P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020

## TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP AKAD PENGIRIMAN BARANG
Alma Dwi Rahmawati 1 1 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
1 dwialma50@gmail.com
Abstrak. Saat  ini  dunia  industri  dan  perusahaan  berkembang  pesat  salah  satunya adalah  perusahaan  jasa  pada  pengiriman  barang.  Hal  yang  menjadikan  perusahaan pengirim barang bertumbuh dengan pesat adalah banyaknya jual beli yang dilakukan secara  online  lalu  dikirim  melalui  jasa  pengirim  barang.  Sebab  itu  penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui akad jual beli yaitu penukaran barang dengan barang atau barang  dengan  uang,  ijarah  yaitu  sewa  menyewa  yang  dalam  pembahasan    ini menyewa  jasa  seseorang,  dan  wakalah  bil  ujrah  yaitu  mewakilkan  atau  memberi kekuaasaan  kepada  seseorang  untuk  melaksanakan  sesuatu.  Mekanisme  yang  terjadi pada  pengiriman  barang  adalah  pertama    ada  transaksi  jual  beli  secara  online  lalu penjual  mengemas  dan  menghubungi  jasa  pengirim  barang  untuk  menyewa  jasanya agar  mengantar  barang  sampai  rumah  pembeli  yang  didalamnya  terdapat  akad wakalah  bil  ujrah  yaitu  penjual  memberi  kekuasaan  kepada  kurir  untuk mewakilkannya  dalam  hal  mengantar  barang.  Mekanisme  akad  pengiriman  barang akan  dibahas  bagaimana  hukumnya  menurut  agama  islam  melalui  fikih  muamalah. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  melalui  buku  buku, jurnal dan skripsi. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaplikasian akad ijarah dan akad wakalah dalam transaksi pengiriman barang, kebanyakan sudah sesuai dengan syariat, akan tetapi masih ada yang menyimpang dari syariat Islam.
Kata kunci: Jasa Pengeriman Barang, Akad Ijarah, Akad Wakalah.
Abstract. Currently,  the  industrial  world  and  companies  are  growing  rapidly,  one  of which  is  a  service  company  in  shipping  goods.  The  thing  that  makes  goods  sender companies grow rapidly is the number of buying and selling that is done online and then sent via a freight forwarder. Therefore, this study aims to determine the sale and purchase contract,  namely  the  exchange  of  goods  for  goods  or  goods  for  money,  ijarah,  which  is renting, which in this discussion hires someone's services, and wakalah  bil ujrah, which represents or gives power to someone to do something. The mechanism that occurs in the delivery of goods is first, there are an online sale and purchase transaction, then the seller packages and contacts the delivery service to hire his services to deliver the goods to the buyer's  house,  which  includes  a  wakalah  bil  ujrah  contract,  namely  the  seller  gives  the power to the courier to represent him in terms of delivering the goods. The mechanism for the  delivery  of  goods  contracts  will  be  discussed  how  the  law  is  according  to  Islam through  fiqh  muamalah.  The  research  method  used  is  a  qualitative  approach  through books,  journals  and  theses.  The  results  of  this  study  are  the  application  of  the  ijarah contract and the wakalah contract in goods delivery transactions, most of which are in accordance with the Shari'a, but there are still those that deviate from Islamic law.
Keywords : Freight Services, Akad Ijarah, Akad Wakalah.
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020

## I. PENDAHULUAN
Manusia  yang  hidup  dibumi  tidak  akan  pernah  bisa  memenuhi  kebutuhannya secara sendiri, yang mendorong untuk saling berhubungan satu  dengan yang lain agar dapat memenuhi kebutuhan.  Dengan adanya saling membutuhkan, maka memerlukan hukum  yang  dapat  mengatur  hubungan  tersebut.  Jika  tidak  ada  hukum  yang mengaturnya  akan  terjadi  kecurangan  dan  ketidakadilan.  Hukum  atau  aturan  tersebut diatur dan dijelaskan secara rinci di Fikih Muamalah.
Fikih  menurut  bahasa  yaitu  pemahaman,  menurut  istilah  suatu  ilmu  yang mendalami atau memahami hukum yang berada di Al- Qur’an dan sunnah sesuai dengan agama Islam. yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan individu maupun  masyarakat  dan  kehidupan  manusia  dengan  tuhannya.  Sedangkan  muamalah adalah  aturan  aturan  (hukum)  yang  mengatur  manusia  dalam  bersosial  dan  duniawi sesui  ketentuan  Allah.  Dapat  diartikan  juga  aturan  yang  mengatur  hubungan  manusia dengan  manusia  dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Jadi  dapat  diartikan  fikih  muamalah aturan atau hukum Allah yang harus ditaati karena fikih muamalah mengatur bagaimana cara memperoleh dan mengembangkan harta dan mengatur hubungan manusia dengan manusia.
Pada  saat  ini  kita  dapat  melihat  perekonomian  tumbuh  cepat  yaitu  dengan munculnya  berbagai  perusahaan  yang  mendirikan  usaha  yang  berbeda  beda.  Salah satunya adalah perusahaan yang bergerak pada jasa pengiriman barang. Perkembangan ini  tentu  menjadi  tantangan  bagi  pengusaha  yang  sama  sama  bergerak  pada  jasa pengiriman  barang.  Oleh  sebab  itu  setiap  perusahaan  harus  mampu  bertahan  dalam pertumbuhan ekonomi yang pesat ini. contoh dengan memberi pelayanan yang baik atau menciptakan produk baru yang berbeda dengan perusahaan lain. 1
Tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  untuk  meninjau  bagaimana  fikih  muamalah terhadap akad pengiriman barang apakah ada unsur yang dilarang oleh agama atau tidak dan melalui akad apa saja dalam pengiriman barang tersebut.
1 Muhammad Burhanudin, “WAKALAH BIL UJAH DALAM INVESTASI JASA PENGIRIMAN BARANG,” ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 13, no. 1 (2019): 28.
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020

## II. KAJIAN PUSTAKA

## 1.1 Akad
Kata Akad berasal dari bahas Arab yang artinya ikatan atau kewajiban yang juga biasa  disebut  kontrak  atau  perjanjian. 2 Akad  adalah  pengencangan  atau  perjanjian beberapa pihak baik nyata maupun abstrak. 3 Menurut terminologi fukaha akad adalah suatu  yang  ada  keridhaan  dikedua  belah  pihak  yang  dibenarkan  oleh  syara’ menggunakan  prnyataan  Ijab  dan  Qabul.  Pengertian  lain  dari  akad  adalah  perikatan yang  dapat  berpengaruh  pada  obyek  menggunakan  pernyataan  Ijab  Qabul  sesuai dengan ketentuan syariat. Maksud sesuai dengan syariat adalah akad yang dikerjakan tidak menyimpang dari agama Islam. 4 Dalam hal janji dan wa’ad suatu yang tidak dapat disamakan menurut fiqih muamalah,janji, promise (wa’ad) hanya mengikat satu pihak saja sedangkan akad mengikat kedua belah pihak. Pada wa’ad akan ada sanksi moral jika orang yang  berjanji tidak menepati janjinya. 5
Akad memiliki rukun-rukun sebagai berikut:
1. Orang yang melaksankan akad yaitu aqid, akad dapat terdiri dari beberapa orang dan salah satu orang dari masing masing pihak.
2. Benda yang dijadiakan objek akad baik barang ataupun jasa disebut Ma’qud alaih.
3. Shigat al a’qad, yaitu pernyataan serah teri ma dari yang berakad (ijab dan qabul) Ijab yaitu menyatakan penjelasan yang memberikan gambaran akan kehendaknya melalui aqad sedangkan Qabul pernyataan penerimaan yang keluar setelah adanya ijab. 6
Syarat akad dalam rukun pertama yaitu: 1)pihak berbilang; 2) tamyiz. Syarat pada rukun kedua: 1) objek bisa ditransaksikan; 2) dapat ditentukan atau tertentu; 3) yang  menjadi  objek  nyata  dan  dapat  diberikan.  Syarat  akad  rukun  ketiga  yaitu:  1) Kesatuan majlis akad, dan; 2) kesesuain ijab qabul. 7
Macam-macam akad adalah sebagai berikut:
2 Ibnu Zakariya and Abu al- Husain Ahmad ibn Faris, “Mu’jam Maqayis Al - Lughah,” Beirut. Dar al-Fikr (1979): 679. 3 Wahbah Az- Zuhaili, “Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terj,” Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta (ID): Gema Insani (2011): 420.
4 Darmawati Darmawati, “AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARI’AH,” Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 12, no. 2 (2019): 145.
5 Adiwarman A Karim, “Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Ketiga,” Jakarta PT. Raja Grafindo Persada (2007): 65.
6 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam , PT. Raja Garfindo Persada , I. (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2002), 46 – 47.
7 Urbanus Uma Leu, “Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” Jurnal Tahkim 10, no. 1 (2014): 52.
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
1. Akad Munjiz ialah  akad  yang  tidak  ada  syarat  pada  waktu  selesainya  akad  dan dilaksankan secara langsung.
2. Akad Mualaq ialah  akad  yang  ada  syarat  yang  telah  ditentukan  dalam pelaksanaanya.
3. Akad Mudhaf ialah  perikatan  yang  pelaksanaannya  ada  syarat  penangguhan pelaksanaan akad sampai waktu yang telah ditentukan.
Dari segi ini dibagi menjadi 2 sah atau batalnya akad yaitu:
1. Akad shahihah adalah  syarat  umum  dan  khusus  dapat  terpenuhi  secara sempurna.
2. Akad fasidah adalah perikatan cacat dan tidak memenuhi syarat umum ataupun khusus. 8
Akibat  hukum  yang  timbul  menjadi  perhatian  utama  dari  akad.  Keinginan bersama  yang  hendak  diwujudkan  oleh  kedua  belah  pihak  adalah  akibat  hukum pokok  yang  menjadi  penyebab  tujuan  akad.  Tujuan  Akad  adalah  keinginan  yang hendak  dicapai  seseorang  ketika  melakukan  akad,  dan  hasil  yang  sudah  dicapai merupakan akibat hukum akad saat akad sudah terlaksana. 9 misalnya dalam jual beli tujuannya adalah memindahkan kepemilikan.
Tujuan akad, dibagi menjadi 5:
1. Seperti jual beli yaitu tamlik.
2. Meengadakan usaha atau perkongsian yang bertujuan untuk bekerja sama.
3. Tautsiq yaitu mengkokohkan kepercayaan saja.
4. Seperti wakalah untuk menyerahkan kekuasaan.
5. Seperti titipan untuk mengadakan pemeliharaan.
Untuk berakhirnya akad disebabkan oleh:
1. Beberapa hal yang menyebabkan fasakh: karena adanya kerusakan, karena khiyar dan karena tidak ada realisasi. Hal itu mengakibatkan berakhirnya akad.
2. Berakhirnya karena kematian.
3. Meninggal  sebelum  memberi  izin  atau  yang  mempunyai  wewenang  tidak memberi izin menyebabkan berakhirnya suatu akad karena tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang memberi izin.
8 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Teras, 2011), 33.
9 Mustafa Edwin Nasution, “Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam” (2017): 17.
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020

## 1.2 Ijarah
Sewa,  jasa,  imbalan  dalam  bahasa  Arab  disebut  Ijarah.  Untuk  memenuhi kebutuhan  manusia,  manusia    melakukan  muamalah  salah  satunya  dengan  bentuk Ijarah. 10 Secara  terminologi  Ijarah  merupakan  upah  atau  ganti  yang  berasal  dari  kata  al ajru  yang  menurut  bahasa  adalah  al  iwadh.  Ijarah  adalah  menjual  manfaat  menurut Rahmat  Syafi’i  (bai’ul  manfaati). 11 Akad  atas  kegunaan  jasa  yang  takaran  dapat diketahui,waktu  sudah  ditentukan  dan  manfaat  jasa  yang  dibenarkan  menurut Muhammad Shalih al Munajjid. 12
Menurut  fatwa  DSN  MUI  No.  09/  DSN-MUI/IV/2000  Ijarah  adalah  akad pemindahan manfaat (hak guna) terhadap suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan  pebayaran  upah/sewa  tanpa  diikuti  pemindahan  kepemilikan.  Dengan  demikian akad  Ijarah  tidak  ada  pemindahan  kepemilikan  hanya  pemindahan  hak  guna. 13 Ijarah merupakan  akad  yang  diperbolehkan  oleh  syara’ menurut  kesepakatan  jumhur  ulama, alasannya  yaitu  Firman  Allah  pada  ayat  6  surat  Ath- Thalaq  yang  terjemahnya:  “ Jika mereka menyusukan(anak-anak)mu untukmu maka be rikanlah kepada mereka upahnya”.
Didalam akad ijarah terdapat rukun dan syarat, diantaranya sebagai berikut:
1. Yang berakad dua orang atau pihak
Subjek  terdiri  dari  dua  orang  yaitu:    Orang  yang  menyewakan  atau  memberi  upah disebut  Mu’jir  dan  orang  yang  menyewa  sesuatu  atau  menerima  upah  karena melakukan  sesuatu  disebut  Musta’jir.  Untuk  mencegah adanya  perselisihan  dan kesalah fahaman orang yang melakukan akad ijarah disyariatkan tau manfaat barang atau jasa yang akan diakadkan secara keseluruhaan dan sempurna.
2. Shighat (Ijab dan Qabul)
Sebagai  penjelasan  kehendaknya  melakukan  akad  pihak  pertama    mengungkapkan permualaan yang disebut Ijab, dan pihak kedua menyataan penerimaan yang disebut Qabul. 14 Syarat sah perjanjian atau akad Ijarah :
a. Yang melakukan akad Ijarah berakal (waras).
b. Keridhaan kedua belah pihak.
c. Objek jelas manfaatnya. 15
10 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.
11 Rahmat Syafi’i, Fiqih Muamalah (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001), 12.
12 Muhamad Shalih Al-Munajjid, Intisari Fikih Islami (Surabaya: Fitrah Mandiri Sejahtera, 2007), 159.
13 DSN-MUI, Fatwa DSN Tentang Pembiayaan Ijarah , Himpunan Fatwa DSN MUI , 2000, https://dsnmui.or.id.
14 Rahmat Syafi’i, Fiqih Muamalah , 12.
15 Hamzah Ya’qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi (Diponegoro,
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
d. Objek dapat diserahkan.
e. Kemanfaatan objek dibolehkan oleh agama.
3. Ujrah atau Upah
Kompensasi Ijarah boleh tidak tunai boleh tunai, boleh dalam bentuk jasa maupun harta,  syarat  pentingnya  dengan  itu  bisa  dinilai  menggunakan  harga  yang  ada kejelasan didalamnya apa bila tidak ada kejelasan maka tidak diperbolehkan. Gaji harus  jelas  supaya  menafikkan  kekaburan  dan  menghindarkan  permusuhan. Makhruh hukumnya mempekerjakan seorang seblum terjadi kesepakatan tentang gajinya. 16

## 4. Objek
Yaitu  bagian  yang  hendak  disewakan  ataupun  pekerjaan  yang  akan  dikerjakan. Agar  tidak  terjadi  kesalah  fahaman  dikemudian  hari  objek  ijarah  wajib  ada kejelasan. Maanfaatnya juga harus jelas jika tidak jelas maka tidak sah. 17
Menurut ulama fiqih, Ijarah memiliki beberapa jenis, yaitu: 18
1. Ijarah bersifat pekerjaan atau jasa contoh: jasa pengirim barang, buruh bangunan, tukang jahit dll.
2. Ijarah  bersifat  diambil  manfaatnya  contoh:  menyewa  kendaraaan,  tanah,  kios, ruko dll.
Dalam  akad  ijarah  penyewa  diperbolehkan  untuk  menyewakan  barang sewaannya  kepada  orang  lain.  Namun  syarat  dalam  penggunaan  barang  tersebut sama dengan awal perjanjian akad bersama yang mempunyai barang. 19 Berakhirnya akad ijarah ketika hilang dan musnahnya objek, berakhirnya waktu yang disepakati, meninggalnya salah satu subjek yang berakad, salah satu pihak beruzur misalnya ada penyitaan rumah yang disewa sebab adanya lilitan hutang  dari salah satu pihak jadi akibatnya akad  ijarah berakhir atau selesai. 20
Menurut Sayyid Sabiq Ijarah berakhir apabila :
1. Pada saat ditangan penyewa barang sewaan menjadi cacat.
1984), 321.
16 Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam (Bogor: Al-Ahzar Press, 2010), 112 – 113.
17 Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 17.
18 Al-Munajjid, Intisari Fikih Islami , 116. 19 Siti Khamsiyah, “Analisis Teori Ijarah Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Pemkot Surabaya Oleh Rukun Tetangga (Rt) 01 Kepada Para Pedagang Di Tandes Surabaya” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 33.
20 Abdullah Ru’fah and Sohari Sahrani, “Fiqih Muamalah,” Bogor: Ghalia Indonesia (2011): 172.
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
2. Objek  musnah  atupun  tidak  ada  karena  ada  suatu  kejadian  misalnya  kebakaran atau kain yang hilang ketika hendak dijahitkan
3. Kesepakatan akad pada periode waktu sudah habis atau berakhir.
4. Wafatnya  salah  satu  orang  yang  berakad  sebab  munurut  Mazhab  Hanafi pewarisan  tidak  dapat  dilakukan  pada  akad  ijarah.  Namun  menurut  Jumhur Ulama  masih  ada  manfaat  yang  dapat  diwariskan  sekalipun  salah  seorang  yang berakad wafat.
5. Apabila rumah ada uzur seperti disita bank Menurut Mazhab Hanafi  akad Ijarah batal. 21
Dalam  hukum  Indonesia  di  Undang-Undang  hukum  perdata  mulai  pasal 1548  KUH  perdata  sampai  pasal  1600  KUH  perdata  sewa  menyewa  sudah  diatur didalamnya. 22 Dijelaskan  bahwa  sewa  menyewa  adalah  suatu  persetujuan  dengan mana  pihak  satu  mengikatkan  diri  untuk  memberi  kenikmatan  pada  pihak  kedua selama  waktu  tertentu  dengan  harga  yang  telah  disepakati  dalam  pasal  1548.  Baik barang tetap ataupun bergerak. 23

## 1.3 Wakalah Bil Ujrah
Wakalah  atau  wakilah  secara  etimonologi  berarti  tanggungan  (ad-dhaman), pencukupan  (al-kifayah),  perlindungan  (al-Hafidz)  yang  bisa  diartikan  juga perwakilan  atau  pemberian  kuasa. 24 Secara  terminologi  menurut  beberapa  ulama yaitu:
1. Diibaratkan  menyerahkan  sesuatu  kepada  orang  lain  untuk  dilaksanakan  ketika orang tersebut masih hidup itu merupakan pendapat ulama Syafi’iyah.
2. Wakalah  yaitu  Menggantikan  dalam  hak  dan  kewajiban  milik  orang  lain  yang digantikannya menurut ulama Malikiyah. 25
3. Wakalah yaitu tassaruf atau mengelola posisi orang lain yang kita diberi kuasa untuk menempati dan menggantikannya hal ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
4. Ada  penggantian  untuk  melaksanakan  pekerjaan  karena  ada  seseorang  yang memberikan  kuasa  untuk  tassaruf  yang  dilaksanakan  seimbang  Menurut  ulama Hanabilah. 26
21 Abdul Aziz Dahlan, “Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II,” Jakarta, letar Batu Van Hoeve (1996): 663.
22 H S Salim, “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),” Jakarta: Sinar Grafika (2002): 153.
23 R Subekti, “Aneka Perjanjian, Bandung, PT,” Citra Aditya Bakti (1995): 39.
24 Rahmat Syafi’i, Fiqih Muamalah , 125.
25 Abdurrahman Al-Jaziri, Al Fiqh ’ala Mazahiib Al Ar Ba’ah Juz 3 (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2003), 148.
26 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 289.
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Dari beberapa pengertian ulama tersebut kita bisa menarik kesimpulan mengenai pengertian  wakalah  yaitu  proses  pendelegasin,  dan  perwakilan  tugas  atau  kekuasaan pada seseorang yang lain dimana seseorang itu memiliki tanggung jawab serta wewenang atas sesuatu yang telah diwakilkan kepadanya. Pengertian dari Ujrah adalah sama dengan upah,  ada  juga  jualah  atau  jialah  yang  memiliki  makna  sama  dengan  upah,  tetapi  jialah atau jualah lebih sering diartikan upah yang dalam bentuk hadiah atau jasa dalam sebuah pekerjaan. Secara istilah arti dari jialah atau jualah adalah suatu pemberian upah terhadap suatu  manfaat  atau  jasa,  yang  jasa  itu  sudah  terwujud  atau  kemungkinan  sudah  pasti terwujud. 27 Jadi,  Wakalah  Bil  Ujrah  adalah  perjanjian  dua  pihak  Muwakil  dan  Wakil. Dengan  itu  salah  satu  pihak  memberi  fee/upah  ketika  seseorang  yang  ditugaskan mewakilinya sudah melaksankan tugas dengan baik pihak ini disebut muwakil, sedangkan seseorang yang diberi tugas dan wajib melaksanakannya serta tidak boleh membatalkan tugas  yang  diemban  secara  sepihak  disebut  wakil.  Karena  itu  Wakalah  Bil  Ujrah menimbulkan suatu kewajiban yang harus terpenuhi. 28
Yang melandasi diperbolehkannya akad wakalah adalah sebagai berikut:
1. Al- Qur’ an dalam surat Al-Kahfi ayat 19, surat Yusuf ayat 55, surat An-Nisa ’ ayat 35.
2. Ijma’, ulama sepakat bahwa Wakalah dibolehkan. Dengan alasan itu sebagai bentuk ta’awun atau tolong menolong.
3. Fatwa DSN-MUI. 29
Dalam pelaksanaan Wakalah ada Rukun dan Syarat yang harus dipenuhi karena 2 hal itu mempengaruhi sah tidaknya suatu akad Wakalah. Namun didalam Undang Undang hukum  perdata  Berbeda  dengan  rukun  dan  syarat  yang  ada  disini.  Keabsahan  akad wakalah dalam Kitab Hukum Undang Undang Perdata jika dapat terpenuhinya beberapa hal  yaitu:  diantara  para  pihak  ada  kesepakatan,  ketika  melakukan  perikatan  cakap, tertentu  dalam  suatu  hal  dan  halal.  Definisi  dari  rukun  dan  syarat  yaitu:  Rukun  adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam melakukan perbuatan karena suatu yang kita kerjakan dapat menjadi sah atau tidak tergantung dari rukun. Dan syarat adalah sesuatu yang  berada  diluar  hukum  syar’i  namun  keberadaannya  syarat  tetap  bergantung  pada hukum  syar’i.  Berdasarkan  fatwa    DSN  dan  MUI  No10/DSN -MUI/IV/2000  maka  rukun Wakalah adalah :
27 Syafi’i Jafri, Fiqh Muamalah (Pekanbaru: UIN SUSKA PRESS, 2008), 165.
28 Ma’ruf Amin, “Solusi Berasuransi: Lebih Indah Dengan Syariah,” Jakarta: Salamadani (2009): 28.
29 Indah Nuhyatia, “Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah,” Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 3, no. 2 (2013): 100 – 101.
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
1. Ada dua pihak yang melaksankan akad yaitu Aqidain atau subjek. Bila  ditinjau  dari  sudut  hukum  maka  subjek  memiliki  tanggung  jawab  dan mengemban suatu kewajiban yang harus dikerjakan dan hak yang harus didapatkan. Manusia  dan  badan  hukum  adalah  subjek  dari  akad  Wakalah.  Muwakil  atau  orang yang mewakilkan yang hendak melaksanakan Akad harus memenuhi beberapa syarat yaitu:
a. Seseorang  harus  pemilik  sah  dan  dapat  mewakilkan  apapun  yang  dimilikinya. karena bebas melakukan apa yang dimiliki tersebut.
b. Seorang    anak  Mumayiz  dalam  batas  tertentu  yaitu  mengenai  hal  hal  yang  ada manfaat  baginya  misal  menerima  sedekah  maupun  hibah.  Dalam  akad  yang dilakukn  anak  banyak  terjadi  perbedaan.  Menurut  Mazhab  Hanafi  boleh  asal sudah  baligh  dan  paham  betul  mengenai  apa  yang  harus  ia  pahami  sebelum melakukan akad.
Seorang yang cakap dan paham hukum serta dapat melaksankan tugas yang diwakilkan kepadanya sudah memenuhi syarat menjadi seorang wakil.
2. Ijab Qabul (Shighat)
Pernyataan perikatan dari pihak pertama untuk melaksankan atau menjelaskan sesuatu disebut Ijab sedangkan Qabul adalah sebuah pernyataan atau perkataan terima dari apa yang telah ditawarkan pihak pertama pada Ijab. Jadi Shighat Akad merupakan ucapan  penyerahan  serta  penerimaan  yang  mana  kedua  pihak  harus  mengucapkan sebagai bukti untuk menyempurnakan sebuah kontrak atau perjanjian. Pernyataan Ijab dan Qabul harus dinyatan sebab itu untuk menunjukkan dan mengungkapkan apa yang menjadi kehendak mereka. 30 Syarat syarat Ijab Qabul adalah :
a. Dilakukan oleh orang orang yang syaratnya terpenuhi.
b. Tertentu pada objek yang hendak dituju.
c. Harus dalam satu majlis pada saat melakukan Ijab Qabul.
d. Jelas tanpa bertele tele dalam mengucapkan atau melafalkan Ijab Qabul.
e. Antara Ijab dan Qabul sesuai.
f. Dilaksanakan dengan sungguh sungguh serta ada kemuan dari kedua pihak. 31
Akad wakalah memiliki beberapa jenis, yaitu:
30 Amru Al Hadi Lubis, “Implementasi Fee Investasi Yang Objektif Dengan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Produk BNI Life Pada PT. Bank BNI Syariah Kc. Medan” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), 22– 24.
31 Suarni Suarni, “Analisis Pener apan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Bringin Life Syariah Cabang Makassar)” (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), 52.
1. Wakalah  Mutlaqah  adalah  akad  yang  tidak  dibatasi  pada  usaha  tertentu  asal  tidak menenatang hukum syariah atau wakil memperoleh kebebasan yang dengan usahanya itu mendaatkan keuntungan atau pekerjaan dapat segera terselesaikan.
2. Wakalah  Muqayyadah  adalah  Perwakilan  atau  pendelegasian  khusus  karena  ada  batas usaha  tertentu  dan  ada  syarat  dari  muwakil  ketika  memberikan  tugas  dan  syarat  itu harus dilaksanakan serta ditaati wakil. 32
Akad wakalah dapat berakhir apabila:
1. Yang  melaksanakan  akad  salah  satunya  meninggal  atau  menjadi  tak  berakal  yang menjadikan wakalah tidak memenuhi syarat.
2. Pendelegasian atau penguasaan yang diberikantelah berakhir.
3. Akad  wakalah  diputus  oleh  orang  yang  memberi  penguasaan  walaupun  hal  itu  tidak diberitahukan  kepada  wakil.  Namun  menurut  ulama  Hanafi  wakil  harus  mengetahui pemutusan tersebut.
4. Wakil tidak sanggup.
5. Barang yang hendak diwakilakn bukan lagi milik muwakil.
Pada  hakikatnya  tugas  atau  urusan  yang  menjadi  kewajiban  yang  harus  dilaksankan seseorang merupakan hal yang harus dikerjakan orang itu sendiri, tetapi tidak semua tugas dapat  dilakukan  sendiri  mungkin  karena  uzur  yang  timbul  diluar  batas  keahliannya.  Maka yang  dianggap  bisa,  mampu,  serta  memiliki  tanggung  jawab  ditunjuk  untuk  mewakilinya demi kebaikannya. 33

## III. METODE PENELITIAN
Motede penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber dari buku buku, jurnal dan skripsi dengan cara mendiskripsikan, menjelaskan dan menganalisa melalui pola  pikir  induktif  mengenai  masalah  yang  dibahas.  Semoga  bersama  penelitian  ini  dapat memperkaya,  memperluas,  dan  menciptakan  bagunan  ilmu  yang  semakin  baik.  Objek penelitian difokuskan pada akad apa saja yang ada pada pengiriman barang dan bagaimana tijauannya dalam Fikih Muamalah.
32 Abdi Widjaya, Konfigurasi Akad Dalam Islam (Makassar: UIN ALAUDDIN PRESS, 2014), 100.
33 Ulan Nurul Faizah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Pendidikan Di PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang” (UIN Walisongo, 2018), 47– 48.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  transaksi  pengiriman  barang  terdapat  akad  jual  beli  yang  merupakan  hal pertama  yang  dilakukan  oleh  penjual  dan  pembeli  baik  online  maupun  offline,  akan  tetapi yang sering menggunakan jasa pengirim barang adalah jual beli secara online. Dalam hal ini jasa  pengirim  barang  akan  digunakan  setelah  adanya  akad  jual  beli.  Untuk  jual  beli  online apabila pembeli sudah memilih barang yang akan dibeli maka penjual akan segera mengemas barang  tersebut  dengan  syarat  pembeli  sudah  membayarkannya  dalam  waktu  24  jam.  Jika semua  syarat  sudah  terpenuhi  maka  penjual  akan  memanggil  atau  datang  ke  perusahaan yang menyediakan jasa pengirim barang dimana ongkos kirim sudah terhitung saat pembeli melakukan pembayaran.
Didalam perusahaan pengirim barang selain akad ijarah penjual juga melakukan akad wakalah  bil  ujrah  kepada  kurir  untuk  mengirim  pesanan  pembeli,  yang  dengan  itu  penjual memberi  upah  kepada  pengirim  barang.  Jika  barang  pesanan  sudah  diterima  pembeli biasanya ada pemberitahuan dan untuk barang yang cacat atau tidak sesuai pesanan pembeli bisa  mngajukan  komplain  serta  bisa  mengembalikan  barang  tersebut  kepada  penjual  dan meminta  ganti  rugi.  Tapi  untuk  jual  beli  online  tidak  semua  toko  menerima  pengembalian barang  yang  tidak  sesuai  pesanan,  sebab  masih  ada  saja  toko  online  yang  kurang  terbuka dalam  menerima  komplain  yang  mengakibatkan  toko  tersebut  mendapat  komentar  kurang baik dari pembeli dan bisa mengakibatkan jumlah pembeli menurun.
Tidak hanya online jasa pengiriman barang juga berlaku pada transaksi offline, contoh jika seseorang berbelanja almari secara offline langsung datang ke toko penjual almari yang mana  orang  tersebut  tidak  punya  mobil  maka  orang  atau  pembeli  tersebut  akan menggunakan  jasa  pengiriman  barang  agar  almari  yang  dibeli  bisa  sampai  rumah,  dengan menugganakan tambahan uang sebagai ongkos kirim almari.
Dalam  pembahasan  ini  saya  menyajikan  gambar  agar  mudah  dalam  memahami bagaimana  mekanisme  atau  kinerja  jasa  pengirim  barang  yang  dimulai  dari  akad  jual  beli antara penjual dan pembeli sampai akad wakalah dan barang bisa diterima pembeli.
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Keterangan :
a. Warna merah : Penjual
(anak panah warna merah menunjukkan transaksi jual beli).
b. Warna biru : Perusahaan pengiriman barang.
c. Warna ungu : kurir/orang yang mengantar barang.
d. Warna hijau : pembeli.
Dari gambar diatas dapat kita pahami bahwa transaksi yang pertama yaitu akad jual beli, yang kedua sewa menyewa yang mana penjual menyewa jasa pengiriman barang untuk mengatar  barangnya  sampai  ke  pembeli,  tidak  hanya  ijarah/sewa  menyewa  penjual  juga melakukan  transaksi  wakalah  bil  ujrah  yaitu  pembeli  mewakilkan  atau  memberi  kuasa kepada kurir atau  perusahaan jasa pengiriman barang untuk mengantar barangnya supaya sampai ke pembeli yang mana penjual membayar upah kepada jasa pengiriman barang/kurir. Penjual memberi upah kepada kurir untuk dua jasa yaitu jasa ijarah dan wakalah.
Namun jika terjadi kerusakan atau barang hilang setelah diantar kejasa pengiriman maka ganti rugi ditanggung oleh pihak pengirim barang karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya.  Dalam  keadaan  adanya  wabah  seperti  saat  ini  jasa  pengirim  barang  semakin diperlukan.
Jika  ditinjau  dari  fikih  muamalah  dalam  akad  ijarah  penjual  berkedudukan  sebagai mu’jir  dan  jasa  pengiriman  barang  berkedudukan  musta’jir,  kedua  pihak  harus  memenuhi syarat dan rukun ijarah agar akad dapat terlaksana. Pada perikatan Wakalah bil ujrah penjual berkedudukan  sebagai  muwakil  dan  jasa  pengiriman  barang  berkedudukan  sebagai  wakil. Wakil  haruslah  berbentuk  badan  hukum  sesuai  yang  disyariatkan  muwakil.  Kenapa  harus berbadan hukum? Karena jika wakil memutus sepihak akad wakalah bil ujrah muwakil bisa
Penjual Pembeli Kurir Jasa Pengiriman Barang
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
menuntut wakil karena wakil tidak melaksanakan tanggung jawab atau  amanah yang telah dipercayakan kepadanya.
Pada  akad  wakalah  bil  ujrah  harus  menekankan  kejelasan  mengenai  hak  dan kewajiban muwakil dan wakil supaya tidak adanya salah faham dan wakil maupun muwakil harus  faham  betul  apa  saja  rukun  dan  syarat  sebelum  melakukan  akad  wakalah  bil    ujrah. Contoh hak dari muwakil adalah muwakil berhak mendapat perlakuan baik dari wakil serta mendapatkan  nomer  resi  pengiriman  dll,  contoh  kewajiban    muwakil,  muwakil  wajib membayar ujrah  kepada wakil jika tugasnya sudah  selesai dan dapat berjalan dengan baik. Contoh  hak  wakil  berhak  mendapat  ujrah  jika  pekerjaan  sudah  selesai  dan  contoh kewajibannya  adalah  melaksanakan  apa  yang  telah  ditugaskan  kepadanya  dan  dilarang memutus sepihak tugas tersebut. Akad apapun sebenarnya dibolehkan oleh hukum fikih asal akad tersebut bertujuan  baik misal untuk tolong menolong atau mencari keuntungan yang hal  itu  tidak  dilarang  oleh  syara’  serta  barang  yang  diakadkan  bukan  suatu  barang  yang haram.  Contoh  perusahaan  yang  begerak  dalam  jasa  pengiriman  barang  adalah  JNE,  JNT, Kantor Pos, dll.

## V. KESIMPULAN
Perekonomian  saat  ini  berkembang  sangat  pesat.  Salah  satunya  dalam  jasa pengiriman barang yang didalamnya terdapat perikatan atau perjanjian, sewa menyewa, dan perwakilan  dengan  upah.  Yang  pada  akad  tersebut  semua  harus  terpenuhi  baik  rukun maupun  syaratnya.  Dari  tinjauan  fikih  muamalah  agama  islam  tidak  melarang  adanya  jasa pengiriman barang asalkan tidak b ertentangan dengan syara’ baik caranya maupun barang yang  menjadi  objek  suatu  akad.  Metodologi  penelitian  pada  tinjuan  ini  menggunakan pendekatan kualitatif.
Penilitian  ini  bertujuan  untuk  menambah  wawasan  dan  memberi  penjelasan bagaimana akad pengiriman barang menurut tinjauan fikih muamalah sudah sesuai dengan hukum atau masih menyimpang. Yang sebenarnya agama Islam sudah mengatur semua jenis akad tinggal bagaimana kita dalam melaksanakannya.
Dari  transaksi  transaksi  yang  dilakukan  akad  pengiriman  barang  sangat  baik  jika semakin  dikembangkan  sebab  selain  memberi  keuntungan  finansial  juga  dapat  saling menolong sesama manusia dalam menyelesaikan urusan yang diluar batas kemampuannya. Pengaplikasian  akad-akad  tersebut  ada  yang  masih  menyimpang  dari  syariat,  akan  tetapi sudah banyak juga yang melaksanakannya sesuai dengan syariat islam.
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020

## VI. DAFTAR PUSTAKA
Al-Jaziri,  Abdurrahman. Al  Fiqh  ’ala  Mazahiib  Al  Ar  Ba’ah  Juz  3 .  Beirut:  Darul  Kutub  Al Ilmiyah, 2003.
Al-Munajjid,  Muhamad  Shalih. Intisari  Fikih  Islami .  Surabaya:  Fitrah  Mandiri  Sejahtera, 2007.
Amin,  Ma’ruf.  “Solusi  Berasuransi:  Lebih  Indah  Dengan  Syariah.” Jakarta:  Salamadani (2009).
An-Nabhani, Taqiyuddin. Sistem Ekonomi Islam . Bogor: Al-Ahzar Press, 2010.
Az- Zuhaili, Wahbah. “Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terj.” Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta (ID): Gema Insani (2011).
Aziz  Dahlan,  Abdul.  “Ensiklopedia  Hukum  Islam  Jilid  II.” Jakarta,  letar  Batu  Van  Hoeve (1996).
Burhanudin,  Muhammad.  “WAKALAH  BIL  UJAH  DALAM INVESTASI  JASA  PENGIRIMAN BARANG.” ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 13, no. 1 (2019): 27 – 38.
Darmawati, Darmawati. “AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI SYARI’AH.” Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman 12, no. 2 (2019): 143 – 167.
Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
DSN-MUI. Fatwa  DSN  Tentang  Pembiayaan  Ijarah . Himpunan  Fatwa  DSN  MUI ,  2000. https://dsnmui.or.id.
Faizah, Ulan Nurul.  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Penerapan  Akad Wakalah  Bi l Ujrah Pada Produk Asuransi Pendidikan Di PT Asuransi Keluarga Cabang Semarang.” UIN Walisongo, 2018.
Jafri, Syafi’i. Fiqh Muamalah . Pekanbaru: UIN SUSKA PRESS, 2008.
Karim, Adiwarman A. “Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Ketiga.” Jakarta PT. Raja Grafindo Persada (2007).
Karim, Helmi. Fiqih Muamalah . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Khamsiyah,  Siti.  “Analisis  Teori  Ijarah  Terhadap  Sewa  Menyewa  Tanah  Milik  Pemkot Surabaya  Oleh  Rukun  Tetangga  (Rt)  01  Kepada  Para  Pedagang  Di  Tandes Surabaya.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
Leu,  Urbanus  Uma.  “Akad  Dalam  Transaksi  Ekonomi  Syariah.” Jurnal  Tahkim 10,  no.  1 (2014): 48 – 66.
Lubis, Amru Al Hadi. “Implementasi Fee Investasi Yang O bjektif Dengan Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Produk BNI Life Pada PT. Bank BNI Syariah Kc. Medan.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
Nasution, Mustafa Edwin. “Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam” (2017).
Nuhyatia, Indah. “Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah.” Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 3, no. 2 (2013).
Qamarul Huda. Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Teras, 2011.
Rahmat Syafi’i. Fiqih Muamalah . Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001.
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020
Ru’fah, Abdullah, and Sohari Sahrani. “Fiqih Muamalah.” Bogor: Ghalia Indonesia (2011).
Salim, H S. “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).” Jakarta: Sinar Grafika (2002).
Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah . Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
Suarni, Suarni. “Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Pr oduk Bringin Investama Syariah  (Studi  PT.  Bringin  Life  Syariah  Cabang  Makassar).”  Universitas  Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
Subekti, R. “Aneka Perjanjian, Bandung, PT.” Citra Aditya Bakti (1995).
Suhendi,  Hendi. Fiqh  Muamalah:  Membahas  Ekonomi  Islam . PT.  Raja  Garfindo  Persada .  I. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2002.
Widjaya, Abdi. Konfigurasi Akad Dalam Islam . Makassar: UIN ALAUDDIN PRESS, 2014.
Ya’qub,  Hamzah. Kode  Etik  Dagang  Menurut  Islam:  Pola  Pembinaan  Hidup  Dalam Berekonomi . Diponegoro, 1984.
Zakariya,  Ibnu,  and  Abu  al- Husain  Ahmad  ibn  Faris.  “Mu’jam  Maqayis  Al - Lughah.” Beirut. Dar al-Fikr (1979).