How to cite: Dhanny  Christian  Wibowo,  Desita  Rahayu,  Rahmat  Hidayat  (2023),  Program  Penguatan  Reformasi  Pada Kantor Bea Dan Cukai (Studi Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B  Pekanbaru), Syntax  Literate ,  Vol.  8,  No.  2,  Februari  2023, Http://Dx.Doi.Org/10.36418/syntax- literate.v8i3.11417
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 2, Februari 2023
PROGRAM PENGUATAN REFORMASI PADA KANTOR BEA DAN CUKAI (STUDI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU)
Dhanny Christian Wibowo, Desita Rahayu, Rahmat Hidayat Universitas Terbuka, Indonesia Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu, Indonesia Email: dhanny.christian@kemenkeu.go.id, desitanashattar@gmail.com, rahmah.hidayah@ecampus.ut.ac.id

## Abstrak
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tataran internal secara simultan menjalankan program reformasi birokrasi untuk mencapai visi misi organisasi secara efisien dan efektif serta untuk meningkatkan kepercayaan publik. Salah satu program reformasi DJBC  untuk  mencapai  visi  misi  organisasi  serta  untuk  menjawab  tantangan  serta harapan masyarakat adalah Program Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai  (PRKC).  Untuk  mengetahui  penerapan  program  penguatan  reformasi kepabeanan  dan  cukai  pada  KPPBC  TMP  B  Pekanbaru  perlu  dilakukan  analisis implementasi.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  antara  lain  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  implementasi  menggunakan  model teori  implementasi  kebijakan  Van  Meter  dan  Van  Horn.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  implementasi  program  penguatan  reformasi  kepabeanan  dan cukai yang berjalan di KPPBC TMP B Pekanbaru telah dilaksanakan dengan baik.
Kata Kunci : bea dan cukai; reformasi birokrasi; implementasi kebijakan

## Abstract
The Directorate General of Customs and Excise at the internal level simultaneously runs a bureaucratic reform program to achieve the organization's vision and mission efficiently  and  effectively  and  to  increase  public  trust.  One  of  DGCE's  reform programs to achieve the organization's vision and mission as well as to answer the challenges  and  expectations  of  the  community  is  the  Strengthening  Customs  and Excise Reform Program (PRKC). To find out the implementation of the customs and duty reform strengthening program at Pekanbaru Customs Office, it is necessary to carry  out  an  implementation  analysis.  This  study  uses  a  descriptive-qualitative research approach. Data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. The implementation analysis technique uses the Van Meter and Van  Horn  policy  implementation  theory  models.  The  results  showed  that  the implementation  of  the  customs  and  excise  reform  strengthening  program that  was running at Pekanbaru Customs Office had been carried out well.

## Keywords: copal; small business; local culture; honitetu

## Pendahuluan
Pada  tahun  2006  Kementerian  Keuangan  telah  mencanangkan  program  Reformasi Birokrasi yang meliputi seluruh unit di bawahnya termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  (DJBC)  (Ahsan,  Wiyono,  &  Veruswati, 2020). Program  ini dilaksanakan secara bertahap  dan  disempurnakan  terakhir  dengan  program  Transformasi  Kelembagaan Kementerian  Keuangan  untuk  periode  2013-2025.  Pada  tataran  internal,  DJBC  juga secara  simultan  menjalankan  program  reformasi  birokrasi  untuk  mencapai  visi  misi organisasi secara efisien dan efektif serta untuk meningkatkan kepercayaan publik. Salah satu  kunci  keberhasilan  untuk  mewujudkan  citra  yang  baik  dan  memperoleh  tingkat kepercayaan  masyarakat  yang  memuaskan  sangat  bergantung  kepada  implementasi program  atau  kebijakannya.  (Pasolong,  2014)  menjelaskan  bahwa  kebijakan  publik adalah  serangkaian  keputusan  yang  saling  terkait,  diciptakan  oleh  badan  atau  pejabat pemerintah  di  bidang  yang  berkaitan  dengan  fungsi  pemerintahan,  seperti  pertahanan keamanan,  energi,  kesehatan,  pendidikan,  kesejahteraan  umum,  kejahatan,  kawasan perkotaan dan lain-lain.
Salah satu program reformasi DJBC untuk mencapai visi misi organisasi serta untuk menjawab  tantangan  serta  harapan  masyarakat  adalah  Program  Program  Penguatan Reformasi  Kepabeanan  dan  Cukai  (PRKC).  Program  ini  diinisiasi  pada  tanggal  20 Desember 2016 melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 361/KMK.04/2017 tentang Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai. Program ini wajib dilaksanakan oleh  seluruh  instansi  yang  berada  di  bawah  DJBC.  DJBC  sebagai  bagian  integral Kementerian Keuangan menyelenggarakan urusan yang sangat vital dan strategis yang berkaitan dengan penghimpunan penerimaan negara dari perdagangan internasional dan cukai, pengawasan lalu lintas barang, perlindungan masyarakat dari barang dan praktik perdagangan ilegal, serta pemberian fasilitasi kepada industri dan perdagangan. Program PRKC  menjawab  tuntutan  masyarakat  pengguna  jasa  seperti  yang  dijelaskan  oleh (Haning, 2018) yang berpendapat bahwa pada awal periode reformasi, rakyat Indonesia menuntut  terwujudnya  kebebasan  berpendapat,  keterbukaan  informasi  publik, pemerintahan  yang  demokratis,  dan  birokrasi  yang  bersih  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme (KKN).
Program  Reformasi  Birokrasi  yang  dicanangkan  oleh  Kementerian  Keuangan mencakup  seluruh  unit  di  bawahnya.  DJBC  adalah  salah  satu  organisasi  publik  yang menjadi  subjek  reformasi  birokrasi  dan  transformasi  kelembagaan  yang  dipimpin langsung oleh Menteri  Keuangan  (Yunus, 2013). Langkah  reformasi  dari  Kementerian Keuangan  kemudian  disusul  dengan  program  percepatan  reformasi  oleh  DJBC,  di samping  terus  melakukan  perubahan  pada  area  tata  laksana.  Dengan  berdirinya  kantor modern,  perubahan  di  bidang  organisasi,  sumber  daya  manusia  dan  budaya  organisasi dimulai.  Selanjutnya  pada  tahun  2007,  area  akuntabilitas  mendapat  perhatian  penting melalui  program  manajemen  berbasis  kinerja  di  samping  melanjutkan  program percepatan reformasi sebelumnya (Rosyada, 2017).
Pada tahun 2010,  fokus  perubahan pada area organisasi,  tata laksana, sumber daya manusia,  pengawasan,  akuntabilitas  dan  pelayanan  publik  terus  dilaksanakan  dengan merumuskan  tata  nilai  dan  budaya  kerja  (Putra,  2015).  Sejak  tahun  2014  bersamaan dengan  digulirkannya  program  transformasi  kelembagaan,  perubahan  terus  dilakukan oleh DJBC pada semua area reformasi birokrasi (Tirtosudarmo, 2022). Reformasi DJBC yang  telah  dilaksanakan  sampai  dengan  tahun  2016  lebih  memfokuskan  pada  area perubahan tata laksana atau proses bisnis (Kartika, 2021). Selanjutnya, pada tahun 2017 DJBC menggulirkan perubahan yang bertajuk “Program Penguatan Reformasi DJBC”. Berbeda  dengan  strategi  reformasi  yang  terdahulu,  program  reformasi  ini  menetapkan penguatan budaya organisasi dan peningkatan integritas sebagai inti atau jiwa reformasi, selain  melakukan  penyempurnaan  berkelanjutan  terhadap  area  sumber  daya  manusia, organisasi,  prasarana,  anggaran,  proses  bisnis,  regulasi,  serta  sistem  teknologi  dan informatika (Purwanto, 2020).
Bersamaan dengan program reformasi yang bergulir, faktor globalisasi serta pesatnya pertumbuhan zaman, mulai dari perdagangan sampai dengan industri di Indonesia, DJBC sebagai salah satu organisasi publik pelayan masyarakat, mau tidak mau wajib memahami esensi  dari  mutu  pelayanan  dan  juga  utamanya  perbaikan  kualitas  pelayanan  dalam melaksanakan  kebijakan  publik  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  (Zulkifli  &  Fahrika, 2020).  DJBC  perlu  mengambil  langkah-langkah  penting  untuk  mengerjakan  restorasi dengan mengerjakan pembaruan di aspek pelayanan kepabeanan dan cukai. Hal tersebut direalisasikan salah satunya melalui usaha pembentukan kantor pelayanan utama/modern, dimana  salah  satunya  ialah  dengan  diresmikannya  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.
Pemerintah  tentunya  mengharapkan  KPPBC  TMP  B  Pekanbaru  untuk  mampu melayani  dengan service  excellent untuk  para  pengguna  layanan  bea  cukai  dengan mengaplikasikan  teknik  pekerjaan  yang  cepat  serta  tanggap  akan  kebutuhan  para stakeholders . Program PRKC merupakan upaya perubahan mendasar oleh DJBC dalam seluruh sistem kepabeanan dan cukai (Saputra, 2021). Melalui program ini pemerintah mengharapkan  terjadinya  peningkatan  terhadap  efektifitas  organisasi  guna  memenuhi ekspektasi dari para pengguna jasa serta, memberikan dukungan terhadap pembangunan nasional.  PRKC  tidak  sama  dengan  reformasi  bea  cukai  sebelumnya  yang  lebih  fokus memperbaiki  aspek  teknis,  PRKC  lebih  bertumpu  kepada  usaha  memperkuat  budaya organisasi dalam semangat dan sikap (Budiarto et al., 2018). Aplikasi reformasi budaya Bea Cukai salah satunya diwujudkan dengan ditetapkannya 5 (lima) sikap dasar pegawai Bea Cukai yaitu Jujur, Korsa, Loyal, Inisiatif, dan Korektif.
Namun  demikian,  bea  cukai  dituntut  untuk  bekerja  lebih  keras  untuk  melakukan perbaikan  dan  inovasi  untuk  dapat  memenuhi  ekspektasi  masyarakat  serta  mengatasi tantangan dan hambatan organisasi. Dalam penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan tentang implementasi program PRKC pada sebuah Kantor Bea dan Cukai (Nurdyansyah & Andiek, 2017). Lokasi penelitian adalah di KPPBC TMP B Pekanbaru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 2-4, Pekanbaru. Yang menjadi rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah: bagaimana implementasi program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai pada KPPBC TMP B Pekanbaru?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif. Penelitian jenis ini bertujuan untuk mendeskripsikan realita sosial yang rumit dengan mengaplikasikan konsep-konsep yang dikembangkan. Pertimbangan penentuan lokus  dan  situs  penelitian  didasarkan  pada  kesesuaian  dengan  substansi  penelitian (Yuliani, 2018).
Data yang diambil berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan interview (wawancara), observasi (pengamatan),  dan dokumentasi. Untuk analisa data penulis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi) menurut Miles dan Huberman. Penelitian dilakukan secara kasuistik dengan melihat fenomena atau gejala yang terjadi di dalam suatu organisasi publik dan menarik untuk  diketahui  secara  luas,  maka  dalam  hal  ini  penulis  menetapkan  lokus  penelitian adalah  kota  Pekanbaru,  sedangkan  situs  penelitiannya  adalah  Kantor  Pengawasan  dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Pekanbaru yang beralamat di JL Jenderal Sudirman No. 2-4 Pekanbaru.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Aspek Standar dan Tujuan Kebijakan
Pendapat  dari  (Van  Meter  &  Van  Horn,  1975)  menyatakan  bahwa  dalam menentukan standar dan tujuan dapat digunakan pernyataan pembuat kebijakan, yang tergambar dari bermacam-macam dokumen seperti peraturan program dan pedoman yang menjabarkan kriteria untuk evaluasi kinerja kebijakan. Standar kebijakan PRKC yang mana merupakan 4 (empat) tema utama program PRKC dapat ditemukan dalam peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.04/2017 tentang Program Penguatan  Reformasi  Kepabeanan  dan  Cukai,  yaitu  penguatan  budaya  organisasi, kelembagaan dan penguatan integritas, optimalisasi penerimaan, penguatan fasilitasi, serta efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan. Apabila ditinjau lebih jauh maka standar dan tujuan kebijakan yang dituangkan dalam empat tema besar program yang dijalankan di KPPBC TMP B Pekanbaru dapat dilihat dari data-data berikut:
a) Penguatan budaya organisasi, kelembagaan dan penguatan integritas KPPBC  TMP  B  Pekanbaru  berkontribusi  untuk  mendukung  organisasi  dan SDM yang optimal melalui strategi penguatan budaya Kementerian Keuangan ( The New  Thinking  of  Working ,  nilai-nilai,  etika,  dan  disiplin  pegawai),  dan implementasi  penyederhanan  birokrasi  ( delayering ).  Selanjutnya,  terkait  sistem informasi  yang  andal  dan  terintegrasi  KPPBC  TMP  B  Pekanbaru  berkontribusi melalui  strategi  pengembangan  proyek  strategis  TIK  Kementerian  Keuangan. Kemudian, untuk mendukung pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, DJBC berkontribusi melalui strategi peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI).
Seksi  Kepatuhan  Internal  secara  rutin  menjalankan  kegiatan  Pengawasan Kepatuhan  Pelaksanaan  Tugas  (PKPT)  yang  terkait  dengan  penegakan  disiplin seperti  pengawasan  (monitoring), spot  check (pemeriksaan  mendadak)  dan penguatan  (konsolidasi)  berdasarkan  manajemen  risiko.  Kegiatan  tersebut diharapkan  dapat  menangkal  atau  meminimalisir  tindakan  pelanggaran  kode  etik dan pelanggaran kedisiplinan pegawai.
Penguatan integritas pegawai juga dapat dilakukan dengan terus menanamkan nilai-nilai  Kementerian  Keuangan serta Sikap  Dasar Pegawai Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai, baik melalui internalisasi, sosial media, maupun sarana komunikasi lain seperti  spanduk, banner, flyer , dan lain  sebagainya. Capaian terbaik KPPBC TMP  B  Pekanbaru  berkaitan  dengan  indikator  penguatan  budaya  organisasi, kelembagaan  dan  penguatan  integritas  adalah  keberhasilan  KPPBC  TMP  B Pekanbaru meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada bulan Desember 2022.

## b) Optimalisasi Penerimaa
KPPBC TMP B Pekanbaru sebagai unit vertikal Ditjen Bea dan Cukai tentunya menjalankan  juga  fungsi  utama  Ditjen  Bea  dan  Cukai  sebagai  fasilitator perdagangan,  dukungan  industri,  pelindung  masyarakat,  dan  penghimpun penerimaan. Berkenaan dengan penghimpunan penerimaan negara, KPPBC TMP B Pekanbaru dibebankan target penerimaan berupa bea masuk, bea keluar, cukai, serta pajak  dalam  rangka  impor,  dalam  hal  optimalisasi  penerimaan,  program  PRKC telah berhasil memberikan dampak yang cukup besar dan positif terhadap capaian penerimaan  negara  yang  berhasil  diraih  oleh  KPPBC  TMP  B  pekanbaru  dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
c) Penguatan Fasilitasi
Dalam Laporan kinerja KPPBC TMP B Pekanbaru tahun 2021, diketahui bahwa layanan perizinan dan fasilitas yang dilaksanakan oleh KPPBC TMP B Pekanbaru mencakup 6 (enam) Tempat Penimbunan Sementara, 8 (delapan) Kawasan Pabean, 2 (dua) Gudang berikat, 10 (sepuluh) perusahaan yang menerima fasilitas Kawasan berikat/perusahaan  dalam  kawasan  berikat,  serta  3  (tiga)  perusahaan  penerima fasilitas  pusat  logistik  berikat  (PLB).  Fasilitas  yang  didapatkan  oleh  perusahaan- perusahaan tersebut diantaranya: (a) Penangguhan Bea Masuk, baik untuk importasi barang modal maupun bahan baku produksi, (b) Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan  atas Barang Mewah (PPnBM). (c) Pembebasan Cukai.
d) Efisiensi Pelayanan Dan Efektivitas Pengawasan
Efisiensi  pelayanan  KPPBC  TMP  B  Pekanbaru  dapat  diukur  dari  survei kepuasan  pengguna  jasa  (SKPJ)  yang  diadakan  setiap  tahun.  Indeks  Kepuasan Pengguna Jasa merupakan tingkat kepuasan pengguna jasa di lingkungan KPPBC TMP B Pekanbaru atas pelayanan yang diberikan oleh KPPBC kepada pengguna jasa.  Responden  survei  adalah  pengguna  jasa/pihak  eksternal  yang  menerima pelayanan  di  bidang  Kepabeanan  dan  Cukai  pada  KPPBC  TMP  B  Pekanbaru.
Tujuan  kegiatan  ini  adalah  untuk  mengukur  tingkat  kepuasan  pengguna  jasa terhadap layanan di KPPBC TMP B Pekanbaru. Dari kegiatan tersebut akan dapat diketahui  bagaimana  penilaian  yang  dilakukan  oleh  para  pengguna  jasa  baik  itu importir, eksportir, pengusaha cukai, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, serta pengusaha lain yang berhubungan dengan pelayanan KPPBC TMP B Pekanbaru.
Nilai  akan  diperoleh  berdasarkan  survey  yang  dilakukan  oleh  Direktorat Kepatuhan Internal Kantor Pusat DJBC secara online melalui pengisian google form oleh  para  pengguna  jasa  kepabeanan  masing-masing  kantor.  Hasil  SKPJ  KPPBC TMP  B  Pekanbaru  periode  tahun  2017-2021  mengindikasikan  pelayanan  yang efisien menilik pada indeks yang didapatkan berpredikat “puas” dan selalu melebihi dari target yang ditetapkan.
Pengawasan yang efektif adalah bagian yang tidak terpisahkan dari tugas utama DJBC  dalam  upaya  untuk  melindungi  masyarakat  terhadap  masuknya  barang- barang  berbahaya  serta  barang-barang  yang  berpotensi  mengancam  keselamatan negara seperti narkoba, senjata api ilegal, barang-barang ilegal, dan lain sebagainya. Hasil dari pengawasan yang efektif yang dilaksanakan oleh seksi penindakan dan penyidikan KPPBC TMP B Pekanbaru periode tahun 2021 berhasil menyelamatkan negara dari potensi  kerugian negara sebesar Rp7,5 Milyar dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp18,6 Milyar.
2. Aspek Sumber Daya Kebijakan
(Van  Meter  &  Van  Horn,  1975)  mengungkapkan  bahwa  kesuksesan  sebuah implementasi  kebijakan  tergantung  pada  kemampuan  untuk  menggunakan  sumber daya yang ada. Orang adalah sumber daya utama yang menentukan kesuksesan suatu implementasi kebijakan. Dalam tahapan yang berbeda tentunya memerlukan personel yang  memiliki  kualitas  yang  memenuhi  kualifikasi  sesuai  dengan  pekerjaan.  Selain manusia, sumber dana dan waktu juga menjadi faktor penting bagi kesuksesan suatu implementasi  kebijakan.  Keterbatasan  sumber  dana  dalam  implementasi  kebijakan merupakan faktor utama kegagalan.
Sumber daya kebijakan program PRKC di KPPBC TMP B Pekanbaru terdiri atas:
a) Sumber Daya Manusia
b) Sumber Dana Kegiatan/Program
c) Fasilitas/Sarana dan Prasarana
Sumber dana kegiatan/program PRKC adalah berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  (DIPA)  Kantor  Pusat  serta  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA) Satker  KPPBC  TMP  B  Pekanbaru  yang  mana  sumber  utamanya  adalah  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan KMK 361/KMK.04/2017  tentang  Program  PRKC  pada  diktum  Kesembilan  disebutkan bahwa:
“Segala  biaya  yang  timbul  sebagai  akibat  ditetapkannya  keputusan  Menteri  ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  dan/atau  Satuan  Kerja  Direktorat  Jenderal  Ba  dan  Cukai terkait.”
Untuk  sumber  daya  manusia,  berdasarkan  pada  data  pada  sub  bagian  umum, KPPBC TMP B Pekanbaru memiliki 108 (seratus delapan) pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon III, 11 (sebelas) orang pejabat eselon IV, 30 (tiga puluh) orang  pejabat  fungsional,  dan  66  (enam  puluh  enam)  orang  pegawai  pelaksana. Fasilitas/sarana dan prasarana yang terdapat pada KPPBC TMP B Pekanbaru cukup baik dan layak untuk dapat digunakan sebagai penopang kegiatan program PRKC serta mencapai target-target yang dibebankan kepada KPPBC TMP B Pekanbaru. Fasilitas yang  tersedia  diantaranya  kendaraan  dinas  roda  empat  dan  roda  dua,  kapal  patroli, senjata  api,  laptop  dan  komputer,  generator  set,  dan  lain  sebagainya.  Meskipun demikian seksi penindakan dan penyidikan masih membutuhkan beberapa tambahan fasilitas  guna  menopang  dan  mendukung  P2  dalam  menjalankan  tugas,  utamanya dalam hal pengawasan yang efektif.
3. Aspek Komunikasi Antar Organisasi Dan Kegiatan Pelaksanaan
Pendapat (Van Meter & Van Horn, 1975), ketiadaan kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan akan berakibat standar dan tujuan kebijakan akan sulit  untuk  dicapai.  Dengan  jelasnya standar dan tujuan, para implementator dapat mengerti apa yang diharapkan dari mereka serta memahami apa yang  harus  mereka  kerjakan.  Proses  pengiriman  berita  ke  bawah  di  dalam  sebuah organisasi publik atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan. Kesalahan penafsiran terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan  maupun  interpretasi  yang  berlawanan  antara  para  implementator  dapat menyebabkan terhambatnya para implementator dalam menjalankan syau kebijakan.
Kunci  utama  dalam  imlpementasi  kebijakan  yang  efektif  adalah  komunikasi kepada  para  implementator  yang  konsisten  dan  akurat.  Koordinasi  juga  merupakan kekuatan utama dalam implementasi kebijakan. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  implementasi  kebijakan  membuat  potensi terjadinya kesalahan semakin kecil, dan berlaku sebaliknya. Tanpa adanya penyaluran komunikasi yang baik terhadap suatu kebijakan maka besar kemungkinan kebijakan atau program tersebut tidak akan berjalan dengan baik.
Dalam  program  PRKC  yang  berjalan  di  KPPBC  TMP  B  Pekanbaru,  seluruh informan  serta  para  pelaksana  menyatakan  kegiatan  PRKC  telah  dijalankan  dan dikomunikasikan  (disosialisasikan)  dengan  baik  dan  konsisten,  baik  kepada  internal kantor  maupun  kepada  pihak  eksternal  yaitu  para  pengguna  jasa.  Hal  tersebut dikarenakan salah satunya adalah program PRKC bersifat mandatory atau wajib dari pusat.  Para  informan  juga  menyampaikan  bahwa  komunikasi  serta  koordinasi  antar organisasi di KPPBC TMP B Pekanbaru berjalan dengan sangat baik, sinergis, serta tidak ditemukan adanya kendala atau hambatan yang berarti. Dalam banyak kegiatan masing-masing  seksi  mampu  bekerjasama,  berkoordinasi,  sinergi,  untuk  mencapai kemajuan KPPBC TMP B Pekanbaru. Namun demikian terdapat masukan dari seksi kepatuhan internal untuk lebih memperbanyak kegiatan sosialisasi mengenai program ini karena hanya dilaksanakan sebanyak 3 hingga 4 kali di tahun 2022.
Kegiatan  pelaksanaan  program  PRKC  di  lingkungan  kantor  KPPBC  TMP  B Pekanbaru adalah sebagai berikut:
a) Joint Program DJP ( Secondment )
b) Bimbingan Mental (Bintal)
c) Forum Group Discussion (FGD)
d) Sosialisasi
e) Asistensi kepada pengguna jasa
f) Monitoring/Evaluasi  Tempat  Penimbunan  Sementara  dan  Tempat  Penimbunan Berikat
g) Patroli Laut/Operasi Pasar
h) Capacity Building
Kegiatan program PRKC yang paling banyak diikuti oleh para pegawai  KPPBC TMP B Pekanbaru adalah Forum Group Discussion (FGD) yang mana mencapai angka 94,7% dan Sosialisasi yang mencapai 89,3%.

## 4. Aspek Karakteristik Organisasi Pelaksanaan
(Van Meter & Van Horn, 1975) menjelaskan bahwa dalam konteks kebijakan yang akan  dilaksanakan,  karakteristik  organisasi  pelaksana  menjadi  penting  sebab implementasi  kebijakan  akan  sangat  dipengaruhi  oleh  karakteristik  yang  tepat  serta cocok  dengan  para  pelaksananya.  Dalam  beberapa  kebijakan  akan  menuntut  para implementator  dengan  sangat  ketat  dan  displin.  Namun  sebaliknya  diperlukan pelaksana kebijakan yang lebih persuasif dan terbuka. Rentang kendali/hierarki dari sebuah  organisasi  pelaksana  menjadi  penting  untuk  dicermati  untuk  dapat  melihat seberapa efektif program tersebut dapat dijalankan.
Terdapat  begitu  banyak  karakteristik  lembaga  administratif  yang  mana  setiap karakteristik  yang  berbeda  dapat  mempengaruhi  kinerja  kebijakan  masing-masing lembaga. Komponen tersebut terdiri atas struktural formal organisasi atau yang biasa kita  kenal  dengan  nama  hierarki  serta  atribut  informal  para  pegawainya.  Selain  itu diperlukan jaringan komunikasi horizontal dan vertical dalam organisasi, serta tingkat kebebasan  yang  relatif  tinggi  dalam  komunikasi  dengan  pihak  di  luar  organisasi dengan pihak internal organisasi. Dalam penelitian ini aspek karakteristik organisasi pelaksana  lebih  difokuskan  pada  kekuatan  yang  dimiliki  oleh  organisasi  pelaksana serta rentang kendali/hierarki dari organisasi pelaksana.
Kekuatan yang dimiliki oleh KPPBC TMP B Pekanbaru adalah sebagai berikut:
a. Memiliki  potensi  penerimaan  baik  dari  bea  masuk,  cukai,  bea  keluar  dan  pajak impor yang cukup tinggi,
b. Kantor yang lengkap berkaitan dengan banyaknya kegiatan pabean baik itu impor, ekspor, cukai, pos lalu bea, patroli sungai, maupun bandara internasional.
c. Kekompakan, KPPBC TMP B Pekanbaru merupakan kantor yang sangat kompak para pegawainya. Para pelaksana siap 24 jam ketika mendapatkan panggilan tugas yang mendadak sekalipun.
d. Leadership ,  kepala  kantor  sebagai  pimpinan  tertinggi  sangat  suportif  serta  aware dengan situasi dan kondisi di lapangan.
Rentang kendali/hierarki di KPPBC TMP B Pekanbaru sebagai kantor tipe madya pabean  B,  tidak  terlalu  panjang  yaitu  kepala  kantor  sebagai  pejabat  eselon  III  yang merupakan  pimpinan  tertinggi,  kemudian  kasubag  dan  kepala  seksi  sebagai  pejabat eselon IV sebagai pejabat struktural di bawah kepala kantor, kemudian terdapat para pejabat fungsional pemeriksa bea cukai, yang terdiri dari PBC Pertama, PBC Mahir, dan  PBC  Terampil.  Para  pejabat  fungsional  ini  bertanggung  jawab  secara  langsung kepada kepala kantor, namun demikian secara hierarki dalam koordinasi pelaksanaan tugasnya  masih  di  bawah  koordinasi  para  kepala  seksi  sebagai  pejabat  pengampu, kemudian yang paling bawah adalah para pelaksana/staf.
Kondisi  sumber  daya  manusia  di  KPPBC  TMP  B  Pekanbaru  sejauh  ini  sudah cukup memadai, meskipun jumlah staf wanita masih sangat kurang, untuk kompetensi juga  sudah  cukup  karena  rata-rata  merupakan  lulusan  Sekolah  Tinggi  Akuntansi Negara  (STAN),  namun  demikian  untuk  jumlah  staf  masih  terdapat  kekurangan terutama  untuk  pelayanan  di  bandar  udara  internasional.  Peningkatan  kompentensi melalui  pendidikan  dan  pelatihan  serta  sosialisasi  juga  masih  diperlukan  guna meningkatkan kemampuan serta pengetahuan para pegawai.
5. Aspek Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
Penjelasan dari (Van Meter & Van Horn, 1975) mengungkapkan bahwa terdapat faktor lain yang juga penting untuk dicermati dalam mengukur kinerja implementasi kebijakan.  Hal  tersebut  ialah  sejauh  mana  lingkungan  eksternal  ikut  mementukan keberhasilan  suatu  kebijakan  publik.  Salah  satu  faktor  utama  penyebab  kegagalan kinerja implementasi kebijakan adalah karena lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang  tidak  kondusif.  Oleh  sebab  itu  upaya  implementasi  kebijakan  memerlukan kondisi  lingkungan  eksternal  yang  kondusif  dan  dapat  mendukung  keberhasilan implementasi  kebijakan atau program  tersebut.  Lingkungan eksternal  yang kondusif dan aman tentunya sangat diperlukan oleh KPPBC TMP B Pekanbaru dalam pelaksaan program PRKC.
a. Faktor Ekonomi
Kondisi perekonomian kota Pekanbaru digambarkan oleh para informan cukup baik,  banyak  terdapat  perkebunan  kelapa  sawit  yang  berada  di  sekitar  kota Pekanbaru, terdapat juga banyak perusahaan importir, eksportir, maupun pengusaha cukai yang sangat mendukung KPPBC TMP B Pekanbaru dalam memenuhi target penerimaan  yang  dibebankan.  Masyarakat  Pekanbaru  dipandang  lebih  sejahtera yang terindikasi dari sedikitnya barang-barang bekas yang diperdagangkan di kota Pekanbaru.  Kondisi  perekonomian  di  Pekanbaru  sangat  baik,  sumber  daya  alam berlimpah, produk crude palm oil (CPO) serta turunannya sangat berlimpah. Data tersebut  didukung  dengan  data  yang  bersumber  dari  Kepmentan  No.833  Tahun 2019  yang  mana  provinsi  Riau  adalah  provinsi  yang  memiliki  area  perkebunan sawit yang terluas di Indonesia. Luasnya mencapai 3,38 juta hektar, setara dengan 20,68% dari total luas perkebunan sawit yang ada di seluruh provinsi di Indonesia.
b. Faktor Sosial
Kondisi  sosial  masyarakat  Pekanbaru  cukup  stabil,  aman,  serta  toleran,  tidak terdapat gejolak atau konflik yang cenderung membahayakan. Kondisi sosial yang cenderung aman dan stabil salah satunya disebabkan oleh suku masyarakat di kota Pekanbaru yang hanya memiliki tiga suku dominan, yaitu suku melayu, suku batak, dan suku padang, sehingga kondisi sosialnya cukup kondusif dan aman.
c. Faktor Politik
Kondisi perpolitikan di kota Pekanbaru tidak secara langsung berkaitan/berpengaruh terhadap KPPBC TMP B Pekanbaru, namun demikian hasil penelitian  menunjukkan  kondisi  politik  di  Kota  Pekanbaru  cenderung  kondusif, aman, dan damai.
6. Aspek Disposisi/Sikap Pelaksana
Selanjutnya (Van Meter & Van Horn, 1975) mengungkapkan bahwa arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. Kegagalan para pelaksana menjalankan sebuah kebijakan dapat disebabkan juga oleh penolakan  atau  ketidaktahuan  tentang  apa  yang  menjadi  tujuan  suatu  kebijakan. Pendangan terhadap suatu kebijakan serta cara pandang terhadap pengaruh kebijakan terhadap  kepentingan-kepentingan  pribadi  dan  golongannya  sangat  mempengaruhi sikap para pelaksana.
Dalam penelitian ini berkaitan dengan aspek pemahaman serta disposisi/sikap para pelaksana terhadap program PRKC di KPPBC TMP B Pekanbaru, ditemukan bahwa para  pelaksana  maupun  para  pimpinan  sebagai  implementator  program  ini  sudah mengetahui dan memahami program PRKC. Hal tersebut diperkuat dengan data yang diperoleh  dari  hasil  observasi  terhadap  para  pegawai  KPPBC  TMP  B  Pekanbaru mengenai  pengetahuan  implementator,  hampir  seluruh  pegawai  mengetahui  tentang program PRKC ini. Namun demikian terdapat informan yang memandang masih perlu untuk tetap diadakan sosialisasi terus menerus agar para pegawai lebih memahami dan menjalankan secara konsisten program PRKC yang ada di KPPBC TMP B Pekanbaru.
Disposisi/sikap para pelaksana di KPPBC TMP B Pekanbaru sangat mendukung dan antusias terhadap program PRKC. Para pimpinan serta para pegawai KPPBC TMP B Pekanbaru sangat antusias mengikuti kegiatan-kegiatan dalam program PRKC serta hanya  sebagian  kecil  yang  menyatakan  tidak  mendukung  program  ini.  Namun demikian  kepala  seksi  kepatuhan  internal  menyampaikan  keraguan  terhadap pemahaman para pelaksana terhadap program ini, hal tersebut disebabkan oleh salah satunya masih kurangnya sosialiasi program ini, yang mana tidak dilaksanakan setiap bulan, namun hanya 3 sampai 4 kali dalam 1 tahun. Dipandang perlu untuk menambah frekuensi dari sosialisasi program PRKC ini.

## Kesimpulan
Implementasi program penguatan reformasi kepabeanan dan cukai yang berjalan di KPPBC  TMP B Pekanbaru  berdasarkan  pada  teori  implementasi  kebijakan  Van  Meter dan  Van  Horn  telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  tersebut  diperkuat  dari  data  yang diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  dokumentasi,  yang  menguatkan  bahwa  standar
kebijakan  telah  dilaksanakan  dengan  sangat  baik,  terbukti  dari  keempat  indikator  dari tema  program  PRKC  yang  telah  dijalankan  oleh  KPPBC  TMP  B  Pekanbaru  serta memberikan dampak yang positif apa yang diharapkan dari mereka serta memahami apa yang  harus  mereka  kerjakan.  Proses  pengiriman  berita  ke  bawah  di  dalam  sebuah organisasi publik atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering  mengalami  gangguan.  Kesalahan  penafsiran  terhadap  suatu  standar  dan  tujuan kebijakan  maupun  interpretasi  yang  berlawanan  antara  para  implementator  dapat menyebabkan terhambatnya para implementator dalam menjalankan syau kebijakan.

## BIBLIOGRAFI
Ahsan, Abdillah, Wiyono, N. H., & Veruswati, M. (2020). Kajian Kebijakan
Amandemen Uu No. 39/2007 Dan Reformasi Kebijakan Cukai Di Indonesia . Depok: Ui Publishing.
Budiarto, Rachmawan, Putero, Susetyo Hario, Suyatna, Hempri, Astuti, Puji, Saptoadi, Harwin,  Ridwan,  M.  Munif,  &  Susilo,  Bambang.  (2018). Pengembangan  Umkm Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis . Ugm Press.
Haning,  Mohammad  Thahir.  (2018).  Reformasi  Birokrasi  Di  Indonesia:  Tinjauan  Dari Perspektif  Administrasi  Publik. Jakpp  (Jurnal  Analisis  Kebijakan  &  Pelayanan Publik) , 25–37. Https://Doi.Org/10.31947/Jakpp.V4i1.5902
Kartika,  Rahel.  (2021). Peran  Direktorat  Jendral  Bea  Dan  Cukai  Dalam Penanggulangan  Penyelundupan  Narkotika  Jalur  Laut  Di  Kepulauan  Riau .  Prodi Ilmu Hukum.
Nurdyansyah, Nurdyansyah, & Andiek, Widodo. (2017). Manajemen Sekolah Berbasis Ict . Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Pasolong, Harbani. (2014). Teori Administrasi Publik . Alfabeta Bandung.
Purwanto,  Jarot  Hidayat.  (2020).  Analisis  Budaya  Kerja  Aparatur  Sipil  Negara:  Studi Kasus  Pada  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Provinsi  Jawa  Barat. Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik .
Putra,  Sandy  Ardiyansyah.  (2015).  Reformasi  Birokrasi  Bidang  Organisasi  Dan  Tata Laksana Di Kemetrian Kelautan Dan Perikanan Jakarta. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Jisip) , 4 (1).
Rosyada,  Dede.  (2017). Madrasah  Dan  Profesionalisme  Guru  Dalam  Arus  Dinamika Pendidikan Islam Di Era Otonomi Daerah . Kencana.
Saputra,  Agustinus  Imam.  (2021).  Pajak  Karbon  Sebagai  Sumber  Penerimaan  Negara Dan  Sistem  Pemungutannya. Jurnal  Anggaran  Dan  Keuangan  Negara  Indonesia (Akurasi) , 3 (1), 56–71.
Tirtosudarmo,  Riwanto.  (2022). Mencari  Indonesia  1:  Demografi-Politik  Pasca- Soeharto (Bw) . Media Nusa Creative (Mnc Publishing).
Van Meter, Donald S., & Van Horn, Carl E. (1975). The Policy Implementation Process: A  Conceptual  Framework. Administration  &  Society , 6 (4),  445–488. Https://Doi.Org/10.1177/009539977500600404
Yuliani,  Wiwin.  (2018).  Metode  Penelitian  Deskriptif  Kualitatif  Dalam  Perspektif Bimbingan Dan Konseling. Quanta , 2 (2), 83–91.
Yunus,  Saddam  Bustanil.  (2013). Analisis  Peran  Reformasi  Birokrasi  Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai  Tipe  Madya  Pabean  B  Pekanabru .  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif Kasim Riau.
Zulkifli,  Zulkifli,  &  Fahrika,  Andi  Ika.  (2020). Perekonomian  Indonesia  Sejarah  Dan Perkembangannya . Yayasan Barcode.

## Copyright holder:
Dhanny Christian Wibowo, Desita Rahayu, Rahmat Hidayat (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: