Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia
Budi Chandra 1* , Cintya 2 1,2 Universitas Internasional Batam, Indonesia

## Abstract
Tax avoidance is done by looking for the weeknesses in the lawsand regulations. This action occurs none other than caused by corporate governance. The purpose of this research is to determine the relationship between good corporate governance and tax avoidance. Good corporate governance is proxied by board gender diversity, institutional ownership, audit committee and independence commissioners. The sample used in this research contains annual reports taken from 111 companies listed in Indonesian Stock Exchange in 2016-2020. The data that has been collected is then processed using a data panel regression analysis system. The result shows there is a significant negative relation between audit committee and tax avoidance. Board gender diversity, institutional ownership and independent commissioners are negatively affect tax avoidance but not statistically significant. In addition, the control variables in the form of leverage and firm size are proven to have a significant negative and positive effect towards tax avoidance. Meanwhile, ROA is not proven to have a significant influence on tax avoidance. The recommendation from this research is that the next researcher should add the number of sample data and variables outside of this study in order to get better research results .
Keywords: Tax avoidance, good corporate governance, board gender diversity, institutional ownership, audit committee, independence commissioner
Permalink/DOI : https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016 How to cite :  Chandra, B., & Cintya, C. (2021). Upaya praktik Good Corporate Governance dalam penghindaran pajak di Indonesia. Jurnal Ekonomi Modernisasi , 17 (3), 232– 247. Article info :  Received: Sept 2021; Revised: Oct 2021; Accepted: Oct 2021 *Corresponding Author: ISSN 0216-373X (print) Universitas Internasional Batam ISSN 2502-4578
(online) Jalan Gaja Mada Sei Ladi Baloi Batam KEPRI E-mail: budi.chandra@uib.ac.id

## Jurnal Ekonomi Modernisasi
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO

## Abstrak
Penghindaran pajak dilakukan dengan mencari celah dari kelemahan dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Tindakan penghindaran pajak yang terjadi tidak lain disebabkan oleh tata kelola perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tata kelola perusahaan yang baik terhadap tindakan penghindaran pajak perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik diproksikan dengan board gender diversity , kepemilikan institusional, komite audit dan komisaris independen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan yang diambil dari 111 perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan sistem Analisis Regresi Data Panel. Adapun hasil yang didapatkan adalah adanya hubungan yang signifikan negatif antara komite audit dengan penghindaran pajak. Board gender diversity , kepemilikan institusional dan komisaris independen mempengaruhi secara negatif terhadap penghindaran pajak tetapi tidak signifikan. Selain itu, variabel kontrol berupa leverage dan ukuran perusahaan juga terbukti memiliki pengaruh yang signifikan negatif dan positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, ROA tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Rekomendasi dari penelitian ini adalah peneliti selanjutnya harus menambahkan jumlah data sampel dan variabel diluar dari penelitian ini agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.
Kata kunci: Penghindaran pajak, tata kelola perusahaan yang baik,, keberagaman gender dewan direksi, kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 17(3) 2021, 232-247

## Pendahuluan
Pajak merupakan kewajiban sipil bagi setiap individu maupun entitas perusahaan (Salihu et al ., 2013). Untuk sebuah perusahaan, pajak merupakan salah satu akun beban yang dapat ditemukan dalam laporan keuangan dan akun ini dapat mengurangi keuntungan yang didistribusikan untuk pemegang saham. Karena merupakan beban, maka pengelolaan pajak harus dilakukan dengan baik dan efektif oleh karena itu manajemen pajak dengan cara mengambil keuntungan dari loophole yang tertera dalam UU Perpajakan dan Regulasi Perpajakan untuk menghindari pajak (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Dengan adanya penghindaran pajak, penerimaan negara yang berasal dari pajak sering kali tidak mencapai target yang telah ditentukan. Berikut adalah tabel penerimaan pajak tahun 2016-2020.
Tabel 1. Pendapatan Pajak Tahun 2016- 2020 (Dalam Triliun Rupiah)

## Sumber : CNBC Indonesia
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak negara dalam setiap tahunnya tidak mencapai target penerimaan perpajakan yang telah ditetapkan. Tindakan penghindaran pajak menyebabkan penerimaan negara kurang optimal sehingga pembangunan infrastruktur negara menjadi terhambat (Puspita & Febrianti, 2018). Pada tahun 2016 Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan (DJP Kemenkeu) mengatakan bahwa ada sebanyak 2.000 perusahaan yang tidak melakukan pembayaran pajak penghasilannya kepada negara khususnya untuk pajak badan. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia
(Khotimah, 2018). Alasan mereka tidak membayar pajak adalah karena kerugian yang dialami oleh perusahaan meskipun pada kenyataannya perusahan-perusahaan tersebut masih tetap berkembang dan beroperasi. Namun, pemeriksa pajak terus menelusuri kasus yang terjadi untuk mengetahui kebenarannya dan mendapati bahwa 2.000 perusahaan tersebut merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). DJP menduga bahwa adanya hubungan istimewa antar perusahaan dimana perusahaan tersebut kemungkinan melakukan praktik transfer pricing sehingga pendapatan perusahaan dapat dialihkan dan pengenaan pajak pada pendapatan perusahaan pun berkurang (Ariyanti, 2016).
Semua tindakan penghindaran pajak tersebut dapat dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan . Karena banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia selain yang telah disebutkan, maka pada tahun 2016 International Monetery Fund (IMF) menempatkan Indonesia di posisi ke- sebelas sebagai negara dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan tertinggi. Dari penjelasan skema kasus- kasus yang pernah terjadi, dapat kita lihat bahwa faktor terbesar dari terjadinya penghindaran pajak adalah bersumber dari tata kelola perusahaan. Untuk itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan sistem tata kelola perusahaan yang baik agar tindakan penghindaran pajak di Indonesia dapat berkurang (Irawan & Farahmita, 2012).
Good corporate governance merupakan sistem perusahaan yang baik dan memiliki tujuan untuk menaikkan nilai pemegang saham dan menyeimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan (Halimatusadiah & Gunwan, 2014). Menurut Desai and Dharmapala (2006), tindakan penghindaran pajak dalam perusahaan terjadi disebabkan oleh mekanisme tata kelola dalam perusahaan. Tata kelola adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan segala aktivitas yang ada dalam suatu perusahaan. Setiap keputusan strategis dalam
Ket. 2016 2017 2018 2019 2020 Terima 1.28 1.14 1.33 1.33 1.40 Target 1.53 1.28 1.42 1.57 1.69 Rasio 83,4% 89,4% 92% 84,4% 83%

## Chandra & Cintya / Upaya praktik Good Corporate Governance
perusahaan merupakan keputusan yang dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola, salah satunya adalah penghindaran pajak. Menurut Winata (2014) good corporate governance merupakan suatu mekanisme sistem tata kelola perusahaan yang baik yang mendorong perusahaan untuk patuh terhadap undang-undang termasuk dalam pembayaran pajak.
Good corporate governance pertama kali diperkenalkan dalam teori pemangku kepentingan (Freeman, 1984). Freeman (1984) menyatakan dalam teorinya bahwa manajemen perusahaan harus dapat memberikan kepuasan yang setimpal dan bertanggung jawab kepada pemilik, karyawan, penyedia barang atau jasa, pemerintah, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk keberhasilan perusahaan. Disamping itu, manajer dengan fungsi yang berbeda-beda juga harus lebih bertanggung jawab dengan lingkungan diluar perusahaan. Teori pemangku kepentingan menjelaskan bahwa peningkatan nilai perusahaan tidak boleh hanya terpaku pada keuntungan yang terdapat dalam kinerja keuangan perusahaan, melainkan adalah etika dalam berbisnis yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.
Fadhilah (2014) mengatakan bahwa GCG mencakup dua mekanisme yaitu eksternal dan internal, sehingga pengendalian dan pengawasan terhadap suatu perusahaan tidak hanya berasal dari dalam, melainkan juga dari luar. Maka dari itu perlu adanya kesadaran bagi perusahaan untuk menerapkan sistem good corporate governance , karena sistem GCG ini dinilai memainkan peran yang penting bagi perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat menurunkan tingkat penghindaran pajak dan menaikkan nilai perusahaan sehingga menarik investor luar (Boussaidi, 2015). Tujuan dari diterapkannya GCG dalam perusahaan adalah adanya kepatuhan terhadap undang- undang yang mencakup kewajiban
membayar pajak, dengan penerapan GCG ini maka perusahaan diharap menjadi lebih baik lagi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Ekasari and Kus Noegroho, (2020) menyebutkan bahwa menurut Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) secara umum terdapat beberapa prinsip dari good corporate governance yaitu transaparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kesetaraan. Lima prinsip dasar tersebut harus ada dalam perusahaan pada saat implementasi good corporate governance. Menurut Sartori (2010), perusahaan yang melakukan implementasi prinsip-prinsip dari good corporate governance , maka tata kelola perusahaan tersebut dapat berbanding lurus pada kepatuhan dan lebih taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang pada akhirnya tindakan penghindaran pajak menjadi lebih rendah.
Untuk itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah dengan adanya penerapan sistem good corporate governance dapat mencegah terjadinya tindakan penghindaran pajak di Indonesia. Dalam melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan good corporate governance terhadap penghindaran pajak, proksi yang akan digunakan oleh penulis adalah board gender diversity , kepemilikan institusional, komite audit, dan komisaris independen. Adapun penjelasan per sub-bab hubungan variabel GCG terhadap penghindaran pajak adalah sebagai berikut.
Pengaruh Board Gender Diversity terhadap Penghindaran Pajak Board gender diversity adalah keberagaman gender yang duduk dalam jajaran dewan direksi perusahaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hoseini et al., (2018) menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di dalam dewan berdampak negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Mereka mengatakan bahwa perbedaan antara pria dan wanita dapat dideteksi pada tingkat kepatuhan pajak dan strategi
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 17(3) 2021, 232-247
pembayaran beban pajak. Hoseini et al.,
(2018) menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di dewan direksi mengurangi penghindaran pajak perusahaan. Dikarenakan karakter wanita yang cenderung menghindari resiko dan konservatif (Rhee et al ., 2020). Karyawan wanita dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Pandangan ini didukung oleh (Francis et al ., 2014) yang menulis bahwa kepala keuangan perempuan (CFO)kurang agresif terhadap pajak dibandingkan rekan pria mereka yang lebih berani mengambil resiko. Secara keseluruhan, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa perbedaan gender dewan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
Penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Grantley Taylor  (2016), disebutkan bahwa dampak kehadiran wanita dalam dewan perusahaan dapat mengurangi penghindaran pajak. Dalam konteks yang sama, Chen et al ., (2017) menguji pengaruh keberagaman gender dewan terhadap penghindaran pajak dengan mengukur risiko reputasi. Mereka menemukan bahwa board gender diversity (BGD) adalah terkait negatif dengan penghindaran pajak, menunjukkan perusahaan dengan dewan yang beragam gender lebih berhati-hati tentang potensi risiko reputasi yang terkait dengan strategi perpajakan yang agresif. Peneliti lain seperti Pertiwi et al. , (2020); Rahimipour, (2017); Rhee et al ., (2020); Riguen et al ., (2019); Sudirjo (2020); Suleiman (2020) juga menyatakan bahwa keberagaman gender atau kehadiran perempuan dalam jajaran direksi dapat memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap penghindaran pajak dalam arti semakin tinggi jumlah perempuan yang menjabat sebagai dewan direksi atau semakin tinggi keberagaman gender dalam dewan direksi, maka tigkat penghindaran pajak akan semakin rendah. Dengan adanya pembahasan diatas maka hubungan antara board gender diversity terhadap penghindaran pajak dapat dinyatakan dalam hipotesis berikut :
H1: Board gender diversity berpengaruh secara signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak
Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti  reksa dana, asuransi dan bank, serta lembaga lain yang memiliki bentuk seperti perusahaan (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional biasanya memiliki persentase saham yang besar dalam sebuah perusahaan. Investor institusional biasanya berasal dari luar perusahaan dan tidak terafiliasi dengan perusahaan sehingga membuat kepemilikan institusional lebih memiliki sikap netral dan lebih mematuhi aturan pemerintah (Tandean & Winnie, 2016). Sehingga, kepemilikan institusional memiliki peran yang besar dalam menentukan sistem dan kinerja perusahaan salah satunya adalah tindakan untuk melakukan penghindaran pajak (Dewi & Jati, 2014). Dengan begitu penghindaran pajak dapat ditekan (Suardana, 2014). Maraya dan Yendrawati (2016) mengatakan bahwa semakin besar jumlah kepemilikan yang dimiliki oleh institusi maka semakin besar pula suara dan dorongan yang diberikan oleh institusi untuk melakukan pengawasan terhadap perkembangan investasi yang mereka lakukan dan manajemen perusahaan yang pada akhirnya mengakibatkan manajemen perusahaan mematuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga perilaku menyimpang seperti penghindaran pajak semakin rendah.
Dewi dan Jati (2014) dan Jamei, R., (2017) melakukan penelitian terhadap good corporate governance dengan proksi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian mereka menyatakan bahwasany tidak ada pengaruh antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Sedangkan penelitian dari Sunarto et al ., (2021) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran
pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2018), Tandean dan Winnie (2016) mengenai hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak mendapatkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menyatakan bahwa semakin banyak kepemilikan yang dimiliki oleh institusi, maka akan mengurangi tingkat penghindaran pajak dalam perusahaan. Dari pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan dalam sebuah hipotesis berikut :
H2: Kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak
Ikatan Komite Audit Indonesia dalam www.ikai.id mendefinisikan komite audit sebagai komite yang dapat bekerja secara profesional dan juga independen organ ini bertujuan untuk membantu jajaran dewan komisaris perusahaan dalam melakukan fungsinya sebagai pengawas perusahaan untuk semua hal yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Komite audit merupakan komite yang ditambahkan dalam organisasi suatu perusahaan. Diantari dan Ulupui (2016) menjelaskan bahwa fungsi dari komite ini adalah untuk menyusun laporan keuangan agar dapat menghindari perlakuan curang yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen Apabila komite audit dapat berjalan secara efektif, maka penghindaran pajak pun akan berkurang, komite audit juga memiliki tugas yang penting untuk memantau aturan akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan, menelaah laporan internal dan eksternal, dan memastikan setiap pelaporan sudah sesuai dengan aturan standar akuntansi. Dalam melaksanakan tugasnya, komite audit harus berkomunikasi dengan jajaran top level managemen dan auditor internal serta eksternal dengan baik. Dengan adanya komunikasi ini maka akan semakin menunjang tingkat keakuratan laporan serta
kepercayaan terhadap laporan yang diterbitkan maka semakin rendah pula kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan sehingga penghindaran pajak menjadi lebih rendah.
Berdasarkan hasil penelitian Darmawan dan Sukartha (2014), komite audit tidak mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak dalam perusahaan. Hasil Tandean dan Winnie (2016) menyatakan bahwa komite audit memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, hasil penelitian dari Suardana  (2014) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan negatif antara komite audit dengan penghindaran pajak. Penelitian ini didukung dengan yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016), menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan negatif antara kedua variabel tersebut. Dari pembahasan diatas maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut :
H3: Komite audit berpengaruh secara signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

## Pengaruh Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak
Komisaris independen merupakan organ dalam suatu perusahaan yang bertugas untuk mengawasi secara umum maupun khusus serta memberikan nasihat untuk para direksi (Sarra, 2017). Komisaris independen juga termasuk organ penting dalam perusahaan, itulah sebabnya sebaiknya perusahaan memiliki dewan komisaris independen dalam perusahaan mereka (Sarra, 2017). Para peneliti terdahulu mengatakan bahwa jumlah personil dalam komisaris independen mempengaruhi pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja dewan direksi. Oleh sebab itulah apabila semakin banyak dewan komisaris independen dalam perusahaan maka semakin banyak pula jumlah pengawas yang ada sehingga semakin efektif dalam mencegah terjadinya penghindaran pajak. Karena komisaris
Chandra & Cintya / Upaya praktik Good Corporate Governance
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 17(3) 2021, 232-247
independen dapat memenuhi fungsi mereka sebagai pengawas atas tindakan manajemen perusahaan mengingat posisi komisaris independen merupakan penengah bagi pihak pemegang saham dan pihak manajemen perusahaan sehingga pengambilan keputusan akan bersifat netral (Diantari & Ulupui, 2016; Maraya & Yendrawati, 2016)
Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puspita dan Febrianti (2018) menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap kedua variabel. Hasil penelitian Wibawa et al ., (2014) menyatakan bahwa terbukti adanya pengaruh positif komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Diantari dan Ulupui (2016) dan Suardana (2014) melakukan penelitian terhadap pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Dari ketiga penelitian tersebut, semuanya mendapati bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap tindakan penghindaran pajak. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan, menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan akan semakin tinggi pula sehingga penghindaran pajak dapat ditekan. Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan kedalam sebuah hipotesis sebagai berikut : H4: Komisaris independen berpengaruh secara signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

## Metode
Penelitian menggunakan metode kuantitatif dimana penelitian ini berfokus pada angka, tabel, dan grafik. Metode kuantitatif merupakan metode pelaksanaan penelitian dengan cara pengolahan data dimana data tersebut berupa angka dan dijadikan sebagai media analisis (Syahrum & Salim, 2012).
Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan tahunan
dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2016-2020 yang memiliki sistem penerapan good corporate governance terbaik. Dari hasil pemilahan sampel, terdapat 111 perusahaan yang dianggap memiliki penerapan GCG terbaik menurut penulis yang dapat dilihat dari adanya penerbitan laporan keberlanjutan perusahaan.

## Variabel dan Pengukuran

## Penghindaran Pajak
Variabel dependen yang akan digunakan untuk penelitian empiris ini adalah penghindaran pajak perusahaan ( tax avoidance ). Penghindaran pajak diukur dengan tarif pajak efektif (ETR). Adapun rumus ETR menurut Adams dan Ferreira (2009); S. Chen et al ., (2010); Hanlon et al .,
(2010) adalah sebagai berikut:
Board Gender Diversity (BGD) Board gender diversity (BGD) dalam penelitian ini diukur dengan menghitung persentase direktur wanita yang menjabat di dewan perusahaan, seperti dalam (Adams & Ferreira (2009) dan Campbell & Mínguez-Vera (2008). Adapun rumus untuk menghitung BGD, yaitu:

## Kepemilikan Institusional
Kepemilikan saham dalam penelitian ini diukur dengan mengikuti rumus Feranika et al ., (2014); Krisna (2019); Wijayani (2016). Adapun formula untuk kepemilikan institusional adalah sebagai berikut.
INST = Jumlah saham institusional Jumlah total saham yang beredar ETR = Tax expense
Pre-tax income
BGD = Percentage of female directors Total directors

## Komite Audit
Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan jumlah anggota komite audit yang ada dalam perusahaan (Dewi & Gunawan, 2019).

## Komisaris Independen
Variabel ini diukur dengan membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris yang ada  dalam perusahaan (Dewi & Gunawan, 2019).

## Variabel Kontrol
Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah leverage , ROA, dan ukuran perusahaan. Lanis dan Richardson (2012) menggunakan leverage sebagai variabel kontrol. Mereka menemukan bahwa perusahaan yang memiliki utang akan lebih agresif dalam meningkatkan peluang untuk menerapkan pengurangan pajak sebagai konsekuensi dari pembayaran bunga (Sari & Tjen, 2016). Rumus untuk menghitung leverage (LEV) berdasarkan penelitian Lanis dan Richardson (2012) adalah total utang dibagi dengan total aset.
Perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja. Untuk itu penulis menambahkan ROA agar dapat mengetahui tingkat penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. ROA dalam penelitian ini akan dihitung dengan membagi pendapatan sebelum pajak dengan total aset sesuai dengan formula yang digunakan oleh (Mafrolla & D’Amico, 2016). Lanis dan Richardson (2012), mendapati bahwa perusahaan yang memiliki ukuran besar lebih agresif terhadap kebijakan pajak dari pada perusahaan yang ukurannya kecil. Untuk itu dalam penelitian ini, akan digunakan ukuran perusahaan (SIZE) sebagai variabel kontrol dalam analisis, yang diukur dengan logaritma dari total aset.
Adapun estimasi model regresi panel untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut:
ETR = β 0 + β 1 BGD it + β 2 INST it + β 3 AC it + β 4 INDP it + β 5 LEV it + β 6 ROA it + β 7 SIZE it + Ɛ it
Keterangan : ETR  = Pengukur tingkat pajak efektif pada perusahaan.
BGD = Tingkat keberagaman gender yang  duduk dalam jajaran dewan direksi.
INST  = Kepemilikan saham institusional.
AC = Jumlah anggota komite audit. INDP = Jumlah dewan komisaris independen.
LEV = Leverage , utang atau dana pinjaman yang digunakan untuk meningkatkan keuntungan. ROA = Return on assets , kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk memperoleh keuntungan.
SIZE = Ukuran perusahaan.
Pengujian outlier dan deskriptif pada penelitian ini menggunakan program SPSS versi 25 dan untuk menentukan model terbaik untuk penelitian serta uji hipotesis penulis menggunakan program E- views .

## Hasil

## Hasil Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif berfungsi untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari data yang diuji. Nilai rata-rata menunjukkan kondisi dari kebanyakan perusahaan yang diteliti dan nilai standar deviasi menunjukkan tingkat persebaran atau jenjang data variabel yang digunakan dalam penelitian antara satu data dengan data yang lain.
Dari hasil uji deskriptif diatas, dapat dilihat bahwa hasil rasio ETR minimum sebesar -0.03981 dan maksimum 0.47319. Dimana Hanlon et al ., (2010) menyatakan bahwa semakin kecil nilai ETR maka semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan. Sebaliknya, semakin besar nilai ETR maka tingkat penghindaran pajak

## Chandra & Cintya / Upaya praktik Good Corporate Governance
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 17(3) 2021, 232-247
yang dilakukan oleh perusahaan tersebut semakin kecil. Nilai rata-rata pada hasil uji deskriptif ETR adalah 0.20901 atau 20.90%. Nilai rata-rata 20% mengartikan bahwa rata- rata perusahaan membayar sekitar 20% dari total laba sebelum pajak. Dan nilai standar deviasi ETR 0.11025 yang lebih rendah dari nilai rata-rata menjelaskan bahwa tingkat persebaran variasi data relatif rendah. Pada variabel board gender diversity menunjukkan nilai minimum 0 hal ini menyatakan bahwa ada beberapa perusahaan yang dijadikan sampel memiliki jajaran direksi yang tidak beragam gender. Nilai maksimum dari BGD dipegang oleh Bank Maspion Indonesia Tbk yang menunjukkan bahwa anggota dewan direksi yang sangat beragam. Nilai rata-rata menunjukkan nilai 0.14028 menyatakan bahwa keberagaman gender dalam jajaran dewan direksi pada perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel cukup rendah. Standar deviasi 0.17091 lebih tinggi  dari pada nilai rata-rata menunjukkan bahwa tingkat variasi dari data tersebut cukup besar.
Kepemilikan institusional minimum menunjukkan angka 0% yang dapat berarti bahwa beberapa perusahaan yang dijadikan sampel tidak memiliki kepemilikan saham yang bersifat institusional. Sedangkan beberapa perusahaan memiliki kepemilikan institusional sebesar 100% yang mana
mengartikan bahwa kepemilkan saham sepenuhnya dimiliki oleh institusi seperti kepemilikan pada Bank Multiartha Sentosa Tbk dan Bank Aladin Syariah Tbk terhitung sejak 5 tahun terakhir. Jumlah anggota komite audit berperan penting untuk meningkatkan efektifitas pemantauan pada perusahaan. Jumlah komite audit minimum pada hasil uji deskriptif adalah 1 menyatakan bahwa dari setiap perusahaan yang diteliti memiliki setidaknya 1 orang yang menjabat sebagai komite audit. PT. Bank Rakyat Indonesia memegang posisi dengan jumlah anggota komite audit tertinggi yaitu berjumlah 10 orang pada tahun 2020. Nilai rata-rata komite audit adalah 3.48 yang menyatakan bahwa sebagian besar perusahaan yang diteliti memiliki jumlah anggota komite audit setidaknya sebanyak 3 orang dalam perusahaan. Dan nilai standar deviasi 1.022 menunjukkan data yang digunakan untuk meneliti sebagian besar memiliki data yang mirip atau kurang bervariasi.
Jumlah komisaris independen yang tinggi dapat meningkatkan pemantauan terhadap tindakan manajemen perusahaan. Deskripsi jumlah komisaris independen minimum dari hasil uji deskriptif adalah 0 yang berarti ada perusahaan yang tidak memiliki anggota komisaris independen pada perusahaannya. PT. Bank Rayat
Tabel 2. Statistik Deskriptif
Sumber : Data diolah, 2021
Variabel Minimum Maksimum Mean Std. Deviation ETR -0.03981 0.47319 0.20901 0.11025 BGD 0 0.750 0.14028 0.17091 INST 0 1 0.61927 0.28617 AC 1 10 3.48 1.022 INDP 0 6 2.31 1.016 LEV 0.00049 1.92278 0.59781 0.26265 ROA -0.66697 0.70915 0.45841 0.12337 SIZE 11.26305 15.17949 13.32085 0.74657
Indonesia memiliki jumlah anggota komisaris independen terbanyak yaitu 6 orang pada tahun 2020. Nilai rata-rata dari komisaris indepeden adalah 2.31 yang mengartikan sebagian besar perusahaan yang diteliti setidaknya memiliki 2 orang atau lebih komisaris independen dalam perusahaannya. Dalam hasil uji deskriptif komisaris independen memiliki nilai standar deviasi yang lebih rendah dari pada rata-rata, maka tingkat persebaran data yang digunakan memiliki jenjang yang kecil.

## Uji Outlier
Data variabel yang digunakan dalam penelitian akan diuji outlier terlebih dahulu untuk mengetahui klasifikasi dari data yang digunakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan program SPSS versi ke 25 untuk melakukan uji outlier dengan sistem Studentized Deleted Residual (SDR). Apabila data yang diuji memiliki nilai SDR < -1.96 dan > 1.96, maka data tersebut akan dikeluarkan dari proses pengolahan data selanjutnya. Terdapat 555 data yang digunakan dalam penelitian dan setelah dilakukan pengujian ternyata 101 data tergolong outlier sehingga menyisakan sebanyak 454 data untuk diuji lebih lanjut dengan menggunakan E-views .
Regresi Panel Terdapat 3 model dalam sistem analisis regresi data panel diantaranya Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Untuk menentukan model terbaik dalam penelitian, maka akan dilakukan uji chow dan uji hausman .
Uji Chow Tabel 3. Hasil Uji Chow
Sumber : Data diolah, 2021
Hasil uji chow pada table 3 menunjukkan bahwa nilai probabilitas berada < 0.05 sehingga diantara model PLS
dengan FEM, yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah FEM. Selanjutnya akan dilakukan uji hausman untuk menentukan model terbaik diantara FEM dan REM.

## Uji Hausman
Hasil uji hausman pada table 4 menunjukkan nilai probabilitas < 0.05 maka diantara kedua model yang diuji, model akhir yang dapat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM).
Tabel 4. Hasil Uji Hausman
Sumber : Data diolah, 2021
Hasil Uji Hipotesis Tabel 5 dapat dilihat hasil uji F- statistic yang menunjukkan nilai 0.0000 atau < 0.05 menyatakan bahwa variabel independen dan variabel kontrol dapat mempengaruhi secara simultan terhadap penghindaran pajak dalam penelitian ini. Hasil uji diatas memperlihatkan nilai hasil uji t-statistic yang menyatakan setiap variabel independen memiliki arah pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak. Dari hasil uji data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) hubungan signifikan negatif BGD terhadap penghindaran pajak, hipotesis kedua (H2) tentang hubungan signifikan negatif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, dan hipotesis keempat (H4) mengenai hubungan signifikan negatif antara komisaris independen terhadap penghindaran pajak ditolak karena menunjukkan hasil yang tidak signifikan (>0.05). Sedangkan, hipotesis ketiga (H3) mengenai pengaruh yang signifikan negatif komite audit terhadap peghindaran pajak dapat diterima.
Hasil adjusted R- squared menjelaskan seberapa besar variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai Effect Test Probability Kesimpulan Cross-section Chi- square 0.0000 FEM
Effect Test Probability Kesimpulan Cross-section Random 0.0033 FEM

## Chandra & Cintya / Upaya praktik
Good Corporate Governance
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 17(3) 2021, 232-247
dari adjusted R- squared sendiri menunjukkan angka 0.6654 hal ini dapat disimpulkan bahwa  sebesar 66.54% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dan sebesar 33.46% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

## Pembahasan
Hubungan signifikan negatif board gender diversity terhadap penghindaran pajak dalam penelitian ini tidak dapat dibuktikan. Pada hasil uji t- statistic menunjukkan angka probabilitas 0.4882 yaitu berada diatas 0.05 yang artinya adalah tidak signifikan dan nilai koefisien -0.0347 yang berarti arah negatif. Pernyataan mengenai perbedaan gender pada tingkat jajaran direksi dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak dan pernyataan mengenai kehadiran perempuan dalam dewan direksi dapat mengurangi penghindaran pajak perusahaan dikarenakan karakter wanita yang cenderung menghindari resiko dan lebih konservatif seperti yang disebutkan oleh Hoseini et al., (2018) dan Rhee et al ., (2020) tidak dapat dibuktikan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Budi (2019) yang juga mendapatkan hasil yang tidak signifikan antara board gender diversity terhadap penghindaran pajak. Selain itu juga
didukung oleh Oyenike et al ., (2016) bahwa kehadiran perempuan yang menimbulkan adanya perbedaan gender dalam dewan direksi memiliki efek negatif terhadap penghindaran pajak tetapi tidak signifikan. Freeman (1984) dalam teori pemangku kepentingan, menjelaskan bahwa setiap peserta yang ada dalam pemangku kepentingan memiliki hak untuk meningkatkan nilai dan mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan hal ini juga berhubungan dengan prinsip kesetaraan dalam GCG. Berdasarkan data sampel yang digunakan dalam penelitian, jumlah anggota perempuan yang duduk dalam jajaran dewan direksi masih minim. Sehingga, pada penelitian ini belum dapat sepenuhnya mendukung teori stakeholder dalam konteks mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk tindakan penghindaran pajak. Dengan adanya hasil penelitian tersebut maka hipotesis pertama (H1) ditolak. Hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa peneliti lain seperti Rahimipour (2017), Rhee et al ., (2020), Riguen et al ., (2019), Sudirjo (2020)  dan Suleiman (2020) yang mendapati hasil yang signifikan negatif antara BGD dengan penghindaran pajak.
Hipotesis kedua mengenai hubungan signifikan negatif antara kepemilikan
Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis
Sumber : Data diolah, 2021
Variabel Coefficient Probability Signifikansi Keterangan C -0.9121 0.0281 - - Board Gender Diversity -0.0347 0.4882 Tidak signifikan H1 ditolak Kepemilikan Institusional -0.0108 0.8151 Tidak signifikan H2 ditolak Komite Audit -0.0131 0.0281 Signifikan H3 diterima Komisaris Independen -0.0015 0.8466 Tidak signifikan H4 ditolak Leverage -0.0770 0.0169 Signifikan - ROA -0.0747 0.0891 Tidak signifikan - Ukuran Perusahaan 0.0924 0.0030 Signifikan - Adjusted R- squared 0.6654 - F- statistic 0.0000 Signifikan -
institusional terhadap penghindaran pajak juga tidak dapat dibuktikan dalam penelitian ini. Dapat dilihat dari hasil uji hipotesis menunjukkan nilai 0.8151 yang berarti tidak signifikan. Sehingga, pernyataan peneliti terdahulu Maraya dan Yendrawati (2016) bahwa semakin besar jumlah kepemilikan yang dimiliki oleh institusi maka semakin besar pula suara dan dorongan yang diberikan oleh institusi untuk melakukan pengawasan terhadap perkembangan investasi yang mereka lakukan dan manajemen perusahaan yang pada akhirnya mengakibatkan manajemen perusahaan mematuhi aturan perpajakan tidak dapat dinyatakan dalam penelitian ini. Adapun hasil peneliti lain yang sejalan dengan penelitian ini adalah Dewi dan Jati (2014), Jamei, R., (2017),  Diantari dan Ulupui (2016) dan Turyatini (2017) yang juga mendapatkan hasil tidak signifikan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kontrol dan pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional dalam mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Dengan penjelasan yang ada maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak.
Pengaruh signifikan negatif komite audit terhadap penghindaran pajak dalam penelitian ini dapat diterima. Hasil uji hipotesis menunjukkan nilai 0.0281 dengan nilai koefisien -0.0131 yang berarti menyatakan adanya hubungan yang signifikan negatif antara komite audit dengan penghindaran pajak. Sehingga, hipotesis ketiga diterima. Dengan begitu terbukti bahwa fungsi komite audit sebagai pengawas terhadap laporan keuangan agar dapat terhindar dari perlakuan curang yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen dan juga tugas penting bagi komite audit untuk memantau aturan akuntansi yang diterapkan dalam perusahaan, serta memastikan setiap laporan sudah sesuai dengan aturan standar akuntansi dapat secara efektif mengurangi terjadinya
tindakan penghindaran pajak. Dan (Diantari & Ulupui, 2016). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) dan Suardana (2014) yang membuktikan komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Menurut OECD (2011), proses audit dapat mendeteksi upaya praktik penghindaran pajak pada sebuah perusahaan dan auditor dapat melakukan pengungkapan akan hal tersebut lebih awal sehingga pengungkapan tersebut dapat memberikan dampak positif baik bagi perusahaan maupun pemerintah. Hal ini mendukung teori pemangku kepentingan dimana termasuk kedalam pendekatan normatif berupa nilai kepatuhan dan selain itu juga mendukung prinsip transparansi GCG dalam teori stakeholder . Maka dari itu hasil penelitian untuk hipotesis ketiga (H3) diterima. Hasil studi ini bertolak belakang dengan penelitian Tandean dan Winnie (2016) yang mana peneliti tersebut mendapatkan hasil yang signifikan positif.
Hipotesis mengenai komisaris independen yang berpengaruh secara signifikan negatif terhadap penghindaran pajak tidak dapat diterima dalam penelitian ini. Tidak sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dalam hipotesis, pada kenyataannya hasil uji menunjukkan nilai 0.8466 dengan koefisien -0.0015 yang berarti bahwa hubungan antara komisaris independen dengan penghindaran pajak adalah tidak signifikan. Dari hasil penelitian menunjukkan komisaris independen terbukti tidak dapat secara efektif mengurangi tingkat penghindaran pajak dalam perusahaan. Hasil ini didukung oleh Puspita dan Febrianti (2018) dan Turyatini (2017) dengan pernyataan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dikarenakan adanya fungsi pemantauan yang tidak maksimal dari komisaris independen. Hal ini dapat disebabkan oleh kehadiran pihak afiliasi yang lebih dominan dalam sebuah perusahaan seperti
Chandra & Cintya / Upaya praktik Good Corporate Governance
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 17(3) 2021, 232-247
pemegang saham yang dapat mempengaruhi fungsi independen dari komisaris tersebut. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), komisaris independen memiliki tanggung jawab sebagai pengawas. Berkaitan dengan pendekatan deskripsi dalam teori pemangku kepentingan dan prinsip tanggung jawab dalam GCG, hasil penelitian tentang komisaris independen dalam fungsi pengawasan belum dapat secara efektif mengurangi tindakan penghindaran pajak. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) ditolak.
Hasil variabel kontrol berupa leverage adalah 0.0169 dan nilai regresi koefisien - 0.0770 yang artinya adalah memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil yang didapatkan juga didukung oleh Putriningsih et al ., (2019) dan Richardson dan Lanis (2007) sehingga membuktikan bahwa semakin tinggi beban utang suatu perusahaan, maka semakin kecil pula jumlah pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan tersebut.  Variabel kontrol ROA menunjukkan hasil 0.0891 dengan nilai koefisien -0.0747 yang berarti ROA memiliki hubungan negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan dalam hasil uji memiliki nilai probabilitas 0.0030 dan nilai regresi koefisien 0.0924 yang berarti ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Pratama dan Padjadjaran, (2017) dan Yahaya dan Yusuf (2020) juga mendukung hubungan signifikansi positif antara ukuran perusahaan dengan perilaku penghindaran pajak pada perusahaan.

## Simpulan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem good corporate governance dapat mencegah terjadinya tindakan penghindaran pajak perusahaan. Variabel good corporate governance yang diproksikan dengan menggunakan board gender diversity , kepemilikan institusional, dan komisaris independen semuanya
menunjukkan arah negatif terhadap penghindaran pajak tetapi tidak signifikan. Sedangkan hasil dari hubungan komite audit terhadap penghindaran pajak terbukti signifikan negatif. Dengan demikian fungsi pengawasan dari komite audit dapat disimpulkan memberi pengaruh terhadap perilaku manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan.
Secara praktis dengan adanya hasil penelitian tentang penerapan sistem good corporate governance terhadap tindakan penghindaran pajak diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta dukungan bagi para pengusaha dan pemerintah agar sistem good corporate governance beserta dengan prinsip-prinsipnya dapat lebih aktif lagi diterapkan pada setiap perusahaan agar dapat mencegah terjadinya tindakan penghindaran pajak di Indonesia. Selain itu, manajemen perusahaan diharapkan untuk tidak hanya mengutamakan kepentingan sebelah pihak saja tetapi juga harus memperhatikan semua pemangku kepentingan yang disertai dengan adanya pertimbangan terhadap tindakan dan resiko yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi jangka panjang, serta mempertimbangkan konsekuesi yang akan dihadapi oleh perusahaan kedepannya.
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian dilakukan dalam lingkup yang sempit dimana hanya dilakukan pada 111 perusahaan yang terdaftar dalam bursa efek Indonesia (BEI). Selain itu, tidak semua perusahaan memenuhi data variabel yang dibutuhkan dalam penelitian dengan arti lain beberapa perusahaan memiliki hasil rasio board gender diversity , kepemilikan institusional dan komisaris independen berupa 0. Untuk itu penulis menyarankaan bagi para peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel dengan melakukan pertimbangan terhadap variabel lain yang dianggap memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak diluar dari variabel yang telah digunakan dalam penelitian ini agar hasil penelitian yang akan datang  menjadi lebih baik.

## Daftar Pustaka
Adams, R. B., & Ferreira, D. (2009).
Women in the boardroom and their impact on governance and performance. Journal of Financial
Economics , 94 (2), 291–309. https:// doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.10.007
Ariyanti, F. (2016). 2.000 Perusahaan Asing Gelapkan Pajak Selama 10 Tahun. Artikel Liputan 6 .
Boussaidi, A. (2015). The Impact of Governance Mechanisms on Tax Aggressiveness : Empirical Evidence From Tunisia Context. Asian Economic and Social Society , 5 (1), 1–12. https:// d o i . o r g / 1 0 . 1 8 4 8 8 / journal.1006/2015.5.1/1006.1.1.12
Budi, P. N. (2019). The Role of Gender Diversity on The Board of Directors and Tax Avoidance. Russian Journal of Agriculture and Socio-Economic Sciences , 3 ( M a r c h ) ,   1 0 7 – 1 1 5 .   h t t p s : / / doi.org/10.18551/rjoas.2019-03.14
Campbell, K., & Mínguez-Vera, A. (2008). Gender diversity in the boardroom and firm financial performance. Journal of Business Ethics , 83 (3), 435–451. https:// doi.org/10.1007/s10551-007-9630-y
Chen, L. H., Gramlich, J., & Houser, K. A. (2017). The effects of board gender diversity on a firm ’ s risk strategies The Effects of Board Gender Diversity on a Firm ’ s Risk Strategies. Accounting a n d   F i n a n c e , J u l y .   h t t p s : / / doi.org/10.1111/acfi.12283
Chen, S., Chen, X., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms more Tax Aggressive than Non- family Firms ? Research Collection School of Accountancy , 41–61.
Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, Dan U k u r a n   P e r u s a h a a n   P a d a Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi , 9 (1), 143–161.
Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high- powered incentives. Journal of Financial Economics , 79 (1), 145–179. https:// doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002
Dewi, N. N. K., & Jati, I. ketut. (2014). Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada tax avoidance di bursa efek indonesia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ,
2 , 249–260.
Dewi, R. R., & Gunawan, I. D. (2019). The Implications Of CSR And GCG On Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi , XXIII (02), 195–212.
Diantari, P. R., & Ulupui, I. A. (2016). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi , 16 (1), 702–732.
Ekasari, J. C., & Kus Noegroho, Y. A. (2020). The Impact of Good C o r p o r a t e   G o v e r n a n c e Implementation on Firm Value. International Journal of Social Science and Business , 4 (4), 553. https:// doi.org/10.23887/ijssb.v4i4.29688
Fadhilah, R. (2014). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2011). Jurnal Universitas Negeri Padang , 2 (1), 1–22.
Feranika, A., Mukhzarudfa, & L, T. A. (2014). Pengaruh Kepemilikan Institutional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja , 2 ,
247–248.
Francis, B., Hasan, I., Wu, Q., & Yan, M.
(2014). Are female CFOs less tax aggressive ? Evidence from tax

## Chandra & Cintya / Upaya praktik Good Corporate Governance
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 17(3) 2021, 232-247
aggressiveness. Bank of Finland Research Discussion Papers 16 .
Freeman, M. T. H. ; J. (1984). Structural Inertia and Organizational Change .
Halimatusadiah, E., & Gunwan, B. (2014).
Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Mengoplimalkan Pelaksanaan Sistem Informasi
Akuntansi. Jurnal Riset Akuntansi Dan
Keuangan , 2 (1), 300. https:// doi.org/10.17509/jrak.v2i1.6583
Hanlon, M., Heitzman, S., Mills, L., Omer, T., Rego, S., Shackelford, D., Shevlin, T., Slemrod, J., Smith, C., Weber, D., Wilson, R., Zimmerman, J., & Zodrow,
G. (2010). A Review of Tax Research A Review of Tax Research. Journal of Accounting and Economics Conference .
Hoseini, M., Gerayli, M. S., & Valiyan, H. (2018). Demographic characteristics of the board of directors ’ structure and tax avoidance Evidence from Tehran Stock Exchange. International Journal of S o c i a l   E c o n o m i c s .   h t t p s : / / doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507
Irawan, H. P., & Farahmita, A. (2012). Pengaruh Kompensasi Manajeman Dan Corporate Governance Terhadap
Manajemen Pajak Perusahaan. Jurnal Akademi Akuntansi , 1 (1), 25–31. h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 2 2 2 1 9 / jaa.v1i1.6949
Jamei, R. (2017). Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. International Journal of Economics and Financial Issues , 7 ((4),), hal.638-644.
Khotimah, S. K. (2018). Pengaruh Beban Pajak, Tunneling Incentive, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan Transfer Pricing (Studi E m p i r i s   p a d a   P e r u s a h a a n Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). Jurnal Ekobis Dewantara , 1 (3), 23–32.
Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia . 283.
Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi , 18 (2),
82–91.
Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. Buletin Studi Ekonomi , 18 (1), 58–66.
Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. Journal of Accounting and Public Policy , 31
(1), 86–108. https://doi.org/10.1016/ j.jaccpubpol.2011.10.006
Mafrolla, E., & D’Amico, E. (2016). Tax aggressiveness in family firms and the non-linear entrenchment effect. Journal of Family Business Strategy , 7 (3), 178–184. https://doi.org/10.1016/ j.jfbs.2016.08.003
Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia , 20 (2), 147–159. h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 2 0 8 8 5 / jaai.vol20.iss2.art7
OECD. (2011). Tackling Aggressive Tax Planning through improved transparency and disclosure. OECD Publishing , 1–20.
Oyenike, O., Olayinka, E., & Emeni, F.
(2016). Female Directors and Tax Aggressiveness of Listed Banks in Nigeria. International Conference on African Development Issues , 293–299.
Pertiwi, D., Anggraeni, W., & Kurnianto, S. (2020). The Effect of Board Size and Female Directors on Tax Avoidance. International Journal of Innovation, Creativity and Change , 13 (8), 1127–1141.
P r a t a m a ,   A .   ( 2 0 1 7 ) .   C o m p a n y Characteristics, Corporate Governance and Aggressive Tax Avoidance Practice: A Study of Indonesian Companies. Review of Integrative Business and Economics Research , 6 (4), 2304–1013.
Puspita, D., & Febrianti, M. (2018). Faktor- f a k t o r   y a n g   m e m e n g a r u h i penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia.
Jurnal Bisnis Dan Akuntansi , 19 (1), 38– 46. https://doi.org/10.34208/ jba.v19i1.63
Putriningsih, D., Suyono, E., & Herwiyanti, E. (2019). Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi , 20 (2), 77–92. https:// doi.org/10.34208/jba.v20i2.412
Rahimipour, A. (2017). Investigation of the impact of women ’ s representation and participation on board of directors on tax avoidance in listed companies on the Tehran Stock Exchange ( TSE ). Specialty Joournal of Accounting and Economics , 3 (2), 12–22.
Rhee, C. S., Woo, S., & Kim, D. H. (2020). The Effect of Female Employment on Corporate Sustainability in Terms of Tax Avoidance. Sustainability , 1–15.
Richardson, G., & Grantley Taylor, R. L. (2016). Woman on The Board of Directors and Corporate Tax Aggressiveness in Australia : An Empirical Analysis. Accounting Research
Journal .
Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in
corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. Journal of Accounting and Public Policy , 26 ( 6 ) ,   6 8 9 – 7 0 4 .   h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 / j.jaccpubpol.2007.10.003
Riguen, R., Salhi, B., & Jarboui, A. (2019). Do women in board represent less corporate tax avoidance ? A moderation analysis. International Journal of Sociology and Social Policy , November . https://doi.org/10.1108/ IJSSP-10-2019-0212
Salihu, I. A., Normala, S., Obid, S., & Annuar, H. A. (2013). Measures of
Corporate Tax Avoidance : Empirical Evidence From an Emerging
Economy. International Journal of Business and Society , 14 (3), 412–427.
Sarra, H. D. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 1 (1), 63. https:// d o i . o r g / 1 0 . 3 1 0 0 0 / competitive.v1i1.108
Sartori, N. (2010). Effects of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance .
Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. E -Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 2 , 525–539.
Sudirjo, F. (2020). Management C o m p e n s a t i o n   ,   G e n d e r Diversification , and Executive Preferences on Tax Avoidance of IDX Manufacturing Companies. International Journal of Financial Research ,
1 1 ( 1 ) ,   3 7 3 – 3 8 0 .   h t t p s : / / doi.org/10.5430/ijfr.v11n1p373
Jurnal Ekonomi Modernisasi, 17(3) 2021, 232-247
Suleiman, S. (2020). Females In Governance and Corporate Tax Avoidance: The Moderating Effect of Accounting Conversatism. Malaysian Management Journal , 24 (July), 165–193.
Sunarto, S., Widjaja, B., & Oktaviani, R. M. (2021). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: The Role of Profitability as a Mediating Variable. Journal of Asian Finance, Economics and Business , 8 (3), 217–227. h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 3 1 0 6 / jafeb.2021.vol8.no3.0217
Syahrum, & Salim. (2012). Metodologi Penelitian Kuantitatif (p. Bandung : Cipustaka Media).
Tandean, V. A., & Winnie. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance : An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period. Asian Journal of Accounting Research , 1 , 28–38.
Turyatini, T. (2017). The Analysis of Tax Avoidance Determinant on The Property and Real Estate Companies. Jurnal Dinamika Akuntansi , 9 (2), 143– 153. https://doi.org/10.15294/ jda.v9i2.10385
Waluyo. (2017). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance : Empirical Study of The Indonesian Banking Company. The Accounting Journal of Binaniaga , 02 (02), 1
–10.
Wibawa, A., Wilopo, & Abdillah, Y. (2014). P e n g a r u h   G o o d   C o r p o r a t e Governance Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Perpajakan , 135–136.
Wijayani, D. R. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, C o r p o r a t e   G o v e r n a n c e   d a n Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis , 13 (2), 181–192.
Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. Tax & Accounting Review , 4 (1) (1), 1–
11.
Yahaya, K. A., & Yusuf, K. (2020). Impact of Company Characteristics on Aggressive Tax Avoidance in Nig eri an Listed Insur ance Companies. Jurnal Administrasi Bisnis , 9 ( 2 ) ,   1 0 1 – 1 1 1 .   h t t p s : / /
doi.org/10.14710/jab.v9i2.3051