Arisanto,  P,  T.,  Nasrum,  A,  D,  A.,  (2022) Analisis  Investasi  Tiongkok  Di  Eastern  Economic Corridor  Thailand  Dalam  Skema  Belt  And  Road  Initiative, Syntax  Idea, 4(1), https://doi.org/
10.36418/syntax-idea.v4i3.1797
E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol.4, No.3, Maret 2022

## ANALISIS  INVESTASI  TIONGKOK  DI  EASTERN  ECONOMIC  CORRIDOR THAILAND DALAM SKEMA BELT AND ROAD INITIATIVE

## Puguh Toko Arisanto, Andi Dias Astiza Nasrum
Program  Studi  Ilmu  Hubungan  Internasional,  Universitas  Teknologi  Yogyakarta  Jawa Tengah, Indonesia Email: ptas002@gmail.com, hanyasayadiaz@gmail.com

## Abstrak
Kebijakan  investasi  koridor  ekonomi  Tiongkok  dalam  skema  BRI  di  Thailand mengalami  perubahan.  Tiongkok  pada  mulanya  menginginkan  investasi  ekonomi koridor diimplementasikan pada sektor pertanian untuk pengembangan proyek Kra Kanal  dan  untuk  pembangunan  kereta  api  cepat  atau  HSR  di  wilayah  Thailand bagian utara. Namun Tiongkok merubahnya. Tiongkok pada akhirnya berinvestasi di Eastern  Economic  Corridor (ECC)  di  Thailand  Timur  yang  berfokus  pada pembangunan  kota  modern.  Penulis  menggunakan  teori  kebijakan  luar  negeri model  adaptif  yang  terdiri  dari  tiga  variabel  yakni  external  change,  structural change  dan  leadership.  Dengan  menggunakan  metode  kualitatatif,  penulis menemukan  tiga  faktor  perubahan  investasi  Tiongkok  di  Thailand  yaitu  kebijakan ramah investor Tiongkok di Thailand, perubahan fokus BRI Tiongkok di Thailand dari  pemanfaatan  SDA  ke  pengembangan  kota  dan  industrialisasi  dan  pengaruh sifat  oportunis  dan  gaya  kepemimpinan  yang  sentralistik  Xi  Jinping  di pemerintahan Tiongkok.
Kata Kunci: investasi; ecc; model adaptif; perubahan struktural; perubahan eksternal; pimpinan

## Abstract
China's economic corridor investment policy under the BRI scheme in Thailand has undergone  change.  Initially,  China  intended  corridor  economic  investment  to  be implemented  in  the  agricultural  sector  for  the  development  of  Kra  Kanal  project and  high  speed  rail ( HSR ) in  northern  Thailand.  But  China  changed  it.  China eventually  invested  in the Eastern  Economic  Corridor  (ECC)  in  Eastern  Thailand which focused on developing modern cities. The authors used an adaptive model of foreign  policy  theory  which  consists  of  three  variables,  namely  external  change, structural  change  and  leadership.  Using  a  qualitative  method,  the  authors  found three  factors  of  change  in  Chinese  investment  in  Thailand.  Those  are  Chinese investor-friendly  policies  in  Thailand,  A  change  in  the  focus  of  China's  BRI  in Thailand from utilizing natural resources to city development and industrialization and  the  influence  of  the  opportunist  nature  and  centralized  leadership  style  of  Xi Jinping in Chinese government.
Keywords:  investment;  ecc;  adaptive  model;  structural  change;  external  change;

## leadership

## Pendahuluan
Salah satu contoh kerja sama internasional yang banyak menyita perhatian publik internasional  adalah  kerja  sama  dalam  skema One  Belt  One  Road atau  yang  saat  ini dikenal  dengan Belt  and  Road  Initiative (BRI)  yang  dibentuk  oleh  Tiongkok  pada kepemimpinan Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. Skema kerja sama internasional ini merupakan salah satu contoh dari soft politics dengan menggunakan kebijakan ekonomi pembangunan  yang  ditawarkan  kepada  negara-negara  lain  khususnya  negara berkembang.  Melalui  BRI,  Tiongkok  yang  diklaim  sebagai the  New  Superpower mencoba memperluas pengaruh dan hegemoni ekonominya dengan mempertimbangkan strategi geokonomi dan geopolitiknya. Pada dasarnya BRI memiliki lima tujuan utama yakni  koordinasi  kebijakan,  fasilitas  konektivitas,  perdagangan  tanpa  hambatan, integrasi  keuangan,  dan  ikatan  orang-ke-orang (Larasati,  2022). Dalam  praktiknya, implementasi  BRI  lebih  didominasi  pada  proyek  pembangunan  infrastruktur  lintas negara  yang  menghubungkan  Tiongkok  dengan  negara-negara  lainnya  untuk membangun  jalur  perdagangan  yang  berpusat  di  Tiongkok.  Pendanaan  proyek  ini dilakukan dengan menarik modal atau dana dari dalam negeri Tiongkok, salah satunya melalui Investment  Asian  Infrastructure  Investment  Bank (AIIB).  Melalui  cara  ini pemerintah  Tiongkok  bersama  AIIB  akan  menyediakan  dana  untuk  digunakan  negara mitra dalam membangun infrastrukturnya (Yudilla, 2019).
Dalam  konteks  lain,  BRI  merupakan  kebijakan  yang  berfungsi  untuk menghubungkan  satu  wilayah  ke  wilayah  lainnya  melalui  koridor  ekonomi.  Koridor ekonomi adalah wilayah khusus yang dibentuk dan memiliki jaringan infrastruktur yang terintegrasi  dengan  tujuan  untuk  menstimulasikan  pengembangan  ekonomi  wilayah tersebut. Koridor tersebut dikelola oleh negara atau antar negara dan dikembangkan di dalam  sebuah  negara  ataupun antar  negara (Mulenga,  2013). Sejak  tahun  2015  hingga 2017  BRI  telah  berhasil  membentuk  enam  koridor  ekonomi  di  beberapa  negara  yaitu: Tiongkok-Central  Asia-West  Economic  Corridor,  New  Eurasian  Land  dge  Economic Corridor,  Bangladesh-Tiongkok-India-Myanmar  Economic  Corridor,  Tiongkok- Pakistan  Economic  Corridor,  Tiongkok-Mongolia-Rusia  Economic  Corridor,  dan IndoTiongkok-Peninsula Economic Corridor (Derudder, Liu, & Kunaka, 2018). Namun dari  enam  kawasan  koridor  ekonomi  tersebut  belum  ada  koridor  ekonomi  untuk kawasan  Asia  Tenggara.  Oleh  karenanya,  dengan  dibentuknya  koridor  ekonomi  yang kemudian  diberi  nama  Thailand  Eastern  Economic  Corridor  (EEC)  pada  tahun  2017, menjadikan  Thailand  sebagai  satu-satunya  perwakilan  negara  Asia  Tenggara  yang memiliki koridor ekonomi dengan bekerjasama dengan Tiongkok.
Sebelumnya,  kesepakatan  EEC  didahului  dengan  polemik  atau  dinamika  “tarik menarik”  dalam  penetapan  wilayah  investasi  antara  Tiongkok  dan  Thailand.    Ini bermula  ketika  dalam  forum  pertemuan  BRI  yang  pertama,  tawaran  Tiongkok  bukan untuk menyalurkan investasinya ke ECC tetapi untuk pengembangan proyek Kra Kanal
dan  untuk  pembangunan  kereta  berkecepatan  tinggi  atau  High  Speed  Rail  (HSR)  di wilayah  Thailand  bagian  utara.  Thailand  di  bawah  kepemimpinan  Raja  Bhumibol menyetujuinya.  Namun,  sejak  bergantinya  Raja  Thailand  dari  Raja  Bhumibol  ke  Raja Vajilalongkorn  kesepakatan  pembangunan  proyek  kra  kanal  dan  HSR  mengalami stagnasi.
Tiongkok  ingin  membangun  HSR  di  Chiang  Rai  di  Thailand  Utara  agar  dapat membantu  Thailand  dalam  mobilisasi  logistik  hasil  pertanian  Thailand  ke  Tiongkok melalui Thailand Utara. Bagi Tiongkok pembangunan HSR di kota pertanian ini dapat memberikan  keuntungan  besar  bagi  Tiongkok  karena  wilayah  tersebut  akan  menjadi pusat  dari  zona  ekonomi  khusus  lintas  batas  antar  negara  dan  sebagai  pusat  logistik sehingga  ini  memungkinkan  penghapusan  tarif  barang  khususnya  hasil  pertanian yang dikirim dari barat daya Tiongkok melalui Sungai Mekong. Selain itu, proyek Kra Kanal telah  lama  diinginkan  oleh  Tiongkok  sebagai  komplemen  dalam  menguasai  maritim Indo-China.  Di  sisi  lain,  pihak  Thailand di  bawah  kepemimpinan  Raja  Vajilalongkorn menilai  bahwa  tidak  menginginkan  tawaran  investasi  pembangunan  HSR  tersebut karena  tidak  sesuai  dengan  prioritas  kebutuhan  alokasi  investasi  Thailand  saat  itu. Thailand  juga  terlihat  menentang  rencana  tersebut  karena  hanya  akan  menguntungkan pihak Tiongkok dalam proses pengiriman barang-barang dari pasar Tiongkok-Thailand bagian  utara,  namun  tidak  memberikan  dampak  yang  sangat  besar  bagi  kesejahteraan wilayah Thailand lainnya. Pemerintah Thailand mengharapkan investasi BRI diarahkan untuk  proyek  EEC  sebagai  implementasi  kebijakan  revolusi  industri  4.0  di  Thailand yang telah dirancang pada tahun 2016 (Punyaratabandhu & Swaspitchayaskun, 2018).
Setelah  EEC  diresmikan  pada  tahun  2017,  pihak  Thailand  melakukan  negosiasi kembali  dan  melakukan  pendekatan  kepada  Tiongkok.  Thailand  meyakinkan  pihak Tiongkok untuk berinvestasi di EEC. Pihak Thailand  beragumen bahwa lokasi koridor ekonomi  yang  akan  dibangun  dan  terletak  di  bagian  timur  Thailand  yakni  di  Provinsi Chachoengsong,  Rayon,  dan  Chonburi  jauh  lebih  menguntungkan  kedua  pihak. Penetapan  EEC  di  wilayah  tersebut  dikarenakan  letaknya  yang  strategis  tidak  hanya bagi daerah lokal Thailand tetapi juga bagi negara-negara di Asia. Thailand mengklaim bahwa  wilayah  EEC  akan  menjadi  Strategic  Gateway  to  Asia  atau  gerbang  paling modern  ke  Asia.  Dan  di  masa  depan,  wilayah EEC  diharapakan  akan  tumbuh  menjadi kota  metropolitan  modern  sebagai  pusat  perdagangan,  investasi,  transportasi  regional dan  logistik  dan  sumber  daya  manusia  serta  daya  tarik  wisatawan  baik  lokal  maupun mancanegara.
Tiongkok  pada  akhirnya  mengubah  keputusannya  dengan  tidak  meneruskan proyek  Kra  Kanal  dan  HSR  di  Thailand  utara  dan  mengikuti  usulan  pemerintah Thailand  untuk  berinvestasi  pada  proyek  EEC  di  Thailand  Timur (Dunseith,  2018). Keputusan  Tiongkok  yang  mengalami  perubahan  kebijakan  dalam  hal  menentukan wilayah  investasinya  di  bawah  skema  BRI  adalah  anomali  yang  akan  penulis  bahas. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kebijakan luar negeri dalam penetapan investasi dari proyek Kra  Kanan  dan  HSR  di  Thailand  utara  ke  EEC  di  Thailand  Timur.  Untuk
menganalisisnya,  penulis  menggunakan  model  adaptif  dalam  pengambilan  kebijakan luar negeri.

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Selain itu,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  eksplanatif  untuk  menjelaskan  alasan Tiongkok  merubah  kebijakan  investasinya  dari  Kra  Kanal  dan  HSR  di  Thailand Utara ke Proyek ECC di Thailand Timur. Metode pengumpulan data dilakukan melalui sebuah studi kepustakaan baik dari buku, artikel jurnal, website maupun sumber daring lainnya. Data  yang  diperoleh  kemudian  direduksi.  Dalam  hal  ini  penulis  merangkum,  memilih hal-hal  yang  pokok  dan  hanya  memfokuskan  pada  poin  penting.  Data  yang  telah direduksi akan memudahkan penulis dalam merangkum informasi dan menganalisisnya.

## Hasil dan Pembahasan
1. External Change: Kebijakan Ramah Investor Thailand
Kebijakan ramah  investor  oleh  pemerintah  Thailand  sebagai  variabel external change dalam  perubahan  kebijakan  Tiongkok  adalah  hal  yang  menarik  karena menawarkan  berbagai  keuntungan  bagi  Tiongkok.  Menurut (Rosenau,  1976) menyatakan  bahwa  kebijakan  luar  negeri  menjadi  upaya  suatu  negara  melalui keseluruhan  sikap  dan  aktivitasnya  untuk  mengatasi  serta  memperoleh  sebuah keuntungan  dari  lingkungan  eksternalnya.  Oleh  karena  itu,  kebijakan  luar  negeri yang  dibuat  oleh  pemerintah  Tiongkok  untuk  melakukan  perubahan  wilayah investasi  adalah  bentuk  dari  upaya  untuk  mendapatkan  keuntungan  dari  lingkungan eksternalnya.  Bagi  Thailand,  upaya  persuasif  dengan  mengeluarkan  beberapa kebijakan-kebijakan ramah investor demi memperjuangkan kepentingan nasionalnya untuk  menarik  perhatian  pemerintah  Tiongkok  agar  dapat  membangun  kawasan koridor  ekonomi  dan  mewujudkan  revolusi  industri  ekonomi  4.0  yang  telah dirancang.
Faktor  eksternal  dari  pemerintah  Thailand  berupa  kebijakan-kebijakan  ramah investor  yang  akan  berinvestasi  di  kawasan  ECC  mampu  menarik  perhatian Tiongkok.  Berdasarkan (Investment,  2017) terdapat  beberapa  kebijakan  ramah investor yang ditawarkan oleh ECC di antaranya:
1. Pengurangan pajak penghasilan perusahaan ( Coorporate Income Tax sebesar 50%
2. Sewa tanah jangka panjang selama 50 tahun untuk pengembangan perumahan.
3. Sewa tanah jangka panjang selama 99 tahun untuk area komersial dan industri.
4. Mendapatkan Work  permit,  visa  assistance dan business  visa selama  lima  tahu secara gratis.
5. Akun  mata  uang  asing  dan  penggunaan  mata  uang  asing  tanpa  menukar  dengan Bath Thailand.
6. Investor  juga  diyakinkan  dengan  adanya Fast-track  environmental  impact assessmen t  (EIA),  hal  ini  serupa  dengan  analisis  dampak  lingkungan  (AMDAL) yang  bertujuan  untuk  memastikan  tanggung  jawab  sosial  atas  kehadiran  industri
yang  akan  didirikan  di  ECC untuk  memastikan  bahwa  industri-industri  tersebut tidak merusak lingkungan.
Selain kebijakan-kebijakan di atas, berdasarkan (Thailand Board of Investment, 2017) terdapat juga beberapa standar kerja sama berupa insentif pajak sebagai bentuk persuasif  dari  pemerintah  Thailand  kepada  Tiongkok.  Berikut  tabel  pembagian insentif pajak bagi investor di ECC:
Tabel 1

## Pembagian insentif pajak investor EEC
Group Eligible activities Incentives: Corporate income tax exemption A1 ▪ Manufacture of Aircraft or Aircraft Parts ▪ Manufacture of Aerospace Devices   and Equipment ▪ Aerospace Operating Systems ▪ Vocational training centres ▪ Scientific laboratories ▪ Calibration services 8 years without cap A2 Repair of Aircraft or Aircraft Parts 8 years A3 ▪ Manufacture of Onboard Devices and Equipment (except disposable and reusable aircraft utilities and supplies) ▪ Aviation or Aerospace Industrial Zones or Industrial Estates 5 years A4 Repair of Onboard Devices and Equipment (except disposable and reusable aircraft utilities and supplies) 3 years B1-B2 Trade and investment support offices (TISO): Engineering service Only Non-tax Incentives Data diperoleh dari Sibunruang, 2017.
Dalam  tabel  di  atas,  pembagian  insentif  pajak  dibedakan  dalam  5  grup berdasarkan tingkat eligible  activities atau  kegiatan  bisnisnya.  Hal  tersebut menjadi jelas  bagi  investor  yang  ingin  berinvestasi  dalam  proyek  pembangunan  industri  di wilayah ECC . Thailand Board of Investment (BOI) juga dengan spesifik memberikan jangka  waktu  dalam  memberikan  insentif  pajak  bagi  para  investor.  Hal  tersebut merupakan  tawaran  yang  menguntungkan  bagi  investor  dikarenakan  mereka  tidak perlu  terbebani  akan  pengeluaran  pajak  atas  dana  yang  diinvestasikan  selama beberapa tahun. Tidak hanya berupa kebijakan ramah investor saja yang ditawarkan oleh  pemerintah  Thailand.  Pengadaan  fasilitas  khusus  bagi  para  investor  asal Tiongkok  juga menjadi  daya  tarik  bagi  investor.  Hal  ini  dikarenakan Thailand  BOI
menjadikan  investor  Tiongkok  sebagai  target  prioritas  utama.  Sebagai  prioritas utama,  pemerintah  Thailand  telah  mendirikan  tiga  gedung  khusus  untuk memfasilitasi seluruh investor asal Tiongkok (Prnewswire.com, 2018).
Dalam  konteks  lain,  upaya  Tiongkok  untuk  mendapatkan  hak  istimewa maupun  fasilitas  lainnya  seperti  yang  ditawarkan  oleh  Thailand  juga  akan  lebih mudah  terealisasi  karena  sistem  pemerintahan  diktator  Thailand.  Dengan  sistem tersebut,  pemerintah  Thailand  menjalankan  pemerintahan  tanpa  banyak  melakukan konsiderasi  dari  berbagai  level  pemerintahan  seperti  di  negara  demokrasi  ala weberian.  Thailand  juga  tidak  perlu  mempertimbangkan  opini  publik  yang berkembang.  Dengan  kondisi  tersebut,  Thailand  menguntungkan  kepentingan Tiongkok  dan  tidak  ada  alasan  bagi  Tiongkok  untuk  tidak  berinvestasi  di  ECC melalui  BRI.  Hal  ini  diperkuat  oleh  argumen  Somnuck,  ilmuwan  dari  Thailand Timur bahwa:
“China  has  no  concern  for  Thai  dictators,  who can  fast-track  procedures  and environment  impact  assessments  and  award  privileges  for  investors  without consulting local opinion” (Wengkiat, 2018) .
2. Structural  Change:  Perubahan  Fokus  Belt  and  Road  Initiative  dalam

## Pemanfaatan Investasi di Thailand
Structural  Change merupakan  kondisi  dimana  terjadi  perubahan  terhadap aturan  dan  prosedur  dalam  suatu  sistem  sehingga muncul arah  kebijakan  yang  baru untuk disesuaikan  dengan aturan dan prosedur yang baru (Murat, 2009). Perubahan stuktur  yang  terjadi  dalam  kasus  ini  bukanlah  perubahan  stuktur  berupa  pergantian aktor  birokrasi  atau  sejenisnya.  Pada  mulanya,  Tiongkok  ingin  pertaniannya menonjol di dunia dengan cara membentuk strategi global yang mengkoordinasikan pasar  dan  sumber  daya  domestik  serta  asing (Erokhin  &  Gao,  2018) dan  Tiongkok menilai  bahwa  Thailand  adalah  negara  tetangga  Tiongkok  yang  memiliki  peluang perekonomian  yang  tinggi  dari  sektor  pertanian  untuk  dimanfaatkan.  Hadirnya  BRI kemudian dijadikan sebagai strategi global untuk meningkatkan produksi dan ekspor pertanian  Tiongkok,  meningkatkan  investasi  luar  negeri,  dan  bahkan  membentuk kembali  aturan  internasional  tentang  pertanian.  Melalui  skema  BRI,  Tiongkok mempromosikan  pengaruh  ekonominya  di  dunia  dan  menjelajahi  pasar  baru  untuk komoditas  pertanian  dan  produk  makanannya  untuk  meningkatkan  manfaat  dari perdagangan internasional (Zhang, W, Alon, I & Lattemann, 2019).
Memiliki  ketertarikan  pada  sektor  pertanian,  Tiongkok  tertarik  berinvestasi  di kawasan Thailand Utara, Chiang Rai yang terkenal dengan produk pertanian dengan kualitas  tinggi.  Tiongkok  memiliki  ketertarikan  untuk  berinvestasi  di  Chiang  Rai agar  bisa  mendukung  perkembangan  dan  pengelolaan  sektor  pertanian  Thailand. Iklim  yang  lebih  sejuk  di  Thailand  Utara  (Chiang  Rai)  menjadikannya  sebagai tempat  terbaik  untuk  menanam  tanaman  seperti  kentang,  stroberi,  kubis,  alpukat, paprika  dan  komoditas  pertanian  lainnya.  Produk  pertanian  yang  berkualitas  tinggi tersebut  menarik  Tiongkok  ingin  berinvestasi  dan  sekaligus  agar  Thailand  dapat
meningkatkan fasilitas perdagangan negaranya khususnya di sektor pertanian karena fasilitas perdagangan adalah salah satu masalah terpenting di dunia internasional.
Pada  BRI  dalam  forum  ke  I,  BRI  fokus  pada  sektor  pertanian  yang  berperan penting dalam mengembangkan BRI, dan ini dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok sendiri. Pada forum ke II, BRI mengalami perkembangan dan tidak hanya fokus pada pertanian  namun  juga  pada  pengembangan  kota  modern.  Meski  terjadi  pergantian fokus,  aktor  yang  berperan  dalam  menjalankannya  tetaplah  pemerintah  Tiongkok. Berubahnya struktur BRI dari pengembangan pertanian menjadi pengembangan kota modern  adalah  wujud  dari structural  change .  Sebelumnya,  menguasai  pasar pertanian adalah cara Tiongkok untuk mempromosikan pengaruh ekonominya. Cara tersebut  telah  berubah.  Untuk  mempromosikan  pengaruh  ekonominya,  Tiongkok berupaya  mengembangkan  kota  modern  dengan  pengembangan  fasilitas  berupa infrastruktur, kemajuan teknologi, bandara, dan pelabuhan.
Dengan  adanya  perubahan  BRI  yang  berfokus  dari  sektor  pertanian  ke  sektor pengembangan kota modern, Tiongkok berarti mengincar sebuah skema kerjasama di sektor pengembangan kota modern. Tiongkok pada akhirnya menerima tawaran dari pihak  Thailand  untuk  berivestasi  di  ECC  yang  berfokus  pada  pengembangan  kota megapolitan  modern  dan  kota  industri  melalui  pembangunan  bandara,  pelabuhan, kereta api cepat dan infrastruktur industri lainnya. Selain memiliki kesamaan dengan ECC,  dalam  hal  pengembangan  proyek  untuk  membangun  kota  modern  dan  kota industri  Tiongkok  juga  menyadari  kesempatan  pengembangan  proyek  EEC  lebih menjanjikan  banyak  keuntungan  dan  sejalan  dengan  orientasi  baru  dari  BRI  dalam melegitimasi kekuatan ekonominya di Asia Tenggara.
Interpretasi  dari  proyek  ECC  bagi  Tiongkok  lebih  mengesankan  karena penanaman  investasinya  tidak  hanya  meningkatkan  nama  baik  Tiongkok  di  mata Thailand  saja,  namun  juga  bagi  negara-negara  Asia  Tenggara  lainnya.  Khususnya negara yang berbatasan langsung dengan Thailand seperti Camboja, Laos, Myanmar, dan  tidak  jauh  dari  Vietnam,  negara  yang  dikenal  sebagai  CLMV.  Hal  tersebut dikarenakan proyek ECC akan menjadi pusat industri hightech , inovasi dan logistik serta  gerbang  regional  untuk  perdagangan  dan  investasi  yang  juga akan  berdampak pada perekonomian negara-negara Asia Tenggara yang berbatasan dengan Thailand (Phuangketkeow, 2020).
Adanya  perubahan  struktur  BRI  yang  selaras  dengan  misi  proyek  ECC, Thailand yang berkeinginan untuk membangun kota modern dengan mengembangkan  kereta  berkecepatan  tinggi  atau  HSR  menjadi  alasan  kuat  bagi Tiongkok  untuk  berinvestasi  di  ECC.  Hal  ini  dikarenakan  antusias  dari  Thailand untuk  membangun  kota  modern  yang  dilengkapi  dengan  teknologi  HSR  sejalan dengan program kerja BRI untuk menjadikan teknologi HSR sebagai salah satu dari perhiasan  mahkota  industri  manufaktur.  Eksistensi  teknologi  kereta  api  Tiongkok cukup  populer  di  dunia  sehingga  Thailand  mempercayakan  pengembangan  HSR kepada  Tiongkok.  Sejauh  ini  Pemerintah  Tiongkok  telah  mengerahkan  lebih  dari 10.000  ilmuwan  dan  insinyur  untuk  mengembangkan  teknologi  HSR.  Hal  tersebut
menjadikan  Tiongkok menjadi negara asal  HSR bagi lebih dari 50 persen  dari total HSR dunia (Cai, 2017).
Keuntungan  Tiongkok  investasi  di  ECC  juga  diungkapkan  oleh  salah  satu investor  asal  Tiongkok,  Mr.  Pipit  Aneaknithi  selaku  presiden  bank  Kasikornbank dalam  sebuah  seminar  bahwa  BRI  Tiongkok  adalah  strategi  utama  untuk menghubungkan Tiongkok dengan banyak negara dan mempromosikan perdagangan internasional  serta  kerja  sama  investasi.  Di  bawah  skema  BRI,  bisnis  Tiongkok dibantu untuk memperluas investasi mereka di luar negeri. Sementara Asia Tenggara adalah salah satu lokasi strategis investasi Tiongkok, dan Thailand adalah bagian dari Asia  Tenggara  yang  menjadi  penerima  investasi  paling  potensial  dikarenakan  letak lokasi  geografisnya  yang  menguntungkan  sehingga  hubungan  investasi  Tiongkok dan  Thailand  akan  berfungsi  sebagai  jembatan  antara  Tiongkok  dan  organisasi regional  Asia  Tenggara, Association  of  Southeast  Asia  Nations (ASEAN).
Implementasi  program  ECC  dianggap  selaras  dengan  kebijakan  BRI  Tiongkok  dan akomodatif  untuk  sebuah  kolaborasi  antara  negara  maupun  organisasi  regional (Kasikornbank, 2018).
3. Leadership:  Sifat  Xi  Jinping  yang  Oportunis  dan  Gaya  Kepemipimpinan Sentralistik di Pemerintahan Tiongkok.
Kemajuan negara Tiongkok sebagai negara adidaya dunia bahkan superpower khususnya  dalam  konteks  geoekonomi,  tidak  lepas  dari  faktor  kepemimpinan  Xi Jinping.  Sejak  kepemimpinan  Xi  Jinping  tahun  2013,  Tiongkok  telah  meluncurkan beberapa  enigma  Tiongkok  sebagai  bentuk  strategi  kebijakan  luar  negerinya  seperti New form of Great Power relationship, The relationship with neighboring countries dan  Theone  belt  one  road  initiative (OBOR)  yang  saat  ini  dikenal  dengan  BRI (Ferdinand, 2016).
Berubahnya  investasi  Tiongkok  di  Thailand  dari  pembangunan  kra  kanal  dan HSR  di  Thailand  Utara  ke  ECC  di  Thailand  Timur,  tidak  terlepas  dari  sifat  Xi Jinping  yang  oportunis  atau  berusaha  memaksimalkan  peluang  untuk  memperoleh keuntungan  sebesar-besarnya.  Transformasi  arah  kebijakan  investasi  proyek  Kra Kanal dan HSR ke investasi pada proyek ECC dianggap sebagai upaya yang praktis untuk  mendapatkan  peluang  lebih  besar  untuk  turut  serta  dalam  lingkar perekonomian kawasan Asia Tenggara. Xi Jinping menganggap investasi pada EEC adalah  upaya  mewujudkan “Bridge  between  China  and  ASEAN”. Presiden  Xi Jinping  juga  menegaskan  bahwa  Tiongkok  akan  selalu  membantu  dan  mendorong Thailand  dalam  upaya  menjaga  stabilitas  ekonomi  nasionalnya.  Tiongkok  bersedia bekerja  sama  dengan  pihak  Thailand  untuk  memperkuat  penyelarasan  strategi pembangunan  kedua  negara  dan  memajukan  kerja  sama melalui  skema  BRI  berupa pengadaan HSR Tiongkok-Thailand serta membantu mempromosikan ECC (Xinhua News Agency, 2019). Selain itu Xi Jinping juga menyatakan bahwa Thailand dapat memainkan  peran  penting  di  kawasan  Asia  Tenggara  dan  dapat  memperoleh
keuntungan  jangka  panjang  dari  BRI.  Sebagai  konsiderasi  untuk  menjadi  negara dengan  kekuatan  ekonomi  terbesar,  Xi  Jinping  membutuhkan  Thailand.  Sehingga tindakan  persuasif  dalam  bentuk  kebijakan  ramah  investor  yang  ditawarkan pemerintah  Thailand  diterima  dengan  baik  oleh  Xi  Jinping.  Alasan  mengapa  Xi Jinping  membutuhkan  Thailand  dikarenakan  letaknya  yang  sangat  strategis  di kawasan Asia Tenggara.
Faktor  kedua  adalah  gaya  kepemimpinan  kedua  Xi  Jinping  yang  sentralistik. Mengingat  bahwa  Tiongkok  adalah  negara  komunis,  pengaruh  Xi  Jinping  sebagai orang  nomor  satu  di  Tiongkok  dalam  kebijakan  negara  sangatlah  kuat. Kedudukannya  sebagai  aktor  politik  sentral  di  pemerintahannya  dibuktikan  dengan kebijakan-kebijakannya  bahkan  di  200  hari  pertamanya  menjabat,  Xi  Jinping mengeluarkan  kebijakan  yang  luar  biasa  dan  menerapkan  perubahan  dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam beberapa minggu, Xi Jinping telah melabeli Tiongkok dengan slogan China dream serta menetapkan aturan baru yang ketat yang mengatur  perilaku  para  pejabat,  dan  menetapkan  pemikiran  apa  saja  yang  bisa  dan tidak dibisa dibahas. Hal ini yang membuat kebijakan dan perilaku para pejabat pada pemerintahnya diatur dan diputuskan oleh Xi Jinping (McGregor, 2019).
Kepemimpinan  sentralistik  Xi  Jinping  ditunjang  dengan  tekad  dan  semangat yang  besar  untuk  kemajuan  Tiongkok.  Xi  Jinping  merupakan  pemimpin  yang memiliki  tekad  yang  besar  untuk  mempercepat  pembangunan  ekonomi  dan kesejahteraan bangsanya atau kesejahteraan negara-negara yang akan terlibat dalam mewujudkan Zhongguo Meng (Impian Tiongkok). Seperti pada pernyataannya pada acara Pameran Jalan Kebenaran yang menyatakan bahwa:
“…Menurut  saya,  mewujudkan  kebangkitan  besar  bangsa  Tiongkok merupakan impian terbesar saya pada abad ini…” (Wang, 2012).
Pernyataan  tersebut  menunjukkan  bahwa  Xi  Jinping  akan  melakukan  upaya apapun  untuk  meningkatkan ekonomi  bangsanya  dan  bangsa lain  melalui  kebijakan Yidau  Yilu  atau  Satu  Sabuk,  Satu  Jalur  yang  lebih  dikenal  saat  ini  dengan  sebutan BRI.
Sentralisasi kekuasaan di bawah kepemimpinan Xi Jinping yang dimaksudkan adalah  upaya  untuk  mendorong  majunya  suatu  agenda  dan  menghindari penyelewengan  yang  akan  dilakukan  oleh  anggota  organisasi.  Oleh  karena  itu,  Xi Jinping  membuat  dirinya  menjadi  pusat  kekuasaan  baik  di  pemerintahan,  di  Partai Komunis,  maupun  dalam  militer  negara (Martin  &  Cohen,  2014) .  Sentralisasi kekuasaan yang dilakukan Xi Jinping sebagai upaya untuk membatasi kepentingan- kepentingan  terselubung  dan  meningkatkan  perannya  sendiri  dalam  proses pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan sentral ini membuat Xi Jinping sebagai penentu  dalam  mengambil  sebuah  keputusan.  Hal  ini  dikarenakan,  semua  proses akan berakhir pada dirinya yang menduduki jabatan tertinggi di Tiongkok, mulai dari ketua partai komunis, kepala militer dan presiden. Semua keputusan baik dari sektor ekonomi,  kebijakan  hingga  militer,  seluruhnya  akan  ditentukan  oleh  Xi  Jinping,
termasuk dalam kasus menentukan lokasi investasi Tiongkok dari Thailand Utara ke proyek ECC Thailand Timur.
Berdasarkan  beberapa  pemaparan  di  atas,  penulis  menyimpulkan  bahwa perubahan  investasi  dari  proyek  kra  kanal  dan  HSR  di  Thailand  Utara  ke  proyek ECC  di  Thailand  Timur  dipengaruhi  oleh  sifat  oportunis  Xi  Jinping  yang  melihat bahwa proyek ECC dapat memberikan keuntungan dan manfaat yang lebih besar dari proyek  kra  kanal  dan  HSR  di  Thailand  Utara.  Faktor  kedua  adalah  sentralistik. Keputusan  perubahan  investasi  menjadi  keputusan  Xi  Jinping  sebagai  aktor  sentral dan  orang  nomor  satu  di  Tiongkok  sehingga  para  bawahannya  harus  menuruti keputusan  Xi  Jinping  tersebut.    Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  yang  digunkana adalah  eksplanatif.  Metode  pengumpulan  datanya  dilakukan  melalui  sebuah  studi kepustakaan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  teori  kebijakan  luar  negeri  model  adaptif  yang  menggunakan  3 variabel  yakni  external  change,  structural  change  dan  kepemimpinan,  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  perubahan  investasi  Tiongkok  di  Thailand  dipengaruhi  oleh  tiga faktor. Pertama, kebijakan ramah investor untuk Tiongkok dalam ECC seperti kebijakan istimewa  terkait  pajak,  penyewaan  tanah dan  kelonggaran  visa  bisnis  yang  ditawarkan oleh Thailand untuk Tiongkok berhasil memikat Tiongkok untuk berinvestasi di ECC. Kedua,  adanya  perubahan  skema  BRI  Tiongkok  pasca  forum  II  menghasilkan  sebuah kebijakan perubahan fokus BRI di Thailand dari pemanfaatan sumber daya alam seperti pertanian  ke  pengembangan  kota  dan  industrialisasi  yang  modern.  Ketiga,  pengaruh sifat  presiden  Xi  Jinping  yang  oportunis  dan  kepemimpinan  yang  sentralistik.  Xi Jinping yang oportunis melihat bahwa proyek ECC dapat memberikan keuntungan dan manfaat  yang  lebih  besar  dari  proyek  kra  kanal  dan  HSR  di  Thailand  Utara.  Faktor kedua  adalah  gaya  kepemimpinan  yang  sentralistik.  Keputusan  perubahan  investasi menjadi  keputusan  Xi  Jinping  sebagai  aktor  sentral  dalam  pemerintahan  dan  orang nomor satu di sistem pemerintahan Tiongkok sehingga para bawahannya harus menuruti keputusan Xi Jinping tersebut.

## BIBLIOGRAFI
Cai, Peter. (2017). Understanding China’s belt and road initiative . Google Scholar
Derudder, Ben, Liu, Xingjian, & Kunaka, Charles. (2018). Connectivity along overland corridors of the belt and road initiative . Google Scholar
Dunseith, B. (2018). ASEAN Brefing, Thailand’s Eastern Economic Corridor . Retrieved from https://www.aseanbriefing.com/news/thailand-eastern-economiccorridor/%3E
Erokhin,  Vasilii,  &  Gao,  Tianming.  (2018).  Competitive  Advantages  of  China’s Agricultural Exports in the Outward-Looking Belt and Road Initiative. In China’s Belt and Road Initiative (pp. 265–285). Springer. Google Scholar
Ferdinand,  Peter.  (2016).  Westward  ho—the  China  dream  and  ‘one  belt,  one  road’: Chinese  foreign  policy  under  Xi  Jinping. International  Affairs , 92 (4),  941–957. Google Scholar
Investment, Thailand Board of. (2017). BOI’s Investment Promotion in the EEC .
Kasikornbank. (2018). Belt and Road-Eastern Economic Corriodor Seminar Summary .

## Google Scholar
Larasati, A. (2022). 10 Proyek Besar Belt and Road Initiative China .
Martin,  Peter,  &  Cohen,  David.  (2014).  Inside  Xi  Jinping’s  Reform  Strategy. The National Interest . Google Scholar
McGregor,  R.  (2019). Tokoh  Otoriter  Dunia:  Xi  Jinping,  Komunis  yang  Ambisius .

## Google Scholar
Mulenga,  G.  (2013). Developing  Economic  Corridors  In  Africa  Rationale  for  the Participation  of  the  African  Development  Bank .  African  Development  Bank Group.
Murat,  Guuml;  l.  (2009).  The  concept  of  change  and  James  N.  Rosenau:  Still international  relations? African  Journal  of  Political  Science  and  International Relations , 3 (5), 199–207. Google Scholar
Phuangketkeow,  Sihasak.  (2020). Thailand’s  Eastern  Economic  Corridor:  A  Bold Strategic Move . Google Scholar
Prnewswire.com.  (2018). Thailand  Targets  to  Connect  Belt  and  Road  Initiative  and EEC  to  Boost  Investment  Opportunities  in  ASEAN .  Retrieved  from https://www.prnewswire.com/news-releases/thailand-targets-to-connect-belt-and- road-initiative-and-eec-to-boost-investment-opportunities-in-asean-
300702545.html.
Punyaratabandhu,  Piratorn,  &  Swaspitchayaskun,  Jiranuwat.  (2018).  The  political economy  of  China–Thailand  development  under  the  one  belt  one  road  initiative: Challenges  and  opportunities. The  Chinese  Economy , 51 (4),  333–341. Google Scholar
Rosenau, James N. (1976). In search of global patterns . Free Press. Google Scholar
Thailand  Board  of  Investment.  (2017). Opportunity  Thailand  Innovation-Driven Economy. BOI Brochure, 1-2 . Retrieved from https://www.slideshare.net/boinyc/opportunity-thailand-innovationdriven-economy
Wang,  Zhongguo  G.  X.  (2012). Sambutan  Xi  Jinping  dalam  Pameran  bertajuk  Jalan Kebenaran .
Wengkiat, P. (2018). Thailand Woos Chinese Investment for Major Industrial Revamp .
Xinhua  News  Agency.  (2019). Chinese  OM  Pledges  Support  for  Thailand’s  Eastern Economic Corriodor .
Yudilla,  Artha.  (2019).  Kerjasama  Indonesia  Cina  Dalam  Belt  And  Road  Initiative Analisa  Peluang  Dan  Ancaman  Untuk  Indonesia. Journal  of  Diplomacy  and International Studies , 2 (01), 52–65. Google Scholar
Zhang, W, Alon, I & Lattemann, C. (2019). China’s Belt and Road Initiative: Changing the Rules of Globalization . London: Palgrave Macmillan.

## Copyright holder:
Puguh Toko Arisanto, Andi Dias Astiza Nasrum (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: