## KEPEMIMPINAN LOKAL, MODERASI BERAGAMA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PURWAKARTA

## LOCAL LEADERSHIP, RELIGIOUS MODERATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PURWAKARTA

## KUSTINI KOSASIH, MOH. ZAENAL ABIDIN EKO PUTRO, DAN ASNAWATI MARDAMIN
DOI: https://doi.org/10.31330/penamas.v34i2.511

## Abstract
The Indonesian government remains continue to promote religious moderation because it is regarded as having strategic value to develop religious understanding for Indonesian people in religious realm. Research on religious moderation from the point of view of the texts is heavily undertaken. However, research on the social context of religious moderation by referring to social and state institutions has been less carried out. This article aims to describe the implementation of the concept of religious moderation which has been unwittingly launched by the local government of Purwakarta, West Java of Indonesia. By using a qualitative approach, this study explores the implement religious moderation in Purwakarta Regency through Dedi Mulyadi’s initiative in strengthening local culture, sustainable development, and institutonalizing religious moderation. The results of this study confirm that religious leaders as well as government leaders perceiving Dedi Mulyadi’s initiatives in strengthening local and cultural aspects in line with the spirit of sustainable development, let.al.ne religious moderation.
Keywords : Religious Moderation, Sundanese Culture, Cultural Strengthening, Sustainable Development

## Abstrak
Moderasi beragama masih terus dikampanyekan oleh pemerintah karena dipandang memiliki nilai strategis untuk pembangunan pemahaman keagamaan anak bangsa di bidang keagamaan. Penelitian moderasi beragama dari sudut teks-teks telah banyak dilakukan. Namun untuk aspek konteks sosial dengan mengarah pada institusi sosial dan kenegaraan masih belum banyak dilakukan. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi konsep moderasi beragama yang tanpa tersadari telah dicanangkan oleh pemerintah daerah Purwakarta, Jawa Barat. Dengan menggunakan pedekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan menggali implementasi moderasi beragama  di Kabupaten Purwakarta melalui inisiatif Bupati Dedi Mulyadi dalam memperkuat budaya lokal, pembangunan berkelanjutan serta pelembagaan moderasi beragama. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa tokoh agama dan tokoh pemerintahan tersebut menerima inisiatif Dedi Mulyadi terkait kebijakan dalam penguatan aspek budaya seiring dengan semangat pembangunan berkelanjutan serta moderasi beragama.
Kata Kunci : Moderasi Beragama, Budaya Sunda, Penguatan Budaya, Pembangunan Berkelanjutan

## Kustini Kosasih
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jl. MH. Thamrin, Jakarta ,
Indonesia Email: kustinikosasih20@gmail.
com

## Moh. Zaenal Abidin Eko
Putro Politeknik Negeri Jakarta, Jl. GA Siwabessy, Kampus UI, Depok, Indonesia Email: zaenal.abidinekoputro@ grafika.pnj.ac.id

## Asnawati Mardamin
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian
Agama RI, Jl. MH. Thamrin, Jakarta , Indonesia Email: asnawatimardamin54@ gmail.com
Naskah diterima: 4 September 2021 Revisi: 25 November 2021 Disetujui: 27 Desember 2021

## JURNAL PENAMAS BALAI LITBANG AGAMA JAKARTA
ISSN:0215-7829, e-ISSN:2502-7891

## PENDAHULUAN
Moderasi beragama menjadi istilah yang menghiasi berbagai pemberitaan pada tahun-tahun terakhir ini. Sejak digaungkan oleh Kementerian Agama sekitar tahun 2017, ditandai dengan terbitnya buku yang diterbitkan buku Moderasi Beragama yang disusun Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, maka kini moderasi beragama telah menjadi konsumsi publik dan menjadi arus pemikiran yang diperbincangkan oleh para pengkaji keislaman serta diperjuangkan jajaran pemerintah dalam bidang pemahaman keagamaan (Hindi, Abdul Malik 2021; Tim Penyusun Kementerian Agama RI 2019).
Salah satu bagian penting dari moderasi beragama adalah menjunjung dan mendekap keberadaan tradisi lokal, selain komitmen kebangsaan, toleransi dan anti-kekerasan (Tim Penyusun Kementerian Agama RI 2019).  Secara  spesifik  disebutkan  menjadi salah satu indikator moderasi beragama yaitu mengadaptasi, mengakomodasi dan ramah terhadap unsur budaya lokal yang telah lama bersemayam di masyarakat. Kontekstualiasi ajaran agama di tengah masyarakat yang cenderung masih mempertahankan tradisi lokalnya yang telah ada, cukup ramai diperdebatkan sebelum istilah moderasi beragama ini dikembangkan, misalnya dengan sempat maraknya istilah Islam Nusantara sekaligus muncul penentangan terhadapnya (HS 2021; Nurhisam dan Huda 2016; Ramdhan 2018; Ridwan et.al. 2019; Taufik  Bilfagih  2016).  Namun  substansi antara moderasi beragama dengan Islam Nusantara dari sudut pandang ajaran Islam tidaklah jauh berbeda, terutama pada aspek penghargaan terhadap tradisi dan budaya lokal. Di sini yang penting dicatat bahwa agama hadir menyatu di belanatara tradisi
lokal yang telah berkembang sebelumnya dan bagaimana ajaran agama dapat beradaptasi dengan tradisi-tradisi lokal tersebut  (Sumpena 2012).
Ketika budaya lokal lantas dimasukkan dalam kerangka kebijakan pembangunan sebuah wilayah, maka hal demikian ini menjadi menarik untuk dilihat pula dari sudut pandang penerapan salah satu indikator moderasi beragama itu. Pemerintah daerah Purwakarta memberi contoh pemberlakuan kebijakan khsusus terkait budaya lokal, khususnya kesundaaan. Menariknya lagi, kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta yang mengakomodasi budaya lokal merupakan salah satu daerah yang pernah diprotes kelompok garis keras yang keberatan dengan penonjolan kebudayasan dalam aspek pembangunan daerah (Yasin 2018).
Ketua Umum FPI, Habib Riziq Shihab dalam ceramahnya di Purwakarta mengkritik upaya pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam memajukan kebudayaan Sunda (Pribadi 2016). Situasi pasca kritikan tersebut dan juga setelah Bupati Dedi Mulyadi meletakkan jabatannya sebagai bupati Purwakarta perlu dan layak untuk dilihat. Apabila moderasi beragama dalam kajian para sarjana telah banyak dilakukan, maka perlu dilihat juga upaya pemerintah daerah dalam menguatkan moderasi beragama melalui kebijakan-kebijakan pemerintah daerah.
Pada waktu Dedi Mulyadi memimpin Purwakarta (2008-2018), terbaca kuat upaya untuk menghidupkan kembali nilai- nilai seni dan budaya, khususnya seni dan budaya Kesundaan, misalnya dalam bentuk pendirian patung, baik patung tokoh pewayangan, tokoh atau pahlawan nasional
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 221 - 242
ataupun patung berbagai jenis binatang yang dianggap memiliki makna tertentu. Akan tetapi, pemikiran dan tindakannya dalam memajukan budaya (Sunda) di Purwakarta khususnya, bukan tanpa hambatan. Konsep- konsep moderasi, baik langsung maupun tidak langsung, yang diusung pemerintah setempat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi lewat penguatan kebudayaan yang sempat mendapat penentangan dari sebagian masyarakat di wilayahnya itu dalam kenyataannya masih tetap bertahan hingga sekarang. Selain keberatan dari pihak FPI seperti di atas, umumnya karena terasosiasi dengan ke-musyrik-an dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, terjadi juga perusakan benda seni tersebut, seperti perusakan patung Arjuna Memanah di tepi Situ Wanayasa tahun 2016 (Susanti 2016).
Dalam penataan kota seperti ini, apa yang dilakukan pemerintah daerah Purwakarta di era Dedi Mulyadi dapat dibaca dalam perspektif yang lain sebagai upaya realiasi konsep pembangunan kota berkelanjutan ( sustainable development ). Di samping itu, gebrakan Bupati Dedi pada masanya dapat dibaca sebagai penguatan arus moderasi dalam beragama dengan salah satu karakter kuatnya adalah pembelaan terhadap budaya lokal. Moderasi beragama dalam kurun waktu belakangan menjadi salah satu arus pemikiran dan gerakan utama yang digalakkan oleh pemerintah. Selain Kementerian Agama, kementerian dan lembaga lain juga menempatkan moderasi beragama sebagai program dalam rancangan program kerjannya (Novrizaldi 2021).
Artikel ini ingin menggali persepsi para tokoh agama dan tokoh pemerintahan di wilayah Purwakarta mengenai kebijakan yang diambil pemerintah daerah Purwakarta
di era kepemimpinan Dedi Mulyadi (2008- 2018), serta tantangan yang dihadapi untuk mengubah Kabupaten Purwakarta menjadi wilayah yang lekat dengan nuansa kulturalnya, sekaligus menguatkan moderasi beragama dan pelembagaan moderasi beragama di kalangan masyarakat Purwakarta.

## Kerangka Konseptual
Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrem dalam beragama. Di satu sisi, ada pemeluk agama yang ekstrem meyakini mutlak kebenaran satu tafsir teks agama, seraya menganggap sesat penafsir selainnya. Kelompok ini biasa disebut ultra-konservatif. Di sisi lain, ada juga umat beragama yang esktrem mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama, atau mengorbankan kepercayaan dasar ajaran agamanya demi toleransi yang tidak pada tempatnya kepada pemeluk agama lain. Mereka biasa disebut ekstrem liberal. Keduanya perlu dimoderasi. Moderasi beragama (Tim Penyusun Kementerian Agama RI 2019). Dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasath atau wasathiyah , yang memiliki padanan makna dengan kata tawassuth (tengah/tengah), i’tidal (adil), dan tawazun (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut wasith . Dalam bahasa Arab pula, kata wasathiyah diartikan sebagai “pilihan terbaik” (Tim Penyusun Kementerian Agama RI 2019).
Adapun indikator moderasi beragama yang akan digunakan adalah empat hal, yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa
kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa menemukenali dan mengambil langkah- langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama (Tim Penyusun Kementerian Agama RI 2019).
Salah satu ulama yang banyak menguraikan tentang moderasi adalah Yusuf al-Qaradhawi. Pandangannya kritis terhadap pemikiran Sayyid Quthb, yang dianggap menginspirasi munculnya radikalisme dan ektrimisme serta paham yang menuduh kelompok lain sebagai thâghût atau  kafir - takfiri . Dia pun mengungkapkan bahwa rambu-rambu moderasi ini, antara lain: (1) pemahaman Islam secara komprehensif, (2) keseimbangan antara ketetapan syari’ah dan perubahan zaman, (3) dukungan kepada kedamaian dan penghormatan nilai- nilai kemanusiaan, (4) pengakuan akan pluralitas agama, budaya dan politik, dan (5) pengakuan terhadap hak-hak minoritas (Sutrisno 2019).
Di sisi yang lain, sikap moderasi beragama ini sejatinya dapat dikaitkan dengan isu pembangunan berkelanjutan ( sustainable development ). Pembangunan berkelanjutan dapat dimaknai sebagai satu upaya untuk menciptakan satu kondisi, berbagai kemungkinan, dan peluang dari tiap anggota atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup tanpa menimbulkan dampak negatif bagi alam (Syahyuti 2006). Jika menginginkan keberlanjutan sebuah pembangunan, maka perlu dipikirkan pandangan dan sikap-sikap yang mendukung untuk keberlanjutan. Sikap dan pandangan tersebut sedikit banyak telah diuraikan di atas. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan, baik langsung
maupunt tidak langsung, layak memikirkan pandangan dan sikap yang moderat dalam beragama, sebagaimana definisi di atas.
Menurut Budimanta (2005), yang dikutip Rozikin (Rozikin 2012), pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya. Dalam bidang pertanian misalnya, agropolitan yang merupakan program pemerintah yang berdasarkan pada sistem pertanian tradisional yang dipadukan dengan sistem perkotaan modern. Kawasan agropolitan terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produk pertanian yang ada di sekitarnya. Agropolitan merupakan pendekatan perencanaan pembangunan tipe bottom up yang berkeinginan mencapai kesejahteraan dan pemerataan pendapatan lebih cepat dibanding strategi growth pole .
Menurut Nurse (2006), gagasan inti dari sustainable development adalah bahwa kegiatan manusia dan pembuatan kebijakan perlu mengacu pada pertimbangan lingkungan, sosial dan isu-isu lingkungan secara terintegrasi. Koneksi ketiganya dalam berbagai tingkatan pemikiran sehingga langkah tersebut dapat diraih. Ide ini telah diakomodir oleh ISO 26000. Ketiga dimensi itu, sosial, ekonomi dan lingkungan, pada umumnya dipandang sebagai tiga pilar sustainable development . Ditambah berikutnya, yaitu governance sebagai pilar keempat untuk menopang pembanngunan berkelanjutan. Adapun sebagian lain malah menempatkan budaya sebagai pilar keempat (WARD 2012).
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 221 - 242
Sayangnya dalam konsep Sustainable Development Goals (seperti halnya Millennium Development Goals ) tampak mengenyampingkan dimensi budaya dalam pembangunan. Kebudayaan tidak dilibatkan dalam tujuan besar dari pembangunan berkelanjutan dan juga sustainable development goals . Istilah ini hanya disebutkan lima kali dalam poin sasaran, yang artinya sangat jauh dari tujuan yang lain. dengan kata lain, kebudayaan hanya dimanfaatkan sebagai sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan dimensi lingkungan. Kebudayaan dan para pemilik serat pelaku kebudayaan tidak dipandang keberadaannya. Padahal banyak diyakini bahwa kebudayaan merupakan bagian penting dalam pengembangan dan penghargaan terhadap kehidupan (Watene dan Yap 2015).
Artikel bertemakan kebijakan atas penguatan budaya lokal juga dapat dilihat dari studi Mohammad Nur terhadap budaya lokal di Kabupaten Poso (Nur 2020). Hasil penelitian Nur menunjukkan bahwa Budaya Sintuwu Maroso milik Suku Pamona Kabupaen Poso, budaya itu terdiri dari Tau Piamo, leluhur mereka yang mempunyai ruh yaitu mesale (gotong royong). Kebijakan pemerintah daerah Poso menjadikan lambang Adat Suku Pamona Poso sebagai logo dan motto daerah, berjalannya aktivitas mosintuwu , yaitu turut merasakan kesusahan orang lain dalam bentuk memberi sesuatu, memperkuat identitas lokal daerah. Selanjutnya penelitian Yahya (Yahya 2020) tentang implementasi slogan “torang samua ciptaan Tuhan” dalam moderasi beragama berjalan baik di lingkungan minoritas maupun mayoritas di Kota Manado. Saling menjaga kegiatan peribadatan
dapat terlaksana sehingga mempermudah penerapan moderasi beragama. Penelitian Yahya  juga  mengkonfirmasi  interaksi antaranggota masyarakat berbeda latar belakang agama dan etnis terjadi dengan dukungan pemerintah Kota Manado. Berbeda dengan kedua artikel di atas, artikel ini menggambarkan moderasi yang secara langsung digaungkan praktiknya oleh pemerintah daerah dengan latar belakang budaya Sunda.
Dapat pula digarisbawahi bahwa moderasi beragama dan pembangunan berkelanjutan memiliki korelasinya. Titik tekan kedua konsep dan teori tersebut memiliki beberapa kesamaan terutama pada aspek memelihara keberlanjutan sebuah proses pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan budaya. Dalam realitas  keseharaian,  pembangunan  fisik dan budaya jika mengacu pada kedua teori tersebut, maka keduanya tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan situasi keteraturan ( social order ) di masyarakat. Ketertaaan dan keteraturan tersebut berjalan dengan keseimbangan baik dari sisi psikis dan fisik, manusia dan alam semesta.

## METODE PENELITIAN
Artikel ini dihasilkan dari penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Pilihan menggunakan metode ini karena ingin menagkap keseluruhan makna dari fenomena yang diteliti. Di samping itu, faktor kedalaman informasi dari subjek yang diteliti juga menjadi pertimbangan. Untuk mengumpulkan data, peneliti memadukan antara teknik observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam (Bryman 2020; Creswell 2013).
Peneliti mendatangi lokasi penelitian untuk melakukan observasi lapangan serta wawancara mendalam, yaitu di Kabupaten Purwakarta pada bulan Juli 2021. Secara khusus, peneliti mendatangai wilayah Kecamatan Wanayasa. Di Purwakarta, peneliti mewawancarai tokoh di lingkungan birokrasi setempat, seperti pejabat Kesbangpol dan pejabat Kemenag Purwakarta. Berikutnya juga mendatangi dan mewawancarai tokoh agama, baik dari MUI, tokoh Protestan dan juga tokoh Agama Buddha. Adapun di Wanayasa, tim peneliti menemui Camat, Kepala KUA, dan Penyuluh Agama Islam. Tokoh-tokoh yang dijadikan informan ini dianggap memadai untuk memberikan respon terhadap gebrakan memajukan budaya, pembangunan berkelanjutan dan moderasi beragama yang secara langsung maupun tidak, digagas oleh Bupati Dedi Mulyadi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Antisipasi Konflik Komunal di
Purwakarta: Cerita Wanayasa
Dalam penelitian ini, fokus area yang dituju adalah salah satu kecamatan di Wanayasa yang dianggap memiliki ciri khas keindahan alam dan pernah menjadi sasaran perusakan simbol kebudayaan, yaitu patung Arjuna Memanah yang berada di Situ Wanayasa. Di Kecamatan Wanayasa yang terkenal dengan Situ Wanayasa-nya ini tidak ditemukan rumah ibadah selain Islam. Walaupun dijumpa bangunan milik umat Buddha, namun laporannya ia merupakan tempat peristirahatan, tempat meditasi, yang berada di Desa Babakan. Tempat peristirahatan ini, menurut informasi dari Camat Wanayasa Herdi (wawancara 2 Juni 2021), didirikan
tanpa menggunakan persyaratan sesuai dengan PBM 9 & 8/2006.
Wanayasa dan Purwakarta sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat diam- diam terus berbenah. Dedi Mulyadi, tokoh Purwakarta yang pernah menjabat sebagai bupati Purwakarta selama dua periode, sudah terkenal beberapa kali mendapatkan penghargaan ketika dirinya menjabat. Dahulu, Purwakarta dikenal sebagai kota pensiun, sekarang beda. Orang luar Purwakarta mulai menilai Purwakarta cukup hebat dengan terobosan bupati Dedi, ditambah lagi ramainya kuliner, terutama sate maranggi-nya (Wawancara dengan Evory Gulo, pendeta Kristen dan anggota FKUB Purwakarta, tanggal 4 Juni 2021).
Menurut Camat Wanayasa, Herdi, masalah perbedaan yang sering muncul di masyarakat Wanayasa dan juga Purwakarta lebih pada masalah perbedaan terkait dengan keyakinan misalnya ucapan selamat Natal, ataupun perbedaan tentang rakaat tarawih. Dalam kehidupan keseharian, masyarakat yang demikian homogen dari sisi etnis dan agama itu hampir tidak terjadi gesekan yang disebababkan perbedaan paham maupun kelompok begitu pula, jika di tataran lintas antartokoh agama juga tidak pernah lagi menjadi masalah walaupun Purwakarta pernah diramaikan dengan keberadaan FPI yang memanggungkan ceramah Habib Rizieq Shihab tahun 2015 yang lalu.
Di mata Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanayasa, Baden Ismatullah, Kecamatan Wanayasa dan juga Purwakarta secara umum sampai sekarang dirasakan sangat nyaman. Akan tetapi, bukan berarti bebas dari adanya potensi konflik.  Menurutnya,  apa  yang  namanya barang baru, tidak biasa, pasti akan terjadi
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 221 - 242
pertentangan dan penentangan. Hanya di sini perlu diapreasiasi peran ustad dan kyai, dan kedua peran NU yang kuat.
“Kita kan tahu NU hidup dari kultur ya. Dengan NU tahlil no problem, marhabanan no problem. Padahal itu kultur, bukan syariat. Berarti patung itu kultur bukan syariat. Memang  awal-awal  terjadi  konflik  sampai korban satu patung bima dirubuhkan. Cuma memang betul, kyai itu lebih baik diam. Untuk menghadapi pemerintah daerah waktu itu lebih baik diam, tetapi menangkap suara masyarakat. Okelah bupati seperti itu, tetapi yang diberesi yang ini saja. Menenangkan” (Wawancara dengan Baden Ismatullah, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanayasa, 2 Juni 2021).
Di saat bersamaan, kebijakan pemerintah daerah Purwakarta dalam memberikan perhatian  pada  pembangunan  fisik  daerah juga terlihat. Jalan-jalan, baik jalan raya maupun jalan setapak, sangat diperhatikan dan jika rusak segera diperbaiki. Bahkan sampai pohon saja dikasih sarung, yang merupakan implementasi idenya Bupati Dedi Mulyadi dalam memperkuat budaya. Masyarakat tidak merasa keberatan, lanjutnya, selama hal itu tidak menyembah sesuatu dan tidak ada ritual tertentu yang dijalankan. Hanya memasang sarung dan selesai, begitu pula patung didirikan dan selesai. Berikutnya tidak ada ritual sesajen setelah itu. Waktu itu Abun Bunyani, Ketua MUI serta Jhon Dien ketua PCNU dilihat memilih sikap cenderung mendiamkan dan moderat. Abun Bunyani adalah tokoh kharismatik yang merupakan pengasuh pesantren besar di Kecamatan Wanayasa dan menunjukkan sikap diam saja terhadap kebijakan permerintah daerah yang menonjolkan aspek budaya tersebut.
“Ini hanya hiasan. Itu pun waktu terjadi pembakaran patung, itu bukan masyarkat NU sih. Ada juga orang NU yang ruh jihadnya masih tinggi, ada juga yang terbawa” (Baden Ismatullah, Ibid ).
Berikutnya, di Wanayasa dan Purwakarta pada umumnya, perbedaan golongan antara NU-Muhamamdiyah hampir tidak pernah menjadi isu. Belakangan masyarakat lebih cenderung melihat berbeda itu dengan jamaah tabligh (JT). Masyarakat justru apriori dengan jamaah tabligh ketimbang pertentangan antara NU-Muhammadiyah yang tidak seberapa. Masyarakat kebanyakan beranggapan, karena mungkin tidak sesuai dengan gurunya di kampung, mereka keberatan dengan keberadaan JT. Apalagi, anggota JT kebanyakan merupakan pendatang.
“Pernah terjadi kemelut di masjid sini (di masjid jami Attaqwa, Desa Wanayasa). Cuma di sini ditolak dengan alasan keamanan. Kalau di sini ada kehilangan, mau tanggung jawab tidak. Mana lihat KTP-nya. Kalau ibadah urusan dengan Tuhan, tetapi kalau keamanan dengan dusun. Kalau dihantam ibadahnya, pasti ramai. Tapi kalau dari keamanan itu biasa. Dusun melarang demi keamanan itu” (Baden Ismatullah, Ibid ).
Baden Ismatullah tidak lupa menyebutkan juga bahwa dari jamaah tabligh yang barasal dari daerahnya ada yang terkena lock down di India. Hampir satu tahun di India. Levelnya sudah tinggi menurutnya kalau sudah di luar negeri. Di masyarakat sini dalam hematnya tidak laku. Dulunya memang tokoh JT ini banyak diundang ceramah di kampung-kampung, tetapi setelah masuk jamaah tabligh tidak laku lagi di masyarakat.
Di mata Baden Ismatullah, muncul kekhawatiran, jamaah tabligh itu pergi akan  meninggalkan  konflik  di  masyarakat. Mereka sudah tidak ada, masyarakat masih berkonflik. Doktrin-doktrin yang dibawa JT itu bisa memecah belah masyarakat. Bukan masalah benar atau tidaknya, tetapi masalah yang ditinggalkannya. Karena di masjidnya itu ada yang qunut dan tidak qunut. Kalau
Kepemimpinan Lokal... (Kustini Kosasih, Moh. Zaenal Abidin Eko Putro, dan Asnawati Mardamin)
tidak marhabah berarti tidak qunut. Di Wanayasa juga terdapat khusus masjid Persis di Desa Babakan, tapi aktivitas kosong. Paling diisi waktu jumatan saja. Praktik keagamaan dan organisasi Persis ini cenderung dibawa pendatang, terutama dari daerah selatan, Garut, Tasikmalaya, Ciamis. Di Wanayasa pada umumnya, secara kegiatan keagamaan tidak terjadi perselisihan. Misalnya saja bagi umat Islam yang melakukan shalat terawih 8 rakaat dipersilakan. Di masjidnya itu, tarawih berlangsung 20 rakaat, akan tetapi pelaksanaan 8 rakaat dan pulang terlebih dahulu tidak menjadi masalah. Terdapat pula organisasi atau kelompok PUI yang tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan ritual seperti qunut dan tidak qunut. Ditambahkan lagi bahwa khusus Wanayasa tidak terdapat kampung adat. Di Wanayasa baru-baru ini ada seremoni Mapag Cai Pohaci, menjelang hari jadi Purwakarta.
Program-program Dedi Mulyadi itu mendapat dukungan juga dari masyarakat, misalnya ketika dalam event budaya masyarakat diundang ke pusat kota tidak dipungut biaya. Rombongan dari desa datang sebanyak 6 mobil untuk menuju event budaya tersebut. Mungkin bekal juga diberikan. Lama-lama mereka menganggap keberadaan patung menjadi icon dan malah hiasan saja. Tidak lebih dari itu. Termasuk di wanayasa juga pernah ada patung Arjuna Memanah yang dibakar. Peristiwa ini terjadi menjelang pemilihan bupati Dedi Mulyadi yang kedua. “Bukan masalah agama karena tidak pernah ada rebut. Sampai sekarang pihak yang membakar tidak diketahui” (Baden Ismatullah, Ibid ).
Dalam pandangan Dedi Mulyadi, patung- patung yang sampai sekarang menghiasi kota Purwakarta merupakan karya seni yang dipercaya memiliki energi inspiratif,
sehingga jika tidak diberikan ruang, maka secara otomatis akan mempersempit ruang inspirasi bagi sebuah komunitas masyarakat. Jika ruang seni dipersempit maka energi inspiratif tidak akan ter-transendensi kepada manusia. Akhirnya, manusia tidak lagi imajinatif, tidak memiliki ide dan imajinasinya akan dibentuk dengan impor imajinasi dari luar. Karena itulah, sebut Dedi, anak-anak lebih mengenal super hero tokoh imajinasi dari luar seperti batman atau superman (Hery H. Winarno 2017).
Lily Hambali dahulu dikenal sangat agamis dalam kebijakannya. Dedi Mulyadi melakukan pembaharuan. Akan tetapi bukan berarti Dedi Mulyadi jauh dari ulama, tetapi kadang pemikirannya kadang dianggap nyeleneh. Namun demikian, apa yang dirasakan masyarakat dari bupati Dedi itu pembangunannya. Jalan dibuat bagus. Masyarakat tidak bicara lagi soal patung. Sampai gang-gang jalannya bagus.
“Sekarang itu kantor KUA dan kuburan, bagusan kuburan. PAD cukup besar. Kecamatan industry itu Campaka, Cibatu, Bungursari, Jatiluhur, Babakan, dan Plered. Diakui atau tidak, perubahan oleh Bupati Dedi itu kelihatan. Terlepas dari saya pro atau kontra. Ada peningkatan sampai Situ Wanayasa. Dulu Situ Wanayasa itu angker. Orang cuci kaki tidak berani. Tapi oleh Bupati Dedi dibuat track untuk jogging. Sebagai masyarakat turut menikmati. Saya pun juga menikmati” (Baden Ismatullah, Ibid ).
Justru untuk urusan agama, di mata Baden, Dedi Mulyadi kurang perhatian ketimbang zaman Lily Hambali. Pada era kepemimpinan Lily misalnya, para kyai se Purwakarta diberikan sarung BHS dan aneka kebutuhan makanan pokok. Guru madrasah per Oktober dapat tunjangan. Akan tetapi sejak 2010, setelah 2 tahun menjabat, tidak ada lagi bantuan kepada para kyai dan guru madrasah yang dikeluarkan oleh Dedi
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 221 - 242
Mulyadi. Pada zaman Lily memimpin, untuk masjid membangun masjid dibantu 2 juta. Pada zaman Dedi, proposal dikembalikan ke kecamatan. Mungkin, dalam pandangan Baden, dana tersedot ke pembangunan. Hal yang berbeda, soal keindahan dan tata kota diperhatikan oleh Dedi. Di sini, hal apa yang baik atau tidak, itu tergantung orang menilai. Di sekolah juga dibuat program budaya, nyunda. Anak-anak dikenalkan dengan budaya Sunda.
“Sejauh saya hidup di Purwakarta, saya lahir di purwakarta belum pernah terjadi konflik antaragama. Di purwakarta yang agamanya bukan Islam itu rata-rata pendatang, Chinese. Tapi karena jumlah umat agama lain sangat kecil, mungkin ini yang tidak pernah menarik perhatian masyarakat untuk berkonflik” (Baden Ismatullah, Ibid ).

## Perhatian Pemda Terhadap Moderasi
Selama menjabat sebagai bupati, Dedi Mulyadi adalah bupati yang unik. Ia ingin membuat Purwakarta menjadi ikon budaya Sunda yang kuat di Indonesia, dan untuk mewujudkan mimpinya, ia menggunakan simbol-simbol budaya pra- atau non- Islami, seperti mendirikan patung-patung pewayangan di sudut-sudut kota dan memberikan sarung penutup di pepohonan dengan pola hitam-putih, mirip dengan yang ada di Bali (Pribadi 2016).
Menurut Wita Sasmita, Kasubag TU Kantor Kemenag Purwakarta, sejak masa jabatan Bupati Dedi Mulyadi memang dikenal banyak memiliki ide-ide yang inspiratif kepada kebudayaan (kesenian), dengan banyaknya simbol-simbol yang terpasang di lingkungan kota baik berupa patung-patung atau banyak hiasan lain berupa lampion-lampion yang di pasang pada gapura-gapura, dengan maksud untuk
memajukan wisata (Wawancara tanggal 28 Mei 2021).
Meski memiliki rasionalisasi yang kuat dalam rangka melestarikan budaya lokal, pendirian patung-patung tersebut ternyata bagi sekelompok umat Islam dianggap dapat mencederai akidah umat Islam dan menjurus kepada perilaku syirik. Reaksi sebagian kelompok umat Islam memuncak pada September 2011 yang berupa hujatan kepada Dedi  baik melalui unggahan di media sosial maupun aksi unjuk rasa (Asgart 2014; Ramdani 2019). Lebih lanjut, hujatan itu ditunjukkan dengan penghancuran atau pembakaran beberapa patung antara lain Patung Arjuna Memanah di lokasi obyek wisata Situ Wanayasa (Lahpan 2019; Susanti 2016).
Meski sejak lama Purwakarta dikenal dengan istilah Kota Santri, tapi bagi Dedi cara mengaktualisasikan nilai-ilai agama dalam bersikap dan berpeilaku belumlah dianggap  dewasa.  Konflik  sewaktu-waktu dapat muncul jika tidak dikendalikan. Karena itu diperlukan media untuk menjaga toleransi dan keharmonisan, dan menghindari tindakan intoleran.  Karena itu kemudian dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Toleransi.
Dalam observasi langsung tim penulis, nuansa seperti disebutkan oleh Pribadi tersebut dapat ditemukan di kantor Kecamatan Wanayasa. Di halaman kantor, dibangun ruang terbuka seperti balai. pada saat kunjungan dilakukan pada Juli 2021, dijumpai kalangan perempuan sedang bermusyawarah dengan memanfaatkan aula tersebut. Kemudian tiang penyangga teras dilingkari dengan kain sarung warna hitam dan putih, layaknya pemandangan di Bali.
Pribadi juga menyebutkan dalam artikelnya, Pada tanggal 13 November 2015 Habib Rizieq berceramah di Purwakarta. Ceramahnya kemudian menjadi sebuah kontroversi dan berkembang menjadi perselisihan yang dipicu oleh kata-kata Habib Rizieq yang dianggap menghina budaya Sunda melalui pelesetan ucapan salam masyarakat Sunda ‘sampurasun’ (saya mohon dimaafkan/sempurnakan diri Anda) menjadi ‘campur racun’. ngkatan Muda Siliwangi (AMS) merasa bahwa ceramah Habib Rizieq menghina masyarakat Sunda dan menuntut Habib Rizieq untuk meminta maaf kepada masyarakat Sunda. Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi isu yang lebih besar seperti demoralisasi, kemusyrikan, dan kekafiran yang melibatkan Dedi Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta, (Pribadi 2016).
Dalam menyikapi terobosan Bupati Dedi Mulyadi ketika menjabat yang menonjolkan budaya kesundaan, hal demikian juga menjadi masalah yang dihadapi para penyuluh agama di Purwakarta. Ruhani, penyuluh agama PNS Kec. Wanayasa menyampaikan bahwa setiap kebijakan selalu ada plus minus-nya. Kebijakan Bupati Dedi Mulyadi tentang penguatan budaya Sunda banyak diprotes karena mengkhawatirkan kalangan Islam, misalnya dikaitkan kemusyrikan.
Di lapangan, para penyuluh agama sempat kesulitan mengimbangi kebijakan itu, sebab di wilayah Purwakarta banyak dihuni para ulama. Menyikapi hal itu menyinggung hal prinsip. Budaya Sunda, seperti membuat patung saja, bagaimana hukumnya membuat patung. Itu luar biasa menyikapinya, yang diakuinya serba salah. Apalagi di satu sisi pemimpin harus dihormati. Di sisi lain ulama juga punya pendapat harus didengar. Namun seiring waktu permasalahan mereda.
Selama ikon budaya itu tidak disembah dan dijadikan Tuhan, itu tidak termasuk musyrik. “Kalau mendekati syirik, dijadikan Tuhan, kami pun berontak”, (Wawancara dengan Ruhani, Penyuluh Agama Islam kecamatan Wanayasa, 2 Juni 2021).
Di tingkat pimpinan umat Islam lokal waktu ada penolakan saat itu, cara menyelesaikannya di antaranya diadakanlah musyawarah, antara pihak pemerintah, MUI dan ormas yang lain. Pandangan tokoh dari NU sangat bijaksana, dipimpin Abun Bunyamin.
“Saya juga NU Syuriah Kecamatan Wanayasa. Alhamdulillah karena ada kebijaksanaan- kebijaksanaan ulama NU saat itu, maka protes warga itu bisa diminimalisir. Kalau hilang sih tidak bu sampai hari ini. Banyak ulama yang fanatiknya luar biasa, tetapi mereka berpandangan lebih baik diam daripada berbicara madhorot sehingga berjalan dengan sendirinya”. (Wawancara dengan Ruhani, Penyuluh Agama Islam kecamatan Wanayasa, 2 Juni 2021).
Namun, nuansa budaya Sunda juga tetap berjalan walaupun sempat terjadi penolakan dari FPI dan Rizieq Shihab. Untuk peninggalan ucapan salam Sunda yang dipopulerkan, sampurasun, sampai sekarang masih dipertahankan. Bahkan ada kyai yang mengucapkannya setelah salam. Mendampingi salam assalaamualaikum . Sampurasun ungkapan Bahasa Sunda, artinya salam hormat ala Sunda. Kalau bukan orang Sunda, susah memaknai salam sampurasun (Wawancara dengan Baden Ismatullah, Kepala KUA Kecamatan Wanayasa, 21 Juni 2021).

## Masalah Umat Minoritas dalam Struktur Masyarakat Purwakarta
Di tingkat akar rumput Purwakarta bukan tanpa masalah, dan riskan terjadi gesekan walaupun tidak terlalu kelihatan. Umat
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 221 - 242
Kristen yang yang memiliki porsi tidak cukup besar di wilayah ini melihat kondisi Purwakarta bukan berarti tanpa adanya ancaman yang harus diwaspadai. Namun, salah satu tokoh umat Kristen di Purwakarta mengakui, gesekan itu dapat diredam karena pemerintah juga tegas menindak kelompok intoleran untuk tidak mengganggu ruang kebersamaan yang telah dibangun. Khutbah- khutbah ustadz juga membuat segar, sehingga umat merasa tidak keberatan. “Di Purwakarta saya lihat tidak ada ustadz-utadz yang mencoba memprovokasi. Pemerintah dan tokoh-tokoh agama turut mendukung” (Wawancara Evory Gulo, Ibid ).
Bahkan seingat Evory, sejak Bupati Lily Hambali, Dedi Mulyadi dan sekarang Anne Ratna Mustika, yang tidak lain adanya istri Dedi Mulyadi, pada kegiatan gereja pemerintah daerah juga turut menyumbang misalnya dalam acara perayaan.
“Walaupun tidak besar, namun bagi kita itu bentuk perhatian. Para pendeta juga diberi piagam penghargaan yang tentu saja cukup menyenangkan bagi para pendeta. Memang zamannya Bupati Dedi itu yang heboh, dengan program air mancur, patung dan sebagainya. Memang sangat revolusioner. Sebagian belum siap, sehingga terjadi demo juga. Tetapi setelah terbiasa, jadi dingin kembali. (Muaranya pada) seni” (Wawancara Evory Gulo, Ibid ).
Pemda Purwakarta juga pernah menyumbang baju seragam untuk para pendeta dan majelis dalam sebuah perayaan natal, sehingga baju yang dikenakan sama dengan baju Dedi Mulyadi. Jumlah bantuan itu berkisar 40-an baju. Tidak lupa, papar Evory, dalam sambutannya Dedi menyebut ini pendeta yang Kristen Nusantara. Artinya, tidak perlu pakai jas. Seragam itu dibantu oleh Dedi Mulyadi dengan besaran setiap baju seharga Rp. 40 ribu. Evory Gulo, pria asal Nias ini, memulai bertugas sebagai
pendeta di gerejanya di Purwakarta tahun 2002. Ia ingat sewaktu datang pertama kali ia tidak lupa memperkenalkan diri kepada gereja maupun masyarakat di mana gereja berada. Dirinya juga mengenalkan diri kepada RT/RW.
Di Purwakarta lembaga yang menaungi gereja-gereja hanya satu, BKSG yang menaungi 16 gereja. Badan Kerjasama Gereja-Gereja (BKSG), dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) belum masuk di Purwakarta saat itu. Dalam BKSG, semua gereja masuk, sementara PGI terbatas waktu itu. Berbeda ekarang, PGI lebih terbuka. Termasuk advent, pantekosta juga dibolehkan masuk PGI. BKSG didirikan sejak tahun 1981 dan telah dikenal oleh pemerintah.
Saat ini di  Purwakarta, jumlah umat Kristen sekitar 7 ribu sampai 8 ribu. Informasi tersebut diperoleh tahun 2018. Denominasi dengan jumlah umat cukup besar yaitu Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan Gereja Kristen Pasundan (GKP). Gereja Isa Almasih (GIA) yang berdiri sejak tahun 1999, tempat Evory Gulo bernaung, sebesar seratus lebih jiwa. Mereka ini dari berbagai penjuru nusantara yang datang ke Purwakarta umumnya untuk bekerja. Banyak yang belum berkeluarga. Gereja ini anggota majelisnya masih muda-muda dan banyak yang belum berkeluarga.
Untuk beradaptasi dengan masyarakat Purwakarta secara keseluruhan, maka konsep Tri Kerukunan itu dijadikan acuan oleh gereja. Kerukunan internal gereja, misalnya dalam pemilihan badan pengurus dan majelis dalam BKSG dilaksanakan Mei 2021 kemarin. Semua pendeta hadir. Masalah di dalam gereja relatif tidak dijumpai. Paskah bersama dan Natal bersama dapat berjalan
Kepemimpinan Lokal... (Kustini Kosasih, Moh. Zaenal Abidin Eko Putro, dan Asnawati Mardamin)
sebagaimana rencana. Lalu juga dihadiri perwakilan pemerintah, bupati, dandim maupun kapolres dan FKUB juga Satgas Toleransi. Mereka hadir selesai acara ritual hanya dalam perayaannya saja. Gereja sendiri rukun,  tidak  ada  konflik  antardenominasi. Antar pendeta di Purwakarta bisa saling berkunjung. Termasuk di dalamnya, persaingan dalam mencari domba itu sudah disepakati karena tidak saling memaksa.
“Tergantung jemaatnya, jika mau datang ke gereja lain, ia harus membawa surat. Atau bisa telepon karena antarpendeta memiliki grup WA. Dalam BKSG hanya 16 gereja dan pendeta juga tidak sampai seratus orang. Jadi komunikasi gampang. Apabila ada jemaat baru, pemuda atau pemudi saya tanya apakah sungguh-sungguh atau simpatisan. Saya tanya selama ini gereja-nya di mana. Dijawab dari HKBP, saya kenal dengan pendetamu dan saya bisa telepon. Ternyata baru datang dari Medan. Oh, kalau begitu ya nggak apa-apa. Kalau ke gereja HKBP di sini lebih jauh, sementara ke gereja GIA tempat saya lebih dekat. Karena kerjanya di Pabrik Bata, tinggal menyeberang saja, sementara ke HKBP adanya di Sadang. Tapi saya sampaikan juga ke pendeta HKBP bahwa ada jemaat HKBP dari Medan yang baru datang masuk ke GIA. Oleh pendeta HKBP dikatakan belum terdata di gerejanya, dan menyatakan silakan dibina saja” (Wawancara Evory Gulo, Ibid ).
Hal berbeda apabila, ditemukan perpindahan gereja karena terjadi satu kasus misalnya pihak perempuan hamil duluan, maka jika di gereja sebelumnya dikeluarkan, di GIA bersedia menampung asalkan mengakui perbuatan dosanya. Lalu disampaikan kepada pendeta dari denominasi asal, bahwa ada jemaat dengan kasus tersebut. Pihak gereja sebelumnya pun menerima.
Kerukunan berikutnya dengan pihak pemerintah itu juga dipelihara dan telah dilalui oleh Evory paling tidak, berlangsung sejak Bupati Lily Hambali Hasan. Ia ingat
berpindah dari Bandung ke Purwakarta waktu Bupati Lily Hambali Hasan menjabat. Hubungan pemerintah dengan gereja sangat baik di eranya. Lalu dilanjutkan oleh Dedi Mulyadi selama dua periode hingga sekarang istrinya, Anne Ratna Mustika. Apalagi sekarang ini, untuk urusan dengan umat Kristen, Bupati Anne sering melalui dirinya menyangkut permasalahan umat Kristiani. “Termasuk permohonan pendirian gereja. Masalah yang rumit kita selesaikan di antara kami, sebelum dibawa ke bupati. Apalagi menyangkut masalah lahan” (Wawancara Evory Gulo, Ibid ).
Tidak ketinggalan pula kerukunan dengan umat agama lain. kedekatannya dengan tokoh-tokoh agama lain membuatnya duduk di kepengurusan FKUB dan Satgas Toleransi. Bahkan, pada saat perayaan Natal tahun 2019, Jhon Dien datang ke perayaan Natal di gerejanya (Wawancara Evory Gulo, Ibid ).
Evory pernah dua periode menjadi Ketua Umum BKSG. Sekarang salah satu ketua. Sampai sekarang BKSG belum memiliki kantor. Waktu menjabat sebagai ketua umum, maka kantor BKSG di gerejanya. Untuk pertemuan-pertemuan lebih sering di gedung HKBP Sadang karena banyak ruangannya dan besar. Kadang juga di gedung Gereja Kristen Pasundan (GKP).
Sejak tahun 2002 pindah ke Purwakarta, ia telah memulai membangun relasi dengan tokoh-tokoh lintas agama. Waktu itu MUI diketuai Abun Bunyamin, ia datang ke MUI memperkenalkan diri.
“Saya juga datang ke sekolahnya, Al Muhajirin. Saya juga disambut. Terjadilah relasi. Apalagi waktu itu saya menjabat Ketua BKSG, saya ajak beberapa pendeta datang menemuinya” (Wawancara Evory Gulo, Ibid ).
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 221 - 242
Adapun di gerejanya sendiri, GIA, baru sekali kebaktian, yaitu pukul 09.00. kebaktian online hanya waktu 3 bulan pertama pandemi. Setelah itu diberlakukan giliran, 50 persen hadir minggu ini, 50 persen hadir minggu berikutnya. Untuk kebaktian ini diatur melalui pendaftaran, sehingga jemaat yang hadir yang mendaftar dan mendapatkan nomor. Hal ini sesuai dengan protokol kesehatan gereja di kala pandemi.
Dirinya juga menjadi salah satu anggota FKUB Purwakarta. Posisinya itu membuatnya leluasa untuk membangun jaringan dengan tokoh MUI, termasuk juga dengan pimpinan MUI Purwakarta selepas Abun Bunyamin, yakni Jhon Dien. Responnya sangat senang dan dikasih kurma. Selain di FKUB, bersama Jhon Dien juga masuk dalam kepengurusan Satgas Toleransi. Hal ini karena ia telah mengakrabi tokoh-tokoh agama lain. waktu dirinya dirawat, ketua MUI juga menjenguknya di rumah sakit dengan membawa mobil MUI.
Waktu kejadian demo Bupati Dedi yang dituduh syirik oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan ormas Islam, sempat juga was-was dirasakan oleh Evory, karena bisa jadi merembet ke gereja.
“Namun kami ditenangkan oleh pihak keamanan, karena memang pelakunya yang merobohkan patung itu ditangkap dan diadili. Jadi umat Kristiani tidak terbawa- bawa ke ranah itu. Jemaat memang yang was-was. Namun pada akhirnya gereja aman-aman saja. Bahkan ketua FPI-nya Asep, pernah bertemu dan berbicara dengan saya. Saya sampaikan kepada Asep, jika ada masalah internasional, jangan dibawa-bawa ke sini. Itu urusan mereka. Kita sampaikan begitu. Makanya aman di sini” (Wawancara Evory Gulo, Ibid ).
Sebenarnya ditemukan juga riak- riak kecil tentang hubungan ataragama di
wilayah Purwakarta yang jika tidak tepat penanganannya, bukan mustahil akan berubah menjadi masalah sosial yang mencemarkan nama Purwakarta. Hal demikian ini tidak jauh dari fakta terjadinya penolakan sekolompok orang terhadap penggunaan gedung TK untuk kebaktian. Penyelesaian tentang TK yang sempat dipermasalahkan.
Sebenarnya, penggunaan gedung TK untuk ibadah itu berawal dari adannya surat edaran dari Bupati Dedi, yang mempersilakan beribadah dengan catatan tidak mengganggu ketertiban umum. Sejak saat itu di setiap sekolah diadakan ibadah dan tersedia tempat ibadah. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya muncul laporan, di beberapa sekolah SD dan SMP tidak diperbolehkan untuk ibadah. Setelah muncul edaran itu, semua kepala sekolah membolehkan. Di sekolah Katholik tersedia ruangannya. Kalau yang Kristen berkumpul bersama di satu ruang. Lalu juga disediakan guru pendalaman Alkitab yang disediakan honor perbulan 1 juta. Bahkan waktu itu peresmiannya dihadiri oleh Makruf Amin. Hal itu juga bentuk perhatian Bupati Dedi setelah mendengar kecilnya honorarium guru pendalaman Alkitab. Untuk menjadi guru itu dites terlebih dahulu. “Saya yang membuat soal untuk Kristen, sebanyak 100 soal. Selain ujian tulis, juga ada ujian lisan. Diselenggarakan di Kantor Dinas Pendidikan Purwakarta. Sampai sekarang masih berjalan walaupun tinggal beberapa orang. Kendalanya karena program ini tidak termasuk dalam kurikulum sekolah”, (Wawancara Evory Gulo, Ibid ).
Pada kejadian hari Minggu, TK itu sempat didemo dan para pendemo hampir saja masuk menerobos jika tidak dihalau aparat. Gedung TK itu memang sekaligus
Kepemimpinan Lokal... (Kustini Kosasih, Moh. Zaenal Abidin Eko Putro, dan Asnawati Mardamin)
menjadi tempat kebaktian. Pada saat demo itu, di TK sedang diadakan kebaktian. Pendetanya menelepon dirinya dan melaporkan peristiwanya. Para jamaah juga mem-videokan. Dia mengatakan, akan memberikan solusi, akan tetapi meminta supaya tidak menyebarkan peristiwa itu. Dijawablah tidak akan.
Lantas Evory Datang ke Jhon Dien. Lalu disepakati untuk mengundang pendeta Hatorangan Situmorang, pendeta di tempat kebaktian TK itu, ke pertemuan FKUB dan juga pernah diundang di Kesbangpol untuk mencari solusi. Ternyata terdapat kesalahpahaman pada masyarakat di situ. RT dan masyarakat setempat tidak keberatan. Justru masyarakat yang jauh dari tempat itu justru keberatan.
“Akhirnya kita katakan untuk gereja lebih aktif bergiat secara sosial. Ketika memberi dalam bentuk barang, ternyata terjadi kecemburuan dari pihak lain. Kyai Jhon Dien mengenal ustadz yang keberatan itu. Jhon Dien juga menyanggupi untuk memediasi dan mendekati ustadz yang keberatan ini. Lama setelah peristiwa itu terjadi pandemi, tidak bisa ibadah” (Wawancara Evory Gulo, Ibid ).
Dalam kesempatan pertemuan dengan Bupati Anne, Evory juga ajukan permasalah empat gereja bermasalah dan belum memiliki tempat ibadah. Untuk gereja Situmorang (Gereja Kristen Perjanjian Baru, jemaat Huria Pengharapan) lebih terasa. Yang belum memiliki gereja itu ibadahnya berpindah-pindah. Ada tempat tetapi ditolak perizinannya oleh warga dan tidak dapat memenuhi ketentuan PBM No. 9 dan 8/2006. Disampaikan kepada bupati, dan disampaikan bupati tidak dapat menganulir peraturan bersama tersebut, kecuali kalau ada peraturan bupati.
Sebagai salah satu solusi, diagendakan akan dibangun gereja bersama, namun
belum sempat terealisasi. Rencana lokasi yaitu di Cikao Park, atau di Yon Armed atau di tempat lain. Namun belum terealisasi, karena baru dua bulan. Selain gereja juga tempat pemakaman yang masih menjadi ganjalan bagi umat Kristen. Hal ini juga disampaikan Evory ke bupati dan hal itu karena mereka tidak mampu menyelesaikannya secara internal.

## Pelembagaan Moderasi Beragama
Bagian ini menjelaskan tentang pelembagaan moderasi beragama, dalam arti bagaimana bentuk moderasi beragama yang diimplementasikan ke dalam institusi, lembaga, struktur, unit yang secara khusus memikirkan strategi implementasi konsep ini agar mengejawantah menjadi program dan kegiatan yang terukur dan berkesinambungan (Tim Penulis Moderasi Beragama, 2019). Dalam kitannya dengan nilai-nilai budaya local, pelembagaan moderasi juga ditunjukkan bagaimana budaya tersebut kemudian secara formal ditetapkan melalui sebuah peraturan perundangan. Pada masyarakat Purwakarta, dapat disebutkan beberapa bentuk pelembagaan moderasi beragama. Tetapi dalam bagian ini hanya akan membahas tiga jenis pelembagaan moderasi beragama yaitu: (1) Satuan Tugas Toleransi; (2) Tujuh Poe Atikan, dan (3) Kebun Persahabatan.

## Satuan Tugas Toleransi
Perkembangan menarik di Purwakarta, karena selain telah berdiri Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), namun juga didirikan oleh pemerintah daerah setempat yaitu Satuan Tugas (Satgas) Toleransi. Pembentukannya berdasarkan Instruksi Presiden. Namun sebenarnya
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 221 - 242
Kepemimpinan Lokal... (Kustini Kosasih, Moh. Zaenal Abidin Eko Putro, dan Asnawati Mardamin)
di Purwakarta dibentuk Satgas Toleransi itu sebelum terbitnya Instruksi Presiden. Dibentuk karena situasi di Purwakarta waktu itu tidak kondusif berkenaan dengan isu SARA, khususnya keberatan pihak FPI terhadap keberadaan patung-patung saat itu. Dibandingkan dengan Satgas Toleransi, FKUB lebih bersifat administratif.
“Namanya juga forum, maka tidak banyak mengurusi masalah teknis. Kalau satgas mengarah pada teknis dan tindakan. Forum lebih banyak pada sosialisasi-sosialisasi” (Wawancara dengan Herdi, Camat Wanayasa, 2 Juli 2021).
Untuk penguatan kelembagaan Satgas Toleransi, Bupati Purwakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 300.05/Kep 103-Kesbangpol/2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Toleransi Kehidupan Beragama/Kepercayaan di Kabupaten Purwakarta. Dalam Surat Keputusan tersebut dijelaskan tugas pokok Satgas Toleransi adalah:
1.  Melaksanaan pembinaan, memfasilitasu dan melakukan upaya penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan toleransi dalam kehidupan beragama, berbudaya, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai peraturan perundangan;
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan lembaga atau instansi terkait berhubungan dengan permasalahan toleransi kehidupan beragama/kepercayaan di masyarakat:
3. Melaporkan kepada Bupati setiap kejadian atau permasalahan yang berkaitan dengan toleransi kehidupan beragama/kepercayaan disertai upaya penyelesaiannya.
Sebagai konsekuensi dari pembentukan Satgas Toleransi ini adalah Bupati memberikan honor yang cukup untuk pengurus Satgas Toleransi. Melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 67 Tahun 2020 ditetapkan honor Satgas Toleransi untuk setiap bulannya berkisar antara Rp. 650.000,- yang paling rendah untuk staf bagian sekretariat, dan yang tertinggi yaitu Ketua, diberi honor Rp. 1500.000,- per bulan.
Adapun tujuan dari dibentuknya Satgas Toleransi yaitu untuk menjaga kerukunan hidup antar umat beragama dan umat seagama. Bingkai yang baru dibangun Satgas Toleransi dalam menjalankan fungsinya. Seirama dengan moderasi beragama, menjalankan kehidupan beragama tersebut harus dalam konteks berbangsa dan bernegara. Satgas Toleransi, menurut Dedi, bertujuan memberikan rekomendasi serta pemahaman kepada pemerintah daerah ketika menghadapi gerakan yang dianggap radikal dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Satgas Toleransi harus sudah memiliki kriteria yang membedakan mana gerakan radikal dan mana yang tidak (Tempo.co 2016).

## Tujuh Poe Atikan
Selain pembentukan Satgas Toleransi, di Purwakarta juga dirintis apa yang disebut Tujuh Poe Atikan. Program Tujuh Poe Atikan (Sunda) jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira berarti 7 hari belajar. Program ini merupakan pendidikan karakter yang didesain melalui lembaga pendidikan bagi anak di sekolah dasar dan sekolah menengah. Program ini kemudian dikuatkan melalui Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015
tentang Pendidikan Berkarakter. Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta meliputi rangkaian kegiatan pembinaan dan pengasuhan Peserta Didik di dalam dan di luar sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Purwakarta untuk mengembangkan potensi diri, mental, spiritual, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negaranya.
Bagaimana pelaksanaan pendidikan berkarakter bagi siswa di Purwakarta, dijelskan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati tersebut. Disebutkan bahwa Pendidikan berkarakter diselenggarakan dengan berpedoman kepada nilai kesundaan, 7 (tujuh) Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa, atau 7 (tujuh) Hari Ajaran Pendidikan Purwakarta Istimewa.
Sesuai namanya yaitu pendidikan karakter, maka program Tujuh Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa ditujukan untuk anak—anak sekolah. Papan bertuliskan Tujuh Poe Atikan Purwakarta Istimewa terpampang di pintu masuk kelas- kelas. Seorang guru PAUD di Purwakarta menjelaskan program dimaksud sebagai berikut:
Atikan itu artinya pendidikan, jadi Kang Dedi membuat semacam pola untuk pendidikan di jenjang TK sampai SMA. Kemudian ini dimaknai bahwa setiap hari dilakukan pendidikan karakter bernilai Sunda. Tapi setelah saya telusuri itu adalah sari atau sintesa dari 18 pendidikan karakter. Kalau kata saya sih bagus, hanya saja memang persolannya implementasi yang masih kurang. Impelmentasi menurut saya masih di tataran kedinasan, untuk
guru pun masih berproses lama. Dalam implementasinya ada beberapa sekolah yang jalan, ada yang jalan tapi tidak sepenuhnya (Wawancara Hayani Wulandari, 5 Juni 2021).
Dalam implementasinya di sekolah, 7 Poe Atikan Purwakarta dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Senin: Ajeg Nusantara. Ajeg dalam bahasa Indonesia artinya tegak, sehingga konsep pembelajaran mengenai Ajeg Nusantara memiliki pengertian Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini yang tegak dan kokoh, tidak tergoyahkan. Untuk menguatkan nilai- nilai kebangsaan ini setiap hari Senin anak-anak diajak untuk mengikuti upacara bendera serta menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
b. Selasa: Mapag Buana . Mapag artinya menjemput, buana artinya dunia. Secara  harfiah, mapag buana berarti menyiapkan diri kita dari berbagai hal untuk menjemput datangnya peradaban dunia yang semakin modern. Anak-anak diperkenalkan pembelajaran menggunakan komputer dan penggunaan in fokus dalam pembelajarannya. Anak-anak dibawa kedalam informasi yang luas melalui internet hingga pada akhirnya anak- anak dapat memahami apa saja yang terjadi di dunia luar.
c. Rabu: Maneuh di Sunda. Maneuh berarti diam atau tinggal, Sunda tentu adat budaya yang mendiami tanah Pajajaran, sebagai wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten, termasuk di dalamnya Kabupaten Purwakarta. Maneuh di Sunda berarti menegaskan kita yang

## Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 221 - 242
tinggal di Purwakarta harus mengenal jati dirinya, budaya leluhurnya, yang dengan budaya Sunda itu, kita menjadi bangsa sebagai bangsa Indonesia yang majemuk.
d. Kamis: Nyanding Wawangi (hari Estetis). Kamis dijadikan hari berkarya, anak-anak diberikan kebebasan dalam menentukan imajinasinya dalam menggambar, menulis puisi menyanyi, menggunakan alat musik ataupun menari. Setiap kegiatan harus disesuaikan dengan tema yang akan dilakukan pada pembelajaran saat itu. Kebebasan imajinasi anak-anak tetap dalam arahan dan bimbingan guru.
e. Jumat: Nyucikeun Diri (mensucikan diri) berarti nganterukeun diri (mengantarkan diri) kita pada kesucian. Kesucian yang dimaksud adalah kesucian hati, jiwa dan pikiran kita agar tetap terjaga, selalu dekat dengan Tuhannya.
f.  Sabtu dan Minggu: Betah di Imah . Hari Sabtu dan Minggu siswa melakukan pembelajarn di rumah. Sabtu dan Minggu betah di imah dan para guru tidak memberikan tugas apapun kepada siswa. Siswa betah bersama orang orang tuanya di rumah (Wulandari 2017).
Jika Tujuh Poe Atikan itu  diterapkan kepada setiap anak didik, maka sesungguhnya setiap hari anak-anak diberi banyak pelajaran secara bergantian. Ada pelajaran penanaman nilai-nilai wawasan kebangsaan setiap hari senin, memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi setiap hari selasa, penanaman nilai budaya lokal setiap hari rabu, sabtu dan minggu, inovasi menghadapi kehidupan yang terus berkembang melalui pembelajaran ilmu
pengetahuan setiap hari kamis penguatan nilai-nilai ajaran agama setiap hari Jum’at, maupun.

## Kebun Persahabatan
Kebun persahabataan adalah sebuah tempat yang terletak di Jalan Kapten Halim Desa Salam Mulya Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. Berjarak sekitar 14 km dari pusat Kota Purwakarta dan dapat ditempuh dalam waktus sekitar 25 menit saja. Memasuki kebun persahabatan seluas 10 hektar, terasa sejuk karena dipenuhi berbagai pepohonan besar dan kecil, yang tertata rapi. Gemercik air di beberapa sudut taman membuat suasana semakin sejuk. Adalah Banthe Kamsai Sumano Mahathera (lahir di Thailand, 26 November 1971) yang berinisiatif untuk membangun kebun persahabatan. Meski dibangun oleh seorang tokoh agama Buddha, tetapi Kebun Persahabatan tidak menunjukkan symbol- simbol agama Buddha. Yang terliahat adalah pepohonan rindang,  ruang-ruang pertemuan terbuka yang biasa digunakan Banthe memimpin ibadat dan untuk melayani umatnya, beberapa patung juga kursi dan meja  panjang di bawah pohon, dengan pemandangan ke arah waduk Jatiluhur  yang biasa digunakan untuk menjamu makan para tamu.
Sesuai dengan namanya, Kebun Persahabatan, maka di tempat ini terjali persahabatan tanpa memandang agama maupun etnis. . Pengunjung dapat menikmati makanan dan buah-buahan yang tumbuh di sekitar kebun ini. Sebagai tokoh agama Buddha, Banthe  Kamsai telah menunjukkan keteladanan bagi masyarakat. Ia tidak hanya  bersembahyang atau bermeditasi, ia juga turun tangan untuk menanam pohon,
menyapu dan membersihkan areal kebun. Ia juga memasak langsung untuk menjamu tamu-tamu tertentu.
Selain itu, Banthe sangat dekat dengan masyarakat sekitar. Seringkali ia berjalan ke perkampungan, menemui ibu-ibu di dapur, dan membawa bantuan makanan. Tak segan Banthe langsung ke dapur untuk memasak dengan bahan makanan yang dibawanya. Jika ada yang sakit dan tidak bisa diobati di puskesmas terdekat, Banthe mengendarai mobilnya untuk mengantar ke rumah sakit di Purwakarta. Cara lain adalah telepon beberapa sahabat yang berprofesi sebagai dokter untuk konsultasi pengobatan. Di Thailand, negeri tempat Banthe lahir, keterlibatan tokoh agama Buddha (biksu) dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat merupakan hal yang dianjurkan. Ada program yang disebut phra nak phatthana atau yang atau Biksu Pembangunan untuk menyebut keaktifan para biksu dalam membantu masyarakat (Doojai 2017).
Kebun Persahabatan dan cara Banthe Kamsai berrelasi dengan masyarakat sekitar, menunjukkan bahwa ia  menyayangi sesama, sikap toleransi aktif untuk memahami kesulitan masyarakat dan mencarikan solusi, cara yang humanis dan tidak menimbulkan sikap kebencian, menjadi beberapa indikator moderasi beragama yang dijalankan Banthe. Sesuai dengan doa dan motto pengabdiannya “ Sabba Satta Bhavantu Sukhihata ”, yang berarati semoga semua makhluk hidup berbahagia, Banthe selalu ingin berbagi kebahagiaan dengan sesame, dengan sebanyak-banyak orang.

## Perkuat Budaya Lokal dan Moderasi Beragama
Selama menjabat sebagai bupati, Dedi Mulyadi dipandang ingin membawa Purwakarta sebagai jangkar budaya dengan menempatkan wilayahnya layaknya ikon budaya Sunda yang kuat di Indonesia. Untuk mewujudkan mimpinya, ia menggunakan simbol-simbol budaya pra- atau non-Islami, seperti mendirikan patung-patung pewayangan di sudut-sudut kota dan memberikan sarung penutup di pepohonan dengan pola hitam-putih, mirip dengan yang ada di wilayah Bali. Namun demikian, gebrakan Bupati Purwakarta ini mendapat reaksi negatif dari sebagian warga masyarakatnya dan puncaknya pada saat kedatangan penceramah Habib Rizieq Shihab yang dalam ceramahnya menentang kebijakan Bupati Dedi. Reaksi masyarakat terjadi hanya berlangsung tidak lama dan setelah terjadi perusakan satu patung di Situ Wanayasa, protes kemudian mereda. Pengusutan terhadap perusakan patung itu pun tidak lagi berlanjut.
Program-program Dedi Mulyadi dalam memperkuat moderasi beragama dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan seperti seperti itu, pelan namun pasti mendapat dukungan dari masyarakat. Dalam event budaya masyarakat diundang ke pusat kota untuk merayakan bersama. Polemik tentang keberadaan patung-patung pun lama kelemaan mereda dan akhirnya disikapi menjadi icon wilayah semata.
Untuk memperkuat visi pemerintah daerah di bawah komando Bupati tersebut, lantas visi tersebut diturunkan dalam praktik nyata berupa kebijakan-kebijakan

## Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 221 - 242
yang berorientasi moderasi beragama sekaligus pembangunan berkelanjutan. Beberapa kebijakan yang digulirkan antara lain dibentuknya satuan tugas (Satgas) toleransi yang rutin menyelenggarakan botram harmoni. Satgas toleransi ini dibentuk sebagai tim teknis dan mengiringi keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Purwakarta. Selain itu juga diterbitkan peraturan daerah yang mengatur siswa sekolah untuk mengikuti aturan tujuh poe atikan yang diperkuat dengan budaya sunda. Kebijakan tersebut berupa 7 (Tujuh) Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa, atau 7 (tujuh) Hari Ajaran Pendidikan Purwakarta Istimewa.
Jika dikaitkan dengan ajaran agama dan  indikator moderasi beragama, terlihat adanya kesesuaian antara nilai-nilai yang ditanamkan dalam tujuh poe atikan dengan ajaran Islam dan moderasi beragama. Masyarakat Sunda selalu menempatkan nilai-nilai Islam pada posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan aspek kehidupannya (Sumpena 2012). Fenomena yang terkandung dalam falsafah hidup orang Sunda tercermin dalam makna dari tujuh poe atikan . Dalam kaitannya dengan moderasi beragama, terlihat bahwa prinsip tujuh poe atikan merupakan bagian dari indikator penghargaan terhadap budaya lokal. (Tim Penyusun Kementerian Agama RI 2019)

## PENUTUP
Gagasan dan tindakan yang diambil pemerintah daerah Purwakarta di era
kepemimpinan Dedi Mulyadi, serta tantangan yang dihadapi untuk mengubah Kabupaten Purwakarta menjadi wilayah yang lekat dengan nuansa budaya sekaligus menguatkan moderasi beragama serta pembagungan berkelanjutan di kalangan masyarakat Purwakarta sempat menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun polemik tidak berlangsung lama, mengingat pemerintah daerah aktif mengampanyekan pentingnya budaya dalam pembangunan wilayah. Para tokoh agama dan pemerintahan menyambut gebrakan Dedi Mulyadi dalam kerangka pengembangan masyarakat Purwakarta yang berkelanjutan berbasiskan budaya Sunda. Lama kelamaan masyarakat mengalami moderasi dalam bersikap, bahkan ketika disinggung keberadaan icon patung di wilayahnya. Patung-patung tersebut hanyalah sebatas icon budaya, dan tidak disembah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Naskah hasil penelitian ini dapat terselesaikan berkat dukungan dana dari Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun anggaran 2021. Berikutnya juga kesediaan para informan di wilayah Purwakarta yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Untuk itu, tim penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Asgart,  Sofian  Munawar.  2014. Monumentasi Budaya Versus “Gairah Syariah” di Purwakarta .
Bryman, Alan. 2020. “The Nature of Qualitative Research.” in Quantity and Quality in Social Research .
Creswell, JW. 2013. “Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.” in Research Design .
Doojai, Phramaha Boonchuay. 2017. “Biksu Buddha dan Promosi Kesehatan Publik di Thailand.” Hal. 151–94 in Agama Kebijakan Publik dan Transformasi Sosial di Asia Tenggara , diedit oleh D. Sofjan. Yogyakarta: Pustaka Sempu dan Indonesian Concortium for Religious Studies (ICRS).
Hery H Winarno. 2017. “Mengapa di Purwakarta banyak patung , ini alasannya Rekomendas.” Merdeka.com .
Hindi, Abdul Malik, M. Anwar. 2021. “Verbalisasi Moderasi Beragama dalam Artikel Sarjana PTKIN Indonesia 2016-2020.” Asy-Syari`ah: Jurnal Hukum Islam 7(2):109–30.
HS, Muhammad Alwi. 2021. “Islam Nusantara Sebagai Upaya Kontekstualisasi Ajaran Islam Dalam Menciptakan Moderasi Beragama.” Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama 16(1):75–94.
Lahpan, Neneng Yanti Khozanatu. 2019. “Islamic Musical Forms and Local Identity in Post-
Reform Indonesia.” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 175(2–3):284–308.
Novrizaldi. 2021. “Millenial Berperan Penting sebagai Agen Moderasi Beragama.” https:// www.kemenkopmk.go.id 1–7.
Nur, Muhammad. 2020. “Kearifan Lokal Sintuwu Maroso sebagai Simbol Moderasi Beragama.” Pusaka 8(2):241–52.
Nurhisam, Luqman, dan Mualimul Huda. 2016. “Islam Nusantara: A Middle Way?” QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies) 4(2):152.
Pribadi, Yanwar. 2016. “Budaya Lokal versus Islam: Perseteruan antara Bupati Purwakarta dan FPI dalam Kerangka Demokratisasi dan Desentralisasi.” Harmoni 15(3):75–86.
Ramdani, Deni. 2019. “Isu Sara Terhadap Pasangan Calon Gubernur Jawa Barat 2018-2023.”
Journal TEXTURA 6(1):17–27.
Ramdhan, Tri Wahyudi. 2018. “Islam Nusantara : Pribumisasi Islam ala NU.” Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman 2(1):73–91.
Ridwan, Benny, Iswandi Syahputra, Azhari Akmal Tarigan, Fatahuddin Aziz Siregar, dan Nofialdi. 2019. “Islam Nusantara, ulemas, and social media: Understanding the pros and cons of Islam Nusantara among ulemas of West Sumatera.” Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies 9(2):163–88.
Rozikin, M. 2012. “Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Batu.” 02:219– 43.
Sumpena, Deden. 2012. “Islam dan Budaya Lokal: Kajian terhadap Intereleasi Islam dan Budaya Sunda.” Jurnal Ilmu Dakwah 6 No. 1:101–20.
Susanti, Reni. 2016. “Giliran Patung Arjuna Memanah yang Dibakar.” Kompas.com , 1–6.
Sutrisno, Edy. 2019. “Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan.” Jurnal Bimas Islam 12(1):323–48.
Syahyuti. 2006. 30 Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian . Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
Taufik  Bilfagih.  2016.  “Islam  Nusantara:  Strategi  Kebudayaan  NU  di  Tengah  Tantangan Global.” Jurnal Aqlam 2(1):55.
Tempo.co. 2016. “Purwakarta Bentuk Satgas Toleransi dan Sekolah Ideologi.” 6–8.
Tim Penyusun Kementerian Agama RI. 2019. Moderasi Beragama . Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
Ward, Halina. 2012. “Key Concept: Sustainable Development and Governance.” 37–51.
Watene, Krushil, dan Mandy Yap. 2015. “Culture and sustainable development: Indigenous contributions.” Journal of Global Ethics 11(1):51–55.
Wulandari, Hayani. 2017. “Menumbuhkan Pendidikan Karakter melalui Atikan Purwakarta pada Pendidikan Anak Usia Dini.” Metodik Didaktik .
Yahya, Sudirman. 2020. “Slogan ‘Torang Samua Ciptaan Tuhan’ Pada Masyarakat Plural Dalam Konteks Moderasi Beragama Di Kota Manado.” Dialog 43(1):1–22.
Yasin, Azhari. 2018. “Budaya Sunda Versus Radikalisme Islam.” Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya 13(1):39–53.
Kepemimpinan Lokal... (Kustini Kosasih, Moh. Zaenal Abidin Eko Putro, dan Asnawati Mardamin)
Jurnal PENAMAS Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021, Halaman 221 - 242