berjangka, Perlindungan Hukum

## Abstract
The advancing  technology developments have resulted in  the invention of various innovations, specifically, on investment  products.  One  of  innovations  is  crypto  assets.  This  type  of  investment,  crypto  asset,  has  been acknowledged by the Indonesian government as one of the commodity products. Through Bappebti regulations, the government has attempted to provide protection for crypto asset investments. However, in the practice, such regulations are not fully protecting the investors who involve in  the crypto  asset  investment, various problems related to the said legal protection, among others, are the possibility of pump and dump practices, and the fact that  there  are  still  crypto  asset  traders  who  are  not  registered  in Bappebti .  The  issues  are  also  related  to  the situation that the crypto asset exchange organization has not been established. The purpose of this jurnal is to analyze and to provide input on the various issues that investors have to face on their investment in crypto assets.

## Keyword: Crypto Asset, Future Trading, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Seiring  perkembangan  teknologi,  sarana  investasi  juga  menjadi  lebih  beragam,  termasuk  aset  kripto. yang  saat  ini  banyak  diminati.  Sehubungan  dengan  perkembangan  tersebut,  Pemerintah  Indonesia menetapkan bahwa aset kripto resmi diperdagangkan sebagai komoditas, hal ini diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik  Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan  umum penyelenggaraan kripto. Perdagangan Aset sejalan dengan itu, Bappebti secara  resmi mengatur mata uang  kripto  sebagai  subjek  kontrak  berjangka,  derivatif  syariah,  dan  kontrak  derivatif  lainnya  yang diperdagangkan di bursa berjangka komoditas.
Berdasarkan  data  Bappebti,  pada  Agustus  2022  aset  kripto  yang  terdaftar  dan  layak diperdagangkan di  Indonesia mencapai 383 aset kripto dengan 25 pedagang aset kripto fisik. Tujuan awal  penciptaan  cryptocurrency  harus  menjadi  pembayaran  alternatif  untuk  transaksi  bisnis (Syamsiyah,  2017) .  sebagai  buku  besar  terdesentralisasi  yang  mencatat  semua  transaksi  yang  terjadi (Fresly  Nandar  Pabokory,  Indah  Fitri  Astuti,  2015) .  Sedangkan  Ibnu  Saefullah  menjelaskan  bahwa cryptocurrency adalah mata uang peer yang dipertukarkan menurut prinsip kriptografi tertentu, tetapi
seiring  waktu.  Dalam  perkembangannya,  penggunaan  aset  kripto  sebagai  komoditas  dengan  nilai investasi semakin meningkat (Saefullah, 2018) .
Pemerintah mengeluarkan peraturan penjaminan investasi aset kripto melalui Peraturan Bappebti Nomor  9  Tahun  2019,  yang  mengubah  Perubahan  atas  Peraturan  Bappebti  Nomor  5  Tahun  2019, tentang  peraturan  teknis  penyelenggaraan  pasar  fisik  aset  kripto  (Aset  Kripto)  Selain  itu,  peraturan tersebut juga mengacu pada pembentukan penjelasan untuk pembuatan Crypto Commodity Exchange. Dalam hal investasi, aset kripto memiliki beberapa keunggulan, antara lain kemudahan transaksi, karena aset kripto menggunakan sistem terdesentralisasi untuk menawarkan akses langsung kepada konsumen tanpa  perantara  pihak  ketiga,  dan  transparansi  data,  di  mana  semua  aktivitas  transaksi  kripto  dicatat pada sebuah buku besar terbuka (blockchain) agar informasi ini dapat dilihat    oleh publik kapan saja, keuntungan  lainnya  adalah  jual  beli  aset  crypto  dapat  dilakukan  24  jam,  7  hari  seminggu  dan  ada perasaan  universal  bahwa  seluruh  dunia  dapat  atau.  berinvestasi  karena  tidak  memerlukan  banyak persyaratan  dari  pengguna,  dan  selain  fakta  bahwa  investasi  crypto  memiliki  potensi  pengembalian yang  tinggi,  meskipun  hal  ini  juga  diimbangi  dengan  risiko  yang  tinggi (Dhanu  Prayoga,  Shivendra Adistya, Aliadi Hulu, 2022) .
Namun, di balik semua kelebihan aset kripto tersebut, terdapat juga banyak kelemahan termasuk masalah pump and dump, yaitu praktek dimana sekelompok orang atau pedagang membeli banyak aset kripto tertentu, yang berujung pada pemompaan aktivitas. menghasilkan peningkatan pesat dalam harga aset  crypto  yang  ditargetkan.  Kenaikan  harga  ini  telah  mendorong  investor  lain,  khususnya  investor pemula,  terutama  yang  belum  mengetahui  praktik  semacam  itu,  untuk  berlomba-lomba  berburu  aset kripto  tersebut  dengan  harapan  harga  akan  terus  meningkat.  Namun,  ketika  harga  aset  kripto  sudah mencapai titik yang diharapkan, para pedagang yang melakukan praktik ini melepas semua aset kripto yang  ditargetkan  ke  pasar,  ini  disebut  praktik  dump.  Akibat  pasokan  yang  tiba-tiba  besar,  harga cryptocurrency juga turun dengan cepat. Strategi ini sering disalahgunakan oleh oknum di pasar aset kripto,  terutama  yang  memiliki  modal  dan  jaringan  besar.  Masalah  lain  yang  juga  ada  pada  praktek perdagangan  aset  kripto  adalah  masih  adanya  pedagang  aset  kripto  fisik  yang  melakukan  transaksi namun belum atau belum terdaftar di Bappebti. Hal ini dapat merugikan investor karena para pedagang aset kripto ini dapat menyalahgunakan dana investasi dan kemudian menghilang dengan mudah karena sangat sedikit informasi keberadaan para pedagang tersebut.
Masih banyak hal lain yang juga dapat merugikan investor, antara lain peretasan akun yang biasa terjadi  dalam  praktik  transaksi  aset  kripto,  sehingga  pemegang  akun  yang  sah  terkadang  mengalami masalah  dalam  memulihkan  akunnya,  yang  tentunya  berujung  pada  kerugian  bagi  investor  tersebut. Dalam  beberapa  kasus,  aset  kripto  juga  digunakan  sebagai  sarana  pencucian  uang.  Selain  itu, permasalahannya  adalah  tidak  adanya  underlying  yang  mendasari  penerbitan  aset  kripto  dan pembentukan harga dasarnya.
Peraturan  yang  telah  diterbitkan  oleh  Bappebti  masih  belum  memberikan  perlindungan  secara maksimal  atas  investasi  crypto  asset,  sehingga  berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  berminat  untuk meneliti  dan  melakukan  kajian  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  investasi  pada  komoditas krypto  di  indonesia.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peraturan  hukum  apa  yang  ada untuk  mencegah  praktik  pompa-dan-buang  dan  bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  investor  yang melakukan perdagangan kripto dengan pedagang aset kripto fisik yang tidak terdaftar di Bappebti.

## II. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu.  H.  menerapkan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  melalui  konsep- konsep  hukum  yang  disarikan  dari  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku  dan  literatur  tentang topik yang dibahas topik diskusi (Muhaimin, 2020) . Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan  pendekatan  hukum  untuk  meninjau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  kemudian mengaitkannya dengan informasi dan permasalahan hukum yang relevan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Kebijakan Pemerintah dalam Mencegah Praktik Pump and Dump
Investor sudah tidak asing lagi dengan istilah "pump and dump", istilah  "pump and dump" mengacu pada tindakan sekelompok orang atau pedagang untuk menaikkan harga aset kripto mereka dengan cara membuang  sejumlah  besar  aset  kripto  tersebut  pada  saat  yang  sama (Ibrahim,  2016) .  Waktu  dibeli
setelah investor menyebarkan berita kepada para pedagang ini bahwa aset kripto ini banyak diminati, para  pemula  dan  pedagang  kecil  mendengar  informasi  ini  termotivasi  untuk  berburu  aset  kripto  ini hingga  aset  kripto  ini  langka  di  pasaran,  sehingga  harga  naik  dengan  cepat  dan  ketika  harga  tinggi, pedagang menjual atau membuang aset kripto di pasar, menyebabkan harga aset kripto tersebut turun. Keuntungan  yang  diperoleh  para  pedagang  ini  cukup  tinggi  sedangkan  pedagang  kecil  dan  tidak berpengalaman menderita kerugian akibat operasi pompa dan pembuangan ini.
Skema  pump-and-dump  pertama  kali  menyebar  dari  mulut  ke  mulut,  tetapi  dengan  kemajuan teknologi dan munculnya komunitas kriptoaktif, informasi yang salah tentang komunitas kriptoaktif ini menyebar  di  telegram,  media  sosial,  media  online  dan  bahkan  dengan  bantuan  influencer.  demikian informasi palsu/penipuan ini dapat menyebar dengan cepat.
Program pump-and-dump ini dilakukan tidak hanya untuk aset kripto yang sudah beredar, tetapi juga  untuk  aset  kripto  yang  akan  diluncurkan  melalui  Initial  Coin  Offering  (ICO)  mirip  dengan crowdfunding.  Strateginya  adalah  menyebarkan  berita  palsu/penipuan  melalui  berbagai  media  sosial dan mempengaruhi bahkan investor kecil dan pemula dengan bantuan influencer untuk percaya bahwa aset  kripto  yang  dipublikasikan  memiliki  tujuan  yang  baik  dan  bermanfaat  serta  menjadi  aset  kripto yang  berharga,  jumlah  yang  besar.  dari  investor  yang  percaya  bahwa  berita  tersebut  menyebabkan perburuan di pasar, yang pada gilirannya mendorong harga naik secara signifikan. Operator Pump-and- dump melepaskan aset crypto mereka saat perburuan sedang berlangsung dan harga adalah tujuannya. Setelah  berhasil  melepaskan  aset  kripto  dari  operator  pump-and-dump  dengan  keuntungan  besar, operator menghilang, meninggalkan investor yang telah membeli aset kripto ini dengan kerugian besar, karena harga aset turun dengan cepat.

## 3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Pedagang Crypto Asset Yang Tidak Terdaftar.
Dari  tahun  ke  tahun  jumlah  pelanggan  crypto  asset  terus  meningkat,  berdasarkan  data  dari  Badan Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  (Bappebti)  menyebutkan  hingga  bulan  Agustus  2022, investor kripto telah mencapai 16.100.000 (enam belas juta seratus ribu) pelanggan. Sejak bulan Januari 2022  hingga  bulan  Agustus  2022,  jumlah  investor  kripto  yang  terdaftar  naik  sebesar  725.000  (tujuh ratus dua puluh lima ribu) pelanggan  setiap bulannya dengan total  nilai transaksi pada bulan Januari 2022  sampai  dengan  bulan  Agustus  2022  yang  tercatat  sebesar  Rp  249.300.000.000.000,-  (dua  ratus empat puluh sembilan triliun tiga ratus milyar rupiah), data ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berinvestasi crypto asset sangat tinggi.
Melihat  tingginya  minat  masyarakat  untuk  berinvestasi  dalam  crypto  asset  menimbulkan ketertarikan  banyak  pengusaha  untuk  menjadi  pedagang  fisik  crypto  asset.  Untuk  menjadi  pedagang fisik crypto asset pemerintah melalui Badan  Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menetapkan berbagai persyaratan, dengan maksud untuk memberikan jaminan keamanan untuk investor yang ingin bertransaksi dalam perdagangan asset crypto, namun dengan besarnya minat dan besarnya  jumlah  transaksi  crypto  asset,  bermunculan  juga  pedagang  fisik  crypto  asset  yang  tidak memiliki izin dari Bappebti atau pedagang fisik ilegal.
Pedagang  fisik  ilegal  ini  melakukan  berbagai  cara  untuk  menarik  minat  masyarakat,  dari mempromosikan  ke  social  media,  menggunakan  public  figure,  influencer  hingga  menjanjikan  profit yang tinggi, yang semua ini dapat menyebabkan kerugian pada investor apabila disalahgunakan.
Dengan  semakin  banyaknya  investor  yang  menjadi  korban  perdagangan  crypto  asset  melalui pedagang  fisik  yang  tidak  terdaftar/ilegal,  maka  diperlukan  peran  penting  dari  pemerintah  guna memberikan perlindungan hukum bagi investor.
Perlindungan  konsumen  adalah  keseluruhan  peraturan  dan  hukum  yang  mengatur  hak  dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur  upaya-upaya  untuk  menjamin  terwujudnya  perlindungan  hukum  terhadap  kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi  perlindungan  kepada  konsumen (Yodo,  2015) .  Dilihat  dari  penjelasan  tersebut  maka pengertian perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang mengatur dan melindungi hubungan antar subyek hukum (Putra, 2020) .
Untuk itu, perlindungan hukum bagi investor pada transaksi crypto asset pada bursa berjangka komoditi adalah kesediaan hukum dalam mengatur hak, tata cara maupun mekanisme keberatan dalam pelanggaran hak.
Dari  permasalahan  yang  telah  diuraikan  di  atas,  pemerintah  telah  memberikan  perlindungan hukum  kepada  para  investor  crypto  asset.  Perlindungan  hukum  ini  dapat  dilakukan  dengan  2  (dua) macam  cara,  yaitu  perlindungan  hukum  secara  preventif  dan  perlindungan  hukum  secara  represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadi pelanggaran untuk mencegahnya (Asri, 2018) . Dalam hal aset kripto, perlindungan hukum preventif negara diatur oleh:
Pasal 35A(1) Undang-Undang Republik  Indonesia No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan  UU Berjangka  Komoditi  No.  32  Tahun  1997,  menyatakan  bahwa  perdagangan  dapat  dilakukan  oleh pedagang pemegang sertifikat Bappebti dan 27 Peraturan Bappebti No. 5 Perintah Tahun 2019 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka tentang Peraturan Teknis Penyelenggaraan Pasar Aset Kripto Fisik di Bursa Berjangka , yang menyatakan larangan perdagangan aset kripto oleh pedagang fisik yang tidak terdaftar.
Hal itu juga diatur dalam Pasal K Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia dan Pasal 28 UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan UU No. 11 juncto Pasal 45 Pasal 2  Komunikasi  dan  Transaksi  Elektronik  2008  yang  menjelaskan  tentang  janji  dan  penyebaran  berita bohong.
Perlindungan  hukum  represif,  tujuannya  adalah  untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  timbul (Rahardjo,  2014) .  Perlindungan  ini  disebut  juga  dengan  perlindungan  hukum  retrospektif,  yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan ketika timbul sengketa atau terjadi pelanggaran. Ada 2 (dua) upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu melalui litigasi dan non litigasi
Penyelesaian sengketa tanpa litigasi Pasal 22 Otoritas Pengatur Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 tentang aturan teknis penataan pasar aset kripto fisik di bursa berjangka menyatakan bahwa pihak yang dirugikan dapat menggunakan cara  di  luar  hukum  dengan  menyelesaikan  sengketa  melalui  Badan  Arbitrase  Berjangka  Komersial (BAKTI).  BAKTI  berspesialisasi  dalam  sengketa  perdata  terkait  perdagangan  komoditas  berjangka, termasuk mata uang kripto.
Namun  pada  kenyataannya,  bursa  berjangka  (crypto-exchange)  belum  terbentuk,  sehingga perselisihan tentang perdagangan aset kripto tidak dapat diselesaikan dengan cepat dan murah dengan mempertimbangkan kesepakatan (perantaraan) antara para pihak di bursa berjangka pertukaran kripto.
Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian perkara di pengadilan dimana semua pihak  yang  bersengketa  saling  berhadapan  untuk  mempertahankan  haknya  di  pengadilan.  Hasil akhirnya adalah win-lose solution. Aturan yang bisa ditegakkan:
Menimbang  Pasal  71(3)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  10  Tahun  2011  tentang Perubahan atas Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komersial No. 32 Tahun 1997 tentang Sanksi Pidana  atas  Pelanggaran  Anggota  Bursa  Berjangka  Non  Sertifikasi.  Bagian  378  StGB  juga  memuat ketentuan tentang penipuan dan Bagian 372 StGB tentang perzinahan. Selain itu, Pasal 62(1) Undang- Undang Republik Indonesia. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perubahan UU No. 19 Tahun 2016 menjadi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat 2 yang menjelaskan tentang larangan iklan dan penyebarluasan berita bohong.
Meskipun  banyak  undang-undang  dan  peraturan  telah  diberlakukan  untuk  memberikan perlindungan  hukum bagi investor  kripto, penerapan peraturan tersebut belum maksimal  dan banyak pedagang  aset  kripto  ilegal  yang  dilaporkan  ke  lembaga  penegak  hukum  terus  melakukan  penipuan dan/atau penggelapan kriminal. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan ketidakjelasan hukum khususnya Pasal 27 Badan Pengawas Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka yang tidak menjelaskan, peraturan perundang-undangan yang mana  berlaku  untuk  perselisihan  antara  pedagang  fisik  tidak  mengklarifikasi  undang-undang  dan peraturan  mana  yang  dianggap  ilegal  jika  terjadi  perselisihan  antara  pedagang  fisik  aset  kripto,  juga tidak ada ketentuan untuk pengembalian uang kepada investor.
Kalaupun UU ITE dan/atau perlindungan konsumen diberlakukan, dendanya masih relatif kecil dibandingkan dengan kerugian yang diderita masyarakat. Dengan demikian, kerugian materiil investor belum  pulih  (uang  investor  belum  dikembalikan).  Hal  lain  yang  saat  ini  sedang  berkembang  adalah pemerintah telah melegalkan aset kripto sebagai komoditas dan salah satu syaratnya adalah aset kripto tersebut  diperdagangkan  di  bursa  berjangka.  Menurut  Pasal  5(1)  Order  of  the  Commodity  Futures Regulatory Authority No. 5 Tahun 2019 tentang aturan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto
di  bursa  berjangka  “hanya  bursa  berjangka  yang  mendapat  persetujuan  direktur  bappebti,  dapatkah perilaku perdagangan kripto memfasilitasi asset.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Kebijakan  pemerintah  dalam  mencegah  praktik  pump  and  dump  diatur  dalam  aturan  hukum terkait Perdagangan Berjangka Komoditi yang menjelaskan bahwa  adanya larangan manipulasi atas  tindakan  menguasai  sebagian  besar  komoditas,  perdagangan  fiktif  dan  menyebarkan informasi yang tidak benar, namun belum adanya peraturan khusus mengenai sanksi yang dapat dikenakan  guna  mencegah  praktik  pump  and  dump  dalam  perdagangan  crypto  asset.  Hal  ini mengakibatkan tidak adanya efek jera bagi para pelaku.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi investor pada pedagang crypto asset yang tidak terdaftar dapat dilihat  dari  peraturan-peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  yaitu  dalam  bentuk perlindungan  hukum  preventif,  pemerintah  melarang  adanya  transaksi  perdagangan  yang dilakukan  oleh  pedagang  fisik  yang  belum  terdaftar  atau  belum  memiliki  sertifikasi  serta penyebaran janji dan berita bohong. Perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu non litigasi dengan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan  litigasi  melalui  pengadilan  dimana  pemerintah  telah  membuat  berbagai  peraturan  yang menjelaskan bahwa adanya saksi pidana dan denda atas pedagang fisik yang belum terdaftar pada Bappebti  yang  melakukan  kegiatan  perdagangan  crypto  asset,  juga  dapat  dikenakan  pasal penipuan  dan/atau  penggelapan,  serta  sanksi  pidana  dan  denda  atas  janji  dan/atau  penyebaran berita  bohong.  Namun  demikian,  penulis  berpendapat  bahwa  penerapan  atas  peraturan perlindungan  investor  pada  pedagang  fisik  yang  tidak  terdaftar  belum  maksimal,  hal  ini disebabkan  kurangnya  pemahaman  dan  adanya  kekaburan  hukum  terutama  pada  pasal  27 Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  di  Bursa  Berjangka.  Sehingga kerugian materi investor tetap tidak mendapatkan solusi (uang investor tetap tidak kembali).

## 4.2 Saran
Dari  berbagai  persoalan  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  dalam  penelitian  ini,  untuk  mewujudkan konsep  kebijakan  yang  ideal,  implementatif  dan  berkeadilan  substansial  guna  mengatur pertanggungjawaban berdasarkan pemaparan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah:
1. Peraturan Bappebti yang mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto dalam bursa berjangka masih kurang dalam segi perlindungan bagi  Investor, perlunya perbaikan  hukum terkait  ketentuan  teknis  penyelenggaraan  pasar  fisik  crypto  asset  dengan  memberikan pertimbangan  untuk  melakukan  revisi  undang  undang  khususnya  perihal  sanksi  atas pelanggaran perdagangan baik itu terhadap praktek pump and dump maupun terhadap para pedagang  fisik  yang  tidak  terdaftar  di  Bappebti,  agar  terdapat  kepastian  hukum  bagi  para investor.
2. Agar segera dibentuk bursa berjangka kripto Digital Future Exchange (DFX) yang mana telah diamanatkan dalam pasal Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, yang bertujuan untuk memudahkan pengawasan dan pengelolaan risiko terhadap transaksi kripto asset, sehingga transaksi perdagangan crypto asset menjadi lebih aman, dan hak investor crypto asset dapat lebih terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA
Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan Hukum Preventifterhadap Ekspresi Budaya Tradisional Didaerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Journal of Intellectual Property , 1 (1).
Dhanu Prayoga, Shivendra Adistya, Aliadi Hulu, N. J. (2022). Mengenal Hukum Aset Kripto, Cetakan Pertama . Deepublish.
Fresly Nandar Pabokory,  Indah  Fitri  Astuti,  A. H. K. (2015). Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen, Dan File Dokumen Menggunakan Algoritma Advanced
Encryption Standard. Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer , 10 (1).
Ibrahim, M. H. Al. (2016). Perilaku Investor Individu Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham (Studi Kasus Pada Investor Saham Individu di Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 7 (1). Muhaimin. (2020). “Metodologi Penelitian Hukum”, cetakan ke-1 . Mataram University.
Putra,  I.  M.  A.  M.  (2020).  Tanggungjawab  Hukum  Bank  Terhadap  Nasabah  Dalam  Hal  Terjadinya Kegagalan Transaksi Pada Sistem Mobile Banking. Jurnal Kertha Wicaksana , 14 (2). Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum, Cetakan ke-8 . Citra Aditya Bakti. Saefullah,  I.  (2018). “Bitcoin  dan  Cryptocurrency:  Panduan  Dasar  Untuk  Pemula”,  cetakan  ke-1 . Kainoe books.
Syamsiyah, N. (2017). Berdamai dengan Diabetes . Sinar Grafika Offset.
Yodo,  A.  M.  dan  S.  (2015). “Hukum  Perlindungan  Konsumen”,  cetakan  ke-9 .  PT  RajaGrafindo Persada.