Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel: Kepentingan Nasional Versus Solidaritas Negara Muslim terhadap Palestina

## Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono
Universitas Gadjah Mada School of Government & Public Policy (SGPP) e-mail : tryananto.wicaksono@gmail.com

## Abstract
The United Arab Emirates (UAE) and Israel have signed a normalization agreement called  Abraham  Accord  on  September  15,  2020.  This  agreement  indicates  that previously  both  countries  had  a  reasonably  good  relationship  and  a  series  of cooperation. This study aims to see the UAE's interests toward Israel and how other Muslim countries respond to the agreement, which will impact their solidarity for Palestine's  independence.  In  this  research,  the  writer  uses  realism  perspective, which includes the concept of national interest, the theory of balance of power, and the concept of normalization. The results showed that the UAE has an interest in  expanding  cooperation  with  Israel  in  various  fields,  especially  in  the  political, economic, and security. The UAE made this policy because they feel threatened by Iran and because of the COVID-19 pandemic. This policy received positive response from Egypt, Jordan, Bahrain, and Sudan; and negative feedbacks from Oman, Iran, Turkey, and Qatar. Especially for Palestine itself, this agreement is a severe blow to the country's sovereignty struggle.
Keywords: balance of power, Israel, national interest, normalization, United Arab Emirates

## Abstrak
Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel telah menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan  dalam  sebuah  perjanjian  yang  disebut  Abraham  Accord  pada  15 September  2020.  Hal  tersebut  menandakan  bahwa  sebelumnya  kedua  negara telah  memiliki  hubungan  yang  cukup  baik  dan  memiliki  jalinan  rangkaian  kerja sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa kepentingan UEA terhadap Israel dan bagaimana respons negara-negara Muslim lainnya terkait kesepakatan tersebut,  yang  tentu  saja  akan  berdampak  terhadap  solidaritas  mereka  dalam
memperjuangkan  kemerdekaan  Palestina.  Dalam  penelitian  ini,  penulis menggunakan  perspektif  realisme  yang  meliputi  konsep  kepentingan  nasional, teori balance  of  power ,  dan  konsep  normalisasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa UEA memiliki kepentingan untuk memperluas kerja samanya dengan Israel di berbagai bidang, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan. UEA membuat  kebijakan  ini  karena  merasa  terancam  oleh  Iran  dan  karena  adanya pandemi  COVID-19.  Kebijakan  ini  menuai  respons  positif  dari  Mesir,  Yordania, Bahrain,  dan  Sudan;  dan  tanggapan  negatif  dari  Oman,  Iran,  Turki,  dan  Qatar. Khusus  bagi  Palestina  sendiri,  hal  ini  menjadi  sebuah  pukulan  berat  bagi perjuangan kedaulatan negaranya.
Kata kunci: balance of power , Israel, kepentingan nasional, normalisasi, Uni Emirat Arab

## Pendahuluan
Hubungan diplomatik antar negara dapat tercipta jika mereka sebelumnya telah memiliki hubungan yang baik serta memiliki jalinan rangkaian kerja sama. Wujud dari hubungan  diplomatik  biasanya  dibuktikan  melalui  pembukaan  kantor  kedutaan  dan pengiriman  masing-masing  diplomat  dari  masing-masing  negara.  Dalam  konteks hubungan  antara  Israel  dan  Uni  Emirat  Arab  (UEA),  pada  13  Agustus  2020  Presiden Amerika  Serikat  (AS)  Donald  Trump  mengumumkan  perjanjian  yang  disebut  dengan "Perjanjian Abraham" (Abraham Accord). Isi dari perjanjian tersebut adalah kesepakatan perdamaian  untuk  normalisasi  hubungan  antara  Israel  dan  UEA.  Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan di Gedung Putih pada 15 September 2020 oleh Israel yang diwakili  oleh  Perdana  Menteri  (PM)  Benjamin Netanyahu  dan  UEA  yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Abdullah bin Zayed al-Nahyan.
Sebelum  UEA,  dua  negara  Arab  lainnya,  yaitu  Mesir  pada  tahun  1979  dan Yordania  pada  tahun  1994  juga  telah  membuka  hubungan  diplomatik  dengan  Israel Dengan  demikian,  UEA  menjadi  negara  Arab  ketiga  yang  melakukan  normalisasi hubungan  dengan  Israel.  Masih  pada  tahun  2020,  Bahrain  juga  kemudian  mengikuti langkah  UEA  sehingga  negara  Teluk  itu  menjadi  negara  keempat  yang  melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan antara UEA dengan Israel di bawah Perjanjian Abraham sebenarnya belum bisa dikonfirmasi sebagai putusan akhir, karena masih  ada  beberapa  isu  yang  harus  dinegosiasikan  sebelum  kesepakatan  akhir ditandatangani.
Meski  demikian, ada  beberapa  aspek utama  yang  telah  disepakati  oleh  kedua negara: (1) UEA dan Israel setuju untuk membangun hubungan bilateral ekonomi dan diplomatik  penuh,  yang  dikenal  sebagai  "normalisasi".  Delegasi  dari  kedua  negara diumumkan  akan  bertemu  (setelah  penandatangaan  di  bulan  Agustus)  dalam  upaya penandatanganan perjanjian mengenai investasi, keamanan, pariwisata, penerbangan langsung,  dan  persetujuan-persetujuan  lainnya;  (2)  AS,  Israel,  dan  UEA  akan mengimplementasikan  sebuah  agenda  strategis  untuk  kawasan  Timur  Tengah  dalam rangka memperluas kerja sama diplomatik, perdagangan, dan keamanan; (3) Israel akan menunda rencananya untuk melakukan ekspansi pada bagian Tepi Barat (West Bank) Palestina demi fokus pada normalisasi dengan UEA; (4) Memberikan hak bagi warga UEA untuk dapat mengunjungi dan beribadah di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur (Haaretz, 2020).
Perjanjian  ini  mendapat  respons  yang  beragam  dari  masyarakat  internasional. Beberapa  negara  menyambut  baik  perjanjian  ini,  mereka  termasuk  Kanada,  Inggris, Mesir, dan Bahrain. Namun tidak sedikit juga yang mengkritiknya, seperti Oman, Iran, Turki, dan Qatar. Kanada sendiri menyebut perjanjian ini sebagai langkah yang positif untuk menuju perdamaian dan keamanan bagi kawasan (Sevunts, 2020). Sementara itu beberapa  kelompok  masyarakat  sipil,  aktivis,  dan  akademisi  di  UEA,  Bahrain,  Kuwait, Qatar, dan Oman memprotes kesepakatan tersebut (Al Monitor, 2020).
Presiden  Palestina  Mahmoud  Abbas  kemudian  merespons  dengan mengumpulkan para pemimpin Palestina, termasuk pimpinan Komite Pusat Fatah dan Komite  Eksekutif  Palestine  Liberation  Organization  (PLO).  Hasilnya  adalah,  otoritas Palestina  di  Tepi  Barat  dan    kepemimpinan  Hamas  di  Gaza  mengeluarkan  penolakan penuh atas keputusan UEA. Bahkan, PLO menarik Duta Besarnya untuk Abu Dhabi dan menyeru kepada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menolak kesepakatan tersebut (Barron, 2020).
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  melalui  penelitian  ini  penulis  bermaksud mengidentifikasi kepentingan UEA terhadap Israel serta menganalisis respons negara- negara  Muslim  lainnya  terkait  kebijakan  tersebut,  serta  bagaimana  dampaknya terhadap  solidaritas  negara-negara  Muslim  dalam  memperjuangkan  kemerdekaan Palestina.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan  tinjauan  pustaka  terhadap  beberapa riset sebelumnya terkait kajian Timur Tengah dan Israel. Teitelbaum (2009) membahas mengenai  Arab  Peace  Initiatives  (Prakarsa  Perdamaian  Arab)  yang  merupakan  suatu bentuk inisiatif negara-negara Arab untuk menciptakan normalisasi hubungan dengan Israel dengan harapan bahwa hal ini dapat memberikan prospek perkembangan yang
positif  di  kawasan  Timur  Tengah.  Kajian  ini  juga  menjelaskan  bahwa  salah  satu pertimbangan  negara-negara  Arab  untuk  bekerja  sama  dengan  Israel  adalah  adanya ancaman eksternal seperti dari Iran, kelompok separatis, dan teroris di kawasan negara- negara Arab di Teluk Persia (meliputi Bahrain, Kuwait, Irak, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan UEA). Oded Eran (2011) menjelaskan proses normalisasi yang dilakukan oleh Mesir dan Yordania dengan Israel. Gadi Hitman dan Chen Kertcher (2018) menemukan bahwa Arab  Saudi  dan  Qatar  telah  membuat  sebuah  kebijakan  dan  model  kebijakan  yang bertujuan untuk menciptakan normalisasi hubungan dengan Israel, serta pola hubungan yang telah terjalin antara Arab Saudi dan Qatar dengan Israel. Inti dari penelitian ini ialah upaya Arab Saudi dan Qatar untuk mengimbangi kekuatan Iran, sehingga memunculkan suatu  kebijakan  normalisasi  hubungan  dengan  Israel    (Hitman  &  Kertcher,  2018). Sementara itu, penelitian ini akan memfokuskan pada normalisasi UEA dan Israel dalam perspektif realisme, dengan menggunakan konsep kepentingan nasional, teori balance of power , dan konsep normalisasi.

## Teori Realisme dalam Hubungan Internasional
Untuk  menjelaskan  perilaku  aktor,  penulis  menggunakan  pendekatan  Teori Realisme  yang  berpendapat  bahwa  negara  selalu  terlibat  dalam  suatu  perebutan kekuasaan, sebagai hasil dari keinginan untuk bertahan dan mendominasi negara lain. Maka, hal  yang terpenting bagi negara adalah kekuasaan. Politik internasional adalah tentang  kekuasaan,  dan  setiap  negara  berjuang  untuk  mendapatkan  kekuasaan (Morgenthau, 2006). Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai kekuatan politik, ekonomi, dan  militer,  namun  hal  ini  masih  dapat  berubah  seiring  dengan  berjalannya  waktu (Burchill, 2005: 36). Melalui sudut pandang ini, maka kita dapat melihat bahwa suatu negara  akan  terus  termotivasi  untuk  menjadi  kekuatan  terbesar,  yang  mana  pada akhirnya dapat memungkinkan bagi mereka untuk mendominasi negara lain.
Masih  berkaitan  dengan  pendekatan  realisme,  penulis  menggunakan  konsep klasik dalam teori Hubungan Internasional (HI), yaitu “kepentingan nasional”. Konsep ini menjadi kata kunci yang paling penting bagi kaum realis yang memang sangat percaya pada  kedaulatan  negara  sebagai  satu-satunya  aktor  dalam  HI.  Perspektif  realisme mengenai kepentingan nasional menjelaskan HI “as  it  is” (sebagaimana adanya) dengan pandangan anarkis Hobbesian, yaitu ketika negara mengatur dirinya sendiri dan mereka selalu dihantui rasa kecurigaan terhadap negara lainnya. Maka dalam konteks ini, politik internasional  selalu  dilihat  dalam  keadaan  anarkis  (Burchill,  2005).  Pandangan  ini melihat bahwa kepentingan nasional adalah sesuatu yang utama dan direpresentasikan oleh  negara.  Berkaitan  dengan  penjelasan  Burchill  sebelumnya,  maka  setiap  negara akan  berjuang  untuk  mendapatkan  kekuasaan  dalam  bentuk  pencapaian  kekuatan politik, ekonomi, dan militer. Dengan demikian, penulis akan memfokuskan tulisan ini
ke dalam pembahasan tentang kepentingan UEA terhadap Israel demi mencapai tujuan negara dalam hal politik, ekonomi, dan militer atau keamanan.
Dengan  kekuatan  yang  besar,  maka  negara  dapat  secara  efektif  mengejar kepentingan  nasionalnya.  Namun,  hal  itu  menghasilkan  persaingan  dan  konflik  antar negara yang mengarah pada anarki internasional atau kekacauan dunia. Itulah sebabnya mengapa  negara  harus  mengejar  keseimbangan  kekuatan  untuk  mencegah  dominasi negara lain (Sutch & Elias, 2007: 54-56). Keseimbangan kekuatan hanya dapat dicapai melalui  sistem  dunia  yang  bipolar  seperti pada saat  era  Perang  Dingin  (Sutch  &  Elias, 2007: 57-58). Salah satu teori keseimbangan yang dapat digunakan sebagai alat analisis dikenal  dengan  sebutan balance  of  power (keseimbangan  kekuatan).  Menurut  Josep Nye, keseimbangan kekuatan merupakan arah kebijakan suatu negara untuk melakukan tindakan  pencegahan  terhadap  negara-negara  yang  mengembangkan  kekuatan  dan menimbulkan ancaman (Nye, 2002). Di sisi lain, Mohtar Mas’oed dalam bukuny a yang berjudul  Ilmu  Hubungan  Internasional:  Dispilin  dan  Metodologi  menjelaskan  bahwa konsep  keseimbangan  kekuatan  memiliki  arti  yang  berbeda,  yaitu  melalui  kebijakan nasional  tertentu.  Konsep  ini  menjelaskan  bahwa  keseimbangan  kekuatan  dapat tercapai melalui kebijakan nasional yang mendorong terbentuknya aliansi yang bersifat defensif demi mencegah agar suatu negara tidak bisa memperoleh posisi yang dominan (Mas'oed, 1990).
Selanjutnya, penelitian ini juga akan menganalisis pembahasan dengan konsep normalisasi. Menurut Barston, istilah normalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk  mewujudkan  kesepakatan  bersama  yang  bertujuan  untuk  mengakhiri  sebuah konflik  lewat beberapa  cara seperti  di  antaranya:  genjatan  senjata, perjanjian  damai, atau membangun hubungan diplomatik (Barston, 2014: 52).

## Hubungan Antara UEA dengan Israel Pra-Normalisasi
UEA  didirikan  23  tahun  setelah  kemerdekaan  Israel.  UEA  tidak  pernah mengambil  bagian  dalam  perang  melawan  Israel,  akan  tetapi  kebijakan  dan  sikapnya mencerminkan ketidaksepahaman serta perlawanan terhadap Israel. Untuk memahami sifat hubungan UEA-Israel, maka penting untuk melihatnya dari sisi kondisi geopolitik kedua negara tersebut. UEA secara geografis jauh dari Israel, terletak di pantai selatan Teluk Persia. Dengan kondisi yang berjauhan, maka kemungkinan terjadinya konflik di antara  mereka  menjadi  kecil.  UEA  adalah  negara  monarki  dengan  mayoritas  warga aslinya Arab Sunni namun setengah populasi negara ini adalah ekspatriat dari berbagai bangsa.  Sementara  itu,  Israel  menggunakan  sistem  demokrasi,  masyarakatnya mayoritas Yahudi dari berbagai bangsa dan ada minoritas Arab Sunni (orang Palestina yang tinggal di wilayah yang dikuasai Israel).
Sejak terbentuknya Gulf Cooperation Council (GCC) tahun 1981, negara-negara anggotanya  yang  meliputi  Bahrain,  Kuwait,  Oman,  Qatar,  Arab  Saudi,  dan  UEA  telah mengambil  posisi  yang  jelas,  yaitu  menentang  pendudukan  Israel  terhadap  Palestina dan  turut  mengupayakan  penyelesaian  konflik  di  antara  mereka.  Selain  sering mengecam  kebijakan  Israel  terhadap  Palestina, UEA  juga sering  mendukung  berbagai inisiatif perdamaian baik dari skala regional maupun dunia, misalnya dukungan terhadap Arab Peace Initiative yang diprakarsai oleh Arab Saudi. Negara-negara Teluk, termasuk UEA,  menganggap  resolusi  konflik  sebagai  sumber  stabilitas  regional  dan  cara  untuk menghilangkan gerakan radikal yang beroperasi di kawasan tersebut. UEA dan negara anggota GCC lainnya memandang solusi dua negara sebagai kunci untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina (Rabi & Mueller, 2017).
Hubungan  antara  Israel  dan  UEA  seringkali  dipengaruhi  oleh  posisi  mereka  di poros kekuasaan politik ( political axes of power ). Di kawasan, UEA dan Israel dianggap sebagai negara yang pro-AS. AS memang memelihara hubungan dekat dengan UEA, dan hubungan  ini  bergantung  pada  aliansi  strategis  berdasarkan  kepentingan  diplomatik, keamanan,  dan  ekonomi  bersama  (Katzman,  2018).  Sejak  didirikan,  UEA  telah mendukung keputusan Liga Arab dan GCC terkait Israel. Sebagai anggota Liga Arab, UEA menolak untuk mengakui Israel (UEA Federal Law No. 15/1972, 1972), dan secara resmi melarang  masuk  warga  Israel  ke  dalam  wilayahnya  sesuai  dengan  kebijakan  boikot terhadap Israel oleh Liga Arab (Dubai Online, 2018).

## Kepentingan Politik antara UEA dan Israel
Israel dan UEA tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, namun pejabat kedua negara diketahui berkali-kali melakukan pertemuan. Pada bulan September 2012 dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, PM Israel, Netanyahu dan Menteri Luar Negeri UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan, melakukan pertemuan rahasia.  Kejadian  ini  baru  diketahui  beberapa  tahun  kemudian  setelah  media  Israel, Haaretz,  melaporkannya  (Ravid,  2017).  Pertemuan  tersebut  membahas  kepentingan kedua negara yang sama, yaitu untuk menggagalkan rencana pengembangan nuklir Iran.
Pada November  2015,  Direktur  Jenderal Kementerian  Luar  Negeri  Israel,  Dore Gold,  melakukan  kunjungan  ke  UEA.  Tujuan  kunjungannya  adalah  untuk  membahas pembukaan  kantor  misi  Israel  untuk  International  Renewable  Energy  Agency  (IRENA) (Ravid,  2015).  Meskipun  tema  utama  dalam  beberapa  pertemuan  tersebut didedikasikan untuk kerja sama di bawah badan-badan internasional, akan tetapi tidak menutup  kemungkinan  di  sana  sebenarnya  terdapat  agenda  lain  yang  terselubung. Maryam  Khalifa  al-Falasi,  Kepala  Komunikasi  dan  Media  di  Kementerian  Luar  Negeri UEA,  kemudian  mengeluarkan  pernyataan  resmi  untuk  mengklarifikasi  pertemuan
tersebut. Dia menjelaskan bahwa IRENA adalah lembaga internasional dan independen, memiliki  norma  dan  hukumnya  sendiri,  dan  bahwa  pembukaan  misi  Israel  tidak mencerminkan  perubahan  posisi  UEA  terhadap  Israel  atau  hubungan  antara  kedua negara (Al Falasi, 2015). Perwakilan paling senior Israel yang ikut serta dalam konferensi dan  pertemuan  tersebut  adalah  Menteri  Infrastruktur  Uzi  Landau  (2010);  Menteri Infrastruktur Nasional, Energi, dan Air Silvan Shalom (2014); dan Menteri Energi Yuval Steinitz (2016) (Ravid, 2015).
Jauh  sebelumnya,  yaitu  tahun  2003,  delegasi  Israel  yang  berjumlah  sekitar  80 orang  melakukan  kunjungan  ke  Dubai,  UEA  untuk  berpartisipasi  dalam  konferensi internasional  yang  diselenggarakan  oleh  International  Monetary  Fund  (IMF).  Peserta delegasi  ini  di  antaranya  adalah  mantan  Menteri  Keuangan  Meir  Sheetrit,  Gubernur Bank Israel David Klein, dan beberapa pebisnis Israel (Koren, 2003).
Pada  November  2016,  Dubes  Israel  untuk  PBB,  Danny  Danon,  melakukan kunjungan resmi ke UEA, sebagai bagian dari kegiatannya sebagai ketua Komite Hukum (Legal  Committee)  PBB  (Segal,  2016).  Berawal  dari  pertemuan  tersebut,  berikutnya mulai dilakukan pertemuan lainnya seperti pada saat turnamen Judo yang diadakan di Abu Dhabi pada tahun 2018. Pada turnamen ini, pimpinan Abu Dhabi mengizinkan atlet Israel untuk berkompetisi mewakili negaranya (Times of Israel, 2018). Kemudian pada 2019, mantan Menteri Luar Negeri dan Intelijen Israel, Yisrael Katz, mengunjungi Abu Dhabi  sebagai  peserta  konferensi  yang  ditunjuk  PBB  (Barghoti,  2019).  Berbagai pertemuan yang terjadi antara pejabat kedua negara menunjukkan bahwa ada upaya- upaya politik yang telah dilakukan dan ada kepentingan politik di antara keduanya.

## Kepentingan Keamanan antara UEA dan Israel
Kepentingan  UEA  terhadap  drone  milik  Israel  dan  produk  keamanan  lainnya telah  disebutkan  dalam  berbagai  laporan  selama  bertahun-tahun  (Khan,  2015). Kepentingan militer UEA secara spesifik terkait dengan angkatan udara. Beberapa media melaporkan bahwa angkatan udara Israel dan UEA telah berpartisipasi bersama dalam beberapa  kegiatan,  setidaknya  dalam  tiga  kali  latihan  militer  yang  disponsori  pihak ketiga  seperti  AS  dan  Italia  (Cohen,  2017).  Aspirasi  UEA  untuk  mengembangkan angkatan udaranya mengarah pada hubungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Israel ketika pada Juli 2018, sebuah delegasi militer dari UEA dilaporkan tiba di Israel untuk memeriksa pesawat F-35 yang dibeli Israel dari AS (i24News, 2018).
AS,  Israel,  dan  UEA  sepakat  untuk  memperluas  kerja  sama  di  bidang  militer sebagai  upaya  untuk  mengimbangi  pengaruh  Iran  di  kawasan.  Selain  itu  UEA  juga memang berencana untuk meningkatkan kekuatan di kawasan dalam rangka merespons serangan militer yang terjadi di Afghanistan, Yaman, dan Libya dalam beberapa tahun
terakhir  ini  (Kirkpatrick,  2020).  Motivasi  utama  lainnya  bagi  UEA  adalah  untuk meningkatkan kemampuan persenjataan militernya. UEA merupakan salah satu negara yang mengimpor senjata AS dalam jumlah besar. Nilai impor tersebut sekitar 20 miliar USD dari anggaran pertahanan tahunannya yang sebesar 23 miliar USD. Dengan adanya normalisasi, Israel berharap mendapatkan akses yang lebih besar untuk masuk ke pasar militer UEA (Amit, 2020).
Kasus lainnya, ketika AS ingin menjual jet tempur F-35 dan drone bersenjata ke UEA,  pihak  Israel  menentangnya.  Mereka  beralasan  bahwa  hal  tersebut  dapat mengancam  stabilitas  kawasan.  Dengan  demikian,  dalam  sudut  pandang  UEA,  jika mereka melakukan normalisasi dengan Israel, maka pembelian jet tempur F-35 dapat dilanjutkan (Zilber, 2020).
Menanggapi  kesepakatan  Abraham  Accord,  Riad  Kahwaji  selaku  analis keamanan dan pertahanan Timur Tengah yang berbasis di Dubai, menyatakan bahwa akan ada beberapa peluang kolaborasi antara UEA dan Israel, termasuk dalam bidang keamanan siber dan sistem pertahanan canggih. Dia menyampaikan:
“Cybersecurity  is  one  of  the  areas  which  could  witness  industrial  cooperation between the UAE and Israel, and the latter has a strong edge in this area, also in unmanned  autonomous  systems,  unmanned  aircraft,  missile  defense,  electronic systems,  and  system  integration.  These  are  all  areas  where  there  is  potential cooperation.” (Helou, 2020)
Dari  pernyataan  di  atas,  sebagaimana  dilansir  dari  Defense  News,  keamanan siber merupakan salah satu bidang potensial yang dapat digarap bersama oleh UEA dan Israel. Israel memiliki keunggulan di bidang ini, dan selain itu mereka juga menguasai teknologi  pesawat  tak  berawak,  pertahanan  rudal,  sistem  elektronik,  dan  sistem integrasi. Israel juga sebenarnya telah menjual beberapa produk keamanan untuk UEA, khususnya  dalam  bidang  siber  dan  pengawasan.  Berdasarkan  sebuah  studi  yang dilakukan  oleh  Lab  Universitas  Toronto,  UEA  ditenggarai  telah  memiliki  teknologi spyware  (perangkat  pengintai)  untuk  pengawasan  situasi  politik.  Perangkat  tersebut diproduksi oleh Grup NSO Israel (Barrington & Williams, 2020).
Salah  satu  alasan  mengapa  pemerintah  UEA  berupaya  untuk  meningkatkan kemampuan  teknologi  keamanan  dan  pertahanannya  adalah  karena  adanya  merasa bahwa  muncul  banyak  ancaman  dari  negara-negara  lain  di  kawasan.  Terutama  sejak 2015,  Arab  Saudi  menyerang  Yaman  untuk  menghancurkan  perlawanan  kelompok Houthi. Arab Saudi dan negara-negara sekutunya, termasuk UEA, menuduh Iran sebagai penyokong  kelompok  Houthi.  Mereka  mengkhawatirkan  bahwa  Iran  memiliki  tujuan untuk menyebarluaskan pengaruhnya di kawasan tersebut. Hal ini memicu Arab Saudi
mendirikan aliansi dengan negara-negara lainnya seperti Bahrain, UEA, Qatar, Kuwait, Yordania, Maroko, Mesir, dan Sudan yang dinamakan dengan Decisive Storm (Budiman, 2016).
Hal  lainnya,  pada  tahun  2016  ketika  Arab  Saudi  mengeksekusi  Nimr  al-Nimr, salah satu tokoh Syiah Arab Saudi yang memperjuangkan kesetaraan antara Syiah dan Sunni,  massa  di  Iran  bereaksi  dengan  melakukan  penyerangan  terhadap  kantor Kedutaan Besar Arab Saudi di Teheran dan Konsulat Arab Saudi di Mashhad, Iran. Atas peristiwa  ini  Arab  Saudi  kemudian  menilai  bahwa  Iran  merupakan  negara  yang  terus melanggar peraturan internasional dan mereka berupaya untuk mengasingkan negara ini di kawasan. Langkah ini kemudian diikuti oleh beberapa negara koalisi, salah satunya adalah UEA yang semenjak itu menurunkan status hubungan diplomatiknya dengan Iran (Zimmt, 2017).
Semenjak itu, para pemimpin UEA sepakat untuk meningkatkan keamanan serta pertahanannya dalam merespons "kebijakan agresif" Iran. UEA melihat Iran dan jaringan pasukan  proksinya  di  Yaman,  Lebanon,  dan  Irak  sebagai  ancaman  utama  di  kawasan tersebut (Ibish, 2017). Sebagai respons, Abu Dhabi lalu memperkuat aliansinya dengan AS, Arab Saudi, dan Mesir, salah satunya adalah dengan cara menghadirkan Angkatan Laut dan  Angkatan Udara AS di Pangkalan Udara Al Dhafra dan Pelabuhan Jebel Ali untuk memperkuat keamanan mereka (Katzman, 2019).
UEA kemudian terus membeli peralatan militer yang modern dan berteknologi canggih.  Sejak  tahun  2013,  UEA  telah  menambahkan  30  unit  F-16.  Abu  Dhabi  juga membangun  hubungan  bilateral  dalam  bidang-bidang  strategis  seperti  keamanan, politik, dan kebudayaan dengan Washington sejak 2014 dalam sebuah bentuk kerjasama yang  disebut  dengan  Joint  Statement  Strategic  Dialogue.  Selain  itu,  UEA  juga berpartisipasi  dalam  KTT  AS-GCC  di  Camp  David  pada  Mei  2015,  yang  menegaskan kembali  komitmen  kerja  sama  dengan  AS  terhadap  keamanan  Teluk  (Mason,  2018). Pada 2015, UEA juga mendapatkan amunisi (Unit Bom Terpandu - GBU-31 dan GBU-12) untuk  digunakan  melawan  kelompok  Houthi  di  Yaman.  UEA  bahkan  telah mengembangkan  industri  pertahanannya  sendiri  (Katzman,  2018).  Semenjak  Perang Yaman, UEA juga mulai berinvestasi di bidang keamanan siber, menggunakan teknologi untuk  memerangi  penjahat  dunia  maya  dan  perlawanan  politik  domestik  (Ibish, 2017:32).
Selain itu, UEA telah berupaya untuk mendiversifikasi kemitraan pertahanannya. Selain meningkatkan kerja sama militernya dengan Prancis, UEA telah membuka jalur baru kerja sama militer dengan Rusia. Abu Dhabi juga telah menyelesaikan perjanjian kerja  sama  pertahanan  dengan  India  pada  2015  dan  menandatangani  kembali
"Perjanjian  Kemitraan  Strategis  Komprehensif"  pada  2017  dengan  mereka  (Katzman, 2018).  Pada Mei 2019, AS dan UEA juga telah mengumumkan implementasi pakta kerja sama pertahanan baru dengan durasi 15 tahun, yang akan meningkatkan koordinasi dan latihan militer antara kedua negara (Hernandez, 2019).
Dalam beberapa tahun terakhir, UEA juga telah mengimplementasikan program modernisasi  dan  pengembangan  militer  yang  mencakup  Angkatan  Laut,  Udara,  dan Darat dengan senjata-senjata canggih terbaru. UEA bahkan mampu membangun sistem pertahanan  udara  dan  rudal  yang  memiliki  sistem  pertahanan  udara  AS  yang  paling canggih (PAC-3). Mereka telah menerapkan program rekrutmen wajib militer sejak Mei 2014, untuk meningkatkan kekuatan angkatan bersenjatanya (Kahwaji & Khan, 2014).

## Kepentingan Ekonomi Antara UEA dan Israel
Kerja  sama  ekonomi  antara  kedua  negara  telah  terjalin  pra-normalisasi. Misalnya, kerja sama dalam bidang keamanan siber (cyber security) dan bidang terkait lainnya (meliputi alat intelijen) yang biayanya mencapai 3 miliar USD (Barakat, 2020). Pada  tahun  2020,  kerja  sama  kedua  negara  semakin  meningkat  khususnya  di  bidang ekonomi  dan  kesehatan.  Pada  bulan  Mei,  perusahaan  penerbangan  UEA,  Etihad Airways, melakukan penerbangan bersejarah dan tak terduga ke Tel Aviv untuk pertama kalinya, untuk menyalurkan bantuan medis pandemi COVID-19 yang rencananya akan dikirimkan ke Otoritas Palestina melalui Israel  (Aljazeera, 2020a).
Menurut  data  dari  IMF,  UEA  mengalami  peningkatan  pendapatan  dari  sektor non-minyak sekitar lebih dari 6% antara tahun 2014 hingga 2015. Di sisi lain, daya beli masyarakat  dan  belanja  pemerintah  UEA  dalam  pembangunan  proyek-proyek infrastruktur juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan (IMF, 2015). UEA juga merupakan  salah  satu  aktor  penting  bagi  perekonomian  di  kawasan  Timur  Tengah, terutama  karena  pelabuhan  Jebel  Ali  yang  dianggap  sebagai  yang  terbesar  dan terpenting di kawasan (the World Shipping Council Index, 2020).
Sejak  tahun  1979,  pemerintah  UEA  mulai  mengambil  kebijakan  ekonomi  lain untuk mengurangi ketergantungannya pada sektor minyak. Kemudian, karena jatuhnya harga  minyak  pada  tahun  1982  yang  menyebabkan  perekonomian  UEA  mengalami defisit, pemerintah berupaya untuk melakukan diversifikasi ekonomi dengan perluasan aktivitas  produksi  di  sektor  non-minyak.  Aktivitas  produksi  tersebut  di  antara  lain termasuk  dalam  bidang  pariwisata,  transportasi  udara,  perdagangan,  jasa  keuangan, manufaktur, dan energi alternatif (UAE Government, 2020).
Akibat  pandemi  Coronavirus  (COVID-19),  UEA  memperkirakan  ekonomi  pada sektor  non-minyaknya  akan  berkontraksi  sebesar  4,1%  di  tahun  2020.  Ditambah  lagi,
pertumbuhan investasi asing juga diasumsikan turun dari 8% antara 2017 dan 2018 yang mengakibatkan  perekonomian  mereka  terpuruk  (Al  Lawati,  2020).  Merespons  hal tersebut, UEA telah mengumumkan restrukturisasi aparatur pemerintah sebagai bagian dari  pengambilan  keputusan  di  tengah  pandemi,  hal  tersebut  guna  menggabungkan berbagai entitas pemerintahan agar sinergis. Selain itu mereka juga menunjuk Menteri Ekonomi dan Industri yang baru.
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, selaku Wakil Presiden dan PM UEA, melalui akun Twitter resminya menjelaskan alasan restrukturisasi tersebut:
“Our goal of structural changes today is a government that is faster in decision- making....  and  is  more  up  to  date  with  changes....  and  better  in  seizing opportunities and in dealing with the new stage in our history.... a flexible and fast government  whose  goal  is  to  consolidate  the  achievements  and  gains  of  the country.” (Aljazeera, 2020b)
Sheikh Mohammed memberikan waktu satu tahun agar negara dapat mencapai target prioritas dalam bidang bisnis, perdagangan, dan pariwisata. Dengan target seperti ini maka sangat memungkinkan jika hubungan antara UEA dan Israel diharapkan dapat membantu  terciptanya  jalur perdagangan  baru,  yaitu  melalui  ekspor produk  Israel  ke timur dan produk UEA ke barat dan Mediterania. Selain potensi tersebut, kedua negara juga dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan langsung antar mereka.
Kedua negara juga memiliki potensi wisata religi, sebab salah satu tempat suci bagi umat  Islam,  yaitu  Masjid Al-Aqsa,  berada  di  wilayah  yang  dikuasai  Israel.  Agama merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Israel dan UEA. Kedua negara juga telah mengadopsi norma toleransi beragama. Apabila ada kerja sama  di  bidang  wisata  religi,  maka  kedua  negara  dapat  memperkuat  budaya  unik toleransi  beragama  melalui  dialog  antar  agama  dan  menciptakan  peluang  tambahan untuk bertemunya Yahudi dan Muslim (Walla, 2017).
Selanjutnya,  hubungan  perdagangan  kedua  negara  berfokus  pada  ekspor  dari Israel ke UEA, bukan sebaliknya. Jenis komoditas yang saat ini diekspor dari Israel ke UEA termasuk peralatan medis, telekomunikasi, bahan mentah, produk pertahanan, mesin dan teknik, jasa konsultasi, dan produk terkait pertanian dan makanan. Barang-barang ekspor ini sepertiganya masuk melalui jalur resmi negara dan mereka tidak diberi label atau tanda produk tertentu demi menjaga kerahasiaan bahwa barang-barang tersebut berasal dari Israel. Berdasarkan percakapan dengan perusahaan Israel yang berbisnis di UEA, mereka mengungkapkan bahwa para pebisnis UEA menghargai kerja sama dengan Israel.  Beberapa  tender  di  UEA  secara  eksplisit  menyebutkan  larangan  perdagangan
dengan Israel, tetapi dalam banyak kasus, hal itu dalam praktiknya tidak  diberlakukan (Zaga, 2018).
Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan bisnis lainnya antara UEA dengan Israel sebelum adanya normalisasi hubungan:
1. Pada tahun 2008 AGT International, sebuah perusahaan milik pengusaha asal Israel  Mati  Kochavi,  dikontrak  oleh  pemerintah  Abu  Dhabi  untuk  memasang alat-alat elektronik, sistem sensor, dan kamera untuk memantau perbatasan dan mengamankan ladang minyak dan gas alam (Ferzinger & Waldman, 2017).
2. Perusahaan  AGT  International  yang  berbasis  di  Swiss,  menyediakan  produk teknologi Israel yang mengontrak dua perusahaan lokal asal UEA untuk dapat bekerja di sana sebagai perusahaan eksternal. Kesepakatan itu bernilai sebesar 6 miliar USD menurut Bloomberg (Ferzinger & Waldman, 2017).
3. Pembukaan toko berlian di Dubai oleh perusahaan asal Israel, yakni LevLeviev Group (Hazani, Pauzner, & Sikuler, 2009).
4. Adanya proyek bersama antara pengusaha Israel Yitzhak Tshuva dan pejabat pemerintah  dari  UEA,  salah  satunya  pembangunan  Hotel  Plaza  yang  dimiliki oleh Tshuva di UEA (Hazani, 2008).
5. Pada tahun 2009 kerja sama bisnis dilakukan antara Israel Ofer Brothers Group dan UEA di sektor perkapalan. Selain itu ada juga kerja sama antara pengusaha Israel  Beny  Steinmetz dengan  pejabat  pemerintah  UEA  terkait proyek  energi dan hotel (Hazani, Pauzner, & Sikuler, 2009).
Setelah kesepakatan normalisasi, UEA dan Israel akan meningkatkan kerja sama di  berbagai  bidang  ekonomi,  termasuk  investasi.  Menurut  pernyataan  dari  Ziva  Eger, selaku  Kepala  Eksekutif  Investasi  Israel,  ekosistem  Israel  memiliki  banyak  hal  untuk ditawarkan  kepada  ekonomi UEA  dalam hal  inovasi,  khususnya di bidang  ilmu  hayati, teknologi kebersihan, teknologi agrikultur, dan energi. Pihak Investasi Abu Dhabi (ADIO) yang  dikelola  pemerintah  UEA,  yang  diwakili  oleh  Tariq  Bin  Hendi  selaku  Direktur Jenderal ADIO, merespons bahwa tim hubungan investornya akan memfasilitasi koneksi di seluruh ekosistem Abu Dhabi untuk meningkatkan kerja sama dengan kantor investasi Israel (Rufinaldo, 2020).
Sementara  itu  dalam sektor  keuangan,  First  Abu  Dhabi  Bank  (FAB)  PJSC, bank terbesar di UEA, telah memulai pembicaraan dengan Bank Hapoalim dan Bank Leumi asal  Israel.  Mereka  membahas  rencana  tentang  upaya  membangun  hubungan perbankan  yang  akan  memperkuat  kerja  sama  keuangan  dan  ekonomi  antara  UEA dengan  Israel  (Pryanka,  2020).  Kedua  belah  pihak  juga  telah  menandatangani Memorandum  of  Understanding  (MoU/Nota  Kesepahaman).  Berdasarkan  MoU
tersebut, kedua bank setuju untuk meningkatkan hubungan dengan lembaga keuangan di  kedua  negara,  menyediakan  layanan  seperti  kliring,  jalur  kredit,  dan  perdagangan mata uang asing  (Reuters, 2020a).

## Respons  Dunia  Internasional  dan  Beberapa  Negara  Muslim  Terhadap  Normalisasi antara UEA dengan Israel
Masyarakat  internasional  melontarkan  respons  yang  beragam  terhadap kebijakan  normalisasi  UEA  dengan  Israel.  Beberapa  negara  yang  merespons  dengan positif  adalah  Mesir,  Yordania,  Bahrain,  Sudan,  Inggris,  dan  Prancis.  Presiden  Mesir Abdul  Fattah  al-Sisi,  yang  merupakan  sekutu  dekat  UEA  menghargai  upaya  UEA  dan Israel  untuk  mencapai  kemakmuran  dan  stabilitas  di  wilayah  Timur  Tengah.  Dia mengapresiasi peran AS, UEA, dan Israel yang berupaya untuk menghentikan aneksasi oleh  pemerintah  Israel  di  Palestina  dan  mempertimbangkan  langkah-langkah  untuk membawa perdamaian di Timur Tengah (Reuters, 2020b).
Selanjutnya,  Yordania  mengatakan  kesepakatan  tersebut  dapat  mendorong terciptanya  negosiasi  perdamaian  yang  sempat  terhenti,  yaitu  jika  UEA  berhasil mendorong Israel untuk menerima negara Palestina yang telah diduduki mereka sejak Perang  Arab-Israel  1967.  Yordania  memberikan  pernyataannya  melalui  Menteri  Luar Negeri Ayman Safadi, “If Israel dealt with it as an incentive to end occupation… it will move the region toward s a just peace”  (Reuters, 2020c ).
Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri Bahrain menyatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah langkah untuk meningkatkan peluang dalam mencapai perdamaian di  Timur  Tengah. Bahrain  menyampaikan  ucapan  selamat  kepada  UEA,  AS,  dan  Israel karena  telah  mencapai  kesepakatan  tentang  penghentian  perluasan  wilayah  Israel  ke Palestina  (Asmar,  2020a).  Dewan  Kementerian  Sudan,  Omer  Ismail,  juga  turut menyambut  baik  langkah  UEA-Israel,  mendukung  solusi  dua  negara  antara  Israel  dan Palestina (Kenny, 2020).
Dari negara Barat, PM Inggris, Boris Johnson, juga menyambut baik kesepakatan antara  Israel  dan  UEA  yang  akan  mengarah  pada  normalisasi  penuh.  Keputusan  ini dianggap sebagai kabar baik bagi Inggris (Reuters, 2020d). Terakhir, Prancis menyambut baik  adanya  normalisasi  hubungan  antara  Israel  dan  UEA,  yang  mana  keduanya merupakan mitra penting bagi Prancis di wilayah tersebut. Menurut Prancis, keputusan yang  dibuat  untuk  menangguhkan  aneksasi  Israel  ke  wilayah  Palestina  adalah  suatu langkah positif yang perlu dibuat permanen (French Embassy, 2020).
Sebaliknya,  sejumlah  negara  lain  merespons  dengan  rasa  kecewa  dan  marah terhadap  keputusan  UEA.  Menteri  Luar  Negeri  Iran,  Mohammed  Javad  Zarif,
mengatakan  bahwa  UEA  sekarang  telah  menjadi  mitra  "kejahatan  Israel".  Dia  juga menambahkan,  bahwa  tindakan  tersebut  merupakan  ancaman  terhadap  keamanan kawasan  dan  Dunia  Islam.  Pemimpin  tertinggi  Iran,  Ayatollah  Ali  Khamenei,  juga mengecam UEA dengan mengatakan telah "mengkhianati" Muslim (MEPEI, 2020). Lalu, Presiden  Iran  Rouhani  memperingatkan  bahwa  apabila  perjanjian  tersebut  bertujuan untuk  memperluas  wilayah  Israel,  maka  cara  penanganan  Iran  akan  berbeda  dari sebelumnya.  Lebih  jauh  lagi,  Kepala  Staf  Umum  Angkatan  Bersenjata  Iran  Mayjen Mohammad Baqeri juga memperingatkan bahwa, apabila terjadi sesuatu di Teluk Persia dan  keamanan  nasional Republik  Islam  Iran  terancam, bahkan  jika hanya  sedikit  saja, maka Iran akan menyalahkan UEA, dan tidak akan mentolerirnya (BBC, 2020).
Qatar merespons dengan meningkatkan simpatinya terhadap Palestina melalui distribusi  bantuan  bulanan  sebesar  30  juta  USD  kepada  penduduk  Gaza  dan mempromosikan Khaled Mashal sebagai pemimpin Hamas (Times of Israel, 2020). Di sisi lain, Turki mengambil tindakan untuk memperkuat kekuatan militer Hamas (TRT World, 2020).  Lalu,  sejumlah  partai  politik  dan  kelompok  masyarakat  sipil  Aljazair  mengutuk dan  menyebut  perjanjian  ini  sebagai  "pengkhianatan"  terhadap  perjuangan  Palestina (MEPEI,  2020).  Ketiga  negara  tersebut  mempromosikan  pendekatan  politik  Islam sebagai upaya perlawanannya terhadap normalisasi hubungan UEA dengan Israel.
Sementara itu bagi Palestina sendiri, selama bertahun-tahun UEA dianggap telah menunjukkan solidaritas dengan memberikan aspirasi terhadap Palestina. Palestina dan UEA  merupakan  anggota  dari  Liga  Arab  dan  forum  regional  lainnya.  UEA  memiliki Kedubes di Palestina dan sekitar 100.000 warga Palestina tinggal dan bekerja di UEA. UEA juga sebelumnya secara terbuka dan tegas mendukung perjuangan Palestina untuk menjadi sebuah negara yang merdeka (Nusseibeh, 2014).
Sebelum  normalisasi,  para  pejabat  UEA  pernah  memberikan  berbagai pernyataan  pro-Palestina.  Misalnya,  mantan  Dubes  UEA  untuk  PBB  Lana  Nusseibeh pernah mengkritik tindakan kekerasan yang telah dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina  di  Tepi  Barat dan  Jalur  Gaza,  yang  menurutnya  termasuk  kejahatan  perang. Dalam pidatonya dia menyatakan bahwa:
“Israel's security will be achieved when i t fulfills its obligations as an occupying power, and demonstrates its political will to achieve true lasting peace in the region and cooperates in achieving a two-state solution based on pre-1967 borders.” (Nusseibeh, 2014).
Berdasarkan pernyataan di atas, Lana Nusseibeh mengatakan bahwa keamanan bagi  Israel  akan  tercapai  apabila  mereka  memenuhi  kewajiban  untuk  bekerja  sama
dalam mencapai solusi dua negara berdasarkan perbatasan pra-1967. Pidato tersebut juga merupakan cerminan sikap UEA terhadap Israel dan konflik Israel-Palestina.
Sementara  itu  Presiden  UEA  dan  Amir  Abu  Dhabi  Sheikh  Khalifa  Bin  Zayed  al- Nahyan pada November 2013 menyatakan:
“Today, we in the UAE are renewing our solidarity and our support for the Palestinian people in their just and legitimate struggle to end the Israeli occupation in their homeland and to fully recognize their national rights together with all other nations of the world.” (The National, 2013)
Sejak  tahun  2015,  UEA  telah  meningkatkan  dukungan  ekonomi dan  politiknya untuk  Muhammad  Dahlan  sebagai  pemimpin  Palestina  berikutnya.  Beberapa  pihak melihat hal ini sebagai upaya untuk mendorong terciptanya situasi politik yang  moderat dan pragmatis di Gaza dan untuk menyeimbangkan dukungan Qatar terhadap kelompok oposisi (Asseraf, 2017).
Pasca  normalisasi,  UEA  berusaha  menjelaskan  bahwa  posisinya  terhadap Palestina tidak berubah. Dubes UEA untuk Prancis, Ali Abdullah al-Ahmed, mengatakan kepada Arab News bahwa posisi negaranya terhadap Palestina masih konsisten dengan solusi  dua  negara.  Al-Ahmed  mengatakan,  keputusan  UEA  untuk  memberikan pengakuan  kepada  Israel  adalah  karena  ingin  menunda  perluasan  wilayah  yang dilakukan Israel ke Palestina (Takieddine, 2020). Al-Ahmed juga memberikan pernyataan tentang pentingnya kehadiran AS di kawasan:
“We are convinced that this trilateral agreement between the UAE, Israel and the US as a principal actor, especially with the strengthening of the US presence in our region, will contribute in enhancing peace, security and stability in the region.” (Takieddine, 2020)
Selain itu dia juga berkeyakinan bahwa jika Israel ingin hidup damai di kawasan Timur Tengah, maka harus ada kesepakatan dengan negara-negara Arab lainnya yang melayani kepentingan kedua belah pihak (Takieddine, 2020).
Namun, bagaimanapun kesepakatan normalisasi tersebut tetap menjadi sebuah pukulan  berat  bagi  Palestina.  Khususnya  bagi  Presiden  Otoritas  Palestina,  Mahmoud Abbas,  perjanjiaan  ini  merupakan  demonstrasi  kegagalan  strateginya  dalam  melawan Israel di kawasan. Seiring dengan mendekatnya akhir pemerintahan Abbas, maka sangat memungkinkan  jika  ada  kandidat  lain  yang  sengaja  ingin  mengagalkan  kemerdekaan Palestina  untuk  kepentingan  politik,  dia  diduga  adalah  Muhammad  Dahlan,  yang didukung oleh UEA (Michael & Dekel, 2020).
Palestina  kemudian  meminta  kepada  Liga  Arab  untuk  membuat  sebuah rancangan  komunike  tentang  pembatalan  kesepakatan  normalisasi  hubungan  antara Israel dan UEA. Negara-negara Liga Arab menolak permintaan tersebut, mereka sepakat untuk  lebih  menekankan  kepada  kesepakatan  akhir  tentang  komitmen  Arab  Peace Initiative 2002, solusi dua negara, dan land-for-peace principle (Asmar, 2020b). Akibat penolakan  tersebut,  pada  22  September  2020  Palestina  akhirnya  resmi  melepaskan haknya sebagai Presiden Liga Arab. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes mereka atas kesepakatan normalisasi hubungan antara UEA, Bahrain, dan Israel (Handayani, 2020).
Di  sisi  lain,  Yousef  Al-Othaimeen,  selaku  Sekretaris  Jenderal  OKI,  memberikan sebuah pernyataan yang menentang normalisasi tersebut:
“Establishing normal relations between the member states of the organization and the Israeli occupation state will not be achieved until the end of the Israeli occupation of the Arab and Palestinian lands occupied since 1967, including al- Quds (Je rusalem).” (Nabulsi, 2020)
Al-Othaimeen menekankan bahwa perjuangan Palestina adalah masalah inti bagi OKI.  Melakukan  normalisasi  hubungan  antara  anggota  OKI  dengan  Israel  tidak  akan dilakukan  sampai  pendudukan  Israel  atas  Palestina,  termasuk  pendudukan  atas Jerusalem, diakhiri. Hingga saat ini, sejumlah negara tetap menyatakan perlawanannya terhadap  Israel,  seperti  Arab  Saudi,  Bahrain,  Brunei  Darussalam,  Djibouti,  Indonesia, Irak, Iran, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Mali, Maroko, Mauritania, Nigeria, Oman, Pakistan,  Qatar,  Somalia,  Sudan,  Suriah,  Tunisia,  dan  Yaman.  Mereka  tidak  mengakui dan menerima Israel sebagai negara yang sah. Selain itu, tiga negara non-Muslim seperti Bhutan, Kuba, dan Korea Utara juga tidak mengakui Israel sebagai negara (Nashrullah, 2020).

## Simpulan
Sebagai  kesimpulan,  terkait  normalisasi  hubungan  UEA-Israel  terdapat  dua temuan, yaitu: (1) adanya kepentingan nasional UEA, yang meliputi kepentingan politik, keamanan,  dan  ekonomi,  dan  (2)  adanya  dua  jenis  respons  dari  berbagai  negara, khususnya dari negara-negara Muslim, yakni respons positif dan negatif.
Pertama,  terkait  kepentingan  politik  UEA  dalam  normalisasi  ini,  lebih  banyak dipengaruhi oleh posisinya di poros kekuasaan politik (political axes of power), di mana UEA dan Israel merupakan negara yang pro-AS. Di bidang keamanan, UEA yang memiliki persepsi adanya ancaman dari pihak Iran, merasa perlu menjalin kerja sama keamanan, terutama pembelian senjata, dengan Israel yang dikenal memiliki keunggulan teknologi dan industri militer. UEA mengkhawatirkan pengaruh Iran akan terus meluas hingga ke
kawasan Teluk Arab. Negara-negara kecil seperti UEA dalam memperkuat kemananan nasionalnya  perlu  untuk  membentuk  aliansi,  meningkatkan  kemampuan  militer,  dan terlibat dalam kerja sama dengan negara lainnya.
Di bidang ekonomi, UEA berharap normalisasi dengan Israel dapat meningkatkan ekonominya. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa Israel memiliki kepentingan yang lebih besar ketimbang UEA. UEA juga melihat kerja sama ekonomi dengan Israel dapat  memacu  pertumbuhan  ekonomi  yang  melemah  akibat  pandemi  COVID-19  dan anjloknya  harga  minyak  mentah  dunia,  serta  sebagai  upaya  untuk  diversifikasi pendapatan negara.
Kedua, mengenai perbedaan respons dari berbagai negara, khususnya negara- negara  Muslim.  Sebagian  negara  Muslim  merespons  dengan  positif,  seperti  Mesir, Yordania,  Bahrain,  dan  Sudan.  Alasan  negara-negara  ini  adalah  karena  menghargai upaya  UEA  dan  Israel  untuk  mencapai  kemakmuran  dan  stabilitas  di  wilayah  Timur Tengah.  Pemerintah  UEA  pun  menyatakan  masih  konsisten  mendukung  Palestina dengan  solusi  dua  negara  dan  menyatakan  bahwa  normalisasi  ini  sebagai  upaya negaranya untuk menahan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Israel.
Di  sisi  lain,  beberapa  negara  seperti  Iran,  Qatar,  Turki,  Aljazair,  dan  Palestina sendiri  merespons  dengan  negatif.  Sebagai  tanggapan  atas  normalisasi  ini,  mereka mengeluarkan beberapa  kebijakan seperti  memperkuat  dukungan  terhadap  Palestina secara finansial dan memperkuat keamanan mereka. Bentuk lain atas ketidaksetujuan ini di antaranya juga disampaikan melalui pernyataan resmi negara. Di beberapa negara juga  ditemukan  aksi  protes  dari  masyarakat  sipil,  aktivis,  dan  akademisi  untuk menentang normalisasi ini.

## Daftar Pustaka
Times  of  Israel.  (2020). Gaza  families  begin  receiving  Qatari  aid  payments .  [online]. Dalam:  https://www.timesofisrael.com/gaza-families-begin-receiving-qatari-aid- payments/#gs.gck25r [Diakses 23 September 2020].
Al Falasi, M. (2015). UAE: Any Agreement Between IRENA and Israel Does Not Represent any  Change  in  UAE  Position .  UAE  Ministry  of  Foreign  Affairs  &  International Cooperation.
Al Lawati, A. (2020). UAE Sees More Economic Pain Before a Fourth Quarter Recovery.
Bloomberg , [online]. Dalam: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-06- 10/uae-sees-further-economic-pain-ahead-of-fourth-quarter-recovery  [Diakses  23 September 2020].
Aljazeera.  (2020a). UAE's  Etihad  makes  first  known  flight  to  Israel .  [online].  Dalam: https://www.aljazeera.com/news/2020/05/uae-etihad-flight-israel-
200519193755928.html#:~:text=%22Etihad%20Airways%20operated%20a%20ded icated,The%20Associated%20Press%20news%20agency  [Diakses  23  September 2020].
Aljazeera.  (2020b). UAE  orders  government  shake-up  as  coronavirus  hits  economy . [online]  Dalam:  https://www.aljazeera.com/economy/2020/07/05/uae-orders- government-shake-up-as-coronavirus-hits-economy/  [Diakses  23  September 2020].
Al-Monitor. (2020). Egyptian news media warned not to criticize UAE-Israel deal. [online] Dalam:  https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-ban-media- criticism-uae-israel-peace-deal.html#ixzz6YsFJx6IQ [Diakses 23 September 2020].
Amit,  H.  (2020).  The  Real  Deal  for  Israel  and  the  UAE  is  Weapons. Haaretz ,  [online] Dalam:  https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-the-real-deal- for-israel-and-the-uae-is-weapons-1.9077725 [Diakses 11 Desember 2020].
Asmar, A. (2020a). Bahrain welcomes UAE, Israel normalization deal. Anadolu Agency, [online].  Dalam:  https://www.aa.com.tr/en/middle-east/bahrain-welcomes-uae- israel-normalization-deal/1941224 [Diakses 23 September 2020].
Asmar, A. (2020b). Arab League drops resolution condemning UAE-Israel deal. Anadolu Agency ,  [online].  Dalam:  https://www.aa.com.tr/en/middle-east/arab-league- drops-resolution-condemning-uae-israel-deal/1968115  [Diakses  23  September 2020].
Asseraf, M. (2017). The Emirati Money in Gaza at the expense of Qatar . Ida'at, [online]. Dalam: https://www.ida2at.com/uae-money-in-gaza-at-the-expense-of-qatar/ [Diakses 23 September 2020].
Barakat, M. (2020). UAE, Israel deal against democracy in Arab World: experts. Anadolu Agency ,  [online].  Dalam:  https://www.aa.com.tr/en/middle-east/uae-israel-deal- against-democracy-in-arab-world-experts/1942797 [Diakses 11 Desember 2020].
Barghoti, A. (2019). Israel foreign minister visits Abu Dhabi . Anadolu Agency, [online].
Dalam:  https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-foreign-minister-visits-abu- dhabi-/1520646 [Diakses 11 Desember 2020].
Barrington, L., & Williams, D. (2020). UAE, Israeli ministers pledge defence cooperation. Reuters ,  [online].  Dalam:  https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates- defence-idUSKBN25L1XP [Diakses 23 September 2020].
Barron,  R.  (2020).  What  Do  Normalized  Israel-UAE  Relations  Mean  for  the  Region?
[online] The United States Institute of Peace . Dalam:
https://www.usip.org/publications/2020/08/what-do-normalized-israel-uae- relations-mean-region [Diakses 23 September 2020].
Barston, R. (2014). Modern Diplomacy . New York: Routledge.
BBC. (2020). Iran . [online]. Dalam: from https://www.bbc.com/persian/iran-53797243 [Diakses 23 September 2020].
Budiman,  H.  (2016).  Kebijakan  Luar  Negeri  Pakistan  Menolak  Bergabung  ke  Koalisi Militer Arab Saudi Dalam Menghadapi Konflik Yaman. JOM FISIP , [online] 3(1), 1- 15.  Dalam:  https://media.neliti.com/media/publications/33077-ID-kebijakan-luar- negeri-pakistan-menolak-bergabung-ke-koalisi-militer-arab-saudi-d.pdf [Diakses 11 Desember 2020].
Burchill,  S.  (2005). The  National  Interest  in  International  Relations  Theory .  New  York: Palgrave Macmillan.
Cohen, G. (2017). The Air Force holds a joint exercise with the United Arab Emirates, the United States and Italy in Greece.
Haaretz, [online]. Dalam https://www.haaretz.com/israel-news/israeli-air-force-holds-joint-exercise-with- united-arab-emirates-1.5454004 [Diakses 11 Desember 2020].
Donaghy, R. (2016). Abu Dhabi announces launch of Israeli-installed mass surveillance system . [online] Middle East Eye. Dalam: https://www.middleeasteye.net/news/abu-dhabi-announces-launch-israeli- installed-mass-surveillance-system [Diakses 23 September 2020].
Dubai Online. (2018). Dubai Visa and Immigration . [online]. Dalam: https://www.dubai- online.com/essential/immigration/ [Diakses 23 September 2020].
Eran, O. (2011). Normalization between Israel and Arab States: Is the Idea Still Viable?
[online] Institute for National Security Studies. [online] Dalam: http://www.jstor.org/stable/resrep08574 [Diakses 11 Desember 2020].
Ferzinger,  J.,  &  Waldman,  P.  (2017).  How  Do  Israel’s  Tech  Firms  Do  Business  in Saudi Arabia? Very Quietly. Bloomberg Business Week , [online]. Dalam: https://www.bloomberg.com/news/features/2017-02-02/how-do-israel-s-tech- firms-do-business-in-saudi-arabia-very-quietly [Diakses 11 Desember 2020].
French Embassy. (2020). France welcomes normalization of UAE-Israel relations. [online] France  in  the  United  Kingdom.  Dalam:  https://uk.ambafrance.org/France- welcomes-normalization-of-UAE-Israel-relations [Diakses 23 September 2020].
Haaretz. (2020). 'Historic Diplomatic Breakthrough': Read the Full Statement on Israel- UAE  Agreement. [online].  Dalam:  https://www.haaretz.com/israel-news/historic- diplomatic-breakthrough-read-the-full-statement-on-israel-uae-agreement- 1.9070792 [Diakses 23 September 2020].
Handayani,  R.  (2020).  Palestina  Pilih  Mundur  dari  Kepresidenan  Liga Arab. Republika , [online]. Dalam: https://republika.co.id/berita/qh3aw1430/palestina-pilih- mundur-dari-kepresidenan-liga-arab [Diakses 24 September 2020].
Hazani,  G.  (2008).  Tshuva  is  looking  for  business  in  Dubai. Ynet, [online].  Dalam: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3533987,00.html  [Diakses  23  September 2020].
Hazani,  G.,  Pauzner, S.,  & Sikuler,  N.  (2009). From  Tshuva  to  Leviev:  The  Israelis Who Have Done Business with the Principality of Dubai . Tel Aviv-Yafo: Calcalist.
Helou, A. (2020). What kind of industrial cooperation will improved Israel-UAE relations produce? Defense News , [online]. Dalam: https://www.defensenews.com/global/mideast-africa/2020/08/26/what-kind-of- industrial-cooperation-will-improved-israel-uae-relations-produce/  [Diakses  24 September 2020].
Hernandez, M. (2019). US, UAE enter new defense cooperation pact. Anadolu Agency , [online].  Dalam:  https://www.aa.com.tr/en/americas/us-uae-enter-new-defense- cooperation-pact/1492622 [Diakses 24 September 2020].
Hitman, G. & Kertcher, C. (2018). The Case for Arab-Israeli Normalization during Conflict.
Ariel, West Bank: Ariel University Press.
i24News.  (2018). Exclusive:  Israel  Hosted  UAE  Military  Delegation  to  Review  F-35s, Sources  Say .  [online].  Dalam:  https://www.i24news.tv/en/news/israel/178686- 180704-sources-tell-i24news-israel-hosted-uae-military-delegation-to-review-f- 35s [Diakses 24 September 2020].
Ibish, H. (2017). The UAE’s Evolving National Security Strategy . [online] The Arab Gulf States  Institute.  Dalam:  https://agsiw.org/wp-content/uploads/2017/04/UAE- Security_ONLINE-2.pdf [Diakses 24 September 2020].
IMF. (2015). Regional economic outlook. Middle East and Central Asia . [online]. Dalam: https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2015/mcd/eng/pdf/menap1015.pdf [Diakses 24 September 2020].
Kahwaji, R., & Khan, S. (2014). Success of the UAE defense strategy: achievements and outlook .  [online]  Institute  for  Near  East  and  Gulf  Military  Analysis.  Dalam: www.inegma.com/idownloads/reports/NationalDay2014/blast/National[Diakses 24 September 2020].
Katzman, K. (2018). The United Arab Emirates (UAE): Issues for U.S. Policy . Washington,
D.C.: Congressional Research Service.
Kenny, P. (2020). Sudan not next to normalize Israel relations: Official . Anadolu Agency ,
[online].  Dalam:  https://www.aa.com.tr/en/africa/sudan-not-next-to-normalize- israel-relations-official/1984910 [Diakses 25 September 2020].
Khan, T. (2015). UAE a step closer to buying US Predator drones. The National , [online]. Dalam:  https://www.thenationalnews.com/world/uae-a-step-closer-to-buying-us- predator-drones-1.113279?videoId=5766484581001 [Diakses 25 September 2020].
Kirkpatrick,  D.  (2020).  The  Most  Powerful  Arab  Ruler  Isn’t  M.B.S.  It’s  M.B.Z. The New York Times , [online]. Dalam: https://www.nytimes.com/2019/06/02/world/middleeast/crown-prince-
mohammed-bin-zayed.html [Diakses 25 September 2020].
Koren,  A.  (2003).  On  Monday,  the  Israeli  delegation  will  leave  for  the  International
Monetary Fund convention. News1, [online]. Dalam:
https://www.news1.co.il/MemberLogin.aspx?ContentType=1&docid=30351&subj ectid=1 [Diakses 25 September 2020].
Mas'oed, M. (1990). Ilmu Hubungan Internasional: Displin dan Metodologi . Yogyakarta: UGM Press.
Mason,  R.  (2018).  Breaking  the  mold  of  small  state  classification?  The  broadening influence  of  United  Arab  Emirates  foreign  policy  through  effective  military  and bandwagoning strategies. Canadian Foreign Policy Journal , 24(1), 96-97.
MEPEI. (2020). Bahrain-Israel Deal. [online] Middle East Political and Economic Institute. Dalam: https://mepei.com/bahrain-israel-deal/ [Diakses 23 September 2020].
Michael, K., & Dekel, U. (2020). Israel-UAE Normalization of Relations: At the Expense of the Palestinians? [online] INSS Insight. Dalam:
https://www.inss.org.il/publication/israel-uae-and-the-palestinians/  [Diakses  25 September 2020].
Morgenthau,  H.  (2006). Politics  Among  Nations:  The  Struggle  for  Power  and  Peace . Boston: McGraw-Hill.
Nabulsi, E. (2020). No normalization until Israel ends occupation: OIC. Anadolu Agency, [online]  Dalam:  https://www.aa.com.tr/en/middle-east/no-normalization-until- israel-ends-occupation-oic/1951994 [Diakses 25 September 2020].
Nashrullah, N. (2020). Mesra dengan Israel, OKI dan Liga Arab Bubar Jalan? Republika , [online]. Dalam: https://republika.co.id/berita/qfrsav318/mesra-dengan-israel-oki- dan-liga-arab-bubar-jalan [Diakses 24 September 2020].
Nusseibeh, Z. L. (2014). The Question of Palestine. Permanent Mission of the United Arab Emirates  to  the  United  Nations. [online]  United  Nations.  Dalam: https://www.un.int/uae/statements_speeches/question-palestine  [Diakses  24 September 2020].
Nye, J. (2002). The Paradox of American Power . New York: Oxford University Press.
Pryanka,  A.  (2020).  Bank  Terbesar  di  UEA  Jajaki  Kerja  Sama  dengan  Bank  Israel.
Republika , [online]. Dalam: https://republika.co.id/berita/qg2bf4383/bank- terbesar-di-uea-jajaki-kerja-sama-dengan-bank-israel  [Diakses  24  September 2020].
Rabi,  U.  &  Mueller,  C.  (2017).  The  Gulf  Arab States  and  Israel  since  1967:  From  ‘No Negotiation’ to Tacit Cooperation. British Journal of Middle East Studies , 44(4), 576- 592.
Ravid, B. (2015). Exclusive: Israel to Open First Diplomatic Mission in Abu Dhabi. Haaretz , [online].  Dalam:  https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-to-open- diplomatic-mission-in-abu-dhabi-1.5426578 [Diakses 24 September 2020].
Ravid, B. (2017). Exclusive: Netanyahu secretly met with UAE Foreign Minister in 2012 in  New  York. Haaretz ,  [online].  Dalam:    https://www.haaretz.com/israel- news/netanyahu-secretly-met-with-uae-foreign-minister-in-2012-in-new-york- 1.5432342 [Diakses 24 September 2020].
Reuters.  (2020a). Israel's  Leumi  signs  deals  with  First Abu  Dhabi Bank,  Emirates NBD. [online]. Dalam: https://uk.reuters.com/article/israel-emirates-bankruptcy- int/israels-leumi-signs-deals-with-first-abu-dhabi-bank-emirates-nbd- idUSKBN2661ZZ [Diakses 24 September 2020].
Reuters. (2020b). Egypt's Sisi welcomes UAE-Israel deal, halt to annexation of Palestinian lands. [online]. Dalam: https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates-egypt- idUSKCN2592SX [Diakses 23 September 2020].
Reuters.  (2020c). Jordan  says  Israel-UAE deal  should  prod  Israel  to accept  Palestinian state. [online]. Dalam: https://www.reuters.com/article/us-israel-emirates-jordan- idUSKCN2592WN [Diakses 23 September 2020].
Reuters.  (2020d). UK's  Johnson  welcomes  deal  to  normalise  Israel-UAE  relations.
[online]. Dalam: https://in.reuters.com/article/us-israel-emirates-britain/uks- johnson-welcomes-deal-to-normalise-israel-uae-relations-idUSKCN2592KK [Diakses 26 September 2020].
Rufinaldo, R. C. (2020). Israel dan UEA akan luncurkan kerja sama finansial dan investasi. Anadolu Agency, [online]. Dalam: https://www.aa.com.tr/id/dunia/israel-dan-uea- akan-luncurkan-kerja-sama-finansial-dan-investasi/1960375 [Diakses 24
September 2020].
Segal, U.  (2016).  The  surprising  visit  of  the  Israeli  ambassador  to  the  UN:  Danon  was received  in  Dubai. Mako  News ,  [online].  Dalam:  https://www.mako.co.il/news- military/israel-q4_2016/Article-af85a4fbc5b2851004.htm  [Diakses  24  September 2020].
Sevunts,  L.  (2020).  Canada  welcomes  normalization  of  relations  between  Israel  and
U.A.E. Radio Canada International , [online]. Dalam:
https://www.rcinet.ca/en/2020/08/14/canada-welcomes-normalization-of- relations-between-israel-and-u-a-e/ [Diakses 24 September 2020].
Sutch, P., & Elias, J. (2007). International Relations: The Basic . Oxfordshire: Routledge.
Takieddine,  R.  (2020).  UAE  position  on  Palestine  in  line  with  Arab  consensus,  says diplomat. Arab News, [online]. Dalam:
https://www.arabnews.com/node/1719976/middle-east  [Diakses  24  September 2020].
Teitelbaum,  J.  (2009). The  Arab  Peace  Initiative:  A  Primer  and  Future  Prospect . Jerussalem Center for Public Affairs.
The  National.  (2013). Khalifa  Pledges  Solidarity  with  Palestinians .  [online].  Dalam: https://www.thenational.ae/uae/khalifa-pledges-solidarity-with-palestinians- 1.294948 [Diakses 24 September 2020].
Times of Israel. (2018). Israel wins second judo gold in Abu Dhabi, ‘Hatikva’ plays again . [online].  Dalam:  https://www.timesofisrael.com/israel-wins-second-judo-gold-in- abu-dhabi/ [Diakses 24 September 2020].
TRT  World.  (2020). Hamas  hails  Turkey's  intra-Palestine  unity  efforts  as  Israel  bombs Gaza. [online].  Dalam:  https://www.trtworld.com/middle-east/hamas-hails- turkey-s-intra-palestine-unity-efforts-as-israel-bombs-gaza-39262 [Diakses 23
September 2020].
UAE  Federal  Law  No.  15/1972.  (1972).  Federal  Law  No.  15/1972  of  the  United  Arab Emirates concerning the Boycott of Israel. UAE official government.
UAE Government. (2020). Features of the UAE’s solid economy. [online] The United Arab Emirates’ Government Portal. Dalam: https://cutt.ly/VhZu2Dy [Diakses 7 December 2020].
Walla. (2017). The king called for the end of the Arab boycott and the delegation from Bahrain arrived for a rare visit to Israel . [online]. Dalam: https://news.walla.co.il/item/3118267 [Diakses 11 December 2020].
World  Shipping  Council  Index.  (2020). Top  50  World  Containers  Ports. [online]  World Shipping Council. Dalam: http://www.worldshipping.org/about-the- industry/global-trade/top-50-world-container-ports [Diakses 23 September 2020].
Zaga, M. (2018). Israel and the United Arab Emirates: Opportunities on Hold . the Mitvim Institute.
Zilber,  N.  (2020). Peace  for  Warplanes?. [online]  Foreign  Policy.    Dalam: https://foreignpolicy.com/2020/08/31/israel-uae-peace-deal-f-35-arms-sales- palestine/ [Diakses 23 September 2020].
Zimmt, R. (2017). Crisis in Iran-Saudi Arabia Relations. [online] Terrorisme Info. Dalam: http://www.terrorism-
info.org.il/Data/articles/Art_20941/E_015_16_1824103176.pdf [Diakses 24 September 2020].