INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14075-14087 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Kliennya Berperkara Dengan Biaya Ringan
Sindi Aulia 1 ✉ , Puspa Ainni Daulay 2 , Bambang Fitrianto 3
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Email: puspaainnidaulay@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Era digital membawa perubahan signifikan dalam dunia hukum, termasuk dengan hadirnya E-Court. Di  satu  sisi,  advokat  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat, termasuk kepada mereka yang tidak mampu secara finansial. Di sisi lain, E-Court menawarkan potensi besar untuk membantu advokat dalam memberikan layanan hukum dengan biaya ringan, sehingga meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Tulisan ini membahas peran penting advokat dan E- Court  dalam  meningkatkan  akses  keadilan  bagi  masyarakat  dengan  biaya  ringan  di  era  digital. Pertama, dibahas tentang pentingnya bantuan hukum dan peran advokat dalam memberikan layanan hukum  dengan  biaya  ringan.  Kedua,  dibahas  tentang  E-Court  dan  potensinya  dalam  membantu advokat untuk memberikan layanan hukum dengan biaya ringan. Ketiga, dibahas tentang tantangan dan  peluang  dalam  pendampingan  hukum  dengan  biaya  ringan  di  era  E-Court.  Kesimpulannya, advokat dan E-Court memainkan peran penting dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat dengan  biaya  ringan  di  era  digital.  Kolaborasi  antara  advokat,  pemerintah,  dan  organisasi  non- pemerintah (NGO) diperlukan untuk memastikan bahwa semua orang, regardless of their financial status, dapat memperoleh akses ke layanan hukum yang berkualitas. E-Court dan peran advokat yang strategis adalah kunci untuk mewujudkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat.
Kata Kunci : Advokat , Biaya Ringan , Pendamping Hukum
Copyright @ Sindi Aulia, Puspa Ainni Daulay, Bambang Fitrianto

## Abstract
The digital era has brought about significant changes in the legal world, including the emergence of E-Court. On the one hand, advocates have a duty to provide legal aid to the public, including those who  are  financially  disadvantaged.  On  the  other  hand,  E-Court  offers  great  potential  to  assist advocates in providing legal services at low cost, thus increasing access to justice for the public. This paper discusses the crucial role of advocates and E-Court in enhancing access to justice for the public at low cost in the digital era. Firstly, it discusses the importance of legal aid and the role of advocates in  providing  legal  services  at  low  cost.  Secondly,  it  discusses  E-Court  and  its  potential  to  assist advocates in providing legal services at low cost. Thirdly, it discusses the challenges and opportunities in low-cost legal representation in the E-Court era. In conclusion, advocates and E-Court play a vital role in enhancing access to justice for the public at low cost in the digital era. Collaboration between advocates,  government,  and  non-governmental  organizations  (NGOs)  is  necessary  to  ensure  that everyone, regardless of their financial status, can access quality legal services. E-Court and the strategic role of advocates are key to achieving access to justice for all.
Keywords: Advocate, Small Fees, Legal Assistant

## PENDAHULUAN
Pasal 1 angka 1 Bab I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menyebutkan: “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum  secara  cuma- cuma  kepada  Penerima  Bantuan  Hukum”. Sedangkan  penerima bantuan hukum di sini adalah orang atau kelompok orang miskin. dan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011  tentang  Bantuan  Hukum.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2003  Pasal  1 angka  9,  Bab  I memberi  pengertian  bahwa  “Bantuan  Hukum adalah  jasa  hukum  yang diberikan oleh Advokat secara cuma- cuma kepada Klien yang tidak mampu”.
Bantuan  hukum  memiliki  kedudukan  yang  cukup  penting  dalam  setiap  sistem peradilan  pidana,  perdata,  dan  tata  usaha  negara  tidak  terkecuali  di  Negara  Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum mempunyai tujuan yang terarah pada bermacam-macam kategori sosial di dalam masyarakat, yaitu: (1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; (2) Mewujudkan hak  konstitusional  segala  warga  negara  sesuai  dengan  prinsip  persamaan  kedudukan  di dalam  hukum;  (3)  Menjamin  kepastian  penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan (4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ Sindi Aulia, Puspa Ainni Daulay, Bambang Fitrianto
Konsep bantuan hukum berkaitan dengan hak-hak seseorang guna menjalankan hak- hak tersebut, oleh karenanya bantuan hukum dijalankan oleh para ahli hukum dan orang- orang yang berpengalaman dalam rangka untuk menjalankan profesinya. Bantuan hukum dijalankan oleh pemberi bantuan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai kemulian, yaitu aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-hak manusia untuk hidup sejahtera dan berkeadilan.
Pemberian  bantuan  hukum  tersebut  dapat  diberikan  kepada  semua  orang  tanpa membedakan  status  sosial  seseorang.  Hal  tersebut  adalah  sebagaimana  yang  ada  pada negara hukum (rechtsstaat) di mana negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Oleh karenanya, setiap individu dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh bantuan hukum.
Advokat  adalah  setiap  orang  yang  berprofesi  memberi  jasa  hukum  dan  bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi, dan sejak dulu keberadaan advokad selalu bersifat ambivalensi. Hal ini menjadi dilema yang selalu membayangi  para  Advokat,  di  satu  sisi  Advokat  dianggap  sebagai  profesi  yang  senang mempermainkan hukum dan membuat perkara, karena memang litigasi adalah bagian dari pekerjaan utamanya, dan disinilah moral seorang Advokat diuji dan dipertaruhkan, Namun disisi  lain,  jika  kita  renungkan  siapa  lagi  yang  bisa  menolong  orang  yang  sedang bertentangan dengan sesama warga lain atau bahkan dengan penguasa atau negara yang seringkali kedudukan sosialnya sangat berbeda.
Dalam  bahasan  Frans  Hendra  Winata,  tugas  Advokat  adalah  mengabdikan  dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah (order) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejavbat bahkan rakyat miskin sekalipun. Salah satu hal lain yang menarik  perhatian  adalah  peran  Advokat  bukan  hanya  sebagai  spesialisasi  dalam penyelesaian  pertentangan  antara  warga,  tapi  juga  sebagai  spesialisasi  dalam  hubungan antara  warga  negara  dan  lembaga-lembaga  pemerintahan,  yaitu  antara  masyarakat  dan negara. Dalam negara modern, tanpa ada orang yang mengisi fungsi itu secara profesional, masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa. Fungsi Advokat bukan hanya berperkara di pengadilan, namun sangat penting, mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi Advokat mengerti
Copyright @ Sindi Aulia, Puspa Ainni Daulay, Bambang Fitrianto
akan bentuk, lembaga dan aturan negara dan bertugas untuk mewakili warga negara kalau bertentangan dengan negara atau warga negara yang lainnya.
Akses  keadilan  merupakan  hak  fundamental  bagi  setiap  orang.  Namun,  dalam kenyataannya, banyak  masyarakat yang kesulitan  mendapatkan akses keadilan, terutama karena  keterbatasan  finansial.  Biaya  perkara  yang  tinggi  dan  proses  hukum  yang  rumit seringkali menjadi hambatan bagi mereka untuk mendapatkan pendampingan hukum yang berkualitas.
Di sinilah peran advokat menjadi sangat penting. Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan  bantuan  hukum  kepada  masyarakat,  termasuk  kepada  mereka  yang  tidak mampu secara finansial. Advokat dapat membantu kliennya dalam berbagai hal, seperti:
a. Memberikan konsultasi hukum
b. Mewakili klien di pengadilan
c. Membantu klien dalam proses negosiasi
d. Melakukan penelitian hukum
e. Menyusun dokumen hukum
Pendampingan  hukum  dengan  biaya  ringan  merupakan  salah  satu  cara  untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Advokat dapat memberikan pendampingan hukum dengan biaya ringan melalui berbagai cara, seperti:

## a. Menawarkan jasa pro bono
Layanan  pro  bono  adalah  bentuk  layanan  hukum  yang  diberikan  secara  gratis  atau tanpa biaya oleh advokat atau firma hukum kepada individu atau kelompok yang tidak mampu membayar untuk mendapatkan bantuan hukum. "Pro bono" berasal dari bahasa Latin "pro bono publico" yang berarti "untuk kebaikan publik." Tujuan dari layanan ini adalah  untuk  memastikan  bahwa  semua  orang,  tanpa  memandang  kemampuan finansial mereka, dapat mengakses keadilan dan perlindungan hukum yang layak. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai layanan pro bono:
a) Tujuan  Sosial:  Layanan  pro  bono  bertujuan  untuk  membantu  individu  atau komunitas yang tidak mampu membayar biaya hukum yang tinggi, seperti orang- orang  berpenghasilan  rendah,  kelompok  minoritas,  dan  mereka  yang  berada dalam situasi rentan.
b) Jenis Layanan: Layanan yang diberikan bisa sangat beragam, mulai dari konsultasi hukum, representasi di pengadilan, penyusunan dan peninjauan dokumen hukum, mediasi, hingga edukasi dan penyuluhan hukum.
c) Bidang Hukum yang Dilayani: Layanan pro bono dapat mencakup berbagai bidang
Copyright @ Sindi Aulia, Puspa Ainni Daulay, Bambang Fitrianto
hukum,  termasuk  hukum  keluarga,  hak-hak  sipil,  hukum  pidana,  hukum perburuhan, perlindungan konsumen, dan lain-lain.
d) Penyelenggara:  Layanan  pro  bono  sering  kali  diselenggarakan  oleh  organisasi bantuan  hukum,  firma  hukum,  asosiasi  advokat,  klinik  hukum  universitas,  dan berbagai organisasi non-pemerintah yang berfokus pada bantuan hukum.
e) Manfaat bagi Advokat: Selain membantu masyarakat yang membutuhkan, layanan pro  bono  juga  memberikan  manfaat  bagi  advokat  dan  firma  hukum,  seperti meningkatkan  reputasi  dan  citra  profesional,  memberikan  pengalaman  praktis yang berharga, dan memenuhi kewajiban etis dan profesional.
f) Prosedur:  Untuk  mendapatkan  layanan  pro  bono,  calon  klien  biasanya  harus melalui  proses  seleksi  yang  melibatkan  penilaian  kemampuan  finansial  dan kebutuhan  hukum  mereka.  Organisasi  atau  firma  hukum  yang  menawarkan layanan pro bono akan menetapkan kriteria tertentu untuk menentukan kelayakan penerima bantuan.
g) Komitmen Profesional: Advokat yang menyediakan layanan pro bono tetap terikat oleh standar profesional dan etika yang sama seperti saat mereka memberikan layanan berbayar. Mereka harus memberikan layanan yang kompeten, menjaga kerahasiaan klien, dan menghindari konflik kepentingan.
Dengan menyediakan layanan pro bono, advokat dan firma hukum dapat berkontribusi pada keadilan sosial dan memastikan bahwa hak-hak hukum semua individu, terutama yang kurang mampu, tetap terlindungi.
b. Memberikan diskon kepada klien yang tidak mampu
c. Bekerja sama dengan organisasi bantuan hukum
d. Menyelenggarakan program edukasi hukum
e. Memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan hukum yang lebih terjangkau
Perkembangan zaman di era digital atau yang sering disebut juga revolusi industri 4.0 membawa pengaruh yang sangat besar kepada kehidupan manusia menekankan pada pola digital dibidang ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup manusia. Menghadapi tantangan tersebut,  dunia  hukum  juga  dituntut  untuk  melakukan  perubahan-perubahan  yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum, salah satu contohnya adalah adanya aplikasi e-court.
Implementasi dari salah satu prinsip atau asas yang dikenal luas di kalangan peradilan perdata yaitu prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (murah). Sederhana secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak kompleks atau tidak terlalu
Copyright @ Sindi Aulia, Puspa Ainni Daulay, Bambang Fitrianto
sulit, asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit.
Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas  dan  penyelesaiannya  dilakukan  dengan  jelas,  terbuka  runtut  dan  pasti,  dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang secara sederhana. Makin sedikit dan sederhana formalitas dalam beracara maka semakin baik. Sebaliknya terlalu banyak formalitas atau peraturan akan sulit dipahami dan akan  menimbulkan  beraneka  ragam  penafsiran  sehingga  kurang  menjamin  adanya kepastian hukum. Cepat secara harfiah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama atau diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan segera yang menjadikan  tempo  sebagai  acuannya.  Asas  cepat  dalam  proses  peradilan  disini  artinya penyelesaian  perkara  memakan  waktu  tidak  terlalu  lama,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1992 yang memberikan batasan waktu paling lama 6 bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan  teliti.  Cepat  maksudnya  menunjukkan  jalannya  peradilan  yang  cepat  dan  proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut. Biaya ringan maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Dalam asas ini penekanannya adalah mengenai biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya seperti biaya administrasi, biaya perkara, biaya pemanggilan saksi, biaya materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang, dan pengadilan harus mempertanggungjawabkan  uang  tersebut  kepada  yang  bersangkutan  dengan mencatatkannya  dalam  jurnal  keuangan  perkara  sehingga  yang  bersangkutan  dapat melihatnya  sewaktu-waktu.  Prinsip  hukum  tersebut  merupakan  dambaan  para  pencari keadilan yang bermakna bahwa proses peradilan berlangsung secara jelas, tidak berbelit- belit,  mudah  dipahami  para  pihak  serta  lekas  selesai.  Dalam  praktik  peradilan  (perdata) kondisi  seperti  ini  sulit  dicapai,  karena  seringkali  suatu  perkara  tertunda-tunda  sampai bertahun-tahun dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit serta berjalan lamban, berbelit- belit dan membosankan para pencari keadilan.
Aplikasi e-court merupakan bagian dari upaya modernisasi dari Mahkamah Agung.E- court adalah layanan pendaftaran perkara, pembayaran dan pemanggilan secara online di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yakni peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Dengan hadirnya sistem e-court ini selain  dapat  memudahkan  proses  berperkara,  juga  dapat  menguntungkan  rakyat  yang
Copyright @ Sindi Aulia, Puspa Ainni Daulay, Bambang Fitrianto
selama ini terkendala waktu, jarak, dan biaya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  metode  studi  kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam peran advokat dalam pendampingan hukum kliennya berperkara dengan biaya ringan di era E-Court.
Metode Pengumpulan Data:
Wawancara: Wawancara mendalam akan dilakukan dengan advokat yang memiliki pengalaman  dalam  mendampingi  klien  berperkara  dengan  biaya  ringan  di  era  E-Court. Wawancara akan fokus pada pertanyaan tentang:
a. Motivasi advokat untuk memberikan layanan hukum dengan biaya ringan di era E-Court
b. Strategi yang mereka gunakan untuk menekan biaya, khususnya dengan memanfaatkan E-Court
c. Tantangan  yang  mereka  hadapi  dalam  memberikan  layanan  hukum  dengan  biaya ringan di era E-Court
d. Persepsi  mereka  tentang  peran  E-Court  dalam  mendukung  pendampingan  hukum dengan biaya ringan
Studi  Dokumen:  Dokumen-dokumen  terkait  dengan  pendampingan  hukum  dengan biaya ringan di era E-Court, seperti: Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan E- Court, Kode etik advokat, Laporan penelitian tentang pendampingan hukum dengan biaya ringan Panduan penggunaan , E-Court untuk advokat Putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan pendampingan hukum dengan biaya ringan di era E-Court.
Observasi:  Observasi  akan  dilakukan  di  beberapa  kantor  advokat  yang  menyediakan layanan hukum dengan biaya ringan di era E-Court untuk mengamati bagaimana: Advokat berinteraksi  dengan  klien  mereka  dalam  perkara  dengan  biaya  ringan  Advokat memanfaatkan E-Court untuk menangani perkara dengan biaya ringan E-Court membantu advokat dalam memberikan layanan hukum dengan biaya ringan. Pentingnya E-Court dalam Penelitian Ini: E-Court akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini karena platform ini memiliki peran penting dalam mendukung pendampingan hukum dengan biaya ringan.
Penelitian  ini  akan  mengeksplorasi  bagaimana  E-Court  dapat  membantu  advokat dalam: Mendaftarkan perkara dengan biaya ringan, Melakukan pembayaran biaya perkara dengan biaya ringan, Mengikuti persidangan elektronik, Mengakses putusan  secara online ,Berkomunikasi dengan pengadilan secara online.
Copyright @ Sindi Aulia, Puspa Ainni Daulay, Bambang Fitrianto
Penelitian  ini  juga  akan  meneliti  bagaimana  E-Court  dapat  membantu  klien  dalam: Menghemat biaya perkara, Menghemat waktu dan tenaga , Memperoleh akses yang mudah ke informasi perkara Berkomunikasi dengan advokat secara online. Diharapkan penelitian ini  dapat  memberikan  kontribusi  untuk  pengembangan  kebijakan  dan  praktik pendampingan hukum dengan biaya ringan di era E-Court, sehingga akses keadilan bagi masyarakat,  khususnya  bagi  masyarakat  miskin  dan  kurang  mampu,  dapat  ditingkatkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  teknologi  pada  saat  ini  telah  menjadi  kebutuhan  utama  bagi kehidupan manusia pada umumnya, dan hampir tidak ada aspek dari kehidupan modern yang bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi informasi. Keterbukaan (transparansi) muncul sebagai sebuah paradigma tersendiri, atau dengan kata lain menjadi semangat jaman (geist) yang tak terbendung. Satu hal yang patut, bahwa pelayanan publik yang bertolak dari asas – asas  transparansi,  akuntabilitas,  serta  mengandung  prinsip  kesederhanaan,  kepastian waktu,  akurasi,  keamanan,  kemudahan  akses,  dan  sebagaimana  akan  sangat  sulit diimplementasikan  dalam  tugas  sehari – hari  bila  tanpa  mengadopsi  kemajuan  IT  dan memanfaatkannya  di  dalam  penerapan.  Sejalan  dengan  semangat  Mahkamah  Agung  RI bersama 4 lingkungan peradilan dibawahnya, selalu meningkatkan pelayanan publik yang prima  menggunakan  asas  teknologi  informasi  sebagai  pendukung  adalah  suatu  upaya transparansi agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Agung RI.
e-Court  adalah  sebuah  instrumen  pengadilan  sebagai  bentuk  pelayanan  terhadap masyarakat  dalam  hal  pendaftaran  perkara  secara  online,  pembayaran  secara  online, mengirim  dokumen  persidangan  (replik,  duplik,  kesimpulan,  jawaban)  dan  pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya  menerima  pendaftaran  perkara  secara  online  dimana  masyarakat  akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup aplikasi e-court adalah sebagai berikut :
a. Pendaftaran Perkara Online
Pendaftaran perkara online dalam aplikasi e-court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan dan akan terus berkembang.
Pendaftaran  perkara  gugatan  di  Pengadilan  adalah  jenis  perkara  yang didaftarkan di peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara yang dalam  pendaftarannya  memerlukan  effort  atau  usaha  yang  lebih,  dan  hal  ini  yang menjadi  alasan  untuk  membuat  e-court  salah  satunya  adalah  kemudahan  berusaha.
Copyright @ Sindi Aulia, Puspa Ainni Daulay, Bambang Fitrianto
Keuntungan  pendaftaran  perkara  secara  online  melalui  aplikasi  e-court  yang  bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :
1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
3) Dokumen terarsip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
4) Proses temu kembali data yang lebih cepat.
b. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-SKUM)
Dalam  pendaftaran  perkara  secara  konvensional,  calon  penggugat/pemohon menghadap kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan beserta surat kuasa untuk membayar (SKUM). Calon penggugat/pemohon membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Kemudian, kasir melakukan hal – hal sebagai berikut:
1) Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
2) Menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM tersebut.
3)  Mengembalikan  surat  gugatan/permohonan  dan  SKUM  kepada  calon penggugat/pemohon.
4) Menyerahkan uang panjar tersebut kepada bendaharawan perkara.
Di  era  digital  ini,  E-Court,  atau  Electronic  Court,  yang  diluncurkan  oleh  Mahkamah
Agung Republik Indonesia (MA RI) membawa angin segar bagi dunia peradilan di Indonesia. Platform ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi proses peradilan, tetapi juga membuka peluang baru bagi advokat untuk memberikan layanan hukum dengan biaya ringan, sehingga ultimately meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran advokat dalam pendampingan hukum kliennya  berperkara  dengan  biaya  ringan  di  era  E-Court.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  metode  studi  kasus.  Data  dikumpulkan  melalui  wawancara mendalam  dengan  advokat  yang  memiliki  pengalaman  dalam  pendampingan  hukum dengan  biaya  ringan,  studi  dokumen,  dan  observasi  di  beberapa  kantor  advokat  yang menyediakan layanan hukum dengan biaya ringan.
Copyright @ Sindi Aulia, Puspa Ainni Daulay, Bambang Fitrianto
Hasil Penelitian:
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  advokat  memainkan  peran  penting  dalam mendukung akses keadilan bagi masyarakat melalui pendampingan hukum dengan biaya ringan di era E-Court. Advokat yang tergabung dalam penelitian ini memiliki motivasi yang kuat untuk memberikan layanan hukum dengan biaya ringan, karena mereka  menyadari bahwa banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya advokat yang mahal.
Advokat yang tergabung dalam penelitian ini menggunakan berbagai strategi untuk menekan biaya, seperti:
a. Memanfaatkan teknologi E-Court untuk mendaftarkan perkara, melakukan pembayaran biaya perkara, mengikuti persidangan elektronik, dan mengakses putusan secara online.
b. Bekerja  sama  dengan  organisasi  non-pemerintah  (NGO)  yang  menyediakan  layanan hukum dengan biaya ringan.
c. Memberikan layanan hukum secara pro bono kepada klien yang tidak mampu.
Meskipun demikian, advokat yang tergabung dalam penelitian ini juga menghadapi beberapa tantangan dalam memberikan layanan hukum dengan biaya ringan, seperti:
a. Kurangnya  pemahaman  masyarakat  tentang  hak-hak  mereka  dan  bagaimana  cara mendapatkan akses ke layanan hukum.
b. Keterbatasan  sumber  daya  keuangan  yang  dimiliki  oleh  advokat  untuk  memberikan layanan hukum dengan biaya ringan.
c. Kurangnya infrastruktur TIK yang memadai di beberapa daerah di Indonesia.
Pembahasan:
E-Court memiliki potensi yang besar untuk membantu advokat dalam memberikan layanan hukum dengan biaya ringan. Platform ini dapat membantu advokat untuk:
a. Menghemat  waktu  dan  biaya  dalam  mendaftarkan  perkara,  melakukan  pembayaran biaya perkara, mengikuti persidangan elektronik, dan mengakses putusan.
b. Meningkatkan komunikasi dengan klien dan pengadilan.
c. Memperoleh informasi yang lebih mudah tentang perkara yang ditangani.
Meskipun demikian, perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan E-Court dalam pendampingan hukum dengan biaya ringan, seperti:
a. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan bagaimana cara mendapatkan akses ke layanan hukum.
Copyright @ Sindi Aulia, Puspa Ainni Daulay, Bambang Fitrianto
b. Memberikan  bantuan  dana  kepada  advokat  yang  ingin  memberikan  layanan  hukum dengan biaya ringan.
c. Membangun infrastruktur TIK yang memadai di seluruh Indonesia.
Peran  advokat  dalam  pendampingan  hukum  dengan  biaya  ringan  di  era  E-Court sangatlah penting untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat. Upaya kolaboratif antara  advokat,  pemerintah,  dan  organisasi  non-pemerintah  (NGO)  diperlukan  untuk memastikan bahwa semua orang, regardless of their financial status, dapat memperoleh akses ke layanan hukum yang berkualitas.

## SIMPULAN
Peran Advokat dalam pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan hukum pada setiap proses hukum melainkan lebih dari hal tersebut adalah bagaimana menjadikan masyarakat untuk mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada. Pengakuan Negara harus diwujudkan bagi pertisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Hal yang terakhir ini  dilaksanakan  diantaranya  dengan  memberikan  pendidikan  hukum  (civics  education) kepada masyarakat.
Kemudian jika ditinjau dari perspektif HAM, bantuan hukum merupakan salah satu hak asasi yang wajib diterima olehnya dalam berhukum, agar mendapatkan keadilan. Seperti tertuang  di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  mengatur  mengenai  hak  asasi manusia,  yang  salah  satunya  yaitu  hak  untuk  mendapat  jaminan  dan  keadilan  di  dalam hukum. Jadi, bagi warga negara Indonesia, yang merupakan kalangan tidak mampu tetap berhak mendapatkan bantuan hukum dalam berperkara di persidangan.
Di  era  digital,  E-Court  membuka  peluang  baru  bagi  advokat  untuk  memberikan layanan  hukum  dengan  biaya  ringan,  sehingga  meningkatkan  akses  keadilan  bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Advokat yang tergabung dalam penelitian ini memiliki motivasi kuat untuk memberikan layanan hukum dengan biaya ringan, namun  mereka  dihadapkan  pada  berbagai  tantangan  seperti  kurangnya  pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan infrastruktur TIK yang tidak memadai.
E-Court memiliki potensi besar untuk membantu advokat dalam memberikan layanan hukum  dengan  biaya  ringan.  Platform  ini  dapat  membantu  advokat  untuk  menghemat waktu  dan  biaya,  meningkatkan  komunikasi  dengan  klien  dan  pengadilan,  serta mempermudah akses informasi perkara.
Copyright @ Sindi Aulia, Puspa Ainni Daulay, Bambang Fitrianto
Namun, perlu dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan E-Court dalam pendampingan hukum dengan biaya ringan, seperti:
a. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan bagaimana cara mendapatkan akses ke layanan hukum.
b. Memberikan  bantuan  dana  kepada  advokat  yang  ingin  memberikan  layanan  hukum dengan biaya ringan.
c. Membangun infrastruktur TIK yang memadai di seluruh Indonesia.
E-Court hadir sebagai solusi untuk membantu advokat menghemat waktu, biaya, dan meningkatkan  komunikasi  dengan  klien  dan  pengadilan.  Platform  ini  juga  memudahkan akses informasi perkara.
E-Court  memiliki potensi besar untuk menguntungkan klien dalam hal biaya perkara. Berikut beberapa keuntungan yang ditawarkan E-Court untuk klien:
a. Biaya  pendaftaran  perkara  lebih  murah:  Beberapa  sumber  menyebutkan  bahwa pendaftaran  perkara  online  di  E-Court  umumnya  lebih  murah  dibandingkan  dengan pendaftaran perkara manual di pengadilan.
b. Hemat biaya transportasi dan akomodasi: Klien tidak perlu  lagi  datang ke pengadilan untuk  mendaftarkan  perkara,  menghadiri  persidangan  tertentu  (kecuali  diwajibkan hakim),  atau  mengakses  dokumen  perkara.  Ini  menghemat  biaya  transportasi  dan akomodasi, terutama bagi klien yang berdomisili jauh dari pengadilan.
c. Pembayaran biaya perkara lebih mudah: E-Court menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran biaya perkara secara online, seperti transfer bank, e-wallet, dan kartu kredit. Hal  ini  memudahkan  klien  untuk  membayar  biaya  perkara  tanpa  harus  datang  ke pengadilan.
d. Kemungkinan  cicilan  biaya  perkara:  Beberapa  sumber  menyebutkan  E-Court menawarkan sistem pembayaran biaya perkara secara bertahap, sehingga meringankan beban keuangan klien.
e. Akses  mudah  ke  informasi  perkara:  Klien  dapat  mengakses  informasi  terkait  perkara mereka secara online kapan saja dan di mana saja, seperti jadwal persidangan, salinan putusan, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Ini meningkatkan transparansi proses peradilan dan memberikan ketenangan bagi klien.
Copyright @ Sindi Aulia, Puspa Ainni Daulay, Bambang Fitrianto

## DAFTAR PUSTAKA
Atikah,  Ika.  "Implementasi  E-Court  dan  Dampaknya  Terhadap  Advokat  Dalam  Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia." Open Society Conference. Vol. 107. 2018.
AKBAR, M. PUTRA. "PERANAN ADVOKAT DALAM MELAKUKAN MEDIASAI PENAL SEBAGAI
ALTERNATIF  PENYELESAIAN  PERKARA  PIDANA  (Studi  Penerapan  Mediasi  Penal  di Wilayah Kota Bandar Lampung)." (2018).
Langgeng, Setyo. "Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem    Peradilan  Pidana  Terpadu  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Di Indonesia." Jurnal Daulat Hukum 1.1 (2018).
Langgeng,  S.  (2018).  Peran  Advokat  Sebagai  Penegak  Hukum  Dalam  Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Daulat Hukum, 1(1).
Imani,  Restu  Teguh,  et  al.  "Implementasi  Sistem  E-Court  Dalam  Mewujudkan  Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri." Jurnal Hukum dan Sosial Politik 2.2  (2024): 144  163.
Suparman, Eman. "Verplichte Procureurstelling Untuk Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Bia ya Ringan." Veritas et Justitia 5.1 (2019): 80-104.
Jurnal Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang (2023) https://journal.unnes.ac.id/sju/ulj Jurnal Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2020) https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/index/search/category/319 Mahkamah Agung Republik Indonesia: https://www.mahkamahagung.go.id/ https://ecourt.mahkamahagung.go.id/
E-Court: https://ecourt.mahkamahagung.go.id/Login , https://www.hukumonline.com/ https://jurnal.hukumonline.com/
Pendampingan Hukum dengan Biaya Ringan:
https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_Aid_Institute_%28Jakarta%29 https://journal.uii.ac.id/IUSTUM