## LITERATURE REVIEW: EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) TERHADAP KINERJA PUSKESMAS
Humayrah 1 , Agus Aan Adriansyah 2 , Nurul Jannatul Firdausi 3 , Dwi Handayani 4 1-4 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
Email: umayahmad880@gmail.com

## ABSTRAK
Penerapan kebijakan BLUD di Puskesmas memerlukan banyak persiapan. Terdapat beberapa kendala dalam setiap pelaksanaannya, namun petugas selalu berusaha dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk  masyarakat.  Memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  adalah  salah  satu  tuntutan  masyarakat. Maka  penelitian  ini  dibuat  untuk  me- review hasil  penelitian  evaluasi  implementasi  kebijakan  Badan Layanan  Umum  Daerah  (BLUD)  terhadap  kinerja  Puskesmas.  Penelitian  ini  menggunakan  metode literature review sumber data yang digunakan berasal dari google scholar dalam rentang waktu 2014- 2021. Kata kunci yang digunakan yaitu Puskesmas BLUD dan kinerja Puskesmas. Setelah dilakukan skrinning didapatkan 16 artikel yang relevan dan menjadi bahan analisis dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan  menganalisis evaluasi implementasi kebijakan Badan Layanan  Umum Daerah (BLUD)  terhadap  kinerja  Puskesmas  berasal  artikel  yang  telah  di  review.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan kualitas pelayanan kinerja pegawai Puskesmas BLUD tergolong baik namun terkendala pada  minimnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  sarana  dan  prasarana  serta  pemanfaatan  sistem informasi di Puskesmas. Dampak positif dan negatif penerapan yaitu Puskesmas lebih optimal dalam layanan  kesehatan.  Faktor  penghambat  implementasi  kebijakan  BLUD  meliputi  SDM,  pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, komitmen pegawai Puskesmas, koordinasi antara pemimpin dan staf serta  kompetensi  pegawai  Puskesmas.  Faktor  keberhasilan  untuk  implementasi  kebijakan  BLUD adalah  semangat  kerja  pegawai  dan  dukungan  dari  pemimpin.  Kesimpulan  dari literature  review ini adalah  dalam  penerapan  kebijakan  BLUD  di  Puskesmas  perlu  diimbangi  dengan  kualitas  SDM, kenyamanan sarana dan prasarana, dukungan pemimpin yang tinggi, koordinasi antara pemimpin dan staf  Hal  tersebut  meminimalisir  terjadinya  hambatan  atau  kendala  dalam  pelaksanaan  kebijakan BLUD di Puskesmas.
Kata Kunci : BLUD, Puskesmas BLUD, Faktor keberhasilan BLUD, Faktor Penghambat BLUD

## ABSTRACT
The implementation of BLUD policies in Puskesmas requires a lot of preparation. There are several obstacles  in  each  implementation,  but  the  officers  always  try  and  provide  the  best  service  for  the community.  Providing  quality  services  is  one  of  the  demands  of  society.  So  this  study  was  made  to review  the  results  of  the  evaluation  of  the  policy  implementation  of  the  Regional  Public  Service Agency (BLUD) on the performance of the Puskesmas. This study uses the literature review method, the  data  sources  used  are  from  Google  Scholar  in  the  2014-2021  period.  The  keywords  used  are Puskesmas  BLUD  and  Puskesmas  performance.  After  screening,  16  articles  were  found  that  were relevant  and  became  the  material  for  analysis  in  this  study.  Data  analysis  was  carried  out  by

## CENDEKIA UTAMA
Jurnal Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat STIKES Cendekia Utama Kudus
P-ISSN  2252-8865 E-ISSN  2598-4217 Vol 12, No 3 Oktober, 2023 Tersedia Online:
htpp://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id
analyzing the evaluation of the implementation of the Regional Public Service Agency (BLUD) policy on the performance of the Puskesmas from articles that had been reviewed. The results of this study indicate  that  the  service  quality  of  the  BLUD  Public  Health  Center  employees  is  good  but  is constrained  by  the  lack  of  Human  Resources  (HR),  facilities  and  infrastructure  and  the  use  of information systems at the Puskesmas. The positive and negative impact of the implementation is that the  Puskesmas  is  more  optimal  in  health  services.  The  inhibiting  factors  for  implementing  BLUD policies include human resources, financial management, facilities and infrastructure, commitment of Puskesmas  employees,  coordination  between  leaders  and  staff  and  competence  of  Puskesmas employees.  The  success  factors  for  implementing  BLUD  policies  are  employee  morale  and  support from leaders. The conclusion from this literature review is that the implementation  of BLUD policies at  the  Puskesmas  needs  to  be  balanced  with  the  quality  of  human  resources,  the  convenience  of facilities and infrastructure, high leadership support, coordination between leaders and staff.
Keywords: BLUDs, BLUD Puskesmas, BLUD Inhibiting Factors, BLUD Success Factors

## LATAR BELAKANG
Puskesmas  merupakan  garda  terdepan  dalam  menyelenggarakan  upaya  layanan kesehatan  baik  promotive, preventive, kurative  maupun  rehabilitative  di  daerah  perkotaan bahkan  sampai  daerah  pedesaan, hal  tersebut  untuk  mengoptimalkan  pelayanan  kepada masyarakat.
Mutu  pelayanan  Puskesmas  BLUD  masih  dirasa  belum  memuaskan,  terdapat kesulitan dalam penyediaan kelengkapan dan kesiapan peralatan medis, rendahnya komitmen dalam  pelaksanaan  kebijakan  BLUD  di  Puskesmas,  kurangnya  tenaga  administrasi  yang mengelola  keuangan  sehingga  masih  terdapat  beberapa  pasien  yang  tidak  dapat memanfaatkan pelayanan Puskesmas secara  maksimal (Indrayathi et  al. , 2014). Faktor yang mempengaruhi  peningkatan  kinerja  yaitu  komitmen  bersama  seluruh  pegawai  untuk mempelajari  pengelolaan  keuangan  BLUD  dan  memahami  maksud  dan  tujuan  penerapan BLUD.
Peningkatan  kinerja  non-keuangan  Puskesmas  berpengaruh  pada  kinerja  keuangan, saat  Puskesmas  memberikan  pelayanan  yang  baik  maka  jumlah  kunjungan  pasien  akan meningkat.  Petugas  pengelolaan  keuangan  belum  memiliki  tenaga  khusus  yang  mampu  dan berlatar  belakang  akuntansi,  walaupun  sudah  dibekali  dengan  pelatihan  tentang  pengadaan barang  dan  jasa  serta  pelatihan  akuntansi  tapi  masih  banyak  kekurangan,  setelah  adanya peningkatan  menjadi  BLUD  memungkinkan  untuk  melakukan  rekrutmen  pegawai  yang berlatar  belakang  keuangan  (Sabardiman,  Afrizal  and  Nurmaesah,  2020).  Kinerja  Pukesmas mengalami  peningkatan  dibandingkan  pada  saat  awal  penerapan  BLUD,  aspek  keuangan memiliki rata-rata nilai kinerja yang lebih   rendah dibandingkan aspek pelayanan dan aspek manfaat bagi masyarakat.
Hasil perbandingan  menunjukkan bahwa Puskesmas  yang belum  menerapkan BLUD lebih baik pada Puskesmas yang sudah menerapkan BLUD. Selama dilakukannya perubahan status  Puskesmas  menjadi  BLUD  belum  pernah  dilakukannya  evaluasi  kinerja  Puskesmas baik dari aspek keuangan maupun non-keuangan.
Berdasarkan latar belakang di atas, masih ada kekurangan dari berbagai macam artikel yang  sudah  tercantum  di  atas,  dari  kekurangan  tersebut  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  menggunakan  metode literarture  review dengan  judul  “ Literature  Review : Evaluasi Implementasi kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Terhadap  Kinerja Puskesmas”.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  penelitian literature  review yaitu traditional  literature review . Sumber artikel berasal dari google scholar . Kata kunci yang digunakan yaitu kinerja
Puskesmas  dan  Puskesmas  BLUD.  Metode literature  review ini  menggunakan  3  tahapan yaitu screening 1  memilih  jurnal berbayar  dan  tidak  berbayar, screening 2  me-  r eview judul dan abstrak, screening 3 me- review latar belakang, metode, hasil dan pembahasan. Pengolahan  data  pada traditional  literatur  review menggunakan  bukti  yang  berasal dari  penelitian  terdahulu  berupa  artikel  jurnal  nasional  yang  telah  dipublikasi,  kemudian melakukan tahapan dengan perbandingan analisis yang berfokus pada persamaan antar kasus ( method  of  agreement )  atau  perbedaan  pada  kasus  yang  mirip  ( method  of  difference ).  Pada penelitian ini, akan dicari serta dinarasikan setiap persamaan dan perbedaan dari hasil temuan setiap artikel yang telah didapat sebagai rujukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kualitas Pelayanan Kinerja Pegawai Puskesmas BLUD
Hasil  temuan  diperoleh  14  artikel  membahas  kualitas  pelayanan  kinerja  pegawai Puskesmas BLUD.
Tabel 1. Kualitas Pelayanan Kinerja Pegawai  Puskesmas BLUD
No Nama Penulis Hasil dan Temuan Data Sesuai Topik 1. Satoso (2014) Pelayanan  kinerja pegawai sudah tergolong baik  namun  sistem pengawas dan  pengendalian  lebih  mendidik  agar  kebijakan  BLUD  dapat  diterapkan oleh Puskesmas 2. Triprasetya (2014) Pelayanan  kinerja  pegawai  tergolong  rendah.  Kinerja  pengelolaan keuangan  Puskesmas  bukan  lulusan  akuntansi/  yang  terlatih  dalam pengelolaan keuangan. 3 Indrayathi (2016) Pelayanan kinerja pegawai Puskesmas masih kurang memuaskan, kendala pada kurangnya SDM, sarana dan prasarana. 4 Umbara (2017) Pelayanan kinerja pegawai masih rendah. Kendala: 1. kesiapan  input  ( man :  komitmen  dan  pengetahuan    pegawai  masih sedang, method :  SOP  BLUD  belum  tersedia, time :  belum  cukup  untuk menyusun dokumentasi)
2. Kesiapan  proses  (kebijakan  BLUD  belum  diterapkan,  belum  ada peraturan  dari  bupati  dan  proses  persiapan  BLUD  Puskesmas  belum berjalan). 5 Listyawati & Sholihin (2019) Pelayanan  di  Puskesmas  sudah  cukup.  kendala  pada  SDM,  sarana  dan prasaran, serta pengelolaan keuangan. 6 Adam,  et  al (2017) Pelayanan  Kinerja  masih  rendah.  Kendala  SDM  di  puskesmas  belum memadai, sarana dan prasana masih kurang lengkap. 7 Widaningtyas (2018) Pelayanan kinerja sudah baik, kendala dalam penempatan jobdes sehingga merasa kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan. 8 Gumilang (2018) Kepuasan kerja pegawai Puskesmas BLUD lebih tinggi daripada pegawai Puskesmas non-BLUD. 9 Sabila (20190 Penerapan kebijakan BLUD di Puskesmas sudah tergolong baik. 10 Suryawati,  et al (2019) Pelayanan  kurang  baik,  jadi  Puskesmas  berusaha  meningkatkan  kualitas pelayanan 11 Mawarnia (2020) 1. Kinerja pegawai Puskesmas BLUD sudah baik, terlihat dari peningkatan kinerja nonkeuamgan dan keuangan. 2. Pasien merasa puas  dan kembali berobat ke Puskesmas.
12 Ria, et al (2021) Pelayana di Puskesmas sudah tergolong cukup baik. 13 Turiman (2021) Pelayanan  pegawai  sudah  sesuai  dengan  peraturan  kendala    dalam pengelolaan keuangan. 14 Revolaninggar (2021) kinerja pegawai Puskesmas BLUD sudah tergolong baik.
Berdasarkan  Tabel  1  diinformasikan  bahwa  kualitas  pelayanan  kinerja  pegawai Puskesmas  BLUD  didapatkan  pelayanan  kinerja  pegawai  Puskesmas  BLUD  yang  tergolong baik dan tergolong masih. Meskipun lebih banyak pelayanan kinerja pegawai yang tergolong baik masih perlu adanya peningkatan optimalisasi diantaranya seperti:
1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Matutina (2001) kualitas SDM yang baik  sangat  diperlakukan  dimana  pegawai  yang  berkualitas  yaitu  pegawai  yang  memiliki pengetahuan  knowledge,  keterampilan  skill  dan  ablities  dapat  menyelesaikan  pekerjaannya dengan  baik  (Matutina,  2001).  Sejalan  dengan  penelitian  Mujiati  &  Yuniar  menjelaskan bahwa  Sumber  Daya  Manusia  sangat  diperlukan  di  setiap  organisasi,  jika  kekurangan  SDM dan  adanya  peningkatan  beban  kerja,  jam  kerja  dapat  menyebabkan  pelayanan  kesehatan kurang  maksimal  (Mujiati  and  Yuniar,  2017).  Sejalan  dengan  penelitian  Wicaksono  dan menjelaskan bahwa kualitas SDM memiliki arah pengaruh positif terhadap kinerja Puskesmas BLUD  (Wicaksosno,  2011;  Noor,  2015).  Mulyani  menjelaskan  bahwa  dengan  adanya peningkatan SDM maka produktivitas akan meningkat, jika produktivitas meningkat tentunya akan mendongkrak kinerja perusahaan dan perekonomian (Rusvianto, Mulyani and Yuliafitri, 2018).

## 2. Sarana dan prasarana
Sarana  dan  prasarana  merupakan  faktor  penentu  kesuksesan  dan  kelancaran  sistem kerja.  Husna  berpendapat  sarana  dan  prasarana  sangat  diperlukan  untuk  membantu  pegawai agar  lebih  mudah  menyelesaikan  pekerjaan  sehingga  dapat  meningkatkan  kinerja  kerja. Sejalan  dengan  penelitian  Ristiani  menyatakan  bahwa  sarana  dan  prasarana  sangat berpengaruh  terhadap  kepuasan  masyarakat  (Ristiani,  2017).  Sejalan  dengan  penelitian Syelviani  menjelaskan  bahwa  sarana  dan  prasarana  sangat  berpengaruh  terhadap  pelayanan kinerja Puskesmas (Syelviani, 2019).
Tingkat  kenyamanan  dalam  organisasi  kesehatan  juga  perlu  diperhatikan  disamping fasilitas  dan  peralataran.  Sesuai  dengan  pendapat  Sabarguna  menyatakan  bahwa  organisasi kesehatan perlu menjaga kenyamanan disamping peralatan yang memadai (Sabarguna, 2004). 3. Pemanfaatan sistem informasi Puskesmas
Pemerintah  perlu  mengoptimalkan  pemanfaatan  sistem  informasi  untuk  membangun jaringan  sistem  informasi  manajemen  dan  proses  kerja  yang  memungkinkan  pemerintah bekerja  secara  terpadu.  Sejalan  dengan  penelitian  Susanti  menjelaskan  bahwa  sistem informasi berpengaruh signifikan kinerja organisasi (Susanti, 2014).

## Dampak BLUD terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas
Hasil  temuan  diperoleh  12  artikel    membahas  dampak  BLUD  terhadap  peningkatan mutu pelayanan Puskesmas.
Tabel 2. Dampak BLUD terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas
No Nama Penulis Hasil dan Temuan Data Sesuai Topik 1. Santoso (2014) Postitif: 1. Anggaran  Puskesmas  menggunakan  dana  pendapatan  Puskesmas sehingga lebih mandiri dan fleksibel 2. Sistem anggaran Puskesman sudah RBA. 2 Indrayathi (2016) Negatif: 1. Puskesmas  mengalami  kesulitan  dalam  penyediaan  kelengkapan  dan peralatan medis
2. Komitmen yang masih rendah dari Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kebijakan BLUD 3 Umabara (2017) Positif:  adanya  peningkatan  pendapatan  anggaran  Puskesmas,  kinerja keuangan Puskesmas. 4 Listyawati  & Positif:  pegawai  tetap  bersemangat  dan  berusaha  memberikan  pelayanan
No Nama Penulis Hasil dan Temuan Data Sesuai Topik Sholihin (2019) yang baik kepada pasien. 5 Adam,    et  al (2017) Negatif:  persyaratan  dalam  kebijakan  BLUD  sudah  terpenuhi  akan  tetapi penerapan dalam pelaksanaan kebijakan BLUD belum siap  seutuhnya. 6 Gumilang (2018) Positif: 1. pegawai  Puskesmas  termotivasi  untuk  bertumbuh  dan  berkembang dalam memenuhi tuntutan masyarakat.
2. Kepuasan  kerja  anatara  pegawai  terletak  pada  indikator  pekerjaan  itu sendiri, terhadap atasan, nominasi 7 Sabila & Misra (2019) Negatif:  Puskesmas  mengalami  hambatan-hambatan  dari  segi  organisasi, sistem hukum, kualifikasi staf dan cakupan kerja 8 Suryawati,  et al (2019) Positif: 1. Mampu meningkatkan layanan puskesmas 2. Mengelolah langsung anggaran pendapatan Puskesmas
3. Melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 9 Mawarni (2020) Positif: 1. pengelolaan  keuangan  menjadi  lebih  baik  dengan  adanya  fleksibiltas keuangan. 2. Jasa layanan mengalami peningkatan. 11 Turiman (2021) Positif: 1. kebijakan pembentukan BLUD di Puskesmas dirasa sangat tepat 2. Keberhasilan  kebijakan  BLUD  di  Puskesmas  dipengaruhi  oleh  dua faktor  yaitu  isi  kebijakan  ( Content  of  Policy )  dan  lingkungan implementasi kebijakan ( Context of Implementation ) 12 Revolaninggar (2021) Positif:  perubahan  Puskesmas  menjadi  BLUD  membuat  pelayanan  di Puskesmas meningkan namun ada banyak faktor yang menjadi kendala.
Berdasarkan  Tabel  2  diinformasikan  bahwa  dampak  BLUD  terhadap  peningkatan  mutu Puskesmas  berdampak  negatif  dan  berdampak  postif  pada  kinerja  Puskesmas  BLUD. Puskesmas yang sudah menerapkan kebijakan BLUD akan memberikan pelayanan yang lebih efektif  dan  efisien  sejalan  dengan  praktik  bisnis  yang  sehat.  Sejalan  dengan  penelitian Rawung  menjelaskan  bahwa  penerapan  kebijakan  BLUD  di  Puskesmas  memberikan fleksibiltas  Puskesmas  untuk  meningkatkan  pelayanan  serta  meningkatkan  tanggung  jawab seluruh jajaran Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan BLUD
Hasil  temuan  diperoleh  12  artikel  yang  membahas  tentang  faktor  penghambat implementasi kebijakan BLUD.
Tabel 3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan BLUD
No Nama Penulis Hasil dan Temuan Data Sesuai Topik 1. Santoso (2014) Puskesmas karena pegawai merangkap jabatan. 2. Triprasetya (2014) 1. Kekurangan dari aspek akuntabilitas dan upaya peningkatan mutu. 2. Stakeholder ada yang semangat dalam pelaksanaannya namun ada juga yang terpaksa karena tuntuntan/instruksi dari atasan.
3. Suasana Puskesmas kurang mendukung, kendala komitmen Puskesmas, sistem pengelolaan keuangan. 3. Indrayathi (2016) 1. Kurangnya SDM 2. Peralatan medis kurang 4. Umabara (2017) 1. Komitmen dan pengetahuan pegawai masih sedang. 2. Kurang mencukupi untuk honorarium tim penilaian BLUD
3. Penerapan kebijakan BLUD sudah dilakukan tetapi belum diterapkan.
5. Listyawati  & 1. Stakeholder  belum  memahami  program  BLUD  tapi    menyatakan
No Nama Penulis Hasil dan Temuan Data Sesuai Topik Sholihin (2019) program BLUD bermanfaat bagi Puskesmas. 2. Keterbataan SDM memahami akuntansi. 3. Kendala sarana dan prasarana 4. Kendala keuangan 6. Adam,  et  al (2017) 1. Kurangnya SDM tenaga administrasi 2. Tenaga  Puskesmas  yang  kualifikasi  standart  lulus  masih  dibawah standar 3. Sarana dan prasarana belum memadai 7. Widaningtyas (2018) 1. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan standar profesinya. 2. Komitmen kepala Puskesmas terhadap perubahan 3. Kurangnya sarana dan prasarana 8. Sabila & Misra (2019) 1. Kurangnya koordinasi organisasi
2. Kurangnya  peraturan  pendukung  mengenai  ketentuan  pelaporan BLUD.
3. Memiliki staf yang bukan berasal dari disiplin ilmu yang sesuai. 4. Staf memiliki kerja rangkap 9. Suryawati,  et al (2019) 1. Kecekatan petugas yang rendah dalam melayani pasien 2. Sarana prasaran yang masih rendah 10 Sabardiman (2020) 1. Hampir  seluruh  prosedur  sistem  operasional  internal  belum  dibuatkan surat keputusan kepada Puskesmas/internal. 2. Penatalaksanaan  keuangan  dan  sistem  informasi  akuntansi  dilaksanakan oleh personal. 11 Turiman (2021) Pengelolaan  keuangan  sudah  fleksibel  tetapi  dalam  pengelolaannya mengikuti peraturan yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Bandung. 12 Revolaninggar (2021) 1. Dukungan sektor terhadap bidang kesehatan masih belum optimal. 2. Pengalokasian  anggaran  untuk  UKM  belum  seimbang  dibandingkan anggaran untuk UKP.
3. BLUD  memungkinkan  perekrutan  SDM,  pemenuhan  formasi  masih tergantung  pada  kebijakan  materi  aparatur  negara  dan  reformasi birokrasi.
4. Kurang koordinasi lintas program Dinas Kesehatan
5. warga Pekalongan belum mempunyai jaminan kesehatan.
Tabel  3  dapat  diinformasikan  bahwa faktor  penghambat  implementasi  kebijakan BLUD membahas tentang:
1. Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Ketersediaan Sumber Daya Manusia merupakan faktor utama yang sangat menetukan implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo mengemukakan bahwa faktor Sumber Daya Manusia mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan.
2. Hambatan kelengkapan sarana prasarana
Kepuasan  pasien  sangat  berpengaruh  pada  kelengkapan  sarana  dan  prasarana.    Jika sarana  dan  prasarana  merasa  kurang  memuaskan  maka  pasien  yang  menilai  dan  melihat merasa  kecewa  dan  tidak  merasa  puas  pada  layanan  kesehatan  di  Puskesmas.  Hal  ini sejalan dengan penelitian Ulandari et al menjelaskan bahwa sarana dan prasarana sangat berpengaruh pada kepuasan layanan pasien di Puskesmas (Ulandari and Yudawati, 2019). 3. Hambatan komunikasi
Menurut  Widodo,  penerapan  kebijakan  sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  komunikasi, agar tujuan kebijakan dapat dicapai  secara efektif dan efisien,  jika tidak  jelas tidak akan tahu  apa  yang  seharusnya  dipersiapkan  dan  dilaksanakan  (Widodo,  2018).  Seperti penelitian  Adam et  al ,  kepala  Puskesmas  belum  memberikan  informasi  tentang  BLUD secara  rinci  sehingga  staf  yang  tidak  terlibat  dalam  pembuatan  dokumentasi  hanya
mengetahui  bahwa  Puskesmas  akan  menerapkan  BLUD,  tetapi  staf  tidak  mengetahui bagaimana cara penerapan dan persiapan BLUD (Adam et al. , 2017).
4. Hambatan kompetensi
Perlu  adanya  pendidikan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  seseorang.    Menurut Marwansyah  dalam  Rodlian  bahwa  kompetensi  pegawai  merupakan  perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap dan karakteristik pribadi lainnya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah pekerjaan, ditingkatkan  melalui pengembangan dan pelatihan  (Marwansyah,  2012).  Sejalan  dengan  penelitian  Bancin  menjelaskan  tingkat pengetahuan  pegawai  masih  banyak  yang  tidak  mengetahui  tentang  medis,  hal  tersebut mengahambat layanan di suatu organisasi (Bancin, 2019).
Pengetahuan  pegawai  Puskesmas  sangat  berpengaruh  pada  pelayanan  kesehatan. Seperti  pada  penelitian  Sabila  dan  Misra  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  Puskesmas memiliki  staf  yang  bukan  berasal  dari  disiplin  ilmu,  khususnya  akuntansi,  hal  tersebut dapat menghambat pelayanan di Puskesmas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalina yang menyatakan adanya hubungan antara pengetahuan dan pemanfaatan  pelayanan  kesehatan  yang  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktro  diantaranya pendidikan (Amalia, 2015)

## Faktor Keberhasilan Implementasi Kebiajkan BLUD
Hasil  temuan  artikel  yang  diperoleh  13  artikel  yang  membahas  tentang  faktor  keberhasilan implementasi kebijakan BLUD Tabel 4. Faktor Keberhasilan Implementasi kebijakan BLUD
No Nama Penulis Hasil dan Temuan Data Sesuai Topik 1. Santoso (2014) Prosedur Puskesmas dalam mencapai sasarannya sudah sesuai SO 2. Triprasetya (2014) Stakeholder  yang  bersemangat  dalam  pelaksanaan  kebijakan  BLUD  di Puskesmas. 3. Indrayathi (2016) Dengan adanya kebijakan BLUD Puskesmas pemerintah daerah melihat peluang  untuk  menyediakan  Puskesmas  sebagai  lembaga  yang berbentuk BLUD. 4. Umabara (2017) Pegawai  keuangan  menunjukkan  adanya  peningkatan  pada  realisasi pendapatan. 5. Listyawati, & Sholihin (2019) 1. Pegawai  Puskesmas  bersemangat  untuk  merubah  kebijakan BLUD di Puskesmas 2. Dukungan dan komitmen yang tinggi dari kepala Puskesmas
3. Semangat tinggi untuk perubahan 6 Adam, et al (2017) 1. Organisasi sudah berjalan dengan baik 2. Komitmen Puskesmas yang mendukung 3. Dukungan  yang sangat tinggi  dari Dinas Kesehatan Kota Semarang dan kepala Puskesmas 7. Gumilang (2018) kepuasan pegawai dalam bekerja 8. Sabil (2019) 1. kualifikasi Staf yang tepat. 2. Pelatihan dan bimbingan teknis mengenai kebijakan BLUD. 3. Membangun  budaya  positif  serta  berupaya  membiasakan  pola prilaku 9. Mawarnia (2020) 1. fleksibiltas  pengelolaan  keuangan  di  puskesmas  sudah  dikelolah sendiri
2. Puskesmas membuat penerimaan dan pengeluaran kas berupa RBA. 10 Sabardiman (2020) Penambahan  staff  dari  jalur  non-PNS  segera  dilaksanakan  untuk optimalisasi operasional Puskesmas BLUD. 11 Ria, et al (2021) Dengan adanya pengelolaan keuangan BLUD yang baik kualitas SDM dan  pemanfaatan  sistem  informasi  Puskesmas  BLUD  dapat
No Nama Penulis Hasil dan Temuan Data Sesuai Topik mengoptimalkan kinerja Puskesmas. 12 Turiman (2021) Meningkatkan  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan  di Puskesmas dan dapat meingkatkan nilai akreditasi Puskesmas. 13 Revolaninggar (2021) BLUD  di Kota Pekalongan  memperoleh pembiayaan yang berasal dari bantuan  anggaran  BOK  APBD,  program  JKN  dan  pola  pengelolaan keuangan BLUD.
Tabel 4 diinformasikan bahwa Faktor untuk mendukung keberhasilan suatu Puskesmas BLUD diantaranya yaitu:
1. Pengaruh  semangat  kerja  pegawai  Puskesmas  sangat  dibutuhkan  untuk  meningkatkan layanan  kesehatan  dan  kepuasan  pasien.  Sejalan  dengan  pendapat  Nitisemito  bahwa semangat  kerja  adalah  gairah  untuk  melakukan  suatu  kegiatan  secara  giat,  sehingga diharapkan pekerjaan dapat dilakukan dengan cepat  dan  lebih  baik (Nitisemito, 2005). Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Kusumawarni  mengatakan  bahwa  terdapat  pengaruh secara  postif  dan  siginifikan  antara  semangat  kerja  terhadap  produktivitas  kerja pegawai  (Kusumawarni,  2007).  Berdasarkan  pernyataan  Purwanto  menjelaskan semangat  kerja  merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  produktivitas  kerja karyawan (Purwanto, 2014).
2. Dukungan dari pimpinan sangat diperlukan untuk memberi dorongan positif baik secara moril  maupun  materil  sehingga  merasa  aman  dan  nyaman  dalam  bekerja.  Sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Tumwesigye,  Gupta  et  al,  Dewi  dan  Rahyuda, Adhika dan Riana membuktikan semakin baik dukungan organisasional yang dirasakan karyawan, maka komitmen organisasional akan meningkat (31,32,33,34). Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam mnentukan kesuksesan dan kegagalan pencapaian  kinerja  karyawan.  Sejalan dengan  penelitian  Shamir  et  al  menjelaskan pendapat dari Bass dan Avolio tentang kepemimpinan yang menempatkan banyak nilai dan  memberikan  perhatian  pada  pengembangan  suatu  visi  serta  memberikan  inspirasi pada para pengikutnya untuk mencapai visi tersebut (Shamir, Zakay and Popper, 1998).

## SIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan  dari  hasil  identifikasi  beberapa  artikel  penelitian  terkait  dengan  evaluasi implementasi kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terhadap kinerja Puskesmas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kualitas pelayanan kinerja pegawai Puskesmas BLUD sudah tergolong baik. Kendala yang  didapatkan  Puskesmas  BLUD  dalam  pelaksaannya  adalah  kekurangan  Sumber Daya  Manusia  dalam  pelaksanaan  pelayanan  sehingga  pelayanan  kurang optimal, sarana  dan  prasarana  yang  masih  kurang  memuaskan  serta  pemanfaatan sistem informasi di Puskesmas.
2. Dampak  BLUD  terhadap  peningkatan  mutu  Puskesmas . Puskesmas  yang  sudah menerapkan  kebijakan  BLUD  akan  memberikan  pelayanan  yang  lebih  efektif  dan efisien sejalan dengan prakik bisnis yang sehat.
3. Puskesmas  yang  sudah  menerapkan  kebijakan  BLUD  sepenuhnya  belum  terlaksana dengan  baik. Hambatan  yang  dihadapi  oleh  Puskesmas  yaitu  kualitas  dan  kuantitas SDM, kelengkapan sarana dan prasarana, komitmen pegawai Puskesmas yang masih rendah  dalam  pelaksanaan  kebijakan  BLUD, lemahnya  koordinasi  antara  pemimpin dengan pegawai mengakibatkan kesalah pahaman dalam melaksanakan tugasnya.
4. F aktor  keberhasilan  implementasi  kebijakan  BLUD,  pengaruh  semangat  kerja pegawai  Puskesmas  sangat  dibutuhkan  untuk  meningkatkan  layanan  kesehatan  dan kepuasan  pasien.  Faktor  dukungan  dari  pemimpin  sangat  diperlukan  untuk  memberi
dorongan  positif  baik  secara  moril  maupun  materil  sehingga  pegawai  merasa  aman dan nyaman dalam bekerja.

## Saran
Diharapkan memanfaatkan sebaik mungkin kebijakan BLUD di Puskesmas. Tingkatkan komitmen  dan  semangat  pada  setiap  pegawai,  tingkatkan  sarana  dan  prasarana  agar  pasien yang  berkunjung  di  Puskesmas  merasa  puas,  peningkatan  pendidikan  karyawan  sangat diperlukan  untuk  kelancaran  pelayanan  di  Puskesmas,  saling  bekerja  sama  antara  kepala Puskesmas dengan petugas, jangan jadikan jabatan sebagai alat untuk mengambil keputusan, perlu  adanya  evaluasi  setiap  1  minggu  2  kali  untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan  bagi masyarakat dan Puskesmas.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam,  E.S. et  al. (2017)  ‘Analisis  Kesiapan  Implementasi  Badan  Layanan  Umum  Daerah Puskesmas Kota Semarang (Studi kasus pada Puskesmas Ngesrep dan Bandarharjo)’,
5.
Adhika,  Resa,  I.N.  and  Riana,  I.G.  (2016)  ‘Pengaruh  Dukungan  Organisasional  Dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Karyawan (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Denpasar Utara)’, pp. 857–76.
Amalia,  L.  (2015) Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Ibu  Dalam  Memilih  Penolong Persalinan . Gorontalo: UNG.
Bancin,  R.B.  (2019)  ‘Pengaruh  kompetensi  pegawai  terhadap  kualitas  pelayanan  di  rumah sakit  umum  daerah  (rsud)  aceh  singkil’, Jurnal  Administrasi  Publik  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara [Preprint].
Dewi,  M.P.  and  Rahyuda,  A.G.  (2015)  ‘Peran  Pemediasian  Komitmen  Organisasi  Pada Pengaruh  Perceived  Organizational  Support  Terhadap  Intention  To  Leave’, E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana , 4(10), p. 247199.
Gupta (2010) ‘Strategies for initial management of hypertension’, Indiian J Med Res , 135(5), pp. 531–542.
Indrayathi, P.A. et  al. (2014) ‘Mutu Pelayanan Puskesmas Perawatan  yang  Berstatus Badan Layanan  Umum  Daerah’, Kesmas:  National  Public  Health  Journal ,  9(2),  p.  164. Available at: https://doi.org/10.21109/kesmas.v9i2.519.
Kusumawarni,  D.  (2007)  ‘Terhadap  Produktivitas  Karyawan  Pada  Perusahaan  Daerah  Air Minum ( Pdam ) Kabupaten Kudus’.
Marwansyah (2012) Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung: Pustaka Setia. Matutina  (2001) Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Cetakan  Kedua .  Jakarta:  Gramedia Widia Sarana Indonesia.
Mujiati,  M.  and  Yuniar,  Y.  (2017)  ‘Ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  Kesehatan  pada Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  dalam  Era  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di Delapan  Kabupaten-Kota  di  Indonesia’, Media  Penelitian  dan  Pengembangan Kesehatan , 26(4), pp. 201–210. Available at:
https://doi.org/10.22435/mpk.v26i4.4827.201-210.
Nitisemito, A.S. (2005) Manajemen Personalia (Manajemen Sumber Daya Manusia . 2005th edn. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Noor, J. (2015) Metodologi Penelitian . Jakarta: Prenada Group.
Purwanto (2014) Evaluasi Hasil Belajar . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ristiani, I.Y. (2017) ‘Pengaruh Sarana Prasarana dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien’, Coopetition , VIII, pp. 155–166.
Rusvianto,  D.,  Mulyani,  S.  and  Yuliafitri,  I.  (2018)  ‘Pengaruh  Pelaksanaan  Sistem Pengendalian  Internal  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  pada  SKPD  Kota Bandung)’, Jurnal Banque Syar’i , 4(1), pp. 33–67.

## Sabardiman, K., Afrizal and Nurmaesah, N. (2020) ‘Evaluasi Perubahan Puskesmas menjadi
Badan  Layanan  Usaha  Daerah  (BLUD)  Terhadap  Tata  Pengelolaan  Keuangan Daerah’, Jurnal Proaksi , 7(2), pp. 194–212.
Sabarguna, B.. (2004) Quality Assurance Pelayanan Rumah Sakit . Edisi  Kedu. Yogyakarta: Konsorsium RSI Jateng-DIY.
Shamir, B., Zakay, E. and Popper, M. (1998) ‘Correlates of Charismatic Leader Behavior in Military  Units:  Subordinates’  Attitudes,  Unit  Characteristics,  and  Superiors’ Appraisals Performance’, Academic Of Manajement Journal , 41(4), pp. 387–429.
Susanti,  S.  (2014) Kualitas  Pelayanan  Publik  Bidang  Administrasi  Kependudukan  Di Kecamatan Gamping . Yogyakarta: UNY.
Syelviani,  M.  (2019)  ‘Pentingnya  Sarana  dan  Prasarana  Terhadap  Efisiensi  Kerja  Pegawai Puskesmas Teluk Pinang’, Jurnal Analisis Manajemen , 5(2), pp. 19–32.
Tumwesigye,  G.  (2010)  ‘The  Relationship  Between  Perceived  Organisational  Support  and
Turnover Intentions In A Developing Country : The Mediating Role of Organisational Commitment’, African Journal of Business Management , 4(6), pp. 942–952. Turiman,  Dai,  R.M.  and  Sari,  D.S.  (2021)  ‘Implementasi  Kebijakan  Penerapan  Pola Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (PPK-BLUD)  Puskesmas  Di Kabupaten Bandung’, Humaniora Dan Kebijakan Publik , 4(2), pp. 87–103. Ulandari,  S.  and  Yudawati,  S.  (2019)  ‘Analisis  Kualitas  Pelayanan,  Sarana  Prasarana  Dan Lingkungan Terhadap Kepuasan Pasien’, Care : Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan , 7(2), p. 39. Available at: https://doi.org/10.33366/jc.v7i2.1087.
Wicaksosno  (2011) Pengaruh  Modal  Awal,  Lama  Usaha,  Dan  Jam  Kerja  Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Pasar Bintoro Demak . Semarang: UNDIP. Widodo,  S.E.  (2018) Manajemen  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.