Al-Adyan, Volume 12, No. 2, Juli-Desember, 2017

## CIVIL RELIGION DAN MASA DEPAN UMAT BERAGAMA DI INDONESIA: MEMPERTEMUKAN IDEOLOGI KEAGAMAAN DAN IDEOLOGI KEBANGSAAN
Muhammad Aqil Irham Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung muhammadaqilirham@radenintan.ac.id

## Abstract
The rise of religious ideology and nationalist movements in Indonesia is still felt today. As a result of all this, there are often truth claims that sometimes end in chaos in the public. So as to mediate all of that an independent and neutral view is  needed.  The  intended  view  is  none  other  than  the  existence  of  civil  religion.
Civil religion or "religious attitude held by citizens". Civil religion is not at all to shift the position of religion that already exists and is believed by the people in a country. This research includes the type of library research (library research) which will  rely  on  the  source  of  data  obtained  from  library  materials  both  books, articles, journals, newspapers and other literature that support and in accordance with the major themes of this study; among others regarding civil religion, religious ideology, national ideology, and the future of religious communities in Indonesia. The  nature  of  this  research  is  descriptive-qualitative,  which  seeks  to  explain various problems and findings carefully and in detail by connecting various data, so  that a  clear,  accurate  and  factual  picture  is  obtained in accordance  with the focus of the study. The right way to bring together religious ideologies and national ideologies is by applying civil religion; where in practice civil religion is to respect differences,  strengthen  equality, tolerance,  free  from  acts  of  intimidation,  assault and so forth.

## Abstrak
Maraknya  gerakan  ideologi  keagamaan  serta  ideologi  kebangsaan  di  Indonesia masih  terasa  sampai  saat  ini.    Akibat  dari  itu  semua,  seringkali  ada  klaim
Al-Adyan, P - ISSN: 1907-1736, E - ISSN: 2685-3574 http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan Volume 12, Nomor 2, Juli - Desember, 2017 DOI: https://doi.org/10.24042/ajsla.v12i2.2683
kebenaran  yang  kadangkala  berakhir  pada  kekisruhan  ditengah  publik. Sehingga  untuk  menengahi  itu  semua  diperlukan  suatu  pandangan  yang independen dan netral.  Pandangan yang dimaksud tidak lain adalah adanya civil religion.    Civil  religion  atau  “sikap  keberagamaan  yang  dimiliki  oleh  warga negara”.  Civil  religion  sama  sekali  tidak  untuk  menggeser  posisi  agama  yang sudah  ada  dan  diyakini  oleh  masyarakat  dalam  sebuah  negara.  Penelitian  ini termasuk  jenis  penelitian  kepustakaan  (library  research)  yang  akan  bertumpu pada sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka baik buku, artikel, jurnal, surat kabar dan literatur-literatur lain yang mendukung dan sesuai dengan tema besar penelitian ini; antara lain mengenai civil religion, ideologi keagamaan, ideologi kebangsaan, dan masa depan umat beragama di Indonesia.  Adapun sifat penelitian  ini  bersifat  deskriptif-kualitatif,  yaitu  berusaha  menjelaskan  berbagai masalah  dan temuan  secara  cermat  dan detail  dengan  menghubungkan  berbagai data,  sehingga  diperoleh  suatu  gambaran  yang  jelas,  akurat  dan  faktual  sesuai dengan fokus penelitian. Jalan keluar yang tepat untuk mempertemukan ideologi keagamaan  dan  ideologi  kebangsaan  adalah  dengan  cara  menerapkan  civil religion;  dimana  dalam  prakteknya  civil  religion  adalah  menghargai  perbedaan, menguatkan  persamaan,  toleransi,  bebas  dari  tindakan  intimidasi,  penyerangan dan lain sebagainya.
Keywords : Civil Religion, Religious Ideology, Ideology Nationality, Future of Religious People

## A. Pendahuluan
Secara  teoritis,  hubungan  antara  agama  dan  Negara  (Politik) pada  umumnya  dipengaruhi  oleh  dua  dimensi. Pertama ,  lebih berkaitan  dengan  dimensi  internal  agama.    Hal  ini  berarti  seberapa jauh sebuah agama dianggap menyediakan cetak biru ( blue print ) yang mengatur  seluruh  tata  kehidupan,  termasuk  relasi  antara  agama  dan politik;  ataukah  sebaliknya,  agama  dianggap  merupakan  wilayah private ,  yang  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan  urusan penyelenggaraan  Negara. Kedua ,  dimensi  eksternal  yang  lebih berkaitan  dengan  pemahaman  penyelenggara  Negara  terhadap  nilai- nilai  agama,  bagaimana  harus  diletakkan.    Apakah  agama  dipahami sebagai  wilayah  yang  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan  Negara, sebagai  yang  lazim  dianut  teori  modernisasi  yang  menggunakan prinsip sekularisasi. 1 Bahwa agama dan Negara bukan saja tidak ada
1 Anas Saidi, Menekuk Agama, Membangun Tahta; Kebijakan Agama Orde Baru ,
(Jakarta: Desantara Utama. 2004), h. 3.
Al-Adyan, Volume 12, No. 2, Juli-Desember, 2017
147
sangkut pautnya dengan Negara, tetapi harus dijauhkan dari wilayah public .  Bentuk  empiriknya,  seberapa  jauh  pemerintah  sebagai penyelenggara  Negara  memberikan  ruang  pada  aktualisasi  ideologi keagamaan,  baik  dalam  bentuk  partai  politik  maupun  dalam meletakkan hukum agama ( syariah ) sebagai hukum positif.
Mengenai pola hubungan negara dan agama, para ahli berbeda dalam  memberikan  kategori  pembahasan.    Faisal  Ismail  misalnya, mengemukakan  tiga  pola  hubungan. Pertama ,  pola  hubungan  yang ikatannya sama sekali terputus seperti di negara-negara Barat misalnya Inggris,  Perancis,  Kanada. Kedua ,  pola  hubungan  informal  seperti Pakistan, Iran, dan Arab Saudi. Ketiga , pola hubungan tidak formal, untuk  kasus  ini  –  menurut  Ismail  –  contoh  yang  tepat  adalah Indonesia. 2 Sementara  itu,  Parakiri  T.  Simbolon  juga  membedakan pola hubungan agama dan negara menjadi Integral simetri (theocracy) dan Integral  asimetri.    Integral  simetri misalnya  di  Vatikan,  Tibet  sebelum dikuasai Tiongkok, Iran di bawah Khomeini.  Adapun Integral asimetri bisa  berupa  “agama  dalam  negara”  diantaranya  Inggris,  Pakistan, Malaysia,  Brunei,  Filiphina  dan  Indonesia,  dan  bisa  berupa  “negara dalam  agama”,  seperti  Iran,  Afghanistan  dibawah  Taliban,  dan terakhir  adalah Sipil ,  yang  resminya  memisahkan  agama  dan  negara, tetapi  dalam  prakteknya  ada  satu  agama  atau  lebih  yang  dominan. 3
Sedangkan  Marzuki  Wahid  dan  Rumadi  juga  mengemukakan  tiga paradigm pemikiran tentang relasi agama dan negara yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik dan paradigma sekularistik. 4
Pada  sisi  lain,  agama  dan  politik  juga  merupakan  dua  aspek fundamental dalam setiap kehidupan manusia.  Persoalan hubungan antara  keduanya  telah  menjadi  bahan  pemikiran  para  ilmuan,  filsuf maupun  teolog  disepanjang  sejarah.    Hubungan  antara  agama  dan politik  selalu  menarik  untuk  dikaji  karena  keduanya  sama-sama memainkan peran penting dalam  kehidupan manusia.   Politik selalu mempengaruhi  agama,  sekurang  maupun  sebanyak  agama mempengaruhi  politik.    Karenanya,  usaha  untuk  memahami
2 Faisal Ismail, Pilar-Pilar Islam; Pergumulan Kultur dan Struktur (Yogyakarta: LESFI, 2002), h. 64.
3 Parakitri T.  Simbolon  dalam Bentara  Kompas, No.  9.  Tahun  I,  Jum‟at,  6 Oktober 2000, h. 6.
4 Marzuki  Wahid  dan  Rumadi, Fiqh  Mazhab  Negara;  Kritik  atas  Politik Hukum Indonesia (Yogyakarta: Lkis, 2001), h. 22.
keduanya  secara  terpisah  cenderung  akan  semakin  mengaburkan persoalan, dan bukan memperjelasnya. 5
Peliknya  hubungan  antara  agama  dan  politik,  terlebih  dalam konteks  modern,  diantaranya  diuraikan  secara  jelas  oleh  J.  Philip Wogemen,  yang  menyatakan  bahwa  secara  garisbesar  terdapat  tiga pola  umum  hubungan  politik  (negara)  dan  agama; Pertama ,  pola teokrasi  dimana  agama  menguasai  negara. Kedua ,  erastianisme  yaitu bila yang terjadi adalah sebaliknya yaitu negara mengkooptasi agama. Ketiga ,  hubungan  sejajar  antara  agama  dan  negara  dalam  pemisahan yang unfriendly dan friendly .    Pemisahan  yang unfriendly antara  agama dan  negara  merupakan  hal  yang  mustahil,  karena  kehidupan keagamaan  selalu  memiliki  dimensi  sosial  dan  dengan  demikian bersentuhan  dengan  aspek  hukum  yang  menjadi  wewenang  negara. Karenanya,  Wogemen  menganggap  alternatif  terbaik  adalah pemisahan yang friendly . 6
Rumusan teoritis yang memposisikan hubungan antara agama dan  negara  secara  sejajar  inilah  kemudian  yang  dikenal  dengan wacana tentang agama sipil ( civil religion ).  Menurut John A. Coleman, civil  religion merupakan  perekat  solidaritas  sosial  maupun  politik  dari masyarakat,  dan  hal  ini  sejalan  dengan  pemaparan  fungsi  agama seperti  yang  dijelaskan  Durkheim.    Sebab  agama  maupun  politik, dalam  diri  mereka  masing-masing  maupun  dalam  hubungan  antara keduanya menyimpan potensi ganda, sebagai perekat maupun sebagai pembelah.    Sehingga civil  religion diharapkan  menjadi  penyeimbang untuk mempertemukan keduanya. 7
Arti civil religion secara harfiah adalah agama sipil (rakyat), akan tetapi  jika  dilihat  secara  apa  adanya  seakan-akan  merupakan  agama tersendiri – yang berdiri sendiri –.  Oleh karenanya civil religion lebih tepat  jika  diartikan  “keberagamaan  sipil”,  karena  memang  dia  tidak memiliki Tuhan, kitab suci, rasul, pendeta, biksu dan sebagainya.
5 Kiki Muhamad Hakiki, Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan Penerapannya Di Indonesia . Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1,
1 (Januari 2016), h. 1-17
6 J.  Philip  Wogemen, Christian  Perspective  on  Politics (Wensminster:  John Knox Press, 2000), h. 250-252.
7 John  A.  Coleman,  “Civil  Religion”,  dalam Sociological  Analysis ,  No.  31 (Summer, 1970), h. 69.
Al-Adyan, Volume 12, No. 2, Juli-Desember, 2017
Berbicara  tentang civil  religion tentu  sangat  terkait  dengan seorang sosiolog modern yang berkebangsaan Amerika, yaitu Robert N.  Bellah.    Dalam  studi  kasusnya,  Bellah  menjadikan  Amerika Serikat,  sebuah  Negara  yang  pluralis  dan  demokratis.    Dalam pengamatannya yang berkembang di Amerika adalah civil religion , yaitu agama  ( sekali  lagi  lebih  tepatnya  disebut  sikap  keberagamaan )  yang  tidak berpihak  pada  agama-agama  tradisional  (yaitu  agama-agama  yang sudah eksis dan berkembang di Amerika) apapun yang dipeluk oleh warga  Negara  Amerika.    Buktinya,  menurut  Bellah  adalah  tidak seorang pun Presiden Amerika hingga saat ini tidak seorang presiden Amerika  yang  menyebut  nama  tuhan  agamanya  atau  agama tradisional tertentu (seperti Jesus Christ, dan lain-lain). 8
Oleh karenanya civil religion atau “sikap keberagamaan yang dimiliki  oleh  warga  negara”,  maka civil  religion pun  sama  sekali  tidak untuk  menggeser  posisi  agama  yang  sudah  ada  dan  diyakini  oleh masyarakat dalam sebuah negara, akan tetapi civil religion adalah karena religious mengingat  pentingya  masyarakat  untuk  diarahkan  kepada “rasa  cinta  terhadap  kewajiban-kewajibannya”  baik  sebagai  warga Negara ataupun sebagai penganut agama, dan civil karena sentimen- sentimen  pembentukannya  adalah  sosiabilitas,  yang  tampaknya mereka tidak mungkin menjadi seorang warga Negara yang baik atau seorang manusia yang penuh percaya. 9
Konsep civil  religion yang  dikemukan  oleh  Robert  N.  Bellah tersebut  jika  dipahami  secara  mendalam,  sesungguhnya  dapat berpengaruh  bagi  harmonisasi  kehidupan  umat  beragama.    Hal tersebut berdasarkan derivasi dari konsep civil religion dan sikap saling menghargai antar masyarakat yang hidup dalam sebuah negara yang
8 Penjelasan secara tuntas dapat dilihat dalam karangan Robert N. Bellah, Beyond  Belief  ;  Esei-esei  tentang  Agama  di  Dunia  Modern ,  terj.  Rudy  Harisyah  Alam (Jakarta: Paramadina. 2000). Dalam buku ini tidak hanya dijelaskan eksistensi agama sipil di Amerika, tetapi juga dijelaskan tentang agama civil yang terdapat di Negara- negara  lain  seperti  Cina,  dan  Jepang.    Bahkan  dalam  karyanya  yang  lain  dengan judul varieties of civil religion , Bellah juga menguraikan kondisi civil religion di Mexico dan Italia.  Lihat juga Robert N. Bellah, The Broken Covenant; American Civil Religion in Time of Trial (Chicago and Londo: The University of Chicago Press, 1992), serta Robert N. Bellah-Phillip E. Hammond, Varietes of Civil Religion , terj. Imam Khori dkk. (Yogyakarta: Irchisod. 2003).
9 Robert N. Bellah & Phillip E. Hammond, Varietes of Civil Religion… , h.
78.
menganut  sistem  demokrasi,  dimana  agama  yang  tumbuh  dan berkembang  serta  mendapat  legitimasi  dari  pemerintah  tidak  hanya satu  agama  saja,  melainkan  berbagai  agama.    Karena  memang civil religion hanya sangat mungkin akan tumbuh pada sebuah negara yang plural sebagaimana yang ditegaskan oleh Robert N. Bellah dan Phillip E.  Hammond  bahwa  1)  kondisi  pluralisme  keagamaan,  yang  tidak memungkinkan bagi salah satu agama untuk digunakan oleh seluruh masyarakat  sebagai  sumber  makna  general,  2)  bagaimanapun  juga, masyarakat  dihadapkan  pada  kebutuhan  untuk  melekatkan  sebuah makna  dalam  aktifitasnya,  khususnya  ketika  aktifitas  itu  berkaitan dengan  individu  dari  beragam  latar  belakang  keagamaan,  3) diperlukan sebuah sistem makna pengganti dan, jika telah ditemukan, mereka  yang  aktifitasnya  difasilitasi  oleh  sistem  tersebut  akan cenderung  memujanya. 10 Hal  senanda  juga  dikemukakan  oleh Andrew Shanks bahwa civil religion baru dapat berkembang di dalam sebuah  dunia  (baca:  Negara)  yang  pluralistik,  dimana kewarganegaraan telah berkembang sangat luas. 11
Memperhatikan apa yang telah di eksplorasi oleh Bellah dan Hammond juga Shanks diatas, nampaknya memang civil religion hanya mungkin  dapat  dikembangkan  dalam  suatu  Negara  dimana  terdapat berbagai macam agama yang diakui oleh Negara sebut saja misalnya Indonesia.    Dengan  kata  lain  jika  sebuah  Negara  yang  berdasar (berafeliasi) pada suatu agama tertentu  – seperti Roma, Arab Saudi, Kuwait,  Iran  –, maka    sudah  pasti  dapat  dikatakan civil  religion tidak akan dapat dikembangkan.
Dalam  kaitan  ini  kuatnya  tarikan  antara  ideologi  keagaman dan  ideologi  kebangsaan  di  Indonesia  akhir-akhir  ini,  maka munculnya konsep civil religion setidaknya bisa menjadi obat penawar dari ketegangan tersebut.
Dalam konteks ini, peneliti berasumsi jika sebuah negara yang menganut paham demokrasi, dimana berbagai macam latar belakang yang  menjadi  “kekayaaan”  suatu  bangsa  harus  diakomodir,  maka setidaknya civil  religion dapat  ditawarkan  sebab  ia  dapat  membentuk integrasi sosial pada masyarakat luas, sebagaimana yang diklaim oleh
10 Ibid. , h. 186.
11 Andrew  Shanks, Civil  Religion ,  Ali  Bahasa  Yudi  Santoso  (Yogyakarta:
Jalasutra, 2003), h. 14.
Al-Adyan, Volume 12, No. 2, Juli-Desember, 2017
Durkheim  sebagai  identitas  solidaritas  nasional  dari  agama.    Hal  ini menunjukkan  bahwa  terdapat  nilai-nilai  yang  dirujuk  dari  agama- agama  yang  ada,  kemudian  diformulasikan  menjadi  “pandangan bersama”  sebagai  titik  temu  umat  beragama.  Meskipun  tentu  saja terdapat perbedaan antara civil religion yang ada di Amerika dengan di Indonesia,  mengingat  terdapat  perbedaan  kultur,  tradisi,  termasuk juga sistem yang dianut oleh kedua negara ini. Dengan begitu maka kearah situlah penelitian ditujukan.

## B. Landasan Teori
Konsep civil religion pada dasarnya juga merupakan salah satu bagian dari  konstruksi pembangunan civil society , khususnya dibidang kehidupan  keagamaan  berkaitan  dengan  relasi  agama  dan  negara. Studi  tentang civil  religion dianggap  sebagai  salah  satu  usaha menemukan  kembali  agama  dalam  wajah  modern.    Artinya,  ada kebutuhan  mendasar  bagaimana  membahasakan  agama  dalam interpretasi-interpretasi  modern  sehingga  memungkinkan  jalannya modernisasi  itu  sendiri  di  satu  sisi,  dan  hidupnya  agama  di  sisi  lain. Banyak  redefinisi  yang  perlu  dilakukan  terhadap  simbol-simbol  dan kelembagaan dalam masyarakat beragama.  Masyarakat kontemporer tidak  puas  lagi  menerima  hegemoni-hegemoni  simbol  keagamaan yang membatasi nalar-rasio mereka. 12
Tidak berlebihan jika dikemukakan bahwa munculnya konsep civil religion merupakan derivasi fakta historisitas yang nampak adanya kehidupan yang serba plural di muka bumi. 13 Kehidupan yang serba plural tersebut merupakan sesuatu yang alami, atau jika menggunakan bahasa agama bahwa kehidupan tersebut merupakan sunnatullah .  Hal tersebut bermakna bahwa manusia memang sengaja diciptakan dalam keadaan  yang  beranekaragam,  oleh  karena  itu  tidak  ada  pilihan  lain bagi  manusia  selain  merespon  keanekaragaman  tersebut  secara  arif
12 M. Murthado, “Agama Sipil:….h. 91.
13 Menurut  Anis  Malik  Thoha,  Tidak  terlalu  sulit,  atau  bahkan  sangat mudah  untuk  mencari  benang  merah yang  mengaitkan kelahiraban  si  jabang  bayi “civil  religion”,  atau  menemukan  hubungan  nasab  (geneologis)  nya,  dengan induknya, yakni paham pluralisme agama dan politik.  Lihat Anis Malik Thoha, Tren Pluralisme Agama; Tinjauan Kritis (Jakarta: Perspektif, 2007), h. 153.
dan  bijak.    Mengabaikan  dan  mengetepikan  keaneragaman  sama halnya dengan melawan kodrat yang telah digariskan Tuhan.
Salah  satu  praktik  yang  sesungguhnya  bisa  dilakukan  umat manusia  adalah  membangun  konsensus  yang  bisa  diterima  semua pihak  dengan  menggunakan  idiom  agama  sebagai  landasan  bersama dalam  merespon  keanekaragaman.    Tentu  saja  penggunaan  idiom agama untuk dijadikan konsensus tersebut adalah yang bersifat netral dan indefenden serta bebas dari unsur-unsur diskriminasi.
Karenanya  tidak  berlebihan  jika  dikatakan,  seandainya  umat beragama  menginginkan  agar  supaya  tidak  terjadi  “benturan  antar peradaban” 14 ,  maka  harus  secara  sukarela  mengkonstruk  tatanan kehidupan yang lebih apik dengan melakukan apa yang disebut oleh Jean Jacques Rousseau  sebagai „kontrak sosial‟.  Dengan melakukan kontrak sosial, maka umat beragama akan survive dan rela berkorban membatasi  kebebasan  invidunya,  karena  dibalik  kebebasan  ternyata diseberang sana terdapat pula kebebasan orang lain yang merupakan hak azasi manusia.  Hal ini berarti bahwa kebebasan seorang individu akan  dibatasi  oleh  kebebasan  seorang  individu  lain 15 ,  namun  tetap melakukan interaksi.
Menurut  Rousseau,  dalam  melakukan  kontrak  sosial, seseorang akan kehilangan sebagian kebebasannya.  Namun Rousseau menjamin  bahwa,  karena  ia  memberikannya  kepada  keseluruhan masyarakat  yang  anonym  dan  abstrak,  maka  sebenarnya  ia  tidak menyerahkan  kebebasan  itu  kepada  siapapun  kecuali  kepada  dirinya sendiri.    Atau  dengan  melakukan  kontrak  sosial  seseorang  akan kehilangan  kebebasan  alamiahnya  –  yaitu  kebebasan  yang  ditopang oleh  kekuatan  individual  –  namun  ia  memperoleh  kebebasan  sipil yaitu kebebasan yang dijamin oleh general will (kehendak umum). 16
Dalam kaitan ini, sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Rousseau  bahwa  masalah  mendasar  yang  dapat  diselesaikan  oleh
14 Istilah ini diadopsi dari Samuel P. Huntington yang mengemukakan teori the clash of civilization (Benturan antar Peradaban).
15 Dikalangan para ulama, terkenal adanya ungkapan bijak; Hurriyyat al mar’i mahdudah  bi hurriyyat  siwa-hu. Lihat  Nurcholish  Madjid, Cita-Cita  Politik  Islam Era Reformasi (Jakarta : Paramadina. 1999),  h. 146. 16 Lihat Jean Jacques Rousseau, Kontrak Sosial , terj. Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), khususnya Bab II.
Al-Adyan, Volume 12, No. 2, Juli-Desember, 2017
kontrak  sosial  adalah  “mencari  suatu  bentuk  asosiasi  yang mempertahankan  dan  melindungi  pribadi  dan  milik  setiap  anggota asosiasi  dengan  segala  kekuatan  bersama,  dan  di  dalam  asosiasi  itu masing-masing  yang  menyatu  dalam  kelompok  hanya  patuh  pada dirinya sendiri dan tetap bebas seperti sediakala”.  Sedangkan ‟pasal- pasal‟ dalam kontrak dapat disingkat menjadi satu yaitu alienasi total dari  setiap  anggota  asosiasi  berikut  semua  haknya  kepada  seluruh masyarakat. 17
Inti dari teori Kontrak Sosial Rousseau adalah bahwa masing- masing  individu  melimpahkan  segala  hak  perorangannya  kepada komunitas sebagai satu keutuhan.  Dengan demikian maka segala hak alamiah,  termasuk  kebebasan  penuh  untuk  berbuat  sekehendak  hati yang dimiliki oleh orang-orang dalam  kehidupan alamiah itu pindah ke komunitas, atau dalam bahasa politik, pada komunitas sebagai satu keutuhanlah terletak kedaulatan rakyat, dan kedaulatan ini tidak dapat pula  dibagi-bagi. 18 Atau  dengan  kata  lain,  mengutip  Suseno; kehidupan  bersama  dengan  sendirinya  menuntut  bahwa  kebebasan masing-masing orang dibatasi demi hak dan kebebasan setiap orang lain  yang  sama  besarnya,    dan  juga  oleh  tuntutan  kehidupan bersama. 19
Selain teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Rousseau, sebenarnya dapat pula mengkaitkan tema civil religion dengan teori titik temu  agama-agama  yang  diintroduksikan  oleh  Frithjof  Schuon. Schuon menggambarkan sebuah piramida yang dibatasi oleh sebuah garis  horizontal.    Bagian  atas  adalah  aspek  esoterisme,  sedangkan bagian  bawah  adalah  aspek  eksoterisme.    Secara  sederhana  gambar tersebut dapat dipahami  bahwa pada tataran esoterise semua agama bertemua  dan  bersatu  atau  semua  agama  memiliki  sesuatu  yang
17 Jean Jacques Rousseau , Kontrak Sosial , terj. Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen (Jakarta : Dian Rakyat. 2010), cet. II, h. 17-18.
18 Lihat  Jean  Jacques  Rousseau, Kontrak  Sosial ,  alih  bahasa  Sumardjo (Jakarta  :  Erlangga.  1986),  h.  14.      Lihat  juga  Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran , edisi V (Jakarta : UI Press. 1993), h. 69.
19 Frans Magnis Suseno, Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta  :  Gramedia.  2003),  cet.  VII,  h.  258.    Lihat  juga  Ahmad  Suhelmi,
Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan  (Jakarta  :  Gramedia.  2007),  cet.  III,  h.  251.  Serta  Firdaus  Syam, Pemikiran Politik Barat; Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3 (Jakarta : Bumi Aksara. 2010), cet. II, h. 154
disebut  dengan the  ultimate  reality .    Sedangkan  pada  tataran eksoterisme,  agama  berbeda  atau  berpisah,  dimana  masing-masing memiliki  cara  dan  metode  dalam  hal  tata  peribadatan  atau  praktek pengamalan ibadahnya. 20
Deskripsi  Bellah  tentang civil  religion merupakan  salah  satu contoh  tentang  bagaimana  ia  melakukan  pembacaan  sosiologis  atas fenomena  aktual  agama.    Artinya,  ia  berhasil  membuktikan  bahwa perspektif  sosiologi  agama  punya  suara,  bukan  lagi  perspektif pinggiran  sebagaimana  anggapan  banyak  orang.    Bellah mencontohkan  praktik civil  religion ini  dengan  mengutip  penyebutan “Tuhan”  oleh  Presiden  Amerika  John  F.  Kennedy,  dalam  pidato pelantikannya sebagai Presiden pada 20 Januari 1961.  Konsep Tuhan di  situ  sama  sekali  tidak  mengacu  kepada  agama  apa  pun,  karena kalimat  itu  bisa  diterima  oleh  semua  orang.    “Jika  kita  dapat memahami mengapa dia menyebut Tuhan….., maka kita akan banyak memahmi civil religion di Amerika,” kata Bellah. 21
Dalam  konteks  ini  terkait  dengan  kondisi  Indonesia  dimana terjadi  tarik  menarik  antara  ideologi  keagamaan  dengan  ideologi kebangsaan,  harus  segera  disudahi  dengan  sama-sama  memahami konsep civil religion yang berciri khas Indonesia.
Dengan  demikian  secara  garis  besar  dapat  diungkapkan bahwa dalam penelitian ini yang mengangkat tema besar tentang civil religion , maka akan digunakan beberapa teori yang terkait dengan itu; antara lain teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau, serta teori titik temu agama-agama yang diintroduksikan oleh Frithjof Schuon.

## C. Penutup
1. Istilah civil  religion pada  mulanya  digunakan  oleh  J.J.  Rousseau, kemudian  dilanjutkan  oleh  Robert  N.  Bellah. Civil  religion bukanlah  dipahami  sebagai  bentuk  agama  dalam  pengertian konvensional  laiknya  Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  Budha, Konghucu, ataupun yang lainnya yang ada di dunia ini. Dan juga
20 Lihat Frithjof Schuon, Mencari Titik Temu Agama-Agama , terj. Saafroedin
Bahar (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. xi.
21 Robert N. Bellah, Beyond Belief ; ….. ,h. 239-240.
Al-Adyan, Volume 12, No. 2, Juli-Desember, 2017
155
bukan  merupakan  agama  baru  atau  bahkan super agama (super religion) yang  akan  menggantikan  agama-agama  konvensional  itu. Civil religion adalah justru hendak menjadikan nilai-nilai yang telah ada  dan  bersemai  di  dalam  agama-agama  konvensional  tersebut sebagai etika publik. Dengan kata lain, civil religion bersifat artifisial dan melampaui agama-agama yang telah ada, tetapi tentu saja tidak untuk  menghapuskan  agama  konvensional  tersebut.  Justru  yang dikehendaki oleh civil religion adalah revitalisasi nilai-nilai atau etika publik  yang  disarikan  dari  agama,  seperti  mengutamakan kepentingan  umum,  antiprimordialisme,  menghargai  hak-hak sesama  warga  negara,  keadilan  gender,  menghormati  keragaman dan  pluralitas,  atau  menjaga  kesatuan  dan  persatuan  bangsa. Dengan  demikian, civil  religion tidak  lain  adalah  merupakan konsensus atau kesepakatan sebuah masyarakat mengenai nilai dan norma  yang  umum  dan  harus  dihormati  oleh  semuasecara bersama-sama,  dan  disadari  serta  sangat  dibutuhkan  untuk menjamin  kehidupan  bersama  secara  tentram  dan  terbuka  untuk kemajuan masyarakat itu sendiri.
2. Jalan  keluar  yang  tepat  untuk  mempertemukan  ideologi keagamaan  dan  ideologi  kebangsaan  adalah  dengan  cara menerapkan civil  religion ;  dimana  dalam  prakteknya civil  religion adalah  menghargai  perbedaan,  menguatkan  persamaan,  toleransi, bebas  dari  tindakan  intimidasi,  penyerangan  dan  lain  sebagainya. Tujuan yang menjadi orientasi dan acuan bersama adalah orientasi semangat  berlomba-lomba  dalam  kebaikan,  menebarkan  kasih sayang, menolong sesama dengan rasa kemanusiaan tanpa melihat adanya  aneka  ragama  latarbelakang  yang  ada  seperti,  bahasa, budaya, agama, ras, aliran dan lain sebagainya.  Dengan sikap itu, mereka  mengaktualisasikannya  dalam  bentuk  pengembangan moral  universal  yang  disapih  dari  simbol-simbol  agama  tanpa makna  serta  dapat  diterima  di  ranah  publik  melalui  komunikasi kritis dan suasana dialogis, penuh kejujuran dan keterbukaan.
3. Indonesia yang plural dengan dasar Negara Pancasila tentu sangat terbuka  untuk  mengembangkan  wacana civil  religion .  Dilihat  dari aspek  historis,  kesadaran  para founding  fathers akan  adanya keanekaragaman  yang  dimiliki  bangsa  Indonesia  patut  diacungi jempol,  sebab  jauh-jauh  sebelumnya  mereka  sudah  memikirkan bagaimana  mengakomodasi  segala  kepentingan  yang  berasal  dari berbagai  macam  sukubangsa  terlebih  lagi  dari  berbagai  macam
agama yang ada.  Walaupun pada awalnya terjadi perdebatan hebat antara  nasionalis  muslim  dan  nasionalis  sekuler,  namun  pada akhirnya dapat ditemukan kata sepakat bahwa Pancasila-lah yang dijadikan  landasan  filosofis  bagi  Republik  Indonesia.    Sebagai pewaris  perjuangan  bangsa,  maka  manusia  Indonesia  saat  ini seharusnya  menghargai  apa  yang  telah  diperjuangkan,  ditetapkan dan disepakati oleh founding fathers tersebut  terutama sila pertama dari  Pancasila  yakni  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  sebagai  sesuatu yang  harus  dijunjung  tinggi  oleh  semua  elemen  bangsa  ini. Dengan  demikian  sesungguhnya  dapat  dipahami  bahwa  terdapat relasi  atau  hubungan  antara  penerapan civil  religion dengan  masa depan  umat  beragama  di  Indonesia.    Artinya  dengan civil  religion , maka  semangat  yang  diarusutamakan  adalah  semangat kebersamaan  dan  juga  berpegang  teguh  pada  etos-etos  yang dibutuhkan  untuk  tegaknya  kultur  demokrasi,  seperti mengutamakan kepentingan umum, antiprimordialisme, menghargai  hak-hak  sesama  warga  negara,  keadilan  gender, menghormati  keragaman  dan  pluralisme,  menjaga  kesatuan  dan persatuan bangsa dengan bersama-sama bekerja keras membangun bangsa,  dan  lain-lain.    Ketika  semua  itu  telah  terbangun,  maka masa  depan  umat  beragama  di  Indonesia  akan  menjadi  baik, rukun, damai dan harmonis.
Al-Adyan, Volume 12, No. 2, Juli-Desember, 2017

## Daftar Pustaka
Ahmad  Suhelmi, Pemikiran  Politik  Barat;  Kajian  Sejarah  Perkembangan Pemikiran  Negara,  Masyarakat  dan Kekuasaan  (Jakarta  : Gramedia. 2007)
Anas Saidi, Menekuk Agama, Membangun Tahta; Kebijakan Agama Orde
Baru , (Jakarta: Desantara Utama. 2004)
Andrew Shanks, Civil Religion , Ali Bahasa Yudi Santoso (Yogyakarta:
Jalasutra, 2003)
Anis  Malik  Thoha, Tren  Pluralisme  Agama;  Tinjauan  Kritis (Jakarta: Perspektif, 2007)
Faisal  Ismail, Pilar-Pilar  Islam;  Pergumulan  Kultur  dan  Struktur
(Yogyakarta: LESFI, 2002)
Firdaus  Syam, Pemikiran  Politik  Barat;  Sejarah,  Filsafat,  Ideologi,  dan Pengaruhnya  Terhadap  Dunia  ke-3 (Jakarta  :  Bumi  Aksara.
2010)
Frans  Magnis  Suseno, Etika  Politik;  Prinsip-prinsip  Moral  Dasar
Kenegaraan Modern (Jakarta : Gramedia. 2003)
Frithjof  Schuon, Mencari  Titik  Temu  Agama-Agama ,  terj.  Saafroedin Bahar (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987)
J. Philip Wogemen, Christian Perspective on Politics (Wensminster: John Knox Press, 2000)
Jacques Rousseau, Kontrak Sosial , terj. Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen (Jakarta: Dian Rakyat, 2010)
John A. Coleman, “Civil Religion”, dalam Sociological Analysis , No. 31 (Summer, 1970)
Kiki  Muhamad  Hakiki, Islam  Dan  Demokrasi:  Pandangan  Intelektual Muslim  Dan  Penerapannya  Di  Indonesia .  Wawasan:  Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya 1, 1 (Januari 2016)
Marzuki  Wahid  dan  Rumadi, Fiqh  Mazhab  Negara;  Kritik  atas  Politik Hukum Indonesia (Yogyakarta: Lkis, 2001)
Nurcholish  Madjid, Cita-Cita  Politik  Islam  Era  Reformasi (Jakarta  : Paramadina. 1999)
Parakitri T. Simbolon dalam Bentara Kompas, No. 9. Tahun I, Jum‟at, 6 Oktober 2000
Robert N. Bellah, Beyond Belief ; Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern , terj. Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Paramadina. 2000).
Robert N. Bellah, The Broken Covenant; American Civil Religion in Time of Trial (Chicago and Londo: The University of Chicago Press,
1992)
Robert N. Bellah-Phillip E. Hammond, Varietes of Civil Religion , terj. Imam Khori dkk. (Yogyakarta: Irchisod. 2003).