Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022

## REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
Firna Novi Anggoro 1
1 Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Email: anggorofirna@gmail.com

## Abstract
Corruption practices continue to occur in Indonesia and most of them are carried out by the State Civil Apparatus (ASN). Even though the bureaucratic reform program has been running, corrupt bureaucratic behavior still occurs. Efforts to build ASN that are clean from corrupt practices are carried out through a mental  revolution.  Changes  in  the  ASN  mindset  and  work  culture  (culture  set)  are  very  important  in realizing good and clean governance. ASN's self-perception, attitudes and behavior need to be changed immediately because it often traps ASN in corrupt behavior. The mental revolution movement needs to be pursued immediately in the hope that values that are implemented continuously will form a new culture. Efforts  to  be  taken  in  changing  mentality  are  carried  out  through  continuous  education,  training,  and supervision. In order for the implementation of the mental revolution to run effectively, it also needs to be accompanied by the consistent application of a reward and punishment system so as to be able to motivate and raise awareness for all ASN of the importance of a mental revolution. This mental revolution campaign needs to be carried out on an ongoing basis by using various means of communication that are expected to reach all government institutions and all levels of society.
Keywords : Mental Revolution, ASN, Good and Clean Government.

## Abstrak
Praktik korupsi masih terus terjadi di Indonesia dan sebagian besar dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun program reformasi birokrasi telah berjalan, perilaku birokrasi yang korup masih terjadi. Upaya  membangun  ASN  yang  bersih  dari  praktik  korupsi  harus  dilakukan  melalui  revolusi  mental. Perubahan mindset dan budaya kerja (culture set) ASN menjadi sangat penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih.  Persepsi diri, sikap dan perilaku ASN perlu segera dirubah karena kerap membuat  para ASN terperangkap dalam perilaku korupsi. Gerakan revolusi mental  perlu segera diupayakan dengan harapan nilai-nilai yang dilaksanakan secara terus-menerus akan membentuk sebuah kultur  baru.  Upaya  yang  harus  ditempuh  dalam  mengubah  mentalitas  dilakukan  melalui  pendidikan, pelatihan, dan pengawasan yang berkelanjutan. Agar pelaksanaan revolusi mental berjalan efektif, perlu juga  dibarengi  dengan  penerapan  sistem reward dan punishment yang  konsisten  sehingga  mampu memotivasi  sekaligus  meningkatkan  kesadaran  bagi  seluruh  ASN  akan  pentingnya  revolusi  mental. Kampanye revolusi mental ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi  yang  diharapkan  dapat  menjangkau  seluruh  institusi  pemerintahan  dan  seluruh  lapisan masyarakat.
Kata Kunci : Revolusi Mental, ASN, Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

## PENDAHULUAN
Hampir setiap hari di berbagai media memberitakan informasi seputar perilaku korupsi yang  dilakukan  oleh  anak  bangsa  dari  berbagai  lapisan  masyarakat.  Korupsi  telah  dilakukan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
kapanpun  dan  dimanapun,  bahkan  disaat  bangsa  Indonesia  sedang  mengalami  keprihatinan akibat  krisis  kesehatan  karena  pandemi  COVID-19  yang  menjangkiti  hampir  seluruh  negara  di dunia, masih terdapat pejabat publik yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi. Telah muncul berbagai istilah yang mengilustrasikan kondisi praktik korupsi di negeri ini seperti korupsi berjamaah, darurat korupsi dan lain-lain, dimana istilah-istilah tersebut mengisyaratkan bahwa  praktik  korupsi  yang  melanda  negeri  ini  telah  memasuki  fase  akut  dan  berbahaya. Transparancy  International (TI)  merilis  Indeks  Persepsi  Korupsi (Corruption  Perception  Index) untuk  tahun  2021,  dimana  berdasarkan  180  negara  yang  disurvei,  Indonesia  menempati peringkat ke 96 dengan skor CPI 38 (ti.or.id, 2022).
Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk percepatan pemberantasan korupsi, mulai dibentuknya lembaga negara yang menangani anti rasuah, pembentukan berbagai regulasi terkait pencegahan dan pemerantasan korupsi hingga penjatuhan hukuman berat dan pemiskinan para koruptor guna menimbulkan efek jera. Namun sepanjang tahun, tindak pidana korupsi  tidak  berkurang,  tetapi  malah  terus  berkembang.  Ironisnya  lagi,  sebagian  besar  kasus korupsi  dilakukan  oleh  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN).    Menurut  Laporan Indonesian  Corruption Watch (ICW)  ASN  merupakan  aktor  yang  paling  banyak  terjerat  kasus korupsi sepanjang semester  1  2021. Hasil  Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Semester  1 2021 menunjukkan ASN yang terjerat kasus korupsi sebanyak 162 orang.
Pemerintah  telah  menetapkan  program  Reformasi  Birokrasi  yang  sudah  dimulai  sejak 2010  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  No  81  Tahun  2010  tentang Grand  Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada prinsipnya, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan dilakukan sebagai upaya mengembalikan birokrasi pada fitrah dan kodratnya yakni memberikan pelayanan  publik  yang  berkualitas,  adil  dan  baik  bagi  masyarakat.  Menjadi  pertanyaan,  jika pelaksanaan  reformasi  birokrasi  telah  berjalan,  mengapa  program  tersebut  belum  mampu memperbaiki budaya birokrasi, terutama menekan perilaku birokrasi yang cenderung korup. ASN merupakan  salah  satu  komponen  terpenting  dalam  gerakan  pemberantasan  korupsi  dan memasyarakatkan sikap anti korupsi. Hal ini dikarenakan kedudukan ASN yang sangat strategis sebagai pemegang kekuasaan dan memiliki wewenang yang luas salah satunya terkait dengan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
pengelolaan keuangan negara. Diharapkan pemberantasan korupsi dan anti korupsi dimulai dari diri ASN sendiri, lalu menularkannya pada unsur lainnya.
Sebenarnya pemerintah telah memiliki jalan keluar dalam upaya membangun ASN yang bersih dari praktik korupsi salah satunya yaitu melalui revolusi mental. Melalui peraturan menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road map  Reformasi  mental  Birokrasi  Nasional  2015-2019  didalamnya  salah  satu  pelaksanaan reformasi  birokrasi  tingkat  makro  untuk  menciptakan  birokrasi  yang  bersih  dan  akuntabel terdapat  3 program  kerja  yang  salah  satunya  ialah  Revolusi Mental  Aparatur.  Dalam berbagai Kesempatan  Presiden  Joko  Widodo  menekankan  pentingnya  revolusi  mental.  Revolusi  mental secara sederhana dapat diartikan sebagai mengembalikan warga Indonesia kepada karakter asli bangsa  yakni  mandiri,  gotong-royong,  semangat  melayani  masyarakat,  jujur,  santun,  berbudi pekerti  dan  ramah.  Karakter  tersebut  menjadi  modal  untuk  mewujudkan  masyarakat  lebih sejahtera.  Tulisan  ini  berupaya  melihat  bagaimana  urgensi  revolusi  mental  ASN  untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  yakni  berusaha mendeskipsikan suatu kejadian, gejala, serta peristiwa yang sedang terjadi saat sekarang yang berkaitan dengan tema pembahasan. Data yang digunakan merupakan data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Beberapa literatur menyatakan bahwa istilah korupsi berasal dari bahasa latin corruptive atau corruptus .  Terdapat  istilah  lain  yaitu  corruption  yang  berasal  dari  bahasa  Latin  kuno corrumpore.  Istilah  tersebut  kemudian  berkembang  ke  dalam  bahasa  lain  di  dunia  seperti corruption atau corrupt (Inggris), corruptive/korruptie (Belanda), korupsi (Indonesia). Corruptio sendiri berarti penyuapan, sementara corrumpore memiliki makna merusak. Secara harfiah kata korupsi  memiliki  arti  1).  Kejahatan,  kebusukan,  suap,  tidak  bermoral,  kebejatan,  dan ketidakjujuran.  2).  Perbuatan  yang  buruk  seperti  penerimaan  uang,  penggelapan  uang.  3).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Perbuatan  yang pada  kenyataannya menimbulkan  keadaan  yang  bersifat  buruk, perilaku  yang jahat dan tercela, penyuapan, dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.
Rose-Ackermen mengkategorikan korupsi ke dalam tiga dimensi yakni ekonomi, budaya, dan politik. Korupsi dalam dimensi ekonomi berpangkal dari gejala yang salah dalam manajemen negara,  dimana  institusi-institusi  yang  dirancang  untuk  mengatur  hubungan  antara  negara dengan  penduduk  justru  digunakan  untuk  memperkaya  diri  dan  mendapat  tambahan keuntungan  bagi  yang  korup.  Dalam  dimensi  budaya,  korupsi  digambarkan  sebagai  tradisi memberi suap hadiah/kado harga dan pemberian yang oleh orang lain disebut sebagai tindakan korup namun bagi kebudayaan suatu masyarakat dianggap sebagai kebiasaan pemberian hadiah yang  wajar  yang  dibuat  menjadi  legal.  Dalam  dimensi  politik  korupsi  digambarkan  sebagai perilaku  korup  para  aktor  dalam  menjalani  hubungan  antara  negara  dengan  sektor  swasta. Secara  lebih  luas  korupsi  digambarkannya  sebagai  penyalahgunaan  kekuasaan  untuk kepentingan  pribadi  dan  ketiga  dimensi  korupsi  tersebut  diatas  terjadi  tatkala  ada  hubungan pemberi-penerima  jasa  di  sektor  publik  dan  itu  membuka  peluang  untuk  berkorupsi  (Rose- Ackerman, 2006).
Syed  Hussein  Alatas  (1987)  mengemukakan  bahwa  berdasarkan  tipenya  korupsi dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) jenis, yaitu: 1). Korupsi transaktif (transactive corruption) yaitu menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima, demi keuntungan  kedua  belah  pihak  dan  dengan  aktif  diusahakan  tercapainya  keuntungan  ini  oleh kedua-duanya 2). Korupsi pemerasan (extortive corruption) adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi  dipaksa  untuk  menyuap  guna  mencegah  kerugian  yang  sedang  mengancam  dirinya, kepentingannya  atau  orang-orang  dan  hal-hal  yang  dihargainya  3).  Korupsi  investif (investive corruption ) adalah  pemberian barang  atau  jasa tanpa  ada  pertalian  langsung  dari  keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh pada masa yang akan dating 4). Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption) adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau  sanak  saudara  untuk  memegang  jabatan  dalam  pemerintahan,  atau  tindakan  yang memberikan  perlakuan  yang  mengutamakan  dalam  bentuk  uang  atau  bentuk-bentuk  lain, kepada  mereka,  secara  bertentangan  dengan  norma  dan  peraturan  yang  berlaku  5).  Korupsi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
defensif (defensive corruption) adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah  dalam  rangka  mempertahankan  diri  6).  Korupsi  otogenik (autogenic  corruption) yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seseorang diri 7). Korupsi dukungan ( supportive corruption) yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain.
Jack  Bologna  membagi  4  (empat)  akar  korupsi  yakni Greed,  Opportunity,  Need dan Exposes yang kemudian dikenal dengan GONE Theory . Greed terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Opportunity terkait dengan  sistem  yang  memberi  lubang terjadinya  korupsi.  Sistem pengendalian tak  rapi, yang  memungkinkan  seseorang  bekerja  asal-asalan.  Mudah  timbul  penyimpangan.  Saat bersamaan, sistem pengawasan tak ketat. Orang gampang memanipulasi angka. Bebas berlaku curang.  Peluang  korupsi  terbuka  lebar. Need berhubungan  dengan  sikap  mental  yang  tidak pernah  cukup,  penuh  sikap  konsumerisme,  dan  selalu  sarat  kebutuhan  yang  tak  pernah  usai. Exposes berkaitan  dengan  hukuman  pada  pelaku  korupsi  yang  rendah.  Hukuman  yang  tidak membuat  jera  sang  pelaku  maupun  orang  lain.  Tuanakotta  menyebutkan  bahwa faktor Greed dan Need merupakan faktor individual yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan, sedangkan faktor Opportunity dan Exposes merupakan faktor generik/umum yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (Isgiyata, et.al., 2018).
Korupsi  merupakan  produk  sikap  manusia  yang  mengarah  kepada  hedonisme  dan materialisme.  Mentalitas  inilah  yang  menjadikan  diri  manusia  serakah  dan  akhirnya  berbuat jahat. Kejahatan korupsi pada dasarnya merupakan faset sosial-budaya yang lazim dan ada dalam setiap bangsa  di dunia baik  Negara-negara maju (developed  countries) maupun Negaranegara berkembang (developing  countries). Korupsi  sendiri  merupakan  permasalahan  sosial  yang memiliki  sejarah  yang  sangat  panjang  yakni  seusia  dengan  umur  peradaban  manusia.  Korupsi merupakan  kejahatan  yang  bersifat evolutionary ,  yang  tumbuh  berkembang  secara  dinamis seiring  dengan  laju  perkembangan  zaman.  Oleh  karenanya  waktu  demi  waktu  ragam  korupsi semakin  bertambah,  dan  teknis  serta  modusnya  pun  semakin  canggih.  Awalnya  korupsi berbentuk  hanya  suap  menyuap,  namun  kini  kejahatan  tersebut  berkembang  jauh  menjadi
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
beraneka ragam modus operandinya yang bahkan jauh meninggalkan perundang-undangan yang memeranginya (Djatmiko, 2020).
Secara umum, korupsi merupakan faktor dominan atas terkurangi, terhalangi, terbatasi dan  tercabutnya  hak  asasi  manusia.  Tindak  pidana  korupsi  juga  menyebabkan  Negara  tidak mampu (unable) dan  tidak  mau (unwilling) memenuhi  tanggung  jawab  hak  asasi  manusianya (human  tights  obligations),  yakni  memenuhi (fulfill), melindungi (protect) dan  menghormati ( respect) hak-hak  individu  dan  kelompok  manusia,  baik  warga  negara  maupun  non  warga negaranya. Korupsi berpotensi menyebabkan pelanggaran pada hampir seluruh kategori hak-hak asasi manusia (Riyadi, et.al., 2019).
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan persoalan terbesar dalam kehidupan  berbangsa.  Secara  tajam  Franz  Magnis-Suseno  menyatakan  bahwa  korupsi merupakan pengkhianatan besar terhadap kemanusiaan. Secara etis korupsi harus dicela karena dua  alasan  yakni  setiap  rupiah  yang  diperoleh  secara  korup  adalah  uang  curian,  sehingga koruptor adalah pencuri. Dan kedua, korupsi adalah ketidakadilan tingkat tinggi, karena korupsi terjadi dengan pemanfaatan kedudukan istimewa yang tidak dimiliki orang lain (Suseno, 2009).
Birokrasi pemerintahan sebagai organ negara yang menangani sektor pelayanan publik ditengarai  banyak  pihak  sebagai  wadah  tumbuh  suburnya  praktik  korupsi.  Hal  tersebut mengingat  birokrasi  diberikan  kekuasaan  dan  wewenang  yang  sangat  besar  untuk  mengatur penyelenggaraan  negara  yang  kerap  menghadirkan  dikotomi  antara  pembuat  kebijakan  dan pelaksana  kebijakan,  sehingganya  birokrasi  lebih  condong  mengedepankan  sikap  menguasai daripada  melayani  masyarakat.  Dikala  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat  ditangani  oleh birokrasi justru menjadi lahan subur bagi birokrat untuk melakukan praktik korupsi. Kekuasaan dan kewenangan yang luas tersebut menjadi faktor yang berpotensi menyulut praktik korupsi. Fenomena  ini  sejalan  dengan  apa  yang  dinyatakan  oleh  Lord  Acton  bahwa  kekuasaan  itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut (Power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely).
Jika  melihat  perjalanan  sejarah  birokrasi  Indonesia,  sosok  birokrasi  Indonesia  sebagai penguasa sangatlah dominan. Birokrasi dan aparatnya lebih ditempatkan sebagai agen dan alat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
kekuasaan  dibandingkan  agen  pelayan  masyarakat.  Birokrasi  di  negara-negara  berkembang termasuk Indonesia secara historis berasal dari kaum elite (priyayi) yang menempatkan birokrat berada  dalam  posisi  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  kelompok  masyarakat  lainnya.  Pemilahan antara birokrat (pemerintah) dengan rakyat menjadi tegas yang kemudian berimplikasi pada pola pikir kalangan birokrat yang seringkali menampakkan diri dengan citra diri yang benevolent , yaitu dengan ungkapan sebagai pamong praja yang melindungi rakyat, sebagai guru atu pendidik bagi rakyatnya  yang  harus  menampakkan  diri  sebagai  kelompok  pemurah, baik  hati  dan pelindung bagi seluruh rakyatnya (Gaffar, 1999).
Selanjutnya  citra  diri  tersebut  menempatkan  birokrasi  menjadi  struktur  dominan  dan menganggap  kemampuan  masyarakat  kurang.  Masyarakat  dianggap  sebagai  pihak  yang  pasif, tidak tahu banyak mengenai urusan pemerintahan sehingga harus menerima apa yang menjadi kehendak pemerintahan. Implikasi dari karakter struktural dan kulturasi birokrasi yang dominan, patrimonial, dan benevolent tampak pada sikap dan perilaku birokrasi yang sulit dikontrol, tidak mau disalahkan, merasa lebih pandai, tidak boleh dikritik, dan cenderung melayani orang yang berstatus sama sehingga pada akhirnya pelayanan publik menjadi tidak netral.
Dalam pola hubungan demikian, peluang birokrasi untuk mengembangkan rent-seeking behavior semakin terbuka lebar. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki kekuasaan yang jika digunakan akan dapat mempengaruhi kehidupan warga. Sebaliknya, warga yang membutuhkan pelayanan  dari  birokrasi  pemerintah  dan  memiliki  instrumen  yang  terbatas  untuk  mengontrol perilaku birokrasi dan aparatnya menjadi sangat powerless ketika berhadapan dengan birokrasi. Ketika  mekanisme  untuk  melakukan voice dan exit terbatas  maka  warga  menjadi  sangat tergantung  dengan  birokrasinya.  Situasi  seperti  ini  menjadi  lahan  yang  sangat  subur  bagi berkembangnya perilaku korupsi dan pelanggaran hak asasi warga (Dwiyanto, 2015).
Budaya  patrimonial  dalam  birokrasi  Indonesia  membawa  ekses  negatif  dalam  bentuk patologi birokrasi. Beberapa patologi birokrasi tersebut yakni (Siagian): 1). Patologi yang timbul akibat persepsi dan gaya manajerial pejabat di lingkungan birokrasi. Misalnya penyalahgunaan wewenang dan jabatan, penguburan dan pengaburan masalah sehingga penyelesaiannya dapat direkayasa yang menguntungkan pejabat atau birokrat yang menerima suap. 2). Patologi yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
disebabkan  karena  kurangnya  atau  rendahnya  pengetahuan  dan  keterampilan  para  petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. 3). Patologi yang timbul karena tindakan para anggota birokrasi  yang  melanggar  norma-norma  hukum  dan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. 4). Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrat yang disfungsional atau negatif.  5).  Patologi  yang  merupakan  akibat  situasi  internal  dalam  berbagai  instansi  dalam lingkungan pemerintahan.
Struktur birokrasi di Indonesia memang masih sangat Weberian yang sifatnya hierarkis, terfragmentasi, sempit, gagal membangun interkonektif yang efektif, serta terorientasi kepada kontrol  dan  prosedur  yang  berlebihan.  Struktur  ini  menjadikan  birokrasi  gagal  merespon dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Kehidupan masyarakat yang semakin kompleks  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  beraneka  ragam  menciptakan  tekanan terhadap birokrasi agar dapat merespon secara tepat dan cepat. Kegagalan birokrasi merespon dinamika lingkungannya secara wajar seringkali mendorong warga dan pemangku kepentingan yang  membutuhkan  pelayanan  dari  birokrasi  mencari  jalan  pintas  agar  dapat  memenuhi kebutuhannya sesuai dengan yang diharapkannya.
Situasi  ini  sering  dimanfaatkan  aktor-aktor  dalam  birokrasi  untuk  mencari  rente. Kebutuhan  warga  dan  pemangku  kepentingan  untuk  mencari  jalan  pintas  dalam  proses pelayanan  dijadikan  sebagai  peluang  aparat  birokrasi  untuk  berburu  rente.  Bagi  warga,  jalan pintas ini memiliki nilai tinggi dan mereka sanggup menukarkannya dengan uang, fasilitas dan sumber  kenikmatan  lain.  Jalan  pintas  untuk  berhubungan  dengan  birokrasi  sering  menjadi kebutuhan dan bahkan menjadi bagian dari strategi mereka untuk menghadapi ketidakpastian pelayanan. Dalam situasi ketidakpastian yang tinggi, sebagai akibat dari pelayanan birokrasi yang buruk,  warga  dan  pemangku  kepentingan  seringkali  menganggap  lebih  menguntungkan menyuap  aparat  birokrasi  daripada  menunggu  ketidakpastian.  Birokrasi  yang  buruk  akan mendorong terjadinya kebutuhan dikalangan warga dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyuap aparat birokrasi (demand for corruption). Birokrasi yang buruk akhirnya bukan hanya menciptakan  aktor  pemburu  rente  di  dalam  dan  di  luar  birokrasi  tetapi  juga  berpotensi memperbesar  kebutuhan  orang  untuk  menyuap  aparat  birokrasi.  Birokrasi  yang  buruk  akan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
menciptakan  pemburu  rente  dan privileges dan  juga  arena  bagi  mereka  untuk  melakukan transaksi korupsi (Dwiyanto, 2015).
Pemerintah  telah  menetapkan  program  Reformasi  Birokrasi  yang  sudah  dimulai  sejak 2010  dengan  dikeluarkannya  Peraturan  Presiden  No  81  Tahun  2010  tentang  Grand  Design Reformasi  Birokrasi  2010-2025.  Seyogyanya,  agenda  reformasi  birokrasi  tidak  didistorsi  hanya sebagai  kebijakan  transaksional  yang  berorientasi  perbaikan  remunerasi  dan  ukuran  kinerja semata. Reformasi birokrasi harus memiliki rancang bangun agar penggunaan kekuasaan dalam birokrasi  diatur  secara  transparan,  akuntabel  dan  bebas  dari  konflik  kepentingan.  Reformasi birokrasi  juga  harus  mencakup  pengembangan sistem  integritas  seperti  membuat pengaturan tentang  pengelolaan  gratifikasi  dan  konflik  kepentingan  secara  jelas,  pengaturan  penggunaan diskresi, pembentukan unit atau agen untuk menjadi penegak integritas atau role model dalam penegakan berbagai regulasi tersebut, serta memberi sanksi tegas setiap pelanggaran prinsip dan nilai integritas.
Pada hakekatnya, reformasi birokrasi hanya akan berhasil jika mampu merubah budaya birokrasi.  Reformasi  kultural  menyangkut  perubahan  komitmen  dan  etos  kerja  birokrasi  yang semakin diorientasikan untuk meningkatkan pelayanan publik. Ekses negatif budaya patrimonial yang  menempatkan  birokrasi  sebagai  atasan  masyarakat  yang  harus  dilayani  harus  dirubah arahnya menjadi pelayan masyarakat. Reformasi etika birokrasi menyangkut norma-norma dan nilai-nilai  yang  harus  menjadi  acuan  bagi  ASN  untuk  bersikap  pantas  dalam  menjalankan tugasnya.
Miftah  Thoha  (1987)  mengatakan  bahwa  sistem  perilaku  birokrasi  Indonesia  adalah sistem birokrasi Pancasila. Dengan memahami dan meresapi Pancasila maka perilaku Pancasila akan  tercermin  dalam  perilaku  birokrasi.  Secara  terinci  penerapan  sila-sila  Pancasila  dalam birokrasi  yakni:  Pengalaman  sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dalam  sistem  birokrasi  dengan menerapkan  cara  kerja  yang  bernafaskan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  mulai  dari  perumusan kebijakasanaan, pelaksanaan dan sikap terhadap rakyat yang dilayani, yaitu sikap percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (melakukan yang tidak dilarang dan tidak melakukan yang dilarang).  Realisasi  sila  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab,  berarti  sistem  birokrasi  kita
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  manusia  Indonesia  untuk  mendapatkan  pelayanan, tidak memeras yang tidak berdaya, tidak mendahulukan pelayanan yang memberi “komisi” lebih banyak.  Realisasi  sila  Persatuan  Indonesia  diwujudkan  dalam  perilaku  birokrasi  dengan menempatkan  kepentingan  nasional  di  atas  kepentingan  pribadi  dan  golongan.  Realisasi  sila Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh  Hikmat  Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan/Perwakilan dicirikan  dalam  perilaku  birokrasi  yang  mengutamakan  kepentingan  negara,  mengutamakan prinsip musyawarah, kepemimpinan partisipatif, menekankan musyawarah dan bukan perilaku konflik  dan  antagonis.  Sedangkan  realisasi  sila  Keadilan  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia dicerminkan  oleh  perilaku  birokrasi  yang  efisien,  tidak  boros  (dengan  membesar-besarkan anggaran  negara),  tidak  membebani  negara  dengan  berbagai  fasilitas-fasilitas  berlebihan  bagi pejabat,  tidak  membebani  masyarakat  dengan  berbagai  pungutan  tidak  resmi  (pungli), menghargai karya orang lain sehingga perilaku birokrasi mampu merangsang ASN untuk bekerja keras.
Perubahan mindset dan budaya kerja (culture set) menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan, meskipun permasalahan mental tidak dapat diubah dalam waktu cepat. Dalam kerangka reformasi birokrasi, budaya memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Persepsi diri, sikap dan perilaku ASN sebagai penguasa (ambtenaar) perlu segera  dirubah  karena hal  inilah  yang  kerap  membuat  para  ASN  terperangkap  dalam  perilaku korupsi.  Gerakan  revolusi  mental  semakin  relevan  untuk  segera  diupayakan  dengan  harapan nilai-nilai yang dilaksanakan secara terus-menerus akan membentuk sebuah kultur baru. Gerakan revolusi mental berangkat dari asumsi yang menyatakan perubahan mentalitas (pola pikir dan sikap  kejiwaan)  yang  menimbulkan  perubahan  perilaku,  dan  perilaku  yang  terus  diulang  akan menjadi kebiasaan, sedangkan kebiasaan yang terus dipertahankan tentunya menjadi karakter.
Upaya yang harus ditempuh dalam mengubah mentalitas dilakukan melalui pendidikan, pelatihan,  dan  juga  pengawasan  yang  berkelanjutan.  Diperlukan  sebuah  pendidikan  dan pelatihan agar setiap ASN secara sadar memahami kedudukannya sehingga melakukan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya dan tidak melakukan apa yang dilarang baik dalam peraturan perundang-undangan.  Pengetahuan  yang  sudah  diperoleh  pada  pelatihan  dan  pendidikan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
tersebut  haruslah  dipraktikan  dalam  keseharianya  bertugas.  Implementasi  pengetahuan  ini nantinya berupa pembiasaan hal-hal baik di tempat bekerjanya.
Dalam  hal  pelaksanaan  revolusi  mental  berjalan  efektif,  perlu  juga  dibarengi  dengan penerapan sistem reward dan punishment yang konsisten sehingga mampu memotivasi sekaligus meningkatkan kesadaran bagi seluruh ASN akan pentingnya revolusi mental. Kampanye revolusi mental  ini  perlu  dilakukan  secara  berkelanjutan  dengan  menggunakan  berbagai  sarana komunikasi  yang  diharapkan  dapat  menjangkau  seluruh  institusi  pemerintahan  dan  seluruh lapisan masyarakat.

## KESIMPULAN
Perubahan mindset dan  budaya  kerja (culture  set) ASN  menjadi  sangat  penting  dalam mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  dan  bersih.    Persepsi  diri,  sikap  dan  perilaku  ASN sebagai penguasa (ambtenaar) perlu segera dirubah karena hal inilah yang kerap membuat para ASN  terperangkap  dalam  perilaku  korupsi.  Gerakan  revolusi  mental  semakin  relevan  untuk segera  diupayakan  dengan  harapan  nilai-nilai  yang  dilaksanakan  secara  terus-menerus  akan membentuk  sebuh  kultur  baru.  Upaya  yang  harus  ditempuh  dalam  mengubah  mentalitas dilakukan  melalui  pendidikan,  pelatihan,  dan  juga  pengawasan  yang  berkelanjutan.  Agar pelaksanaan  revolusi  mental  berjalan  efektif,  perlu  juga  dibarengi  dengan  penerapan  sistem reward dan punishment yang  konsisten  sehingga  mampu  memotivasi  sekaligus  meningkatkan kesadaran bagi seluruh ASN akan pentingnya revolusi mental. Kampanye revolusi mental ini perlu dilakukan  secara  berkelanjutan  dengan  menggunakan  berbagai  sarana  komunikasi  yang diharapkan dapat menjangkau seluruh institusi pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alatas, H. 1987. Korupsi sifat, sebab dan fungsi . Jakarta: LP3ES.
Djatmiko, W. P. 2020. Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perspektif Budaya Hukum. Yogyakarta: Thafamedia.
Dwiyanto, A.  2015. Reformasi Birokrasi Kontekstual . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Gaffar, A. 1999. Politik Indonesia: Transisi Masa Demokrasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Isgiyata,  J.,  Indayani,  Budiyoni,  E. 2018.  Studi Tentang  Teori Gone dan  Pengaruhnya Terhadap Fraud  Dengan  Idealisme  Pimpinan  Sebagai  Variabel  Moderasi:  Studi  Pada  Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan. Jurnal Dinamika dan Akuntansi Bisnis 5 (1), 31-42.
Riyadi, Eko, et. al. 2019. Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tawaran Perspektif. Yogyakarta: PUSHAM UII.
Rose-Ackerman,  S.  2006. Korupsi  dan  Pemerintahan:  Sebab,  Akibat  dan  Reformasi .  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Thoha, M. 1987. Perspektif Perilaku Birokrasi: Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara .Jakarta: Rajawali Pers.
Wijayanto & Zachrie R. (ed.). 2009. Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.