35
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR DI KABUPATEN BULELENG
I Gede Fajar Adi Pranata, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: {fajaradipranata108@gmail.com, raiyuliartini@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com}

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  :(1)  Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana penebangan  liar  di  Kabupaten  Buleleng,  (2)  Upaya  penanggulangan  terjadinya  tindak  pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng.  Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng,yaitu Dinas  Kehutanan  UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Utara, Kepolisian Resor Buleleng, Kejaksaan  Negeri  Buleleng,  dan  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1B.  Jenis  Penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  empiris.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik non  probability  sampling dengan  cara  yang  digunakandalammenentukan  subjek  penelitian adalah dengan teknik Purvosive Sampling. Untuk  teknik pengolahan dan analisis data,  menggunakan cara  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana penebangan liar  sudah berjalan dengan baik,  yang  dilakukan dengan proses penyidikan,  penyelidikan dilanjutkan  dengan  proses  penangkapan,  penuntutan  dan  pelaksanaan  di  depan  pengadilan  dengan mengacu  pada  Undang-Udanng  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan  Hutan.  Adapun  upaya  penanggulangan  terjadinya  tindak  pidana  penebangan  liar  di Kabupaten Buleleng adalah berupa  upaya-upaya yang meliputi sosialisasi atau melakukan pembinaan dan melakukan kegiatan rutin berupa patroli keadaan sekitar kawasan hutan lindung.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penebangan Liar

## Abstract
This  study  aims  to  find  out:  (1)  Law  enforcement  against  perpetrators  of  illegal  logging  crimes  in Buleleng Regency, (2)Efforts to combat the occurrence of illegal logging crimes in Buleleng Regency. The location of this research was conducted in Buleleng Regency, namely the Forest Management Unit Uptd  Forest  Service  (KPH)  North  Bali,  Buleleng  Resort  Police,  Buleleng  State  Prosecutor,  and Singaraja  District  Court  Class  1B.  This  type  of  research  is  empirical  legal  research.  The  sample determination technique used in this study is a non probability sampling technique in the way used in determining the subject of the research is by Purvosive Sampling technique. For data processing and analysis  techniques,  using  qualitative  means.  The  results  showed  that  law  enforcement  against perpetrators  of  illegal  logging  crimes  has  been  running  well,  which  is  carried  out  with  the investigation  process,  the  investigation  continued  with  the  process  of  arrest,  prosecution  and implementation in front of the court with reference to Law - Udanng No. 18 Year 2013 on prevention and eradication of forest destruction. The efforts to combat the occurrence of illegal logging crimes in Buleleng  Regency  are  in  the  form  of  efforts  that  include  socialization  or  coaching  and  conducting routine activities in the form of patrolling the situation around protected forest areas.
Keywords : Law Enforcement, Felonies,Illegal Logging
36
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312

## PENDAHULUAN
Sumber  daya  hutan  merupakan suatu  komponen  yang  sangat  penting dalam menunjang keberlangsungan mahkuk  hidup  yang  perlu  dijaga  dan dilindungi  kelestariannya  bagi  generasi sekarang  maupun  generasi  yang  akan datang.  Hutan  memiliki  fungsi  pokok yang  sangat  mempengaruhi  kehidupan, diantaranya  fungsi  konservasi,  fungsi lindung,  dan  fungsi  produksi.  Sebagai fungsi konservasi, hutan memiliki peranan dalam pengawetan flora dan fauna. Fungsi lindung,  hutan  memiliki  peranan  dalam mencegah  banjir,  erosi,  dan  sebagainya. Hutan  selain  berfungsi  sebagai  paru-paru bumi,  hutan  juga  mempunyai  fungsi menyediakan  keperluan  masyarakat  pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi,  melindungi  suasana  iklim  dan memberi  daya  pengaruh  yang  baik, memberikan keindahan alam pada umumnya  dan  khususnya  dalam  bentuk cagar  alam,  suaka  margasatwa,  taman perburuan, dan taman wisata, serta sebagai laboratorium
ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata, serta
merupakan  salah  satu  unsur  strategi pembangunan nasional (Husin, 2014: 81).
Sebagai kekayaan alam milik bangsa  dan  negara,  maka  hak-hak  bangsa dan  negara  atas  hutan  dan  hasilnya  perlu dijaga dan dipertahankan agar hutan dapat memenuhi  fungsinya  sebagai  kepentingan bangsa  dan  negara  itu  sendiri.  Namun manusia sebagai mahluk sosial seharusnya bisa  menjaga  hutan,  tetapi  sebaliknya yang terjadi manusia menjarah kayu hutan dan  merusak  hutan  tanpa  mau  menanami kembali,  dan  apa  yang  terjadi  bencana banjir  bandang  sering  terjadi,  tanah longsor dan masih banyak lagi, kerusakan hutan  yang  ada  di  Indonesia  yang  begitu sangat luas dan butuh biaya banyak untuk memperbaiki hutan.
Perusakan hutan yang sering terjadi dan  berdampak  negaif  pada  lingkungan salah satunya adalah kejahatan penebangan liar yang merupakan kegiatan unpredictable terhadap  kondisi  hutan setelah  penebangan  yang  telah  ada. Perlindungan  hutan  direfleksikan  dalam mekanisme  konsesi  penebang  (pemberian hak,  izin  atau  tanah  oleh  pemerintah) sebagai  konsekuensi  logis  dari  fungsi perizinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.  Dalam  proses  pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat
mengintegrasi  upaya  pemanfaatan  fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan  lingkungan  agar  keadaan lingkungan  tetap  serasi  dan  seimbang sesuai  dengan  prinsip  pengelolaan  hutan yang  berkelanjutan  atau  lestari  dan pembangunan berkelanjutan (Hastuti, 2006: 64).
Kenyataan dilapangan saat ini telah menunjukkan  bahwa  adanya  kerusakan lingkungan  khususnya  di  hutan  yang notabene  sebagai  habitat  tempat  hidup makhluk hidup, pemanfaatan secara berlebihan  yang  melahirkan  dampak negatif  atas  pengelolaan  hutan  yang esploitatif, yang pada akhirnya menyisakan banyak persoalan diantaranya kerusakan hutan yang
sangat mengkhawatirkan.  Salah  satunya  adanya penebangan  liar  atau  yang  sering  disebut dengan illegal  loging .  Secara  harfiah, Penebangan liar adalah kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan  yang  mencakup  penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan  jual  beli  ( ekspor-impor )  kayu yang  tidak  sah  atau  bertentangan  dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan  yang  menimbulkan  kerusakan hutan.  Unsur-unsur  yang  terdapat  dalam tindak pidana penebangan liar antara lain : adanya  suatu  kegiatan,  penebangan  kayu, dapat  merusak  hutan,  ada  aturan  hukum yang  melarang  dan  bertentangan  dengan
37
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
aturan  hukum  yang  berlaku  (Sukardi, 2005: 73).
Praktek  penebangan  liar  ini  pada umumnya  dilakukan  oleh  oknum-oknum yang  sebenarnya  memiliki  izin  resmi  dari pemerintah  dalam  melakukan  penebangan hutan,  seperti  halnya  pemegang  izin konsesi  Hak  Penguasa  Hutan  (HPH). Akan  tetapi,  jika  lebih  diperinci  lagi pelaku  penebangan  liar  ini  sebenarnya merupakan  kelompok  yang  teroganisir. Maksudnya  adalah  pelaku  yang  ikut terlibat  dalam  penebangan  liar  ini  tidak hanya  memegang  izin  penebangan  hutan, termasuk  juga  buruh  penebang  kayu, pemilik  modal,  pembeli,  penjual  maupun yang  mempunyai backing oknum  aparat pemerintah dan tokoh masyarakat.
Berdasarkan  hal  tersebut,  akibat yang  ditimbulkan  tentu  kerugian  negara. Sehingga,  dalam  mengatasi  maraknya tindak  pidana  penebangan  liar,  jajaran aparat  penegak  hukum  (penyidik  Polri maupun  penyidik  PPns  yang  lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan  hutan,  Kejaksaan  maupun Hakim)  telah  mengundangkan  Undang-
Undang  No.  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan  (selanjutnya  disebut  dengan  UU
Pencegahan dan Pemeberantasan Perusakan  Hutan)  (Rahmadi,  2011:  157- 158).  Adanya  UU  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  pada
Pasal 11 Ayat 4 yang menentukan sebagai berikut :
“Masyarakat yang bertempat tinggal di  dalam  dan/atau  di  sekitar kawasan  hutan  yang  melakukan penebangan  kayu  di  luar  kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk  keperluan  sendiri  dan  tidak untuk tujuan komersial harus mendapat  izin  dari  pejabat  yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Dalam  Pasal  12  huruf  k  UU
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan
Hutan  telah  tegas  menentukan  bahwa setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima titipan dan/atau memiliki  hasil  hutan  yang  di  ketahui berasal  dari  penebangan  liar.  Ketentuan pidana  mengenai  kejahatan  penebangan liar  juga  telah  diatur  dalam  Pasal  87  ayat (1)  huruf  a  dan  ayat  (4)  huruf  a  UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.  Pada  ayat  (1)  huruf  a  menentukan bahwa :
“Orang  perseorang  yang  dengan sengaja menerima, membeli,
menjual, menerima tukar, menerima titipn, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari
Penebangan Liar sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  12  huruf  k dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan paling  lama  5  (lima)  tahun  dan pidana denda paling sedikit
Rp.500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.2.500.000.000,00-  (dua  miliar lima ratus juta rupiah)”
Kemudian  pada  ayat  (4)  huruf  a, menentukan bahwa:
“Korporasi yang menerima, membeli,  menjual,  menerima  tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil  hutan  yang  diketahui  berasal dari  Penebangan  Liar  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  12  huruf  k, dipidana  penjara  paling  singkat  5 (lima)  tahun  dan  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  serta  pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00-  (lima  miliar rupiah) dan paling banyak
Rp.15.000.000.000,00-  (lima  belas miliar rupiah)”.
Berdasarkan ketentuan diatas, maka kesadaran akan pentingnya hutan membuat  pemerintah  melakukan  langkah- langkah guna melindungi hutan agar tetap lestari  dan  dapat  dipertahankan  hingga generasi berikutnya. Dalam hal melakukan
38
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
pengelolaan  hutan,  pemerintah  telah berusaha  agar  hutan  yang  dikelola  tidak menjadi rusak. Namun, tidak semua pihak dapat mengikuti keinginan dari
pemerintah  tersebut  sehingga  terjadinya perusakan  hutan  seperti  yang  telah dijelaskan  di  atas  mengenai  perusakan hutan  akibat  penebangan  liar.  Sebagai contoh  dalam  praktek  terjadinya  kasus penebangan  liar  yang  dilakukan  orang perorangan di Kabupaten Buleleng.
Jumlah pelanggaran mengenai penebangan  liardi  Kabupaten  Buleleng sepanjang  tahun  2015  sampai  dengan 2020 pada tabel sebagai berikut: Tabel 1.1 Jumlah Kasus Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng No Tahun Jumlah Kasus Penebangan Liar 1 2015 4 2 2016 3 3 2017 2 4 2018 2 5 2019 2 6 2020 2 Total Kasus 15 Sumber : Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan  Sat  Reskrim Polres Buleleng. Dari data yang diperoleh pada tahun 2015  sampai  dengan  tahun  2020  masih saja  terdapat  pelanggaran penebangan  liar dikawasan  hutan  yang  dilindungi.  Pada data ini juga setidaknya bisa menggambarkan  bahwa  masih  adanya pelanggaran  penebangan  liar  di  wilayah Kabupaten Buleleng.

## METODE PENELITIAN
penelitian  hukum  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  empiris  (Rahayu,  2019:  3). Penelitian  hukum  empiris  merupakan suatu  metode  yang  menggunakan  fakta- fakta dari prilaku masyarakat, baik prilaku verbal  yang  didapat  dari  wawancara
maupun  prilaku  nyata  yang  dilakukan melalui pengamatan langsung. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskritif dan  menggunakan  data  dan  sumber  data yaitu  data  primer  dan  data  sekunder  yaitu bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  yaitu kamus hukum. Dalam rangka pengumpulan  data  primer  maupun  data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen,  teknik  wawancara,  dan  teknik observasi atau pengamatan. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan  teknik non  probability
sampling dan bentuknya adalah Purposive Sampling.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku
Tindak  Pidana  Penebangan  Liar  di Kabupaten Buleleng Penegakan hukum
menurut SoerjonoSoekanto  secara  konsepsional dari inti dan arti penegakan hukum adalah kegiatan perpaduan antara nilai-nilai yang terjabarkan  di  dalam  kaidah-kaidah  atau pandangan  nilai  yang  baik  dan  rangkain penjabaran  nilai  tahap  akhir  untuk menciptakan, memelihara
dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan  hidup  (Soekanto,  2011  : 5).Penegakan hukum
terhadap penanganan  suatu  kasus  perkara  tindak pidana  sangat  diperlukan  agar  terciptanya suatu  aturan  dan  fungsi  norma-norma hukum  secara  nyata  di  dalam  kehidupan masyarakat.  Tidak  hanya  itu  penegakan hukum dapat dikatakan sebagai salah satu usaha  dalam  menangani  kejahatan  secara rasional yang memenuhi rasa keadilan dan sebagai  reaksi  yang  diberikan  kepada pelaku tindak pidana ( Dewi, 2020 : 121- 131).
Pada  penegakan  hukum  terhadap tindak pidana penebangan liar di kawasan hutan  lindung,  harus  dilakukan  dengan baik  agar  tidak  terjadi  hal  serupa  di
39
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
kemudian  harinya,  meskipun  hal  ini merupakan suatu tindak pidana yang tentu saja mempunyai peraturan khusus. Adapun dua kriteria yang dapat menunjukan  hukum  pidana  khusus  itu, yaitu: pertama orang-orangnya atau subjeknya  yang  khusus,  dan  kedua perbuatannya yang khusus ( bijzonderlijkfeiten ).
Keterkaitannya dengan  kejahatan  penebangan  liar  dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu : delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada  dasarnya  kejahatan  penebangan  liar, secara umum dapat dikaitan dengan unsur- unsur  tindak  pidana  umum  dalam  KUHP, yang  dikelompokan  ke  dalam  beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :
1. Pengrusakan
2. Pencurian
3. Penyelundupan
4. Pemalsuan
5. Penggelapan
6. Penadahan
Pada  proses  penyidikan  terutama
tindak  pidana  kehutanan  secara  prosedur menurut  ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  harus diawali dengan Penyelidikan (Joni, 2015 : 75).Berdasarkan  Pasal  7  Ayat  2  KUHAP hubungan Penyidik Pegawai Negeri SIPIL (PPNS)  tentu  di  bawah  koordinasi  dan pengawasan  penyidik  Polisi  Republik Indonesia (POLRI), yaitu melakukan :
1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penangkapan
4. Penahanan
5. Penuntutan
6. Pemeriksaan dipersidangan
Jika dihubungkan antara teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh SoerjonoSoekanto dengan penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana penebangan  liar  di  Kabupaten  Buleleng, maka  dilihat  dari  faktor-faktor  yang mempengaruhinya adalah : 1. Faktor hukum
Anturan  hukum  yang  mengatur mengenai penegakan hukum
terhadap  pelaku  tindak  pidana penebangan  liar  sudah  secara  jelas diatur  dalam  UU  No.  18  Tahun 2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan dan KUHP. Hal tersebut menunjukan  bahwa  aturan  hukum yang  mengatur  tentang  tindak pidana penebangan liar tidak mengalami  suatu  permasalahan, aturan  hukum  dapat  diterapkan dengan baik.
2. Faktor Penegak Hukum
Dalam  proses  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidan  penebangan liar, pihak Kepolisian Resor Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng,  dan  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas I B dalam menjalankan tugas dan kewenangannya  sangat  responsif terhadap laporan-laporan yang masuk  mengenai  tindak  pidana penebangan  liar.  Berdasarkan  hal tersebut, penegakan yang dilakukan oleh instansi di atas sudah melakukan tupoksi-tupoksinya dengan  baik,  dari  segi  proses penyelidikan, penangkapan,
penuntutan  sampai  dengan  putusan yang  dilakukan  oleh  pelaku  tindak pidana  penebangan  liar  di  kawasan hutan  lindung.  Namun  terdapat hambatan yang memicu tidak maksimalnya  pengawasan  terhadap pelaku tindak pidana liar, dikarenakan banyaknya jumlah pelaku  tindak  pidana  sehingga aparat  penegak  hukum  tidak  dapat melakukan  pengawasan  terhadap setiap pelaku tindak pidana. Selama ini  penyelenggaraan  tindak  pidana penebangan  liar  hanya  didasarkan pada  pengaduan  atau  laporan  dari masyarakat
terkait adanya pelanggaran  yang  dilakukan  oleh
40
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
pelaku  tindak  pidana,  namun  hal tersebut  juga  masih  dirasa  kurang efektif dikarenakan banyak masyarakat  yang  enggan  untuk melakukan pelaporan terkait adanya pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pelaku tindak pidana tersebut.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung a. Sarana transportasi Harus adanya sarana transportasi khususnya  bagi  polisi  hutan dalam melaksanakan patroli untuk  mencapai  tempat-tempat terpelosok  yang  diharapkan  bisa memantau  keadaan  hutan  yang rawan akan tindak pidana penebangan liar.
b. Pos penjagaan Terbentuknya  pos  penjagaan pada  kawasan  hutan  lindung yang bertujuan untuk mengawasi keadaan  hutan  agar  terhindar dari  kegiatan  penebangan  liar  di wilayah Kabupaten Buleleng. 4. Faktor Masyarakat Pengetahuan dan kesadaran masyarakat  di  Kabupaten  Buleleng mengenai  penebangan  liar  masih sangat  rendah.  Hal  ini  dibuktikan dengan  masih  adanya  jumlah  kasus penebangan  liar  yang  terjadi  di
Kabupaten Buleleng.
5. Faktor Kebudayaan Masyarakat di Bali masih memegang  teguh  adat  dan  istiadat. Selain  menggunakan  aturan-aturan hukum, dalam melaksanakan proses penegakan hukum harus juga memperhatikan adat istiadat masayarakat  Bali,  khusunya  di Kabupaten Buleleng. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak  Pidana  Penebangan  Liar  di Kabupaten Buleleng Penanggulangan  yaitu  segala  daya dan  upaya  yang  dilakukan  oleh  setiap
orang  maupun  lembaga  pemerintahan ataupun  swasta  yang  bertujuan  untuk pengamanan,
penguasaan dan kesejahteraan  hidup  sesuai  dengan  hak- hak asasi manusia yang ada (Arief, 2014 : 49).Berdasarkan maraknya kasus kejahatan  terkait  penebangan  liar  yang membuat  pemerintah  harus  melakukan upaya pencegahan agar kegiatan penebangan  liar  dikawasanhutan  lindung berhenti  sama  sekali  sebelum  habisnya sumber  daya  hutan,  dilihat  dari  suatu kawasan  hutan  tetapi  tidak  adanya pepohonan  di  dalamnya.  Penanggulangan penebangan  liar  dapat  dilakukan  melalui kombinasi  dari  upaya-upaya  pencegahan ( preventif ), penanggulangan ( represif ) dan upaya  monitoring  ( deteksi )  (Adinugroho, 2009 : 14-15).
Kebijakan penganggulangan
kejahatan  (politik  kriminal)  menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 (dua)
sarana yaitu :
1. Upaya Penanggulangan secara
Penal Upaya penanggulangan lewat jalur  penal  ini  bisa  juga  disebut sebagai  upaya  yang  dilakukan melalui  jalur  hukum  pidana.  Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih
menitikberatkan  pada  sifat  represif, yakni  tindakan  yang  dilakukan sesudah  kejahatan  terjadi  dengan penegakan  hukum  dan  penjatuhan hukuman  terhadap  kejahatan  yang telah dilakukan.
Kebijakan penal yang bersifat represif,  namun  juga  mengandung unsur  preventif,  karena  dengan adanya  ancaman  dan  penjatuhan pidana  terhadap  delik  diharapkan ada  efek  pencegahan/penangkalnya ( deterrenteffect ).  Di  samping  itu, kebijakan  penal  tetap  diperlukan dalam  penanggulangan  kejahatan, karena  hukum  pidana  merupakan salah  satu  sarana  kebijakan  sosial
41
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
untuk  menyalurkan  ketidak  sukaan masyarakat  ( social  dislike )  atau pencelaan/kebencian  sosial  ( social disapproval/social abhorrence ) yang  sekaligus  juga  diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial”  ( social defence ). Oleh karena  itu  sering  dikatakan  bahwa “ penal  policy ”  merupakan  bagian integral dari “ social defence policy ” (Arief, 2014 : 182). Tindakan represif ini merupakan  tindakan  yang  harus dilakukan  oleh  penegak  hukum  di wilayah  Kabupaten  Buleleng  mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai  ke  pengadilan.  Hal  ini bertujuan untuk persamaan persepsi antara masing-masing
unsur penegak hukum yaitu :
a. Kepolisian  Resor  Buleleng dan PPNS.
b. Kejaksan Negeri Buleleng
c. Pengadilan  Negeri  Singaraja Kelas IB
Dikarnakan  masih  adanya permasalahan  terkait  penebangan liar di wilayah Kabupaten Buleleng, tindakan represif diharapkan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku  kejahatan  sehingga  dalam pemberian  sanksi  hukum  harus tepat.
2. Upaya Penanggulangan secara Non- Penal.
Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai  upaya  yang  dilakukan melalui jalur  di  luar  hukum  pidana.
Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih  menitik beratkan  pada  sifat  preventif,  yakni tindakan  yang  berupa  pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor- faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan,  yakni  meliputi  masalah-
masalah  atau  kondisi-kondisi  sosial yang  secara  langsung  atau  tidak langsung  dapat  menimbulkan  atau menumbuh suburkan kejahatan.
Adapun  sarana  non  penal  yang bersifat
Pre-emitif adalah melakukan  pencegahan  secara  dini guna  menghilangkan,  mengurangi, dan  menutup  niat  seseorang  atau kelompok  untuk  melakukan  tindak pidana penebangan liar.
Pelaksanaan  nyata  yang  dilakukan oleh  penegak  hukum  di  wilayah Kabupaten  Buleleng  adalah  dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan  terhadap  penduduk  di kawasan  hutan,  melakukan  patroli simpati,  memberikan  bantuan  air bersih,  bantuan  kesehatan,  bantuan pendidikan, serta melakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat  (selanjutnya  disebut dengan  PHBM),  yaitu  pengelolaan sumberdaya  hutan  yang  dilakukan
KPH  Kabupaten  Buleleng  dan penduduk  di  wilayah  hutan  serta dengan para pihak yang berkepentingan bersama untuk mewujudkan  fungsi  dan  manfaat sumberdaya  hutan  yang  dapat  di kelola secara optimal dan proposional.
Sedangkan cara preventif ditujukan guna mencegah, menghilangkan,  mengurangi,  dan menutup kesempatan seseorang atau kelompok  untuk  melakukan  tindak pidana penebangan liar. Selain adanya upaya
penanggulangan  Penebangan  liar  dari Dinas  Kehutanan,  Polisi  Hutan,  Tingkat Kepolisian,  Kejaksaan  serta  Pengadilan. Pemerintah  Daerah  juga  memiliki  Upaya pemberantasan  Penebangan  Liar  yang memang  tidak  pernah  berhenti  dilakukan oleh  pelaku.  Kewenangan  Pemerintah Daerah  dalam  upaya  pemberantasan Penebangan  Liar  yang  terjadi  didaerah dapat  dibagi  menjadi  5  (lima)  kategori
42
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  terkait  baik  undang- undang kehutanan maupun undang- undang  Pemerintah  Daerah.  Kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya pemeberantasan  Penebangan  Liar  yang terjadi didaerah adalah sebagai berikut:
1. Pemberian izin.
2. Pembuatan peraturan daerah.
3. Pengawasan.
4. Bekerjasama dengan instansi terkait.
5. Tegas  dan  kristis  dalam  pemberian dan  pencabutan  pemberian  izin kelola hutan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hal-hal  yang  telah penulis kemukakan diatas dapat disimpulkan  mengenai  penegakan  hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar  di  Kabupaten  Buleleng,  sebagai berikut :
1. Penegakan  hukum  terhadap  pelaku tindak pidana penebangan liar yang dilakukan  pada  kawasan  hutan lindung  sudah  ditegakkan  dengan baik sesuai dengan Undang-Undang
No  18  Tahun  2013  Tentang Pencegahan  dan Pemberantasan
Perusakan  Hutan  yang  dilakukan oleh  aparat  penegak  hukum  seperti Dinas  Kehutanan  UPTD  KPH  Bali Utara,  Polisi  Hutan,  Kepolisian
Resor  Buleleng,  Kejaksaan  Negeri Buleleng,  dan  Pengadilan  Negeri Singaraja Kelas I B yang tergabung dalam  suatu  tim  khusus  untuk memberantas  pelaku  penebangan liar di Kabupaten Buleleng. Dimana tahap-tahap  penegakan  hukumnya dari proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan  di  pengadilan  berjalan dengan  baik  sesuai  prosedur  yang ada. 2. Upaya  penanggulangan  terjadinya tindak  pidana  penebangan  liar  di Kabupaten Buleleng dibagi menjadi dua upaya  yaitu:
a.  Upaya  Penanggulangan  Secara Penal
Upaya  ini  merupakan  upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif.  Tindakan  represif  ini merupakan  tindakan  yang  harus dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan,  dan  Pengadilan  di wilayah  Kabupaten  Buleleng mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan yang diharapkan mampu  menimbulkan  efek  jera bagi  pelaku  kejahatan  sehingga dalam  pemberian  sanksi  harus tepat.
b.  Upaya  Penanggulangan  secara Non-Penal.
Pada  upaya  secara  Non-Penal pelaksanaan nyata yang dilakukan  oleh  penegak  hukum di  wilayah  Kabupaten  Buleleng adalah dengan melakukan sosialisasi  atau  penyuluhan  ke desa-desa  atau  melalui  virtual dengan  menyesuaikan  kondisi pandemi  pada  saat  ini  terkait memberikan
pemahaman terhadap dampaknya kasus penebangan liar. Tidak hanya itu adapun  upaya  yang  dilakukan yaitu : patroli simpati, memberikan  bantuan  air  bersih, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, serta melakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat  (selanjutnya  disebut dengan PHBM) yang memberikan pengelolaan sumberdaya  hutan  oleh  KPH Kabupaten Buleleng dengan penduduk di wilayah hutan serta dengan para pihak yang
43
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
berkepentingan  bersama  untuk mewujudkan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang dapat di kelola secara optimal dan proposional.

## SARAN
Dari  kesimpulan  diatas  penulis merekomendasikan  saran-saran  sebagai berikut:
1. Hendaknya dalam pelaksanaan penegakan  hukum  tindak  pidana penebangan  liar  di  Kabupaten Buleleng, perlu peningkatkan koordinasi  dan  kerjasama  positif antara  sesama  aparatur  penegak hukum,  dan  hindari  tumpang  tindih kewenangan  antar  penegak  hukum, agar  tali  koordinasi  antara  aparat penegak  hukum  tetap  kondusif  dan alur  proses  penegakan  hukumnya berjalan sesuai prosedur.
2. Untuk  menanggulangi  terjadinya tindak pidana penebangan liar yang terjadi saat ini seharusnya pemerintah  Kabupaten  Buleleng memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur pemerintahan  Kabupaten  Buleleng sehingga dapat mempersiapkan aparatur  yang  memiliki  kuantitas dan  kualitas  yang  baik  dalam  hal menghadapi dan menegakkan hukum  terhadap  tindak  pidana penebanagan  liar  khususnya  di Kabupaten  Buleleng.  Dalam  hal  ini masyarakat diharapkan ikut berperan  aktif  dalam  mencegah terjadinya tindak pidana
penebangan  liar  dengan  melakukan pengawasan dan perlindungan terhadap  hutan  dan  hasil  hutan, serta  melaporkan  setiap  kejadian yang  mencurigakan  kepada  pihak yang berwajib.

## DAFTAR PUSTAKA
Adinugroho, Wahyu Catur. 2009. Penebangan  Liar  (Illegal  Logging) Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan  Indonesia  Yang  Tak Kunjung Terselesaikan. IPB. Bogor. Ariani,  N.  M.  I.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh  Anak  di  Kabupaten  Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal
Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80. Arief,  Barda  Nawawi.  2014. Masalah Penegakan  Hukum  Dan  Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan . Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group.
Brata,  D.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum  Dalam  Penyiaran  Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339. Dewi,  I.  A.  P.  M.,  Yuliartini,  N.  P.  R., &Mangku,  D.  G.  S.  (2020). Penegakan  Hukum  Terhadap  Anak Dalam  Pelanggaran  Lalu  Lintas
Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa  Orang  Lain  Di  Kota Singaraja . Ganesha Law Review, 2 (2), 121-131.
Dwiyanti,  K.  B.  R.,  Yuliartini,  N.  P.  R., SH,  M.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH, L.  M.  (2019).  Sanksi  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam Undang-Undang  No.  35  Tahun
44
JATAYU p-ISSN : 2714-7983 e-ISSN : 2722-8312
2009  Tentang  Narkotika  (Studi Putusan  Penyalahgunaan  Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Hastuti,  Hesty.  2006. Faktor-Faktor
Penyebab  penebangan  Kayu  Hutan Tanpa  Izin  (Penebangan  Liar). Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Hutan. Pusren Press. Vol. 1 No.15. Husin,Sukanda.2014. PenegakanHukumLi ngkungan Indonesia . Bandung: SinarGrafika.
Intaran,  G.  R.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Nasional Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang Dan Mengemis Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 1 (1), 1-10.
Joni,  H.  2015. Hukum  Lingkungan Kehutanan ,Yogyakarta: Pustaka Pelajar. KitabUndang-UndangHukumPidana. Parwati,  N.  P.  E.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan  Dengan  HAM. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 191-200. Putra,  A.  S.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH, M., Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap  Narapida  Narkotika  Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1). Rahayu,  Devi.  2019. Buku  Ajar  Metode Penelitian Hukum. Surabaya: Scopindo Media Puskata. Rahmadi, Takdir. 2011. HukumLingkungan  di  Indonesia . Jakarta: Raja GrafindoPersada. Sant,  G.  A.  N.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Saputra, I. G. A., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap  Anak  Sebagai  Korban Tindak  Pidana  Pelecehan  Seksual Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1). Soekanto,  Soerjono.  2011. Faktor-Faktor
Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum , cetakan-5. Jakarta : Rajawali Grafindo Persada.
Soekanto,  Soerjono.  2011. Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Penegakan Hukum , cetakan-10. Jakarta : Rajawali Grafindo Persada. Sukardi. 2005. Illegal LogingdalamPerspektifHukumPida na  (Kasus  Papua) .  Yogyakarta: UniversitasAtmajaya.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013
tentangPencegahandanPemberantas anPerusakanHutan. Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2013 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54. Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan Anak  dalam  Fenomena  Balapan Liar  di  Kota  Singaraja  Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43. Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan Anakdalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal  Advokasi , 9 (1), 31-43.