Diunggah : November 2022 Diterima : Februari 2023 Dipublikasi : Juli 2023
Mengutip ini sebagai : Purba, S., & Purba, R. 2022. Determinasi Terhadap  Kualitas Informasi Finansial Pemerintah Daerah. Equity,
25(2), 112-129
doi.org/10.34209/equ.v25i2.5051

## DETERMINASI  TERHADAP  KUALITAS  INFORMASI  FINANSIAL PEMERINTAH DAERAH
Sahala Purba 1 , Rasdianta Purba 2 *
1 sahala824@gmail.com
1,2 Universitas Methodist Indonesia *Penulis Korespondensi

## Abstrak
lemahnya  sistem  pengelolaan  intern  pemerintah,  tidak  maksimalnya  penggunaan  teknologi informasi  dan  kurang  maksimalnya  fungsi  internal  audit  dalam  melaksanakan  fungsinya  secara efektif  dan  efisien.  Adapun  maksud  pengkajian  ini  untuk  memahami  dan  menganalisis  dampak pengetahuan akuntansi, sistem pengelolaan internal pemerintah, penggunaan teknologi informasi dan  fungsi  internal  audit  secara  parsial  maupun  secara  simultan.  Bentuk  pengamatan  ini menggambarkan  pengamatan  asosiatif  yang  bersifat  kausal  dan  memakai  data  primer.  Sistem pengambilan  data  yang  dipakai  adalah  kuesioner.  analisis  deskriptif  dan  regresi  linear  berganda. bentuk  analisis  yang  digunakan  pada  pengamatan  ini.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Deli Serdang. Responden dalam penelitian ini sebanyak 69 orang. Hasil pengkajian ini membuktikan bahwa secara parsial pengetahuan akuntansi, sistem pengelolaan intern pemerintah dan penggunaan teknologi informasi berdampak positif terhadap mutu laporan finansial pemerintah daerah, sedangkan fungsi internal audit berdampak negatif terhadap kualitas informasi  finansial  pemerintah  daerah.  Secara  bersama-sama  pengetahuan  akuntansi,  sistem pengelolaan  intern  pemerintah  dan  penggunaan  teknologi  informasi  berdampak  terhadap  mutu informasi finansial pemerintah daerah di Kabupaten Deli Serdang. Adapun implikasi dari penelitian ini  adalah  dengan  adanya  pengetahuan  akuntansi  yang  baik  didukung  sistem  pengelolaan  intern pemerintah yang kuat, dan penggunaan teknologi informasi serta adanya fungsi internal audit yang optimal  akan  dapat  menaikkan  mutu  informasi  finansial  pemerintah  daerah  yang  ada  di  seluruh pemerintahan daerah di Indonesia khususnya pada Kabupaten Deli Serdang.
Kata Kunci : Pengetahuan Akuntansi; Sistem Pengelolaan Intern Pemerintah; Penggunaan Teknologi Informasi; Fungsi Internal Audit dan Mutu Informasi Finansial Pemerintah Daerah.

## Abstract
The  problem  with  the  quality  of  local  government  financial  information  is  the  irrelevance  of  the financial  information  presented  in  accordance  with  applicable  ethics.  Local  government  financial information  can  be  problematic  due  to  low  human  resources  with  accounting  knowledge  in  the preparation of financial information, weak government internal management systems, not optimal use of information technology and less than optimal internal audit function in carrying out its functions effectively  and  efficiently.  The  purpose  of  this  study  is  to  understand  and  analyze  the  impact  of accounting  knowledge,  the  government's  internal  management  system,  the  use  of  information technology  and  the  internal  audit  function  partially  or  simultaneously.  This  form  of  observation describes causal associative observations and uses primary data. The data collection system used is a questionnaire. descriptive analysis and multiple linear regression. form of analysis used in this
observation.  This  research  was  conducted  in  Regional  Apparatus  Organizations  throughout  Deli Serdang Regency. Respondents in this study were 69 people. The results of this study prove that partially accounting  knowledge,  government  internal  management  systems  and  the  use  of  information technology have a positive effect on the quality of local government financial reports, while the internal audit function has a negative effect on the quality of local government financial information. Taken together, accounting knowledge, government internal management systems and the use of information technology affect the quality of local government financial information in Deli Serdang Regency. The implications of this research are that good accounting knowledge is supported by a strong government internal  management  system,  and  the  use  of  information  technology  and  an  optimal  internal  audit function  will  be  able  to  increase  the  quality  of  local  government  financial  information  in  all  local governments in Indonesia, especially in the District. Deli Serdang.
Keywords : Knowledge of Accounting, Government Internal Management System, Use of Information Technology, Internal Audit Function and Quality of Local Government Financial Information.

## PENDAHULUAN
Era  globalisasi  saat  ini  mengupayakan  setiap  organisasi  untuk  mampu memperlihatkan  akuntabilitas  yang  baik,  tidak  terkecuali  dalam  instansi pemerintahan.  Tetapi  tidak  jarang  di  dalam  instansi  pemerintahan  sering ditemukan banyak kesalahan kesalahan yaitu  tidak relevan-nya  laporan finansial yang  disajikan,  situasi  ini  disebabkan  akibat  tidak  seperti  pada  etika  yang  telah disahkan.  Informasi  finansial  pemerintah  daerah  dituntut  harus  bisa menyampaikan  keterangan  yang  bermutu.  Pengembangan  kapasitas  informasi finansial  ini  diinginkan  agar  memperoleh  peningkatan  integritasnya,  mampu menyampaikan informasi yang lengkap, sesuai atas kepentingan pemakainya dan memberikan potensi untuk memicu ketentuan-ketentuan rasional terkait distribusi dana ke instansi pemerintah tersebut. Informasi finansial pemerintah daerah bisa didefinisikan  bermutu  bilamana  mempunyai  individual  kualitatif  tertentu  sesuai atas standar yang telah ditetapkan. Ditemukan empat individual kualitatif informasi finansial yaitu relevan, teruji, mampu dimengerti dan dapat dibedakan.
Standar  akuntansi  yang  ditetapkan  selaku  pedoman  penyusunan  dan pengajuan informasi finansial pusat maupun daerah yaitu PP No. 71 Tahun 2010 dan  Etika  Akuntansi  Pemerintahan  edisi  2019.  Meskipun  telah  ditetapkannya standar akuntansi sebagai pedoman, ternyata masih banyak ditemukan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan., BPK mengutarakan secara lebih terperinci ada 9.116 temuan yang memuat 14.965 persoalan, mencakup 7.236 (48%) persoalan kelemahan  sistem  pengelolaan  intern  (SPI)  dan  7.636  (51%)  persoalan ketidaktaatan  pada  ketetapan  peraturan  perundang-undangan  sebesar  Rp.9,68 triliun,  serta  93  (1%)  persoalan  ketidakhematan,  ketidakefisienan,  dan ketidakefektifan sebesar Rp.676,81 miliar (https://www.bpk.go.id/ihps/2019/I).
Terlihat  dari  fenomena  diatas  telah  menggambarkan  bahwa  terjadi pertanggungjawaban  laporan  finansial  yang  kurang  baik,  sehingga  dapat menurunkan mutu laporan finansial tersebut.
Hasil  pengamatan  BPK  juga  menyampaikan  terdapat  persoalan ketidakserasian  penyapaian  akun  dengan  etika  akuntansi  pemerintah  pada Informasi finansial pemerintah daerah tahun 2020.
Tabel 1. Persoalan Ketidakserasian Penyajian Akun Dengan SAP Pada LKPD 2020 Nama Akun Jumlah PEMDA Yang Menjalankan Kesalahan Asset Lancar 19 Asset Tetap 39 Asset Lainnya 21 Belanja Operasi 15 Belanja Modal 19
Dari  bagan  diatas,  membuktikan  kualitas  informasi  finansial  pemerintah daerah  masih  ditemukan  persoalan,  yaitu  sebagian  akun  yang  diberikan  tidak sinkron dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini juga akan menurunkan mutu informasi finansial.
Dari  mutu  informasi  finansial  pada  tabel  diatas,  maka  peneliti  mengambil beberapa  variabel  yang  mempengaruhi  mutu  informasi  finansial  antara  lain pengetahuan  akuntansi,  sistem  pengelolaan  intern  pemerintah,  penggunaan teknologi informasi dan fungsi internal audit.
Adapun  aspek-aspek  yang  mempengaruhi  mutu  informasi  finansial pemerintah daerah antara lain : (a) pemahaman akuntansi [(Lestari & Dewi, 2020), (Yeni  et  al.,  2020),  (Atika  et  al.,  2019),  (Aniftahudin,  2016)],  dan  (b)  Sistem pengendalian intern pemerintah  [(Lestari & Dewi, 2020), Utami dan Merta (2020), (Mulia,  2018),  (Mene  et  al.,  2018),  Wijayanti  (2017),  dan  (Sari,  2016)]    (c) Pemanfaatan  teknologi  informasi  [(Purba  et  al.,  2021),  (Wibawa  dan  Sinarwati, 2017), (Wijayanti, 2017), (Aniftahudin, 2016), dan (Haza, 2015)]; (d) Peran internal audit [Fadilah (2021), (Atika et al., 2019), (Nazaruddin & Syahrial, 2017), (Setyowati & Isthika, 2014), dan (Nova, 2015)] dan lain sebagainya, namun yang paling banyak mempengaruhi  mutu  laporan  finansial  adalah  pengetahuan  akuntansi  dan penggunaan teknologi informasi.
Rendahnya mutu informasi finansial aparat daerah  dapat disebabkan oleh rendahnya SDM atas pengetahuan akuntansi dari penyusunan laporan itu sendiri. Terdapat fakta dilapangan bahwa pernah ditemukan sistem pencatatan keuangan tidak dilakukan sesuai langkah-langkah yang seharusnya, yakni bendahara hanya memanfaatkan  kuitansi-kuitansi  maupun  nota-nota  untuk  memperhitungkan  kas keluar dan kas masuk di daerah tersebut. Dan faktanya juga masih ditemukannya masalah  sejenis  yaitu  kurangnya  jumlah  aparatur  di  bidang  akuntansi  terutama yang  memiliki  dorongan  edukasi  di  aspek  akuntansi  sehingga  terkendala  waktu, tenaga dan pikiran saat pendampingan kepada perangkat daerah saat pembentukan laporan finansial ( https://bpka.deliserdangkab.go.id).
Hal  ini  sependapat  pada  pengamatan  yang  diteliti  oleh    (Lestari  &  Dewi, 2020), (Yeni et  al., 2020),(Atika et  al.,  2019), (Hasanah, 2019), dan (Aniftahudin, 2016)  membuktikan  bahwa  pengetahuan  akuntansi  berdampak  terhadap  mutu informasi finansial aparat daerah. Tentang ini tidak sependapat  pada pengamatan yang  dilaksanakan  oleh  (Nova,  2015)  yang  mengatakan  bahwa  pengetahuan akuntansi tidak berdampak pada mutu informasi finansial aparat daerah.
Mutu informasi finansial pemerintah daerah juga dapat bermasalah karena lemahnya  Sistem  Pengelolaan  Intern  Pemerintah.  Sesuai  fakta  di  lapangan, lemahnya  Sistem  Pengelolaan  Intern  ini  dapat  berdampak  pada  kualitas  korupsi
pada pemerintah daerah di Indonesia, yang berarti informasi finansial pemerintah daerah seharusnya memiliki unsur transparansi dan akuntabilitas (Setiawan, 2012). Terlihat juga fakta dilapangan tempat penelitian ini ditemukan bahwa masih belum optimalnya pelaksanaan sistem pengawasan internal, hal ini menjadi akar masalah pada RENSTRA BPKA 2019-2024 (https://bpka.deliserdangkab.go.id) .
Tentang  ini  sependapat  dengan  pengamatan  yang  diteliti  oleh  (Lestari  & Dewi,  2020),  Utami  dan  Merta  (2020),  (Mulia,  2018),  (Febriana  &  Praptoyo, 2015)(Mene  et  al.,  2018),  Wijayanti  (2017),  dan  (Sari,  2016)  mengemukakan metode  pengelolaan  intern  pemerintah  berdampak  terhadap  mutu  informasi keuangan aparat daerah. Sedangkan pengamatan yang dilaksanakan oleh (Purba et al., 2021), dan (Kaifah & Tryana, 2020) yang menyatakan bahwa sistem pengelolaan intern tidak berdampak terhadap mutu informasi finansial aparat daerah.
Mutu informasi finansial pemerintah daerah bermasalah karena kurangnya penggunaan  teknologi  informasi  dimana  terdapat  fakta  dilapangan  bahwa seringkali  teknologi  informasi  tidak  mencapai  penjelasan  yang  akurat  sehingga kurangnya penyampaian fungsi bagi instansi tertentu (Tiara, 2019). Ditemukan juga fakta  dilapangan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  belum  dimanfaatkan secara maksimal, ini terlihat pada bentuk pengambilan dan pengerjaan data kinerja masih  dalam  bentuk  mengembangkan  mutu  sistem  pelaporan  dan pertanggungjawaban  perangkat  daerah  serta  mengembangkan  mutu  reviu  atas laporan kinerja (https://bpka.deliserdangkab.go.id ). A rtinya penggunaan teknologi informasi  ternyata  masih  menjadi  kendala  atau  hambatan  yang  perlu  diperbaiki kedepannya.  Jadi seharusnya teknologi informasi haruslah dimanfaatkan dengan semaksimal  mungkin  agar  informasi  finansial  pemerintah  daerah  mampu membentuk  penjelasan  akuntansi  yang  berkualitas,  dengan  teknologi  informasi yang maksimal sehingga informasi akuntansi tersebut dapat dipergunakan untuk pemungutan kesimpulan dalam bentuk pengembangan kinerja pemerintah daerah. Hal ini juga didukung pada pengamatan yang dilakukan oleh (Purba et al., 2021), Wibawa dan Sinarwati (2017), Wijayanti (2017), (Aniftahudin, 2016), dan (Haza, 2015) menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi berdampak pada mutu informasi  finansial  aparat  daerah.  Hal  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Setyowati dan (Lilis Setyowati, Wikan Isthika, 2016) mengemukakan bahwasannya  pemakaian  teknologi  informasi  tidak  berdampak  pada  mutu informasi finansial aparat daerah.
Fungsi internal audit yang lemah dapat membuat mutu informasi finansial pemerintah menjadi bermasalah. Contoh fakta dilapangan yaitu salah satu daerah di Provinsi Sulawesi-Selatan menggapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK- RI.  Dari  25  entitas  yang  ada,  11  Kabupaten/Kota  yang  mendapatkan  opini  WTP. Menggapai WTP tidak berarti daerah tersebut lepas dari penyelewengan. Bagi 14 entitas  lainnya  dikatakan  mutu  informasi  finansialnya  masih  rendah.  Rendahnya mutu informasi dapat diakibatkan masih lemahnya fungsi audit internal (Windasari, 2018). Ditemukan juga fakta di lapangan bahwa saat ini, kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) pada Kabupaten Deli Serdang berada pada level 1 ( initial). Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Deli  Serdang  untuk  tahun  2016, menargetkan  berada  di  level  2 (infrastruktur ),  dan  tahun  2019  maturitas  SPIP mendorong  agar  berada  pada  level  3  (https://bpka.deliserdangkab.go.id ). Jadi fungsi  internal  audit  sangatlah  penting  dalam  meningkatkan  mutu  informasi
finansial  aparat  daerah.  Mengenai  ini  sependapat  dengan  pengamatan  yang dilakukan  oleh  Fadilah  (2021),  (Atika  et  al.,  2019),  (Nazaruddin  &  Syahrial, 2017),(Lilis Setyowati, Wikan Isthika, 2016), dan (Nova, 2015) menyatakan bahwa fungsi internal audit berdampak pada mutu informasi finansial aparat daerah. Hal ini tidak sependapat pada pengamatan yang diteliti oleh (Setyowati & Isthika, 2014) yang  mengatakan  bahwa  fungsi  internal  audit  tidak  berdampak  pada  mutu informasi finansial aparat daerah.
Adapun  perbedaan  riset  ini  adalah  memasukkan  variabel  pengelolaan teknologi  dan  fungsi  internal  audit  dalam  hubungannya  dengan    mutu  informasi finansial  aparat  daerah  di  Kabupaten  Deli  Serdang,  riset  ini  belum  diteliti  pada Kabupaten Deli Serdang oleh peneliti lain.
Pertanyaan  dalam  riset  ini  adalah  pengetahuan  akuntansi,  sistem pengelolaan intern pemerintah, penggunaan teknologi informasi dan fungsi internal audit berdampak pada mutu informasi finansial aparat daerah di Kabupaten  Deli Serdang?
Riset  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  hubungan  serta mengungkapkan  sejauh  mana  hubungan  antara  pengetahuan  akuntansi,  sistem pengelolaan intern pemerintah, penggunaan teknologi informasi dan fungsi internal audit berdampak pada mutu informasi finansial aparat daerah di Kabupaten Deli Serdang.

## TINJAUAN PUSTAKA
Agency Theory Filosofi agency pada awalnya ditemukan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976  dan  mendeskripsikan  ikatan keagenan menjadi  sebuah  perjanjian  dimana satu  atau  lebih  principal  (pemilik)  mengontrak  orang  lain  (agen)  untuk melaksanakan sebagian jasa untuk kebutuhan mereka dengan mengutus sebagian tugas untuk melaksanakan ketentuan pada agen (Jensen & Meckling, 1976).
Informasi  finansial  daerah  berkualitas  adalah  hal  yang  paling  dibutuhkan oleh  pihak  eksternal.  Pada  filosofi  agency,  penjelasan  mengenai  akuntansi mengenakan  dua  tujuan.  Pengambilan  keputusan  oleh  pemilik  dan  manajemen adalah hal yang pertama. Dan yang kedua, digunakan untuk membandingkan dan mengklasifikasikan  sesuai  dengan  hasil  ketentuan  kerja  yang  telah  disetujui (Raharjo, 2007).
Adapun  yang  menjadi  principal  dalam  riset  ini  adalah  pemerintah pusat/Inspektur dan masyarakat Kabupaten Deli Serdang, sedangkan yang menjadi agennya adalah pemerintah daerah/aparatur Kabupaten Deli Serdang yang harus melaksanakan  amanat  yang  diberikan  oleh  principal  kepada  mereka  dan  wajib mempertanggungjawabkan  untuk  sebagai  evaluasi  kepada  pihak  principal  akan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh agen dalam hal ini tentang mutu laporan finansial pemerintah daerah.
Filosofi  ini  menggambarkan  program  yang  membuktikan  hubungan kesepakatan antara pemilik dengan manajemen. Gagasan perihal kinerja finansial dalam bentuk informasi finansial yang bernilai terletak pada filosofi ini (Jensen & Meckling,  1976),  pengatur  perusahaan  dilakukan  dengan  kepatuhan  atas  syarat
yang  sah  (Rachmad,  2013),  keagenan  juga  terdapat  dalam  kalangan  lembaga pemerintahan.  Masyarakat  selaku  principal  memberikan  wewenang  pada pemerintah menjadi agen, untuk menjalankan tugas pemerintahan selama rangka mengembangkan  kemakmuran  rakyat.  Keterkaitan  dari  aturan,  principal  selaku rakyat  harus  melaksanakan  penjagaan  terhadap  penyalur  baik  yaitu  pemerintah maupun para politisi. Fadzil & Nyoto dalam jurnal (Hardiningsih et al, 2019) juga mengemukakan bahwa ditemukan ketertarikan  principal dengan agen.
Menurut Filosofi Agency, bagian agen atau pemerintah daerah saat kondisi ini  perlu  mempertanggungjawabkan  semua  yang  menjadi  tanggung  jawabnya seperti  pembentukan  laporan  finansial  pemerintah  daerah  yang  bermutu, menerapkan transparansi, dan benar benar memberikan bukti fisik sebagai bukti pertanggungjawabannya kepada pemerintah pusat dan masyarakat yang menjadi principal dalam hal ini. Dapat dikatakan bermutu apabila laporan finansial tersebut telah disusun sesuai karakter kualitatif yang telah ditentukan yakni relevan, teruji, bisa  dimengerti  dan  bisa  dibedakan.  Jadi  ketika  pihak  principal  menerima sepenuhnya  laporan  dari  pihak  agen,  tidak  ada  unsur  kecurigaan  dari  pihak manapun  karena  penyusunannya  telah  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  dan standar yang telah ditetapkan.

## Mutu Laporan Finansial Pemerintah Daerah
Penjelasan informasi finansial berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Etika Akuntansi Pemerintahan edisi 2019 sebagai berikut “Laporan Finansial merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu en titas pelaporan”: Indikatornya adalah 1) Signifikan, 2) Jujur, 3) Bisa dibedakan, 4) Bisa dipahami (Mahmudi,2016)

## Pengetahuan Akuntansi
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Poerwadarminta (2006) dalam Yuliani (2010) diartikan sebagai pemahaman, gagasan, aliran haluan, ajaran, dari seorang individu terhadap sesuatu, sedangkan penafsiran diartikan seperti metode, perbuatan, cara menafsirkan, atau cara menafsirkan diri seorang individu terhadap sesuatu hal. Artinya adalah dapat dikatakan bahwa orang yang  pandai dan benar mempunyai pengetahuan akuntansi serta mengerti setiap metode akuntansi sampai menjadi suatu informasi finansial yang diterapkan sesuai dengan dasar dan etika dalam  PP  No  71  Tahun  2010  tentang  Etika  Akuntansi  Pemerintahan.  Adapun indikatornya adalah: 1)  Paham  terhadap bagian informasi finansial, 2) Mengerti terhadap  pengakuan  komponen-komponen  informasi  finansial,  3)  Memahami metode  akuntansi  mulai  dari  transaksi  hingga  membentuk  informasi  finansial (Harahap, 2017)

## Sistem Pengelolaan Intern Pemerintah
Definisi pengelolaan intern menurut Committee of Sponsoring Organization treadway  Commision  (COSO,  2013)  adalah  “Pengelolaan  intern  yang  dimaksud adalah  suatu  metode    yang  dipengaruhi  oleh  dewan  direksi,  manajemen  dan karyawan  yang  dipersiapkan  untuk  menyampaikan    jaminan  yang  menyakinkan bahwa misi organisasi akan dapat dicapai, ketaatan terhadap Undang-Undang yang berlaku”.  Indikatornya    menurut    PP  No.  60  Tahun  2008  adalah:  1)  Daerah
pengelolaan,  2)  Evaluasi  efek,  3)  Penanganan,  4)  Laporan  dan  Hubungan,  5) Pengamatan dan pengelolaan intern.

## Pemanfaatan Teknologi Informasi
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  arti  teknologi  informasi adalah pendayagunaan teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi, untuk mengerjakan dan menyalurkan informasi dalam bentuk digital. Indikatornya adalah: 1) Perangkat keras computer, 2) Perangkat Lunak komputer, 3) Jaringan dan Komunikasi, 4) Database, 5) Personalia Teknologi Informasi (Suyanto, 2005:11).

## Fungsi Internal Audit
Suatu kegiatan otonom, ketentuan ilmiah dan konsultasi yang ditata untuk mendukung  kualitas  dan  meninggikan  proses  organisasi  adalah  menggambarkan internal audit (Yuliani, 2010).  Indikatornya adalah: 1) Evaluasi terhadap kualitas ketelitian dan keunggulan informasi finansial, 2) Evaluasi kualitas patuh terhadap strategi dan prosedur, 3) Pengembangan mutu penyaji laporan kewajiban finansial, 4) Berlakunya guna pengendalian, 5) Membuktikan kepatuhan terhadap kebijakan, 6) Mengenali tahap penyelewengan (Sawyer, 2005).

## Dampak  Pengetahuan  Akuntansi  Terhadap  Mutu  Informasi  Finansial Pemerintah Daerah
Menurut  teori  agensi,  pihak  agen  atau  pemerintah  daerah  harus  mampu melaksanakan  tanggung  jawabnya  yaitu  menyusun  informasi  finansial  sesuai dengan prinsip dan indikatornya, karena pihak principal atau pemerintah pusat dan masyarakat  mengharapkan  pertanggungjawaban  yang  berkualitas  dari tanggungjawab pihak agen.
Dapat dikatakan seseorang yang mempunyai pengetahuan akuntansi adalah orang yang cerdas dan tepat serta mengerti metode akuntansi yang mencapai satu laporan finansial yang diterapkan sesuai atas dasar dan kriteria sesuai PP No 71 Tahun 2010 tentang Etika Akuntansi Pemerintahan, yaitu mengerti terhadap bagian laporan  finansial,  mengerti  terhadap  penetapan  unsur-unsur  laporan  finansial, mengerti  metode  akuntansi  dimulai  dari  transaksi  hingga  membentuk  laporan finansial.  Pentingnya  dampak  pengetahuan  akuntansi  terhadap  mutu  informasi finansial pemerintah daerah juga dibuktikan oleh riset yang dilakukan oleh (Lestari &  Dewi,  2020),(Yeni  et  al.,  2020),  (Atika  et  al.,  2019),  (Hasanah,  2019),  dan (Aniftahudin, 2016) yang membuktikan bahwa pengetahuan akuntansi berdampak signifikan terhadap mutu informasi finansial pemerintah daerah.
Dari hasil teori agency, peraturan pemerintah dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti menarik hipotesis:
H1 : Pemahaman  Akuntansi  Berdampak  Positif  dan  Signifikan  Terhadap  Mutu Informasi Finansial Daerah.

## Dampak  Sistem  Pengelolaan  Intern  Pemerintah  terhadap  Mutu  Informasi Finansial Pemerintah Daerah
Menurut  teori  agency,  pihak  agen  harus  mampu  melaksanakan  tanggung jawabnya  secara  efisien  dan  efektif  agar  mampu  mempertanggungjawabkan
tugasnya  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  kepada  pihak  principal  yaitu pemerintah pusat dan masyarakat.
Pada  PP  No  60  Tahun  2008  dijelaskan  bahwa  indikator  dalam  bentuk pengelolaan  intern  pemerintah  yaitu:  Lingkungan  pengelolaan,  Evaluasi  efek, pengawasan informasi dan komunikasi, pengamatan dan pengelolaan intern.
Pentingnya  sistem  pengendalian  intern  pemerintah  ini  juga  sependapat dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh(Lestari  &  Dewi,  2020),  Utami  dan  Merta (2020),  (Mulia,  2018),  (Mene  et  al.,  2018).  Wijayanti  (2017),  dan  (Sari,  2016) menyatakan  bahwa  sistem  pengelolaan  intern  pemerintah  berdampak  positif terhadap keandalan informasi finansial.
Dari hasil teori agency, peraturan pemerintah dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti menarik hipotesis:
H2: Sistem  Pengelolaan  Intern  Pemerintah  Berdampak  Positif  dan  Signifikan Terhadap Mutu Informasi Finansial Daerah.

## Dampak Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Mutu Informasi Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut  teori  agency,  pihak  agen  atau  pemerintah  daerah  harus  mampu mempertanggungjawabkan  tugasnya  secara  maksimal  dengan  menggunakan teknologi  informasi  yang  ada  untuk  menunjang  membentuk  informasi  finansial yang berkualitas dan pelaporan secara tepat waktu kepada pihak principal.
Ahmad  Yani  (2008)  menuturkan  bahwa  terlaksananya  metode pemberitahuan  penjelasan  yang  pesat  dan  cermat  dapat  membentuk  informasi finansial yang baik, aparat pusat dan daerah bertanggung jawab bagi menumbuhkan dan memakai perkembangan teknologi informasi. Dalam bentuk ini, UU No.33 tahun 2004  mengenai  skala  finansial  aparat  pusat  dan  daerah  mendelegasikan  adanya bantuan  metode  informasi  finansial  daerah  yang  dilaksanakan  secara  nasional. Suyanto (2005:11) menjelaskan bahwa indikator penggunaan teknologi informasi dinilai  dari  ketersediaan  perangkat  keras  komputer,  perangkat  lunak  komputer, jaringan  komunikasi,  database  dan  personalia  teknologi  informasi.  Pentingnya penggunaan  teknologi  informasi  dalam  pembentukan  informasi  finansial  aparat daerah yang berkualitas juga dibuktikan oleh pengamatan  yang diteliti oleh (Purba et al., 2021), Wibawa dan Sinarwati (2017), Wijayanti (2017), (Aniftahudin, 2016), dan  (Haza,  2015)  menguji    bahwa  metode  informasi  akuntansi  finansial  daerah berdampak positif signifikan terhadap mutu informasi finansial aparat daerah.
Dari hasil teori agency, peraturan pemerintah dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti menarik asumsi:
H3: Penggunaan Teknologi Informasi Berdampak Positif dan Signifikan Terhadap Mutu Informasi Finansial Daerah.

## Dampak Fungsi Internal Audit terhadap Mutu Informasi Finansial Pemerintah Daerah
Menurut  teori  agency,  pihak  agen  atau  pemerintah  daerah/  inspektorat mampu  melakukan  tugasnya  secara  efektif  dan  efisien  dalam  melangsungkan pengawasan internal sesuai dengan regulasi.
Memutuskan  ketaatan  informasi  yang  didapatkan  untuk  beragam unit/satuan kerja menjadi bagian yang integral pada organisasi pemerintah daerah adalah  pekerjaan  dari  inspektorat  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  8  Tahun  2009  .  Untuk  memutuskan  ketaatan  informasi  finansial  yang dihasilkan  oleh  SKPD,  inspektorat  melaksanakan  review  terhadap  laporan finansialnya..
Menurut Sawyer (2005) dalam Riyanti (2015), fungsi internal audit ini dinilai dari:  evaluasi  terhadap  kualitas  ketelitian  dan  keunggulan  informasi  finansial, evaluasi  kualitas  patuh  terhadap  strategi  dan  prosedur,  pengembangan  mutu penyaji informasi kewajiban finansial, berlakunya guna pengendalian, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan , dan mengenali tahap penyelewengan. Pengamatan yang diteliti oleh Fadilah (2021), (Atika et al., 2019), (Nazaruddin & Syahrial, 2017), (Lilis  Setyowati,  Wikan  Isthika,  2016),  dan  (Nova,  2015)  mengemukakan  bahwa fungsi  internal  audit  berdampak  positif  dan  signifikan  pada  mutu    informasi finansial.
Dari hasil teori agency, peraturan pemerintah dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti menarik hipotesis:
H4: Fungsi  Internal  Audit  Berdampak  Positif  dan  Signifikan  Terhadap  Mutu Informasi Finansial Daerah.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode pengamatan yang digunakan adalah penelitian  asosiatif kausal. Dan riset ini juga menjelaskan fenomena berupa ikatan antar variabel,  dengan tujuan untuk  mengukur  asumsi  dan  mengenali  ikatan  sebab  akibat  antar  faktor  yang berbeda.  Pada  pengkajian  ini  terdapat  faktor  bebas  (faktor  yang  mempengaruhi faktor  terikat)  dan  faktor  terikat  (faktor  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  bebas). Periode penelitian berawal dari metode pemeriksaan hingga selesainya penelitian yaitu April-Maret 2022. Masyarakat pada penelitian ini adalah aparatur pemerintah yang  terdapat  di  Kabupaten  Deli  Serdang  yaitu  sebanyak  31  perangkat  daerah. Contoh  dalam  penelitian  ini  adalah  semua  penduduk  yang  diperiksa  dengan pemilihan responden berlandaskan bentuk tertentu (purposive sampling). Memilih responden adalah tolak ukur yang dipakai  untuk aparatur bagian keuangan. Lalu setiap perangkat daerah  akan mengambil 3 penanggap, sehingga sampel penelitian ini sebanyak 31 sampel. Teknik dalam pengumpulan data penulis lakukan dengan menyebarkan kuesioner serta skala dalam pengukuran variabel dengan memakai skala  interval.  Model  regresi  linier  berganda  pertemuan  matematika  yang dipergunakan untuk menilai asumsi penelitian ini adalah:
𝑌 = 𝛼 +  𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 +  𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝑒 ………..(1)
Variabel Y adalah mutu informasi finansial pemerintah daerah, 𝛼 adalah konstanta, 𝛽1 hingga 𝛽4 adalah koefisien regresi , X1 adalah pengetahuan akuntansi, X2 adalah sistem Pengelolaan intern pemerintah, X3 adalah penggunaan teknologi informasi dan X4 adalah fungsi internal audit, serta e adalah kesalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik responden
Tabel 2. Responden bersumber pada Jenis Kelamin Jenis Kelamin Frekuensi % Laki-laki 31 44.9 Perempuan 38 55.1 Total 69 100.0
Dari tabel 2 dapat diungkapkan bahwa persentase pria sebesar 44,9% lebih kecil dari wanita sebesar 55,1%, itu berarti jumlah wanita  lebih banyak bekerja salam kabupaten tempat penelitian melakukan riset.
Tabel 3. Responden bersumber pada pendidikan Pendidikan Terakhir Frekuensi % SMA 1 1.4 D3 1 1.4 S1 58 84.2 S2 9 13.0 Total 69 100.0
Dalam  tabel  3  ini  dapat  diperhatikan  bahwa  mayoritas  yang  bekerja  di tempat penelitian penulis adalah S1 sebesar 84,2% diikuti oleh S2 sebesar 13,0%.

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Nilai  R tabel pengamatan  ini  dapat  diperoleh  dengan  melihat  R tabel dengan n=69, df= n-2 maka df= 67 dan taraf signifikansi 5% yaitu = 0.236. Berdasarkan hasil Tabel 4.10 diatas, hasil koefisien korelasi setiap penjelasan pada faktor lebih tinggi dari  R tabel 0.236  maka  seluruh  butir  penjelasan  pada  kuesioner  dinyatakan valid. Bentuk  pemeriksaan  uji  reliabilitas  mendapat  0.929  untuk  variabel  pemahaman akuntansi, 0.950 untuk variabel sistem pengelolaan intern pemerintah, 0.948 untuk variabel penggunaan teknologi informasi, 0.942 untuk variabel fungsi internal audit dan 0.960 untuk variabel mutu laporan finansial pemerintah daerah, hingga dengan demikian atas telah mencukupi bagian validitas dan reliabilitas bahwa pemeriksaan berikutnya yaitu uji asumsi klasik sudah dapat dilakukan.
Uji normalitas
Gambar 1. Grafik Plot Uji Normalitas
Tabel 4. Hasil Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 69 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 2.30218907 Most Extreme Differences Absolute .082 Positive .082 Negative -.072 Test Statistic .082 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
Untuk uji normalitas, penulis memakai grafik normal plot yang dilihat dani nilai sebaran terletak pada sekitar garis lurus, jika nilai sebaran berada pada garis lurus  maka  bias  dapat  dikatakan  hasilnya  normal.  Penulis  juga  dapat  mengukur statistic kolmogrov smirnov dari diagram diatas, dan memeriksa ukuran relevannya jika diatas 0,05 hingga data hingga bisa dikatakan beralokasi netral dalam bentuk pemeriksaannya bisa nilai relevannya 0,200 artinya bisa dikatakan datanya normal karena tingkat relavannya diatas 0,05.

## Uji Multikolonieritas
Tabel 5. Hasil multikolinieritas Model VIF (Constant) Pengetahuan_Akuntansi 1.203 Sisten_Pengelolaan_Intern_Pemerinta h 4.179 Penggunaan_Teknologi_Informasi 5.089
Fugsi_Internal_audit 2.688
Hasil pengawasan Multikolonieritas membuktikan bahwa tingkat toleransi faktor  bebas  <1,00  dan  nilai  dari  VIF  >  0,1.  Perihal  tersebut  menyatakan  tidak berlaku gejala Multikolonieritas antara faktor bebas pada penelitian ini.

## Uji Heteroskedastisitas
Gambar 2. Grafik uji heteroskedastisitas
Tabel 6. Hasil Uji Glejser
Model Sig. 1 (Constant) .145 Pemahaman_Akuntansi .445 Sisten_Pengendalian_Intern_Pemerintah .592 Pemanfaatan_Teknologi_Informasi .918 Peran_Internal_audit .516
Tes  heteroskedastisitas  saat  penelitian  ini  dilakukan  untuk  memeriksa diagram  scatterplot,  dapat  dilihat  pada  bintik-bintik  atau  gelangan  kecil  yang meluas secara mengacak di atas maupun di bawah angka 0 merupaka hasil tersebut. Supaya penelitian bertambah sah sehingga penulis melaksanakan tes glejser situasi ini penulis memeriksa tingkat signifikannya tidak bisa dibawah 0,05, dari perolehan pemeriksaan tampak tingkat relevannya berada diatas 0,05 maka dengan demikian heteroskedastisitas  tidak  terjadi  dan  dapat  dilaksanakan  untuk  proses  tahap selanjutnya.
Uji Hipotesis Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Mode B 1 (Constant) .405 Pengetahuan_Akuntansi .146 Sisten_Pengelolaan_Intern_Pemerintah .379 Penggunaan_Teknologi_Informasi .294 Fungsi_Internal_audit -.146
Dari tabel 7 ini dapat disajikan persamaan regresinya berikut ini: Y: 405 + 0.146X1+ 0.379X2 + 0.294X3 -0,146X4 + e Dari hasil perbandingan regresi tersebut, setiap variabel independen dapat dilihat  nilai  pengaruhnya  terhadap  variabel  Mutu  Laporan  Finansial  Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut: Nilai Konstanta sebesar 0.405 memiliki makna bahwa jika  nilai  semua  variabel  independen  dianggap  tidak  mengalami  perubahan (konstan),  maka  besarnya  nilai  adalah  0.405.  Nilai  koefisien  Pengetahuan Akuntansi(β 1 )  sebesar  0.146  memiliki  makna  bahwa  jika  terjadi  kenaikan  nilai variabel  pengetahuan  akuntansi  sebesar  satu  satuan  (1%)  maka  nilai  variabel dependen  akan  naik  sebesar  0.146  serta  dugaan  faktor  independen  lainnya ditafsirkan  tetap  atau  sama  dengan  0.  Nilai  koefisien  Sistem  Pengelolaan  Intern Pemerintah (β 2 ) sebesar 0.379 memiliki makna bahwa jika terjadi kenaikan nilai variabel  partisipasi  masyarakat  sebesar  satu  satuan  (1%)  maka  nilai  variabel dependen  akan  naik  sebesar  0.379  pada    dugaan  faktor  independen  lainnya ditafsirkan  sama  atau  tetap  dengan  0.  Nilai  koefisien  Pemanfaatan  Teknologi Informasi  (β 3 )  sebesar  0.294  memiliki  makna  bahwa  jika  terjadi  kenaikan  nilai variabel  Penggunaan  Teknologi  informasi  sebesar  satu  satuan  (1%)  maka  nilai variabel  dependen  mengalami  kenaikan  sebesar  0.294  dengan  dugaan  variabel independen  lainnya  dianggap  tetap  atau  sama  dengan  0.  Nilai  koefisien  Fungsi Internal Audit (β 4 ) sebesar -0.146 memiliki makna bahwa jika terjadi kenaikan nilai variabel Peran Internal Audit sebesar satu satuan (1%) maka nilai faktor dependen mendapatkan penurunan sebesar -0.146 dengan dugaan faktor independen lainnya ditafsirkan sama atau tetap dengan 0.

## Koefisien Determinasi
Tabel 8. Hasil uji Adjusted R 2 Model R R Square  Adjusted R Square 1 .836 a .698 .679
Dari  pemeriksaan  determinasi  didapat  adjusted  R 2 =  0,679  yang  artinya sebesar 67,9% mutu informasi finansial aparat daerah bisa dijelaskan oleh variabel pemahaman  akuntansi,  sistem  pengelolaan  intern  pemerintah,  penggunaan teknologi informasi dan fungsi internal audit, sedangkan selain itu sebesar 32,1% penulis mampu menjelaskan selain faktor yang cermati dalam penelitian ini karena sebab kekurangan dan waktu yang dimiliki oleh penulis.
Dampak  Pengetahuan  Akuntansi  Terhadap  Mutu  Laporan  Finansial Pemerintah Daerah
Hasil  Asumsi  H 1 diperoleh,  artinya  Pengetahuan  Akuntansi  berdampak positif  dan  signifikan  pada  Mutu  Informasi  Finansial  Pemerintah  Daerah. Ditunjukan  oleh  hasil  pengujian  dalam  pengamatan  menunjukan  bahwa pengetahuan  akuntansi  secara  parsial  mempunyai  dampak  yang  positif  dan signifikan  pada  mutu  informasi  finansial  pemerintah  daerah  se-  Kabupaten  Deli Serdang.
Secara teoritis, hasil riset ini sejalan dengan teori agency disebabkan pihak agen atau pemerintah daerah telah mempertanggungjawabkan semua yang menjadi
tanggung  jawabnya  secara  maksimal  dalam  penyusunan  informasi  finansial pemerintah  daerah  sebagai  pertanggungjawabannya  kepada  principal.  Mutu informasi finansial pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh faktor SDM, karena informasi  finansial  yang  bermutu  tidak  sanggup  terealisasi  tanpa  adanya keterkaitan  sumber  daya  manusia.  Dapat  dikatakan  seseorang  yang  mempunyai pengetahuan  akuntansi  adalah  orang  yang  cerdas  dan  cermat  serta  mengerti metode akuntansi yang mencapai satu laporan finansial yang diterapkan sesuai atas dasar  dan  kriteria  pada  PP  No  71  Tahun  2010  tentang  Etika  Akuntansi Pemerintahan yang mengatakan indikator mutu informasi finansial yaitu: relevan, teruji, bisa dimengerti dan bisa dibedakan.
Arti  penting  pengetahuan  akuntansi  bagi  terciptanya  pembentukan informasi finansial pemerintah daerah dapat didukung oleh penelitian (Lestari & Dewi,  2020),(Yeni  et  al.,  2020),(Atika  et  al.,  2019),(Hasanah,  2019),  dan (Aniftahudin,  2016).  Tetapi  hal  ini  tidak  sependapat  dengan  pengamatan  (Nova, 2015).
Dampak  Sistem  Pengelolaan  Intern  Pemerintah  Terhadap  Mutu  Informasi Finansial Pemerintah Daerah
Hasil Hipotesis H 2 diterima, artinya Sistem Pengelolaan Intern Pemerintah berdampak  positif  dan  berdampak  signifikan  terhadap  Mutu  Informasi  Finansial Pemerintah.  Ditunjukan  oleh  hasil  pemeriksaan  pada  pengamatan  menunjukan bahwa sistem pengelolaan intern pemerintah secara parsial memiliki dampak yang positif  dan  signifikan  pada  mutu  informasi  finansial  pemerintah  daerah  se- Kabupaten Deli Serdang.
Secara teoritis, hasil riset ini sejalan dengan teori agency disebabkan pihak agen atau pemerintah daerah telah mempertanggungjawabkan semua yang menjadi tanggung  jawabnya  secara  maksimal  dalam  pembentukan  informasi  finansial pemerintah  daerah  sebagai  pertanggungjawabannya  kepada.  Mutu  informasi finansial  pemerintah  daerah  dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  pengelolaan  intern pemerintah yang baik, karena informasi finansial yang berkualitas harus mampu memiliki unsur transparansi dan akuntabilitas (Setiawan, 2012).
Sistem  pengelolaan  intern  pemerintah  memiliki  arti  penting  dalam pembentukan    informasi  finansial  pemerintah  daerah  yang  bermutu,  hal  ini didukung oleh penelitian (Lestari & Dewi, 2020), Utami dan Merta (2020), (Mulia, 2018), (Mene et al., 2018). Wijayanti (2017), dan (Sari, 2016). Tetapi hal ini tidak sependapat dengan pengamatan (Purba et al., 2021), (Kaifah & Tryana, 2020).

## Dampak  Penggunaan  Teknologi  Informasi  Pada  Mutu  Informasi  Finansial Pemerintah Daerah
Hasil  Asumsi  H 3 diterima,  artinya  Penggunaan  Teknologi  Informasi berdampak  positif  dan  berdampak  signifikan  pada  Mutu  Informasi  Finansial Pemerintah. Ditunjukan oleh hasil pemeriksaan dalam pengalamatan menunjukan bahwa  penggunaan  teknologi  informasi  secara  parsial  mempunyai  dampak  yang positif  dan  signifikan  terhadap  mutu  informasi  finansial  pemerintah  daerah  se- Kabupaten Deli Serdang.
Secara teoritis, hasil riset ini sejalan dengan teori agency disebabkan pihak agen atau pemerintah daerah telah mempertanggungjawabkan semua yang menjadi
tanggung  jawabnya  secara  maksimal  dalam  pembentukan  informasi  finansial pemerintah daerah sebagai pertanggungjawabannya kepada. Karena jika teknologi informasi  tidak  dimanfaatkan  secara  maksimal  maka  tidak  dapat  membangun informasi yang akurat sehingga kurang memberikan manfaat bagi instansi tertentu (Tiara,2019).  Jadi  seharusnya,  teknologi  informasi  haruslah  dimanfaatkan semaksimal  mungkin  seperti  kelengkapan  perangkat  keras  komputer,  perangkat lunak komputer, jaringan komunikasi, database dan personalia teknologi informasi harus benar-benar dimanfaatkan agar laporan finansial pemerintah daerah mampu menghasilkan  informasi  akuntansi  yang  berkualitas,  dengan  teknologi  informasi yang maksimal, informasi akuntansi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Pentingnya  dampak  pengelolaan  teknologi  informasi  dalam  pembentukan informasi  finansial  pemerintah  daerah  juga  didukung  oleh  penelitian  yang dilakukan oleh (Purba et al., 2021), Wibawa dan Sinarwati (2017), Wijayanti (2017), (Aniftahudin,  2016),  dan  (Haza,  2015).  Tetapi  pengamatan  yang  diteliti  oleh (Setyowati  &  Isthika,  2014)  menyatakan  bahwa  pengelolaan  teknologi  informasi tidak berdampak pada mutu informasi finansial pemerintah daerah.
Dampak  Fungsi  Internal  Audit  Pada  Mutu  Informasi  Finansial  Pemerintah Daerah
Hasil Hipotesis H 4 ditolak, artinya Fungsi Internal Audit berdampak negatif dan tidak signifikan pada mutu informasi finansial aparat daerah. Ditunjukan oleh hasil pemeriksaan dalam penelitian menunjukan bahwa fungsi internal audit secara parsial mempunyai dampak yang negatif dan tidak signifikan pada mutu informasi finansial pemerintah daerah se- Kabupaten Deli Serdang.
Secara teoritis, hasil riset ini tidak sejalan dengan teori agency disebabkan pihak  agen  atau  pemerintah  daerah  tidak  melaksanakan  fungsinya  yaitu pengendalian  internal  dengan  baik  sesuai  dengan  harapan  dari  principal  belum maksimal  dalam  menjalankan  tanggung  jawabnya  dalam  meningkatkan  mutu informasi finansial aparat daerah dalam menyusun informasi finansial pemerintah daerah. Pentingnya peran internal audit akan berdampak mutu informasi finansial aparat  daerah karena pemerintah pusat/BPK akan mengaudit informasi finansial aparat daerah dan menilai/ memberikan opini terkait hasil penyusunan informasi finansial  aparat  daerah.  Akan  lebih  baik  apabila  aparatur  internal  audit  semakin memaksimalkan kinerja ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur agar penilaian terhadap pembentukan informasi finansial aparat daerah semakin akurat dan andal, sehingga  opini  yang  diterima  akan  lebih  baik  pula.  Hasil  yang  didapatkan  dalam pengamatan ini juga didukung oleh hasil pengamatan terdahulu yang diteliti oleh (Setyowati & Isthika, 2014) yang berhasil mendapatkan fungsi internal audit tidak mempunyai dampak pada mutu informasi finansial aparat daerah. Hasil tersebut juga didukung oleh pengamatan yang dilakukan Martadinata (2017) yang di dalam pengamatannya  juga  mengatakan  bahwa  komitmen  organisasi  tidak  mempunyai dampak yang signifikan pada akuntabilitas tata dana desa. Tetapi hasil pengamatan ini tidak sependapat pada pengamatan Astini (2019); Tarjo (2019); dan (Mada et al., 2017) yang menyatakan komitmen organisasi berdampak  positif dan signifikan.

## SIMPULAN
Dari  penjelasan  yang  dikemukakan  penulis  dalam  penelitian  ini,  sehingga penulis  mengambil  keputusan  dari  pengamatan  ini  yaitu  bahwa  pengetahuan akuntansi,  sistem  pengelolaan  intern  pemerintah,  penerapan  teknologi  informasi berdampak positif dan signifikan pada mutu informasi finansial aparat daerah di Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan fungsi internal audit berdampak negatif  dan tidak  signifikan  pada  mutu  informasi  finansial  aparat  daerah  di  Kabupaten  Deli Serdang. Implementasi riset ini adalah dilihat dari pengetahuan akuntansi, sistem pengelolaan intern pemerintah daerah, penggunaan teknologi informasi dan fungsi internal  audit  yang  dikelola  dengan  baik,  benar  dan  tepat  sasaran  akan meningkatkan  mutu  informasi  finansial  pemerintah  daerah  terutama  bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi mutu informasi  finansial  pemerintah  daerah,  penulis  hanya  meneliti  dari  variabel pengetahuan  akuntansi,  sistem  pengelolaan  intern  pemerintah,  penggunaan teknologi informasi dan fungsi internal audit bentuk keterbatasan dari pengamatan ini.  Lokasi  penelitian  hanya  dilakukan  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  se- Kabupaten  Deli  Serdang.  Tahun  pengamatan  hanya  tahun  2022  dan  Responden penelitian  ini  hanya  bagian  finansial  di  setiap  perangkat  daerah.  Adapun  saran untuk  riset  selanjutnya  adalah  Bagi  pihak  pemerintah  daerah  Kabupaten  Deli Serdang, hendaknya lebih memperbaiki/meningkatkan aspek fungsi internal audit untuk menunjang penyusunan laporan finansial pemerintah daerah yang bermutu. Kemudian aspek pemahaman akuntansi, sistem pengelolaan intern pemerintah dan penggunaan  teknologi  informasi  untuk  tetap  bisa  dipertahankan  dengan  baik kedepannya.  kemudian  variabel  yang  berpengaruh  agar  lebih  dipertahankan, kemudian  Pengamatan  selanjutnya  dapat  menambahkan  faktor-faktor  lain  yang berdampak  pada  mutu  informasi  finansial  aparat  daerah,  seperti  komitmen organisasi,  pengalaman  kerja,  kompetensi  sumber  daya  manusia,  penerapan standar keuangan daerah, pengalaman akuntansi dan lainnya. Memperluas wilayah penelitian  daerah  lain  sebagai  objek  penelitian.  Metode  penelitian  menggunakan kualitatif untuk melakukan wawancara secara mendalam terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, dalam hal ini mutu informasi finansial aparat daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anifthudin,  A.  (2016).  Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi,  Sistem  Akuntansi Keuangan  Pemerintah  Daerah  dan  Teknologi  Informasi  Kualitas  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Indragiri Hilir). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau .
Atika, D. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengalaman Kerja Serta Peran Internal  Audit  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota Medan. Warta Dharmawangsa .
Elfauzi,  A.  F.  (2019).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas
Laporan  Keuangan  (Studi  Empiris  Pada  SKPD  Kabupaten  Demak).

## Diponegoro Journal of Accounting .
Endianto, M. (2017). Pengaruh Efektivitas Standar Pemerintah, Peran Internal Audit Dan Komitmen Organisasi Terhdap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Se-Kabupaten Bangli). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha .
Hakim, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD)  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau 4 (1) .
Hasanah,  Y.  A.  (2019).  Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi,  Penerapan  Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, Dan Penerapan Standar Akuntansi  Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (Studi  Pada  SKPD  Di  Pemerintah  Kabupaten  Sukoharjo). The  9th University Research Colloqium (URECOL) .
Haza,  I.  (2015).  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Pengawasan Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Daerah  (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang). Jurnal Akuntansi .
Kaifah, U. (2020). Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Jurnal of Accounting, Finance, and Auditing .
Khoirina.  (2018).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Pemanfaatan Teknologi  Informasi,  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
Lestari,  N.  L.  (2020).  Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi,  Pemanfataan  Sistem Informasi  Akuntansi  Dan  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas Laporan Keuangan . KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi .
Mene,  R.  E.  (2018).  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan  Penerapan Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Halmahera  Utara. Jurnal  Riset Akuntansi .
Mulia, R. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keauangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kabupaten Pasaman Barat). Jurnal EL-RIYASAH .
Nazaruddin.  (2018).  Pengaruh  Peran  Internal  Audit  Terhadap  Kualitas  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Pemerintahan  Kota Lhokseumawe). Jurnal Akuntansi dan Pembangunan (JAKARTABANGUN) STIE Lhokseumawe .
Nova,  W.  S.  (2015).  Pengaruh  Pemahaman  Akuntansi,  Komitmen  Karyawan,  Dan Peran  Internal  Audit  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  (Studi  Empiris  pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten Sijunjung). Jurnal Akuntansi .
Riandani, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi ,  Dan  Pengendalian  Intern  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota). Jurnal Akuntansi .
Setyowati, L. (2016). Faktor faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang.
Sukmaningrum.  (2012).  Analisis  Faktor  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kualitas Informasi  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang). Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis .
Suyono,  N.  A.  (2016).  Identifikasi  Faktor  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kualitas Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintahan Kabupaten  Wonoboso). Jurnal  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat UNSIQ 3(3) , 237-248.
Utami, N. P. (2020). Pengaruh Penerapan Ssitem Akuntansi Keuangan, Pengendalian Internal  dan  Pemahaman  Akuntansi  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuanan Pemerintah  Daerah  (Studi  Pada  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Klungkung). Jurnal  Riset  Akuntansi Warmadewa .
Wibawa, K. A. (2017). Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Buleleng. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha 8 (2) .
Wijayanti,  L.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  sumber  daya  manusia,  sistem pengendalian  intern,  dan  teknologi  informasi  terhadap  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  daerah  (DPPKAD  Kabupaten  Sukoharjo). Simposium Nasional AkuntansiXV 20 .
Yeni, E. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Stusi Empiris Pada Pemerintah Kota Pekanbaru). Research in Accounting Journal (RAJ) 1(1) , 64-88.