## PENEGAKAN HUKUM TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN TERHADAP SUBJEK BEBAS VISA KUNJUNGAN (STUDI KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG)
Law Enforcement of Immigrated Administrative Actions on Visa Exemption Subjects (Study of Tangerang Immigration Office)
Marhala Sinaga Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
M. Alvi Syahrin Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dalam melakukan  penegakan  hukum  tindakan  administrasi  keimigrasian  terhadap  subjek  bebas  visa kunjungan  pada  wilayah  kerjanya,  serta  mengetahui  dampak  dalam  melakukan  penegakan  hukum tindakan administrasi keimigrasian terhadap subjek bebas visa kunjungan dari perspektif keimigrasian. Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  serta yuridis sosiologis. Metode  ini digunakan untuk mencari data  dan  menggambarkan secara sistematis juga faktual mengenai bentuk penegakan hukum tindakan administrasi keimigrasian terhadap subjek bebas visa kunjungan. Penegakan hukum tindakan administrasi terhadap subjek  bebas visa kunjungan yang  diberikan  oleh  Kantor  Imigrasi  Kelas  I  Non  TPI  Tangerang  adalah  berupa  pencegahan  atau penangkalan, pengenaan biaya dan deportasi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta aturan turunannya.
Kata  Kunci:  Penegakan  Hukum;  Tindakan  Administratif  Keimigrasian;  Bebas  Visa Kunjungan

## Abstrak
This research was conducted to determine the role of the Class I Non TPI Tangerang Immigration Office in enforcing the law of immigration administrative actions against visa-free subjects in their working  areas,  as  well as  knowing  the impact  of  enforcing the law on immigration  administrative actions  against  visa-free  subjects  from  an  immigration  perspective.  This  study  used  a  qualitative normative method with a normative juridical and sociological juridical approach. This method is used to  find  data  and  describe  systematically  as  well  as  factual  about  the  form  of  law  enforcement  of immigration  administration  actions  against  visa-free  subject  visits.  Administrative  action  law enforcement  against  visa-free  subjects  for  visitation  provided  by  the  Class  I  Non  TPI  Tangerang Immigration Office is in the form of prevention or deterrence, imposition of fees and deportation as regulated in Law No. 6 of 2011 concerning Immigration and its derivative regulations. Keywords: Law Enforcement; Immigration Aministrative Action; Visit Visa Exemption

## PENDAHULUAN
Perkembangan  arus  globalisasi  yang semakin  pesat  beberapa  dekade  terakhir  telah mendorong  pergerakan  orang  dengan  sangat cepat dari suatu negara ke negara lain. Berbagai orang  melintasi  batas-batas  dari  suatu  negara untuk  kepentingan  yang  berbeda.  Mobilitas orang antar negara akan semakin meluas ke pola
kehidupan  serta  tatanan  sosial  budaya  yang dapat  berpengaruh  pada  aspek  pemeliharaan keamanan  dan  ketahanan  nasional.  Mengikuti perkembangan  hal  itu,  isu  dalam  hubungan Internasional juga menjadi sangat  luas.
Hal  tersebut  dilakukan  dalam  rangka meningkatkan  kerjasama  dalam  berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya
dan pertahanan keamanan. Kerjasama
Internasional merupakan suatu bentuk hubungan  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara dengan negara lain  (Kompas, 2020). Salah satu kerjasama  Internasional  Indonesia  dengan Tiongkok melakukan pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang diketahui
Tiongkok mempunyai keunggulan pada bidang transportasi (Cekaja, 2019). Hal ini membuktikan  dengan  kerjasama  Internasional antar  negara  membuat  pembangunan  suatu negara akan berkembang.
Imigrasi  merupakan  salah  satu  Instansi Pemerintah  yang  mempunyai  peranan  dalam hal  melakukan pengawasan,  pengamanan,  dan juga  penegakan  kedaulatan  Negara  Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011  tentang  Keimigrasian  (UUK),  setiap orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah Indonesia  wajib  melalui  pemeriksaan  Pejabat Imigrasi  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi. Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  merupakan pelabuhan,  bandar  udara,  dan pos lintas batas, atau  tempat-tempat  lain  yang  ditetapkan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia sebagai tempat masuk atau keluar wilayah  Indonesia.
Kaitannya dengan Keimigrasian Indonesia yaitu,  bahwasanya  tidak  semua  Orang  Asing (OA) dapat masuk Wilayah Indonesia melainkan  hanya  yang  memberikan  manfaat dan menguntungkan serta tidak membahayakan kedaulatan Negara Indonesia yang dapat masuk wilayah  Indonesia  atau  dikenal  sebagai  asas selective policy (Santoso, 2007).
Dalam  rangka  meningkatkan  hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu  diberikan  kemudahan  bagi  OA  dari warganegara  tertentu  untuk  masuk  dan  keluar wilayah Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam  bentuk  pembebasan  dari  kewajiban
memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan  asas  timbal  balik (Ross,  1910) dan  asas  manfaat  serta  dapat  memberikan manfaat  yang  lebih dalam  meningkatkan perekonomian  melalui  kunjungan  wisatawan mancanegara (Kemlu, 2020).
Kemudahan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke  Indonesia  dan  terobosan  oleh  pemerintah untuk memberikan kebebasan OA untuk masuk ke  wilayah  Indonesia  guna  mendukung perekonomian  melalui  pariwisata  Indonesia merupakan  tujuan  baik.  Namun,  hal  tersebut juga  berkorelasi  dengan  dampak  negatif  yang ditimbulkan. Meningkatnya peredaran narkotika ilegal yang masuk ke wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dan migrasi  tenaga  kerja  asing  asal  Tiongkok, merupakan  contoh  kasus  dampak  buruk  dari kebijakan  Bebas  Visa  Kunjungan  (BVK) kepada 169 negara (News.detik, 2016).
Kebijakan  BVK  diatur  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  21  Tahun  2016  tentang Kebijakan BVK yang bertujuan untuk meningkatkan  hubungan  bangsa  Indonesia dengan  negara-negara  lain  dan  meningkatkan perekonomian serta peningkatan jumlah kunjungan orang asing ke Indonesia ( Peraturan  Presiden  Nomor  21  tahun  2016 tentang  Bebas  Visa  Kunjungan ,  2016). Kebijakan  BVK  yang  dalam  pelaksanaannya masih banyak potensi kerugian dari BVK, pro kontra, dan pelanggaran yang terdapat di dalam hal melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif  Keimigrasian  (TAK)  yang selanjutnya disingkat TAK WNA pada Kantor Imigrasi  yang  selanjutnya  disingkat  Kanim Kelas  I  Non  TPI  Tangerang  (Kanim Tangerang)  pada  tahun  2019  telah  diperoleh data sebagai berikut.
Tabel 1.

## Data TAK WNA Sesuai Izin Tinggal Periode Januari s/d Desember 2019
Perihal Rincian J an Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total
I ’ TK (211) 10 9
6 4 15 3 80 128 84 94 99 100 632 BVKS - - 2 8 11 1 5 8 5 4 2 2 48 Jumlah Sesuai Izin ITAS 12 5 19 6 2 1 - 4 2 2 - 1 54 Tinggal WNA yang ITAP - - - - 1 1 - - - - - - 2 Dikenakan TAK VOA 2 3
5 5 1 10 - 2 1 1 2 - 32 Tanpa Izin Tinggal (AVR / Resetlement / UNHCR) 6 7 4 4 - 3 3 2 6 1 2 46
Sumber : Kanim Kelas I Non TPI Tangerang Periode Januari s/d Desember 2019
Berdasarkan  data  TAK  WNA  sesuai  izin tinggal  nya  pada  periode  Januari  sampai dengan  Desember  2019,  terdapat  total  48 pelanggaran  keimigrasian yang  dilakukan  oleh pengguna izin  tinggal BVK pada wilayah kerja Kanim  Tangerang.  Dikarenakan  pro  kontra yang  telah  terjadi  saat  ini  di  masyarakat  isu mengenai  banyaknya  WNA  masuk  wilayah Indonesia khususnya wilayah
Kanim Tangerang terkait 24 Warga Negara Tiongkok tanpa  dokumen  lengkap  terjaring  razia  di Tangerang yang berdasarkan laporan masyarakat  banyak  Tenaga  Kerja  Asing  di Tangerang tanpa dokumen lengkap (Merdeka.com,  2019).  Berdasarkan  uraian tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Bagaimana  penegakan  hukum  Tindakan
Administratif Keimigrasian terhadap
Subjek  Bebas  Visa  Kunjungan  pada Kanim Tangerang?
2. Apa  dampak  yang  terjadi  dari  penegakan hukum tersebut?

## METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah penelitian  hukum  normatif  empiris  yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis,
serta mengembangkan
permasalahan hukum terkait.
2. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan bahan-bahan hukum
dilakukan dengan mengidentikasi dan menginventarisasi peraturan perundang- undangan  dan  data  lapangan,  meneliti  bahan pustaka  (tulisan  dan  hasil  karya  ilmiah),  dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya  dengan  isu  hukum  dalam penelitian ini.
3. Teknik Analisa Data
Teknik  analisa  isu  hukum  ( legal  issue ) dalam  penelitian  ini  menggunakan  logika berpikir  campuran.  Maksudnya  penalaran (hukum)  yang  merupakan  gabungan  dari  pola berpikir  induktif  ( inductive )  dan  deduktf ( deductive )  dalam  persoalan  hukum  faktual
yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir  campuran  adalah  abstraksi  (hukum), nilai-nilai  hukum,  asas-asas  hukum,  konsep- konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi.

## PEMBAHASAN
A. Penegakan  Hukum  TAK  Terhadap Subjek BVK pada Kanim Tangerang di Tahun  2019
1. Struktur Penegakan Hukum TAK terhadap Subjek Bebas Visa di Kanim Tangerang
Kanim  Tangerang  memiliki  unit  kerja berupa unit Intelijen dan Penindakan
Keimigrasian, yang salah satu fungsinya adalah penegakan hukum. Struktur hukum berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 8  Tahun 1981  tentang  Kitab  Hukum  Acara  Pidana meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan  Pelaksana  Pidana  (Lapas).  Namun dalam  hal  penegakan  hukum  TAK  yang diberikan kewenangan tersebut adalah Pejabat Imigrasi.
Pasal  75  ayat  (1)  UUK  menjelaskan bahwa:
“Pejabat  Imigrasi  berwenang  melakukan
TAK terhadap OA yang berada di Wilayah
Indonesia  yang  melakukan  kegiatan berbahaya dan patut
diduga membahayakan  keamanan  dan  ketertiban umum  atau  tidak  menghormati  atau  tidak meaati peraturan perundang- undangan” Perihal  dari  aspek  sumber  daya  manusia terkait  penegakan  hukum  warga  negara  asing dengan  BVK  terdapat  dua  aspek,  yaitu  aspek kuantitas atau jumlah pegawai Kanim Tangerang  dan  kedua  aspek  kualitas  atau kemampuan pegawai Kanim Tangerang. Aspek kuantitas pegawai  dalam  menjalankan  fungsi Intelijen atau pengawasan wilayah kerja Kanim Kanim  Tangerang  diakui  masih kurang dikarenakan  lingkup  wilayah  kerja  Kanim Tangerang cukup luas. Kemudian dalam aspek kualitas,  masih  kurangnya  Pejabat  Imigrasi yang  sudah  mengikuti  pelatihan  Penyidik Pegawai  Negeri  Sipil  (PPNS)  pada  Kanim Tangerang  sehingga    dalam    kemampuan melakukan  t i ’ ndak  pidana  berupa pro  justitia
masih  kurang  mencukupi  untuk  diterapkan. Menurut Mario Harri Nathaniel selaku Kepala Sub    Seksi    Penindakan    Kanim  Tangerang penulis  melakukan  wawancara  terkait  kendala dalam  bentuk  pengawasan  terhadap  pengguna BVK  di  Kanim  Tangerang  yaitu  kekurangan nya personil untuk mengawasi keberadaan OA. 2. Substansi  Penegakan  Hukum  Tindakan Adminstrasi Keimigrasian terhadap Subjek Bebas Visa Pada Kanim Tangerang Dalam  menghadapi  tantangan  kebijakan BVK  yang  merupakan  Peraturan  Presiden Nomor 21   Tahun  2016,  diperlukan   percepatan dalam melakukan  tindakan penegakan hukum. Imigrasi memiliki penegakan hukum keimigrasian  berupa  TAK, yang dimana proses tersebut  merupakan  kewenangan  dari  Pejabat Imigrasi sebagai aparatur intelijen keimigrasian Indonesia  dan  berdasarkan  Undang-  undang diberi kewenangan baik dalam rangka pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian. Peranan dan wewenang tersebut harus dioptimalkan secara bertanggung jawab. Dalam  kasus  warga  negara  asing  pemegang BVK biasanya TAK yang paling efisien karena kepraktisan bagi warga negara asing pengguna bebas  visa    tersebut    dibandingkan  dengan melakukan penyelidikan dan persidangan yang menghabiskan  waktu  dan  biaya  (Syahrin, 2018b).
Menurut  Mario  Harri  Nathaniel,  setelah dilakukan  wawancara  dengan  penulis  terkait penegakan  hukum  Tindakan  Keimigrasian terhadap subjek BVK pada Kanim Tangerang, “Selama  ini  TAK  di  Tangerang  itu  biasa  nya terhadap BVK kita lakukan pendeportasian dan kemudian dilakukan pengajuan penangkalan..” (Nathaniel,  2020).  Selanjutnya  pada  Pasal  1 ayat  (31)  UUK  yang  berbunyi,  “Tindakan Administratif  Keimigrasian adalah  sanksi administratif yang ditetapkan  Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan”
Terdapat  pada  pasal  75  ayat  (2)  UUK, yaitu disebutkan TAK  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat akibat hukum yang timbul kepada  OA  berupa  TAK  meskipun  telah mendapat  izin  dari  kebijakan  bebas  visa berupa:
a. Pencantuman dalam daftar
pencegahan atau penangkalan;
b. Pembatasan, perubahan, atau
pembatalan  Izin;
c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah kedaulatan Indonesia;
d. Keharusan untuk bertempat tinggal;
e. Pengenaan biaya  beban;
f. Deportasi dari Wilayah  Indonesia.
3. Budaya  Penegakan  Hukum  Tindakan Adminstrasi Keimigrasian terhadap Subjek
Bebas Visa di Kanim Tangerang Budaya  hukum  diartikan  sebagai  sikap- sikap,  pandangan-  pandangan  dan  nilai-  nilai sosial  yang  menentukan  bekerjanya  hukum agar  hukum  dapat    berfungsi  sebagai  alat perubahan  dan  pencapaian  suatu  tujuan (Abdullah, 2011). Kemudian Friedman menyatakan bahwa perbedaan pendidikan, jenis kelamin,  suku,  kebangsaan,  pendapatan  dan lain-lain dapat merupakan faktor yang mempengaruhi budaya hukum seseorang.
Budaya  terhadap  hukum  seseorang  baik Warga  Negara  Indonesia  sendiri  maupun Warga  Negara  Asing  di  Indonesia  akan kepatuhan  dan  kesadaran  tentang  hukum Keimigrasian  maupun  umum  diketahui  masih kurang  karena  kesadaran  akan  hukum  di Indonesia  yang  masih  rendah.  Budaya  hukum dan  kepatuhan  terhadap  aturan  hukum  secara sadar  akan  memperbaiki  keadaan  yang  lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Kepala  Seksi  Intelijen  dan  Penindakan Kanim Tangerang, Arief Yudistira menyatakan:
“Ketika  melakukan  bentuk  pengawasan terhadap  warga  negara  asing  pengguna BVK,  ada  kendala  seperti  masyarakat menghalang-halangi  petugas  melakukan pengawasan,  berbenturan  dengan  oknum instansi  lain, kemudian  ada  kesan melindungi keberadaan  OA  yang di  duga melakukan  pelanggaran  keimigrasian  dan terkait  kepatuhan  akan  hukum  khususnya warga negara asing yang akan masuk  dan sudah    berada  d  i    I ndonesia    patut di ’ berikan  edukasi  mengenai  aturan  yang benar  di  Indonesia  dan  kemudian  kepada masyarakat  pun  lebih    di  sosialisasikan akan  aturan  mengenai  keimigrasian  agar tidak  timbul masalah yang  lebih
buruk.”(Yudistira, 2020) Ada beberapa faktor warga negara asing mentaati hukum, karena berbagai sebab, diantaranya:
a. takut mendapat sanksi negatif, apabila melanggar  hukum;
b. menjalin  hubungan baik  dengan penguasa atau menjaga  hubungan;
c. menjalin hubungan baik kepada rekan sesamanya di Indonesia;
d. memang  menyadari  akan  nilai-nilai hukum yang dianut;
e. kepentingan terjamin.
Melihat  dari  mengapa  seseorang  itu mampu  menaati  hukum  adalah  merupakan karena ada alasan yang disebutkan di atas, oleh sebab  itu  hal  ini  agar  senantiasa  hukum  itu benar-benar diatati dalam realisasinya diperlukan  adanya  pengawasan  terhadap pelaksanaan hukumnya.

## B. Dampak yang terjadi Penegakan
Hukum TAK Terhadap Subjek BVK pada Kanim Kelas I non-TPI Tangerang Di Tahun 2019
1. Penegakan Hukum pada Fungsi
Keimigrasian di Bidang Keamanan Negara Catur Fungsi Imigrasi Indonesia di
konsepkan kedalam 4 (empat) fungsi Keimigrasian, yaitu menyatakan konsep sistem Keimigrasian  ditinjau melalui segi:
a. Budaya Hukum Keimigrasian (Legal Culture) ;
b. Materi Hukum Keimigrasian (Legal Substance) ;
c. Lembaga,  Aparatur  dan  mekanisme Hukum Keimigrasian  serta;
d. Sarana dan prasarana Hukum Keimigrasian dalam operasionalisasinya (Legal Structure & Legal Impact) .
Dari  4  (empat)  fungsi  Keimigrasian adalah:  1)  fungsi  pelayanan  keimigrasian,  2) fungsi penegakan hukum, 3) fungsi keamanan negara  dan  4)  fungsi  fasilitator  pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Dalam hal Indonesia mempunyai kekayaan alam yang sangat  melimpah, perlu di  jaga dan di manfaatkan secara maksimal sebagai sumber daya alam Indonesia.  Indonesia sebagai negara yang  berkembang  di  dalam  perkembangan
politik    keimigrasian saat  ini,  Indonesia memberlakukan  pemberian  BVK  bagi  169 Negara  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan hubungan  Indonesia  dengan  negara  lain  dan meningkatkan perekonomian dan meningkatkan jumlah  kunjungan wisatawan ke Indonesia (Syahrin, 2018a). Efek dari pemberian BVK terhadap 169 negara membuka wisatawan untuk berkesempatan berkunjung ke Indonesia  tanpa  harus  mendaftarkan  diri  di Perwakilan Republik Indonesia atau membayar visa  saat  kedatangan  untuk  dapat  masuk  ke
Indonesia (Syahrin, 2015). Berdasarkan pernyataan  Ombudsman    Republik    Indonesia menilai,  kebijakan  bebas  visa  yang  ditanda tangani  Presiden  Joko  Widodo  melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 telah menjadi  pintu  masuk  bagi  tenaga  kerja    asing ilegal  (Sadli,  2019).  Peningkatan  arus  keluar masuk OA pada wilayah Indonesia meningkat setelah  adanya  Peraturan  Presiden  Nomor  21 Tahun 2016 tentang BVK. Sesuai data statistik perlintasan OA periode 2016 – 2019  berikut.

## Gambar 1.

## Data Perlintasan Orang Asing Periode Tahun 2016-2019
Berdasarkan  data  diatas  menunjukkan bahwa dalam empat tahun tersebut, kecenderungan  jumlah  OA  meningkat  pada setiap  tahun  nya.  Pada  tahun  2016  sejak  di terbitkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  21 Tahun  2016  tentang  kebijakan  BVK  jumlah OA  yang  datang  ke  Indonesia  mengalami
kenaikan per tahun. Terlihat dari data tersebut tahun  2016  hingga  2019  tidak  ada  penurunan kedatangan.  Hal  ini  menjadi  perhatian  pada Kanim Tangerang. Melihat dari data tabel OA yang  berada  pada  wilayah  Kanim  Tangerang berikut.

## Tabel 2.
Data OA Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Periode 2016 - Oktober 2020 Izin Tinggal Kunjungan (ITK) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) Total 8434 13727 553 22714
Sumber : Data Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian
14000000 12000000 10000000 8000000
6000000
4000000
Selain itu  masih  banyak  potensi  kerugian dari  pemberian  kebijkan    BVK    dan  masih terjadi  pro  dan  kontra  pemerintah  dalam  hal menjalankan  nya.  Pada  Kanim  Tangerang selaku  Unit  Kerja  yang  menjalankan  aturan tersebut.  Untuk  menjaga  kedaulatan  negara, baik  segi  ekonomi  maupun  kekayaan  alam Indonesia khusus nya wilayah unit kerja Kanim Tangerang.  Terdapat  tim  Pengawasan  Kanim Tangerang  yaitu  unit  kerja  Intelijen  dan Penindakan  Keimigrasian  mengawasi  3  (tiga) wilayah  Kabupaten  yaitu  Kota  Tangerang, Kota  Tangerang  Selatan  dan  Kabupaten Tangerang.  Luas  wilayah  dan  banyak  nya aktifitas yang dapat  menyebabkan  keberadaan OA  pada      wilayah      Indonesia      khusus      nya pada  wi ’ layah    kerja  Kanim  Tangerang memberikan  dampak  dari  penegakan  Hukum Keimigrasian salah satu nya berupa TAK. Dari pengawasan yang merupakan fungsi keimigrasian  yang  dijalankan  dari  unit  kerja Intelijen  dan  Penindakan  Kanim  Tangerang, bertujuan  untuk  mengawasi,  mencari  data intelijen  dan  melakukan  kontrol  potensi timbulnya masalah- masalah keamanan, ketertiban  dan  pengaruh  buruk  yang  muncul dari  luar  seperti  OA  yang  masuk  ke  wilayah kerja Kanim Tangerang.
2. Mengurangi  Maraknya  Tenaga  Kerja Asing  Ilegal Selain  itu  dampak  yang  terjadi  dari Penegakan
Hukum yaitu mengurangi maraknya  Tenaga  Kerja  asing  Ilegal  pada wilayah  kerja  Kanim  Tangerang.  Pada kunjungan kerja ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT)  Tiongkok,  Presiden  Joko  Widodo (Jokowi) beserta delegasi mengadakan kesepakatan  bilateral  dengan  Presiden  Xi Jinping  dan  delegasinya  (Kusuma,  2016). Hubungan  International  tersebut  bertujuan untuk penguatan kerjasama di bidang ekonomi khususnya  sektor  perdagangan,  keuangan, infrastruktur, perindustrian, pariwisata, hingga hubungan antar masyarakat. Kebijakan Presiden mengenai  Peraturan Presiden Nomor 21  tahun  2016  sebelum  peraturan  ini diimplementasikan,  beberapa  peraturan  yang berjalan  sebelumnya diantaranya:
a. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.01.02 Tahun 1983;
b. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003;
c. Peraturan  Presiden  Nomor  16  tahun 2008  tentang  Perubahan  Kedua  atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003  tentang  BVKS  dan  Presiden Nomor  43  Tahun  2011  tentang Perubahan  Ketiga  atas  keputusan Presiden  Nomor  18  Tahun  2003 tentang BVKS;
d. Peraturan  Presiden  Nomor  69  Tahun 2015 tentang BVK, Peraturan Presiden  Nomor  104  Tahun  2015 tentang  Perubahan  atas  Peraturan Presiden  Nomor  69  Tahun  2015 tentang  BVK,  Peraturan  Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang BVK. Adanya  penambahan  jumlah  negara  yang dapat  masuk  dan  mendapatkan  fasilitas  BVK ke  Indonesia  menjadi  169  Negara  dengan jangka waktu tinggal yang diberikan selama 30 hari,  izin  tinggal  ini  tidak  dapat  diperpanjang atau    di  alihstatuskan    ke    dalam  izin  tinggal lain.
Upaya  pemerintah  dalam  menghadapi kebijakan  BVK  tersebut  agar  mengurangi terjadinya tenaga kerja asing ilegal yang marak saat ini, maka diperlukan aturan yang mengatur berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan  HAM  Nomor  17  Tahun  2016,  mengatur kegiatan  warga  negara  asing  yang  masuk menggunakan BVK yaitu: “Peraturan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2016  Tentang Pemeriksaan  Imigrasi  Tertentu,  Syarat,  dan Tujuan  Kedatangan  Bagi  Orang  Asing  yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan.
a. Keluarga;
b. Sosial;
c. Seni dan Budaya;
d. Tugas Pemerintahan;
e. Memberikan  ceramah  atau  mengikuti seminar;
f. Mengikuti pameran internasional;
g. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan Indonesia;
h. Meneruskan perjalanan ke negara lain
Tabel 3. Data TAK WNA Sesuai Kebangsaan Periode Januari -  Desember 2019 Rincian Jan  Feb  Mar  Apr  Mei ’ Jun  Jul  Ags  Sep  Okt  Nov  Des  Total Amerika - 1 - - - 2 - - - - 2 1 6 Serikat Arab Saudi - - - - - 1 - - - - - - 1 Australia 1 - - - - 1 - - - - - - 2 Bangladesh - 6 - 1 - - - 1 - 1 - 1 10 Belanda 2 - 1 - - 2 - - - - - - 5 Belgia - - - - - - - - 1 - - - 1 China/Rrt 8 10 28 10 9 - 6 8 4 7 3 3 96 Filipina - - - 2 - - - - - - - - 2 Gambia - - - - - - 1 - - - - - 1 Ghana - - - - 3 - - - - - 1 - 4 Hongkong - - - - - - - 1 - - - - 1 India - - 1 1 - 6 - - - - - - 8 Inggris 1 1 - - 2 - 1 - 1 - - - 6 Italia - - - - 1 - - - - 1 - - 2 Jepang - - - - 1 - - 1 - - 1 - 3 Jerman - 1 - 1 - - - - - - - - 2 Kanada - - - - - - - - 1 - - - 1 Kazakstan - - - - 1 - - - - - - - 1 Kenya - - - - 1 - - - - - - - 1 Korea 5 2 - 3 1 2 - 1 1 - - - 15 Selatan Maladewa - - - - - - 1 - - - - - 1 Malaysia 1 - - 2 - - - - 1 - - - 4 Maroko 1 - - - - - - - - - - - 1 Palestina - - 1 - - - - - - - - - 1 Perancis 1 - - 1 - - - - - - - - 2 Rumania - - - - 3 - - - - - - - 3 Singapura - - 1 - - - - - - - - - 1 Srilanka 3 - 1 - - - 1 1 1 4 - - 11 Taiwan 2 - - 4 1 - - 2 1 - - 1 11 Tanzania - - - - 1 - - - - - - - 1
Thailand - - 1 - 1 - - - - 1 - - 3 Timor Leste - - - - - - - - - - - - 1 Turki 2 - - - - - 1 - - - - - 3 Uganda - - 1 - - - - - - - - - 1 Sumber : Kanim Kelas I non-TPI Tangerang Periode Januari - Desember 2019 Berdasarkan  hal  tersebut  kebijakan  bebas visa  terhadap  negara  Tiongkok  menjadi tantangan baru terhadap Kementerian Ketanagakerjaan  dan  Direktorat  Jenderal Imigrasi. Unit Intelijen dan Penindakan Kanim Tangerang telah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pengawasan dan menemukan  pada  periode  2019  terdapat  96 (sembilan puluh enam) warga negara Kebangsaan Tiongkok yang dikenakan penegakan hukum TAK pada kawasan Industri Tangerang.  Diantara  banyak  faktor,  kebijakan bebas  visa  merupakan  salah  satu  faktor penyebab dan pendukung maraknya penyusupan  Warga  Negara  Asing  dengan maksud awal sebagai wisatawan.
Pada  tahun  2019  periode  bulan  Januari hingga  bulan  Desember  di  Kanim  Tangerang telah terdapat data bahwa sebanyak 48 (empat puluh    delapan)  Warga  Negara  Asing  yang menggunakan  BVK  dikenakan  Penegakan Hukum TAK seperti yang terdapat pada Tabel 1,  beberapa  TAK  yang  berhasil    dilakukan Kanim Tangerang berupa:
a. Pencegahan/Penangkalan
1) Daftar Pencegahan Pelarangan  untuk  keluar  wilayah Indonesia  (dapat  dikenakan  kepada semua  orang  termasuk  warga  negara Indonesia) pelaksanaan TAK bagi OA yang  namanya  dimasukan  dalam daftar  pencegahan  berdasarkan  hasil pengawasan keimigrasian. Perlu dipisahkan  pelaksanaan  pengawasan keimigrasian yang mendasari
pencegahan  terhadap  setiap  baik  OA maupun  warga  negara  Indonesia, mengingat bahwa kedua  obyek dapat dikenai  TAK  yang  sama,  akan  tetapi dalam implementasinya membutuhkan perlakukan yang berbeda.
Pengawasan
keimigrasian terhadap OA terdiri dari:
a) Pengawasan administratif Hal  ini  merupakan  tindakan yang  dilakukan  oleh  petugas imigrasi bersamaan saat menjalankan  fungsi  pelayanan. Oleh  karena  itu  harus  dipahami bahwa setiap data yang diperoleh dan  dikumpulkan  oleh  petugas pelayanan  harus  merupakan  data yang baik. Kebenaran dan keaslian  atau  keautentikan  data merupakan pekerjaan petugas yang akan mengolah data, sehingga dalam pelaksanaan
pengawasan  administratif    ini tidak hanya dibutuhkan ketelitian dan kepatuhan dalam menjalankan  standar  prosedur tetapi  di  butuhkan  integritas  diri dikarenakan data yangdikumpulkan menjadi sumber  informasi  yang  harus dapat pertanggungjawabkan. Pengawasan administratif merupakan bagian dari pelaksanaan peran intelijen Pejabat  Imigrasi,  oleh  sebab  itu pelaksanaan pengawasan administratif harus dijadikan perhatian awal dalam pelaksanaan  penegakan  hukum admnistrasi keimigrasian.
Teknologi  dapat  dijadikan  sarana untuk  penyimpanan  dan  bahkan untuk pengolahan data. Sebab itu data  yang  dikumpulkan  dan dimasukan  ke  dalam  sistem merupakan  data  yang  baik  dan benar.
b) Pengawasan Lapangan Pengawasan  lapangan  itu dilakukan  terhadap  OA  setelah berada  di  Indonesia  pasal  181
( Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun  2013  Tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor  6  Tahun  2011  Tentang
Keimigrasian ,  2013).        Ada beberapa  ti ’ ndakan    yang    dapat dilakukan  petugas  imigrasi  saat menjalankan pengawasan lapangan keimigrasian, oleh karena itu sangat  disarankan  agar petugas  pengawasan  lapangan dilakukan  oleh  Pejabat  Imigrasi.
Tindakan  selama  pelaksanaan pengawasan dapat berupa Pengecekan  OA,  Pengecekan kegiatan OA, Pengecekan Dokumen  Perjalanan  atau  Izin Tinggal. Dalam Pelaksanaan pengawasan  lapangan  ini  selalu dikondisikan  bahwa  koordi ’ nasi dibutuhkan sehingga kelengkapan    dan    persiapan untuk    hal  tersebut  menjadi pertimbangan. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki kewajiban  untuk  membuat daftar OA yang dikenai Pencegahan dan selanjutnya daftar tersebut disampaikan kepada Kementerian Luar  Negeri  dan  Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan  Kanim  melalui  aplikasi  yang ada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian  (SIMKIM).  Selain sebagai  bentuk  koordinasi  antar lembaga,  penyampaian        daftar i ’ ni    juga    dimaksudkan    untuk mempermudah koordinasi dengan negara sahabat.
2) Daftar  Penangkalan  Pelarangan untuk masuk ke Indonesia. Pelaksanaan  TAK  bagi  OA  yang
namanya  dimasukan  dalam  daftar penangkalan
berdasarkan hasil pengawasan keimigrasian.
Penangkalan  tidak  dapat  dilakukan terhadap  Warga  Negara  Indonesia. Sesuai  dengan  Pasal  234  ( Peraturan
Pemerintah  Nomor  31  tahun  2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian , 2013) penangkalan dengan alasan
kei ’ migrasian  antara      lain  :  diketahui atau diduga terlibat kejahatan transnasional terorganisasi;
menunjukan sikap bermusuhan terhadap Pemerintah   Indonesia  atau melakukan perbuatan
yang mencemarkan  nama  baik  bangsa  dan negara  Indonesia;  diduga  melakukan perbuatan  yang  bertentangan  dengan keamanan  dan  ketertiban  umum, kesusilaan, agama, dan adat kebiasaan masyarakat  Indonesia;  menggunakan paspor  palsu  atau  yang  dipalsukan guna  memperoleh  Visa  atau  Izin Tinggal  untuk  masuk  dan  berada  di Wilayah  Indonesia;  dikenakan  TAK berupa Deportasi dari Wilayah Indonesia.
Identitas  OA  yang  dikenakan Tindakan  Penangkalan  sebagaimana paling  sedikit  memuat:  nama;  jenis kelamin; tempat dan tanggal lahir atau umur; dan foto. Dalam hal alamat  dan kewarganegaraan diketahui maka data tersebut  harus  dicantumkan  sebagai bagian  dari  identitas.  Sama  seperti daftar pencegahan,
Direktorat Jenderal Imigrasi juga membuat daftar OA yang dikenakan Tindakan Penangkalan dan disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, Kepala Perwakilan  Republik  Indonesia  dan Kanim.
Bagi  OA  yang  menjadi  obyek pengawasan  adalah  OA  pemegang paspor Diplomatik atau paspor dinas, Direktorat  Jenderal  Imigrasi  harus menyampaikannya kepada Kementerian  Luar  Negeri  untuk ditindaklanjuti.  Terhadap  OA  yang identitasnya  ada  di  dalam  daftar Penangkalan  meskipun  akan  masuk kembali  dengan  paspor  Diplomatik atau paspor Dinas tetap ditolak.
Contoh  studi  kasus  pada Kanim Tangerang telah di lakukan penangkalan  bagi  seorang  warga negara
asing berkebangsaan Bangladesh  atas  nama  Mijan.  Warga
Negara  Asing  tersebut  di  kenakan deportasi   dan   di ’ sertai   penangkalan di  karenakan      ijin      tinggal      yang bersangkutan  telah  melewati  batas waktu  izin tinggal yang bersangkutan yang berlaku di Indonesia lebih dari 60 (enam  puluh)  hari.  Berdasarkan  hal tersebut,  yang  bersangkutan  diduga telah melakukan pelanggaran
keimigrasian sebagaimana yang
dimaksud  dalam  pasal  78  ayat  (3) UUK.  Kemudian  setelah  di  lakukan pemeriksaan maka yang bersangkutan dikenakan pasal  75 ayat  (2) huruf  (a) dan (f) UUK.
b. Pengenaan Biaya TAK  ini dilakukan  sebagai  rangkaian pelaksanaan pengawasan administrasi maupun  lapangan  bagi  OA  dengan  izin tinggal  yang  melebihi  batas  waktu  tidak lebih  dari  60  hari.  Namun,  hal  ini  bukan merupakan hak OA untuk dapat melakukan perpanjangan  izin  tinggalnya  meskipun bersedia membayar dan masih belum lebih dari 60 (enam puluh) hari. Kendala sering terjadi  adalah  jika  kasus  diperoleh berdasarkan pengawasan administrasi saat OA  mengajukan perpanjangan, seksi  atau bidang
Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) pada umumnya tidak  melakukan  pemeriksaan  mendetail guna  mendalami  alasan  sehingga  yang sering terjadi adalah bahwa perpanjangannya selalu  di kabulkan setelah menyelesaikan beban denda
(PNBP). Kepada  OA  pemegang  BVK  ini tentu tidak di berlakukan perpanjang visa, namun dikarenakan dalam kasus pemegang  BVK  ini  melewati  masa  ijin tinggal  30  (tiga  puluh)  hari  dapat dikenakan denda biaya beban (PNBP) dan kemudian wajib keluar wilayah Indonesia atau  secara  paksa  dapat  dilakukan Deportasi.
c. Deportasi
Deportasi merupakan TAK yang lazim dilakukan seluruh keimigrasian dan meskipun sifatnya final, namun agar tetap memperhatikan prinsip profesionalitas dan kehati  hatian.  Perlu  diperhatikan  dalam pelaksanaan TAK berupa Deportasi adalah
paspor kebangsaan atau dokumen perjalanannya mengingat adanya ketentuan airlines passport  expire atau  masa  berlaku paspor  yang  kurang  dari  6  (enam)  bulan terutama jika OA yang bersangkutan harus singgah  atau  transit  di  negara  ketiga. Deportasi  merupakan  tindakan  paksa mengeluarkan OA dari Wilayah Indonesia. Pasal  78  ayat  (3)  menyatakan  bahwa: “Orang asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan  masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal  dikenai  TAK  berupa  Deportasi dan Penangkalan.”
Deportasi  merupakan  suatu  bentuk Penegakan  Hukum  Keimigrasian  berupa TAK  untuk  mengembalikan  ke  negara asalnya  atau  mengeluarkan  OA    dari Wilayah  Indonesia.  Deportasi  juga  upaya pencegahan  penyalahgunaan  kebijakan BVK ataupun penyalahgunaan izin  tinggal di Indonesia oleh Warga Negara Asing.
3. Mengurangi  Izin  yang  Disalahgunakan Untuk Melindungi  Sektor Pariwisata Mengacu  pada  data  TAK  WNA  sesuai
Izin  Tinggal  Periode  Januari  S/D  Desember 2019  pada  Kanim  Tangerang  di  tahun  2019 adanya  salah  satu  studi  kasus  di  lapangan, mengenai penyalahgunaan BVK di tahun 2019 oleh Seorang  warga  negara  asi ’ ng  berkebangsaan Taiwan  atas  nama  Wang  Jen  Ni  yang masuk ke  wilayah  Indonesia  menggunakan  BVK, yang  dimana  pada  saat  petugas  Imigrasi melakukan pengawasan atau Intelijen ke sebuah perusahaan di  temukan  Warga Negara Asing tersebut berada di perusahaan tersebut. Dimana perusahaan  tersebut  memiliki  sebuah  mess perusahaan.  Menurut  pengakuan  nya  d  ia berhasil datang ke Indonesia sebanyak tiga kali dari  hasil  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP) yang  terlampir  pada  lampiran  penulisan,  OA tersebut  di  duga  telah  melanggar  Pasal  122 UUK. Pasal 122 huruf a menyatakan bahwa:
“Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda paling  banyak  Rp.  500.000.000,00  (lima ratus juta rupiah) Setiap OA  yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan  tujuan  pemberian  izin  tinggal  yang
diberikan  kepadanya.”
Dari  hasil  BAP  tersebut  di  peroleh pernyataan  yang  bersangkutan  memperoleh gaji sebesar 20.000 NTD (Dua Puluh Ribu New Taiwan Dollar ). Setelah dimintai dan di dengar keterangan nya ijin tinggal yang di  pakai oleh yang bersangkutan  merupak  ijin tinggal  BVK yang  hanya  berlaku  30  (tiga  puluh)  hari  tidak dapat  di  berikan  perpanjangan  izin  tinggal, kemudian dipergunakan tidak sesuai peruntukannya  di  Indonesia  dan  pada  saat  di periksa  izin  tinggal  yang  di  pergunakan  nya melebihi  batas  berlaku  yang  diberikan.  Yang bersangkutan  memberikan  keterangan  tidak mengetahui  aturan  dan  peruntukan  visa  yang digunakan  nya  tersebut,  sehingga  di  putuskan yang bersangkutan akan segera di deportasi dan tanpa disertai penangkalan.
Merujuk  dari  contoh  studi  kasus  diatas, bahwa  masih  adanya  potensi  kerugian  negara dari  segi  pariwisata  dimana  seharusnya meningkatkan  pendapatan  negara    melalui sektor pariwisata namun dari penggunaan BVK disalah  gunakan  untuk  kepentingan  lain  dan membuat  pelanggaran  izin  tinggal.  Sehingga penting  bagi Kanim  Tangerang melakukan penegakan hukum TAK  sebagai pemberi efek jera  kepada  warga  negara  asing  pemegang BVK.

## PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  dan  fakta-fakta analisa  perkara  dan  analisa  hukum,  maka penegakan hukum TAK terhadap subjek BVK pada  Kanim  Tangerang  di  tahun  2019  masih kurangnya pengawasan terhadap Warga Negara  Asing  yang  menggunakan  BVK, dikarenakan  luas  wilayahnya  dan  minim kuantitas pegawai. Substansi
Hukum
Keimigrasian  masih  kurang  tersosialisasi  dan masih kurang  banyak  pemberian  edukasi mengenai  aturan  Keimigrasian  diwilayah Kanim  Tangerang.  Budaya  baik  masyarakat maupun O A  yang  berada  di ’ sana  masih belum sadar  akan  pentingnya  mengetahui  peraturan keimigrasian  Indonesia. Oleh karenanya, diperlunya  peningkatan  koordinasi  terhadap instansi  terkait  mengenai  pengawasan  OA secara  berkala  dari  pusat  hingga  daerah,  kerja sama  komprehensif  dan  meningkatkan  sinergi antar instansi, sosialisasi dan pemberian edukasi
mengenai  aturan  Keimigrasian  diwilayah Kanim  kelas    I    non-TPI    Tangerang    baik masyarakat  maupun  OA  yang  berada  disana masih akan pentingnya mengetahui    peraturan kei ’ migrasian    Indonesia.  Kemudian  perlu dilakukan  evaluasi  subyek  BVK  bagi  negara- negara underdeveloped countries (negara tidak berkembang)  dan  negara  yang  jarang  serta memetakan  secara  nasional  subyek  negara pelanggaran  TAK  dan  melaporkannya  dalam rapat kajian nasional. Kemudian sampai saat ini Direktorat  Jenderal  Imigrasi  maupun  Unit Pelaksana  Teknis  (UPT)  belum  memiliki  data konkrit  terkait  jumlah  WNA  pengguna  BVK yang bertempat tinggal di suatu wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Abdullah, S. (2011). Budaya Hukum dan Kepatuhan Orang Asing Terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Dalam Kaitannya Dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak . 1–15.
Dewata, Dr. Mukti Fajar Nur & Achmad, Yulianto, M. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif (Dimaswids (Ed.); Joko Spriy). Pustaka Pelajar.
M., F. L. (1975). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (M. Khozim (Ed.); VI Maret
2). Penerbit Nusa Media.
Ross, S. (1910). Reciprocity (I). November 3rd. Santoso, D. M. I. (2007). Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime . Perum Percetakan Negara RI.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan. (2019). Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia , Nomor 65 (879),
2004– 2006.
https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btk 045 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.  (2013). Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. (2016). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. (2011).

## Jurnal Ilmiah
Putra, R. (2019). Pandangan Hukum Administrasi Negara Dalam Status Kewarganegaraan Terhadap Publik (Studi Kasus Archandra Tahar) . Sadli, M. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Bebas Visa Turis Dikaitkan dengan maraknya Buruh Asing Illegal di Indonesia. Skripsi Sarjana , 1 (Universitas Sumatera Utara),44. http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle /123456789/16318/150200501.pdf?seque nce= 1&isAllowed=y Sibuea, H. Y. P. (2016). Penegakan hukum pengaturan minuman beralkohol .
Syahrin, M. A. (2015). Hak Asasi Bermigrasi.
Bhumi Pura , 11 (1), 45–48. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/
330753333_Hak_Asasi_Bermigrasi Syahrin, M. A. (2018a). Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (1),
43–57. Retrieved from http://ejournal.balitbangham.go.id/index. php/dejure/article/view/331/pdf Syahrin, M. A. (2018b). Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Keimigrasian. Fiat Justicia , 4 (2), 155– 169. Retrieved from http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/300/ refleksi-hukum-implementasi-kebijakan- bebas-visa-kunjungan-dalam-perspektif- keimigrasian

## Internet
Cekaja. (2019). 7 Bidang Kerja Sama Indonesia dan China,  Apa Saja? https://www.cekaja.com/info/7-bidang-kerja-
sama-indonesia-dan-china-apa-saja/ Kemlu. (2020). Bebas Visa Kunjungan . https://kemlu.go.id/bratislava/id/pages/be bas_visa_kunjungan bvk /1227/etc-menu Kompas. (2020). Contoh Kerja Sama Internasional Indonesia . 06 Februari 2020. https://www.kompas.com/skola/read/2020
/02/06/203000669/contoh-kerja-sama- internasional-indonesia?page=all Kusuma, H. (2016). 3 Kesepakatan Hasil
Kunjungan Jokowi ke China . Okezone.Com.
https://economy.okezone.com/read/2016/ 09/03/320/1480382/3-kesepakatan-hasil- kunjungan-jokowi-ke-china
Merdeka.com. (2019). 24 WN China Tanpa Dokumen Lengkap Terjaring Razia di Tangerang . Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/peristiwa/24- wn-china-tanpa-dokumen- lengkap- terjaring-razia-di-tangerang.html
News.detik. (2016). Bebas Visa Kunjungan Ternyata Bermasalah .
https://news.detik.com/kolom/d-
3258993/bebas-visa-kunjungan-ternyata- bermasalah
Prawiro, A. M. B. (2013). Teori Sistem Hukum Friedman . Abdurrahman Misno Bambang Prawiro. https://www.scribd.com/doc/132230281/T eori-Sistem-Hukum-Friedman