## TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN (Studi Kasus di Brownies Cinta Cabang Sragen)

## Cinde Semara Dahayu
E-mail: cindesemara49@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Ambar Budhisulistyawati E-mail: ambarbudhi@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
The  article  purpose  to  find  out  the  conformity  of  the  implementation  of  partnership  cooperation agreement  to  the  Government  Regulation  Number  44  of  1997  concerning  Partnership  juncto Government Regulation Number 17 of 2013 concerning Micro Small Medium-sized Enterprises. The research object of partnership cooperation was carried out in Brownies Cinta branch in Sragen. The legal  writing  in the current  research  employed  empirical  legal  research  approach  which  was  initially done by researching secondary data and subsequently researching the primary data in the field or in the society. The research result shows that the implementation of partnership cooperation agreement run by Brownies Cinta branch in Sragen has not met all of the requirements contained in the partnership agreement determined in the Government Regulation Number 17 of 2013. The partnership cooperation agreement of Brownies Cinta branch in Sragen only contains the business critera, contract period, and the settlement of disputes. The agreement has no provision regarding the form of development, the right, and the duty of each party.
Keywords: Brownies  Cinta;  Cooperation Agreement;  Government  Regulatio;  Micro  Small  Medium- sized Enterprises, Partnership.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Obyek penelitian kerjasama kemitraan dilakukan di Brownies Cinta Cabang Sragen. Penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berawal dari meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh Brownies Cinta Cabang Sragen tidak memenuhi semua ketentuan dari isi perjanjian kemitraan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, isi perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta Cabang Sragen hanya memuat kriteria kegiatan usaha, jangka waktu kontrak, dan penyelesaian perselisihan. Dalam perjanjian tidak adanya ketentuan mengenai bentuk pengembangan, dan hak kewajiban masing-masing pihak.
Kata Kunci :  Brownies Cinta; Kemitraan; Perjanjian Kerjasama; Peraturan Pemerintah; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## A. Pendahuluan
Perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini tergolong sangat pesat, hal tersebut dilihat banyaknya jenis-jenis usaha yang mulai berkembang usaha di bidang kuliner, retail pakaian, jasa pelayanan, dan lain lain. Terlebih di era kecanggihan informasi dan teknologi sekarang ini, apapun
ISSN 2337-4640 (Printed)   2715-5676 (Online)
bisa diperjual-belikan dengan cepat dan mudah sehingga menuntut para pelaku usaha untuk bertahan dan bersaing dalam mengembangkan usahanya di dunia bisnis. Dalam perkembangannya, baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun pengembangan kelembagaan/usaha, kemitraan merupakan salah satu strategi yang biasa ditempuh dan dipilih. Kemitraan tidak sekedar diterjemahkan sebagai sebuah kerjasama, akan tetapi kemitraan memiliki pola dan memiliki nilai strategis dalam mewujudkan suatu keberhasilan suatu lembaga/usaha dalam menerapkan manajemen modern.
Kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar tersebut disertai pembinaan dan pengembangan yang dilaksanakan atas dasar prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan. Prinsip ini sangat diperlukan melihat cakupan dari kemitraan ini sendiri juga luas berupa proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Kemitraan usaha juga merupakan satu instrumen kerjasama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan keterampilan yang didasari saling percaya antara para pihak yang bermitra melalui perwujudan sinergi kemitraan dengan diwujudkannya prinsip-prinsip tersebut dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Para pihak dalam melaksanakan kemitraan mempunyai kedudukan hukum yang setara. Setara dalam artian para pihak yang mengikat perjanjian kemitraan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan hak dan kewajiban yang patut dilaksanakan sebagaimana diatur dalam perjanjian.
Di Indonesia kemitraan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di dalam peraturan tersebut telah mengatur hal-hal mengenai kemitraan tentang tujuan kemitraan, pola kemitraan, hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama kemitraan, dan mekanisme perjanjian kemitraan. Diharapkan dengan adanya peraturan yang mengaturnya pihak usaha bisa menjadikan dasar dalam melakukan kerjasama kemitraan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan pelaku usaha yang lain.
Perjanjian kerjasama kemitraan terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang mana para pihak tersebut telah menyepakati ketentuan yang sudah dibuat dalam hal kerjasama kemitraan untuk melakukan sesuatu. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal tersebut tidak mengharuskan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis. (Santonius Tambunan, 2016: 182). Lalu pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan mengenai syarat sahnya suatu pejanjian yang mana syarat sahnya suatu perjanjian terdiri dari syarat subyektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat obyektif (suatu hal tertentu dan sebab yang halal). Jika syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada perjanjian.
Namun pada penelitian kemitraan di Brownies Cinta Cabang Sragen, banyak permasalahan yang ditemui salah satunya yaitu suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (paper  based) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Dalam, pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan masih ada yang tidak menggunakan perjanjian kerjasama secara tertulis. Dalam hal tersebut kerjasama kemitraan masih tetap bisa berjalan, tetapi apabila ditengah jalan menuai permasalahan antara pihak satu dengan pihak lain dalam kemitraan, dan apabila terjadi pemutusan kerjasama secara sepihak, maka tidak ada dasar yang dapat dipertanggungjawaban. Kemudian isi dari surat perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memuat ketentuan hal-hal yang harus ada di dalam surat perjanjian, yaitu: kegiatan usaha, hak kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan, tetapi dalam isi surat perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta
Cabang Sragen tidak memuat semua hal tersebut. Serta dalam isi perjanjian kemitraan tersebut tidak terlampirnya addendum kontrak perjanjian atau yang disebut perjanjian tambahan.
Brownies Cinta merupakan salah satu bentuk usaha kemitraan yang telah memiliki lebih dari 7 (tujuh) cabang di Jawa Tengah. Artikel ini ditulis untuk mengetahui kesesuaian kerjasama kemitraan Brownies Cinta Cabang Sragen apakah telah sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang berawal dari meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014: 52).

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana satu pihak berjanji kepada pihak yang lain, atau dimana kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan atau memenuhi hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak, sehingga tercapai tujuan yang telah dibuat. Masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah disetujui untuk dilakukan. Pelaksanaan perjanjian berupa:
1.  Pemberian Sejumlah Uang
Pihak yang melakukan pemberian adalah investor atau penerima kemitraan, atau orang lain yang mewakilkan sebagai investor berdasarkan surat kuasa khusus. Dalam dunia usaha modern, pembayaran melalui kuasa merupakan hal yang lumrah dan sering ditemui. Alat pembayaran yang digunakan pada umumnya adalah mata uang.
a.  Penyerahan Benda
Dalam setiap perjanjian yang mengandung tujuan memindahkan penguasaan dan atau hak milik perlu dilakukan penyerahan bendanya ( lavering,  transfer ). Benda merupakan sesuatu yang dapat dimiliki atau obyek milik (Abdulkadir Muhammad, 214: 128). Jenis benda dapat di klasifikasi sebagai berikut:
1)   Benda berwujud dan tidak berwujud
Arti  penting  klasifikasi  ini  terletak  pada  cara  penyerahannya  jika  benda dipindahtangankan kepada pihak lain melalui perbuatan hukum tertentu, misalnya jual-beli, pewarisan, dan hibah. Penyerahan benda berwujud dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan. Sedangkan penyerahan benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.

## 2)  Benda bergerak dan tidak bergerak
Arti  penting  klasifikasi  ini  terletak  pada  penguasaan,  penyerahan,  daluarsa, dan pembebanan. Benda bergerak menurut sifatnya adalah benda yang dapat dipindahkan, misalnya kursi, meja, buku. Benda bergerak karena ketentuan undang- undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak, misalnya hak pakai atas benda bergerak, piutang.
Sedangkan benda tidak bergerak menurut sifatnya adalah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan, misalnya tanah dan segala yang melekat diatasnya, seperti gedung dan pepohonan.

## 2.  Pelayanan Jasa
Pelayanan jasa adalah memberikan pelayanan dengan melakukan pembuatan tertentu baik dengan menggunakan tenaga fisik belaka maupun dengan keahlian atau alat tertentu,
baik dengan upah ataupun tanpa upah. Apabila dengan upah kecuali jika diperjanjikan lain (Abdulkadir Muhammad, 2000: 236).
Melihat macam hal pelaksanaan perjanjian untuk dilaksanakan, perjanjian-perjanjian itu dibagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu:
a.  Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang Menurut pasal 1235 KUHPerdata, perjanjian untuk memberikan sesuatu mewajibkan si berhutang (debitur) untuk menyerahkan suatu kebendaan dan merawatnya dengan baik sampai pada waktu penyerahan.
b.  Perjanjian untuk berbuat sesuatu Berbuat sesuatu berarti melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dengan perjanjian. Contohnya adalah perjanjian untuk membangun rumah, mengosongkan lahan, atau membuat karya seni.
c.  Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu Yang dimaksud dengan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan perbuatan seperti apa yang telah diperjanjikan. Misalnya perjanjian antara pabrik dengan distributor agar distributor tidak memasarkan produk dari pesaing pabrik tersebut.
Adapun mengenai perjanjian kerjasama kemitraan itu sendiri telah diatur dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yaitu:
1)  Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan;
2)  Perjanjian kemitraan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
3)  Apabila salah satu pihak adalah orang atau badan hukum asing dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing;
4)  Perjanjian kemitraan tersebut paling sedikit memuat: kegiatan usaha; hak dan kewajiban masing-masing pihak; bentuk pengembangan; jangka waktu; dan penyelesaian perselisihan.
Bentuk perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta cabang Sragen tertulis dalam suatu surat perjanjian kerjasama yeng berbentuk perjanjian baku. Pengertian perjanjian baku disini adalah suatu perjanjian yang klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pihak pemakainya yang notabene mempunya posisi tawar dan ekonomi yang lebih kuat, sedangkan pihak lainnya pada dasarnya mempunyai peluang yang kecil atau bahkan sama sekali tidak ada peluang untuk melakukan negosiasi mengenai perubahan substansi dari klausul-klausul yang telah dibakukan tersebut atau terjadi penyerahan tanggungjawab pihak pemberi kemitraan kepada pihak penerima kemitraan.
Dalam perjanjian baku biasanya akan muncul istilah klausula eksonerasi yaitu ketentuan- ketentuan yang membatasi tanggungjawab debitur (Abdulkadir Muhammad, 2014: 312). Debitur dalam hal ini adalah pihak penerima kemitraan. Dalam klausula ini pihak pemberi kemitraan membebaskan diri dari kewajiban menanggung kemungkinan adanya cacat atau kekurangan pada obyek yang diperjanjikan. Kerugian tersebut dibebankan kepada pihak penerima kemitraan.
Apabila dikaji dengan sungguh-sungguh, isi dari ketentuan klausula eksonerasi yang digunakan dalam perjanjian terlalu berat sebalah sehingga dapat merugikan pihak lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu ditempuh langkah langkah tertentu, misalnya penulisan klausula harus jelas dan mudah dibaca oleh setiap orang yang ingin mengadakan perjanjian dengan pihak yang bersangkutan, dan klausula eksonerasi tidak boleh diberlakukan pada kewajiban pokok.
Jenis perjanjian baku yang digunakan dalam kerjasama kemitraan Brownies Cinta cabang Sragen adalah perjanjian baku sepihak. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya
ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Ada 4 (empat) jenis perjanjian baku, yaitu (Mariam Darus Badrulzaman, 1994: 47-48):
a.  Perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu;
b.  Perjanjian baku timbal balik, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak;
c.  Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu;
d.  Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, yaitu perjanjian- perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah di sediakan untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat akan bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.
Berdasarkan substansi surat perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ada beberapa substansi yang sudah sesuai dengan peraturan tersebut, yaitu:
1)  Kegiatan Usaha
Terdapat di dalam Pasal 1 surat perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta tentang “Ketentuan Umum” yang menjelasakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a)   Pihak pertama adalah pemilik modal yang berinvestasi dengan memberikan sejumlah modal untuk membantu mengembangkan usaha Brownies Cinta di outlet Sragen;
b)  Pihak kedua adalah pemilik usaha Brownies Cinta yang bermaksud untuk mengembangkan usaha dengan membuka cabang Brownies Cinta di outlet Sragen kemudian meminta modal usaha kepada Pihak pertama;
c)  Modal adalah sejumlah uang atau hal lain yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha Brownies Cinta;
d)  Pihak kedua bertanggung jawab pada pengelolaan dan pengembangan usaha Brownies Cinta di outlet Sragen.
2)  Jangka Waktu
Terdapat di dalam Pasal 5 surat perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta tentang “Masa Berlaku” yang menjelaskan sebagai berikut:
a)   Masa berlaku perjanjian adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak perjanjian disepakati dan ditandatangani;
b)  Atas kesepakatan kedua belah pihak, kontrak perjanjian dapat diperpanjang waktunya dan/atau ditambahkan nilai uang pokok investasi yang diatur dalam kontrak baru dan/atau addendum kontrak.

## 3)  Penyelesaian Perselisihan
Terdapat di dalam Pasal 11 surat perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta tentang “Status Hukum”. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kontrak ini dengan segala akibatnya, maka kedua pihak sepakat memilik tempat penyelesaian perselisihan di tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
Adapun ada beberapa hal yang tidak termuat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengenai substansi dalam surat perjanjian kerjasama kemitraan. Dalam surat perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta cabang Sragen tidak memuat adanya bentuk pengembangan, dan hak dan kewajiban para pihak. Padahal subtansi tersebut harus ada di dalam surat perjanjian kerjasama kemitraan.
Bentuk pengembangan disini menjelaskan tentang pola kemitraan yang dijalankan oleh Brownies Cinta. Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 telah menjelaskan macam-macam pola bentuk pengembangan dalam kemitraan, meliputi inti- plasma; subkontrak; waralaba; perdagangan umum; distribusi dan keagenan; bagi hasil; kerjasama operasional; usaha patungan; penyumberluaran.
Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di kantor pusat dengan salah satu karyawan Brownies Cinta, bentuk pengembangan yang dilakukan Brownies Cinta adalah dengan pola bagi hasil. Menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bagi hasil memiliki arti dalam pola pengembangan kemitraan ini usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar, atau usaha mikro, dan usaha kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha menengah.
Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola pengembangan bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, serta disepakati oleh dua belah pihak yang bermitra. Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola pengembangan bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan surat perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta cabang Sragen yang telah disepakati, profit bagi hasil meliputi 80% (delapan puluh persen) untuk pihak pertama dan 20% (dua puluh persen) profit sisanya adalah bagi hasil bagi pengelola Brownies Cinta.
Perihal bentuk pengembangan tidak terdapat dalam surat perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta cabang Sragen, hal tersebut menyebabkan isi dari perjanjian kurang lengkap dan tidak memenuhi dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengenai substansi dalam perjanjian kemitraan. Hal tersebut dapat dimasukkan dalam addendum kontrak, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pola bentuk pengembangan kemitraan yang dilakukan.
Hak dan kewajiban para pihak juga tidak termuat di dalam surat perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta cabang Sragen. Padahal hak dan kewajiban para pihak merupakan hal yang sangat pokok dalam pemenuhan suatu prestasi dalam perjanjian. Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan telah mengatur mengenai hak dan kewajiban antara penerima kemitraan dan pemberi kemitraan, dan seharusnya hal tersebut harus termuat dalam surat perjanjian kerjasama kemitraan yang telah disepakati.

## D. Simpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan data yang telah peneliti lakukan, maka peneliti dapat mengambil simpulan, yaitu mengenai kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah:
1.  Bahwa mengenai prosedur dalam pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta cabang Sragen telah sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2.  Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) tentang macam-macam substansi dalam isi perjanjian kerjasama, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Surat perjanjian kemitraan Brownies Cinta cabang Sragen tidak memuat substansi hak dan kewajiban para pihak dan bentuk pengembangan kemitraan.

## E. Saran
Berdasarkan simpulan di atas dan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya pada bab hasil penelitian dan penjelasan, maka ada beberapa saran sederhana yang di sampaikan oleh peneliti, yaitu:
1.  Sebaiknya para pihak dalam membuat surat perjanjian kerjasama kemitraan melibatkan Notaris, agar isi dari perjanjian tersebut benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
2.  Sebaiknya ketika para pihak akan melakukan kerjasama kemitraan harus benar-benar memilih bisnis usaha yang sudah berjalan dan diakui memiliki kualitas ciri produk kemitraan yang bekualitas.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku
Abdulkadir Muhammad. 1986. Hukum Perjanjian . Bandung: PT. Alumni.
___________________. 2014. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Handri Raharjo. 2009. Hukum Perjanjian di  Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Hasanudin Rahman. 2000. Legal  Drafting, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Herlien Budiono. 2010. Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapan  di  Bidang  Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya.
Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja. 2003. Perikatan yang Lahir dari Perjanjian . Jakarta: Raja Gafindo Persada.
Mariam Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi . Jakarta: Kencana.
Mohammad Jafar Hafsah. 2000. Kemitraan Usaha . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
P.N.H. Simanjuntak. 2009. Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia . Jakarta: Djambatan.
R. Subekti. 2001. Hukum Perjanjian . Jakarta: PT. Intermasa.
________. 2001. Hukum Pembuktian . Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Soerjono Soekamto. 1981. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Sudino Mertokusumo. 1999. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) . Yogyakarta: Liberty.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek voor Indonesie )
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( Wetboek van Koophandel voor Indonesie )
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro,Kecil,dan Menengah Peraturan Pemerintah Nomor  44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

## Jurnal
Apun Syaripudin. 2015. “Kemitraan sebagai Strategi Usaha dalam Percepatan Capaian Kesejahteraan di Kota Bandar Lampung”. Jurnal  Bisnis Darmajaya Volume 01, Nomor 01. Lampung: IAIN Lampung
Cicilia Prizka Dianita. 2016. “Pola Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara Peternak Plasma dengan Peternak Inti di Kabupaten Kendal”. Jurnal  Hukum Vol. 5 No.2 Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Ery Agus Priyono. 2018. “Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan Peternakan”. Jurnal Hukum Vol. 2 No.1. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
Monica Angela Kalis. 2016. “Analisis Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kemitraan Antara Investor dan Koperasi Kelapa Sawit”. Jurnal Hukum Vol.-, No. Yogyakarta: Universitas  Atma Jaya Yogyakarta.
Novi Ratna Sari. 2017. “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”. Jurnal  Hukum  Bisnis Vol. 4, No. 2. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Novina Sri Indiraharti. 2014. “Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak”. Jurnal Hukum Vol. 4 No.1. Jakarta: Universitas Trisakti.