## STRATEGI MEDIA RELATIONS HUMAS PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM UPAYA PENANGANAN WARTAWAN TIDAK RESMI
Tatik Yuniarti  dan Winda Primasari
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam “45” Bekasi Jalan Cut Meutia 83, Bekasi, Jawa Barat E-mail: tyatiex@gmail.com dan wind.prims@gmail.com

## Abstrak
Sehubungan  dengan  munculnya  wartawan  tidak  resmi  di  pemerintah  kota, public relations perlu  melakukan  upaya  untuk  mengaktifkan  hubungan  yang  sistematis  dan komunikasi yang baik antara pemerintah kota dan pers. Hubungan baik dengan pers dapat dilakukan  humas dengan ‘media  relations’ .  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  peran  Humas  Pemerintah  Kota  Bekasi  dalam  upaya  untuk  menciptakan hubungan  yang  baik  antara  pemerintah  kota  dan  awak  media  sehingga  terbebas  dari kelompok wartawan tidak resmi. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data deskriptif  kualitatif  dengan  melakukan  observasi  dan  wawancara  mendalam.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  hubungan  baik  yang  dibina  Humas  Pemerintah  Kota Bekasi dengan wartawan resmi secara tidak langsung telah menjauhkan gangguan dari wartawan  tidak  resmi.  Kelompok  wartawan  tidak  resmi  terbukti  tidak  berani  berbaur dengan wartawan resmi, karena tindakan mereka bertentangan dengan wartawan resmi, seperti meminta uang kepada narasumber, meminta kompensasi dari berita yang dibuat, sampai narasumber yang terancam masalah publikasi negatif.
Kata kunci: media relations , hubungan masyarakat, wartawan tidak resmi

## Abstract
In  connection  with  the  widespread  emergence  of  unofficial  reporters  in  the  Local Government, Public Relations need to make efforts to enable the systematic relationships and  good  communication  between  the  Regional  Government  and  the  press.  A  good relationship with the press can do is public relations 'media relations'. The purpose of this research are to analyze the role of Public Relations Bekasi city government in an effort to create a good relationship between the local government of Bekasi to the crew away from the  media  so  journalists  unofficial  group  of  disorders.  The  method  used  is  descriptive Qualitative  data  collection  techniques  of  observation  and  indept  interview.  The  results showed that fostered good relations Bekasi Regional Secretariat of Public Relations with official reporters indirectly has distanced interference from unofficial reporters. Unofficial reporter  group  proved  not  dare  mingle  with  official  reporters,  because  their  actions contrary to the official reporters, such as asking for money to the informant, asking for compensation  from  the  news  that  is  made,  until  the  resource  persons  threatened  with negative publicity issue.
Keywords: media relations, public relations, unofficial reporters

## Pendahuluan
Peranan  pers  sangat  penting  dalam menyampaikan informasi aktual kepada masyarakat.  Keberadaan  pers  juga  dianggap sebagai watch  dog (anjing  penjaga)  bagi pemerintah.  Melalui  pers,  segala  bentuk  kritik dapat  disampaikan  oleh  masyarakat.  Sehingga kinerja pemerintah dapat diawasi dan dievaluasi.  Namun  pada  era  Orde  Baru,  pers dikekang  oleh  kebijakan  pemerintah  yang melarang adanya pemberitaan yang merugikan pemerintah dan keluarga serta kerabatnya. Hal tersebut terbukti dengan dibredelnya beberapa media  yang  cukup  kritis  terhadap  kebijakan pemerintah, seperti TEMPO dan GATRA.
Pada  era  reformasi,  pers  seakan mendapat angin segar seiring dengan kejatuhan rezim  Soeharto  pada  tahun  1998.  Pada  era tersebut pers tidak lagi dikekang kebebasannya. Sebaliknya,  pers  diberikan  kebebasan  untuk berekspresi  dan  menyampaikan  kritikannya kepada  pemerintah  dan  kebijakan  publik lainnya. Hal tersebut seiring dengan pemberlakukan  Undang-Undang  Nomor  40 tahun  1999  tentang  Pers  yang  menjadi  dasar kebangkitan pers di era reformasi.
Kebebasan pers di era reformasi tersebut menumbuhkan  semakin  banyaknya  media massa di Indonesia. Tercatat 2.000 media lahir di  Indonesia  di  awal  reformasi.  Ketua  Komisi  I DPR,  Theo  L.  Sambuaga,  menyatakan  bahwa kebebasan  pers  berarti  tidak  ada  lagi  campur tangan pemerintah dalam dunia pers (http://berita.liputan6.com).
Namun tumbuhnya pers tersebut dibarengi  dengan munculnya  wartawan- wartawan  yang  tidak  profesional.  Hal  tersebut mengakibatkan  menurunkan  citra  pers  yang dinilai sangat terhormat dan bermartabat.
Dalam  dunia  pers,  wartawan  yang  tidak profesional  tersebut  kerap  dinamakan  sebagai ’wartawan  gadungan’  atau  kerap  dijuluki wartawan  tanpa  surat  kabar.  Kelompok wartawan ini masuk dalam golongan wartawan yang  tidak  resmi  medianya.  Keberadaaannya sangat  meresahkan  masyarakat,  khususnya
pejabat-pejabat di pemerintah karena wartawan  tersebut  kerap  mendatangi  pejabat tertentu dengan membawa berita negatif yang disertai pemerasan. Wartawan yang seperti itu, menurut  Wakil  Ketua  Dewan  Pers,  Sabam  Leo Batubara,  bukan  merupakan  wartawan  yang sesungguhnya. Hal itu karena berita yang dibuat tidak dimuat di media yang terbit secara teratur. Leo  Batubara  menegaskan  kepada  masyarakat untuk  menindak  tegas  dan  berani  melawan wartawan  gadungan  tersebut.  Dalam  setiap kegiatan di daerah, Dewan Pers selalu berupaya menyakinkan  masyarakat  dan  pemerintah daerah untuk bersama memberangus wartawan gadungan (www.dewanpers.org).
Sehubungan  dengan  kian  maraknya kemunculan  kelompok  wartawan  tidak  resmi tersebut,  Humas  pemerintah  kota  perlu melakukan  upaya-upaya  yang  sistematis  agar terjadi  hubungan  dan  komunikasi  yang  baik antara  pemerintah  kota  dengan  pers  yang sebenarnya.
Dalam salah satu kinerja Humas, strategi yang  perlu  dilakukan  adalah  melakukan hubungan  yang  intensif  kepada  kelompok wartawan  yang  melakukan  peliputan  di lingkungan  pemerintah  kota.  Hubungan  yang baik  dengan  wartawan  atau  pers  yang  dapat dilakukan oleh humas adalah ‘ media relations’ .
Media relations pada dasarnya berkenaan  dengan  pemberian  informasi  atau memberi  tanggapan  pada  media  pemberitaan atas  nama  organisasi  atau  klien.  (Iriantara, Yosal,  2005:29-30).  Pemberian  informasi  dan tanggapan  kepada  media  tersebut  bukan menjadi  tujuan  utama  dari  aktivitas media relations .  Hal  itu  seperti  ditegaskan  Wragg berikut ini.
The purpose of press relations is not to issue  press  releases,  or  handle enquiries  from  journalists,  or  even  to generate  a  massive  pile  of  press cuttings.  The  true  purpose  of  press relations is to enhance the reputation of  an  organisation  and  its  products, and to influence and inform the target audience (Theaker. Alison, 2004: 148).
Berdasarkan pengertian di atas, menunjukkan  bahwa  kegiatan media  relations bertujuan  untuk  membentuk  reputasi  suatu organisasi  dan  atau  produk-produk  yang dihasilkan.  Membuat  siaran  pers  untuk wartawan  merupakan  salah  satu  cara  yang dilakukan  oleh  humas  dalam  mencapai  tujuan yang  sebenarnya  yakni  memberikan  informasi dan  memengaruhi  target  audiens.  Hal  ini  akan tercipta apabila terjadi sinergi yang baik antara humas dengan wartawan.
Kota Bekasi merupakan daerah penyangga di wilayah timur Jakarta yang sangat padat aktivitasnya. Hal itu menuntut pemerintah  kota  setempat  melakukan  upaya- upaya  agar  program-program  kerja  yang dijalankan  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan  hal  tersebut,  media  memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung kesuksesan setiap program yang akan dijalankan.  Melalui  media,  banyak  opini berkembang  di  masyarakat  yang  kerap menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja  pemerintah.  Untuk  itulah  diperlukan manajemen  yang  baik  dalam  mengelola  pers, sehingga  antara  pemerintah  dan  media  bisa saling bekerja sama. Pemerintah kota di satu sisi juga harus siap dengan kritikan yang dilakukan oleh  pers  karena  sebagai  pilar  demokrasi keempat,  pers  menjadi  perpanjangan  tangan masyarakat  mengawasi  setiap  program  yang dilaksanakan.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di atas, mengetahui pola komunikasi dan tindakan secara  verbal  dan  nonverbal  yang  ditunjukkan oleh  wartawan  gadungan  sangat  penting. Keberadaan wartawan tersebut sangat merusak citra baik pers di Indonesia maupun pemerintah daerah. Hal tersebut karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh wartawan tersebut sangat bertolak  belakang  dari  isi  kode  etik  yang  telah dikeluarkan oleh Dewan Pers.
Untuk itulah dalam penelitian ini penulis perlu  melakukan  analisis  tentang  rumusan strategi media  relations yang  seharusnya  bisa dilakukan  oleh  Humas  Pemerintah  Kota  Bekasi dalam  upaya  menangani  maraknya  kelompok
wartawan tidak resmi. Humas Pemerintah Kota Bekasi  dipilih  karena  di  wilayah  ini  wartawan gadungan  semakin  banyak  dan  mengganggu kinerja program pemerintah.

## Tinjauan Pustaka
Public Relations (Humas)
Menurut  Betrand  R.  Canfield, public relations adalah  fungsi  manajemen  yang mengevaluasi  sikap  publik,  mengidentifikasi kebijakan dan aturan seseorang atau organisasi demi  kepentingan  public,  dan  melaksanakan sesuatu  program  kegiatan  untuk  memperoleh pengertian  dan  penerimaan  publik  (Ruslan. Rosady,  2003:  19).  Sedangkan  J.  C.  Seidel menyatakan public relations adalah proses yang kontinyu  dari  usaha-usaha  manajemen  untuk memperoleh  itikad  baik  dan  pengertian  dari langganannya, pegawainya dan publik umumnya;  ke  dalam  dengan  mengadakan analisa  dan  perbaikan  terhadap  diri  sendiri, keluar  dengan  mengadakan  pernyataan- pernyataan (Abdurrachman, 2008: 12).
Joseph  Turow  (2009:  626)  menyatakan bahwa,
Public  relations  (PR) is  information, activities,  and  policies  by  which corporations  and  other  organizations seek  to  create  attitudes  favorable  to themselves  and  their  work,  and  to counter adverse attitudes.
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  fungsi public  relations dalam  suatu  perusahaan  atau instansi  adalah  menciptakan  citra  atau image yang  baik.  Dalam  aktivitasnya,  PR  melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, salah  satu  yang  dilakukan  adalah  apabila  ada persepsi yang kurang dari masyarakat terhadap perusahaan  atau  organisasi,  PR  berkewajiban untuk  meluruskan  pandangan  tersebut  untuk mengembalikan reputasi baiknya.
Fungsi  paling  dasar  humas  dalam pemerintahan  adalah  membantu  menjabarkan dan  mencapai  tujuan  program  pemerintahan, meningkatkan sikap responsif pemerintah, serta
memberi  publik  informasi  yang  cukup  untuk dapat  melakukan  pengaturan  diri  sendiri (Lattimore, 2010). Berarti humas pemerintahan bertugas  menjalankan  kegiatan  kebijakan  dan pelayanan publik dengan memberikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat  rakyat  atau  masyarakat.  Selanjutnya memberikan  pelayanan  publik  yang  terbaik, dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan  kepuasan  kepada  rakyat  atau masyarakat  sehingga  dunia  pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik (Lubis, 2012).

## Media Relations
Berhubungan  dengan  media  massa adalah  salah  satu kinerja  yang  harus  dilakukan oleh  PR.  Hal  itu  berhubungan  dengan kebutuhan publisitas yang mendukung tercapainya  citra  atau image yang  positif  dari suatu  perusahaan  atau  organisasi.  Melalui media  massa,  informasi  akan  mudah  sampai kepada khalayak karena sifatnya yang serentak. Oleh  karena  itu,  PR  dituntut  untuk  menjaga hubungan  baik  dengan  wartawan  agar pemberitaan yang berkaitan dengan
perusahaan  dimuat  dengan  sudut  pandang positif wartawan. Dalam pengertiannya, media relations diartikan  berhubungan  dengan  para wartawan  dalam  upaya  membina  hubungan yang  baik  dengan  media  siaran,  cetak,  dan online  yang  merupakan  bagian  dari  PR eksternal .
Media  relations adalah  suatu  kegiatan khusus  dari  pihak  PR  untuk  melakukan komunikasi penyampaian pesan atau informasi tertentu  mengenai  aktivitas  yang  bersifat kelembagaan,  perusahaan/institusi,  produk, hingga kegiatan bersifat individual lainnya yang perlu dipublikasikan melalui kerja sama dengan pihak  pers/media  massa  untuk  menciptakan publisitas dan citra positif (Ruslan,  2003: 146). Media  relations berkenaan  dengan  media komunikasi  yang  diperlukan  sebagai  sarana yang  sangat  penting  dan  efisien  dalam berkomunikasi  dengan  publik. Media  relations dilakukan  untuk  mempromosikan  organisasi melalui  media  massa. Media  relations pada dasarnya berkenaan dengan pemberian
informasi atau memberi tanggapan pada media pemberitaan  atas  nama  organisasi  atau  klien (Iriantara, 2005: 29-30).

## Bentuk Kegiatan Media Relations
Dalam  hubungannya  dengan  media massa,  James  E  Grunig  dan  Todd  Hunt  (1984) memiliki  4  model  baik  secara  konseptual maupun  secara  praktis,  yakni Press  Agentry , Public  Information , Two-way  Symmetric ,  dan Two-way Asymmetric .
Press Agentry/ model propaganda adalah praktik  PR  dengan  melakukan  propaganda melalui komunikasi searah bertujuan memberikan  publisitas  yang  menguntungkan, khususnya  ketika  berhadapan  dengan  media massa. Walaupun terkadang pemberian informasinya  tidak  jujur  atau  mengandung ketidakbenaran  sebagai  upaya  memanipulasi hal negatif atas lembaga atau organisasinya. Ciri lain  program  ini  adalah  adanya  tindakan persuasif  yang  terkandung  di  dalamnya  pada saat penyampaian suatu informasi.
Public Information/ model informasi publik adalah praktik PR yang bertindak sebagai journalist in residence , artinya bertindak sebagai wartawan  dalam  menyebarluaskan  informasi kepada  publik  dan  mengendalikan  berita  atau informasinya  kepada  media  massa.  Bentuk  ini lebih  baik  dan  mengandung  lebih  banyak kebenaran  karena  penyebarannya  dilakukan melalui news letter , brosur, dan surat langsung ( direct mail ).
Two-way  Symmetric /model  simetris  dua arah adalah kegiatan PR yang didasarkan pada penelitian dan menggunakan teknik komunikasi untuk  mengelola  konflik  dan  memperbaiki pemahaman  publik  secara  stratejik.  Model  ini lebih  dapat  diterima  dan  dianggap  lebih  etis dalam  hal  penyampaian  pesan,  informasi, komunikasi yang dapat membujuk untuk dapat membangun  saling  pengertian,  pemahaman, dan mempercayai antara kedua belah pihak.
Sedangkan Two-way Asymmetrical / model asimetris dua arah adalah tahap di mana PR  dalam  praktiknya  melalui  penyampaian
pesannya  didasarkan  hasil  riset  dan  strategi ilmiah  ( scientific  strategy) untuk  berupaya membujuk  publik  agar  mau  bekerja  sama, bersikap,  dan  berpikir  sesuai  dengan  harapan organisasi (Yulista, 2008: 125).
Dalam  upaya  membina  hubungan  pers, maka  PR  melakukan  pelbagai  kegiatan  yang bersentuhan  dengan  pers  antara  lain  sebagai berikut (Soemirat, dan Elvinaro Ardianto, 2005: 128-129).
1. Konferensi pers, temu pers atau jumpa pers yaitu diberitakan secara simultan/berbarengan oleh seorang pejabat pemerintahan atau swasta kepada sekelompok  wartawan  sekaligus.  Sebuah konferensi  pers  akan  kehilangan  fungsinya bila  berita  yang  disampaikan  kurang penting, apalagi jika diliput oleh televisi dan radio.
2. Press Brefing , yaitu diselenggarakan secara reguler  oleh  seorang  pejabat  PR.  Dalam kegiatan ini disampaikan informasi- informasi  mengenai  kegiatan  yang  baru terjadi  kepada  pers,  juga  diadakan tanggapan  atau  pertanyaan  bila  wartawan belum  puas  dan  menginginkan  keterangan lebih rinci.
3. Press Tour, yaitu diselenggarakan oleh suatu perusahaan atau lembaga untuk mengunjungi  daerah  tertentu  dan  pers diajak  menikmati  objek  wisata  yang menarik.
4. Press release atau siaran pers
5. Special  Event,  yaitu  peristiwa  khusus sebagai  kegiatan  PR  yang  penting  dan memuaskan banyak orang untuk ikut serta dalam suatu kesempatan, mampu meningkatkan pengetahuan dan memenuhi selera  public,  seperti  peresmian  gedung, peringatan ulang tahun perusahaan. Kegiatan  ini  biasanya  mengundang  pers untuk meliputnya.
6. Press Luncheon , yaitu pejabat PR mengadakan jamuan makan siang bagi para wakil  media  massa/wartawan  sehingga pada  kesempatan  itu  pihak  pers  bisa bertemu dengan top manajemen perusahaan/  lembaga  guna  mendengarkan
perkembangan perusahaan/lembaga tersebut.
7. Wawancara  pers,  yaitu  sifatnya  lebih pribadi,  lebih  individual.  PR  atau  top manajemen  yang  diwawancarai  hanya berhadapan dengan wartawan yang bersangkutan.

## Profesionalisme Wartawan
Dalam  persepsi  diri  para  wartawan sendiri,  istilah  “profesional”  memiliki  tiga  arti: pertama,  profesional  adalah  kebalikan  dari amatir;  kedua,  sifat  pekerjaan  wartawan menuntut  pelatihan  khusus;  ketiga,  norma- norma yang mengatur perilakunya dititikberatkan  pada  kepentingan  khalayak pembaca.  Selanjutnya,  terdapat  dua  norma yang dapat diidentifikasikan, yaitu norma teknis (keharusan  menghimpun  berita  dengan  cepat, keterampilan menulis dan menyunting, dsb) dan norma  etis  (kewajiban  kepada  pembaca  serta nilai-nilai  seperti  tanggung  jawab,  sikap  tidak memihak, sikap peduli, sikap adil, objektif, dan lain-lain yang semuanya harus tercermin dalam produk  penulisannya)  (Kusumaningrat  & Kusumaningrat, 2009: 115).
Wartawan  profesional  harus  memiliki standar  kompetensi  wartawan,  di  mana wartawan    harus  memiliki  kemampuan  untuk memahami,  menguasai,  dan  menegakkan profesi  jurnalistik  atau  kewartawanan  serta kewenangan  untuk  menentukan.  Standar kompetensi wartawan adalah rumusan kemampuan  kerja  yang  mencakup  aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja  yang  relevan  dengan  pelaksanaan  tugas kewartawanan.
Tujuan  standar  kompetensi  wartawan antara lain:
1. Meningkatkan  kualitas  dan  profesionalitas wartawan.
2. Menjadi  acuan  sistem  evaluasi  kinerja wartawan oleh perusahaan pers,
menegakkan
kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik.
3. Menjaga harkat dan martabat kewartawanan  sebagai  profesi  khusus penghasil karya intelektual.
4. Menghindarkan  penyalahgunaan  profesi wartawan.
5. Menempatkan  wartawan  pada  kedudukan strategis dalam industri pers.
Menurut  Peraturan  Dewan  Pers  Nomor 1/PERATURAN-DP/II/2010  tentang  Standar Kompetensi  Wartawan,  wartawan  profesional perlu  menguasai  tiga  kompetensi,  yaitu kompetensi kesadaran, kompetensi
pengetahuan,  dan  kompetensi  keterampilan. Kesadaran (awareness) mencakup  kesadaran tentang  etika,  hukum,  kepekaan  jurnalistik, serta pentingnya jejaring dan lobi. Pengetahuan
(knowledge) mencakup  teori  dan  prinsip jurnalistik,
pengetahuan umum,
dan
pengetahuan  khusus.  Keterampilan (skills) mencakup kegiatan 6M (mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan  informasi),  serta  melakukan riset/investigasi, analisis/prediksi, serta menggunakan alat dan teknologi informasi.
Kompetensi  wartawan  yang  dirumuskan ini  merupakan  hal-hal  mendasar  yang  harus dipahami, dimiliki, dan dikuasai   oleh  seorang wartawan.  Ketiga  kompetensi  ini  menegaskan bahwa profesi wartawan membutuhkan pendidikan  dan  tanggung  jawab,  karena  peran yang dimainkan pers sangat besar. Pers adalah industri  kultural  yang  menyosialisasikan  nilai- nilai di masyarakat.
Dalam  profesionalismenya,  wartawan harus mentaati aturan yang sudah dicantumkan dalam Kode Etik Jurnalistik yang telah disahkan oleh  Dewan  Pers.  Berikut  ini  gambaran mengenai  standar  kompetensi  yang  harus dipenuhi oleh seorang wartawan.

## Gambar 1. Standar Kompetensi Wartawan
(Sumber: Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/II/2010 tentang  Standar Kompetensi Wartawan, 2010)

## Metode
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif kualitatif.  Jenis  penelitian  ini  bertujuan membuat  deskripsi  secara  sistematis,  faktual, dan  akurat  tentang  fakta-fakta  dan  sifat-sifat populasi atau objek tertentu (Kriyantono, 2007: 69).
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
1. Interview /wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data langsung yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi langsung dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang relevan terhadap informan. Jenis wawancara yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara mendalam ( depth interiew).
Wawancara  mendalam  ( depth  interiew) adalah  suatu  cara  mengumpulkan  data atau  informasi  dengan  cara  langsung bertatap  muka  dengan  informan  agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Hasil  wawancara  mendalam  menjadi  alat utama  pada  penelitian  ini  dengan mengombinasikan datanya dengan observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh  peneliti.  Pada  wawancara  mendalam
ini,  peneliti  tidak  mempunyai  kontrol  atas respons informan, artinya informan bebas memberikan  jawaban  (Kriyantono,  2007: 98).  Pada  penelitian  ini, depth  interview dilakukan  peneliti  dengan  informan  yakni Humas Pemerintah  Kota  Bekasi  dan  5 sampel pejabat yang kerap bersinggungan dengan  wartawan  baik  wartawan  dari media yang sebenarnya dan dari kelompok wartawan  tidak  resmi.  Informasi  dari key informan ini  merupakan  data  awal  yang akan  digunakan  oleh  peneliti  untuk merumuskan langkah apa yang seharusnya dilakukan  humas  dalam  kegiatan media relations .
Informasi  tersebut  dipadukan  dengan informasi  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara  mendalam  dengan  kelompok wartawan  yang  bertugas  meliput  di lingkungan  Pemerintah  Kota  Bekasi. Wawancara dengan sampel wartawan yang disebut  tidak  resmi  oleh  pejabat  ataupun humas  pemerintah  daerah  juga  akan dilakukan  untuk  mengonfirmasi  cara  dan tindakan  yang  kerap  dilakukannya  dalam melakukan  pemerasan  atau  ancaman kepada para pejabat atau petugas humas di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
2. Observasi
Observasi difokuskan untuk mendeskripsikan dan
menjelaskan fenomena  riset.  Fenomena  ini  mencakup interaksi  (perilaku)  dan  percakapan  yang terjadi  di  antara  subjek  yang  diteliti, sehingga  keungggulan  metode  ini  adalah data yang dikumpulkan dalam dua bentuk yakni interaksi dan percakapan ( conversation ).  Artinya  selain  perilaku nonverbal  juga  mencakup  perilaku  verbal dari orang-orang yang diamati (Kriyantono, 2007:  106-107).  Pada  penelitian  ini, observasi  yang  dilakukan  terbagi  menjadi dua, yakni observasi secara terbuka ( overt- observation )  dan  observasi  partisipan. Overt-observation adalah jenis observasi di mana  peneliti  bertindak  hanya  sebagai observer (pengamat). Pada situasi tersebut, peneliti  teridentifikasi  secara  jelas  dan selama  observasi  subjek  sadar  bahwa
peneliti sedang melakukan observasi. Lebih detail dijelaskan sebagai berikut.
In this situation, the researcher is identified when the study begins, and those under observation are aware  that  they  are  being studied. Furthermore, the
researcher role is only to observe, refraining  from  participation  in the  process  under  observation. (Wimmer & Dominick, 2003: 115)
Berkaitan  dengan  metode  tersebut, observasi secara terbuka dilakukan dengan melakukan  pengamatan  pada  kegiatan yang  dilakukan  Humas  Pemerintah  Kota Bekasi, yakni konferensi pers dan kegiatan lainnya  di  mana  terdapat  interaksi  antara humas  dan  wartawan.  Pada  kegiatan tersebut, peneliti mengamati dan mencatat  aktivitas  yang  dilakukan  Humas
Pemerintah Kota Bekasi
ketika berhubungan  dengan  wartawan.  Fokus yang  diamati  adalah  sikap,  tindakan,  dan pelayanan terhadap wartawan.
3. Dokumentasi Metode  dokumentasi  digunakan  peneliti
untuk mendapatkan informasi yang mendukung  analisis  dan  interpretasi  data. Metode tersebut digunakan untuk menemukan  dokumen  maupun  data-data pendukung  yang  berhubungan  dengan aktivitas  Humas  Pemerintah  Kota  Bekasi dalam menjalin hubungan dengan wartawan. Dokumen terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa data-data yang  digunakan dalam  internal  perusahaan.  Sedangkan dokumen  eksternal  berisi  informasi  yang dihasilkan oleh perusahaan untuk disosialisasikan  kepada  publik  dan  media massa.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dokumen yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini sebagian besar adalah dokumen eksternal yang  bersumber  dari  Humas  Pemerintah Kota  Bekasi  dan  kelompok  wartawan  dari media  yang  sebenarnya  dan  media  tidak
resmi.  Sementara  data-data  pendukung yang diperlukan
diperoleh dari dokumentasi  peneliti  ketika  melakukan observasi dan penelitian di lapangan. Data- data tersebut antara lain berupa foto-foto dokumentasi  aktivitas  Humas  Pemerintah Kota  Bekasi  dalam  berhubungan  dengan wartawan.
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini dilakukan dengan menggunakan metode analisa interaktif ( interactive model of analysis ). Teknik analisis  data  model  Miles  dan  Huberman  yang terdiri  dari  tiga  komponen:  reduksi  data  ( data reduction ),  penyajian  data  ( data  display ),  dan penarikan serta pengujian kesimpulan ( drawing and  verifying  conclusions ).  Reduksi  data  ( data reduction )  bukan  asal  membuang  data  yang tidak  diperlukan,  melainkan  merupakan  upaya yang dilakukan oleh peneliti selama analisis data dilakukan  dan  merupakan  langkah  yang  tak terpisahkan dari analisis data.
Interpretasi data adalah memberikan arti yang  signifikan  terhadap  analisis,  menjelaskan pola  uraian,  dan  mencari  hubungan  di  antara dimensi-dimensi uraian (Kriyantono, 2007:163). Berkaitan dengan tujuan interpretasi data yang telah  diuraikan  di  atas,  pada  penelitian  ini tujuannya untuk mendapatkan deskripsi analitik,  yakni  mendeskripsikan  pola  yang diterapkan oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam membina hubungan dengan wartawan.

## Hasil dan Pembahasan
Hubungan  humas  dengan  wartawan menjadi sebuah ikatan yang sangat kuat karena antara  kedua  belah  pihak  tersebut  sama-sama saling  membutuhkan.  Humas  membutuhkan wartawan  untuk  mempublikasikan  setiap kegiatan  maupun  acara  yang  diselenggarakan oleh instansinya. Sedangkan wartawan membutuhkan  informasi  untuk  dapat  dimuat sebagai  berita  di  media  tempatnya  bekerja. Kedua  belah  pihak  sama-sama  harus  menjalin hubungan yang baik agar terjalin keharmonisan dalam  menjalankan  tugasnya  masing-masing. Akan  tetapi  dalam  berhubungan  dan  bekerja sama,  humas  dan  media  kerap  kali  terjadi kesalahpahaman.  Contohnya,  ketika  wartawan
memberitakan  hal  yang  negatif  dari  suatu instansi tertentu. Humas cenderung menyalahkan media dan langsung menutup diri dengan wartawan apabila dikonfirmasi berkenaan  dengan  suatu  pemberitaan  yang negatif.
Padahal dalam implementasinya, apabila humas memahami betul tugas media, kesalahpahaman  tersebut  tidak  akan  terjadi. Humas harus menyadari bahwa media memiliki fungsi untuk memberikan informasi, pendidikan,  hiburan,  dan  kontrol  sosial.  Hal tersebut  seperti  tercantum  dalam  pasal  3 Undang Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers. Sehingga  apabila  wartawan  membuat  berita yang berisi kritikan terhadap kebijakan instansi tertentu  bukan  berarti  menjelekkan  instansi tersebut,  namun  media  sedang  berperan menjalankan  fungsinya  sebagai  kontrol  sosial. Untuk itulah peran humas sangat penting dalam menjembatani  kebutuhan  wartawan  dalam mendapatkan informasi tersebut.
Peran  humas  menjadi  semakin  penting dengan  adanya  wartawan  tidak  resmi  yang masih  marak  bermunculan  di  kantor-kantor pemerintah  daerah  atau  kota  untuk  meminta uang.  Kelompok  wartawan  ini  menggunakan pelbagai cara agar dapat mencapai keinginannya,  seperti  mengajukan  proposal kegiatan,  meminta  imbalan  dari  pemberitaan yang dibuat, hingga membawa isu negatif.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  sebagai pejabat  humas  pemerintah  daerah  atau  kota harus  mengetahui  dengan  pasti  dan  bisa membedakan  cara  kerja  dua  kelompok wartawan  yakni  antara  kelompok  wartawan resmi  dan  tidak  resmi.  Hal  itu  supaya  dalam menjalankan  tugasnya  dapat  berjalan  dengan lancar. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi atau cara-cara tertentu agar humas dapat mengatasi maraknya  wartawan  tidak  resmi  yang  kerap mendatangi kantor-kantor pemerintah. Kegiatan media relations adalah salah satu cara yang  bisa  dilakukan  untuk  menjaga  hubungan baik dengan media, serta secara tidak langsung dapat menghindarkan dari gangguan kelompok wartawan tidak resmi.
Setelah melakukan observasi dan wawancara  dengan  informan,  maka  dapat dijabarkan  strategi media  relations yang dilakukan  oleh  Humas  Pemerintah  Kota  Bekasi dalam upaya penanganan maraknya wartawan tidak resmi antara lain sebagai berikut:

## Memfasilitasi  Wartawan  dalam  Mendapatkan Informasi
Salah satu tugas utama Bagian Hubungan Masyarakat  (Humas)  Pemerintah  Kota  Bekasi adalah  menyampaikan  informasi  tentang berbagai  hal  yang  menyangkut  kebijakan strategis  pemerintah  kotz.  Dalam  bahasa sederhana, Bagian Humas menjadi kepanjangan suara  dari  pimpinan  daerah  yang  meliputi Walikota,  Wakil  Walikota,  Sekretaris  Daerah, Asisten Daerah 1,2, dan 3, serta seluruh Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bekasi.
Menurut James E Grunig dan Todd Hunt, salah  satu  peran  humas  dalam  melakukan kegiatan media  relations adalah Public Information/ model  informasi  publik  adalah praktik  PR  yang  bertindak  sebagai journalist  in residence ,  artinya  bertindak  sebagai  wartawan dalam  menyebarluaskan  informasi  kepada publik  dan  mengendalikan berita  atau informasinya kepada media massa.
Dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai  kepanjangan  suara,  pola  kerja  Bagian Humas  dapat  dipilah  ke  dalam  dua  kategori. Pertama, Bagian
Humas menangani
sepenuhnya  suatu informasi  yang  disampaikan kepada  wartawan.  Mulai  dari  mengundang wartawan,  membuat press  release ,  hingga mendesain  isi  konferensi  pers.  Kedua,  menjadi fasilitator  wartawan  dalam  mencari  informasi dan  sumber  informasi  untuk  mendapatkan klarifikasi  terhadap  suatu  persoalan  secara benar dan akurat.
Untuk  tugas  bagian  pertama,  Bagian Humas tentu saja terlebih dahulu meminta data secara  rinci  kepada  SKPD  terkait  dengan informasi yang disampaikan kepada wartawan. Hal  itu  dilakukan  untuk  menjaga  keselarasan informasi dalam perspektif SKPD terkait dengan apa  yang  disampaikan  Bagian  Humas  kepada
wartawan. Pertanyannya,  apakah  model semacam  itu  dengan  mengambil  alih  secara penuh  proses  penyampaian  informasi  kepada wartawan sering atau pernah dilaksanakan. Key informan dalam  penelitian  ini  menyatakan bahwa  model  kerja  semacam  itu  hampir  tidak pernah dilakukan. Alasan yang paling mendasar kenapa hal itu tidak dilaksanakan adalah adanya kekhawatiran  dari  Bagian  Humas  Pemerintah Kota  Bekasi  menyampaikan  informasi  tidak seperti  yang  diinginkan  SKPD  terkait.  Apalagi jika isi informasi yang disampaikan berasal dari pejabat  yang  memiliki  kewenangan  dalam pengambilan  kebijakan  terhadap  struktur organisasi  Bagian  Humas,  seperti  Walikota, Wakil  Walikota,  atau  Sekretaris  Daerah, maupun Asisten Daerah.
Informasi yang bersumber dari level atas dalam  pemerintah  kota,  Bagian  Humas  lebih banyak  berposisi  sebagai  fasilitator.  Hal  itu dapat  dilihat  pada  beberapa  kegiatan,  seperti acara  ‘ Coffee  Morning’ dengan  Walikota  dan Wakil Walikota, acara makan bersama Walikota atau  Wakil  Walikota  di  suatu  rumah  makan, rekreasi  bersama  wartawan  di  Puncak,  Bogor, serta  kegiatan  inspeksi  mendadak  ke  pasar tradisional menjelang hari besar di mana rawan terjadi  peningkatan  harga  bahan  pokok.  Pada acara-acara  semacam  itu,  Bagian  Humas Pemerintah Kota Bekasi lebih banyak berperan sebagai  fasilitator  di  mana  kerja  mereka menyebarkan undangan melalui pesan singkat, jejaring  sosial,  dan  surat  tertulis  kepada wartawan agar hadir pada acara tersebut.
Artinya,  Bagian  Humas  Pemerintah  Kota Bekasi lebih banyak menjalankan model kedua sebagai  fasilitator  ketimbang  mengambil  alih sepenuhnya proses informasi kepada wartawan.  Kinerja  Bagian  Humas  Pemerintah Kota  Bekasi  ini  juga  dapat  dilihat  dari  model kerja  mereka  yang  lain.  Pada  beberapa kesempatan  di  mana wartawan membutuhkan klarifikasi  atas  suatau  persoalan  dari  sumber utama,  seperti  dari  Kepala  SKPD,  maka  Bagian Humas  Pemerintah  Kota  Bekasi  hanya  bisa memberikan  nomor  telepon  pejabat  yang dimaksud  dan  menyerahkan  sepenuhnya kepada  wartawan  untuk  menghubungi  sendiri. Tetapi  ada  beberapa  kesempatan  di  mana
Bagian Humas memfasilitasi dengan
menghubungi  terlebih  dahulu  pejabat  yang diperlukan  wartawan  untuk  memberikan penjelasan  terhadap  suatu  hal.  Tetapi  hal  itu hanya bisa dilakukan oleh Kepala Bagian Humas. Misalnya, ketika wartawan hendak melaksanakan tugasnya dengan mengonfirmasi Dinas  Binamarga  dan  Tata  Air,  Kepala  Bagian Humas  Maria  Ulfa  menghubungi  Kepala  atau Sekretaris  Dinas  Binamarga  dan  Tata  Usaha untuk  meminta  kesediaannya  menerima wawancara dari wartawan.
Sebagai Kepala Bagian Humas, Maria Ulfa, mengaku,  hubungannya  dengan  media  selama dia  menjabat  berjalan  baik.  Hubungan  yang terjadi  adalah  komunikasi  dua  arah  baik  dari wartawan  atau  pun  dari  humas.  Maria menyatakan selalu berusaha membantu wartawan  dalam  mendapatkan  informasi  yang diperlukan. Berikut pernyataan
yan disampaikan Maria Ulfa.
“Kalau  hubungan  pemkot  dengan media  itu  saya  kira  baik-baik  saja, tidak  ada  masalah  karena  kami  itu adalah  pelayan  masyarakat  ya,  jadi kami  itu  selalu  melayani  dengan sebaik-baiknya  gitu,  jadi  dengan media  kami  gak  problem.  Gak  ada masalah,  semua  informasi  akan  kami berikan  selama  dia  membutuhkan. Sebagai  humas  itu  kan    harus  netral, dan hubungan berjalan dua arah.”
Berdasarkan pernyataan tersebut, ditegaskan bahwa humas selalu berkomunikasi baik  dengan  wartawan.  Hal  itu  diakui  oleh  Adi Warsono,  wartawan  Koran TEMPO yang bertugas  di  Bekasi  yang  menyatakan  selama berhubungan  dengan  humas,  pelayanannya baik dan selalu diberikan akses ke narasumber yang  dibutuhkan.  Berikut  pernyataan  yang disampaikan Adi Warsono.
“Sejauh  ini,  kepada  saya  sih  ya,  itu baik,  difasilitasi,  akses  ke  mana  aja kita dikasih, gak pernah diperhambat, gak  pernah.  Jadi  sudah  cukup mengakomodir kebutuhan wartawan? Cukup.”
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  Adi Warsono  yang  sebelumnya  menjadi  wartawan Radar  Bekasi menyatakan  bahwa  humas  tidak pernah  menghambat  atau  menghalanginya dalam mendapatkan informasi.
Langkah  humas  yang  berperan  menjadi fasilitator wartawan ini menjadi salah satu cara dalam  menjalin  hubungan  baik  dengan  media. Cara ini secara tidak langsung juga menjauhkan dan menghindarkan dari wartawan tidak resmi. Hal ini karena kelompok wartawan tidak resmi ketika datang jarang meminta untuk difasilitasi dalam  mendapatkan  informasi.  Untuk  itulah humas  bisa  mempelajari  kebiasaaan  ini  dan mengategorikan sebagai ciri dari wartawan yang tidak resmi.

## Melakukan Komunikasi Secara Non Formal
Secara  umum,  dapat  digambarkan hubungan  informal  antara  wartawan  dengan pegawai Bagian Humas Pemerintah Kota Bekasi berjalan  dengan  baik.  Hubungan  baik  terlihat pada  pola  interaksi  antara  kedua  kelompok secara  bebas  tanpa  mengenal  perbedaan struktur lembaga.
Wartawan  yang  bertugas  di  Pemerintah Kota  Bekasi  bisa  dengan  leluasa  keluar  masuk kantor  Bagian  Humas,  bahkan  memanfaatkan sejumlah  fasilitas  yang  ada  di  situ.  Seperti komputer  dengan  jaringan  internet,  meskipun Bagian  Humas  telah  menyediakan  sejumlah perangkat  komputer  pada press  room ,  namun sejumlah  wartawan  sering  menggunakan fasilitas milik staf Bagian Humas.
Wartawan  juga  banyak  memanfaatkan fasilitas  lain,  seperti  gelas  dan  piring  untuk makan dan minum, sandal jepit untuk ke kamar mandi, dan sajadah untuk sholat. Pola interaksi tersebut  sudah  berlangsung  cukup  lama,  di mana  wartawan  kerap  memanfaatkan  fasilitas milik Bagian Humas Pemerintah Kota Bekasi.
Dalam  hal  lain,  pola  interaksi  terjalin dengan baik. Beberapa wartawan kerap menjadi sumber  pertimbangan  bagi  staf  Humas  atas suatu  persoalan.  Diskusi  antara  kedua  belah
pihak juga sering terjadi secara informal, baik di press  room maupun  di  kantin  kantor Pemerintah Kota Bekasi.
Hal itu seperti terlihat pada gambar 2 di bawah ini, di mana Kepala Sub Bagian Publikasi Humas  Pemkot  Bekasi,  Dalfi  Handri,  beserta  2 orang  stafnya  berdiskusi  dengan  wartawan  di ruang media center. Diskusi tersebut berlangsung  santai  sambil  menikmati  jajanan kue dan minuman yang dijual pedagang keliling di  Pemkot  Bekasi.  Suasana  santai  penuh keakraban  tercipta  dalam  diskusi  tersebut. Materi  yang  diperbincangkan  seputar  isu-isu pemberitaan aktual yang terjadi di Kota Bekasi.
Dalam kesempatan  tersebut, staf bagian humas  bisa  menyampaikan  keluh  kesahnya dengan  santai  tanpa  ada  tekanan  kepada wartawan yang diajaknya berbicara. Sebaliknya wartawan  dapat  menyampaikan  saran-saran berkaitan dengan topik bahasan yang diperbincangkan. Wartawan juga kerap menyampaikan  keluh  kesahnya  berkaitan dengan fasilitas maupun hal lain yang berkaitan dengan  informasi  aktual  di  Pemkot  Bekasi. Pejabat maupun staf di bagian humas dituntut bisa berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan  wartawan,  meskipun  masih  banyak wartawan yang berpenampilan kurang rapi dan memiliki gaya komunikasi yang spontan.

## Gambar 2. Diskusi antara Wartawan dengan
Staf Bagian Humas Setda Pemkot Bekasi (Sumber: dokumentasi peneliti, 2013)
Sementara  pada  beberapa  wartawan yang  dipandang  memiliki  kompetensi  baik, Bagian  Humas  Pemerintah  Kota  Bekasi  sering menggunakan jasanya untuk konsultasi, membuat  tulisan  pada  media  internal,  dan
membuat  tulisan advertorial untuk  diiklankan pada  media  wartawan  yang  bersangkutan. Sepeti  di  surat  kabar Warta  Kota , Sinar Harapan ,  dan Radar  Bekasi .  Wartawan  dari media tersebut juga menjadi penulis advertorial yang  mengulas  berbagai  hal  menyangkut Pemerintah  Kota  Bekasi.  Adapun  isi  dari advertorial tersebut dibuat berdasarkan perencanaan  yang  disusun  secara  bersama antara wartawan dan staf Seksi Pemberitaan di Bagian Humas Kota Bekasi.
Advertorial biasanya  mengulas  tentang progres  pembangunan  Kota  Bekasi,  mengenai apa  yang  telah  dicapai  maupun  yang direncanakan.  Baik  menyangkut  pembangunan fisik  seperti  infrastruktur  jalan,  gedung  publik, maupun  sarana-sarana  publik  lainnya,  hingga menyangkut  fasilitas  kesehatan,  pendidikan, maupun  berbagai  hal  tentang  pembangunan sumber  daya  manusia,  hingga  pemanfaatan sumber daya alam.

## Melakukan Media Gathering
Secara  berkala  Humas  Pemkot  Bekasi mengadakan  acara  tatap  muka  dengan wartawan.  Dalam  kegiatan  tersebut,  Walikota dan  Wakil  Walikota  turut  hadir  dan  berdiskusi dengan  wartawan.  Pada  tahun  2013  acara tersebut  dilaksanakan  di  Hotel  Bela  Campa, Jalan  Cikopo  Selatan,  Mega  Mendung,  Bogor, Jawa Barat, selama 2 hari 1 malam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Humas Setda Kota Bekasi, Maria Ulfa, acara tatap muka dengan  wartawan  dilakukan  untuk  lebih meningkatkan  keakraban  dan  kekeluargaan antara  wartawan  dengan  pimpinan  kepala daerah.  Sehingga  apabila  ada  informasi  yang dibutuhkan  oleh  wartawan,  bisa  langsung dengan mudah ditanggapi oleh Humas. Berikut ini keterangan lengkap Maria Ulfa.
“Sebetulnya  di  humas  ada  kegiatan yang  namanya  tatap  muka  dengan wartawan. Itu kami jadwalkan setahun  tiga  kali.  Tetapi  itu  tidak cukup dengan tatap muka saja, setiap hari  pun  wartawan  itu  berkumpulnya memang di humas karena di humas itu ada press room dan media center. Jadi
itulah  kita  itu  setiap  hari  berkumpul dengan  semua  wartawan.  Jadi  lebih akrab,  lebih  kekeluargaan.  Jadi  kalau ada  informasi  apa,  butuh  apa,  kami lebih  enak  menanggapinya.  Kami selalu tukar pikiran.”
Berdasarkan keterangan tersebut, Humas Setda Kota Bekasi dan wartawan selalu bertukar informasi  dan  saling  memberikan  masukan berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Kota Bekasi. Wartawan resmi secara bebas dan terbuka memanfaatkan fasilitas yang disediakan press  room yang  dilengkapi  dengan  jaringan internet.
Agenda  acara  dalam media  gathering adalah  mendengarkan  masukan-masukan  dari wartawan dan berdiskusi mengenai topik-topik aktual  yang  terjadi  di  Pemkot  Bekasi  dan kebijakan-kebijakan Pemkot Bekasi.  Pertanyaan dari  wartawan  langsung  ditanggapi  oleh Walikota  dan  Wakil  Walikota  Bekasi,  Rahmat Effendi  dan  Ahmad  Syaiku.  Setelah  acara tersebut  selesai,  diadakan  pengundian  hadiah. Setiap  wartawan  yang  hadir  di  acara  tersebut diberikan  kupon  untuk  dapat  diundi  dan mendapatkan  hadiah  yang  diantaranya  berupa handphone , power  bank , ipad ,  dll.  Acara tersebut  kemudian  ditutup  dengan  karaoke bersama  untuk  lebih  mengakrabkan  dan mendekatkan antara wartawan dengan Walikota  dan  Wakil  Walikota  Bekasi.  Pada gambar  3  merupakan  dokumentasi  Humas Setda  Kota  Bekasi  pada  acara  tatap  muka dengan Walikota-Wakil Walikota Bekasi.

## Gambar 3. Tatap Muka Walikota dan Wakil
Walikota Bekasi dengan Wartawan (Sumber: Dokumentasi Humas Setda Kota Bekasi, 2013)
Dari gambar 3 tersebut terlihat Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan istri berfoto bersama dengan para wartawan yang bertugas meliput di Pemkot  Bekasi  pada  saat  acara  tatap  muka wartawan  dengan  Walikota-Wakil  Walikota Bekasi.  Dari  gambar  tersebut  terlihat  adanya keakraban  antara  wartawan  dan  Walikota Bekasi.
Persoalan  mengenai  wartawan  tidak resmi kerap ditemui oleh Humas Pemkot Bekasi. Dari  pengalaman  Kepala  Sub  Bagian  Publikasi, Humas  Sekretariat  Daerah  Kota  Bekasi,  Dalfi Handri,  acara  tatap  muka  dengan  wartawan pada  tahun  2012  hanya  mengundang  50 wartawan, namun yang hadir terdata 150 orang wartawan.  Hal  ini  tentu  saja  mengakibatkan kebingungan, karena berkaitan dengan anggaran  yang  dialokasikan  terbatas  hanya untuk  50  wartawan.  Setelah  dianalisa, penyebab dari banyaknya wartawan yang hadir adalah  karena  metode  undangan  yang digunakan.
Menurut  Dalfi  Handri,  isi  undangan memberitahukan  akan  diadakan  acara  tatap muka  dengan  wartawan,  tanpa  ditambahkan undangan  bersifat personal sehingga  tidak disebarkan.  Undangan  tersebut  ternyata disebarkan  oleh  wartawan  yang  diundang, sehingga  acara  tersebut  diketahui  oleh  banyak wartawan,  termasuk  di  antaranya  wartawan gadungan.  Pola  menyebarkan  agenda  acara memang  biasa  dilakukan  oleh  wartawan  yang bertukar informasi dengan wartawan yang lain, data  peserta  wartawan  bertambah.  Wartawan yang  tidak  diundang  secara  langsung  pun  ikut hadir dalam acara tersebut.
Pada acara tatap muka dengan wartawan pada  tahun  2013,  Humas  mengganti  metode dalam  mengundang  wartawan.  Undangan dilakukan  dengan  mengirim  sms  kepada wartawan yang dimaksud. Isi dari sms tersebut selain  memberitahukan  untuk  hadir  ke  acara tatap  muka  juga  ditambahkan  pesan  agar undangan  tersebut  tidak  disebarkan  kepada wartawan yang lain. Undangan dikirim langsung oleh Kasubag Publikasi, Dalfi Handri. Undangan tersebut  ternyata cukup  efektif  dalam menyebarkan informasi kepada wartawan yang
dimaksud dan
menghindarkannya dari wartawan tidak resmi.
Berdasarkan isi undangan yang dikirimkan  tersebut  dijelaskan  bahwa  setiap peserta  wartawan  mendapatkan  undangan khusus  secara  langsung.  Dalam  undangan  itu disebutkan  agar  tidak  dibagi  ke  teman wartawan yang lain.
Berdasarkan data Humas Pemkot Bekasi, jumlah wartawan yang hadir dalam acara tatap muka  tersebut  sebanyak  37  orang.  Data  itu sama dengan jumlah undangan yang dikirimkan kepada wartawan. Acara tersebut
diselenggarakan pada tanggal 30  – 31 Oktober 2013  bertempat  di  Hotel  Bela  Campa,  Jalan Cikopo  Selatan,  Mega  Mendung  Bogor.  Acara tersebut  merupakan  salah  satu  kegiatan peningkatan  sumber  daya  manusia  (SDM) Kehumasan dan Kemitraan Pers.
Seperti  yang  diberitakan  pada  majalah internal  Pemkot  Bekasi, Bekasi  Kotaku edisi triwulan  akhir  Desember  2013,  disebutkan bahwa media gathering dilaksanakan juga untuk menyosialisasikan program dan rencana strategis kerja kepada masyarakat secara masif. Melalui media, Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan  Wakil  Walikota  Bekasi  Ahmad  Syaikhu, dapat menyampaikan secara langsung informasi tersebut.
Media  gathering rutin  diadakan  setiap tahunnya  karena  keberadaan  wartawan  di lingkungan  pemerintahan  sangat  diperlukan. Baik wartawan media elektronik (televisi, radio), mupun media cetak (surat kabar, majalah), serta wartawan  media  internet.  Selain  dihadiri walikota,  acara  tatap  muka  dengan  wartawan juga  dihadiri  sejumlah  pejabat  SKPD  di lingkungan Pemkot Bekasi. Keberadaan pejabat di acara tersebut selain dapat mengenal secara langsung  wartawan-wartawan  resmi  yang bertugas  di  lingkungan  Pemkot  Bekasi,  juga dapat  lebih  meningkatkan  keakraban  kedua belah pihak.  Hal itu dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.

## Gambar 4. Wawancara Wartawan dengan Walikota Bekasi
(Sumber: Dokumen Humas Setda Kota Bekasi, 2013)
Berdasarkan gambar 4 tersebut, Walikota Bekasi,  Rahmat  Effendi,  sedang  melayani wawancara dengan wartawan pada acara tatap muka  dengan  Walikota  dan  Wakil  Walikota Bekasi.  Wawancara  dilakukan  karena  ada  isu yang  menarik  wartawan  untuk  ditindaklanjuti. Acara tatap muka tersebut menjadi kesempatan yang  dimanfaatkan  oleh  wartawan  untuk menanyakan  berbagai  hal  berkaitan  dengan permasalahan  di  Kota  Bekasi,  mengingat padatnya kesibukan Walikota di hari-hari kerja.
Jika  semua  pejabat  mengenal  dengan baik  seluruh  wartawan  yang  bertugas  di lingkungan pemerintahan dan menjalin hubungan baik, maka dapat menjadi alat dalam menghadapi  wartawan  tidak  resmi  yang  kerap mendatanginya. Pada acara tersebut, wartawan dapat  berdiskusi  langsung  atau  mengajukan pertanyaan  baik  kepada  Walikota  ataupun kepada  para  pejabat  lainnya  seputar  program kerja dan capaian Pemkot Bekasi.
Untuk  lebih  mengakrabkan  kerja  sama dengan  wartawan,  Pemkot  Bekasi  juga menambah  acara  dalam media  gathering dengan outbond dengan  berbagai  permainan, mulai  dari  bermain  tali  sampai air  softgun . Dalam acara tersebut, wartawan dan staf bagian Humas  beserta  pejabat  SKPD  Pemkot  Bekasi berbaur bersama dalam permainan tersebut.
Menyediakan Press Room ( Media Center ) Humas Pemerintah Kota Bekasi
menyediakan  ruangan  khusus  wartawan  yang dinamakan media center Pemkot Bekasi. Ukuran ruangannya  sekitar  30  meter  persegi.  Dalam ruangan  tersebut  disediakan  fasilitas  berupa komputer  sebanyak  6  buah.  Namun  hanya  3 komputer yang bisa digunakan. Dalam ruangan media  center tersebut  juga  difasilitasi  jaringan internet  dan wifi sehingga  wartawan  yang membutuhkan  fasilitas  untuk  menulis  dan mengirimkan berita bisa memanfaatkan fasilitas tersebut.
Dalam  ruangan  tersebut  juga  kerap digunakan  untuk  berdiskusi  antara  staf  di Humas  dan  wartawan.  Diskusi  bisa  formal  dan non  formal.  Secara  formal  biasanya  dilakukan melalui kegiatan konferensi pers. Namun diskusi kerap  dilakukan  secara  non  formal,  dengan suasana yang santai. Diskusi membicarakan isu- isu aktual yang terjadi di Kota Bekasi. Berikut ini gambaran  ruangan media  center Humas  Setda Kota  Bekasi  di  mana  ada  salah  seorang wartawan menulis berita dengan memanfaatkan komputer yang disediakan.
Gambar 5. Media Center Humas Setda Pemkot Bekasi (Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2013)
Dari  gambar  5  tersebut,  terlihat  salah seorang  wartawan  dari Vivanews.com ,  Erik Hamzah,  sedang  memanfaatkan  komputer  di media  center Humas  Setda  Kota  Bekasi  untuk mengetik  berita.  Penyediaan  fasilitas  tersebut sangat  membantu  para  wartawan  dalam menjalankan  tugasnya,  karena  tidak  semua wartawan  memiliki  kantor  cabang  di  Kota Bekasi.
Media  center tersebut  juga  kerap dimanfaatkan  sebagai  tempat  berdiskusi berbagai  permasalahan  yang  terjadi  di  Kota Bekasi,  dan  hal-hal  lainnya.  Seperti  yang diungkapkan  salah  seorang  wartawan  dari Warta  Kota ,  IC,  bahwa  fasilitas  yang  diberikan Humas  Pemkot  Bekasi  sudah  cukup  memadai namun  hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah perawatan  dari  fasilitas  yang  ada.  Ia menyebutkan  dari  6  komputer  yang  tersedia, hanya  3  komputer  yang  dapat  berfungsi. Padahal  jumlah  wartawan  yang  bertugas  dan meliput di lingkungan Pemkot Bekasi berjumlah lebih  dari  30  orang.  Berikut  ini  kutipan pernyataannya.
“Sejauh  ini  sih  tidak  ada  masalah...
(sudah cukup terfasilitasi?)...c.ya sudahlah...tapi...kalaupun mau ditingkatkan lebih baik lagi
ya..hahaha....misalnya begini...aaa...tidak  semua  teman- teman itu bisa, misalnya ada kegiatan pas  dia...aaaa...bisa  datang,  tapi misalnya  ada  kejadian  di  tempat  lain dan ada kegiatan yang sama, mereka bantu support kita. Artinya, apa yang dibutuhkan,  misalnya  soal  transkrip wawancara atau misalnya dokumentasi,  gambar,  ya  mereka support  kita.  Ya  mungkin  yang...apa ya....aaa...soal fasilitas kayak gini nih,
juga sudah lumayan bagus. Cuma kan ini  kan  (komputer)  dari  enam  hanya berapa  yang  berfungsi,  ada  perlu perbaikanlah.”
Keberadaan media  center tersebut  juga menjadi  alat  bagi  Humas  Setda  Kota  Bekasi untuk  menjauhkan  dari  kelompok  wartawan tidak  resmi.  Menurut  Kepala  Bagian  Humas Setda  Kota  Bekasi,  Maria  Ulfa,  kelompok wartawan  ini  secara  tidak  langsung  menjauh dari  Humas  Pemkot  Bekasi,  jika  ada  wartawan yang  sedang  berkumpul  di media  center . Kelompok  wartawan  tidak  resmi  memang cenderung  berkelompok  sendiri  dan  tidak membaur  dengan  wartawan  resmi.  Berikut  ini kutipan  pernyataan  Maria  Ulfa  berkaitan dengan hal tersebut.
“Saya  terus  terang  kalau  wartawan gadungan  itu  jarang  ke  humas. Mereka tidak berani karena disini ada press  room  yang  isinya  wartawan resmi.  Jadi,  mereka  tidak  berani. Hanya  saya  mendapat  laporan  dari SKPD  kalau  banyak    wartawan gadungan yang ke sana.”
Berdasarkan  keterangan  dari  Maria  Ulfa tersebut,  keberadaan press  room selain menyediakan fasilitas bagi wartawan resmi yang bertugas meliput di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi,  sekaligus  juga  menjadi  salah  satu strategi  penanganan  terhadap  maraknya wartawan tidak resmi.  Akan tetapi, Maria Ulfa mengaku  kerap  menerima  laporan  dari  kepala SKPD  di  dinas-dinas  akan  gangguan  wartawan tidak resmi ini ke kantor mereka. Langkah yang kemudian  dilakukan  adalah  meminta  agar pejabat SKPD melaporkan keberadaan wartawan tersebut ke  Humas.  Berikut pernyataan  Maria  Ulfa  berkaitan  dengan  hal tersebut.
“Hanya  sekarang  SKPD  kadang- kadang sering ya istilahnya mengeluhlah  ke  humas,  ini  ada wartawan begini-begini, ya terima aja, kalau  seumpama  dia  mau  macem- macem    udah  larikan  aja,  hubungi dahulu humas. Nanti baru kalau ada, umpamanya dia mau minta wawancara dengan SKPD, dia memaksa,  dia  mau  macem-macem gitu, hubungi humas.”
Pernyataan Maria
Ulfa tersebut menjelaskan  bahwa  protokoler  terhadap datangnya wartawan tidak resmi tersebut sudah diberlakukan.  Humas  Setda  Pemerintah  Kota Bekasi memiliki peran menjadi penghubung dan menangani kelompok wartawan tidak resmi ini. Hal itu dilakukan karena humas sudah memiliki data siapa saja wartawan resmi dan media apa saja  yang  bertugas  meliput  kegiatan  di lingkungan  Pemerintah  Kota  Bekasi.  Humas sebenarnya  juga  telah  mengedarkan  data wartawan tersebut ke seluruh kantor SKPD agar setiap  pejabat  yang  ditemui  wartawan  yang tidak  jelas  medianya  dapat  melakukan
pengecekan  dengan  melihat  data  wartawan tersebut.
Dari pendataan yang dilakukan, menurut Kasubag  Publikasi  Humas  Setda  Kota  Bekasi, Dalfi  Handri,  terdapat  hampir  160  lebih wartawan  yang  memberikan  surat  tugas  dari medianya.  Akan  tetapi  yang  eksis  melakukan peliputan  dan  bermitra  sekitar  50-60  orang wartawan  baik  dari  media  lokal  maupun nasional. Terhadap media-media tersebut, Dalfi mengaku  selalu  menjalin  hubungan  baik  agar dalam  pemberitaan  selalu cover  both  side sehingga  selalu  berita  yang  disajikan  selalu berimbang  sesuai  dengan  fakta  dan  dapat dipertanggungjawabkan.  Berikut  ini  kutipan pernyataan  Dalfi  Handri  berkaitan  dengan  hal tersebut.
“Nah,  itu  kita  jalin  kerjasama  supaya ya....dalam  pemberitaan  itu  cover both  side-nya  itu  jelas,  berimbang jangan  nanti  walau  sifatnya  kontrol tapi  dalam  koridor  yang  memang fakta dan datanya bisa
dipertanggungjawabkan.  Itu  yang sering  kita  lakukan.  Bentuknya,  kita selalu  melakukan  tatap  muka,  ada yang  dijadwalkan,  ada  juga  yang sifatnya  insidentil  dengan  SKPD tertentu  untuk  hal-hal  pemberitaan yang  mendadak,  itu  kita  undang mereka.”
Berdasarkan kutipan pernyataan tersebut,  dijelaskan  bahwa  dalam  menjalin hubungan  dengan  media,  humas  tidak  hanya untuk  menjauhkan  dari  gangguan  wartawan tidak  resmi,  namun  juga  mengawal  agar pemberitaan di media dapat berimbang sesuai fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Wartawan dan Pegawai Pemkot Bekasi
Lomba  karya  tulis  menjadi  satu  agenda rutin  yang  telah  berjalan  dua  tahun  menjadi satu  program  kerja  Bagian  Humas.  Pada pelaksanaan  tahun  pertama  2011  lalu,  lomba karya tulis pesertanya khusus wartawan dengan tema  “Pembangunan  di  Kota  Bekasi”.  Adapun
pelaksanaan  pada  tahun  kedua  pada  2012 dengan  tema  “Bekasi  Maju,  Sejahtera,  dan Ihsan”, pesertanya dibagi ke dalam dua kategori yakni  wartawan  dan  pegawai  di  lingkungan Pemerintah  Kota  Bekasi.  Bagian  Humas  selaku penyelenggara  menyediakan  hadiah  pada masing-masing kategori, terdiri dari Juara I, II, II, dan  Harapan  I  dan  II.  Setiap  pemenang memperoleh  hadiah  berupa  piagam  dan  uang pembinaan dengan nilai yang bervariatif, dari Rp 1 juta- Rp 5 juta.
Kegiatan  lomba  karya  tulis  merupakan salah  satu  bentuk  apresiasi  Pemerintah  Kota Bekasi  kepada  wartawan  selaku  mitra  kerja. Menurut  Kepala  Seksi  Pemberitaan  Bagian Humas  Setda  Kota  Bekasi,  Dalfi  Hendri,  lomba karya  tulis  dilaksanakan  untuk  semakin menguatkan  hubungan  antara  media  dan pemerintah  kota,  antara  wartawan  dan pegawai.  Pelaksanaan  lomba  karya  tulis merupakan  salah  satu  rangkaian  kegiatan  HUT Kota Bekasi yang dirayakan setiap pertengahan tahun. Pengumuman pemenang dan pemberiaan hadiah lomba karya tulis dilaksanakan  pada  upacara  HUT  Kota  Bekasi, setelah prosesi pengibaran bendera usai.
Adapun  materi  tulisan  yang  dilombakan adalah berbagai hal yang masih terkait dengan tema lomba. Salah satu syarat tulisan bisa ikut dalam  lomba  adalah  telah  diterbitkan  pada media  massa  di  mana  wartawan  yang  menjadi peserta.  Semua  tulisan  yang  masuk  diseleksi oleh  tim  juri  yang  terdiri  dari  dua  orang wartawan senior media nasional seperti Kantor Berita Antara dan  Majalah TEMPO ,  serta seorang  dari  pejabat  pemerintah  daerah khususnya dari SKPD yang memiliki keterkaitan kerja dengan tema yang dilombakan. Pemenang lomba diumumkan pada saat ulang tahun Kota Bekasi bulan Maret 2013.

## Menyelenggarakan Konferensi Pers
Strategi  lain  yang  dilakukan  oleh  Humas Setda  Kota  Bekasi  dalam  memfasilitasi wartawan adalah menyelenggarakan konferensi pers. Kegiatan ini biasa dilaksanakan apabila ada persoalan-persoalan yang memerlukan klarifikasi.  Menurut  Kasubag  Publikasi  Humas
Setda  Kota  Bekasi,  Dalfi  Handri,  undangan disampaikan kepada para wartawan yang biasa bertugas meliput di lingkungan Pemkot Bekasi. Contoh konferensi pers yang pernah  dilakukan adalah ketika terjadi pemadaman listrik di Pasar Baru yang mengakibatkan pedagang resah. Hal itu  kemudian  ditindaklanjuti  oleh  Humas dengan  mengadakan  konferensi  pers.  Tujuan diadakan  konferensi  pers  adalah  untuk menjelaskan  bahwa  listrik  itu  memang menunggak  sekian  lama  dan  sudah  diserahkan ke pihak ketiga. Berikut ini kutipan pernyataan Kasubag Publikasi Humas Setda Kota Bekasi.
“Contohnya  kemarin  kita  mendadak listrik  di  Pasar  Baru  mati,  pedagang kan  resah.  Media  tahu,  ini  ada  apa, langsung  kita  undang  untuk  press conference,
konferensi
pers menjelaskan bahwa listrik itu memang nunggak  sekian  lama  dan  sudah diserahkan  ke  pihak  ketiga.  Pihak ketiganya  yang  nunggak...  Nah  itu, korbannya jadi pedagang di sana.”
Dari  pernyataan  tersebut,  dijelaskan bahwa Humas Pemkot Bekasi berusaha menjadi fasilitator  untuk  menjembatani  wartawan  dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam permasalahan  padamnya  listrik  di  Pasar  Baru Bekasi.  Konferensi  pers  tersebut  cukup  efektif dilakukan  karena  para  pedagang  di  Pasar  Baru juga  dapat  mengetahui  penyebab  padamnya listrik  tersebut.  Melalui  media  massa,  para pedagang  dan  masyarakat  luas  memperoleh informasi  yang  benar  berkenaan  dengan penyebab  padamnya  listrik  di  Pasar  Baru tersebut.
Dalfi  Handri  menjelaskan  pelaksanaan konferensi pers dijadwalkan terlaksana minimal satu kali  dalam satu bulan. Kegiatan ini sangat efektif dalam menyampaikan informasi kepada wartawan, selain juga dapat lebih mendekatkan diri  dan  lebih  mengakrabkan  antara  humas, pejabat  SKPD,  dan  wartawan.  Hal  itu  karena dalam setiap konferensi  pers, humas berusaha untuk menghadirkan narasumber yan kompeten dan sesuai dengan kapasitasnya.
Hal  itu  seperti  konferensi  pers  yang dilaksanakan  berkaitan  dengan  permasalahan yang  terjadi  antara  Walikota  Bekasi  dengan Pemimpin  Redaksi Bekasi  Ekspress ,  Nicolas Godjang.
Permasalahan dipicu dengan pemberitaan Bekasi  Ekspress yang  kerap bernada  negatif  berkenaan  dengan  Rahmat Effendi yang ketika itu masih menjadi Pelaksana Tugas  Walikota  pasca  ditahannya  Walikota Bekasi,
Mochtar Mohammad,
karena tersangkut kasus korupsi.
Pada acara temu dengan Usaha Kecil dan Menengah  (UMKM),  Nico  Godjang  diminta untuk  memaparkan  keberadaan  rubrikasi UMKM  di Bekasi  Ekspress .  Namun  Rahmat Effendi  yang  ketika  itu  sudah  berada  di  depan meja pembicara tiba-tiba kesal dan melemparkan  botol  air  mineral  ke  arah  Nico Godjang.  Konflik  tersebut  pun  tambah meruncing  ketika  masalahnya  dilaporkan  ke pihak polisi.  Atas kejadian tersebut, komunitas wartawan  Bekasi  yang  mengatasnamakan Kelompok  Kerja  (Pokja)  Wartawan  Kota  Bekasi bahkan sempat mendemo Pemkot menyatakan penyesalannya atas kejadian tersebut.
Selama  menjadi pejabat di Humas Setda Kota  Bekasi,  Dalfi  Handri  membedakan  antara kedua kelompok tersebut dari surat tugas yang di  bawa  oleh  wartawan  resmi.  Jika  wartawan tidak  resmi  biasanya  tidak  membawa  surat tugas dari kantornya, hanya id card saja. Pihak humas juga masih mempertanyakan kartu pers yang kerap di bawa oleh wartawan tidak resmi, mengingat  mudahnya  mencetak  kartu  tanda pengenal tersebut.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,  maka  penelitian  ini  dapat disimpulkan bahwa hubungan baik yang dibina Humas  Setda  Kota  Bekasi  dengan  wartawan resmi  secara  tidak  langsung  telah  menjauhkan gangguan dari wartawan tidak resmi. Kelompok wartawan  tidak  resmi  terbukti  tidak  berani berkumpul  dengan  wartawan  resmi  karena tindakan  yang  dilakukannya  bertentangan dengan wartawan resmi, seperti meminta uang kepada  narasumber,  meminta  imbalan  dari
pemberitaan  yang  dibuat,  hingga  mengancam narasumber  dengan  pemberitaan  yang  isunya negatif.
Pendataan  wartawan  resmi  sangat diperlukan secara berkelanjutan sebagai antisipasi dan penanganan terhadap maraknya wartawan  tidak  resmi.  Data  yang  akurat terhadap  wartawan  apa  saja  yang  bertugas  di lingkungan  Pemkot  Bekasi  sangat  membantu dalam  upaya  menangani  gangguan  wartawan tidak resmi.

## Daftar Pustaka
Iriantara, Yosal (2005). Media Relations: Konsep, Pendekatan, dan Praktik . Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Lattimore, Dan, Baskin Otis, T. Heiman Suzzette, dan  Toth  L.  Elizabeth  (2010). Public Relations:  Profesi  dan  Praktik. Edisi  3. Jakarta: Salemba Humanika.
Lubis,  Elysa  Evawani  (2012). Peran  Humas Dalam  Membentuk  Citra  Pemerintah . Dalam  Jurnal  Ilmu  Administrasi  Negara, Volume 12, Nomor 1, Juli 2012.
Kriyantono, Rachmat (2007). Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Prenada Media Group.
Kusumaningrat,  dan  Kusumaningrat  (2009).
Jurnalistik:  Teori  dan  Praktik. Bandung:
Rosdakarya.
Ruslan,  Rosady  (2003). Manajemen  Public Relations .  Jakarta: Rajawali Press.
Soemirat, Ardianto, dan Elvinaro Ardianto (2005).
Dasar-dasar  Public  Relations .  Cetakan Keempat. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Theaker,  Alison  (2004). The  Public  Relations Handbook . London: Routledge.
Turow,  Joseph  (2009).  Third  Edition, Media Today: An Introduction to Mass Communication. New York: Routledege.
Wimmer,  Roger  D.,  and  Joseph  R.  Dominick (2003). Mass  Media  Research .  Seventh Edition. Canada: Wadsworth.
Yulista,  Year  (2008). Identifikasi  Model Komunikasi Humas PR Pertamina (Persero).