## FIKIH HUKUM TATA NEGARA (Analisis Terhadap Mahkamah Syar’iyah di Aceh dalam
Sistem Hukum Tata Negara Republik Indonesia)
Oleh: Miftahul Ulum 1
Email: miftahul_ulum2001@yahoo.com
Abstract: General  Explanation  of  Law  Number  11  Year  2006  concerning Aceh  Government  stated  that  the  trip  constitutional  Republic  of  Indonesia put  Aceh  as  a  unit  of  regional  government  that  are  special  and  specific, relating to the distinctive character of the historical struggle of the people of Aceh  who  have  endurance  and  perseverance.  Aceh's  community  life, articulated  in  a  modern  perspective  of  the  state  and  government  to  be democratic and accountable. Such order of life is the embodiment in the motto Unity in Diversity. Keppres not have the capacity to regulate the power and authority  of  the  judiciary  especially  Shari'a  Courts  in  Nanggroe  Aceh Darussalam.  This  is  because  the  law has  expressly  delegated  to  the  Qanun Aceh  province  to  regulate  the  authority  of  the  Court  Syar'iyah  based benchmark defined solely by the law that is based on the Islamic Shariah. But if we are concerned about the progress of the preparatory steps undertaken in order  to  take  over  its  jurisdiction  by  the  Court  and  the  District  Court Syar'iyah  is  still  far  from  optimal,  so  for  the  time  given  device  either incomplete legislation, secretariat and other Syari'yah Court administration still seems to take longer for the Court Syari'yah Aceh province can take over completely the authority of the District Court.
Keywords: Fikih, Law, System,  and State

## A. Pendahuluan
Penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh  menyatakan  bahwa  perjalanan  ketatanegaraan Republik  Indonesia  menempatkan  Aceh  sebagai  satuan  pemerintahan daerah  yang  bersifat  istimewa  dan  khusus,  terkait  dengan  karakter  khas sejarah  perjuangan  masyarakat  Aceh  yang  memiliki  ketahanan  dan  daya
1 Dosen  STAI  Syaichona  Moh.  Cholil  Bangkalan,  Peserta  Program  Doktor Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya
juang  tinggi.  Kehidupan  masyarakat  Aceh  yang  demikian,  terartikulasi dalam  perspektif  modern  dalam  bernegara  dan  berpemerintahan  yang demokratis  serta  bertanggungjawab.  Tatanan  kehidupan  yang  demikian merupakan perwujudan di dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup  yang  berlandaskan  syari’at  Islam  yang  melahirkan  budaya  Islam yang  kuat,  sehingga  Aceh  menjadi  salah  satu  daerah  modal  bagi perjuangan  dalam  merebut  dan  mempertahankan  kemerdekaan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2 .
Pada tahun 2001 pemerintah pusat kembali mengabulkan keinginan rakyat  Aceh  mendapatkan  otonomi  khusus  melalui  Undang-undang Nomor  18  Tahun  2001  tentang  otonomi  khusus  bagi  Provinsi  Daerah Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Undang- undang  tersebut  diundangkan  dalam  lembaran  negara  pada  tanggal  9 Agustus  2001.  Lahirnya  undang-undang  tersebut  terkait  erat  dengan Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan Keistemewaan Aceh, yaitu dalam upaya membuka jalan bagi pelaksanaan syari’at  Islam  dalam  kehidupan  bermasyarakat  di  bumi  Serambi  Mekah. Salah  satu  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tersebut adalah diberikan peluang dan  hak bagi Provinsi Aceh untuk membentuk Peradilan  Syari’at  Islam,  yang  dilaksanakan  oleh  Mahkamah  Syar’iyah sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional (Pasal 25 ayat (1) Undang- undang Nomor 18 Tahun 2001). Pemerintah  daerah melalui SK Gubernur Aceh  telah  membentuk  beberapa  tim  untuk  segera  menyusun  rancangan Qanun  sebagai  usaha  melaksanakan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2001.
Pembentukan  Mahkamah  Syar’iyah  memunculkan  problematika baru  yaitu  apakah  Mahkamah  Syar’iyah  ini  dibentuk  sebagai  lembaga baru, ataukah cukup dengan mengubah salah satu lembaga peradilan yang
2 Pasal 128 ayat (4) berbunyi: “Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al- syakhsiyah  (hukum  keluarga),  muamalah  (hukum  perdata),  dan  jinayah  (hukum  pidana) sebagaimana dimaksud  pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh”
sudah  ada  di  Aceh  menjadi  Mahkamah  Syar’iyah.  Kemudian  masalah selanjutnya  yaitu  penentuan  lingkungan  peradilannya.  UUD  Negara  RI Tahun  1945  sudah  menetapkan  ada  empat  lingkungan  peradilan,  karena itu peradilan Syari’at Islam (Mahkamah Syar’iyah) yang hanya ada di Aceh tentu  harus  masuk  ke  dalam  salah  satu  lingkungan  peradilan  tersebut. Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman Pasal  27  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  pengadilan  khusus  hanya  dapat dibentuk  dalam  salah  satu  lingkungan  peradilan  yang  berada  di  bawah Mahkamah  Agung.  Selanjutnya  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 tentang  Peradilan Agama  Pasal  3A  menyatakan:  Peradilan  Syari’ah Islam di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  merupakan  pengadilan  khusus dalam  lingkungan  peradilan  agama  sepanjang  kewenangannya menyangkut  kewenangan  peradilan  agama,  dan  merupakan  pengadilan khusus  dalam  lingkungan  peradilan  umum  sepanjang  kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.
Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus  bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Propinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam  kemudian  ditindaklanjuti  oleh  Presiden  dengan mengeluarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2003  Tentang Mahkamah  Syar’iyah  di  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam.  Salah satu isi  Keputusan  Presiden  ini  adalah  mengubah  Pengadilan  Agama  di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam menjadi Mahkamah Syar’iyah (Pasal 1 ayat 1). Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Pasal 1 ayat 3). Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi adalah  kekuasaan  dan  kewenangan  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan Tinggi  Agama,  ditambah  dengan  kekuasaan  dan  kewenangan  lain  yang berkaitan  dengan  kehidupan  masyarakat  dalam  ibadah  dan  syiar  Islam yang  ditetapkan  dalam  Qanun.  Peradilan  Syariat  yang  dilakukan  oleh Mahkamah Syar’iyah sebagai imbas dari otonomi khusus di Aceh ini selain mengambil  alih  kewenangan  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Umum juga  mengadopsi  Qanun  sebagai  hukum  materiil  dan  formilnya sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  28  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh.  Qanun  merupakan
peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan Peraturan Daerah (Perda). Kewenangan Mahkamah Syar’iyah secara terperinci diatur dalam produk  perundang-undangan  setingkat  Peraturan  Daerah,  yang  mana khusus di Provinsi Aceh dipakai istilah Qanun.
Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 25  memang  tidak  secara  tegas  mengatur  mengenai  pengaturan kewenangan  semua  lembaga  peradilan  di  masing-masing  lingkungan peradilan dengan undang-undang. Dalam Pasal 25 ayat (2), (3), (4), dan (5) hanya dikatakan bahwa kewenangan semua lembaga peradilan (peradilan umum,  peradilan  agama,  peradilan  militer,  dan  peradilan  tata  usaha negara) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## B.  Analisis Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh
Fakta sejarah memperlihatkan bahwa penyebaran Islam di nusantara pertama  kali  dimulai  dari  Aceh  yang  ditandai  dengan  berdirinya  sebuah kerajaan Islam pertama yang dikenal dengan Kerajaan Peureulak tepatnya di Aceh Timur. Sejauh data yang ditemukan, tidak ada seorang ahli sejarah pun yang mengingkari keberadaan Kerajaan Peureulak itu. Hanya saja, ada perbedaan  di  antara  pakar  sejarah  nusantara  berkaitan  dengan  waktu, tokoh, dan proses awal penyebaran Islam di kerajaaan tersebut. 3
Merujuk kepada tulisan Al Yasa’ Abubakar, paling kurang ada dua peristiwa yang dapat dijadikan bukti bahwa secara sosiologis Syari’at Islam telah lama dijalankan dalam realitas akar sejarah sosial  masyarakat Aceh. Pertama ,  Raja  Linge  XIV  (Raja  daerah  Linge,  Kabupaten  Aceh  Tengah sekarang)  yang  hidup  semasa  dengan  Sultan  Alauddin  Ri’ayatsyah  al- Qahhar  1537-1571)  yang  oleh  Qadhi  Malikul  Adil  (Hakim  Agung Kesultanan) dijatuhi hukum membayar diyat 100 ekor kerbau (dibayarkan kepada  adik  tirinya  yang  masih  hidup  serta  ibu  tirinya),  karena  terbukti secara sengaja membunuh adik tirinya. Dalam proses peradilan ini terlibat sebagai  salah  seorang  hakimnya,  seorang  ulama  perempuan,  Datu  Beru. Kedua ,  adalah  tentang  Sultan  Iskandar  Muda  (1607-1675  M)  yang
3 Ali Hasjmy (1983), Kebudayaan Aceh dalam Sejarah, Jakarta, Penerbit Benual, hlm.  1-3;  lihat  juga  K.F.H.  Van  Langen,  1997, Susunan  Pemerintahan  Aceh  Semasa Kesultanan , tr. Aboe Bakar, Banda Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi, hlm. 6-7.
menjatuhkan hukuman  rajam kepada Meurah  Pupoek,  anak  kandungnya sendiri, calon putra mahkota karena terbukti berzina dengan salah seorang isteri bangsawan di lingkungan istana. 4
Mahkamah  Syar’iyah  lahir  dari  aspirasi  masyarakat  Aceh  demi terwujudnya  pelaksanaan  syariat  Islam  secara  kafah  di  Provinsi  Aceh, sebelumnya  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  bernama  Mahkamah  Syar’iyah Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Hal  ini  sesuai  dengan  Keputusan Presiden  Nomor  11  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Syar’iyah  dan Mahkamah  Syar’iyah  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Ini merupakan tonggak sejarah lahirnya lembaga peradilan yang mempunyai ciri khusus dibandingkan pengadilan yang berada di luar Provinsi Aceh 5 .
Salah  satu  kekhususan  yang  diberikan  pemerintah  pusat  untuk Provinsi  Aceh  adalah  hak  dan  peluang  untuk  membentuk  Mahkamah Syar’iyah  sebagai  Peradilan  Syariat  Islam.  Hal  ini  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu pada Pasal 25 yang isinya:
(1) Peradilan  Syari’at  Islam  di  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam sebagai  sebagian  dari  sistem  peradilan  nasional  dilakukan  oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
(2) Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas Syari’at Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur  lebih  lanjut  dengan  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam.
(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk  Agama  Islam.  Mahkamah  Syar’iyah  terdiri  dari  Mahkamah Syar’iyah  Kabupaten  Kota  sebagai  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding.
Pasal 26 menyebutkan:
4 Al  Yasa’  Abubakar  (2005), Syari ’at  Islam  di  Provinsi  Aceh  Paradigma Kebijakan  dan  Kegiatan, Banda  Aceh,  Dinas  Syari’at  Islam  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam, hlm. 26 dan 390 5 Ibid
(1)   Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri  atas  Mahkamah  Syar’iyah  Kabupaten/Sagoe  dan  Kota/Banda atau  nama  lain  sebagai  pengadilan  tingkat  pertama,  dan  Mahkamah Syar’iyah  Provinsi  sebagai  pengadilan  tingkat  banding  di  ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(2) Mahkamah Syar’iyah untuk pengadilan tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden  sebagai Kepala Negara atas usul  Menteri  Kehakiman  setelah  mendapat  pertimbangan  Gubernur Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  dan  Ketua  Mahkamah  Agung. Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota diresmikan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  tanggal  04  Maret  2003 M., bertepatan dengan tanggal 01 Muharram 1424 H., di Banda Aceh. Sekaligus  dengan  melantik  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  yang selanjutnya  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  melantik  Ketua Mahkamah  Syar’iyah  Kabupaten  /Kota  di  tempat  masing-masing. Mahkamah  Syar’iyah  merupakan  Peradilan  khusus  di  Provinsi  Aceh yang  mempunyai  perbedaan  dalam  kewenangan,  namun  tetap  satu dalam  struktur  organisasi.  Dimana  Mahkamah  Syar’iyah  merupakan pengadilan tingkat pertama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI.  Struktur  organisasi  Mahkamah  Syar’iyah  tetap  mengacu  pada ketentuan yang berlaku dengan berpedoman pada: 6
a.  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  kedua atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama
b.  Surat  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  KMA/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan  Pengadilan Tinggi Agama Mahkamah Syar’iyah sebagai salah satu  peradilan  sebagai  sebuah  sistem  memiliki  sub  sistem  yang terdiri  dari  Hakim,  hukum  materiil,  hukum  formal  (acara), administrasi, dan budaya hukum masyarakat.
Dalam
menjalankannya peradilan merupakan pilar kekuasaan kehakiman
6 Ibid
yang  memiliki  aparat  hukum  yang  terdiri  hakim,  panitera,  dan jurusita.  Ketiga  aparat  hukum  tersebut  merupakan  tiga  serangkai yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Peradilan Islam di Aceh yang dinamai dengan Mahkamah Syar’iyah memiliki landasan  yang  kuat.  Pembentukannya  kembali  di  Aceh  didasari oleh  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan Keistimewaan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang  kemudian  diperkuat  dengan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Aceh merupakan provinsi terdepan dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 menyebutkan empat keistimewaan  yang  dimiliki  Aceh 7 . Pertama, penerapan  syari’at  Islam  di seluruh  aspek  kehidupan  beragama; kedua, penggunaan  kurikulum pendidikan  berdasarkan  syariat  Islam  tanpa  mengabaikan  kurikulum umum; ketiga ,  pemasukan  unsur  adat  dalam  pemerintahan  desa,  misal penyebutan  kepala  desa  menjadi keuchik (lurah)  dan mukim untuk perkumpulan  beberapa  desa; keempat, pengakuan  peran  ulama  dalam penetapan kebijakan daerah. 8 Melalui Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun  1999  pula  jelas  bahwa  penyelenggaraan  keistimewaan  Provinsi Aceh meliputi empat bidang utama:
a.  Penyelenggaraan kehidupan beragama;
b.  Penyelengaraan kehidupan adat;
c.  Penyelenggaraan pendidikan; dan
d.  Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
Akibat  dari  produk  undang-undang  ini,  muncullah  peluang  untuk melaksanakan syari’at Islam di Aceh meskipun tetap dalam bingkai hukum nasional  Indonesia. 9 Pasal  3  ayat  (1)  UU  Nomor  44  Tahun  1999  yang menyatakan 10 :  “Keistimewaan  Aceh  merupakan  pengakuan  bangsa
7 Ibid 8 Topo  Santoso  (2003), Membumikan  Hukum  Pidana  Islam:  Penegakan  Syari’at Islam dalam Wacana dan Agenda, Gema Insani Press, Jakarta, hlm 109
9 Rusjdi  Ali  Muhammad  (2003), Revitalisasi  Syari’at  Islam  di  Aceh:  Problem, Solusi dan Implementasi, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, xii 10 Ibid
Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki  masyarakat  yang  tetap  dipelihara  secara  turun-temurun  sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.”
Pasal  ini  menjadi  landasan  tepat  bagi  Aceh  untuk  memperoleh kekhususan  dalam  hal  penyelenggaraan  kehidupan  beragama  yang terpaparkan  dalam  ayat  (2)  poin  a.  Sebab,  sejarah  Aceh  memang  terukir dengan kehidupan religius (Islami) yang berlangsung sangat lama. Khusus terkait dengan pelaksanaan kehidupan beragama 11

## C. Analisis Kompetensi Mahkamah Syar’iyah
Dengan  berpijak  pada  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  dapat  dipelajari  mengenai  kewenangan yang  diperoleh  keempat  lingkungan  peradilan.  Pada  prinsipnya, kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah Konstitusi.  Apabila  dihubungkan  dengan  keberadaan  Mahkamah Syar’iyah,  maka  Mahkamah  Syar’iyah  harus  berada  di  dalam  salah  satu lingkungan peradilan itu.
Menelaah  dari  teori  Montesquie  mengenai  ajaran  pemisahan kekuasaan,  maka  kekuasaan  kehakiman  adalah  suatu  kekuasaan  yang terpisah dari dua kekuasaan lain di dalam suatu negara yakni kekuasaan eksekutif  dan  legislatif.  Baik  kekuasaan  yudikatif,  eksekutif,  maupun legislatif  masing-masing  berdiri  sendiri.  Dari  kekuasaan  yudikatif  inilah dibuat suatu pembidangan badan peradilan.
Di  Indonesia,  meskipun  tidak  sepenuhnya  menganut  teori Montesquie,  Mahkamah  Agung  dianggap  sebagai  cerminan  kekuasaan yudikatif.  Sebagai  kekuasaan  yudikatif,  Mahkamah  Agung,  membagi kekuasaannya pada badan-badan peradilan di bawahnya dan dalam hal ini Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan atas badan-badan  peradilan di bawahnya.  Badan-badan  peradilan  tersebut,  masing-masing  mempunyai kewenangan tersendiri yang sering disebut sebagai kewenangan absolut.
Kewenangan  absolut  yang  disebut  juga  atribusi  kekuasaan  adalah semua  ketentuan  tentang  apa  yang  termasuk  dalam  kekuasaan  suatu lembaga  peradilan.  Kewenangan  ini  biasanya  diatur  di  dalam  undang- undang  yang  mengatur  susunan  dan  kekuasaan  lembaga  peradilan  yang bersangkutan. 12 Kompetensi Mahkamah Syar’iyah terdiri atas kompetensi relatif  dan  kompetensi  absolut.  Kompetensi  relatif  adalah  kewenangan Mahkamah  Syar’iyah  sesuai  tempat  dan  kedudukannya 13 .  Sedangkan kompetensi  absolut  adalah  kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi). 14
1)  Kompetensi Relatif
Berdasarkan  Pasal  2  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2003, kompetensi  relatif  Mahkamah  Syar’iyah  adalah  daerah  hukum  eks Pengadilan  Agama  yang  bersangkutan,  sedangkan  kompetensi  relatif Mahakamah  Syar’iyah  Provinsi  adalah  daerah  hukum  eks  Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh.
2)  Kompetensi Absolut
Kompetensi  absolut  Mahkamah  Syar’iyah  dan  Mahkamah  Syar’iyah Provinsi adalah kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama 15 ,  ditambah  dengan  kewenangan  lain  yang  berkaitan  dengan kehidupan  masyarakat  dalam  bidang  ibadah  dan  syiar  Islam  yang ditetapkan  dalam  Qanun.  Kewenangan  lain  tersebut  dilaksanakan secara  bertahap  sesuai  dengan  kemampuan  kompetensi  dan ketersediaan  sumber  daya  manusia  dalam  kerangka  sistem  peradilan nasional (Pasal 3 Keppres Nomor 11 Tahun 2003 ) 16 .
Sementara  itu,  Peradilan  Syariah  Islam  di  Provinsi  Aceh  yang putusannya  ditentukan  pada  Mahkamah  Syar’iyah  Kota  atau  Kabupaten untuk  tingkat  pertama  dan  Mahkamah  Syar’iyah  Provinsi  untuk  tingkat banding,  jika  dilihat  berdasarkan  Pasal  3A  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  mempunyai  keunikan
12 Mohammad  Daud  Ali  (1997), Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama ,  Jakarta, RajaGrafindo Persada, cet. 2, hlm. 332 13 Ibid 14 Musthofa  (2005), Kepaniteraan Pengadilan Agama, Jakarta, Kencana, hlm. 9 15 Ibid 16 Ibid
yang  berbeda  dengan  badan  peradilan  khusus  lainnya  karena  ia merupakan  pengadilan  khusus  dalam  lingkungan  peradilan  agama sepanjang  kewenangannya  menyangkut  kewenangan  peradilan  agama, dan  merupakan  pengadilan  khusus  dalam  lingkungan  peradilan  umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum 17 .
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  Pasal  25  mengatur  kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  yang pengaturan lebih lanjut didelegasikan kepada Qanun (peraturan daerah) 18 . Kewenangan  yang  terdapat  di  dalam  undang-undang  ini  merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan absolut yang terdapat di dalam  Pasal  128  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh.  Undang-undang  tersebut  menyebutkan  bahwa Peradilan  Syariat  Islam  di  Provinsi  Aceh  sebagai  bagian  dari  sistem peradilan  nasional  dilakukan  oleh  Mahkamah  Syar’iyah  yang  bebas  dari pengaruh pihak mana pun 19 . Hal ini merupakan prinsip yang sama dengan prinsip kekuasaan kehakiman sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman. 20
Sebagai  lembaga  yang  menyelenggarakan  Peradilan  Syari’at  Islam, kewenangan  tersebut  didasarkan  atas  syariat  Islam  dalam  sistem  hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah  sebagai  pelaksanaan  undang-undang  di  wilayah  Provinsi Nanggroe  Aceh  Darussalam  dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi khusus.  Penyebutan  peraturan  daerah  dengan  nama  ”Qanun”  ini merupakan  hal  yang  khusus  di  Aceh  dan  tidak  dijumpai  penyebutan serupa  di  daerah-daerah  lainnya.  Qanun  yang  mengatur  mengenai
17 Ibid 18 Ibid 19 Ibid 20 Pasal tersebut berbunyi: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”
peradilan  syariat  Islam  hanya  diberlakukan  di  Aceh  dan  hanya diberlakukan  bagi pemeluk  agama Islam.  Hal  ini  secara  tegas  ditentukan dalam  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2001  dan  Pasal  128 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006.    Ini  berarti  bahwa  asas  yang dianut adalah personalitas keislaman di samping asas teritorial.
Karakter khas dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan  dan  daya  juang  yang  tinggi  yang  bersumber  pada pandangan hidup,  karakter  sosial  dan  kemasyarakatan  dengan  budaya  Islam  yang kuat sehingga daerah Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut  dan  mempertahankan  kemerdekaan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Karakter  khas  tersebut  merupakan  latar  belakang  yang berpengaruh secara  kuat  dalam pemberian  kewenangan yang  luas  dalam menjalankan  pemerintahan  bagi  Provinsi  Aceh,  dalam  bentuk  otonomi khusus.  Salah  satu  akibat  adanya  otonomi  khusus  tersebut  ialah  letak kedudukan  dari  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  berada  di bawah tingkatan undang-undang. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  dan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Letak  Qanun  Provinsi  yang  berada  di  bawah  undang-undang tersebut,  mempunyai  konsekuensi  yang  sangat  luas  apabila  meninjau kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah.  Hukum  acara  perdata  dan  pidana perlu ditinjau lagi atau bahkan bisa berubah sama sekali bila tidak sesuai dengan  syariah  Islam.  Pengaturan  tersebut  dapat  dibuat  dalam  bentuk Qanun Provinsi. 21
Dalam  Qanun  No.  10  Tahun  2002  tentang  Peradilan  Syariat  Islam disebutkan  bahwa  Mahkamah  Syar’iyah  bertugas  dan  berwenang memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  pada  tingkat pertama, dalam bidang 22 : 1. Ahwal Asy-Syakhshiah 2. Muamalah
21 Komisi Hukum Nasional (2004), Membangun Sistem Peradilan Syariat di Ace h, KHN, hlm. 42 22 Ibid

## 3. Jinayah
Mengenai ketiga hal tersebut, terdapat penjelasan sebagai berikut 23 : 1.  Yang  dimaksud  dengan  kewenangan  dalam  bidang al-Ahwal  al- Syakhshiyah meliputi  hal-hal  yang  diatur  dalam  pasal  49  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  beserta penjelasan dan pasal tersebut, kecuali waqaf, hibah, dan shadaqah.
2. Yang dimaksud dengan kewenangan dalam bidang muamalat meliputi hukum kebendaan dan perikatan seperti:
a.  Jual beli, hutang piutang.
b. Qiradh (Pemodalan).
c. Musaqah , muzara’ah , mukhabarah (bagi hasil pertanian).
d. Wakilah (kuasa), syirkah (perkongsian).
e. Ariyah (pinjam  meminjam), hajru (penyitaan  harta), syuf’ah (hak Langgeh), rahnun (Gadai).
f. Ihyaul mawat (pembukaan lahan), ma’din (tambang), luqathah (barang temuan).
g.  Perbankan, ijarah (sewa menyewa), takaful . h.  Perburuhan. i.   Harta rampasan.
j.   Wakaf, hibah, shadaqah, dan hadiah.
3.  Yang  dimaksud  dengan  kewenangan  dalam  bidang jinayat adalah sebagai berikut 24 : a. Hudud yang meliputi:
1) Zina.
2) Menuduh berzina ( Qadhaf ).
3) Mencuri.
4) Merampok.
5) Minuman keras dan Napza.
6) Murtad.
7) Pemberontakan ( Bughaat ).
b. Qishash / diat yang meliputi:
1) Pembunuhan.
23 Ibid
24 Ibid
2) Penganiayaan.
c. Ta’zir yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syariat selain hudud dan qishash / diat seperti:
1) Judi.
2) Khalwat .
3) Meninggalkan shalat fardhu dan puasa Ramadhan.
Mahkamah  Syar’iyah  Provinsi  bertugas  dan  berwenang  memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah dalam tingkat banding 25 . Mahkamah Syar’iyah Provinsi juga bertugas dan berwenang  mengadili  dalam  tingkat  pertama  dan  terakhir  sengketa kewenangan  antar  Mahkamah  Syar’iyah  di  Nanggroe  Aceh  Darussalam. Sementara  sengketa  wewenang  antara  Mahkamah  Syar’iyah  dan Pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  lain  menjadi  wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir. Mahkamah Syar’iyah untuk pengadilan tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  sebagaimana  termaksud  di  atas, diberlakukan  bagi  pemeluk  agama  Islam.  Semua  kewenangan  Badan Peradilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 26 tentang Peradilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dinyatakan  menjadi  kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  menurut  Qanun No.  10  Tahun  2002  ini.  Sepanjang  Qanun  mengenai  hukum  materiil  dan formil  sebagaimana  dimaksud  dengan  Pasal  49,  Pasal  53  dan  pasal  54 Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, maka perkara perdata, pidana dan sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengaturan  kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  yang  mencakup ketiga bidang tersebut di atas adalah sesuai dengan kehendak Pasal 25 ayat
25 Ibid 26 Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  telah  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan  Atas  Undang-Unang  Nomor  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  bahwa pengadilan  agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.
(2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 jo Pasal 128 ayat (3) Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2006,  yang  mengharuskan  kewenangan Mahkamah Syar’iyah didasarkan atas Syari’at Islam. Oleh karena Syari’at Islam  dalam  tatanan  hukumnya  mencakup  semua  aspek  hukum,  baik hukum  publik  maupun  hukum  privat,  maka  kewenangan  Mahkamah Syar’iyah  yang  ditetapkan  dalam  Qanun  Nomor  10  Tahun  2002  tentang Peradilan  Syariat  Islam  mencakup  pula  seluruh  aspek  hukum  yang memerlukan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.
Qanun  Nomor  10  Tahun  2002  tentang  Peradilan  Syariat  Islam  itu lebih  menegaskan  mengenai  kewenangan  Mahkamah  Syar’iyah  yang  ada di  dalam  Keppres  Nomor  11  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Syar’iyah. Dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa:
1)  Kekuasaan  dan  kewenangan  Mahkamah  Syar'iyah  dan  Mahkamah Syar’iyah  Provinsi  adalah  kekuasaan  dan  kewenangan  Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun.
2)  Kekuasaan dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan  secara  bertahap  sesuai  dengan  kemampuan  kompetensi dan  ketersediaan  sumberdaya  manusia  dalam  kerangka  sistem peradilan nasional.

## D. Kesinpulan
Dari  uraian  di  atas  dapat  ditegaskan  bahwa  isi  pasal  3  ayat  (1) Keppres  Nomor  11  Tahun  2003  tentang Mahkamah  Syar’iyah Provinsi  di Nanggroe  Aceh  Darussalam  yang  membatasi  kewenangan  Mahkamah Syar’iyah  hanya  pada  kewenangan  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam saja, belum selaras bahkan tidak sejalan dengan ketentuan dan semangat yang terkandung dalam pasal 25 ayat ( 2 ) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yakni semangat  untuk  menerapkan  Syari’at Islam secara kaffah (menyeluruh)  di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Apalagi Keppres tidak mempunyai
kapasitas untuk mengatur kekuasaan dan kewenangan lembaga peradilan khususnya Peradilan Syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini karena undang-undang tersebut secara tegas telah mendelegasikan kepada Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk mengatur kewenangan Mahkamah  Syar’iyah  berdasarkan  patokan  yang  ditetapkan  sendiri  oleh undang-undang tersebut yakni didasarkan atas Syari’ah Islam. Akan tetapi bila  memperhatikan  tentang  kemajuan  langkah-langkah  persiapan  yang dilakukan  guna  mengambil  alih  kewenangan  Pengadilan  Agama  dan Pengadilan  Negeri  oleh  Mahkamah  Syar’iyah  sampai  saat  ini  masih  jauh dari  maksimal,  sehingga  untuk  saat  ini  mengingat  belum  lengkapnya perangkat  baik  perundang-undangan,  kepaniteraan,  dan  administrasi Mahkamah Syari’yah lainnya nampaknya masih membutuhkan waktu lagi bagi  Mahkamah  Syari’yah  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  dapat mengambil alih secara sempurna kewenangan Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar, Al Yasa’. 2005. Syari’at Islam di Provinsi Aceh Paradigma Kebijakan dan Kegiatan. Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Ali,  Mohammad  Daud.  1997. Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama .  Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 2.
Al-Rasyid,  Harun.  1996. Himpunan  Peraturan  Hukum  Tata  Negara. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Aripin,  Jaenal.  2008. Peradilan  Agama  dalam  Bingkai  Reformasi  Hukum  di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Budiardjo,  Miriam.  2009. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik. Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Cunningham,  W. T. Ed. 1982. The Nelson  Contemporary  English Dictionary. Canada: Thomas Nelson and Sons Ltd.
Echols, John M.dan Hassan Shadily. 2005. Kamus Inggris-Indonesia. Jakarta: Gramedia.
Hasjmy, Ali. 1983. Kebudayaan Aceh dalam Sejarah. Jakarta: Penerbit Benual
Hidayat,  Komarudin  dkk.  2010. Pendidikan  Kewargaan .  Jakarta:  ICCE  UIN Syarif Hidayatullah.
Ibrahim, Armia . 2004. “Sinkronisasi Hukum Materiil dan Hukum Acara yang diberlakukan pada Mahkamah Syar’iyah ”. Makalah yang disampaikan sebagai  anggota  Tim  Peneliti  guna  penelitian  “Membangun Peradilan Syariah di Nanggroe Aceh Darussalam” oleh KHN.
Komisi Hukum Nasional. 2004. Membangun Sistem Peradilan Syariat di Ace h. Jakarta: KHN
Langen, K.F.H. Van. 1997. Susunan Pemerintahan Aceh Semasa Kesultanan , tr. Aboe Bakar. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi
Mahmud, Abdullah dkk. 2000. Tata Negara . Gontor Ponorogo: Darussalam Press.
Muhammad,  Rusjdi  Ali.  2003. Revitalisasi  Syari’at  Islam  di  Aceh:  Problem, Solusi dan Implementasi. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Musthofa, Sy.2005. Kepaniteraan Pengadilan Agama. Jakarta: Kencana.
Ranadireksa,  Hendarmin.  2007. Arsitektur  Konstitusi  Demokratik. Bandung: Fokusmedia.
Santoso,  Topo.  2003. Membumikan  Hukum  Pidana  Islam:  Penegakan  Syari’at Islam dalamWacana dan Agenda. Jakarta: Gema Insani Press.
Setijo, Pandji. 2009. Pendidikan Pancasila. Jakarta: PT Grasindo.
Syafiie,  Kencana,  dkk.  2009. Sistem  Politik  Indonesia. Bandung:  PT  Refika Aditama.