## Equalita, Vol. 3 Issue 1, Juni 2021
Avaliable online at http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/8373
Diterbitkan  oleh  Pusat  Studi  Gender  dan  Anak  LP2M  IAIN  Syekh  Nurjati  Cirebon, Indonesia

## GENDER DI MASA KRISIS: TELAAH REFLEKSI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DAN DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREMPUAN
Asep Kurniawan * email: asepkurniawan@syekhnurjati.ac.id IAIN Syekh Nurjati Cirebon
• Received: 29 April 2021 • Accepted: 3 Mei 2021 • Published online : 1 Juni 2021

## Abstrak:
Tujuan penelitian ini adalah mengungkap secara mendalam kepemimpinan perempuan selama pandemi Covid-19 dan dampak pandemi Covid-19 ini terhadapnya. Peneiltian ini menggunakan  metode  kualitatif  dengan  hukum  normatif  yang  dilaksanakan  dengan mengkaji  bahan  kepustakaan.  Pendekatan  menggunakan  pеndеkatan  konsеptual  dan pеndеkatan  undang -undang.  Data-data  diorgorganisir,  dianalisis  dengan  cara  induktif, dan  diklasifikasikan  ke  dalam  banyak  unit  dan  diformulasi  ke  dalam  suatu  pola.  Hasil penelitian  menunjukkan  kiprah  para  pemimpin  perempuan  selama  Covid-19  cukup berhasil  mengendalikan  kondisi  dengan  kelebihan-kelebihan  kepemimpinannya. Meskipun demikian, secara umum pandemi Covid-19 ini memberikan dampak buruk bagi kehidupan  pada  hampir  seluruh  penduduk  dunia,  khususnya  bagi  kaum  perempuan, yakni beban berlipat dalam pengasuhan anak dan pekerjaan, ancaman kekerasan dalam rumah  tangga,  dan  ketimpangan  perlakuan  dalam  bidang  ekonomi.  Semua  dampak tersebut menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak gender-neutral disebabkan posisi perempuan yang sudah sejak awal diposisikan tidak seimbangan dengan laki-laki dalam sektor  ekonomi  dan  sosial.  Untuk  itu,  semestinya  harus  ada  upaya  emansipasi  untuk menginisiasi  kebijakan  yang  sensitif  terhadap  persoalan  gender  dalam  mengatasi pandemi Covid-19.
Kata kunci: Kepemimpinan, Perempuan, Kesehatan, Ekonomi, Sosial.

## Abstract:
The purpose of this study was to reveal in depth the leadership of women during the Covid- 19  pandemic  and  the  impact  of  the  Covid-19  pandemic  on  her.  This  research  used  a qualitative method with normative law which was carried out by reviewing the literature. The  approach  used  a  contextual  and  statutory  approach.  The  data  were  organized, analyzed inductively,  and  classified  into many units  and  formulated into  a  pattern. The results showed that the progress of female leaders during Covid-19 was quite successful in controlling the condition with their leadership strengths. However, in general, this Covid- 19 pandemic negatively impact on the lives of almost the entire population of the world,
* Corresponding Author, Email: asepkurniawan@syekhnurjati.ac.id
especially for women, namely, the multiple burdens of child care and work, the threat of domestic  violence,  and  unequal  treatment  in  the  economic  sector.  All  of  these  impacts showed that the Covid-19 pandemic was not gender-neutral due to the position of women who  positioned  unbalanced  from  the  beginning  with  men  in  the  economic  and  social sectors. For this reason, there should be emancipation efforts to initiate policies that were sensitive to gender issues in overcoming the Covid-19 pandemic.
Keywords: Leadership, Women, Health, Economy, Social.

## A.  PENDAHULUAN
Sejak  bulan  Maret  2020,  secara  resmi  pemerintah  Indonesia  menetapkan  status pandemi Covid-19. Mulailah dunia dihadapkan pada kondisi abnormal sejak mewabahnya virus Covid-19. Dalam waktu yang singkat, virus ini mampu menembus hampir ke seluruh penjuru dunia, tercatat berdasarkan data dari Worldometers, sampai Senin 26 Mei 2021, total  kasus  Covid-19  di  dunia  terkonfirmasi  sebanyak  147.780.699  (147  juta)  kasus (Saptoyo, 2020). Artinya pandemi Covid-19 sudah merata di seluruh penjuru dunia dan menjadi tantangan keamanan kesehatan di setiap Negara. Untuk itu, diantara kebijakan untuk  menghambat  penyebaran  pandemi  adalah  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB).  PSBB  adalah  kebijakan social  distancing (pembatasan  jarak  sosial)  yang mengharuskan pembatasan aktivitas di ruang publik seperti di pusat perbelanjaan, pasar, sekolah,  restoran,  tempat  ibadah,  tempat  hiburan,  pabrik,  kantor,  dan  lainnya. Pembatasan  jarak  sosial  ini  sudah  menyebabkan  kontraksi  terhadap  aktivitas perekonomian di Indonesia. Dengan demikian pandemi Covid-19 selanjutnya dibayangi oleh ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja dan hilangnya lapangan pekerjaan di banyak jenis wira usaha dan atau sektor informal. Pengaruh pandemi Covid- 19  terhadap  ekonomi  tidak  saja  terjadi  pada  ekonomi  makro  namun  juga  terhadap perekonomian rumah tangga.
Pandemi  Covid-19  menjadi  tantangan  bagi  semua  negara  terhadap  keamanan manusia,  baik  dari  sisi  keamanan  ekonomi  maupun  keamanan  kesehatan  yang berpengaruh  pada  keamanan  politik  di  setiap  negara.  Berpijak  pada  peta  percepatan kasus Covid-19 di berbagai negara di dunia, bisa diindikasikan bahwa banyak negara yang mempunyai angka tinggi dalam kasus Covid-19, diantaranya disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya penularan Covid-19. Sebaliknya, angka penyebaran Covid-19 semakin menurun, ketika tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya  penularan  Covid-19  dan  kedisiplinan  yang  tinggi  dalam  menjalankan  protokol kesehatan dari WHO. Tentunya sesuai dengan ketegasan pemerintah dalam penerapan kebijakan dalam menekan angka kasus Covid-19.
Sebuah  wabah  tidak  dapat  dilepaskan  dari  persoalan  keadilan  gender.  Hal  ini disebabkan, dampak dari wabah senantiasa berbeda terhadap laki-laki dan perempuan di tengah kuatnya budaya patriarkis. Patriarki sendiri adalah sebuah sistem struktur sosial yang mengedepankan peran laki-laki sebagai figur sentral dalam suatu organisasi sosial terutama  keluarga  (Rawat,  2014).  Hal  tersebut  terlihat  dari  bagaimana  laki-laki mempunyai otoritas terhadap anak-anak, istrinya, dan harta benda. Laki-laki dipandang lebih  superior  dan  kuat,  sementara  perempuan  senantiasa  dituntut  menjadi  makhluk yang  tersubordinasi  (Narasati,  2019).  Sistem  patriarki  sudah  membangung  peradaban manusia yang berlangsung selama berabad-abad, menjalin secara turun-temurun sampai saat ini, dan menjadikan perbedaan status yang tidak seimbang di antara kedua gender di dalam lembaga masyarakat (Anita et al., 2019).
Dalam artikel ini, penulis menelaah dan memfokuskan secara mendalam bagaimana kepemimpinan perempuan pada masa pandemi dan dampak sosial dan ekonomi Covid- 19  terhadapnya  secara  global  di  berbagai  negara  termasuk  di  Tanah  Air.  Artikel  ini memfokuskan  pada  peran  pimpinan  perempuan  dalam  dalam  mengatasi  Covid-19, karakteristik  kepemimpinannya,  perbandingan  dengan  kepemimpinan  laki-laki  pada kondisi yang sama, dan dampak pandemi terhadap perempuan dan laki-laki dilihat dari sisi keseimbangan gender.

## B.  METODOLOGI PENELITIAN
Tulisan  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dan  merupakan  penelitian  hukum normatif yang dilaksanakan dengan cara mengkaji bahan kepustakaan atau bahan-bahan sekunder  belaka  ( Soеkanto  dan  Mamudji,  2007).  Sedang  pendekatan  penelitian  ini menerapkan pеndеkatan pеndеkatan konsеptual ( concеptual approach ) dan pеndеkatan undang-undang ( statutе approach ). Teknik pengumpulan data dari jurnal, media massa online,  website,  hasil  survei  dari  banyak  lembaga  penelitian,  dan  dokumen  resmi  dari banyak lembaga internasional. Data-data ini selanjutnya diorgorganisir, dianalisis dengan cara induktif, dan diklasifikasikan ke dalam unit-unit dan diformulasi ke dalam suatu pola .

## C.  RESULT AND DISCUSSION
Kepemimpinan Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19: Sebuah Refleksi
Peran  kepemimpinan  perempuan  secara  normatif  mempunyai  legitimasi  yang sangat kuat, baik secara hukum, filosofis, ataupun teologis. Menurut Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia yang sudah disepakati oleh negara-negara anggota PBB, menjelaskan sejumlah pasal yang memberi kebebasan kepada perempuan untuk menjadi pemimpin ataupun  memilih  pemimpin.  Demikian  pula  dalam  Konvensi  tentang  Penghapusan berbagai  Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan  yang  ditetapkan  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  7  Tahun  1984  dan  dalam  Deklarasi  Penghapusan Kekerasan  terhadap  perempuan,  sudah  memberi  jaminan  bahwa  perempuan  terbebas dari tindakan diskriminasi dalam wujud apapun. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, sudah menjamin keterwakilan perempuan baik di legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif (pasal 46). Disamping itu, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 mengenai Pengaruh Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang  mengharuskan  semua  kebijakan  dan  program  pembangunan  nasional  disusun dengan mengindahkan pada perspektif gender.
Kepemimpinan merupakan kegiatan manusia yang tergenderisasi dan kemanusiaan merupakan bagian dari aktivitas manusia mengatasi keadaan krisis, yang dalam hal ini adalah  Covid-19.  Sebenarnya  terdapat  benang  merah  ketika  kita  hendak  memahami perbedaan  akibat  kondisi  pandemi  Covid-19,  gaya  kepemimpinan  dan  tindakan kemanusiaan  yang  berbeda  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Kondisi  kepekaan  atau kesetaraan gender menjadikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang interaksi individu,  kepemimpinan  dan  kemanusiaan.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  hubungan internasional  bisa  ditinjau  dengan  obyektif.  Carol  Hanisch  mengatakan  bahwa pengalaman pribadi tidak bisa dilepaskan dari struktur budaya, sosial, dan politik, bahkan dalam  kondisi  pandemi  Covid-19  seperti  sekarang  ini  (OECD,  2020).  Meskipun  sangat banyak perempuan yang bekerja, perempuan masih belum cukup terepresentasikan baik secara  nasional  maupun  global  dalam  ruang  pengambilan  keputusan,  khususnya  yang berhubungan  dengan  covid-19.  Ungkapan  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  perempuan sebagai entitas pribadi diwujudkan secara politis untuk memposisikan diri pada wilayah- wilayah personal, sedangkan kaum pria diposisikan di ruang publik sebagai pemegang otoritas pembuat keputusan.
Kesenjangan  gender  dalam  kepemimpinan  tidak  terlepas  dari  pandangan masyarakat yang menganggap kaum perempuan menjadi pemimpin adalah pelanggaran terhadap  terhadap  norma-norma  yang  ada.  Inilah  yang  menjadi  hambatan-hambatan kiprah  perempuan  ini.  Untuk  itu,  penelitian  tentang  hubungan  internasional  sangat terkonsentrasi  pada  maskulinitas  dan  laki-laki  yang  seakan-akan  obyektif  dan  tidak berpihak. Kebijakan luar negeri dan banyak kebijakan yang lain mayoritas disusun dan
ditetapkan  oleh  kaum  pria,  sedangkan  yang  menjadi  sasaran  dari  kebijakan  tersebut adalah  kaum  perempuan,  anak-anak,  dan  golongan  minoritas  yang  lain.  Ketidak berpihakan acapkali dijadikan alasan untuk melindungi upaya kaum maskulin terhadap berbagai kebijakan atas nama kesetaraan, padahal keduanya merupakan hal yang sangat bertolak belakang. Ketidak berpihakan tidak melihat dan menganalisa kontrol dan akses yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya yang ada dalam kondisi tertentu,  bahkan  terkadang  kenetralan  melemahkan  kaum  perempuan  dan  kaum minoritas  lainnya.  Hal  tersebut  juga  melahirkan  bias  gender  yang  seringkali  terjadi sampai  sekarang  ini  dan  melahirkan  terjadinya  diskriminasi  yang  dialami  oleh  kaum perempuan.  Beberapa  penelitian  sebelumnya  melaporkan  bahwa  kasus  diskriminasi terhadap  perempuan  yang  disebabkan  karena  ketimpangan  gender  masih  sering menimpa perempuan. Sylvia A. Law dalam penelitiannya tentang Women, Work, Welfare, and the Preservation of Patriarchy menjelaskan bahwa kaum perempuan dianggap tidak bisa  diberdayakan.  Hal  ini  dengan  alasan  fisik  dan  mental  yang  tidak  sesuai  untuk pekerjaan  upahan.  Hukum  dan  tradisi  juga  menghambat  mereka  untuk  melakukan pekerjaan  upahan  dan  lebih  memposisikan  kaum  perempuan  untuk  melaksanakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga (Law, 1983).
Oleh sebab itu, Cynthia Enloe mempersoalkan secara kritis dan tajam tentang posisi perempuan  dalam  fenomena  hubungan  internasional  yang  cenderung  lebih  banyak berpihak  kepada  kaum  yang  kuat  (maskulin)?  Di  manakah  perempuan  dalam  kajian mengenai  pandemi  internasional  seperti  sekarang  ini?  Situasi  pandemi  yang  terjadi sekarang ini memperlihatkan bahwa bukan hanya semata-mata personal is political atau political is personal , di mana perhatian semua orang terfokus pada fakta bahwa berbagai persoalan  kemanusiaan  tidak  bisa  lagi  dianggap  remeh  bahkan  menjadi  masalah  yang utama. Physical  distancing,  social  distancing ,  kecemasan,  memakai  masker  sampai  cara cuci  tangan  yang  benar  dan  berbagai  hal  lainnya  yang  sebelumnya  diremehkan  dan dianggap tidak penting untuk dibahas berubah menjadi persoalan penting bagi berbagai lapisan  masyarakat  di  seluruh  penjuru  dunia.  Hal  tersebut  menegaskan  terhadap  apa yang  dikatakan  oleh  Enloe  bahwa the international  is  personal dan the  personal  is international (Enloe, 2014).
Relasi kuasa antara manusia sudah mengalami proses internasionalisasi sehingga banyak sekali urusan pribadi yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Kondisi  pandemi  sudah  mengantarkan  umat  manusia  pada  faktanya  bahwa kepemimpinan sangat mempengaruhi cara sebuah negara mengatasi pandemi Covid-19
ini,  yang  tentunya  tidak  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Sejumlah  negara  yang dipandang  berhasil  menangani  kondisi  pandemi  Covid-19  mempunyai  kesamaan  di antara  mereka,  yakni  berada  di  bawah  kepemimpinan  perempuan.  Kepemimpinan mereka memberi banyak pelajaran berharga bagi penanggulangan pandemi Covid-19 di berbagai  penjuru  dunia,  yakni  cinta,  penguasaan  teknologi,  ketegasan,  dan  kebenaran. Kesemuanya  ini,  mengantarkan  kesuksesan  bagi  banyak  negara  di  dunia  untuk mengendalikan  laju  penularan  Covid-19  dengan  cara  berempati  dan  memperlihatkan kepedulian  kepada  semua  segmentasi  masyarakat  serta  tidak  sibuk  untuk  saling menyalahkan satu sama lain ataupun kondisi pandemi global yang terjadi.
Ada sejumlah penelitian lain yang berhubungan dengan efektivitas kepemimpinan perempuan dalam mengatasi pandemi Covid-19, yaitu penelitian  Chamorro-Premuzic & Gallop  (2020)  Gomathinayagam  (2020),  Garikipati  &  Kambhampati  (2020),  dan Chamorro-Premuzic  &  Wittenberg-Cox  (2020).  Semua  penelitian  ini  menyimpulkan bahwa kepemimpinan perempuan lebih baik dalam merespon pandemi Covid-19. Akan tetapi,  penelitian-penelitian  tersebut  mendapatkan  kritik  dari  Ella  Whelan  sebagai dikutip oleh Prajuli (2020) yang berkesimpulan yang bertolak belakang. Dia mengatakan bahwa  terdapat  inkonsistensi  kebijakan  yang  dilaksanakan  oleh  pemimpin-pemimpin perempuan dalam merespon permasalahan internasional, terutama pandemi Covid-19. Whelan  memberikan  contoh  sikap  dingin  Merkel  dalam  menanggapi  usulan  bantuan ekonomi guna mengantisipasi krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 terhadap perekonomian negara-negara Uni Eropa.
Meskipun demikian, dari perdebatan akademis ini, dalam konteks penanggulangan Covid-19,  dari  lebih  banyak  riset  yang  lain  pemimpin  perempuan  lebih  baik  daripada pemimpin  laki-laki.  Hanya  saja  penelitian-penelitian  tersebut  mempunyai  kelemahan dalam mengutarakan argumentasinya. Mereka cenderung selektif dalam memperlihatkan efektivitas  kepemimpinan  tersebut  sebab  hanya  memilih  negara-negara  saja  dan  tidak memberi  analisis  perbandingan  antara  negara-negara  yang  dipimpin  oleh  perempuan dan  dipimpin  oleh  laki-laki.  Untuk  itu  berupaya  menutupi  kekurangan  ini  dengan mengkomparasikan  respon  atau  penanganan  yang  dilaksanakan  oleh  para  pemimpin perempuan  dan  laki-laki  dalam  merespon  pandemi  Covid-19.  Perbandingan  yang digunakan adalah jumlah kematian dari total kematian dan total kasus di banyak negara yang dipimpin oleh perempuan dan yang dipimpin oleh laki-laki. Di negara-negara yang dipimpin  perempuan  terdapat  223015  kasus,  dengan  tingkat  kematian  12086  (5,4%), sementara  di  negara-negara  yang  dipimpin  oleh  pemimpin  laki-laki  terdapat  2338198
kasus,  dengan  tingkat  kematian  164401  (7,0%)  (Prajuli, 2020).    Data  ini  sebagaimana dapat dijelaskan berikut.
Tabel 1. Negara-negara Dengan Kepala Pemerintahan Perempuan Nama Jabatan Negara Angela Merkel Kanselir Jerman Erna Solberg Perdana Menteri Norwegia Ana Brnabić Perdana Menteri Serbia Katrín Jakobsdóttir Perdana Menteri Islandia Mette Frederiksen Perdana Menteri Demark Sophie Wilmès Perdana Menteri Belgia Sanna Marin Perdana Menteri Finlandia Jacinda Ardern Perdana Menteri Selandia Baru Sheikh Hasina Wajed Perdana Menteri Bangladesh Tsai Ing-wen Presiden Taiwan Aung San Suu Kyi State Counsellor Myanmar Mia Mottley Perdana Menteri Barbados Jeanine Áñez Presiden (Interim)   Bolivia
Sumber: (Prajuli, 2020).
Akhir-akhir ini, terdapat tiga belas negara yang dipimpin oleh kepala pemerintahan perempuan.  Variabel  kepala  pemerintahan  dipilih  sebab  dianggap  lebih  dapat menetapkan  arah  kebijakan  negara  jika  dibandingkan  dengan  kedudukannya  sebagai kepala  negara.  Tiga  belas  negara  tersebut  yang  mempunyai  kepala  pemerintahan perempuan ini bisa seperti pada tabel 1 di atas.
Tabel 2. Jumlah Kematian di Negara-negara dengan Kepala Pemerintahan
Perempuan Negara Kasus Kematian Persentase Kematian Jerman 148453   5086 3,4 Norwegia 7241 182 2,5 Serbia 6630 125 1,9 Islandia 1778 10 0,6 Denmark 7891 370 4,7 Belgia 40956 5998 14,6 Finlandia 4014 141 3,5 Selandia Baru   1451 14 1,0 Bangladesh 3382 110 3,3 Taiwan 425 6 1,4 Myanmar 121 5 4,1 Barbados 75 5 6,7 Bolivia 598 34 5,7 Total 223015 12086 5,4
Sumber: (Prajuli, 2020).
Berdasarkan  data  pada  tabel  di  atas  ada  jumlah  total  kasus  dan  kematian  di sejumlah negara yang dipimpin oleh kepala pemerintahan perempuan ditemukan fakta bahwa  jumlah  kematian  di  beberapa  negara  ini  adalah  5,4%.  Fakta  yang  bertolak
belakang  berdasarkan  angka-angka  tersebut  di  sejumlah  negara  dengan  kepala pemerintahan laki-laki terdapat jumlah yang lebih besar, yakni 7.0%. Hal ini bisa dilihat pada  tabel  3.  Dari  sini  terlihat  apabila  pemimpin  perempuan  lebih  baik  dalam menanggulangi  pandemi  Covid-19  jika  dibandingkan  dengan  pemimpin  laki-laki. Kenyataan  dari  data  penelitian  ini  tentunya  secara  empiris  membantah  asumsi  yang sejauh  ini  menghinggapi  publik  bahwa  perempuan  mempunyai  kemampuan  yang terbatas dalam memutuskan banyak kebijakan penting, baik di tingkat nasional ataupun tingkat internasional.

## Tabel 3. Jumlah Kematian di Negara-negara dengan Kepala Pemerintahan Laki-Laki
Negara Kasus   Kemat ian Persentase Kematian Negara Kasu s Kemat ian Persentase Kematian Amerika Seri kat 824147 44999   5,5 Kirgistan 590 7 1,2 Spanyol 204178 21282   10,4 Uruguay 543 12 2,2 Italia 183957 24648   13,4 Kosovo 510 12 2,4 Perancis 159299 20829   13,1 Honduras 494 46 9,3 Inggris 130172 17378   13,4 San Marino 476 40 8,4 Turki 95591   2259 2,4 Otoritas Palestina 466 4 0,9 Iran 84802   5297 6,2 Malta 443 3 0,7 Cina 83853   4636 5,5 Yordania 428 7 1,6 Rusia 52763   456 0,9 Senegal 412 5 1,2 Brazil 43079   2741 6,4 Georgia 408 4 1,0 Kanada 39402   1909 4,8 Kongo (Kinshasa) 350 25 7,1 Belanda 34318   3929 11,4 Mauritius 328 9 2,7 Swiss 28063   1478 5,3 Montenegro 313 5 1,6 Portugis 21379   762 3,6 Sri Lanka 310 7 2,3 India 20080   645 3,2 Kenya 296 14 4,7 Peru 17837   484 2,7 Guatemala 316 8 2,5 Irlandia 16040   730 4,6 Somalia 286 8 2,8 Swedia 15322   1765 11,5 Venezuela 288 10 3,5 Austria 14873   491 3,3 Vietnam 268 0 0,0 Israel 13942   184 1,3 Mali 258 14 5,4 Arab Saudi 11631   109 0,9 Tanzania 254 10 3,9 Jepang 11135   263 2,4 El Salvador 225 7 3,1 Chile 10832   147 1,4 Jamaika 233 6 2,6 Korsel 10633   237 2,2 Paraguay 213 8 3,8 Ekuador 10398   520 5,0 Kongo (Brazzavil e) 165 6 3,6
Polandia 9856 401 4,1 Gabon 156 1 0,6 Pakistan 9565 201 2,1 Rwanda 150 0 0,0 Romania 9242 498 5,4 Sudan 140 13 9,3 Singapura 9145 11 0,1 Brunei 138 1 0,7 Meksiko 8772 11 0,1 Kamboja 122 0 0,0 Uni Emirat A rab 7755 46 0,6 Madagaskar 121 0 0,0 Indonesia 7135 616 8,6 Trinidad & Tobago 115 8 7,0 Ceko 7033 201 2,9 Ethiopia 114 3 2,6 Belarusia 6723 55 0,8 Liberia 101 8 7,9 Filipina 6599 437 6,6 Monako 94 3 3,2 Australia 6547 67 1,0 Togo 86 6 7,0 Qatar 6533 9 0,1 Guinea Khatulisti wa 83 0 0,0 Ukraina 6125 161 2,6 Maladewa 83 0 0,0 Malaysia 5482 92 1,7 Liechtenstein 81 1 1,2 Republik Do minika 5044 245 4,9 Zambia 70 3 4,3 Panama 4658 136 2,9 Tanjung Verde 68 1 1,5 Kolombia 4149 196 4,7 Guyana 66 7 10,6 Luksemburg   3618 78 2,2 Bahama 65 9 13,8 Mesir 3490 264 7,6 Uganda 61 0 0,0 Afsel 3465 58 1,7 Libya 59 1 1,7 Maroko 3209 145 4,5 Haiti 58 4 6,9 Argentina 3144 151 4,8 Benin 54 1 1,9 Aljazair 2811 392 13,9 Guinea-Bissau 50 0 0,0 Thailand 2811 48 1,7 Sierra Leone 50 0 0,0 Moldova 2614 72 2,8 Nepal 42 0 0,0 Yunani 2401 121 5,0 Suriah 42 3 7,1 Hongaria 2098 213 10,2 Eritrea 39 0 0,0 Kuwait 2080 11 0,5 Mozambik 39 0 0,0 Kazakhstan 1995 19 1,0 Mongolia 34 0 0,0 Bahrain 1973 7 0,4 Chad 33 0 0,0 Kroasia 1908 48 2,5 Eswatini 31 1 3,2 Uzbekistan 1678 6 0,4 Zimbabwe 28 3 10,7 Irak 1602 83 5,2 Angola 24 2 8,3 Estonia 1552 43 2,8 Antigua & Barbuda 23 3 13,0 Oman 1508 8 0,5 Timor Leste 23 0 0,0 Azerbaijan 1480 20 1,4 Botswana 20 1 5,0 Armenia 1401 24 1,7 Laos 19 0 0,0 Lithuania 1350 38 2,8 Belize 18 2 11,1 Slovenia 1344 77 5,7 Fiji 18 0 0,0 Bosnia & Herzegovina 1342 51 3,8 Malawi 18 2 11,1

## Asep Kurniawan
Makadonia U tara 1231 55 4,5 Dominika 16 0 0,0 Slovakia 1199 14 1,2 Namibia 16 0 0,0 Kamerun 1163 43 3,7 St Kitts & Nevis 15 0 0,0 Kuba 1137 38 3,3 St Lucia 15 0 0,0 Afghanistan 1092 36 3,3 Republik Afrika T engah 14 0 0,0 Ghana 1042 9 0,9 Grenada 14 0 0,0 Bulgaria 975 45 4,6 St. Vincent & Grenadines 12 0 0,0 Djibouti 945 2 0,2 Seychelles 11 0 0,0 Pantai Gadin g 916 13 1,4 Gambia 10 1 10,0 Tunisia 901 38 4,2 Nikaragua 10 2 20,0 Siprus 786 12 1,5 Suriname 10 1 10,0 Nigeria 782 25 3,2 Vatikan 9 0 0,0 Latvia 748 9 1,2 Mauritania 7 1 14,3 Andorra 717 37 5,2 Papua Nugini 7 0 0,0 Guinea 688 6 0,9 Bhutan 6 0 0,0 Lebanon 677 21 3,1 Sahara Barat 6 0 0,0 Kosta Rika 669 6 0,9 Burundi 5 1 20,0 Niger 657 20 3,0 Sao Tome & Principe 4 0 0,0 Albania 609 26 4,3 Sudan Selatan 4 0 0,0 Burkina Faso   600 38 6,3 Yaman 1 0 0,0 Total 23381 98 164401 7,0
Sumber: (Prajuli, 2020).
Dengan  demikian  jelas  bahwa  apabila  kita  mengambil  patokan  dari  pengukuran persentase  kematian  di  sejumlah  negara  yang  dipimpin  oleh  perempuan  mempunyai keadaan yang lebih baik jika dibandingkan dengan di banyak negara yang dipimpin oleh laki-laki  dalam  mengatasi  penyebaran  Covid-19.  Hasil  pengukuran  ini  tentunya menegaskan anggapan bahwa pemimpin perempuan mempunyai kemampuan yang lebih baik  saat  menanggulangi  pandemi  Covid-19  jika  dibandingkan  dengan  pemimpin  laki- laki.
Hal  tersebut  menjadi  suatu  alasan  akademis  dari  satu  hasil  penelitian  akademis, bahwa orang akan lebih aman dalam keadaan pandemi Covid-19, apabila tinggal di negara yang dipimpin oleh seorang perempuan. Supria Garikipati dalam risetnya menjelaskan bahwa  banyak  negara  dengan  pemimpin  perempuan  ditetapkan lockdown lebih  awal. Mereka  mengikuti  imbauan  atau  anjuran  yang  ditetapkan  oleh sejumlah  ahli  keilmuan dengan  ketat  dan  cepat.  Dipimpin  perempuan  memberikan  keuntungan  bagi  negara- negara  dalam  krisis  sekarang  ini.  Hasil  penelitian  ini  dengan  jelas  memperlihatkan
pemimpin  perempuan  bertindak  lebih  tegas  dan  cepat  dalam  mengatasi  potensi kematian.  Di  hampir  seluruh  kasus,  mereka  mengurung  wilayahnya  lebih  awal dibandingkan  pemimpin  laki-laki.  Hal  tersebut  tentunya  sudah  membantu menyelamatkan nyawa. Penelitian tersebut berpijak pada data makro yang berasal dari Bank Dunia terdiri dari 194 negara sampai 19 Mei 2020. Dari banyak negara yang diteliti ini,  hanya  19  negara  di  antaranya  yang  dipimpin  oleh  seorang  pemimpin  perempuan. Akan tetapi, dalam data ini tidak termasuk Hong Kong dan Taiwan, sebab keduanya tidak masuk dalam data yang dimiliki Bank Dunia. Apabila Hong Kong dan Taiwan masuk ke dalam perhitungan, maka hasil penelitian Garikipati tersebut dapat menjadi lebih kuat yang kebetulan dua negara ini juga dipimpin oleh perempuan dan menjadi negara yang paling  sukses  di  dunia  dalam  mengendalikan  pandemi  (Reading,  2020).  Hal  ini memperlihatkan  bahwa  dalam  mengatasi  pandemi  ini,  kaum  perempuan  sudah  ikut berdiri di garis terdepan sebagai inisiator, pekerja kesehatan sampai penggiat komunitas. Para  pemimpin  perempuan  juga  sudah  menunjukkan  kemampuan  untuk  memimpin dalam program penanggulangan dan pemulihan Covid-19 di banyak negara dunia.
Walaupun  secara  global,  kuantitas  pemimpin  perempuan  masih  sangat  terbatas sebagai  akibat  banyak  ketidakadilan  dan  kesenjangan  yang  terjadi,  namun  banyak pemimpin  perempuan  sudah  dapat  memperlihatkan  kinerja  yang  nyata  untuk membenahi kondisi yang serba tidak menentu ini, terlepas dari seberapa kompleks atau seberapa  besarnya  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  setiap  negara  dengan  berbagai dinamikanya (Gupta & Farrar, 2020). Taiwan, Norwegia, Selandia Baru, Jerman, Finlandia, Islandia,  dan  Denmark  adalah sejumlah  contoh  negara  yang  dipimpin  oleh  perempuan yang  tercatat  sukses  merespon  yang  sangat  baik  dan  cepat  atau  menyeluruh  dalam mengatasi  pandemi  ini  berpijak  pada  data  yang  dilaporkan  oleh  Pusat  Pengendalian Penyakit Eropa (A. Wittenberg-Cox, 2020).
Banyak  negara  yang  dipimpin  oleh  para  pemimpin  perempuan  memang memperlihatkan  progres  positif  untuk  mengatasi  pandemi  Covid-19.  Contoh  Jacinda Ardern sebagai Perdana Menteri Selandia Baru, Tsai Ing-wen sebagai presiden Taiwan, dan  Angela  Merkel  sebagai  Kanselir  Jerman,  dan  lain-lain.  Dewasa  ini  suatu  riset menerangkan bahwa anggapan soal kemampuan pemimpin perempuan dalam mengatasi pandemi  lebih  baik  daripada  pemimpin  laki-laki  itu  tidak  hanya  sekedar  asumsi. Sebagaimana  dikutip  dari  South  China  Morning  Post,  pemimpin  perempuan  dianggap dapat memberi reaksi dan mengikuti temuan ilmiah dengan lebih cepat. Disamping itu
pula lebih siap untuk mengambil risiko ekonomi untuk melindungi kehidupan warganya jika dibandingkan dengan pemimpin laki-laki dalam keadaan yang sama (Dodwell, 2020).
Penelitian  ini  sepakat  apabila  pada  umumnya  pemimpin  laki-laki  seperti  Boris Johnson  (Inggris),  Jair  Bolsonaro  (Brasil),  dan  Donald  Trump  (AS)  tidak  terlalu menekankan  tindakan  serius  dalam  mengatasi  Covid-19.  Contoh  Bolsonaro  yang menjelaskan  Covid-19  menyerupai  demam  atau  flu,  Johnson  yang  tetap  bersalaman dengan  setiap  orang  di  rumah  sakit,  dan  sebagainya.  Hal  yang  berbeda,  pemimpin perempuan seperti Jacinda Arden dan Angela Merkel memperlihatkan langkah kerja yang nyata.  Kerja  mereka  banyak  memperoleh  penghargaan,  sebab  dinilai  dapat menyelamatkan  banyak  nyawa  dari  bahaya  penularan  Covid-19.  Walaupun  demikian, Garikipati memfokuskan penelitiannya pada tahap awal perkembangan pandemi global yang  dilandaskan  pada  reaksi  langsung  para  pemimpin  di  wabah  pertama  Covid-19. Sehingga  penelitian  ini  harus  untuk  diulang  saat  telah  ada  pembaruan  data,  baik  yang berhubungan dengan kerugian ekonomi dan korban, yang dapat jadi akan dilaksanakan satu tahun dari sekarang. Akan tetapi memang, sekarang ini telah  bisa terlihat dengan jelas adanya perbedaan terukur dan sistemik dalam keefektifan penyusunan kebijakan saat  sebuah  negara  dipimpin  oleh  seorang  perempuan.  Mereka  memiliki  kasih sayang, empati, mau berkolaborasi, dan mendengarkan. Keadaan tersebut sangat berharga dan penting  tidak  saja  dalam  mengatasi  pandemi,  akan  tetapi  juga  persoalan  lain  yang menuntut  dilakukannya  kerjasama  internasional  yang  kuat.  Contohnya  penggunaan sumber  daya,  pencemaran  lingkungan,  krisis  iklim,  dan  sebagainya.  Saat  dihadapkan dengan pengalaman negatif, pria cenderung untuk bertindak dengan amarah, sedangkan perempuan bereaksi dengan hati-hati (Reading, 2020).
Penelitian ini juga mengkonfirmasi temuan permasalahan topik yang sama dengan studi sebelumnya dilaporkan oleh tim Trinity College Dublin. Lembaga ini menemukan fakta  pengaruh  perekonomian  negara  yang  dipimpin  oleh  kepala  negara  perempuan enam kali lebih kecil jika dibanding dengan negara lain. Demikian pula dengan jumlah kasus  kematian  di  negaranya  lebih  kecil.  Hal  ini  terlihat  dari  proses  perataan  kurva berjalan lebih cepat, puncaknya kasus 6 kali lebih kecil dari negara lain yang dipimpin oleh laki-laki (Dublin, 2020). Penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan menjelaskan mayoritas negara-negara yang dipimpin perempuan lebih memfokuskan pada lingkungan dan  kesejahteraan  sosial,  juga  lebih  berinvestasi  pada  kesehatan  publik.  Penelitian tersebut  dipertegas  penelitian  lain  yang  juga  melaporkan  bahwa  banyak  negara  yang dipimpin perempuan memiliki lebih sedikit kasus, bekerja lebih baik, dan lebih sedikit
terjadinya  kematian.  Penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  banyak  riset  yang mengatakan  bahwa  pemimpin  perempuan  umumnya  menghindari  risiko,  akan  tetapi penelitian dari Liverpool ini melaporkan hal sebaliknya. Para kepala negara perempuan malah siap mengambil risiko dengan tegas untuk ekonomi mereka dengan menerapkan lockdown lebih awal (Reading, 2020).
Kesuksesan  pemimpin  global  perempuan  tentunya  tidak  bisa  dilepaskan  dari banyak gender stereotyping yang menjadi bagian dari ketidakadilan berbasis gender dan proses  konstruksi  gender  yang  mereka  alami  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Cengeng, tidak  tegas,  lemah,  dan  emosional  sejumlah  hal  lainnya  disematkan  kepada  kaum perempuan sehingga mereka dinilai tidak dapat untuk membuat keputusan lebih-lebih menjadi seorang pemimpin. Sejumlah perempuan yang sukses menjadi pemimpin global ini sudah sukses mengatasi tantangan yang dikenal dengan istilah “ glass escalator ” dan “ glass ceiling ” (Klenke, 2011). Dalam hal ini, perempuan mengatasi banyak kendala yang tidak  terlihat,  namun  sangat  kuat  menahan  peran  perempuan  untuk  terus  maju  dan mengalami  peningkatan  peran  kepemimpinan  mereka  di  dalam  tempat  mereka berkiprah,  hanya  dikarenakan  mereka  perempuan.  Hymowitz  dan  Schelhardt  yang memperkenalkan istilah tersebut untuk mendiskripsikan bahwa perempuan mengalami hambatan  untuk  maju  bukan  sebab  faktor  kurangnya  pendidikan,  keahlian,  atau pengalaman, namun hanya disebabkan mereka perempuan.
Selain itu, relasi kuasa yang sangat berdampak kepada interaksi manusia menjadi sangat dominan mengekang kaum perempuan untuk menjadi figur pemimpin. Kekuasaan yang mereka miliki juga berbeda penerapannya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh laki- laki.  Kepemimpinan  perempuan  sangat  didominasi  oleh power  within yang  sangat mengutamakan gerak langkah bersama dan kekuatan bersama. Berbeda dengan power over yang  sangat  mewarnai  kepemimpinan  laki-laki  yang  menjadikannya  cenderung arogan  dan  sangat  dominan. Power  within inilah  yang  menjadi  penggerak  banyak pemimpin  global  perempuan  menggerakkan  kita  semua  untuk  mengutamakan  aspek humanis  dalam  mengatasi  kondisi  pandemi  Covid-19  sekarang  ini.  Jika  dalam  kondisi normal,  bukan  keadaan  krisis  seperti  saat  ini,  pekerjaan  perempuan  telah  dipandang kurang penting dan sekedar sebagai tambahan, maka dalam kondisi krisis hal ini semakin bertambah  kurang  kondusif.  Perempuan  tidak  saja  menjadi  golongan  pertama  yang kehilangan sumber penghasilan dan pekerjaan namun pula mesti menanggung dampak dan beban kerja reproduksi yang cukup berat: sebagai individu (sosial, ekonomi, fisik, dan mental) sebagai  pengelola  rumah  tangga  dan  sebagai  anggota  masyarakat  (Thompson,
2020).  Keadaan  tersebut  memaksa  kaum  perempuan  untuk  tetap  berjuang  menjaga ekonomi keluarga, menciptakan dan mempertahankan usaha yang bisa dilakukan. Kaum perempuan dipaksa untuk tidak akan malu dan ragu untuk memulai usahanya lagi dari awal akibat hantaman krisis ini.

## Dampak Covid-19 terhadap Perempuan
Ketidak  seimbangan  gender  di  dalam  masyarakat  dipandang  ikut  meningkatkan dampak  buruk  Pandemi  Covid-19  bagi  kaum  perempuan.  Rapid  Gender  Assessment (RGA) yang dilakukan oleh UN Women di Eropa dan Sentral Asia mendapatkan fakta lebih dari  15% perempuan  kehilangan  pekerjaan,  41%  perempuan mengalami  pengurangan upah,  dan  menemukan  adanya  peningkatan  beban  dan  jam  kerja  perempuan  di  dalam keluarga,  selama  pandemi  Covid-19  (Women,  2020).  Temuan  riset  ini  sejalan  dengan penelitian  Mathur  &  Awasthi  bahwa  dalam  dunia  kerja  kaum  perempuan  cenderung mendapatkan upah lebih rendah dibandingkan laki-laki. Eksistensi kaum perempuan ke dalam  bidang  ekonomi  aktif  memang  jarang  sesuai  dengan  peningkatan  upah  yang sepadan dalam kondisi hidup (kerja) mereka.  Berpijak pada data  International Labour Organization, perempuan di sejumlah negara mempunyai penghasilan antara 50% dan 96% dari upah laki-laki (Mathur &Awasthi, 2018). Sementara itu, tidak saja berpengaruh sosial  dan  ekonomi,  pandemi  Covid-19  juga  mengakibatkan  peningkatan  kerawanan perempuan  terhadap  kekerasan  dalam  rumah  tangga  ( domestic  violence ). Shadow pandemic merupakan  konsep  yang  menerangkan  gejala  meningkatnya  kekerasan terhadap  perempuan  selama  pandemi  Covid-19.  Angka  ini  dilihat  dari  semakin banyaknya  panggilan  telepon  darurat  di  banyak  negara  dunia  (Women,  2020).  Bagi banyak  perempuan,  dipaksa  diam  di  rumah  karena work  from  home (WFH)  dan  PSBB sehingga tidak dapat keluar adalah ancaman terbesar bagi keamanan jasmani dan rohani. Hal tersebut disebabkan, WFH memberikan peluang besar bagi seorang pelaku kekerasan karena dia dapat mengisi lebih banyak waktu secara personal dengan korban; terlepas dari pengawasan orang lain. Pada permulaan munculnya wabah Covid-19 di China, kantor polisi  di  negara  itu  mendapatkan  laporan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga meningkat  sampai  tiga  kali  lipat.  Berdasarkan  laporan  dari  Guardian  (21/03),  90% penyebab kekerasan domestik ini memang berkaitan dengan pandemi Covid-19. Tidak saja  di  China,  India  pun melaporkan  adanya  peningkatan  dua  kali  lipat  kasus  KDRT  di pekan  pertama  penerapan  kebijakan lockdown nasional.  Di  Prancis,  kasus  KDRT meningkat tiga kali lipat. Demikian pula di Jakarta di mana pada permulaan penerapan
kebijakan WFH, ada tujuh belas kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga Direktur LBH Apk, Situ Zuma menjelaskan hal tersebut merupakan angka tertinggi yang terdata dalam  waktu  dua  minggu  (Oktavianti,  2020).  Karena  kondisi  memprihatinkan  ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akhirnya mendesak pemerintah dunia untuk meningkatkan perlindungan kepada perempuan dalam usaha penanggulangan Covid-19.
Permasalahan  gawat  seperti  ini  memancing  UN  Women,  sebuah  lembaga  yang diabdikan  untuk  mengatasi  pemberdayaan  perempuan,  mengkampanyekan  kesadaran masyarakat  terhadap Shadow  Pandemic ,  kecenderungan  peningkatan  kasus  kekerasan dalam rumah tangga di tengah krisis Covid-19. Dalam suatu video layanan publik Shadow Pandemic yang  diungkapkan  oleh  aktor  pemenang  Academy  Award,  Kate  Winslet,  UN Women  memberikan  pesan  penting  untuk  semua  orang  untuk  menolong  kaum perempuan yang ada di sekitar mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Women, 2020).
Keluarga merupakan ‘ gendered institution ’ yang menjadi salah satu kajian penting dalam studi-studi tentang feminisme. Feminisme melihat kehidupan keluarga di dalam masyarakat yang bercorak patriarkis sebagai perwujudan dari relasi gender yang tidak seimbang, di mana peran gender perempuan ditempatkan dan dikonstruksikan sebagai subordinat. Dalam struktur masyarakat yang bercorak patriarkis, perempuan diposisikan dengan  peran  produksi  afektif-seksual,  yang  berkewajiban  memberi  pengasuhan emosional  kepada  anak-anaknya,  serta  kepuasan  seksual  bagi  laki-laki.  Sedangkan, aktivitas di dalam keluarga, seperti kerja pengasuhan atau kerja rumah tangga, cenderung dipandang  mempunyai  nilai  ekonomi  yang  lebih  rendah, dan  dinilai  sebagai  pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan.
Secara  ekonomi  akibat  wabah  ini,  Amerika  Serikat  mengalami  resesi  dengan sekurang-kurang 6,6 juta penduduknya kehilangan pekerjaan per 9 April (Cohen & Hsu, 2020). PHK besar-besaran ini diprediksi akan terus berlangsung sebab perusahaan yang terpaksa  tutup.  Berdasarkan  data  Fuller  Project  (Scharff  &  Ryley,  2020),  perempuan mengalami  kerugian  terbesar  dari  krisis  saat  ini.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  sebagian besar pengangguran di wilayah seperti Minnesota, Virginia, New Jersey, dan New York adalah  perempuan.  Pengusaha  lebih  cenderung  memberhentikan  pekerja  perempuan lebih dulu dari pada pekerja laki-laki di tengah gelombang PHK karena orang-orang hidup di  dunia  dengan  narasi  bahwa  nilai  penghasilan  perempuan  dinilai  sekunder  jika dibandingkan  dengan  laki-laki  (Company,  2020).  Berpijak  pada  survei  online  yang dilakukan oleh Payscale pada tahun 2020, perempuan mendapatkan upah $0,81 untuk
setiap $1 yang diperoleh oleh laki-laki. Ketimpangan penghasilan gender ini terjadi juga dalam pekerjaan yang sangat terdampak oleh virus Covid-19. Contohnya, guru sekolah dasar  memperoleh  $0,92  untuk  setiap  upah  $1  untuk  laki-laki.  Demikian  pula  dengan pramugari  menerima  $0,92.  Di  antara  para  pekerja  medis  semisal  dokter  wanita memperoleh $0,94, sementara itu perawat $0,98. Perempuan yang mengisi 90% jumlah perawat,  menerima  risiko  kesehatan  yang  sangat  tinggi  sementara  ia  menerima  upah lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki (PayScale, 2020). Disamping itu, berpijak pada studi oleh ekonom Titan Alon, Matthias Doepke, Jane Olmstead-Rumsey, dan Michèle Tertilt,  resesi  ekonomi  pada  saat  pandemi  Covid-19  semakin  menjadikan  perempuan lebih menderita. Hal ini ditunjukkan dari perbedaan tingkat pengangguran antara laki- laki  dan  perempuan.  Antara  bulan  Februari  dan  April  2020,  pengangguran  laki-laki meningkat  9,9%,  sedangkan  pengangguran  perempuan  meningkat  menjadi  12,8% (Rosalsky,  2020).  Ini  artinya  bahwa  bias  gender  pada  masa  pandemi  Covid-19  dalam bidang ekonomi sangat dirasakan oleh kaum perempuan.
Walaupun  perempuan  menempati  posisi  subordinat,  namun  ia  tetap  mempunyai agensi untuk bertahan di masa pandemi Covid-19, bahkan untuk memberi dukungan bagi masyarakatnya. Dalam ruang sosial yang terbatas di masa pandemi Covid-19, perempuan dapat mengadvokasi dan menggerakkan aksi kolektif, tidak saja untuk bertahan hidup, namun  pula  membangun  ruang  bagi  kepentingan  masyarakat.  Misalnya  Gabungan Organisasi  Wanita  (GOW)  Kabupaten  Sleman  dan  Dinas  P3AP2KB  Kabupaten  Sleman Yogyakarta  melakukan  Bakti  Sosial  untuk  menciptakan  solidaritas  melawan  Covid-19. Kepedulian berbagi masker dan sembako dibagikan kepada 65 kelompok rentan miskin (keluarga miskin, lansia) yang berada di sekitar para anggota organisasi ini. Mereka terus berusaha  mengadvokasi  masyarakat  untuk  secara  bersama-sama  terlibat  kegiatan kemanusiaan seperti ini (P3AP2KB, 2020). Demikian pula dengan organisasi perempuan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIX Pati melalui berbagai kegiatan sukarela dan nirlaba  telah  menunjukkan  diri  sebagai  salah  satu  pendorong  pertumbuhan  dan revitalisasi modal sosial di masyarakat, terutama melalui jaringan yang dimiliki secara struktural maupun non structural memberikan penguatan social capital melawan Covid- 19  (Dewi  Erowati,  Kuncoro  Bayu  Prasetyo,  Sri  Astuty,  2020).  Tidak  ketinggalan  pula dengan Muslimat dan Fatayat NU yang menjadi organisasi perempuan yang berada garda di depan gencar mensosialisasikan dan menyebarkan informasi tentang fiqih ibadah di masa pandemi Covid-19. Penyebaran virus Corona sudah mengakibatkan ibadah-ibadah yang  mengutamakan  dilaksanakan  secara  berjamaah  tidak  dapat  dilaksanakan  secara
normal (Godjali & Mayrudin, 2020). Dengan demikian, walaupun ruang publik di masa pandemi  Covid-19  semakin  menyempit,  akan  tetapi  para  aktivis  perempuan  tetap mendarmabaktikan kiprahnya memecahkan permasalahan yang ada masyarakat.
Analisis  terhadap  relasi  gender  yang  tidak  seimbang  di  dalam  keluarga  penting untuk memahami dampak pandemi Covid-19 terhadap perempuan. Implementasi social distancing mengakibatkan  mayoritas  aktivitas  di  ruang  publik mesti dilaksanakan  dari rumah. Sehingga selama masa pandemi masyarakat melihat munculnya banyak bentuk aktivitas  seperti  bekerja  dari  rumah  ( work  from  home ),  sekolah  dengan  jarak  jauh, beribadah  jarak  jauh,  termasuk  pula  berbelanja  secara  daring  ( online  shopping ). Kebijakan  yang  mesti  ditempuh  untuk  mengatasi  kondisi  pandemi  lebih  terasa pengaruhnya  bagi  perempuan  dimana  mereka  harus  bertanggung  jawab  terhadap seluruh  apa  yang  ada  di  rumah.  Tersentralisasinya  banyak  aktivitas  ke  dalam  rumah mengakibatkan  tanggung  jawab  perempuan  di  dalam  rumah  tangga  bertambah  besar. Selama masa pandemi, misalnya, ibu rumah tangga yang bekerja ( working mother ) harus bisa mengatur waktu dan beban kerja antara  bekerja dari rumah sambil mendampingi anak bersekolah secara daring. Anak-anak diharuskan untuk belajar di rumah bersama- sama dengan orang tuanya sebagai pengganti guru di sekolah. Siapa yang dimaksudkan dengan orangtua dalam hal ini? Tentu saja, seorang ibu yang dinilai paling bertanggung jawab. Berpijak pada hasil riset di Amerika Serikat oleh Kepala 21st Century Endowed Chair in Teacher Quality pada departemen reformasi pendidikan di Universitas Arkansas, Gemma Zamarro, mengatakan bahwa perempuan menanggung beban yang lebih besar dan berat daripada laki-laki dalam mengasuh anak-anaknya selama pandemi Covid-19. Dari responden suami istri dengan anak, sejumlah 44 perempuan memberi pengasuhan anak sendirian dibandingkan 14% laki-laki (Zamarro, Perez-Arce, Prados, 2020).
Berdasarkan  sebuah  survei  yang  dirilis  oleh  Trades  Union  Congress,  kaum  ibu ramah tangga yang bekerja di Inggris kehilangan berbagai tempat pengasuhan anak pada pandemi  Covid-19,  sehingga  mereka  terpaksa  harus  bekerja  sekaligus  pada  saat  yang sama mengasuh anak-anak sampai akhir batas kemampuan mereka. Sebanyak 3 dari 10 orang dari mereka mengaku mesti bekerja sejak pagi (sebelum jam 8 pagi) sampai larut malam (setelah jam 8 malam) untuk menyeimbangkan pengasuhan anak dan pekerjaan. Dampaknya, banyak ahli memperingatkan bahwa pandemi bisa membuat kondisi kaum perempuan mengalami kemunduran sampai seperti beberapa dekade ke  belakang dan mempertajam  ketimpangan  upah  antar  gender.  Survei  menunjukkan  bahwa  satu  dari enam wanita mengaku bahwa mereka mengalami kecemasan untuk melakukan pekerjaan
sekaligus  mengasuh  anak  dapat  berdampak  kepada  penilaian  kinerja  dari  manajer mereka. Sedangkan, satu dari enam perempuan merasa khawatir hal itu berdampak pada peluang  mereka  untuk  memperoleh  promosi  pekerjaan  di  masa  yang  akan  depan (Topping, 2020).
Di  masa  pandemi,  seorang  ibu  juga  mesti  memastikan  tercukupinya  kebutuhan sandang, pangan dan biaya listrik yang naik di saat pendapatan keluarga sedang menurun. Tanggung jawab perempuan di masa pandemi juga pada munculnya potensi terjadinya kemiskinan  khususnya  bagi  orang  tua  tunggal,  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan sejumlah  permasalahan  kompleks  yang  lain.  Kesemuanya  ini  memperlihatkan  betapa pentingnya  proses  memanusiakan  kembali  manusia  dengan  menerapkan  pendekatan yang humanis. Setiap orang dipanggil untuk mengenali kondisi yang ada di sekitar kita sekarang ini dan melaksanakan upaya kemanusiaan.
Demikian  pula  setiap  orang  dipanggil  untuk  mengambil  bagian  sekecil  apapun sejalan  dengan  kemauan  dan  kemampuan,  serta  sejalan  dengan  bidang  keilmuan  yang dimiliki  sejalan  dengan  anggapan  bahwa  teori  senantiasa  untuk  siapapun  dan  untuk berbagai  tujuan.  Sama  halnya  pula  dengan  banyak  teori  yang  berkembang  dalam penelitian hubungan internasional, dilahirkan dari disiplin kajian hubungan internasional untuk laki-laki dan perempuan agar dapat saling memanusiakan satu sama lain, dalam keadaan apapun, lebih-lebih dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Sangat penting guna memastikan  bahwa  usaha  tanggap  kemanusiaan  telah  memperhatikan  kebutuhan seluruh masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 ini. Analisa kemanusiaan mesti memperhitungkan  aspek  gender,  disabilitas, usia,  dan  banyak  aspek  identitas  manusia dengan menerapkan pendekatan intersectional feminist (Lafrenière et al,, 2019) .
Secara  umum,  satu  hal  yang  bisa  disimpulkan  dari  seluruh  pembahasan  di  atas adalah bahwa faktanya perempuan justru memiliki potensi lebih sebagai pemimpin dan garda terdepan dalam penanganan Covid-19 namun dampak dari pandemi Covid-19 ini sesungguhnya tidaklah gender-neutral. Kedudukan perempuan tidak seimbang dengan laki-laki  dalam  bidang  ekonomi,  sosial,  dan  politik.  Pengecualian  kaum  perempuan sebagai  pembuat  keputusan  dan  dikotomi  gender  adalah  persoalan  tradisional  dalam budaya patriarkis ujung-ujungnya menjadikan  kondisi pandemi Covid-19 menghantam kaum perempuan lebih keras dibandingkan laki-laki. Dalam keadaan seperti ini, sistem patriarki memunculkan momentum yang penting sehingga semestinya bisa menjadi point permulaan  katalisasi  gerakan  penolakan  subordinasi  kaum  perempuan.  Di  lain  pihak,
para  penentu  kebijakan  semestinya  ikut  mempertimbangkan  permasalahan  gender dalam mengatasi krisis yang akut ini.
Refleksi  yang  bisa  kita  angka  adalah  dalam  rangka  terealisasinya  hak-hak  yang dimiliki perempuan dan memaksimalkan semua potensi kepemimpinan perempuan yang responsif  dalam  memecahkan  permasalahan  yang  disebabkan  oleh  dampak  krisis pandemi  Covid-19.  Pendekatan  keperempuanan  dan  keunikan  perempuan  seyogyanya dapat  dipadukan  ke  dalam  perumusan  serta  penerapan  kebijakan  program  pemulihan krisis dari dampak pandemi Covid-19. Perempuan mempunyai tempat sebagai pemimpin yang  mesti  dioptimalkan  dan  senantiasa  menerapkan  pendekatan  perempuan  agar berbagai  ikhtiar  mengenai  proses  pemulihan  krisis  bagi  kesejahteraan  bagi  semua masyarakat  bisa  tercipta  dan  mengenai  sasaran.  Ini  artinya  pula,  akses  perempuan sebagai pengambilan kebijakan strategis, baik di tingkat negara dan tingkat internasional, mesti  diberikan  seluas-luasnya  sebab  perempuan  mempunyai  kemampuan  yang  baik dalam membuat kebijakan-kebijakan strategis.

## D.  CONCLUSION
Pandemi Covid-19 yang terjadi menunjukkan kiprah para pemimpin perempuan berhasil  mengendalikan  kondisi  krisis  dengan  kelebihan-kelebihan  kepemimpinannya. Meskipun  demikian  ada  hal  yang  berbeda,  secara  umum  pandemi  Covid-19  ini memberikan  dampak  buruk  bagi  kehidupan  pada  hampir  seluruh  penduduk  dunia, khususnya  bagi  kaum  perempuan.  Untuk  mengatasi  permasalahan  ini,  negara-negara menetapkan  kebijakan  protokol  kesehatan,  yaitu lockdown dan work  from  home . Walaupun  ada  sedikit  banyak  menekan  penyebaran  virus,  namun  disisi  lain  memiliki dampak negatif seperti pelemahan ekonomi secara global terutama dampak ekonomi dan sosial terhadap kaum perempuan. Mereka mengalami tiga dampak utama, yakni beban berlipat dalam pengasuhan anak dan pekerjaan, ancaman kekerasan dalam rumah tangga, dan  ketimpangan  perlakuan  dalam  bidang  ekonomi.  Semua  dampak  tersebut menunjukkan  bahwa  pandemi  Covid-19  tidak  gender-neutral  disebabkan  posisi perempuan yang sudah sejak awal diposisikan tidak seimbangan dengan laki-laki dalam sektor  ekonomi  dan  sosial.  Untuk  itu,  semestinya  harus  ada  upaya  emansipasi  untuk menginisiasi  kebijakan  yang  sensitif  terhadap  persoalan  gender  dalam  mengatasi pandemi Covid-19.
Anita, D., Yoanita, D., Wahjudianata, M. 2019. Representasi patriarki dalam film “A Star Is Born”. Jurnal  E-Komunikasi  Program  Studi  Ilmu  Komunikasi,  Universitas  Kristen  Petra , Surabaya, 7 (2), 1 – 13. Bressler, C. E. 2007. Literary Criticism: An  Introduction to Theory  and Practice  4th-ed . London: Pearson Education, Inc.
Chamorro-Premuzic, T., & Wittenberg-Cox, A. 2020. Will the Pandemic Reshape Notions of Female Leadership? Crisis Management, Harvard Business Review.
https://hbr.org/2020/06/will-the-pandemic-reshape-notions-of-female-leadership
Chamorro-Premuzic, T., & Gallop, C. 2020. 7 Leadership Lessons Men Can Learn from Women . https://hbr.org/2020/04/7-leadership-lessons-men-can-learn-from-women
Cohen,  P.,  &  Hsu,  T.  2020.  Sudden  Black  Hole’  f or  the  Economy  With  Millions  More Unemployed.
https://www.nytimes.com/2020/04/09/business/economy/unemployment-claim- numbers-coronavirus.html Company,  F.  2020. Why  Women  will  be  Hardest  hit  by  a  Coronavirus-Driven  Ecession . https://www.fastcompany.com/90479204/why-women-will-be-hardest-hit-by-a- coronavirus-driven-recession
Dodwell, D. 2020. The Science is Clear: Women-Led Countries are Doing Better in the Pandemic . https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3098194/science-clear-women- led-countries-are-doing-better-pandemic
Dublin,  T.C.  2020. Countries  with  Female  Leaders  Suffer  Six  Times  Fewer  COVID-19  Deaths . https://www.tcd.ie/news_events/articles/countries-with-female-leaders-suffer-six- times-fewer-covid-19-deaths/
Erowati, D., Prasetyo, K.B., Astuty, S., Anggraeni, T. 2020. Peran organisasi perempuan dalam penguatan social  capital melawan  pandemi  Covid-19:  Studi pada  gerakan kampanye sosial  Persit  Kartika  Chandra  Kirana  XXXIX  Kabupaten  Pati  Jawa  Tengah. Umbara: Indonesian Journal of Anthropology , 5 (1). DOI: 10.24198/umbara.v5i1.28056 Enloe, C. 2014. Banana, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics . Berkeley: University of California Press.
Mathur  &  Awasthi.  2018.  Gender-based  discrimination  faced  by  females  at  workplace:  A perceptual study. Journal of Entrepreneurship Education , 21 (3), 1 – 7.
Narasati,  R.  2019.  The  causes  and  effects  of  women's  superiority  towards  men  as  seen  in aristhophanes' Lysistrata. Jurnal Kredo , 3 (1), 17 – 35. OECD. 2020. The territorial impact of COVID-19: Managing the crisis across levels of government . https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/theterritorial-impact-of-covid- 19-managing-the-crisis-across-levels-ofgovernment-d3e314e1/
Garikipati, S., Kambhampati, U. 2020. Leading the fight against the pandemic: Does gender ‘really’ matter? SSRN Electronic Journal , 1-17. DOI:10.2139/ssrn.3617953
Godjali,  M.R.,  Mayrudin,  Y.M.  2020.  Partisipasi  perempuan  melalui  organisasi  non pemerintah Fatayat dan muslimat Nahdlatul Ualama dalam penganan Covid-19. Jurnal of Government , 6 (1), 1-19.
Gomathinayagam, I. 2020. The promise of women leadership in COVID management. South African Journal of Economic and Management Sciences, 23 (9), 1-4. DOI:10.4102/sajemsin.v23i1.6405 Gupta,  G.R.,  & Farrar,  J.  2020. Opinion:  Why We  Need  Women’s Leadership  in  the  COVID -  19 Response . https://news.trust.org/item/20200401090723-319sb/ Klenke,  K.  2011.  Women  in  leadership:  Contextual  dynamics  and  boundaries  bingley. Leadership , 8 (2), 199 – 202. DOI: 10.1177/1742715011434762
Lafrenière, J., Sweetman, C., & Thylin, T. 2019. Introduction: gender, humanitarian action and crisis response. Gender & Development , 27 (2), 187 – 201. DOI: 10.1080/13552074.2019.1634332
Law,  S.A.  1983.  Women,  work,  welfare,  and  the  preservation  of  patriarchy. University  of Pennsylvania, Law Review. American Law Register , 131 (6), 1250 – 1254. Oktavianti, T.I. 2020. Jakarta Records Spike in Domestic Violence Reports during Work-From-Home Period .  https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/07/jakarta-records-spike-in- domestic-violence-reports-during-work-from-home-period.html PayScale. 2020. The State of the Gender Pay Gap in 2021 . https://www.payscale.com/data/gender-pay-gap
P3AP2KB,  D.  2020. Gabungan  Organisasi  Wanita  Kabupaten  Sleman  Membangun  Solidaritas melawan Covid-19 . http://dinp3ap2kb.slemankab.go.id/2020/04/gabungan-organisasi- wanita-kabupaten-sleman-membangun-solidaritas-melawan-covid-19/
Rawat, P.S. 2014. Patriarchal beliefs, women’s empowerment, and general well -being. Vikalpa , 39 (2), 43-55.
Reading,  U.  2020. #Wearetogether:  Female  Led  Countries'  Covid-19  Outcomes  Systemtically  and Significantly Better . https://www.reading.ac.uk/news-and- events/releases/PR846481.aspx
Rosalsky,  G.  2020. How  The  Pandemic  Is  Making  The  Gender  Pay  Gap  Worse . https://www.npr.org/sections/money/2020/08/18/903221371/how-the-pandemic- is-making-the-gender-pay-gap-worse?t=1621565433736
Saptoyo, R.D.A. 2020. Update Corona Dunia 26 April: 10 Negara dengan Kasus Terbanyak | Situasi di India . https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/26/112100665/update- corona-dunia-26-april--10-negara-dengan-kasus-terbanyak-situasi-di?page=all Scharff,  X.,  &  Ryley,  S.  2020. Breaking: Some  States  Show  Alarming Spike  in  Women’s  Share  of Unemployment  Claims .  https://fullerproject.org/story/some-states-shows-alarming- spike-in-womens-share-of-unemployment-claims/
Soеkanto, S., & Mamudji, S. 2007. Pеnеlitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta, PT. RajaGrafindo.
Thompson,  M.  2020. Why  the  Gendered  Political  Economy  of  COVID-19  Matters . http://speri.dept.shef.ac.uk/2020/04/15/why-the-gendered-political-economy-of- covid-19-matters/
Topping,  A.  2020. Childcare  Crisis  Risks  Pushing  Women  out  of  Workforce,  Says  TUC . https://www.theguardian.com/money/2020/sep/03/childcare-crisis-risks-pushing- women-out-of-workforce-says-tuc
Wendy Prajuli. 2020. Apakah Pemimpin Perempuan lebih baik dalam Menangani Pandemi Covid-19 . https://ir.binus.ac.id/2020/04/22/apakah-pemimpin-perempuan-lebih-baik-dalam- menangani-pandemi-covid-19/
Wittenberg-Cox,  A.  2020. What  Do  Countries  With  The  Best  Coronavirus  Responses  Have  In Common? Women Leaders . https://www.forbes.com/sites/avivahwittenbergcox/2020/04/13/what-do- countries-with-the-best-coronavirus-reponses-have-in-common-women-leaders/
Women,  U.N.  2020.  Survey  shows  COVID-19  impacts  on  gender  inequality  in  Albania. https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2020/10/new-survey-shows-covid19- impacts-on-gender-inequality-in-albania
Zamarro, G., Perez-Arce, F., Prados, M.J. 2020. Gender Differences in the Impact of COVID-19 . Southern California: Center for Economic and Social Research.