## TINJAUAN TEORITIS ASAS MONOGAMI TIDAK MUTLAK DALAM PERKAWINAN
Dahlan Hasyim *

## Abstrak
Perkawinan,  menurut  Pasal  1  UU  No.  1  tahun  1974  tentang perkawinan,  adalah  ikatan  lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dan  wanita sebagai  seorang  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Salah  satu  asas  dari  perkawinan  adalah  asas  monogami,  yang  mana  pria hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri  begitupun  sebaliknya  dalam  waktu tertentuk.  Asas  monogami  (UU  Perkawinan)  bersifat  terbuka  atau  tidak mutlak lain halnya yang diatur dalam kitab UU Hukum Perdata, bahwa asas monogami bersifat mutlak.
Poligami  diberi  tempat  yang  diatur  dengan  beberapa pasal  dan  ayat yang  mengaturnya.  Namun  demikian,walaupun  poligami  tersebut  diberi tempat,  akan  tetapi  bukan  berarti  bahwa  poligami  dijadikan  asas  dalam Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan.  Hal  tersebut merupakan  pengeucalian  saja,  yang  ditujukan  kepada  orang  yang  menurut hukum  dan  agama  atau  kepercayaannya  dengan  pembatasan/syarat,  ada alasan tertentu yang menndapat ijin dari pengadilan.
Kata Kunci : Monogami dan Perkawinan

## 1 Pendahuluan
Manusia  hidup  di  dunia  memiliki  dua  aspek,  yaitu  manusia  sebagai pribadi  atau  sebagai  makhluk  sosial.  Manusia  sebagai  pribadi  merupakan cerminan  dari  perilaku  manusia  itu  sendiri.  Diaman  kehidupan  dijalani dirinya  sendiri,  dan  untuk  berkomunikasi  atau  melakukan  hubungan  bathin dengan Tuhannya.
Manusia  sebagai  masyarakat  atau  makhluk  sosial  merupakan  bagian dari  suatu  kelompok  masyarakat,  atau  disebut  anggota  masyarakat,  dimana manusia  tersebut  dapat  berinteraksi  maupun  berkomunikasi  dengan  sesama
* H. Dahlan Hasyim Drs, MH , adalah ……..
Tinjauan Teoritisasas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan (Dahlan Hasyim) 301
anggota  masyarakat,  untuk  menghasilkan  suatu  hubungan.  Hal  ini  akan terlepas dari kodratnya sebagai makhluk sosial, dimana kita sebagai manusia baik  pria  dan  wanita  saling  mendekat,  berinteraksi,  bergaul  dan  bahkan melakukan perkawinan.
Perkawinan itu sendiri, menurut Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, adalah ikatan  antara  seorang  pria  dengan  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  bahagia.  Dalam  agama,  UU  No.  1  tahun  1974, memegang  peran  penting  dalam  kesahan  suatu  perkawinan.  Bagi  seorang Islam, tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agama Islam,  begitupun  dengan  agama  yang  lain.  Hukum  agama  yang  dimaksud bukan  hanya  hukum  agama  yang  terdapat  dalam  kitab  suci  saja,  tetapi  juga ketentuan-ketentuan  perundang-undangan  (yang  masih  berlaku),  baik  yang telah  ada  sebelum  berlakunya  UU  ini  maupun  yang  akan  diterapkan kemudian (Djuhaedah 1988:29).
Salah  satu  asas  dari  perkawinan  adalah  asas  monogami,  dimana seorang  pria  hanya  boleh  mempunyai  seorang  istri  begitupun  sebaliknya (dalam  waktu  tertentu).  Asas  monogami  di  sini  bersifat  terbuka  atau  tidak mutlak.  Lain  halnya  dengan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata,  bahwa  asas  monogami  bersifat  mutlak.  Asas  monogami tidak  mutlak  diartikan  bahwa  seorang  suami  dapat  mempunyai  lebih  dari seorang istri, bila dikehendaki dan sesuai dengan hukum agama si suami.
Sifat ini tidak mutlak dari asas monogami diatur dalam pasal 2 ayat 2, 4 dan 5 ayat (1)  UU  No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan,  dan  diatur pula dalam  pasal  55,  56  ayat  (1),  57  Kompilasi  Hukum  Islam;  bahkan,  diatur, pula  dalam  al-Quran,  yaitu  Q.S.  An-Nissa  ayat  3  yang  berbunyi  :  dan  Jika kamu  takut  tidak  akan  berlaku  adil  terhadap  hak-hak  perempuan  bila  kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga  atau  empat.  Kemudian  jika  kamu  takut  tidak  berlaku  adil  maka kawinilah seorang saja.
Dalam kehidupan sekarang, sudah banyak suami istri yang melakukan perkawinan  lebih  dari  satu  kali  atau  kita  sebut  “poligami”.  Berdasarkan alasan  mereka  melakukan  misalnya  karena  tidak  dapat  memiliki  keturunan secara biologis, si istri tidak dapat melayani suami dengan baik, atau si istri mempunyai  penyakit  yang  tidak  dapat  disembuhkan,  sehingga  si  istri  mau tidak  mau  harus  mengizinkan  suaminya  menikah  lagi  dengan  wanita  lebih muda. Untuk alasan ini, biasanya si istri tidak menyetujui suaminya menikah
302                                                               Volume XXIII No. 2 April – Juni 2007 : 300 - 311
lagi  sehingga  si  suami  ada  dorongan  melakukan  perzinahan  atau berselingkuh dengan wanita lain.
Perizinan  atau  berbagai  terminologi  lainnya  bagi  perselingkuhan, dianggap  sesuatu  yang  umum  terjadi  dalam  suatu  perkawinan. Sesungguhnya  suatu  kemunduran  bagi  pelaku  apabila  kebiasaan  tersebut sebagai  jalan  keluar  dari  suatu  masalah  sosial  yang  dihadapinya.  Perilaku yang  demikian  hanya  akan  menunjukkan  kebodohan  dan  kecerobohan manusia sebagai ciptaan Allah SWT.
Kalau  saja  manusia  mau  sadar  dan  mau  terbuka  melihat  masalah dalam  perkawinan,  maka  asas  monogami  tidak  mutlak  atau  poligami  dapat dipahami  sebagai  suatu  kelembagaan  alternatif  untuk  solusi  permasalahan sosial  tersebut.  Bukan  hanya  semata-mata  untuk  memuaskan  nafsu  karena, pada  dasarnya  seorang  laki-laki  dapat  menikah  lebih  dari  seorang  dengan maksud untuk mengangkat derajat si wanita yang bersangkutan. Oleh karena itu dasar-dasar hukum yang ada diharapkan dapat membatasi kaum pria yang akan menikah lebih dari satu karena suami dihadapkan pada beberapa syarat yang  harus  dipenuhi,  diataranya,  yaitu  harus  memperoleh  izin  dari  istri pertama, Pengadilan Agama, dan harus ada jaminan dari si suami bahwa dia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya kelak.

## 1.2 Rumusan Masalah
Dalam  tulisan  ini  terdapat  beberapa  masalah  yang  menjadi  inti  dari penelitian.  Adapun  masalah-masalah  tersebut  akan  dijabarkan  atau diusahakan  dicari  jawaban  melalui  penulisan  ini.  Adapun  permasalahannya adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana prinsip monogami tidak mutlak diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. Bagaimana prinsip monogami tidak mutlak diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana  pelaksanaan  dalam  praktik  asas  monogami  tidak  mutlak menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam?
Tinjauan Teoritisasas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan (Dahlan Hasyim) 303

## 1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  pokok  permasalahan,  maka  yang  menjadi  tujuan  dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai asas monogami tidak mutlak UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai asas monogami tidak mutlak menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam
3. Untuk  mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  praktik  dari  asas  monogami tidak mutlak tersebut di pengadilan agama

## 1.4 Metode Peneltian
1. Tipe Penelitian
Tipe  penelitian  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  bertujuan  untuk  meneliti tentang sinkronisasi hukum mengenai asas monogami tidak mutlak, yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
2. Sifat Penelitian
Sifat  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif, yang  merupakan  metode  yang  dipakai  untuk  menggambarkan  suatu kondisi  atau  keadaan  yang  sedang  terjadi,  yang  tujuannya  agar  dapat memberikan  data  seteliti  mungkin  mengenai  objek  penelitian  sehingga mampu  menggali  hal-hal  yang  bersifat  ideal;  untuk  kemudian disinkronkan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang dalam  hal  ini,  adalah  UU  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  dan Komplikasi Hukum Islam
3. Sumber Data
Sumber data yang penulis berikan adalah data sekunder, dimana data-data tersebut  diperoleh  melalui  bahan-bahan  perpustakaan,  peraturan perundang-undangan  yang  terkait,  dan  berbagai  literatur  yang  terkait dengan topik pembahasan dalam penelitian.

## 4. Cara Pengumpulan Data
Data  yang  didapat  penulis  untuk  menyusun  penelitian  didapat  dari  studi kepustakaan,  dengan  maksud  untuk  memperoleh  data  sekunder  yang berkaitan  dengan  asas  monogami  tidak  mutlak  khususnya  dan  hukum perkawinan
5. Analisis Data
Berdasarkan sifat penelitian yang  menggunakan  metode  deskriptif, maka analisis  data  yang  dipakai  adalah  analisis  kualitatif  terhadap  data sekunder  yang  ada  yang  diperoleh  dari  pengadilan  Agama  berupa putusan.

## 2 Tinjauan Teoritis
Pasal  1  UU  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan  ialah  ikatan  lahir batin antara seorang pria dengan seorang  wanita sebagai suami  istri dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa
Dari  pengertian  di  atas,  terlihat  bahwa  perkawinan  mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohaniawan sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.
Menurut  agama  Islam,  pasal  2  dalam  kompilasi  hukum  Islam  di Indonesia  berbunyi  ”Perkawinan  menurut  hukum  Islam  adalah  pernikahan, yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau  miitsaqan  gholidhoh  untuk  mentaati perintah Allah dan melaksanakan berdasarkan ibadah”.
Dari sudut sosial, perkawinan  merupakan sarana untuk  meningkatkan status  seseorang  dalam  masyarakat.  Orang  yang  sudah  berkeluarga  lebih dihargai  dari  para  orang  yang  belum  berkeluarga.  Sedangkan  dari  sudut agama,  perkawinan  itu  dianggap  sebagai  suatu  lembaga  yang  suci,  sebag pasangan suami istri dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah.

## 2.1 Tujuan Perkawinan
Tujuan  perkawinan,  menurut  UU  No.  1  tahun  1974  tentang perkawinan  masih  berpegang  teguh  pada  rumusan  pasal  1,  yaitu  pada kalimat  ”dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia
Tinjauan Teoritisasas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan (Dahlan Hasyim) 305
dan  kekal  berdasarkan  ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa.Rumusan  tersebut mengandung  harapan,  bahwa  dengan  melangsungkan  perkawinan  akan diperoleh  suatu  kebahagiaan,  baik  materi  maupun  spiritual.  Kebahagiaan yang kekal yang hanya d

## 2.2 Tujuan Perkawinan
Tujuan  perkawinan,  menutut  UU  No.  1  tahun  1974  tentang perkawinan  masih  berpegang  teguh  pada  rumusan  pasal  1,  pada  kalimat ”dengan tujuan  mementuk  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bedasarkan  ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa.Rumusan  tersebut  mengandung harapan,  bahwa  dengan  melangsungkan  perkawinan  akan  diperoleh  suatu kebahagiaan, baik  materi  maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal  yang  hanya  dapat  berakhir  dengan  kematian  salah  satu  pasangan tersebut.
Berdasarkan  pandangan  hal  tersebut,  maka  pembuat  Undang-Undang memberikan  batasan  yang  ketat  terhadap  pemutusan  perkawinan  selain daripada kematian.
Menurut  Agama  Islam,  tujuan  perkawinan  ialah  menurut  perintah Allah  untuk  memperoleh  keturunan  yang  sah  dalam  masyarakat,  dengan mendirikan  rumah  tangga  yang  damai  dan  teratur.  Selain  itu  ada  pula pendapat  yang  mengatakan  bahwa  tujuan  perkawinan  dalam  Islam,  selain untuk  memenuhi  kebutuhan  jasmani  dan  rohani  manusia,  juga  sekaligus untuk  membentuk  keluarga  dan  memelihara  serta  meneruskan  keturunan dalam  menjalani  hidupnya  di  dunia  ini,  juga  mencegah  perizinaan  agar tercipta  ketenangan  dan  ketentraman  keluarga  dan  masyarakat  (Ramulyo 1974:26).
Agama Islam menyariatkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu, antara lain ialah :
a. Untuk melanjutkan keturunan
b. Untuk menjaga diri dari pebuatan maksiat
c. Menimbulkan rasa kasih sayang.
d. Untuk menghormati sunah Rasul dan
e. Untuk Membersihkan keturunan
Dengan  melakukan  perkawinan,  berarti  seorang  muslim  telah mengikuti dan  menghormati sunah Rasulnya, dan  melalui perkawinan, akan dapat  membuat  terang  keturunan,  siapa  anak  siapa  dan  keturunan  siapa. Sehingga  tidak  akan  ada  orang-orang  yang  tidak  jelas  asa-usulnya  (Asmin 1986:29)
Dari rumusan  tersebut,  Filosofi  Islam  Imam  Ghazali  membagi  tujuan dari faedah perkawinan kepada lima hal seperti :
a.  Memperoleh  keturunan  yang  sah,  yang  akan  melangsungkan  keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
b.  Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan
c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan
d.  Membentuk  dan  mengatur  rumah  tangga  yang  menjadi  basis  utama  dari masyarakat yang besar atas dasar kecntaan dan kasih sayang.
e.  Menumbuhkan  kesungguhan  berusaha  mencari  rejeki  penghidupan  yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab. (Ramulyo : 1990:27)

## 2.3 Sahnya Perkawinan
Menurut  UU  No.  1  tahun  1974,  perkawinan  adalah  suatu  perbuatan hukum  yang  mempunyai  akibat-akibat  hukum.  Sah  atau  tidaknya  suatu perbuatan  hukum  ditentukan  oleh  hukum  positif  di  bidang  perkawinan  di Indonesia. Dengan demikian, sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  UU  No.  1  tahun  1974  tentang perkawinan.
Perkawinan  haruslah  berdasarkan  Ke-tuhanan  Yang  Maha  Esa.  Sah suatu perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya dari masing-masing calon suami dan calon istri itu (pasal 2 ayat 1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan).  Di  samping  itu  perkawinan  itu  harus  dicatat  menurut perundang-undangan  yang  berlaku  (Pasal  2  ayat  2  UU  No.  1  tahun  1974 tentang  perkawinan).  Artinya,  Indonesia  menganut  asas  perkawinan  agama ( relligious  marriage ),  dan  juga  perkawinan  negara  ( civil  marriage ).  Dan kalau dihubungkan dengan bunyi pasal 2 ayat 1 bahwa norma-norma hukum masing-masing  agama  dan  kepercayaan  dari  calon  suami  istri  itu  harus menjiwai perkawinan (Malik : 2001 : 26-27).
Dengan  menganut  asas  perkawinan  negara  ( Civil  Marriage ),  maka UU  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan,  juga  memasukan  unsur  yuridis
Tinjauan Teoritisasas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan (Dahlan Hasyim) 307
yaitu  melaksanakan  perkawina  harus  memenuhi  syarat-syarat  yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 2 ayat 2 sampai dengan pasal 10 UU No.  1  tahun  1974,  tentang  perkawinan  juncto  Bab  II,  dan  Bab  II  Peraturan Pemerintah  No.  9  tahun  1975,  tentang  pelaksanaan  UU  No.  1  tahun  1974 tentang perkawinan (Malik : 2001 : 27).
Agama Islam menentukan sahnya akad nikah, yaitu terdiri dari a. Dipenuhi rukun nikah
b. Dipenuhinya syarat-syarat nikah
c. Tidak melanggar larangan perkawinan yang ditentukan oleh syari’at
Rukun  nikah  merupakan  hal-hal  yang  harus  dipenuhi  pada  waktu melangsungkan  perkawinan,  artinya,  bila  salah  satu  dari  rukun  nikah  tidak dipenuhi,  maka  tidak  akan  terjadi  suatu  perkawinan.  Sahnya  suatu perkawinan  menurut  Islam  sama  halnya  dengan  ketentuan  yang  ada  dalam UU  No.  1  tahun  1974,  tentang  perkawinan,  dimana  menganut  asas perkawinan agama dan asas perkawinan  Negara. Kalau tidak terpenuhi asas perkawinan Negara, yang  dalam hal  ini  dicatatkan, maka perkawinan hanya sah menurut hukum agama, tetapi tidak ada bukti yuridis berupa Akta Nikah untuk membuktikan bahwa perkawinannya sah di mata hukum dan negara.

## 3 Analisis dan Pembahasan
Pasal  3  ayat  (1)  UU  No.  1  tahun  1974,  tentang  perkawinan menyatakan bahwa pada asasnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai  seorang  suami.  Dengan  kata  lain,  perkawinan  menganut  asas monogami. Hal ini tidak berlaku apabila terjadi keadaan seperti dimana salah satu pasangan meninggal dunia, bahwa pasangan yang ditinggal mati itu bisa menikah lagi.
Terdapat perbedaan antara UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai asas monogami ini. Di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  asas  monogami  yang dianut  adalah  mutlak,  yang  dapat  dilihat  dalam  pasal  27  kitab  Undang- undang  Hukum  Perdata  yang  menyatakan  bahwa,  dalam  waktu  yang  sama, seorang  laki  hanya  dipergolehkan  mempunyai  seorang  perempuan  sebagai istri, dan perempuan hany asatu laki-laki sebagai seorang suami.
Poligami  diberi  tempat  dengan  terlihatnya  beberapa  pasal  dan  ayat yang  mengaturnya.  Namun  demikian,  walaupun  poligami  tersebut  diberi
tempat,  akan  tetapi  itu  bukan  berarti  bahwa  poligami  dijadikan  asas  dalam Undang-Undang  No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Hal  tersebut merupakan  pengecualian  saja,  yang  ditujukan  khusus  kepada  orang  yang menurut  hukum  dan  agama  atau  kepercayaan  mengizinkan  untuk  itu,  atau dengan kata lain, poligami dibolehkan tetapi dengan pembatasan yang cukup berat, yaitu berupa suatu pemahaman syarat dengan alasan tertentu dan  izin pengadilan.
Poligami terdapat dalam kompolasi Hukum Islam yang masih berlaku atau masih dipakai sebagai pedoman bagi orang Islam yang menjalani suatu proses  perkawinan.  Poligami,  dalam  kompilasi  hukum  Islam,  tercantum dalam pasal 55 ayat (1) yang meyatakan bahwa seroagn laki-laki yang boleh beristri  lebih  dari  satu  orang  pada  waktu  bersamaan,  terbatas  hanya  sampai empat  orang  istri,  Dalam  surat  an-Nisa  dimana  syarat utama  seorang  suami harus  mampu  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan  anak-anaknya  (pasal  55 ayat  2);  apabila  syarat  utama  tersebut  tidak  dipenuhi,  suami  dilarang  untuk beristri  lebih  dari  seorang  (pasal  5  ayat  3).  Pengadilan  Agama  mutlak diperlukan bagi sahnya seorang suami untuk beristri lebih dari seorang.
Permasalahan  yang  terjadi  apabila  sang  istri  menolak  memberikan persetujuan dan permohonan ijin untuk beristri lebih dari satu, maka menurut pasal  59.  Kompilasi  hukum  Islam,  Pengadilan  Agama  dapat  memberikan izin  setelah  mendengar  dan  memeriksa  istri  yang  bersangkutan  di persidangan  pengadilan  Agama,  dan  terhadap  ketepatan  itu  si  Istri  atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.
Tetapi  pada  kenyataannya,  para  istri  merasa  malu  dan  berat  hati mengajukan  banding  terhadap  keputusan  pengadilan  Agama,  yang menyangkut  perkara  poligami,  dan  masyarakat  pada  umumnya  dianggap masih buta hukum dan belum mengerti akan hak-hak mereka secara hukum.
Bila  diartikan  secara  kumulatif,  agaknya  sulit  didapat  wanita  yang dengan  sukarela  memberikan  persetujuan  kepada  suaminya  untuk  beristri lebih  dari  satu  orang.  Oleh  karena  itu  suami  yang  ingin  beristri  lebih  dari seorang harus memiliki syarat pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu :
a. Adanya persetujuan dari istri
b. Adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
Tinjauan Teoritisasas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan (Dahlan Hasyim) 309
c. Adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan anak-anak mereka
Dalam kasus, alasan-alasan tersebut di atas dipenuhi oleh suami yang ingin beristri lebih dari satu, terbukti dari bukti-bukti yang ada yaitu : a. Surat peryataan istri bersedia dimadu (P-3)
b. Surat pernyataan suami berlaku adil (P-4)
c. Surat  keterangan  kemampuan  atau  penghasilan  suami  guna  menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak (P-5).
Atas bukti-bukti  itulah,  maka hakim  menganggap cukup alasan untuk suami  beristri  lebih  dari  satu  orang.  Dan  karena  itu  hakim  menetapkan  ijin kepada suami untuk beristri lebih dari satu (poligami).

## 4 Penutup

## 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisa  yang  diuraikan  di  atas,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Perkawinan monogami yang berlaku mutlak bagi istri, tetapi tidak mutlak bagi  suami.  Asas  monogami,  dalam  Undang-Undang  No.  1  tahun  1974 tentang perkawinan, ternyata terdapat suatu pengecualian, dimana pasal 3 ayat  (2)  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang memberikan  ketentuan,  bahwa  pengadilan  dapat  memberi  izin  pada seorang  suami  untuk  beristri  lebih  dari  seorang  (poligami)  apabila dikehendaki  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan  dan  istri  mengizinkan untuk itu.
2. Mengenai  asas  monogami  tidak  mutlak  secara  yuridis,  yang  termuat dalam  pasal-pasal  Undang-Undang  tentang  Perkawinan,  sebenarnya, merupakan produk hukum dari pemerintah yang harus dijadikan pedoman bagi  suatu  proses  perkawinan  sehingga  diharapkan  dengan  ditaatinya hukum  tersebut  dapat  tercapai  tujuan  dari  perkawinan,  yaitu  membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
3. Dengan  adanya  ijin  untuk  beristri  lebih  dari  satu  (poligami)  yang diberikan  oleh  Pengadilan  Agama,  hendaknya  segala  persyaratan  yang ada, yang dijadikan bukti oleh suami untuk beristri lebih dari satu, dalam
persidangan  harus  dijalankan  dengan  benar,  jangan  sampai  pihak  suami nantinya  mengurangi  apa  yang  jadi  kebutuhan  istri  pertama  dan  anak- anaknya.  Maka  suami  harus  benar-benar  melaksanakan  perbuatan  adil tersebut dengan sebenar-benarnya dalam kenyataan, karena apabila suami tidak  dapat  berlaku  adil  maka  sang  istri  dapat  menuntut  pembatalan perkawinan suami dengan istri keduanya.

## 4.2 Saran
Dengan  memperhatikan  dan  mengamati  beberapa  kekurangan  dalam pelaksanaan  asas  monogami  tidak  mutlak,  yang  berkaitan  dengan dibolehkannya  suami  untuk  beristri  lebih  dari  seorang  (poligami),  kiranya dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :
1. Kesadaran hukum dan moral suami yang ingin beristri lebih dari seorang, sebaiknya  ditingkatkan,  agar  para  suami  yang  ingin  beristri  lebih  dari seorang,  tidak  mengambil  kesempatan  dan  tidak  berbuat  sewenang- wenang  terhadap  istri  dengan  adanya  hak  yang  merupakan  keuntungan dari  pihak  suami,  yaitu  hak  untuk  beristri  lebih  dari  satu  yang  diatur dalam  UU  No.  1  tahun  1974  tentang  perkawinan;  kompilasi  Hukum Islam,  peraturan  pemerintah  No.  9  tahun  1975  tentang  pelaksanaan  UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Pemerintah  diharapkan  lebih  melindungi  posisi  wanita/istri  agar menggunakan  hak-hak  hukumnya  apabila  sang  istri  menolak  suaminya untuk  beristri  lebih  dari  satu  sehingga  tidak  terjadi  perceraian  dalam rumah tangganya.
----------------------
Tinjauan Teoritisasas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan (Dahlan Hasyim) 311

## DAFTAR PUSTAKA
Asmin. 1986. Status Perkawinan antar Agama . Jakarta : Dian Rakyat
Hasan Djuhaedah. 1988 Hukum Keluarga . Bandung : Armico
Ramulyo M. Idris. Tt. Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan islam. Jakarta : IND-HILL-CO
Malik  Rusdi.  2001  Peranan Agama  dalam  Hukum  Perkwinan  Indonesia . Jakarta  : Universitas Tri Sakti.
----------. 2001. Undang-Undang Perkawinan Jakarta : Universitas Trisakti.
Sumber lain :
Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Inpres Nomor 1 tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentagn Perkawinan