## ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) BARANG MILIK DAERAH

## Supriyanto
Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta email: supriyantokita@gmail.com

## Abstract
After  the  enactment  of  Law  No.  23  of  2014  on  Regional Government, and Government Regulation No. 27 of 2014 on the Assets Management of State/Regions, each region must be manage its assets in  an  orderly  administration,  the  rule  of  law,  and  physical  order.  To facilitate  the  local  government  in  assets  management,  has  been developed  the  Regional  Management  Information  System-Regional Assets  (SIMDA-BMD).  This  paper  discusses  the  analysis  of  the implementation of SIMDA-BMD on Local government of Banjarnegara. The purpose of this paper is to determine how SIMDA- BMD  process  data  into  information,  internal  controls  have  been applied, and the characteristics of the quality of information produced. The  result  of  this  paper,  SIMDA-BMD  is  good  in  processing  data becomes information and internal control that is applied is sufficient. The information quality produced by SIMDA-BMD is meet the relevant quality  characteristics,  but  has  not  completely  reliable  because  the book value is equal to the purchase price, it is because SIMDA-BMD does not have the depreciation facility.
Key  words :  Regional  Assets,  Management  Information  System, Management Asset.

## 1. PENDAHULUAN
Setelah  berlakunya  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  dan  Peraturan Pemerintah  No.  27  Tahun  2014  menyebabkan  terjadinya  perubahan  paradigma dalam pengelolaan barang milik daerah atau aset daerah dari yang awalnya sekedar administratif  menjadi  pengelolaan  yang  lebih  tertib,  akuntabel  dan  transparan. Barang  Milik  Daerah  (BMD)  merupakan  aset  Pemerintah  Daerah  yang  harus dikelola  dengan  baik  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas  pelaksanaan kinerja  pemerintahan.  Sehingga  aset  dianggap  memiliki  peranan  yang  penting dalam mendukung kelancaran operasional organisasi (Putra, 2013). Oleh karena itu BMD harus dikelola dengan prinsip efektif, efisien, profesional dan modern dengan mengedepankan good  governance sehingga  mampu  meningkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Pada  setiap  akhir  tahun  anggaran,  Pemerintah  Daerah  wajib  menyusun Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  daerahnya  kepada  masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa laporan BMD harus disajikan dalam LKPD berupa neraca pemerintah daerah. Laporan keuangan yang

## ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) BARANG MILIK DAERAH
disampaikan  oleh  Pemerintah  Daerah  harus  berpedoman  pada  Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga informasi  yang  dilaporkan  dapat  dijadikan  dasar  perencanaan,  pengendalian  dan pengambilan  keputusan.  Dalam  proses  pengambilan  keputusan,  informasi merupakan hal yang sangat penting. Untuk itu, dibutuhkan suatu sistem informasi terintegrasi  untuk  mengolah  data  dan  menyajikan  informasi  barang  milik  daerah secara cepat, tepat dan akurat.
Penerapan sistem informasi akuntansi bagi pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005. BPKP melalui Tim Aplikasi SIMDA pada  Deputi  Pengawasan  Bidang  Penyelenggaraan  Keuangan  Daerah  telah mengembangkan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  Barang  Milik  Daerah (SIMDA-BMD).  Program  aplikasi  SIMDA-BMD  adalah  suatu  program  aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses pengelolaan BMD secara terkomputerisasi  yang  bertujuan  untuk  menyelaraskan  penerapan  kebijakan pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
SIMDA-BMD  diharapkan  mampu  mendukung  tercapainya  akuntabilitas pemerintah  daerah  baik  di  tingkat  Satuan  Kerja  Pengelola  Keuangan  Daerah (SKPKD) ataupun di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemerintah Kabupaten  Banjarnegara  merupakan  salah  satu  Pemerintah  Daerah  yang  telah menerapkan SIMDA-BMD Versi 2.0.0.1 ( build : 2012.05.30) untuk penatausahaan barang milik daerah. Makalah ini disusun untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah yang telah diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana SIMDA-BMD mengolah data barang milik daerah menjadi informasi, pengendalian intern dari sistem yang telah diterapkan, dan karakteristik kualitas  informasi  laporan  hasil  keluaran  ( output )  yang  dihasilkan  dari  SIMDA- BMD.
Sistematika penulisan makalah ini diawali dengan pendahuluan, dilanjutkan dengan  kajian  pustaka  yang  relevan  kemudian  di  bagian  selanjutnya  akan menguraikan  pembahasan  yang  berisikan  bukti-bukti  dari  implementasi  sistem informasi tersebut. Pada bagian akhir dari makalah ini disampaikan kesimpulan dan saran untuk pengembangan sistem informasi kedepannya.

## 2. KAJIAN LITERATUR
2.1. Sistem Informasi Barang Milik Daerah
Menurut  PP  No.  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah,  yang  dimaksud  Barang  Milik  Daerah  adalah  semua  barang  yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dari perolehan lainnya yang sah.
Peraturan Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa Barang Milik Daerah  adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah meliputi: Barang yang  diperoleh  dari  hibah/sumbangan  atau  yang  sejenis;  Barang  yang  diperoleh sebagai  pelaksanaan  dari  perjanjian/kontrak;  Barang  yang  diperoleh  berdasarkan ketentuan  Undang-Undang  atau  Barang  yang  diperoleh  berdasarkan  putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

## ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) BARANG MILIK DAERAH
Pemerintah  Kabupaten  Banjarnegara  telah  mendefinisikan  aset  yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Banjarnegara, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh  pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Untuk  dapat  diakui  sebagai  aset  tetap,  suatu  aset  harus  berwujud  dan  memenuhi kriteria antara lain (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, (2) biaya perolehan  aset  dapat  diukur secara  andal,  (3) tidak dimaksudkan untuk dijual  dalam  operasi  normal entitas, (4)  diperoleh atau dibangun dengan  maksud untuk digunakan; dan (5) memenuhi nilai minimal yang dapat dikapitalisasi.
BMD  memiliki  siklus  penatausahaan  yang  dimulai  dari  perencanaan; penentuan  kebutuhan;  penganggaran;  pengadaan;  penyimpanan  dan  pengeluaran; penggunaan; pemanfaatan; pembinaan, pengendalian dan pengawasan; pemeliharaan; dan penghapusan.
Dewi  (2014)  menyebutkan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  adalah sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi  informasi  yang dapat membantu pemerintah daerah menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap  dan  dapat  diuji  kebenarannya.  Sistem  Informasi  Manajemen  Akuntansi Aset  juga  dapat  meningkatkan  kinerja  organisasi  dan  berpengaruh  signifikan terhadap penguatan sistem pengendalian intern (Arifin & Wulandari, 2014).
Kecanggihan  dari  aplikasi  teknologi  informasi  berpengaruh  terhadap efektivitas  implementasi  Sistem  Informasi  Akuntansi  (Ratnaningsih  &  Suaryana, 2014).  Sehingga  pada  awal  peluncurannya  SIMDA-BMD  telah  dikembangkan sesuai  dengan  peraturan  terkini,  direncanakan  terintegrasi  dengan  SIMDA Keuangan dan terdapat kesinambungan pengembangan aplikasi. Keterkaitan antara sistem  informasi  aset  dengan  sistem  informasi  keuangan  akan  memberikan keuntungan dengan dapat dilakukannya cek and balance antara arus kas dan arus aset  (Rahayu,  et.  al,  2014).    Program  aplikasi  SIMDA-BMD  digunakan untuk   pengelolaan  barang  milik  daerah  yang  meliputi  perencanaan,  pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah (bpkp, 2015). Setiap sub sistem dari aplikasi menghasilkan output sebagai berikut:
1. Sub  sistem  perencanaan  menghasilkan  Daftar  Kebutuhan  Barang  dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.
2. Sub  sistem  pengadaan  menghasilkan  Daftar  Hasil  Pengadaan,   Daftar  Hasil Pemeliharan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan.
3. Sub sistem penatausahaan menghasilkan Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.
4. Sub  sistem  penghapusan  menghasilkan  SK  Penghapusan,  Lampiran  SK Penghapusan dan Daftar Barang yang Dihapuskan.
5. Sub  sistem  akuntansi  menghasilkan  Daftar  Barang  yang  masuk  Neraca ( Intracomptable ),  Daftar  Barang Extracomptable ,  Lampiran  Neraca,  Daftar

## ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) BARANG MILIK DAERAH
Penyusutan  Aset  Tetap,  dan  Daftar  Aset  Lainnya  (Barang  Rusak  Berat),  serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.

## 2.2. Pengendalian Intern Sistem Informasi
Suatu  sistem  informasi  berbasis  komputer  memerlukan  beberapa pengendalian  intern  untuk  menjamin  bahwa  sistem  yang  telah  dirancang  dapat digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang diharapkan. Ahmad, et. al (2013)  menyimpulkan  dari  hasil  penelitiannya  bahwa  pengendalian input merupakan pengendalian  yang paling penting untuk mendukung kesuksesan sutu sistem informasi akuntansi.
Hall  (2011)  menyatakan  bahwa  terdapat  beberapa  kegiatan  yang  dapat dilakukan dalam pengendalian sistem informasi berbasis komputer antara lain:
1. Pengendalian  internet  dan  intranet  yang  meliputi  pengendalian  risiko  dari ancaman  subversif  seperti  pembajak/ hacker dapat  diaplikasikan  dengan penerapan firewall , dan enskripsi. Sedangkan pengendalian risiko dari kegagalan peralatan  dalam  sistem  komunikasi  dapat  dilakukan  dengan  prosedur  akuisisi hardware , prosedur pengendalian virus, keamanan fisik database , dan prosedur backup .
2. Pengendalian pertukaran data elektronik meliputi otorisasi dan validasi transaksi serta pengendalian akses.
3. Pengendalian  aplikasi  merupakan  prosedur  manual  terprogram  yang  dibagi menjadi  tiga  jenis  yaitu  pengendalian input ,  pengendalian  proses  dan pengendalian output .
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh  Nugraha  dan  Astuti  (2013)  dalam penelitiannya  menyebutkan  bahwa  beberapa  pengendalian  yang  telah  diterapkan dalam aplikasi SIMDA Keuangan diantaranya:
1. Pengendalian  akses  dan  wewenang  pemakai,  pembatasan  akses  ke  dalam aplikasi  SIMDA  dengan  akun  dan  kata  kunci  serta  pembagian  kewenangan seperti administrator, supervisor dan operator.
2. Pengendalian  keamanan  yang  dilakukan  dengan  penggunaan uninterruptible power supply pada komputer sebagai pengaman daya.
3. Pengendalian  berdasarkan  fungsi-fungsi  menu  secara  terintegrasi  ke  dalam sistem untuk menjamin validitas masukan data.
4. Pengendalian aplikasi yang terdiri dari pengendalian masukan untuk mengetahui kesalahan  dalam  memasukkan  data,  pengendalian  proses  untuk  memastikan bahwa  pemrosesan  data  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur  dan pengendalian keluaran yang bertujuan untuk menjamin output yang dihasilkan benar dan akurat.
2.3. Karakteristik Kualitas Informasi Laporan/ Output Sambasivam  (2013)  menyatakan  bahwa  evaluasi  atas  implementasi  sistem informasi akuntansi mempertimbangkan dua hal yaitu biaya yang digunakan untuk proses  perancangan  sistem  harus  lebih  rendah  daripada  manfaatnya  dan  kualitas data yang menjadi faktor penentu keberhasilan dari sistem.
Informasi  yang  disajikan  di  dalam  laporan  keuangan  harus  berkualitas, sehingga  bermanfaat  bagi  manajemen  dalam  melakukan  perencanaan,

## ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) BARANG MILIK DAERAH
pengendalian  dan  pengambilan  keputusan.  Karakteristik  kualitatif  dari  laporan keuangan  merupakan  ukuran  normatif  yang  diwujudkan  untuk  memenuhi  tujuan informasi akuntansi.
Kieso, Weygandt & Warfield (2010) mengidentifikasi karakteristik kualitatif dari  informasi  akuntansi  yang  membedakan  informasi  yang  lebih  berguna  dan informasi  yang  kurang  berguna  untuk  pengambilan  keputusan.  Kualitas  dasar terdiri dari relevan dan andal, agar relevan informasi tersebut harus: (1) memiliki manfaat  prediktif  artinya  informasi  yang  digunakan  dapat  membantu  pemakai untuk membuat prediksi tentang hasil akhir dari kejadian masa lalu, masa kini dan masa  depan;  dan  (2)  memiliki  manfaat  umpan  balik  artinya  informasi  tersebut menyajikan  keadaan  di  masa  lalu.  Informasi  yang  andal  memenuhi  kriteria:  (1) lengkap  artinya  informasi  yang  dilaporkan  tidak  ada  yang  diada-adakan  ataupun dihilangkan; (2) bebas dari kesalahan artinya informasi yang dilaporkan bebas dari kesalahan  penyajian;  dan  (3)  netral  artinya  informasi  tidak  memihak  untuk kepentingan  kelompok  tertentu.  Sedangkan  kualitas  tambahan  meliputi:  (1) komparatif  artinya  dapat  dibandingkan  dengan  informasi  yang  sejenis  dan  (2) konsisten artinya entitas menerapkan perlakuan yang sama untuk kejadian-kejadian yang serupa.

## 3. PEMBAHASAN
3.1. Implementasi  SIMDA-BMD  dalam  Pengolahan  Data  Barang  Milik Daerah
Dalam  suatu  sistem  informasi  berbasis  komputer,  pemrosesan  data  adalah aktvitas  mengubah  input  berupa  data  menjadi  output  berupa  informasi  dengan menggunakan  aplikasi  komputer.  Tahapan  ini  memegang  peran  yang  sangat penting,  karena  kualitas  data  input  akan  mempengaruhi  kualitas  informasi  yang dihasilkan oleh sistem (Alfian, 2014). Untuk itu, penggunaan program aplikasi yang tepat  untuk  pemrosesan  data  dapat  menghasilkan  informasi  yang  relevan,  tepat waktu, akurat, lengkap dan ringkas. Selain penggunaan aplikasi yang tepat, menurut Iskandar  (2015)  pengguna  Sistem  Informasi  Akuntansi  berpengaruh  dalam menghasilkan  informasi  yang  berkualitas.  Dalam  penatausahaan  aset  daerah, Pengurus  Barang  merupakan  personil  yang  bertugas  mengoperasikan  aplikasi SIMDA-BMD.
Dalam  melakukan  pemrosesan  data  BMD,  Pengurus  Barang  dapat memanfaatkan  menu Data  Entry di  aplikasi  SIMDA-BMD  untuk  melakukan penatausahaan BMD melalui beberapa prosedur pengolahan data berikut:
1. Prosedur Perencanaan Prosedur perencanaan merupakan tahap awal  dalam  siklus  pengelolaan  BMD.
Di  dalam  aplikasi  SIMDA-BMD  prosedur  perencanaan  mencakup  Rencana Pengadaan  dan  Rencana  Pemeliharaan. Output dari  prosedur  ini  diantaranya Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengadaan BMD.
2. Prosedur Pengadaan Prosedur pengadaan pada aplikasi SIMDA-BMD merupakan prosedur lanjutan dari  prosedur  perencanaan  yang  mencakup  Data  Pengadaan  (untuk  aset  baru)

## ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) BARANG MILIK DAERAH
dan  Inventarisasi/sensus  (untuk  aset  yang  sudah  ada).  Pada  bagian  Data Pengadaan dapat digunakan untuk memantau proses pengadaan BMD sebelum dicatat sebagai aset. Dalam prosedur ini meliputi pencatatan data kontrak/Surat Perintah  Kerja,  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D)  Termin  dan  SP2D Penunjang dan diakhiri dengan posting ke KIB. Sedangkan  pada  bagian  Inventarisasi  dapat  dimanfaatkan  untuk  melakukan penambahan  aset  dari  hasil  inventarisasi/sensus  BMD  yang  mencakup  Tanah (KIB A); Peralatan dan Mesin (KIB B); Gedung dan Bangunan (KIB C); Jalan, Jaringan  dan  Irigasi  (KIB  D);  Buku  dan  Perpustakaan,  Barang  Bercorak Kebudayaan  serta  Hewan,  Ternak  dan  Tumbuhan  (KIB  E);  dan  Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F).
Output  dari  prosedur  ini  antara  lain  Daftar  Hasil  Pengadaan,   Daftar  Hasil Pemeliharan Barang, dan Daftar Kontrak Pengadaan.
3. Prosedur Penggunaan Prosedur penggunaan dapat dimanfaatkan untuk mencatat data pengguna/pemakai BMD berdasarkan Surat Keputusan Penggunaan BMD yang telah ditetapkan.
4. Prosedur Penatausahaan Prosedur penatausahaan merupakan prosedur yang digunakan untuk mengelola BMD  dalam  kegiatan  mengubah  data,  memindah/mutasi  BMD,  kapitalisasi, koreksi dan mengubah kondisi BMD. Output yang dihasilkan dari prosedur ini antara  lain:  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB),  Kartu  (sejarah)  Barang,  Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.
5. Prosedur Pemanfaatan Prosedur  pemanfaatan  digunakan  untuk  mengelompokan  BMD  berdasarkan pemanfaatannya.  Dalam  aplikasi  SIMDA-BMD  jenis-jenis  pemanfaatan meliputi: fasilitas sosial, fasilitas umum, sewa guna usaha, kerja sama operasi, bangun serah guna dan bangun guna serah.
6. Prosedur Pemeliharaan Prosedur  ini  dimaksudkan  untuk  mengolah  data  transaksi  pemeliharaan  BMD yang akan tercatat dalam riwayat namun tidak menambah kapitalisasi aset.
7. Prosedur Penghapusan Prosedur  penghapusan  dapat  digunakan  untuk  penghapusan  aset  dan penghapusan  sebagian  aset.  Penghapusan  aset  menunjuk  aset  yang  akan dihapuskan dari  register aset. Prosedur ini dapat dilakukan apabila telah terbit Surat Keputusan Penghapusan BMD oleh Pengelola Barang Daerah. Output dari prosedur ini terdiri dari SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan dan Daftar Barang  yang  Dihapuskan.Sedangkan  penghapusan  sebagian  aset  digunakan apabila sebagian aset dihapuskan karena renovasi atau sebab lainnya, prosedur ini tidak adak menghapus register aset tapi nilai aset akan berkurang.
8. Prosedur Akuntansi Dari  beberapa  prosedur  yang  telah  dilakukan  diatas,  mulai  dari  perencanaan sampai dengan penghapusan dan penerapan kebijakan akuntansi pada aplikasi SIMDA-BMD  dapat  dihasilkan  output  berupa  Daftar  Barang  yang  masuk Neraca ( Intracomptable ), Daftar Barang Extracomptable , Lampiran Neraca, dan

## ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) BARANG MILIK DAERAH
Daftar  Aset  Lainnya  (Barang  Rusak  Berat),  serta  Rekapitulasi  Barang  Per SKPD.
Namun  laporan  berupa  Daftar  Penyusutan  Aset  Tetap  belum  bisa  dihasilkan melalui aplikasi SIMDA-BMD, sehingga informasi yang disajikan tidak wajar, tidak andal dan tidak menggambarkan kondisi nilai BMD yang sesungguhnya.

## 3.2. Pengendalian  Intern  SIMDA-BMD  dalam  Pengolahan  Data  Barang Milik Daerah
Aplikasi  SIMDA-BMD  sebagai  suatu  sistem  informasi  berbasis  komputer tidak dijamin secara mutlak bebas dari kesalahan maupun kecurangan. Berikut ini adalah analisis mengenai beberapa jenis pengendalian yang telah diterapkan pada aplikasi SIMDA-BMD:
1. Pengendalian  komputer  yang  telah  diterapkan  pada  aplikasi  SIMDA-BMD meliputi  enkripsi  menggunakan  aplikasi SQL  Server  Enterprise  Manager , aplikasi  anti  virus  pada  komputer/laptop,  dan  untuk  mengantisipasi  hilangnya database telah  dilakukan  ekspor-impor database dari  SKPD  ke  Bagian  Aset DPPKAD untuk dikompilasi.
2. Pengendalian  fisik  yang  telah  diterapkan  berupa  pembatasan  akses  yang dimaksudkan  hanya  seseorang  yang  mempuyai  akun  dan  kata  kunci  yang  sah yang  bisa login autentikasi  sistem.  Selain  itu  aplikasi  ini  juga  membangi tugas/kewewenangan menjadi tiga kelompok yaitu administrator, supervisor dan operator.
3. Pengendalian aplikasi yang diterapkan yaitu:
a. Pengendalian input
Data dari hasil pengadaan BMD ataupun dari hasil inventarisasi kemudian dimasukkan  ke  dalam  aplikasi.  Pengendalian  dokumen  sumber  telah dilakukan pada saat melakukan proses pengadaan maupun sensus.
Perbaikan  kesalahan  input  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  prosedur Ubah Data, Koreksi maupun Ubah Kondisi.
b. Pengendalian proses Pengendalian  ini  pada  dasarnya  telah  terintegrasi  di  dalam  sistem,  seperti pengelompokkan  barang  berdasarkan  klasifikasinya.  Terdapat  fungsi penolakan  secara  otomatis  apabila  penginputan  data  tidak  sesuai  dengan klasifikasi BMD.
c. Pengendalian output
Pengendalian output dilakukan dengan verifikasi oleh masing-masing SKPD selaku  entitas  akutansi  dan  Pembantu  Pengelola  Barang  selaku  entitas pelaporan  pada  saat  penyusunan  Laporan  BMD.  Apabila output yang dihasilkan  benar  dan  akurat  maka  informasi  tersebut  dapat  digunakan sebagai bahan penyusunan LKPD, namun apabila terdapat kesalahan maka dilakukan proses koreksi.
3.3. Karakteristik Kualitas Informasi/ Output SIMDA-BMD
Untuk  mengetahui  tingkat  kesesuaian  antara  output  yang  dihasilkan  dari aplikasi  SIMDA-BMD  yang  diimplementasikan  pada  Pemerintah  Kabupaten

## ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) BARANG MILIK DAERAH
Banjarnegara  dibandingkan  dengan  beberapa  karakteristik  kualitatif  informasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Relevan
Informasi  yang  dihasilkan  dari  aplikasi  SIMDA-BMD  yang  diimplemtasikan pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah memuat informasi  yang dapat mempengaruhi keputusan Pengelola Barang Milik Daerah yaitu:
a. Memiliki manfaat prediktif Laporan  BMD  yang  dihasilkan  dari  aplikasi  SIMDA-BMD  telah  dapat menyajikan  jenis,  jumlah  dan  kondisi  barang  yang  dikelola  secara  akurat. Laporan  tersebut  dapat  dijadikan  dasar  bagi  Pengelola  Barang  dalam melakukan perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan barang milik daerah.
b. Memiliki manfaat umpan balik Laporan BMD dari aplikasi SIMDA-BMD mampu memungkinkan Pengelola
Barang  untuk  mengetahui  hasil  penerapan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan selanjutnya dan memperbaiki kesalahan di masa lalu.
2. Andal Informasi yang dihasilkan dari aplikasi SIMDA-BMD yang diimplementasikan pada  Pemerintah  Kabupaten  Banjarnegara  belum  sepenuhnya  memenuhi karakteristik andal dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Lengkap
Menu  Laporan  di  aplikasi  SIMDA-BMD  dapat  menyajikan  Laporan  BMD pada  sebagian  besar  tahapan  pengelolaan  BMD  mulai  dari  perencanaan sampai dengan penghapusan.
1) Pada  sub  menu  Perencanaan  dan  Pengadaan,  dapat  disajikan  Daftar Rencana  Kebutuhan  Barang,  Daftar  Rencana  Kebutuhan  Pemeliharaan, Daftar  Kebutuhan  Barang,  Daftar  Kebutuhan  Pemeliharaan,  Daftar Pengadaan Barang dan Daftar Hasil Pemeliharaan.
2) Pada  sub  menu  Penatausahaan,  dapat  disajikan  Kartu  Inventaris  Barang (KIB  A-F),  Kartu  Inventaris  Ruangan  (KIR),  Buku  Inventaris,  Rekap Buku  Inventaris,  Buku  Inventaris  Gabungan,  Label  Barang,  Laporan Mutasi  Barang,  Rekap  Barang  per  Jenis  Barang,  Data  Pembayaran Kontrak dan Laporan Barang Berdasarkan Kondisi.
3) Pada  sub  menu  Penggunaan  dan  Penghapusan,  dapat  disajikan  SK Penggunaan  Barang,  Lampiran  SK  Penghapusan,  Daftar  Barang  yang Dihapus dan Pemanfaatan Barang.
4) Pada  sub  menu  Akuntansi,  dapat  disajikan  Buku  Invetaris  Intra Kompatabel, Buku Invetaris Ekstra Kompatabel, Rekapitulasi Barang ke Neraca, Daftar Aset. Di dalam sub menu ini telah terdapat pilihan laporan Daftar  Penyusutan  Aset  Tetap  namun  dalam  pelaksanaannya,  pilihan tersebut tidak dapat dioperasikan sehingga dapat mengurangi nilai manfaat dari  aplikasi  tersebut.  Rahmawati  (2012)  juga  menyimpulkan  bahwa dengan  adanya  item  yang  tidak  dapat  dioperasikan  dalam  aplikasi SIAKAD dapat mengurangi kegunaan dari aplikasi tersebut.

## b. Bebas dari kesalahan
Informasi yang dihasilkan aplikasi SIMDA-BMD dari segi jenis, jumlah dan kondisi BMD telah disajikan secara akurat. Namun informasi nilai BMD yang dilaporkan  belum  sesuai  kenyataan  sebenarnya  dan  belum  disesuaikan dengan  kebijakan  akuntansi  yang  berlaku  pada  Pemerintah  Kabupaten Banjarnegara,  hal  ini  disebabkan aplikasi  SIMDA-BMD  belum mengakomodir  dilakukannya  penyusutan  sehingga  nilai  buku  yang dilaporkan  masih  sama  dengan  nilai  perolehannya.  Hal  tersebut  sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hari Laksono (Laksono, 2015) yang  telah  melakukan  evaluasi  implementasi  SIMDA-BMD  di  Kabupaten Klaten  bahwa  tidak  akuratnya  informasi  yang  dihasilkan  SIMDA-BMD disebabkan oleh penginputan data BMD yang tidak lengkap.
c. Netral Informasi yang dihasilkan dari aplikasi SIMDA-BMD telah diarahkan pada prinsip  transparan,  akuntabel,  bertanggung  jawab  dan  tidak  berpihak  pada kepentingan pihak tertentu.
3. Komparatif Laporan BMD yang disajikan dari aplikasi SIMDA-BMD dapat dibandingkan dengan Laporan BMD dari Instansi lain yang menerapkan program aplikasi yang serupa.
4. Konsisten Aplikasi  SIMDA-BMD  mampu  menghasilkan  informasi  yang  sama  selama beberapa periode akuntansi.
4. Kesimpulan
Dari hasil analisis dan pembahasan makalah tersebut dapat penulis simpulkan bahwa:
1. Aplikasi  SIMDA-BMD  yang  diimplementasikan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Banjarnegara sebagai aplikasi berbasis komputer yang secara teritegrasi cukup baik  dalam  membantu  pemerintah  mengelola  barang  milik  daerah.  Prosedur pengelolaan  BMD  yang  diamanatkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27 Tahun  2014  sebagian  besar  telah  diimplementasikan  oleh  aplikasi  SIMDA- BMD.  Namun  aplikasi  tersebut  terdapat  kekurangan  yaitu  prosedur  akutansi belum dapat diterapkan karena fungsi sub menu penyusutan belum diakomodir.
2. Pengendalian  intern  yang  diterapkan  oleh  aplikasi  SIMDA-BMD  sudah memadai, ditunjukan dengan adanya pengendalian komputer, pengendalian fisik dan pengendalian aplikasi.
3. Aplikasi  SIMDA-BMD  telah  dapat  menghasilkan  informasi  dengan  kualitas relevan,  namun  belum  sepenuhnya  andal  karena  nilai  buku  yang  dilaporkan masih  sama  dengan  nilai  perolehannya,  hal  ini  disebabkan  aplikasi  belum mempunyai fasilitas penyusutan.
Berdasarkan  kesimpulan  diatas,  maka  saran  yang  dapat  penulis  sampaikan untuk perbaikan pengembangan aplikasi antara lain:
1. Agar aplikasi SIMDA-BMD dilakukan perbaikan pada menu akuntansi dengan menambahkan  prosedur  penyusutan,  sehingga  informasi  yang  dihasilkan  oleh aplikasi  dapat  menyajikan  nilai  buku  yang  relevan,  andal  dan  wajar  sesuai dengan kondisi BMD yang sebenarnya. Dengan penambahan fungsi penyusutan

## ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) BARANG MILIK DAERAH
tersebut, aplikasi akan mampu mengakomodir kebijakan akuntansi yang berlaku pada Pemerintah Daerah setempat.
2. Untuk memudahkan penggunaan, pengembangan aplikasi berbasis web sangat diperlukan.  Sehingga  memperlancar  fungsi  verifikasi  dan  koordinasi  terkait pengelolaan BMD.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Muhammad., Ayasra, Ahmad., Zaideh, Farah. (2013). Issues and Problems Related  to  Data  Quality  in  AIS  Implementation. International  Journal  of Latest Researchin Science and Technology . Vol. 2 Issue. 2 Page 17 – 20;
Alfian, Mohammad. (2014). Analisis Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD (Penelitian pada  SKPD  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Kulon  Progo). 3 rd Economics & Business Research Festival . Hal. 1698 – 1712;
Arifin,  Wiwin  dan Wulandari, Ayu. (2014). Analisis Sistem  Pengendalian  Intern Sebelum dan Sesudah Penerapan SIMAK BMN pada Tingkat Unit Akuntansi Kuasa  Pengguna  Barang  di  Lingkungan  Pangkalan  TNI  Angkatan  Laut Banten. Jurnal Akuntansi . Vol 1. No. 1 Hal. 1-74;
BPKP.  (2015).  Pengenalan  Sistem  Informasi  Manajemen  Daerah  (SIMDA). Retrieved from:  http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp;
Dewi,  Andini  Kusuma.  (2014).  Pengaruh  Kualitas  Sistem  Informasi  Aplikasi SIMDA  (Sistem  Informasi  Manajemen  Keuangan  Daerah)  Terhadap Kepuasan  Pengguna  Akhir.  (Studi  Kasus  pada  Pemerintahan  Provinsi Kepulauan Riau);
Hall, James A. (2011). Accounting Information Systems . 7 th edition. Ohio: Cengage Learning;
Iskandar,  Deni.  (2015).  Analysis  Of  Factors  Affecting  The  Success  Of  The Application  Of  Accounting  Information  System. International  Journal  Of Scientific & Technology Research . Vol. 4 No. 2;
Kabupaten Banjarnegara. (2012). Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Banjarnegara;
Kieso,  Donald  E.,  Weygandt,  Jerry  J  &  Warfield,  Terry  D.  (2010). Intermediate Accounting IFRS Edition . New York: John Wiley & Sons. Inc;
Laksono, Hari. (2015). Evaluasi Kesuksesan Sistem Informasi Manajemen Daerah- Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD) pada Pemerintah Kabupaten Klaten.
Nugraha,  Adi  Harmadhani  dan  Astuti,  Yuli  Widi.  (2013).  Analisis  Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) dalam Pengolahan Data Keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). Vol.2 No.1 Hal. 23-33;

## ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) BARANG MILIK DAERAH
Putra, Trio Mandala. (2013). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada CV.
Kombos Manado. Vol. 1 No. 3, Hal. 190-198;
Rahayu, Nuraini., Karamoy, Herman., Pontoh, Winston (2014). Penerapan Sistem Informasi  Akuntansi  Barang  Milik  Negara  Pada  Pengadilan  Tinggi  Agama Manado. Vol. 2 No. 1, Hal. 11-20;
Rahmawati.  (2012).  Analisis  Penerapan  Sistem  Informasi  Akademik  (SIAKAD) Online Di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jurnal Administrasi Publik . Vol. 3 No. 1 Hal. 25-31;
Ratnaningsih, Kadek Indah dan Suaryana, I Gusti Ngurah Agung. (2014). Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen, Dan Pengetahuan Manajer Akuntansi pada Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi. Vol. 6 No. 1 Hal. 1-16;
Republik  Indonesia.  (2003).  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara;
Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
Republik  Indonesia.  (2014).  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah;
Sambasivam, Yuvaraj. (2013). Evaluating the Design of Accounting Information System  and  its  Implementation  in  Ethiopian  Manufacturing  Industrie s . Research Journal of Science & IT Management . Vol. 02 No. 07 Pages 16 – 29.