Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 937 - 948

## Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Penanganan
Dampak Covid-19 Di Kecamatan Matuari Kota Bitung

## Implementation of Village Fund Management Policy in Handling the Impact of Covid-19 in Matuari District, Bitung City
Sefferson Sumampouw (1) , Shirley Goni (2) , Deysi Tampongangoy (2)
1) Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2) Staff Pengajar dan Peneliti pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado *Penulis untuk korespondensi: sefferson2509@gmail.com
Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id
: Rabu, 27 Juli 2022
Disetujui diterbitkan : Rabu, 28 September 2022

## ABSTRACT
This study aims to analyze the implementation of urban village fund management policies in handling the impact of  Covid-19  in  Matuari  District,  Bitung  City.  Research  using  descriptive  qualitative  method.  With  a  research  focus  on communication  indicators,  resources,  disposition  and  bureaucratic  structure  with  informants  taken  using  a  purposive sampling  technique  consisting  of  sub-district  heads,  heads  of  financial  sub-divisions  of  Matuari  District,  village  heads, heads of LPM sub-districts and the community. Data collection was carried out by means of observation, interviews and documentation.  Data  analysis  using  data  reduction,  data  display  and  data  verification.  The  results  showed  that  the process  of  conveying  information  to  the  community  was  not  directly  socialized  because  there  was  a  prohibition  against crowding  which  relied  on  community  activities,  namely when  there  were  ups  and downs  and  did  not  utilize  information technology  and  delivery  was  not  carried  out  consistently  by  village  officials.  On  the  resource  indicator,  the  human resources in charge of carrying out the policy are lacking, the required budget must be increased and the facilities need to be  increased.  The  disposition  indicator  shows  that  policy  implementers  already  have  good  attitudes  and  character  but need to be improved in order to gain public trust because discrimination is still found because the provision of assistance is still subjective due to proximity to village officials. The bureaucratic structure indicator shows that the SOP (Standard Operating  Procedure)  has  been  clearly  stated  in  Mayor  Regulation  Number  37  of  2020  and  has  been  implemented properly but not optimally by policy implementers.
Keywords : implementation; management; village fund; covid-19

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  implementasi  kebijakan  pengelolaan  dana  kelurahan  dalam penanganan dampak covid-19 di Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan  fokus  penelitian  terhadap  indikator  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi  dengan  informan diambil  menggunakan  teknik purposive  sampling yang  terdiri  dari  camat,  kasubag  keuangan  Kecamatan  Matuari,  lurah, ketua LPM kelurahan dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis  data  menggunakan  reduksi  data,  display  data  dan  verifikasi  data.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  proses penyampaian  informasi  kepada  masyarakat  kurang  dilaksanakan  sosialisasi  secara  langsung  karena  adanya  larangan berkerumun  yang  mengandalkan  pada  kegiatan  masyarakat  yaitu  pada  saat  ada  kegiatan  suka  duka  dan  tidak memanfaatkan  teknologi  informasi  serta  penyampaian  tidak  dilakukan  secara  konsisten  oleh  aparat  kelurahan.  Pada indikator  sumber  daya,  SDM  yang  bertugas  menjalakan  kebijakan  sangat  kurang,  anggaran  yang  dibutuhkan  harus ditingkatkan  serta  fasilitas  perlu  diperbanyak.  Pada  indikator  disposisi  menunjukkan  para  pelaksana  kebijakan  telah memiliki  sikap  dan  karakter  yang  baik  namun  perlu  ditingkatkan  agar  meraih  kepercayaan  masyarakat  karena  masih ditemukan adanya diskriminasi karena pemberian bantuan masih subjektif karena kedekatan dengan perangkat kelurahan. Indikator struktur birokarasi menunjukkan bahwa SOP (Standar Operating Procedure) sudah termuat jelas dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2020 dan sudah dilaksanakan dengan baik namun belum maksimal oleh pelaksana kebijakan.
Kata kunci : implementasi; pengelolaan; dana keluruhanan; covid-19
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan………………....…(Sefferson Sumampouw, Shirley Goni, Deysi Tampongangoy)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  di Indonesia, pemerintah kelurahan merupakan suatu bagian  dari  organisasi  pemerintahan  yang melaksanakan  suatu  kebijaksanaan-kebijaksanaan yang  ditetapkan  pemerintah  tingkat  yang  lebih tinggi,  serta  mengadakan  pengawasan  atas penyelenggaraan  pemerintahan  yang  dilakukan oleh  pemerintahan  di  bawahanya.  Kelurahan merupakan  dasar  dari  satuan  pemerintahan  yang terkecil  dari  suatu  komunitas  pemerintah  negara sehingga  boleh  dikatakan  bahwa  keberhasilan dalam  melakukan  pembangunan  tergantung  pada sejauh  mana  partisipasi  masyarakat  setempat beserta  aparatur  pemerintah  kelurahan  dalam perencanaan pembangunan tersebut.
Pembangunan  dan  pelayanan  publik  tidak semata-mata  didasarkan  pada  pemerintahan  atau negara  saja  tetapi  harus  melibatkan  seluruh elemen  baik  dalam interen  birokrasi  maupun  luar birokrasi pubik (masyarakat). Kelurahan mempunyai  tugas  dan  fungsi  melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat  serta  melaksanakan  tugas  pemerintahan yang  lainnya  sesuai  ketentuan  perundangan  yang berlaku. Hubungan kerja kecamatan dan kelurahan bersifat hirarki. Pembentukan kelurahan ditunjukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan secara berdaya guna atau berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat  sesuai  dengan  tingkat  perkembangan dan kemajuan pembangunan.
Salah  satu  pelayanan  yang  harus  ditangani oleh  kelurahan  adalah  pada  saat  terjadinya bencana kemanusiaan maupun bencana alam yang tentunya  harus  bersinergi  dengan  pemerintah kecamatan  dalam  penanganannya.  Salah  satunya kejadian  pandemi covid-19 yang  melanda Indonesia  secara  khususnya  dan  dunia  secara umumnya. Hal ini secara otomatis berlaku juga di tingkat  kabupaten/kota  bahkan  kelurahan  dimana tidak terlepas yaitu seluruh kelurahan yang berada di wilayah kerja Kecamatan Matuari.
Pandemi covid-19 memberi  dampak  yang signifikan  bahwa  seluruh  lapisan  masyarakat tanpa  terkecuali  masyarakat  yang  berada  di  desa dan  kelurahan.  Dampak  yang  paling  dirasakan berada  pada  bidang  ekonomi  dimana  masyarakat
dalam beraktivitas dibatasi bahkan tidak diijinkan untuk  beraktivitas  di  luar  rumah  yang  tentunya mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Pemerintah Indonesia kian sigap membantu meringankan  beban  masyarakat  yang  terdampak covid-19 ,  pemerintah  memberikan  beberapa  jenis bantuan  sosial  berupa  bantuan  paket  sembako, Bantuan  Sosial  Tunai  (BST),  dan  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT).  Bantuan  Sosial  Tunai (BST)  adalah  bantuan  yang  bersumber  dari Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia  yang akan  diberikan  kepada  masyrakat  berdasarkan Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS). Sementara  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT) adalah  bantuan  yang  berasal  dari  dana  alokasi desa  untuk  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa (APBD)  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada masyarakat yang menggunakan mata pencaharian karena virus corona, pandemi covid-19 . BLT juga bisa berasal dari Dana Kelurahan yang dialokasikan untuk penanganan covid-19 . Pemerintah  memberikan  bantuan  sosial  (Bansos) sebagai  bentuk  tanggung  jawab  negara  kepada masyarakat.
Pemerintah Kota Bitung menyalurkan paket sembako  kepada  kepala  keluarga  (KK)  yang tersebar  di  8  kecamatan  dan  69  kelurahan. Bantuan  sosial  (bansos)  ini  diharapkan  dapat mengurangi  beban  warga  yang  terdampak pandemi covid-19 .  Bantuan  bersumber  dari refocusing  anggaran  APBD  Pemkot  Bitung sebesar  Rp  300  miliar.  Jumlah  penerima  bantuan ditetapkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  kabupaten/kota. Penyaluran  dana  bantuan  tunai  ini  harus  tepat sasaran  kepada  masyarakat  dari  keluarga  tidak mampu  yang  sangat  membutuhkan  bantuan tersebut. Penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat  yang  terdampak  dari  pandemi covid- 19 harus ada koordinasi program mulai dari pusat, provinsi dan kota. Dalam hal ini akurasi data dan kerja  sama  yang  baik  dengan  seluruh  elemen masyarakat  akan  menjamin  bahwa  penerima bantuan  tidak  akan  ganda.  Melalui  jaringan  kerja hingga  ke  tingkat  rukun  warga  (RW)/  rukun tetangga  (RT)  serta  pemantuan  independen  akan memverifikasi  data  yang  akurat  dan  cepat tersalurkan.  Dengan  koordinasi  yang  sistematis serta  kolaboratif  akan  menghasilkan  kecepatan distribusi  bantuan  kepada  masyarakat  yang terdampak.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 937 - 948
Dalam  penyaluran  bantuan  sosial  ini pemerintah  mengakui  masih  banyak  kekurangan, seperti penerima yang kurang tepat sasaran hingga penerima yang mendapat bantuan lebih. Pentingnya  koordinasi  pemerintah  pusat  daerah dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak covid-19 . Koordinasi diperlukan  agar  tidak  tumpang  tindih,  apalagi sampai  penerimanya  ganda.  Pemerintah  daerah memiliki  peran  yang  sangat  penting  untuk penanganan covid-19 serta  dampaknya.  Peran lurah menjadi penentu terbesar dalam pendistribusian  bantuan  sosial  tersebut  secara merata  kepada  warga  terdampak  atau  masyarakat yang  benar-benar  membutuhkan  serta  diperlukan pengawasan  dari  masyarakat  guna  memastikan program-program  bantuan  sosial  tepat  guna  dan tepat  sasaran. Semuanya diupayakan agar masyarakat  penerima  bantuan  tidak  mengalami diskriminasi, ketidakadilan dan ketidakpastian.
Pemerintah  Kota  Bitung  dalam  upaya menangani dampak pandemi covid-19 mengeluarkan  Peraturan  Walikota  Bitung  Nomor 37  Tahun  2020  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Penggunaan  Dana  Alokasi  Umum  Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk Penanganan Dampak Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19) di  Kota  Bitung.  Hal  ini  berlaku  juga  bagi kelurahan-kelurahan yang berada di wilayah kerja Kecamatan Matuari di Kota Bitung.
Kecamatan  Matuari  adalah  salah  satu  dari kecamatan  yang  ada  di  Kota  Bitung  yang mendapat  bantuan  sosial  dari  pemerintah  pusat yang  dibagi  ke  dalam  8  kelurahan.  Proses penyaluran  harus  melibatkan  para  pemimpin daerah  yaitu  camat  dan  lurah.  Peran  camat  dan lurah  dalam  menyalurkan  bantuan  sosial  harus diperhatikan  dengan  menggunakan  Data  Terpadu Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  orang  yang  benar- benar  layak  menerima  bantuan  dari  pemerintah sehingga  dengan  adanya  bantuan  bisa  membantu sedikit perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, Peran  lurah  sangat  penting  dalam  menyalurkan bantuan kepada penerima yang berhak.
Proses  pendanaaan  untuk  penanganan dampak covid-19 dimaksudkan  agar  membantu masyarakat  yang  terdampak  pandemi covid-19 yang  dilakukan  melalui  pemberian  Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  dan  atau  penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka penanganan/pencegahan covid-19 dimana  sasaran
penerima  BLT  adalah  keluarga  kurang  mampu penduduk  Kota  Bitung,  non  penerima  Program Keluarga  Harapan  (PKH), non  penerima  Bantuan Pangan  Non  Tunai  (BNPT),  non  penerima  Kartu Prakerja,  dan  non  penerima  jaring  pengaman sosial  atau  program  bantuan  sosial  lainnya  dari pemerintah.
Pandemi covid-19 berdampak  pada  seluruh sektor  yang  berada  di  Kota  Bitung  baik perekonomian, kesehatan dan sosial. Dimana pada segi  kesehatan,  terjadi  peningkatan  jumlah  kasus positif covid-19 dan  kematian  yang  cukup  tinggi serta  penurunan  cakupan  sebagian  besar  layanan kesehatan.  Pada  sektor  ekonomi,  pendapatan masyarakat  menurun  drastis  dimana  penawaran dan permintaan barang dan jasa sangat berkurang terlebih  diakibatkan  kebijakan  pemerintah  yang membatasi aktivitas masyarakat.  Kondisi tersebut menyebabkan  penurunan  terhadap  pertumbuhan ekonomi.  Struktur  perekonomian  Kota  Bitung ditopang  dari  sektor  industri  dan  perikanan  yang dimana  pada  masa  pandemi  banyak  pekerja  yang dirumahkan  sehingga  produksi  menurun  drastis. Perlambatan ekonomi tersebut selanjutnya menyebabkan peningkatan pengangguran terutama  pada  sektor  usaha  mikro  dan  kecil  serta industri rumh tangga. Pada sektor sosial, pandemi covid-19 di Kota Bitung banyak memberi dampak pada  pendapatan  keluarga  yang  menyebabkan tidak  terpenuhinya  kebutuhan  rumah  tangga seperti  biasanya.  Oleh  sebab  itu  pemerintah  Kota Bitung  melalui  pemerintah  kecamatan  dan kelurahan  dalam  menangani  dampak  tersebut mengeluarkan Perwako No. 37 Tahun 2020.
Dalam upaya penanganan dampak covid-19 tersebut  dibutuhkan  dana  penanganan  yang  oleh Pemkot Bitung dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum  Tambahan  untuk  membantu  penanganan dampak covid-19 tersebut. Hal ini yang mendasari untuk  melakukan  penelitian  tentang  pengelolaan dana kelurahan untuk penanganan dampak covid- 19 ,  dengan  melakukan  penelitian  dengan  judul “Implementasi  Kebijakan  Pengelolaan  Dana Kelurahan  dalam  Penanganan  Dampak Covid-19 di Kecamatan Matuari Kota Bitung”.

## Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana  implementasi  kebijakan  pengelolaan dana kelurahan dalam penanganan dampak covid- 19 di Kecamatan Matuari, Kota Bitung?
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan………………....…(Sefferson Sumampouw, Shirley Goni, Deysi Tampongangoy)

## Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan dalam penanganan dampak covid-19 di Kecamatan Matuari, Kota Bitung.

## Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:
1. Manfaat Teoritis Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sumberdaya pengelolaan pembangunan.
2. Manfaat Praktis Dapat memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan  pada  pihak-pihak  yang  bergelut dalam  pengambilan  kebijakan  dan  juga kepada masyarakat sebagai subyek pelaksanaan kebijakan.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  selama  3  (tiga) bulan.  Penelitian  dimulai  dari  kegiatan  survei pendahuluan,  dengan  kegiatan  pembimbingan proposal,  seminar  proposal,  pengumpulan  data, pembimbingan  serta  ujian  tesis.  Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

## Desain Penelitian
Dalam  penelitian  ini  untuk  mengumpulkan data dan informasi, menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang menghasilkan data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis/lisan  dari orang-orang  dan  perilaku  yang  dapat  dicermati. Desai  penelitian  deskriptif  digunakan  untuk mendapat  deskriptif  holistik  objek  penelitian secara akurat.

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  implementasi  kebijakan menggunakan  dasar  teori  kebijakan  menurut Edward  III  (2009)  dengan  aspek-aspek  kebijakan yang terdiri dari:
1. Comunication (Komunikasi),  yaitu  proses penyampaian tentang program dana kelurahan untuk menangani dampak pandemi covid-19 .
2. Resources (Sumber Daya), yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial, dalam hal ini  ketersediaan  pelaksana  implementasi  dan anggaran  yang  mendukung  pelaksanaan implementasi.
3. Disposition (Disposisi),  yaitu  pengetahuan yang  dimiliki  oleh  implementor  tentang kebijakan yang dibuat agar penyampaian pada masyarakat dapat tersalur dengan baik.
4. Bureaucratic  structure (Struktur  birokrasi), yaitu  pedoman  bagi  pelaksana  kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya.

## Informan Penelitian
Penentuan  informan  dalam  penelitian  ini menggunakan  teknik purposive  sampling yaitu teknik  pengambilan  sampel  sumber  data  dengan pertimbangan  tertentu,  misalnya  orang  tersebut yang  dianggap  paling  tahu  tentang  apa  yang  kita harapkan,  atau  mungkin  sebagai  penguasa sehingga  memudahkan  menjelajahi  objek/situasi sosial  yang  diteliti  (Sugiyono,  2011).  Informan penelitian  merupakan  seseorang  yang  memiliki informasi  mengenai  objek  penelitian  yang  akan dilakukan.  Informan  dalam  penelitian  ini  berasal dari  wawancara  langsung  yang  disebut  sebagai narasumber. Berdasarkan teknik purposive sampling yang  digunakan,  informan  diambil sebanyak 26 orang, terdiri dari:
1. Camat Matuari (1 orang)
2. Kasubag  Keuangan  Kecamatan  Matuari  (1
orang)
3. Lurah (8 orang)
4. Ketua LPM Kelurahan dan Tokoh
Agama/Tokoh Masyarakat(8 orang)
5. Anggota  masyarakat perwakilan  kelurahan  (8 orang)

## Teknik Pengumpulan Data
Menurut Creswell (2010), teknik pengumpulan  data  dalam  penelitian  kualitatif terdiri  atas  empat  strategi  pengumpulan  data, yaitu  observasi  kualitatif,  wawancara  kualitatif, dokumen-dokumen  kualitatif,  dan  materi  audio dan visual. Sejalan dengan itu, teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah:
1. Observasi  dan  studi  lapangan,  yaitu  dengan melakukan  pengamatan  langsung  terhadap objek  penelitian  dan  melakukan  pencatatan
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 937 - 948
terkait  informasi  yang  relevan  dengan penelitian;
2. Wawancara,  yaitu  memperoleh  data  primer baik  dari  informan  kunci (key  informan) , maupun  informan  lain  yang  perannya  juga relevan dalam mendukung penelitian.
3. Studi  Kepustakaan  dan  dokumen  kualitatif, yaitu menggunakan studi kepustakaan terutama  mencari  dokumen-dokumen  yang berkaitan dengan kebijakan, misalnya informasi  dari  peraturan  dan  petunjuk pelaksanaan  kebijakan,  laporan  kantor,  data- data  dinding  yang  dianggap  relevan,  serta sumber-sumber lain yang mendukung
penelitian 4. Audio dan visual, yaitu data berbentuk materi audio dan visual ditujukkan untuk menunjukkan  apa  yang  sebenarnya  terjadi  di lapangan,  atau  paling  tidak  dapat  digunakan data  pendukung  penelitian.  Audio  dan  visual dalam  penelitian  ini  berupa  rekaman  hasil wawancara  dan  dokumentasi  pelaksanaan kebijakan.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan  teknik interactive  model ,  yang digunakan untuk mengolah data yang diperoleh di lapangan,  sehingga  mencapai  suatu  kesimpulan yang  diharapkan  dapat  menjawab  pertanyaan- pertanyaan  dalam  penelitian  ini.  Aktivitas  dalam analisis  data  kualitatif  ini  dilakukan  secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Selanjutnya,  proses  analisis  data  akan  dimulai dengan  menelaah  seluruh  data  yang  tersedia  dari berbagai  sumber  yaitu  wawancara,  pengamatan, dan  dokumentasi  yang  telah  dilakukan.  Data tersebut kemudian dianalisis melalui tiga komponen  yang  meliputi  reduksi  data (data reduction) ,  penyajian  data (data  display) ,  dan kesimpulan atau verifikasi (conclution drawing/verification) .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi  kebijakan  pengelolaan  dana kelurahan dalam penanganan dampak covid-19 di Kecamatan Matuari, Kota Bitung yang
menggunakan  dasar  teori  kebijakan  menurut Edward III (2009), dengan aspek-aspek kebijakan berupa  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan struktur birokrasi.
Komunikasi (Comunication) Komunikasi adalah keberhasilan
implementasi  kebijakan  yang  mensyaratkan  agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan,  dimana  yang  menjadi  tujuan  dan sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada kelompok  sasaran (target  group) ,  sehingga  akan mengurangi distorsi implementasi. Faktor komunikasi ini mencakup tiga hal yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.
Berikut  hasil  wawancara  penulis  dengan informan  Camat  Matuari  Kota  Bitung  ketika  di wawancarai tentang proses penyampaian (transmisi) informasi kepada masyarakat mengatakan bahwa:
”Kegiatan sosialisasi
tentang implementasi kebijakan penanganan covid-19 kepada  para  lurah  dan  perangkat  kelurahan telah  dilakukan  namun  terkendala  oleh pandemi covid-19 sehingga banyak dilakukan via  online  dengan  aplikasi  zoom  ataupun dengan memanfaatkan media sosial facebook milik  kelurahan  masing-masing.  Selain  itu sosialisasi yang dilaksanakan kepada masyarakat  menggunakan  pengeras  suara yang  ada  di  rumah  kepala  lingkungan  dan ketua RT serta di rumah-rumah ibadah. Kami juga  menyampaikan  langsung  hal  tersebut disaat  kegiatan  duka  maupun  suka  sewaktu menyampaikan  sambutan  pemerintah.  Bukan hanya  lisan  tapi  melalui  tulisan  lewat  baliho juga digunakan untuk sosialisasi ini walaupun  tidak  bisa  mencakup  keseluruhan wilayah  Matuari.  Untuk  Teknis  penyaluran dana kelurahan di Kota Bitung diatur melalui Peraturan  Walikota  Bitung  Nomor  37  Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penggunaan  dana  alokasi  umum  tambahan bantuan pendanaan kelurahan untuk penanganan  dampak  corona  virus  disease 2019  (covid-19)  di  Kota  Bitung.  Dimana sesuai  dengan  peraturan  Wali  Kota  Bitung tersebut dijelaskan terkait tahapan
pengelolaan dana kelurahan untuk penanganan dampak covid 19 yaitu diberikan sebagai  (BLT)  kepada  masyarakat  yang
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan………………....…(Sefferson Sumampouw, Shirley Goni, Deysi Tampongangoy)
nilainya  Rp  300.000,-  dan/atau  pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka penanganan/pencegahan  covid-19,  dan  ini diprioritaskan kepada keluarga kurang mampu  yang  bukan  penerima  bantuan program  keluarga  harapan  (PKH),  bantuan pangan  non  tunai  (BPNT)  serta  bantuan jaring pengaman sosial lainnya yang diberikan  kepada  pemerintah,  ini  yang  kami sosialisasikan  kepada  warga  agar  tidak terjadi kecemburuan dilapangan.”
Selain  itu  unsur  komunikasi  yang  tidak boleh  diabaikan  yaitu  koordinasi  yang  juga penting  ditingkatkan  agar  kebijakan  dapat berjalan  dengan  efektif,  hasil  wawancara  dengan BR,  39  tahun,  lurah  di  Kecamatan  Matuari mengatakan bahwa :
“Koordinasi  dilakukan  dalam  rapat terbatas bersama camat kemudian di koordinasikan  dengan  kepala  lingkungan, ketua  RT,  LPM  serta  para  tokoh  agama, koordinasi  dengan  para  kepala  lingkungan dan ketua RT biasanya disaat melakukan apel kerja  seminggu  sekali  di  kantor  lurah. Koordinasi  dengan  camat  dalam  rangka memonitor  dan  mengawasi  jalannya  proses ini  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku, dan koordinasi dengan para kepala lingkungan  dan  ketua  RT  dalam  rangka mendapatkan data terkait usulan nama-nama penerima  BLT  serta  koordinasi  dengan  LPM dan  tokoh  agama  karena  data  itu  akan dimusyawarahkan di keluarahan untuk menentukan nominatif penerima sesuai dengan kuota anggaran tersedia.”
Unsur  komunikasi  yang  penting  juga  yaitu konsistensi,  apakah  kebijakan  ini  disampaikan dengan  konsisten  oleh  pelaksana  kebijakan kepada  masyarakat  selaku  objek  kebijakan tersebut,  terkait  hal  ini  dilakukan  konfirmasi kepada  masyarakat  melalui  wawancara  dengan HG,  41  tahun,  ketua  LPM  Kecamatan  Matuari yang  tinggal dikelurahan Tanjung Merah, mengatakan bahwa :
“Sering  mendengar  sosialisasi  dari perangkat kelurahan terkait kebijakan pengelolaan  dana  kelurahan  untuk  covid-19 dari  kegiatan  duka  dan  suka  ataupun  rapat dimana  saya  hadir  sebagai  terundang. Namun  ini  memang  perlu  dilakukan  terus menerus  dan  bukan  hanya  lurah  saja  yang
dapat menyampaikan, tetapi melalui perangkat kelurahan yang lain seperti kepala lingkungan,  ketua  RT,  sekretaris  lurah  dan kepala  seksinya  juga  harus  tahu  dan memahami.  Terdapat  beberapa  kejadian ketika  bertanya  kepada  perangkat  kelurahan yang  lain  namun  belum  bisa  menjawab sehingga  harus  menunggu  lurah.  Ini  juga perlu  diperhatikan  dalam  sosialisasi  bukan hanya  saat  acara  duka  dan  suka  tapi  dalam sosialisasi terbatas perlu mengundang masyarakat  untuk  hadir  dan  mendengar sebelum  kebijakan  itu  dilaksanakan.  Banyak kejadian  terkait  hal  ini  disampaikan  saat musyawarah kelurahan saja baru diberi tahu, padahal  kalau  disampaikan  sejak  awal setidaknya  kami  dapat  membantu  pala  RT dalam melakukan pendataan dilapangan.”

## Sumber Daya (Resources)
Menurut  Edward  III  (2009),  sumber  daya merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi,  walaupun  isi  kebijakan  sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi  apabila  implementator  kekurangan  sumber daya  untuk  melaksanakan  kebijakan  maka  tidak akan  berjalan  dengan  efektif.  Sumber  daya  yang dapat  mendukung  pelaksanaan  kebijakan  dapat berwujud,  seperti  sumber  daya  manusia,  sumber daya  anggaran,  sumber  daya  peralatan,  sumber daya  informasi  dan  kewenangan.  Untuk  sumber daya  manusia  yaitu  dari  segi  kualitas  dan kuantitasnya.  Berdasarkan  wawancara  dengan ML, 34 tahun, lurah di Kecamatan Matuari terkait ketersediaan sumber daya manusia:
“Sejak  tahun  2019  untuk  mendukung proses  pengelolaan  dana  kelurahan  telah diangkat  di  kelurahan  ASN  yang  bertugas membantu  lurah  sebagai  kuasa  pengguna anggaran yaitu sebagai
Pejabat Penatausahaan  Keuangan  (PPK)  pembantu kelurahan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  (PPTK)  pembantu  kelurahan  dan bendahara  kelurahan,  selain  itu  juga  para Kepala  lingkungan  dan  ketua  RT  merupakan garda  terdepan  untuk  melakukan  pendataan yang jumlah bervariasi masing-masing kelurahan,  mereka  juga  dibantu  dengan tenaga harian lepas (THL) yang ditempatkan di kelurahan-kelurahan.”
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 937 - 948
Sementara  itu  kendala  terkait  sumber  daya manusia  menurut  camat  di  Kecamatan  Matuari, bahwa:
“Ketersediaan  sumber  daya  manusia yaitu  ASN  seperti  PPK  Pembantu  kelurahan, PPTK  Pembantu  Kelurahan  dan  bendahara pembantu kelurahan yang berada dikelurahan  pada  umumnya  tidak  pernah mengelola  administrasi  keuangan  sama seperti  pada  perangkat  daerah  lainnya, sehingga  ini  memberikan  kesulitan  ketika penatausahaan  dan  pengelolaan  keuangan dana  kelurahan.  Terjadinya  kelambatan penyerapan  anggaran  karena  selain  penuh kehati-hatian  kurangnya  juga  pemahaman terkait  teknis  perencanaan,  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban,  oleh  sebab  itu  banyak yang  akhirnya  otodidak  dalam  pelaksanaan kegiatan tersebut.”
Dari  hasil  wawancara  tersebut  ternyata pentingnya kesiapan sumber daya manusia bukan hanya  kuantitasnya  tetapi  juga  kualitasnya. Sebagai  pelaksana  kebijakan  harus  memiliki kapasitas  kompetensi  yang  mumpuni  untuk melaksanakan  kebijakan  tersebut  agar  dapat berlangsung  efektif  dan  efisien  bukan  sekedar program rutinitas belaka.
Selanjutnya sumber daya anggaran merupakan  hal  yang  penting  dalam  aspek ketersedian sumber daya oleh sebab  itu berdasarkan Peraturan Walikota Bitung Nomor 37 Tahun  2020  diberikan  BLT  kepada  warga masyarakat yang besarnya sejumlah Rp 300.000,- yang  penentuan  nama-namanya  diambil  oleh kepala  lingkungan  dan  ketua  RT  dari  masyarakat kurang mampu dan KTP berdomisili Bitung yang bukan  penerima  bantuan  sosial  dari  pemerintah seperti  PKH,  BPNT,  kartu  prakerja  dan  bantuan sosial  lainnya  dan  diusulkan  ke  kelurahan  untuk dimusyawarahkan daftarnya  bersama  ketua  LPM, tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat.  Hasil wawancara  dengan  VT,  32  tahun,  lurah  di Kecamatan Matuari, bahwa:
“Kelurahan yang banyak penduduknya mengalami kesulitan dalam penentuan nama- nama tersebut karena keterbatasan anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk,  akibatnya  banyak  juga  yang  tidak dapat  bantuan  tersebut  walaupun  jumlahnya telah  kami  kurangi  berdasarkan  musywarah kelurahan  dari  Rp  300.000,-  menjadi  Rp
200.000,-  ini  yang  menimbulkan  polemik  di masyarakat sementera antara kelurahan yang sedikit  jumlah  penduduknya  dengan  kami yang banyak jumlah penduduknya mendapatkan alokasi anggaran yang sama.”
Hal  ini  juga  dikuatkan  dengan  wawancara terhadap  MS,  53  tahun,  lurah  di  Kecamatan Matuari yang mengatakan bahwa jumlah penduduk  di  wilayah  yang  dipimpinnya  kurang lebih  12  ribu  jiwa,  sangatlah  tidak  adil  bila disamakan  dengan  kelurahan  lainnya  yang  hanya sedikit  jumlah  penduduknya  namun  memiliki alokasi  anggaran  yang  sama,  akibatnya  banyak masyarakat  yang  tidak  tersentuh  bantuan  yang seharusnya  diterima,  kurang  lebih  875  KK penerima dari hampir kurang lebih 4000 KK yang jumlahnya  per  keluarga  sebesar  Rp  300.000,-. Berbeda  dengan  kelurahan  lainnya  yang  bisa menerima  BLT  sampai  ke  tahap  kedua  namun untuk  tahap  pertama  saja  benar-benar  tidak mencukupi.
Sumber daya anggaran juga untuk mendukung  pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan dana  kelurahan  melalui  tambahan  insentif  bagi ASN  yang  mendapatkan  tugas  tambahan  di kelurahan,  sebagaimana  hasil  wawancara  dengan camat  Matuari  bahwa    masing-masing  kelurahan ditugaskan  3  orang  ASN  yang  diangkat  sebagai PPK  pembantu  kelurahan,  PPTK  pembantu kelurahan,  serta  bendahara,  dana  kelurahan  yang masing-masing mendapatkan honorariumnya setiap bulan, mengatakan bahwa :
“Bendahara pembantu kelurahan sebesar  Rp  2.750.000,-,  PPK  pembantu kelurahan  sebesar  Rp  500.000,-,  PPTK pembantu  kelurahan  sebesar  Rp  400.00,-. Namun  insentif ini tidak  berlaku  untuk tahun 2021 tetapi hanya tahun anggaran 2020 saja, dengan  pemberian tambahan  penghasilan ini diharapkan  kinerjanya  semakin  maksimal, demikian  pula  kepala  lingkungan  dan  ketua RT  yang  menjadi  garda  terdepan  diberikan insentif setiap bulannya sebesar Rp 1.750.000,-  dan  Ketua  RT  sebesar  Rp 1.250.000,-  bukan  itu  saja  tapi  dikelurahan- kelurahan  diperbantukan  THL  sebanyak  5 orang  yang  diberikan  insentif  sebesar  Rp 2.000.000,-  per  bulannya  dengan  masing- masing  kelurahan  minimal  terdapat  5  orang THL.  Lurah  sendiri  sebagai  ketua  satgas covid  kelurahan  sejak  tahun  2021  menerima
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan………………....…(Sefferson Sumampouw, Shirley Goni, Deysi Tampongangoy)
tambahan penghasilan sebesar
Rp 1.350.000,-,  ketua  LPM  sebagai  sekretaris stgas  covid  kelurahan  menerima  insentif sebesar Rp 1.250.000,-, bendahara kelurahan sebesar  Rp  1.050.000,-,  Urusan  fungsi sebesar  Rp  1.100.000,-  serta  penjaga  posko sebesar  Rp  100.000,-  per  sekali  bertugas dengan  alokasi  20  hari  kerja  sehingga  dapat mengantongi kurang lebih Rp 2.000.000,- per orang dengan masing-masing posko terdapat 4 orang penjaga posko. Insentif  ini merupakan  anggaran  dana  kelurahan  yang dialokasikan  untuk  menangani  pandemi covid-19.”
Senada dengan pernyataan camat Kecamatan Matuari bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bitung Nomor 188.45/HKM/SK/149/2021  Tentang  Penetapan
Penerima  Insentif  Satuan  Tugas  Penanganan
Corona Virus Disease (Covid-19) tingkat kelurahan  di  Kota  Bitung,  Provinsi  Sulawesi Utara  maka  semua  anggota  satgas covid-19 kelurahan  diberikan  insentif.  Dengan  adanya insentif  diharapkan  dapat  meningkatkan  kinerja satgas covid dalam menegakan protokol kesehatan serta  memaksimalkan  vaksinasi  kepada  seluruh masyarakat.
Selain  sumber  daya  manusia  dan  sumber daya anggaran, tidak kalah pentingnya juga dalam implementasi  kebijakan  menurut  Edward  III (2009) yaitu sumber daya informasi, sumber daya fasilitas  dan  sumber  daya  kewenangan.  Sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang di dalamnya tersirat kesesuaian  dan  kejelasan.  Hal  ini  dikemukakan oleh Tachjan (2006) bahwa, “Insufficient resources  will  mean  that  laws  will  not  be enforced,  services  will  not  be  provided,  and reasonable  regulations  will  not  be  developed.” artinya  ketidakcukupan  sumber  daya  akan  berarti hukum tidak bisa ditegakkan, pelayanan tidak bisa disediakan, dan aturan yang beralasan tidak dapat dikembangkan. Hasil wawancara terhadap PK, 49 tahun, lurah di Kecamatan Matuari, bahwa:
“Sumber daya informasi telah tersedia dalam  Peraturan  Walikota  Bitung  Nomor  37 Tahun  2020,  tinggal  dipahami  hal  tersebut, namun  diakui  banyak  aparat  perangkat kelurahan belum terlalu memahami informasi ini  sehingga  belum  mampu  meneruskannya dengan  maksimal  kepada  masyarakat,  bukan
hanya  itu,  tetapi  dalam  rangka  sosialisasi kepada  masyarakat  masih  kurang  fasilitas penunjang  seperti  brosur-brosur,  pamflet informasi yang bisa dengan mudah diteruskan kepada masyarakat.”
Berdasarkan  wawancara  tersebut  dapat diketahui bahwa informasi yang dibutuhkan perlu ditingkatkan  ketersediaannya  selain  peraturan perundangan yang berlaku namun juga penyediaan  brosur-brosur  atau  pamflet  yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
Sumber  daya  fasilitas  menurut  Edward  III dalam  Tachjan  (2006)  mencakup, building, equipment,  land,  and  supplies yaitu  bangunan, peralatan,  lahan  dan  perlengkapan.  Wawancara terhadap  IR,  39  tahun,  Kasubag  Perencanaan Pelaporan  dan  Keuangan  Kecamatan  Matuari mengatakan:
“Dalam rangka mendukung implementasi  kebijakan  pengelolaan  dana kelurahan  telah  tersedia  sumber  daya  yang cukup  di  kelurahan-kelurahan,  komputer telah  tersedia  di  8  kelurahan  Kecamatan Matuari,  demikian  pula  bangunan  dan  tanah di  masing-masing  kantor  kelurahan  telah menjadi  aset  pemerintah  dan  sudah  tercatat, untuk  mendukung  kegiatan  ini  juga  telah disiapkan perlengkapan kantor termasuk alat tulis  kantor  untuk  kegiatan  operasional  di kelurahan.
Dari hal ini bisa dilihat ketersediaan sumber daya bangunan, peralatan, lahan dan perlengkapan sudah mencukupi. Demikian pula  dengan sumber daya kewenangan dimana camat sebagai pengguna anggaran (PA) dan lurah sebagai kuasa pengguna  anggaran  (KPA).  Dengan  kewenangan yang  diberikan  oleh  peraturan  perundang- undangan maka camat atau lurah dapat memobilisasi pelaksanaan dana kelurahan. Wawancara  dengan  camat  Kecamatan  Matuari mengatakan  bahwa  kewenangan  yang  diberikan aturan  memberi  kesempatan  kepada  lurah  untuk melaksanakan  implementasi  kebijakan  ini  sesuai kebutuhan  masyarakat,  karena  jelas  dengan kewenangan  ini  lurah  memiliki  otoritas  terhadap pengambilan keputusan.

## Disposisi (Disposition)
Disposisi adalah pengetahuan yang dimiliki oleh  implementor  tentang  kebijakan  yang  dibuat agar penyampaian pada masyarakat dapat tersalur
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 937 - 948
dengan  baik.  Disposisi  juga  berarti  watak  dan karakteristik  yang  dimiliki  oleh  implementor, seperti  komitmen,  kejujuran,  sifat  demokratis. Apabila  implementor  memiliki  disposisi  yang baik,  maka  kebijakan  tersebut  dijalankan  dengan baik  seperti  yang  diinginkan  oleh  pembuat kebijakan.  Ketika  implementor  memiliki  sikap atau  perspektif  yang  berbeda  dengan  pembuat kebijakan,  maka  proses  implementasi  kebijakan juga  menjadi  tidak  efektif.  Disposisi  dalam pendapat  ini  merupakan  faktor  yang  bertalian dengan  watak  atau  sikap  serta  komitmen  yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Pelaksana tidak  hanya  harus  tahu  apa  yang  harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukannya,  melainkan  mereka  juga  harus memiliki  kehendak  (sikap)  untuk  melakukan suatu  kebijakan.  Nilai,  kepercayaan,  asumsi, persepsi, norma prilaku, dan pola (pattern) sikap, termasuk ke dalam aspek-aspek kebudayaan yang bersifat  intangible (intangible  things) .  Dengan demikian,  disposisi  (sikap)  tersebut  merupakan faktor budaya yang dimiliki oleh birokrasi. Faktor ini  dapat  diposisikan  sebagai  energi  sosial  yang dapat menggerakkan implementor.
Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Bitung Nomor  37  Tahun  2020  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Penggunaan  Dana  Alokasi  Umum Tambahan  Bantuan  Pendanaan  Kelurahan  Untuk Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di  Kota  Bitung  bahwa  tujuan penggunaan  DAU  tambahan  bantuan  pendanaan kelurahan  adalah  untuk  membantu  masyarakat yang  terdampak  pandemi Corona  Virus  Disease 2019 (covid-19) yang dilakukan melalui pemberian  BLT  dan/atau  penyediaan  saran  dan prasarana  dalam  rangka  penanganan/pencegahan Corona  Virus  Disease  2019  (covid-19) .  Hasil wawancara  dengan  RP,  47  tahun,  lurah  di Kecamatan  Matuari  terkait  tujuan  dan  komitmen dalam pelaksanaan kebijakan ini menyampaikan:
“Memahami  tujuan  pemberian  BLT untuk  meringankan  beban  masyarakat  dan penyediaan  sarana  prasana  ini  untuk membantu  pelaksanaan  tugas  di  lapangan serta  mendukung  sepenuhnya  pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan yang dimanfaatkan  untuk  mengatasi  pandemi covid-19,  apalagi  setiap  lurah  saat  ini diberi insentif  tambahan  selaku  ketua  satgas  covid kelurahan,  sehingga  dalam  setiap  kegiatan
baik suka maupun duka terus di sosialisasikan  agar  masyarakat  patuh  pada protokol  kesehatan  dan  wajib  mengikuti vaksinasi  seperti  yang  telah  dianjurkan  oleh pemerintah. Sebagai satgas covid di kelurahan  kami  juga  terus  dievaluasi  oleh camat  serta  Bapak  Walikota  baik  dalam pertemuan  langsung  maupun  dalam  rapat virtual  melalui  zoom  meeting  agar  tanggung jawab  yang  besar  ini  dapat  dikerjakan  di kelurahan.  Dalam  rangka  transparansi  juga nama-nama  penerima  BLT  yang  sudah dimusyawarahkan di kelurahan bersama para LPM dan tokoh agama dan tokoh masyarakat di tempelkan di kantor lurah serta dibacakan dalam  pengeras  suara  di  rumah  kepala lingkungan  dan  RT  agar  masyarakat  bisa mengetahui,  misalnya  terdapat  nama  yang keliru atau tidak layak namun tampil sebagai penerima,  kami  menggantinya  dengan  nama yang layak  sesuai  hasil  musyawarah.  Terkait penggunaan  media  sosial  untuk  digunakan sebagai pengumuman kepada warga memang belum  sepenuhnya  dilakukan  karena  belum semua  warga  melek  teknologi  informasi, namun  ini  akan  menjadi  bahan  evaluasi sesuai visi Kota Bitung menjadi kota digital.”
Hal  ini  juga  ditambahkan  oleh  HG,  42 tahun,  perwakilan  LPM  Kelurahan  Matuari menyampaikan bahwa:
“Masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan ini dalam musyawarah kelurahan  menunjukkan  bahwa  partisipasi masyarkat sangat dibutuhkan untuk mencegah adanya ketidakadilan dan diskriminasi, namun memang perlu diperhatikan  dalam  pelaksanaan  masih  saja ditemui  bantuan  yang  tidak  tepat  sasaran karena kedekatan dengan perangkat kelurahan. Musyawarah kelurahan dilakukan saat  penentuan  daftar  nama  masyarakat calon  penerima  BLT  serta  penentuan  daftar sarana dan prasarana yang akan dibeli untuk menunjang penanganan covid-19 yang melibatkan LPM di kelurahan.”
Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) Merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan  dalam  bertindak  atau  menjalankan tugasnya.  Struktur  organisasi  yang  bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan………………....…(Sefferson Sumampouw, Shirley Goni, Deysi Tampongangoy)
pengaruh  yang  signifikan  terhadap  implementasi kebijakan.  Aspek  dari  struktur  organisasi  adalah Standard  Operating  Procedure (SOP)  dan fragmentasi.  Struktur  organisasi  yang  terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan  menimbulkan red-tape ,  yakni  prosedur birokrasi  yang  rumit  dan  kompleks,  yang menjadikan  aktivitas  organisasi  tidak  fleksibel. Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Bitung  Nomor 37  Tahun  2020  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Penggunaan  Dana  Alokasi  Umum  Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Untuk Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota  Bitung  bahwa  tahapan  pemberian  BLT kepada  masyarakat  dimulai  dengan  identifikasi sasaran terlebih dahulu yang berasal dari keluarga kurang  mampu  penduduk  Kota  Bitung  non Penerima  PKH,  non  Penerima  BNPT,  non penerima  Kartu  Prakerja  dan  non  Penerima Program  Jaring  pengaman  sosial  atau  bantuan sosial  lainnya  dari  pemerintah,  jika  sasaran  ini belum  terpenuhi  baru  dapat  mengakomodir  para kepala  lingkungan  dan  ketua  RT  di  masing- masing  kelurahan.  Apabila  sasaran  penerima tersebut  telah  terpenuhi  dan  sisa  anggaran  masih tersedia  dapat  dialihkan  ke  penyediaan  sarana/ prasarana dalam rangka penangananan/ pencegahan corona  virus  disease  (covid-19) , semua ini dibahas dalam musyawarah antara lurah dengan LPM/tokoh agama/ tokoh masyarakat dan dibuatkan  berita  acaranya.  Camat  Kecamatan Matuari  dalam  wawancaranya  menyampaikan terkait  SOP  penerimaan  BLT  dan  penyediaan sarana prasarana penunjang belum tertuang dalam tulisan,  demikian  halnya  SOP  terkait  kinerja satgas  covid  dan  petugas  posko covid-19 di kelurahan  sehingga  dalam  pelaksanaannya  masih berbeda  antar  kelurahan  satu  dengan  kelurahan lainnya.  Hasil  wawancara  dengan  JM,  53  tahun, lurah di Kecamatan Matuari mengatakan bahwa:
“Pedoman  dan  dasar  aturan  yang digunakan  dalam  implementasi  kebijakan pengelolaan dana kelurahan untuk menangani  dampak  pandemi  covid-19  sesuai dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 37 Tahun  2020  dan  peraturan  perundangan lainnya  sudah  termuat  jelas  terkait  SOP pelaksanaan tersebut namun kelurahan belum menuangkannya dalam diagram alur pelayanan dan dibuatkan secara tertulis agar memudahkan  proses  tersebut.  Dalam  SOP
tersebut terlihat jelas siapa berbuat apa dari ketua  RT  dan  kepala  lingkungan  yang bertugas  mengumpulkan  data  masyarakat kurang  mampu  KTP  domisili  Bitung  yang bukan merupakan penerima bantuan jaminan sosial  dari  pemerintah,  data  tersebut  dibawa ke  kantor  lurah  untuk  dimusyawarahkan bersama  dalam  musyawarah  kelurahan, termasuk  dalam  pengadaan  sarana  dan prasarana  penunjang  lainnya.  Pengumpulan data  tersebut  diawali  dengan  pengumpulan Fotocopy  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan Kartu  Keluarga  (KK).  Dokumen  inilah  yang dibuatkan  daftarnya  untuk  dimusyawarahkan bersama di kelurahan.”
Hal  ini  sejalan  dengan  yang  disampaikan oleh  VT,  32  tahun,  Lurah  di  Kecamatan  Matuari menyampaikan bahwa:
“Dalam  musyarawah  kelurahan  di Manembo  Nembo  disepakati  besarnya  dana BLT  yang  disalurkan  sebesar  Rp  200.000,- saja  karena  banyaknya  masyarakat  yang menjadi  sasaran  tidak  sebanding  dengan jumlah  anggaran  yang  tersedia,  hal  ini awalnya  menjadi  polemik  karena  jumlahnya berbeda  dengan  kelurahan  lainnya  yang besarnya Rp 300.000,- tetapi karena sudah di musyawarahkan sesuai dengan SOP kebijakan  ini  dapat  dipahami.  Ini  perlu dipertimbangkan  kembali  untuk  kedepannya agar  adanya  penambahan  anggaran  bagi kelurahan  dengan  penduduk  yang  cukup banyak  agar  semakin  meluas  penerima manfaatnya.
Hasil  wawancara  dengan  perwakilan  LPM di  kelurahan  oleh  RL,  45  tahun,  anggota masyarakat, menyampaikan bahwa:
“Pemberian  BLT  sudah  sesuai  dengan SOP dengan adanya musyawarah di kelurahan  namun  belum  transparan  dalam pelaksanaannya karena masih ada kelurahan yang  tidak  menempelkan  dan  mengumumkan nama-nama  penerima  manfaat  sehingga perlu  ditingkatkan  transparansinya  agar dapat  dipercaya  masyarakat.  Selain  itu pengumpulan  KTP  dan  KK  setiap  menerima bantuan juga menyulitkan masyarakat karena harus  mengeluarkan  tambahan  uang  untuk melakukan fotocopy serta angkutan transportasi  ke  tempat  fotocopy  tersebut padahal  sudah  ada  database  kependudukan
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 937 - 948
berdasarkan  data  Dinas  Kependudukan  dan Catatan  Sipil  di  kelurahan.  Kami  juga melihat  terkait  musyawarah  untuk  penentuan sarana  dan  prasarana  pendukung  dalam penanganan  covid-19  belum  dilaksanakan dengan baik,  usulan  dari masyarakat banyak yang  tidak  terakomodir  karena  keterbatasan anggaran.  Walapun  demikian  masyarakat merasa  puas  dan  senang  dengan  upaya pemerintah memberikan BLT ini bagi mereka karena dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi.
Demikian pula dengan fragmentasi/ pembagian  tugas  dalam  pelaksanaan,  hasil wawancara  dengan  AL,  46  tahun,  lurah  di Kecamatan  Matuari  mengakui  belum  semua satgas covid-19 kelurahan  memahami  apa  saja terkait tugas pokok dan fungsinya sehingga belum dilaksanakan  sesuai  dengan  pembagian  tugas, rata-rata  setiap  pekerjaan  dilakukan  keroyokan padahal  sudah  jelas  dalam  ketentuan  keputusan Walikota  Bitung  tentang  pembentukan  satgas covid-19 terhadap  pembagian  tugas.  Berbeda halnya  dengan  pembagian  tugas  lurah  sebagai kuasa  pengguna  anggaran,  seklur  sebagai  PPK pembantu  kelurahan  serta  kepala  seksi  sebagai PPTK  pembantu  kelurahan  serta  bendahara kelurahan  terkait  dengan  pengelolaan  keuangan sudah  jelas  pembagian  tugasnya  dan  dalam prosesnya  mereka  melaksanakan  sesuai  dengan tugas tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang  diambil  terkait implementasi kebijakan pengelolaan dana kelurahan  untuk  penanganan  dampak  pandemi covid-19 di Kecamatan Matuari adalah:
1. Komunikasi Aspek  komunikasi  dalam  implementasi kebijakan  pengelolaan  dana  kelurahan  masih butuh  ditingkatkan  yang  disebabkan  oleh  proses penyampaian informasi kepada masyarakat kurang  dilaksanakan  sosialisasi  secara  langsung karena  adanya  larangan  berkerumun,  dan  masih mengandalkan  kegiatan  duka  dan  suka  yang dihadiri  oleh  aparat  kelurahan  sehingga  tidak sering dilakukan karena harus menunggu undangan  acara  tersebut  ataupun  hanya  melalui
pengeras  suara  di  masing-masing  wilayah  yang mungkin  saja  hanya  tersampaikan  kepada  orang- orang tertentu yang dekat dengan pengeras suara, selain  itu  juga  belum  dimanfaatkan  secara maksimal teknologi informasi terkait penyampaian  informasi  penanganan covid-19 yang  diambil  dari  dana  kelurahan.  Penyampaian informasi  ini  juga  belum  dilaksanakan  secara konsisten  oleh  aparat  kelurahan  karena  selain dibatasi  oleh  kemampuan  pengetahuan  aparat kelurahan  tetapi  juga  terbatasnya  anggaran sosialisasi kepada masyarakat langsung. 2. Sumber Daya
Sehubungan  dengan  aspek  sumber  daya  ini disimpulkan dalam implementasi kebijakan pengelolaan  dana  kelurahan  yaitu  sumber  daya manusia pelaksana kebijakan khususnya yang ada dikelurahan  secara  kuantitas  sudah  mencukupi namun  secara  kualitas  belum  dibekali  dengan pengetahuan  yang  mumpuni.  Sumber  daya anggaran perlu ditingkatkan khususnya kelurahan yang  besar  karena  ketika  dibagi  dengan  Rp 300.000,-  per  KK  bahkan  tidak  cukup  untuk masyarakat  yang  kurang  mampu  apalagi  untuk diberikan  sampai  ke  tahap  kedua  sebaliknya  bagi kelurahan  yang  sedikit  jumlah  penduduknya bukan  hanya  tahap  kedua  dapat  diberikan  tetapi ada sisa anggaran yang dapat dipergunakan untuk penyediaan  sarana  prasarana  penunjang  dalam rangka  penanganan  dampak  pandemi covid-19 . Sumber  daya  informasi  perlu  ditingkatkan ketersediaan  sarana  dan  prasarana  informasinya dalam  bentuk  pamflet,  brosur  yang  mudah dipahami masyarakat maupun pelaksana kebijakan.  Sumber  daya  fasilitas  sudah  tersedia dengan  baik  untuk  mendukung  implementasi kebijakan  ini.  Sumber  daya  kewenangan  jelas diatur  oleh  peraturan  perundangan-undangan terkait  tugas  pokok  dan  fungsinya  dalam implementasi  kebijakan  ini  khususnya  camat sebagai  pengguna  anggaran  (PA)  dan  lurah sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). 3. Disposisi Terkait aspek disposisi dalam implementasi kebijakan ini yaitu para pelaksana kebijakan telah memiliki  sikap  dan  karakter  yang  baik  namun perlu  ditingkatkan  agar  meraih  kepercayaan masyarakat  karena  masih  ditemukan  adanya diskriminasi,  karena  pemberian  bantuan  masih subjektif berdasarkan kedekatan dengan perangkat kelurahan. Selain itu belum maksimalnya
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Kelurahan………………....…(Sefferson Sumampouw, Shirley Goni, Deysi Tampongangoy)
penggunaan  media  sosial  sebagai  sarana  digital untuk  mengumumkan  nama  penerima  bantuan sosial  dan  memberikan  kesempatan  untuk perbaikannya agar mengurangi adanya ketidakadilan. Masyakat memang telah dilibatkan melalui  lembaga  resmi  yaitu  LPM  sebagai  unsur yang  mewakilinya,  hal  ini  cukup  baik  sebagai bagian  dari  demokrasi,  serta  mendapatkan dukungan publik cukup tinggi karena keterlibatan secara partisipatif.
4. Struktur Birokrasi
Terkait  aspek  struktur  birokrasi  dalam implementasi  kebijakan  ini  yaitu  SOP (Standar Operating  Procedure) sudah  termuat  jelas  dalam Peraturan  Walikota  Nomor  37  Tahun  2020  dan sudah  dilaksanakan  dengan  baik  namun  belum maksimal  oleh  pelaksana  kebijakan.  Adanya keluhan  masyarakat  karena  belum  maksimalnya pengumuman  terkait  data  penerima  BLT  di pengeras suara serta penempelan nama tersebut di papan  pengumuman  kelurahan.  Demikian  pula dengan  pengumpulan  KTP  dan  KK  dalam menerima  bantuan  dirasakan  kurang  efektif karena  sudah  ada  database  kependudukan  di kelurahan  berdasarkan  data  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  Kota  Bitung  tapi  belum dimanfaatkan  dengan  baik.  Selain  itu  belum  ada SOP tertulis yang ditetapkan pelaksana kebijakan sehingga  masing-masing  wilayah  kelurahan  tidak sama pelaksanaannya.

## Saran
Adapun  saran  yang  dapat  disampaikan yaitu:
1. Komunikasi, pentingnya
sosialisasi dilaksanakan  langsung  kepada  masyarakat agar  informasi  dapat  diterima  dengan  baik selain  menggunakan  dan  memaksimalkan teknologi  informasi  media  sosial  dalam penyampaian  kepada  masyarakat  di  era digital.
2. Sumber Daya, aspek sumber daya sudah baik, namun  membutuhkan  peningkatan  dalam beberapa hal, misalnya kualitas aspek sumber daya  manusia  maka  perlu  adanya  pelatihan khusus  bagi  pelaksana  kebijakan,  perangkat kelurahan  yang  melaksanakan  kebijakan sehingga  mereka  memiliki  pengetahuan  yang mumpuni  dalam  menyampaikan  informasi kepada masyarakat. Pentingnya juga memberikan  penambahan  anggaran  bagi
kelurahan  yang  penduduknya  cukup  banyak agar  penerima  manfaatnya  dapat  merata diterima mereka yang membutuhkan. Sumber daya  informasi  juga  perlu  ditingkatkan dengan  mempersiapkan  brosur  dan  pamflet yang  sederhana  dan  mudah  dipahami  oleh masyarakat.
3. Disposisi, sikap para impelementor kebijakan sudah  baik  namun  tetap  perlu  ditingkatkan komitmen  yang  ada  untuk  mengatasi  adanya ketidakadilan dan diskriminasi akibat pemberian  bantuan  yang  tidak  merata. Keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah  kelurahan  perlu  dimaksimalkan agar perwakilan yang hadir benar-benar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat.
4. Struktur  Birokrasi,  aspek  struktur  birokrasi yang  masih  kurang  terkait  pembuatan  SOP (Standar Operating Procedures) perlu ditingkatkan, setiap SOP yang ada dituangkan dalam  tulisan  dan  dibuatkan  keputusan perangkat daerah terkait yaitu camat Kecamatan  Matuari  agar  dapat  dijadikan standar  bagi  semua  kelurahan  di  wilayah Kecamatan  Matuari.  SOP  yang  jelas  tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar mereka  dapat  memahami  bagaimana  posedur untuk  menjadi  penerima  manfaat  bantuan dalam rangka penanganan covid-19 .

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell, J.W. 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed . Yogjakarta: PT Pustaka Pelajar.
Edward  III,  G.C.  2009. Implementing  Public Policy . Washington DC: Congressional Quarterly Press.
Sugiyono.  2011. Metode  penelitian  kuntitatif kualitatif dan R&D . Alfabeta
Tachjan.  2006. Implementasi  Kebijakan  Publik . Bandung: AIPI.