## Pengaruh Pendapatan, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah di Sumatera Barat

## Delta Susanti, Melti Roza Adry, Mike Triani
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Barat Padang Telp. 445089 Fax. (0751) 447366, e-mail. info@fe.unp.ac.id
Abstract:  This  research  purpose  to  analysis  the  effect  of  (1)  income,  (2)  the population, (3) the area of  expenditure of  local government  in  West  Sumatra. This  type  of  research  includes  descriptive  and  inductive.  This  study  uses  BPS data  2010-2016  with  data  analysis  method  using  panel  regression  (Pooled Analysis) and classical assumption test with stages (1) Multicollinearity test, (2) Heteroscedasticitytest.  The  results  of  this  study  indicate  that  negative  income has  a  significant  effect  on  government  spending.  Negative  population  is  not significant to local government spending. And then, the last variable the size of the  area  has  a  significant  negative  effect  on  the  expenditure  of  the  local government in accordance with the research of Nazara and Nurkholis.
Keywords: Income (GDP at current prices), Total Population, total area.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh (1) pendapatan, (2) jumlah penduduk, (3) luas wilayah terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Sumatera Barat. Jenis penelitian ini termasuk deskriptif dan induktif. Penelitian ini  menggunakan  data  BPS  tahun  2010-2016  dengan  metode  analisis  data menggunakan  analisis  model  regresi  panel  (Pooled  Analysis)  dan  uji  asumsi klasik  dengan  tahapan  (1)  Uji  Multikolinearitas,  (2)  Uji  Heteroskedastisitas. Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pendapatan  negatif  berpengaruh signifikan  terhadap  pengeluaran  pemerintah.  Jumlah  penduduk  negatif signifikan terhadap pengeluaran pemerintah daerah. Luas wilayah berpengaruh negatif  signifikan  terhadap  pengeluaran  pemerindah  daerah  hal  ini  sesuai dengan penelitian Nazara dan Nurkholis.
Kata kunci: Pendapatan (PDRB atas dasar harga berlaku), Jumlah Penduduk, luas wilayah.
Besarnya  campur  tangan  pemerintah  di  dalam  perekonomian  Indonesia dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kondisi ini sangat erat hubungannya dengan  sistem  ekonomi  Indonesia  yang  bersifat  sosialis.  Untuk  itu  diwajibkan pelaksanaan  pembangunan  dilakukan  secara  bertahap  melalui  program  pelita. Pemerintah  dapat  melakukan  dua  jenis  kebijakan  yaitu  kebijakan  moneter  dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter terkait mengenai kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar. Sedangkan kebijakan fiskal  merupakan  kebijakan  pemerintah  melalui  pengeluaran  pemerintah. Pengeluaran  pemerintah  merupakan  salah  satu  intervensi  pemerintah  terhadap perekonomian  yang  dianggap  paling  efektif,  pemerintah  dengan  instrumen kebijakannya  mampu  menyelamatkan  perekonomian  suatu  negara  dari  keadaan resesi ekonomi (Sri danawati,dkk 2016).
Nurkholis  (2007)  menyebutkan  bahwa  terdapat  hubungan  signifikan negatif  antara  pengeluaran  pemerintah  perkapita  dan  jumlah  penduduk  dan  luas wilayah signifikan negatif terhadap pengeluaran pemerintah perkapita. Margaretha (2014)  menyebutkan  bahwa  variabel  jumlah  penduduk  tidak  memperngaruhi pengeluaran pemerintah daerah.
Sebagian  besar  belanja  pemerintah  daerah  kabupaten  kota  lebih  banyak terserap  untuk  kebutuhan belanja  tidak  langsung dibandingkan belanja  langsung yang bersifat rutin. Pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan dana sebesar 9.432 milyar  rupiah  untuk  belanja  daerah.  Pada  tahun  2011  pemerintah  mengeluarkan dana  sebesar  10.633  milyar  rupiah.  Dan  untuk  tahun  2012  pemerintah mengeluarkan  dana  sebesar  11.944  milyar  rupiah  dan untuk  tahun  2013  sebesar 13.822 milyar rupiah untuk belanja daerah. Sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 15.194  milyar  rupiah  dan  tahun  2015  pemerintah  kabupaten/kota  mengeluarkan dana sebesar 17.249 milyar rupiah untuk belanja daerah, dengan realisasi sebesar 56,64% untuk belanja tidak langsung dan 43,36% untuk untuk belanja langsung (BPS Sumbar).
Realisasi  pengeluaran  pemerintah  provinsi  Sumatera  Barat  menurut komponen  pengeluaran  yang  tertinggi  adalah  di  tahun  2015  dimana  kegiatan pemerintahan  ditahun  tersebut  mengalami  peningkatan  yang  cukup  tinggi tercermin  dari  total  pengeluaran  sebesar  4.075  milyar  rupiah.  Berbanding  jauh dengan pengeluaran pemerintah di tahun-tahun sebelumnya  seperti di tahun 2011 sebesar 2.400 milyar rupiah. Dilihat dari persentase pertumbuhan tertinggi terjadi pada  tahun  2012  dengan  nilai  36,8%  dimana  pada  tahun  sebelumnya  realisasi pengeluaran  pemerintah  di  Sumatera  mengalami  penurunan  sebesar  7,5% (BPS,Sumbar).
Selanjutnya untuk PDRB sebagai faktor yang menjadi patokan atau acuan pengeluaran  pemerintah    menunjukkan peningkatan  dari  tahun  ke  tahun dimana peningkatan yang tertinggi berada pada tahun 2011 yaitu sebesar 11,4%, begitupun dengan  jumlah  penduduk  yang  setiap  tahun  selalu  meningkat  dengan  stabil berkisar antara 1,3%-1,4%. Terakhir faktor yang juga mempengaruhi pengeluaran pemerintah yaitu luas wilayah. luas wilayah tentunya sangat jarang sekali adanya perubahan terlihat dari data diatas luas wilayah kabupaten dan kota dari tahun ke tahun selalu menunjukkkan angka yang stabil yaitu 42297.3 km 2 , akan tetapi untuk daerah  yang  ingin  melakukan  kebijakan  desentralisasi  tentunya  luas  wilayah menjadi faktor yang juga akan berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah.
Hal ini menunjukkan ada permasalahan yang menarik untuk diteliti karena persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan yang tinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 36,8% tetapi dari persentase PDRB pada tahun 2012 mengalami penurunan yaitu sebesar 9,3% sementara persentase jumlah penduduk pada  tahun  2011  yaitu  11,4%.  Dilhat  dari  persentase  pertumbuhan  pengeluaran terdapat  fenomena  bahwa  adanya  ketidakstabilan  pertumbuhan  pengeluaran pemerintah sementara PDRB meningkat dari tahun ke tahun walaupun persentase pertumbuhan PDRB tidak stabil. Hal ini bertolak belakang dengan teori Wagner yang  menyatakan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  dan  kegiatan  pemerintah semakin lama semakin meningkat.
Untuk  dapat  menjawab  berbagai  permasalahan  tersebut,  maka  peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh Pendapatan, Jumlah Penduduk Dan Luas  Wilayah  Terhadap  Pengeluaran  Pemerintah  Daerah  Di  Sumatera  Barat” sebagai judul atas penelitian yang akan dilakukan.

## TINJAUAN LITERATUR Teori Pengeluaran Pemerintah
Anggaran belanja pemerintah memiliki dua fungsi ekonomi utama yaitu sebagai  sebuah  alat  yang  dapat  digunakan  pemerintah  untuk  mengatur  prioritas nasional, mengalokasikan output nasional di antara konsumsi umum, pribadi dan investasi (Mangkoesoebroto 2001).
Pengeluaran  pemerintah  mempunyai  arti  riil  dimana  dapat  digunakan sebagai indikator setiap kegiatan  pemerintah  yang  dibiayai  oleh  pengeluaran pemerintah.    Semakin  banyak  kegiatan    pemerintah    semakin    besar    pula pengeluaran  pemerintah yang harus dikeluarkan.

## Teori Rostow
Teori ini melihat hubungan antara perkembangan pengeluaran pemerintah yang  dibagi  atas  tiga  tahap  pembangunan  ekonomi  yaitu  tahap  awal,  menengah dan tahap lanjut. Perkembangan ekonomi pada tahap awal,  presentase  investasi pemerintah    terhadap    total    investasi    besar    karena    pemerintah    harus menyediakan  fasilitas    dan    pelayanan    seperti    pendidikan,    kesehatan, transportasi.    Kemudian    pada  tahap      menengah      terjadinya      pembangunan ekonomi,   investasi   pemerintah   masih diperlukan  untuk  untuk  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  agar  dapat  semakin meningkat,  tetapi  pada  tahap  ini peranan  investasi  swasta  juga  semakin  besar. Sebenarnya  peranan  pemerintah juga  tidak  kalah  besar  dengan  peranan  swasta. Semakin  besarnya  peranan swasta  juga  banyak  menimbulkan  kegagalan  pasar  yang terjadi.

## Teori Adolf Wagner
Dalam teorinya Wagner menyatakan bahwa pengeluaran   pemerintah   dan kegiatan  pemerintah    semakin    lama    semakin    meningkat.  Pada  suatu perekonomian  apabila  pendapatan  per  kapita  meningkat  maka  secara  relatif pengeluaran    pemerintah  akan  meningkat  terutama  disebabkan  oleh  pemerintah harus mengatur hubungan  yang  timbul  dalam  masyarakat,  hukum,  pendidikan, rekreasi,  kebudayaan dan sebagainya.
Semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah maka akan memberikan efek terhadap pertahanan dan keamanan, kesejahteraan dan pembangunan. Berikut merupakan formulasi hukum wagner:
𝑃𝑃 𝑛 𝑃 𝑃𝑃𝐾 1 𝑃 𝑘 𝑃𝑃 𝑛 𝑃𝑃𝐾 2 .. 𝑃 𝑘 𝑃𝑃 𝑛 𝑃𝑃𝐾 𝑛 (1)
PPkP  merupakan  pengeluaran  pemrintah  perkapita,  PPK  merupakan pendapatan  perkapita,  yaitu  GDP  atau  jumlah  penduduk,  1,2...n  adalah  jangka waktu (tahun).

## Grafik 1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner
Sumber : Buku Ekonomi Publik edisi 3, Guritni Mangkoesoebroto 2001
Teori  Wagner  ini  lebih  menitikberatkan  kepada  pemerintah  sebagai individu yang bebas untuk bertindak dan terlepas terhadap masyarakat lain. Kurva ini   menunjukkan  secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.

## Teori Peacock dan Wiseman
Peacock  dan  Wiseman berpendapat bahwa masyarakat  memiliki  suatu tingkat    toleransi    pajak,    yaitu  dimana  masyarakat      dapat  mengetahui  besaran pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah  untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah.  Masyarakat  akan  lebih  menyadari  bahwa  pemerintah  memerlukan dana untuk pembiayaan kegiatan pemerintah sehingga masyarkat lebih sadar untuk membayar pajak.

## Grafik  2  perkembangan  pengeluaran  pemerintah  menurut  Peacock  dan Wiseman
Sumber : Buku Ekonomi Publik edisi 3, Guritno Mangkoesoebroto 2001
Dalam  keadaan  normal,  t  ke  t+1,  pengeluaran  pemerintah    dalam persentase  terhadap  GNP  mengalami  peningkatan  sebagaimana  yang  ditunjukan
garis AG. Apabila pada tahun t terjadi  perang sehingga pada tahap ini pengeluaran pemerintah    meningkat    sebesar    AC    dan  selanjutnya  meningkat    seperti    yang ditunjukan  pada segmen CD. Kemudian setelah perang berakhir pada tahun t+1, pengeluaran  pemerintah  tidak mengalami penurunan ke G. Hal ini  dikarenakan setelah perang, pemerintah membutuhkan biaya tambahan untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan.

## Grafik 3 Perbedaan Wagner, Solow, Peacock dan Wiseman
Sumber : Buku Ekonomi Publik Edisi 3, Guritno Mangkoesoebroto 2001
Pengeluaran  pemerintah  menurut  teori  Wagner,  Sollow,  dan  Musgrave dilukiskan    dalam    bentuk    kurva  eksponensial,  kemudian  teori    Peacock    dan Wiseman  menyebutkan  bahwa    pengeluaran  pemerintah  digambarkan  dalam kurva seperti  bentuk  tangga. Ini disebakan adanya  kendala pada toleransi  pajak. Ketika masyarakat  tidak  ingin  membayar  pajak  yang  tinggi  yang  ditetapkan pemerintah, maka pemerintah  tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, untuk itu pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

## METODE PENELITIAN
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang berasal  dari  lembaga  resmi  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  data  bersifat  panel  dari tahun 2010-2016.

## Analisis Pooled Least Square (PLS)
Pooled  Least  Square  (PLS)  biasanya  digunakan  untuk  menganalisis hubungan  sistem  variabel-variabel  kombinasi  antara  data  silang  ( cross  section ) dengan runtutan waktu ( time series) , yaitu jumlah variabel diobservasi atas jumlah kategori  dan  dikumpulkan  dalam  suatu  jangka  waktu  tertentu.  Adapun  bentuk persamaan  ataupun  model  regresi  panel  dapat  dibentuk  pada  persamaan  umum. Model yang digunakan dalam analisis data panel adalah sebagai berikut:
Y it = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑋 1𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑋 2𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝑋 3𝑖𝑡 + 𝑈 𝑖𝑡 (2)
Dimana : Y it = Pengeluaran pemerintah daerah X 1it = Pendapatan
14 Jurnal Ecosains, Volume 8, Nomor 1, Hal 9-18
X 2it = Jumlah penduduk X 3it = Luas wilayah U it = Error term I atau n = Cross-section t = Time Series
Hasil Pengujian persamaan dengan menggunakan aplikasi eviews 8 dapat terlihat  dari  bagaimana  variabel  independen  mempengaruhi  variabel  dependen sebagai berikut:
Tabel 1

## Uji heterokedastisitas
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2.635450 2.960874 0.890092 0.3752 LOG(X1) -0.111491 0.254258 -0.438498 0.6618 LOG(X2) -0.071650 0.095330 -0.751594 0.4538 LOG(X3) 0.045770 0.049685 0.921208 0.3588 R-squared 0.017567     Mean dependent var 0.918806 Adjusted R-squared -0.007200     S.D. dependent var 0.673633 S.E. of regression 0.676054     Akaike info criterion 2.086893 Sum squared resid 54.38886     Schwarz criterion 2.178346 Log likelihood -124.3439     Hannan-Quinn criter. 2.124041 F-statistic 0.709297     Durbin-Watson stat 1.675783 Prob(F-statistic) 0.548298
Untuk  mengidentifikasi  heterokedastisitas  dengan  hasil  analisis  adalah probabilitas F Statistik (0.548298)  0,05 % selain itu probabilitas variabel bebas 0,05  hasil  regresi  dapat  digunakan  karena  tidak  terdapat  masalah heterokesdastisitas  pada  masing-masing  variabel.  Karena  nilai  probabilitas masing-masing variabel yaitu sebesar X1 (0.6618), X2 (0.4538) dan X3 (0.3588).
Tabel 2

## Uji Multikoliniearitas
LOG(X1) LOG(X2) LOG(X3) LOG(X1) 1.000000 -0.419291 -0.623560 LOG(X2) -0.419291 1.000000 0.631855 LOG(X3) -0.623560 0.631855 1.000000
Diketahui  bahwa  tidak  adanya  masalah  multikoliniearitas  dalam  model persamaan  regresi  penelitian.  Hal  ini  dikarenakan  nilai  matriks  korelasi ( correlation matrix ) dari semua variabel bebas lebih kecil dari 0,8 yaitu antara X 1
dengan X 2 (-0.419291), X 1 dengan X 3 (-0.623560) dan X 2 dengan X 3 (0.631855) sehingga penelitin ini dapat dilanjutkan karena hasil estimasi bersifat BLUE.

## Tabel 3 Hasil Regresi Data Panel
Dependent Variable: LOG(Y/X2) Method: Panel Least Squares Date: 05/05/18   Time: 12:12 Sample: 2010 2016 Periods included: 7 Cross-sections included: 19 Total panel (unbalanced) observations: 123
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 41.17587 5.065643 8.128459 0.0000 LOG(X1) -1.582594 0.434999 -3.638154 0.0004 LOG(X2) -0.993056 0.163097 -6.088741 0.0000 LOG(X3) -0.220802 0.085004 -2.597541 0.0106 R-squared 0.424413     Mean dependent var 11.31723 Adjusted R-squared 0.409902     S.D. dependent var 1.505685 S.E. of regression 1.156634     Akaike info criterion 3.160886 Sum squared resid 159.1986     Schwarz criterion 3.252339 Log likelihood -190.3945     Hannan-Quinn criter. 3.198034 F-statistic 29.24844     Durbin-Watson stat 1.395129 Prob(F-statistic) 0.000000
Sehingga  didapatkan  persamaan  akhir  model  regresi  data  panel  ( Pooled Least Squere) Sebagai berikut:
LogY/X2 = 41.18 - 1.58Log X1 it - 0.99Log X2 it - 0.22LogX3it (3)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran pemerintah daerah di Sumatera Barat
Berdasarkan  uji  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pendapatan  yang  dilihat  dari  produk  domestik  regional  bruto  atas  dasar  harga berlaku (X1) berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran total pemerintah daerah perkapita  yang  dilihat  dari  realisasi  pengeluaran  pembiayaan  daeerah  di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dari hasil estimasi diperoleh koefisien regresi variabel pendapatan (X1) terhadap pengeluaran pemerintah daerah (Y) sebesar  - 1.582594 artinya ketika terjadi kenaikan pendapatan (X1) sebesar 1% maka akan mengakibatkan  berkurangnya  pengeluaran  pemerintah  sebesar  -1.582594  hal  ini tidak sesuai dengan teori Wagner, karena daerah di Sumatera Barat telah memiliki pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  sehingga  pengeluaran  pemerintah  menjadi
berkurang.  Hal  ini,  dapat  terlihat  dari  rata-rata  pertumbuhan  ekonomi  selama periode  penelitian  misalnya  pada  kota  payakumbuh  memiliki  pertumbuhan ekonomi  tertinggi  dengan  nilai  6,45  tetapi  pengeluaran  pemerintah  daerah perkapita -28,89.
Teori yang yang dikemukan oleh wagner tentang pengeluaran pemerintah ini menyebutkan  bahwa makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan  kehidupan  ekonomi  masyarakat  sebagai  suatu  keseluruhan.  Wagner menyatakan  bahwa  dalam  suatu  perekonomian  apabila  pendaptan  perkapita meningkat  maka  secara  relatif  pengeluaran  pemerintah  juga  akan  meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul di dalam masyarakat.
Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiartiningsih dengan  penelitian  yang  berjudul  “ Pengaruh  Pendapatan  Perkapita  Terhadap Pengeluaran  Pemerintah  Di  Indonesia” dari  hasil  penelitian  di  dapat  bahwa pengaruh  pendapatan  perkapita  terhadap  pengeluaran  pemerintah  di  Indonesia adalah positif dengan kontribusi rendah.

## Pengaruh  jumlah  penduduk  terhadap  pengeluaran  pemerintah  daerah  di Sumatera Barat
Berdasarkan uji hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk  wilayah  (X2)  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengeluaran  total pemerintah  daerah  perkapita.  Dari  hasil  estimasi  diperoleh  koefisien  regresi variabel jumlah penduduk (X2) terhadap pengeluaran pemerintah daerah sebesar - 0.993056 artinya ketika terjadi kenaikan jumlah penduduk (X2) sebesar 1% maka akan mengakibatkan berkurangnya pengeluaran pemerintah sebesar -0.003056.
Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nurkholis  (2007) yang  mengatakan  bahwa  jumlah  penduduk  berpengaruh  negatif  terhadap pengeluaran pemerintah daerah. Apabila jumlah penduduk suatu daerah bertambah maka  pengeluaran  pemerintah  daerah  perkapita  akan  mengalami  penurunan. Dimana  peningkatan  jumlah  penduduk  mengakibatkan  faktor  pembagi pengeluaran  pemerintah  daerah  menjadi  meningkat  yang  menyebabkan pengeluaran pemerintah menurun.
Jumlah penduduk merupakan indikator yang paling sering digunakan dan paling  kuat  dalam  menentukan  pertumbuhan  daerah.  Hal  ini  terkait  dengan penyediaan pelayanan terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, kenaikan jumlah pemduduk  harus  diiringi  dengan  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  daerah, terutama  untuk  penyediaan  infrastruktur  seperti  jalan,  jembatan,  kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

## Pengaruh  luas  wilayah  terhadap  pengeluaran  pemerintah  daerah  di Sumatera Barat
Berdasarkan  uji  hipotesis  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  luas wilayah  (X3)  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengeluaran  total  pemerintah daerah  perkapita.  Dari  hasil  estimasi  diperoleh  koefisien  regresi  variabel  luas wilayah  (X3)  terhadap  pengeluaran  pemerintah  daerah  (Y)  sebesar  -0.220802
artinya  ketika  terjadi  kenaikan  luas  wilayah  (X3)  sebesar  1%  maka  akan mengakibatkan berkurangnya pengeluaran pemerintah sebesar -0.220802. Hal ini sesuai dengan penelitian Nazara dan Nurkholis (2007) yang menyatakan bahwa  luas  wilayah  memiliki  pengaruh  positif  signifikan  terhadap  pengeluaran pemerintah  dimana,  hubungan  antara  luas  wilayah  dan  pengeluaran  pemerintah tidak  bersifat  linear,  cenderung  seperti  kurva  U  terbalik.  Hal  ini  berarti  bahwa semakin  luas  wilayah  Kabupaten  atau  Kota  maka  pada  awalnya  pengeluaran pemerintah  akan  meningkat.  Namun  pada  satu  titik  tertentu  semakin  luasnya wilayah dapat mengakibatkan berkurangnya pengeluaran pemerintah.
Luas  wilayah  juga  merupakan  faktor  penting  untuk  melihat  besaran pengeluaran daerah yang harus dikeluarkan. Karena dengan memperhatikan luas wilayah pemerintah dapat melihat kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana dimana semakin besar luas wilayah suatu daerah maka semakin besar pula sarana prasarana  yang  harus  disediakan  pemerintah  daerah  agar  terciptanya  pelayanan publik yang baik.

## SIMPULAN
Pengaruh  variabel  pendapatan  (X1)  terhadap  pengeluaran  pemerintah daerah  (Y)  adalah  negatif  signifikan  dengan koefisien  regresi  -1.582594 dengan probabilitas  0.0004.  Pengaruh  variabel  Jumlah  penduduk  (X2)  terhadap pengeluaran  pemerintah  daerah  (Y)  adalah  negatif  signifikan  dengan  koefisien regresi  sebesar  -0.993056  dengan  probabilitas  0.0000.  Pengaruh  variabel  luas wilayah  (X3)  terhadap  pengeluaran  pemerintah  daerah  (Y)  adalah  negatif signifikan  dengan  koefisien  regresi  -0.220802  dengan  probabilitas  0.0106. Pengaruh  pendapatan  ,  jumlah  penduduk,  dan  luas  wilayah  dengan  probabilitas 0.000000 dengan koefisien determinasi atau R 2 Sebesar 0.424413. Pengeluaran  pemerintah  adalah  faktor  pendukung pembangunan  daerah, karena  semakin  besar  pengeluaran  pemerintah  maka  akan  dapat  meningkatkan kesejahteraan,  peningkatan  pengeluaran  pemerintah  dapat  meningkat  apabila pendapatan  daerah  tersebut  mengalami  peningkatan  oleh  karena  itu  pemerintah juga  harus  memperhatikan  sasaran  kebijakan  dan  mengoptimalkan  pendapatan daerah.

## DAFTAR RUJUKAN
Badan Pusat Statistik (2016), PDRB Kabupaten/kota Sumatera Barat tahun 2010- 2016 , Padang, BPS. Badan  Pusat  Statistik  (2016), Realisasi  pengeluaran  pembiayaan  daerah Kabupaten/kota Sumatera Barat tahun 2010-2016 , Padang, BPS. Badan Pusat Statistik (2016), Jumlah penduduk Kabupaten/kota Sumatera Barat tahun 2010-2016 , Padang, BPS.
Badan Pusat Statistik (2016), Luas wilayah Kabupaten/kota Sumatera Barat tahun 2010-2016 , Padang, BPS.
Bendesa, Danawati,dkk (2016), Pengaruh Pengeluaran Pemerimtah dan Ivestasi Terhadap  Kesempatan  Kerj,  Pertumbuhan  Ekonomi  Serta  Ketimpangan
18 Jurnal Ecosains, Volume 8, Nomor 1, Hal 9-18
Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 5.7(2016):2123-3067 Mangkoesoebroto, Guritno. 2011. Ekonomi Publik. BPFE. Yogyakarta. Margaretha,  Lillyani  O.  2014. Pengeluaran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Manokwari. Tahun  1990-2012.  Dosen  Fakultas  Ekonomi,  Universitas Negeri Papua : Manokwari Nazara,  S.  Dan  Nurkholis.  (2007). Ukuran  Optimal  Pemerintah  Daerah  di Indonesia : Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota Dalam Era Desentralisasi. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. VII No. 02,2007 Januari, 129-157.