## PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN
(Analisis Terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan dalam Perudang- Undangan Islam Indonesia dan Malaysia)
Hendri. K Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hendripejuang45@gmail.com

## Abstrak
Perkawinan  tidak  tercatat  di  Indonesia  disebabkan  oleh pertama: Ambigunya aturan  pencatatan  perkawinan  dalam  perudang-undangan. Kedua : Lemahnya sanksi  hukum  terhadap  pelaku.  Sanksi  hukum  yang  diterapkan  saat  ini  lebih berdampak  kepada  istri  dan  anak  yang  dilahirkannya  sementara  suami  hampir tidak  merasakan  dampak  negatifnya.  Sementara  di  Malaysia  meskipun  aturan yang  terdapat  dalam enakmen maupun  dalam  akta  undang-udang  sangat  ketat mengatur  agar  perkawinan  itu  tercatat  namun  terdapat  celah  hukum  yang dimamfaatkan  oleh  warga  Malaysia,  yaitu  bolehnya  menikah  di  tempat  yang jaraknya lebih dari dua marhalah, kemudian perkawinan tersebut dapat kembali didaftarkan  setelah  terlebih  dahulu  melalui  proses  persidangan  dan  membayar denda di Mahkamah Syariah.
Kata Kunci: Hukum Perkawinan , Pencatatan Perkawinan

## Abstract
Unregistered  marriages  in  Indonesia  is  caused  by  some  factors.  First:  The ambiguity of marriage registration regulation in the legislation. Second: Weak legal  sanctions  against  perpetrators.  The  current  legal  sanctions  have  more impact on wives and children who were born while the husbands hardly feel the negative  effects.  While  in  Malaysia,  although  the  rules  contained  in  the enactment and the deed of law are very strict in regulating that the marriage is recorded, there is a legal loophole that is exploited by the Malaysians, which is being  able  to  get  married  in  a  place  more  than  two  marhalah,  then  the marriage  can  be  re-registered  after  first  going  through  the  trial  process  and paying a fine in the Sharia Court.
Keywords: Marriage Law, Marriage Registration

## PENDAHULUAN
Perkawinan  bertujuan  untuk  menyalurkan  kebutuhan  biologis  dan melahirkan  keturunan.  Perkawinan  juga  bertujuan  untuk  terciptanya ketenteraman  dan  berkasih  sayang  antara  suami  isteri.  UU  No  1  tahun  1974 merumuskan  bahwa  perkawinan  adalah  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang bahagia  kekal  berdasarkan  ketuhanan  Yang  Mahaesa. 1 Untuk  menjaga  tujuan- tujuan  perkawinan  tersebut  pemerintah  Indonesia  dan  Malaysia 2 menetapkan beberapa  peraturan  perundang-undangan 3 .  Di  antara  aturan  tersebut  adalah perkawinan harus dicatat/terdaftar 4 . Aturan mengenai perkawinan harus dicatat adalah  upaya  negara  menertibkan  perkawinan  dalam  masyarakat  dan  lebih khusus lagi untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak. 5
Di Indonesia 6 , aturan pencatatan perkawinan telah ditetapkan tidak lama setelah Indonesia merdeka 7 , hal ini ditandai dengan diberlakukannya UU No 22
1 Perkawinan adalah  ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa.  Lihat  Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, Laksana, Yogyakarta, hal. 8.
2 Secara umum  undang-undang  perkawinan Muslim kontemporer sebagian besar telah mengharuskan  pencatatan  perkawian,  kecuali  Aljazair  yang    tidak  mencantumkan    aturan mengenai pencatatan  perkawinan. Hanya saja dalam  rincian  keharusan pencatatan perkawinan tersebut  ditemukan  variasi  berbeda  disetiap  negara-negara    Muslim  yang    jika  dielompokkan dapat  dibedakan    menjadi  tiga  variasi. Pertama kelompok  yang  menetapkan  pencatatan perkawinan  sebagai  keharusan,  jika  ada  yang  melanggar  dapat  dijatuhkan  sanksi. Kedua kelompok  yang  menjadikan  sebagai  syarat  administrasi,  tetapi  tidak  menegaskan  status  dan akibat  Hukum  terhadap  perkawinan  yang  tidak  tercatat. Ketiga mengharuskan  pencatatan perkawinan tetapi mengakui perkawinan tidak tercatat.  Nagara-nagara yang termasuk kedalam kelompok  yang  pertama  adalah  Brunai,  Mesir,  Iran,  India,  Pakistan,  Yordania,  Tunisia,  Irak, dan Yaman. Yang   masuk kedalam  kelompok  kedua adalah: Lebanon, Fhilipina, Maroko dan Libya. Dan yang termasuk kedalam kelompok ketiga adalah Syria. Lihat: Khoiruddin Nasution, 2002, Status  Wanita  di  Asia  Tenggara:  Studi  Terhadap  Perundang-Undangan  Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, INIS, Jakarta), hal. 158.
3 Ahmad  Tholabi  Kharlie,  2015, Hukum  Keluarga  Indonesia, Sinar  Grafika,  Jakarta, hal. 182.
4 Dalam  kitab-kitab  fikih  klasik  tidak  ditemukan  adanya  kewajiban    pasangan  suami isteri  untuk  mencatatkan  perkawinannya  kepada  pejabat  Negara.  Dalam  tradisi  umat  Islam terdahulu, perkawinan sudah dianggap sah bila telah  terpenuhi syarat dan  rukunnya. Berbeda dengan  perkara    muammalah  yang  dilakukan  secara  tidak  tunai  secara  jelas  al-qur’an memerintahkan untuk mencatatnya sebagamana termuat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282.  Ahmad  Tholabi  Kharlie,  2015, Hukum  Keluarga  Indonesia, Sinar  Grafika,  Jakarta,  hal. 182.
5 Ahmad Rofiq, 2013, Hukum Perdata Islam  di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hal.
91.
6 Di  Indonesia  untuk  keperluan    pencatatan    perkawinan  pemerintah  telah menyediakan  kantor    pelayanan    pencatatan.  Untuk  umat  Islam  pencatatan  perkawinan
Tahun  1946 8 tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk  yang  termuat  dalam pasal 1 dan 2 9 . Pencatatan perkawinan juga diatuar dalam pasal 2 ayat (2) UU No  1  Tahun  1974    tentang  Perkawinan 10 .  dan  diatur  dalam  pasal  5  ayat  (1) Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI). 11 Labih  lanjut  dalam  pasal  6  ayat  (2)  KHI 12 dijelaskan bahwa masyarakat yang melangsungkan perkawinan meskipun sudah terpenuhi  syarat  dan  rukun  secara  agama  namun  tidak  mencatatkan perkawinannya,  maka  perkawinan  tersebut  dianggap  perkawinan  yang  tidak memiliki kekuatan hukum.
Sama  halnya  dengan  Indonesia  pencatatan  perkawinan  di  Malaysia 13 sudah  diatur  dalam  bentuk  perundang-undangan.  Hanya  saja  perbedaanya
dilakukan di Kantor Urusan  Agama (KUA)  yang ditempatkan di  setiap kecamatan. Sementara untuk pemeluk agama non Islam, pencatatan perkawinan  dilaksanakan  di Kantor  Catatan Sipil (KCS)  yang  ada  disetiap  kabupaten/kota.  Lihat:  Kustini,  2013, Menelusuri  Makna  di  Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, Jakarta, hal. 4.
7 Ahmad Tholabi Kharlie, 2015, Hukum  Keluarga  Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 189.
8 Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946  diumumkan  pada  tanggal    21  November 1946,  dan  ditetapkan  di  Linggarjati  pada  tanggal    26  November  1946  dan  berlaku  bagi  umat Islam  di  Indonesia.  Lihat:  Neng  Djubaidah  ,  2010, Pencatatan  Perkawinan  dan    Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta, h. 209. Undang-Undang  Nomor 22 Tahun1946, yang mengatur tentang Pencatatan  Nikah, Talak dan  Rujuk.  Semula  hanya  berlaku    untuk  daerah  Jawa  dan  Madura,  tetapi  dengan    lahirnya Undang-Undang  No. 32 Tahun 1954, yang disahkan pada tanggal 26 Oktober 1954, Undang- Undang No. 22 Tahun 1946 diberlakukan untuk seluruh  wilayah Indonesia. Lihat: Khoiruddin Nasution.  2002, Status  Wanita  di  Asia  Tenggara:  Studi  Terhadap  Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, INIS, Jakarta, hal. 146.
9 Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun1946  tentang  Pencatatan  Nikah, Talak  dan  Rujuk  yang  berbunyi:  “ Nikah  yang  dilakukan  menurut  agama  Islam,  selanjutnya disebut Nikah, diawasi oleh pegawai  pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai  yang  ditunjuk  olehnya.  Talak  dan  rujuk  yang  dilakukan  menurut  agama  Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat Nikah .  Lihat juga pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “ Yang berhak melakukan pengawasan atas Nikah dan  menerima pemberitahuan    tentang    talak  dan  rujuk,  hanya  pegawai  yang  diangkat  oleh  Menteri  Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya ”. 10 Pasal  2  ayat  (2).  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun1974  Tentang  Perkawinan, yang berbunyi:  “ Tiap-tiap  perkawinan    dicatat    menurut    peraturan  perundang-undangan  yang berlaku ” 11 Pasal  5  ayat  (1)  KHI  yang  berbunyi:  “ Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat ”. 12 Pasal  6  ayat  (2)  KHI  yang  berbunyi:  “ Perkawinan    yang    dilakukan    di  luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum ”.
13 Dipilihnya  Malaysia  dalam  penelitian  ini  dengan  alasan  antara  lain:  Indonesia  dan Malaysia  sama-sama  negara  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam.  Dalam    hal pengamalan    pemahaman  keagaaman  Indonesia  dan  Malaysia  sama-sama  mengamalkan  fikih
adalah  di  Malaysia  setiap  wilayah  bagian  (negeri/provinsi)  memiliki  undang- undang  tersendiri.  Undang-undang  perkawinan  untuk  nagara  bagian  diatur dalam  Enakmen  yang  terdapat  di  setiap  negeri-negeri  (negara  bagian). 14
Sedangkan  undang-undang  perkawinan  untuk  Wilayah  Persekutuan  diatur dalam  Akta  303  UU  Keluarga  Islam  (Wilayah-Wilayah  Persekutuan)  tahun 1984.
Dari  sekian  banyak  undang-undang  perkawinan  di  Malaysia  yang dijadikan  objek  dalam  penelitian  ini  adalah  UU  Keluarga  Islam  Wilayah- Wilayah  Persekutuan  tahun  1984. 15 UU  Keluarga  Islam  Wilayah-Wilayah Persekutuan tahun 1984 menyebutkan bahwa perkawinan harus tercatat. Hal ini diatur  dalam  seksyen  (pasal)  25  Undang-Undang  Keluarga  Islam 16 (Wilayah- Wilayah Persekutuan) tahun 1984.
Meskipun  sudah  ada  aturan  tantang  pencatatan  perkawinan  dan banyaknya  dampak  negatif  yang  muncul  akibat  perkawinan  tidak  tercatat namun,  di  Indonesia dan Malaysia masih banyak dijumpai praktik perkawinan tidak tercatat. Di antara kasus-kasus perkawinan tidak tercatat dapat kita ketahui dari  penelitian-penelitian  yang  meneliti  praktik-praktik  perkawinan  tidak tercatat di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian tersebut antara lain:
Penelitian  yang  dilakukan  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) 17 yang menyatakan pada
mazhab  Syafii.  Dan  di  Indonesia  maupun  di  Malaysia  sama-sama  telah    memiliki  undang- undang perkawinan.
14 Mohd  Sanusi  bin  Mahmood,  1998, Undang-  Undang  Keluarga  dalam  Islam, Syarikat Dian Sdn. Bhd, Kota Bharu, hal. 40.
15 Akta  Undang-Undang  Keluarga  Islam    (Wilayah-Wilayah  Persekutuan)  1984 disetujuii oleh kerajaan pada tanggal  27 Juni 1984, diumumkan ke masyarakat tanggal 28 Juni 1984 dan mulai diberlakukan ditengah  tengah masyarakat pada tanggal 29 April 1987. Terdiri dari 10 bahagian (bab) dan 135 seksyen (Pasal). Adapun sepuluh bab tersebut adalah: Bahagian I  (Permulaan),  bahagian  II  (Perkahwinan),  bahagian  III  (Pendaftaran  Perkahwinan),  bahagian IV  (Penalti dan Pelbagai Peruntukan yang Berhubungan dengan Akad Nikah dan Pendaftaran Perkahwinan), bahagian V (Pembubaran Perkahwinan), bahagian VI (Nafkah Isteri, Anak Dan Lain-Lain),  Bahagian  VII  (Jagaan/Hadanah),  bahagian  VIII  (Pelbagai),  bahagian  IX (pinalti/hukuman) dan  yang terakhir bahagian X yaitu ( Am/Umum).
16 Seksyen (pasal) 25 Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Tahun 1984. Yang berbunyi: Perkahwinan selepas tarikh yang ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin  dalam  wilayah  persekutuan  dan  Perkahwinan    tiap-tiap    orang  yang  tinggal  di luar negeri tetapi bermastautin dalam wilayah persekutuan  hendaklah  didaftarkan  mengikut Akta  ini. Bandingkan  dengan  UU  Perak  1984  pasal  23,  UU  Serawak  1991  pasal  23,  UU Kelantan  1983  pasal  21  ayat  (1),  UU  Negeri  Sembilan  1983  pasal  25,  dan  UU  Pahang  1987 pasal 25,
17 PEKKA  adalah  organisasi  non  pemerintah    lokal,  didirikan  pada  Tahun  1999, bekerja  dengan  lebih  dari  7900    perempuan    kepala    keluarga  melalui  jaringan  330  kelompok PEKKA yang  tersebar di delapan provinsi (NAD, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat,
tahun 2012 sebanyak 25 persen masyarakat di Indonesia melakukan perkawinan tidak  tercatat.  Penelitian  ini  dilakukan  di  111  desa  dari  17  provinsi.  Penelitian ini  menjelaskan  bahwa  ada  beberapa  provinsi  di  Indonesia  yang  angka perkawinan  tidak  tercatanya  sangat  tinggi  yaitu  di  atas  50  persen.  Provinsi- provinsi  tersebut  antara  lain  NTT  78  persen,  Banten  65  persen,  dan  NTB  54 persen 18 .
Penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian  Agama 19 .  Penelitian  ini  meneliti  praktik  perkawian  tidak  tercatat di  tujuh  Provinsi  di  Indonesia.  Provinsi  tersebut  adalah: 1 .  Jawa  Barat (Kabupaten Cianjur dan Indramayu), 2 . Jawa Timur (Kabupaten Bangkalan dan Malang), 3 . Jawa Tengah (Kabupaten Brebes), 4 . Daerah Istimewa Yogyakarta,
5 .  Kalimantan  Selatan  (Kabupaten  Balangan  dan  Amuntai), 6 .  Banten  (Kota
Tanggerang) 7 . Provinsi Nusa Tenggara Barat..
Penelitian  yang  dilakukan  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  bekerjasama  dengan  Indonesia  Research  Foundation. Penelitian  ini  meneliti  praktik  perkawian  tidak  tercatat  di  Kecamatan  Cisarua, Kabupaten Bogor dan Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.  Penelitian  ini  mengungkapkan  praktik  perkawinan  tidak  tercatat  di Cisarua  dan  Sukaresmi  terjadi  tidak  hanya  sesama  warganegara  Indonesia, Praktik  perkawinan  tidak  tercatat  juga  terjadi  antara  penduduk  lokal  dengan Warga Negara Asing yang umumnya berasal dari Timur Tengah.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Moh.  Zahid,  SH  dengan  judul: Dua Puluh Lima Tahun Undang-Undang Perkawinan di Indonesia . Diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta pada tahun 2001. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat masih banyak terjadi  di  Indonesia  terutama  di  Jawa  Barat,  Jawa  Timur,  Jawa  Tengah, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta.
NTB, NTT, Maluku Utara, dan  Sulawesi Tengggara) Anggota PEKKA adalah perempuan yang menjadi    kepala    keluarga  akibat    meninggalnya  suami,  perceraian,  ditinggal,  melajang  atau menikah namun bertanggung  jawab atas kehidupan  rumah tangga (karena suaminya sakit, atau tidak mampu bekerja atau bekerja di luar negeri dan tidak memberi dukungan keuangan kepada keluarga).
18 https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan- Nikah-sirri. Diakses pada tanggal 22 Agustus 2018.
19 Penelitian ini adalah penelitian  tim oleh 17 orang  peneliti antara lain: (Abdul Jamil dan  Mukhtar Ilyas, Muchith  A. Karim dan Selamet,  Muchtar dan Agus Mulyono, Nur Rofiah dan  Kustini,  Kuswinarno  dan  Fakhruddin  M,  Zainal  Abidin  dan  Sri  Hidayati,  Ah.  Azharudin Lathif dan  Muchit A. Karim, Ida Rosyida dan Iklilah Muzayyanah DF dan Fauziah. Penelitian yang  dilakukan  oleh  17  orang  peneliti  ini  dihimpun  dalam  sebuah  buku  yang  diberi  judul “ Menelusuri  Makna  di  Balik  Fenomena  Perkawinan  di  Bawah  Umur  dan  Perkawinan  Tidak Tercatat. Diterbitkan  oleh  Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan  Badan  Litbang  dan  Diklat Kementerian Agama RI. Diterbitkan pertama kali pada Tahun 2013.
Perkawinan  tidak  tercatat  juga  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat Malaysia,  uniknya  praktik  perkawinan  tidak  tercatat  tersebut  dilakasanakan  di Negara  Thailand.  Daerah  Thailand  yang  kerap  dijadikan  tempat  melangsung perkawinan  tidak  tercatat  oleh  warga  Negara  Malaysia  antara  lain:  Songkhala, Satun,  Yala,  Narathiwat,  dan  Pattani.  Artinya  pratek  perkawinan  tidak  tercatat warga  negara  Malaysia  lebih  banyak  dilakukan  di  Thailand  ketimbang  yang dilakukan di negara Malaysia itu sendiri.
Banyaknya  praktik  perkawinan  tidak  tercatat  di  Malaysia  pernah diberitakan  oleh  media  Antaranews.com  yang  dimuat  pada  hari   Kamis,  19 September 2013 menyebutkan bahwa rata-rata 1.000 orang setiap bulannya atau rata-rata 30 pasangan setiap hari warga Malaysia melangsungkan perkawinan di daerah  selatan  Thailand 20 .  Menurut  Konsulat  Jendral  Malaysia  Songkhla, Mohd.  Faizal  Razali,  jumlah  pasangan  Malaysia  yang  menikah  di  Songkhla pada  tahun  2013  sebanyak  3.485  pasangan  dan  3.381  pasangan  pada  tahun 2014. Razali menambahkan angka tersebut belum termasuk pernikahan melalui perantara atau sindikat yang tidak resmi. 21
Data  mengenai  perkawinan  tidak  tercatat  juga  dapat  dilihat  dari penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muhammad  Nur  Faqih  Bin  Abdullah  dengan judul: Pernikahan Tanpa Izin Mahkamah Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Kasus  di  Mahkamah  Rendah  Syariah  Tanah  Merah,  Kelantan,  Malaysia . 22
Berdasarkan  data  statistik  di  Mahkamah  Rendah  Syariah  Tanah  Merah, Muhammad Nur Faqih menjelas bahwa terhitung dari tahun 2013 sampai tahun 2015  terjadi  peningkatan  praktik  perkawinan  tidak  tercatat. 23 Hal  ini  dapat dilihat  dari  data  yang  menyatakan  pada  tahun  2013  terdapat  40  kasus.  Tahun
20 https:/www.antaranews.com/berita/485669/banyak-warga-malaysia-meNikah-di Thailand.
21 Ada  tiga  pola  bentuk  perkawinan  masyarakat  Malaysia  yang  melangsungkan perkawinan di Thailand yaitu: Pertama pola perkawinan yang dilakukan secara resmi di kantor urusan  agama  Thailand    kemudian  dilegalkan    ( i’tiraf )    setelah    kembali    ke  Malaysia. Kedua pola perkawinan  yang dilakukan secara resmi di  kantor urusan agama  di Thailand tetapi tidak dilegalkan  ( i’tiraf ). Ketiga pola  perkawinan  yang  dilakukan  secara  tidak  resmi,  perkawinan pola  ketiga  ini  dilakkan  di  rumah-rumah  tokoh  agama,  dan  masjid-masjid  di  Thailad.  Bentuk perkawinan yang ketiga ini oleh pemerintah  Malaysia dinamakan dengan perkawinan sindiket.
22 Skripsi  Muhammad  Nur  Faqih  Bin  Abdullah,  2017, Pernikahan  Tanpa    Izin Mahkamah    Ditinjau    Menurut    Hukum    Islam    Studi  Kasus  di  Mahkamah  Rendah  Syariah Tanah Merah, Kelantan, Malaysia, UIN Suska Riau, Pekanbaru, hal. 59.
23 Tanah    Merah merupakan  salah  satu  daerah  (setingkat  kabupaten)  dari  10  daerah- daerah  di  Negeri (Provinsi)  Kelantan.  Wilayah  perkotaan  Tanah  Merah  terletak  di  sepanjang Sungai  Kelantan.  Berbatasan  dengan  Distrik  Pasir  Mas  di  utara,  Distrik  Machang  ke  Timur, Distrik Kuala Krai ke Tenggara, Distrik Jeli ke Barat Daya dan Thailand di Barat. Tanah Merah dikenal  sebagai  bandar  (kota)  terbesar  kedua  di  provinsi  Kelantan  setelah  Kota  Bharu. https://ms.wikipedia.org/wiki/Tanah_Merah,_Kelantan. Diakses tanggal 18 November 2018.
2014  terdapat  70  kasus  dan  tahun  2015  sebanyak  81  kasus  perkawinan  tidak tercatat  yang  dilaporkan  ke  Mahkamah  Rendah  Syariah  Tanah  Merah, Kelantan.  Data  tersebut  adalah  data  perkawinan  tanpa  izin  mahkamah (perkawinan  tidak  tercatat)  yang  kemudian  dilaporkan  ke  mahkamah (pengadilan) agar mendapat pengesahan dari negara. Jika ditambahkan dengan perkawinan tidak tercatat yang tidak dilaporkan ke mahkamah tentu jumlahnya akan jauh lebih banyak.
Dari  yang  telah  diuraikan  di  atas  terlihat  masih  banyak  masyarakat melakukan  perkawinan  tidak  tercatat.  Padahal  sangat  banyak  dampak  negatif dari perkawinan tidak tercatat terutama bagi istri dan anak-anaknya, Dari uraian di  atas  juga  terlihat  ketimpangan  antara  aturan  keharusan  pencatatan perkawinan yang termuat dalam perundang-undangan dengan kenyataan masih banyaknya pernikahan tidak tercatat.
Penomena  di  atas  patut  dipertanyakan,  bagaimana  mungkin  aturan tentang pencatatan perkawinan  yang tertuang dalam pasal  2 ayat  (2) UU  No 1 Tahun 1974, dalam pasal 5 ayat 1 KHI dan dalam UU No 22 tahun 1946 yang telah  lama  diberlakukan.  Begitu  juga  dengan  aturan  yang  telah  dibuat  oleh pemerintah  Malaysia  namun  mengapa  masih  banyak  terjadi  perkawinan  tidak tercatat? Masih banyaknya perkawinan tidak tercatat mendorong penulis untuk meneliti  lebih  lanjut.  Meskipun  tema  tentang  perkawinan  tidak  tercatat  sudah banyak  dikaji  namun  dalam  kajian  Hukum  Keluarga  Islam  perkawinan  tidak tercatat  selalu  menjadi  menarik 24 dan  aktual  untuk  dibicarakan.  Hasil  analisis dari  penelitian  ini  juga  diharapkan  melahirkan  temuan  baru  sebagai  solusi terbaik untuk menjawab persoalan perkawinan tidak tercatat.

## PEMBAHASAN

## Faktor Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia
Pada  dasarnya  hampir  sama  penyebab  terjadinya  perkawinan  tidak tercatat di  Indonesia dan Malaysia. Dan ada banyak faktor sehingga seseorang memilih  untuk  melakukan  perkawinan  tidak  tercatat.  Diantara  faktor  terbut
24 Perkawinan    tidak    tercatat  ( Nikah  sirri ),    poligami,    perkawinan  beda  agama,  dan kawin    kontrak  merupakan    persoalan    yang    selalu  aktual  dalam    kajian  Hukum  Perkawinan Islam.  Meskipun  tema-tema  tersebut  sudah  banyak  diteliti  namun  tema-tema  di  atas  selalu menjadi  menarik  untuk  dibicarakan.  Lihat  Abdul  Ghofur  Anshori,  2011, Hukum  Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif, UII Press, Jakarta, hal. 203-227.
adalah:  hubungan  yang  tidak  disetujui  wali,  tidak  mendapat  izin  berpoligami, hamil di luar nikah, terkendala batasan usia, faktor ekonomi dan lain-lain.
Faktor-faktor  di  atas  pada  dasarnya  adalah  faktor  hilir  penyebab terjadinya  perkawinan  tidak  tercatat.  Dalam  tulisan  ini  penulis  akan mengungkapkan bahwa selain faktor-faktor hilir yang disebutkan di atas penulis melihat  bahwa  ada  faktor  yang  penulis  sebut  sebagai  faktor  hulu  penyebab masih banyak terjadi perkawinan tidak tercatat tersebut.
Sebelum  menjelaskan  faktor  hulu  dimaksud,  maka  terlebih  dahulu  harus merujuk  aturan  pencatatan  perkawinan  dalam  perundang-undangan.  Aturan pencatatan  perkawinan  terdapat  dalam  pasal  2  ayat  (2)  UU  No  1  tahun  1974 yang  berbunyi  “ Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku”. Dalam  pasal  2  ayat  (2)  ini  jelas  disebutkan  bahwa perkawinan  harus  dicatatkan.  Namun  ayat  sebelumnya  (pasal  2  ayat  (1)) menyatakan bahwa “ Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing  agama  dan  kepercayaannya  itu ”.  Ayat  ini  menyatakan  bahwa perkawinan  telah  menjadi  sah  apabila  telah  dilaksanakan  menurut  aturan agamanya masing-masing. Dalam hukum Islam, perkawinan telah dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun. Adapun pencatatan perkawinan dalam hukum Islam tidak termasuk kedalam syarat maupun rukun.
Berdasarkan  pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  di  atas  terlihat  adanya  dualisme pemahaman  hukum  terhadap  status  perkawinan  tidak  tercatat  dalam  undang- undang perkawinan Islam di Indonesia. Salah satu pendapat memahami pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 secara tekstual ( norma hukum ). Pendapat ini menyatakan bahwa  sah  atau  tidaknya  perkawinan  ditentukan  oleh  ketentuan  hukum agamanya  masing-masing  bukan  oleh  pencatatan,  jadi  status  perkawinan  tidak tercatat  menurut  pendapat  ini  adalah  tetap  sah.  Disisi  lain  ada  pendapat  yang memahami  pasal  tersebut  secara kontekstual ,  yang  mendasarkan  pemahaman berdasarkan asas hukum, atau prinsip hukum. Pendapat ini menyatakan bahwa sahnya perkawinan menurut undang-undang adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan  menurut  hukum  agamanya  masing-masing  dan  dicatatkan.  Maka perkawinan  yang  dilakukan  secara  agama  namun  tidak  teracatat  menjadi perkawinan tidak sah. 25
25 Terhadap  Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  terdapat  dua  pemahaman  tetang  keabsahan perkawinan    tidak  tercatat.  Kelompok  pertama  mengatakan  bahwa  perkawinan  yang  telah  sah secara agama  meskipun  tidak dicatatkan, maka perkawinannya sah. Hal ini dapat dilihat dari pendapat  Neng  Djubaidah,  dalam  bukunya  yang  berjudul: Pencatatan  Perkawinan  dan Perkawinan    Tidak    Dicatat  Menurut  Hukum  Tertulis  di  Indonesia    dan  Hukum  Islam. Bagir Manan    dalam    sebuah    makalah    pada    acara  seminar    nasional    yang  diadakan    Mahkamah Agung Republik Indonesia. Muhammad Daud Ali, dalam bukunya Hukum Islam dan Peradilan
Dualisme ini berdampak kepada lemahnya atuaran hukum terhadap pelaku perkawinan  tidak  tercatat.  Denda  sebagai  upaya  pencegahan  terhadap  pelaku perkawinan  tidak  tercatat  dan  juga  denda  terhadap  juru  nikah  tidak  resmi sebagaimana yang diatur oleh pasal 3 ayat (1) 26 dan ayat (2) 27 UU No 22 Tahun 1946 hampir tidak pernah diterapkan bahkan nilai uang dari denda tersebut saat ini  sudah  tidak  berlaku.  Begitu  juga  denda  yang  diatur  dalam  PP  No  9  Tahun 1975  tentang  pelaksanan  UU  No  1  Tahun  1974  hampir  tidak  perna diberlakukan. 28
Sementara  sanksi  yang  diatur  dalam  pasal  6  ayat  (2)  KHI  yang menjadikan  perkawinan  tidak  tercatat  (perkawinan  yang  dilakukan  di  luar pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah)  sebagai  perkawinan  tidak  memiliki kekuatan  hukum  dirasakan  tidak  cukup  sebagai  upaya  untuk  mencegah terjadinya  perkawinan  tidak  tercatat,  karena  sanksi  tersebut  hanya  berdampak langsung  kepada  istri  dan  anaknya  sementara  laki-laki  sebagai  pihak  yang berkepentingan  besar  atas  terjadinya  perkawinan  tidak  tercatat  hampir  tidak terkena sanksi.
Dualisme  pemahaman  terhadap  ketentuan  pencatatan  perkawinan  dalam UU  No  1  Tahun  1974  yang  cenderung  kontradiktif  inilah  menurut  penulis sebagai  faktor  hulu  penyebab  masih  banyaknya  terjadi  perkawinan  tidak tercatat.  Kerena  kontradiktif  ini  memicu  ketidaktegasan  undang-undang terhadap pelaku perkawinan tidak tercatat. Dalam artian tidak adanya hukuman
Agama. Abd.  Shomad  dalam  bukunya Hukum  Islam:  Penormaan  Prinsip  Syariah    dalam Hukum Indonesia.
Kelompok kedua mengatakan bahwa perkawinan yang  telah sah secara agama namun tidak dicatatkan, maka perkawinannya tidak sah.
Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pandangan Wasman,  dan  Wardah  Nuroniyah,  dalam  buku Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia, Perbandingan  Fikih  dan  Hukum  Positif’. Mohd  Idris  Ramulyo  dalam  bukunya: Hukum Perkawinan,  Hukum  Kewarisan,  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  dan  Zakat  Menurut  Hukum Islam. Ahmad  Rofiq  dalam  bukunya, Pembaharuan  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Dan  Atho’ Mudzhar dalam bukunya Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi.
26 Pasal  1  ayat  (2)  berbunyi:  Yang  berhak  melakukan  pengawasan  atas  nikah  dan menerima  pemberitahuan  tentang  talak  dan  rujuk,  hanya  pegawai  yang  diangkat  oleh  Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
Pasal 3 Ayat (1) UU No 22 Tahun 1946 berbunyi: “Barang siapa yang melakukan akad nikah  atau  nikah  dengan  seorang  perempuan  tidak  di  bawah  pengawasan  pegawai  yang dimaksudkan  pada ayat  (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).
27 Pasal 3 Ayat (2) UU No 22 Tahun 1946 berbunyi: Barang siapa yang menjalankan pekerjaan  tersebut  pada ayat (2) pasal 1 dengan  tidak ada  haknya, dihukum kurungan selama- lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya R 100,-(seratus rupiah).
28 Pasal  45  ayat  (1)  PP  No  9  Tahun  1975  berbunyi:  Barang  siapa  yang  melanggar ketentuan  yang diatur dalam  Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
yang  tegas  terhadap  pelaku  perkawinan  tidak  tercatat  dan  terhadap  juru  nikah tidak resmi.

## Faktor Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat di Malaysia
Undang-undang perkawinan Islam Malaysia tidak menjadikan pendaftaran perkawinan  sebagai  penentu  sah atau tidaknya sebuah perkawinan di  hadapan  hukum  Negara.  Perundang-undangan  Malaysia  dengan  jelas menetapkan  ketentuan  syara’  sebagai  penentu  tunggal  keabsahan  sebuah perkawinan.  Jadi,  sah  atau  tidaknya  sebuah  perkahwinan  ditentukan  oleh terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan dalam hukum  Islam. Hal ini  terlihat  dari  seksyen  (pasal)  11  UU  Keluarga  Islam  Wilayah  Persekutuan yang menyatakan “ Sesuatu  perkahwinan  adalah  tak  sah  melainkan  jika  cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syara', untuk menjadikannya sah”.
Bahkan,  Undang-undang  perkawinan  Malaysia  menegaskan  bahwa tidak  diperkenankan  menganggap  sebuah  perkawinan  tidak  sah  di  hadapan hukum  Negara  hanya  karena  tidak  didaftarkan.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada seksyen  34  yang  berbunyi: “Kesan  pendaftaran  di  sisi  undang  undang  tiada apa-apa  jua  dalam  akta  ini  atau  dalam  kaedah-kaedah  yang  dibuat  di  bawah akta  ini  boleh  ditafsirkan  sebagai  menjadikan  sah  atau  tidak  sah  mana-mana perkahwinan  yang  selainnya  sah  atau  tidak  sah  semata-mata  oleh  sebab  ia telah didaftarkan atau tidak didaftarkan”.
Persoalan  hukum  agama  (syara’)  sebagai  penentu  sahnya  perkawinan tidak  terlalu  menjadi  polemik  di  kalangan  pakar  hukum  keluarga  di  Malaysia. Dalam prakteknya perkawinan yang telah dilakukan menurut ketentuan hukum syara’  namun  tidak  didaftarkan  melalui  petugas  pendaftaran  yang  resmi dianggap sebagai perkawinan yang bersalahan dengan undang-undang atau juga sering  diistilahkan  dengan  perkawian  tanpa  kebenaran.  Karena  perkawinan tersebut  dianggap menyalahi ketentuan seksyen (pasal) 25 UU Keluarga  Islam Wilayah Persekutuan tentang keharusan mencatatkan perkawinan.
Yang  menjadi  polemik  dalam  perkawinan  orang  Islam  di  Malaysia adalah ketentuan yang terdapat dalam pasal Seksyen (Pasal) 12 ayat (1) dan (2), yang  mana  ayat  1  menyatakan  bahwa  perkawinan  yang  menyelahi  ketentuan perudang-undangan  tidak  boleh  didaftarakan/dicatatkan. 29 Sementara  ayat berikutnya  (ayat  2)  memberi  lampu  hijau  bahwa  perkawinan  yang  telah  sah menurut  hukum  syarak,  meskipun  perkawinannya  menyalahi  ketentuan
29 Seksyen  12  ayat  (1)  UUKI  berbunyi    “ Sesuatu    perkahwinan  yang  bersalahan dengan Akta ini tidak boleh didaftarkan di bawah Akta ini”.
peraturan perudang-undangan boleh untuk  di  daftarkan dengan terlebih dahulu melalui proses persidangan di pengadilan 30
Maraknya  praktek  perkawinan  tidak  terdaftar/tercatat  warga  Malaysia  di Negara  lain.  Tidak  terlepas  dari  ketentuan  perudang-undangan  itu  sendiri. Dalam  artian  satu  sisi  dalam  seksyen  12  ayat  (1) 31 Undang-Undang  Keluarga Islam  (Wilayah-Wilayah  Persekutuan)  1984  mengatur  bahwa  perkawinan apapun yang dalam prakteknya menyalahi ketentuan perudang-undangan maka perkawinan tersebut tidak boleh didaftarkan/ dicatatkan. Namun ayat berikutnya yaitu  seksyen  12  ayat  (2)  membolehkan  mendaftarkan  perkawinan  meskipun menyalahi  ketentuan  perundang-undangan  asalkan  perkawinan  tersebut  sesuai menurut hukum syara’ (hukum Islam).
Dari seksyen 12 ayat (1) dan (2) terlihat saling bertentangan antara ayat 1 dan 2, yang mana satu sisi melarang mendaftarkan perkawinan yang menyalahi ketentuan  perundang-undangan  disisi  lain  membolehkan  mendaftarkan perkawinan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan asalkan perkawinannya  sesuai  secara  hukum  syara’.  Kebolehan  mendaftarkan perkawinan  yang  menyalahi  peraturan  perudang-undangan  turut  menjadi penyebab  banyaknya  masyarakat  Malaysia  yang  melakukan  perkawinan  di Thailand.  Karena  setelah  melakukan  perkawinannya  di  Thailand,  perkawinan mereka  dapat  dilegalkan  dengan  cara  mengajukan  permohonan  kepada pengadilan agar perkawinan mereka di iktiraf (diakui).
Kebolehan  mendaftarkan  perkawinan  yang  menyalahi  ketentuan perundang-undangan  telah  menjadi  polemik  dalam  kajian  hukum  keluarga  di Malysia.  Satu  sisi  kebolehan  mendaftarkan  perkawinan  tersebut  dianggap menjadi  penyebab  banyaknya  masyarakat  memilih  melakukan  perkawinan  di luar  negeri  (Thailand)  sebagai  upaya  mencari  jalan  pintas  guna  menghindari atuaran  perundang-undangan,  yang  mana  pada  akhirnya  perkawinan  yang dilakukan  di  luar  negeri  tersebut  dapat  dilegalkan  setelah  melalui  proses persidangan  di  Mahkamah.  Namun  disisi  lain  kebolehan  mendaftarkan perkawinan  tersebut  adalah    solusi/  jalan  terbaik  agar  tidak  banyak  beredar  di masyarakat  perkawinan  yang  tidak  diakui  oleh  Negara,  sehingga  tidak  terjadi pembiaran  dari  Negara  atas  berlangsungnya  perkawinan  illegal  di  tengah- tengah masyarakat. 32
30 Seksyen  12  ayat  (1)  UUKI  berbunyi  “ Walau  apa  pun  subseksyen  (1)  dan  tanpa menjejaskan    seksyen    40(2),  sesuatu  perkahwinan    yang    telah    diupacarakan    berlawanan dengan    mana-mana    peruntukan  Bahagian  ini  tetapi  sebaliknya  sah  mengikut  Hukum  Syara' boleh didaftarkan di bawah Akta ini dengan perintah daripada Mahkamah.”
31 UUKI  Seksyen  (Pasal)  12  ayat  (1)  yang  berbunyi:  Sesuatu  perkahwinan  yang bersalahan dengan Akta ini tidak boleh didaftarkan di bawah Akta ini.
32 Di  Malaysia  perkawinan  dapat  disahkan  kalau  memenuhi  rukun  dan  syarat  syar’i sebaliknya    perkawinan    yang    tidak    memenuhi    rukun  dan  syarat    maka  wajib difaraq

## KESIMPULAN
Meskipun  aturan  pencatatan  perkawinan  dalam  perundang-undangan telah  lama  diundangkan  baik  di  Indonesia  maupun  di  Malaysia,  praktek perkawinan  tidak  tercatat  (perkawinan  tidak  dihadapan  petugas  pencatatan perkawinan)  masih  banyak  dilakukan.  Banyaknya  praktek  perkawinan  tidak tercatat ini tidak hanya disebabkan oleh faktor hilir, akan tetapi faktor hulu juga sangat  menentukan  sebagai  faktor  terjadinya  perkawinan  tidak  tercatat.  Yang dimaksud dengan faktor hulu dalam penelitian ini adalah faktor dari aturan yang termuat  dalam  undang-undang  yang  mengatur  tentang  pencatatan  perkawinan. Untuk menghilangkan ambigu tersebut maka ayat 1 dan 2 pada pasal 2 UU No 1  Tahun  1974  harus  disatukan  menjadi  satu  pasal.  Sehingga  pasal  tersebut berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing- masing  agama  dan  kepercayaannya  itu  dan  dicatatatkan  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku”. Penggabungan  bunyi  ayat  kedalam  satu pasal  adalah  dalam  rangka  menghilangkan  dualisme  pemahaman  tentang  sah atau  tidaknya  perkawinan  menurut  undang-undang.  Konsekwensinya  adalah perkawinan akan dianggap sah dalam sebuah undang-undang apabila telah sah secara hukum agama dan telah dicatatkan. Maka perkawinan yang telah sesuai dengan  aturan  agama  namun  tidak  tercatat  adalah  perkawinan  yang  tidak  sah menurut perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  Slamet  dan  Aminuddin,  1999, Fiqih  Munakahat  1 ,  Bandung:  Pustaka Setia.
Abdul  Baqi  Muhammad  Faraq, al-Hukum  al-Syar’i  li  al-Zawaj  al-Urfi , University of Bakht Alruda Scientific Journal Issue, ISSN 1858-6139.
(dibatalkan).  Ini  terlihat  lebih  adil    dan    lebih    memenuhi    kemaslahatan  khususnya  bagi perempuan  dan  juga  adil  bagi  wali  yang  merasa  anaknya    dinikahkan  bukan  atas persetujuannya. Mekanisme faraq dalam  perkawinan  sindiket  telah  melahirkan  konsekwensi hukum dimana perkawinan yang sah menurut hukum syar’i tetap harus didaftarkan dan ini akan menjamin kepastian hukum  bagi  pasangan suami istri terutama bagi hak isteri dan anak-anak dari  pernikahan    ini.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  “pembiaran”  oleh  pemerintah.  Sedangkan  bagi pernikahan sindiket yang  tidak memenuhi rukun dan syarat  secara syar’i  maka pernikahan ini harus  dibatalkan  (difaraq),  selain  itu  akan  dikenakan  sanksi  penjara.  Meskipun  demikian  bisa saja  pernikahan    yang    telah difaraq boleh  dilakukan  kembali  dengan  memenuhi  rukun    dan syarat yang telah ditetapkan syara’.
Ahmad  bin  Yusuf  bin  Ahmad, al-Zawaj  al-Urf,  haqiqatuhu  wa  ahkamuhu  wa atsaruhu  wa  al-ankihah  zatu  al-shilah  bihi, (Riyadh:  Dar  al-Ashimah, 2005. Al-Ashqar, Umar Sulayman, 2006, Qanun  al-Ahwal  al-Shakhsiyyah  al-Urduni Jordan : Dār al-Nafa’is li Nasyr wa al-Tawzi. Al-Hamdani, HAS, 2002, Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amani. Anderson,  J.N.D, Hukum  Islam  di  Dunia  Modern, Yogyakarta:  Tiara Wacana,1994. Azni,  2015, Poligami  dalam  Hukum    keluarga  Islam  di  Indonesia  dan Malaysia ,  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat
Universitas Islam negeri  Sultan Syarif Kasim Riau: Suska Press.
Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dkk, 2011, Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak , Jakarta: Azmah.
Baharudin,  Rozumah  dan  Rumaya  Juhari,  2013, Pengantar  Perkahwinan  dan
Keluarga, Malaysia: Universiti Putra Malaysia, UPM Serdang. Basyir, Ahmad Azhar, 2004, Hukum Perkawinan Islam , Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. Djamali,  R.Abdoel,  2003, Pengantar  Hukum  Indonesia, Jakarta:  Cet.  8 Rajagrafindo.
Doi, Abdul Rahman I, 1996, Perkawinan dalam Syariat Islam, Jakarta: Rineka
Cipta.
Hadikusuma, Hilman, 2003, Hukum Perkawianan Adat , Bandung: Citra Aditya
Bakti.
________________  ,  2003, Hukum  Perkawinan  Indonesia,  Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama , Bandung: CV, Mandar Maju.
Hasan,  Mustofa,  2011, Pengantar  Hukum  Keluarga ,  Bandung:  CV  Pustaka
Setia.
Ibrahim,  Ahmad  dan  Ahilemah  Joned,  1985, Sistem  Undang-undang  di Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Isnaeni,  H.  Moch,  2016, Hukum  Perkawinan  Indonesia ,  Bandung:  Refika
Aditama.
Jamal bin Muhammad bin Mahmud, al-Zawaj al-Urfi fi mizan al-Islam, Beirut: Dar Kutub, 2004. Jauhari,  Iman,  2003, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Keluarga Poligami, Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
Ka’bah, Rifyal, 2016, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia, Jakarta  :  Rifyal
Ka’bah Foudation Publisher.
Latif,  H.S.M  Nasaruddin,  2001, Ilmu  Perkawinan  Problematika  Seputar Keluarga dan Rumah Tangga, Bandung: Pustaka Hidayah.
Mardani,  2016, Hukum  Keluarga  Islam  Indonesia ,  Jakarta:  Prenadamedia Group.
Mulati, 1999, Bunga Rapai Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: UPT Penerbitan
Universitas Tarumanegara.
Naily,  Nabiela  dan  Kemal  Riza,  2013, Hukum  Keluarga  Islam  Asia  Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembenatukan dan Dinamikanya di Malaysia,
Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Pada  Masyarakat,  IAIN  Sunan Ampel.
Nasution, Khoiruddin,  2002, Status  Wanita di  Asia  Tenggara; Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, Jakarta: INIS.
_________________  ,  2003, Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam  Modern,  Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih , Jakarta: Ciputat Press.
_________________  ,  2013, Hukum  Perdata  (Keluarga)  Islam  Indonesia  dan Perbandingan  Hukum  Perkawinan  di  Dunia  Muslim, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA.
_________________  ,  2013, Hukum  Perkawinan  I  dilengkapi  Perbandingan UU  Negara  Muslim  Kontemporer, Yogyakarta:  ACAdeMIA  + TAZZAFA.
_________________  ,  dkk,  2012, Hukum  Perkawinan  &  Kewarisan  di  Dunia Muslim Modern, Yogyakarta: ACAdeMIA.
Nur, Djaman, 1993, Fiqih Munakahat, Semarang: Dina Utama Semarang. Nuruddin,  Amiur  dan  Azhari  Akmal  Tarigan,  2004, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia, Jakarta: Kencana.
Rasjidi,  Lili,  1991, Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian  di  Malaysia  dan Indonesia, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, 2017, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Yogyakarta: Gama Media.
Syukri  Fathudin  AW  dan  Vita  Fitria, problematika  Nikah  Sirri  dan  Akibat
Hukumnya bagi Perempuan, penelitian UNY Yogyakarta, 2008.
Sudarsono, 1994, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta. Suhor,  Shamsuddin  dan  Noor  Aziah  Mohd  Awal,  2007, Undang-undang Keluarga  (Sivil) ,  Selangor,  Sri  Perkembangan  Undang-undang  di Malaysia:  Dawama Sdn.Bhd.
Summa,  Muhammad  Amin,  2005, Hukum  Keluarga  Islam  di  Dunia  Islam, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Supramono,  Gatot,  1998, Segi-Segi  Hukum  Hubungan  Luar  Nikah ,  Jakarta: Djambatan.
_______________, 2009, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat  dan  Undang-undang  Perkawinan, Jakarta:  Kencana
Prenada Media Group. Wasman,  H  dan  Wardah  Nuroniyah,  2011, Hukum  Perkawinan  Islam  di Indoensia Perbandingan Fiqih dan Hukim Positif, Yogyakarta: Teras. Yanggo,  Huzaimah  Tahido,  2013, Hukum  Keluarga  dalam  Islam, Jakarta: Yanba.
Irwan Masduqi, Nikah Sirri dan Isbat nikah dalam pandangan lembaga bahtsul masail PWNU Yogyakarta , jurnal Musawa, vol. 12 no. 2 tahun 2013 Undang-Undang No 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
PP  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Penjelasan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun
1974 Tentang Perkawinan.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Udang-undang  Malaysia  Akta  303  Akta    undang    undang    keluarga    Islam (wilayah-wilayah  Persekutuan)  1984.