## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 7 No. 1 Januari 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.58258/jisip.v7i1. 3989/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Penyelesaian Sengketa Atas Kepemilikan Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda Di Indonesia
1 Muhammad Rafi, 2 Arsin Lukman
1 Program Magister Kenotariatan
2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Article Info Abstract Article history: Received : 18 Oktober 2022 Publish : 3 January 2023 Land has an important role in human life, one of them is in terms of development in Indonesia. This is as explained in Article 33 Paragraph (3) Indonesian Constitution of 1945, namely that land, water, and the natural wealth contained are controlled by the state and used as much as possible for the people welfare. The important role of land for people has led them to the need for a valid and strong evidence for the land rights ownership to create a certainty on public. However, the existence of a land rights certificate as evidence sometimes has obstacles in its implementation, including the possibility of a double certificate. Based on this situation, there are 2 (two) issues in this study, the first issue is regarding the position of land rights certificate as evidence for land rights holders, then the second issue is regarding the dispute resolution mechanism over the ownership of double land rights certificates in Indonesia. This research uses normative juridical method which aims to analyze the position of the land rights certificate as evidence of the land rights ownership for the parties as well as the mechanism of dispute settlement if that double certificate problem appears on public.
Keyword: Legal Certainty, Land Rights, Double Certificate.
Keywords:
Legal Certainty Land Rights
Double Certificate
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received : 18 Oktober 2022 Publish : 3 January 2023 Tanah memiliki peran yang penting di dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam hal pembangunan di Indonesia. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang  Dasar  1945  yakni  bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran rakyat.  Pentingnya  peranan  tanah  bagi  kehidupan  masyarakat  ini  menyebabkan  adanya kebutuhan untuk adanya suatu alat bukti yang sah dan kuat bagi kepemilikan hak atas tanah tersebut  untuk  menciptakan  kepastian  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat.  Akan  tetapi keberadaan  suatu  sertipikat  hak  atas  tanah  sebagai  alat  bukti  tersebut  terkadang  memiliki kendala-kendala  dalam  pelaksanaannya,  diantaranya  adalah  kemungkinan  adanya  sertipikat ganda.  Berdasarkan hal tersebut,  terdapat  2  (dua)  rumusan  masalah  di dalam penelitian  ini, yang pertama mengenai kedudukan sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti bagi pemegang hak  atas  tanah,  kemudian  yang  kedua  mengenai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  atas kepemilikan sertifikat hak atas tanah ganda di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yang bertujuan untuk menganalisis mengenai kedudukan sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah bagi para pihak serta mekanisme penyelesaian sengketanya bilamana muncul sertipikat ganda di tengah-tengah masyarakat. Kata kunci: Kepastian Hukum, Hak atas Tanah, Sertipikat Ganda.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Muhammad Rafi
Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email: rafi.muhammad2203@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Tanah memiliki peran yang penting di dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah dalam hal  pembangunan  di  Indonesia.  Hal  ini  sebagaimana  yang  diterangkan  dalam  Pasal  33  Ayat  (3) Undang-Undang Dasar 1945 yakni bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebagai perwujudan dari Amanah Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka diundangkanlah Undang-Undang Republik
Indonesia  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (selanjutnya  disebut dengan UUPA). UUPA sebagai ketentuan hukum tanah nasional adalah dasar dan landasan hukum bagi  para  pihak  yang  memiliki  maupun  menguasai  tanah  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhannya. Salah  satu  dasar  diundangkannya  UUPA  adalah  memberikan  kepastian  hukum  yang  dapat meminimalisasi risiko adanya sengketa hukum pertanahan di masyarakat. Risiko sengketa hukum ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni karena adanya perselisihan mengenai batas-batas tanah hingga kemungkinan adanya sertifikat hak atas tanah ganda di atas bidang tanah yang sama. Sengketa atas kepemilikan hak atas tanah ini mungkin saja terjadi terlebih dikarenakan tanah merupakan salah satu sumber daya alami penghasil barang dan jasa. Sehingga tanah merupakan suatu kebutuhan yang hakiki dan esensial bagi kehidupan manusia, bahkan dapat juga menentukan peradaban suatu bangsa. Peradaban  itu  akan  berlangsung  kebesarannya  selama  bangsa  itu  menggunakan  tanahnya  secara bijaksana.
Perwujudan  dari  diperlukannya  suatu  ketentuan  teknis  sebagai  pelaksana  dari  UUPA  dalam rangka  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan  di  tengah  peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan menyebabkan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 24/1997). Peraturan Pemerintah tersebut merupakan amanat Pasal 19 UUPA yang dirasa dibutuhkan guna menghadapi kasus-kasus kongkrit dalam lingkup pendaftaran tanah. Tujuan dari adanya pendaftaran tanah sendiri ialah sebagai sarana untuk menghimpun serta menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah yang dipertegas dengan pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya belum lengkap atau masih menjadi sengketa.
Di Indonesia, salah satu alat bukti hak yang sah dan autentik mengenai kepemilikan tanah adalah sertipikat hak atas tanah, hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 Angka 20 PP 24/1997, yakni:
“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) Huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.”
Adanya sertipikat hak atas tanah sebagai perangkat hukum yang bersifat tertulis, lengkap, dan jelas  seolah  dapat  memberikan  jaminan  bagi  kepastian  hukum  jika  dilaksanakan  secara  konsisten sesuai dengan isi ketentuannya . Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu penyebab  adanya  sengketa-sengketa  tanah  adalah  adanya  kemungkinan  munculnya  sertipikat  hak atas  tanah  ganda.  Sertipikat  hak atas  tanah  ganda atau  biasa  disebut  sertipikat  ganda  adalah  suatu bukti kepemilikan tanah yang mempunyai lebih dari satu sertipikat . Di dalam suatu bidang tanah, tentunya  tidak  bisa  ada  dua  sertipikat.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  lebih  dari  1  (satu)  sertipikat kepemilikan atas suatu bidang tanah yang sama atau saling tumpeng tindih tentunya menyebabkan ketidakjelasan status kepemilikan tanah tersebut. Jika itu terjadi, maka dapat mengindikasikan bahwa salah satu sertipikat tersebut salah, atau bisa juga memang keduanya salah karena ada juga pemilik lain  yang  menguasai  tanah  tersebut  dan  setelah  dilakukan  pembuktian,  ternyata  memang  orang tersebutlah pemilik sebenarnya .
Banyaknya  data-data  yang  dibutuhkan  dalam  pembukuan  suatu  bidang  tanah  menyebabkan perlunya administrasi yang tertib di bidang pertahanan sebagai bagian dari usaha untuk mendapatkan bentuk dari asas kepastian hukum. Ketentuan yang ada sudah meletakan tugas dan wewenang pada pihak-pihak terkait untuk melakukan pendataan dan pendaftaran tanah yang ada di Indonesia serta kepada  masyarakat  pemegang  hak  untuk  dapat  melakukan  pendaftaran  tanah  yang  dikuasainya berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku di dalam UUPA. Ketentuan Pasal 19 UUPA mengatur mengenai kepastian subjektif hukum yakni ketentuan tentang badan hukum dan orang yang menjadi pemegang hak atas tanah serta terkait dengan kepastian objektif berupa batas-batasnya, panjang, letak hingga lebar dalam penguasaannya . Sehingga, kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah tersebut tidak hanya ditentukan oleh sistem hukum atau ketentuan mengenai pendaftaran tanah yang berlaku
saja, akan tetapi juga tergantung pada para pihak yang melaksanakan hukum, institusi terkait, serta pemahaman masyarakat  yang  mengharapkan  adanya  manfaat  dari  pendaftaran tanah.  Hal  tersebut pada  akhirnya  menimbulkan  persepsi  bahwa  adanya  permasalahan  ketidakpastian  hukum  sebagai akibat dari terbitnya sertipikat ganda dapat disebabkan juga oleh faktor kesalahan manusia maupun sistem dari pendaftaran tanah itu sendiri.
Peran penting sertipikat hak atas tanah dalam hal terjadinya sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah, data-data serta keterangan-keterangan yang tercantum di dalam sertipikat hak atas tanah itu akan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Hal ini membuat hakim dalam memutus sengketa tanah tersebut dapat mempercayai bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalam sertipikat tersebut  adalah  benar,  sepanjang  tidak  ada  bukti  lain  yang  mengingkarinya  atau  membuktikan sebaliknya,  sebagaimana  asas  presumption  iustae  causa.  Akan  tetapi,  yang  menjadi  permasalahan adalah  jika  di  dalam  suatu  hamparan  bidang  tanah  yang  sama  terdapat  lebih  dari  satu  sertipikat kepemilikan hak atas tanah. Hal ini tentunya akan menimbulkan pertanyaan sertipikat manakah yang benar dan sah di mata hukum serta keterangan manakah yang benar di dalam sertipikat tersebut. Asas presumption iustae causa pada prinsipnya membuat pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang disengketakan  tetap  dapat  dilaksanakan  meski  sedang  dalam  status  sengketa  .  Sehingga  jika ditemukan  adanya  sertipikat  kepemilikan  hak  atas  tanah  ganda,  tentunya  dapat  menyebabkan ketidakpastian juga mengenai keputusan tata usaha negara manakah yang kemudian berlaku dalam bentuk  sertipikat  hak  atas  tanah  tersebut.  Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  cukup  menarik  kiranya untuk  membahas  mengenai  kedudukan  hukum  sertifikat  hak  atas  tanah  sebagai  alat  bukti  bagi pemegang hak atas tanah serta mekanisme penyelesaian sengketanya dalam hal ditemukan adanya sertipikat ha katas tanah ganda di atas suatu bidang tanah yang sama, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan pihak pemegang hak atas tanah tersebut, dengan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti bagi pemegang hak atas tanah?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa atas kepemilikan sertifikat hak atas tanah ganda di Indonesia?

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif. Data yang diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dan  bersumber  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  maupun  bahan  hukum  tersier  dan  dikaji  menggunakan  pendekatan  yuridis  dengan  cara menelaah semua peraturan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sedang dibahas  .  Kemudian,  data-data  yang  telah  diperoleh  tersebut  kemudian  dianalisis  menggunakan teknik analisis kualitatif, sesuai logika deduktif dan induktif.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1.Kedudukan Sertifikat Hak Atas Tanah sebagai Alat Bukti bagi Pemegang Hak Atas Tanah Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sertipikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun  dan  hak  tanggungan  yang  masing-masing  sudah  dibukukan  dalam  buku  tanah  yang bersangkutan  .  Sertipikat  sebagai  surat tanda  bukti  hak  tersebut  diterbitkan  untuk kepentingan pemegang  hak  yang  bersangkutan  sebagai  alat  bukti  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  data yuridis yang termuat didalamnya , sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Oleh karenanya, pemilik tanah dapat membuktikan  dengan  lebih  sederhana  bahwa  dirinya  adalah  pemegang  hak  atas  tanah  karena namanya telah tercantum di dalam sertipikat tanah tersebut. Terlebih di dalam sertipikat tersebut juga tercantum data-data yang membuktikan mengenai keadaan tanah tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tanah dimaksud.
Keberadaan  sertipikat  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dan  kuat  ini  juga  memiliki  beberapa manfaat, diantaranya adalah :
a. Manfaat  bagi  pemegang  hak adalah  dapat  lebih  memberikan  rasa  aman,  dapat  mengetahui dengan jelas data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dimilikinya, membuat lebih mudak dalam pelaksanaan peralihan hak, dapat meningkatkan harga tanah menjadi lebih tinggi, dapat dijadikan jaminan hutang dengan cara dibebankan dengan Hak Tanggungan, penetapan biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi tidak mudah keliru;
b. Manfaat  bagi  Pemerintah  adalah  dapat  mewujudkan  tertib  administrasi  pertanahan,  dapat memperlancar  kegiatan  Pemerintah  terkait  dengan  tanah  dalam  pembangunan,  dapat meminimalisasi  sengketa  di  bidang  pertanahan  seperti  sengketa  batas-batas  tanah  dan pendudukan tanah liar; dan
c. Manfaat  bagi  calon  pembeli  atau  kreditur  adalah  dapat  dengan  mudah  memperoleh keterangan yang jelas mengenai data fisik dan data yuridis tanah yang  akan menjadi obyek perbuatan hukum mengenai tanah.
Dalam  Pasal  19  UUPA  menyebutkan  adanya  pendaftaran  tanah  dalam  rangka  menjamin kepastian hukum, yang lebih lanjut dibahas dalam Peraturan Pemerintah. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum status hak atas tanah yang didaftar, kepastian hukum mengenai subyek hak atas tanah, dan kepastian hukum mengenai obyek hak atas tanah. Kepastian hukum yang diberikan oleh sertipikat hak atas tanah memang dapat berperan sebagai alat bukti hak yang kuat tetapi kekuatannya tidaklah mutlak. Hal ini disebabkan karena Indonesia sendiri berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif. Kelemahan dari sistem  publikasi  ini  adalah  negara  tidak menjamin  kebenaran  data  fisik  dan  data yuridis  yang tersaji  serta  tidak  adanya  jaminan  mutlak  bagi  pemilik  sertipikat  dikarenakan  sewaktu-waktu mungkin saja timbul gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat pemilik  tanah  tersebut,  kemudian  di  dalam  sistem  publikasi  negatif,  sertipikat  hak  atas  tanah bukan satu-satunya alat bukti kepemilikan tanah yang diterima oleh pengadilan, apabila terjadi gugatan dengan membuktikan dengan alat bukti lain maka yang berwenang untuk memutuskan alat bukti mana yang benar dan apabila terbukti sertipikat tersebut tidak benar adalah pengadilan.
Dalam  memberi  kepastian  hukum  kepada  para  pemegang  hak  atas  tanah  ini,  tetap memerlukan  penegasan  tentang  sejauh  mana  kekuatan  pembuktian  sertifikat  yang  dinyatakan sebagai alat bukti yang kuat, seperti adanya data fisik dan yuridis. Selain itu, pemilik tanah juga dapat memperkuat kedudukan sertipikat tersebut dengan menggunakan data-data pendukung lain seperti  bukti  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  hingga  bukti-bukti  peralihan  hak kepada  pemilik  saat  ini  baik  itu  melalui  jual  beli,  hibah,  maupun  waris.  Terlebih  UUD  1945 amandemen kedua Pasal 28 G telah menyampaikan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, sedangkan pada Pasal 28H ayat (4) dinyatakan bahwa  setiap  orang  berhak  mempunyai  hak  milik  pribadi  dan  hak  milik  tersebut  tidak  boleh diambil  alih  secara  sewenang-wenang  oleh  siapa  pun.  Sehingga  kepemilikan  hak  atas  tanah sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah tidak dapat disengketakan secara sewenang-wenang jika pihak lain yang menyengketakan tanah tersebut tidak dapat membuktikan kepemilikan hak atas tanahnya.
3.2.Mekanisme Penyelesaian Sengketa atas Kepemilikan Sertifikat Hak atas Tanah Ganda di Indonesia
Pada  dasarnya  setiap  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  diterbitkan  oleh  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni:
“Keputusan  Tata  Usaha  Negara  adalah  suatu  penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang
berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
Berdasarkan definisi tersebut diketahui bahwa sertipikat hak atas tanah dapat disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara atau dalam  hal  ini  adalah  Badan  Pertanahan  Nasional.  Kemudian  berdasarkan  ketentuan  tersebut, diketahui bahwa keputusan tata usaha negara ini memiliki 3 (tiga) sifat, yakni bersifat  konkrit yang  berarti  obyek  yang  diputuskan  tidaklah  abstrak,  melainkan  memiliki  wujud  tertentu, individual yang berarti jelas tujuan baik alamat maupun yang dituju, sehingga jika yang dituju lebih  dari  satu  orang,  maka  tiap-tiap  dari  nama  orang  yang  terkena  keputusan  tersebut  harus disebutkan,  dan  yang  terakhir  adalah  final  atau  telah  definitif,  sehingga  sudah  menimbulkan akibat  hukum.  Kemudian  yang  terakhir  keputusan  tata  usaha  negara  yang  diterbitkan  tersebut harus menimbulkan suatu akibat hukum tertentu.
Akibat  dari  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  termasuk  keputusan  tata  usaha  negara  pada akhirnya menyebabkan dalam hal terjadi sengketa yang diakibatkan penerbitan sertipikat hak atas tanah  tersebut  merupakan  sengketa  tata  usaha  negara  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di  pusat  maupun  di  daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkannya  keputusan  tata  usaha  negara, termasuk  sengketa  kepegawaian  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.”
Sedangkan  sengketa  tata  usaha  sendiri  menjadi  kewenangan  dari  Pengadilan  Tata  Usaha Negara sebagaimana yang diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:
“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”
Dalam hal terjadinya sertipikat ganda, maka pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu terbitnya keputusan tata usaha negara sebenarnya dapat mengajukan gugatan secara tertulis  kepada  pengadilan  yang  berwenang  atau  dalam  hal  ini  adalah  Pengadilan  Tata  Usaha Negara  yang  berisikan  tuntuan  agar  keputusan  tata  usaha  negara,  yang  dipersengketakan  itu dinyatakan  batal  atau  tidak  sah  dengan  ataupun  tanpa  ganti  rugi  dan/atau  rehabilitasi.  Hal  ini mempertegas  bahwa  terhadap  sengketa  yang  merupakan  akibat  dari  terbitnya  keputusan  tata usaha  negara  bukan  merupakan  yurisdiksi  dari  peradilan  umum.  Pengajuan  gugatan  ke Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dibatasi oleh  tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung  sejak  saat  diterima  atau  diumumkannya  Keputusan  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara.  Akan  tetapi,  tidak  setiap  keputusan  tata  usaha  negara  ( beschikking )  dapat  langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena apabila tersedia upaya administratif, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif sebelum diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya administratif menurut  Pasal  1  Angka  16  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan adalah:
“Proses  penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan  dalam  lingkungan  Administrasi Pemerintahan  sebagai  akibat  dikeluarkannya  Keputusan  dan/atau  Tindakan  yang merugikan.”
Ketentuan  mengenai  diperlukannya  upaya  administratif  sebelum  perkara  masuk  ke  ranah Pengadilan Tata Usaha Negara juga telah dipertegas oleh Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Penyelesaian  Sengketa  Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:
“Pengadilan  berwenang  menerima,  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”
Keberadaan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pedoman Penyelesaian  Sengketa  Administrasi  Pemerintahan  Setelah  Menempuh  Upaya  Administratif memberikan  pedoman  baru mengenai tenggang  waktu  pengajuan  gugatan  ke  Pengadilan  yang disebabkan karena adanya keperluan mengajukan upaya administrative terlebih dahulu sebelum sengketa  tersebut  dapat  digugat  ke  pengadilan.  Peraturan  ini  juga  memberikan  ketentuan tenggang waktu terhadap gugatan yang akan diajukan ke pengadilan setelah dilakukannya upaya administrative sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi:
“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau  Pejabat  Administrasi  pemerintahan  yang  menangani  penyelesaian  upaya administratif.”
Dalam  hal  pihak  yang  mengajukan  upaya  administratif  tersebut  tidak  menerima  atas penyelesaian keberatan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atas keberatannya, maka pihak tersebut  dapat  mengajukan  banding  kepada  atasan  dari  pejabat  yang  bersangkutan.  Jika  pihak yang  mengajukan  banding  kepada  atasan  dari  pejabat  pemerintahan  yang  mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut masih merasa belum menerima hasil banding tersebut, maka langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mengajukan gugatan ke pengadilan atau dalam hal  ini  adalah  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Sebelum  gugatan  tersebut  sampai  ke  tahap persidangan, di dalam proses penyelesaian sengketa pada lingkup Peradilan Tata Usaha Negara terdapat  beberapa  proses  yang  harus  dilalui  terlebih  dahulu,  yang  pertama  adalah  proses pemeriksaan  administrasi  di  kepaniteraan  yakni  penelitian  pendahuluan  yang  bersifat  formal ketatausahaan  peradilan,  yang  kedua  adalah  proses  dismissal  ( dismissal  process )  untuk memeriksa  apakah  gugatan  yang  diajukan  penggugat  layak  untuk  diteruskan  atau  tidak diteruskan, dan yang terakhir adalah pemeriksaan persiapan yakni  pemeriksaan persiapan yang dilakukan  oleh  hakim  sebelum  memeriksa  pokok  sengketa.  Kemudian  setelah  dilakukannya pemeriksaan  pendahuluan  sebagaimana  yang  disebutkan  di  atas,  barulah  dilaksanakan  proses persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara mulai dari agenda pembacaan gugatan  hingga  putusan.  Kemudian  terhadap  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  atau pengadilan pada tingkat pertama dapat dimintakan upaya hukum banding oleh penggugat maupun tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur oleh Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana terhadap putusan dari upaya hukum banding ini juga dapat diajukan upaya hukum kasasi terhadap kasasi kepada Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, maka didapatkan simpulan sebagai berikut:
1. Peran penting sertipikat hak atas tanah dalam hal terjadinya sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah, data-data serta keterangan-keterangan yang tercantum di dalam sertipikat hak atas tanah itu akan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Hal ini diharapkan dapat memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah, terlebih dengan adanya data fisik dan yuridis di dalam sertipikat tersebut. Selain itu, pemilik tanah juga dapat memperkuat kedudukan sertipikat tersebut dengan menggunakan data-data pendukung lain seperti bukti pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) hingga bukti-bukti peralihan hak kepada pemilik saat ini baik itu melalui jual  beli,  hibah,  maupun  waris  sehingga  dapat  memberikan  data-data  yang  dianggap  benar  di dalam sertipikat tersebut kepada hakim sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya atau membuktikan sebaliknya, sebagaimana asas presumption iustae causa.
2. Sebagai keputusan tata usaha negara, maka proses penyelesaian sengketa atas adanya sertipikat ganda di Indonesia merupakan yurisdiksi dari Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan yurisdiksi dari Peradilan Umum sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian untuk dapat diajukannya gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, diperlukan adanya upaya administrative yang diajukan ke badan dan/atau  pejabat  pemerintahan  yang  menerbitkan  keputusan  tata  usaha  negara  tersebut sebagaimana  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

## Saran
Berdasarkan hal tersebut, maka hal-hal yang dapat dijadikan sarana adalah sebagai berikut:
1. Perlunya peningkatan sistem pendataan dan administrasi terkait dengan kepemilikan tanah yang didukung  oleh  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  pengadministrasian  sertipikat  hak  atas tanah yang baik guna terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum.
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai tahapan-tahapan yang dapat dilakukan jika ada permasalahan terkait dengan kepemilikan sertipikat hak atas tanah ganda di antara masyarakat.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Segala puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul, “Penyelesaian Sengketa Atas Kepemilikan Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda di Indonesia”, dengan kesempatan ini, penulis ingin berterimakasih kepada Bapak Dr. Arsin Lukman, SH yang telah bersedia untuk menjadi dosen pebimbing  saya.  Terimakasih  juga  kepada  orang  tua  saya  serta  pihak-pihak  lainnya  yang  telah memberikan dukungan serta bantuannya dalam menyelesaikan jurnal ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Abu, Ruslan, “Strategi Institusional Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum”, Jurnal Amanna Gappa, Vol. 28 No. 1, 2020.
Adont,  Sulistiani,  et  all,  “ The  Contradiction  of  Between  Judge’s  Decision  and  Legal  Provisions Regarding the Position of Heirs in Proof of Land Rights ”, Jurnal Mulawarman Law Review, Vol. 3 No. 2, Desember 2018.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya , (Jakarta: Djambatan, 2008).
Hakim, Arif Rahman dan Muhammad Alay Idrus, “Prosedur Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak atas Tanah”, Juridica, Vol. 3 No. 1, 2021.
Hartana, Herry Jaya, I Made Suwitra dan Ida Ayu Putu Widiati, “Penyelesaian Hukum Sertipikat Ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 3, 2019.
Herman  dan  Hendry  Julian  Noor,  “Doktrin  Tindakan  Hukum  Administrasi  Negara  Membuat Keputusan (Beschikking )”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 3 No. 1, 2017. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenamedia Group, 2005). Safitri,  Erna  Dwi  dan  Nabitatus  Sa’adah,  “Penerapan  Upaya  Administratif  dalam  Sengketa  Tata Usaha Negara”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 3 No. 1, 2021.
Sonbai,  Elisabeth  A.  Y.  P.,  Ni  Made  Sukaryati  Karma,  dan  Luh  Putu  Suryani,  “Pemeriksaan Persiapan Dalam Proses Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (Putusan No 4/ G/2017/Ptun.Dps)”, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 1, 2019.
Suriadinata, Vincent, “Asas Presumptio Iustae Causa dalam KTUN: Penundaan Pelaksanaan KTUN oleh Hakim Peradilan Umum”, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 2 No. 2, 2018.
Susanto, Bronto, “Kepastian Hukum Sertipikat Hak atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”, DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10 No. 20, Agustus 2014.