Received: April 2021 Accepted: May 2021 Published: June 2021

## EFISIENSI ILUSI FISKAL DAN PENGARUH PENGELUARAN
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Kasus : Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
s.d. 2018)
Edy Yusuf Agung Gunanto 1* , Farah Aisha Nur Afifah 2
Universitas Diponegoro 1,2
Jl. H. Prof. Soedarto, SH.- Tembalang Semarang 50275 *Email : edyyusuffebundip@gmail.com,

## ABSTRACT
The research is to prove that there was a fiscal illusion in district government spending in East Java  in  2016-2018,  and  to  prove  that  the  fiscal  illusion  that  occurred  in  government  spending had an influence on the economic growth of each district. In fiscal decentralization in the era of regional  autonomy,  there  is  a  phenomenon  that  each  regional  government  still  depends  on financing  activities  from  government  transfer  funds  rather  than  receiving  local  revenue  to finance regional expenditures. Even though government spending has increased  every year, it is  not  in  balance  with  economic  growth. In  this  study  it  can  be  proven  that  there  is  a  fiscal illusion  in  district  government  spending  in  East  Java  2016-2018,  this  fiscal  illusion  affects  the economic  growth  of  each  region. To  increase  economic  growth  and  reduce  regional unemployment  rates,  it  is  necessary  to  make  efforts  to  increase  capacity  and  fiscal independence as well as increase the labor force participation rate.
Keywords: fiscal illusion, government spending, local government, economic growth, East Java.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  tujuan  dibentuknya  Pemerintah  negara  Indonesia  sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan  umum,  yakni  meningkatnya  kesejahteraan  dan  kemakmuran  ekonomi dalam  masyarakat  Indonesia.  Kemakmuran  ekonomi  akan  meningkat  seiring  dengan meningkatnya  kegiatan  dalam  perekonomian  sehingga  akan  terjadi  pertambahan jumlah  produksi  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  pada  kurun  waktu  tertentu  disebut sebagai pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1999).
Pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  atau  suatu  wilayah  yang  terus  meningkat menggambarkan  bahwa  perekonomian  negara  atau  wilayah  tersebut  berkembang dengan  baik.  Pengukuran  pertumbuhan  ekonomi  tingkat  nasional  digunakan  nilai Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  berdasarkan  harga  konstan,  karena  pengaruh  harga atau  inflasi  telah  dihilangkan.  Sedangkan  pertumbuhan  ekonomi  dalam  sistem
pemerintah  daerah  biasanya  di  indikasi  dengan  meningkatnya  produksi  barang  dan jasa  yang  diukur  dengan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  Kenaikan  atau penurunan  PDRB  menggambarkan  terjadi  kenaikan  atau  penurunan  dalam  proses produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tertentu. Terjadinya kenaikan PDRB  menunjukan  kegairahan  ekonomi  bergerak  dan  berekspansi  sehingga  akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut (Rahma, Soelistyo dan Hadi, 2016).
Menurut  Priyo  Hari  Adi  (2009),  pertumbuhan  ekonomi  secara  signifikan  sangat ditentukan  oleh  pengeluaran  pembangunan  daerah  oleh  pemerintah  daerah.  Gambar 1.1..  menunjukan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  daerah  (PDRB)  tahun  2016  sampai dengan  2018  tidak  sebanding  dengan  tingkat  pertumbuhan  pengeluaran  pemerintah kabupaten di Jawa Timur.
Gambar 1.
Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2016-2018
Sumber : BPS Jawa Timur , 2019
Pada  sistem  keuangan  daerah,  tingkat  otonomi  dan  kemandirian  fiskal  tidak sama  pada  level  pemerintahan  daerah  yang  berbeda.  Penelitian  oleh  Guziejewska (2016)  pada  pemerintahan  daerah  di  Polandia  menunjukan  ilusi  fiskal  merupakan konsekuensi  dari  keuangan  publik.  Sistem  keuangan  pemerintahan  daerah desentralistik dimana pembiayaan anggaran pengeluaran publik lebih bergantung pada penerimaan  dari  transfer  pemerintah  ( inter-governmental  transfer) dibandingkan penerimaan  dari  kemandirian  fiskal  dan  otonomi  fiskal  pemerintah  daerah,  akan mendorong  pembentukan  dan  penguatan  terjadinya  ilusi  fiskal.  Penelitian  yang  telah
97% 97% 98% 98% 99% 99% 100% 100% 1 2 3 Pertumbuhan PDRB (rata-rata)
Pertambahan Belanja Pemerintah (rata-rata)
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000
Pacitan Ponorogo Trenggalek Tulungagung Blitar Kediri Malang Lumajang Jember Banyuwangi Bondowoso Situbondo Probolinggo Pasuruan Sidoarjo Mojokerto Jombang Nganjuk Madiun Magetan Ngawi Bojonegoro Tuban Lamongan Gresik Bangkalan Sampang Pamekasan Sumenep Batu
dilakukan  oleh  Rusydi  (2010)  menunjukan  bahwa  telah  terjadi  ilusi  fiskal  di  seluruh pemerintah provinsi di Indonesia setelah berlakunya otonomi daerah.
Ilusi fiskal merupakan bentuk dari perilaku asimetris pada keuangan pemerintah daerah.  Deteksi  ilusi  fiskal  dilakukan  dengan  cara  melihat  kontribusi  dari  masing- masing komponen penerimaan terhadap peningkatan anggaran. Terjadinya ilusi fiskal, menyebabkan  komponen  pengeluaran  dimanipulasi  dan  diasumsikan  sama  ( ceteris paribus ) besarnya dengan penerimaan daerah. Menurut Oates (1996) penerimaan dari transfer  Pemerintah  Pusat  dapat  mendorong  peningkatan  pendapatan  sendiri  (PAD) sebab  penambahan  penerimaan  dari  transfer  menyebabkan  pengeluaran  publik pemerintah  meningkat  dan  dapat  berdampak  pada  pertumbuhan  jumlah  pendapatan sendiri.  Maka  semakin  besar  penerimaan  daerah  seharusnya  semakin  besar  pula Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gambar  2  menunjukkan  rata-rata  penerimaan  transfer  pemerintah  asimetris terhadap penerimaan PAD pemerintah kabupaten di Jawa Timur tahun 2016-2018.

## Gambar 1.

## Perbandingan Transfer dan PAD Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2016-2018
Sumber: BPS Jawa Timur, 2019
Hal ini merupakan indikasi terjadinya ilusi fiskal karena peningkatan penerimaan daerah  yang  tinggi  (dari  penambahan  penerimaan  transfer)  untuk  membiayai kebutuhan  pengeluaran  daerah  yang  juga  semakin  tinggi  ternyata  tidak  diimbangi dengan  peningkatan  kapasitas  fiskal  daerah  yang  signifikan  dengan  meningkatnya PAD.Ilusi fiskal pada keuangan pemerintah ditunjukkan dengan adanya selisih jumlah pengeluaran pemerintah yang tidak dapat dibiayai oleh PAD agar memperoleh bantuan dari  pemerintah  pusat  berupa  penerimaan  transfer  dari  pemerintah.  Pada  kondisi seperti  ini,  pemerintah  daerah  akan  cenderung  memaksimalkan  belanja/pengeluaran derah dibandingkan memaksimalkan penerimaan PAD (Ndadari dan Adi, 2008).

## METODE
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dalah data sekunder, yakni data yang  disimpan  dan  didapat  dari  pihak  lain  dan  biasanya  berupa  data  masa  lalu  / historical. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah seluruh kabupaten di Jawa Timur.
Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data anggaran pengeluaran pemerintah (Ga), data realisasi anggaran pengeluaran pemerintah (Gr) yang terdiri dari data  belanja  tidak  langsung  (BTL)  dan  belanja  langsung  (BL),  serta  anggaran pendapatan  asli  daerah  (PADa),  realisasi  pendapatan  asli  daerah  (PADr)  terdiri  dari penerimaan  pajak  daerah  (TAXr)  dan  penerimaan  retribusi  daerah  (RDr),  data anggaran penerimaan transfer  dari pemerintah lain/ intergovernmental transfer (IGTa) yang  terdiri  dari  anggaran  penerimaan  dana  alokasi  umum  (DAUa),  anggaran  dana bagi  hasil  (DBHa),  dan  anggaran  dana  bantuan  desa  (DBDa),  realisasi  penerimaan transfer  dari  pemerintah  (IGTr)  yang  terdiri  dari  realisasi  penerimaan  dana  alokasi umum  (DAUr),  realisasi  dana  bagi  hasil  (DBHr),  dan  realisasi  dana  bantuan  desa (DBDr), data jumlah penduduk (N), dan data pertumbuhan ekonomi (Y).
Data  keuangan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  laporan keuangan  pemerintah  daerah  (LKPD),  data  keuangan  pemerintah  daerah  pada Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan  (DJPK)  Kementrian  Keuangan  RI. Sedangakan  data-data  mengenai  jumlah  penduduk,  angka  pengangguran,  dan pertumbuhan  ekonomi  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statisti  (BPS)  serta  Simreg BAPPENAS. Alat  analisis  menggunakan  Ilusi  Fiskal  dengan  Manipulasi  Pengeluaran
(Expenditure Manipulation). Pengukuran manipulasi belanja ( Expenditure Manipulation ) menurut Dollery (1995) dinyatakan dengan formulasi sebagai berikut :
PADa t = (1/DAUa t )(PADa t +IGTa t ) + (DAUr t/ DAUa t )+(1/DAUa t )+DBDr+v
dimana :
PADa = Anggaran pendapatan asli daerah (PAD); DAUa = Anggaran dana alokasi umum (DAU); DAUr = Realisasi dana alokasi umum (DAU); IGTa = Anggaran penerimaan transfer (IGT); DBD = Dana Bantuan Desa;
(1/DAUa)(PADa+IGTa)=  Rasio  pendapatan  nasional  ditransfer  pemerintah  ke pemerintah daerah;
DAUr/DAUa      = Persepsi relatif pemerintah terhadap pemerintah daerah;
1/DAUa =  Kepentingan  relatif  dari  DAU  terhadap  pengeluaran pemerintah daerah.
Variabel bebas pertama (1/Pg’)Y ,dalam model Dollery-Worthington mewakilkan bagian  dari  pendapatan  negara  yang  dipakai  langsung  sebagai  pengeluaran  pusat dibawah  persepsi  harga  pada  pengeluaran  pemerintah  pusat  (Pg’)  (Dollery  dan Worthington,  2005).  Belanja  langsung  pemerintah  daerah  menggunakan  anggaran dana  perimbangan  yang  diterima  oleh  pemerintah  daerah  dalam  bentuk  DAUa, sedangkan  pendapatan  nasional  diproksi  dengan  total  anggaran  penerimaan pemerintah daerah dari PADa dan dana transfer lain yang diterima (IGTa) (Adi, 2005).
Ilusi Fiskal sebagai Determinan Negatif Pertumbuhan Ekonomi, untuk membuktikan hipotesis mengenai ilusi fiskal pada pemerintah kabupaten di Jawa Timur memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing, maka dilakukan analisis regresi dengan persamaan berikut :
Y i = α 1 +
dimana :
Y = Pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten;
TAXr   = Penerimaan pajak daerah (realisasi);
RDr = Penerimaan retribusi daerah (realisasi);
DAUr   = Dana Alokasi Umum yang diterima (realisasi);
DBHr   = Dana Bagi Hasil yang diterima (realisasi);
BLTr   = Belanja Tidak Langsung (realisasi);
BLr = Bantuan Langsung (realisasi);
f = tingkat ilusi fiskal yang terdeteksi;
DBDr   = Dana Bantuan Desa yang diterima (realisasi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deteksi Ilusi Fiskal dengan Manipulasi Belanja (Expenditure Manipulation)
Model  persamaan  regresi  yang  digunakan  dalam  melakukan  deteksi  ilusi  fiskal pada  pengeluaran  pemerintah  kabupaten  di  Jawa  Timur  tahun  2016-2018  memenuhi asumsi klasik dalam hal normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.  Alat  analisis  yang  digunakan  berbasis  pada  model  persamaan Priyo  dan  Puspa  (2009)  menggunakan  variabel  dependen  pendapatan  asli  daerah (PAD),  sedangkan  variabel-variabel  independennya  adalah  komponen  penerimaan transfer pemerintah kepada kabupaten dalam bentuk rasio pendapatan nasional yang ditransfer  Pemerintah  (1/DAU)(PAD+IGT),  tingkat  perspektif  relatif  Pemerintah (DAU’/DAU),  kepentingan  relatif  DAU  dari  pemerintah  terhadap  pengeluaran  masing- masing pemerintah kabupaten (1/DAU), dan dana bantuan desa (DBD).
Tabel 1.  Deteksi Ilusi Fiskal di Jawa Timur
Variabel Coefficient Prob. Keterangan Kesimpulan (1/DAU)(PAD+IGT) 0,916 0,000 Signifikan Tidak terjadi ilusi fiskal (DAU’/DAU) -0,896 0,000 Signifikan Terjadi ilusi fiskal (1/DAU) 0,029 0,426 signifikan Tidak terjadi ilusi fiskal DBD 0,119 0,004 Signifikan Tidak terjadi lusi fiskal C 0,899 0,036 Variabel Dependen (Ga)
Sumber : data diolah, 2019
Deteksi  ilusi  fiskal  dengan  manipulasi  pengeluaran  ( expenditure  manipulation) memiliki  asumsi  bahwa  pertambahan  besarnya  komponen  penerimaan  seharusnya memiliki  hubungan  positif  dengan  belanja  (Priyo,  2009).  Hal  ini  dikarenakan  belanja daerah  merupakan  variabel  terikat  yang  besarnya  akan  sangat  bergantung  pada
sumber-sumber  pembiayaan  daerah,  baik  yang  berasal  dari  penerimaan  daerah  itu sendiri maupun yang berasal dari transfer pemerintah pusat.
Hasil  penelitian  membuktikan  adanya  ilusi  fiskal  pada  pengeluaran  pemerintah kabupaten di Jawa Timur pada Tabel 1.1. dapat dilihat bahwa adanya ilusi fiskal pada pengeluaran  pemerintah  kabupaten  di  Jawa  Timur  tahun  2016-2018  yang  ditunjukan dengan  PDRB(Y)  dan  ilusi  devisit  memiliki  hubungan  positif  dan  signifikan  dengan pengeluaran  pemerintah.  Sedangkan  untuk  harga  relatif  barang  dan  jas  publik  (Y/Gr) memiliki hubungan negatif dan signifikan secara statistik.
Hal  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Rusydi (2010) yang membuktikan bahwa terjadinya ilusi fiskal di seluruh pemerintah provinsi di Indonesia  setelah  diberlakukannya  otonomi  daerah,karena  terdapat  variabel pendapatan  yang  memiliki  korelasi  negatif  dengan  pengeluaran  pemerintah  dengan nilai yang signifikan. Serta penelitian yang dilakukan oleh Adi dan Ekaristi (2009) yang membuktikan adanya fenomena ilusi fiskal dalam kinerja anggaran pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2001 sampai dengan 2004.
Adanya  ilusi  fiskal  dalam  pelaksanaan  anggaran  pemerintah  daerah,  karena ketergantungan  transfer  daerah  yang  tinggi  kepada  pemerintah  pusat.  Akan menyeimbangkan  rasio  dan  rasio  dana  belanja  daerah  PAD  belanja  daerah menunjukkan bahwa daerah sangat bergantung transfer dana. Penggunaan dana yang ditransfer  dalam  distribusi  tidak  efisien  belanja  daerah  untuk  belanja  infrastruktur membuat daerah kekurangan sumber pendapatan. Selain itu menurut Kuncoro (2007) masyarakat  (pemerintah  daerah)  menerima  pembayaran  transfer,  maka  penerimaan pajak  daerah  akan meningkat,  peningkatan konsumsi  barang  publik.  Ini menunjukkan transfer meningkatkan konsumsi barang publik, tapi bukan pengganti pajak daerah.

## Ilusi Fiskal sebagai Determinan Negatif Pertumbuhan Ekonomi
Model persamaan regresi yang digunakan untuk membuktikan bahwa ilusi fiskal pada pengeluaran pemerintah kabupaten di Jawa Timur tahun 2016-2018 merupakan determinan negatif atas pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah telah memenuhi asumsi klasik dalam hal normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Variabel dependen dalam model ini adalah pertumbuhan ekonomi yang  dipengaruhi  oleh  variabel-variabel  independen  berupa  tingakt  ilusi  fiskal, penerimaan  pajak  daerah,  penerimaan  retribusi  daerah,  penerimaan  dana  transfer DAU,  penerimaan  dana  transfer  DBH,  penerimaan  dana  transfer  DBD,  pengeluaran pemerintah dalam belanja langsung, dan pengeluaran pemerintah dalam belanja tidak langsung.
Hasil  estimasi  dengan  persamaan  regresi  yang  digunakan  membuktikan  bahwa ilusi  fiskal  pada  pengeluaran  pemerintah  kabupaten  di  Jawa  Timur  tahun  2016-2018 mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  regional masing-masing  kabupaten.  Ilusi  fiskal  yang  terjadi  pada  pengeluaran  pemerintah kabupaten  di  Jawa  Timur  tahun  2016-2018  merupakan  determinan  negatif  bagi pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  hasil  estimasi  untuk  nilai  koefisien variabel  ilusi  fiskal  adalah  negatif,  yang  artinya  apabila  ilusi  fiskal  pada  pengeluaran pemerintah  semakin  besar  maka  akan  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi  yang akan semakin menurun.
Hasil  penelitian  pengaruh  ilusi  fiskal  pada  pengeluaran  pemerintah  terhadap pertumbuhan  ekonomi  kabupaten  di  Jawa  Timur  nilai  konstanta  pada  estimasi  model sebesar 2,537 menunjukan bahwa jika variabel-variabel independen dianggap konstan, maka  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  rata-rata  sebesar  2,537  juta  rupiah.  Untuk koefisien  tingkat  ilusi fiskal  yang terdeteksi  sebesar  -1,064 menunjukan bahwa  setiap terjadi kenaikan jumlah rasio ilusi fiskal  sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 1,064%.
Tabel  1. Pengaruh Ilusi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur
Variabel Coeffisien Prob. Keterangan Kesimpulan TAXr -0,001 ,089 Tdk signifikan Berpengaruh Negatif RDr -7,371E-5 ,884 Tdk signifikan Berpengaruh Negatif DAUr 0,000 ,020 Signifikan Berpengaruh Positif DBHr -0,001 ,124 Tdk signifikan Berpengaruh Negatif BTLr 0,609 ,000 Signifikan Berpengaruh Positif BLr 0,391 ,000 Signifikan Berpengaruh Positif DBDr -0,001 ,016 Signifikan Berpengaruh Negatif f -1,064 ,000 signifikan Berpengaruh Negatif C 2,537 ,000 Variabel Dependen (Y)
Sumber : data sekunder yang diolah
Hasil ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah kabupaten di Jawa Timur tahun  2016-2018  belum  maksimal  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di daerahnya karena terdapat ilusi fiskal. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Paulo Reis  Mourao  pada  tahun  2008  yang  membuktikan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  ilusi fiskal yang terjadi pada suatu daerah akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.  Dari  hasil  diatas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  koefisien  variabel  ilusi  fiskal  (f) adalah negatif dan berpegaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).
Nilai  ilusi  fiskal  bagi  pemerintah  kabupaten  dan  kota  Jawa  Timur  dihitung menggunakan  metode  peningkatan  anggaran  pendapatan  sendiri.  Model  ini dikembangkan oleh Borcherding dan Deacon (1972), model Borcherding dan Deacon digunakan  untuk  menghitung  hubungan  antara  anggaran  belanja  pemerintah  dengan variabel  independen berupa  pertumbuhan  ekonomi  regional,  perbandingan pertumbuhan dan realisasi pengeluaran pemerintah, perbandingan pendapatan daerah untuk pembiayaan kegiatan pemerintah, perbandingan komponen pendapatan berupa pajak  daerah  dan  indeks  HCT  untuk  menggantikan  berbagai  jenis  pajak  tidak langsung, serta variabel jumlah penduduk.
Dalam  hal  ini,  ilusi  fiskal  akan  muncul  sebagai  koefisien  negatif  defisit  variabel ilusi  dan  variabel  kompleksitas  pajak,  sedangkan  koefisien  positif  variabel  pajak  tidak langsung  dan  variabel  elastisitas  pajak.Variabel  D  biasanya  dinyatakan sebagai  rasio antara  total  pendapatan  dari  total  pengeluaran  pemerintah  pemerintah,  V  berasal mengurangi  pajak  yang  terlihat  pada  total  pendapatan  pemerintah  melalui  H  indeks konsentrasi  Herfindahl,  L  diturunkan  dari  rasio  pajak  penghasilan  terhadap  total pendapatan pemerintah.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat diambil  dari  hasil-hasil  analisis  dan  pembahasan  terkait dengan penelitian mengenai pengaruh ilusi fiskal pada pengeluaran pemerintah daerah terhadap  perumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  pengangguran  (kasus:  kabupaten  di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018) adalah Ilusi fiskal dapat dibuktikan terjadi pada pengeluaran  pemerintah  kabupaten  di  Jawa  Timur  tahun  2016-2018.  Munculnya  ilusi fiskal  menandakan  bahwa  pemerintah  daerah  kabupaten  di  Jawa  Timur  belum mengalokasikan pendapatannya secara efisien.
Ilusi fiskal yang terjadi pada pengeluaran pemerintah daerah kabupaten di Jawa Timur tahun 2016-2018 dapat dibuktikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten  masing-masing.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  pengeluaran  pemerintah kabupaten  di  Jawa  Timur  tahun  2016-2018  belum  maksimal  dalam  meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya karena terdapat  ilusi fiskal yakni bahwa semakin tinggi  tingkat  ilusi  fiskal  yang  terjadi  pada  suatu  daerah  akan  menurunkan  tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.

## SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  hasil  penelitian  di  atas,  dibutuhkan  beberapa  upaya unuk mengurangi tingkat ilusi fiskal pada pengeluaran pemerintah agar meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  dan  penurunkan  tingkat  pengangguran  daerah  kabupaten  di
Jawa  Timur,  antara  lain  Pemerintah  daerah  agar  meningkatkan  sitem  penganggaran dan  perencanaan  pengelurana  pemerintah  secara  proporsonal  antara  alokasi  belanja rutin  yang  sifatnya  konsumtif  dengan  pengeluaran  publik  seesuai  dengan  nilai pungutan yang dibebankan kepada masyarakat.
Pemerintah  kabupaten  di  Jawa  Timur  agar  meningkatkan  kemandirian  fiskal daerah  sehingga  tidak  tergantung  dengan  dana  transfer  dari  pemerintah (inter- governmental  transfer) khususnya  dalam  bentuk  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  melalui optimalisasi  penerimaan  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Pemerintah  dan  pemerintah daerah  bersama-sama  meningkatkan  angka  partisipasi  kerja  sehingga  tingkat pengangguran  terbuka  kabupaten  berkurang  melalui  upaya  upaya  peningkatan kualitas, kompetensi dan kapabilitas tenaga kerja.

## REFERENSI
Adi, Priyo Hari. 2006. “Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pengeluaran Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota Se Jawa- Bali)”. Paper  disampaikan  pada  “Simposium  Nasional  Akuntansi  IX  di Padang”.
Adi,  Priyo Hari dan Puspa Dewi  Ekaristi.  2009. “Fenomena Ilusi  Fiskal dalam  Kinerja Anggaran  Pemerintah  Daerah”. Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan  Indonesia. Vol.6, Nomor 1 : hal. 1-19.
Dollery,  Brian  E.  Dan  Andrew  Wrthington.  1995.  “  Federal  Expenditure  and  Fiscal Illusiion:  An  Australian  Test  of  The  Flypaper  Hypothesis”. The  Journal  of Federalism. Vol. 25, No. 1 : hal. 23-34.
Dollery,  Bryan  E.  Dan  Andrew  Worthington.  1995.  “  The  empirical  Analysis  of  Fiscal Illusion”. Journal of Economic Surveys. Vol.10, No.3: hal. 261-297.
Gemmel,  Norman,  Oliver  Morrissey  and  Abuzer  pinar.  1999.  “  Fiscal  Illusion  and  the Demand for Government Expenditures in The UK”. European Journal of Political Economy. Vol. 15, hal. 687-704.
Guziejewska,  Beata.  2016.  “  Theoritical  Dimensions  of  Fiscal  Illusion  in  Local Government  Finance:. Journal  of  Economics,  Bussiness  and  Management. Vol. 4, No.3: hal.215-219.
Mourao, Paulo Reis. 2007. “ Towards a Fiscal Illusion Index”. Paper disampaikan pada INFER Workshop “Integration and Globallization: Challenges for Developed and Developing Countries at Coimbra”.
Mourao, Pulo Reis. 2008. “ The Consequences of Fiscal Illusion on Economic Growth”. eJournal of Tax Research. Vol. 6, No.2: hal. 82-89.
Ndadari,  Laras  Wulan  dan  Priyo  Hadi  Adi. 2008.”  Perilaku  Asimetris  Pemerintah Daerah terhadap Transfer Pemerintah Pusat”. Paper disampaikan pada “The 2nd National Conference UKWMS, 6 Semptember 2008 di Surabaya”.
Prawirosetoto, Yuwono. 2002. “Desentralisasi Fiskal di Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Vol.2: hal. 132- 143.
Rustiono, Deddy. 2008. “ Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Provinsi  Jawa  tengah ”.  Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Rusydi,  Bahrul  Ulum.  2010.  “Analisis  Determinan  Kinerja  Keuangan  Daerah Pemerintah  Daerah  dan  Deteksi  Ilusi  Fiskal  (Studi  Kasus  Provinsi  di  Indonesia Tahun  2005- 2008)”.  Skripsi:  Unpublished.  Semarang:  Fakultas  Ekonomi Universitas Diponegoro.
Safitri,  Intan.  (2016).  “ Analisis  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Sektor  Kesehatan, Pendidikan,  dan  Infrastruktur  Terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di Provinsi Aceh”. Skripsi: Unpublished. Aceh: Universitas Syiah Kuala.
Statistik,  badan  Pusat.  2009. “Pedoman  Praktis  Penghitungan  Produk  Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota, Tata Cara Penghitungan Menurut Penggunaan ”. Jakarta: Badan Pusat Statistik.