Vol. 5. No. 2 (2022) 160-175
Vol. 5. No. 2  (2022) 160- 77 E-ISSN: 2723-4681 P-ISSN: 2722-2764 Published online on the journal's website: http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith
Prinsip Kemanfaatan Ujrah pada Take Over Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di Bank
Syariah melalui Pendekatan Maqāshīd Syarī ah Maudyna Fitria 1, Rahmadi Indra Tektona 2, Dyah Ochtorina Susanti 3
Fakultas Hu Maudyna Fitria, Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti
Fakultas Hukum Universitas Jember, Indonesia Email: rahmadiindra@unej.ac.id Submitted: Revised: Published: 14-11-2022 22-12-2022 31-12-2022 DOI: https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.503

## Abstract
The ujrah system in the take over of home ownership loans in Islamic banks on the use of hawalah and qardh contracts, which are basically hawalah and qardh contracts, is a type of tabarru' contract which is helpful or voluntary and may not take profit. The existence of taking Ujrah or fees in take over KPR transactions by Islamic banks, of course, is a deviation with the meaning of tabarru', namely helping, but  taking  Ujrah  in  the  hawalah  contract  is  allowed  based  on  the  DSN  fatwa  Number  58/DSN- MUI/V/2007 concerning Hawalah bil Ujrah must based voluntarily and by agreement, although hawalah itself in the theory of Islamic law contracts is a tabarru or non-profit contract. The research method is a normative (doctrinal) research method, which examines or analyzes legal rules related to the object of this research, namely the ujrah system in take over in Islamic banks. So it can be concluded that the use of  the  ujrah  system  in  the  practice  of  taking  over  home  ownership  loans  at  Islamic  banks  has  the characteristics of a fee-taking system for the benefit of goods or services, not to get excessive profits because it is helping.
Keywords: Ujrah, Take Over, Tabbaru’

## Absktrak
Sistem ujrah dalam take  over kredit kepemilikan  rumah  di  bank syariah  terhadap  penggunaan  akad hawalah dan qardh yang pada dasarnya kedua akad tersebut termasuk jenis akad tabarru ’ yang bersifat tolong menolong, sukarela dan tidak boleh mengambil profit. Adanya pengambilan ujrah (fee) dalam transaksi take over KPR oleh bank syariah, tentunya merupakan penyimpangan dengan makna tabarru’ yaitu tolong menolong, tetapi pengambilan ujrah pada akad hawalah diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN  Nomor  58/DSN-MUI/V/2007  tentang  hawalah  bil  ujrah  harus  didasari  dengan  sukarela  dan kesepakatan walaupun hawalah sendiri pada teori akad hukum islam merupakan akad tabarru atau non  profit.  Jenis  metode  penelitian  adalah  normatif  (doktrinal),  yang  mengkaji  atau  menganalisa aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian ini yaitu sistem ujrah dalam take over
Vol. 5. No. 2 (2022) 160-175
di bank syariah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan penggunaan sistem ujrah pada praktik take over kredit  kepemilikan  rumah  di  bank  syariah  mempunyai  karakteristik  sebagai  sistem  pengambilan  fee suatu manfaat benda atau jasa bukan untuk mendapat keuntungan yang berlebihan karena bersifat tolong menolong.
Kata Kunci: Ujrah, Take over, Tabbar u’

## A. PENDAHULUAN
Kredit kepemilikan rumah (selanjutnya disebut KPR ) merupakan salah satu fasilitas yang sangat dikenal oleh masyarakat sebagai alternatif untuk memiliki sebuah hunian bagi mereka yang tidak memiliki cukup dana. Eksistensi pembangunan di sektor perumahan sampai saat ini terus  meningkat  sehingga  fasilitas  penyediaan  perkreditan  oleh  bank  pemerintah  maupun swasta  menawarkan  program  yang  cukup  beragam  demi  menarik  minat  masyarakat  untuk menggunakan jasa mereka. Bank yang merupakan suatu lembaga keuangan berfungsi sebagai penghimpun  dan  penyalur  dana  masyarakat  maka  untuk  menyalurkan  dana  berupa  kredit kepada masyarakat sebagaimana mengacu pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang  Perbankan  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 mengeluarkan  fasilitas  KPR  dengan  berbagai  macam  variasi  guna  membantu  nasabah  untuk memiliki rumah sendiri melalui pembiayaan. 1
Bank  syariah  merupakan  salah  satu  bentuk  yang  merespresentasikan  perkembangan sistem  ekonomi  Islam  di  Indonesi a.  Selain  itu,  bank  syari’ah merupakan  sistem  perbankan Indonesia  selain  bank  konvesional  dengan  menerapkan  prinsip  syariah  dalam  transaksinya untuk menghindari transaksi yang mengandung riba, gharar, maysir, dzalim dan objek haram lainnya. 2 Pembiayaan pada bank syariah memakai sistem bagi hasil dengan perhitungan margin keuntungan  serta  larangan  adanya  bunga (riba). Inovasi  dan  produk  bank  syariah  selalu mengalami  perkembangan  secara  pesat  dalam  rangka  mempertahankan  keberadaan  bank syariah. Salah satu dari inovasi produk dari bank syariah adalah pembiayaan kredit kepemilikan rumah atau yang kita kenal dengan singkatan KPR.
Upaya  dari  nasabah  yang  terbebani  oleh  suku  bunga  pada  pembiayaan  KPR  serta kekhawatiran  terhadap  praktik  riba  khususnya  umat  muslim  yaitu  dengan  cara  melakukan pengalihan  pembiayaan  KPR  kepada  bank  syariah  dikenal  dengan  transaksi Take  Over . Berdasarkan  permintaan  nasabah  pengalihan  pembiayaan  tersebut  dilakukan  oleh  bank syariah  dengan  cara  mengambil  alih  transaksi  non  syariah  menjadi  transaksi  yang  sesuai dengan  syariah.  Penggunaan  akad  yang  digunakan  oleh  bank  syariah  untuk  peralihan  utang nasabah dari bank konvensional dengan cara memberikan jasa menggunakan akad hawalah atau  menggunakan qardh yang  disesuaikan  dengan  ada  tidaknya  unsur  bunga  dalam  utang nasabah kepada bank konvensional.
1 Pribadi, R. W. (2019). Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi Akad Musyarakah Mutanaqisah Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam , 2 (1), 65-90.
2 Muhamad Syafe’ i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek , (Jakarta: Gema Insani press, 2001), hlm. 48.
Vol. 5. No. 2 (2022) 160-175
Peralihan  ini  dapat  juga  disebut  sebagai hawalah, yaitu hawalah  muthlaqah, karena muhal’alaih (penerima  hawalah)  tidak  memiliki  utang  kepada muhil (nasabah),  karenanya pengalihan itu tidak terkait dengan utang bank kepada muhil (nasabah), karena memang utang itu tidak pernah ada. Penggunaan akad hawalah dan qardh yang pada dasarnya akad hawalah dan qardh termasuk jenis akad tabarru’ yang bersifat tolong menolong atau sukarela dan tidak boleh mengambil profit.
Adanya  pengambilan ujrah atau fee dalam  transaksi take  over KPR  oleh  bank  syariah, tentunya  merupakan  penyimpangan  dengan  makna tabarru’ yaitu  tolong  menolong,  tetapi pengambilan ujrah pada akad hawalah diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN Nomor 58/DSN- MUI/V/2007  tentang hawalah  bil  ujrah harus  didasari  dengan  sukarela  dan  kesepakatan walaupun hawalah sendiri  pada  teori  akad  hukum  islam  merupakan  akad tabarru atau non profit. Sehingga berdasarkan uraian tersebut permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana rekontruksi  sistem ujrah terhadap take over kredit kepemilikan rumah di bank syariah.

## B. METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif (legal  research) yang merupakan penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang  ada  dalam  hukum  positif  yang  berlaku  dan  berhubungan  dengan  subtansi  dalam penelitian  ini.  Tipe  penelitian  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  mangkaji  berbagai  aturan hukum yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan serta literatur yang berisi konsep-konsep  teoritis.  Pendekatan  masalah  digunakan  untuk  memperoleh  jawaban mengenai  isu  hukum  yang  akan  dipecahkan.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam penelitian  penelitian  ini  adalah  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan  konseptual ( conseptual approach ). Peneliti menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Prinsip Kemanfaatan dalam Sistem Ujrah pada Take Over Kredit Kepemilikan Rumah di Bank Syariah
Asas kemanfaatan dalam penelitian ini merujuk pada prinsip utilitariasnisme dan prinsip kemanfataan  pada  hukum  Islam.  Kesesuaian  asas  kemanfatan  pada  sistem ujrah dengan prinsip utilitarinisme pada  penelitian  ini  menggunakan  teori  filsuf  terkemuka  yaitu  Jeremy Betham.  Teori utilitarianisme merupakan  suatu  prinsip  bertujuan  untuk  gambaran  hukum bermanfaat untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Peneliti merujuk pada prinsip utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Betham terhadap sistem ujrah dalam take over kredit  kepemilikan  rumah  di  Bank  Syariah.  Jeremy  Betham  merupakan  seorang  filsuf  asal Inggris yang mempopulerkan asas utilitis serta memformulasikan paham utilitarianisme yang
Vol. 5. No. 2 (2022) 160-175
dikenal dengan utulitariasnisme klasik. 3 Pada paham utilitarisnisme klasik, Betham mempunyai tujuan  untuk  mengubah  praktik  sosial  pada  hukum  yang  tidak  berguna  menjadi  berguna sehingga  diperlukannya  teori  etika  normatif  sebagai  alat  kritis  untuk  mencapai  tujuanya sehingga pandangan Betham terkait dengan utilitis merupakan bagian dari sistem etika. 4 Pada sistem etika secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu teleologis dan deontologi . Pada sistem teleologis berorientasi pada tujuan yang mana baik tidak suatu perbuatan diukur berdasarkan hasilnya artinya tujuan tersebut adalah kebahagiaan untuk banyak orang. Pada sistem  deontologi  merupakan  sistem  etika  beorientasi  pada  tujuan  orang  melakukan  suatu perbuatan tdan tidak mengukur baik buruknya suatu perbuatan tanpa melihat hasilnya. Oleh sebab  itu  dari  kedua  sistem  etika  tersebut  Bentham  menggunakan  sistem  etika  teleologis dengan melihat hasil atau tujuan suatu perbuatan dilakukan yakni baik buruknya perbuatan itu dengan mengedapankan kebahagiaan banyak orang.
Pandangan Betham segala hasil dan tujuan dari suatu perbuatan wajib mendatangkan manfaat,  keuntungan,  kesenangan,  dan  kebahagiaan,  atau  sesuatu  yang  dapat  mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan, atau ketidakbahagiaan. 5 Kebahagiaan dan kesenangan  sendiri  dapat  dicapai  ketika  sesorang  bebas  dari  kesengsaraan  sehingga  dari penjelasan tersebut dapat dipahami jika terdapat suatu ketentuan dinilai buruk dan tidak baik maka  ketentuan  tersebut  tidak  bermanfaat  dan  membawa  kesengsaraan  sehingga  tidak menciptakan kebahagiaan. 6
Merujuk  pada  teori  utilitarianisme  oleh  Betham  jika  dikaitkan  dengan  sistem ujrah terdapat  banyak  manfaat,  keuntungan,  kesenangan,  dan  kebahagiaan  yang  menguntungkan kedua  belah  pihak  baik  nasabah  dan  bank.  Adanya  sistem ujrah pada take  over kredit kepemilikan  rumah  di  bank  syariah  ditujukan  untuk  menjamin  komitmen  bank  dalam membayar utang nasabah pada bank sebelumnya serta ditujukan untuk membayar jasa yang diberikan karena bank yang menfasilitasi kebutuhan nasabah untuk pelunasan dalam hal ini nasabah  juga  diuntungkan  karena  adanya  jasa take  over nasabah  tertolong  karena  nasabah mendapat  uang  beserta  pelayanan  jasa take  over secara  cepat  dengan  mekanisme  yang mudah.
Kesesuaian  tersebut  telah  diuraikan  dan  dianalisis  pada  uraian  sebelumnya  dengan kesimpulan  bahwa  sistem ujrah terdapat  banyak  manfaat,  keuntungan,  kesenangan,  dan kebahagiaan yang menguntungkan kedua belah pihak baik nasabah dan bank. Adanya sistem ujrah pada take  over kredit  kepemilikan  rumah  di  bank  syariah  ditujukan  untuk  menjamin komitmen bank dalam membayar utang nasabah pada bank sebelumnya serta ditujukan untuk membayar  jasa  yang  diberikan  karena  bank  yang  menfasilitasi  kebutuhan  nasabah  untuk
3 Latipulhayat,  A.  (2015).  Khazanah:  Jeremy  Bentham. Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum  (Journal  Of Law) , 2 (2). 4 Julia Driver , The History of Utilitarianisme, The Metaphysics Research Lab Center fotthe Study of Language and Information, Standford University, the Winter 2014 edition of the Stanford Encyclopedia of Philosophy, ISSN: 1095-5054,  hlm.  3.  Diakses  melalui https://plato.stanford.edu/entries/utilitarianism-history ,  pada  tanggal  03 Oktober 2022.
5 Atip Latipulhayat. op. cit., hlm. 415.
6 Ibid . Hlm 414.
Vol. 5. No. 2 (2022) 160-175
pelunasan  dalam  hal  ini  nasabah  juga  diuntungkan  karena  adanya  jasa take  over nasabah tertolong  karena  nasabah  mendapat  uang  beserta  pelayanan  jasa take  over secara  cepat dengan mekanisme yang mudah. Karena pandangan Betham menekankan kemanfataan wajib mendatangkan manfaat, keuntungan, kesenangan, dan kebahagiaan, atau sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan, atau ketidakbahagiaan. 7
Terminologi kemanfaatan dalam Islam sendiri dikenal dengan istilah maslahah . Secara etimologis maslahah bermakna manfa’ah ,  Yusuf  Hamid  menyatakan  maslahah  mempunyai 2(dua) arti yaitu majazi dan haqiqi. 8 Maslahah dalam arti majazi ialah kepastian manusia dalam mengambil  manfaat  sedangkan  makna maslahah dalam  arti haqiq i  ialah  di  dalam  suatu perbuatan  terdapat  manfaat.  Perbedaan  makna  dari  dua  istilah  terletak  pada  pengambilan manfaat tersebut jka al-maslahah dalam arti majazi adalah manfaat yang dicari dan diciptakan oleh manusia contohnya seperti bercocok tanam dan berdagang yang di dalamnya terdapat manfaat. Al-maslahah dalam  arti haqiqi adalah  suatu  perbuatan  yang  di  dalamnya mengandung kemanfaatan contohnya seperti pena memiliki kemaslahatan untuk penulisan. 9 Kholil dalam Hendri Hermawan et.all menjelaskan bahwa maslahah berasal dari bahasa arab  yang  telah  dibekukan  kedalam  bahasa  Indonesia  menjadi  kata  maslahat  bermakna mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan (manfa’ah) dan mencegah kerusakan (mafsadah). 10 Al-maslahah secara  terminologi,  dikemukakan  oleh  Amir  Syarifuddin, et.all dalam  Soimah  membagi  makna maslahah kedalam  2  (dua)  makna  yaitu jalb  al- manafi’ (membawa  manfaat)  artinya  mewujudkan  manfaat  untuk  mendatangkan  kesenangan  pada manusia dan dar’u al -mafasid berarti menjauhkan manusia dari kerusakan dan keburukan. 11 Al-maslahah dikenal  dengan  berbagai  istilah  salah  satunya  adalah munasib karena  istilah tersebut digunakan karena maslahah merupakan salah satu cara untuk menetapkan hukum yang dikenal dengan maslahah mursalah. 12
Maslahah mursalah merupakan salah satu metode penetapan hukum secara efektif yang telah  dilakukan  dari  zaman  Rasululah,  sahabat,  serta  mujtahid. 13 Maslahah  mursalah merupakan hukum syariah bersumber pada ijtihad tanpa bersandar lansung kepada Al- Qur’an dan hadist oleh sebab itu metode tersebut menjadi pro kontra karena sebagian ulama tidak menerima  dan  meragukan  walaupun  mayoritas  ulama  menerima  metode  tersebut  dengan syarat-syarat  yang  ketat. 14 Bakar  dalam  Hendi  menyatakan  walaupun maslahah  mursalah merupakan  metode  ijtihad  yang  tidak  secara  lansung  bersandar  pada  Al- Qur’an  dan  Hadi ts
7 Ibid .
8 Yûsuf  Hâmid  al-Âlim, al-Maqâsid  al- ‘Âmmah  li  asy - Syarî‘ah  al -Islâmiyyah ,  (Herndon  Virgina:  The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), hlm. 132.
9 ibid.
10 Adinugraha,  H.  H.,  &  Mashudi,  M.  (2018).  Al-Maslahah  al-mursalah  dalam  penentuan  hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 4 (01), 63-75.
11 Siti Nur Soimah, Tesis, “ Keabsahan Akad Murab ahah Dengan Sistem Ba’i Al - Wafa’” (Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2019), hlm 123.
12 Ibid.
13 Hendri Hemawan, op.cit , hlm 65
14 Ibid.
Vol. 5. No. 2 (2022) 160-175
akan  tetapi  semua  hukum  syariat  baik  yang  bersumber  secara  langsung  atau  pun  tidak semuanya  bertujuan  untuk  merealisasikan maslahah karena maslahah sendiri  mengukuti perkembangan  zaman 15 .  Hal  tersebut  termaktub  dalam  kaidah  fiqih hukum-hukum  itu  bisa berubah  karena  perubahan  zaman,  tempat  dan  keadaan.” 16 Berkaitan  dengan maslahah mursalah Abdul  Wahab  Khallaf  dalam  M.  Noor  Harisudin  memberikan  pernyataan  bahwa maslahah harus  nyata  dan  faktual  bersifat  umum  dan  tidak  bertentangan  dengan nash Al- Qur’an dan hadits. 17 Penggunaana maslahah mursalah oleh ulama di formulasikan pada kaidah fiqih yang sangat populer yaitu, 18 dimana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah.
Kaidah  di  atas  diformulasikan  oleh  ulama  karena  pada  tataran  operasional  pada kehidupan  masyarakat  metode maslahah  mursalah digunakan  untuk  menemukan  suatu hukum yang belum diatur dalam kehidupan masyarakat sehingga aturan tersebut ditata atau diciptakan oleh manusia selam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.  Penggunaan metode ini dalam kehidupan masyarakat dan negara sering digunakan dalam sistem lingkup ekonomi  dan  bisnis  syariah  karena  muamalah  pada  lingkup  ekonomi  dapat  berubah  seiring berkembangnya zaman oleh sebab itu kaidah fiqih sebagaimana tertera di atas menjadi salah satu rujukan. 19
Konsep maslahah  mursalah juga  sejalan  dengan  konsep  tujuan  hukum  islam  yaitu maqashid  syariah karena  keduanya  berorientasi  pada  kemanfataan  terhadap  umat  manusia dan m emiki makna bahwa setiap aturan harus sejalan dan memelihara kelima hukum syara’ yaitu  memelihara  agama,  memelihara  akal,  memelihara  keturunan,  memeliahara  harta  dan memelihara nyawa. 20 Sejalan dengan penjelasan di atas terdapat kaidah fiqih berbunyi, segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  muamalah  boleh  dilakukan,  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya . 21
Karena  segala  perbuatan  khususnya  dalam  lingkup  muamalah  boleh  dilakukan  selama tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan  diperbolehkan  selama  menciptakan kebaikan  dan  kemanfataan  bagi  umat  manusia.  Merujuk  pada  ketentuan  sistem ujrah yang diterapkan pada transaksi take over kredit kepemilikan rumah di bank syariah merupakan suatu dobrakan dalam sistem muamalah karena kebolehan pengambilan ujrah pada akad tabbaru’ yang ditujukan sebagai penjamin komitmen bank dan pembayaran jasa kepada bank syariah terhadap  jasa take  over kepada  nasabah  untuk  pelunasan  kepada  bank  konvensional  dalam konsep tolong menolong untuk menjauhi riba.
2. Istihsan dalam Sistem Ujrah Take Over Kredit Kepemilikan Rumah di Bank Syariah
15 Ibid. 16 Ibid. 17 M. Noor Harisudin, Fiqh Nusantara: Pancasila dan  Sistem Hukum Nasional di Indonesia , (Tangerang: Pustaka Compass, 2009), hlm. 32-33.
18 Hasbi asy-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam , (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 340-341.
19 Ibid.
20 Pasaribu, M. (2016). Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , 1 (04).
21 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih , (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 130.
Vol. 5. No. 2 (2022) 160-175
Istihsan adalah  salah  satu  ijtihad  untuk  menyelesaikan  suatu  masalah  yang  tidak ditemukan dalam Al- Qur’an dan Hadist sehingga hal tersebut melahirkan sebuah metode yang dikenal dengan istilah istihsan . Metode istihsan adalah metode ijtihad dengan mengutamakan maqashid  syariah .  Ijtihad menurut Mukhtar  Yahya  dan  Fathurrahman  dalam  Abdul  Wahhab Kallaf adalah suatu metode penyelesaian masalah dengan mencurahkan seluruh kemampuan berpikir mengeluarkan hukum syar’i dari dalil-dalil syara’ yaitu Al- Qur’an dan hadits. 22 Syaltuth dalam  Miftah  Faridl  dalam  Dyah  Ochtorina  Susanti  memberikan  pengertian  terkait  dengan ijtihad yang disebut dengan arra’yu merupakan penggunaan pikiran untuk menentukan suatu hukum  yang  tidak  diatur  secara  ekplisit  oleh  Al- Qur’an  dan  hadi ts  dan  penggunaan  pikiran untuk mengartikan, menafsirkan dan mengambil kesimpulan dari suatu ayat dan hadits. 23 Pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  ijtihad  merupakan  suatu  metode penyelesaian  masalah  hukum  yang  status  hukumnya  belum  diketahui.  Hal  tersebut  juga berdasarkan hadits Rasullullah SAW sebagai berikut:
Rasulullah  SAW  pernah  bersabda  kepada  Abdullah  bin  Mas’ud  sebagai  berikut: “Berhukumlah engkau dengan Al- Qur’an dan Al -Sunnah, apabila sesuatu persoalan itu engkau temukan  pada  dua  sumber  tersebut.  Tapi  apabila  engkau  tidak  menemukannya  pada  dua sumber  itu,  maka  ijtihadlah.”  Kepada  Ali  bin  Abi  Thalib,  Rasulullah  pernah  mengatakan:  “ Apabila engkau berijtihad dan ijtihadmu betul, maka engkau mendapatkan dua pahala. Tetapi apabila ijtihadmu salah, maka engk au hanya mendapat satu pahala.” 24
Istihsan sendiri  merupakan  salah  satu  metode  dari  ijtihad,  secara  etimologi istihsan berasal  dari  bahasa  arab  yaitu hasan berarti  baik  yang  kemudian  menjadi istihsan berarti menganggap  sesuatu  baik.  Sehingga  dari  istilah  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa istihsan adalah menyatakan dan mengakui baiknya sesuatu. 25 Secara terminologi istihsan para ulama berbeda  pendapat  dalam  mendefinisikan istihsan sehingga  dari  perbedaaan  tersebut disimpulkan makna dari istihsan menurut Ubaidillah dan Nawawi dalam Soimah adalah sebagai berikut: 26
a) Istihsan adalah  berpalingnya  seorang mujtahid dari  tuntutan qiyas yang jaly (nyata) kepada tuntutan qiyas yang khafi (samar);
b) Berpalingnya  seorang  mujtahid  dari  hukum kully (umum)  kepada  hukum istitsna`i (pengecualian) karena terlintas dalam pikiran para mujtahid itu bahwa ada dalil yang dianggap lebih unggul; dan
c) Berpalingnya seorang mujtahid dari kehendak hukum dzahir (jelas) kepada kehendak hukum khafi (samar) sebab ada dalil yang unggul menurut pandangan para mujtahid untuk berpindah pada hukum yang khafi (samar).
22 Dyah  Ochtorina  Susanti, Pembentukan  Persekutuan  Komanditer  (Commanditaire  Vennootschap) Berdasar  Akad  Musyarakah,  Disertasi, (Malang:  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Brawijaya, 2011), hlm. 336.
23 Ibid. hlm 337.
24 Ibid . hlm 336.
25 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh , (Jakarta: Publishing House, 1996), hlm. 102
26 Siti Nur Soimah, Tesis, “ Keabsahan Akad Murabahah Dengan Sistem Ba’i Al - Wafa’” (Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2019) hlm 118.
Vol. 5. No. 2 (2022) 160-175
Dari definisi di atas sebenarnya penggunaan istihsan dalam menentukan suatu hukum mengalami pro kontra dalam penggunaannya khususnya mazhab al- Syafi’i mengatakan bahwa istihsan adalah  cara  menemukan  hukum  dengan  hawa  nafsu  dan  mencari  enaknya  karena madzhab  syafi’i  dalam  menetapkan  suatu  masalah  lebih  condong  menggunakan  qiyas  dari pada istihsan sedangkan dalam madzhab Hanafi dan Maliki mengganggap istihsan mempunyai peranan yang sangat penting dan pengembangan hukum Islam. Sebab, banyak hal yang telah diselesaikan  dan  telah  ditetapkan  hukumnya  berdasarkan  istihsan. Istihsan dianggap  dapat merealisasikan  dan  memelihara  kemaslahatan  umat  manusia  dan  berupaya  mewujudkan maqashid syariah .
Pernyataan  tersebut  juga  selaras  dengan  Imam  Abu  al-Hasan  al-Karhi  dalam  Zahra dijelaskan bahwa istihsan merupakan suatu metode penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap  suatu masalah  yang  menyimpang  dari  ketetapan  hukum  yang  diterapkan  pada masalah  masalah yang  serupa,  karena  ada  alasan  yang  lebih  kuat  yang  menghendaki penyimpangan  itu,  dimana  alasan  sebagaimana  yang  dimaksud  yakni  berupa kemaslahatan bagi  umat  manusia.  Pernyataan  tersebut  berlandaskan  pada  Q.S.  Az-Zumar  Ayat  18  yang berbunyi : 27
ُه َكِئَٰٓل۟وُأَو ۖ َُّللَّٱ ُمُهٰ ىَدَه َنيِذَّلٱ َكِئَٰٓل۟وُأ ۚ  ٓۥُهَنَسْحَأ َنوُعِبَّتَ يَ ف َلْوَقْلٱ َنوُعِمَتْسَي َنيِذَّلٱ َْلٱ ۟اوُل۟وُأ ْم
ِبَٰبْل
“(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang- orang yang mempunyai akal sehat” (QS. az-Zumar: 18).
Maqashid  syariah berupa  tujuan  hukum  Islam  berorientasi  untuk  memperkuat kesempurnaan  hukum  Islam  dilandasi  dengan  kemaslahatan  untuk  kesejahteraan  umat manusia di akherat dan dunia. Muhammad Az Zahra dalam Atiqi Chollisni merumuskan tujuan kehadiran hukum Islam sebagai berikut:
a) Setiap  individu  dibina  agar  menjadi  sumber  kebaikan  dan  tidak  menjadi  sumber keburukan  bagi  sesama  individu,  bentuk  pembinaan  tersebut  melalui  ibadah  yang disyariatkan  seperti  shalat,  ibadah  dan  haji  masing-masing  memiliki  tujuan  filosofis untuk menciptakan kebaikan dalam hubungan sesama manusia;
b) Penegakkan  keadilan  dalam  masyarakat  dengan  mensetarakan  kedudukan  setiap individu  baik  muslim  maupun  non  muslim  maksudnya  dalam  Islam  posisi  setiap manusia disamaratakan tanpa membedakan agama yang dianut; dan
c) Menciptakan  kemaslahatan  dengan  merealisasikannya  karena  kemaslahatan merupakan tujuan utama dan menyeluruh melekat pada hukum islam sehingga tidak a da syaria’t yang berdasarkan Al - Qur’an dan hadist kecuali syaria’t tersebut terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.
Lebih  lanjut  terdapat  konsep maqashid  syariah yang  memiliki  makna  bahwa  setiap rumusan hukum dan perbuatan hukum untuk memeliahara tujuan syara’ yaitu: 28 hifzh al-din
27 Zahrah, Ushul Fiqh , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 401.
28 Abdurrahman, HRD Syariah: Teori dan Implementasi , (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 12.
Vol. 5. No. 2 (2022) 160-175
(memelihara  agama); hifzh  an  nafs (memelihara  nyawa); hifzh  al-nash  atau  hifzh  al- ‘ardh (memelihara  keturunan/kehormatan); hifzh  al- ’aql (memelihara  akal);  dan hifzh  al-mal (memelihara harta) ditujukan untuk mengambil manfaat dan menolak mudharat . Sependapat dengan  pernyataan  Imam  Al-Ghazali  bahwa  mengambil  manfaat  dan  menolak  mudharat merupakan  tujuan  makhluk  hidup.  Tujuan  tersebut  merupakan  kemaslahatan  dan  untuk mencapainya  dengan  memeliahara  tujuan syara’ .  Tujuan  syara’  yang  terdiri  dari lima  unsur pokok  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  diatas  adalah  kemaslahatan  sebaliknya  setiap  hal yang tidak memuat lima unsur pokok tersebut adalah mafsadah . 29
Al-Syatibi  dalam  Thariquddin  membagi maqashid  syariah menjadi  tiga  kategori dharuriyat,  hajiyat  dan  tahsiniyat berdasarkan  kelima  unsur  pokok  tersebut  terhadap kelangsungan  kehidupan  makhluk  hidup  guna  memelihara  dan  melestarikan  kebutuhan manusia dalam semua peringkat. 30 Dharuriyat adalah memelihara kebutuhan essesial (pokok) bersiat darurat dan mendesak bagi kehidupan manusia meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan  harta  apabila  kebutuhan  ini  tidak  dipenuhi  berakibat  fatal  dan  menimbulkan  ancaman kerusakan  serta  kebinasaan  keselamatan  manusia  di  dunia  maupun  di  akherat. 31 Hajiyat adalah  kebutuhan sekunder bertujuan untuk menghidarkan manusia dalam kesulitan hidup. Tidak  terlaksananya hajiyat dapat  diatasi  dengan rukhsah (keringanan)  sebagaimana  diatur dalam ilmu fiqih. Kebutuhan hajiyat dicontohkan dalam ruang lingkup muamalah. 32
Tahsiniyat adalah kebutuhan pelengkap dan penyempurna ditujukan untuk menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT sebatas kewajaran  dan  kepatuhan.  Kebutuhan  ini  jika  tidak  terlaksana  tidak  akan  mengancam kehidupan dan menciptakan kesulitan akan tetapi kehidupan manusia dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia. 33 Kebutuhan tahsiniyat dicontokan sebagai akhlak mulia dan adat yang baik.Tiga kebutuhan seperti yang telah diuraikan menurut Abdul Wahab Khallaf  menjadi  tolak  ukur  terealisasinya  tujuan  hukum  syariat  berupa  kemaslahatan manusia. 34
Peneliti  menganalisa  terkait  dengan  sistem ujrah dalam take  over kredit  kepemilikan rumah  di  bank  syariah  menggunakan  tolak  ukur maqashid  syariah .  Praktik take  over kredit kepemilikan rumah pada bank syariah menggunakan akad tabarru’ dalam penggunaan akad pengalihan  utang  dan  diperbolehkan  mengambil ujrah berdasarkan  Fatwa  DSN  yang ditransformasi pada Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia.  Lebih lanjut maqashid  syariah merupakan  tujuan  hukum  Islam  berorientasi  pada  kemaslahatan  hal tersebut  juga  dipertegas  oleh  Saefudin  bahwa  ijtihad  dalam  menemukan  suatu  hukum  dan mengahadapi segala siatuasi, maslahat harus dijadikan prioritas utama dan fiqih serta produk
29 Shidiq, G. (2022). Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam. Majalah Ilmiah Sultan Agung , 44 (118), 117-130.
30 Toriquddin, M. (2014). Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Al -Syatibi. Journal de Jure , 6 (1).
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ghofar Shidiq . op.cit. hlm 120.
Vol. 5. No. 2 (2022) 160-175
ijtihad  dapat  disesuaikan  dengan  kemaslahatan  masyarakat  karena  syariah  memuat  prinsip- prinsip umum yang dapat diaplikasikan diberbagai kasus dan  keadaan  karena syariat sendiri menawarkan konsep fleksibelitas akibat dari aturan dalam Al- Qur’an terkait dengan ekonomi dalam  lingkup  muamalah  tidak  ditemukan  ketentuan  dan  materi  bersifat  detail  sehingga adanya kaidah fiqih yang menyatakan segala kegiatan muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. 35
Berkenaan  dengan  sistem ujrah dalam take  over di  bank  syariah  pada  praktiknya menggunakan  akad tabbaru’ untuk  proses  pengalihan  utangnya  karena  merupakan  akad pelayanan jasa di bank syariah dan ujrah disini ditujukan untuk membayar jasa kepada bank syariah  terhadap  produk  jasanya  akan  tetapi  pengambilan ujrah pada  akad tabbaru’ oleh sebagian ulama dilarang walaupun beberapa ulama membolehkan dan melegalkan sehingga menjadi  dasar  diperbolehkannya ujrah pada  akad  tabbaru. 36 Maka maslahah menjadi ratio legis dari  legalisasi  pengambilan ujrah pada  akad tabbaru’ karena  sejatinya  setiap  ulama mempunyai  pemikiran  yang  berbeda  tentang maslahah dan  sebuah  aturan  oleh  sebab  itu keadaan  tersebut  memeculkan  subjektivisme  pemahaman  maka  peneliti  menganalisa kemaslahatan  dari  sistem ujrah dalam take  over KPR  di  bank  syariah  dengan  menggunakan teori maqashid syariah .
Pada  teori maqashid  syariah ketentuan  hukum  harus  berdasarkan  pada  nilai-nilai maqashid syariah atau yang disebut dengan ah-dharuriatul khamsah sebagai berikut: 37
a. Memelihara Agama ( Hifdz al-Din)
Agama  merupakan  pedoman  hidup  bagi  manusia  sehingga  menjadi  nilai  utama  pada setiap  aspek  kehidupan  manusia.  Jika  kita  kaitkan  dengan  adanya  sistem ujrah pada  praktik take over di bank syariah. Take over pada bank syariah merupakan layanan jasa yang ditujukan untuk  memudahkan  umat  muslim  dan  meningkatkan  eksistensi  dari  produk  syariah. Kemudahan  tersebut  didasari  pada  konsep  tolong-menolong  untuk  menerima  pengalihan utang  serta  penyelesaian  utang  nasabah  dari  bank  konvesional.  Adanya ujrah adalah  untuk menjamin komitmen bank dan pembayaran jasa yang ditawarkan kepada bank kepada nasabah dan tidak berorientasi pada profit.
Maka  hal  tersebut  tidaklah  bertentang  dengan  larangan-larangan  agama  merujuk kepada beberapa hadits Nabi yang menjadi dasar kebolehan ujrah pada praktik take over di bank syariah yaitu hadits Nabi riwayat Imam Ahmad dan Al Baihaqi dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang dialihkan haknya pada yang mampu maka dia harus menerima pengalihan itu. Hadits Nabi riwayat Imam Baihaqi dan Abu Hurairah serta Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sai’id Al Khudri, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mempekerjakan seorang pekerja, beritahukanlah upahnya.
35 http://pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam-pengembangan- sistem-ekonomi-islam , diakses pada tanggal 22 September 2022.
36 Nurjaman, M. I., Setiawan, I., & Herdiana, N. (2022). Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam , 13 (1), 165-180.
37 Ahmad Sarwat, Maqashid Syariah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 56.
Vol. 5. No. 2 (2022) 160-175

## b. Memelihara jiwa ( Hifdz al-Nafs)
Jiwa merupakan ruh yang tidak terpisahkan dari raga manusia didalamnya terdapat hak manusia untuk dijaga dan mempertahankan kehidupannya. Kaitannya terhadap pemberlakuan sistem ujrah pada  praktik take  over di  bank  syariah. Ujrah ditujukan  sebagai  penjamin komitmen bank untuk melunasi utang nasabah pada bank konvesional dilain sisi ujrah dijadikan sebagai salah satu income bank syariah untuk kegiatan operasional untuk menjaga eksistensi serta stabilitas dari bank syariah guna menjaga dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
c. Memelihara akal (Hifdzu al-Aql)
Akal adalah karunia yang diberikan Allah kepada manusia juga sebagai kelebihan diantara makhluk hidup di dunia. Keberadaan akal harus dilindungi dari hal-hal yang merusaknya karena akal  merupakan  posisi  penting  sebagai  landasan  berpikir  akan  kuasa  Allah  SWT  sehingga penggunaan akal bermanfaat jika kita kaitnya dengan sistem ujrah pada akad tabbaru’ dalam praktik take over di bank syariah merupakan salah satu pengembangan dari sistem muamalah berdasarkan ijtihad ulama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bermuamalah.
d. Memelihara Keturunan ( Hifdz an-Nasbi)
Memelihara  keturunan  berorientasi  pada  kepada  kesejahteraan  manusia  untuk melestarikan  umat  manusia.  Jika  kita  kaitkan  dengan  sistem ujrah merupakan  salah  satu income dari bank syariah selain untuk menjaga stabilitas operasional dan eksistensi terdapat sumber  daya  manusia  yang  juga  harus  dijaga  dari  latar  belakang  berbeda  untuk  menjamin kesejahteraannya.

## e. Memelihara Harta ( Hifz al-Mal)
Perspektif Islam pada harta bertujuan agar manusia dapat bertahan hidup serta menjadi kewajiban untuk dicari melalui muamalah. Memelihara harta menurut Gumanti sebagai wujud dari  solidaritas  sosial  dengan  mengutamakan  kepedulian  sosial. 38 Pemeliharaan  harta  pada perspektif  Islam  dalam  Dyah  Octorina  mensyariahkan  pengharaman  seperti  pencurian, penipuan, pengkhianatan, merusak harta orang lain dan perbuatan mengandung riba. 39 Jika dikaitkan  dengan  sistem ujrah dengan  pemeliharaan  harta  sebaimana  diuraikan  di  atas tentunya  memenuhi  hal  tersebut  ditegaskan  dalam  fatwa  DSN  menyatakan  bahwa  besaran ujrah harus ditetapkan secara jelas, pasti dan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan ujrah dapat diberikan kepada shahibul mal . 40
Merujuk  pada  penelitian  ini,  penggunaan istihsan digunakan  dalam  pengkajian pembentukan dan pelaksanaan dalam sistem ujrah pada praktek take over kredit kepemilikan rumah di  bank syariah karena adanya sistem ujrah pada praktik take over pada penggunaan akad tabbaru’ mengalami  beberapa  banyak  pertentangkan  pengunaannya  oleh  sebab  itu peneliti menggunakan pengkajian secara makro dilihat dari segi filosofis, yuridis dan sosiologis.
38 Gumanti,  R.  (2018).  Maqasid  Al-Syariah  Menurut  Jasser  Auda  (Pendekatan  Sistem  dalam  Hukum Islam). Jurnal Al Himayah , 2 (1), 97-118.
39 Dyah Ochtorina Susanti . Op.Cit. hlm 16.
40 Ketentuan Akad Fatwa DSN NO58/DSN-MUI/V2007 tentang Hawalah Bi ujrah
Vol. 5. No. 2 (2022) 160-175
Pertama , dari segi filosofis terkait sistem ujrah dalam praktik take over merupakan sistem upah  atau  pengenaan fee dari  bank  syariah  yang  telah  ditetapkan  kepada  nasabah  untuk dibayar  guna  menjamin  komitmen  bank  dalam  pelunasan  utang  nasabah  pada  bank sebelumnya dan merupakan pembayaran jasa take over kepada bank syariah. Pengenaan ujrah sendiri mendapat banyak pertentangan karena dalam ketentuan PBI, SEBI menggunakan akad tabbaru’ (non profit) pada pelaksanaan take over .
Terkait demikian jika ditinjau menggunakan teori istihsan yang memandang bahwa suatu ketentuan yang menyimpang dari kaidah namun memberikan kemaslahatan dan kemanfataan dengan umat manusia dan sejalan dengan maqashid syariah maka hukumnya diperbolehkan. Hal  tersebut  juga  telah  diuraikan  pada  penjelasan  sebelumnya  terkait  dengan  kesesuaian sistem ujrah dengan tolak ukur maqashid syariah dan terkandung kemaslahatan di dalamnya yaitu  untuk  memperlancar  kegiatan  muamalah  dalam  masyarkat  serta ujrah juga  dijadikan income bank  syariah  yang  tujuannya  untuk  pengembangan  produk  syariah  dan  menjaga stabilitas operasional bank sehingga eksistensi ekonomi syariah pada bank syariah berkembang dalam masyarakat.
Kedua , dari segi yuridis terkait sistem ujrah pada praktik take over , peneliti menemukan adanya  konflik  norma  antara  Peraturan  Bank  Indonesia  dengan  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah yang menyatakan pemindahan utang (akad tabbaru’ ) tidak disyaratkan adanya sesuatu diterima oleh pemindah utang baik berupa imbalan atau hibah. Selain itu juga dalam fatwa DSN juga terdapat banyak alternatif akad dalam pelaksanaan take over .
Ketiga , dari segi sosiologis take over sendiri merupakan jasa transaksi pengalihan utang yang  disediakan  oleh  bank  syariah  untuk  menolong  masyarakat  yang  sebelumnya  berutang pada bank konvesional dengan tujuan untuk menghindari riba walaupun terdapat ujrah yang dikenakan  sebagai  pembayaran  jasa  kepada  bank  syariah  dan  tarif  dari ujrah tersebut  telah dipatok oleh bank akan tetapi hal tersebut telah berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dengan  nasabah  pada  perjanjian  tertulis  tanpa  adanya  pemaksaan  karena take  over merupakan  suatu  penawaran  jasa  yang  disediakan  oleh  bank  syariah,  nasabah  dapat mengambil atau tidak penawaran tersebut.
3. Rekontruksi Sistem Ujrah Pada Take Over Kredit Kepemilikan Rumah Di Bank Syariah Sistem ujrah yang digunakan pada take over kredit kepemilikan rumah di bank syariah adalah  pengambilan  dan  penetapan ujrah terhadap  jasa take  over bank  syariah  untuk pelunasan utang nasabah pada bank sebelumnya (bank konvensional)yang dituangkan dalam perjanjian baku. Penggunaan akad pada take over kredit kepemilikan rumah di bank syariah dalam  penyelesaian  utang  berdasarkan  hukum  positif  dapat  menggunakan  akad hawalah ataupun  akad qardh keduanya  merupakan  jenis  dari  akad tabbaru’ .  Penggunaan  akad  dari keduanya  pun  tergantung  ketentuan  bank  syariah  dan  tentunya  kedua  akad  tersebut  tidak
Vol. 5. No. 2 (2022) 160-175
dapat berdiri sendiri sehingga pada pelaksanaanya menggunakan penggabungan akad ( hybrid contract ) yaitu penggabungan akad tabbaru’ dengan akad tijarah . 41
Akad tabbaru’ yaitu  akad hawalah atau qardh digunakan  untuk  penyelesaian  utang nasabah  di  bank  konvesional  oleh  bank  syariah  sedangkan  akad tijarah digunakan  untuk pembayaran  utang  nasabah  kepada  bank  syariah  terhadap  dana  yang  dipinjamkan  kepada nasabah sebagai pelunasan utang dan dibayar secara angsuran.
Merujuk  pada  sistem ujrah yaitu  pengambilan  dan  penetapannya  dituangkan  pada perjanjian  baku  yang  disepakati  oleh  para  pihak. 42 Perjanjian  baku  pada  transaksi take  over tersebut  membatasi  keleluasan  nasabah  terhadap  tarif ujrah yang  ditentukan  oleh  bank syariah.  Lebih  lanjut  ketidakleluasaan  tersebut  tidak  dapat  dibenarkan  karena take  over merupakan jasa disediakan oleh bank yang di dalamnya terdapat sebuah penawaran oleh bank syariah. Pengambilan dan persetujuan penawaran tersebut merupakan kuasa nasabah dapat menolak  atau  menerima.  Berkenanaan  penggunaan  akad hawalah dan  akad qardh sebagai penyelesaian utang nasabah pada bank sebelumnya.
Penulis  lebih  condong  menggunakan  akad hawalah sebagai  penyelesaian  utang  dan pemindah utang nasabah dari bank sebelumnya karena makna hawalah sendiri dalam hukum ekonomi Islam adalah pemindah utang dan hal tersebut juga ditegaskan dalam UU PBS dan dipertegas  kembali  dalam  PBI  No  9/19/PBI/2007  sebagai  pengalihan  utang  walaupun berdasarkan  fatwa  DSN  akad qardh juga  dijadikan  sebagai  salah  satu  alternatif  pengalihan utang yang diatur dalam Fatwa DSN  MUI No 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang dan  digambarkan  secara  jelas  pada  aturan  tersebut.  Terdapat  hadits  Rasulullah  SAW  yang melarang penggabungan akad qardh dengan akad bai’ (jual-beli) yaitu: 43
Dari  Abdullah  bin  ‘Amr,  Rasulullah  SAW  bersabda  “tidak  boleh  (digabungkan)  akad pinjaman  dan  akad  bai’,  tidak  boleh  ada  dua  syarat  dalam  bai’,  tidak boleh  ada keuntungan yang tidah dijamin, tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki”. (HR. Abu Daud, no. 3506; hadis hasan)
Hadits  tersebut  menjelaskan  bahwa  penggabungan  akad qardh dengan  akad bai’ oleh para ulama dalam mujahidin berpotensi menjadi sarana riba karena mungkin pembeli meminta discount dengan imbalan pengurangan pinjaman, dan ini termasuk dzariah yang dilarang oleh seluruh ulama. 44 Oleh sebab itu, terkait dengan rekontruksi sistem ujrah pada take over kredit kepemilikan  rumah  di  bank  syariah,  penulis  menggunakan  akad hawalah sebagai  akad pelunasan utang nasabah kepada bank sebelumnya. Rekontruksi sistem ujrah pada take over bank syariah harus  memperhatikan beberapa aspek dengan kesesuaian penetapan fee dengan
41 Albar, K. (2018). Kontruksi Yuridis Hybrid Contract Dalam Pembiayaan Take Over KPR pada Perbankan Syariah. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah , 2 (1).
42 Cahyani, Y. T. (2018). Konsep Fee Based Services Dalam Perbankan Syariah. El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business , 1 (2), 235-250.
43 Mujahidin,  M.  (2019).  Rekonstruksi  Akad  Muamalah  dan  Implementasinya  dalam  Ekonomi Syariah. Jurnal Iqtisaduna , 5 (1), 25-45.
44 Ibid.
Vol. 5. No. 2 (2022) 160-175
prinsip dasar ekonomi Islam seperti larangan riba, gharar sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum Islam. Adapun rekontruksi sistem ujrah pada take over sebagai berikut:
a) Penawaran  diberikan  oleh  bank  syariah  kepada  nasabah  di  saat  pengajuan  dengan menjelaskan  skema  pembiayaan take  over berserta  penjelasan  angsuran  dan pengambilan ujrah serta  biaya  admininistrasi  lainnya  sehingga  nasabah  mempunyai pertimbangan  untuk  melanjutkan  atau  tidak  proses  pengajuan  tersebut.  Penawaran tersebut ditujukan untuk menghindari ketidakleluasaan nasabah terhadap penggunaan perjanjian baku oleh bank syariah pada saat pelaksanaan transaksi take over .
b) Penggunaan  akad hawalah berjenis hawalah  muthlaqah sebagai  sarana  pelaksanaan take over dalam pelunasan utang nasabah dengan menerapkan ketentuan pada Fatwa DSN MUI No 58/DSN-MUI/V/2007 tentang Hawalah Bi Ujrah .
c) Kesepakatan para pihak dituangkan dalam akad perjanjian yang berbentuk perjanjian baku  dimana  isi/klausula  perjanjian  telah  dibakukan  dan  dituangkan  dalam  bentuk formulir  atau  blanko,  dimana  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  ketentuan  dan persyaratan  perjanjian  telah  dibakukan  terlebih  dahulu  oleh  pihak  bank  syariah  dan besaran ujrah / fee telah ditentukan oleh bank syariah.
d) Penetapan ujrah / fee telah  ditentukan  bank  syariah  dihitung  melalui  presentase platform pembiayaan dengan memperhatikan prinsip syariah.
e) Kedudukam  para  pihak  dengan  penjaminan  hak  dan  kewajiban  nasabah  dan  bank syariah dituangkan dalam perjanjian dengan menimbulkan akibat hukum yang wajib di penuhi  dan  ditaati  oleh  masing-masing  pihak  untuk  memenuhi  kewajiban  yang tertuang pada perjanjian yang telah disepakati.
Rekontruksi  dari  sistem ujrah pada  praktik take  over di  bank  syariah  dengan  berbagai jenis alternatif akad yang digunakan untuk pelunasan utang nasabah pada bank menggunakan akad hawalah yaitu hawalah bi Ujrah berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam  hukum positif dan  hukum  Islam  serta  kemanfataan  sistem ujrah berdasarkan  dengan  prinsip  kemanfatan menurut  jeremy  betham  dan  kemanfataan  dalam  hukum  Islam  sebagaimana  yang  telah diuraiakan dalam uraian di atas.

## D. SIMPULAN
Konsep kedepan sistem ujrah dalam take over kredit kepemilikan rumah di bank syariah sebagai  berikut:  banyaknya  alternatif  akad  pada take  over kredit  kepemilikan  rumah  dan menempatkan akad tabbaru’ yaitu akad hawalah dan akad qardh pada akad inti dalam take over sebagai penyelesaian utang nasabah. Penggunaan akad hawalah merupakan akad yang paling tepat dan sesuai dengan hukum Islam yang dapat digunakan dalam praktik take over . Penawaran harus diberikan kepada nasabah sebagai tahap awal ditujukan untuk menghindari ketidakleluasaan nasabah terhadap penggunaan perjanjian baku oleh bank syariah pada saat pelaksanaan  transaksi take  over .  Penggunaan  akad hawalah berjenis hawalah  muthlaqah sebagai sarana pelaksanaan take over dalam pelunasan utang nasabah dengan menerapkan ketentuan  pada  Fatwa  DSN  MUI  No  58/DSN-MUI/V/2007  tentang Hawalah  Bi Ujrah .
Vol. 5. No. 2 (2022) 160-175
Penetapan ujrah / fee telah  ditentukan  bank  syariah  dihitung  melalui  presentase platform pembiayaan dengan memperhatikan prinsip syariah.
Daftar Pustaka Abdurrahman.  2014. HRD  Syariah:  Teori  dan  Implementasi. Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka Utama.
Adinugraha,  Hendri  Hermawan  Mashudi.  2018. Al-Maslahah  Al-Mursalah  dalam  Penentuan Hukum Islam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01). al-Âlim,  Yûsuf  Hâmid.  1991. al-Maqâsid  al- ‘Âmmah  li  asy - Syarî‘ah  al -Islâmiyyah Herndon Virgina: The Internasional Institute of Islamic Thought. asy-Shiddieqy, Hasbi. 2001. Filsafat Hukum Islam . Semarang: Pustaka Rizki Putra.
Djazuli, A. 2014. Kaidah-Kaidah Fiqih . Jakarta: Prenadamedia Group.
Driver , Julia. 2022. The History of Utilitarianisme, The Metaphysics Research Lab Center fotthe Study of Language and Information, Standford University, the Winter 2014 edition of the Stanford  Encyclopedia  of  Philosophy,  ISSN:  1095-5054,  h.  3.  Diakses  melalui https://plato.stanford.edu/entries/utilitarianism-history .
Fatwa DSN NO58/DSN-MUI/V2007 tentang Hawalah Bi ujrah.
Gumanti. 2018. Maqashid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam) . Jurnal Al-Himayah.
Harisudin, M. Noor. 2009. Fiqh Nusantara: Pancasila dan Sistem Hukum Nasional di Indonesia . Tangerang: Pustaka Compass.
Haroen, Nasrun. 1996. Ushul Fiqh . Jakarta: Publishing House.
http://pta-semarang.go.id/artikel-pengadilan/199-peran-maqashid-syari-ah-dalam.
pengembangan-sistem-ekonomi-islam , diakses pada tanggal 22 September 2022.
Kholid Albar dan Moch. Tolchah. 2013. Konstruksi Yuridis Hybrid Contract dalam Pembiayaan Take Over KPR pada Perbankan Syari’ah” , Jurnal Perspektif Volume XVIII.
Latipulhayat,  Atip,  dan Bentham , Jeremy. 2015. Khazanah:  Padjadjaran  Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.2 No. 2.
Mujahidin. 2019. Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah, Jurnal Iqtisaduna Volume 5 Nomor 1 Ed. Juni.
Nurjaman,  Muhammad  Izazi.,  dkk.  2022. Penerapan  Akad  Wakalah  Bi  ujrah  dan  hawalahbi ujrah  dalam  pengenmbangan  produk  di  perbankan  syariah .  Al  Infaq:  jurnal  ekonomi Islam vol 13 No.1.
Pasaribu, Muksana. 2014. Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04 Desember.
Pribadi,  R.  W.  (2019).  Pembiayaan  Hunian  Syariah  Kongsi  Akad  Musyarakah  Mutanaqisah Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam , 2 (1), 65-90.
Sarwat, Ahmad. 2019. Maqashid Syariah. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing
Vol. 5. No. 2 (2022) 160-175
Shidiq, Ghofar. 2019. Teori Maqashid Al-Syari'ah  Dalam Hukum Islam. Sultan Agung Vol Xliv No. 118 118 Juni-Agustus.
Soimah,  Siti  Nur.  2019.  Tesis, Keabsahan  Akad  Murabahah  Dengan  Sistem  Ba’i  Al - Wafa. Fakultas Hukum. Universitas Jember.
Susanti,  Dyah  Ochtorina.  2018. Hukum  Islam:  Sejarah  dan  Perkembangannya  di  Indonesia.
Bogor: Pustaka Amma Amalia.
Toriquddin.  2014. Teori  Maqashid  Syari’ah  Perspektif  Al -Syatibi.  De  Jure:  Jurnal  Syariah  dan Hukum, Vol.6 No.1, Juni.
Cahyani,  Yutisa  Tri.  2018. Konsep  Fee  Based  Services  Dalam  Perbankan  Syariah, el  Barka: Journal of Islamic Economics and Business: Volume 01, No. 02 Juli-Desember.
Zahrah. 2005. Ushul Fiqh . Jakarta: Pustaka Firdaus