Syntax Idea : P–ISSN: 2684-6853  E-ISSN : 2684-883X Vol. 2, No. 3 Maret 2020
Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Daerah Terhadap Efektivitas Pemungut PBB Di Kantor Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya

## Tatang Farhanul Hakim
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Tasikmalaya Email: tatangfh1961@gmail.com

## Abstrak
Berdasarkan  hasil  observasi  diperoleh  beberapa  permasalahan  diantaranya  tidak tercapainya  target  pajak,  sebagaimana  cukup  banyak  terlihat  kekurangan- kekurangan  yang  terdapat  di  dalamnya  misalnya  adanya  wajib  pajak  yang  tidak taat,  jumlah  objek  pajak  yang  besar,  tingkat  pendidikan  masyarakat  yang  masih rendah, rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang adanya pajak dan rendahnya kesadaran  wajib  pajak  tentang  arti  penting  pemungutan  pajak  mempengaruhi penyelenggaraan  pajak  di  pedesaan,  masih  ditemukan  rumah  kosong,  adanya SPPT yang double. Dilihat berdasarkan segi waktunya  cukup banyak wajib pajak yang tidak tepat sesuai dengan waktu jatuh tempo, juga terdapat wajib pajak tidak dapat  melaksanakan  kewajiban  untuk  mendaftarkan  dan  melaporkan  obyek pajaknya  dengan  baik  dan  jujur.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  kuntitatif  dengan  jenis  eksplanatori.  Teknik  pengambilan sampel  adalah  Simple  Random  Sampling.  Berdasarkan  hasil  perhitungan  Slovin, maka jumlah sampel yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang responden.  Untuk  mengetahui  besarnya  pengaruh  antara  variabel  bebas  dengan variabel  terikat  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis  jalur  (Path  Analysis). Berdasarkan  deskripsi  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  diperoleh kesimpulan  bahwa  impelentasi  kebijakan  pajak  daerah  di  Kantor  Kecamatan Cikatomas  Kabupaten  Tasikmalaya  dapat  dilaksanakan  dengan  cukup  baik. Pelaksanaan  efektivitas  pemungut  PBB  di  Kantor  Kecamatan  Cikatomas Kabupaten  Tasikmalaya  dalam  kategori  baik.  Berdasarkan  hasil  penelitian diperoleh  kesimpulan  terdapat  pengaruh  positif  dan  signifikan  implementasi kebijakan  pajak  daerah terhadap  efektivitas  pemungut  PBB  di  Kantor  Kecamatan Cikatomas  Kabupaten  Tasikmalaya.  Besarnya  pengaruh  antar  variabel menunjukkan 50,50% dengan tingkat koefisien korelasi yang kuat.
Kata kunci : Implementasi kebijakan dan efektivitas

## Pendahuluan
Pembangunan  disuatu  daerah  ditujukan  guna  membangun  masyarakat sepenuhnya,  dengan  ini  diharapkan  pembangunan  tersebut  bukan  sekedar  mengejar kemajuan  daerah  saja,  bukan  berarti  mencakup  keseluruhan  aspek  dikehidupan masyarakat  yang  mampu  berjalan  selaras  serta  seimbang  diberbagai  bidang  dalam rangka  menciptakan  masyarakat  adil  serta  makmur  secara  merata  materil  ataupun spiritual.  Pengembangan  sikap  adil  terhadap  sesama  manusia,  kesamaan  kedudukan terhadap  hukum  dan  HAM,  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban merupakan  sikap
yang tercermin dari pengamalan nilai Pancasila yakni sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”(Mustamid, 2019). Pembangunan Nasional  serta Pembangunan  Daerah  sebenarnya  jadi  beban  warga  negara  maupun  masyarakatnya. Berkaitan untuk pembangunan daerah guna rangka otonomi daerah, pendapatan daerah dominan  lebih  penting  karena  bisa  meningkatkan  taraf  hidup  serta  kesejahteraan masyarakat.  Dengan  pembangunan  daerah  yang  selaras  serta  terpadu  disertai perencanaan  pembangunan  yang  benar,  efisien  serta  efektif  maka  terciptanya kemandirian daerah serta kemajuan yang merata diseluruh wilayah Indonesia.
Pelaksanaan pembangunan di daerah sepadan dengan pendapatan asli daerah dan pengelolaan daerah itu sendiri. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perihal  perubahan  kedua  diatas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  terkait Pemerintah  Daerah  membawa  perubahan  yang  cukup  besar  bagi  pelaksanaan pembangunan  daerah.  Dengan  tegas  undang-undang  ini  menyampaikan  kewenangan terhadap  daerah  guna  mengatur  serta  merawat  kepentingan  masyarakat  setempat menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  atau  biasa  disebut  daerah berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  sudah  memperoleh  Otonomi. Upaya pemerintah dalam membangun bisa meningkatkan dengan melakukan pembinaan serta  arahan  terhadap  seluruh  masyarakat  sampai  terwujudnya  tujuan  terkait pembangunan  itu  sendiri,  dengan  itu  peran  serta  masyarakat  dalam  mendukung kelancaran  proses  pembangunan.  Dalam  pelaksanaan  pembangunan  yang  berkaitan  di daerah  /  kota  lebih  ditegaskan  untuk  dapat  menggali  semaksimal  mungkin  referensi keuangannya,  misalnya;  pajak,  retribusi  atau  sumbangan  yang  merupakan  sumber- sumber  Pendapatan  Asli  Daerah,  sebagaimana  yang  terdapat  didalam  Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.
Dalam  era  otonomi  daerah  ini,  daerah  memberikan  kewenangan  yang  cukup besar  dalam  mengatur  serta  mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Hal  ini  bisa  disebut, idealnya  pelaksanaan  otonomi  daerah  dapat  mengurangi  ketergantungan  terhadap pemerintah  pusat,  daerah  menjadi  lebih  mandiri,  salah  satunya  didedikasikan  dengan meningkatnya  kontribusi  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  perihal  pembiayaan  daerah. Pemerintah  Daerah  berharap  mampu  menggali  sumber-sumber  keuangan  dengan optimal  khususnya  dalam  memenuhi  kebutuhan  pembiayaan  pemerintahan  serta pembangunan  di  daerahnya  melalui  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Dengan  begitu didalam  koridor  peraturan  perundang-undangan  yang  masih  berlaku,  termasuk diantaranya  ialah  pajak  daerah  serta  retribusi  daerah  yang  menjadi  unsur  PAD  yang utama ialah sumber pembiayaan yang begitu penting dimana komponen utamanya ialah penerimaan  yang  asalnya  dari  komponen  pajak  daerah  serta  retribusi  daerah.  Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah serta Retribusi ialah kontribusi wajib terhadap daerah yang berhutang oleh orang pribadi atau organisasi  yang  sifatnya  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang  dengan  tidak memperolah  imbalan  baik  langsung  serta  dipergunakan  guna  keperluan  Daerah  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Retribusi  daerah  atau  retribusi  berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 perihal Pajak Daerah ialah pemungutan Daerah
jadi pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus  disiapkan dan/ atau diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan  orang  pribadi  atau  badan. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  perihal  Pemerintah  Daerah,  menyampaikan yakni  tiap-tiap  daerah  sudah  diberikan  kewenangan  dalam  mengatur  serta  mengurus rumah tangga sendiri yang didasarkan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  serta  dalam  kegiatan  pembangunan  di  daerah  harus lebih  diutamakan  kepentingan  masyarakat  serta  senantiasa  bekerjasama  antara pemerintah  serta  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Dengan  di berlakukannya Undang-Undang No 28 tahun 2009 perihal Pajak Daerah serta Retribusi Daerah,  dengan itu  PBB  Perdesaan  serta Perkotaan  dan  BPHTB  (Bea  Pengalihan Hak Atas tanah dan Bangunan) menjadi pajak dari daerah sehingga tidak ada lagi dana bagi hasil  untuk  pajak  PBB  Perdesaan  serta  Perkotaan  dan  BPHTB  (Bea  Pengalihan  Hak Atas tanah serta Bangunan).
Berdasarkan  kepada  potensi  yang  dimiliki  setiap  daerah,  peningkatan  dalam penerimaan PAD ini dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan  perekonomian  daerah  yang  semakin  terintegrasi  dengan  perekonomian nasional  serta  internasional,  dengan  itu  kemampuan  daerah  dalam  memaksimalkan pemanfaatan  sumber-sumber  penerimaan  PAD  jadi  lebih  dominan.  Dana  penerimaan PAD  tersebut  dapat  dipecahkan  lagi  berupa  penerimaan  dari  pajak  daerah  serta restribusi  daerah.  Berkaitan  dengan  penerimaan  pajak  bumi  serta  bangunan  di Kabupaten Tasikmalaya khususnya di Kecamatan Cikatomas yang terdiri dari  9 Desa, 59 Dusun, 88 RW dan 332 RT serta berpenduduk  46.373  jiwa.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  penelitian  ini  ialah  pendekatan kuntitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan  antara  dua  variabel  atau  lebih,  sedangkan  pendekatan  kuantitatif  digunakan karena data dalam penelitian ini dinyatakan dalam angka-angka. Pendekatan kuantitatif menurut  (Umar,  2000)  adalah  “pendekatan  yang  berdasar  kepada  data  yang  terhitung dalam memperoleh tafsiran yang kokoh”.
Metode penelitian yang digunakan ialah eksplanatori, menurut (Sugiyono, 2008) eksplanatori  ialah  penelitian  yang  menguraikan  keterkaitan  kausal  antara  variabel- variabel yang mempengaruhi hipotesis. Pada penelitian ini minimal adanya dua variabel yang terikat dalam penelitian ini berfungsi menguraikan, meramalkan serta mengontrol suatu  gejala.  Maka  dalam  penelitian  ini  nantinya  akan  diuraikan  perihal  terdapat hubungan  interaktif  atau  timbal  balik  antara  variable  yang  akan  diteliti  serta  sejauh mana hubungan tersebut saling berpengaruh. Alasan utama pemilihan metode penelitian eksplanatori  ini  guna  menguji  hipotesis  yang  diajukan  supaya  menjelaskan  pengaruh variabel bebas terhadap variabel yang terkait. Variabel yang digunakan untuk penelitian ini  ialah  satu  variabel  independen  yaitu  implementasi  kebijakan  (X)  serta  variabel dependen yaitu efektivitas (Y).

## Hasil dan Pembahasan
Data  yang  diperlukan  untuk  mengukur  implementasi  kebijakan  PBB  di  Kantor Kecamatan  Cikatomas  Kabupaten  Tasikmalaya  dikumpulkan  dengan  menggunakan kuesioner  yang  telah  diuji  validitas  serta  reliabilitas.  Jumlah  item  pertanyaan  yang disampaikan untuk responden untuk indikator pengawasan ialah 13 item soal yang telah dikatakan valid serta reliabel.
Deskripsi  skor  variabel  implementasi  kebijakan  PBB  di  Kantor  Kecamatan Cikatomas  Kabupaten  Tasikmalaya  terdiri  dari  13  pertanyaan  berskala  1-5  yang diberikan kepada 100 responden, ternyata jawabannya menyebar dari skor terendah 43 dan  tertinggi  55  dengan  rata-rata  ( means )  48,25,  median  48,  modus  49  serta  standar deviasi 2,401.
Hasil  perhitungan  means  serta  median  hampir  sama  yaitu  48  yang  merupakan indikasi  bahwa  penyebaran  skor  data  implementasi  kebijakan  terdistribusi  normal. Perhitungan  distribusi  frekwensi  serta  skor  implementasi  kebijakan  bisa  terlihat  dalam tabel lampiran, serta gambaran mengenai distribusi skor pengawasan bisa terlihat dalam tabel dan grafik berikut ini:

## Tabel 1
Distribusi Frekuensi Variabel Implementasi Kebijakan (X) No Kelas Interval F Nilai Tengah (Xi) f.Xi 1 43 – 45 11 44 1936 484 21296 2 46 – 48 44 47 2209 2068 97196 3 49 – 51 35 50 2500 1750 87500 4 52 – 55 10 53 2809 530 28090 Jumlah 100 234082 Gambar 2
Distribusi Frekuensi Data Variabel
Implementasi Kebijakan
Berdasarkan  skor  hasil  rekapitulasi  angket  untuk  variabel  implementasi kebijakan  yang  terdiri  dari  13  butir  pernyataan  dengan  100  responden  dihasilkan sebagai berikut:
Tabel 3 Hasil Rekapitulasi Angket Variabel X No. Pernyataan Skor yang Dihasilkan 1 Terlihat  adanya  koordinasi  yang  jelas  mengenai  Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  antara  pihak  Kecamatan Cikatomas dengan masyarakat. 392 2 Pihak  Kecamatan  Cikatomas  sering  berkomunikasi dengan anggota masyarakat desa sekitar mengenai PBB. 396 3 Adanya  komunikasi  yang  kompak  antar  pegawai Kecamatan  Cikatomas  maupun  dengan  pemerintah desanya mengenai PBB. 388 4 Adanya  dukungan  jumlah  aparat  pelaksana  dalam pembayaran PBB di Kecamatan Cikatomas. 276 5 Adanya  dukungan  sarana  yang  memadai  dalam kelancaran pembayaran PBB. 280 6 Adanya dukungan prasarana dalam kelancaran PBB yang memadai di Kecamatan Cikatomas. 294 7 Mampu  menyelesaikan  pembayaran  PBB  dengan  tepat waktu di Kecamatan Cikatomas. 361 8 Adanya pemahaman yang jelas akan implementasi kebijakan pemerintah untuk program PBB di Kecamatan Cikatomas. 386 9 Adanya kesadaran yang baik dari petugas PBB akan pentingnya pelaksanaan implementasi kebijakan. 377 10 Adanya tindakan implementasi yang jelas untuk program PBB yang dilaksanakan di Kecamatan Cikatomas. 406 11 Masyarakat menilai pemungut PBB kecamatan melaksanakan tugasnya secara jelas. 411 12 Adanya ketegasan dari Camat Cikatomas dalam pungutan PBB. 436 13 Pelaksanaan kegiatan PBB dinilai sudah baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 424 4825 Sumber: Hasil Penelitian, 2016
Dari  tabel  rekapitulasi  jawaban  responden  mengenai  implementasi  kebijakan pajak daerah di Kantor Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya , diperoleh total skor  4.825  dengan  rata-rata  371,154.  Untuk  menghitung  persentase  implementasi kebijakan:
Dari analisis tersebut diperoleh total skor dengan persentase sebesar 74,23% dari kriteria  yang  ditetapkan,  untuk  mengetahui  penilaian  variabel  didasarkan  pada  tabel berikut ini:
Tabel 4 Kategori Persentase Baik 76 % - 100 % Cukup 56 % - 75 % Kurang Baik 40 % - 55 % Tidak Baik Kurang dari 40 %
Sumber: Arikunto (2001: 246)
Berdasarkan  tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  tanggapan  responden  atas implementasi  kebijakan  pajak  daerah  di  Kantor  Kecamatan  Cikatomas  Kabupaten Tasikmalaya  jika  dikonsultasikan  dengan  kategori  persentase  penilaian  berdasarkan (Arikunto, 2010) terletak pada kategori cukup baik.

## Kesimpulan
Berdasarkan  deskripsi  hasil  penelitian  dan  pembahasan  maka  diperoleh kesimpulan bahwa impelentasi kebijakan pajak daerah di Kantor Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya dapat dilaksanakan dengan cukup baik. Pelaksanaan efektivitas pemungut  PBB  di  Kantor  Kecamatan  Cikatomas  Kabupaten  Tasikmalaya  dalam kategori  baik.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  kesimpulan  terdapat  pengaruh positif  dan  signifikan  implementasi  kebijakan  pajak  daerah  terhadap  efektivitas pemungut  PBB  di  Kantor  Kecamatan  Cikatomas  Kabupaten  Tasikmalaya.  Besarnya pengaruh  antar  variabel  menunjukkan  50,50%  dengan  tingkat  koefisien  korelasi  yang kuat.

## BIBLIOGRAFI
Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur penelitian . Jakarta: rineka cipta.
Mustamid,  Mustamid.  (2019).  Penerapan  Pembelaan  Hak  Kepemilikan  Tanah  Oleh LBH SGJI di Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 4 (9), 65–72.
Sugiyono. (2008). Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D) . Alfabeta.
Umar,  Husein.  (2000).  Research  methods  in  finance  and  banking. Penerbit  PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta .