## Legalitas

## Kontroversi Revisi Undang-Undang Minerba Terhadap Hak Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat
Shelvi Rusdiana, Winda Fitri, dan Felysha Putri Divia
1 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam
2 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam
3 Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Batam Correspondence email: shelvi.rusdiana@uib.edu , winda.fitri@uib.edu , 2051112.felysha@uib.edu
Abstract. Law  no.  3  of  2020  is  predicted  to  be  able  to  improve  mineral  and  coal  mining  by  integrating  the  concept  of  real participation in the community. In fact, the Minerba Law has sparked polemics on human rights issues. This research aims to find out what are the controversial regulations on the Human Rights of Indigenous Peoples contained in the Minerba Law and the community's  efforts  to  fight  for  human  rights  contained  in  the  Minerba Law.  This  research  uses  normative  juridical  methods, namely research starting from statutory regulations, books, scientific journals and websites. The results of the research are that there  are  several  articles  that  have  multiple  interpretations  regarding  the  rights  of  customary  law  communities  which  are detrimental to the community. This controversy has certainly drawn a response from the public whose efforts are to carry out a judicial review at the Constitutional Court. Constitutional Court Decision Number 37/PUU-XIX/2022 Revision of Law Number 4 of  2009 concerning Mineral and Coal Mining  as partly amended by Law  Number 11 of  2020 concerning Job Creation to  the Constitution of the Republic of Indonesia seems to provide a wide path to oligarchic profit-seekers rather than paying attention to the welfare of the Indonesian people. Looking at the problems above, the role of regional government is a solution in making regional legal product policies that can provide solutions for empowering, fostering respect and protection of MHA as a subject of development.
Keywords : Mining Law, Human Rights, Society
Abstrak. Undang - Undang a No. 3 a Tahun 2020 digadang-gadang dapat a membenahi pertambangan a mineral dan batubara dengan menyatukan konsep partisipasi nyata terhadap masyarakat. Kenyataannya UU Minerba ini menuai polemik isu HAM. Penelitian ini a bertujuan untuk mengetahui apa saja pengaturan kontroversi Hak Asasi Manusia Masyarakat Adat yang terkandung di dalam UU a Minerba  dan  upaya  masyarakat  dalam  memperjuangkan  HAM  yang  terkandung  di  dalam  UU  Minerba.  Penelitian  ini memakai metode yuridis normatif yakni penelitian yang bermula dari peraturan perundang-undangan, a buku, jurnal a ilmiah dan website. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa pasal yang multitafsir dengan hak-hak Masyarakat Hukum adat yang merugikan masyarakat.  Kontroversi ini tentunya menuai  respon negatif dari masyarakat  yang upayanya ialah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2022 Revisi atas Undang-Undang a Nomor 4 Tahun a 2009  tentang  Pertambangan a Mineral Dan Batubara a sebagaimana a sebagian a telah diubah a dengan Undang-Undang a Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja a terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tampaknya memberi jalan lebar kepada pihak pencari keuntungan  oligarki ketimbang memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia. Melihat permasalahan di atas bahwa peran pemerintah daerah menjadi solusi dalam membuat kebijakan produk hukum daerah yang dapat memberi solusi atas  pemberdayaan a pembinaan a penghormatan a dan perlindungan a MHA sebagai subjek a pembangunan.
Kata kunci: UU Minerba, Hak Asasi Manusia, Masyarakat

## PENDAHULUAN
Eksistensi masyarakat hukum adat kendatinya sudah ada sebelum negara ini terbentuk. Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahman Syamsuddin, keberadaan peraturan adat istiadat sudah ada sejak zaman kuno yakni zaman pra hindu. 1 Para ahli hukum adat berpendapat bahwa adat istiadat yang saat itu dijadikan pedoman adalah adat- adat Melayu Polinesia. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum adat ini sudah ada dari zaman nenek moyang kita.
Undang-undang  dasar  1945 sebagai  konstitusi  dan  sumber  hukum  tertinggi  di  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) pun telah mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Terlihat dari memori memori terhadap sidang BPUPKI yang membuktikan bahwa sejak adanya awal UUD 1945 memang untuk dirancang sebagai sumber hukum dasar tertulis yang nantinya akan dipergunakan dalam menciptakan suatu bangsa dan negara yang mutakhir dan menghormati berbagai macam sistem sosial masyarakat Indonesia sekaligus menjunjung tinggi hak asasi  manusia.  Keberadaan  masyarakat  hukum  adat  tidak  saja    telah  mendapatkanperlindungan  secara    yuridis konstitusional  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  18b  ayat  (2),  melainkan  perlindungannya  lebih  kuat  lagi  karena
1 Yusuf Hanafi Pasaribu and Dewi Robiyanti, “Didikan Positif Hukum Adat Tentang Membudayakan Sikap Berbagi Untuk Sesama Serta Memahami Indahnya Kebersamaan,” Journal Liaison Academia and Society (J-LAS) 2022, no. 3 (2022): 18–33, https://j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS.
Shelvi  Rusdiana,  Winda  Fitri,  dan  Felysha  Putri  Divia. Kontroversi  Revisi  Undang-Undang  Minerba  terhadap  Hak  Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat
dipertegas dalam Pasal28I tentang HAM. Di satu pihak, secara yuridis, otonomi desa yang bersifat otonomasli diakui oleh negara. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan secara jelas “Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur  dalam undang-undang”. 2 Masyarakat  Adat  sebagai  subyek  hukum,  obyek  hukum  dan  wewenang  masyarakat  adat    sebagai    berikut: Masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia  merupakan  masyarakat  atas kesamaan  teroitorial  (wilayah),  Geneologis (keturunan)  dan  tertorial-geneologis,  (wilayah dan   keturunan),  sehingga  terdapat  keragaman  bentuk  masyarakat adat  dari  suatu  tempat  ke tempat lainnya. 3
Eksistensi masyarakat adat sesungguhnya memang sudah dimufakati oleh negara. Melirik dari segi pemberian hak bagi masyarakat adat kerap kali tercampakkan. Salah satu hak yang sering diabaikan adalah hak atas pengelolaan sumber daya alam. Undang-undang negara republik Indonesia  nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor  4  tahun  2009  tentang  pertambangan  mineral  dan  batubara  (selanjutnya  disebut  UU  Minerba)  menjadi  bukti nyata  terhadap  krisis  hak  asasi  manusia  terutama  terhadap  masyarakat  hukum  adat  setempat.  Pemerintah  semakin membatasi  ruang  gerak  bagi  masyarakat  untuk  berperan  serta  dalam  pengambilan  keputusan  yang  dimana  itu merupakan salah satu hak sebagai warga yang berbangsa dan bernegara. Pelanggaran HAM ini dapat dilihat seperti kegiatan  usaha  dalam  sektor  perkebunan  dan  pertambangan  yang  seringkali  melakukan  pelanggaran  hak  atas  mata pencaharian, hak atas makanan, hak atas air, hak buruh, hak atas budaya bagi masyarakat, dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. 4
Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pembatasan tersebut terkait dengan: penetapan  wilayah  tambang, AMDAL,  dan perizinan. 5 Terlebih pula fakta hukum dalam UU Minerba tidak ada mengatur hal-hal khusus tentang hubungan  hukum  pelaku  investasi  dengan  masyarakat  hukum  adat.  Ini  yang  menyebabkan  spekulasi  rancu  hingga tindakan semena-mena pelaku usaha terhadap masyarakat hukum adat.
Revisi  UU  Minerba  terbaru  telah  disahkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada  tanggal  10 Juni  2020  yang  bertujuan  untuk  perbaikan  atas  aturan  sebelumnya. Bukti UU Minerba mengandung kontroversi adalah telah digugat di Mahkamah Konstitusi untuk di uji Formil maupun Materil. Beberapa rapat-rapat panja (panitia kerja) RUU Minerba yang digelar secara tertutup bertentangan dengan asas keterbukaan dalam pembentukan RUU. 6 Dalam  hal  ini  mungkin  sebagian  orang  bertanya-tanya  apa  peran  pemerintah  dalam  pengakuan  MHA, pemerintah  daerah  lah  yang  melakukan  peran  aktif  dalam  melakukan  upaya  perlindungan  penghormatan  dan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat dan kelembagaan adat yang ada di daerah. Menurut teori dari Emile Durkheim  yaitu hukum itu  moral sosial  yakni pada hakekatnya adalah ekspresi solidaritas sosial  yang berkembang dalam suatu masyarakat. Hukum adalah cerminan soladaritas. Tak ada masyarakat dimanapun yang dapat tegak dan eksis secara berterusan tanpa adanya solidaritas itu. Sebagai tiang utama integrasi sosial bergerak dan berubah seirama dengan  perkembangan  sosial  dalam  masyarakat. 7 Maka  dari  itu  dengan  solidaritas  dari  masyarakat  Indonesia melakukan Judicial Review ke MK. Di sini Pemda menurut tugas pembantuan ialah penugasan dari pemerintah pusat. Terhadap daerah otonom yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat  atau  dari  pemerintahan  daerah  provinsi  kepada  daerah  kabupaten  atau  kota  untuk  melaksanakan  urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
Penelitian  ini  akan  mengkaji  mengenai  pengaturan  kontroversi  yang  terdapat  di  dalam  UU  Minerba. Mengingat pahitnya kontroversi UU Minerba ini, masyarakat tidak tinggal diam dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi serta mempertanyakan apa peran pemerintah dalam melindungi MHA. Pertimbangannya karena selama  ini  perusahaan  yang  bergerak  di  sektor  pengelolaan  SDA  merupakan  pihak  yang  paling  banyak  diadukan melakukan pelanggaran HAM dalam ranah aktifitas bisnis.
2 Jawahir Thontowi, “Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20, no. 1 (2013): 21–36, https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2.
3 Fransiskus  Saverius  Nurdin,  “KEWAJIBAN  NEGARA  MENGAKUI  DAN  MENGHORMATI  MASYARAKAT  HUKUM ADAT  SEBAGAI  ENTITAS  DASAR  PEMBENTUK  PERADABAN  BANGSA  Fransiskus  Saverius  Nurdin,” Universitas Kristen Wira Wacana , 2019, 1005–20.
4 Indah Dwi Qurbani and Ilham Dwi Rafiqi, “Bisnis Sektor Sumber Daya Alam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Realitas Dan Tantangan,” Media Iuris 5, no. 2 (2022): 259–84, https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348.
5 Ayu Kholifah, “Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights,” Jurnal  Justisia :  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Perundang-Undangan  Dan  Pranata  Sosial 6,  no.  1  (2021):  26, https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10610.
6 Kholifah.
7 Fitri Eriyanti, “Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar: Aplikasi Teori Emile Durkheim Tentang Moralitas Dan Pendidikan Moral.,” Demokrasi 5, no. 2 (2006): 141–55.
Penelitian mengenai Kontroversi UU Minerba dilihat dari sudut pandang HAM Sejatinya telah dilakukan oleh keempat  peneliti  sebelumnya.Pertama,  ‘’Menakar  Undang-Undang  Mineral  dan  Batubara  terhadap  Kerentanan Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  (Measuring  Mineral  and  Coal  Mining  won  The  Vulnerability  Of Protecting the Rights of Indigeneous People)’’ 8 yang ditulis oleh hsana Nadiyya, Ayu Putri Rainah Petung Banjaran sari dan Heni Rosida yang dimana tulisan hsana Nadiyya, Ayu Putri Rainah Petung Banjaran sari dan Heni Rosida memiliki kesamaan topik namun terdapat Perbedaan yaitu mengenai problematika yang dibahas dari UU NO.3 Tahun 2020  mengenai  Perizinan  pertambangan  di  wilayah  hukum  adat  seringkali  menumbuhkan  praktik  korupsi  dan  hak istimewa bagi pemegang konsesi tambang tertentu dan juga membahas urgensi RUU Masyarakat Hukum Adat dalam upaya melindungi masyarakat hukum adat.
Kedua, ‘’Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Setback Of Corporate Social Responsibility Arrangement  in the  Mineral and coal Mining Sector)’’ 9 yang ditulis oleh Lelisari, Hamdi, Imawanto dimana tulisan tersebut memiliki Perbedaan dengan tulisan penulis yaitu tulisan tersebut mempertanyakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap dampak Pertambangan yang dirasakan masyarakat dan juga juga membahas kemunduran pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sector mineral dan batubara yang dimana kemunduran terlihat dari Ketentuan dalam Pasal 162 Undang-Undang No 30 Tahun 2020 memiliki semangat yang bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 66, menyatakan: setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
Ketiga, ‘’Ambiguitas Hukum dan Dampaknya terhadap Kriminalisasi Masyarakat dalam Kasus Penghalangan Pertambangan: Perspektif Hukum yang Inklusif (Legal Ambiguity and Its Impact on Community Criminalization in Mining Obstruction Cases: An Inclusive Legal Perspective)’’ oleh Lade Sirjon  yang dimana penelitian ini terdapat perbedaan  terhadap  penelitian  yang  penulis  bahas  yaitu  Ketidakjelasan  dalam  ketentuan  pidana  dapat  berpotensi mengkriminalisasi  masyarakat  lokal  yang  melakukan  aktivitas  yang  dianggap  menghalangi  operasi  pertambangan. Studi ini menemukan adanya kontradiksi antara sanksi pidana ini dan prinsip affirmative action dalam hukum profetik. tulisan tersebut membahas kekaburan hukum ketentuan pasal 162 Minerba UU Minerba.
Keempat,  ‘’Pertanggung  jawaban  hukum  perusahaan  tambang  batubara  akibat  adanya  pencemaran lingkungan’’ 10 oleh Wila Eka Eka maya, Syela Maulika Anwar, Erdi Asri yang dimana memiliki Perbedaan terhadap penelitian penulis yaitu berfokus pada isu hukum berupa pertanggungjawaban hukum perusahaan tambang batubara akibat adanya pencemaran lingkungan.

## Rumusan Masalah
1. Apa saja pengaturan kontroversi Hak Asasi Manusia Masyarakat Adat yang terkandung didalam UU Minerba?
2. Bagaimana upaya masyarakat dalam memperjuangkan HAM yang terkandung di dalam UU Minerba?
3. Bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat?

## Tujuan Penelitian
1. Untuk  mengkaji  apa  saja  pengaturan  kontroversi  Hak  Asasi  Manusia  Masyarakat  Adat  yang  terkandung didalam UU Minerba
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya masyarakat dalam memperjuangkan HAM yang terkandung didalam UU Minerba
3. Untuk mengetahui dan menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sebagai yakni menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis sebagai yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data  sekunder  sebagai  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan sebagai  literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu UU No.3 Tahun 2020. Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan per
8 Ahsana Nadiyya, “Menakar Undang-Undang Mineral Dan Batubara Terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat,” Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 3 (2021): 195–212, https://jhlg.rewangrencang.com/%0AMENAKAR.
9 Lelisari Lelisari, Hamdi Hamdi, and Imawanto Imawanto, “Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara,” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 9, no. 2 (2021): 404–21, https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.907.
10 Erdi Asri3 Wila Eka Maya1, Syela Maulika Anwar2, Erdi Asri3Wila Eka Maya1, Syela Maulika Anwar2, “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN” 5 (2023): 154–71.
Shelvi  Rusdiana,  Winda  Fitri,  dan  Felysha  Putri  Divia. Kontroversi  Revisi  Undang-Undang  Minerba  terhadap  Hak  Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat
undang-undangan dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah dan website. Bahan penelitian non hukum  diperoleh  dari  website  dan  media  sosial.  Bahan  penelitian  yang  telah  diperoleh  kemudian  dianalisis  secara deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan kontroversi Hak Asasi Manusia Masyarakat Adat yang terkandung didalam UU Minerba Istilah a masyarakat a adat mulai a terkenal  Hukum internasional a melalui Konvensi a ILO 107 Tahun a 1957 a mengenai a Bangsa a Pribumi a dan Masyarakat a Adat yang a mengasumsikan bahwa Masyarakat a Hukum a Adat adalah masyarakat a tertinggal a (uncivilized a society)  yang a harus  dikembangkan a menjadi a masyarakat a modern,  terlihat pada a waktu a itu rasio pemikiran a dunia internasional a tetap a berpegang pada doktrin a klasik Terra a Nullius 6 Terkait a dengan perkembangan a penegakan a HAM, Indigenous a Peoples menjadi a sebagai a penegakan a HAM Internasional a hal  ini  didasari a pada  fakta a Indigenous a Peoples  adalah  pihak a yang  sering  mengalami a tindakan  pelanggaran HAM. 11 Di dalam Deklarasi a Universal a tentang Hak a Asasi Manusia a (DUHAM) dan rekomendasi a yang a dibuat Komisi a PBB  untuk a Eliminasi  Diskriminasi a Rasial  dan a Rekomendasi  tentang a Penduduk a Asli,  mewajibkan a kepada seluruh a pihak untuk a mengakui dan melindungi a MHA a dengan segala hak-hak dan wilayah tradisionalnya dan a larangan  perampasan a hak-hak  dan a wilayah a MHA a dengan  alasan  apapun a kecuali  disetujui a oleh  MHAa tersebut a dan disertai a kompensasi yang a pantas, adil a dan tepat. Wacana a penegakan a HAM inilah a yang kemudian menghasilkan  Konvensi a ILO  169 a Tahun a 1989  Concerning a Indigenous a and  Tribal a Peoples  in  Independent a States 12 yang a menetapkan a bahwa a setiap pemerintah a harus a menghormati a kebudayaan dan nilai-nilai a spiritual a masyarakat a asli a yang  dijunjung a tinggi  hubungan a mereka  dengan a lahan  yang  mereka a tempati  atau a gunakan, dengan kata a lain Indigenous a Peoples adalah a suatu entitas yang a harus diakui a dan dilindungi a dengan pengakuan terhadap a hak-hak asasi Indigenous a Peoples seperti a hak untuk a menentukan a nasib sendiri, sebagai a pembangunan, sebagai a milik,  hak a hidup,  sebagai a kesehatan,  dan  sejumlah a hak a lain  yang  diatur a dalam  konvensi a tersebut. Dengan a pengaturan a Konvensi a ILO 169 Tahun 1989 telah meralat pengaturan a Konvensi a ILO a 107 Tahun a 1957 dengan a menyatakan bahwa a Indigenous a Peoples a memiliki a hak untuk hidup a sesuai dengan a sistem a hukum dan politik a yang a mereka a miliki. 13
Sedangkan di dalam tatanan Peraturan Indonesia Pada a tahun a 2000 dan a 2002, hasil perubahan a konstitusi a oleh a Majelis a Permusyawaratan a Rakyat (MPR) mengatur a secara eksplisit a tentang a HAM pada empat a ketentuan berikut:
Pasal a 18B a ayat a (2) a UUD a NRI 1945:
“Negara  mengakui  dan  menghormati  Kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. 14
Pasal a 28I a ayat a (3) a UUD a NRI a 1945:
“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional    dihormati    selaras    dengan   perkembangan    zaman dan peradaban”.
Pasal a 32 a ayat a (1) a UUD 1945:
“Negara  memajukan  kebudayaan  nasional   Indonesia   di   tengah   peradaban   dunia   dengan   menjamin kebebasan  masyarakat  dalam  memelihara  dan  mengembangkan  nilai-nilai budayanya”.
Pasal a 32 a ayat a (2) UUD a NRI a1945:
“Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.
Kata a ‘’menghormati’’ a mengandung a makna a yang  berarti  dimana  terdapat  beberapa  persyaratan a yang harus a dipenuhi  masyarakat  untuk a dapat  sebagai  masyarakat  hukum a adat a beserta a hak  ulayat a yang  dapat a ditempati a secara damai. Persyaratan-persyaratan itu a secara a adalah: a. Sepanjang a masih a hidup b. Sesuai a dengan a perkembangan a masyarakat c. Sesuai a dengan a prinsip a Negara a Kesatuan a Republik a Indonesia d. Diatur a dalam a undang-undang
11 Warga Adat  and Suladesi Utara, “Urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat Ditinjau Dari Konflik Warga Adat Toruakat Di Suladesi Utara” 4 (2022): 185–95, https://doi.org/10.47476/assyari.v4i3.1384.
12 Teddy  Anggoro,  “KAJIAN  HUKUM  MASYARAKAT  HUKUM  ADAT  DAN  HAM  DALAM  LlNGKUP  NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA,” Jurnal Hukum & Pembangunan 36, no. 4 (2017): 487, https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no4.1477.
13 Anggoro.
14 Shelvi Rusdiana, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, and Lu Sudirman, “Penyuluhan Arti Penting Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pada Masyarakat Pesisir,” Sang Sewagati Journal 1, no. 1 (2023): 13–22.
Shelvi  Rusdiana,  Winda  Fitri,  dan  Felysha  Putri  Divia. Kontroversi  Revisi  Undang-Undang  Minerba  terhadap  Hak  Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat
Pengakuan  bersyarat  terhadap  masyarakat  adat  dalam  sejarah  Republik  Indonesia  dimulai  pada  Undang- Undang  Pokok  Agraria  (UUPA),  Undang-Undang  Kehutanan,  Undang-Undang  Pengairan,  dan  beberapa  peraturan departemen dan lembaga pemerintahan. Setelah UUD 1945 mengadopsi empat persyaratan tersebut bagi masyarakat adat, kemudian berbagai undang-undang yang lahir pasca amandemen mengikuti alur tersebut, antara lain: Undang- Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Perikanan, dan Undang-Undang Perkebunan. 15
Pemerintah baru bisa mengakui dan menghormati hak ulayat masyarakat adat secara deklaratif, tetapi belum sampai  pada  tindakan  hukum  untuk  melindungi  dan  memenuhi  agar  hak  ulayat  masyarakat  adat  dapat  terpenuhi. Bahkan sama sekali belum menyentuh mekanisme penegakan hukum nasional bila terjadi pelanggaran terhadap hak ulayat yang sudah dianggap 177ebagai hak asasi manusia. 16
Pada akhirnya pemangku kepentinganlah 177ebagai pemenangnya. Dimana hukum negara hanya memberikan sebatas  pengakuan  dan  peran  terbatas  kepada  hukum  masyarakat  dan  lembaga-lembaga  adat.  Menurut  penulis  jika berbicara  mengenai  keterkaitan  antara  UU  Minerba  dan  keberadaan  masyarakat  hukum  adat,  tidak  ada  kepastian hukum yang spesifik mengenai masyarakat hukum adat di era gempuran untuk menelusuri beberapa ancaman revisi UU minerba terhadap hak masyarakat adat 177ebagai berikut:

## 1. Mengancam ruang hidup masyarakat
Pasal 1 ayat 28a UU Minerba yang berbunyi “ Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi   satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen”
Ancaman yang dimaksud ialah wilayah hukum pertambangan yaitu seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi  satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen, seakan-akan tidak peduli atau cuek terhadap dampak  dan akibat yang akan merenggut nyawa masyarakat 17 terlebih tidak ada penjelasan yang spesifik tentang ketentuan pasal tersebut dalam hal pengecualian implementasinya. Hal ini tentunya   akan   menjadi   legitimasi      terjadi   pengrusakan   terhadap   kehidupan masyarakat hukum adat. Sampai pada perampasan hak masyarakat hukum adat.  Lebih jauh lagi di dalam UU Minerba tidak mengatur secara khusus hubungan hukum pelaku tambang atau investasi dengan masyarakat hukum adat. Tercatat di akhir tahun 2018 data yang    kemudian    dirilis    oleh    Aliansi    Masyarakat    hukum    adat    (AMAN)    terdapat    262  masyarakat  adat  yang mengalami diskriminasi karena mempertahankan wilayah adatnya. 18

## 2. Kriminalisasi pembela HAM
Pasal 162 UU Minerba yang berbunyi
“Setiap  orang  yang  merintangi  atau  mengganggu  kegiatan  Usaha  Pertambangan dari  pemegang  IUP, IUPK,  IPR,  atau  SIPB  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   136 ayat      (2)      dipidana      dengan      pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling  banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
Pasal 164 UU Minerba yang berbunyi:
“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal  161,  Pasal  161A, Pasal  1618,  dan  Pasal  162  kepada  pelaku  tindak  pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:
a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindakpidana; dan/atau
c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.”
Dengan adanya pasal 162 UU nomor 3 tahun 2020 yang mengatur mengenai pemidanaan pihak-pihak yang dianggap menghalang-halangi kegiatan pertambangan akan sangat berbahaya digunakan untuk mengkriminasi pihak-
15 Muazzin Muazzin, “Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) Atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional,” PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 1, no. 2 (2014): 322–45, https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7.
16 Muazzin.
17 Lelisari,  Hamdi, and Imawanto,  “Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara.”
18 Adirandi  M  Rajab,  Yoga  Andriyan,  and  Sofyan  Muhamad,  “PENGELOLAAN  MINERAL  DAN  BATUBARA  PASCA PEMBERLAKUAN UU NO 3 TAHUN 2020” 2, no. 1 (2022): 32–46.
Shelvi  Rusdiana,  Winda  Fitri,  dan  Felysha  Putri  Divia. Kontroversi  Revisi  Undang-Undang  Minerba  terhadap  Hak  Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat
pihak tertentu apalagi saat terjadinya sengketa lahan. Masalah formulasi pada delik Pasal 162 UU Minerba terhadap frasa ‘merintangi atau mengganggu’ mengandung ketidakpastian. 19
Berdasarkan catatan pada akhir tahun 2018 konsorsium pembaruan 178ebagai178 yang menjelaskan mengenai tingginya  angka  konflik  dikarenakan  masih  banyaknya  terjadi  kesalahpahaman  atau  tumpang  tindih  tanah  dari masyarakat adat dengan perusahaan swasta ataupun perusahaan milik negara ataupun diakibatkan oleh pemberian izin baru atas lahan yang justru melanggar hak dari warga. Jika kita merujuk pada pasal 162 maka terdapat kemungkinan besar akan terjadi konflik yang lebih rumit apalagi bila terjadi kesalahpahaman dari kedua pilah pihak yang mengklaim dirinya memiliki tanah dan mencoba membela diri masing-masing. Ini merupakan gambaran terjadinya konflik alih- alih pengaturan dibuat untuk perbaikan tata ruang yang bersifat sistematik justru dengan adanya revisi UU minerba pasal 162 menyebabkan problematika baru. Bisa jadi dengan adanya pasal 162 UU nomor 3 tahun 2020 masyarakat justru tidak berani untuk mempertahankan haknya. Ketentuan dalam Pasal 162 memiliki semangat yang bertentangan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam ketentuan ini  mereka  yang memperjuangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.
Menurut  Teori  Gustav  Radbruch,  nilai  keadilan  adalah  “materi”  yang  harus  menjadi  isi  aturan  hukum, sedangkan aturan hukum adalah “bentuk” yang harus melindungi nilai keadilan. 20 Tetapi dalam hal ini tentu melanggar keadilan  yang  berlaku  yaitu  Pasal  22  ayat  (3)  Undang-Undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia menjamin bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya,  secara lisan dan atau tulisan melalui  media cetak  maupun elektronik dengan  memperhatikan nilai-nilai  agama,  kesusilaan,  ketertiban,  kepentingan  umum,  dan  keutuhan  bangsa.  Kebebasan  atas  hak  tersebut merupakan hak asasi manusia yang melekat secara kodrat anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak ini berarti mengingkari martabat kemanusiaan, yang berarti harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## 3. Membuka celah korupsi dengan dihapuskan nya pasal 165

## Pasal 165 yang berbunyi
‘’ Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000’’
Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan yang sifatnya global. Tidak lagi permasalahan yang sifatnya regional  maupun  nasional,  karena  korupsi  merupakan  ancaman  yang  dapat  mengakibatkan  rapuhnya  stabilitas  dan keamanan masyarakat, lembaga-lembaga negara, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta menghambat pembangunan berkelanjutan serta penegakan hukum. 21 Korupsi dalam hal ini merupakan kejahatan  yang luar biasa (extra ordinary crime).Korupsi telah merenggut hak-hak dasar rakyat untuk memperoleh penghidupan atau pelayanan sebaga  yang  layak. Satu  sisi  penulis  membuat  kesimpulan  bahwasannya  dengan  dihapuskannya  pasal  165  yang memuat  tentang  sanksi  pidana  bagi  pejabat  yang  berpotensi  korupsi  dengan  mengeluarkan  izin  dan  melakukan penyalahgunaan  wewenang  ini  memperkuat  kedudukan  para  koruptor.  Logisnya  kata  “penyalahgunaan  wewenang dalam perizinan pertambangan” selanjutnya akan menjadi angan-angan belaka. Di mana dengan dihapuskannya pasal 165 umumnya para koruptor akan  merajalela  menguasai hak-hak dasar masyarakat. Jika ditelaah dari segi filosofis dari unsur-unsur pengertiannya terdapat kalimat “menggunakan hak” dan “berlawanan dengan hak” sehingga sudah barang tentu seseorang yang melakukan korupsi itu telah melampaui batas haknya dalam menjabat dan juga sekaligus telah  melanggar  hak-hak  asasi  milik  orang  lain  dan  utamanya  disini  adalah  khalayak  umum.  Kemudian  dari  sudut pandang Yuridis, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh koruptor adalah melawan pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar.
19 Faisal  Faisal  and  Derita  Prapti  Rahayu,  “Tujuan  Pemidanaan  Undang-Undang  Minerba  Dalam  Perspektif  Kebijakan Kriminalisasi,” Bina Hukum Lingkungan 5, no. 2 (2021): 287–303, https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.189.
20 Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu ‘PTB,’” Jatiswara 36, no. 3 (2021): 325–34, https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341.
21 Abdurrakhman Alhakim and Eko Soponyono, “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1, no. 3 (2019): 322–36, https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336.
Shelvi  Rusdiana,  Winda  Fitri,  dan  Felysha  Putri  Divia. Kontroversi  Revisi  Undang-Undang  Minerba  terhadap  Hak  Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat

## 4. Merusak Lingkungan sama dengan melanggar HAM
Problematika  mengenai  lingkungan  hidup  yang  semakin  hari  semakin  besar,  dan  serius,  yang  dimana, persoalan yang terjadi bukan hanya bersifat nasional, namun ada juga yang bersifat global. Sehingga, dampak yang ditimbulkan pun bukan hanya terikat pada satu atau dua segi saja, tetapi dampaknya akan berlanjut pada kehidupan yang akan datang sehingga mendatangkan masalah dari berbagai sudut pandang. 22 HAM dan lingkungan merupakan suatu hal yang saling terkait satu sama lain . Hak asasi manusia tidak dapat terlepas dari sifat dasar yang terkandung dalam  hak  tersebut.  Termasuk  dalam  hak  terhadap  lingkungan  hidup  yang  sehat,  hak  tersebut  dapat  disebut fundamental rights karena sifatnya itu hakiki dan melekat dalam diri manusia. 23 Hak terhadap lingkungan hidup yang sehat  itu  secara jelas  diatur  dalam  Bab  III  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Kebebasan  Dasar  Manusia  Bagian  Kesatu Hak untuk Hidup, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan :
(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
HAM tidak dapat dinikmati tanpa lingkungan yang aman, bersih dan sehat, dan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan tidak dapat diciptakan tanpa pembentukan dan penghormatan terhadap HAM. lingkungan  yang  sehat telah diakui dan dilindungi dalam lebih dari 100 konstitusi berbagai negara.
Ini beberapa hak asasi manusia yang berhubungan dengan lingkungan hidup :

## 1. Hak untuk hidup
Hak hidup sebenarnya lebih tepat dikatakan hak untuk menuntut agar hidup manusia tetap terjaga, atau tidak dirusak bahkan dihancurkan. Selain itu, hak untuk hidup juga berarti seseorang berhak bebas dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan atau menghilangkan hidupnya.
Berdasarkan  data  JATAM,  sekitar  44%  daratan  Indonesia  telah  diberikan  untuk  sekitar  8.588  izin  usaha  tambang. Jumlah  itu  seluas  93,36  juta  179ebagai  atau  sekitar  empat  kali  lipat  dari  luas  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan Kalimantan Utara. Izin-izin ini telah mengakibatkan dampak yang besar terhadap hak asasi manusia dan lingkungan. Catatan akhir tahun 2020 JATAM  melaporkan terjadinya 45 konflik pertambangan, dan 22 kasus merupakan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan.
Berikut dampak pertambangan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia: 24 a. Meningkatnya ancaman tanah longsor
Dilihat dari teknik penambangan secara tradisional, dimana penambang menggali bukit tidak secara berjenjang (trap-trap) namun asal menggali saja dan bukan penggalian yang tidak teratur, membentuk dinding yang lurus dan menggantung (hanging wall), berpotensi meningkatkan ancaman tanah longsor. 25 b. Kerusakan hutan
Penambangan dapat menghancurkan sumber-sumber kehidupan rakyat karena lahan pertanian yaitu hutan dan lahan-lahan  sudah  dibebaskan  oleh  perusahaan.  Hal  ini  disebabkan  adanya  perluasan  tambang  sehingga mempersempit lahan usaha masyarakat, akibat perluasan ini juga bisa menyebabkan terjadinya banjir karena hutan di wilayah hulu yang semestinya menjadi daerah resapan air telah dibabat habis. Hal ini diperparah oleh buruknya tata drainase dan rusaknya kawan hilir seperti hutan rawa.
c. Penurunan kualitas udara
Seperti  pada  saat  pembakaran  batu  bara  yang  melepaskan  senyawa  beracun  termasuk  karbon  monoksida, karbondioksida, benzene, toluene, xylene, sulphur, merkuri dan timbal. 26 Selain itu penurunan kualitas udara disebabkan oleh pembongkaran dan mobilitas pengangkutan hasil tambang dan peralatan tambang dari dalam dan keluar lokasi penambangan.
d. Sedimentasi dan menurunnya kualitas air
22 Hari Disemandi and Putrie Nadia, “PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGANDI INDONESIA: KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA,” Maleo Law 5, no. 2 (2021): 13-25hlm.
23 M.H A.A. Putu Wiwik Sugiantari, S.H., “AKTUALISASI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN,” no. 1 (2004): 1–14.
24 Donni Taufiq et al., “PERAN NEGARA DALAM TATA KELOLA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN NUKLIR,” 2016, 1–5.
25 Sri Mela Dondo, Burhanuddin Kiyai, and Novie Palar, “Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow,” Jap 7, no. 101 (2021): 63–72.
26 Reno Fitriyanti, “Pertambangan Batubara  Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi,” Jurnal Redoks Teknik Kimia Volume 1, no. Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi (2016): 34–40.
Shelvi  Rusdiana,  Winda  Fitri,  dan  Felysha  Putri  Divia. Kontroversi  Revisi  Undang-Undang  Minerba  terhadap  Hak  Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat
Tingginya  kandungan  bahan  pencemaran  air  diakibatkan  oleh  aktivitas  penambangan  dan  pengolahan  batu bara  (proses  pencucian  batubara)  dimana  material  bahan  pencemar  terbawa  oleh  air  limpasan  permukaan (surface run-off) ke bagian yang lebih rendah dan masuk ke badan air. Oleh karena itu air menjadi keruh dan pembuangan tanah sisa hasil pendulangan turut meningkatkan jumlah transport sedimen.
e. Pencemaran lingkungan akibat limbah
Limbah pertambangan biasanya tercemar asam sulfat dan senyawa besi  yang dapat  mengalir keluar daerah pertambangan.  Air  yang  mengandung  kedua  senyawa  ini  akan  menjadi  asam.  Limbah  pertambangan  yang bersifat asam bisa menyebabkan korosi dan melarutkan logam-logam berat sehingga air yang dicemari bersifat racun dan dapat memusnahkan kehidupan akuatik.
Dimana  segala  bentuk  dampak  bencana  akibat  pertambangan  telah  melanggar  pasal  28A  yaitu  Hak  untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Bencana tersebut merupakan ancaman besar yang dapat menghilangkan nyawa seseorang.

## 2. Hak untuk Kesehatan
Sebagai Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 25 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.

## 3. Hak atas standar hidup layak
Setiap  orang  berhak  atas  standar  hidup  yang  layak  untuk  kesehatan  dan  kesejahteraan  dirinya  dan  keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan jaminan pada saat menganggur, sakit, lanjut usia atau kekurangan mata pencaharian lainnya dalam keadaan di luar kendalinya.

## 4. Hak atas air dan sanitasi
Semua  orang  berhak  atas  air  bersih  untuk  penggunaan  pribadi  dan  rumah  tangga,  serta  sanitasi  yang  bersih  untuk memastikan kita tetap sehat. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air 180ebagai salah satu hak asasi manusia, yang berdasarkan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 harus menjadi tanggung jawab pemerintah . 27 Tapi,cerita  memprihatinkan datang dari Desa  Lelilef yang  merupakan  salah  satu  pusat pertambangan     nikel     yang     berada     di Kabupaten Halmahera    tengah.Akibat pertambangan yang dilakukan oleh PT IWIP ialah pencemaran air sungai yang merupakan sumber air utama desa ini.

## Gambar 1: Pencemaran air di Desa Lelief
Manusia sejak dilahirkannya telah menyandang atau memiliki 180ebagai180 lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan amanat pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, fakta yang terjadi di Desa Lelilef dan daerah tambang lain di Halmahera menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak hidup ini.

## 5. Hak atas perumahan yang layak
Semua  orang  berhak  atas  standar  yang  memadai  untuk  menghidupi  diri  sendiri  dan  keluarganya,  termasuk  atas perumahan  yang layak. Seperti halnya hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya, negara wajib memobilisasi sumber daya maksimum yang tersedia agar semua orang bisa mendapatkan perumahan yang layak.
Ada  lagi  peraturan  yang  terkesan  memanjakan  pengusaha  dari  segi  tanggung  jawab  perbaikan  lahan  bekas tambang.  Aturan  perbaikan  lahan  bekas  tambang  ini  terdiri  dari  dua  kegiatan  yang  terpisah,  yakni  reklamasi  dan kegiatan pascatambang. Sebelum membahas permasalahan aturan yang menguntungkan pengusaha tambang ini, maka perlu kiranya memahami 180ebagai180180 antara Reklamasi dan Kegiatan Pasca tambang.
27 Taufiq et al., “PERAN NEGARA DALAM TATA KELOLA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN NUKLIR.”
Shelvi  Rusdiana,  Winda  Fitri,  dan  Felysha  Putri  Divia. Kontroversi  Revisi  Undang-Undang  Minerba  terhadap  Hak  Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat
Reklamasi  yaitu  aktifitas  untuk  memulihkan  ekosistem  supaya  bisa  berfungsi  kembali  seperti  sedia  kala. Sedangkan Kegiatan Pascatambang yakni aktifitas perbaikan lahan bekas tambang untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan,  dan  fungsi  sosial  menurut  kondisi  181ebag  di  seluruh  wilayah  penambangan.Bukannya  mempertegas aturan  Reklamasi  dan  Kegiatan  Pascatambang,  alih-alih  mempidanakan  perusahaan  yang  tidak  memperbaiki  lahan bekas tambang, ajaibnya pemerintah justru membuat aturan baru yang membebaskan kewajiban pengusaha tambang perusak lingkungan dengan jalan merubah isi Undang-Undang. Seperti tertulis dalam UU Minerba Pasal 96 huruf b yang berbunyi
‘’Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk  kegiatan reklamasi  dan atau/ pasca tambang’’
Perusahaan tambang dapat menentukan  antara Kegiatan Reklamasi atau Kegiatan Pascatambang.Tidak hanya itu, perusahaan yang terbukti abai dan tidak melaksanakan reklamasi ataupun kegiatan pascatambang, ternyata tetap bisa  memperpanjang  ijin  kontraknya.  Bahkan  sesuai  dengan  UU  Minerba  Pasal  169A,  dengan  dalih  meningkatkan penerimaan negara, pemerintah malah memberi jaminan perpanjangan kontrak berupa KK dan PKP2B sebanyak 2 kali 10 tahun. 28

## Upaya masyarakat dalam memperjuangkan HAM yang terkandung di dalam revisi UU Minerba
Pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi  pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  pembangunan  daerah  secara  berkelanjutan.  Adanya  revisi  menandakan bahwasannya untuk menyempurnakan pengaturan terdahulu. Revisi juga bisa menjawab segala persoalan runyam yang ditetapkan pengaturan terdahulu. Tetapi lain hal nya revisi UU Minerba. UU Minerba menuai respon  181ebagai181 masyarakat.  Sebagian  besar  masyarakat  menilai  bahwa  kewenangan  pemerintah  pusat  dalam  memberikan  izin pertambangan akan kental dengan konflik kepentingan (conflict of interest). 29 Benturan kepentingan dari pihak yang berkuasa  dikhawatirkan  merusak  iklim  investasi  pertambangan  yang  merugikan  masyarakat.  Apalagi  banyak perusahaan  pertambangan  yang  tidak  memperhatikan  sisi  kehidupan  sosial  masyarakat  setempat  dan  dampak lingkungan yang ada. Di satu titik terdapat permasalahan krusial yang diakibatkan revisi uu Minerba ini yaitu HAM. Dimana pemerintah berpihak pada  pelaku investasi daripada kesejahteraan rakyat.
Masyarakat tidak tinggal diam atas revisi UU Minerba ini, masyarakat Indonesia cermat dan terbilang cakap hukum sehingga melakukan beberapa upaya dalam memberantas para pemangku kepentingan ini. UU Minerba yang dinilai cacat formil pada akhirnya dilakukan pengujian formil maupun materil. Uji formil digunakan untuk menilai apakah  suatu  undang-undang  terbentuk  melalui  cara-cara  seperti  yang  telah  ditentukan/diatur  dalam  pengaturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Sedangkan uji materiil yaitu menyelidiki dan menilai apakah suatu peraturan  perundangundangan  isinya  sesuai  atau  bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  derajatnya  serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Dalam hal ini bahwa dalam putusan uji formil, UU Minerba tetap sah dan konstitusional dalam proses pembentukannya meskipun terdapat pendapat yang berbeda. 30
Putusan MK Nomor 37/PUU-XIX/2022 tampaknya memihak pada kepentingan tertentu dan menghancurkan rakyat.  Dalam  sidang  pembacaan  putusan  Majelis  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  menolak  tiga  dari  empat  pokok permohonan Judicial Review UU Minerba, yaitu terkait (1) menjauhnya akses partisipasi dan layanan 181ebaga terkait pertambangan akibat penarikan kewenangan pertambangan pemerintah daerah ke pusat; (2) potensi pengkriminalan masyarakat  penolak  tambang  oleh  Pasal  162  UU  Minerba;  dan  (3)  jaminan  perpanjangan  otomatis  bagi  KK  dan PKP2B.  Selain  itu,  Majelis  Hakim  mengabulkan  sebagian  dari  pokok  perkara  terkait  jaminan  tidak  ada  perubahan pemanfaatan  ruang  yang  diberikan  pada  pemegang  WIUP,  WIUPK,  dan  WPR,  dengan  memberikan  penafsiran “sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Teori  Oliver  Holmes  hukum  itu  perilaku  Hakim  aturan  hukum  bukanlah  poros  sebuah  keputusan yang  berbobot.  Aturan  tidak  bisa  diandalkan  menjawab  dunia  kehidupan  yang  begitu  kompleks.  Dan  lagi  pula, kebenaran  yang  rill,  bukan  terletak  dalam  undang-undang,  tapi  pada  kenyataan  hidup.  Hukum  yang  termuat  dalam
28 Annisa Thurfah Asilah and Heru Sugiyono, “Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi: IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam UU Minerba),” National Conference on Law Studies (NCOLS) 2, no. 1 (2020): 552–65.
29 Nur Fadilah Al Idrus, “Dampak Politik Hukum Dan Respon Masyarakat Atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba,” Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 3, no. 2 (2022): 114–27, https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.14898.
30 Rahayu  Subekti  Denis  Dwi  Nastiti,  “JUDICIAL  REVIEW  OLEH  MAHKAMAH  KONTITUSI  TERHADAP  UU  NO.3 TAHUN  2020  TENTANG  MINERAL  DAN  BATUBARA,” Economist 385, no. 8552 (2007): 607–15,
https://doi.org/10.4337/9781788970228.00060.
Shelvi  Rusdiana,  Winda  Fitri,  dan  Felysha  Putri  Divia. Kontroversi  Revisi  Undang-Undang  Minerba  terhadap  Hak  Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat
aturan-aturan,  hanya  suatu  generalisasi  mengenao  dunia  ideal. 31 Tapi  menurut  Holmes,  seorang  pelaksana  hukum (hakim), sesungguhnya mengjadapi gejala-gejala hidup secara realistis.Secara tidak langsung ini telah menunjukkan bahwa hakim berpihak pada satu sisi.
Menurut penulis jika dicermati pertimbangan hakim  mahkamah konstitusi lebih banyak menggunakan dalil yang diajukan pemerintah upaya pembelaan daripada dalil yang dikabulkan sebagian. Majelis hakim terlihat seperti mengabaikan argumentasi pemenuhan hak partisipasi masyarakat dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tentu saja keputusan mahkamah konstitusi ini sangat bertentangan dengan HAM dan lingkungan hidup.
Selanjutnya  apabila  diperjelas,  UU  Minerba  yang  baru  menurut  masyarakat  dianggap  tidak  menghadirkan pasal yang membela kepentingan masyarakat atau dapat menjadi 182ebagai bagi kerakusan keuntungan pribadi tanpa mempedulikan  kelestarian  lingkungan  dan  dampak  lain  yang  akan  ditimbulkan.  Hal  ini  jelas  tidak  mencerminkan kesejateraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka revisi UU Minerba dinilai perlu ditolak dengan Judicial Review guna terjadi  pembatalan  UU  tersebut  karena  kebijakan  yang  dibuat  pemerintah  terutama  dalam  penegakan  hukum  serta pengimplementasian regulasi sangat diperlukan. Tetap melihat Hasil dari Judicial Review UU Minerba ini merupakan pukulan  bagi  masyarakat  karena  Mahkamah  Konstitusi  turut  serta  mempersempit  ruang  partisipasi  masyarakat. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  menyebut  bahwa  Pasal  162  merupakan  pasal  berbeda  dengan  kenyataan  di masyarakat yang selama ini justru dikriminalisasi menggunakan pasal tersebut.
Upaya  masyarakat  dalam  melakukan  judicial  review  di  MK  patutnya  diberi  apresiasi  meski  hasil  yang didapatkan lain dari kata memuaskan. Pemerintah dalam hal ini seharusnya memperhatikan sila ke 5 Pancasila yaitu ‘’Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia’’ dalam membuat keputusan.

## Peran pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat
Berbicara mengenai peran pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat seyogyanya akan dapat  terlaksana  apabila  terdapat  dari  peran  pemerintah  daerah  yang  mendukung  suatu  kebijakan  melalui  sebuah kebijakan  yang  sejalan  pada  program-program  pemerintah  dan  berbagai  kegiatan  pembangunan  daerah  di  setiap organisasi perangkat daerah yang ada. Dalam hal ini bisa saja ada kemungkinan apabila pemerintah daerah membuat suatu produk hukum atau yang dikenal peraturan daerah Perda yang nantinya di dalamnya terdapat suatu pengakuan perlindungan penghormatan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat itu sendiri.
Di dalam Pasal 9 UU No.23/2014 membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) bagian, yakni: a. Urusan  pemerintahan  absolut,  adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  sepenuhnya  menjadi  kewenangan  Pemerintah Pusat;
b. Urusan  pemerintahan  konkuren,  adalah  Urusan  Pemerintahan  yang  dibagi  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren tersebut diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah; dan
c. Urusan pemerintahan umum, adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden 182ebagai kepala pemerintahan
Mengenai  perlindungan  MHA,  jelas  PEMDA  melalui  PERDA  mempunyai  peran  penting  dalam  hal  ini. Kewenangan  pembentukan  Perda  merupakan  salah  satu  wujud  kemandirian  daerah  dalam  mengatur  urusan  rumah tangga  daerah  atau  urusan  pemerintahan  daerah.  Perdamerupakan  yang  strategis  sarana  mencapai  tujuan desentralisasi. 32 Lahirnya  109  Perda-perda  Adat  di  berbagai  daerah  diIndonesia memang terkesan menggembirakan mengingat  semangat  otonomi  daerahtidak    sekedar    berkaitan    dengan    peningkatan    peran    pemerintahan    daerah dalam aspek politik dan ekonomi atau keuangan daerah, tetapi juga berimbas pada lahirnyaperaturan-peraturan daerah, baik secara umum maupun secara khusus yang berbasishukum  adat.  Dalam  beberapa  kasus  Perda  Adat  tentang Kedudukan    MasyarakatBaduy  di  Kecamatan  Cikesik,  Kabupaten  Pandeglaang  Provinsi  Banten,  dan  Perdatentang Tanah Toa, di Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan juga terlindungi secara efektif.
Upaya  aktif  pemerintah  daerah  melalui  kebijakan  perlindungan  dan  penghormatan  terhadap  MHA  sangat diharapkan terjadi untuk dapat meredam bahkan menghilangkan dampak-dampak dari tiap perselisihan atau konflik adat  yang  pernah  terjadi. 33 Kemudian  daripada  itu  MHA  sangat  mengharapkan  komitmen  dari  pemerintah  daerah
31 HM. Soerya Respationo and M. Guntur Hamzah, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum,” Yustisia Jurnal Hukum 2, no. 2 (2013): 101–7, https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10194.
32 Thontowi, “Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia.”
33 Frichy Ndaumanu, “Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur,” Jurnal HAM 9, no. 1 (2018): 37, https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.37-49.
Shelvi  Rusdiana,  Winda  Fitri,  dan  Felysha  Putri  Divia. Kontroversi  Revisi  Undang-Undang  Minerba  terhadap  Hak  Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat
dalam hal mengakui dan memberikan fasilitas terhadap lembaga adat salah satu pranata sosial masyarakat yang hidup tumbuh dan berkembang dalam menegakkan hukum adat yang berlaku di tengah MHA.
Seiring berjalannya waktu MHA mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA oleh Kementerian Dalam  Negeri  telah  membuka  jalur  yang  jelas  dalam  mewujudkan  janji  negara  untuk  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan MHA yang terdiri dari 12 pasal, peraturan ini menjelaskan bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota, sesuai  kewenangannya  dan  dengan  membentuk  Panitia  MHA  Kabupaten/Kota,  melakukan  pengakuan  dan perlindungan MHA. Pedoman tersebut berlaku bagi seluruh MHA di Indonesia, baik yang memiliki wilayah kelola di hutan, maupun yang di pesisir dan laut. Tahap pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan melalui:
1) Identifikasi MHA oleh Bupati/Wali Kota melalui Camat untuk mendata; (1) sejarah MHA, (2) wilayah adat, (3) hukum adat, (4) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan (5) kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
2) Verifikasi dan Validasi MHA oleh Panitia MHA Kabupaten/Kota 183ebagai dasar rekomendasi penetapan MHA yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota
3) Penetapan  MHA  oleh  Bupati/Wali  Kota  dalam  dengan  Keputusan  Kepala  Daerah,  yang  kemudian  dilaporkan kepada Gubernur.
MHA juga merupakan bagian dari penduduk dan warga Indonesia, mereka juga berhak mendapatkan fasilitas, pelayanan dan uluran tangan dari pemerintah sama seperti rakyat Indonesia lainnya, baik bersifat material maupun non material, mereka juga harus didorong dan ditingkatkan kehidupan sosial maupun ekonominya. Masih banyak tugas yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan MHA di Indonesia, termasuk masih kurangnya infrastruktur  dan  sarana  prasana  di  lokasi  MHA  yang  umumnya  sulit  dijangkau.  Kesuksesan  pembangunan  yang dilakukan pemerintah juga tidak lepas dari adanya dukungan semua pihak baik pemerintah, pemerintah daerah setempat, masyarakat luas juga termasuk MHA itu sendiri.

## SIMPULAN
UUD a 1945 atelah mengatur a secara a tegas mengenai pengakuan a dan penghormatan a hak-hak tradisional masyarakat hukum  adat  melalui  pasal  18b  ayat  2.  Walaupun  sudah  diatur  secara  tegas,  pengakuan  dan  penghormatan  MHA seringkali  terabaikan.  Lahirnya  UU  nomor  3  tahun  2020  menyebabkan  berbagai  kontroversi  diakibatkan  beberapa pasal yang terkesan memojokkan MHA dan mengagungkan oligarki demi keuntungan sepihak.
Resistensi a masyarakat a terhadap a kegiatan a pertambangana  183ebagai a bentuk a penolakan pertambangan a karena terdapata dampak yang ditimbulkan a tetap dianggap gangguan pengusaha tambang a dan dapat dipidanakan. Selain itu, pembaruan a UU Minerbaa tahun a 2020 juga menghapus a sanksi pidana bagi a pejabat yang berpotensi a korupsi dengan a mengeluarkan a izin  dan  melakukan a penyalahgunaan a wewenang  dalam  penerbitan  perizinan.  Hal a ini  jelas bertentangan dengan a penjelasan dalam naskah a akademik UU Minerba yang a baru dan juga bertentangan dengan a Pasal 27 ayat a (1) UUD a 1945.
Dalam a hal ini a masyarakat melakukan aupaya judicial a review ke MK. Putusan Mahkamah a Konstitusi (MK) yang a menolak  uji a materi  (judicial  review)  UU a Minerba.  Putusan  MK a Nomor  37/PUU-XIX/2022  ini  dinilai memperkokoh a kepentingan a oligarki tambang sekaligus a menghancurkan a keselamatan a rakyat.
Melihat dari peliknya permasalahan di atas tentunya masyarakat mengharapkan perang lebih dari pemerintah. MHA dalam  hal  ini  diberikan  tempat  khusus  dalam  menyalurkan  aspirasi  aspirasinya  melalui pemerintah  daerah  masing- masing.  Perda  dalam  hal  ini  harus a dapata  menjamin a upaya  pemberdayaan a pembinaana  penghormatan  dan perlindungan MHA 183ebagai subjek pembangunan.

## SARAN
1. Pemerintah memberikan kepastian a hukum a tentang a pengakuan a keberadaan MHA a wilayah adata dan a hak-hak tradisionalnyaa yang menjadi a akar a konflik dan pengadaian hak MHA  di kawasan pertambangan 2. Pemerintah  sebaiknya  melakukan  kajian  ulang  terhadap  UU  NO  3  Tahun  2020  agar  dapat  menyelaraskan kemakmuran masyarakat dan kepentingan negara.
3. Pemerintah a daerah a disarankan a membentuk  sebuah a rancangana  peraturan  daerah a khusus  mengatur a perlindungan a dan  penghormatan a MHA a yang  di  dalamnya a mengatur  tentang  pengakuan a MHA,  hak  dan kewajiban pemerintah daerah a dan MHA, pemberdayaan a MHA dan pembinaan a terhadapa MHA pada daerahnya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A. Putu Wiwik Sugiantari, S.H., M.H. “AKTUALISASI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN,” no. 1 (2004): 1–14.
Adat,  Warga,  and  Suladesi  Utara.  “Urgensi  Rancangan  Undang-Undang  Masyarakat  Adat  Ditinjau  Dari  Konflik Warga Adat Toruakat Di Suladesi Utara” 4 (2022): 185–95. https://doi.org/10.47476/assyari.v4i3.1384. Alhakim,  Abdurrakhman,  and  Eko  Soponyono.  “Kebijakan  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Terhadap Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.” Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia 1,  no.  3  (2019):  322–36. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336.
Anggoro, Teddy. “KAJIAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAM DALAM LlNGKUP NEGARA KESATUAN  REPUBLIK  INDONESIA.” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 36,  no.  4  (2017):  487. https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no4.1477.
Asilah,  Annisa  Thurfah,  and  Heru  Sugiyono.  “Kepastian  Hukum  Izin  Usaha  Pertambangan  Khusus/IUPK  (Studi:
IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam UU Minerba).” National Conference on Law Studies (NCOLS) 2, no. 1 (2020): 552–65.
Denis  Dwi  Nastiti,  Rahayu  Subekti.  “JUDICIAL  REVIEW  OLEH  MAHKAMAH  KONTITUSI  TERHADAP  UU NO.3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA.” Economist 385, no. 8552 (2007): 607–15. https://doi.org/10.4337/9781788970228.00060.
Disemandi,  Hari,  and  Putrie  Nadia.  “PENEGAKAN  HUKUM  LINGKUNGANDI  INDONESIA:  KAJIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.” Maleo Law 5, no. 2 (2021): 13-25hlm.
Dondo, Sri Mela, Burhanuddin Kiyai, and Novie Palar. “Dampak Sosial Pengelolaan Tambang Emas Di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow.” Jap 7, no. 101 (2021): 63–72.
Eriyanti, Fitri. “Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar: Aplikasi Teori Emile Durkheim Tentang Moralitas Dan Pendidikan Moral.” Demokrasi 5, no. 2 (2006): 141–55.
Faisal, Faisal, and Derita Prapti Rahayu. “Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba Dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi.” Bina Hukum Lingkungan 5, no. 2 (2021): 287–303. https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.189. Fransiskus  Saverius  Nurdin.  “KEWAJIBAN  NEGARA  MENGAKUI  DAN  MENGHORMATI  MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI ENTITAS DASAR PEMBENTUK PERADABAN BANGSA Fransiskus Saverius Nurdin.” Universitas Kristen Wira Wacana , 2019, 1005–20.
Hanafi Pasaribu, Yusuf, and Dewi Robiyanti. “Didikan Positif Hukum Adat Tentang Membudayakan Sikap Berbagi Untuk Sesama Serta Memahami Indahnya Kebersamaan.” Journal Liaison Academia and Society (J-LAS) 2022, no. 3 (2022): 18–33. https://j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS.
Idrus,  Nur  Fadilah  Al.  “Dampak  Politik  Hukum  Dan  Respon  Masyarakat  Atas  Pembaharuan  Undang-Undang Minerba.”
Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan 3, no. 2 (2022): 114–27.
https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.14898.
Kholifah, Ayu. “Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights.” Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 6, no. 1 (2021): 26. https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10610.
Lelisari,  Lelisari,  Hamdi  Hamdi,  and  Imawanto  Imawanto.  “Kemunduran  Pengaturan  Tanggung  Jawab  Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara.” Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 9, no. 2 (2021): 404–21. https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.907.
Muazzin,  Muazzin.  “Hak  Masyarakat  Adat  (Indigenous  Peoples)  Atas  Sumber  Daya  Alam:  Perspektif  Hukum Internasional.” PADJADJARAN  Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  of  Law) 1,  no.  2  (2014):  322–45. https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7.
Nadiyya,  Ahsana.  “Menakar  Undang-Undang  Mineral  Dan  Batubara  Terhadap  Kerentanan  Perlindungan  Hak Masyarakat  Hukum  Adat.” Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 3 (2021): 195–212. https://jhlg.rewangrencang.com/%0AMENAKAR.
Ndaumanu,  Frichy.  “Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Upaya  Perlindungan  Dan  Penghormatan  Masyarakat Hukum  Adat  Di  Kabupaten  Alor  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur.” Jurnal  HAM 9,  no.  1  (2018):  37. https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.37-49.
Qurbani, Indah Dwi, and Ilham Dwi Rafiqi. “Bisnis Sektor Sumber Daya Alam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Realitas Dan Tantangan.” Media Iuris 5, no. 2 (2022): 259–84. https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348.
Rajab,  Adirandi  M,  Yoga  Andriyan,  and  Sofyan  Muhamad.  “PENGELOLAAN  MINERAL  DAN  BATUBARA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO 3 TAHUN 2020” 2, no. 1 (2022): 32–46.
Reno Fitriyanti. “Pertambangan Batubara  Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi.” Jurnal Redoks Teknik Kimia Volume 1, no. Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi (2016): 34–40. Respationo,  HM.  Soerya,  and  M.  Guntur  Hamzah.  “Putusan  Hakim:  Menuju  Rasionalitas  Hukum  Refleksif  Dalam
Penegakan Hukum.” Yustisia Jurnal Hukum 2, no. 2 (2013): 101–7.
https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i2.10194.
Rusdiana, Shelvi, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, and Lu Sudirman. “Penyuluhan Arti Penting Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pada Masyarakat Pesisir.” Sang Sewagati Journal 1, no. 1 (2023): 13–22. Santoso, Hari Agus. “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan Pkpu ‘PTB.’” Jatiswara 36, no. 3 (2021): 325–34. https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/341.
Taufiq,  Donni,  Dewi  Prima  Meiliasari,  Suci  Prihastuti,  Peran  Negara,  Dalam  Tata,  Kelola  Pertambangan,  Bahan Galian,  and  Nuklir  Semua.  “PERAN  NEGARA  DALAM  TATA  KELOLA  PERTAMBANGAN  BAHAN GALIAN NUKLIR,” 2016, 1–5.
Thontowi, Jawahir. “Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia.”
Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20, no. 1 (2013): 21–36. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2. Wila  Eka  Maya1,  Syela  Maulika  Anwar2,  Erdi  Asri3Wila  Eka  Maya1,  Syela  Maulika  Anwar2,  Erdi  Asri3. “PERTANGGUNGJAWABAN  HUKUM  PERUSAHAAN  TAMBANG  BATUBARA  TERKAIT PENCEMARAN LINGKUNGAN” 5 (2023): 154–71.