## Praktik Skema Piramida dalam Sistem Distribusi Barang
Bianca Janet; Tarsisius Murwadji;

## Agus Suwandono
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung Email: bianca16002@mail.unpad.ac.id

## Abstract
The Pyramid Scheme practice is a ‘money game’ business activity by taking profit out of an enormous amount of registration fee on the new member recruitment and force the members to keep on recruiting new members, because once the chain stops, it will definitely be detrimental to the members on the lowest level. Just like in the Q-Net case, that registration fee of the new members which will be divided to the incumbents as their commission, and the rest of it became company profit. The actions done by PT. Amoeba Internasional on the Q-Net case is an act against the law, that has violated article 9 of Law Number 7 of 2014 concerning Trade, which forbid goods distribution actor to perform pyramid scheme on goods distribution, therefore PT. Amoeba Internasional has to take responsibility on the basis of intentional tort liability. Disadvantaged members could act as victim and perpetrator since they do the pyramid scheme as well. Legal actions that can be done through the court are pretrial effort, criminal suit, even civil lawsuit and could also take actions outside of the court by doing negotiation, mediation and also consiliation.
Keywords: Goods Distribution System; Money Game; The Pyramid Scheme

## Abstrak
Praktik Skema Piramida merupakan suatu kegiatan usaha money game, dengan mengambil keuntungan dari biaya pendaftaran dalam proses perekrutan anggota baru yang jumlahnya tidak masuk akal dan mewajibkan anggota untuk terus merekrut anggota baru, jika tidak pasti merugikan anggota yang berada di level bawah. Seperti pada Kasus Q-Net oleh PT. Amoeba Internasional biaya pendaftaran itulah yang akan dibagikan ke anggota yang mendaftar lebih dahulu sebagai komisi, dan sisanya akan dijadikan keuntungan perusahaan. Perbuatan PT. Amoeba Internasional merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum yang telah melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang melarang Pelaku Distribusi Barang melakukan Skema Piramida dalam mendistribusikan barang, sehingga PT. Amoeba Internasional dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability). Kedudukan anggota yang mengalami kerugian bisa sebagai korban sekaligus pelaku, karena turut terlibat dalam melakukan Skema Piramida. Tindakan Hukum yang dapat dilakukan melalui pengadilan yaitu Praperadilan, Gugatan Pidana, maupun Gugatan Perdata, juga dapat melakukan tindakan hukum diluar pengadilan yaitu Negosiasi, Mediasi dan juga Konsiliasi.
Kata Kunci: Sistem Distribusi Barang; Money Game; Skema Piramida

## Pendahuluan
Manusia selalu berkembang dan seiring berjalannya waktu selalu mengalami perubahan, tak terkecuali di bidang Perdagangan. Perkembangan dalam perdagangan memberikan dampak positif maupun dampak negatif yaitu dengan meningkatkan kondisi perekonomian suatu negara 1 dan maraknya terjadi kejahatan atau kriminalitas yang berkaitan dengan bidang Perdagangan.
Kejahatan yang menjadi marak terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir ini ialah Money Game, yang hanya mengandalkan pendapatan dari biaya pendaftaran atau rekrutmen anggota baru. Pengertian Money Game  adalah suatu kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran Mitra Usaha yang baru bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamuflase atau tidak mempunyai mutu/ kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan. 2
Praktik Money Game kebanyakan menggunakan sistem dua kaki (skema Ponzi) ataupun Skema Piramida. Skema Ponzi seringkali dikaitkan dengan Skema Piramida, namun Craig Cantoni menjelaskan bahwa tetap ada perbedaan diantara kedua skema tersebut. 3 Skema Piramida semata- mata hanya mendapatkan keuntungan dari perekrutan anggota baru secara berkelanjutan, sedangkan skema ponzi sama sekali tidak menjual Produk baik barang ataupun jasa dan juga tidak membayarkan imbalan bagi anggota yang berhasil menarik anggota baru. Secara umum, skema ponzi itu prakteknya seperti prinsip ‘gali lubang, tutup lubang’, dimana perusahaan memberikan keuntungan kepada suatu anggota dengan menggunakan uang anggota lainnya.
Skema Piramida seringkali menimbulkan kerugian bagi anggota yang menjalankannya, karena skema ini dapat memperoleh anggota baru dalam waktu yang singkat dan juga dapat memperoleh dana yang sangat besar dari anggota yang baru direkrut. Skema ini akan berada pada titik jenuh atau tidak dapat merekrut orang baru lagi, dan pada saat itulah anggota yang berada pada level yang paling bawah pasti mengalami kerugian.
Kasus Skema Piramida yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah Kasus Q-Net yang terjadi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kasus Q-Net ini, dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional dan PT. QN Internasional Indonesia yang berkedok MLM dimana syarat untuk mendaftar sebagai anggota baru dengan membeli Produk kesehatan seharga Rp. 10.000.000 4 . PT. QN Internasional Indonesia merupakan perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dengaan merek Q-Net, sementara PT. Amoeba Internasional yang menjalankan distribusi barang menggunakan Skema Piramida, dan hasil dari perekrutan anggota baru akan disetorkan ke rekening direktur PT. Wira Muda Mandiri.
Calon anggota baru dijanjikan untuk mendapat pekerjaan sebagai pendata barang dengan gaji perbulannya mencapai Rp. 3.000.000,- (tiga juga rupiah), tetapi anggota baru tersebut diajak untuk mengikuti seminar mengenai investasi Q-Net, yang berisi mengenai promosi bisnis Skema Piramida Q-Net serta diberikan testimoni oleh leader yang telah berhasil. Calon
1  Faizatul Amala dan Unggul Heriqbaldi, “Dampak Keterbukaan Perdagangan Internasional Sektor Jasa terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Panel Dinamis”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Tahun XXV no. 2, hlm 116, 2015
2 Ayu Dewi Utami, dkk., “Pelaksanaan Jual Beli melalui Sistem Multi level Marketing Perspektif Hukum Islam ”, Varia Justicia, Vol.12, No.1, hlm 25, 2016.
3 Harizan, “ Upaya Preventif Berkembangnya Money Game di Indonesia”, Asy-Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam, Vol. 2, No.1, hlm 86, 2017. 4  Ahmad Faisol, “Kasus “Money Games” Skema Piramida PT Amoeba, Satu Orang Ditetapkan Jadi DPO” , < https://regional.kompas.com/ read/2019/10/10/12403911/kasus-money-games-skema-piramida-pt-amoeba-satu-orang-ditetapkan-jadi-dpo?page=all>,  [09/12/2019].
anggota baru juga dijanjikan akan mendapat uang sebesar US $225 setiap orang yang direkrutnya mendapatkan dua anggota lainnya (downline) serta akan mendapatkan 11 Miliyar rupiah dalam setahunnya.  Calon anggota diajarkan untuk melakukan istilah UGD yaitu Utang, Gadai, Dol (jual) dalam seminar itu, dan dipaksa untuk berhutang kepada teman maupun keluarga bahkan melakukan pinjaman ke bank, dan jika tidak mendapatkan pinjaman, calon anggota baru di ajarkan untuk menggadaikan bahkan menjual harta benda yang mereka miliki. Dari pengakuan anggota yang merasa dirugikan, ada yang akhirnya menjual sawah, menjual ternak, menjual kendaraan, bahkan ada pula yang berhutang ke rentenir untuk mendapatkan 10 juta rupiah yang menjadi syarat tersebut. Anggota yang merasa dirugikan akhirnya menjalani hidup susah karena telah menjualkan harta benda lalu kesusahan dalam mencari downline sehingga tidak mendapatkan imbalan sesuai yang dijanjikan.  Hal ini yang kemudian mengakibatkan banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat. Tercatat dalam 10 tahun terakhir kerugian yang disebabkan oleh investasi bodong mencapai Rp. 88 Triliun, fakta ini disebutkan oleh Ketua Satgas (Satuan Tugas) Waspada Investasi atau yang dikenal SWI, yaitu Tongam Lumban Tobing. 5
Skema Piramida telah diatur dalam Pasal 9 dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem Skema Piramida dalam mendistribusikan Barang. Pada Pasal 1365 BW (Burgerlijk Wetboek) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga memuat ketentuan bahwa setiap perbuatan melawan hukum (PMH) yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain diwajibkan untuk mengganti kerugian. Selain itu berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Perdagangan, bagi pelaku usaha yang menerapkan Skema Piramida dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
Ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku (Das Sollen) dengan fakta yang terjadi di lapangan (Das Sein), akan menimbulkan kerugian maka perlu adanya penetapan apakah perbuatan yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional dan PT. QN Internasional dapat digolongkan kedalam PMH. Bila perbuatan yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional dan PT. QN Internasional tergolong kedalam suatu PMH, maka bagaimana pertanggungjawaban dari para pihak, karena dalam perjanjian pelaksanaan praktik Perdagangan Skema Piramida yang terjadi dalam kasus Q-Net, anggota juga mengambil bagian didalamnya. Sehingga pada dasarnya anggota juga telah melakukan perjanjian yang mengikat dengan  PT. Amoeba Internasional dan PT. QN Internasional, apabila terdapat kehati-hatian sebelum terikat kedalam perjanjian tersebut maka tidak akan terjadi kerugian pada anggota. Selain itu, sekiranya dimungkinkan adakah tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota yang telah bergabung dalam investasi Q-Net dan mengalami kerugian ini. Hal ini terjadi karena, jika ditelusuri secara menyeluruh anggota yang telah bergabung dalam investasi Q-Net ini, jumlahnya tidaklah sedikit dan merupakan gabungan dari berbagai kalangan masyarakat. Maka perlu adanya peninjauan mengenai Praktik Perdagangan yang dilakukan dengan Skema Piramida yang dilakukan PT. Amoeba Internasional dan PT. QN Internasional Indonesia ditinjau dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
5 Theo Yonathan Simon Laturiuw, “Polres Lumajang Menangkan Pra Peradilan Dalam Kasus Investasi Qnet”, < https://wartakota.tribunnews.com/2019/11/06/ polres-lumajang-menangkan-pra-peradilan-dalam-kasus-investasi-qnet?page=all>, [06/11/2019].

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data dari kepustakaan, mengambil data dari sumber-sumber kepustakaan yang disebut data sekunder. 6 Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara terperinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik perundang- undangan maupun teori-teori hukum. 7 Pelaksanaannya akan dilakukan dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya kemudian penulis menganalisis mengenai praktik perdagangan dengan skema yang dilarang oleh undang-undang salah satunya yaitu Skema Piramida.
Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara, Studi Kepustakaan dan Studi Lokasi. Studi Kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka di perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, yang terkait. 8 Studi Lokasi yaitu berasal dari data primer yang kemudian diperoleh dari Penyidik di Polres Lumajangyang menangani Kasus Q-Net ini, yang dijadikan sebagai narasumber dengan mengadakan wawancara terlebih dahulu. 9

## Hasil dan Pembahasan
A. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional dan PT. QN Internasional Indonesia dalam Kasus Q-Net
1.  Skema Piramida pada Kasus Q-Net
Distribusi barang diatur pada bagian kedua Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Undang Undang Perdagangan), dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (selanjutnya disebut Permendag Ketentuan Umum Distribusi Barang) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang. Distribusi merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ke tangan konsumen pada waktu yang tepat. Kegiatan distribusi ini sangatlah penting bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi, karena produk yang dihasilkan oleh produsen memberikan kegunaan bentuk setelah sampai ke tangan konsumen. 10 Pasal 1 angka 11 Undang Undang Perdagangan menjelaskan mengenai pengertian distribusi yaitu suatu kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. Pengertian yang sama terdapat juga pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan menjelaskan bahwa pelaku usaha yang menjalankan kegiatan distribusi barang di dalam negeri dan ke luar negeri adalah pelaku usaha distribusi.
6 Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pres, 1990, hlm. 14-15.
7 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Pneleitian Hukum dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990 ., hlm. 10.
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm.67.
9 Sutopo HB, Pengantar Penelitian Kuantitatif (Dasar-Dasar Teoritis Praktis), Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta, 2002, hlm.9.
10 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 233.
Undang Undang Perdagangan membagi distribusi barang menjadi dua bagian, yaitu Distribusi barang secara tidak langsung dan Distribusi barang secara langsung. Pembagian tersebut terdapat pada Pasal 7 Undang Undang Perdagangan dan kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Permendag Ketentuan Umum Distribusi Barang. Distribusi barang secara tidak langsung dilakukan dengan rantai distribusi yang memiliki sifat umum, seperti distributor, agen dan juga waralaba. Sedangkan Distribusi barang secara langsung dilakukan dengan rantai distribusi yang khusus seperti Single level Marketing, dan Multi Level Marketing (MLM).
Praktik rencana pemasaran atau marketing plan yang digunakan MLM memiliki kesamaan dengan praktik Skema Piramida, yaitu sistem yang berjenjang. Namun MLM dan Skema Piramida adalah dua hal yang berbeda dan tidak sama.
Pengertian Skema Piramida (pyramid scheme) secara harfiah terdiri dari kata skema dan piramida. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata skema berarti bagan, atau rancangan sedangkan piramida berasal dari bangunan makam raja-raja mesir kuno yang berbentuk limas dengan berbentuk seperti segitiga sama kaki, namun dalam konteks ini Skema Piramida dikaitkan dengan praktek bisnis ilegal yang melibatkan sejumlah besar orang yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk piramida. Penjelasan Pasal 9 Undang Undang Perdagangan memberikan pengertian pada Skema Piramida ialah nama kegiatan usaha yang mendapat komisi atau imbalan bukan dari hasil penjualan barang, melainkan memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh komisi atau imbalan yaitu dari biaya partisipasi orang yang bergabung kemudian.
Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) dalam rangka memberikan edukasi bagi masyarakat, menerbitkan perbedaan antara MLM dan Skema Piramida, yaitu: 11
Praktik Skema Piramida hanya menguntungkan bagi pihak tertentu khususnya bagi perusahaan dan bagi upperline yang sudah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Sedangkan MLM dalam prakteknya dapat meningkatkan penghasilan para anggota dan juga kesejahteraan anggotanya baik yang berada di level bawah maupun level atas. Hal ini dapat terjadi karena penentu keberhasilan dari MLM yaitu penjualan produk, maka setiap anggota baik level atas maupun level bawah memiliki peluang keberhasilan yang sama. Berbeda dengan Skema Piramida yang penentu keberhasilannya yaitu melakukan perekrutan anggota baru dan mendapat komisi dari perekrutan tersebut, maka upperline yang telah lebih dahulu mendaftar akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar dibandingkan dengan anggota yang baru saja bergabung.
Pada proses perekrutan menjadi anggota MLM, setiap orang hanya berhak menjadi anggota sebanyak satu kali saja. Calon anggota baru harus membayar biaya pendaftaran berikut starter kit yang senilai dengan harga yang harus dibayarkan. Dalam proses perekrutan yang dilakukan Skema Piramida, setiap orang diperbolehkan untuk menjadi anggota berkali-kali dalam jangka waktu tertentu, sehingga terdapat pembatasan dalam perekrutan orang pada Skema Piramida. Sedangkan dalam MLM tidak adanya pembatasan dalam merekrut orang dan dianjurkan untuk merekrut orang sesuai dengan kapasitas masing-masing.
11 APLI.or.id, “Perbedaan Direct Selling dan Piramida”, <https://www.apli.or.id/pages/perbedaan -direct-selling-dan-piramida>, [29/07/2020].
Harga yang harus dibayar pada Skema Piramida relatif tinggi bahkan cenderung tidak masuk akal dan nilainya tidak setara dengan kualitas produk yang diberikan, karena produk dalam Skema Piramida biasanya hanya merupakan kamuflase saja sehingga kualitas produk yang dijual dalam Skema Piramida biasanya tidak begitu diperhatikan memiliki manfaat atau tidaknya. Selain itu, produk yang dijual cenderung bukan merupakan produk yang dapat dijual secara berkelanjutan jadi pendapatan yang ditawarkan, bukanlah berasal dari penjualan produk melainkan dari komisi yang didapatkan dari perekrutan anggota baru.
Pada prakteknya anggota MLM sangat tidak disarankan bahkan dilarang untuk melakukan penumpukan barang atau inventory loading.  Dengan melakukan inventory loading, maka penghasilan anggota MLM akan terhambat juga mengingat penjualan produk adalah hal yang utama dalam sistem MLM. Dalam praktek Skema Piramida, sering terjadi inventory loading karena anggota dianjurkan untuk mendaftar berulang kali sehingga produknya menumpuk karena tidak terjual. Upperline dalam Skema Piramida biasanya tidak peduli akan terjadinya inventory loading karena fokus utama mereka terdapat pada perekrutan saja.
Anggota MLM setelah dilakukan perekrutan, akan mendapatkan pembinaan dari upperline dalam menjalankan MLM maupun pelatihan produk. Hal ini dilakukan semata-mata agar dapat menghasilkan anggota yang berkualitas. Peningkatan kualitas pada downline sangat diperhatikan karena keberhasilan setiap anggota bergantung pada kesuksesan downline-nya. Dalam sistem Skema Piramida tidak dikenal adanya program pembinaan yang dilakukan kepada anggota baru, karena yang menjadi kunci dari kesuksesan seorang anggota yaitu terdapat pada proses perekrutan anggota baru. Sehingga tidak ada kewajiban bagi upperline untuk melakukan pembinaan bagi anggota yang direkrutnya.
Perbedaan antara MLM dan Skema Piramida yang telah dipaparkan di atas, sejalan dengan kriteria Skema Piramida. Pada Pasal 30 Peraturan Menteri Perdagangan No. 70 tahun 2019 tentang Distribusi Barang secara Langsung, menyebutkan kriteria dari Skema Piramida, yaitu:
1.  Adanya komisi yang dibagikan, yang berasal dari iuran keanggotaan yang dikenakan dalam proses perekrutan anggota baru;
2.  Dapat menerima keanggotaan dengan identitas yang sama dan dengan hak yang lebih dari satu kali;
3.  Program pemasaran (Marketing plan) yang diterapkan dapat memperoleh keuntungan walaupun tidak melakukan penjualan barang.
PT. Amoeba Internasional merupakan salah satu support system dari PT. QN Internasional Indonesia (QNII). PT. Amoeba Internasional bertugas untuk membantu PT. QNII untuk mengembangkan jaringan MLM yang dilakukannya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai support system, PT Amoeba Internasional melakukan perekrutan dengan cara menyebarkan iklan lowongan pekerjaan sebagai pendata barang di Madiun dengan gaji Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya. Setelah tiba di madiun, orang yang mencari pekerjaan tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, melainkan presentasi yang dilakukan oleh leader Q-Net untuk bergabung ke dalam Q-Net.
Dalam presentasi yang disampaikan berfokus pada perekrutan anggota baru, dan dijanjikan kompensasi jika berhasil merekrut anggota baru. Sistem yang dijalankan hanya memberikan keuntungan pada anggota yang telah mendaftar lebih dahulu, dan tidak memberikan keuntungan pada anggota yang baru bergabung sebelum anggota baru tersebut mendapatkan anggota baru sesuai yang ditargetkan.
Calon anggota harus mengisi Formulir Pendaftaran yang dilampirkan Surat Kuasa Pembelian yang berisi pemberian kuasa kepada upperline untuk membayarkan uang pendaftaran tersebut kepada Perusahaan. Berdasarkan keterangan yang diberikan penyidik, PT. Amoeba Inernasional telah melakukan pelanggaran pada kode etik pasal 7 yang menyatakan bahwa pembayaran harus langsung disetorkan ke rekening perusahaan.  Surat Kuasa yang dilampirkan pada Formulir pendaftaran yang harus ditandatangani ini, diduga sebagai salah satu indikasi adanya permainan uang atau money game yang dilakukan PT. Amoeba Internasional.
Calon anggota juga harus menyetorkan uang pendaftaran kisaran sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) hingga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk menjadi anggota Q-Net. Jumlah besaran uang yang tidak sama setiap anggotanya juga menjadi salah satu indikasi adanya kecurangan berupa penambahan biaya yang tidak seharusnya ada. Berdasarkan hasil penyelidikan, leader yang dimintakan keterangan mengaku melakukan penambahan biaya yang disebut dengan dana kelompok yang tidak ada dalam kode etik. Maka dalam melakukan proses perekrutan, terjadi pengambilan keuntungan. Fakta tersebut diatas, sesuai dengan kriteria Skema Piramida.
Setiap anggota baru yang telah mendaftar diwajibkan untuk melakukan perekrutan anggota baru yang telah ditentukan jumlahnya, yaitu sebanyak 2 (dua) orang untuk dijadikan kaki kanan dan kaki kiri. anggota baru hanya diwajibkan untuk mendapatkan orang baru untuk direkrut dan tidak menitikberatkan pada penjualan produk. Selama anggota belum berhasil mendapatkan orang baru, maka anggota tersebut akan terus berada dalam tempat yang telah disediakan para leader. Selama di dalam tempat itu, anggota yang belum mendapat orang baru tidak diperbolehkan keluar dan hanya diberikan makanan berupa nasi dan garam, bahkan ada yang harus mengambil singkong dari kebun orang untuk makan.
Anggota baru dalam Kasus Q-Net ini tidak mendapatkan pembinaan sama sekali. Bahkan ada beberapa anggota yang bahkan tidak mengetahui kegunaan dari Produk. Ada juga anggota yang telah menyetorkan uangnya, namun belum mendapatkan produknya sama sekali.
Sistem yang digunakan dalam Kasus Q-Net ini memenuhi kriteria Skema Piramida yang dijelaskan dalam Permendag Distribusi Barang Langsung. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan PT. Amoeba Internasional dalam Kasus Q-Net ini ialah Skema Piramida.

## 2.  Perbuatan Melawan Hukum pada Kasus Q-Net
Istilah perbuatan melawan hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu onrechtmatige daad atau dalam bahasa Inggris disebut  tort. Kata tort dapat diartikan sebagai kesalahan perdata
yang bukan dari wanprestasi kontrak. Onrechtmatige daad juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan tanpa hak. 12
Pasal 1365 KUHPerdata mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang atas kesalahannya mengakibatkan kerugian itu untuk mengganti kerugian. Pengertian PMH itu sendiri menurut Mochtar Kusumaatmadja ialah suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum pelaku perbuatan tersebut, dan perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas dan kaidah hukum positif serta menimbulkan kerugian pada subjek hukum lain. 13 PMH tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum subjek hukum ataupun bertentangan dengan kesusilaan serta kepatutan yang ada dalam masyarakat. 14
Skema Piramida dilarang berjalan di Indonesia, berdasarkan Pasal 9 Undang Undang dan bagi Pelaku Distribusi yang menerapkan Skema Piramida di Indonesia dapat diberikan sanksi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 21 huruf k Permendag Distribusi Barang Langsung, yang menyatakan bahwa perusahaan di bidang penjualan langsung dilarang menggunakan jaringan pemasaran seperti Skema Piramida.
PT. Amoeba Internasional telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang. Perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat disebut juga dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). PMH memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu Perbuatannya melawan hukum yang berlaku maupun bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil, perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan atau merupakan perbuatan yang disengaja, dan adanya hubungan kausal antara PMH dengan kerugian yang ditimbulkan.
Pada kasus Q-Net, PT. Amoeba Internasional sebagai pelaku distribusi telah melakukan suatu Skema Piramida yang dilarang pada Pasal 9 UU Perdagangan dan Pasal 21 huruf k Permendag Distribusi Barang Langsung. Perbuatan yang dilakukan juga bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Kasus Q-Net ini juga menimbulkan kerugian pada anggota yang telah mendaftar, namun tidak mendapatkan produk maupun keuntungan sesuai yang telah diperjanjikan sebelumnya. Banyak juga anggota yang sampai berhutang, menjual kendaraan, sawah, hewan ternak, dan bahkan mengajukan pinjaman kepada bank untuk membayar biaya pendaftaran. Banyak lagi kerugian yang dialami korban yang merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional. Dalam melakukan Skema Piramida, PT. Amoeba telah dengan sengaja melakukan perekrutan bahkan hingga memasang iklan lowongan kerja yang sebenarnya tidak ada. PT. Amoeba Internasional juga telah merencanakan marketing plan
12 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum: Edisi Lengkap (Belanda-Indonesia-Inggris) , Semarang: CV Aneka Ilmu, 2008, hlm. 424.
13 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum , Bandung: Alumni, 2009, hlm. 87.
14 Bambang Daru Nugroho, Verbintenissen recht : Hukum Perikatan dan Aneka Perjanjian , Bandung: Yayasan Pendidikan Nasional Bandung, 2017 , hlm. 88.
yang akan dijalankan dalam Skema Piramida ini untuk memperoleh keuntungan dari setiap anggotanya. Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
B.  Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Distribusi kepada anggota dalam Kasus Q-Net
1.  Pertanggungjawaban Pelaku Distribusi Barang pada Kasus Q-Net
Perbuatan PT. Amoeba Internasional dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perbuatan tersebut telah melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 9 Undang Undang Perdagangan dan juga Pasal 21 huruf k Permendag Distribusi Barang Langsung, dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, dalam hal ini adalah anggota yang merasa dirugikan, maka harus adanya pertanggungjawaban hukum yang dilakukan.
Pertanggungjawaban dalam hukum perdata didasari oleh dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Pertanggungjawaban, ada yang dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa dasar kesalahan (liability without fault) atau yang juga dikenal sebagai tanggungjawab resiko/ mutlak (strict liability). Prinsip dasar dari pertanggungjawaban kesalahan yaitu seseorang harus bertanggungjawab jika ia melakukan kesalahan. Prinsip dasar dari Pertanggungjawaban resiko didasari oleh perbuatannya, meskipun bukan kesalahan tetapi merugikan maka harus tetap bertanggungjawab.
Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggungjawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa, yaitu: 15
1.  Tanggungjawab atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), dimana tergugat telah mengetahui sebelumnya bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kerugian.
2.  Tanggungjawab atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), yang didasari pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur (intermingled).
3.  Tanggungjawab mutlak atas dasar perbuatan melawan hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasari pada perbuatannya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
Pertanggungjawaban yang relevan dengan kasus Q-Net ini yaitu pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability). Pertanggungjawaban ini dapat diaplikasikan apabila tergugat telah mengetahui dari sebelumnya, bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam Kasus Q-Net Pelaku distribusi, PT. Amoeba Internasional, menerapkan sistem dalam sistem saat menjalankan Skema Piramida ini. Saat sedang menjalankan Marketing plan dari PT. QN Internasional Indonesia sebagai pemegang merek dagang, PT. Amoeba Internasional juga menjalankan marketing plan yang telah
15 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.
direncanakannya untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan.
Perbuatan Melawan Hukum dalam perkembangannya terdapat dua teori yang berkembang, yaitu: 16

## 1)  Teori Schutznorm atau Teori Relativitas
Teori Relativitas mengajarkan agar seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban maka perlu ditunjukkan bahwa norma yang dilanggar dibuat memang untuk melindungi kepentingan korban yang dilanggar, bukan hanya menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara perbuatan dengan kerugian.
2)  Teori Aanprakelijkheid atau Teori Tanggung Gugat
Teori Tanggung Gugat adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan akibat suatu perbuatan melawan hukum. Pada umumnya, yang harus menerima tanggung gugat dalam perbuatan melawan hukum ialah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri.
Peraturan yang melarang adanya Skema Piramida pada Pasal 9 Undang Undang Perdagangan dan Pasal 21 huruf k Permendag Distribusi Barang Langsung, dibuat untuk menghindari adanya kegiatan usaha yang hanya memanfaatkan keikutsertaan anggota baru untuk memperoleh keuntungan dari biaya partisipasi anggota yang baru bergabung. Alasan pembuatan Pasal tersebut tertulis dengan jelas pada penjelasan Pasal 9 Undang Undang Perdagangan. Pasal tersebut diundangkan, untuk menghindari adanya tindak permainan uang atau money game yang membayar komisi untuk anggota yang terdahulu dengan biaya partisipasi anggota yang mendaftarkan diri kemudian.
Berdasarkan Teori Relativitas, PT. Amoeba Internasional dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya. Hal ini didukung oleh Teori Tanggung Gugat yang menentukan bahwa yang harus menerima tanggung gugat dalam perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan ialah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri, dalam hal ini ialah PT. Amoeba Internasional selaku Pelaku distribusi yang telah menjalankan Skema Piramida dalam kasus Q-Net.
2.  Kedudukan Anggota yang mengalami Kerugian juga Melakukan Skema Piramida
Proses perekrutan anggota baru yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional mengharuskan calon anggota untuk mengisi Formulir Pendaftaran. Setiap Mitra Usaha Perseorangan (anggota) maupun Mitra Usaha Badan Hukum ini juga diwajibkan untuk mematuhi kode etik yang dikeluarkan oleh PT. QNII.
Kebijakan dan Prosedur PT. QNII, menjelaskan bahwa Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan diterima perusahaan merupakan suatu perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata, menyebutkan bahwa suatu perjanjian ialah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih
16 Munir Fuady, Perbandingan Hukum Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 14-16.
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian harus memenuhi harus memenuhi syarat terlebih dahulu agar dapat dapat dianggap sah secara hukum. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur mengenai syarat tersebut, yaitu adanya kesepakatan antar pihak, para pihaknya cakap untuk melakukan suatu perikatan, mengatur mengenai suatu hal tertentu, dan mengatur mengenai suatu kausa yang halal. Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai subjek perjanjian tersebut, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif karena berhubungan dengan objek perjanjian.
Perjanjian harus memenuhi syarat kesepakatan antar pihak. Kata sepakat pada syarat sahnya perjanjian memilik arti bahwa dalam suatu perjanjian, seseorang tidak mengalami pemaksaan untuk menyepakati perjanjian tersebut. Bila terjadi suatu pemaksaan dalam pembuatan suatu perjanjian, maka pemaksaan tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alasan pembatalan perjanjian. Penipuan juga dapat dijadikan suatu alasan pembatalan perjanjian apabila dalam perjanjian terdapat tipu muslihat dari salah satu pihak, sehingga jelas bahwa pihak yang lain tidak akan membuat perikatan itu jika tidak ada tipu muslihat. Selain Penipuan, Kekeliruan juga dapat dijadikan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian. Kekeliruan yang dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal pokok dari apa yang diperjanjikan baik tentang sifat-sifat yang penting dari objek perjanjian maupun mengenai pihak dalam perjanjian tersebut.
Proses perekrutan yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional, menggunakan iklan lowongan pekerjaan sebagai pendata barang di Madiun dengan gaji sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena dijanjikan pekerjaan maka banyak orang yang tertarik hingga datang ke Madiun, namun setelah tiba di Madiun, orang tersebut tidak mendapatkan pekerjaan melainkan mengikuti presentasi dari leader Q-Net. Perjanjian yang terjadi dalam Kasus Q-Net ini, dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional dengan anggota yang mau mendaftar kedalam Q-Net. Formulir Pendaftaran yang dijadikan perjanjian tersebut, terdapat logo merek dagang Q-Net milik PT. QNII. Setiap anggota yang mendaftarkan diri, tidak pernah mengetahui bahwa mereka mendaftarkan diri pada sistem yang dijalankan oleh PT. Amoeba Internasional. Anggota hanya mengetahui bahwa sistem yang mereka jalankan merupakan sistem Penjualan Langsung berupa MLM yang dijalankan oleh PT. QNII yang berpusat di Hongkong. Dalam proses perekrutan anggota baru, PT. Amoeba Internasional melakukan berbagai macam tipu muslihat sehingga orang berminat untuk mengikuti Skema Piramida yang dijalankannya. PT. Amoeba Internasional melakukan penipuan dengan memasang iklan lowongan kerja untuk menarik perhatian orang. Dalam perjanjian yang dilakukan kepada anggota baru, PT. Amoeba Internasional bertindak seolah-olah merupakan perwakilan dari PT. QNII. Dengan menggunakan tipu muslihat tersebut, calon anggota baru bersedia untuk terikat dalam perjanjian tersebut dan menjadi anggota Q-Net. Sehingga kesepakatan yang dalam hal ini merupakan syarat sahnya suatu perjanjian yang pertama, tidak terpenuhi karena kesepakatan yang diberikan anggota dikarenakan ada penipuan yang dilakukan PT. Amoeba Internasional di dalamnya.
Syarat sahnya suatu perjanjian yang kedua ialah para pihak yang cakap untuk melakukan suatu perikatan. Seseorang dianggap cakap melakukan suatu perbuatan hukum bila sudah dewasa dan memiliki pikiran yang sehat. Sedangkan orang yang tidak cakap untuk melakukan
suatu perjanjian, yaitu orang yang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan, dan orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Dewasa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 7 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan Hasil Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin.
Mitra Usaha PT. QNII, baik Perorangan maupun Badan Hukum wajib mematuhi Kode Etik yang dikeluarkan oleh PT. QNII yang mengatur mengenai persyaratan untuk menjadi mitra usahanya. Salah satu persyaratan untuk menjadi Mitra Usaha PT. QNII yaitu Warga Negara Indonesia dengan usia minimal 18 tahun dan memilik Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun dalam melakukan perekrutan, penyidik mendapatkan keterangan dari orangtua anggota bahwa PT. Amoeba Internasional telah melakukan perekrutan pada anaknya yang baru saja lulus dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan baru berusia 16 tahun. Sehingga perjanjian antara PT. Amoeba Internasional dengan anggota yang masih dibawah umur tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian kedua yaitu kecakapan para pihak.
Syarat sahnya suatu perjanjian yang ketiga yaitu dalam perjanjian tersebut mengatur suatu hal tertentu. Perjanjian harus mempunyai suatu objek yang diperjanjikan dengan detail. Pada Formulir Pendaftaran yang harus ditandatangani setiap anggota, penyidik memberikan keterangan bahwa terdapat klausul yang menyatakan Anggota bersedia menjadi anggota Q-Net dengan cara membeli produk. Dalam perjanjian juga terdapat klausul yang mengatakan bahwa anggota tidak akan menuntut apabila tidak mendapatkan keuntungan.
Perjanjian yang terjadi antara PT. Amoeba Internasional dengan anggota baru melalui Formulir Pendaftaran tersebut, bukan merupakan kontrak kerja. Dalam Perjanjian tersebut juga tidak menjelaskan secara detail mengenai jenis produk yang akan diperjanjikan ataupun berapa besaran harganya. Sehingga perjanjian yang mengikat para anggota tersebut dengan PT. Amoeba Internasional menjadi kabur atau tidak jelas.
Persyaratan sahnya suatu perjanjian yang keempat yaitu suatu perjanjian harus dilandasi dengan tujuan yang halal. Suatu sebab terjadinya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
Perjanjian antara PT. Amoeba Internasional dengan anggota, berisikan bahwa anggota akan menjadi anggota Q-Net, namun sistem yang dijalankan setelahnya yaitu sistem Skema Piramida yang dirancang oleh PT. Amoeba Internasional. Skema Piramida dilarang dalam Pasal 9 UU Perdagangan dan Pasal 21 huruf k Permendag Distribusi Barang Langsung. Maka dasar dari pembuatan perjanjian pada Kasus Q-Net ini tidak memenuhi syarat sebab yang halal, karena telah melanggar Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Keempat Syarat sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi dalam perjanjian yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional dengan anggotanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut tidaklah sah dimuka hukum keberadaannya. Anggota tetap mengalami kerugian karena tidak kunjung mendapatkan komisi sesuai yang dijanjikan sebelumnya. Kemudian bagaimana kedudukan anggota yang mengalami kerugian ini, namun di sisi lain anggota tersebut telah melakukan penipuan juga untuk mendapatkan anggota baru. Dalam
Kasus ini, di satu sisi kedudukan anggota yang dirugikan tersebut bisa menjadi korban, namun disisi lain bisa juga menjadi pelaku. Anggota yang dirugikan bisa ditetapkan menjadi pelaku ketika downline yang berhasil direkrutnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, bahwa anggota tersebut telah melakukan penipuan.
C.  Tindakan Hukum yang dapat dilakukan oleh Anggota yang merasa dirugikan Apabila terjadi suatu sengketa antara para pihak yang melakukan perjanjian, terdapat dua upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan, yaitu; Penyelesaian sengketa melalui Litigasi, dan ada juga penyelesaian sengketa secara Non-Litigasi.
1. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi pada Kasus Q-Net
Upaya penyelesaian sengketa melalui Litigasi, merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan di Pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa akhir (ultimum remedium) apabila penyelesaian sengketa alternatif lainnya tidak membuahkan hasil karena hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan ini yaitu suatu putusan yang bersifat memenangkan satu pihak dan pihak yang lainnya kalah (win-lose solution).
Kasus Q-Net yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional, telah melakukan upaya penyelesaian sengketa secara Litigasi melalui Pengadilan dengan Gugatan Pidana. Proses Penyelidikan dimulai sejak bulan Mei 2019 dan ditingkatkan ke tahap Penyidikan pada bulan Juli 2019. Dalam Kasus Q-Net ini, penyidik menerima Gugatan Praperadilan sebanyak 5 (lima) kali dengan tuduhan menyalahi ketentuan dan mempertanyakan tindakan penggeledahan dan penyitaan dari lokasi yang diduga merupakan kantor dari salah satu direksi PT. Amoeba Internasional, namun praperadilan yang ditujukan untuk Tim Cobra Polres Lumajang, tidak dikabulkan dan ditolak oleh Hakim yang bertugas.
Penyidikan Kasus Q-Net yang ditangani oleh Polres Lumajang ini, telah diberhentikan dan telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penyidik telah menyerahkan berkas pada Kejaksaan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan petunjuk bahwa unsur Pasal yang disangkakan tidak terpenuhi.
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Anggota Q-Net yang merasa dirugikan, yaitu dapat melakukan Praperadilan untuk membuka kembali kasus yang telah diberhentikan penyidikannya. Praperadilan ini bermaksud untuk memeriksa sah atau tidaknya pemberhentian penyidikan yang dilakukan pada kasus Q-Net ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).
Anggota yang dirugikan juga dapat mengajukan Gugatan Baru, baik berupa Gugatan Pidana maupun Gugatan Perdata. Gugatan Pidana dapat diajukan oleh anggota yang merasa dirugikan, yaitu: Pasal 378 KUHPidana tentang Penipuan yang terjadi pada proses perekrutan anggota baru, Pasal 333 ayat (1) KUHPidana tentang Perampasan Kemerdekaan yang terjadi ketika pada anggota belum mendapat orang baru, dan pidana

## umum lainnya.
Anggota yang merasa dirugikan juga dapat mengajukan Gugatan Perdata, yaitu Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mengatur bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang atas kesalahannya mengakibatkan kerugian itu untuk mengganti kerugian. Anggota juga dapat mengajukan pembatalan perjanjian ke Pengadilan. Perjanjian antara PT. Amoeba Internasional dan anggotanya tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum yang berakibat hapusnya perikatan dan mengembalikan keadaan seperti semula seolah-olah tidak ada suatu perjanjian.

## 2.  Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi pada Kasus Q-Net
Upaya penyelesaian sengketa melalui Non-Litigasi berarti, penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan dan memberikan hasil akhir yang bersifat win-win solution. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menjamin kerahasiaaan para pihak. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman memberikan pilihan hukum yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perdata, 17 yaitu untuk melakukan penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan dan dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan ini juga dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR). Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah diberikan beberapa pilihan pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat digunakan yaitu, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator yang bersifat netral dan tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan. Konsiliasi merupakan tahap lanjutan dari mediasi, dilengkapi dengan pihak ketiga yang menengahi para pihak dan berwenang untuk mencarikan penyelesaian sengketa dan menawarkan solusinya untuk menjadi jalan keluar dari sengketa tersebut. Dan yang terakhir ialah Penilaian Ahli dimana penyelesaian sengketa ini menggunakan pendapat dan juga meminta penilaian pada ahli untuk menilai sengketa yang terjadi.
ADR juga dapat diterapkan dalam kasus Q-Net, namun PT. Amoeba Internasional dan anggota harus terlebih dahulu menyepakati keputusan ini dalam sebuah perjanjian tertulis. ADR yang memungkinkan digunakan dalam penyelesaian sengketa kasus Q-Net yaitu; Negosiasi, dimana PT. Amoeba Internasional dan Anggotanya melakukan komunikasi dua arah, dan saling menyampaikan keinginan masing-masing pihak, sehingga dapat dihasilkan sebuah solusi dari permasalahan yang ada. Selain negosiasi,
17 Made Oka Cahyadi Wiguna, “Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata tentang Tanah melalui Alternative Dispute Resolution ”, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, No. 1, hlm. 50, 2018.
Mediasi juga dapat dijadikan salah satu penyelesaian sengketa dalam Kasus Q-net ini, dimana dalam komunikasi dua arah antara PT. Amoeba Internasional dengan anggotanya, terdapat pihak ketiga (mediator) yang netral membantu berjalannya proses komunikasi yang terjadi. Konsiliasi yang merupakan tahap lanjutan dari mediasi juga dapat dilakukan, namun dalam Konsiliasi pihak ketiga (konsiliator) berhak dalam pengambilan keputusan dan juga solusi dari permasalahan dalam Kasus Q-Net.
Perbuatan PT. Amoeba Internasional dengan melakukan skema piramida  dapat digolongkan kedalam investasi ilegal, yang merupakan kewenangan Satgas Waspada Investasi dari OJK, juga dilarang Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan. OJK dalam Pasal 2 ayat (3) POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan, menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang  dimuat dalam Daftar LAPS yang ditetapkan oleh OJK. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang beroperasi pertahun 2018, diantaranya yaitu;  BMAI untuk sektor asuransi, BAPMI untuk sektor pasar modal, BMDP untuk sektor dana pensiun, LAPSPI untuk sektor perbankan, BAMPPI untuk sektor penjaminan dan BMPPVI untuk sektor pembiayaan, pegadaian dan modal ventura. Saat ini, belum ada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dikhususkan untuk sektor investasi ilegal. Berdasarkan Pasal 11 POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan, maka fasilitas penyelesaian sengketa tersebut dapat diajukan langsung ke OJK yang ditujukan kepada Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.
Anggota harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 41 POJK No: 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: Kerugian finansial yang dialami oleh masing-masing anggota maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), ;  Anggota terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan dokumen pendukung; Anggota juga telah melakukan penyelesaian dengan pelaku usaha dalam hal ini PT. Amoeba Internasional maupun leader terlebih dahulu; Sengketanya tidak dalam proses atau sudah diputus oleh lembaga arbitrase, pengadilan maupun lembaga mediasi lainnya. Status kasus Q-Net di Polres Lumajang telah di nyatakan SP3 pada tanggal 7 Februari 2020; Sengketa dalam Kasus Q-Net ini merupakan sengketa perdata berupa suatu Perbuatan Melawan Hukum; dan belum pernah ditangani oleh OJK sebelumnya. Maka dalam Kasus Q-Net ini Anggota yang merasa dirugikan dapat menggunakan fasilitas penyelesaian sengketa yang diberikan oleh OJK.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang sistem distribusi barang dalam aspek perdagangan Skema Piramida dalam marketing plan yang dijalankan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional dan PT. QN Internasional Indonesia dalam Kasus Q-Net dapat digolongkan kedalam suatu Perbuatan Melawan Hukum, dengan
melakukan sistem Skema Piramida dalam melakukan distribusi barang dengan merek dagang milik PT. QN Internaisonal Indonesia, yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang- Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan mengakibatkan kerugian bagi anggotanya.
2. PT. Amoeba Internasional dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena menurut Teori Relativitas Pasal 9 Undang-Undang Perdagangan dibuat untuk mencegah terjadinya permainan uang atau money game dan didukung olet Teori Tanggung Gugat yang mengharuskan pelaku PMH untuk melakukan pertanggungjawaban. Dalam hal ini anggota juga mengambil bagian dari perjanjian pelaksanaan praktik Perdagangan Skema Piramida yang terjadi dalam kasus Q-Net sehingga anggota yang mengalami kerugian bisa berperan menjadi korban sekaligus sebagai pelaku, karena telah turut terlibat dalam melakukan Skema Piramida.
3. Tindakan hukum yang dapat dilakukan dibagi menjadi dua, yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan diantaranya yaitu gugatan praperadilan terkait pemberhentian penyidikan, gugatan pidana seperti penipuan dan perampasan kemerdekaan, dan juga gugatan perdata berupa PMH dan pembatalan perjanjian. Sedangkan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh anggota yang merasa dirugikan yaitu, Negosiasi, Mediasi, dan juga Konsolidasi yang dapat diajukan melalui OJK.

## Saran
1. PT. QN Internasional Indonesia selaku perusahaan yang menjalankan sistem MLM, seharusnya lebih tegas dalam mengawasi perusahaan yang menjadi support system-nya bila terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh support system, seharusnya PT. QN Internasional Indonesia dapat mengambil tindakan tegas atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan yang tertera dalam Kode Etik, baik berupa peringatan hingga pemutusan kontrak kerjasama.
2. PT. Amoeba Internasional seharusnya dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PT. Amoeba Internasional telah menyebabkan kerugian bagi para anggotanya, baik kerugian secara materiil maupun kerugian immateriial.
3. Dalam upaya penyelesaian sengketa, lebih baik apabila para pihak lebih memprioritaskan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau alternative disputes resolution (ADR). Hal ini disebabkan karena sifat dari hasil yang dikeluarkan oleh alternative disputes resolution (ADR) adalah win-win solution sehingga akan menguntungkan bagi kedua pihak yang bersengketa.

## Daftar Pustaka
Buku:
Assa uri, Sofjan. 2013. Manajemen Pemasaran, Jakarta: Rajawali Pers.
Fuady, Munir. 1990. Perbandingan Hukum Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti.
HB, Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kuantitatif (Dasar-Dasar Teoritis Praktis), Surakarta: Pusat Penelitian Surakarta.
Mochtar Kusumaatmadja dan Sidharta, Arief. 2009. Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Bandung: Alumni.
Muhammad, Abdulkadir. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Nugroho, Bambang Daru. 2017. Verbintenissen recht: Hukum Perikatan dan Aneka Perjanjian, Bandung: Yayasan Pendidikan Nasional Bandung.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia.
-------------------------. 1990. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pres.
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Puspa, Yan Pramadya. 2008. Kamus Hukum: Edisi Lengkap (Belanda-Indonesia-Inggris), Semarang: CV. Aneka Ilmu.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang secara Langsung;
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan;

## Jurnal:
Faizatul Amala dan Heriqbaldi, Unggul (2015). Dampak Keterbukaan Perdagangan Internasional Sektor Jasa terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Panel Dinamis, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Tahun XXV No. 2
Harizan (2017). Upaya Preventif Berkembangnya Money Game di Indonesia, Asy-Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam, Vol. 2, No.1
Utami, Ayu Dewi. dkk. (2016). Pelaksanaan Jual Beli melalui Sistem Multi level Marketing Perspektif Hukum Islam, Varia Justicia, Vol.12, No.1
Wiguna, Made Oka Cahyadi (2018). Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata tentang Tanah melalui Alternative Dispute Resolution, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 47, No. 1

## Sumber Lain:
https://www.apli.or.id/pages/perbedaan-direct-selling-dan-piramida
https://regional.kompas.com/read/2019/10/10/12403911/kasus-money-games-skema-piramida- pt-amoeba-satu-orang-ditetapkan-jadi-dpo?page=all
https://wartakota.tribunnews.com/2019/11/06/polres-lumajang-menangkan-pra-peradilan-dalam- kasus-investasi-qnet?page=all