## IDENTIFIKASI KENDALA PENGELOLAAN KAWASAN AGROPOLITAN KABUPATEN CIANJUR

## GIZDY CHALIFA CHAIRUL RIZALDI*, NUR SYAMSIYAH
Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran *Email: gizdyc@gmail.com

## ABSTRAK
Urbanisasi merupakan salah satu permasalahan utama di Indonesia. Laju urbanisasi di Indonesia naik 3,3%  setiap  tahun  dan  angka  ini  merupakan  laju  urbanisasi  tercepat  se-Asia.  Urbanisasi  memberikan pengaruh  positif  dan  negatif.  Salah  satu  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  urbanisasi  adalah kurangnya  regenerasi  petani  karena  urbanisasi  dan  migrasi  merupakan  salah  satu  alasan  terjadi kurangnya regenerasi petani khususnya di wilayah pedesaan. Program agropolitan merupakan salah satu solusi yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka urbanisasi tersebut sejak tahun 2002. Kawasan Agropolitan Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kawasan agropolitan yang pertama kali dibentuk pada tahun 2002. Setelah berjalan 16 tahun, kawasan agropolitan ini tidak berkembang secara signifikan. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  kendala  pengelolaan  Kawasan  Agropolitan Kabupaten  Cianjur  agar  para stakeholder bisa  menemukan  solusi  dari  kendala  tersebut.  Identifikasi kendala  pengelolaan  menggunakan  metode  analisis  deskriptif.  Data  didapatkan  dari  hasil  wawancara dengan  stakeholder  kawasan  agropolitan.  Kendala  yang  dihadapi  yaitu  benih  komoditas  tertentu terkadang  sulit  didapatkan,  gangguan  hama  penyakit  dan  pencurian,  penggunaan  bahan  kimia  yang masih tinggi,   kurangnya pengetahuan petani akan pengolahaan produk yang tidak sesuai permintaan ( reject ),  fasilitas packing  house yang  terlalu  jauh,  pasar  produk  olahan  yang  sedikit,  kurangnya pertemuan antar stakeholder kawasan agropolitan, petani belum mengerti sistem kawasan agropolitan, kurangnya monitoring dan evaluasi dari pemerintah, sarana dan prasarana yang rusak.
Kata kunci: Kendala, agropolitan, Kabupaten Cianjur

## ABSTRACT
Urbanization  is  one  of  main  problem  in  Indonesia.  Indonesia’s  rate  of  urbanization  is  increase 3,3 %/year and it is the fastest urbanization rate increase in Asia. Urbanization will give positive and negatve  influence.  One  of  the  negative  influence  is  urbanization  will  caused  the  lack  of  farmers regeneration because urbanization and migration is one of main reason the lack of farmers regeneration in rural area.  Agropolitan program is one of solution that implemented by government to pressing the urbanization number since 2002. Cianjur Agropolitan Area is one of agropolitan area which is included into 8 first agropolitan area that established by government. After 16 years running, Cianjur agropolitan area did not grow significantly. The aim of this research is to  identify management’s obstacles. This research use descriptive analyze method.  Data obtained from the interview process with agropolitan’s stakeholder.  Management’s  obstacles  that  faced  by  Cianjur  Agropolitan  Area  are  seeds  of  certain commodities sometimes it is difficult to get, interference of pest and theft, high chemical usage, lack of farmers knowledge about processing reject product, packing house is too far, lack of processed product’s market, fewer meetings of agropolitan’s stakeholder, farmers have yet to completely understand about agropolitan  area’s  system,  lack  of  monitoring  and  evaluation  process  from  the  government,  some facilities and infrastructure is broken.
Keyword: management’s obstacles, agropolitan area, Cianjur’s Agropolitan Area, descriptive analysis

## PENDAHULUAN
Pengertian  urbanisasi  dapat  ditinjau dari  beberapa  ilmu  pengetahuan.  Secara demografi,  urbanisasi  adalah  suatu  proses yang ditunjukkan melalui perubahan penyebaran penduduk dan jumlah penduduk yang  ada  dalam  satu  wilayah  (berakibat pada  masalah  pangan,  pemukiman,  dan pekerjaan).  Dari  segi  ekonomi,  urbanisasi adalah  perubahan  struktural  dalam  sektor mata pencaharian (adanya peralihan pekerjaan  dari  agraris  ke  non  agraris). Secara  sosiologis,  urbanisasi  dikaitkan dengan  sikap  hidup  penduduk  dalam lingkungan pedesaan yang mendapat
pengarus  dari  kehidupan  kita  atau  bisa disebut pengotaan (Muryanti, 2012).
World  Bank  (2016)  melansir  laju urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa  ke  kota  di  Indonesia  merupakan tercepat di Asia. Selama 60 tahun, populasi perkotaan di  Indonesia meningkat rata-rata 4,4  persen.  Diprediksi  dalam  10  tahun mendatang, sekitar 68% penduduk Indonesia  berada  di  wilayah  perkotaan. "Indonesia  negara  urbanisasi  tercepat  di Asia. Rasio urbannya lebih cepat dari China dan  India.  177  juta  orang  tinggal  di perkotaan",  ujar  Ketua  Program  City Planning Labs dari World Bank.
Gambar 1. Grafik Proyeksi Laju Urbanisasi Indonesia 2010-2035 Sumber: Indonesia Population Projection 2010 – 2035 (2013), BPS– Bappenas–UNFPA
Berdasarkan  Gambar  1  dapat  dilihat bahwa laju urbanisasi Indonesia akan terus meningkat  dengan  peningkatan  rata-rata 3,3%  tiap  tahunnya.  Artinya,  pada  tahun 2035  sebesar  66,60%  penduduk  Indonesia
akan berada di wilayah perkotaan. Wilayah perdesaan  masih  memiliki  banyak  potensi sumberdaya  alam  dan  juga  sumberdaya manusia  yang  dapat  dimanfaatkan  dan dikembangkan. Dan apabila potensi tersebut
dapat dikelola secara baik, masyarakat pun akan  memilih  bertahan  di  desa  untuk bekerja demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraanya.  Tingkat  urbanisasi  dan tempo  urbanisasi  per  provinsi  di  Indonesia tahun  2000-2010 1 menunjukkan  hampir seluruh  wilayah  di  Indonesia  mengalami kenaikan tempo urbanisasi kecuali provinsi Riau  dan  Maluku  Utara.  Data  tersebut menunjukkan  bahwa  Provinsi  Jawa  Barat merupakan provinsi dengan tempo urbanisasi  paling  besar  di  antara  provinsi lain  di  Indonesia  dengan  tempo  urbanisasi sebesar 1,54 sejak tahun 2000-2010. Tempo urbanisasi adalah selisih persentase penduduk perkotaan dibagi dengan rentang waktu yang ada.  Tempo  urbanisasi memberikan gambaran tentang cepat lambatnya tingkat urbanisasi.
Menurut  Swastika  (2014),  untuk mengatasi  ketimpangan  yang  meyebabkan urbanisasi,  maka  harus  ada  keseimbangan pembangunan antara perdesaan dan perkotaan.  Perdesaan  harus  diurbanisasi dalam  paradigma  lain,  yaitu  di-kota-kan, atau  dijadikan  desa  maju  dengan  fasilitas infrastruktur  perkotaan.  Pedesaan  harus
1 Tabel Tingkat Urbanisasi Dan Tempo Urbanisasi Provinsi-Provinsi Di Indonesia Tahun 2000-2010. BPS RI (2010)
dibangun  secara  terpadu,  mulai  dari rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pertanian,  reorientasi  industri  berbasis pertanian  dari  perkotaan  ke  perdesaan, sampai  pembangunan  infrastruktur  untuk mendukung  aktivitas  sosial  ekonomi. Dengan  demikian,  diharapkan  perdesaan bisa  tumbuh  secara  mandiri,  dinamis  dan sejahtera,  sehingga  menjadi  tempat  tinggal yang  menarik  bagi  masyarakat  desa  dan tidak  perlu  pindah  ke  kota  mencari pekerjaan.
Menurut  Friedman  dan  Douglas (1976)  dalam  Ma’mun,  dkk,  konsep agropolitan merupakan strategi pembangunan  yang  dipercepat  dengan memperkenalkan unsur gaya hidup (manajemen) kota yang dsesuaikan dengan lingkungan dan budaya pedesaan ( internalized ) sehingga mendorong masyarakat  desa  untuk  produktif  dan  tetap tinggal  di  perdesaan,  mengurangi  migrasi, mengurangi keretakan sosial ( social dislocation )  dalam  proses  pembangunan, serta  membangun  jaringan  ( networking ) dengan sektor lain sehingga terbentuk ruang
sosio-tekno-ekonomis  dan  politik  yang lebih luas.
Menurut Idrus (2012), konsep agropolitan  diterapkan  pemerintah  sejak tahun 2002. Pada awalnya hanya diterapkan di  8  provinsi,  yaitu  Sumatera  Barat, Bengkulu, Jawa Barat, D.I Yogyakarta, Bali, Sulawesi  Selatan,  Gorontalo,  Kalimantan Timur.  Namun,  pada  tahun  2003  diperluas mencakup 29 provisnis di luar DKI Jakarta. Tabel 1.  Kawasan  Agropolitan  yang Direncanakan
pada Tahun 2002 Provinsi Kawasan Agropolitan Sumatera Barat Kabupaten Agam Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong Jawa Barat Kabupaten Cianjur D.I. Yogyakarta Kabupaten Kulonprogo Bali Kabupaten Bali Sulawesi Selatan Kabupaten Barru Gorontalo Kabupaetn Boalemo Kalimantan Timur  Kabupaten Kutai Timur Sumber:  Idrus,  Amwazi.  2012.  Agropolitan  dan Minapolitan “Konsep Menuju keharmonsan”. Jakarta: Kementerian Cipta Karya dan Tata Ruang Pada tahun 2002 pemerintah
Indonesia  berencana  untuk  membentuk kurang  lebih  8  kawasan  agropolitan  yang tersebar  di  seluruh  Indonesia.  Tahap  ini merupakan  tahap  awal  pembentukan  yang diawali  oleh  adanya  pelatihan  beberapa petani calon pengurus agropolitan. Di Pulau Jawa  sendiri  terdapat  2  provinsi  yang menjadi sasaran program kawasan agropolitan  ini,  yaitu  Provinsi  Jawa  Barat dan D.I. Yogyakarta.  Kabupaten Cianjur di
Provinsi Jawa  Barat  dan  Kabupaten  Kulon Progo  di  Provinsi  D.I.  Yogyakarta  untuk pengembangan kawasan agropolitan.
Kawasan  Agropolitan  di  Kabupaten Cianjur  memiliki  Desa  Pusat  Pertumbuhan yaitu  Desa  Sukatani  di  Kecamatan  Pacet dan  Desa  Sindangjaya  di  Kecamatan Cipanas. Pengembangan ini pun tercantum dalam  Perda  Kabupaten  Cianjur  No.  17 Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Cianjur.  Kecamatan Cipanas  dan  Kecamatan  Pacet  merupakan wilayah pusat pertanian khususnya sayuran di Kabupaten Cianjur. Daerah ini merupakan  salah  satu  pemasok  komoditas hortikultura
untuk wilayah JABODETABEK  dan  merupakan  tujuan wisata turis domestic. Karena menjadi salah satu tujuan wisata, yang menyebabkan alih fungsi  lahan  di  daerah  tersebut  dari  lahan pertanian  menjadi  perumahan  untuk  warga maupun untuk villa.
Kawasan  Agropolitan  Cianjur  sudah berjalan kurang lebih 15 tahun saat ini tidak aktif  dikelola.  Padahal  sejak  selesai dibangun  pada  tahun  2006  kawasan agropolitan  memberikan  dampak  poisitif pada wilayah setempat karena infrastruktur jalan  dibangun,  dan  sarana  prasarana produksi  seperti packing  house, wisma
untuk  agrowisata,  gedung  untuk  P4S, dengan  tujuan  untuk  mendorong  Kawasan
Agropolitan Cianjur berjalan secara maksimal.  Karena  saat  ini  pengelolaan sedang  tidak  dilakukan  dengan  baik,  maka semua  fasilitas  saat  ini  kondisinya  kurang baik contohnya jalan sudah mulai rusak dan juga  sarana  dan  prasarana  sudah  tidak dimanfaatkan secara optimal.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas maka identifikasi masalah dari penjelasan di atas adalah mengidentfikasi kendala pengelolaan  kawasan  agropolitan.  Tujuan yang  hendak  dicapai  oleh  penelitian  ini ialah  mengetahui  kendala  pengelolaan kawasan agropolitan Kabupaten Cianjur.

## METODE PENELITIAN
Desain  penelitian  yang  digunakan ialah metode kualitatif dengan teknik studi kasus.  Data  yang  digunakan  merupakan data  primer  dan  sekunder.  Data  primer diperoleh  dari  hasil  observasi,  wawancara, dan  pengisian  kuesioner.  Sedangkan  data sekunder  diperoleh  dari  data  pengurus kawasan  agropolitan,  data  desa,  penelitian terdahulu,  dan  berbagai  literatur  yang relevan  dan  dapat  mendukung  topik penelitian.  Penentuan  informan  dilakukan melalui purposive sampling .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kendala dalam Proses Produksi
a. Bibit  komoditas  tertentu  terkadang sulit didapatkan
Menurut  petani,  akses  terhadap  input pertanian  cukup  mudah  dijangkau  karena jaraknya  yang  dekat.  Kerjasama  yang dijalin  pun  cukup  baik  dan  saling menguntungkan.  Input  berupa  pupuk  dan bahan  pencegah  atau  pembasmi  hama mudah didapatkan. Persediannya pun relatif selalu  aman  karena  petani  setiap  saat  bisa mengakses  semua  dengan  mudah.  Akan tetapi  untuk  input  berupa  bibit  terkadang susah diakses oleh petani. Tak jarang bibit yang  sulit  dicari  itu  merupakan  bibit komoditas  eksklusif  seperti  brokoli.  Para responden  petani  menuturkan  bahwa  saat mereka  bertanya  pada  pedagang  produk pertanian,  para  pedagang  menyebutkan bahwa  bibit  tersebut  persediannya  sedang kosong.  Selang  beberapa  hari  setelah pedagang  menuturkan  kosong,  bibit  yang persediannya  kosong  tersebut  beredar kembali  namun  dengan  harga  yang  jauh lebih  tinggi  dibanding  sebelumnya.    Ini menjadi kendala bagi petani, di saat petani ingin memproduksi sayuran yang harganya sedang baik, bibit tanaman  yang dimaksud
tidak  ada  sehingga  petani  harus  mencari tanaman lain yang bibitnya tersedia.
b. Gangguan hama penyakit dan pencurian komoditas
Petani  berpendapat  bahwa  serangan hama  merupakan  kondisi  yang  wajar  yang dihadapi  oleh  setiap  petani.  Penanganan pada  saat  awal  tanam  dan  musim berpengaruh  besar  terhadap  kondisi  ini. Menurut petani, hama dan penyakit bisa di atas dengan menggunakan obat-obatan baik organik maupun kimia. Pencurian terhadap komoditas  merupakan  kendala  serius  yang dihadapi  oleh  petani.  Setiap  akan  panen terutama  komoditas  yang  harganya  sedang mahal,  tak  jarang  petani  menemukan tanaman  hasil  budidayanya  diambil  oleh pencuri.  Beberapa  petani  yang  pernah mengalami  kejadian  ini  bahkan  pernah mengalami  kerugian  hampir  90%,  karena hampir  seluruh  tanamannya  sudah  dipanen terlebih  dahulu  oleh  para  pencuri.  Para petani  mencegah  terjadinya  pencurian  ini dengan  cara  melakukan  ronda  malam  di kebun  masing-masing  sambil  sesekali menyorotkan senter pada kebun mereka.
Beberapa  petani  menilai  cara  ini kurang  efektif  karena  di  beberapa  kasus para  pencuri  mengambil  sayur  saat  petani petani shalat shubuh atau istirahat sebentar.
Namun  saat  ini  kegiatan  pencurian  relatif berkurang  karena  sudah  ada  beberapa pencuri  yang  ditangkap  dan  diberikan kepada pihak yang berwajib.

## c. Penggunaan bahan kimia yang masih tinggi
Menurut  penyuluh  lapangan,  input kimia yang digunakan masih cukup tinggi di kawasan agropolitan walaupun ada beberapa  petani  yang  sudah  menyesuaikan input  kimia  dengan  kebutuhan  dan  masih dapat dikontrol. Menurut penyuluh pendamping  lapangan,  hal  ini  menjadi kendala  karena  beberapa  pasar  khususnya pasar  supermarket  menginginkan  produk sayuran yang organik atau setidaknya telah dinilai  aman  pangan  oleh  dinas  pertanian. Sosialisasi  mengenai  penggunaan  bahan organik  terus  dilakukan  penyuluh  dengan harapan petani mengontrol asupan kimianya.

## Kendala dalam Proses Pascapanen
a. Kurangnya pengetahuan petani akan pengolahaan  produk  yang  tidak sesuai permintaan ( reject )
Menurut  pihak  desa,  petani  di kawasan  agropolitan  masih  terkendala dengan  sayuran  yang  tidak  sesuai  dengan permintaan  pasar  atau  kondsinya  kurang baik  ( reject). Untuk  mengatasi  hal  itu
beberapa petani mengonsumsi sendiri sayur reject yang  kondisinya  masih  layak konsumsi. Namun untuk yang sudah busuk, para petani sebagian besar membuang sayur tersebut  ke  arah  kali  dekat  jembatan perbatasan antara Sukatani dan Sindangjaya. Belum semua petani bisa mengolah sampah tadi  menjadi  pupuk  kompos.  Menurut Murbandono  dalam  Syaifudin  (2013), Pengolahan limbah padat ini perlu dilakukan  salah  satunya  dengan  menjadi pupuk  kompos.  Pupuk  kompos  ini  akan memberikan  3  keuntungan,  yaitu:  dapat mengurungai  limbah  padat  sayuran.  Untuk tanah kompos dapat menambah unsur hara dan memperbaiki struktur dan tekstur tanah. Dengan  kualitas  tanah  yang  semakin  baik maka produksi tanaman akan optimal. Saat ini  sudah  ada  pengolahan  sayur reject khususnya sayuran daun. Terdapat perusahaan  rumahan  yang  menggunakan fasilitas packing  house untuk  menjadi pabrik tahu. Tahu ini merupakan campuran antara bahan tahu dengan sayur yang reject .
Perbandingannya  yaitu  3  kg  bahan  tahu dicampur  1  kg  sayuran.  Namun  saat  ini pabrik  tahu  tersebut  sudah  tidak  berjalan lagi padahal belum genap 3 bulan berjalan.
b. Fasilitas packing  house yang  dinilai terlalu jauh oleh petani
Menurut  para  petani  responden  yang jarak  kebunnya  cukup  jauh  dari  pusat agropolitan,  jarak  antara  kebun  dengan packing  house dinilai  cukup  jauh.  Apabila memang mereka harus melakukan kegiatan packaging  di packing  house ,  biaya  yang mereka akan keluarkan tentu akan bertambah.  Fasilitas  di packing  house pun belum  memadai  menurut  petani.  Apabila ada  50  petani  akan  melakukan  kegiatan packaging maka  akan  berdesakan  dan waktu  yang  dibutuhkan  semakin  lama. Sehingga  para  petani  memilih  untuk melakukan  proses  pascapanen  di  rumah masing-masing  karena  mereka  nilai  yang paling  efektif.  Menurut  Pak  Enan  selaku Kabag Perencanaan Dinas Pertanian Perkebunan Pangan Hortikultura
Kabupaten  Cianjur,  sudah  ada  bantuan pemerintah  untuk  membantu  petani  dalam hal  ini  yaitu  pemerintah  membantu membangun  tempat  pencucian  sayuran  di beberapa rumah petani.
c. Pasar produk olahan yang kurang
Di DPP Kawasan Agropolitan terdapat  KWT  yang  mengolah  hasil komoditas  yang  tidak  masuk  ke  pasar. Mereka mengolahnya menjadi keripik, selai
tomat,  dan  olahan  lainnya.  Namun  mereka kesulitan  untuk  mengakses  pasar  karena terhambat oleh produk mereka yang belum memiliki  PIRT  atau  sertifikat  BPOM. Produk yang mereka jual pun masih dinilai mahal  karena  teknologi  yang  mereka gunakan  masih  sederhana  dan  belum mencapai  tingkat  produksi  yang  efisien. Sehingga  mereka  memutuskan  untuk berhenti mengolah.
Kendala  Dalam  Proses  Pengelolaan Kawasan Agropolitan a. Kurangnya pertemuan antar stakeholder kawasan agropolitan
Menurut keyperson ,  memang  sudah lama tidak ada pertemuan antar stakeholder yang  bergerak  di  kawasan  agropolitan. Semenjak  POKJA  berhenti  bekerja  pada tahun  2012,  integrasi  antar  pihak  dinilai kurang  oleh  para keyperson .  Pertemuan diadakan apabila ada keperluan dan apabila ada kesempatan. Pertemuan yang terjadwal satu  bulan  sekali  sudah  lama  tidak dilakukan. Hal ini berakibat kepada proses pengelolaan agropolitan yang kurang jelas. Oleh  karena  itu  biaya  pemeliharaan  untuk perawatan infrastruktur khususnya perawatan gedung dibebankan ke pengurus. Para pengurus merasa keberatan dengan hal
ini  karena  dalam  satu  bulan  mereka  harus mengeluarkan  biaya  sekitar  Rp  600.000 untuk  membayar  biaya  listrik.  Kurangnya koordinasi  ini  juga  menyebabkan miss communication diantara stakeholder. Program  yang  masih  aktif  di  kawasan agropolitan  saat  ini  hanya  P4S.    P4S menggunakan sumber dana swadaya, tidak ada  bantuan  insentif  dari  pemerintah. Banyak kegiatan penelitian dan
permagangan  yang  memanfaatkan  P4S
Agropolitan  Kabupaten  Cianjur.  Instansi yang menggunakan P4S Agropolitan Kabupaten  Cianjur  seperti  IPB,  UNPAD, UNBRAW, UNSUR, LIPI, dan pemerintah daerah  yang  ingin  mengadakan  studi banding.
b. Petani  belum  sepenuhnya  mengerti bagaimana sistem kawasan agropolitan
Responden petani menuturkan mereka belum sepenuhnya mengerti tentang sistem  kawasan  agropolitan.  Mereka  pun tidak mengetahui mengenai sistem agropolitan,  sehingga  mereka  seperti  tidak ingin tahu tentang kawasan agropolitan dan hanya  fokus  pada  usahatani  mereka  tanpa ada  keinginan  untuk  mengembangkan kawasan agropolitan. Petani mengemukakan  bahwa  ada  dampak  positif
yang  dirasakan  di  kawasan  agropolitan seperti jalan lebih baik dari sebelumnya dan terdapat jalan menuju kebun.
c. Kurangnya monitoring dan  evaluasi dari pemerintah
Menurut Mahardhani (2012), program  agropolitan  sejatinya  dinyatakan berhasil  apabila  memenuhi  3  indikator, yaitu:  pembangunan  sarana  dan  prasarana, peningkatan  sistem  dan  usaha  agribisnis, dan  pengembangan  mutu  dari  sumberdaya manusia  perdesaan.  Pengelola  kawasan agropolitan  dan  petani  mengharapkan pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi dan mengecek indikator yang telah ditetapkan  oleh  pemerintah  pusat  atau daerah.  Pemerintah  butuh  melakukan monitoring  dan  evaluasi  secara  berkala untuk menilai kemajuan kawasan agropolitan.  Untuk  mengatasi  hal  ini pemerintah  sudah  membentuk  sebuah UPTD.  UPTD  STA  dan  Agropolitan  ini pada  dasarnya  untuk  kembali  membangun kawasan agropolitan menggantikan POKJA yang  telah  bubar  pada  tahun  2012.  UPTD ini  berada  di  bawah  koordinasi  Dinas Pertanian  Pangan  Perkebunan  Hortikultura Kabupaten  Cianjur.  Anggota  UPTD  ini seluruhnya  merupakan  pegawai  Dinas Pertanian  Pangan  Perkebunan  Hortikultura
Kabupaten  Cianjur.  Menurut  Ibu  Inna selaku  Kasubag  Bidang  Usahatani  Dinas Pertanian  Pangan  Perkebunan  Hortikultura Kabupaten  Cianjur,  UPTD  ini  bertujuan untuk  mengembangkan  kembali  kawasan agropolitan.  Saat  ini  dinas  pertanian merencanakan  beberapa  program  untuk membangun  kawasan  agropolitan,  salah satunya dengan perencanaan pembangunan green  house di  DPP  Kawasan  Agropolitan seluas 600 m2. Diharapkan dengan adanya green  house ini  bisa  menjadi  sumber pengetahuan  petani  terutama  pengetahuan budidaya tanaman eksklusif seperti paprika dan tomat beef .

## d. Sarana dan prasarana yang rusak
Jalan  menuju  kawasan  aropolitan sudah  banyak  yang  rusak  terutama  di Kampung  Gunung  Batu  dan  wilayah  Pasir Kampung. Hal ini mengakibatkan terganggunya  proses  distribusi.  Petani berpendapat  bahwa  banyak  sayuran  yang dikhawatirkan  rusak  apabila  melalui  jalan tersebut. Keyperson menilai  ini  adalah masalah  yang  harus  terlebih  dahulu diselesaikan  karena  berpengaruh  langsung kepada  pendapatan  petani.  Biaya  kirim sayuran  menjadi  meningkat  karena  hal  ini. Gedung  sekretariat  dan packing  house sudah dalam kondisi yang kurang baik. Hal
ini  ditandai  dengan  bocornya  atap,  kursi yang  rusak,  cat  yang  sudah  mengelupas, jendela yang rusak. Pengurus tidak mampu memperbaiki ini karena keterbatasan biaya.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kendala  yang  dihadapi  dalam  proses pengelolaan
Kawasan Agropolitan Kabupaten  Cianjur  yaitu  beberapa  bibit komoditas tertentu terkadang sulit didapatkan,  gangguan  hama  penyakit terutama manusia, penggunaan bahan kimia yang masih tinggi, kurangnya pengetahuan petani akan pengolahaan produk yang tidak sesuai permintaan ( reject ), fasilitas packing house yang dinilai terlalu jauh oleh petani, pasar produk olahan yang kurang, kurangnya  pertemuan  antar stakeholder kawasan agropolitan, petani belum sepenuhnya  mengerti  bagaimana  sistem kawasan agropolitan, kurangnya monitoring dan  evaluasi  dari  pemerintah,  sarana  dan prasarana yang rusak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ma’mun,  Deddy,  dkk.  2013. Arahan Struktur Tata Ruang Kawasan Agropolitan Kecamatan Baros Kabupaten  Serang  Provinsi  Banten . Ambon:  Jurnal  Agroogia  Universitas Pattimura Detik  Finance.  2016.  Bank  Dunia:  Laju Urbanisasi  di  RI  Lebih  Cepat  dari China dan India. Jakarta: https://finance.detik.com/ekonomi- bisnis/3286873/bank-dunia-laju- urbanisasi-di-ri-lebih-cepat-dari- china-dan-india  (diakses  tanggal  1 April 2017) Idrus,  Amwazi.  2012. AGROPOLITAN  & MINAPOLITAN  Konsep  Kawasan Menuju  Keharmonian .  Jakarta  :
Kementrian Pekerjaan Umum Mahardhani, Ardhana Januar. 2012. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan AGropolitan  Sendang  Kabupaten
Tulungagung.  Surbaya:  Universitas
Airlangga
Muryanti.  2012. Perempuan  Pedesaan (Kajian  Sosiologis  Pekerja  Rumah Tangga/PRT) . Yogyakarta: Bima
Sakti Publishing Swastika, DK. 2014. Reformasi Paradigma Urbanisasi: Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Perdesaan .  DKI  Jakarta:  Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pertanian Indonesia Syaifudin, Nur Luqman.2013. Pemanfaatan Limbah Sayur-Sayuran untuk Pembuatan Kompos dengan Penambahan  Air  Kelapa  (Cocos nucifera)  dan  Ampas  Teh  Sebagai Pengganti Pupuk Kimia Pada Pertumbuhan  Tanaman  Semangka (Citrullus  vulgaris  L). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta