## PROBLEMATIKA KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELAPORKAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
Tian Terina a , Rendy Renaldy a
a Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Kota Bandar Lampung tianterinausbrj@gmail.com, rendynotaris@gmail.com
Naskah diterima: 04 Februari; revisi: 25 Maret disetujui: 18 April 2020 DOI: 10.28946/rpt.v9i1.606

## Abstrak:
Notaris wajib merahasiakan isi akta pengguna jasa dan keterangan yang diperoleh dalam  pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian hanya undang-undang  saja    yang  dapat  memerintahkan  Notaris  untuk  membuka  rahasia  isi  akta  dan keterangan atau pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf (f) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Fokus kajian dalam penelitian ini terkait kesesuaian implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaporan Transaksi  Keuangan  Mencurigakan,  Pasal  3  oleh  Notaris  disandingkan  dengan  Pasal  16  Ayat  (1) huruf  f  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  serta  tindakan  kalangan  Notaris  dan  Pengurus  Daerah  Ikatan Notaris Indonesia (INI) tentang kewajiban pelaporan transaksi keuangan  mencurigakan oleh Notaris menurut  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015.  Hasil  penelitian  ini  memberikan jawaban  bahwa  kewajiban  merahasiakan  isi  akta  dan  segala  keterangan  lain  yang  berkaitan  dengan akta notaris pada pasal 16 Ayat 1 huruf f UUJN, maka kerahasiaan ini memberikan celah dan tempat perlindungan  bagi  pergerakan  dana  hasil  tindak  pidana  untuk  melakukan  kegiatan  pencucian  uang. Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  sebagaimana  pada  Pasal  3  mewajibkan  notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana, sedangkan notaris juga wajib untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan berkaitan dengan akta, sehingga Peraturan Pemerintah yang  mewajibkan notaris sebagai pihak pelapor pada prinsipnya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kata kunci : Notaris; Transaksi Keuangan; Mencurigakan

## Abstract :
Notaries  are  required  to  keep  the  contents  of  the  service  user  deed  and  information  obtained  in making the notary deed, unless instructed by law that the Notary is not required to keep secret and provide  the  necessary  information  relating  to  the  deed,  thus  only  the  law  can  order  the  Notary  to disclose the contents of the deed and the information or statement known by the Notary that deals with the  making  of  the  deed  in  accordance  with  Article  16  paragraph  (1)  letter  (f)  of  Law  Number  2  of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. The focus of this  study  is  related  to  the  suitability  of  the  implementation  of  Government  Regulation  Number  43 Year  2015  Regarding  Reporting  of  Suspicious  Financial  Transactions,  Article  3  by  Notary  is juxtaposed with Article 16 paragraph (1) letter f of Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law Number 30 of 2015 2004 Regarding the Position of Notary Public and the actions of the Notary and  Regional  Management  of  the  Indonesian  Notary  Association  (INI)  regarding  the  obligation  to report suspicious financial transactions by Notary according to Article 3 of Government Regulation
Number 43 of 2015. The results of this study provide answers that the obligation to keep the contents of the deed and all other information relating to the notarial deed in Article 16 paragraph 1 letter f of the LawJN, this secrecy provides a gap and a place of protection for the movement of funds resulting from criminal acts to carry out money laundering activities. Government Regulation Number 43 Year 2015 Regarding Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, as  in  Article  3  requires  the  notary  to  report  on  suspected  criminal  acts,  while  the  notary  is  also obliged  to  keep  the  contents  of  the  deed  and  all  information  related  to  the  deed,  so  that  the Government Regulation which obliges a notary public as a reporting party in principle to be declared as having no legal force.
Keywords : Notary; Financial Transaction; Suspicious

## LATAR BELAKANG
Notaris  wajib  merahasiakan  isi  akta  pengguna  jasa  dan  keterangan  yang  diperoleh  dalam pembuatan  akta  Notaris,  kecuali  diperintahkan  oleh  undang-undang  bahwa  Notaris  tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut,  dengan  demikian  hanya  undang-undang  saja    yang  dapat    memerintahkan  Notaris untuk  membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf (f) Undang  Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  ditegaskan  juga  bahwa  Notaris  berkewajiban merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan  yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur juga dalam  Pasal  170  Ayat  (1)  KUHAP  menyatakan  bahwa,  mereka  yang  karena  pekerjaan, harkat,  martabat,  atau  juga  jabatannya  diwajibkan  untuk  menyimpan  rahasia,  dapat  diminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk  memberikan keterangan sebagai  saksi,  yaitu tentang hal  yang  dipercayakan  kepadanya.  Hal  ini  ditegaskan  juga  dalam  Pasal  50  dan  51  Ayat  (1) KUHP  bahwa  “barang  siapa  melakukan  perbuatan  untuk  melaksanakan  ketentuan  undang- undang dan melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan  yang diberikan oleh penguasa  yang berwenang, tidak dipidana”. Notaris tidak bebas untuk  memberitahukan apa yang  diberitahukan  kepadanya  selaku  Notaris  oleh  kliennya  pada  waktu  diadakan pembicaraan-pembicaraan  sebagai  persiapan  untuk  pembuatan  sesuatu  akta,  sekalipun  tidak semuanya  dicantumkan  dalam  akta.  Kewajiban  untuk  merahasiakannya,  selain  diharuskan oleh Undang-Undang, juga oleh kepentingan Notaris itu sendiri. Seorang Notaris yang tidak dapat  membatasi  dirinya  akan  mengalami  akibatnya  di  dalam  praktek,  ia  akan  segera kehilangan  kepercayaan  publik  dan  ia  tidak  lagi  dianggap  sebagai  orang  kepercayaan ( vertrouwens persoon ). 1
Berkaitan  dengan  akta  yang  dibuat  dihadapan  Notaris,  dapat  saja  para  pihak    yang merupakan  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  yang memanfaatkan jasa Notaris dengan membuat akta otentik atas suatu transaksi  yang diperoleh dari hasil perbuatan tindak pidana (illegal),  kemungkinan  perbuatan  ini  dilakukan    pelaku  agar  transaksi  pencucian  uang tersebut  terhindar  dari  jeratan  hukum  karena  adanya  kerahasiaan  jabatan  yang  dimiliki Notaris.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menjelaskan bahwa pencucian uang adalah suatu proses
1 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan III, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 117-118.
atau  perbuatan  yang  bertujuan  untuk  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  uang atau harta kekayaan  yang diperoleh dari hasil tindak pidana  yang kemudian diubah menjadi harta  kekayaan  yang  seolah-olah  berasal  dari  kegiatan  yang  sah. 2 Pencucian  uang  atau pemutihan  uang  hasil  kejahatan  tindak  pidana  pencucian  uang  tidak  hanya  mengancam stabilitas  perekonomian  dan  integritas  sistem  keuangan,  tetapi  juga  dapat  membahayakan sendi-sendi  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Keluarnya  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  sebagaimana  dalam  Pasal  3  Peraturan Pemerintah  ini  ditegaskan  bahwa  Notaris  sebagai  pihak  pelapor  atas  dugaan  tindak  pidana pencucian  uang  atas  akta  yang  dibuatnya.  Peraturan  Pemerintah  ini  merupakan  peraturan pelaksana  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  tepatnya  pada  Pasal  17  Ayat  (2).  Dan dilanjutkan  serta  didukung  oleh  Peraturan  Kepala  Pusat  Pelaporan  Dan  Analisis  Keuangan Nomor  11  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyampaian  Laporan  Transaksi  Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Pasal  8  Ayat  (1)  menegaskan  bahwa: “Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan  Mencurigakan  kepada  PPATK  untuk  kepentingan  atau  untuk  dan  atas  nama Pengguna Jasa, mengenai pembelian dan penjualan properti, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau  produk  jasa  keuangan  lainnya,  pengelolaan  rekening  giro,  rekening  tabungan, rekening  deposito,  dan/atau  rekening  efek,  pengoperasian  dan  pengelolaan  perusahaan; dan/ataupendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum”.
Peraturan  Pemerintah  ini  mewajibkan  Notaris  harus  melaporkan  ke  PPATK  (Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan),  terkait  adanya  dugaan    tindak    pidana pencucian  uang  atas  akta  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris  selaku  pejabat  umum. Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  sendiri  adalah  lembaga  independen  yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini  memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan  kebijakan  pencegahan  dan  pemberantasaan pencucian  uang  sekaligus  membangun  rezim  anti  pencucian  uang  dan  kontra  pendanaan terorisme  di  Indonesia.  Hal  ini  tentunya  akan  sangat  membantu  dalam  upaya  menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal ( predicate crimes ). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Dalam melaksanakan tugasnya, dalam  Pasal  40  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. pengelolaan  data  dan  informasi  yang  diperoleh  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi Keuangan;
3. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor;
2 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 12.
4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.
Kewajiban  pelaporan  ini  apabila  tidak  dilaksanakan  Notaris,  dan  akta  yang  dibuatnya terkait  tindak  pidana  pencucian  uang,  menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010 Tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Pasal  5,  akan terkena  sanksi  pidana  dan  denda.  Apakah  kewajiban  Notaris  sebagai  pihak  pelapor  atas dugaan  tindak  pidana  pencucian  uang  terkait  akta  yang  dibuat  Notaris  sebagaimana diwajibkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, bila disandingkan dengan Pasal 16 Ayat  (1)  huruf  f  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  yang  mewajibkan  Notaris  harus merahasiakan akta yang dibuatnya dapat dilaksanakan?, disisi lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  yang mengharuskan  profesi  gate  keeper  seperti  Notaris  melaporkan  setiap  transaksi  keuangan mencurigakan.  Kewajiban  ini  dipertegas  lagi  dalam  Peraturan  Kepala  Pusat  Pelaporan  Dan Analisa  Keuangan  (Perka  PPATK)  No.  11  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika,  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa gejala  hukum  tetentu  dengan  jalan  menganalisisnya  kecuali  itu  juga  diadakan  pelaksanaan yang  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut  kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan atas  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  didalam  gejala  yang  bersangkutan. 3 Metode pendekatan  yang  akan  digunakan  penulis  adalah  pendekatan socio-legal  Research ,  yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata “ socio ” dalam socio-legal  studies  mencerminkan  keterkaitan  antar  konteks  dimana  hukum  berada  ( an interface  with  a  context  within  which  law  exists ).  Itulah  sebabnya  mengapa  ketika  seorang penulis  socio-legal  menggunakan  teori  sosial  untuk  tujuan  analisis,  mereka  sering  tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial lainnya, melainkan hukum dan studi hukum.

## ANALISIS DAN DISKUSI

## Kewajiban  Notaris  Dalam  Merahasiakan  Isi  Akta  Dengan  Kewajiban  Melaporkan Notaris Dalam Transaksi Keuangan Mencurigakan
Pesatnya  pertumbuhan  kemampuan  ekonomi  masyarakat  Indonesia,  membawa  pengaruh pada tingginya tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang hukum. Hubungan-hubungan hukum di masyarakat, dan peranan Notaris menjadi sangat kompleks, sehingga semakin sulit untuk  mendefinisikan  secara  lengkap  tugas  dan  pekerjaan  Notaris.  Notaris  sebagai  pejabat umum,  yang  diangkat  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  merupakan  salah  satu organ  negara  yang  dilengkapi  dengan  kewenangan  hukum  untuk  memberikan  pelayanan umum  kepada  masyarakat,  teristimewa  dalam  pembuatan  Akta  Otentik  sebagai  alat  bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan. 4 Notaris sebagai pejabat  umum  sama  sekali  bukan  semata-mata  untuk  kepentingan  diri  pribadi  Notaris  itu
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Prres, 1986, hlm. 43.
4 N.G.  Yudara,  Notaris  dan  Permasalahannya  (Pokok-Pokok  Pemikiran  Di  Seputar  Kedudukan  Dan  Fungsi Notaris  Serta  Akta  Notaris  Menurut  Sistem  Hukum  Indonesia),  Makalah  disampaikan  dalam  rangka  Kongres INI di Jakarta: Majalah Renvoi, Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006, hlm. 72.
sendiri,  akan  tetapi  untuk  kepentingan  masyarakat  hukum  yang  akan  dilayani. 5 Notaris sesungguhnya  sebagai  suatu  jabatan  kepercayaan,  untuk  mendengar  pihak-pihak mengutarakan  kehendaknya,  kemudian  membacakan  isi  akta  kepada  para  penghadap, menandatangani  akta,  dan  lain-lain.  Jabatan  tersebut  khusus  diadakan  pembuat undangundang untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta itu memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak. 6
Pasal 16 Ayat (1) huruf f UndangUndang Jabatan Notaris (UUJN) mewajibkan notaris sebagai pejabat umum untuk merahasiakan isi akta, maka dalam Kode Etik Notaris dan Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) saling berhubungan  yang merupakan peraturan internal  anggota  kelompok  juga  mewajibkan  notaris  untuk  merahasiakan  isi  akta.  Notaris merupakan  suatu  jabatan  yang  luhur  dan  terikat  pada  suatu  sumpah  jabatan  sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang berbunyi :
“Sebelum  menjalankan  jabatannya,  Notaris  wajib  mengucapkan  sumpah/janji  menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.”
Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
“Saya  bersumpah/berjanji:  bahwa  saya  akan  patuh  dan  setia  kepada  Negara  Republik Indonesia,  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris seria peraturan perundang-undangan lainnya, bahwa saya  akan  menjalankan  jabatan  saya  dengan  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  dan  tidak berpihak,  bahwa  saya  akan  menjaga  sikap,  tingkah  laku  saya,  dan  akan  menjalankan kewajiban  saya  sesuai dengan  kode  etik  profesi,  kehormatan,  martabat,  dan  tanggung  jawab saya sebagai Notaris, bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam  pelaksanaan  jabatan  saya,  bahwa  saya  untuk  dapat  diangkat  dalam  jabatan  ini,  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  dengan  nama  atau  dalih  apa  pun, tidak  pernah  dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”
Sumpah  jabatan  notaris  ditetapkan  bahwa  notaris  wajib  merahasiakan  isi  akta  sesuai dengan  ketentuan  undang-undang.  Notaris  juga  terikat  pada  kewajiban  yang  sama  yaitu merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam  Pasal  16 Ayat  (1) huruf  f UUJN dan Pasal 54  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN).  Merahasiakan  isi  akta  merupakan  prinsip hukum  dan  etika  bahwa  terdapat  informasi  tertentu  yang  tidak  boleh  dibuka  karena  sifat kerahasiaan yang melekat pada informasi tersebut. Informasi tersebut biasanya timbul dalam hubungan profesional, misalnya:
1. Rahasia  yang terbit dari hubungan antara bank dengan nasabah  yang dikenal dengan rahasia bank;
2. Rahasia  yang  terbit  dari  hubungan  antara  pejabat  pemerintah  dengan  pemerintah sendiri yang dikenal dengan rahasia jabatan;
3. Rahasia yang terbit dari hubungan akuntan dengan klien;
4. Rahasia yang terbit dari hubungan advokat dengan klien;
5. Rahasia yang terbit dari hubungan dokter dengan pasien;
6. Rahasia yang terbit dari hubungan notaris dengan klien.
5 Henricus Subekti, Tugas Notaris Perlu Diawasi, Majalah Renvoi Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006, hlm. 40.
6 Tan  Thong  Kie,  Buku  II  Studi  Notariat  Serba  Serbi  Praktek  Notaris,  Cetakan  1,  Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van Hoeve, 2000, hlm. 261.
Berdasarkan  pengertian  diatas  maka  notaris  wajib  merahasiakan  isi  dari  akta  dan keterangan yang diperolehnya karena jabatannya sampai kapanpun dan dalam kondisi apapun juga.  Pasal  4  dan  kewajiban  Notaris  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  mewajibkan  Notaris untuk  tidak  berbicara,  sekalipun  dimuka  pengadilan,  artinya  seorang  Notaris  tidak diperbolehkan  untuk  memberikan  kesaksian  mengenai  apa  yang  dimuat  dalam  akta. 7 Hak yang melekat pada notaris yaitu hak ingkar maka dalam suatu proses pemeriksaan baik itu di tingkat  penyelidikan,  penyidikan,  maupun  pada  saat  proses  persidangan,  sikap  dari  notaris adalah  pasif,  dalam  arti  memberikan  keterangan  dalam  sebatas  hal-hal  yang  menyangkut pelaksanaan  jabatan  saja.  Keharusan  untuk  menjaga  rahasia  itu  wajib  dilakukan  bukan  saja menjaga  kerahasian  dari  isi  akta  tertapi  juga  merahasiakan  segala  keterangan  yang diperolehnya dengan menggunakan hak ingkar.
Praktiknya,  seorang  notaris  sering  diminta  bersaksi  untuk  kasus-kasus  seperti pemalsuan  hukum.  Tindakan  pemalsuan  dalam  ilmu  hukum  dibagi  atas  pemalsuan  hukum materiil dan pemalsuan hukum intelektual. Tindak pidana pemalsuan hukum sangat mungkin terjadi  dalam  proses  pembuatan  akta,  sebagai  contoh  adalah  tindakan  pemalsuan  hukum materiil dimana tanda tangan atau tulisan dalam akta notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat  oleh  notaris.  Contoh  pemalsuan  hukum  intelektual  adalah  keterangan  yang  terdapat dalam akta notaris merupakan keterangan  yang tidak benar. 8 Dewasa ini, akta notaris sering dijadikan sasaran empuk bagi pelaku pidana dalam menyamarkan hasil uang haram mereka, yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang, karena hal kerahasiaan tesebut.
Pengertian  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  menurut  Undang-Undang  Nomor  8 tahun  2010  tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  pada Pasal  3  sebagai  berikut:  “Setiap  orang  yang  menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan, membelanjakan,  membayarkan,dan  menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negri, mengubah  bentuk,  menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat  berharga  atau  perbuatan  lain atas  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  dengan  tujuan  menyembunyikan  atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana  penjara  paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp 10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah).  Terdapat  beberapa  pengertian  mengenai pencucian uang.
Pengertian  atau  definisi  tersebut  tidak  jauh  berbeda  satu  sama  lain. Black’s  Law Dictionary memberikan pengertian pencucian uang sebagai term used to describe investment or of other transfer of money flowing from rocketeeting, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source cannot be traced.
Pencucian  uang  adalah  istilah  untuk  menggambarkan  investasi  dibidang-bidang  yang legal melalui jalur  yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya. Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan illegal atau kejahatan melalui  serangkaian  kegiatan  investasi  atau  transfer  yang  dilakukan  berkali-kali  dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke
7 Habib Adjie, Menjalin Pemikiran Pendapat Tentang  Kenotariatan, Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2012,  hlm. 97.
8 Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 200.
dalam sistem keuangan. 9 Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang baru di Indonesia.  Dikatakan  demikian  karena  Indonesia  baru  mengkriminalisasikan  dan menjadikannya Undang-Undang pertama kali pada tahun 2002. TPPU sudah dikenal lama di dunia sejak 1930. Di Indonesia TPPU baru dikatakan suatu kejahatan ketika di undangkannya Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  tahun  2002  yaitu,  Undang-Undang  Nomor 15  Tahun  2002.  Proses  di  kriminalisasikannya  suatu  perbuatan  yang  awal  nya  bukan  suatu kejahatan dikarenakan adanya perubahan norma dan nilai dalam suatu kelompok masyarakat, namun berbeda dalam kasus kriminalisasi pencucian uang. Menurut Yenti Garnasih:
“Indonesia  melakukan  kriminalisasi  terhadap  pencucian  uang  dikarenakan  adanya  dorongan dan  ancaman  dari  pihak  internasional  salah  satunya  adalah  FATF,  sehingga  Indonesia mengkriminalisasikan TPPU di Indonesia.”
Tidak ada definisi yang seragam dan komperhensif mengenai pencucian uang. Masing- masing  negara  memiliki  definisi  mengenai  pencucian  uang  sesuai  dengan  terminologi kejahatan  menurut  hukum  negara  yang  bersangkutan.  Pihak  penuntut  dan  lembaga penyidikan  kejahatan,  kalangan  pengusaha  dan  perusahaan,  negara-negara  yang  telah  maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas  dan  perspektif  yang  berbeda,  tetapi  semua  negara  sepakat  bahwa  pemberantasan pencucian  uang  sangat  penting  untuk  melawan  tindak  pidana  terorisme,  bisnis  narkoba, penipuan ataupun korupsi. 10
Praktik  pencucian  uang  diperangi  dan  dinyatakan  sebagai  tindak  pidana  karena pengaruhnya  pada  sistem  keuangan  dan  ekonomi  diyakini  berdampak  negatif  terhadap efektifitas penggunaan sumberdaya dan dana, dengan  adanya praktik pencucian uang, maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping itu dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Penetapan pencucian  uang  sebagai  tindak  pidana  akan  lebih  memudahkan  bagi  aparat  penegak  hukum untuk  menyita  hasil  tindak  pidana  yang  kadangkala  sulit  disita,  misalnya  aset  yang  susah dilakcak atau sudah dipindahtangankan pada pihak ketiga.
Berkaitan  dengan  kewajiban  notaris,  dengan  dinyatakannya  praktik  pencucian  uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi pengguna jasa, maka hal  ini  akan  lebih  memudahkan  bagi  para  penegak  hukum  untuk  menyelidiki  kasus  pidana pencucian  uang  samapi  kepada  tokoh  yang  ada  dibelakangnya.  Tokoh  ini  sulit  dilacak  dan ditangkap  karena  pada  umumnya  mereka  tidak  kelihatan  pada  pelaksanaan  suatu  tindak pidana,  tetapi  banyak  menikmati  hasil  tindak  pidana.  Setelah  Undang-Undang  tahun  2002 tesebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juga masih  menunjukkan  adanya  beberapa  kelemahan  yang  cukup  mendasar,  sehingga menghambat  efektivitas  penegakan  hukum  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tindak  pidana lainnya melalui pendekatan anti pencucian uang. Kelemahan-kelemahan dimaksud antara lain masih terbatasnya pihak pelapor yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis  laporannya.  Upaya  itu  telah  dilakukan  oleh  Indonesia  dengan  merumuskan  pihak pelapor  itu  dalam  Pasal  15  Ayat  (1)  huruf  (b)  Rancangan  Undang-Undang  Tindak  pidana Pencucian  Uang,  yaitu  :  Profesi  yang  terdiri  dari  advokat,  konsultan  bidang  keuangan, notaris,  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dan  akuntan  publik.  Direncanakan  dalam  Penjelasan
9 Yustiavandana,  Ivan,  dkk,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di  Pasar  Modal,  Bogor:  Ghalia  Indonesia,  2010, hlm. 10.
10 Ibid
Rancangan  Undang-Undang  Tindak  pidana  Pencucian  Uang  tersebut  akan  dicantumkan ruang  lingkup  transaki  yang  harus  dilaporkan  oleh  profesi  advokat,  konsultan  bidang keuangan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan akuntan publik adalah:
1. Transaksi yang dilakukan menyangkut kegiatan tertentu yaitu:
2. Jual beli real estate dan properti;
3. Pengelolaan uang, surat berharga atau harta kekayaan lainnya dari klien;
4. Pengelolaan rekening bank dan perusahaan efek;
5. Keikutsertaan  didalam  pembent,lian  dan/atau  pengelolaan  perusahaan  atau  badan hukum;
6. Jual beli perusahaan.
Ketika dalam pembahasan di Komisi III DPR-RI rumusan  yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf (b) tersebut dihilangkan sehingga yang tersisa adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, bahwa pihak-pihak pelapor meliputi:
a. Penyedia jasa keuangan;
b. Penyedia barang dan/atau jasa lain.
Peniadaan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  standart  yang  telah  dikeluarkan  oleh The Financial Action Task Force (FATF). Ketentuan yang mengatur tentang pihak pelapor telah dihilangkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010,  Pemerintah  masih  mempunyai sarana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bahwa ketentuan  mengenai  Pihak Pelapor selain  yang sudah diatur sebelumnya dalam pasal  17  Ayat  (l)  dapat  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah.  Tanggal  23  Juni  2015  telah ditetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor  Dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Substansi yang diatur dalam Peraturan pemerintah sebagaimana yang tersebut diatas adalah:
1) Menambah jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura, perusahaan  pembiayaan  infrastruktur,  lembaga  keuangan  mikro  dan  lembaga pembiayaan ekspor sebagai pihak pelapor;
2) Menyatakan  advokat,  notaris,  pejabat  pembuat  akta  tanah,  akuntan,  akuntan  publik dan perencana keuangan sebagai pihak pelapor.
Kewajiban  pelaporan  transaksi  keuangan  mencurigakan  oleh  profesi  seperti  notaris kepada  Pusat  Pelaporan  dan  Analisa  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor  Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian disahkan menjadi kewajiban  Notaris.  Keluarnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  tentu  saja bertentangan dengan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan oleh notaris sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  16  Ayat  (1)  huruf  f  UUJN.  Hal  tersebut  dapat menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  karena  suatu  sistem  hukum  tidak  boleh  mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain, menjadi isu yang sangat penting dalam penelitian  ini,  berkaitan  dengan  adanya  hierarki  peraturan  perundang-undangan.  Peraturan perundang-undangan  dalam  suatu  negara  tidak  membenarkan  atau  membiarkan  adanya pertentangan  atau  konflik  di  dalamnya.  Berlakunya  hierarki  dalam  peraturan  perundang-
undangan,  maka  berlaku  pula  asas lex  superior  derogat  legi  inferiori,  lex  specialis  derogat legi generalis, lex posteriori derogat legi priori .
Pemberian  keterangan  kepada  penyidik,  notaris  tidak  dapat  mengabaikan  sumpah jabatan sebagai notaris untuk menjaga kerahasiaan  aktanya dan oleh karena itu penting bagi notaris  dan  penyidik  untuk  memahami  sifat  kerahasiaan  yang  dimiliki  oleh  suatu  jabatan notaris, sehingga notaris dapat memberikan keterangan tanpa mengabaikan sifat kerahasiaan jabatan  notaris  terhadap  akta  yang  dibuat  oleh  notaris.  Praktiknya  sifat  kerahasiaan  jabatan notaris sulit dipertahankan. Terlebih lagi, munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015  Tentang  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  pada  Pasal  3  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  dikeluarkannya Peraturan  Kepala  Pusat  Pelaporan  dan  Analisa  Transaksi  Keuangan  (PPATK)  Nomor  11 Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara  Penyampaian  Laporan  Transaksi  Keuangan  Mencurigakan Bagi  Profesi  pada  Pasal  3  yang  mencakup  Notaris  sebagai  Pihak  Pelapor.  Notaris bekewajiban, artinya Notaris harus memegang teguh amanah kerahasiaan karena jika rahasia itu  dibuka  bisa  berimplikasi  pidana  kepada  sang  pejabat,  sedangkan  Peraturan  baru  ini  juga mewajibkan Notaris harus melaporkan Transaksi  yang diduga Notaris menyimpang atau tak sesuai  dengan  profil  Pengguna  Jasa  nya.  Hal  tersebut  dapat  diketahui  tentu  saja  dengan membuka profil dari pengguna jasa dan melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, sedangan ini tidak sesuai dengan kewajiban Notaris yang diatur dalam UUJN. Probematika itulah yang sedang dihadapi kalangan notaris di Indonesia. Berdasarkan pemaparan dan data-data yang penulis uraikan diatas, kemudian menjadi dasar penulis dalam melakukan  riset  dan  penelitian  kepada  beberapa  praktisi  Notaris.  Beberapa  problematika kebingungan  Notaris  setelah  disahkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015 Tentang  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang ini antara lain adalah:
a) Kebingungan  Notaris  dalam  melaksanakan  kewajibannya  merahasiakan  isi  akta  dan segala  keterangan  yang  ia  dapatkan  selama  proses  akta  tersebut  dibuat  sedangkan  ia pun  diwajibkan  menduga  dan  melaporkan  sebuah  transaksi  yang  tergolong mencurigakan  kepada  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan  (PPATK) sesuai dengan karakter dari TKM itu sendiri.
b) Apabila ditinjau dari hierarki Peraturan Perundang-Undangan, PP No 43 Tahun 2015 ini  tidak  bisa  mengesampingkan  UUJN,  sehingga  para  Notaris  enggan  mengikuti peraturan  pemerintah  ini  meskipun  merupakan  peraturan  pelaksana  dari  Undang- Undang No 8 Tahun 2010.
Tentu  saja hal-hal  diatas secara tidak langsung  menyatakan bahwa ketentuan dari Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  ini,  tidak  sesuai  dengan  UUJN  dan  Sumpah Jabatan Notaris. Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UndangUndang Jabatan Notaris juga mengatur bahwa seorang notaris yang menjalankan jabatannya berkewajiban antara lain:
1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat  akta  dalam  bentuk  minuta  akta  dan  menyimpannya  sebagai  bagian  dari protokol  notaris.  Protokol  notaris  terdiri  dari  minuta  akta,  buku  daftar  atau repertorium, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, klapper, buku daftar protes,
buku  daftar  wasiat,  buku  daftar  lain  yang  disimpan  notaris  berdasarkan  peraturan perundang-undangan;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
4. Mengeluarkan  grosse  akta,  salinan  akta  atau  kutipan  akta  berdasarkan  minuta  akta; dan lain lainnya.
Menarik  disini  adalah  Notaris  sudah  memiliki  kewajiban  untuk  bertindak  jujur,  tidak berpihak dan menjalankan isi undang-undang dan sumpah jabatan notaris. Perihal kewajiban notaris diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, antara lain:
a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
b. Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan notaris;
c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
d. Bertindak  jujur,  mandiri,  tidak  berpihak,  penuh  rasa  tanggung  jawab  berdasarkan ketentuan undang-undang dan isi sumpah jabatan notaris;
e. Meningkatkan  ilmu  pengetahuan  dan  tidak  terbatas  pada  ilmu  hukum  dan kenotariatan;
f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
g. Menetapkan  1  kantor  di  tempat  kedudukan  dan  kantor  tersebut  merupakan  satu- satunya kantor bagi notaris yang besangkutan dalam melaksanakan jabatan; dan
h. Menjalankan  jabatan  terutama  dalam  pembuatan,  pembacaan  dan  penandatanganan akta dilakukan di kantor notaris, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
Kode  Etik  tersebut  di  atas  secara  faktual  merupakan  norma  yang  diterapkan.  Artinya tanpa  harus  adanya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  yang  mengancam kewajiban  merahasiakan  Notaris,  Notaris  juga  telah  berkewajiban  untuk  bertindak  amanah, jujur, tidak memihak, seksama dan mandiri. Pemberian keterangan kepada penyidik, notaris tidak dapat  mengabaikan sumpah jabatan sebagai notaris.  Penting bagi  notaris  dan penyidik untuk memahami sifat kerahasiaan yang dimiliki oleh suatu jabatan notaris, sehingga notaris dapat  memberikan keterangan tanpa mengabaikan sifat  kerahasiaan jabatan notaris  terhadap akta  yang  dibuat  oleh  notaris.  Sifat  kerahasiaan  jabatan  notaris  sulit  dipertahankan.  Hal  ini karena  belum  adanya  aturan  yang  mengatur  khusus  mengenai  definisi  kepentingan  umum yang  wajib dijunjung tinggi  oleh notaris, bahkan  dalam Pasal  3 huruf h  Nota Kesepahaman diatur bahwa untuk kepentingan umum notaris dapat mengabaikan hak ingkar  yang dimiliki oleh  notaris.  Definisi  dari  kepentingan  umum  tidak  dijelaskan  secara  terperinci,  sehingga dalam  setiap  kasus  para  pihak,  penyidik  dan  notaris  masing-masing  memiliki  definisi tersendiri mengenai kepentingan umum.
Perkara pidana para notaris berhadapan pada kenyataan dimana penyidik mengabaikan adanya  kewajiban  notaris  untuk  merahasiakan  isi  akta  (isi  dari  kewajiban  merahasiakan  isi akta).  Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Imron  selaku  praktisi  Notaris,  yang sudah  memiliki  aplikasi Gathering  Report  dan  Information  Processing  System (GRIPS)  per Januari  2019  dalam  menjalankan  kewajiban  merahasiakan  isi  akta,  apabila  ada  beberapa pihak  meminta  agar  isi  akta  tesebut  dibuka,  adalah  menolak  perintah  tersebut,  kecuali perintah tersebut berasal dari Majelis Pengawas Daerah dan demi kepentingan penyidikan. 11 Alasannya  adalah  karena  beliau  mengetahui  betul  tentang  adanya  kewajiban  notaris  dalam
11 Imron, Wawancara: Notaris & PPAT Wilayah Kerja Kota Tangerang, 7 Oktober 2019.
merahasiakan  akta  dan  segala  keterangan  yang  ia  dapatkan  selama  proses  pembuatan  akta tersebut berlangsung. Tentu saja itu juga sangat familiar dengan sumpah jabatanya. Mengenai transaksi  keuangan  mencurigakan  sendiri,  Imron  mengaku  mengetahui  tentang  kewajiban pelaporan  transaksi  keuangan  mencurigakan  dan  mengatakan:  “Saya  tidak  berhak menanyakan sumber uang yang mengalir kepada pengguna jasa dikarenakan asas praduga tak bersalah.  Pelaporan  TKM  juga  melalui  aplikasi Gathering  Report  dan  Information Processing  System (GRIPS)  yang  juga  sudah  saya  miliki.  Implementasi  dari  kewajiban pelaporan TKM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini saya rasakan sulit dilaksanakan prakteknya dilapangan. Meskipun sebagai  warga negara  yang baik,  khususnya berprofesi pula sebagai Notaris, saya harus tunduk kepada hukum.”
Penambahan  kewajiban  Notaris  dalam  melaporkan  transaksi  keuangan  mencurigakan ini  demi  meningkatkan  upaya  Undang-Undang  dan    Peraturan  Pemerintah  tentang  Tindak Pidana  Pencucian  Uang,  problematika  mengenai  merahasiakan  isi  akta  akan  kembali  beliau serahkan apabila seijin dari MPD, kemudian juga, beliau menjelaskan pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  menjelaskan  apa  yang  menjadi  kewajiban notaris  untuk  dilaporkan  jika  bertindak  untuk  kepentingan  atau  untuk  dan  atas  nama Penghadap mengenai:
1) pembelian dan penjualan properti;
2) pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3) pengelolaan  rekening  giro,  rekening  tabungan,  rekening  deposito,  dan/atau  rekening efek;
4) pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
5) pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
Kelima  pembatasan  tadi  diterjemahkan  langsung  dari  standar  yang  berlaku internasional, International  Standards  on  Combating  Money  Laundering  and  the  Financing of Terrorism and Proliferation Recommendation No. 22 yang disusun The Financial Action Task  Force (FATF).  Notaris,  advokat,  dan  akuntan  publik  termasuk  profesi  yang  disebut dalam rekomendasi FATF itu.
Narasumber  penulis  kemudian  yaitu  Iksan  yang  sudah  menjabat  selama  20  Tahun sebagai Notaris dan juga aktif tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia dan sudah memiliki aplikasi Gathering  Report  dan  Information  Processing  System (GRIPS)  perbulan  Januari 2019,  menyatakan  bahwa  ia  mengetahui  tentang  kewajiban  notaris  dalam  merahasikan  isi akta  sesuai  UUJN  dan  sumpah  Notaris. 12 Beliau  juga  mengetahui  dalam  menjalankan kewajiban  merahasiakan  isi  akta  apabila  ada  beberapa  pihak  meminta  agar  sebuah  akta tersebut dibuka, beliau mengaku perbuatannya akan sama seperti Imron, yang akan membuka apabila di izinkan atau mendapatkan izin oleh MPD. 13
Iksan mengatakan bahwa: “Dalam Penerapan di lapangan, peraturan itu sulit dilakukan oleh  Notaris  karena  satu  sisi  Notaris  harus  menjaga  kerahasiaan  pengguna  jasa,  sedangkan disisi  lain,  notaris  harus  melaporkan  profil  pengguna  jasa  yang  diduga  melakukan  TKM, namun saya setuju dengan penambahan kewajiban Notaris ini. Pasal UU TPPU menegaskan
12 Iksan, Wawancara: Notaris & PPAT Wilayah Kerja Kota Bekasi, 7 Oktober 2019.
13 Imron, Wawancara: Notaris & PPAT Wilayah Kerja Kota Tangerang, 7 Oktober 2019.
pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor bersangkutan. Artinya pasal ini memberikan jaminan bahwa notaris aman dari pelanggaran kerahasiaan jabatan nya. Untuk menyempurnakan PP ini agar lebih  mudah  dijalankan,  diimplementasikan,  dilaksankan,  apabila,  adanya  kewajiban pengguna jasa yang menghadap kepada notaris untuk membawa rekening koran Banknya. ” 14
Probematika melaporkan tersebut dirasakan cukup sukar dilakukan oleh praktisi Notaris dilapangan,  namun  akan  tetap  dilaksankan  karena  Notaris  tunduk  terhadap  hukum  apabila memang  Notaris  terpaksa  melakukan  Transaksi  mewakili  pengguna  jasa.  Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  sebagaimana  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah ini mewajibkan notaris  sebagai  pihak pelapor atas dugaan tindak pidana terhadap  akta  yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, sedangkan dalam Pasal 4, Pasal 16 Ayat (1 huruf f) dan Pasal  54  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Jabatan  Notaris mewajibkan notaris untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan berkaitan dengan akta terhadap  pihak  manapun  kecuali  undang-undang  menentukan  lain,  sehingga  Peraturan Pemerintah  ini  yang  mewajibkan  notaris  sebagai  pihak  pelapor  pada  prinsipnya  dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  kedudukan  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris lebih tinggi tingkatnya dari Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  dan  adanya  pembatasan  jelas  juga  dalam  hal  apakah notaris harus melaporkan transaksi keuangan mencurigakan tersebut (pada pasal 8 PP No. 43 Tahun 2015).

## KESIMPULAN
Kewajiban  merahasiakan  isi  akta  dan  segala  keterangan  lain  yang  berkaitan  dengan  akta notaris  pada pasal  16 Ayat  1 huruf f UUJN, maka kerahasiaan ini memberikan ruang  gerak yang leluasa/celah dan tempat perlindungan bagi pergerakan dana hasil tindak pidana untuk melakukan  kegiatan  pencucian  uang.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, sebagaimana  pada  Pasal  3  mewajibkan  notaris  sebagai  pihak  pelapor  atas  dugaan  tindak pidana,  sedangkan  notaris  juga  wajib  untuk  merahasiakan  isi  akta  dan  segala  keterangan berkaitan  dengan  akta,  sehingga  Peraturan  Pemerintah  yang  mewajibkan  notaris  sebagai pihak  pelapor  pada  prinsipnya  dapat  dinyatakan  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum. Berdasarkan  Pasal  7  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara hierarki kedudukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014  Tentang  Jabatan  Notaris  lebih  tinggi  tingkatnya  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2015,  maka  PP  ini  tidak  dapat  mengesampingkan  UUJN.  Pasal  8  PP  No.  43  Tahun 2015 menjelaskan apa yang menjadi kewajiban notaris untuk dilaporkan jika bertindak untuk kepentingan  atau  untuk  dan  atas  nama  Penghadap  mengenai:  pembelian  dan  penjualan properti,  pengelolaan  terhadap  uang,  efek,  dan/atau  produk  jasa  keuangan  lainnya, pengelolaan  rekening  giro,  rekening  tabungan,  rekening  deposito,  dan/atau  rekening  efek, pengoperasian  dan  pengelolaan  perusahaan;  dan/atau  pendirian,  pembelian,  dan  penjualan badan hukum, namun pasal ini belum tersorot para kalangan Notaris, sehingga disini, notaris
14 Iksan, Wawancara: Notaris & PPAT Wilayah Kerja Kota Bekasi, 7 Oktober 2019.
tidak  akan  diwajibkan  melapor  apabila  hanya  bertindak  sesuai  kewenangannya,  yaitu pembuat akta.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie  Habib,  2012,  Menjalin  Pemikiran  Pendapat  Tentang  Kenotariatan,  Bandung:  Citra Aditya Bakti.
Afandi  Ali,  2004,  Hukum  Waris  Hukum  Keluarga  Hukum  Pembuktian,  Jakarta:  Rineka Cipta.
Henricus  Subekti,  Tugas  Notaris  Perlu  Diawasi,  Majalah  Renvoi  Nomor  11.35.III,  Edisi  3 April 2006.
Kie Tan Thong, 2000, Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Cetakan 1, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
N.G. Yudara, Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta, Majalah Renvoi, Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006.
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
Peraturan  Kepala  Pusat  Pelaporan  Dan  Analisis  Keuangan  Nomor  11  Tahun  2016  Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi.
Soekanto Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press Sutedi Adrian, 2008, Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti Tobing G.H.S Lumban, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan III, Jakarta, Erlangga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2010  tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Yustiavandana,  Ivan,  dkk,  2010,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di  Pasar  Modal,  Bogor, Ghalia Indonesia