A SIA -P ACIFIC J OURNAL OF P UBLIC P OLICY - V OL . 08 N O . 02 (2022) 96-107
Contents Lists Available at: https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis

## ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY
ISSN (Online) 2775-9911

## Sistem Informasi Buku Pelaut Dalam Pelayanan Publik di Bidang Kepelautan

## (Seaman's Book Information System in Public Services in the Maritime Sector)
Leni Sutriana
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional, Lhokseumawe, Indonesia

## A RTICLE I NFORMATION

## ABSTRACT
Received: 17 Nov 2022 Revised: 27 Dec 2022 Accepted: 31 Dec 2022 Available online: 31 Dec 2022
The seaman's book information system is a device for storing, operating,  or  processing  data  or  documents  of  a  seaman  to become a seaman's book which contains all the track records of the owner of the seafarer while sailing and is authorized by authorized  government  officials  and  functions  as  an  official state document in it. There is a seafarer's physical identity. This study  aims  to  describe  the  services  and  obstacles  to  making seafarers' books available online at the Lhokseumawe Class IV Port  Authority  and  Harbormaster  Office,  Indonesia.  This study employs a descriptive qualitative research method and techniques to obtain data through observation, interviews, and documentation.  This  study  used  six  informants  who  were determined  purposively,  consisting  of  the  Head  of  Class  IV Lhokseumawe were Port Authority and Harbormaster Office and  their  staff  and  some  of  the  applicants  for  the  seaman's book. The results showed that the Seaman's Book Information System in Public Services in the Maritime Sector at the Class IV  Lhokseumawe  Port  Authority  and  Harbormaster  Office was adequate or effective. So far, in managing documents for making seafarers' books online, the service is faster and easier to  access  again  in  case  there  is  a  loss  of  seafarers'  books compared to before the existence of an online seaman's book information  system.  Obstacles  in  the  Seaman's  Book Information  System  in  factory  services  in  the  management sector  at  the  Lhokseumawe  Class  IV  Port  Authority  and Harbormaster Office include internet connection and a lack of real socialization.

## K EYWORDS
Sistem informasi; Buku pelaut; Pelayanan public; Administrasi kelautan; Kementerian Kelautan dan Perikanan
T O CITE THIS ARTICLE (APA S TYLE ):
Sutriana, L. (2022). Sistem Informasi Buku Pelaut Dalam Pelayanan Publik di Bidang Kepelautan, Asia-pacific Journal of Public Policy , 8 (2), 96-107

## PENDAHULUAN
Dalam  Organisasi  Pemerintah  Pelayanan  pada  masyarakat  merupakan  tujuan  utama  yang menjadi kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan dan menciptakan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat (Erlianti, 2019). Selain itu, pemerintah juga mempunyai peranan penting untuk menyediakan  pelayanan  publik  yang  prima  bagi  masyarakat  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan atau  keinginan  masyarakat.  Seiring  dengan  berkembang  zaman  dan  modernnya  kehidupan masyarakat, dewasa ini pemerintah banyak mendapat serotan Publik terutama dalam hal pelayanan yang  menuntut  aparatur  negara  sebagai  pelayanan  masyarakat  memberikan  pelayanan  sebaik- baiknya menuju good governance (Hardiyansyah, 2018).
Sistem Pelayanan Publik menjadi suatu tolak ukur Kinerja Pemerintah yang paling kesat mata, masyarakat  dapat  langsung  menilai Kinerja  Pemerintah  berdasarkan  kualitas  ektifitas  suatu  sistem pelayanan  publik  yang  diterima,  karena  kualitas  layanan  Publik  akan  dirasakan  masyarakat  dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja yang berprosional, efesien, efektif dan akuntabel (Laia dkk., 2022). Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar sesuai  hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan pelayanan  public  (Hardiyansyah,  2018).  Penyelengara  pelayanan  publik  merupakan  lembaga  dan petugas  pelayanan  publik  baik  Pemerintah  Daerah  maupun  Badan  Usaha  Milik  Daerah  yang menyelenggarakan layanan publik.
Kantor  Kesyahbandaran  dan  otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Lhokseumawe  merupakan  Unit Pelaksanaan  Teknis  (UPT)  di  Lingkungan  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut  yang  berada  dan bertanggungjawab  kepada  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Laut.  Kantor  Kesyahbandaran  dan Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Lhokseumawe  merupakan  salah  satu  Instani  Pemerintah  yang mempunyai  Pelayanan  Publik  Khususnya  di  Bidang  Kepelautan,  dan  mempunyai  tugas  tersendiri dalam  melaksanakan  pengawasan  dan  penegakan  hukum  di  bidang  keselamatan  dan  keamanan Pelayaran, koordinasi pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pelabuhan yang diusahakan secara komersial (Isnaeni, 2018).
Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe mempunyai fungsi untuk melaksanakan dan penegakan hukum yaitu : 1) Pelaksanaan dan pegawasan dan pemenuhan Kelaikan Kapal, sertifikat kapal, pencegahan pencemaran dari Kapal dan  penetapan  status  hukm  kapal;  2)  Pelaksanaan  pemeriksaan  manajemen  keselamatan  kapal;  3) Pelaksanaaan  pengawasan  keamanan  terkait  dengan  kegiatan  bongkar  muat  barang  berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan racun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan  debarkasi  penumpang,  tertib  lalu  lintas  kapal  diperairan,  pemanduan  serta  penerbitan  surat persetujuan  berlayar;  4)  pelaksanaan  pemeriksaan  kecelakaan  kapal,  perlaksanaan  perlindungan lingkungan  maritim  dan  penegakan  hukum  di  bidang  keselamatan  dan  keamanan  pelayaran;  5) Pelaksanaaan  koordinasi  kegiatan  Pemerintah  di  pelabuhan;  6)  Pelaksanaan    penyusunan  Rencana induk  pelabuhan;  7)  pelaksanaan  penyediaan,  pengaturan  dan  pengawasan  penggunaan  lahan daratan dan perairan di pelabuhan; 8) Pelaksaan bantuan pencairan di Lingkungan Kerja (DLKR) di
Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan; 9) pelaksanaan urusan Keuangan, Pegawaian, hukum, dan hubungan dengan masyarakat.
Seiring  dengan  kebutuhan  masyarakat  atau  pelayan  publik  yang  cepat,  praktis,  akurat  serta modern Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV  Lhokseumawe berinovasi untuk memberikan pelayanan jasa kepada para pengguana jasa untuk pelayanan di bidang transportasi laut khususnya  di  bidang  kepalutan.  Salah  satunya  yaitu  kemudahan  bagi  para  pelaut untuk  membuat buku pelaut dengan  sistem pembuatan buku pelaut online (Sunarto, 2014).
Menurut  Pemerintah  Menteri  Perhubungan  (Permenhub)  No.  KM.  30  Tahun  2008  tentang Idetitas Buku Pelaut Pasal 3 ayat (1 dan 2) setiap pelaut yang bekerja sebagai awak kapal pada kapal niaga berukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih untuk kapal motor dan ukuran GT 105 (seratus lima Gross Tonnage) atau lebih untuk kapal tradisional dengan kontruksi sederhana atau kapal perikanan berukuran panjang 12 (dua belas) meter atau lebih, wajib memiliki buku palaut. Dan buku  pelaut  diberikan  kepada  pelaut  yang  memiliki  sertifikat  keahlian  pelaut  dan/atau  sertifikat keterampilan pelaut serta taruna yang akan melaksanakan praktik berlayar di kapal (Simatupang dkk, 2019).
Adapun sistem informasi buku pelaut dalam pelayanan publik di bidang kepelautan dapat di akses dengan sistem informasi buku pelaut online dengan website (https://pelaut.dephub.go.id). Buku Pelaut yang merupakan dokumen resmi Negara adalah sebuah buku yang berisi catatatan atau track record seorang pelaut (pengalaman berlayar seorang pelaut). Buku Pelaut disebut juga dengan istilah Seaman Book, karena bisa dipakai juga untuk pelaut internasional. Perangkat yang diperlukan bagi Pelaut, pengguna jasa atau perusahaan pelayaran yaitu Koneksi jaringan, kode Pelaut/seafarer code, browser chrome, data PKL, kertas beserta printer untuk print buku permohonan dan syarat – syarat dokumen yang di perlukan pada saat pengajuan permohonan (Anwar dkk, 2017).
Dengan adanya sistem informasi buku pelaut maka pengguna jasa dapat langsung mengakses tanpan  harus  datang  ke  Instansi,  pembuatan  buku  pelaut  ini  sangat-sangat  menguntunkan  bagi pengguna jasa atau layanan Publik yang seharusnya harus tatap muka antara layanan jasa dengaan Instansi namun dengan  adanya sistem informasi buku pelaut ini tidak perlu adanya tatap muka dan apabila  pengguna  jasa  kehilangan  buku  pelautnya  maka  dapat  langsung  diakses  secara  online  di sistem  informasi  buku  pelaut  dapat  di  register  langsung  dengan  mengunanakan  sistem  informasi buku  pelaut  ini  (Simatupang  dkk,  2019).  Dalam  mengakses  Informasi  buku  pelaut  sangat  mudah diakses  dalam  aplikasi  buku  pelaut  namunpada  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan Lhokseumawe masih banyak hambatan bagi pengguna jasa atau perusahaan pelayaran yang belum mengetahui tentang penggunaan sistem informasi buku pelaut. Hambatan yang sering terjadi yaitu seperti kesulitan mengakses sistem informasi buku pelaut, Koneksi jaringan Internet yang lambat atau lelet, lupa akan pasword, lupa akun dan email yang sering berganti-ganti  bagi pengunan jasa sehingga menyebabkan  ketidak  efesien  waktu  dalam  menyelesaikan  dokumen,  hal  tersebut  akan mengakibatkan informasi sistem buku pelaut terhambat (Anwar dkk, 2017).
Berdasarka fenomena dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Sistem  Informasi  Buku  Pelaut  dalam  pelayanan  Publik  di  Bidang  Kepelautan  (Studi  pada  Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe)

## TINJAUAN PUSTAKA
Sepanjang  pemantauan  yang  penulis  lakukan  terkait  sistem  informasi  buku  pelaut  dalam pelayanan public di bidang kepelautan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe maka ada beberapa penelitian terdahulu, hal ini terbukti dari jurnal ilmiah yang peneliti ambil agar melengkapi penelitian terdahulu.
Jurnal Ilmiah oleh Anwar dkk. (2017) dengan Judul “Pelayanan Penerbitan Buku Pelaut Berbasis Online” Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelayanan Penerbitan Buku Pelaut Berbasis Online. dari  hasil  penelitian  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  adalah  Pelayanan  Penerbitan  Buku  Pelaut Berbasis  Online  pada  Kantor  Kesyahbandaran  Utama  Makassar  secara keseluruhan  sudah  berjalan dengan efektif. Dengan melihat aspek yaitu: (1) identifikasi Persyaratan, (2) Indentifikasi Prosedur, (3) Identifikasi  Waktu,  (4)  Identifikasi  Biaya/Tarif,  (5)  Identifikasi  Produk  Pelayanan,  (6)  Penanganan Pengadaan Pengaduan (Sunarto, 2014).
Pelayanan  penerbitan  buku  pelaut  berbasis  online  tentu  memilki  SOP  sebagai  uraian  atau rangkaian  tahapan  yang  harus  dipenuhi  pengguna  jasa  untuk  memperoleh  buku  pelaut  berbasis online. Untuk memperoleh buku pelaut, pengguna jasa harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh pihak Syahbandar yaitu (1) Pengguna jasa mesuk ke website https://pelaut.dephub.go.idlalu pilih menu permohonan yang diinginkan (Buku baru/perpanjang/penggantian dll); (2) Lalu pengguna jasa mengisi formulir yang telah disediakan oleh aplikasi buku pelaut online; (3) Pilih lokasi Syahbandar terdekat untuk mencetak buku pelaut; (4) Print bukti pembayaran; (5) Kemudian Pelaut/agen datang ke  Kantor  Syahbandar  dan  berikan  bukti  pendaftaran  online  serta  persyaratan;  (6)  Petugas Syahbandar memverifikasi dokumen permohonan pengguna jasa; (7) Verifikasi OK; (8) Pelaut/agen selanjutnya  mengambil  foto  buku  pelaut;  (9)  Pejabat  Syahbandar  menyetujui  permohonan  buku pelaut; (10) setelah itu, pengguna jasa dapat mencek email untuk selanjutnya memperoleh info tagihan PNBP  (Penerima  Negara  Bukan  Pajak)  yang  harus  dibayar;  (11)  Apabila  pengguna  jasa  telah memperoleh email tagihan pembayaran, selanjutnya pengguna jasa diminta membayar PNBP sesuai kode billing ke bank yang ditunjuk; (12) Selanjutnya pengguna jasa menyerahkan bukti pembayaran PNBP ke petugas Syahbandar; (13) Petugas lalu mencetak buku pelaut; (14) Pejabat yang berwenang selanjutnya mengesahkan buku pelaut; (15) Setelah semua prosedur telah dipenuhi, pengguna jasa berhak memperoleh buku pelaut (Sunarto, 2014).
Perbedaan  antara  peneliti  terdahulu  dengan  penelitian  yang  penulis  lakukan  sekarang  yaitu sama-sama  membahas, penelitian  terdahulu  berfokus  pada  penerbitan buku  pelaut  online  berbasis web. Sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu lebih berfokus pada Sistem Informasi Buku Pelaut dalam Pelayanan Publik di Bidang Kepelautan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan
penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas tentang buku pelaut (Simatupang dkk, 2019).
Dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.KM  30  Tahun  2008.  Tentang  Dokumen  Identitas pelaut Pasal 3 ayat 2 buku pelaut diberikan kepala pelaut yang memiliki sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan pelaut serta taruna yang akan melaksanakan praktik berlayar di kapal. Awak kapal wajib melakukan tugas di atas kapal baik itu secara tertulis maupun lisan harus sesuai dengan jabatan yang tercantum atau tertera dalam buku pelaut atau seaman book. Sesuai Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran  pasal 224 ayat (1) setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apapun harus memiliki kompetensi, dokumen pelaut dan sijil oleh syahbandar.Secara singkat buku  pelaut  adalah  suatu  dokumen  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang  mencatumkan keterangan lengkap yang sah tentang pribadi dan hubungan kerja dari pemegang buku pelaut dengan pengusaha  kapal,  buku  pelaut  dapat  berlaku  sebagai  dokumen  perjalanan  dengan  persyaratan pemengang buku pelaut tersebut mempunyai Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang masih berlaku.
Tabel 1 . Jumlah Penerbitan Buku Pelaut
No Tahun Jumlah Buku Pelaut 1 2017 125 2 2018 84 3 2019 2 4 2020 24 5 2021 68
Adapun jumlah buku pelaut yang telah diterbitkan Oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2017 s/d 2021 yaitu sebagai berikut.
Grafik 1. Jumlah buku pelaut (Sumber: KSOP Kelas IV Lhokseumawe).
0 20 40 60 80 100 120 140 2017 2018 2019 2020 2021 Jumlah Buku Pelaut
Jumlah Buku Pelaut
Terlihat dari Grafik di atas ada tingkatan tahun dari tahun pembuatan buku pelaut yang telah di  terbitkan  oleh  Kantor  Kesyahbandaran  dan  otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Lhokseumawe  yang tertinggi adalah di tahun 2017 yaitu dengan jumlah 125 buku pelaut.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Ketenagakejaan  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2021 Tentang Pelayanan Publik Pasal 22 ayat (1,2 dan 3) Biaya/tarif Pelayanan Publik merupakan tanggung jawab negara dan/atau Masyarakat. Biaya/tarif Pelayanan Publik yang merupakan tanggung jawab negara  dibebankan  kepada  negara  apabila  diwajibkan  dalam  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  (Munawar  dkk.,  2021).  Selain  yang  diwajibkan  oleh  peraturan  perundang-undangan dibebankan kepada penerima Pelayanan Publik dengan memperhatikan:
a. kondisi ekonomi sosial dan daya beli Masyarakat.
b. nilai/harga yang berlaku atas barang dan atau jasa.
c. biaya operasional dalam proses produksi pelayanan.
Berdasarkan keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Kep. MENPAN) Nomor 63 Tahun 2004 Penetapkan Biaya Pelayanan perlu memperhatikan antara lain (Suku dkk., 2022):
1. Besaran biaya yang layak
2. Kemampuan ekonomi masyarakat setempat
3. Tidak bertentangana dengan ketentuan perundang-undang
4. Tingkat kesulitan proses pelayanan dan kegunaan produkpelayanan.
Layanan  buku  pelaut  dikenakan  tarif,  disetorkan  kepada  kas  Negara  pada  Sub  Direktorat Kepelautan  sebagai  PNBP  (Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak)  dan  besaran  tarif  ini  ditentukan  oleh Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2016 tentang jenis PNBP Kementerian Perhubungan biasanya untuk Penerbitan Buku pelaut dikenakan tariff sbesar Rp. 100.000 dan biaya tersebut langsung disetor ke bank yang telah ditunjuk dengan memperlihatkan kode biling.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau perilaku yang dapat diamati (Siyoto & Sodik, 2015). Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan  semua  data  atau  keadaan  subjek  atau  objek  penelitian  kemudian  dianalisis  dan dibandingkan  berdasarkan  kenyataan  yang  sedang  berlangsung  pada  saat  ini.  Melalui  pendekatan metode  kualitatis  tersebut  penulis  ingin  bermaksud  untuk  memaparkan  mengenai  fenomena- fenomena yang terdapat didalam masalah penelitian yaitu berkaitan dengan sistem informasi buku pelaut  dalam  pelayanan  publik  dibidang  kepelautan  pada  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan Lhokseumawe. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang  diperoleh  di  lapangan  berupa  data  dalam  bentuk  fakta  yang  perlu  adanya  analisis  secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat
lebih  mendalam  terutama  dengan  keterlibatan  peneliti  sendiri  di  lapangan.  Dalam  penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.

## HASIL DAN DISKUSI
Sehubungan dengan adanya pelayanan Sistem Informasi buku pelaut dalam pelayanan publik di  bidang  kepelautan  tentunya  memiliki  SOP  yang  telah  diterapkan  dalam  pengurusan  dokumen pembuatan  buku  pelaut  pada  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV Lhokseumawe.
Untuk memperoleh buku pelaut, pengguna jasa harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh pihak Syahbandar yaitu (1) Pengguna jasa mesuk ke situs www.dephub.go.id lalu pilih menu permohonan  yang  diinginkan  (Buku  baru/perpanjang/penggantian  dll);  (2)  Lalu  pengguna  jasa mengisi formulir yang telah disediakan oleh aplikasi buku pelaut online; (3) Pilih lokasi Syahbandar terdekat  untuk  mencetak  buku  pelaut;  (4)  Print  bukti  pembayaran;  (5)  Selanjutnya  pengguna  jasa datang  ke  Syahbandar  dan  berikan  bukti  pendaftaran  online  beserta  persyaratan;  (6)  Petugas Syahbandar memverifikasi dokumen permohonan pengguna jasa; (7) Verifikasi OK; (8) Pengguna jasa selanjutnya  mengambil  foto  buku  pelaut;  (9)  Pejabat  Syahbandar  menyetujui  permohonan  buku pelaut; (10) setelah itu, pengguna jasa dapat mencek email untuk selanjutnya memperoleh info tagihan PNBP  (Penerima  Negara  Bukan  Pajak)  yang  harus  dibayar;  (11)  Apabila  pengguna  jasa  telah memperoleh email tagihan pembayaran, selanjutnya pengguna jasa diminta membayar PNBP sesuai kode billing ke bank yang ditunjuk; (12) Selanjutnya pengguna jasa menyerahkan bukti pembayaran PNBP ke petugas Syahbandar; (13) Petugas lalu mencetak buku pelaut; (14) Pejabat yang berwenang selanjutnya mengesahkan buku pelaut; (15) Setelah semua prosedur telah dipenuhi, pengguna jasa berhak memperoleh buku pelaut.
Sehubungan  dengan  adanya  Sistem  Informsi  Buku  Pelaut  maka  Penulis  telah  melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Kesyahabndaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe yaitu Bapak Azwar, SH.,MM beliau mengatakan :
Berdasarkan Peraturan Pemerintah KM. No. 30 Tahun 2008 Tentang Indetits Dokumen Palaut yaitu  Pelaut  adalah  setiap  orang  yang  mempunyai  kualifikasi  keahlian  atau  keterampilan  sebagai awak kapal dan dalam KM 30 Tahun 2008 pasal 1 (ayat 3) menyebutkan bahwa buku pelut adalah dokumen  resmi  negara  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang  berisi  indentitas  fisik  pelaut  yang tidak  berdasarkan  standar  biometrik  sidik  jari  dan  bukan  sebagai  dokumen  perjalanan  orang  serta tidak dapat mengantikan paspor.
Yudi  Setiawan,  beliau  merupakan  Petugas  Kesyahbandaran  yang  bertugas  di  bagian  buku pelaut mengatakan:
“ Sekarang ini di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe tentang pembuatan buku pelaut, jalur pembuatan buku pelaut yang sekarang ini berbeda dengan yang dulu. Pembuatan buku pelaut sekarang lebih mengacu ke sistem informasi buku pelaut atau disebut juga dengan buku pelaut online.Untuk melindungi hak dan kewajiban pelaut Indonesia maka disyahkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.  Dan  kemudian  di  buatlah  aturan  teknis  dari  Kementerian  Perhubungan  sebagai  regulator permasalahan kepelautan termasuk didalamnya mengenai aturan teknis tentang buku pelaut ” .
Adapun perangkat yang dibutuhkan bagi pelaut dan perusahaan pelayaran untuk pembuatan buku pelaut sebagai berikut:
1. Koneksi Jaringan
2. Kode Pelaut/Seafarer Code
3. Browser Chhrome
4. Kertas beserta printer untuk print bukti permohonan
5. Syarat-syarat dokumen yang diperlukan pada saat pengajuan permohonan dan
6. Data  Perjanjian Kerja Laut (PKL)
Adapun  perangkat  yang  dibutuhkan  oleh  operator  atau  supervisor  yang  ada  di  Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe yaitu :
1. Koneksi Internet
2. Kode Pelaut/seafaree Code
3. Browser Chrome
4. Data  Perjanjian Kerja Laut (PKL)
5. Kamera Canon 1200D beserta backdrop Foto
6. Printer Buku Pelaut
Sistem informasi buku pelaut dalam pelayanan public di bidang kepelautan merupakan sistem berbasis jaringan internet/web service yang terkait dalam pelayanan pembuatan buku pelaut.Sistem ini  di  rancang  agar  pengguna  jasa  atau  perusahan  pelayaran  maupun  individual  dapat  langsung mengakses portal buku pelaut secara online di situs https://pelaut.dephub.go.id dan langung dapat mendaftarkan diri dengan persyaratan yang telah di tentukan oleh Instansi tersebut (wawancara, 20 Juni 2022).
Yusriadi beliau juga merupakan Petugas Kesyahbandaran  yang bertugas sebagai Koordinator Keselamatan berlayar penjagaan dan patroli mengatakan:
“ Sistem  Informasi  Buku  Pelaut  dalam  pelayanan  public  di  bidang  kepelautan  sudah  diberlakukan  semenjak tahun  2017.  Tujuan  utama  pembuatan  sistem  informasi  buku  pelaut  dalam  pelayanan  public  di  bidang
kepaluatan  ini  yaitu  untuk  mempercepat  penyelesaian  proses  pembuatan  buku  pelaut  dan  melangsungkan penerapan  SOP  yang  telah  diterapkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut ”. (Wawancara,  19  Juni 2022)
Sistem informasi buku pelaut dalam pelayanan dibidang pelaut,mengenai tata cara pelayanan yang  telah  ditentukan  apakah  berjalan  sesuai  dengan  SOP  dan  membandingkan  antara  sistem informasi  buku  pelaut  dalam  pelayanan  penerbitan  buku  pelaut  secaraonline  dan  pelayanan penerbitan buku pelaut berbasis manual selanjutnya  dikemukakan oleh pengguna jasa berdasarkan keterangan dari Heri Wahyudi:
“ Pengguna jasa merasa sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan dan pengguna jasa tidak mengalami kesulitan jika dibandingkan dengan sistem manual yang harus mencari ke beberapa tempat mengenai  informasi  dan  membutuhkan  waktu  yang  lama.  Dengan  diberlakukannya  penerbitan  buku  pelaut secara  online  pengguna  jasa  menjadi  tahu  alur  pendaftaran  dengan  mudah.  Cukup  dengan  melakukan pendaftaran  secara  online,  buat  situs  gmail,  melapor  ke  petugas  pelayanan  di  Syahbandar,  lalu  proses  akhir melakukan foto secara langsung di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe ” (Wawancara, 11 Juni 2022).
Selanjutnya,  adapun  keterangan  Petugas  PNBP  Kantor  Kesyahbandaran  Dan  Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe HENNY PUSPITA  mengatakan:
“ Saat  ini berdasarkan PP Penerima Negara Bukan Pajak nomor 15 Tahun 2016 untuk penerbitan buku pelaut biayanya Rp.100.000 dan biaya tersebut dibayar pada bank yang telah ditunjuk dengan memperlihatkan kode billing setelah melakukan pendaftaran online. Dahulu biaya penerbitan buku pelaut berbasis manual hanya lebih sedikit tetapi melihat kondisi saat ini yang telah melakukan penerbitan buku pelaut berbasis online, sudah tidak memungkinkan diberlakukan tarif dahulu. Pengguna jasa regular seperti taruna, pelaut dan pengguna jasa yang dibiayai oleh pemerintah biaya yang dikenakan tetap sama ” (Wawancara, 14 Juni 2022).
Biaya  adalah  ongkos  yang  dikenakan  kepada  penerima  layanan  dalam  mengurus  dan/atau memperoleh  pelayanandari  penyelenggara  yang  besarnya  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan antara  penyelenggara  dan  masyarakat.  Proses  identifikasi  biaya  pelayanan  juga  dilakukan berdasarkan setiap tahapan dalam prosedur pelayanan. Berapa biaya yang diperlukan untuk masing- masing tahapan pelayanan. Pada proses ini juga sekaligus diidentifikasi biaya yang akan dibebankan pelanggan dan biaya yang akan dibebankan unit pengelola pelayanan. Penghitungan dua komponen biaya pelayanan ini penting dilakukan, untuk mengetahui berapa jumlah biaya yang akan dibebankan ke pelanggan, dan berapa biaya yang dibebankan kepada pengelola dan juga harus ditetapkan standar biaya/tarif  pelayanan  termasuk  rinciannya  yang  ditetapkan  dalam  proses  pemberian  pelayanan. Hendaknya setiap kenaikan tarif/biaya pelayanan diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan. Selanjutnya  dikemukakan oleh pengguna jasa berdasarkan keterangan dari Azhari :
“ Semenjak  adanya  Sistem  Informasi  Buku  Pelaut  kami  sebagai  pengguna  jasa  sangat  berterimakasih  karna sangat memudahkan untuk kami untuk mendaftarkan pembuatan buku pelaut secara online, dan menghematkan biaya  dan  apabila  kami  kehingga  dokumen-dokumen  buku  pelaut  kami,  maka  kami  langsung  bisa  membuka kembali data kami yang ada di https://pelaut.dephub.go.id. Namun ada juga kendala yang membuat kami resah yaitu menyangkut dengan sistem jaringan ” (5 Juli 2022) .
Dari  hasil  wawancara  tersebut  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  sistem  informasi  buku pelaut dalam pelayanan public di bidang kepelautan mengacu pada SOP yang telah di berlakukan oleh  Direktorat  Jenderal  Perhubungan  Laut.  Mengenai  Sistem  Informasi  buku  pelaut  di  Kantor Kesyhbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Lhokseumawe  ini  telah  sesuai  dengan  prosedur yang  telah  diterapkan  oleh  Direktorat  Jenderal  perhubungan  Laut.  Maka  dari  itu  sistem  informasi buku  pelaut  ini  mengikuti  alur  prosedur  SOP.  dalam  mengurus  dokumen-dokumen  persyaratan pembuatan  buku  pelaut  pada  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV Lhokseumawe.
Dalam  Pengembangan  teknologi  informasi  saat  ini,  sangat  wajar  dibutuhkan  perencangan sistem  pengolah  data  yang  baik  terutama  bagi  perusahaan  yang  berskala  kecil  maupun  besar.  Di Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Lhokseumawe,  sistem  pengolah  data berbasis  web  tersebut  sangat  diharapkan  mampu  meningkatkan  kinerja perusahaan,  seperti  dalam prosedur  penerbitan  buku  pelaut  baru,  penerapan  prosedur  penggantian  buku  pelaut  yang  hilang atau lama, dan proses perpanjangan buku pelaut.
Sistem Informasi Pelayanan Publik berbasis Web itu sendiri tentu saja membutuhkan data dan informasi yang lengkap, untuk menghasilkan output yang baik. Data dan informasi yang dibutuhkan ialah berkenaan dengan tujuan dari pembuatan buku pelaut berbasis web. Data dan informasi tersebut berasal dari data Seksi Keselamatan Penjagaan dan Patroli (KBPP) yang bertugas di bidang pembuatan buku  pelaut  yang  berada  pada  Kantor  Kesyhbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV Lhokseumawe. Informasi tentang kebutuhan Sistem Informasi (SI) diperlukan untuk menghasilkan perencanaan Sistem Informasi (SI) yang dapat mendukung pembuatan Sistem Informasi Pelayanan publik untuk Pembuatan Buku Pelaut dan untuk mendukung sistem yang telah ada sebelumnya.
Adapun  dengan  biaya  yang  telah  ditentukan  Berdasarkan  PP  Penerima  Negara  Bukan  Pajak (PNBP) Nomor 15 Tahun 2016 untuk penerbitan buku pelaut biayanya Rp.100.000 dan biaya tersebut dibayar  pada  bank  yang  telah  ditunjuk  dengan  memperlihatkan  kode  billing  setelah  melakukan pendaftaran  online.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  memang  diperlukan  sebuah  sistem  informasi yang  tepat  untuk  meningkatkan  pembuatan  buku  pelaut  ber  basis  web  sehingga  perlu  dilakukan perbaikan  terhadap  kebutuhan  sistem  yang  ada  sebelumnya.  Aplikasi  website  yang  akan  dibuat tersebut akan digunakan sebagai pendukung untuk bagian admin di Kantor di Kesyhanbandaran dan Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Lhokseumawe.  Pelayanan  dapat  dikategorikan  efektif  apabila masyarakat  mendapatkan  kemudahan  pelayanan  dengan  prosedur  yang  singkat,  cepat,  tepat,  dan memuaskan.  Pelayanan  pembuatan  buku  pelaut  berbasis  online  bisa  dikategorikan  efektif  karena
pengguna jasa langsung bisa masuk ke situs https://pelaut.dephub.go.id tanpa harus sering bertatap muka dengan petugas Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Lhokseumawe.
Kurangnya  sosialisasi  kepada  pengguna  jasa,  pihak  Kesyahbandaran  dan  Otoritas Pelabuhan Kelas  IV  Lhokseumawe  tidak  melakukan  hal  tersebut  sebab  tidak  memungkinkan  untuk mensosialisasikan karena pengguna jasa yang membuat buku pelaut buku bukan hanya perusahaan pelayaran  namun  banyak  juga  yang  berasal  dari  kalangan-kalangan  masyarakat  biasa.  Sehingga mengenai  sosialisasi  SOP  Sistem  Informasi  buku  pelaut  dilakukan  dengan  cara  tatap  muka  seperti penjelasan  secara  langsung  kepada  pengguna  jasa  yang  datang  ke  Kantor  Kesyahbandaran  dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe dan melalui pemasangan banner-banner mengenai alur prosedur Sistem buku pelaut. Oleh sebab itu, tidak jarang ditemukan kesulitan memperoleh informasi mengenai prosedur pelayanan sistem informasi buku pelaut jika tidak mendatangi Syahbandar.
Namun  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Lhokseumawe  akan mengupayakan Sosialisasi lewat media elektronik diutamakan mengingat perkembangan teknologi saat  ini,  sosialisasi  dapat  dilakukan  lewat  jejaring  sosial  sehingga  pelaut  dengan  mudah  dapat mengetahui  serta  mempelajari  terlebih  dahulu  dengan  benar  dan  jelas  mengenai  Sistem  informasi buku pelaut.

## KESIMPULAN
Bedasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab-bab  sebelumnya  serta  pendapat informan, maka pada bab ini diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Sistem  informasi  buku  pelaut  dalam  pelayanan  pablik  di  bidang  kepelautan  pada  Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Lhokseumawe  sudah  sesuai  dengan  ketentuan Undang-undang 17 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah KM. 30 Tahun 2008, dan sesuai juga dengan Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  telah  diterapkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Perhubungan laut, sehingga mempercepat proses penerbitan buku pelaut baru, buku pelaut lama atau hilang, dan perpanjangan buku pelaut.
2. Hambatan  yang  sering  terjadi  dalam  sistem  informasi  pembuatan  buku  pelaut  pada  Kantor Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV  Lhokseumawe  adalah  koneksi  internet/jaringan internet  yang  lambat,  lupa  password,  lupa  akun  dan  lupa  email  yang  pernah  terdaftar  di  situs https://pelaut.dephub.go.id.  Dan  kurangnya  sosialisasi  kepada  pengguna  jasa,  pihak  Syahbandar tidak melakukan hal tersebut sebab tidak ada instruksi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sehingga  Syahbandar  membuat  sosialisasi  tersendiri  dilakukan  dengan  secara  langsung  kepada pengguna  jasa  yang  datang  ke  Kantor  Kesyahbandaran  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  IV Lhokseumawe,  tidak  jarang  ditemukan  kesulitan  memperoleh  informasi  mengenai  prosedur pelayanan sistem penerbitan buku pelaut jika tidak mendatangi Syahbandar. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe akan mengupayakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa. Melakukan sosialisasi lewat media cetak,dan media elektronik.

## REFERENSI
Anwar, H., Niswaty, R., & Saleh, S. (2017). Pelayanan Penerbitan Buku Pelaut Berbasis Online. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik , 7 (1), 11-24.
Erlianti, D. (2019). Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis , 1 (1), 15-28.
Hardiyansyah,  H.  (2018). Kualitas  Pelayanan  Publik:  Konsep,  Dimensi,  Indikator  dan  Implementasinya . Gava Media.
Isnaeni,  R.  (2018). TA:  KAJIAN  PRIORITAS  KEBIJAKAN  PELAYANAN  DERMAGA  PELABUHAN STUDI  KASUS  PELABUHAN  BADAS  PROVINSI  NUSATENGGARA  BARAT (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional).
Laia, O., Halawa, O., & Lahagu, P. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Terhadap Pelayanan Publik. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi , 1 (1), 70-76.
Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta  Kerja  Perpspektif  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Ilmiah METADATA , 3 (2), 452-468.
Simatupang, D., Batu, P. N. L., & Junita, H. E. (2019, September). Analisis Kepuasan Pelaut Terhadap Pelayanan  Penerbitan  Buku  Pelaut  Online  di  Kantor  Kesyahbandaran  Utama  Tanjung  Priok. In Prosiding Seminar Pelayaran dan Teknologi Terapan (Vol. 1, No. 1, pp. 121-127).
Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian . literasi media publishing.
Suku, O. R. S. I. N. T. A., Rusmiwari, S., & Purwatiningsih, A. (2022). Manajemen Layanan Publik Dalam Pelaksanaan Kepmenpan No. 63/2004 di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Dinas Pariwisata Kota Batu) (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggadewi).
Sunarto,  S.  (2014).  Pengukuran  Pelayanan  Publik  Kantor  Syahbandar  dan  Otoritas  Pelabuhan Jayapura. Jurnal Penelitian Transportasi Laut , 16 (2), 61-68.