Education Achievment: Journal of Science and Research Volume 3, Issue 1, March 2022 Journal Homepage: http://pusdikra-publishing.com/index.php/jsr
Analisa  Potensi  Ekonomi  Daerah  Dalam  Rangka  Penyusunan  Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026
Lusi Dewiana

## Perencana Ahli Muda Pada Bappeda Kabupaten Pasaman

## ABSTRACT
The results of the calculation of the LQ  of the three basic sectors show a stable  value  from  2016  to  2020,  where  the  Agriculture,  Forestry  and Fisheries  Sector  is  stable  above  2  (two), the  Water Supply Sector,  Waste Management, Waste and Recycling and the Government Administration Sector, Defense and Mandatory Social Security are stable above number 1 (one)  The  three  basic sectors  obtained  are  relevant to the  mission  of the Regional  Head,  namely  the  Agriculture,  Forestry  and  Fisheries  Sector which is  relevant  to mission  5  "Realizing  a  People's  Economy  Based  on Local  Excellence",  the  Water  Supply,  Waste  Management,  Waste  and Recycling  Sector  is  relevant  to  mission  4  "Improving  Infrastructure Capacity ” and the Mandatory Government Administration, Defense and Social  Security  Sector  relevant  to  missio n  6  “Realizing  Good  and  Clean
Governance”. This shows that the development of the basic sector will be interrelated with the achievement of the RPJMD mission. So with a focus on developing the three basic sectors, it will support the achievement of missions 4, 5 and 6 of Pasaman Regency. Kata Kunci Analysis of Regional Economic, Potential, Framework, Formulating

## PENDAHULUAN
Perencanaan  adalah  suatu  proses  untuk  menentukan  tindakan  masa depan  yang tepat,  melalui  urutan  pilihan,  dengan  memperhitungkan  sumber  daya  yang  tersedia (UU  25 Tahun 2004). Perencanaan merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan perencanaan  dapat  dilakukan  suatu  perkiraan  (forcasting)  terhadap  segala  sesuatu perubahan baik internal maupun eksternal. Perkiraan tersebut antara lain menghitung potensi, prospek perkembangan dan memperkirakan hambatan-hambatan serta resiko- resiko  yang  akan  dihadapi.  Perencanaan  mengusahakan  supaya  ketidakpastian  dapat diminimalisir  sekecil  mungkin.  Perencanaan  yang  baik  akan  menjadi  basis  dalam membuat  program  dan  kegiatan  oleh  dinas  teknis,  yang  kemudian  harus diimplementasikan  dalam  sector  rill  (Syamsurijal,Tan  2010).  Daerah  sesuai  dengan kewenangannya menyusun  rencana  pembangunan  Daerah  sebagai  satu  kesatuan dalam  sistem  perencanaan  pembangunan  nasional  dan  mengacu  pada  Undang- Undang  No.  25  tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(SPPN). Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD.
Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  selanjutnya  disingkat  RPJPD adalah  dokumen  perencanaan  daerah  untuk  periode  20  (dua  puluh)  tahun.  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  selanjutnya  disingkat  RPJMD  adalah dokumen  perencanaan  daerah  untuk  periode  5  (lima)  tahun  dan  Rencana  Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk  periode  1  (satu)  tahun.  Ketiga  dokumen  perencanaan  tersebut  mempunyai keterkaitan yaitu RPJPD merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD dan RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD.
Dokumen  perencanaan  20  tahunan  Kabupaten  Pasaman  yang  berlaku  saat  ini adalah RPJPD Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman  Nomor  3  Tahun  2011  dan  dokumen  perencanaan  5  tahunan  yang  berlaku sampai  Tahun    2021  adalah  RPJMD  Tahun  2016-2021  yang  ditetapkan  melalui Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah Kabupaten  Pasaman  Tahun  2016-2021.  RPJMD  yang  berlaku  saat  ini  merupakan pelaksanaan  periode  ketiga  dari  RPJPD  Tahun  2005-2025,  dan  selanjutnya  dengan dilantiknya  kepala  daerah  hasil  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  serentak  Tahun 2020  maka  Tahun  2021  dilakukan  penyusunan  RPJMD  Kabupaten  Pasaman  Tahun 2021-2026  dan  selanjutnya  RPJMD  akan  menjadi  pedoman  dalam  penyusunan  RKPD setiap tahunnya.
Periodesasi  RPJMD  ini  sesuai  Surat  Edaran  Menteri  dalam  Negeri  Nomor 640/16/SJ  tanggal  4  Januari  2021  tentang  Penyusunan  Dokumen  Perencanaan Pembangunan  daerah  Pasca  Pemilihan  Kepala  Daerah  Serentak  Tahun  2020,  yang menyatakan  bahwa  periodesasi  RPJMD  adalah  berdasarkan  masa  jabatan  dan  bukan berdasarkan  waktu  menjabat.  Masa  jabatan  dimaksud  disini  adalah  sesuai  dengan amanat  pasal  263  ayat  3  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  bahwa    RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran,  strategi,  arah  kebijakan,  pembangunan  daerah  dan  keuangan  daerah  serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.  Sedangkan  masa  menjabat  adalah  sesuai  dengan  pasal  201  ayat  7  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang    Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati  dan Walikota  Menjadi  Undang-Undang  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali,  terakhir dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang,  menyatakan  bahwa  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati,  Walikota  dan  Wakil  Walikota  hasil  pemilihan Tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024.
Berdasarkan hal tersebut maka disusun RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021- 2026  dengan  Visi  Kepala  Daerah  terpilih  “Mewujudkan  Masyarakat  Pas aman  Yang Lebih Baik dan Bermartabat”  yang akan diwujudkan melalui enam (6) Misi yaitu :
1. Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Serta Menguatkan Peran Lembaga Adat
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Layanan Dasar
4. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur
5. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
Selanjutnya  keenam  misi  tersebut  akan  dijabarkan  kedalam  tujuan  dan  sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang tepat dan terarah untuk mencapai keenam misi tersebut selama periode 5 tahun RPJMD.
Strategi  dan  arah  kebijakan  yang  tepat  dan  terarah  akan  dapat  memberikan peluang yang lebih besar terhadap keberhasilan pembangunan dan sebaliknya  strategi dan  arah  kebijakan  yang  dirumuskan  secara  umum    tidak  akan  mendukung keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu selain memperhatikan visi dan misi maka kebijakan  pembangunan  harus  dirumuskan  dengan  memperhatikan  kondisi  dan potensi  daerah,  permasalahan  pokok  pembangunan  dan  proyeksi  pembangunan kedepan.    Dilihat  dari  kondisi    existing,  Kabupaten  Pasaman  memiliki  potensi  yang beragam  meliputi  pertanian,  kehutanan,  perikanan,  pertambangan,  perairan  dan sumber daya alam lainnya yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk  dapat  merumuskan  kebijakan  pembangunan  dalam  pengembangan  potensi  ini tentunya  harus  melalui  kajian  terhadap  sektor  mana  yang  akan  menjadi  unggulan untuk dikembangkan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  untuk  dapat  merumuskan  kebijakan  pembangunan yang  tepat  dan  terarah  maka  dilakukan  analisa  potensi  daerah  Kabupaten  Pasaman dengan  menggunakan  metode  Metode  Location  Question  (LQ),  karena  metode  ini merupakan  salah  satu  metoda  yang  bisa  digunakan  sebagai  pijakan  dalam merumuskan strategi dan kebijakan pembangunan yang terarah sesuai dengan potensi yang  dimiliki.  Selain  itu,  arah  kebijakan  pada  makalah  ini  juga  akan  dirumuskan dengan melihat permasalahan pokok berdasarkan sektor basis  tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode  Location  Question  (LQ)  merupakan  salah  satu  metode  yang  dapat digunakan  untuk  menentukan  komoditas  unggulan  pada  suatu  daerah.  LQ merupakan    analisis  yang  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  tingkat spesialisasi  sektor-sektor  ekonomi  di  suatu  daerah  atau  sektor-sektor  apa  saja  yang merupakan  sektor  basis  atau  leading  sektor.  Pada  dasarnya  teknik  ini  menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Sama halnya dengan teknik  analisis  lain  yang  menggunakan  data  sekunder,  teknik  LQ  mempunyai kelebihan  dan  keterbatasan.  Kelebihannya  adalah dapat  digunakan  secara  sederhana dan  mudah  serta  tidak  memerlukan  program  pengolahan  data  yang  rumit. Keterbatasannya  adalah  pada  keakuratan  hasil  perhitungan, jika  data  sekunder  yang digunakan  kurang  terinci  maka  kemungkinan  hasil  perhitungan  akan  kurang  tepat. Selain  itu  untuk  memastikan  hasil  perhitungan  LQ dapat  diteliti  lebih  lanjut  dengan melakukan studi lapangan menggunakan data primer.
Secara  teoritis  LQ  pada  dasarnya  merupakan ukuran  dari revealed comperative advantage  yang  lazim  muncul  dalam  ilmu  ekonomi  regional  dan  perdagangan internasional.  Metode  Location  Quotient  (LQ)    ditulis  dengan  persamaan  sebagai berikut :
𝐿𝑄 = 𝑃𝑖/𝑃𝑡 𝑉𝑖/𝑉𝑡 dimana: LQ  : Location Quotient
Pi  : Nilai  PDRB  sektor    i  pada  tingkat  wilayah  yang  lebih  rendah (Kabupaten Pasaman)
Pt  : Total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah (Total PDRB Kabupaten Pasaman)
Vi  : Nilai  PDRB  sektor    i  pada  tingkat  wilayah  yang  lebih  atas (Provinsi Sumatera Barat)
Vt  : Total  PDRB  pada  tingkat  wilayah  yang  lebih  atas  (Total  PDRB Provinsi Sumatera Barat)
Indikator / pengambilan keputusan :
LQ > 1  :  menunjukkan  terdapat  konsentrasi  relatif  disuatu  wilayah dibandingkan  dengan  keseluruhan  wilayah.  Hal  ini  berarti komoditas  i  disuatu  wilayah  merupakan  sektor  basis  yang berarti  komoditas  i  di  wilayah  itu  memiliki  keunggulan komparatif
LQ = 1  :  merupakan  sektor  non  basis,  artinya  komoditas  i  disuatu wilayah  tidak  memiliki  keunggulan  komparatif.  produksi
komoditas  yang  dihasilkan  hanya  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan sendiri dalam wilayah itu
LQ < 1  :  merupakan  sektor  non  basis,  artinya  komoditas  i  disuatu wilayah  tidak  memiliki  keunggulan  komparatif,  produksi komoditas  i  di  wilayah  itu  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan sendiri  dan  harus  mendapat  pasokan  dari  luar  wilayah. Komoditas  yang  menghasilkan  nilai  LQ  >  1  merupakan strandar  normatif  untuk  ditetapkan  sebagai  komoditas unggulan. Dan jika banyak komoditas yang menghasilkan nilai LQ  >  1  maka  derajat  keunggulan  komparatif  ditentukan berdasarkan  nilai  LQ  yang  lebih  tinggi  di  suatu  wilayah, karena  makin  tinggi  nilai  LQ  maka  menunjukkan  semakin tinggi pula potensi keunggulan komoditas tersebut

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data PDRB Kabupaten Pasaman dan  Provinsi Sumatera Barat dapat dicari  keunggulan  kompetitif  Kabupaten  Pasaman  terhadap  Provinsi  Sumatera  Barat dengan menggunakan metode LQ. Analisa LQ akan menentukan sektor basis dan non basis di Kabupaten Pasaman. Data PDRB yang digunakan adalah PDRB Harga Konstan dan  series  data  yang  digunakan  harus  sama.  Data  PDRB  yang  digunakan  bersumber dari PDRB Kabupaten Pasaman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 s/d 2020 yang diterbitkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Pasaman  dan  data  PDRB  Provinsi Sumatera  Barat  bersumber  dari  PDRB  Provinsi  Sumatera  Barat  Tahun  2016  s/d  2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistis Provinsi Sumatera Barat.
Berikut  adalah  data  PDRB  Kabupaten  Pasaman  dan  PDRB  Provinsi  Sumatera Barat Tahun 2016 s/d 2020.
Tabel 1 PDRB Kabupaten Pasaman Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 s/d 2020 (dalam juta rupiah) No Sektor Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,682,580.42 2,789,196.88 2,888,474.42 2,970,358.26 2,972,697.22 2 Pertambangan dan Penggalian 105,790.56        108,731.55        114,157.23        119,899.23        114,590.56 3 Industri Pengolahan/ Manufacturing 262,947.58        268,911.40        270,507.59        271,033.06        259,074.63 4 Pengadaan Listrik dan Gas 901.17               937.25               975.26               997.79               934.42 5 Pengadaan Air, Pengelolaan 5,654.13            5,878.99            6,133.04            6,390.56            6,430.19

## Sampah, Limbah dan Daur
Ulang 6 Konstruksi 239,705.49 260,431.83 280,025.85 301,240.81        280,547.97 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 704,419.70        750,969.04        808,118.38        871,959.16        865,875.93 8 Transportasi dan Pergudangan 241,057.36        259,409.92        277,977.38        300,891.55        270,994.57 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 41,297.82          44,621.17          48,121.25          51,797.50          46,076.76 10  Informasi dan Komunikasi 269,934.62 294,929.88 321,584.99 353,083.09        377,850.46 11  Jasa Keuangan dan Asuransi 132,272.33 134,979.85 135,757.86 139,009.92        139,101.54 12  Real Estat 72,652.78          76,027.44          79,782.82          83,802.00          83,820.17 13  Jasa Perusahaan 2,817.62            2,964.42            3,122.75            3,289.83            3,183.27 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 370,553.96        387,269.65        411,450.57        435,309.62        426,970.09 15  Jasa Pendidikan 114,913.97 126,311.98 135,617.70 146,392.30        153,527.36 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 50,359.00          53,673.66          58,279.99          62,789.50          67,270.08 17  Jasa lainnya 45,045.15          49,039.75          53,253.13          58,084.00          53,811.52 Produk Domestik Regional Bruto 5,342,903.64 5,614,284.67 5,893,340.23 6,176,328.21 6,122,756.76
Sumber :PDRB Kabupaten Pasaman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

## Tabel 2.

## PDRB Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 s/d 2020
(dalam juta rupiah) No Sektor Ekonomi Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 34,222,561.72 35,394,694.21 36,639,598.72 37,557,644.51 38,004,669.21 2 Pertambangan dan Penggalian 6,267,606.76 6,338,267.17 6,705,049.43 7,121,860.25 7,028,907.62 3 Industri Pengolahan/ Manufacturing 16,174,096.85 16,540,818.12 16,444,840.00 16,118,677.87 16,031,856.17 4 Pengadaan Listrik dan Gas 161,628.93 168,196.62 175,079.95 182,441.03 170,025.43 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 150,771.11 156,736.19 160,240.92 170,012.80 167,838.58 6 Konstruksi 13,126,836.91 14,075,895.58 15,061,089.08 16,336,311.64 15,858,627.53
7
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 22,796,932.47 24,279,260.45 25,976,541.84 27,869,924.72 27,552,851.94 8 Transportasi dan Pergudangan 17,506,914.87 18,762,202.18 19,969,549.69 20,918,710.72 17,551,348.06 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,557,102.43 1,693,494.32 1,832,878.56 1,981,559.38 1,665,504.50 10  Informasi dan Komunikasi 9,934,334.82 10,802,637.25 11,723,224.81 12,746,455.37 13,990,227.15 11  Jasa Keuangan dan Asuransi 4,524,388.29 4,619,805.20 4,665,415.80 4,772,024.52 4,836,004.22 12  Real Estat 2,895,556.33 3,025,615.61 3,166,853.19 3,381,414.79 3,388,828.92 13  Jasa Perusahaan 651,284.00 685,063.40 722,425.15 767,245.89 736,705.29 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8,286,949.05 8,659,075.43 9,175,850.47 9,814,875.90 9,747,275.93 15  Jasa Pendidikan 5,416,448.83 5,954,627.35 6,382,703.06 6,889,400.02 7,235,888.67 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,984,293.52 2,154,588.55 2,311,450.41 2,485,722.57 2,705,243.08 17  Jasa lainnya 2,476,536.98 2,673,386.50 2,883,397.98 3,099,509.41 2,786,312.02 Produk Domestik Regional Bruto 148,134,243.87   155,984,364.13   163,996,189.06   172,213,791.39   169,458,114.32

## Sumber : PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020
Berdasarkan data PDRB Kabupaten Pasaman dan PDRB Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan rumusLQ = 𝑃𝑖/𝑃𝑡 𝑉𝑖/𝑉𝑇 didapatkan LQ Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

## Tabel 3.

## Location Question Kabupaten Pasaman Tahun 2016 s/d 2020
No Sektor Tahun 2016  2017  2018  2019  2020 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2.17  2.19  2.19  2.21  2.16 2 Pertambangan dan Penggalian 0.47  0.48  0.47  0.47  0.45 3 Industri Pengolahan/ Manufacturing 0.45  0.45  0.46  0.47  0.45 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.15  0.15  0.16  0.15  0.15 5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 1.04  1.04  1.07  1.05  1.06
dan Daur Ulang 6 Konstruksi 0.51  0.51  0.52  0.51  0.49 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 0.86  0.86  0.87  0.87  0.87 8 Transportasi dan Pergudangan 0.38  0.38  0.39  0.40  0.43 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0.74  0.73  0.73  0.73  0.77 10  Informasi dan Komunikasi 0.75  0.76  0.76  0.77  0.75 11  Jasa Keuangan dan Asuransi 0.81  0.81  0.81  0.81  0.80 12  Real Estat 0.70  0.70  0.70  0.69  0.68 13  Jasa Perusahaan 0.12  0.12  0.12  0.12  0.12 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.24  1.24  1.25  1.24  1.21 15  Jasa Pendidikan 0.59  0.59  0.59  0.59  0.59 16  Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.70  0.69  0.70  0.70  0.69 17  Jasa lainnya 0.50  0.51  0.51  0.52  0.53

## Sumber : Data diolah
Dari hasil perhitungan dengan metode  LQ didapatkan data bahwa selama lima tahun  terakhir  dari  17  sektor  lapangan  usaha  Kabupaten  Pasaman  terdapat  3  sektor dengan nilai LQ > 1 dan 14 sektor dengan nilai LQ<1. Ini menunjukkan bahwa terdapat 3 sektor basis dan 14 sektor non basis di Kabupaten Pasaman. Tiga sektor basis tersebut yaitu :
1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Hasil  perhitungan  LQ  periode  2016  sampai  dengan  2020  memperlihatkan  nilai  LQ berfluktuasi dan cendrung turun pada tahun 2020, dengan informasi sebagai berikut :
➢ Pada  tahun  2016,  LQ  Sektor  Pertanian,  Kehutanan  dan  Perikanan  adalah  2,17 dengan  jumlah  PDRB  harga  konstan  sebesar  2,682,580.42  (dalam  juta  rupiah), kontribusinya  terhadap  PDRB  sebesar  50,21%  dan  laju  pertumbuhan  ekonomi sektor ini 2,96%.
➢ Pada  tahun  2017  LQ  Sektor  Pertanian,  Kehuatan  dan  Perikanan  adalah  2,19 dengan  jumlah  PDRB  harga  konstan  sebesar  2,789,196.88  (dalam  juta  rupiah), kontribusinya  terhadap  PDRB  sebesar  49,68%  dan  laju  pertumbuhan  ekonomi sektor ini 3,97%.
➢ Pada  tahun  2018  LQ  Sektor  Pertanian,  Kehutanan  dan  Perikanan  adalah  2,19 dengan  jumlah  PDRB  harga  konstan  sebesar  2,888,474.42  (dalam  juta  rupiah), kontribusinya  terhadap  PDRB  sebesar  49,01%  dan  laju  pertumbuhan  ekonomi sektor ini 3,56%.
➢ Pada  tahun  2019  LQ  Sektor  Pertanian,  Kehutanan  dan  Perikanan  adalah  2,21 dengan  jumlah  PDRB  harga  konstan  sebesar  2,970,358.26  (dalam  juta  rupiah), kontribusinya  terhadap  PDRB  sebesar  48,09%  dan  laju  pertumbuhan  ekonomi sektor ini 2,83%.
➢ Pada  tahun  2020  LQ  Sektor  Pertanian,  Kehutanan  dan  Perikanan  adalah  2,16 dengan  jumlah  PDRB  harga  konstan  sebesar  2,972,697.22  (dalam  juta  rupiah), kontribusinya  terhadap  PDRB  sebesar  48,55%  dan  laju  pertumbuhan  ekonomi sektor ini 0,08%.
Berdasarkan data tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat bahwa LQ Sektor Pertanian,  Kehutanan dan  Perikanan  meningkat  sampai  dengan  tahun  2019  dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 2,16 (turun 0,05 poin dari tahun 2019).
2. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Hasil  perhitungan  LQ  periode  2016  sampai  dengan  2020  memperlihatkan  nilai  LQ berfluktuasi dan cendrung naik pada tahun 2020, dengan informasi sebagai berikut :
➢ Pada  tahun  2016,  LQ  Sektor  Pengadaan  Air,  Pengelolaan  Sampah,  Limbah  dan Daur  Ulang  adalah  1,04  dengan  dengan  jumlah  PDRB  harga  konstan  sebesar 5,654.13 (dalam juta rupiah), kontribusinya terhadap PDRB sebesar 0,11% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 6,08%.
➢ Pada  tahun  2017,  LQ  Sektor  Pengadaan  Air,  Pengelolaan  Sampah,  Limbah  dan Daur  Ulang  adalah  1,04  atau  sama  dengan  tahun  sebelumnya,  dengan  dengan jumlah  PDRB  harga  konstan  sebesar  5,878.99  (dalam  juta  rupiah),  kontribusinya terhadap PDRB sebesar 0,10% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 3,98%.
➢ Pada  tahun  2018,  LQ  Sektor  Pengadaan  Air,  Pengelolaan  Sampah,  Limbah  dan Daur  Ulang  adalah  1,07  dengan  dengan  jumlah  PDRB  harga  konstan  sebesar 6,133.04 (dalam juta rupiah), kontribusinya terhadap PDRB sebesar 0,10% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 4,32%.
➢ Pada  tahun  2019,  LQ  Sektor  Pengadaan  Air,  Pengelolaan  Sampah,  Limbah  dan Daur  Ulang  adalah  1,05  dengan  dengan  jumlah  PDRB  harga  konstan  sebesar 6,390.56 (dalam juta rupiah), kontribusinya terhadap PDRB sebesar 0,10% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 4,20%.
➢ Pada  tahun  2020,  LQ  Sektor  Pengadaan  Air,  Pengelolaan  Sampah,  Limbah  dan Daur  Ulang  adalah  1,06  dengan  dengan  jumlah  PDRB  harga  konstan  sebesar 6,430.19 (dalam juta rupiah), kontribusinya terhadap PDRB sebesar 0,11% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 0,62%.
Berdasarkan  data  tahun  2016  sampai  dengan  2020  dapat  dilihat  bahwa  LQ  Sektor Pengadaan  Air,  Pengelolaan  Sampah,  Limbah  dan  Daur  Ulang  meningkat  sampai dengan  tahun  2018  dan  mengalami  penurunan  pada  tahun  2019  dan  kembali  naik pada  tahun  2020.  Dilihat  dari  kontribusinya  terhadap  PDRB  Kabupaten  Pasaman,
sektor  ini  memberikan  kontribusi  yang  relatif  kecil  namun  sektor  ini  merupakan salah  satu  dari  7  sektor  yang  mampu  bertahan  dengan  pertumbuhan  yang  positif pada tahun 2020. Artinya dengan LQ >1 dan pertumbuhan yang poistif pasca covid 19  memperlihatkan  bahwa  sektor  ini  merupakan  sektor  basis  yang  harus diperhatikan pengembangannya di Kabupaten Pasaman.
3. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Hasil  perhitungan  LQ  periode  2016  sampai  dengan  2020  memperlihatkan  nilai  LQ berfluktuasi dan cendrung turun pada tahun 2020, dengan informasi sebagai berikut :
➢ Pada tahun 2016, LQ Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial  Wajib  adalah  1,24  dengan  dengan  jumlah  PDRB  harga  konstan  sebesar 370,553.96  (dalam  juta rupiah),  kontribusinya  terhadap  PDRB  sebesar  6,94%  dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 5,44%.
➢ Pada tahun 2017, LQ Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial  Wajib  adalah  1,24  atau  sama  dengan  tahun  sebelumnya,  dengan  jumlah PDRB  harga  konstan  sebesar    387,269.65  (dalam  juta  rupiah),  kontribusinya terhadap PDRB sebesar 6,90% dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 4,51%.
➢ Pada tahun 2018, LQ Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial  Wajib  adalah  1,25  dengan  dengan  jumlah  PDRB  harga  konstan  sebesar 411,450.57  (dalam  juta rupiah),  kontribusinya  terhadap  PDRB  sebesar  6,98%  dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 6,24%.
➢ Pada tahun 2019, LQ Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial  Wajib  adalah  1,24  dengan  dengan  jumlah  PDRB  harga  konstan  sebesar 435,309.62  (dalam  juta rupiah),  kontribusinya  terhadap  PDRB  sebesar  7,05%  dan laju pertumbuhan ekonomi sektor ini 5,80%.
➢ Pada tahun 2020, LQ Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial  Wajib  adalah  1,21  dengan  dengan  jumlah  PDRB  harga  konstan  426,970.09 (dalam  juta  rupiah),  kontribusinya  terhadap  PDRB  sebesar  6,97%  dan  laju pertumbuhan ekonomi sektor ini -1,92%.
Berdasarkan data tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat bahwa LQ Sektor Administrasi  Pemerintahan,  Pertahanan  dan  Jaminan  Sosial  Wajib  tetap  pada  tahun 2016  dan  2017,    mengalami  kenaikan  pada  tahun  2018  dan  mengalami  penurunan sampai  tahun  2020.  Dilihat  dari  kontribusinya  terhadap  PDRB  Kabupaten  Pasaman, sektor ini memberikan kontribusi yang cukup besar namun laju pertumbuhan sektor ini mengalami kontraksi 1,92% pada tahun 2020.
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap  ketiga  sektor  yang  dianggap  basis  di Kabupaten  Pasaman,    memperlihatkan  LQ  yang  berfluktuasi  dimana  LQ  Sektor Pertanian,  Kehutanan  dan Perikanan  mengalami  peningkatan  dari  tahun  2016  sampai dengan  2019  dan  mengalami  penurunan  pada  tahun  2020.  Sementara  itu  LQ  Sektor
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib meningkat dari tahun 2016 sampai dengan  2018  dan  turun  sampai  tahun  2020,  kecuali  untuk  Sektor  Pengadaan  Air, Pengelolaan  Sampah,  Limbah  dan  Daur  Ulang  naik  lagi  pada  tahun  2020. Berfluktuasinya LQ ketiga sektor tersebut dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan penurunan LQ tahun 2020 disebabkan oleh Pandemi covid 19  yang  menyebabkan  melambatnya  pergerakan  perekonomian  seluruh  dunia termasuk  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Selanjutnya  perkembangan  LQ  ketiga  sektor basis tersebut selama tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada grafik berikut
Grafik 1
Perkembangan Location Quetien (LQ) Sektor Basis Kabupaten Pasaman Tahun 2016 s/d 2020
Dari  grafik  diatas  terlihat  bahwa  perkembangan  LQ  ketiga  sektor  basis  di Kabupaten  Pasaman  dari  tahun    2016  sampai  dengan  tahun  2020  menunjukkan perkembangan  yang  stabil,  dimana  Sektor  LQ  Sektor  Pertanian,  Kehutanan  dan Perikanan  stabil  diatas  angka  2  (dua)  dan  merupakan  LQ  tertinggi  dari  17  sektor lapangan  usaha  pembentuk  PDRB,  LQ  Sektor  Pengadaan  Air,  Pengelolaan  Sampah, Limbah  dan  Daur  Ulang  dan  Sektor  Administrasi  Pemerintahan,  Pertahanan  dan Jaminan  Sosial  Wajib  stabil  diatas  angka  1  (satu)  selama  5  tahun  terakhir.  Kestabilan nilai LQ selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor basis ini layak untuk dikembangkan dan diperhatikan pertumbuhannya di Kabupaten Pasaman.

## KESIMPULAN
1. Metode  LQ  dapat  digunakan  untuk  menentukan  sektor  basis  suatu  daerah  dengan menggunakan  data  PDRB  wilayah  yang  lebih  rendah  dengan  data  PDRB  wilayah diatasnya.
2. Berdasarkan perhitungan LQ terhadap data PDRB Kabupaten Pasaman dan Provinsi Sumatera Barat, dari 17 lapangan usaha pembentuk PDRB Kabupaten Pasaman tahun
2016 s/d 2020 terdapat 3 lapangan usaha yang merupakan sektor basis di Kabupaten Pasaman yaitu :
a.  Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
b.  Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang c.  Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
3. Hasil  perhitungan LQ  ketiga  sektor  basis  tersebut  memperlihatkan  nilai  yang  stabil dari  tahun  2016  sampai  tahun  2020,  dimana  Sektor  Pertanian,  Kehutanan  dan Perikanan  stabil diatas 2 (dua), Sektor  Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan  Daur  Ulang  dan  Sektor  Administrasi  Pemerintahan,  Pertahanan  dan  Jaminan Sosial Wajib stabil diatas angka 1 (satu)
Ketiga sektor basis yang diperoleh relevan dengan misi Kepala Daerah yaitu Sektor Sektor  Pertanian,  Kehutanan  dan  Perikanan    relev an  dengan  misi  5”  Mewujudkan Ekonomi  Kerakyatan  Berbasis  Keunggulan  Lokal”,  Sektor    Pengadaan  Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang relevan dengan misi 4 “Meningkatkan Kapasitas  Infrastruktur”  dan  Sektor  Administrasi  Pemerintahan,  Pertahanan  dan J aminan  Sosial  Wajib  relevan  dengan  misi  6  “  Mewujudkan  Tata  Kelola Pemerintahan  yang  Baik  dan  Bersih”.  Ini  memperlihatkan  bahwa  pengembangan sektor  basis  akan  saling  terkait  dengan  pencapaian  misi  RPJMD.  Sehingga  dengan fokus pada pengembangan ketiga sektor basis tersebut akan mendukung pencapaian misi 4, 5 dan 6 Kabupaten Pasaman.
Berdasarkan  hasil  Analisa  Location  Quetion  (LQ) dan  permasalahan  pokok  serta capaian ketiga sektor tersebut direkomendasikan kebijakan untuk masing-masing sektor sebagai berikut :
a. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Pada  tahun  2020  sektor  ini  menjadi  tumpuan  57,16%  masyarakat  Kabupaten Pasaman, dan sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pasaman.  Namun  sektor  ini  belum  mampu  meningkatkan  perekonomian  dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu agar sektor basis ini dapat dikembangkan direkomendasikan kebijakan sebagai berikut
1. Optimalisasi  sarana  dan  prasarana  untuk  peningkatan  produktifitas  hasil pertanian
2. Meningkatkan  peran  Badan  Usaha  Milik  Nagari  (BUMNag)  dalam pengembangan sektor pertanian dan perikanan
3. Meningkatkan hilirisasi produk pertanian, kehutanan dan perikanan Produksi  yang  meningkat  harus  diiringi  dengan  hilirisasi  supaya  terjadi peningkatan  nilai  tambah  produk  yang  dihasilkan.  Pemerintah  diharapkan mampu  memfasilitasi  koperasi  dan  UMKM  dalam  meningkatkan  fasilitasi hilirisasi produk pertanian, kehutanan dan perikanan.
4. Meningkatkan peranan ASN dalam perekonomian Kabupaten Pasaman
Pemerintah diharapkan dapat mengatur partisipasi PNS di Kabupaten Pasaman dalam  memanfaatkan  produksi  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan  melalui sebuah  Peraturan  Kepala  Daerah  dan  sejenisnya,  karena  PNS  dapat  dijadikan sebagai  konsumen  tetap untuk  setiap  produk  yang  dihasilkan.  Konsumen  tetap akan menjadi salah satu pasar bagi produk yang dihasilkan.
b. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Kategori  sektor  ini  adalah  mencakup  kegiatan  pengumpulan,  pengolahan  dan pendistribusian  air  untuk  kebutuhan  rumah  tangga  dan  industri,  pengelolaan sampah,  limbah  dan  daur  ulang.  Berdasarkan  hasil  laporan  KLHS  RPJMD  Tahun 2021-2026,  hanya  20,90%  rumah  tangga  di  Kabupaten  Pasaman  memanfaatkan  air ledeng  sebagai  sumber  air  minum  utama  dan  terdapat  21.294  ton/tahun  sampah yang  tidak  terkelola  dengan  baik  dari  49.806  ton/tahun  timbulan  sampah  setiap tahunnya.  Oleh  karena  itu  berdasarkan  sektor  basis  dan  permasalahan  ini direkomendasikan kebijakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air
2. Meningkatkan pengelolaan sampah melalui budidaya Maggot dan meningkatkan implementasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
c. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Mengacu pada  PDRB Kabupaten Pasaman Tahun 2016 s/d 2020,  Sektor ini meliputi kegiatan  bersifat  pemerintahan,  yang  umumnya  dilakukan  oleh  administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan  dengan  pengadilan  dan  menurut  peraturannya,  oleh  karena  itu  dengan melihat  situasi  dan  kondisi  perkembangan  serta  capaian  pemerintahan  saat  ini direkomendasi kebijakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan
Akuntabilitas  kinerja  pemerintah  diukur  melalui  Prediket  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Pemerintah  (SAKIP)  yang  dinilai  oleh  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (Kemenpan  RB).  Semakin  bagus kinerja  pemerintah  maka  akan  semakin  bagus  prediket  SAKIP  yang  diperoleh yaitu  dengan  nilai  sempurna  AA.  Saat  ini  Kabupaten  Pasaman  masih  berada pada prediket B dengan nilai 61,38, ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman masih jauh dari sempurna sehingga diperlukan upaya  maksimal  pemerintah  untuk  memperkuat  akuntabilitas  melalui peningkatan kualitas SDM aparatur dan keterlibatan pimpinan organisasi  dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Kualitas  pelayanan  publik  diukur  dengan  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM). Pada Tahun 2020 pelayanan publik di Kabupaten Pasaman dilaksanakan oleh 15
OPD  dengan  nilai  IKM  Baik.  Pengukuran  IKM  masih  dilakukan  secara  mandiri dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan  Survey  Kepuasan  Masyarakat  Unit  Penyelenggaran  Pelayanan Publik.  Hasil  perhitungan  mandiri  oleh  Unit  Pelayanan  Publik  dikhawatirkan menjadi bias dan tidak valid, oleh karena itu direkomendasi kepada Pemerintah dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  agar  melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau unit independen yang sudah berpengalaman dalam menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik (BPS).2021. PDRB Kabupaten Pasaman Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasaman.
Badan  Pusat  Statistik.2021.  Kabupaten  Pasaman  dalam  Angka.  Badan  Pusat  Statistik Kabupaten Pasaman.
Badan Pusat Statistik.  2021. PDRB  Provinsi Sumatera  Barat  Menurut  Lapangan  Usaha Tahun 2016 – 2020. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Sjafrizal, 2014, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Tan,  Syamsurijal,  2010,  Perencanaan  Pembangunan:  Teori  dan  Implementasi  pada Pembangunan Daerah, Jambi: Fakultas Ekonomi Universitas Jambi.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23,  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah Daerah, Jakarta 2014
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  25,  Tahun  2004  Tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta 2004.