Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa  hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober
Pelindung :  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Penasehat :  Direktur Jenderal Imigrasi Pembina :  Kepala BPSDM Hukum dan HAM Penanggung Jawab :  Direktur Politeknik Imigrasi Redaktur :  Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mitra Bestari :  Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H.
Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H.
Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H.
Dr. Arisman, S.T., M.M.
Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A. Editor Pelaksana :  Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A. Alih Bahasa :  Mila Rosmaya, S.S., M.Hum. Design Grafis :  Wilonotomo, S.Kom., M.Si. Sekretaris Redaksi :  Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

## Alamat Redaksi
Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

## DAFTAR ISI

## 7. Implementasi  HAM  dalam  Undang-Undang  Kewarganegaraan  Republik
Indonesia (K. Ponco Aji) …………………………………………………… Hal 76 - 96

## KATA PENGANTAR
Puji  syukur  kehadirat  Allah  Subhanahu  Wa  Ta’ala  atas  segala  nikmat,  rahmat,  karunia  dan perlindungan  yang  telah  diberikan  kepada  Tim  Redaksi  untuk  menyelesaikan  penerbitan  jurnal  ini.
Shalawat  serta  salam  semoga  selalu  tercurahkan  kepada  Uswatun  Hasanah,  Nabi  Muhammad Shallallahu  ‘alaihi  Wa  sallam,  beserta  keluarga,  sahabat  yang  telah  menyampaikan  ajaran  tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.
Untuk  pertama  kalinya,  Politeknik  Imigrasi  menerbitkan  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Keimigasian (JIKK)  dalam  Volume  1  Nomor  1 Agustus 2018.  JIKK  merupakan  media  ilmiah  yang  diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.
Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah  berupa  hasil  penetlitian  /  pemikiran  ilmiah  dari  berbagai  kalangan  keimigrasian. Tema  yang dibahas  meliputi:  persoalan  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Laut  dan  Udara,  Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia,  Penerbitan  Paspor  RI,  Izin  Tinggal  dan  Status  Keimigrasian,  serta  Manajemen  dan Pengembangan SDM Keimigrasian.
Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan  hukum  regulasi  dan  non  regulasi  berupa  kebijakan  dalam  pengembangan  hukum  dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.
Kami  menyampaikan  terima  kasih  kepada  para  penulis  yang  telah  memberikan  kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.
Salam Takzim,
Depok,  Oktober 2018
Tim Redaksi

## IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA

## DALAM UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
( Human Rights Implementation on Indonesian Nationality Law )

## Koesmoyo Ponco Aji
Dosen Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM Jl. Raya Gandul No.4, Depok Hp : 082113190744 , e-mail : pncaji@gmail.com

## ABSTRACT
Since introduced with Universal Declaration at 1948 by United Nations Organization, human rights has becoming a main instrument in international law and national laws. In Indonesia, regulations concerning human rights has been legalized by Act Number 39 Year 1999. Study is needed to explosure the extend of the rules of human rights that has determined in Indonesia Laws. This journal analyze Indonesia Nationality Law based on universal instrument of human rights by descriptive analysis research. Its found that Act Number 12 Year 2006 concerning Nationality of the Republic of Indonesia has accommodate universal instrument of human rights.
Keywords : Human Rights, Nationality, Laws, Universal Instrument of Human Rights

## ABSTRAK
Sejak diperkenalkannya melalui Deklarasi Universal Tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak asasi manusia menjadi suatu instrumen pokok dalam hukum internasional dan hukum nasional suatu negara. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai hak asasi manusia telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Sejauh mana kaidah-kaidah hak asasi manusia diterapkan dalam  hukum  positif  Indonesia  khususnya  dalam  Undang-Undang  tentang  Kewarganegaraan Republik Indonesia perlu dikaji lebih mendalam. Melalui penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini,  dikupas  materi-materi  pokok  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan instrumen umum hak asasi manusia. Dari pembahasan tersebut diketahui bahwa klausal-klausal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah banyak mengakomodir instrumen pokok hak asasi manusia.
Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Kewarganegaraan, Undang-Undang, Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia

## PENDAHULUAN
Pada  hakikatnya  manusia  diberikan anugerah  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  berupa akal  dan  budi  serta  nurani  sehingga  memiliki kemampuan  dalam  membedakan  yang  buruk dan yang baik. Akal budi dan nurani tersebut akan membimbing setiap insan manusia dalam mengarahkan  sikap  dan  perilakunya  untuk menjalani  kehidupan.  Melalui  akal  dan  budi serta  nuraninya  itu,  manusia  memiliki kebebasan  untuk  memutuskan  perilaku  atau perbuatannya  selaku  individu.  Di  sisi  yang sama,  manusia  memiliki  kemampuan  akan kewajiban  dalam  mempertanggungjawabkan semua  tindakan  yang  dilakukannya,  hal  ini semata-mata  untuk  mengimbangi  kebebasan yang dimiliki tersebut.
Kebebasan  dasar  dan  hak-hak  dasar itulah yang disebut sebagai hak asasi manusia yang  melekat  pada  setiap  diri  manusia  secara kodrati  sebagai  anugerah  dari  Tuhan  Yang Maha  Esa.  Hak  asasi  ini  tidak  dapat dipungkiri.  Pengingkaran  terhadap  hak  asasi tersebut dapat diartikan  sebagai pengingkaran terhadap martabat kemanusiaan. Oleh karenanya, semua subjek hukum internasional baik  itu  negara,  pemerintah  dan  organisasi apapun memiliki kewajiban untuk melindungi dan  mengakui  hak-hak  dasar  pada  setiap manusia  tanpa  terkecuali.  Dengan  kata  lain, dapat  diyakini  bahwa  hak  asasi  manusia adalah  titik  tolak  dan  tujuan  dalam penyelenggaraan  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Bangsa Indonesia sendiri telah menyatakan  kewajiban  akan  penghormatan terhadap hak asasi manusia melalui mukadimah  Undang-Undang  Dasar  1945. Kewajiban  menghormati  hak  asasi  manusia sebagaimana  disebutkan  dalam  pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945  kemudian menjiwai  keseluruhan  pasal  dalam  batang tubuhnya,  khususnya  yang    berkaitan  dengan persamaan  kedudukan  warga  negara  dalam hukum  dan  pemerintahan,  hak  atas  pekerjaan
dan  penghidupan  yang  layak,  kemerdekaan berserikat  dan  berkumpul,  hak  untuk mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya  itu,  hak  untuk  memperoleh pendidikan dan pengajaran serta hak mengenai penduduk dan warga negara.
Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana  tersurat  dalam  Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis
Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia telah  menugaskan  seluruh  Lembaga-lembaga Tinggi  Negara,  Lembaga  Negara  dan  seluruh Aparatur  Pemerintah,  untuk  menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman  mengenai  hak  asasi  manusia kepada  seluruh  masyarakat.  Penugasan Majelis  Persyawaratan  Rakyat  ini  kemudian dikukuhkan  melalui  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia Nomor  XVII/MPR/1998  tentang  Hak  Asasi
Manusia. Dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan  Rakyat  Republik  Indonesia tersebut,  dinyatakan  juga  tugas  lain  berupa peratifikasian berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa  tentang  Hak  Asasi  Manusia dalam kurun waktu sesegera mungkin, selama instrument tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1
Di  samping  kedua  sumber  hukum  di atas,  pengaturan  mengenai  hak  asasi  manusia di  Indonesia  pada  dasarnya  sudah  tercantum dalam  hukum  positif  melalui  berbagai peraturan  perundang-undangan,  termasuk undang-undang  yang  menegaskan  berbagai konversi  internasional  mengenai  hak  asasi manusia. Namun sejauh mana unsur-unsur hak asasi  manusia  telah  diakomodir  dalam  suatu peraturan perundang-undangan tentunya harus ditelaah satu persatu. Kaitannya dengan pokok bahasan ini, tentunya Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2006
1 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sudah  mendapatkan  sentuhan  dari  instrumen- instrumen  hak  asasi  manusia  baik  yang bersifat  universal  maupun  yang  bersifat domestik.
Mengingat  bahwa  negara  Republik Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menjamin  potensi, harkat,  dan  martabat  setiap  orang  sesuai dengan hak asasi manusia. Dan
mempertimbangkan  bahwa  warga  negara merupakan  salah  satu  unsur  hakiki  dan  unsur pokok  dari  suatu  negara  yang  memiliki  hak dan  kewajiban  yang  perlu  dilindungi  dan dijamin  pelaksanaannya  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  26  Undang-Undang  Dasar
Republik Indonesia 1945. Status
kewarganegaraan  menimbulkan  hubungan timbal  balik  ( reciprokal relationship )  antara warga  negara  dan  negaranya.  Dari  hubungan tersebut,  negara  mempunyai  kewajiban memberikan  perlindungan  terhadap,  warga negaranya.  Dan  berlaku  sebaliknya  dimana setiap  warga  negara  mempunyai  hak  dan kewajiban terhadap negaranya. 2
Untuk  memenuhi  tuntutan  masyarakat dan  melaksanakan  amanat  Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  1945  sebagaimana tersebut  di  atas,  pemerintah  mensahkan undang-undang  kewarganegaraan  yang  baru melalui  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2006.  Undang-Undang  ini  memperhatikan asas-asas  kewarganegaraan  umum  atau universal,  yaitu  asas  ius  sanguinis,  ius  soli, dan  campuran.  Melalui  undang-undang  ini, pokok materi muatan mengenai :
1. siapa  yang  menjadi  Warga  Negara Indonesia;
2. syarat  dan  tata  cara  memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
2 Konsiderans dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
3. kehilangan  Kewarganegaraan  Republik Indonesia;
4. syarat  dan  tata  cara  memperoleh kembali  Kewarganegaraan  Republik Indonesia; dan
5. ketentuan pidana; disusun berlandaskan kaidah-kaidah hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam instrumen  umum  mengenai  hak  asasi manusia. 3
Namun  demikian,  sejauh  mana  kaidah- kaidah  hak  asasi  manusia  sebagaimana tercantum  dalam  instrumen  umum  mengenai hak  asasi  manusia  telah  diakomodir  dalam Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini perlu dilakukan penelitian. Hal itulah yang menjadi kajian dalam jurnal ilmiah ini.
Berdasarkan  uraian  yang  menjadi  latar belakang  dalam  kajian  ini,  maka  rumusan masalah yang akan diangkat meliputi :
1.   Pemahaman  terkait  hak  asasi  manusia itu  sendiri  baik  sebagai  konsepsi  dasar dalam  hukum  internasional  maupun dalam hukum positif di Indonesia, dan
2.   Bagaimana penerapan hak asasi manusia dalam hukum positif kewarganegaraan Republik Indonesia.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan sejauh mana penerapan hak asasi manusia dalam hukum positif kewarganegaraan Indonesia sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Sesuai  dengan  masalah  pokok  dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan di atas, uraian  dalam  naskah  pembahasan  ini difokuskan  pada  empat  tema  pokok  yang relevan.  Keempat  tema  tersebut  adalah: Pertama,  tentang  hak  asasi  manusia  sebagai
3 Ibid
konsep  dasar  dalam  hukum  internasional. Kedua,  eksistensi  hak  asasi  manusia  dalam hukum  positif  di  Indonesia.  Ketiga,  hukum positif  kewarganegaraan  Republik  Indonesia. Keempat, membahas kewarganegaraan Republik  Indonesia  dalam  kaitannya  dengan penerapan hak asasi manusia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  kajian  terhadap permasalahan  berdasarkan  kerangka  hukum internasional  dan  hukum  nasional.  Bahan-bahan kajian dalam penelitian ini meliputi :
1.  ketentuan-ketentuan  hukum  internasional yang  tertuang  dalam  deklarasi  universal hak  asasi  manusia,  ( universal declaration of human rights )  hukum    kebiasaan internasional  ( customary international law ),  prinsip-prinsip  umum  hukum  ( the general principles of law ),  instrument internasional  dan  regional  hak  asasi manusia;
2.  hukum positif Indonesia dalam hal ini yang terkait dengan hukum mengenai hak asasi manusia  dan  hukum  yang  mengatur masalah kewarganegaraan Republik Indonesia,  selain  itu  Undang-Undang Dasar  1945  selaku  hukum  dasar  yang berlaku  di  Indonesia  turut  menjadi  bahan kajian dalam penelitian ini;
3.  pendapat sarjana / para ahli yang memiliki kompetensi  dalam  hal  hak  asasi  manusia maupun kewarganegaraan yang
dituangkan dalam buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademis lainnya.
Setelah  dilakukan  pengelompokan  dan penentuan  sistematika  terkait  bahan  penelitian, selanjutnya  dilakukan  analisis  terhadap  bahan kajian  yang  ada.  Berdasarkan  analisis  tersebut  , dilanjutkan dengan deskripsi dalam merumuskan pembahasan  sesuai  konteks  dan  situasi  faktual dalam kerangka hukum yang relevan.

## PEMBAHASAN
Sejak
pengadopsian Dekalarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  oleh  Majelis Umum  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  pada tanggal  10  Desember  1948,  perkembangan dan  penerapan  norma  serta  standar  hukum internasional hak asasi manusia semakin nyata dapat dirasakan. Hingga saat ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa  telah  banyak  mengadopsi intrumen pokok hak asasi manusia. Disamping itu,  sejumlah  konvensi  dan  standar  hukum internasional  tentang  hak  asasi  manusia  juga teah  mengalami  kemajuan  baik  dalam  bentuk deklarasi,  program  aksi,  dan  resousi  yang dikeluaran  badan-badan  pada  Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Perkembangan  yang  dinamis  ini  juga terjadi di level regional baik di Kawasan Asia, Afrika, Eropa dan Amerika. Dalam skup yang lebih  sempit  yakni  pada  Kawasan  Asia Tenggara, perkembangan dan adopsi instrument  pokok  hak  asasi  manusia  dimotori oleh  organisasi  negara-negara  di  Kawasan tersebut yaitu melalui Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan ASEAN  ( Association of South East Asian Nation ).  Dalam  Rencana  Aksi  Hanoi 4 ,  para pemimpin ASEAN menyatakan komitmennya
4 Rencana Aksi Hanoi merupakan kesepakatan yang  dilahirkan  melalui  Konferensi  Tingkat Tinggi  Informal  Kedua  dari  ASEAN  pada tanggal 5 Desember 1997 di Hanoi, Vietnam. Pada  KTT  tersebut  keanggotaan  ASEAN terdiri  atas  Brunei  Darussalam,  Kamboja, Indonesia,  Laos,  Malaysia,  Myanmar, Filipina,  Singapura,  Thailand,  dan  Vietnam. Selama  KTT  ini,  ASEAN  mengadopsi  Visi ASEAN  2020,  yang  digambarkan  sebagai “sebuah  konsorsium  ngara-negara  Asia Tenggara  yang  berwawasan  luas,  hidup dalam kedamaian, stabilitas dan kemakmuran, terikat bersama dalam kemitraan dalam  perkembangan  yang dinamis  dan  dalam  komunitas  masyarakat yang peduli.” Rencana aksi Hanoi ini sendiri tersurat  dalam  10  subdivisi,  dimana pembahasan  mengenai  hak  asasi  manusia dibahas pada subdivisi 4.
untuk  meningkatkan  pertukaran  informasi  di bidang  hak  asasi  manusia  dalam  rangka mempromosikan  dan  melindungi  hak-hak asasi  dan  kebebasan  fundamental  manusia, berdasarkan Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak  Asasi  Manusia,  Deklarasi  dan  Program Aksi  Wina. 5 Selain  itu,  ASEAN  juga berkomitmen  untuk  mengimplementasikan Konvensi  Hak-Hak  Anak  PBB  dan  Konvensi Penghapusan  Semua  Bentuk  Diskriminasi terhadap Perempuan, dan instrumen-instrumen PBB  lainnya  yang  berkaitan  dengan perempuan  dan  anak. 6 ASEAN  juga berkomitmen  untuk  menghormati  hak-hak asasi  dan  kebebasan  dasar  manusia  seperti yang  termuat  dalam  Deklarasi  Wina  25  Juni 1993 yang menekankan hak-hak sipil, politik, ekonomi  sosial  dan  budaya  sebagai  hak  asasi manusia  yang  saling  bergantung,  berkaitan dan  dapat  dipisahkan  satu  dengan  lainnya ( inter-dependence, inter-related and indivisible ). 7
Dalam Kawasan Asia Tenggara sendiri, Indonesia  memiliki  akselerasi  yang  lambat dalam implementasi hak asasi manusia dalam undang-undang  yang  ada.  Percepatan  adopsi dan  implementasi  terhadap  instrumen  pokok hak  asasi  manusia  baru  terlihat  semenjak adanya  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998  tentang  Hak  Asasi  Manusia. Namun demikian, secara historikal pengakuan hak asasi manusia di Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  namun
5 Hanoi Plan of Action, Chapter IV,
Subdivision 4.8 . Diakses dari https://asean.org/?static_post=hanoi-plan-of- action, tanggal 3 Juni 2018
6 Ibid. Chapter IV, Subdiv. 4.9
7 Joint Communique of the Twenty Sixth ASEAN Ministerial Meeting, Singapore, 23- 24 July 1993, point 16-18 .  Diakses  dari https://asean.org/?static_post=joint- communique-of-the-twenty-sixth-asean- ministerial-meeting-singapore-23-24-july- 1993, tanggal 3 Juni 2018
secara  konseptual  penerapan  dari  instrument pokok  hak  asasi  manusia  di  Indonesia  baru terdokumentasi melalui Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  39  tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## A. Hak  Asasi  Manusia  Sebagai  Konsep Dasar Dalam Hukum Internasional
Peter  van  Dijk  memberikan  penjelasan bahwa  hak  asasi  manusia  sebagai  bagian  dari hukum internasional paling tidak dimulai dari pengakuan  hukum  humaniter  yang  bertujuan memberikan  jaminan  penghormatan  terhadap manusia  serta  membatasi  kerugian  dan penderitaan  manusia  akibat  peperangan. Menurut Dijk, paling tidak ada 2 jenis hukum perang  humaniter.  Pertama,  hukum  perang humaniter  dalam  arti  luas  mencakup  semua norma  internasional  berkaitan  dengan  konflik bersenjata,  dapat  dikelompokan  dalam  dua klasifikasi  utama,  yaitu  yang  pertama  hukum tentang  tata  cara  berperang  dan  kedua  adalah hukum perang humaniter dalam arti sebenarnya.  Selanjutnya  yang  kedua,  hukum humaniter yang bertujuan memelihara perdamaian  masih  belum  secara  tegas mengklasifikasikan norma-norma
internasional yang dapat dimasukkan ke dalam kategori  hukum  humaniter  yang  bertujuan melarang kekerasan dan perang sebagai sarana menyelesaikan konflik. 8
Dari  jaminan-jaminan  hak  asasi  dan kebebasan-kebebasan fundamental, yang dimuat  dalam  hukum  humaniter  tersebut, muncul  hukum  tertulis  yang  secara  khusus memberikan  perhatian  kepada  hak  dan kepentingan  pribadi  dan  kelompok  dengan tujuan  utama  mempromosikan  ( to promote ), menghormati  ( to respect ),  melindungi  ( to protect )  serta  memfasilitasi  ( to facilitate )  dan menyediakan ( to provide ) pemenuhan ( fulfillment )  hak  asasi  manusia.  Hukum
8 Dijk,  Pieter  van, Hukum Internasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dalam Adnan Buyung Nasution, et.al. (eds), Burhan Tsanydan S. aimoen (penerjemah), 2001, hlm 3-57.
internasional  tentang  hak  asasi  manusia  ini tidak  saja  berlaku  di  saat  damai,  melainkan juga  tetap  berlaku  dalam  situasi  perang  dan konflik bersenjata.
Menurut  sarjana  Eropa  Karel  Vasak, hak  asasi  manusia  terbagi  menjadi  tiga  fase  / tiga generasi. 9 Menurutnya, hak asasi manusia generasi  pertama  merupakan  hukum  yang berkaitan  dengan  hak-hak  sipil  dan  politik. Selanjutnya  generasi  kedua  berkaitan  dengan katalog  hak-hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya. Kemudian  Vasak  memperkenalkan  apa  yang disebutnya  hak  asasi  generasi  ketiga,  yakni hak-hak  kolektivitas  yang  dimiliki  sebuah bangsa,  seperti  menentukan  nasib  sendiri, perdamaian dan seterusnya. 10
Dilihat  dari  aspek  perkembangan sejarah  konsepsi  hak  asasi  manusia  yang dirumuskan  secara  normative  dan  aksplisit, dimulai  pada  abad  ke-18.  Namun  demikian, pada  dasarnya  prinsip-prinsip  hak  asasi manusia  sudah  ada  dan  dihidupi  sejak  lama. Prinsip-prinsip persamaan manusia, penghargaan  terhadap  hak  milik  misalnya, jauh  hari  sudah  dimuat  dalam  kitab  suci agama  semisal  Alkitab  dan  Al-Quran. Meskipun  pengertian  hak  asasi  manusia  baru dirumuskan  secara  eksplisit  di  abad  ke-18,
9 Pembagian  hak  asasi  manusia  menjadi  tiga generasi awalnya diusulkan pada tahun 1979 oleh ahli hukum Ceko Karel Vasak di Institut Hak  Asasi  Manusia  Internasional  di Strasbourg. Dia menggunakan istilah tersebut pada  awal  November  1977.  Teori  Vasak terutama  berakar  dalam  hukum  Eropa. Pembagiannya  mengikuti  tiga  semboyan Revolusi  Prancis  :  Kebebasan,  Kesetaraan, Persaudaraan  ( Liberty, Equality, Fraternity ). Tiga  fase  /  generasi  tercermin  dalam beberapa  rubrik  Piagam  Hak  Fundamental Uni  Eropa.  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia  mencakup  hak-hak  yang  dianggap sebagai  generasi  kedua  serta  generasi pertama,  tetapi  tidak  tidak  membuat perbedaan  itu  sendiri  (hak  yang  tercantum tidak dalam urutan tertentu).
10 Disadur
dari https://en.wikipedia.org/wiki/Three_
generations_of_human_rights
asal  mula  pendapat  dari  segi  hukum  dan prinsip  yang  menjadi  dasarnya  sudah  eksis lebih jauh ke belakang dalam sejarah manusia.
Penulisan sejarah tentang perkembangan konsepsi  hak  asasi  manusia  biasanya  juga membahas  kemunculan  dan  perkembangan teori hukum kodrati dalam periode 600 sampai dengan 400 sebelum masehi. Walaupun dalam praktiknya  masih  ditemukan  perbudakan manusia, para sarjana dan filsuf kala itu sudah meletakkan  dasar-dasar  filsafat  hukum  untuk persamaan  manusia.  Momentum  terpenting dalam  perkembangan  hak  asasi  manusia timbul  di  abad  pertengahan  melalui Magna Charta di  Inggris  pada  tahun  1215. Perkembangan  selanjutnya,  konsepsi  tentang pengakuan  hak  fundamental  manusia  yang wajib  dijamin  penguasa  dikembangkan  oleh John Lock di bawah pengaruh abad reformasi dan  pencerahan.  Sarjana  pada  abad  tersebut termasuk di antaranya J.J. Rousseau kemudian membawa  pengaruh  munculnya  sejumlah norma  hak  asasi  manusia  seperti English Bill of Rights (1689)  di  Inggris, Virginia Declaration of Rights (1776), American Declaration of Indenpendece (1776), dan The Bill of Rights (yang  memuat  amandemen konstitusi yang diadopsi antara 1789-1791) di Amerika Serikat, serta Declaration des droits de l’home et du citoyen (1789) di Perancis. 11
Pada abad ke-20, Karl Marx memberikan  dasar  konsepsi  dan  hukum ekonomi dan sosial yang kemudian membawa pengaruh  yang  besar  munculnya  Revolusi Oktober.  Mengikuti  perkembangan  ini,  hak- hak  ekonomi  dan  sosial,  jaminannya  dimuat dalam konstitusi Uni Soviet (1918), konstitusi Weimar  (1919),  begitu  juga  konstitusi Meksiko  (1917)  telah  memberikan  jaminan terhadap hak ekonomi dan sosial. 12
11 Jan Berting, et al., Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities , First. Edition, London,
Meckler, 1990, hlm 33. 12 Nasution, Adnan Buyung, Instrumen
Internasionl Pokok Hak-Hak Asasi Manusia ,
Pada  periode  pasca  Perang  Dunia  I, terutama pada era pembentukan Liga Bangsa- Bangsa  / League of Nations (LBB),  konsepsi hak asasi manusia kemudian mendapat bentuk yang  terlembagakan.  Sejumlah  negara  di eropa  tengah  dan  eropa  timur  bersepakat menetapkan perjanjian dan sejumlah deklarasi untuk  memberikan  jaminan  hak  asasi kelompok minoritas yang tinggal di wilayahnya.  Jaminan  ini,  umumnya  memuat prinsip non diskriminasi untuk menikmati hak untuk hidup dan kebebasan-kebebasan pribadi. Obligasi  negara  untuk  menjamin  hak kelompok minoritas semacam ini, disebut juga
“obligation d’interet international” yang dilembagakan dalam LBB.
Bubarnya  LBB  kemudian  menjadi  saah satu  pemicu  peristiwa  Perang  Dunia  II. Kedahsyatan  perang  dan  akibatnya  yang membawa  bekas  dalam  penderitaan  manusia, mendorong  pengakuan  hak  asasi  manusia secara  luas  dalam  hukum  internasional  yang tertulis.  Dasar  pengakuan  hak  asasi  manusia, dalam  skala  tertentu,  kemudian  dituangkan dalam  Piagam  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  /
United Nations (PBB),  yaitu  dalam  Pasal  5, Pasal 55 (c), Pasal 56, Pasal 62 Ayat (2), Pasal 68  dan  Pasal  76  (c).  Dalam  rezim  PBB, standar  dan  norma  hak  asasi  manusia berkembang  seperti  adanya  sekarang  ini  dan terus  akan  berkembang  kedepan.  Diawali dengan  pengadopsian  Deklarasi  Universal Hak Asasi Manusia ( Universal Declaration of Human Rights ),  yang  diikuti  dengan pengadopsian Konvenan Internasional tentang Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  ( International Convenant on Civil and Political Rights )  dan Konvenan  Internasional  tentang  Hak-Hak Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  ( International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights ). 13
Edisi ke-2, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001, hlm 13.
13 The  NGLS  Handbook  of  UN  Agencies, Programmes, Funds and Conventions
Working  for  Sustainable  Economic  and

## B. Eksistensi Hak Asasi Manusia Dalam
Hukum Positif di Indonesia Berkembangnya ide tentang perlindungan terhadap HAM relatif baru yaitu sejak  awal  dan  pertengahan  abad  ke-20 bersamaan dengan meluasnya aspirasi dekolonisasi negara-negara yang dijajah dunia barat.  Sebelumnya,  ide  tentang  perlindungan terhadap  HAM  itu  tumbuh  dilingkungan negara-negara  Barat  sendiri  yang  oleh  para ilmuwan  dikemudian  hari  dikaitkan  dengan gerakan-gerakan  pembebasan  yang  timbul  di Eropa,  mulai  abad  ke-13  sampai  akhir  abad ke-18. Sebenarnya, beberapa prinsip hak asasi manusia  juga  sudah  tumbuh  dalam  tradisi politik  indonesia  itu  sendiri  jauh  sebelum bangsa barat datang ke indonesia. Malah, oleh Muhammad  Yamin  dikatakan  bahwa  dalam lingkaran  peradaban  bangsa  indonesia  sejak beratus-ratus  tahun  lamanya,  setiap  manusia memang  mempunyai  hak  dan  kewajiban terhadap diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat,  dan  kepada  negara.  Hak  dan kewajibannya itu menurut Muhammad Yamin diakui dan diatur melalui hukum adat. Bahkan ada juga sebagian yang sudah dituliskan. 14
Indonesia sendiri menyusun UUD 1945 sebelum adanya The Universal Declaration of Human Rights ,  namun  ide-ide  hak  asasi manusia  yang  tercermin  dalam  deklarasi tersebut  sudah  diketahui  oleh  para the founding father Indonesia  dalam  sidang BPUPKI  pada  tahun  1945.  Rapat  besar BPUPKI  yang  diselenggarakan  pada  tanggal 15 juli 1945 menyimpan memori tentang perlu tidaknya pengaturan tentang HAM
dicantumkan  dalam  UUD  1945.  Oleh  karena itu,  ketentuan  yang  berkenaan  dengan  hak asasi  manusia  dapat  dikatakan  dimuat  secara terbatas  dalam  UUD  1945,  yaitu  sebanyak
Social Development, Geneva and New York, NGLS, hlm 8-14.
14 Ashidiqqie, Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi ,  Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2010, hlm 621.
tujuh pasal saja. 15 Sedikitnya pasal-pasal yang berbicara langsung tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 bukan karena naskah UUD ini  disusun  sebelum  adanya Universal
Declaration of Human Rights. 16
Dengan hanya memuat tujuh pasal yang mengatur  secara  terbatas  mengenai  hak  asasi manusia  dalam  UUD  1945,  M.  Yamin  dalam salah satu tulisannya seperti yang dikutip oleh Jimly,  memberikan  komentar, “bahwa pada waktu UUD 1945 dicanangkan pembukaannya menjamin demokrasi, tetapi pasal-pasalnya benci kepada kemerdekaan diri dan menentang liberalisme dan demikrasi revolusioner. Akibat pendirian ini yaitu hak asasi tidak diakui secara seluruhnya, melainkan diambil satu dua saja yang kira- kira sesuai dengan suasana politik dan sosial pada tahun 1945, yang dipengaruhi oleh peperangan antara fasisme melawan demokrasi. Waktu merancang konstitusi 1945 maka hak-hak asasi yang lebih luas memang dimajukan, tetapi usul itu kandas atas alasan, bahwa pada waktu itu hak asasi dipandang sebagai kemenangan liberalisme yang tidak disukai” . 17
Pendapat bahwa hak asasi asasi manusia adalah  bersumber  dari  individualisme  dan liberalisme  yang  bertentangan  dengan  asas kekeluargaan  yang  dianut  oleh  bangsa Indonesia sangatlah berpengaruh dalam proses pembentukan  UUD  1945  oleh  panitia perancang UUD, sehingga pengaturan mengenai  hak  asasi  sangatlah  terbatas. Padahal,  menurut  Jimly  dapatlah  dibuktikan
15 Al  Rasyid,  Harun, Naskah Undang-Undang 1945 Sesudah Empat Kali di Ubah Oleh MPR ,  cet.  1,  Jakarta,  UI  Press,  2007,  hlm 178.
16 Pada  tahun  1945  telah  ada Declaration of Independent Amerika Serikat dan
Declaration des Droit de l’homme et du Citoyen Perancis, yang dijadikan bahan untuk penyusunan  pasal-pasal  tentang  hak  asasi manusia  yang  lebih  lengkap  dari  apa  yang kemudian disepakati dalam UUD 1945.
17 Asshidiqqie, Jimly, op. cit ., hlm 631.
dalam  sejarah  perkembangannya,  hak  asasi tidaklah  dilahirkan  oleh  paham  liberalisme dan individualisme, melainkan oleh absolutisme.  Hak  asasi  manusia  timbul sebagai  reaksi  terhadap  absolutisme  tindakan sewenang-wenang  penguasa  terhadap  rakyat. Dalam perjalanan sejarah, Konsitusi Republik Indonesia  Serikat  (RIS)  1949  dan  Undang- Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang pernah berlaku selama sekitar 10 tahun (1949- 1959),  justru  memuat  pasal-pasal  tentang HAM  yang  lebih  banyak  dan  lebih  lengkap dibandingkan  dengan  UUD  1945. 18 Bahwa dapat  dikatakan  bahwa  kedua  UUD    tersebut mendasarkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan  dengan  HAM-nya  pada  pernyataan umum  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (universal declaration  of  human  rights)  yang  mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 1948. Pada tahun  1949,  setelah  aksi  militer  kedua  dan dalam  rangka  persiapan  pembentukan  negara Republik  Indonesia  Serikat,  suasana  dunia sedang  diliputi  antara  lain  oleh  adanya Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia (DUHAM)  pada  tanggal  10  desember  1948. Karena itu, dalam perundingan antara delegasi BFO dan delegasi Republik Indonesia, dicapai kesepakatan  untuk  memasukkan  seluruh ketentuan  Hak  Asasi  Manusia  dalam Konstitusi  RIS  1949.  Oleh  karen  itu,  UUD RIS 1949 termasuk Konsitusi Pelopor di dunia yang  mengadopsi  ketentuan  DUHAM  secara utuh  dan  lengkap  sebagai  tindak  lanjut deklarasi  PBB  pada  bulan  Desember  1948 tersebut. 19
Kemudian,  setelah  Republik  Indonesia kembali ke Negara Kesatuan pada tahun 1950 dan  UUDS  1950  disusun,  dengan  sedikit perubahan,  seluruh  pasal  tentang  Hak  Asasi Manusia dipindahkan dari rumusan UUD RIS 1949  menjadi  rumusan  UUDS  1950.  Seperti
18 Yamin, Muhammad, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia , cet. 4, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995, hlm 85.
19 Mauna,  Boer, Hukum International ,  cet.4,
Bandung, Penerbit Alumni, 2003, hlm 597.
halnya  perumusan  UUD  RIS  1949,  ketentuan tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  dicakup dalam rumusan UUDS 1950 dikatakan sangat lengkap  cakupannya  sehingga  menurut Muhammad  Yamin disebut sebagai konstitusi yang  paling  berhasil  memasukkan  Hak  Asasi Manusia yang dideklarasikan oleh perserikatan bangsa-bangsa ke dalam dokumen konstitusi. 20
Kurangnya  ketentuan-ketentuan  yang berkaitan  dengan  HAM  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  (UUD  1945) 21 menurut Harun  Al  Rasyid,  sebenarnya  UUD  1945  itu sama sekali tidak memberikan jaminan apapun mengenai  Hak  Asasi  Manusia.  Lebih  lanjut menurutnya yang diperdebatkan antara Hatta- Yamin  di  satu  pihak  dan  Soekarno-Soepomo di  lain  pihaknya  hanya  berkenaan  dengan substansi  pasal  28  yang  akhirnya  disepakati berbunyi: “kemerdekaan berserikat, berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan lisan  dan  tulisan  dan  sebagainya  ditetapkan dengan  Undang-undang.”  Hatta  dan  Yamin telah  mengusulkan  pencantuman  jaminan  hak asasi manusia disini, tetapi oleh Soekarno dan Soepomo  ditolak  karena  hal  itu  bertentangan dengan  paham  integralistik.  Karena  itu sebagai  jalan  tengahnya  disepakati  rumusan yang  demikian  itu.  Akan  tetapi,  jika  diamati secara seksama, pasal 28 itu sama sekali tidak memberikan  jaminan  mengenai  adanya pengekuan  konstitusional  akan  hak  dan kebebasan berserikat ( freedom of association ), berkumpul  ( freedom of assembly ),  dan menyatakan  pendapat  ( freedom of expresion ).
Pasal 28 itu hanyalah bahwa hak-hak tersebut akan ditetapkan oleh Undang-undang.
Artinya  sebelum  ditetapkan  dengan  undang- undang maka hak itu sendiri belumlah ada. 22
20 Asshidiqqie, Jimly, op. cit ., hlm 632.
21 Dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 150 tahun 1959 tertanggal 5 Juli 1959 maka UUD 1945  dinyatakan  berlaku  kembali  sebagai konstitusi Republik Indonesia.
22 Asshidiqqie, Jimly, op. cit ., hlm 633
Setelah  masa  reformasi,  perubahan UUD  1945  adalah  dianggap  sebagai  sesuatu yang  niscaya.  Bahkan,  perubahan  UUD  1945 itu  sendiri  merupakan  puncak  dari  aspirasi dari gerakan reformasi itu sendiri. Materi yang semula  hanya  tujuh  butir  sekarang  telah bertambah  dengan  signifikan,  perumusannya menjadi  lebih  lengkap  dan  menjadikan  UUD NRI 1945 23 merupakan salah  satu UUD yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap hak  asasi  manusia.  Dengan  disahkannya perubahan  satu  sampai  ke  empat  UUD  NRI 1945  pada  tahun  2002,  yang  dimuat  dalam BAB  XA  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  pasal 28A  sampai  dengan  28  J.  perihal  hak  asasi manusia  terkait  kewarganegaraan  telah  diatur tersendiri  melalui  ketentuan  dalam  Pasal  28D Ayat  (4)  dimana  disebutkan  bahwa  “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.
Dalam rangka menegakkan menegakkan butir-butir ketentuan hak asasi tersebut di atas, diatur  pula  mengenai  kewajiban  orang  lain untuk menghormati hak asasi orang lain serta tanggung  jawab  negara  atas  tegaknya  hak asasi manusia, yaitu :
1.   Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk  untuk  memeluk  agamanya masing-masing  dan  untuk  beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 29 ayat (2) 24
2.   Bahwa  identitas  budaya  dan  hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan  perkembangan  zaman  dan peradaban. Pasal 28 I ayat (3)
3.   Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan  hak  asasi  manusia  adalah tanggung  jawab  negara,  terutama pemerintah. Pasal 28 I ayat (4)
23 Perubahan pertama tahun 1999 dalam sidang umum  MPR,  kedua  kali  dalam  sidang tahunan 2000 MPR, ketiga kali dalam sidang tahunan 2001 MPR dan yang keempat sidang tahunan MPR 2002
24 Asshidiqqie, Jimly, op. cit ., hlm 634
4.   Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi  manusia  sesuai  dengan  prinsip negara  hukum  yang  demokratis,  maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur,  dan  dituangkan  dalam  peraturan perundang-undangan Pasal 28 I ayat (5)
5.   Setiap  orang  wajib  menghormati  hak asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,
dan bernegara Pasal 28J ayat (1) 6.   Dalam menjalankan hak dan kewajibannya,  setiap  orang  wajib tunduk  kepada  pembatasan  yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis Pasal 28J ayat (2).
Ketentuan-ketentuan  yang  memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia  itu  sangat  penting  dan  bahkan dianggap  merupakan  salah  satu  ciri  pokok dianutnya  prinsip  negara  hukum  di  suatu negara.  Namun  di  samping  hak-hak  asasi manusia,  harus  pula  dipahami  bahwa  setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang, selama hidupnya  sejak  sebelum  kelahiran,  memiliki hak  dan  kewajiban  yang  hakiki  sebagai manusia. Pembentukan negara dan pemerintahan,  untuk  alasan  apapun,  tidak boleh  menghilangkan  prinsip  hak  dan kewajiban  yang  disandang  oleh  setiap manusia, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan  oleh  kedudukan  orang  sebagai warga suatu negara. Setiap orang di manapun ia  berada  harus  dijamin  hak-hak  dasarnya. Pada  saat  yang  bersamaan,  setiap  orang  di manapun  ia  berada,  juga  wajib  menjunjung tinggi  hak-hak  asasi  orang  lain  sebagaimana mestinya.  Untuk  itu,  maka  kemudian
pemerintah  Republik  Indonesia  mensahkan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia, sebagai  pengejawantahan  nilai-nilai  hak  asasi manusia  yang  telah  diatur  dalam  UUD  1945 dam  ketentuan-ketentuan  dalam  instrumen pokok hak asasi manusia.

## C. Hukum  Positif  Kewarganegaraan Republik Indonesia
Tema  Politik  Hukum  Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan dalam Negara Republik Indonesia  merupakan  persoalan  yang  sangat menarik  untuk  dibicarakan,  didiskusikan,  dan disorot  secara  khusus.  Dilihat  dari  sejarahnya maupun  lahirnya  konsep  kewarganegaraan dan  pewarganegaraan  di  Indonesia  memiliki sejarah  cukup  panjang  yaitu  bermula  sesudah Indonesia  merdeka,  sebagai  salah  satu  syarat ketatanegaraan  ditentukan  siapa  warga negaranya. Periode awal kemerdekaan Indonesia  sebagai  sebuah  negara  bangsa, benih-benih pemikiran kewarganegaraan telah berkembang  tersebar  dalam  berbagai  tahap pergerakan  menuju  Indonesia  merdeka.
Kewarganegaraan
Republik Indonesia memperoleh  legitimasi  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  sehingga  menjadi fundamen  pengembangan  pemikiran  tentang kewarganegaraan  Republik  Indonesia  dan  itu ditunjang  dengan  dasar  penyelenggaraan negara  pada  prinsip  negara  hukum  yang demokratis. 25
Demokrasi  yang  berintikan  kebebasan dan  persamaan,  sering  dikaitkan  dengan berbagai unsur dan mekanisme, demikian pula dengan negara berdasarkan atas hukum. Salah satu  unsur  atau  mekanisme  tersebut  adalah adanya  jaminan  perlindungan,  kepastian hukum,  dan  penghormatan  atas  Hak  Atas Identitas Kewarganegaraan merupakan paspor seseorang  untuk  masuk  ke  dalam  lalu  lintas kehidupan  bernegara  secara  penuh.  Tanpa
kewarganegaraan  seseorang  hampir  tidak mampu  berbuat  banyak  dan  tidak  ada perlindungan  hukum  dan  tidak  mendapat perlakuan  yang  layak  sebagai  warga  negara. Meskipun pemikiran tentang kewarganegaraan telah  memperoleh  tempat  dalam  sistem ketatanegaraan  Indonesia,  namun  dalam perkembangannya  mengalami  pasang  surut, sejalan  dengan  perkembangan  Pemerintahan Republik Indonesia.
Seperti tersebut dalam Pasal 26 Undang- Undang  Dasar  1945  (sebelum  amandemen) menentukan  bahwa  yang  menjadi  warga negara  ialah  orang-orang  bangsa  Indonesia asli  dan  orang-orang  bangsa  lain  yang disahkan  dengan  undang-undang  sebagai warga  negara.  Selanjutnya  ditentukan  bahwa syarat  yang  mengenai  kewarganegaraan negara  ditetapkan  dengan  undang-undang. Dari  bunyi  pasal  tersebut  belumlah  dapat menentukan  siapakah  yang  dianggap  menjadi Warga  Negara  Indonesia  pada  saat  Undang- Undang  Dasar  1945  disahkan  oleh  PPKI (Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia), pasal  tersebut  menghendaki  pengaturan  lebih lanjut  mengenai  kewarganegaraan  diatur dengan  undang-undang,  baru  9  (sembilan) bulan kemudian setelah kemerdekaan Republik  Indonesia  mulai  terbentuk  undang- undang  organik  yaitu  pada  tanggal  10  April 1946  diumumkan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  1946  Tentang  Warga  Negara, Penduduk  Negara  yang  mengalami  beberapa kali  perubahan  yaitu  dengan  Undang-Undang Nomor 6 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1947  serta Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 1948.
Sebelum  berlakunya  undang-undang tersebut,  undang-undang  yang  mengatur tentang kewarganegaraan berdasarkan Pasal II Aturan  Peralihan  Undang-Undang  Dasar 1945,  undang-undang  tersebut  yang  pada tanggal  18  Agustus  1945  adalah  undang-
undang  yang  mengatur  kekaulanegaraan Belanda yaitu : 26
1. Wet op het Nederlandschap en het Rijksingezetenschap , tanggal 12
Desember 1892 ;
2. Wet op het Nederlansonderdaanschap van niet Nederlanders ,  tanggal  10
Pebruari 1910.
Pada masa itu kedua Wet tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan kewarganegaraan  Indonesia.  Dalam  suasana alam  kemerdekaan  tidak  digunakan  istilah kaulanegara  melainkan  digunakan  istilah warga  negara.  Sumber  hukum  utama  sebagai pegangan  siapa  yang  menjadi  Warga  Negara Indonesia  adalah  Pasal  26  Undang-Undang Dasar  1945.  Yang  menentukan  warga  negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang  bangsa  lain  yang  disahkan  dengan undang-undang  sebagai  warga  negara.  Jadi secara yuridis konstitusional di sini dibedakan antara  orang  bangsa  Indonesia  asli  dan  orang bangsa lain. Dalam penjelasan UndangUndang Dasar  1945  tidak  ada  penjelasannya  sapakah yang  dimaksud  dengan  orang-orang  bangsa Indonesia  asli  tersebut,  sehingga  menurut hukum  tata  negara  ditafsirkan  berdasarkan pengertian  yuridis  sebagaimana  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. 27
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan orang-orang  bangsa  lain  oleh  Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 diberikan contoh misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa,  dan  peranakan  Arab  yang bertempat  tinggal  di  Indonesia,  mengakui
26 Harsono, Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan , Yogyakarta, Liberty,
1992, hlm. 12
27 Sejalan  dengan  pengertian  “Asli”  tersebut dapat pula kita lihat Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 Tentang Presiden; Yang berbunyi  :  “Presiden  ialah  orang  Indonesia asli  “,  oleh  pembentuk  undang-undang pengertian  tersebut  dianggap  telah  jelas, sehingga  tidak  perlu  lagi  diberikan  suatu penjelasan mengenai hal itu.
Indonesia  sebagai  tanah  airnya,  dan  bersikap setia  kepada  wilayah  negara  Republik Indonesia,  dapat  menjadi  warga  negara,  yang secara  yuridis  merupakan  syarat-syarat konstitusional  yang  mutlak  harus  dipenuhi. Untuk itu kemudian Pasal 26 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 menentukan syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
Kepastian  hukum  mengenai  status kewarganegaraan
Indonesia berdasarkan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1946 menjadi  terganggu  sejalan  dengan  perubahan mendasar  terhadap  bentuk  negara  Indonesia dari  bentuk  kesatuan  menjadi  negara  federal, bersamaan  dengan  terjadinya  perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi  Republik  Indonesia  Serikat  1949 (selanjutnya disebut KRIS 1949). Pada  masa  berlakunya  Konstitusi Republik Indonesia Serikat mengenai
kewarganegaraan,  ditentukan  dalam  Pasal  5 ayat (1) yang menegaskan bahwa dikehendaki adanya  undang-undang  federal  mengenai kewarganegaraan.  Pada  masa  Republik Indonesia  Serikat  undang-undang  federal tersebut  tidak  pernah  terwujud.  Untuk mengatasi kevakuman hukum pada masa itu di bidang kewarganegaraan digunakan Pasal 194 KRIS  1949  yang  menentukan  bahwa  sambil menunggu pengaturan kewarganegaraan dengan  undang-undang  yang  tersebut  dalam Pasal 5 ayat (1) KRIS 1949, maka yang sudah menjadi  warga  negara  Republik  Indonesia Serikat  ialah  mereka  yang  mempunyai kewarganegaraan  itu  menurut  Persetujuan Pembagian  Warga  Negara  antara  Republik Indonesia  Serikat  dan  Kerajaan  Belanda mempunyai
kewarganegaraan
atau memperoleh  kewarganegaraan  atau  menjadi warga negara Republik Indonesia Serikat.
Pada waktu terjadi penyerahan kedaulatan  dari  Kerajaan  Belanda  kepada Republik  Indonesia  Serikat,  sebagai  hasil Konferensi Meja Bundar yang
diselenggarakan  di  Denhaag.  Persetujuan Perihal  Pembagian  Warga  Negara  yang tertuang dalam Lembaran Negara 1950 Nomor 2  ini  merupakan  salah  satu  lampiran  Piagam Penyerahan Kedaulatan ; Sebagai konsekuensi dari penyerahan kedaulatan adalah pembagian warga  negara  antara  Kerajaan  Belanda  dan Republik  Indonesia  Serikat.  Artinya,  kedua negara  harus  menentukan  siapa  saja  yang menjadi  warga  negara  masingmasing  setelah Republik  Indonesia  Serikat  berdaulat  penuh lepas dari penjajahan Kerajaan Belanda. 28
Pada Masa berlakunya Undang-Undang Dasar  1945,  masalah  kewarganegaraan  dan pewarganegaraan  diatasi  dengan  Pasal  II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang  menjadi  dasar  hukum  berlakunya Undang-Undang  Nomor  62  Tahun  1958. Dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  62 Tahun 1958 menitikberatkan penggunaan asas ius  sanguinis,  sedangkan  asas  ius  soli  pun dipergunakan dengan tujuan untuk menghindari timbulnya status apatride maupun bipatride.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  62 Tahun  1958  ada  ketentuan  tentang  makna hubungan  khusus  antara  Republik  Indonesia dengan  warga  negaranya.  Menurut  Pasal  II
Peraturan Penutup, pengertian kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan  dengan  suatu  negara  yang mengakibatkan  adanya  kewajiban  negara untuk  melindungi  orang  yang  bersangkutan. Oleh karena itu, Indonesia berkewajiban untuk melindungi  semua  warga  negaranya  dimana pun mereka berada.
Apabila diteliti secara lebih mendalam, terdapat beberapa hal yang tidak diatur dalam undang-undang ini :
a. Pengertian  atau  batasan  atau  definisi tentang  Warga  Negara  Indonesia  tidak ada.  Tidak  diperoleh  jawaban  atas pertanyaan  mengenai  “Apa  Warga
Negara Indonesia itu”. Yang ada dalam Pasal  1  hanya  jawaban  atas  pertanyaan “Siapa Warga Negara Indonesia itu”.
b. Isi  kewarganegaraan  Indonesia  tidak diatur.  Tidak  dijumpai  pengaturan mengenai  hak  dan  kewajiban  Warga Negara Indonesia. Jadi masalah hak dan kewajiban  warga  negara  diatur  secara tersebar  dalam  pelbagai  peraturan perundang-undangan baik nasional maupun daerah.
c. Status  Badan  Hukum  Indonesia  tidak diatur.  Hanya  status  subjek  hukum pribadi yang diatur. 29
Ada hal penting yang perlu diperhatikan dari  penjelasan  Pasal  1  huruf  (a)  Undang- Undang  Nomor  62  Tahun  1958.  Undang- undang ini tidak mengenal istilah asli. 30
Penjelasan  Umum  Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menyebutkan 7 (tujuh) cara  untuk  memperoleh  kewarganegaraan Indonesia, yaitu : 31
a. Karena kelahiran; b. Karena pengangkatan; c. Karena dikabulkannya permohonan; d. Karena pewarganegaraan;
e. Karena perkawinan;
f. Karena turut ayah dan/atau ibu; g. Karena pernyataan.
Pada pokoknya Undang-Undang Nomor
62  Tahun  1958  mengatur  cara  memperoleh kewarganegaraan, cara kehilangan kewarganegaraan  dan  cara  memperoleh kembali kewarganegaraan
Indonesia.
Undang-Undang  Nomor  62  Tahun  1958  ini telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 3  Tahun  1976  Tentang  Perubahan  Pasal  18 Undang-Undang  Nomor  62  Tahun  1958  jo. Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  1976 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor
29 Ibid. , hlm. 36-37 30 Ibid. , hlm. 37-39 31 Ibid. , hlm. 41-42
3  Tahun  1976  dan  pemberlakuannya  bersifat khusus  yaitu  berlaku  hanya  1  (satu)  tahun yaitu  diberlakukan  kepada  orang  asal Indonesia  yang  pada  waktu  berlakunya Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1976  ini bertempat  tinggal  di  negeri  Belanda, Suriname,  dan  Antillen  Belanda  yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia semata-mata  karena  timbulnya  sengketa  Irian Barat.
Pasal  IV  Peraturan  Penutup  Undang- Undang  Nomor  62  Tahun  1958  menentukan bahwa barangsiapa perlu membuktikan bahwa ia warga negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai  surat  bukti  yang  menunjukan bahwa  ia  mempunyai  atau  memperoleh  atau turut  menpunyai  atau  turut  memperoleh kewarganegaraan  itu,  dapat  minta  kepada Pengadilan  Negeri  dari  tempat  tinggalnya untuk  menetapkan  apakah  ia  warga  negara Republik  Indonesia  atau  tidak  menurut  acara perdata biasa. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan  khusus  dalam  atau  berdasarkan undang-undang  ini.  Menurut  ketentuan  pasal tersebut tidak semua orang dapat menggunakan pasal ini. 32 Dalam memori penjelasannya disebutkan bahwa berhubung dengan keadaan di  Indonesia,  maka  sering  diperlukan pembuktian tentang kewarganegaraan. Apabila kewarganegaraan Republik Indonesia dimilikinya  karena  suatu  permohonan  atau pernyataan,  maka  dengan  sendirinya  orang- orang  yang  mengajukan  permohonan  atau menyatakan keterangan itu mendapatkan surat bukti,  yang  mungkin  berlaku  juga  bagi  isteri atau  anak-anaknya.  Buat  orang-orang  yang tidak  perlu  mengajukan  permohonan  atau menyatakan  keterangan  perlu  diterapkan instansi  mana  yang  boleh  dan  berwajib memberikan surat bukti itu. Karena surat bukti itu  hanya  diperlukan  apabila  diminta
32 Tidak  semua  orang  wajib  mengajukan  surat pembuktian kewarganegaraan Republik Indonesia,  berhubung  dalam  pasal  tersebut disebut “Barang siapa perlu membuktikan“.
pembuktian  dan  supaya  instansi  termaksud tidak perlu dibanjiri dengan permintaan, maka surat  bukti  itu  hanya  dapat  diminta  apabila sungguh-sungguh diperlukan.
Pada umumnya instansi yang memberikan  surat  bukti  itu  dapat  ditetapkan Pengadilan Negeri, akan tetapi ada kemungkinan  undang-undang  lain  atau peraturan  berdasarkan  undang-undang  lain menghendaki  instansi  atau  pembuktian  lain. Ketentuan-ketentuan umum. 33
Dengan demikian  pasal  tersebut  digunakan  bila pembuktian kewarganegaraan Republik Indonesia  diperlukan  oleh  suatu  instansi resmi,  dan  instansi  resmi  yang  mempunyai tugas
memerlukan ketegasan kewarganegaraan  seseorang.  Maka  harus  ada surat penunjukan dari instansi bersangkutan.
Meskipun  pada  masa  sekarang  kita sudah mempunyai undang-undang kewarganegaraan  yang  baru  yaitu  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2006  yang  pada esensinya  ditafsirkan  bahwa  semangat  dari UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 adalah mempermudah dan melindungi hak-hak warga negara  dan  bertujuan  memberi  kepastian hukum.      Bahkan  oleh  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia,  Hamid  Awaludin menyatakan  bahwa  paradigma  pemerintah tentang kewarganegaraan berubah, sebelumnya cara pandang tentang
kewarganegaraan  didominasi  latar  belakang etnis  atau  suku.  Namun  sejak  undang-undang itu  disahkan  pada  tanggal  1  Agustus  2006, cara pandang tersebut berubah. Cara pandang kewarganegaraan  baru  itu  menurut  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  didasarkan pada  hukum.  “Bukan  lagi  etnis  atau  warna kulit,  tidak  diskriminatif  dan  menghargai prestasi seseorang”. 34
Kemudian  ditegaskan  bahwa  dengan cara  pandang  itu,  setiap  orang  yang  ingin
33 lihat peraturan penutup Pasal IV.
34 Kompas “Pejabat yang lalai bisa dipenjara 3 tahun”, tanggal 21 September 2006 : 4
menjadi  Warga  Negara  Indonesia  tidak  lagi harus susah payah mengurus syarat administrasi  yang  bertele-tele  termasuk SBKRI. Kendati demikian, dengan berlakunya Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 tersebut,  terhadap  masalah  kewarganegaraan Warga  Tionghoa  Indonesia  bukan  lantas terselesaikan.  Sebagai  contoh,  pada  saat  itu masih  terjadi  kesulitan-kesulitan  berkenaan dengan  Warga  Tionghoa  Indonesia.  Mereka yang hendak menjadi Warga Negara Indonesia atau mempergunakan haknya untuk mengajukan  permohonan  menjadi  Warga Negara Indonesia ternyata menemui  kesulitan yang hanya dapat diatasi dengan bantuan dari pihak negara atau pelaksanaan undang-undang kewarganegaraan  yang  baru  sesuai  dengan semangat pembaharuan dan non diskriminatif.
Justru  sebaliknya  sehari  sebelum penegasan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  pada  harian  surat  kabar  Kompas memuat  berita  yang  sangat  mengejutkan, bahwa ternyata masih banyak warga Tionghoa di  Surabaya  yang  dianggap  sebagai  Warga Negara  Asing  meskipun  lahir  dan  tumbuh besar  di  Indonesia, 35 meskipun  Undang- Undang  Dasar  1945  dan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2006  menjamin  hak  setiap Warga  Negara  Indonesia  sama  di  hadapan hukum.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2006  menentukan  bahwa  “Yang menjadi  Warga  Negara  Indonesia  adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- orang  bangsa  lain  yang  disahkan  dengan undangundang sebagai warga negara.” Dalam penjelasan  Pasal  2  tersebut  menerangkan pengertian  orang-orang  bangsa  Indonesia  asli adalah  “Warga  Negara  Indonesia  sejak kelahirannya  dan  tidak  pernah  menerima kewarganegaraan  lain  atas  kehendak  sendiri”. Hal  ini  berarti  secara  yuridis  ketentuan  ini oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan
35 Kompas  “Susahnya  menjadi  Warga  Negara Indonesia  di  Surabaya”,  tanggal  20 September 2006 : 5
sedapat mungkin mencegah timbulnya keadaan  tanpa  kewarganegaraan.  Oleh  karena itu,  dengan  menerapkan  asas  kelahiran  ( ius soli ),  orang  yang  lahir  di  wilayah  Republik Indonesia  mendapatkan  perlindungan  dan kepastian hukum, karena mereka adalah warga negara  Republik  Indonesia.  Titik  berat diletakkan  atas  kelahirannya  dalam  wilayah negara  Republik  Indonesia  dengan  tujuan supaya  tidak  ada  anak  yang  lahir  menjadi apatride .
Interpretasi  tentang  pengertian  orang- orang  bangsa  Indonesia  asli  ini,  setidak- tidaknya  telah  memperjelas  pengertian  “asli” yang bersifat yuridis konstitusional yang tidak dapat  kita  abaikan  sebagaimana  dimaksud  di dalam Pasal 26 dan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang  Dasar  1945  (sebelum  amandemen) dengan  Pasal  1  huruf  (a)  dan  (b)  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  1946,  sehingga mereka  yang  menjadi  warga  negara  Republik Indonesia berdasarkan
Undang-Undang
Nomor  12  Tahun  2006  sama  aslinya  seperti yang  dimaksud  asli  berdasarkan  proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ditetapkan oleh Konstitusi  Undang-Undang  Dasar  1945  dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 bahwa Warga  Negara  Indonesia  adalah  orang-orang bangsa  Indonesia  asli  dalam  negara  Republik Indonesia  secara  otomatis  menjadi  warga negara Republik Indonesia.
Ketegasan  siapa  orang-orang  bangsa Indonesia asli sebagaimana diatur dalam Pasal 2 berikut penjelasannya berdasarkan Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2006  telah memperjelas dan mempertegas kedudukan dan kepastian  hukum  bagi  setiap  Warga  Negara Indonesia yang sejak kelahirannya di wilayah Republik  Indonesia  tidak  pernah  menerima kewarganegaraan  lain  atas  kehendak  sendiri tersebut  sejalan dengan ketegasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 6 ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun  1946,  sehingga  dengan  demikian  pada
tataran  yuridis  konstitusional  interpretasi tentang pengertian “asli” menjadi lebih jelas.
Undang-undang ini pada dasarnya tidak mengenal  kewarganegaraan  ganda  ( bipatride ) ataupun  tanpa  kewarganegaraan  ( apatride ). Kewarganegaraan  ganda  yang  diberikan kepada  anak  dalam  undang-undang  ini merupakan  suatu  pengecualian.    Selain  asas tersebut  di  atas,  beberapa  asas  khusus  juga menjadi  dasar  penyusunan  undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu :
1. Asas kepentingan nasional
2. Asas perlindungan maksimum 3. Asas  persamaan  di  dalam  hukum  dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa 4. Asas kebenaran substantif. 5. Asas non diskriminatif
6. Asas  pengakuan  dan  penghormatan terhadap hak asasi manusia
7. Asas keterbukaan
8. Asas publisitas.
Negara  kesatuan  Republik  Indonesia bukan  hanya  mempunyai  Undang-Undang Dasar  1945  dan  Undang-Undang  Hak  Asasi Manusia,  Ratifikasi  Konvensi  Internasional Tentang  Hak  Sipil  dan  Politik,  Konvensi Internasional  Tentang  Penghapusan  Segala Bentuk  Diskriminasi  Rasial  dan  Undang- Undang Kewarganegaraan Baru, yang menjamin  perlakuan  baik  dan  adil  terhadap Warga  Negara  Indonesia  dan  Warga  Negara Asing  yang  selaras  dengan  ukuran  dan anggapan  internasional,  tetapi  juga  memiliki sebuah  Aparatur  Penyelenggara  Negara, Kebijakan,  Pelaksana  Program,  ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan  yang  secara  praktis  berusaha untuk  mewujudkan  jaminan  yang  diberikan secara  yuridis  konstitusional  Hak-Hak  Atas Identitas  Kewarganegaraan  dengan  buktibukti yang  nyata  yaitu  memberikan  perlakuan  dan layanan  yang  sama  kepada  seluruh  Warga Negara  Indonesia  dalam  penyelenggaraan layanan  Pemerintahan,  Kemasyarakatan  dan
Pembangunan,  dan  meniadakan  pembedaan dalam  segala  bentuk,  sifat,  serta  tingkatan kepada Warga Negara Indonesia baik ras atas dasar  suku,  etnik,  agama,  kepercayaan maupun  asal  usul  dalam  penyelenggaraan layanan tersebut.
Bahwa  Aparatur  Penyelenggara  Negara yang  belum  atau  tidak  berhasil  menjalankan amanat  yuridis  konstitusional  sebagaimana diharapkan oleh warga negara yang berkepentingan  dan  oleh  Pemerintah  sendiri perlu secara tegas diberikan
sanksi sebagaimana  diamanatkan  Pasal  36  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006.
Ketika  para  pendiri  negara  bersepakat untuk  membentuk  sebuah  negara  merdeka yang  berdaulat,  mereka  sebenarnya  telah meletakkan  prinsip-prinsip  dasar  diatas  mana negara merdeka yang berdaulat dan ditegakkan.  Salah  satu  yang  penting  adalah ditegakkannya  prinsip  kewarganegaraan  yang akan  menjadi  dasar  bagi  format  dan  struktur politik  hukum  negara  kesatuan  Republik Indonesia, bukan hanya pelopor kemerdekaan bagi  seluruh  bangsa  Indonesia  dari  Sabang sampai  Merauke,  tetapi  juga  perintis  jalan dalam memecahkan soal-soal kewarganegaraan  Warga  Tionghoa  Indonesia yang  benar-benar  memadai  di  dalam  proses menjadi  negara  bangsa  di  alam  Indonesia merdeka.
Sekarang  dengan  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2006  diharapkan agar  undang-undang  kewarganegaraan  yang telah dirintis dengan susah payah di masa lalu maupun  sekarang  yang  telah  dirintis  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  bersama-sama Pemerintah  dengan  memberlakukan  Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat kiranya diteruskan,  dikawal,  dan  diperjuangkan dengan  memperbaiki  kesalahan  di  masa lampau  dan  memperkuat  yang  sudah  benar untuk  masa  depan  bangsa  dan  negara Republik Indonesia.
Dalam  perjuangan  itu  seluruh  Warga Negara  Indonesia  dengan  jiwa  pancasila berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945 dengan  tidak  memandang  suku,  etnis,  ras, agama, kepercayaan, dan sebagainya, mempunyai  kewajiban  dan  hak  yang  sama untuk mengabdi kepada tanah air, tempat kita lahir, hidup, dan akan mati.

## D. Kewarganegaraan
Republik Indonesia  Dalam  Kaitannya  Dengan
Penerapan Hak Asasi Manusia
Dalam  Hukum  Internasional  ada  empat unsur  terbentuknya  suatu  negara  sehingga suatu  kelompok  masyarakat  dapat  disebut sebagai  negara.  Pasal  1  Montevideo  1933 tentang  hak  dan  kewajiban  negara,  Pasal  1 Konvensi  Montevideo  1933  menyatakan bahwa  karakteristik  negara  adalah  sebagai berikut :
1. memiliki a defineted territory ;
2. memiliki a permanent population ;
3. memiliki pemerintahan ( government )
4. memiliki  kemampuan  untuk  melakukan hubungan  internasional  dengan  negara lain ( capacity to enter into relations with other states ). 36
Begitu  penting  status  kewarganegaraan seseorang  maka  masyarakat  internasional membuat  beberapa  instrumen  hukum  yang berhubungan  dengan  status  kewarganegaraan, di  dalam  berbagai  instrumen  hukum  tersebut dapat  dijadikan  sebagai  dasar  pelaksanaan perlindungan  dan  pemenuhan  hak  asasi manusia.  Beberapa  deklarasi  atau  dokumen lainnya yang berhubungan dengan kewarganegaraan  dan  hak-hak  asasi  manusia adalah sebagai berikut : 37
36 Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar ,  Cetakan  Kedua,  Yogyakarta,  PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 94-95
37 Sigit,  Rahmawati  Novia,  Retno  Kusniati,
Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948;
2. Konvensi  tentang  Status  Pengungsi 1951;
3. Konvensi tentang Penduduk yang Tidak Memiliki Status kewarganegaraan 1954; 4. Konvensi tentang Status Kewarganegaraan  Perempuan  yang Telah Menikah 1957; 5. Konvensi tentang Pengurangan Penduduk yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan 1961; 6. Protokol tentang Status Pengungsi 1967; dan 7. Deklarasi tentang Suaka Teritorial. Keseluruhan instrumen hukum
internasional  tersebut  merupakan  instrumen pokok  hak  asasi  manusia  yang  berlaku internasional  dan  menjadi  rujukan  bagi  setiap negara.  Instrument  pokok  hak  asasi  manusia yang  tersebut  di  atas  merupakan  instrumen hukum  internasional  yang  tertuang  dalam Dokumen “P” Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia  (DUHAM)  1948  yang  mengatur tentang  Kewarganegaraan,  Tidak  Memiliki Kewarganegaraan, Pencari Suaka dan Pengungsi.  Selain  instrumen  internasional tersebut di atas, terdapat instrument internasional  hak  asasi  manusia  lainnya  yang juga  mengatur  mengenai  kewarganegaraan, antara lain : 38
1. Konvenan  Internasional  tentang  Hak- hak Sipil dan Politik;
2. Konvensi  tentang  Penghapusan  Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1979; 3. Konvensi mengenai Hak-hak Anak; 4. Konvensi Internasional tentang Perlindungan  Hak-hak  Semua  Buruh Migran dan Anggota Keluarganya 1990;
Rohingya di Myanmar) , Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jambi, 2018
38 Nasution, Adnan Buyung,
Instrumen
Internasional Pokok Hak Asasi Manusia ,
Jakarta,  Yayasan  Obor  Indonesia,  2006, hlm.105-106
5. Konvensi  Amerika  tentang  Hak  Asasi Manusia; 6. Konvensi Inter-Amerika tentang Kewarganegaraan Perempuan; dan 7. Deklarasi  Amerika  tentang  Hak  dan
Tanggung Jawab Manusia.
Konvensi  dan  Deklarasi  Amerika memuat hak atas suatu kewarganegaraan tanpa kualifikasi.  Namun  terdapat  instrumen  yang membahas  hak  ini  dengan  khusus.  Hak  asasi manusia  terkait  kewarganegaraan  mendapat porsi  yang  lebih  dalam  kaitannya  terhadap perempuan  dan  anak-anak  dan  juga  orang- orang  yang  tidak  memiliki  kewarganegaraan. Konvensi Amerika  menyatakan bahwa semua orang berhak atas kewarganegaraan di wilayah negara  tempat  dia  dilahirkan,  serta  memuat ketentuan,  hak  semua  orang  untuk  bebas dikeluarkan  dari  kewarganegaraannya  dengan sewenang-wenang.
Kaitannya dengan hukum kewarganegaraan  di  Indonesia,  instrumen pokok hak asasi manusia yang dijadikan acuan dalam menyusun
undang-undang kewarganegaraan  Nomor  12  tahun  2006 adalah  Pasal  15  dalam  Deklarasi  Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948. Di dalamnya disebutkan bahwa :
1. Setiap  orang  berhak  atas  sesuatu kewarganegaraan;
2. Tidak  seorang  pun  dengan  semena- mena dapat dicabut
kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.
Kandungan  dalam  Pasal  15  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  Tahun  1948 tersebut  sejatinya  telah  dilaksanakan  dalam hukum  positif  kewarganegaraan  Indonesia baik  sejak  Undang-Undang  Tahun  1946 Nomor  3  Tentang  Warga  Negara  dan Penduduk  Negara  hingga  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia.  Sejak menyatakan kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia sudah menyatakan bahwa
negara  Indonesia  tidak  mengenal  “tanpa kewarganegaraan” ( stateless ) dan secara tegas tidak  menganut  prinsip  dwi  kewarganegaraan ( bipatride/multipatride ).
Namun demikian, pernyataan dukungan terhadap  pemenuhan  hak  asasi  manusia sebagaimana  diatur  dalam  instrument  pokok hak  asasi  manusia  baru  secara  tersurat dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan Republik  Indonesia.  Di  dalam  konsiderans butir  a,  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia dinyatakan
“bahwa  negara  Republik  Indonesia berdasarkan  Pancasila  dan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  menjamin potensi,  harkat,  dan  martabat  setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia”
Kemudian  dalam  konsiderans  butir  b, disebutkan :
“bahwa  warga  negara  merupakan  salah satu  unsur  hakiki  dan  unsur  pokok  dari suatu  negara  yang  memiliki  hak  dan kewajiban  yang  perlu  dilindungi  dan dijamin pelaksanaannya”
Hal  ini  secara  nyata  menunjukan  bahwa urusan kewarganegaraan di Indonesia merupakan  suatu  unsur  hakiki  sesuai  dengan hak asasi manusia. 39
Selanjutnya,  pada  saat  dilihat  kepada klausal  “mengingat”  dari  Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
tersebut,  maka  akan  lebih  terang  benderang lagi  bahwa  penyusunan  undang-undang tersebut  mengacu  pada  ketentuan  hak  asasi manusia  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Dalam  klausal  tersebut  disebutkan
39 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, klausal konsiderans
bahwa undang-undang kewarganegaraan tahun 2006 tersebut disusun dengan mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Menariknya  adalah  6  (enam)  dari  total  9 (sembilan)  pasal  rujukan  merupakan  pasal- pasal mengenai hak asasi manusia, yaitu Pasal 27, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28J. 40
Setali tiga uang, implementasi hak asasi manusia dalam undang-undang
kewarganegaraan  Republik  Indonesia  ini kembali  ditegaskan  dalam  bagian  Penjelasan Atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada  paragraf  4,  5  dan  6  dinyatakan  bahwa dasar  pertimbangan  pembentukan  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui pertimbangan  tiga  aspek,  yaitu  filosofis, yuridis  dan  sosiologis.  Secara  filosofis, Undang-Undang  tersebut  masih  mengandung ketentuan-ketentuan  yang  belum  sejalan dengan  falsafah  Pancasila,  antara  lain,  karena bersifat  diskriminatif,  kurang  menjamin pemenuhan  hak  asasi  dan  persamaan antarwarga  negara,  serta  kurang  memberikan perlindungan  terhadap  perempuan  dan  anak- anak.  Secara  yuridis,  landasan  konstitusional pembentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang  Dasar  Sementara  Tahun 1950  yang  sudah  tidak  berlaku  sejak  Dekrit Presiden  5  Juli  1959  yang  menyatakan kembali  kepada  Undang-Undang  Dasar  1945. Dalam  perkembangannya,  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah  mengalami  perubahan  yang  lebih menjamin  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia  dan  hak  warga  negara.  Secara sosiologis,  Undang-Undang  tersebut  sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global,  yang  menghendaki  adanya  persamaan
40 Ibid , klausal Menimbang
perlakuan  dan  kedudukan  warga  negara  di hadapan  hukum  serta  adanya  kesetaraan  dan keadilan  gender.  Tampak  bahwa  ketiga  dasar pertimbangan  yang  digunakan  senantiasa mengacu pada nilai-nilai hak asasi manusia. 41
Dalam  pembukaan  dan  penjelasan undang-undang  kewarganegaraan  telah  jelas menyatakan bahwa hukum positif kewarganegaraan Indonesia telah
berlandaskan  hak  asasi  manusia.  Dari  klausal tersebut dapat dilihat bahwa instrumen pokok hak  asasi  manusia  yang  digunakan  masih bersifat  umum  dengan  mengacu  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  tahun  1948. Pada batang tubuh Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan Republik  Indonesia,  akomodasi  terhadap  hak asasi manusia telah lebbih spesifik.
Dalam undang-undang ini, pokok materi muatan yang diatur meliputi :
a. siapa  yang  menjadi  Warga  Negara Indonesia;
b. syarat  dan  tata  cara  memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
c. kehilangan  Kewarganegaraan  Republik Indonesia;
d. syarat  dan  tata  cara  memperoleh kembali  Kewarganegaraan  Republik Indonesia;
e. ketentuan pidana.
Apabila  dikupas  satu-persatu  pokok  materi muatan  tersebut,  maka  terlihat  bahwa instrument  pokok  hak  asasi  manusia  yang menjadi rujukan antara lain :
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948;
2. Konvensi tentang Penduduk yang Tidak Memiliki Status kewarganegaraan 1954; 3. Konvensi tentang Status Kewarganegaraan  Perempuan  yang Telah Menikah 1957; dan 41 Ibid ,  Penjelasan  Atas  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 4. Konvensi tentang Pengurangan Penduduk yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan 1961;
Sebagai contoh adalah ketentuan Pasal 1 Konvensi  tentang  Pengurangan  Penduduk yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan tahun 1961 yang berbunyi :
1) Suatu  Negara  Pihak  akan  memberikan kewarganegaraannya  kepada  seseorang yang  dilahirkan  di  dalam  wilayahnya, yang  jika  sebaliknya,  akan  tidak memiliki kewarganegaraan. Kewarganegaraan tersebut harus diberikan : (a) Pada  kelahiran,  karena  berlakunya hukum, atau
(b) Atas  suatu  permohonan  yang diajukan  kepada  penguasa  yang tepat,  oleh  atau  atas  nama  orang yang  bersangkutan,  dalam  cara yang  ditetapkan  oleh  hukum nasional.  Dengan  tunduk  pada ketentuan-ketentuan  ayat  2  pasal ini,  tidak  satu  pun  permohonan tersebut dapat ditolak.
Suatu  Negara  Pihak  yang  menetapkan pemberian  kewarganegaraannya  sesuai dengan  ketentuan  sub-ayat  (b)  ayat  ini dapat menetapkan pemberian
kewarganegaraan  karena  berlakunya hukum, pada suatu umur dengan tunduk pada syarat-syarat seperti yang mungkin ditetapkan oleh hukum nasional.
Apabila dicermati dari ketentuan Pasal 1 Konvensi  tentang  Pengurangan  Penduduk yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan tahun 1961  tersebut  di  atas,  maka  klausal  Pasal  1 tersebut  dapat  dilihat  sebagai  rujukan  dalam pokok materi muatan Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan Republik Indonesia yang meliputi:
a. siapa  yang  menjadi  Warga  Negara Indonesia;
b. syarat  dan  tata  cara  memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
c. kehilangan  Kewarganegaraan  Republik Indonesia;
d. syarat  dan  tata  cara  memperoleh kembali  Kewarganegaraan  Republik Indonesia;
Untuk  pembuktiannya  dapat  dilihat bahwa  ketentuan  Bab  I  perihal  Ketentuan Umum  dan  Bab  II  perihal  Warga  Negara Indonesia  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2006  tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia  merupakan  penjabaran  dari  klausal Pasal  1  Ayat  (1)  dari  instrument  pokok  hak asasi  manusia  tersebut.  Ketentuan  Pasal  2 undang-undang  kewarganegaraan  Indonesia menyatakan  bahwa  “Yang  menjadi  Warga Negara  Indonesia  adalah  orang-orang  bangsa Indonesia  asli  dan  orangorang  bangsa  lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga  negara.“,  kemudian  ketentuan  Pasal  3 dalam  undang-undang  tersebut  menyatakan bahwa “Kewarganegaraan Republik Indonesia hanya dapat diperoleh berdasarkan persyaratan yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  ini.”, hal  ini  sejalan  dengan  klausal  Pasal  1  dari Konvensi  tersebut  di  atas.  Demikian  juga ketentuan  dalam  Bab  selanjutnya  dalam undang-undang  kewarganegaraan  Indonesia, terdapat  pokok  bahasan  yang  merupakan pengembangan dari Konvensi tentang Pengurangan  Penduduk  yang  Tidak  Memiliki Kewarganegaraan tahun 1961 tersebut.

## KESIMPULAN
Dari ulasan di atas, dapat dilihat bahwa pembentukan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan Republik  Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh instrumen  pokok  hak  asasi  manusia.  Sejak ditetapkan  melalui  Deklarasi  Universal  Hak Asasi  Manusia  tahun  1948  hingga  instrumen hak  asasi  manusia  pendukung  lainnya, Indonesia  pada  prinsipnya  telah  lebih  dahulu menerapkan  hak  asasi  manusia  dalam ground
norm melalui  Undang-Undang  Dasar  tahun 1945.  Selanjutnya  melalui  Undang-Undang Nomor  39  tahun  1999,  pengakuan  terhadap Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  semakin terbuka  bukan  lagi  merupakan  wacana  dan konsepsi  ideal  dalam  bernegara.  Pengakuan dan  perkembangan  hak  asasi  manusia  di Indonesia  pasca  berlakunya  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  kemudian  salah satunya diimplementasikan dalam pembentukan undang-undang kewarganegaraan  Indonesia.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  yang menggantikan  kedudukan  Undang-Undang Nomor  62  Tahun  1958  telah  memberikan tempat  dalam  penerapan  hak  asasi  manusia sebagaimana tertuang dalam instrumen pokok hak  asasi  manusia.  Tampak  jelas  bahwa implementasi  hak  asasi  manusia  dalam undang-undang  kewarganegaraan  Indonesia telah dilaksanakan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Buku:
Al  Rasyid,  Harun, Naskah Undang-Undang 1945 Sesudah Empat Kali di Ubah Oleh MPR , cet. 1, Jakarta, UI Press, 2007.
Ashidiqqie,  Jimly, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi , Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2010.
Dijk, Pieter van, Hukum Internasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dalam  Adnan Buyung  Nasution,  et.al.  (eds),  Burhan Tsanydan  S.  aimoen  (penerjemah),
2001.
Harsono, Perkembangan Pengaturan
Kewarga negaraan , Yogyakarta,
Liberty, 1992.
Jan  Berting,  et  al., Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectivities ,  First.  Edition,  London, Meckler, 1990.
Mauna,  Boer, Hukum International ,  cet.4,
Bandung, Penerbit Alumni, 2003.
Nasution,  Adnan  Buyung,  dan  A.  Patra  M.
Zein, Instrumen Internasional Pokok
Hak Asasi Manusia ,  Jakarta,  Yayasan Obor Indonesia, 2006. Nasution, Adnan Buyung, Instrumen Internasionl Pokok Hak-Hak Asasi Manusia ,  Edisi  ke-2,  Jakarta,  Yayasan Obor Indonesia, 2001.
NGLS, The NGLS Handbook of UN Agencies,
Programmes, Funds and Conventions
Working for Sustainable Economic and Social Development ,  Geneva  and  New York, NGLS.
Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar , Cetakan Kedua, Yogyakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015.
Sigit,  Rahmawati  Novia,  Retno  Kusniati,
Perlindungan  Terhadap  Orang  Tanpa
Kewarganegaraan  (Stateless  People) Dalam  Hukum  Internasional  (Studi
Kasus  Etnis  Rohingya  di  Myanmar),
Jurnal  Ilmu  Hukum,  Universitas  Jambi,
2018 Yamin, Muhammad, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia ,  cet.  4,
Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Undang-Undang  Nomor  62  Tahun  1958 tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia  (Lembaran  Negara  No.  113 Tahun  1958,  Tambahan  Lembaran Negara No. 1647) Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia    Tahun    1999    Nomor
165,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 tentang  Kewarganegaraan  Republik Indonesia  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2006  Nomor  63, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4634)
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948
Konvensi  tentang  Pengurangan  Penduduk yang  Tidak Memiliki  Kewarganegaraan tahun 1961

## Sumber Lain
Hanoi Plan of Action, Chapter IV, Subdivision
4.8 .
(  https://asean.org/?static_post=hanoi- plan-of-action)
https://en.wikipedia.org/wiki/Three_generatio ns_of_human_rights
Joint Communique of the Twenty Sixth ASEAN Ministerial Meeting, Singapore, 23-24 July 1993, point 16-18 .
(https://asean.org/?static_post=joint- communique-of-the-twenty-sixth-asean- ministerial-meeting-singapore-23-24- july-1993)
Kompas  20  September  2006,  “Susahnya menjadi  Warga  Negara  Indonesia  di Surabaya”.
Kompas  21  September  2006,  “Pejabat  yang lalai bisa dipenjara 3 tahun”.
Koesmoyo Ponco Aji, dilahirkan di Bogor, 22 Desember 1981, Dosen Tetap pada Politeknik Imigrasi Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia.  Menyelesaikan  Diploma  3 Keimigrasian pada Akademi Imigrasi, Sarjanan Hukum (S-1) diperoleh dari Universitas Padjadjaran Bandung  dan  Magister  Ilmu  Administrasi  (S-2)  dari  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Administrasi  Yappan Jakarta.  Saat  ini  menjabat  sebagai  Ketua  Program  Studi  Diploma  3  Keimigrasian  pada  Politeknik Imigrasi  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Penulis  dapat  dihubungi  melalui  email  : pncaji@gmail.com

## BIODATA PENULIS

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah  terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang  Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya  tulis  Imiah  hasil  Penelitian di  bidang  dan  tinjauan  keimigrasian  yang  belum  pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Redaksi  menerima  naskah/karya  ilmiah  bidang  Keimigrasian  dari  dalam  dan  luar  lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian mengunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah  Tulisan  dapat  berupa  :  Artikel  hasil  Penelitian  (penelitian  empiris  maupun  penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)  di  bidang  Kajian  Keimigrasian,  baik  dalam  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia   atau  bahasa  Inggris,  dikirim  dalam  bentuk soft file melalui e-mail menggunakan  program  aplikasi office MS-Word atau  dalam  bentuk print- out (hard copy) yang dikirimkan ke alamat redaksi dan di sertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : Judul; Judul di tulis dalam 2 bahasa,
Bahasa  Indonesia  mengunakan  huruf  kapital   12  untuk  bahasa  Indonesia,   judul  bahasa  inggris mengunakan huruf kecil Times New Roman 11.5. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instasi Penulis (tanpa menyebutkan   jabatan atau pekerjaan di instasi) ditulis mengunakan huruf kecil font Times New Roman 11.5.

## Sistematika Penulisan:
A.   NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

## ABSTRAK
Abstrak ditulis dalam dua bahasa,  Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata  (10-30  baris/  satu  (1)  paragraf)  diketik  menggunakan  huruf Times  New  Roman ; font  11.5 italic ; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## PENDAHULUAN
Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode  (metode  penelitian  yang  digunakan,  di  antaranya  meliputi  jenis  penelitian,  lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi  Kesimpulan  dan  saran.  Kesimpulan  dan  saran  ditulis  dalam  bentuk  uraian  bukan  dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.
Contoh..... Hamzah.  Andi,  Bantuan  Hukum  suatu  Tinjauan  Yuridis. Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1983 .

## B.   NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:

## JUDUL AKTUAL
Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

## NAMA PENULIS
Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

## ABSTRAK
Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## KATA KUNCI
Mengandung  yang  di  indekskan  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan  Inggris  minimal  3  kata maksimal 5 kata.

## PENDAHULUAN
Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 .

## C.   PERSYARATAN LAINNYA:
1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf Times New Roman; Font 11.5 ;  antara  10-20  halaman;  Ukuran  margin  kanan,  kiri,  atas  dan  bawah  2.25  cm;  di print- out atau soft-copy ;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh : ........................(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi  tulisan  di  luar  tanggungjawab  redaksi.  Dan  redaksi  berhak  mengedit  redaksional  tanpa merubah arti;
5. Naskah  yang  belum  memenuhi  syarat  akan  dikonfirmasikan  atau  dikembalikan  untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan wajib dikirim melalui  email ke: jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
7. Komunikasi  terkait  Karya  Tulis  Ilmiah  yang  diusulkan  dapat  menghubungi  redaksi   Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
Selanjutnya, Naskah yang di print-out dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada  :

## Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Politeknik Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001
Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com