## PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI ERA PANDEMI COVID-19: TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI DAN SOSIAL
Baso Iping Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

## ARTICLE INFORMATION
Received: 27 Juni 2020
Revised: 30 Juni 2020
Issued: 19 Juli 2020
Corresponding author: Baso Iping
E-mail: baso_ifing@ymail.com
DOI:10.38035/JMPIS
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis kebijakan perlindungan sosial di Indonesia, perlindungan  sosial  melalui  pemberian  BLT  di  masa pandemi  covid-19  serta  dampak  yang  ditimbulkan  dari segi  ekonomi  dan  sosial.  Metode  yang  digunakan adalah  metode  deksriptif  dengan  pengumpulan  data melalui library  studies (studi  kepustakaan),  di  mana penulis  melakukan  penelusuran  terhadap  literatur kemudian melakukan penelaahan. Setelah itu, dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah  bahwa: Pertama ,  di  Indonesia,  pelaksanaan sistem  perlindungan  sosial  telah  dilakukan  melalui berbagai  program  dan  telah  berjalan  lama.  Program- program perlindungan sosial tersebut telah dilaksanakan sejak  masa  pemerintahan  orde  baru. Kedua, pada  masa pandemic  covid-19  pemerintah  memberikan  bantuan dalam  bentuk  tunai  yang  ditujukan  kepada  kelompok masyarakat  paling  terdampak  pandemi  COVID-19, meliputi  masyarakat  miskin,  pekerja  informal  serta pelaku  usaha  transportasi  daring. Ketiga, secara ekonomi,  pemberian  BLT  di  satu  sisi  memberikan dampak  yang  sangat  signifikan  untuk  mempertahankan daya  beli  dan  kepada  kelompok  pelaku  usaha  untuk kelangsungan usaha dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK), namun dari segi  sosial  dapat  memicu  gejolak  berupa  konflik  serta timbulnya korupsi.
Kata  Kunci: Perlindungan  Sosial,  Bantuan  Langsung Tunai, Pandemi, Covid-19

## PENDAHULUAN
Tujuan  negara  Indonesia  tercantum  dalam  pembukaan  UUD  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  alinea  ke-4  (empat)  yang  salah  satunya  berbunyi  memajukan kesejahteraan  umum.  Maksud  dari  memajukan  kesejahteraan  umum  di  sini  adalah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  melalui  pemberian  peran  yang  lebih  penting  kepada  negara
dalam  memberikan  pelayanan  sosial  secara  universal  dan  komprehensif  kepada  warganya yang mencakup jaminan sosial  (baik  berbentuk  bantuan sosial  dan  asuransi  sosial), maupun jaring pengaman sosial ( social safety nets ).
Dalam  sistem  negara  kesejahteraan,  jaminan  sosial  merupakan  sektor  kunci  yang didasarkan  bahwa  negara  harus  berusaha  serta  mampu  menjamin  adanya  jaring  pengaman pendaatan  bagi  warganya  yang  tidak  memiliki  sumber  pendapatan  untuk  memenuhi kebutuhan hidunya.
Di  Indonesia,  konsep  tentang  jaminan  sosial  telah  diatur  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab XIV dengan judul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial,  yang terdiri dari dua pasal,  yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 lebih menekankan pada Perekonomian Nasional, sedangkan Pasal 34 lebih menekankan pada kesejahteraan Sosial. Pasal 34 ayat (1) menyatakan  bahwa,  ”fakir  miskin  dan  anak-anak  yang  terlantar  dipelihara  oleh  negara”. Kemudian  dalam  Pasal  34  ayat  (2)  dinyatakan  bahwa:  ”Negara  mengembangkan  sistem jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan  memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.
Guna merealisasikan amanat dari Pasal 34  UUD NRI Tahun 1945, maka dari era orde lama hingga orde baru, dan saat ini telah bermunculan berbagai produk Undang-Undang yang mengatur tentang kesejahteraan sosial, di antaranya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah lahir Undang-Undang   RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada tahun 2009 ditetapkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya pada tahun 2011 lahir pula Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Langkah nyata tersebut melalui penerbitan  kebijakan  pemerintah  melalui  dokumen  peraturan  perundang-undangan  yang mendukung pengentasan kemiskinan yang kemudian dituangkan ke dalam program-program pengentasan kemiskinan.
Pada  masa  pemerintahan  Presiden  Soesilo  Bambang  Yudhoyono  dikeluarkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak bersyarat pada Oktober tahun 2005 sampai Desember 2006 dengan target 19,2 juta keluarga miskin sebagai dampak dari kenaikan harga minyak  dunia  pada  tahun  2004.  Lalu,  karena  harga  minyak  dunia  kembali  naik,  pada  2008 pemerintah  kembali  melaksanakan  Program  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  seperti  pada 2005. Langkah ini ditempuh sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
Pada  masa  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  –  Jusuf  Kalla  juga  mengeluarkan kebijakan  dengan  memperbaiki  program  perlindungan  sosial.  Strategi  tersebut  sebagai langkah  penanggulangan  kemiskinan.  Prinsip  pertama  adalah  memperbaiki  dan mengembangkan  sistem  perlindungan  sosial  bagi  penduduk  miskin  dan  rentan.  Sistem perlindungan  sosial  dimaksudkan  untuk  membantu  individu  dan  masyarakat  menghadapi goncangan-goncangan (shocks ) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan  pekerjaan,  ditimpa  bencana  atau  bencana  alam,  dan  sebagainya.  Sistem perlindungan  sosial  yang  efektif  akan  mengantisipasi  agar  seseorang  atau  masyarakat  yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin.
Berdasarkan  kebijakan  pemerintah  yang  dituangkan  di  dalam  peraturan    perundang- undangan  diketahui  bahwa  pada  masa  pemerintahan  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla,  pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  166  Tahun  2014  tentang  Program  Percepatan
Penanggulangan  Kemiskinan.  Dalam  Peraturan  Presiden  ini  disebutkan  bahwa  untuk mempercepat  penanggulangan  kemiskinan,  pemerintah  menetapkan  program  perlindungan sosial  yang  meliputi:  (a)  Program  Simpanan  Keluarga  Sejahtera;  (b)  Program  Indonesia Pintar; (c) Program Indonesia Sehat (Murdiyana dan Mulyana, 2017:87).
Kebijakan penanggulangan kemiskinan berlanjut di periode kedua kepemimpinan Joko Widodo. Salah satu bentuk perlindungan sosial adalah melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin di masa pandemi wabah corona yang dikenal dengan nama covid-19.  Pandemi  covid-19  memberikan  dampak  terutama  sektor  ekonomi.  Banyak perusahaan  terpaksa  gulung  tikar  karena  tidak  lagi  bisa  berproduksi,  ratusan  ribu  karyawan kena  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  dari  tempat  mereka  mencari  sesuap  nasi.  Alhasil, masyarakat  miskin  semakin  meningkat  sehingga  sangat  mengharapkan  uluran  tangan  dari pemerintah.
Melalui  penelitian  ini  mencoba  menganalisis  mengenai  kebijakan  perlindungan  sosial di  Indonesia,  perlindungan  sosial  melalui  pemberian  BLT  di  masa  pandemi  covid-19  serta dampak  yang  ditimbulkan  dari  segi  ekonomi  dan  sosial,  sehingga  untuk  selanjutnya  bisa menjadi  bahan  pelajaran  dan  perbandingan  untuk  pemberian  BLT  di  masa-masa  yang  akan datang.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deksriptif.  Metode pengumpulan  data  yang  digunakan  melalui library  studies (studi  kepustakaan),  di  mana penulis  melakukan  penelusuran  terhadap  literatur  kemudian  melakukan  penelaahan.  Setelah itu, dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Sosial di Indonesia
Perlindungan  sosial  merupakan  aspek  yang  tidak  terpisahkan  dalam  proses pembangunan di Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusi Negara. Perlindungan  sosial  di  Indonesia  telah  mengalami  perkembangan  yang  cukup  panjang.  Saat ini, tonggak dari sistem perlindungan sosial telah diperkuat melalui lahirnya Sistem Jaminan Sosial  Nasional  (SJSN).  Sistem  perlindungan  sosial  di  Indonesia  akan  terus  mengalami pengembangan untuk menyediakan perlindungan dan jaminan keterpenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak, terutama bagi penduduk miskin dan rentan.
Perlindungan  sosial  merupakan  sebuah  aspek  yang  tidak  terpisahkan  dalam  proses pembangunan  serta  pengentasan  kemiskinan  dan  pengurangan  kesenjangan  dalam  sebuah negara. Cita-cita bangsa Indonesia akan sistem perlindungan sosial telah diamanatkan dalam Undang-Undang  Dasar  (UUD)  1945  sebagai  landasan  konstitusi  negara.  Pembukaan  UUD 1945  mengamanatkan  bahwa  pemerintah  harus  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menurut  Pasal  34  UUD  1945  juga  mengamanatkan  bahwa  fakir  miskin  dan  anak telantar  dipelihara  oleh  negara  dan  negara  wajib  mengembangkan  sistem  perlindungan  dan jaminan  sosial  yang  bersifat  nasional.  Suharto  (2008)  mendefinisikan  perlindungan  sosial sebagai  segala  inisiatif  baik  yang  dilakukan  pemerintah,  swasta,  atau  masyarakat  untuk
mewujudkan  transfer  pendapatan  atau  konsumsi  pada  penduduk  miskin,  melindungi kelompok  rentan  terhadap  risiko  penghidupan,  serta  meningkatkan  status  sosial  kelompok- kelompok yang terpinggirkan.
Di Indonesia, pelaksanaan sistem perlindungan sosial telah dilakukan melalui berbagai program  dan  telah  berjalan  lama.  Program-program  perlindungan  sosial  tersebut  telah dilaksanakan  sejak  masa  pemerintahan  orde  baru.  Meski  begitu,  program-program  tersebut belum  dirancang  secara  eksplisit  dibawah  sebuah  sistem  perlindungan  sosial.  Sistem perlindungan  sosial  Indonesia  diarahkan  untuk  membantu  mewujudkan  pembangunan  yang lebih  merata  dan  berkeadilan.  Hingga  kini,  sistem  perlindungan  sosial  di  Indonesia  telah dituliskan  dalam  berbagai  rencana  dan  dokumen  strategis  seperti  Master  Plan  Percepatan Pengurangan  Kemiskinan  di  Indonesia  (MP3KI)  serta Social  Protection  Floor (Landasan Perlindungan  Sosial).  Rancangan  dari  berbagai  pihak  tersebut  penting  untuk  diselaraskan dengan  dokumen  perencanaan  pemerintah  dalam  sebuah  kerangka  yang  menjadi  landasan pelaksanaan program selama periode pembangunan yang akan berjalan.
Kebijakan  perlindungan  sosial  di  Indonesia  harus  bergerak  sejalan  dengan  kondisi demografi  masyarakat  yang  terus  berubah.  Perubahan  demografi  yang  terjadi  dapat mencakup  perubahan  pada  struktur  usia,  jenis  kelamin,  etnis,  jumlah  penduduk,  serta berbagai  karakteristik  lainnya.  Salah  satu  isu  perubahan  demografi  yang  perlu  diperhatikan adalah  bonus  demografi,  yakni  kondisi  di  mana  rasio  ketergantungan  mencapai  titik terendahnya.  Struktur  penduduk  di  Indonesia  diprediksi  akan  didominasi  oleh  penduduk berusia produktif dengan proporsi penduduk usia produktif dengan nonproduktif sebesar 40 berbanding  100  di  tahun  2020-2030.  Rendahnya  angka  ketergantungan  membuat  penduduk usia  produktif  akan  berperan  lebih  banyak  dalam  kegiatan  perekonomian.  Oleh  sebab  itu, kebijakan  perlindungan  sosial  dapat  menyasar  penduduk  berusia  produktif  dan  penduduk lanjut  usia.  Program  perlindungan  sosial  mencakup  kerentanan  baik  untuk  usia  produktif maupun  usia  nonproduktif,  dimana  kerentanan-kerentanan  tersebut  akan  dijelaskan  lebih lanjut pada sub-bab berikutnya mengenai risiko kerentanan berdasarkan siklus hidup.
Kebijakan perlindungan  sosial  di  Indonesia harus terus disesuaikan dengan perubahan kondisi sosial penduduk. Kondisi sosial penduduk dapat terus mengalami perubahan, begitu juga dengan penduduk  yang menjadi target dari program perlindungan sosial. Dalam selang waktu  tertentu,  terdapat  kemungkinan  bahwa  terdapat  penduduk  yang  keluar  dari  kriteria- kriteria sosial sebagai penerima manfaat program serta terdapat pula penduduk yang jatuh ke dalam  kriteria  sosial  penerima  manfaat  program.  Jika  penentuan  penerima  program perlindungan sosial  tidak terus  disesuaikan dengan kondisi  yang berkembang, inclusion dan exclusion error pada program perlindungan sosial akan terjadi.
Kebijakan  perlindungan  sosial  di  Indonesia  juga  harus  memperhatikan  perubahan kondisi ekonomi. Kebijakan perlindungan sosial telah dirancang sebagai salah satu instrumen untuk  melindungi  segenap  masyarakat  dari  berbagai  jenis  guncangan,  salah  satunya  dari guncangan  ekonomi.  Sebagai  sebuah  negara  berkembang,  Indonesia  dengan  performa pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  belum  dapat  lepas  dari  risiko  guncangan  ekonomi.  Krisis ekonomi  tahun  1997-1998  dapat  menjadi  contoh  dari  kebutuhan  Indonesia  akan  sebuah sistem  perlindungan  sosial  yang  kuat.  Dengan  segala  risiko  dan  potensi  perubahan  kondisi ekonomi,  kebijakan  perlindungan  sosial  pada  masa  mendatang  hendaknya  dapat  menjadi
instrumen  kuat  untuk  melindungi  segenap  warga  negara  dari  kerentanan  akibat  guncangan yang terjadi.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional,  perencanaan  pembangunan  di  Indonesia  dibagi  ke  dalam  3  (tiga) tahap,  yakni  perencanaan  pembangunan  jangka  panjang,  perencanaan  pembangunan  jangka menengah,  dan  perencanaan  pembangunan  jangka  pendek.  Pembangunan  jangka  panjang dirumuskan  dalam  dokumen  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  (RPJPN)  tahun 20052025.Pembangunan jangka menengah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  (RPJMN)  yang  disusun  setiap  lima  tahun  selama  periode  pembangunan  jangka panjang.  Pembangunan  jangka  pendek  dirumuskan  dalam  Rencana  Kerja  Pemerintah  yang disusun setiap tahunnya. Saat ini, Indonesia akan memasuki periode pelaksanaan RPJMN III (2015-2019).  Berangkat  dari  hal  tersebut,  identifikasi  potensi  serta  perancangan  arah pengembangan  sistem  perlindungan  sosial  di  Indonesia  sangatlah  penting  untuk  terus dilakukan.
Program-program  perlindungan  sosial  di  Indonesia  sampai  saat  ini  masih  dapat  terus dikembangkan.  Selama  ini,  banyak  program  perlindungan  sosial  di  Indonesia  yang  masih dilaksanakan secara terpisah-pisah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  yang  diikuti  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan  sistem  perlindungan  sosial  di  Indonesia.  Undang-Undang  tersebut  mengatur sebuah sistem jaminan sosial  yang lebih terpadu  untuk  dilaksanakan pada masa mendatang. Layaknya  program  jaminan  sosial,  program  bantuan  sosial  di  Indonesia  juga  masih membutuhkan  pengembangan  dan  transformasi.  Dengan  pengembangan  dan  transformasi pada  program  jaminan  serta  bantuan  sosial,  diharapkan  pengurangan  angka  kemiskinan, pemenuhan hak-hak dasar, hingga perlindungan bagi penduduk atas setiap guncangan sosial ekonomi di Indonesia dapat diwujudkan.

## Perlindungan Sosial Melalui Pemberian BLT di Masa Pandemi Covid-19
Pandemi  Covid-19  telah  berdampak  secara  sistemik  dan  multidimensional  kepada hampir  semua  aspek  kehidupan.  Dampak  yang  paling  menonjol  adalah  dampak  setelah dampak kesehatan adalah dampak ekonomi dan sosial.
Menindaklanjuti  dampak  yang  ditimbulkan  oleh  segi  ekonomi  terhadap  menurunnya pendapatan masyarakat, maka salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa pemberian perlindungan sosial dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tuna (BLT) pada masa  pandemi  covid-19.  Bantuan  langsung  tunai  (BLT)  diberikan  kepada  kelompok masyarakat  paling  terdampak  pandemi  COVID-19,  meliputi  masyarakat  miskin,  pekerja informal serta pelaku usaha transportasi daring.
Menurut  Harian  Republika  (2020),  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  diberikan  kepada 29,3 juta masyarakat yang masuk dalam 40 persen rumah tangga termiskin. Bantuan sosial ini untuk menjaga daya beli kelompok masyarakat yang dianggap paling terdampak wabah virus corona baru (Covid-19).
Program  perlindungan  sosial  yang  diluncurkan  oleh  pemerintah  guna  menghadapi dampak  sosial  ekonomi  pandemi  virus  corona  secara  garis  besar  dapat  dianalisa  dengan menggunakan  pendekatan  “prakorona  dan  era  pandemi  korona”.  Perlu  diketahui  bahwa
sebelum terjadi pandemi virus korona, pemerintah telah menjalankan berbagai jenis program perlindungan sosial yakni PKH dan BPNT. Untuk menghadapi dampak pandemi, pemerintah melakukan  peningkatan  dari  sisi  jumlah  penerima  manfaat  dan  jumlah  nominal  PKH  dan BPNT  agar fit dengan  dampak  pandemi  virus  korona.  Sementara,  program  Kartu  Prakerja merupakan program unggulan dari pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2024. Program perlindungan  sosial  yang  baru  dan  ditujukan  secara  khusus  untuk  “bantalan”  pada  masa pandemi  virus  korona  adalah  Bantuan  Tarif  Listrik,  Keringanan  Pembayaran  Kredit  bagi Sektor Informal dan Alokasi Anggaran Cadangan untuk pengadaan kebutuhan bahan pokok.
Menurut data dari Kemendes, dana desa yang dialihkan untuk BLT tersebut sekitar 31 persen dari total Rp.72 triliun atau sebesar Rp.22,4 triliun. Program itu akan disalurkan bagi 12,3  juta  kepala  keluarga  (KK)  terdampak  Covid-19  dan  diserahkan  oleh  kepala  desa  serta perangkat  desa.  Alokasi  pemberian  BLT  dibagi  dalam  tiga  tingkatan  dengan  merujuk  pada besaran  dana  desa. Pertama ,  desa  yang  memiliki  anggaran  kurang  dari  Rp.800  juta,  BLT dialokasikan  sebesar  25  persen. Kedua ,  desa  yang  memiliki  anggaran  Rp800  juta  hingga Rp1,2  miliar  mengalokasikan  BLT  sebesar  30  persen.  Dan ketiga adalah  desa  dengan anggaran di atas Rp1,2 miliar BLT yang dialokasikan 35 persen. Untuk itu, perlu ada revisi APDes  dengan  merujuk  pada  Permendagri  Nomor  69  Tahun  2018.  Dana  desa  akan  fokus ketiga hal, yaitu penanganan Covid-19, Program Padat Karya Tunai Desa dan BLT.
Dalam  konteks  pandemi  Covid-19, BLT  diberikan  kepada  masyarakat  miskin  untuk mempertahankan  daya  beli  dan  kepada  kelompok  pelaku  usaha  untuk  kelangsungan  usaha dan  meminimalkan  dampak pemutusan  hubungan  kerja  (PHK).  Dengan  mempertimbangkan beragamnya  karakteristik  warga  miskin  dan  rentan  di  Indonesia,  pemerintah  tidak  bisa menerapkan  satu  mekanisme  penetapan  sasaran  dan  penyaluran  BLT.  Besaran  BLT  yang diberikan sebesar Rp. 600.000 per bulan. Kebijakan bantuan tunai ini dilakukan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat miskin saat pandemi wabah Virus Corona (Covid-19).
Penyaluran  BLT  ini  diberikan  selama  3  (tiga)  bulan  dari  April  hingga  Juni.  Syarat penerimanya  adalah  keluarga  miskin  yang  bukan  termasuk  penerima  Program  Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja. Para penerima BLT ini  didasarkan  dari  Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS).  Ketentuan  mengenai mekanisme  pendataan,  penetapan  data  penerima  manfaat,  dan  pelaksanaan  pemberian  BLT Desa  dilakukan  sesuai  ketentuan  Menteri  Desa  PDTT.  BLT  dianggarkan  dalam  APBDesa maksimal  sebesar  35  persen  dari  dana  desa  atau  lebih  dengan  persetujuan  pemerintah kabupaten/kotamadya.  Penyaluran  dana  desa  juga  dipermudah  melalui  penyederhanaan dokumen  dan  penyaluran  yang  diupayakan  agar  lebih  cepat.  Kepala  desa  merupakan  pihak yang  bertanggung  jawab  atas  penggunaan,  penyaluran  hingga  pertanggungjawaban  BLT Desa. BLT dana desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintah desa.  Jika  pemerintah  desa  tidak  menganggarkan  BLT  dana  desa,  pemerintah  desa  akan dikenakan  sanksi  mulai  dari  pemotongan  sebesar  50  persen  untuk  penyaluran  Dana  Desa tahap  berikutnya  hingga  penghentian  penyaluran  dana  desa  tahap  III.  Pendampingan  dan pengawasan  terhadap  pemanfaatan  BLT  Dana  Desa  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat dan Daerah.

## Pemberian BLT Ditinjau dari Segi Ekonomi dan Sosial

## 1. Dampak Ekonomi
Pandemi  Covid-19  secara  ekonomi  berdampak  terhadap  kolapsnya  dunia  usaha, kemiskinan bahkan kelaparan. Secara sosial berpotensi menimbulkan gejolak konflik yang cukup  besar,  konflik  keagamaan  dan  peribadatan,  konflik  disharmoni  akibat  kemiskinan, sampai  konflik  konfrontatif  akibat  kebijakan  pemerintah  yang  tidak  tepat (Mohamad Ijudin, 2020).
Covid-19  secara  nyata  telah  berdampak  terhadap  perekonomian  di  berbagai  sektor, yaitu  sektor  rumah  tangga,  UMKM,  korporasi  maupun  sektor  keuangan  baik  swasta maupun  negara.  Selain  mengancam  kesehatan  ribuan,  puluhan  ribu,  bahkan  mungkin ratusan  ribu  warga.  Juga  jutaan  bahkan  puluhan  atau  ratusan  juta  orang  (masih  sulit diprediksi)  terancam  kehilangan  pendapatan  dan  kemampuan  memenuhi  kebutuhan minimalnya,  sehingga  terjadi  penurunan  daya  beli  masyarakat.  Lebih  jauh  jika  tidak mampu  ditangani  dengan  baik  maka  bukan  hanya  dampak  kemiskinan  namun  bisa  saja dampak kelaparan bagi masyarakat tertentu.
Pandemi  virus  korona  telah  berdampak  pada  menurunnya  kemampuan  daya  beli masyarakat  miskin  baik di  desa maupun di  kota. Pekerja informal  yang menggantungkan pendapatan harian sangat terpukul dengan adanya kebijakan social-physical distancing dan work  from  home sebagai  salah  satu  cara  menghambat  penyebaran  virus  corona.  Dengan skala  dan  kecepatan  penyebarannya,  pandemi  ini  akan  berdampak  berat  pada  seluruh aspek  kehidupan.  Krisis  multidimensi  diperkirakan  akan  terjadi.  Guna  menjaga  standar hidup  layak  dan  kemampuan  daya  beli  ( purchasing  power ),  maka  pemerintah  harus mengeluarkan  bantuan  tunai  tanpa  syarat  ( unconditional  cash  transfer )  (Prakarsa  Policy Brief, 2020:21).
Melalui  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  UndangUndang  Nomor  1  Tahun  2020 tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  untuk  Penanganan Pandemi Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)  dan/atau  dalam  Rangka  Menghadapi Ancaman  yang  Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem Keuangan,  pemerintah  Indonesia  melakukan  upaya  penanganan  kesehatan,  penanganan dampak  sosial  dan  penyelamatan  perekonomian  nasional.  Penanganan  kesehatan difokuskan pada upaya penyembuhan pasien corona dengan peningkatan anggaran belanja kesehatan.  Agenda  penanganan  dampak  sosial  difokuskan  pada  pelaksanaan  jaring pengaman sosial ( social safety net ). Sedangkan untuk pemulihan perekonomian diarahkan kepada pemberian insentif fiskal, perkreditan dan moneter.
Pemerintah  melalui  Kementerian  Desa,  Pembangunan  Desa  Tertinggal,  dan Transmigrasi  (Kemendesa  PDTT)  sejak  April  sudah  mulai  mencairkan  dana  bantuan langsung  tunai  (BLT)  dana  desa  di  seluruh  wilayah  di  Indonesia.  Metode  pencairannya akan  dilakukan  bertahap  dimulai  dari  bulan  April  ini  hingga  Juni  2020.  Pada  setiap bulannya  setiap  kepala  keluarga  miskin  akan  mendapatkan  jatah  masing-masing  sebesar Rp.600.000.  Jumlah  keseluruhan  masing-masing  penerima  BLT  akan  menerima  Rp1,8 juta.  Awalnya,  pendistribusian  ini  dengan  skenario  awal  yakni  melalui  cara  nontunai. Namun demikian, karena kondisi yang berbeda di setiap daerah, pendistribusian ada yang menggunakan  cara  secara  langsung,  bahkan  melalui  pintu  ke  pintu  atau door  to  door , untuk  mengurangi  kerumunan  massa.  Ini  dilakukan  sebagai  salah  satu  cara  menghindari
kerumunan  warga  serta  mendukung  program  pemerintah  dalam  memutus  mata  rantai penyebaran Covid-19 (Agus Triyono, 2020).
Artinya,  BLT  dana  desa  dapat  diberikan  kepada  penerima  secara  nontunai  atau transfer perbankan. Alternatif lain jika benar-benar tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan cara itu, bantuan juga boleh diberikan secara tunai. Hal yang paling utama adalah dana bantuan itu sampai ke penerima BLT dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Seperti  diketahui,  Kemendesa  PDTT  menyiapkan  anggaran  sebesar  Rp.  22  triliun  dari pagu dana desa 2020 untuk memberikan BLT kepada 12 juta keluarga miskin di berbagai daerah. Para penerima ini merupakan keluarga miskin yang selama ini diperuntukkan bagi mereka  yang  belum  mendapat  bantuan  dari  skema  jaminan  kesejahteraan  sosial  lainnya. BLT dana desa diberikan kepada warga kurang mampu di desa yang belum mendapatkan program  bantuan pemerintah seperti Program  Keluarga Harapan (PKH),  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kartu prakerja. Dana desa diperbantukan untuk memberikan BLT kepada  masyarakat  miskin  atau  ekonomi  lemah  karena  pandemi  COVID-19  ini.  Dengan banyaknya  dana  bantuan  penanggulangan  kemiskinan  terdampak  Covid-19  tentunya  ini merupakah upaya dari pemerintah yang cukup melegakan rakyat miskin terdampak, karena secara  langsung  dapat  membantu  meringankan  beban  ekonomi  di  tengah  wabah  dahsyat Covid-19.
Pemberian  BLT  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  secara  umum  dapat  membantu meringankan  ekonomi  rumah  tangga  di  masa  pandemi,  di  mana  orang  dianjurkan  orang untuk  berdiam  di  ruman  ( stay  at  home ).  Secara  ekonomi,  program  ini  telah  membantu perekonomian masyarakat dalam meningkatkan daya beli.

## 2. Dampak Sosial
Selain  dampak  terhadap  perenomian  masyarakat,  di  satu  sisi  pemberian  BLT  dari segi  sosial telah menimbulkan  gejolak berupa konflik. Penyababnya karena pelaksanaan penyaluran di beberapa tempat tidak dilakukan secara baik, adil dan bijaksana, sehingga munculkan  gejolak  di  tengah  masyarakat.  Secara  horizontal  akan  terjadi  kecemburuan dan  disharmoni  antar  masyarakat  yang  bisa  menimbulkan  dampak  konflik  sosial berkepanjangan  serta  bisa  juga  akan  menimbulkan  konflik  vertikal  karena  sebagian masyarakat  akan  menuduh  pemerintahan  tidak  adil  dan  tidak  benar  dalam  menyalurkan bantuan tersebut.
Seperti  yang  terjadi  di  Desa  Air  Batu,  Kecamatan  Renah  Pembarap,  Kabupaten Merangin,  Provinsi  Jambi,  Selasa  19  Mei  2020,  terjadi  aksi  pembakaran  Posko  Gugus Tugas    Penanganan  Covid-19  dan  kantor  kepala  desa.  Pemicunya  karena  penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 yang tidak tepat sasaran. BLT yang semestinya diberikan  kepada  warga  sebesar  Rp.  600.000/KK,  namun  kenyataannya  BLT  yang dialokasikan  dari  Dana  Desa  (DD)  ada  yang  tidak  tepat  sasaran.  Warga  yang  rumahnya tidak  layak  huni  tidak  mendapat  bantuan,  sementara  warga  yang  rumahnya  permanen mendaat bantuan. Warga mensinyalir kepala desa pilih kasih, sehingga warga mengamuk.
Konflik  yang muncul sebagian besar berupa ketegangan, baik antara non-RTS dan RTS  maupun  antara  non-RTS  dan  aparat  pemerintah.  Biasanya  ketegangan  tersebut dipicu  oleh  adanya  komentar  sinis  dari  non-RTS  kepada  RTS  dan  adanya  tuduhan nepotisme  serta  ketidakadilan  aparat  desa  dalam  penetapan  sasaran  penerima  BLT.
Komentar  sinis  dan  tudingan  nepotisme  ini  biasanya  muncul  dari  warga  yang  merasa lebih miskin dari RTS tetapi tidak menerima BLT.
Selain  memicu  konflik  di  tingkat  masyarakat,  BLT  ternyata  juga  menimbulkan konflik di tingkat keluarga seperti terjadi kasus perkelahian pasangan suami istri karena si suami  memakai  dana  BLT  untuk  berjudi  dan  membeli  minuman  keras.  Konflik-konflik keluarga semacam ini sebagian bisa diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian internal keluarga dan sebagian harus diselesaikan oleh kepala desa.
Hingga  saat  penelitian  ini  dilakukan,  pemerintah  belum  menyusun  mekanisme penanganan konflik BLT. Pelaksanaan BLT 2008 yang relatif kondusif bukan disebabkan oleh  semakin  baiknya  mekanisme  penyelesaian  konflik  terkait  persoalan  BLT  atau  telah diselesaikannya persoalan yang menjadi pemicu konflik.
Selain  dampak  terhadap  timbulnya  konflik,  dampak  lainnya  adalah  pemicu timbulnya  korupsi.  Potensi  korupsi  antara  lain  saat  pemerintah  menggelontarkan  dana bantuan  untuk  warga  yang  mengalami  pelemahan  ekonomi  karena  pandemi  Covid-19. Penggelapan  dana  bantuan.  Bisa  saja  anggaran-anggaran  sudah  ditransfer  bermasalah dalam  pelaksanaannya,  jumlah  bantuan  tidak  sesuai  dengan  yang  diterima.  Akibatnya cukup fatal karena bisa memicu konflik.
Pemberian  BLT  yang  tidak  tepat  juga  bisa  juga  terjadi  pungutan  liar,  hingga  dobel pembiayaan  akibat  data  penerima  yang  amburadul,  BLT  Dana  desa  tersalurkan  sesuai peruntukannya adalah menjadi harapan besar. Namun demikian, perlu diingat bahwa dana sebesar itu memiliki celah kerawanan dalam penggunaannya. Beberapa peristiwa di negeri ini banyak bantuan sosial,  disalahgunakan oleh oknum  yang tidak bertanggungjawab dan rata-rata  dilakukan  dilakukan  oleh  oknum  pejabat  atau  mantan  pejabat.  Sebagai  contoh data  yang  diperoleh  dari  KPK,  kasus  penyelewengan  dana  Bansos  yang  melibatkan pejabat, seperti mantan gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dihukum 6 (enam) tahun  penjara  dan  denda  Rp.200  juta  secara  sah  dan  meyakinkan  karena  terbukti melakukan  tindak  pidana  korupsi  dana  hibah  dan  Bansos.  Kemudian,  mantan  sekda kabupaten Tasikmalaya, Abdul Kodir divonis 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan pidana terkait korupsi  dana  bansos  juga.  Mantan  kepala  dinas  pendapatan  Kabupaten  Seram  Bagian Barat,  Maluku,  divonis  tiga  tahun  penjara  karena  korupsi  dana  bansos.  Juga  ada  mantan ketua  DPRD  Bengkalis,  Riau,  Heru  Wahyudi,  divonis  18  tahun  karena  korupsi  dana bansos. Contoh-contoh tersebut tentu menjadi cermin bahwa BLT dana desa juga memiliki peluang  yang  sama  untuk  disalahgunakan  oleh  oknum  tertentu  (Agus  Triyono,  2020), seperti  yang  terjadi  Desa  Banpres,  Kecamatan  Tuah  Negeri,  Kabupaten  Musirawas, Sumatera  Selatan.  Seorang  kepala  dusun  dan  anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)nya ditangkap polisi Keduanya diduga telah memotong dana bantuan langsung tunai (BLT) milik warga yang terdampak Covid-19. Mereka ditangkap polisi setelah dilaporkan oleh  warga  setempat.  Kejadian  bermula  saat  Desa  Banpres  mendapatkan  bantuan  BLT untuk  91  kepala  keluarga  (KK).  Adapun  masing-masing  KK  mendapatkan  Rp  600.000. Namun, setelah uang dibagikan, kedua pelaku mendatangi rumah warga untuk memungut uang  dari  para  penerima  bantuan  sosial.  Masing-masing  KK  harus  memberikan  Rp. 200.000  sebagai  imbalan  untuk  kedua  pelaku.  Kedua  tersangka  berhasil  mengumpulkan uang Rp 3,6 juta dari 18 kepala keluarga.
Indikasi  di  atas  menunjukkan  bahwa  pemberian  BLT  masih  terdapat  kerawananan. Mulai dari pemicu timbulnya konflik baik secara horizontal maupun vertikal dan bisa juga menjadi  bibit-bibit  lahirnya  tindak  pidana  korupsi  oleh  oknum-oknum  yang  tidak bertanggung jawab.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Bedasarkan uraian di atas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:
1. Di  Indonesia,  pelaksanaan  sistem  perlindungan  sosial  telah  dilakukan  melalui berbagai  program  dan  telah  berjalan  lama.  Program-program  perlindungan  sosial tersebut telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan orde baru;
2. Pada  masa  pandemic  covid-19  pemerintah  memberikan  bantuan  dalam  bentuk  tunai yang ditujukan kepada kelompok masyarakat paling terdampak pandemi COVID-19, meliputi masyarakat miskin, pekerja informal serta pelaku usaha transportasi daring.
3. Secara  ekonomi,  pemberian  BLT  di  satu  sisi  memberikan  dampak  yang  sangat signifikan untuk mempertahankan daya beli dan kepada kelompok pelaku usaha untuk kelangsungan  usaha  dan  meminimalkan  dampak pemutusan  hubungan  kerja  (PHK), namun  dari  segi  sosial  dapat  memicu  gejolak  berupa  konflik.  Konflik  sifatnya  dapat berupa  konflik  horizontal  karena  terjadi  kecemburuan  dan  disharmoni  antar masyarakat, serta sifatnya konflik vertikal karena sebagian masyarakat akan menuduh pemerintahan  tidak  adil  dan  tidak  benar  dalam  menyalurkan  bantuan  tersebut.  BLT ternyata  juga  menimbulkan  konflik  di  tingkat  keluarga.  Selain  dampak  terhadap timbulnya konflik, dampak lainnya adalah pemicu timbulnya korupsi.

## Saran
Adapun  saran  terhadap  kebijakan  pemberian  BLT  berikutnya  secara  bijaksana  yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah:
1. Melakukan  pendataan  berdasarkan  musyawarah  dimulai  dari  lingkungan  RT  sampai desa  agar  data  yang  diperoleh  berdasarkan  nilai-nilai  kepatutan  dan  ada  aspek kerelaan di tengah-tengah warga;
2. Penyaluran  dana  bantuan,  ketika  memang  bantuan  tersebut  tidak  mampu  mengcover seluruh warga miskin, di sini diperlukan jiwa solidaritas kekeluargaan, persaudaraan, ketetanggaan, dengan penuh kesadaran dan keikhlasan;
3. Utamakan yang menerima bantaun masyarakat yang terlanjur usia ke atas, masyarakat yang statusnya janda yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak memiliki lapangan pekerjaan. Setidaknya langkah tersebut dapat meringankan beban dan tanggungjawab pemerintah terhadap rakyatnya dan dapat mengembalikan kesejatian bangsa Indonesia yang berjiwa kekeluargaan.

## DAFTAR RUJUKAN
Agus Triyono, BLT Dana Desa dan Peluang Korupsi , AYOSEMARANG.COM, Minggu, 03 Mei 2020.
Harian Republika Edisi Sunday, Antisipasi Dampak Covid-19, BLT Segera Datang, Edisi 29 Mar 2020.
http://www.smeru.or.id/sites/default/files/publication/blt.pdf  diakses  pada  tanggal  10  Juni 2020.
http://m.ayosemarang.com/read/2020/04/23/55823/menegang-adakan-ibadah),diakses tanggal 15 Juni 2020.
Kompas.com, Korupsi BLT Covid-19, Kepala Dusun dan Anggota BPD Ditangkap , Selasa, 2 Juni 2020.
Murdiyana dan Mulyana, “Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, Jurnal Politik Pemerintahan ,  Volume 10, No. 1, Agustus 2017.
Mohamad Ijudin, Covid-19, Dampak Ekonomi dan Potensi Konflik Sosial, Pasundannews.COM, Edisi 8 April 2020.
Jambi,  Beritasatu.com, Diduga  Akibat  BLT  Salah  Sasaran,  Warga  Merangin  Bakar  Posko Covid-19 , https://www.beritasatu.com/tag/blt), diakses tanggal 20 Mei 2020.
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional, Perlindunan  Sosial  di  Indonesia , Tantangan  dan  Arah  ke  Depan, Direktorat Perlindungan  dan  Kesejahteraan  Masyarakat  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014.
Prakarsa  Policy  Brief, Program  Tunai  di  Era  COVID-19:  Bantuan  Tunai  Korona  atau Jaminan Penghasilan Semesta , April 2020.