ISSN Print: XXXX-XXXX     ISSN Online: XXXX-XXXX Volume 1 Nomor 3 Oktober 2020 Halaman 207-223

## FUNGSI KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

## Zikri Syuhada
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi zsyuhada5@gmail.com
Hartati
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi hartatifh@unja.ac.id
Nopyandri
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi nopyandri22@gmail.com

## Abstract
The success of the development of a village is inseparable from the role of the Village Head as a leader in the village, this is also a function of the village government itself, namely the function of  the  village  head  in  the  implementation  of  development.  This  study  aims  to  determine  the function of the village head of Teluk Ketapang in implementing development, through its role as village  leader  in  making  policies,  decisions,  and  budgets  to  be  used.  And  how  to  strengthen institutions to improve the function of village heads in the implementation of development. with efforts to stimulate the community to participate in development, this is to realize the ideals of development to achieve a prosperous life for all members of the community of Teluk Ketapang Village.  The  research  informants  taken  in  this  study  were  the  village  head  himself  as  the  key informant,  and  village  officials  as  the  main  informant.  and  the  village  community  as complementary informants, using a qualitative descriptive research method. The results of the study  indicate  that  the  function  of  the  village  head  in  making  development  decisions  and policies  is  still  based  on  the  programs  that  have  been  formulated  in  the  village  development planning deliberations which are carried out annually with the budget that has been received by  the  village  through  village  funds,  both  physical  and  non-physical  development.  such  as community development which includes youth and village communities.
Keywords; Functions, Village Heads,  Development Implementation.

## Abstrak
Keberhasilan  pembangunan  suatu  desa  tidak  terlepas  dari  peran  Kepala  Desa  sebagai pemimpin yang ada di desa, hal ini juga merupakan fungsi dari pemerintah desa itu sendiri yaitu  fungsi  kepala  desa  dalam  pelaksanaan  pembangunan.Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  fungsi  kepala  desa  Teluk  Ketapang  dalam  pelaksanaan  pembangunan,  melalui perannya  sebagai  pemimpin  desa  dalam  membuat  kebijakan-kebijakan,  keputusan- keputusan,  dan  anggaran  yang  digunakan.  Dan  Bagaimana  penguatan  kelembagaan  untuk meningkatkan  fungsi  kepala  desa  dalam  pelaksanaan  pembangunan.  dengan  upaya merangsang masyarakat berpatisipasi  dalam pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita-
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
cita pembangunan tercapainya hidup sejahtera kepada semua warga masyarakat Desa Teluk Ketapang.Informan  penelitian  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala  desa  itu sendiri  sebagai  informan  kunci,  dan  perangkat  desa  sebagai  informan  utama,  serta masyarakat desa sebagai informan pelengkap, denga nmetode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa fungsi kepala desa dalam membuat keputusan dan kebijakan  pembangunan,  masih  didasarkan  pada  program  yang  telah  dirumuskan  pada musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa  yang  dilaksanakan  setiap  tahunnya  dengan anggaran yang telah diterima oleh desa melalui dana desa, baik pelaksanaan pembangunan fisik  maupun  pembangunan  non  fisik  seperti  pembinaan  kemasyarakatan  yang  meliputi, pemuda dan masyarakat desa
Kata Kunci; Fungsi, Kepala Desa, Pelaksanaan Pembangunan.

## A. Pendahuluan
Secara  historis  desa  merupakan  cikal bakal  terbentuknya  masyarakat  politik  dan pemerintahan  di  Indonesia  jauh  sebelum negara  atau  bangsa  ini  terbentuk.  G. Kartasaputra dan kawan-kawan  mengemu- kakan  bahwa  desa  atau  pedesaan  itu  sejak awal berdirinya sampai kemudian mencapai perkembangan-perkembangannya hanyalah atas kekuatan dan kegiatan warga desanya. Desa  dapat  berkembang  karena  para warganya  mengutamakan  asas-asas  yang mempunyai nilai yang universal, yaitu:
1. asas kegotongroyongan;
2. asas  fungsi  sosial  atas  milik  dan manusia dalan masyarakat;
3. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum; dan
4. Asas  perwakilan  dan  permusyawaratan dalam sistem pemerintahannya. Hampir  di  seluruh  tanah  air  tata kehidupan di desa-desa mempunyai
persamaan,  yaitu  dengan  asas-asas  yang dimilikinya seperti di atas, para warga desa
dapat  menciptakan  dan  melangsungkan pemerintahannya dengan kemampuan para warga desanya itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap desa di tanah air  telah  memiliki  sifat  otonom  dalam  arti mengatur  atau  mengurus  rumah  tangganya sendiri  dengan  kekuatan  atau  kemampuan sendiri. 1
Hal  ini  dikarenakan  struktur  sosial sejenis  desa,  masyarakat  adat  dan  lain sebagainya  telah  menjadi  institusi  sosial yang  mempunyai  posisi  yang  sangat penting.  Desa  merupakan  institusi  yang otonom  dengan  tradisi,  adat  istiadat  dan hukumnya  sendiri.  Hal  ini  antara  lain ditunjukkan  dengan  tingkat  keragaman yang  tinggi  membuat  desa  mungkin merupakan wujud bangsa yang konkret.
Desa  adalah  istilah  yang  menunjukkan suatu  bentuk  satuan  masyarakat  hukum adat.  Bentuk  susunan  masyarakat  hukum adat lainnya disebut dengan istilah lain pula.
1 G.  Kartasaputra  dkk, Desa  dan  Daerah  Dengan Tata  Pemerintahannya ,  Bina  Aksara,  Jakarta, 1986, Hlm. 38.
Istilah  desa  adalah  pengganti  istilah Inlandsche  Gemeente Ordonantie (IGO)
dalam perundang-undangan Hindia Belanda dahulu,  tidak  hanya  meliputi  desa-desa  di Jawa  melainkan  juga  mencakup  satuan- satuan seperti itu di luar Jawa, nama aslinya disebut  kampung,  nagari,  marga  dan  lain- lain.
Desa-desa telah ada sejak zaman dahulu
kala,  memiliki  hak  dan  wewenang  untuk mengatur dan mengurus serta
menyelenggarakan  rumah  tangga  sendiri lazim disebut hak otonomi. Dalam hal desa, maka  disebut  otonomi  desa.  Desa  dengan otonomi desa yang dimilikinya adalah desa- desa  yang  merupakan  subyek-subyek hukum,  artinya  dapat  melakukan  tindakan- tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain:
1. Mengambil  keputusan  atau  membuat peraturan  yang  membuat  peraturan yang  dapat  mengikat  segenap  warga desa  atau  pihak  tertentu,  sepanjang menyangkut  penyelenggaraan  rumah tangganya;
2. Menjalankan pemerintahan desa;
3. Memilih kepala desanya;
4. Memiliki  harta  benda  dan  kekayaan sendiri;
5. Memiliki tanah sendiri;
6. Menggali  dan  menetapkan  sumber- sumber keuangan sendiri;
7. Menyusun  anggaran  pendapatan  dan belanja desa;
8. Menyelenggarakan gotong royong;
9. Menyelenggarakan  peradilan  desa; dan
10. Menyelenggarakan  usaha  lain  demi kesejahteraan masyarakat desa. 2
Unsur-unsur otonomi desa yang penting antara lain adalah:
1. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh  masyarakat  (di)  desa  yang
bersangkutan
2. Tanah, pusaka dan kekayaan desa
3. Sumber-sumber pendapatan desa
4. Urusan rumah tangga desa
5. Pemerintah  desa  yang  dipilih  oleh  dan dari  kalangan  masyarakat  desa  yang bersangkutan,  yang  sebagai  alat  desa memegang fungsi “mengurus”.
6. Lembaga  atau  badan  permusyawaratan yang sepanjang penyelenggaraan
urusan  rumah  tangga  desa  memegang fungsi “mengatur.” 3
Rozali  Abdullah  berpendapat  mengenai otonomi  daerah  bahwa  penyelenggaraan pemerintahan  desa  merupakan  subsistem penyelenggaraan  pemerintahan,  sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
Dalam kerangka pelaksanaan tugas mengatur  dan  mengurus  tersebut  setiap desa diberi kewenangan sebagai berikut: 1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal usul desa; dan
2. Kewenangan  yang  oleh  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku
2 Ibid ., Hlm. 7-8.
3 Ibid ., Hlm. 8.
belum  dilaksanakan  oleh  daerah  atau pemerintah pusat.
Tugas  pembantuan  dari  pemerintah pusat, pemerintah Provinsi atau pemerintah Kabupaten. 4 Pelaksanaan  otonomi  desa tidak  bisa  dilepaskan  dari  penerapan regulasi  peraturan  perundang-undangan, salah  satunya  adalah  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Sejak diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa diberi keleluasaan  untuk  menekankan  prinsip- prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan  potensi  dan  keanekara- gaman. Undang-Undang ini sebagai
landasan  hukum  bagi  tiap  desa  untuk mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  desa  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat.  Pasal  33 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan: Kewenangan Desa meliputi:
1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan  yang  ditugaskan  oleh
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,  atau  pemerintah  daerah kabupaten/kota; dan
4 Rozali  Abdullah, Pelaksanaan  Otonomi  Luas dan  Isu  Federalisme  Sebagai  Suatu  Alternatif , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm. 61.
4. kewenangan  lain  yang  ditugaskan  oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,  atau  pemerintah  daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan  urusan  pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  26  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala  Desa  memiliki  wewenang  sebagai berikut:
Pasal 26 (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas dan
wewenang,  Kepala  Desa  mempunyai kewajiban  berdasar  ketentuan  Pasal  27 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa, yaitu:
Pasal 27
Dalam  melaksanakan  tugas,  kewenangan, hak,  dan  kewajiban  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:
a. Menyampaikan  laporan  penyelengg- araan  Pemerintahan  Desa  setiap  akhir tahun anggaran kepada Bupati/ Walikota;
b. menyampaikan  laporan  penyelenggara- an Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan  pemerintahan  secara tertulis  kepada  Badan  Permusya- waratan  Desa  setiap  akhir  tahun anggaran; dan
d. memberikan  dan/atau  menyebarkan informasi  penyelenggaraan  pemerin- tahan secara tertulis kepada masyarakat
Desa setiap akhir tahun anggaran. Dalam  kaitannya  dengan  Desa  Teluk Ketapang  wilayah  Kecamatan  Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan hasil penelitian awal ditemukan  keadaan/kondisi  bahwa    ada beberapa program pembangunan desa yang telah  direncanakan  oleh  kepala  desa  untuk diajukan kepemerintah pusat atau
kekabupaten,  akan  tetapi  belum  terealisasi dengan baik dapat dilihat pada tabel berikut
ini:
Tabel 1 Program Pembangunan Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Perencanaan  yang  dibuat  oleh  kepala desa belum berjalan sebagaimana
mestinya,  hal  ini  diduga  karena  ketidak cakapan  kepala  desa  dalam  menjalankan fungsinya  sebagai  kepala  desa  dan  sebagai pelaksana  pembangunan  untuk  mengambil kebijakan,  perencanaan,  dan  pengawasan dalam  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan yang  telah  direncanakan  sebelumnya sehingga  hasil  dari  pembangunan  tersebut tidak sesuai seperti yang diharapkan.
Berdasarkan  dengan  yang  disampaikan di  atas  maka  yang  akan  dibahas  dalam artikel  ilmiah  ini  adalah  mengenai  fungsi kepala  desa  dalam  pelaksanaan  pemban- gunan  desa dan  penguatan  kelem-bagaan untuk  meningkatkan  fungsi  kepala  desa dalam pelaksanaan pembangunan desa

## B. Metode Penelitian
Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis  empiris.  Penelitian  ini  dilakukan  di Desa  Teluk  Ketapang  Kecamatan  Senyerang Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  untuk dijadikan  sampel.  Data  yang  diperoleh dianalisis  secara  kualitatif  yaitu  data  yang tersedia  baik  data  primer  maupun  data sekunder  yang  dikumpulkan.  Hasil  yang diperoleh ini disajikan dalam bentuk deskriptif menggambarkan  sesuatu  kenyataan  yang terjadi  di  lapangan  dalam  fungsi  kepala  desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Teluk Ketapang  Kecamatan  Senyerang  Kabupaten
Tanjung Jabung Barat. N o Jenis Pemban gunan Target  Terealis asi Belum Terealis asi 1. Dermaga Tambata n Perahu 750.00 0.000 250.00 0.000 500.00 0.000 2. Jembata n Desa 550.00 0.000 100.00 0.000 410.00 0.000 3.  Gedung Paud 100.00 0.000 75.000. 000 25.000. 000 4. Pos Kamling 67.000. 000 18.000. 000 49.000. 000 5.  Perbaika n Jalan 650.00 0.000 350.00 0.000 300.00 0.000
C. Fungsi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Kemampuan kepala desa dalam membuat  perencanaan  pembangunan  desa sesuai dengan kebutuhan masya-rakat desa pada  penelitian  ini  Desa  Teluk  Ketapang Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  dimana perencanaan  pembangunan  yaitu  bahwa pada  tahun  2018  disusunnya  perencanaan pemban-gunan  yaitu  pada  Desa  Teluk Ketapang  direncanakan  untuk  perbaikan Dermaga  Tambatan  Perahu  ditargetkan adalah tiga unit dengan biaya Rp750.000.000,- terealisasi Rp250.000.000,- belum trealisasi Rp500.000.000,- dan pemban-gunan
Perbaikan  Jembatan  Desa  membutuhkan dana  sebesar  Rp550.000.000,-  terealisasi sebanyak Rp100.000.000,- sudah terealisasi namun  belum  terlaksana  dengan  baik dilapangan.  selanjutnya  Gedung  Paud ditargetkan
sebesar Rp100.000.000,- terealisasi Rp75.000.000,- belum terealisasi Rp25.000.000,-  selanjutnya  Pos  Kamling ditergetkan  dengan  dana  Rp67.000.000, empat unit terealisasi Rp18.000.000,- belum terealisasi  Rp49.000.000,-  perbaikan  Jalan di  targetkan  8Km  terealiasi  sebesar Rp350.000.000,-  belum  terealiasi  sebes-ar Rp300.000.000,-.
Dalam  merencanakan  pembangunan
desa sebaiknya kepala desa terlebih dahulu mengadakan musyawarah dan menjelaskan tujuan dari pembangunan tersebut,
kemudian  barulah  menentu-kan  langkah-
langkah  dalam  pelaksanaan  pembangunan.
Selanjutnya  saran,  ide-ide  dan  tanggapan masyarakat dirumus-kan dalam perencanaan pembangunan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pembangunan Desa, sangat jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (9) bahwa: “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan  kualitas  hidup  dan  kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat  Desa”.  Selanjutnya  dalam  asas pengeleloaan  keuangan  desa  Pasal  2  ayat (1)  dan  (2)  disebutkan  bahwa  “Pemerintah desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu  pada  perencanaan  pembangunan Kabupaten/Kota, pemba-ngunan desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan  seluruh  masyarakat  desa dengan semangat gotong royong.
Supaya  pembangunan  desa  dapat mencapai sasaran yang telah diinginkan dan terealisai  dengan  baik,  sesuai  dengan amanat  dengan  Undang-Undang  tentunya dibutuhkan mekanisme peren-canaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  pembangunan  desa. Mengenai  pengelolaan  pembangunan  desa di Desa Teluk Ketapang, dapat dikemukakan sebagai berikut:
1. Mekanisme Perencanaan;
2. Mekanisme Pelaksanaan;
3. Penatausahaan; dan
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Laporan  hasil  pembangunan  desa  yang dilakukan  oleh  pemerintah      Desa  Teluk Ketapang  dilakukan  hanya  pada  periode tahun  2005  sampai  dengan  2017,  tidak dilakukan  setiap  akhir  tahun  anggaran.  Hal ini  tidak  bisa  dikonfimasi  lebih  lanjut dengan  pihak  pemerintah  desa.  Dalam perkembangannya,  pembangunan  desa diketahui  berdasarkan  hasil  wawancara dengan  pihak  pemerintah  desa  dan  tokoh masyarakat tidak dilakukan secara baik dan benar.
Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan  desa  dilakukan  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa.  Sehingga  fungsi pengawasan  oleh  Badan  Permusyawaratan Desa dipandang tidak dilakukan
sebagaimana  mestinya.  Menurut  Nurcholis yang  mengemukakan  bahwa  “pengawasan pembangunan  desa  dilakukan  oleh  Badan Permusyawaratan  Desa  Teluk  Ketapang dipandang  tidak  dilakukan  secara  baik  dan benar.  Badan  Permusyawaratan  Desa  tidak terlibat aktif berperan.” 5
Kepala  Desa  sebagai  salah  satu  unsur pemerintahan  desa,  memimpin  serta membentuk  struktur  organisasi  di  dalam lingkungan  pemerintah  desa,  hal  ini tentunya  didasarkan  dan  diikuti  dengan adanya tugas dan wewenang yang diemban dalam lingkup tugas dan wewenang Kepala
5 Nurcholis,  Tokoh  Masyarakat  Desa  Teluk Ketapang, Wawancara tanggal  7  Februari 2020. Desa pada umumnya, menurut M.Daud yang menyatakan bahwa “kepala Desa
melaksanakan  tugasnya  sebagai  Kepala Desa. Kepala Desa itu mempunyai tugas dan wewenang,  seperti  yang  dimiliki  suatu jabatan  atau  posisi  kedudukan  seorang Kepala Desa pemerintahan dan Kepala Desa adalah kepala pemerintah desa.” 6
Adanya  tugas  dan  wewenang  yang melekat pada  struktur  Kepala  Desa  beserta perangkatnya  lebih  mengarah  pada  tugas dan  wewenang  struktural  dan  fungsional lembaga  atau  istitusi  pemerintah  desa secara  khusus  yang  pastinya  tidak  akan lepas dari tugas dan wewenang pemerintah desa  secara  umum  Adanya  berbagai  tugas dan  kewenangan  yang  ditentukan  dalam peraturan perundang-undangan telah membuat Kepala Desa beserta perangkatnya  sebagai  salah  satu  perangkat pemerintahan di desa yang bersifat otonom mempunyai  tugas  untuk  menjalankan kewenangan tersebut.
Mengenai  pelaksanaan  tugas  dan wewenang Kepala Desa dalam menyelenggarakan  pemerintahan  khusus- nya  dalam  pelaksanaan pembangunan  desa di  Desa  Teluk  Ketapang  Kecamatan Senyerang  Kabupaten  Tanjabbar  dapat diutarakan sebagai berikut:
1. Memimpin penyelenggaraan pemerinta- han desa berdasarkan kebi
6 M.Daud,  Kepala  Desa  Teluk  Ketapang Kecamatan  Senyerang    Kabupaten  Tanjabbar, Wawancara tanggal 16 Februari 2020.
Kepala  Desa  Teluk  Ketapang  sebagai tonggak  pemerintah  desa  dan  mitra Badan  Permusyawaratan  Desa  sebagai
unsur pemerintahan desa dalam melaksanakan  kepemimpinannya  men- yelenggarakan pemerintahan desa tentunya  berdasarkan  kebijakan  yang ditetapkan  bersama  BPD,  karena  dalam pemerintahan  desa  itu  juga  meliputi institusi  Badan  Permusyawaratan  Desa sebagai lembaga legislatif desa.
Sehingga  dalam  menentukan  setiap kebijakan  Kepala  Desa  Teluk  Ketapang berserta perangkatnya haruslah mengkoordinasikan,  menginformasikan terlebih dahulu kepada Badan Permusyawaratan  Desa.  Pelaksanaan pembangunan desa ini tidak seluruhnya mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan peraturan  desa  dan  keputusan  Kepala Desa Teluk Ketapang. 7 Dalam menjalankan kewenangannya dalam hal memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan  yang  ditetapkan  bersama BPD, mengenai pelaksanaan
pembangunan  desa.  Baik  Kepala  Desa Teluk  Ketapang  sendiri  dan  Badan Permusyawaratan Desa Teluk Ketapang tidak  menerapkan  dan  mengatur  lebih
7 Raja  Dolisilalahi,  Anggota  BPD  Desa  Teluk Ketapang  Kecamatan  Senyerang  Kabupaten Tanjabbar, Wawancara tanggal  11  Februari 2020.
lanjut  mengenai  pelaksanaan  pemban- gunan  desa  dalam  bentuk  peraturan desa  dan  keputusan  Kepala  Desa  Teluk Ketapang.
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
Mengenai  hal  mengajukan  rancangan Peraturan  desa,  Kepala  Desa  Teluk Ketapang  jarang  sekali  membuat rancangan  Peraturan  Desa  yang  isinya memuat  materi  yang  menyangkut kepentingan  masyarakat  desa  atau dalam artian tidak aspiratif, keadaan ini juga  terjadi  dalam  hal  pelaksanaan pembangunan  desa,  seperti  yang diutarakan  Raja  Dolisilalahi  bahwa, Peraturan Desa di Desa Teluk Ketapang dibuat  atas  kemauan  dan  kepentingan Kepala Desa Teluk Ketapang dan orang- orangnya,  sehingga  aset  desa  yang potensial  benar-benar  dimanfaatkan seoptimal mungkin Rancangan Peraturan desa yang dibuat Kepala Desa Teluk  Ketapang  khususnya  dalam  hal pelaksanaan pembangunan desa cenderung  terkesan  bersifat  fenomenal dan tergesa-gesa tanpa adanya pelimbatan  unsur  perangkat  desa lainnya,  tentunya  hal  ini  didasari  pada adanya kepentingan pribadi. 8 Dalam mengajukan rancangan Peraturan  Desa  yang  isinya  tidak aspiratif, akan membuat peraturan desa
8 Raja  Dolisilalahi,  Anggota  BPD  Desa  Teluk Ketapang  Kecamatan  Senyerang  Kabupaten Tanjabbar, Wawancara tanggal 11 Februari 2020.
tersebut  tidak  akan  berlaku  secara efektif  mengingat  akan  realisasinya peraturan desa tidak akan terlepas dari peran serta aktif warga masyarakat desa itu  sendiri,  dalam  hal  ini  masyarakat.
Sehingga  seyogyanyalah  Kepala  Desa Teluk Ketapang memperhatikan kondisi ini.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Mengenai  penetapan  peraturan  desa khususnya dalam pelaksanaan pembangunan desa yang telah
mendapatkan  persetujuan  bersama BPD,  Kepala  Desa  Teluk  Ketapang melakukan  lobi-lobi  politik  sehingga peraturan  desa  tentang  pelaksanaan pembangunan  desa  yang  seyogyanya tidak  bisa  mendapatkan  persetujuan BPD, jadi disetujui.
Hal  ini  dikarenakan  adanya  unsur pelibatan “janji-janji” dan “adanya unsur money  politics ”  sehingga  anggota  BPD yang tidak profesional dan proporsional dalam  tugasnya  mudah  saja  terbujuk rayu dan akhirnya menyetujui peraturan desa tersebut. Hal ini penulis dapatkan  dari  adanya  sinyalemen- sinyalemen  negatif  (indikasi  atau pandangan tentang suatu keadaan yang berdampak  buruk)  yang  takut-takut diutarakan  oleh  sebagian  anggota  BPD yang  penulis  temui.  Menurut  Suparman yang  menerangkan  bahwa, Kepala  Desa Teluk  Ketapang  orangnya  “hebat,”
segala cara dilakukannya untuk meluluskan keinginannya, banyak
anggota  BPD  teluk  ketapang  yang tergiur  bujuk  rayunya  yang  mudah diatur “bak kerbau dicucuk hidungnya”. Sehingga  segala  pintanya dipenuhi  saja, tanpa  adanya  pertentangan  ataupun bantahan.
4. Menyusun  dan  mengajukan  rancangan peraturan  desa  mengenai  APB  desa untuk  dibahas  dan  ditetapkan  bersama
BPD. Salah  satu  bentuk  implementasi  dari kewenangan Kepala Desa Teluk
Ketapang  adalah  membahas  penyusu- nan  dan  pengajukan  rancangan  peratu- ran  desa  mengenai  APBDesa  yang berasal  dari  pendapatan  dari  hasil pengelolaan  keuangan  desa  untuk dibahas  dan  ditetapkan  bersama  BPD.
Tujuan penyusunan rancangan peraturan  desa  bersama  Kepala  Desa Teluk Ketapang menurut Raja Dolisilalahi yaitu, “Rancangan Peraturan
Desa  yang  disusun  dan  ditetapkan bersama  BPD  dilakukan  agar  setiap penyelenggaraan  pemerintahan  di  desa tersebut jelas arahnya.” 9
Maksudnya  sebagai  acuan  dalam penetapan  kebijakan  dan  strategi
9 Raja  Dolisilalahi,  Anggota  BPD  Desa  Teluk Ketapang  Kecamatan  Senyerang  Kabupaten Tanjabbar, Wawancara tanggal  11  Februari 2020.
pembangunan  desa  1  (satu)  tahun  ke depan  yang  merupakan  kelanjutan  dari rencana  pembangunan  desa  tahun sebelumnya. Sedangkan tujuannya untuk  mendukung  terciptanya  arah yang tepat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa, sehingga proses koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan maupun  pelaksanaan  pembangunan yang  terintegrasi,  efisien  dan  efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat  pedesaan  dapat  dicapai. Sehingga  rancangan  peraturan  desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan desa. Dibuatnya  rancangan  peraturan  desa tentang pelaksanaan pembangunan desa sudah  membuat  tugas  dan  Kepala  Desa Teluk Ketapang dianggap sudah setengah  jalan  dilaksanakan.  Optimal
atau  tidak  optimalnya  Kepala  Desa Teluk  Ketapang  dalam  menjalankan tugas  yang  tertuang  dalam  rancangan peraturan  desa  dalam  mengatasi  segala tantangan  dan  permasalahan  yang melingkupi  pelaksanaan  pemerintahan desa  itu  sendiri.  Adapun  tantangan  dan permasalahan  yang  harus  diperhatikan dalam  pelaksanaan  pemerintahan  desa itu adalah sebagai berikut:
a) Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Teluk Ketapang yang umumnya  masih  berada  di  garis
kemiskinan yang kebanyakan petani dan pedagang;
b) Pola  pikir  masyarakat  desa  yang cenderung  sulit  menerima  segala bentuk perubahan pada satu sisi dan kecepatan  menerima  perubahan dari budaya luar yang tidak disaring atau  ditelaah  terlebih  dahulu  untuk diikuti.  Karena  tradisi  dan  cara pandang  yang  masih  bersifat tradisional yang masih dipegang dan dianut  sebagian  besar  warga masyarakat desa;
c) Tingkat  pendidikan  penduduk  desa yang masih rendah yang kebanyakan tamatan SD d) Kurangnya stakeholders (lembaga- lembaga  pihak  ketiga  sejenis Non Government Organitation /LSM) yang berminat  secara  murni  membantu pengembangan  desa  dengan  pola turut  serta  membantu  dalam meningkatkan kesejahteraan masya- rakat  desa.  Letak  wilayah  dan keadaan  daerah  yang  jauh  dari jangkauan  sarana  dan  prasarana transportasi  dan  komunikasi  atau bisa dikatakan sarana dan prasarana kurang mendukung. 10
5. Membina Kehidupan Masyarakat Desa
Kepala  Desa  Teluk  Ketapang  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  tidak
10 Wawancara dengan  Raja  Dolisilalahi,  Anggota BPD Desa Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang  Kabupaten  Tanjabbar,  tanggal  11
Februari 2020.
begitu memperhatikan kehidupan
masyarakat  desanya.  Hal  ini  seperti yang  dikemukakan  oleh  Malik  bahwa, perhatian  Kepala  desa  teluk  ketapang dalam  hal  membina  masyarakat  desa, sangatlah minim, hal ini sungguh terasa dan  tidak  berubah  ataupun  mendapat tempat  yang  khusus  dalam  penyeleng- garaan  pemerintahan  di  desa  ini. Kehidupan  masyarakat  yang  rata-rata keluarga  miskin,  bukannya  berkurang jumlahnya  malahan  bertambah  banyak di  samping  banyaknya  warga  yang bekerja sebagai petani padi.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapatlah dikemukakan  bahwa  dalam  hal  pembi- naan  kehidupan  masyarakat  desa  khu- susnya dalam hal pelaksanaan pembangunan  desa,  Kepala  desa  teluk ketapang memang tidak banyak
berperan.
6. Membina Perekonomian Desa Dalam  membina  perekonomian  desa, Kepala  Desa  Teluk  Ketapang  juga  men- dapatkan  porsi  yang  kurang  berkenan dalam  pandangan  masyarakat.  Hal  ini seperti  yang  diungkapkan  oleh  Jayadi bahwa,  warga  desa  tidak  pernah berkembang  kehidupan  ekonominya, kebanyakan  masih  tergolong  keluarga miskin,  pekerjaannya  juga  kebanyakan jadi petani dan nelayan. 11
11 Jayadi,  Masyarakat  Desa  Teluk  Ketapang Kecamatan  Senyerang  Kabupaten  Tanjabbar,
Wawancara tanggal 15 Februari 2020.

## 7. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa
Secara Partisipatif
Dalam hal mengkoordinasikan pemban- gunan  desa  secara  partisipatif,  Kepala desa  teluk  ketapang  juga  mendapatkan kesan  yang  kurang  baik  dari  seluruh elemen  masyarakat.  Seperti  yang diungkapkan oleh Rohim yang menerangkan bahwa, Kepala Desa Teluk Ketapang  lebih  mau  dalam  membuat keputusan  atas  kemauan dan  kehendak pribadinya  sendiri.  Segala  hal  yang kiranya bakalan mengganggu
ketenteraman  hati  dan  perasaan  warga tidak  dihiraukannya,  yang  penting  dia senang, keluarganya tenang, ya sudah. 12
8. Mewakili Desanya Di Dalam Dan Di Luar Pengadilan  Dan  Dapat  Menunjuk  Kuasa Hukum  Untuk  Mewakilinya  Sesuai Dengan Peraturan Perundang- Undangan
Kepala  desa  teluk  ketapang,  dalam setiap  sengketa  yang  melibatkan pemerintahan  khususnya  dalam  hal pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Ketapang tidak pernah
menjalankan  tugas  dan  wewenangnya dalam bidang ini, pertama karena belum pernah  ada  kasus  yang  melibatkan pemerintahan  desa  secara  langsung yang  sampai  pada  tahap  proses  hukum di  pengadilan.  Menurut  Supangat  yang
12 Rohim,  Masyarakat  Desa  Teluk  Ketapang Kecamatan  Senyerang  Kabupaten  Tanjabbar, Wawancara tanggal 15 Februari 2020.
mengemukakan  bahwa,  Kepala  desa teluk  ketapang  tidak  mengambil  peran dan andil besar, warga masyarakat lebih memilih bertanya dan meminta bantuan tuo-tuo  desa saja. 13 9. Melaksanakan  Fungsi  Lain  Sesuai Dengan Peraturan Perundang- Undangan. Dalam  hal  ini,  Kepala  Desa  Teluk Ketapang juga diyakini belum menjalaninya  secara  optimal,  karena tugas  dan  wewenangnya  yang  pada umumnya  saja  jarang  yang  dipenuhi secara layak dan benar.
Secara umum pembangunan Desa Teluk Ketapang berbentuk pembangunan fisik dan pembangunan non fisik atau mental spiritual.  Pembangunan  fisik  dapat berupa  pembangunan  sarana  dan prasarana,  misalnya:  jembatan,  gorong- gorong,  kebun  percontohan,  MCK, sarana  ibadah,  dan  lain-lain.  Sedangkan pembangunan non fisik berupa pemberian kursus, D. Penguatan Kelembagaan Untuk Meningkatkan  Fungsi  Kepala  Desa Dalam  Pelaksanaan  Pembangunan Desa
Penataan  Lembaga  Kemasyarakatan Desa, maka sebagai mitra Pemerintah, pihak Desa  harus  dapat  menjalankan  tugas
13 Supangat,  Masyarakat  Desa  Teluk  Ketapang Kecamatan  Senyerang  Kabupaten  Tanjabbar, Wawancara tanggal 11 Februari 2020.
kemitraan  antara  Lembaga  Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa melalui:
a) Sosialisasi Program dan Kegiatan.
Sosialisasi  dilaksanakan  sebagai  upaya untuk menyebarluaskan informasi Kegiatan  Pemberdayaan  Kemasyaraka- tan  kepada  segenap  pengelola  Provinsi maupun  Kabupaten/kota,  Pemerintah Desa dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan. b) Penguatan Kapasitas Lembaga Kegiatan
Peningkatan  Kapasitas  maksudkan.
Lembaga  Kemasyarakatan  di  mak- sudkan  untuk  mengoptimalkan  peran dan  fungsi  Lembaga  sebagai  mitra pemerintah desa dalam hubungan kerja yang harmonis. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  Desa  (LPMD)  bertugas melakukan  pemberdayaan  masyarakat Desa,  ikut  serta  merencanakan  dan melaksanakan  pembangunan,  serta meningkatkan  pelayanan  masyarakat desa.
c) Peningkatan  Kapasitas  SDM  ( Capacity Building ).  Peningkatan  kapasitas  SDM Pengurus  lembaga  kemasyarakatan dilaksanakan  untuk  mengembangkan kemampuan  teknis  secara  berjenjang dan  berkelanjutan  untuk  mendukung terciptanya efektivitas dan responsivitas dari kinerja lembaga.
d) Peningkatan  Kapasitas  Manajemen, dalam upaya penataan Lembaga Kemasyarakatan  Desa,  maka  perlu adanya  peningkatan  kapasitas  manaje-
men.  Hali  ni  mengingat  Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan lembaga  penting  dan  perpanjangan tangan  dari  pemerintah  Kabupaten/ Kota hingga ke desa
e) Pendampingan,  pada  dasarnya  proses pendampingan pemberdayaan dan penataan  Lembaga  Kemasyarakatan Desa  dilakukan  melalui  asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan. f) Pengendalian dan Pengawasan, pengendalian dan Pengawasan memiliki dampak  dan  pengaruh  yang  sangat besar dalam kaitannya dengan Penataan Lembaga Kemasyarakatan.Hal ini dikarenakan  jika  tidak  dilakukan pengendalian  dan  pengawasan  maka segala program yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan  Desa  tidak  akan berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan
yang direncanakan
Dalam  pelaksanaan  suatu  kegiatan  atau program sering kali terjadi tidak atau belum berjalan  sebagaimana  mestinya,  hal  ini berlangsung karena adanya kendala-kendala yang  melatar  belakanginya  baik  yang  secara langsung  ataupun  secara  tidak  langsung didasari  begitu  pula  dalam  pengawasan pemerintahan  desa  terhadap  pelaksanaan pembangunan  desa  di  Desa  Teluk  Ketapang Kecamatan  Senyerang  Kabupaten  Tanjabbar belum  berjalan  sebagaimana  mestinya  atau belum  berlangsung  secara  baik  dan  benar
juga  dikarenakan  adanya  berbagai  kendala- kendala yang meliputinya.
Adapun  mengenai  kendala-kendala tersebut  seperti  yang  diterangkan  oleh Suparman, yaitu berupa:
1.   Tingkat pendidikan aparat pemerintahan  desa  dan  sebagian  besar anggota BPD yang masih kebanyakan lulusan SLTP. 2.  Pengetahuan dan pemahaman
hukum yang masih dikatakan awam dimiliki oleh aparat pemerintahan desa dan sebagian besar anggota BPD 14
Menurut penulis kendala-kendala seperti yang dikemukakan oleh responden di atas,  lebih  mengacu  pada  kendala-kendala yang dihadapi aparat pemerintahan desa dan sebagian  besar  anggota  BPD  dalam pelaksanaan  fungsi  nya  khususnya  dalam pelaksanaan  pembangunan  desa  di  Desa Teluk  Ketapang  Kecamatan  Senyerang Kabupaten Tanjabbar lebih banyak dirasakan karena tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  yang  tidak  dipahami  secara baik  dan  benar  oleh  aparat  pemerintahan desa dan sebagian besar anggota BPD.
Selain  kendala-kendala  seperti  yang diuraikan  di  atas,  ada  beberapa  kendala- kendala  lagi  yang  penulis  dapatkan berdasarkan  studi  literatur  yang  juga
14 Suparman,  Anggota  BPD  Desa  Teluk  Ketapang Kecamatan  Senyerang  Kabupaten  Tanjabbar, Wawancara tanggal 15 Februari 2020.
penulis  lakukan,  kendala-kendala  itu berupa:
a) Kemampuan atau kualitas pimpinan dan jajaran  aparat  pemerintahan  desa  dan sebagian besar anggota BPD yang belum cukup memadai diperlukan untuk itu; b) Sering terjadinya regulasi atau pergantian peraturan perundang-
undangan;
c) Mekanisme  kerja  aparat  pemerintahan desa  dan  sebagian  besar  anggota  BPD yang belum terpadu;
d) Hanya  sebagian  kecil  saja  aparat pemerintahan  desa  dan  sebagian  besar anggota  BPD  yang  memahami  dan terlibat dalam berbagai proses perencanaan, penyusunan sampai
penetapan  sehingga  seringkali  hasil kerja  dari  masing-masing  institusi aparat pemerintahan desa dan sebagian besar  anggota  BPD  tidak  konsisten terhadap  kriteria.  Kriteria  dan  skala prioritas yang telah dirumuskan melalui mekanisme  dan  proses  pengawasan
terhadap pemerintah desa tersebut; dan
e) Fokus fasilitasi dari pemerintah Kabupaten Tanjabbar melalui Kecamatan  Senyerang  beserta  lembaga swadaya  masyarakat  baik  nasional maupun daerah yang terlalu berlebihan pada  desain  kerangka  legal  dan  proses sehingga  mengabaikan  kebutuhan  dan kepentingan  masyarakat  Desa  Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar.
Berdasarkan  dari  berbagai  uraian mengenai hasil wawancara dalam penelitian ini  tidak  terlepas  dari  berbagai  kendala ataupun  tantangan.  Kendala  itu  meliputi rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia aparat  desa  Desa  Teluk  Ketapang,  serta kurangnya  sarana  dan  prasarana  berupa teknologi  komputer  yang  dipakai  untuk memperlancar  pelayanan  administrasi  demi perkembangan pembangunan, dengan beberapa  hambatan  tersebut,  jelas  akan mempengaruhi  kenerja  aparat  desa  dalam pembangunan. Walaupun demikian, terdapat pula  beberapa  hal  yang  mendukung  peran Kepala  Desa  Desa  Teluk  Ketapang  dalam pembangunan.  Hal  pendukung  tersebut antara  lain  partisipasi  masyarakat  berupa kesediaan  masyarakat  untuk  mengurus  hal- hal  yang  berkaitan  dengan  birokrasi pemerintahan
dan mendukung
terselenggaranya  pembangunan,  dan  juga kerjasama  antar  aparat  desa  dalam mendukung pembangunan.
Jadi  dapat  diuraikan  ada  faktor  yang berpengaruh  dalam  fungsi  Kepala  Desa dalam pembangunan di Desa Teluk Ketapang yaitu faktor pendukung dan factor penghambat.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat dilihat  sebagai  berikut:  Faktor  Pendukung, sebagai  pemerintah  yang  melaksanakan fungsi  pemerintahan  sebagai  pengatur (regulasi) masyarakat, maka sudah selayaknya  apabila  seseorang  Kepala  desa mengetahui kondisi atau keadaan penduduknya  yang  sebenarnya.  Sebab
dengan mengetahui kondisi mastarakat yang sebenarnya  maka  dapat  diambil  langkah- langkah  yang  tepat  dalam  mengambil keputusan  dan  tindakan.  Sebab  jika pemimpin tidak mengetahui kondisi masyarakat  maka  akan  menjadi  suatu kesalahpahaman  yang  tidak  dapat  diterima oleh masyarakat. Hal ini senada dengan hasil wawancara  pada  bagian  sebelumnya  yaitu: kondisi penduduk Desa Teluk Ketapang yang cukup  beragam  ini  harus  diperhatikan  oleh Kepala  Desa  Teluk  Ketapang  dalam menjalankan tugasnya.
Warga yang serba sibuk dengan urusan pekerjaannya  tentu  maunya  tahu  beres  saja dengan  urusan  desa  dan  sangat  sulit  untuk didapatkan  partisipasinya  secara  langsung dengan memberi tenaga pada setiap kegiatan pemerintahan  di  desa  tapi  mereka  siap memberi  bantuan dalam  bentuk  materi  jika. Begitupan  kalau  warga  adalah  seorang petani  dengan  kondisi  ekonomi  lemah  dan pendidikan  yang  rendah  pasti  sulit  untuk diharapkan  partisipasinya  dalam  bentuk  ide pikiran  dan  materi,  dan  juga  dalam pelayanan administrasi pun harus dijelaskan sedetail  mungkin  tapi  mereka  semua  siap menjalankan  apa  yang  diperintahkan  atau diaturkan oleh pemerintah.
Faktor  Penghambat,  untuk  melaksana- kan  tugasnya,  Kepala  Desa  Teluk  Ketapang membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan  fungsinya,  tersedianya  fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya  suatu  kegiatan  yang  akan
dilaksanakan,  di  mana  salah  satu  faktor  itu adalah  rusaknya  akses  jalan  desa  dalam menunjang  terselenggaranya  pemerintahan desa dan sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan,
pencatatan,  dan  berbagai  kegiatan  lainnya.
Kegiatan  masyarakat  berdemokrasi  dalam pembangunan dipengaruhi oleh
ketersedianya  fasilitas  atau  peralatan, misalnya  dalam  pertemuan  atau  rapat  akan berjalan  lancar  jika  tersedianya  tempat beserta peralatannya.
Kurangnya  fasilitas  sarana  dan  prasa- rana sangat menghambat kinerja pemerintah demi  terselenggaranya  pembangunan.  Sara- na  perhubungan  di  wilayah  Desa  Teluk Ketapang terlihat kurang memadai, ini masih dikeluhkan oleh Kepala Desa seperti jalanan banyak  yang  rusak,  masih  ada  pemukiman atau  perumahan  warga  yang  belum menikmati  air  bersih,  tempat  pembuangan akhir  sampah  yang  belum  ada,  dan  mobil pengangkut  sampah  belum  diadakan. Keinginan  masyarakat  terhadap  program pembangunan  pedesaan  adalah  sangat  luas sedangkan dana pembangunan
pedesaan/desa  yang  tersedia  masih  relatif terbatas.
Keinginan  masyarakat  sangat  banyak tetapi tidak semuanya merupakan kebtuhan. Kebutuhan  merupakan  program  yang disusun  menggunakan  kriteria-kriteria  yang terukur,  sehingga  dapat  ditentukan  skala prioritasnya.  Berdasar  dana  yang  tersedia terbatas  itu  dan  usulan  program  yang  telah
disusun berdasar skala prioritas maka dapat dipilih program-program pembangunan yang merupakan prioritas tinggi yang benar-benar dibutuhkan  masyarakat  setempat,  selanjut- nya  diusul  program  prioritas  kedua,  ketiga, dan seterusnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  untuk penguatan  kelembagaan  untuk  mening- katkan fungsi kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Teluk Ketapang Kecamatan  Senyerang  Kabupaten  Tanjung Jabung  Barat  diperlukan  optimalisasi  peran kepala  desa  dengan  upaya  maksimal  untuk merangsang masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, hal ini guna mewujudkan cita-cita pembangunan
tercapainya  hidup  sejahtera  kepada  semua warga  masyarakat  Desa  Teluk  Ketapang, diharapkan  Kepala  desa  tetap  membuka ruang  kepada  masyarakat  agar  tidak  segan memberi  aspirasinya  dan  untuk  aparat Kepala Desa tingkatkan kerjasama yang baik dan  hubungan  yang  harmonis  demi terciptanya  pelayanan  yang  optimal  kepada masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan,  dan  perlunya  peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia  apparat pemerintah Desa Teluk Ketapang yang masih tamatan Sekolah Menengah Atas agar segera melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dan mangupayakan  penguasaan  keterampilan ( skill ) yang handal.

## E. Kesimpulan
Dalam  hal  pelaksanaan  pembangunan desa  dalam  menetapkan  suatu  kebijakan belum  dilakukan  secara  optimal  dalam menampung,  menggali  dan  menyalurkan aspirasi  masyarakat  dan  menuangkannya dalam bentuk kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan  desa,  dalam  merencanakan pembangunan  desa  sebaiknya  kepala  desa terlebih  dahulu  mengadakan  musyawarah dan  menjelaskan tujuan  dari  pembangunan tersebut,  kemudian  barulah  menentukan langkah-langkah dalam pelaksanaan pembangunan.  Selanjutnya  saran,  ide-ide, dan  tanggapan  masyarakat  dirumuskan dalam  perencanaan  pembangunan  desa.
Tidak  adanya  ketentuan  yang  menjelaskan mengenai pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap  pelaksanaan  pembangunan  desa dan  mekanisme  atau  tahapan  pengawasan yang  perlu  dilakukan  dalam  ketentuan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 114  Tahun  2014  Tentang  Pedoman Pembangunan  Desa,  membuat  pelaksanaan pembangunan  desa  dipandang  hanya sebagai  kebijakan  kepala  desa  beserta perangkatnya.  Sehingga  banyak  aset  desa yang tidak terurus dan tidak produktif.

## F. Saran
Pelaksanaan pembangunan desa di Desa Teluk Ketapang, hendaknya disempurnakan dan  adanya  mekanisme  Perencanaan, kebijakan  dan  pengawasan  dalam  pelak-
sanaan pembangunan desa. Sehingga hal ini akan  menjadi  penekanan pihak  pemerintah desa  dan  khususnya  Badan  Permusya- waratan Desa Teluk Ketapang meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan  terhadap  kinerja  pemerintah desa khususnya dalam melakukan perencanaan terhadap pelaksanaan
pembangunan desa.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Artikel/Buku/Laporan
Kartasaputra  dkk.  1986. Desa  dan  Daerah Dengan  Tata  Pemerintahannya ,  Bina Aksara, Jakarta. Jayadi.  Masyarakat  Desa  Teluk  Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar. Wawancara tanggal  15
Februari 2020.
M.Daud.  Kepala  Desa  Teluk  Ketapang Kecamatan  Senyerang    Kabupaten Tanjabbar. Wawancara tanggal  16
Februari 2020.
Nurcholis.  Tokoh  Masyarakat  Desa  Teluk
Ketapang. Wawancara tanggal  7
Februari 2020. Raja  Dolisilalahi,  Anggota  BPD  Desa  Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten  Tanjabbar. Wawancara tanggal 11 Februari 2020. Rohim.  Masyarakat  Desa  Teluk  Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten Tanjabbar. Wawancara tanggal  15
Februari 2020.
Rozali Abdullah. 2000. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif .  Raja  Grafindo  Persada.
Jakarta. Suparman.  Anggota  BPD  Desa  Teluk Ketapang Kecamatan Senyerang Kabupaten  Tanjabbar.  Wawancara
tanggal 15 Februari 2020.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desar.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah.