## KEBIJAKAN DEREGULASI DALAM BIDANG PERBANKAN DI INDONESIA TAHUN 1983-1997

## Ramadan Putra, Kurniawati, Nur’aeni Martha
Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta Email : gruppenfuhrerputra@gmail.com

## Abstract
This study discusses economic policies during the New Order era, especially the Deregulation Policy in the Banking Sector in Indonesia, which began in 1983  to 1997.  The  method  used  in  this  research  is  the  historical  method  and  the presentation  of  the  research  results  is  carried  out  in  a  descriptive-narrative form.  The  results  of  this  study  explain  that  the  Deregulation  Policy  in  the Banking  Sector  which  consists  of  five  deregulation  policy  packages  which include  the  June  1,  1983  Package,  the  28  October  1988  Package,  the  29 January 1990 Package,  the  28  February  1991 Package  and  the 29  May  1993 Package  are  quite  successful  in  maintaining  growth  and  development.  the Indonesian  economy  after  the fall  in  the  price  of petroleum  to  remain  stable  in accordance with the development plan set by the New Order Government.
Keywords: Deregulation, 1 June 1983 Policy, 28 October 1988 Policy, 29 January 1990 Policy, 28 February 1991 Policy and 29 May 1993 Policy.

## Abstrak
Penelitian ini membahas mengenai kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru khususnya Kebijakan Deregulasi Dalam Bidang Perbankan di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1983 sampai tahun 1997. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  sejarah  dan  penyajian  hasil  penelitiannya dilakukan  dalam  bentuk  deskriptif-naratif.  Hasil  dari  penelitian  ini menjelaskan  bahwa  Kebijakan  Deregulasi  Dalam  Bidang  Perbankan  yang terdiri dari lima paket kebijakan deregulasi yang meliputi Paket 1 Juni 1983, Paket 28 Oktober 1988, Paket 29 Januari 1990, Paket 28 Februari 1991 dan Paket 29 Mei 1993 cukup berhasil menjaga pertumbuhan dan perkembangan ekonomi  Indonesia  pasca  jatuhnya  harga  minyak  bumi  agar  tetap  stabil sesuai dengan rencana pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Orde Baru.
Kata Kunci : Deregulasi, Kebijakan 1 Juni 1983, Kebijakan 28 Oktober 1988, Kebijakan  29  Januari  1990,  Kebijakan  28  Februari  1991  dan  Kebijakan  29 Mei 1993.

## PENDAHULUAN
Sejak  tahun  1974-1981  Minyak  Bumi  merupakan  komoditas ekspor  terbesar  bagi  Indonesia  yang  juga  menjadi  penyumbang pemasukan yang besar bagi ekonomi Indonesia. Pendapatan Indonesia yang sangat besar dari minyak ini tidak terlepas dari tingginya harga minyak  bumi  Indonesia  dipasaran  internasional.  Penyebab  tingginya harga  minyak  bumi  Indonesia  disebabkan  oleh  dua  faktor  yaitu: Pertama terjadi  berkat  embargo  ekspor  minyak  bumi  yang  dilakukan negara-negara  anggota Organization  of  Petroleum  Exporting  Countries , khususnya  negara-negara  Arab  pada  tahun  1973  terhadap  negara- negara Barat yang mendukung Israel (Perang Yom Kippur yang terjadi pada bulan Oktober 1973). Kedua yaitu pada akhir tahun 1978 akibat terjadinya  revolusi  di  Iran  yang  menggulingkan  Shah  Iran (Abdullah&Lapian,2012:15).
Keuntungan yang dirasakan Indonesia dari minyak tidak bertahan lama.  Memasuki  tahun  1982  harga  minyak  bumi  jatuh.  Jatuhnya harga  minyak  bumi  dapat  dilihat  dari  beberapa  faktor  seperti: penggunaan energi alternatif yang dilakukan oleh negara-negara maju sejak tahun 1973 akibat dari embargo minyak, pertumbuhan ekonomi yang  lambat  akibat  krisis  energi  ditahun  1979  yang  menyebabkan resesi  ekonomi  ditahun  1982  yang  melanda  negara-negara  maju seperti  Amerika  Serikat  dan  negara-negara  di  Eropa  sehingga permintaan  minyak  mentah  sebagai  sumber  energi  berkurang,  dan puncaknya ketika negara-negara  Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) memutuskan untuk tetap mempertahankan tingkat suplai  produksi  minyaknya  ditahun  1986  sehingga  mendorong terjadinya  kelebihan  suplai  minyak  bumi  di  pasaran  dunia  ditambah dengan  meningkatnya  produksi  minyak  bumi  di  negara  non  OPEC seperti  Meksiko  dan  beberapa  negara  di  Eropa  ikut  menyebabkan jatuhnya  harga  minyak  bumi  (Sagir,1982:12).  Akibat  jatuhnya  harga minyak  bumi  maka  pada  tahun  1982  laju  pertumbuhan  ekonomi Indonesia mencapai titik terendah, yakni 2,3%. (Djiwandono,2006:22)
Jatuhnya  harga  minyak  dan  resesi  perekonomian  dunia  sangat membebani  perekenomian  Indonesia  diawal  dekade  1980-an.  Minyak yang menjadi sektor utama pemasukan bagi negara sudah tidak bisa diandalkan.  Pemerintah  Indonesia  harus  mencari  sektor  lain  selain minyak  yang  dapat  dijadikan  pemasukan  utama  bagi  negara.  Untuk mendukung  sektor  non  migas  menjadi  sektor  utama  dalam  rangka mengatasi  jatuhnya  harga  minyak,  resesi,  dan  menjaga  kestabilan ekonomi  maka  pemerintah  Indonesia  perlu  mengambil  kebijakan  di bidang  Moneter.  Kebijakan  moneter  adalah  kebijakan  yang  diambil oleh  pemerintah  untuk  mengatur  peredaran  uang  dan  tingkat  bunga
bank, kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral sekaligus otoritas moneter di Indonesia
(Adullah&Tantri,2014:105).  Kebijakan  moneter  pada  dasarnya  sangat diperlukan  dalam  menghadapi  keadaan  ekonomi  tertentu  seperti booming  dan  resesi  seperti  yang  dihadapi  oleh  Indonesia  di  tahun 1980-an terutama setelah jatuhnya harga minyak bumi. Muchdarsyah Sinungan mendefiniskan :
“Kebijakan  moneter  yang  praktis  dan  fleksibel  amat  diperlukan dalam menghadapi keadaan ekonomi tertentu. Kebijakan moneter dan kredit  yang  luwes  berarti  suatu  kemampuan  yang  tinggi  untuk bergerak dengan cepat dalam menjawab perubahan-perubahan dalam suasana ekonomi” (Sinungan,1987:8).
Kebijakan  moneter  saja  tidaklah  cukup  untuk  menanggulangi kemerosotan ekonomi Indonesia akibat dari resesi dan jatuhnya harga minyak.  Untuk  memacu  sektor  non  migas supaya  dapat  berkembang maka  diperlukan  modal  untuk  merangsang  kegiatan  di  sektor  non migas.  Pemerintah  Indonesia  harus  memanfaatkan  dana  yang  ada. Dana  yang  digunakan  sebagai  modal  adalah  dari  dana  yang  ada  di dalam  negeri  yang  berasal  dari  tabungan  pemerintah  dan  tabungan masyarakat  (Adullah&Tantri,2014:51).  Hal  ini  disebabkan  bantuan dana berupa pinjaman dari negara-negara maju dan hasil pendapatan dari minyak tidak selalu bisa diandalkan akibat terkena dampak resesi dan jatuhnya harga minyak bumi.
Untuk  mendapatkan  dana  tersebut  diperlukan  kebijakan deregulasi khususnya dalam bidang perbankan. Karena dalam proses menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkanya  kembali merupakan  tugas  dari  lembaga  keuangan  yaitu  bank.  Watterson mendefinisikan :
“Deregulasi merupakan pengurangan aturan maupun kendala yang ditetapkan  oleh  Pemerintah  untuk  mempengaruhi  kegiatan  dunia usaha” (Nasution,1991:1).
Setidaknya  ada  sekitar  5  buah  paket  deregulasi  yang  dikeluarkan oleh  Pemerintah  Indonesia  dalam  bidang  perbankan.  Pertama Kebijakan 1 Juni 1983 yang berfokus kepada penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh bank pemerintah, kedua Paket 28 Oktober 1988 yang  berfokus  kepada  pendirian  bank  dan  penghimpunan  serta penyaluran dana, ketiga Paket 29 Januari 1990 yang berfokus kepada pemberian Kredit Usaha Kecil,  keempat Paket 28 Februari 1991 yang berfokus kepada prinsip kehati-hatian, dan kelima Paket 29 Mei 1993 yang berfokus kepada penyempurnaan kredit.
Kebijakan  deregulasi sedikit  banyak  disinggung  dan  dibahas  pada buku-buku  yang  bertemakan  ekonomi  seperti  buku  Gagalnya Pembangunan  :  Membaca  Ulang  Keruntuhan  Orde  Baru  karya Andrinof  Chaniago  yang  menjelaskan  bahwa  kebijakan  moneter  saja tidak  cukup  untuk  membangun  ekonomi  yang  kuat.  Lalu  buku Kebijakan Negara Mengantisipasi Masa Depan yang ditulis oleh Sjahrir yang mengaitkan kebijakan ekonomi dengan politik dan buku Sejarah Bank  Indonesia  Periode  IV:  1983-1997  Bank  Indonesia  pada  masa Pembangunan  dengan  Pola  Deregulasi  yang  ditulis  oleh  tim  penulis Bank  Indonesia  yang  membahas  tentang  peranan  Bank  Indonesia selama  periode  deregulasi  yang  memiliki  kewenangan  mengeluarkan aturan  deregulasi yang  bertujuan  untuk  menjaga  kestabilan ekonomi Indonesia.
Terdapat  juga  karya  ilmiah  seperti  skripsi  yang  mengaitkan kebijakan  deregulasi  dengan  penelitiannya  yaitu  skripsi  karya  Wisnu Arniady yang berjudul Perkembangan Bank Muammalat Sebagai Bank Syariah  Pertama  di  Indonesia  1991-2001  dan  karya  ilmiah  karya  Sri Hastjarja  yang  berjudul  Dampak  Deregulasi  1  Juni  1983  Terhadap Mobilisasi  Dana  Masyarakat  dan  Permasalahannya.  Berdasarkan permasalahan pada pemaparan diatas pentingnya penulisan jurnal ini adalah  selain  sebagai  sumber  refrensi  juga  untuk  menjelaskan keterkaitan  antara  kebijakan  deregulasi  dan  dampaknya  terhadap perekonomian serta perbankan Indonesia dari sudut pandang sejarah sosial-ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  historis  (penelitian  sejarah) yang sesuai dengan tahap-tahap penulisan sejarah. Penelitian sejarah mempunyai  lima  tahapan  yaitu:  pemilihan  judul,  pengumpulan sumber,  verifikasi,  interpretasi  dan  penulisan  (Kuntowijoyo,2013:69). Penelitian  ini  disajikan  dalam  bentuk  deskriptif-naratif  dengan memaparkan  kebijakan  yang  terjadi  pada  masa  ruang  dan  waktu terjadinya.  Metode  yang  digunakan  penelitian  ini  sesusai  dengan tahap-tahap  penelitian  sejarah  yang  meliputi  pemilihan  judul, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan penulisan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kebijakan  deregulasi  dalam  bidang  perbankan  yang  pertama dikeluarkan adalah Paket 1 Juni 1983 yang memiliki ketentuan untuk bank-bank milik pemerintah berupa pembebasan suku bunga simpan
pinjam. Kebijakan 1 Juni 1983 berfokus kepada pengerahan dana dari masyarakat  oleh  lembaga  keuangan  yaitu  bank  dalam  rangka memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang berkurang akibat dari jatuhnya harga minyak bumi.
Kebijakan  1  Juni  1983  memberikan  hasil  yang  cukup  baik  bagi perekonomian  dan  sistem  perbankan  di  Indonesia  antara  lain meningkatnya dana yang dihimpun dalam bentuk deposito (lihat tabel 1.)
Tabel 1. Posisi Dana Bank (Deposito,Giro dan Tabungan) dalam Rupiah (Milyar) Jenis 1981 1982 1983 1984 1985 1986 Giro 4.481.8 5.507.6 5.914.4 6.350.4 7.187.7 7.040.7 Deposito 1.744.1 2.314.4 3.737.2 6.348.8 8.726.0 12.590.4 Tabungan (dalam ratusan juta) 353.1 437.9 539.1 637.9 774.1 1.211.8 Jumlah 6.759.0 8.259.9 10.190.7  13.337.1  16.687.8  20.842.9 Sumber : Sri  Hastjarja,  Dampak  Deregulasi  1  Juni  1983  Terhadap Mobilisasi  Dana  Masyarakat  dan  Permasalahannya,  Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI), 1987, Bank Indonesia.
h. 21
Setelah  kebijakan  1  Juni  1983  jumlah  dana  deposito  mengalami kenaikan  seperti  ditahun  1983  menjadi  Rp.  3.737.2  milyar  dan terus meningkat mencapai Rp. 12.590.4 milyar ditahun 1986. Meningkatnya pertumbuhan dana melalui deposito selain disebabkan oleh ketentuan dalam Paket 1 Juni 1983 yang memberi kebebasan kepada bank-bank pemerintah dalam menetapkan suku bunganya, bank pemerintah juga giat melakukan promosi untuk menarik perhatian masyarakat seperti pemasangan iklan di koran dan radio.
Peningkatan  tidak  hanya  terjadi  pada  deposito  saja,  tetapi  juga pada dana giro dan tabungan. Setelah Paket 1 Juni 1983 dikeluarkan terjadi  peningkatan  dalam  dana  giro  dan  tabungan  (lihat  tabel  1) walaupun  peningkatan  tersebut  tidak  sebesar  deposito.  Kurangnya peningkatan  pada  dana  giro  dan  tabungan  ini  disebabkan  karena situasi  perekonomian  Indonesia  yang  masih  mengalami  kelesuan akibat  dari  resesi  pada  tahun  1982,  sehingga  pemilik  dana  untuk sementara mengurangi kegiatan usahanya dengan mengalihkan modal usahanya (working capital) ke deposito karena dapat memberikan hasil yang lebih baik dari usahanya (opportunity income) (Hastjarja,1987:10).
Paket  1  Juni  1983  juga  memiliki  dampak  dalam  bidang perkreditan. (lihat pada tabel 2.)
Tabel 2. Kredit Bank Umum Tahun 1983-1988 (dalam triliun rupiah) Akhir Maret Bank Pemerintah BUSN BPD Asing Nominal Nominal Nominal Nominal 1983 8.836 1.337 367 733 1984 10.295 2.139 423 770 1985 13.669 3.230 536 1.053 1986 15.474 4.426 623 1.050 1987 19.343 5.688 775 1.188 1988 23.558 8.115 981 1.481
Sumber: Sejarah Bank Indonesia Laporan Tahunan BI 1983-1988 h. 310
Seperti jumlah kredit bank pemerintah yang tadinya hanya sebesar Rp.  8,8  triliun  pada  akhir  Maret  1983,  maka  pada  akhir  Maret  1988 sudah  mencapai  Rp.23,5  triliun.  Peningkatan  jumlah  kredit  juga terjadi pada bank umum swasta nasional, bank pembangunan daerah dan  bank  asing.  Kredit  Bank  Umum  Swasta  Nasional  (BUSN) meningkat  dari  akhir  Maret  1983  sebesar  Rp.1,3  triliun  menjadi Rp.8,115  triliun  pada  akhir  Maret  1988.  Bank  Pembangunan  Daerah (BPD) juga mengalami peningkatan kredit walaupun tak sebesar bank- bank milik pemerintah, swasta, dan asing yaitu sebesar Rp.367 milyar pada akhir Maret 1983 menjadi Rp. 981 milyar pada akhir Maret 1988. Untuk bank asing jumlah kredit pada akhir Maret 1983 hanya sebesar Rp.733 milyar dan pada akhir Maret 1988 naik menjadi Rp.1,4 triliun.
Dalam  bidang  perekonomian  Perkembangan  ekonomi  Indonesia cukup  membaik.  Hal  ini  ditandai  dengan  naiknya  laju  pertumbuhan ekonomi  Indonesia  yang  meningkat  menjadi  6,1%  pada  tahun  1984 dibandingkan  dengan  4,2%  pada  tahun  1983.  Neraca  pembayaran juga  mengalami  surplus  US$  667  juta  dan  menambah  cadangan devisa  menjadi  US$  5.811  juta    pada  akhir  tahun  1984 (Rahardjo,1995:226).  Laju  Inflasi  juga  menurun  dari  11,46%  pada tahun 1983 menjadi 8,76% pada tahun 1984 (Djiwandono,2006: 161). Selain  itu  Kebijakan  1  Juni  1983  juga  berhasil  meningkatkan  peran ekspor non migas dan mengurangi defisit trankasi berjalan (lihat tabel 3.)
Tabel 3. Ekspor Non Migas dan Defisit Transaksi Berjalan
Kebijakan Deregulasi Dalam Bidang Perbankan Di Indonesia Tahun 1983-1997
Tahun Anggaran Ekspor Non Migas (Juta USD) Transaksi Berjalan (Juta USD) 1983 1984 1985 5.367 5.907 6.175 -4.151 -1.968 -1.832
Sumber: Boediono, Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah. Bandung:

## Mizan, 2016 h. 169
Pada  tahun  1985  resesi  ekonomi  kembali  terjadi  dan  ditambah dengan  jatuhnya  harga  minyak  dunia  pada  tahun  1986  kembali menurunkan  perkembangan  ekonomi  Indonesia.  Pertumbuhan ekonomi  Indonesia  menurun  menjadi  1,9%  pada  tahun  1985  dan inflasi  naik  menjadi  5,66%.Untuk  menghadapi  tekanan  dari  resesi ekonomi  dan  jatuhnya  harga  minyak  bumi  pada  tahun  1986 Pemerintah  Indonesia  melakukan  suatu  kebijakan  moneter  berupa tindakan  mendevaluasi  mata  uang  rupiah  sebesar  47%  dari sebelumnya Rp.1.354/US$ menjadi Rp.1.644/US$ dan mengeluarkan kebijakan  deregulasi  lanjutan  dalam  bidang  perdagangan  ditahun 1986. Sebagai hasil dari serangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah  tersebut  yaitu,  laju  pertumbuhan  ekonomi  pada  tahun 1986 naik menjadi 3,2% dibanding dengan 1,9% pada tahun 1985 dan ditahun  1987  kembali  naik  menjadi  3,9%  dan  inflasi  turun  menjadi 8,29 dibandingkan tahun 1986 dimana pertumbuhan ekonomi hanya 3,2% dan inflasi 8,83% (Djiwandono,2006:24).
Sejak  deregulasi  1  Juni  1983,  peranan  perbankan  (bank pemerintah)  semakin  menonjol  dalam  mobilisasi  dana  dan  alokasi perkreditan.  Namun  bank  pemerintah  sebagai  ujung  tombak pelaksanaan  kebijakan  tersebut  masih  memiliki  keterbatasan  dalam melaksanakan  kebijakan  tersebut,  yaitu  terbatasnya  kemampuan bank  pemerintah  dalam  memobilisasi  dana  masyarakat  hal  ini  jelas karena  terbatasnya  jumlah  sumber  daya  manusia  dan  kantor-kantor bank milik pemerintah di seluruh wilayah Indonesia
(Nasution,1991:7).  Disamping  itu  resesi  ekonomi  dan  jatuhnya  harga minyak  bumi  kembali  terjadi.  Dengan  terjadinya  peristiwa  tersebut telah  memberikan  dampak  kepada  berkurangnya  dana  yang  tersedia untuk  melanjutkan  pembangunan.  Berdasarkan  keterangan  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  peran  dana  yang  dihimpun  masyarakat sangatlah  penting,  apalagi  disituasi  perekonomian  yang  sedang  tidak menentu.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  juga  menginginkan  peranan lembaga  keuangan  nasional  khususnya  bank  swasta  nasional  untuk semakin  aktif  dalam  membantu  proses  restrukturalisasi  ekonomi nasional.  Namun  dalam  paket  deregulasi  sebelumnya  ditahun  1983 pemerintah  tidak  melibatkan  peran  bank  swasta.  Untuk  dapat
mewujudkan  keinginan  tersebut  sekaligus  untuk  memenuhi kebutuhan  dana  pembangunan  dalam  rangka  Pelita  V  pada  27
Oktober 1988 Pemerintah Indonesia memutuskan untuk
mengeluarkan  paket  kebijakan  deregulasi  baru  dalam  bidang perbankan.
Dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana yang juga harus didukung oleh ketersediaan jumlah bank maka Paket 27 Oktober 1988 yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  telah  berhasil meningkatkan  jumlah  bank  yang  ada  di  Indonesia  secara  signifikan. Jika  pada  tahun  1980  jumlah  banyak  di  Indonesia  hanya  124  maka ditahun  setelah  Paket  27  Oktober  1988  dikeluarkan  seperti  ditahun 1990  telah  meningkat  menjadi  151  bank  dan  mencapai  puncaknya dengan  jumlah  240  bank  pada  tahun  1995  (Djiwandono,2006:301). Paket 27 Oktober 1988 juga berhasil meningkatkan pengerahan dana. Tercatat  pada  akhir  Desember  1988  dana  yang  terkumpul  mencapai jumlah Rp.51,8 trilyun naik 40,4% dibandingkan pada akhir Oktober 1988  yang  hanya  Rp.  36,9  trilyun.  Pengerahan  dana  masyarakat melalui pasar modal dalam waktu yang sama meningkat dari Rp. 1,9 trilyun  menjadi  3,2  trilyun  atau  naik  216%  (Kompas,1990:8). Sedangkan  untuk  penyaluran  dana  dalam  bentuk  kredit  Paket  27 Oktober  1988  juga  berhasil  meningkatkan  realisasi  kredit    nasional. (lihat tabel 4.)
Tabel 4. Perkembangan Kredit Perbankan 1988-1996 Tahun Jumlah Kredit (Milyar Rupiah) 1988 1989 1990 42.256 58.975 85.863
Sumber: Boediono, Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah. Bandung :

## Mizan, 2016 h. 172
Berdasarkan  tabel  4.  Jumlah  penyaluran  kredit  pasca  Paket  27 Oktober  1988  terus  mengalami  peningkatan  dari  Rp.  42.256  milyar pada  tahun  1988  menjadi  Rp.  85.863  milyar  pada  tahun  1990. Dampak lainnya dari Pakto 1988 pada perekonomian Indonesia adalah meningkatnya  ekspor  non  migas  Indonesia.  Pada  tahun  1988  nilai ekspor  non  migas  Indonesia  sebesar  US$  11.537,1  juta  dan  terus meningkat  hingga  US$  14.604,1  juta  pada  tahun  1990 (Chaniago,2012:60). Hal ini juga menyebabkan naiknya pertumbuhan rata-rata ekonomi Indonesia sebesar 6,3% sepanjang tahun 1990-an.
Walaupun  pertumbuhan  bank  dan  dana  yang  disalurkan mengalami  peningkatan  pasca  Paket  27  Oktober  1988  bukan  berarti dana  yang  telah  disalurkan  telah  merata  dan  dapat  dinikmati  oleh semua  lapisan  masyarakat.  Kalangan  perbankan  khususnya  swasta masih  berfokus  kepada  masyarakat  menengah  dan  atas  dalam pemberian  kreditnya.  Masyarakat  kelas  bawah  masih  sulit  bahkan tidak  mendapat  fasilitas  pinjaman  yang  kelak  dapat  memperbaiki keadaan  ekonomi  mereka.  Berdasarkan  kejadian  dilapangan, Pemerintah  Indonesia  merasa  perlu  membuat  deregulasi  baru  agar kalangan  perbankan  mau  memberikan  kreditnya  kepada  masyarakat bawah yang mengalami kesulitan dana dan modal untuk usaha. Paket 29  Januari  1990  merupakan  jawaban  pemerintah  agar  perbankan lebih fokus kepada masyarakat dan pengusaha kecil dalam pemberian kredit.
Paket  29  Januari  1990  memfokuskan  kepada  pemberian  Kredit Usaha  Kecil  (KUK)  sebesar  20%  dari  total  kredit  setiap  bank  dan khusus  diperuntukkan  bagi  masyarakat  dan  pengusaha  kecil  agar mereka  dapat  mengembangkan  minat  dan  jenis  usahanya  sehingga kesejahteraan juga dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pasca Paket 29 Januari 1990 pertumbuhan kredit perbankan nasional mengalami  peningkatan  cukup  signifikan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan total  seluruh  penyaluran  kredit  nasional  yang  tadinya  sebesar Rp.71,564 trilyun menjadi Rp. 92,881 trilyun naik sekitar 29,8%. Dari total  penyaluran  kredit  nasional  tersebut  sebesar  Rp.  14,5  trilyun disalurkan melalui KUK (Dharma,1990:6).
Namun  walaupun  jumlah  kredit  mengalami  peningkatan persebaran  kredit  khususnya  KUK  sendiri  belum  merata  dan  masih terkonsentrasi  di  pulau  Jawa  dengan  Jakarta  menempati  posisi pertama  dengan  total  21,12%,  disusul  dengan  Jawa  Timur  sebesar 15,92%, Jawa Barat 14,90% sedangkan propinsi diluar Jawa seperti di Lampung,  Sumatera  Utara,  Sulawesi  Selatan,  Utara  dan  Indonesia bagian  timur  masih  berkisar  4%  (Haz&Basalim,1991:2).  Dengan dikeluarkannya  Paket  27  Oktober  1988  dan  Paket  29  Januari  1990 yang  menambah  jumlah  bank  dan  perkreditan  maka  diperlukan kebijakan  baru  yang  harus  mengatur  lembaga  perbankan  agar  tetap profesional  dan  tidak  menyimpang  dari  aturan  yang  ada.  Paket  28 Februari  1991  adalah  antisipasi  Pemerintah  Indonesia  agar  dunia perbankan  terhindar  dari  masalah-masalah  yang  dapat  menganggu stabilitas  ekonomi  nasional.  Paket  28  Februari  1991  menekankan prinsip  kehati-hatian  (prudential  principle)  yang  harus  dipenuhi  oleh setiap bank yang ada di Indonesia. Prudential Principle meliputi batas kecukupan  modal  yang  harus  dipenuhi  (Capital  Adequacy  Ratio)  dan
perbandingan  total  kredit  dengan  dana  pihak  ketiga  (Loan  Deposit Ratio).  Akibat  dari  pemberlakukan  kebijakan  tersebut,  kalangan perbankan mulai melakukan konsolidasi untuk memenuhi ketentuan dari  Paket  28  Februari  1991.  Jika  tidak  dipenuhi  maka  Bank Indonesia  selaku  bank  sentral  dapat  mencabut  izin  pendirian  dan usaha bank yang bersangkutan.
Dampak  dari  Paket 28  Februari 1991  yang  pertama  sangat  terasa adalah  meningkatnya  rasio  kecukupan  modal  minimum  (Capital Adequacy  Ratio)  dan  perbandingan  total  kredit  dengan  dana  pihak ketiga  (Loan  Deposit  Ratio)  perbankan.  Menurut  data  yang dikemukakan  oleh  Gubernur  Bank  Indonesia  pada  pertemuan Tahunan Perbankan 1993, sebagian besar bank sudah memenuhi CAR 7%. Data rincinya adalah sampai akhir Oktober 1992 dari jumlah 217 bank  yang  beroperasi  hanya  6  bank  yang  belum  mencapai  rasio kecukupan  modal  minimum  5%  dan  18  bank  lainnya  belum memenuhi  kewajiban  rasio  kecukupan  modal  minimum  7%.  Sekitar 187  bank,  bahkan  melampaui  rasio  kecukupan  modal  minimum melebihi  8%  (Bisnis  Indonesia,1992:1).  Untuk  LDR  (Loan  to  Depsit Ratio)  Jika  sebelumnya  jumlah  bank  yang  melebihi  batas  LDR  110% (penilaian  LDR  berkisar  80-110%)  di  tahun  1991  ada  65  bank,  maka ditahun  1993  hanya  tinggal  38  bank  saja  (Wijayanto,1993:7).  Hal  ini membuktikan  bahwa  Paket  28  Februari  1991  cukup  berhasil memperbaiki sistem perbankan nasional.
Walaupun  Paket  28  Februari  1991  berhasil  memperbaiki  sistem perbankan  nasional,  bagi  perekonomian  Indonesia  Paket  28  Februari 1991  cukup  membawa  dampak  yang  kurang  baik  khususnya  dalam sektor perkreditan. Akibat dari prinsip kehati-hatian yang ditekankan dalam  Paket  28  Februari  1991  perbankan  lebih  sibuk  melakukan konsolidasi  dan  mengurangi  aktifitasnya  dalam  pemberian  kredit (ekspansi kredit) apalagi pemberian kredit bagi kalangan yang beresiko (bermasalah) lihat tabel 5.
Tabel 5. Ekspansi Kredit Bank 1990 1991 1992 1993 (Maret) Pemerintah 35,2% 11,8% 14,0% 1,2% Swasta Nasional 88,1% 19,6% 1,2% 0,3% Pembangunan Daerah 41,3% 11,4% 15,1% 2,5% Asing Campuran 88,3% 37,8% 9,6% 3,9%
Kebijakan Deregulasi Dalam Bidang Perbankan Di Indonesia Tahun 1983-1997
Total 54,2% 16,3% 8,9% 1,0%
Sumber: Laporan Mingguan BI No. 1777, 27 Mei 1993 dikutip dari Media

## Indonesia 25 Juni 1993
Berdasarkan  tabel  5.  Jumlah  ekpansi  kredit  yang  dilakukan perbankan nasional baik bank pemerintah, swasta, daerah dan asing pada  tahun  1990  sebesar  54,2%.  Memasuki  tahun  1991  jumlah ekspansi  kredit  perbankan  nasional  seiring  dengan  berlakunya  Paket 28  Februari  1991  yang  menekankan  Prudential  Principle  telah menyusut  menjadi  16,3%  dan  mengalami  penurunan  terparah  pada Maret 1993 yang hanya sebesar 1%. Walaupun demikian, dampak dari Paket  28  Februari  1991  tidak  menganggu  pertumbuhan  ekonomi Indonesia.  Perekonomian  tumbuh  baik  ditahun  1992  sebesar  6,4% dan  6,7%  ditahun  1993.  Selain  itu  Paket  28  Februari  1991  berhasil menekan angka inflasi yang cukup tinggi sebagai akibat dari Paket 29 Januari  1990.  Angka  inflasi  yang  tadinya  mencapai  10,03%  ditahun 1992 turun menjadi 7,04% ditahun 1993.
Penurunan  ekspansi  kredit  dan  inflasi  ini  berkaitan  erat  dengan ketentuan  Prinsip  kehati-hatian  dan  kenyataan  bahwa  pemenuhan CAR  dilakukan  dengan  mengorbankan  ekspansi  kredit  sehingga berdampak kurang menguntungkan terhadap dunia usaha dan tingkat bunga  pinjaman  (Rijanto,1992:6).  Selain  ketentuan  tersebut membatasi  bank  untuk  melakukan  ekspansi  kredit,  juga  adanya permasalahan  lain  yaitu  kredit  macet  yang  mulai  terjadi  sejak  tahun 1990-an. Turunnya angka ekpansi kredit yang mencapai titik terendah hanya  1,0%  pada  tahun  1993  menuai  protes  dari  masyarakat  dan pihak perbankan selain itu pemerintah juga khawatir atas penurunan ekspansi  kredit  yang  cukup  tajam.  Hal-hal  seperti  inilah  yang melatarbelakangi dikeluarkannya Paket Kebijakan 29 Mei 1993.
Paket  Kebijakan  29  Mei  1993  atau  disingkat  Pakmei  1993  adalah paket  penyempurnaan  dari  paket  deregulasi  perbankan  sebelumnya yaitu Paktri 1991. Dikeluarkannya Pakmei 1993 dilatar belakangi oleh turunnya pertumbuhan kredit perbankan Indonesia sejak
dikeluarkannya  Paktri  1991  sebagai  akibat dari  Prinsip  kehati-hatian (Prudential Principle).
Prinsip  kehati-hatian  yang  tertuang  dalam  Kebijakan  28  Februari 1991  menyebabkan  turunnya  aktifitas  perbankan  nasional.  Seperti yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  akibat  prinsip  kehati-hatian  dunia perbankan  mulai  enggan  untuk  menyalurkan  kredit  kepada  dunia usaha.  Melihat  rendahnya  aktifitas  perbankan  dalam  menyalurkan kredit  yang  dapat  mengganggu  bidang  usaha  atau  sektor  riil  maka pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  baru  yang  disebut  kebijakan
baru yang dikenal dengan kebijakan 29 Mei 1993. Paket 29 Mei 1993 memberikan  dampak  yang  sangat  baik  bagi  dunia  perbankan  dalam meningkatkan  arus  kredit  yang  sedang  melemah.  Hal  ini  ditandai dengan kembali meningkatnya jumlah kredit di tahun 1993-1997 jika dibandingkan  dengan  tahun  1992  ketika  Prinsip  kehati-hatian masih belum  disempurnakan.  Pertumbuhan  kredit  perbankan  dapat  dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Kredit Bank Umum Tahun 1992-1997 (dalam triliun rupiah) Akhir Maret Bank Pemerintah BUSN BPD Asing Nominal Nominal Nominal Nominal 1992 61,8 42,3 2,6 9,1 1993 (setelah paket 29 Mei 1993 diberlakukan) 69,1 43,3 3,0 9,7 1994 73,7 64,6 3,5 12,1 1995 81,5 93,2 4,3 15,7 1996 95,6 116,4 5,2 25,3 1997 110,1 159,2 7,2 28,8
Sumber : Sejarah Bank Indonesia Laporan Tahunan BI 1992-1997 h. 494
Berdasarkan  tabel  diatas  perkembangan  jumlah  kredit  yang menurun  pada  akhir  Maret  1992  mulai  meningkat  pesat  sejak  akhir Maret  1993-1997.  Memasuki  akhir  Maret  1995  Bank  Umum  Swasta Nasional  (BUSN)  sudah  mulai  mengalahkan  Bank  Pemerintah  dalam jumlah pemberian kredit dengan jumlah kredit sebesar Rp.93,2 triliun, sedangkan Bank Pemerintah hanya sebesar Rp. 81,5 triliun. Di akhir Maret 1997 Bank Umum Swasta Nasional memiliki jumlah kredit yang terbesar  dalam  perbankan  nasional  dengan  jumlah  Rp.  159,2  triliun. Kelak  jumlah  kredit  yang  besar  pada  bank  umum  swasta  nasional terbukti  menjadi  masalah  yang  cukup  pelik  bagi  Indonesia  dalam krisis  ekonomi  1997  dimana  Bank  Indonesia  harus  mengambil tindakan  berupa  likuidasi  bank-bank  swasta  yang  bermasalah  dan mengucurkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Dampak  Paket  29  Mei  1993  bagi  perekonomian  Indonesia  yaitu khususnya  dalam  bidang  perkreditan  sampai  bulan  Desember  1993 penyaluran  KUK  sudah  mencapai  26,6%  dari  seluruh  perkreditan nasional.  Memasuki  tahun  1994  penyerapan  KUK  mulai  meningkat
menjadi  43,1%,  ditahun  1995  mencapai  58,3%  dan  ditahun  1996 sebesar  62,1%.  Namun  angka  masih  terbilang  cukup  rendah. Walaupun  demikian  Kebijakan  29  Mei  1993  telah  berhasil meningkatkan petumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,3% ditahun 1994  dan  8,1%  ditahun  1995.  Penyebab  dari  masih  rendahnya penyerapan dana KUK disebabkan pengusaha kecil belum mempunyai usaha  yang  layak  sehingga  tidak  bisa  memenuhi  administrasi  yang rumit,  kurangnya  infrastruktur  seperti  transportasi  dan  komunikasi serta  kurangnya  pemahaman  teknologi  (Kompas,  Sabtu  28  Januari 1995:1).  Hal-hal  seperti  itulah  yang  menurut  pengusaha  kecil Kebijakan  29  Mei  1993  belum  memecahkan  permasalahan  yang mereka  hadapi.  Memang  banyak  bank-bank  sudah  melampaui pemberian  kredit  KUK  namun  jika  dilihat  lebih  seksama  pemberian kredit KUK diberikan hanya untuk sekadar memenuhi ketentuan dari BI  agar  perbankan  tetap  mendapat  nilai  baik  (Riadi,1994:6).  Hal  ini yang  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi  pemerintah  untuk  tetap mengoptimalkan  kredit  bagi  kalangan  usaha  kecil  demi  terciptanya keadilan  dalam  pendapatan  pemerataan  dan  ini  hanya  bisa  dipenuhi dengan  kebijakan  deregulasi  moneter  yang  efektif  dan  kebijakan deregulasi  sektor  riil  yang  tidak  pandang  bulu.  Namun  harapan  ini masih  belum  terwujud  hingga  terjadi  krisis  ekonomi  ditahun  1997 yang meruntuhkan segalanya baik perkembangan ekonomi, sosial dan politik.
Dengan  jatuhnya  harga  minyak  bumi  pada  tahun  1982  maka berakhir  pula  keuntungan  yang  didapat  oleh  Indonesia  dari  sektor minyak bumi. Jatuhnya harga minyak bumi mengharuskan Indonesia sebagai negara yang sedang tumbuh dan sedang dalam melaksanakan pembangunan  harus  bertindak  secara  cepat  dan  tepat  dalam memenuhi  ketersediaan  dana  agar  keberlangsungan  pembangunan dapat  diteruskan  sekaligus  untuk  mencapai  cita-cita  nasional  yaitu menjadi  negara  yang  makmur  dan  sejahtera.  Untuk  menanggulangi permasalahan  yang  timbul  akibat  jatuhnya  harga  minyak  bumi  dan juga  mewujudkan  cita-cita  tersebut  maka  diperlukan  suatu  aturan baru yang sesuai dengan perkembangan dimasa tersebut.
Permasalahan ekonomi Indonesia cukup struktural. Jatuhnya Orde Lama dengan demokrasi terpimpinnya meninggalkan pekerjaan rumah yang cukup besar bagi rezim selanjutnya. Aturan yang sangat terikat dengan  pusat  yang  sudah  diterapkan  sejak  tahun  1960-an  sudah tidak  sesuai  dengan  keadaan  Indonesia  khususnya  ekonomi  ditahun 1980-an.  Dimasa  awal  rezim  Orde  Baru  pembaharuan  dalam  bidang ekonomi  masih  terbatas  untuk  membangun  sektor-sektor yang  dapat memberikan  keuntungan  bagi  negara  secara  cepat.  Ketika  sektor-
sektor  yang  dapat  memberi  keuntungan  secara  cepat  seperti  minyak bumi jatuh pada tahun 1982 ekonomi Indonesia terancam. Deregulasi yang memiliki definisi yaitu merupakan pengurangan aturan maupun kendala  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  untuk  mempengaruhi kegiatan dunia usaha dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang menimpa ekonomi Indonesia.
Hal  ini  dikarenakan  pemerintah  sebagai  lembaga  tertinggi  suatu negara  yang  memiliki  kekuasaan  mutlak  dapat  membuat  dan memutuskan  setiap  kebijakan  yang  tepat  bagi  negara.  Kebijakan deregulasi khususnya dalam bidang  perbankan yang juga melibatkan sektor moneter adalah cara Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan yang ada ditahun 1982. Jatuhnya harga minyak  bumi  yang  merupakan  bagian  dari  sektor  migas  telah mengurangi  kemampuan  Indonesia  untuk  membiayai  program pembangunan yang akan mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia. Peranan  minyak  sebagai  pemasukan  utama  bagi  negara  dapat digantikan  dengan  sektor  non  migas.  Namun  untuk  menggerakkan sektor  non  migas  menjadi  sektor  utama  bagi  pemasukan  negara diperlukan tahapan-tahapan yang jelas. Dalam tahapannya kebijakan deregulasi  dalam  bidang  perbankan  berada  dalam  posisi  pertama dikarenakan bank memiliki keterkaitan dengan ketersediaan dana.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas  Indonesia  memerlukan  dana untuk  melaksanakan  pembangunan.  Dana  ini  banyak  tersimpan  di masyarakat.  Untuk  mengelola  dana  yang  ada  dimasyarakat  sehingga dapat menjadi modal bagi negara dalam rangka menggantikan sektor migas  menjadi  non  migas  sekaligus  mencapai  tujuan  nasional  peran lembaga  keuangan  sangat  diperlukan.    Bank  sebagai  lembaga keuangan  yang  memiliki  tugas  dan  wewenang  mengumpulkan  dan mengerahkan  dana  masyarakat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat perlu menerapkan konsep baru. Dengan deregulasi maka bank-bank  yang  sebelumnya  kurang  aktif  dalam  menghimpun  dana dari masyarakat dan hanya terkesan sebagai lembaga untuk menaruh uang setelah kebijakan deregulasi  perbankan dikeluarkan sejak tahun 1983 dituntut lebih aktif. Berbagai macam ketentuan yang tercantum didalam  paket  kebijakan  deregulasi  perbankan  harus  dilaksanakan. Sepeti  karya  ilmiah  yang  ditulis  oleh  Sri  Hastjarja  yang  berjudul Dampak  Deregulasi  1  Juni  1983  Terhadap  Mobilisasi  Dana Masyarakat  dan  Permasalahannya  menjelaskan  bahwa  dengan diberlakukannya Kebijakan Deregulasi 1 Juni 1983 perubahan banyak terjadi. Bagi bank kebijakan 1 Juni 1983 adalah suatu tantangan baru dalam  bisnis  perbankan  yang  dimana  bank  sudah  saatnya  harus bergerak  untuk  ikut  berkontribusi  dalam  menjaga  perekonomian
Indonesia.Sedangkan  bagi  masyarakat  Kebijakan  Deregulasi  1  Juni 1983  merupakan  kesempatan  untuk  mendapatkan  keuntungan berupa  dana  yang  dapat  mereka  gunakan  untuk  meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.
Sedangkan  Kebijakan  27  Oktober  1988  merupakan  angin  segar bagi  pemilik  modal  besar  untuk  berpartisipasi  aktif  membantu perekonomian  Indonesia  dengan  dimudahkannya  izin  mendirikan bank-bank baru. Jika sebelumnya mendirikan bank baru sangat sulit disebabkan  aturan-aturan  yang  kaku  dimasa  sebelum  deregulasi, maka setelah deregulasi bank-bank bebas berdiri namun tetap dengan tujuan  untuk  menjaga  kestabilan  ekonomi  Indonesia  dengan  cara menghimpun  dana  dan  menyalurkan  dana  kepada  sektor  yang membutuhkan.
Kebijakan 1 Juni 1983 dan 27 Oktober 1988 berhasil menghimpun dana  yang  luar  biasa  besar.  Untuk  menyalurkannya  ke  sektor  yang tepat dan prioritas maka diperlukan pedoman lebih lanjut.  Kebijakan Deregulasi  29  Januari  1990,  28  Februari  1991  dan  29  Mei  1993 merupakan  pedoman  bagi  perbankan  dalam  memberikan  kredit kepada  sektor-sektor  yang  menjadi  prioritas  agar  mengurangi  resiko penyalahgunaan  pemberian  kredit.  Selain  itu  paket-paket  kebijakan tersebut  juga  mengharuskan  perbankan  melaksanakan  bisnisnya secara  profesional  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian.  Walaupun kebijakan  deregulasi  dalam  bidang  perbankan  terus  mengalami perubahan-perubahan  agar  sesuai  dengan  keadaan  dimasanya  disisi lain  permasalahan-permasalahan  yang  menyangkut  dunia  perbankan tetap ada. Kejahatan yang menimpa perbankan seperti penyelewengan dana  nasabah,  penyalahgunaan  kredit  dan  belum  meratanya penyaluran dana menjadi masalah yang kelak memperparah keadaan ekonomi Indonesia pada saat krisis 1997 dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk diatasi. Permasalahan-permasalahan tersebut yang juga akan memunculkan ketidakpuasan dan melahirkan konsep baru dalam dunia perbankan Indonesia yaitu “ Bank Syariah”  seperti yang telah  dijelaskan  oleh  Wisnu  Arniady  dalam  skripsinya  yang  berjudul Perkembangan  Bank  Muammalat  Sebagai  Bank  Syariah  Pertama  di Indonesia  1991-2001  adalah  bukti  bahwa  kebijakan-kebijakan  yang menyangkut  dunia  ekonomi  khususnya  perbankan  tetap  perlu  terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman.
Walaupun demikian artikel ini yang berjudul Kebijakan Deregulasi Dalam  Bidang  Perbankan  di  Indonesia  tahun  1983-1997  juga  masih memiliki  keterbatasan.  Diperlukan  telaah  lebih  dalam  untuk  mencari lebih banyak peran serta dampak deregulasi dalam bidang perbankan terhadap  perekonomian  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  kemajuan-
kemajuan  dan  keadaan  ekonomi  dan  sosial  Indonesia  dimasa  kini tidak  terlepas  dari  kebijakan-kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  dan diterapkan pada masa lalu.

## KESIMPULAN
Kebijakan  Deregulasi  yang  berarti  pengurangan  suatu  aturan atau  kendala  sangat  diperlukan  mengingat  keadaan  ekonomi Indonesia  yang  terancam  jatuh  di  tahun  1982  pasca  jatuhnya  harga minyak bumi. Aturan yang rumit dan kaku hanya akan menghambat suatu  perkembangan  dalam  hal  ini  perkembangan  ekonomi.  Dengan dikeluarkannya  kebijakan  deregulasi  pertama  yaitu  dalam  bidang perbankan  maka  Pemerintah  Indonesia  berusaha  menyelamatkan ekonomi Indonesia dengan kekuatan sendiri. Dana-dana yang berhasil dihimpun  berdasarkan  ketentuan  dalam  Paket  1  Juni  1983  dan  27 Oktober  1988  berhasil  menutup  kekurangan  dana  pembangunan sebagai  akibat  dari  jatuhnya  harga  minyak.  Setelah  dana  yang  luar biasa  besar  dapat  dihimpun  maka  dikeluarkan  kebijakan  deregulasi lanjutan seperti Paket 29 Januari 1990, 28 Februari 1991 dan 29 Mei 1993  (kebijakan  deregulasi  dalam  bidang  lain)  yang  mengatur penyaluran  dana  (kredit)  serta  penekanan  profesionalitas  perbankan. Untuk  tetap  menjaga  perekonomian  Indonesia  agar  tetap  stabil deregulasi  atau  perubahan,  pengurangan  suatu  aturan  tetap diperlukan  dimasa-masa  selanjutnya  mengingat  keadaan  ekonomi yang selalu dinamis.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdullah,  Taufik  dan  Lapian,  Adrian  Bernard.  (2012). Sejarah  Jilid  8 Orde Baru dan Reformasi . Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
Abdullah,  Thamrin  dan  Tantri,  Francis.  (2014). Bank  Lembaga Keuangan. Jakarta : Rajawali Press.
Boediono.  (2016). Ekonomi  Indonesia  Dalam  Lintasan  Sejarah. Bandung : Mizan.
Chaniago,  Andrinof.  (2012). Gagalnya  Pembangunan  Membaca  Ulang Keruntuhan Orde Baru . Jakarta: LP3ES.
Djiwandono,  Soedradjat . (2006). Sejarah  Bank  Indonesia  Periode  IV  : 1983-1997 Bank Indonesia pada masa Pembangunan dengan Pola Deregulasi. Jakarta : Bank Indonesia.
Kebijakan Deregulasi Dalam Bidang Perbankan Di Indonesia Tahun 1983-1997
Ismanthono,Henricus.(2006). Kamus Istilah Ekonomi Populer . Jakarta : Kompas.
Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013. Nasution,  Anwar. Tinjauan  Ekonomi  Atas  Dampak  Paket Deregulasi  Tahun  1988  pada  Sistem  Keuangan  Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
Sagir,Soeharsono.  (1983). Minyak,Resesi  Dunia  dan  Prospek  Ekonomi Indonesia . Bandung: Alumni.
Sinungan,  Muchdarsyah.  (1987). Kebijaksanaan  Moneter  Orde  Baru . Jakarta: Bina Aksara.

## Karya Tulis Yang Tidak Diterbitkan
Sri  Hastjarja.  (1987).  “Dampak  Deregulasi  1  Juni  1983  Terhadap Mobilisasi Dana Masyarakat dan Permasalahannya”. Jakarta (ID) Sekolah  Staf  Pimpinan  Bank  Indonesia  (SESPIBI)  Bank Indonesia.

## Koran
Bisnis  Indonesia,  “Cadangan  Wajib  15  Bank  Swasta  Naik  120%”, Bisnis Indonesia, 28 Desember 1992.
Hamzah  Haz.  “  Realiasi  KUK  dan  Gebrakan  Sumarlin  II”  Kompas  19 Maret 1991
Irwan Riadi “ Menyambut Seminar KUK” Kompas 2 Mei 1994.
Kompas.  “  Mulai  Tanggal  1  Februari  1990  Kredit  Likuiditas  Bank Indonesia  Diberikan  Dalam  Jumlah  Terbatas”,  Kompas.  30 Januari 1990.
Kompas  “Masalah  Hukum,  Administrasi  dan  Biaya  Menghambat Penyaluran KUK”. Sabtu 28 Januari 1995.
Rijanto,  “  Sembilan  Tahun  Deregulasi  Perbankan  sebagai  Proses Pendewasaan”, Bisnis Indonesia, 3 Juni 1992.
Serian Wijanto, “Mungkinkah Suku Bunga Turun Setelah konsolidasi CAR”, Bisnis Indonesia, 22 Maret 1993.
Taufik  S.  Dharma,  “Menyoroti  Paket  Kebijakan  29  Januari  1990”, Bisnis Indonesia 12 Maret 1990.