## KINERJA APARATUR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SINTANG DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

## Robert Hoffman
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : tobingunka@gmail.com dan tobing_unka@yahoo.com

## Abstract
Organizational  performance  is  an achievement   or  work   result  in     activities or  activities  or  programs  that  have  been previously  planned  in  order    to    achieve goals  and  targets  set  by  an  organization  and implemented within a certain period.
The  success  of  an  organization  to achieve  objectives  and  targets  set  within  a certain  period  of  time  must  be  realized  with the  availability  of  skilled  human  resources (HR), facilities and infrastructure owned in the implementation of work, and the availability of budget financing.
Keywords : Performance, Administration, Secretariat.

## Abstrak
Kinerja  organisasi  merupakan  suatu capaian  atau  hasil    kerja    dalam    kegiatan atau  aktivitas  atau  program  yang  telah direncanakan  sebelumnya  guna  mencapai tujuan  serta  sasaran  yang  telah  ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
Keberhasilan  suatu  organisasi  untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu harus diwujudkan dengan  ketersediaan  sumber  daya  manusia (SDM)  yang  terampil,  sarana  dan  prasarana yang dimiliki dalam pelaksanaan pekerjaan, serta ketersediaan anggaran pembiayaan. Kata Kunci : Kinerja, Administrasi,
Sekretariat.

## Latar Belakang
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sintang Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)
menempatkan  Sekretariat  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Sintang sebagai  unsur  pelayanan  terhadap  DPRD Kabupaten Sintang. Unsur pelayanan tersebut salah satunya meliputi tugas penyelenggaraan administrasi  kesekretariatan.  Selanjutnya, Sekretariat    DPRD    Kabupaten    Sintang dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi diantaranya penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang
dipimpin  oleh  sekretaris  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (Sekwan)  yang  secara  teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab  kepada  pimpinan  DPRD  dan  secara administratif  bertanggung  jawab  kepada Bupati  Sintang  melalui  sekretaris  daerah. Oleh karena itulah peranan Sekretariat DPRD Kabupaten  Sintang  yang  dipimpin  oleh Sekwan sangat strategis peranannya.
Istilah  kinerja  merupakan  terjemahan dari performance yang  dapat  diartikan sebagai prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Ada banyak pendapat  ahli  yang mengartikan tentang  istilah  kinerja.  Menurut  Keban, (2004  :  191)  bahwa  istilah  kinerja  sering diartikan  oleh  para  cendekiawan  sebagai “penampilan,” “unjuk kerja,” atau “prestasi.” Menurut Bastian (dalam Tangkilisan, 2005 :  175)  bahwa  kinerja  organisasi  merupakan gambaran  mengenai  tingkat  pencapaian pelaksanaan  tugas  dalam  suatu  organisasi, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi  tersebut.  Begitu juga menurut Encyclopedia  of  Public  Administration  and Public  Policy Tahun  2003  (dalam  Keban, 2004 : 193), bahwa kinerja dapat memberikan gambaran  tentang  seberapa  jauh  organisasi mencapai  hasil  ketika  dibandingkan  dengan pencapaian  tujuan  dan  target  yang  telah ditetapkan.
Kinerja organisasi merupakan suatu
capaian  atau  hasil    kerja    dalam    kegiatan atau  aktivitas  atau  program  yang  telah direncanakan  sebelumnya  guna  mencapai tujuan  serta  sasaran  yang  telah  ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka  waktu  tertentu  yang  dipengaruhi  oleh beberapa  faktor,  diantaranya  adalah  faktor sumber  daya  manusia  (SDM),  sarana  dan prasarana,  serta  anggaran  pembiayaan.  Hal ini  mengartikan  bahwa  keberhasilan  suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu harus diwujudkan dengan ketersediaan sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  terampil, sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  dalam pelaksanaan  pekerjaan,  serta  ketersediaan anggaran pembiayaan. Jadi,  dengan kata lain berhasil-tidaknya  kinerja  suatu  organisasi dipengaruhi  oleh  ketersediaan  sumber  daya manusia  (SDM)  yang  terampil,  sarana  dan prasarana  yang  dimiliki  dalam  pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsi,  serta  ketersediaan anggaran pembiayaan.
Berdasarkan  kondisi  yang  terlihat dalam penelitian ini bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang (termasuk didalamnya  penyelenggaraan  administrasi kesekretariatan)  dikatakan  sangat  berhasil padahal diketahui terdapat hambatan- hambatan yang dihadapi? Selanjutnya, meskipun ada hambatan-hambatan  yang
dihadapi    namun    keberhasilan    apa      saja yang  telah  dilaksanakan  Sekretariat  DPRD Kabupaten  Sintang  dalam  penyelenggaraan administrasi kesekretariatan?
Berdasarkan  permasalahan  tesrebut maka  peneliti  tertarik  untuk  mengadakan penelitian  ini  yang  diberi  judul  :  Kinerja Aparatur  Sekretariat  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Sintang Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan.

## Pembahasan

## A. Deskripsi Wilayah Penelitian
Kabupaten  Sintang  terletak  di  bagian timur  Provinsi  Kalimantan  Barat  atau  di antara  1°05’  Lintang  Utara  serta  0°46’ Lintang  Selatan  dan  110°50’  Bujur  Timur serta  113°20’  Bujur  Timur.  Batas  wilayah administratif  Kabupaten  Sintang  yaitu  : Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak), Sebelah Selatan : berbatasan dengan Propinsi Kalimantan  Tengah,  Kabupaten  Melawi, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang, Sebelah  Timur  :  berbatasan  dengan  Propinsi Kalimantan  Tengah, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten  Kapuas  Hulu,  dan  Sebelah  Barat :  berbatasan  dengan  Kabupaten  Ketapang, Kabupaten  Sanggau,  Kabupaten  Melawi, Kabupaten   Kapuas   Hulu   dan   Kabupaten
Sekadau.
Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ketiga terbesar di Propinsi Kalimantan Barat setelah Kabupaten  Ketapang  dan  Kabupaten  Kapuas Hulu.  Berdasarkan  data  Kabupaten  Sintang dinyatakan  bahwa  luas  wilayah  Kabupaten Sintang  yaitu  :  21.635  km2  dengan  wilayah terluas terdapat di Kecamatan Ambalau yaitu :  6.386,40  km2  atau  sebesar  29,52  persen, sedangkan  Kecamatan  Sintang  merupakan wilayah kecamatan yang terkecil dengan luas wilayahnya  yaitu  277,05  km2  atau  hanya sebesar  1,28  persen.  Dari  luas  tersebut, sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan luas sekitar 13.573,75 km2 atau 62,74 persen.
Berdasarkan  data  Kabupaten  Sintang, dinyatakan  bahwa  penduduk  Kabupaten Sintang  hingga  mencapai  371.322  jiwa  yang terdiri  dari  191.824  laki-laki  dan  179.498 perempuan. Untuk jelasnya, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.
Tabel  1. Komposisi Penduduk Kabupaten Sintang Berdasarkan Jenis Kelamin,
No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 1. Serawai 11.517 10.907 22.424 2. Ambalau 6.736 6.343 13.079 3. Kayan Hulu 11.254 11.072 22.326 4. Sepauk 24.935 23.040 47.975 5. Tempunak 14.459 13.136 27.595 6. Sungai Tebelian 15.593 14.302 29.895 7. Sintang 32.325 31.241 63.566 8. Dedai 14.599 13.646 28.245 9. Kayan Hilir 13.022 11.933 24.955 10. Kelam Permai 8.050 7.568 15.618 11. Binjai Hulu 6.098 5.648 11.746
12. Ketungau Hilir 10.939 10.157 21.096 13. Ketungau Tengah 14.669 13.635 28.304 14. Ketungau Hulu 10.659 9.707 20.366 Total : 194.855 182.335 377.190
Sumber  Data  :  Badan  Statistik  Kabupaten Sintang.
Berdasarkan  tabel  tersebut,  jumlah penduduk  terbanyak  di  Kabupaten  Sintang terdapat di  wilayah Kecamatan Sintang  yang mencapai  63.566  orang,  terdiri  atas  32.325 laki-laki    dan    31.241    perempuan.    Selain itu,  bila  dibandingkan  dengan  tahun-tahun sebelumnya, penduduk di Kabupaten Sintang selalu  mengalami  peningkatan.  selanjutnya untuk  mengetahui  komposisi  pegawai  di Kabupaten  Sintang  dapat  dilihat  pada  tabel berikut ini :
Tabel  3.  Komposisi  Pegawai  Negeri  Sipil
Daerah Kabupaten Sintang berdasarkan Jenis
Kelamin, .
No Jenis Kelamin Jumlah 1. Laki-Laki 3643 2. Perempuan 2485 Total 6128
Sumber  Data  :  Badan  Statistik  Kabupaten Sintang.
Dari  tabel  tersebut  terlihat  bahwa pegawai  negeri  sipil  daerah  di  Kabupaten Sintang  didominasi  oleh  laki-laki  dengan jumlah  3643  orang.  Selain  itu,  bila  dilihat dari  golongannya,  maka  keberadaan  pegawai negeri  sipil  daerah  Kabupaten  Sintang memiliki  golongan  yang  bervariasi  mulai dari  golongan  I,  II,  III  dan  IV,  sebagaimana dipaparkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel  4.  Komposisi  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah  Kabupaten  Sintang  berdasarkan Golongan.
No Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah 1. I 62 4 66 2. II 925 670 1595 3. III 1542 1151 2693 4. IV 1114 660 1774 Total 3643 2485 6128
Sumber  Data  :  Badan  Statistik  Kabupaten Sintang.
Berdasarkan  tabel  tersebut  pegawai negeri sipil (PNS) daerah Kabupaten Sintang kebanyakan  berada  pada  golongan  III  yang mencapai  2693  orang,  terdiri  dari  1542  PNS laki-laki dan 1151 PNS perempuan. Sedangkan bila dilihat dari eselon, maka pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Sintang yang memiliki eselon  berjumlah  642  orang,  terdiri  dari  509 laki-laki dan 133 perempuan. Eselon yang ada juga bervariasi mulai dari eselon II a, II b, III a, III b, IV a, dan IVb, sebagaimana dipaparkan dalam tabel di bawah ini.
Tabel  5.  Komposisi  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah  Kabupaten  Sintang  berdasarkan Eselon.
No Eselon Laki-Laki Perempuan Jumlah 1. II.a 1 0 1 2. II.b 22 2 24 3. III.a 51 6 57 4. III.b 73 16 89 5. IV.a 294 92 386 6. IV.b 68 17 85 Total 509 133 642
Sumber  Data  :  Badan  Statistik  Kabupaten Sintang.

## Robert Hoffman, Kinerja Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 63
Berdasarkan  data  Kabupaten  Sintang dalam  Angka  Tahun  2013  bahwa  dalam penyebarannya,  keberadaan  pegawai  negeri sipil  daerah  Kabupaten  Sintang  ditempatkan pada instansi-instansi atau lembaga di seluruh wilayah  Kabupaten  Sintang,  mulai  dari kantor-kantor  satuan  kerja  perangkat  daerah (SKPD),  kantor-kantor  kecamatan,  sekolah- sekolah  negeri  dan  swasta,  Rumah  Sakit Umum Daerah dan lain sebagainya.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  merupakan  salah satu  perangkat  daerah  di  wilayah pemerintahan kabupaten yang ditetapkan  dalam Peraturan  Daerah
Kabupaten  Sintang  Nomor  2  Tahun  2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Peraturan Bupati Sintang  Nomor 42  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Bupati  Sintang  Nomor  29  Tahun 2008  tentang  S usunan  Organisasi  dan Tata  Kerja  (SOTK) Sekretariat  DPRD Kabupaten  Sintang. Bagan  susunan organisasi  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Sintang Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 29 Tahun 2008 tentang S usunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja (SOTK) Sekretariat  DPRD Kabupaten Sintang dapat dilihat dibawah ini :
Sumber  Data  :  Badan  Statistik  Kabupaten Sintang.
Komposisi pegawai negeri sipil daerah Kabupaten  Sintang  yang  ditempatkan  pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  Sintang  bila  dilihat  dari  tingkat golongan, didominasi oleh pegawai golongan II  yang  mencapai  20  orang,  sebagaimana dalam tabel berikut ini.
Tabel  6.  Komposisi  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah  di  Sekretariat  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Berdasarkan Golongan. No Golongan Jumlah 1. IV 5 2. III 17 3. II 20 4. I 1 5 Jumlah 43 Sumber Data : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.
Selanjutnya, komposisi pegawai negeri sipil  di Sekretariat  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang bila dilihat dari  tingkat  eselon,  berjumlah  22  orang, sebagaimana dalam tabel berikut ini.
Tabel  7.  Komposisi  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah  di  Sekretariat  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sintang Berdasarkan Tingkat Eselon.
No Eselon Pangkat/Gol Jumlah 1. II.b Pembina Tk. I, IV/b 3 2. III.a Pembina, IV/a 2 3. III.b Penata Tk. I, III/d 2 4. IV.a Penata, III/c 4 5. IV.b Penata Muda Tk. I, III/b 8 6. V Penata Muda, III/a 3 7. Jumlah : 22
Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten

## Sintang.
Selanjutnya, komposisi pegawai negeri sipil di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten  Sintang  bila  dilihat  dari tingkat  pendidikan  formal,  didominasi  oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SD/SMP/ SMA yang berjumlah 25 orang, sebagaimana dalam tabel berikut ini.
Tabel  8.  Komposisi  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah  di  Sekretariat  Dewan  Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten Sintang Berdasarkan Tingkat Pendidikan. No Tingkat Pendidikan Jumlah 1. S2 7 2. S1 9 3. D3 2 4. SMP/SMA 25 5. Jumlah 43 Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang.
B. Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang dalam Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan Sekretariat DPRD
Kabupaten Sintang  dalam  menyelenggarakan administrasi  kesekretariatan  pada berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang yang
selanjutnya dituangkan dalam Rencara
Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD
Kabupaten Sintang. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang kepada peneliti dari hasil wawancara.
Sekretaris  DPRD  Kabupaten  Sintang kepada  peneliti  menjelaskan  bahwa  kedua dokumen  RPJMD  dan  Renstra  Sekretariat DPRD  Kabupaten  Sintang  tersebut  berisikan visi,  misi,  tujuan,  sasaran  dan  indikator sasaran.
Sementara  itu  yang  menjadi tujuan  strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang menurut Sekretaris DPRD Kabupaten  Sintang  dalam  penjabaran  visi dan  misi  tersebut  adalah  :  1).  Terwujudnya pelayanan  prima  terhadap  DPRD  Kabupaten Sintang,  2).  Meningkatkan  Sumber  Daya Manusia (SDM) untuk menunjang pelayanan kepada  anggota  DPRD,  dan  3).  Terciptanya hubungan  kerja    yang    sinergi    antara legislatif  dengan  eksekutif.  Sedangkan  yang menjadi  sasaran  strategis  dalam  mencapai tujuan  tersebut  adalah  :  1).  Meningkatnya kelancararan  pelaksanan  persidangan  rapat dan penyelenggaraan kegiatan DPRD, dan 2). Terciptanya keselarasan dan kesesuaian produk hukum.  Indikator  sasaran  untuk  mencapai kedua  sasaran  strategis  tersebut  yakni  :  1). Meningkatnya kelancararan  pelaksanan
persidangan  rapat  dan  penyelenggaraan kegiatan  DPRD,  dengan  indikator  sasaran meliputi  :  a).  Jumlah  rapat  komisi  yang difasilitasi  sekeratariat,  b).  Jumlah    rapat kerja  yang  difasilitasi  sekretariat,  c).  Jumlah rapat  dengar  pendapat  yang  difasilitasi sekretariat,  d).  Jumlah  rapat  paripurna  yang difasilitasi  sekretariat,  e).  Jumlah  rapat pimpinan yang difasilitasi sekretariat, dan f). Jumlah  kunjungan  kerja  dan  konsultasi  yang difasilitasi;  2).  Terciptanya  keselarasan  dan kesesuaian  produk  hukum  dengan  indikator sasaran  meliputi  :  a).  Jumlah  aspirasi masyarakat  yang  ditampung  dan  diajukan kepada anggota DPRD, b). Jumlah Rancangan Peraturan  Daerah  yang  diagendakan  untuk dibahas dan disetujui oleh DPRD, c). Jumlah Raperda  yang  disetujui  menjadi  Perda,  dan d).  Jumlah  produk  Perda  yang  merupakan penetapan hak inisiatif DPRD.
Menurut Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang  bahwa  kedua  dokumen  RPJMD  dan Renstra yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran dan  indikator  sasaran  tersebut  merupakan pedoman  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Sintang  khususnya  dalam  menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan  Kepala  Bagian  Umum  di  Sekretariat DPRD  Kabupaten  Sintang  diketahui  bahwa penyelenggaraan administrasi kesekretariatan
pada  Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Sintang yang  disesuaikan  dengan  visi,  misi,  tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten  Sintang  dilaksanakan  dengan mengadakan  pengarsipan  dokumen-dokumen penting  di  semua  kegiatan.  Menurut  Kepala Bagian Umum di Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang bahwa pengarsipan tersebut digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dan sumber informasi manakala dokumen diperlukan.
Di  samping  itu,  penyelenggaraan administrasi  kesekretariatan  pada  Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang juga dilaksanakan dengan mendistribusikan informasi ke seluruh  pegawai  sekretariat  dan  seluruh anggota  DPRD,  mengamankan  kerahasiaan dokumen-dokumen  arsip  surat,  mengelola dan  memelihara  seluruh  dokumen  tersebut yang  berguna  bagi  kelancaran  pelaksanaan tugas  administrasi  kesekretariatan.  Menurut Kepala  Bagian  Umum  di  Sekretariat  DPRD Kabupaten  Sintang  bahwa  hal  itu  dilakukan dalam rangka ketatausahaan, alat komunikasi, dan pusat dokumen.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan  Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan Kepegawaian di Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang  diketahui  bahwa  pengarsipan  yang dilakukan antara lain : surat-surat keputusan, risalah-risalah atau naskah sidang  DPRD,
surat-surat  perjalanan  dinas,  dan  surat-surat lainnya. Semua dokumen itu disimpan dalam rangka  mengamankan  kerahasiaan  dokumen serta  sebagai  upaya  untuk  memeliharanya keaslian dokumen.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan  Staf  di  Bagian  Umum  Sekretariat DPRD    Kabupaten    Sintang      diketahui bahwa  penyusunan  arsip  dilakukan  dengan penomoran,  penjilidan  dan  pembukuan. Arsip-arsip        tersebut        disimpan          dalam rak  sesuai  dengan  substansinya.  Kalau substansinya surat tersebut berkenaan dengan surat  keputusan  (SK)  maka  surat  tersebut dikelompokkan  dalam  kelompok  SK  dengan mencantumkan  nomor  urut  yang  kemudian pada  tahun  anggaran  berakhir  maka  SK-SK itu  dijilid  atau  dibundel.  Setelah  dibundel maka surat-surat tersebut disimpan dalam rak lemari  yang  telah  disediakan  dan  setelah  itu catat  dalam  pembukuan.  Hal  ini  dilakukan untuk  memudahkan  pencarian  bila  saja  surat tersebut diperlukan.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti  dengan  Sekretaris  DPRD  Kabupaten Sintang  diketahui  bahwa  penyelenggaraan administrasi  kesekretariatan  telah  ditetapkan dalam  penetapkan  kinerja  sebagai  satu kesatuan  yang  tidak  terpisah  dari  penetapan kinerja  program  kegiatan  Sekretariat  DPRD Kabupaten Sintang, sebab seluruh  program
kegiatan  Sekretariat  DPRD  tersebut  tentu memerlukan  kegiatan  pengadministrasian. Menurutnya penetapan kinerja tersebut dalam rangka mewujudkanmanajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.
Sekretaris  DPRD  Kabupaten  Sintang kepada  peneliti  mengatakan  bahwa  untuk mengukur  keberhasilan  Sekretariat  DPRD Kabupaten dalam menyelenggarakan administrasi  kesekretariatan  pada  dapat diukur  dari  pencapaian  indikator  kinerja Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Sintang  secara keseluruhan  berdasarkan  daftar  penetapan kinerja. Pencapaian indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

## Robert Hoffman, Kinerja Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 67
Tabel 9. Pencapaian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang .
No Sasaran
Indikator Pencapaian
Sasaran Satuan Target Realisasi Capaian Kinerja (%) 1. Meningkatnya kelancaran  pe- laksanaan  per- sidangan  rapat dan  penyeleng- garaan  kegiatan DPRD Jumlah Rapat
Komisi      yang d i f a s i l i t a s i sekretariat 15 kali 15 kali -
Jumlah rapat
kerja              yang d i f a s i l i t a s i sekretariat 35 kali 35 kali -
J   u   m   l   a   h rapat dengar
pendapat   yang d i f a s i   l i t a s i sekretariat 5 kali 5 kali - Jumlah rapat
paripurna  yang d i f a s i l i t a s i sekretariat 29 kali 35 kali - Jumlah rapat pimpinan  yang d i f a s i l i t a s i sekretariat. - 6 kali -
J   u   m   l   a   h k u n j u n g a n kerja dan k o n s u l t a s i y a n g difasilitasi 6 kali - - Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah : a. Ke gi a t a n Reses Tahun 1.153.045.000 1.091.754.000 94.68 b.  K u nj u n ga n k   e  r   j    a p i  m p i  n a n dan  anggota D     P     R    D d   a   l   a   m daerah, Tahun 655.900.000 423.767.000 64.61
c.  Peningkatan ka  pa  sit  a  s pi  m  pi  nan dan anggota, Tahun 2.595.965.000 1.191.988.000 76.73 d.  Penyediaan jasa  jaminan kesehatan, Tahun 287.980.000 269.955.000 93.74
e. K oor di na s i
d  e  n  g  a  n pe mer i nt a h pusat dan pe mer i nt a h d a e r a h lainnya. Tahun 1.611.620.000 1.527.182.000 94.76
2. Terciptanya keselarasan dan kesesuaian produk hukum
J   u   m   l   a   h a  s  p  i  r  a  s  i m a s y a r a k a t y a n g d i t a m p u n g dan     diajukan k   e   p   a   d   a anggota DPRD
30 kali 30 kali -
J   u   m   l   a   h R a   n c   a n g a   n
P e r a t u r a  n Daerah yang d i a g e n da ka n untuk dibahas dan disetujui oleh DPRD 16 buah
16 buah -
J   u   m   l   a   h
Raperda    yang d  i   s  e  t   u  j   u  i menjadi Perda 10 buah 10 buah -
Jumlah  produk Perda          yang
m  e r u p a  k a   n p  e n e t a p a n hak inisiatif
DPRD.
- - Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah :
1. Pembahasan Raperda. Tahun 1.753.215.000 1.598.554.500
89.14 2.  R  a  p  a  t  - rapat alat kelengkapan dewan.
Tahun 147.641.000 146.587.500
3. Rapat-rapat paripurna. Tahun 239.765.000 213.733.000 P  r  o  g  r  a  m pengembangan komunikasi,
informasi  dan media massa. - - - -
Belanja iklan pengumuman media massa. Tahun 60.000.000 59.285.000 98.81
Sumber Data : Hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Sintang.
Berdasarkan tabel tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang, menurut Sekretaris DPRD  Kabupaten  Sintang  kepada  peneliti bahwa  seluruh  kegiatan  dalam  sasaran  telah dilaksanakan  sesuai  target  yang  ditetapkan dalam  daftar  penetapan  kinerja  yakni  :  1). Meningkatnya kelancararan pelaksanan persidangan  rapat  dan  penyelenggaraan kegiatan  DPRD,  dengan  indikator  sasaran meliputi  :  a).  Jumlah  rapat  komisi  yang difasilitasi  sekeratariat,  b).  Jumlah    rapat kerja  yang  difasilitasi  sekretariat,  c).  Jumlah rapat  dengar  pendapat  yang  difasilitasi sekretariat,  d).  Jumlah  rapat  paripurna  yang difasilitasi  sekretariat,  e).  Jumlah  rapat pimpinan  yang difasilitasi  sekretariat, dan f). Jumlah  kunjungan  kerja  dan  konsultasi  yang difasilitasi;  2).  Terciptanya  keselarasan  dan kesesuaian  produk  hukum  dengan  indikator sasaran  meliputi  :  a).  Jumlah  aspirasi masyarakat  yang  ditampung  dan  diajukan kepada anggota DPRD, b). Jumlah Rancangan Peraturan  Daerah  yang  diagendakan  untuk dibahas dan disetujui oleh DPRD, c). Jumlah Raperda  yang  disetujui  menjadi  Perda,  dan d).  Jumlah  produk  Perda  yang  merupakan penetapan hak inisiatif DPRD.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang diperoleh  tersebut,  peneliti  berpendapat bahwa  kinerja  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan
administrasi  keseksekretariatan  pada  telah berhasil.  Menurut  peneliti  keberhasilan tersebut  menunjukan  bahwa  produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas Sekretariat DPRD Kabupaten  Sintang  telah  diwujudkan  dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan. Pada  produktivitas  terlihat  dari  target  dan realisasi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan  yang  telah  sesuai  dalam  . Sedangkan pada responsivitas terlihat adanya kemampuan  pegawai  Sekretariat  DPRD Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan administrasi    kesekretariatan.      Sementara itu,  pada  akuntabilitas  Sekretariat  DPRD Kabupaten  Sintang  dalam  penyelenggaraan administrasi  kesekretariatan  terlihat  dalam bentuk pertanggungjawaban Sekretariat DPRD  yang  dituangkan  dalam  Laporan Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (LAKIP)  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Sintang  atas  penyelenggaraan  administrasi kesekretariatan.
C. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten
Sintang dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan
Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakanadministrasi kesekretariatan  diketahui  dipengaruhi  oleh faktor pendukung dan faktor penghambat.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris  DPRD  Kabupaten  Sintang  bahwa faktor  pendukung  tersebut  merupakan  faktor yang  membuat  kinerja  Sekretariat  DPRD Kabupaten   Sintang   berhasil.   Menurutnya, faktor-faktor pendukung tersebut antara lain :
1. Adanya  wewenang  Sekretariat  DPRD untuk  memberikan pelayanan dan  tata laksana  guna  meningkatkan  efisiensi dan  efektivitas  administrasi  DPRD sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
2. Adanya  kerjasama  dan  semangat  atau etos  kerja  yang  tinggi  dari  segenap personil Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang  untuk  mengabdikan  diri sebagai aparatur Negara sesuai dengan tugas  pokok  dan  fungsi  serta  adanya dukungan    dari    pimpinan    dalam setiap  tugas  pokok  dan  fungsi  yang dilaksanakan.
Selain  faktor  pendukung  tersebut, ada  juga  faktor  yang  menghambat  kinerja Sekretariat    DPRD    Kabupaten    Sintang dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,  sebagaimana  dijelaskan  oleh Sekretaris  DPRD  Kabupaten  Sintang  kepada peneliti dari  hasil  wawancara  peneliti  bahwa faktor penghambat tersebut, antara lain :
1. Kurang tersedianya sarana dan prasarana  kerja  yang  memadai  dalam menunjang  pelaksanaan  tugas  pokok dan fungsi.
2. Terbatasnya  Sumber  Daya  Manusia (SDM)  yang  terampil  sesuai  dengan bidang  tugasnya,  tidak  sebanding dengan  volume  kegiatan  anggota DPRD yang sangat tinggi.
3. Terbatasnya pagu indikatif anggaran
dalam  APBD  Kabupaten  Sintang ditetapkan  untuk  membiayai  kegiatan pengembangan peningkatan pelayanan kepada  DPRD,  sehingga  pelayanan kepada anggota DPRD masih dirasakan belum optimal.
Sekretaris  DPRD  Kabupaten  Sintang kepada  peneliti  mengatakan  bahwa  faktor pendukung  dan  faktor  penghambat  tersebut telah dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang .
Sekretaris  DPRD  Kabupaten  Sintang kepada  peneliti  mengatakan  bahwa  kurang tersedianya  sarana  dan  prasarana  kerja  yang memadai  dalam  menunjang  pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsi,  khususnya  dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dikarenakan  pada  sarana  dan  prasarana  yang tersedia di Sekretariat DPRD  Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :
a. Gedung  Kantor  Sekretariat  DPRD
Kabupaten  Sintang  terdiri  dari  1 (satu)  unit,  yaitu  gedung  kantor yang merupakan Kantor Sekretariat
DPRD,  terletak  di  Jalan  M.  Saad Nomor  1  Sintang,  disamping  itu Sekretariat DPRD Kabupaten
Sintang  juga  mengelola  gedung- gedung  seperti  :  1).  Gedung  Mess DPRD  di  Jalan  M.  Saad,  Sintang dan  2).  Rumah  Jabatan  Ketua DPRD Kabupaten Sintang di Jalan Imam Bonjol, Sintang.
b. Kendaraan  yang  tersedia  yaitu hanya  kendaraan  air  bermotor sebanyak 1 (satu) unit.
Sedangkan untuk kendaraan roda dua,
kendaraan  roda  empat  dan  komputer  pada tahun  itu  belum  dimiliki  Sekretariat  DPRD Kabupaten  Sintang.  Namun  demikian  dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang menyediakan  ruang  kantor,  lemari  rak  arsip, meja,  kursi  dan  alat  tulis  kantor.  Meskipun para  pegawai  belum  disediakan  kendaraan dinas maupun komputer, akan tetapi semuanya telah  diusahakan  oleh  pegawai  sendiri.  Pada umumnya  mereka  menggunakan  fasilitas pribadi dalam melaksanakan tugasnya.
Sekretaris    DPRD      Kabupaten Sintang  kepada  peneliti  mengatakan  bahwa terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil sesuai dengan bidang tugasnya tidak sebanding  dengan  volume  kegiatan  anggota DPRD  yang  sangat  tinggi,  disebabkan  oleh pengadaan  tenaga  administrasi  pada  belum pernah  dilakukan.  Demikian  juga  mengenai terbatasnya  pagu  indikatif  anggaran  dalam APBD  Kabupaten  Sintang  yang  ditetapkan untuk  membiayai  kegiatan  pengembangan peningkatan  penyelenggaraan  adminitrasi kesekretariatan  dikarenakan  pada  anggaran yang  diusulkan  terjadi  pengurangan  ketika pembahasan  APBD  Kabupaten  Sintang  yang dilakukan  bersama  antara  anggota  DPRD dan  Bupati  Sintang,  sehingga  pagu  anggaran yang  setujui  hanya  sebatas  yang  tertera  pada daftar penetapan kinerja. Sehingga  demikian,
kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang harus disesuaikan dengan pagu anggaran yang ada.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan  Kepala  Bagian  Umum  di  Sekretariat DPRD  Kabupaten  Sintang  diketahui  bahwa sumber  daya  manusia,  sarana  dan  prasarana, dan  anggaran  menjadi  faktor  utama  yang menghambat  kinerja  Sekretariat  DPRD Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
Begitu        juga        menurut        Kepala Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian  di Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Sintang  dari hasil wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa  terbatasnya  sumber  daya  manusia, sarana  dan  prasarana,  dan  anggaran  pada membuat terbatasnya semua program penyelenggaraan administrasi kesekretariatan yang  hanya  mengikuti  2  (dua)  kegiatan  saja yaitu  :  pelaksanaan  persidangan  rapat  dan mendokumentasikan  produk  hukum,  padahal kegiatan  di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Sintang  berdasarkan  RPJMD  dan  Renstra sangat banyak sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran  dan  indikator  kinerja  Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang.
Berdasarkan hasil wawancara
peneliti  dengan  Staf  di  Bagian  Umum
Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang diketahui bahwa terbatasnya sumber daya
manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan pada terpaksa harus memanfaatkan  apa  yang  ada,  misalnya meskipun komputer belum disediakan namun komputer  atau  laptop  milik  pribadi  sering dimanfaatkan  dalam  urusan  administrasi kesekretariatan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang diperoleh tersebut, peneliti berpendapat bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan pada yang meskipun dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat  namun  pada  umumnya  kinerja tersebut  telah  berhasil.  Hal  ini  dikarenakan pada  umumnya  pegawai  di    Sekretariat DPRD  Kabupaten  Sintang  memanfaatkan ketersediaan yang ada termasuk milik pribadi.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Kinerja  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan telah berhasil  dilihat  dari  produktivitas, responsivitas,
responbilitas dan
akuntabilitas. Pada produktivitas terlihat  dari  target  dan  realisasi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan. Sedangkan pada responsivitas terlihat adanya kemampuan pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang  dalam
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.      Sementara        itu, pada    akuntabilitas      Sekretariat DPRD  Kabupaten  Sintang  dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan  terlihat  dalam  bentuk pertanggungjawaban Sekretariat DPRD yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Sintang atas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi
Kinerja  Sekretariat  DPRD  Kabupaten
Sintang dalam penyelenggaraan
administrasi kesekretariatan pda terdiri  dari  faktor  pendukung  dan penghambat. Faktor pendukung yaitu
:  a).  Adanya  wewenang  Sekretariat
DPRD  untuk  memberikan  pelayanan dan  tata  laksana  guna  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  administrasi
DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan,  dan  b).  Adanya kerjasama  dan  semangat  atau  etos kerja yang tinggi dari segenap personil Sekretariat  DPRD  Kabupaten  Sintang untuk mengabdikan diri sebagai aparatur    Negara    sesuai      dengan tugas  pokok  dan  fungsi  serta  adanya dukungan    dari    pimpinan    dalam setiap  tugas  pokok  dan  fungsi  yang dilaksanakan. Faktor penghambat yaitu :  a).  Kurang  tersedianya  sarana  dan prasarana  kerja  yang  memadai  dalam menunjang  pelaksanaan  tugas  pokok dan  fungsi,  b).  Terbatasnya  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  terampil sesuai  dengan  bidang  tugasnya,  tidak sebanding  dengan  volume  kegiatan anggota  DPRD  yang  sangat  tinggi, dan  c).  Terbatasnya  pagu  indikatif anggaran  dalam  APBD  Kabupaten Sintang  ditetapkan  untuk  membiayai kegiatan  pengembangan  peningkatan
pelayanan  kepada  DPRD,  sehingga pelayanan  kepada  anggota  DPRD masih dirasakan belum optimal. Kinerja  Sekretariat  DPRD  Kabupaten
Sintang dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan pada  yang    meskipun    dipengaruhi oleh  faktor  pendukung  dan  faktor penghambat  namun  pada  umumnya kinerja  tersebut  telah  berhasil.  Hal  ini dikarenakan  pada  umumnya  pegawai di  Sekretariat  DPRD  Kabupaten Sintang  memanfaatkan  ketersediaan yang ada termasuk milik pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Anthony, Robert N. dan  Vijay Govindarajan. 1998. Management  Control  System. Ninth Edition . Mc Grow Hill : Illionis. Inc.
Ambarriani, Susty.  A. 2000. Manajemen Biaya . Jakarta : Salemba Empat.
Dwiyanto,  Agus.  2006. Mewujudkan  Good Governance Melayani Publik . Yogyakarta : Gadjah Mada
University.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1996. Jakarta : Balai Pustaka.
Gie,  T.L.  2005. Administrasi  Perkantoran Modern . Yogyakarta : Liberty.
Handayaningrat, Soewarno. 1996. Pengantar
Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen . Jakarta : Gunung Agung.
Hasibuan,      Malayu.      1996. Organisasi dan  Motivasi  dan  Dasar-Dasar Peningkatan  Produktivitas . Jakarta  : Bumi Aksara.
Keban, Yeremias. T. 2004. Enam Dimensi
Strategis Administrasi
Publik,
Konsep, Teori, dan Isu . Yogyakarta
: Gava Media.
Prawirosentono,  Suyadi.  1999. Kebijakan Kinerja  Karyawan .  Yogyakarta  :
BPFE.
Mangkunegara, Anwar Prabu. 2006. Evaluasi
Kinerja  SDM .  Bandung  :  Refika Aditama.
Notoatmodjo, S. 2003. Pengantar Pendidikan dan  Ilmu  Perilaku Kesehatan .
Yogyakarta : Andi offset.
Ratminto   dan  Winarsih,  Atik   Septi.  2005.
Manajemen  Pelayanan . Yogyakarta
: Penerbit Pustaka Pelajar.
Sedarmayanti. 1997. Tugas dan Pengembangan Sektretaris. Bandung : MandarMaju.
Supriyatno, Budi. 2009. Manajemen Pemerintahan . Tangerang : Media
Brilian.
Supriyono  R.  A.  1994. Akuntansi  Biaya Pengumpulan  Biaya  dan  Penentuan
Harga  Pokok Buku  I  Edisi  Ke-2.
Yogyakarta : BPFE-UGM.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik . Jakarta : Gramedia Pustaka.
Thoha,  Miftah.  1993. Perilaku  Organisasi  – Konsep  Dasar  dan  Aplikasinya .
Cetakan  Ke  Enam.  Jakarta  :  Raja Grafindo Persada.
Tunggal, Amin Widjaya. 1996. Dasar-Dasar
Budgeting . Jakarta : Rineka Cipta.

## Webster’s New World Dictionary of the
American Language . 1956.
Winarno,  B.  2005. Teori  dan  Proses Kebijakan  Publik .  Yogyakarta  : Media Presindo.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana  telah  dua  kali  diubah terakhir  dengan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2008  tentang
Pemerintahan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2   Tahun  2008  tentang  Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
Data Penunjang :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sintang.