## History:
Re ce ived : 25 Nove mbe r 2023 Re vise d  : 10 Januari 2024 Acce pte d : 29 April 2024 Publishe d: 30 April 2024
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 2, (2024), April: 665 - 676 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i2.4262

## TINJAUAN YURIDIS TENTANG HEGEMONI KEKUASAAN DAN GAYA HIDUP HEDONISME SEBAGAI EMBRIO PERILAKU KORUPTIF (STUDI KASUS DI PROVINSI BANTEN)
Suherman  Arifin 1) , Ujang Hibar 2) , Sulkiah Hendrawati 3) , Irwanto 4) , Mohamad  Ikrom Arasid 5)
Fakultas  Ilmu  Sosial  & Ilmu  Politik  Universitas  Bina Bangsa, Serang, Indonesia 1,2,3,4,5) Corresponding Author: suhermanarifin2111@gmail.com 1) , ujanghibar93@gmail.com 2) , sulkiah.hendrawati2020@gmail.com 3) , irwanto.syam1983@gmail.com 4) , mohamad.ikrom.arasid@binabangsa.ac.id 5)

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  Menganalisa  dan  menganalisa  faktor -faktor  korupsi  yang  merupakan  suatu kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan. Perbuatan korupsi meracuni kehidupan rakyat. Rakyat akan  sengsara  dibuat  koruptor  yang  merampok  uang  Negara  untuk  kepentingan  pribadi  dan kelompoknya,  merampok  hak  hidup  dan  hak  kesejahteraan  yang  diperuntukkan bagi rakyat. Korupsi memang sudah ada sejak zaman dahulu (Mesir Kuno) dan biasanya korupsi dilakukan oleh pejabat yan g mempunyai pengaruh dan dapat menekan rakyat demi kepentingan pribadi dan golongannya. Penelitian ini  menggunakan  teori  Jack  Bologne  dengan  GONE  Theory  yang  menguraikan  tentang,  Keserakahan (Greed),  2.  Kesempatan  (Opportunity),  3.  Kebutuhan  (Need).  4.  Pengungkapan  (Expose).  Dengan melakukan korupsi, Negara akan bangkrut, rakyat sengsara, pembangunan tidak akan berkembang dan rakyat  akan  menjadi  bodoh.  Di Indonesia pelaku korupsi diancam dengan pasal 2 & pasal 3 UU No 31 Tahun  1999  jo  UU  No  20  Tahun2001  (UU  Tipikor),  tapi  pelaku  korupsi  terus  berkembang  dari  tahun ketahun.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  Hukum  Normatif  (Normative  Law  Research)  dimana kajiannya  berupa  produk hukum. Dari hasil penelitian didapat bahwa korupsi menimbulkan masalah dibidang  ekploitasi  sumber  daya alam yang berlebihan,  pelayanan yang tidak optimal kepada rakyat, infrastruktur  yang  tidak  memadai  dan  terjadinya  kemiskinan  absolut.  Beberapa  pendapat,  peneliti menyimpulkan bahwa korupsi menyengsarakan rakyat, pembangunan tidak berjalan dengan semestinya dan pembodohan kepada rakyat. Hukum  yang ada tidak membuat pelaku korupsi menjadi jera dan akan menimbulkan  berbagai  cara  baru  untuk  melakukannya  sehingga  dapat  mengelabui  petugas pemberantasan korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi).

## Kata Kunci:  Pemerintahan yang bersih, Strategi Permasalahan, & Korupsi

## Abstract
This  research  aims  to  analyze  and  analyze  the  factors  of  corruption  which  is  a  crime  that  destroys  the  aspects of life. Corruption  poisons  people's  lives.  The  people  will  suffer  because  of  corruptors  who  rob  the  State  of  money  for  their personal  and  group  interests,  robbing  the  people  of  their  right  to  life  and  welfare  rights.  Corruption  has  existed  since ancient  times  (Ancient  Egypt)  and  usually  corruption  is  carried  out  by  officials  who  have  influence  and  can
Provinsi  Banten)
pressure  the  people  for  their  personal  and  group  interests.  This  research  uses  Jack  Bologne's  theory  with  GONE Theory  which  describes,  Greed,  2.  Opportunity,  3.  Need.  4.  Disclosure  (Expose).  By  committing  corruption,  the country  will  go  bankrupt,  the  people  will  suffer,  development  will  not  progress  and  the  people  will become stupid. In Indonesia,  perpetrators  of  corruption  are  threatened  with  Article  2  &  Article  3  of  Law  No.  31  of  1999 in conjunction with  Law  No.  20  of  2001  (the  Corruption  Law),  but  perpetrators  of  corruption  continue  to  grow  from  yea r  to  year. This  research  uses  the  Normative  Law  Research  method  where  the  study  is  in  the  form  of  legal  products.  From  the research  results,  it  was  found  that  corruption  causes  problems  in  the  areas  of  excessive  exploitation  of  natural resources,  suboptimal  service  to  the  people,  inadequate  infrastructure  and  absolute  poverty.  In  several  opinions, researchers  have  concluded  that  corruption  makes  people  miserable,  development  does  not  run  properly  and  people are  fooled.  Existing  laws  do  not  deter  perpetrators  of  corruption  and  will  give  rise  to various new ways of doing it so that they can deceive  corruption  eradication  officers  (Corruption  Eradication  Commission).

## Keywords:  Clean government,  Problem  Strategy,  & Corruption

## PENDAHULUAN
Sejarah  korupsi  dimulai  dari  sejak  ribuan  tahun  yang  lalu  pada  masa  Mesir  Kuno. Korupsi  sudah  terjadi,  dan  sejak  saat  itulah  hokum  mulai  diberlakukan  bagi  rakyat  dan pejabat  Negara  (Priyono  2018).  Penyelewengan  uamg  Negara  sudah  sering  terjadi  yang saat  ini  kita  sebut  dengan  istilah  “Korupsi”  dimana  pejabat  Negara  dengan kekuasaannya  dapat  mengatur  dan  berkolaborasi  dengan  pihak-pihak  terkait  demi kepentingan  pribadi  dan  keluarganya  (Hadjon,  P.  M,  1987).  Dimasa  Paleolitikum  sekitar tahun  8000  SM  s/d  30  SM,  sudah  mulai  dikenal  perdagangan  dengan  cara  barter  yang dilakukan  oleh  pejabat  pemerintahan  dengan  pihak  perorangan  (swasta)  (Dyah.  D, 2016).
Dari  sinilah  mulai  muncul  penyelewengan  yang  dilakukan  oleh  penguasa  dengan pihak-pihak  yang  mempunyai  kepentingan  demi  memperlancar  tujuan  yang  ingin dicapai  (Busro.  A,  2011).  Segala  usaha  dilakukan  termasuk  dengan  menyuap  pejabat Negara,  baik  untuk  urusan  perizinan,  masuknya  barang  maupun  untuk  meraih  suatu jabatan  tertentu  (Ganarsih.  Y,  2016).  Budaya  suap  menyuap  merupakan  perbuatan yang lazim  disaat  itu  dan  bisa  terjadi  dimana-  mana.  Pejabat  Negara  dapat  berbuat sewenang-wenang  tanpa  bisa  diadili  atau  tersentuh  oleh  hukum,  mereka  berbuat semaunya  karena  mereka  mempunyai  kekuasaan  mutlak  tanpa  dapat  diadili.  Dari sinilah,  kebudayaan  Mesir  kuno  sedikit  demi  sedikit  mulai  memperlihatkan keruntuhannya  (Ginting,  J, 2011).
Dengan  melemahnya  kebudayaan  mesir  kuno,  datanglah  bangsa  yunani  yang dipimpin  oleh  Alexsander  the  Great”  (Kerajaan  Macedonia)  menyerbu  mesir  kuno. Dari  sinilah  mulainya  keruntuhan  kebudayaan  Mesir  kuno  dan  selanjutnya  Mesir  kuno dihuni  dan  menjadi  tempat  tinggal  orang-orang  dari  keturunan  yunani  (Oktaviani,  I. 2014).
Pada  saat  itu,  dinasti  Ptolemy  sangat  terkenal  dengan  ratu  yang  cantik  bernama “Cleopatra”  yang  memimpin  beberapa  periode  sampai  akhirnya  bangsa  romawi menginvasi  di  tahun  30  SM  yang  dipimpin  oleh  panglima  perangnya  yang  bernama
Provinsi  Banten)
“Oktavianus  Augustus”  yang  pada  akhirnya  Mesir  kuno  dijadikan  bagian  dari  sebuah Propinsi  dan  menunjukkan  bahwa  mesir  kuno  kaya  akan  kebudayaan  serta  peradaban, meskipun  konflik  dan  peperangan  selalu  terjadi.  Perilaku  tidak  jujur  atau  curang  oleh mereka  ytang  berkuasa,  biasanya.  Menimbulkan  penyuapan  dan  dari  sinilah  suatu bangsa  atau  Negara  akan  hancur,  karena  korupsi  atau  dengan  kata  lain  “Corruptus” merupakan  perbuatan  yang  merusak,  menyuap  dan  menghancurkan.  (Priyatno,  D. 2004) & (Yanuar, P. M, 2017).
Korupsi  bisa  terjadi  dimana-mana,  baik  di  Negara  miskin,  berkembang  atau  Negara yang  sudah  maju  sekalipun.  Korupsi  bisa  dilakukan  oleh  siapa  saja  baik  oleh  pejabat pemerintahan,  swasta  maupun  rakyat  biasa  yang  tidak  mempunyai  jabatan  (Gautama. S, 1983) & (Nurmalawaty,  2006).
Korupsi  tidak  hanya  merugikan  keuangan  Negara  tapi  juga  merupakan  suatu kejahatan  yang  luar  biasa  yang  akan  menyengsarakan  kehidupan  orang  banyak (Rakyat),  pembangunan  lambat,  Negara  dan  rakyatnya  menjadi  miskin,  bodoh  dan tertinggal  dari  segi  tehnologi  (modernisasi).  Banyak  celah  yang  dapat  dimanfaatkan untuk  melakukan  perbuatan  korupsi  (Yusuf,  M, 2013) & (Sinulingga,  E. E 2006).
Korupsi  bukan  suatu  kejahatan  biasa  dan  diancam  dengan  hukuman  yang  luar  biasa juga  sesuai  dengan  Undang-undang  yang  berlaku  dan  jika  harus  hukumannya  dengan tambahan  pemberat  Inti  dari  UU  ini  adalah  membuat  jera  para  koruptor dengan pidana penjara  maksimal  sekaligus  pengambilan  aset  hasil  korupsi  dengan  cara  mencabut, merampas  dan menghilangkan  hak atas asset  hasil  tipikor  (Sudarto,  1977).
Pelaku  korupsi  dapat  mengaburkan  harta  dari  hasil  korupsi  dengan  cara  pencucian uang  (TPPU)  yang  bisa  dilakukan  baik  di  dalam  negeri  maupun  di  luar  negeri  (Haris 2016).  Aset-aset  hasil  kejahatan  seperti  ini  dapat  dirahasiakan  oleh  si  pelaku  korupsi sehingga  sulit  untuk  dilacak,  dibekukan,  dirampas,  disita,  diambil  untuk  dikembalikan dan  diserahkan  kepada  Negara.  Disamping  UU  Tipikor,  pengambilan  aset  tipikor  dapat melalui  proses  perdata  hal ini  sesuai  dengan  keadilan  bagi seluruh  rakyat Indonesia.
Dalam  hal  pengembalian  kerugian  Negara  tidak  dapat  dilaksanakan  akibat  upaya hukum  pidana  tidak  lagi  memungkinkan  untuk  merampas  hasil  korupsi,  maka  dapat digunakan  upaya  perdata,  hal  ini  sesuai  dengan  UU  No  7  Tahun  2006  tentang Ratifikasi  Konvensi  Anti Korupsi (UNCAC) 2003 yang mengatur tindak pidana korupsi (tipikor),  pengambilan  Aset  hasil  korupsi  berlandaskan  “Negotiation  Plea  atau  Plea Bargaining  System”  serta  pengambilannya  berdasarkan  putusan  pengadilan.  Menurut ICW (Indonesia Corruption Watch) (Arie.  B. N, 2006).
Pengembalian  aset  Negara  atau  pengembalian  kerugian  keuangan  dengan  cara merampas  atau  menyita  hasil  korupsi  yang  selama  ini  dilakukan  belumlah  cukup berhasil  karena  aparat  penegak  hukum  sangat  sulit  yang  disebabkan  oleh    pelaku korupsi  sangat  banyak  serta  instrument,  system  dan  mekanismenya  belum  mampu dalam  upaya  penegakkan  hukum  yang  berkeadilan    serta  kesejahteraan  aparaturnya belum  memadai  (Gie.  T.  L,  1982).  Dilain  sisi  proses  dalam  penyitaan  aset  hasil  korupsi
Provinsi  Banten)
juga  banyak  yang  terkendala  dalam  hal  prosedur  dan  memakan  waktu  yang  cukup lama.alam  proses  penyitaannya  (Azra.  A,  2022).  Beberapa  konvensi  internasional mewacanakan  membuat  undang-undang  khusus  dalam  hal  perampasan  hasil  korupsi dimana  UNCAC  diharapkan  dapat  berperan  lebih  akrif  dalam  menyuarakan  tindak pidana  korupsi.
RUU  Hukuman  Mati  Koruptor  di  DPR,  kalau  sudah  disahkannya  RUU  tersebut, semua  koruptor  yang  ketahuan  akan  dihukum  mati  dan  jika  ada  yang  ingin  korupsi, orang  tersebut  tidak  akan  berani  karena  kemungkinan  ketahuan  oleh  KPK  besar,  dan jika  ketahuan,  ia  akan  langsung  dihukum  mati  dan  menjadi  pelajaran bagi pejabat yang ingin  korupsi.  (Zebua,  Frans.  R.  P,  Iman.  J,  &  Taufik.  S, 2020). Orang Belanda walaupun mereka  itu  penjajah  kurang  ajar,  tapi  untuk  memperkenalkan  budaya  korupsi  sulit diterima  akal  sehat.  Kehidupan  dibelanda  apakah  disana  banyak  korupsi.  Belanda  sejak jaman  dahulu  merupakan  negara  Industri  terkemuka  dan  syarat  menjadi  negara Industri  terkemuka  masyarakatnya harus  jujur.
Membangun    jembatan,  Stasiun,  Istana  yang  sudah  ada  sejak  tahun  1800'an  sampai sekarang  masih  berdiri  kokoh  berarti  jaman  belanda  nggak  ada  yang  manipulasi  bahan bangunan.  Korupsi  di  Indonesia  itu  awalnya  dari  praktek  suap  menyuap  dan  anda  tau sendiri  siapa  kelompok  yang  selalu  mengurus  izin-izin,  selalu  lancar  bahkan  ada  yang punya  lahan  ratusan  ribu  hektar  di  kalimantan  dengan  membuka  hutan  yang  jelas milik  negara, kalau nggak pakai  suap  mana bisa  (Asshiddiqie.  J, 2007).
Sebelum  tahun  70an,  korupsi  di  Hongkong  itu  lebih  parah  dari  korupsi  di  Indonesia, Di  Indonesia  mah  masih  cemen,  Polisi  dan  Jaksa  itu  hampir  semuanya  terlibat  dengan mafia.  Ada  oknum  Polisi  dan  Jaksa  yang  jujur  auto  mampus.  Datanglah  Sir  Murray  Mac Lehose,  Gubernur  koloni  yang  baru.  Di  bawah  tekanan  publik,  dia  mencanangkan pembasmian  korupsi  dalam  waktu  2  tahun  dan  langsung  bertindak.  Semua  petugas kejaksaan,  kehakiman  dan  kepolisian  dipecat.  Digantikan  sementara  oleh  petugas  dari Australia  dan  India  dengan  cara:  (1)  Melakukan  seleksi  ketat  untuk  posisi  baru  di departemen  kepolisian,  kejaksaan  dan   kehakiman.  (2)  Membentuk  ICAC  (Independent Comission  Against  Corruption)  semacam  lembaga  yang  mirip  KPK. Dari beberapa kasus, dapat  kita  jumpai  kasus-kasus  korupsi  terjadi,  seperti  di:  (a)  Sekolah,  Rangking  anak bisa  di  bayar.  Minta  bayaran  buku.  Padahal  buku-buku  di  subsidi  pemerintah.  Tiap pengeluaran  raport  harus  bayar. Memang bayaran untuk  apa? Gak  jelas.  (b)  Ganjil genap,  Di  tilang,  bisa  bebas  di  tempat  kalau  bayar.  (c)  Imigrasi  Nunggu  kertas  visa  di lambatin  sampai  overstay.   (Hangkoso.  S, 2012).
WNA  di  paksa  untuk  bayar  tiap  waktu  seberapa  jumlah  kalau  gak  kena  denda overstay  sama  deportasi.  Proses  yang  seharusnya  siap  dalam  dua  bulan  bisa  di lambatin  ke  setahun  lebih.  (Sujiwo,  A.  B,  2015).  (d)  Kelurahan  Surat-surat  yang seharusnya  gak  perlu  di  bayar  sekarang  harus  bayar.    Kerugian  negara  tak  hanya kebocoran  dari sisi  finansial,  tapi  juga kerugihan  karena investor    lebih baik pilih negara  lain  dimana  dia  dapat  dukungan  dari  pemerintah.  Penyebab  Korupsi  yaitu:  (1)
Provinsi  Banten)
Faktor  Internal  dari  diri  pejabat  atau  kepala  daerah  itu  sendiri  (Triwijaya,  A.  F,  2017). Banyak  hal  yang  melatar  belakangi  seorang  pejabat  atau  kepala  daerah  melakukan kegiatan  korupsi  diantaranya  untuk  mengembalikan  modal  awal  ketika  dia  sedang berkampanye.  (Reksodiputro,  M.  2009).  Sudah  bukan  menjadi  rahasia  lagi  ketika seseorang  mencalonkan  dirinya  untuk  menjadi  seorang  kepala  daerah,  pejabat  atau mungkin  anggota  DPR  diperlukan  modal  yang  tidak  sedikit.  Dan  kemudian  setelah  dia berhasil  menjadi  kepala  daerah,  pejabat  atau  anggota  DPR  dia  akan  memikirkan bagaimana  caranya  modal  awal  yang  sudah  dikeluarkannya  itu  kembali.    Salah  satu cara  yang  lazim  dilakukan  adalah  “Korupsi”.  (2)  Faktor  eksternal  diantaranya  adalah banyaknya tuntutan  yang harus  di penuhi  oleh seorang  yang  sudah  berhasil menduduki  suatu  kursi  di  pemerintahan.  Tuntutan  yang  sudah  diketahui  publik  adalah adanya  mahar  politik  yang  harus  dibayarkan  oleh  dirinya  baik  dengan  pembayaran tiap  bulan  ataupun  sistem  pembayaran  yang  lain.  (Syarifah,  N,  2015).  Fenomena  mahar politik  bukan  lagi  sebuah  rahasia  hal  ini  sudah  diketahui  oleh  masyarakat  umum  dan seringkali  hal  ini  memberatkan  pejabat  atau  kepala  daerah  dan  mengakibatkan timbulnya  perilaku  korup  agar  bisa  membayar  mahar  politiknya  tersebut.  (Sumardjono, M.  W,  1989).  (3)  Faktor  lemahnya  sanksi  bagi  pelaku  korupsi.  Para  pejabat  atau  orang- orang yang   melakukan  korupsi  masih  merasa  aman  jika  melakukan  korupsi  karena mereka berfikir  sanksi  pidana  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  ini tergolong  cukup  ringan  dan tidak  mempunyai  efek jera. (Ramelan,  2012).
Apalagi  untuk  pelaku-pelaku  korupsi  kelas  kakap  seperti  gayus,  Artalyta  dan  lain- lain  yang mendapatkan  perlakuan khusus  di  dalam  lapasnya.  Bahkan  terkesan tidak  sedang  mendapatkan  hukuman.  (4)  Faktor  eksternal  dari  masyarakat  itu  sendiri yang  terkadang  memberikan  celah  kepada  pejabat  atau  pihak-pihak  yang  bersangkutan untuk  melakukan  korupsi  dengan  melakukan  nepotisme  atau  sogok  kepada  pihak- pihak  yang berkuasa  agar urusan  pribadinya  dapat  dilancarkan  atau dimudahkan.
Sifat  dasar  manusia,  apa  anda  tau  manusia  adalah  mahluk  yang  suka  meromantisasi keberadaan  mereka  dengan  menganggap  diri  kita  paling  sempurna.  Kenyataannya  kita tidak  jauh  berbeda  dari  mahluk  lainnya.Contoh  sederhana  nya  pernahkah  anda memberi  makan  hewan  peliharaan  anda  tapi  dia  tetap  mencuri  makanan  dari  anda? "Homo homini lupus" (Hafiludin.  S. W, 2010).
Itulah  yang  dimaksud  dengan  korupsi  dilihat  dari  perspektif  Hukum,  sebagaimana yang  diatur  dalam  Undang  Undang  Anti  Korupsi.  Ini  sekedar  ilustrasi  tentang  para koruptor  yang  diibaratkan  sebagai  seekor  tikus  yang  mencuri  uang  negara  (uang rakyat yang disimpan  oleh  negara).  (Suprabowo,  A.  A, 2016).
Penelitian  ini  menggunakan  Teori  korupsi  dari  Jack  Bologne  dengan  GONE  Theory, dimana  korupsi  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  diantaranya:  1.  Keserakahan  (Greed), 2.  Kesempatan  (Opportunity),  3.  Kebutuhan  (Need).  4.  Pengungkapan  (Expose). Keserakahan  (Greed)  merupakan  sifat  mahluk  hidup  yang  mementingkan  kebutuhan diri  sendiri  dan  selalu  kekurangan.  Kesempatam  (Opportunity)  adalah  orang  yang
menduduki  suatu  jabatan  yang  dapat  mempengaruhi  orang  lain  untuk  bertindak  sesuai dengan  keinginan.  Kebutuhan  (Needs)  merupakan  naluri  mahluk  hidup  yang  selalu menginginkan  sesuatu  yang dapat  dikatakan bisa  berlebihan.  (Soepardi,  E. M, 2010).
Setelah  semua  terpenuhi,  maka  pelaku  korupsi  akan  terlihat  janggal  jika  mempunyai harta  yang  berlebihan  dan  ini  dengan  mudah  dapat  diungkap  kejanggalannya  dengan cara  Expose  atau  melalui  penyelidikan  oleh  pihak  yang  berwenang.  Hal  sesuai  dengan teori  yang  disampaikan  oleh  Jack  Bologne  dengan  rumus  teorinya:  (Rustam,  2012).

## GONE = GREED + OPPORTUNITY + NEED + EXPOSE

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  memfokuskan  penelitiannya  dengan  menggunakan penelitian  secara  hukum  normatif  (Normative  Law  Research)  dimana  fokus  kajiannya berupa  produk  perilaku  hukum  contohnya  seperti:  Rancangan  Undang-undang  sebagai konsep  norma  atau  kaidah  yang  berlaku  di  masyarakat.  Norma  dan  kaidah  hukum berkaitan  dengan  sejarah  hukum,  sistematika  hukum,  perbandingan  hukum  dan  taraf sinkronisasi  (dalam  perkara  “In  Koncreto)  sementara  fokusnya  pada  Inventaris  hukum posirif,  Asas-asas  dan  doktrin  hukum  serta  penemuan  hokum  (Iriyanto,  Sulistyowati,  & Shidarta,  2011).
Pada  umumnya  penelitian  hukum  dapat  menggunakan  beberapa  pendekatan diantaranya:  (a)  Pendekatan  secara  Historis  (Historical  Approach).  (b)  Pengungkapan melalui  suatu  kasus  (Case  Approach).  (c)  Pembuktian  melalui  melalui  undang-undang. (Statute  Approach)  (Marzuki,  P.  Mahmud,  2014).  Dengan  mempelajari  Rasio  Legis  dan dasar-dasar  ontologis  suatu  undang-undang.  Disini  hakim  diuji  dan  sangat menentukan  sebagai  perpanjangan  dan  pemegang  hak  atas  hukum  yang  berlaku  pada pelaku  korupsi  serta  berkomitmen  untuk  menegakkan  keadilan  bagi  semua  pihak tanpa  memandang  siapa  pelakunya  dan  apa  jabatannya  (Soemitro,  R.  H,  1990).    Hakim mempunyai  yurisprudensi  apabila  suatu  kasus  mempunyai  bukti-bukti  yang  kuat  yang mengarah  pada tindak  pidana  korupsi  (Soekanto,  S. 1999).

## HASIL DAN  PEMBAHASAN
Korupsi  sangat  terkait  dengan  pembangunan  berkelanjutan,  penegakan  hukum  dan proses  demokrasi.  Korupsi  merupakan  penyebab  utama  proses  pemiskinan,  disamping itu  korupsi  juga  akan  menimbulkan  masalah  lain  seperti:  (1)  Eksploitasi  sumber  daya alam.  (2)  Pelayanan  publik  akan  sangat  berpengaruh.  (3)  Penyelewengan  Infrastruktur biaya  tinggi  (High  Cost  Economy).  (4)  Kemiskinan  kian  absolut  (Abdussalam,  H.  R,  & Andri.  D, 2012).
Dalam  hal  pencegahan  atau  pengurangan  tindak  pidana  korupsi,  semua  pihak  harus bersinergi  dan  mempunyai  komitmen  yang  kuat  memberantasnya  serta  menggunakan cara-cara  yang  kalau  diperlukan  secara  radikal  agar  pelaku  atau  calon-calon  pelaku berfikir  seribu  kali  untuk  melakukan  penyelewengan.  Sistematik  dalam  menangani
perkara  korupsi  dan  dapat  dilakukan  secara  persuasive  menggunakan.  Bersinergi dengan  instansi  atau  lembaga  dalam  pemberantasan  korupsi  (Anwar,  Yesmil,  &  Adang, 2008).
Penyelewengan  atau  korupsi  dalam  keseharian  atau  umum  (Latin)  diartikan “Corruptus  atau  Corruption”  yang  berarti  Perbuatan  yang  menyimpang  dari  norma- norma,  baik  norma  hukum  maupun  norma-norma  sosial  (Negara,  2008).  Korupsi banyak  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  mempunyai  posisi  atau  kedudukan/jabatan yang  dapat  mempengaruhi  orang  lain.  Pengaruh  koruptor  dapat  mengatur  skenario apa  yang  akan  diinginkan  dengan  cara  berkolaborasi  dengan  pihak-pihak  terkait  dan dapat  menabrak rambu-rambu  sosial  yang telah  ditetapkan  oleh  Negara.
Di  Indonesia,  Korupsi  bukan  saja  melanggar  norma-norma  agama  tapi  juga  akan melanggar  rambu-rambu  hukum  serta  melanggar  sila  kelima.  Pelaku  korupsi  hanya mementingkan  diri  sendiri  dan  keluarganya,  tidak  perduli  akan  nasib  orang  lain,  maka dari  itu  koruptor  dapat  dikatakan  lebih  jahat  dari  setan  yang  hanya  menggoda  umat manusia.  Sementara  pelaku  korupsi  menyengsarakan  umat  manusia,  mereka bersenang-senang  diatas  penderitaan  orang  lain.  Mereka  hidup  nyaman  tidak  peduli orang  lain  hidup  sengsara,  mereka  bisa  berbuat  sekehendak  hati  mereka  dengan  uang hasil  korupsi.  Mereka  dapat  menikmati  uang  hasil  korupsi  untuk  berfoya-foya  serta bergaya hidup  hedonism  (Harefa.  B, 2011).
Mereka  dapat  membeli  apa  saja  sesuai  dengan  keinginan  mereka,  mereka  juga  dapat berbuat  apa  saja  dengan  kekuatan  ekonominya  dari  hasil  korupsi.  Koruptor  dapat meruntuhkan  bangsa  dan  Negara,  Negara  jadi  miskin,  rakyatnya  sengsara,  sulit mendapatkan  pekerjaan  dan  kehidupan  yang  layak  dan  meningkatkan  kriminalitas  di berbagai sector  (Hamdan.  M, 1997).
Ditambah  lagi  ancaman  hukuman  yang  mengancam  koruptor  dapat  dipermainkan sesuai  kehendak  koruptor  itu  sendiri,  sehingga  pelaku  korupsi  tidak  akan  jera  untuk melakukan  korupsi  lagi,  bahkan  korupsi  dapat  dilakukan  bersama-sama  dengan keluarganya  seperti:  bapak,  anak,  keponakan,  adik,  saudara  sebapak,  paman  dan  lain- lain  (Hamzah. A, 1982).
Begitu  hebatnya  koruptor  mengajak  sanak  familinya  untuk  melakukan  perbuatan jahat,  maka  penulis  tidak  salah  mengatakan  bahwa  koruptor  merupakan  orang  yang lebih  jahat  dari  pada  setan,  mereka  hanya  mementingkan  hidup  didunia  untuk bersenang-senang,  mereka  melanggar/  melupakan  seruan  agama  yang  melarang mengambil  yang  bukan  haknya,  mereka  sudah  tidak  mengenal  lagi  mana  rezeki  yang halal  maupun  yang  haram  semua  dicampuradukan  sehingga  koruptor  lebih  banyak makan  uang  haram  tanpa  memikirkan  resiko  yang  akan  diterima  dikemudian  hari  atau tidak  memikirkan  azab  yang  akan  menimpa  dirinya  beserta    keluarganya    (Manan.  B. 1994).
Korupsi  adalah  suatu  kejahatan  yang  masif  artinya  korupsi  terkait  dengan  orang banyak  dan  tidak  mudah  untuk  memberantasnya.  Suatu  perbuatan  yang  membuat
Provinsi  Banten)
malu  baik  pada  pribadinya,  keluarga,  masyarakat,  daerahnya  dan  yang  lebih  besar adalah  membawa  nama  Negara  di  mata  dunia  dengan  diterbitkannya  laporan  indek prestasi  korupsi  suatu  Negara  dibandingkan  dengan  Negara  lain  dan  ini  akan  merusak nama baik suatu  Negara. (Latifah.  M, 2015).
Pelaku  korupsi  tidak  akan  jera  dengan  perbuatannya  apalagi  hukuman  yang dijatuhkan  bagi  pelanggar  korupsi  terbilang  sangat  ringan  yang  tidak  akan  membuat sadar  bagi  pelakunya  ditambah  lagi  tidak  adanya  hukuman mati. Semua hukuman bagi koruptor  hanya  kamuflase  ditambah  lagi  masa  tahanannya  sering  mendapat  remisi (Pengurangan  hukuman),  sehingga  terpidana  korupsi  tidak  menjalani  seluruh  putusan yang  telah  dijatuhkan.  Belum  lagi  di  rumah  tahanan  mendapat  fasilitas  yang  istimewa sehingga  di penjara  seperti  dirumah  sendiri  (Manan. Bagir, & Susi. H. D, 2014).
Undang-undang  tidak  akan  berhasil  untuk  memberantas  pelaku  korupsi,  harus  ada terobosan  yang  radikal,  harus  dicarikan  jalan  lain  untuk  membuat  pelaku  korupsi menjadi  jera. (Mulyadi.  L. 2015).
Penulis  mempunyai  gagasan  untuk  ,membuat  pelaku  korupsi  menjadi  berfikir  2  atau 3  kali  untuk  melakukan  perbuatannya  terlepas  dari  pembicaraan  atau  terkait  dengan HAM  Sudah  waktunya  Indonesia  menempatkan  diri  pada  jajaran  Negara  dengan  indek korupsi  sejajar  dengan  Negara  asia  lainnya  seperti  Jepang,  Korea  dan  Cina  (Isra.  S, 2008).
Dari  hasil  Survey  dan  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  dari  tanggal  1  September sampai  dengan  30  September  2023,  didapat  suatu  kesimpulan,  bahwa:  (a)  WG,  salah satu  tokoh  masyarakat  di  daerah  tangerang  selatan  mengatakan  bahwa  pelaku  korupsi harus  dihukum  mati  jika  korupsi  uang  Negara  di  atas  1  milyar.  (Martosoewignjo,  S.  S, 1992).  (2)  Z  warga  masyarakat  yang  berpengaruh  di  daerah  rangkas  bitung  (lebak) berpendapat  bahwa  orang  yang  korupsi  atau  mencuri  uang  Negara  harus  dihukum maksimal  tanpa  adanya  remisi  atau  pengurangan  hukuman.  (3)  Ach.  M  Tokoh  di wilayah  Cilegon  yang  mengatakan  bahwa  korupsi  sama  saja  maling  atau  perampok uang  Negara  yang  harusnya  diperuntukkan  bagi  kesejahteraan  rakyat  dicuri  untuk kepentingan  pribadi  atau  keluarganya.  (4)  Salah  seorang  dosen  di  salah  satu  perguruan tinggi  yang  ada  di  Banten  mengatakan  bahwa  pelaku  pencuri  uang  Negara  harus  di buang  di  salah  satu  pulau  yang  dapat  dijadikan  pulau  pembuangan  bagi  pencuri- pencuri  uang Negara dan  menyengsarakan  banyak rakyat (Melani,  2005).
Pulau  tersebut  dijadikan  sebagai  hukuman  sosial  bagi  koruptor  dan  selama  2  tahun tidak  boleh  di  jenguk  oleh  keluarganya  serta  ditutup  akses  untuk  komunikasinya.  (5)  K Salah  seorang  ketua  BEM  di  sebuah  universitas  swasta  yang  ada  di  Banten  mengatakan bahwa  pelaku  korupsi  harus  meminta  maaf  kepada  rakyat  Indonesia  dengan  cara dipublikasikan  melalui  media  elektronik,  media  sosial  dan  harus  didampingi  oleh seluruh  keluarga  besarnya  dengan  harapan  menjadi  contoh  bagi  calon-calon  koruptor yang  akan  melakukan  penyelewengan.  Hukuman  ini  termasuk  hukuman  social  yang
Provinsi  Banten)
mempunyai  efek  sangat  memalukan  serta  menjadi  pembelajaran  bagi  anak  cucunya dikemudian  hari (Muhammad.  A,  2004).
Demikian  hasil  dari  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  yang  dengan keterbatasan  waktu  tidak  dapat  mewawancarai  lebih  banyak  lagi.  Peneliti berkesimpulan  bahwa  dengan  mewawancarai  5  tokoh  masyarakat  tersebut  sudah  dapat mewakili  rakyat  Banten  khusunya  dan  Rakyat  Indonesia  pada  umumnya.  Dan  semoga suara  rakyat  dapat  didengar  oleh  calon-calon  koruptor  untuk  berfikir  melakukan penyelewengan.  Suara  Rakyat  adalah  suara Tuhan (The Voice of the people is The Voice of God ). (Muladi  & Barda. N. A, 1992).

## SIMPULAN
Korupsi  merupakan  kejahatan  yang  luar  biasa  yang  tidak  mengenal  situasi  dan kondisi,  dimana  ada  kesempatan  disitu  ada  peluang.  Behavioral  economy  selalu berasumsi  pelaku  tindakan  ekonomi  adalah  orang  yang  rasional,  menimbang  benefit risk  sebelum  melakukan  tindakan.  Ya,  korupsi  adalah  sebuah  tindakan  ekonomi  juga. Sebetulnya  semua  negara  selalu  ada  yang  korupsi.  Banyak  aparat  di  sekitarnya  yang melakukan  juga  Banyak  warga  yang  "minta  tolong"  dengan  tawaran  imbalan  Tuntutan orang  sekitar  yang  memandang  PNS  selalu  dan  harus  kaya.  Mungkin  dia  PNS  lama yang masuk  lewat  sogokan,  harus  balik modal
Bila  seorang  PNS  takut  dengan  perilaku  korupsi,  mau  sebanyak  apapun  godaan,  dia tidak  akan  korupsi  jika  pondasi  agamanya  kuat.  Tapi  sekarang,  banyak  orang  tidak takut  Tuhan,  berikutnya  hukuman  untuk  PNS  yang  korupsi  juga  tidak  konsisten, hukuman  penjara  tidak  membuat  jera  pelaku  korupsi,  bahkan  bisa  diatur  pemotongan masa  hukuman,  baru-baru  ini  beberapa  PNS  yang  dipecat  karena  korupsi  di  sebuah daerah  bisa  menggugat  SK  pemecatannya  dan  menang  di  pengadilan.  Selama  ada  celah seperti  ini,  PNS  bakal  banyak  yang  korupsi  Maka  saya  setuju bila hukuman yang berat, tidak  bisa diatur,  dan irreversible  seperti  potong  tangan dan hukuman  mati dijalankan.
Masalah  korupsi  tidak  akan  pernah  hilang  sampai  semua  manusia  menghilang  dari muka  bumi.  Memberatas  korupsi  itu  tidak  ada  gunanya,  sebuah  pekerjaan  yang  sia-sia. Lebih  baik  waktu,  tenaga,  serta  pikiran  kita  pakai  untuk  membangun  bangsa  ini.  Kita hanya  perlu  mengendalikan  korupsi  agar  jangan  sampai  mengganggu  pembangunan. Itu  saja  poinnya.  Kita  nggak  usah  berusaha  menegakkan  benang  basah  (buang-buang tenaga).  Lalu  bagaimana  cara  kita  untuk  mengendalikan  korupsi?  Gampang  banget tinggal  batasi  kekayaan  rakyat  Indonesia.  Misalnya  dibuat  aturan  satu  keluarga  hanya boleh  memiliki  1  mobil,  hanya  boleh  punya  1  rumah,  luas  rumah  maksimal  1000  meter, dan  lain  sebagainya.  Dengan  aturan  semacam  ini  orang  mau  korupsi  juga  males.  Itu tadi  misalnya  tidak  se  ekstrim  itu  juga  nggak  papa  yang  penting  batasi  kepemilikan individu.  Tapi  setidaknya  kita  sudah  mampu  mengendalikan  sebagian  besar  oknum koruptor.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam,  H.R,  and  Andri  Desasfuryanto.  Sistem  Peradilan  Pidana,  Jakarta:  PTIK, 2012.
Anwar,  Yesmil,  and  Adang,  Pembaharuan  Hukum  Pidana  (Reformasi  Hukum  di Indonesia).  Jakarta: Grasindo,  2008.
Arie,  Barda  Nawawi.  Bunga  Rampai  Hukum  Pidana,  Bandung.  Citra  Aditya  Bakti, 1996.
Arief,  Basrief.  Korupsi  Dan  Upaya  Penegakan  Hukum  (Kapita  Selekta,  Jakarta:  Adika Remaja Indonesia,  2006.
Asshiddiqie,  Jimly.  Pokok-pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca  Reformasi. Jakarta: Bhuana Ilmu  Populer,  2007.
Azra,  Azyumardi.  Korupsi  dalam  Perspektif  z  Good  Gevermance.  Jurnal  Kriminologi Indonesia  Vol.  2, No 1 (20220.
Busro,  Ahmad,  Optimalisasi  Peran  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam  Pengambilan Keuangan  Dan  Atau  Aset  Negara  Hasil  tindak  Pidana  Korupsi  maupun  Atas Dasar  Kerugian  Keperdataan,  Universitas  Diponegoro,  2011.
Dyah  Dwi-ICW:  Korupsi  2015  Rugikan  Negara  Rp  31,077  Triliun.  I  Antara  New.  Last Modified  2016. Accessed  Februari  16, 2016.
Ganarsih,  Yenti.  Penegakan  Hukum  Anti  Pencucuian  Uang  Dan  Permasalahannya  Di Indonesia.  Jakarta: Rajawali  Press,  2016.
Gautama, Sudargo.  Pengertian  Tentang  Negara Hukum.  Bandung:  Alumni,  1983.
Gie,  the  Liang.  Ilmu  Politik:  Suatu  Pembahasan  Tentang  Pengertian,  Kedudukan,
Lingkup  Metodelogi.  Yogyakarta: UGM: Press,  1982.
Ginting,  Jamin.  Perjanjian  Internasional  Dalam  Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak Korupsi  Di Indonesia.   Jurnal  Dinamika  Hukum  Vol.11.No  3 (2011).
Hadjon,  Philipus  M.  Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  Di  Indonesia  Sebuah  Studi Tentang  Prinsip-prinsipnya,  penanganannya    oleh  Pengadilan  Dalam  Lingkungan Peradilan  Umum  Dan  Pembentukan  Peradilan  Administrasi  Negara.  Surabaya: Bina Ilmu,  1987.
Hafiludin  Saledi,  Wahyudi.  Implikasi  Perampasan  Aset  Terhadap  Pihak  Ketiga  Yang Terkait  Dengan Tindak  Pidana Korupsi.  Universitas  Indonesia,  2010.
Hamdan,  M. Politik  Hukum  Pidana. Jakarta: Rajawali  Press,  1997.
Hamzah, Andi,  Delik-Delik  Tersebar  Di Luar KUHP. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982. Harefa,  Beniharmobni,  Upaya  Pengembalian  Aset  (Asset  Recovery)  Hasil  Tindak
Pidana Korupsi Yang Berada Di  Luar Negeri.  Universitas  gajah Mada, 2011.
Haris,  Budi  Saiful.  2016.  “Penguatan  Alat  Bukti  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dalam Perkara  Tindak  Pidana Korupsi Di Indonesia.” Integritas: Jurnal Antikorupsi 2(1): 91– 112.
Iriyanto,  Sulistyowati,  and  Shidarta.  Metode  Penelitian  Hukum:  Konstelasi  dan Refleksi.  Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,  2011.
Isra,  Saldi,  Aset  Recovery  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui  Kerjasama  Internasional.
Lokakarya  tentang  Kerjasama  Internasional  dalam  pemberantasan  korupsi. Semarang, 2008.
Latifah,  Maerfuatul,  Urgensi  Pembentukan  Undang-Undang  Perampasan  Aset  Hasil Tindak  Pidana Di Indonesia.  Jurnal  Negara Hukum  Vol.6.No1  (2015).
Manan,  Bagir,  and  Susi  Harijanti,  Dwi,  Memahami  Konstitusi:  makna  Dan  Aktualisasi, Jakarta Rajawali  Press,  2014.
Manan,  Bagir.  Dasar-Dasar  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia  Menurut  UUD 1945.| Bandung,  1994.
Martosoewignjo,  Sri  Soemantri.  Dasar-Dasar  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia Menurut  UUD 1945. Bandung:  Alumni,  1992.
Marzuki,  Peter Mahmud.  Penelitian  Hukum.  Jakarta: Kencana,  2014.
Melani.  Problematika  Prinsip  Double  Criminality  Dalam  Hubungannya  Dengan Kerjasama  Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Kejahatan  Transnasional.  Jurnal  Ilmu Hukum  Litigasi  Vol.  6. No. 2 (2005).
Muhammad,  Abdulkadir,  Hukum  Dan  Penelitian  Hukum,  Bandung:  Citra  Aditya Bakti, 2004.
Muladi,  and  Barda  Nawawi  Arief.  Teori-Teori  Dan  Kebijakan  Pidana.  Bandung: Alumni,  1992.
Mulyadi,  Lilik.  Asas  Pembalikan  Beban  Pembuktian  Terhadap  Tindak  Pidana  Korupsi Dama  Sistem  Hukum  Pidana  Indonesia  Dihubungkan  Dengan  Konvensi Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi.  Jurnal  Hukum  dan  Peradilan  Vol,  4, No. 1 (2015).
Negara  Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum  Perdata  (Studi  Kasus  Pada  Pengadilan  Negeri Medan).  Jurnal  Mercatoria  Vol.1,  No.2 (2008).
Nurmalawaty.  Faktor  Penyebab  Terjadinya  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Money Laundering)  dan Upaya Pencegahannya.  Jurnal  Equality  Vol.11,  No. 1 (2006).
Oktaviani,  Indri.  Perspektif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam  Tentang  Pengembalian
Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No
01/Pid.sus/2011/PN.Tipikor.SMG).  UIN Walisongo,  2014.
Priyono,  B  Herry.  2018.  Korupsi:  Melacak  Arti,  Menyimak  Implikasi.  Gramedia  Pustaka Utama.
Priyatno,  Dwidja.  Kebijakan  Legislasi  Tentang  Sistem  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi  Indonesia,  Bandung:  CV Utomo, 2004.
Ramelan,  Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang.  Jakarta, 2012.
Reksodiputro,  Mardjono.  Masukan  Terhadap  RUU  Tentang  Perampasan  Aset.
Sosialisasi  RUU. akarta, 2009.
Rustam,  Aset  Recovery  Hasil  Tindak  Pidana Korupsi.  Opini  Cendikia  (n.d).
Sanusi,  Himawan  Ahmed.-  Mekanisme  Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak  Pidana Korupsi.Majalah  Keadilan,  2012.
Provinsi  Banten)
Sinulingga,  Evans  Emanuel.  Pengembalian  Aset  hasil  Tindak  Pidana  Korupsi  melalui Mekanisme    Gugatan Perdata.  Jurnal  Lex Administratum  Vol.5,  No. 4 (2017). Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamudji.  Penelitian  Hukum  Normatif.  Jakarta:  Rajawali Press,  2006.
Soekanto,  Soerjono.  Penelitian  Hukum Normatif.  Jakarta: Rajawali  Press,  1999.
Soemitro,  Ronny  Hanitij.  Metode  Penelitian  Hukum  dan  Juri  Metri.  Jakarta:  Ghalia Indonesia.  1990.
Soepardi,  Eddy  Mulyadi.  Peran  BPKP  Dalam  PenangananKasus  Berindikasi  Korupsi Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Konsultasi  Instansi  Pemerintah.  Seminar  nasional Permasalahan  Hukum  Pada  Pelaksanaan  Kontrak  Jasa  Konsultasi  dan  Pencegahan Korupsi  Di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah.  Jakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia  dengan  INKINDO,  2010.
Sudarto,  Hukum  Dan Hukum  Pidana.  Bandung: Alumni,  1977.
Sujiwo,  Ahmad  Bangun.  Kebijakan  Kriminalisasi  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Pasif Dalam Tindak  Pidana Pencucian  Uang. Universitas  Gajah Mada. 2015.
Sumardjono,  Maria  W.  Pedoman  Pembuatan  Usulan  Penelitian.  Yogyakarta:  Fakultas Hukum  Universitas  Gajah Mada, 1989.
Suprabowo,  Arge  Arif.  Perampasan  Dan  Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak  Pidana Korupsi  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia  Sebagai  Upaya  Pencegahan  Dan Pemberantasan  Tindak  Korupsi.  Universitas  Pasundan,  2016.
Syarifah,  Nur.  Mengupas  Permasalahan  Pidana  Tambahan  Pembayaran  Uang Pengganti  Dalam  Perkara  Korupsi.    Lembaga  Kajian  Dan  Advokasi  Independensi Peradilan,  2015.
Triwijaya,  A.F.  Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak  Pidana  Korupsi  Sebagai  Solusi Pemberantasan  Korupsi.  Last Modified  2017.
W.,  Hangkoso  Satrio.  Perampasan  Aset  Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  No 1454K/Pid.Sus/2011.  Dengan  Terdakwa  Bahasium  Assifie).  Universitas  Indonesia, 2012.
Yanuar,  Purwaning  M.  Pengembalian  Aset  Korupsi  Berdasarkan  Konvensi  PBB  Anti Korupsi  2003   Dalam Sistem  Hukum  Indonesia.  Bandung:  Alumni,  2017.
Yusuf,  Muhammad.  Merampas  Aset  Koruptor:  Solusi  Pemberantasan  Korupsi  Di Indonesia.  Jakarta, Kompas,  2013.
Zebua,  Frans  Rudy  Putra,  Iman  Jauhari,  and  taufik  Siregar.  Tanggung  Jawab  Pelaku Tindak  Pidana  Korupsi  Dan  ahli  Warisnya  Dalam  Pembayaran  Uang  Pengganti Kerugian  Keuangan