## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
REGULASI PEMERINTAH DALAM KEAMANAN PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN CRYPTO ASSET SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DIGITAL
Muhammad Yaasiin Raya UIN Alauddin Makassar Email : yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Cryptocurrency adalah sistem mata uang digital dimana pemakainya menggunakan pembayaran  secara  digital  atas  kegiatan  bisnis  yang  dilakukan  yang  berfungsi sebagai  mata  uang  standar.  Tipe  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah legal research yakni  menemukan  kebenaran  koherensi  apakah  aturan  hukum  sesuai norma  hukum  dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum  (bukan  hanya  sesuai  aturan  hukum)  atau  prinsip  hukum.  Regulasi pemerintah  terkait Crypto  Asset di  atur  dalam  peraturan  perundang-undangan. Dalam upaya mengendalikan dan menjaga keamanan perdagangan Aset Kripto di atur  dalam  Peraturan  Bappebti  No.  5  Tahun  2019  serta  perubahannya.  Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investor Cryptocurrency , wujud dari  perlindungan  hukum  untuk  investor Cryptocurrency semua marketplace Cryptocurrency harus  memenuhi  seluruh  syarat  yang  telah  diatur  dalam  aturan Bappebti dengan mengumpulkan semua file yang diminta, mengedepankan prinsip pengelolaan usaha yang benar seperti mengutamakan hak anggota bursa berjangka untuk memperoleh nilai yang terbuka dan menjamin konsumen tetap terlindungi. Kata  Kunci:  Aset  Kripto,  Investasi  Digital,  Keamanan,  Perdagangan, Regulasi.

## Abstract
Cryptocurrency is a digital currency system where users use digital payments for business  activities  carried  out  which  function  as  standard  currency.  The  type  of research  in  this  paper  is  legal  research,  namely  finding  the  truth  of  coherence, whether the rule of law is in accordance with legal norms and whether there are norms  in  the  form  of  orders  or  prohibitions  that  are  in  accordance  with  legal principles, and whether a person's actions are in accordance with legal norms (not just  according  to  legal  rules).  or  legal  principles.  Government  regulations regarding  Crypto  Asset  are  regulated  in  laws  and  regulations.  In  an  effort  to control and maintain the security of Crypto Asset trading, it is regulated in Bappebti Regulation  No.  5  of  2019  and  its  amendments.  To  guarantee legal  certainty  and protection  for  Cryptocurrency  investors,  as  a  form  of  legal  protection  for Cryptocurrency  investors,  all  Cryptocurrency  marketplaces  must  fulfill  all  the requirements set out in Bappebti rules by collecting all requested files, prioritizing the  principles  of  proper  business  management,  such  as  prioritizing  the  rights  of
futures exchange members to obtain open value and ensure that consumers remain protected.
Keywords: Crypto Asset, Digital Investment, Regulation, Security, Trading.

## A. Pendahuluan
Berkembangnya  perdagangan  dunia  yang  kian  hari  semakin  pesat  juga  ikut berdampak dalam mempengaruhi sistem pembayaran yang juga ikut berkembang. Seiring  dengan  semakin  meningkatnya  globalisasi  ekonomi  dunia,  kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kemudahan dan keamanan transaksi keuangan semakin meningkat. Sehingga diperlukan sistem pembayaran yang cukup handal dan mudah bagi  nasabah  perbankan. 1 Sistem  pembayaran  merupakan  suatu  mekanisme yang mencakup  pengaturan  yang  digunakan  untuk  melakukan  pembayaran  melalui pertukaran nilai antar perorangan maupun lembaga keuangan baik secara nasional maupun global.
Cryptocurrency (mata  uang  kripto)  adalah  julukan  yang  diberikan  kepada sebuah  sistem  yang  menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan memproses pertukaran mata uang digital secara tersebar. 2 Cryptocurrency adalah  sistem  mata  uang  digital  dimana  pemakainya menggunakan pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan yang berfungsi  sebagai  mata  uang  standar. 3 Salah  satu  Aset  kripto  berjenis  Bitcoin diciptakan  oleh  Satoshi  Nakamoto  yang  hingga  saat  ini  fakta  tersebut  masih simpang  siur  dan  identitasnya  masih  tersembunyi  karena  hingga  saat  ini  belum diketahui  siapa  dan  seperti  apa  orang  tersebut. 4 Cryptocurrency pertama  yang diperkenalkan  adalah  Bitcoin,  dan  mulai  dioperasikan  pada  tahun  2009. 5 Karena popularitas Bitcoin, Cryptocurrency lainnya menjadi populer di kalangan investor serta konsumen. 6
Dalam  artikel  yang  berjudul  “ A  Short  Introduction  to  the  World  of Cryptocurrencies ” yang telah diterbitkan oleh Federal Reserve Bank of St. Louis Review,  Alexander  Berentsen  dan  Febian  Schar  menyampaikan  bahwa  Bitcoin sebagai  uang  virtual  yang  tidak  bewujud  atau  tidak  konkret. 7 Namun  apakah
1 Fery Mulyanto. 2015. “Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah ke dalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin”. Indonesian Journal on Networking and Security Vol. 4 No. 4. Bandung : Universitas Pasundan Bandung , (19-26)
2 Nurfia Oktaviani Syamsiah, dkk., “Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”, Indonesian Journal on Networking and Security Volume 6 No 1 (2017), (53-61).
3 Muhammad Teguh Ernawan Azis, dkk., Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital (C ryptocurrency), Supremasi: Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Ilmu-Ilmu  Sosial,  Hukum,  & Pengajarannya Volume 16 Nomor 2 (2021), (268-273)
4 Zhara Shafira Uswatun Khasanah, Yuniar Farida, “Analisis Performa Mata Uang Virtual (Cryptocurrency)  Menggunakan  Preference  Ranking  Organization  Method  for  Enrichment Evaluation (Promethee).” Journal of Science and Technology Rekayasa, vol 14(1) (2021): 1-9.
5 Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. (2020). Cryptocurrency as A Main  Currency: A Maqasidic Approach. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 4(1), 115–132
6 Afrizal Dan Marliyah, Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi  Dan  Syariah),  Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Dan  Bisnis  Volume  22,  Nomor  2,  Oktober 2021. h. 13-41
7 Berentsen, A. F. S. “A short introduction to the world of cryptocurrency.” Federal Reserve Bank of St. Louis Review, First Quarter (2018): 1-16.
Cryptocurrency bisa  dijadikan  sebagai  komoditi  yang  ditegaskan  dengan diberlakukannya  Undang-Undang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  yang menjelaskan pengertian komoditi ialah segala bentuk kepentingan baik berupa hak, barang dan jasa dan dapat diperdagangkan serta dapat pula menjadi subjek kontrak Berjangka,  Kontrak  Derivatif  Syariah,  dan/atau  Kontrak Derivatif lainnya. 8 Pada dasarnya Cryptocurrency memiliki dua sisi penggunaan, Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang digital yang merupakan tujuan pertama diciptakannya mata uang tersebut, dan sisi lainnya adalah sebagai komoditas atau sebagai aset digital yang lazimnya disebut sebagai Aset Kripto atau Crypto Asset. Aset Kripto adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi pada Cryptocurrency yakni seperti teknologi kriptografi dan buku besar yang terdistribusi atau blockchain . 9
Di Indonesia, mata uang kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah sejak diundangkannya Peraturan Bank Indonesia yang melarang penyelenggaraan sistem alat pembayaran yang menggunakan Cryptocurrency . 10 Peraturan tersebut antara  lain  PBI  11/12/PBI/2009  tentang  Uang  Elektronik,  PBI  18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI  19/12/PBI/2017 tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial  dan  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  7  tahun  2011 tentang Mata Uang, serta Peraturan Bank Indonesia nomor 17/3/PBI/2015  tentang  Kewajiban  Penggunaan  Rupiah,  dimana  mata  uang  yang diterima sebagai alat pembayaran di Indonesia hanya mata uang  Rupiah. 11 Uang dan Cryptocurrency ini sudah pasti memiliki perbedaan yang signfikan, dari karakteristik penggunaannya yang sifatnya berbeda dan cara pembuatan atau mendapatkan  yang  berbeda.  Jika  uang  disebut  sebagai mass  produced atau diproduksi secara massal oleh satu pihak yang berhak membuat, berbeda dengan Cryptocurrency .  Mata  uang Crypto terbuat  dari  jaringan peer  to  peer yang  kata lainnya  merupakan  sistem blockchain yang  mengikat  satu  sama  lain  sehingga membuat sebuah kode-kode yang diakses oleh pihak mining sehingga kode tersebut menjadi  angka  yang  bernilai.  Hal  ini  membuat Cryptocurrency untuk mendapatkannya  dari  mana  saja  asal  ada  jaringan  yang  memiliki  blockchain tersebut yang diakses oleh para mining sehingga sumbernya tidak berasal dari satu pihak, melainkan dari puluhan sampai ratusan pihak pemilik jaringan peer to peer tersebut.  Inilah  yang  menjadi  signifikan  perbedaan  uang  dengan Cryptocurrency dalam hal pembuatan serta cara untuk mendapatkannya. 12
Cryptocurrency bisa dinyatakan sebagai solusi sebagai sistem pembayaran di tingkat  lain,  tingginya  angka  permintaan  dari  jenis  mata  uang  kripto  ini  tidak sebanding dengan suplai yang ada. Hal yang akan terjadi kemudian Cryptocurrency
8 Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2014  Tentang  Perdagangan  Berjangka Komoditi.
9 Shabrina Puspasari, Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi, Jurist-Diction Vol. 3 No.1 (2020), h. 305 (303-329)
10 Ibid., h. 304.
11 Alex Yohandi, dkk., “Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat  Pembayaran  dalam  Transaksi  Komersial  (Studi  Komparasi  Antara  Indonesia-Singapura). Diponegoro Law Journal , Vol. 6 No.2 (2017). h. 1-19.
12 Flamur Bunjaku, dkk.,  “Cryptocurrencies  – Advantages and Disadvantages”. Journal  of Economics Macedonia : University Goce Delcev Stip, Issue 1 Vol. 2. (2018). h. 31-39.
tidak  menjadi  alat  pembayaran  sehari-hari  namun  menjadi  alat  pembayaran  atau alat  tukar  yang  akan  lebih  spesifik  pada  tingkatan  tertentu. 13 Untuk  sekarang Cryptocurrency, hanya  bisa  menjadi  alat  investasi  yang  putarannya  hanya  dibeli lalu  dijual,  sulit  bila Cryptocurrency disandingkan  langsung  dengan  uang  untuk kegunaan alat pembayaran sehari-hari.
Realita  terhadap  aset  kripto  di  Indonesia  adalah  badan  yang  berwenang menangani keuangan dan transaksi keuangan negara yaitu Bank Indonesia (BI) dan Lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  melakukan  pelarangan  penggunaan produk Aset Kripto terhadap semua jenisnya tanpa terkecuali sebagai alat tukar atau alat  transaksi. 14 Padahal,  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  99 Tahun  2018  tentang  Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdagangan  Berjangka Aset Kripto bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Aset Kripto sebagai komoditi yang  dapat  dijadikan  Subjek  Kontrak  Berjangka  yang  diperdagangkan  di  Bursa Berjangka,  pembinaan,  pengawasan,  dan  pengembangannya  ditetapkan  oleh Kepala  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi.  Impilikasi  dari  hal tersebut membuat masyarakat bingung mengenai aspek legalitas Aset Kripo sebagai salah satu alat komoditi yang diperdangankan di bursa berjangka komoditi. Dengan adanya  penjelasan  di  atas,  maka  peneliti  perlu  untuk  mengetahui  lebih  jelas  dan sistematis  tentang  regulasi Cryptocurrency dan  keamanan  dari  penyelenggaraan dan  perdagangan Crypto  Asset berdasarkan  peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah legal research yakni menemukan kebenaran  koherensi  apakah  aturan  hukum  sesuai    norma    hukum    dan  adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan  hukum)  atau  prinsip  hukum. 15 Selain  itu  penulisan  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  ( Statute  Approach )  dan pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan  dengan  menelaah  semua  perundang-undangan  dan  peraturan  yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. 16 Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu yang pertama berupa sumber hukum primer  yang  diambil  dari  peraturan  perudang-undangan  terkait  dan  untuk  bahan hukum sekunder berupa kajian terhadap literature dan materi pendukung yang telah dipublikasi  mengenai  bahan  hukum.  Sumber  sekunder  dapat  berupa  literature hukum yang dapat dipertanggung jawabkan, penelitian ilmiah, jurnal hukum dan
13 Haruli  Dwicaksana  Dan  Pujiyono,  Akibat  Hukum  Yang  Ditimbulkan  Mengenai Cryptocurrency Sebagai  Alat  Pembayaran Di  Indonesia, Jurnal  Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli- Desember 2020, h. 192 (187-193)
14 Anak Agung Ngurah Wisnu Dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran. Jurnal Kertha Wicara Vol.11 No.1 Tahun 2021, Hlm.66-80
15 Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group 2009). h. 47.
16 Ibid., h. 93.
sumber  lainnya. 17 Bahan  hukum  tersier  dalam  penelitan  menggunakan  website- website  internet  terpecaya  dan  berita  perdagangan  dari  Kementrian  Perdagangan Republik  Indonesia  dan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komodi (Bappeti).

## C. Pembahasan
1. Regulasi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Perdagangan Crypto Asset
Kementerian  Perdagangan  melalui  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komodi  (Bappeti)  disebutkan  memberikan  kepastian  hukum  terhadap  nasib  dan keberlangsungan Cryptocurrency dalam upaya pembentukan sistem keamanan dan Penyelenggaraan Perdagangan di bursa berjangka yang disebut system pasar fisik aset kripto yang diupayakan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang menaunginya  dan  mengupayakan  pengaturan  mengenai Cryptocurrency untuk tujuan sebagai suatu komoditi jual maupun beli aset kripto. 18
Regulasi  Pemerintah  dalam  Penyelenggaraan  Perdagangan Crypto  Asset berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, diatur sebagai berikut:
1) Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  1997  tentang  Perdagangan  Berjangka Komoditi
2) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2011  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdangan Berjangka Komoditi.
3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
4) Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2018 tentang  Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdagangan  Berjangka  Aset Kripto penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto ( Crypto Asset)
5) Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komodi  (Peraturan Bappeti)  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik Komoditi di Bursa Berjangka
6) Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) Di Bursa Berjangka
7) Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  9 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Badan  Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019  tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) Di Bursa Berjangka.
8) Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  2 Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Badan  Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019  tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) Di Bursa Berjangka.
17 Made  Dananjaya  Mahawira,  Putu  Tuni  Cakabawa  Landra,  “Perlindungan  Hukum Pemegang Sertifikat Kepemilikan Atas Tanah Yang Berusia Diatas Lima Tahun.” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum: Vol. 08, No. 07 , (2019): 1-16
18 Ida  Ayu  Samhita  Chanda  Thistanti,  dkk.,  “Kajian  Yuridis  Mengenai  Legalitas Cryptocurrency di Indonesia”, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3, No. 1–Maret 2022, h .9 (7-11)
9) Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  3 Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan  Badan  Pengawas Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  5  Tahun  2019  tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) Di Bursa Berjangka.
10) Peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Nomor  7 Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Daftar  Aset  Kripto  yang  Dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Crypto .
Perbedaan  Perubahan  Regulasi  dalam  Penyelenggaraan  Perdagangan Crypto Asset yang  diatur  oleh  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi
(Bappeti) dijelaskan pada tabel di bawah ini: Tabel 1: Peraturan Bappeti No. 5 Tahun 2019 dan perubahannya No.  Peraturan Bappeti Penjelasan 1. Peraturan  Bappeti  No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto  ( Crypto  Asset ) Di Bursa Berjangka Terdiri atas 28 Pasal dan ditetapkan pada tanggal 8 Februari  2019  oleh  Kepala  Bappeti  (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). 2. Peraturan  Bappeti  No. 9 Tahun 2019 (Perubahan Pertama atas Peraturan Bappeti No. 5 Tahun 2019) 1) Pasal  5  ayat  (2)  huruf  a  dan  b  di  ubah,  dan menambah 1 (satu) huruf setelah ayat (2) huruf c  yakni  huruf  d  serta  menambah  1  (satu)  ayat setelah ayat (2) yakni ayat (3).
2) Pasal  6  ayat  2  huruf  a  dan  b  diubah  dan menambah 1 (satu) huruf setelah ayat (2) huruf b  yakni  huruf  c  serta  menambah  1  (satu)  ayat setelah ayat (2) yakni ayat (3). 3) Pasal 8 ayat (1) huruf a dan b, ayat (3) di ubah dan  menambah  1  (satu)  huruf  setelah  ayat  (1) huruf f yakni huruf g. 4) Di  antara  Pasal  8  dan  9  disisipkan  satu  Pasal yakni pasal 8A
5) Pasal 9 huruf a dan d diubah.
6) Pasal 10 huruf a, b dan d diubah. 7) Di  antara  Pasal  10  dan  Pasal  11  disisipkan  1
(satu) Pasal, yakni Pasal 10 A
8) Pasal 11 ayat (1) huruf i di ubah 9) Di  antara  Pasal  11  dan  12  disisipkan  1  (satu) Pasal, yakni Pasal 11 A 10) Pasal  15  ayat  (2),  (3)  dan  (4)  diubah  dan menambah satu ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat (2a) 11) Pasal  24  ayat  (3)  huruf  a  dan  b,  ayat  (4) huruf b, d, dan e serta ayat (7) huruf a diubah.
3. Peraturan Bappeti Nomor  2  Tahun  2020 (Perubahan Kedua atas Peraturan Bappeti No. 5 Tahun 2019) 1) Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, dan menambah  1  (satu)  ayat  setelah  ayat  (3) yakni ayat (4).
2) Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah dan menambah  1  (satu)  ayat  setelah  ayat  (3) yakni ayat (4).
3) Ketentuan Pasal 23 diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2).
4) Pasal 24 ayat (6) diubah.
4. Peraturan  Bappeti  No. 3 Tahun 2020 (Perubahan Ketiga atas Peraturan Bappeti Nomor 5 Tahun 2019) Pasal 24 ayat (6) di ubah.
Sumber: Peraturan Bappeti No. 5 Tahun 2019 dan perubahannya.
Berdasarkan  tabel  1  di  atas,  bahwa  Peraturan  Bappeti  No.5  Tahun  2019 dilakukan  perubahan  sebanyak  3  kali  dari  tahun  2019-2020.  Perubahan  tersebut mengubah dan menambah beberapa pasal yang berkaitan dengan Penyelengaraan Perdagangan Crypto Asset , sebagai berikut:
1) Persyaratan calon pedagang Fisik Aset Kripto;
2) Tanda Daftar calon pedagang Fisik Aset Kripto;
3) Modal Pedagang Fisik Aset Kripto yang disetor;
4) Modal Bursa Berjangka yang disetor;
5) Modal Lembaga Kliring Berjangka yang disetor;
6) Modal Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto yang disetor;
7) Sistem elektronik penjaminan dan penyelesaian yang terpercaya;
8) Sistem dan/ atau sarana perdagangan online maupun tempat penyimpanan online  wajib  diperiksa  dan  diaudit  oleh  lembaga  independen  dan berkompeten  di  bidang  sistem  informasi  dengan  sumber  daya  manusia yang memiliki Certified Information System Auditor (CISA);
9) Bursa  Berjangka,  Lembaga  Kliring  Berjangka,  dan  Pengelola  tempat penyimpanan  Aset  Kripto  wajib  memperoleh  persetujuan  dari  Kepala Bappeti;
10) Memiliki  calon  anggota  direksi,  anggota  dewan  komisaris,  pemegang saham,  pengendali  dan/atau  pemilik  manfaat  (Beneficial  Owner)  calon Pedagang fisik aset Kripto yang wajib lulus uji kepatutan dan kelayakan ( fit and proper test) dari Bappeti;
11) Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memenuhi ketentuan keuangan dengan mempertahankan rasio hutang terhadap total ekuitas ( debt to equity ratio) dengan perbandingan 2:1 (dua banding satu) dan paling tinggi dua kali dari total ekuitas.
12) Memenuhi  ketentuan  keuangan  dan  menyampaikan  laporan  berkala dan/atau sewaktu-waktu atas pelaksanaan perdagangan aset kripto.
13) Pelarangan  bagi  Pedagang  Fisik  Aset  Kripto  dan  Pengelola  Tempat Penyimpnan  Aset  Kripto  untuk  dikendalikan,  baik  secara  langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan.
14) Pengelolaan Tempat Penyimpanan Aset Kripto Wajib memiliki perjanjian kerjasama  dengan  perusahaan  asuransi  yang  menyelenggarakan  usaha penjaminan atau asuransi penyimpanan aset kripto.
15) Ketentuan Aset Kripto yang dapat disimpan sendiri oleh Pedagang Aset Kripto.
2. Perlindungan Hukum dalam keamanan Crypto Asset Sebagai Instrumen Investasi Digital
Perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi aset kripto terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain:
a. Pasal  2,  dimana  Perdagangan  Aset  Kripto  dalam  Bursa  Berjangka  harus memperhatikan  prinsip-prinsip  tata  kelola  perusahaan  yang  baik  seperti mengedepankan kepentingan anggota bursa berjangka dalam memperoleh harga  yang  transparan  serta  menjamin  perlindungan  terhadap  Pelanggan Aset Kripto.
b. Pasal  3,  aset  kripto  yang  akan  diperdagangkan  telah  dilakukan  penilaian resikonya termasuk resiko money laundering dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
Berdasarkan  aturan  dari  Bappebti  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Ketentuan
Teknis  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  ( Crypto Asset )  Di  Bursa Berjangka,  untuk  menjamin  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  investor Cryptocurrency ,  wujud  dari  perlindungan  hukum  untuk  investor Cryptocurrency semua  marketplace Cryptocurrency harus  memenuhi  seluruh  syarat  yang  telah diatur  dalam  aturan  Bappebti  dengan  mengumpulkan  semua  file  yang  diminta, mengedepankan prinsip pengelolaan usaha yang benar seperti mengutamakan hak anggota  bursa  berjangka  untuk  memperoleh  nilai  yang  terbuka  dan  menjamin konsumen  tetap  terlindungi  agar  dapat  mencegah  adanya  money  laundering (Pencucian  Uang)  dan  pembiayaan  terorisme  serta  proliferasi  senjata  pemusnah massal. 19
Adapun Persyaratan Persetujuan Calon Pelaku Usaha Perdagangan Fisik Aset Kripto  Berdasarkan  Peraturan  Bappeti  Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) Di Bursa Berjangka dan perubahannya, dijelaskan pada tabel di bawah ini:
Tabel 2: Persyaratan Persetujuan Calon Pelaku Usaha Perdagangan Fisik Aset Crypto No.  Lembaga Persyaratan Persetujuan 1. Bursa Berjangka (Persetujuan sudah dapat diberikan) a. Modal  awal  disetor:  Rp  200  Miliar,  dan  Ekuitas Rp150  Miliar  (modal  akan  disesuaikan  secara berjenjang  hingga  Rp  500  Miliar  dan  saldo  modal akhir Rp 450 miliar paling lambat 31 Maret 2025)
b. Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik
19 Faisal,  G.  (2019).  Legalitas  Bitcoin  Menurut  Hukum  Investasi  Di  Indonesia.  (Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan).
c. Komite Pasar Fisik
d. Sarana dan prasarana fasilitas perdagangan e. Sistem Pengawasan dan pelaporan f. Minimum  3  pegawai  bersertfikasi Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 2. Lembaga Kliring Berjangka (Persetujuan sudah dapat diberikan) a. Modal  awal  disetor:  Rp250  Miliar,  dan  Ekuitas Rp200  Miliar  (modal  akan  disesuaikan  secara berjenjang  hingga  Rp  500  Miliar  dan  saldo  modal akhir Rp 450 miliar paling lambat 31 Maret 2025)
b. Peraturan dan tata tertib Pasar Fisik
c. Fasilitas  penyelesaian  transaksi  dan  keuangan (sistem elektronik penjaminan dan penyelesaian) 3. Pedagang Fisik Aset Kripto a. Modal: 50 Miliar, dan Ekuitas 40 Miliar b. Berbentuk Perseroan Terbatas
c. Anggota Bursa dan Kliring
d. Memiliki Rekening Terpisah
e. Struktur  organisasi  minimal  (IT,  Audit,  Legal,
Pengaduan Nasabah, Client Support , Accounting ;
f. Memiliki  sistem  dan  sarana  perdagangan on-line yang  terhubung  ke  Bursa  Berjangka  dan  Lembaga Kliring Berjangka
g. Standar  operasional  prosedur  (SOP)  minimum mekanisme  penyimpanan  aset  kripto,  pengawasan, pengendalian internal dan risk manajemen
h. Minimum  1  pegawai  bersertfikasi Certified Information Systems Security Professional (CISSP) i. Sistem yg terstandarisasi 4. Depository a. Modal Disetor: 50 Miliar, dan Ekuitas 40 Miliar
b. Berbentuk Perseroan Terbatas c. Memiliki  sarana  dan  prasarana  (aman,  handal  dan dapat dipertanggungjawabkan) d. Mendapatkan rekomendasi dan bekerjasama dengan Lembaga Kliring e. Sistem yg terstandarisasi f. Memiliki  perjanjian  kerjasama  dengan  perusahaan asuransi 5. Pelanggan Aset Kripto a. Cakap Hukum b. Lulus KYC dan Customer Due Deligence (CDD)
c. Membuka Akun pada Pedagang Fisik AC
d. Menyetujui perjanjian dan risiko ( risk disclosure )
e. Menyetorkan sejumlah dana untuk transaksi
f. Memiliki rekening Bank 6. Komite Aset Kripto Terdiri  K/L  terkait,  akademisi,  asosiasi,  praktisi,  dan komunitas tertentu. Sumber: Booklet Bappeti, Penerbitan Tahun 2021 tentang Perdagangan Aset Kripto 2021
Dengan  adanya  Persyaratan  Persetujuan  Calon  Pelaku  Usaha  Perdagangan Fisik  Aset  Kripto  yang  diatur  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  maka keamanan  dan  pengawasannya  harus  dilakukan  dengan  baik  dan  benar.  Pada Peraturan  Bappeti  memberikan  penetapan  terhadap  status  Aset  Kripto  yang dikategorikan sebagai komoditas tidak  bewujud  dengan  bentuk spesifiknya berupa aset  digital  yang  menggunakan  kripto  grafi,  mengenai  sistem  jaringan menggunakan  jaringan peer  to  peer dan  menggunakan  buku  besar,  terdistribusi yang berfungsi sebagai pengatur dalam penciptaan unit baru dan memvalidasi atau verifikasi transaksi dan memberikan jaminan rasa aman terhadap pengguna yang berkenaan dengan penggunaan Aset Kripto dan tidak meibatkan pihak ketiga dalam transaksi  tersebut. 20 Aset  Kripto  dalam  perdagangan  berjangka  masih  dalam tahapan  berkembang  sehingga  jarang  diketahui  oleh  masyarakat  pada  umumnya dibandingkan  dengan  instrument  investasi  lainnya  seperti  saham  ataupun  pasar modal  yang  sudah  ada  terlebih  dahulu.  Hal  ini  karena  bentuk  investasi  di perdagangkan  berjangka  komoditi  memiliki  resiko  sangat  tinggi  dibandingkan dengan  saham,  sifat  nilai  fluktuatif  pada  penggunaan  aset  kripto  yang  artinya berpotensi mendapat keuntungan yang tinggi dalam waktu singka dan sebaliknya dapat  memberikan  resiko  kehilangan  modal  dengan  waktu  singkat  pula.  Dalam komunitas penggiat investasi keadaan ini dikenal dengan selogan " high risk high return ". Yang menyebabkan tinggingnya resiko pengguna aset kripto yaitu karena harga atau nilai dari aset kripto bergerak secara fluktuatif atau tidak terduga. Upaya yang  dapat  dilakukan  pada  investasi  aset  kripto  ini  guna  mengurangi  resiko kerugian karena fluktuasi harga dapat dilakukan dengan sarana pengelolaan yang terdapat  dalam  perdangan  berjangka  atau futures  trading .  Perlindungan  terhadap resiko ini dilakukan dengan cara mengalihkan resiko dan memperingati sejak awal kepada  insvestor  agar  mendapatkan  keuntungan  dari  pergerakan  harga  yang fluktuasi dalam pasar kripto. 21
Dalam    penggunaan  teknologi  blockchain  yang  dipakai  oleh  Aset  Kripto, Transaksi  dalam Cryptocurrency tidak  memiliki  pihak  ketiga (middleman) , sehingga  transaksi  menggunakan Cryptocurrency tidak  memiliki limit /  batasan jumlah transaksi berbeda dengan transaksi menggunakan mata uang konvensional yang  memiliki    limit  atau  batasan  tertentu,  proses  transaksi  menggunakan Cryptocurrency lebih  hamat  waktu  dan  tidak  ada  biaya  pengeluaran  admin  dan bahkan  cenderung  lebih  murah  jika  dibandingkan  dengan  uang  konvensional. 22 Jangkauan  perdagangan Cryptocurrency juga  sangat  luas,  pelanggan  dapat melakukan perdagangan aset kripto di mana saja selama koneksi internet tersedia dan bursa Cryptocurrency tidak maintenance . 23
20 Pasal 1 angka 7 Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 5 tahun 2019  tentang  Ketentuan  Teknis  Penyelenggaraan  Fisik  Aset  Kripto  (Crypto  Asset)  di  bursa berjangka Indonesia
21 M.  Renti,  Allysthia  “Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Dan  Kajian  Hukum  Kontrak Dervatif Forex Dan Indeks Harga Saham Asing Dalam Industri Perdangan Berjangka Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 , No.1 (2012) 123.
22 Nurul  Huda,  Risman    Hambali.    “Risiko  dan  Tingkat    Keuntungan  Investasi Cryptocurrency.” Jurnal Manajemen dan Bisnis , Performa Vol. 17, No. (2020) : 79.
23 DeVries, P.D. “An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, and the Future.” International Journal  of Business Management and Commerce. 1(2), (2016): 1-9.
Sistem  pembukuan  pada  komoditi  pada  umumnya  yaitu  melalui  pemasukan database atau spreadsheet yang disimpan dalam komputer otoritas pusat dalam hal ini adalah Bappebti, menurut penjelasan huruf f pasal 6 Undang-Undang 32 Tahun 1997  bahwa  pemeriksaan  dilakukan  oleh  Bappebti  kepada  pencatatan  seperti rekening,  pembukuan,  dan  dokumen  lain  yang  disusun  secara  manual  dan elektronik.  Lalu    berdasarkan   pasal  144 Peraturan  Pemerintah  Nomor  49 Tahun 2014  tentang  Penyelenggaraan  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  bahwa  setiap pialang  wajib  mencatat  transaksi  dari  nasabahnya  dalam  sistem  pencatatan elektronik. Sistem pencatatan tersebut dinilai memiliki resiko dalam soal keamanan karena data dapat kadaluwarsa, dirusak, atau dihapus. Sedangkan sistem buku besar terdistribusi Blockchain memungkinkan data transaksi untuk berada dalam banyak jaringan komputer dengan lokasi yang berbeda sehingga bila ada perubahan rantai akan terlihat pada setiap salinan. 24
Adapun,  dalam  upaya  mengendalikan  dan  menjaga  keamanan  perdagangan Aset  Kripto,  dalam  Peraturan  Bappebti  No.  5  Tahun  2019  dan  perubahannya tersebut telah ditetapkan pengaturan/ketentuan antara lain: 25
1) Pedagang Aset Kripto wajib melakukan KYC ( Know Your Custumer ) saat penerimaan  pelanggan.  Setelah  lulus  proses  identifikasi  dan  verifikasi sesuai  ketentuan  APU  dan  PPT,  pelanggan  dapat  diberikan  akun  untuk transaksi perdagangan Asset Kripto;
2) Sistem  perdagangan  yang  digunakan  Pedagang  Aset  Kripto  wajib bersertifikasi ISO 27001 (information Security Management System); ISO 27017  (cloud  security)  dan  ISO  27018  (cloud  privacy)  apabila menggunakan cloud; dan Server untuk sistem perdagangan tersebut wajib ditempatkan di dalam negeri;
3) Sistem perdagangan yang digunakan Pedagang Aset Kripto wajib diuadit oleh lembaga independen profesional di Bidang IT, yang memiliki tenaga Auditor bersertifikasi CISA (Certified Information System Auditor);
4) Pedagang  Aset  Kripto  wajib  menyediakan  dan/atau  membuka  akses terhadap sistem perdagangan yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan;
5) Pedagang  Aset  Kripto  wajib  menyimpan  Aset  Kripto  dalam  bentuk  hot storage dan cold storage, dimana 50% dari total Aset Kripto yang dikelola wajib ditempatkan pada Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto;
6) Pedagang Aset Kripto wajib menyimpan Aset Kripto paling sedikit 70% secara  offline  atau  cold  storage  dan  paling  besar  30%  disimpan  secara online atau hot storage;
7) Pedagang Aset Kripto dilarang memperdagangkan Aset Kripto selain yang ditetapkan  dalam  Perba  No.7  Thn  2020  tentang  Penetapan  Daftar  Jenis Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto dan
24 Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, “Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam”. (2018) Vol. 17 Jurnal SosioTeknologi. H. 74 (74-92)
25 Bappeti. Perdagangan Aset Kripto 2021. Booklet: Perbitan 2021 (di akses pada tanggal 7 Juli 2022 melalui https://bappebti.go.id/brosur_leaflet/detail/8744)
dilarang menjual Aset Kripto yang diciptakan oleh Pedagang Aset Kripto yg bersangkutan/pihak afiliasinya;
8) Pembayaran transaksi jual-beli Aset Kripto wajib menggunakan mata uang Rupiah/IDR;
9) Pedagang Aset Kripto wajib menempatkan Dana Pelanggan sebesar 70% pada  rekening  terpisah  yang  ditempatkan  pada  Lembaga  Kliring Berjangka;
10) Pedagang  Aset  Kripto  wajib  menerapkan  Risk  Based  Approach  (RBA); Program APU/ PPT yang meliputi 5 pilar, yaitu:
a) Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
b) Kebijakan dan prosedur;
c) Pengendalian intern;
d) Sistem informasi manajemen; dan
e) Sumber daya manusia dan pelatihan; Monitoring dan pengkinian data Nasabah secara berkala, dan Menjalankan kewajiban Pelaporan kepada PPATK;
11) Menjaga  keamanan  dan  bertanggungjawab  atas  Aset  kripto  dan  Dana Pelanggan yang dikelolanya dengan menerapkan manajemen risiko;
12) Melaporkan  setiap  transaksi  Aset  Kripto  yang  mencurigakan  kepada Kepala  Bappebti  dan  Pusat  Pelaporan  Analisis  dan  Transaksi Keuangan/PPATK.

## D. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari pembahasan di atas, sebagai berikut:
1. Regulasi Pemerintah dalam Penyelenggaraan Perdagangan Crypto Asset di atur  dalam  Peraturan  Perundang-undangan,  dengan  adanya  Persyaratan Persetujuan Calon Pelaku Usaha Perdagangan Fisik Aset Kripto yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan maka keamanan dan pengawasannya harus dilakukan dengan baik dan benar.
2. Perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi aset kripto  dan upaya mengendalikan serta menjaga keamanan perdagangan Aset Kripto terdapat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5  Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan  Pasar Fisik  Aset Kripto (Crypto Asset).

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal Dan Marliyah, Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum,  Ekonomi  Dan  Syariah),  Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Dan  Bisnis Volume 22, Nomor 2, Oktober 2021. h. 13-41.
Alex  Yohandi,  dkk.,  “Implikasi  Yuridis Penggunaan  Mata  Uang  Virtual  Bitcoin Sebagai  Alat  Pembayaran  dalam  Transaksi  Komersial  (Studi  Komparasi Antara  Indonesia-Singapura). Diponegoro  Law  Journal ,  Vol.  6  No.2 (2017). h. 1-19.
Anak Agung Ngurah Wisnu Dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran. Jurnal Kertha Wicara Vol.11 No.1 Tahun 2021.
Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, “Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam”. (2018) Vol.
17 Jurnal SosioTeknologi. H. 74 (74-92).
Berentsen, A. F. S. “A short introduction to the world of Cryptocurrency .” Federal Reserve Bank of St. Louis Review, First Quarter (2018): 1-16. DeVries,  P.D.  “An  Analysis  of Cryptocurrency ,  Bitcoin,  and  the  Future.” International  Journal    of  Business  Management  and  Commerce.  1(2), (2016): 1-9.
Faisal,  G.  (2019).  Legalitas  Bitcoin  Menurut  Hukum  Investasi  Di  Indonesia.
(Doctoral Dissertation, Universitas Pasundan).
Fery Mulyanto. 2015. “Pemanfaatan Cryptocurrency sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah  ke  dalam  Bentuk  Digital  Menggunakan  Teknologi  Bitcoin”. Indonesian  Journal  on  Networking  and  Security  Vol.  4  No.  4.  Bandung  : Universitas Pasundan Bandung , (19-26).
Flamur  Bunjaku,  dkk.,  “ Crypto currencies  –  Advantages  and  Disadvantages”. Journal  of  Economics  Macedonia  :  University  Goce  Delcev  Stip,  Issue  1 Vol. 2. (2018). h. 31-39.
Haruli  Dwicaksana  Dan  Pujiyono,  Akibat  Hukum  Yang  Ditimbulkan  Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, h. 192 (187-193).
Ida  Ayu  Samhita  Chanda  Thistanti,  dkk.,  “Kajian  Yuridis  Mengenai  Legalitas Cryptocurrency di  Indonesia”, Jurnal  Preferensi  Hukum Vol.  3,  No.  1– Maret 2022, h .9 (7-11).
M. Renti, Allysthia “Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Dervatif Forex Dan Indeks Harga Saham Asing Dalam Industri Perdangan Berjangka Indonesia”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 , No.1 (2012) 123.
Made Dananjaya Mahawira, Putu Tuni Cakabawa Landra, “Perlindungan Hukum Pemegang  Sertifikat  Kepemilikan  Atas  Tanah  Yang  Berusia  Diatas  Lima Tahun.” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum: Vol. 08, No. 07 , (2019): 1- 16.
Mohd  Noh,  M.  S.,  &  Abu  Bakar,  M.  S.  (2020). Cryptocurrency as  A  Main Currency: A Maqasidic Approach. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 4(1), 115–132
Muhammad Teguh Ernawan Azis, dkk., Perlindungan Hukum Investasi Mata Uang Digital  ( Cryptocurrency), Supremasi: Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya Volume 16 Nomor 2 (2021), (268-273).
Nurfia  Oktaviani  Syamsiah,  dkk.,  “Kajian  Atas Cryptocurrency Sebagai  Alat Pembayaran Di Indonesia”, Indonesian Journal on Networking and Security Volume 6 No 1 (2017), (53-61).
Nurul  Huda,  Risman  Hambali.    “Risiko  dan  Tingkat  Keuntungan  Investasi Cryptocurrency .” Jurnal  Manajemen  dan  Bisnis ,  Performa  Vol.  17,  No. (2020) : 79.
Peter Mahmud Marzuki,  Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group 2009). h. 47.
Shabrina Puspasari, Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi, Jurist-Diction Vol. 3 No.1 (2020), h. 305 (303-329)
Zhara Shafira Uswatun Khasanah, Yuniar Farida, “Analisis Performa Mata Uang Virtual ( Cryptocurrency ) Menggunakan Preference Ranking Organization Method  for Enrichment  Evaluation  (Promethee).”  Journal  of  Science  and Technology Rekayasa, vol 14(1) (2021): 1-9.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2011  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdangan Berjangka Komoditi.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan  Pemerintah  Nomor  49  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan  Perdagangan Berjangka Komoditi.
Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor  99  Tahun  2018  tentang Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdagangan  Berjangka  Aset  Kripto penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto ( Crypto Asset) . Peraturan  Bappeti  Nomor  2  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Pasar  Fisik Komoditi di Bursa Berjangka
Peraturan  Bappeti  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Ketentuan  Teknis Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  ( Crypto  Asset )  Di  Bursa Berjangka
Peraturan Bappeti Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) Di Bursa Berjangka.
Peraturan Bappeti Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) Di Bursa Berjangka.
Peraturan Bappeti Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019
tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) Di Bursa Berjangka.
Peraturan  Bappeti  Nomor  7  Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Daftar  Aset  Kripto yang Dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.