Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## KAJIAN NORMATIF PENANGANAN CYBER CRIME DI SEKTOR PERBANKAN DI INDONESIA
Abdurrakhman Alhakim 1 , Sofia 2
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
e-mail: alhakim@uib.ac.id, szhen45@gmail.com

## ABSTRAK
Sebagai tempat perputaran uang, bank memiliki kedudukan yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan, baik  oleh  pihak  bank  sendiri  maupun  oleh  pihak  luar  yang  memanfaatkan  bank  sebagai  tempat  untuk menyembunyikan hasil kejahatannya.  Akan tetapi terdapat kegiatan perbankan memiliki motif tertentu sehingga melampaui atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan semacam ini disebut kejahatan perbankan atau tindak pidana perbankan. Mengingat Cyber Crime menggunakan teknologi yang tinggi sebagai media, maka kebijakan  kriminalisasi  di  bidang  teknologi  informasi  juga  harus  memperhatikan  perkembangan  upaya penanggulangan Cyber  Crime di  Indonesia.  Metode  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  dipakai  merupakan  data  primer  yang  didapatkan  melalui  penelitian lapangan yang diperoleh dari hasil observasi lapangan berhubungan dengan penanganan Cyber Crime terhadap sektor  perbankan.  Pencegahan  dan  penanggulangan  kejahatan  perbankan  tak  dapat  diserahkan  hanya  kepada salah satu pihak saja dalam penegakan hukum, sehingga bukan hanya penyebab kausatif atau simptomatik yang terselesaikan, akan tetapi penyebab yang bersifat komprehensif dan dapat di atasi secara bersama-sama.
Kata kunci: cybercrime , perbankan, kejahatan.

## ABSTRACT
As a place for money circulation, banks have a position that is vulnerable to abuse of authority, both by the bank itself and by outside parties who use the bank as a place to hide the proceeds of their crimes. However, there are banking activities that have certain motives so that they exceed or do not comply with applicable regulations. Such activities are called banking crimes or banking crimes. Considering that Cyber Crime uses high technology as  a  medium,  the  criminalization  policy  in  the  field  of  information  technology  must  also  pay  attention  to  the development of Cyber Crime prevention efforts in Indonesia. Method The approach used in this research is the empirical juridical method. The type of data used is primary data obtained through field research obtained from field observations related to the handling of Cyber Crime against the banking sector. Prevention and control of banking crimes cannot be left to only one party in law enforcement, so that not only causative or symptomatic causes are resolved, but causes that are comprehensive and can be overcome together.
Keywords: cybercrime , banking, crime.

## PENDAHULUAN
Sebagai  tempat  tukar  menukar  uang, bank memiliki posisi yang berbahaya terhadap penyalahgunaan  uang  itu  sendiri,  baik  oleh pihak  bank  ataupun  dari  pihak  luar  yang memanfaatkan  bank  sebagai  tempat  dalam menyembunyikan hasil kejahatannya (Disemadi & Shaleh, 2020; Shahrullah, 2014), akan  tetapi  ditemukan  aktivitas  perbankan yang  memiliki  keinginan  tertentu  sehingga melewati  atau  tidak  sesuai  dengan  ketentuan yang resmi (Disemadi & Prananingtyas, 2019; Disemadi,  2019).  Kegiatan  semacam  ini dinamakan  kejahatan  perbankan  ataupun
tindak  pidana  perbankan.  Tindak  pidana perbankan  yang  mampu  dilakukan  untuk berbagai aktivitas perbankan tersebut berkaitan melalui  sistem  keamanan  ketika  menjalankan tiap kegiatannya (Arofah & Priatnasari, 2020). Sistem  keamanan  tidak  hanya  menyangkut SDM  saja,  namun  juga  sarana  serta  prasarana yang  hingga  saat  ini  terus  berkembang (Sulisrudatin,  2018)  Oleh  sebab  itu,  sesudah komputer  terkenal  di  berbagai  belahan  dunia, maka  orangpun  lalu  disibukkan  serta direpotkan  pula  dengan  efek  samping  yang muncul,  yakni  berupa  kejahatan  komputer ( cyber crime ) (Anin, 2020).
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
TB. Ronny R. Nitibaskara menyebutkan cyber  crime sebagai  kejahatan  yang  terjadi berkaitan  ataupun  terhadap  jaringan  komputer di  dalam  internet  (Widodo,  2009).  Namun pada  umumnya,  istilah cyber  crime merujuk terhadap  suatu  tindakan  kejahatan  yang berhubungan dengan dunia maya ( cyberspace ) serta  perilaku  yang  memakai  komputer (Mansur  &  Gultom,  2009).  Secara  harfiah cybercrime merupakan  penyebutan  yang mengaitkan  terhadap  kegiatan  kejahatan melalui  komputer  maupun  jaringan  komputer menjadi  sarana,  sasaran  ataupun  lokasi terjadinya  kejahatan.  Termasuk  didalamnya antara lain yaitu penipuan lelang secara online, pemalsuan  cek,  penipuan  kartu  kredit ( carding ), confidence fraud, penipuan identitas,  pornografi  anak,  dan  lain-lain.  Polri mengeluarkan kerugian dari kegiatan kejahatan perbankan  yang  mensasar  sistem  pembayaran di Indonesia. Kerugian mencapai hingga angka Rp.  33  miliar  selama  periode  2012-2015. "Periode  2012-2015  akumulasi  Rp  33  miliar, pelakunya  497  orang,"  menurut  Direktur Tindak  Pidana  Ekonomi  dan  Khusus Bareskrim Mabes Polri (Dirtipideksus)
Bareskrim  Polri,  Brigjen  Victor  Simanjuntak ketika  acara  seminar  pencegahan  kejahatan dunia  maya  di  BI,  Jakarta,  Selasa  (28/4/2015) (Sutianto,  2015).  Melalui  data  selama  dua tahun  terakhir,  Subdirektorat Cyber  Crime Bareskrim  Polri  telah  mendapatkan  101 laporan  pencurian  uang  nasabah  oleh  35 negara  dengan  total  kerugian  hingga  puluhan miliar rupiah (Sutianto, 2015).
Modus  operasi  yang  dilaporkan  pun beraneka-ragam, mulai dari penipuan penjualan barang, penipuan melalui pemalsuan alamat  email,  penipuan  lewat  penanaman saham,  membajak  ATM  nasabah  sampai memalsukan  mesin  ATM  supaya  mampu dibobol  (Kuwado,  2015).  Akan  tetapi, kejahatan  jenis  tersebut  kerap  tak  terdeteksi dan  bahkan  dalam  banyak  hal  aparat  penegak hukum  justru  kalah  terampil  dari  pelakunya, baik  itu  yang  berkenaan  dengan  objek  yang menjadi  sasaran  kejahatan  maupun  masalah pembuktian  dalam  proses  peradilan.  Contoh cybercrime dalam  transaksi  perbankan  yang memakai  sarana  internet  sebagai  basis transaksi  yakni  sistem  layanan  kartu  kredit serta  layanan  perbankan  online  ( online banking) (Ratulangi, 2021) .
Peringkat  pembobolan  kartu  kredit  di Indonesia  masih  berada  di  posisi  kedua terendah jika disandingkan dengan negara lain di  wilayah  Asia  Pasifik.  Sedangkan  melalui data Visa, peringkat fraud Indonesia berada di posisi  ketiga  terendah  dibandingkan  dengan negara  lain  di  Asia  Tenggara.  Data  terakhir Bank  Indonesia  (BI)  sebagai  otoritas  moneter mencatat,  pada  bulan  Mei  2013,  telah ditemukan  hingga  1.009  kasus  pembobolan ( fraud ) yang dilaporkan dengan nilai kerugian sampai  Rp  2,37  miliar.  Kejahatan  kartu  kredit yang  paling  banyak  terjadi  yakni  pencurian indentitas  serta Card  Not  Present (CNP). Malalui  jumlah  kasus  pencurian  identitas sejumlah  402  kasus  dan  CNP  458  kasus dengan  nilai  masing  masing  Rp  1,14  miliar serta  Rp  545  juta  yang  dirasakan  18  penerbit (Sari,  2015).  Salah  satu  kasus  pencurian  data kartu  kredit  yang  sukses  diungkap  dari  pihak kepolisian  yakni  ditemukannya  penjahat penipu credit card , berinisial BA (37) serta AL (37).  Direktur  Kriminal  Umum  Polda  Metro Jaya Kombes Pol Khrisna Murti menyebutkan, kedua  pelaku  sukses  mengambil  uang  melalui bank  swasta  melalui  kartu  kredit  korban sejumlah ratusan juta rupiah (Novita, n.d) . Modus  operasi  kedua  pelaku,  yakni melalui  pembelian  daftar  nasabah  yang  berisi data  pemilik  kartu  kredit  salah  satu  bank swasta  melalui  pihak  marketing.  Mereka beralasan  menawarkan  asuransi  jiwa,  yang dikerjakan  pelaku  BA.  Setelah  sukses memperoleh daftar informasi pribadi pemegang  kartu  kredit,  tersangka  BA menghubungi  nomor  telepon  pemilik  kartu kredit  yang  berada  di  dalam  data  tersebut  lalu mengaku  dari credit  card pusat  bank  swasta. Selanjutnya  terhadap  seluruh  korban,  BA menjelaskan  lalu  menggunting  kartu  kredit korban  malelui  modus  akan  menggantinya dengan  kartu  kredit  baru  ditambah  limit  yang lebih besar tanpa harus membayar administrasi. Lalu salah satu pelaku, yaitu AL bertugas sebagai kurir dalam mengambil kartu kredit  korban  berikut  fotokopi  KTP  melalui alasan  agar  menyesuaikan  informasi  serta memberi  tanda  terima  dengan  logo  salah  satu bank dengan nama pemilik kartu kredit. Pelaku BA membuat KTP palsu dengan data identitas fotokopi  KTP  korban  yang  akan  dipakai sewaktu  mengerjakan  transaksi  di  toko  agar
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
membeli  barang-barang  mewah  (Andini,
2015).
Kejahatan perbankan berkaitan
cybercrime
salah satunya merupakan pencurian  data  kartu  kredit  ( fraud ).  Motif kejahatan  tersebut  dinilai  karena  munculnya faktor  pekerjaan  serta  munculnya  peluang ataupun  kesempatan  dalam  menipu  daya korban  sampai  memilih  memberikan  kartu kredit  kepada  pelaku.  Di  dunia  perbankan, evolusi Cyber  Crime cukup  mengejutkan khususnya  disebabkan  adanya  sejumlah  kasus yang  merugikan  pihak  perbankan  contohnya kasus  pembobolan  melalui e-banking yang terjadi  terhadap  sejumlah  bank  besar  di Indonesia  seperti  bank Bank  Central  Asia (BCA)  serta  Bank  Mandiri  (Soetarto,  2015). Sementara  itu  beberapa  pengguna  maupun pemilik credit  card juga  kecewa,  disebabkan nomor kartu kreditnya sudah dipakai pihak lain dalam  melakukan  transaksi e-commerce sampai  menimbulkan  kerugian  yang  amat besar.  Hal  tersebut  wajib  memperoleh perhatian mengingat karakteristik Cyber Crime sangat  berbeda  dengan  tindak  pidana konvensioal  serta  karakteristiknya  yang bersifat borderless membuat  pendekatan hukum  di  bidang  tersebut  tidak  bisa  lagi dikerjakan  melalui  cara  konvensional.  Selain itu, Cyber  Crime memakai  teknologi  yang tinggi  sebagai  alat  untuk  kejahatan,  sehingga kebijakan  kriminalisasi  di  bidang  teknologi informasi  juga  wajib  melihat  evolusi  usaha dalam  menanggulangi Cyber  Crime di Indonesia, khususnya di bidang perbankan.

## METODE
Metode  Pendekatan  yang  digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis empiris.  Jenis  data  yang  dipakai  merupakan data primer yang didapatkan melalui penelitian lapangan  yang  diperoleh  dari  hasil  observasi lapangan  berhubungan  dengan  penanganan Cyber  Crime terhadap  sektor  perbankan  yang terdiri  melalui  sejumlah  bahan  hukum  primer yang  berupa  peraturan  perundang-undangan yang resmi, bahan hukum sekunder memberikan  penjelasan  tentang  bahan  hukum primer  serta  bahan  hukum  tersier  yaitu memberikan  petunjuk  ataupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder. Metode  Pengumpulan  data  yang  digunakan terdiri dari 2 yaitu penelitian kepustakaan serta
penelitian  lapangan.  Setelah  semua  data terkumpul lalu dikerjakan pemeriksaan terhadap  data  yang  sudah  ada.  Data  tersebut diolah dan disusun secara sistematis (Shahrullah, 2014)
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Penanganan Kasus Cybercrime
di
Indonesia Saat ini
Ketentuan  hukum  yang  dapat  dipakai agar  menyeret  pelaku Cyber  Crime tersebut baru  sebatas  pada  Peraturan  perundang- undangan  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  (KUHP)  dan  Undang-undang  No.  11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.  Ketentuan  lainnya,  jikapun  ada, tersebar terhadap berbagai peraturan perundang-undangan  serta  tidaklah  bersifat spesifik. Sedangkan Amerika telah mempunyai sejumlah  Peraturan  Perundang-undangan  yang dengan  tegas  mengatur  tentang Cyber  Crime contohnya Title  18  U.S.  Code  1030 yang mengatur tentang Fraud and related activity in connection with computers, mengatur mengenai Bank Fraud dan Title 18 U.S. Code 2252B yang  mengatur  mengenai Misleading domain  names  on  the  internet .  Selain  itu Amerika  juga  merupakan  anggota  dari Convention  on  Cyber  Crime (Budapest
Convention  2001 )  merupakan  organisasi  yang berkeinginan melakukan perlindungan terhadap  masyarakat  dari  kejahatan  di  dunia Internasional  (Shahrullah,  2014).  Organisasi tersebut mampu mendeteksi seluruh pelanggaran  yang  ada  di  seluruh  dunia.
Indonesia yang bukan merupakan anggota dari konvesi tersebut sangatlah dirugikan dikarenakan  konvensi  tersebut  menghasilkan suatu  peraturan  perundang-undangan  yang amat  efektif  sebagai  bentuk  pelindungan terhadap  perilaku Cyber  Crime .  Sehingga dalam hal penanganan mengenai Cyber Crime jika  dibandingkan  dengan  Amerika,  Indonesia masih kurang efektif.
Hal  ini  dipengaruhi  beberapa  faktor antara  lain  dikarenakan  peraturan  perundang- undangan  yang  tidak  mengatur  secara  rinci terhadap  pelaku  yang  telah  melanggar peraturan  tersebut  dan  belum  optimalnya pelaksanaan  penanganan  yang  dilakukan  oleh para  penegak  hukum.  Polda  Kepri  khususnya pada  Subdit  Ditreskrimsus  unit  pelanggaran cybercrime yang  telah  didirikan  pada  bulan
Maret  tahun  2014  lalu  yang  berwenang melakukan  penanganan  terhadap  pelanggaran cybercrime menyatakan  bahwa  pelanggaran cybercrime merupakan jenis pelanggaran yang tidak  mudah  untuk  ditangani,  hal  ini dikarenakan  proses  pencaharian  pelaku  dan barang  bukti  pelanggaran  tidaklah  mudah. Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari hasil wawancara kepada pihak kepolisian pada unit cybercrime ini  jumlah  pelanggaran cybercrime secara  umum  di  seluruh  Indonesia yang meliputi perbuatan penghinaan, penipuan,  pelecehan  yang  dilakukan  melalui media  sosial,  perjudian  online  berjumlah sekitar  400  kasus  setiap  tahunnya  dan khususnya  yang  merugikan  sektor  perbankan di  seluruh  Indonesia  berjumlah  antara  103 sampai  dengan  120  kasus  per  tahun  dalam jangka waktu 5 tahun terkahir ini (Shahrullah, 2014).  Dari  jumlah  pelanggaran  tersebut diatas,  kasus  yang  telah  selesai  ditangani  oleh pihak  kepolisian  adalah  sebanyak  45  sampai dengan  60  kasus  yang  telah  diserahkan  ke Kejaksaan  untuk  ditindak  lanjuti,  sedangkan sisanya masih berada dalam proses penanganan  oleh  pihak  kepolisian.  Menurut pihak  kepolisian,  kasus-kasus  yang  belum selesai tersebut sulit untuk ditangani dikarenakan mengalami kendala-kendala antara  lain  dalam  mengumpulkan  alat  bukti pelanggaran  yang  karena  sifat  pelanggaran yang digital mengharuskan para penyidik juga memiliki alat dengan teknologi yang maju agar dapat  menemukan  alat  bukti  tersebut,  tim penyidik yang masih kurang, proses penangkapan  terhadap  pelaku  pelanggaran cybercrime yang  berada  diluar  yurisdiksi negara  Indonesia  yang  dikarenakan  tidak adanya  kerjasama  negara  Indonesia  dengan negara-negara  lainnya.  Namun,  berdasarkan informasi  yang  penulis  peroleh,  guna menangkap  pelaku  pelanggaran cybercrime, walau  masih  mengalami  banyak  kendala  dan kesulitan.
Hal  tersebut  tidak  membuat  pihak kepolisian  kehilangan  akal  dan  cara,  pihak kepolisian masih memiliki cara-cara lain yang dipergunakan untuk mencari alat bukti maupun pelaku  yang  berada  diluar  negeri.  Bentuk tindakan  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak kepolisian  antara  lain  menjalin  hubungan  dan bekerjasama  dengan  pihak  kepolisian  negara lain  sehingga  dapat  membantu  proses
penangkapan  pelaku cybercrime didaerah persembunyiannya.  Kejahatan  di  bidang perbankan disebut juga kejahatan apapun yang berkaitan  perbankan,  contohnya  seorang perampok bank merupakan kejahatan di bidang perbankan,  begitu  juga  pengalihan  rekening secara  tidak  sah  merupakan  kejahatan  di bidang  perbankan,  jadi  pengertiannya  sangat luas.  Sedangkan,  kejahatan  perbankan  yaitu bentuk  perbuatan  yang  telah  diciptakan  oleh undang-undang  perbankan  yang  merupakan larangan  serta  keharusan,  misalnya  larangan mendirikan  bank  gelap  serta  membocorkan rahasia  bank.  Perbedaan  isitlah  tersebut memunculkan  ataupun  berpengaruh  terhadap penindakan hukum. Kejahatan perbankan akan ditindak  melalui  ketentuan  pidana  yang  diatur dalam  undang-undang  perbankan,  sedangkan kejahatan  di  bidang  perbankan  ditindak melalui undang-undang di luar undang-undang perbankan (Yulia, 2010).
UU  No.  10  Tahun  1998  tidak  merumuskan pengertian  tentang  tindak  pidana  perbankan. UU  tersebut  hanya  mengkategorikan  beberapa perbuatan  yang  termasuk  ke  dalam  kejahatan dan  di  satu  pihak  bisa  dikategorikan  sebagai suatu  pelanggaran.  Akan  tetapi  ada  juga  yang membedakan pengertian tindak pidana perbankan  dengan  tindak  pidana  di  bidang perbankan.
Tindak  pidana  di  bidang  perbankan adalah  segala  jenis  perbuatan  melanggar hukum  yang  berhubungan  dengan  kegiatan dalam  menjalankan  usaha  bank,  baik  bank sebagai  sasaran  maupun  sebagai  sarana, sedangkan  tindak  pidana  perbankan  ( banking crime )  merupakan  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  bank  (Yulia,  2010).  Adapun karakteristik  dalam  tindak  pidana  perbankan adalah  bank  bisa  sebagai  korban  maupun sebagai pelaku. Bank sebagai korban misalnya dalam  hal  penipuan,  pemalsuan  surat-surat bank,  dan  bank  sebagai  pelaku  misalnya perbuatan window  dressing ,  menetapkan  suku bunga  berlebihan,  memberikan  kartu  kredit yang  tidak  wajar,  menjalankan  usaha  bank dalam bank, menjalankan usaha bank tanpa ijin serta  menjalankan  usaha  yang  menyerupai bank. Cybercrime disebut  juga  sebagai  salah satu  bentuk  ataupun  dimensi  baru  dari kejahatan di zaman sekarang yang memperoleh perhatian khusus di dunia internasional (Arief, 2001).
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Dalam arti sempit cybercrime
merupakan computer  crime yang  bertujuan jahat  terhadap  sistem  atau  jaringan  komputer, sedangkan  dalam  arti  luas, cybercrime berkaitan  dengan  seluruh  bentuk  baru kejahatan  yang  ditujukan  pada  komputer, jaringan  komputer  dan  penggunaanya  ataupun jenis-jenis kejahatan tradisional yang sekarang dikerjakan  melalui  pemakaian  maupun  juga bantuan  sarana  komputer  ( computer  related crime )(Akbar,2014).  Dari  pengartian  tersebut, maka  dalam  arti  sempit cyber  crime merupakan computer  crime yang  bertujuan jahat  terhadap  sistem  ataupun  jaringan komputer,  sedangkan  dalam  arti  luas, cybercrime mencakup  seluruh  bentuk  baru kejahatan  yang  ditujukan  pada  komputer, jaringan komputer serta pemakaiannya maupun  jenis-jenis  kejahatan  tradisional  yang sekarang  dikerjakan  melalui  pemakaian maupun  melalui  bantuan  sarana  komputer ( computer  related  crime ).  aktivitas  yang berpotensi  menjadi  target cybercrime dalam aktivitas  perbankan  yang  pertama  yakni layanan  pembayaran  memakai  kartu  kredit  di web  toko  online,  kedua  yaitu  layanan perbankan  online  ( online  banking ).  Dapat diketahui  terdapat  sejumlah  macam-macam dari cybercrime apabila  dilihat  melalui kegiatannya,  yakni Carding yaitu  berbelanja memakai  nomor  serta  identitas  kartu  kredit orang  lain,  yang  didapatkan  secara  ilegal, biasanya  melalui  pencurian  informasi  di internet.  Sebutan  pelakunya  yakni “carder”. Sebutan lain dalam kejahatan macam ini yaitu cyberfroud atau  istilahnya  penipuan  di  dunia maya. Selanjutnya Hacking merupakan penerobosan  program  komputer  milik  orang ataupun  sebuah  instansi  lain. Hacker disebut juga  sebagai  orang  yang  gemar  membongkar komputer,  memiliki  keterampilan  dalam membuat dan membaca program tertentu serta terobsesi  mengamati  keamanan  (security)-nya. Cracking merupakan hacking dengan  tujuan kejahatan.  Sebutan  sebagai “cracker” yakni “hacker” bertopi  hitam (black  hat  hacker). Berbeda  dengan “carder” yang  hanya mengintip  kartu  kredit, “cracker” mengintip simpanan  para  nasabah  di  berbagai  bank ataupun  pusat  data  sensitif  lainnya  sebagai keuntungan diri sendiri.
Defacing merupakan
aktivitas mengganti  halaman  situs/website  pihak  lain,
seperti yang terjadi terhadap situs Menkominfo,  Partai  Golkar,  BI  baru-baru  ini serta  situs  KPU. Phising merupakan  aktivitas memancing  pengguna  komputer  di  internet (user) supaya bersedia memberi informasi data diri  pengguna (username) serta  kata  sandinya (password) terhadap suatu website yang sudah di- deface . Spamming merupakan  pengiriman berita  ataupun  iklan  melalui  surat  elektronik (e-mail) yang  tak  diinginkan  oleh  pengguna. Malware merupakan  program  komputer  yang mencari  kelemahan  dari  suatu  software. biasanya malware dibuat  supaya  membobol ataupun  merusak  suatu  software  serta operating  system .  Modus  operasi  dalam  hal bank  sebagai  korban  tidak  begitu  banyak, biasanya  hanya  dalam  bentuk  pemalsuan dokumen, penggelapan dan korupsi, pelakunya biasanya  orang,  bukan  korporasi.  Apabila pelakunya  adalah  bank  (sebagai  korporasi), modus  operasinya  dapat  bermacam-macam. Kejahatan  tersebut  dikelompokkan  sebagai criminal  banking serta  biasanya  dikerjakan secara teroganisir. Sebagaimana sudah disebutkan efek negatif yang dimunculkan oleh perkembangan bentuk-bentuk cybercrime yakni  berkembangnya  modus  operasi  oleh kejahatan  tradisional  yang  memakai  ruang virtual  dalam  mengerjakan  tindak  kejahatan. Dalam  fokus cybercrime terhadap  penelitian tersebut  terletak  terhadap  bentuk  kejahatan tradisional  yang  memasuki  ruang  virtual melalui  bantuan  peralatan  komputer  serta teknologi internet.
Contoh cybercrime ketika  transaksi perbankan yang memakai alat Internet sebagai basis  transaksi  yakni  sistem  layanan  kartu kredit  serta  layanan  perbankan  online (online banking). Dalam sistem layanan yang pertama, yang  perlu  diwaspadai  yaitu  tindak  kejahatan yang  dikenal  melalui  istilah carding .  Pada prosesnya  yaitu  pelaku carding mendapatkan data  kartu  kredit  korban  secara  tidak  sah (illegal  interception), kemudian  menggunakan kartu  kredit  tersebut  dalam  berbelanja  di  toko online (forgery). Modus  tersebut  biasanya terjadi dikarenakan lemahnya sistem pengecekan  yang  dipakai  dalam  memastikan identitas pemesan barang di toko online. Kegiatan  yang  kedua  yakni  perbankan online (online  banking). Modus  yang  pernah muncul  di  Indonesia  dikenal  melalui  istilah typosite yang  memanfaatkan  kelengahan
nasabah  yang  salah  mengetikkan  alamat  bank online yang ingin diaksesnya. Pelakunya telah mempersiapkan situs palsu yang mirip dengan situs  asli  bank  online (forgery). Jika  ada nasabah  yang  salah  ketik  dan  masuk  ke  situs bank  palsu  tersebut,  maka  pelaku  akan merekam user  ID serta password nasabah tersebut agar dipakai dalam mengakses ke situs yang  sebenarnya (illegal  access) bertujuan agar  mengambil  uang  nasabah.  Adapun  cara Kerja  Modus  Pencurian  Data  Kartu  kredit  / credit  card :  1.  Membeli  data  nasabah  dari oknum  Bank  senilai  20.000  rupiah.  2. Kemudian  si  pelaku  menelpon  satu  persatu nasabah  kartu  kredit  dengan  mengatas- namakan pihak bank melalui alasan penawaran upgrade paket. 3. Kemudian apabila si korban sudah setuju maka mereka akan mendatangkan kurir  ke  pihak  korban.  4.  Kemudian  setelah kurir  datang  mereka  akan  meminta  data lengkap,  seperti  KTP,  dan  kartu  kredit  yang nantinya akan di scan atau bahasa umumnya di foto  copy  secara  bolak  balik  ktp  dan  kartu kredit.  5.  Kemudian  setelah  selesai  si  pelaku akan  membuat  duplikat  kartu  kredit  anda  dan mereka akan datang kembali kepada anda dan memberikan  kartu  kredit  yang  baru  dengan datang  ke  tempat  anda  tinggal,  dan  si  pelaku akan datang dan mengunting kartu kredit anda agar  anda  terlihat  lebih  percaya.6.  Apa  yang mereka  gunting  itu  adalah  kartu  kredit  yang palsu  dan  yang  asli  sudah  mereka  kantongi (Haryanto, 2015).
Sedangkan yang dimaksud dengan fraud dalam  kartu  kredit,  adalah Fraud berarti tindakan  melanggar  hukum  yang  dilakukan seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk mendapatkan  keuntungan  finansial  dari penggunaan  kartu  kredit  yang  bukan  menjadi hak  miliknya.  Dan  salah  satu  tindakan kejahatan  yang  umum  dilakukan  adalah pencurian  data  kartu  kredit,  atau  yang  biasa disebut dengan istilah phishing (Nunuk, 2018). Orang  atau  komplotan  yang  melakukan phishing biasanya  mengincar  4digit  nomor  di belakang  kartu  kredit,  dan  nomor  PIN-nya. Informasi ini kemudian digunakan oleh pelaku untuk bertransaksi atas nama nasabah. terdapat empat  teknik  yang  umum  atau  sering dilakukan  pelaku  pencurian  data  kartu  kredit, yaitu  Pelaku  akan  menelpon  dan  mengaku sebagai  perwakilan  dari  pihak  Bank  atau surveyor yang ingin memperbaharui data kartu
kredit.  Modus  lain  yang  sering  digunakan adalah  membuat  situs  belanja  online  palsu. Karena  apabila  melakukan  pembayaran  kartu kredit pada situs online yang tidak terpercaya, kemungkinan  tujuan  mereka  adalah  mencuri data  kartu  kredit.  Teknik skimming dilakukan dengan  menggunakan  alat  penyalin  informasi. Umumnya,  alat  ini  ditempelkan  pada  mesin ATM Bank. Namun juga dapat dilakukan pada mesin  EDC  kartu  kredit  dengan  metode  yang sama. Pelaku menggunakan sebuah alat seperti reuter  internet ,  yang  dapat  menciptakan koneksi  internet  Wi-Fi  palsu  di  gadget  calon korban.  Ketika  calon  korban  telah  terkoneksi dengan  koneksi  ini,  si  pelaku  dapat  dengan mudah  melihat  informasi  yang  tersimpan dalam browsing history korban.
B. Upaya Mencegah Cybercrime Perbankan Kejahatan atau tindak pidana perbankan memiliki  karakteristik  yang  khas,  yang membedakan  dengan  tindak  pidana  lain, sehingga  harus  dicegah  dan  ditanggulangi dengan cara-cara yang khas pula. Oleh karena keadaan  yang  seperti  itu,  maka  kendala  selalu muncul dalam upaya mencegah dan menanggulangi  kejahatan  perbankan.  Adapun terdapat  beberapa  kendala  dalam  penanganan tindak pidana perbankan, yang pertama adalah belum  adanya  kesamaan  pandang  tentang penggunaan dokumen fotokopi sebagai barang bukti  dan  dalam  menetapkan  undang-undang atau  ketentuan  yang  dilanggar  dalam  tindak pidana  bank.  Kedua,  tingkat  pemahaman  para penegak  hukum  terhadap  kegiatan/operasional perbankan  yang  berbeda-beda  dan  belum merata  serta  lemahnya  koordinasi  dalam penanganan kasus perbankan. Kendala berikutnya  adalah  belum  efektifnya  tindak lanjut penanganan kasus yang telah diserahkan oleh Bank Indonesia kepada penyidik. Masalah yang  terakhir  yakni  terdapat  beberapa  kasus yang  sulit  diungkapkan  modus  operandinya yang  antara  lain  disebabkan  oleh  pesatnya kemajuan  atau  perkembangan  teknologi informasi (Sulisrudatin, 2018).
Pencegahan  dan  penanggulangan  tindak pidana  dalam  kerangka  kebijakan  kriminal dapat  dilakukan  dengan  2  (dua)  cara,  yaitu penal (penal policy) dan non penal (non penal policy). Penal  policy lebih  ditekankan  kepada upaya  represif  dari  penegak  hukum  yang didahului dengan ketersediaan undang- undangnya. Penal policy menjadi tugas polisi,
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
jaksa,  hakim,  dan  tentunya  Bank  Indonesia dalam hal pelanggaran administrasi.
Sedangkan non-penal  policy, menjadi  tugas dari  aparat  penegak  hukum,  bank  Indonesia, bank  pemerintah  maupun  swasta  dan masyarakat. Adapun pengaturan tindak pidana cyber di Indonesia juga dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Secara luas, tindak pidana cyber ialah  semua  tindak  pidana  yang menggunakan  sarana  atau  dengan  bantuan Sistem  Elektronik.  Dapat  diketahui  selain mengatur tindak pidana cyber materil, UU ITE mengatur  tindak  pidana cyber formil, khususnya  dalam  bidang  penyidikan.  Pasal  42 UU ITE mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak  pidana  dalam  UU  ITE  dilakukan berdasarkan  ketentuan  dalam  Undang-Undang No.  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP)  dan  ketentuan  dalam  UU ITE.  Artinya,  ketentuan  penyidikan  dalam KUHAP  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  diatur lain  dalam  UU  ITE.  Kecurangan fraud sama halnya  dengan  pemalsuan,  penipuan  atau pemberian  gambaran  atau  keterangan  yang tidak  sebenarnya  dengan  tujuan  memperoleh keuntungan  dengan  menimbulkan  kerugian materil bagi pihak lain. Contohnya dari bentuk kecurangan  dalam  perkreditan  yaitu  tindakan mark up (penggelembungan jumlah kebutuhan investasi  suatu  proyek  untuk  mendapatkan kredit  yang  lebih  besar  dari  semestinya). Bentuk  tindakan  lain  yang  dapat  digolongkan pada  penipuan  dan  kecurangan  dalam  bidang perkreditan  ( credit  fraud )  yaitu  tindak  pidana yang  diatur  dalam  Pasal  35  UU  Nomor  42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  yaitu tindakan debitor yang memberikan keterangan secara menyesatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut (Jesline, 2019).
Ketentuan  penyidikan  dalam  UU  ITE berlaku  pula  terhadap  penyidikan  tindak pidana  siber  dalam  arti  luas.  Sebagai  contoh, dalam  tindak  pidana  perpajakan,  sebelum dilakukan  penggeledahan  atau  penyitaan terhadap  server  bank,  penyidik  harus memperhatikan kelancaran layanan publik, dan menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum  sebagaimana  diatur  dalam  UU  ITE. Apabila  dengan  mematikan  server  bank  akan mengganggu  pelayanan  publik,  tindakan tersebut tidak boleh dilakukan. Selain UU ITE, peraturan  yang  landasan  dalam  penanganan kasus cybercrime di  Indonesia  ialah  peraturan
pelaksana  UU  ITE  dan  juga  peraturan  teknis dalam  penyidikan  di  masing-masing  instansi penyidik.
Pencegahan dan penanggulangan kejahatan  bukan  sekadar  terbatas  pada  upaya penal  yang  seringkali  bersifat  represif,  akan tetapi  akan  lebih  efektif  jika  dikaitkan langsung  dengan  karakteristik  yang  khas  dari tindak  pidana  tersebut.  Misalnya,  pada  tindak pidana  perbankan,  ciri  yang  khas  adalah  pada perhitungan  alur  masuk  dan  keluar  uang  dari nasabah,  dan  ilmu  yang  tepat  untuk mengetahui  kewajaran  atau  ketidakwajaran atas alur ini adalah akuntansi.
Penilaian  yang  tepat  dari  ilmu  ini  akan mencegah  secara  lebih  dini  terjadinya  tindak pidana  perbankan.  dalam  rangka  penegakan hukum  dan  pencegahan  kejahatan  perbankan, maka  langkah-langkah  yang  harus  ditempuh adalah  perlunya  peningkatan  kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan. Lalu melakukan sistem pengawasan dari pihak bank yang efektif dan ini bisa dilakukan kalau rekruitmen pegawai lebih menekankan kepada mental  idiologi.  Diperlukan  juga  kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan  hanya  sekadar  menyangkut  rahasia bank.  Selain  itu  juga  diperlukan  pembaharuan perundang-undangan  dalam  bidang  ekonomi, in casu undang-undang perbankan (Sulisrudatin,  2018).  Sedangkan  terdapat beberapa  upaya  pencegahan  tindak  pidana, ataupun penanganan tindak pidana dimana UU ITE  yang  menjadi  dasar  hukum  dalam  proses penegakan hukum terhadap kejahatan- kejahatan  dengan  sarana  elektronik  dan computer ( cybercrime ).

## SIMPULAN
Pencegahan serta penanggulangan kejahatan  perbankan  tak  bisa  jika  diserahkan hanya  terhadap  salah  satu  pihak  saja  dalam penegakan  hukum,  sehingga  bukan  hanya penyebab  kausatif  atau  simptomatik  yang terselesaikan,  akan  tetapi  penyebab  yang bersifat komprehensif dan dapat di atasi secara bersama-sama. Pemerintah dalam hal ini aparat hukum  yang  berwenang  wajib  mampu memberi  tindakan  yang  tegas  dan  hukuman yang  berat  serta  kewajiban  bagi  pelaku  agar mengganti seluruh kerugian yang dialami bank maupun  nasabah  bank  yang  bersangkutan dengan  demikian  bagi  pelaku  yang  terbukti
bersalah  melakukan  pembobolan  bank  akan menyadari kesalahannya lalu akan berefek bagi pihak-pihak lain supaya tidak akan mengerjakan kejahatan yang sama.
Oleh sebab itu, disarankan kepada aparat yang berwenang agar menambah pengawasannya  di  bidang  IT,  agar  dapat menangkap  pelaku cybercrime di  sektor perbankan.  Selain  itu  pemerintah  juga  harus memberi  tindakan  yang  tegas  dan  hukuman yang  berat  serta  kewajiban  bagi  pelaku  agar mengganti seluruh kerugian yang dialami bank maupun nasabah bank yang menjadi korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar.  (2014).  Harmonisasi  Konvensi  Cyber Crime Dalam Hukum Nasional. jurnal ilmu Hukum jambi, Vol.VI. No.3
Arief,  B.  N.  (2001).  Masalah  Penegakan Hukum  &  Kebijakan  Penanggulangan Kejahatan.  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Haryanto,  S.    (2015).    Kinerja  dan  Efisiensi Bank Pemerintah (BUMN) dan BUSN yang  Go  Publik  di  Indonesia.  Jurnal Universitas Merdeka Malang.
Arofah,  N.  R.,  &  Priatnasari,  Y.  (2020). Internet  Banking  Dan  Cyber  Crime: Sebuah  Studi  Kasus  Di  Perbankan
Nasional. Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia , 18 (2), 107-119.
Disemadi,  H.  S.,  &  Shaleh,  A.  I.  (2020). Banking  credit  restructuring  policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia. Jurnal Inovasi Ekonomi , 5 (02).
Disemadi,  H.  S.,  &  Prananingtyas,  P.  (2019). Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan  pengguna  CRM  (Cash Recycling  Machine). Jurnal  Magister Hukum  Udayana  (Udayana  Master Law Journal) , 8 (3), 286-402.
Disemadi,  H.  S.  (2019).  Risk  Management  In
The  Provision  Of  People’s  Business Credit As Implementation Of Prudential Principles. Diponegoro Law Review , 4 (2), 194-208.
Jesline,  A.  (2019).  Penganturan  dantanggung awab  peyedia  jasa  dari  tindakan
kebocoran data. Jurnal Unpod Repository,  vol  5,  Number  2:  sup  , page s42.
Kuwado,  F.  J.  (2015).  Waspada,  Rekening Nasabah di Indonesia Rentan Dibobol. www.kompas.com. Jakarta.
Mansur, D. M. A. & Gultom. (2009). E. Cyber
Law Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: Refika Aditama. Novita  I.  S.  (n.d).  Kasus-kasus  pembobolan kartu  kredit  yang  menggemparkan, www.merdeka.com .
Nunuk,  S.  (2018).  Analisa  Kasus  Cybercrime Bidang  Perbankan  Berupa  Modus
Pencurian Data Kartu Kredit. Universitas Dirgantara Marsekal.
Jakarta: Suraman.
Raiza  A,  B.  (n.d).  Kartu  Kredit  Ditangkap,
Dua Orang Diburu, www.news.com.
Shahrullah,  R,  S.  (2014).  Tinjauan  Yuridis
Penanganan Kejahatan Siber (Cybercrime)  Di  Sektor  Perbankan
Indonesia  Dan  Amerika.  Journal  of Judicial Review. Vol, XVI, No.2.
Soetarto dan M. Nasir, Teknologi E-Bangking dikalangan Smart Customer, http://repository.akprind.ac.id/sites/file s/conference paper/2008/nasir_2127.pdf
diakses pada tanggal 5 Februari 2015 Jakarta : Suraman.
Sulisrudatin,  N.  (2018).  ANALISA  KASUS
CYBERCRIME BIDANG PERBANKAN  BERUPA  MODUS PENCURIAN DATA KARTU KREDIT. Universitas jurnal Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta.
Sutianto, F.D. (2015). Cyber Crime Perbankan Makin  Lihai,  Kerugian  Capai  Rp  33 Miliar. www.detikinet.com
Widodo.  (2009)  Sistem  Pemidanaan  Dalam Cyber  Crime  Alternatif  Ancaman Pidana  kerja  sosial  dan  Pidana Pengawasan  Bagi  Pelak  Cybercrime.
Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
Yulia, R.   (2010), Viktimologi   Perlindungan Hukum      Terhadap      Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu.
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Ratulangi, C. H. (2021). Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Kegiatan Perbankan. Lex Privatum , 9 (5).
Anin,  M.  (2020).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Nasabah  Bank  Korban Cyber  Crime  Dalam  Internet  Banking Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) , 1 (2), 102-113.