Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Erdi, Surya Perdana, Suprayitno
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp: (061) 88811104 Email: erdi_hrp@yahoo.com (CA)
Naskah Diterima: ………  Direvisi:………………Disetujui:……. Diterbitkan:……….. DOI: ……………………………….

## Abstrak
Polisi dalam hal bertugas sebagai penyidik dapat mencari keterangan dari berbagai sumber dan keterangan  saksi.  Penyidikan  baru  dapat  dilakukan  apabila  suatu  peristiwa  diyakini  sebagai suatu tindak pidana dan oleh karena itu, sebelum tindakan upaya paksa, maka terlebih dahulu ditentukan  secara  cermat  data  dan  fakta  yang  diperoleh  dari  hasil  penyelidikan  dan  dengan demikian  penyidikan  merupakan  tindak  lanjut  dari  kegiatan  suatu  penyelidikan  termasuk pemeriksaan terhadap Notaris. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang juga  disebut  sebagai  penelitian  perpustakaan  atau  studi  dokumen.  Permasalahan  yang  akan dikaji  pada  penelitian  ini,  yakni  pengaturan  pemanggilan  Notaris  oleh  penyidik  polri, mekanisme penggunaan hak dan kewajiban ingkar Notaris dalam hal menjaga kerahasiaan akta ketika  dilakukan  pemeriksaan,  dan  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  dalam  hal menjaga  kerahasiaan  akta  ketika  dilakukan  pemeriksaan  oleh  penyidik  kepolisian.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  pemanggilan  Notaris  oleh  Penyidik  Kepolisian diatur  di  dalam  Pasal  66  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris,  syarat  dan  tata  cara  pemanggilan  Notaris  diatur  di  dalam  Pasal  26,  Pasal  27 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Mekanismenya, Notaris  dapat  memenuhi  panggilan  tersebut  setelah  mendapat  persetujuan  dari  Majelis Kehormatan  Notaris.  Perlindungan  hukum  bagi  Notaris  yaitu  dengan  adanya  turunan  berita acara persidangan.
Kata Kunci: Penyidikan, Notaris, Kepolisian, Hak Ingkar.

## Abstract
The  police  in terms  of  their  duties  as  investigators  can  search for  information from  various sources and witness statements. Investigations can only be carried out if an event is believed to be a criminal offense and therefore, before an act of forced effort, then the data and facts are obtained carefully from the results of the investigation and thus the investigation is a follow-up to the activities of an investigation including an examination of Notary Public. The type of this research is normative legal research refers to library research or document study. Issues that will  be  examined  in  this  study,  namely  the  regulation  of  notarial  summons  by  police investigators, the mechanism the use of denial rights and obligations of a notary public in terms of maintaining the confidentiality of the deed when examined, and the form of legal protection against the notary in terms of maintaining the confidentiality of the deed when carried out by police investigators. The results of the study showed that the regulation of notary summons by police  investigators  was  regulated  in  Article  66  Paragraph  1  of  the  UUJN,  the  terms  and procedure for notary summons are regulated in Article 26, Article 27 of Regulation Ministry of

## Volume 5 Nomor 2, Juli – Desember 2020
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
Law  and  Human  Rights  Number  7  of  2016  concerning  the  Notary  Honorary  Council.  The mechanism  is  the  notary  can  fulfill  the  summons  after  obtaining  approval  from  the  Notary Honorary Council. Legal protection for notaries is the existence of derivative proceedings Keywords: Investigation, Notary, Police, Denial Rights.

## PENDAHULUAN
Persidangan  di  pengadilan  maupun  keterangan  yang  dimintai  oleh  penyidik  kepolisian, adakalanya  berbenturan  antara  kerahasiaan  yang  harus  dijaga  oleh  Notaris  terkait  dengan minuta akta, sehingga penyidik kepolisian yang disisi lain juga memiliki hak untuk menerima jawaban  dari  saksi  menjadi  menarik  jika  dibahas  mengenai  pertentangan  antara  keduanya terkait dengan hak-hak yang diatur oleh hukum positif di Indonesia.
Kepolisian NegaraRepublik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang ada saat ini di mana pelaksanaan tugas kepolisian juga telah disusun dan diatur dalam  Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas  kepolisian  yaitu  memelihara  keamanan,  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum, memberikanperlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  serta  memeriksa setiap kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat.
Polisi  dalam  lingkungan  pengadilan  bertugas  sebagaipenyidik  yang  dalam  tugasnya polisimencari  keterangandari  berbagai  sumber  dan  keterangan  saksi.  Proses  pemeriksaan tentang  benar  tidaknya  suatu  perbuatan  pidana  terjadi  dapat  diketahui  melalui  proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyelidik (Marpaung, 2009, h. 6). Perbuatan penyidikan atau mengusut adalah  merupakan  usaha  dan  tindakan  untuk  mencari  dan  menemukan  kebenaran-kebenaran apakah telah terjadi sesuatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan  itu  serta,  siapakah  yang  terlibat  dalam  perbuatan  itu,  dan  suatu  penyidikan  atau pengusutandiakhiri  dengan  suatu  kesimpulan  bahwa  atas  perkara  tersebut  akan  dilakukan penuntutan atau tidak.
Kewenangan  kepolisian  melakukan  penyidikan  diatur  dalam  ketentuan  hukum  acara pidana, di mana kepolisian mempunyai wewenang: (Hamzah, 2001, h. 34).
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenaldiri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan  orang  ahli  yang  dibutuhkan  dalam  hubungannyadengan  pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Mengadakan  tindakan  lainmenurut  hukum  yang  bertanggung  jawab  (Pasal  7  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).
Penyidikan  baru  dapat  dilakukan  apabila  suatu  peristiwa  diyakini  sebagai  suatu  tindak pidana  dan  oleh  karena itu,  sebelum  tindakan  upaya  paksa,  maka  terlebih  dahulu ditentukan secara  cermat  data  dan  fakta  yang  diperoleh  dari  hasil  penyelidikan  dan  dengan  demikian
penyidikan  merupakan  tindak  lanjut  dari  kegiatansuatu  penyelidikan  termasuk  pemeriksaan terhadap Notaris. Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang holistik integral (menyeluruh dan merupakan satu kesatuan) dengan melihat aspek lahiriah, formal dan materil akta notaris, serta pelaksanaan tugas jabatan notaris sesuai wewenang  Notaris,  di  samping  berpijak  pada  aturan  hukum  yang  mengatur  tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris dan juga perlu dipadukan dengan realitas praktik notaris (Wawancara, Bambang).
Berdasarkan  Pasal  110  KUHAP,  terkait  penyidikan  terhadap  seorang  Notaris  maka penyidik mempunyai tanggung jawab:
1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
2. Dalam  hal  penuntut  umum  berpendapat  bahwa  hasil  penyidikan  tersebut  ternyata  masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
3. Dalam  hal  penuntut  umum  mengembalikan  hasil  penyidikan  untuk  dilengkapi,  penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
4. Penyidikan  dianggap  telah  selesai  apabila  dalam  waktu  empat  belas  hari  penuntut  umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum  dalam  hal  membuat  perjanjian-perjanjian  yang  ada  atau  timbul  dalam  masyarakat. Perlunya  perjanjian-perjanjian  tertulis  ini  dibuat  dihadapan  seorang  Notaris  adalah  untuk menjamin  kepastian  hukum  serta  untuk  memenuhi  hukum  pembuktian  yang  kuat  bagi  para pihak yang melakukan perjanjian, kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang mengkehendaki pentingnya lembaga kenotariatan ini (Notodisoerjo, 1993, h. 1-4).
Notaris  mempunyai  peran  serta  dalam  aktivitas  menjalankan  profesi  hukum  yang  tidak dapat  dilepaskan  dari  persoalan-persoalan  mendasar  yang  berkaitan  dengan  fungsi  serta peranan hukum itu sendiri, yang mana hukum diartikan sebagai kaidah-kaidah yang mengatur segala kehidupan masyarakat. Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak  dapat  dilepaskan  pada  pendapat  bahwa  dalam  melaksanakan  jabatannya  tidak  dapat dilepaskan  dari  keagungan  hukum  itu  sendiri,  sehingga  Notaris  diharapkan  bertindak  untuk merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat (Ahmadi, 2000, h. 1-2).
Sukmono dalam Hanifah (2020) menjelaskan bahwa pemberian perlindungan oleh Negara kepada rakyatnya merupakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi, dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara tahun 1945, alinea ke-empat. Kalimat ‘Melindungi segenap  bangsa  Indonesia’  bermakna  dan  memberikan  pengertian  yang  mendalam,  arti melindungi berarti ada upaya untuk memberikan perlindungan terhadap individu warganegara dalam segenap aspek kehidupan dari berbagai upaya penindasan maupun eksploitasi semena- mena  dari  pihak  lain,  sedangkan  pengertian  perlindungan  adalah  menjaga  dan  memberikan kesempatan  seluas-luasnya  untuk  memperoleh  kehidupan  dan  penghidupan  layak  sebagai manusia.
Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, wajib secara mandiri dan tidak berpihak melindungi kepentingan anggota masyarakat yang meminta jasanya, merahasiakan isi akta yang dibuat dihadapannya dan tidak sembarangan memberitahukan atau membocorkan isi
akta  dan  keterangan  lain  yang  berkaitan  dengan  akta,  yang  diberitahukan  oleh  yang berkepentingan  kepadanya,  agar  tidak  diketahui  oleh  umum  atau  pihak  lain  yang  tidak  ada kaitannya.  Sudah  sewajarnya  bila  kepada  Notaris  selaku  pejabat  umum  yang  diangkat  oleh negara dan bekerja untuk negara diberikan perlindungan hukum yang secukupnya, karena ruang lingkup pekerjaannya sangat luas dan kompleks, mempunyai beban dan tanggung jawab yang sangat berat, untuk mewujudkan maksud dan tujuan para pihak yang menghendaki akta autentik sebagai alat bukti yang baik, benar (Lotulong, 2002, h. 1).
Ketentuan ayat ini merupakan salah satu  kewajiban notaris, selain itu dalam Pasal 1909 ayat  (3)  KUHPerdata  juga  ditentukan  bahwa  barang  siapa  yang  karena  kedudukannnya, pekerjaannya  dan  jabatannya  menurut  undang-undang  diwajibkan  merahasiakan  sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian. Selain itu didalam Pasal 4 Ayat (15) Kode Etik Notaris, ditetapkan bahwa Notaris dilarang melanggar isi sumpah jabatan (Maria, 2011, h. 2).
Hak ingkar merupakan terjemahan dari verschoningrecht yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana, hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 1909 Ayat (1), Ayat (2) KUH Perdata, bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian. Selanjutnya mengenai pengertian hak ingkar notaris disebutkan bahwa hak ingkar adalah hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk minta undur dari kesaksian (verchoningrecht) , di dalam hak ingkar notaris tersebut terkandung kewajiban untuk tidak bicara (verschoningsplicht) sehingga Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara (verchoningrecht) ,  akan  tetapi  mempunyai  kewajiban  untuk  tidak  bicara (verschoningrecht) (Arliman S, 2015, h. 5).
Hak  ingkar  notaris  bukan  hanya  merupakan  hak  saja  tetapi  juga  merupakan  kewajiban karena  apabila  dilanggar  akan  terkena  sanksi  menurut  undang-undang.  Notaris  tidak  hanya berhak untuk tidak bicara akan tetapi juga berkewajiban untuk tidak bicara (Arliman S, 2015, h.123). Secara yuridis hak ingkar Notaris termuat dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata serta mengacu pada ketentuan Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR, sedangkan kewajiban ingkar notaris berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 322 Ayat (1) KUHP (Adjie, 2013, h. 5-7).
Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan pembuatan akta, yang dimintakan oleh pihak-pihak, demikian juga untuk hal-hal lain yang ada kaitannya dengan  pembuatan  akta  tersebut.  Jabatan  notaris  adalah  jabatan  kepercayaan  yang  dengan sendirinya melahirkan suatu kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan oleh pihak-pihak kepadanya.  Kewajiban tersebut berakhir bila ada peraturan undang-undang yang  khusus  dan  tegas  mengatakan  bahwa  notaris  tersebut  harus  atau  wajib  memberikan keterangan  yang  jelas  sehubungan  dengan  hal-ikhwal  dari  akta  yang  dibuat  dihadapannya (Adjie, 2013, h.3).
Beberapa  tahun  terakhir  ini,  fenomena  Notaris  memperoleh  panggilan  dari  Penyidik POLRI  semakin  sering  terjadi  di  masyarakat.  Pemanggilan  Notaris  oleh  Penyidik  POLRI tersebut  biasanya  pada  awal  pemanggilan  menempatkan  Notaris  tersebut  sebagai  saksi  atas sengketa para pihak yang aktanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris tersebut (Rizal, 2007, h.
81). Pemanggilan Notaris oleh Penyidik POLRI tersebut setelah didahului oleh laporan salah satu pihak yang merasa dirugikan atas akta tersebut ke pihak Kepolisian. Notaris yang dipanggil oleh Penyidik POLRI sebagai saksi tidak tertutup kemungkinan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian ditingkatkan status hukum pemeriksaannya menjadi tersangka.
Pada praktik kenotariatan, Notaris sering tersangkut dan terlibat dalam suatu perselisihan perdata  ataupun  pidana  yang  disebabkan  karena  kesalahan  para  pihak  yang  membuat  akta dihadapannya, dan perselisihan tersebut dilaporkan kepada pihak  Penyidik Polisi  atau Jaksa, kemudian Penyidik Polisi atau Jaksa juga sering kali langsung memanggil Notaris berdasarkan surat panggilan. Permasalahan yang sering terjadi dilapangan terkait pemanggilan notaris yang sekalipun ada surat panggilan dari pihak Penyidik Polisi atau Jaksa untuk datang menghadap ke kantor Polisi atau Jaksa yaitu tetap saja Notaris tersebut tidak datang menghadap, sekalipun telah  dipanggil  berkali-kali  oleh  Polisi  atau  Jaksa,  karena  pemanggilan  dari  Kepolisian  atau Kejaksaan tersebut langsung ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.
Pada  praktiknya  juga  terdapat  peristiwa  yang  menimpa  Notaris  yang  dianggap membangkang  oleh  pihak  Kepolisian  karena  tidak  bersedia  untuk  memenuhi  panggilan Kepolisian  tersebut,  kemudian  Notaris  akan  dijemput  secara  paksa,  dan  untuk  sementara ditangkap  atau  ditahan,  karena  dianggap  menghalang-halangi  atau  menggangu  pemeriksaan oleh  pihak  yang  berwajib,  namun  pada  dasarnya  hal  tersebut  merupakan  kekurang  pahaman dari pihak Polisi tentang sumpah jabatan notaris.
Pada dasarnya pemanggilan Notaris oleh Polisi atau Jaksa tanpa mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris adalah tidak diperbolehkan. Notaris berhak untuk menolak untuk memenuhi  pemanggilan  tersebut  dan  mengirim  surat  kepada  Kepolisian  untuk  meminta persetujuan  terlebih  dahulu  kepada  Majelis  Kehormatan  Notaris,  kemudian  jika  Majelis Kehormatan  Notaris  tidak  memberikan  persetujuan  agar  Notaris  tersebut  datang  memenuhi surat panggilan tersebut, maka Polisi tidak berhak untuk memaksa Notaris yang bersangkutan datang memenuhi surat panggilan tersebut.
Peningkatan  status  pemeriksaan  Notaris dari  saksi  menjadi  tersangka  perlu memperoleh ijin  tertulis  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris,  di  mana  Penyidik  POLRI  mengirimkan  surat permohonan  ijin  tertulis  kepada  Majelis  Kehormatan  Notaris  mengenai  peningkatan  status pemeriksaan  dari  notaris  tersebut,  dengan  demikian  diharapkan  pada  akhirnya  proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan Notaris oleh Penyidik POLRI wajib mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap prosedur dan tata cara tersebut di atas.
Berkaitan dengan hal ini Notaris dihadapkan pada konflik antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum lainnya yaitu antara memenuhi panggilan penyidik atau menjaga kerahasiaan atas akta  yang  dibuatnya  (Pasal  16  Ayat  (1)  Huruf  F  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Selain itu terdapat juga permasalahan pada Penyidik POLRI yang tidak semua anggota Polri memahami ketentuan teknis pemanggilan Notaris yang sesuai dengan ketentuan undang- undang,  sehingga  hal  ini  menjadi  kendala  ketika  melakukan  penyidikan  yang  melibatkan seorang Notaris.
Hukum  pada  dasarnya  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan bermasyarakat,  karena  hukum  bukan  hanya  menjadi  parameter  untuk  keadilan,  keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat
Volume 5 Nomor 2,  Juli – Desember 2020, …-…
(Hamzah,  2001,  h.  14). Adressat atau  sasaran  hukum  adalah  anggota  masyarakat  dan  alat perlengkapan negara atau penegak hukum. Adressat (sasaran) utama yang dituju oleh norma hukum adalah anggota masyarakat (Andrisman, 2013, h. 5).
Kesadaran hukum masyarakat merupakan suatu penelitian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan yang tidak baik. Penelitian terhadap hukum tersebut didasarkan pada  tujuannya,  yaitu  apakah  hukum  tadi  adil  atau  tidak,  oleh  karena  keadilanlah  yang diharapkan oleh warga masyarakat. Hampir semua masyarakat ingin hidup pantas yang secara implisit berarti suatu keteratuaran, misalnya pada kehidupan sehari-hari, masing-masing sudah mempunyai suatu urutan kegiatan-kegiatan yang tersusun dalam daftar yang tersimpan di dalam pikirannya (Faisal, 2018, h. 144).
Kepada  anggota  masyarakat  itulah  norma  hukum  tertuju.  Hukum  tidak  hanya memberikan sanksi terhadap seseorang yang melawan hukum tetapi hukum juga sebagai sarana pencegahan  terhadap  perbuatan  hukum  yang  akan  terjadi  di  kehidupan  masyarakat.  Selain anggota masyarakat, norma hukum yang berbentuk peraturan hukum itu juga menjadi pedoman dan  batasan  bagi  alat  perlengkapan  negara  atau  penegak  hukum  dalam  hal  melaksanakan kewenangannya (Andrisman, 2013, h. 5).
Alasan pemilihan judul terkait permasalahan ini adalah dikarenakan timbulnya isu hukum mengenai  seberapa  jauh  konsekuensi  atau  tanggung  jawab  penyidik  dalammelakukan pemanggilan  terhadap  Notaris  dan  bagaimana  tanggung  jawab  Notaris  dalam  rangka pemeriksaan  itu  diperbolehkan  memberitahu  penyidik  untuk  memberitahu  isi  (membuka rahasia) akta serta akibat hukum jika notaris tersebut tidak bersedia memberitahukan isi atau latar belakang pembuatan akta yang diketahuinya kepada penyidik kepolisian. Berdasarkan hal tersebut,  penelitian  ini  diberi  judul  ‘ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Dalam Melaksanakan  Hak  Dan  Kewajiban  Ingkar  Notaris  Pada  Saat  Penyidikan  Kepolisian Negara Republik Indonesia ’.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  yang  juga  disebut  sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat  sekunder  yang  ada  diperpustakaan  (Ediwarman,  2014,  h.  94).  Penelitian  hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun di dalam putusan pengadilan.
Sifat  dari  penelitian  ini  adalah  deskritif  analisis,  artinya  dalam  penulis  hanya  ingin menggambarkan  kebijakan-kebijakan  yang  dilakuan  pihak  pembuat  kebijakan  dalam  hal  ini pemerintah  terhadap  ketentuan  yang  mengatur  tentang  profesi  notaris.  Ronald  Dworkin menyatakan  bahwa  penelitian  seperti ini juga  disebut  sebagai  penelitian  doktrinal ( doctrinal research ),  yaitu  suatu  penelitian  yang  menganalisis  hukum  baik  yang  tertulis  didalam  buku ( law  as  it  written  in  the  book ),  maupun  hukum  yang  diputuskan  oleh  hakim  melalui  proses pengadilan (law as it is decided by the judge through judicial process) (Nasution, 2003, h. 4). Lokasi penelitian ini dilakukan di Unit Harta dan Benda Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Medan, Kantor Majelis Kehormatan Notaris, dan Kantor Notaris H. Makmur Ritonga. S.H., M. Kn., M.H.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Pengaturan Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Polri Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Tindak Pidana Dalam Minuta Akta Atau Protokol Notaris Dalam Penyimpanan Notaris
Sebagai pejabat yang berpijak pada ranah hukum (seperti halnya  Advokat, Hakim, Jaksa, Polisi) membuat Notaris secara langsung ataupun secara tidak langsung mempunyai hak selain membuat akta autentik, juga untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi termasuk di dalamnya berkaitan dengan proses di peradilan baik pidana maupun perdata. Proses peradilan yang dimaksudkan disini sangatlah erat kaitannya dengan pembuktian baik pembuktian dengan tulisan dan juga pembuktian dengan kesaksian.
Pada  proses  peradilan  pidana,  di  dalamnya  akan  terdapat  proses  pembuktian  yang menekankan  pada  alat  bukti  yang  berdasarkan  Pasal  184  KUHAP,  yaitu  keterangan  saksi, keterangan  ahli,  surat,  petunjuk,  dan  juga  keterangan  terdakwa.  Dalam  Pasal  1866  KUH Perdata,  yang  dapat  menjadi  alat  bukti  adalah  bukti  tulisan,  bukti  dengan  saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah, dan segala sesuatunya dengan mengidahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam KUHPerdata.
Seiring perjalanan waktu pada kasus tertentu  yang melibatkan Pengacara, Jaksa, Hakim, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengadilan merasa perlu untuk menghadirkan notaris  sebagai  saksi  berkaitan  dengan  akta  yang  telah  dibuatnya,  di  mana  dalam hal  terjadi sengketa,  akta  autentik  yang  merupakan  alat  bukti  terkuat  dan  terpenuh  dapat  memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa (Wawancara, Bambang).
Keberadaan  Notaris  sebagai  saksi  atau  bahkan  sebagai  tersangka,  jika  dikaitkan  dengan eksistensi  jabatannya  dalam  bidang  hukum  yang  dimaksudkan  untuk  mendukung  lancarnya suatu proses penegakan hukum, termasuk juga proses peradilan kiranya bukanlah merupakan masalah,  dengan  kata  lain  wajar  saja  bila  mana  Notaris  berperan  sebagai  saksi  atau  bahkan sebagai seorang tersangka dalam suatu proses peradilan. Di sisi lain Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku pejabat umum selain terkait pada suatu peraturan jabatan juga terkait pada sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat diangkat sebagai Notaris di mana Notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan “ Saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanakan jabatan saya ”.
Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  dijelaskan bahwa  dalam  menjalankan  jabatannya  Notaris  berkewajiban  merahasiakan  segala  sesuatu mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  akta sesuai  dengan  sumpah/janji  jabatan  kecuali  undang-undang  menentukan  lain.  Lebih  lanjut dalam  Pasal  54  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  dijelaskan  bahwa,  notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Penggunaan  hak  untuk  merahasiakan  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  jabatan  diatur  pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak  untuk  memberikan  keterangan  sebagai  saksi,  yaitu  tentang  hal  yang  dipercayakan kepadanya.
Selanjutnya dalam Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata menyatakan bahwa segala siapa yang karena  kedudukannya,  pekerjaannya,  atau  jabatannya  menurut  undang-undang,  diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian. Pasal 322 Ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwasanya  barang  siapa  dengan  sengaja  membuka  rahasia  yang  wajib  disimpannya  karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
Sebagai salah satu perangkat hukum di satu sisi  Notaris mempunyai hak ingkar sebagai pejabat  umum  yang  profesional  dengan  harus  memegang  sumpah  jabatannya  untuk  tidak memberitahu isi aktanya, di sisi lain Notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mana mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian, sebagaimana yang telah diatur dalam kalimat terakhir pada Pasal 16 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa kecuali undang-undang menentukan lain dan kalimat terakhir Pasal 54 UUJN menyebutkan  kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Frasa  kecuali  undang-undang  menentukan  lain,  dan  frasa  kecuali  ditentukan  lain  oleh peraturan  perundang-undangan  dalam  dua  pasal  tersebut  terkesan  seorang  notaris  bisa memberitahukan  isi  akta  pada  pihak  yang  tidak  berkepentingan  terhadapnya  seperti  pihak kepolisian asal didukung peraturan perundang-undangan. Seorang notaris dalam menjalankan pelayanannya harus berhati-hati, karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan masalah hukum  di  kemudian  hari  sehingga  notaris  dapat  diperhadapkan  dengan  proses  peradilan,  di mana notaris harus memberikan keterangannya ataupun menyerahkan fotokopi minuta akta. Di dalam rangka untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Notaris, diperlukan suatu lembaga  yang ditugasi  oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  lembaga tersebut adalah Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diberi kewenangan untuk menjalankan tugas pembinaan dan  pengawasan  terhadap  kinerja  Notaris,  untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik, penuntut  umum  atau  Hakim  harus  mendapat  persetujuan  dari  Majelis  Pengawas  Daerah manakala  akan  mengambil  fotokopi  minuta  akta  dan  atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris.
Begitu pula jika akan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta  yang dibuatnya atau protokol  Notaris  yang berada dalam  penyimpanan  Notaris, namun  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  49/PUU-X/2013,  maka  Majelis Pengawas  Daerah  tidak  lagi  memiliki  kewenangan  untuk  memberi  persetujuan  kepada  para penegak  hukum  jika  akan  memanggil  Notaris  berkaitan  dengan  pekerjaannnya  tetapi  oleh undang-undang dialihkan kepada Majelis Kehormatan Notaris.
Volume 5 Nomor 2,  Juli – Desember 2020, …-…
Berdasarkan asas lex specialis derogat lex generalis maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  49/PUU-X/2013  berlaku  khusus  terhadap  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga tugas pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja  notaris untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim  yang semula harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah berubah kewenangannya kepada Majelis Kehormatan Notaris.
Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  bahwa  untuk  kepentingan  proses peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  dengan  persetujuan  Majelis  Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau  protokol  notaris  dalam penyimpanan  notaris  dan  memanggil  Notaris  untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka notaris yang telah melakukan kelalaian tidak dapat serta  merta  menolak  untuk  memberi  keterangan  dengan  alasan  rahasia  jabatan,  oleh  karena dalam ketentuan tersebut menentukan bahwasanya untuk kepentingan proses peradilan, maka dapat  dilakukan  pengambilan  fotokopi minuta akta  dan  pemanggilan  notaris  untuk  memberi keterangan  setelah memperoleh  persetujuan  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  dan dalam  hal inilah sebenarnya keberadaan Majelis Kehormatan Notaris, sangat strategis.
Praktiknya  para  notaris  sering  memperoleh  perlakuan-perlakuan  yang  kurang  wajar  di dalam hubungannya dengan hak ingkar ini. Apabila seorang Notaris dipanggil untuk dimintai keterangannya atau dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan sesuatu perjanjian yang dibuat dengan akta di hadapan Notaris bersangkutan, seringkali pihak-pihak tertentu apakah itu disengaja atau karena tidak mengetahui tentang adanya suatu peraturan perundang-undangan mengenai itu, seolah-olah menganggap tidak ada rahasia jabatan  Notaris demikian juga tidak ada hak ingkar dari suatu Notaris di samping itu juga dalam kenyataannya bahwa di kalangan para Notaris sendiri ada yang tidak atau kurang memahami tentang penggunaan hak ingkar ini dan baru kemudian mengetahui setelah mempergunakannya dalam persidangan (Wawancara, Ritonga).

## Mekanisme  Penggunaan  Hak  dan  Kewajiban  Ingkar  Notaris  dalam  Hal  Menjaga Kerahasiaan Akta Ketika Dilakukan Pemeriksaan Oleh Penyidik Kepolisian
Notaris  merupakan  jabatan  kepercayaan  dan  untuk  kepentingan  masyarakat,  dan  oleh karena  itu  seseorang  bersedia  mempercayakan  sesuatu  kepadanya.  Sebagai  seseorang  yang dipercaya  Notaris  berkewajiban  untuk  merahasiakan  segala  sesuatu  yang  dipercayakan kepadanya dalam jabatannya sebagai Notaris sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta.
Sebagai perangkat hukum seorang penyidik, penuntut umum, maupun hakim mempunyai kewenangan  tertentu  dengan  jabatannya.  Pengertian  dari  penyidik,  penuntut  umum,  maupun Hakim  diatur  dalam  Pasal  1  KUHAP.  Penyidik  adalah  pejabat  Polisi  atau  pejabat  pegawai negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenang  khusus  oleh  undang-undang  untuk  melakukan penyidikan. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan  penetapan  hakim.  Sedangkan  pengertian  hakim
adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Wawancara, Bambang).
Seorang  Notaris  yang  dijadikan  sebagai  saksi  dalam  suatu  perkara  baik  perkara  perdata maupun  perkara  pidana,  harus  mendapatkan  persetujuan  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 66 Ayat 1  Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di jelaskan bahwa  untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan  memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  akta  atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
Lahirnya  ketentuan  tersebut  dimaksudkan  untuk  kepentingan  proses  peradilan,  maka terlebih dahulu penyidik harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Hal tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi  minuta  akta  dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  minuta  akta  atau  protokol Notaris  dalam  penyimpanan  notaris  dan  memanggil  notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan yang  berkaitan  dengan  akta  yang  dibuatnya  atas  protokol  Notaris  yang  berada  dalam penyimpanan Notaris.
Kepentingan  penyidik  dalam  mengambil  fotokopi  minuta  akta  adalah  untuk  melihat keabsahan para pihak atau tanda tangan para pihak. Untuk dapat mengambil fotokopi minuta akta  atau  surat-surat,  penyidik  harus  terlebih  dahulu  membuat  berita  acara  penyerahannya. Majelis  Kehormatan  Notaris  harus  terlebih  dahulu  mendengar  keterangan  Notaris  yang membuat  suatu  akta  yang  dijadikan  sebagai  alat  bukti  dalam  persidangan  (Wawancara, Bambang).
Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menjelaskan bahwa pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat notaris dalam penyimpanan Notaris dilakukan dalam hal:
1. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
2. Belum  gugur  hak  menuntut  berdasarkan  ketentuan  tentang  daluwarsa  dalam  peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih.
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta.
5. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).
Pasal  20  menyebutkan  bahwa  Kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah berdasarkan keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah meliputi:
1. Pemeriksaan  terhadap  Notaris  yang  dimintakan  persetujuan  kepada  Majelis  Kehormatan Notaris Wilayah oleh penyidik, Jaksa, atau Hakim.
2. Pemberian  persetujuan  atau  penolakan  terhadap  permintaan  persetujuan  pengambilan fotokopi minuta akta  dan/atau surat-surat  yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
3. Pemberian  persetujuan  atau  penolakan  terhadap  permintaan  persetujuan  pemanggilan Notaris  untuk  hadir  dalam  penyidikan,  penuntutan,  dan  proses  peradilan  yang  berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Pasal 21 Ayat (1) menejelaskan bahwa pada pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak  3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Pasal 21 Ayat (2) disenutkan bahwa  majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud terdiri atas 1 (satu) orang  ketua  merangkap  anggota  dan  2  (dua)  orang  anggota.  Pasal  21  Ayat  (3)  menjelaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan, majelis pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) sekretaris.
Majelis  pemeriksa  sebagaimana  dimaksud  berwenang  memeriksa  dan  memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta dan/atau protokol  notaris  dalam  penyimpanan  Notaris  dan  pemanggilan  Notaris  (Pasal  21  Ayat  (5)). Setiap hasil pemeriksaan majelis pemeriksa sebagaimana dimaksud  dilaporkan kepada Ketua Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah.  Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat (Pasal 21 Ayat (6)).
Syarat dan tata cara pemanggilan Notaris diatur dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris di mana pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan notaris, dilakukan dalam hal (Pasal 27).
1. Adanya  dugaan  tindak  pidana  berkaitan  dengan  minuta  akta  dan/atau  surat-surat  notaris dalam penyimpanan notaris.
2. Belum  gugur  hak  menuntut  berdasarkan  ketentuan  tentang  daluwarsa  dalam  peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana.
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih.
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta.
5. Adanya dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum) .
Permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait  dengan  akta atau  protokol  Notaris  yang  berada  dalam  penyimpanan  Notaris  diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan  (Pasal  23  Ayat  (1)).  Permohonan  sebagaimana  dimaksud  disampaikan  secara tertulis  dalam  Bahasa  Indonesia  dan  tembusannya  disampaikan  kepada  Notaris  yang bersangkutan (Pasal 23 Ayat (2)).
Permohonan  sebagaimana  dimaksud  harus  memuat  paling  sedikit  nama  Notaris,  alamat kantor  notaris,  nomor  akta  dan/atau  surat  yang  dilekatkan  pada  minuta  akta  atau  protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dan pokok perkara yang disangkakan (Pasal 23 Ayat (3)). Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  wajib  memberikan  jawaban  berupa  persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan (Pasal 23 Ayat (4)). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud terlampaui, dianggap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menerima permintaan persetujuan (Pasal 23 Ayat (5)).
Pada proses pemeriksaan, majelis pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap Notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum, atau Hakim (Pasal 24 Ayat  (1)).  Pemanggilan  terhadap  notaris  dilakukan  melalui  surat  yang  ditandatangani  oleh Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  (Pasal  24  Ayat  (2)).  Dalam  keadaan  mendesak
pemanggilan dapat dilakukan melalui faksimili dan/atau surat elektronik yang  segera disusul dengan surat pemanggilan (Pasal 24 Ayat (3)). Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemeriksaan dilakukan (Pasal 24 Ayat (4)).
Putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai  kekuatan  eksekutorial  yaitu  berkekuatan  untuk  dilaksanakan  sesuai  dengan  apa yang  ditetapkan  dalam  putusan  itu  secara  paksa  oleh  alat-alat  negara.  Walaupun  putusan pengadilan  itu  dapat  dilakukan  dan  mempunyai  kekuatan  eksekutorial,  tetapi  banyak  pihak yang  masih  merasa  khawatir  bahwa  selama  proses  persidangan  berlangsung  tergugat  akan menjual barang-barangnya atau dengan jalan lain mengalihkan hak atas barangnya, sehingga jika  waktunya  telah  tiba  putusan  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap  dan  hendak dilaksanakan, barang yang menjadi objek persengketaan tidak dapat dieksekusi karena barang tersebut tidak berada ditangan tergugat lagi atau berada ditangan pihak ketiga  yang tentunya sangat merugikan bagi pihak penggugat  (Lubis, 2019, h. 43-44).
Notaris  wajib  hadir memenuhi  panggilan  majelis  pemeriksa  dan  tidak  boleh  diwakilkan (Pasal  24  Ayat  (5)).  Dalam  hal  Notaris  tidak  hadir  setelah  dipanggil  secara  sah  dan  patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  (Pasal  24  Ayat  (6)).  Majelis  pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari notaris yang bersangkutan (Pasal 25 Ayat (1)). Dalam hal majelis pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau Hakim, Notaris wajib: (Pasal 25 Ayat (3)).
1. Memberikan  fotokopi  minuta  akta  dan/atau  surat-surat  yang  diperlukan  kepada  penyidik, penuntut umum, atau hakim.
2. Menyerahkan  fotokopi  minuta  akta  dan/atau  suratsurat  sebagaimana  dimaksud  dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
Selanjutnya adapun hasil  yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018, adalah sebagai berikut: (Data Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018).
1. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara telah melaksanakan kewenangannya berupa pembinaan terhadap notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
2. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara sepanjang Tahun Anggaran 2018 telah menerima  121  (seratus  dua  puluh  satu)  surat  permintaan  permohonan  izin  pemeriksaan notaris  dari  penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim,  dan  telah  melakukan  pemeriksaan terhadap  112  (seratus  dua  belas)  orang  notaries  (Data  Dari  Laporan  Pelaksanaan  Tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018).
Selama ini dalam praktiknya notaris yang di panggil sebagai saksi dalam perkara pidana dan diperiksa serta dimintai keterangannya di Kepolisian Resort Kota Medan sebagian besar menggunakan  hak  ingkarnya  karena  menyangkut  isi  akta  yang  dibuatnya  (Wawancara, Bambang). Tahun 2017 setidaknya ada 8 (delapan) notaris yang di panggil sebagai saksi dalam perkara pidana dan diperiksa serta dimintai keterangannya di Kepolisian Resort Kota Medan, yaitu: (Wawancara, Bambang).
1. Berdasarkan LP/244/K/11/2017/SPKT Resta Mdn, Pelapor Theodora Ginting Munthe, S.E., M.M, Terlapor Alex Sudijaya Saragih,  Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372  KUHP,  Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Rosdiana Manurung, S.H.
2. Berdasarkan  LP/845/K/IV/2017/SPKT  Restabes,  Pelapor  Hardiano  Nugrohong,  Terlapor Amrin  Lubis, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor NotarisMardjunissah, S.H.
3. Berdasarkan  LP/864/KVIV/2017/SPKT  Restabes,  Pelapor  Sri  Narwaty,  Terlapor  Ibrahim Nst, Rosna Chalik, Cahiruddin Hasibuan, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Reno Yanti, S.H.
4. Berdasarkan  LP/935/K/V/2017/SPKT  Restabes,  Pelapor  Junirwan  Kurnia,  S.H,  Terlapor Swinder Kaur, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Rudy Aroha Sitepu, S.H.
5. Berdasarkan  LP/1093/K/V/2017/SPKT  Res  Mdn,  Pelapor  Risman,  S.E,  Terlapor  Tengku Akhmad Syamran, Pelanggaran Pasal 265, Pasal 378, Pasal 372, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Mauliddin Shati, S.H.
6. Berdasarkan  LP/1274/K/VI/2017/SPKT  Restabes,  Pelapor  Norma  Br.  Siregar,  Terlapor Natigor Halomoan, Pelanggaran Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Natigor Halomoan, S.H.
7. Berdasarkan  LP/2044/K/X/2017/SPKT  Restabes,  Pelapor  Janpiter  Napitupulu,  Terlapor Diana  Mariaty,  Rudy  Haposan  Siahaan,  S.H,  Pelanggaran  Pasal  266  KUHP,  Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Rudy Haposan Siahaan, S.H.
8. Berdasarkan LP/2458/K/XII/2017/SPKT Restabes/ Pelapor Fredy, Terlapor Surya Mustafa, Linda Suci Lestari, Pelanggaran Pasal 378 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Suhendro Sakhrei, S.H.
Tahun  2018-219  setidaknya  terdapat  setidaknya  11  (sebelas)  notaris  yang  di  panggil sebagai saksi dalam perkara pidana dan diperiksa serta dimintai keterangannya di Kepolisian Resort Kota Medan, yaitu: (Wawancara, Bambang).
1. Berdasarkan  LP/18/K/1/2018/SPKT  Restabes  Mdn,  Pelapor  Edy  Murya,S.H.,  M.H, Terlapor Ananda Kumar, Pelanggaran Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris AS Lely Asrol,S.H.
2. Berdasarkan LP/496/K/III/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Sri Ana, Terlapor Mulyono, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Nida Husna, S.H.
3. Berdasarkan  LP/675/K/IV/2018/SPKT  Restabes  Mdn,  Pelapor  Law  Let  Juan  Hendra, Terlapor  Widjoko,  Pelanggaran  Pasal  378,  Pasal  372  KUHP,  Tempat  Kejadian  Perkara Kantor Notaris Rubinto Tarigan, S.H.
4. Berdasarkan  LP/954/K/V/2018/SPKT  Restabes  Mdn,  Pelapor  Pita  Basani  Hutagaol, Terlapor  Helki  Handoko,  S.E,  Pelanggaran  Pasal  266  KUHP,  Tempat  Kejadian  Perkara Kantor NotarisGordon E. Harianja, S.H.
5. Berdasarkan LP/1466/K/VII/2018/SPKT Restabes Mdn, Pelapor Rosiska Sijabat, Terlapor Posman  Hutabarat,  Melka  Sinurat,  Pelanggaran  Pasal  378,  Pasal  372  KUHP,  Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Anita Br. Bangun, S.H.
6. Berdasarkan  LP/935/VII/  SPKT  III,  Pelapor,Ovi  Oktavia,  Terlapor  Aki  Sura  Koto, Pelanggaran Pasal 378, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Musniwaty Mustafa, S.H.
Berdasarkan  LP/1590/K/VII/2018/SPKT  Restabes Mdn,Pelapor Rumadi Lubis, Terlapor Rosmaida Br. Ginting, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Erikson Napitupulu, S.H.
7. Berdasarkan  LP/1754/K/VII/2018/SPKT  Restabes  Mdn,Pelapor  Suardi,  Terlapor  Mayor Terang Purba, Junaidi, Anton, H. M Sarijal, S.h, Pelanggaran Pasal 263 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Rosalinda, S.H, M.H.
8. Berdasarkan LP/1793/K/VI/2018//SPKT Restabes Mdn, PelaporTio Bun Tiong, Terlapor Rusli, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris Nuriljani, S.H.
9. Berdasarkan  LP/1863/K/VIII/2018/SPKT  Restabes  Mdn,  PelaporSusanthree  Herawati Lumban, Terlapor S. Reobert L.Tobing, Helda J. L Tobing, Notaris Mercy Rumiris Siregar, S.H,  Pelanggaran  Pasal  266  KUHP,  Tempat  Kejadian  Perkara  Kantor  Notaris  Mercy Rumiris Siregar, S.H.
10. Berdasarkan  LP/2630/K/XI/2018/SPKT  Restabes Mdn, Pelapor Heru Maulana, Terlapor B. Hermanto Ginting, Pelanggaran Pasal 378, Pasal 372 KUHP, Tempat Kejadian Perkara Kantor Notaris DodiBusiantoro, S.H.
Kepolisian  Resort  Kota  Medan  sebagai  lembaga  yang  melakukan  penyidikan  terhadap perkana pidana khususnya dalam perkara korupsi haruslah mencari kebenaran materil sehingga pihak penyidik dalam hal ini harus meminta izin kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera  Utara  untuk  mengambil  fotokopi  minuta  akta  dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan pada  minuta  akta  atau  protokol  notaris  dalam  penyimpanan  notaris  dan  memanggil  notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaries (Wawancara, Supriadi).
Regulasi  yang  ada  juga  mengatur  tentang  pemanggilan  notaris  oleh  penyidik  kepolisian berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana dalam minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris di atur di dalam Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris, bahwa  untuk  kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan  memanggil  notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  akta  atau protokol  notaris  yang  berada  dalam  penyimpanan  notaris,  selain  itu  syarat  dan  tata  cara pemanggilan  notaris  diatur  di  dalam  Pasal  26,  Pasal  27  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

## Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Hal Menjaga Kerahasiaan Akta Ketika Dilakukan Pemeriksaan Oleh Penyidik Kepolisian
Mengingat  akan  kompleks  tugas  dan  penggunaan  hak  notaris  dalam  melaksanakan tugasnya,  maka  mereka  diperlukan  untuk  memperoleh  perlindungan  hukum,  dalam  hal  ini standar  perlindungan  hukum  yang  baku  sangat  diharapkan  keberadaannya.  Tugas  dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris adalah untuk memeriksa notaris sehubungan dengan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat- surat  lainnya  yang  dilekatkan  pada minuta atau  dalam  protokol  notaris  dalam  penyimpanan notaris,  juga  pemanggilan  notaris  yang  berkaitan  dengan  akta  yang  dibuatnya  atau  dalam
protokol  notaris  yang  berada  dalam  penyimpanan  notaries.  Hasil  akhir  pemeriksaan  adalah persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim (Pasal 66 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).
Adapun  syarat  dan  tata  cara  pengambilan minuta akta  atau  fotokopi minuta akta  dan pemanggilan  notaris  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris.  Notaris  bisa  saja  menolak memberikan minuta aktanya dalam proses peradilan. Namun penolakan ini tidak serta merta dikatakan  bahwa  notaris  tidak  mau  bekerjasama  dan  membantu  proses  peradilan, melainkan notaris hanya melaksanakan Pasal 16 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris, yang menentukan bahwa notaris wajib menyimpan minutaakta yang berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris merupakan arsip negara.
Menurut  Habib  Adjie  bahwa,  para  notaris  berharap  mendapatkan  perlindungan  yang proporsional  dalam  menjalankan  tugas-tugas  jabatannya  sebagai  seorang  notaris,  setidaknya ada pemeriksaan yang adil dan transparan dan ilmiah ketika majelis pemeriksa pada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah memeriksa notaris atas permohonan pihak kepolisian, kejaksaan, atau pun pengadilan (Adjie, 2013, h. 228).
Perlindungan  hukum  bagi  notaris  secara  normatif  telah  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dalam hal ini sebagai berikut:
1. Pembentukan  Majelis  Kehormatan  Notaris  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  yang  pengawasan  tersebut  meliputi  pelaksanaan jabatan notaris.
2. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  yang  menyatakan  bahwa  untuk kepentingan  proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  dengan  persetujuan Majelis  Kehormatan  Notaris  berwenang  mengambil  fotokopi  minuta  akta  dan/atau  surat- surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
3. Hak ingkar notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Aacara Pidana, Pasal 1909 Angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 4 Ayat (2)  Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris,  Pasal  16  Ayat  (1)  Huruf  F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
4. Nota  Kesepahaman  Antara  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dengan  Ikatan  Notaris Indonesia  Nomor  01/MOU/PP-INI/V/2006  Tentang  Pembinaan  Dan  Peningkatan Profesionalisme Di Bidang Penegakan Hukum.
5. Surat  Keputusan  Majelis  Pengawas  Pusat  Nomor  C-MPPN.03.10-15  Tentang  Pemberian Atau  Penolakan  Persetujuan  Pemanggilan  Notaris  Oleh  Penyidik,  Penuntut  Umum  Dan Hakim.
6. Syarat dan tata cara pemanggilan notaris diatur Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.
Perlindungan hukum yang dapat dipergunakan oleh notaris manakala notaris diharuskan untuk  memberikan  keterangan  di  persidangan  oleh  hakim  maka  notaris  dapat  memohonkan kepada  hakim  agar  panitera mencatatkan semua  kesaksian  yang  disampaikan  di  persidangan kemudian  dibuatkan  berita  acara  sidang  pemeriksaan  saksi/terdakwa  selama  pemeriksaan  di persidangan  lalu  di  tanda  tangani  oleh  hakim  yang  memimpin  persidangan  (Wawancara, Ritonga).
Turunan  berita  acara  pemeriksaan  tersebut  akan  menjadi  pegangan  bagi  notaris  jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atas keterangan tersebut sehingga notaris tidak dituduh telah membocorkan rahasia jabatannya. Permohonan tersebut diajukan notaris kepada hakim pada saat notaris dimintakan memberikan keterangan oleh hakim di persidangan, dalam hal ini notaris harus dapat meyakinkan hakim bahwa notaris harus mendapatkan perlindungan karena ia telah membuka rahasia terkait isi aktanya (Wawancara, Ritonga).
Mekanisme penggunaan hak dan kewajiban ingkar notaris dalam hal menjaga kerahasiaan akta  ketika  dilakukan  pemeriksaan  oleh  penyidik  kepolisian  yaitu  apabila  notaris  dipanggil untuk  menjadi  saksi,  terutama  terhadap  akta  yang  menjadi  sengketa  tersebut  benar  dibuat dihadapannya,  maka  notaris  akan  datang  memenuhi  panggilan  tersebut  setelah  mendapat persetujuan  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris  untuk  menyatakan  bahwa  dalam  akta  tersebut adalah benar orang yang dimaksud, akan tetapi apabila menyangkut isi maka selayaknya notaris menggunakan hak ingkarnya. Berdasarkan keseluruhan ketentuan yang telah disebutkan di atas, bagi notaris bukan hanya merupakan hak saja, akan tetapi juga merupakan kewajiban, yang jika dilanggar akan mendapat hukuman, notaris tidak saja perlu merahasiakan sebatas pada apa yang tercantum  atau  tertuang  di  dalam  akta,  akan  tetapi  juga  segala  apa  yang  diketahui  dan diberitahukan dalam rangka pembuatan akta.
Bentuk perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal menjaga kerahasiaan akta ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepolisiansecara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum yang dapat dipergunakan oleh notaris manakala notaris diharuskan untuk memberikan keterangan di persidangan oleh hakim maka notaris  dapat  memohonkan  kepada  hakim  agar  panitera  mencatatkan  semua  kesaksian  yang disampaikan  di  persidangan  kemudian  dibuatkan  berita  acara  sidang  pemeriksaan saksi  atau terdakwa selama pemeriksaan di persidangan lalu di tanda tangani oleh hakim yang memimpin persidangan. Turunan berita acara pemeriksaan tersebut akan menjadi pegangan bagi notaris jika  terdapat  pihak  yang  merasa  dirugikan  atas  keterangan  tersebut  sehingga  notaris  tidak dituduh telah membocorkan rahasia jabatannya.

## KESIMPULAN
Pengaturan  pemanggilan  notaris  oleh  penyidik  kepolisian  berkaitan  dengan  adanya dugaan tindak pidana dalam minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris di atur di dalam Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, selain itu syarat dan tata cara pemanggilan  notaris  diatur  di  dalam  Pasal  26,  Pasal  27  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak Asasi  Manusia  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris.  Mekanisme penggunaan hak dan kewajiban ingkar notaris  dalam hal menjaga kerahasiaan akta  jika telah
mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk menyatakan bahwa dalam akta tersebut  adalah  benar  orang  yang  dimaksud,  akan  tetapi  apabila  menyangkut  isi  maka selayaknya notaris menggunakan hak ingkarnya. Berdasarkan keseluruhan ketentuan yang telah disebutkan di atas, bagi notaris bukan hanya merupakan hak saja, akan tetapi juga merupakan kewajiban, yang jika dilanggar akan mendapat hukuman, notaris tidak saja perlu merahasiakan sebatas pada apa yang tercantum atau tertuang di dalam akta, akan tetapi juga segala apa yang diketahui dan diberitahukan dalam rangka pembuatan akta.

## SARAN
Sebaiknya dibuat aturan hukum yang lebih detail dan jelas terkait batasan mengenai hak dan  kewajiban  ingkar  notaris  dalam  setiap  tahapan  pemeriksaan  perkara  pidana,  hal  ini dimaksudkan agar notaris lebih mudah memahami batasan-batasan hak dan kewajiban ingkar notaris.Sebaiknya  notaris  mempergunakan  hak  dan  kewajiban  ingkarnya  dalam  proses penyidikan  oleh  pihak  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  secara  bijaksana  dan  tentunya terlebih  dahulu  harus  mendapatkan  izin  dari  Majelis  Kehormatan  Notaris,  hal  ini dimaksudkanagar  terjadi  koordinasi  yang  baik  dalam  proses  penegakan  hukum.Sebaiknya dalam  pemanggilan  pemanggilan  notaris  yang  di  duga  melakukan  tindak  pidana  dilakukan dengan cara yang baik dan adil dan tanpa adanya intimidasi, sebab hal ini sangat diperlukan untuk kelancaran penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie,  Habieb.  (2013). Memahami  Kembali  Hak  Dan  Kewajiban  Ingkar  Notaris,  (Materi Musyawarah Besar Notaris Provinsi Riau). Pekanbaru.
Ahmadi, Wiratni. (2000). Pendidikan Magister Kenotariatan, Makalah , Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Bandung.
Andrisman,  Tri.  (2013). Asas  Dan  Dasar  Aturan  Umum  Hukum  Pidana  Indonesia  Serta Perkembangannya  Dalam  Konsep  KUHP  2013 .  Bandar  Lampung:  Anugrah  Utama Raharja.
Arliman  S,  Laurensius.  (2015). Notaris  Dan  Penegakan  Hukum  Oleh  Hakim. Yogyakarta:Deepublish.
Ediwarman. (2014). Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis Dan Disertasi) .  Medan:  Program  Pascasarjana  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara.
Faisal. (2018). Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu . 3 (2). 143-153. https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3154.
Hamzah,  Andi.  (2001). Bunga  Rampai  Hukum  Pidana  Dan  Acara  Pidana .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Hamzah, Andi. (2001). Delik-Delik Yang Tersebar Diluar KUHAP. Jakarta: Sapta Artha Jaya. Hanifah, Ida. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. 5 (1). 10-23. https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303.
Ibrahim,  Johnny.  (2005). Teori  Dan  Metedologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Bayumedia: Malang.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lotulong, Paulus Effendie. (2002). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya . Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia.
Lubis,  Mhd.  Teguh  Syuhada.  (2019).    Pelaksanaan  Sita  Jaminan  Terhadap  Objek  Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata. De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu . 4 (1). 42-53. https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3163
Maria,  Miranda  Laura.  (2011). Kewajiban  Ingkar  Notaris  Sesuai  Dengan  Undang-Undang Jabatan  Notaris  Dan  Kode  Etik  Notaris Saat  Pemeriksaan  Atau  Peradilan .  Depok: Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Marpaung, Leden. (2009). Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) . Jakarta: Sinar Grafika,
Nasution,  Bismar.  (2003). Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Perbandingan  Hukum . Medan: Universitas Sumatera Utara.
Notodisoerjo,  R.  Soegondo.  (1993). Hukum  Notariat  Di  Indonesia .  Jakarta:Raja  Grafindo Persada.
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Majelis Kehormatan Notaris
Rizal, Nurman. (2007). Pemanggilan Yang Menghantui Notaris, Media Notaris. Ed. 11, Jakarta. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Wawancara  dengan  Brigadir  Bambang,  S.H,  Selaku  Penyidik  Unit  Harda  Sat  Reskrim
Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.
Wawancara  dengan  Notaris  H.  Makmur  Ritonga.  S.H.,  M.  Kn.,  M.H.  Pada  Tanggal  15  Juli 2019.
Wawancara  dengan  Brigadir  Supriadi,  S.H,  Selaku  Penyidik  Unit  Harda  Sat  Reskrim Kepolisian Resort Kota Medan Pada Tanggal 8 Juni 2019.