## Akibat Hukum dari Perjanjian Jual Beli Pulau di Indonesia
I Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja, Ni Nyoman Muryatini, Anak Agung Ayu Meitridwiastiti Fakultas Informatika dan Komputer, Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali agungkusumaatmaja@yahoo.com
Published: 07/01/2024
How to Cite: Atmaja,  I.G.B.A.K,  Muryantini,  N.N,  Meitridwiastiti,  A.A.  (2024) Akibat  Hukum  dari  Perjanjian  Jual  Beli  Pulau  di  Indonesia KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 18 (1).

## Abstract
The activities of buying and selling islands in Indonesia often cause problems and legal consequences in the future. The research  method  used  in  this  research  is  normative  juridical  research  method.  This  normative  juridical  research  is library law research which is carried out by examining library materials. In accordance with the regulations applicable in Indonesia, the islands within the territory of the united Republic of Indonesia cannot be traded, either to Indonesian citizens  or  to  foreign  nationals,  but  can  only  be  granted  the  right  to  manage  land  itself,  and  if  there  is  a  sale  and purchase  agreement  for  the  island,  it  means  that it  is  contrary  to  laws  and  regulations,  thus  the  agreement  can  be canceled  or  null  and  void  by  law.  The  management  of  small  islands  has  also  been  regulated  in  several  laws  and regulations, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, whereas regarding permits for activities to be carried out,  it  is  as  stipulated  in  Article  19  of  Law  Number  11  of  2020  concerning  Job  Creation, Law  Number  27  of  2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands Keywords: Buying and selling islands, Indonesian Law, Agreement

## Abstrak
Kegiatan  jual  beli  pulau  di  Indonesia  seringkali  menimbulkan  masalah  dan  akibat  hukum  dikemudian  hari.  Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian yuridis normatif  ini  adalah  penelitian  hukum  kepustakaan  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan. Sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, pulau-pulau yang ada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diperjual belikan baik kepada warga negara Indonesia maupun kepada warga negara asing, namun hanya dapat di berikan hak untuk pengelolaan terhadap lahan, bila sampai terjadi adanya perjanjian jual beli atas pulau, berarti telah  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perjanjian tersebut dapat  dibatalkan atau batal  demi  hukum.  Pengelolaan  terhadap  pulau-pulau  kecil  juga  telah  diatur  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan mengenai perizinan untuk kegiatan yang akan  dilakukan,  sesuai  yang  diatur  dalam  pasal  19  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Kata Kunci : Jual beli pulau, Hukum Indonesia, Perjanjian

## I. INTRODUCTION
Seperti  yang  kita  ketahui,  Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia. Kedaulatan  Indonesia  terlihat  dalam  Pasal  33  ayat (3)  Undang  Undang  Dasar  1945,  yaitu  “Bumi,  air dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar  kemakmuran  rakyat” (Maria  S.W. Sumardjono,  2009) . Pasal  ini  ditujukan  untuk
tercapainya  keadilan  sosial  bagi  seluruh  masyarakat dalam kaitannya dengan perolehan dan pemanfaatan sumber  daya  alam,  khususnya  tanah,  dalam  hal  ini juga  termasuk  pulau-pulau  kecil.  Maraknya  kasus kepemilikan dan pengelolaan pulau-pulau kecil oleh asing  harus  menjadi  perhatian  yang  serius.  Hal  ini tidak  hanya  berkaitan  dengan  ancaman  kedaulatan negara,  tetapi  juga  kedaulatan  maritim  Indonesia. Pulau-pulau  kecil  yang  dikelilingi  oleh  laut

## E-ISSN: 2621-3737
merupakan  daya  tarik  tersendiri  akan  wisata  dan kekayaan  bahari.  Bila  pulau  tersebut  dimiliki  atau dikelola  oleh  asing  maka  pemanfaatan  kekayaan bahari  tersebut  bisa  tidak  terkontrol  dengan  alasan kepemilikan pulau secara pribadi terlebih oleh orang asing.
Dimana dari data terakhir menunjukan bahwa pada  tahun  2021  Indonesia  melaporkan  kembali jumlah  pulau  di  Indonesia  terbaru  melalui  sidang UNGEGN. Indonesia mempunyai 111 pulau – pulau kecil  terluar  yang  telah  ditetapkan  dalam  Kepres No.6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau  – pulau Kecil  Terluar (kkp.go.id,  2022) .  Dengan  memiliki kekayaan  akan  jumlah  pulau  yang  begitu  banyak, tidak  sedikit  masalah  yang  dapat  ditimbulkan. Masalah  yang ditimbulkan berupa praktek jual beli pulau  di  Indonesia  yang  telah  menjadi  sebuah  isu yang sering kita dengar. Dimana sekitar tahun 2021, Pulau  Lantigiang  yang  terletak  di  Kecamatan Takabonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan ini  dijual  seharga  Rp.900.000.000,-  oleh  seseorang berinisial  SA  kepada  A.  Pulau  Lantigiang  masuk dalam  kawasan  taman  nasional  Taka  Bonerate  dan merupakan tempat bagi habitat penyu bertelur.
Kemudian di tahun 2022 isu penjualan pulau kembali  muncul,  kepulauan  Widi  yang  terletak  di kecamatan  Gane  Timur,  kabupaten  Halmahera Selatan,  Provinsi  Maluku  Utara  diberitakan  akan dilelang pada situs lelang asing Sotheby’s Concierge Auctions ,  situs  tersebut  berbasis  di  New  York Amerika  Serikat.  83  Pulau  di  kepulauan  Widi merupakan  kawasan  hutan  lindung  dan  perairan  di kawasan  itu  juga  termasuk  kawasan  konservasi. (Nuwahidah & Arief, TMV 2021)
Situs  lainnya,  yaitu  Private  Island  Online diduga  merupakan  website  yang  menjual  pulau  di seluruh  dunia.    Di  halaman  situs  Private  Island Online,  terdapat  sejumlah  pulau  di  Indonesia  yang disebutkan  dijual  dan  disewakan.  Di  situs  tersebut ada  beberapa  pulau  yang  ditawarkan  yaitu  : (Shalihah, NF & Nugroho, RS 2021)
1) Pulau Tojo Una – una, Sulawesi Tengah
2) Pulau Gili Tangkong, Lombok Barat
3) Pulau Ayam, Kepulauan Riau
4) Pulau Panjang
5) Pulau  Kembung  dan  Yudan,  Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau
6) Properti Pulau Sumba NTT
7) Properti Pantai Selancar, Pulau Sumba
8) Pulau  A-Frames,  Kepulauan  Mentawai, Sumatera Barat
Dengan  beredar  luasnya  situs-situs  website yang  memberikan  informasi  terkait  jual  beli  pulau- pulau kecil ini, tentunya akan banyak menarik minat pembeli  terutama  warga  negara  asing  yang  ingin berinvestasi  serta  memiliki  pulau  di  Indonesia  yang terkenal dengan keindahannya tersebut, namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seorang atau badan hukum asing tidak diperbolehkan memiliki hak atas tanah atau pulau di Indonesia.
Wawasan  nusantara  sebagai  visi  bangsa Indonesia, merupakan cara pandang bangsa Indonesia  terhadap  diri  dan  lingkungannya  sebagai satu  kesatuan  yang  utuh.  Dalam  bidang  pertahanan keamanan, ancaman terhadap satu pulau di Indonesia, merupakan  ancaman  bagi  semua  pulau.  Aksi penjualan  pulau  Indonesia  melalui  media  internet merupakan  ancaman  bagi  ketahanan  nasional. Berbicara  masalah  ketahanan  nasional  tidak  dapat dilepaskan  dari  kedaulatan  sebuah  negara.  Negara yang berdaulat adalah negara merdeka yang memiliki kekuasaan  penuh  mengatur  negaranya  tanpa  adanya campur tangan negara lain. (Khilya Fa’izia, 2019)
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir  Dan  Pulau  –  Pulau  Kecil,  di  dalam  pasal  9 menyebutkan  bahwa  ”Pulau  –  pulau  kecil  dapat diberikan hak atas tanah”. Pemberian hak atas tanah di  pulau  –  pulau  kecil  harus  memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a. Penguasaan  atas  pulau  –  pulau  kecil  paling banyak  70%  (tujuh  puluh  persen)  dari  luas pulau, atau sesuai dengan arahan rencana tata ruang  wilayah  provinsi/kabupaten/kota  dan atau rencana zonasi pulau kecil tersebut
b. Sisa  paling  sedikit  30%  (tiga  puluh  persen) luas  pulau  kecil  yang  ada  dikuasai  langsung oleh  negara  dan  digunakan  dan  dimanfaatkan untuk  kawasan  lindung,  area  publik  atau kepentingan masyarakat; dan
c. Harus  mengalokasikan  30%  (tiga  puluh persen) dari luas pulau untuk kawasan lindung.
Dalam  peraturan  menteri  ini,  dapat  dilihat bahwa  investor  asing  hanya  dapat  memanfaatkan lahan  70%  dari  luas  lahan  di  pulau  –  pulau  kecil, karena 30% dari luas lahan tersebut digunakan untuk kawasan  lindung  dan  area  publik.  Jadi  seorang investor yang mendapatkan hak atas tanah di pulau- pulau  kecil,  tidak  serta  merta  dapat  memanfaatkan lahan  tersebut  seluruhnya.  Seorang  investor  asing
yang  membangun  tempat  wisata,  tidak  boleh menerapkan  aturan  dalam  usahanya,  melarang warga lokal untuk beraktivitas di kawasan tersebut, hal  ini  merupakan  pelanggaran  terhadap  aturan hukum yang dilakukan oleh investor tersebut, yang dimana  seharusnya  30%  dari  luas  wilayah  pulau masih merupakan area publik.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2007  tentang  Perencanaan  pengelolaan  wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disebutkan, perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terdiri dari Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil  (RZWP3K),  Rencana  Zonasi  Kawasan Strategis  Nasional  (RZKSN)  dan  Rencana  Zonasi Kawasan  Strategis  Nasional  Tertentu  (RZKSNT). Batas  wilayah  perencanaan  RZWP-3-K,  RZ  KSN, dan RZ KSNT ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kemudian untuk dokumen RZWP3K ini diintegrasikan  ke  dalam  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  Provinsi.  Dalam  hal  ini, penerbitan  izin  berusaha  di  wilayah  pesisir  dan pulau-pulau  kecil  masih  menjadi  kewenangan pemerintah provinsi sesuai batas wilayah kewenangan. Namun, secara teknis tetap berkoordinasi  dengan  pemerintah  pusat  dalam prosesnya.  Dalam  undang  –  undang  ini  dapat  kita lihat  betapa  pentingnya  peran  pemerintah  daerah untuk memberikan perhatian serius dalam perlindungan  dan  pengawasan  terhadap  pulau  – pulau kecil yang berada di wilayah propinsi tersebut, untuk  mengantisipasi  terjadinya  penyalahgunaan hak yang diberikan kepada investor asing.
Selanjutnya  Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.  keserasian,  keselarasan,  dan  keseimbangan dengan  daya  dukung  ekosistem,  fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi  ruang  dan  waktu,  dimensi  teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
b.  keterpaduan  pemanfaatan  berbagai  jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas  ruang  perairan  dan  sumber  daya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
c.   kewajiban  untuk  mengalokasikan  ruang  dan akses  masyarakat  dalam  pemanfaatan  ruang perairan  dan  sumber  daya  pesisir  dan  pulau- pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.
Bila dilihat dari Undang – Undang Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang  –  Undang  Nomor  6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang  –  Undang  Nomor  2  Tahun  2022 tentang  Cipta  Kerja  Menjadi  Undang  –  Undang,  di dalam  pasal  5  ayat  (2)  disebutkan,  ”  Penanaman modal  asing  wajib  dalam  bentuk  perseroan  terbatas berdasarkan  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di dalam  wilayah  negara  Republik  Indonesia,  kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.
Kemudian dalam pasal 21, menyebutkan “Pemerintah  memberikan  kemudahan  pelayanan dan/atau  perizinan  kepada  perusahaan  penanaman modal  untuk  memperoleh  hak  atas  tanah”. Kemudahan  pelayanan  dan/atau  perizinan  hak  atas tanah  dapat  diberikan  dan  diperpanjang  di  muka sekaligus  dan  dapat  diperbarui  kembali  atas permohonan penanam modal, berupa:
a.   Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan  dan  diperpanjang  di  muka  sekaligus selama  60  (enam  puluh)  tahun  dan  dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; b.  Hak  Guna  Bangunan  dapat  diberikan  dengan jumlah  80  (delapan  puluh)  tahun  dengan  cara dapat  diberikan  dan  diperpanjang  di  muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan c.   Hak  Pakai  dapat  diberikan  dengan  jumlah  70 (tujuh  puluh)  tahun  dengan  cara  dapat  diberikan dan  diperpanjang  di  muka  sekaligus  selama  45 (empat  puluh  lima)  tahun  dan  dapat  diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun.
Hak  atas  tanah  diberikan  dan  diperpanjang  di muka  sekaligus  untuk  kegiatan  penanaman  modal, dengan persyaratan antara lain:
a.   penanaman  modal  yang  dilakukan  dalam  jangka panjang  dan  terkait  dengan  perubahan  struktur perekenomian  Indonesia  yang  lebih  berdaya saing;
b.  penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan  jenis  kegiatan  penanaman  modal  yang dilakukan;
c.   penanaman  modal  yang  tidak  memerlukan  area yang luas;
d.  penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara;
e.  penanaman  modal  yang  tidak  mengganggu  rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan
kepentingan umum.
Berbicara  masalah  praktik  jual  beli  pulau- pulau kecil yang terjadi di Indoneisa, tentu kita juga akan berbicara mengenai kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana kedaulatan ini memiliki 4 (empat) sifat dasar, yaitu : (Huala Adolf, 2002)
1. Permanen
Kedaulatan itu tetap ada selama Negara tetap berdiri 2. Asli Hukum  kedaulatan  itu  tidak  berasal  dari kekuasaan yang lebih tinggi
3. Bulat
Tidak  dapat  dibagi-bagi,  maksudnya  bahwa kedaulatan itu merupakan satusatunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara
4. Tidak terbatas
Kedaulatan  itu  tidak  di  batasi  oleh  siapa  pun sebab  apabila  kedaulatan  ini  terbatas,  tentu makna  kekuasaan  tertinggi  akan  menjadi lenyap.
Kedaulatan bagi pemerintah Indonesia merupakan  kerangka  untuk  pencapaian  tujuan nasional  yang  mana  terdapat  dalam  alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa  tujuan  dari  pembentukan  pemerintahan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dalam  pasal  1  ayat  3  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil disebutkan bahwa Pulau Kecil adalah pulau dengan luas  lebih  kecil  atau  sama  dengan  2.000  km2  (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  yuridis  normatif.  Penelitian hukum  yuridis    normatif  ini  dapat  disebut  juga sebagai  penelitian  hukum  doktrinal.  Hukum dikonsepsikan  sebagai  apa  yang  tertulis  dalam peraturan  perundang  –  undangan  atau  hukum  yang dikonsepsikan  sebagai  kaidah  atau  norma  yang merupakan patokan berperilaku masyarakat
terhadap apa yang dianggap pantas. Pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang  –  undangan,  pendekatan  konsep  dan pendekatan kasus.

## III.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dasar  Hukum  Kepemilikan  Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia memang dikenal  oleh  dunia  dengan  kekayaan  laut  yang dimilikinya. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan  di  dalam  Pasal  33  ayat  (3),  yaitu “Bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan untuk sebesar-besar  kemakmuran rakyat.”  Undang- Undang  Dasar  1945  pasal  33  ayat  (2)  juga menjelaskan  mengenai  segala  kekayaan  alam termasuk bumi dan perairan dikuasai oleh Negara. Ini memberikan pengertian bahwa negara memiliki  hak untuk  menguasai  tanah-tanah  yang  termasuk  dalam wilayah  Negara  Indonesia.  Hak  menguasai  negara menurut  pasal  2  Ayat  (2)  UUPA  adalah  negara diberikan  kewenangan  untuk  bertindak  secara  aktif maupun  pasif  dalam  bidang  pemerintahan  negara. Wewenang  negara  tidak  hanya  berkaitan  dengan wewenang pemerintahan semata, tetapi meliputi pula wewenang  dalam  rangka  melaksanakan  tugasnya sebagai penguasa dan pemegang kekuasaan tertinggi (Aminuddin Ilmar, 2012) .
Wujud  dari  pelaksanaan  kewenangan  negara dalam  hal  menjaga  wilayahnya  adalah  dengan mengatur regulasi terkait ijin yang diberikan dalam hal pengelolaan tanah di wilayah pulau-pulau kecil utamanya  wilayah  yang  termasuk  dalam  kawasan konservasi.  Pengelolaan  kawasan  konsevasi  harus mendapatkan ijin pemanfaaatan pulau sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun  2007  Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Pemanfaatan  pulau  oleh individu  tidak  bisa  langsung  diberikan  hak  milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, sehingga harus ada permintaan ijin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan  perairan  sekitarnya.  Pulau  kecil  dikuasai  oleh negara, kemudian negara mengatur penguasaannya dalam  bentuk  perijian  kepada  pihak  lain  baik  itu perseorangan atau swasta.
Peraturan  perundangan  undangan  yang sudah ada di Indonesia yang mengatur bidang pertanahan  adalah  Undang  Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-
Pokok  Agraria  (UUPA)  yang  bertujuan  : (Samidjo, 1985)
1. Meletakkan dasar dasar bagi penyusunan  hukum  agraria  nasional, yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagian  dan  keadilan  bagi  Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka  terwujudnya  masyarakat  adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalamm hukum pertanahan; 3. Meletakkan dasar dasar untuk memberikan kepastian hukum
mengenai  hak  hak  atas  tanah  bagi rakyat seluruhnya.
Dengan  menimbang  bahwa  guna menjamin  keseimbangan,  stabilitas  dan produktivitas  pemanfaatan  pulau-pulau  kecil dan  perairan  di  sekitarnya,  maka  sebagai tindaklanjut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dipandang perlu menetapkan  Pemanfaatan  Pulau-Pulau  Kecil dan  Perairan  di  Sekitarnya,  untuk  itu ditetapkanlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya. (Amelya Gustina, 2014)
Pemanfaatan  pulau-pulau  kecil  dan perairan sekitarnya dilakukan untuk kepentingan pembangunan di bidang ekonomi,  sosial  dan  budaya  dengan  berbasis masyarakat dan secara berkelanjutan.
Pemanfaatan  pulau-pulau  kecil  dan  perairan di sekitarnya dapat diberikan kepada: a) orang perseorangan Warga Negara Indonesia;
b)  badan  hukum  yang  didirikan  berdasarkan hukum Indonesia; atau
c) masyarakat adat.
Pemanfaatan  pulau-pulau  kecil  dan  perairan disekitarnya  dapat  juga  diberikan  kepada  orang asing  atas  persetujuan  Menteri (Amelya  Gustina, 2014) .  Dalam  Peraturan  Menteri  ini  orang  asing diizinkan untuk melakukan pemanfaatan, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penggunaan pulau-pulau kecil harus dimanfaatkan untuk kegiatan:
a. Produksi garam
b. Biofarmakologi laut
c. Bioteknologi laut
d. Pemanfaatan air laut selain energi
e. Wisata bahari
f. Pemasangan pipa dan kabel bawah laut
g. Pengangkatan benda muatan kapal tenggelam.
Akan  tetapi  tidak  ada  penjelasan  lebih  lanjut mengenai jangka waktu untuk melakukan pemanfaatan  tersebut.  Hal  ini  tentu  saja  dapat merugikan  rakyat  dan  Negara  Indonesia  jika  jangka waktu  tidak  diatur  karena  bisa  saja  pemanfaatan dilakukan  dalam  waktu  yang  sangat  lama  sehingga hanya  menguntungkan  orang  asing  tersebut,  yang nantinya  akan  membahayakan  negara  ini  dan  bisa mengakibatkan  pulau-pulau  kecil  itu  dikuasai  oleh orang  asing.  Orang  asing  juga  dapat  memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang ada di Indonesia.
Kepemilikan  pulau-pulau  kecil  oleh  orang asing di Indonesia dilakukan dengan berbagai modus (cara)  sehingga terlihat tidak serta merta dibeli oleh orang  asing.  Beberapa  modus  yang  biasa  dilakukan oleh  orang  asing  untuk  bisa  memiliki  pulau-pulau kecil  di  Indonesia  diantaranya  adalah: (Amelya Gustina, 2014)
1.  Perjanjian  pemilikan  tanah (PPT)  dan pemberian  kuasa  dalam  PPT,  pihak  WNI mengakui bahwa tanah hak milik yang didaftar atas namanya bukanlah miliknya. Tetapi milik warga  negara  asing  yang  telah  menyediakan dana untuk pembelian tanah beserta bangunannya.  Selanjutnya  WNI  memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada warga  negara  asing  untuk  melakukan  segala tindakan hukum terhadap tanah dan bangunan itu.
2.  Perjanjian  Opsi  Pihak  WNI  memberikan  opsi untuk membeli tanah hak milik dan bangunan kepada  warga  asing  karena  dana  untuk pembelian  tanah  hak  milik  dan  bangunan disediakan pihak asing.
3. Perjanjian Sewa-Menyewa Pada prinsipnya, dalam  perjanjian  diatur  tentang  jangka waktu sewa berikut opsi untuk perpanjangannya beserta hak dan kewajiban pihak WNI dan penyewa.
4.  Kuasa  khusus  untuk  menjual.  Berisi pemberian kuasa dengan hak substitusi dari
pihak WNI sebagai pemberi kuasa kepada pihak asing sebagai penerima kuasa, untuk melakukan perbuatan hukum menjual atau memindahkan  tanah  hak  milik  dan bangunan.
5.  Hibah  Wasiat  Pihak  WNI  menghibahkan tanah  haki  milik  dan  bangunan  atas namanya kepada orang asing.
6.  Surat  pernyataan  ahli  waris  Istri  orang Indonesia dan anaknya menyatakan bahwa walaupun  tanah  hak  milik  dan  bangunan terdaftar  atas  nama  suaminya,  namun suaminya  bukanlah  pemilik  sebenarnya atas anah hak milik dan bangunan tersebut.
Namun  bagi  orang  asing  yang  akan memanfaatkan  pulau-pulau  kecil  dan  perairan  di sekitarnya  dapat  mengajukan  permohonan  kepada Menteri  dengan  melampirkan: (Amelya  Gustina, 2014)
a.   Pernyataan kesanggupan menggunakan fasilitas  penanaman  modal  asing  (PMA) sekurang-kurangnya  20%  (dua  puluh  per seratus)  modalnya  berasal  dari  dalam  negeri terhitung mulai sejak tahun pertama perusahaan didirikan;
b.  Rencana jenis usaha;
c.  Luasan penggunaan lahan;
d.  Luasan perairan yang akan dimanfaatkan;
f.  Rekomendasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
g.  Persetujuan  dari  instansi  yang  terkait  dengan bidang usaha yang akan dilakukan.
Berdasarkan  permohonan  di  atas,  Menteri memberikan persetujuan atau penolakan pemanfaatan  pulau-pulau  kecil  dan  perairan  di sekitarnya.  Apabila  permohonan  pemanfaatan pulau-pulau  kecil  dan  perairan  di  sekitarnya disetujui,  maka  Menteri  menetapkan  persetujuan pemanfaatan  yang  dituangkan  dalam  berita  acara. Dengan disetujuinya permohonan maka orang asing yang  akan  memanfaatkan  pulau-pulau  kecil  dan perairan  disekitarnya  wajib  menggunakan  fasilitas penanaman  modal  asing,  serta  mendirikan  usaha berdasarkan  hukum  Indonesia  dan  berlokasi  di Indonesia. Namun apabila permohonan pemanfaatan terhadap  pulau-pulau  kecil  dan  perairan  di sekitarnya tersebut ditolak, maka Menteri menetapkan penolakan disertai dengan  alasan yang
sah.
Mengenai penguasaan dan kepemilikan pulau- pulau  kecil  tersebut,  tidak  boleh  menutup  akses publik  yang  mana  akses  ini  terkait  dengan  akses perorangan  maupun  kelompok  untuk  berteduh, berlindung  serta  menyelamatkan  diri  dan  mencari pertolongan dalam pelayaran. Untuk dapat melaksanakan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan penelitian,  pendidikan,  serta  konservasi  alam  harus mendapat ijin secara resmi dari isntansi terkait. Selain syarat  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan, pemberian Hak Atas Tanah di pulau-pulau kecil juga harus memenuhi syarat sesuai dengan pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria 17/2016 antara lain:
a.  Peruntukannya  sesuai  dengan  rencana  tata ruang  wilayah  provinsi/kabupaten/kota,  atau rencana zonasi Pulau-Pulau Kecil;
b.  Mendapat  rekomendasi  dari  pemerintah provinsi/kabupaten/kota  dalam  hal  belum diatur  mengenai  peruntukan  tanah  dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
c.   Memenuhi  ketentuan  perizinan  dari  instansi terkait.
Untuk menjamin kepastian serta perlindungan hukum  terhadap  penguasaan  tanah  di  Indonesia termasuk tanah tanah adat, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 secara garis besar mengatur:
1.  Peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah;
2.  Hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai perseorangan, kelompok dan badan hukum yang sah;
3.  Hubungan hubungan hukum antara orang orang dan perbuatan perbuatan hukum yang berkaitan dengan pertanahan termasuk menyangkut pendaftarannya.
Berdasarkan  Pasal  42  dan  Pasal  45  Undang- Undang Pokok Agraria, terhadap warga negara asing maupun  badan  hukum  asing  hanya  dapat  diberikan hak  pakai  dan  hak  sewa.  Hak  pakai  yang  dimaksud berdasarkan Pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria  adalah  “ Hak  untuk  menggunakan  dan/atau memungut  hasil  dari  tanah  yang  langsung  dikuasai Negara  atau  tanah  milik  orang  lain,  yang  member wewenang  dan  kewajiban  yang  ditentukan  dalam keputusan pemberiannya oleh pejbat yang berwenang  memberikannya  atau  dalam  perjanjian dengan  pemilik  tanahnya,  yang  bukan  perjanjian sewa-menyewa  atau  perjanjian  pengolahan  tanah,

## segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UndangUndang ini”.
Menurut Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, Hak Pakai dapat diberikan : a. Selama  jangka  waktu  yang  tertentu  atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;
b. Dengan  Cuma-Cuma,  dengan  pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang dimaksud dengan Hak Pakai pengertiannya adalah sama dengan pengertian yang telah diatur di dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria.
Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Pokok Agaria, yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah:
a.   Warga Negara Indonesia;
b.  Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia;
c.   Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia  dan  berkedudukan  di  Indonesia; dan
d.  Badan  Hukum  Asing  yang  mempunyai perwakilan di Indonesia.
Sedangkan  dalam  ketentuan  Pasal  39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak Pakai Atas Tanah, yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah
a.   Warga Negara Indonesia;
b.  Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
c.   Departemen,  Lembaga  Pemerintahan  Non Departemen dan Pemerintah Daerah;
d.  Badan-badan keagamaan dan sosial;
e.   Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia;
f.   Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;
g.  Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan internasional.
Sedangkan  di  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  40  Tahun  1996  tentang  Hak  Guna  Usaha, Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah, yang menjadi objek Hak Pakai meliputi :
a. Tanah Negara;
b. Tanah Hak Pengelolaan;
c. Tanah Hak Milik.
Mengenai    pengaturan  mengenai  terjadinya Hak  Pakai,  UUPA  tidak  mengaturnya.  Sehingga pengaturan  lebih  lanjut  ada  dalam  Pasal  42  ayat  (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, yaitu:
1. Hak  Pakai  atas  Tanah  Negara  diberikan dengan  keputusan  pemberian  hak  oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
2. Hak  Pakai  atas  Hak  Pengelolaan  diberikan dengan  keputusan  pemberian  hak  oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk
berdasarkan usul pemegang Hak
Pengelolaan;

## 2. Akibat Hukum Dari Perjanjian Jual Beli Pulau Di Indonesia
Harus  diakui  bahwa  pengawasan  terhadap pulau-pulau  ini  memang  membutuhkan  energi  dan biaya  yang  besar.  Upaya  segelintir  orang  untuk menjual  kepemilikan  suatu  pulau  ke  pihak  lain, apalagi  ke  warga  negara  atau  perusahaan  asing, menunjukkan lemahnya sisi pengawasan tersebut. Seharusnya penjualan pulau-pulau itu tidak boleh  terjadi (the  island  is  not  for  sale) . (Agus Riyanto, 2015)
Tingginya nilai ekonomi sumber daya dan jasa lingkungan  kelautan  di  pulau-pulau  kecil  telah banyak menarik  investor dari dalam dan  luar negeri untuk  berinvestasi  memanfaatkan  pulau-pulau  kecil dan perairan di sekitarnya. Namun dalam perkembangannya,  pemanfaatan  pulau-pulau  kecil oleh  baik  oleh  WNI  maupun  orang  asing  atau perusahaan PMA menimbulkan beberapa permasalah, antara lain: (tempo.co)
1.  ketidakjelasan  status  kepemilikan  lahan pulau,
2.  perizinan pemanfaatan pulau,
3.  penguasaan lahan dan penutupan akses dari dan menuju pulau,
4.  konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat,
5   isu jual beli pulau.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia
(KBBI),  Perjanjian  adalah  persetujuan  tertulis  atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing  bersepakat  akan  menaati  apa  yang tersebut  dalam  perjanjian  itu (kbbi.web.id) , sedangkan  menurut  R.  Subekti,  “Perjanjian  adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang  lain  atau  dua  orang  itu  saling  berjanji  untuk melaksanakan suatu hal” (Syahmin, 2006) ,  Djumadi memberikan  pengertian  perjanjian  adalah  suatu peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  kepada  orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk  melaksanakan  suatu  hal (Djumadi,  2004) , sedangkan Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu  hubungan  hukum  yang  didasarkan  atas  kata sepakat untuk  menimbulkan akibat  hukum. Hubungan  hukum  tersebut  terjadi  antara  subyek hukum  yang  satu dengan subyek  hukum  yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan  begitu  juga  suyek  hukum  yang  lain berkewajiban  untuk  melaksanakan  prestasinya sesuai  dengan  yang  telah  disepakati. (Sudikno, 2008)
Bila  merujuk  pada  pengertian  jual  beli menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI), jual beli adalah merupakan suatu proses persetujuan saling  mengikat  antara  penjual  sebagai  pihak  yang menyerahkan  barang  dan  pembeli  sebagai  pihak yang  membayar  harga  barang  yang  di  jual (kbbi.web.id) .  menurut  Pasal  1313  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Sedangkan  supaya  terjadi  persetujuan  yang  sah, perlu  dipenuhi  empat  syarat  : (Soedharyo  Soimin, 2016)
1. Kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang.
Sehingga suatu perjanjian dapat dianggap sah apabila  telah  memenuhi  empat  syarat  yang  telah disebutkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata  dan  apabila  syarat  subjektif    yaitu Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan  untuk  membuat  suatu  perikatan  tidak dipenuhi,  maka  suatu  perjanjian  dapat  dibatalkan, sedangkan apabila syarat objektif yaitu Suatu pokok persoalan  tertentu  dan  Suatu  sebab  yang  tidak dilarang  tersebut  tidak  terpenuhi  maka  suatu perjanjian dianggap tidak pernah ada atau batal demi
hukum.  Hal  ini  juga  berlaku  terhadap  bila  terjadi perjanjian  jual  beli  pulau-pulau  kecil  yang  ada  di Indonesia,  dimana  perjanjian  jual  beli  ini  dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum karena syarat objektif tidak terpenuhi yakni suatu sebab yang halal, karena jual beli pulau tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menurut Adelya Hiqmatul Maula, perjanjiaan jual  beli  pulau  kepada  Warga  Negara  Asing dipengaruhi  oleh  beberapa  aspek,  yaitu  :  aspek yuridis,  aspek  sosial  ekonomi,  aspek  politik,  aspek land  management, dan  aspek  ekologis (Adelya Hiqmatul Maula, 2021) .
Hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  tidak mengkehendaki  adanya  perjanjian  atas  jual  beli terhadap pulau-pulau kecil seperti dalam kasus Pulau Lantigiang,  Pulau  Widi  termasuk  juga  beberapa pulau  kecil  yang  ditawarkan  melalui  media  online tersebut  .  Dalam  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau  Kecil  disebutkan  bahwa  pulau  kecil  adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2  beserta  kesatuan  ekosistemnya.  Kesatuan ekosistem pulau kecil termasuk pantai, lahan pasang surut, terumbu karang, mangrove, lamun dan perairan di  sekitarnya  yang  tidak  mungkin  diberikan  hak  di atasnya yang dapat diperjual belikan.
Terhadap  pelaku  jual  beli  melalui  situs-situs website  terhadap  pulau-pulau  kecil  yang  ada  di Indonesia ini juga dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat 1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  dimana  dalam Pasal  ini  disebutkan  “Setiap  Orang  dengan  sengaja dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen  dalam  Transaksi  Elektronik.”  Pasal  28 ayat  1  bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan terhadap  hak  dan  kepentingan  konsumen  dan penyebaran hoaks. (Mesias Jusly Penus Sagala dkk., 2021) . Pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat 1 UU ITE juga  dapat  diancam  pidana,  sebagaimana  diatur dalam Pasal 45A ayat 1 UU 19/2016, yaitu:
“ Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam Transaksi  Elektronik  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  28  ayat  1  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ” Ammi Nur Baits. (2020).
Pemberian  hukuman  pidana  ini  dapat  saja
dilakukan  mengingat  situs-situs  website  yang menawarkan jual beli terhadap pulau-pulau kecil di Indonesia  ini  telah  memberikan  berita  bohong  dan menyesatkan,  mengingat  hukum  di  Indonesia  tidak memperkenankan  terjadinya  jual  beli  pulau-pulau kecil  ini  baik  terhadap  warga  negara  Indonesia sendiri  maupun  warga  negara  asing  atau  badan hukum asing.

## IV. KESIMPULAN
Terjadinya  praktek-praktek  jual  beli  pulau- pulau kecil di Indonesia yang banyak terjadi melalui media-media online, dimana praktek jual beli pulau- pulau kecil ini juga melibatkan pihak asing juga, hal ini  adalah  sesuatu  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia,  karena  pulau-pulau  kecil  ini  tidak  dapat diperjual  belikan  baik  kepada  warga  negara Indonesia  maupun  kepada  warga  negara  asing  atau badan  hukum  asing.  Pulau-pulau  kecil  tersebut hanya dapat diberikan hak pakai dan hak sewa.
Terhadap  perjanjian-perjanjian  jual  beli pulau-pulau kecil tersebut sesuai dengan Pasal 1320 Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  berisi syarat-syarat  sahnya  suatu  perjanjian  dan  bilamana ada salah satu syarat saja yang tidak dipenuhi maka suatu  perjanjian  dapat  dibatalkan  dan  perjanjian tersebut  dianggap  tidak  pernah  ada  atau  perjanjian batal demi hukum. Dalam konteks jual beli terhadap pulau-pulau kecil di Indonesia ini dilakukan melalui media online atau situs-situs website, perbuatan ini dapat dijerat secara pidana sesuai dengan  Pasal 28 ayat  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adelya  Hiqmatul  Maula,  Diyan  Isnaeni,  Isdiyana Kusuma  Ayu.  (2021).  Perjanjian  Jual  Beli Pulau-Pulau  Kecil  Kepada  Warga  Negara Asing  Dalam  Perspektif  Hukum  Agraria  Di Indonesia. Jurnal Dinamika.
Agus  Riyanto.  (2015).  Katakan  Tidak  Pada
Penjualan  Pulau  Di Indonesia.  Binus University.
Ammi Nur Baits. (2020). Buku Halal Haram Bisnis Online. Muamalah Publishing. Yogyakarta.
Aminuddin Ilmar. (2012). Hak Menguasai Negara
Dalam Privatisasi BUMN. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
Djumadi. (2004). Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
Huala  Adolf.  (2002).  Aspek-Aspek  Negara  Dalam Hukum Internasional: Jakarta.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI).  pengertian jual  beli. https://kbbi.web.id/jual%20beli diakses tanggal 17 Juli 2023.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI).  pengertian perjanjian. https://kbbi.web.id/perjanjian
diakses tanggal 17 Juli 2023.
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jumlah Pulau,
diakses pada 6 Desember 2022, https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah- pulau
Khilya  Fa’izia.  (2019).  Wawasan  Nusantara  Dan
Kedaulatan Negara. Cempaka Putih: Karanganom. Maria S.W. Sumardjono. (2009). Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. Kompas: Jakarta.
Mesias Jusly Penus Sagala dkk. (2021). Hukum dan Cybercrime. Kita Menulis: Medan.
Samidjo.  (1985).  Pengantar  Hukum  Indonesia.
Armico: Bandung.
Soedharyo  Soimin,  S.H.  (2016).  Kitab  Undang-
Undang  Hukum  Perdata.  Sinar  Grafika: Jakarta.
Amelya  Gustina,  2014,  Kepemilikan  Pulau-Pulau Kecil  oleh  Orang  Asing  dan  Kedaulatan Maritim  di  Indonesia:  Antara  Regulasi  dan Implikasi,
https://www.researchgate.net/publication/350 975653_Kepemilikan_Pulau- Pulau_Kecil_oleh_Orang_Asing_dan_Kedaul atan_Maritim_di_Indonesia_Antara_Regulasi _dan_Implikasi , diakses pada 14 Juli 2023 Nuwahidah  &  Arief,  TMV  2021, Fakta  Pulau Lantigiang Diduga Dijual Rp. 900 Juta, Bupati Keheranan Hingga Kepala Desa Diperingatkan, diakses  pada  6  Desember 2022,
https://regional.kompas.com/read/2021/01/31/ 13483541/fakta-pulau-lantigiang-diduga- dijual-rp-900-juta-bupati-keheranan- hingga?page=all#page2, Jumlah  Pulau,
diakses pada 6 Desember 2022,
https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah- pulau ,
Shalihah, NF & Nugroho, RS 2021, Situs Ini Diduga Jual dan Sewakan 12 Pulau di Indonesia Mana Saja? ,  diakses  pada  6  Desember  2022 https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/3
1/184500465/situs-ini-diduga-jual-dan- sewakan-12-pulau-di-indonesia-mana-saja-#
Sudikno.  (2008).    Ilmu  Hukum.  Penerbit  Liberty:
Yogyakarta.
Syahmin.  (2006).Hukum  Perjanjian  Internasional.
PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Tempo.co. https://nasional.tempo.co/read/1679345/ memahami-terminologi-dan-regulasi- penjualan-pulau .  Diakses  tanggal  25  Juli 2023.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta Kerja.
Peraturan Menteri Agraria Dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun
2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .