## Model Negara Kekuasaan: Orde Baru dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes dan Niccolo Mach- iavelli
Jusmalia Oktaviani

## Teguh Puja Pramadya
Universitas Jenderal Ahmad Yani

## Abstract
This study explains the socio-political conditions of government in the New Order era and revisits the situation at that time from the perspective of Thomas Hobbes and Niccolo Machiavelli. This is based on the desire of some parties who want to return Indonesia back to the New Order era which is considered by some people to provide political and economic stability. This paper argues that the New Order and the state power model as described by Hobbes and Machiavelli thinking placed the unity of the state as the core idea, which made the country stable and did not experience horizontal conflicts. But with globalization, the rapid development of technology and the power of social media, making Indonesia as an authoritarian state as before would be difficult, if not impossible to do. It is important to study the thoughts of these two figures because both Machiavelli and Hobbes attach great importance to the unity and integrity of the state, and avoid the state from breaking up due to conflict and war.
Keywords: New Order, Thomas Hobbes, Niccolo Machiavelli, state power model
Abstrak
Penelitian ini menjelaskan mengenai kondisi sosial politik pemerintahan pada era Orde Baru dan meninjau kembali situasi saat itu dengan perspektif Thomas Hobbes dan Niccolo Machiavelli. Hal ini didasarkan pada adanya keinginan beberapa pihak yang ingin mengembalikan Indonesia pada masa Orde Baru yang dianggap memberikan kestabilan politik dan ekonomi. Tulisan ini berpendap- at bahwa Orde Baru dan model negara kekuasaan seperti yang digambarkan oleh pemikiran Hobbes dan Machiavelli menempatkan kesatuan negara sebagai yang utama, yang membuat negara men- jadi stabil dan tidak mengalami konflik horizontal. Namun dengan adanya globalisasi, perkemban - gan pesat teknologi dan kekuatan sosial media, maka menjadikan Indonesia sebagai negara otoriter seperti dulu akan sulit, bila tidak disebut mustahil untuk dilakukan. Penting untuk mempelajari pemikiran kedua tokoh ini karena baik Machiavelli maupun Hobbes mementingkan persatuan dan keutuhan negara, serta menghindari negara menjadi pecah karena konflik dan peperangan.
Kata-kata kunci: Orde Baru, Thomas Hobbes, Niccolo Machiavelli, negara kekuasaan

## Indonesian Perspective, Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2019): 175-190
Indonesian Perspective, Vol. 4 No. 2 (Juli-Agustus 2019):  175-190
Pendahuluan Sejak tahun 1966 hingga 1998, Indonesia memasuki masa Orde Baru, menggantikan rezim sebelumnya, yakni Orde Lama, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Masa Orde Baru ini dipimpin oleh Suharto, yang kemu- dian menjadi presiden yang paling lama menjabat di Indonesia, hingga 32 tahun lamanya, sebelum akhirnya pada tahun 1998, beliau dipaksa turun dari jabatannya oleh rakyat. Orde Baru erat kaitannya dengan dominasi negara dalam segala aspeknya. Menurut pandangan Fatimah (2007), Orde Baru dikategorikan sebagai periode pemerintahan yang paling buruk da- lam hal manajemen dan pengaplikasian nilai-nilai yang terkait HAM dan demokrasi. Sentralisasi sumber daya dan kekuasaan penuh atas stabilitas politik yang dibangun dari peluang yang diberikan Suharto terhadap loy- alis pemerintahannya dalam hal pembangunan yang tak lepas dari kata korupsi. Negara menerapkan politik yang sifatnya represif demi mengh- entikan tindakan-tindakan yang dianggap subversif terhadap pemerintah. Setiap potensi konflik yang dianggap bisa mengganggu keamanan negara dan menghambat pembangunan akan segera dihilangkan dan diselesaikan dengan berbagai cara yang pemerintahan Suharto anggap efektif. Oleh ka- renanya, banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang bahkan hingga kini belum tuntas, misalnya kasus penculikan dan pembunuhan aktivis HAM, kasus dukun santet, kasus ninja, terbunuhnya preman atau pria bertato se- cara misterius, serta dipenjara dan disiksanya para tahanan politik. Dengan berbagai kondisi dan situasi yang digambarkan di atas, ternyata tidak lantas menghilangkan keinginan sebagian masyarakat dan tokoh elit politik untuk mengulang kembali nostalgia masa lalu terhadap ‘kejayaan semu’ yang mereka pernah rasakan selama masa Orde Baru.  Di dunia nyata maupun maya, meme seperti ‘penak jamanku toh?’ serta sebu- tan gerakan SARS (Sindrom Aku Rindu Suharto) menjadi representasi nostalgia pada masa Suharto. Keberadaan Partai Berkarya, yang didirikan oleh Tommy Suharto, nyata-nyata mendompleng dan mengusung kembali nama besar sang ayah. Argumen-argumen yang dikemukakan bahwa masa itu merupakan masa yang paling stabil dalam kondisi politik ekonomi In- donesia bahkan sempat angka pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7 persen. Selama masa itu pula jarang terjadi konflik horizontal, murahnya harga bahan pokok, swasembada beras, serta status Indonesia yang meru- pakan eksportir minyak menjadi alasan mengapa masa Orde Baru kembali dirindukan.
Pembicaraan mengenai kebijakan-kebijakan masa Suharto kembali menjadi diskursus di masyarakat, di antaranya yakni tugas perbantuan TNI yang dikhawatirkan menjadi bibit bagi dwifungsi TNI dan kembalinya Gar- is-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Wacana tersebut tentu mengkha- watirkan bagi sebagian aktivis HAM yang tidak ingin memberikan celah
bagi hadirnya Orde Baru jilid kedua. Dalam konteks penelitian ini, penu- lis berusaha melihat lebih dalam mengenai konsep pemikiran Machiavelli dan Hobbes mengenai model Negara Kekuasaan yang dirasa tepat untuk meninjau Orde Baru, satu episode di mana Indonesia pernah berada dalam situasi kemakmuran yang semu di bawah kepemimpinan Suharto. Hal ini agar nostalgia pada masa Orde Baru bisa dilihat secara objektif dari sisi intelektualitas untuk menghindari klaim yang berlebihan terhadap kondisi ekonomi dan politik di masa itu.
Alasan penulis meninjau dari kedua pemikir tersebut salah satun- ya karena keduanya mendukung absolutisme negara dan penguasa, yang penulis pertimbangkan bisa meninjau Orba secara obyektif. Beberapa liter- atur terdahulu mengenai Hobbes dan Machiavelli sudah cukup banyak. Di- antaranya adalah tulisan Ogbazi (2019) yang berjudul State Absolutism and Moral Agency in the Political Philosophy of Thomas Hobbes and Niccolo Mach- iavelli: Implications for Eritrea yang membahas mengenai pemikiran Hob- bes dan Machiavelli dalam konteks negara Eritrea. Ogbazi memberikan gambaran Eritrea sebagai salah satu negara yang pernah mengalami masa absolut atau totalitarian, ditinjau dari pemikiran Hobbes dan Machiavelli, khususnya dalam hal hilangnya hak-hak individu.  Sementara itu, Winter (2014), dalam tulisannya berjudul The Prince and His Art of War: Machiavelli’s Military membahas pemikiran Machiavelli secara umum dari kedua buku- nya, The Prince dan The Art of War. Dengan kata lain, Winter melakukan tin- jauan pemikiran kedua buku Machiavelli terutama dari sisi pertahanan-kea- manan negara. Tulisan ketiga, yakni mengenai perspektif Machiavelli yakni oleh Ledeen (1999) yang berjudul Impeachment: The Machiavellian View yang memandang kesesuaian pemikiran Machiavelli dalam konteks korupsi di Amerika Serikat, terutama pada masa Presiden Bill Clinton. Buku The Le- viathan in the State Theory of Thomas Hobbes, Meaning and Failure of a Political Symbol oleh Carl Schmitt (1996) memuat bagaimana Hobbes mengejawan - tahkan Leviathan dari sebuah simbol mitologi, menjadi lekat dengan simbol politik dimana negara yang kuat dan menebarkan terror justru akan mem- bawa perdamaian. Jo Ann Cavallo (2014) membahas lebih dalam mengenai istilah liberta/liberty terutama kaitannya dengan kepemilikan personal atau pribadi. Sebagai contoh, pembahasan mengenai pembayaran pajak, peng- hormatan terhadap kepemilikan individu, serta pemisahan ekonomi dan politik. Hal ini untuk menghindarkan pemimpin ( The Prince ) agar tidak dibenci oleh rakyat, sehingga harus ada penghormatan terhadap kepemili- kan pribadi seseorang. Artikel-artikel di atas memberikan sumbangsih bagi penulis untuk melihat bagaimana penelitian dilakukan dengan mengguna- kan pokok pikiran Hobbes dan Machiavelli tersebut.
Dari dalam negeri, terutama tulisan yang membahas mengenai Orde Baru, Yusdani (2004) membahas mengenai pemilihan atas figur pemimpin
Indonesian Perspective, Vol. 4 No. 2 (Juli-Agustus 2019):  175-190
nasional. Dalam tulisan ini menyarankan adanya suatu formulasi terhadap kriteria pemimpin bangsa, karena pemimpin pasca Era Orde Baru tidak banyak memberikan perubahan signifikan pada kesejahteraan masyarakat, yang  berujung  pada  kemunculan  figur  Suharto  yang  salah  satunya  ada istilah ‘SARS: Sindrom Aku Rindu Suharto. Hal ini memunculkan kesan bahwa masyarakat sampai pada titik yang putus asa karena ingin kembali pada masa lalu. Sementara itu, Yusuf (2012) membahas mengenai kritiknya terhadap pemikiran politik kontemporer yang diinspirasi oleh pemikiran Barat, dalam hal ini ia mengambil pemikiran Hobbes dan Machiavelli. Menurutnya, karena pemikiran kedua tokoh yang sangat mementingkan kekuasaan negara, masyarakat menjadi korban atas ambisi dari pengua- sa. Segala cara dilakukan untuk pencapaian power , tanpa melihat bahwa masyarakat tak lebih menjadi alat untuk pencapaian kekuasaan tersebut. Merajalelanya politik uang, intimidasi atau menakut-nakuti pihak pesaing, serta bersikap diskriminatif terhadap kelompok yang berbeda pendapat, menurutnya adalah contoh bagaimana pemikiran politik dari Barat telah menjadi bagian dari perpolitikan Indonesia. Yusuf mengungkapkan bah- wa pemikiran politik Islam adalah jawaban dari kegaduhan politik yang melanda masyarakat saat ini.
Pemikiran Hobbes dan Machiavelli mengenai negara menginspira- si perspektif realisme dalan Hubungan Internasional, yang mana dalam realisme sangat menekankan kepentingan negara serta pencapaian power . Pemikiran mereka masih digunakan sebagai referensi untuk menjelaskan perilaku negara yang cenderung mementingkan kepentingan negaranya sendiri. Oleh karena itu, pandangan Hobbes dan Machiavelli digunakan oleh penulis untuk menjelaskan kondisi politik negara yang punya kecend- erungan otoriter dan totaliter seperti NKRI di zaman Orde Baru tersebut. Tulisan ini akan memuat mengenai pemikiran Hobbes dan Machiavelli da- lam model negara kekuasaan, serta absolutisme politik pada masa Orde Baru serta kaitannya dengan pemikiran Machiavelli dan Hobbes. Adanya pendapat-pendapat di masyarakat untuk mengembalikan Indonesia seperti zaman Suharto haruslah melalui pemikiran mendalam, bukan semata nostalgia tanpa mempertimbangkan aspek keilmuan, salah satunya adalah melakukan tinjauan kritis. Tinjauan kritis yang dirasa tepat yakni dengan menggunakan pemikiran Hobbes dan Machiavelli yang men- gutamakan kekuatan dan keutuhan negara, terutama dominasi penguasa, sebagai yang utama. Penulis berargumen bahwa bentuk negara, sistem pemerintahan, dan lain-lain sesungguhnya hanya cara untuk pencapaian tujuan negara. Kebutuhan masyarakat untuk mengembalikan cara-cara represif Orde Baru juga harus dipandang dari sudut keilmuan, dalam hal ini melihat falsafah yang menyertainya. Dengan melihat perkembangan RI yang sudah sejauh ini masuk dalam era demokrasi, otonomi daerah (bah-
kan desa) dan kebebasan berpendapat yang dibuka sangat luas, mengemba- likan RI dalam sistem otoriter bukanlah solusi instan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa saat ini. Penulis berpendapat, pemikiran mengenai kembalinya Suharto sesungguhnya tidak relevan pada masa sekarang. Akan tetapi dari tinjauan melalui pemikiran Hobbes dan Machiavelli, ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari sejarah kepemimpinan Suharto selama lebih dari 30 tahun berkuasa. Tulisan ini berpendapat bahwa Orde Baru dan model negara kekuasaan seperti yang digambarkan oleh pemikiran Hob- bes dan Machiavelli menempatkan kesatuan negara sebagai yang utama, yang membuat negara menjadi stabil dan tidak mengalami konflik horizon - tal. Namun dengan adanya globalisasi, perkembangan pesat teknologi dan kekuatan sosial media, maka menjadikan Indonesia sebagai negara otoriter seperti dulu akan sulit, bila tidak disebut mustahil untuk dilakukan. Pent- ing untuk mempelajari pemikiran kedua tokoh ini karena baik Machiavel- li maupun Hobbes mementingkan persatuan dan keutuhan negara, serta menghindari negara menjadi pecah karena konflik dan peperangan.

## Machiavelli dan Hobbes: Negara Kekuasaan sebagai Bentuk Negara
Ideal
Abad Pencerahan ditandai dengan pandangan mengenai umat ma- nusia yang dilihat dari pemikiran rasional, bukan agama. Pada masa itu, tiap pemikir biasanya memiliki perbedaan pandangan tentang kondisi alamiah manusia ( state of nature ). Yang dimaksud dengan kondisi alamiah ini adalah mengenai situasi dan perilaku manusia, sebelum adanya norma, aturan, dan struktur sosial seperti yang kita kenal sekarang (Colson, 2013). Lebih lanjut, Colson menyebutkan bahwa pemikiran mengenai kondisi alamiah manusia ini diperlukan karena dengan mengetahui kondisi alamiah manu- sia, maka bisa ditentukan sistem pemerintahan terbaik yang memenuhi ke- butuhan warga negaranya dan mampu mengatur perilakunya. Baik Machi- avelli maupun Hobbes, adalah pemikir awal di masa ini yang memandang pesimis mengenai manusia. Setelah melakukan pengamatan, Machiavelli sampai pada kesimpulan bahwa manusia itu egois, berpikir pendek, plin- plan, dan mudah diperdaya. Meskipun sifat manusia yang seperti ini sea- kan jadi penghalang untuk menciptakan masyarakat yang stabil, namun ia berpendapat bahwa sifat buruk manusia tersebut bisa dimanfaatkan mel- alui kepemimpinan yang tepat.
Hobbes punya pendapat yang lebih pesimis, bahwa manusia selalu dalam kondisi perang, “In the state of nature, the condition of man is a condi- tion of war of everyone against everyone” (Colson, 2013). Pada dasarnya, tan- pa pemerintahan, manusia bersifat bebas dan merdeka, tanpa kewajiban pada sekitarnya. Hobbes berasumsi bahwa akan selalu ada konflik untuk mengamankan makanan dan tempat tinggal. Colson (2013) mengutip Hob-
Indonesian Perspective, Vol. 4 No. 2 (Juli-Agustus 2019):  175-190
bes yang menyatakan bahwa, “To this war of every man against every man… nothing can be unjust… where there is no common power, there is no law, where no law, no injustice.” Syam (2007) mengemukakan bahwa Hobbes melihat manusia tak lebih sebagai makhluk mekanik. Hal ini dikarenakan Hobbes meyakini bahwa ilmu sosial bisa diperlakukan layaknya ilmu alam, sehing- ga Hobbes melihat manusia juga layaknya bisa diperhitungkan seperti itu. Hobbes melihat bahwa semua manusia pada dasarnya punya kapabilitas yang kurang lebih sama, sehingga Hobbes melakukan pengamatan pada di- rinya sendiri sebagai contoh perilaku manusia pada umumnya (Schmandt, 2015). Jika manusia dilihat hanya sebagai makhluk yang peduli pada kepentingan dirinya sendiri dan akan melakukan apa saja demi memaksi- malkan kekuasaannya, maka dibutuhkan otoritas yang kuat untuk mence- gah terjadinya kekacauan. Dalam versi Hobbes, karena keadaan anarki an- tarmanusia, dibutuhkan suatu otoritas publik yang punya kekuatan koersif agar individu ini patuh. Oleh karenanya, Hobbes sebenarnya anti-demokra- si karena ia tidak menyarankan adanya pembagian maupun pemisahan kekuasaan layaknya sistem demokrasi yang populer saat ini. Hobbes me- lihat demokrasi sangat rentan dengan perpecahan, karena terlalu banyak pemikiran yang harus dipertimbangkan untuk suatu keputusan. Di tangan satu penguasa absolut, tentu hal tersebut bisa diminimalisir (Suhelmi, 2001; Syam, 2007).
Namun dalam pemikiran Hobbes, perjanjian ini bukan dari pen- guasa ( ruler ) pada rakyat ( ruled ) tapi hanya kesepakatan antarindividu untuk mengakhiri keadaan alamiah manusia dan membentuk masyarakat sipil. Dengan kata lain, Hobbes mementingkan individu-individu, yang menurutnya sebenarnya anti-sosial. Menarik untuk dilihat bahwa Hob- bes mengakui pentingnya hak individu, yang tidak dcampuri oleh nega- ra. Kebebasan ini contohnya: jual-beli, kontrak dengan pihak lain, memilih tempat tinggal, mempunyai penghasilan, memilih cara kehidupan, hingga memilih sekolah untuk anak-anak. Individu juga mempunyai hak untuk menolak jika penguasa menyuruhnya membunuh atau melukai diri sendi- ri, membiarkan orang lain menyerangnya, atau membuatnya tidak bisa makan, minum, berobat, dan tidak bisa menggunakan segala sesuatu yang esensial untuk hidup.  Menurut Hobbes akan kontradiktif bila orang masuk dalam perjanjian sosial untuk mendapat jaminan dalam kehidupannya, tapi penguasa malah menghapus hak-hak tersebut (Schmandt, 2015). Dalam jurnalnya, Cavallo (2014) menyebutkan bahwa Machiavel- li pun sebenarnya menghormati hak-hak kepemilikan pribadi, meskipun dengan motivasi yang berbeda dari Hobbes. Hobbes mendasarkan pikiran- nya karena memang ia melihat masyarakat adalah individu-individu yang membutuhkan hak untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Sementara
bagi Machiavelli, pemberian penghargaan pada kehidupan pribadi tak leb- ih untuk mengamankan kekuasaan ‘ The Prince’ . Menurut Cavallo, dalam buku The Prince, Machiavelli memberikan satu saran jika ingin bertahan dari konspirasi dalam negeri, ataupun agresi dari luar negeri, caranya ada- lah: jangan sampai dibenci oleh orang lain. Hal yang bisa membuat seorang penguasa dibenci, misalnya adalah “bila ia serakah, dan agresif terhadap properti atau wanita” (Cavallo, 2014). Cavallo menambahkan, dalam Dis- course, Machiavelli menyebutkan bahwa masyarakat dalam negara bebas ( free state/ vivere libero ) yakni: “the possibility of enjoying what one has, freely and without incurring suspicion…, the assurance that one’s wife and children will be respected, [and] the absence of fear for oneself.”
Bila Hobbes berfokus pada pentingnya pemerintah ( the sovereign ) yang kuat untuk mengatur masyarakat, Machiavelli memfokuskan pada sang pemimpin itu sendiri. Pemikirannya ini ia tuangkan dalam buku The Prince, sebuah buku panduan untuk melihat bagaimana cara memanfaat- kan sifat alami manusia untuk kebaikan negara. Menurutnya, manusia bi- asanya bersifat egois, namun saat terancam, manusia bisa berubah menjadi berani, pekerja keras, serta bisa bekerja sama. Manusia juga punya kecend- erungan untuk meniru lingkungannya, daripada berpikir sendiri sebagai seorang individu. Manusia juga gampang berubah pikiran, sehingga ma- nusia mudah sekali dimanipulasi, terutama oleh pemimpin yang lihai. Si- fat-sifat ini justru menguntungkan dalam menyelenggarakan masyarakat yang stabil (Colson, 2013).
Kebutuhan untuk membentuk negara pada dasarnya adalah bentuk dari pertahanan diri manusia. Dengan membentuk suatu masyarakat poli- tik, maka hidup manusia akan lebih damai karena berada di bawah aturan bersama yang disebut negara. Tujuan akhir pembentukan sebuah negara adalah sama, yakni negara kekuasaan (maachtstaat) , di mana kekuasaan atau kejayaan negara itulah yang harus dicapai. Machiavelli (2008) menyebut- kan bahwa sebuah negara harusnya menjadi negara yang bijak dan stabil. Oleh karenanya, segala tindakan untuk melindungi negara dan memper- tahankan kekuasaan, bagaimanapun bentuknya, hal tersebut dapat saja dibenarkan ( the end justifies the means ). Pemikiran ini kemudian dianggap sebagai pembenaran bagi penguasa untuk menghalalkan segala cara. Jika pemikir-pemikir politik sebelumnya selalu melibatkan moralitas dan aga- ma, serta mementingkan cara sama pentingnya dengan tujuan, Machiavelli berlepas dari itu semua. Dulu, penguasa-penguasa yang tiranik, despotik, dan korup ‘dihakimi’ oleh pemikir klasik dan Kristen karena melakukan hal-hal jahat tersebut, namun hal tersebut mendapat pembenaran dari pe- mikiran Machiavelli ini. Tetapi hal ini karena semata-mata bagi Machiavel- li, kata ‘ virtu ’ (kebajikan) tidak ada kaitan dengan etis sama sekali, namun merupakan istilah bagi penguasa yang pandai dan lihai menggunakan se- gala kekuatan dan keahliannya untuk mencapai tujuan (Schmandt, 2015).
Pembenaran untuk melakukan segala hal demi kepentingan nega- ra ini terlihat dari pemikiran Machiavelli mengenai intrik, penipuan, dan konspirasi. Ia adalah pemikir Barat pertama yang mengemukakan menge- nai teori konspirasi. Intrik dan penipuan memang tidak bisa diterima da- lam kehidupan pribadi, namun menurutnya, hal tersebut sangat penting bagi kesuksesan seorang pemimpin, dan dibenarkan jika digunakan demi kepentingan umum. Hal ini juga berlaku untuk perang dan kekerasan, yang boleh digunakan jika menyangkut kepentingan orang banyak (Col- son, 2013). Oleh karenanya, kriteria pemimpin versi Machiavelli tidak per- lu memiliki sifat atau moral yang baik, ‘pura-pura’ baik saja sudah cukup bagi atau dalam istilah di Indonesia sering disebut pencitraan. Winter (2014) menyebutkan bahwa Machiavelli mendukung penguasa yang harus mencitrakan dirinya sebagai penguasa yang ‘tampak bermoral’: “ …To strike that balance, the prince must avoid being hated by the people or being despised by the soldiers… A successful prince, after all, need not have moral qualities; he must merely ‘appear to have them’. ” Oleh karena pemimpin tidak perlu bermoral, agama tidak menjadi landasan dalam bernegara. Machiavelli dan Hobbes tidak sependapat den- gan gagasan-gagasan para teolog abad pertengahan yang melihat agama dan negara sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan. Sekuleritas adalah kebutuhan bagi penyelenggaraan negara yang stabil. Dengan pendekatan yang berbeda, Hobbes memisahkan agama dan negara karena meman- dang agama adalah faktor yang menyebabkan konflik, sementara Machi - avelli merupakan penganut pragmatisme, yang melihat agama dari nilai fungsinya: ia berguna sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan. Suhel- mi (2001) menyatakan Hobbes mengkritisi agama karena semasa hidupn- ya, ia menyaksikan agama menjadi sumber dari konflik sosial di masyar - akat. Menurutnya, manusia takut akan hal-hal di luar dirinya, dan agama memanfaatkan hal tersebut untuk memberikan ketakutan manusia pada Tuhan. Akibatnya, manusia termotivasi untuk melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti membunuh dengan dalih agama.
Menurut Colson (2013), bentuk negara terbaik versi Machiavelli ada- lah republik. Ia merujuk pada Republik Roma, dimana terdapat konstitu- si, partisipasi rakyat, dan terlindungi oleh tentara yang kuat. Machiavelli ragu untuk merujuk republik sebagai bentuk pemerintah terbaik, karena dalam The Prince ia condong mengatakan bahwa bentuk negara terbaik ada pada satu penguasa absolut. Tipe republik akan menjadi ideal bila karak- ter politik rakyat mendukung. Menimbang psikologi Machiavelli yang per- caya bahwa sifat dasar manusia yang tiran, diperlukan satu penguasa yang lebih kejam dan absolut untuk menciptakan tatanan masyarakat. Sehingga Machiavelli sebenarnya adalah pemikir yang anti-demokratis dan membu- ka jalan bagi totalitarianism (Schmandt, 2015).
Menurut Colson (2013), pada dasarnya Machiavelli menentang in- tervensi gereja. Machiavelli memandang agama memiliki makna apabi- la berguna bagi kepentingan politik kekuasaan. Machiavelli tidak terlalu peduli dengan asal, ajaran, doktin, dan sebagainya dari suatu agama. Yang penting, nilai yang diajarkan oleh agama tersebut bisa dijadikan alat untuk memperoleh dan memperbesar kekuasaan. Oleh karena itu, Machiavelli menyarankan pada penguasa agar tetap mempertahankan dan memelihara agama dan ritual beribadahnya, dengan tujuan negara terhindar dari si- fat buruk manusia seperti korupsi, dan membuat penguasa mudah untuk memelihara dan mengatur negara asal bisa memanfaatkan aspek religiusi- tasnya. Dengan demikian, penguasa akan mudah mempertahankan negara agar rakyatnya tetap kuat (Suhelmi, 2001).
Baik Hobbes maupun Machiavelli adalah orang-orang realis. Kedu- anya tidak terjebak dalam pemikiran idealis dan mereka terlepas dari pe- mikiran teolog-teolog abad pertengahan yang mengutamakan nilai-nilai moralitas dan agama. Mereka berusaha melihat manusia dari pendekatan realitas sosial, dan justru memberikan pencerahan dan pengetahuan men- genai sisi gelap manusia tersebut. Mereka memberikan pengakuan bahwa sisi gelap manusia tersebut seharusnya tidak luput atau tidak diabaikan sama sekali.
Dari konteks sosial di masa kedua pemikir tersebut hadapi, yakni peperangan dan perpecahan, solusi terbaik saat itu adalah memperkuat posisi penguasa atas masyarakat sipil. Keduanya sebenarnya memiliki fok- us yang berbeda, yakni Hobbes berfokus pada pemerintahan yang kuat, sementara Mchiavelli berfokus pada sosok pemimpin yang bisa mengen- dalikan masyarakat. Meski penyelenggaraan kekuasaan menjadi despotik, namun keduanya sepakat bahwa dengan cara seperti itulah peperangan, pemberontakan, dan perpecahan dalam negeri tidak terjadi. Di saat itu- lah tercapai kehidupan ideal yang diinginkan baik oleh Hobbes maupun Machiavelli, dimana kekuasaan bisa meredam anarki di masyarakat.
Wajah Negara Kekuasaan dan Absolutisme Politik di Masa Orde Baru Cita-cita besar stabilitas politik yang diikuti dengan dorongan pen- gaplikasikan Pancasila yang menyeluruh sebenarnya adalah salah satu kun- ci kuat Suharto (Munif 2015). Konsep negara kekuasaan yang Machiavelli dan Hobbes tawarkan merupakan solusi agar negara menjadi kuat dan tak mudah pecah. Negara yang kuat akan menghasilkan perdamaian, dan hal itu juga untuk kebaikan seluruh masyarakat dalam negara itu. Sentralisasi menjadi sebuah pilihan di masa pemerintahan Suharto.  Era Orde Baru, menurut Raditya (2015) masih terjebak dengan kepemimpinan yang semu, sehingga siapa pun yang berkuasa, sebenarnya masih terkekang dan tidak bisa keluar dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh pusat. Konsep desen- tralisasi di Indonesia baru muncul setelah tumbangnya kekuasaan Suharto dan muncul pada transisi Orde Baru menuju era Reformasi.
Sentralisasi saat itu dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru den- gan cara memberikan kesempatan bagi oknum militer untuk menjadi ke- pala-kepala daerah, yang pada akhirnya membawa preseden buruk men- genai regenerasi kepimpinan yang tidak pernah terjadi secara demokratis. Pemerintahan Suharto sangat erat kaitannya dengan dominasi militer di berbagai bidang. Setiap pos-pos penting dalam pemerintahannya diisi oleh tentara. Winter (2014) menyebutkan bahwa Machiavelli mendukung ke- beradaan tentara dalam negara: “ Good arms make good laws, and that from good arms, good friends result. Good arms (and good friends) will protect the prince against internal and external dangers, but soldiers pose a constant threat in the form of conspiracies. ” Dalam The Prince, dasar utama semua negara adalah hukum dan tentara yang baik. Tidak mungkin ada hukum yang baik tanpa tentara yang baik. Artinya, negara harus berada di atas landasan hukum dan militer yang merupakan wujud konkret kekuatan dan kekuasaan yang digunakan untuk memaksakan hukum pada warga negara. Militer yang baik sebagai wujud kekuasaan fisik merupakan prasyarat bagi hukum yang baik. Definisi ‘militer yang baik’ sayangnya tidak diwujudkan dalam era Suharto ini. Penguasaan militer di segala bidang, yang seperti termaktub dalam Dwifungsi ABRI, justru menghilangkan fungsi utama militer dalam hal pertahanan negara. Menurut Al Araf (2018), profesionalisme militer mencakup: ahli di bidangnya (profesional di bidang pertahanan); taat hu- kum; tidak berpolitik; sejahtera; tidak berbisnis; dan tunduk pada sipil. Al Araf mengutip Huntington (1993) yang menyatakan bahwa: military must be recruited, organized, trained, and equipped for combat purpose alone. Artinya, pada masa Orde Baru, tentara sebenarnya lemah dalam kapasitas seharus- nya (berperang), karena terlalu sibuk dalam politik. Dwifungsi ABRI mem- buat militer menjalankan fungsi di luar fungsi pertahanan. Tentara masuk dalam tata Trias Politika , dimana tentara ada dalam tataran eksekutif, legis- latif, dan yudikatif. Karena sebagian anggota legislatif sudah ditunjuk oleh Suharto, legislatif tidak mampu menjalankan fungsi kontrol seperti seka- rang ini. Bahkan dalam pemerintah daerah, kepala daerah pun dulunya di- pilih oleh Suharto, sehingga kekuasaan Suharto ditopang dari masyarakat lapis terbawah.  Pendirian Kodam, Kodim, Babinsa bahkan keberadaan Hansip (Pertahanan Sipil) dan sejenisnya di daerah-daerah di Indonesia se- makin memperkuat cengkeraman militer.
Dominasi militer yang berujung pada sentralisasi Suharto akhirnya memang menghasilkan negara Indonesia yang bersatu namun juga ditaku- ti rakyatnya. Militer yang berwatak ke dalam ( inward-looking ) inilah yang mengakibatkan kemunduran bagi militer negara Indonesia, karena di ne- gara-negara lain, militer ditujukan untuk berorientasi ke luar, dengan ber- siap-siap untuk menghadapi musuh dari luar negara (outward-looking)
bukan ‘memusuhi’ rakyat sendiri. Ditambah lagi, saat itu Suharto hanya memusatkan perhatiannya pada Angkatan Darat, atau dulu disebut ABRI. Masa Orde Baru tidak memberikan porsi atau perhatian yang sama pada Angkatan Laut (dulu disebut ALRI) dan juga Angkatan Udara (dulu dise- but AURI), baik di bidang anggaran maupun bagian dalam pemerintahan. Ketimpangan yang berlangsung 32 tahun ini pada akhirnya berdampak di masa kini. Secara wilayah maritim dan udara, Indonesia jadi harus mengejar ketertinggalannya untuk menjaga kedua ruang wilayah itu. An- caman-ancaman yang ada saat ini pun tidak bisa dikelola melalui angkatan darat saja, tapi juga harus melalui laut dan udara. Padahal, anggaran mi- liter untuk udara dan laut sangat mahal karena teknologi tinggi yang ada pada pesawat dan kapal perang. Hal ini tentu tidak akan terjadi bila Rezim Orde Baru benar-benar memperhatikan darat, laut juga udara, dan bukan hanya memperhatikan satu aspek saja.
Di masa Orba, pemerintah paham bahwa penguasaan informasi dan peningkatan citra sangat signifikan perannya. Penguasaan terhadap media adalah salah satu penyebab otoritarianisme Suharto bertahan lama (Prati- kno, 1998). Orde Baru berusaha membangun satu citra pemerintahan yang stabil, baik secara politik dan secara ekonomi. Hal itu terlihat dari konsol- idasi politik yang dilakukan Suharto terhadap semua instansi pemerintah dan media pers pada saat itu (Hadi dan Kasuma, 2012). Citra baik pemer- intah Suharto terus-menerus dikuatkan dalam wacana-wacana yang dikua- sai oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan tak ada kesempatan bagi waca- na-wacana alternatif untuk mendapatkan tempat di publik (Pratikno, 1998). Aktivitas pers dan media pun terbatas karena ada lembaga-lembaga yang pemerintah siapkan, salah satunya Departemen Penerangan, untuk terus menyeleksi mana yang bisa sampai pada masyarakat dan mana yang harus tetap berada di meja redaksi.  Hal ini dirancang oleh Suharto agar tidak ada oposisi yang dominan selama Suharto memegang kekuasaan sebagai presiden.  Digaungkannya isu komunis pun adalah salah satu upaya untuk menyingkirkan lawan politiknya (Rajab, 2004).
Salah satu contoh penguasaan pada pers zaman itu adalah dibre- delnya harian Kompas dan 12 harian lainnya sejak Januari 1978. Menurut Sularto (2015), Kompas pada saat itu akhirnya menandatangani surat per- nyataan maaf, disertai dengan beberapa persyaratan, antara lain: 1) tidak akan menulis tentang keluarga Presiden Suharto dan asal-usul kekayaan keluarganya; 2) tidak akan mempersoalkan dwifungsi ABRI; 3) tidak akan menulis tentang masalah-masalah yang ada kaitannya dengan SARA; 4) tidak menulis hal yang bisa memperuncing konflik. Surat pernyataan terse - but ditandatangai oleh pemimpin redaksi Kompas Jacob Oetama, tanggal 5 Februari 1978 di Sekretariat Negara. Setelah itu, keesokan harinya harian Kompas dan beberapa harian lain pun diterbitkan kembali.
Indonesian Perspective, Vol. 4 No. 2 (Juli-Agustus 2019):  175-190
Menurut Hobbes, agama sebaiknya dipisahkan dari negara. Era Orde Baru pun sesungguhnya punya kecenderungan untuk sekuler, dima- na semua organisasi masyarakat hanya boleh mengakui demokrasi Pan- casila sebagai satu-satunya ideologi, serta simbol-simbol agama Islam sep- erti jilbab dilarang digunakan di sekolah-sekolah negeri (Woodrich, 2017). Namun, untuk beberapa hal, Suharto masih mengatur agama seperti Surat Edaran Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung RI Nomor 224, Tahun 1980; Nomor KEP 111/ J-A/ 10/1980, tertanggal 15 Oktober 1980, antara lain menyatakan bahwa agama yang diakui oleh pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Meskipun penetapan ini sangat merugikan etnis Tionghoa serta aliran kepercayaan atau agama lokal, bah- kan sebenarnya bertentangan dengan Pasal 29 (2) UUD 1945.
Selain itu, tahun-tahun kepemimpinan Suharto, dapat terlihat juga upaya Suharto untuk mengambil hati dan membentuk citra yang bersa- habat terhadap umat muslim di Indonesia. Pada awal-awal kepemimpinan era ini, Suharto berupaya membendung Islam sebagai sebuah aktivitas politik. Meski demikian, pengaruh Islam tumbuh begitu luas terutama se- jak tahun 1980-an, yang mengakibatkan pemerintah akhirnya ‘mengalah’ dan mengakui bangkitnya gerakan Islam dengan membatalkan larangan mengenakan jilbab, mengesahkan RUU Pengadilan Islam, serta publikasi masif ibadah umrah dan kemudian haji yang dilakukan oleh Presiden Su- harto tahun 1991 memberikan pesan kuat bahwa Era Orde Baru akan lebih merangkul umat muslim (Woodrich, 2017). Selain itu, dikeluarkannya KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang menurut Munif dianggap sebagai salah satu pencapaian yang luar biasa, karena mampu mendapatkan dukungan dan persetujuan secara konsitutional di masa Orde Baru saat itu (2015). Lebih lanjut, Munif (2015) menyatakan, bahwa prasangka negatif terhadap kebijakan ini pun juga cukup banyak bermunculan karena KHI ini dilahirkan ke ranah publik sebagai salah satu perpanjangan tangan agenda politik Suharto di masa Orde Baru. Suharto menggunakannya se- bagai salah satu cara mengamankan semua motivasi politiknya agar tidak mengalami hambatan dan pertentangan dari umat Muslim, dengan kata lain, Suharto tahu bahwa Islam, sebagai agama mayoritas, bisa digunakan menjadi sumber dukungan kekuatan politik. Jika ditinjau dari Machiavelli, pemikiran Suharto ini tentu akan dianggap tepat, karena agama digunakan sebagai sarana pencapaian tujuan.
Kepatuhan rakyat yang dipaksakan pada penguasa dan negara, tidak menunjukkan kemajuan bagi negara itu sendiri seperti yang diangan- kan Hobbes yang anti-demokratis. Meski sudah melakukan penguasaan dan menjadi penguasa yang bisa dibilang totaliter, kekuasaan adalah untuk diri Suharto sendiri serta keluarga, bukan untuk negara. Pada masa Suhar- to, korupsi tetap terjadi, karena tujuan dari kekuasaan itu adalah untuk
melanggengkan kekuasaan diri sendiri, bukan untuk kepentingan negara. Terbukti dengan secara sistematis melanggengkan kekuasaan Partai Golkar dan pencalonan dirinya sebagai Presiden hingga 32 tahun lamanya dengan kasus-kasus megakorupsi yang dilakukannya.
Indonesia telah menunjukkan ciri negara Leviathan pada masa Orde Baru. Presiden Suharto saat itu berhasil membuat institusi dan mekan- isme yang kuat sehingga pemerintahannya bisa berlangsung lama, yakni 32 tahun. Namun, meski dengan berbagai upaya untuk menjadikan nega- ra menjadi negara yang kuat, bahkan cenderung sewenang-wenang, Orde Baru pada akhirnya tetap runtuh. Keruntuhan rezim Orde Baru menunjuk- kan bahwa ada hal-hal yang harus digarisbawahi dalam pemikiran Hobbes dan Machiavelli. Dalam beberapa butir pemikirannya, Hobbes menunjuk- kan bahwa manusia adalah makhluk yang anarki, namun pembentukan negara sesungguhnya menunjukkan nilai humanitarisme itu sendiri. Keti- ka negara dibentuk, tujuan awalnya adalah untuk melindungi manusia itu. Jadi, dalam pemikiran Hobbes, negara harus menjadi kuat agar ia tak mu- dah terbelah untuk menghindari kemungkinan anarki antara manusia itu. Menghindari anarki, konflik, dan peperangan artinya hidup damai dalam satu ‘payung’ yang dinamakan negara.
Seperti pemikiran Thomas Hobbes dalam Colson (2013), manusia menyerahkan sebagian kedaulatannya pada negara dengan tujuan agar merasa aman dan terlindungi dari manusia lainnya. Akal mengajarkan leb- ih baik hidup damai di bawah kekuasaan negara dan hukum dari pada hidup bebas tetapi tidak aman dan terancam. Namun di sisi lain, ketika ne- gara diberikan kekuasaan yang begitu besar dan tidak bertanggung jawab terhadap rakyat, maka hal itu akan menjadi masalah. Karena penggunaan kekerasan dan ancaman pada rakyat akhirnya akan memberikan rasa ta- kut dan tidak aman pada rakyat. Apalagi, dalam pemikiran Hobbes, ada hak-hak individu, terutama menyangkut hak dasar seperti papan, sandang, pangan, pendidikan, dan lain-lain. yang seharusnya tidak dirampas dari rakyat. Dalam pemikiran Machiavelli pun, penting untuk tidak membuat diri penguasa menjadi dibenci, dan tidak bersikap serakah, karena itu akan membuat masyarakat marah dan melakukan perlawanan dari dalam. Seperti telah disebutkan di atas, masyarakat menyerahkan haknya pada penguasa bukan agar hak tersebut dihapus darinya. Pemikiran abso- lutisme Hobbes namun dengan memperhatikan hak individu inilah yang seringkali diabaikan para pemimpin otoriter seperti Suharto. Begitupun Machiavelli telah menekankan bahwa penguasa haruslah membuat mas- yarakat menjadi puas, karena ketidakpuasan akan membuat masyarakat marah. Padahal, itulah tujuan utama dari pemberian sebagian hak kepada negara tadi, yaitu rasa aman dan terlindungi. Ketika negara tidak mem- berikan rasa aman itu, bahkan menjadikan rasa takut sebagai alat untuk
menegakkan aturan, maka masyarakat akan mencari jalan untuk keluar dari rasa takut itu. Dari tingkat yang kecil seperti ketidakpatuhan, hingga tingkat yang ekstrim yaitu pemberontakan atau kudeta dan penggantian struktur. Inilah yang menurut penulis, menjadi penyebab dari runtuhnya negara bermodel Leviathan seperti Indonesia masa Orde Baru tersebut.
Kesimpulan
Masa Orde Baru yang otoriter memang meninggalkan jejak pelang- garan terhadap hak-hak asasi, namun ternyata muncul suara-suara yang menginginkan kembalinya Orde Baru karena kestabilan atas ekonomi, so- sial dan politiknya. Ketidaksempurnaan sistem demokrasi yang berujung pada perpecahan, konflik serta kesenjangan sosial menumbuhkan kembali keinginan untuk kembali pada masa Orde Baru dengan sentralisasi kekua- saannya. Menguatnya wacana untuk sedikit demi sedikit mengembalikan kebijakan-kebijakan era Suharto pada masa itu, memunculkan kembali diskursus di masyarakat, apakah demokrasi yang telah Indonesia lakukan adalah langkah yang tepat.
Pemikiran kedua tokoh, yakni Machiavelli dan Hobbes, tak lepas dari kritikan karena dianggap memberikan pembenaran dan legitimasi terhadap negara yang tirani dan despotik, namun baik Machiavelli mau- pun Hobbes berpendapat bahwa negara kekuasaan adalah yang terbaik. Mungkin untuk masa sekarang, di mana nilai demokrasi, hak asasi ma- nusia, dan nilai kemanusiaan dipromosikan ke seluruh dunia, pemikiran Machiavelli dan Hobbes bisa jadi dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Kontribusi Machiavelli adalah pemahamannya mengenai nega- ra kekuasaan yang pada dasarnya dilihat dengan pendekatan pragmatis serta bagaimana cara penguasa mewujudkan negara yang bermoral se- bagai tujuan akhirnya, namun melalui cara-cara yang justru amoral. Sistem demokrasi yang sekarang merupakan sistem yang dominan digunakan di seluruh dunia, bagi Hobbes justru sistem dengan pembagian kekuasaan tersebut jauh dari sempurna, karena rentan terhadap perpecahan dan konf- lik. Namun resiko mengakomodasi perbedaan dalam negara demokrasi bisa diantisipasi dengan pengutamaan kekuatan negara. Apabila negara kuat di berbagai bidang, mampu menyediakan kebutuhan dasar masyar- akat (air, makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya), serta memberikan hak-hak bagi individu untuk melakukan hal-hal yang penting bagi pemenuhan diri sendiri, maka dengan sendirinya masyarakat akan merasa nyaman dalam naungan negara tersebut.
Tentu kondisi demokrasi Indonesia saat ini tidak membenarkan penggunaan ancaman apalagi koersi atas nama kebaikan negara. Dibukan- ya keran kebebasan berpendapat, didukung dengan globalisasi serta per- tumbuhan pesat media sosial, sulit membayangkan masa Orde Baru dimana
pengatasnamaan negara untuk kepentingan pribadi penguasa dikemba- likan ke NKRI. Namun, konsekuensi penerapan demokrasi di masa kini bukan hanya ditekankan pada kekuatan dan keahlian penguasa seperti pe- mikiran Machaivelli dan Hobbes, tapi juga menuntut kedewasaan berpik- ir dari masyarakat. Masyarakat yang belum dewasa dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, akan kesulitan dalam menjalankan demokrasi karena sistem tersebut menuntut keseimbangan hak dan kewajiban yang dicapai oleh individu. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka perpecahan, pemberontakan, dan peperangan dalam negeri akan mudah terjadi, seperti pendapat Hobbes dan Machiavelli.

## Daftar Pustaka
Al Araf. (2019). Tugas Perbantuan TNI. Diskusi Publik ‘Problematika Peng- aturan Tugas Perbantuan TNI’, 8 Februari, FISIP UNPAR, Band- ung.
Cavallo, J.A. (2014). On Political Power and Personal Liberty in The Prince and The Discourses. Social Research 81(1): 107-132.
Colson, R. (ed). (2013). The Politics Book. London: Dorling Kindersley Lim- ited.
Fatimah, S. (2007). Perempuan dan Kekerasan pada Masa Orde Baru. Jurnal Demokrasi 6(2): 99-110. Hadi, D.H. & Kasuma, G. (2012). Propaganda Orde Baru 1966-1980. Verleden 1(1): 40-50.
Ledeen, M. (1999). Impeachment: The Machiavellian View. Society 36(3): 37-
39.
Machiavelli, N. (2008). The Prince. Second Edition. Terj: Harvey C. Mans- field. Chicago dan London: The University of Chicago Press. Munif, N.A. (2015). KHI dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru (Vis a Vis Antara Hukum Islam dan Sistem Pemerintahan Otoriter). AH-
KAM 3(2): 265-286.
Ogbazi, P. (2019). State Absolutism and Moral Agency in the Political Phi- losophy of Thomas Hobbes and Niccolo Machiavelli: Implications for Eritrea. African Studies Quarterly 18(3): 47-63. Pratikno. (1998). Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2(2): 18-33. Raditya, M. (2015). Kontestasi Kekuasaan dan Keteladanan Semu di Indo- nesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 19(1): 1-16. Rajab, B. (2004). Negara Orde Baru: Berdiri di Atas Sistem Ekonomi dan Politik yang Rapuh. Jurnal Sosiohumaniora 6(3): 182-202. Schmandt, H. (2015). Filsafat Politik, kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern , terj. I. Baidlowi dan A. Baehaqi, Cet. 4. Yo- gyakarta: Pustaka Pelajar.
Schmitt, C. (1996). The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes, Mean- ing and Failure of a Political Symbol. London: Greenwood Press. Suhelmi, A. (2001). Pemikiran Politik Barat. Jakarta: Gramedia Pustaka Uta- ma.
Sularto, S. (2015). Syukur Tiada Akhir, Jejak Langkah Jakob Oetama. Jakarta: Kompas. Syam, F. (2007). Pemikiran Politik Barat : Sejarah,  Filsafat,  Ideologi,  dan  Pen - garuhnya terhadap Dunia Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
Winter, Y. (2014). The Prince and His Art of War: Machiavelli’s Military Populism. Social Research 81(1): 165-191. Woodrich, C. (2017). Perkembangan Islam dan Praktek Islam dalam Sel- ebaran Film Indonesia di Era Suharto (1966-1998). Jurnal Wardah 18(1): 13-33.
Yusdani.  (2004).  Konfigurasi  Kepemimpinan  Nasional  Perspektif  Plural - isme Agama di Indonesia. UNISIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial 52(2): 170-178.
Yusuf, H. (2012). Pergumulan Pemikiran Politik Menjelajah Urgensi Politik Islam Pada Era Global. Jurnal TAPIs 8(2): 100-118.