## JURNAL META-YURIDIS
No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450 Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang Homepage: http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/
Article History: Received: 2022-08-15 Accepted: 2022-09-15
Published: 2022-09-29

## TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENYESATAN ASAL DAERAH SUATU BARANG

## Ahmad Mukti Wibowo
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta ahmad.mukti@ui.ac.id
Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap  penyesatan  asal  daerah  suatu barang dan  menganalisis  akibat hukum  bagi pelaku  usaha  atas  iklan  yang  menyesatkan  asal  daerah  suatu  barang.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  kasus.  Hasil penelitian  menunjukan  beberapa  hal.  Pertama,  tanggung  jawab  hukum  pelaku  usaha yang  menyesatkan  asal  daerah  suatu  barang  berupa  tanggung  jawab  hukum  secara perdata  dan  secara  pidana.  Tanggung  jawab  hukum  pelaku  usaha  secara  perdata berupa  pelaku  usaha  memberikan  ganti  rugi  kepada  konsumen  yang  telah  dirugikan oleh  pelaku  usaha.  Tanggung  jawab  hukum  pelaku  usaha  secara  pidana  berupa pelaku  usaha  dan/atau  pengurusnya  dipidana  dengan  pidana  penjara  atau  pidana denda.  Kedua,  akibat  hukum  bagi  pelaku  usaha  atas  iklan  yang  menyesatkan  asal daerah  suatu  barang  yaitu  pelaku  usaha  dan/atau  pengurusnya  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  pelaku  usaha  dan/atau  pengurusnya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Kata kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Penyesatan, Daerah, Barang.
Abstract:  The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  legal  responsibilities  of  the entrepreneurs  that  are  to  mislead  the  area  origin  a  goods  and  to  analyze  the  legal consequences  for  the  entrepreneurs  upon  advertisements  that  to  mislead  the  area origin a goods. This  research uses a normative  juridical  research method with a case approach.  The  results  of  this  research  to  show  several  things.  First,  the  legal responsibilities of entrepreneurs that are to mislead the area origin a goods in the form of  legal  responsibilities  are  civilly  and  criminally.  The  legal  responsibilities  of entrepreneurs  civilly  in  the  form  of  the  entrepreneurs  to  give  compensation  to consumers  that  has  been  harmed  by  the  entrepreneurs.  The  legal  responsibilities  of entrepreneurs  criminally  in  the  form  of  the  entrepreneurs  and/or  their  administrators shall  be  imposed  imprisonment  criminal  penalty  or  fine  penalty.  Second,  the  legal consequences  for  the  entrepreneurs  upon  advertisements  that  to  mislead  the  area origin  a  goods  namely  the  entrepreneurs  shall  be  imposed  imprisonment  criminal penalty  maximum  5  (five)  years  or  the  entrepreneurs  shall  be  imposed  fine  penalty maximum Rp2.000.000.000,00 (two billion rupiah).
Keyword: Responsibility, Entrepreneur, Misleadingly, Area, Goods.

## PENDAHULUAN
Dalam  kegiatan  perdagangan terdapat hubungan yang saling membutuhkan  antara  pelaku  usaha
dengan konsumen. Hubungan tersebut  merupakan  hubungan  yang terus menerus dan berkesinambungan. Dalam hubungan tersebut,  kepentingan  pelaku  usaha
yaitu  memperoleh  keuntungan  dari transaksi dengan konsumen, sedangkan  kepentingan  konsumen yaitu  memperoleh  kepuasan  melalui pemenuhan kebutuhan hidupnya terhadap  suatu  produk  barang  atau jasa tertentu yang diiklankan, ditawarkan  dan  dijual  oleh  pelaku usaha (Suraji & Pranoto, 2013: 6).
Pada  kegiatan  perdagangan ada  pelaku  usaha  yang  berperilaku baik  dan  banyak  pula  pelaku  usaha yang  berperilaku  buruk  (Idris  & Apriani,  2019:  19).  Dalam  kegiatan bisnis dan perdagangan yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha,  motif ekonomi  dan  tujuan  dari  pelaku usaha  yaitu  memperoleh  keuntungan yang  sebesar-besarnya.  Hal  tersebut menyebabkan  banyak  pelaku  usaha yang  menghalalkan  berbagai  macam cara  dan  berlaku  curang  agar tercapainya motif ekonomi dan tujuannya tersebut (Laksmi &
Sukranatha,  2020:  41).  Kecurangan yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha tersebut  bukan  hanya  merugikan konsumen,  tetapi  juga  merugikan pelaku usaha lain yang beritikad baik, jujur dan bertanggung jawab (Hartanto, 2016: 316).
Konsumen  sebagai  pemakai dan  pengguna  produk  barang  atau jasa  seringkali  diabaikan  hak-haknya oleh  para  pelaku  usaha,  salah  satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut  yaitu  faktor  pelaku  usaha yang  menganggap  bahwa  konsumen mudah  dieksploitasi  dan  dipengaruhi untuk  mengkonsumsi  segala  bentuk produk  barang  atau  jasa  yang ditawarkan oleh pelaku usaha
(Mahayana,  Dewi  &  Suryani,  2021:
497).
Namun.  Dalam  kenyataannya tidak  sedikit  praktik  bisnis  curang
yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha menjurus ke arah tindakan/perbuatan pidana  dan  merugikan  konsumen. Bentuk  praktik  bisnis  curang  yang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  salah satunya  yaitu  pemberian  informasi yang  tidak  benar  atau  bohong mengenai  suatu  produk  barang  yang dijual  oleh  pelaku  usaha  kepada konsumen, sehingga konsumen terkecoh dan dirugikan karena konsumen tidak mendapatkan produk barang yang sesuai dengan informasi yang telah diberikan dan disampaikan  oleh  pelaku  usaha. Pemberian  informasi  yang  tidak benar atau bohong tersebut dilakukan  oleh  pelaku  usaha  dengan tujuan agar pelaku usaha memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan hukum
(Amrani, 2015: 188).
Pelaku usaha melakukan segala macam  cara  untuk  menarik  minat konsumen  dan  untuk  memperoleh keuntungan,  salah  satu  caranya melalui iklan. Banyak konsumen yang mengalami  kerugian  akibat  iklan mengenai  produk  barang  yang  dijual tidak  benar  atau  bohong.  Konsumen tidak  menikmati  apa  yang  dijanjikan oleh  pelaku  usaha  di  dalam  iklan tersebut (Safitri, 2021: 542).
Konsumen  sangat  memerlukan informasi  mengenai  produk  barang yang  dijual  oleh  pelaku  usaha dengan informasi yang jujur, sebenar-benarnya dan tidak
menyesatkan  konsumen  (Ikhsani  &
Amir,  2022:  85).  Hak  konsumen  atas informasi  yang  jujur  dan  akurat  atas suatu  produk  barang  ini  penting  bagi konsumen karena konsumen memerlukan  data  dan  fakta  agar dapat menentukan pilihan
berdasarkan  informasi  yang  tersedia (Yuliati, 2018: 543).
Iklan merupakan alat bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk barangnya kepada konsumen dengan  tujuan  agar  iklan  tersebut dapat mempengaruhi kecenderungan konsumen  untuk  menggunakan  atau mengonsumsi  produk  barang  dari pelaku usaha tersebut. Demikian juga sebaliknya,  dari  iklan  tersebut  maka konsumen akan memperoleh gambaran  tentang  produk  barang yang  dipasarkan,  ditawarkan  dan dijual  oleh  pelaku  usaha.  Namun masalahnya  adalah  iklan  tersebut tidak selamanya memberikan
informasi  yang  benar  tentang  suatu produk  barang,  sehingga  konsumen dapat  saja  menjatuhkan  pilihannya terhadap suatu produk barang tertentu  berdasarkan  informasi  yang tidak benar atau bohong (Simorangkir, Kalo, Hamdan &
Harianto, 2016: 86).
Hubungan  konsumen  dengan pelaku  usaha adalah  hubungan  yang tidak  seimbang  dilihat  dari  posisi tawarnya ( bargaining position ). Konsumen selaku pihak yang membutuhkan  barang  dan/atau  jasa memiliki  posisi  tawar  ( bargaining position )  berada  dibawah  pelaku usaha,  karena  pelaku  usaha  sebagai pihak  yang  memiliki  barang  dan/atau jasa  dan  pelaku  usaha  memiliki modal  untuk  mempermainkan  hasil produksinya  di  pasaran  (Fibrianti, 2015:  122).  Kondisi  dan  fenomena tersebut  mengakibatkan  konsumen berada  pada  posisi  yang  lemah. Konsumen  menjadi  objek  aktivitas bisnis  untuk  meraup  keuntungan yang sebesar-besarnya yang
dilakukan  oleh  pelaku  usaha  melalui kiat  promosi,  iklan,  cara  penjualan,
serta penerapan perjanjian standar/baku yang merugikan konsumen. Kerugian-kerugian  yang  dialami oleh konsumen tersebut timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian  antara pelaku usaha  dengan  konsumen,  maupun timbul  sebagai  akibat  dari  adanya perbuatan  melanggar  hukum  yang telah  dilakukan  oleh  pelaku  usaha (Delpyra, Sastro & Jafar, 2021: 147).
Berdasarkan  hal-hal  tersebut diatas maka diperlukan adanya suatu peraturan
perundang-undangan untuk  mewujudkan  keseimbangan hubungan  dan  kedudukan  antara pelaku  usaha  dengan  konsumen, untuk  menjamin  adanya  kepastian hukum dan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Oleh  karena  itu  maka  Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  (DPR  RI) kemudian mengundangkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kehadiran UUPK menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen. Diakui bahwa
undang-undang tersebut  bukanlah  yang  pertama  dan terakhir,  karena  sebelumnya  telah ada  beberapa  rumusan  hukum  yang melindungi  konsumen  yang  tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan  (Samsul,  2004: 19). UUPK telah mengatur mengenai perbuatan-perbuatan  yang  dilarang bagi pelaku usaha. Perbuatan- perbuatan  yang  dilarang  bagi  pelaku usaha  tersebut  telah  diatur  di  dalam
ketentuan  Pasal  8  sampai  dengan Pasal 18 UUPK.
Salah  satu  perbuatan  yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9 Ayat  (1)  huruf  h  UUPK  yaitu  Pelaku usaha dilarang
menawarkan,
mempromosikan,
mengiklankan suatu  barang  secara  tidak  benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu (Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen). Namun  dalam  kenyataannya  sampai dengan  saat  ini  masih  ada  saja pelaku  usaha  yang  menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu  barang  secara  tidak  benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut berasal  dari  daerah  tertentu.  Hal tersebut  telah  terbukti  dari  adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu
Putusan  Mahkamah  Agung  Republik
Indonesia  Nomor:  36  K/Pid.Sus/2019 tanggal 21 Maret 2019 juncto Putusan  Pengadilan  Tinggi  Jawa Timur Nomor: 155/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal 10 April 2018 juncto Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor:342/Pid.Sus/2017/PN.Gsk tanggal 7 Desember 2017.

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan  uraian  latar belakang  di  atas,  maka  pokok permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  yaitu:  (1)  Bagaimana tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap  penyesatan  asal  daerah suatu  barang?  (2)  Bagaimana  akibat hukum  bagi  pelaku  usaha  atas  iklan yang menyesatkan asal daerah suatu barang?

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian
yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian  hukum  yang  meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai  asas-asas,  norma,  kaidah dari  peraturan  perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin/ajaran (Fajar  &  Ahmad, 2010: 34). Metode pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu pendekatan  kasus  ( case  approach ). Pendekatan  kasus  ( case  approach ) dilakukan  dengan  cara  melakukan telaah  terhadap  kasus-kasus  yang berkaitan  dengan  isu  yang  dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  (Marzuki, 2011: 94).
Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  data sekunder.  Data  sekunder  terdiri  dari bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier (Soekanto  &  Mamudji,  2015:  33). Semua data sekunder tidak didapatkan  secara  langsung  dari lapangan,  tetapi  didapatkan  melalui studi kepustakaan.
Setelah  semua  data  sekunder terkumpul secara komprehensif,
maka kemudian semua data sekunder  yang  didapatkan  melalui studi  kepustakaan  tersebut  dianalisis secara  kualitatif  untuk  memahami pokok  permasalahan  penelitian  dan memperoleh pengetahuan serta informasi  untuk  menjawab  pokok permasalahan penelitian yang ada.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Tanggung  jawab  hukum  pelaku usaha terhadap penyesatan asal daerah suatu barang Dalam rangka untuk menjamin  suatu  penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka Pemerintah menuangkan perlindungan konsumen dalam bentuk suatu produk hukum tertulis yaitu  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen (UUPK). Hal ini sangatlah  penting  karena  dengan adanya  UUPK  ini  maka  memaksa para  pelaku  usaha  untuk  menaati UUPK  ini  dan  dalam  UUPK  ini terdapat  sanksi  yang  tegas  bagi pelaku  usaha  yang  melanggar UUPK (Putranto, 2019:  178). UUPK  ini  merupakan  payung hukum  pelaksanaan  perlindungan konsumen di Indonesia. Keberadaan UUPK ini mengintegrasikan berbagai ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  dan melindungi  konsumen  baik  yang ada  sebelum  maupun  sesudah berlakunya  UUPK (Suwandono,
2019:  48).  UUPK  ini  bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum  dan  keterbukaan  informasi serta  akses  untuk  mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen  sehingga  tumbuh  sikap pelaku  usaha  yang  jujur  dan bertanggung jawab dalam
berusaha  (Handayani  &  Ilyas,
2018: 93). Hak-hak dan kewajiban- kewajiban  pelaku  usaha  maupun konsumen  telah  diatur  di  dalam UUPK.
Sehingga diharapkan
dengan  adanya  UUPK  ini  maka tercipta  sistem  yang  kondusif  dan tujuan mensejahterakan
masyarakat  secara  luas  dapat tercapai  dan  terwujud  menjadi kenyataan (Mannas, 2015: 92). UUPK  ini  dijadikan  sebagai dasar pedoman dalam menjalankan ketentuan hukum perlindungan konsumen serta memperjelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban  dari  masing- masing pihak ketika saling berinteraksi. Dengan adanya landasan  hukum  yang  menjamin hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban dari  masing-masing  pihak  ketika saling  berinteraksi  tersebut,  maka akan berimplikasi pada terwujudnya  kenyamanan  dalam melakukan  kegiatan berusaha  dan terwujudnya hubungan dan
kedudukan  yang  seimbang  antara pelaku  usaha  dengan  konsumen. Disamping  mengatur  mengenai hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban, UUPK ini juga mengatur mengenai tanggung jawab yang harus dipikul oleh  pelaku  usaha  ketika  pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya  (Hutauruk  &  Hutabarat,
2021: 368). UUPK mengatur tentang perlindungan  terhadap  konsumen sebagaimana  ditegaskan  dalam Pasal  1  Angka  1  UUPK  bahwa perlindungan  konsumen  adalah segala  upaya  yang  menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk memberikan  perlindungan  kepada konsumen. Kepastian hukum yang dimaksud  dalam  pengertian  ini meliputi segala upaya untuk memberdayakan  konsumen  untuk memperoleh atau menentukan pilihannya  atas  produk  barang
atau  jasa  kebutuhannya  serta mempertahankan  atau  membela hak-haknya apabila konsumen
dirugikan oleh pelaku usaha penyedia  kebutuhan  konsumen tersebut.  Dengan  kata  lain  UUPK secara  tegas  telah  memberikan jaminan  perlindungan  terhadap konsumen jika konsumen dirugikan oleh pelaku usaha (Helmi, 2015: 78). Berdasarkan  UUPK  maka kemudian lahirlah Badan Perlindungan  Konsumen  Nasional (BPKN). Anggota BPKN terdiri dari perwakilan  pemerintah, akademisi, tenaga ahli dan Lembaga Perlindungan  Konsumen  Swadaya Masyarakat  (LPKSM).  Fungsi  dan tugas  BPKN  ditetapkan  dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUPK. Visi BPKN adalah mewujudkan konsumen  yang  bermartabat  dan pelaku  usaha  yang  bertanggung jawab (Bpkn.go.id, 2022).
Menurut  ketentuan  Pasal  1 Angka  3  UUPK,  pelaku  usaha adalah  setiap  orang  perseorangan atau  badan  usaha,  baik  yang berbentuk  badan  hukum  maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia,  baik  sendiri  maupun bersama-sama  melalui  perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam  berbagai  bidang  ekonomi. Pelaku  usaha  yang  termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, Badan
Usaha  Milik  Negara  (BUMN), koperasi, importir, pedagang,
distributor, dan lain-lain.
Pertanggungjawaban erat kaitannya dengan hubungan
hukum  yang  timbul  antara  kedua belah  pihak,  yakni  pihak  yang menuntut pertanggungjawaban dengan  pihak  yang  dituntut  untuk bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu: (1) Pertanggungjawaban atas dasar  kesalahan,  yang  dapat  lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya Perbuatan Melawan Hukum  (PMH),  tindakan  yang kurang hati-hati; (2) Pertanggungjawaban  atas  dasar risiko,  yaitu  tanggung  jawab  yang harus  dipikul  sebagai  risiko  yang harus diambil oleh seorang pengusaha  maupun  pelaku  usaha atas  kegiatan  usahanya  (Afrilia  & Sulistyaningrum, 2017: 4956). Dalam hal ini pihak yang menuntut pertanggungjawaban adalah konsumen,  sedangkan  pihak  yang dituntut  untuk  bertanggung  jawab adalah pelaku usaha. UUPK telah mengatur mengenai perbuatan-perbuatan
yang  dilarang  bagi  pelaku  usaha dan  telah  mengatur  mengenai tanggung  jawab  hukum  pelaku usaha.  Perbuatan-perbuatan  yang dilarang  bagi  pelaku  usaha  telah diatur  di  dalam  ketentuan  Pasal  8 sampai  dengan  Pasal  18  UUPK. Sedangkan tanggung jawab hukum pelaku usaha telah diatur di dalam  ketentuan  Pasal  19  sampai dengan Pasal 28 UUPK.
Salah  satu  perbuatan  yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf h UUPK  yaitu  pelaku  usaha dilarang menawarkan,
mempromosikan, mengiklankan suatu barang secara tidak  benar,  dan/atau  seolah-olah
barang tersebut berasal dari daerah tertentu. Pelaku usaha wajib bertanggung  jawab  secara  hukum jika  pelaku  usaha  tersebut  telah melakukan  suatu  perbuatan  yang dilarang  oleh  UUPK,  termasuk  jika pelaku usaha tersebut telah melakukan perbuatan mengiklankan suatu barang dengan  menyesatkan  asal  daerah suatu  barang  sehingga  merugikan konsumen sebagaimana dimaksud dalam  ketentuan  Pasal  9  Ayat  (1) huruf h UUPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK, “pelaku usaha bertanggung  jawab  memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian konsumen  akibat  mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan  atau  diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian  barang  dan/atau  jasa yang  sejenis  atau  setara  nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.  Pemberian  ganti  rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut  mengenai  adanya  unsur kesalahan. Tanggung jawab pelaku  usaha  untuk  memberikan ganti  rugi  tidak  berlaku  apabila pelaku  usaha  dapat  membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupak an kesalahan konsumen.”
Berdasarkan  Pasal  22  dan Pasal 28 UUPK, pembuktian terhadap ada tidaknya unsur
kesalahan  pelaku  usaha  dalam kasus  perdata  maupun  dalam kasus  pidana  merupakan  beban dan  tanggung  jawab  dari  pelaku usaha.  Pembuktian  ini  disebut beban pembuktian terbalik (Simatupang, 2017: 43). Dalam UUPK menganut beban  pembuktian  terbalik  yang berbeda dengan beban pembuktian  dalam  Pasal  163 HIR/283  Rbg.  Menurut  Pasal  163 HIR/283  Rbg  menyatakan  bahwa: “barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau
menyebutkan suatu peristiwa
(kejadian)  untuk  meneguhkan  hak itu  atau  untuk  membantah  hak orang  lain,  harus  membuktikan adanya  hak  itu  atau  adanya peristiwa (kejadian) it u.” Pasal 163 HIR/283 Rbg ini menyatakan bahwa  siapa  yang  mendalilkan sesuatu maka dialah yang mempunyai kewajiban untuk membuktikannya  (Syam,  2018:
94). Dalam perkara yang berkaitan dengan  konsumen  dan  pelaku usaha,  Pasal  163  HIR/283  Rbg  ini tidak  berlaku  dan  tidak  dapat diterapkan.  Hal  tersebut  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  22  dan Pasal  28  UUPK  yang  mengatur mengenai pembuktian terbalik.
Pemberlakuan sistem pembuktian  terbalik  dalam  UUPK ini  dapat  dipahami  mengingat pelaku usaha memiliki kemampuan  untuk  menggunakan fasilitas  peralatan  dan  sarana lainnya  yang  dapat  digunakan dalam  memeriksa,  meneliti  dan memastikan apakah kerugian yang
dialami  oleh  konsumen  tersebut akibat mengkonsumsi atau menggunakan  barang  dan/atau jasa  yang  diperdagangkan  oleh pelaku usaha merupakan kesalahan  dari  pelaku  usaha  atau kesalahan dari konsumen itu sendiri (Mamengko, 2016: 172).
Setiap  pelaku  usaha  harus
bertanggung  jawab  secara  hukum atas  kerugian  yang  diderita  oleh konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha (Apriani,  Iman  &  Zubaedah,  2019: 254).  Tanggung  jawab  hukum pelaku usaha terhadap
penyesatan  asal  daerah  suatu barang  dibagi  menjadi  2  (dua) yaitu:  (1)  tanggung  jawab  hukum pelaku  usaha  secara  perdata;  dan (2)  tanggung  jawab  hukum  pelaku usaha  secara  pidana.  Tanggung jawab hukum pelaku usaha secara perdata  berupa  pelaku  usaha tersebut  memberikan  ganti  rugi kepada  konsumen  yang  telah dirugikan  oleh  pelaku  usaha.  Hal tersebut  sebagaimana  telah  diatur dalam  ketentuan  Pasal  9  Ayat  (1) huruf h UUPK juncto Pasal 19 Ayat (1),  (2)  dan  (3)  UUPK.  Tanggung jawab hukum pelaku usaha secara pidana berupa pelaku usaha dan/atau  pengurusnya  tersebut dikenakan  sanksi  pidana  penjara atau  pidana  denda.  Hal  tersebut sebagaimana  telah  diatur  dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf h UUPK juncto Pasal  19  Ayat  (4) UUPK juncto Pasal  61  dan  62 UUPK.
Pasal  61  UUPK  menyatakan bahwa  “penuntutan  pidana  dapat dilakukan  terhadap  pelaku  usaha dan/atau pengurus nya.”
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  62 Ayat  (1)  UUPK,  “pelaku  usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  9  UUPK  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  atau  pidana  denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupi ah).”
Selain pelaku usaha dan/atau pengurusnya  dikenakan  sanksi pidana penjara atau pidana denda, terhadap  pelaku  usaha  dan/atau pengurusnya  tersebut  juga  dapat dijatuhkan hukuman tambahan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 63 UUPK.
Pasal  63  UUPK  menyatakan ba hwa  “terhadap  sanksi  pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  62  UUPK,  dapat  dijatuhkan hukuman tambahan berupa:
a. Perampasan barang tertentu;
b. Pengumuman keputusan hakim;
c.  Pembayaran ganti rugi;
d. Perintah  penghentian  kegiatan
tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
e. Kewajiban  penarikan  barang dari peredaran; atau
f.  Pencab utan izin usaha.”
2. Akibat hukum bagi pelaku usaha atas  iklan  yang  menyesatkan asal daerah suatu barang Sistem hukum adalah kesatuan  peraturan  hukum,  yang terdiri atas bagian
yang mempunyai  kaitan  interaksi  antara satu  dengan  lainnya,  tersusun sedemikian  rupa  menurut  asas- asasnya,  yang  berfungsi  untuk mencapai  suatu  tujuan.  Sistem hukum dunia bermula dari pemikiran  Plato  mengenai  Negara hukum  dengan  konsepnya  bahwa
penyelenggaraan  Negara  yang baik  ialah  yang  didasarkan  pada pengaturan  yang  baik.  Prinsip utama  yang  mendasari  sistem hukum  Eropa  Kontinental  atau
Civil  Law adalah  bahwa  hukum memperoleh  kekuatan  mengikat karena diwujudkan. Kekuatan mengikat karena diwujudkan artinya bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan  dalam  peraturan  yang berbentuk undang-undang dan tersusun  secara  sistematis  di dalam  kodifikasi  dan  kompilasi tertentu semata-mata untuk kepastian hukum. Kepastian hukum  hanya  dapat  diwujudkan kalau  pergaulan  atau  hubungan dalam  masyarakat  diatur  dalam peraturan  tertulis  (Putra,  2016:
236). Kepastian  hukum pada hakekatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Indonesia adalah Negara hukum. Suatu Negara dapat dikatakan  sebagai  Negara  hukum ( rule  of  law )  jika  superioritas hukum  telah  dijadikan  sebagai aturan  main  ( fair  play )  dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, terutama dalam memelihara ketertiban dan perlindungan  terhadap  hak-hak warganya (Afriana, Mantili &
Rahmawati, 2018: 454). Dalam  rangka  mewujudkan
Indonesia  sebagai  Negara  hukum dan mewujudkan kepastian hukum serta  mewujudkan  perlindungan terhadap konsumen, maka kemudian diundangkan dan diberlakukan suatu peraturan perundang-undangan  tertulis  yaitu Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK). UUPK ini juga sebagai aturan main dalam kegiatan perdagangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 6  Ayat  (1)  huruf  i  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan  Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2019 (UU Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan), “materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum ” (Undang-
Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Diubah Dengan  Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2019). Dalam  rangka  mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam  masyarakat,  maka  dalam suatu peraturan perundang- undangan perlu memuat ketentuan mengenai  sanksi  bagi  pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut. Sanksi perlu dicantumkan dalam suatu peraturan perundang-undangan agar peraturan perundang-
undangan  tersebut  ditaati  oleh masyarakat (Wijayanti, 2020: 441).
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI) memberikan pengertian terhadap  Sanksi  sebagai  berikut: “Tanggungan  (tindakan,  hukuman, dan  sebagainya)  untuk  memaksa orang  menepati  perjanjian  atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan  sebagainya):  dalam  aturan tata  tertib  harus  ditegaskan  apa
sanksinya kalau ada anggota yang melanggar aturan-aturan itu ” (Kbbi.web.id, 2022) .
Ketentuan  mengenai  sanksi bagi  pelanggar  UUPK  telah  diatur di  dalam  Pasal  60  sampai  dengan Pasal 63 UUPK. Sanksi yang telah diatur  di  dalam  UUPK  berupa sanksi  administratif  atau  sanksi pidana.
Salah  satu  perbuatan  yang dilarang bagi pelaku usaha berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf h  UUPK  yaitu  Pelaku  usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu  barang  secara  tidak  benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu.  Dengan  perkataan  lain, pelaku usaha dilarang mengiklankan suatu barang dengan  menyesatkan  asal  daerah suatu barang. Namun dalam kenyataannya sampai dengan saat ini  masih  ada  saja  pelaku  usaha yang  mengiklankan  suatu  barang dengan  menyesatkan  asal  daerah suatu barang.
Berdasarkan Pasal 61 UUPK, “penuntutan pidana dapat dilakukan  terhadap  pelaku  usaha dan/atau  pengurusnya.”  Menurut Pasal  62  Ayat  (1)  UUPK ,  “pelaku usaha  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  9  UUPK  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  atau  pidana  denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milia r rupiah).”
Berdasarkan  uraian  tersebut di  atas,  maka  disimpulkan  bahwa akibat  hukum  bagi  pelaku  usaha atas  iklan  yang  menyesatkan  asal daerah  suatu  barang  yaitu  pelaku
usaha  dapat  dikenakan  sanksi pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  atau  pelaku  usaha dapat  dikenakan  sanksi  pidana denda dengan jumlah denda paling banyak Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah).
Hal  tersebut  telah  terbukti dari  adanya  putusan  pengadilan yang  telah  berkekuatan  hukum tetap  yaitu  di  dalam  Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36 K/Pid.Sus/2019  tanggal  21  Maret 2019 juncto Putusan  Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 155/PID.SUS/2018/PT.SBY tanggal  10  April  2018 juncto
Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor:342/Pid.Sus/2017/PN.Gsk tanggal 7 Desember 2017.
Dalam  putusan  pengadilan tersebut  Terdakwa  AB  selaku Direktur  Utama  PT.  G  (Persero) telah dijatuhi sanksi pidana penjara  selama  6  (enam)  bulan. Sanksi  pidana  penjara  selama  6 (enam) bulan tersebut telah dijatuhkan  kepada  terdakwa  AB selaku  Direktur  Utama  PT.  G (Persero)  karena  terdakwa  AB selaku  Direktur  Utama  PT.  G (Persero) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan  suatu  barang  secara tidak benar dan seolah-olah barang tersebut berasal dari daerah tertentu.

## SIMPULAN
Tanggung  jawab  hukum  pelaku usaha  terhadap  penyesatan  asal daerah suatu barang berupa
tanggung jawab hukum pelaku usaha secara  perdata  dan  secara  pidana.
Tanggung jawab hukum pelaku usaha  secara  perdata  berupa  pelaku usaha  tersebut  memberikan  ganti rugi  kepada  konsumen  yang  telah dirugikan oleh pelaku usaha.
Sedangkan  tanggung  jawab  hukum pelaku  usaha  secara  pidana  berupa pelaku  usaha  dan/atau  pengurusnya tersebut  dikenakan  sanksi  pidana penjara  atau  pidana  denda.  Akibat hukum  bagi  pelaku  usaha  atas  iklan yang menyesatkan asal daerah suatu barang  yaitu  pelaku  usaha  dapat dikenakan  sanksi  pidana  penjara paling  lama  5  (lima)  tahun  atau pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana  denda  dengan  jumlah  denda paling  banyak  Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah). Badan Perlindungan  Konsumen  Nasional (BPKN) dan Pemerintah perlu secara rutin dan sering melakukan penyebarluasan  informasi  kepada para pelaku usaha mengenai perbuatan-perbuatan  yang  dilarang bagi pelaku usaha, mengenai tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap  penyesatan  asal  daerah suatu  barang  dan  mengenai  akibat hukum  bagi  pelaku  usaha  atas  iklan yang menyesatkan asal daerah suatu barang.
Sehingga tujuan dari diundangkannya dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
dapat terwujud menjadi kenyataan.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Suraji  dan  Pranoto.  (2013). Pemberdayaan Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Rangka Melindungi Kepentingan
Konsumen Kurang Mampu , Jurnal Yustisia Vol. 2, No. 3. [2] Idris, Zulherman dan Desi Apriani. (2019). Tinjauan Terhadap  Hukum  Persaingan Usaha Indonesia Dari Perspektif Hukum  Perlindungan  Hukum , Jurnal Panorama Hukum Vol. 4, No. 1.
[3] Laksmi,  Made  Helena  Putri  dan Anak  Agung  Ketut  Sukranatha. (2020). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pengguna Jalan Yang Dirugikan Akibat  Kegiatan  Promosi  Di Jalan Raya , Jurnal Kertha Desa Vol. 8, No. 4. [4] Hartanto, Heri. (2016). Perlindungan  Hak  Konsumen Terhadap  Pelaku  Usaha  Yang Dinyatakan Pailit , Jurnal Hukum Acara  Perdata  ADHAPER  Vol.
2, No. 2.
[5] Mahayana, I Gusti Bagus Guna,
Anak  Agung  Sagung  Laksmi Dewi  dan  Luh  Putu  Suryani. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pembelian Suatu Barang Secara Online , Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 3. [6] Amrani, Hanafi. (2015). Perlindungan Konsumen Terhadap  Praktik  Bisnis  Curang Dan Upaya Penegakannya Melalui  Sarana  Hukum  Pidana ,
Jurnal  Ilmiah  Hukum:  Negara Hukum Vol. 6, No. 2.
[7] Safitri, Putri Utami Dian. (2021). Tanggung Jawab Pelaku  Usaha Terhadap  Konsumen  Atas  Iklan Produk Kosmetik Yang Menyesatkan ,  Jurnal  Legislasi
Indonesia Vol. 18, No. 4.
[8] Ikhsani,  Dio  Viragus  dan  Diana
Amir.  (2022). Tanggung  Jawab Pelaku Usaha Terhadap
Konsumen  Atas  Iklan  Yang Menyesatkan Ditinjau Dari Undang-Undang  Perlindungan Konsumen ,  Zaaken:  Journal  Of Civil And Bussiness Law Vol. 3,
No. 1.
[9] Yuliati.  (2018). Perlindungan
Hukum  Bagi  Konsumen  Terkait Peredaran Pangan Hasil Rekayasa Genetika Di Indonesia ,  Jurnal  Arena  Hukum Vol. 11, No. 3.
[10]  Simorangkir, Julieta Santi, Syafruddin  Kalo,  M.  Hamdan dan  Dedi  Harianto.  (2016).
Tindak Pidana Penipuan Terkait
Dengan  Iklan  Penjualan  Barang Yang  Merugikan  Konsumen , USU Law Journal Vol. 4, No. 1.
[11]  Fibrianti, Nurul. (2015). Perlindungan  Konsumen  Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Litigasi , Jurnal  Hukum  Acara  Perdata ADHAPER Vol. 1, No. 1.
[12]  Delpyra,  Hanny,  Marlia  Sastro dan Sofyan Jafar. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  Pengguna  Kosmetik Yang Dijual Melalui Media Sosial , Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Malikussaleh Vol. 4, No. 2.
[13]  Samsul, Inosentius. (2004).
Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak . Program  Pascasarjana Fakultas Hukum  Universitas  Indonesia,
Jakarta, hlm. 19.
[14]  Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. (2010). Dualisme Penelitian  Hukum  Normatif  Dan Hukum Empiris . Pusaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.
[15]  Marzuki, Peter Mahmud. (2011). Penelitian  Hukum .  Kencana, Jakarta, hlm. 94.
[16]  Soekanto,  Soerjono  dan  Sri
Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat .  Rajawali  Pers,  Jakarta, hlm. 33. [17]  Putranto,  Irvan  Adi.  (2019). Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan  Putusan  Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Pengadilan Negeri , Jurnal Masalah-Masalah  Hukum  Vol. 48, No. 2.
[18]  Suwandono, Agus. (2019). Pendekatan Holistik Transportasi  Berbasis  Aplikasi Dalam Kerangka Hukum Perlindungan  Konsumen ,  Jurnal Mimbar Hukum Vol. 31, No. 1. [19]  Handayani, Dwi dan Muhammad Ilyas. (2018). Problematika Hukum Dan Alternatif  Penyelesaiannya  Bagi Konsumen Pengguna Jasa Aplikasi  Gojek  Dan  Grabcar Sebagai Angkutan Berbasis Online ,  Jurnal  Hukum  Acara
Perdata  ADHAPER  Vol.  4,  No.
2.
[20]  Mannas, Yussy Adelina. (2015). Upaya  Keberatan  Atas  Putusan
Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  Ditinjau  Dari  Hukum Acara Dan Undang-Undang Perlindungan  Konsumen ,  Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Vol. 1, No. 1. [21]  Hutauruk, Rebekka Silawati dan Sylvana Murni Deborah Hutabarat.  (2021). Tanggung Jawab  Pelaku  Usaha  Pengedar Produk  Pangan  Impor  Ilegal , Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu
Hukum  Dan  Humaniora  Vol.  8,
No. 3. [22]  Helmi, Hanum Rahmaniar. (2015). Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memutus Sengketa Konsumen Di Indonesia ,  Jurnal  Hukum  Acara Perdata  ADHAPER  Vol.  1,  No.
1.
[23]  Badan  Perlindungan  Konsumen Nasional.  (2022). Tugas  Dan
Fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional , https://bpkn.go.id/posts/show/id/ 2149,  diakses  pada  15  Juli
2022.
[24]  Afrilia, Dian dan Helena Primadianti
Sulistyaningrum. (2017). Implementasi  Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen , Jurnal Simbur Cahaya Vol. 24, No. 3.
[25]  Simatupang, Shera Aulia. (2017). Implementasi  Prinsip
Pembuktian Terbalik Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen  Di  BPSK ,  Jurnal Dialogia Iuridica Vol. 9, No. 1. [26]  Syam, Misnar.
(2018). Penerapan  Asas  Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen , Jurnal Hukum Acara Perdata  ADHAPER  Vol.  4,  No. 1.
[27]  Mamengko, Rudolf Sam.
(2016). Pembuktian
Unsur Kesalahan Dalam Gugatan Ganti  Rugi  Oleh  Konsumen Terhadap  Pelaku  Usaha ,  Jurnal
Lex Privatum Vol. 4, No. 5.
[28]  Apriani,  Rani,  Candra  Hayatul Iman  dan  Rahmi  Zubaedah.
(2019). Tanggung  Jawab  Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat  Praktik  Klinik  Kecantikan Ilegal  Di  Karawang ,  Jurnal  IUS Kajian  Hukum  Dan  Keadilan Vol. 7, No. 2.
[29]  Putra,  I  Putu  Rasmadi  Arsha. (2016). Transplantasi  Common Law System Ke Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen , Jurnal Hukum Acara Perdata  ADHAPER  Vol.  2,  No. 2. [30]  Afriana,  Anita,  Rai  Mantili  dan Ema Rahmawati. (2018). Konseptualisasi Penyelesaian Sengketa  Konsumen  Melalui Small  Claims  Procedure  Di Indonesia ,  Jurnal  Arena  Hukum Vol. 11, No. 3. [31]  Wijayanti, Winda. (2020).
Merefleksikan  Keadilan  Bagi Konsumen  Terkait  Kepatutan Promosi  Transaksi  Non-Tunai , Jurnal  Arena  Hukum  Vol.  13,
No. 3.
[32]  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).  (2022). Kamus  Versi Online/Daring (Dalam Jaringan) , https://kbbi.web.id/sanksi, diakses pada 15 Juli 2022.