## Penerapan Fatwa DSN MUI No. 23 Tahun 2020 Terhadap Efisiensi Penyaluran ZIS Perspektif Fiqh Al-Aulawiyah di Lazismu Pamekasan
Sitti Masri’ah Hadi 1 , Alan Su’ud Ma’adi 2 1,2 Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia Email konfirmasi: masriahhadi1@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 terhadap efisiensi penyaluran zakat infaq dan shadaqah perspektif fiqh al aulawiyah Di LAZISMU Pamekasan. Covid-19 berdampak signifikan di berbagai sektor  di  Indonesia,  utamanya  pada  masyarakat  sehingga  perlu  adanya  saluran bantuan  demi  percepatan  pemulihan  ekonomi  masyarakat.  Kabupaten  Pamekasan merupakan salah satu daerah yang terkena dampak pandemi dalam sektor ekonomi, pendidikan,  sosial  dan  kesehatan.  maka  dengan  banyaknya  masyarakat  yang terdampak pandemi harus ada skala prioritas dalam pemberian bantuan khusunya oleh lembaga amil zakat sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang kemanusiaan. Penelitian  ini  fokus  terhadap  penerapan  Fatwa  MUI  No.  23  Tahun  2020  serta pengaruh  penerapan  fatwa  tersebut  terhadap  efisiensi  penyaluran  zakat  infaq  dan shadaqah  berdasarkan  fiqh  al  aulawiyah  atau  fiqh  skala  prioritas.  Metode  yang digunakan  adalah  metode  field  risearch  (studi  lapangan)  yakni  penulis  turun langsung pada tempat yang akan diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dari fatwa MUI tersebut  sudah terlaksana dan dalam penyaluran dana ZIS yang diprioritaskan adalah masyarakat perkotaan  dikarenakan  mereka  lebih  merasakan  dampak  nyata  dari  Covid-19. Masyarakat perkotaan yang penulis maksud adalah masyarakat yang notabenesnya tidak  memiliki  lahan  pertanian  serta  mata  pencahariannya  bergantung  pada pendapatan  keseharian  misalnya  pedagang  kaki  lima,  tukang  becak,  dan semacamnya.  Sehingga  dengan  diterapkannya  fatwa  MUI  tersebut  sedikit  banyak dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak pandemi.

## Kata kunci: Pandemi Covid-19; Fatwa MUI; Penyaluran ZIS, Fiqh Al Aulawiyah.

## Pendahuluan
Sejak  tahun  2020  Indonesia  mengalami  masa  pandemi  yang  disebabkan menyebarnya wabah corona virus disiase 2019 atau biasa dikenal dengan covid 19. Covid  19  merupakan  penyakit  yang  disebabkan  oleh  jenis  virus  baru  Sars-Cov-2 yang dapat menular dari manusia satu ke manusia lainnya melalui kontak yang erat dan droplet yakni percikan cairan pada saat bersin dan batuk, namun tidak menular melalui  udar  (Ilham,  Idris,    Muttaqin,  2021,  p.  10).  Masa  pandemi  ini  membuat indonesia  mengalami  banyak  perubahan,  baik  dari  sektor  ekonomi,  sektor pendidikan,  sektor  sosial,  dan  sektor  kesehatan.  Oleh  karena  itu  pemerintah  harus membuat strategi untuk mengurangi dampak yang terjadi sehingga tidak mengalami
kerugian  yang  besar  ataupun  jika  mengalami  kerugian  dapat  ditutupi  dengan strategi yang diterapkan.
Sektor  ekonomi  merupakan  salah  satu  sektor  yang  banyak  mengalami perubahan akibat adanya pandemi covid 19. Diantara beberapa dampak yang terjadi pada sektor ekonomi adalah  terjadinya PHK besar besaran, berdasarkan  hasil data yang  didapat  yaitu  ≥  1,5  juta  pekerja  dirumahkan  dan  di  PHK  dengan  presentase 90%  pekerja  dirumahkan  dan  10%  pekera  di  PHK.  Terjadi  penurunan  PMI Manufacturing  Indonesia  yang  mencapai  45,3%  pada  maret  2020.  Terjadinya penurunan  impor  sebesar  3,7%  pada  triwulan  1.  Terjadinya  inflasi  yang  telah mencapai pada angka 2,96% year on year yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada maret 2020. Terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan  pendapatan  dalam  sektor  penerbangan  menjadi  turun  sehingga menyebabkan  kerugian,  kerugian  yang  dirasakan  mencapai  207  miliar  yang disebabkan  batalnya  penerbangan  sebanyak  12.703  pada  15  bandara  pada  bulan januri-maret 2020. Pada 6000 hotel telah terjadi penurunan penempatan (okupansi) hingga mencapai 50%, hal tersebut mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata.
PHK  adalah  salah  satu  dampak  dari  adanya  pandemi  yang  paling  nyata dalam  sektor  ekonomi,  karena  hal  itu  bersentuhan  langsung  dengan  pendapatan perorangan. Terdapat 114.340 perusahaan yang telah merumahkan dan melakukan PHK  terhadap  tenaga  kerja  dengan  total  pekerja  sebanyak  1.943.916  orang  yang terkena.  Hal  itu  tentu  sangat  mempengaruhi  pada  bertambahnya  tingkat kemiskinan.  Berdasarkan  perkiraan  dari  Bank  Dunia  jumlah  orang  yang  hidup dalam  kemiskinan  ekstrim  akan  meningkat  hingga  922  juta  di  seluruh  dunia,  dan apabila  indonesia  tidak  melakukan  pencegahan  yang  tepat  dalam  menangani pandemi  covid  19  ini,  maka  pertumbuhan  ekonomi  di  indonesia  akan  tertekan, menurut menteri keuangan indonesia penekanan terhadap pertumbuhan ekonomi di prediksi mencapai 2,5%-0% (Yamali  Putri, 2020).
Merosotnya pertumbuhan ekonomi tentu sangat berpengaruh pada aktivitas kehidupan  masyarakat,  karena  ekonomi  merupakan  faktor  penting  dalam menunjang  kehidupan.  Oleh  karena  itu  pemerintah  dituntut  untuk  menjaga stabilitas  perekonomian  yang  ada.  Selain  berpengaruh  pada  aktivitas  kehidupan masyarakat,  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  faktor  yang  penting  dalam mendukung pertumbuhan nasional suatu negara.
Selain dalam sektor ekonomi, pandemi covid 19 juga sangat berdampak pada sektor-sektor  yang  lain,  seperti  halnya  sektor  pendidikan,  sektor  kesehatan  serta sektor  sosial.  Dalam  sektor  pendidikan  terdapat  perubahan  strategi  pembelajaran, yang  mana  sebelum  adanya  pandemi,  pembelajaran  dilakukan  dengan  tatap  muka secara  langsung,  namun  karena  adanya  pandemi  maka  pembelajaran  dilakukan secara daring mengacu pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada
Satuan Pendidikan, dan Nomor
36962/MPK.A/HK/2020,  sehingga  hal  tersebut  tentu  sangat    berpengaruh  pada efektivitas  kegiatan  belajar  mengajar  dan  juga  terhadap  pemahaman  yang  akan diperoleh siswa ataupun mahasiswa (Samudera, 2020).
Dalam sektor kesehatan terdapat banyaknya angka kematian yang disebabkan ganasnya  serangan  virus  corona,  angka  kematian  tersebut  mencapai  lebih  40  ribu orang  pada  akhir  maret  2021  (Aeni,  2021).    Untuk  sektor  sosial  perubahan  yang dialami  berkaitan  dengan  berubahnya  aktivitas  sosial  yang  disebabkan  aturan pemerintah  terhadap  pembatasan  aktivitas  sosial  serta  pembatasan  mobilitas  yang mana  masyarakat  harus  menerapkan  physical  distancing  seperti  jaga  jarak, menghindari kerumunan dan berdiam diri dirumah.
Dalam  mengatasi  pandemi  ini  pemerintah  indonesia  membuat  beberapa upaya  demi  memutus  mata  rantai  covid  19,  diantaranya  dengan    menerapkan lockdown,  memberlakukan  PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar)  yang didasarkan  pada  PP  No.  21  Tahun  2020,  namun  di  awal  2021  kemudian  diganti menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), work from home (WFH) (Hanafi  dkk, 2020, p. 27), memberikan vaksinasi gratis, serta memberikan BLT  (Bantuan  Langsung  Tunai).  Sejalan  dengan  pemerintah,  dalam  penanganan wabah  covid  19  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  selaku  pemberi  fatwa  yang  akan menjadi pedoman bagi masyarakat muslim Indonesia, MUI mengeluarkan kebijakan sebagai bentuk ikhtiar dalam menganggulangi wabah covid 19.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 yang berisi tentang pemanfaatan harta zakat infaq dan shadaqah untuk penanggulangan covid 19  dan  dampaknya.  Mengingat  masyarakat    indonesia  mayoritas  beragama  islam maka  zakat  infaq  dan  shadaqah  termasuk  penunjang  negara  dalam  mewujudkan masyarakat  yang  sejahtera  serta  membantu  pembangunan  nasional.  Dalam membantu  pengumpulan  dan  pengelolaan  dana  ZIS  dibutuhkan  badan  atau lembaga  yang  fokus  pada  tugas    tersebut.  Di  Indonesia  lembaga  tersebut  biasa dikenal dengan BAZNAS,  LAZIZMU, LAZISNU, BMH dan lain-lain.
LAZISMU  Pamekasan  merupakan  salah  satu  lembaga  amil  zakat  infaq  dan shadaqah  yang  aktif  dalam  menyalurkan  dana  ZIS  (Zakat  Infaq  Shadaqah)  untuk kemanusiaan serta turut berperan dalam penggulangan wabah covid 19 khususnya di  Kabupaten  Pamekasan.  Mengingat  dampak  dari  covid  19  melibatkan  banyak sektor,  maka  ketepatan  dalam  penyaluran  dana  zakat  infaq  dan  shadaqah berdasarkan skala prioritas menjadi sangat penting, sehingga dana zakat infaq dan shadaqah  tersebut  benar-benar  bermanfaat  dalam  membangun  kesejahteraan  dan sesuai dengan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 .
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengetahui  penerapan  fatwa  MUI  No.  23  Tahun  2020  di  LAZISMU  Pamekasan, penyaluran  dana  zakat,  infaq  dan  shadaqah  di  LAZISMU  Pamekasan  selama pandemi, serta pengaruh penerapan fatwa MUI No. 23 terhadap efisiensi penyaluran
dana  zakat,  infaq  dan  shadaqah  di  LAZISMU  Pamekasan  perspektif  fiqh  al- aulawiyah.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  peneliti  gunakan  adalah  jenis  metode  kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian dengan  cara  terjun  langsung  ke  lokasi  penelitian  untuk  memperoleh  data  yang berkaitan  dengan  masalah  yang  dibahas.  Metode  pendekatan  pada  penelitian  ini adalah deskriptif kualitatif yakni peneliti mengumpulkan data-data yang  berkaitan dengan permasalahan yang diteliti,  melalui wawancara, foto dan dokumen.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ada dua yakni data primer dan data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  langsung  dari  sumber  pertama  baik  melalui observasi atau wawancara kepada para pihak yang berkaitan dalam hal ini manager dan staff di LAZISMU Pamekasan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua sebagai pelengkap dalam hal ini diperoleh melalui  literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.
Metode  analisi  data    yang  dilakukan  oleh  peneliti  melalui  3  tahap  yaitu reduksi  data,  penyajian  data  kemudian  verifikasi  atau  penarikan  kesimpulan. Menurut  HB  Sutopo,  redukasi  data  adalah  bagian  dari  proses  analisis  yang mempertegas,  memperpendek,  membuat  fokus,  membuang  hal-hal  yang  tidak penting,  dan  mengatur  data  sedemikian  rupa  sehingga  simpulan  penelitian  dapat dilakukan  (Sutopo  H.  B.,  2002,  p.  92).    Data  yang  sesuai  dengan  permasalahan penelitian kemudian disajikan dalam bentuk narasi, dan disimpulkan sesuai dengan yang telah tersaji.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## A. Pandangan Umum Tentang Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Dan LAZISMU Pamekasan
Fatwa MUI merupakan salah satu regulasi yang menjadi pedoman umat islam dalam  menjalani  kehidupan.  Selain  dari  Al-Quran  dan  Hadist,  untuk  menjawab persoalan-persoalan  kehidupan  yang  dialami  oleh  umat  islam    khususnya  di Indonesia  MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia)  hadir  dengan  fatwa-fatwanya  yang menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan  yang dialami oleh umat islam Indonesia.
Hal  ini  sesuai  dengan  fungsional  fatwa  yakni  tabyin  dan  taujih,  tabyin  yaitu menjelaskan  tentang  hukum  sehingga  nanti  menjadi  regulasi  praktis  bagi masyarakat yang membutuhkan hukum tersebut, taujih yaitu memberikan petunjuk serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama kontemporer (Wahid,  2016).  Berdasarkan  fungsi-fungsi  yang  telah  disebutkan  meskipun  tidak bersifat  mengikat  layaknya  hukum  positif  fatwa  MUI  juga    bisa  menjadi  regulasi
yang  membantu  permasalahan  Negara  khususnya  dalam  kesejateraan  masyarakat, seperti contoh dalam penanggulangan wabah pandemi covid 19.
Dalam  menyikapi  permasalahan  pandemi  covid  19  pada tanggal  22  Sya’ban 1441  H/  16  April  2020  MUI  mengeluarkan  fatwa  yakni  fatwa  MUI  No.  23  Tahun 2020  tentang  pemanfaatan  harta  ZIS  untuk  penanggalungan  Covid  19  dan dampaknya. Dengan adanya fatwa tersebut harta yang berasal dari dana zakat, infaq dan  shadaqah  bisa  disalurkan  pada  masyarakat  yang  terkena  dampak  pandemi sehingga  bisa  sedikit  membantu  kesulitan  yang  mereka  hadapi  khususnya  dalam masalah ekonomi.
Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan allah  SWT  untuk  dikeluarkan  dan  diberikan  kepada  orang  yang  berhak menerimanya (Hafidhuddin, 2002, p. 7). Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta atau  pendapatan  untuk  menunaikan  kepentingan  yang  diperintahkan  oleh  agama bagi  orang  yang  beriman  tanpa  melihat  ada  atau  tidaknya  penghasilan  yang dihasilkan  dari  individu  (Novalia,  Sumantri,    Panorma,  2020).  Shadaqah  adalah pemberian  dari  seorang  muslim  secara  suka  rela  tanpa  batas  waktu  dan  jumlah dengan niat mengharapkan ridho Allah SWT (Aprilianto  Widiastuti, 2021). Berikut isi dari fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 (MUI, 2020):
Pertama,  berisi  tentang  ketentuan  umum  yang  menjelaskan  tentang  istilah- istilah  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  dalam  fatwa  tersebut,  istilah-istilah tersebut yaitu:
a. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.
b. Hawalan  al-haul  adalah  masa  satu  tahun  atas  kepemilikan  harta  tertentu sebagai syarat wajib zakat.
c. Penanggulangan  wabah  COVID-19  dan  dampaknya  adalah  segala  ikhtiar yang  ditujukan  untuk  mencegah  penyebaran  COVID-19,  merawat  dan menangani  korban  COVID-19,  memperkecil  angka  kematian,  membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak COVID-19.
d. Aset  kelolaan  adalah  sarana  dan/atau  prasarana  yang  diadakan  dari  harta zakat,  infak,  dan  shadaqah  yang  berada  di  dalam  pengelolaan pengelola/’amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.
Kedua,  berisi  tentang  ketentuan  hukum  yakni  menjelaskan  tentang  hukum dari  penggunaan  harta  zakat  untuk  penanggulangan  wabah  covid  19  dan dampaknya, berikut penjelasannya:
1. Pemanfaatan  harta  zakat  untuk  penanggulangan  wabah  COVID  19  dan dampaknya,hukumnya boleh dengan dhawabith sebagai berikut:
a. Pendistribusian  harta  zakat  kepada  mustahiq  secara  langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
1. penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir,  miskin,  amil,  muallaf,  yang  terlilit  hutang,  riqab,  ibnu  sabil, dan/atau fi sabilillah;
2. Harta  zakat  yang  didistribusikan  boleh  dalam  bentuk  uang  tunai, makanan  pokok,  keperluan  pengobatan,  modal  kerja,  dan  yang  sesuai dengan kebutuhan mustahiq;
3. Pemanfaatan  harta  zakat  boleh  bersifat  produktif  antara  lain  untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum,
dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fi sabilillah.
2) Pemanfaatan  dalam  bentuk  aset  kelolaan  atau  layanan  bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahiq, seperti untuk penyediaan  alat  pelindung  diri,  disinfektan,  dan  pengobatan  serta kebutuhan  relawan  yang  bertugas  melakukan  aktifitas  kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
2. Zakat  mal  boleh  ditunaikan  dan  disalurkan  lebih  cepat  (ta‘jil  alzakah)  tanpa harus menunggu satu tahun penuh (Hawalan alhaul), apabila telah mencapai nishab.
3. Zakat  fitrah  boleh  ditunaikan  dan  disalurkan  sejak  awal  Ramadhan  tanpa harus menunggu malam idul fitri.
4. Kebutuhan  penanggulangan  wabah  COVID-19  dan  dampaknya  yang  tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.
Ketiga,  berisi  tentang  rekomendasi  yakni  menjelaskan  tentang  harapan  serta masukan kepada pemerintah, umat islam dan lembaga amil zakat, berikut isinya:
1. Pemerintah  wajib  mengoptimalkan  daya  dukung  sumber  daya  untuk penanggulangan  wabah  COVID-19  dan  dampaknya  dengan  melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.
2. Umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata.
3. Badan/Lembaga  Amil  Zakat  agar  menjadikan  fatwa  ini  sebagai  pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan tasharruf khususnya untuk kemaslahatan mustahiq yang terdampak COVID-19.
4. Umat  Islam  yang  memenuhi  syarat  wajib  zakat  dianjurkan  untuk segera  menunaikan  kewajiban  zakatnya  agar  para  mustahiq  yang terdampak COVID-19 dapat memperoleh haknya.
Fatwa  tersebut  sangat  relevan  untuk  diterapkan  oleh  badan/lembaga  amil zakat, karena tugas dari badan/lembaga tersebut adalah mengelola dana hasil dari zakat,  infaq  dan  shadqah.  Berdasarkan  UU  No.  23  Tahun  2011  pengelolaan  zakat
terdiri  atas  kegiatan  pengawasan,  perencanaan,  pengorganisasian  dalam  proses pengumpulan,  pendistribusian  serta  pendayagunaan  zakat,  jadi  secara  garis  besar pengelolaan  zakat  terdiri  dari  3  tahap  yakni  pengawasan,  pendistribusian,  dan perencanaan (Sabiq  Amiruddin, 2021).
Indonesia  terdapat  banyak  badan/lembaga  yang  bertugas  mengelola  dana zakat,  infaq  dan  shadaqah  baik  itu  dibentuk  oleh  Negara  ataupun  dibentuk  oleh swasta  baik  tingkat  nasional  ataupun  regional,  yang  dibentuk  oleh  Negara  seperti BAZNAS, yang dibentuk oleh swasta seperti LAZISNU, LAZISMU, BMH, dll. Dalam penelitian  ini  peneliti  hanya  fokus  pada  satu  lembaga  untuk  dijadikan  obyek penelitian  yaitu  LAZISMU(Lembaga  Amil  Zakat  Infaq  Shadaqah  Muhammadiyah) wilayah Pamekasan.
LAZISMU  Pamekasan  merupakan  lembaga  nirlaba  tingkat  nasional  yang berkhidmat  dalam  pemberdayaan  masyarakat  melalui  pendayagunaan  secara produktif  dana  zakat,  infaq,  wakaf  dan  dana  kedermawanan  lainnya  baik  dari perseorangan,  lembaga,  perusahaan  dan  instansi  lainnya.  Lembaga  tersebut didirikan pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatangan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi’i Ma’arif, MA (Buya Syafi’i) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama  Republik  Indonesia  sebagai  Lembaga  Amil  Zakat  Nasional  melalui  SK  No. 730/2016  (Menggantikan  SK  Kemenag  R.I.  No.  457/2002),  tujuan  dari  lembaga tersebut  adalah  mengoptimalkan  pengelolaan  ZIS  yang  amanah,  profesional,  dan transparan  serta  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  hidup  masyarakat  melalui pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.
Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang kemanusiaan LAZISMU selalu berperan  aktif  untuk  mensejahterakan  masyarakat,  terutama  pada  masa  pandemi yang merupakan masa-masa sulit khususnya dalam bidang perekenomian.  Dengan banyaknya  perubahan  yang  terjadi  akibat  pandemi,  LAZISMU  harus  tetap  eksis untuk menjalankan program-programnya, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan ataupun  kesehatan.  Dengan  seperti  itu  masyarakat  akan  merasakan  dampak  nyata dari adanya LAZISMU.

## B. Penerapan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Di LAZISMU Pamekasan
Berkaitan dengan penerapan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020, berdasarkan hasil wawancara kepada bapak matnin dan bapak khoirul, penerapan fatwa tersebut telah diterapkan  oleh  LAZISMU  melalui  beberapa  programnya,  diantaranya  yaitu memberikan  disinfektan  dan    handsanitaizer  pada  13  kecamatan  yang  berada  di Pamekasan  dengan  cara  di  titipkan  di  masjid  karena  masjid  merupakan  tempat ibadah yang sering didatangi masyarakat, pembagian masker gratis sebanyak 2000 pcs, santunan dhuafa’ dan anak yatim sebanyak 260.
Fatwa tersebut diterapkan karena sangat relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, serta merupakan hasil ijtihad para ulama yang telah dikaji secara mendalam.
Dalam  menetapkan  fatwa  MUI  melakukan  tiga  pendekatan  yaitu  pendekatan nashqath’I  yakni  bersumber  dari  Al-Quran  dan  Hadits,  pendekatan  qawly  dengan mengambil  jawaban  dari  kitab-kitab  mu’tabar,  dan  pendekatan  manhajy  yakni melalui ijtihad kolektif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dliya’ul Chaq fatwa MUI  No.  23  Tahun  2020  merupakan  upaya  cepat  tanggap  dan  tepat  guna  yang berperan  jelas  dalam  menanggulangi  bahaya  kesulitan  hidup  yang  dialami masyarakat terdampak pandemi, dengan adanya fatwa tersebut kehidupan manusia dan  keberlangsungan  agama  akan  tetap  terjaga  sesuai  dengan  teori  menutup peluang  bahaya  (sad  al-dzariah)  dengan  tujuan  untuk  menyelamatkan  kehidupan manusia (hifdzun nafs) dan  keberlangsungan agama (hifdzun ad-diin) (Chaq, 2020).
Sebagai  bentuk  kepedulian  yang  tinggi,  dalam  menghadapi    pandemi  covid 19  muhammadiyah  membentuk  lembaga  yang  bersifat  ad  hoc  yaitu  MCCC (Muhammadiyah  Covid  19  Command  Center).  Lembaga  tersebut  merupakan lembaga  khusus  yang  dibentuk  untuk  mengatasi  pandemi  dengan  menyalurkan bantuan pada masyarakat yang terdampak pandemi.  Berdasarkan hasil wawancara di  LAZISMU  Pamekasan    yang  menjadi  gerbang  masuknya  dana  ZIS  adalah LAZISMU  kemudian  dana tersebut di  salurkan  oleh  MCCC,  bisa  berupa  sembako, masker, handsanitaizer, dll.

## C. Penyaluran Dana ZIS Di Masa Pandemi Di LAZISMU Pamekasan
Berkaitan dengan sistem penyaluran dana ZIS selama masa pandemi. Bentuk penyaluran  dana  ZIS  ada  dua  yaitu  penyaluran  dalam  bentuk  konsumtif  dan produktif (Bintania, 2019, p. 47). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada  bapak  matnin,  penyaluran  dana  ZIS  di  LAZISMU    berbentuk  konsumtif yakni sembako serta alat pencegah penularan covid 19 yang berupa handsanitaizer, masker  dan  disinfektan,  dan  ada  pula  yang  berbentuk  produktif  dalam  bentuk modal  usaha  namun  itu  binaan  langsung  dari  pusat  yang  dipasrahkan  kepada LAZISMU  Pamekasan  dengan  penerima  sebanyak  5  mustahiq.      Untuk  tata  cara penyaluran  dana  ZIS  selama  masa  pandemi  dilakukan  dengan  door  to  door  yakni amil  mendatangi  rumah  penerima  bantuan,  hal  ini  dilakukan  untuk  menghindari kerumunan dan mentaati anjuran pemerintah.

## D. Pengaruh Penerapan Fatwa MUI No. 23 Terhadap Efisiensi Penyaluran Dana ZIS Perspektif Fiqh Al-Aulawiyah.
Yusuf  Al-Qardhawi  berpendapat  bahwa  fiqh  al-Aulawiyah  adalah meletakkan segala sesuatu  sesuai peringkatnya dengan adil, baik dari  segi hukum, nilai  ataupun  amal,  kemudian  mendahulukan  yang  lebih  utama  berdasarkan pertimbangan  syara’  yang  tepat  sehingga  perkara  yang  remeh  tidak  didahulukan atas  perkara  yang  lebih  penting,  perkara  yang  lemah  (marjih)  mendahului  perkara yang  rajih.  Perkara  yang  kecil  keutamaannya  mendahului  perkara  yang  besar
keutamaannya,  serta  mendahulukan  yang  berhak  didahulukan  dan  mengakhirkan yang  berhak  diakhirkan.  Tidak  membesarkan  perkara  yang  kecil,  tidak memudahkan  perkara  yang  penting.  Hendaklah  segala  sesuatu  diletakkan  sesuai tempatnya dengan timbangan yang tepat tanpa tindakan yang melampaui batas dan merugikan (Al- Qardhawi, 1998, p. 5).
Melihat  banyaknya  elemen  masyarakat  yang  terdampak  pandemi  covid  19, maka  sangat  penting  bagi  lembaga  amil  zakat  khususnya  LAZISMU  untuk mengetahui  fiqh  al  aulawiyah  atau  skala  prioritas  dalam  penyaluran  dana  ZIS, sehingga  yang  benar-benar  membutuhkan  bantuan  dibantu  terlebih  dahulu. Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan,  yang  menjadi  prioritas  dalam penyaluran  zakat  di  LAZISMU  Pamekasan  adalah  masyarakat  kota  yang  mata pencahariannya tergantung pada pendapatan sehari-hari, masyarakat kota dijadikan prioritas karena kebanyakan masyarakat kota tidak memiliki lahan pertanian sendiri sehingga untuk kebutuhan pokok mereka harus membeli, sedangkan dengan adanya pandemi tentunya menurunkan ekonomi mereka, apalagi dengan adanya kebijakan stay  at  home,  menjaga  jarak  dan  menghindari  kerumunan.  Karena  hal  itu  mereka menjadi golongan yang berhak menerima dana ZIS sesuai dengan fatwa MUI No.23 Tahun 2020.

## Kesimpulan
Fatwa MUI NO. 23 Tahun 2020 telah diterapkan oleh LAZISMU Pamekasan melalui  beberapa  programnya,  yakni  diantaranya  pemberian  disinfektan, handsanitaizer, dan masker sebagai pencegahan penularan covid 19, santunan anak yatim dan dhuafa. Penyaluran dana ZIS di prioritaskan pada masyarakat perkotaan yang  terdampak  pandemi,  karena  masyarakat  perkotaan  merupakan  masyarakat yang  paling  merasakan  dampak  dari  adanya  pandemi  khususnya  dalam  bidang perekonomian. Penyaluran dana ZIS dilaksanakan secara langsung atau door to door yaitu amil mendatangi langsung rumah penerima bantuan, bantuan yang diberikan ada  dalam  bentuk  konsumtif    berupa  sembako,  handsanitaizer,  disinfektan  dan masker, dan ada dalam produktif yang berupa modal usaha.

## DAFTAR PUSTAKA
Aeni, N. (2021, Juni). Pandemic COVID 19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial. Journal Litbang, 17(1), 18.
Al- Qardhawi, Y. (1998). Fikih Prioritas. Jakarta: Robbani Press.
Aprilianto, E. D.,  Widiastuti, T. (2021, Maret). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui  Pendistribusian  Zakat,  Infaq  dan  Sedekah  Pada  Masa  Pandemi COVID 19. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(2), 223.
Bintania, A. (2019). Karakteristik Kebutuhan Mustahiq dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat Oleh BAZNAS Kota Tanjung Pinang. Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press .
Chaq, M. D. (2020, Juni). Peran Fatwa MUI Dalam Penanggulangan Wabah COVID 19  dan  Dampaknya  (Studi  Fatwa  MUI  No.  23  Tahun  2020).  Jurnal  Tafaqquh, 8(1), 138.
Hafidhuddin,  D.  (2002).  Zakat  Dalam  Perekonomian  Modern.  Jakarta:  Gema  Insani Press.
Hanafi  ,  Y.,    dkk.  (2020).  Respon  Muslim  Dalam  Kehidupan  Sosial  Keagamaan  Dan Pendidikan. Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa.
Ilham,  Idris,  U.,    Muttaqin,  M.  Z.  (2021).  Pandemi  Di  Ibu  Pertiwi:  KajianLliteratur "Penanganan Covid 19 Di Indonesia". Aceh: Syiah Kuala Uivercity Press.
MUI. (2020). Pemanfaatan Harta Zakat Infaq Dan Shadaqah Dalam Penanggulangan Wabah COVID 19 Dan Dampaknya.
Novalia, D., Sumantri, R.,  Panorma, M. (2020, Desember). Pengaruh Dana Zakat, Infaq  Dan  Shadaqah  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Sebagai  Variabel Intervening Tahun 2015-2019. Jurnal Al-Iqtishadiyah, 6(2), 137.
Sabiq,  A.  F.,    Amiruddin,  C.  (2021,  Juli  05).  Pendayagunaan  Zakat  Sesuai  Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Di LAZ Selama Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Bimas Islam, 14(1), 171.
Samudera, W. (2020, September). Dampak Pandemi COVID 19 Dalam Pendidikan Di Kota Mataram. Indonesian Journal Of Teacher Education, 1(3), 156.
Sutopo, H. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret Univercity Press.
Sutopo,  H.  B.  (2002).  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Surakarta:  Sebelas  Maret Univercity Press.
Wahid,  S.  H.  (2016,  November).  Pola  Transformasi  Fatwa  Ekonomi  Syariah  DSN- MUI  Dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Di  Indonesia.  Journal  AHKAM, 4(2), 181.
Yamali,  F.  R.,    Putri,  R.  N.  (2020,  September).  Dampak  Pandemi  COVID  19 Terhadap Ekonomi Indonesia. Journal of Economics and Business, 4(2), 386.