## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index

## PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA OLEH PENYELIDIKI TERHADAP PILIHAN USAHA YANG MENGEDARKAN BARANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA
Neni Vesna Madjid 1* , Gun Sugianto 2
1,2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: 1 nenivesna@gmail.com , 2 gunmitra@gmail.com
* Coresponding author: nenivesna@gmail.com
Info Artikel Abstrak Diterima, 06/03/2023 Direvisi, 18/03/2023 Dipublikasi, 05/04/2023 Toko  Sumber  Baru  melakukan  penjualan  besi  TYRS  yang  tidak  memiliki diameter  sebagaimana  tertulis  pada  besi  dan  hal  ini  dilakukan  sejak  Januari 2016  hingga  November  2017.  Terhadap  hal  tersebut  dilakukan  penyidikan oleh penyidik pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera
Barat.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  spesifikasi  yang bersifat  deskriptif  analitis.  Penerapan  Unsur  Tidak  Memenuhi  Standar Nasional  Indonesia  (SNI)  yaitu  unsur  Setiap  orang,  unsur  “dengan  sengaja” karena  Tersangka  sebagai  pemilik  Toko  Sumber  Baru  telah  cukup  lama memperdagangkan  atau  memperjual  belikan  bahan  bangunan  terutama  besi serta  mengetahui  adanya  ketentuan  SNI.  Unsur  Mengedarkan  barang  karena Tersangka  telah  memperdagangkan  atau  memperjual  belikan  atau mengedarkan  barang  berupa  besi  baja  tulangan  beton  polos  merek  TYRS ukuran  10  mm  dan  12  mm,  merek  US  ukuran  8  mm  dan  6  mm,  merek  AS ukuran 8 dan besi baja tulangan beton polos diameter 6 mm tanpa merek dan label  SNI.  Kendala  Dalam  Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana  Oleh  Penyidik Pada  Direktorat  Kriminal  Khusus  Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Barang Tidak Memenuhi Standar Nasional  Indonesia  (SNI)  terdapat  dua  faktor  yaitu  faktor  internal  adalah faktor  Sumber  Daya  Manusia  penyidik  dimana  penyidik  belum  punya keahlian  mengenai  tindak  pidana  dibidang  perindustrian.  Faktor  Eksternal, yaitu  faktor  belum  adanya  database  Surat  Persetujuan  Penggunaan  Tanda standar nasional Indonesia.
Kata Kunci: Unsur Tindak Pidana;
Penyidik; Pelaku Usaha; Standar Nasional
Indonesia

## Abstract
Keywords: Elements of
Crime; Investigators; Business Actors; Indonesian National Standards The  Sumber  Baru  store  sells  TYRS  iron  that  does  not  have  the  diameter  as written on the iron and this was done from January 2016 to November 2017. Investigators at the West Sumatra Regional Police Special Crime Directorate conducted an investigation into this matter. This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The application of elements that do not  meet  the  Indonesian  National  Standard  (SNI),  namely  the  element  of Everyone, the element "on purpose" because the Suspect as the owner of the Sumber Baru Store has been trading or buying and selling building materials, especially  iron,  for  a  long  time  and  is  aware  of  the  existence  of  SNI provisions. Elements of distributing goods because the suspect had traded or traded  or  distributed  goods  in  the  form  of  plain  steel  steel  reinforcement brands TYRS 10 mm and 12 mm brands, US brands sizes 8 mm and 6 mm, US brands size 8 and plain steel steel reinforcement bars with a diameter of 6 mm without  SNI  brand  and  label.  Obstacles  in  the  Application  of  Elements  of Crime  by  Investigators  at  the  Directorate  of  Special  Crimes  for  the  West Sumatra  Regional  Police  Against  Business  Actors  Circulating  Goods  Not Meeting Indonesian National Standards (SNI) There are two factors, namely
internal  factors,  namely  the  Human  Resources  factor  of  investigators  where investigators  do  not  yet  have  expertise  regarding  criminal  acts  in  the industrial  sector.  External  Factors,  namely  factors  that  do  not  have  a database of Indonesian national standard Sign Approval Letters.

## PENDAHULUAN
Standardisasi  adalah  kegiatan  penetapan,  yang  terkait  dengan  masalah  umum  atau potensial, ketentuan untuk penggunaan umum dan berulang, yang ditujukan untuk mencapai tingkat  keseragaman  optimum  dalam  konteks  tertentu.  Standardisasi  merupakan  suatu kegiatan  yang  bertujuan  untuk  memperlancar  arus  perdagangan,  melindungi  kepentingan masyarakat luas, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri. 1 Peran standardisasi menjadi  semakin  nyata  setelah  liberalisasi  dalam  perdagangan  menjadi  bagian  tak terhindarkan dari perkembangan perekonomian dunia.
Standarnisasi,  yang  dalam  konteks  lain  disebut  sebagai  standar  dan  penilaian kesesuaian  ( standards  and  conformity  assessment ),  dapat  berfungsi  sebagai  alat  kontrol teknis  dalam  melindungi  kepentingan  domestik.  Standar  dapat  dipergunakan  sebagai persyaratan  spesifikasi  minimum  yang  harus  dipenuhi  oleh  produk  impor  untuk  memasuki pasar  domestik,  sekaligus  berfungsi  sebagai  alat  perlindungan  konsumen,  khususnya  bagi produk- produk yang menyangkut kesehatan, keamanan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan  hidup.  Meskipun  demikian,  penggunaan  standar  dapat  digunakan  sebagai  alat untuk memproteksi produk dalam negeri harus tidak melanggar ketentuan WTO seperti yang tertuang  dalam agreement  on  technical  barriers  to  trade (TBT),  disebut  juga  sebagai Standards  Code .  Kesepakatan  ini  menetapkan  bahwa  penerapan  standar  tidak  boleh menyebabkan terjadinya hambatan yang tidak wajar dalam perdagangan internasional. 2
Kegiatan Standardisasi di Indonesia dikoordinasikan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Tugas pokok dan fungsi BSN terbatas pada kebijakan dalam perumusan standar dan sistem  penilaian  kesesuaian,  sedangkan  yang  menyangkut  regulasi  teknis  berada  dalam kewenangan  instansi  teknis.  Melalui  standardisasi  diharapkan  pelaksanaan  transaksi perdagangan,  baik  antara  pemasok  dan  produsen  maupun  antara  produsen  dan  konsumen, dapat  dilaksanakan  secara  efisien  dengan  tingkat  kepastian  yang  terjamin  dan  dapat mengurangi biaya transaksi yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak. 3
Dibandingkan  dengan  negara-negara  industri  dunia,  jumlah  standar  nasional  yang dimiliki  Indonesia  jauh  tertinggal,  tetapi  dibandingkan  dengan  negara  berkembang  lainnya masih cukup memadai. Infrastruktur penilaian kesesuaian mencakup kelembagaan dan proses penilaian  untuk  menyatakan  kesesuaian  suatu  kegiatan  atau  produk  terhadap  SNI  tertentu. Penilaian  kesesuaian  dapat  dilakukan  oleh  pihak  pertama  (produsen),  pihak  kedua (konsumen), atau pihak ketiga (pihak selain produsen dan konsumen), sejauh pihak tersebut memiliki  kompetensi  untuk  memenuhi  persyaratan  yang  ditetapkan.  Di  bidang  penilaian kesesuaian ditangani oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang dibentuk oleh Pemerintah untuk  keperluan  menjamin  kompetensi  pelaksana  penilaian  kesesuaian  melalui  proses akreditasi. Sistem akreditasi dan sertifikasi yang dibangun di Indonesia mengacu pada sistem
1 Mohammad Fattah dan Puji Purwanti, Manajemen Industri Perikanan ,  UB Press,  Malang,  2017, hlm 78
2 Rudy Gunawan, Pengantar Ilmu Bangunan , Edisi Baru. Kasinius, Yogyakarta,  2012, hlm  2
3 Suryana, Kewirausahaan  Pedoman  Praktis  Kiat  Dan  Proses  Menuju  Sukses ,    Cet.  Ke-1.  Salemba Empat,  Jakarta,  2006, hlm 36
yang  banyak  digunakan  di  berbagai  negara (defacto telah  menjadi  sistem  internasional). Jumlah lembaga penilaian kesesuaian tersebut untuk kondisi perekonomian Indonesia saat ini relatif  memadai,  namun  dari  sisi  penyebarannya  masih  terkonsentrasi  di  pulau  Jawa, khususnya di Jakarta dan sekitarnya. Dibandingkan dengan negara-negara lain di lingkungan ASEAN, infrastruktur teknis penilaian kesesuaian yang dimiliki Indonesia tidak ketinggalan. 4 SNI  wajib  perlu  didukung  oleh  pengawasan  pasar,  baik  pengawasan  pra  pasar  untuk menetapkan  kegiatan  atau  produk  yang  telah  memenuhi  ketentuan  SNI  wajib  tersebut maupun  pengawasan  pasca  pasar  untuk  mengawasi  dan  mengoreksi  kegiatan  atau  produk yang belum memenuhi ketentuan SNI itu. Apabila fungsi penilaian kesesuaian terhadap SNI yang  bersifat  sukarela  merupakan  pengakuan,  maka  bagi  SNI  yang  bersifat  wajib  penilaian kesesuaian  merupakan  salah  satu  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  semua  pihak  yang terkait. Dengan demikian penilaian kesesuaian berfungsi sebagai bagian dari pengawasan pra pasar yang dilakukan oleh regulator. 5
Pengawasan pasar masih dirasakan belum efektif, dibuktikan dengan masih banyaknya produk-produk yang SNInya diberlakukan secara wajib tetapi kualitas produk yang beredar di pasar  tidak  sesuai  dengan  persyaratan  SNI.  Masih  beredarnya  produk  TV  CRT,  besi  baja yang dikenal dengan besi banci, air minum isi ulang, kabel listrik, dan lain-lain yang ber SNI wajib  dan  yang  tidak  bertanda  SNI,  merupakan  contoh  belum  efektifnya  pengawasan  pasar terhadap penerapan SNI wajib.
Permasalahan yang terjadi dalam penanganan Tindak Pidana perindustrian adalah tidak adanya data-data surat persetujuan penggunaan tanda (SPPT SNI) yang yang berisi data para pelaku usaha, jenis usaha, alamat usaha serta masa berlakunya sertifikat  SNI. Dalam hal ini penyidik  sebelum  melakukan  penyidikan  terlebih  dahulu  berkoordinasi  dengan  instansi terkait  yaitu  Kementrian  Perindustrian,  dan  Balai  Sertifikasi  Industri  karena  memiliki  data mengenai  Lembaga  yang  mengeluarkan  produk  tersebut.  Bagi  para  pelaku  usaha  penerapan SNI  Wajib  merupakan  suatu  bentuk  dari  sebuah  hambatan  dalam  menjalankan  usahanya, dikarenakan  produk  yang  di  produksinya  tidak  hanya  memenuhi  parameter  parameter  yang tercantum  dalam  spesifikasi  teknis  yang  tercantum  dalam  petunjuk  teknis  yang  dikeluarkan oleh  Pemerintah,  tetapi  juga  harus  sesuai  dengan  manajemen  mutu  yang  meliputi  tempat produksi,  mesin  produksi,  gudang  penyimpanan  dan  bahkan  mencakup  barang  baku  yang sesuai  dengan standar bahkan kebanyakan pelaku usaha yang menjadi  tersangka merupakan masyarakat menengah kebawah dikarenakan tidak mampu untuk mengurus SNI wajib. Selain itu pemilik SNI tersebut wajib mencantumkan tulisan SNI di produknya sehingga masyarakat dapat  melakukan  pengawasan  terhadap  produk  tersebut.  Akan  tetapi  hal  bertujuan  untuk melindungi  konsumen  dan  meningkatkan  daya  saing  pengusaha,  dikarenakan  SNI  wajib memiliki  fungsi  untuk  mengontrol  kualitas  suatu  produk  agar  terjamin  mutu,  kesehatan  dan keselamatan konsumen dalam hal ini adalah masyarakat Indonesia.
Banyak  pelaku  usaha  yang  melakukan  pelanggaran  bukan  karena  kesengajaan  akan tetapi dari beberapa sumber itu terjadi karena tidak adanya sosialisasi dari dinas perindustrian dan perdagangan yang menyampaikan bahwa produknya merupakan salah satu katagori SNI
4 Masagus M. Ridwan, Analisis Daya Saing Dan Strategi Industri Nasional Di Era Masyarakat Ekonomi Asean Dan Perdagangan Bebas , Bank Indonesia, Jakarta,  2015, hlm. 4
5 Ary Budi Mulyono dan Bendjamin B. Louhenapessy, Penerapan Dan Kebutuhan SNI Produk Prioritas Untuk Mendukung Program MP3EI, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta. 2014, hlm 161.
wajib, padahal pelaku usaha tersebut telah memenuhi perijinan-perijinan yang berlaku, sepeti: TDI  (Tanda  Daftar  Industri),  TDP  (Tanda  Daftar  Perusahaan),  SIUP  (surat  ijin  Usaha Perdagangan) dan lainnya.
Salah  satu  kasus  yang  terjadi  di  kota  Padang  yaitu  kasus  dugaan  perdagangan  besi beton  tidak  sesuai  Standar  Nasional  Indonesia  (non  SNI).  Diketahui  gudang  penyimpanan puluhan  ribu  besi  beton  yang  tidak  memiliki  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  ditemukan petugas  di  lokasi  penggerebekan  di  Jalan  Bypass  Kilometer  8,  Kelurahan  Parak  Laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Gudang tersebut milik Widya Kasuma Lawranzi dan  sengaja  disimpan  di  gudang  sebelum  dijual  di  Toko  Sumber  Baru,  Jalan  M  Yamin, Padang,  yang  juga  merupakan  milik  Widya.  Sementara,  penyegelan  di  gudang  dilakukan pertengahan November 2017, setelah polisi menerima banyak laporan terkait peredaran besi banci. Pada perkara sebagaimana perbuatan tersangka diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1)  atau  (2) juncto Pasal  53  ayat  (1)  Undang-undang  RI  Nomor  13  Tahun  2014  tentang Perindustrian.  Dan  atau  Pasal  113  Undang  undang    Nomor  7  Tahun  2014  tentang Perdagangan  dan  atau  Undang  Undang    Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Kosumen.
Penggerebekan  gudang  penyimpanan  besi  non  SNI  berawal  dari  laporan  masyarakat. Usai  menerima  laporan,  petugas  lalu  menyamar  sebagai  pembeli  dan  mendatangi  Toko Sumber Baru. Setelah negosiasi, petugas yang menyamar lalu membeli dua batang besi untuk kemudian  diperiksa  di  Balai  Riset  dan  Standarisasi  Industri  di  Medan.  Hasilnya,  besi  yang dijual  Toko  Sumber  Baru  diduga  tidak  memenuhi  standar.  Contohnya,  besi  TYRS  tidak memiliki  diameter  sebagaimana  tertulis  pada  besi  tersebut.  Besi  12  milimeter,  setelah dilakukan  pengukuran  ternyata  hanya  11,34  milimeter.  Berat  besi  tersebut  juga  tidak memenuhi  standar  yang  telah  ditetapkan  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  polisi  saat melakukan  penggeladahan,  Toko  Sumber  Baru.  Dari  pemeriksaan  itulah  didapat  bukti penjualan besi tidak standar sejak Januari 2016 hingga November 2017.
Permasalahan  yang  akan  diteliti  dapat  dirumuskan  sebagai  berikut:  dibahas  adalah penerapan  dan  kendalanya  unsur  tindak  pidana  oleh  penyidik  pada  Direktorat  Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat terhadap pelaku usaha yang mengedarkan barang tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder dan data primer.  Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerapan Unsur Tindak Pidana Oleh Penyidik Pada Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian  Daerah  Sumatera  Barat  Terhadap  Pelaku  Usaha  Yang  Mengedarkan Barang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)
Pemberlakuan sanksi pidana akibat tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) menurut  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2014  Tentang  Perindustrian,  merupakan  upaya penegakan  hukum  untuk  melindungi  konsumen  dari  perbuatan-perbuatan  dalam  bentuk kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan oleh pihak-pihak teretentu sebagai pelaku usaha di
bidang  perindustrian  yang  tidak  melaksanakan  kewajiban  untuk  menyelenggarakan standarisasi  industri  dalam  wujud  SNI,  spesifikasi  teknis,  dan/atau  pedoman  tata  cara  yang diwajibkan pada Industri.
Bilamana  suatu  perbuatan  dapat  disebut  sebagai  suatu  tindak  pidana,  maka  perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:
1. Harus ada suatu kelakuan ( gedraging) ;
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (wetterlijkeomshrijving);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana. 6
Perbuatan  pidana  semata  menunjuk  pada  perbuatan  baik  secara  aktif  maupun  secara pasif,  sedangkan  apakah  pelaku  ketika  melakukan  perbuatan  pidana  patut  dicela  atau memiliki  kesalahan,  bukan  merupakan  wilayah  perbuatan  pidana,  tetapi  sudah  masuk  pada pertanggungjawaban pidana. 7
Penanganan  Tindak  Pidana  Perindustrian  dibidang  SNI  wajib  yaitu  dengan  cara Penyelidikan  dan  Penyidikan  sampai  dengan  penyelesaian  perkara  meliputi:  pertama, Penyelidikan.  Penyelidikan  dalam  pengungkapan  Tindak  Pidana  Perindustrian  merupakan langkah awal kegiatan dalam mencari dan menemukan alat bukti dalam hal ini adalah bukti yang  cukup  untuk  ditingkatkan  ke  tahap  penyidikan.  Menurut  KUHAP,  Dasar  dilaksanakan suatu Penyelidikan yaitu: Laporan Informasi, Pengaduan, Surat dari Instansi Pemerintah dan Non Pemerintah. dan Laporan Polisi Model B.
Terhadap  unsur  yang  telah  diterapkan  oleh  penyidik  menurut  penulis  terjadi  tumpeng tindih  penerapan  Pasal.  Hal  ini  terjadi  karena  pada  ketentuan  yang  diterapkan  terdapat beberapa  unsur  yang  sama.  Menurut  penulis  seharusnya  penyidik  cukup  menerapkan  unsur pada  pasal  yang  mengatur  larangan  perdagangan  barang  yang  tidak  sesuai  standar  SNI  dan Pasal yang memuat ancaman pidana daripada pelanggaran tersebut. Adapun Unsur Pasal 120 Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yang terpenuhi  yaitu unsur Setiap orang dimana pada perkara ini adalah orang secara kodrati bukan orang menurut huku atau badan hukum.  Subyek hukum  orang disini adalah  Tersangka  WIDYA KASUMA LAWRENZI Alias AWI. Selanjutnya subyek hukum orang terpenuhi unsur  Dengan sengaja karena  Tersangka  Widya  Kusuma  Lawrenzi  Als.  Awi  sebagai  pemilik  Toko  Sumber  Baru telah cukup lama memperdagangkan atau memperjualbelikan bahan bangunan terutama besi serta  mengetahui  adanya  ketentuan  SNI  wajib  mengenai  diameter  dan  panjang  besi  baja tulangan beton polos. Awi memperoleh keuntungan dengan sengaja tetap dan telah lebih dari 2  (dua)  tahun  lamanya  memperdagangkan  atau  memperjualbelikan  besi  baja  tulangan  beton polos merek TYRS ukuran 10 mm dan 12 mm, merek US ukuran 8 mm dan 6 mm, merek AS ukuran 8 dan besi baja tulangan beton polos diameter 6 mm tanpa merek dan label SNI.
Unsur Mengedarkan barang terpenuhi karena Tersangka Widya Kusuma Lawrenzi Als. Awi telah memperdagangkan atau memperjualbelikan atau mengedarkan barang yang dalam hal ini adalah berupa besi baja tulangan beton polos merek TYRS ukuran 10 mm dan 12 mm, merek US ukuran 8 mm dan 6 mm, merek AS ukuran 8 dan besi baja tulangan beton polos diameter 6 mm tanpa merek dan label SNI. Unsur selanjutnya adalah barang tersebut terbukti
6 Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana , Cetakan ke-l, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 163-164
7 Ali Mahrus, Op.Cit , hal. 97.

## Tidak memenuhi SNI.
Sedangkan  Unsur  Pasal  120  Ayat  (2),  yang  terpenuhi  yaitu  karena  Kelalaiannya terpenuhi  karena  Tersangka  Widya  Kusuma  Lawrenzi  Als.  Awi  mengetahui  adanya ketentuan  SNI  wajib  mengenai  diameter  dan  panjang  besi  baja  tulangan  beton  polos, Tersangka  Widya  Kusuma  Lawrenzi  Als.  Awi    mengetahui  adanya  perbedaan  mutu  atau kwalitas  besi  baja  tulangan  beton  polos  merek  TYRS,  US,  AS  dengan  besi  baja  tulangan beton polos merek KS  dengan sebutan ukuran diameter yang sama walaupun sama-sama ada label SNI.
Selain  itu  perbuatan  tersangka  juga  memenuhi  Pasal  113  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dimana unsur yang terpenuhi adalah Pelaku usaha. Pelaku usaha  adalah  setiap  orang  perseorangan  warga  negara  Indonesia  yang  melakukan  usaha  di bidang  perdagangan.  Unsur  Memperdagangkan  barang  di  dalam  negeri terpenuhi  karena tersangka,  bergerak  dibidang  usaha  perdagangan  atau  memperjualbelikan  barang  yang menjadi bahan bangunan terutama besi. Barang yang diperdagangkan tersebut ternyata Tidak memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  Standar  yang  dipersyaratkan  dan  ketentuan  peraturan perundang undangan.
Pertimbangan penyidik dalam menerapkan unsur pidana terhadap pelaku tindak pidana perindustrian  yaitu  pertama,  Pertimbangan  berdasarkan  Barang  bukti.  Barang  bukti  adalah benda yang digunakan untuk meyakinkan penyidik akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan kepadanya. 8 Barang bukti dalam sidang di pengadilan selalu menjadi pertimbangan  hakim  karena  Barang  bukti  adalah  benda  atau  barang  yang  digunakan  untuk meyakinkan  Hakim  akan  kesalahan  Terdakwa  terhadap  perkara  pidana  yang  dituntutkan kepadanya.
Kedua,  Pertimbangan  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dan  terdakwa.  Tidak  setiap kejadian atau keadaan dapat disaksikan oleh seorang Saksi secara lengkap, akan tetapi Pasal 185  ayat  (4)  KUHAP  menyebutkan  bahwa  keterangan  beberapa  saksi  yang  berdiri  sendiri sendiri  dapat  digunakan  sebagai  alat  bukti  yang  sah,  jika  keterangan  saksi  itu  ada hubungannya  satu  dengan  yang  lain  sedemikian  rupa  hingga  dapat  membenarkan  adanya suatu kejadian 9 Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai  sesuatu  peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat  sendiri, alami  sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi  menjadi  pertimbangan  utama  dan  selalu  dipertimbangkan  oleh  hakim  dalam putusannya. 10
Ketiga,  Pertimbangan  berdasarkan  keterangan  ahli.  Merujuk  pada  ketentuan  dalam KUHAP, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan  yang  ia  miliki  melalui  pendidikan  formal,  namun  keahlian  itu  juga  dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Patut diperhatikan KUHAP membedakan keterangan seorang  ahli  di  persidangan  dan  keterangan  ahli  secara  tertulis  yang  disampaikan  di  depan
8 Tim  Redaksi  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa, PT. Gramedia, Jakarta, 2012, hal. 140
9 Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) , Mandar Maju, Bandung, 2001, hal. 22
10 Eddy  O.S.  Hiariej, Pengadilan  atas  bebrapa  kejahatanserius  terhadap  HAM ,  Erlangga,  Surabaya, 2010, hal. 114
sidang  pengadilan. 11 Jika  seorang  ahli  memberikan  keterangan  lisan  di  depan  sidang pengadilan  dan  dicatat  dalam  berita  acara  oleh  panitera  dan  di  bawah  sumpah  disebut keterangan ahli, sedangkan jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis  di  luar  persidangan  dan  keterangan  tersebut  dibacakan  di  depan  sidang  pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat. 12
Keempat, Pertimbangan berdasarkan unsur-unsur dalam pasal-pasal surat. Unsur unsur dalam  pasal  merupakan  dasar  hukum  acara  pidana  karena  berdasar  itulah  pemeriksaan  di kepolisian dilakukan.
Dan kelima, Pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan. Keadilan  tidak  berbentuk  dan  tidak  dapat  dilihat  namun  pelaksanaannya  dapat  kita  lihat dalam  perspektif  pencarian  keadilan.  Bagi  penyidik  suatu  perkara  pidana,  seharusnya mempertimbangkan  alasan-alasan  dan  pertimbangan-pertimbangan  yang  bisa  memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. 13
Dalam  melakukan  analisis,  penulis  juga  menggunakan  teori  Penegakan  hukum  dalam penelitian ini. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian  hukum  dan  kemanfaatan  sosial  menjadi  kenyataan.  Jadi  penegakan  hukum  pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara.  Penegakan  hukum  merupakan  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide  dan  konsep konsep  hukum  yang  diharapkan  rakyat  menjadi  kenyataan.  Penegakan  hukum  merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. 14
Penerapan  unsur  tindak  pidana  dalam  kasus  ini  telah  sesuai  dengan  teori  penegakan hukum  ini.  Dalam  rangka  penegakan  hukum,  para  penegak  hukum  harus  memperhatikan budaya hukum (legal culture) , untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai dan harapan serta pemikiran  masyarakat  terhadap  hukum  dalam  sistim  hukum  yang  berlaku.  Budaya  hukum (budaya  kerja)  dari  aparat  penegak  hukum  yang  baik  akan  menghasilkan  penegakan  hukum yang efektif dan efisien.
Aspek perilaku (budaya hukum) aparat penegak hukum perlu dilakukan penataan ulang dari  perilaku  budaya  hukum  yang  selama  ini  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum sebelumnya  karena  seseorang  menggunakan  hukum  atau  tidak  menggunakan  hukum  sangat tergantung pada kultur (budaya) hukumnya.

## B. Kendala  Dalam  Penerapan  Unsur  Tindak  Pidana  Oleh  Penyidik  Pada  Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Barat Terhadap Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Barang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)
Hambatan  yang  dialami  Penyidik  dalam  melaksanakan  Penyidikan  tindak  pidana mengedarkan  barang  tidak  memenuhi  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  terdapat  dua  faktor yaitu  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  sendiri  merupakan  faktor  yang berasal  dari  dalam  institusi  Kepolisian  dalam  hal  ini  adalah  Ditreskrimsus  Polda  Sumbar
11 Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit , hal. 106-107
12 Ibid 13 Nanda  Agung  Dewantara, Masalah  Kebebasan  Hakim  Dalam  Menangani  Suatu  Masalah  Perkara Pidana , Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, hlm 50.
14 Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia , Sinar Grafika, Bandung, 2016, hlm 37
yaitu:  Pertama,  faktor  Sumber  Daya  Manusia,  Dalam  melaksanakan  penyidikan  Tindak Pidana mengedarkan barang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), Penyidik dan Penyidik  Pembantu  Ditreskrimsus  Polda  Sumatera  Barat  memiliki  hambatan  di  bidang Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yaitu  Penyidik  atau  penyidik  pembantu  yang  ada  belum mendapatkan pendidikan kejuruan fungsi Reserse ataupun pendidikan pengembangan khusus mengenai  tindak  pidana  dibidang  perindustrian,  bahkan  sampai  dengan  saat  ini  materi tersebut  belum  masuk  dalam  bahan  ajaran  di  lembaga  pendidikan  Polri.  Dan  kedua  yaitu faktor  Kewajiban  melaksanakan  kegiatan  lainnya,  Banyaknya  kasus  yang  menjadi  atensi pimpinan Polri membuat perkara tindak pidana mengedarkan barang tidak memenuhi Standar Nasional  Indonesia  (SNI)  yang  ditangani  penyidik  seakan  terabaikan.  Dikarenakan  kasus yang menjadi  atensi  dianggap sebagai  pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Penyidik  karena  terkadang  sebuah  perkara  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat  dan menjadi  perhatian  publik  contohnya  adalah  perkara  Penimbunan  bahan  atau  barang kebutuhan Pokok.
Kemudian,  pada  Faktor  Eksternal,  yaitu  penghambat  yang  berasal  dari  luar  institusi Kepolisian  meliputi:  Pertama,  faktor  belum  adanya  database  Surat  Persetujuan  Penggunaan Tanda  standar  nasional  Indonesia  (SPPT  SNI).  Selama  ini  yang  menjadi  hambatan penyelidikan tersebut adalah tidak adanya database mengenai SPPT SNI yang dapat diakses oleh penyidik, bahkan Kementerian Perindustrian dalam hal ini merupakan stakeholder yang membidangi  serta  memiliki  regulasi  serta  sebagai  penangampu  penerapan  undang-undang mengenai perindustrian juga belum memiliki data base tersebut.
Kemudian  sulitnya  berkoordinasi  dengan  pihak  terkait  menjadi  faktor  eksternal  kedua yang  menjadi  hambatan  dalam  penerapan  unsur  tindak  pidana  oleh  Ditreskrimsus.  Dalam melaksanakan  penyidikan  tindak  pidana  mengedarkan  barang  tidak  memenuhi  Standar Nasional  Indonesia  (SNI)  Penyidik  melaksanakan  koordinasi  dengan  pihak  terkait  yaitu Kementerian  bahkan  Lembaga  lain  yang  berada  di  luar  wilayah  Sumatera  Barat  yang terkadang  penyidik  kesulitan  karena  diharuskan  datang  ke  kantor  Ahli  maupun  Analis  SNI secara  langsung  sehingga  biaya  untuk  penyidikan  Tindak  pidana  tersebut  menghabiskan biaya penyidikan yang cukup besar.
Selajutnya  faktor  ketiga  yaitu  Keterbukaan  Saksi.  Hal  yang  menjadi  hambatan  dalam penyidikan  yaitu  saksi  yang  belum  mau  terbuka  dan  masih  menutupi  suatu  perkara  yang mereka  ketahui.  Padahal  keterangan  saksi  merupakan  hal  yang  sangat  penting  dan Keterangan  saksi  merupakan  salah  satu  hal  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam memutus perkara pidana.
Kemudian  yang  menjadi  faktor  eksternal  keempat  yaitu  Masyarakat.  Faktor penghambat dari masyarakat yaitu kurang terbuka terhadap lingkungan disekitarnya dan serta bersikap  apatis  dengan  tidak  peduli  serta  tidak  mau  tahu  dengan  aktifitas  yang  terjadi  di lingkungannya  itu  sendiri.  Sehingga  pada  saat  masyarakat  dimintai  keterangan  oleh penyelidik, masyarakat tersebut kurang tanggap dan tidak menegtahui jika ada Tindak Pidana di sekitarnya.
Dan faktor kelima yaitu, Wilayah dan Geografis. Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Sumbar  adalah  seluruh  wilayah  di  Provinsi  Sumatera  barat.  Hal  ini  merupakan  salah  satu hambatan  yang  dialami  oleh  Penyidik  di  Ditreskrimsus  Polda  Sumbar  dalam  menangani tindak  pidana  Perindustrian.  Karena  dengan  sarana  transportasi  yang  masih  menggunakan
transportasi darat, Ditreskrimsus Polda Sumbar harus menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari  Kota  Padang  yang  merupakan  kantor  Penyidik  Ditreskrimsus  Polda  Sumbar  dengan kondisi jalan yang berbeda-beda.
Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dilalui Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam melakukan  penyidikan  tindak  Pidana  Perindustrian  tersebut,  Ditreskrimsus  Polda  Sumbar perlu  melakukan  beberapa  upaya  yaitu:  Perlu  adanya  kerja  sama,  baik  di  kalangan pemerintah,  penegak  hukum  maupun  masyarakat;  Perlunya  meningkatkan  Sumber  Daya Manusia  bagi  para  penyidik;  Perlu  penambahan  personel  dan  Pemenuhan  sarana  dan prasarana dari pemerintah Kepada Polri.
Terkait proses penyidikan terhadap kasus mengenai dugaan tindak pidana mengedarkan barang  tidak  memenuhi  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI)  diatas,  menghadapi  kendala internal  yang dialami penyidik adalah perkembangan tindak pidana di  bidang perindustrian, perdagangan dan asuransi sudah semakin kompleks, sehingga memerlukan koordinasi dalam proses  penyelidikan  dan  meminta  keterangan  ahli  dalam  proses  penyidikan  untuk kelengkapan  alat  bukti,  yang  tentu  saja  memerlukan  waktu  yang  lama.  Selanjutnya, banyaknya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbuatan  tersangka tersebut sehingga penyidik kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama dalam membuktikan unsur- unsur pasal yang telah disangkakan terhadap tersangka.
Adapun kendala eksternal yang dialami penyidik adalah tantangan tugas Ditreskrimsus Polda Sumbar, berkaitan dengan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya tindak pidana mengedarkan barang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).  Kesadaran hukum masyarakat yang relative rendah yang mempengaruhi kelancaran dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana mengedarkan barang  tidak  memenuhi  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI),  masyarakat  kurang  memahami akan akibat pengedaran barang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) tersebut.

## KESIMPULAN
Penyidik  dalam  melakukan  penyidikan  terutama  untuk  menerapkan  unsur  unsur  pasal yang  disangkakan  secara  tepat  dapat  lebih  meningkatkan  Kerjasama  dan  koordinasi  dengan pihak yang mempunyai keahlian khusus dalam menguji apakah suatu barang telah memenuhi SNI  atau  belum.  Mengatasi  faktor  internal  adalah  dilakukannya  peningkatan  Sumber  Daya Manusia  penyidik  dengan  meningkatkan  jumlah  penyidik  yang  mengikuti  pendidikan kejuruan fungsi Reserse  ataupun pendidikan pengembangan khusus  mengenai  tindak pidana dibidang  perindustrian.  Guna  mengatasi  hambatan  pada  faktor  eksternal  pemerintah  dapat menetapkan  database  SPPT  SNI  dan  dapat  diakses  oleh  berbagai  pihak  termasuk  penyidik. Disamping itu hendaknya dilakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap pengedaran barang agar memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

## DAFTAR PUSTAKA
Mohammad Fattah dan Puji Purwanti, Manajemen Industri Perikanan ,  UB Press,  Malang,
2017
Rudy Gunawan, Pengantar Ilmu Bangunan , Edisi Baru. Kasinius, Yogyakarta,  2012 Suryana, Kewirausahaan  Pedoman  Praktis  Kiat  Dan  Proses  Menuju  Sukses ,    Cet.  Ke-1. Salemba Empat,  Jakarta,  2006.
Masagus  M.  Ridwan, Analisis  Daya  Saing  Dan  Strategi  Industri  Nasional  Di  Era Masyarakat Ekonomi Asean Dan Perdagangan Bebas , Bank Indonesia, Jakarta,  2015. Ary Budi Mulyono dan Bendjamin B. Louhenapessy, Penerapan Dan Kebutuhan SNI Produk Prioritas  Untuk  Mendukung  Program  MP3EI, Badan  Standarisasi  Nasional,  Jakarta. 2014
Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana , Cetakan ke-l, Mandar Maju, Bandung, 2012 Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
PT. Gramedia, Jakarta, 2012
Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) , Mandar Maju, Bandung, 2001
Eddy  O.S.  Hiariej, Pengadilan  atas  bebrapa  kejahatanserius  terhadap  HAM ,  Erlangga, Surabaya, 2010
Nanda  Agung  Dewantara, Masalah  Kebebasan  Hakim  Dalam  Menangani  Suatu  Masalah Perkara Pidana , Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987
Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia , Sinar Grafika, Bandung, 2016