## MEMBANGUN QARYAH THAYYIBAH: MASYARAKAT BERDAYA BEBAS RENTENIR PASCA PANDEMI COVID-19
Umrotul Khasanah 1 , Mufidah Ch 2 , Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono 3 , Harits Dijani Dzikrullah 4 , Nazwa Nur Amani 5 , Roiyyan Mohammad Moi 6 , Adz Dzikroh Aliya Qurani 7
1,2,3,4,5,6,7 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

## INFO NASKAH

## Diserahkan
11 Juli 2022 Diterima 12 Oktober 2023 Diterima dan Disetujui 17 Desember 2023
Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Covid-19, Participatory Action Research (PAR), Rentenir, Ekonomi Syariah
Keywords: Community Empowerment, Covid-19, Participatory Action Research (PAR), Loan sharks, Sharia Economics

## ABSTRAK
Penggunaan  praktik  peminjaman  dari  rentenir  sering  kali  terkait  dengan eksploitasi  ekonomi,  terutama  di  kalangan  masyarakat  yang  memiliki keterbatasan  dalam  mengakses  lembaga keuangan formal. Di  beberapa  wilayah di  Indonesia,  seperti  di  Kelurahan  Merjosari,  kecamatan  Lowokwaru,  Kota Malang,  praktik  ini  masih  berlangsung  dan  bahkan  semakin  meningkat  setelah terjadinya  ketidakstabilan  ekonomi  masyarakat  pasca  pandemi  Covid-19.  Oleh karena  itu,  tujuan  dari  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  adalah  memberikan bimbingan  kepada  masyarakat  agar  dapat  melepaskan  diri  dari  praktik  rentenir dan  mengembalikan  daya  ekonomi  mereka.  Program  ini  menggunakan  metode Participatory  Action  Research  (PAR).  Hasil  dari  kegiatan  pengabdian  ini menunjukkan  bahwa  program  pemberdayaan  berdampak  positif  pada peningkatan  pendapatan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Masyarakat  yang sebelumnya terjebak dalam utang rentenir berhasil mendirikan koperasi ekonomi yang berkelanjutan dengan prinsip ekonomi syariah. Tindak lanjut dari program ini  melibatkan  kegiatan  pemantauan dan evaluasi  yang berkelanjutan,  pelatihan kompetensi, pengembangan koperasi, dan sosialisasi literasi keuangan. Kegiatan ini  juga  menggarisbawahi  pentingnya  partisipasi  aktif  masyarakat  dan  peran pemerintah  dalam  mendukung  pemberdayaan  sehingga  masyarakat  dapat menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi.
Abstract.  Using  lending  practices  from  loan  sharks  is  often  associated  with economic  exploitation,  especially  among  people  with  limited  access  to  formal financial institutions. This practice is still ongoing in several areas in Indonesia, such as in Merjosari Village, Lowokwaru subdistrict, and Malang City. It is even increasing following the economic instability of the community after the Covid- 19  pandemic.  Therefore,  this  community  service  activity  aims  to  guide  the community  so  that  they  can  free  themselves  from  the  practices  of  loan  sharks and  restore  their  economic  power.  This  program  uses  the  Participatory  Action Research  (PAR)  method.  The  results  of  this  service  activity  show  that  the empowerment  program  has  a  positive  impact  on  increasing  community  income and  welfare.  Communities  previously  trapped  in  loan  shark  debt  succeeded  in establishing  a  sustainable  economic  cooperative  based  on  Sharia  economic principles.  The  follow-up  to  this  program  involves  ongoing  monitoring  and evaluation  activities,  competency  training,  cooperative  development,  and financial literacy outreach. This activity also underlines the importance of active community participation and the role of government in supporting empowerment so that communities can become economically independent.

## 1. PENDAHULUAN
Kemiskinan  umumnya  dianggap  sebagai  suatu  kondisi  sementara  yang  tidak  bersifat permanen  (Sungkar,  2021)  .  Hal  ini  diperjelas  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  27 ayat  2  dan  pasal  28  ayat  3  yang  menyatakan  bahwa  pemerintah  bersama  msayarakat mempunyai tanggung jawab penuh atas perubahan tersebut. Kemiskinan mencakup beberapa aspek  misalnya  ekonomi,  sosial,  politik  dan  lain-lain.  Hal  ini  yang  mengakibatkan  bahwa kemiskinan menjadi  suatu persoalan yang multidimensional  (Aidha;  et  al.,  2021;  S Gopal et al.,  2021).  Dalam  pandangan  Islam,  kemiskinan  juga  dianggap  dapat  diubah,  seperti  ketika seseorang  yang  awalnya  masuk  dalam  kategori  penerima  zakat,  kemudian  dapat  naik statusnya menjadi orang yang tidak memerlukan bantuan zakat, bahkan menjadi muzakki atau orang yang wajib membayar zakat (Khasanah, 2015; Soleman & Lestari, 2023).
Kemiskinan tidak hanya terbatas pada wilayah pedesaan, tetapi juga ada di masyarakat perkotaan (Rachman, 2019). Bahkan, kemiskinan di masyarakat perkotaan perlu diberdayakan agar tidak menimbulkan masalah sosial lainnya (Aidha; et al., 2021). Kota Malang merupakan salah  satu  wilayah  di  Jawa  Timur  yang  tergolong  komplek  dan  universal,  mengingat banyaknya  sektor  pendidikan  dan  pariwisata  didalamnya  (Nabawi,  2020).  Studi  tahun  2017 menyatakan  bahwa  ada  beberapa  masyarakat  di  wilayah  kota  Malang  yang  masih  termasuk dalam masyarakat miskin (Sulhan & Sasongko, 2017).
Ada  beberapa  strategi  untuk  mengurangi  tingkat  kemiskinan,  seperti  meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan sekolah gratis atau pelatihan keterampilan yang  berguna  untuk  meningkatkan  kehidupan  mereka.  Selain  itu,  upaya  untuk  mengurangi kemiskinan  juga  dapat  dicapai  dengan  menciptakan  lebih  banyak  lapangan  kerja,  termasuk melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang memiliki kapasitas untuk menciptakan banyak  lapangan  kerja.  Di  Indonesia,  UMKM  mendominasi  sebagian  besar  perekonomian, dengan lebih dari 99% kontribusi dalam ekonomi nasional. Peran utama UMKM yang terlihat jelas  adalah  kemampuannya  dalam  menciptakan  lapangan  kerja,  yang  pada  akhirnya membantu mengurangi tingkat pengangguran (Anugerah & Nuraini, 2021; Rahayu, 2021).
Pandemi  Covid-19  yang  melanda  Indonesia  dan  bahkan  dunia  pada  akhir  2019 menimbulkan  banyak  keresahan.  Berbagai  sektor  terdampak  negatif  akibat  pandemi  tersbut. Pandemi  Covid-19  telah  memengaruhi  beberapa  sektor  ekonomi,  termasuk  transportasi, pariwisata,  perdagangan,  kesehatan,  serta  sektor  lainnya.  Namun,  yang  paling  terdampak secara signifikan adalah sektor rumah tangga (Susilawati et al., 2020).
Seperti halnya permasalahan ekonomi yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, di
kota  Malang  juga  terdapat  fenomena  negatif  yang  disebabkan  karena  menurunnya kemampuan  finansial  masyarakat,  khusunya  pelaku  UMKM.  Misalnya  wilayah  Kelurahan Merjosari  Kelurahan  Lowokwaru  Kota  Malang.  Wilayah  ini  berada  di  dekat  kampus  dan sebagian besar penduduknya merupakan pelaku UMKM. Sejak adanya pandemi Covid-19 ini, aktivitas  mereka  terhenti  dan  ini  mengakibatkan  ekonomi  masayarakat  sekitar  menjadi melemah.
Pasca pandemi Covid-19 berakhih, aktivitas masyarakat sekitar mulai tumbuh kembali. Meskipun  demikian,  hal  ini  bukan  tanpa  masalah.  Dana  yang  sebelumnya  sudah  banyak terpakai untuk kebutuhan sehari-hari selama masa pandemi mengakibatkan masyarakat tidak memiliki  dana  yang  cukup  untuk  memulai  kembali  aktivitas  ekonomi  mereka.  Permsalahan menjadi  semakin  rumit, ketika masayarakat  tidka mempunyai  akses pada  lembaga keuangan formal  untuk  melakukan  peminjaman  dana.  Beberapa  menyatakan  bahwa  peminjaman  uang melalui  lembaga  formal  memerlukan  beberapa  syarat  yang  mereka  tidak  dapat  memenuhi. Sehingga  masyarakat  menagmbil  jalan  pintas,  yaitu  dengan  meminjam  dana  pada  rentenis dengan bunga 30% hingga 50%.
Dengan  memperhatikan  situasi  tersebut,  tim  pengabdian  masyarakat  merasa  tertarik  untuk mengeksplorasi perilaku masyarakat berpendapatan rendah di kota dan juga bagaimana aspek spiritual  dalam  kehidupan  mereka  memengaruhi  usaha  mereka  dalam  meningkatkan  situasi ekonomi mereka serta menghindari keterlibatan dengan rentenir. Lebih lanjut, tim pengabdian berharap  kegiatan  ini  memberikan  manfaat  sehingga  dapat  mengentaskan  kemiskinan  serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat binaan

## 2. METODE
Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  miskin  untuk  keluar  dari  jeratan  rentenir  ini dilaksanakan  Kelurahan  Merjosari,  Lowokwaru,  Malang.  Metode  yang  digunakan  adalah Participatory  Action  Research  (PAR ).  Metode  PAR  merupakan  salah  satu  model  penelitian yang  mencari  sesuatu  untuk  menghubungkan  proses  penelitian  ke  dalam  proses  perubahan sosial.  Melalui  metode  PAR,  pengabdian  masyarakat  tidak  hanya  selesai  dengan  melakukan sosialisasi,  namun  dilakukan  dengan  penelitian  dan  pendampingan,  serta  menghubungkan semuanya dalam proses perubahan sosial di masyarakat secara bersama-sama (Kemmis et al., 2014;  Ozanne  &  Saatcioglu,  2008)  .  PAR  menjadi  kombinasi  pelibatan  berbagai  lini  sosial yang  didalamnya  memuat    kerja  pendidikan,  dan  aksi  politik  dengan  metodologi  materialis historis (Baum et al., 2006).
Paradigma  kegiatan  pengabdian  ini  berfokus  pada  pemberdayaan  masyarakat  yang dimulai  dengan  hal-hal  yang  sederhana  dan  menjadi  bagian  integral  dari  kehidupan masyarakat.  Kemudian,  konsep  ini  berkembang  menjadi  upaya  yang  melibatkan  kelompok- kelompok masyarakat dan pada akhirnya mencapai dampak yang luas di seluruh masyarakat. Oleh karena itu, segala potensi yang ada dalam masyarakat seharusnya dimanfaatkan sebagai alat  untuk  menciptakan  perubahan,  baik  itu  berupa  nilai-nilai  agama,  budaya,  sumber  daya manusia (dalam hal pengalaman hidup, kecerdasan, dan pengetahuan lokal), maupun sumber daya alam yang dimiliki oleh komunitas masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini  secara  alamiah  menjadi  sebuah  proses  transformasi  dalam  situasi  sosial,  mencakup berbagai aspek yang menciptakan perubahan positif.
Adapun metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan metode PAR ini meliputi tiga program  yaitu  memciptakan  forum  disksi  yang  membahas  pengaruh  negatif  dari  sistem rentenir  pada  masyarakat  binaan.  Sistem  rentenir  juga  sistem  keuangan  yang  bertentangan dengan  agama  islam.  Pembentukan  grup  arisan  tanpa  riba  yang  berfungsi  sebagai  jembatan pendanaan  masyarakat  binaan.  Ketiga  adalah  adanya  pendampingan  secara  langsung  yaitu melalui pertemuan rutin dengan masyarakat binaan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  kegiatan  pengabdian  masyarakat  yang  berfokus  pada  tema  pemberdayaan masyarakat  miskin  untuk  mengakhiri  ketergantungan  pada  rentenir  merupakan  sebuah pencapaian  yang  bernilai  tinggi  dalam  upaya  meningkatkan  kesejahteraan  komunitas  yang rentan.  Dalam  masyarakat  modern,  masalah  kemiskinan  dan  ketergantungan  pada  praktik rente telah menjadi salah satu tantangan sosial yang memprihatinkan. Oleh karena itu, melalui berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  dalam  pengabdian  ini,  kami  telah  berkomitmen  untuk menciptakan  perubahan  nyata  dalam  kehidupan  masyarakat  miskin,  mengarahkan  mereka menuju kebebasan finansial dan kemandirian ekonomi. Dalam paragraf berikutnya, kami akan membahas  temuan,  rekomendasi,  dan  langkah-langkah  konkret  yang  telah  diambil  untuk mencapai  tujuan  ini.  Dengan  demikian,  hasil  kegiatan  pengabdian  ini  diharapkan  mampu memberikan  solusi  konkret  bagi  masyarakat  miskin  agar  dapat  terlepas  dari  jeratan  rentenir dan memulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih berkelanjutan secara ekonomi.
Adapun Tahapan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini meliputi: 1) identifikasi masyarakat yang terjerat rentenir; 2) Pembentukan forum diskusi ekonomi; 3) Pengembangan program  Ekonomi  Syariah;  4)  Terbentuknya  lembaga  nirlaba;  5)  Peningkatan  kesadaran
ekonomi dan 6) Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat binaan.
Tahapan identifikasi masyarakat yang terjerat hutang rentenir merupakan langkah awal yang  krusial  dalam  proses  pemberdayaan.  Melalui  pengabdian  masyarakat  ini,  upaya mendalam dalam mengenali dan memahami kelompok masyarakat  yang terperangkap dalam praktik  hutang  rentenir.  Identifikasi  ini  melibatkan  survei  yang  cermat,  wawancara,  dan analisis  data  ekonomi  sosial  (Marliana  et  al.,  2021).  Peneliti  mencoba  mengidentifikasi keluarga dan individu-individu yang memiliki hutang hutang rentenir yang tinggi, yang sering kali  menciptakan  tekanan  ekonomi  dan  sosial  yang  luar  biasa  dalam  kehidupan  mereka. Dengan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  situasi  dan  kebutuhan  mereka,  kami  dapat merancang strategi yang lebih efektif dan relevan untuk membantu mereka mengatasi masalah ini  dan  mengakhiri  siklus  ketergantungan  pada  rentenir.  Selanjutnya,  tim  pengabdian  akan menguraikan  langkah-langkah  selanjutnya  dalam  program  pemberdayaan  yang  dirancang khusus untuk kelompok masyarakat yang telah diidentifikasi ini.
Pada  tahapan  berikutnya,  yaitu  pembentukan  forum  diskusi  (Gambar  1).  Tujuan  dari forum diskusi adalah menciptakan platform atau wadah bagi berbagai individu atau kelompok untuk  berbagi  informasi,  berbicara  tentang  isu-isu  tertentu,  memahami  sudut  pandang  yang berbeda,  memecahkan  masalah,  dan  mempromosikan  pertukaran  ide  serta  pengetahuan. Forum diskusi sering digunakan untuk mencapai  beberapa tujuan, diantaranya meningkatkan pengetahuan,  pembahasan  isu-isu  kontempore,  mendengarkan  perspektif  yang  berbeda, pemecahan masalah, dan mempromosikan keterlibatan masyarakat (Fatmawati, 2019). Dalam tahapan  ini,  tim  pengabdian  mencoba  membuka  diskusi  dengan  beberapa  msasyarakat  yang terjerat  rentenir.  Dari  kegiatan  tersebut,  tim  memperoleh  kesimpulan  bahwa  alasan  mereka melakukan  kredit.  Diantaranya  adalah,  mereka  pada  dasarnya  ingin  melanjutkan  usaha kecilnya.  Akan  tetapi  merekaterkendala  keterbatasan  dana  dan  ketidakmampuan  masyarakat dalam  memenuhi  persyaratan  peminjaman  di  lembaga  keungan  legal.  Lebih  lanjut,  mereka menyampaikan  bahwa  para  rentenir  memberikan  iming-iming  dan  syarat  yang  lebih  mudah. Hal  ini  membuat  masyarakat  tergiur  dan  memutuskan  untuk  melakukan  peminjama  pada rentenir.
Tahapan  diskusi  dilakukan  beberapa  kali.  Pada  diskusi  selanjutnya,  tim  pengabdian mencoba menyampaikan beberapa informasi terkait pola pengembalian uang di rentenir yang cukup  memberatkan  serta  hukumnya  yang  yang  haram  dalam  islam.  Dalam  diskusi  ini,  tim pengabdian juga mensosialisasikan kegiatan Qoryah Toyibah yang berujung pada masyarakat yang islami dengan kemampuan finansial dan berbasis syariah (halal).
Salah  satu  kegiatan  yang  mungkin  dilakukan  dalam  kegiatan  qoryah  toyibah  adalah dengan menciptakan organisasi nirlaba. Organisai nirlaba dibentuk dari sekumpulan individu dengan  tujaun  yang  sama.  Lembaga  ini  termasuk  dalam  lembaga  non-profit  (Atufah  et  al., 2018).  Organisasi  nirlaba  atau  bisnis  tanpa  tujuan  laba  berorientasi  pada  melayani  berbagai kelompok pihak yang berkepentingan, yang melibatkan anggota yang lebih  banyak daripada pemegang saham.  Pihak  yang berkepentingan ini  mencakup dewan pengawas, manajer, staf, pemberi  pinjaman,  pemasok,  pelanggan,  dan  komunitas  sekitar  (Sartono,  2000).  Dalam pembentukan lembaga nirlaba ini, tim pengabdian menyampaikan tujuan dari organisasi.  Ide dan  bantuan  disampaikan  untuk  menciptakan  lembaga  ini  dan  memajukan  anggotanya. Organisasi ini efektif dalam mengkoordinasikan inisiatif ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang menderita.
Kesadaran  ekonomi  dalam  konteks  usaha  nirlaba  sangat  penting  dalam  mengelola sumber  daya  finansial  dengan  bijak  dan  efisien.  Organisasi  nirlaba  mengenali  bahwa meskipun  tujuan  utamanya  adalah  memberikan  layanan  atau  manfaat  bagi  masyarakat  atau tujuan amal, namun keberlanjutan finansial juga merupakan faktor kunci untuk mencapai misi mereka.  Kesadaran  ekonomi  dalam  usaha  nirlaba  melibatkan  perencanaan  keuangan  yang cermat, pengelolaan sumber daya yang efisien, diversifikasi pendapatan melalui penggalangan dana, serta transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana yang diterima dari berbagai sumber.  Ini  tidak  hanya  membantu  memastikan  kelangsungan  usaha  nirlaba,  tetapi  juga memungkinkan  mereka  untuk  memberikan  manfaat  yang  lebih  besar  dan  berkelanjutan  bagi masyarakat  yang  mereka  layani.  Dengan  demikian,  kesadaran  ekonomi  menjadi  landasan penting dalam mencapai tujuan kemanusiaan dan sosial yang diemban oleh organisasi nirlaba.
Gambar 1. Forum Diskusi Tim Pengabdian denga UMKM Binaan dalam Pengabdian Masyarakat Qaryah Thayyibah
Usaha  nirlaba  memiliki  peran  krusial  dalam  mendorong  peningkatan  UMKM  sebagai bagian  dari  upaya  untuk  memajukan  ekonomi  yang  inklusif.  Melalui  berbagai  program  dan inisiatifnya, organisasi nirlaba mampu memberikan dukungan berharga kepada UMKM, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan, pendampingan, akses ke sumber daya finansial, maupun promosi  produk  dan  jasa  UMKM  tersebut.  Selain  itu,  organisasi  nirlaba  sering  berperan sebagai  penghubung  antara  UMKM  dan  pihak-pihak  yang  lebih  besar,  seperti  lembaga keuangan atau pasar yang lebih luas, membantu UMKM dalam mengembangkan jaringan dan peluang  bisnis  yang  lebih  luas.  Dengan  fokus  pada  peningkatan  UMKM,  usaha  nirlaba mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan membantu komunitas lokal untuk mencapai keberlanjutan ekonomi yang lebih baik. Keseluruhan, usaha nirlaba  memiliki  peran  strategis  dalam  mendorong  perkembangan  dan  kemajuan  UMKM, yang  menjadi  salah  satu  pilar  penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara.  Pada tahapan  ini,  lembaga  nirlaba  terbukti  memberikan  dampak  positif  pada  kemajuan  UMKM anggotanya.  Beberapa  UMKM  telah  mendapatkan  ilmu  dan  pendanaan  sehingga  dapat  aktif kembali (Gambar 2).
Gambar 2. UMKM Binaan Pengabdia Qaryah Thayibah

## 4.   SIMPULAN
Pada bagian ini, penulis menyampaikan dua topik besar, yaitu Rencana Tindak Lanjut (RTL)  kegiatan  pengabdian  dan  Rekomendasi.  RTL  yang  sustain  dan  komprehansif  dapat membantu memastikan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Adapun RTL dalam kegiatan ini ini meliputi enam aspek. Pertama, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dengan melakukan survei dan evaluasi kepada masyarakat binaan dan memastikan adanya perubahan sikap  masyarakat.  Kedua,  Peningkatan  kompetensi,  yaitu  dengan  memberikan  penyuluhan tentang sistem ekonomi berbasis syariah dan pembinaan kepada masyarat tentang pengelolaan dana,  pengembangan  usaha  dan  peningkatan  relasi.  Ketiga,  Pengembangan  kelompok ekonomi berbasis syariah yaitu dengan menciptaakan masyarakat binaan yang berdaya secara finansial dan sejahtera melalui kegiaan pengabdian Qaryah Thoyyibah. Keempat, Masyarakat binaan  mendapatkan  akses  terhadap  pembiayaan  yang  legal  dan  tentunya  berbasis  syariah. Kelima, Sosialisasi manajemen keuangan melalui kegiatan peningkatan literasi keuangan dan resiko pembiyaan non-legal. Keenam adalah kerjasama dan sinergi dnegan organisasi terkait. Kegiatan  pembinaan  masyarakat  membutuhkan  peran  serta  banyak  pihak  seperti  lembaga keuangan, organisasi sosial dan tentunya pemerintah setempat.
Rekomendasi  untuk  program  masa  depan,  berdasarkan  kesuksesan  program pemberdayaan  saat  ini,  meliputi:  pertama,  perlu  dilakukan  penelitian  menyeluruh  mengenai kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  keuangan  penduduk  setempat  sebelum  melaksanakan  program agar  program  yang  dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka.  Kedua,  pentingnya partisipasi  aktif  dan  dukungan  masyarakat  dalam  semua  tahap  program,  mulai  dari perencanaan  hingga  evaluasi.  Ketiga,  program  pemberdayaan  harus  bersifat  berkelanjutan dengan  komitmen  dari  berbagai  pihak  yang  terlibat  untuk  meningkatkan  perekonomian  dan menghindari rente. Keempat, masyarakat, terutama yang menjadi fokus pemberdayaan, harus terus  menerima  pelatihan  dalam  manajemen  keuangan  bisnis,  prinsip  syariah,  dan  koperasi. Kelima,  peran  pemerintah,  baik  di  tingkat  daerah  maupun  pusat,  sangat  penting  dalam memberikan  akses  yang  lebih  mudah  ke  modal  usaha,  terutama  bagi  masyarakat  terdampak Covid-19.  Terakhir,  sosialisasi  literasi  keuangan  secara  berkelanjutan  harus  dilakukan  untuk membantu masyarakat memahami serta menghindari praktik rente dan riba. Dengan demikian, diharapkan  program  pemberdayaan  masyarakat  mampu  memberikan  dampak  positif, membantu  masyarakat  miskin  yang  terjerat  rentenir  mengatasi  masalah  ekonomi,  dan memungkinkan mereka mengelola keuangan secara mandiri dengan prinsip syariah, sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi berkah untuk kehidupan keluarga mereka.

## DAFTAR PUSTAKA
Aidha;, C. N., Armintasari;, D. R. N. H. F., Sagala;, A. H. R. M., & Rahmanda Muhammad Thaariq; Widya Kartika. (2021). Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2015-2018.
In Prakarsa .
Anugerah,  F.  N.,  &  Nuraini,  I.  (2021).  Peran  Umkm  Dalam  Menanggulangi  Kemiskinan  Di Provinsi Jawa Timur.
Jurnal
Ilmu Ekonomi JIE , 5 (1), 27–41. https://doi.org/10.22219/jie.v5i1.13772
Atufah,  I.  D.,  Yuliarti,  N.  C.,  &  Puspitasari,  D.  (2018). Penerapan  PSAK  No.45  tentang Pelaporan  Keuangan  Organisasi  Nirlaba  Yayasan  Pendidikan  Pondok  Pesantren  Al- Khairiyah . 2 (3), 115–123.
Baum,  F.,  MacDougall,  C.,  &  Smith,  D.  (2006).  Participatory  action  research. Journal  of Epidemiology and Community Health , 60 (10), 854–857. https://doi.org/10.1136/jech.2004.028662
Fatmawati,  S.  (2019).  Efektivitas  Forum  Diskusi  Pada  E-Learning  Berbasis  Moodle  Untuk Meningkatkan Partisipasi Belajar. Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan , 9 (2). https://doi.org/10.24176/re.v9i2.3379
Hafiz Nabawi. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Kota Malang. Oeconomicus Journal Of Economics , 4 (2), 104–117. Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). The action research planner: Doing critical participatory  action  research.  In The  Action  Research  Planner:  Doing  Critical Participatory Action Research . https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2
Khasanah, Y. (2015). Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Untuk Anak Yatim Piatu Pada Divisi Sosial Baitul Maal Di KJKS BMT Muamalat Limpung. Walisongo Institutional Repository , 1 (c), 1–54.
Marliana,  E.,  Anisa,  A.,  &  Fauziyah,  Nafilah,  R.  (2021).  Optimalisasi  Pendidikan  Karakter melalui Workshop Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Yayasan Miftahul  Falah  Ashidiqiyyah  Panumbangan. PROCEEDINGS  Uin  Sunan  Gunung  Jati Bandung , 01 (21), 2 dari 15. https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings Ozanne,  J.  L.,  &  Saatcioglu,  B.  (2008).  Participatory  action  research. Journal  of  Consumer Research , 35 (3), 423–439. https://doi.org/10.1086/586911
Rachman,  R.  F.  (2019).  Pengembangan  Industri  Kreatif  Berbasis  Media  Digital  di  Surabaya dalam
Perspektif Islam. Komunitas , 10 (2), 157–176. https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i2.1227
Rahayu,  S.  R.  P.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Dana  Desa,  Alokasi  Dana  Desa,  Dan  Jumlah UMKM Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten Malang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 9 (2). https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7653
S  Gopal,  P.,  Abdul  Rahman,  M.  A.,  Malek,  N.  M.,  Jamir  Singh,  P.  S.,  &  Chee  Hong,  L. (2021).  Kemiskinan  Adalah  Satu  Fenomena  Multidimensi:  Suatu  Pemerhatian  Awal. Malaysian  Journal  of  Social  Sciences  and  Humanities  (MJSSH) , 6 (1),  40–51. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i1.608
Sartono, A. (2000). Manajemen Keuangan . BPFE.
Soleman,  R.,  &  Lestari,  A.  (2023).  Produk  Pemikiran  Ekonomi  Islam  di  Bidang  Infaq  dan Sadaqah  sebagai  Alternatif  Pengentasan  Kemiskinan  (Studi  MUI  dan  Perundang- Undangan  di  Indonesia). Izdihar:  Jurnal  Ekonomi  Syariah , 03 (April),  16–29. https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/view/3414%0Ahttps://ejournal.un waha.ac.id/index.php/izdihar/article/download/3414/1558
Sulhan,  M.,  &  Sasongko,  T.  (2017).  Implementasi  Kebijakan  Program  Penanggulangan Indonesia  Pintar  Pada  Masyarakat  (  Studi  Kasus  di  Kelurahan  Kauman  Kota  Malang  ).
Jurnal Ilmu
Sosial
Dan Ilmu Politik , 6 (1), 15–18.
https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/365 Sungkar, S. (2021). Studi Kemiskinan di Negara Berkembang. Dekonstruksi , 5 (01), 179–202. https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v5i01.85
Susilawati,  S.,  Falefi,  R.,  &  Purwoko,  A.  (2020).  Impact  of  COVID-19’s  Pandemic  on  the Economy  of  Indonesia. Budapest  International  Research  and  Critics  Institute  (BIRCI- Journal): Humanities and
Social Sciences , 3 (2), 1147–1156. https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954
Aidha;, C. N., Armintasari;, D. R. N. H. F., Sagala;, A. H. R. M., & Rahmanda Muhammad Thaariq; Widya Kartika. (2021). Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2015-2018. In Prakarsa .
Anugerah,  F.  N.,  &  Nuraini,  I.  (2021).  Peran  Umkm  Dalam  Menanggulangi  Kemiskinan  Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi JIE , 5 (1), 27–41. https://doi.org/10.22219/jie.v5i1.13772
Atufah,  I.  D.,  Yuliarti,  N.  C.,  &  Puspitasari,  D.  (2018). Penerapan  PSAK  No.45  tentang Pelaporan  Keuangan  Organisasi  Nirlaba  Yayasan  Pendidikan  Pondok  Pesantren  Al- Khairiyah . 2 (3), 115–123.
Baum,  F.,  MacDougall,  C.,  &  Smith,  D.  (2006).  Participatory  action  research. Journal  of Epidemiology and Community Health , 60 (10), 854–857. https://doi.org/10.1136/jech.2004.028662
Fatmawati,  S.  (2019).  Efektivitas  Forum  Diskusi  Pada  E-Learning  Berbasis  Moodle  Untuk Meningkatkan Partisipasi Belajar. Refleksi Edukatika : Jurnal Ilmiah Kependidikan , 9 (2). https://doi.org/10.24176/re.v9i2.3379
Hafiz Nabawi. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan dan PDRB Terhadap Kemiskinan di Kota Malang. Oeconomicus Journal Of Economics , 4 (2), 104–117. Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). The action research planner: Doing critical participatory  action  research.  In The  Action  Research  Planner:  Doing  Critical Participatory Action Research . https://doi.org/10.1007/978-981-4560-67-2
Khasanah, Y. (2015). Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Untuk Anak Yatim Piatu Pada Divisi Sosial Baitul Maal Di KJKS BMT Muamalat Limpung. Walisongo Institutional Repository , 1 (c), 1–54.
Marliana,  E.,  Anisa,  A.,  &  Fauziyah,  Nafilah,  R.  (2021).  Optimalisasi  Pendidikan  Karakter melalui Workshop Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Yayasan Miftahul  Falah  Ashidiqiyyah  Panumbangan. PROCEEDINGS  Uin  Sunan  Gunung  Jati Bandung , 01 (21), 2 dari 15. https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings Ozanne,  J.  L.,  &  Saatcioglu,  B.  (2008).  Participatory  action  research. Journal  of  Consumer Research , 35 (3), 423–439. https://doi.org/10.1086/586911
Rachman,  R.  F.  (2019).  Pengembangan  Industri  Kreatif  Berbasis  Media  Digital  di  Surabaya dalam Perspektif Islam. Komunitas , 10 (2), 157–176. https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i2.1227
Rahayu,  S.  R.  P.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Dana  Desa,  Alokasi  Dana  Desa,  Dan  Jumlah UMKM Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten Malang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 9 (2). https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7653
S  Gopal,  P.,  Abdul  Rahman,  M.  A.,  Malek,  N.  M.,  Jamir  Singh,  P.  S.,  &  Chee  Hong,  L. (2021).  Kemiskinan  Adalah  Satu  Fenomena  Multidimensi:  Suatu  Pemerhatian  Awal. Malaysian  Journal  of  Social  Sciences  and  Humanities  (MJSSH) , 6 (1),  40–51. https://doi.org/10.47405/mjssh.v6i1.608
Sartono, A. (2000). Manajemen Keuangan . BPFE.
Soleman,  R.,  &  Lestari,  A.  (2023).  Produk  Pemikiran  Ekonomi  Islam  di  Bidang  Infaq  dan Sadaqah  sebagai  Alternatif  Pengentasan  Kemiskinan  (Studi  MUI  dan  Perundang- Undangan  di  Indonesia). Izdihar:  Jurnal  Ekonomi  Syariah , 03 (April),  16–29.
https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/view/3414%0Ahttps://ejournal.un waha.ac.id/index.php/izdihar/article/download/3414/1558
Sulhan,  M.,  &  Sasongko,  T.  (2017).  Implementasi  Kebijakan  Program  Penanggulangan Indonesia  Pintar  Pada  Masyarakat  (  Studi  Kasus  di  Kelurahan  Kauman  Kota  Malang  ).
Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 6 (1), 15–18. https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/365
Sungkar, S. (2021). Studi Kemiskinan di Negara Berkembang. Dekonstruksi , 5 (01), 179–202. https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v5i01.85
Susilawati,  S.,  Falefi,  R.,  &  Purwoko,  A.  (2020).  Impact  of  COVID-19’s  Pandemic  on  the Economy  of  Indonesia. Budapest  International  Research  and  Critics  Institute  (BIRCI- Journal): Humanities and
Social Sciences , 3 (2), 1147–1156. https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954