## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v6i1.909

## Alternatif Penyelesaian Sengketa Lelang Lebak, Lebung dan Sungai di Kabupaten Ogan Ilir

## Indrajaya
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Correspondence email: indrajaya.palembang@gmail.com
Abstrak . Sejak lama masyarakat di beberapa kecamatan Kabupaten Ogan Ilir yang tinggal di tepian sungai memanfaatkan areal banjir  atau  genangan  air  disekitar  sungai  akibat  luapan  sungai  menjadi  salah  satu  sumber  PAD  di  bidang  perikanan. Pemanfaatannya  dilakukan  dengan  cara  melakukan  lelang  pada  lebak,  lebung  dan  sungai  yang  diatur  dalam  Peraturan  Bupati tentang pengelolaan sumberdaya perikanan. Selain menjadi dasar hukum, Perda ini juga bertujuan melindungi lingkungan di area lebak, lebung dan sungai dari kerusakan akibat penangkapan ikan yang dilakukan oleh Pengelola (pemenang lelang). Pengelolah yang  tidak  melaksanakan  pengelolaan  lebak,  lebung  dan  sungai  sesuai  aturan  dapat  dikenakan  sanksi  Pidana  maupun  denda. Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimanakah  penyelesaian  sengketa  lelang  lebak  lebung  di  antara  para  pihak  dalam prakteknya.  Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimanakah  bentuk  penyelesaian  sengketa  lelang  lebak  lebung  yang dilakukan para pihak dalam prakteknya. Jenis penelitian ini  adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang  -  undangan. Dari  hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa penyelesaian sengketa antara panitia pengelolaan dengan pengelolah  lebak  lebung  dan  sungai  dalam  prakteknya  lebih  banyak  diselesaikan  dengan  musyawarah  yang  dimediatori  oleh Kades atau Lurah setempat, namun jika tidak menemukan kata sepakat maka penyelesaiannya melalui Pengadilan.
Kata Kunci : Alternatif Penyelesaian Sengketa lelang Lebak, Lebung dan Sungai, Kabupaten Ogan Ilir
Abstract.  For  a  long  time,  people  in  several  sub-districts  of  Ogan  Ilir  Regency  who  live  on  the  banks  of  the  river  have  used flooded  areas  or  puddles  of  water  around  the  river  due  to  river  overflow  to  become  one  of  the  sources  of  PAD  in  the  field  of fisheries.  Utilization  is  carried  out  by  conducting  auctions  in  lebak,  lebung  and  rivers  which  are  regulated  in  the  Regent's Regulation  on  the  management  of  fishery  resources.  In  addition  to  being  the  legal  basis,  this  regional  regulation  also  aims  to protect the environment in the Lebak, Lebung and river areas from damage caused by fishing by the Manager (the winner of the auction). Managers  who do not  carry out  the management  of  lebak, lebung and rivers according  to  the rules may be subject  to criminal sanctions or fines. This study aims to find out how the dispute resolution of the lebak lebung auction between the parties in  practice  is  carried  out.  The  problem  in  this  study  is  how  the  forms  of  dispute  resolution  in  the  Lebak  Lebung  auction  are carried  out  by  the  parties  in  practice.  This  type  of  research  is  normative  legal  research  using  a  statutory  approach.  From  the results of the study, it can be concluded that the settlement of disputes between the management committee and the management of lebak lebung and rivers is in practice mostly resolved by deliberation mediated by the village head or local village head, but if no agreement is found then the settlement is through the courts.

## Keywords : Alternative Dispute Resolution for Lebak, Lebung and River auctions, Ogan Ilir Regency

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  yang  dikaruniai  oleh  Tuhan  YME  dengan  kekayaan  alam  yang  berlimpah,  baik  hasil bumi berupa tambang, hutan, maupun kekayaan yang ada di perairan. Lingkungan hidup itu wajib dikembangkan dan dilestarikan agar dapat menjadi  sumber dan  penunjang  kehidupan untuk  kelangsungsungan dan peningkatan  kualitas hidup  itu  sendiri 1 .  Kekayaan  alam  yang  ada  jika  tidak  dijaga  dan  dikelolah  dengan  baik  maka  akan  kurang memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat.
Untuk itu dalam Pembukaan maupun batang tubuh Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Pasal  33  (3)  UUD  1945  secara  tegas  menyatakan  bahwa  bumi  dan  kekayaan  yang  ada  di  dikuasai  oleh  negara bertujuan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  masyarakat.  Ini  berarti  bahwa  negara  dalam  hal  ini pemerintah  diberi  mandat  untuk  menjaga,  mengatur  serta  memelihara  kekayaan  alam  yang  ada  guna  menjamin ketersediaan sumber daya alam itu secara berkelanjutan untuk generasi yang akan datang, hal sebagaimana penjabaran dari  asas  Tanggung  Jawab  Negara 2 mengenai  masalah  pengelolaan  dan  perlindungan  sebagaimana  diatur  dalam peraturan yang ada.
Sumber  daya  hasil  perairan  sangat  memberikan  kontribusi  yang  juga  besar  dalam  pembangunan,  baik  itu sumber daya alam yang terdapat  di lautan, danau maupun sungai.
Bagi masyarakat Indonesia khususnya yang bermukim di areal pinggir sungai, keberadaan sungai sejak dahulu sangat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan karena keberadaannya selain dipergunakan sebagai sarana lalu
1 Khalisa Khayatuddin, Serlika Aprita, Hukum Lingkungan, (Jakarta : Prenada Media Group, 2021), hlm. 1
2 A.M. Yunus Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan, (Jakarta : Prenada Media Group, Cetakan ke 2, 2018), 174-175
lintas  dalam  hubungan  transportasi  dan  perdagangan  juga  berfungsi  sebagai  salah  tempat  mata  pencaharian masyarakat sekitarnya.
Selain dapat memberikan manfaat ekonomis ternyata keberadaan sungai dapat juga menimbulkan menimbulkan kerugian  pada  masyarakat  khususnya  yang  bermukim  di  sekitar  areal  sungai  tersebut  jika  air  sungai  meluap  akibat tingginya  curah  hujan  sehingga  dapat  menyebabkan  terjadinya  banjir 3 .  Misalnya  banjir  yang  terjadi  di  awal  bulan Februari  2022  ini  yaitu  terjadinya  banjir  pada  tanggal  12  Februari  2022  di  Brebes  Jawa  Tengah  akibat  meluapnya sungai Pemali dan 14 Februari 2022 terjadi banjir di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.
Lain  halnya  dengan  masyarakat  yang  tinggal  di  beberapa  kabupaten  di  Provinsi  Sumatera  Selatan,  Misalnya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Ogan Ilir (OI), di beberapa daerah Kecamatannya yang berada di areal tepian sungai, menganggap bahwa genangan air akibat banjir yang terjadi merupakan peluang ekonomis yang sudah sejak lama dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
Salah  satunya  adalah  Kabupaten  Ogan  Ilir  (OI),  Kabupaten  ini  adalah  Kabupaten  hasil  pemekaran  dari kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  yang  disahkan  pembentukannya  dengan  UU  Nomor  37  Tahun  2003  Tentang Pembentukan  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Timur,  Kabupaten  Ogan  Komering  Ulu  Selatan  dan  Kabupaten  Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 18 Desember 2003.
Bagi  masyarakat  OI  yang  tinggal  di  tepian  sungai  menganggap  genangan  air  akibat  luapan  air  sungai memberikan  keuntungan.  Masyarakat  disana  sudah  turun  menurun  memanfaatkan  areal  banjir  ini  sebagai  tempat mencari  ikan  atau  melebung.  Melebung  merupakan  istilah  bagi  masyarakat  melakukan  tradisi  menangkap  ikan. Sedangkan areal perikanan atau yang lebih terkenal dengan istilah Lebak dan lebung[4] merupakan istilah masyarakat setempat  untuk  menyebutkan  areal  sungai  dataran  rendah  seperti  lebak  (rawa  -  rawa),  lebung  (tanah  rendah  yang tergenang  air)[5]  secara  terus  menerus  akan  tergenang  oleh  air  dimana  tempat  itu  akan  menjadi  tempat  perkembang biakan bibit ikan air tawar secara alamiah.
Keadaan  ini  sudah  berlangsung  sejak  zaman  kesultanan  Palembang  Darussalam  saat  diperintah  oleh  Ratu Susuhunan Sending namun dari sumber yang berbeda menyebutkan bahwa tradisi ini berlangsung pada  abad ke 18 M hal  ini  dari  keterangan  seorang  Residen  Belanda  bernama  Pruya  Van  Der  Roevan.  Pengelolaan  lebak  lebung  dan sungai    waktu  itu  diserahkan  kepada  Desa  melalui  pemerintahan  Marga  yang  kepala  Marganya  disebut  Pesirah (Setingkat Camat).
Dalam  pemanfaatannya  kegiatan  ini  pada  masa  pemerintahan  Marga  hingga  saat  ini  dibagi  dua  yaitu  bagian lebak,  lebung  dan  sungai  yang  boleh  dikelola  oleh  masyarakat  luar  (dilelang)  melalui  izin  pengelolaan  dan  wilayah yang hanya diperuntukan bagi masyarakat setempat.
Pengelolaan lelang lebak dan sungai di Kabupaten ini sekarang telah diatur dalam Peraturan Daerah (perda) No. 17  Tahun  2008,  dimana  aturan  itu  mengatur  tentang  tata  cara  pengelolaan  sumber  daya  Perikanan  (PSDP).  Secara umum  Perda  tersebut  mengatur  tentang  tata  cara,  syarat,  pengelolaan  dan  pelaksana,  pembagian  hasil  lelang, perlindungan  dan  pengawasan,  hak  dan  kewajiban  para  pihak  hingga  ketentuan  pidana  terhadap  pelanggar  dalam Perda tersebut.
Meskipun terhadap sanksi dan jenis pelanggaran yang dilakukan telah diatur dalam Perda ini, baik dalam bentuk sanksi  pidana.  pembayaran  denda  dan  pembatalan  izin  namun  dalam  prakteknya  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi antara  Pengelolah  (pemenang  lelang)  dengan  Pemerintah  selaku  Panitia  pengelolaan  dan  pengawas  lelang  lebih banyak diselesaikan dengan cara  kekeluargaan dengan mengedepankan  musyawarah. Cara penyelesaian  sengketa ini telah dilakukan masyarakat setempat jauh sebelum diberlakukannya Perda PSDP ini.
Dari  uraian  yang  ada  maka  permasalahan  dalam  tulisan  jurnal  ini  ingin  mengetahui  alternatif  penyelesaian sengketa Lelang Lebak Lebung dan Sungai yang dilakukan para pihak dalam prakteknya.

## METODE
Metode  penelitian  hukum  secara  umum  dapat  dibagi  menjadi  3  jenis metode  penelitian  hukum yaitu menggunakan  metode  penelitian  hukum yang  normatif, metode  penelitian  hukum empiris  serta gabungan  yang merupakan  gabungan  dari  metode  normatif  dengan  empiris.  Penulisan  penelitian  jurnal  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundangan  yang  ada.  Bahan  hukum  yang digunakan adalah hukum primer berupa peraturan perundang-undang yang terkait dengan masalah lelang lebak lebuk dan  sungai,  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku,  jurnal,  artikel  makalah  dan  hasil  penelitian  yang  relevan  dengan topik  bahasan.  Bahan  hukum  tersier  dapat  berupa  kamus,  ensiklopedia  dan  lainnya  yang  berfungsi  memberikan penjelasan terhadap kedua bahan hukum yang ada.
3 Detik.com, Banjir Bandang di Brebes, Sungai Pemali , Jawa Tengah, 12 Februari 2022

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kabupaten OI merupakan 12 kabupaten dan 4 kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan. Dengan Ibukotanya Indralaya,  Kabupaten  OI  memiliki  luas  wilayah  hampir  mencapai  2.666,09  km²  yang  terdiri  wilayah  daratan  yang hampir mencapai 65 persen dan 35 persennya terdiri dari wilayah rawa. Dilihat dari letaknya, kabupaten ini sangatlah strategis karena hanya berjarak 35 kilo meter dari ibu kota provinsi sumatera Selatan (Palembang) dan saat ini dapat tempuh dengan menggunakan jalan tol (tol Palembang-Indralaya). Pemerintahan yang dimiliki kabupaten OI terdiri 16 kecamatan dengan 14 kelurahan dan 227 desa.
Dilihat  dari  letak  wilayahnya,  letak  wilayah  Kabupaten  OI  ini  terletak  dibagian  hilir  sungai  Ogan.  Sungai  ini merupakan  salah  satu  dari  sungai  yang  ada  Provinsi  Sumatera  Selatan  yang  lebih  dikenal  dengan  istilah  Sungai batanghari  Sembilan  dimana  sungai  yang  paling  besar  dari  kesemua  sungai  Batanghari  sembilan  itu  adalah  Sungai Musi.
Dibidang  perikanan,  salah  satu  tradisi  yang  sampai  saat  ini  masih  dijalankan  oleh  masyarakat  OI  adalah kegiatan  perlelang  dilebak  lebung  serta  sungai  sungai.  Kebiasaan  lelang  ini  telah  dilaksanakan  sudah  ada  sejak pemerintahan marga berdiri, bahkan sudah ada sejak kesultanan Palembang Darussalam yang saat itu diperintah oleh Ratu Susuhunan Sending sedangkan dari  sumber lainnya dikatakan bahwa kebiasaan lelang lebak lebung dan sungai ini  sudah  berlangsung  sekitar  abad  ke  18.  hal  diketahui  dari  tulisan  Pruya  Van  Der  Roeven  (1873  -  1876)  seorang Residen  Belanda.  Menurutnya  pelaksanan  lelang  ini  merupakan  kebiasaan  masyarakat  Marga  yang  sudah  ada  sejak abad ke 18 yang tujuannya untuk mendapatkan uang guna mengisi kas Pemerintahan Marga yang diperuntukan untuk pembangunan dan membayar gaji para Pamong.
Adapun  tujuan  dilaksanakannya  kegiatan  lelang  ini  yaitu  pertama  usaha  Pemerintahan  marga  untuk mendapatkan  uang dalam mengisi kas Marganya dan kedua  adalah sebagai upaya  untuk  mengatur pembagian dalam penangkapan ikan agar tidak terjadi perebutan dan penangkapan ikan secara liar 4 .
Melebung  adalah  tradisi  yang  sudah  ada  sejak  jaman  pemerintahan  Marga  yang  kepala  atau  pemimpinnya disebut dengan Pesirah, tradisi ini adalah kegiatan menangkap ikan. Ada beberapa macam operasi penangkapan yang dilakukan di lebung diantaranya adalah ngubek lubuk, pada zaman marga ngubek lubuk diawali dengan dilakukannya pencanangan,  yakni  pengumuman  dimulainya  kegiatan  penangkapan  yang  ditandai  dengan  pemukulan canang  (sejenis  gong).
Secara  historis  lebak  lebung  merupakan  aset  Marga/Desa,  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  naskah  "Simboer Tjahaja,"  sebuah  naskah  peraturan  peradatan  di  wilayah  keresidenan  Palembang,  yang  menyebutkan  bahwa  lebak lebung merupakan aset marga/desa,  yang pengolahannya diserahkan sepenuhnya pada desa yang bersangkutan 5 . Namun, dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1979 yang mengatur  tentang Pemerintahan Desa maka pada tanggal  24  Maret  1983  Gubernur  Provinsi  Sumatera  Selatan  mengeluarkan  Surat  Keputusan  No.142/KPTS/III/1983 yang  isinya  antara  lain  tentang  penghapusan  Pemerintahan  marga  dan  pemberhentian  Pesirah  dan  menggantinya dengan  pejabat  kepala  Desa 6 ,  maka  secara  secara  otomatis  seluruh  hak  milik  marga  termasuk  lebak  lebung diserahkan ke Pemerintah Kabupaten dan saat ini diatur melalui  Peraturan Daerah.
Lelang  lebak,  lebung  dan  sungai  merupakan  perjanjian  dalam  pengelolaan  dibidang  perikanan  dibuat  antara Pemerintah dengan masyarakat yang berdomisili di Kabupaten OI. Perjanjian lelang itu diatur dalam Perda Kabupaten Ogan  Ilir  No.  17  Tahun  2008  Tentang  Pengelolaan  Sumber  daya  perikanan  (PSDP).  Selain  menjadi  dasar  hukum dalam pelaksanaan lelang ini. Selain menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan lelang, Perda ini juga mengatur tentang obyek mana saja yang dibolehkan untuk dilakukan pelelangan juga mengatur tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitian  lelang.  Selain  itu  juga  mengatur  pengawasan  dalam  pengelolaan  lelang,  tata  cara  dan  besaran  pembagian hasil lelang serta sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar peraturan ini.
Secara  etimologi  Lelang  berarti  proses  jual  beli  barang  atau  jasa  yang  kemudian  dijual  pada  penawar  dengan harga  tertinggi.  Terdapat  beberapa  macam  variasi  lelang  yang  bergantung  pada  batas  minimum  penawaran,  durasi lelang,  hingga  cara  penentuan  pemenang  dari  lelang  ini. 7 Sedangkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  mendefinisikan lelang sebagaimana diatur dalam Permenkeu Nomor  27 tahun 2016 mengenai teknis dari pelaksanaan lelang. Permen ini  memberikan  pengertian  lelang  yaitu  berarti  penjualan  barang  dilakukan  secara  terbuka  melalui  penawaran  baik secara  tertulis  maupun  lisan.  Kegiatan  diawali  dengan  melakukan  pengumuman  lelang  yang  dilaksanakan  di  lokasi yang sudah ditentukan dengan cara mengacungkan tangan atau menunjukkan nomor peserta lelang. 8
4 Suhana, 2004, Ibid
5 Berlian,  Saudi, P e ngelolaan  Tradisonal  Gender  Telaah  Keislaman  Alas  Naskah  Simbo e r Tjahaja,  Jakarta: Milenium Published, 2000
6 Abdul Hamid Usman, Dasar-Dasar Hukum Agraria, (Palembang: Tunas Gemilang, Cetakan ke 2, Mei 2009), hlm, 91
7 Nm Wahyu Kuncoro. Resiko Jual Beli Property. (Jakarta , Raih Asa Sukses, 2012), hlm. 265
8 Kadek Ayu Ena Widiasih, I Made Sarjana, Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang. Journal Ilmu Hukum. Bali , 2016, hlm.3
Sedangkan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  Perda  PSDP  menegaskan  bahwa  pelaksanaan  lelang  yang  dalam Perda  ini  disebut  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  dilakukan  dengan  dengan  cara  lelang  tertutup.  Peserta  yang dibolehkan  mengikuti  lelang  atau  calon  pengelola  sumber  daya  perikanan  ini  adalah  masyarakat  OI  yang  memang berdomisili di desa tempat objek lelang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan domisili oleh yang dikeluarkan oleh Kades atau Lurah setempat.
Lebih lanjut Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 menjelaskan bahwa panitia pengelolaan sumber daya perikanan Kabupaten OI  terdiri  dari  pertama  tim  pengawas  yang  terdiri  dari  penanggung  jawab,  ketua  dan  anggota.  Penanggungjawab dijabat langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati sedangkan ketua Pengawas dijabat oleh Sekretaris Daerah, Selanjutnya adalah  tim  penentu  harga  yang  diketuai  oleh  Kabid  Perikanan  dengan  beberapa  anggota  dan  struktur  organisasi berikutnya adalah tim pelaksana kecamatan yang diketuai oleh Camat setempat.
Dalam  Perda  itu  diatur  bahwa  pengumuman  pembukaan  lelang  oleh  panitia  pelaksana  kecamatan  ini  dimulai setiap  tanggal  1  dan  berakhir  tanggal  30  September  jam  16.00  wib.  Calon  peserta  lelang  adalah  perorangan  atau kelompok  yang  berdomisili  di  wilayah  objek.  Setiap  peserta  lelang  hanya  dapat  diperkenankan  mengajukan permohonan  paling  banyak  2  objek.  Sedangkan  pelaksanaan  lelang  itu  sendiri  dilaksanakan  14  hari  setelah pengumuman  pendaftaran  ditutup  (Pasal  7  ayat  1  sampai  7  Perdes  PSDP).  Lebih  lanjut  pasal  9  dalam  Perda  ini menerangkan  bahwa  pelaksanaan  lelang  dibuka  oleh  ketua  tim  kecamatan  dalam  hal  ini  Camat  tempat  objek  lelang berada atau jika berhalangan pembukaannya dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk.
Guna  menjaga  kelestarian  dalam  melindungi  biota  yang  ada  baik  di  perairan  umum  maupun  pada  objek pengelolaan  perikanan  maka  adanya  larangan  kepada  siapapun  menggunakan  alat  penangkapan  dari  bahan  beracun yang  dapat  merusak  ekosistem  setempat  misalnya  putas,  herbisida,  tuba  dan  sejenisnya.  Selain  itu  larangan  dalam penggunaan  bahan  peledak  dalam  kegiatan  penangkapan  ikan  (Pasal  14  ayat  1).  Dalam  prakteknya  perjanjian pengelolaan sumber daya perikanan ini dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
Sebagai  bentuk  perjanjian  maka  pelaksanaan  perjanjian  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  yang  dibuat  oleh pejabat  setempat  dengan  pengelola  sumber  daya  perikanan  ini  tidak  bertentangan  dengan  Pasal  1320  dan  1338 KUHPdt  yang  mengatur  tentang  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  dan  hal  yang  dibolehkan  dalam  membuat  perjanjian secara umum.
Secara  umum  Pengertian  perjanjian  diatur  Pasal  1313  KUHPerdata 9 ,  mengartikan  perjanjian  suatu  perbuatan yang  dilakukan  oleh  satu  orang  atau  lebih,  dengan  mengikatkan  dirinya  pada  pihak-pihak  tersebut  sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikatkan dirinya yang disebut dengan adanya perikatan. 10 Sebagaimana  yang  termaksud  dalam  makna  pada  asas  kebebasan  berkontrak  sebagaimana  diatur  dalam KUHPerdata  pada  pasal  1338,  para  pihak  yang  terlibat  dalam  kontrak  bebas  menentukan  bentuk  dan  isi  perjanjian, apapun  isi  dan  bagaimanapun  bentuknya  : “Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  bagi  undang- undang bagi mereka yang membuatnya.” Akan tetapi asas kebebasan berkontrak tetap tidak boleh melanggar syarat- syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdata. 11
Dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  menyatakan  bahwa  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  harus  memenuhi  unsur- unsur : pertama adanya kesepakatan para pihak yang berarti bahwa perjanjian itu merupakan kehendak dari para pihak dan  tanpa  adanya  tindakan  ancaman  yang  dilakukan  salah  satu  pihak. Kedua kecakapan  para  pihak.  Menurut  Pasal 1329  KUHPerdata  pada  dasarnya  semua  orang  cakap  dalam  membuat  perjanjian,  kecuali  ditentukan  tidak  cakap menurut undang-undang, Ketiga adalah perjanjian itu haruslah Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah  pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian  ditentukan  jenisnya.  Menurut  Pasal  1333  KUHPerdata,  objek  perjanjian  tersebut  harus  mencakup  pokok barang  tertentu  yang  sekurang-kurangnya  dapat  ditentukan  jenisnya.  Pasal  1332  KUH  Perdata  menentukan  bahwa objek perjanjian adalah barang-barang  yang  dapat diperdagangkan dan yang keempat adalah suatu sebab yang halal, ini berarti bahwa isi perjanjian yang dibuat para pihak itu bukanlah perjanjian yang dilarang sebagaimana diatur Pasal 1337 KUHPerdata. 12
Dalam  ilmu  hukum  syarat  sah  suatu  perjanjian  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  syarat  sah subjektif yang  terkait dengan subjek pembuat perjanjian dan syarat sah objektif terkait dengan objek yang diperjanjikan. Syarat sah pertama dan  kedua  disebut  dengan  syarat  subjektif  sedangkan  syarat  ketiga  dan  keempat  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  ini disebut dengan syarat objektif. Akibat hukum jika unsur subjektif tidak terpenuhi maka akan berakibat perjanjian yang telah  dibuat  dapat  dibatalkan,  sedang  jika  tidak  terpenuhinya  unsur  objektif  dalam  perjanjian  dapat  mengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum.
9 Soesilo,Pramudji, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Rhedbook Publisher. Buku Ke 3, 2008), hlm. 298
10 Ibid, hlm. 298
11 Suyanto, Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat  Penitipan Ganti Rugi Dalam Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan Umum, (Surabaya, Cv Jagad Publishing, 2020), hlm 165
12 Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata), Jurnal Pelangi Ilmu. Vol 05, 2012, hlm 4
Dilihat  dari  uraian  diatas  maka  perjanjian  pengelolaan  sumber  daya  perikanan  yang  dibuat  para  pihak sebagaimana diatur dalam Perda PSDP sudah sesuai dengan pasal 1320 KUHPdt tentang  syaratnya  suatu perjanjian, karena  perjanjian  yang  dibuat  itu  tidak  ada  unsur  paksaan  salah  satu  pihak,  para  pihak  yang  membuat  perjanjian adalah  orang  atau  perkumpulan  yang  sudah  dianggap  cakap  oleh  hukum  serta  objek  perjanjian  tidak  melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu perjanjian yang dibuat para pihak tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
Dalam  proses  pengelolaan  lebak,  lebung  dan  sungai  yang  dilakukan  oleh  Pengelolah  (pemenang  lelang)  ada kalanya terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati. Misalnya pelanggaran  yang dilakukan oleh pengelolah dalam hal melakukan penangkapan ikan (melebung) dengan menggunakan alat maupun bahan yang telah dilarang  penggunaannya  dalam  Perda,  hal  ini  dapat  menimbulkan  terjadi  pelanggaran  yang  pada  akhirnya  terjadi perselisihan diantara tim pengawas dengan pengelolah.
Terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pengelola  tersebut  Tim  Pengawas  dapat  memberikan  tindakan berupa  teguran  sampai  menerapkan  tindakan  hukum.  Dalam  hal  penyelesaian  sengketa,  terhadap  pemegang  hak pengelola sumberdaya perikanan yang melanggar ketentuan Perda ini dapat diancam dengan sanksi pidana dan denda. Namun  dalam  hal  tata  cara  penyelesaian  sengketa  antara  Tim  Pengawas  dengan  Pengelolah  ini  tidak  diatur  secara tegas dalam Perda ini.
Lain halnya terhadap pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 23 (1) jo pasal 24 ayat (5) mengenai kewajiban panitia dalam hal ini Tim Panitia Kecamatan dalam melakukan penyetoran sesuai harga standar secara keseluruhan ke kas Daerah harus sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan dalam Perda ini. Mengenai sanksi terhadap pelanggaran pasal  ini  secara  tegas  dinyatakan  bahwa  jika  melanggar  ketentuan  pasal  ini  maka  penyelesaiannya  langsung diserahkan kepada Penyidik baik POLRI, Kejaksaan maupun KPK.
Selain  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  Perda  ini  mengenai  tata  cara  penyelesaian  sengketa  antara  panitia pengelolaan  dengan  pengelolaan  sumberdaya  perikanan  serta  berdasarkan  kebiasaan  adat  masyarakat  setempat  yang dalam  setiap  penyelesaian  sengketa  lebih  mengedepankan  musyawarah  dan  kekeluargaan  maka  alternatif penyelesaiannya  sengketa  yang  terjadi  lebih  banyak  dilakukan  melalui  musyawarah  dengan  melibatkan  Kades  atau lurah setempat sebagai mediatornya.

## SIMPULAN
Meskipun pelanggaran mengenai ketentuan sanksi dan Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1), (2). (3),  (4),  (5)  dan  (6)  Perda  Nomor  17  Tahun  2008  ini  mengatur  tentang  saksi  dan  pidana,  namun  dalam  prakteknya penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak (Panitia Pengelolaan dengan Pengelolah atau pemenang lelang) dalam  prakteknya  lebih  banyak  diselesaikan  dengan  cara  musyawarah  dengan  melibatkan  Perangkat  Desa  setempat sebagai mediatornya. Dalam hal tidak ditemukannya kata sepakat di antara para pihak maka penyelesaian sengketanya diselesaikan melalui pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.M. Yunus Wahid, Pengantar Hukum Lingkungan, Jakarta, Prenada Media Group, Cetakan ke 2, 2018 Berlian, Saudi, Pengelolaan Tradisional Gender  Telaah  Keislaman  Alas Naskah Simboer Tjahaja, Jakarta, milenium published, 2000
Hamid Usman, Abdul, Dasar – Dasar Hukum Agraria, Palembang, Tunas Gemilang, Cetakan ke 2, 2009 Khalisa Khayatuddin, Serlika Aprita, Hukum Lingkungan, Jakarta, Prenada Media Group, 2021 Nm Wahyu Kuncoro. Resiko Jual Beli Property. Jakarta , Raih Asa Sukses, 2012 Soesilo,Pramudji, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta, Rhedbook Publisher. Buku Ke 3, 2008 Suyanto, Hapusnya  Hak  Atas  Tanah  Akibat  Penitipan  Ganti  Rugi  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan Umum, Surabaya, CV. Jagad Publishing, 2020
Jurnal : Suhana, Lebak Lebung dan Konsep Pemanfaatan Areal Banjir di Era Otonomi Daerah, Komunitas Peduli Bencana, Suhana@buder email com, 2004
Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, I Made Sarjana, Risalah Lelang Sebagai Akta Otentik Pengganti Akta Jual Beli Dalam Lelang. Journal Ilmu Hukum. Bali , 2016 Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata). Jurnal Pelangi Ilmu. Vol 05, 2012 Yanty, Enik Afri Satria ddk, Scientific Repository , IPB University , 2005
Lainya : Detik.com, Banjir Bandang di Brebes, Sungai Pemali , Jawa Tengah, 12 Februari 2022