## Jurnal Legal Reasoning

## INTERPRETASI ASAS REBUS SIC STANTIBUS DALAM KONTRAK PERDATA INTERNASIONAL
(Interpretation Of Rebus Sic Stantibus Principle In International Private Contract)
Anggita Mutiara Paramita
PT Kredit Utama Fintech Indonesia Springhill Office Tower Unit 8D dan 8H, Jalan Benyamin Suaeb Blok D7, Pademangan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410
E-mail: anggitamparamita@gmail.com

## Abstrak
Interpretasi asas rebus sic stantibus pada kontrak perdata  internasional merupakan judul  dari  penelitian  ini.  Adanya  perbedaaan  penerapan  dalam  kontrak  perdata internasional yang ada maka dirumuskan dua masalah yakni bagaimanakah hakikat makna  asas  rebus  sic  stantibus  dan  bagaimana  penerapan  asas rebus  sic  stantibus pada  kontrak  perdata  internasional.  Metodologi  penelitian  menggunakan  jenis penelitian  hukum  normative.  Ditemukan  kesimpulan  bahwa penerapan  asas rebus sic stantibus dari praktiknya menggunakan dasar hukum dari Konvensi Wina 1969, Hukum  Perdata  yurisdiksi/wilayah  tempat  diselesaikannya  kasus  tersebut,  serta berdasarkan perjanjian itu sendiri. Dari penelitian yang dilakukan mengenai makna asas rebus sic stantibus di negara lain bahwa masih kurangnya pemahaman secara tegas  mengenai  arti rebus  sic  stantibus sehingga  di  dalam  hukum  nasional  atau hukum  perdata  masing-masing  negara  tersebut  tidak  ada  pengaturan  spesifik mengenai fundamental  change  of  circumstances ,  maka  sebaiknya  dilakukan penambahan  definisi  pada  hukum  perdata  masing-masing  negara  sehingga  ada kepastian  hukum  ketika  ada  kasus  yang  terjadi  mengenai  berakhirnya  perjanjian atau kontrak dengan dasar rebus sic stantibus .
Kata Kunci: rebus sic stantibus , Interpretasi, Kontrak Perdata Internasional.

## Abstract
The interpretation of the rebus sic stantibus principle in international civil contracts is  the  title  of  this  research.  There  are  differences  in  the  application  of  existing international  civil  contracts,  thus  two  problems  are  formulated,  namely  what  is  the essence  of rebus  sic  stantibus principle  and  how  is  the  application  of  the  rebus  sic stantibus  principle  to  international  civil  contracts.  The  research  methodology  uses normative legal research. It was concluded that the implementation of the rebus sic stantibus  principle  in  practice  used  the  legal  basis  of  the  1969  Vienna  Convention, the Civil Law of the jurisdiction/region where the case was settled, and based on the agreement itself. From research conducted on the meaning of the rebus sic stantibus principle  in  other  countries,  there  is  still  a  lack  of  clear  understanding  of  the meaning of rebus sic stantibus so that in the national law or civil law of each country

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
there is no specific regulation regarding the fundamental change of circumstances, it is  best  to  add  further  definitions  to  the  civil  law of  each  country  in  order  to  create legal  certainty,  when  a  case  occurs  regarding  the  termination  of  an  agreement  or contract on the basis of rebus sic stantibus .
Keywords: rebus sic stantibus, Interpretation, and International Civil Contracts.

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang dan Permasalahan
Setelah  berdirinya  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  pada  tahun  1945,  telah banyak perjanjian antar negara baik  bilateral maupun multilateral yang dibuat, dan dengan adanya hal tersebut United Nations (Perserikatan Bangsa-Bangsa) membuat pedoman  untuk  menjadi  dasar  pembuatan  perjanjian  yang  pada  saat  ini  masih berlaku  dan  dipergunakan  yakni Vienna  Convention  on  the  Law  of  Treaties  1969 (Konvensi  Wina  mengenai  Hukum  Perjanjian  1969)  dibuat  di  Wina  pada  23  Mei 1969  dan  mulai  berlaku  sejak  27  Januari  1980,  yang  mana  telah  ditandatangani oleh 45  negara  dan  diratifikasi  oleh 114 negara  termasuk  Indonesia  yang menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 1
Dewasa ini, penggunaan perjanjian internasional semakin meningkat karena semakin  mudahnya  akses  komunikasi  dan  perdagangan  ekonomi  yang  semakin mendorong adanya globalisasi. Adanya kerjasama-kerjasama yang dilakukan akan dibutuhkan  suatu  batasan  atau  payung  hukum  bagi  para  pihak  yang  mengadakan kerjasama  dengan  membuat  suatu  perjanjian.  Perjanjian  harus  bersifat  futuristik, dapat  mengantisipasi  jikalau  terdapat  perselisihan,  kejadian  yang  diduga  ataupun tak terduga oleh para pihak dan substansi perjanjian lainnya. 2
Penggunaan  perjanjian  internasional  tidak  serta-merta  melupakan general principles  of  law (asas  hukum  umum)  yang  terkandung  di  Konvensi  Wina  1969 maupun  di  Konvensi  Wina  mengenai  Hukum  Perjanjian  antara  Negara  dengan
1 Boer  Mauna, Hukum  Internasional:  Pengertian,  Peranan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika  Global Edisi ke-2, (Bandung:Alumni,2004), hlm. 20.
2 Ibid.

## Jurnal Legal Reasoning
Organisasi  Internasional  atau  Antar  Organisasi  Internasional  Lain  tahun  1986. 3 Terdapat asas pacta sunt servanda yang berdampingan dengan iktikad baik ( good faith ) di dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 walaupun asas tersebut terkandung secara  tersirat 4 namun  sering  digunakan  sebagai  dasar  hukum  dalam  pembuatan perjanjian  internasional  dan  terdapat  asas  hukum  mengenai  perubahan  keadaan yang  mendasar  yang  telah  terjadi  pada  waktu  perjanjian  dibuat  dan  yang  tidak diduga oleh para pihak atau biasa disebut rebus sic stantibus ( fundamental change of  circumstances )  yang  tercantum  di  Pasal  62  ayat  1 Vienna  Convention  on  the Law  of  Treaties  1969 yang  mana  memiliki  pengecualian  pada  huruf  (a)  dan  (b) dari pasal tersebut. 5
Adanya asas rebus sic stantibus ini tentu banyak dijadikan alasan bagi salah satu  pihak  dalam  perjanjian  untuk  mengakhiri  atau  menarik  diri  dari  perjanjian, yang  pada  penelitian  ini  Penulis  akan  membahas  mengenai  interpretasi  asas tersebut  dikaitkan  dengan  beberapa  kasus  perjanjian  internasional  berupa perjanjian-perjanjian  bilateral  yang  mengakhiri  atau  menarik  diri  dari  perjanjian yang  tidak  melanggar  Pasal  62  ayat  2 Vienna  Convention  on  the  Law  of Treaties  1969 6 yakni  mengenai  syarat  untuk  mengakhiri  atau  menarik  diri  dari perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain. 7
Dengan  adanya  beberapa  contoh  mengenai  asas  tersebut  dalam  kontrak perdata  internasional  yang  dilakukan  (atau  menyangkut  kepentingan)  antara  dua
3 Harry  Purwanto,  “Keberadaan  Asas  Rebus  Sic  Stantibus  dalam  Perjanjian Internasional  Opinio Juris”, (Vol. 13, Mei-Agustus 2013): hlm. 51.
4 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Perjanjian Internasional , (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 82. 5 Yang isi Pasalnya adalah:
Article 62: 1. A fundamental change of circumstances which has occured with regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty, and which was not forseen by the parties, may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from treaty unless:
(a) the  existence  of  those  circumstances  constituted  an  essential  basis  of  the  consent  of  the parties to be bound by the treaty; and
(b) the  effect  of  the  change  is  radically  to  transform  the  extent  of  obligationsnstill  to  be permored under the treaty.
6 Article  62:  2.  A  fundamental  change  of  circumstances  may  not  be  invoked  as  a  ground  for terminating or withdrawing from a treaty:
(a) if the treaty establishes a boundary; or
(b) if  the  fundamental  change  is  the  result  of  a  breach  by  the  party  invoking  it  either  of  an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty.
7 Ibid.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
negara  yang  sudah  diajukan  ke  pengadilan  internasional  maupun  diselesaikan dengan menggunakan jasa arbitrase internasional karena berbagai macam alasan, 8 tentunya menarik untuk mengetahui bagaimana penerapan asas rebus sic stantibus dengan  melihat  interpretasi-interpretasi  dari  berbagai  macam  negara  mengenai asas rebus  sic  stantibus yang  penggunaannya  semakin  meningkat  oleh  berbagai pihak dalam mengakhiri perjanjian internasional  yang dibuat. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:
1) bagaimanakah  penerapan  asas rebus  sic  stantibus pada  kontrak  perdata internasional?;
2) bagaimana hakikat makna asas rebus sic stantibus ?

## 2. Maksud dan Tujuan
Penelitian ini ditulis guna mengetahui makna asas rebus sic stantibus dalam kalangan masyarakat internasional modern pada saat mengadakan  kontrak perdata internasional yang biasanya dilakukan antara dua negara dan biasanya menyangkut kepentingan  ekonomi  negara  masing-masing,  namun  terdapat  penerapan  yang berbeda-beda  di  dalam  berbagai  hukum  nasional  negara.  Atas  hal  tersebut,  maka akan ditelaah terlebih dahulu penerapan asas rebus sic stantibus yang berakar dari Pasal  62  Konvensi  Wina  tentang  Hukum  Perjanjian  tahun  1969  yang  kemudian melihat makna pada hukum nasional negara lain.

## B. METODOLOGI PENELITIAN

## 1. Jenis Penelitian
Menurut Soerjono Soekanto, dalam metodologi penelitian hukum terdapat dua jenis  penelitian  hukum  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan  penelitian  hukum sosiologis atau empiris. 9 Berdasarkan penggolongan jenis penelitian hukum tersebut, penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian  hukum  normatif  karena  objek  yang
8 Giacomo Marchisio, Rebus Sic Stantibus: A Comparative Analysis for International Arbitration , Social Science Research Network (www.papers.ssrn.com/sol3/papers- .cfm?abstract_id=210364 1), Italy, 11 July 2012), diakses pada 30 September 2015.
9 Bambang  Sunggono,  2013, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Cet.  14,  Jakarta:  Rajawali  Pers,  hlm. 41.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
dikaji  adalah  hukum  dalam  konsep  normatif.  Pendekatan  penelitian  yang dipergunakan  adalah  normatif.  Pilihan  pendekatan  ini  ditempuh  karena  yang  akan dikaji  selain  peraturan  perundang-undangan  juga  kasus  internasional  yang  mengacu pada perjanjian internasional. 10

## 2. Bahan Penelitian
Bahan penelitian atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, serta menelaah data  yang berupa data sekunder  dan  bahan-bahan  yang  bersifat  dokumenter  yang  diperoleh  dengan  studi pustaka dalam literatur-literatur, buku, peraturan perundang- undangan, skripsi, tesis, disertasi,  jurnal,  makalah, serta sumber-sumber  valid  lainnya  yang dapat membantu penelitian  ini.  Data  penelitian  kepustakaan  tersebut  dapat  digolongkan  menjadi  3 (tiga) macam, yaitu sebagai berikut: 11

## 1) Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  yang  penulis  maksudkan  adalah  bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan dimana bahan tersebut ada dengan  melalui  mekanisme-mekanisme  hukum  dan  bahan  hukum  tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat  sepanjang tidak ditentukan lain. Bahan hukum primer tersebut antara lain sebagai berikut: 12
a. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969;
b. Cooperation  Agreement  between  the  European  Economic  Community  and the Socialist Federal Republic of Yugoslavia 1980; dan
c. Treaty on Development Cooperation between the Netherlands and Suriname 1975.

## 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan-bahan  hukum  yang  menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang dipakai, seperti bahan bacaan yang ditulis para  ahli,  jurnal  ilmiah,  hasil-hasil  penelitian  beberapa  Akademisi  baik  dari dalam  maupun  luar  negeri,  dan  lain-lainnya.  Bahan  hukum  sekunder  yang
10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, Penelitian Hukum Normatif , Cet. 14, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12.
11 Ibid ., hlm. 13.
12 Ibid.

## Jurnal Legal Reasoning
dipergunakan dalam penulisan ini antara lain: 13
a. Sumaryo  Suryokusumo,  2008, Hukum  Perjanjian  Internasional , Tatanusa, Ciputat;
b. Mochtar  Kusumaatmadja,  2003, Pengantar  Hukum  Internasional , Alumni, Bandung; dan
c. Direktorat  Jenderal  Hukum  dan  Perjanjian  Internasional  Kementerian Luar  Negeri,  Jurnal  Hukum  dan  Perjanjian  Opinio  Juris,  Volume  13, Mei-Agustus 2013.

## 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan-bahan  yang  memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap bahan  hukum  primer  dan  sekunder  dengan  memberikan  pemahaman  dan pengertian  atas  bahan  hukum  lainnya,  seperti  kamus  hukum,  baik  berbahasa Indonesia maupun asing, majalah dan lain-lain. 14
a. Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa,  2012, Kamus  Besar  Bahasa Indonesia , Cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka.
b. Hendry  Cambell,  1990, Black  Law  Dictionary ,  St.  Paul  Minn:  West Publishing Co.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus
Pada  umumnya  perjanjian  bilateral  yang  ditunda  dengan  alasan rebus  sic stantibus adalah  perjanjian  bilateral  yang  mengatur  kerjasama  perekonomian. Walaupun  terdapat  pilihan  penyelesaian  sengketa  dengan  cara  damai,  tidak memakan  biaya  yang  banyak,  beberapa  kasus  penundaan  pelaksanaan  perjanjian bilateral  sering  diajukan  ke  Mahkamah  Internasional  dengan  menggunakan  dasar rebus sic stantibus namun pada dasarnya selalu ditolak atau tidak diterima. 15
Pada Fisheries  Jurisdiction  Case (Inggris  –  Islandia)  tahun  1973,  Islandia menggunakan  alasan  perubahan  keadaan  mendasar  yang  kemudian  Mahkamah
13 Ibid.
14 Ibid . 15 Oliver  Dörr,  Kristen  Schmalenbach,  2012, Vienna  Convention  on  the  Law  of  the  Treaties:  A Commentary, Springer:German, hlm. 1101.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
Internasional  dengan  melihat  pada  Pasal  62  Konvensi  Wina  1969,  menemukan bahwa  perubahan  yang  terjadi  tidak  dianggap  vital  sehingga  meskipun  hukum internasional  mengakui  perubahan  keadaan  yang  mendasar  namun  dalam pengabulan  permintaan  pengakhiran  perjanjian  dengan  menggunakan rebus  sic stantibus kepada  Mahkamah  Internasional  sangat  jarang  terjadi  karena  harus memenuhi  dua  unsur  yakni  perubahan  tersebut  haruslah  vital 16 dan  tidak  terduga ( unforseenable )  seperti  pada  kasus  antara  BG  Group  (Inggris)  melawan  Republik Argentina  yang  mana  Argentina  menggunakan rebus  sic  stantibus dalam pembelaannya  di  dalam  pengadilan  arbitrase  atas  lonjakan  inflasi  negaranya sehingga tidak mampu membayar kewajibannya ke BG Group. 17
Pada kasus lain yang penggunaan rebus sic stantibus sebagai dasar penundaan pelaksanaan  perjanjian  ditolak  sepenuhnya  yaitu  pada  kasus Gabčíkovo  – Nagymaros  (Hungaria – Slovakia) yang pada intinya Hungaria mengklaim adanya pelanggaran  atas  perjanjian  yang  dibuat  dengan  Slovakia  mengenai  pembuatan bendungan  air  (dam).  Selain  itu,  pada  tingkat  arbitrasi terdapat LAFICO (Libyan Arab Foreign Invesment Company) v. The Republic of Burundi. 18
Ketatnya  pemenuhan  unsur-unsur rebus  sic  stantibus ini  berkaitan  dengan besarnya  kesempatan  negara  yang  mengadakan  perjanjian  untuk  menunda perjanjian  bilateral  yang  dilakukannya  dengan  mudah.  Banyak  pengusulan pengakhiran  perjanjian  dengan  menggunaan  asas rebus  sic  stantibus yang  ditolak terdapat  tujuan  lain  yakni  agar  penghormatan  atas  perjanjian  internasional  yang dibuat tetap ada dan tidak dengan mudah dapat ditunda atau diakhiri oleh salah satu pihak dengan sewenang-wenang. 13
Atas  penjelasan  bahwa  sulit  dikabulkannya  dasar  penundaan  perjanjian dengan  menggunakan rebus  sic  stantibus di  atas,  akan  dijabarkan  3  (tiga)  contoh penerapan  prinsip rebus  sic  stantibus yang  ditolak  atau  diterima  oleh  Mahkamah Internasional  atau  pengadilan  lainnya  pada  perjanjian-perjanjian  bilateral  yang
16 Luis Padilla Nervo, Fisheries Jurisdiction Cases (Germany v. Iceland) , Thomas Jefferson School of Law, hlm. 2-3 <http://www.tjsl.edu/slomansonb/FishJurCases.pdf> diakses pada 4 November 2015.
17 Jonathan  Lim,  2014,  Kluwer  Arbitration  Blog  <http://kluwerarbitrationblog.com/2014/02/04/  bg- group-v-argentina-would-icsid-arbitration-have-been-different/> diakses pada 4 November 2015.
18 I  Wayan  Parthiana,  2005, Hukum  Perjanjian  Internasional  Bagian  2 ,  Bandung,  Mandar  Maju. hlm. 468.

## Jurnal Legal Reasoning
Penulis temukan, yaitu:
1. Racke Case (Yugoslavia – European Community) (1998)
Racke  Gmbh  &  Co sebuah perusahaan minuman anggur berlokasi  di  Jerman yang  mengadakan  perjanjian  kerjasama  dengan  Yugoslavia  (sebelumnya merupakan  negara  Serbia)  berdasarkan Cooperation  Agreement  between  the European  Economic Community and  the  Socialist Federal  Republic of  Yugoslavia ( ‘Cooperation  Agreement’ )  pada  2  April  1980  di Belgrade .  Terdapat  perubahan pada  pasal  22  perjanjian  bahwa  terdapat  pengaturan  perdagangan  baru  yakni mengenai  kewajiban  pajak  import  anggur  segar  dengan  pembayaran  per  kuota 545.000 hectolitres. Namun,  jika  pihak  lain  ingin  membatalkan  perjanjian  dengan memberitahukan  ke  pihak  lainnya,  perjanjian  akan  berakhir  enam  bulan  setelah pemberitahuan. 19
Kemudian,  ada  Putusan  91/586/ECSC  yang  dibuat European  Economic Community (EEC)  pada  11  November  1991  yang  menunda  pelaksanaan Cooperation  Agreement atas  perang  yang  terjadi  di  Yugoslavia  dengan  dasar resolusi  Dewan  Keamanan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  nomor  713  (1991),  yang mengatakan  bahwa  situasi  yang  terjadi  di  Yugoslavia  merupakan  ancaman  atas perdamaian  dan  keamanan  internasional. 20 Maka,  terjadi  perubahan  radikal  atas hubungan  perdagangan  dan  ekonomi  secara  luas  antara  Yugoslavia  dan  EEC. Terdapat  banding  yang  diajukan  oleh  EEC  didalam  kerangka European  Political Cooperation pada  6  Oktober  1991.  Namun  atas  deklarasi  yang  dilakukan  pada  6 Oktober  1991  tersebut  para  negara  anggota  EEC  meminta  pengakhiran  perjanjian yang dilakukan secara tertutup. 21
Antara 6 November 1990 dan 27 April 1992, Racke mengimpor anggur  dari daerah perkebunan anggur di Kosovo yang mana sudah membayar pajak di Jerman atas  gudang  pribadi  yang  dimilikinya.  Pada  7  Mei  1992,  Racke  mengumumkan pernyataan  untuk  pengiriman  anggur  berdasarkan  hitungan  tarif  pajak  di  dalam Cooperation  Agreement yang  dibuat  pada  tahun  1980. 22 Pada  27  Mei  1992,
19 Case C-162/96, Judgement .
20 Ibid.
21 Ibid . 22 Ibid .

## Jurnal Legal Reasoning
Haupzollamt  Mainz (Kantor  pajak  Jerman)  meminta  pembedaan  atas  tarif  pajak negara  ketiga  karena  anggurnya  telah  diimpor  dari  Serbia  yang  dahulu  merupakan negara  dari  Yugoslavia.  Atas  hal  tersebut  Racke  membawa  hal  ini  ke  pengadilan keuangan ( Finance Court ), yang mana menyetujui dalam penghormatan atas impor anggur  sebelum  15  November  1991,  tapi  mengeluarkan  permintaan  tersebut  dari pengadilan  karena  kurangnya  bukti  sebagai  sisa  atas  dasar  pembatalan  peraturan yang dibuat oleh Cooperation Agreement yang dibenarkan oleh perubahan keadaan mendasar, yakni perang di Yugoslavia. 23
Berdasarkan  pembatalan  tersebut,  harusnya Cooperation  Agreement batal pada 26 Mei 1992. Racke mengklaim bahwa peraturan tersebut tidak sah dan tidak berlaku  karena  EEC  telah  melanggar  hukum  kebiasaan  internasional. 24 Pengadilan ( Court  of  Justice  of  the  European  Communities )  memeriksa  keabsahan  dari peraturan  tersebut  dengan  tiga  tahap.  Pertama,  pengadilan  mengingat  putusan terdahulu  yang  mana  pasal  pada  perjanjian  yang  dibuat  oleh  EEC  dibuat  dengan negara  non-anggota  (Yugoslavia  bukan  negara  anggota  EEC)  menjelaskan  bahwa adanya  perundingan  atas  hak  individu  jika  pertimbangan  yang  diberikan  dengan tujuan  mengungkapkan  arti  dan  tujuan  serta  sifat  perjanjian  itu  sendiri,  terdapat pasal  yang  mengandung  kewajiban  secara  jelas  dan  tepat  bahwa  hal  itu  bukan merupakan subjek pada pelaksanaan atas adopsi dari pengukuran selanjutnya. 25 Atas Pasal  22  ayat  4  pada Cooperation  Agreement maka  memenuhi  kriteria  yang dimaksud.
Kedua, Pengadilan memeriksa apakah individu yang meminta pemenuhan hak atas  perjanjian  untuk  membuktikan  keabsahan  peraturan  EEC  serta  tidak konsistennya perjanjian dan tidak dibenarkan oleh hukum  kebiasaan internasional. Pengadilan  memeriksa  bahwa pacta  sunt  servanda merupakan  prinsip  setiap keteraturan  hukum.  Atas  pertimbangan  Pengadilan  pada  putusan  sebelumnya  di Poulsen and Diva  Navigation ,  Racke  tidak  dapat  menolak  hak  untuk  menuntut keabsahan  peraturan  dengan  meminta  kewajiban  yang  muncul  dari  aturan  hukum
23 Ibid.
24 Juliane  Kokott  and  Frank  Hoffmeister, A.  Racke  GmbH  &  Co.  v.  Hauptzollamt  Maiz.  Case  C- 162/96, American Journal  of International  Law  Vol. 93 ,  American Society  of  International Law: USA, hlm. 205. <www.jstor.org> diakses pada 3 Agustus 2015.
25 Ibid., hlm. 206.

## Jurnal Legal Reasoning
kebiasaan  internasional  yang  mendasari  penghapusan  dan  penundaan  hubungan perjanjian. 26
Ketiga, Pengadilan mempertimbangkan apakah peraturan bisa,  pada faktanya, dibenarkan oleh sebuah fundamental change of  circumstances (perubahan keadaan yang mendasar). Karena kerumitan pada rebus sic stantibus , Pengadilan membatasi atas judicial  review 27 untuk  apakah,  dengan  mengadopsi  peraturan  yang  ditunda, Council EEC  telah  membuat  “ manifest  of  errors  of  assessment ”  (membuktikan kesalahan  dalam  menilai)  mengenai  penggunaan rebus  sic  stantibus .  Dalam pandangan objektif dari perjanjian, “ to promote the development and diversification of  economic,  financial  and  trade  cooperation,” (untuk  meningkatkan perkembangan  dan  peragaman  kerjasama  ekonomi,  keuangan  dan  perdagangan) Pengadilan  menemukan  bahwa  pemeliharaan  perdamaian  di  Yugoslavia,  dan keberadaan  institusi  yang  mampu  untuk  memastikan  pelaksanaan  agar mempertimbangkan  kerjasama,  membentuk  sebuah  kondisi  penting  untuk menjalankan dan mengejar kerjasama tersebut. 28
Penilaian Council bahwa “ the pursuit of hostilities and their consequences on economic  and  trade  relations  constitute  a  radical  change ” 29 bukanlah  kesalahan secara  nyata.  Kondisi  dari  perubahan  radikal  tidak  membutuhkan  kesulitan  dalam pelaksanaan. 30 Pengadilan  juga  mengatakan  bahwa  prosedur  perlindungan  berada pada Pasal 65 Vienna Convention tidaklah mengambil bagian dari hukum kebiasaan dan tidak merugikan tindakan EEC. Pengadilan  berkesimpulan  bahwa pemeriksaan atas  pertanyaan-pertanyaan  yang  mengarah  mengenai  hukum  kebiasaan  tidak berpengaruh  atas  keabsahan  peraturan  yang  dibuat  oleh  EEC. 31 Walaupun  ini merupakan  pertama  kalinya  hukum  kebiasaan  disampingkan  daripada  peraturan EEC,  memang  tiap  negara  mengaplikasikan  hukum  kebiasaan  pada  hukum nasionalnya  masing-masing,  seperti  Belanda,  Spanyol,  Denmark,  Irlandia  dan
26 Op. Cit, lihat Case C-162/96, Judgement.
27 Hak  konstitusi  dari  dalam  sistem  pengadilan  dalam  negara-negara  yang  meninjau  dan membatalkan keputusan.
28 Op.cit., para. 55.
29 Arti:  “Adanya  peperangan  dan  konsekuensi  ekonomi  dan  hubungan  perdagangan  mereka membentuk sebuah perubahan radikal.”
30 Ibid ., para 56-57.
31 Ibid ., para. 58-59.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
Britania  Raya  bahwa  kebiasaan  internasional  biasa  dilakukan  atas  anggaran  dasar yang  dibuat  oleh  parlemen.  Sedang  Jerman,  Austria,  Italia, Perancis,  Yunani  dan Portugal  mengatakan  bahwa  hukum  kebiasaan  termasuk  dalam  hukum  nasional mereka. 32
2. Icori  Estero  S.p.A.  and  Kuwait  Foreign  Trading  Contracting  &  Investment Co. (1985)
Sebuah  mahkamah ad  hoc dibawah  UNCITRAL Rules mempertimbangkan sebuah  kontrak  yang  dibuat  oleh  sebuah  perusahaan  konstruksi  Italia  pada  tahun 1985  dengan  pemerintahan  Kuwait  untuk  pembangunan  kantor  perwakilan diplomatik Kuwait di Algeria, di dalam kontrak yang dibuat dalam hukum Algeria. Mata  uang  pembayaran  adalah  U.S.  Dollars.  Algeria  adalah  salah  satu  beberapa negara yang memiliki pasal yang mewajibkan di dalam kontrak agar menyesuaikan isinya  dengan  keadaan  yang  berubah  ( changed  circumstances ).  Dalam  proses arbitrase,  dua  arbitrator  menerima  penurunan  nilai  U.S.  Dollars  dengan penghormatan  atas  nilai  uang  Lira  Italia  mengenai  35%  perubahan  keadaan  yang terjadi, menyesuaikan dengan kompensasi kepada kontraktor saat pengeluaran besar yang dikeluarkan dengan menggunakan mata uang Lira Italia. 33 Sehingga perubahan nilai  mata  uang  pada  kasus  ini  diterima  oleh  mahkamah ad  hoc UNCITRAL  dan dapat dijadikan alasan dalam penggunaan rebus sic stantibus .
3. Netherlands – Suriname (1982)
Pada  bulan  Februari  1980  pemerintah  Suriname  telah  digulingkan  dalam perebutan  kekuasaan  yang  dilakukan  militer  ( coup  d’etat )  yang  dipimpin  oleh Colonel  Bouterse .  Belanda,  merespon  atas  pelanggaran  hak  asasi  manusia  di wilayah Suriname, yang kemudian mengumumkan penundaan perjanjian ( Treaty on Development Cooperation )  tahun  1975  antara  kedua negara,  yang mana tujuannya untuk  memberikan  bantuan  keuangan  dari  Belanda  kepada  Suriname.  Dalam melakukan  hal tersebut,  Belanda menghindari  prosedur  normal  yang disediakan  di
32 Luzius  Wildhaber  &  Stephan  Breitenmoser,  1988, The  Relationship  between  International Customary  Law  and  Municipal  Law  in  Western  European  States .  Lihat  juga  Juliene  Kokott , loc.cit , hlm. 207.
33 Frederick  R.  Fucci,  2006, Hardship  and  Changed  Circumstances  as  Grounds  for  Adjustment  or Non-Performance  of  Contracts:  Practical  Considerations  in  International  Infrastructure Investment and Finance , American Bar Association Spring Meeting, New York, hlm. 21.

## Jurnal Legal Reasoning
dalam  perjanjian  meminta  sebagai  pembenaran  prinsip rebus  sic stantibus ,  yang mana harus segera cepat dan pengaruhnya langsung. 34
Belanda  menggunakan  alasan  bahwa  penundaan  dilakukan  atas  dasar  hak asasi  manusia,  namun  hal  tersebut  tidak  termasuk  sebagai  dasar  pembatalan perjanjian  di  dalam  perjanjian  yang  dilakukan  antara  Belanda  dan  Suriname, sehingga  Belanda  hanya  menjadi  Pihak  Ketiga  yang  terkena Countermeasure (tindakan balasan atas perang yang terjadi). 35

## 2. Makna Rebus Sic Stantibus
Sudah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  pengadilan  dalam  menerima  alasan fundamental change of circumstances harus memenuhi beberapa persyaratan seperti yang  tertera  pada  Pasal  62  Konvensi  Wina  1969  tentang  Hukum  Perjanjian. Sehingga  dapat  dilihat  bahwa  makna  asas rebus  sic  stantibus pada  masing-masing kasus  memiliki  perbedaan  dalam  menetapkan  dan  menyelesaikan  kasus  yang  ada. Pada  kasus Racke ,  yang  pada  awalnya  dipertanyakan  apakah  penggunaan  asas tersebut  dapat  dikalahkan  oleh  hukum  kebiasaan  di  yurisdiksi  Komunitas  Eropa tersebut,  namun  pada  kenyataannya  penggunaan  asas rebus  sic  stantibus tetap mengacu pada Konvensi Wina 1969.
Pada  kasus Icori  Estero  S.p.A.  and  Kuwait  Foreign  Trading  Contracting  & Investment  Co. penyelesaian  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  jasa  arbitrase. Permohonan  dikabulkan  permintaan  atas  perubahan  isi  perjanjian  dengan  dasar rebus  sic  stantibus dan  para  arbitrator  mempertimbangkan  hal  tersebut  dengan hukum  Algeria,  karena  yurisdiksi  yang  digunakan  dalam  menyelesaikan  kasus  ini berada di Algeria, dan di dalam hukum perdata Algeria diperbolehkan penggunaan rebus  sic  stantibus terkait  perubahan  nilai  mata  uang  yang  signifikan.  Terakhir pada  kasus  Netherlands-Suriname  penggunaan rebus  sic  stantibus mengacu sepenuhnya  pada  isi  dari  perjanjian  yang  mereka  buat  sendiri.  Bahwa  perjanjian dapat dibatalkan jika terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tempat pelaksanaan perjanjian itu berlangsung.
Selain  penjelasan  makna  asas rebus  sic  stantibus pada  contoh  kasus  di  atas,
34 Elena  Katselli  Proukaki,  2010, Countermeasures,  the  Non-Injured  State  and  the  Idea  of International Community , Rouledge: New York, hlm. 134.
35 Ibid .

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
akan  lebih  memperluas  pandangan  kita  mengenai  asas  ini  jika  melihat  makna  asas rebus  sic  stantibus secara  teoritik  di  hukum  nasional  negara-negara  Eropa  dan Amerika serta Amerika Latin, yakni sebagai berikut:
1) Hukum Perancis
Penggunaan rebus  sic  stantibus pada  hukum  Perancis  disebut  sebagai théorie de  l’imprévision atau  biasa  dikenal imprévision saja,  dilihat  dari  doktrin  yang  ada bahwa pelaksanaan kontrak masih dapat dilakukan, namun dapat memberatkan bagi salah  satu  pihak  karena  kejadian  yang  berlangsung  tidak  diduga-duga  ( unforeseen event ). Imprévision dibedakan  juga  dengan force  majeure atau cas  fortuity karena pihak  yang  berhutang  dibebaskan  dari  kewajibannya  tanpa  adanya  tanggung  jawab selanjutnya  sedangkan imprévision dikenakan  kewajiban  untuk  renegosiasi  bahkan jika memungkinkan mencari solusinya. 36
Doktrin  tradisional  hukum  Perancis  ini  menyatakan  penggunaan imprévision sangat  ditentang  bahkan  Mahkamah  Agung  ( Cour  de  Cassation) Perancis  tidak pernah  memberhentikan  ataupun  mengubah  kontrak  manapun  dengan  alasan imprévision . Sebaliknya, dalam doktrin modern hukum Perancis, sebagaimana yang terdapat  pada Code  Civil mereka,  mendukung  penggunaan imprévision walaupun dalam  prakteknya  jarang  ditemukan  solusi  lain  dalam  penyelesaian  kasus  melalui pengadilan sehingga penggunaan doktrin tradisional lebih sering digunakan. 37
Walaupun  sudah  banyak  perkembangan  mengenai imprévision ,  Mahkamah Agung Perancis hanya menekankan agar hanya ada renegosiasi atas kerugian yang dialami  salah  satu  pihak.  Meskipun  ada  klausa  renegosiasi  di  dalam  kontrak, namun  hal  tersebut  tidak  serta  merta  membuat  pihak  lawan  dari  pihak  yang dirugikan  untuk  menerima  modifikasi  kontrak,  tetapi  hanya  dengan  maksud menjalankan  prinsip  iktikad  baik  dan  negosiasi  yang  jujur,  dan  mencari  jalan  agar para  pihak  dalam  dapat  beradaptasi  dengan  adanya  perubahan  keadaan  yang terjadi. 38
36 Rodrigo  Andrés  Momberg  Uribe ,  2011,  The  Effect  of  A  Change  of  Circumstances  on  The Binding Force of Contracts : Comparative Persepctives , Utrecht University, hlm. 43-44
37 Ibid. Atas pernyataan tersebut, dengan kata  lain  penggunaan imprévision dalam memberhentikan atau mengubah isi kontrak hampir tidak pernah dilakukan oleh Cour de Cassation Perancis.
38 Ibid., hlm. 57.

## Jurnal Legal Reasoning

## 2) Hukum Spanyol
Hukum  perdata  Spanyol,  atas  pentingnya  doktrin  asas pacta  sunt  servanda (terdapat di dalam Spanish Civil Code Pasal 1901), menolak pemenuhan pembebasan tanggung jawab dalam  melaksanakan  perjanjian dengan  alasan hardship ( change of circumstances ).  Mahkamah  Agung  Spanyol  ( Tribunal  Supremo )  namun  tetap mengenal  asas rebus  sic  stantibus yang  mana  membolehkan  pihak  yang  sangat dibebankan atas perubahan fundamental  yang ada agar dibebaskan  dari  konrak atau disarankan  untuk  meminta  adaptasi  kontrak  atas  perubahan  fundamental  tersebut  di pengadilan.  Walaupun  begitu,  literatur  Spanyol  tidak  banyak  yang  membahas mengenai asas ini. 39
Terdapat  beberapa  pendapat  pakar  dalam  pandangan  subjektif  maupun objektif  mengenai  klausula rebus  sic  stantibus .  Dalam  pandangan  subjektif, beberapa penulis berpendapat bahwa klausula tersebut ada di setiap kontrak karena keinginan  para  pihak,  dan  dalam  pandangan  objektif,  Professor  Lasarte, 40 mengaitkan dengan Spanish Civil Code Pasal 1258 bahwa pembenaran penggunaan klausula  ini  bukan  berdasarkan  keinginan  para  pihak,  namun,  atas  dasar  prinsip iktikad  baik.  Menurut  Lasarte,  karena  perihal  ini  banyak  yang  pelajar  di  Spanyol salah mengartikan bahwa dalam setiap kontrak harus ada klausula tersebut. 41
Mahkamah  Agung  memberikan  beberapa  pembatasan  penggunaan  klausula ini dalam 5 (lima) poin, yakni: 42
1. Kontrak  yang  ada  harus  merupakan  kontrak  jangka  panjang  atau kontrak  yang  dibuat  belum  ada  kewajiban  yang  dilaksanakan  sama sekali atau satu pihak sudah melaksanakan kewajibannya sedangkan pihak yang satu lagi belum melaksanakan kewajibannya;
2. Harus ada perubahan dasar kontrak. Hal yang memungkinkan ketika kontrak menjadi luar biasa membebankan salah satu pihak atau tujuan awal dari kontrak menjadi sangat terhalangi;
3. Perubahan  keadaan  tersebut  harus  luar  biasa  dan  tidak  diduga sebelumnya.  Tidak  dari  salah  satu  pihak  dapat  secara  nyata menghilangkan halangan yang tersebut pada saat pembuatan kontrak;
4. Tidak  dari  salah  satu  pihak  pun  harus  mengambil  risiko  perubahan
39 Odavia  Bueno  Diaz,  dkk.,  2004, The  Spanish  “Clausula  Rebus  Sic  Stantibus”, Spanish:  Trento Common Project-Unecpected ircumstances Group, hlm. 1-2.
40 Ibid . Lihat juga Lasarte , Curso de Derecho Civil Patrimonial , 1995, 6th Ed., Madrid, hlm. 354.
41 Ibid . hlm. 3.
42 Ibid., hlm.4,

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
keadaan  sebagai  kewajiban  kontraktual.  Doktrin rebus  sic  stantibus tidak dapat digunakan dalam kontrak aleatory atau kontrak asuransi; 5. Orang  yang  memohon  perubahan  keadaan  tidak  dapat  diberikan tamggung jawab berdasarkan kontrak atau opini umum.
Atas  persyaratan  di  atas  Mahkamah  Agung  Spanyol  sudah  banyak menyelesaikan  kasus  dengan  alasan  klausula  tersebut  dengan  menolak,  menerima adaptasi  isi  kontrak  bahkan  menghentikan  kontrak  yang  ada.  Tetapi,  Mahkamah Agung  Spanyol  lebih  banyak  menggunakan  adaptasi  isi  kontrak  daripada  harus menghentikan kontrak yang sudah ada. 43

## 3) Hukum Italia
Di  dalam  hukum  perdata  Italia,  pembahasan  atas  gangguan  keseimbangan kontrak  yang  disebabkan  oleh  keadaan  yang  tidak  terduga  berada  dibawah  dua konsep  hukum  yang  berbeda  yakni eccessiva  onerositá (berada  di  dalam Codice Civile atau  Hukum  Perdata  Italia  Pasal  1467  hingga  1469)  tahun  1947  dan  teori presupposizione ,  yang  keduanya  berkembang  karena  berbagai  kasus  hukum  yang ada. Walaupun konsepnya berhubungan namun dari fondasi, kondisi penggunaan dan hasilnya  adalah  berbeda.  Atas  hal  tersebut,  istilah  yang  sering  digunakan  adalah eccessiva onerositá. 44
Codice  Civile yang  secara  historis  berasal  dari Code  Civil milik  Perancis, menyebabkan  hukum  Italia  tidak  mencantumkan  pasal  yang  mengandung perubahan keadaan untuk mengakhiri atau mengadaptasi isi kontrak  ketika debitur dirugikan  oleh  adanya  perubahan  keadaan  tersebut,  namun  ketika  terjadi  force majeure debitur dapat meminta penggantian rugi. Sedangkan jika debitur dirugikan karena adanya kenaikan harga material atau buruh tidak akan diberikan ganti rugi. 45
Penggunaan  klausa equity lebih  diterima  dibanding causa 46 pada  doktrin hukum  menjadi  dasar  penggunaan eccessiva  onerositá yang  tepat,  karena
43 Ibid. 44 Op.Cit., hlm. 69. 45 Ibid.
46 Rodrigo  Andrés  Momberg  Uribe  menyatakan  bahwa causa dalam  doktrin  hukum  menjadi fondasi  klasik  dalam  aturan eccessiva  onerositá ,  karena  fungsi  ekonomis  yang  ada  di  dalam kontrak  akan  tetap  sama  walaupun  ada  variasi  dalam  nilai  kewajiban,  atas  kekurangan  tersebut maka banyak yang menentang dotkrin causa ini.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
menunjukkan  adanya  kerjasama  timbal  balik  antara  para  pihak  dalam  membagi risiko  ketika  ada  kerugian  yang  terjadi.  Hal  ini  tertera  pada  Pasal  1467 Codice Civile yang mana berbunyi:
“ In  contracts  for  continuous  or  periodic  performance  or  for  deferred performance,  if  extraordinary  and  unforeseeable  events  make  the performance  of  one of  the  parties  excessively  onerous,  the  party  who owes such performance can demand the dissolution of the contract, with the  effects  set  forth  in  article  1458.  Dissolution  cannot  be  demanded  if the supervening onerousness is part of the normal risk of the contract. A Party against whom the dissolution is demanded can avoid it by offering to modify equitably the conditions of the contract .” 47
Yang dimaksudkan di dalam pasal tersebut adalah bahwa ketika  kontrak yang secara  periodik  dilakukan  terjadi  keadaan  yang  tak  terduga,  maka  pihak  yang dirugikan  dapat  meminta  pengakhiran,  yang  mana  tidak  termasuk  jika  kejadian tersebut  salah  satu  bagian  dari  risiko  yang  biasanya  ada,  dan  pihak  yang dimintakan  pengakhiran  bisa  mencegahnya  dengan  menawarkan  persyaratan  di dalam kontrak, yang ditekankan, secara seimbang ( equitably ).
Berdasarkan  Pasal  1467 Codice  Civil tersebut  maka  pihak  yang  terkena dampak  atas  kejadian  yang  tak  terduga  tersebut  berhak  ( entitled )  untuk  meminta pengakhiran kontrak agar tidak dilanjutkan. Ditegaskan juga di dalam doktrin hukum Italia  bahwa  pengakhiran  perjanjian  tersebut  tidak  akan  terjadi  secara  otomatis, namun  harus  meminta  pengakhiran  tersebut  ke  pengadilan,  sehingga  walaupun terdapat eccessiva onerositá di dalam kontrak, tidak serta merta pihak yang dirugikan akan  mendapatkan  kebebasan  atas  kewajibannya,  atau  disebut dichiarazione hiudiziale yang  artinya  adalah  bahwa  berhentinya  kontrak  harus  dimintakan persetujuannya  dengan  putusan  pengadilan  meskipun  pada  prakteknya  beberapa putusan pengadilan memberikan perintah pembebasan atas kewajiban kontrak secara otomatis. 48

## 4) Hukum Afrika Selatan
Penggunaan rebus sic stantibus pada Afrika Selatan masih  mendapat pengaruh
47 Ibid., hlm.  72.  Lihat  juga,  Macario, Change  of  Circumstances ,  2005,  hlm.  311-312.  Lihat  juga, Antoniolli,  L.,  Veneziano,  A., Principles  of  European  Contract  Law  and  Italian  Law International : The Hague.
48 Ibid., hlm. 80.

## Jurnal Legal Reasoning
dari  hukum  Inggris.  Afrika  Selatan  menggunakan  istilah  “ Frustation ”. Berdasarkan beberapa kasus perdata yang diadili oleh pengadilan, banyak yang menyalahgunakan frustration ini  dengan  meminta  kompensasi  ( restitutio ). 49 Meskipun  begitu  semua kasus  yang  ada  memiliki  satu  tujuan  yang  sama  yakni  menjamin  adanya  keadilan kontraktual. 50
Hukum  Afrika  Selatan  tidak  mengakomodasi  adanya  doktrin  spesifik mengenai change  of  circumstances atau frustration  of  purpose .  Beberapa  kasus yang  ada  diberikan  solusi  yang  berbeda-beda.  Di  dalam  hukum  Afrika  Selatan masih  terdapat  ambiguitas  dengan  hukum  Inggris  mengenai  perbedaan  atau persamaan  dalam  membahas  hal  ini.  Masih  banyak  penulis  yang  mengatakan  agar change  of  circumstances ini  didampingi  dengan  asas  iktikad  baik. South  African Commission pun memintakan integrasi Pasal 2.117 di dalam Principles of European Contract Law agar adanya kodifikasi hukum mengenai change of circumstances . 51
Dari  yang  disimpulkan  oleh  Phillip  Carl  bahwa  masih  banyak  ketidakjelasan atas makna causa finalis ( contractual purpose ) secara khusus serta tidak  ada makna kontrak  pada  umumnya  secara  jelas  di  dalam  Hukum  Afrika  Selatan,  putusan pengadilan  yang  ada  hanya  menekankan  apa  yang  bukan  merupakan causa  finalis tetapi tidak ada definisi secara ekspilisit mengenai hal tersebut. 52

## 5) Hukum di Amerika Latin (Chili dan Argentina)
Walaupun  letak  Amerika  Latin  berjauhan  dengan  Eropa,  namun  konektivitas dalam  masalah  hukum  perdata  masih  dapat  dilihat  hingga  sekarang.  Karena masa  kolonialisasi  pada  abad  ke-19,  pengaruh  hukum  perdata  baik  dari Perancis,  Spanyol,  Portugis,  Italia  ataupun  Jerman  diambil  semua  esensi terbaiknya  dan  dijadikan  pedoman  hukum  untuk  warga  Amerika  Latin.  Chili sudah  memiliki Civil  Code sejak  tahun  1857  yang  mana  dianggap  sebagai negara  yang  cukup  baik  dalam  mengenbangkan  hukum  perdata  di  Amerika Latin. Penyebutan unexpected circumstances dalam hukum Chili dan Argentina hampir  sama  dengan  Perancis,  yakni teoría  de  la  imprévision atau  disebut imprévision saja. 53
Dengan  adanya imprévision tersebut,  iktikad  baik  di  dalam  Pasal  1546 Civil
49 Phillip  Carl  von  Alvensleben,  2001, Fundamental  Change  of  ircumstances  and  the  Principle  of causa finalis , Stellenbosch University, hlm. 165-167. Lihat juga Claire Palley, Comparative Study of Mistake ,
50 Ibid., hlm. 197-198.
51 Ibid., Lando dan Baele, 1995, Principles of Eurpean Contract Law (lihat bagian II).
52 Ibid.
53 Rodrigo Andrés Momberg Uribe, Op.Cit ., hlm. 94-99.

## Jurnal Legal Reasoning
Code 54 menjadi pembatas bagi kreditur dan debitur ketika kontrak yang berjalan di antara mereka mengalami kejadian yang tidak baik dan tidak terduga waktu mereka membuat kontrak tersebut. 55
Terdapat  doktrin  hukum  Chili  mengenai  persyaratan imprévision ,  bahwa kejadian  yang  mengubah  isi  kontrak  tidak  terduga  pada  saat  penandatanganan kontrak, kejadian tersebut berpengaruh kepada pihak yang dirugikan dengan sangat berat, kejadian yang mengubah isi kontrak tersebut bebas dari keinginan dan diluar kontrol  para  pihak, 56 dan imprévision hanya  berlaku  untuk  kontrak  yang  jangka panjang atau berganti-ganti. 57
Di  dalam  hukum  Argentina, changed  circumstances telah  menjadi subjek penting bagi beberapa putusan pengadilan sehingga hukum kasus ( case  law )  memberikan  peranan  penting  bagi  perkembangan  hukum Argentina.  Pada  awalnya di  dalam Civil  Code Argentina  tidak  terdapat pasal umum mengenai imprévision , bahwa yang memperoleh kebebasan ketika  timbulnya  kerugian  kepada  debitur  hanya  karena force  majeure saja  hingga  akhirnya  terjadi  perubahan  (reform)  atas Civil  Code Argentina pada tahun 1968. 58
Pada  Pasal  1198 Civil  Code yang  diilhami  oleh  Pasal  1467 Codice  Civile bahwa  dalam  kontrak  yang  berganti-ganti  ( commutative )  dan  yang  mengganggu pelaksanaan  kontrak,  jika  kejadian  tersebut  tidak  terduga,  maka  pihak  yang dirugikan  dapat  meminta  pengakhiran  pelaksanaan  kontrak.  Berlaku  juga  bagi kontrak aleatory (asuransi).  Dalam  kontrak  yang  terus-menerus,  pengakhiran kontrak tidak memengaruhi pelaksanaan yang sudah terjadi. Di atas itu semua, yang menjadi aturan utama dalam penafsiran kontrak adalah penggunaan iktikad baik.
Keunikan  yang  dimiliki  oleh  Argentina  mengenai imprévision adalah
54 Ibid ., Article 1546: “ Contracts must be performed in good  faith and are consequently binding  not as to what is expressed therein, but also with regard to all consequences which are derived frome the nature of the obligation, or belong to it by statute or usage” ( Los contratos deben ajecutarse de Buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que  emanan  precisamente  de  la  naturaleza  de  la  obligación,  o  que  por  la  ley  o  la  costumbre pertenecen a ella ) diterjemahkan oleh Rodrigo Andrés Momberg Uribe. Lihat Juga Abeliuk, 2001, Las Obligaciones , Editorial Juridica de Chile: Santiago, hlm. 119.
55 Ibid., hlm 103
56 Bukan karena kelalaian atau kesalahan salah satu pihak yang melakukan perjanjian.
57 Ibid., hlm.  104-105,  Lihat juga  Peñailillo , 2000, La revision judicial  de obligaciones  y contratos en la reforma del Código Civil: la lesion y la imprevisión . Revista de derecho, hlm. 231
58 Ibid.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
inflasi  dikategorikan  sebelumnya  sebagai  kejadian  yang  luar  biasa  dan tidak  terduga.  Hal  ini  dikarenakan  Argentina  pernah  mengalami  krisis ekonomi  sebanyak  tiga  kali.  Atas  pertimbangan  doktrin  hukum  dan hukum  kasus,  bagi  Argentina  inflasi  bukanlah  kejadian  yang  tidak terduga  lagi  karena  sudah  terjadi  lebih  dari  sekali,  meskipun  begitu, inflasi tetap menjadi risiko yang besar di dalam kontrak sehingga pihak debitur  tidak  bisa  meminta  pengakhiran  kontrak  sesuai  dengan  Pasal 1198 Civil Code . 59
Pada  kesimpulannya  bahwa  hukum  Chili  dan  Argentina  walaupun  memiliki asal-usul  yang  sama  tetapi  dalam  hal  hukum,  penerapannya  berbeda.  Bahwa Argentina  sudah  memiliki  doktrin  yang  banyak  mengenai imprévision apalagi semenjak adanya kejadian inflasi pada tahun 1975 sehingga sudah  dianalisis secara teori  dan  praktik.  Sedangkan  Chili  belum  secara  eksplisit  menjelaskan  maupun mengatur  mengenai imprévision ,  namun  lebih  menegaskan  penggunaan  iktikad baik,  karena  kurangnya  pengembangan  teori imprévision dalam  doktrin-  doktrin hukum di Chili. 60

## 6) Hukum Amerika Serikat
Di  dalam  doktrin  hukum  Amerika, fundamental  change  of  circumstances dikenal  dengan impracticability atau impossibility  of  performance . 61 Ciri  khas  dari hukum Amerika adalah bahwa impracticability bukan hanya  dikembangkan dengan hukum  kasus  dan  doktrin  hukum,  namun  juga  diakui  secara  tegas  di  dalam  pasal- pasal Uniform  Commercial  Code (UCC)  ( Section 2-615). Impracticability di definisikan  sebagai  pembebasan  pelaksanaan  kewajiban  pihak  yang  mengalami kesulitan  yang  ekstrim,  tidak  wajar  dan  tidak  terduga  atas  kejadian  yang  tidak terduga tersebut. 62
Kondisi  utama  dalam  menentukan impracticability adalah  pelaksanaan kewajiban  tidak  mungkin  dapat  dilaksanakan  dan  disebabkan  oleh  kejadian  yang tak  terduga  bahwa  kejadian  tak  terduga  tersebut  tidak  ada  dugaan  ketika  kontrak dibuat.  Ditekankan  di  dalam  Section  2-615  bahwa  kejadian  tidak  terduga  tersebut secara  ‘ilmiah’  tidak  mungkin  dilakukan.  Kemudian  jika  tidak  ada  klausula impracticability di  dalam  kontrak  maka  secara  konseptual  sangat  sulit  untuk
59 Ibid., hlm.  104-105,  Lihat  juga  Peñailillo ,  2000,  La  revision  judicial  de  obligaciones  y  contratos en la reforma del Código Civil: la lesion y la imprevisión . Revista de derecho, hlm. 231
60 Ibid., hlm.136-137.
61 Ibid .,  hlm  160.  Lihat juga  Farnsworth,  1981, Relief  for Mutual  Mistake and  Impracticability :  The Journal of law and commerce I, hlm. 12
62 Ibid.

## Jurnal Legal Reasoning
Vol 4, No.2, Juni 2022. P-ISSN 2654-8747
pengadilan  dalam  membebaskan  ketika  ada  kejadian  yang  tidak  terduga  sehingga menyebabkan  sulit  dilaksanakannya  kontrak  tersebut.  Penggunaan  renegosiasi kontrak  dikenal  di  dalam  doktrin  hukum  Amerika  Serikat  namun  terkadang pengadilan tidak memberikan pilihan renegosiasi kontrak kepada para pihak. 63
Atas  penjelasan  berbagai  macam  hukum  nasional  di  sub  bab  sebelumnya, disimpulkan bahwa penggunaan rebus sic stantibus pada negara Perancis, Spanyol,
Italia,  Argentina  dan  Chili  (merupakan  jajahan  dari  negara  Perancis,  Spanyol, Portugis,  dll)  sebagai  penganut  hukum  Eropa  Kontinental,  kurang  menyukai penggunaan rebus  sic  stantibus sebagai  alasan  pengakhiran  perjanjian  namun masih  mengenal  dan  terdapat  banyak  literatur  mengenai rebus  sic  stantibus dan tidak menekankan adanya klausula fundamental change of circumstances di dalam kontrak  yang  dibuat,  sehingga  pengajuan  dengan  dasar rebus  sic  stantibus dapat dilakukan  tanpa  terikat  dengan  perjanjian.  Berbeda  dengan  hukum  pada  negara Amerika  Serikat  sebagai  penganut  hukum  Anglo-Saxon,  ditekankan  bahwa  harus terdapat klasula rebus sic stantibus di dalam kontrak yang dibuat sehingga rebus sic stantibus penggunaanya  sangat  sering  dan  banyak  pengadilan  yang  menerima alasan tesebut di dalam berbagai sengketa yang menyangkut Amerika Serikat.
Penggunaan rebus  sic stantibus masih minim dilakukan  di  Indonesia,  maka praktisi  di  Indonesia  dapat  menelaah  dan  mempelajari  penerapan  asas  tersebut sebagaimana  dibahas  di  dalam  hukum  nasional  negara  lain  pada  sub  bab sebelumnya.  Pada  negara  yang  menganut  hukum  Eropa  Kontinental,  penggunaan rebus  sic  stantibus tidak  terlalu  diterima,  namun  mereka  masih  mengakui keberadaan  asas  tersebut  dan  solusi  dari  yang  diberikan  oleh  hukum  nasional masing-masing  negara  lebih  condong  kepada  adaptasi  atas  perubahan  keadaan mendasar yang telah terjadi, sedangkan pada negara yang menganut hukum Anglo- Saxon, penggunaan asas tersebut diterima dan solusi dari hukum nasionalnya adalah dengan  membuat  renegosiasi  kontrak.  Tidak  disebutkan  di  dalam  literatur-literatur yang  membahas  mengenai rebus  sic  stantibus apakah  di  dalam  hukum  nasional harus  disebutkan  klausula  perubahan  keadaan  mendasar  secara  tertulis  di  dalam perjanjian  mengenai  perubahan  keadaan  mendasar.  Karena  unsur  dari rebus  sic
63 Ibid.

## Jurnal Legal Reasoning
stantibus salah  satunya  adalah  tidak  terduga  atau unforseenable ,  maka  pada  saat perjanjian  dibuat para pihak tidak mengetahui kejadian apa saja  yang akan terjadi, sehingga banyak kasus mengenai pengakhiran kontrak yang diajukan ke Mahkamah Internasional,  badan  arbitrase  atau  lembaga  penyelesaian  sengketa  internasional lainnya,  sehingga  tidak  diharuskan untuk memasukan klausula rebus sic  stantibus di dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat didapatkan dua kesimpulan, yakni:
1. Pada  wilayah  Eropa  pertimbangan rebus  sic  stantibus dengan  menggunakan hukum kebiasaan internasional, jika hukum kebiasaan  internasional dianggap tidak  mampu  mengakomodasi  solusi  sengketa  maka  tetap  menggunakan Konvensi  Wina  1969.  Penyelesaian  sengketa  dapat  melihat  hukum  perdata wilayah  dimana  sengketa  tersebut  diselesaikan.  Terakhir,  jika  tidak memungkinkan  untuk  dibawa  ke  pengadilan  atau  di  dalam  perjanjian  tidak memfasilitasi penyelesaian sengketa namun diterangkan mengenai pengakhiran pelaksanaan perjanjian, maka perjanjian dapat diberhentikan.
2. Mengenai makna asas rebus sic stantibus memiliki makna yang sama dengan sebutan fundamental  change  of  circumstances atau impracticability atau hardship ,  yakni  suatu  perubahan  keadaan  yang  mendasar.  Bahwa  yang berbeda  adalah  penerapan  dari  masing-masing  hukum  perdata  suatu  negara dan syarat yang harus dipenuhi paling penting yakni perubahan  tersebut vital dan tidak terduga ( unforeseen ).

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Arrasyid Chainur, 2004, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.
Bambang  Sunggono,  2013, Metodologi  Penelitian  Hukum ,  Cet.  14,  Jakarta:  Rajawali Pers.
Boer  Mauna,  2004, Hukum  Internasional:  Pengertian,  Peranan  Fungsi  dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2 , Alumni:Bandung.

## Jurnal Legal Reasoning
Boleslaw  Adam  Boczek,  2005, International  Law:  A  Dictionary ,  Scarecrow  Press,  Inc.: Maryland, USA.
Budiono  Kusumohamidjojo,  1986, Suatu  Studi  terhadap  Aspek  Operasional  Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjan Internasional , Bandung: Binacipta.
Christian  Tomuschat  and  Jean-Marc  Thouvenin  (Eds.),  2006, The  Fundamental  Rules of the International Legal Order: Jus Cogens and Obligations Erga  Omnes, Martinus Nijhoff Publishers: Netherlands.
Elena  Katselli  Proukaki,  2010, Countermeasures,  the  Non-Injured  State  and  the  Idea  of International Community , Rouledge: New York.
Frederick  R.  Fucci,  2006, Hardship  and  Changed  Circumstances  as  Grounds  for Adjustment  or  Non-Performance  of  Contracts:  Practical  Considerations  in International  Infrastructure  Investment  and  Finance ,  American  Bar  Association Spring Meeting, New York.
I  Wayan  Parthiana,  2005, Hukum  Perjanjian  Internasional  Bagian  2 ,  Bandung,  Mandar Maju.
J.  G.  Starke,  2010, Pengantar  Hukum  Internasional  (Edisi  Kesepuluh) ,  Sinar Grafika, Jakarta.
John  P. Bullingotn, 1927, International Treaties  and The Clause “Rebus  Sic Stantibus”.
University of Pennsylvania Law Review.
Luzius Wildhaber & Stephan Breitenmoser, 1988, The Relationship between International Customary Law and Municipal Law in Western European States .
Mochtar  Kusumaatmadja,  2003, Pengantar  Hukum  Internasional,  Alumni,
Bandung.
Odavia  Bueno  Diaz,  dkk.,  2004, The Spanish “Clausula Rebus Sic Stantibus”, Spanish: Trento Common Project-Unecpected ircumstances Group.

## Jurnal Legal Reasoning
Oliver Dörr, Kristen Schmalenbach, 2012, Vienna Convention on the Law of the Treaties: A Commentary , Springer:German.
Pascal Pichonnaz, 2011, From Clausula Rebus Sic Stantibus To Hardship: Aspects of thr Evolution of The Judge’s Role , University of South Africa Press.
Phillip  Carl  von  Alvensleben,  2001, Fundamental  Change  of  Circumstances  and  the Principle of causa finalis , Stellenbosch University.
Rodrigo Andrés Momberg Uribe , 2011, The Effect of A Change of Circumstances on The Binding Force of Contracts : Comparative Persepctives , Utrecht University.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2012, Penelitian  Hukum  Normatif ,  Cet.  14,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sumaryo Suryokusumo, 2008, Hukum Perjanjian Internasional , Bandung: Alumni.
Utrecht, 1961, Pengantar dalam Hukum Indonesia , Ihtiar: Jakarta.
Yudha Bhakti Ardiwisastra, 2000, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Jakarta: Alumni.
Zimmermann,  R,  1996, The  Law  of  Obligations:  Roman  Foundations  of  the  Civilian Tradition , England: Oxford Press.

## Konvensi Internasional
The United Nations, Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969. (Concluded in Vienna on 23 May 1969).

## Penelitian
Harry Purwanto, 2013, “ Keberadaan Asas Rebus Sic  Stantibus Dalam Perjanjian Internasional ”, Opinio Juris, Vol. 13, Mei – Agustus 2013.

## Media Elektronik dan Internet
Cristiane  Scandian, Rebus    Sic    Stantibus ,    Conventry    University,    2011,    hlm    1. <www.academia.e-du/8489510/Rebus_sic_Stantibus> diakses pada 3 Oktober 2015
Giacomo  Marchisio, Rebus  Sic  Stantibus:  A  Comparative  Analysis  for  International Arbitration ,
Social Science
Research Network (www.papers.ss- rn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2103641),  Italy,  11  July  2012),  diakses pada 30 September 2015.
Juliane Kokott and Frank Hoffmeister, A. Racke GmbH & Co. v. Hauptzollamt Maiz. Case C-162/96,  American  Journal  of  International  Law  Vol.  93 ,  American  Society  of International Law: USA, hlm. 205. <www.jstor.org> diakses pada 3 Agustus 2015.

## Jurnal Legal Reasoning
Michael Polkinghonre, dkk, Plunging Oil Prices: Options for Long-Term Project Participants Affected by the Price Collapse ,
www/lexology.com/library/detail.aspx?g=f1160dbb-df42-4531-9fa5- b53166c94f53, para. 30, 4 Februari 2015, diakses pada 9 September 2015.
Yubaraj Sangroula, International Treaties: Features and Importance <www.academia.edu/196354/International_Treaties_Features_and_Importance> diakses pada 2 Oktober 2015.
www.asil.org/insights/volume/18/issue/6/timor-sea-treaty-arbitration- timor-leste- challanges-australian-espionage,  26  Februari  2014  diakses pada 26 Mei 2015.
www.legal-dictionary.thefreedictionary.com/Legislative+History diakses pada 26 Mei 2015.
www.legal-dictionary.thefreedictionary.com/intrepretation, diakses pada 24 Mei 2015.
www.treaties.un.org/Pages/overview.aspx?path=overview/defnition/page1_e n.xml, diakses pada Selasa, 26 Mei 2015.

## BIODATA PENULIS
Penulis  merupakan  lulusan  magister  hukum  dari  Universitas  Gadjah  Mada  dan sarjana hukum dari Universitas Pancasila. Penulis berkarir sebagai corporate legal dan  telah  berhasil  dinyatakan  lulus  dalam  Ujian  Profesi  Advokat  yang diselenggarakan  oleh  PERADI  pada  tahun  2020.  Pada  saat  ini,  Penulis  aktif bekerja  dalam  dunia  bidang fintech dan  memiliki  pengalaman  bekerja  di  BUMN maupun Pemerintah Daerah DKI Jakarta.