AGAMA DALAM  MASYARAKAT MODERN:

## PANDANGAN JÜRGEN HABERMAS

## Mahfudz Junaedi
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur`an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo mahfudzjunaedi@unsiq.ac.id

## Abstrak:
Agama  dalam  ruang  publik  dan  Agama  dalam  masyarakat  modern  dalam pemikiran Jürgen Habermas merupakan dua sisi yang berbeda, tetapi memiliki substansi  yang  sama,  di  mana  agama  ditempatkan  pada  ruang  publik  bukan pada ruang privat. Masyarakat modern yang selalu ditandai dengan demokrasi, sekularisasi, dan pluralisme menempatkan agama pada posisi untuk dilakukan pembacaan  lain  dan  pendekatan  pada  interpretasi  yang  mengikuti perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  peradaban  modern.  Diferensiasi fungsional yang mendorong ke arah individualisasi agama tidak secara niscaya mengimplikasikan hilangnya pengaruh dan relevansi agama, baik dalam arena politik, budaya masyarakat, maupun tingkah laku sehari-hari.
Keyword:  Agama,  ruang  publik,  masyarakat  modern,  sekularisasi,    liberalisme, fundamentalisme.

## A. Pendahuluan
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tak dapat dipisahkan dari masyarakat dan  kebudayaan  di  mana  ia  tumbuh.  Pengetahuan  hanya  bisa  berkembang  bila  ada “kesadaran”  untuk  mengembangkan,  memanfaatkan  dan  memaknainya  dalam  kehidupan sehari-hari.  Karenanya,  pengetahuan  tidak  hanya  persoalan  epistemologis,  tetapi  juga persoalan  sosial  dan  kebudayaan.  Dalam  konteks  sosial,  pengetahuan  dikatakan “dikonstruksi secara sosial’ (social construction of knowledge). Dengan perkataan lain, struktur sosial,  mentalitas  dan  nilai-nilai  budaya  yang  tumbuh  di  dalam  sebuah  masyarakat  sangat menentukan  bentuk,  pertumbuhan  dan  arah  perkembangan  pengetahuan.  Relevan  dengan apa  yang  terjadi  pada  kondisi  sekarang  ini,  terutama  agama  dan  masyarakat,  diibaratkan seperti ikan dan air, keduanya tidak dapat dipisahkan. Masih relevankah sekarang membahas agama di ruang publik atau masyarakat modern sekarang ini?, untuk membahas pertanyaan tersebut, salah satunya adalah pandangan Jurgen Habermas.
Perhatian pemikir filsafat modern Jüergen Habermas 1 akan pentingnya peran agama dalam masyarakat semakin bertambah akhir-akhir ini. Hal ini diungkapkan dalam pidatonya ketika  ia  mendapat  penghargaan  dari  “Friedenspreis  des  deutschen  Buchhandels”  (Hadiah Perdamain dari Perhimpunan Toko Buku Jerman). Pidato ini diprovokasi oleh  peristiwa 11 September 2001 dan mengangkat tema lama tentang hubungan antara iman dan pengetahuan (faith and knowledge), dan peristiwa tersebut terjadi di antaranya atas keyakinan agama sebagai bentuk  dari  faham  fundamentalisme  yang  tidak  menginginkan  pada  sekularisasi  dan modernitas. 2 Habermas  berpendapat,  aksi  terorisme  pada  tanggal  11  September  2001 merupakan  salah satu  ungkapan  dan  tindakan nyata  ketegangan antara  iman  (agama)  dan ilmu pengetahuan (modernitas-sekular) pada masyarakat atau pada dunia sekular. Iman dan Ilmu pengetahuan, agama dan sekularisasi seolah-olah merupakan dua kekuatan yang tidak pernah bertemu dan saling menghilangkan atau meniadakan.

## B. Liberalisme versus Fundamentalisme.
Serangan  11  September 2001  telah  melahirkan format baru  hubungan  politik  dunia. Dunia seakan dikotak-kotakkan atas kaum liberalis dan kaum fundamentalis. Kaum liberalis yang  diwakili  oleh  negara-negara  Eropa  dan  Amerika  Serikat  mengagung-agungkan kebebasan.  Karenanya  mereka  berusaha  menyebarluaskan  paham  tersebut  dalam  berbagai bentuk mulai dari bidang politik, ekonomi, pendidikan dan berbagai bidang lainnya. Mereka berpikir bahwa apa yang dihidupi dan dikonsepkan atau dilahirkan di Eropa atau Amerika dapat  diterapkan  di  negara-negara  lain  (luar  Eropa  dan  Amerika).  Sementara  kaum fundamentalis yang diwakili para teroris tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya dan
1 Jüergen Habermas dan pandangannya dalam ceramah  yang diadakan oleh Akademi Katolik di München pada 19 Januari 2004. Dua pembicara utama dalam seminar tersebut adalab Jürgen Habermas  dan Joseph Ratzinger yang waktu itu adalah Ketua Kongregasi Ajaran Iman Gereja Roma katolik, ceramah Habermas dengan tema:  Batas antara Iman  dan  Pengetahum.  Tentang  pengaruh  historis  dan  Makna  aktual  dari  Filsafat  Agama  Kant.  Ketiga,  ceramah Habermas  tersebut  mendapat  tanggapan  antusias  dari  berbagai  kalangan  yang  menaruh  perhatian  pada  agama  dan kedudukan serta perannya dalam masyarakat demokratis-sekular.
2 Samuel P. Huntington,  Benturan Antar peradaban dan Masa Depan Politik Dunia,  Yogyakarta: Qalam, 2003, hlm. 36-37
tradisi.  Karenanya  mereka  tidak  menginginkan  atau  meniru  antipati  terhadap  berbagai kemajuan  (modernitas)  yang  dimotori  oleh  negara-negara  penganut  paham  liberal.  Sikap resisten  yang  kuat  pada  diri  kaum  fundamentalis  pada  gilirannya  tidak  dapat  bertahan dengan berbagai kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, maupun pendidikan. Karena mereka tidak dapat menghindar dari pengaruh-pengaruhnya.
Berbagai  kemajuan  yang  merupakan  ekspansi  gaya  baru  di  era  modern  yang dilakukan  oleh  negara-negara  liberal  menimbulkan  berbagai  ekses.  Berbagai  persoalan tersebut muncul karena negara-negara liberal menguasai pasar ekonomi yang turut menyeret dan  memaksa  negara-negara  yang  belum  berkembang  untuk  mengikuti  manuver  pasar ekonomi liberal (neoliberalisme) tersebut. Sedangkan negara-negara yang belum siap untuk terjun ke dalam ekonomi liberal tersebut menjadi korban yang memunculkan sikap penolakan atas  modernitas.  Maka  di  sini  terjadi  benturan  budaya  dan  peradaban  yang  melahirkan konflik-konflik berskala tinggi.
Semakin menguatnya dominasi negara dunia pertama dalam bidang ekonomi, maka, negara-negara  dalam  dunia  ketiga  merasa  teralienasi  karena  tidak  mampu  masuk  dalam persaingan  global  seperti  itu.  Proses  modernisasi  ekonomi  tersebut  mengakibatkan tercabutnya masyarakat pada negara-negara dunia ketiga dari akar-akar identitas lokal yang telah ditanam sejak lama. Ketercabutan tersebut menyisakan ruang kosong yang kemudian diisi oleh identitas agama yang nyata dalam gerakan berlabelkan fundamentalisme. Dan bukti nyata dalam benturan peradaban tersebut berpuncak pada peristiwa penyerangan terhadap menara kembar WTC. Apa yang terlihat jelas bagi teroris (jihad) bahwa sebelum 11 September, yang menanggung akibat ekonomi dari sebuah anarki internasional yang tidak demokratis dan berada di luar jangkauan kedaulatan demokrasi adalah bahwa sementara banyak orang di dunia pertama mendapat keuntungan dari pasar bebas dalam bentuk kapital, tenaga kerja dan produk, pasar-pasar anarkis ini membiarkan sebagaian besar rakyat di dunia ketiga tidak terlindungi. Persoalan inilah yang menciptakan jurang antara dunia pertama (negara-negara Eropa dan Amerika) dengan negara-negara dunia ketiga (khususnya negara yang melahirkan teroris).  Dapat  dikatakan  bahwa  penyerangan  11  September  2001  merupakan  puncak kebencian para teroris terhadap Amerika. Para teroris yang digawangi oleh Osama Bin Laden bertanggung  jawab  atas  serangan  tersebut  dan  serangan  tersebut  merupakan  sebuah perwujudan ideologi eksplisit atas penolakan terhadap modernits dan sekularitas. 3 Peristiwa penyerangan  ini  meminta  perhatian  banyak  pihak.  Tidak  sedikit  diskusi  terjadi  untuk membahas penyebab serangan tersebut ataupun untuk meminta pendapat terhadap serangan bereskalasi tinggi tersebut. Hal tersebut juga tidak luput dari perhatian seorang filsuf politik besar abad ini, Juergen Habermas 4 yang memberikan fokus pada agama dalam ruang publik (religion in the public sphere).
3 Fundamentalisme yang mencirikan gerakan kaum teroris tidak mengenal kompromi. Hal ini disebabkan karena suatu ketakutan akan tercabutnya gaya-gaya hidup kaum tradisional. Ketakutan tersebut tidak lain akibat dari ekspansi investasi asing yang langsung yang didominasi oleh negara-negara Eropa.
4 kosepsi tentang  civil society harus dilihat pada the public sphere (ruang publik yang bebas) di mana setiap individu warga  negara  dapat  dan  berhak  melakukan  kegiatan  secara  merdeka  dalam  menyampaikan  pendapat,  berserikat, berkumpul serta mempublikasikanpenerbitan yang berkenaan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Ruang publik
Menurut Habermas seruan perang terhadap teroris merupakan suatu kekeliruan besar secara  normatif  dan  pragmatis.  Secara  normatif  ia  mengangkat  penjahat  tersebut  ke  status musuh perang dan secara pragmatis kita tidak dapat melancarkan perang terhadap sebuah jaringan jika istilah perang harus mempertahankan suatu arti tertentu yang mana pun. Aksi teroris ke WTC yang menewaskan banyak orang menjadi tanda lahirnya masalah sosial yang baru  di  era-modern.  Di  tengah  kemajuan  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan  suatu fundamentalisme juga tumbuh. Dengan demikian keduanya ada berdampingan. Modernitas yang ditandai dengan kemajuan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan membawa relasi  yang  buruk  dengan  kaum  fundamentalisme.  Ketiadaan  diskursus  antara  keduanya menimbulkan distorsi komunikasi yang berpuncak pada tragedi tersebut. Jürgen Habermas berpendapat,  bahwa  seluruh  permasalahan  sosial  yang  timbul  diakibatkan  oleh  satu  sebab yang sebenarnya sangat sederhana, yakni karena distorsi komunikasi, atau karena terjadinya “gangguan”  terhadap  proses  komunikasi,  sehingga  yang  tercipta  bukanlah  konsensus ataupun saling pengertian, melainkan prasangka dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, solusi dari  berbagai  bentuk  problem  sosial  adalah  dengan  menciptakan  proses  komunikasi  yang bebas distorsi.
Pergumulan  dengan  “teori  interaksi  komunikatif”  Habermas  menyingkapkan beberapa peluang bagi dialog antar budaya, agama, 5 dan juga ilmu pengetahuan yang menjadi persoalan  masyarakat  modern.  Dialog  seperti  itu  diharapkan  tidak  menghasilkan keterpinggiran agama dari kehidupan sosial, tapi melahirkan rasa saling menghargai peran dan  posisi  masing-masing  guna  membangun  sebuah  masyarakat  yang  lebih  manusiawi, 6 demokratis  dan  menghargai  hak-hak  asasi  manusia.  Agama  dan  modernitas  sering diperlawankan.  Modernitas  dianggap  anti-tesis  agama.  Pendapat  semacam  ini  lambat  laun terbantahkan oleh fakta bahwa agama ternyata masih hidup di mana-mana. Agama hidup di tengah modernitas. Apa yang salah? Agama adalah bagian dari perkembangan manusia itu sendiri.  Ia  adalah  salah  satu  bentuk  evolusi  pemikiran  manusia.  Agama  adalah  kategori universal dari pengalaman manusia.  Dalam kaitannya dengan modernitas, agama tidak mesti diperlawankan. Agama adalah bagian dari modernitas itu sendiri. Untuk itu, dialog rasional merupakan  salah  satu  basis  penting  guna  mewujudkan  kehidupan  bersama  secara  damai antar  umat  manusia  dengan  latar  belakang  asal,  iman,  bahasa  dan  budaya  yang  berbeda- beda. 7 Bukan bahasa senjata, melainkan senjata bahasa yang dibutuhkan. Dan senjata bahasa
dapat diartikan sebagai wilayah bebas semua warga negara memiliki akses penuh dalam kegiatan yang bersifat publik. Model  dan  panangan  Habermas  dalam  civil  society  sama  dengan  mazhab  Gramscian  dan  Tocquevillian  dalam memberikan  inspirasi  pembentukan  demokrasi,  sebagai  prasyarat  mutlak  dalam  pembentukan  civi  socierty.  lihat  M. Dawan Rahardjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Pedrubahan Sosial, Jakarta, LP3ES, 1999
5 Habermar memberikan model pertama ia namakan Verdrängungsmodell. Menurut paradigma ini, agama dalam masyarakat  modern  akan  lenyap  dan  posisinya  akan  digantikan  oleh  ilmu  pengetahuan  dan  ideologi  kemajuan masyarakat modern. Model yang kedua dikenal sebagai Enteignungsmodell. Di sini, sekularisasi dan modernitas dianggap sebagai musuh agama kerena ia telah melahirkan kejahatan-kejahatan moral. Para pelaku aksi teroris 11 September 2001 bertolak dari pemahaman seperti ini tentang sekularisasi dan ingin membangun kembali “moralitas” agama dengan jalan kekerasan
6 Meminjam  istilah  yang dipakai oleh M. Amin Abdullah: “Humanisme Religius versus Humanisme  Sekular Menuju sebuah Humanisme Spiritual….” Lihat: Abu Hafsin (ed.), Islam dan Humanisme Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal. Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm.  186 -203
7 Mansour Fakih, Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik, Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011, hlm. 58-63
itu tidak pernah boleh digunakan untuk mematikan lawan. Dialog tidak boleh menghasilkan kubu yang kalah dan yang menang. Tujuan dialog adalah menjelaskan rasionalitas kehidupan bersama sehingga semua orang bisa setuju atau mencapai sebuah konsensus rasional.
Maraknya aksi terorisme yang bernuansa agama akhir-akhir ini, termasuk di negeri kita,  menantang  kita  untuk  merefleksikan  dan  merumuskan  kembali  posisi  dan  makna agama-agama dalam dunia modern yang kian tersekularisasi. Sekularisasi terungkap antara lain  dalam  fenomena  kian  terdesaknya  agama  ke  dalam  ruang  privat.  Agama  tidak  punya peran lagi di ruang publik seperti halnya dalam teokrasi. Urusan publik menjadi tanggung jawab negara 8 . Di Barat, lembaga-lembaga agama seperti gereja tidak lagi menempati posisi sentral  dalam  masyarakat.  Suara-suara  lembaga  agama  menyangkut  dampak  etis  dari persoalan-persoalan publik seperti aborsi, euthanasia, kurang mendapat respons yang wajar dari negara. Tugas untuk mencari solusi atas masalah-masalah ini mulai diambil alih oleh ilmu pengetahuan.  Keterpinggiran  agama  dalam  masyarakat  modern  melahirkan  konflik  antara agama  dan  ilmu  pengetahuan.  Sekularisasi  dipandang  sebagai  musuh  agama.  Betulkah demikian?  Atau  adakah  alternatif  lain  yang  bisa  ditawarkan  untuk  menyelesaikan  konflik tersebut?

## C. Agama dan Akal
Diskursus  tentang  agama  dan  kedudukan  serta    perannya  dalam  masyarakat demokratis-sekular serta bagaimana peran ilmu pengetahuan dalam dunia modern ini dapat dilihat dari pandangan sosok seorang filsafat kontemporer Juergen Habermas yang  berangkat dari  pertanyaan  termasyur  yang  dikemukakan  Ernst  Wolfgang  Bockenforde 9 pada pertengahan  tahun  1960-an:  "Does  the  free,  secularized  state  exist  on  the  basis  of  normative presuppositions that itself cannot guarantee” Atau kalau dipertajam lagi, pertanyaannya menjadi: Apakah  sistem  negara  demokratis-sekular  mampu  dari  kekuatannya  sendiri  terus memperbarui  pengandaian-pengandaian  normatif  yang  diperlukan  untuk  bertahan? Tidakkah untuk itu ia tergantung pada kekayaan tradisi-tradisi kolektif Etis-religius? 10
Konsep  negara  demokratis-sekular  yang  dimaksud  di  sini  mengacu  pada  bentuk khusus dari liberalisme, yaitu paham republikanisme kantian. Paham ini meletakkan dasar- dasar normatif bagi negara demokratis tidak dengan mengacu pada tradisi religius tertentu dan  tidakpula  berdasarkan  paham  metafisika  tertentu.  Justifikasi  yang  diberikan  dilandasi
8 Lukman  S.  Thahir,  “Ke  Arah  Pembentukan  Teori  Pembe basan  Dalam  Islam  (Etika  Diskursus  Jurgen Habermas)” dalam buku: Studi Islam Interdisipliner: Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologis, dan Sejarah, Yogjakarta: Qirtas, 2004, hlm.  77-84
9 Dikutip oleh Habermas dalam artikelnya "Pre-political Foundations of the Democratic Constimtion State?" dalam Jürgen Habermas / Joseph Ratzinger, Dialectics of Secularisation, hlm.. 21-52, khususnya  hlm.. 21.
10 Sebagian tanggapan dimuat bersama terjemahan diskusi Habermas dan Ratzinger dalam Paul Budi Kleden dan Adrianus  Sunarko  (eds.),  Dialektika  Sekularisasi:  Diskusi  Habermas – Ratzinger  dan  Tanggapan,  Yogyakarta:  Penerbit Lamalera (kerjasama dengan Penerbit Ledalero), 2010.  Tanggapan dan versi terjemahan lain juga diterbitkan dalam Giancarlo Bosetti (ed.), Iman Melawan Nalar: Perdebatan Joseph Ratzinger melawan Jürgen Habermas, Yogyakarta: Kanisius, 2009. Lihat juga teks pidato Studium Generale Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta 16  Agustus 2010, oleh Ignas Kleden, “Masyarakat Post-Secular : Tuntutan Aktualisasi Relasi Akal dan Iman”, dimuat dalam BASIS, No. 09 – 10, Tahun ke-59, 2010, h. 4 – 11. Pidato Ignas Kleden itu sudah memberi ringkasan menyeluruh jalannya dialog Habermas-Ratzinger, sehingga saya tidak perlu masuk lebih rinci ke dalam dialog itu sendiri, tetapi mengambil beberapa rajutan tematisnya untuk mengembangkan lebih jauh gagasan tentang post-secular.
pandangan filosofis yang bersifat post-metafisika. "This theory is in the tradition of a rational law that renounces the strong cosmological or salvation-historical assumptions of the classical and religious theories  of  the  natural  law.” 11 Peran  sejarah  teologi  Kristiani  Abad  Pertengahan,  khususnya skolastisme  Spanyol,  bagi  lahirnya  paham  tentang  hak  asasi  manusia  tentu  saja  tidak disangkal.  Tetapi  basis  sesungguhnya  bagi  legitimasi  negara  hukum  demokratis  modern diambil dari pernikiran filosofis (profan) dari abad ke-I7 dan ke-18.
Pendasaran kognitif  bagi legitimasi yang dimaksud itu paling tidak meliputi dua hal berikut.  Pertama,  proses  demokratis  bagi  penentuan  hukum  harus  bersifat  "inclusive"  dan "discursive". Kalau demikian, dapat diandaikan bahwa hasilnya secara rasional akan dapat diterima.  Kedua,  proses  demokratis  itu  sekaligus  berjalan  bersamaan  dengan  prinsip pengakuan  atas  hak  asasi  manusia.  Artinya,  dalam  proses  penentuan  hukum  secara demokratis  itu  dituntut,  bahwa  "the  basic  liberal  and  political  rights"  setiap  orang  sungguh terjamin. Kalau itu terlaksana, maka dapat diandaikan bahwa "the constitution of the liberal state can satisfy its own need for legitimacy in a self-sufficient manner….." 12 Persoalan menjadi sedikit berbeda kalau kita beralih dari tataran kognitif ke tataran motivasi. Yang dimaksudkan adalah bahwa  ada  sejumlah  hal  yang  diperlukan  bagi  berfungsinya  sebuah  negara  hukum- demokratis, tetapi tidak dapat dipaksakan oleh hukum. Memberikan suara dalam pemilihan umum serta solidaritas dengan satu sama lain adalah hal-hal yang perlu, tetapi tidak dapat dipaksakan  oleh  hukum.  Kesediaan  untuk  menolong  dan  membela  warga  yang  asing  dan anonim,  kesediaan  untuk  berkorban  bagi  kepentingan  banyak  orang  adalah  perlu,  tetapi hanya dapat disarankan, dianjurkan, tidak dapat dipaksakan. "This is why political virtues ... are essential if a democracy is to exist." 13
Tetapi untuk itupun - demikian Habermas - negara hukum-demokratis modern tidak perlu berpaling pada sumber lain. Kalau berjalan dengan baik dan ideal, praksis demokrasi dapat  mengembangkan  dinamika  politisnya  sendiri  yang  diperlukan  untuk  memenuhi kebutuhan tersebut. Akan tetapi masalah yang dihadapi jauh lebih serius. Modernisasi secara keseluruhan  nampaknya  berjalan  salah  arah.  Dalam  proses  itu  solidaritas  yang  diperlukan bagi  berjalannya  negara  demokratis  (tetapi  tidak  dapat  &  paksakan  oleh  hukum)  nampak makin  tipis,  bahkan  lenyap.  Warga  masyarakat  berubah  menjadi  monade-monade  yang terisolasi satu sama lain, yang bertindak hanya demi kepentingan sendiri. Hak masing-masing dipakai sebagai senjata untuk saling melawan satu sama lain. Pada tataran yang lebih luas dan global  hal  itu  nampak  dalam  tidak  adanya  kontrol  politis  atas  dinamika  ekonomi  global. Habermas  menunjuk  khususnya  pada  kepentingan  pasar  yang  belum  mengalami demokratisasi sebagaimana halnya negara dan karena itu mendominasi wilayah kehidupan lain.  Proses  demokrasi  tidak  berjalan.  Dan  kalau  pun  masih  dapat  berfungsi  pada  tingkat nasional, seringkali tidak berdaya berhadapan dengan korporasi yang bergerak internasional, supra-nasional. "The dwindling of any genuine hope that the global community would be a creative
11 Jurgen Habermas, Pre-political Foundations,,,,,  hlm.  21
12 Jurgen Habermas, Pre-political Foundations,,,,,  hlm.  24
13 Jurgen Habermas, Pre-political Foundations,,,,,  hlm.  26-27
political force encourages the tendency to depolitize the citizen." 14 Ditambah dengan makin akutnya problem ketidakadilan sosial, jelaslah bahwa proyek modernisasi sedang ada dalam bahaya, berjalan pada rel yang keliru.
Pemecahan yang ditawarkan teori-teori postmodern ditolak Habermas, karena kritik mereka terhadap paham akal budi modern terlalu radikal. Mereka memandang masalah yang dihadapi  sebagai  "logical  outcome  of  the  program  of  a  self-destructive  intellectual  and  societal rationalization." 15 Juga  ditolak  Habermas  munculnya  kembali  sikap  skeptis  radikal  dari kalangan  Kristiani  atas  akal  budi  modern  yang  menawarkan  pemecahan  mudah  berbau fideistis, dengan mengatakan bahwa obat yang mujarab terletak pada orientasi religius pada yang  transenden.  Sebagaimana  jelas  juga  dari  berbagai  tulisan  lain,  Habermas  tetap  yakin berpegang  pada  sikap  untuk  meneruskan  proses  modernisasi,  tetapi  tentu  saja  dengan koreksi. Kritiknya terhadap akal budi modern tidak total. Di sini kiranya Habermas melihat perlunya memberi perhatian pada agama; bukan semata-mata sebagai fakta yang secara sosial ternyata masih ada. "Philosophy must take this phenomenon seriously from within….. as a cognitive challenge." 16
Karena itu perlulah filsafat mengembangkan sikap mau belajar dari agama "not only for functional reasons, but also . . . for substantial reason.” Dan itu sebenarnya bukan hal yang baru. Sejarah panjang perjumpaan kekristenan dengan Filsafat Yunani, menurut Habermas, tidak hanya menghasilkan teologi dogmatik dan helenisasi kekristenan. Sebaliknya, perjumpaan itu juga menyebabkan bahwa gagasan-gagasan Kristiani diterima dalam sistem-sistem pemikiran filosofis. Hal itu tampak dalam konsep-konsep normatif seperti: tanggungjawab, otonomi dan pembenaran, sejarah dan memoria, emansipasi dan pemenuhan, individualitas dan sosialitas, dan  lain-lain.  Memiliki  asal-usulnya  dalam  dunia  religius,  konsep-konsep  itu ditransformasikan, tanpa mengosongkan maknanya sama sekali. 17
Mengingat  terancamnya  nilai  solidaritas  oleh  karena  dominasi  kepentingan  pasar, perlulah  berdialog  dengan  segala  macam  sumber  kultural  yang  memiliki  potensi  untuk membangkitkan solidaritas. Seperti kemudian sering dikatakannya, Habermas menegaskan bahwa  berkaitan  dengan  itu  agama  memiliki  potensi  semantik  yang  masih  harus  digali. “Tradisi-tradisi religius adalah sumber, dari padanya akal budi… dapat menimba kekayaan, dan akal budi sekular memiliki kemampuan dan tugas untuk menerjemahkan isi dari tradisi religius ke dalam sistem bahasanya  sendiri.”
Baik dari pihak agama maupun dari pihak akal budi (common sense) sekular dituntut sikap  yang  tepat.  Di  satu  pihak,  dari  pihak  agama  dituntut  untuk  menepati  norma-norma
14 Jurgen Habermas, Pre-political Foundations,,,,,  hlm.  27-28
15 Jurgen Habermas, Pre-political Foundations,,,,,  hlm.  30
16 Jurgen Habermas, Pre-political Foundations,,,,,  hlm.  35-36
17 Meminjam  apa  yang  disampaikan  oleh  Ratzinger  menunjuk  pada  fakta  terorisme.  Selain  berbagai  faktor penyebab  yang  lain  adalah  memprihatinkan  bahwa  tindakan  teror  ternyata  diberi  legitimasi  moral.  Lebih  dari  itu, terorisme ternyata juga memiliki motif religius. Kalau demikian, Apakah agama itu sebuah kuasa yang menyembuhkan dan menyelamatkan? Atau lebih merupakan kuasa yang berasal dari jaman kuno dan berbahaya? Yang memiliki klaim yang keliru atas universalitas dan karena itu menyebabkan intoleransi dan teror? Tidakkah agama harus dituntun oleh akal  budi  dan  dibatasi  wewenangnya?  Tetapi  siapa  dan  bagaimana  dapat  melakun  kannya?  ...  Tidakkah  diatasinya agama secara bertahap harus  dilihat sebagai langkah maju kemanusiaan yang perlu, agar ia sampai pada jalan kebebasan dan toleransi yang universal.
proses demokratis serta memenuhi tuntutan refleksi akal budi modern. Berhadapan dengan kenyataan  perkembangan  pengetahuan,  posisi  netral  negara  serta  prinsip  kebebasan beragama,  agama  dituntut  melepaskan  klaim  sebagai  satu-satunya  pemilik  otoritas  untuk menafsirkan dan menentukan cara hidup yang legitim. Ini tidak berarti, bahwa agama dipaksa dikurung dalam ruang privat saja. Kemungkinan untuk memberi pengaruh bagi masyarakat tetap  terbuka.  Tetapi  hal  itu  hanya  dapat  dilakukan  dengan  mengikuti  proses  yang  tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Di situ akal budi dapat memainkan peran yang penting. Di lain pihak, akal budi sekular perlu berefleksi diri untuk makin menyadari pula keterbatasan-keterbatasannya. Keyakinan-keyakinan religius perlu diakui sebagai yang memiliki status epistemis yang sah dan tidak semata-mata dipandang sebagai yang irasional.
Mengingat  semua  itu  Ratzinger  sependapat  dengan  Habermas,  bahwa  akal  budi modern dan agama harus saling belajar satu sama lain. Masing-masing harus makin tahu akan batas-batasnya.  Agama  dan  akal  budi  bersama-sama  "dipanggil  untuk  saling  memurnikan dan menolong satu sama lain. Keduanya saling membutuhkan”. Menarik bahwa, Ratzinger mengingatkan tentang pentingnya dimensi interkulturalitas. Kendali memiliki pengaruh yang besar,  baik  akal  budi  sekular  Barat  maupun  tardisi  agama  dalam  kenyataannya  tidak universal. Maka keduanya perlu dibuka pula pada budaya-budaya yang lain sebagai bentuk dalam membentuk pluralisme dalam beragama 18 .

## D. Peran Moralitas Agama
Sebelum menggeluti konsep Habermas tentang kemungkinan dialog antar iman atau agama dengan ilmu pengetahuan dalam masyarakat modern, mungkin ada baiknya jika kita melihat  relevansi  teologis  pemikiran  Habermas  tentang  teori  komunikasi.  Habermas sesungguhnya  bukan  seorang  religius  meskipun  berasal  dari  latar  belakang  keluarga protestan.  Bahkan  ayahnya  adalah  seorang  pendeta  protestan  di  kota  kelahiran  Habermas, Gummersbach, Jerman.  Habermas menyebut dirinya, dengan meminjam ungkapan sosiolog Max Weber, sebagai seorang yang buta terhadap hal-hal religius (der religiös Unmusikalische). Ia juga menyangkal peran Tuhan sebagai dasar agama-agama. Kendati demikian, Habermas tetap mengakui peran agama untuk menciptakan arti dan makna kehidupan dalam sebuah dunia tersekularisasi selama modernitas belum menemukan alternatif lainnya.
Menurut Habermas kedua paradigma tentang sekularisasi di atas terlalu sempit dan bertentangan dengan kenyataan sebuah masyarakat “post-sekularisasi”, di mana agama dan ilmu pengetahuan bisa hidup dan berdampingan. Untuk menghubungkan kedua posisi ini, Habermas menganjurkan sebuah posisi menengah yang ia sebut Commonsense yang rasional, demokratis  dan  semakin  kuat.  Iman  yang  terungkap  dalam  agama  telah  menerjemahkan dirinya  ke  dalam  bahasa  ilmu  sekular.  Dengan  demikian,  iman  bersikap  terbuka  terhadap
18 Penyataan  Habermas,  bahwa  tradisi-tradisi  religius  monoteistis  memiliki  bahasa  yang  mempunyai  potens semantik yang tidak tergantikan…, dan perlu digali dan diterjem ahkan secara filosofis, karena kalau tidak suatu saat potensi  semantik  itu  tidak  akan  dapat  dimengerti  lagi.    Lihat:  Jiirgen  Habermas,  "Exkurs:  Transzendenz  voninnen, Transzendenz ins Diesseits 3'in Jiirgen Habermas, Texte uud Kontexte (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1992), SS. 127-156: 131. Dan,  Jiirgen Habermas, Nachmetaphyrisches Denken, S. 23.
setiap bentuk analisa kritis-rasional. Tapi itu saja belum cukup. Commonsense sebagai akal sehat  yang  menempati  posisi  menengah  tidak  bisa  secara  berat  sebelah  mendukung  ilmu pengetahuan dan mengabaikan peran agama. Ia juga harus terbuka terhadap isi agama. Agar dalam  setiap  usaha  menciptakan  konsensus  rasional, 19 tidak  meminggirkan  agama  secara tidak fair dari masyarakat umum dan tidak menutup sumber daya atau potensialitas agama bagi masyarakat sekular, maka pihak sekular pun harus tetap mempertahankan cita rasanya bagi daya artikulasi bahasa religius.  Dan karena batasan antara argumentasi religius dan ilmu pengetahuan sering kabur, maka dituntut kesediaan dari kedua belah pihak untuk melihat persoalan dari sudut pandang pihak lain. Habermas tidak menghendaki penyingkiran makna religius yang potensial secara sekuler, tapi coba menerjemahkannya ke dalam konsep modern.
Terlepas  apakah  seseorang  mengimani  ajaran  tentang  manusia  sebagai  citra  Allah, intuisi  yang  terkandung  di  dalamnya,  dapat  juga  dimengerti  oleh  orang  yang  buta  secara religius (der religiös Unmusikalische). Kebebasan cinta terungkap dalam rasa saling mengerti dan  menghargai.  Maka  manusia  sebagai  gambaran  Allah  mesti  bebas  untuk  membalas perhatian  dan  cinta  Allah.  Akan  tetapi  kebebasan  manusia  itu  tidak  boleh  meniadakan sifatnya  sebagai  makhluk  ciptaan.  “Allah  hanyalah  Àllah  bagi  manusia  bebas  sejauh perbedaan  absolut  antara  pencipta  dan  ciptaan  tidak  dihilangkan.”  Habermas memperlihatkan kebenaran ini sebagai berikut: Segala sesuatu yang diterjemahkan ke dalam permainan  bahasa  manusiawi  menjadi  objektif  dan  bisa  digambarkan,  tapi  tidak  mampu menggugah  rasa  dan  tanggung  jawab  subjek  dalam  lingkup  hidupnya.  Manusia  yang terobjektivasi adalah korban sebuah hubungan sebab-akibat. Ia bukan lagi subjek bebas yang secara  spontan  mampu  bertindak  secara  bertanggung  jawab.  Dan  di  sinilah  peran  agama dalam mayarakat modern: menyelamatkan manusia sebagai subjek bebas dan bertanggung jawab.
Peran ini hanya bisa dimainkan agama-agama jika mereka bersikap terbuka terhadap peran kritis-rasional ilmu pengetahuan. Keterbukaan merupakan sumber legitimasi agama- agama  dalam  sebuah  masyarakt  modern.  Habermas  juga  menyebutkan  sumber  legitimasi lainnya seperti kemampuan agama untuk berdialog dengan agama dan ideologi lain. Selain itu,  agama-agama  juga  harus  terbuka  terhadap  premis  sebuah  negara  hukum  yang mendasarkan dirinya pada moral sekuler. 20
Uraian  Habermas  tentang  agama  sangat  berorientasi  sosiologis.  Ia  coba  menguak makna dari setiap penyataan iman, mengomunikasikannya tanpa harus menentukan apakah
19 Habermas mengajarkan kita untuk selalu menempatkan kesepakatan legal-politis yang rasional sebagai sebuah otoritas yang lebih tinggi daripada relasi etnis, golongan, ras maupun agama. Di dalam negara dengan begitu banyak “bangsa”, ikatan yang paling mungkin diantara dua orang yang berasal dari latar belakang “bangsa” yang berbeda adalah ikatan legal politis, yang dibentuk melalui proses diskursus untuk mencapai kesepakatan yang rasional. Hanya dengan kesadaran semacam itulah masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai “bangsa” tapi satu “negara”, dapat tetap hidup bersama dengan stabil dan dinamis. Tesis ini disebut Habermas sebagai patriotisme konstitusional.
20 Meminjam  analisis  Habermas,  bahwa  di  dalam  masyarakat  modern  yang  plural,  norma-norma  sosial  yang diberlakukan hanya dapat meraih validitasnya dari akal budi manusia. Hanya norma-norma yang didasarkan pada akal budi manusialah yang dapat mengikat interaksi diskursif antara kelompok dan individu yang berbeda-beda di dalam masyarakat  plural.  Dalam  hal  ini,  Habermas  sependapat  dengan  John  Rawls,  yang  mengatakan  bahwa  di  dalam masyarakat plural, kesepakatan hanya dapat dicapai, jika masing-masing pihak mau menekan kepentingan kelompoknya masing-masing, dan mencari irisan di antara kepentingan mereka.
isi  iman  itu  benar  atau  tidak.  Meskipun  Habermas  tidak  menyentuh  persoalan  iman  itu sendiri, ia bisa menghantar kita mendekati batas, di mana kita mesti mengambil keputusan dalam hal  iman. Pemikiran Habermas  juga  merupakan  sumbangan besar bagi  dialog  antar agama  dan  ilmu  pengetahuan  demi  membangun  sebuah  masyarakat  bermoral  dan berkemanusiaan.  Oleh  karena  itu,  membicarakan  persoalan  pluralisme  dan  dialog  antar- agama  adalah  setua  usia  manusia  dan  selamanya  akan  ada,  tapi  cara  dan  metode  manusia dalam  menghadapi  dan  menyikapi  pluralisme  itulah  yang  harus  berubah,  seiring  dengan perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga yang diperlukan bukanlah “ideal-language” yang bersifat reduktif-positivistik, tetapi yang diperlukan adalah kepekaan baru yang lebih bersahaja  untuk  sepenuhnya  menghargai  keanekaragaman  dan  pluralisme  kehidupan. Kepekaan semacam inilah yang pada akhirnya akan memunculkan pandangan pluralistik 21 .

## E. Penutup
Sebelum  sampai  pada  akhir  tulisan  ini,  tentang  “agama  dalam  ruang  publik”  dan “Agama  dalam  masyarakat  modern”  sebagaimana  dalam  pemikiran  Jürgen  Habermas merupakan  dua  sisi  yang  berbeda,  tetapi  memiliki  substansi  yang  sama,  di  mana  agama ditempatkan pada ruang publik bukan pada ruang privat, khusus dalam masyarakat modern yang selalu ditandai dengan demokrasi, sekularisasi, pluralisme menempatkan agama pada posisi  untuk  dilakukan  pembacaan  lain  dan  pendekatan  pada  interpretasi  yang  mengikuti perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  peradaban  modern.  Sehingga  agama  dalam masyarakat  modern  harus  dilihat  pada  (1)  sekularisasi  sebagai  diferensiasi  ranah-ranah sekular dari institusi dan norma-norma agama; (2) sekularisasi sebagai makin menurunnya kepercayaan  dan  praktik-praktik  agama;  dan  (3)  sekularisasi  sebagai  proses  marjinalisasi agama ke dalam ranah yang diprivatisasikan. bahwa diferensiasi fungsional yang mendorong ke  arah  individualisasi  agama  tidak  secara  niscaya  mengimplikasikan  hilangnya  pengaruh dan  relevansi  agama,  baik  dalam  arena  politik,  budaya  masyarakat,  maupun  tingkah  laku sehari-hari. Berangkat dari pengalaman Eropa, Habermas.

## Daftar Pustaka
Abu  Hafsin  (ed.),  Islam  dan  Humanisme  Aktualisasi  Humanisme  Islam  di  Tengah  Krisis
Humanisme Universal. Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
Giancarlo Bosetti (ed.), Iman Melawan Nalar: Perdebatan Joseph Ratzinger Melawan Jürgen Habermas, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
Jürgen  Habermas  and  Joseph  Ratzinger,  “The  Dialectics  of  Secularization:  On  Reason  and Religion,” Dallas: Ignatius Press, 2007.
21 Mengingat kenyataan pluralisme agama dan pluralisme sosial dapat dijumpai di mana-mana. Maka tak bisa lain, kehadiran pluralisme, baik sebagai konsep pengetahuan maupun sebagai sebuah teori adalah merupkan hal yang wajar adanya — bukan malah ditolak, apalagi diharamkan. Belum lagi jika dikaitkan antara nilai-nilai Islam dengan masalah keindonesiaan.  Keterpaduan  antara  keislaman  dan  keindonesiaan  ini  sebagai  perwujudan  dari  nilai-nilai  Islam  yang universal, berkaitan dengan tradisi lokal Indonesia. Inilah yang selalu ditekankan oleh almarhum Nurcholish Madjid [ Cak Nur] Rahimahullah
Jürgen  Habermas,  "Exkurs:  Transzendenz  voninnen,  Transzendenz  ins Diesseits”  in  Jürgen Habermas, Texte uud Kontexte (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1992)
Lukman S. Thahir, Studi Islam Interdisipliner: Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologis, dan Sejarah, Yogjakarta: Qirtas, 2004
Mansour Fakih, Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik, Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2011. M. Dawan Rahardjo, Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Pedrubahan Sosial,
Jakarta, LP3ES, 1999
Paul Budi Kleden dan Adrianus Sunarko (eds.), Dialektika Sekularisasi: Diskusi Habermas – Ratzinger  dan  Tanggapan,  Yogyakarta:  Penerbit  Lamalera  (kerjasama  dengan Penerbit Ledalero), 2010
Samuel  P.  Huntington,    Benturan  Antar  peradaban  dan  Masa  Depan  Politik  Dunia, Yogyakarta: Qalam, 2003.