Pendidikan Politik Berbasis Komunitas (Kasus pada Pendidikan Politik JRMK di Jakarta Utara)
Achmad Siswanto Pendidikan Sosiologi FIS-UNJ Siswanto.unj@gmail.com

## Abstrak
Diskursus kemiskinan  di Indonesia saat ini  masih  didominasi  oleh persoalan tidak  berdayanya warga miskin dalam akses sosial-ekonomi, politik dan budaya dalam kehidupannya. Oleh sebab itu  isu  kemiskinan  selalu  hangat  untuk  didiskusikan  guna  mencari  alternatif  solusi penyelesaiannya.  Penelitian  ini  menjelaskan  strategi  dan  aksi  warga  miskin  untuk  bertahan hidup  di  kota  melalui  pemberdayaan  sosial  komunitas  Jaringan  Rakyat  Miskin  Kota  (JRMK) hingga  akhirnya  mereka  dapat  survive  hidup  di  Jakarta.  Artikel  ini  merupakan  hasil  riset kualitatif yang menggunakan studi kasus untuk memahami kemampuan bertahan warga miskin di  Jakarta  Utara  secara  kritis  dan  mendalam.  Data  dihimpun  melalui  pengamatan,  wawancara, studi  dokumen  dan  studi  literatur  yang  ekstensif.  Hasil  studi  ini  menunjukkan  Modal  sosial yang dimiliki warga miskin menjadi instrumen untuk dapat membuat mereka bertahan hidup di kota.
Kata Kunci : Pendidikan, Politik, Kemiskinan, Pemberdayaan Sosial

## Abstract
Poverty  discourse  in  Indonesia  is  still  dominated  by  the  problem  of  the  poor  citizens  being unable  to  access  socio-economic,  political  and  cultural  aspects  of  their  lives.  Therefore  the issue  of  poverty  is  always  warm  to  be  discussed  in  order  to  find  alternative  solutions  to  its resolution. This study explains the strategies and actions of the poor to survive in cities through social empowerment of the Urban Poor People's Network (JRMK) community so that they can finally survive in Jakarta. This article is the result of qualitative research that uses case studies to critically and deeply understand the ability of the poor to survive in North Jakarta. Data is collected  through  observations,  interviews,  document  studies  and  extensive  literature  studies. The  results  of  this  study  show  that  social  capital  owned  by  poor  people  is  an  instrument  to make them survive in the city.
Keyword : Education, political, poverty, Social Empowerment

## Pendahuluan
Jakarta  merupakan  kota  dengan intensitas  kepadatan  penduduk  cukup tinggi tercatat 10,4 juta jiwa pada tahun 2017 (Data Provinsi DKI Jakarta 2017).
Berdasarkan besaran pendudukan tersebut, presentase kemiskinan penduduk  DKI  pada  Maret  2018 tercatat 3.57 persen atau setara sebanyak  373.12  ribu  orang  dalam kurun waktu empat tahun terakhir (BPS Maret  2018).  Kemiskinan  merupakan persoalan  dua  sisi  yang  harus  dibahas. Pertama ,  persoalan  kemiskinan  harus kita  lihat  sebagai  persoalan  struktural. Kemudian kedua ,  bahwa  persoalan kemiskinan merupakan persoalan kultural.  Dua  faktor  ini  dapat  menjadi
pertimbangan dalam melihat bagaimana kemudian kebijakan yang ada juga tidak mampu mewadahi keberpihakan terhadap warga miskin.
Berdasarkan  hasil penelitian  yang dilakukan  oleh  Rujak  Center  for  Urban Studies  (2016)  menjelaskan  bahwa pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia terpusat  di  kota-kota  saja.  Oleh  sebab itu  tingkat  kemiskinan  rata-rata  pada daerah perkotaan (7.73 %) lebih rendah dari  pada  wilayah  pedesaan  (13.96  %). Bank  Dunia  mengestimasikan  bahwa pada  2025,  sebesar  68%  populasi Indonesia  akan  tinggal  diperkotaan karena pengembangan yang tidak merata.  Selanjutnya,  Bank  Dunia  juga mempertimbangkan  tingkat  urbanisasi
Indonesia yang tertinggi berada di Asia. Bagaimanapun  ironisnya,  kota-kota  di
Indonesia mengalami keterpurukan menyasar  persoalan  kemiskinan  (Elisa, Dkk. 2018).
Kemudian  laporan  penelitian  dari Rujak  Center  for  Urban  Studies menjelaskan  bahwa  Pada  September 2014  hingga  Maret  2015,  populasi kawasan  miskin  perkotaan  meningkat dari 10.36 menjadi 10.65 juta. Keterpurukan  ini  dapat  dilihat  dari meningkatnya  kawasan  kumuh.  Pada peningkatan tiap tahun, kawasan kumuh di  Indonesia  menempati  59  hektar. Realitas  tersebut  menunjukkanbahwa kawasan  miskin perkotaan  yang sedang tumbuh adalah satu dari beberapa krisis yang  sedang  dialami  oleh  kawasan- kawasan  perkotaan  di  Indonesia  (Elisa, Dkk. 2018).
Urbanisasi  yang  didorong  oleh mekanisme  pasar  telah  merebut  hak warga  miskin  kota  dan  bersifat  ekslusif dan menyebabkan terjadinya
peningkatan  pengusiran  warga  miskin kota dengan adanya peningkatan penggusuran warga miskin kota. Menurut  catatan  LBH  bahwa  Dalam beberapa  tahun  terakhir  ini  misalnya, dapat  kita  lihat  bagaimana  perlakuan sewenang-wenang atas hak rumah layak telah  diciderai  oleh  oknum  para  “elit”. LBH (lembaga Bantuan Hukum) Jakarta mencatat  setidaknya pada tahun 2015  terdapat  113  kasus  penggusuran paksa dengan korban terdampak menimpa 8.145 keluarga dan 6.283 unit usaha.  Pada  tahun  2016  terdapat  193 kasus  penggusuran  paksa  di  DKI Jakarta dengan jumlahkorban terdampak  sebesar  5.726  keluarga  dan 5.379 unit usaha. Fenomena
penggusuran  selalu  dianggap  solusi tunggal dan paling sering dilakukan dari pada melakukan penataan (LBH Jakarta. 2016). Hal  yang  menarik  dari  fenomena perkotaan yang terjadi hari ini, khususnya  daerah  DKI  Jakarta  adalah
bagaimana melihat warga miskin mampu melewati fase kesulitan dihadapan  ruang  kota.  Modal  sosial sebagai warga miskin menjadi alat yang penting  untuk  dapat  membuat  mereka bertahan  hidup di kota. Untuk itu, pada penelitian  ini  fokus  pembahasannya adalah  bagaimana  mereka  menyusun strategi dan aksi untuk tetap bertahan di kota  melalui  pemberdayaan  sosial  bagi komunitasnya  hingga  akhirnya  mereka dapat  survive  (bertahan)  di  tengah ketidakpastian keberadaan mereka hidup  di  kota  Jakarta,  juga  ingin mencari  tahu  apakah  jalan  politik merupakan  model  yang  dapat  memberi solusi  di  masa  demokrasi  saat  ini  dan bagaimana warga miskin kota memanfaatkan  jalan  politik  tersebut.
Tentu pertanyaan-pertanyaan ini menjadi  penting  untuk  dibahas  dalam penelitian ini.
Jaringan Rakyat Miskin Kota atau disingkat  JRMK  merupakan  organisasi sosial masyarakat akar rumput perkotaan  yang  juga  terutama  sekali tersebar di Jakarta selain kota-kota lain. Pada  fase  ini  menarik  disimak  adalah bagaimana  jalan  politik  yang  ditempuh oleh  JRMK  dalam  mempertahankan komunitasnya  agar  sama-sama  dapat menolong  warga  miskin  kota  lainnya untuk  dapat  bertahan  hidup  di  kota Jakarta.  Pada  pelimihan  Gubernur  DKI Jakarta  pada  tahun  2017  lalu,  JRMK telah  memilih  jalan  politik  melalui mekanisme  “kontrak  politik”  terhadap Gubernur  terpilih  DKI  Jakarta  untuk memastikan  keamanan  tinggal  mereka di  kota  yang  notabene  kerap  dianggap daerah  kumuh  atau  kawasan  “illegal” dalam  dimensi  politik  pemerintahan DKI Jakarta.
Pemberdayaan merupakan strategi mereka untuk terus dapat mengupayakan  perbaikan  hidup  bagi komunitasnya.  Salah  satu  perbaikan hidup  yang  ditempuh  oleh  organisai JRMK  adalah  perbaikan  pengetahuan warga  miskin  kota  yang  juga  memiliki
peran  penting  dalam  merubah  tatanan sosial  kehidupan  masyarakat  sehari- hari.  Missal  saja,  ketidaktahuan  warga miskin  kota  terhadap  tata  ruang  kota, juga pengetahuan hukum dan kebijakan perkotaan  menjadi  elemen  penting membangun dan memberdayakan warga  miskin  kota.  Namun  seidaknya tidak  semata  pemberdayaan,  namun aktifitas JRMK juga merupakan pembukaan ruang-ruang demokrasi yang  selama  ini  kerap  disalah  pahami dalam  upaya  membangun  misi  dalam memberdayakan  warga  miskin  kota melalui  upaya  pembentukan  komunitas dan keorganisasian.
Dalam buku ditulis oleh Braithwaite  (1979),  menyatakan  bahwa masyarakat  miskin  kota  yang  tinggal dalam komunitas terpinggirkan, apalagi yang dihuni oleh  masyarakat  minoritas, kerap menjadi target dari program yang dilakukan  oleh  pemerintah  yang  tujuan utamanya  adalah  menyingkirkan  kaum tersebut dari kota. Alasan yang disebutkan  pemerintah  dapat  beragam. Namun pada umumnya ada stigma yang dilekatkan  pada  masyarakat  miskin kota,  mulai  dari  tempat  lahir  dan berkembangnya penjahat, sarang penyakit  berbahaya  hingga  tempat orang-orang tidak berpendidikan.
Dengan melihat kasus yang dijelaskan oleh Braitwaite bahwa setidaknya  warga  miskin  kota  adalah santapan  empuk  untuk  menguasai lahan-lahan  mereka.  Dengan  membuat stigma  dan  penggusuran  adalah  hal yang baik untuk dilakukan, maka sigma tersebut  tidak  lain  adalah  jalan  untuk melakukan  pengusiran  secara  wajar oleh pemerintah dengan dukungan yang baik dari masyarakat karena penyebaran stigma  tersebut.  Kiranya  hal  ini  yang menjadi  poin  penting  untuk  diangkat dalam  studi  ini,  upaya  untuk  melihat bagaimana  jalan  panjang  warga  miskin kota mencari keadilannya demi mendapatkan  hak  atas  kota  bagi mereka.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode studi  kasus.  Pengumpulan  data  dari pendekatan ini meliputi data-data numerik dan informasi-informasi tekstual  (Cresswell,  2003:21).  Untuk memperoleh  data-data  tersebut  teknik yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara mendalam, pengamatan, dan studi dokumen. Subyek dalam penelitian ini merupakan Lima    orang  pengurus  JRMK  dan  4 warga  yang tinggal di tiga  lokasi   yaitu Kampung  Akuarium,  Kampung  Lodan dan  Kampung  Kunir  Jakarta  Utara. Alasan  pemilihan  sasaran  penelitian karena  lokasi  tersebut  menjadi  wilayah binaan pemberdayaan sosil oleh lembaga JRMK.

## Hasil dan Pembahasan
A. Profil Jaringan Rakyat Miskin Kota
Tahun  2007-2008  JRMK  awal memang belum ada kegiatan, advokasinya masih menuntut pembuatan  akte  kelahiran  agar  tidak berbayar,  dan  pada  masa  Bu  Kokom 2014  sudah  melakukan  kontrak    politik dengan  Jokowi  yang  pada  waktu  itu sebagai  calon  Gubernur  jakarta.  Juga pernah melakukan  kontrak  politik dengan Adang Darajatun yang melawan Foke  dalam  Pilgub  namun  belum berhasil karena Adang Darajatun kalah. Kemudian  pada  tahun  2017  kembali bergerak  melakukan  kontrak  politik dengan Gubernur Anies Baswedan.
Kedepannya jika penataan kampung  melalui  Keputusan  Gubernur 878  berhasil  kedepannya  JRMk  akan semakin  kuat  dalam  posisi  tawar politik. Kekecewaan warga pada umumnya  adalah  kurang  berhasilnya kontrak  politik  warga  dengan  Jokowi, namun  perlu  ditekankan  pula  bahwa kontrak  politik  dengan  Jokowi  bukan tidak berhasil, bahwa pengajuan JERAMi erkait penggantian dana
lumpur lapindo berhasil,  selain itu juga ada point sertifikat tanah dalam kontrak politik  kita,  dan  Jokowi  sekarang melakukan  program  bagi-bagi  sertifikat tanah.    Namun  warga  menganggap  itu tidak  berhasil  karena  Jokowi  tidak  bisa mengintervensi Ahok soal penggusuran. Sejarah berdirinya organisasi rakyat  Jaringan  Rakyat  Miskin  Kota tidak  terlepas  dari  organisasi  induknya yaitu  Urban  Poor  Consortium  (UPC). Pada  tahun  2008  JRMK  dibentuk melalui  kongres  dengan  organisasi rakyat  ditingkat  kota  lainnya,  sehingga ada JRMK Makasar, Surabaya, Lampung,  Kendari,  Aceh  dan  Tulang Bawang  yang  kesemuanya  tergabung dalam  satu  organisasi  rakyat  bernama Jejaring Rakyat Miskin Indonesia (JERAMI).  Biasanya  orang-orang  yang ada  di  JRMK  adalah  mereka  yang tergabung  dalam  UPC,  UPC  adalah induk organisasi yang menempa pengetahuan  bekal  calon-calon  anggota di  JRMK  kemudian  harinya,  tidak menutup  kemungkinan  juga  mereka para anggota yang berada dan tergabung  dalam  JRMK  di  kota-kota lainnya selain Jakarta.
Dalam JRMK karena mereka juga merupakan  bagian  dari  entitas  warga kampung-kampung  yang  didampingi oleh JRMK itu sendiri maka strukturnya adalah CO (community leader) kampung,  lalu  tim  dikampungnnya sendiri  yang  belum  tentu  pengurus JRMK.  Jadi  secara  struktur  bahwa JRMK adalah organisasi yang memiliki beberapa  divisi,  salah  satunya  divisi pelatihan  yang  dahulu  membidangi advokasi,  bendahara,  sekretaris,  tim kepemudaan,  divisi  humas  sedangkan dibawahnya  lagi  terdapat  koordinator wilayah  (korwil)  dan  terakhir  adalah coordinator kampung. Selain itu keuangan  kelembagaan  dari  JRMk adalah iuran dari para anggota organisasi yang ada dikampung- kampung yang terdampingi oleh JRMK
karena  memang  mereka  adalah  bagian dari  JRMK  dampingan.  Dahulu  JRMK meiliki  lembaga  donor  yang  membantu keuangan,  namun,  mereka  mulai  tidak bersentuhan  lagi  dengan  para  lembaga donor.
Hal  yang  lebih  mudah  untuk dipahami adalah bagaimana kerja lapisan struktur organisasi JRMk dalam menjalankan  aktifitasnya  sehari-hari. Ada  bagian  yang  khusus  menggarap pengurus  JRMK,  setelah  itu  pengurus JRMK  menggarap  community  leader (CL)    kemudian,  community  leader menggarap tim yang meliputi koordinator  kampung  yang  kemudian tim tersebut menggarap warga kampung.  Sehingga  demikianlah  pola kerja  pengorganisasian  yang  bisa  kita bahas  dalam  kerja  JRMK  melakukan pengorganisasian.
Itu  merupakan  kerja-kerja  yang unik  untuk  dilihat,  selain  itu  maslah penganggaran
atau
keuangan organisasi, kalau kita melihat mekanisme  organisasi  rakyat  JRMk lebih  unik  lagi,  sifatnya  yang  elastiks adalah  ciri  khasnya.  Hal  ini  merupakan metode  bagaimana  bahwaa  keberadaan organisasi  tidak  memberatkan  warga sehari-hari  yang  rata-rata  dari  mereka ada  pekerja  sektor  informal.  Maka  ada istilah  iuran  dan  saweran.  Sifat  iuran lebih pokok sementara saweran bersifat incidental (tidak tetap tergantung kebutuhan).  Masing-masing  kampung yang  ingin  melakukan  sebuah  kegiatan yang  tentu  harus  menyiapkan  secara mandiri tergantung kebutuhannya.
Pergerakan JRMK adalah advokasi  dan  pendampingan  kampung di  Jakarta  yang  memiliki  persoalan terkait  dengan  legalitas  dan  bersama warga  memecahkan  persoalan  tersebut dan mengupayakan solusi secara bersama  dengan  kebutuhan  warga kampung  tersebut.    Terdapat  tujuan sebagai  dasar  visi  dan  misi  organisasi JRMK dalam tiga bidang yaitu advokasi, pengorganisasian dan
mengembangkan jaringan dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Pengorganisasian yaitu bagaimana JRMK mencoba memberi  pemahaman  kepada warga  terkait  persoalan  hak-hak dasar, bahwa hak dasar itu harus dimiliki  aksesnya  dan  miliki, misalnya  persoalan  pertanahan yang  sedang  JRMK  kerjakan atau perumahan, meski demikian  ada  persoalan  hak dasar lain seperti air, pendidikan dan  lainnya,  namun  JRMK  saat ini sedang fokus terkait persoalan  mengenai  kampung dan penataan kampung, legalitas tanah  dan  bagaimana  kampung tidak  dipandang  kumuh  oleh pemerintah,  dan  pendampingan kampung  yang  terkait  dengan program CAP (community action plan) melalui surat Keputusan Gubernur  No. 878.
2. Advokasi    dalam  hal  ini  adalah bagaiaman  JRMK  bisa  merubah kebijakan  pemerintah    agar  bisa dirasakan bersama
warga kampung  lainnya,    misalnya, dahulu  bahwa  akta  lahir  kalau mau  buat  harus  bayar,  JRMK berjuang  agar  akta  lahir  tidak berbayar.  Karena  dahulu  semua membuat akta berbayar. dan saat ini kita mengadvokasi kebijakan pemerintah  soal  penggusuran dan adanya kemauan politik dari
Anies Baswedan terkait penataan  kampung  yang  tidak menggunakan penggusuran merupakan political  will bagi Gubernur  Jakarta  saat  ini  dari perspektif penataan dengan menggusur oleh Gubernur
Jakarta  sebelumnya.  Selain  itu kenyataan  bahwa  rumah  kumuh dipindah ke rusun (rumah susun) kita tentang bahwa
JRMK  dan  warga  kampung miskin  dan  kumuh  dapat  ditata.
Dan  memang  perjuangan  kami dijamin  oleh  Undang-Undang Agraria  dimana  warga  yang mendiami  tempat  selama  20 tahun bisa membuat legalitasnya menurut bu Eni.
3. Jaringan yaitu kami tidak bekerja sendiri melainkan membangun  kolaborasi  dengan Rujak  center  for  urban  studies dan  persoalan  arsitek  kami bekerja  sama  dengan  organisasi arsitek  dan  persoalan  hukum kami  bekerja  sama  dengan lembaga  bantuan  hukum Jakarta LBH Jakarta).
Kita  bisa  melihat  bahwa  agenda politik  UPC  yang  membidani  kelahiran JRMK  merupakan  sebuah  konsekuensi politik  yang  logis.  Tentunya  hal  ini terjadi  akibat  menurunnya  kepercayaan politik  dari  masyarakat,  kondisi  ini terjadi akibat bahwa aktor politik kerap memanfaatkan  rakyat  miskin  dalam masa-masa pemilu, namun pada kenyatannya  tidak  pernah  terbukti. Ingkar janji itulah yang kerap melemahkan kondisi kepercayaan politik  dalam  kehidupan  masyarakat. Kondisi-kondisi  ini  adalah  respon  atas kehadiran  kontrak  politik  dari  gagasan UPC yang bahkan dilakukan pada level politik  nasional  dan  juga  merupakan metode advokasi untuk memperjuangkan keadilan melalui jalan politik  dan  pembenahan  kesadaran politik  dari  warga  maupun  elit  politik itu sendiri.

## B. Kontestasi Ruang: Sebuah Paradoks Perkotaan
Pada  dasarnya jika membahas masalah perkotaan terutama kota Jakarta,  tentu  kita  akan  mendapat banyak  sekali  persoalan  yang  terjadi, tentu  pula  tidak  akan  menjadi  fokus pembahasan  penelitian  ini.  Hanya  saja fokus  permasalahan  yang  akan  dibahas dalam  penelitian  ini  adalah  masalah yang  sangat  terkait  dengan  gerakan
politik  (JRMK)  jaringan  rakyat  miskin kota.  Mengapa  demikian?  Tentu  ini terkait  dengan  bahasan  penelitian, selain itu juga kita dapat mensistematikakan  bagaimana  kaitan antara  permasalahan  tersebut  dengan gerakan  jaringan  rakyat  miskin  kota yang menjadi korban atas ketidakadilan dalam kontestasi ruang dan pengembangan  kota  Jakarta  secara keselurhan  dan  secara  umum  sekali terjadi di kota Jakarta.
Pada  pembahasan  ini  fokus
permasalahan  yang  akan  diuraikan secara  spesifik  di  kota  Jakarta  Utara adalah  persoalan    keadilan  ruang. Dimana kontestasi atas masalah tersebut  mencangkup  tiga  kekuatan utama  yang  kerap  memicu  ketegangan sosial. Pertama, ada kelompok pengembang  yang  biasanya  mereka adalah  para  pebisnis  properti.  Kedua, adalah  pemerintah  yang  keberadaannya sangat  strategis  dalam  menentukan setiap tindakan dan keputusan atas kota. Ketiga,  adalah  masyarakat  yang  akan berdampak dari keputusan dari kebijakan  strategis  pemerintah  kota, terutama  masyarakat  miskin  perkotaan yang  kerap  menjadi  korban  dalam setiap  dimensi  pembangunan  yang keberadaaannya sangat jarang
diperhitungkan  sebagai  “penyebab”, masalah kerusakan kota secara estetis.
Melihat perkembangan kota Jakarta  Uatara  misalnya,  kita  bisa mengamati bahwa  ada beberapa pokok persoalan  ketidakadilan  ruang  yang disebabkan oleh pertama, proses pembangunan wilayah perkotaan karena tingginya  minat  investor  pada  kota Jakarta.  Kedua,  Jakarta  merupakan pusat  pertumbuhan  ekonomi  dan  bisnis dan  dampaknya  adalah  kepentingan penggunaan lahan di Jakarta meningkat. Ketiga,  perebutan  lahan.  Keempat, beban  penggunaan  lahan  meningkat. Kelima,  peralihan  penggunaan  fungsi lahan. Menurut catatan Lembaga Bantuan  Hukum  Jakarta  (LBH  Jakarta)
mencatat  bahwa  kondisi  lahan  terbuka di  Jakarta  semakin  sempit,  banyaknya lahan permukiman warga tidak bersertifikat  mencapai  50  persen  dan maraknya  kegiatan  pembangunan  kota seperti mall, apartemen yang berorientasi  bisnis.  Menurut  catatan informasi kora Tempo tertanggal 10 Juli 2017  mencatat  bahwa  sekitar  1.761  Ha lahan di Jakarta sebagai asset pemerintah  DKI  Jakarta  di  kuasai pengembang  yang  bernilai  sekitar  26.4 Triliun.
Permasalahan yang terjadi akibat  kontestasi  lahan  dalam  keadaan ruang yang sudah sangat terbatasseperti saat  ini  menyebabkan  kontestasi  lahan semakin  tidak  terbendung.  Pada  2015 yang  telah  tercatat  saja  bahwa  terdapat sekitar 115 kasus penggusuran. Dengan korban  mencapai  8.145  KK  dan  6.283 unit  usaha  terdampak.  Pada  2016 tercatat  sekitar  193  kasus  penggusuran dengan  jumlah  korban  5.726  KK  dan 5.379  unit  usaha.  Selain  itu  hal  yang lebih  menyakitkan  adalah  rata-rata kasus  penggusuran  didominasi  oleh masalah  seperti  peruntukan  bagi  ruang terbuka  hijau  dan  normalisasi  sungai, serta  ancaman  terhadap  pembangunan yang  mengharuskan  mereka  pindah secara terpaksa.
Namun,  persoalan  pembangunan seperti  yang  telah  diutarakan  adalah bahwa  sejak  dahulu  “pengusiran”  atas nama pembangunan tidak pernah memiliki  kelengkapan  prasyarat  dan aturan  secara  jelas  dan  manusiawi tentang  bagaimana  cara  memindahkan orang  dengan  baik  dan  benar  dan terlindung  dalam  konsep  hak  asasi manusia.  Karena  sejauh  yang  kerap terjadi  dalam  kasus  penggusuran  selalu dilakukan  dengan  cara  pengusiran paksa tanpa ada solusi dan penggusuran  selalu  dianggap  metode ampuh  demi  suksesi  pembangunan yang terhalang oleh permukiman.
Masalah  kontestasi  ruang  di Jakarta  sudah  lama  terjadi,  bukan
sekedar terjadi belakangan ini, melainkan  juga  bagaimana  di  masa Orde  Baru  kontestasi  ruang  digeluti oleh  penguasa  demi  kepentingan  lain. Menurut Bosman Batubara menjelaskan bahwa fakta mengenai konservasi lahan di Jakarta yang sangat berkaitan dengan kepentingan    kroni  kapitalisme  Orde Baru, yang setidaknya memiliki kontribusi  cukup  signifikan  dalam mengkonversi  ruang  hijau  di  Jakarta. Setidaknya terdapat sekitar 4.000 hektar lahan  yang  sebenarnnya  berdasarkan RTRW  (rencana  tata  ruang  wilayah) 1965-1985  yang  diperuntukan  bagi hutan kota atau daerah resapan air yang pada intinya merupakan ruang manajemen  banjir  di  Jakarta  telah terkonversi  menjadi  kegiatan  ekonomi di  kota  Jakarta.  (Wawancara  dengan Bosman  Batubara  17  November  2017 bertema  The  Spiral  of  Socioecological Crisis  and  Fix:  Land  Subsidence &Flood Infrastructure in Jakarta).
Pada  dasarnya  seperti  dikatakan oleh Jo Santoso (2006) perihal keterpurukan  kota-kota  di  Indonesia seperti  Jakarta,  Bandung  atau  Surabaya umumnya  terjadi  dalam  dua  hal pertama,  terletak  pada  kebijakan  dan strategi pengembangan perkotaan. Salah  satu  kebijakan  yang  berdampak buruk  pada  perkembangan  kota-kota  di Indonesia adalah kebijakan yang melepas perkembangan kota begitu saja pada  mekanisme  pasar.  Hal  ini  terkait dengan  situasi  bahwa  mekanisme  pasar an  sich  yang  terjadi  di  Indonesia  tidak berfungsi  dengan  baik  karena  adanya berbagai  distorsi  yang  sangat  terkait dengan  sistem  dan  praktik  kehidupan politik yang didominasi oleh kepentingan  kelompok  dan  perorangan, dan  mengabaikan  kepentingan  bersama seluruh penduduk kota.
Selain  itu  terletak  pada  konsep dasar perencanaan pengembangan kota. Ketika  sumber  daya  yang  dimiliki pemerintah sangat terbatas, kota seharusnya mengembangkan
pendekatan kemitraan antara pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat. pada  dasarnya  kota-kota  di  Indonesia umumnya  masih  membuat  perencanaan pembangunan kota dengan menggunakan  paradigma  lama.  Seperti halnya  pembangunan  infrastruktur  dari pemerintah  pada  umumnya  memiliki dua  tujuan,  di  satu  sisi  sebagai  usaha untuk memenuhi  demand yang ditentukan oleh kebutuhan dasar penduduk  (basic  need)  dan  untuk mengembangkan prasarana bagi perkembangan kegiatan ekonomi umum,  seperti  pelabuhan,  lapangan terbang, listrik dan air bersih.
Namun, paradigma seperti dikatakan  oleh  Jo  Santoso  memang terlihat  di  beberapa  aspek,  persoalan ketidakadilan  ruang  menjadi  tempat kontestasi dimana kadangkala pemerintah terlihat berpihak pada mereka  yang  memiliki  modal  demi berjalannya  investasi  perkotaan  dengan skema pasar. Kondisi ini kerap menjadikan warga miskin kota terutama dikawaan Jakarta utara menjadi gelisah, kadangkala  mereka  harus  berpikir meninggalkan  tempat  tinggal  mereka, ditambah  kekhawatiran  terkait  dengan status  lahan  mereka  yang  memang  ada sebagian  besar  tidak  memiliki  legalitas secara formal.
Masalah  perkotaan  yang  dihadapi saat ini tentu tidak sekedar menyangkut liberalisasi  pembangunan  kota  ataupun penataan  kota  yang  berkaitan  dengan ketimpangan  penguasaan  lahan  dalam sektor-sektor  komersil.  Secara  alamiah, kenyataan  ini  juga  didasari  oleh fenomena finansialisasi yang terjadi dan begitu  berkembang  massif  saat  ini. Menurut  Laelani  Farha  selaku  pelapor khusus  PBB  bidang  ha  katas  hunian layak  yang  menjelaskan  bahwa  kondisi finansialisasi  telah  memberi  arah  yang keliru untuk menilai dasar-dasar perumahan  sebagai  hak  yang  harus dipertahankan agar hidup lebih
bermartabat, ketimbang perumahan sebagai  sarana  dasar  untuk  mencapai kemakmuran  dan  keadilan  atas  ruang. Menurut Laelani Farha bahwa finansialisasi  telah  memaknai  rumah atau  tempat  tinggal  sebagai  investasi dan komoditas yang memberi
keuntungan berlibat ganda. Selain  itu  finansialisasi  telah merenggut  tata  kelola  kehidupan  yang demokratis dan akuntabilitas masyarakat, serta fianansialisasi
perumahan telah memperburuk ketimpangan  dan  ekslusi  sosial.  Selain itu  yang  lebih  targis  lagi  adalah  bahwa finansialisasi telah memisahkan perumahan  dari  hubungannya  dengan masyarakat  dan  martabat  manusia  dan kemanan  yang  merupakan  inti  dari semua hak asasi manusia. Dari kenyataan ini, mau tidak mau atau suka tidak  suka  bahwa  orang  yang  harus berperan  dan  memiliki  kewenangan agar  ondisi  ini  tidak  terjadi  berlarut- larut  ada  pemerintah  daerah  yang memiliki  sarana  dan  prasarana  hukum dan  regulasi  kebijakan.  Pemerintah dalam  hal  ini  merupakan  power  yang memiliki  basis    sebagai  penyedia regulasi  agar  dapat  berpihak  dan memberi  keadilan  ruang  tas  kontestasi ruang di tanah perkotaan.
Namun,  perlu  diketahui  pula bahwa  status  legalitas  formal  sebuah lahan masih menjadi perdebatan tersendiri terkait status hukum yang ada ditanah  air  ini,  warga  berpedoman dengan  UU  Agraria  terkait  acuan tinggal  selama  20  tahun  tanpa  klaim kepemilikan maka mereka  berhak mengurus kepemilikan. Namun, regulasi  ini sangat jarang terlihat  dalam dialog-dialog  pembangunan  terutama pembangunan  yang  dampaknya  akan merobohkan rumah warga di kampung- kampung kumuh Jakarta Utara.
Salah  satu  Dokumen  berinisial GN (bukan nama asli)  memberitahukan bagaimana  skema-skema  “mafia”  tanah bergerak  memasuki  kampung-kampung
kumuh  di  Jakarta  Utara.  Kita  bisa melihat  pembangunan  apartemen  Pluit Sea  View  yang  pada  tahun  2010 sebagian lahan masih berupa rawa-rawa dengan beberapa rumah warga disampingnya  dan  sebagian  lagi  lahan kosong. Pada dasrnya rawa-rawa tersebut  berfungsi  untuk  menampung air  hujan  warga  ketika  hujan,  pada tahun  2013  rawa-rawa  sudah  terurug, dan  sudah  menjadi  tanah  keras  dan beridiri bangunan sebagian.
Warga  yang  ada  disekitar  rawa sudah  tidak  Nampak  lagi.  Pada  tahun 2014  pembangunan  tower  pertama sudah  mulai  berdiri  dilokasi  yang tadinya  rawa,  pada  tahun  2015  sudah terbangun  tiga  tower  apartemen  pada tahun  2017  bangunan  apartemen  sudah selesai keseluruhan. Pengembang apartemen  adalah  PT.  Bianakarya  Jaya Abadi  Tbk.  Saham  dimiliki  oleh  Go HenkySetiawan,  37  persen,  Budianto Halim  34,96  persen    sedangkan  Go Henky  Setiawan  adalah  CEO  PT. Agung Sedayu Propertindo.
Dampak  dari  yang  dihasilkan pada  proses  pembangunan  tersebut menggusur  warga  (empang  matahari indah)  berjumlah  sekitar  100  rumah, 2012  perusahaan  membeli  tanah  warga dengan  harga  400  ribu  permeter,    ada pula  warga  yang  mendapatkan  ganti rugi  terendah  23  juta    dan  tertinggi  80 juta.  Sebagian  besar  uang  ganti  rugi dibelikan tanah di blok kembang lestari yang  berjarak  100  meter    dari  lokasi awal.  Sebelah  apartemen  dahulu  2010 masih  ada  lokasi  kosong,  lalu  2013 sudah  penuh  oleh  perrmukiman,  warga membeli tanah tanpa adanya surat-surat. Pada  tahun  2017  pemilik  apartemen ingin  memperluas  lahannya  diberikan penawaran  kepada  warga  Tembok Bolong  yang  sampai  saat  ini  ada sebagian  warga  yang  sudah  mendapat bayaran  dan  sebagian  bertahan  dengan harga  1  juta  permeter  dari  harga  awal 2012 400 ribu permeter.
Selain  itu  dampak  lain  yang
dihasilkan  adalah  kawasan  rawa-rawa yang  sudah  diurug  kampung  tembok bolong  kehilangan  tempat  penampung air  yang  tadinya  rawa,  maka  jika  hujan akan  terjadi  banjir  hingga  enam  jam menunggu surut, sejak apartemen mulai di  tempati  memang  banyak  warga Tembok  Bolong  bekerja  di  apartemen tersebut. Setidaknya narasi ini merupakan  bagaimana  skema-skema perebutan ruang terjadi. Pertama, pengembang  melihat  potensi  kawasan dan kelemahan kawasan untuk dibuatkan skema perebutan dan pembebasan  lahan.  Adapun  jenis-jenis pembangunan  lain  yang  mengharuskan menggusur warga kampung kota terutama di kawasan Jakarta utara. Normalisasi Waduk Pluit,
pembangunan dan pengembangan tanggul  laut  di  kampung  Aquarium dimana  sebanyak  200  KK  kehilangan tempat tinggal, nelayan kesulitan menambatkan  kapal  karena  desain tanggul  tidak  ramah  nelayan,  sebagian besar  penduduk  Aquarium  memang bekerja sebagai nelayan, juga pembangunan sheet pile  kali Gendong, pembangunan  runusawa  waduk  Pluit yang dibangun oleh pengembang reklamasi  da  nada  anggapan  sebagai dana kompensasi reklamasi,
pembangunan  tanggul  laut  gedong pompa  ditambah  lagi  pembangunan rumah  susun  hibrid    oleh  HCC  yang terjadi  di  kampung  Marlina  dan  akan diulas dalam pembahasan kondisi kampung Marlina.
Kesemuanya merupakan pembangunan yang mengharuskan menyingkirkan
permukiman  warga,  meski  tidak  ada angka pasti bagaiaman dampak kontestasi ruang menghilangkan permukiman  warga,  namun  hal  yang sangat terlihat timpang adalah bagaiaman  desain-desain  dan  struktur kehidupan  seolah  menjadi  tidak  ramah terhadap  warga  miskin  kota  dikawasan Jakarta Utara.(Wawancara GN).
Ada  pun  kasus  lain  misalnya,
dalam  sejarah  Jakarta  sekitar  tahun 1992  kawasan  sekitar  800  Hektar  yang semua  merupakan  hutan  mangrove  dan rawa-rawa dijadikan perumahan, pariwisata,  komersial  dan  lapangan golf.  Kawasan  ini  dikeringkan  dengan drainase  sistem  teknologi  rekayasa Hidrologi  dari  Belanda.  Penguasaan atas pembangunan dilahan ini melibatkan
konflik yang
berkepanjangan  antara  DPR  pusat dengn  DPRD  Jakarta  serta  KLHK dengan  pemda  DKI  yang  pada  saat  itu dipimpin oleh Gubernur Wiyogo Atmodarminto. Sejumlah LSM
lingkungan pun menentang keras pembangunan tersebut karena
dikhawtirkan  area  resapan  air  dan ekosistem  pantai  utara  akan  rusak. Sejumlah lahan di pantai Utara setidaknya dikuasai oleh delapan konglomerat yaitu PT. CItraland
(Ciputra),  PT.  Kapuk  Naga  (Liem  Soe Liong),  PT.  Modern  Land,  PT  Fortuna Nusantara,  PT.  Kurnia  Andamari,  PT. Mekar  Cemerlang,  PT.  Griya  Dadap Cemerlang,  PT.    Mandara  Permai. Kondisi  ini  juga  terjadi  akibat  kolusi antara  pengusaha  dan  pejabat  pada fenomena  peralihan  lahan  di  pantai utara Jakarta. (Baiquni dan Susilawardani. 2002:83-89).
Dalam  kasus  ini  menarik  disimak bahwa  ada  kecenderungan  kebijakan lingkungan  hidup  selalu  dikalahkan oleh  kebijakan  ekonomi,  dalam  hal  ini investasi pengembangan di atas penggusuran  hutan  mangrove  yang tersisa  dan  memiliki  fungsi  penting dalam  ekologi  sumber  daya  air  bagi penduduk  metropolitan  Jakarta.  Namun kenyataan  ini  sungguh  berbanding terbalik,  permukiman  segitiga  emas antara    Ancol,  Kapuk  sampai  Teluk Naga tidak memperhatikan aspek sosial perkampungan kumuh  yang terdiri dari rumah-rumah  nelayan,  petani,  buruh, industry  dan  pelabuhan  dikawasan segitiga  emas  ini  sehingga  fenomena sosial  ini  yang  lepas  dari  perhatian
developer  pembangunan  dan  luput  dari kebijakan  pembangunan  pemerintah dan  menjadi  sumber  potensi  bagi keresahan  sosial  dan  bahkan  konflik sosial  dan  terjadi  puncaknya  pada peristiwa  1998  dimana  pencurian  dan kekerasan sosial serta penjarahan terjadi dikawasan  elit  PIK  tersebut.  (Baiquni dan Susilawardani:89).

## C. Fenomena Kontrak Politik
Kontrak  politik  pada  dasarnya merupakan hal yang lazim dilakukan di Negara-negara  maju  seperti  Amerika, pada  dasarnya  kegiatan  kontrak  politik yang  dilakukan  JRMK  tidak  terlepas dari  bimbingan  organisasi  induknya yaitu  UPC  (urban  poor  consortium) yang  dimulai  sejak  tahun  2007  di Jakarta.    Kegiatan  kontrak  politik  itu datang  dari  inspirasi  kegiatan  kontrak politik  dari  jaringan  UPC  di  Amerika. Organisasi  yang  melakukan  kontrak politik  bernama  ACORN  yang  waktu itu  dikepalai  oleh  Wade  Rathke  yang membuat  kontrak  politik  dengan  calon Presiden  Obama.  Sejak  saat  itu  Wade beserta  rombongannya  berkunjung  ke UPC  pada  tahun  2006  lalu  pada  tahun 2007  Wade  mengirimkan  salah  satu stafnya  untuk  memberikan  pemahaman kepada  UPC  menerapkan  metode one- on-one untuk  kegiatan organizing yang pada  waktu  itu  dilakukan  untuk mobilisasi suara .( dikenal dengan
metode rap,  canvass) pada  Pilkada 2007  yang  sejak  saat  itu  UPC mendukung  Adang  Dorojatun  dan bertransaksi 10 ribu suara untuk Adang. Karena memang sebelumnya belum ada sejarahnya  UPC  masuk  ke  dalam kegiatan politik.
Kontrak politik merupakan tindakan dalam meraih visibility, bukan sekedar  agar  rakyat  miskin  tidak tergusur. Jadi tidak satu arah,
melainkanbanyak arah yang diperjuangkan. Terutama memperjuangkan legalitas dan
partisipasi  RMK  (rakyat  miskin  kota)
sebagai warga kota yang sah dan diakui oleh  kota.  Dan  golongan  rakyat  miskin kota  (RMK)  yang  banyak  tinggal  di kampung-kampung  miskin  yang  oleh pemerintah dikategorikan sebagai illegal.  Namun,  kondisi  ini  sangat kontras  sekali,  disatu  sisi  pemerintah hadir hanya ketika hanya akan menggusur,  tidak  pernah  memberikan pelayanan  publik,  tidak  ada  hak-hal dasar yang dipenuhi, apa lagi hak untuk bisa  berpartisipasi  dalam  pengelolaan kota.(Wawancara Gugun). Dengan RMK Jakarta mengorganisasikan suara mereka saat  pilkada  untuk  melakukan kontrak  politik,  mereka  diakui keberadaannya, mereka menjadi visible ,  dan  dipenuhi hak-hak  dasarnya  (jika  calon yang  didukung  menang).  Isi kontrak  politik  memang  sengaja dibuat umum agar berlaku untuk semua  RMK  di  kota  terkait, tanpa  ikatan  legalitas  resmi. Pengandaiannya  kontrak  politik adalah  langkah  awal  untuk warga  mengorganisasikan  diri; setelah  pilkada  usai,  RMK  yang berkelompok per kampung melakukan  kegiatan lanjutan agar  tuntutan  dalam  kontrak politik  terpenuhi.  (wawancara Gugun).
Kontrak  politik  merupakan  kekuatan legal-formal  dan  ditambah  kekuatan massa  daro  RMK,  dengan  demikian secara  politis  bahwa  dengan  kekuatan masa  itulah  RMK  bisa  menuntut  hak yang selama ini memarjinalkan kehidupan RMK. Dalam mengumpulkan massa yang secara tidak langsung  memang  berhubungan  dengan rasa  yang  sama  serrta  kondisi  yang sama,  juga  perlu  dilakukan  tindakan penyadaran. Dengan demikian, tindakan penyadaran dilakukan melalui pendidikan  politik  kepada  warga  RMK dan  juga  warga  secara  luas  untuk
memonilisasi  massa.  Pendidikan  politik yang  dilakukan  oleh  warga  saat  itu menggunakan  metode nge-rap yakni menyadarkan  orang  per  orang  dengan cara berulang-ulang persis seperti metode  musik  rap.  Dengan  metode penyadaran  ini,  pada  tataran  yang  lebih tinggi  yaitu  secara  tingkat  nasional mobilisasi massa untuk pemilihan presiden  bisa  mencapai  satu  juta  suara yang  dibuktikan  keterlibatan  dan  tanda tangan  orang  yang  diajak  bergabung dalam mobilisasi masa.
Selain  itu bahwa perlu diketahui juga  dalam  memobilisasi  massa  dengan melakukan  pendidikan  politik  banyak tantangan  yang  dihadapi,  terutama memberi penyadaran terkait politik uang yang  marak  beredar  serta  bagaimana mengenalkan  konsep  bahwa  ketika memilih  itu  kita  telah  memberi  amanat kepada  calon  pemimpin  dilakukanlah koin  dukungan  yang  dilakukan  untuk kampanye  dari  warga  kampung  ke warga  kampung  lainnya.  Pada  posisi- posisi  ini  lambat-laun  warga  menyadari dengan  tekanan  yang  mereka  rasakan serta manfaat yang hasilkan dari adanya kegiatan kontrak politik Selain  itu  bahwa  kontrak  politik memberi  pendidikan  kesetaraan  kepada warga  miskin  terhadap  calon  pemimpin politiknya.  Karena  kalau  bergabung dengan  partai  politik,  secara  otomatis rakyat  berada  di  bawah  si  calon pemimpin,  hal  ini  akan  menghambat proses negosiasi. Selain itu dampak lain dari  warga  itu  sendiri  adalah  perkubuan yang  dapat  memecah  kesatuan.  Hal  ini hanya  menjadikan  rakyat  miskin  kota sebagai  kontraktorpolitik  sesaat  yang tidak  membangun  dimensi  kepentingan rakyat  miskin  kota.  Melalui  dimensi pendidikan  politik  dengan  tindakan nyata  kontrak  politik  sebagai  basis membangun  kesadaran  politik  rakyat miskin  kota,  maka  dimensi  kontrak politik  memberi  arah  perspektif  politik rakyat  miskin  kota  yang  tadinya  hanya sekedar  mengidolakan  si  calon  atau
menjadi  tim  sukses  yang  hanya  sesaat dan  snagat  transaksional  dan  tidak membawa  kepentingan  rakyat  miskin kota berubah  menjadi orientasi program dan  menuntut  program  dari  kondisi  dan masalah  yang  terjadi  di  lingkungan rakyat miskin kota.
Selain  itu,  perubahan  yang dirasakan  adalah  posisi  dminan  rakyat miskin  mendorong  untuk  melakukan control  kepada  si  calon  pemimpin politiknya. Karena kontark politik terdokuemntasi secara legal-formal, maka  warga  berhak  menuntut  secara hukum,  atau tindakan  paling  kecil  yang dapat  dilakukan  adalah  menagih  janji dari  dokumen  hukum  kontrak  politik. Sejarah  dari  kegiatan  kontrakpolitik adalah  kita  RMK  tidak  pernah  sama sekali  memanfaatkan  kegiatan  politik sebagai  keuntungan  pribadi  dan  selalu mengupayakan keuntungan bagi kemaslahatan  bersama.  Visi  dan  misi dari  kegiatan  ini  adalah  memberikan sepenuhnya  kekuasaan  kepada  rakyat yang  terorganisasi  dan  berkesadaran politik secara kritis dan tansparan.
Karena  kegiatan  kontra  politik itu  merupakan  proses  dari  penyadaran politik  bagi  rakyat  miskin  kota,  maka perjalannyapun  snagat  beragam,  dari dahulu  yang  kita  belum  mengenal dokumen  hukum,  pada  saat  kontrak politik  terakhir  dari  hasil  evaluasi  dan monitoring  dari  hasil-hasil  sebelumnya, maka kontrak politik pada tahun 2017 di Jakarta  melakukan  yang  diistilahkan sebagai  “perjanjian  politik”    dan “kontrak  politik”  hanya  sebagai  bahasa untuk  mengenalkannya  saja.    Dalam perjanjian  politik  tercantum  kepada KUH  Perdata,    yang  terkait  dengan hukum perjanjian dan hukum perikatan. Karena  memang  pihak-pihak  yang bersangkutan sudah jelas subjek hukumnya  yaitu  organisasi  dan  calon pemimpinnya  yang  tidak  berbenturan dengan peraturan dan perundang- undangan.  Oleh  sebab  itu  dalam penyusunan dokumen legal-formal
kontrak  politik  perluhati-hati  dan  yang kita lakukan berkonsultasi dengan pakar hukum  dan  juga  mensosialisasikan kepada  warga  terkait  usulan-usulan yang diajukan.
Selain  menyertakan  dokumen pendukung  dalam  kegiatan  kontrak politik,  bahwa  warga  juga  harus mencantumkan  berapa  banyak  TPS yang bisa memenangkan pemilu tersebut.  Pada  kondisi  ini  JRMK melakkan  mobilisasi  masa  di  tiap-tiap kelompok  pada  kampung  kampung  dan terutama  dari  kampung  yang  berada  di luar  JRMk  maka  akan  ditentukan besaran  kelompok  dari  anggotanya, sedangkan  dari  26  kampung  JRMK sudah bisa diikat suaranya.
Pada  kontrak  politik  pemilihan  umum kepala  daerah  di  DKI  Jakarta  tahun 2017 dokumen kontrak politik mencantumkan  beberapa  usulan    yang telah  disepekati  kedua  belah  pihak antara  tim  hukum  calon  Gubernur  dan tim hukum warga sebagai berikut:
1. Perubahan  tata  ruang  untuk perkampungan
2. Legalisasi lahan perkampungan
3. Program hunian terjangkau untuk rakyat miskin
4. Perizinan  usaha  bagi  pedagang kaki lima
5. Bantuan alih profesi bagi tukang becak
6. JRMK-UPC
berkewajiban memenangkan  calon  Gubernur di  125  TPS    dan  apa  bila  salah satu  TPS  calon  Gubernur  tidak menang, maka perjanjian batal.
Jika  kita  melihat  beberapa  poin tuntutan  dari  kontrak  politik  tersebut, kita  dapat  mengamati  bahwa  sebagian kampung  di  Jakarta  pada  dasarnya memang  dalam  keadaan  rentan  dalam arena  kontestasi  ruang.  Kenyataan  ini pula memiliki konsekuensi logis terhadap  dinamika  warga  miskin  kota. Mekanisme  yang  tercipta  dari  kontrak politik  terkait  status  kemanan  tinggal warga  kampung  di  Jakarta  adalah
mengelola  lahan  dengan  melakukan konsolidasi  lahan.  Selain  itu  perspektif yang coba diangkat oleh warga kampung  yang  tergabung  dalam  JRMK adalah  bahwa  tanah  merupakan  asas kemanfaatan  yang  memiliki  jaminan keamanan  tinggabukan  sebagai  asset, sehingga  dinamika  konsolidasi  lahan yang  terjadi  sering  dianggap  warga sebagai  asas  kepemilikan.  Dengan memobilisasi  melalui  konsolidasi  lahan itulah, warga kampung
mempertahankan tempat tinggalnya. Maka  kiranya  benar  apa  yang diutarakan dalam penelitian yang dilakukan  oleh  Savirani  dan  Aspinall (2017),  proses  penggerakan  sosial  dari masyarakat miskin kota Jakarta terhadap  ancaman  atas  proses  yang learning  by  doing ,  yang  darinya komunitas  miskin  kota  belajar  akan politik elektoral yang terus memberikan janji palsu untuk menyelamatkan kampung  dan  berevolusi  menjadi  suatu bentuk  yang  lebih  kongkrit  yaitu Kontrak Politik. Kontrak politik digunakan  oleh  komunitas  masyarakat miskin  kota  sebagai  tuas  politik  untuk mencapai  visi  dan  misi  mereka  akan keadilan  sosial  bagi  masyarakat  miskin kotakeberadaan kampung-kampung mereka  yang  terjadi  secara  terus menerus  dapat  digambarkan  sebagai suatu
Dari proses kontrak politik kita bisa mengamati  bahwa  banyak  sekali  unsur penataan  yang  harus  dilakukan  dari pemukiman  kampung  di  Jakarta  Utara. Pelajaran  yang  bisa  dipetik  ialah  bahwa begitu  tekanan  sangat  kuat  menekan keamanan  tinggal  mereka,  kemudian merka mulai menyadari bahwa, perilaku selama  ini  merka  lakukan dan dianggap tidak  mendukung  lingkungan  harus berubah. Selain itu warga yang terpecah-pecah menyadari bahwa kekuatan  bersatu  menjadi  modal  bagi mereka  dalam  bermain  di  arena  politik dan memanfaatkan politik sebagai ruang yang  terbuka  untuk  diperdebatkan  dan
diperjuangkan  dalam  mencapai  hak-hak warga miskin kota yang kerap termarjinalkan.
D. Keadaan Kampung Lodan,

## Tongkol dan Krapu, Jakarta Utara
Kampung  Lodan,  Krapu  dan TOngkol  meripakan  kawasan  yang menempati  area  bantaran  sungai  anak kali  Ciliwung.  Pada  dasarnya  kampung Tongkol,  Lodan  dan  Krapu  memiliki komunitas yang disebut komunitas anak kali Ciliwung (KAKC). Sebagian warganya  adalah  anggota  JRMK  serta ketiga  kampung  tersebut  merupakan kampung  dampingan  JRMK.  Tetapi perlu  dipahami  pula  bahwa  JRMK  dan KAKC  adalah  dua organ  yang  berbeda, namun  mereka  menyatu  untuk  sama- sama melawan dengan keadaan penggusuran tahun 2017 hingga melakukan kontrak politik. Kedua organ tersebut memobilisasi anggota atau para warga  ketiga  kampung  tersebut  untuk sama-sama berjuang.
“Kami  mengenal  JRMK  karena adanya  surat  penggusuran  tahun 2017 dar Gubernur Ahok. Kebetulan  sekali  Gugun  yang merupakan  koordintor  JRMK mengajak  gabung  pada  tahun 2014  dan  pada  saat  itulah  kami mulai dikenalkan dengan adanya rapat  dan  musyawarah  untuk memberi  pemahaman  terkait perkotaan  kepada  warga  dari mulai  kampung  Kunir,  Lodan, Krapu  dan  Tongkol.  Pada  saat itu warga memang belum paham terkait
perlawanan atau pemahaman perkotaan, jadi kalau  waktu  itu  digusur  ya  kita pergi, paling sering kita memikirkan untuk pulang kampung jika tergusur.” (wawancara Abdul Rohman Sekjen KAKC). Pada tahun-tahun sebelum
penggusuran,  memang  kita  bisa  melihat
bahwa  banyak  area  bangunan  hampir menutupi  sungai  hingga  garis  sepadan sungai  pun  tidak  terlihat.    Kondisi sebelu  penggusuran  memang  lebar sungai  hanya  enam  meter  karena sebagian  besar  sungai  tertutup  oleh bangunan  panggung  yang  menjorok  ke sungai.  Pada  saat  adanya  edaran  akan diadakannya penggusuran warga berinisiatif  untuk  memotong  rumah mereka  masing-masing  yang  tadinya menjorok  ke  sungai  hingga  menepi  ke daratan dengan memberikan garis sepadan  sungai  selebar  5  meter,  hal  ini juga  diaspirasikan  kepada  Walikota Jakarta  Utara,  bagi  warga  yang  tidak memiliki  lahan  dari  garis  sepadan sungai maka akan berpindah ke Rusunawa baik itu di Marunda atau pun di  Rusunawa  lainnya.  Setelah  warga memotong  rumah,  lebar  sungai  saat  ini terhitung 20 meter  dengan garis sepandan sungai selebar lima meter.
Pada  tahun  1992  sudah  ada kasus  penggusuran  dengan  istilah  yang umum  dikenal  sebagai  pembebasan lahan. Pada saat itu dimulaikan pembangunan TURAP ( istilah betonisasi dipinggir sungai untuk meninggikan bibir sungai untuk mengantisipasi banjir. Proses pmembangunan  turap  selesai  –ada tahun  1998  tepat  saat  terjadinya kerusuhan.    Setelah  pembangunan Turap  selesai  barulah  orang-orang berbondong-bondong membangun kembali  area  yang  dahulu  pernah mereka  tempati  yang  pernah  tergusur dngan sistem penggantian lahan dengan biaya  permeter.  Situasi  yang  terlihat tidak  terkontrol  pasca  kerusuhan  dan masa  transisi  reformasi,  seolah  ada kesan pembiaran pemerintah dan terlihat  seperti  dibebaskan.  Dahulu  ada istilahnya pemanfaatan lahan-lahan kosong untuk ekonomi warga, adarisitulah  bangunan  mulai  padat kembali  sampai  tahun  2017  hingga terjadinya penggusuran kedua.
Pada  saat  penggusuran  kedua
tahun  2017  tersebut  barulah  ketiga kampung tersebut terlibat dan tergabung  dalam  kontrak  politik  yang diusung  oleh  JRMK.    Peran  JRMK sangat  signifikan  dalam  mengkordinir warga terutama soal memberikan pemahaman  politik  dengan  kaitannya masalah  yang  dihadapi  warga  saat  itu yaitu  penggusuran.  Dalam  pemilu, biasanya  ketiga  kampung  tersebut masih  memiliki  suara  masing-masing yang unggulkan dalam pemilihan umum baik gubernur atau pun legislative  ataupun  selevel  pemilihan Presiden.    Selain  itu  ada  warga  yang menjadi  beragam  tim  sukses  masing- masing  partai  politik,  berangkat  dari kontrak  politik,  suara  warga  ketiga kampung  tersebut  diakomodir  dan disatukan  dengan  kampung-kampung lainnya,  terutama  21  kampung  yang terlibat kontrak politik dengan Gubernur Anies Baswedan 2017 silam.
“kita  itu  diberikan  pemahaman oleh JRMK bahwa ketika nyoblos  ya  jangan  asal  nyoblos, apa  lagi  hanya  karena  uang. Warga disini diberikan pemahaman terkait kontrak politik  pada  waktu  itu  bahwa ketika nyoblos harus ada tujuan,
apa  yang  menjadi  tuntutan  dan tantangan  hidup  kita  saat  ini.
Terutama sekali kampung Lodan,  Krapu  dan  Tongkol memiliki masalah soal penggusuran  di  ketiga  kampung tersebut,  sehingga  itulah  yang menjadi  tuntutan  kita  semua warga  disini  dan  tergabung dalam kontrak politik.“ (Wawancara  Saridjan  Sekjen
KAKC).
Jadi penyatuan suara dan pemahaman  politik  yang  diberikan JRMk  kepada  wrga  tiga  kampung tersebut dapat dikatakan hubungan yang saling  ketergantungan.  Terpecahnya komunitas  politik  diantara  warga  mulai diseragamkan  dengan  pengkondisian
politik oleh JRMK dengan 21 kampung lainnya yang memang memiliki permasalahan  yang  sama  hidup  di Jakarta  yaitu  tempat  tinggal.  Pada  saat sebelum  terjadinya  penggusuran  warga ketiga  kampung  tersebut  memang masih  berjibaku  dengan  persoalan legalitas  lahan  di  kampung  mereka masing-masing.  Puluhan  tahun  mereka menempati  area  tersebut  belum  pernah ada  pemahaman  terkait  tata  ruang ataupun  mobilisasi  pengetahuan  dan seruan untuk melawan dengan pengetahuan  yang  memang  tertera  dan adaa,  hanya  saja  warga  sebagai  orang awam  tidak  pernah  mendengar  atau terpikirkan  sampai  sejauh  itu.  Barulah saat  tergabung  dengan  JRMK  warga mulai dididik untuk mengerti peprsoalan  tata  ruang,  dan  membuat rencana  terkait  rencana  kedepannya kampung  tersebut  ingin  seperti  apa  dan bagaimana  warga  menjamin  kebersihan lingkungan  dan  perbaikan  lingkungan kampung terutama soal penghijauan.
Jumlah  penduduk  di  ketiga kampung  tersebut  tergolong  cukup padat  sekitar  700-an  kepala  Keluarga (KK). Sementara jumlah tersebut sangat potensial  jika  dikordinir  sebagai  alat untuk transasksi suara dengan permasalahan  yang  warga  kampung ketiganya  tersebut  hadapi  saat  itu  yaitu pengusuran.  Sejauh  ini  ketika  warga belum tergabung dengan JRMK, biasanya  penyelesaian  atas  informasi seputar  lahan  hunian  mereka  atau persoalan kampung mereka atas ancaman yang ada mereka komunikasikan  dengn  Rukun  Tetangga (RT) atau paling tidak dikomunikasikan kepada Rukun Warga (RW) setempat.
Dan  memang  sejauh  ini  belum ada keterlibatan warga dalam memberikan keputusankeputusan pentiing  terkait  tempat  tinggal  dan lingkungan  mereka. Sejak terbentuknya komunitas (KAKC) warga bisa bersinergi dalam menentukan keputusan dan  dapat  bersinergi  dengan  RT  dan
RW setempat. Sedangkan sejak terbentuknya penggabungan JRMK akan lebih menambah komplit sinergitas  kelembagaan  antar  kampung dengan otorias tingkat RT dan RW, dan bahkan  dibeberapa  kasus  kampung, JRMK menjadi pengarah atas keresahan yang  terjadi  mengenai  lingkungan hunian  warga  seperti  memberikan arahan  atau  saran  dalam  mendampingi persoalan yang ada.
Warga  ketiga  kampung  Lodan dahulu bagi warga yang ingin tinggal di kampung  Lodan  harus  melalui  jalur abah  Edy,  beliau  adalah  penjaga kemanan  gudang  yang  ada  di  belakang rumah-rumah  warga,  sejauh  ini  akses kampung  Lodan  harus  dilewati  melalui jalur  pergudangan,    jika  siang  hari  bisa dilalui  melalui  penyeberangan  kapal tarik oleh warga dari kampung seberangnnya  yaitu  kampung  Tongkol. Sementara  kampung  Tongkol  berada dekat  dengan  bangunan  tua  semacam castlemilik  Belanda  pada  masa  silam. Sehingga  area  ketiga  kampung  tersebut memang diapitoleh bangunan-bangunan tua  ( heritage )  ada  masa  silam.  Karena itu pula masyarakat meraasa bahwa area ini  memang  tidak  adakepastian  untuk mereka  tinggali  dan  hal  ini  berdampak pada perialku warga ketika ada penggusuran  mereka  justru  cenderung diam  dan  pergi,  namun  itu  berbeda sejak kita didampingi oleh  JRMK.
“Jadi  prinsipnya  masyarakat disini  ketika  digusur  tidak  ada yang  memberontak,  jadi  belum ada  pemahaman  penegetahuan- pengetahuan seperti yang
diberikan  JRMK  saat  ini.  Jadi pola  piker  orang  disini  ketika digusur  ya  kita  pergi  pulang kampung. Dan mereka menganggap bahwa Jakarta memang  pusatnya  uang  dan hanya  tempat  sementara  jadi lebih  baik  pulang  kampung saja.”  (wawancara  pak  Abdul Rohman Sekjen KAKC).
Selain  itu  ada  yang  lebih mengancam  kehidupan  warga  saat  ini, Perda  menganai  Tata  Ruang  dimana bahwa  bangunan  yang  dibangun  harus sesuai  dan  pas  dengan  peruntukan  tata ruangnnya, sementara bahwa tata ruang adalah  produk  hukum  yang  sifatnya sangat  politis  tergantung  siapa  yang berkepentingan  atas  tata  ruang.  Kerap kali  tata  ruang  harus  berpihak  kepada perusahaan real estate atau pengembang,  namun  kerap  beringas kepada  kampung-kampung  perkotaan yang  notabene  dianggap  kumuh.  Selain itu  juga  terdapat  Peraturan  daerah mengenai  PERDA  Ketertiban  umum, dengan  alas  an  untuk  mengatasi  banjir, barulah Perda tersebut sangat mematikan  untuk  kampung  seperti
Tongkol, Lodan dan Krapu. Warga kampung Tongkol,
Lodan  dan  Krapu  mulai  melakukan upaya positif demi kebaikan lingkungan mereka,  penghijauan,  dan  bersih-bersih sampah  telah  lama  mengubah  waja kampung  kumuh  beberapa  tahun  silam, kini  kampung  Tongkol,  Lodan  dan Krapu  banyak  didatangi  wisatawan- wisatawan  asing  mau  pun  lokal  untuk melihat-lihat  keunikan  kampung  dari mulai kampung bersejarah, penyeberangan dengan kapal tarik serta beragam  pengetahuan  lain  yang  dapat digali dikampung KAKC tersebut.
Sejauh  ini  warga  masih  terus mengawal  proses  kontrak  politik  yang tengah  berlangsung  hingga  saat  ini  di masing-masing  kampung.namin  sejauh ini warga sudah sah mendiami kampung tersebut  sebagai  tempat  tinggal  yang sak  dan  telah  disetujui  menggeser rumah  mereka  atau  memotong  rumah mereka  sejauh  lima  meter,  selain  itu program CIP (community
implementation program) yaitu masuknya berbagai program sarana dan prasarana  baik  materil  dan  non  materil ke  tiga  kampung  tersebut  dan  sudah mulai dilakukan pengerjaan oleh pemerintah.

## 1. Keadaan Kampung Muka, Ancol. Jakarta Utara
Kampung Muka awalnya adalah tanah  yang  banyak  dibangun  empang dan  daerah  persawahan  serta  sudah mulai  menjadi  tempat  permukiman tahun  1960  dan  semakin  berkembang hingga  sekarang  menjadi  permukiman masyarakat  menengah-kebawah  seperti sekarang, umumnya para warga bekerja disektor  informal  dan  pekerja  pabrik, (profil  16  Kampung.  Rujak).  Selain  itu seiring  berjalannya  waktu,  kampung Muka  semakin  menjadi  kawasan  yang semakin  padat.  Kampung  Muk  diapit sebelah  Barat  oleh  anak  kali  Ancol, Timur  anak  kali  Ciliwung,  utara  Jl. Gunung  Sahari  dan  sebelah  selatan adalah  Jl.  Mangga  Dua.  Sehingga seperti  di  katakana  oleh  pak  Bahrun selaku  ketua  RW  04  kampung  muka sebagai  daerah  segitiga  emas  karena diapit  oleh  pusat  ekonomi  ditengah- tengah  kota  Jakarta  dan  juga  masih tergolong kawasan Jakarta Utara.
Kawasan permukiman Kampung Muka memiliki sejarah kehidupan  yang  kelam,  hampir  sudah lama  mereka  tidak  terakses  oleh kebutuhan  dasar  yang  tercantum  dalam sarana  dan  prasarana  seperti  listrik  dan air,  kondisi  inilah  yang  membut  warga memiliki  beragam  kreatifitas  dalam bertahan  hidup  dan  salah  satunya dengan cara menyolong
dan
menyambungkan kabel ketetangga- tentangga yang memiliki listrik dan air. Persoalan yang lebih rumit pada Kampung Muka adalah persoalan mengenai  legalitas  atau  status  lahan mereka  yang  menyangkut  kemanan bermukim.  Pada  dasarnya  kawasan kampung  Muka  menempati  kawasan Hijau,  dan  pada  masa  pak  Basuki Tjahaya  Purnama  menjabat  Gubernur DKI  pada  tahun  2017,  Kampung  Muka dipertegas  untuk  tidak  boleh  teraliri listrik  dan  air.  Selain  itu  warga  juuga diharuskan  mendapat  izin  surat  PM1 dari kelurahan untuk pemasangan
instalasi  listrik  dan  air,  kondisi-kondisi inilah yang membuat semakin terhimpitnya warga kampung Muka dan melakukan  tindakan-tindakan  brutal seperti penyolongan listrik PLN dan air bersih pipa PDAM.
Kampung Muka merupakan kampung  yang  juga  terlibat  dalam kontrak politik dengan Gubernur terpilih  Anies  baswedan  pada  2017 silam:
“Terkait  dengan  kontrak  politik dengan Gubernur Anies 2017 barulah  sudah  mulai  pemasangan sarana  listrik  dan  air  sebagai  hak dasar  yang  tertuang  dalam  kontrak politik.    Untuk  listrik  dan  air  ada kemudahan  bagi  warga  kamung Muka  yaitu  pemasangan  kilometer air  dan  tanpa  PBB  (pajak  bumi  dan bangunan)  dan  pm  1  (surat  dari kelurahan) dan sekarang ada ratusan rumah sudah mulai ditata pemasangan  air  dan  listriknya  dan bahkan  pemasangan  air  dan  listrik bisa  dicicil  atau  di  kredit  oleh  PLN dan PDAM langsung yang mengarahkan. Tentunya
keistimewaan ini merupakan kebijakan  Gubernur  dan  buah  dari kontrak  politik.”  (wawancara  pak Bahrun  ketua  RW  04  kampung Muka yang terlibat dalam organisasi JRMK dan peristiwa kontrak politik 2017 silam).
Setela  peresmian  Gubernur  terpilih, kampung  Muka  mulai  mendapatkan perlakuan  yang  berbeda,  pemerintah dari mulai dinas CITATA dan Walikota bersurat pada Kecamatan untuk meminta  ukuran  tiap-tiap  bangunan seperti  luasan,  dasar  bangunannya  dan legalitasnya, hal ini juga yang dirasakan oleh  kampung  Tongkol,  Lodan  dan Krapu  Jakarta  Utara.  Acaman  yang terjadi  di  wilayah  kampung  Muka  saat ini  memang  beragam.  Sebagian  warga RW  04  kampung  muka  ada  yang menempati  area  lahan  PT.  KAI  dan
terkena  dampak  penggusuran  akibat pelebaran  jalan  kereta  Api,  hal  ini  juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah  tentang  luasan  area  kanan dan kiri sebesar 15 meter.
Selain  itu  untuk  kawasan  kampung Muka  RW  02  bersitegang  dengan  PT Pembangunan  Jaya  Ancol,  dan  RW  08 bersitegang  dengan  PT.  Pelindo.    Pada awalnya  RW  04  dan  RW  05  kampung Muka  sama-sama  melakukan  agenda kontrak  politik,  namun  sejak  saat  itu RW  05  sudah  tidak  aktif  menyusun rencana  kampungnya  hingga  akhirnya tidak tercantum dalam Keputusan Gubernur  No.  878  tahun  2018  melalui program  penataan  kampung  berbasis CAP.  Sehingga  yang  terlibat  dari kampung Muka dalam penataan kampung  melalui  program  CAP  adalah Kampung Muka RW 04. Selain  itu  dampak  dari  kegiatan kontrak  politik  adalah  sudah  mulai adanya  akeses  bagi  penghuni  kampung terhadap  sarana  dasar  seperti  jalan lingkungan yang sudah mulai dikerjakan  pada  tahun  2017  melalui program Gubernur jangka pendek, perlu juga  dipahami  bahwa  CAP  berbeda dengan  agenda  seperti  Musrenbang, atau  yang  terbaru  yaitu  program penataan  400  RW  kumuh  di  Jakarta. Proyeksi CAP  lebih  besar dari kegiatan lain seperti dahulu pernah ada KOTAKU  (kota  tanpa  kumuh)  yang cakupan  wilayahnya  sangat  kecil  level RT,  jika  CAP  bisa  mencapai  level  RW bagi  mereka  yang  terlibat  dalam kontrak politik saja.
“Jadi  Cap  sifatnya  lebih  istimewa bagi  mereka  yang  terlibat  dalam kontrak  politik  2017  lalu,    nah program  CAP  berbeda  dengan PNPM,  KOTAKU  yang  sifatnya lebih  kecil  hanya  satu  RT  saja, sedangkan  CAP  sifatnya  lebih  luas misalnya  untuk  satu  RW.    Untuk warga yang tidak melakukan kontrak politik tidak bisa mengakses  program  CAP.    Bagi
mereka  yang  tidak  masuk  kontrak politik  masuk  kedalam  program penataan  400  RW  kumuh  jakarta, dan  Musrenbang,  sementara  CAP prioritas  hanya  ada  di  21  kampung seperti  tertuang  dalam  Keputusan Gubernur  No.  878  tahun  2018.” (wawancara  pak  Bahrun  RW  04 kampung Muka).
Sejauh ini kampung Muka menempati  area  dengan  tata  ruang (RDTR  atau  rencana  detil  tata  ruang)) berwarna  abu-abu  yang  juga  berarti tidak adanya kepelimikan tanah tersebut dari  siapapun.  Dari  sini  warga  juga sudah  mengusulkan  bahwa  perubahan zonasi sudah mulai dilayangkan melalui surat  keberatan  kepada  dinas  cipta karya dan tata ruang DKi Jakarta untuk direalisasikan perubahan zonasi. Hal ini dilatarbelakangi bahwa kampung tersebut  merupakan  area  permukiman yang  didalamnya  terdapat  sarana  dan prasaran  kehidupan  seperti  sekolah  dan lainnya.  Sehingga  kebutuhan  untuk mengubah zonasi menjadi warna kuning  dapat  diupayakan,  hanya  saja sampai sejauh ini warga masih menunggu proses yang sedang berjalan.

## 2. Keadaan Kampung Marlina, Muara Baru, Jakarta Utara
Pada dasarnya kampung Marlina memang tidak seperti kondisi kampung- kampung lain yang mengalami penggusuran,  yang  terjadi  di  kampung Marlina  adalah  kontestasi  penguasaan lahan  yang  selalu  mengintai  warga kampung.  Pada  tahun  2017  muncul NGO  (national  government  organizer) dari  Belanda    bernama Human  Cities Coalition (HCC) yang mulai memrambah ke Jakarta. HCC itu sendiri bergerak dibidang pengembangan sosial komunitas sebagai bisnis sosial. Mereka telah menetapkan area kerja di kawasan Jakarta  Utara  tepatnya  diarea  pesisir Jakarta  dan  mengajak  beberapa  NGO
lain  baik  diluar  negeri  sepeti  Slum Dweller  mau  pun  dalam  negeri  untuk bekerjasama. (wawancara GN).
Kemudian  penetapan  kawasan pesisir  tersebut  telah  menentukan  area kampung  Marlina  sebagai  salah  satu kawasan proyek mereka (HCC). Mereka mulai masuk  pada jalur birokrasi  RT  dan  RW  setempat  untuk mengkonsolidasikan dan mencari seputar  informasi  kkampung  Marlina dan  mulai  mendekati  masyarakat  untuk diorganisir,  mereka  juga  mencoba meraih
simpati warga dengan memperhatikan MCK warga dan membantu  memperbaikinya.    Selain kepada  komunitas  warga  kampung, penggerak  HCC  juga  sudah  mulai melobi  pemerintah  DKI  Jakarta  dengan menadakan beberapa rangkaian workshop    untuk  membahas  mengenai solusi  penanganan  kawasan  kumuh. Kampung  Marlina  kemudian  terpilih menjadi  proyek  percontohan  rumah susun  hibrid.  Meski  demikian  setelah penelusuran informasi tanah dan sebagainya, warga tetap tidak menggubris ide usulan HCC.
“Melihat  HCC  membutuhkan tanah  untuk  pembuatan  contoh rumah  susu  hybrid,  muncullah pihak  yang  mengaku  sebagai ahli  waris  dari  pemilik  tanah yang berada di kampung
Marlina.  Pihak  itu  mengklaim memiliki surat verponding sebagai bukti kepemilikan. Mereka  membuat  pertemuan dengan  ketua  RW  dan  para ketua RT untuk memberitahukan rencana pengambilan kembali tanah milik  ahli  waris.  Jika  warga bersedia  menyerahkan  tanahnya maka  pihak  ahli  waris  berjanji akan  menggantinya  dengan  unit dalam rumah susun hybrid  yang dirancang oleh HCC. Para ketua
RT diam karena takut meneruskan informasi ke warga.
Namun  informasi  bocor  dan menyebar, warga menolak klaim dari  pihak  ahli  waris  dan  tidak menyetujui rencana pembangunan rumah susun
hybrid. Meskipun rencana proyek  itu  sudah  dibicarakan secara  elit  oleh  HCC  dengan beberapa  pejabat  di  pemda  DKI bahkan  dengan  wakil  gubernur sandiaga uno saat itu. “(Wawancara GN)
Setelah  kejadian  itu,  warga membuat  petisi  bahwa  tidak  akan menyerahkan  tanahnya  untuk  proyek HCC  kemudian  proyek  rusun  hibrid gagal.  Kegagalan  ini  juga  berdampak tidak bisanya perusahaan HCC  menjual proyek  tersebut  ke  pemerintah  DKI. Kemudian  ahli  waris  dating  kembali untuk  berdialog  dengan  warga  mereka menawarkan sejumlah uang untuk biaya gani  rugi  jika  warga  mau  menyetujui dan  menandatangani  surat  peralihan lahan.    Dan  kabar  buruknya  adalah pihak yang mengaku ahli waris mendatangi  pemerintah  DKI    bertemu dengan tim untuk percepatan pembangunan
(TGUPP) dan
menawarkan  tanah  untuk  dibeli  oleh pemerintah DKI Jakarta.
“Kasus  di  atas  adalah  bentuk mafia tanah yang bekerja dengan modus operandi mendatangi  kampung-kampung kumuh dan tanpa surat kepemilikan  untuk  menawarkan pembebasan  lahan.  Alat  yang digunakan  mafia  adalah  surat alas hak lama seperti verponding, surat garap, riwayat tanah,  girik,  yang  sebenarnya palsu.  Dengan  bujuk  rayu  ganti rugi
hingga ancaman penggusuran  tanpa  ganti  rugi, para  mafia  mentargetkan  lahan incarannya  bisa  kosong  dari bangunan.  Setelah  itu  mereka akan  mendaftarkan  sertifikat
lahan berdasarkan surat peralihan lahan yang ditandatangani oleh warga sebelumnya yang telah menerima  ganti  rugi.  Untuk membayar sejumlah uang kepada  penghuni  sebelumnya, para mafia itu telah menggandeng  investor.  Setelah tanah  berhasil  disertifikatkan, maka  tanah  tersebut  kemudian dijual  kepada  pengembang.” (wawancara GN).
Kampung  Marlina  merupakan kampung  yang  juga  terlibat  dalam kontrak  politik  JRMK  2017  silam. Sejauh  ini  kampung  Marlina  sudah masuk dalam program penataan kampung yang tertuang dalam Keputusan  Gubernur  No.  878  tahun 2018.  Pada  dasarnya  dokumen  tersebut menjelaskan  bahwa  kampung  tersebut akan  ditata  dan  dibangun  secara  lebih manusiawi dan tidak akana da penggusuran.  Namun  sejauh  ini  warga juga  masih  belum  mengerti  bagaimana kedepannya  mereka  dan  juga  memang belum  ada  rapat  koordinasi  lebih  jauh yang  terjadi  saat  ini  di  kampung Marlina.  Selama  proses  program  CAP
(community action plan) berjalan warga masih  tetap  membangun  ide-ide  yang akan  digerakan  untuk  masa  depan kampung mereka.
Meski  demikian  bahwa  tanah yang  warga  kampung  Marlina  tempati saat ini dengan zonasi warna ungu yang artinya  merupakan  daerah  peruntukan bagi  industry  yang  juga  bisa  untuk tempat  tinggal.  Warga  juga  sedang mengajukan surat permohonan perbaikan  zonasi  tata  ruang  mereka untuk  menjadi  warna  kuning  yang artinya kawasan permukiman dan perumahan  selama  proses  CAP  ini berlangsung  serta  usulan  desain  yang terkait  dengan  kebutuhan  dan  hasil analisa  potensi  wilayah  dan  hambatan
yang terjadi diwilayah kampung Marlina.

## 4. Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara
Bu  Yani  48  tahun  adalah  orang yang tidak bisa dipisahkan dari kampung  Akuarium  hingga  hari  ini, selain  sejak  masa  kecil  dahulu  Bu  yani habiskan  dikampung  Akuarium  sejak tahun  1980-an,  dan  lahir  di  Kampung Akuarium  hingga  saat  ini  dimana kampung Akuarium tergusur dan berjuang  mempertahankan  kampung Akuarium  melalui  kontrak  politik  yang telah  digagas  oleh  Jaringan  Rakyat Miskin Kota (JRMK) tahun 2017 silam.
Kampung  Akuarium  pada  masa Bu  Yani  kecil  diperuntukan  untuk keperluan  riset  bahari  atau  biota  laut. Sejak bu Yni berumur 5 tahun, kegiatan riset  biota  laut  di  kampung  Akuarium yang  menjadi  laboratrium  LIPI  sudah tidak  berfungsi  kembali.  Selain  itu  Bu Yani  merupakan  Koordinator  wilayah kampung  Akuarium  dalam  struktur organisasi  JRMK  dan  memiliki  tim yang  berasal  dari  warga  kampung Akuarium  dalam  kegiatan  sehari-hari terutama  yang  terkait  dengan  kegiatan kampung maupun JRMK.
Pada dasarnya kampung Akuarium sudah tergusur 2016 sebelum dilakukannya  agenda  JRMK  berupa kontrak  politik  2017.  Ketika  kampung Akuarium  tergusur  pada  saat  itu, banyak  bantuan  yang  dating  untuk dihibahkan  kepada  warga  kampung, antaranya  adalah  tenda  darurat  bagi warga  yang  pada  saat  itu  berjuang  dan bertahan menduduki kampung
AKuarium.  Salah  satu  bantuan  yang dating  antara  lain  dari  tokoh  politik, aktivis  mau  pun  pegiat  sosial  seperti NGO ataupun serikat buruh.
Berbeda dengan kampung- kampung  lain  dari  hasil  kontrak  politik JRMK, sarana dan prasarana dasar pada saat  sebelum  penggusuran  di  kampung Akuarium  masih  tersedia,  hingga  saat
terjadi pengusuran barulah sarana dasar seperti air ataupun  listrik  mulai di stop. Setelah  penggusuran  tersebutlah  warga mulai  membangu  kordinasi  dengan JRMk  dan  NGO  lain  yang  mau membantu  dan  berkolaborasi  dengan warga  untuk  memperjuangkan  ha  katas hunian layak.
Semua  elemen  organisasi  atau NGO yang bergerak membantu kampung  Akuarium  memiliki  peran- perannya masing-masing, misalnya kelompok jurnalis mengembangkan kelompok  jurnalis  yang  berasal  dari warga  setempat,  dari  LSM  Rujak Center for Urban Studies mengembangkan  pendidikan  perkotaan yang  mengarah  pada  pemahaman  kota terkait  tata  ruang  maupun  hukum agrarian  perkotaan,  dari  Lembaga Bantuan  Hukum  Jakarta  (LBH  Jakarta) memberikan  advokasi  hukum  terkait penggusuran  paksa  yang  dianggap melanggar  hak  asasi  manusia,  dan organ-organ  lainnya  yang  sampai  hari ini  berselang  hampir  lima  tahun  pasca penggusuran  para  pegiat  sosial  tersebut masih setiap mendampingi dan memberikan  pemahaman  dan  advokasi kepada warga kampung Akuarium.
Hingga  pada  tahun  2017  maret- april  kampung  Akuarium  bersepakat untuk bergabung menandatangani agenda  politik  yang  diusulkan  oleh JRMK mengenai kontrak politik dengan calon  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur DKI  Jakarta  yang  dimenangkan  oleh Anies  Baswedan  dan  Sandiaga  Uno. Selain  itu  meski  kontrak  politik  secara ril dianggap gagal karena tidak memenuhi  target  suara,  maka  secara ideologis Gubernur terpilih tetap melanjutkan  agenda  kemanusiaan  yang telah  disepakati  bersama  warga  JRMK dan  tidak  melanjutkan  melanggar  hak asasi  manusia  yang  dilakukan  oleh Gubernur  sebelumnya  yaitu  Basuki Tcahaya  Purnama  (Ahok)  dalam  kasus penggusuran.
Sejak  saat  itu  Gubernur  Anies
terpilih berkomitmen untuk
membangun kembali kampung Akuarium  dengan  agenda  100  hari kerjanya  dan  sejauh  ini  program- program  dinas  yang  sempat  terputus interaksinya dengan warga sudah  mulai dihidupkan kembali termasuk pembangunan shalter (rumah sementara)  sebelum  rumah  asli  dengan desain  partisipatoris  kerja  warga  bisa direalisasikan Juni 2020 mendatang.
Kampung  Akuarium  merupakan kampung yang masuk  ke  dalam dokumen  kegiatan  Cap  ( community action  plan )  bersama  16  kampung lainnya seperti yang telah dikemukakan di  atas  tersebut.  Selama  hampir  kurang lebih  dua  tahun  warga  bertahan  dari penggusuran melalui tenda-tenda darurat  para  warga  kampung  Akuarium tidak  mendapatkan  jaminan  hidup karena  telah  diputus  secara  sepihak, misalnya  pembekuan  KTP  dan  jika ingin  kembali  aktif  KTP  warga  harus pindah  tempat  terlebih  dahulu  dan program-program  dinas  tidak  bisa masuk  ke  dalam  kampung  Akuarium karena sudah dianggap tidak ada tempat tinggal/kampung  sebagai  hunian  yang diperhitunkan  sebagai bagian  dari struktur birokrasi pemerintah. perlakuan disrkiminatif  tersebut  telah  menambah sederetan  beban  hidup  warga  kampung Akuarium  dari  masalah  penggusuran yan telah meluluh-lantakan hak ekonomi,  sosial,  budaya  dan  kehidupan sehar-hari warga kampung Akuarium. Dalih  penggusuran  yang  terjadi di  kampung  Akuarium  berdalih  dengan dasar  bahwa  warga  menempati  tanah Negara.    Setelah  saat  itu  warga kemudian mendapat saran dan dukungan dari LBh untuk melayangkan gugatan kepada Gubernur yang hasilnya tidak  ada  respon  sama  sekali  untuk berdialog,  selain  itu  arahan  LBH  untuk melakukan  pelayangan  surat  kepada BPN  (badan  pertanahan  nasional)  pun tidak  mendapat  balasan.  Pada  saat itulah  nasib  warga  mulai  terkatung-
katung di tenda pengungsian. Sejak saat itulah  momen  bulan  politik  pemilihan Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  telah membuat  warga  terinspirasi  melakukan kontrak politik bersama warga kampung  lainnya  yang  sudah  tergusur mau pun yang terancam tergusur. Sejak  saat  itu  pula  warga  mulai diberdayakan bersama jaringan-jaringan organisasi  seperti  LBH,  organisasi Rujak  Center  for  Urban  Studies  dan jaringan lainnya selain bantuan advokasi juga pendidikan politik sebagai  bekal  warga  untuk  mengetahui pemahaman-pemahaman  yang  cukup rumit kepada warga yang memang perlu disampaikan  dan  diberdayakan  seperti pemahaman  agrarian  perkotaan  mau pun  hukum  structural  dan  hak  asasi manusia. Hingga akhirnya terjadi kontrak politik. Dampak  yang  dirasakan  dari  hasil kontrak  politik  yang  dianggap  sukses dan  berjalan  sejauh  ni  terutama  karena kontrak  politik  kali  ini  berbeda  dengan yang  pernah  dilakukan  sebelumnya kepada  pasangan  Jokowi-Ahok,  yang tidak  memakai  legalitas  hukum  dalam kontrak politik, kali ini wrga melakukan mediasi  hukum  dengan  LBH  untuk menggandeng  kontrak  politik  dengan Anies-Sandi saat masa kampanye pilgub 2017.
Dampak  yang  dirasakan  sejak dan  setelah  berlangsungnya  kontrak politik  yang  terbilang  berjalan  lancar tersebut  sudah  mulai  dirasakan  oleh warga, salah satunya pengaktifan kembali  KTP  warga  dan  kampung mereka  untuk  diakui  sebagai  bagian dari  struktur  birokrasi  DKI  Jakarta. Selain  itu  program-program  pemerinah melalui  dinas  seperti  penghijauan  dan kegiatan pembenahan infrastruktur mulai  terbangun  dan  tertata,  dan  lebih dari  itu  bahwa  warga  sudah  disediakan shalter atau  hunian  sementara  sebelum realisasi rumah mereka secara permanen terbangun.
Sebelum  penggusuran  jumlah
KK dikampung Akuarium secara kuantitas  berjumlah  467  KK  data terhitung  campur  dengan  para  orang yang  tinggal  “ngontrak”  laiinnya. Setelah  penggusuran  jumlah  KK  yang menempati  shalter  berjumlah  80  KK dan  hasil  ril  yang  menempati  shalter berjumlah  103  KK  samopai  saat  ini. Para  penghuni  shalter  addalah  warga yang  masih  bertahan  dan  mau  berjuang di  kampung  Akuarium,  hal  yang menarik  dilihat  adalah  para  pengontrak yang ikut berjuang bersama-sama mendapatkan tempat tingga. Sedangkan warga yang tidak berjuang dan memilih rusun  pada  saat  penggusuran  mereka tidak  mendapatkan  hak  mereka  karena sudah terganti oleh rusun pemerintah.
Kondisi  terkini  dari  kampung Akuarium  saat  ini  berbeda  dengan kampung  lainnya,  bahwa  Juni  2020 nanti  kampung  Akuarium  sudah  ada kepastian akan dibangun secara permanen,  kondisi  ini  berbeda  dengan kampung-kampung  lainnya  yang  sudah tergusur  maupun  yang  belum  tergusur. Kedaan  ini  memang  pada  dasarnya dipengaruhi oleh kondisi kamung Akuarium  secara  administrative  tidak bermasalah  terkait  status  lahan  mereka, berbeda  dengan  kampung  lainnya  yang memang  perlu  berubahan  zonasi  tata ruang  dan  masalah  lainnya,  sehingga proses  kampung  Akuarium  lebih  bisa cepat untuk diproses.
Zonasi kampung Akuarium
yang  saat  ini  terjadi  merujuk  pada  P3K yaitu peruntukan bagi kantor pemerintah  daerah,  sekolah  maupun sarana  sosial  lainnya  dan  hunian bersyarat.  Setelah  mendengar  rapat terakhir  perkembangan  kontrak  politik yang  menghasilkan  program  CAP dengan dinas perumahan, asisten pembangunan,  dinas  perumahan,  tim ahli  cagar  budaya  dan  TGUPP  sudah ada  kabar  bahwa  Juni  2020  kampung AKuarium sudah bisa terbangun dengan anggaran  yang  sudah  disediakan  pada rapat  2  Agustus  2019  lalu.  Selain  itu
kedepannya warga diharuskan
membentuk  koperasi  sebagai  wadah ekonomi  dan  sosial  warga  dalam mengeluarkan keputusan penting terkait kampung mereka, koperasi ini diperlukan  sebagai  sarana  sosial  untuk keputusan  penting  terkait  kampung Akuarium  kedepannya  selain  sebagai sarana ekonomi warga kampung Akuarium.

## E. Pendidikan Politik Komunitas
Sejauh  kondisi  yang  harus  kita pahami  dari  ketidakberdayaan  kaum miskin  adalah  proses  pemberdayaan untuk  selalu  mendorong  kaum  miskin mengerti  tentang  suatu  hal  yang kemudian  dapat  berimbas  pada  sisi pengetahuan  dalam  mencapai  keadilan. Jadi, penting kiranya melihat pegetahuan sebagai basis adanya perlawanan  dalam  mencapai  keadilan. Oleh  sebab  itu,  dasar  pengetahuan merupakan  agenda  utama  dari  gerakan JRMK  dan  organisasi  induknya  yaitu UPC  sebagai  modal  dasar  dalam melakukan  pendidikan  politik  terhadap warga  miskin kota, termasuk dalam  hal kontrak  politik  pada  tahun  2017  silam.
Namun,  hal  yang  penting  dipahami bahwa  dalam  proses  mengakumulasi pengetahuan  kepada  jaringan  JRMK, proses yang demokraktis selalu menjadi bagian  penting  dalam  setiap  kegiatan politik  maupun  etik  keorganisasian yang diterapkannya. Proses ini merupakan cara paling ampuh mendorong  motivasi  anggota  JRMK untuk  terlibat  dalam  sebuah  gerakan, juga  dapat  menyerap  sisi  yang  paling tersembunyi  atas  ide  ataupun  persoalan yang muncul dengan jernih.
Menurut  Robert  M.Z  Lawang dalam  kata  pengantar  buku  bank  kaum miskin  mengeaskan  bahwa  konsep pembangunan  yang tertuju pada pilihan pengentasan kemiskinan harus didefinisikan  kembali.  Karena  sejauh ini  mungkin  terjadi  banyak  kekeliruan. Seperti  pada  permasalahan  yang  dikaji
melalui  kasus  Grameen  Bank  adalh sebuah  proses  perubahan  sosial-politik- ekonomi yang kompleks, dimana bagian yang satu tidak dapat dipisahkan dengan bagian lain.
Menurut
Muhammad  Yunus  selaku  penulis memberikan pandangan bahwa
pelatihan  yang  merupakan  instrument penting dan kerap dilakukan dalam tiap program  dari  lembaga  donor  misalnya sarat  dengan  kepentingan  asing  itu sendiri  dalam  menciptakan  lapangan kerja bagi warga asing (pekerja ekspatriat)  dengan  sistem  gaji  yang demikian besarnya, dengan perhitungan 75 persen dana akan kembali ke Negara asalnya  dan  bukan  kepada  negara penerimanya.  Oleh  sebab  itu  masalah kemiskinan tidak kunjung usai. Menurut  Yunus  bahwa  pelatihan  itu sangat diperlukan, namun, tidak semata ditentukan secara apriori seperti lazimnya,  melainkan  harus  muncul dari kebutuhan  yang  diperlukan  selama proses  pengentasan  kemiskinan  itu berlangsung  (Yunus,  2007:xiv).  Selain itu  ada  perkatan  menarik  dari  Yunus dalam kutipan berikut:
“kali  ini  kami  tawarkan  kredit untuk  pabrik,    pada  para peminjam.    Dan  kami  jelaskan mayoritas peminjam adalah kaum  perempuan  dan  mereka bekerja  di  rumahnya  masing- masing.
Pekerjaan mereka memperoleh  penadapatan  dari pekerjaan yang dilakukan
sambil  mengasuh  anak.”  Jelas saya. Kegiatan macam ini kebanyakan  dilakukan  dirumah mereka sendiri. Karena
merupakan  tempat  bekerja  dan kami  menyebut  rumah  mereka sebagai  pabrik,  lalu  kemudian muusim  hujan  tiba  selama  lima bulan dalam setahun, dan selama  itu  pula  mereka  tidak biosa  bekerja  karena  atap-atap rumah  mereka  rusak  dan  bocor,
agar pekerjaan yang
menghasilkan itu berlanjut mereka  butuh  perlindungan  dari hujan  dan  itu  sebabnya  kami ingin  menawari  pinjaman  untuk pabrik  mereka  tentunya  pabrik ini akan berfungsi ganda sebagai rumah    dan  tempat  bekerja  dan yang lebih penting mereka dapat bekerja  lebih  nyaman  sepanjang tahun walau musim hujan.  Lalu konsultan pemerintah Bangladesh menolak dan merkea  bertanya  anda  yakin pinjaman  bagi kaum  miskin dan kaum miskin itu akan membayarnya  kembali?  Lalu saya  jawab  bahwa  mereka  akan membayarnya  kembali  pasti. Dan orang miskin tidak mungkin  seperti  orang  kaya yang tidak membayar karena ini satu-satunya peluang yang mereka  punya.    Lalu  kemudian gubernur  bank  sentral  memberi kesempatan Grameen melaksanakan  uji  coba  KPR yang  hingga  kini  KPR  (kredit kepemilikan rumah) yang
disalurkan  oleh  Grameen  Bank sudah  berjumlah  AS$190  juta untuk  membangun  lebih  dari
560.000  rumah  dengan  cicilan perminggu yang tingkat pengembaliannya  hampir  100 peprsen  di  satu  sisi  KPR  bank komersial perkembangannya tidak bisa membanggakan karena  para  peminjam  yang mayoritas  kelas  atas  melakukan kredit macet. Dan pada akhirnya kami  mendapatkan  penghargaan dari arsitektur Aga Khan Award 1989  oleh  arsitek-arsitek  top dunia.  Dan  saya  katakan  tidak ada  arsitek  professional  yang pernah  merancang  rumah  yang dibangun  peminjam  kami  dan para peminjamlah yang
merancang  sendiri  rumahnya sebagaimana  mereka  merancang
sendiri  nasibnya.  (Yunus,  2007: 126-127).
Berkaca  pada  wacana  di  atas, maka  hal  serupa  juga  yang  sama  persis di bangun oleh JRMK dalam pengembangan  masyarakat  miskin  kota Jakarta terutama. Pelatihan atau melatih yang  merupakan  orientasi  pengetahuan ( knowledge oriented ) bagi warga miskin kota merupakan hal yang sangat mendesak. Pasalnya dengan
pengetahuan  pula  rakyat  miskin  kota kerap mendapat perlakuan yang diskriminatif dan tidak mampu melawan, kadang pasrah menjadi jawaban yang sangat luhur dan bijaksana.  Namun,  itu  semua  harus disangkal, pengorganisasian yang dilakukan  oleh  JRMK  pada  dasarnya merupakan  penolakan  untuk  bersikap “nrima”  tanpa  penjelasan  yang  logis. Membina  dan  memberdayakan  warga kampung  kota  yang  notabene  adalah rakyat miskin kota merupakan hal yang harus dilakukan dalam rangka pendidikan  politik  dalam  keanggotaan internal  maupun eksternal  mereka  yaitu orang  yang  baru  bergabung  atau  misi yang  memperjuangkan  seluruh  hak warga Ibu Kota.
Seperti di katakana oleh Muhammad  Yunus  selaku  pemegang nobel  Aga  Khan  Award  dalam  kutipan di  atas  menjelaskan  bahwa  “akses” menjadi  penting  untuk  kaum  miskin dalam  bertindak.  Sejauh  ini  akses merupakan  barang  yang  langka  dan sulit  didapat  oleh  kalangan  kaum miskin. Jika Yunus berhasil meyakinkan  Gubernur  Bank  Sentral untuk  memberikan  kredit  KPR,  maka sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh JRMK untuk meyakinkan Gubernur Daerah dalam kontrak politik untuk mengembalikan harkat dan martabat  kepada  kaum  miskin  untuk dipercayai  bahwa  mereka  bukanlah orang yang terlarang menempati tanahnya  yang  ditempati  saat  ini  dan
mereka  yang  notabene  menganggap sebagai  kaum  miskin  kota  percaya bahwa  jika  kaum  miskin  diberikan kepercayaan untuk menata dan mengelola  lingkungannya,  maka  kita juga  bisa  melestarikan  lingkungan mereka  dengan  catatan  bahwa  mereka harus  mendapatkan  hak  yang  sama dengan warga kelas lainnya.
Sejauh ini bahwa  program pembenahan  rumah  yang  memang terjadi  hanya  di  satu  titik  kampung yaitu  kawasan  Lodan,  Krapu  dan Tongkol mendapatkan dana hibah untuk bantuan perbaikan rumah dengan nominal  RP.  30.000.000  yang  harus mereka  cicil  perhari  sebesar  2.000 rupiah saja dan tanpa bunga sepeserpun, setelah  dana  tercicil  terkumpul  maka mereka akan mendistribusikan pinjaman  tersebut  ke  anggota  keluarga sebelahnya atau yang lebih membutuhkannya.  Inilah  yang  disebut dengan  dana  bergulir  dalam  program perumahan  di  tiga  kampung  tersebut  di kawasan Jakarta Utara.
Namun, untuk konteks kampung-kampung lainnya yang
tergusur  memiliki  prinsip  yang  berbeda dalam melakukan pengadaan huniannya kembali  baik  yang  akan  terancam tergusur  ataupun  mereka  yang  sudah tergusur  2017  silam.  Dana  tersebut merupakan  bantuan  dari  organisasi yang  memang  peduli  dengan  keadaan mereka  terutama  dari  kampung  seperti Universitas Indonesia, Rujak Center for Urban  Studies  ataupun  HRCR  yang menggulirkan  mekanisme  dana  hibah sebagai  model  ekonomi  kredit  bErgulir tanpa  bunga,  meski  demikian,  kedepan warga  akan  membentuk  badan  usaha seperti  koperasi  untuk  kelangsungan kehidupan  mereka  kelak  dan  model pengorganisasian  kampung  yang  baru dan  tidak  seperti  model  terdahulu  yang hanya diikat oleh interaksi sosial sehari- hari  semata.  Sehingga  yang  terpenting adalah  bagaimana  pemerintah  memberi perlindungan  kepada  mereka,  agar
kondisi  mereka  bisa  dapat  berkembang dan  tidak  menjadi  semakin  miskin karena hampir tiga perempat pendapatan  mereka  hanya  habis  untuk tempat  tinggal  di  kota  yang  semakin mahal.
Pada  dasarnya  yang  dilakukan paling  utama  oleh  JRMK  kepada anggota dan warga kampung dampingan adalah peningkatan
kapasitas. Peningkatan kapasitas merupakan  elemen  penting  dari  proses pengorganisasaian  mereka.  Selain  itu, peningkatan  kapasitas  juga  merupakan modal awal bagaimana mereka tergerak bersatu  dan  kemudian  bersuara  untuk menentang penggusuran. Pola-pola semacam ini tentu tidak dapat terealisasi  tanpa  adanya  peningkatan kapasitas,  selain itu  pula bahwa peningkatan  kapasitas  dalam  hal  ini sangat  beragam  dan  akan  di  uraikan satu  persatu  program  yang  digerakan untuk  menyadarkan  dan  memberi  tahu kepada  warga  miskin  kota  mengenai “akses”  serta  perlindungan yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan dari pemerintah sekalipun.
Pertama-tama  kita  akan  melihat bahwa pada periodesasi tahun 2018 lalu JRMK menggelar sekolah rakyat,  pada dasarnya  kita  perlu  memahami  bahwa nama sekolah rakyat bukan semata tema program peningkatan kapasitas, melainkan  sebuah  stigma  keadilan pengetahuan  yang  coba  diterbitkan  atas tenggelmnya  daulat  rakyat  yang  pada saat  itu  sangat  menjepit  kondisi Indonesia pada decade di  mana sekolah rakyat  dibentuk  oleh  Negara.  Maka, nama  sekolah  rakyat  itulah  JRMK membuka  kembali  peta  sejarah,  bahwa jangan  sampai  rakyat  terus-menerus dibodohi  dan  tidak  terdidik.  Sekolah rakyat  yang  dibuat  cukup  sederhana, dengan  menggunakan  basis  kurikulum dan  tenaga  ajar  yang  professional  yang didatangkan  langsung  oleh  para  ahli dengan  memanfaatkan  jaringan  yang mereka kenal.
Sekolah  rakyat  yang  digagas oleh  JRMK  pada  dasarnya  berkutat pada  persoalan  memberi  pengetahuan mengenai  hak-hak  dasar,  terutama sekali  mereka  yang  menjadi  korban penggusuran  agar  mengerti  bahwa keberadaan  mereka  terlindungi  dan dijamin  oleh  Negara  melalui  hak  asasi manusia.
Tema-tema yang
dibawakannyapun  cukup  sentral  seperti pembahasan  mengenai  tanah  yang dibedah melalui ahli langsung dari LBH Jakarta  atau  yang  berkaitan  dengan Undang-Undang  agrarian,  tata  ruang atau  seputar  zonasi,  ekonomi  berdikari atau  koperasi  UMKM  dan  bahkan persoalan pengorganisasaian serta manajemen
organisasi untuk
kelangsungan  warga  dampingan  JRMK kedepannya.  Pada  dasarnya  tema-tema ini  merupakan  hal  dasar  yang  harus warga pahami, agar kapasitas pengetahuan ( capacity knowledge ) mereka  bisa  terbangun  secara  mandiri dalam  memetakan  isu  terutama  sekali yang terkait dengan tempat tinggal atau status tanah mereka dan bagaimana cara bersuara  untuk  melawan  ketidakadilan tersebut.
Selain  seklah  rakyat,  mitra organisasi yang juga memiliki komitmen yang sama terhadap peningkatan  kapasitas  kaum  miskin kota  yaitu  Rujak  Center  for  Urban Studies.  Dengan  memahami  persoalan yang  sama  bahwa  warga  JRMK  kerap tidak mengetahui apa itu tata ruang dan regulasi  kebiajakn  soal  tata  ruang. Sementara  itu  dibanyak  kasus  yang terjadi  di  kampung-kampung  JRMK permasalahan tata ruang kerap menimpa  kehidupan  mereka  sehari-hari dalam kontestasi ruang. Model pendidikan  politik  yang  digunakan untuk  memberdayakan  warga  miskin kota  juga  kelas  menengah  kota  pada umumnya  yang  tidak  paham  dengan tata ruang mencoba menginisiasi pembuatan  klinik  tata  ruang.  Tujuand ari  pada  klinik  tata ruang  adalah  upaya
untuk menyadarkan tentang apa  itu tata ruang  dan  jika  ada  warga  yang mengalami  permasalahan  tata  ruang apakah  boleh  mengajukan  permohonan revisi kepada pemerintah. hal-hal sederhana tersebut juga banyak manfaat untuk pengembangan pengetahuan mereka  terkait  tempat  tinggal  mereka yang  kerap  dianggap  atau  kerap  di justifikasi sebagai tempat illegal.
Karena  itu  Mitlin  berpendapat bahwa  dalam  penentuan  kebijakan, pemerintah sebagai aktor politik  formal seharusnya turut serta melibatkan masyarakat secara egaliter, inklusif dan demokratis.  Sementara  itu,  menurut Mitlin,  komunitas  miskin  kota  juga harus  mempertahankan  haknya  akan akses  lewat  proses  kolektif  yang dilakukan dengan cara: 1. Bekerja sama didalam  organisasi  masyarakat  lokal agar dapat mendiskusikan respon strategis yang dibutuhkan oleh komunitas; 2. Kerja sama yang dilakukan juga merangkul setiap komunitas  yang  ada  didalam  kota  yang sama-sama kesulitan untuk menjangkau akses,  dan  tidak  bergerak  sebagai  satu individu  komunitas  saja;  3.  Bekerja sama  dengan  negara  dan  pemerintah. Meski  adanya  kecenderungan  praktik- praktik  klientelisme,  peran  pemerintah sebagai aktor yang menciptakan kebijakan  yang  berpengaruh  terhadap publik  juga  sangat  penting  karena sifatnya  yang  tegas  dan  efektif.  Itulah sebabnya  pendapat  Mitlin  penting dipahami sebagai sebuah relasi pergerakan  komunitas  kaum  miskin kota membangun jaringan dan pergerakan agar mereka mampu bertahan  dan  melawan  ketidakadilan yang terjadi

## F. Pendidikan Politik Melalui Konvensi Caleg
Seperti  halnya  sekolah  rakyat, gagasan mengenai konvensi caleg layak dipertimbangkan sebagai bagian penting  dari  polarisasi  pendidikan
politik  yang  dilakukan  oleh  JRMK. Konvensi Caleg pada dasarnya merupakan  sikap  atau  pernyataan  atas gagasan  yang  tiba  secara  “spontan” karena  memang  momentum  tahun politik  sulit  terhindarkan  pada  tahun 2019. Termasuk dalam rangka plig atau pemilihan  legislative,  karena  tidak  mau ketinggal  terkait  agenda  politik  untuk menembus  suara  di  level  FRPR  DKI yang  juga  sangat  berguna  dalam mengaspirasikan suara mereka ditingkat dewan perwakilan rakyat daerah mengenai status tempat tinggal mereka.
Pada  kegiatan  konvensi  Caleg JRMK  2019,  dari  kegiatan  konvensi Caleg, JRMK mendapatkan tujuh kandidat yang akan mereka uji kapasitas
pengetahuan
dan pengalamannya dalam mengawal kehidupan rakyat miskin kota kedepannya.  Kegiatan  ini  diikuti  oleh kordinator wilayah masing-masing kampung  dan  seluruh  pengurus  serta warga  kampung  itu  sendiri  dalam menentukan  siapa  paslon  yang  akan mereka  pilih  melalui  proses  demokratis dalam  menentuka  suara  dukungannya. Hal menarik yang
patut dipertimbangkan  adalah  bahwa  ketika saat  proses  pengumuman  konvensi caleg,  JRMK  mendapat  antusiasme yang  tinggi  dari  para  paslon  dalam berbedat  mempertahankan    gagasan mereka kedepan sebagai anggota dewan perwaklan  rakyat  daerah  (DPRP)  DKI Jakarta. Pada dasarnya kegiatan konvensi  caleg  memiliki  dua  tujuan utama.  Pertama,  untuk  caleg  itu  sendiri dalam  meraih  simpatisan  JRMK  dalam kancah  politik  yang  memang  JRMK dalam hal ini terlihat sangat diperhitungkan  dalam  setiap  prosesi pemilu. Selain memberikan pemahaman kepada  para  caleg  untuk  memahami kaum  miskin  kota  yang  kelak  akan mereka  perjuangkan,  juga  sebagai jaringan  baru  dalam  akses  menuju Drwan  perwakilan  daerah.  Selain  itu
kdua,  bahwa  kegiatan  ini  snangat penting dilakukan terutama untuk memberi  pemahaman  kepada  warga JRMK  bahwa  dasar  politik  adalah gagasan,  dan  ketika  mereka  memlih, gagasan itulah yang warga JRMK pilih, selain  itu  bahwa  dengan  media  sepeerti inilah mereka bisa berjuang menegakan keadilan melalui jalan politik.
Dalam konvensi  caleg,  ide  yang sama  dari  kontrak  politik  dengan gubernur DKI Jakarta diterapkan. Caleg yang  terpilih  dengan  suara  terbanyak setelah mereka mempresentasikan gagasan  mereka  kedepannya  sebagai anggota anggota legislatif daerah Jakarta. Setelah itu mereka yang terpilih akan  menandatangani  kontrak  politik dengan  beberapa  point  pertimbangan dari kedua belah pihak. Meski demikian pada  kontrak  politik  melalui  konvensi caleg  ini  dianggap  belum  berhasil karena  beberapa  faktor  kendala  seperti waktu  yang  sudah  mendesak  sehingga kurangnnya  koordinasi  antar  kordinator wilayah  dan  sosialisasi  kepada  warga menjadi tantangan tersendiri dari kegagalan ini.
Pasalnya dua calon untuk DPRD pilihan  konvensi  tidak melangkah menuju  kemenangan  politik  mereka. Hanya  saja  untuk  kontrak  politik  DPR RI  mereka  memenangkannya.  Namun, agaknya    perjuangan  mereka  yang sangat  dibutuhkan  adalah  pada  level legislatif daerah. Dengan adanya konvensi  caleg  tersebut  tentu  tidak hanya  berorientasi  pada  penngkatan kapasitas anggota JRMk, juga melainkan mereka membangun
komunikasi  politik  dengan  para  caleg dalam meningkatkan perjuangan mereka mencari keadilan.
G. Kesimpulan
Seperti  dikatakan  oleh  Mitlin (2014), bentuk gerakan politik komunitas miskin kota sepanjang sejarah  adalah bentuk  perlawanan terhadap  sistem  yang  ada  agar  terjadi perubahan  yang  progresif  atas  kondisi
yang  mereka  alami.  Menurut  Mitlin, warga miskin di dalam kota
terpaksa  untuk  melakukan  hal  tersebut karena  mereka  terus  mengalami  defisit akan  akses  terhadap  kebutuhan  dasar yang  menunjang  kehidupan  mereka. Ditambah kebijakan politik diperkotaan pada  umumnya  bersifat  klientelisme, yang  pada  praktiknya  kebijakan  politik tersebut  muncul  untuk  menunjang kepentingan politik dari patron masing- masing  pemimpin  politik  sehingga pergerakan sumber daya menjadi terbatas  yang  berujung  pada  pemberian akses  sumber  daya  yang  selektif  dan ekslusif.
Lebih  lanjut  menurut  Mitlin berpendapat  bahwa  dalam  penentuan kebijakan,  pemerintah  sebagai  aktor politik  formal  seharusnya  turut  serta melibatkan  masyarakat  secara  egaliter, inklusif  dan  demokratis.  Sementara  itu, menurut  Mitlin,  komunitas  miskin  kota juga  harus  mempertahankan  haknya akan  akses  lewat  proses  kolektif  yang dilakukan dengan cara: 1. Bekerja sama didalam  organisasi  masyarakat  lokal agar dapat mendiskusikan respon strategis yang dibutuhkan oleh komunitas; 2. Kerja sama yang dilakukan juga merangkul setiap komunitas yang ada di dalam kota yang sama-sama kesulitan untuk menjangkau akses,  dan  tidak  bergerak  sebagai  satu individu  komunitas  saja;  3.  Bekerja sama  dengan  negara  dan  pemerintah. Meski  adanya  kecenderungan  praktik- praktik  klientelisme,  peran  pemerintah sebagai aktor yang menciptakan kebijakan  yang  berpengaruh  terhadap publik  juga  sangat  penting  karena sifatnya yang tegas dan efektif.
Inilah  hal  penting  untuk  dilihat seperti  diutarakan  oleh  Mitlin  bahwa komunitas  masyarakat  miskin  dalam mempertahankan  nasibnya  dengan  cara proses kolektif. Proses kolektif tersebut disalurkan  oleh  praktik-praktik  pemilu. Karena  pemilu  membutuhkan  suara agar  calon  pemimpin  bisa  menduduki
suatu  kekuasaan  tertentu,  maka  modal sosial  itulah  yang  komunitas  miskin kota miliki untuk dikonsolidasikan. Hal yang  perlu  kita  lihat  adalah  pertama, pada tahun 2017 penggusuran di Jakarta sangat  massif  dilakukan,  tentunya  hal ini  memunculkan  paradigma  gerakan kerakyatan termasuk dalam hal ini yang diinisiasi oleh JRMK.
Gerakan  tersebut  bermuara  pada  proses politik  dengan  menciptakan  kontrak politik  dengan  calon  pemimpin  level regional.  Kontrak  politik  merupakan gagasan alterntif dari jalannya demokrasi.
Ketika penggunaan kekuasan  sudah  terlampau over  dosis maka momentumnya adalah mengembalikan proses politik kekuasaan  tersebut  ke  jalan  demokrasi yaitu  ketika  rakyat  memilih  mereka mengajukan  sebuah  tuntutan  untuk segera  direalisasikan  yang  biasanya selalu  terselip  unsur-unsur  hak  dasar untuk bertahan hidup.
Hal  yang  perlu  dipahami  adalah bahwa  kontrak  politik  hanya  bagian kecil  semata  dari  proses  yang  begitu rumit dan kompleks mengenai pendidikan  politik  kimunitas  miskin kota  yang  tergabung  dalam  JRMK. Memberdayakan  warga  miskin  kota merupakan  kerja  jangka  panjang  dan terus  berklanjutan.  Inisiasi  JRMK membuat melek warga miskin kota dari politik  yang  sejauh  ini  yang  oleh kebanyakan warga miskin kota dianggap  tidak  berpengaruh  terhadap perubahan kesejahteraan dan permasalahan  yang  mereka  alami. Melalui  jalur  politik  inillah,  proses demokratisasi  diajarkan  secara  lebih rinci dan membuka peluang politik baru terhadap  kelumpuhan  politik  terdahulu yang kerap kosong dan tidak berdampak sama sekali terutama terhadap warga miskin kota.
Dengan adanya pendidikan politik  seperti  saat  ini  yang  diinisiasi oleh  JRMK,  warga  perlahan  sudah mulai berdaya secara politik,
memahami  tujuan  dan  hal  yang  paling substansial dalam politik yang menyangkut kesejahteraan mereka. Tidak  seperti  keadaan  sebelumnya, warga memahami politik secara praktis, menjadi  tim  sukses  atau  membantu mengkampanyekan pasangan calon piemimpin  politik  dan  ketika  sudah memang  da  nada  yang  terpilih,  nasib mereka  dan  permasalahan  yang  mereka rasakan  kembali  sama  dan  tidak  ada yang  berubah  kecuali  uang  dimuka yang  mereka  terima  selagi  menjadi  tim sukses.  Sejauh  yang  terjadi  saat  ini terutama  setelah  warga  JRMk  berdaya secara  politik,  mereka  tidak  lagi menerima  uang  dimuka  menjadi  tim sukses  yang  posisinya  selalu  dibawah bayang-bayang  penguasa,  terutama  jika mereka  naik  dalam  suatu  jabatan strategis  tertentu,  maka  warga  tersebut yang  berjuang  memperjuangkan  politik si  calon  tersebut  juga  tidak  berani menuntut  apa-apa  atas  permasalahan yang terjadi di kampung mereka.
Namun,  secara  politis,  dengan adanya  kontrak  politik,  paling  tidak posisi  mereka  setara  antara  si calon  dengan  mereka  yang  melakukan kontrak  politik  sebagai  warga  yang mengajukan  tuntutan  tidak  seperti mereka  ketika  menjadi  tim  sukses kampanye semata, mereka tidak menjadi tim sukses yang memperjuangkan  si  calon  pemimpin politiknya,  melainkan  memperjuangkan permasalahan  serta  keinginan  warga yang  termobilisasi  tersebut  melalui  si calon  pemimpin  politik  tersebut.  Selain itu  mereka  tentu  tidak  mendapatkan uang  dimuka  seperti  halnya  yang mereka  lakukan  ketika  menjadi  tim sukses  kampanye  politik  terdahulu, melainkan  mereka  mendapatkan  arah baru  perspektif  perjuangan  mereka  di ranah  politik,  terutama  permasalahan yang  menjerat  mereka  dari  faktir perasamalahan  yang  genting  yaitu keberadaan  tanah  mereka  yang  suatu saat  bisa  saja  hilang  jika  tidak
diperjuangkan,  yang  harganya  tidak sebanding  dengan  upah  menjadi  tim sukses  semata.  Inilah  manfaat  yang begitu berarti dalam proses keberlanjutan  pemberdayaan  melalui pendidikan politik oleh JRMK Jakarta.
Kini warha sudah mulai memahami  secara  penuh  pentingnnya mandiri secara politik, dan ini merupakan  kemajuan  politik  yang  ada saat  ini,  dari  masa  politik  yang dianggap  sebagai  slogan  kosong  hanya sekedar  buaian  bagi  warga  miskin. Warga mengerti ketika kejahatan dengan tidak merealisasikan akan dapat dipidanakan  dan  bahkan  mendapat gugatan  dari  dokumen  kontrak  politik tersebut.  Hal  ini  merupakan  wujud penting  gerakan  politik  kerakyatan terutama  sekali  gerakan  politik  kaum miskin perkotaaan yang perlahan sedang  membangun  pondasi  dalam mencapai  kemajuan,  keadilan  serta kemakmuran  untuk  hidup  di  kota seperti Jakarta.
Untuk  pengembangan  model pendidikan  politik  kiranya  perlu  kita ketahui bahwa ikatan komunal memang menarik  diperhatikan  sejauh  ini  JRMK melakukan  pendidikan  politik  dan pengorganisasian  rakyat  dengan  ikatan komunal, warga  merupakan bagian dari anggota yang bakal ada secara spontan, sejauh  ini  hal  ini  yang  saya  pahami adalah kondisi dimana mereka terkonsolidasi  atas  dasar  masalah  yang sudah menimpa mereka yaitu penggusuran,  perttanyaannya  adalah apakah  proses  ikatan  sisoal  tersebut yang  dibangun  secara  informal  akan selalu  kuat?  Mungkin  bisa  saja  terjadi maka perlu kiranya terdapat :
1. Membuat ikatan keorganisasian yang  lebih  efektik  untuk  menjamin ikatan  sosial  yang  dibangun  akan selalu solid dan kuat
2. Mengembangkan  isu  yang  lebih beragam  agar  dapat  menjangkau seluruh lapisan sosial, karena memang  yang  terjadi  saat  ini  suara
sudah  diperhitungkan  secara  politis, maka  isu  yang  lebih  beragam  dapat dikembangkan untuk mencapai kemaslahatan bersama
3. Melakukan  strategi  pengembangan pendidikan  politik  alternatif  untuk dapat  menggaet  komuntasi  muda yang  sejauh  ini  pula  kurang  turut andil,  sekalipun  andil  jumlahnya terbtas,  namun  demikian  bahwa kekuatan  muda  adalah  kelompok yang paling banyak menghuni kampung-kampung kota, jadi strategi transformasi keanggotaan
kedepannya  dapat  dikembangkan dengan  isu  yang  dapat  menyentuh kawula muda saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Arendt,  H.  (1963). On  revolution. London: Faber & Faber.
Bebbington, A. (2010). Social Movements  and  Poverty  in Developing  Countries. UNRISD
Flagship  Report:  Combating
Poverty and Inequality , 1-31.
Braithwaite,  J.  (1979). Inequality,
Crime and Public Policy.
London:  Routledge  &  Kegan Paul Ltd.
Chatterjee, P. (2004). The Politics of the Governed:  Considerations  on Political  Society  in  Most  of  the World. New  York:  Columbia University Press.
Jensen,  S.,  &  Bjarnesen,  J.  (2014). Introduction  to  Violence  and Urban  Politics.  In  H.  Moksnes, & M. Melin, Claiming the City:
Civil  Society  Mobilisation  by Claiming the City (pp. 163-171).
Uppsala:  Uppsala  Centre  for Sustainable Development.
Laporan  Badan  Pusat  Statistik.  Tingkat
Kemiskinan  dan  Ketimpangan Maret 2018 Provinsi DKI Jakarta
Laporan  LBH  Jakarta  ”seperti  puing” Laporan  Penggusuran  Paksa  di Wilayah  DKI  Jakarta  Tahun 2016
Mitlin, D. (2014). Towards an inclusive urban  planning  and  practice.  In H.  Moksnes,  &  M.  Melin, Claiming the CIty: Civil  Society
Mobilisation by the Urban Poor (pp.  15-31).  Uppsala:  Uppsala Centre for Sustainable Development. Rizzo,  E.  (2018). “Resistilience”: Women’s
Resistance and Resilience  in  Post  Eviction  in North  Jakarta. Bangkok:  Tesis Mahidol University.
Savirani,  A.,  &  Aspinall,  E.  (2017).
Adversarial Linkages: The Urban Poor and Electoral
Politics  in  Jakarta. Journal  of Current Southeast Asian Affairs ,
3-34.
Singsingan,  P.  A.  (2018). Politik Masyarakat  Miskin  Kota  (Studi Deskriptif Kualitatif Politik Masyarakat  Miskin  Kota  dalam Mempertahankan Kawasan Hunian  di  Ledok  Timoho). Yogyakarta:  Skripsi  Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekloha  Tinggi  Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".
Sutanudjaja,  Elisa.  Dkk.  2018.  Laporan Sosial  City.  Rujak  Center  for Urban Stuies.
Huntington, S. P., & Nelson, J. M.
(1976). No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries. Amerika Serikat: Cambridge: Harvard University Press.
Lawless, J. L., & Fox, R. L. (2001). Political Participation of the Urban Poor. Social Problems ,
Vol. 48, No. 3 , 362-385.
Savirani, A., & Aspinall, E. (2017). Adversarial Linkages: The Urban Poor and Electoral Politics in Jakarta. Journal of Current Southeast Asian Affairs ,
Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo.
Santoso.  Jo.2006.  Menyiasati  Kota Tanpa Warga. Jakarta: KPG.
Yunus,  Muhammad.  2007.  Bank  Kaum Miskin.  Serpong  Tangerang.  Marjin Kiri.
Baiquni. M, Susilawardani. 2002. Pembangunan yang Tidak Berkelanjutan.  Refleksi  Kritis Pembangunan Indonesia. Yogyakarta.  Transmedia  Global Wacana. Darrundono. 2012. Perwujudan Arsitektur  Sosial.  Proyek  MHT: Berhasil  Meningkatkan  Kualitas
Habitat Orang Miskin di Jakarta. Perwira Media Raya. Jakarta.
Basindoro,  Purnawan.  2013.  Merebut
Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin  Kota  Surabaya  1900-
1960an. Marjin Kiri: Tangerang.
Editorial Kumparan. (2017, January 13). Ahok Ungkap Alasan Tetap Lakukan Penggusuran . Retrieved from Kumparan: https://kumparan.com/@kumpar annews/ahok-ungkap-alasan- tetap-lakukan-penggusuran Editorial Rappler. (2016, July 18).
Warga Pasar Ikan rayakan Idulfitri di antara reruntuhan rumah . Retrieved from Rappler: https://www.rappler.com/indone sia/138847-warga-pasar-ikan- tidak-mau-mudik-demi-rumah
Editorial Tirto.id. (2016, August 9).
Bertahan di Atas Puing-puing Bangunan . Retrieved from Tirto.id: https://tirto.id/bertahan- di-atas-puing-puing-bangunan- bydh/
IDN Times. (2019, Maret 10). Tidak Mau Salah Pilih Wakil Rakyat, JRMK Gelar Konvensi Caleg .
Retrieved from idntimes.com: https://www.idntimes.com/news
/indonesia/fitang-adhitia/tidak- mau-salah-pilih-wakil-rakyat- jrmk-gelar-konvensi-caleg/full Wildansyah, S. (2017, November 28).
Gugatan Warga Vs Pemprov, Hakim Gelar Sidang di Kampung Akuarium . Retrieved from Detik.com: https://news.detik.com/berita/37 46539/gugatan-warga-vs- pemprov-hakim-gelar-sidang-di- kampung-akuarium
BPS. Jakarta Dalam Angka 2016. ( http://jakarta.bps.go.id/backend /pdf_publikasi/Jakarta-Dalam- Angka-2016.pdf )
https://news.detik.com/berita/3273688/ membandingkan-besaran-apbd- provinsi-dki-jakarta-dan-kota- surabaya Diakses pada tanggal 28 Juli 2019.
Editorial  CNN  Indonesia.  (2016,  May 12). Ombudsman
Kritik Keterlibatan  TNI-Polisi  dalam Penggusuran .  Retrieved  from CNN Indonesia:
https://www.cnnindonesia.com/ nasional/  20160511194158-20- 130067/ombudsman-kritik- keterlibatan-tni-polisi-dalam- penggusuran/
https://jakarta.bps.go.id/backend/brs_in d/brsInd-20170718160350.pdf
https://www.cnnindonesia.com/nasional /20160511194158-20- 130067/ombudsman-kritik- keterlibatan-tni-polisi-dalam- penggusuran/