## KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM DALAM BIDANG EKONOMI
Ali Mutakin, Ghufron Maksum Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Jl. Nurul Iman No. 1 Ds. Warujaya Rt. 01/01 Kec. Parung Kab. Bogor 16330 Email: nabilamandor@gmail.com, ghufronmaksum@yahoo.com

## Abstrac
Al-Qur'an  and  Hadith  are  sources  of  Islamic  law  that  have  regulated  all dimensions  of human life,  both  those  related  to  worship  and  mu'amalah. Islamic law which is associated with the original worship is regulated globally ( mujmâl ) in the Qur'an, then explained in detail by the Sunnah of the Prophet and  formulated  by  jurists  into  fiqh  books.  Explanation  of  the  Islamic  Law related  with  mu'amalah  is  limited  to  the  main  points.  Explanation  of  the Prophet, not as detailed as in his explanation of worship. Thus, mu'amalah has an open nature, so it is possible to develop through ijtihad by experts. While the  characteristics  of  Islamic  law,  especially  in  muamalah,  are  perfect, universal,  elastic,  dynamic,  flexible  and  not  rigid,  ta'aqquli  and  ta'abbudi, prioritizing substance rather than form, and creating benefit and not making it difficult.  Islamic  law  is  present  on  this  earth,  aiming  to  create  benefit  for  all humanities, both in the world and the hereafter. Keywords: Islamic Law, Characteristics, Mua'malah, Benefit

## Abstrak
Al-Qur‟an  dan  Hadits  merupakan  sumber  hukum  Islam  yang  telah  mengatur semua  dimensi  kehidupan  manusia,  baik  yang  berhubungan  dengan  ibadah maupun  mu‟amalah.  Hukum  Islam  yang  berkaian  dengan  ibadah  semula diatur  secara  global  ( mujmâl )  dalam  Al-Qur‟an,  kemudian  dijelaskan  secara rinci  oleh  sunnah  Rasul  dan  diformulasikan  oleh  para  ahli  hukum  ke  dalam kitab-kitab  fikih.  Adapun  Hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan  mu‟amalah penjelasannya  terbatas  pada  yang  pokok-pokok  saja.  Penjelasan  Nabi,  tidak serinci  bagaimana  dalam  penjelasannya  tentang  ibadah.  Dengan  demikian, mu‟amalah  ini  memiliki  sifat  yang  terbuka,  sehingga  dimungkinkan  adanya pengembangan  melalui  pintu  ijtihad  oleh  para  ahlinya.  Sedangkan karakteristik  hukum  Islam  khususnya  dalam  bidang  muamalah  adalah sempurna, universal, Elastis, dinamis, fleksibel dan tidak kaku, ta‟aqquli dan ta‟abbudi, mengutamakan  substansi  dari  pada  format,  dan  mewujudkan kemaslahatan  dan  tidak  menyulitkan.  Hukum  Islam  hadir  di  muka  bumi  ini, bertujuan  untuk  menciptakan  kemaslahatan  bagi  seluruh  umat  manusia,  baik di dunia maupun di akhirat.
Kata kunci: Hukum Islam, Karakteristik, Mua‟malah, Kemaslahatan

## A. Pendahuluan
Al-Qur‟an  dan  Hadits  merupakan  sumber  hokum  Islam  telah mengatur  semua  dimensi  kehidupan  manusia,  baik  yang  berhubungan dengan ibadah maupun mu‟amalah.  Meskipun demikian, tidak semua persoalan hidup manusia tersebut dapat ditemukan dalil-dalilnya secara rinci ( tafshîli ) dalam Al-Qur‟an maupun Hadits Nabi. Hanya persoalan ibadah, dan perkawinan saja yang diatur secara rinci, selebihnya diatur secara  global,  yang  perinciannya  diserahkan  kepada  ulama  yang membidangi  dalam  berijtihad.  Karena  keglobalan  itulah  yang  pada akhirnya  menjadikan  hukum  Islam  selalu  relevan  dalam  semua  ruang dan waktu. Atas  dasar  itulah  maka,  syariat  Islam  adalah  syariat  yang  abadi. Keabadian  ini,  dimungkinkan  antara lain  karena  ajaran-ajarannya  baik yang  terdapat  dalam  Al-Qur‟an  maupun  Hadits,  di  samping  ada  yang bersifat absolut ( tsubût ) juga ada yang bersifat relative. Bahkan ajaran yang  disebut  terakhir  ini,  jauh  lebih  banyak  jumlahnya  daripada  yang pertama. 1 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ajaran yang bersifat absolut  menjadikannya  tetap  terjaga  dan  terjamin  sepanjang  masa. Sedangkan  dinamika  ajaran  Islamnya  justeru  terdapat  pada  ajaran- ajaran yang bersifat relative. 2 Barangkali inilah yang diungkapkan oleh para ulama bahwa shâlihun li kulli az-zamân wa al-makân .
Berdasarkan  uraian  tersebut,  makalah  ini  akan  mendiskusikan tentang penjelasan masing-masing dari syari‟at, fikih dan hukum Islam, tujuan hukum Islam beserta karakteristiknya.

## B. Pandangan Ulama Tentang Syari‘ah, Fikih dan Hukum Islam
Ada beberapa istilah yakni syari„ah, fikih dan hukum Islam yang acapkali  dalam  penggunaannya  sering  terjadi  tumpang-tindih,  bahkan sering  terjadi  miskonsepsi  tradisional  tentang  hukum  Islam  sebagai sesuatu  yang  baku  dan  tidak  bisa  diotak-atik.  Kekeliruan  dalam memilih  istilah  tersebut,  berdampak  pada  kekeliruan  dalam mendiskripsikan  bagaimana  sejatinya  hukum  Islam  itu  sendiri,  dan yang  paling  serius  dampaknya  adalah  ketika  terjadinya  pembauran antara  sesuatu  yang  bersifat  profan  dan  sakral.  Oleh  karena  itu,  perlu kiranya  diuraikan  terlebih  dahulu  pandangan  para  ulama  tentang masing-masing dari istilah tersebut.
1 Muhammad Amin, Ijtihad Ibn Taimiyah Dalam Bidang Fikih (Jakarta: INIS, 1991) h. 39
2 Muhammad Ani „Ubadah, Târich al-Fiqh al-Islâmî fi „Ahd an-Nubuwah wa as-Shaẖabah wa at-Tabi‟in (Dâr Tiba‟ah, 1980) h. 10

## 1. Syariah
Menurut  Said  Al-Asymawi,  kata  syari„ah  sudah  digunakan sebelum  Islam  muncul,  yaitu  dalam  kitab  Taurat  dan  Injil,  meskipun dalam kitab-kitab tersebut tidak menggunakan bahasa Arab, melainkan dengan bahasa Ibrani. Dalam kitab Taurat, disebutkan kata taurah yang berarti  membimbing,  memberi  petunjuk,  mengetahui,  mengatur, bahkan  terkadang  diartikan  sebagai  undang-undang.  Kata  tersebut diulang sebanyak 200 kali dalam kitab Taurat. Sedangkan dalam kitab injil, Al-Masih menggunakan Namus guna menyebutkan syari„at  seara umum  yang  berarti  orang-orang  yang  dekat,  ruh  agama,  dan  syari„at nabi Musa. 3
Secara  bahasa  kata syarî‟ah berarti  “ jalan  ke  tempat  mata  air” atau  “ tempat  yang  dilalui  air  sungai ”,  namun  bangsa  Arab  sering mengartikannya  sebagai “jalan yang lurus” ,  hal  ini  dikarenakan  mata air  merupakan  sumber  kehidupan. 4 Sedangkan  menurut  istilah  Asaf A.A.  Fyzee  menjelaskan  bahwa syarî‟ah adalah canon  law  of  Islam, yaitu  keseluruhan  perintah  Allah  yang  berupa  nash-nash. 5 Senada dengannya  Satria  Effendi  menjelaskan  bahwa syarî‟ah adalah an- nushûsh al-muqaddasah yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al- Qur‟an  dan al-Hadits  al-Mutawâtirah, yang  belum  tercampuri  oleh pemahaman  manusia. 6 sehingga  cakupan syarî‟ah ini  meliputi  bidang i‟tiqâdiyyah , „amaliyah dan khuluqiyah .  Hal  ini  nampak  pada  syariat setiap  agama  yang  diturunkan  sebelum  Islam.  Karena  bagi  setiap pemeluk  agama  tersebut,  Allah  memberikan  syariat  dan  jalan  yang terang. 7 Inti aqidah dari agama-agama sebelum Nabi Muhammad dalah tauhid, maka  dapat  dipahami  bahwa  sejatinya  cakupan  syariah,  adalah amaliah  sebagai  konsekuensi  dari  akidah  yang  diimani  oleh  setiap umat.  Meskipun  demikian,  ketika  digunakan  kata  syariat,  maka pemahaman yang muncul adalah semua aspek ajaran Islam. Sedangkan  menurut  as-Syat}ibi  syari‟at  memberikan  batasan- batasan  ( al-ẖudûd )  bagi  mukallaf,  baik  tentang  perbuatan,  perkataan
3 Muhammad  Said  Al-Asymawi, Ushûl  As-Syari‟ah .  Alih  bahasa  Luthfi Thomafi, (Yogyakarta: Elkis, 2004)h. 18
4 Manna al-Qaththân, Tarîkh Tashrî„ (Riyâd}: Maktabah al-Ma‟arif, 1996), h. 13 5 Asaf  A.A.  Fyzee, The  Outlines  of  Muhammadan  Law (Delhi:  Idarah-I Adabiyat-I, 1981), 19-20 6 Satria Effendi, “Dinamika Hukum Islam” dalam Tujuh Puluh Tahun Ibrohim Hosen (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), 312
7 QS. Al-Maidah [5]: 48
ataupun  keyakinan-keyakinan. 8 Bahkan  syar‟at  ini  juga  seringkali disebut  sebagai  agama  ( millah atau dîn ),  dengan  demikian  syari‟ah lebih luas cakupannya daripada fikih, karena syariah merupakan ajaran dari  seluruh  aspek  agama, meskipun  dalam  bahasa  Arab  kata  syari‟ah lebih  dahulu  dikenal  dibandingkan  fikih. 9 Dengan  demikian,  sejatinya syari‟ah  berbeda  dengan  fikih,  meskipun  fikih  sendiri  berasal  dari syari‟ah.
Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  syari‟ah merupakan seperangkat aturan yang disyariatkan oleh Allah bagi umat manusia  melalui  Nabi  Muhammad  baik  yang  menyangkut  urusan aqidah,  ibadah,  mu‟amalah,  akhlak  dan  aturan  hidup  guna  mencapai suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat.

## 2. Fikih
Jika  syari‟ah  merupakan  konsep  ideal  dan  abstrak  yang dikehendaki  Allah,  maka  fikih  dimaksudkan  sebagai  upaya  manusia dalam  memahami  kehendak  tersebut. 10 Fikih  secara  etimologis  berarti “faham” ,  sedangkan  menurut  terminology  fikih  diartikan  sebagai “ pengetahuan  tentang  hokum-hukum  syara‟  yang  bersifat  „amaliyah yang  digali  (al-muktasab)  melalui  dalil-dalil  yang  terperinci ”. 11
Misalnya  hokum  wajib  shalat,  diperoleh  ari  dai  peritah  Allah  dalam ayat “ …aqîmû as-Shalât… ”. Karena dalam Al-Qur‟an tidak dijelaskan bagaimana  tatacara  pelaksanaan  shalat  tersebut,  maka  dijelaskanlah oleh Hadits Nabi “… shallû kamâ ra‟aytumû nî ushallî… ”. Dari praktek
Nabi  inilah  para  sahabat,  tabiin,  dan  fuqaha  merumuskan  tata  aturan shalat  yang  benar  sesuai  dengan  tuntunan  Nabi  dengan  segala  syarat dan rukunnya.
Jika  diperhatikan  dari  definisi  diatas,  adanya  kata al-muktasab (digali)  menunjukan  terdapat  unsur  manusiawi  dalam  menghasilkan  / memproduksi  hokum-hukum  Islam.  Selain  itu,  definisi  diataspun  juga menjelaskan  bahwa  antara  syariah  dan  fikih  memiliki  hubungan  yang sangat  erat.  Demikian  itu  dikarenakan,  fikih  merupakan  formula  yang
8 Ibrahim  ibn  Musa  ibn Muhammad  as-Shât}ibi, al-Muwâfaqât  Fî Ushûl  as- Syarî‟ah (Beirut: Dâr Ibn „Affân, 1997), Juz I, h. 131
9 Muhammad  Yusuf  Musa, Al-Islam  Wa  Hajat  Al-Insaniyyah  Ilaihi. Alih bahasa Malik Madani (Jakarta: Rajawali, 1988)h. 132
10 Khaled M. Aboe el-Fad}l, Atas Nama Tuhan, Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif . Alih bahasa Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004)h. 61 11 Abdul  Wahhab  Khallâf, „Ilm  Ushûl  al-Fiqh (Beirût:  Dâr  al-Kuwaiiyah, 1968)h. 11
dipahami dari syariah. Syariah tidak akan bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui fikih atau pemahaman yang baik dan memadai, dan diformulasikan dengan baku. 12
Fikih sebagai hasil pemahaman, sangat dipengaruhi oleh tuntutan ruang  dan  waktu  yang  melingkupi faqîh sebagai  orang  yang memformulasikannya.  Dengan  demikian,  sangat  wajar  jika  kemudian terdapat ikhtilâf (perbedaan-perbedaan  pendapat)  dalam  rumusan mereka.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  catatan  sejarah,  bahwa  terdapat fikih sunny (fikih  yang  berfaham ahl  sunnah  wa  al-jamâ„ah ),  yang dikenal  dengan  fikih  Hanafy,  fikih  Mâliky,  fikih  Syâfi„iy,  fikih Hanbaly dan fikih Auza‟iy meskipun yang terakhir ini kurang popular di Indonesia. Juga terdapat fikih syi„î (fikih yang mengaku pengikut Ali ibn Abî Thâlib). 13
Asaf  A.A.  Fyzee  dalam  bukunya Outline  of  Muhammad  Law , sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Yayan  Sopyan  menguraikan  dengan jelas  tentang  kedua  istilah  tersebut  (syariah  dan  fikih).  Jika  syariah meliputi  segala  tingkah  laku  manusia,  maka  fikih  hanya  meliputi tindakan-tindakan  hokum;  jika  syariat  merupakan  pengetahuan  yang tak  dapat  dicapai  kecuali  melalui  Al-Qur‟an  dan  Hadits,  maka  fikih justeru  mengutamakan  akal  untuk  mengetahuinya;  syariah  ditentukan oleh  Allah  dan  Rasulnya,  sedangkan  fikih  ditentukan  oleh  usaha manusia;  dalam  fikih  suatu  tindakan  dipandang  sah  atau  tidak,  boleh apa  tidak,  sementara  dalam  syariah  suatu  tindakan  dipandang  boleh atau  terlarang;  dan  fikih  merupakan  istilah  yang  digunakan  untuk hokum  sebagai  ilmu  pengetahuan  ( science )  sedangkan  syariah digunakan  bagi  hokum  sebagai  jalan  kebenaran  sebagaimana diwahyukan oleh Allah. 14
Dari  uraian  diatas,  maka  jika  dipahami  secara  proporsional, terdapat karakteristik masing-masing antara syariah dan fikih. Pertama, syariah  kebenarannya  bersifat  mutlak  ( absolut )  karena  ia  diturunkan oleh  Allah  ( syâri‟ )  yang  karenanya  ia  adalah  wahyu,  sedangkan kebenaran  fikih  bersifat  relative  ( nisbi )  hal  ini  dikarena  fikih merupakan  formula  hasil  kajian fuqâha atau penalaran  manusia terhadap wahyu tersebut. Kedua, syariah adalah satu ( unity ), sedangkan fikih beragam ( diversity ). Ketiga, syariah bersifat otoritatif, sedangkan
12 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 1997) h. 4-5 13 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia… 5-6 14 Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri‟: Sejarah Pembentukan Hukum Islam (Depok: Gramata Publishing, 2010) h. 6-7
fikih  berwatak  liberal.  Keempat,  syariah  bersifat  stabil  dan  tidak  bisa berubah  seiring  dengan  perubahan  zaman,  sedangkan  fikih mengalami perubahan  eiring  dengan  tuntutan  ruang  dan  waktu.  Kelima,  syariah bersifat idealistis, sedangkan syariah bercorak realistis. 15

## 3. Hukum Islam
Istilah hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “Hukum dan Islam” , yang  merupakan  serapan  dari  bahasa  Arab.  Namun,  apabila kedua  kata  tersebut  disatukan  menjadi  satu  istilah  “Hukum  Islam”, maka tidak ditemukan dalam terminologi Arab, baik  dalam Al-Qur‟an, Hadits maupun literatur-literatur Arab lainnya. Menurut Yayan Sopyan istilah  Hukum  Islam  muncul  ketika  di  Indonesia  muncul  tiga  hukum yang  saling  bersinggungan  (trikotonomi  hukum),  yakni  hukum  Islam, hukum  Adat  dan  hukum  Barat.  Penyebutan  dengan  istilah  Hukum Islam,  sebenarnya  bertujuan  untuk  memisahkan  antara  hukum  yang bersumber  dari  ajaran  agama  Islam,  hukum  yang  berasal  dari  adat istiadat bangsa  Indonesia dan hukum Barat  yang dibawa oleh kolonial
Belanda. 16
Terdapat  beberapa  rumusan  yang  dikemukakan  oleh  Ahlinya tentang Hukum  Islam, diantaranya adalah rumusan  yang dikemukakan oleh  Amir  Syarifuddin  bahwa  Hukum  Islam  adalah peraturan  yang dirumuskan  berdasarkan  wahyu  Allah  dan  Sunnah  Rasul  tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam . 17
Sementara  Muhammad  Daud  Ali  merumuskan  Hukum  Islam sebagai  hukum  yang  bersumber  dari  dan  menjadi  bagian  agama Islam. 18 Sementara Fathurrahman Djamil menrumuskan bahwa Hukum Islam  merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Inggris  ” Islamic  Law” mencakup  rumusan  dari  kedua  istilah  sebelumnya  yakni  “syariah  dan fikih”. 19
Sedangkan  Menurut  Abû  al-„Ainain  Badran  seperti  yang  dikutip oleh Munif Suratmaputra menjelaskan bahwa secara garis besar Hukum Islam  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga  bagian.  Pertama,  Hukum
15 Noel J. Coulson, Conflict and Tension in Islamic Jurisprudence (Chigago: The Uniersity of Cigago Pres, 1969) h. 3 16 Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri‟ ....7 17 Amir Syarifuddin, Pembaharuan  Pemikiran Dalam Hukum Islam (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 18 18 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2006) h. 42
19 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Logos, 1997) h. 12
Islam  yang  berhubungan  dengan  perihal  akidah  atau  keimanan  yang kemudian  menjadi  kompetensi  kajian  ilmu  tauhid.  Kedua,  Hukum Islam  yang  berkaitan  dengan  akhlak  yang  kemudian  menjadi kompetensi  kajian  ilmu  akhlak  dan  tasawwuf.  Ketiga,  Hukum  Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang kemudian menjadi kompetensi kajian biang ilmu fikih dan usul fikih. Bagian ketiga  inilah yang  populer  disebut  sebagai  Hukum  Islam;  sehingga  apabila  disebut Hukum  Islam  maka  yang  dimaksud  adalah  Hukum  Islam  yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. 20
Terlepas  dari  adanya  perbedaan  pengertian  tersebut,  dalam khazanah  pemikiran  Hukum  Islam  selain  fikih  sebagaimana  yang dijelaskan  diatas,  juga  dikenal  bahwa  produk  pemikiran  Hukum  Islam meliputi: 21 a. Fatwa,  yaitu  produk  pemikiran  hukum  yang  muncul  akibat  suatu pertanyaan  dari  anggota  masyarakat,  selain  itu  fatwa  harus didasarkan  atas  refleksi  dari  kondisi  sosial  yang  melingkupinya.
Fatwa  bisa  dilakukan  oleh  perorangan  ( fardi )  dan  juga  bisa dilakukan  secara  kolektif  ( jamâ„i ).  Produk  fatwa  tidak  mempuyai daya  ikat,  bagi  si  peminta  fatwa  tidak  harus  mengikuti  isi  hukum fatwa  yang  diberikan  kepadanya.  Menurut  Atho‟  Mudzhar sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Ahmad  Rofiq  bahwa  fatwa cenderung  bersifat  dinamis  karena  merupakan  respon  terhadap perkembangan  baru  yang  sedang  dihadapi  oleh  masyarakat  si peminta  fatwa.  Meskipun  demikian,  isi  fatwa  itu  sendiri  belum tentu dinamis, karena boleh jadi diambil dari kitab-kitab fikih yang ada. 22 b. Putusan  Pengadilan,  yaitu  produk  hukum  yang  dikeluarkan  oleh lembaga peradilan yang berdasarkan pemeriksaan perkara di depan persidangan.  Hukum  yang  diputuskan  tersebut  disebut  dengan istilah qadhâ‟, sedangkan  lembaga  yang  mengeluarkan  hukum disebut  dengan al-wilâyah  al-  qadhâ‟, dan  yang  mengeluarkan hukum  tersebut  disebut  dengan qâdhi atau  hakim.  Keputusan pengadilan ini bersifat mengikat kepada seluruh pihak-pihak  yang berperkara.  Meskipun  sebagai  produk  lembaga  yudikatif, keputusan  pengadilan  dapa  dinilai  sebagai  yurisprudensi,  yang
20 Ahmad  Munif  Suratmaputra, Filsafat  Hukum  Islam (Jakarta:  Pustaka Firdaus, 2002) h. 9 21 Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri‟… 7-8. Lihat juga Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia… 8-9 22 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia... 33
dalam  kasus-kasus  yang  sama,  dapat  dijadikan  sebagai  reerensi hukum.  Bahkan  menurut  Atho‟  Mudzhar  sebagaimana  yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, bahwa keputusan pengadilan ini bersiat dinamis,  karena  ia  berusaha  untuk  memberi  jawaban  atau menyelesaikan  masalah  yang  diajukan  kepada  pengadilan  pada suatu titik waktu tertentu. 23
c. Perundang-undangan,  yakni  peraturan  yang  dibuat  oleh  suatu badan legislatif yang mengikat kepada setiap warga negara di mana undang-undangan  itu  diberlakukan,  yang  apabila  dilanggar  akan mendatangkan  sanksi.  Meskipun  demikian,  perundang-undangan ini  mempunyai  keterbatasan,  diantaranya  cakupan  materi  yang dimuat  sangat  spesifik,  hanya  mencakup  bidang  hukum  tertentu saja.  Misalnya  undang-undang  tentang  perkawinan,  yang didalamnya terdapat muatan-muatan Hukum Islamnya, ia mengikat semua warga masyarakat Indonesia. 24

## C. Sifat dan Tujuan Hukum Islam
Secara  garis  besar  Hukum  Islam  dibagi  menjadi  dua. Pertama Hukum Islam yang berkaian dengan ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan  sebagainya  yang  pada  intinya  mengatur  hubungan  antara  manusia dengan  tuhannya.  Ketentuan  hukum  ibadah  ini,  semula  diatur  secara global  ( mujmâl )  dalam  Al-Qur‟an,  kemudian  dijelaskan  secara  rinci oleh  sunnah  Rasul  -berupa  ucapan,  perbuatan  atau  penetapannya-  dan diformulasikan  oleh  para  ahli  hukum  ke  dalam  kitab-kitab  fikih. Dengan demikian, sifat Hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah ini, bersifat  tertutup.  Tidak  ada  modernisasi  mengenai  ibadah  atau  proses yang  membawa  perubahan  dan  perombakan  secara  asasi  mengenai hokum,  susunan,  cara  dan  tatacara  ibadah  itu  tersebut.  Yang  mungkin berubah  hanyalah  sarana  atau  penggunaan  alat-alat  modern  dalam pelaksanaannya. Dengan kondisi yang demikian, mayoritas ahli hukum merumuskan  asas  umum  hukum  ibadah  ini,  bahwa  pada  dasarnya segala  bentuk  ibadah  itu  terlarang  sampai  adanya  dalil  yang membolehkannya ( َ ا َ ْل َْص َ م َ َ يف َ َْنا َ ع َ ب َ دا َ ة َ َ تنا َْح َ ر َْي َ ى َ َ ح َ ت َ يَ ى َ د َ ل َ َ دنا َ نَْي َ م َ َ ع َ ه َ خَ ى َ ل َ ف َ ه ). Asas ini diasumsikan bahwa ibadah harus ada َcontoh tata caranya dari Nabi,  seperti  shalat,  wudlu‟  manasik  haji  dan  sebagainya  yang  semua
23 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia... 33
24 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia… 33
itu memerlukan petunjuk teknis dari Nabi. 25 Prinsip ini berbeda dengan prinsip  Hukum  Islam  bagian  kedua  yang  akan  dijelaskan  yaitu  yang berkaitan dengan mu‟amalah.
Kedua ,  Hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan  mu‟amalah  yaitu yang  mengatur  hubungan  antara  manusia  dengan  sesamanya  yang berkaitan  dengan  kehidupan  sosial  manusia,  seperti  perikatan, perkawinan, sanksi hukum dan sebagainya agar terwujud ketertiban dan keadilan,  baik  secara  perorangan  maupun  kemasyarakatan.  Hukum mu‟amalah ini, terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, tidak  serinci  bagaimana  dalam  penjelasannya  tentang  ibadah.  Dengan demikian,  mu‟amalah  ini  memiliki  sifat  yang  terbuka,  sehingga dimungkinkan  adanya  pengembangan  melalui  pintu  ijtihad  oleh  para ahlinya.  Oleh  karena  sifatnya  yang  demikian,  maka  berlakulah  asas umum bahwa pada dasarnya semua perbuatan itu boleh, kcuali ada dalil yang melarangnya ( َ لا َْص َ م َ َ يف ََْا َ ل َْش َ ي َ ءا ََْا َ ل َ اب َ ح َ ت َ َ ح َ ت َ يَى َ د َ ل َ َ دنا َ نَْي َ م َ َ ع َ ه َ خَى َ ل َ ف َ ه ).
Abdul Wahâb Khalâf, 26 membagi Hukum Mu‟amalah ini menjadi tujuh aspek  sesuai  dengan  tujuan  masing-masing.  Tujuh  aspek  tersebut adalah  hukum  kekeluargaan  ( aẖwâl  as-Shakhshiyyah ) 27 ,  hukum  sipil ( al-aẖkâm  al-madaniyah ) 28 ,  hukum  pidana  ( al-aẖkâm  al-jinâ‟iyah ) 29 , hukum  acara  ( al-aẖkâm  al-murâfa„ât ) 30 ,  hukum  ketatanegaraan  ( al- aẖkâm al-dustûriyah ) 31 , hukum internasional ( al-aẖkâm al-
25 Lihat As-Suyut}î, Al-Asybah Wa An-Naz}â‟ir (Maktab Nur Asiya, tt) h. 43- 44 26 Abdul  Wahâb  Khalâf, „Ilm  Ushûl  Al-Fiqh (Jakarta:  Maktabah  Al-Da‟wah Al-Islamiyah Syahab Al-Azhar, 1990) cet. Ke-8. h. 96
27 Hukum  yang  berkaitan  dengan  urusan  keluarga  dan  pembentukannya  yang bertujuan  untuk  mengatur  hubungan  suami  isteri  dan  keluarga  satu  dengan  yang lainnya.
28 Hukum  yang  mengatur  hubungan  individu-individu  serta  bentuk-bentuk hubungannya  seperti  jual  beli,  sewa  menyewa,  hutang  piutang  dan  lain-lain,  agar tercipta hubungan yang harmonis di dalam masyarakat.
29 Hukum  yang  mengatur  tentang  bentuk  kejahatan  atau  pelanggaran  dan ketentuan sanksi hukumannya. Tujuannya agar terpelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan, hak serta membatasi hubungan pelaku perbuatan pidana dan masyarakat.
30 Hukum  yang  mengatur  tata  cara  mempertahankan  hak,  dan  atau memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum. Hukum ini mengatur  cara  beracara  di  lembaga  peradilan,  tujuannya  guna  mewujudkan  keadilan dalam masyarakat.
31 Hukum  yang  berkenaan  dengan  system  hukum  yang  bertujuan  mengatur hubungan antara penguasa (pemerintah) dengan rakyatnya.
duwaliyah ) 32 dan hukum ekonomi/bisnis ( al-aẖkâm al-iqtishâdiyah wa al-mâliyah ). 33
Hukum  Islam  sebagai  hukum  yang  berdasarkan  kepada  Al- Qur‟an dan Hadits Nabi,  hadir di muka bumi mempunyai tujuan yang hendak  dicapai,  yakni  untuk  kebahagiaan  hidup  manusia  di  dunia  dan akhirat  kelak,  dengan  jalan  mengambil  segala  yang  bermanfaat  serta mencegah  yang  mudarat,  yakni  yang  tidak  berguna  bagi  hidup  dan kehidupan.  Dengan  istilah  lain,  bahwa  tujuan  Hukum  Islam  adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup baik rohani maupun jasmani, individual maupun sosial, di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut  as-Shâthibi  tujuan  tersebut  dapat  dicapai  manusia melalui  dua  hal. Pertama pemenuhan  tuntutan  sharî‟at ( taklîf ),  yaitu berupa  usaha  untuk  menciptakannya  ( wujud )  dengan  melaksanakan perintah-perintah  ( awâmir )  dan  mempertahankan  ( ibqa‟ )  dari kehancurkanya  dengan  menjahui    larangan-laranganya  ( nawâhi )  yang terkandung dalam sharî‟at tersebut. 34
Pada  dasarnya  inti  dari  tujuan  hukum  atau yang  lazim  disebut  dengan maqâshid  as-Syarî‟ah adalah  kemaslahatan  umat  manusia.  Berkaitan  dengan hal ini as-Shâthibi menyatakan bahwa:
َ إ َيفَ داب عْناَ ح نا ص ً نَ  و هَاً ن اَ ع  را شناَ عْض  وَ ٌ َ اع يَ م ج  ْلْا  وَ م  جاعنا 35 َ
“sesungguhnya  shâri‟  (pembuat  sharî‟at)  dalam  mensharî‟atkan hukumnya  bertujuan  untuk  mewujudkan kemaslahatan  hambanya  baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan”
Jika  diperhatikan  dari  pernyataan  as-Shâthibi  tersebut,  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  kandungan maqâshid  as-Syarî‟ah adalah kemaslahatan  manusia.  Sejalan  dengan  pemikiran as-Shâthibi  tersebut Fathi  ad-Daryni  menyatakan  bahwa  hukum-hukum  itu  tidaklah  dibuat untuk  hukum  itu  sendiri,  melainkan  dibuat  untuk  tujuan  lain  yakni
32 Hukum yang mengatur tentang hubungan antar satu Negara-dengan Negara yang  lain  serta  antara  warga  Muslim  dengan  non  Muslim,  baik  dalam  masa  perang maupun damai.
33 Hukum  ini    mengatur  hak-hak  seorang  pekerja  dan  orang  yang mempekerjakannya,  dan  mengatur  sumber  keuangan  Negara  dan  pendistribusiannya bagi kepentingan kesejahteraan rakyat.
34 Lihat  Abu  Ishâq  as-Shâthibî, al-Muwâfaqât  fi  Ushûli  as-Syarî‟ah ,  7.  Lihat juga  fakhr  al-Dîn  al-Râzi, al-Maẖshûl  fi  Ilmi  Ushûl  al-Fiqh (Bayrut:  Dâr  al-Kutub, Juz II, 1999), 281-282 35 Abu Ishâq as-Shâthibî, al-Muwâfaqât fi Ushûli as-Syarî‟ah, 4
kemaslahatan. 36 Sedangkan  Muhammad  Abu  Zahrah  menegaskan bahwa  semua  ajaran  yang  dibawa  oleh  Islam  mengandung  maslahat yang  nyata.  Allah  menegaskan  bahwa  ajaran  Islam  baik  yang terkandung  dalam  Al-Qur‟an  maupun  Hadits  Nabi  merupakan  rahmat, obat  penyembuh  dan  petunjuk. 37 Jadi,  tujuan  hakiki  hukum  Islam adalah  untuk  mewujudkan  kemaslahatan.  Tak  satu  pun  hukum  yang disyari‟atkan  baik  dalam  Al-Qur‟an  maupun  Hadith  melainkan  di dalamnya terdapat kemaslahatan.
Penekanan  inti  dari maqâshid  as-Syarî‟ah yang  dilakukan  oleh as-Shâthibi  secara  garis  besar  bertitik  tolak  dari  kandungan  ayat-ayat Al-Qur‟an yang menunjukan bahwa hukum-hukum Allah mengandung kemaslahatan. 38 Banyak  ayat-ayat  al-Qur‟an  maupun  hadith  yang berhubungan  dengan  hukum,  setelah  disimpulkan  menunjukan  bahwa semua  hukum  itu  bermuara  pada  kemaslahatan,  baik  dalam  rangka menarik  atau  mewujudkan  kemanfaatan  maupun  menolak  atau menghindari kerusakan.
Kemaslahatan  tersebut  dapat  diwujudkan  jika  lima  unsur  pokok ( ushûl  al-khamsah )  dapat  diwujudkan  dan  dipelihara.  Kelima  unsur pokok  tersebut  adalah ad-dîn (agama), an-Nafs (jiwa), al-„aql (akal), an-nasl (keturunan),  dan al-mâl (harta). 39 Kenapa  harus  lima  hal tersebut?.  Hal  ini  disebabkan  karena  dunia,  tempat  manusia  hidup, ditegakkan  di  atas  pilar-pilar  kehidupan  yang  lima  itu.  Tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Oleh karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan  dari  pemeliharaan  terhadap  lima  hal  tersebut. 40 Seorang Mukallaf akan  memperoleh  kemaslahatan,  manakala  ia  dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan
36 Fatẖi  Daryni, al-Manâhij  al-Ushûliyyah  fî  Ijtihâd  bi  al-Ra‟yi  fî  at-Tashrî‟ (Damshik: Dâr al-Kitâb al-ẖadîth, 1975), 28
37 Muhammad Abu Zahrah, Ushûl Al-Fiqh, Saefullah Ma‟shum (pent.) (Jakarta: Pustaka Firdaus, 200), cet. Ke-VIII,َ552
38 Ayat-ayat yang digunakan oleh as-Shâthibî antara lain adalah: Surat an-Nisa‟ ayat 165, surat al-Anbiya‟ ayat 107 tentang pengutusan Rasul, surat Hud ayat 7, surat al-Dhâriyât  ayat  56,  surat  al-Mulk  ayat  2  tentang  penciptaan.  Lihat  Abu  Ishâq  as- Shâthibî, al-Muwâfaqât fi Ushûli as-Syarî‟ah , 4 39 Ushûl  al-Khamsah sesuai urutanya adalah agama,  jiwa, akal, keturunan dan harta.  Tetapi  ada  sebagian  ulama  yang  mendahulukan  jiwa  atas  agama.  Lihat    Abu Ishâq as-Shâthibî, al-Muwâfaqât fî Ushûli as-Syarî‟ah , 8 40 Muhammad Abu Zahrah, Ushûl Al-Fiqh, 548-549
adanya mafsadah ,  manakala  ia  tidak  dapat  memeliharanya  dengan baik. 41
Guna  mewujudkan  serta  memelihara ushûl  al-khamsah tersebut, maka  maslahat  dibagi  kepada  tiga  tingkatan  kepentingan,  yaitu mashlaẖah  al-dharûriyât , mashlaẖah  al-hâjiyât dan mashlaẖah  al- taẖsîniyât .  Pembagian  kemaslahatan  ini  perlu  dilakukan  guna menentukan  tingkat  kebutuhan  dan  skala  prioritas  dalam  mengambil suatu  kemaslahatan.  Dalam  hal  ini  berarti  kemaslahatan  tingkat al- dharûriyât lebih didahulukan daripada kemaslahatan tingkat al-hâjiyât , dan  kemaslahatan  tingkat al-hâjiyât lebih  didahukan  daripada kemaslahatan tingkat al-taẖsîniyât.
Mashlaẖah  al-Dharûriyât merupakan  maslahat  yang  bersifat essensial  atau  primer,  dimana  kehidupan  manusia  sangat  tergantung padanya,  baik  kehidupan  di  akhirat  maupun  kehidupan  di  dunia.  Ini merupakan  sesuatu  yang  tidak  dapat  ditinggalkan  dalam  kehidupan manusia  dan  merupakan  tingkat  maslahat  yang  paling  tinggi.  Tidak terpenuhinya  maslahat  tersebut,  maka  mengakibatkan  terancamnya eksistensi  kehidupan  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Guna  menjaga maslahat  ini  ada  dua  solusi  yakni, pertama merealisasikan  dan mewujudkanya, kedua memelihara  kelestarianya.  Contoh  menjaga agama  ( ẖifz  al-dîn )  dengan  merealisasikan  dan  melaksanakan kewajiban-kewajiban  agama  seperti  beriman,  mengucapkan  dua kalimah shahâdah, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, puasa, haji dan  lain  sebaginya,  serta  memelihara  kelestarian  agama  dengan berjihad  menegakkan al-amar  bi  al-ma‟ruf  wa  an-Nahyi  „an  al- munkar . 42
Mashlaẖah  al-Hâjiyât merupakan  maslahat  yang  bersifat menyempurnakan  atau  sekunder,  dimana  kemaslahatan  tersebut dibutuhkan  oleh  manusia  untuk  mempermudah  dalam  kehidupan  dan menghindarkan  manusia  dari  kesulitan  dalam  hidupnya.  Tidak terealisasinya maslahat ini akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan yang  berimplikasi  tidak  sampai  mengancam  eksistensi  kehidupan manusia.  Contoh  dalam  bidang  ibadah,  diberikanya rukhshah meringkas  ( qashr )  shalat  dan  berbuka  puasa  bagi  orang  sakit  dan musafir . 43
41 Faturrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah , (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 39
42 Abu Ishâq as-Shâthibî, al-Muwâfaqât fi Ushûli as-Syarî‟ah , 8 43 Abu Ishâq as-Shâthibî, al-Muwâfaqât fi Ushûli as-Syarî‟ah, 9

## Karakteristik Hukum Islam dalam Bidang Ekonomi
Mashlaẖah  al-Taẖsîniyyât merupakan  maslahat  yang  bersifat pelengkap  atau  tersier,  dimana  kemaslahatan  tersebut  sebagai penunjang  tingkat  martabat  ( muru‟ah )  guna  meraih  kabaikan  dan akhlak  yang  mulia.  Tidak  adanya  maslahat  ini,  tidak  sampai  merusak, mengancam  ataupun  menyulitkan  kehidupan  manusia.  Contoh  dalam bidang  ibadah,  menghilangkan  najis,  menutupi  aurat,  berpakaian  yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah. 44

## D. Karakteristik Hukum Islam Dalam Bisnis
Hukum  Islam  yang  berhubungan  dengan  mu‟amalah  dalam  arti khusus  ( al-aẖkâm  al-iqtishâdiyah  wa  al-mâliyah )  selalu  mengalami perkembangan  dan  perubahan  sebagaimana  sifat  ajaran  Islam  yang fleksibel  dan  universal  ( shâlih  li  kulli  al-zamân  wa  al-makân ).  Oleh karena itu, manusia diberi kebebasan untuk mengatur segala kebutuhan hidup  yang  serba  dinamis,  asalkan  aturan-aturan  yang  dibuatnya  tidak bertentangan dengan nash-nash Al-Qur‟an maupun Hadits serta tujuan- tujuan utama syari‟at ( maqâshid As-Syari‟ah ).
Muhammad  Rawas  Qal‟ahji  telah  mengidentifikasi  ciri  khas bisnis  atau  ekonomi  dalam  Islam  adalah  selalu  terkait  dengan  akhlak ( murtabithun  bi  al-akhlâq ),  selain  itu  juga  bersifat  objektif  ( al- maudhu‟iyyah ).  Dalam  ajaran  Islam,  aktifitas  ekonomi  harus dilaksanakan secara objektif, karena pada hakikatnya aktifitas ekonomi merupakan  amanat  yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  pelaku  ekonomi tanpa  membeda-bedakan  jenis  kelamin,  warna  kulit,  etnik,  agama  dan sebagainya  sehingga  bentuk  monopoli  dalam  ekonomi  dilarang  dalam
Islam. 45
Ciri khas tersebut pada akhirnya membentuk watak dan beberapa karakteristik  Hukum  Islam  yang  terkait  dengan  mu‟amalah  (ekonomi) yang  membedakannya  dari  hukum  yang  lain.  Diantara  karakteristik tersebut adalah:
1. Sempurna. Syari‟at  itu akan  selalu  sesuai  dengan  segala  situasi  dan  kondisi manusia,  dimana  pun  dan  kapan  pun,  baik  sendiri  maupun berkelompok. Hal ini didasarkan bahwa syariat Islam diturunkan dalam bentuk  yang  umum  dan  hanya  garis  besar  permasalahannya  saja, sehingga hokum-hukumnya bersifat tetap meskipun zaman dan tempat
44 Abu Ishâq as-Shâthibî, al-Muwâfaqât fi Ushûli as-Syarî‟ah, 9 45 Muhammad  Rawas  Qal‟ahji, Mabahith  Fi  al-Iqtishâd  al-Islâmî  Min Ushûlihi al-Fiqhiyyah (Beirut, 2000)h. 54
selalu  berubah.  Penetapan  hokum  yang  bersifat  global  oleh  Al-Qur‟an tersebut  dimaksudkan  untuk  memberikan  kebebasan  kepada  umat manusia  untuk  melakukan  ijtihad  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi ruang dan waktu. 46

## 2. Universal
Hukum  Islam  yang  terkait  dengan  mu‟amalah  ini  dibangun  di atas  prinsip  universal  seperti  nilai-nilai  keadilan  ( al-„adâlah ), kesetaraan/egeliter  ( al-musâwah ),  kemerdekaan  ( al-hurriyah ),  saling membantu  ( al-ta‟âwun ),  toleransi  ( al-tasâmuh ),  berbuat  kebaikan  ( al- iẖsân ),  tanggungjawab  ( mas‟uliyah ),  keseimbangan  ( wasathiyah )  dan lain  sebagainya.  Prinsip-prinsip  diatas  tersebut  akan  menciptakan hubungan-hubungan  sosial  yang  berkeadilan  dan  anti  ketimpangan. Pengaplikasian  prinsip-prinsip  tersebut  dalam  suatu  perjajian  atau perikatan,  maka  itu  diyakini  tidak  hanya  berlaku  di  dunia  saja,  tetapi juga  memperhitungkan  jangka  panjang  di  akhirat  kelak.  Konkritnya yaitu  menjaga  diri  dari  tindakan-tindakan  yang  merugikan  atau merusak serta sikap yang tidak bertanggungjawab. 47

## 3. Elastis, dinamis, fleksibel dan tidak kaku.
Hokum  Islam  merupakan  syariat  yang  universal  dan  sempurna, maka  tidak  dapat  dipungkiri  pula  kesempurnaannya  ini  membuatnya bersifat  elastis,  fleksibel,  dan  dinamis  dalam  perkembangan  zaman, karena  jika  hokum  Islam  menjadi  sesuatu  yang  kaku  justeru  akan menjadikannya  tidak  relevan  pada  masa  atau  ruang  tertentu.  Bila syariat  diyakini  sebagai  sesuatu  yang  baku  dan  tidak  pernah  berubah, maka  fikih  menjembatani  antara  sesuatu  yang  baku  (syariat)  dan sesuatu  yang  relative  dan  terus  berubah  tersebut.  Syariat  Islam  hanya memberikan  kaidah  dan  patokan  dasar yang  umum/global. Perinciannya disesuaikan kepada kebutuhan manusia dan dapat berlaku dan  diterima  oleh  seluruh  manusia.  Dengan  ini  pula,  dapat  dilihat bahwa  hokum  Islam  mempunyai  daya  gerak  dan  hidup  yang  dapat membentuk  diri  sesuai  engan  perkembangan  dan  kemajuan,  melalui suatu  proses  yang  disebut  ijtihad.  Ijtihad  merupakan  prinsip  gerak dalam Islam yang akan mengarakan Islam kepada suatu perkembangan yang bersifat aktif, produktif serta konstrukstif. 48
46 Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri‟…. 11 47 Soffa Ihsan, Fikih Perlindungan Konsumen (Ciputat: Putaka Cendekiamuda, 2011) h. 68-69 48 Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri‟…. 12
4. Ta’abbudi dan Ta’aqquli .
Syari‟at  bisa  dibedakan  menjadi  dua  warna,  yaitu ta‟abbudi dan ta‟aqquli . Ta‟abbudi merupakan  bentuk  ibadah  yang  berfungsi  untuk mendekatkan  manusia  kepada  Allah.  Bentuk  ibadah  ini  sudah given, taken  from  granted, makna yang  terkandung  didalamnya  tidak  dapat dinalar, irrasional .  Sedangkan ta‟aqquli adalah  bersifat  duniawi  yang maknanya dapat difahami oleh nalar manusia dan rasional. Oleh karena itulah  mu‟amalah  sering  juga  disebut  sebagai „ibâdah  ghayr  al- maẖdhah yaitu bentuk ibadah yang bersifat duniawi. 49

## 5. Mengutamakan substansi dari pada format.
Prinsip  dasar  dari  bidang  mu‟amalah  ini  sejatinya  didasari  oleh prinsip  suka  sama  suka  ( tarâdhin )  sebagai  substansinya.  Sedangkan ijab  dan  kabul  (bentuk  verbal)  tidak  lain  hanyalah  format  yang memanifestasikan  prinsip tarâdhin tersebut.  Dalam  jual  beli  misalnya, sangat  memperhatikan  prinsip tarâdhin tersebut  sebagai  substansinya, sedangkan  keberadaan  ijab  dan  kabul  tersebut,  merupakan  bentuk pengejahwantahan  dari  pada  prinsip tarâdhin .  Kondisi  demikian, dikarenakan  dalam  mu‟amalah  dimensi  luar  bisa  aja  berubah  sesuai dengan  perkembangan  peradaban  umat  manusia. َ ريغتبَ واكحلْاَ ريغت وعناوَتنكيلْاوَتنيزلْا دئا (perubahan  hukum  disebabkan  oleh  perubahan waktu, tempat dan niat).

## 6. Mewujudkan kemaslahatan dan tidak menyulitkan.
Hal  ini  terermin  dari  maksud  dan  tujuan  Hukum  Islam  itu diturunkan,  bahwa  tiada  lain  tujuannya  hanyalah  untuk  mewujudkan kemaslahatan  bagi  umat  manusia  baik  di  dunia  maupun  akhirat.  Oleh karena  itu,  dalam  bermu‟amalah  –bisnis-  akan  senantiasa  berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara  manusia.  Allah  sebagai shâri„ menurunkan  syariat  tidak bermaksud untuk memberikan beban yang menyulitkan, memberatkan, serta menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia. 50

## E. Penutup
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa syariat merupakan seperangkat  aturan  yang  disyariatkan  oleh  Allah  bagi  umat  manusia
49 Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri‟…. 12 50 Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri‟…. 12-13
melalui  Nabi  Muhammad  baik  yang  menyangkut  urusan  aqidah, ibadah,  mu‟amalah,  akhlak  dan  aturan  hidup  guna  mencapai  suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sedangkan fikih adalah pengetahuan tentang  hukum-hukum  syara‟  yang  bersifat  „amaliyah  yang  digali  ( al- muktasab )  melalui  dalil-dalil  yang  terperinci.  Jadi  jika  syari‟ah merupakan  konsep  ideal  dan  abstrak  yang  dikehendaki  Allah,  maka fikih dimaksudkan sebagai upaya manusia dalam memahami kehendak tersebut.  Sedangkan  Hukum  Islam  adalah  peraturan-peraturan  yang dirumuskan  berdasarkan  wahyu  Allah  dan  Runnah  Rasul  tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam. Adapun  tujuan  disyari‟atkannya  hukum  Islam  adalah  untuk mewujudkan  kemaslahatan  umat  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat. Kemaslahatan  tersebut  bisa  dicapai  dengan  upaya  meraih  yang maslahat  dan  menolak  yang  mafsadah.  Keseluruhan  taklif  yang  yang tercermin  dalam al-aẖkâm  al-khams (wajib,  sunnah,  haram,  makruh dan  mubah)  kembali  untuk  kemaslahatan  hamba  Allah  baik  di  dunia maupun di akhirat.
Sedangkan  karakteristik  hukum  Islam  khususnya  dalam  bidang muamalah  adalah  sempurna,  universal,  Elastis,  dinamis,  fleksibel  dan tidak kaku, ta‟aqquli dan ta‟abbudi, mengutamakan substansi dari pada format, dan mewujudkan kemaslahatan dan tidak menyulitkan.

## Daftar Pustaka
al-Asymawi,  Muhammad  Said. Ushûl As-Syari‟ah .  Alih  bahasa  Luthfi Thomafi. Yogyakarta: Elkis, 2004 Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam . Jakarta: Raja Grafindo, 2006 al-Qaththân,  Manna. Tarîkh  Tashrî„. Riyâdh:  Maktabah  al-Ma‟arif,
1996
ar-Râzi, Fakhr al-Dîn. al-Maẖshûl fi Ilmi Ushûl al-Fiqh. Bayrut: Dâr al-
Kutub, Juz II, 1999
as-Shâthibi, Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad. al-Muwâfaqât Fî Ushûl as-Syarî‟ah . Beirut: Dâr Ibn „Affân, 1997. Juz I as-Suyuthî, Al-Ashbah Wa An-Nazhâ‟ir . Maktab Nur Asiya, tt.
Coulson,  Noel  J. Conflict  and  Tension  in  Islamic  Jurisprudence .
Chigago: The Uniersity of Cigago Pres, 1969
Daryni,  Fatẖi. al-Manâhij  al-Ushûliyyah  fî  Ijtihâd  bi  ar-Ra‟yi  fî  al-
Tashrî‟. Damshik: Dâr al-Kitâb al-ẖadîth, 1975 Djamil,  Faturrahman. Metode  Ijtihad  Majlis  Tarjih  Muhammadiyah ,. Jakarta: Logos Publishing House, 1995
______ , Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos, 1997
Effendi,  Satria.  “Dinamika  Hukum  Islam”  dalam Tujuh  Puluh  Tahun Ibrohim Hosen. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990 el-Fadhl,  Khaled  M.  Aboe. Atas  Nama  Tuhan,  Dari  Fikih  Otoriter  ke Fikih Otoritatif . Alih bahasa Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi, 2004
Fyzee,  Asaf  A.A. The  Outlines  of  Muhammadan  Law. Delhi:  Idarah-I Adabiyat-I, 1981
Ihsan,  Soffa. Fikih  Perlindungan  Konsumen .  Ciputat:  Putaka Cendekiamuda, 2011
Khallâf,  Abdul  Wahhab. „Ilm  Ushûl  al-Fiqh. Beirût:  Dâr  al- Kuwaitiyah, 1968
Musa,  Muhammad  Yusuf. Al-Islam  Wa  Hajat  Al-Insaniyyah  Ilaihi. Alih bahasa Malik Madani. Jakarta: Rajawali, 1988
Rofiq,  Ahmad. Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 1997
Sopyan,  Yayan. Tarikh  Tasyri‟:  Sejarah  Pembentukan  Hukum  Islam . Depok: Gramata Publishing, 2010
Suratmaputra,  Ahmad  Munif. Filsafat  Hukum  Islam .  Jakarta:  Pustaka
Firdaus, 2002 Syarifuddin,  Amir. Pembaharuan  Pemikiran  Dalam  Hukum  Islam. Padang: Angkasa Raya, 1993
Zahrah,  Muhammad  Abu. Ushûl  Al-Fiqh, Saefullah  Ma‟shum  (pent.). Jakarta: Pustaka Firdaus, 200, cet. Ke-VIII