1 Pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Kontak E-mail: s.muryono@yahoo.com

## KAJIAN UPAYA PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH
Slamet Muryono 1
Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract: Limitations of natural resources, especially land, is increasingly perceived both by the government as the land manager and the community as the users. Not only due to the increasing number of residents, but the speed of the development require land and make competition between land users are increasing. This research was done in Temanggung District, Central Java. The object of this research is land use in the study area. Instruments used in controlling land use are Land Use Map (PT), Spatial Plan Map (RTRW), and Sustainable Agricultural Map (LP2B). Then, PT map was being correlated with RTRW map and LP2B map. The results show that the conformity rate between PT and RTRW is 78.13%, and the discrepancy rate is 21.87%. The conformity rate between LP2B and PT is 77.55%, with the discrepancy rate of 24.45%, while between RTRW and LP2B, the conformity rate is 89.45%, with the discrepancy rate of 10.55%.
Keywords Keywords Keywords Keywords Keywords: land use, spatial planning, sustainable agriculture land
Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Keterbatasan keberadaan sumberdaya alam khususnya tanah, semakin hari semakin dirasakan baik oleh pemerintah sebagai pengelola tanah maupun masyarakat sebagai pengguna tanah. Hal ini karena luas tanah tetap tetapi yang menggunakan tanah, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Masalah yang muncul adalah upaya untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan khususnya dalam kaitan dengan penggunaan tanah agar tetap sesuai dengan arahan dalam RTRW dan LP2B. Penelitian dilakukan di Kabupaten Temanggung.  Pendekatan spasial dilakukan dengan cara analisis tumpang susun (overlay) peta-peta. Objek penelitiannya adalah Peta Penggunaan Tanah (PT) di lokasi penelitian. Peta PT ini selanjutnya dikorelasikan dengan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hasil penelitian menunjukan bahwa Instrumen yang digunakan dalam pengendalian penggunaan tanah terdiri dari Peta Penggunaan Tanah (PT), Peta (RTRW), dan (LP2B). Kesesuaian antar instrumen pengendalian penggunaan tanah tersebut dapat dijelaskan bahwa 78,13 % sesuai. antara RTRW dengan PT, dan 21,87 %  tidak sesuai. Antara LP2B dengan PT 75,55 % sesuai dan 24,45 % tidak sesuai. Antara RTRW dengan  LP2B 89,45 % sesuai dan 10,55 % tidak sesuai.
Keywords Keywords Keywords Keywords Keywords: Land Use, Spatial Planning, Sustainable Agricultural Land

## A.  Pendahuluan
Keterbatasan keberadaan sumberdaya alam khususnya tanah, semakin hari semakin dirasakan baik oleh pemerintah sebagai pengelola tanah maupun masyarakat sebagai pengguna tanah. Hal ini karena luas tanah tetap sedangkan yang menggunakan tanah semakin meningkat. Laju pembangunan yang semakin meningkat dan selalu
membutuhkan tanah turut menjadikan para pengguna tanah ini semakin berkompetisi. Penggunaan Tanah di suatu wilayah tidak hanya dibutuhkan pada saat ini saja, oleh karena itu perlu diperhatikan keberlanjutannya untuk masa yang akan datang (I Made Sandy, 1985).
Penggunaan tanah non pertanian di suatu wilayah yang tidak bisa dikendalikan, dapat menyebabkan ketersediaan tanah untuk kegiatan budidaya pada kawasan budidaya akan semakin habis. Di lain pihak, tanah yang kondisi fisiknya
Slamet Muryono: Kajian Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah  ... : 84-101
marjinal perlu dilindungi sebagai kawasan lindung. Untuk mengatasi kondisi tersebut  Pemerintah melalui Pemerintah Daerah setempat perlu melakukan pengendalian penggunaan tanah di wilayahnya masing-masing. Jika cara tersebut dapat dilakukan, maka berdasarkan kondisi wilayah yang ada bisa disesuaiakan dengan penggunaan tanah pada masa yang akan datang yang lebih ideal.
Beberapa instrumen pengendalian penggunaan tanah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah antara lain adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dikelola oleh pemerintah daerah dan dituangkan dalam peraturan daerah kabupaten (UU No.26/2007). Instrumen pengendalian penggunaan tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional yang di tingkat kabupaten ditangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten, yang dilakukan melalui pengelolaan tata guna tanah atau penatagu- naan tanah (UU No.5/1960). Ketentuan lain yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu ketentuan tentang perlindungan Lahan Perta- nian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana diamanatkan dalam UU No.41/2009. Pada umumnya pemerintah daerah merujuk kepada tiga instrumen pengendalian penggunaan tanah tersebut dalam memberikan pertimbangan penggunaan tanah di daerahnya, termasuk salah satunya adalah yang ter- jadi di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.
Kabupaten Temanggung adalah salah satu kabupaten yang mempunyai keberadaan sumber- daya alam yang kurang begitu menguntungkan dari segi geograf isnya karena topograf i wilayahnya bervariasi mulai dari daerah datar sampai dengan daerah yang bergunung. Kondisi seperti ini seringkali menimbulkan pengelolaan tanah (ruang) yang bervariasi pula. Kondisi kawasan budidaya yang kuantitasnya semakin terbatas, sering pula merem- bet dan mendesak ke kawasan lindung. Kawasan lindung yang terganggu ini menyebabkan kawasan yang ada di bawahnya juga terganggu, yang ber- dampak terhadap terganggunya keseimbangan lingkungan. Namun kondisi yang kurang mengun-
tungkan di Kabupaten Temanggung ini diimbangi dengan dikembangkannya budidaya tanaman tembakau yang cukup subur. Kondisi ini menye- babkan Kabupaten Temanggung merupakan sentra produksi tembakau. Hal ini disebabkan karena iklimnya yang sejuk sehingga memungkinkan untuk suburnya pertumbuhan tanaman tembakau, teruta- ma di daerah kaki gunung sumbing dan sindoro. Peruntukan tanah yang berada di lereng-lereng gunung ini adalah kawasan lindung (Perda Kabu- paten Temanggung No. 1/2012), namun fakta me- nunjukkan bahwa penggunaan tanah di kaki-kaki Gunung Sindoro dan Sumbing banyak dibudida- yakan tanaman tembakau. Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang muncul di Kabupaten Temanggung adalah upaya untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan khususnya dalam kaitan dengan penggunaan tanah agar tetap sesuai dengan arahan dalam RTRW dan LP2B

## B. Tinjauan Pustaka

## Manajemen Sumberdaya Agraria
Sumberdaya agraria dalam arti luas adalah sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sedangkan dalam pengertian sempit, sumberdaya agraria adalah tanah (ruang) sebagai permukaan bumi. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki sumberdaya agraria yang melimpah  baik yang berupa sumberdaya hayati dan non hayati. Sumberdaya tersebut bersifat bisa diperbaharui (renewable) maupun sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui (non renewable) . Sumber- daya tersebut ada yang berwujud modal alam (natu- ral resource stock) seperti: daerah aliran sungai, danau, hutan, pesisir, rawa, gambut, dll), maupun berwujud komoditi (natural resource commodity) seperti kayu, rotan, mineral tambang, minyak dan gas bumi, ikan, dll. (I Nyoman Nurjana dalam http/ /ejournal.umm.ac.id )
Manajemen sumberdaya agraria mengacu pada pengelolaan sumberdaya dengan fokus khusus pada bagaimana manajemen mempengaruhi kualitas

## 86 Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu konsep manajemen sumber- daya agraria adalah sebangun dengan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu pengelolaan agraria dan tata lingkungan atau manajemen ling- kungan untuk melestarikan sumberdaya yang ada. Ketersediaan sumberdaya agraria untuk memenuhi kebutuhan dasar dan tersedianya cukup ruang pada tingkat kestabilan sosial tertentu disebut Daya Dukung Lingkungan (DDL). Singkatnya, DDL ada- lah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan semua makhluk hidup. Keberadaan sumberdaya agraria tidak merata letaknya, ada daerah yang sangat kaya sumberdaya agrarianya, ada pula yang terbatas keberadaannya. Oleh karena itu pada wilayah yang sumberdaya agrarianya terbatas, perlu ada upaya untuk mengendalikan penggunaan tanah di wilayah tersebut.

## Penatagunaan Tanah
Dari segi pertanahan, pembangunan berkelan- jutan dapat diartikan sebagai usaha untuk menye- imbangkan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang jumlanya terbatas dalam hubungannya dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Untuk bisa mencapai maksud tersebut, maka tanah perlu diatur penggunaan dan pemanfaatannya secara op- timal melalui RTRW.
Penatagunaan Tanah (PGT) merupakan rangkai- an kegiatan untuk mengatur peruntukan, peng- gunaan dan persediaan tanah secara berencana dan teratur. Tujuannya adalah untuk memperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan negara. Pengertian penatagunaan tanah adalah pola penge- lolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepen- tingan masyarakat secara adil. Dalam hal ini, penggunaan tanah diartikan sebagai wujud tutupan
bumi yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia (PP 16/2004).
Penggunaan tanah yang merupakan salah satu kegiatan yang diatur dalam penatagunaan tanah sangat berhubungan erat dengan kegiatan masya- rakat di atas tanah. Kegiatan masyarakat di atas tanah tersebut yang disebut penggunaan tanah budidaya, tentunya terkait dengan penggunaan tanah sebagai penopang ekonomi masyarakat. Hal itu antara lain sebagai penyebab terjadinya penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan kemampuan tanahnya, yang akan berdampak pada kerusakan tanah itu sendiri yang berlanjut lebih jauh ke kondisi kerusakan lingkungan. Apabila penggunaan tanah ini tidak dikendalikan, maka suatu saat bisa terjadi bahwa tanah ini tidak bisa lagi memberi kemakmuran kepada penggunanya.
Oleh karena itu laju penggunaan tanah perlu dikendalikan sehingga tanah nantinya perlu dipi- kirkan untuk hajat hidup generasi mendatang. Upaya ini tentunya harus selalu dipikirkan terus menerus mengingat kebutuhan tanah yang selalu bertambah terus untuk digunakan oleh masyarakat.

## Penataan Ruang
Penataan Ruang diartikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah termasuk salah satu upaya untuk mengelola sumberdaya agaria yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk pencapaiannya disusunlah di tiap-tiap daerah kabu- paten/kota Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Harapan yang ingin dicapai adalah: a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan dan sumberdaya buatan; b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggu- naan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, dengan memperhatikan sumberdaya manusia; c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan
Slamet Muryono: Kajian Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah  ... : 84-101
pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (PP 15/2010).
Penataan ruang pada hakekatnya adalah bagai- mana menata penggunaan ruang untuk menjadi ideal. Oleh karenanya dalam penyusunan tata ruang tentunya sudah memprediksi bahwa bukan hanya penggunaan ruang pada saat ini saja tetapi juga peng- gunaan ruang di masa yang akan datang seharusnya juga sudah dipikirkan. Namun dengan adanya ke- giatan manusia di atas tanah yang selalu berkembang baik secara perorangan maupun karena kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta, seringkali rencana yang sudah disusun tersebut dalam pelaksanaannya menjadi berbeda. Itulah sebabnya bahwa dalam perencanaan tata ruang, perundang-undangan mengatur bahwa penataan ruang ini bisa ditinjau kembali untuk kurun waktu paling lama setiap lima tahun. Kondisi ini sebetulnya untuk mengakomodir kegiatan di atas tanah tersebut yang semakin berkembang. Kadang- kadang memang disalah tafsirkan karena tata ruang bisa ditinjau kembali setiap lima tahun sekali, penyusuanannya dilakukan seadanya saja. Padahal sebetulnya kegiatan evaluasi setiap lima tahun sekali ini bertujuan agar tata ruang yang sudah disusun itu sesuai dengan kondisi penggunaan tanah yang ada saat.
Dalam kaitan dengan upaya pengendalian peng- gunaan tanah, penataan ruang ini seharusnyalah selalu diikuti karena pada dasarnya penataan ruang ini merupakan arah pemanfaatan ruang dalam kurun waktu tertentu. Namun kenyataannya sering dijumpai bahwa penggunaan tanah  tidak sesuai dengan arahan peruntukkan tanah dalam tata ruang sebagai akibat dari kebutuhan akan tanah oleh masyarakat yang selalu meningkat.

## Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ditetapkan melalui tata cara yang diatur melalui peraturan perundang-undangan sesuai dengan memperhatikan kondisi suatu wilayah. Lahan yang
sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Alih fungsi hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka: pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau dalam hal terjadi bencana. Dalam hal terdapat LP2B yang diajukan dialihfungsikan untuk kepentingan umum, maka harus disediakan lahan pengganti yang disiapkaan oleh pihak yang mengalihfungsikan. Untuk lahan pengganti LP2B karena terjadi bencana, maka lahannya wajib disiapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah (PP 1/2011).
LP2B ditetapkan dengan tujuan untuk mewu- judkan dan menjamin tersedianya LP2B; mengen- dalikan alih fungsinya; dan mewujudkan keman- dirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Peningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani; memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani; mewujudkan keseim- bangan ekologis; dan mencegah kemubaziran investasi infrastruktur pertanian merupakan tujuan LP2B yang lain. Selain LP2B juga perlu penetapan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan (LCP2B) yang merupakan lahan potensial untuk dijadikan LP2B pada masa yang akan datang.
LP2B dan LCP2B pada dasarnya adalah upaya pemerintah untuk tetap melestarikan lahan yang menghasilkan tanaman pangan serta mengupa- yakan perluasanya namun tetap memperhatikan kemampuannya. Hal ini dilakukan agar kebutuhan masyarakat akan pangan di suatu wilayah akan tetap terjamin dari lahan yang ada di wilayah tersebut dan kebutuhan pangan di suatu wilayah tidak perlu menggantungkan diri pada lahan dari luar wilayah. Penetapan LP2B dan LCP2B juga dilakukan untuk mencegah perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian. Apabila kondisi tersebut tidak dapat dikendalikan, dikhawatirkan suatu saat masyarakat menjadi terbatas dalam  pengadaan pangan secara lokal, regional dan nasional. Hal ini tentunya untuk mempertahankan sebutan Indonesia yang sampai saat ini masih merupakan negara agraris, sehingga

## 88
Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
sebagian besar perekonomiannya masih tergantung dari sektor pertanian baik dalam arti sempit maupun pertanian dalam arti luas termasuk peternakan dan perikanan.
Penetapan wilayah LP2B dan LCP2B harus sesuai dengan wilayah peruntukkan yang sudah diten- tukan dalam RTRW. Oleh karenanya dalam rangka penetapan wilayah-wilayah tersebut, harus diperha- tikan agar tidak saling bertentangan sehingga kedua- nya bisa dijadikan arahan dalam upaya pengendalian penggunaan tanah.

## C. Kondisi Penggunaan Tanah di Kabupaten Temanggung

## Kondisi umum
Secara astronomis, Kabupaten Temanggung terletak di antara 110 o 23 ’ 00’-110 o 46’30" Bujur Timur dan 7 o 14’00"-7 o 32’35" Lintang Selatan. Secara geografis, Kabupaten Temanggung berada di tengah- tengah wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Temanggung berbatasan dengan wilayah kabupaten lain dengan batas-batas sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang; di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang; di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang; dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo. Luas wilayah Kabupaten Temanggung adalah 870,65 Km 2 atau 87.065 Ha. Secara administratif, Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, 23 kelurahan, 1.385 dusun, 139 lingkungan, 1.510 RW, dan 5.520 RT ( www.temanggungkab.go.id ).
Secara topografis Kabupaten Temanggung mem- punyai kelerengan yang sangat bervariasi. Hal ini dipengaruhi adanya beberapa gunung yang menge- lilinginya antara lain Gunung Ungaran, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing. Oleh karena itu lokasi di Kabupaten Temanggung terbagi menjadi dua yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Curah hujan di Kabupaten Temanggung termasuk dalam kategori curah hujan tinggi (rata-rata antara 1.500-
4.000 mm/tahun). Daerah dataran tinggi berpenga- ruh pada curah hujan tersebut. Kriteria lahan sangat kritis sebagian besar berada di kawasan Gunung Sindoro dan Sumbing. Hal ini ditandai dengan ada- nya alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian (RTRW Kabupaten Temanggung 2011-2031).
Informasi kondisi umum Kabupaten Temang- gung dari segi administratif dan geograf is ini diperlukan untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukan dalam rangka pengendalian penggunaan tanah.

## Penggunaan Tanah
Kondisi f isik Kabupaten Temanggung yang bervariatif mulai daerah datar, bergelombang, berbukit sampai bergubung menjadikan penggu- naan tanah yang bervariatif pula. Terdapat 11 (sebelas) jenis penggunaan tanah di Kabupaten Temanggung baik penggunaan tanah alami maupun yang non alami. Penggunaan tanah alami adalah penggunaan tanah yang masih asli, sedangkan penggunaan tanah non alami adalah penggunaan tanah yang sudah ada campur tangan manusia. Penggunaan tanah alami yang ada adalah penggunaan tanah hutan seje- nis, hutan belukar, dan padang rumput. Penggunaan tanah non alami terdiri dari kampung, sawah 2 kali padi setahun, sawah 1 kali padi setahun, tegalan, kebun campuran, perkebunan, embung/kolam, sungai dan jalan. Luas masing-masing jenis peng- gunaan tanah tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Luas dan Persentase Jenis Penggunaan
Sumber: Peta Penggunaan Tanah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 dan Revisi
No. Jenis Penggunaan Tanah Luas (Ha) % Luas Wilayah 1. Hutan Sejenis 11.389,51 13,08 2. Hutan Belukar 1.737,57 1,99 3. Padang Rumput 84,47 0,10 4. Kampung (Perumahan, Jasa) 9.492,20 10,91 5. Sawah 2 x Setahun 13.269,39 15,24 6. Sawah 1 x Setahun 7.745,75 8,90 7. Tegalan 26.372,29 30,29 8. Kebun Campuran 15.374,70 17,66 9. Perkebunan 1.037,30 1,19 10. Embung/Kolam 6,00 0,01 11. Industri (Pabrik) 76,39 0,08 12. Lain-lain (Sungai, Jalan) 479,43 0,55 Jumlah 87.065,00 100,00
Slamet Muryono: Kajian Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah  ... : 84-101
Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa total luas wilayah berdasarkan penggunaan tanah alami yang terdiri dari Hutan Sejenis, Hutan Belukar, dan Padang Rumput adalah 13.211,55 Ha atau 15,17 % dari total luas wilayah. Luas penggunaan tanah non alami yang terdiri dari Perkampungan, Sawah 2x Setahun, Sawah 1x Setahun, Tegalan, Kebun Campuran, Perkebunan, Embung/Kolam, Lain-lain (Sungai, Jalan) seluas 73.853,45 Ha atau 84,83 % dari total luas wilayah Kabupaten Temanggung.
Penggunaan tanah yang merupakan salah satu kegiatan yang diatur dalam penatagunaan tanah sangat berhubungan erat dengan kegiatan masya- rakat di atas tanah. Kegiatan masyarakat di atas tanah yang menghasilkan penggunaan tanah budidaya, merupakan penopang ekonomi masyarakat. Berbagai contohnya misalnya kegiatan masyarakat untuk membangun rumah, menanam tanaman semusim, tanaman tahunan, tanaman perkebunan, dll.  Hasil dari budidaya tanaman-tanaman tersebut yang dikomersilkan, membantu perekonomian masyara- kat dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya.
Dalam hal terjadi desakan kebutuhan ekonomi, tidak jarang masyarakat menggunakan tanah sesuka dirinya sendiri maupun keluarganya tanpa mem- perhatikan kemampuan tanahnya. Hal semacam ini antara lain penyebab terjadinya penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan kemampuan tanah, sehingga berdampak terhadap kerusakan tanah tersebut bahkan kerusakan lingkungan. Penggunaan tanah semacam itu harus dikendalikan agar tanah tetap dapat memberi kemakmuran kepada penggunanya. Hal tersebut menggambarkan wujud pengendalian penggunaan tanah sehingga menjadi pemikiran terhadap hajat hidup generasi mendatang.
Mengetahui kondisi penggunaan tanah yang sudah ada diperlukan untuk mengetahui jenis penggunaan tanah apa yang boleh dialihgunakan dan jenis penggunaan tanah apa yang tidak boleh dialihgunakan. Untuk mengetahui boleh dan tidak boleh dilihgunakannya penggunaan tanah, harus
dilihat kesesuaiannya dengan RTRW, LP2B dan LCP2B. Penggunaan tanah yang sesuai dengan RTRW, LP2B dan LCP2B boleh dialihgunakan dan yang tidak sesuai tidak boleh dialihgunakan, sehingga ketentuan ini bisa digunakan sebagai acuan dalam upaya pengendalian penggunaan tanah

## D. Rencana Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temang- gung Tahun 2011-2031. Secara garis besar wilayah Kabupaten Temanggung terbagi menjadi dua kawasan yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung terdiri dari: Kawasan hutan lindung, Kawasan yang memberikan per- lindungan terhadap kawasan bawahannya, Kawasan rawan bencana dan longsor, dan Kawasan rawan bencana kekeringan. Adapun Kawasan Budidaya terdiri dari: Kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat, Kawasan peruntukan pertanian, Kawasan peruntukan permukiman, dan Kawasan peruntukan industri. Luasan masing-masing kawasan peruntukan yang dihitung berdasarkan hasil pengukuran peta pola ruang RTRW 2011-2031 dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Luas Kawasan Peruntukan Tanah Kabupaten Temanggung

## Sumber: Penghitungan luas Peta Pola Ruang
RTRW Kabupaten Temanggung, Tahun 2011-2031
Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa total luas wilayah berdasarkan peruntukan tanah alami yang dijadikan kawasan lindung terdiri dari Hutan Lindung dan Kawasan Lindung Yang Memberikan Perlindungan
No.
Rencana Peruntukan Luas (Ha) % Luas Wilayah 1. Hutan Lindung 3.424 3,94 2. Kawasan Lindung Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya 9.151 10,51 3. Hutan Produksi Terbatas 3.468 3,98 4. Hutan Produksi Tetap 6.942 7,97 5. Industri 812 0,93 6. Kawasan Permukiman 14.323 16,45 7. Kawasan Pertanian Lahan Kering 27.426 31,50 8. Sawah Irigasi 12.399 14,24 9. Sawah Non Irigasi 9.120 10,48 J u m l a h 87.065 100,00

## 90
Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
adalah 12.575 Ha atau 14,49 % dari luas wilayah. Luas peruntukan tanah non alami yang merupakan kawasan budidaya terdiri dari Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap, Industri, Kawasan Perkampungan, Kawasan Pertanian Lahan Kering, Sawah Irigasi, dan Sawah Non Irigasi seluas 74.490 Ha atau 85,52 % dari total luas wilayah Kabupaten Temanggung.
Penataan ruang pada hakekatnya adalah bagai- mana menata penggunaan ruang untuk menjadi ideal. Oleh karenanya dalam penyusunan tata ruang seharusnya sudah memperhitungkan bahwa penggunaan ruang untuk saat ini dan penggunaan ruang di masa yang akan dating. Namun dengan adanya kegiatan manusia di atas tanah yang selalu berkembang baik oleh perorangan maupun karena kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta, seringkali rencana tata ruang yang sudah disusun tersebut menjadi berbeda dalam pelaksanaannya. Itulah sebabnya dalam perencanaan tata ruang, perundang- undangan mengatur bahwa rencana penataan ruang dapat ditinjau kembali setiap lima tahun sekali. Kondisi ini sebetulnya untuk mengakomodir perkembangan kegiatan di atas tanah tersebut. Kadang-kadang pelaksanaan revisi rencana tata ruang disalah tafsirkan oleh penyusunnya sendiri untuk melakukan penyusunan rencana tata ruang seadanya saja. Padahal sebetulnya kegiatan evaluasi setiap lima tahun sekali ini bertujuan agar tata ruang yang sudah disusun itu sesuai dengan kondisi penggunaan tanah yang ada saat itu.
Upaya pengendalian penggunaan tanah sebetulnya ditujukan agar penggunaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan, agar peruntukan tanah pada kurun waktu tertentu, sesuai dengan penggunaan tanahnya. Namun dengan cepatnya laju perkembangan penggunaan tanah, seringkali penggunaan tanah melanggar ketentuan yang sudah dituangkan dalam rencana tata ruang. Agar penyimpangan ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang inilah
perlu selalu dilakukan pengendalian penggunaan tanah.

## E. Lahan Pertanian Pangan

## Berkelanjutan
Perlindungan terhadap LP2B di Kabupaten Temanggung didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014. Ada beberapa tujuan diterbitkannya Perda tersebut yaitu: mengendalikan dan melindungi LP2B;  menjamin tersedianya LP2B; mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; mempertahankan keseimbangan ekologis; mewujudkan revitalisasi pertanian; dan meningkatkan optimalisasi peman- faatan investasi infrastruktur pertanian. Ruang lingkup dari Perda ini adalah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2014, luasan LP2B dan LCP2B Kabupaten Temanggung sudah ditetapkan. Luas LP2B adalah 20.709 Ha, dan LCP2B seluas 5.000 Ha. Total luas LP2B dan LCP2B adalah 25.709 Ha atau 29,53 % dari total luas wilayah Kabupaten Temanggung (87.065 Ha).
Perlu ditetapkannya LP2B ini bertujuan untuk mewujudkan dan menjamin tersedianya LP2B; mengendalikan alih fungsinya; dan mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Tujuan lainnya adalah meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagi petani; memberikan kepastian usaha bagi pelaku usaha tani; mewujudkan keseimbangan ekologis; dan mencegah kemubaziran investasi infrastruktur pertanian.
Selain LP2B juga perlu penetapan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan (LCP2B) yang merupakan lahan potensial untuk dijadikan LP2B pada masa yang akan datang. LP2B dan LCP2B pada
Slamet Muryono: Kajian Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah  ... : 84-101
dasarnya adalah upaya pemerintah untuk tetap melestarikan lahan yang menghasilkan tanaman pangan serta mengupayakan perluasanya namun tetap memperhatikan kemampuannya, agar kebu- tuhan masyarakat akan pangan di suatu wilayah akan tetap terjamin dari lahan yang ada di wilayah tersebut. Artinya kebutuhan pangan ini tidak perlu mengantungkan diri pada lahan dari luar wilayah.

## F. Pengendalian Penggunaan Tanah
Pengendalian dan pengawasan pengembangan tanah/lahan adalah suatu upaya untuk dapat secara kontinyu dan konsisten mengarahkan penggunaan, pemanfaatan, dan pengembangan tanah secara terarah, iffisien, dan efektif sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Agar dapat memberikan kesempatan kepada setiap dinamika yang berkembang di dalam masyarakat termasuk sektor swasta, maka pengaturan pengendalian dan pengembangan tanah/lahan ini seyogyanya tidaklah merupakan suatu hal yang kaku. Pengendalian dan pengawasan justru juga harus dapat menjadi alat pemacu pengembangan lahan secara terarah dan terkendali yang dapat memberikan peningkatan keuntungan secara sosial, ekonomi, dan f isik (Jayadinata, 1999).
Pengendalian Penggunaan Tanah adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur agar suatu penggunaan tanah sesuai dengan yang diinginkan, artinya bahwa penggunaan tanah harus sesuai dengan kemampuan tanahnya. Kesesuaian antara penggunaan tanah dan kemampuan tanah ini selalu dijadikan acuan dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai rumusan rencana penggunaan tanah yang ideal, selanjutnya dijadikan sebagai acuan untuk memberikan izin pada setiap penggunaan tanah yang diinginkan. Oleh karena itu pengendalian penggunaan tanah di suatu wilayah harus selalu memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sudah disusun. Namun demikian bukan berarti rencana ini menjadi kaku
dan tidak bisa dirubah kembali, tetapi peraturan perundang-undangan memberi peluang agar rencana yang sudah disusun dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan dinamika penggunaan tanah dan kebutuhan pembangunan serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

## G. Kesesuaian Penggunaan Tanah
Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lahan Pertanian Pangan

## Berkelanjutan
Metode yang dilakukan dalam menganalisis upaya pengendalian penggunaan tanah analah dengan meng- overlay -kan instrumen pokok. Terdapat 3 (tiga) instrumen pokok yang digunakan dalam melakukan pengendalian penggunaan tanah di Kabupaten Temanggung. Ketiga instrumen tersebut adalah: a) Penggunaan Tanah (PT); b) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); c) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pengertian masing-masing dalam konteks pengendalian penggunaan tanah adalah bahwa PT adalah kondisi saat ini (exixting land use) yang ada di lapangan yang digambarkan dalam Peta Penggunaan Tanah Tahun 2014. RTRW adalah kondisi penggunaan tanah ideal yang diinginkan pada Tahun 2011-2031 yang digambarkan dalam Peta Rencana Tata Ruang Wilayah. LP2B adalah keberadaaan penggunaan tanah pertanian tanaman pangan yang diinginkan pada Tahun 2011-2031. Untuk melakukan pengen- dalian penggunaan tanah, ketiga instrumen ini diberlakukan. Untuk mengetahui kesesuaiannya, antar ketiga instrumen ini dianalisis. Analisis yang digunakan adalah analisis tumpang susun peta atau overlay . Overlay tersebut meliputi overlay antara peta PT dengan peta RTRW, overlay antara peta PT dengan peta LP2B, dan overlay antara peta RTRW dengan Peta LP2B.
Metode atau cara melakukan analisis kesesuaian dan ketidaksesuaian antar instrumen pengendalian penggunaan tanah ini dilakukan melalui tahapan: a. Menyusun matrik kriteria kesesuaian dan

## 92
Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
ketidaksesuaian; b. Melakukan tumpang tindih (overlay) antar peta- peta instrumen;
c. Menghasilkan peta kesesuaian dan ketidak- sesuaian;
d. Menghitung luas peta kesesuaian dan keti- daksesuaian.

## 1. Kesesuaian Penggunaan Tanah
dengan RTRW
Untuk melakukan analisis overlay antara Peta Penggunaan Tanah dengan Peta RTRW, terlebih dahulu dilakukan melalui  langkah-langkah  sebagai berikut:
a. Meyusun Matrik kesesuaian antara Penggunaan Tanah dengan RTRW, dengan klasifikasi sebagai berikut:
1) Sesuai ; apabila penggunaan tanah yang ada telah sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Peta RTRW. Salah satu contohnya adalah misalnya dalam peta PT penggunaan tanahnya adalah sawah, maka dalam Peta RTRW merupakan kawasan pertanian lahan basah.
2) Tidak Sesuai; apabila penggunaan tanah dalam Peta PT tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Peta RTRW. Contoh
dalam Peta PT merupakan perkampungan atau perumahan, dalam Peta RTRW terletak pada arahan kawasan Pertanian lahan basah. Hasil dari identifikasi kesesuaian masing-masing penggunaan tanah dalam arahan fungsi kawasan dalam RTRW dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Matrik Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW
Sumber:  Pengolahan Data Sekunder Tahun 2015 Keterangan : S = Sesuai. T = Tidak Sesuai
b. Melaksanakan Tumpang susun (overlay) Peta penggunaan Tanah dengan Peta RTRW dengan menggunakan Matrik Kesesuaian sebagai acuan. Setelah Matrik kesesuaian antara Penggunaan Tanah dan RTRW ditentukan, selanjutnya melakukan overlay kedua peta tersebut. Secara Skematis ilustrasi analisis overlay ini dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Ilustrasi Analisis overlay antara Peta PT dengan Peta RTRW
Hasil analisis kesesuaian dan ketidaksesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW dapat dilihat pada Peta 1 dan hasil penghitungan luasnya dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5 sebagai berikut.
No. Penggunaan Tanah Arahan Fungsi Kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Hutan Lin dung Kawasan Yang Melindungi Kawasan Bawahan nya Hutan Pro duksi Terba tas Hutan Pro duksi Tetap In dus tri Per mu kim an Per tanian Lahan Ke ring Sa wah Iri gasi Sa wah Non Iri gasi 1. Perkampungan
T T T T T S T T T 2. Industri T T T T S T T T T 3. Jasa T T T T T S T T T 4. Sawah 2x Setahun T T T T T T T S T
5. Sawah 1x Setahun T T T T T T S T S
6. Tegalan T T T T T T S T S 7. Kebun Campuran T T T T T S S T T
8. Perkebunan T S S S T T S T T
9. Hutan Sejenis S S S S T T T T T
10. Hutan Belukar S T S S T T T T T
11. Padang Rumput T T T T T T T T T
12. Embung/ Kolam T T T T T T T T S Overlay Matriks Kriteria Kesesuaian Peta RTRW Peta Kesesuaian Penggunaaan Tanah Terhadap RTRW Peta Penggunaaan Tanah

## 94 Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016

## Tabel 4. Hasil Analisis Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW

## Sumber: Penghitungan Luas Hasil Analisis Data Spasial Tahun 2015
Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa Penggunaan Tanah yang sesuai dengan arahan RTRW seluas 67.547,37 Ha atau sebanyak 77,58 % dari total luas wilayah Kabupaten Temanggung 87.065 Ha. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar penggunaan tanah di Kabupaten Temanggung sudah sesuai dengan peruntukan tanah  yang diarahkan dalam RTRW. Kesesuaian ini antara lain karena upaya pengendalian penggunaan tanah sudah berjalan dengan baik meskipun belum seoptimal yang diinginkan. Upaya untuk mewujudkan optimalisasi ini terus dilakukan sehingga nantinya penggunaan tanah akan sejalan dengan arahan RTRW. Apabila ini bisa terwujud, maka penggunaan tanah yang berkelanjutan diharapkan akan bisa terwujud pula, karena arahan peruntukan tanah menurut RTRW sudah mempertimbangkan terwujudnya penggu- naan tanah yang ideal di masa yang akan datang.

## Tabel 5. Hasil Analisis Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW

## Sumber: Penghitungan Luas Hasil Analisis Data Spasial Tahun 2015
Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa ketidaksesuaian antara Penggunaan Tanah dan RTRW adalah seluas 19.038,20 Ha atau 21,87 % dari total luas wilayah Kabupaten Temanggung 87.065 Ha. Ketidaksesuaian antara Penggunaan Tanah dan RTRW ini menunjukkan bahwa penggunaan tanah di Kabupaten Temanggung saat ini masih belum
No. Arahan Kawasan dalam RTRW Penggunaan Tanah Luas (Ha) 1. Kawasan Yang Melindungi Kawasan Bawahannya Perkebunan Hutan Sejenis 189,14 645,24 2. Kawasan Hutan Lindung Hutan Sejenis 3.390,89 3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas Hutan Belukar Hutan Sejenis 13,27 2.128,50 4. Kawasan Hutan Produksi Tetap Hutan Belukar Hutan Sejenis Perkebunan 285,15 3.839,74 42,26 5. Kawasan Industri Industri (Pabrik) 76,39 6. Kawasan Permukiman Kampung
Perumahan Jasa Kebun Campuran
9.178,12 43,29 107,75 556,99 7. Kawasan Pertanian Lahan Kering Kebun Campuran Perkebunan Sawah 1 x Setahun Tegalan 11.195,41 811,85 16,32 15.071,33 8. Kawasan Sawah Irigasi Sawah 2 x Setahun 11.995,64 9. Kawasan Sawah Non Irigasi Sawah 1 x Setahun Sawah 2 x Setahun Tegalan 4.990,90 13,00 2.956,19 J u m l a h 67.547,37 No. Arahan Kawasan dalam RTRW Penggunaan Tanah Luas (Ha) 1 2
3 4 1.
Kawasan Yang Melindungi Kawasan Bawahannya Hutan Belukar Kebun Campuran Jasa Kampung Padang Rumput
Sawah 1 x Setahun Sawah 2 x Setahun Tegalan 308,00 1.231,63 6,75 307,77 3,73 203,73 78,18 6.557,75 Sub Jumlah 2. Kawasan Hutan Lindung Tegalan 7,10 Sub Jumlah 3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kebun Campuran Sawah 2 x Setahun Tegalan 400,80 3,26 102,49 Sub Jumlah 4. Kawasan Hutan Produksi Tetap Kebun Campuran Padang Rumput
Sawah 1 x Setahun Sawah 2 x Setahun Tegalan 1.856,02 4,08 79,47 39,78 832,70 Sub Jumlah 5. Kawasan Industri Kebun Campuran Jasa Kampung Sawah 1 x Setahun Tegalan 60,49 16,12 15,01 511,04 49,18 Sub Jumlah 6. Kawasan Permukiman Hutan Belukar Industri (Pabrik)
Sawah 1 x Setahun Sawah 2 x Setahun Hutan Sejenis Tegalan 5,49 23,08 1.714,18 942,50 14,06 617,71 Sub Jumlah 7. Kawasan Pertanian Lahan Kering Hutan Belukar Kolam/Embung Jasa Kampung Industri (Pabrik) Perumahan
Padang Rumput Sawah 2 x Setahun Hutan Sejenis 939,27 7,16 58,11 18,61 6,43 8,78 28,73 28,25 1.111,19 Sub Jumlah 8. Kawasan Sawah Irigasi Hutan Belukar Kebun Campuran Jasa Kampung Industri (Pabrik) Perumahan Padang Rumput Sawah 1 x Setahun
Hutan Sejenis Tegalan 8,20 77,92 29,91 32,45 8,25 10,54
9,56 53,12 21,61 27,63 Sub Jumlah 9. Kawasan Sawah Non Irigasi Hutan Belukar Kebun Campuran Jasa
Kampung Perumahan Hutan Sejenis 185,14 108,45 8,61 22,29
8,68 227,25 Sub Jumlah 10. Jalan dan Sungai Lain-lain 479,43 Sub Jumlah J u m l a h 19.038,20
Slamet Muryono: Kajian Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah  ... : 84-101
mencapai seperti penggunaan tanah ideal sebagai- mana diarahkan dalam RTRW. Namun demikian, paling tidak sebagian besar (77,58 %) sudah sesuai dan sebagian kecil saja (21,87 %) yang belum sesuai. Adapun sisanya seluas 479,43 Ha atau 0,55% meru- pakan penggunaan tanah lain-lain yang terdiri dari jalan dan sungai. Apabila dijumlahkan antara luas kesesuaian dan ketidaksesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW menjadi (67.547,37 Ha  + 19.038,20 Ha) atau sama dengan 86.585,57 Ha. Setelah ditam- bah 479,43 Ha yang merupakan penggunaan tanah lain-lain, maka luas keseluruhan menjadi 87.065,00 Ha atau sama dengan total luas wilayah Kabupaten Temanggung.

## 2. Kesesuaian Penggunaan Tanah
dengan LP2B
Metode yang digunakan untuk melakukan over- lay Peta Penggunaan Tanah dengan Peta LP2B dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Meyusun Matrik kesesuaian antara Penggunaan
Tanah dengan LP2B, dengan klasifikasi sebagai berikut:
1) Sesuai ; apabila Penggunaan Tanah yang ada telah sesuai dengan arahan LP2B. Salah satu contohnya adalah misalnya dalam Peta PT penggunaan tanahnya adalah sawah, maka dalam Peta LP2B merupakan arahan untuk Lokasi Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B) ataupun Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).
2) Tidak Sesuai; apabila Penggunaan Tanah dalam Peta PT tidak sesuai dengan arahan LP2B. Contoh dalam Peta PT merupakan Perkampungan atau Perumahan, dalam Peta
LP2B merupakan arahan untuk lokasi LP2B
ataupun LCP2B.
Hasil dari identifikasi kesesuaian masing-masing Penggunaan Tanah dalam arahan untuk lokasi LP2B ataupun LCP2B dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Matrik Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan LP2B
Sumber:  Pengolahan Data Sekunder Tahun 2015 Keterangan: S = Sesuai. T = Tidak Sesuai
b. Melaksanakan Tumpang susun (overlay) Peta penggunaan Tanah dengan Peta LP2B dengan menggunakan Matrik Kesesuaian sebagai acuan. Setelah Matrik kriteria kesesuaian antara Penggunaan Tanah dan LP2B ditentukan, selanjutnya melakukan overlay kedua peta tersebut. Secara Skematis ilustrasi analisis over- lay ini dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Ilustrasi Analisis overlay antara Peta PT dengan Peta LP2B
Hasil analisis kesesuaian dan ketidaksesuaian antara Penggunaaan Tanah dengan LP2B dapat dilihat pada Peta 2, dan hasil penghitungan luasnya dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8 sebagai berikut.
No. Penggunaan Tanah Arahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) 1. Perkampungan T T 2. Industri T T
3. Jasa T T 4. Sawah 2x Setahun S
S 5. Sawah 1x Setahun S
S
6. Tegalan T T 7. Kebun Campuran T T 8. Perkebunan T T 9. Hutan Sejenis T T 10. Hutan Belukar T
S 11. Padan Rumput T T
12. Embung/ Kolam T T Peta Penggunaaan Tanah overlay Peta Kesesuaian Penggunaaan Tanah Terhadap Matrik Kriteria Kesesuaian Peta LP2B
No. Arahan Fungsi Kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Arahan LP2B LP2B LCP2B 1. Hutan Lindung T T 2. Kawasan Melindungi Kawasan Bawahannya T T 3. Hutan Produksi Terbatas T T 4. Hutan Produksi Tetap T T 5. Industri T T 6. Permukiman T T 7. Pertanian Lahan Kering T S 8. Sawah Irigasi S S 9. Sawah Non Irigasi T S

## Tabel 7. Hasil Analisis Kesesuaian Penggunaan Tanah dengan LP2B

## Sumber: Penghitungan Luas Hasil Analisis Data Spasial Tahun 2015
Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa Penggunaan Tanah yang sesuai dengan arahan LP2B seluas 19.423,15 Ha atau sebanyak 75,55 % dari total arahan luas LP2B Kabupaten Temanggung 25.709 Ha. Untuk penggunaan tanah yang saat ini sudah berupa sawah tentunya harus dipertahankan, sedangkan penggunaan tanah yang belum berupa sawah perlu dipikirkan untuk merubahnya menjadi penggunaan tanah sawah sehingga sesuai dengan arahan dalam LP2B.
Tabel 8. Hasil Analisis Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah dengan LP2B

## Sumber: Penghitungan Luas Hasil Analisis Data Spasial Tahun 2015
Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa ketidaksesuaian antara Penggunaan Tanah dan LP2B adalah seluas 6.285,85 Ha atau 24,45 % dari total arahan luas LP2B Kabupaten Temanggung 25.709 Ha. Data ketidaksesuaian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam penyesuaian
antara penggunaan tanah yang saat ini ada dengan arahan LP2B yang sudah direncanakan.

## 3. Kesesuaian RTRW dengan LP2B
Metode yang digunakan untuk melakukan over- lay Peta RTRW dengan Peta LP2B dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Meyusun Matrik kesesuaian antara RTRW dengan LP2B, dengan klasifikasi sebagai berikut:
1) Sesuai ; apabila arahan kawasan dalam arahan RTRW telah sesuai dengan LP2B. Salah satu contohnya adalah misalnya dalam Peta RTRW peruntukan tanahnya merupakan Pertanian Lahan Basah maka dalam Peta LP2B merupakan arahan untuk LP2B, atau misalnya dalam Peta RTRW peruntukan tanahnya adalah Pertanian Lahan Kering, maka dalam LP2B merupakan arahan untuk LCP2B.
2) Tidak Sesuai; apabila arahan kawasan dalam RTRW tidak sesuai dengan arahan dalam LP2B. Contoh dalam Peta RTRW merupakan Kawasan Permukiman, dalam Peta LP2B merupakan arahan untuk lokasi LP2B ataupun LCP2B.
Hasil dari identifikasi kesesuaian masing-masing arahan kawasan dalam RTRW terhadap arahan untuk lokasi LP2B ataupun LCP2B dapat dilihat pada Tabel 9.
Tabel 9. Matrik Kesesuaian RTRW dengan LP2B
Sumber:  Pengolahan Data Sekunder Tahun 2015 Keterangan: S = Sesuai. T = Tidak Sesuai
No. Arahan LP2B Penggunaan Tanah Luas (Ha) 1. LP2B Hutan Belukar Kebun Campuran Jasa Kampung Perkebunan Perumahan Hutan Sejenis Tegalan 184,04 1.393,58 6,39 71,18 16,98 5,88 144,30 4.274,45 Sub Jumlah 2. LCP2B Kampung Perkebunan Hutan Sejenis 5,62 18,66 164,77 Sub Jumlah J u m l a h 6.285,85 6.096,80 189,05 No. Arahan LP2B Penggunaan Tanah Luas (Ha) 1. LP2B Sawah 1 x Setahun Sawah 2 x Setahun 4.310,12 10.313,30 Sub Jumlah 2. LCP2B Hutan Belukar Kebun Campuran Sawah 1 x Setahun Sawah 2 x Setahun Tegalan 121,72 1.338,08 52,30 73,28 3.214,35 Sub Jumlah J u m l a h 19.423,15 14.623,42
4.779,73
No. Arahan Fungsi Kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Arahan LP2B Luas LP2B (Ha) Luas LCP2B (Ha) 1. Pertanian Lahan Kering 3.754,86 3.167,49 2. Sawah Irigasi 10.245,18 94,09 3. Sawah Non Irigasi 5.074,49 660,59 Jumlah Luas 19.074,53 3.922,17 Total Luas Kesesuaian RTRW Terhadap LP2B dan LCP2B 22.996,70 Ha
No. Arahan Fungsi Kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Arahan LP2B Luas LP2B (Ha) Luas LCP2B (Ha) 1. Kawasan Yang Melindungi Kawa san Bawahannya 814,20 870,66 2. Hutan Produksi Terbatas 7,49 8,49 3. Hutan Produksi Tetap 305,54 182,47 4. Industri 121,27 - 5. Permukiman 399,01 3,17 Jumlah Luas 1.647,51 1.064,79 Total Luas Kesesuaian RTRW Terhadap LP2B dan LCP2B 2.712,30 Ha
b. Melaksanakan Tumpang susun (overlay) Peta RTRW dengan Peta LP2B dengan menggunakan Matrik Kesesuaian sebagai acuan. Setelah matrik kesesuaian antara RTRW dan LP2B ditentukan, selanjutnya melakukan overlay kedua peta tersebut. Secara Skematis ilustrasi analisis overlay ini dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Ilustrasi Analisis overlay antara Peta RTRW dengan Peta LP2B
Hasil analisis kesesuaian dan ketidaksesuaian antara RTRW dengan LP2B dapat dilihat pada Peta 3, dan hasil penghitungan luasnya dapat dilihat pada Tabel 10 dan Tabel 11 sebagai berikut.

## Tabel 10. Hasil Analisis Kesesuaian RTRW dengan LP2B
Sumber: Penghitungan Luas Hasil Analisis Data Spasial
Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa RTRW yang sesuai dengan arahan LP2B seluas 22.996,70 Ha atau sebanyak 89,45 % dari total arahan luas LP2B Kabupaten Temanggung 25.709 Ha. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar arahan LP2B sudah sesuai dengan arahan peruntukan yang termuat dalam RTRW.
Overlay Peta RTRW Peta LP2B Peta Kesesuaian RTRW Terhadap LP2B Matrik Kesesuaian Tabel 11. Hasil Analisis Ketidaksesuaian RTRW dengan LP2B

## Sumber: Penghitungan Luas Hasil Analisis Data Spasial
Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwa ketidaksesuaian antara RTRW dan LP2B adalah seluas 2.712,30 Ha atau 10,55 % dari total arahan luas LP2B Kabupaten Temanggung 25.709 Ha. Hal ini menunjukan bahwa hanya sebagian kecil saja dari arahan LP2B yang belaum sesuai dengan RTRW. Oleh karena itu diharapkan ada penyesuaian lebih lanjut antara LP2B dengan RTRW sehingga apa yang sudah direncanakan dalam LP2B bisa sinkron dengan arahan RTRW.

## H. Kesimpulan
Instrumen yang digunakan dalam pengendalian penggunaan tanah terdiri dari Peta Penggunaan Tanah (PT), Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kesesuaian antar instrumen pengendalian penggunaan tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Tingkat Kesesuaian antara PT dengan RTRW ada- lah sebesar 78,13 %, dan Tidak Sesuai sebesar 21,87 %;
2. Kesesuaian antara PT dengan LP2B adalah 75,55
%, dan sebanyak 24,45 % Tidak Sesuai;
3. Kesesuaian antara RTRW dengan LP2B adalah 89,45 % dan Tidak Sesuai sebesar 10,55 %.
Dari segi pengendalian penggunaan tanah, kondisi seperti ini sebetulnya tidak begitu mengkhawatirkan karena baik antara PT dengan RTRW, PT dengan LP2B dan RTRW dengan LP2B

## 100
Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016
Sadyohutomo, Mulyono. 2008. Manajemen Kota dan Daerah , Bumi Aksara Jakarta. Sandy, I Made. 1985. Penggunaan Tanah (Land Use) di Indonesia , Direktorat Tata Guna Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departe- men Dalam Negeri Jakarta.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D , Alfabeta Bandung.
Sutaryono. 2007. Dinamika Penataan Ruang dan Peluang Otonomi Daerah , Tugu Jogja Gra- f ika, Yogyakarta.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Pelayanan Pertanahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
persentase kesesuaiannya masih lebih dari 75 %. Namun agar ketiga instrumen pengendalian penggunaan tanah ini bisa saling sesuai antara satu dengan lainnya, maka disarankan agar dilakukan sinkronisasi lebih lanjut antar ketiga instrumen pengendalian penggunaan tanah tersebut sehingga tidak terjadi overlap antara instrumen yang satu dengan lainnya. Hal ini sebaiknya dilakukan secara berkala, sehingga pada kurun waktu tertentu ketiganya bisa saling sesuai dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan di wilayah Kabupaten Temanggung seperti apa yang sudah direncanakan dalam RTRW.

## Daftar Pustaka
Abe, Alexander. 2005. Perencanaan Daerah Partisipatif , Yogyakarta, Pembaruan.
Amler, B. D.Betke, H.Eger, C.Ehrich, A.Kohler,
A.Kutter, A.von Lossau, U.Muller, S.Seidemann, R.Steurer, W.Zimmermann. 1999. Land Use Planning: Method, Strategies and Tools , Deuscche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), Wiesbaden.
Arminah, Valentina. 2012. Model Spasial Penggu- naan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Kledung Kabupaten Temang- gung , STPN Press, Yogyakarta.
Direktorat Penatagunaan Tanah. 2013. Tata Cata Kerja Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah , Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
Hardjowigeno, Sarwono dan Widiatmaka. 2011.
Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tata Guna Lahan , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Hutagalung, Arie Sukanti dan Markus Gunawan.
2009. Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan , PT RajaGraf indo Persada, Jakarta.
Jayadinata, Johara T. 1999. Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah , Penerbit ITB Bandung.
Slamet Muryono: Kajian Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah  ... : 84-101

## Website
I Nyoman Nurjana. Menuju Pengelolaan Sumber Daya Agraria Yang Adil, Demokratis, dan Berkelanjutan : Perspektif Hukum Dan Kebijakan,  http//ejournal.umm.ac.id. Diakses 8 Maret 2015 http//www.bpn.go.id. Diakses 10 Maret 2015 http//www.temanggungkab.go.id. Diakses 12 Maret 2015