## DARI ARKEOLOGI – RUANG MUNDARJITO KE SITUS WARISAN BUDAYA INDONESIA
Idham Bachtiar Setiadi Maritime Asia Heritage Survey, Kyoto E-mail: idham.setiadi@gmail.com

## ABSTRAK
Artikel  ini  menghubungkan  arkeologi-ruang  dengan  geografi  manusia  untuk menyampaikan  pendapat  mengenai  pentingnya  kajian  kritis  warisan  budaya  di Indonesia.  Titik  awalnya  adalah  arkeologi-ruang  Mundarjito  (1936-2021). Perkembangan  dan  konsep  arkeologi-ruang  kemudian  dijelaskan  secara  singkat, begitu  juga  perkembangan  teori  dan  konsep  geografi  manusia  dengan  perhatian khusus  terhadap  politik  skala.  Kedua  bahasan  singkat  ini  menjadi  dasar  untuk memperkenalkan  kajian  kritis  warisan  budaya  dan  membahas  urgensi  untuk mengembangkan  kajian  tersebut  di  Indonesia.  Penulis  berpendapat  Mundarjito telah  mengawali  bidang  kajian  yang  dapat  mendudukkan  warisan  budaya  secara kokoh di lingkungannya, di tengah Wacana Warisan Budaya Otoritatif yang masih mewarnai  berbagai  peraturan  perundang-undangan,  kebijakan,  dan  praktik pembangunan yang terkait dengan warisan budaya.
Kata  Kunci: Mundarjito,  arkeologi-ruang,  geografi  manusia,  politik  skala,  kajian kritis warisan budaya

## ABSTRACT
This  article  underlines  a  connection  between  spatial  archaeology  and  human geography to suggest the importance of critical heritage studies in Indonesia. With the spatial archaeology of Mundarjito as starting point, outlines of the development of  spatial  archaeology  and  human  geography  will  be  presented,  with  special emphasis on the politics of scale. These sketches pave the ground for introducing critical  heritage  studies  and  to  discuss  the  urgency  of  developing  the  study  in Indonesia. This writer argues that Mundarjito has initiated a field of study that helps to secure the position cultural heritage in their environments, amidst an Authorized Heritage Discourse that is still present in various rules and regulations, policies, and practices of development that are related to cultural heritage.
Keywords:  Mundarjito,  spatial  archaeology,  human  geography,  politics  of  scale, critical heritage studies

## PENDAHULUAN
Artikel  ini  merupakan  ajakan  untuk  mengembangkan  Studi  Kritis Warisan  Budaya  Indonesia;  sekaligus  sebuah  cerita  yang  terinspirasi  oleh kepeloporan  almarhum  Profesor  Mundarjito  baik  sebagai  peneliti,  pendidik, maupun  pelestari.  Penulis  mulai  mengenal  Pak  Otty,  sapaan  akrab  Profesor Mundarjito,  pada  tahun  2012 1 ,  ketika  mewawancarainya  dalam  rangka membentuk  gerakan  Ensiklopedi  Budaya  Interaktif.  Kami  bertemu  di rumahnya, di Rawamangun – Jakarta Timur, dan berbicara  di ruang kerjanya. Pak Otty terus sibuk sambil menjawab pertanyaan, memperlihatkan  buku dan laporan  penelitian,  termasuk – terutama – disertasinya  yang  telah  dibukukan: Pertimbangan  ekologi  dalam  Penempatan  Situs  Masa  Hindu-Budha  di  Daerah Yogyakarta: Kajian Arkeologi-ruang Skala Makro (1993, 2002).
Judul  yang  panjang  itu  membuat  penulis  meletakkan  dahulu  bukunya sesampai  di rumah. Penulis lebih tertarik melihat apa yang berkembang dalam kajian  arkeologi-  ruang Indonesia setelah Pak Otty mempertahankan tesisnya pada tahun 1993.  Pencarian sebentar di  Internet menghasilkan “temuan” yang mengejutkan:    disertasi  Véronique  Myriam  Yvonne  Degroot  (2009:  1)  yang secara  eksplisit  membanggakan  kepeloporan  Mundarjito  dalam  bidang penelitian  arkeologi-ruang  Jawa  Tengah. Disertasi  Degroot  tersebut dipertahankan di Universitas Leiden pada tahun 2009, atau  enam  belas  tahun setelah  Pak  Otty  menerima  gelar  Doktor,  dan  memperluas  kajian  sebaran candi  di  Jawa  Tengah.  Akan  tetapi,  disertasi  yang  berjudul Candi  Space  and Landscape,  A  Study  on  the  Distribution,  Orientation  and  Spatial  Organization of  Central  Javanese  Temple  Remains  tersebut  tidak  memperdalam  analisis keruangan  dan  dapat  dikatakan malah mengarah kembali kepada kajian formal warisan budaya yang dikritik  di dalam disertasi Pak Otty.
Tahun  2012  rupanya  menjadi  tahun  yang  penting  bagi  kajian  warisan budaya.  Pada  tahun  tersebut,  di  Göteborg,  Swedia,  didirikan  Asosiasi Internasional  Kajian  Kritis  Warisan  Budaya  (ACHS, Association  of  Critical Heritage  Studies);  ditandai  dengan  manifesto  yang  mengajak  peneliti mempertanyakan  berbagai  hal  yang  mempengaruhi  pemanfaatan,  penetapan dan  pengelolaan  warisan  budaya,  yaitu:  nasionalisme, imperialisme, kolonialisme,  elitisme  budaya,  kejayaan  Barat,  peminggiran  atas  dasar  kelas dan  kesukubangsaan,  serta  fetisisme  pengetahuan  ahli.  Manifesto  ini dipengaruhi  cara  berpikir  meruang  ( spatial  thinking)  David  Harvey  (2001). Ketika  bertemu  untuk  wawancara  susulan  pada  tahun  2012  itu,  penulis
1 Penulis sebetulnya sudah bertemu Pak Otty pada tahun 1985, ketika mengikuti kuliah Pengantar Ilmu  Arkeologi pada jurusan Antropologi, FISIP Universitas Indonesia.
menyampaikan  kepada  Pak  Otty “temuan” tentang  penghargaan  terhadap kepeloporan akademisnya, yang malah  diberikan  di  dalam  sebuah  disertasi  di seberang  lautan,  serta  cerita  mengenai  asosiasi  internasional  kajian  kritis warisan  budaya  yang  dilandasi  pemikiran  meruang. “Apakah perkembangan seperti  ini  terjadi  juga  di Indonesia?” Pak  Otty  agak  lama  terdiam,  kemudian dengan  mata  berkaca-kaca  mengatakan: “Ya, memang  tidak  mudah mengembangkan bidang kajian.”
Arkeologi-Ruang: memperhatikan manusia
Disertasi  Pak  Otty  menjelaskan  kecenderungan  orang  Jawa  Tengah zaman  Hindu-Buddha  untuk  memilih  tempat  bagi  pendirian  candi  yang memiliki  daya  dukung  lingkungan  yang  kuat. 2 Tesisnya:  manusia  perlu diperhatikan  di  dalam  penjelasan  tentang  bagaimana “ilmu bangunan” India dipraktikkan  untuk  membangun  candi  di  Jawa.  Penjelasan  ini  didasari perhatian terhadap sebaran artefak dari zaman tersebut di  daerah  Sleman  dan Bantul,  serta  kondisi  ekologis  (dan  geologis)  wilayah  Yogyakarta.  Mungkin, bagi  pembaca  awam  abad  ke-21,  perhatian  ini  terlihat  biasa  saja.  Masuk  akal. Orang  yang  hendak  mendirikan  bangunan  padat  karya  dan  sumber  daya lainnya  akan  mempertimbangkan  daya  dukung  lingkungan  secara  sungguh- sungguh.  Namun,  perhatian  ini  menjadi  luar  biasa  bila  dilihat  dalam  konteks arkeologi  yang  pada  waktu  Pak  Otty  menulis  disertasi  masih  didominasi perhatian terhadap bentuk dan tipe  artefak serta klasifikasi terkait.
Pada tahun 1977, enam belas tahun sebelum disertasi Pak Otty, arkeolog terkemuka Inggris, Ian Hodder, membahas arkeologi-ruang yang sempat ia jalani untuk  beberapa lama dengan sikap mendua. Ia menulis:
“ Although  there  has  been  almost  no  advance  in  this  field  yet, archaeology,  if  it  manages  to  surmount  the  basic  and  rather  dry problems  of  analysis,  categorization  and  interpretation, may be able to make a useful contribution to the study of development. For  the moment one must be content with the drier side ” (Hodder, 1977: 34).
Sikap  mendua  ini  nampaknya  juga  menghinggapi  Degroot  yang  di  satu sisi  memperhatikan  sebaran  dan  di  sisi  lain  kembali  melakukan  analisis, kategorisasi, dan interpretasi artefak. Arkeologi-ruang diyakini berpotensi untuk memberikan  kontribusi  bagi  kajian  pembangunan,  namun  potensi  tersebut belum  dapat  diwujudkan  sepenuhnya. Akan tetapi, apa sebetulnya kontribusi yang dimaksud di sini?
2 Catatan tentang arkeologi-ruang Mundarjito ini didasari ringkasan disertasinya.
Di dalam disertasi Pak Otty ada penjelasan:
“Arkeologi -ruang  berusaha  mempelajari  sebaran  dan hubungan keruangan pada  aneka  jenis  pusat  aktivitas  manusia,  baik  dalam  skala  mikro  ( micro ) yaitu  yang  mempelajari sebaran dan hubungan lokasional  antara  benda- benda arkeologi dan ruang-  ruang  dalam  suatu  bangunan  atau  fitur,  dan skala  meso  ( meso atau semi-micro )  yaitu  yang  mempelajari  sebaran  dan hubungan  lokasional  antara  artefak-artefak  dan  fitur-  fitur  dalam  suatu situs, maupun dalam skala makro ( macro ) yaitu yang mempelajari sebaran dan  hubungan  lokasional  antara  benda-benda  arkeologi  dan  situs-situs dalam  suatu wilayah (Mundarjito 1993: 2).”
Dengan  kata  lain,  arkeologi-ruang  mengidentifikasi  prinsip-prinsip  yang menjelaskan  bagaimana  manusia  mendayagunakan  ruang  di  masa  lampau; prinsip-  prinsip  ini  mengintegrasikan  pola  penggunaan  ruang  pada  skala rumah  tangga,  permukiman,  hingga  wilayah  dan  dengan  demikian merepresentasikan  dinamika  sebuah  ruang  kehidupan;  prinsip-prinsip  ini dilembagakan  dalam  pranata  dengan  memperhatikan  pengetahuan  budaya lainnya, sehingga pengaktifan pranata mendorong  harmonisasi ruang kehidupan tersebut.  Kemampuan  untuk  mengidentifikasi  prinsip-  prinsip  harmonisasi ruang  kehidupan  dari  artefak-artefak  ini  merupakan  kemampuan  berpikir meruang  ( spatial  thinking)  yang  sesuai  dengan  kebudayaan  setempat,  sebuah kemampuan yang sangat diperlukan dalam merencanakan pembangunan.
Dasar  kajian  keruangan  yang  menghasilkan  pemikiran  keruangan  ini adalah  arkeologi analitis yang dipopulerkan pada tahun 1968 oleh David Clarke (1937-1976),  juga seorang arkeolog dari Inggris. Clarke mengritik arkeologi pada masa itu yang masih  banyak  mengandalkan  intuisi,  belum  menjadi  disiplin yang  memiliki  model  dan  metodologi  yang  baku,  serta  tidak  kunjung membentuk perangkat teori sentral ( central  body  of  theory)  untuk menerangi beraneka  ragam  lapangan  peneliti  yang  mengandung  artefak  yang  dianalisis, diklasifikasi, dan diinterpretasi oleh para arkeolog (lihat Clarke,  2014/1968:  xv; juga  Willey  dan  Phillips,  1958).  Ia  kemudian  menawarkan  metodologi  yang didasari  teori-teori  sistem,  statistik,  penalaran  ilmiah  dalam  arkeologi,  serta dipengaruhi ekologi, geografi, dan antropologi komparatif.
Metodologi  ini  kemudian  dikembangkan  di  dalam  arkeologi-ruang, dengan  penekanan kepada ekonomi wilayah, serta pengaruh geografi baru dan revolusi  kuantitatif,  menuju  bidang  ilmu  pengetahuan  nomotetis  yang bertujuan  menghasilkan  teori  universal.  Clarke  memperkenalkan  pendekatan multi-skala,  berawal  dari  satu  unit  rumah  dan  struktur  tambahannya,  situs tempat  rumah  dan  struktur  itu  berada,  kemudian  wilayah  ( region)  tempat situs  tersebut  berada.  Setiap  skala  membawa  tambahan data keruangan serta data objek-objek yang berada di dalam ruang tersebut,  yang dirumuskan sebagai
elemen keruangan. Clarke lalu menambahkan siklus ekonomi,  terinspirasi  oleh siklus  pertanian,  sebagai  elemen  kemewaktuan. 3 Kemudian,  di  dalam  Spatial Archaeology  (Clarke,  1977),  ia  menyatukan  elemen  keruangan  dan kemewaktuan waktu secara teoritis.
Dinamika  lintas  skala  mikro,  meso,  dan  makro  ini  diyakini  mewakili pola  pendayagunaan  ruang  oleh  manusia  sesuai  sumberdaya  yang  tersedia. Kemudian,  dari  pola  ini  dapat  diperoleh  gambaran  mengenai  pranata pendayagunaan  ruang  yang  berlaku  pada  kurun  waktu  tertentu.  Di  dalam disertasinya,  Pak  Otty  memperlihatkan  bagaimana  pengetahuan  mengenai arsitektur  candi  yang  diperoleh  dari  kitab-kitab  asal  India  diolah  dan dipraktikkan  oleh  orang  Jawa  berulang-ulang  di  situs-situs  yang  ditelitinya, sehingga  terbentuk kebiasaan “terpranata” dan  terwujud  dalam  pola pendayagunaan ruang di Jawa Tengah bagian selatan, khususnya di Bantul dan Sleman.  Dengan  kata  lain,  disertasi  Pak  Otty  menempatkan  manusia – orang Jawa – sebagai  variabel  kunci  di  dalam  gambaran  tentang  kehidupan  Jawa Tengah masa lalu.
Geografi Manusia: memahami proses meruang manusia
Disertasi  Pak  Otty  sesungguhnya  merupakan  kritik  terhadap  teori Indianisasi  yang  menganggap orang  Jawa  merupakan  penerima  pasif  ajaran dari  India. Penulis  berpandangan, disertasinya dengan tegas membuktikan orang Jawa pada waktu itu  membaca, memahami, kemudian mengolah pengetahuan dari  seberang  Samudra  Hindia  itu.  Akan  tetapi,  disertasinya  tidak  secara gamblang  menjelaskan  apa  persisnya  dinamika  tersebut;  masih  ada pertanyaan,  bagaimana  menjelaskan  keekonomian  pilihan  rasional  mengenai tempat  candi-candi  dibangun,  apakah  rasionalitas  ekonomi merupakan  satu- satunya  alasan  di  balik  pilihan  tersebut  dan  bila  tidak  apa  saja  alasan  yang lainnya.
Pertanyaan seperti ini sebetulnya sudah diajukan di dalam arkeologi-ruang pada  awal  dasawarsa  1980-an  di  dalam  gerakan  pasca-prosesualisme,  sebuah upaya  menggugat  keyakinan  berlebihan  terhadap  metodologi  ilmiah  eksakta
3 Kemewaktuan  di  sini  merupakan  terjemahan  dari  temporality;  tidak  merujuk konseptualisasi  Zeit  yang diformulasikan  oleh  Martin  Heidegger  (1889-1976). Fenomenologi  waktu  sangat  mungkin  berpengaruh  terhadap  proses  warisan  budaya, namun  penjelasannya  memerlukan  kajian  tersendiri  yang  terlalu  panjang untuk ruang yang tersedia.
untuk  menemukenali  proses  yang  menghasilkan  sebaran  artefak. 4 Gillings, Hacugüzeller  dan  Lock  (2020:  8)  merumuskan  kritik  tersebut  dalam  bentuk pertanyaan sebagai berikut:
“What if  space  is  not  a  universal,  a-priori  backdrop  to  human  existence? What if it  is  not  (and  never  has  been)  a  mute  canvas  upon  which  past activities  left  tell-tale  traces  that  could  be  mapped  and  statistically summarised? What if the space of the Mesolithic was  different to the space of the Bronze Age, which was different to the space of the Roman  period etc. and all were different to the space of the modern archaeologist ?”
Bagaimana  kalau  ruang  Jawa  Tengah  bagian  selatan  abad  IX  berbeda dengan abad XIV, abad XVII dan seterusnya dan semuanya berbeda lagi dengan ruang  yang  dialami  Pak  Otty? Di sini, cerita berpindah dari arkeologi-ruang ke geografi manusia, sebuah disiplin  ilmu pengetahuan yang “dekat” dengan studi kritis warisan budaya.
Perkembangan  arkeologi-ruang  berjalan  paralel  dengan  perkembangan geografi  manusia,  setidaknya  di  Inggris  dan  Amerika  Serikat,  tempat  ahli-ahli yang  disebutkan sebelumnya berkarya. Pemikiran meruang yang mempertemukan  ahli-ahli  kedua  bidang  ilmu  pengetahuan  ini.  Akan  tetapi, pada  masa  arkeologi-ruang  berkembang  atas  dasar  Arkeologi  Analitis  dan Geografi  Baru  yang  sama-sama  mengandalkan  metodologi  ilmu  pengetahuan eksakta,  di  Perancis  muncul  kritik  terhadap  metodologi  ini  dalam  kajian keruangan.  Pencetusnya  seorang  ahli  filsafat  dan  sosiologi,  namun  kritiknya menyebar ke berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya.
Pada  tahun  1974,  Henri  Lefebvre  (1901-1991)  mempublikasikan La production  de l’espace ; diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1991 sebagai The Production of  Space.  Kalimat  pembukanya  sudah  memperlihatkan  tujuan dan  sasaran  kritiknya: “ Not  so many years ago, the word ‘space’ had a strictly geometrical meaning: the idea it evoked  was simply that of an empty area. In scholarly use it was generally accompanied by some  such epithet  as ‘Euclidian’, ‘isotropic’, or ‘infinite’, and  the  general  feeling  was  that  the  concept of space was  ultimately  a  mathematical  one. ” (Lefebvre,  1991:  2).  Secara  sangat sederhana,  pemikiran keruangan  Lefebvre  menerangkan  ruang  sebagai  sesuatu yang  hidup,  yang  diproduksi  dan  direproduksi  oleh/dalam/melalui  hubungan sosial.  Skala  dalam pemikiran ini bukanlah sesuatu yang bersifat netral, sekadar
4 Pengertian “proses” dalam post-processualism mengacu kepada perhatian utama arkeologi analitis,  yaitu proses-proses  yang  menghasilkan  sebaran  artefak  di  sebuah  wilayah penelitian.
alat bantu berpikir,  dan ada politik  skala untuk  menentukan skala mana yang perlu  diutamakan dalam  pengaturan ruang.
Politik  skala  kemudian  ditelaah  lebih  mendalam  oleh  ahli-ahli  geografi manusia  (lihat  misalnya  Delaney  dan  Leitner,  1997;  Sheppard  dan  McMaster, 2004).  Persoalannya  bukan  pada  representasi  ruang  kehidupan,  sepertinya misalnya  apakah  memakai  skala  1:1.000.000,  1:500.000,  atau  bahkan  1:5.000. Persoalannya terletak  pada pemikiran meruang yang membagi ruang kehidupan ke dalam hirarki skala urban,  regional, nasional, global (Brenner 2001) ataupun skala mikro-meso-makro (Taylor  1982) 5 .  Seperti  apa  pemikiran  meruang  itu? Gillings, Hacugüzeller dan Lock (2020: 12;  terjemahan  oleh  penulis)  mencatat tiga  kriteria  pemikir  keruangan  ( spatial  thinker)  yang ditetapkan Akademi Nasional Amerika Serikat pada tahun 2006, yaitu:
1. tahu di mana, kapan, bagaimana dan mengapa berpikir meruang;
2. berpikir  meruang  secara  konseptual,  dengan  pemahaman  yang  luas tentang  pemikiran  meruang  dan  tindakan  meruang,  serta  kemampuan mempergunakan  alat bantu dan teknologi terkait; dan
3. bersikap  kritis  terhadap  data  keruangan,  mengevaluasi  kualitasnya berdasarkan  sumber  informasinya,  keakuratan,  dan  keandalannya, sehingga  dapat  mempergunakan  data  keruangan  untuk  membangun argumen  keruangan  yang  menjawab berbagai problem dan pertanyaan terkait pendayagunaan ruang.
Di  dalam  disertasinya,  Pak  Otty  tidak  secara  khusus  mempersoalkan pemikiran  meruang  di  balik  skala  sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  para  ahli geografi  manusia  kritis.  Namun,  di  dalam  disertasi  tersebut,  Pak  Otty memperlihatkan  ciri-ciri  pemikir  keruangan.  Selain  mempergunakan  konsep skala dan teknologi GPS di dalam penelitian  doktoralnya,  ia  juga  memberikan batas  penjelasan  kepada  teorinya  dan  bersikap  kritis  terhadap  data keruangannya.  Menghadapi  kenyataan  adanya  pola  sebaran  kelompok  candi yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  kitab  India,  misalnya,  ia  menyatakan: “Hal ini  tentu  menimbulkan  pertanyaan  besar,  dan  pertanyaan  ini  mungkin  ada baiknya  untuk  tidak  dijawab  oleh  paradigma  penelitian  yang  menggunakan model  pendekatan ekologi semacam ini.   Ahli arkeologi lain sudah tentu dapat melakukan telaah dengan cara  pandang lain” (Mundarjito 1993: 250).
5 Skala mikro-meso-makro ini berbeda dengan skala mikro-meso-makro yang dipergunakan Clarke (1977) dan Mundarjito (1993): mikro terkait dengan satuan kependudukan urban; meso dengan bangsa (nation, bukan national; dan makro dengan global, dengan pengutamaan skala global (lihat Taylor 1982: 26).

## Menuju Kajian Kritis Warisan Budaya
Bagaimana  mempertemukan  pola  sebaran  artefak  dengan  kritik keruangan?  Kajian  Kritis  Warisan  Budaya  merupakan  salah  satu  jalan,  karena memperlihatkan  proses  di  balik  penemuan,  penetapan,  pengembangan, pemanfaatan,  dan  pembinaan  warisan  budaya.  Proses  inilah  yang  dimaksud oleh  David  Harvey  (2001)  ketika  menyatakan  warisan  budaya  sebaiknya dilihat  sebagai  sebuah  proses,  bukan  sebagai  hasil  akhir.  Artefak  dan  situs tidak  sama  dengan  produk  dagangan  ( merchandise)  yang  memiliki “daur hidup” sebelum dinyatakan kedaluwarsa. Artefak dan situs dapat  terkubur dan dilupakan  untuk  kemudian  digali  dan  diingat  kembali;  dari  waktu  ke  waktu, makna  yang  disematkan  kepadanya  dapat  berubah  dan  seiring  dengan perubahan tersebut berubah pula cara menghargai dan menanganinya.
Lebih jauh, Harvey (2014) memperlihatkan perbedaan ruang – dalam arti skala – pun  berpengaruh  terhadap  proses  warisan  budaya.  Ia  menyatakan “di dalam  dunia  yang ditandai  memudarnya  peran  negara-bangsa, 6 proses mengartikulasikan warisan budaya  pada  skala  apa  pun – apakah  individu  dan komunitas,  kota  kecil  dan  kota  besar,  daerah  (region),  bangsa,  benua  atau bahkan dunia – menjadi semakin penting” (Harvey, 2014:  1),
“Scale is  more  important  than  being  a  useful  device  with  which  to categorise  and  organise,  and  certainly  should  be  recognised  as  more than  a  mere  backdrop  or  setting  against  which  heritage  processes operate.  Most  importantly,  in  itself,  scale  is  never  an  explanation  for how  things  are,  and  should  not  be  seen  as  a  prompt  for  us  to  take  a particular  position with regards,  for  instance,  the ‘local’ or  the ‘national’ (Harvey  2014: 13).”
Ia  menjelaskan  pentingnya  kajian  kritis  terhadap  dinamika  lintas  skala yang  terjadi pada waktu sebuah warisan budaya – tetap dilihat sebagai proses – dibawa dari  skala  yang  satu  ke  skala  yang  lain,  biasanya  dari  skala  yang  lebih kecil ke  skala  yang  lebih besar. Contohnya Candi Borobudur. Saat “ditemukan” pada abad kesembilan belas,  candi ini sebetulnya telah dimaknai sebagai “bukit larangan” pada  skala  daerah  (regional)  di  dalam  manuskrip  keraton Yogyakarta. Pada waktu direstorasi pada abad  kedua puluh,  candi  ini  dimaknai sebagai  tempat  bermain  oleh  masyarakat  setempat.
Kemudian,  pada  waktu  selesai  direstorasi  dimaknai  sebagai  monumen yang  penting  dalam  pengembangan  kebudayaan  perdamaian  oleh  UNESCO. Lompatan antarskala  inilah yang perlu dikaji secara kritis: seperti apa prosesnya.
6 Nampaknya Harvey mengacu kepada semakin besarnya peran swasta dan organisasi internasional di dalam dunia internasional di sini.
Cara  mengritik  seperti  ini  juga  diutamakan  oleh  Tim  Winter,  presiden pertama  dari  Asosiasi  Internasional  Kajian  Kritis  Warisan  Budaya.  Ia  tidak menampik pentingnya  kritik  terhadap  kebijakan  warisan  budaya  yang  tidak memperhitungkan  dampak  sosio-  politiknya.  Akan  tetapi, Winter  (2013:  533) menyatakan  sama  pentingnya  adalah  upaya  mempergunakan  kajian  kritis warisan budaya untuk membahas ( address) isu penting  dalam dunia dewasa ini, isu  yang  mempengaruhi  dan  dipengaruhi  oleh  warisan  budaya. “... I  would argue that at its most significant level it means better understanding  the various ways  in  which  heritage  now  has  a  stake  in,  and  can  act  as  a  positive  enabler for,  the  complex,  multi-vector  challenges  that  face  us  today,  such  as  cultural and  environmental  sustainability,  economic  inequalities,  conflict  resolution, social  cohesion  and the future of cities, to name a few (Winter 2013: 533).
Pak  Otty  nampaknya  telah  mendahului  kritik  warisan  budaya  ini.  Di dalam  disertasinya,  ia  mencatat  lima  manfaat  penggunaan  cara  pandang arkeologi-ruang dan  yang  kelima  adalah “pengadaan sarana  untuk  menyusun strategi  pelestarian,  perlindungan dan  pengamanan  situs-situs  beserta datanya yang mungkin akan dikenai  dampak  negatif  oleh  kegiatan  pembangunan  fisik, sejalan  dengan  harapan  kita  yang  intinya  termuat  dalam  pasal-pasal  Undang- undang  Benda  Cagar Budaya” (Mundarjito  1993: 251). Dengan kata lain, Pak Otty  telah  mengantisipasi  bukan  hanya  dampak  pariwisata  melainkan  juga dampak  pengembangan  infrastruktur,  perkotaan,  dan  lainnya,  bahkan  juga perkembangan  kebijakan.  Ia  telah  melangkah  lebih  jauh  dari  anjuran  Harvey (2014)  dan  melibatkan  diri  dalam  proses  pengembangan  peraturan perundang-undangan  terkait  warisan  budaya.  Penanganan  persoalan  skala terlihat  lebih  jelas  dalam  UU  No.  11  Tahun  2010  tentang  Cagar  Budaya dibandingkan UU No. 5  Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang dikritik secara halus oleh Pak Otty. 7
UU  No.  5  Tahun  1992  menggantikan Monumenten  Ordonantie  1931 yang  telah  diperbarui  pada  tahun  1934.  Orientasi  ke  warisan  budaya  yang bersifat  monumental  masih terasa, seperti juga peran utama pemerintah dalam menentukan  apa  yang  disebut  warisan  budaya.  Pasal  10  ayat  4  menentukan: “Berdasarkan hasil  penelitian  ...  Pemerintah  menentukan  benda  tersebut sebagai  benda  cagar  budaya  atau  bukan  cagar  b udaya” dan dalam  penjelasan ayat  ini  disebutkan “penelitian dilakukan  oleh  instansi  yang  ditunjuk  oleh Menteri  yang  bertanggung  jawab  atas  bidang kebudayaan.” Dimensi  ruang mendapat  perhatian  sedikit  saja.  Pasal  15  ayat  1  menentukan: “Setiap orang
7 Di dalam UU No. 11 Tahun 2010 ada pasal-pasal tentang pemeringkatan cagar budaya, mulai dari skala kabupaten/kota, skala provinsi, hingga skala nasional, dan – meskipun tidak diatur secara khusus – juga skala global.
dilarang  merusak  benda  cagar  budaya  dan  situs serta  lingkungannya ” dan yang  dimaksud dengan lingkungan adalah “kawasan di sekitar atau di sekeliling benda cagar  budaya dan situs, yang diperlukan  bagi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatannya.”
UU No. 11 Tahun 2010 sangat memperhatikan skala. Perhatian ini tentu terkait  dengan  kenyataan  undang-undang  yang  baru  dirumuskan  dalam  era reformasi dan kita  melihat  pembagian  tugas  dan  wewenang  antar  pemerintah nasional,  pemerintah  provinsi, dan pemerintah daerah – pemerintah tidak lagi dilihat sebagai sebuah monolit  seperti  dalam  UU  No.  5  Tahun  1992.  Lebih jauh,  dan  barangkali  lebih  penting  untuk  memahami  politik  skala  dalam warisan  budaya  Indonesia – selalu  dilihat  sebagai  sebuah  proses  atau  bahkan rangkaian  beberapa  proses – adalah  pemeringkatan  cagar  budaya  ke  dalam Cagar Budaya Peringkat Nasional, Cagar Budaya Peringkat Provinsi,  dan Cagar Budaya  Peringkat  Kabupaten/Kota.  Ada  empat  pasal  yang  menentukan kriterianya; agar lebih jelas, penulis mengutip lengkap keempatnya di sini:
Pasal  42:    Cagar  Budaya  dapat  ditetapkan  menjadi  Cagar  Budaya  peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:
a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
b. karya  adiluhung  yagn  mencerminkan  kekhasan  kebudayaan  bangsa Indonesia;
c. Cagar  Budaya  yang  sangat  langka  jenisnya,  unik  rancangannya,  dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
d. bukti  evolusi  peradaban  bangsa  serta  pertukaran  lintas  negara  dan  lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
e. contoh  penting  kawasan  permukiman  tradisional,  lanskap  budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.
Pasal  43:    Cagar  Budaya  dapat  ditetapkan  menjadi  Cagar  Budaya  peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:
a. mewakili  kepentingan  pelestarian  Kawasan  Cagar  Budaya  lintas kabupaten/kota
b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
d. sebagai  bukti  evolusi  peradaban  dan  pertukaran  budaya  lintas  wilayah kabupaten/kota,  baik  yang  telah  punah  maupun  yang  masih  hidup  di
masyarakat; dan/atau
e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.
Pasal  44:  Cagar  Budaya  dapat  ditetapkan  menjadi  Cagar  Budaya  peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:
a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
b. mewakili masa gaya yang khas;
c. tingkat keterancamannya tinggi;
d. jenisnya sedikit; dan/atau
e. jumlahnya terbatas.
Di  sini  kita  dapat  melihat  bagaimana  para  wakil  rakyat  dan  wakil pemerintah  merumuskan skala warisan budaya. Karya adiluhung hanya ada di skala  nasional.  Asosiasi  tradisi  hanya  ada  di  skala  provinsi.  Tingkat keterancaman tinggi hanya terjadi  di skala kabupaten atau kota. Penulis melihat pasal-pasal pemeringkatan ini lebih  sebagai  kententuan  bagi  pengelola  warisan budaya  daripada  sebagai  acuan  bagi  masyarakat.
Hal ini lebih jelas terlihat dalam bab mengenai Register Nasional Cagar Budaya.  Meskipun  setiap  orang  dapat  melakukan  pendaftaran,  dengan  syarat bekerjasama  dengan  pemerintah  kabupatan/kota  (Pasal  28),  tetapi  penentuan apakah  hal  yang  didaftarkan  termasuk  cagar  budaya  atau  tidak  dilakukan oleh  Bupati  atau  Walikota  berdasarkan  rekomendasi  dari  Tim  Ahli  Cagar Budaya – yang belum tentu mewakili  pihak yang melakukan pendaftaran. Pasal 31 ayat 1 menentukan:
(1) Hasil    pendaftaran    diserahkan    kepada    Tim    Ahli    Cagar    Budaya untuk      dikaji  kelayakannya  sebagai  Cagar  Budaya  atau  bukan  Cagar Budaya;
(2) Pengkajian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  bertujuan  melakukan identifikasi  dan klasifikasi  terhadap  benda,  bangunan,  struktur,  lokasi, dan  satuan ruang  geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), sesuai UU No. 11 Tahun 2010, seharusnya ada  di  setiap  kabupaten,  kota,  dan  provinsi,  ditambah  satu  tim  di  tingkat nasional.  Hingga  kini,  belum semua kabupaten/kota memiliki TACB.  Namun, undang-undang  ini  juga memiliki  ketentuan  yang  memungkinkan  tim  pada level  pemerintahan  yang  lebih  tinggi  dapat “turun” untuk  membantu
pemerintah  pada  level  yang  level  lebih  rendah,  membuatkan  rekomendasi untuk penetapan cagar budaya.
Pada  tahun  2021,  jumlah  objek  yang  didaftarkan  mencapai  hampir 100.000. Dari  objek  tersebut,  sekitar  13.000  yang  telah  ditetapkan  menjadi cagar  budaya.  Apabila  dihitung  bahwa  dari  tahun  pertama  implementasi metode  pendaftaran  ini,  katakanlah  tahun  2011,  telah  dilewati  hampir  10 tahun,  berarti  dalam  satu  tahun  rata-rata  penetapan  berjumlah  1.300.  Ini berarti, dengan asumsi seluruh objek yang didaftarkan  dapat ditetapkan sebagai cagar  budaya  dan  akan  ada  tambahan  objek  yang  didaftarkan  per  tahun meskipun dengan intensitas yang lebih rendah, masih diperlukan lebih dari  76 tahun untuk memiliki Register Nasional Cagar Budaya yang “lengkap” – sistem ini  belumlah sempurna.
Terkait  dengan  klasifikasi  yang  ditentukan  dalam  Pasal  31  ayat  1  UU No.  11  Tahun  2010,  arkeologi-ruang  Mundarjito  juga  dapat  dipergunakan untuk  menerangi  persoalan  yang  lain  lagi.  Urutan  benda-bangunan-struktur- situs-kawasan  memiliki  dimensi  ruang  dan  pemikiran  meruang  yang  terkait hirarki berlapis ( encapsulated  hierarchy) yang dikritik ahli geografi manusia: di dalam situs ada benda,  bangunan dan  struktur;  di  dalam  kawasan  ada  situs- situs.  Persoalannya  bukanlah  apakah  benar  di  dalam  situs  pasti  ada  benda, bangunan  dan  struktur  dan  seterusnya.  Persoalannya  adalah  bagaimana menjelaskan  hubungan  antara  skala  yang  lebih  besar  dengan  skala  yang lebih kecil.  Benda,  bangunan  dan  struktur,  misalnya,  dapat  terkait  dengan  rumah tangga  (skala  mikro)  dan  situs  dapat  terkait  dengan  permukiman  (skala  meso) sedangkan kawasan terkait dengan ruang hidup orang Jawa Tengah pada abad IX (skala makro);  tetapi benda,  bangunan dan struktur  yang  sama dapat juga terkait dengan  kolonialisme  (skala  makro)  atau  Jalur  Rempah,  ataupun  persebaran pengguna  bahasa  Austronesia (juga skala makro).
Tentu,  persoalan-persoalan  di  atas  dapat  dikritik  oleh  peneliti,  pengkaji, ataupun  akademisi yang memperhatikan warisan budaya. Akan  tetapi, seperti dikatakan  Presiden  Asosiasi  Internasional  Kajian  Kritis  Warisan  Budaya  yang pertama, Tim Winter  (2013: 533):
... I  believe  a  healthy  critique  of  where  policy  falls  down,  or  where  it refuses  to  acknowledge,  let  alone address,  its  socio-political  implications warrants sustained,  critical  scrutiny.  However,  as  critical  heritage  studies continues  to  chart  out  its  trajectories  there  is a risk  it  occupies a  similar intellectual  stance  to  that  of  the  anti-Vietnam war scholars of the 1960s and  1970s. 8 ... I argue ... that critical  heritage studies should also primarily
8 Di  sini,  Winter  mengacu  kepada  pendirian  para  ahli  Asia – terutama  yang  berada  di  Amerika Serikat  pada  waktu  itu – terhadap  Perang  Vietnam.  Lebih  lengkapnya,  kutipan  di  atas  berbunyi:
be about addressing the critical issues that  face the world today, the larger issues  that bear  upon  and extend outwards  from  heritage .
Ada  persoalan  bagaimana  warisan  budaya  berpengaruh  terhadap pembangunan,  khususnya  di  dalam  perencanaan  pembangunan.  Persoalan  ini bukan “sekadar” implementasi  peraturan  perundang-undangan,  apakah ketentuan-ketentuan  di  dalamnya  diindahkan,  apakah  interpretasi  terhadap semangat dan prinsip yang  terkandungnya  dapat  dibenarkan,  dan  hal-hal  lain yang “seharusnya” sudah  dapat  diatasi  di  dalam  sistem  hukum  kita  sendiri. Persoalan  yang  dimaksud  adalah  bagaimana  menempatkan  warisan  budaya sebagai  pokok  perhatian  dalam  perencanaan  pembangunan.  UU  No.  5  Tahun 2017  tentang  Pemajuan  Kebudayaan  telah  memberikan  jalan,  yaitu  dengan “mengarusutamakan kebudayaan  dalam pembangunan” namun  masih  secara terbatas,  karena  pengarusutamaan  tersebut  dilakukan “melalui pendidikan”. Kajian  kritis  warisan  budaya  yang  didasari  arkeologi-ruang  Mundarjito kiranya  dapat  menjembatani  jenjang  antara  pelestari  dan  perencana pembangunan  yang belum melewati pendidikan warisan budaya secara khusus.

## PENUTUP
Arkeologi-ruang  Mundarjito  dapat  dilihat  sebagai  kritik  terhadap  cara memaknai  dan  menghargai  peninggalan  semata-mata  dari  nilai  intrinsik. Karena  itu,  arkeologi  ini  juga  dapat  dilihat  sebagai  kritik  kebudayaan sebagaimana diuraikan  oleh Ignas  Kleden  (1987)  yang  mempertemukan  sikap ilmiah  dan  pembangunan  budaya.  Ada  persoalan  yang  belum  terselesaikan dalam  arkeologi-ruang  tersebut,  yaitu  jumlah  data  yang  tidak  cukup  untuk merangkum  pola-pola  keruangan  yang  bersifat  umum – dan  melihat perkembangan  penelitian  sejauh  ini  di  Indonesia  nampaknya  persoalan  ini tidak akan  teratasi dalam waktu dekat.
Akan  tetapi,  Pak  Otty  telah  meletakkan  dasar  untuk  menjembatani persoalan  kekurangan  data  dengan  pembuatan  kebijakan,  yaitu  dengan menemukenali  format  untuk  membicarakan  ruang  tempat  artefak  dan  situs berada.  Peran  manusia  di  dalam  realitas  keruangan  ini  tidak  terbantahkan, termasuk oleh kajian ilmu eksakta yang  mengandalkan  perhitungan  geometris. Apabila  harus  memilih  satu  kontribusi  terpenting  dari  arkeologi-ruang  ini,
“ However, as critical heritage studies continues to chart out its trajectories there is a risk it occupies a similar intellectual stance to that of the anti-Vietnam war scholars of the 1960s and 1970s. Much of  the  work  today  being  produced  under  the  banner  of  critical  heritage  is  about  criticising professional practice and organisations like UNESCO, among others. In their most strident form, critical approaches to heritage can even be anti-heritage ” (Winter 2013: 533).
dilihat  dengan  lensa  kajian  kritis  warisan  budaya,  maka penulis akan memilih pengetahuan  keruangan  yang  didasari  pemahaman  tentang  proses  meruang manusia  yang  hidup  di  dalam  wilayah  tertentu.  Kiranya  almarhum  Pak  tidak berkeberatan dengan pilihan ini.

## REFERENSI
Neil  Brenner  (2001)  “The  limits  to  scale?  Methodological  reflections  on  scalar structuration” dalam Progress in Human Geography , Vol. 24, No. 4, hal. 591-614
David  Clarke  (2014/1968) Analytical  Archaeology .  Routledge  Library  Editions:
Archaeology
David Clarke (1977) Spatial Archaeology . Academic Press
Veronique  Degroot  (2006) Candi  Space  and  Landscape:  A  Study  on  the  Distribution, Orientation  and  Spatial  Organization  of  Central  Javanese  Temple  Remains . Disertasi Doktoral pada Universitas Leiden
David  Delaney  dan  Helga  Leitner  (1997)  “The  political  construction  of  scale”  dalam Political Geography , Vol. 16, No. 2, hal. 93-97
Mark Gillings, Piraye Hacigüzeller, dan Gary Lock (2020) Archaeological Spatial Analysis:
A Methodological Guide . Routledge
David  Harvey  (2014)  “Heritage  and  scale:  settings,  boundaries  and  relations”  dalam
International Journal of Heritage Studies , DOI: 10.1080/13527258.2014.955812
David Harvey (2001) “Heritage Pasts and Heritag e Presents: temporality, meaning and the scope of heritage studies” dalam International Journal of Heritage Studies , Vol. 7,
No. 4, hal. 319-338
Ian Hodder (1977) “Spatial studies in archaeology” dalam Progress in Human Geography , Vol. 1, Issue 1, hal. 33-64
Ignas Kleden (1987) Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan . LP3ES
Henri  Lefebvre  (1991/1974) The  Production  of  Space. Diterjemahkan  oleh  Donald Nicholson-Smith. Blackwell
Mundarjito (1993) Pertimbangan Ekologi dalam Penempatan Situs Masa Hindu-Buda di Daerah Yogyakarta: Kajian Arkeologi-Ruang Skala Makro . Disertasi Doktoral pada Universitas Indonesia
Eric  Sheppard  dan  Robert  B.  McMaster  (2004) Scale  and  Geographic  Inquiry:  Nature, Society, and Method . Wiley-Blackwell
Peter  J.  Taylor  (1982)  “A  Materialist  Framework  for  Political  Geography”  dalam Transactions of the Institute of British Geographers, New Series , Vol. 7, No. 1, hal. 15-34
Gordon Willey dan Philip Phillips (1958) Method and Theory in American Archaeology .

## University of Chicago Press
Tim Winter (2013) “Clarifying the critical in critical heritage studies” dalam International Journal of Heritage Studies , Vol. 19, No. 6, hal. 532-545
UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
Monumenten Ordonantie 1934/1931