PENGUATAN DAN TANTANGAN SOFT DIPLOMACY AUSTRALIA DI  KAWASAN INDO-PASIFIK
Rizki Damayanti 1*
1 Universitas Paramadina *email: rizki.damayanti@paramadina.ac.id

## Abstract
This  research  aims  to  investigate  the  strengthening  and  challenges  faced  by  Australia's  soft diplomacy in the Indo-Pacific region. The main focus of the research is on how Australia strengthens its presence in the Indo-Pacific region through various forms of public diplomacy, including cultural diplomacy,  educational  scholarships  (New  Colombo  Plan  and  Australia  Awards),  and  media diplomacy.  The  theory  used  is  soft  diplomacy  which  suggests  that  a  country's  influence  in international relations is not only determined by military or economic strength, but also by its ability to  influence and win  the hearts and minds of  people in  other countries. The research method  is  a qualitative  approach  with  data  analysis  from  various  sources  of  academic  literature  and  official government documents. The research findings show that Australia has actively used soft diplomacy, but the research also identified that the soft diplomacy implemented by Australia in the Indo-Pacific region still has many weaknesses as a result of diplomatic tensions, perceptions of the Hyper-Pacific, limited resources, the complexity of regional dynamics, and Australia's inconsistency in determining priorities .
Keywords: Australia, Hyper-Pacific perception, Indo-Pacific region, soft diplomacy, soft power

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyelidiki  penguatan  dan  tantangan  yang  dihadapi  oleh soft diplomacy Australia  di  kawasan  Indo-Pasifik.  Fokus  utama  pada  penelitian  adalah  bagaimana Australia  memperkuat  kehadirannya  di  kawasan  Indo-Pasifik  melalui  berbagai  bentuk  diplomasi publik, termasuk diplomasi budaya, beasiswa pendidikan ( New Colombo Plan dan Australia Awards ), dan  diplomasi  media.  Teori  yang  digunakan  adalah  soft  diplomacy  yang  mengemukakan  bahwa pengaruh suatu negara dalam hubungan internasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan untuk memengaruhi dan memenangkan hati dan pikiran masyarakat di negara lain. Metode penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data dari berbagai sumber literatur akademis dan dokumen resmi pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa  Australia  telah  aktif  menggunakan soft  diplomacy ,  namun  penelitian  juga  mengidentifikasi bahwa soft  diplomacy yang  dijalankan  Australia  di  kawasan  Indo-Pasifik  masih  memiliki  banyak kelemahan  sebagai  akibat  dari  terjadinya  ketegangan  diplomatik,  persepsi Hyper-Pacific , keterbatasan  sumber  daya,  kompleksitas  dinamika  regional,  serta  ketidak-konsistenan  Australia dalam menentukan prioritas.
Kata Kunci : Australia, kawasan Indo-Pasifik, persepsi Hiper-Pasifik, soft diplomacy , soft power

## Pendahuluan
Dalam  Australian  Foreign  Policy  White  Paper  2017,  dinyatakan  bahwa  pelaksanaan diplomasi Australia ditujukan untuk membuat Australia menjadi negara yang lebih kuat, lebih  aman  dan  lebih  sejahtera,  yang  ditempuh  dengan  jalan  mempromosikan  dan melindungi kepentingan  internasional Australia, sekaligus berkontribusi  pada stabilitas dan  pertumbuhan  ekonomi  global.  Dinyatakan  pula  bahwa  tujuan  diplomasi  Australia akan  dapat  dicapai  melalui  kerja  sama  dengan  mitra  bilateral  dan  berbagai  forum multilateral (Australian Government, 2017a). Perkembangan demokrasi di kawasan Indo- Pasifik,  khususnya  pada  negara-negara  yang  menjadi  mitra  bilateral  utama  Australia seperti Jepang, Indonesia, India, dan Republik Korea merupakan prioritas utama karena dipandang akan ikut mempengaruhi tatanan kawasan (Adducul, 2018).
Kawasan Indo-Pasifik sendiri memiliki arti penting bagi Australia karena beberapa alasan  strategis,  ekonomi,  dan  keamanan.  Beberapa  alasan  utama  mengapa  Australia memiliki kepentingan besar di kawasan Indo-Pasifik, di antaranya terkait keamanan dan pertahanan,  hubungan  ekonomi,  aliansi  keamanan,  sumber  daya  alam  dan  energi, diplomasi  regional,  dan  isu  lingkungan  (Bateman,  2017).  Terkait  keamanan  dan pertahanan, Australia merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan Indo-Pasifik yang luas. Kawasan ini meliputi banyak negara, beberapa diantaranya memiliki potensi ancaman keamanan seperti konflik militer, terorisme, dan perubahan rezim. Oleh karena itu,  Australia  memiliki  kepentingan  besar  dalam  menjaga  keamanan  dan  stabilitas  di kawasan  ini.  Dalam  konteks  hubungan  ekonomi,  sebagai  salah  satu  kawasan  ekonomi paling besar di dunia, banyak negara di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi mitra dagang utama Australia, dimana Australia sangat bergantung pada perdagangan dengan negara- negara di kawasan ini terutama dengan China, Jepang, dan negara-negara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (Bateman, 2017).
Terkait  aliansi  keamanan,  Australia  merupakan  anggota  dari  beberapa  aliansi keamanan  internasional  dan  regional  yang  terjalin  di  antara  negara-negara  di  kawasan Indo-Pasifik. Salah satu yang paling penting adalah aliansi dengan Amerika Serikat (AS) melalui Australia, New Zealand, United States Security Treaty (ANZUS). Disamping itu, Australia  merupakan  bagian  dari  The  Quad  atau  yang  secara  resmi  disebut the Quadrilateral  Security  Dialogue yang merupakan aliansi  dari  empat negara, yaitu AS, Australia, India, dan Jepang, dalam kerja sama penanganan masalah keamanan, ekonomi,
dan kesehatan (Karim, 2022). Perkembangan mutakhir adalah bergabungnya Australia, United  Kingdom,  dan  United  States  of  America  (AUKUS)  yang  merupakan  pakta pertahanan  terkait  pengembangan  bersama  dari  pembangkit  listrik  tenaga  nuklir, khususnya pembangunan kapal selam bertenaga nuklir (Fullilove, 2022). Kehadiran AS di  kawasan  ini  dipandang  memberikan  perlindungan  keamanan  yang  signifikan  bagi Australia.
Dalam  bidang  sumber  daya  alam  dan  energi,  kawasan  Indo-Pasifik  memiliki kekayaan  sumber  daya  alam,  termasuk  mineral,  gas,  dan  minyak.  Australia  memiliki kepentingan  ekonomi  dalam  mengakses  dan  mengelola  sumber  daya  ini.  Selain  itu, keamanan  pasokan  energi  dari  kawasan  ini  sangat  penting  bagi  kestabilan  ekonomi Australia.  Sementara  dalam  konteks  diplomasi  regional,  Australia  aktif  berperan  di kawasan  Indo-Pasifik  untuk  mempromosikan  kerja  sama  dan  penyelesaian  konflik. Negara  ini  terlibat  dalam  berbagai  forum  multilateral  seperti  ASEAN, Asia-Pacific Economic  Cooperation (APEC),  dan Shanghai  Cooperation  Organisation (SCO). Terakhir,  isu  lingkungan,  khususnya  perubahan  iklim  di  kawasan  Indo-Pasifik  dapat memiliki dampak besar bagi Australia. Terkait hal ini, Australia memiliki kepentingan dalam  berkolaborasi  dengan  negara-negara  di  kawasan  ini  untuk  mengatasi  isu-isu lingkungan seperti peningkatan suhu global dan kenaikan permukaan air laut (Bateman, 2017).
Dalam kenyataannya, besarnya kepentingan nasional Australia terhadap kawasan Indo-Pasifik  tersebut,  juga  disertai  dengan  fakta  masih  banyaknya  permasalahan  dan tantangan  yang  dihadapi  Australia,  yang  sekaligus  berpotensi  menjadi  kelemahan  dan batu sandungan dalam peningkatan dan keberhasilan pencapaian tujuan soft diplomacy - nya (Byrne et al., 2016). Berlandaskan pada pemaparan di atas, tulisan ini berupaya untuk menganalisis  bagaimana  upaya  Australia  dalam  membangun  pengaruh  yang  positif  di kawasan Indo-Pasifik dan di panggung global melalui soft diplomacy .
Kemampuan soft diplomacy Australia tentu juga terkait dengan kebijakan politik dan perubahan pemerintahan dalam negeri Australia yang ikut mempengaruhi konsistensi dan  prediktabilitas soft  diplomacy -nya,  dimana  ketidakstabilan  dalam  politik  domestik dapat  menciptakan  ketidakpastian  dalam  hubungan  luar  negeri  Australia  (Byrne  et  al., 2016). Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) memegang peran kunci dalam merancang  dan  mengimplementasikan  strategi soft  diplomacy ini.  Namun,  dalam
menghadapi  dinamika  geopolitik  global  saat  ini,  DFAT  dihadapkan  pada  sejumlah tantangan  yang  mempengaruhi  efektivitas  upaya soft  diplomacy Australia.  Salah  satu tantangan  utama  yang  dihadapi  oleh  DFAT  adalah  meningkatnya  persaingan  di  antara negara-negara besar untuk memperluas pengaruh mereka melalui soft diplomacy . Negara- negara  seperti  China  dan  Rusia  telah  meningkatkan  investasi  mereka  dalam  program- program budaya, pendidikan, dan kebudayaan untuk meningkatkan citra mereka di mata dunia. Hal ini menempatkan Australia dalam posisi dimana DFAT harus berinovasi dan menyesuaikan  strateginya  untuk  tetap  relevan  dan  efektif  dalam  persaingan  ini (McDougall, 2018). Terkait hal ini, tulisan ini secara spesifik juga akan membahas peran dan  tantangan  DFAT  dalam  mengimplementasikan soft  diplomacy Australia,  serta menganalisis  bagaimana  urgensi  penguatan soft  diplomacy yang  ditempuh  melalui investasi dalam pendidikan, pertukaran budaya, bahasa, dan media, pada kenyataannya dihadapkan pada berbagai faktor yang menjadi sumber kelemahan dari keberhasilan soft diplomacy Australia terhadap kawasan Indo-Pasifik.

## Soft Diplomacy dalam Diplomasi Publik
Dalam  mencermati  urgensi  penguatan  dan  tantangan soft  diplomacy yang  dijalankan Australia terhadap kawasan Indo-Pasifik, penting untuk memahami bagaimana Australia merumuskan  dan  mengimplementasikan  berbagai  elemen soft  diplomacy yang dimilikinya. Soft diplomacy untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Joseph S. Nye Jr. pada awal 1990-an. Soft diplomacy mengacu pada upaya diplomatik yang lebih bersifat non-konfrontasional  dan  persuasif  dalam  mencapai  tujuan  luar  negeri  suatu  negara. Proses ini melibatkan penggunaan elemen-elemen seperti budaya, nilai-nilai, diplomasi publik,  diplomasi  pendidikan,  dan  diplomasi  lingkungan  yang  ditujukan  untuk mempengaruhi  pandangan  dan  perilaku  negara-negara  lain. Tantangan  dalam menjalankan soft  diplomacy meliputi  perubahan  dalam  dinamika  regional  dan  global, kompetisi dengan negara-negara lain yang menggunakan soft power secara efektif, serta tantangan dalam mempertahankan dan mempromosikan nilai-nilai dan budaya nasional di luar negeri (Nye Jr, 2011).
Terdapat  keterkaitan  erat  antara  penggunaan soft  diplomacy dengan  pelaksanaan diplomasi  publik  (Nye  Jr.,  2022).  Tujuan  utama  dari  diplomasi  publik  ini  tidak  hanya memunculkan  atau  membentuk  sikap  saling  menghormati  namun  juga  menimbulkan
ketertarikan.  Kekuatan “daya tarik” yang dimiliki sebuah negara akan menjadi sebuah elemen  yang  sangat  penting  dalam  upaya  melengkapi  diplomasi  tradisional  yang didasarkan kepada kekuatan ekonomi atau militer.
Diplomasi publik didefinisikan sebagai sumber baru “ soft power ” bagi pemerintah.
Leonard  menyatakan  bahwa  bila  penekanan  era  " hard  power "  terletak  pada  "proyeksi kekuatan", maka era " soft power " terletak pada "kemitraan”, dimana pemerintah sebuah negara  harus  mampu  bukan  hanya  menjaga  kualitas  komunikasi  dengan  mitra  non- tradisional, tetapi juga kepada para aktivis publik global dan masyarakat luas di negara lain (Leonard et al., 2002).
Terdapat  lima  elemen  dari  diplomasi  publik,  yaitu  mendengarkan  ( listening ), advokasi  ( advocacy ),  diplomasi  budaya  ( cultural  diplomacy ),  diplomasi  pertukaran ( exchange  diplomacy ),  dan  penyiaran  berita  internasional  ( international  news broadcasting )  (Cull, 2008). Elemen mendengarkan ( listening ) dimaknai sebagai upaya aktor  dalam  mengelola  lingkungan  internasionalnya  dengan  cara  mengumpulkan  dan menyusun  data  terkait  pendapat  publik  di  luar  negeri,  dimana  data  tersebut  dapat digunakan  sebagai  dasar  dalam  mengarahkan  kebijakannya  atau  untuk  kepentingan pendekatan  diplomasi  publiknya  yang  lebih  luas.  Secara  tradisional,  mendengarkan ( listening ) telah menjadi elemen dari setiap praktik diplomasi publik, baik dalam bentuk advokasi, diplomasi budaya, pertukaran, ataupun penyiaran berita internasional. Dalam bentuknya  yang  paling  dasar,  elemen  mendengarkan  ( listening )  ini  mencakup  sebuah peristiwa  dimana  aktor  internasional  mencari  dan  melibatkan  audiens  asing  untuk kemudian  melakukan  proses  mendengarkan.  Informasi  yang  didapat  kemudian dinyatakan  sebagai  opini  publik  asing.  Dalam  konteks  ini,  maka  diplomasi  publik berperan dalam menanggapi pergeseran opini internasional (Cull, 2008).
Berikutnya, elemen advokasi ( advocacy ) dalam diplomasi publik dimaknai sebagai upaya aktor untuk mengelola lingkungan internasionalnya melalui kegiatan komunikasi internasional,  yaitu  secara  aktif  mempromosikan  kebijakan,  gagasan,  atau  kepentingan umum aktor tertentu kepada publik asing. Hal ini misalnya ditempuh melalui hubungan komunikasi  yang  dijalankan  oleh  pers  kedutaan  dalam  mempromosikan  kebijakan negaranya. Terdapat pula elemen diplomasi budaya ( cultural diplomacy ) yang merupakan upaya aktor untuk mengelola lingkungan internasionalnya dengan cara membuat sumber daya  dan  potensi  budayanya  menjadi  dikenal  di  luar  negeri  dan/atau  memfasilitasi
transmisi budaya ke luar negeri. Secara historis, diplomasi budaya berarti kebijakan suatu negara untuk memfasilitasi ekspor budayanya. Peran ini misalnya dijalankan oleh British Council atau Italian Cultural Institute (Cull, 2008).
Elemen  diplomasi  publik  lainnya  adalah  diplomasi  pertukaran  ( exchange diplomacy ) yang merupakan upaya aktor dalam mengelola lingkungan internasionalnya dengan  cara  mengirimkan  warganya  ke  luar  negeri  dan  secara  timbal  balik  menerima warga  negara  dari  luar  negeri  untuk  masa  studi  dan/atau  akulturasi.  Meskipun  hal  ini dapat  dikonseptualisasikan  sebagai  proses  satu  arah,  tetapi  adanya  unsur  timbal  balik yang  terjadi  di  dalam  proses  pertukaran  ( exchange )  akan  memungkinkan  terjadinya proses  komunikasi  dua  arah,  sehingga  cenderung  menjadikan  elemen  dari  diplomasi publik  ini  sebagai  konsep  mutualitas (mutuality ),  dimana  kedua  belah  pihak  yang menjalankan pertukaran ( exchange ) ini akan diuntungkan. Pertukaran ( exchange ) sering kali dipandang sebagai elemen yang tumpang-tindih dengan kegiatan diplomasi budaya, sekaligus  juga  dapat  digunakan  untuk  pencapaian  tujuan  kebijakan  dan/atau  advokasi tertentu.  AS  adalah  contoh  negara  yang  menggunakan  elemen  pertukaran  ( exchange ) dalam diplomasi publiknya, misalnya melalui program Beasiswa Fulbright (Cull, 2008). T erakhir, elemen penyiaran berita internasional ( international news broadcasting ) dalam  diplomasi  publik,  yang  dinyatakan  sebagai  upaya  aktor  dalam  mengelola lingkungan  internasionalnya  dengan  cara  menggunakan  teknologi  radio,  televisi,  dan internet untuk berinteraksi dengan publik asing. Elemen diplomasi publik ini juga dapat menjadi tumpang-tindih dengan semua fungsi diplomasi publik lainnya, misalnya elemen mendengarkan ( listening ) termuat dalam fungsi pemantauan/penelitian audiens, elemen advokasi/informasi  termuat  dalam  proses  editorial  atau  siaran  kebijakan,  diplomasi budaya  ( cultural  diplomacy )  termuat  dalam  konten  budayanya,  dan  pertukaran ( exchange )  dimungkinkan  dimuat  dalam  pertukaran  program  dan  personel  dengan lembaga penyiaran lainnya. Namun penting untuk digaris-bawahi bahwa secara khusus, elemen paling kuat dari penyiaran berita internasional ( international news broadcasting ) ini adalah penggunaan berita, terutama ketika berita itu disampaikan secara objektif (Cull, 2008).
Diplomasi  publik,  termasuk soft  diplomacy ,  beroperasi  di  bawah  otoritas  dan tanggung jawab pemerintah negara. Dalam hal ini, departemen luar negeri dan lembaga- lembaga terkait lainnya, seperti kementerian budaya atau pariwisata, bertanggung jawab
untuk merancang dan melaksanakan strategi diplomasi publik. Namun, dalam konteks global yang semakin terhubung, aktor-aktor non-pemerintah juga dapat berperan penting dalam  diplomasi  publik.  Mereka  dapat  menjadi  mitra  atau  pelaku  dalam  inisiatif soft diplomacy yang didukung oleh pemerintah, atau bahkan melakukan kegiatan diplomasi publik  sendiri  yang  dapat  mempengaruhi  opini  publik  dan  membangun  hubungan internasional. Meskipun demikian, penekanan utama dalam studi hubungan internasional tetap pada peran negara dalam merancang dan melaksanakan strategi diplomasi publik, termasuk soft diplomacy , sebagai bagian dari kebijakan luar negeri mereka (Melissen, 2005).

## Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  mencakup  informasi  deskriptif  dan analisis  dari  berbagai  sumber  data.  Data  diperoleh  melalui  studi  literatur,  termasuk berbagai  literatur  akademis  dan  dokumen  resmi  pemerintah  Australia,  yang  kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan interpretatif. Analisis deskriptif  digunakan  untuk  merangkum  informasi  yang  dikumpulkan  dari  berbagai sumber, sedangkan analisis interpretatif digunakan untuk memahami konteks, pola, dan tren yang muncul dari data serta memberikan interpretasi terhadap hasil temuan. Dalam penelitian ini, penggunaan soft diplomacy sebagai instrumen diplomasi publik Australia akan  dilihat  sebagai  upaya  Australia  dalam  membangun  dan  memperkuat  citra  positif Australia  di  kawasan  Indo-Pasifik,  yang  ditempuh  melalui  diplomasi  budaya  ( cultural diplomacy ), diplomasi pendidikan ( education diplomacy ), dan diplomasi media ( media diplomacy ). Validitas data dijamin dengan memperoleh data dari berbagai sumber yang dapat  diverifikasi  kembali,  sementara  reliabilitas  data  dijamin  melalui  penggunaan metode pengumpulan data yang sistematis dan terstruktur, serta dengan  mengacu pada teori dan konsep yang terpercaya dalam studi hubungan internasional. Selain itu, analisis data yang dilakukan secara teliti dan objektif juga membantu meningkatkan reliabilitas hasil penelitian.
Peran  dan  Tantangan  Department  of  Foreign  Affairs  and  Trade  (DFAT)  dalam Mengimplementasikan Soft Diplomacy Australia
Hal  yang  secara  fundamental  menjadi  dasar  pelaksanaan  politik  luar  negeri  Australia adalah  didasarkan  pada  pandangan  akan  pentingnya  memiliki  kemampuan  dalam menavigasi  dunia  yang  penuh  perubahan  dinamis  dan  ketidakpastian.  Di  atas  fondasi nilai-nilai  ini Australia  membangun  keterlibatan  internasionalnya.    Australia  tidak mendefinisikan  identitas  nasionalnya  berdasarkan  ras  atau  agama,  tetapi  berdasarkan nilai-nilai bersama, termasuk kebebasan politik, ekonomi dan agama, demokrasi liberal, supremasi  hukum,  kesetaraan  ras  dan  gender,  serta  saling  menghormati  (Australian Government, 2017b).
Kemampuan Australia untuk memengaruhi negara dan publik asing ini, ditopang oleh  beberapa  nilai  yang  merepresentasikan  Australia  yaitu  demokrasi,  masyarakat multikultural,  ekonomi  yang  kuat,  gaya  hidup  yang  menarik  ( attractive  lifestyle ),  dan institusi berkelas dunia ( world-class institutions).
Pelaksanaan soft diplomacy Australia dikoordinasikan di bawah Departemen Luar Negeri  dan  Perdagangan  ( Department  of  Foreign  Affairs  and  Trade/DFAT )  yang menghabiskan sekitar AUD 4,4 miliar per tahun untuk pengembangan dan penyampaian kegiatan-kegiatan diplomasi publiknya (Wise, 2022). Australia juga secara aktif mengejar kepentingan kebijakan luar negerinya melalui 91 misi diplomatik dengan didukung oleh sebanyak  542  diplomat  Australia  yang  ditempatkan  di  luar  negeri  di  seluruh  dunia. Sebagai  contoh,  Kedutaan Besar Australia ( Australian Embassy ) di  Jakarta merupakan misi luar negeri terbesar Australia dengan didukung fakta bahwa terdapat lebih banyak diplomat Australia yang mahir berbahasa Indonesia daripada bahasa lain selain bahasa Prancis,  yang  merupakan  bahasa  diplomasi  internasional  yang  diakui  (Australian Government, 2019).
Dalam  menjalankan  perannya  terkait  diplomasi  publik  Australia,  DFAT  juga dilengkapi  dengan  beberapa  departemen,  dimana  yang  paling  utama  adalah  Images  of Australia  Branch  (IAB)  yang  memiliki  tanggung  jawab  utama  dalam  melaksanakan program  diplomasi  publik  dan  budaya  Australia  dengan  tujuan  untuk  mencapai kepentingan  nasional  dan  politik  luar  negeri  serta  meningkatkan  nilai  perdagangan Australia. Program-program di bawah IAB bertujuan untuk menciptakan persepsi positif terhadap  Australia  dan  untuk  memastikan  bahwa  citra  internasional  Australia  adalah kontemporer,  dinamis  dan  positif  ( contemporary,  dynamic  and  positive) .  Di  antara program yang dikelola oleh IAB adalah terkait dialog lintas budaya dan lintas agama yang
biasanya dilakukan melalui program pertukaran tokoh pemuda (Parliament of Australia, 2019).
Departemen yang berada di bawah DFAT juga terhubung dan bekerja sama dengan sembilan  yayasan,  dewan  dan  institut  bilateral  ( Foundations,  Councils  and Institutes/FCIs ). FCI bertanggung-jawab untuk mempromosikan hubungan antar-warga dan citra kontemporer Australia yang akurat dalam upaya mendukung pencapaian tujuan politik luar negeri dan perdagangan pemerintah Australia. Kesembilan FCI ini beroperasi baik  di  dalam  Australia  maupun  di  luar  negeri  untuk  menumbuhkan  persepsi  tentang Australia  kontemporer  sebagai  negara  yang  maju  secara  ilmiah,  teknologi  dan pendidikan,  giat  secara  ekonomi,  serta  beragam  secara  budaya.  Kegiatan  FCI  secara khusus ditujukan untuk membangun jaringan dan kontak, mempengaruhi pembuat opini dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan (Parliament of Australia, 2019a).
FCI  pertama  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  Australia  adalah Australia-Japan Foundation yang  dibentuk  sebagai  sebuah  badan  hukum  di  bawah Australia-Japan Foundation Act 1976 . Selanjutnya, berturut-turut dibentuk FCI: Australia-China Council, Australia-India  Council,  Australia-Indonesia  Institute,  Australia-Korea  Foundation, Council  on  Australia-Latin  America  Relations,  Council  for  Australian-Arab  Relations, Australia-Malaysia  Institute dan Australia-Thailand  Institute (Australian  Government, 2018).
Dalam  perjalanannya,  DFAT  dan  FCI,  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan. Tantangan pertama adalah kurangnya koherensi secara keseluruhan mengenai inti tujuan diplomasi Australia. Akibatnya, banyak upaya diplomasi publik Australia yang tampak reaksioner,  terpecah-pecah,  atau  tidak  tersentuh  dan  tidak  selaras  dengan  pencapaian kepentingan nasional Australia. Tantangan kedua adalah kurangnya keterlibatan audiens domestik Australia dalam diskusi-diskusi terkait politik luar negeri, sementara politik luar negeri merupakan kajian intermestik yang menuntut adanya kesadaran dan keterlibatan domestik, sekaligus mempertimbangkan situasi internasional. Faktor intermestik ini akan berimplikasi pada diplomasi Australia, sehingga terdapat kebutuhan yang mencolok bagi adanya diskusi yang lebih luas dan lebih inklusif terkait kepentingan nasional Australia dan prioritas diplomatik di dalam negeri (Parliament of Australia, 2019b).
Diplomasi  publik  Australia  melibatkan  publik  domestik  dalam  memahami  dan menginformasikan persepsi  publik terkait kebijakan luar negeri, sekaligus membangun
minat  dan  mengkonsolidasikan  dukungan  pada  praktik  diplomasi,  serta  untuk memperjelas  substansi  dan  arah  kepentingan  nasional  Australia.  Ini  menjadi  tantangan penting bagi DFAT karena tanpa hal ini Australia berisiko mengalami inkoherensi dalam praktik diplomasi yang juga akan berimplikasi pada semakin tidak terkoneksinya antara tujuan  politik  dalam  negeri  dan  politik  luar  negeri.  Kondisi  ini  pada  akhirnya  akan berimplikasi pada pencapaian reputasi internasional, soft power , dan pengaruh diplomatik Australia  (Byrne,  2016).  Tantangan  terakhir  adalah  terkait  sumber  daya  dalam menjalankan fungsi diplomatik Australia yang dipandang sudah terlalu lama menanggung beban pemotongan anggaran. Dalam konteks ini, pendanaan berkelanjutan dan langkah- langkah kreatif yang mendukung pengembangan diplomasi publik akan membantu dalam upaya memajukan kepentingan multidimensi Australia di luar negeri secara akurat dan efektif (Byrne, 2016).

## People to People Diplomacy sebagai Pilar Diplomasi Publik Australia
Diplomasi publik Australia didasari oleh upaya pemerintah Australia untuk bekerja lebih keras  dalam  memproyeksikan  citra  Australia  yang  kuat  dan  unik  ke  seluruh  dunia. Diplomasi  publik  yang  dijalankan  Australia  melalui  diplomasi  budaya,  beasiswa pendidikan,  dialog  dan  pertukaran,  serta  media  diharapkan  akan  menjadi  alat  yang penting dalam memproyeksikan citra Australia yang dinamis, terbuka dan tetangga yang berharga ( valuable neighbour ) bagi negara-negara tetangganya di kawasan Indo-Pasifik (Byrne, 2009). Dalam hal ini, pemerintah Australia melalui DFAT memiliki perspektif optimis dan terbuka dengan melakukan peningkatan hubungan orang-ke-orang ( people- to-people  relations) sebagai  strategi  diplomasi  publik  yang  diadaptasi  oleh  Australia. Strategi  diplomasi  publik  ini  juga  bertujuan  untuk  menekankan  keterlibatan  Australia dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.
Secara  khusus,  tujuan  dari  strategi  diplomasi  publik  Australia  melalui  DFAT dinyatakan  dalam  empat  kerangka  besar  (Australian  Government,  2017b).  Pertama, mempromosikan Australia sebagai lingkungan investasi yang kompetitif, ekonomi yang terbuka dan tangguh, berkomitmen terhadap liberalisasi perdagangan, peluang investasi pariwisata,  pendidikan  dan  pelatihan  yang  kuat,  serta  keunggulan  dalam  inovasi,  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Kedua,  membangun  pemahaman  tentang  peran  dan komitmen  Australia  di  kawasan  Indo-Pasifik  –  termasuk  integrasi  yang  lebih  dalam,
pembangunan  berkelanjutan,  dan  kesetaraan  gender.  Ketiga,  memperkuat  pengaruh Australia dalam membentuk arsitektur politik dan keamanan internasional dengan cara- cara  yang  memajukan  kepentingan  nasional,  sekaligus  menopang  kemakmuran  dan keamanan di kawasan. Keempat, menjadi sarana promosi bagi Australia sebagai negara kontemporer, kreatif, sukses, toleran dan beragam; tempat yang memiliki daya tarik untuk belajar,  bekerja,  berkunjung,  tinggal,  sekaligus  melakukan  investasi    (Australian Government, 2017b).
Australia  bukan  hanya  mengkonsepsikan  diri  sebagai  negara  berukuran  sedang ( medium-sized  country )  yang  bersaing  dengan  banyak  negara  lainnya  untuk  mencapai posisi  penting  di  panggung  global,  tetapi  juga  memiliki  kelemahan  karena  secara geografis  terpisah  dari  negara  lain.  Posisi  Australia  yang  “terisolasi”  dipandang menimbulkan  kesulitan  yang  lain,  yaitu  jarak  geografis  Australia  dari  pusat  dunia membuat  diplomasi  publik  bahkan  menjadi  lebih  penting.  Mengingat  pentingnya kawasan Asia untuk Australia, baik secara strategis, ekonomi dan politik, maka dipercaya bahwa  diplomasi  publik  di  kawasan  ini  merupakan  yang  paling  strategis  sekaligus menjadi  investasi  logis  untuk  Australia,  sehingga  harus  menjadi  prioritas  yang  teratas dalam diplomasi publik Australia (Australian Government, 2017b).
Hanya  saja,  Australia  memang  tidak  dipandang  sebagai  negara  yang  sangat berpengaruh di Asia. Selama bertahun-tahun citra negara Australia adalah sebuah tempat yang aman dan santai ( a safe and relaxing place ) dengan penggambaran sebagai negara yang  ber-matahari  cerah,  pantai  yang  luas  dan  keajaiban  alam  yang  belum  terjamah. Dalam laporan survei The State of Southeast Asia tahun 2021, mengungkapkan beberapa fakta  terkait  pandangan  responden  dari  negara-negara  ASEAN  terhadap  Australia, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar diagram 1 dan 2 berikut:
Gambar 1 – Negara Mitra Strategis Pilihan dan Terpercaya bagi ASEAN
Sumber: The State of Southeast Asia, Survey Report 2021, ASEAN Studies Centre, ISEAS Yusof Ishak Institute, h. 34.
Dari  gambar  diagram  1  dapat  dijelaskan  bahwa  Australia  hanya  didukung  oleh 7,5%  responden  dari  negara-negara  ASEAN  yang  memilih  Australia  sebagai  mitra strategis  pilihan  dan  terpercaya  bagi  ASEAN,  sementara  Uni  Eropa  menempati  posisi pertama yang dipilih oleh 40,8% responden, dan China di posisi kedua dengan dukungan 39,3% responden.

## Gambar 2 – Negara yang menjadi Destinasi Utama Wisata
Sumber: The State of Southeast Asia, Survey Report 2021, ASEAN Studies Centre, ISEAS Yusof Ishak Institute, h. 54.
Sementara  dari  gambar  diagram  2  di  atas,  dapat  dijelaskan  bahwa  negara  atau wilayah  yang  menjadi  preferensi  utama  warga  ASEAN  sebagai  tujuan  wisata  adalah Jepang (30,2%), Uni Eropa (23,3%), dan salah satu negara ASEAN (12,2%). Sementara Australia  hanya  memperoleh  dukungan  responden  sebesar  5,6%,  dimana  fakta  ini sekaligus  memposisikan  Australia  berada  di  bawah  Selandia  Baru.  Hasil  survei  ini menunjukkan dampak dan hasil yang terbatas dari upaya pengaruh soft power Australia di kawasan ASEAN, dimana hal ini menandakan perlunya penilaian ulang strategis dari pelaksanaan diplomasi Australia.
Dengan  kata  lain,  kedua  survei  di  atas  menunjukkan  bahwa  meskipun  selama bertahun-tahun, citra negara Australia telah dijaga dengan baik dan telah berhasil dalam beberapa  konteks,  tetapi  tampaknya  efeknya  tidak  begitu  kuat  di  kawasan  ASEAN. Perluasan diplomasi Australia ke kawasan ASEAN merupakan bagian penting dari upaya
untuk  memperkuat  hubungan  regional,  meningkatkan  kerja  sama  ekonomi,  dan mempromosikan stabilitas dan keamanan. Namun, jika hasil survei menunjukkan bahwa upaya  tersebut  tidak  memberikan  dampak  yang  diharapkan,  hal  ini  menunjukkan perlunya peninjauan kembali strategi diplomasi Australia.
Australia  melalui  DFAT  terus  berupaya  untuk  mencapai  tujuan  dari  strategi diplomasi publiknya, dimana DFAT mengutamakan untuk membina hubungan orang-ke- orang ( people-to-people relations ) dan hubungan kelembagaan yang langgeng di semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil. Secara jelas dinyatakan bahwa DFAT akan berupaya  untuk  mengejar  tujuan  dan  sasaran  diplomasi  publik  ini  melalui  pendekatan yang melibatkan audiens di Australia sekaligus akan memfasilitasi jaringan, kolaborasi, dan hubungan antara orang dan lembaga dalam membangun pemahaman, kepercayaan, dan pengaruh yang pada akhirnya akan memajukan kepentingan nasional Australia.
Pemerintah  Australia  juga  dengan  jelas  menyatakan  adanya  hubungan  antara reputasi  internasional  Australia  dengan  kemampuannya  untuk  memengaruhi  agenda regional  dan  global.  Terdapat  dua  elemen  utama  yang  dipandang  dapat  berkontribusi sekaligus menjadi strategi efektif dalam menjawab tantangan diplomasi publik Australia. Pertama,  pentingnya  menyusun  dan  menyampaikan  pesan  yang  dapat  diterima  dan dipahami  audiens  dengan  baik.  Kedua,  diplomasi  publik  yang  efektif  bergantung  pada hubungan  antar  masyarakat  yang  kuat  dan  langgeng  (Australian  Government,  2017). Dalam  konteks  ini,  elemen  utama  dari soft  diplomacy yang  digunakan  oleh  Australia adalah melalui diplomasi budaya ( cultural diplomacy ), diplomasi pendidikan ( education diplomacy ) dalam bentuk beasiswa pendidikan, dan diplomasi media ( media diplomacy) (Medcalf, 2019).

## Soft Diplomacy Australia melalui Diplomasi Budaya (Cultural Diplomacy)
Sejak  1970-an, badan-badan khusus dibentuk oleh pemerintah Australia yang ditujukan untuk  memfasilitasi  pembangunan  hubungan  budaya  dengan  negara-negara  tertentu. Badan-badan tersebut  di antaranya adalah Australia-Japan Foundation (didirikan  pada 1976), Australia-China  Council (1978), Australia-Indonesia  Institute (1989)  dan Australia-Korea  Foundation (1992).  Meskipun  diselenggarakan  secara  terpusat  oleh DFAT,  tetapi  badan-badan  bilateral  ini  juga  beroperasi  secara  mandiri  dan  bertujuan untuk  membangun  strategi  keterlibatan  jangka  panjang  melalui  program  seni  dan
pendidikan.  Pada  saat  yang  sama  dengan  pendirian  badan-badan  tersebut,  DFAT  juga menyelenggarakan program tahunan “fokus negara'” (“ country focus” )  yang  bertujuan untuk menampilkan budaya Australia di negara-negara yang ditetapkan melalui Dewan Kebudayaan Internasional Australia ( the Australia International Cultural Council/AICC ). Meskipun AICC kemudian dihapuskan pada tahun 2014 karena terkait adanya pemotongan anggaran oleh pemerintah Australia, tetapi DFAT secara konsisten bekerja sama dengan lembaga lain dalam menjalankan misinya yang berkaitan dengan promosi  ekspor  budaya  Australia,  misalnya  melalui  pariwisata,  layanan  pendidikan, kegiatan acara olahraga besar, dan penyelenggaraan acara diplomatik seperti pertemuan G20  yang  diadakan  di  Brisbane  pada  November  2014  (Ang  et  al.,  2015).  Semua  ini merupakan  upaya  diplomasi  publik  sekaligus  diplomasi  budaya  ( cultural  diplomacy ) yang ditempuh Australia dalam meningkatkan kepentingan ekonomi nasional sekaligus mempromosikan soft  power Australia,  meskipun  dalam  kenyataannya,  belum memberikan  hasil  optimal  dalam  pencapaian  keberhasilan soft  diplomacy Australia (Medcalf, 2019).
Diplomasi  publik  melalui  berbagai  pendanaan  kegiatan  seni  dan  budaya  yang dijalankan oleh DFAT bekerja sama dengan Kementerian Kesenian ( the Ministry for the Arts ),  Dewan  Seni  Australia  ( the  Australia  Council  for  the  Arts )  dan  kelembagaan- kelembagaan terkait ini, bertujuan untuk memperkuat reputasi Australia sebagai negara yang maju dan kreatif, percaya diri dan berwawasan ke luar di sektor seni. Dalam hal ini, DFAT  juga  memanfaatkan  industri  kreatif  Australia,  termasuk  mode,  desain,  dan arsitektur, yang sejalan dengan agenda diplomasi ekonomi dan inovasi pemerintah serta prioritas bantuan pembangunan.
Melalui pendanaan kegiatan seni dan budaya di negara dan kawasan Indo-Pasifik, diplomasi  publik  Australia  secara  khusus  ditujukan  untuk  membangun  jaringan  dan mempromosikan kolaborasi dan pertukaran antara seniman/organisasi seni Australia dan mitra internasional, memperluas audiens dan pasar untuk karya seni dan produk kreatif Australia,  mempromosikan  kepakaran  Australia  dalam  produksi  dan  manajemen  seni, memanfaatkan  kemitraan  publik  dan  swasta,  yang  pada  akhirnya  akan  mempengaruhi persepsi tentang Australia di dalam dan luar negeri.
Dalam upaya mendukung tercapainya kemajuan bagi industri kreatif Australia yang diwujudkan dengan memperkuat keterlibatan dan peningkatan hubungan orang-ke-orang
di  kawasan  Indo-Pasifik,  sekaligus  menekankan  pentingnya  keberadaan  ekonomi  yang bersifat  kreatif bagi  Australia, maka pada tahun 2021 DFAT telah menggelar Program Hibah  Diplomasi  Kebudayaan  Australia  ( Australian  Cultural  Diplomacy  Grants Program /ACDGP).  Penyelenggaraan  program  ini  difokuskan  pada  upaya  promosi industri  kreatif  dan  budaya  Australia  dalam  skala  internasional.  Melalui  ACDGP, pemerintah  Australia  memberikan  pendanaan  bagi  berbagai  proyek  yang  diharapkan mampu  menciptakan  pandangan  tentang  Australia  yang  kontemporer  dan positif . Hubungan  yang  terjalin  melalui  pendanaan  berbagai  proyek  tersebut  juga  pada akhirnya ditujukan untuk dapat meningkatkan keterlibatan (engagement) orang-ke-orang di kawasan Indo-Pasifik dan kawasan lainnya (Evelynd, 2021).
Setiap  tahunnya,  melalui  ACDGP,  Pemerintah  Australia  mengalokasikan  total $442,000,  dengan  perincian  jumlah  hibah  minimum  adalah  $10,000  dan  jumlah  hibah maksimum  adalah  $60,000.  Jangka  waktu  hibah  yang  diberikan  hingga  maksimal  tiga tahun.  Meskipun  demikian,  kandidat  yang  berhak  untuk  mengikuti  ACDGP  harus merupakan warga negara Australia, penduduk tetap Australia atau organisasi Australia. Hal  ini  dikarenakan  ACDGP  bertujuan  untuk  mempromosikan  dan  menyebarkan kesadaran  akan  aset  seni  dan  budaya  Australia  secara  internasional  (Australian Government, 2023).
Pilar  kedua  dari soft  diplomacy Australia  melalui  diplomasi  budaya  ( cultural diplomacy )  adalah  Komunitas  Diaspora  ( Diaspora  Communities ),  dimana  Australia memiliki  populasi  imigran  kelahiran  Asia  yang  besar  yang  menjadi  keunggulan komparatif  penting  dalam  diplomasi  diaspora  di  kawasan  Indo-Pasifik.  Australia  juga memiliki  sekitar  1  juta  warga  Australia  yang  bermukim  di  berbagai  negara  dengan konsentrasi  terbesar  di  Inggris,  Eropa,  Amerika  Utara,  dan  Selandia  Baru  (Rosser, 2021b). Diplomasi diaspora Australia dinyatakan mencakup diplomasi publik di dalam negeri  ( public  diplomacy  at  home )  yang  ditempuh  melalui  penjangkauan  kepada komunitas diaspora di  Australia, serta diplomasi yang dilakukan secara tidak langsung oleh bisnis dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Australia yang beroperasi di luar negeri.
Australia  dipandang  perlu  mengadopsi  sejumlah  kebijakan  diaspora  ( diaspora policy )  yang  akan  menguntungkan  bagi  Australia  (Rosser,  2021b).  Beberapa  hal  yang melandasi argumentasi ini di antaranya adanya fakta bahwa Australia memiliki jumlah
diaspora yang cukup besar, berbakat, dan menetap di tempat yang strategis. Tercatat lebih dari satu juta orang Australia yang bertempat tinggal di luar negeri – setidaknya sebelum COVID-19 – dengan jumlah terbanyak, menetap di  Asia. Komunitas diaspora ini  juga memiliki pengetahuan dan jaringan yang dapat membantu mempromosikan perdagangan bilateral, memfasilitasi investasi asing langsung, dan merangsang inovasi, meningkatkan produktivitas  dan  daya  saing.  Secara  khusus,  keberadaan  diaspora  ini  bahkan  dapat membantu perkembangan bisnis Australia di Asia (Rosser, 2021b).
Kebijakan  diaspora  ( diaspora  policy )  juga  akan  memberikan  kerangka  kerja strategis tentang bagaimana Australia terlibat dengan diasporanya. Adanya fakta bahwa selama  pandemi  COVID-19  telah  menyebabkan  sebagian  besar  diaspora  Australia kembali ke Australia, justru membuat kebijakan diaspora ini menjadi lebih penting. Hal ini  dikarenakan  Australia  dipandang  perlu  menemukan  sumber  pertumbuhan  ekonomi baru pasca pandemi, dimana Asia dipengaruhi dengan cukup besar (Rosser, 2021b).
Kebijakan  diaspora  ( diaspora  policy )  Australia  ini  mengalami  tantangan  utama, yaitu  adanya  pandangan  bahwa  Australia  tidak  memiliki  hubungan  khusus  dengan diasporanya.  Diaspora  Australia  sebagian  besar  terdiri  dari  emigran  generasi  pertama sejak pertengahan 1980-an, yang dalam hal  ini kontras dengan diaspora  negara-negara seperti Irlandia, Israel dan China yang memiliki sejarah yang lebih panjang dan sangat bergantung  pada  hubungan  leluhur  dalam  mengklaim  jumlah  dan  afinitas  budaya. Diaspora Australia secara ekonomi tidak penting bagi Australia seperti halnya diaspora negara-negara yang sangat bergantung pada pengiriman uang ke negara-negara tersebut. Diaspora  Australia  juga  kecil  secara  absolut  dan  relatif  terhadap  ukuran  populasi. Kurangnya  hubungan  khusus  dengan  diaspora  ini  semakin  mempersulit  upaya keterlibatan diaspora dalam agenda kebijakan pemerintah Australia (Rosser, 2021a).
Pilar  ketiga  dari soft  diplomacy Australia  terhadap  kawasan  Indo-Pasifik  dengan menggunakan instrumen diplomasi budaya ( cultural diplomacy ) adalah melalui program pengajaran  bahasa-bahasa  Asia  di  sekolah-sekolah  di  Australia.  Tanpa  kemampuan bahasa  dan  kemampuan  antar-budaya,  Australia  dipandang  akan  kesulitan  untuk mengarahkan  hubungannya  dengan  beberapa  negara  pemain  utama  di  Asia,  misalnya Indonesia,  China,  dan  Malaysia.  Australia  kemudian  membangun  investasi  dalam pengajaran bahasa-bahasa Asia, sehingga generasi muda Australia dapat mengenal negara tetangganya, yang pada gilirannya diharapkan akan memudahkan upaya Australia untuk
mengenalkan  bahasa  Inggris  dan  budaya  Australia  di  negara-negara  tersebut  (Curry, 2021a).
Secara  historis,  Australia  telah  menjadi  negara  yang  memiliki  fokus  dalam pengajaran beberapa bahasa Asia, meskipun kemudian mengalami penurunan kuantitas dan kualitas pengajaran di tingkat sekolah menengah selama 15 tahun terakhir. Kondisi ini terjadi sejak tahun 2013, yaitu dengan berakhirnya program yang dijalankan National Asian Languages and Studies in Schools Program (NALSSP) selama 2008 hingga 2012, dimana pendidikan di Australia mengalami periode penurunan dalam hal pengembangan profesional, dukungan kebijakan, dan pendanaan pengajaran bahasa-bahasa Asia (Curry, 2021b).
Universitas-universitas di Australia juga menjadi aktor institusional yang vital dalam hubungan  Australia  dengan  negara-negara  tetangganya.  Ini  ditandai  dengan  setiap tahunnya, universitas-universitas Australia menyambut ribuan mahasiswa dari kawasan Indo-Pasifik untuk menempuh pendidikan di berbagai program. Salah satu hal yang juga menjadi  kontribusi  besar  dari  universitas-universitas  di  Australia  adalah  dengan menawarkan  program  studi  bahasa-bahasa  Asia.  Program-program  ini  memungkinkan siswa Australia untuk mengembangkan keterampilan berbagai bahasa Asia tingkat lanjut. Kurangnya  insentif  dari  pemerintah  Australia,  sejalan  dengan  tekanan  ekonomi  yang dihadapi  universitas  akibat  COVID-19  yang  berimbas  pada  berkurangnya  sumber pendanaan dari siswa internasional, mendorong banyak universitas di Australia, misalnya La Trobe University dan Western Sydney University , untuk melakukan penutupan pada berbagai program studi bahasa Asia. Dalam hal ini, kritik utama yang mengemuka adalah kurangnya  kepekaan  dari  pihak  pemerintah  Australia  dalam  mengupayakan  agar universitas tidak menutup program bahasa yang vital, serta memastikan dipertahankannya keterikatan budaya dengan negara-negara Asia (Crouch, 2021).
Terdapat pula pandangan bahwa aspek inti dalam membina hubungan dekat dengan negara  lain  justru  terletak  pada  kapabilitas  warga  Australia,  khususnya  dalam  hal pemahaman dan keterlibatan dengan bahasa dan budaya masyarakatnya. Ketika sebuah universitas  menutup  program  bahasanya,  ini  berarti  pemerintah  mengabaikan  peran penting  yang  dipegang  universitas  secara  institusional  dalam  mempromosikan keterlibatan mendalam dengan negara tersebut.  Universitas Australia akan melepaskan aset budaya dan akademik yang sangat penting dengan penutupan berbagai program studi
bahasa Asia ini dan akan berdampak dalam kebijakan jangka panjang Australia. Hal ini dikarenakan,  universitas  berkontribusi  membangun  profil  mereka  di  kawasan  Indo- Pasifik  melalui  kepakaran  para  akademisi  yang  meneliti  dan  mengajar  tentang masyarakat,  ekonomi,  sejarah,  dan  budaya  yang  ada  di  berbagai  negara  Asia.  Di  lain pihak,  lulusan  dari  universitas  Australia  yang  mempelajari  kebudayaan  dan  berbagai bahasa  Asia akan menjadi  duta budaya, sosial,  dan ekonomi terbaik  milik Australia di masa  depan,  khususnya  dalam  menghadapi  negara-negara  Asia  tersebut.  Dengan demikian, kekhawatiran terbesar terkait pengurangan pendanaan dan penutupan program pengajaran  bahasa-bahasa  Asia  di  sekolah  dan  universitas  Australia  adalah  pandangan bahwa  tanpa  keterampilan  bahasa,  pengetahuan,  dan  kemampuan  antar-budaya,  maka Australia  harus  berjuang  keras  dalam  menavigasi  hubungannya  dengan  negara-negara Asia tersebut.

## Soft Diplomacy Australia melalui Diplomasi Pendidikan (Education Diplomacy)
Australia  secara  aktif  menggunakan  diplomasi  pendidikan  ( education  diplomacy ) sebagai  salah  satu  bentuk  dari soft  diplomacy untuk  mempromosikan  hubungan  baik dengan  negara-negara  di  kawasan  Indo-Pasifik  dan  di  seluruh  dunia.  Dua  di  antara instrumen soft diplomacy yang digunakan Australia tersebut adalah New Colombo Plan (NCP)  dan Australia  Awards . NCP  merupakan  inisiatif  pemerintah  Australia  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  pengetahuan  terkait  kawasan  Indo- Pasifik  di  kalangan  kaum  muda  Australia,  yaitu  dengan  jalan  mendukung  mahasiswa Australia sehingga dapat menempuh studi serta mengikuti program magang di kawasan tersebut selama tiga hingga sembilan belas bulan. NCP bertujuan secara transformasional untuk  memperdalam  hubungan  Australia  di  kawasan  Indo-Pasifik,  baik  di  tingkat individu maupun melalui perluasan kerja sama universitas, bisnis, dan hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya (Gabriela Soehandoko, 2023).
NCP  juga  merupakan  salah  satu  agenda  utama  dari  kebijakan  luar  negeri pemerintah  Australia,  yang  berupaya  memanfaatkan  mobilitas  mahasiswa  sebagai diplomasi  publik untuk  meningkatkan posisi  dan pengaruh Australia di  kawasan  Indo- Pasifik.  Program  ini  diharapkan  akan  meningkatkan  kesadaran  yang  lebih  di  kalangan warga Australia terhadap kawasan untuk  masa depan sekaligus mendukung arus siswa secara dua arah yang berasal dari kawasan ini, yaitu bersama-sama dengan keberadaan
ribuan  siswa  yang  datang  ke  Australia  untuk  belajar  setiap  tahunnya.  Seiring  waktu, jaringan alumni NCP akan memantapkan dirinya sebagai kelompok berpengaruh dengan pengalaman yang didapat secara langsung untuk hidup, belajar dan bekerja di kawasan tersebut.  Komunitas  bisnis  Australia  dan  banyak  perusahaan  asing  merupakan  mitra penting  pemerintah  Australia  dalam  penyelenggaraan  NCP,  termasuk  dengan menyediakan kesempatan magang bagi peserta NCP (Byrne et al., 2016). Adapun negara- negara yang menjadi tujuan NCP sebagaimana ditunjukkan melalui gambar 3 di bawah ini:
Gambar 3 – Persebaran Negara yang Menjadi Tujuan Siswa New Colombo Plan  (2014-2018)
Sumber: Australian Government, 2017 Foreign Policy White Paper, h. 113.
Gambar  3  di  atas,  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2018,  Australia  telah mendukung  lebih  dari  30.000  mahasiswa  dan  sarjana  Australia  untuk  belajar  dan melakukan magang di kawasan Indo-Pasifik. Dalam hal ini, komunitas bisnis Australia dan  banyak  perusahaan  asing  menjadi  mitra  penting,  termasuk  dengan  menyediakan program magang. Dengan memberikan dukungan kepada generasi muda Australia untuk meningkatkan  pemahaman  mereka  terkait  budaya,  lingkungan  bisnis,  dan  masyarakat Indo-Pasifik,  ini  merupakan  upaya  Australia  untuk  memperkuat  ikatan  dan
keterhubungan  di  masa  depan,  bukan  hanya  di  level  antar  negara  tetapi  juga  antar berbagai komunitas yang ada di kawasan Indo-Pasifik (Gabriela Soehandoko, 2023).
Sementara secara umum, pada putaran Program Mobilitas 2020 ( Mobility Program 2020 ),  NCP  telah  memberikan  dukungan  kepada  lebih  dari  11.196  mahasiswa  yang berasal dari 40 universitas di Australia untuk dapat berpartisipasi dalam 685 proyek yang tersebar  di  36  lokasi  di  seluruh  Indo-Pasifik.  Hal  ini  menjadikan  jumlah  siswa  yang menjadi  penerima  beasiswa  NCP  dan  hibah  mobilitas  sejak  tahun  2014  bertambah menjadi 60.000 orang, yang sekaligus menunjukkan komitmen dari pemerintah Australia dalam  upaya  membangun  saling  pengertian  dan  kemitraan  di  kawasan  ini  (Australian Embassy Indonesia, 2019).
Pemerintah Australia tidak hanya memposisikan NCP sebagai alat diplomasi publik yang strategis untuk membangun hubungan yang langgeng dengan negara-negara Indo- Pasifik,  tetapi  negara-negara  penerima  juga  memandang  NCP  sebagai  katalis  yang memfasilitasi  pelaksanaan  agenda  internasional  mereka.  Dalam  hal  ini,  terdapat  empat bentuk  utama  dampak  sosial  yang  terkait  dengan  pembelajaran  siswa  Australia  di  luar negeri di Indo-Pasifik, yang dirasakan oleh masyarakat tuan rumah, yaitu (a) memperkuat hubungan bilateral dan internasional; (b) membina kemitraan mahasiswa-ke-mahasiswa, universitas-ke-industri,  dan  universitas-ke-universitas;  (c)  memperkuat  keterlibatan masyarakat  melalui  layanan-belajar  ( service-learning );  dan  (d)  memperkaya  kapasitas yang dimiliki tuan rumah dalam hal sumber daya manusia dan kesadaran akan nilai-nilai mereka sendiri (Australian Embassy Indonesia, 2019).
Di  lain  sisi, Australia  Awards merupakan  beasiswa  internasional  bergengsi  yang telah memberikan kesempatan kepada banyak pemimpin muda untuk melakukan studi di tingkat  sarjana  atau  pascasarjana  secara  penuh  waktu  di  institusi  tersier  Australia. Terdapat juga Australia Awards Fellowships yang menawarkan kesempatan kepada para profesional karir di tingkat menengah untuk menempuh studi secara singkat, melakukan penelitian  maupun  pengembangan  profesional  lainnya  di  Australia. Australia  Awards sendiri  didanai  oleh  pemerintah  Australia  dengan  tujuan  untuk  memberikan  kontribusi terkait  kebutuhan  pembangunan  dalam  jangka  panjang  bagi  negara-negara  mitra Australia, dimana hal ini sejalan dengan perjanjian bilateral, regional, dan global. Dalam hal  ini, Australia  Awards merupakan  bentuk  inisiatif  pemerintah  Australia  yang menyatukan  semua  beasiswa  yang  dikelola  oleh  DFAT,  Departemen  Pendidikan  dan
Pelatihan  ( the  Department  of  Education  and  Training ),  dan  Pusat  Penelitian  Pertanian Internasional  Australia  ( the  Australian  Centre  for  International  Agricultural Research/ACIAR ).
Keberadaan Australia Awards ini akan diselaraskan dengan tujuan diplomasi publik Australia, yaitu mendorong keterikatan dengan lembaga budaya, olahraga, inovasi, sains dan penelitian, di samping juga ditujukan untuk mendukung prioritas pembangunan yang lebih luas. Australia Awards juga berupaya untuk merangsang perubahan yang langgeng dan meningkatkan potensi kepemimpinan dengan cara mengembangkan pemberdayaan jaringan  global  di  antara  individu  yang  berbakat,  yang  didapat  melalui  pengalaman pendidikan  yang  berkualitas  tinggi  di  Australia.  Para  alumni Australia  Awards diharapkan akan pulang ke negaranya dengan membawa pengetahuan dan ide-ide baru, serta kapasitas untuk berkontribusi secara nyata bagi negara asal mereka, yaitu sebagai pemimpin  dalam  bidangnya  masing-masing. Australia  Awards ini  juga  menjadi  bukti nyata komitmen Australia untuk memberikan kesempatan dan peluang pendidikan dalam upaya  merangsang  pertumbuhan  ekonomi  dan  meningkatkan  standar  hidup  di  negara- negara  berkembang.  Bersama  dengan  NCP, Australia  Awards menciptakan  pertukaran dua arah yang sangat  penting bagi  keterlibatan Australia dengan kawasan Indo-Pasifik (Australian Embassy Indonesia, 2019).
Secara  spesifik, Australia  Awards juga  dimaksudkan  untuk  membangun  dan memperluas jaringan pemimpin, pendukung, dan pembuat perubahan global yang terlibat serta  berpengaruh,  sekaligus  memaksimalkan  jaringan  “duta  Australia”  (“ Australian ambassador ”) di seluruh dunia yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas  Australia  dan  pengembangan  hubungan  antar  orang-ke-orang  di  antara Australia,  negara  tetangga  regionalnya,  dan  komunitas  internasional  yang  lebih  luas (Australian  Government,  2019).  Adanya  pergeseran  dari  waktu  ke  waktu  terkait  peran Australia dalam lanskap beasiswa, kemudian ikut menjadikan keterlibatan dengan alumni Australia Awards menjadi semakin penting.
Meskipun demikian, tidak adanya asosiasi alumni Australia Awards yang dikelola secara terpusat, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Australia terutama dalam menemukan peluang dan informasi terkait alumni Australia Awards yang tersebar luas di seluruh kawasan Indo-Pasifik. Hampir semua alumni menyatakan minatnya untuk bekerja sama dengan Australia,  namun  sebagian besar menyatakan perlunya suatu tujuan yang
konkrit  untuk  mendukung  konektivitas  yang  sedang  berlangsung.  Dalam  hal  ini, diplomasi  publik  Australia  menjadi  kurang  efektif  karena  belum  optimalnya  upaya kolaborasi  di  antara  alumni Australia  Awards yang  sebetulnya  berpotensi  untuk meningkatkan pengaruh soft power Australia (Australian Government, 2018).
Di  lain  sisi,  keberadaan  NCP  yang  telah  memberikan  kesempatan  kepada  ribuan orang Australia untuk  belajar dan meningkatkan  kesadaran terkait kawasan, juga tidak terlepas  dari  kritik  karena  skalanya  dipandang  terlalu  terbatas  dalam  upayanya mendorong pemahaman berbasis luas terkait kawasan Indo-Pasifik. Isu-isu kunci terkait koherensi strategis, kemitraan, dan evaluasi memerlukan perhatian lebih lanjut jika NCP ditujukan bagi keberhasilan pencapaian tujuan soft power Australia. Kritik terkait NCP juga  menyatakan  bahwa  NCP  yang  ditujukan  bagi  “hanya  sejumlah  kecil”  mahasiswa tidak  akan  membuat  Australia  menjadi  masyarakat  yang  paham  Asia  secara komprehensif, meskipun di sisi lain tidak dapat diabaikan bahwa NCP merupakan salah satu  instrumen soft  power Australia  yang  berhasil.  Dalam  konteks  ini,  NCP  dimaknai sebagai  upaya  Australia  untuk  menunjukkan  komitmennya  terhadap  kawasan  Indo- Pasifik,  yaitu  dengan  jalan  mengirimkan  pesan  yang  kuat  bahwa  mengirimkan  orang- orang muda Australia untuk belajar secara langsung dari negara tetangganya merupakan sebuah tanda kerendahan hati. Hal ini sekaligus menunjukkan kesediaan untuk bersama- sama  membentuk  masa  depan  kawasan.  Model  diplomasi  pertukaran  ( exchange diplomacy ) yang termuat dalam NCP juga dipandang sebagai sebuah bentuk pertukaran positif yang akan bertahan dalam ingatan kedua belah pihak, memperkuat persepsi timbal balik  yang  menguntungkan,  meningkatkan  kepercayaan,  sekaligus  memperkuat  nilai- nilai bersama.

## Soft Diplomacy Australia melalui Diplomasi Media (Media Diplomacy)
Pada  010,  Lowy  Institute  mengeluarkan  laporan  temuannya  dengan  tajuk  “Penyiaran Internasional dan Kontribusinya pada Diplomasi  Publik” (“ International  Broadcasting and its Contribution to Public Diplomacy” ), yang memberikan kesimpulan bahwa salah satu  perangkat soft  power pemerintah  Australia  dalam  menjalankan  diplomasi  publik yang paling efisien dan efektif adalah melalui instrumen Penyiaran Publik Internasional ( International  Public  Broadcasting/IPB ).  Namun  pada  tahun-tahun  berikutnya,  peran penyiaran publik internasional Australia telah berkurang sebagai akibat adanya ketidak-
konsistenan  dan  pengabaian  pemerintah,  pemotongan  anggaran,  dan  ketidak- profesionalan  manajemen  Perusahaan  Penyiaran  Australia  ( Australian  Broadcasting Corporation/ABC ) (Lowy Institute for International Policy, 2017).
Dalam  Buku  Putih  Kebijakan  Luar  Negeri  Australia  2017  ( Australian  Foreign Policy  White  Paper  2017 )  dinyatakan  pentingnya  memanfaatkan soft  power Australia dalam  upaya  meningkatkan  pengaruh  kekuatan  dan  keragaman  koneksi  Australia terhadap  dunia  internasional.  Meskipun  di  dalam White  Paper tersebut  terdapat  bab “Kemitraan  dan Soft  Power ” (“Partnerships  and  Soft  Power”) ,  tetapi  tidak  terdapat pembahasan yang secara khusus didedikasikan untuk menegaskan pada peran soft power yang  dimainkan  oleh  penyiaran  publik  internasional  Australia,  yaitu  ABC.  Ketidak- munculan pembahasan ini dalam Buku Putih Kebijakan Luar Negeri Australia merupakan yang  pertama  kali  terjadi  dalam  kurun  waktu  lebih  dari  satu  dekade  dan  hal  ini mencerminkan  semakin  berkurangnya  profil  lembaga  penyiaran  publik  internasional Australia sejak tahun 2010 (O’Keeffe & Greene, 2019).
Kondisi ini menunjukkan kesenjangan yang serius dan signifikan. Hal  ini berarti bahwa di tingkat pemerintah, layanan penyiaran publik internasional Australia tidak lagi diakui sebagai kontributor yang berharga bagi upaya peningkatan soft power Australia, sekaligus mengabaikan sejarah panjang dan terkemuka ABC dalam penyiaran ke wilayah Pasifik, yang justru diidentifikasi oleh pemerintah Australia sebagai prioritas geostrategis utamanya.  Meskipun  secara  eksplisit  pemerintah  Australia  menyatakan  berupaya bersaing untuk mendapatkan pengaruh global dan regional, namun pemerintah Australia dipandang tidak mengambil langkah apapun terkait peran penyiaran publik internasional dalam mendukung citra dan reputasi Australia di luar negeri, khususnya di kawasan Indo- Pasifik.
Penyiaran publik internasional Australia telah menjadi bagian penting dalam profil internasional  Australia  sejak  1939.  Hal  ini  didukung  oleh  piagam  pendirian  ABC  di bawah  Undang-Undang  yang  menyatakan  secara  jelas  peran  ABC  untuk  menyiarkan program ke negara-negara di luar Australia yang ditujukan untuk mendorong kesadaran terkait  Australia  dan  pemahaman  internasional  menyangkut  sikap  Australia  dalam permasalahan dunia, sekaligus memungkinkan warga negara Australia yang tinggal atau bepergian ke luar Australia untuk memperoleh informasi terkait Australia (O’Keeffe & Greene, 2019).
Pada 2010,  ABC  sebagai  lembaga  penyiaran  resmi  Australia  memasuki  masa hampir satu dekade dalam kondisi stabilitas dan konsolidasi yang baik, hal ini terutama dipandang  dari  sisi  pencapaian  arah  strategis  dan  adanya  dukungan  pendanaan  dari pemerintah.  Pendanaan  untuk  jaringan  penyiaran  Radio  Australia  berasal  dari  alokasi Departemen  Komunikasi  ( Department  of  Communications )  untuk  ABC,  sedangkan Australia Network sebagai badan penyiaran televisi yang dijalankan oleh ABC didanai oleh DFAT melalui mekanisme proses tender berkala.
Pada  2011,  masa  depan Australia  Network tampak  terjamin,  dimana  pemerintah Australia  memberikan  ABC  kontrak  selama  10  tahun  senilai  AUD  23  juta  untuk menjalankan  jaringan  tersebut.  Di  bawah  kontrak  tersebut,  ABC  kemudian menggabungkan  fungsi-fungsi  utama Australia  Network dan  Radio  Australia.  Namun, dalam perjalanan anggaran pertamanya pada tahun 2014, pemerintahan PM Tony Abbott yang baru justru mengumumkan pembatalan kontrak. Hal ini menyebabkan sedikitnya 80 staf  dari  Divisi  Internasional  ABC  harus  diberhentikan,  menuntut  dilakukannya konfigurasi  ulang  dan rebranding layanan  media  internasional  ABC  dalam  upaya menciptakan  layanan Australia  Plus ,  sekaligus  berdampak  pada  pengurangan  jumlah siaran  bahasa.  Pengurangan  dan  pemotongan  anggaran  ini  juga  berdampak  besar  pada layanan Radio Australia, dimana pukulan paling berat bagi Radio Australia terjadi pada tahun 2017 ketika manajemen ABC memutuskan untuk memotong layanan gelombang pendek ke Pasifik (Lowy Institute for International Policy, 2017).
Pada  Desember  2016,  layanan  bahasa  Khmer,  Burma,  Vietnam,  dan  Prancis kemudian  dihentikan,  meskipun  dilakukan  peningkatan  fokus  pada  audiens  China, Indonesia, dan Papua Nugini. Hal ini kemudian dikecam oleh beberapa pengamat sebagai pemusnahan  layanan  dan  sebagai  kesalah-pahaman  mendasar  terkait  pentingnya kontinuitas  siaran  publik  internasional  Australia  ke  kawasan  Pasifik.  Pada  Juli  2018, dilakukan  lebih  banyak  lagi re-branding layanan  internasional,  diantaranya  layanan digital televisi internasional yaitu Australia Plus berganti nama menjadi ABC Australia, sementara  Radio  Australia  yang  telah  berhasil  mempertahankan  penyiarannya  yang dikenal luas selama hampir 80 tahun kemudian berganti menjadi ABC Radio Australia (O’Keeffe & Greene, 2019).
Dalam  2017-2018  pemerintah  Australia  menyediakan  total  pembiayaan  sebesar AUD 865,5 juta dimana ABC mengeluarkan sekitar AUD 11 juta per tahun untuk layanan
internasionalnya  dengan  memfokuskan  pada  sekumpulan  audiens  yang  menjadi  target siarannya (Ton, 2023). Terdapat empat kelompok besar yang menjadi target utama siaran ABC, yaitu influencer terdidik di pasar utama Asia, yang meliputi China (dan diaspora China), Indonesia dan India. Papua Nugini dan khalayak yang lebih luas di Pasifik, warga negara Australia yang tinggal dan/atau bepergian ke luar negeri juga menjadi target utama siaran. Demikian halnya berbagai komunitas yang memiliki keberagaman secara bahasa dan budaya di Australia, khususnya mereka yang memiliki koneksi ke pasar juga menjadi sasaran utama siaran ABC di kawasan Indo-Pasifik (Ton, 2023).
Dengan  dilakukannya  pemotongan  anggaran  pendanaan  untuk  penyiaran  publik internasional,  maka  kemampuan  ABC  untuk  secara  efektif  memenuhi  harapan  dan tuntutan  dalam  hal  pencapaian  target  audiens,  penyiaran  program  yang  relevan,  tepat waktu, dan kredibel, menghadapi tantangan. Karena terbatasnya dana yang tersedia untuk penyiaran program khusus yang relevan dengan negara dan bahasa tertentu, maka ABC hanya  memiliki  pilihan  untuk  menyiarkan  ulang  konten  yang  dibuat  bagi  pemirsa Australia. Hal ini menyebabkan kurang relevannya program yang disiarkan dengan minat dua audiens utama, yaitu influencer di Asia dan  masyarakat  Papua Nugini  dan Pasifik (Kremmer, 2014).
Keputusan  ABC  untuk  membatalkan  layanan  gelombang  pendek  domestik  ke bagian-bagian terpencil Australia serta layanan internasional ke negara-negara terdekat, juga  memicu  perdebatan  baru.  Perdebatan  ini  juga  dipicu  oleh  perluasan  layanan penyiaran China ke  negara-negara Pasifik,  yang sebelumnya dianggap sebagai  domain penyiaran Australia. Hilangnya siaran bahasa Radio Australia di sebagian besar wilayah, dikombinasikan  dengan  penghentian  siaran  gelombang  pendek,  telah  menciptakan kekosongan  yang  siap  diisi  oleh  China.  Meskipun  belum  jelas  apakah  peningkatan kehadiran penyiaran China di Pasifik memberikan hasil yang efektif bagi China, namun ancaman  pengambilalihan  gelombang  udara  China  di  wilayah  yang  diidentifikasi Australia sebagai prioritas dalam Buku Putih 2017 telah membawa perdebatan ke tingkat urgensi.  Ironisnya, hal  ini  terjadi justru pada saat  Australia menyatakan  akan memulai peningkatan  peran  Pasifiknya,  dengan  berinvestasi  lebih  banyak  dalam  diplomasi  dan pembangunan di seluruh negara pulau-pulau kecil tersebut (McDougall, 2018).
Terkait hal ini, maka pemerintah Australia perlu membuat strategi baru menyangkut penyiaran  publik  internasional  Australia  dengan  fokus  yang  jelas  pada  tujuan  strategis
dan karakteristik geografis serta demografis dari audiens yang hendak dituju. Komitmen yang lebih kuat dan pendanaan jangka menengah juga sangat penting, dimana tanggung jawab  keseluruhan  terkait  penyiaran  publik  internasional  Australia  harus  terkoordinasi dengan baik di bawah DFAT. Dalam memperbarui komitmennya pada penyiaran publik internasional,  pemerintah  Australia  juga  harus  memanfaatkan  keahlian  yang  lebih  luas dan melakukan serangkaian transformasi (Sharma, 2019).
Dengan  demikian,  dapat  dinyatakan  bahwa  secara  umum  penyiaran  publik internasional  masih  memiliki  tempat  penting  di  antara  berbagai  instrumen  utama soft power Australia,  tetapi  fokus  perdebatan  perlu  dialihkan  kepada  prioritas  kepentingan nasional Australia. . Di samping itu, mengingat pentingnya geostrategis yang dinyatakan Australia  kepada  Indo-Pasifik,  maka  kawasan  ini  harus  menjadi  prioritas  bagi  layanan berita  yang  kredibel,  informatif,  dan  relevan  yang  terus  berkembang  secara  dinamis. Penting pula untuk memastikan bahwa layanan media Australia yang secara resmi didanai oleh  pemerintah  Australia  seperti  Radio  Australia  dan  ABC  Australia  menyediakan dengan hati-hati program yang tepat sasaran yang sesuai dengan publik di kawasan Indo- Pasifik.

## Kelemahan Soft Diplomacy Australia di Kawasan Indo-Pasifik
Upaya soft diplomacy Australia terhadap kawasan Indo-Pasifik yang ditempuh melalui diplomasi  budaya,  diplomasi  pendidikan  (NCP  dan Australia  Awards ),  serta  media, dipandang belum memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan soft power Australia. Terkait  hal  ini,  terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  diidentifikasi  sebagai  kelemahan dalam soft  diplomacy Australia  terhadap  kawasan  Indo-Pasifik,  yaitu  menyangkut ketegangan diplomatik,  persepsi  Hiper-Pasifik,  terlalu  fokus pada isu  keamanan, kritik terhadap  kebijakan  lingkungan,  keterbatasan  sumber  daya,  tidak  konsisten  dalam prioritas, kompleksitas dinamika regional, kurangnya koordinasi regional, dan persaingan pengaruh di kawasan (Widmaier, 2019).
Salah satu  tantangan besar yang dihadapi  Australia adalah terjadinya ketegangan diplomatik  sebagai  akibat  dari  kebijakan  kontroversial  yang  diambil  oleh  pemerintah Australia,  yang  pada  akhirnya  dapat  mempengaruhi  citra  negara  ini  di  kawasan  Indo- Pasifik. Misalnya, hubungan Australia dengan China telah mengalami ketegangan yang meningkat  dalam beberapa tahun terakhir, dimana hal  ini dapat  mengurangi  daya tarik
soft  diplomacy Australia.  Disamping  itu,  sebagai  salah  satu  negara  maju  terkemuka  di kawasan  Indo-Pasifik,  Australia  juga  dipandang  berpotensi  menghasilkan  persepsi ketidaksetaraan  (persepsi  Hiper-Pasifik)  dalam  hubungan  dengan  negara-negara  lebih kecil  dan  berkembang  di  kawasan  ini.  Beberapa  negara  di  kawasan  mungkin  melihat Australia sebagai negara di luar kawasan yang mencoba memainkan peran yang terlalu besar  dalam  dinamika  regional  Indo-Pasifik.  Hal  ini  dapat  menyebabkan ketidakpercayaan  dan  resistensi  terhadap  upaya soft  diplomacy Australia  (Widmaier, 2019).
Australia  juga  dipandang,  terkadang  memberikan  fokus  yang  terlalu  kuat  pada aspek keamanan dalam diplomasinya sehingga dapat mengesampingkan isu-isu ekonomi, lingkungan,  dan  sosial  yang  juga  penting  bagi  negara-negara  di  kawasan  Indo-Pasifik. Dalam konteks ini, meskipun Australia telah berupaya untuk memainkan peran dalam isu lingkungan di kawasan, tetapi terdapat kritik terhadap kebijakan lingkungan dalam negeri Australia, terutama terkait dengan pengurangan emisi karbon. Kritik semacam ini dapat mengurangi efektivitas diplomasi lingkungan Australia (McDougall, 2018).
Terdapat pula fakta bahwa soft diplomacy memerlukan investasi sumber daya yang signifikan dalam hal waktu, tenaga, dan pendanaan. Australia menghadapi keterbatasan sumber  daya  yang  dapat  membatasi  kemampuannya  untuk  menjalankan  program soft diplomacy yang  luas  dan  berkelanjutan  di  seluruh  kawasan  Indo-Pasifik  (Wise,  2022). Hal ini juga berkorelasi dengan tidak konsistennya Australia dalam prioritas luar negeri Australia yang dapat mengalami perubahan dari satu waktu ke waktu yang lain, dimana hal  ini  sangat  bergantung  pada  terjadinya  perubahan  di  dalam  pemerintahan  dan kebijakan yang dibuat. Ini dapat membuat negara-negara di kawasan merasa tidak yakin dengan konsistensi Australia dalam menjalankan soft diplomacy (Widmaier, 2019).
Kawasan  Indo-Pasifik  juga  memiliki  dinamika  yang  sangat  kompleks  dan bervariasi.  Berbagai  negara  didalamnya  memiliki  kepentingan  yang  berbeda-beda,  dan perubahan cepat dalam politik, ekonomi, dan keamanan regional dapat menjadi tantangan yang  signifikan  terkait  upaya  diplomasi  Australia.  Terkait  hal  ini,  koordinasi  dengan negara-negara  tetangga  dan  mitra  regional  sangat  penting  sebagai  upaya  memastikan keberhasilan soft  diplomacy .  Kurangnya  koordinasi  regional  dapat  menghambat kemampuan Australia untuk mencapai tujuan soft diplomacy- nya (Bateman, 2017).
Fakta  lain  yang  mengemuka  adalah  kawasan  Indo-Pasifik  merupakan  arena persaingan pengaruh yang intensif antara berbagai kekuatan besar seperti China dan AS. Persaingan ini dapat menghambat kemampuan Australia untuk memanfaatkan soft power secara  efektif,  karena  negara-negara  lain  juga  berusaha  mempengaruhi  kawasan  ini (Widmaier,  2019).  Pada  akhirnya,  penting  pula  untuk  dipahami  bahwa soft  diplomacy adalah upaya jangka panjang, dan keberhasilannya tidak dapat serta sulit diukur secara langsung.  Australia  perlu  terus  mengevaluasi  strategi  dan  memperbaiki  kelemahan- kelemahan  yang  ada  untuk  mencapai  tujuan-tujuannya  dalam  hubungannya  dengan kawasan Indo-Pasifik.

## Simpulan
Secara keseluruhan, kawasan Indo-Pasifik merupakan lingkungan geopolitik yang sangat penting  bagi  Australia.  Negara  ini  memiliki  kepentingan  strategis,  ekonomi,  dan keamanan  yang  kuat  di  kawasan  ini.    Untuk  itu,  Australia  berusaha  untuk mempertahankan stabilitas, perdagangan, dan kerja sama regional di Indo-Pasifik demi kepentingan  nasionalnya.  Meskipun  memiliki  kelemahan,  Australia  masih  memiliki potensi untuk memperkuat soft power dan soft diplomacy -nya di kawasan Indo-Pasifik dengan  berfokus  pada  memahami  kebutuhan  dan  aspirasi  negara-negara  tetangga, berinvestasi dalam hubungan bilateral dan multilateral, serta mempromosikan nilai-nilai dan budaya yang dapat mendukung kerja sama regional dan perdamaian.
Australia  telah  aktif  menggunakan  berbagai  bentuk  diplomasi  publik,  termasuk diplomasi budaya, pendidikan, dan diplomasi media, sebagai sarana untuk memperluas pengaruh soft  diplomacy -nya,  membangun  hubungan  yang  kuat,  dan  mempromosikan nilai-nilai  dan  kepentingannya  di  kawasan  tersebut.  Dalam  hal  diplomasi  budaya, Australia  berupaya  memperkenalkan  keberagaman  budaya  dan  seni  Australia  kepada masyarakat di kawasan Indo-Pasifik, meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya  Australia,  serta  memperkuat  ikatan  antar  budaya.  Diplomasi  pendidikan, khususnya melalui NCP dan beasiswa Australia Awards , juga menjadi instrumen penting bagi  Australia  dalam  membangun  hubungan  yang  berkelanjutan  di  kawasan  tersebut, dengan  menyediakan  peluang  pendidikan  dan  pertukaran  akademik  yang  memperkuat jaringan  orang-ke-orang  dan  meningkatkan  kapasitas  sumber  daya  manusia  di  negara- negara  mitra.  Sementara  itu,  diplomasi  media  telah  memungkinkan  Australia  untuk
menjangkau masyarakat di kawasan Indo-Pasifik dengan pesan-pesan yang disesuaikan, memperkuat  citra  Australia  sebagai  negara  yang  terbuka,  inklusif,  dan  berperadaban tinggi.
Dengan memperkuat  diplomasi  publik sebagai  bagian dari soft diplomacy -nya di kawasan Indo-Pasifik, Australia memiliki kemampuan untuk memainkan peranan yang lebih aktif dan bersifat positif, khususnya dalam upaya menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan ini. Kondisi ini membantu membangun kekuatan hubungan dan keberlanjutannya dengan negara-negara di sekitar, yang akan menjadi aset berharga bagi kepentingan nasional Australia dalam jangka panjang. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi  oleh Australia  dalam menerapkan soft  diplomacy di kawasan  Indo-Pasifik.  Persaingan  dengan  negara-negara  lain  yang  juga  aktif menggunakan soft  diplomacy ,  persepsi  Hiper-Pasifik,  serta  ketegangan  politik  dan keamanan  yang  memengaruhi  efektivitas  diplomasi,  merupakan  tantangan  utama  yang perlu  diatasi  oleh  Australia.  Selain  itu,  perubahan  dinamika  politik  dan  ekonomi  di kawasan  juga  dapat  memengaruhi  strategi  diplomasi  Australia  di  masa  depan.  Dalam konteks ini, studi lanjutan dapat dikembangkan terkait efektivitas upaya soft diplomacy Australia  dengan  menggunakan  metode  pengukuran  yang  objektif  dan  relevan  untuk menilai  efektivitas soft  diplomacy Australia  tersebut  di  kawasan  Indo-Pasifik.  Studi lanjutan ini dapat mencakup indikator seperti perubahan dalam persepsi publik, hubungan bilateral yang diperkuat, dan dampak positif pada isu-isu regional.

## Daftar Pustaka
Adducul,  L.  A.  M.  (2018).  The  Indo-Pacific  Construct  in  Australia’s  White  Papers: Reflections  for  ASEAN-Australia  Future  Strategic  Partnership. CIRSS Commentaries V , V (6), 5–7. http://www.fsi.gov.ph/wp- content/uploads/2018/03/Vol-V-No-6-0314-The-Indo-Pacific-Construct-in-

## Australia’s-White-Papers-Adducul.pdf
Ang, I., Isar, Y. R., & Mar, P. (2015). Cultural Diplomacy: Beyond the National Interest?
International Journal of Cultural Policy , 21 (4), 365–381. https://doi.org/10.1080/10286632.2015.1042474
Australian  Embassy  Indonesia.  (2019). Indonesia  Retains  Top  Spot  for  Australian Students . Media Release. https://indonesia.embassy.gov.au/jakt/MR19_025.html Australian Governement. (2017a). Opportunity Security Strength. 2017 Foreign Policy White Paper , 1–5; 11–122. https://www.fpwhitepaper.gov.au/ Australian Governement. (2017b). Public Diplomacy Strategy . Departement of Foreign Affairs and Trade. https://www.dfat.gov.au/people-to-people/public- diplomacy/public-diplomacy-strategy
Australian  Government.  (2018).  Australia  Awards  Scholarships  Policy  Handbook.  In
Department of Foreign Affairs and Trade . https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/indonesia-alumni-case-study.pdf Australian Government. (2019). Australia in the Asian Century Towards 2025: Indonesia Country Strategy . Department of Foreign Affairs and Trade. https://parlinfo.aph.gov.au/parlInfo/search/display/display.w3p;query=Id:%22publ ications/tabledpapers/69888%22
Australian  Government.  (2023). Australian  Cultural  Diplomacy  Grants  Program (ACDGP) . Department of Foreign
Affairs and Trade.
https://www.dfat.gov.au/people-to-people/public-diplomacy/acdgp/australian- cultural-diplomacy-grants-program
Bateman, S. (2017). Australia ’ s Foreign Policy White Paper : Dealing with Uncertainty.
RSIS Working Paper , 225 . Byrne,  C.  (2009). Public  Diplomacy  in  an  Australian  Context :  a  Policy-based Framework  to  Enhance  Understanding  and  Practice:  Vol.  Ph.D.Facul .  Bond University. http://epublications.bond.edu.au/theses/48/
Byrne,  C.  (2016).  Australia’s  New  Colombo  Plan:  Enhancing  Regional  Soft  Power Through  Student  Mobility. International  Journal:  Canada’s  Journal  of  Global Policy Analysis , 71 (1), 107–128. https://doi.org/10.1177/0020702015617786 Byrne, C., Conley Tyler, M., & Harris Rimmer, S. (2016). Australian Diplomacy Today. Australian Journal of International Affairs , 70 (6), 581–589.
https://doi.org/10.1080/10357718.2016.1220498
Crouch, M. (2021). Closure of Indonesian Language Programs in Australian Universities will Weaken  Ties  between  the  Two  Countries .  The  Conversation. https://theconversation.com/closure-of-indonesian-language-programs-in- australian-universities-will-weaken-ties-between-the-two-countries-158894
Cull,  N.  J.  (2008).  Public  Diplomacy:  Taxonomies  and  Histories. The  ANNALS  of  the American  Academy  of  Political  and  Social  Science , 616 (1),  31–54. https://doi.org/10.1177/0002716207311952
Curry,  H.  (2021a). Creativity  and  Crisis:  Teaching  Indonesian  in  Australian  Schools . University  of  Melbourne. https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/creativity-and- crisis-teaching-indonesian-in-australian-schools.amp
Curry,  H.  (2021b). Indonesian  Matters  in  Our  Schools .  University  of  Melbourne. https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/indonesian-matters-in-our-schools.amp
Evelynd. (2021). Australian Cultural Diplomacy Grants Program. Ozip . https://ozip.com.au/index.php/australian-cultural-diplomacy-grants-program/
Fullilove, M.  (2022). America and  Australia Are Back on the Same Page:  How Biden Revived the Alliance. Foreign Affairs . https://www.foreignaffairs.com/articles/australia/2022-02-11/america-and- australia-are-back-same-page
Gabriela  Soehandoko,  J.  (2023). Dubes  Australia  untuk  Indonesia  Penny  Williams: Komitmen Jadi Mitra Strategis Kawasan . Bisnis.Com.
https://ekonomi.bisnis.com/read/20230810/620/1683528/dubes-australia-untuk- indonesia-penny-williams-komitmen-jadi-mitra-strategis-kawasan
Karim,  M.  A.  (2022).  The  QUAD  Formation:  Is  It  a  High-politics  Approach? Ramificationfor South Asia and Bangladesh. Korean Journal of Defense Analysis , 34 (1), 125–139. https://doi.org/10.22883/kjda.2022.34.1.007
Kremmer,  C.  (2014). Australian  Public  Diplomacy  the  Real  Loser  in  ABC  Cuts .  The
Interpreter. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/australian-public- diplomacy-real-loser-abc-cuts
Leonard, M., Stead, C., & Smewing, C. (2002). Public Diplomacy . Foreign Policy Centre. Lowy  Institute  for  International  Policy.  (2017). International  Broadcasting  and  its Contribution to Public Diplomacy, Working Paper . https://archive.lowyinstitute.org/sites/default/files/pubfiles/O%27Keeffe_and_Oli ver_International_broadcasting_WP_full_1.pdf McDougall, D. (2018). Australia’s 2017 Foreign Policy White Paper: Deconstruction and Critique. The Round Table , 107 (3), 279–290. https://doi.org/10.1080/00358533.2018.1476094 Medcalf,  R.  (2019).  An  Australian  Vision  of  The  Indo-Pacific  and  What  It  Means  for Southeast Asia. Southeast Asian Affairs , 53–60.
https://www.jstor.org/stable/26939686
Melissen,  Jan.  (2005).  "The  New  Environment",  Jan  Melissen  (ed.), The  New  Public Diplomacy: Soft Power in International Relations . New York: Palgrave MacMillan. Nye Jr., J.  (2011). The Future of Power . Public Affairs.
Nye,  Jr.,  J.  (2022).  Realism  About  Foreign-Policy  Realism. Project  Syndicate . https://www.project-syndicate.org/commentary/ukraine-and-limits-of-foreign- policy-realism-by-joseph-s-nye-2022-02
Nye,  J.  S.  (2008).  Public  Diplomacy  and  Soft  Power. The  ANNALS  of  the  American Academy of Political and Social Science , 616 (1), 94–109.
https://doi.org/10.1177/0002716207311699 O’Keeffe,  A.,  &  Greene,  C.  (2019). International  Public  Broadcasting:  A  Missed Opportunity for Projecting Australia’s Soft Power . December . https://apo.org.au/node/271531
Parliament  of  Australia.  (2019a). Chapter  4  -  Public  Diplomacy  in  Australia . https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Foreign_Aff airs_Defence_and_Trade/Completed_inquiries/2004- 07/public_diplomacy/report/c04#c04f4
Parliament  of  Australia.  (2019b). Chapter  5  -  The  Challenges  Facing  Australia  as  a Medium-Sized Country Pursuing Effective Public Diplomacy .
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Senate/Foreign_Aff airs_Defence_and_Trade/Completed_inquiries/2004- 07/public_diplomacy/report/c05
Rosser,  A.  (2021a). A  Good  Idea  Gone  Nowhere?  Diaspora  policy  in  Australia .  The Interpreter. https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/good-idea-gone- nowhere-diaspora-policy-australia
Rosser,  A.  (2021b).  Failing  to  Engage:  The  Politics  of  Diaspora  Policy  in  Australia.
Melbourne Asia Review , 8 . https://doi.org/10.37839/MAR2652-550X8.8 Sharma,  D.  (2019). Taking  Australian  Diplomacy  Digital .  Australian  Strategic  Policy Institute. https://www.aspistrategist.org.au/taking-australian-diplomacy-digital/ Ton,  W.  (2023). Funding  Plea  to  Stop  ABC  Losing  its  Voice  in  Pacific .  National Indigenous  Times. https://nit.com.au/22-06-2023/6477/funding-plea-to-stop-abc- losing-its-voice-in-pacific-aap23
Widmaier,  W.  W.  (2019).  Australian  Foreign  Policy  in  Political  Time:  Middle  Power Creativity, Misplaced Friendships, and Crises of Leadership. Australian Journal of International Affairs , 73 (2), 143–159.
https://doi.org/10.1080/10357718.2019.1570486
Wise,  J.  (2022). It’s  time  to  Restore  Funding  to  Australia’s  Diplomacy .  Australian Strategic  Policy  Institute. https://www.aspistrategist.org.au/its-time-to-restore- funding-to-australias-diplomacy/