Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 11, November 2020

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN DEMAK
Sutardi, Hardi Warsono dan Retno Sunu Astuti Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Jawa Tengah, Indonesia Email: tardi_st@yahoo.com, hardie_wsn@yahoo.com dan retnosunu@yahoo.com

## Abstract
This  study  is  intended  to  examine  the  role  of  the  Inspectorate  in  supervision  of village  government  administration,  monitoring  of  follow-up  of  consultations results,  inspection  based  on  community  reports,  and  monitoring  of  follow-up  of guidance and supervision results. The results, among others, show the Inspectorate has  carried  out  the  function  of  monitoring  and  examining  suspected  complaints that are planned and supported by the availability of experienced personnel, giving the  examination  team  the  authority  to  independently  develop  the  objectives  and examination  strategies,  and  simplifying  the  supervision  procedures  through  the Desawaskita application. However, the Inspectorate still faces obstacles, including the  implementation  of  monitoring  of  follow-up  of  the  results  of  consultation, guidance  and  supervision  that  is  not  documented,  so  that it cannot  be  monitored, the limited number of auditor personnel compared to the number of entities being examined,  and  applications’  weaknesses  that  do  not  yet  display  the  required information. These problems are identified using supporting and inhibiting factors, including communication, disposition, sources, and bureaucratic structures. It was concluded, among others, that the implementation of the supervisory policy by the Inspectorate runs on the function of monitoring and examining public complaints, but  it  has  not  optimally  functioned  in  monitoring  the  follow-up  of  the  results  of consultation, guidance and supervision.
Keywords:  Policy  Implementation;  Village  Financial  Managements;  Communication; Disposition; Bureaucratic Structure; Resources.

## Abstrak
Studi  ini  dimaksudkan  untuk  meneliti  peran  Inspektorat  dalam  pengawasan penyelenggaraan  pemerintah  desa,  pemantauan  tindaklanjut  hasil  konsultasi, pemeriksaan  berdasarkan  laporan  masyarakat,  dan  pemantauan  tindaklanjut  hasil pembinaan  dan  pengawasan.  Hasilnya  antara  lain  menunjukan  bahwa  Inspektorat telah  menjalankan  fungsi  pengawasan  dan  pemeriksaan  atas  dugaan  pengaduan yang  terencana  dan  didukung  ketersediaan  personil  yang  berpengalaman, memberikan  kewenangan  kepada  tim  pemeriksa  untuk  secara  mandiri  menyusun tujuan  dan  strategi  pemeriksaan,  dan  menyederhanakan  prosedur  pengawasan melalui  aplikasi  Desawaskita.  Namun  demikian,  Inspektorat  masih  mengalami kendala,  antara  lain  terkait  pelaksanaan  pemantauan  tindaklanjut  hasil  konsultasi, pembinaan  dan  pengawasan  yang  tidak  terdokumentasi,  sehingga  tidak  dapat dipantau,  keterbatasan  jumlah  personil  auditor  dibanding  banyaknya  entitas  yang
diperiksa,  dan  kelemahan  aplikasi  yang  belum  menampilkan  informasi  yang dibutuhkan.  Permasalahan  tersebut  didentifikasi  menggunakan  faktor  pendukung dan  penghambat,  meliputi  komunikasi,  kecenderungan,  sumber-sumber,  dan struktur  birokrasi.  Disimpulkan  bahwa  implementasi  kebijakan  pengawasan  oleh Inspektorat  berjalan  pada  fungsi  pengawasan  dan  pemeriksaan  atas  aduan masyarakat,  namun  belum  optimal  berfungsi  pada  pemantauan  tindaklanjut  hasil konsultasi, pembinaan dan pengawasan.
Kata  kunci :  Implementasi  Kebijakan,  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  Komunikasi, Kecenderungan, Sumber-Sumber, Struktur Birokrasi.

## Pendahuluan
Good  governance  adalah  sebuah  kerangka  institusional  untuk  memperkuat otonomi  desa,  karena  secara  substantif  desentralisasi  dan  otonomi  desa  bukan  hanya masalah  pembagian  kewenangan  antar  level  pemerintahan,  melainkan  sebagai  upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat (Subroto, 2009). UU Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  merupakan  salah  satu  bentuk  perhatian  pemerintah  terhadap keberadaan  desa.  Meskipun  bukan  pengaturan  yang  pertama,  UU  ini  merupakan tonggak  pengelolaan  pemerintahan  desa  yang  lebih  professional,  efisien  dan  efektif, terbuka serta bertanggung jawab, mengingat desa atau yang disebut dengan nama lain, telah eksis sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk (Penjelasan Umum UU Nomor 6 Tahun 2014).
Dengan  terbitnya  UU  tersebut,  Desa  mendapatkan  kewenangan  dibidang penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  berdasarkan  prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. (Pasal 18 UU Nomor 6 Tahun 2014). Termasuk didalam kewenangan tersebut adalah pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari  semua  hak  dan  kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  dan menimbulkan pendapatan,  belanja  pembiayaan  dan  pengelolaan  keuangan  desa,  yang  ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
Salah satu tugas pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan desa, adalah terlibat  dalam  kegiatan  pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa.  Peraturan  Pemerintah Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah,  mendefinisikan  pengawasan  sebagai  usaha,  tindakan  dan  kegiatan yang  ditujukan  untuk  menjamin  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  berjalan  efisien dan  efektif  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (Pasal  1  ayat  (2)). Pengelolaan keuangan Desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke Desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah Pemerintahan Desa (Fahri, 2017).
Dalam konteks pengawasan pengelolaan keuangan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa,  mengatur  fungsi pengawasan  desa  yang  dilakukan  oleh  Bupati/walikota  yang  dikoordinasikan  oleh Aparat  Pengawas  Internal  Pemerintah  (APIP),  dhi  Inspektorat  Kabupaten/Kota.  Tugas
pengawasan  oleh  Inspektorat  diperkuat  dengan  Surat  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 700/1281/A.1/IJ tanggal 22 Desember 2016 tentang Pedoman Pengawasan Dana Desa, sebagai satu kesatuan dari pengelolaan keuangan desa.
Penerbitan  serangkaian  regulasi  diberbagai  tingkatan  serta  upaya  penguatan dibidang  pengawasan  adalah  salah  satu  upaya  pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa.  Namun  demikian,  pada praktiknya, amat disayangkan dengan masih adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa.
Dari media dapat kita lihat informasi kasus-kasus penyimpangan tersebut, seperti data yang  dirilis Indonesian Corruption Watch (ICW), peningkatan kasus korupsi dana desa dari Tahun 2015 sampai dengan 2018, yang dimuat pada harian cnnindonesia.com tanggal  17  November  2019.  Demikian  juga  data  yang  dirilis  Komisi  Pemberatasan Korupsi (KPK) yang merilis adanya 459 laporan soal dana desa selama Januari  – Juni 2017, yang dimuat dalam new.detik.com tanggal 9 Agustus 2017.
Kasus-kasus  penyimpangan  pada  tataran  regional  Provinsi  Jawa  Tengah, diantaranya  adalah  dugaan  korupsi  dana  desa  di  Kabupaten  Brebes  yang  disidik  oleh Kejari  Brebes,  atas  penyimpangan  dana  desa  Tahun  2017,  dengan  total  kerugian diperkirakan  lebih  dari  Rp500  juta.  Demikian  juga  dengan  kasus  penyalahgunaan keuangan  desa  Tahun  2019  di  Desa  Gemulak  Kecamatan  Sayung  Kabupaten  Demak, dengan nilai kerugian mencapai Rp599,14 juta rupiah.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam  berita  tanggal  9  Agustus  2017, menyebutkan bahwa selama Bulan Januari-Juni Tahun 2017 terdapat 459 laporan terkait pengelolaan  dana  desa.    Jenis  penyimpangan  berdasarkan  laporan  tersebut,  yaitu  tidak adanya  pembangunan  desa,  pembangunan/pengadaan  barang/jasa  tidak  sesuai spesifikasi/RAB,  dugaan mark  up oleh  aparat  desa,  tidak  adanya  transparansi, masyarakat  tidak  dilibatkan,  penyelewengan  dana  untuk  kepentingan  pribadi  dan lemahnya pengawasan oleh Inspektorat (Nurhayati, 2019) .
Disamping  informasi-informasi  yang  bersumber  dari  media,  kelemahan pengawasan  yang  berujung  pada  praktik  penyimpangan  pengelolaan  keuangan  desa, juga  diperoleh  berdasarkan  sumber  informasi  dari  beberapa  hasil  penelitian.  Pramesti dalam  (Hasniati,  2016)  menyebutkan  bahwa  salah  satu  fenomena  terkait  pengelolaan dana  desa  adalah  masih  rendahnya  efektivitas  Inspektorat  daerah  dalam  melakukan pengawasan  terhadap  pengelolaan  keuangan  di  desa,  tidak  terkelolanya  saluran pengaduan  masyarakat  dengan  baik  dan  belum  jelasnya  ruang  lingkup  evaluasi  dan pengawasan  oleh  Camat.  Senada  dengan  hal  tersebut,  (Lituhayu,  2019)  juga menyimpulkan  bahwa  tidak  jalannya  fungsi  pengawasan  terhadap  penggunaan  dana desa sangat memungkinkan kepala desa melakukan korupsi.
Potensi  penyimpangan  pengelolaan  keuangan  desa,  juga  telah  diidentifikasi  oleh lembaga  auditor  negara  dan  aparat  penegak  hukum.  (KPK,  2015)  dalam  kajiannya menemukan aspek-aspek potensi korupsi keuangan desa, yang salah satunya disebabkan oleh  fungsi  pengawasan  oleh  Inspektorat  Daerah  yang  kurang  efektif,  saluran pengaduan masyarakat yang tidak optimal, dan ruang lingkup evaluasi dan pengawasan
yang belum jelas. Demikian halnya dengan kajian oleh (BPK, n.d.) menyebutkan bahwa salah satu permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa adalah terbatasnya kapasitas Inspektorat/Bawasda untuk pemeriksaan regular dan sistematis ditingkat pedesaan.
Munculnya  beberapa  kasus  penyimpangan  pengelolaan  keuangan  desa, menumbuhkan  semangat  pada  tataran  Pemerintah  Daerah,  untuk  dapat  mengurangi kejadian kasus korupsi dana desa. Demi menjalankan salah satu fungsi pembinaan dan pengawasan,  Pemerintah  Daerah  mendesain  suatu  regulasi,  yang  memungkinkan  bagi organisasi  perangkat  daerah,  dapat  berperan  lebih  aktif  dalam  rangka  pengawasan pengelolaan keuangan desa.
Salah satunya adalah sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak, melalui  penerbitan  Peraturan  Bupati  Nomor  34  Tahun  2018  tentang  Pembinaan  dan Pengawasan  Desa  di  Kabupaten  Demak.  Melalui  penerbitan  perbup  tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak, menugaskan Inspektorat untuk melakukan pengawasan pengelolaan  keuangan  desa,  dalam  bentuk:  1)  reviu,  2)  monitoring,  3)  evaluasi,  4) pemeriksaan, dan 5) bentuk pengawasan lainnya.
Namun  demikian,  meskipun  telah  dilakukan  upaya-upaya  kontrol  yang  salah satunya  melalui  penerbitan  Perbup  Nomor  34  Tahun  2018,  masih  ditemukan  beberapa permasalahan  pengelolaan  keuangan  desa  di  Kabupaten  Demak.  Beberapa permasalahan  yang  muncul  diantaranya  kasus  penyalahgunaan  keuangan  desa  di  Desa Gemulak  Kecamatan  Sayung  yang  ditangani  oleh  Aparat  Penegak  Hukum/APH,  serta kelemahan  praktik  dan  mekanisme  pengelolaan  keuangan  desa  dalam  laporan  hasil pemeriksaan BPK maupun Inspektorat Kabupaten Demak.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  kegiatan pengawasan  Inspektorat  terhadap  pengelolaan  keuangan  desa,  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  34  Tahun  2018  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan Desa  di  Kabupaten  Demak.  Penekanan  pada  implementasi  fungsi  pengawasan  ini, memberikan  ragam  yang  berbeda  dengan  penelitian  yang  telah  ada  sebelumnya.  Jika (Hasniati,  2016) dan (Lituhayu,  2019)  mengidentifikasi  factor-faktor  penyebab adanya penyimpangan, dalam penelitian ini akan dikaji lebih lanjut, bagaimana unsur kegiatan pengawasan (sebagai salah satu penyebab penyimpangan), bekerja di tataran organisasi perangkat daerah.
Demikian  halnya  dengan (Husnurrosyidah  &  Suendro,  2018) , yang  melihat unsur  yang  mempengaruhi  potensi  penyalahgunaan  Dana  Desa  di  Kabupaten  Demak, yang meliputi faktor sistem akuntansi dan kompetensi akutansi. Hal ini berbeda dengan penelitian  ini  dimana,  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  potensi  penyalahgunaan keuangan  desa,  ditinjau  dari  implementasi  kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Demak.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yang  menurut  Bogdan  dan Biklen,  S,  1992  dalam  (Fathonah,  Kholilatusyahidah,  &  Anggraini,  2019) disebutkan sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan
atau  tulisan  dan  perilaku  orang-orang  yang  diamati.  Hasil  dari  pendekatan  kualitatif akan  diuraikan  secara  deskriptif,  yang  menurut  (Nazir,  2003)  diartikan  sebagai  suatu metode  dalam  meneliti  status  sekelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu  kondisi,  suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
Lingkup  penelitian  meliputi  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  Pemerintah Kabupaten  Demak  dalam  mengimplementasikan  Perbup  Nomor  34  Tahun  2018  dan faktor-faktor  yang  menghambat  serta  mendorong  implementasi  kegiatan  tersebut. Pemerolehan data primer dan sekunder dilaksanakan melalui observasi pada obyek yang ditelisi  dengan  eksplorasi,  wawancara  dan  observasi  di  lapangan,  serta  pemanfataan dokumen, arsip, literature, peraturan perundangan, dokumen hasil pemeriksaan lembaga pengasa dan kajian ilmiah.
Fenomena  yang  diteliti  meliputi  kebijakan  pengawasan  oleh  Inspektorat  Kab Demak, sesuai bentuk-bentuk pengawasan sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 34 Tahun  2018,  meliputi  kegiatan  1)  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  2) pemantauan  tindaklanjut  hasil  konsultasi,  3)  pemeriksaan  atas  dugaan  penyimpangan berdasarkan  laporan  masyarakat,  dan  4)  pemantauan  tindaklanjut  hasil  pembinaan  dan pengawasan.  Penelitian  akan  melihat  faktor-fakto  pendukung  dan  pengambat implementasi  kebijakan,  akan  dilihat  dari  sisi  komunikasi,  sumber-sumber  daya  dalam OPD, kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi yang berlaku.
Teknik  analisa  data  menggunakan  tahapan  pengumpulan  data  ( data  collection ), penyajian  data  ( data  display ),  verifikasi  data  ( data  verification ),  dan  penarikan kesimpulan  ( drawing  conclusion ),  merujuk  pada  teknis  yang  dikembangkan  oleh (Anggito & Setiawan, 2018).

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
Pengawasan  Desa  adalah  upaya  pemerintah  daerah  untuk  memastikan pencapaian  hasil  untuk  menjamin  pengelolaan  keuangan  desa  berjalan  sesuai rencana dan peraturan perundangan-undangan. Sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 7  Perbup  Nomor  34  Tahun  2018,  Inspektorat  menjalankan  fungsi  pengawasan yang  meliputi  kegiatan;  1)  pengujian  atas  ketaatan  pada  peraturan  perundang- undangan,  2)  penilaian  efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan  keuangan  desa,  3) pelaksanaan  program  strategis  nasional  dan  program  unggulan  Bupati,  4) berakhirnya masa jabatan Kepala Desa; dan 5) pengawasan dalam rangka tujuan tertentu. Sedangkan bentuk-bentuk pengawasan desa meliputi reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.
Kebijakan  pengawasan  oleh  Inspektorat  ditetapkan  dalam  Keputusan Bupati  Nomor  22  Tahun  2019  tentang  Penetapan  Program  Kerja  Pengawasan Tahunan  (PKPT)  Berbasis  Prioritas  dan  Risiko  Inspektorat  Kabupaten  Demak Tahun  2019.  Berdasarkan  kebijakan  tersebut,  kegiatan  pengawasan  oleh
Inspektorat  selama  Tahun  2019  dan  2020  meliputi  kegiatan  pemeriksaan  rutin dan pengawasan prioritas nasional berupa reviu penyerapan dana desa.
Kegiatan  pemeriksaan  rutin  diwujudkan  dalam  bentuk/jenis  pengawasan regular  yang  dilaksanakan  oleh  Inspektorat.  Hasil  penelitian  menunjukkan, selama  Tahun  2019  dan  Semester  I  2010,  seluruh  hasil  pengawasan  reguler Inspektorat  merupakan  jenis  pemeriksaan  yang  bersifat  pengujian  atas  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Inspektorat  belum  mengembangkan tujuan pemeriksaan yang dikembangkan dalam PKPT, berupa pemeriksaan yang bertujuan  untuk  Penilaian  efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan  keuangan  desa dan  Pelaksanaan  program  unggulan  strategis  nasional  dan  program  unggulan Bupati.
Pelaksanaan  pengawasan  dalam  rangka  berakhirnya  masa  jabatan  Kepala Desa  pada  periode  yang  diteliti,  juga  tidak  dilakukan,  mengingat  pada  periode tersebut.  Sedangkan  pengawasan  dalam  rangka  tujuan  tertentu,  dilakukan khususnya  terhadap  permasalahan-permasalahan  yang  bersifat  aduan  dari masyarakat dan/atau adanya hasil koordinasi dengan APH.
2. Pemantauan tindaklanjut hasil konsultasi.
Kegiatan  konsultasi  adalah  salah  satu  bentuk  dari  aktivitas  pembinaan, yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  petunjuk,  pertimbangan  dan/atau  pendapat terhadap permasalahan pengelolaan keuangan desa. Konsultasi oleh Pemerintah Desa  dapat  dilakukan  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  Camat dan  dikoordinasikan  dengan  Tim  Pembina  Kabupaten.  Sesuai  dengan  Pasal  4 ayat (1) Perbup Nomor 34 Tahun 2018, hasil pelaksanaan konsultasi inilah yang selanjutnya  menjadi  kewajiban  Inspektorat  untuk  memantau  tindak  lanjutnya oleh Pemerintah Desa.
Sesuai dengan kebijakan pengawasan yang diatur dalam Keputusan Bupati Nomor  22  Tahun  2019,  kegiatan  pemantauan  tindak  lanjut  oleh  Inspektorat, hanya  dilakukan  atas  Tindak  Lanjut  Hasil  Pemeriksaan  oleh  APIP  dan  hasil pemeriksaan  BPK.  Dalam  PKPT  Tahun  2019  maupun  Tahun  2020  tidak ditemukan  lebih  lanjut  aktivitas  dan  dokumentasi  pemantauan  terhadap tindaklanjut  hasil  konsultasi  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa,  baik kepada  Tim  Pembina  Kecamatan,  Tim  Pembina  Kabupaten  maupun  OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
Hasil  penelitian  juga  menunjukkan  bahwa  selama  Tahun  2019  dan Semester  I  Tahun  2020,  tidak  ditemukan  dokumentasi  atas  kegiatan  konsultasi tersebut.  Dengan  demikian,  baik  dalam  tataran  perencanaan  maupun  dalam tataran  pelaksanaan,  aktivitas  pemantauan  tindaklanjut  pelaksanaan  hasil konsultasi tersebut, belum dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Demak.
3. Pemeriksaan atas dugaan penyimpangan berdasarkan laporan masyarakat. Salah  satu  kegiatan  pengawasan  oleh  Inspektorat  adalah  apabila  terdapat dugaan  penyimpangan  pengelolaan  keuangan  desa  berdasarkan  laporan/aduan dari  masyarakat  (Pasal  15  Perbup  Nomor  34  Tahun  2018).  Kegiatan  ini  terdiri
dari  pelaksanaan  pemeriksaan  dengan  berkoordinasi  dengan  aparat  penegak hukum,  bentuk-bentuk  koordinasi  dengan  aparat  penegak  hukum  dan dokumentasi hasil koordinasi.
Koordinasi  dilakukan  dalam  bentuk  pemberian  informasi,  verifikasi, pengumpulan data dan pemaparan hasil pemeriksaan dan bentuk koordinasi lain berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan.  Hasil  koordinasi  tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara koordinasi.
Dokumentasi  hasil  koordinasi  dalam  bentuk  berita  acara  hasil  koordinasi, dengan dua kondisi, yaitu, 1) proses lebih lanjut diserahkan kepada Inspektorat, jika  hasil  pemeriksaan  aduan  yang  hanya  bersifat administrative,  dan  2)  proses selanjutnya  diserahkan  kepada  aparat  penegak  hukum,  jika  berdasarkan  bukti awal ditemukan penyimpangan bersifat pidana.
Terhadap implementasi Pasal 15 ayat (1) ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa  selama  Tahun  2019  dan  Semester  I  2020,  Inspektorat  telah  melakukan beberapa  kerjasama  dengan  aparat  penegak  hukum,  terkait  kasus-kasus penyimpangan  yang  berindikasi  pidana.  Koordinasi  dilakukan,  baik  dengan Kejaksaan Negeri maupun dengan Kepolisian Resort Demak.
Namun  demikian,  seluruh  proses  koordinasi  tersebut,  tidak  dapat dipublikasikan secara umum, mengingat sesuai dengan Pasal 16 Perbup Nomor 34 Tahun 2018, dinyatakan bahwa hasil koordinasi tersebut bersifat rahasia dan tidak  boleh  diberikan  kepada  publik,  kecuali  diatur  lain  oleh  peraturan perundang-undangan.
4. Pemantauan tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
Inspektorat  melakukan  pemantauan  tindaklanjut  hasil  pembinaan  dan pengawasan  setiap  2  (dua)  bulan  sekali  (Pasal  18  ayat  (1)  Perbup  Nomor  34 Tahun  2018).  Pemantauan  dimaksud  berupa  pengumpulan  data  dan  informasi pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan  desa,  identifikasi  dan  verifikasi  hasil- hasil pembinaan dan pengawasan, dan identifikasi rekomendasi yang dihasilkan atas aktivitas pembinaan dan pengawasan tersebut.
Hasil  penelitian  menunjukkan,  pelaksanaan  pasal  ini  belum  dapat diimplementasikan, karena hal-hal sebagai berikut:
a. Teknis pembinaan dan pengawasan
Sebagaimana  diatur  dalam  Perbup  Nomor  34  Tahun  2018,  kegiatan pembinaan  dan  pengawasan  tidak  hanya  dilaksanakan  oleh  Inspektorat, melainkan juga oleh OPD lain, yaitu Dinpermasdes P2KB dan Kecamatan. Belum  ada  upaya  untuk  mensinkronkan  kegiatan  pembinaan  dan pengawasan  oleh  masing-masing  OPD.  Hal  ini  menyebabkan  Inspektorat tidak  dapat  memantau  seluruh  aktivitas  pembinaan  dan  pengawasan pengelolaan keuangan desa.
b. Dokumentasi kegiatan pembinaan dan pengasan Kegiatan  pembinaan  dan  pengawasan  tidak  seluruhnya  didokumentasikan. Bahkan  dalam  banyak  kasus,  dilakukan  secara  sporadik,  berupa  konsultasi
melalui  saluran  komunikasi  yang  paling  sederhana  (telepon/wa/sms  dll), bahkan secara lisan. Hal tersebut menyulitkan Inspektorat dalam memantau pelaksanan  kegiatan  ini,  bahkan  terhadap  aktivitas  konsultasi  yang dilakukan di OPD Inspektorat itu sendiri
5. Faktor Pendukung dan Penghambat
a. Komunikasi
Pembahasan  unsur  komunikasi  ini  dilakukan  terhadap  variabel transmisi, kejelasan dan konsistensi dalam upaya Upaya mengkomunikasikan  kebijakan  dilakukan  oleh  Inspektorat  salah  satunya dengan  menuangkan  rencana  kegiatan  dalam  PKPT,  yang  ditetapkan  dalam Keputusan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang  Penetapan Program Kerja Pengawasan  Tahunan  (PKPT)  Berbasis  Prioritas  dan  Risiko  Inspektorat Kabupaten  Demak  Tahun  2019.  PKPT  disusun  setiap  tahun  anggaran, sebagai  dasar  dalam  penyusunan  Dokumen  Pelaksana  Anggaran  (DPA) SKPD dalam rangka penyediaan anggaran.
Sebagai  dokumen  perencanaan,  PKPT  telah  didesain  untuk memudahkan  pembagian  tugas  yang  jelas  kepada  masing-masing  Inspektur Pembantu Wilayah (Inspektur Pembantu Wilayah) di Inspektorat. Kejelasan ini  memudahkan  masing-masing  Irbanwil  dalam  mengalokasikan  tenaga auditor  dibawahnya  untuk  melaksanakan  kegiatan  sesuai  yang  telah direncanakan. Disamping juga terdapat fakta bahwa tugas-tugas Inspektorat yang  bersifat  rutin,  menghasilkan  auditor-auditor  yang  berpengalaman menjalankan tugas pengawasan, sesuai dengan tujuan pengawasan.
Namun  demikian,  dari  sisi  transmisi,  kejelasan  rencana  dalam  PKPT belum  sampai  pada  tahapan  pada  upaya  untuk  memastikan  bahwa  PKPT telah  menjawab  rincian  penugasan  kepada  Inspektorat,  terutama  kewajiban pemantauan hasil konsultasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh OPD di Pemkab Demak. Demikian halnya dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta  Tata  Kerja  Inspektorat  Kabupaten  Demak,  penugasan  personil  di Inspektorat belum secara jelas mengatur fungsi pemantauan tersebut.
Faktor  pendukung  dalam  unsur  komunikasi  ini  adalah, pertama, kejelasan dokumen perencanaan (PKPT) dalam memuat rencana kerja, yang memudahkan  Irbanwil  dalam  mengalokasikan  sumber  daya  auditor. Kedua, tugas-tugas  Inspektorat  bersifat  rutin  setiap  tahun,  sehingga  personil Inspektorat sebagai implementator berpengalamana menjalankan fungsi yang ditugaskan,  terutama  dalam  kegiatan  pengawasan  pengelolaan  desa  dan pemeriksaan atas dugaan berdasarkan aduan masyarakat.
Faktor-faktor  yang  menghambat  dalam  unsur  komunikasi  adalah, pertama, informasi  mengenai  tugas  Inspektorat  dalam  Perbup  Nomor  34 Tahun  2018  tidak  ditransmisikan  secara  jelas,  sehingga  tidak  seluruh Irbanwil  dan  auditor  menangkap  pesan  yang  disampaikan.  Hal  ini  dapat
dilihat  bahwa  kegagalan  pemantauan  hasil  konsultasi,  bahkan  terjadi  pada kasus  konsultasi  oleh  aparat  pemerintah  desa  kepada  auditor/pihak Inspektorat, karena aktivitas tersebut tidak terdokumentasikan.
Kedua, inkonsistensi  pengaturan  tugas  pokok  dan  fungsi  Inspektorat dalam  Peraturan  Bupati  Nomor  59  Tahun  2019,  yang  tidak  sepenuhnya mendukung  peran  pengawasan  sebagaimana  ditugaskan  dalam  Perbup Nomor  34  Tahun  2018.  Hal  ini  berdampak  pada  pelaksanaan  peran pemantauan  hasil  kegiatan  konsultasi  dan  pemantauan  serta  pemutakhiran data hasil pembinaan dan pengawasan tidak dilaksanakan.
b. Sumber-sumber
Pembahasan  unsur  sumber-sumber  dilakukan  terhadap  variabel ketersediaan  staf,  ketersediaan  informasi,  ketersediaan  kewenangan  dan ketersediaan  fasilitas.  bagi  para  implementator.  Pembicaraan  tentang  staf berkisar  pada  ketesediaan  secara  kuantitas  maupun  kualitas,  informasi berkisar  pada  kejelasana  informasi  mengenai  tugas  implementasi  yang dibebankan  kepada  Inspektorat,  wewenang  berbicara  tentang  ketersediaan regulasi secara resmi dan fasilitas akan menguji ketersediaan anggaran.
Pada  variabel  staf,  Inspektorat  didukung  total  pegawai  sebanyak  43 orang,  namun  khusus  untuk  fungsi  pengawasan  dibebankan  kepada  17 pegawai,  yang  terdiri  dari  10  orang  berkualifikasi  auditor  dan  7  orang berkualifikasi P2UPD, serta 4 orang Irbanwil. Jumlah tersebut dirasa belum mencukupi  karena  tugas  Inspektorat,  selain  pengawasan  terhadap  243  desa, yang  juga  menjalankan  fungsi  pengawasan  terhadap  OPD  di  lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Demak.  Kondisi  tersebut  berdampak  pada terbatasnya  kemampuan  Inspektorat  dalam  pengawasan  kepada  pemerintah desa Tahun 2020, yang hanya ditargetkan sebanyak 4 LHP.
Pada  variabel  informasi,  Inspektorat  Kabupaten  Demak  belum menyediakan  informasi  yang  bersifat  teknis  untuk  personil  di  Inspektorat untuk menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat dalam
mengimplementasikan kegiatan pemantauan hasil konsultasi dan pemantauan  tindak  lanjut  hasil  pembinaan  dan  pengawasan.  Hal  ini berdampak pada sebagian besar personil Inspektorat tidak mengetahui fungsi tersebut,  meskipun  sebagian  besar  dari  personil  mengetahui  kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK maupun APIP.
Pada  variabel  wewenang,  Inspektorat  Kabupaten  Demak  memberikan kewenangan  penuh  terhadap  Auditor  dan  P2UPD,  yang  bekerja  secara  tim, untuk  melaksanakan  fungsi  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintah  desa dan  pemeriksaan  dengan  tujuan  tertentu  atas  dugaan  penyimpangan berdasarkan  aduan  dari  masyarakat.  Kewenangan  ini  diberikan  kepada auditor dan P2UPD dengan control yang dilakukan secara berjenjang melalui posisi-posisi  fungsional  dalam  tim,  meliputi  anggota  tim,  ketua  tim, pengendali teknis dan penanggung jawab.
Faktor  pendukung  pada  variabel  sumber-sumber  ini, pertama, tingkat sirkulasi personil auditor dan P2UPD level anggota tim yang rendah, dengan penugasana  yang  relative  serupa,  menghasilkan  personil-personil  yang berpengalaman dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap aduan  masyarakat.  Pengalaman  ini  dibutuhkan  untuk  mensiasati  jangka waktu  pengawasan  yang  biasanya  pendek  (berkisar  antara  satu  sampai dengan  dua  minggu  dalam  masa  penugasan),  dengan  komposisi  tim  yang berbeda-beda untuk setiap penugasan.
Kedua, personil  pengawasan  (auditor  dan  P2UPD)  mempunyai kewenangan  yang  cukup  besar  untuk  menjalankan  prosedur  pengawasan sebagaimana ditetapkan dalam rencana program pengawasan. Tim pemeriksa menggunakan  pengalaman  dan  pembagian  tugas  yang  telah  ditentukan secara jelas untuk melakukan pengawasan dan menuangkan dalam LHP.
Faktor penghambat dalam variabel sumber-sumber ini, pertama jumlah personil  auditor  dan  P2UPD  yang  tidak  mencukupi  jika  dibandingkan dengan  jumlah  entitas  yang  harus  diperiksa.  Meskipun  secara  pengalaman, para  auditor  dan  P2UPD  tersebut,  cukup  berpengalaman  melakukan pengawasan,  namun  obyek  pengawasan  yang  demikian  luas,  tidak memungkinkan Inspektorat dapat menjangkau seluruh desa, meskipun telah menggunakan  pertimbangan  risiko  dalam  menentukan  desa  yang  akan diperiksa.
Kedua, auditor dan P2UPD fokus pada tugas pokok dan fungsi mereka dalam  melakukan  pengawasan,  sehingga  tidak  memungkinkan  untuk mencurahkan perhatian yang lebih besar kepada fungsi lain dari  Inspektorat, yaitu  peran  sebagai  konsultan  sekaligus  memantau  hasil  konsultasi.  Fungsi pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan juga  tidak  dilakukann  oleh  auditor  dan  P2UPD,  melainkan  oleh  personil dibawah Kepala Subagian Evaluasi dan Pelaporan, sebuah jabatan eselon IV dibawah Sekretaris Inspektorat. Dengan demikian terdapat dua fungsi, yaitu pengawasan dan pemantauan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh dua satuan  kerja  di  organisasi  Inspektorat,  yaitu  Irbanwil  dan  Sekretariat.  Baik dalam regulasi tentang SOTK Inspektorat maupun dalam Perbup Nomor 34 Tahun  2018,  tidak  diatur  lebih  lanjut  ketentuan  teknis  yang  mengatur mekanisme pemantauan, yang melibatkan dua pihak ini.
c. Kecenderungan- kecenderungan
Sebagai  ujung  tombak  implementasi  kebijakan  pengawasan  oleh Inspektorat,  auditor  dan  P2UPD  menjadi  aktor  utama  dalam  menampilkan kecenderungan penerimaan terhadap tugas implementatif tersebut. Meskipun pada  struktur  organisasi  Inspektorat,  terhadap  pegawai  diluar  auditor  dan P2UPD,  namun  pada  praktiknya  pegawai  tersebut  lebih  banyak  berperan dalam  tugas-tugas  administrative,  untuk  mendukung  tugas  pokok  fungsi Inspektorat.
Personil  auditor  dan  P2UPD  Inspektorat  cenderung  untuk  hanya menjalankan  fungsi  pengawasan  dan  pemeriksaan  atas  aduan  masyarakat, sebagai  tugas  pokok  fungsi  mereka.  Disamping  bahwa  tugas-tugas pemeriksaan lain yang menjadi tanggungjawabnya, seperti reviu atas LKPD, reviu  RPJMD,  reviu  RKPD,  reviu  RKA  OPD,  evaluasi  SPIP,  evaluasi LKJIP,  dll.  Tugas-tugas  tersebut  dirasakan  sangat  memberatkan  bagi  beban kerja  pada  auditor  dan  P2UPD  Inspektorat.  Dengan  demikian, kecenderrungan  keengganan  untuk  melaksanaan  tugas  diluar  pemeriksaan, semata hanya karena tingginya beban kerja yang sudah ada selama ini.
Faktor  pendukung  dari  variabel  kecenderungan  ini  adalah  personil auditor  yang  secara  umum  relative  terdidik,  dengan  rata-rata  tingkat pendidikan strata-1, sehingga mempunyai kemampuan penyelesaian masalah yang lebih tinggi. Sedangkan faktor penghambat nya adalah tingginya beban kerja yang ada, sehingga tugas pemantauan dialihkan kepada personil selain auditor, yaitu personil di Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, meskipun hal tersebut juga belum optimal dalam menjawab regulasi yang ada.
d. Struktur Birokrasi
Sejak Tahun 2018, Inspektorat Kabupaten Demak telah mengembangkan  aplikasi  system  pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa bernama  “Desawaskita”  (www.desawaskita.demakkab.go.id).  Aplikasi  ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mensiasati keterbatasan kemampuan Inspektorat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa, terutama karena keterbatasan  jumlah  personil.  Penggunaan  aplikasi  system  pengawasan  ini merupakan penjabaran langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perbup Nomor 34 Tahun 2018.
Sebagai  aplikasi  yang  bertujuan  menyajikan  data  secara  riil  time, Desawaskita  relative  mampu  menyediakan  fitur  informasi  yang  cukup lengkap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.  Seluruh  fitur  tersebut  dapat  diakses  oleh  masing- masing  desa,  dan  menyajikan  informasi  mengenai  jumlah  anggaran  dan persentase  realisasi,  untuk  setiap  bidang  pembangunan  desa,  mulai  dari bidang pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan  masyarakat  dan  penanggulangan  bencana,  keadaan  darurat serta mendesak.
Namun  demikian,  berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  kualitas informasi  yang  tersaji  pada  aplikasi  dimaksud,  per  tanggal  21  Juli  2020, menunjukkan belum seluruh informasi yang seharusnya telah disajikan pihak desa,  telah  tersaji  pada  aplikasi  tersebut.  Pada  saat  diakses  persentase  desa yang  telah  melaporkan  dokumen:  1)  perencanaan  sebanyak  13,70%,  2) pelaksanaan  sebanyak  8,44%,  3)  penatausahaan  sebanyak  1,70%,  4) pelaporan Semster I sebanyak 3,50%, dan 5) pertanggungjawaban sebanyak 0,00%. Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya ketaatan pemerintah
desa  dalam  memenuhi  kewajiba  pelaporan  dokumen  pertanggungjawaban melalui aplikasi Desawaskita.
Faktor  pendukung  variabel  struktur  birokrasi  ini  adalah, pertama , upaya  penyediaan  prosedur  kerja  dalam  implementasi  pengawasan pengelolaan  keuangan  desa,  telah  disederhanakan  melalui  penggunaan aplikasi  Desawaskita.  Aplikasi  tersebut  didesain  mampu  mendeteksi  unsur keterlambatan penyampaian laporan melalui aplikasi tersebut, sebagai salah satu  dasar  dalam  penentuan  sampel  desa  yang  akan  diperiksa  oleh Inspektorat.
Kedua, penggunaan aplikasi Desawaskita bertujuan untuk mengurangi fragmentasi, akibat kegiatan pengawasan yang terbagi pada dua OPD, yaitu Inspektorat  dan  Kecamatan.  Sesuai  dengan  Pasal  11  Perbup  Nomor  34 Tahun  2018,  upaya  mengurangi  fragmentasi  dilakukan  dengan  sinkronisasi antara  rencana  jadwal  kegiatan  pengelolaan  keuangan  desa  oleh  Kepala Desa,  pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  oleh  Camat  kepada  Desa,  dan verifikasi laporan  pemerintah  desa  oleh Camat,  seluruhnya  melalui  aplikasi Waskita.
Faktor  penghambat  pada  variabel  struktur  birokrasi  ini, pertama, Pemerintah  Desa  belum  sepenuhnya  mentataati  ketentuan  pelaporan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11  Perbup  Nomor  34  Tahun  2018,  yang berakibat  pada  saat  jangka  waktu  yang  ditentukan,  belum  seluruh  desa melaporkan kegiataanya melalui aplikasi Desawaskita. Identifikasi beberapa sebab  permasalahan  tersebut,  diantaranya  adalah  Perangkat  Desa  cukup disibukkan dengan system pelaporan yang sudah ada, yaitu Sistem Keuangan Desa  (Siskuedes),  sehingga  aplikasi  Desawaskita  belum  mendapat  porsi perhatian  yang  cukup  untuk  dipenuhi.  Disamping  itu,  kewajiban  pelaporan melalui  aplikasi  Desawaskita  belum  didukung  mekanisme reward  and punishment terhadap  pemerintah  desa  yang  lalai  melaksanakan  kewajiban pelaporan tersebut.
Kedua, meskipun secara regulasi, aplikasi Desawaskita didesaian untuk mensinkronkan  kegiatan  antar  OPD  (Kecamatan  dan  Inspektorat),  namun pada  praktiknya  aplikasi  belum  menyediakan  fitur  yang  memungkinkan untuk  menampilkan  aktivitas  sikronisasi  tersebut.  Seluruh  data  yang disajikan  pada  apalikasi  tersebut,  tidak  dapat  diketahui  apakah  telah dilakukan verifikasi oleh Camat.
Ketiga, selain  aplikasi  pengawasan  belum  ada  aplikasi  dan/atau  fitur yang  menyediakan  sarana  bagi  Pemerintah  Desa  untuk  melakukan konsultasi,  baik  kepada  Inspektorat  maupun  OPD  lain,  berikut  hasil konsultasi pembinaan dan pengawasan beserta monitoring atas tindaklanjutnya.  Tidak  adanya  standar  prosedur  yang  jelas,  juga mengakibatkan  akitivitas  konsultasi,  bahkan  yang  dilakukan  Pemerintah Desa kepada Inspektorat, tidak diatur dengan ketentuan yang baku dan tidak
didokumentasikan.  Hal  tersebut  akan  menyulitkan  ketika  akan  dilakukan pemantauan terhadap hasil konsultasi tersebut.

## B. Pembahasan
Menurut  (Mulyadi,  2016) , implementasi  adalah  upaya untuk:  1) mengorganisir,  2)  mengintepretasikan  dan  3)  menetapkan  kebijakan  yang  telah diseleksi.  Dengan  pengertian  tersebut,  implementasi  kebijakan  merupakan serangkaian  kegiatan  yang  antara  lain  meliputi  pengaturan  sumber  daya,  unit dan/atau metode pelaksanaan, intrepretasi terhadap istilah dan definisi yang berlaku kedalam petunjuk-petunjuk dan penggunaan instrument-instrumen untuk melaksanakan kebijakan.
Agustino dalam (Mulyadi, 2016) mengenalkan dua pendekatan implementasi, pertama , pendekatan top  down, yang  serupa  dengan  pendekatan command  dan control ,  dan  pendekatan bottom  up yang  seruap  dengan  pendekatan the  market approach. Kebijakan Perbup Nomor 34 Tahun 2018 ini merupakan kebijakan yang bersifat top  down¸ dimana  tugas  implementasi  merupakan  intepretasi  dari  tugas pokok  dan  fungsi  Inspektorat  sebagaimana  diatur  dalam  Bupati  Nomor  59  Tahun 2019  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Bupati  Nomor  38  Tahun  2016  tentang Susunan  Organisasi,  Kedudukan,  Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Inspektorat Kabupaten Demak.
Analisa  terhadap  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan pengawasan  pengelolaan  keuangan  desa  pada  Pemerintah  Kabupaten  Demak dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut George C. Edward  III.  George  C.  Edward  III  (Winarno,  2016)  menjelaskan  bahwa  terdapat empat  faktor  yang  membantu  atau  menghambat  implementasi  kebijakan,  meliputi: 1)  komunikasi,  2)  sumber-sumber,  3)  kecenderungan-kecenderungan,  dan  4) struktur  birokrasi.  Keempat  variable  tersebut  berpengaruh  secara  simultan  dan berinteraksi  satu  sama  lain  untuk  dalam  membantu  dan/atau  menghambat implementasi suatu kebijakan.
Komunikasi adalah  bagaimana  sebuah  keputusan  kebijakan  dan  perintah diteruskan  dari  atas  dan  dilaksanakan/diikuti  oleh  bawahan,  meliputi  variable:  1) bagaimana  mentransmisikan  informasi,  2)  kejelasan  informasi,  dan  3)  konsistensi kandungan  informasi. Sumber-sumber membahas  faktor  sumber  daya  yang diperlukan  untuk  mengimplementasikan  kebijakan,  yang  meliputi:  1)  ketersediaan staf,  2)  informasi  mengenai  kebijakan  itu  sendiri,  3)  wewenang,  dan  4)  fasilitas (dukungan sarana prasarana fisik).
Kecenderungan dalam  konteks  ini  adalah  menggambarkan  sikap  para pelaksana  kebijakan  dalam menyikapi  suatu  kebijakan,  yang  meliputi  tinjauan atas dampak  dari  kecenderungan-kecenderungan  tersebut  dan  kepentingan-kepentingan organisasi maupun pandangan-pandangan yang sekiranya mempengarui kecenderungan  suatu  sikap. Struktur  birokrasi ,  merupakan  desain  organisasi pelaksana  implementasi  kebijakan,  meliputi  desain  standar  prosedur  kerja  dan
fragmentasi  sebagai  akibat  beragamnya  pelaksana  kebijakan  yang  menyebar  di satuan kerja-satuan kerja.
Pemilihan  model  ini,  karena  beberapa  pertimbangan,  diantaranya  yaitu: pertama model  ini  menggunakan  pendekatan top-down ,  yang  mengandalkan kejelasan  perintah  atasan  kepada  bawahan,  melalui  saluran  komunikasi  yang memadai  (Resmawan,  2012)  Sebagai  sebuah  entitas  yang  berada  dibawah  struktur Pemerintah Daerah, peran Pemerintah Desa adalah sebagai pelaksana regulasi yang dikeluarkan tingkatan pemerintah diatasnya. Dengan demikian dibutuhkan kejelasan regulasi  terbitan  pemerintah  pusat  dengan  regulasi  tingkatan  pemerintah dibawahnya.
Kedua, di  Indonesia  sering  disebutkan  bahwa  inefektivitas  implementasi kebijakan  disebabkan  karena  kurangnya koordinasi  dan  kerjasama  antara  lembaga- lembaga  Negara  dan/atau  pemerintah  (Ulumudin,  Nugroho,  &  Yusuf,  2018). Dengan  demikian,  melalui  penggunaan  model  Edward  III  ini  diharapakan  mampu untuk menjawab inefektivitas atas hubungan organisasi perangkat daerah pelaksana implementasi  Perbup  Nomor  43  tahun  2019,  khususnya  bidang  pengawasan  yang meliputi Inspektorat dan Kecamatan.

## Kesimpulan
Implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh  Inspektorat Kabupaten Demak belum berjalan sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 34 Tahun 2018, terutama pada Pasal 1 dan 7 (pengawasan), Pasal 4 (pemantauan tindaklanjut hasil konsultasi),  dan  Pasal  18  (pemantauan  hasil  pembinaan  dan  pengawasan).  Pada  empat bentuk  pengawasan  yang  diteliti  menunjukkan  masing-masing  bentuk  pengawasan mencapai tingkat implementasi yang berbeda-beda.
Inspektorat  telah  mengimplementasikan  fungsi  pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan  desa,  dengan  menggunakan  personil  auditor  dan  P2UPD  yang berpengalaman,  dan  dengan  perencanaan  dalam  dokumen  PKPT  yang  jelas.  Namun demikian, hal tersebut belum dibarengi dengan pelaksanaan pengawasan yang bertujuan menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, dan pengawasan terhadap program  unggulan  nasional  dan/atau  Bupati.  Hal  ini  berdampak  pada  hasil-hasil pengawasan  Inspektorat  belum  mampu  memberikan  masukan  kepada  OPD  terkait pelaksanaan kegiatan yang ekonomis dan efisien.
Pada  kegiatan  pemantauan  tindaklanjut  hasil  konsultasi,  Inspektorat  belum sepenuhnya  menjalankan  fungsi  tersebut,  mengingat  permasalahan  lemahnya dokumentasi  konsultasi  serta  belum  adanya  SOP  pelaksanaan  konsultasi.  Personil pemantauan  juga  selama  ini  fokus  pada  kegiatan  pemantauan  terhadap  tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK.
Pada implementasi kegiatan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan berdasarkan laporan masyarakat, Inspektorat telah menjalankan fungsi tersebut, melalui pemeriksaan yang  bekerjasama  dengan  aparat  penegak  hukum.  Namun  demikian,  karena  sesuai
regulasi  yang  berlaku  hasil  pemeriksaan  tersebut  bersifat  rahasia,  atas  pelaksanaa kegiatan tersebut tidak diinformasikan ke publik.
Pada  implementasi  kegiatan  pemantauan  tindaklanjut  hasil  pembinaan  dan pengawasan, Inspektorat terkendala pada beberapa hal teknis, dimana peran pembinaan dan  pengawasan  tersebar  di  beberapa  OPD,  sehingga  tidak  seluruh  informasi  kegiatan dapat  diakses  oleh  Inspektorat.  Hal  ini  disebabkan  karena  tidak  adanya  prosedur  kerja baku,  yang  mengatur  mekanisme  pelaporan  pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan, yang  menghambat  upaya  pendokumentasian  tindaklanjut  atas  pelaksanaan  kegiatan tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Anggito, Albi, & Setiawan, Johan. (2018). Metodologi penelitian kualitatif . Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher).
BPK.  (n.d.). Kajian  Penyaluran  dan  Penggunaan  Dana  Desa  Serta  Alokasi  Dana.  In 2016. Jakarta: Direktorat Litbang Ditama Revbang.
Fahri,  Lutfhi  Nur.  (2017).  Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Dana  Desa  terhadap Manajemen  Keuangan  Desa  dalam  Meningkatkan  Efektivitas  Program Pembangunan  Desa. Jurnal  Publik:  Jurnal  Ilmiah  Bidang  Ilmu  Administrasi Negara , 11 (1), 75–88.
Fathonah, Nur Waliya Habibatul, Kholilatusyahidah, Nur, & Anggraini, Juwita. (2019). Dampak  Perubahan  Kondisi  Geografis  Terhadap  Kehidupan  Sosial  Ekonomi Masyarakat Desa Sawah Baru. PKM-P , 3 (2).
Hasniati,  Hasniati.  (2016).  Model  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) , 15–30.
Husnurrosyidah,  Husnurrosyidah,  &  Suendro,  Ginanjar.  (2018).  Pengaruh  Sistem Akuntansi  dan  Kompetensi  Akuntansi  Terhadap  Potensi  Penyalahgunaan  Dana Desa  (Studi  Kasus  di  Kabupaten  Demak). AKTSAR:  Jurnal  Akuntansi  Syariah , 1 (1), 41–56.
KPK,  Deputi  Bidang  Pencegahan.  (2015). Laporan  Hasil  Kajian  Pengelolaan Keuangan  Desa:  Alokasi  Dana  Desa  Dan  Dana  Desa .  Jakarta:  Deputi  Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lituhayu,  Dyah.  (2019).  Rawan  Korupsi  Isu  Dalam  Implementasi  Dana  Desa. GEMA PUBLICA: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik , 4 (1), 17–25.
Mulyadi,  Deddy.  (2016). Studi  Kebijakan  Publik  dan  Pelayanan  Publik:  Konsep  dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik .
Nazir, Moh. (2003). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nurhayati,  Melta  Indah.  (2019).  Peran  Camat  Sebagai  Fasilitator  Dalam  Penyusunan Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Jangkar  Asam. Simbur  Cahaya , 25 (1), 93–113.
Resmawan,  Erwin.  (2012). Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Infrastruktur Transportasi  Bandar  Udara  dan  Jalan  di  Kabupaten  Malinau. Universitas Hasanuddin.
Subroto,  Agus.  (2009).  Akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa  (studi  kasus  pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Universitas Diponegoro.
Ulumudin,  Ali,  Nugroho,  Kandung  Sapto,  &  Yusuf,  Maulana.  (2018).  Evaluasi Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Puser  Kecamatan  Tirtayasa  Kabupaten  Serang Tahun 2016. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Winarno, Budi. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi. Yogyakarta: CAPS.