INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13103-13112 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Efektivitas Peran K omisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani Kasus Bullying Terhadap Anak
Anisa Dewi Ariani 1 ✉ , Nining Y urista Prawitasari 2
Program Studi Hukum, Universitas Pelita Bangsa
Email : anisadewiariani99@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kasus bullying rentan terjadi di kalangan anak-anak dan menjadi salah satu kasus yang banyak terjadi di  Indonesia.  Banyaknya  kasus bullying  di  kalangan  anak-anak  akan  berdampak  negatif  bagi perkembangan  fisik,  mental  dan  emosional  anak.  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  seringkali menjadi sorotan publik karena adanya peningkatan angka kasus bullying di setiap tahunnya. Penelitian ini  bertujuan  untuk  menginvestigasi  efektivitas  peran  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  dalam menangani kasus bullying terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris  dengan  data  yang dikumpulkan  melalui  wawancara  dengan  anggota  Komisi  Perlindungan Anak Indonesia, tabulasi data kasus bullying dan juga studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan website yang terpercaya. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani kasus bullying sudah dianggap efektif, karena jumlah kasus bullying telah mengalami penurunan berdasarkan data yang telah direkapitulasi dari tahun 2021 hingga 2023.
Kata kunci : Anak, B ullying, Komisi Perlindungan Anak Indonesia

## Abstract
Bullying  cases  are  prone  to  occur  among  children  and  are  one  of  the  cases  that  often  occur  in Indonesia.  The  large  number  of  cases  of  bullying  among  children  will  have  a  negative  impact  on children's physical, mental and emotional development. The Indonesian Child Protection Commission is often in the public spotlight because of the increase in the number of bullying cases every year. This research  aims  to  investigate  the  effectiveness  of  the  role  of  the  Indonesian  Child  Protection Commission in handling cases of bullying against children. The research method used is empirical legal research  with  data  collected  through  interviews  with  members  of  the  Indonesian  Child  Protection Commission,  tabulation  of data on  bullying  cases  and also  literature  studies  which  include  books, journals, laws and regulations and trusted websites. The research results show that the role of the Indonesian Child Protection Commission in handling bullying cases is considered effective, because the number of bullying cases has decreased based on data that has been recapitulated from 2021 to 2023.
keywords: Children, Bullying, Indonesian Child Protection Commission

## PENDAH ULUAN
Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus di lindungi hak-haknya dan dijaga  oleh  semua  kalangan.  Anak  juga  dipandang  sebagai  penerus  generasi  yang melanjutkan  tradisi,  nilai,  dan  norma  sosial.  Peraturan  perundang-undangan  telah memberikan definisi bahwa anak merupakan seseorang  yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih  dalam kandungan  (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, t.t.).
Anak-anak  menjadi  salah  satu  korban  yang  cukup  rentan  mengalami  berbagai permasalahan. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia saat ini menjadi  perhatian  yang  serius  bagi  semua  pihak.  Kekerasan  menjadi  salah  satu  bentuk permasalahan yang sering dialami anak-anak dan perlu diperhatikan secara maksimal baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum, bahkan masyarakat umum. Selain itu, negara juga harus  melindungi  anak-anak  dengan  memberlakukan  peraturan  perundang-undangan terkait  perlindungan  anak.  Hal  ini  dikarenakan  anak-anak  dinilai  belum  mampu  dalam menyelesaikan  berbagai  macam  permasalahan.  Maka  dari  itu,  undang-undang  tentang perlindungan anak menjadi hal yang sangat  penting dalam memberikan rasa aman dan nyaman  bagi  anak-anak.  Hal  tersebut  menjadi  bukti  dari  keterlibatan  negara  dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
Peraturan  perundang-undangan  telah  mengatur  terkait  perlindungan  anak  pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Tentunya  undang-undang  ini  dibuat  dan
disahkan  dengan tujuan  untuk melindungi anak-anak di Indonesia  dari segala ancaman, kekerasan  dan  intimidasi,  sehingga  dapat  hidup  dengan  aman  dan  nyaman  (Hertianto, 2021).
Salah satu bentuk usaha negara dalam memaksimalkan perlindungan terhadap anak adalah membuat dan mengesahkan undang-undang yang mengatur perlindungan anak. Selain itu, negara juga membentuk lembaga yang menyelenggarakan perlindungan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadi lembaga negara yang bertugas khusus untuk  mengawasi  perlindungan  anak  di  Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan tentang perlindungan anak.
Perlindungan  anak  merupakan  usaha  dalam  melindungi  anak  agar  dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi (Eleanora dkk., 2021). Dari  segi  hukum,  perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi anak beserta hak-haknya  agar anak  dapat hidup, tumbuh,  berkembang, dan berpartisipasi  secara  ideal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaannya,  serta terlindungi  dari  kekerasan  dan  diskriminasi  (Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perlindungan Anak, t.t.).
Perlindungan  anak  mencakup  kebijakan,  peraturan  hukum,  dan  mekanisme penegakan hukum yang dirancang khusus untuk menjamin perlindungan anak dari berbagai resiko, ancaman, dan segala bentuk kekerasan. Menurut Ahmad Kamil, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan juga negara bertanggungjawab atas perlindungan anak yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi telindunginya hak-hak anak (Kamil & Fauzan, 2008) .
Salah satu bentuk kekerasan yang sering terjadi di kalangan adalah bullying atau sering dikenal dengan perundungan. Bullying merupakan salah satu jenis kekerasan yang dilakukan dengan  sengaja  oleh  satu  orang  atau  sekelompok  orang  yang  lebih  berkuasa  terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus (Coloroso, 2007). Rigby berpendapat bahwa bullying merupakan perilaku agresi yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus, terdapat kekuatan yang tidak seimbang antara pelaku dan korbannya, dengan tujuan menyakiti dan menimbulkan rasa tertekan bagi korbannya (P. R. Astuti, 2008).
Kasus bullying menjadi salah satu kasus terbesar di kalangan anak-anak yang perlu dperhatikan publik. Dampak dari adanya kasus bullying ini akan menimbulkan dampak yang merugikan  dan  berbahaya,  baik  bagi  korban  maupun  bagi  pelaku bullying.  Coloroso berpendapat jika pelaku bullying akan terperangkap dalam peran menjadi pelaku bullying, tidak  dapat  mengembangkan  hubungan  yang  sehat,  kurang  cakap  dalam  memandang
sesuatu dari perspektif lain, tidak memiliki empati, serta menganggap bahwa dirinya lebih kuat dan berkuasa sehingga dapat mempengaruhi pola hubungan sosialnya di masa yang akan datang. Sementara dampak bagi korban bullying, dirinya akan timbul perasaan depresi, marah, dan juga trauma atas tindakan bullying yang diterimanya (Coloroso, 2007).
Faktor utama yang mempengaruhi kasus bullying yaitu faktor individu. Faktor individu bagi pelaku bullying seperti kurangnya pemahaman terhadap bullying, ingin terlihat bahwa dirinya lebih unggul dibanding yang lain, dan selalu ingin menunjukan perilaku provokatif atau menantang,  dan  lain  sebagainya.  Sedangkan bagi anak  korban bullying, kurangnya kepercayaan  pada  dirinya  sendiri,  keterampilan  sosial  yang  buruk  sehingga  tidak  bisa berinteraksi dengan orang lain, dan penampilan fisik yang berbeda dari teman yang lain.
Beberapa faktor lain yang mempengaruhi bullying antara lain, faktor pola asuh orang tua, faktor keluarga, faktor teman sebaya, faktor lingkungan sekolah seperti pengawasan yang  kurang  dan  tidak  memiliki  kebijakan  anti- bullying,  faktor  lingkungan  sosial  seperti banyaknya masyarakat yang menerima dan memuji tindakan-tindakan bullying, dan juga faktor tayangan televisi dan media sosial. faktor-faktor inilah yang menjadikan kasus bullying terus meningkat di setiap tahunnya.
Maraknya  kasus bullying  di  kalangan  anak-anak  menimbulkan  banyak  pertanyaan publik terkait bagaimana peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia selaku lembaga yang menyelenggarakan perlindungan anak dalam menangani kasus bullying dan mencegahnya di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi efektivitas peran Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  dalam  menangani  kasus bullying  dan memberikan perlindungan bagi anak korban maupun anak sebagai pelaku bullying.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  dengan  menggunakan pendekatan  sosiologis.  Penelitian  ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  dengan melakukan  wawancara  dengan  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  terkait peranannya dalam menangani kasus bullying terhadap anak dan bahan hukum sekunder seperti  peraturan  perundang-undangan,  buku,  jurnal,  website  yang  tepercaya  dan  juga tabulasi  data  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  terkait  jumlah  kasus bullying terhadap anak di Indonesia.
Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  menganalisis  peran-peran  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia  (KPAI)  dalam  menangani  kasus bullying  terhadap  anak,  baik  menangani  anak sebagai pelaku bullying maupun anak sebagai korban bullying.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  merupakan  lembaga  negara  yang dibentuk  atas  amanat  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki wewenang dalam melakukan perlindungan terhadap anak beserta hak-haknya, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, maupun publik. Lembaga ini dibentuk  dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan  anak di Indonesia (Ayuwuragil, 2013).
Tugas  dan  fungsi  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  telah  diatur  didalam undang-undang. Berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak, tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan  dan  pemenuhan  hak  anak,  memberikan  masukan  dan  usulan  dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan  informasi  mengenai  perlindungan  anak,  menerima  dan  melakukan  penelaahan  atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, t.t.).
Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga diatur didalam pasal 9 Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yaitu  melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, melakukan koordinasi  lintas  sektoral  dengan  lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan  di  bidang perlindungan anak dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai pencegahan, penyelesaian  administrasi  perkara,  rehabilitasi,  dan  reintegrasi  sosial  (Undang-undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  t.t.).  KPAI  juga  melakukan koordinasi  dan  pemantauan  dalam  penanganan  dan  pencegahan  korban  tindak  pidana kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, t.t.).
Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  diatas,  menunjukan  jika  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki peran yang penting dalam melindungi anak beserta  hak-haknya  dari  segala  bentuk  ancaman,  diskriminasi,  dan  kekerasan  yang  akan berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Bullying merupakan jenis kekerasan yang marak  dilakukan  di  kalangan  anak-anak. Bullying  terdapat  berbagai  macam  jenisnya, bullying fisik, bullying psikis, cyber bullying dan pelecehan seksual.
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh Programme  for  International  Student Assessment (PISA), Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah kasus bullying tertinggi di dunia mencapai 41,1% dari 78 negara di dunia (Jayani, 2019). Dilihat dari tabulasi data Komisi Perlindungan  Anak Indonesia (KPAI), jumlah korban bullying mencapai 1000 kasus,  sedangkan  untuk  pelaku bullying  stagnan  di  angka  100.  Tabulasi  data  yang direkapitulasi  KPAI  berasal  dari  pengaduan,  baik  pengaduan  langsung  maupun  tidak langsung dan juga media, baik media cetak maupun media online (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023).
Hasil  dari  tabulasi  data  ini  menunjukan  jika  angka  kasus bullying  mengalami penurunan  dari  tahun  2021  hingga  tahun  2023,  meskipun  angka  kasus bullying  masih
2021 2022 2023 0 500 1000 1500 2000 Anak Sebagai Korban Bullying Anak Sebagai Korban
Tabel 1. 2 Data Anak Sebagai Pelak u Bullying Tahun 2021-2023
Tabel 1. 1 Data Anak Sebagai K orban Bullying Tahun 2021-2023 0 20 40 60 80 100 120 2021 2022 2023 Anak Sebagai Pelaku Bullying Anak Sebagai Pelaku Bullying
dianggap tinggi. Tabulasi data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat jumlah kasus bullying  dari  tahun  2021  hingga  2023  dengan  catatan  bahwa  tahun  2021 menjadi tahun tertinggi kasus bullying di kalangan anak-anak. Jumlah anak sebagai korban bullying berjumlah 1795 di tahun 2021, 1060 di tahun 2022, dan 942 di tahun 2023.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat jumlah kasus bullying dari 2021 hingga 2023 dari sudut anak sebagai pelaku bullying. Pada tahun 2021 anak sebagai pelaku bullying mencapai 108 anak, tahun 2022 berjumlah 85 dan tahun 2023 berjumlah 86 anak. Data tersebut merupakan hasil rekapitulasi kluster Perlindungan Khusus Anak (PKA) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023).
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat berbagai macam jenis bullying yang terjadi di kalangan anak-anak, seperti kejahatan pornografi di dunia maya, kejahatan cyber, perundungan di dunia maya, penganiayaan (pengeroyokan, perkelahian, tawuran), kekerasan psikis (perundungan, ancaman, intimidasi), kekerasan seksual pemerkosaan dan pencabulan, juga perundungan di satuan pendidikan.
Dunia pendidikan menjadi salah satu lingkungan yang sering terjadi kekerasan. Hal ini disebabkan karena sebagian waktu anak-anak beraktivitas adalah di sekolah. Tidak sedikit kasus bullying terjadi di sekolah dan mayoritas dilakukan oleh siswa SMP dan SMA. Kasus bullying yang terjadi di sekolah seringkali mengalami hambatan pada proses mendapatkan keadilan.  Selain  itu,  birokrasi  atau  instansi  sekolah  cenderung  menutupi  kasus bullying karena ditakutkan reputasi instansi tersebut menurun. Hal ini menyebabkan anak sebagai korban bullying seringkali tidak mau untuk melapor kepada pihak sekolah dan kasus bullying di satuan pendidikan terus meningkat.
Tingginya angka kasus bullying tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor,  seperti faktor dari diri sendiri, faktor teman sebaya, faktor pola asuh orang tua, faktor keluarga, faktor  lingkungan  sosial  dan  juga  faktor  tayangan  televisi  dan  media  sosial.  Komisioner Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  bidang  Pendidikan,  Aris  Adi  Leksono menuturkan jika tingginya kasus bullying bermula pasca Covid-19. Pada saat pandemi, anak- anak  seringkali  menghabiskan  waktunya  dengan  bermain  gadget,  sehingga  mengalami penurunan karakter yang disebabkan dari tontonannya (Leksono, 2024).
Kasus bullying  dipengaruhi  juga  oleh  peran  media  yang  sangat  kuat.  Peran  media dianggap bisa membantu KPAI dalam menangani kasus bullying dan membuat masyarakat lebih  aware  terhadap  dampak  dari bullying.  Akan  tetapi,  peran  media  juga  menjadi berpengaruh buruk karena tidak sedikit kasus bullying yang dilakukan melalui media. Hal ini lebih dikenal dengan istilah cyber bullying. Dampak cyber bullying juga sangat berbahaya, karena berpotensi anak korban bullying melakukan aksi bunuh diri (Leksono, 2024).
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  selaku  lembaga  yang  mengedepankan perlindungan anak, tentu akan melindungi anak-anak dari segala macam bentuk kekerasan, seperti bullying.  KPAI  akan  melindungi  anak,  baik  anak  korban  bullying  maupun  anak sebagai pelaku bullying. KPAI juga akan memastikan anak-anak tersebut tidak kehilangan hak-haknya  sebagai  anak  di  mata  negara,  seperti  hak  mendapatkan  pendidikan,  hak mendapatkan kesehatan, dan hak-hak lainnya.
Anak korban bullying cenderung mengalami penurunan pada kesehatan mentalnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akan memastikan anak korban bullying akan mendapatkan rasa keadilan di mata hukum. KPAI akan memberikan pendampingan dalam pengobatan psikis dan pemulihan mental akibat tindakan bully yang diterimanya. Apabila dalam pendampingan tersebut KPAI mengalami keterbatasan sumber daya, maka KPAI akan merujuk anak korban bullying ke Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPPA) (Leksono, 2024).
UPTD  PPA  merupakan  usaha  pemerintah  dalam  memberikan  layanan  pelindungan perempuan  dan  anak  korban  kekerasan  berbasis  gender  yang  menjalankan  tugasnya  di tingkat  provinsi  dan  kabupaten/kota.  UPTD  PPPA  merupakan  lembaga  yang  dibentuk dibawah  naungan  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak. Kementerian  PPPA  menjadi  salah  satu  lembaga  yang  bekerja  sama  dengan  KPAI  dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di Indonesia.
Kementerian pemerintahan Indonesia lainnya yang melakukan koordinasi dengan KPAI dalam menangani kasus bullying antara lain, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan teknologi  (KEMENDIKBUDRISTEK),  Kementerian  Agama  (KEMENAG),  Kementerian  Sosial (KEMENSOS), dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI). Sedangkan lembaga lainnya yang  bekerja  sama  dengan  KPAI  dalam  menangani  kasus bullying  antara  lain,  Komisi Nasional  Hak  Asasi  Manusia  (KOMNAS  HAM),  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak (KOMNAS PA), dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) (Leksono, 2024).
Peran  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  dalam  menangani  anak  sebagai pelaku bullying tentunya akan ada efek jera atas tindakan bullying yang dilakukan tapi tidak akan  menghilangkan  hak-haknya  sebagai  anak  di  mata  negara.  Jika  anak  tersebut berhadapan  dengan  hukum,  maka  KPAI  akan  mengajak  pihak  yang  berwajib  untuk menangani anak sesuai dengan undang-undang sistem peradlan pidana anak. Selain itu, KPAI akan mengajak pihak yang berwajib untuk melakukan pendekatan restorative justice atau  menyelesaikan  kasus  dengan  cara  menekankan  pemulihan  kerugian  yang  dialami korban dan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Restortive justice melibatkan dialog antara korban, pelaku, dan keluarga untuk mencapai hasil yang memuaskan semua
pihak.  Dalam  kasus bullying  di  kalangan  anak-anak,  restorative  justice  menjadi  alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan pendekatan hukum yang konvesional (Leksono, 2024).
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  tentunya  mengalami  beberapa  kendala  saat menangani kasus bullying, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melaporkan  kasus bullying,  kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  bahaya  dan dampak bullying, kurangnya peran orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anak di lingkungan  sekitar,  keterbatasan  sumber  daya  dan  tenaga  kerja  untuk  menangani  kasus bullying yang terus meningkat, proses hukum yang terkadang lambat dan kompleks, serta koordinasi antar lembaga terkait juga menjadi tantangan dalam menanganani kasus bullying (Leksono, 2024).

## SIMPULAN
Kasus bullying  merupakan  kasus  yang  sering  terjadi  di  kalangan  anak-anak.  Kasus bullying dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor diri sendiri, faktor pola asuh orang tua,  faktor  keluarga,  faktor  teman  sebaya,  faktor  lingkungan  sekolah,  faktor  lingkungan sosial,  dan  faktor  tayangan  televisi  dan  media  sosial.  Dampak  dari  kasus bullying  ini berbahaya, seperti trauma dan rasa takut yang mendalam, hingga anak korban melakukan aksi bunuh diri. Komisi Perlindungan  Anak Indonesia (KPAI)  merupakan  lembaga negara yang dibentuk atas amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  KPAI  memiliki wewenang  untuk  memberi  perlindungan  terhadap  anak-anak  di  Indonesia  dari  segala bentuk ancaman, kekerasan dan diskriminasi termasuk bullying.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  telah  melakukan  peranannya  dalam menangani  kasus bullying  dan  menangani  anak-anak,  baik  anak  korban  maupun  anak sebagai pelaku bullying. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, KPAI mengalami beberapa kendala  seperti  kurangnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  isu  dan  dampak bullying, kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  melaporkan  kasus bullying  yang  terjadi  di sekitarnya, keterbatasan sumber daya dan tenaga kerja dalam menangani kasus bullying, dan juga hambatan saat melakukan kerja sama dengan lembaga yang menyelenggarakan kebijakan anti- bullying. Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dianggap sudah efektif dalam menangani kasus bullying, hal ini dibuktikan dengan tabulasi data yang direkap oleh KPAI setiap tahunnya mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2023.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti, P. R. (2008). Meredam Bullying (3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak). PT. Grasindo.
Ayuwuragil,  K.  (2013). Profil  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak.  merdeka.com. https://www.merdeka.com/komisi-nasional-perlindungan-anak
Coloroso, B. (2007). Stop Bullying!: Memutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah Hingga SMU (S. I. Astuti, Ed.). Serambi Ilmu Semesta.
Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (1 ed.). Madza Media.
Hertianto, M. R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3).
Jayani,  D.  H.  (2019). PISA:  Murid  Korban  “Bully”  di  Indonesia  Tertinggi  Kelima  di  Dunia. databoks.katadata.co.id.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/12/pisa-murid-korban-bully-di- indonesia-tertinggi-kelima-di-dunia
Kamil, A., & Fauzan. (2008). Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia (1 ed.). RajaGrafindo Persada.
Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia.  (2023). Tabulasi  Data  Perlindungan  Anak. bankdata.kpai.go.id. https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak
Leksono, A. A. (2024). Wawancara.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.