BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 5 No 2,  2024, pp. 1519-1525 DOI: https://doi.org/10.31949/jb.v5i2.8979

## EFEKTIVITAS PANWASLU DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PEMILIHAN UMUM
Sangga Aritya Ukkasah 1* , Muhammad Aswar Nanti 2 , Gavra Savero 3
1 Universitas Balikpapan, Balikpapan, Indonesia
2 Universitas Balikpapan, Balikpapan, Indonesia
3 Universitas Balikpapan, Balikpapan, Indonesia *e-mail korespondensi: muhammadaswar1203@gmail.com

## Abstract
This  writing  aims  to  carry  out  socialization  of  the  role  of  the  community  in  participatory  supervision  in simultaneous elections in 2024, it is necessary to pay attention to aspects that are neutral. The community must maintain neutrality and not take sides that benefit or harm election participants. A neutral attitude is very important to maintain integrity and fairness in the implementation of elections. Data will be analyzed using descriptive and comparative statistical methods to compare the level of community participation before and after the Panwaslu socialization. The object of research is all people who are eligible to vote in a general election.  The  results  of  this  study  are  expected  to  provide  a  better  understanding  of  the  importance  of Panwaslu socialization in increasing community participation in general elections. This can be the basis for election  organizers  and  related  institutions  to  design  more  effective  socialization  strategies  in  the  future. Thus, it is expected that residents around Sepaku Village, Sepaku Sub-district can grow into individuals who have high integrity and quality human resources, especially in conducting general elections, both the election of the President and Vice President, the House of Representatives and the Representative Council in 2024. Keywords: Elections;  Surveillance; election violations.

## Abstrak
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  melaksanakan  sosialisasi  peran  masyarakat  dalam  pengawasan  partisipatif pada  pemilu  serentak  pada  tahun  2024,  perlu  diperhatikan  aspek  yang  bersifat  netral,  masyarakat  harus menjaga netralitas dan tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Sikap  yang  netral  sangat  penting  untuk  menjaga  integritas  dan  keadilan  dalam  pelaksanaan  pemilu.  Data akan  dianalisis  menggunakan  metode  statistik  deskriptif  dan  komparatif  untuk  membandingkan  tingkat partisipasi masyarakat sebelum dan sesudah sosialisasi Panwaslu. Objek kegiatan adalah seluruh masyarakat yang  memenuhi  syarat  untuk  memilih  dalam  suatu  pemilihan  umum.  Hasil  kegiatan  ini  diharapkan  dapat memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  pentingnya  sosialisasi  Panwaslu  dalam  meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Hal ini dapat menjadi dasar bagi penyelenggara pemilu dan lembaga  terkait  untuk  merancang  strategi  sosialisasi  yang  lebih  efektif  di  masa  mendatang.  Dengan demikian, diharapkan warga disekitar Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku dapat tumbuh menjadi individu yang  memiliki  integritas  tinggi  dan  sumberdaya  manusia  yang  berkualitas  khususnya  dalam  melakukan pemilihan  umum  baik  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
Kata Kunci: Pemilu; Pengawasan; Pelanggaran Pemilu.
Accepted: 2024-03-14 Published: 2024-04-16

## PENDAHULUAN
Terletak  di  tengah  tengah  kabupaten  penajam  paser  utara  kalimantan  timur.  Kelurahan sepaku  memiliki  luas  wilayah  sebesar  18.534  hektar  dengan  populasi  sebanyak  1698  orang kelurahan sepaku memiliki 9 RT yang memiliki fasilitas 3 mesjid 1 sekolah dasar  1 taman kanak kanak dan beberapa pos keamanan lingkungan yang tersebar di kelurahan sepaku. Pada tanggal 12 februari saya mengadakan proker sosialisasi panwaslu di tribun RT 01-02. Mengenai apa yang di  maksud  dalam  pemilihan  umum  sebuah  sistem  demokrasi,  pemilihan  umum  merupakan  salah satu  bentuk  utama  di  mana  suara  rakyat  diwujudkan  untuk  menentukan  perwakilan  mereka  di
pemerintahan.  Proses  pemilihan  umum  yang  adil  dan  transparan  menjadi  landasan  penting  bagi keberlangsungan  demokrasi  yang  sehat.  Namun,  seringkali  proses  ini  diwarnai  oleh  berbagai tantangan, seperti praktik politik yang tidak sehat, pelanggaran etika pemilu, dan berbagai upaya untuk memengaruhi opini publik.
Dalam  menghadapi  tantangan  tersebut,  hadirnya  lembaga  pengawas  pemilu,  seperti Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Panwaslu),  memiliki  peran  yang  sangat  penting.  Panwaslu bertugas  untuk  mengawasi  dan  memastikan  jalannya  pemilihan  umum  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  demokrasi  dan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Namun,  efektivitas  Panwaslu  dalam menjalankan  tugasnya  tidak  hanya  tergantung  pada  kapasitas  teknis  dan  kelembagaan  mereka, tetapi juga pada dukungan dan partisipasi aktif masyarakat (Aziz & Godjali, 2019).
Salah satu upaya untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum  adalah  melalui  sosialisasi  yang  efektif  tentang  peran  dan  fungsi  Panwaslu.  Sosialisasi Panwaslu  merupakan  upaya  untuk  menyebarkan  informasi  tentang  tugas,  wewenang,  dan pentingnya keberadaan Panwaslu bagi integritas dan transparansi proses pemilihan umum. Melalui sosialisasi  ini,  diharapkan  masyarakat  dapat  lebih  memahami  peran  mereka  sebagai  pemilih  dan menjaga agar proses pemilihan umum berlangsung secara adil dan bebas dari manipulasi (Sidha & Witjaksono, 2018).
Namun, meskipun sosialisasi Panwaslu memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat  dalam  pemilihan  umum,  masih terdapat  berbagai  kendala  dan  tantangan  yang  perlu diatasi.  Mulai  dari  keterbatasan  sumber  daya,  hingga  rendahnya  tingkat  kesadaran  politik  dan partisipasi  masyarakat  dalam  proses  politik.  Oleh  karena  itu,  kegiatan  ini  bertujuan  untuk mengevaluasi  efektivitas  sosialisasi  Panwaslu  dalam  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam proses pemilihan umum.
Partisipan  kegiatan  adalah  sebagai  semua  orang  atau  manusia  yang  berpatisipasi  atau  ikut serta dalam suatu kegiatan kegiatan, sehingga partisipan merupakan bagian subjek yang dilibatkan dalam  kegiatan  mental  dan  emosi  secara  fisik  sebagai  informan  untuk  memberikan  respon terhadap  kegiatan  yang  dilakukan,  dan  mendukung  pencapaian  tujuan  kegiatan,  serta bertanggung  jawab  atas  keterlibatannya.  Henry  Fayol  (2011)  dalam  bukunya  “General  Industrial manajement” mengemukakan tentang pengawasan: “Dalam setiap usaha, pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan  berdasarkan  instruksi  yang  telah  dikeluarkan,  prinsip-prinsip  yang  telah  ditetapkan. Pengawasan  bertujuan  menunjukkan  atau  menemukan  kelemahan-kelemahan  itu.  Pengawasan beroperasi terhadap segala hal, baik terhadap benda, manusia, dan perbuatan.
Memahami secara mendalam tentang sejauh mana sosialisasi Panwaslu telah mencapai tujuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, diharapkan dapat ditemukan strategi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi Panwaslu di masa yang akan  datang.  Dengan  demikian,  kegiatan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  yang signifikan bagi upaya menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia.
Menurut  Abdullah  (2009)  Panwaslu  kabupaten/kota  mempunyai  tugas  melakukan pengawasan  terhadap  tahapan  penyelenggara  pemilu  diwilayah  kerjanya  masing-masing,  baik pemilu  anggota  dewan  perwakilan  rakyat  (DPR),  Dewan  perwakilan  daerah  (DPD),  Dan  dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu kepala daerah dan  wakil  kepala  daerah.  Panwaslu  kabupaten/kota  bersifat  ad  hoc,  dibentuk  paling  lambat  1 (satu) bulan tahapan pertama penyelenggaraan dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai.
Berdasarkan    hasil    Observasi    karena   banyaknya    fenomena    di    kalangan  masyarakat ketika datang masa pilkada  dan   praktek money   politic yang dilakukan oleh para calon, kepala Masyarakat.  Hal ini  dikarenakan penyelenggara  maupun  peserta  pemilu  selalu  mencari  celah agar  calon  yang  didukungnya  memenangkan  meskipun  dengan  cara-cara  yang  tidak  fair
dan  elegan,  ditambah    lagi    sikap    ambigu    dari    masyarakat    enggan    melaporkan  terjadinya pelanggaran   pemilu.  Bawaslu mencatat bahwa kasus money politics itu tidak hanya terjadi pada masa kampanye, tetapi juga terjadi pada masa terlarang kampanye, yakni pada masa tenang (dan Supriyadi, 2019).  Oleh   karena   itu,   untuk   mengantisipasi timbulnya kecurangan-kecurangan pemilu perlu dilakukan tindakan antisipatif oleh  pengawas  pemilu,  dalam  penyelenggara  pamilu masyarakat  memilih bukan berdasarkan hati nurani yang sesuai dengan kapasitas dan elektabilitas dari    calon    legislatif    tapi    berdasarkan    asas    kedaerahan    tetapi    karena mendapatkan uang dari anggota tersebut.
Pengawasan  paling  penting  dalam  menentukan  berhasil  atau  tidaknya sebuah pemilu. Pengawasan  Pemilu  merupakan  kegiatan  memeriksa,  menilai,  mengamati,  mengkaji,  proses penyelenggaraan  Pemilu  sesuai  peraturan  perundang-undangan  (Tjiptabudy,  2009).  Badan Pengawas   Pemilu   (Bawaslu) dan Panitia Pengawas  Pemilu  (Panwaslu)  pada  semua  tingkatan memiliki  peran  penting menjaga   agar   pemilu   terselenggara   dengan   demokratis   secara langsung,  umum,      adil,      bebas,      rahasia,      jujur,      sesuai    dengan      peraturan      perundang- undangan  yang  berlaku  yaitu  Undang  Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum (Karimah & Hamid, 2021).

## METODE
Jenis  kegiatan  yang  digunakan  adalah    dengan  pendekatan  survei  dan  sosialisasi.  Populasi kegiatan adalah seluruh masyarakat yang memenuhi syarat untuk memilih dalam suatu pemilihan umum.  Sampel  akan  dipilih  secara  acak  dari  populasi  tersebut.  Data  akan  dikumpulkan  melalui survei  menggunakan  kuesioner  yang  akan  disebar  sebelum  dan  sesudah  sosialisasi  Panwaslu. Selain  itu,  data  juga  akan  dikumpulkan  melalui  observasi  terhadap  kehadiran  masyarakat  dalam acara  sosialisasi  Panwaslu.  Data  yang  terkumpul  akan  dianalisis  menggunakan  metode  statistik deskriptif  dan  komparatif  untuk  membandingkan  tingkat  partisipasi  masyarakat  sebelum  dan sesudah sosialisasi Panwaslu. Tahapan Pertama pemberian materi dan pemahaman terlebih dahulu oleh  narasumber  yang  di  bawakan  langsung  oleh  panwaslu.  Tahapan  Kedua  masyarakat  yang sudah  diberi  pemaparan  materi  tentang  sosialisasi  panwaslu  akan  diberi  pertanyaan  atau masyarakat boleh bertanya langsung kepada narsumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Rober  Anthonyo  (2014) pemilu  adalah  cara  bagi  rakyat  untuk  memilih  pemimpin mereka berdasarkan prinsip yang berlaku. Salah satu cara untuk menunjukkan kedaulatan rakyat adalah  pemilihan.  Sebagai  pasal  1  ayat  (2)  undang-undang  dasar  1945,  “kedaulatan  berada  di tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  undang-undang  dasar”  Secara  teoritis  pengawasan merupakan suatu proses pemimpin ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh  bawahannya  sesuai  dengan  rencana,  tujuan  serta  kebijakan.  Pengawasan  adalah  dapat memperhatikan  dengan  baik,  tajam  penglihatan,  teliti,  waspada,  penilikan  dan  penjagaan  atas makhluk hidup atau benda mati, penilikan dan pengarahan kebijakan, adapun pengawasan yang langsung  dilakukan  oleh  ketua  terhadap  anggotanya  atas  setiap  tugas  yang  menjadi  tanggung jawab  agar  terciptanya  pengawasan  yang  efektif  maka  dibutuhkan  kerjasama  antar  lembaga negara baik aparatur penegak hukum maupun kalangan masyarakat.
Pengawasan adalah proses di mana seorang pemimpin ingin mengetahui apakah bawahannya melakukan  pekerjaan  sesuai  dengan  rencana,  tujuan,  dan  kebijakan.  Pengawasan  adalah  dapat memperhatikan  dengan  baik,  tajam  penglihatan,  teliti,  waspada,  penilikan  dan  penjagaan  atas makhluk hidup atau benda mati, penilikan dan pengarahan kebijakan, adapun pengawasan yang langsung  dilakukan  oleh  ketua  terhadap  anggotanya  atas  setiap  tugas  yang  menjadi  tanggung jawab (Andrizal, 2017).
Pengawasan adalah kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana  yang  ditetapkan  dan  hasil  yang  dikehendaki,  apabila  terjadinya  penyimpangan, penyelewengan  atau  ketidak  cocokan  maka  pimpinan  diharuskan  menempuh  langkah-langkah perbaikan  dan  penyempurnaan.  Pengawasan  bertujuan  menunjukkan  atau  menemukan kelemahan-  kelemahan  itu.  Pengawasan  beroperasi  terhadap  segala  hal,  baik  terhadap  benda, manusia,  dan  perbuatan”.  Di  samping  itu  pengawasan  juga  sebagai  untuk  mengoreksi apa  yang telah di laksanakan, dan mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fungsi  pengawasan  diperlukan  untuk  memastikan  apakah  yang  telah  direncanakan  dan diorganisasikan  berjalan  sebagaimana  mestinya  atau  tidak.  Jika  tidak  berjalan  sebagaimana semestinya,  maka  fungsi  pengawasan  juga  melakukan  proses  untuk  mengoreksi  kegiatan yangsedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan.
Tanpa  pengawasan  yang  kuat  dari  sudut  pandang  struktural  dan  fungsional  selama  proses pelaksanaan Pemilu, ada kemungkinan besar bahwa hal itu akan menyebabkan hilangnya hak pilih warga negara, politik yang dipengaruhi oleh uang, kampanye hitam, dan Pemilu yang tidak sesuai aturan.  Dalam  konteks  Indonesia  saat  ini  yang  sedang  mengembangkan  peradaban  politik  yang sehat.  Hasil  pemilu  yang  tidak  berintegritas  menyebabkan  perselisihan  dan  gugatan.  Selain  itu, pesta demokrasi yang mahal akan menghasilkan hanya pemimpin yang legitimasi dan legalitasnya dipertanyakan  (Ja’far,  2018).  Fungsi  pengawasan  dalam  upaya  sistematis  dalam  menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain system informasi umpan balik, membandingkan  antara  kinerja  yang  dicapai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan, Sebelum melakukan apa pun, pastikan apakah ada penyimpangan dan seberapa signifikan mereka..
Strategi  preventif  merupakan  strategi  dalam  pengendalian  yang  bertujuan  untuk mencegah  atau  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  di  masa mendatang.  Pada  pengawasan  dan  pengendalian  implementai  strategi  preventif  yang  diterapkan meliputi  penilaian  kebijakan  dan  penyelenggaraan,  bimbingan  teknis,  konsultasi,  monitoring  dan evaluasi, serta pemanfaatan sistem informasi pengawasan  dan pengendalian. Dengan melibatkan Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Aparatur  Sipil  Negara, lembaga  terkait,  dan  seluruh  lapisan  masyarakat,  strategi  preventif  dapat  dilaksanakan  secara terintegrasi.
Pelaksanaan  pengawasan  dilakukan  terhadap  seluruh  masyarakat  termasuk  kegiatan sosialiasi  dan  pengawasan  terhadap  dugaan  adanya  pelanggaran  pemilu  di  wilayah  Kecamatan Sepaku.  Pada  tahap  awal,  sosialisasi  Panwaslu  dilaksanakan  melalui  pemberian  materi  dan pemahaman  langsung  kepada  narasumber    masyarakat.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memberikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai peran Panwaslu dalam proses pemilihan umum dan  pentingnya  partisipasi  masyarakat  dalam  memantau  proses  demokrasi.  Pada  tahap  ini, narasumber  dapat  menjelaskan  secara  rinci  tugas  dan  wewenang  Panwaslu,  tata  cara  umum pemantauan  pemilu,  serta  pentingnya  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  kemajuan  tersebut. Kedua,  setelah  pemberian  materi,  dilakukan  sesi  tanya  jawab  dimana  penonton  berkesempatan bertanya  langsung  kepada  narasumber  mengenai  materi  yang  disampaikan.Langkah  ini memungkinkan masyarakat untuk mengklarifikasi informasi yang mungkin masih membingungkan atau  memperdalam  pemahaman  mereka  mengenai  peran  Panwaslu  dan  proses  pemilu  secara umum. Selain itu, sesi tanya jawab memberikan kesempatan kepada penonton untuk mengajukan pertanyaan atau permasalahan spesifik yang mereka hadapi terkait pemilu di daerah mereka.
Hasil sosialisasi ini kemungkinan besar akan menunjukkan pemahaman masyarakat yang lebih baik  mengenai  peran  dan  pentingnya  Panwaslu  dalam  proses  pemilu.  Hal  ini  terlihat  dari banyaknya  pertanyaan  yang  diajukan  audiens  pada  sesi  tanya  jawab,  tingkat  partisipasi  dalam diskusi  serta  komentar  positif  yang  diterima  dari  peserta  sosialisasi.  Selain  itu,  pengamatan terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam  acara  penyadaran  Panwaslu  juga  dapat  mengungkapkan
tingkat minat dan partisipasi mereka dalam proses tersebut. Diskusi ini akan menyoroti efektivitas metode  sosialisasi  yang  dilakukan  Panwaslu  dalam  meningkatkan  pemahaman  dan  partisipasi masyarakat  dalam  proses  pemilu.  Analisis  data  survei  sebelum  dan  sesudah  sosialisasi  akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan sikap dan pengetahuan masyarakat tentang  Panwaslu  dan  proses  pemilu.  Selain  itu,  evaluasi  interaksi  antara  narasumber  dan masyarakat pada sesi tanya jawab akan memberikan wawasan mengenai keberhasilan pendekatan ini  dalam  menyampaikan  informasi  secara  efektif  dan  efisien.  Oleh  karena  itu,  hasil  dan pembahasan  metode  sosialisasi  Panwaslu  akan  menjadi  dasar  pengambilan  rekomendasi  guna meningkatkan efektivitas sosialisasi serupa di masa mendatang.
Kehadiran  Bawaslu  ini  sangat  penting  karenadapat  digunakan  sebagai  solusi  untuk  masalah penegakan  hukum  dalam  penyelenggaraan  Pemilu  di  Indonesia,  karena  di  dalam  proses penegakan hukum Pemilu ini Bawaslu hanyalah bersifat pemberi laporan dan rekomendasi kepada lembaga Penegakan Hukum Terpadu (gakumdu) yang berwenang menangani pelanggaran pidana dan  administrasi,  dan  bukan  sebagai  sebuah  lembaga  yang  benar-benar  memiliki  sebuah kewenangan khusus yang berada dalam ranah penegakan hukum (Widjojanto, 2012).
Melihat pada tugas Bawaslu sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  Pemilihan  Umum  pelaksanaan  tugas  Badan  pengawas  pemilu  (Bawaslu)  dengan mengedepankan  dan  mengupayakan  sistem  pencegahan  (Preventif)  dalam  pengawasan  Pemilu dinilai  efektif  untuk  menekan  adanya  bentuk  pelanggaran.  Fungsi  pencegahan  dan  penindakan Bawaslu harus sejalan karena hal ini sangat penting supaya tercipta keadilan Pemilu bagi semua pihak.  Makna  keadilan  Pemilu  sangat  luas,  tak  sekadar  diwujudkan  melalui  penegakan  hukum (Represif)  yang  merupakan  suatu  hal  yang  mutlak  dilakukan  untuk  mencapai  Pemilu  yang demokratis. Penegakan  hukum  pemilihan  juga  mencakup  penyelesaian  sengketa  pemilihan,  baik yang berkaitan dengan proses pemilihan maupun dengan hasil pemilihan (Aermadepa, 2019).
Perlunya  penguatan  Bawaslu  dengan  adanya  kewenangan  melakukan  penegakan  hukum pidana pemilu pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ini muncul akibat dari tingginya angka kasus  pelanggaran  pidana  pemilu  serta  penanganannya  yang  tidak  efektif  oleh  lembaga  yang berwenang,  selain  hal  tersebut  di  atas  Penguatan  Bawaslu  ini  sejalan  dengan  konsep  Negara Hukum Pancasila yang diterapkan di Indonesia, di mana konsep negara hukum (Rechstaat) yang ditegaskan  di  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  bersumber  dari  pokok- pokok  pikiran  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  di  mana  meletakkan  Pancasila  sebagai falsafah  Negara  Indonesia  yang  memiliki  arti  dalam  sistem  hukum  nasional,  yakni  sebagai  cita hukum  (rechtside)  yang  memiliki  fungsi  konstitutif  serta  fungsi  regulatif,  dan  berkedudukan sebagai sebuah norma dasar (grundnorm).
Dalam Pasal 108 huruf b junto e Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan secara tegas Panwas memiliki tugas, kewenangan sebagai berikut dalam pasal 108  huruf  b  berbunyi  mencegah  terjadinya  praktik  politik  uang  diwilayah  kelurahan  /  desa kemudian  dalam  pasal  108  huruf  e  menyatakan  bahwa  mengawasi  pelaksanaan  sosialisasi penyellenggaraan pemilu di di wilayah kelurahan / desa, dengan demikian panwaslu menjalankan tugas berdasarkan asas legalitas ( Nullum Dilectum Nulla Poena Sine Preavia Lege Poenali ) yang berarti tidak ada suatu perbuatan hukum tanpa adanya aturan, tindakan yang dilakukan panwaslu agar menciptakan suasana politik yang damai tanpa disertai adanaya pelanggaran maupun tindak pidana pemilu baik yang dilakukan oleh calon legislatif, tim kampanye maupun masyarakat yang menerima  tawaran  yang  berujung  pada  perbuatan  money  politik  untuk  memilih  salah  satu pasangan calon dengan memberikan sejumlah uang sebagai sarana politik yang buruk, perlu kita ketahui  bahwa  pemimpin  yang  lahir  dari  perbuatan  yang  di  dasari  pada  perbuatan  pelanggaran atau  tindak  pidana  pemilu  akan  mengantarkan  bangsa  kepada  sebuah  kehancuran  demokrasi, karena sendi utama negara demokrasi adalah kebebasan untuk memilih dan dipilih, terkait hal ini panwascam  telah  melaksanakan  tugas  berupa  pengawasan  dan  sosialisasi  pencegahan
pelanggaran  dan  tindak  pidana  pemilu  guna  menciptakan  pemilu  yang  langsung  umum  bebas rahasia jujur dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Gambar 1. Pembukaan Acara Sosialisasi
Gambar 2. Pemaparan materi sekaligus sesi
Gambar 3. Sesi foto bersama tanya jawab

## KESIMPULAN
Dalam  kegiatan  ini,  efektivitas  sosialisasi  Panwaslu  dalam  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  proses  pemilihan  umum  akan  dievaluasi.  Hasil  kegiatan  diharapkan  dapat memberikan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  pentingnya  sosialisasi  Panwaslu  dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilihan  umum.  Hal  ini  dapat  menjadi  dasar  bagi penyelenggara pemilu dan lembaga terkait untuk merancang strategi sosialisasi yang lebih efektif di  masa  mendatang  agar  terciptanya  pemilu  yang  demokratis  berdasarkan    pada  asas  luber  dan jurdil.
Diharapkan agar Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) meningkatkan sosialisasi dan edukasi  kepada  masyarakat  tentang  peran  dan  fungsi  mereka  secara  teratur  dan  intensif.  Selain itu,  perlu  adanya  kerja  sama  yang  lebih  erat  antara  Panwaslu  dengan  lembaga-lembaga  terkait, seperti  pemerintah  daerah  dan  kepolisian,  untuk  memastikan  pelaksanaan  pemilihan  umum berlangsung secara adil, bebas, dan transparan. Penguatan hukum dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran  pemilu  juga  perlu  ditingkatkan  untuk  mencegah  praktik  politik  yang  tidak  sehat. Dengan  langkah-langkah  ini,  diharapkan  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pemilihan  umum dapat  meningkat,  sehingga  integritas  dan  kualitas  demokrasi  di  Indonesia  dapat  terjaga  dengan baik.untuk  meningkatkan  efektivitas  sosialisasi  Panwaslu  dalam  meningkatkan  partisipasi masyarakat  dalam  pemilihan  umum,  beberapa  langkah  dapat  diambil.  Pertama,  Panwaslu  dapat melakukan  sosialisasi  secara  berkelanjutan  dan  terstruktur,  tidak  hanya  menjelang  pemilihan umum, tetapi juga secara berkala untuk memperkuat pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi  Panwaslu.  Kedua,  kerjasama  antara  Panwaslu,  pemerintah  daerah,  dan  lembaga  terkait perlu  ditingkatkan  untuk  memberikan  dukungan  teknis  dan  logistik  yang  memadai  dalam
pelaksanaan  pemilihan  umum.  Selain  itu,  kerjasama  dengan  media  massa  juga  dapat  digunakan untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Ketiga, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya integritas dalam pemilihan umum dan dampak negatif dari praktik politik yang tidak sehat. Hal ini dapat dilakukan melalui  penyuluhan  dan  kampanye  yang  menekankan  pentingnya  pemilihan  yang  adil  dan transparan. Keempat, diperlukan penguatan hukum dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemilihan umum untuk mencegah terjadinya praktik politik yang tidak sehat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, R. (2009). Mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas (pemilu legislatif).
Aermadepa, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 1(2), 1–14.
Andrizal, A. (2017). Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Pekanbaru  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016. Jurnal  Hukum  Respublica, 17(1), 151–169.
Aziz, M. D., & Godjali, M. R. (2019). Peran Panwaslu Kota Tangerang Dalam Pengawasan Pemilihan Kepada Daerah Provinsi Banten 2017. International Journal of Demos, 1(1), 101–120. dan Supriyadi, A. K. (2019). Money Politics Pada Pemilu 2019 (Kajian Terhadap Potret Pengawasan Dan Daya Imperatif Hukum Pemilu). Jurnal Adhyasta Pemilu, 6(2019).
Henry Fayol, 2011, Fungsi Pengawasan Dalam Publik, (Jakarta:Cv Media Pustaka.)
Ja’far, M. (2018). Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. Madani Legal Review, 2(1), 59–70.
Karimah,  N.,  &  Hamid,  A.  (2021).  Implementasi  Tugas  dan  Wewenang  Panwaslu  Kecamatan  Di Kabupaten  Pekalongan  Di  Masa  Pandemi  Covid-19. Manabia: Journal of Constitutional Law, 1(1), 77–94.
Robert Anthonyo, 2014, Pengawasan dalam publik, (Bekasi: CV. Media Karya.)
Sidha,  A.,  &  Witjaksono,  W.  (2018).  Peran  Panitia  Pengawas  Pemilu  (Panwaslu)  Dalam  Menekan Kemudaratan  Politik  Uang  Pada  Wilayah  Yang  Dikuasai  Local  Strongmen:  Studi  Pada Pemilihan  Kepala  Daerah  Kota  Cimahi  Tahun  2017. Islam  Realitas:  Journal  of  Islamic  and Social Studies, 4(1), 39–47.
Tjiptabudy, J. (2009). Telaah Yuridis Fungsi dan Peran Panwaslu dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 2(1), 47–59.
Widjojanto, B. (2012). Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal. Jurnal Hukum Prioris, 3(1), 27–45.