Journal of Natural Resources and Environmental Management 10 (1):  111-123. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.1. 111-123 E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Sasi Laut Folley dan Dinamika Pengelolaan Berbasis Masyarakat

## Sasi Laut Folley and Dynamics of Community Based Management
Fevi Rahma Dwi Putri, Arif Satria, Saharuddin
Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia [+62-251-8627793]
Article Info: Received: 23 - 01 - 2020 Accepted: 13 - 03 - 2020

## Keywords:
Community based management, institution, management dynamics, sasi laut.

## Corresponding Author:
Fevi Rahma Dwi Putri Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, fevirahmadwip16@gmail.com
Abstract.  Indonesia's  natural  resources  are  decline  due  to  excessive  use  of natural  resources  and  destructive  behavior  without  the  responsibility  of various  parties.  Community-based  management  (CBM)  such  as  the management of Sasi Laut in Kampung Folley, West Papua is one of the models considered appropriate to mitigates the degradation of the natural resource in Indonesia. This study aims to analyze the dynamics of the management of Kampung Folley Sea Sasi and its impact on strengthening management. The results  of  this  study  indicate  that  there  is  a  management  dynamics  that involves at least six momentum changes, namely the formation of the village, the  intervention  of  the  role  of  religion,  the  introduction  of  technology,  the involvement of external parties and the establishment of regulations for Water Conservation  Area.  The  management  elements  that  have  changed  are territorial boundaries, regulations, authority holders, rights, sanctions, and monitoring due to internal and external factors. The management dynamics that occur are leading to the strengthening of Sasi Laut management.

## How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Putri  FRD,  Satria  A,  Saharuddin.  2020.  Sasi  laut  Folley  dan  dinamika  pengelolaan  berbasis  masyarakat. 10 (1):    111-123. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.1. 111-123.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara maritim dengan luas perairan ± 6.315 juta km 2 atau setara tiga kali luas wilayah daratan Indonesia yaitu 1 913 578.68 juta km 2 (KKP, 2015; BPS, 2018).  Indonesia juga disebut sebagai negara bahari  dan mega-biodieversity karena  didominasi  ekosistem  lautan  dan  keanekaragaman  sumber  daya didalamnya (Dahuri, 2003). Teridentifikasi  6.869 jenis  biota laut termasuk tumbuhan laut (mangrove, alga, dan  lamun),  terbagi  atas  77.87  %  fauna,  14.14%  alga,  2.08%  flora,  dan  5.91%  mikroba  laut  (BPS,  2017). Pengelolaan potensi yang bijaksana dan terpadu seharusnya memberi manfaat optimal bagi kemajuan negara, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Realitasnya, Indonesia mengalami penurunan kualitas dan  kuantitas sumber daya alam, khususnya sektor kelautan. Merujuk berita lingkungan Mongabay (2017), data  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI)  (2016)  menjelaskan  terumbu  karang  Indonesia  dengan kondisi baik tersisa 5.32%, sementara >30% kondisi kurang baik dari luas ± 2.5 juta Ha. Berpengaruh pada penurunan  ketersediaan  biota  lain,  karena  fungsi  terumbu  karang  sebagai  ruang  hidup  berbagai  biota  yang terikat  rantai  makanan  (Noviana et  al., 2019).  Penyebab  utama  diungkapkan  Bappenas  (2014)  dalam  BPS (2018)  adalah pengelolaan perikanan Indonesia belum optimal, kecenderungan prilaku eksploitatif manusia
pada wilayah open acces 1 seperti aktivitas Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing , overfishing , belum efektifnya sistem pengawasan, dan konversi lahan tidak sesuai peruntukkannya.
Konservasi menjadi salah satu alternatif pencegahan dan penanggulangan krisis yang terjadi. Berbagai regulasi  diterbitkan  untuk  mendorong  perluasan  kawasan  tersebut.  Realitasnya,  konservasi  seringkali cenderung sentralistik dan memicu perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Sebagai contoh kajian Satria (2009), keputusan pemerintah menetapkan Taman Nasional Wisata Alam Laut (TWAL) telah menimbulkan konflik dengan masyarakat yang mengklaim wilayah TWAL merupakan wilayah strategis untuk penangkapan  sumber  daya  pesisir  dan  laut  melalui  intepretasi  wilayah  hak  ulayat  masyarakat.  Benturan kepentingan juga hadir antara masyarakat dan korporat seperti perusahaan yang mengubah peruntukan wilayah perikanan tangkap masyarakat menjadi sektor pariwisata atau industri.
Urgensi pengentasan krisis lingkungan yang dibutuhkan adalah pengelolaan yang menyelaraskan tujuan multipihak. Horowitz (2015) dalam memberikan kontribusi gagasan Local Environment Knowledge (LEK), sebagai  respon  banyaknya  wacana  menyalahkan  penduduk  lokal  atas  peristiwa  degradasi  ekologi  akibat praktik  lokal  didasarkan  pada  ketidaktahuan  dan  tradisi  yang  irrasional.  LEK  hadir  untuk  membongkar dikotomi pengetahuan “lokal” dan “ilmiah”, sehingga membentuk pengelolaan yang mempersatukan tujuan keduanya. Rekomendasi Ostrom (1990) terkait dua pilihan model yang dinilai lebih preventif bagi pengelolaan sumber daya adalah pengelolaan berbasis masyarakat (PBM ) atau community based management (CBM) dan pengelolaan kolaboratif atau co-management . Penelitian ini fokus mengkaji PBM. Sebagaimana disinggung khusus  oleh  Ostrom  (1990),  kelembagaan  masyarakat  dapat  menjamin  berkelanjutan  sumber  daya,  karena kecenderungan prinsip yang dianut adalah keberlanjutan. Penelitian ini menganalisis pengelolaan Sasi Laut di Kampung Folley, Distik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.
Sasi Laut adalah kelembagaan tradisional yang menerapkan prinsip konservasi, yaitu mengatur tentang masa  pemeliharaan  dan  panen  teripang,  batulaga,  lola  dan  lainnya  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Menurut Sztompka (2004), tradisi merupakan segala sesuatu (meliputi adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran dan lainnya) yang berlangsung secara turun temurun dan melekat dalam kehidupan. Proses konstruksi sosial secara berkala, menjadikan Sasi Laut berkembang dan mengalami perubahan baik menguatkan atau melemahkan sebagaimana dinamika sosial. Berita lingkungan Mongabay , 12 Juli 2015 memaparkan Sasi Laut Folley adalah salah satu kearifan  lokal  yang  masih  bertahan,  bahkan  mengalami  peningkatan  produksi,  pendapatan  dan  penyokong pembangunan  kampung.  Diduga  dinamika  pengelolaan  Sasi  Laut  Folley  mengarah  pada  penguatan pengelolaan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk menganalisis dinamika pengelolaan Sasi Laut Folley sebagai PBM serta pengaruhnya terhadap penguatan pengelolaan.

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  di  Kampung  Folley,  Distrik  Misool  Timur,  Kabupaten  Raja  Ampat,  Provinsi Papua Barat. Penelitian dilakukan pada bulan September 2018 - April 2019.

## Metode Pengumpulan Data
Penelitian  bertujuan  mengkaji  dinamika  pengelolaan  berbasis  masyarakat  menggunakan  paradigma konstruktivis dan metode penelitian kualiatatif. Paradigma konstruktivis berusaha memahami realitas sosial dengan mengembangkan makna-makna subjektif atas pengalaman individu pada objek kajian (Creswell 2016). Pengumpulan data kualitatif menitikberatkan kepada interaksi peneliti dan tineliti, karena persepsi, pandangan dan  pemahaman  tineliti  didalami  melalui  proses  tersebut.  Strategi  penelitian  adalah  studi  kasus.  yaitu mengarahkan  peneliti  untuk  mengembangkan  analisis  mendalam  suatu  kasus,  seperti  program,  peristiwa,
1 Tidak berlaku hak kepemilikan sumber daya atau bersifat bebas diakses siapapun tanpa regulasi pemanfaatan (Bromley, 1992). Wahyuningsih et al. (2019) memaknai status open acces ketika tidak seimbangnya laju pemanfaatan dan laju pemulihan sumberdaya.
aktivitas atau proses, dengan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan (Stake 1995 dan Yin 2009, 2012 dalam Creswell, 2016).
Subjek  penelitian  adalah  informan  yang  dipilih  secara  sengaja,  yaitu  individu  atau  kelompok  yang dianggap  memahami  dan  berkaitan  dengan  pengelolaan  Sasi  Laut.  Populasi  penelitian  adalah  masyarakat pelaksana kelembagaan Sasi Laut di Kampung Folley. Unit analisis adalah komunitas pelaksana kelembagaan. Informan  terpilih  yaitu  pemerintah  Kabupaten  Raja  Ampat,  pemerintah  Distrik  Misool  Timur,  Pemerintah Kampung Folley, tokoh adat dan agama, anggota marga pemilik wilayah adat, kelompok masyarakat terkait, Pihak  Unit  Pelaksana  Teknis  Kawasan  Konservasi  Perairan  (UPT  KKP),  LSM  The  Nature  Conservancy (TNC), masyarakat Matbat dan pendatang.
Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder (Sugiyono 2013). Data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan oleh peneliti dari hasil observasi (pengamatan), wawancara mendalam ( indepth interview ), dan Focus Group Discussion (FGD). Data sekunder diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti dokumen di kantor pemerintahan, data kawasan konservasi dan pengelolaan Sasi Laut Raja Ampat  dari  kantor  LSM  dan  Unit  Pelayanan  Teknis  Kawasan  Konservasi  Perairan  (UPT  KKP),  dokumen penunjang kekayaan teori, regulasi dan fakta empiris dari dokumen cetak dan elektronik, seperti data Badan Pusat Statistik (BPS), laporan akhir dan jurnal penelitian.
Alat  yang  digunakan  saat  wawancara  mendalam  yaitu  panduan  pertanyaan  mengacu  parameter  yang ditentukan  melalui  kajian  literatur.  Analisis  perkembangan  pengelolaan  berbasis  masyarakat  (PBM) berdasarkan  parameter  Ruddle  (1999)  terkait  unsur-unsur  pengelolaan  yaitu  batas  wilayah,  aturan,  hak, pemegang otoritas, sanksi, pemantauan dan evaluasi. Faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi disintesis dari kajian teoritis dan fakta empiris tulisan Berkes (2000), Alkausar (2011), Khoirunnisak dan Satria (2016).  Faktor  internal  merupakan  faktor  di  dalam  masyarakat,  berupa;  1)  sejarah  pengelolaan  lokal;  2) pengaruh  kepemimpin  dan  sosialisasi  hukum  adat;  dan  3)  kompleksitas  masyarakat  yang  terdiri  dari perkembangan livelihood dan identitas etnik, agama, dan perbedaan kepentingan/kebutuhan pribadi. Faktor eksternal merupakan faktor pendorong pelaksanaan di luar masyarakat yaitu; 1) dimensi regulatif; 2) intervensi multipihak; dan 3) globalisasi.

## Metode Analisis Data
Data yang diperoleh berupa catatan harian, dokumen, gambar, dan audio-visual, dianalisis dengan tiga alur  kegiatan  bersamaan  yaitu  reduksi,  penyajian,  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  data. Pertama, tahap  reduksi  yaitu  mengelompokan  data  menjadi  kelompok-kelompok  catatan  kategori  sesuai  tujuan penelitian. Kedua, tahap penyajian yaitu menyusun informasi dan data yang dikelompokkan menjadi rangkaian kata-kata, bagan, gambar dan tabel. Terakhir, tahap penarikan kesimpulan dari hasil pengolahan data dan dapat dilakukan verifikasi lapangan (Miles dan Huberman, 1992 dalam Idrus, 2009). Ketiganya merupakan kegiatan yang jalin-menjalin dilakukan saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sasi Laut Folley: Pengelolaan berbasis Masyarakat (PBM)
Sasi  merupakan  sebuah  kelembagaan  adat  di  Maluku  hingga  Papua  yang  diterapkan  untuk  mengatur proses pemanfaatan sumber daya (Soekanto 2002). Terdapat dua macam Sasi yaitu Sasi Darat dan Sasi Laut. Penelitian ini fokus mengkaji Sasi Laut di Kampung Folley. Masyarakat adat mengatur pemanfaatan biota laut seperti  teripang (holothuria  scabra,  holothuria  nobilis,  holothuria  fuskogilfa,  dan  thelenota  ananas  dan bohadschia argus ), kerang batu laga, siput lola, dan lainnya dengan sistem jangka waktu. Dilarang ditangkap saat masa pemeliharaan (Tutup Sasi) dan dimanfaatkan bersama saat masa panen (Buka Sasi). Alat tangkap dan teknis penangkapan juga diatur agar memenuhi standar keberlanjutan. Cooley (1987) menjelaskan  Sasi menerapkan aturan dan sanksi adat yang membudaya dan diputuskan oleh para elit setempat.
Bagi masyarakat, Sasi sebagai bentuk menabung sumber daya alam untuk dipanen diwaktu yang tepat. Selain produktivitas maksimal (berukuran besar/dewasa) dan memberikan keuntungan finansial, nilai utama Sasi adalah agar sumber daya dapat terus menjamin kehidupan generasi mendatang. Kebutuhan praktik Sasi semakin kuat karena peningkatan krisis sumber daya dan lingkungan. Sebagai contoh, pengaruh perkembangan teknologi  meningkatkan  eksploitasi  sumber  daya  dan illegal  fishing yang  merusak.  Oleh  karena  itu,  Sasi merupakan bentuk konservasi berbasis masyarakat. Satria (2009) menjelaskan masyarakat Maluku dan Papua memiliki bentuk konservasinya sendiri atau konservasi konstruktivis.
Merujuk  analisis property  right ,  Ostrom et  al. (1994)  menjelaskan  tingkat  kekuasaan  manusia memanfaatkan sumber daya berdasarkan tingkat subtractability dan excludability . Subtractability merupakan asumsi  ketika  sumber  daya  diklaim milik  pribadi/kelompok,  maka  peluang  orang  lain  mengambil  manfaat semakin  menurun. Excludability mengasumsikan  kemampuan  individu  melarang  orang  lain  memanfaatkan suatu sumber daya. Wilayah Sasi Laut Folley termasuk tipe common-pool resources berdasarkan teori Ostrom et al. (1994) yaitu sumber daya dimiliki bersama oleh sekelompok masyarakat dengan tingkat subtractability tinggi tetapi excludabilty rendah. Relevan dengan rezim kepemilikan oleh Bromley (1992), wilayah Sasi Laut Folley  termasuk  rezim common  property yaitu  dikuasai  sekelompok  masyarakat.  Hak  kepemilikan  tidak bersifat  ekslusif,  keputusan  dibuat  bersama  untuk  kesejahteraan  anggota  dan  keberlanjutan  sumber  daya. Ulasan diatas membuktikan Sasi Laut Folley termasuk kategori PBM, relevan dengan definisi Gorris (2016), PBM adalah pengelolaan sumber daya milik bersama menerapkan penatagunaan secara informal berdasarkan pengetahuan  lokal/tradisional.  Analisis  pengelolaan  PBM  menggunakan  enam  unsur  pengelolaan  menurut Ruddle (1999) untuk melihat apakah kelembagaan Sasi Laut dapat memenuhi standar PBM.

## Batas Wilayah
Secara turun-temurun, masyarakat telah mengetahui pembagian wilayah adat di Pulau Misool, terutama di Kampung sendiri. Marga Fadimpo dan Moom yang diakui memiliki hak ulayat laut di Kampung Folley, sehingga  kedua  marga  melaksankan  kelembagaan  Sasi  Laut.  Luas  wilayah  adat  Marga  Fadimpo  yaitu  dari jembatan dermaga depan kampung kearah timur sepanjang ± 2.5, dan Marga Moom sepanjang ±1 km kearah barat.  Batas  wilayah  Sasi  Laut  diperjelas  dengan  batas-batas  alam.  Marga  Fadimpo  dari  Tanjung  Vagita, hingga ke Kali Mebel, sedangkan Marga Moom dari jembatan dermaga hingga Teluk Nukari. Pelibatan peran agama kristiani sejak tahun 1976 berkontribusi menambah kejelasan batas wilayah melalui simbol keagamaan, yaitu penancapan  papan “Sasi Gereja” di beberapa titik kawasan Sasi.
Sasi Laut termasuk dalam Kawasan Konservasi berdasarkan ketetapan Perbub No 66 tahun 2007 tentang Kawasan  Konservasi  Laut  Daerah  (KKLD)  Kab.  Raja  Ampat  (kini  Kawasan  Konservasi  Perairan Daerah/KKPD) hingga dikeluarkannya Kepmen KP RI No 36/Kepmen-KP 2014 tentang rencana pengelolaan Kawasan  Konservasi  Perairan  Kepulauan  Raja  Ampat  yang  melampirkan  Peta  Zonasi  Jejaring  Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Wilayah Sasi Laut Folley termasuk dalam Subzona Sasi dan Pemanfaatan Tradisional Masyarakat (Gambar 1).

## Hak Kepemilikan
Merujuk analisis kesatuan hak ( bundle of rights ) , terdapat lima status kepemilikan berdasarkan hak 2 yang dimiliki  aktor,  antara  lain authorized  entrant, merupakan  pihak  yang  hanya  memiliki  hak  akses. Kedua, authorized user yaitu memiliki hak akses dan hak pemanfaatan. Ketiga, claimant, memiliki hak akses, hak pemanfaatan  dan  hak  pengelolaan. Keempat, propriertor, memiliki  hak  akses,  hak  pemanfaatan,  hak
2 Ostrom dan Schlager (1996) menguraikan lima tipe hak, yaitu; 1) Hak akses ( access right ), hak untuk masuk ke wilayah sumber daya, 2) Hak pemanfaatan ( withdrawl right ), hak untuk memanfaatkan sumber daya atau hak berproduksi; 3) Hak pengelolaan  ( management  right ),  hak  menentukan  aturan  operasional  pemanfaatan  sumber  daya;  4)  Hak  eksklusi ( exclussion  right ),  hak  menentukan  pihak  mana  yang  diperbolehkan  untuk  mengakses;  5)  Hak  pengalihan  ( alienation right ), hak untuk menjual atau menyewakan sumber daya.
pengelolaan hingga hak ekslusi . Kelima, owner, pihak yang memiliki seluruh hak termasuk hak pengalihan. Tabel 1 menjelaskan tipe hak dan status kepemilikan sumber daya alam.
.
Keterangan: : Subzona Sasi dan Pemanfaatan Tradisional
: Kawasan Sasi Laut Folley
Tabel 1 Tipe Hak dan Status Kepemilikan Sumber Daya menurut Ostrom dan Schalager (1996).
Tipe Hak Status Owner Proprieter Claimant Authorized User Authorized Entrant Akses X X X X X Pemanfaatan X X X X Pengelolaan X X X Eksklusi X X Pengalihan X
Analisa hak kepemilikan sumber daya di Kabupaten Raja Ampat sebagian besar akan memberikan dua sudut pandang, yaitu secara de facto dan de jure . Hak kepemilikan wilayah Sasi Laut Marga Fadimpo dan Moom  atas  dasar  pengetahuan  lokal  dan  ketetapan  adat  ( de  facto )  adalah  sebagai propriertor.  M asyarakat memiliki  hak  akses,  pemanfaatan,  pengelolaan  hingga  ekslusi  atau  menentukan  peruntukan  kawasan  dan membatasi pihak lain memanfaatkan sumber  daya  saat  Tutup  Sasi.  Masyarakat di luar marga  tersebut  baik dalam maupun luar kampung diperbolehkan melewati kawasan dan memanfaatkan hasil Sasi Laut. Kelompok ini  berstatus authorized  user .  Secara de  jure melalui kebijakan  KKPD,  pemerintah  mengakui  wilayah  adat masyarakat dan memberikan kewenangan sah bagi masyarakat untuk mengelola kawasan tersebut. Status yang dimiliki masyarakat secara formal bagi negara adalah claimant.
Pemegang Otoritas
Gambar 1 Peta Zonasi Jejaring Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.
Menurut masyarakat, kelembagaan Sasi Laut merupakan kearifan lokal yang telah terbentuk jauh sebelum pemerintahan  Raja  Ampat  berdiri.  Tokoh  adat  sebagai  pemimpin  dan  pembina  masyarakat  sejak  dulu, dipercaya  menjadi  pemegang  otoritas  kelembagaan  Sasi.  Era  kini,  aktor-aktor  lain  mulai  dilibatkan  dalam pengelolaan mengikuti perkembangan zaman. Masyarakat menyebutnya sebagai tiga tungku tak terpisah, yaitu tokoh  adat,  tokoh  agama  dan  pemerintah.  Tabel  1  memetakan  aktor-aktor  dan  peranannya  terhadap pengelolaan Sasi Laut.
Tabel 2 Pemetaan Aktor dan Peranan. Kategori Aktor/Kelompok Peranan Adat Tokoh Adat Penginisiasi, pengambil keputusan, dan pemimpin upacara adat Agama Pendeta, Majelis Memberikan  saran,  melaksanakan  prosesi  doa  gereja,  penancapan papan sasi dan mengatur pajak persepuluhan Pemuda Gereja Mambantu  kegiatan monitoring, acara  Tutup  dan  Buka  Sasi, memanen hasil untuk keperluan bersama. Pemerintah  Pemerintah Kampung Memberi saran, menghadiri acara adat, penghubung pihak eksternal, penugasan Babinsa Hansip untuk pengawasan. Pemerintah Distrik Menghadiri upacara adat, penghubung pihak eksternal seperti Pemda, Pusat, serta pihak media promosi. Pemerintah Daerah dan Pusat Menghadiri  upacara  adat,  menugaskan  UPT  KKP  dan  LSM  TNC untuk pendampingan, mengakui kawasan Sasi Laut dalam KKPD UPT KKP Monitoring kawasan KKPD LSM TNC Mendampingi masyarakat dengan memberikan edukasi keberlanjutan lingkungan,  pengetahuan  penunjang  hasil  Sasi,  meningkatkan keberdayaan masyarakat, meningkatkan publikasi. Fasilitator Kampung Monitoring,  perantara  masyarakat  dan  LSM,  fasilitator  kegiatan pendidikan lingkungan termasuk Sasi Laut Masyarakat  Lokal dan pendatang Mengakui, mematuhi, dan mengawasi pelaksanaan Sasi Laut

## Peraturan
Peraturan  kelembagaan  Sasi  Laut  terus  berkembang  mengikuti  perkembangan  zaman.  Peraturan  yang ditetapkan dalam praktik Sasi Laut Folley kini adalah sebagai berikut:
1. Penentuan  waktu  Tutup  dan  Buka  Sasi  didasarkan  berbagai  pertimbangan,  seperti  ditutup  selama  satu musim/tahun, dibuka saat hari raya atau peristiwa genting misalnya masa masuk sekolah, pembangunan fasilitas umum, memperhitungkan jumlah serta ukuran biota siap dipanen melalui hasil monitoring . 2. Dilarang mengambil biota-biota laut yang sepakat di Sasi dalam jangka waktu yang ditentukan.
3. Pada  saat  Buka  Sasi,  masyarakat  dilarang  berjalan  kaki  dan  memanen  hasil  dengan  tangan  kosong. Diwajibkan memakai perahu dan penikam agar tidak merusak karang dan mendapatkan hasil merata.
4. Dilarang menggunakan peralatan merusak, seperti bom dan kompresor baik saat Tutup atau Buka Sasi.
5. Setiap  pihak  tanpa  terkecuali  diperbolehkan  mengambil  hasil  saat  Buka  Sasi,  namun  dibebankan persepuluhan (pajak amalan 10%) yang akan dipersembahkan untuk gereja. Ini merupakan kepercayaan kaum kristiani tentang kewajiban umat memberikan 10% dari penghasilannya pada gereja.
6. Memberlakukan  biaya  Rp  100,000  di  wilayah  adat  Moom,  dan  Rp  200,000  di  wilayah  Fadimpo  bagi perahu  pemanen.  Pembayaran  hanya  satu  kali  untuk  Buka  Sasi  (biasanya  2  minggu).  Pajak  tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan gereja, kegiatan agama, dan lainnya.
Sanksi
Terdapat berbagai golongan sanksi yaitu sanksi adat, agama, sosial, ekonomi, fisik dan formal. Semula sanksi  yang  berlaku  hanya  sanksi  adat  dan  sosial.  Masyarakat  percaya  bahwa  keberadaan  leluhur  dapat melindungi kawasan Sasi Laut. Tidak sedikit kasus pelanggaran berdampak buruk pada kesehatan seperti buta, lumpuh, hingga meninggal. Hukuman ini dipercaya datang dari para leluhur karena diluar kendali manusia. Sanksi  sosial  berupa  pelabelan  negatif,  seperti  masyarakat  Kampung  Wejim,  Distrik  Kepulauan  Sembilan dipandang sebagai kampung pencuri karena banyaknya pelanggaran pada Sasi Laut Folley.
Saat  ini  telah  berlaku  sanksi  agama,  ekonomi,  fisik  dan  seharusnya  formal.  Hukuman  yang  irrasional dipercaya  juga  hadir  dari  Tuhan.  Ketika  pihak  UPT  KKP  sedang  patroli  dan  menemukan  pelanggaran  di wilayah Sasi Laut, maka hanya dikenakan sanksi fisik ( push up, mengangkat beban berat memutari lapangan) dan  penyitaan  peralatan  oleh  pihak  berwenang  seperti  Babinsa,  UPT  KKP,  Hansip,  dan  Kepolisian  (sanksi ekonomi).  Proses  hukum  positif  yang  berlaku  terhadap  pelanggaran  Sasi  belum  pernah  dilakukan  karena beberapa  alasan,  yaitu  belum  terdapat  petunjuk  teknis  dan  disposisi  khusus  terkait  pengawasan  dan  sanksi kawasan  Sasi  Laut,  serta  keterbatasan  akses  transportasi  menuju  pusat  pemerintahan  untuk  memproses pelanggaran.

## Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dilakukan rutin oleh kelompok pemuda gereja/pemuda Sasi, fasilitator kampung dan didampingi  oleh  LSM  TNC.  Meskipun  ketetapan  waktu  Tutup  Sasi  sudah  disepakati,  namun  melalui monitoring dapat terlihat hasil Sasi telah mencapai standard siap panen atau  sebaliknya. Ada kemungkinan penundaan proses Buka Sasi hingga menunggu teripang siap dipanen. Evaluasi dilaksanakan setelah praktik Buka Sasi selesai dilakukan (biasanya 2 (dua) minggu). Proses evaluasi dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan perencanaan Tutup Sasi selanjutnya. Bahan evaluasi berupa pengalaman dari proses Tutup dan Buka Sasi sebelumnya yang menjadi rekomendasi perbaikan bagi pelaksanaan periode selanjutnya.

## Dinamika Pengelolaan Sasi Laut di Kampung Folley, Kab. Raja Ampat, Papua Barat
Novaczek et al. (2001) yang dikutip Pical (2008)  menyatakan Sasi sebagai suatu  kelembagaan  tidak bersifat statis, namun mengalami perubahan dari waktu ke waktu.  Kelembagaan sendiri didefinisikan sebagai nilai-nilai  dan  norma-norma  yang  membentuk  seperangkat  pengaturan  masyarakat  dalam  mengatur  prilaku hidup tertib masyarakat terutama dalam proses pemenuhan kebutuhannya. Tulisan ini menguraikan analisis dinamika pengelolaan Sasi Laut Folley berupa perubahan unsur pengelolaan dalam beberapa periode waktu melalui  pengkajian  momentum-momentum  perubahan  penting  masyarakat,  sehingga  mendapatkan  data komprehensif. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi menggunakan parameter yang disintesis dari Berkes (2000), Alkausar (2011), Khoirunnisak dan Satria (2016).
Momentum  perubahan  di  Kampung  Folley  berkaitan  dengan  perkembangan  pembangunan  dan kompleksitas  masyarakat  yang  berpengaruh  terhadap  pengelolaan  Sasi  Laut  hingga  kini  yang  dapat  dibagi menjadi  enam  periode. Pertama, Kampung  Folley  dibangun  tahun  1972  setelah  migrasi  penduduk  dari Tanjung  Vagita  dan  Pulau  Holl.  Masyarakat  asli  Suku  Matbat  dan  pendatang  dari  Buton  bekerjasama membangun Kampung dalam semua aspek. Sasi Laut masa ini telah dilaksanakan oleh Marga Fadimpo Suku Matbat  dan  masih  murni  berdasarkan  pengetahuan  adat  yang  diturunkan  nenek  moyang.  Faktor  internal berperan  dalam  masa  ini,  yaitu  sejarah  pengelolaan  lokal,  pengaruh  pemimpin  dan  hukum  adat,  serta homogenitas.
Kedua, mayoritas masyarakat telah menganut agama dan Suku Matbat beragama kristiani. Tahun 1976, dibangun  gereja  pertama  yang  memperkokoh  keimanan,  karena  ibadah  menjadi  rutin  dan  semua  kegiatan melibatkan peran agama, termasuk Sasi. Masyarakat percaya tidak hanya leluhur yang menjaga keselamatan masyarakat dan sumber dayanya, namun Tuhan sang pencipta. Oleh karena itu, peran adat dan agama mulai berdamping  dalam  praktik  Sasi  Laut,  diantaranya;  1)  menambah  prosesi  berdoa  bersama  dipimpin
pendeta/majenlis pada ibadah besar minggu; 2) ketentuan persepuluhan, dan; 3) pelibatan panitia gereja. Dapat dianalisis faktor yang mempengaruhi adalah kompleksitas keyakinan masyarakat (adat dan agama).
Ketiga, tahun 1980an merupakan momentum semakin kompleksnya masyarakat. Perpindahan penduduk mulai meningkat akibat faktor perkawinan, pekerjaan dan intervensi program pemerintah yaitu perkebunan, pembangunan sekolah, dan sebagainya. Keberagaman identitas masyarakat meningkat, seperti bertambahnya tiga  marga  dari  suku  Matbat,  yaitu  Marga  Faloy,  Marga  Mjam,  dan  Marga  Mlui  yang  mayoritas  karena perkawinan. Program internalisasi perkebunan dari pemerintah daerah tahun 1982, banyak membawa pekerja dari Maluku, Jawa, dan Bugis. Realitasnya, momentum ini tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan pengelolaan  Sasi  Laut.  Pendatang  tidak  dilibatkan  dalam  pengelolaan,  namun  diperbolehkan  ikut memanfaatkan  hasil  saat  Buka  Sasi.  Disamping  itu,  mayoritas  pendatang  dari  luar  Papua  bertujuan  untuk bekerja formal atau memilih bercocok tanam memanfaatkan daratan rendah Kampung Folley yang luas dan subur.  Keterbatasan  skill  dan  sarana  melaut  juga  membatasi  pendatang  tidak  melakukan  kegiatan  di  laut, sehingga praktik Sasi Laut tidak menjadi penghalang bagi pendatang mencari nafkah.
Keempat, tahun  1991  momentum  diresmikan  Kampung  Folley  sebagai  desa  administratif.  Pemerintah bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan masyarakat, meskipun pada pengelolaan Sasi tidak berwenang sebagai pengambil keputusan. Peran pemerintah yaitu menyetujui, menghadiri dan mengawasi pelaksanaan, serta  penghubung  pihak  eksternal  (pemerintah  daerah,  pusat  dan  pembeli  hasil) . Transformasi  kampung terpencil  menjadi  desa  membuka  jalan  pengembangan  teknologi,  seperti  mesin  listrik,  mesin  kapal,  lampu penerang, dan berbagai alat tangkap. Teknologi dapat memudahkan aktivitas masyarakat, namun di sisi lain beberapa  pihak  melakukan  kegiatan  perikanan  tangkap  merusak  seperti  pemboman  liar.  Pengembangan peraturan dilakukan masyarakat untuk memanfaatkan intervensi teknologi sekaligus meminimalisir kerusakan. Pemanen  Sasi  Laut  dilarang  mengambil  biota  dengan  tangan  dan  berjalan  kaki  diatas  karang,  wajib mengendarai perahu dan alat penikam untuk mengurangi kerusakan karang dan distribusi hasil merata.
Kelima, tahun  2001  menjadi  momentum  perubahan  yang  signfikan  pengelolaan  Sasi  karena  faktor intervensi pihak eksternal yang bertujuan memperluas pendidikan lingkungan. LSM TNC hadir melakukan pendampingan masyarakat hingga saat ini. TNC membentuk fasilitator kampung yang dilatih menjadi pelopor kegiatan  pelestarian  lingkungan, inovasi  pertanian  dan  perikanan,  hingga  membantu  pengelolaan  Sasi  Laut mulai tahun 2010. TNC memberikan pengetahuan ilmiah yang menunjang produktivitas Sasi Laut dan dapat membuat pengetahuan lokal dan  ilmiah diaplikasikan bersamaan. Masa ini mengubah  unsur batas wilayah, peraturan dan monitoring. Sebelumnya, hanya marga Fadimpo yang melaksanakan kegiatan Sasi. Mulai tahun 2012,  Marga  Moom  turut  melaksanakan  Sasi  Laut  di  wilayah  adatnya  karena  terpacu  dengan  peningkatan signifikan hasil produksi Sasi Laut marga Fadimpo, serta kebutuhan revitalisasi wilayah. Pada unsur peraturan, TNC menyarankan batas ukuran minimal teripang mencapai 15 cm (teripang dewasa) untuk mengurangi resiko kegagalan  Buka  Sasi  periode  berikutnya  dan  kepunahan  sumber  daya.  TNC  juga  memfasilitasi  kebutuhan sarana monitoring dan melaksanakan monitoring rutin bersama masyarakat.
Terakhir, tahun 2006-2014 perubahan dilatarbelakangi faktor eksternal dimensi regulasi dan pengakuan formal, yaitu momentum penetapan KKPD di Raja Ampat. UPT KKP dibentuk untuk mengelola program dan keuangan  KKPD.  Salah  satu  kegiatan  utama  adalah  melakukan  patroli  kawasan,  termasuk  kawasan  Sasi. Bantuan  monitoring  yang  dilakukan  sedikit  membantu  masyarakat  meminimalisir  pelanggaran.  Pengakuan yang sah kawasan Sasi di ranah hukum, memperlebar pemberlakuan sanksi yaitu sanksi ekonomi, fisik dan bisa  masuk  ke  sanksi  formal.  Dua  periode  terakhir  memberikan  dampak  cukup  signifikan  terhadap  hasil produksi. Unsur yang paling berpengaruh yaitu monitoring kawasan dan penambahan pemberlakuan sanksi yang meminimalisir pelanggaran Sasi. Gambar 2 menunjukan produktivitas teripang hasil penerapan Sasi Laut Folley dari tahun 2003-2017.
Gambar 2  Data Produktivitas Teripang Hasil Penerapan Sasi Laut di Kampung Folley tahun 2013-2017 menurut Laporan TNC (2017).
Data grafik diatas menunjukan adanya kecenderungan peningkatan produksi teripang dari tahun 2013- 2017. Peleburan ilmu pengetahuan ilmiah dan lokal setelah masuknya pendampingan TNC, seperti Buka Sasi dilakukan mempertimbangkan hasil produksi maksimal, rata-rata ukuran teripang mencapai 15 cm. Bantuan fasilitas  monitoring  dari  TNC  dan  UPT  KKP  serta  sanksi  fisik  dan  ekonomi  bagi  pelanggar  oleh  pihak berwenang. Pada tahun 2017, produktivitas mengalami penurunan akibat intensitas monitoring mulai menurun. Masyarakat cenderung bergantung pada bantuan sarana monitoring pihak eksternal. Diperlukan peningkatan kemandirian  masyarakat  pada  unsur  ini  agar  produksi  Sasi  Laut  tetap stabil  meskipun  pendampingan  telah selesai dilaksanakan. Pengelolaan keuangan hasil pajak Buka Sasi sebagian dapat dianggarkan untuk kegiatan monitoring. Gambar 3 menjelaskan secara ringkas perubahan unsur-unsur pengelolaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan berdasarkan momentum-momentum penting dalam masyarakat.
Gambar 3 Proses perkembangan pengelolaan Sasi Laut di Kampung Folley, Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat.
1175 3522 3181 6680 3235 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 Tahun Data Produksi Teripang pada Sasi Laut Kampung Folley Tahun 2013-2017 2013 2014 2015 2016 2017
Proses Perkembangan Pengelolaan Sasi Laut Kampung Folley 2013 2014 2015 2016 2017
1972 (Pembentukan Kampung) 1976 (Keterlibatan peran agama) 1991 (Peresmian Desa Administratif, introduksi teknologi) 2001 (Intervensi eksternal – TNC)
2006- 2014 Penetapa
nKKPD
Keterangan Perubahan:
o Murni pengetahuan adat.
Faktor : sejarah pengelolaan lokal, pengaruh pemimpin dan hukum adat, serta homogenitas.
o Unsur : otoritas pelibatan tokoh agama, peraturan persepuluhan, sanksi agama. Faktor : kompleksitas masyarakat.
o Unsur : otoritas Pemerintah Kampung,  peraturan alat dan teknik memanen. Faktor : dimensi regulatif dan globalisasi
o Unsur : otoritas TNC, perluasan wilayah, peraturan waktu dan ukuran biota, peningkatan monitoring. Faktor : intervensi multi pihak
o Unsur : otoritas pihak berwenang, monitoring UPT KKP, sanksi (fisik, ekonomi), hak Claimant . Faktor : Dimensi regulatif dan pengakuan formal
Gambar  3  menunjukan  hanya  lima  momentum  perubahan  yang  berkenaan  langsung  dengan  dinamika pengelolaan  Sasi  Laut.  Masuknya  pendatang  tidak  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  pengelolaan. Masyarakat lokal dan pendatang saling menghargai dan tidak merugikan satu sama lain.

## Penguatan Pengelolaan Sasi Laut Folley
Proses perubahan pengelolaan Sasi Laut dalam setiap periode memiliki dua kemungkinan yaitu kemajuan atau  kemunduran.  Analisis  sekunder  beberapa  kasus  menunjukan  hal  tersebut,  sebagai  contoh  penetapan regulasi pengakuan formal bagi sumber daya milik adat sangat diperlukan untuk mencapai keadilan distribusi ( distributive justice ) dan keadilan pengakuan ( justice of recognation ) agar terhindar dari berbagai gangguan eksternal  merugikan.  Tanpa  adanya  pengakuan  hak  tradisional  resmi,  masyarakat  lambat  laun  bisa termarjinalisasi  dari  wilayah  adatnya  (Satria,  2009).  Kasus  lain  menunjukan  sisi  berbeda,  merujuk  Satria (2009) sepanjang rezim sentralisme, pemerintah memiliki kekuasaan mutlak mengatur pengelolaan. Tak jarang sumber daya dikelola dengan tujuan pragmatis menjaga pelestarian lingkungan, dan menciptakan penerimaan bagi negara, namun kurang memperhatikan bagian masyarakat.
Masa awal pengelolaan Sasi yang dibatasi pada awal pembentukan Kampung tahun 1972 menghimpun masyarakat  yang  homogen.  Mayoritas  Suku  Matbat  yang  memegang  erat  budaya  Sasi  sejak  dulu.  Sosok pemimpin yang terus menginisiasi penerapan Sasi, menjadikan Sasi tidak ditinggalkan meskipun masyarakat pindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Masa perkembangan pendidikan dan fasilitas agama menyebabkan internalisasi  peran  agama  dalam  pengelolaan.  Penambahan  doa  dan  sanksi  agama  menjadikan  masyarakat semakin patuh terhadap aturan Sasi, artinya intervensi agama memperkuat pengelolaan. Namun, meski sedikit juga  berpengaruh  melemahkan  praktik  adat.  Beberapa  sarana  adat  mulai  ditinggalkan,  seperti  pakaian  adat cawat saat kegiatan berdoa.
Kompleksitas masyarakat meningkat di tahun 1980an, terutama perbedaan etnisitas dan pilihan kegiatan ekonomi. Banyaknya migrasi dari luar Papua menjadikan masyarakat kurang memahami kelembagaan Sasi. Hal  ini  dapat  meningkatkan  resiko  pelanggaran  Sasi  akibat  ketidaktahuan  ataupun  penolakan.  Realitasnya perbedaan identitas tidak berpengaruhi signifikan melemahkan pengelolaan, karena mayoritas pendatang dari luar  Papua  tidak  bekerja  di  sektor  perikanan  tangkap,  sehingga  resiko  pelanggaran  dan  penolakan  menjadi rendah.  Meningkatnya  pilihan  mata  pencaharian  sektor  perkebunan,  pertanian,  pekerjaan  formal,  dan perikanan tidak menyurutkan semangat penerapan Sasi Laut oleh masyarakat, karena pada dasarnya Sasi Laut tidak mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat.
Pemerintah Kampung Folley yang diresmikan tahun 1991 turut berkontribusi menguatkan pengelolaan. Peran  pemerintah  menyetujui,  ikut  mengawasi  dan  menghubungkan  dengan  pemerintah  pusat  dan  pembeli hasil,  membantu  mendorong  kesuksesan  praktik  Sasi  Laut.  Disisi  lain,  perkembangan  teknologi  yang terintegrasi pengembangan desa membuka celah oknum untuk melanggar peraturan Sasi Laut, seperti mencuri
hasil saat Tutup Sasi menggunakan alat bantu kompresor dan alat lainnya. Pelemahan pengelolaan ini diatasi masyarakat adat dengan menambah peraturan terkait sarana dan teknik panen ramah lingkungan.
Kepercayaan pemerintah pusat dan daerah kepada LSM TNC dalam mendampingi masyarakat berhasil menciptakan peleburan pengetahuan lokal dan ilmiah  yang menguatkan pengelolaan Sasi Laut mulai tahun 2010. Sebagai contoh, pertimbangan jangka waktu Tutup Sasi sebelumnya mengikuti perhitungan musim atau kebutuhan mendesak masyarakat. Dekade terakhir, waktu Tutup dan Buka Sasi juga mempertimbangkan hasil produksi  maksimal  melalui  proses  monitoring  rutin.  Pelaksanaan  monitoring  juga  bertujuan  menangkap pelanggar/pencuri  hasil,  sehingga  kegagalan  Buka  Sasi  terminimalisir.  Merujuk  berkembangnya  publikasi media massa inisiasi TNC, perlu dipertimbangkan terbukanya pengembangan  wisata dan resiko komodifikasi budaya yang akhirnya dapat melemahkan nilai dasar pengelolaan Sasi Laut.
Pengakuan  formal  dari  pemerintah  melalui  KKPD  menjadi  satu  hal  terpenting  dalam  menguatkan pengelolaan,  karena;    1)  meminimalisir resiko  pengalihan  fungsi  wilayah  atau  perampasan  hak  ulayat masyarakat; 2) mendorong intervensi dukungan eksternal (TNC, pemerintah, UPT KKP) yang turut membantu mensukseskan pengeloloaan. Uraian diatas menunjukan perubahan unsur-unsur pengelolaan berpengaruh pada pelemahan atau penguatan pengelolaan. Tabel 3 menjelaskan dinamika pengelolaan secara komprehensif.
Tabel 3  Dinamika Pengelolaan Sasi Laut Kampung Folley, Distrik Misool Timur, Kabupaten Raja Ampat,
Provinsi papua Barat. Momentum Faktor Perubahan Perubahan Unsur Pelemahan Penguatan 1972 (pembangunan kampung) Internal • Sejarah • Homogenitas • Kepemimpinan dan hukum adat Murni pengetahuan adat. Hukum adat serta kepemimpinan mendorong Sasi 1976 (Perkembangan peranan Agama) Eksternal • Kompleksitas masyarakat Otoritas tokoh agama, peraturan persepuluhan, sanksi agama Sarana adat sebagian ditinggalkan Peran dan sanksi agama memperkokoh pengelolaan 1980 (Perkawinan antar etnik dan migrasi) Internal • Kompleksitas Masyarakat (multi etnik, agama dan mata pencaharian) Peraturan memperbolehkan marga, agama dan etnik lain memanfaatkan. Memungkinkan resiko pelanggaran Sasi Mayoritas pendatang menghargai dan mematuhi Sasi Laut. 1991 (Adms Kamp. Folley, introduksi teknologi) Eksternal • Dimensi regulatif • Globalisasi
(teknologi) Otoritas pemerintah kampung, peraturan alat dan teknik memanen. Meningkatkan resiko pelanggaran Sasi (alat merusak) Dukungan Pemerintah, Penggunaan API ramah lingkungan. 2001 (intervensi eksternal) Eksternal • Intervensi pihak TNC. Otoritas TNC, perluasan wilayah, peraturan waktu dan ukuran biota, peningkatan monitoring. Memungkinkan keterbukaan wisata dan komodifikasi budaya Dukungan TNC (bantuan sarana, promosi, transfer IP ilmiah, minim pelanggaran) 2006-2014 Penetapan KKPD Eksternal • Dimensi regulatif dan pengakuan formal • Intervensi pihak UPT KKP.
Otoritas pihak berwenang, monitoring UPT KKP, sanksi (fisik,
ekonomi, formal),
pengakuan hak
Claimant . Pengakuan hak adat meminimalisir pengalihfungsian wilayah dan pelanggaran Sasi Laut.
Tabel 3 menunjukan proses perkembangan pengelolaan Sasi Laut Folley berpengaruh terhadap penguatan dan pelamahan pengelolaan, namun praktik sosial yang melemahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap
hasil  produksi  dan  dapat  diorganisir  melalui  revitalisasi  unsur-unsur  pengelolaan  oleh  masyarakat.  Hasil penelitian menunjukan dinamika pengelolaan Sasi Laut Folley mengarah pada penguatan pengelolaan.

## SIMPULAN
Pengelolaan Sasi laut Kampung Folley merupakan salah satu bentuk pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat  dan  memuat  enam  unsur  pengelolaan  sumber  daya  berbasis  masyarakat,  yaitu  memiliki  batas wilayah yang jelas, hak kepemilikan untuk mengelola dan menentukan peruntukan wilayah, pemegang otoritas oleh tokoh adat, peraturan yang dibuat secara mandiri, sanksi yang berlaku, serta menjalankan monitoring dan evaluasi.
Terdapat lima periode masa yang mempengaruhi perkembangan pengelolaan Sasi Laut, terutama pada batas  wilayah,  hak,  peraturan  dan  monitoring.  Faktor  yang  melatarbelakangi  adalah  faktor  internal  sejarah pengelolaan  Sasi  dan  homogenitas  masyarakat  Matbat,  kekuatan  pemimpin  dan  hukum  adat,  serta kompleksitas identitas dan ekonomi. Faktor eksternal yaitu regulasi Kawasan Konservasi, regulasi penetapan desa  dan  penyaluran  program,  intervensi  peran stakeholders eksternal  serta  globalisasi  melalui  introduksi teknolog  dan  pendidikan.  Perubahan  dapat  diorganisir  dengan  baik  oleh  masyarakat  lokal  dibantu  peran multipihak, sehingga dinamika pengelolaan dapat menjadi input terhadap penguatan pengelolaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima  kasih  disampaikan  kepada Kementerian  Riset dan  Teknologi /  Badan  Riset  dan  Inovasi Nasional  Republik  Indonesia atas  sumbangan  dana  penelitian  melalui  beasiswa  Program  Magister  menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 25/E/KPT/2018 dan Perjanjian / Kontrak Nomor 4393/IT3.11/PN/2018.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2017 . [diunduh pada 2018 Juli 20]. Tersedia  pada:  https://www.bps.go.id/publication/2017/12/21/c2451f58814e91d71124d541/statistik- sumber-daya-laut-dan-pesisir-2017.html.
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2018 . [diunduh pada 2018 Juli 20]. Tersedia  pada:  https://www.bps.go.id/publication/2018/12/07/93a0fd8885fe2ac14201e71a/statistik- sumber-daya-laut-dan-pesisir-2018.html.
[KKP]  Kementrian  Kelautan  dan  Perikanan.  2015. Laporan  Kinerja  Kementrian  Kelatan  dan  Perikanan . [diunduh pada 2018 Juli 20]. Tersedia pada:
https://www.google.com/url?q=http://kkp.go.id/kategori/179LAKIP%20KKP&sa=U&ved=0ahUKEwj q4L7nyNLaAhXCa7wKHdPmB_oQFggcMAE&usg=AOvVaw0DhxO29wss1dJWBKpr1LgD . [TNC] The Nature Conservancy. 2017. Implementasi “Sasi Laut” di Kampung Folley - Raja Ampat. Indonesia Coastal and Ocean Program Report . 17.
Alkausar  A.  2011. Model  Keterancaman  Ritual  Mappandesasi  Dalam  Masyarakat  Nelayan  Etnik  Mandar Kelurahan Bungkutoko Sulawesi Tenggara [Tesis]. Denpasar (ID): Universitas Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.
Berkes  F.  2000. Cross-Scale  Institutional  Linkages: Perspectives  from  the  Bottom  Up.  IASCP. Conference Indiana University.
Bromley  DW.  1992. Making  The  Commons  Work .  (Ed).  San  Francisco  (CA):  Institute  for  Contemporary Studies.
Cooley FL. 1987. Mimbar dan Tahta Hubungan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Pemerintahan di Maluku Tengah . Jakarta (ID): Pustaka Sinar Harapan.
Creswell JW. 2016. Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches . Fawaid A, Pancasari RK, penerjemah. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar Yogyakarta.
Dahuri R. 2003. Keanekaragaman Hayati Laut. Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia . Jakarta (ID): PT Gramedia Pustaka Utama.
Gorris P. 2016. Deconstructing the Reality of Community Based Management of Marine Resources in a Small Island Context in Indonesia. . Front. Mar. Sci . 3 (120): 1-15. Horowitz LS. 2015. Local Environmental Knowledge dalam The Routledge Handbook of Political Ecology . Perreault T, Bridge G, McCarthy (ed). London (UK): Routledge.
Idrus M. 2009. Metode penelitian Ilmu Sosial . Yogyakarta (ID): PT. Gelora Akasara Pratama. Khoirunisak, Satria A. 2016. Kelembagaan dan keberlanjutan eha laut dan mene’e sebagai model pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat di Desa Kakorotan, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara . Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan . 23-37 . Mongabay. 2015. Sasi, Konservasi berbasis Kearifan Lokal di Raja Ampat . [diunduh pada 2018 Januari 11]. Tersedia pada: http://www.mongabay.co.id/2015/07/12/sasi-konservasi-berbasis-kearifan-lokal-di-raja- ampat/ .
Mongabay.  2017. Terumbu  Karang  di  Nusantara  Membaik,  Namun. [diunduh  pada  2018  Februari  28]. https://www.mongabay.co.id/2017/07/17/terumbu-karang-di-nusantara-membaik-namun/ .
Noviana  L,  Arifin  HS,  Adrianto  L,  Kholil.  2019.  Studi  ekosistem  terumbu  karang  di  Taman  Nasional Kepulauan Seribu. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. 9(2): 352-365. [Internet]. [diunduh pada 2019 November 23]. Tersedia pada:  http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.2.352-365 .
Ostrom  E,  Gardner  R.  Walker  J.  1994. Rules,  Games,  and  Common-Pool  Resources. Ann  Arbor  (US):
University of Michigan Press.
Ostrom E, Schlager E. 1996. The Formation of Property Rights in Hanna S, Folke C, Mäler KG. 1996. Rights to Nature: Ecological, Economic, Cultural, and Political Principles of Institutions for the Environment [Editor]. Washington DC (USA): Island Press.
Ostrom E. 1990. Governing the commons: the evolution of institutions for collective actions . Cambridge (US): Cambridge University Press.
Pical VJ. 2008. Pengaruh perubahan sistim pemerintahan desa terhadap pengelolaan sumber daya perikanan berbasis masyarakat di Pedesaan Maluku. Ichthyos . 7(2): 71-78.
Ruddel K. 1999. The role of lokal management and knowledge systems in small-scale fisheries. The Journal of Policy Studies . 7: 101-108.
Satria A. 2009. Pesisir dan Laut untuk Rakyat . Bogor (ID): IPB Press. Soekanto S. 2002. Sosiologi: Suatu Pengantar . Jakarta (ID): Raja Persada.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung (ID): Alfabeta. Sztompka P. 2004. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta (ID): Prenada Media
Wahyuningsih  SM,  Angggoro  S,  Hartoko  A.  2019.  Evaluasi  Efektifitas  Pengawasan  dalam  Pengelolaan Kawasan Konservasi di Pulau Menjangan, Bali. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. 9(2): 264-275.