Andi Mattulada Amir , [Vol 5, No 1, 2018]

## Kajian Deskriptif ANALISA STANDAR BELANJA (Asistensi dan Pelatihan Teknis) KABUPATEN  MAMUJU UTARA

## Descriptive Study of STANDARD SHOPPING ANALYSIS (Technical Assistance and Training) NORTH MAMUJU REGENCY
Andi Mattulada Amir Universitas Tadulako Email: mattulada@gmail.com

## ABSTRAK
Penyusunan  Analisa  Standar  Belanja  (ASB)  ini  bertujuan  untuk  menjadi  pedoman  bagi Pemerintah Daerah Mamuju Utara dalam menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah khusus un- tuk  kegiatan  Asistensi  dan  Pelatihan  Teknis.  Model  ASB  ini  dapat  digunakan  SKPD  dalam  menghitung total  anggaran  ideal  untuk  setiap  jenis  kegiatan  serta  distribusinya  ke  dalam  masing-masing  item  bel- anja.  Dalam  merumuskan  model-model  ASB  kami  berdasarkan  pada  data  Dokumen  Pelaksanaan  Ang- garan (DPA) seluruh SKPD di ingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. Data DPA yang dijadikan dasar  meliputi  DPA  tahun  anggaran  sebelumnya.  Hal  ini  dengan  pertimbangan  bahwa  anggaran  yang termuat  dalam  DPA  tersebut  telah  dijalankan  oleh  masing-masing  SKPD.  Model-model  ASB  yang  di- peroleh merupakan hasil dari penyetaraan kegiatan-kegiatan yang muncul dalam dokumen DPA. Sehing- ga  dapat  efektif  digunakan  dalam  menentukan  anggaran  untuk  jenis  kegiatan  yang  sudah  pernah  ada sebelumnya atau yang dapat disetarakan.  Kemunculan jenis kegiatan  yang baru, atau yang tidak dapat disetarakan dengan model-model yang ada mengharuskan untuk diadakannya perubahan dalam doku- men ASB ini.
Kata Kunci : Analisa Standar Belanja, DPA, Asistensi dan Pelatihan Teknis

## ABSTRACT
The preparation of  the Shopping Expenditure  Analysis (ASB) aims to serve as a guideline for the North Mamuju Local Government in drafting the Work Plan and Regional Work Unit Budget (RKA  - SKPD) documents and establishing specific regional revenue and expenditure budgets for Assistance and Technical Training activities. This ASB model can be used SKPD in calculating the total ideal budget for each type of activity  as  well  as  its  distribution  into  each  shopping  item.  In  formulating  our  ASB  models  based  on  the Budget Implementation Document (DPA) data of all SKPD within the Government of North Mamuju Regen- cy. The DPA data used as the basis covers the previous budget DPA. This is with consideration that the budg- et contained in the DPA has been run by each SKPD. The ASB models obtained are the result of equalizing the activities that appear in the DPA document. So it can be effectively used in determining budgets for pre- existing or uniform types of activities. The emergence of new types of activities, or those that can not be syn- chronized with existing models, requires that changes in this ASB document be made.
Keywords : Analysis of Shopping Standards, DPA, Assistance and Technical Training
Article History:
 Received 15 Februari 2018
 Revised 29 Februari 2018
 Accepted 3 Maret 2018

## Sekretariat
Editorial: Kampus Fekon UNISMUH PALU - Palu 94118, Sulawesi Tengah, Indonesia Telp/HP: +6281245936241, Fax (0451) 425627 E-mail: jsm.fe.umpalu@gmail.com OJS: http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JSM

## PENDAHULUAN
Dengan  dikeluarkannya  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerin-tah Daerah membawa konsekuensi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya ditujukan  untuk  lebih  mendekatkan  proses pengambilan  keputusan  kepada  kelompok masyarakat yang paling bawah dengan ber- pegang  pada  prinsip-prinsip  demokrasi, peranserta  masyarakat,  peme-rataan  dan keadilan  serta  memperhatikan  potensi  dan keanekaragaman  daerah.  Agar  pelaksanaan otonomi  daerah  dapat  berjalan  dengan lancar,  maka  daerah  dituntut  untuk  lebih mampu mengelola sumber-sumber ekonomi secara mandiri dan bertanggungja- wab,  serta  berusaha  meningkatkan  ke- mandiriannya  di  bidang  keuangan.  Untuk itu  diperlukan  sistem  perimbangan  keu- angan antara pemerintah pusat dan daerah yang lebih adil.
Salah  satu  aspek  dari  pemerintah daerah  yang  harus  diatur  secara  hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dae- rah dan anggaran daerah. Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae- rah  merupakan  instrumen  kebijakan  yang utama  bagi  pemerintah  daerah.  Sebagai  in- strumen  kebijakan,  anggaran  daerah menduduki  posisi  sentral  dalam  upaya pengembangan  kapabilitas  dan  efektivitas pemerintah  daerah.  Anggaran  daerah digunakan  sebagai  alat  untuk  menentukan besarnya  pendapatan  dan  pengeluaran, membantu  pengambilan  keputusan  dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran  di  masa  yang  akan  datang, sumber  pengembangan  ukuran-ukuran standar  untuk  evaluasi  kinerja  serta  alat koordinasi  bagi  semua  aktivitas  berbagai unit kerja.
Penentuan  besarnya  pengeluaran atau alokasi dana untuk suatu kegiatan oleh suatu  unit  kerja  selama  ini  dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan  incre- mental  dan  line  item.  Dalam  penyusunan sistem incremental ini, besarnya dana yang dianggarkan untuk tahun yang akan datang adalah  berdasarkan  besarnya  dana  yang dianggarkan  pada  tahun  berjalan  ditambah dengan  sejumlah  persentase  tertentu. Dengan demikian maka, nilai tahun berjalan dijadikan
sebagai dasar penentuan
besarnya  pengeluaran  untuk  anggaran  tahun berikutnya.  Pendekatan  line  item,  adalah perancangan  anggaran  yang  didasarkan  item yang telah ada pada masa lalu. Pendekatan ini tidak  memungkinkan  pemerintah  daerah  un- tuk  menghilangkan  satu  atau  lebih  item pengeluaran  yang  telah  ada,  sekalipun keberadaan item pengeluaran tersebut secara riil tidak dibutuhkan oleh unit kerja yang ber- sangkutan. Konsekuensi logis dari kedua pen- dekatan  ini  adalah  terjadinya  overfinancing atau underfinancing pada suatu unit kerja. Menyadari  kelemahan  tersebut  dan agar  pengeluaran  anggaran  daerah  berdasar- kan  pada  kewajaran  ekonomi,  efisien  dan efektif  maka  sistem  penganggaran  dirubah menjadi  sistem  anggaran  kinerja.    Dengan menggunakan  anggaran  kinerja  tersebut maka anggaran daerah akan lebih transparan, adil  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Un- tuk  menyusun  anggaran  daerah  dengan  pen- dekatan kinerja diperlu-kan tolok ukur kiner- ja  setiap  unit  kinerja  yang  kemudian  diter- jemahkan  melalui  berbagai  program  dan kegiatan  yang  dapat  ditentukan  satuan  ukur dan  target  kinerja  serta  analisa  standar  bel- anja (ASB).
Laporan akhir ini berisi tentang dasar penyusunan  Analisis  Standar  Belanja  (ASB), Metode  pengembangan  ASB,  serta  tahapan perhitungan rincian. Contoh hasil-hasil perhi- tungan  yang  disajikan  diperoleh  melalui pengumpulan,  analisis,  dan  perhitungan  ber- dasarkan  data  sekunder.  ASB  hasil  pengem- bangan ini bersifat umum, dimana model ASB dapat  dipergunakan  oleh  seluruh  SKPD pengguna  anggaran  dalam  menjalankan  pro- gram/kegiatan yang jenis dan beban kerjanya dapat  disetarakan.  ASB  yang  dikembangkan ini  hanya  untuk  kegiatan  belanja  langsung yang data sekundernya berasal dari dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

## METODE
Metode merupakan himpunan prinsip -prinsip  atau  langkah-langkah  yang  berlaku spesifik  sesuai  dengan  permasalahan  yang dihadapi  di  lapangan  yang  berbeda-beda. terdapat  beberapa  tahapan  yang  ditempuh sebagai berikut :
 Tahap Pengumpulan Data
 Tahap Penyetaraan Kegiatan
Andi Mattulada Amir , [Vol 5, No 1, 2018]
E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743
 Tahap Pembentukan Model

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengembangan Analisa Standar Belanja Hasil Tahapan Pengembangan ASB
Pengembangan  ASB  dilaksanakan  dengan  be- berapa tahapan yang meliputi:
a. Langkah I : Pengumpulan Data
Pada  tahap  ini,  penyusun  melakukan  pengum- pulan  data  sekunder  berupa  DPA  untuk  masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. DPA ini berisi seluruh  kegiatan/program  yang  telah  dil- aksanakan  yang  mencakup  jenis  kegiatan  dan anggarannya.
b. Langkah II: Analisis Data Berbagai  data  yang  telah  dikumpulkan,  dianalisis berdasarkan  pende-katan  serta  metodologi  yang sesuai  dan  sejalan  dengan  tujuan  dan  sasaran pengembangan.  Pada  tahapan  ini,  penyusun menganalisa  karakteristik  masing-masing  data yang  dilihat  berdasarkan  belanja  langsung  dan belanja tidak langsung. Belanja langsung merupa- kan belanja yang eksistensinya dipengaruhi secara langsung oleh adanya kegiatan yang direncanakan (terprogram).  Sedangkan  belanja . tidak  langsung merupa-kan  belanja  yang  eksistensinya  tidak  di- pengaruhi  secara  langsung  oleh  adanya  kegiatan yang direncanakan (terprogram).
ASB ini dikembangkan berdasarkan pada belanja lang- sung karena:
a)  belanja langsung dianggarkan untuk setiap program/kegiatan  yang  diusulkan  oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b)  belanja langsung dapat diukur/ dibandingkan  secara  langsung  dengan output program kegiatan; dan
c)  variabilitas  jumlah  belanja  langsung  di- pengaruhi  langsung  oleh  target  kinerja/ tingkat pencapaian.
Berdasarkan  belanja  langsung  yang  tardapat pada  Dokumen  Pelak-sanaan  Anggaran  (DPA) maka dilakukan proses penyetaraan terha-dap kegiatan  untuk  masing-masing  program  atau kegiatan satuan kerja. Penyetaraan dilakukan dengan  cara  mengelompokkan  prog-ram  atau kegiatan  ke  dalam  satu  kelompok/jenis  yang sama. Dari hasil penyetaraan ini dapat  dikate- gorikan  dalam  jenis  kelompok  ASB  yang  si- fatnya umum.
Langkah III: Penyusunan Model Tahapan pengukuran untuk memperoleh hasil final dilakukan dalam dua tahap utama yaitu: Tahap penentuan pemicu biaya (cost driver) Setiap  kegiatan  dalam  kelompok  anggaran (pengelompokan  dari  hasil  penyetaraan)  yang sama  ditentukan  nilai  cost  drivernya.  Misalnya untuk  kelompok penyediaan  jasa  surat  me-
nyurat akan  ditentukan  berapa  jumlah  surat yang  terkirim  dari  masing-masing  kegiatan penyediaan  jasa  surat  menyurat  di  setiap SKPD. Tahap Penentuan Biaya Tetap dan Variabel. Biaya  tetap  dan  variable  untuk  setiap  ke- lompok  kegiatan  dihitung  berdasarkan  data- data  nilai  cost  driver  yang  diperoleh  pada tahap sebelumnya. Perhitungan  nilai  belanja tetap  dan  belanja  varia-bel  dilakukan menggunakan  analisis  varian  (ANOVA).  Ru- mus  yang  umum  untuk  persamaan regresi adalah Y = a + bx. Dimana Y adalah total belanja, a adalah bel- anja  tetap,  dan  x  adalah  belanja  variabet. Hasil  yang  diperoleh,  akan  digunakan  dalam menentukan total biaya untuk setiap kegiatan. Penentuan Proporsi Belanja Proporsi  belanja  untuk  setiap  item  belanja dalam  satu  kegiatan  dihitung  dengan menggunakan  statistik  deskriptif.  Dalam tahap  ini  akan  diperoleh  tiga  skenario  untuk memilih  proporsi  belanja,  yaitu  rata-rata,  ba- tas bawah, atau batas tertinggi.

## Kebijakan Penyajian ASB
Angka-angka  yang  terdapat  dalam  ASB  ini, diperoleh  melalui  perhitungan  yang  teliti dan  detil.  Hasil  perhitungan  tersebut disajikan dengan penjelasan sebagai berikut: Rata-rata,  Batas  Bawah,  dan  Batas  Atas disajikan  daiam  bentuk  per-sentase  terhadap Belanja  Total  suatu  program  atau  kegiatan.  Nilai Rata-rata,  Batas  Bawah,  dan  Batas  Atas disajikan  dalam  nilai  pembulatan  hingga  dua digit dibelakang koma. Nilai  perhitungan  satu- an  pengendali  belanja  tetap (fixed cost) dan satuan  pengendali  belanja  variabel (variable cost) merupakan nilai pembulatan ke angka ratu- san  rupiah  ke  atas.  Nilai  pengendali  belanja merupakan  angka  pembulatan  ke  atas  dan ke  bawah  berdasar-kan  angka  di  belakang koma.  Apabila  angka  di  belakang'  koma ada-lah  sama  atau  kurang  dari  0,5,  maka di bulatkan satu satuan ke atas dan apabila angkanya  di  bawah angka tersebut maka dibulat- kan satu satuan ke bawah.

## Format ASB
Untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan  ASB  ini,  maka  bentuk  standar ASB disajikan dalam format yang sama untuk setiap  jenis  ASB.  Komponen-komponen  ASB tersebut  terdiri  dari  deskripsi, pengendali belanja  (cost  driver),  satuan  pengendali  belanja tetap  (fixed  cost), satuan  pengendali  belanja variabel (variable  cost), formula  perhi-tungan belanja  total,  dan  batasan  alokasi  obyek  -  bel- anja.

## Teknik Penggunaan
ASB  ini  digunakan  oleh  setiap  satuan  kerja pada  tahap  penyusunan  anggaran.  Beberapa hal yang penting perlu diperhatikan dan tid- ak  diabaikan  oleh  para  pengguna  buku  ini adalah  mempelajari  petunjuk  penggunaan secara  cermat."Penggunaan  ASB"dijelaskan secara  rinci  guna  memudahkan  pengguna dalam mengaplikasikannya.

## Teknik Penyesuaian Tahun Selanjutnya
ASB  ini  disusun  dan  dihitung  berdasarkan  data DPA tahun anggaran yang telah lalu. ASB ini tid- ak  dapat  digunakan  untuk  tahun  selanjutnya tanpa  dilakukan  penyesuaian  terhadap  nilai- nilai yang ada.
Penggunaan  tanpa  melalui  proses  penyesuaian akan menghasilkan nilai yang tidak akurat pada proses penyusunan anggaran. Proses penyesuaian  ini  harus  dilakukan  melalui  suatu teknik penyesuaian yang dijelaskan dalam suatu rumus formula.
Teknik  penyesuaian  yang  dilakukan  adalah menggunakan
angka penye-suaian (contohnya:  angka  estimasi  inflasi)  pada  ta- hun yang bersang-kutan. Angka penyesuaian yang  digunakan  merupakan  KEBIJAKAN yang  dibuat  oleh  tim  anggaran  pemda  yang tertuang dalam surat edaran kepala daerah. Berdasarkan  surat  edaran  tersebut,  masing- masing  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah melakukan  penyesuaian  terhadap  angka- angka pada belanja tetap dan belanja variable.

## ASB Sebagai Alat Kebijakan Strategis
ASB  ini  dapat  digunakan  sebagai  alat  ke- bijakan  strategis  Pemerirtah  Daerah  pada saat  penyusunan  anggaran.  Salah  satu  con- toh adalah Kebijakan Ekonomisasi (Penghematan).Dalam bahasa mudah ekonomisasi dapat dimaknai dengan penghematan.  Penghematan  dicapai  dengan cara  melakukan  kegiatan  dengan  belanja  di bawah nilai yang ditetapkan dalam standar.
Contoh Kebijakan Ekonomisasi (penghematan) 20% Asumsi:  Pelatihan  Prestasi  untuk  tingkat nasional  tanpa  kejuaraan  dengan  jumlah peserta 100 orang dengan durasi 250 jpl.
Semula: Belanja tetap: = Rp. 44.141.300,00 Belanja Variabel:
= (Rp 6.100,00 x 100 orang x 250 jpl x 1)
= Rp. 152.500.000,00 Belanja Total: = Rp. 44.141.300,00 + Rp. 152.500.000,00
= Rp. 196.641.300,00
Dengan  Kebijakan  Ekonomisasi  20% maka:
Belanja tetap: = Rp. 44.141.300,00 x (100% -20%) =Rp. 35.313.040 0 00 Belanja Variabel: = Rp. (6.100,00 x (100%  - 20%)) x (100 orang x 250 jpl x 1)
= Rp 4.880,00 x 25.000
= Rp. 122.000.000,00 Belanja Total: = Rp. 35.313.040,00 + Rp. 122.000.000,00 = Rp. 157.313.040,00
Penggunaan Analisa Standar Belanja
Definisi  Operasional  Komponen-Komponen ASB Untuk mempermudah pengguna dalam
menggunakan  ASB  ini,  maka  bentuk  standar  ASB disajikan dalam format yang sama setiap jenis ASB. Komponen-komponen  tersebut  dijelaskan  secara detil  dalam  bentuk  definisi  operasional  Istilah- istilah  penting  yang  dimaksud  dalam  format  ASB adalah:

## Deskripsi
Deskripsi  merupakan  paparan  yang  menjelaskan pengertian  dan  definisi  dari  suatu  ASB.  Deskripsi juga  menjelaskan  kepada  para  pengguna  tentang gambaran  singkat  dan  jelas  mengenai  jenis  ASB. Dengan  demikian,  deskripsi  akan  mempermudah pengguna  untuk  mengetahui  jenis  ASB  apa  yang seharusnya digunakan untuk suatu jenis program/ kegiatan tertentu.

## Pemicu Belanja (Cost Driver)
Pemicu  belanja  merupakan  faktor-faktor  yang memicu  biaya/belanja  dari  suatu  kegiatan  yang dilakukan.  Pengendali  belanja  berbeda-beda antara  satu  ASB  dengan  ASB  yang  lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan. Pemicu  biaya/belanja  dapat  berupa  jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah lembaga,  jenis  even,  tingkat  pelatihan,  luas bangunan, durasi, dan lain-lain.
Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) Satuan  pengendali  belanja  tetap  merupakan belanja  yang  nilainya  tetap  untuk  melaksanakan suatu kegiatan. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh  adanya  perubahan  volume/target  kinerja suatu  kegiatan.  Besarnya  nilai  satuan  pengendali belanja  tetap  merupakan  batas  maksimal  untuk setiap  kegiatan  dimana  penyusun  anggaran  tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan  apabila  menentukan  belanja  tetap di bawah nilai yang ditetapkan.
Satuan  Pengendali  Belanja  Variabel  (Variable Cost) Satuan  Pengendali  Belanja  Variabel  merupakan
Andi Mattulada Amir , [Vol 5, No 1, 2018]
E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743
belanja  yang  besarnya  berubah  ssesuai  dengan perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan. Semakin  tinggi  target  yang  ditetapkan  oleh Satuan  Kerja  (semakin  opti-mis)  maka  semakin besar  belanja  variabel  yang  dibutuhkan. Demikian  pula  sebaliknya,  semakin  rendah (pesimis)  target  kinerja  yang  ditetap -kan  maka semakin  kecil  pula  belanja  variabelnya.  Nilai belanja variabel merupakan perkalian antara nilai satuan  belanja  variabel  dengan  pemicu  belanja (cost  driver).  Bobot/indeks  menunjuk -kan pembobotan  kategori  dari  suatu  aktivitas  yang akan  dilakukan  yang  meliputi  bobot  untuk tingkatan,  bobot  jenis,  bobot  orang  yang  dinilai, bobot  proses  uji,  dan  lain-lain.  Apabila  ditemui pernyataan  ”disesuaikan  dengan”  maka  hal  ini menunjukkan  bahwa  perhitungan  belanja variabel  harus  dikalikan  dengan  bobot  masing- masing.

## Formula Perhitungan Belanja Total
Merupakan  rumus  yang  digunakan  dalam menghitung  besarnya  belanja  total  dari  suatu kegiatan.  Formula  ini  merupakan  penjumlahan antara belanja tetap dan belanja variabel.

## Batasan Alokasi Obyek Belanja
Batasan  Alokasi  Obyek  Belanja  merupakan proporsi  dari  obyek  belanja  terhadap  total belanja  suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu rata-rata, batas bawah, dan batas atas. Ketiga proporsi tersebut disajikan dalam  bentuk  persentase  sehingga  apabila  akan menghitung  besarnya  proporsi  untuk  komponen belanja  adalah  dengan  cara  mengalikan  proporsi tersebut dengan belanja total.

## Teknik Penggunaan ASB
ASB  ini  digunakan  oleh  setiap  satuan  kerja pada  tahap  penyusunan  anggaran.  Langkah- langkah  yang  dilakukan  dalam  penggunaan ASB adalah sebagai berikut:
Satuan  kerja  harus  mengetahui  kegiatan  yang akan dilaksanakan tergolong dalam jenis ASB yang mana dari daftar ASB yang tersedia; Satuan  Kerja  harus  mengetahui  apa  yang menjadi  pengendali  belanja (cost driver) untuk kegiatan  yang  akan  dilaksanakan  sehing-ga mereka  mampu  membedakan  antara  belanja tetap (fixed cost) dan  belanja  variabel (variable cost); Menentukan  target  kinerja  dari  masing- masing kegiatan yang akan dilaksanakan; Menghitung  besarnya  total  belanja  untuk kegiatan  dengan  menggu-nakan  formula  yaitu  pen- jumlahan belanja tetap dan belanja variabel. Belanja tetap  telah  ditetapkan  untuk  masing-masing kegiatan  sedangkan belanja variabel harus  dihi- tung  oleh  penyusun  anggaran  dengan  meng- gunakan  rumus  yang  disediakan  menyesuaikan dengan target kinerja yang direncanakan. Setelah diperoleh  besarnya total  belanja un- tuk  suatu  kegiatan,  selanjutnya  total  belanja dialokasikan  menurut  proporsi  belanja  yang
telah  ditentukan  pada  masing-masing  ASB. Perhitungan  alo-kasi  proporsi  belanja  dapat menggunakan  proporsi  rata-rata  atau  angka diantara Batas bawah dan Batas atas.
Proporsi  rata-rata  merupakan  alokasi  beban belanja  untuk  masing-masing  obyek  belanja dari  belanja  total  yang  dibu-tuhkan  dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Satuan Kerja Perang -kat Daerah dapat menggunakan proporsi belanja rata --rata  sebagai-mana  yang  disajikan  dalam tabel  pada  masing--masing  ASB.  Total  proporsi alokasi belanja ini akan berjumlah 100%.
Satuan  Kerja Perangkat Daerah dapat juga tidak menggunakan proporsi  belanja rata-rata  apabila mereka  perlu  melakukan  penambahan  atau pengurangan belanja pada komponen- komponen  tertentu.  Hal  ini  dilakukan  dengan cara  menggeser  proporsi/nilai  nominal  ang- garan  pada  masing--masing  obyek  belanja dengan  menggunakan  nilai  diantara  Batas bawah dan Batas atas.
Pindahkan hasil perhitungan proporsi obyek belanja ke formulir RKA.

## Teknik Penyesuaian Tahun Selanjutnya
Karena  ASB  dikembangkan  dan  dihitung  ber- dasarkan  data  Dokumen  Pelaksanaan  Ang- garan  (DPA)  masa  lalu,  maka  ASB  tidak dapat  digu-nakan  untuk  tahun  selanjutnya tanpa  dilakukan  penyesuaian  terhadap  nilai- nilai  yang  ada.  Penggunaan  tanpa  melalui proses penyesuaian  akan menghasilkan  nilai yang  tidak  akurat  (bias)  pada  proses  penyu- sunan anggaran. Proses penyesuaian ini harus dilakukan  melalui  suatu  teknik  penyesuaian yang dijelaskan dalam suatu rumus/formula. Teknik  penyesuaian  yang  dilakukan  adalah menggunakan angka penye-suaian (contohnya: angka  estimasi  inflasi)  pada  tahun  yang  ber- sang-kutan. Angka penyesuaian  yang  digunakan merupakan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  bagian tim  anggaran  eksekutif  yang  tertuang  dalam surat  edaran.  Berdasarkan  surat  edaran  terse- but,  masing-masing  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah melakukan  penyesuaian terhadap  ang- ka-angka pada belanja tetap dan belanja variabel.
Hasil  Analisis  Standar  Belanja  ‘Asistensi dan  Pelatihan  Teknis’  Kabupaten  mamuju Urata  ASB    001  ASISTENSI  DENGAN  PEN- DAMPINGAN
Asistensi  atau  bimbingan  dengan pendampingan  merupakan  kegiatan  untuk memberikan  bimbingan  atau  pendampingan kepada  pegawai  atau  subyek  pelaksana  hari- an  atas  mekanisme  kerja  tertentu  yang  meli- batkan  pihak  luar  dalam  rangka  memberikan panduan  tersebut.  Kegiatan  ini  melibatkan subyek  pelaksana  harian  sebagai  pelaksana utama dan pihak luar sebagai pemandu untuk
menunjukkan  cara  atau  mekanisme  yang benar dan efisien. Setelah kegiatan ini selesai maka  pelaksana  utama  harus  sudah  mampu melaksanakan  kegiatan  yang  menjadi  motif dilaksana-kannya kegiatan ini tanpa panduan dari pihak luar lagi.
Pengendali belanja ( cost driver): Jumlah  lembaga  yang  didampingi  dan Durasi Pendampingan perlembaga
Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost) : = Rp. 101,775.00 per kegiatan
Satuan  pengendali  belanja  variabel  ( variable cost ): = Rp. 8,719,450.00 per Lembaga per bu- lan
Rumus  Penghitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel =  Rp.101,775.00  +  (Rp.8,719,450.00  ) x
Jumlah Lembaga x jumlah bulan)

## ASB  002  PELATIHAN TEKNIS DI DAERAH
Bimbingan teknis merupakan kegiatan  untuk  memberikan  bimbingan/ pelatihan  kepada  para  pegawai  di  ling- kungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh  keahlian  teknis  tertentu. Tujuan  kegiatan  ini  adalah  untuk  mem- berikan  keahlian  teknis  untuk  masalah- masalah  yang  sifatnya  operasional  yang menjadi kebutuhan utama. Sifat kegiatan ini bukan  hanya  memberikan  pelajaran  tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan pan- duan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahl- ian teknis yang dituju.
Pengendali belanja ( cost driver): Jumlah  Peserta  Bimbingan  teknis  dan jumlah hari pelatihan.
Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost) : = Rp. 176.459.700,00 per Kegiatan
Satuan  pengendali  belanja  variabel  ( variable cost ): = Rp. 44.575,00  per Jumlah Peserta per Jumlah Hari Pelatihan
Rumus Perhitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 176.459.700,00 + (Rp. 44.575,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelatihan)
ASB    003  PELATIHAN  TEKNIS  KE  LUAR DAERAH Bimbingan teknis
merupakan
kegiatan  untuk  memberikan  bimbingan/ pelatihan  kepada  para  pegawai  di  ling- kungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh  keahlian  teknis  tertentu  yang dilakukan di luar daerah. Tujuan kegiatan ini adalah  untuk  memberikan  keahlian  teknis untuk  masalah-masalah  yang  sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Sifat  kegiatan  ini  bukan  hanya  memberikan pelajaran  tutorial  saja  tetapi  juga  mem- berikan contoh dan panduan rinci pada tiap- tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju. Pengendali belanja ( cost driver):
Jumlah  Peserta  Bimbingan  teknis  dan jumlah hari pelatihan.
Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost) : = Rp. 2.290.500,00  per Kegiatan Satuan  pengendali  belanja  variabel  ( variable cost ): = Rp.  3.183.350,00 per Jumlah Peserta per Kegiatan Rumus Perhitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 2.290.500,00 + (Rp. 3.183.350,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Kegiatan)

## ASB    004  BIMBINGAN  ATAU  PELATIHAN NON TEKNIS DI DAERAH
Bimbingan atau Pelatihan non Teknis merupakan  kegiatan  untuk  memberi-kan bimbingan/pelatihan biasa kepada para peg- awai  di  lingkungan  satuan  kerja  perangkat daerah tanpa keahlian teknis.  Bimbingan ini lebih bersifat tutorial dan atau bukan meru- pakan  kebutuhan  utama  organisasional  un- tuk  menyelesaikan  masalah  sehari-harinya serta juga bukan merupakan kegiatan untuk memperoleh kehlian khusus.
Pengendali belanja ( cost driver): Jumlah peserta, jam pelajaran.
Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost) : = Rp. 18.870.150,00 per Kegiatan Satuan  pengendali  belanja  variabel  ( variable cost ): = Rp. 159.200,00 per Jumlah peserta per hari Rumus  Penghitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp. 18.870.150,00 + (Rp. 159.200,00 x

## Jumlah Peserta x Hari)
ASB  005  BIMBINGAN  ATAU  PELATIHAN NON TEKNIS DI LUAR DAERAH Bimbingan atau Pelatihan non Teknis merupakan  kegiatan  untuk  mem-berikan bimbingan/pelatihan biasa kepada para peg- awai  di  lingkungan  satuan  kerja  perangkat
Andi Mattulada Amir , [Vol 5, No 1, 2018]
E -ISSN  2598-398X || P -ISSN 2337- 8743
daerah tanpa keahlian teknis yang dilakukan di  luar  daerah.  Bimbingan  ini  lebih  bersifat tutorial  dan  atau  bukan  merupakan  kebu- tuhan  utama  organisasional  untuk  me- nyelesaikan  masalah  sehari-harinya  serta juga bukan merupakan kegiatan untuk mem- peroleh kehlian khusus.
Pengendali belanja ( cost driver): Jumlah peserta, jumlah kegiatan. Satuan pengendali belanja tetap ( fixed cost) : = Rp.   5.675.225,00 per Kegiatan Satuan  pengendali  belanja  variabel  ( variable cost ): =  Rp.  5.748.200,00  per  Jumlah  peserta per kegiatan Rumus  Penghitungan Belanja Total : Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 5.675.225,00 + (Rp. 5.748.200,00 x Jumlah Peserta x Jumlah Kegiatan)

## KESIMPULAN
1.  Model  ASB  asistensi  dan  pelatihan teknis  di  Kabupaten  Mamuju  Utara,  di bagi dalam lima kegiatan yaitu a. ASB    001  Asistensi  dengan pendampingan b. ASB 002 Pelatihan teknis di daerah c. ASB  003  Pelatihan  teknis  ke  luar daerah
d. ASB  004  Bimbingan  atau  pelatihan non teknis Di daerah e. ASB  005  Bimbingan  atau  pelatihan non teknis Di luar daerah
2.  Model  ASB  yang  terbentuk  sebaiknya digunakan  untuk  penyusunan,  evaluasi dan  pengendalian  besaran  anggaran kegiatan  asistensi  dan  pelatihan  di Kabupaten Mamuju Utara.

## SARAN
1. Hasil  analisis  kewajaran  belanja berdasarkan  persentase  batas  bawah dan  batas  atas  yang  diperoleh  dari pengolahan  data  dapat  diketahui kewajaran  belanja  kegiatan,  dan untuk  pengendalian  besaran  belanja agar  tidak  terlalu  besar  persentase batas  bawah  dan  batas  atasnya, digunakan  estimasi  persentase  batas bawah dan batas atas sewajarnya.
2. Kepada  Satuan  Kerja  Perangkat
Daerah  (SKPD)  dan  Tim  TAPD, APIP  Kabupaten  Mamuju  Utara, kiranya  menggunakan  ASB  dalam penyusunan dan pengendalian besaran  anggaran  kegiatan  asistensi
dan  pelatihan,  konsisten  dalam menetapkan biaya/anggaran, sehingga terjadi efisiensi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pem- bangunan.  2005.  Pedoman  Penyusu- nan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi). Jakarta.
Bastian, Indra., 2006. Akuntansi Sektor Pub- lik: Suatu Pengantar. Erlangga:
Jakarta. Bustami,  Bastian  dan  Nurlela.  2012. Akuntansi biaya, Edisi 3. Mitra Wacana Media: Jakarta.
Hamzah,  Iswan.  2011.  Penerapan  Analisis
Standar Belanja Alokasi Belanja Kegiatan  Bimbingan  atau  Pelatihan  Teknis pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.  Tesis.  Yogyakarta:  Program  Pas- casarjana Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
PSEKP  UGM.  2007.  Pedoman  Penyusunan
Standar  Belanja.  Yogyakarta:  GTZ, PSEKP-UGM, dan APKASI. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan  Anggaran  Pendapatan Dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran 2014. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia
Nomor  71  Tahun  2010  tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah.