Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research) Vol.  6, No. 2, Agustus 2023, pp. 130~139
ISSN: 2614-6096, DOI: 10.52626/jg.v%vi%i.255 ║ 130
Protection of personal data of victims of child sexual abuse in court decision

## Perlindungan data pribadi korban tindak pidana persetubuhan anak pada putusan pengadilan
Mansyur 1 , Yasser Arafat 2* 1,2 Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara 1 advokat.mansyur@gmail.com, 2 cutyasser@gmail.com *Corresponding Author: cutyasser@gmail.com

## ABSTRACT
This  article  was  prepared  with  the  intention  of  outlining  legal  protection  for  victims  who  are  not anonymized in decisions on cases of child sexual intercourse and legal remedies that can be taken. The research  method  used  is  normative  legal  research  with  research  data  in  the  form  of  legal  materials consisting  of  primary  legal  materials  in  the  form  of  laws  and  regulations  and  all  official  documents containing legal provisions relating to research topics and secondary materials consisting of text books written by influential jurists, law journals, legal cases related to the research topic. The law material analysis technique  used  is  logical  deduction.  The  research  approach  used  is  a  statutory,  conceptual  and  case approach. The author concludes that the law provides protection to the aggrieved party due to negligence in obscuring the child's identity in court decisions published on the website of the Supreme Court decision directory in the form of threats of disciplinary sanctions and/or criminal sanctions. Sanctions are a form of preventive legal protection that makes people introspective so that they do not violate the law so that no party is harmed. The aggrieved party can submit an application to the Supreme Court through the District Court in order to obscure the identity of the party in the decision that has already been published. If the request is not followed up, then the aggrieved party can report to the Ombudsman.
Keywords: Child Sexual Affair; Court Decision; Protection of Personal Data; Victim.

## ABSTRAK
Artikel ini disusun dengan maksud menguraikan perlindungan hukum terhadap korban yang tidak dianonimisasi pada putusan perkara tindak pidana persetubuhan anak dan upaya hukum yang dapat ditempuh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan data penelitian berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian dan bahan sekunder yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah logika deduksi.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  berupa  pendekatan  peraturan  perundang- undangan, konseptual  dan  kasus.  Penulis menyimpulkan  hukum  memberikan  perlindungan kepada  pihak  yang  dirugikan  atas  kelalaian  pengaburan  identitas  anak  pada  putusan pengadilan yang dipublikasi di website direktori putusan Mahkamah Agung berupa ancaman sanksi  hukuman  disiplin  dan/atau  sanksi  pidana.  Sanksi  merupakan  bentuk  perlindungan hukum preventif yang membuat orang mawas diri agar tidak melakukan pelanggaran hukum sehingga  tidak  ada  pihak  yang  dirugikan.  Pihak  yang  dirugikan  dapat  mengajukan  upaya permohonan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri agar dapat mengaburkan identitas pihak yang ada pada putusan yang sudah terlanjur dipublikasi. Jika permohonan tidak ditindaklanjuti, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada Ombudsman.
Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi; Korban; Tindak Pidana Persetubuhan Anak; Putusan Pengadilan.

## 1. PENDAHULUAN
Hak untuk memperoleh informasi dijamin oleh Konstitusi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia  (HAM).  Pasal  28F  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  NRI  1945)  mengatur  hal  tersebut.  Untuk  mengatur  lebih  lanjut  ketentuan  tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  (UU  KIP).  (Muhshi,  2018).  Diberlakukannya  Undang-Undang  Keterbukaan  Informasi Publik  (UU  KIP)  memiliki  beberapa  dampak  yang  signifikan  terhadap  transparansi pemerintahan.  UU  KIP  mendorong  transparansi  pemerintahan  dengan  memberikan  akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik. UU KIP memperkuat transparansi informasi di semua lembaga negara sebagai salah satu syarat untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis. Hal ini diharapkan dapat mengubah paradigma pemerintah dalam  pengelolaan  informasi  publik,  yaitu  dari  pemerintahan  yang  tertutup  menjadi pemerintahan yang terbuka. (Febrianingsih, 2012)
Sejak  berlakunya  UU  KIP  putusan  pengadilan  mudah  untuk  didapat.  Tidak  perlu memasukkan  surat  permohonan,  masyarakat  bisa  mendapatkannya  secara  gratis  melalui website direktori putusan Mahkamah Agung.  Hal ini lantaran putusan pengadilan termasuk dalam  informasi  publik  yang  dapat  dipublikasikan.  Merujuk  pada  Pasal  1  angka  2  UU  KIP bahwa “ informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik ”. Dijelaskan lebih  lanjut  pada  Pasal  1  angka  3  UU  KIP  bahwa  yang  termasuk  dalam  badan  publik  salah satunya  yakni  lembaga  yudikatif  yang  terdiri  dari  Mahkamah  Agung  yang  membawahi keempat lembaga peradilan di bawahnya yaitu (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah  Agung  sebagai  badan  publik  membuat  kebijakan  terkait  keterbukaan informasi  publik  dengan  mengeluarkan  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung  Nomor  1- 144/KMA/I/2011  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pelayanan  Informasi  di  Pengadilan  (KMA Nomor  1-144/KMA/1/2011).  SK  KMA  ini  mengawali  perubahan  mendasar  dalam perkembangan birokrasi di kekuasaan yudikatif. Hal yang telah menjadi pengetahuan umum adalah dokumen-dokumen publik berupa putusan pengadilan, risalah sidang, rekaman sidang dan  dokumen-dokumen  lain  yang  seharusnya  bisa  diakses  oleh  para  pengguna  pengadilan tidak dapat diperoleh dengan gratis. (Prasidi, 2010).
KMA Nomor 1-144/KMA/1/2011 dibuat sebagai bentuk implementasi dari UU KIP dan Pasal  52  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  48  Tahu  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh  informasi  yang  berkaitan  dengan  putusan  dan  biaya  perkara  dalam  proses persidangan .” Kendati demikian, sejatinya tidak semua informasi publik harus dipublikasikan. Dalam  konteks  tertentu,  pengecualian  terhadap  keterbukaan  informasi  publik  dapat dilakukan. UU KIP mengatur mengenai informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, antara lain: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan  dengan  hak-hak  pribadi;  d.  informasi  yang  berkaitan  dengan  rahasia  jabatan; dan/atau; e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
Begitu  juga  dengan  KMA  Nomor  1-144/KMA/1/2011  yang  mengatur  sejumlah pengecualian terhadap keterbukaan informasi publik. KMA ini mengatur prosedur pengaburan sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses  publik.  KMA  ini  memerintahkan  untuk  mengaburkan  nomor  perkara  dan  identitas saksi  korban  (anonimisasi)  dalam perkara-perkara  tindak  pidana kesusilaan,  tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi. Akan tetapi, peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung tersebut justru banyak
132 yang tidak diperhatikan bahkan dilanggar sendiri oleh Mahkamah Agung atau pengadilan di bawahnya.
Salah satu contohnya yakni Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar atas nama KH, tempat  lahir  Tarakan,  umur/tanggal  lahir  15  tahun/20  Juni  2003,  jenis  kelamin  laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Tanjung Pasir RT. 20 Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, agama Islam, pekerjaan Serabutan/Buruh Harian Lepas/Nelayan yang terbukti secara sah dan yang meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,  serangkaian  kebohongan,  membujuk  anak  melakukan  persetubuhan  dengannya” dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama anak yang berkonflik dengan  hukum  berada  dalam  tahanan  dan  1  (satu)  bulan  pelatihan  kerja  dengan  perintah supaya  tetap  ditahan.  Putusan  tersebut  merupakan  putusan  Pengadilan  Negeri  Tarakan perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak.
Namun  pada  putusan  tersebut  tidak  dilakukan  anonimisasi  sebelum  dipublikasikan  ke dalam direktori putusan secara elektoronik pada situs direktori putusan Mahkamah Agung. Padahal sebagai korban tindak kejahatan asusila berhak atas kerahasiaan identitas karena hal ini  dijamin  oleh  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  saksi  dan korban.  Korban  juga  sebagai  saksi  dalam  tindak  kejahatan  asusila,  sudah  sepatutnya  pihak pengadilan yang menangani perkara asusila tersebut tidak menyebutkan nama dengan jelas karena telah ada aturan yang mengatur untuk mengaburkan identitas yang sebenarnya.
Diperlukan upaya perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum guna memastikan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan yang tak terganggu bagi anak yang terlibat dalam konflik hukum, diperlukan upaya perlindungan khusus. Perlindungan yang  diberikan  kepada  anak  untuk  memastikan  bahwa  anak-anak  dapat  tumbuh  dan berkembang  secara  normal  dari  segi  fisik,  mental,  dan  sosial.  Perlindungan  anak  harus dilakukan  di  berbagai  aspek  kehidupan  sosial  dan  negara,  karena  hal  ini  merupakan pengejawantahan  keadilan  dalam  masyarakat  (Gultom,  2008).  Berdasarkan  pemaparan  di atas,  peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  lanjut  terkait  perlindungan  hukum  terhadap korban yang tidak dianonimisasi pada putusan perkara tindak pidana persetubuhan anak dan upaya hukum yang dapat ditempuh jika identitas korban anak tidak dianonimisasi.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  atau  doktrinal, karena berawal dan beranjak dari suatu kebijakan atau dapat dikenal sebagai norma yakni norma hukum. (Marzuki, 2011). Dalam penelitian hukum normatif data penelitian yang utama berupa  bahan  hukum  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.    Bahan  hukum primer  yang  digunakan  berupa  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  meliputi  peraturan perundang-undangan  dan  segala  dokumen  resmi  yang  memuat  ketentuan  hukum  yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus  hukum,  yurisprudensi,  dan  hasil-hasil  simposium  mutakhir  yang  berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah logika deduksi, yakni mencari jawaban atas pertanyaan yang telah disajikan kemudian dicari norma hukum yang dapat difungsikan sebagai dasar pembenar atas jawaban yang diperoleh melalui guessing . Silogisme  yang  digunakan  adalah  menentukan  premis  mayor,  kemudian  premis  minor  dan kesimpulan atas perpaduan antara premis mayor dan premis minor. Pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.
133
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan hukum terhadap korban yang tidak dianonimisasi pada putusan perkara tindak pidana persetubuhan anak
Keberadaan  hukum  dalam  arti  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  dan diundangkan oleh negara selain untuk mengatur dan melindungi agar tercipta ketertiban dan keamanan  dalam  masyarakat,  juga  untuk  membatasi  tindakan-tindakan  yang  merugikan masyarakat  serta  sebagai  sarana  penyelesaian  terhadap  persoalan  hukum  yang  terjadi  di masyarakat. (Santoso, 2014). Oleh sebab itu, setiap produk hukum perlu memberikan jaminan perlindungan  hukum  kepada  masyarakat.  Perlindungan  adalah  memberikan  pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Wati, 2017).
Hukum  nasional  memberikan  perlindungan  secara  khusus  terhadap  anak  yang berhadapan dengan hukum (ABH). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  (UU Perlindungan Anak) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Pidana  Anak  (UU  SPPA)  dibuat  dan  diundangkan  dengan  tujuan  untuk  memberikan perlindungan hukum terhadap ABH. Perlindungan yang diberikan terhadap ABH salah satunya adalah perlindungan dari publikasi identitas.
Mahkamah  Agung  kemudian  mengeluarkan  Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor  1- 144/KMA/  SK/I/2011  tentang  Pedoman  Pelayanan  Informasi  di  Pengadilan  di  mana  KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 sebagai pengganti dari KMA 144/KMA/ SK/VIII/2007 Tahun 2007  tentang  Keterbukaan  Informasi  di  Pengadilan.  KMA  Nomor  1-144/KMA/1/2011 mengatur  sejumlah  pengecualian  terhadap  keterbukaan  informasi  publik.  KMA  ini memerintahkan untuk mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban (anonimisasi) dalam  perkara-perkara  tindak  pidana  kesusilaan,  tindak  pidana  yang  berhubungan  dengan kekerasan  dalam  rumah  tangga,  tindak  pidana  yang  menurut  undang-undang  tentang perlindungan  saksi  dan  korban  identitas  saksi  dan  korbannya  harus  dilindungi,  dan  tindak pidana  lain  yang  menurut  hukum  persidangan  dilakukan  secara  tertutup.  Selain  itu,  Untuk perkara tindak pidana anak, pengadilan harus mengaburkan informasi yang memuat identitas korban, terdakwa atau terpidana sebelum memasukkan salinan putusan Pengadilan ke dalam situs  direktori  putusan.  KMA  ini  juga  mengatur  putusan unpublish. Ketua  Pengadilan  dapat menetapkan bahwa putusan atau penetapan Pengadilan dalam perkara-perkara tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan  korbannya  harus  dilindungi,  tindak  pidana  lain  yang  menurut  hukum  persidangan dilakukan secara tertutup, dan perkara tindak pidana anak  dipublikasikan jika diyakini upaya pengaburan  identitas  tidak  akan  mencegah  diketahuinya  identitas  pihak  yang  berperkara, saksi, korban, pihak terkait, terdakwa atau terpidana.
Dalam  hal  pengaburan  identitas,  caranya  yakni  dengan  mengganti  nama  pihak  dengan kedudukan yang  bersangkutan  dalam perkara.  Adapun  untuk  nama  Ahli,  kuasa  hukum  dan lembaga negara tidak perlu dikaburkan. Cara lain adalah memperpendek informasi, seperti dalam  penulisan  alamat.  Menganonimisasi  alamat  adalah  dengan  cara  menuliskan  daerah tingkat dua tempat alamat tersebut seperti menyebut nama kota/kabupaten dan menghapus informasi  detailnya  seperti  nama  jalan,  nomor  rumah,  atau  RT/RW.  Pekerjaan  dan  Jabatan dikaburkan  dengan  cara  menyebutkan  secara  umum  tanpa  menyebutkan  tempat  atau kedudukan pekerjaan tersebut.
Pasal  18  ayat  (1)  UU  KIP  mengatur  bahwa  putusan  lembaga  peradilan  tidak  termasuk dalam  informasi  yang  dikecualikan,  artinya  putusan  pengadilan  dapat  diberikan  kepada pemohon informasi dan dapat diakses oleh publik apabila putusan tersebut sudah di upload ke situs  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dan  informasi  tersebut  telah secara otomatis menjadi konsumsi publik. Namun yang perlu diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu dikaburkan pada putusan pengadilan dengan pertimbangan dampak negatif yang ditimbulkan jika hal itu dibuka ke publik.
134
Contohnya pada putusan tindak pidana kesusilaan.  Selama ini berdasarkan Pasal 153 ayat (3)  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  persidangan  tindak  pidana kesusilaan digelar secara tertutup. Disebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai  kesusilaan  atau  terdakwanya  anak-anak.  Persidangan  digelar  tertutup  karena kemungkinan menyangkut hal-hal yang bersifat privasi, sensitif, dan tidak pantas diketahui oleh publik, khususnya anak-anak.
Jika  proses  persidangannya  saja  tertutup,  maka  pantas  jika  pada  salinan  putusan pengadilan  yang  diunggah  pada  direktori  putusan  juga  perlu  dilakukan  pengaburan.  Jika urutan  kejadian  perkosaan  atau  persetubuhan  yang  terjadi  dijelaskan  secara  detail  pada direktori putusan,  hal tersebut secara tidak langsung  menyajikan uraian yang mengandung unsur  pornografi  kepada  masyarakat  umum,  dimana siapa pun  dapat mengakses  informasi tersebut. Hal yang sama berlaku untuk saksi korban, jika identitas mereka tidak disamarkan, hal ini dapat memiliki dampak psikologis. Pengaburan tersebut bertujuan untuk melindungi identitas anak yang terlibat dalam proses hukum dan melindungi mereka dari pengungkapan identitas. Hal ini dilakukan dengan tujuan utama untuk memastikan kepentingan terbaik anak, yang  meliputi  melindungi  anak dari  diskriminasi  serta  menjaga  kesehatan  fisik dan mental anak  tersebut.  (Sahputra,  2019).  Prinsip  dari  upaya  perlindungan  anak  didasar  pada kepentingan terbaik bagi anak ( the best interest of the child ), dimana prinsip tersebut mengatur semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh seluruh pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, sehingga kepentingan anak wajib menjadi sebuah pertimbangan yang utama (Teguh, 2018).
Berdasarkan  UU  Perlindungan  Anak  Pasal  64  huruf  (i),  seorang  anak  harus  dilindungi identitasnya karena untuk menjaga tumbuh kembang anak. Sehingga publikasi identitas ABH akan  berpengaruh  dengan  kehidupan  anak  di  masa  yang  akan  datang.  Nantinya  ABH  yang terpublikasi identitasnya akan mendapatkan pelabelan atau pemberian stigma bahkan sampai dikucilkan dan sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya.
Contoh  putusan  perkara  persetubuhan  anak  yang  telah  dilakukan  anonimisasi  yakni Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar. Pihak-pihak yang ada pada putusan tersebut yakni terdakwa anak, anak korban, saksi anak, saksi inisial JM, saksi inisial MR yang merupakan orang tua dari anak korban, saksi inisial IM  dan saksi inisial  RZP selaku anggota Polri yang bertugas di Polda Kaltara, Penasehat hukum, Jafar Nur, S.H yang mendampingi terdakwa anak; Jaksa penuntut umum Komang N. Saputra, S.H,  Panitera pengganti Darmanto, S.H, dan Hakim anak Abdul Rahman Talib, S.H. Pada putusan tersebut identitas yang disamarkan bukan hanya nama pelaku, korban, dan saksi yang dikaburkan melainkan juga alamat, tanggal lahir, bahkan nomor putusan. Kecuali untuk nama penasehat hukum, jaksa penuntut umum, saksi ahli, dan majelis hakim itu tidak disamarkan.
Namun demikian, ternyata masih saja ada putusan pengadilan yang tidak menyamarkan identitas korban anak sebelum dipublikasikan ke dalam direktor putusan pada situs direktori putusan  Mahkamah  Agung.  Contohnya  Putusan  Nomor  2/Pid.Sus-Anak/2019/PN  Tar  yang masih  mencantumkan  identitas  ABH.  Berdasarkan  isi  salinan  putusan  elektronik  nomor 2/Pid.SusAnak/2019/PN  Tar  yang  diperoleh  dari  direktori  putusan,  memuat  secara  jelas identitas  seluruh  pihak  dalam  perkara  tindak  pidana  persetubuhan  dengan  anak.  Adapun identitas terdakwa anak adalah sebagai berikut:
Nama lengkap : KH Tempat lahir : Tarakan Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/20 Juni 2003 Jenis kelamin : Laki-Laki Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Tanjung Pasir RT. 20 Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan89 Agama : Islam
135
Pekerjaan : Serabutan/Buruh Harian Lepas/Nelayan Selain itu, dalam salinan putusan elektronik Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2019/PN Tar, juga memuat identitas para pihak lainnya antara lain:
1) Korban anak inisial NHA;
2) Saksi anak inisal I;
3) Saksi inisial SA selaku orang tua NHA;
4) Nazamuddin, S.H selaku Penasehat Hukum;
5) Herbert Godliaf Uktolseja, S.H selaku Hakim Ketua;
6) Christo E.N Sitorus S.H.,M.Hum dan melcky Johny Otoh, S.H selaku hakim anggota;
7) Ayu Fadhilla Hasma, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum;
8) Martince, Bsc selaku Panitera Pengganti.
Adanya  kesalahan  pada  Putusan  Nomor  2/Pid.Sus-Anak/2019/PN  Tar  karena  tidak dilakukan  pengaburan  identitas  anak  tidak  lantas  membatalkan  putusan  tersebut.  Artinya putusan tersebut tetap berkekuatan hukum tetap. Menurut Yahya Harahap, putusan yang batal demi hukum artinya putusan yang dijatuhkan d ianggap “tidak pernah ada” atau never existed sejak semula, putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali  tidak  memiliki  daya  eksekusi  atau  tidak  dapat  dilaksanakan.  (Harahap,  2015). Berdasarkan  Pasal  197  ayat  (1)  dan  (2)  KUHAP  jo.  Putusan  MK  No.  103/PUU-XIV/2016 penyebab putusan batal demi hukum karena putusan tidak memuat:
1) kepala  putusan  yang  dituliskan  berbunyi:  "Demi  Keadilan  Berdasarkan  Ketuhanan Yang Maha Esa";
2) nama  lengkap,  tempat  lahir,  umur  atau  tanggal,  jenis  kelamin,  kebangsaan,  tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
3) dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
4) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat- pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
5) tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
6) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
7) pernyataan  kesalahan  terdakwa,  pernyataan  telah  terpenuhi  semua  unsur  dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
8) keterangan  bahwa  seluruh  surat  ternyata  palsu  atau  keterangan  di  mana  letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
Selanjutnya,  untuk  menyatakan putusan  pidana  batal demi  hukum  secara  formal,  maka harus ada pernyataan putusan batal demi hukum dari instansi pengadilan yang lebih tinggi. (Harahap, 2015). Berdasarkan uraian di atas, maka Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar tidak dapat batal demi hukum dengan alasan tidak dianonimisasi. Namun demikian, untuk salinan  putusan  elektronik  Putusan  Nomor  2/Pid.Sus-Anak/2019/PN  yang  dipublikasikan melalui  direktori  putusan  MA  RI,  telah  melanggar  ketentuan  SK  KMA  No.  1- 144/KMA/SK/I/2011.
Adanya  kemungkinan  kelalaian  dalam  mengaburkan  identitas  ABH  pada  putusan elektronik yang dipublikasikan pada website direktori putusan maka perlu diatur mengenai perlindungan  hukum  terhadap  korban  dari  kelalaian  tersebut.  Perlindungan  korban  pada hakikatnya  merupakan  perlindungan  hak  asasi  manusia.  Sebagaimana  dikemukakan  oleh C.Maya Indah, bahwa the  rights of the victim are a component part of the concept of human rights . (Sari, 2014). Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:
136
1) Perlindungan korban berarti melindungi korban kejahatan atau hak-hak asasi manusia atau  kepentingan  hukum  seseorang  agar  tidak  menjadi  korban.  Dengan  demikian, perlindungan korban tidak diberikan secara langsung.
2) Perlindungan  korban  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan  hukum  atau  bantuan kepada  mereka  yang  telah  menjadi  korban  kejahatan,  termasuk  hak  korban  untuk menerima bantuan dan memperoleh akses keadilan serta perlakuan yang adil. Dalam hal ini, perlindungan korban diberikan secara langsung.
Perlindungan  hukum  dalam  pengertian  yang  pertama  hal  ini  berkaitan  dengan  sanksi. Sanksi  dihadirkan  untuk  memberikan  untuk  memberikan  efek  takut  sehingga  mendorong masyarakat  untuk  mematuhi  hukum,  karena  mereka  menyadari  bahwa  melanggar  aturan dapat berakibat pada sanksi yang merugikan diri sendiri. Tujuan akhir dari keberadaan sanksi yakni dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar terhindar dari kerugian  yang  mungkin  saja  bisa  dialami  ketika  ada  anggota  masyarakat  yang  melanggar hukum.
SK KMA memberikan perlindungan hukum dalam konteks pemberian sanksi ketika ada putusan perkara tindak pidana persetubuhan anak yang tidak dianonimisasi. SK KMA tersebut mengatur  lebih  lanjut  mengenai  sanksi  yang  dapat  diberikan  terhadap  kelalaian  dalam mengaburkan informasi, khususnya pada identitas ABH dalam salinan putusan elektornik yang dipublikasikan dalam website direktori putusan.  Petugas Informasi,  PPID atau  Atasan PPID yang  melanggar  serta  menghalangi  pelaksanaan  Pedoman  ini  dapat  dikenakan  hukuman disiplin  dan/atau  sanksi  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  53 Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  dan Undang-Undang  No.  14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

## 2. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh
Sebagaimana  dipaparkan  sebelumnya  bahwa  KMA  Nomor  1-144/KMA/SK/I/2011 memberikan  perlindungan  hukum  berupa  sanksi,  maka  pertanyaan  selanjutnya  yakni  apa upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  pihak  yang  identitasnya  tidak  dikaburkan  pada putusan  Pengadilan?  Hal  ini  merupakan  problematika  bagi  pihak-pihak  yang  identitas pribadinya sudah terlanjut dipublikasi di situs direktori putusan Mahkamah Agung, mengingat tidak  ada  mekanisme  upaya  keberatan  yang  dapat  diajukan.  Berdasarkan  KMA,  upaya keberatan dapat diajukan oleh pemohon dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
1) Adanya penolakan atas permohonan informasi;
2) Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
3) Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
4) Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
5) Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
6) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
7) Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini
Kendati  demikian,  jika  dalam  putusan  pengadilan  terungkap  identitas  pihak  yang seharusnya dikaburkan, secara administratif pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya permohonan revisi. Pihak yang dirugikan dapat  membuat permohonan agar identitas pihak yang ada pada salinan putusan yang diunggah dalam direktori putusan itu dikaburkan. Pihak yang dirugikan dapat bersurat ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri menindaklanjuti dengan bersurat ke Mahkamah Agung untuk dilakukan perbaikan di dalam direktori putusan.
Adanya  putusan  pengadilan  perkara  kesusilaan  dan  ABH  yang  masih  belum  dilakukan anonimisasi  menunjukkan  bahwa  ketentuan  yang  ada  pada  KMA  Nomor  1- 144/KMA/SK/I/2011 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perlu adanya pengawasan di setiap badan Peradilan agar selalu melaksanakan ketentuan tersebut sehingga para pihak yang harus dilindungi kerahasiaan identitas pribadinya mendapatkan haknya.
Kelalaian  dalam  pengaburan  identitas  ini  sebenarnya  masuk  dalam  kategori mala administrasi.  Malaadministrasi  berasal  dari  dua  kata,  yakni  ‘mala’  dan ‘administrasi’. ‘Mala’ adalah kata adjektif yang dalam Hukum Perancis diartikan sebagai buruk atau salah. Adapun  kata ‘administrasi’  berarti  pelaksanaan  kewajiban  pemerintahan. Dari  sini  dapat disimpulkan bahwa malaadministrasi adalah pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam hal ini adalah pelayanan publik yang buruk atau salah.
Pengertian malaadministrasi tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Malaadministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi  tujuan  wewenang  tersebut,  termasuk  kelalaian  atau  pengabaian  kewajiban hukum dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  Penyelenggara  Negara  dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.
Kekuasaan  kehakiman  dalam  sistem  ketatanegaraan  menurut  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  1945)  adalah  salah  satu  badan penyelenggara  negara,  yang  dipegang  oleh  Mahkamah  Agung  dan  lain-lain  badan penyelenggara negara kekuasaan kehakiman. (Fajar, 2019) Artinya kelalaian yang dilakukan oleh  pihak  yang  mempublikasikan  putusan  Pengadilan  dapat  dimaknai  sebagai  tindakan penyelenggara negara.
Jika kembali merujuk pada arti malaadminsitrasi secara bahasa, maka malaadministrasi dapat dimaknai sebagai perilaku atau perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 34 Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik  yang  menetapkan  bahwa pelaksanaan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:
1) Adil dan tidak diskriminatif;
2) Cermat
3) Santun dan ramah;
4) Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
5) Professional
6) Tidak mempersulit;
7) Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
8) Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
9) Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10) Terbuka  dan  mengambil  langkah  yang  tepat  untuk  menghindari  benturan kepentingan;
11) Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
12) Tidak  memberikan  informasi  yang  salah  atau  menyesatkan  dalam  menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
13) Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
14) Sesuai dengan kepantasan;
15) Tidak menyimpang dari prosedur.
138
Pihak  yang  lalai  akan  kewajibannya  untuk  mengaburkan  identitas  pihak  pada  putusan Pengadilan dapat dikatakan tidak memenuhi perilaku cermat dan melanggar perilaku tidak membocorkan  informasi  atau  dokumen  yang  wajib  dirahasiakan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Dikatakan  sebagai  malaadminsitrasi  karena  kelalaian  atau pengabaiannya terhadap kewajiban hukum. Pengaburan identitas anak korban tindak pidana kesusilaan pada putusan Pengadilan merupakan kewajiban hukum yang tertuang dalam KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.
Pada konteks ini, sebenarnya ada 1 (satu) upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan  jika  upaya  permohonan  pengaburan  identitas  tidak  ditanggapi  dan  dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yakni dengan melaporkan kepada Ombudsman. Berdasarkan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman bertugas menerima laporan atas dugaan malaadministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
4. KESIMPULAN
Upaya  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  KMA  1-144/KMA/SK/I/2011  perlu  diapresiasi sebagai  komitmen  atas  perlindungan  identitas  pribadi  anak  yang  berperkara  dalam  tindak pidana kesusilaan. Kendati demikian,  untuk beberapa kasus kewajiban pengburan identitas anak  yang  berperkara  dalam  tindak  pidana  kesusilaan  tidak  dilaksanakan  sebagaimana mestinya.  Atas  kejadian  ini,  KMA  1-144/KMA/SK/I/2011  juga  memberikan  perlindungan hukum  berupa  pemberian  hukuman  disiplin  dan/atau  sanksi  pidana  sebagaimana  diatur dalam Peraturan Pemerintah No.  53 Tahun 2010 tentang  Disiplin Pegawai Negeri  Sipil dan Undang-Undang  No.  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  serta  sanksi  pidana sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Sayangnya KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tidak menyediakan upaya keberatan bagi pihak yang dirugikan atas dipublikasikannya identitas anak korban perkara kesusilaan pada putusan pengadilan. Kendati demikian, secara administratif pihak yang dirugikan dimungkinan untuk mengajukan  permohonan  kepada  Mahkamah  Agung  melalui  Pengadilan  Negeri  agar  dapat mengaburkan  identitas  pihak  yang  ada  pada  putusan yang  sudah  terlanjut  dipublikasi.  Jika permohonan  tersebut  tidak  ditindaklanjuti,  maka  pihak  yang  dirugikan  dapat  melaporkan kepada Ombudsman.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  menyampaikan terima  kasih  kepada  Rektor dan LPPM  Universitas  Borneo Tarakan yang telah mendanai sepenuhnya penelitian ini melalui Hibah Riset Kompetensi Dosen. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Tarakan yang telah memberikan dukungan informasi dan data.

## REFERENSI

## Artikel Jurnal
Dhimas  Arif  Tri  Kurniawan,  Muhammad  Iqbal.,  et.al, The  Basic  for  Judges  consideration  in  Imposing  Criminal Punishment that are Relatively Light for Convicts in Cases of Valuabe Goods Proceding, Journal Geuthee. Volume 6, No. 1, Doi:10.52626/jg.v6i1.228.
Fajar, NMAP. “Mal Administrasi dalam Pelaksanaan Administrasi Negara”. Jurnal Yustitia (2019). Volume 13 Nomor 2 . 69-78. e-ISSN: 2797-4170. Febrianingsih,  N. “Keterbukaan  Informasi  Publik  dalam  Pemerintahan  Terbuka  Menuju  Tata  Pemerintahan  yang Baik ” . Jurnal Rechtsvinding (2012). Volume 1 Nomor 1 Januari-April, 135-156. ISSN: 2580-2364. Muhshi, A. “ Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam rangka Mewujudkan Good Governance ”. Lentera Hukum (2018). Volume 5 Issue 1, 63-76. ISSN: 2355-4673 Prasidi, D. “Akses Publik terhadap Informasi ”. Jurnal Konstitusi (2010), Volume 7, Nomor 3, Juni, 161-184. e-ISSN: 2548-1657.
Sahputra,  D. “Perlindungan  Hak -Hak  Anak  Dalam  Perspektif  Komunikasi  Massa ”. Jurnal  HAM (2019).  Volume  10 Nomor 2, 2579-8553. e-ISSN: 2579-8553.
Wati, R.W. “ Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan H ukum” . Justitia Jurnal Hukum (2017). Volume 1 Nomor 2, 279-294. e-ISSN: 2579-6380
139
Buku Gultom,  M. Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak dalam  Sistem Peradilan  Pidana Anak  di  Indonesia. Bandung:  PT Refika Aditama, 2008. Harahap, Y. Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Marzuki, P. M. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. Santoso, A. Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum . Jakarta: Kencana, 2014. Sari, C. M. Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi . Jakarta: Prenadamedia group, 2014. Teguh, H. P. Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana . Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2018.
Journal Homepage: https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/index