## Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri Samarinda
Jaidun, S.H., M.H
Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRACT
The  court  is  a  space  or  a  last  fort  for  people  to  get  justice  but  in  this  case  a  problem which seek the court is not easy and with little expense but rather the cost to be incurred for example using the services of professional lawyers prohibitively expensive while not all  people  can  afford  to  pay.  However,    Indonesia  as  a  legal  state  as  mentioned  in  the Constitution  of  1945  in  Article  1  point  (3)  "Indonesia  is  a  legal  state"  the  state  must guarantee  equality  of  each  citizen  both  before  the  law  and  protect  all  the  rights  to  be treated  before  the  law,  and  with  the  Legal  aid  society,  especially  in  the  city  of Samarinda,  in  this  case,  it  helps  people,  especially  the  underprivileged  in  right  of defending  their  rights  and  being  protected  from  discrimination  apparatus  or  elements which are not  responsible and the process  of case investigation encountered can occur as supposed to be. Thus, the law agencies is indispensable for the people belonging to the poor economy.
Keywords: Legal Aid and the Mechanisms.

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Kehidupan  manusia  senantiasa  memiliki  permasalahan,  kadang  masalah  yang menimpa  begitu  rumit.  Hal  tersebut  dikarenakan  manusia  adalah  makhluk  sosial, yang  tak  lepas  dari  dinamika  sosial  yang  rawan  konflik.  Problematika  hidup  yang besar  maupun  kecil  harus  senantiasa  diselesaikan.  Namun  untuk  menyelesaikan masalah, seringkali tidak bisa dengan mudah untuk di atasi secara mandiri. Sehingga dibutuhkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Apalagi sampai ke ranah hukum, tentu hal itu membuat kondisi psikologi  yang rawan. Ego masing-masing  pihak  untuk  membenarkan  pendapatnya  membuat  perkara  semakin menguras  pikiran,  hati  dan  bahkan  biaya.  Maka  dari  itu  orang  yang  berperkara pidana  ataupun  perdata  membutuhkan  nasehat,  advis  dan  bantuan  dari  orang  yang lebih mengetahui tentang hukum acara persidangan.
Sebagai  negara  hukum  ( rechtsstaat )  sebagaimana  bunyi  pasal  1  ayat  (3) Undang-  Undang  Dasar  1945  yang  menyatakan  “Negara  Indonesia  adalah  negara hukum”,  maka  negara  harus  menjamin  persamaan  setiap  orang  di  hadapan  hukum serta  melindungi  hak  asasi  manusia.  Persamaan  di  hadapan  hukum  memiliki  arti bahwa  semua  orang  memiliki  hak  untuk  diperlakukan  sama  di  hadapan  hukum ( equality before the law ). 1
1 Paul S Baut, Bantuan Hukum di Negara berkembang, Jakarta YLBHI, 1990, hal 21
Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membeda-bedakan  latar  belakangnya  (ras,  agama,  keturunan,  pendidikan  atau tempat  lahirnya),  untuk  memperoleh  keadilan  melalui  lembaga  peradilan.  Semua warga negara  adalah sama kedudukannya dihadapan hukum,  oleh karena itu setiap orang  berhak  mendapatkan  bantuan  hukum  dalam  peradilan  yang  adil  dan  tidak memihak. Hak ini merupakan hak dasar setiap  manusia. Hak ini bersifat  universal, berlaku  di  manapun,  kapan  pun  dan  pada  siapapun  tanpa  ada  diskriminasi. Pemenuhan  hak  ini  merupakan  tugas  dan  kewajiban  Negara.  Setiap  warga  Negara tanpa  memandang  suku,  warna  kulit,  status  sosial,  kepercayaan  dan  pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. 2
Bentuk  persamaan  perlakuan  di  hadapan  hukum  adalah  bahwa  semua  orang berhak untuk memperoleh pembelaan dari advokat sesuai dengan ketentuan undang- undang,  sehingga  tidak  hanya  orang  yang  mampu  saja  yang  dapat  memperoleh pembelaan  dari  advokat/penasihat  hukum  tetapi  juga  fakir  miskin  atau  orang  yang tidak mampu juga dapat hak yang sama dalam rangka memperoleh keadilan ( access to justice ). 3
Pada  saat  itulah  Lembaga  Bantuan  Hukum  dibutuhkan  masyarakat  untuk melayani  dan  memperjuangkan  hak-hak  keadilan  khususnya  bagi  masyarakat  tidak mampu.  Karena  kita  tahu  bahwa  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk  pengacara professional  sangat  mahal.  Sedangkan  masyarakat  tidak  semuanya  mampu  untuk membayarnya.  Dan  mereka  sangat  terbantu  dengan  adanya  Lembaga  Bantuan Hukum yang dapat membantu mereka secara prodeo/gratis.
Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat  besar  yaitu  untuk  mendampingi  kliennya  sehingga  dia  tidak  akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam  hal  materinya  yang  mana  di  sini  diharapkan  dapat  tercapainya  keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.
Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis maka orang yang tidak  mampu  yang  dalam  hal  ini  dimaksudkan  pada  tingkat  perekonomiannya rendah,  bisa  mendapat  keringanan  untuk  memperoleh  penasihat  hukum  sehingga hak-haknya  dapat  terlindungi  dan  proses  pemeriksaan  perkara  tersebut  dapat berlangsung sebagaimana mestinya .
Program  pemberian  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  tidak  mampu  telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal  yang  menunjukkan  bahwa  pemberian  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  tidak mampu  sangat  diperlukan,  dan  diharapkan  adanya  peningkatan  atau  intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun. Arah kebijaksanaan dari program bantuan  hukum  bagi  masyarakat  tidak  mampu,  disamping  memberdayakan keberadaan  dan  kesamaan  hukum  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat,  juga  bertujuan untuk  menggugah  kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  masyarakat,  yaitu  melalui penggunaan  hak  yang  disediakan  oleh  Negara  dalam  hal  membela  kepentingan hukumnya di depan Pengadilan. 4
2 Ibid
3 Jeremias Lemek. Mencari keadilan, yogyakarta, Galangpress, 2007, hal 14
4 M.Zen A Patra dan Daniel Hutagalung, ed. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006, hal 32
Oleh  sebab  itulah,  setiap  pengadilan  negeri  telah  menyediakan  pos  bantuan hukum  (posbakum)  agar  dapat  memberikan  bantuan  hukum  secara  gratis  kepada masyarakat  yang  tidak  mampu  akan  tetapi  para  pemohon  bantuan  hukum  tersebut harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh pengadilan agar bisa mendapatkan bantuan hukum tersebut.
Pos  bantuan  hukum  dibentuk  berdasarkan  surat  keputusan  ketua  pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B. Perumusan Masalah
Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Apa peranan serta bagaimana Mekanisme Pengadilan Negeri Samarinda dalam memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat yang kurang mampu?
2. Apa  saja  kendala  yang  dihadapi  Pengadilan  Negeri  Samarinda  dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu?
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk  mengetahui  peranan  serta  mekanisme  bantuan  hukum  bagi masyarakat kurang mampu dalam berperkara di pengadilan negeri
b. Untuk  mengetahui  kendala-  kendala  apa  yang  dhadapi  pengadilan  negeri dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu
2. Kegunaan penelitian
a. Dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui adanya bantuan hukum  bagi  masyarakat  kurang  mampu  sehingga  dapat  mempermudah masyarakat jika berperkara.
b. Pengadilan negeri maupun pengadilan  yang ada di samarinda harus mampu memberikan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu secara baik

## BAB II

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian
Berdasarkan  permasalahan  yang  diteliti  oleh  penulis,  maka  metode  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka yang merupakan data primer atau yang lebih dikenal dengan penelitian kepustakaan dengan data-data yang ada di Pengadilan  Negeri  Samarinda.  Penelitian  yang  penulis  lakukan  ini  berdasarkan fakta-fakta  peraturan  perundang-undangan  dan  teori-teori  yang  berkaitan  dengan mekanisme  pemberian  bantuan  hukum  bagi  masyarakat  kurang  mampu  di Pengadilan  Negeri  Samarinda.  Sehingga  dalam  penulisan  ini  di  gunakan  metode penelitian yuridis normatif.
B. Tipe Penelitian
Tipe  Penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  Yuridis  Normatif,  dengan pendekatan  undang-undang,  yaitu  melakukan  pengkajian  peraturan  perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan  peneliti  angkat,  dalam  hal  ini  UU  Nomor  16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, yang berkaitan dengan erat dengan pemberian bantuan  hukum  terhadap  masyarakat  kurang  mampu  di  Pengadilan  Negeri Samarinda.

## C. Sifat Penelitian
Penelitian yang di lakukan oleh peneliti bersifat deskriptif (deskriftive research) yaitu  peneliti  berusaha  menggambarkan  dan  memaparkan  dan  menjelaskan  suatu keadaan  yang  didasarkan  pada  gejala-gejala  serta  fakta  yang  berkembang  dan  di peroleh  masyarakat  yang  kemudian  dikaji  mel          alui  aturan  yang  kemudian  di kaitkan  dengan  issue  hukum  yang  sering  menjadi  kendala  di  masyarakat  yaitu adanya  hambatan  yang  timbul  dalam  mekanisme  pemberian  bantuan  hukum  di Pengadilan  Negeri  Samarinda  berdasarkan  perspektif  administrasi  dalam  Undang- Undang Nomor 16 tahun 2011.
D. Sumber Data
Adapun sumber data yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder, dimana bahan-bahan hukum seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto  meliputi  bahan hukum  primer, bahan hukum  sekunder dan bahan hukum tersier. Sehingga Penulisan ini menitik beratkan pada penelitian bahan pustaka atau yang dalam metode penelitian dikenal sebagai data sekunder, yang terdiri dari : 5 1. Bahan  hukum  primer,  adalah  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  kepustakaan yang merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
c. Surat  Edaran  Nomor  10  Tahun  2010  tentang  pedoman  pemberian  bantuan hukum
2. Bahan hukum sekunder
Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  di  pergunakan sebagai  penunjang  atau  memperkuat  bahan  hukum  primer  yang  ada,  sehingga dapat  membantu  peneliti  untuk  membahas  dan  menganalisis  permasalahan hukum yang timbul.
Bahan  hukum  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa  literature- literatur  hukum  dan  pendapat  para  ahli  hukum  yang  berkaitan  dengan  pokok masalah dalam penelitian.
3. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum  yang di gunakan sebagai bahan hukum penunjang yang mencakup kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum,  Undang-undang  dan  bahan  hukum  yang  menunjang  dalam  penelitian ini.
E. Alat Untuk Mendapatkan Data
1. Wawancara,  yaitu  melakukan  Tanya  jawab  secara  langsung  dengan  subjek penelitian  (narasumber)  tentang  permasalahan  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan  pedoman  wawancara.  Daftar  pertanyaan,  yaitu  menyampaikan daftar  pertanyaan  secara  tertulis  kepada  subjek  penelitian  (narasumber)  tentang permasalahan dalam penelitian ini.
2. Studi  dokumen,  yaitu  dengan  cara  mempelajari,  mengakaji  dan  menelaah bahan-bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer  maupun  bahan  hukum sekunder.
5 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : Universitas Indonesia, 2010, hal 33

## F. Analisa data
Data  yang  telah  dikumpulkan  dari  penelitian  kepustakaan  maupun  dari penelitian  lapangan  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu  metode  analisis data  dengan  cara  menggelompokan  menyeleksi  data  yang  diperoleh  dari  penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi  kepustakaan  sehingga  diperoleh  jawaban  atas  permasalahan  dalam  penelitian ini.  Dalam  analisa  data  ini  digunakan  cara  berpikir  induktif,  yaitu  menyimpulkan hasil  penelitian  dari  hal  yang  bersifat  khusus  untuk  kemudian  diambil  kesimpulan yang bersifat umum. 6

## BAB III

## PEMBAHASAN
A. Peranan  serta  Mekanisme  Pengadilan  Negeri  Samarinda  dalam  Pemberian Bantuan Hukum
Pengadilan  negeri  samarinda  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Salah satu  peranan  pengadilan  negeri  samarinda  yaitu  memberikan  layanan  bantuan hukum  bebas  biaya  (gratis)  melalui  pos  bantuan  hukum  (Posbakum)  kepada masyarakat luas pencari keadilan.
Layanan Posbakum Meliputi :
1. Konsultasi Hukum
2. Penyediaan advokat (Penasehat Hukum) Untuk Kasus pidana maupun perdata
3. Pembebasan Biaya perkara untuk kasus pidana maupun perdata
4. Sidang Keliling Pos  Bantuan  Hukum  (POSBAKUM)  adalah  ruang  yang  disediakan  oleh Pengadilan  Negeri  bagi  advokat  piket  dalam  memberikan  layanan  bantuan  hukum kepada  pemohon  bantuan  hukum.  Agar  memudahkan  para  pencari  keadilan  yang memiliki  keterbatasan  ekonomi  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  secara  gratis melalui  advokat  yang  ditunjuk  atau  dipercaya  oleh  pengadilan  negeri  untuk menangani  kasus  atau  sengketa  para  pemohon  bantuan  hukum.  Peratuan  Pedoman Pos Bantuan Hukum :
1. Surat  Edaran  Mahkamah  agung  RI  No.  10  Tahun  2010  Tetang  Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
2. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1/DJU/OT.01.03/I/2012  tanggal  26  Januari  2012  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  RI  No.10  Tahun  2010  tentang  Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A  Perkara  Perdata,  Pos  Bantuan  Hukum  dan  Zitting Plaats.
Advokat piket di Pos Bantuan Hukum memberikan layanan berupa : 13
1. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum
2. Bantuan  pembuatan  dokumen  hukum  Advis,  konsultasi  hukum  dan  bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata
6 Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
3. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku
4. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat sesuai dengan syarat yang berlaku
Pemohon  Bantuan  Hukum  harus  membuktikan  bahwa  ia  tidak  mampu  dengan memperlihatkan :
1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala desa setempat, atau Surat  Keterangan  Tunjangan  sosial  laiinnya,  seperti  Kartu  Keluarga  Miskin (KKM),
2. Kartu  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat  (Jamkesmas),  Kartu  Program  Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
3. Surat  pernyataan  tidak  mampu  yang  dibuat  dan  ditandatangani  Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
Advokat yang ditunjuk untuk memberikan bantuan dapat :
1. Bertindak  sebagai  pendamping  atau  kuasa  hukum  untuk  memberikan  bantuan hukum  dalam  pengurusan  sengketa  perdata  Pemohon  bantuan  hukum  di pengadilan; atau
2. Bertindak sebagai pendamping dan pembela terhadap Pemohon Bantuan Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana di pengadilan
Selain  peranannya  dalam  memberikan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat  yang Tidak  mampu,  Pengadilan  Negeri  samarinda  juga  mempunyai  Mekanisme  atau  Alur dalam pemberian bantuan hukum  yang harus diikuti atau dipenuhi oleh  para pemohon bantuan  hukum  Berdasarkan  SEMA  No.  10  Tahun  2010  Tentang  pedoman  pemberian bantuan  hukum  sebagai  syarat  awal  agar  bisa  mendapatkan  bantuan  hukum  secara cuma-cuma/gratis adapun mekanisme pemberian bantuan hukum, yaitu :
1. Untuk  memperoleh  Bantuan  Hukum,  Pemohon  Bantuan  Hukum  harus  memenuhi syarat-syarat :
a. mengajukan  permohonan  secara  tertulis  yang  berisi  sekurang-kurangnya identitas  pemohon  dan  uraian  singkat  mengenai  pokok  persoalan  yang dimohonkan Bantuan Hukum;
b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
2. Dalam  hal  Pemohon  Bantuan  Hukum  tidak  mampu  menyusun  permohonan  secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
Sedangkan penyelenggaran Bantuan Hukum, yaitu :
1. Majelis  Hakim  menetapkan  dan  menunjuk  Advokat  untuk  memberikan  jasa bantuan  hukum  dan  membuat  surat  kuasa  khusus  guna  bertindak  mewakili, mendampingi,  membela  dan  melakukan  tindakan  hukum  lainnya  untuk kepentingan Terdakwa selaku Pemohon Bantuan Hukum.
Penetapan dan penunjukan Advokat diatas wajib di lengkapi dengan :
a. Surat Kuasa Khusus.
b. Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  dari  Lurah  atau  Kepala  Desa  setempat  atau Kartu  Keluarga  Miskin  (KKM),  atau  Kartu  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat
(Jamkesmas),  atau  Kartu  Keluarga  Harapan  (KKH),  atau  Kartu  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  atau  Surat  Pernyataan  Tidak  Mampu  yang  dibuat  dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Berdasarkan  Penetapan  Penunjukan  Advokat  untuk  memberikan  jasa  bantuan hukum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula :
a. Penetapan  Ketua  Pengadilan  Negeri  yang  memerintahkan  Kuasa  Pengguna Anggaran  untuk  membayar  dana  bantuan  hukum  kepada  Advokat  yang  telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa.
b. Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran  membuat  Surat  Keputusan  Pembebanan  Dana  Bantuan  Hukum  ke dalam DIPA pengadilan.
3. Pencairan  anggaran  Bantuan  Hukum  kepada  Advokat  dilakukan  setelah  perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan :
a. Surat Kuasa Khusus
b. Surat  Keterangan  Tidak  Mampu  dari  Lurah  atau  Kepala  Desa  setempat  atau Kartu  Keluarga  Miskin  (KKM),  atau  Kartu  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat (Jamkesmas),  atau  Kartu  Keluarga  Harapan  (KKH),  atau  Kartu  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  atau  Surat  Pernyataan  Tidak  Mampu  yang  dibuat  dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
c. Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
d. Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut.
4. Komponen  yang  dibiayai  dan  dibayarkan  dengan  Anggaran  Dana  Bantuan  Hukum untuk  kepentingan  Terdakwa  (Pemohon  Bantuan  Hukum)  dalam  proses pemeriksaan  di  Pengadilan  Negeri  terdiri  dari  :  Advokat,  Saksi,  Saksi  Ahli,  dan Penerjemah.
5. Saksi  yang  dimaksud  di  dalam  angka  4  adalah  saksi  yang  meringankan  Terdakwa (saksi Adecharge )
6. Anggaran  Dana  Bantuan  Hukum  yang  dialokasikan  untuk  empat  komponen  diatas merupakan biaya transport.
7. Pengaturan  pengeluaran  dana  Bantuan  hukum  sebesar  Rp.  1.000.000,-  (satu  juta rupiah) untuk empat komponen tersebut diperinci masing – masing sebagai berikut:
a. Advokat sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
b. Saksi maksimal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
c. Saksi Ahli maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ; dan
d. Penterjemah maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
8. Pengeluaran/pencairan  uang  oleh  Bendahara  Pengeluaran  Pengadilan  Negeri  untuk biaya Saksi Adecharge , atau Saksi Ahli atau Penterjemah tersebut harus dilengkapi dengan  Penetapan  Majelis  Hakim  dan/atau  berita  acara  persidangan  Saksi Adecharge , atau Saksi Ahli, atau Penterjemah serta menanda tangani kwitansi tanda bukti pengeluaran.
9. Bendahara Pengeluaran mencatat dan membukukan semua pengeluaran dalam buku register khusus dan menyimpan bukti-bukti yang berkaitan.
B. Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.
Secara  umum  masih  sulit  bagi  rakyat  kecil  untuk  mengakses  keadilan. Penyebabnya  antara  lain  masih  adanya  sisi  negatif  dalam  penegakan  hukum  yang menghantui  rakyat  kecil.  Keraguan  masyarakat  untuk  datang  ke  LBH  maupun  Pos Bantuan  Hukum  yang  disediakan  oleh  pengadilan  negeri  samarinda  juga  karena diakibatkan oleh image advokat  yang seolah-olah dianggap tidak mau memberikan bantuan  hukum  jika  tidak  dibayar  selain  itu  masyarakat  juga  banyak  masih beranggapan  bahwa  mahalnya  jasa  advokat  dalam  memberikan  bantuan  hukum. Akan  tetapi,  terkadang  masyarakat  juga  ada  yang  merasa  mampu  menyelesaikan segala  proses  hukum  yang  harus  dijalani  dan  menangani  perkaranya  sendiri  tanpa meminta bantuan advokat. Itulah yang membuat sebagian besar masyarakat memilih maju sendiri menghadapi serangkaian proses hukum.
Pada  awalnya  Pihak  penyidik  sudah  menyampaikan  hak-hak  terdakwa sebelumnya pada saat masih berada dalam naungan kepolisian agar didampingi oleh penasehat  hukum  baik  menyediakan  sendiri  maupun  disediakan  oleh  pengadilan sesuai amanat yang disebutkan dalam KUHAP bahwa guna kepentingan pembelaan seseorang  berhak  mendapatkan  bantuan  hukum  pada  setiap  tingkat  pemeriksaan apabila ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Tetapi, pada kenyataannya banyak masyarakat  merasa  mampu  menyelesaikan  masalahnya  sendiri  Padahal  sebenarnya fungsi  advokat  sangat  penting  dalam  mendampingi  terdakwa  menjalani  tiap  proses hukum yang perlu dilalui.
Kendala  awalnya  yaitu  munculnya  pihak  yang  sebenarnya  bukan  advokat namun,  menawarkan  diri  atau  mengaku  bisa  menyesaikan  permasalahan  hukum. Mereka yang disebut makelar kasus itu sebagai perantara antara calon klient dengan advokat yang nantinya membantu menyelesaikan perkara. Situasi seperti inilah yang pada  awalnya  membuat  banyak  masyarakat  yang  beranggapan  tidak  ingin menggunakan jasa advokat dan lebih memilih menyelesaikan masalahnya sendiri.
Kendala  lain  juga  berasal  dari  advokatnya  sendiri.  Terkadang  ada  perilaku curang  yang  dilakukan  yaitu  ketika  advokat  telah  menerima  penetapan pendampingan  kepada  pemohon  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma/gratis,  setelah melewati  beberapa  kali  rangkaian  persidangan  yang  ditanganinya  tiba-tiba  advokat yang  berbuat  curang  tadi  ada  meminta  biaya  kepada  pemohon  bantuan  hukum dengan  alasan-alasan  tertentu.  Inilah  yang  menjadi  kendala  besar  bagi  Pengadilan negeri  samarinda  dalam  memberikan  layanan  pos  bantuan  hukum  yang  tujuan utamanya  untuk  memudahkan  dan  memberikan  bantuan  hukum  secara  gratis  bagi masyarakat  tidak  mampu.  akan  tetapi,  malah  di  salah  gunakan  dengan  adanya tingkah laku oknum yang berbuat curang.
Kendala  berikutnya  yaitu  tidak  seimbangnya  jumlah  pencari  keadilan  dengan advokat  yang disediakan oleh pengadilan  negeri  samarinda di  Pos bantuan hukum. Penyebarannya  yang tidak merata  yang hanya terpusat  dikota besar  yang  berakibat masyarakat  miskin  yang  sebagian  besar  berada  dipelosok-pelosok  desa  tidak  bisa menjangkau bantuan hukum ini.
Kendala  selanjutnya  yang  dihadapi  pengadilan  negeri  samarinda  dalam memberikan  bantuan  hukum  yaitu  dari  masyarakatnya  itu  sendiri.  Terkadang  ada masyarakat  yang memalsukan surat keterangan tidak mampu  yang dijadikan syarat utama  dalam  memperoleh  bantuan  hukum  cuma-cuma/gratis  ini.  Pada  awalnya mereka  datang  ke  Pengadilan  negeri  samarinda  dan  berkonsultasi  dengan  advokat yang piket di pos bantuan hukum dengan berpenampilan seolah-olah terlihat seperti masyarakat  tidak  mampu.  Advokat  juga  sebenarnya  tidak  boleh  dengan  mudah
percaya  begitu  saja,  sehingga  diperlukan  tim  untuk  terjun  langsung  untuk melakukan  observasi  kepada  calon  kliennya  supaya  nantinya  akan  ketahuan  mana masyarakat  yang  sengaja  memanfaatkan  fasilitas  ini  dan  mana  masyarakat  yang benar-benar membutuhkan bantuan hukum prodeo. Namun, pada kenyataannya hal tersebut  banyak  tidak  dilakukan  oleh  para  advokat-advokat  yang  ditunjuk  oleh pengadilan  negeri  samarinda  dalam  memberikan  bantuan  hukum  secara  gratis  bagi masyarakat  yang  tidak  mampu.  Kadang  dengan  adanya  surat  keterangan  tidak mampu  itu  saja  advokat  tersebut  dapat  langsung  mempercayai  bahwa  masyarakat tersebut benar-benar tidak mampu tanpa melaukan observasi terlebih dahulu.
Kendala lainnya yaitu terkait permasalahan dana / anggaran. Dalam menjalankan peranannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang tidak mampu dengan memberikan  bantuan  hukum  melalui  pos  bantuan  hukum  (Posbakum).  Pengadilan negeri  samarinda  terkendala  oleh  permasalahan  dana  atau  anggaran.  Kita  perlu ketahui bahwa semakin hari tindak pidana atauapun sengketa yang terjadi pasti akan selalu meningkat dari tahun ketahun. Sehingga akan membuat para pencari keadilan seperti  masyarakat-masyarakat  yang  tidak  mampu  tersebut  akan  banyak  mencari bantuan  hukum  secara  gratis  seperti  meminta  bantuan  hukum  lewat  Pos  bantuan hukum  yang telah disediakan oleh pengadilan negeri samarinda. Jika tindak pidana semakin  hari  semakin  meningkat  maka  pasti  para  pencari  keadilan  pun  semakin banyak. Jadi sinilah terkadang pengadilan terkendala oleh permasalahan dana  yang disediakan untuk  membantu  para pencari keadilan apabila pemohon  yang meminta bantuan  hukum  sangat  banyak  dan  tidak  seimbang  dengan  dana  /  anggaran  yang disediakan oleh negara.
Masyarakat-mayarakat  samarinda  saat  ini  mungkin  masih  banyak  yang  awam hukum  dan  tidak  mengetahui  tentang  adanya  pelayanan  pos  bantuan  hukum (Posbakum) yang akan memudahkan atau membela hak mereka jika terjadi adanya suatu  permasalahan  pidana  maupun  perdata  yang  akan  diberikan  secara  cuma- cuma/gratis  kepada  mereka  jika  memenuhi  syarat.  Hal  tersebut  diakibatkan  oleh masih  banyaknya  masyarakat  yang  beranggapan  bahwa  apabila  memakai  jasa advokat  pasti  akan  banyak  mengeluarkan  biaya.  Kebanyakan  masyarakat  hanya mengetahui  para  advokat  dari  LBH-LBH  yang  ada  dengan  bayaran  yang  cukup mahal sehingga masyarakat menjadi ragu untuk meminta bantuan hukum oleh para advokat.  Ketidaktahuannya  masyarakat  akan  adanya  pos  bantuan  hukum  yang memberikan  bantuan  secara  gratis  ini  dikarenakan  kurangnya  sosialisasi  terhadap masyarakat-masyarakat yang berada dikota maupun masyarakat yang berada didesa ataupun perkampungan sehingga membuat masyarakat itu tidak mengerti dan tidak mengetahui  adanya  bantuan  hukum  secara  gratis  yang  disediakan  oleh  pengadilan melalui pos bantuan hukum tersebut.

## BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  yang  diberikan  oleh  Pengadilan  Negeri samarinda  pada kasus pidana atau perdata pada hakekatnya untuk memberikan perlindungan  kepada  pencari  keadilan  agar  hak-haknya  terlindungi.  Pemberian bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada  masyarakat  yang  tidak  mampu diberikan  melalui  Pos  Bantuan  Hukum  yang  dibentuk  di  setiap  Pengadilan Negeri.  Pos  Bantuan  Hukum  di  Pengadilan  Negeri  diatur  di  Surat  Edaran
Mahkamah  Agung  No.  10  Tahun  2010  Tentang  Pedoman  Pemberian  Bantuan Hukum  mengacu  pada  Pedoman  Pemberian  Bantuan  Hukum  di  Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran A.
2. Pengadilan  negeri  samarinda  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam pemberian  bantuan  hukum  kepada  masyarakat-masyarakat  yang  tidak  mampu. Salah  satu  peranan  pengadilan  negeri  samarinda  yaitu  memberikan  layanan bantuan  hukum  bebas  biaya  (gratis)  melalui  pos  bantuan  hukum  (Posbakum) kepada  masyarakat  luas  pencari  keadilan.  Kemudian,  Mekanisme  Pemberian bantuan  hukum  antara  lain  pada  awalnya  pemohon  bantuan  hukum  harus mengajukan  permohonan  secara  tertulis, melampirkan  SKTM  Serta menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara. Dalam penyelenggaraannya  Majelis  Hakim  menetapkan  dan  menunjuk  Advokat  untuk memberikan  jasa  bantuan  hukum  dan  membuat  surat  kuasa  khusus  guna bertindak  mewakili,  mendampingi,  membela  dan  melakukan  tindakan  hukum lainnya  untuk  kepentingan  Terdakwa  selaku  Pemohon  Bantuan  Hukum. Selanjutnya,  Berdasarkan  Penetapan  Penunjukan  Advokat  oleh  hakim  tersebut memerintahkan  agar  advokat  yang  telah  ditunjuk  untuk  memberikan  jasa bantuan hukumnya.
Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri samarinda menghadapi berbagai macam  kendala  dalam  memberikan  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  kepada masyarakat  yang  tidak  mampu  seperti  kendala  dana,  ketidaktahuan  masyarakat tentang  keberadaan  Pos  Bantuan  Hukum,  perilaku  curang  yang  dilakukan  oleh oknum  pengadilan dalam  memberikan bantuan hukum  secara  gratis,  kurangnya fasilitas yang tersedia di Posbakum, tidak seimbangnya jumlah pencari keadilan dengan advokat yang disediakan oleh pengadilan negeri samarinda.
B. Saran-Saran
1. Sosialisasi  mengenai  bantuan  hukum  yang  diberikan  secara  cuma-cuma/  gratis oleh pengadilan negeri samarinda harus lebih ditingkatkan lagi bagi masyarakat yang  tidak  mampu  yang  sedang  mengalami  permasalahan  pidana  maupun perdata agar semua masyarakat yang berada dipelosok samarinda tau bahwa ada bantuan  hukum  secara  gratis  yang  disediakan  oleh  pengadilan  jika  memenuhi syarat.
2. Prosedur  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  bagi  orang  yang  tidak  mampu hendaknya  lebih  dipermudah  lagi  sehingga  dana  bantuan  hukum  dapat  tersalur dengan maksimal. Demikin juga besar dana bantuan Hukum untuk setiap kasus hendaknya ditingkatkan lagi.
3. Harus  ada  upaya  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  negeri  dalam  menanggulangi setiap kendala-kendala  yang di  hadapi  dalam  pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Daftar Literatur
A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, ed. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia . Jakarta: -------------, YLBHI dan PSHK. 2006.
Ashshofa Burhan . Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 2007. Baut Paul S. . Bantuan Hukum Di Negara Berkembang . Jakarta: YLBHI, 1990.
Gatot  dan  Virza  Roy  Hizzal,  ed. Bantuan  Hukum  Akses  Masyarakat  Marjinal Terhadap -------------, Keadilan . Jakarta: LBH Jakarta, 2007. Hamzah Andi . Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Kristianto  Agustinus  Edy  dan  A.  Patra  M.Zen,  ed. Panduan  Bantuan  Hukum  di Indonesia . -------------, Jakarta: YLBHI dan PSHK. 2009.
Lemek Jeremias . Mencari Keadilan . Yogyakarta: Galangpress, 2007.
Marpaung  Leden  . Proses  Penanganan  Perkara  Pidana .  Jakarta  :  Sinar  Grafika, 2011.
Marzuki Peter Mahmud . Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana, 2005.
Nashriana. Perlindungan  Hukum  Pidana  Anak  di  indonesia .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo -------------, Persada, 2011.
Prodjohamidjojo  Martiman  . Penasihat  dan  Bantuan  Hukum  Indonesia .  Jakarta: Ghalia -------------, Indonesia, 1982.
Soekanto  Soerjono  . Pengantar  Penelitian  Hukum. Jakarta:  Universitas  ------------- ,Indonesia(UI-Press), 2010.
Soekanto Soerjono , Heri Tjandrasari, dan Tien Handayani. Bantuan Hukum Suatu - -------------, Tinjauan Sosio Yuridis . Jakarta, 1983.
Sinaga  V.  Harlen  dan  Otto  Hasibuan. Dasar-Dasar  Profesi  Advokat.  Jakarta: Erlangga , --------------, 2001. Sunggono  H.  Bambang  dan  Aries  Harianto. Bantuan  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia . --------------, Bandung: Mandar Maju, 2009.
Sunggono  Bambang  . Metodologi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo, 2009.
Winarta  Frans  Hendra  . Bantuan  Hukum  di  Indonesia  Hak  Untuk  Didampingi Penasihat  --------------,  Hukum  bagi  Warga  Negara .  Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo, 2011.
Winarta  Frans  Hendra  . Advokat  Indonesia  Cita,  Idealisme  dan  Keprihatinan. Jakarta: --------------, Pustaka Sinar Harapan, 1995. Yuwono  Ismantoro  Dwi  . Panduan  Memilih  dan  Menggunakan  Jasa  Advokat . Yogyakarta: --------------, Pustaka Yustisia, 2011.
B. Peraturan Perundang-Undangan :
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009. Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999. Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum. UU No. 16 Tahun 2011, Undang-Undang Tentang Advokat. UU No. 18 Tahun 2003. Undang-Undang  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1986 -------------, Tentang Peradilan Umum. UU No. 49 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma. -------------, PP No. 83 Tahun 2008
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Tentang  Pedoman  Pemberian  Bantuan  Hukum. SEMA No. -------------, 10 Tahun 2010.
Instruksi  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan
Program  -------------,Bantuan  Hukum  Bagi  Golongan  Masyarakat Yang  Kurang  Mampu  Melalui  -------------,Pengadilan  Negeri  dan Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Nomor  -------------,M.03-UM.06.02
Tahun 1999.

## C. Internet
Ahmad  Bina, http://hukumonline.com/pusatdata/detail/13147/node/303 (diakses tanggal 15   April 2015) Frans Hendra Winarta, http:// anggaran.org/2006/06/14/dimensi-moral- profesiadvokat-dan-pekerja-bantuan-hukum/ (diakses pada tanggal  25 April 2015)
Ruslan  Husein,  Bantuan  Hukum:  Suatu  Keharusan, http://Putrakeadilan.blogsot. Com/2009/01/bantuan-hukum-suatu-keharusan.html (diakses  pada tanggal 01 Mei 2015)