## GERAKAN SOSIAL PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Tentang Hegemoni pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung)
Dodi Hermanto, Bartoven Vivit Nurdin & Bintang Wirawan
Jurusan Sosiologi FISIP

## Universitas Lampung

## Abstract
This  article  is  based  on  a  research  aiming  to  study  the  street  vendors’  social movement  in  the  city  of  Bandar  Lampung,  particularly  in  Bambu  Kuning  market,  by using the Marxist conflict perspective. The Bandar Lampung municipal policy to sweep the  street  vendors  has  caused  them  to  resist.  This  research  is  qualitative,  using observation  technique,  participative  observation,  in-depth  interviews,  and  library research  for  data  collecting.  There  are  five  important  discoveries  in  the  research;  1) street  vendors  movement,  in  Marxist  conflict  perspective,  is  a resistant  act both openly and  closely  or  latent.  2)  Sweeps  by  Bandar  Lampung  municipality,  which  is  based  on public agreement on certain values such as bylaws Perda No 8 Tahun 2000 which aims at  the  street  vendors,  is  a  form  of  hegemony.  3)  Movement  by  the  street  vendors,  both openly  and  latently,  which  is  perceived  as  a  resistance  in  this  research,  is  a  counter hegemony.  4)  Hegemony,  resistance,  negotiation,  and  compromise  are  indispensable things in a conflict between the ruling class and the subject class. 5) In Bambu Kuning market, there are people who control the street vendors as well as subordinated by the Bandar Lampung municipality. They are the market thugs usually called preman. Their position in the Bambu Kuning case is in “grey area” or not clear; representing none of both the street vendors and the municipality.
Key words: social movement, street vendors, hegemony, resistance

## Pendahuluan
Kota-kota  di  Indonesia  pada  umumnya memiliki  persoalan  dengan  ruang  publik, seperti  persoalan  parkir  yang  memakan  tempat berlebihan  ataupun  memakan  bahu  jalan, masalah  menjamurnya  Pedagang  Kaki  Lima (PKL),  kemacetan  lalu  lintas,  papan  reklame yang berserakan, dan penggunaan ruang publik yang  kumuh  (Hariyono,  2007).  Seperti  halnya kota-kota  di  Indonesia,  Kota  Bandar  Lampung yang  merupakan  Ibu  Kota  Provinsi  Lampung memiliki persoalan yang lazim ada di perkotaan seperti  pemukiman  kumuh,  kemacetan  lalu lintas,  pengemis  dan  anak  jalanan,  serta  aksi- aksi  penggusuran  dan  penertiban  terhadap pedagang  kaki  lima.  Namun  masalah  utama yang  ada  di  Bandar  Lampung  yaitu  masalah pedagang  kaki  lima  yang  keberadaannya  mulai diperhitungkan  semenjak  Indonesia  dilanda
krisis ekonomi tahun 1998.
Penertiban dan penggusuran yang dilaku- kan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung kerap  diwarnai  bentrok  fisik  antara  polisi pamong  praja  dengan  pedagang  kaki  lima. Untuk melegalkan penertiban tersebut Pemerin- tah  Kota  Bandar  Lampung  kemudian  membuat sebuah peraturan daerah yang ditujukan kepada pedagang  kaki  lima.  Peraturan  tersebut  yaitu Peraturan  Daerah  No.  8  Tahun  2000  tentang pembinaan umum, ketertiban, keamanan, kebersihan,  kesehatan,  dan  keapikan  dalam wilayah Kota  Bandar  Lampung.  Sesuai  dengan peraturan  daerah  tersebut  maka  pedagang  kaki lima  dilarang  berjualan  pada  fasilitas  publik seperti halnya di trotoar. Berikut ini pasal yang mengatur  tentang  ketertiban  umum  yang menyangkut masalah keberadaan pedagang kaki lima.  Perda  Nomor  8  tahun  2000  pada  bab  III
Vol. X No.1 Th. 2011
tentang  larangan  mempergunakan  fasilitas umum, Pasal 16 ayat 1, 2, dan 3 tertulis jelas:
1. Dilarang mempergunakan jalan umum atau trotoar  atau  pada  teras  depan  bangunan pertokoan  atau  bangunan  yang  menghadap pada  jalan  umum  oleh  pedagang  kaki  lima atau  usaha  lainnya  kecuali  pada  tempat- tempat  yang  ditentukan  atau  ditunjuk  oleh walikota.
2. Dilarang mempergunakan pasar atau bangunan  komplek  pertokoan  yang  tidak bertingkat  atau  lantai  1  (satu)  sebagai tempat bermukim.
3. Dilarang  mempergunakan  halaman  parkir pada  komplek  pasar/pertokoan/plaza  untuk tempat  mirip  atau  menetap  kendaraan  atau gerobak dagangan.
Peraturan  daerah  inilah  yang  kemudian menjadi  dasar  hukum  bagi  pemerintah  kota Bandar  Lampung  untuk  melegalkan  penertiban terhadap  pedagang  kaki  lima  yang  ada  di lingkungan  pasar  maupun  trotoar-trotoar  jalan wilayah  Kota  Bandar  Lampung.  Tetapi  kon- sentrasi  pengawasan  dan  tindakan  penertiban oleh  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  tentu saja  diarahkan  kepada  daerah-daerah  yang menjadi  pusat  aktivitas  pedagang  kaki  lima yaitu,  mengarah  pada  wilayah  Pasar  Bambu Kuning  yang  jumlah  pedagang  kaki  limanya sekitar  686  pedagang  (Lampung  Post,  18 Oktober 2008). Tetapi langkah penertiban yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung  justru  mendapat  perlawanan  dari pedagang  kaki  lima.  Hal  ini  menyiratkan sebuah  pesan  bahwa  pedagang  kaki  lima  pun memiliki  kekuatan  untuk  melawan  penguasa. Aksi-aksi  protes  atau  demonstrasi,  tetap berjualan  di  tengah  ancaman  penertiban  dan penggusuran,  serta  para  pedagang  kaki  lima melebur  menjadi  satu  ke  dalam  sebuah  wadah organisasi  menjadi  tanda  bahwa  mereka  yang dinamakan  pedagang  kaki  lima  mempunyai kekuasaan  yaitu  kekuasaan  untuk  melakukan perlawanan  baik  secara  terbuka  maupun  secara laten inilah yang peneliti sebut sebagai gerakan sosial.  Gerakan  sosial  atau  gerakan  kemasya- rakatan  merupakan  tindakan  yang  tak  ter- lembaga (noninstitutionalised) yang  dilakukan oleh  sekelompok  orang  untuk  memajukan  atau menghalangi  perubahan  di  dalam  sebuah masyarakat (Mirsel, 2004).
Dari  asumsi-asumsi  di  atas  maka  pene- litian  ini  mengkaji  tentang  gerakan  sosial pedagang  kaki  lima  di  Kota  Bandar  Lampung
dalam  perspektif  konflik  marxisme  yang meliputi  proses  hegemoni  dan  resistensi  di antara  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  dan pedagang  kaki  lima  yang  berada  di  Pasar Bambu  Kuning.  Perspektif  konflik  marxisme yang  digunakan  dalam  studi  ini  dikarenakan studi  marxisme  lebih  menempatkan  penga- laman  pelaku-pelaku  manusia  di  pusat  analisis adalah  berkenaan  dengan  konsep  kelas  yang hadir  dalam  masyarakat  itu  sendiri  (Scott, 2000).  Sehingga  bagi  peneliti  ada  sebuah  rele- vansi  jika  studi  ini  dilakukan  melalui  pen- dekatan  dan  analisis  konflik  marxisme  karena apa  yang  dilakukan  oleh  pedagang  kaki  lima merupakan  yang  peneliti  anggap  sebagai  suatu bentuk  perlawanan  terhadap  kelas  berkuasa yaitu  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung.  Ada- pun  tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)  Meng- analisis  gerakan  sosial  yang  dilakukan  oleh Pedagang  Kaki  Lima  (PKL)  di  Pasar  Bambu Kuning  Kota  Bandar  Lampung  yang  ditinjau dari  perspektif  konflik  marxisme.  (2)  Meng- analisis power dan powerless di  antara  negara, local  government (Pemerintah  Kota  Bandar Lampung), dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  mengacu kepada  strategi  penelitian,  seperti  observasi pastisipatif,  dan  wawancara  mendalam,  yang memungkinkan  peneliti  memperoleh  informasi mengenai  masalah  sosial  empiris  yang  hendak dipecahkan  (Filstead,  1970  dalam  Chadwick dkk,  1991). Setting penelitian  ini  yaitu  Pasar Bambu  Kuning  yang  merupakan  pasar  terbesar yang  ada  di  Kota  Bandar  Lampung.  Informan dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima di  Pasar  Bambu  Kuning  yang  dipilih  sesuai dengan  kepentingan  permasalahan  dan  tujuan penelitian.  Metode  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  cara  pengamatan, observasi  partisipatif,  wawancara  mendalam serta studi kepustakaan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Perspektif Konflik Marxisme Marxisme merupakan sebuah teori ilmiah tentang masyarakat dan tindakan untuk mengubahnya; dan ini berarti tema-tema utama yang  harus  disampaikan  Marxisme  adalah kisah-kisah  perjuangan  umat  manusia,  laki-laki dan  perempuan,  untuk  membebaskan  dirinya dari bentuk-bentuk penindasan dan penghisapan
Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima...
(Eagleton,  2002).  Marxisme  menempatkan pengalaman  pelaku-pelaku  manusia  di  pusat analisis  karena  berkenaan  dengan  konsep  kelas itu  sendiri  (Scott,  2000).  Scott  menguraikan bahwa  kelas  tidak  membicarakan  secara  tuntas ruang  penjelasan  total  mengenai  aksi-aksi manusia. Menurut Marx pelaku utama perubah- an  sosial  bukanlah  individu-individu  tertentu, melainkan  kelas-kelas  sosial  (Suseno,  2000). Karena itu kita hanya dapat memahami sejarah dengan  segala  perkembangan  yang  terjadi apabila  kita  memperhatikan  kelas-kelas  sosial dalam  masyarakat  yang  bersangkutan.  Yang harus  diperhatikan  bukan  hanya  kelas  macam apa  yang  ditemukan,  melainkan  bagaimana struktur  kekuasaan  di  antara  mereka.  Sehingga akan  terlihat  jelas  bahwa  dalam  setiap  masya- rakat  terdapat  kelas-kelas  yang  berkuasa  dan dikuasai.
Penjelasan  mengenai  perspektif  konflik marxisme  yang  dikemukakan  oleh  Eagleton, Scott,  dan  Magnis-Suseno  sama-sama  merujuk kepada  sebuah  pendekatan  dalam  menganalisis suatu  permasalahan  dengan  menjadikan  kelas- kelas sosial; yang di dalamnya terdapat manusia sebagai  pelaku  daripada  kelas  sosial  tersebut, sebagai  bahan  analisis  dari  hadirnya  perma- salahan  yang  menimpa  umat  manusia  seperti penindasan,  penghisapan,  ketimpangan  dalam hubungan-hubungan  produksi  yang  melahirkan struktur  ekonomi  masyarakat  (basis  ekonomi dan  superstruktur  ekonomi),  serta  hadirnya ideologi  yang  menjadi  alat  legitimasi  kelas berkuasa.  Perspektif  konflik  marxisme  melihat manusia  adalah  subjek  dari  kelas-kelas  sosial, dan  kelas-kelas  sosial  adalah  subjek  daripada perubahan  sosial.  Itulah  inti  dari  perspektif konflik marxisme. Perspektif konflik marxisme yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  tentu  saja suatu  pendekatan  serta  cara  pandang  untuk memahami  dan  menganalisis  aktivitas  peda- gang  kaki  lima  sebagai  salah  satu  subjek  dari kelas  sosial,  serta  subjek  daripada  perubahan sosial  di  Kota  Bandar  Lampung.  Selain  itu, perspektif  konflik  marxisme  menjadi  pisau analisis  untuk  memahami  gerakan  sosial pedagang  kaki  lima  di  kawasan  Pasar  Bambu Kuning.

## B. Hegemoni, Negosiasi dan Kompromi
Hegemoni  merupakan  nama  yang  oleh Gramsci  diberikan  kepada  proses  dominasi ideologi  (Scott,  2000).  Gagasan  sentral  di
baliknya  adalah  pernyataan  bahwa  kelas  yang berkuasa  mendominasi  tidak  hanya  alat-alat produksi  fisik,  melainkan  alat-alat  produksi simbolis.  Definisi  hegemoni  merujuk  pada suatu  keadaan  di  mana  mereka  yang  sedang berkuasa,  bisa  dalam  bentuk  negara,  kaum pemilik  modal,  ataupun  kelas  elit  lainnya, berhasil  memobilisasi  persetujuan  umum  atas suatu nilai (sering kali disebut sebagai ideologi) yang  dipromosikan  sebagai  ukuran  kepatutan (Santoso,  2004).  Hegemoni  dengan  demikian adalah penjelasan rasional dari apa yang sering disebut  sebagai  kesadaran  semu  atau  mistifi- kasi; sebuah alasan mengapa kontradiksi materi di  kalangan  masyarakat  kapitalis  tidak  mampu membangkitkan perjuangan kelas.
Di  Pasar  Bambu  Kuning  peneliti  me- nemukan  hal-hal  yang  disebut  sebagai  hege- moni.  Katakanlah  ide-ide  normatif  tentang larangan  berjualan  pada  fasilitas  publik  seperti trotoar,  bahu  jalan  atau  pinggir  jalan  yang kemudian  dimanifestasikan  ke  dalam  sebuah aturan  yang  bernama  Peraturan  Daerah  No  8 Tahun  2000  yang  melarang  seseorang  untuk berjualan  pada  fasilitas  publik,  yang  sudah barang  tentu  diproduksi  oleh  negara.  Hal tersebut peneliti anggap sebagai suatu nilai atau ideologi  yang  harus  disepakati  semua  pihak, dan pada kenyataannya memang disepakati.
Penetrasi  ideologi  dalam  bentuk  nilai- nilai,  seperti  larangan  berjualan  pada  fasilitas publik  seperti  trotoar  dan pinggir jalan, adanya penertiban dan penggusuran, kendatipun sejauh ini  berhasil  memperoleh  persepsi  sebagai sesuatu  yang  bisa  diterima  di  tingkat  ide, faktanya cenderung dilanggar di tingkat praktis. Jika  yang  terjadi  adalah  pedagang  kaki  lima tetap  berjualan  dengan  seribu  alasan  seperti alasan  mencari  nafkah  atau  sebagai  warga negara  Indonesia  yang  mempunyai  hak  untuk mendapat penghidupan yang layak, maka dalam pandangan  peneliti  sudah  tidak  jelas  lagi  siapa yang  melakukan  hegemoni,  dan  siapa  menga- lami  hegemoni;  atau  malah  pengertian  hege- moni  itu  sendiri  sudah  kabur.  Membayangkan hegemoni  sebagai  suatu  proses  dominasi  yang mutlak berlaku di manapun, rasanya bukan saja terlalu menyederhanakan persoalan, akan tetapi juga  cenderung  memposisikan  masyarakat sebagai sebuah entitas yang tidak berkemampu- an,  atau  malah  meletakan  mereka  sejajar dengan seekor keledai yang begitu saja menurut kemauan tuannya. Atau hal-hal yang dilakukan oleh  pedagang  kaki  lima  tersebut  merupakan
counter hegemoni  atau  hegemoni  tandingan yang  ditujukan  kepada  kelas  berkuasa  dan rasanya  penulis  lebih  sepakat  kepada  kata counter hegemoni  atas  tindakan  pedagang  kaki lima tersebut.
Tetapi ada hal yang luput dipikirkan oleh Gramsci, yakni kemungkinan timbulnya kompromi politis dalam sebuah hegemoni. Jika ide  dasar  tentang  hegemoni  terpusat  pada bentuk  politisasi  aspek  normatif  oleh  mereka yang  berkuasa,  Pada  kenyataannya  oleh  kelas- kelas  yang  dikuasai  politisasi  itu  juga  ditang- gapi  secara  politis.  Negosiasi  dan  kompromi dilakukan  oleh  mereka  yang  dikuasai  yang dalam  konteks  ini  pedagang  kaki  lima  pun melakukan  negosiasi  dan  kompromi-kompromi dengan  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung dengan  harapan  bahwa  kebijakan  yang  di- keluarkan  bukan  lagi  penertiban  dan  peng- gusuran.  Hal  inilah  yang  sebenarnya  luput  dari pandangan  Gramsci.  Dengan  kata  lain,  hege- moni  tidak  selalu  melahirkan  sebuah  resistensi tetapi akan memunculkan kemungkinan kompromi  politis  yang  bisa  menguntungkan kelas berkuasa dan kelas dikuasai.

## C. Kekuasaan
Paling  sederhana,  kekuasaan  diartikan sebagai suatu hubungan sosial antara dua agen, yang  pas  dan  berguna  jika  kita  sebut  (dalam istilah  aslinya),  “ principal” dan  “ subaltern”. Principal adalah  agen  teratas  dalam  hubungan kekuasaan,  sedangkan subaltern adalah  agen yang  berada  di  bawahnya.  (Fedyani,  2005. Tulisan tidak diterbitkan, makalah untuk bahan kuliah  di  Departemen  Antropologi  UI).  Dalam penelitian  ini  maka  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung  dikategorikan  sebagai  agen principal atau agen teratas sedangkan pedagang kaki lima merupakan subaltern yang  kegiatan-kegiatan- nya  seringkali  dipengaruhi  oleh  aktivitas principal. Namun  ada  hal  yang  menarik  dari hasil  penelitian  bahwa  pedagang  kaki  lima dalam  realitanya  mampu  melakukan  perlawan- an  baik  secara  terbuka  maupun  secara latent kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Adanya  perlawanan  dari  pedagang  kaki lima  memiliki  kesesuaian  dengan  pernyataan bahwa  “...kekuasaan  tersebar  di  dalam  masya- rakat,  bukan  terbatas  pada  organisasi  yang berdaulat  saja  (1975  dan  1976  dalam  Fedyani, 2005.  Tulisan  tidak  diterbitkan,  makalah  untuk bahan  kuliah  di  Departemen  Antropologi  UI)”.
Jika  penertiban  dan  penggusuran  yang  dilaku- kan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung adalah  sebuah  kuasa  dari  kelas  berkuasa,  maka aksi-aksi  pedagang  kaki  lima  dalam  rangka perlawanan  haruslah  diakui  bahwa  pedagang kaki  lima  pun  yang  dalam  analisis  Marx dikategorikan  sebagai  kelas  yang  dikuasai dalam  realitanya  mempunyai  kekuasaan  untuk melawan.  Uraian-uraian  perlawanan  yang  telah dipaparkan  dalam  sub  bab  sebelumnya  adalah suatu  bukti  bahwa  kekuasaan  tersebar  dalam masyarakat,  dapat  dimiliki  oleh  siapapun,  baik yang dinamakan kelas berkuasa yaitu Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  maupun kelas dikuasai yaitu pedagang kaki lima. Tetapi dalam  kasus  pedagang  kaki  lima  di  Pasar Bambu  Kuning  menunjukan  bahwa  ada kelompok  yang  di  satu  sisi  melakukan penguasaan  terhadap  satu  kelompok,  namun  di sisi lain mereka pun tersubordinasi atau berada dalam  kuasa  kelas  berkuasa.  Mereka  adalah bandit  pasar  yang  peneliti  namakan  sebagai preman  pasar.  Tetapi  dalam  aktivitasnya  para preman  lebih  banyak  berinteraksi  dengan pedagang kaki lima daripada dengan Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung.  Mereka kerap meminta uang keamanan kepada pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning.

## Sumber: Analisis hasil penelitian
D. Resistensi Resistensi adalah  tindakan  yang  dituju- kan  untuk  melawan  dan  menguasai  hubungan
Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima...
kekuasaan  yang  tidak  setara,  sebagai  hal  yang berbeda dari konsep otonomi relatif, yaitu pihak yang  tidak  berdaya  biasanya  menyingkir  atau menghindar dari realitas penindasan (Saifuddin, 2005).  Dalam  analisis  peneliti,  aktivitas  pe- dagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning yang sehari-hari  tetap  dengan  menggunakan  fasilitas publik  semisal  trotoar  dan  pinggir  jalan  mem- punyai  makna  sebagai  bentuk  perlawanan  ter- hadap  kebijakan  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung.  Memang  jarang  yang  menangkap makna  daripada  pedagang  kaki  lima  yang berjualan di trotoar padahal jika diuraikan lebih dalam maka strategi perlawanan yang dilakukan oleh  pedagang  kaki  lima  selaku  kaum  yang dikuasai  ternyata  mampu  memainkan  peran yang  cukup  baik  sehingga  mereka  tetap  bisa berjualan  walau  ancaman  penertiban  dan penggusuran  berada  dalam  benak  mereka. Lebih jauh lagi ketika akan ada penertiban dan penggusuran,  pedagang  kaki  lima  yang  me- ngetahui  akan  hal  itu  memilih  untuk  tidak  ber- jualan,  dan  berjualan  lagi  tiga  hari  kemudian. Bukankah  hal  semacam  ini  menjadi  pertanda bahwa  pedagang  kaki  lima  memiliki  cara perlawanan  tersendiri  agar  mereka  tetap  bisa bertahan.  Inilah  resistensi, jika  boleh  dikatakan perlawanan  pedagang  kaki  lima  di  kawasan lingkar  cincin  Pasar  Bambu  Kuning  bersifat laten dan berlangsung setiap hari dan setiap kali akan ada penertiban dan penggusuran.

## E. Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima
Sztompka  (2005)  memberikan  definisi bahwa  gerakan  sosial  adalah  tindakan  kolektif yang diorganisir secara longgar, tanpa cara ter- lembaga  untuk  menghasilkan  perubahan  dalam masyarakat  mereka.  Dalam  konteks  penelitian ini,  setidaknya  ada  catatan  kritis  untuk  definisi yang  diberikan  oleh  Sztompka  khususnya  me- ngenai  tindakan  yang  tidak  terlembaga.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  beragam  tindak- an  yang  dilakukan  oleh  pedagang  kaki  lima  di kawasan Pasar Bambu Kuning dapat dikategori- kan  sebagai  tindakan  yang  terlembaga  secara formal.  Adanya  aksi  terbuka  semisal  demon- strasi, hearing dengan  anggota  DPRD  Kota Bandar  Lampung,  kunjungan  ke  media  cetak lokal  Lampung  merupakan  suatu  bukti  bahwa tindakan  yang  dilakukan  oleh  pedagang  kaki lima merupakan tindakan yang terlembaga.
Jika  kita  mengacu  kepada  uraian  Scott, maka  kita  akan  menemukan  sebuah  persamaan atas  apa  yang  dilakukan  pedagang  kaki  lima
yaitu  perlawanan  sehari-hari  yang  bersifat informal  dan  tidak  terbuka  serta  perlawanan pedagang  kaki  lima  yang  bersifat  formal, terorganisir  serta  sistematis.  kita  dapat  melihat beragam  tindakan  pedagang  kaki  lima  yang tidak  terlembaga  seperti  berdagang  dengan berpindah-pindah  tempat  untuk  menghindari penertiban dan penggusuran, berjualan kembali setelah  dilakukan  penertiban  dan  penggusuran, maupun  tindakan  yang  spontanitasnya  tinggi seperti terjadinya bentrok fisik antara pedagang kaki  lima  dengan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja pada saat terjadi penertiban dan penggusuran.
Dari  uraian  di  atas,  maka  gerakan  sosial pedagang  kaki  lima  merupakan  tindakan- tindakan  atau  bentuk-bentuk  perlawanan  yang dilakukan  oleh  pedagang  kaki  lima  secara  ter- buka;  formal,  sistematis  dan  terorganisir,  serta secara  tidak  terbuka  atau laten; perlawanan sehari-hari  yang  bersifat  informal,  sering  tidak terbuka  dan  pada  umumnya  berkenaan  dengan hasil  yang  dapat  dirasakan  secara  langsung yang  dalam  penelitian  ini  disebut  sebagai resistensi .  Ada  beberapa  faktor  yang  menye- babkan terjadinya gerakan sosial pedagang kaki lima di kawasan Pasar Bambu Kuning, yaitu:
1. Keberadaan  pedagang  kaki  lima  selalu diusik  oleh  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung  terutama  setelah  adanya  Peratur- an Daerah No. 8 Tahun 2000 Tentang Pem- binaan  Umum,  Ketertiban,  Keamanan,  Ke- bersihan,  Kesehatan  dan  Keapikan  Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung. Perda No. 8  Tahun  2000  menjadi  senjata  ampuh  bagi Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  untuk melakukan  penertiban  dan  kebijakan  ter- hadap  pedagang  kaki  lima  di  Kota  Bandar Lampung  khususnya  di  kawasan  Pasar Bambu  Kuning.  Bagi  pedagang  kaki  lima Perda  No  8  Tahun  2000  sangat  merugikan maka  itu,  pedagang  kaki  lima  melakukan perlawanan  secara  terbuka  meminta  agar perda tersebut ditinjau ulang.
2. Adanya  kebijakan  penertiban  dan  peng- gusuran yang jelas-jelas merugikan pedagang  kaki  lima  membuat  pedagang kaki  lima  harus  bertindak  baik  secara terbuka  dan  tidak  terbuka  atau laten untuk melakukan  perlawanan  terhadap  kebijakan penertiban dan penggusuran.
3. Pembangunan  Bambu  Kuning  Square (BKS)  dan  Bambu  Kuning  Trade  Center (BTC) yang bagi pedagang kaki lima pem- bangunan  kedua  tempat  tersebut  tidak
menandakan keberpihakan Pemerintah Kota Bandar  Lampung  terhadap  pedagang  kaki lima di kawasan Pasar Bambu Kuning yang mem-punyai modal yang terbatas.
4. Permintaan  tempat  yang  layak  bagi pedagang  kaki  lima  di  kawasan  Pasar
Bambu  Kuning  belum  dipenuhi  oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sehingga  pedagang  kaki  lima  merasa  perlu untuk  melakukan  berbagai  tindakan  yang dapat  membantu  mereka  mencapai  tujuan yang telah ditentukan.
Faktor-faktor  tersebut  memaksa  peda- gang kaki lima melakukan perlawanan terhadap kelas  yang  berkuasa  yaitu  Pemerintah  Kota Bandar  Lampung.  Strategi  perlawanan  peda- gang  kaki  lima  walaupun  sebagai  kelas  di- kuasai,  namun  mempunyai  khas  tersendiri khususnya  perlawanan  yang  bersifat laten. Perlawanan-perlawanan  yang  dilakukan  oleh pedagang  kaki  lima  mampu  membuat  mereka tetap  bertahan  sampai  dengan  saat  ini.  Hal  ini menunjukan bahwa kekuasaan memang tersebar di  dalam  masyarakat  dan  tidak  hanya  dimiliki oleh kelas berkuasa.

## Simpulan
Ada  lima  hal  penting  dalam  temuan penelitian gerakan sosial pedagang kaki lima di Pasar Bambu Kuning, yaitu: (1) Gerakan sosial pedagang  kaki  lima  dalam  perspektif  konflik marxisme  merupakan  tindakan  perlawanan yang  dilakukan  oleh  pedagang  kaki  lima  baik secara  terbuka  maupun  secara  tidak  terbuka atau laten . (2) Tindakan-tindakan  yang  dilaku- kan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung melalui  berbagai  persetujuan  umum  atas  suatu nilai  seperti  Perda  No  8  Tahun  2000  yang  di- tujukan  kepada  pedagang  kaki  lima  dapat  di- katakan sebagai suatu hegemoni. (3) Perlawan- an  dari  pedagang  kaki  lima  baik  yang  bersifat terbuka  dan  yang  bersifat laten yang  dalam penelitian ini disebut sebagai resistensi merupa- kan  suatu counter hegemoni. (4) Hegemoni, resistensi,  negosiasi  dan  kompromi  merupakan hal  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  suatu konflik  antara  pihak  yang  berkuasa  dan  pihak yang dikuasai. (5) Di Pasar Bambu Kuning ada orang-orang  yang  di  satu  sisi  menguasai pedagang kaki lima dan di sisi lain mereka pun tersubordinasi  oleh  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung.  Mereka  merupakan  bandit  pasar
yang  disebut  sebagai  preman.  Posisi  preman dalam  kasus  di  Bambu  Kuning  menjadi  “abu- abu”  atau  tidak  jelas  karena  mereka  berada  di antara pedagang kaki lima dan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Akhirnya,  kajian  ini  berupaya  menyum- bangkan suatu aspek studi marxisme khususnya mengenai  hegemoni  dan  resistensi.  Walaupun studi  ini  mengakar  kepada  Gramsci  dan  Scott, namun  kajian  ini  berusaha  melakukan  kritik teoritis  yang  tentu  saja  akan  memperkaya khasanah  marxisme  itu  sendiri.  Hal  lainnya yang  penting  dalam  kajian  gerakan  sosial pedagang kaki lima tentu saja mengenai konsep pembangunan  pasar  yang  seharusnya  menge- depankan  aspek  kerakyatan  dan  keadilan  se- hingga  masalah  sosial,  ekonomi  dan  politik dapat diminimalisir.

## Daftar Rujukan
Chadwick,  Bruce  A  dkk.  1991. Metode Penelitian  Ilmu  Pengetahuan  Sosial. Semarang: IKIP Semarang Press
Eagleton,  Terry.  2002. Marxisme  dan  Kritik Sastra . Jakarta: DESANTARA
Hariyono,  Paulus.  2007. Sosiologi  Kota  Untuk Arsitek. Jakarta: PT Bumi Aksara Mirsel, Robert. 2004. Teori Pergerakan Sosial. Yogyakarta: Insist Press
Saifuddin,  Acmad  Fedyani.  2005. Antropologi Kontemporer;  Suatu  Pengantar  Kritis Mengenai Paradigma . Jakarta: Kencana Saifuddin, Acmad Fedyani. 2005. Tulisan tidak diterbitkan,  makalah  untuk  bahan  kuliah di Departemen Antropologi UI.
Scott, James C. 2000. Senjatanya Orang- orang Kalah: Bentuk Perlawanan
Sehari-hari Kaum Tani, Terj. A. Rahman Zainudin,  Sayogyo,  Mien  Joebhaar. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia
Santoso,  Hery.  2004. Perlawanan  Di  Simpang Jalan:  Kontes  Harian  di  Desa-desa Sekitar  Hutan  di  Jawa .  Yogyakarta: DAMAR
Suseno,  Frans  Magnis.  2000. Pemikiran  Karl Marx;  Dari  Sosialisme  Utopis  Ke Perselesihan  Revisionisme .  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama
Sztompka,  Piotr.  2005. Sosiologi  Perubahan Sosial. Jakarta: Prenada.