## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 4, Issue 1, June 2022
P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER
LEGAL PROTECTION OF WORKERS' RIGHTS FOR COMPANIES DECLARED IN BANKRUPTCY DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA ATAS PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT KARENA PANDEMI COVID-19
Sadath M. Nur
Fakultas Ekonomi  & Bisnis Universitas  MH. Thamrin E-mail:  sadath31smn@gmail.com
Diterima tanggal 03 juni 2022, disetujui tanggal 12 Juni 2022
ARTICLE  INFO

## ABSTRACT
Correspondent
Sadath M. Nur sadath31smn@gmail.com
Key words
Legal Protection, Workers' Rights, Companies Declared Bankrupt, Covid- 19 Pandemic
Website:
http://idm.or.id/JSER page : 81 – 92
As a result of the Covid-19 pandemic, it has had a very broad negative impact on various sectors,  such as social, political, legal and economic sectors,  for  example the  economic  sector  and the  business  world,  in this  case  MSMEs  and  companies.  From  Covid-19,  many entrepreneurs/companies  have  made  efficiency  of  workers/laborers due  to  the  decline  in  production  demand.  Impact  on  goods/services produced and the company's profit turnover.  In the process of paying workers'  wages,  when  the company is declared bankrupt,  this is not explicitly regulated regarding the rights of workers  to prioritize their debt  payments  from other  creditors.  So that  in  the Bankruptcy  Act, workers  are classified as concurrent  creditors.  So with the enactment of  the  decision  of  the  Constitutional  Court  Number  67/PUU- XI/2013.  Constitutional  Decision  67/PUU-XI/2013  has  brought certainty to the wage number of workers/laborers in a company, which was  caused by the  Covid-19 Pandemic. This research  is a normative legal research that has a method that is different from other research. Normative  legal research is a systematic  way of conducting  research in the form of legal products,  for example laws and regulations..
Copyright © 2022 JSER. All rights reserved.

## ARTICLE  INFO ABSTRACT
Koresponden
Sadath M. Nur sadath31smn@gmail.com Kata Kunci Perlindungan Hukum, Hak-Hak Pekerja,
Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit, Pandemi Covid-19 Website: http://idm.or.id/JSER Hal : 81 – 92
Akibat Pandemi Covid-19 telah membawa dampak buruk yang begitu luas pada berbagai sektor seperti, sosial, politik, hukum dan ekonomi, misalnya  sektor  ekonomi  dan  dunia  usaha,  dalam  hal  ini  UMKM maupun  perusahaan.  Dampak dari Covid-19 telah membuat  banyak pengusaha/perusahaan  melakukan  efisiensi  pekerja/buruh  karena menurunnya  permintaan  produksi atas  barang/jasa yang dihasilkan dan  omset  mapun  keuntungan  perusahaan.    Dalam  proses penyelesaian  utang  upah  buruh/pekerja,  disaat  perusahaan dinyatakan pailit, hal ini Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur secara  tegas  mengenai  hak pekerja  untuk  didahulukan pembayaran utang  upahnya  dari  kreditur  lainnya.  Sehingga  dalam  Undang- Undang  Kepailitan, pekerja digolongkan sebagai kreditur  konkuren. Maka  dengan  berlakunya    putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 67/PUU-XI/2013. Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  67/PUU- XI/2013  telah  membawa  kepastian  hukum  bagi  kedudukan  utang upah  pekerja/buruh  dalam  kepailitan pada  suatu  perusahaan,  yang diakibatkan  oleh  Pandemi  Covid-19.  Penelitian  ini  merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan  penelitian  lainnya.  Penelitian  hukum  normatif  merupakan suatu  cara  yang  sistematis  dalam  melakukan  sebuah  penelitian berupa  produk  perilaku  hukum,  misalnya  mengkaji  peraturan perundang-undangan.
Copyright © 2022 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Pekerja merupakan salah satu faktor pendukung terpenting pembangunan nasional. Pembangunan nasional  dilaksanakan dalam  rangka  mewujudkan kesejahteraan, keadilan, serta kemakmuran yang merata baik secara materiil maupun spiritual (Asri Wijayanti, 2015: 6). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang Nomor 13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.
Dalam  menjalankan  operasionalnya,  perusahaan  tidak  selalu  menunjukkan perkembangan dan peningkatan laba (profit) atau keuntungan semata, hal ini dapat terjadi sebuah risiko  yang timbul  akibat suatu usaha atau bisnis. Oleh karenanya, seluruh risiko  dapat mengancam stabilitas keuangan perusahaan dan yang paling fatal, perusahaan dapat mengalami  kebangkrutan (pailit),  yang  diakibatkan oleh tidak  mampunya  perusahaan  untuk  melakukan  pembayaran  terhadap  semua kewajiban  utang  perusahaannya.  Dengan  demikian,  diperlukan  sebuah perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja, tidak hanya dilakukan selama masa berkerjanya atau masa kerja seorang pekerja dalam suatu perusahaan saja, melainkan hak-hak pekerja/buruh lainnya perlu dilindungi dalam keadaan mendesak, seperti misalnya  dalam  hal  terjadinya kepailitan terhadap suatu  perusahaan, salah  satu akibatnya  karena dampak  Pandemi  Covid-19, yang  tidak  bisa  dihindarkan dan diprediksikan sebelumnya.
Virus SARS-CoV-2 pertama kali terdeteksi di China pada akhir 2019 dan pada Juni 2021, telah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan lebih dari 178 juta kasus yang dikonfirmasi dan 3,9 juta kematian. Beberapa kasus awal terkait dengan pasar basah di  Kota  Wuhan,  tempat  klaster  pertama  infeksi  Covid-19  tercatat (https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57590872.  Asal  Covid-19:  Apakah  kita perlu  tahu dari  mana asal  virus  corona ini?).  Berdasarkan data dari  WHO per  1 Agustus  2022 dari  seluruh  dunia,  ada  sekitar  583.038.110 kasus  Covid-19 yang terkonfirmasi, termasuk 6.416.023 yang terkonfirmasi kematian, yang dilaporkan ke WHO (https://covid19.who.int/). Sedangkan di Indonesia sendiri dari 37 provinsi, jumlah yang terkonfirmasi Covid-19 sekitar 6.244.978 dan yang meninggal 157.095 (https://covid19.go.id/artikel/2022/08/07/situasi-covid-19-di-indonesia-update-7- agustus-2022). Wabah Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia dari bulan Maret 2020 hinga saat ini, merupakan masalah global dan telah membawa dampak negatif dengan  memburuknya  perekonomian  negara  dan  sektor  kehidupan  sosial  dan masyarakat, antara lain sektor ekonomi, sektor parawisata, sektor transportasi yang mengalami penurunan secara dratis.
Selain itu adalah masyarakat yang bekerja pada sektor industri sebagai pekerja atau buruh  pada  suatu  perusahaan  industri.  Penurunan  omset  perusahaan  yang disebabkan  melemahkan  daya  beli  masyarakat  yang  disebabkan  Covid-19 berdampak terjadi pemutusan hubungan kerja. Pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial  Berskala  Besar dan  menerapkan physical distanching menyebabkan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 menyebabkan perusahaan harus merumahkan  beberapa  tenaga  kerja  dan  bahkan  perusahaan harus  melakukan pemutusan  hubungan  kerja  secara  sepihak  karena  tidak  mampu  lagi  untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentunan yang diatur dalam perjanjian kerja. Walau dalam kondisi apapun perusahaan hendaknya harus tunduk dan patuh kepada  aturan atau normatif  yang  berlaku  di  mana suatu  proses  usaha dimana implementasinya menitik beratkan pada prinsip keadilan (Abdul Aziz et.all, 2019: 60).
Pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan kepada pekerja/buruh dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dari perjanjian kerja yang diakibatkan oleh perusahaan yang tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kerja yang telah dibuat antara perusahaan selaku pemberi kerja dan pekerja/buruh sebagai penerima kerja. Wanprestasi dapat  terjadi  dari  perjanjian kerja,  yang  diakibatkan  oleh  Pandemi Covid-19, hal ini dapat menimbulkan kewajiban bagi perusahaan terhadap pekerja /buruh. Kewajiban yang timbul  tersebut, merupakan hutang majikan yang harus dibayarkan oleh majikan kepada pekerja/buruh yang menepatkan posisi perusahaan sebagai debitur atau sebagai pihak yang memiliki  kewajiban dalam melaksanakan prestasi, sedangkan posisi pekerja/buruh adalah sebagai kreditur atau sebagai pihak yang memiliki hak atas prestasi tersebut.
Dengan adanya wabah Covid-19, tidak menutup kemungkinan perusahaan dapat dipailitkan yang disebabkan perusahaan tidak mampu untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Hal ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kepalitan dan Penundaan Kewaiban Pembayaran Utang, perusahaan dapat dipailitkan apabila perusahaan mempunyai dua orang kreditur dan pada saat jatuh
tempo pembayaran satupun debitur tidak mampu untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo.
Berangkat dari persoalan dan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penulis merasa perlu adanya suatu terobosan dan solusi yang mengarah kepada perbaikan sistem,  terutama dalam hal perlindungan hukum bagi  hak-hak pekerja yang di  PHK oleh  perusahaan, akibat perusahaan dinyatakan pailit, dampak dari Covid-19, sehingga  Penulis  mengangkat Judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Atas Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Karena Pandemi Covid- 19”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini  merupakan penelitian hukum normatif yang memiliki  suatu metode yang  berbeda  dengan  penelitian lainnya. Penelitian  hukum  normatif merupakan suatu  cara  yang  sistematis  dalam  melakukan  sebuah  penelitian  berupa  produk perilaku  hukum,  misalnya  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 32). Pokok  kajiannya adalah hukum  yang  dikonsepkan sebagai  norma  atau  kaidah  yang  belaku  dalam  masyarakat dan  menjadi  acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada peraturan- peraturan  tertulis  berupa  literatur-literatur  kepustakaan  baik  berupa  peraturan perundang-undangan, norma-norma dan kaedah-kaedah yang berhubungan dengan pokok permasalahan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak pekerja/buruh yang di PHK atas perusahaan yang dinyatakan pailit pada masa pandemi Covid-19.
Pada bulan Maret tahun 2020 yang lalu,  pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan, dalam  rangka menanggulangi penyebaran virus  corona, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PP 21/2020). Dalam PP  21/2020, yang  dimaksud  dengan  PSBB  adalah pembatasan kegiatan  tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk  mencegah kemungkinan  penyebaran  Covid-19. Pemerintah Daerah dapat melakukan PSBB untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu dengan terlebih dahulu  mendapatkan persetujuan dari  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  kesehatan.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  tersebut, disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  PSBB  adalah  pembatasan  kegiatan tertentu penduduk  dalam  suatu  wilayah yang  diduga  terinfeksi  Covid-19 untuk mencegah penyebarannya. PSBB berlaku 14 hari dan dapat diperpanjang dalam masa 14  hari  kedepan  sejak  ditemukannya  kasus  terakhir.  Pemberlakuan  tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai Covid-19 agar tidak meluas di masyarakat, karena  dampak  yang  ditimbulkan  sangat  cepat  pergerakannya  sehingga  perlu dilakukan pengetakatan terhadap aktivitas masyarakat.
Sebagai upaya dalam mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 agar tidak meluas, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa aturan regulasi salah satunya, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam  rangka Menghadapi Ancaman yang  Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Akibat dari pandemi Covid-19 yang  menyebar  secara luas  di  masyarakat, telah  menimbulkan  banyak korban jiwa, kerugian material yang berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Akibat wabah Covid-19 banyak perusahan yang melakukan pemutusan hubungan kerja  secara sepihak.  Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Perusahaan tidak boleh  melakukan  pemutusan  hubungan  secara  sepihak,  bila  pekerja/buruh mematuhi kewajiban yang ditetapkan perjanjian kerja, perjanjian perburuhan dan peraturan perusahaan. Namun kenyataan masa  Pandemi  Covid 19  telah  banyak perusahaan  yang  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja  dengan  alasan  tidak mampu  lagi  untuk  memenuhi  hak-hak  dari  pekerja  perkerja/  buruh  (HR. Abdussalam, 2009: 109).
Penyebaran Covid-19 di Indonesia telah menyebar luas secara massive dan sangat berdampak terhadap sendi sosial kehidupan manusia dan telah meluas ke berbagai sektor dan lini diantaranya, yaitu: sosial dan ekonomi, penurunan pendapatan atau penghasilan, pariwisata dan hiburan. Salah satu yang terdampak dari penyebaran Covid-19 adalah perusahaan-perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan tidak mampu lagi  menjalankan kegiatan operasionalnya. Maka dampaknya, perusahaan harus menanggung sendiri dari kerugian-kerugian tersebut. Efeknya, tentu kepada iklim dunia usaha dan investasi yang cenderung merugi, akibatnya gelombang PHK di Indonesia menyebar dan menyasar ke berbagai sektor usaha dan industri, imbas dari pandemi Covid-19.
Banyak  perusahaan  yang  terkena  dampak  dari  Pandemi  Covid-19,  sehingga perusahaan tidak  mampu  lagi  memenuhi  kewajibannya terhadap pekerja/buruh sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian kerja. Ketidakmampuan perusahaan dalam  memenuhi  kewajibannya  kepada  pekerja/buruh  dapat  memicu  dampak negatif kepada prusahaan itu sendiri. Dari dampak Covid-19 tersebut, menyebabkan kerugian yang besar terhadap perusahaan dengan menurunnya produksi, anjloknya harga-harga dipasaran dan omset yang menurun drastis, sehingga perusahaan tidak sanggup  lagi  melanjutkan  aktivitas  kegiatan  operasionalnya,  menyebabkan kebangkrutan pada perusahaan yang berakibat pada perusahaan dapat dipailitkan. Hal ini memicu banyak perusahaan mengambil langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  secara  besar-besaran,  sehingga  menimbulkan  dampak  sosial  baru  di masyarakat dengan semakin bertambahnya angka pengangguran. Upaya yang diambil  oleh  perusahaan dalam bentuk  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, dengan berbagai metode atau cara yang dilakukan perusahaan seperti  dengan merumahkan pekerja/buruh, mengurangi hak-hak pekerja/buruh yang seharusnya diterima sesuai  dengan proporsinya. Sebagaimana langkah yang telah diambil oleh perusahaan, tentunya tidak sesuai dengan aturan main (rule of the game) dalam hal ini perjanjian kerja yang telah disepakati bersama antara perusahaan dan pekerja/buruh. Selama berlangsunya pandemi Covid-19, banyak perusahaan tidak mampu menunaikan kewajibannya dalam bentuk prestasi terhadap perjanjian kerja yang telah  dibuat dan disepakati  bersama dengan pekerja/buruh, sehingga melahirkan wanprestasi, akibat dari Covid-19. Pemutusan hubungan kerja oleh majikan dengan alasan Overmacht masa pandemi Covid-19 apakah  dapat  menggugurkan  kewajiban majikan/pengusaha terhadap hak-hak pekerja/buruh. Keadaan memaksa (Overmacht) ada yang bersifat relative (sementara) dan ada yang bersifat mutlak (absolut) (Subekti, 2001:58). Senada dengan
hal itu, pemutusan hubungan kerja oleh majikan/ pengusaha pada masa pandemi Covid-19 termasuk pemutusan hubungan kerja dengan alasan overmach yang sifatnya relatif  (sementara)  bukan  termasuk overmacht yang  bersifat  mutlak.  Pemutusan hubungan kerja  masa  pandemi Covid-19 tidak  membebaskan  perusahaan untuk memberikan  apa  yang  merupakan hak  dari  pekerja, antara lain  uang  pesangon (Syafrida et.all, 2020: 26).
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, perusahaan  dilarang  untuk  melakukan  Pemutusan  Hubungan Kerja  (PHK),  kecuali  dengan  alasan-alasan  yang  dibenarkan  oleh  hukum berdasarkan kententuan Peraturan Perundang-undangan yang  berlaku.  Dampak dari  pandemi  Covid-19,  menyebabkan  perusahaan  tidak  mampu  melakukan prestasinya kepada pekerja/buruh, sehingga terjadi wanprestasi. Oleh karenanya, pemutusan hubungan kerja oleh  pihak  perusahaan kepada pihak  pekerja/buruh hanya dapat dilakukan  sewaktu-waktu  (isidentil) atau  bersifat  sementara dalam kondisi  keadaan darurat, yang dalam hal ini dikategorikan sebagai Overmach atau Force Majure . Pemutusan hubungan kerja tersebut , diakibatkan oleh wabah Covid-19 yang melanda Indonesia, yang dalam hal ini terhadap perusahaan yang tidak mampu lagi  melaksanakan kewajibannya terhadap pekerja/buruh. Pemutusan hubungan kerja  merupakan kewajiban dari  perusahaan untuk  tetap memberikan  apa yang menjadi hak-hak dari pekerja/buruh, misalnya uang pesangon tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Namun, apabila yang dilakukan oleh perusahaan tidak mampu memberikan uang pesangon  sebagaimana hal  tersebut,  dapat  menempuh  cara  penyelesaian  secara mediasi  atau  perdamaian yang  saling  menguntungkan kedua  belah  pihak  yang bersengketa, dengan mengadakan pertemuan antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja/buruh. Dengan  demikian,  langkah  dalam  penyelesaian  secara  mediasi/ perdamaian pihak pekerja/ buruh dapat diwakili oleh serikat pekerja/ serikat buruh. Hal ini  di  atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai pemutusan hubungan kerja oleh pihak pengusaha yang diatur pada Pasal 158, Pasal 163-165.
Dengan demikian, bahwa pandemi Covid-19 hanya bersifat sementara (tidak mutlak) dan  tidak  selamanya  (akan  berlalu),  maka  perjanjian  kerja  tetap  berlaku  dan mengikat kedua belah pihak dan perjanjian kerja dapat dilanjutkan kembali. Disaat masa-masa sulit akibat pandemi Covid-19, sebaiknya perusahaan tidak melakukan pemutusan  hubungan  kerja  yang  sifatnya  permanen,  akan  tetapi  melakukan pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara sampai wabah pandemi Covid- 19 dinyatakan telah melandai, sampai titik nol tidak ada kasus baru lagi. Berdasarkan  Pasal  156  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjan menyatakan, dalam hal  terjadinya pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa  kerja  dan  uang  penggantian hak-hak yang  seharusnya  diterima.  Di  masa Pandemi Covid-19, menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan Pemutusan  Hubungan Kerja  (PHK)  kepada  pekerja/buruh,  hal  ini  dipicu  oleh ketidakmampuan  perusahaan  untuk  membayar  kewajibannya  terhadap pekerja/buruh  yang  dipekerjakannya.  Selain  itu  banyak  perusahaan  yang mengalami  kebangkrutan  akibat  tidak  mampu  menjalankan  kewajibannya membayar hutang, sehingga menyebabkan perusahaan dipailitkan. Pekerja/buruh merupakan kreditor yang berhak untuk mendapatkan haknya atas kepailitan yang
dialami oleh perusahaan tempat pekerja/buruh bekerja. Hak yang dimaksud adalah pembayaran upah dan hak selain atau bukan upah.
Perusahaan  yang  dinyatakan    pailit  merupakan  suatu  keadaan  yang  tidak dikehendaki  oleh  perusahaan, di  mana  debitur  tidak  mampu  untuk  melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari  para krediturnya.  Dalam  kamus  hukum pengertian pailit  dihubungkan  dengan  “kemampuan  untuk  membayar”  dari seseorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2004: 11). Dalam hal ini, mengenai pengaturan terkait kepailitan, telah  diatur  dalam  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diterangkan dalam Pasal 1 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Kepailitan, yaitu: “Sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh  kurator  dibawah  pengawasan  Hakim  Pengawas  sebagaimana  diatur  oleh Undang- Undang”.
Pengadilan hanya bisa memutus perusahaan yang dinyatakan pailit atau bangkrut. Dalam  perusahaan  yang  pailit,  perusahaan  tidak  dapat  menjalankan  segala aktivitasnya, apalagi  mengadakan pembayaran dengan  perusahaan lain,  kecuali pelunasan  untuk  penagihan  piutang  (Ardy  Billy  Lumowa,  2013: 18-19). Dalam putusan  pailit,  memberikan  kemungkinan  alternatif  bagi  perusahaan  untuk memenuhi  hak dan  kewajiban Debitur. Walaupun   perusahaan telah dinyatakan pailit, kurator perusahaan pailit tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya, dengan konsekuensi tetap membayar biaya usaha, seperti biaya listrik,  telepon, gaji, pajak dan  biaya-biaya  lainnya  yang  ditimbulkan  dari  kewajiban  perusahaan. Kurator perusahaan pailit berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan dasar Pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian,  pemenuhan hak  pekerja harus didahulukan dari hak-hak lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, akan tetapi dalam asas hukum yang berbunyi Lex Specialis  Derogat  Legi  Generalis, yang  berarti  peraturan  yang  lebih  khusus mengalahkan peraturan yang lebih umum. Berangkat dari ketentuan itu,  diperlukan sebuah pengkajian mengenai hak-hak pekerja pada masa sulit dengan mengacu pada hukum  yang  lebih  khusus,  yaitu  undang-undang atau peraturan yang  langsung membahas dan mengatur tentang kepailitan, serta pasca diterbitkannya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013 tersebut.
Pada  dasarnya  dalam  penangangan perkara  kepailitan,  tentunya  hakim  dalam memutuskan permohonan pailit yang dijukan oleh  para pihak, maka hakim jelas akan  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  bukti-bukti  yang  disampaikan. Adapun bukti-bukti yang perlu disiapkan antara lain, yaitu:
a. Bukti  adanya hubungan hukum (transaksi/kerjasama dan lainnya) antara kreditor  (pemohon  pailit)  dan  debitor  (termohon  pailit).  Dapat  berupa perjanjian atau kontrak, Purchase Order (PO), dan lain-lain;
b. Bukti  adanya  utang-piutang  antara  kreditor  dan  debitor,  yaitu  dapat berupa invoice atau surat tagihan dalam bentuk lain;
c. Bukti  korespondensi  telah adanya upaya penagihan dari  kreditor  kepada debitor, dapat berupa surat penagihan, surat teguran atau somasi; dan
d. Bukti adanya utang yang dimiliki  debitor tersebut kepada kreditor lainnya. (https://bplawyers.co.id/2017/05/24/hal-hal-penting-yang-harus-diperhatikan- dalam-mengajukan-permohonan-pailit-ke-pengadilan-niaga/).
Dengan demikian,  bukti-bukti  yang  harus dipersiapkan  sebagaimana yang  telah ditegaskan di atas, maka diperlukan syarat-syarat untuk dapat dinyatakan pailit, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan  dan  PKPU yang  berbunyi: “Debitor  yang mempunyai  dua  atau  lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan  Pengadilan,  baik  atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya” .
Sebagaimana dalam ketentuan di atas, menurut Sutan Remy Sjahdeini (Sutan Remy Sjahdeini,  2016:  128)  dapat  disimpulkan  bahwa  permohonan  pernyataan  pailit terhadap seorang  debitur  hanya dapat diajukan apabila memenuhi  syarat-syarat sebagai berikut:
a. Debitur  terhadap  siapa  permohonan  itu  diajukan  harus  paling  sedikit mempunyai dua kreditur, atau dengan kata lain harus memiliki  lebih  dari satu kreditur.
b. Debitur  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  kepada  salah  satu krediturnya.
c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih ( due and payable ).
Mekanisme penyelesaian kepailitan diselesaikan oleh kurator yang yang secara tegas diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  34  tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 74 UU Kepailitan, Kurator bertanggungjawab terhadap Hakim Pengawas. Setelah budel pailit berhasil terjual (lelang), maka Kurator wajib membuat daftar pembagian (Pasal 189 UU Kepailitan) dan setelah disetujui oleh Hakim Pengawas maka daftar pembagian tersebut akan disediakan di Kepaniteraan Pengadilan dan mengumumkannya di Koran (Pasal 192 UU Kepailitan). Bahwa ketika terjadi pailit, maka pembayaran upah pekerja/buruh yang  dilakukan  oleh  Tim  Kurator, hal  ini  mengacu  pada  Pasal  39  ayat  (2)  UU Kepailitan yang menyatakan bahwa “upah buruh saat waktu sebelum dan sesudah pailit termasuk utang boedel pailit, artinya upah buruh harus dibayar terlebih dahulu dibandingkan membayar utang- utang dari pihak ketiga”.
Berdasarkan atas ketentuan tersebut, dalam hal perlindungan hukum terhadap hak pekerja/buruh dalam UU Kepailitan dan UU Ketenagakerjaan terdapat perbedaan yang cukup signifikan dan ini harus dicari benang merahnya, agar adanya sebuah jalan  keluar  atau  bahkan  akar  permasalahannya,  sedangkan  pada  UU Ketenagakerjaan telah termaktub pada Pasal  95 ayat (4), di  mana hal yang  perlu ditekankan bahwa upah  pekerja/buruh dan  hak-hak lainnya  dari  buruh  adalah merupakan utang yang didahuulukan pembayarannya (preferen). Maka posisi hak- hak pekerja/buruh yang preferen (yang didahulukan) tersebut harus dimiliki oleh buruh  dan  tidak  dapat  begitu  saja  didahului  oleh  utang  lainnya,  khususnya pembayaran untuk pihak ketiga. Jika dianalisa  posisi atas kedudukan pekerja pada Perusahaan   yang   telah  dinyatakan  pailit  tersebut,  dalam  hal  ini  buruh  harus diberikan hak istimewa yang dalam hal ini sebagai kreditur istimewa dan mengacu pada  ketentuan  Pasal  95  ayat  (4)  UU  Ketenagakerjaan.  Selain  itu,  dalam  UU Kepailitan  dan  PKPU    pada  Pasal  39  juga  di  tegaskan,  bahwa  posisi  hak pekerja/buruh yang didahulukan pembayarannya.
Pada Pasal 150 dan Pasal 160 sampai dengan Pasal 169 Undang-Undang No. 13 tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  mengatur  mengenai  uang  pesangon,  uang penghargaan dan  uang  penganti  hak.  Hal  ini  diikarenakan,  untuk  membantu meringankan beban pekerja/buruh yang di PHK oleh perusahaan, seperti misalnya dampak  dari  Covid-19, sehingga  memaksa  perusahaan, untuk  membayar  uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti hak.
Dalam Pasal 165 UU No  13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,  yang mengatur bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena perusahaan pailit, yakni pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang pengantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 ketentuan didalam pasal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 39 ayat 1 UU No 27 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Ketika terjadi pailit  pembayaran upah buruh dilakukan olah curator yang dalam hal ini  mengantikan posisi perusahaan sehingga  hak  buruh  dalam  hal  ini  upah  dan  tunjangan  lainnya  menurut  UU Ketenagakerjaan akan berubah menjadi hutang yang didahulukan pembayaaranya. Bahwa yang dimaksud  didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar terlebih dahulu dari pada utang yang lain dalam pasal 39 ayat 2 UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU telah di tentukan bahwa upah buruh untuk waktu sebelum dan sesudah pailit termasuk utang harta pailit artinya upah harus dibayar lebih dahulu dari pada utang-utang lainnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah membawa kepastian hukum  bagi  kedudukan utang upah pekerja/buruh dalam kepailitan  pada suatu perusahaan. Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran yang jelas sekaligus merevisi  ketentuan  dalam  Pasal  95  ayat  (4)  Undang-Undang  Ketenagakerjaan, sehingga  pada  ketentuan  pasal  tersebut  dimaknai:  “pembayaran  upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk  Pemerintah,  sedangkan  pembayaran  hak-hak  pekerja/buruh  lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separa tis”. Sehingga  Putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut,  telah  memberikan    kekuatan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, sehingga   pembayaran upah atau  gaji  pekerja  harus  didahulukan  pembayarannya terhadap seluruh  kreditur termasuk  atas tagihan kreditur  separatis, tagihan hak  negara, kantor  lelang, dan badan  umum  yang  dibentuk  oleh  Pemerintah.  Melalui  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  67/PUUXI/2013,  telah  memperjelas  bahwa  pekerja  memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen dengan hak istimewa.
Adanya hak istimewa  tersebut  memberikan  kepastian hukum  dan  rasa keadilan hukum  kepada  buruh/pekerja,  kepentingan  dan  haknya  untuk  didahulukan pembayaran  gaji  atau  upahnya  atas  semua  jenis  kreditur,  termasuk  kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah.  Sedangkan  pembayaran  hak  lainnya  dari  pekerja  didahulukan pembayarannya  terhadap  hak  negara,  kantor  lelang,  dan  badan  umum  yang dibentuk  Pemerintah, kecuali  terhadap hak  kreditur  separatis.  Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,  diatur  bahwa  apabila  pengusaha  akan  melakukan  PHK  terhadap buruh/pekerja, tentunya pengusaha  harus  memberitahukan maksud  dan  alasan PHK  kepada  pekerja  yang  bersangkutan  dan/atau  serikat  pekerja.  Apabila
pekerja/buruh  telah  diberitahu  dan  menolak,  maka  penyelesaian  PHK  wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja dan/atau serikat pekerja.
Mekanisme PHK wajib dilakukan melalui  perundingan bipartit antara pengusaha dengan  pekerja  dan/atau serikat  pekerja. Dalam  hal  perundingan bipartit  tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian PHK dilakukan ke tahap berikutnya, sesuai  dengan  mekanisme  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial  yang diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial.  Untuk  menghindari  PHK,  Kementerian Ketenagakerjaan sudah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020  Tahun  2020  tentang  Perlindungan  Pekerja/Buruh  dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. Dalam Surat Edaran Menteri  Ketenagakerjaan tersebut,  Menteri  Ketenagakerjaan meminta  kepada para  gubernur  untuk  melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemi COVID-19, sebagai berikut:
a. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP)  COVID-19  berdasarkan  keterangan  dokter  sehingga  tidak  dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.
b. Bagi  pekerja/buruh  yang  dikategorikan  kasus  suspek  COVID-19  dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.
c. Bagi  pekerja/buruh yang  tidak  masuk  kerja  karena  sakit  COVID-19 dan dibuktikan  dengan  keterangan dokter,  maka  upahnya dibayarkan  sesuai peraturan perundang-undangan.
d. Bagi  perusahaan  yang  melakukan  pembatasan  kegiatan  usaha  akibat kebijakan  pemerintah  di  daerah  masing-masing  guna  pencegahan  dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya  tidak  masuk  kerja,  dengan  mempertimbangkan kelangsungan usaha maka  perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
Dalam menghadapi kondisi yang serba sulit  di  masa Pandemi Covid-19, ditengah tuntutan  tanggung  jawab  dan  kewajiban  perusahaan  yang  harus  ditunaikan, hendaknya perusahaan tidak mengambil sikap sepihak dan gegabah, namun harus melibatkan seluruh elemen dan stakeholder, diantaranya dengan serikat pekerja dan pemerintah  yang  memiliki  peran  sebagai  regulator  sekaligus  pihak  yang  dapat dijadikan mediator (penengah), sebagai upaya untuk saling menguntungkan kepada kedua belah pihak dalam rangka mencari solusi (win-win solution).

## SIMPULAN DAN SARAN
1. SIMPULAN
Akibat Pandemi Covid-19 telah membawa dampak buruk yang begitu  luas pada berbagai sektor seperti, sosial, politik, hukum dan ekonomi, misalnya sektor ekonomi dan dunia usaha, dalam hal ini UMKM maupun perusahaan. Dampak  dari  Covid-19  telah  membuat  banyak  pengusaha/perusahaan melakukan  efisiensi  pekerja/buruh  karena  menurunnya  permintaan produksi  atas barang/jasa yang dihasilkan dan omset  mapun keuntungan
perusahaan.  Dalam proses penyelesaian utang upah buruh/pekerja, disaat perusahaan  dinyatakan  pailit,  hal  ini  Undang-Undang  Kepailitan  tidak mengatur secara tegas mengenai hak pekerja untuk didahulukan pembayaran utang  upahnya  dari  kreditur  lainnya.  Sehingga  dalam  Undang-Undang Kepailitan, pekerja digolongkan sebagai kreditur konkuren. Maka dengan berlakunya  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU- XI/2013.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  67/PUU-XI/2013  telah membawa kepastian  hukum  bagi  kedudukan  utang  upah  pekerja/buruh dalam kepailitan  pada suatu  perusahaan, yang diakibatkan oleh  Pandemi Covid-19. Mahkamah Konstitusi  telah  memberikan  penafsiran yang  jelas sekaligus  merevisi  ketentuan  dalam  Pasal  95  ayat  (4)  Undang-Undang Ketenagakerjaan,  sehingga  pada  ketentuan  pasal  tersebut  dimaknai: “pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor  lelang  dan  badan  umum  yang  dibentuk  Pemerintah,  sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”.
2. Saran
Sebelum  lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUUXI/2013, terjadi  ketidakpastian  kedudukan  utang  upah  pekerja/buruh,  yang merupakan  salah  satu  bukti  bahwa  masih  banyak  hal  yang  harus diperhatikan  oleh  pembentuk  undang-undang  dalam  membentuk  suatu produk  hukum  agar  dapat  menjamin  kepastian  hukum  kepada buruh/pekerja.
Dalam penyelesaiaan PHK, pengusaha wajib memberikan  uang  pesangon bagi buruh/pekerja yang di PHK sesuai dengan Pasal 156 Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan, hal  ini  sebagai  bentuk perlindungan  hukum  dan  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan buruh/pekerja yang merasa dirugikan akibat di PHK, misalnya saja di masa Pandemi  Covid-19, sebagai  langkah  upaya hukum  penyelesaiannya, baik melalui mekanisme pengadilan (litigasi) dan/atau melalui mekanisme di luar pengadilan (non litigasi), dalam bentuk mediasi maupun arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Jurnal
Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Kepailitan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004).
Ardy Billy Lumowa, “Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pihak Ketig a”, Lex Privatum, I (Juli, 2013).
Asri  Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
Abdul Azis, Aan Handriani dan Herlina Basri, “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan”, 10.1 (2019).
HR. Abdussalam, Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Restu Agung, 2009).
Peter  Mahmud  Marzuki,  Penelitian  Hukum,  (Jakarta :  Kencana Prenada  Media Group, 2005)
Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2001).
Sutan  Remy  Sjahdeini,  Sejarah,  Asas,  dan  Teori  Hukum  Kepailitan.  (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
Syafrida, Safrizal dan Reni  Suryani, Pemutusan Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid-  19  Perusahaan  Terancam  Dapat  Dipailitkan,  Volume  3,  Issue,  1 Agustus 2020, PALREV JOURNAL OF LAW (Pamulang Law Review).
Internet
https://covid19.who.int/. Diakses pada hari ini Minggu tanggal 7 Agustus 2022. https://covid19.go.id/artikel/2022/08/07/situasi-covid-19-di-indonesia-update-7- agustus-2022. Diakses pada hari ini Minggu tanggal 7 Agustus 2022.
https://bplawyers.co.id/2017/05/24/hal-hal-penting-yang-harus-diperhatikan- dalam-mengajukan-permohonan-pailit-ke-pengadilan-niaga/. Diakses pada hari ini Rabu tanggal 10Agustus 2022.