## SISTEM DAN PROSES DALAM PILKADA LANGSUNG: Problem Mobilisasi Dukungan
Oleh: Reny Yulianty dan Diny Fithratin

## Abstrak
Upaya mewujudkan Pilkadasung yang demokratis, bebas, langsung,   adil   dan  transparans,   paling  tidak,   ada   tiga   hal   yang perlu   di   upayakan.   Pertama,   peraturan   pemerintah   No.   6/2005 sebagai implementasi UU No. 32/2004     perlu diikuti dan dikritisi terus   agar   tidak   melenceng   dari   rel   yang   benar.   Kedua,     para anggota   DPRD   dan   para   tokoh   parpol   yang   menjadi   aktor mobilisasi dukungan seyogyanya tidak hanya mementingkan diri sendiri   dan   kelompoknya.   Ketiga,   perlu   adanya   persamaan persepsi, komitmen dan langkah agar Pilkadasung tidak sekedar menjadi jalan legal melegitimasi kekuasaan yang akan diperoleh, namun yang lebih penting adalah bagaimana     mereka   setelah terpilih   sebagai   pasangan   Kada/Wakada   dapat   lebih   mampu memajukan   dan   mensejahterakan   masyarakat,   terutama masyarakat desa.
Keyword: sistem pemilihan, pilkada langsung.

## Latar Belakang
Pemilihan   kepala   daerah   secara   langsung (Pilkadasung),   sistem   dan   proses   politik   lokal   berdasarkan Undang-Undang   Nomor   32/2004   (terutama   pada   Paragraf Ketiga) dan Peraturan Pemerintah  Nomor 6/2005  (terutama pada   Bab   VI)   dilingkupi   oleh   prakondisi   umum. Pertama , partai politik, terutama parpol besar secara internal masih belum dapat membangun dirinya sendiri secara demokratis, bahkan partai besar cenderung menjadi ajang pertarungan antar elite-nya agar bisa berkuasa lebih lama. Kedua , partai besar yang sedang mendominasi lembaga legislatif daerah lebih mengedepankan usaha   mengekalkan kekuasaan tidak akan   segan-segan   menghamburkan   uang   untuk   membeli dukungan sehingga perbedaan ideologi partai, visi, orientasi politik dan basis dukungan dalam hal ini mungkin saja tidak lagi   menjadi   pertimbangan   penting. Ketiga ,   masih maraknya   penggunaan   ‘politik   uang’   untuk   memperoleh sebanyak   mungkin   dukungan   rakyat;   dengan   kata   lain, politik uang masih akan menjadi instrumen mobilisasi paling
menggoda   bagi   para   pemimpin   parpol,   anggota   legislatif daerah   dan     warga   masyarakat   dalam   menetapkan   atau menjatuhkan   pilihan   terhadap   pasangan   calon Kada/Wakada. Celah penggunaan  ‘politik uang’ bisa muncul sejak   berlangsungnya   proses     penjaringan,     penyaringan sampai       menjelang   hari   ‘H’   pemilihan. Keempat ,     ada kecenderungan   sangat   kuat   bahwa   parpol     sekarang   ini banyak   yang   menerapkan   azas   sentralisme   di   dalam melaksanakan kebijakan partainya sendiri, terutama setelah negara tidak lagi campur tangan terhadap urusan internal partai sehingga ancaman terhadap posisi elite partai bukan datang dari intervensi negara, tetapi datang dari kelompok oposisi internal partai; hal ini tidak hanya bisa menimbulkan kecenderungan tumpulnya kemampuan  mengartikulasi dan mengagregasi   kepentingan   yang   datang   dari   dalam;   pada lingkup   lebih   luas   juga   akan   menciptakan   ketidak-pekaan partai menangkap aspirasi rakyat 3 .
Pilkadasung merupakan proses politik, salah satunya yang   penting   adalah   mobilisasi   dukungan.   Kelompok- kelompok di dalam parpol maupun di dalam badan legislatif daerah   adalah   aktor   utama   mobilisasi   dukungan   dengan sasaran   para   calon     pemilih;   tujuan   mobilisasi   ialah memperoleh   dukungan   sebanyak   mungkin   atas   pasangan calon   Kada/Wakada   yang   dijagokan.   Kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat sebagai sasaran mobilisasi (terutama pada tingkat kabupaten),   secara kuantitatif lebih besar   dibanding   kelompok   masyarakat   dari   daerah   urban; sehingga   suara masyarakat rural akan   menjadi     rebutan para   aktor     mobilisasi   atas   nama   pasangan   calon Kada/Wakada.   Kelompok-kelompok   masyarakat   yang menjadi   sasaran   mobilisasi   ini   sebenarnya   bukanlah masyarakat yang masih “buta politik”, tetapi mereka sudah “melek politik” dan cukup ‘terlatih’ karena telah mengalami beberapa   proses   politik   seperti   pemilihan   kepala   desa (Pilkades), Pemilu Legislatif dan Pilpres. (Sholikin, 2018a)
3 Intervensi negara terhadap urusan internal parpol  secara artifisial memang sudah tidak nampak   lagi,   tetapi   muncul   bentuk   baru   intervensi   negara   terhadap   proses   Pilkadasung melalui gagasan Mendagri untuk membentuk Desk baru di Depdagri yang kemungkinan bisa mengambil   alih   fungsi   KPU/KPUD   sebagai   penyelenggara   yang   elemennya   berasal   dari kelompok-kelompok   masyarakat   independen;   tetapi   menurut   penulis,   hal   ini   sebenarnya hanya merupakan gejala awal yang masih belum menyentuh substansi urusan internal parpol ( lihat , Harian Kompas , 7 Maret 2005 )
Pilkadasung menjadi persoalan yang kompleks ketika proses politik ini melibatkan aspek-aspek lain di luar aspek politik.   Pertama,   adalah  isu   yang  bersumber  dari   masalah sosial,   pendidikan,   ekonomi,   lingkungan,   hukum   dan sebagainya.   Kedua,   adalah   strategi     untuk   menghadapi sebuah atau beberapa isu yang sedang menjadi perdebatan publik; mobilisasi dengan memanfaatkan isu politik tertentu akan   sangat   menentukan   strategi   yang   akan   dipakai   oleh para   aktor   mobilisasi   dukungan.   Elemen-elemen     strategi mencakup  aktor di  lapangan,  instrumen  dan  saluran  yang dipakai,     mekanisme   dan   gaya   ( style )   yang   ditampilkan. (SHOLIKIN & Abdul Gaffar Karim, 2015)
Dengan demikian, persoalan pokok yang akan selalu muncul dalam Pilkadasung  berdasarkan  UU  No.  32 /  2004 dan PP No. 6 / 2005 adalah: bagaimana parpol atau koalisi parpol   memobilisasi   dukungan   masyarakat?   Apa   strategi yang   diterapkan   untuk   memenangkan   pasangan Kada/Wakada?       Secara       hipotetik         dapat     dikatakan bahwa           karakteristik mobilisasi dukungan pada tingkat pengambilan   keputusan     politik   parpol   dan   pada   tingkat implementasi   akan   membawa   implikasi   pada   capaian (dukungan) masyarakat.

## Pemikiran Teoritik
Mobilisasi   adalah aktivitas berbagai kelompok yang berusaha   memperoleh   (dan   menggunakan) power untuk mencapai   tujuan   tertentu,   atau   merupakan   interaksi antar kelompok  yang ada di dalam institusi  pemerintahan dan   kelompok   yang   ada   di   dalam   masyarakat 4 . Secara teoritik, mobilisasi   merupakan   interaksi     terkait   dengan konsep     ‘pengambilan   keputusan   politik’   dan     ‘kebijakan publik’   maupun     konsep   ‘ civil   society’ dan   ‘manajemen konflik’.
Mobilisasi   dalam   konsep   ‘ political   decision-making’ dan kebijakan publik , bertolak dari ‘ authoritative allocation of   values’ .     ‘ Allocation’ mengacu   pada   bagaimana   proses
4 Edward Shills, ed., International Encyclopedia of   Social Sciences, the MacMillan Press,
New York, 1976
pengambilan   keputusan   itu   berlangsung,   sedangkan ‘ authority’ berkaitan   dengan     pelaksanaan   keputusan sehingga   kebijakan   publik   sebagai outcome proses pengambilan           keputusan           politik   yang   harus dilaksanakan. Allocation akan dapat mendorong munculnya mobilisasi   yang   lebih   persuasif;   sedangkan authority akan dapat mendorong munculnya  mobilisasi represif. Dalam hal ini mobilisasi bersinggungan dengan dua kriteria. (SHOLIKIN &   Abdul   Gaffar   Karim,   2015) Degree   of   hierarchy yang mengukur ketatnya kontrol dari tingkat sentralisasi dan type of   values yang   melihat   tingkat-tingkat   capaian   jangka pendek dengan menggunakan tindakan tertentu 5 .           Oleh karena   itu,   mobilisasi   juga  membutuhkan structure   of authoritative   decision   making dan structure   of accountability ;   struktur   otoritatif   pengambilan     keputusan berkaitan     dengan     legitimasi,   sedangkan   akuntabilitas berkaitan   dengan   pertanggung   jawaban   kepada   kelompok yang memilihnya. (SHOLIKIN & Abdul Gaffar Karim, 2015)
Dalam   pengambilan   keputusan,   peran   kelompok- kelompok     masyarakat   tidak   terintegrasi     ke     dalam   sub- sistem   berdasar     alokasi   rasional,   tetapi   berdasar kepentingan   partai   politik,   kelompok-kelompok   dalam militer, birokrasi dan institusi keagamaan.   Oleh karena itu birokrasi   pemerintah   bisa   saja   disalah   gunakan   sebagai instrumen mobilisasi untuk meraih dukungan rakyat dengan menciptakan   perilaku   yang   bisa   dikendalikan       oleh kelompok   politik   yang       sedang       berkuasa.   Mobilisasi berdasarkan konsep pengambilan keputusan dan kebijakan publik   masih   memiliki   daya   tarik   yang   paling   menarik adalah janji-janji kepada rakyat pemilih  untuk mewujudkan nilai-nilai yang berlaku universal. (Solikhin, 2016) Walaupun demikian,   para   ilmuwan   politik   berpandangan   lain 7 yang
5 David E. Apter, Politics of  Modernizations , the Chicago University Press, London and Chicago, 1967, hal. 22-25 7 lihat , misalnya Samuel  Huntington, Political Order in Changing Societies, Vakils Feffer and Simons, Bombay, 1968, hal.  222
menganggap   bahwa   datangnya     dukungan     dari       rakyat bagi     modernisasi     yang       dikendalikan   oleh   pemerintah, partai politik, militer dan birokrasi akan muncul bersamaan dengan   berjalannya   proses   modernisasi   itu   sendiri. Penerapan   mobilisasi   dukungan   secara   koersif   karena adanya tuntutan modernisasi untuk mencapai tujuan jangka pendek, sehingga cenderung totaliter. Sebaliknya, mobilisasi dukungan   secara   persuasif   untuk   mencapai   tujuan modernisasi   jangka   panjang   akan   cenderung   lebih demokratis. (Sholikin, 2018a)
Konsep   ‘ civil   society’ dan   ‘manajemen   konflik’, merupakan   bagian   dari   persaingan   dan   konflik   yang mewarnai   hubungan     negara   –   rakyat.     Charles   Tilly 8 menganggap bahwa mobilisasi merupakan tindakan kolektif ( collective action )   sebagai   proses   persaingan   atau   konflik antar   anggota   kelompok     yang     berkaitan   dengan power , kepentingan  dan tujuan berbeda. Konsep mobilisasi sebagai tindakan  kolektif    memiliki  dua model  yaitu  ‘ polity  model’ dan   ‘ mobilization model’ .   Model   pertama   mengacu   pada pemerintah   sebagai   organisasi   yang   mengendalikan instrumen   koersif,   kelompok-kelompok   yang   berusaha memperoleh   akses   ke   sumber-sumber power yang dikendalikan oleh pemerintah dan bagian-bagian yang ada di kedua belah pihak yang terlibat konflik. Sedangkan model kedua mengacu pada tindakan kolektif masing-masing pihak yang   terkait   dengan   kepentingan   kelompok,   tingkat organisasi,   jumlah   sumber   yang   berada   di   bawah   kendali kolektif   dan   peluang   maupun   ancaman   yang   dihadapi dalam   konteks persaingan atau     konflik.  (Solikhin, 2017) Tindakan kolektif   dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ada   di   dalam   institusi   pemerintah   terhadap   kelompok- kelompok   masyarakat   sehingga   resistensi   rakyat   yang muncul   hanyalah   sebagai   akibat   eksploitasi   koersif kelompok-kelompok   di   dalam   institusi   pemerintah masyarakat   dalam   kapasitas   sebagai power   holders. (Saraswati & Sholikin, n.d.)
Sehingga   terhadap   mobilisasi   dapat   dimaknai   sebagai pencegahan   sekaligus   perlindungan   atas   kepentingan
8 Pandangan Charles Tilly sebagaimana dikutip Theda Skocpol, States and Social Revolutions: a Comaparative Analysis of France Russia and China , Cambridge University Press,   1980, hal. 10-11
kelompok   yang   ada   di   dalam   pemerintah   dengan menerapkan double-edged   protection 9 yaitu   pola   yang diterapkan   untuk   mengendalikan   konflik   sekaligus   untuk melindungi   kepentingan   kelompok   partai   yang   menguasai pemerintahan   dari   kelompok   masyarakat   yang   melakukan resistensi. Dalam konteks ini civil society berarti mencakup dimensi   keterlibatan   aktif   kelompok-kelompok   masyarakat, kebutuhan   dasariah   manusia   (hak   politik,   ekonomi   sosial dan   kultural)   dan   ruang   publik   yang   bebas   dari   campur tangan negara 1 .   Dalam hubungan negara – rakyat ( state - civil society relations )   juga   dapat   dimaknai   sebagai ‘perjumpaan’   dua   pihak     di   dalam   sebuah   ‘ruang   publik’ yang   di   dalamnya   terdapat   berbagai   kelompok   dengan kepentingan   berbeda,   dalam   posisi   mendukung   atau menentang kebijakan pemerintah 1 .    ‘Ruang publik’  sebagai ‘perjumpaan’   dalam   sebuah   proses   strukturasi   dialogis antara     dua   kelompok   yang   berbeda   tidak   saja   dalam pengertian   fisik,   tetapi   juga   dalam   pengertian   yang   lebih substantif   mengenai   apa   yang   menjadi   pokok   persoalan dalam ‘perjumpaan’ itu 1
Berdasarkan tataran teoritik tersebut di atas, secara sederhana     dapat   disusun     asumsi   logik   sebagai   berikut. Pertama ,  negara bukanlah  sebagai  aktor utama mobilisasi yang   secara   absolut   berdiri   sendiri,   tetapi   di   balik   negara masih terdapat kelompok-kelompok yang berperan sebagai aktor   mobilisasi. Kedua ,     kelompok-kelompok   tersebut berusaha   menguasai   sumber   alokasi   pengambilan keputusan   politik   dan   sumber   otoritas   implementasi kebijakan   publik   melalui   proses   persaingan   dan   konflik, sehingga memungkinkan kelompok yang satu  mendominasi kelompok     lain   dalam   menjalankan   fungsi   pengambilan keputusan   dan   fungsi   impelementasi   kebijakan. Ketiga , apabila   mobilisasi   yang   dilakukan   oleh   partai       yang mendominasi   pemerintahan untuk   memperoleh dukungan dari   kelompok-kelompok   masyarakat   dilakukan   secara
9 Charles Tilly, “War Making and Sate Making as Organised Crime”, dalam Peter Evans et.al., Bringing the State Back In , Cambridge University Press Cambridge, 1987, hal. 169- 186 1 10 Hikam, A.S., Pengembangan Masyarakat Dari Bawah , Makalah Seminar AIPI XIV, Jember,  1996, hal. 17 1 11 Garry Rodan,  ed ., Political Opposition in Industrializing Asia , Routledge, London and New York, 1996, hal. 20 1 12 lihat , Anthony Giddens, The Constitution of Society: The Outline of the Theory of Structuration , Cambridge University, Cambridge, 1984
represif,   maka   kelompok-kelompok   masyarakat   sasaran mobilisasi   akan   melakukan   penentangan;   sebaliknya, apabila   mobilisasi   dilakukan   secara     persuasif,   maka kelompok-kelompok   masyarakat   yang   menjadi   sasaran mobilisasi   akan memberikan dukungan. (Solikhin, 2016) Tataran teoritik tersebut di atas masih memerlukan unsur spesifik yaitu isu yang menjadi perdebatan publik dan strategi yang   diaplikasikan.   Dalam   konteks   Pilkada langsung isu perdebatan publik bisa sangat   bervariasi dan sangat   bergantung   pada   dinamika   politik   lokal   yang berkembang   di   sebuah   daerah;   misalnya,   isu     bersumber dari   kebijakan   ekonomi,   pendidikan,   lingkungan   hidup, kemanusiaan dan sebagainya. Sedangkan strategi berkaitan dengan dimensi struktural pelaksana fungsi mobilisasi untuk menghadapi   atau   mengantisipasi   isu   tertentu;   srategi sangat   erat   kaitannya   dengan   siapa   aktor     yang melaksanakan mobilisasi dan siapa sasaran mobilisasi, apa instrumen dan saluran yang dipakai, bagaimana gaya ( style ) mobilisasi   itu   ditampilkan.     Secara   skematis   mobilisasi tersebut di atas sebagaimana  di bawah ini.

## BAGAN
Mobilisasi Dukungan Dalam Pemililihan Kepala Daerah Secara Langsung
tindakan kolektif
Aktor Mobilisasi Sasaran Mobilisasi
Institusi  Parpol Institusi   Masyarakat Kelompok Dlm Parpol Unsur Spesifik : Kelompok Dlm Masy. - klpk pengurus parpol            i s u - kelompok pendukung - klpk anggta legislatif          strategi - kelompok penentang - klpk koalisi parpol              (instrumen, - kelompok netral mekanisme, gaya)
Respons : - dukungan kolektif - penolakan kolektif Implikasi

## ________________________
*) Keterangan :   Bagan   mobilisasi   diadopsi   dan   disusun kembali berdasarkan  konsep Charles Tilly (1980 ;  1987) dengan memasukkan unsur-unsur spesifik mobilisasi.
Bagan tersebut   di atas menunjukkan adanya unsur- unsur mobilisasi yang terbagi dalam tiga kategori. Pertama , adalah   unsur   kelompok   yang   memobilisasi.   Kelompok   ini terdiri   dari   kelompok       yang   berlatar   belakang       institusi pengurus   partai   dan     kelompok   yang   berlatar   institusi legislatif;     dua     kelompok   ini   saling   bersaing   untuk mendominasi   pembuatan   keputusan   politik   dan implementasi   kebijakan   ‘publik’   sehingga   persaingan cenderung   menimbulkan   konflik   internal.     Dominasi   satu kelompok terhadap kelompok yang lainnya berlangsung   di dalam lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif ; proses persaingan   di   lembaga   legislatif   dilakukan   melalui penyingkiran   dan   pembersihan   jabatan-jabatan   politik strategis   dari   elemen-elemen   penentang   kebijakan   partai yang   mendominasi   lembaga   legislatif.   Demikian   pula   di dalam   lembaga   eksekutif,   penyingkiran   dan   pembersihan dilakukan   pada   jabatan-jabatan   publik   dari   elemen-lemen yang   menentang   kebijakan   pemerintah. Kedua ,   adalah unsur kelompok yang dimobilisasi ; kelompok ini terdiri dari kelompok   organisasi   dalam   sub-ordinasi   partai,     lembaga keagamaan berpengaruh dan kelompok klientalisme politik. Kelompok dalam sub-ordinasi partai   merupakan kelompok utama   sasaran   mobilisasi.   Sedangkan   kelompok   lembaga keagamaan   adalah   sasaran   ‘antara’   atau   ‘jembatan’   bagi para   aktor   mobilisasi   untuk   memperoleh   dukungan masyarakat ; kelompok ini    memiliki  sub-kelompok   yaitu kelompok   moderat,   kelompok   netral   dan   kelompok   kritis ; kelompok lembaga keagamaan memiliki fleksibelitas dalam menghadapi   kebijakan   pemerintah   dan   partai.   Adapun kelompok   pengusaha/bisnis   sebagai   sasaran   mobilisasi adalah   kelompok   klientalisme   politik   yang   biasanya
bersimbiosis   dengan   kelompok   bisnis;   sehingga   posisi mereka sebagai pendukung kelompok politik tertentu akan sangat bergantung pada kepentingan ekonomis dan politis yang akan diperolehnya. Ketiga , adalah unsur spesifik yaitu isu   dan   strategi   sebagai     pendorong   berlangsungnya mobilisasi.   Unsur   isu,   adalah   pedebatan   publik   yang bersumber   dari   kebijakan,   tindakan   pemerintah   atau tindakan pimpinan parpol berkaitan dengan pembangunan ekonomi, sosial dan politik. (Solikhin, 2017) Isu yang muncul sebagai unsur spesifik mobilisasi bergantung pada dimensi ruang   dan   waktu ;   ruang   berkaitan   dengan   lokalitas, sedangkan waktu  berkaitan dengan periode waktu tertentu. Karena   isu   yang   menjadi   perdebatan   publik   bisa   bergeser dari satu  topik satu ke topik  lainnya.  Terutama mengenai siapa aktor dan sasarannya,     apa   instrumen     dan     isu yang     menjadi perdebatan publik bisa bergeser dari satu topik   ke   topik   lainnya,   sehingga   pergeseran   ini menyebabkan   pergeseran   strategi     mobilisasi     dan implikasinya   terhadap   dinamika   politik.   Tiga   unsur   pokok menjadi   bersifat   absolut   sebagai   prasyarat   beroperasinya mobilisasi dukungan .

## Parpol,   Pilkada   Langsung   dan   Mobilisasi   Dukungan Terhadap Masyarakat Pedesaan
Di   dalam   UU   No.   32/2004   maupun   PP   No.   6/2005, secara  eksplisit  memang  tidak disebut  istilah ‘mobilisasi dukungan’,   isu   yang   harus   dihadapi   maupun   strategi mobilisasi   yang   harus   diterapkan.   Tetapi   hal   itu   secara implisit   sebenarnya   telah   tercakup   di   dalam   “kampanye” 1
(misalnya di dalam UU No. 32/2004 Paragraf Ketiga dan PP No.   6/2005   Bab   IV).   Terutama   mengenai   siapa   aktor   dan sasarannya, apa instrumen dan saluran yang bisa dipakai di dalam   kampanye.   Kelompok-kelompok   di   dalam   parpol tertentu   atau   koalisi   parpol   dan   kelompok-kelompok   yang ada   di   dalam   lembaga   legislatif   merupakan   aktor   utama mobilisasi dukungan. Sedangkan sasaran mobilisasi adalah
1 13 “Kampanye”     dalam   tulisan   ini     diartikan   sebagai   ‘mobilisasi   dukungan   dengan anggapan bahwa dua istilah   ini   memiliki   kesamaan yaitu adanya aktor, sasaran, isu dan strategi
kelompok-kelompok     yang   ada  di   dalam  masyarakat  yang memiliki hak pilih.
Pilkadasung   dalam   konteks   mobilisasi   dukungan, dalam   tulisan   ini   lebih   memfokuskan   pada   kelompok- kelompok   masyarakat   yang   ada   di   desa   atau   kelompok masyarakat  ‘rural’.  Dalam konteks  mobilisasi  untuk  tujuan memperoleh   dukungan   yang   dilakukan   oleh   parpol, masyarakat   desa   selalu   menjadi   korban   ketidak   pastian politik.   Di   zaman   ‘Orde   Lama’     (Orla),   ketika   pemerintah menerapkan berbagai eksperimen demokrasi, desa menjadi rebutan   para   politisi   untuk   menancapkan   pengaruhnya sehingga   desa   mengikuti   arus   besar   “politik   sebagai panglima”.   Kemudian   desa   disterilkan   dari   politik,   di- depolitisasi dan   berubah   haluan   mengikuti   arus   besar ‘’pembangunan   sebagai   panglima’’;   di   zaman   ini,   politik dijalankan   secara   otoriter,   sentralistik,   monopolistik   dan militeristik. Sedangkan pada era pasca Orba, Desa berusaha dikembalikan   ke   khittah   semula   yaitu   sebagai     ajang perebutan   pengaruh   para   aktivis   partai   politik.  (Solikhin, 2016)
Derita panjang masyarakat desa nampaknya masih akan terus berlanjut.  Penataan desa yang dikemas di dalam UU  No.   5/1979  tentang   Pemerintahan   Desa  telah     banyak digugat   oleh   berbagai   pihak   karena   mematikan karakteristik, lokalitas, otonomi dan demokrasi yang dimiliki. Lembaga-lembaga   yang  ada di desa seperti Kepala Desa, LKMD/LMD   dan   berbagai   organisasi   korporatis   menjadi instrumen   mobilisasi   politik   penguasa   sekaligus   sebagai akses   “negara   masuk   desa”.   Dengan   kondisi   ini,   otonomi dan demokrasi yang dikembangkan di desa adalah otonomi dan demokrasi semu.  Dalam konteks ini,  posisi masyarakat desa menjadi bagian integral politik paternalistik pemerintah untuk membangun ‘otonomi’ dan ‘demokrasi’ seperti yang dikehendaki penguasa.
Lalu, apakah kita sebenarnya kembali ke paradigma (politik)  lama?    ‘Desa’   dalam  UU  No.   32/2004   sebenarnya dalam   posisi   dilematis. Pertama ,   konteks   yang   berkaitan dengan fenomena eforia politik. Situasi politik yang diliputi oleh semangat reformasi berusaha menolak semua tatanan yang   berbau   Orba,   semangat   baru   ini   sebenarnya   bisa menjadi benang merah yang mengakhiri   kekuasaan rezim yang   sentralistik,   monopolistik   dan   militeristik   sehingga diharapkan  bisa menjadi  bagian penting agenda  reformasi politik   dan   pemerintahan.  (Sholikin,   2018b)  Tetapi   situasi poltik di sekitar lahirnya UU No. 32/2004, berada  di bawah bayang-bayang situasi     politik yang makin   liberal dengan multi   partai   dan   munculnya   berbagai   organisasi   atau kelompok masyarakat, justeru pemerintah dihadapkan pada persoalan   pelik   mengenai   merosotnya   reputasi   di   bidang pembangunan   ekonomi,   menggunungnya       hutang       luar negeri,         sulitnya     memberantas   KKN,     tidak   mudahnya mewujudnya     penegakan   hukum   dan   sebagainya. Kompleksitas   masalah   di   sekitar   lahirnya   UU   32/2004   ini nampaknya   menuntun   pemerintah   pasca   Orba   untuk mencari kembali “tongkat lama”   yang pernah dipakai oleh pemerintah   Orba   untuk   menapak   ‘keberhasilan pembangunan’, meski keberhasilan itu semu belaka! Kedua , adalah dalam hal konten (isi).  Isi  UU No. 32/2004 terutama pada pasal-pasal Bagian Kedua   dan     Bagian Ketiga yaitu berkaitan   dengan   jabatan   Sekretaris   Desa,   persyaratan sebagai calon Kepala Desa, masa jabatan Kepala Desa dan eksistensi   Badan   Perwakilan   Desa   yang   diganti   dengan Badan Permusyawaratan Desa.
Ketiga , desa secara tidak langsung dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat global dan universal. Misalnya dalam konsiderans   dua   UU   itu     disebut   bahwa   UU   tentang Pemerintahan   Daerah   ini   dipersiapkan   untuk   menghadapi “tantangan   persaingan   global”   dan   penyelenggaraan Otonomi Daerah    yang   sesuai   dengan    prinsip-prinsip demokrasi,    partisipasi   masyarakat,   pemerataan,   keadilan
dan   potensi   keanekaragaman   daerah   yang   dilaksanakan dalam   kerangka   negara   kesatuan   R.I.   Jadi,   meskipun   kini Indonesia hidup di era reformasi, tetapi masih di dalamnya masih terdapat semangat a la Orba.
Dalam konstelasi politik   saat ini (mungkin) tidak disadari   oleh   para   pembuat   keputusan     bahwa   UU   No. 32/2004 yang baru ini akan dapat   memberi peluang baru bagi   munculnya   sentralisme   kekuasaan   dalam   sistem pemerintahan lokal (kabupaten).  Adanya kepentingan yang lebih   besar,   lebih   luas   dan   lebih   mendesak     agar pemerintahan   desa   yang   sudah   ada   maupun   yang   akan dibentuk   tidak akan menjadi perintang bagi     pemerintah pusat     maupun     pemerintah       daerah             untuk memperlancar   proyek-proyek   investasi     di   bidang   industri yang   dapat   mendongkrak     reputasi   pemerintah   di   bidang pembangunan ekonomi; kalau ini yang akan terjadi, berarti hal ini akan kembali pada karakteristik  pemerintah  sebagai rezim yang represif-developmentalistik. (Sholikin, 2013)
Disamping   itu,   kran   demokrasi   bagi   tumbuhnya kesadaran         politik       masyarakat       desa       yang   sudah terlanjur terbuka pada era pasca Orba   yang diindikasikan oleh   munculnya   berbagai   kelompok   masyarakat   dan berbagai   bentuk     ‘ruang   publik’,   penggantian   UU   ini mungkin  akan   bisa  menimbulkan   konflik    vertikal   maupun horisontal.   Gejala   awal   ini   bisa   dilihat   dari   penggantian Badan   Perwakilan   Desa   menjadi   Badan   Permusyawartan Desa.   Penggantian   istilah   ‘perwakilan’   dengan ‘permusyawaratan’   bisa memiliki konotasi berbeda. Dalam ‘perwakilan’,     mencerminkan     bahwa   anggota   BPD merupakan   representasi   rakyat   (dan   kepentingannya)   di sebuah desa ; sedangkan dalam ’permusyawaratan’ , esensi sebagai wakil rakyat menjadi kabur dan anggota BPD akan bisa   diganti   oleh   siapa   saja   yang   mau   duduk   sebagai anggota. Hal ini berarti akan mirip dengan LMD/LKMD pada era   Orba   yang   rentan   terhadap   intervensi   oleh   kelompok parpol   yang   sedang   menguasai   kursi   legislatif   maupun
eksekutif daerah untuk dipakai   sebagai   instrumen     dan saluran   mobilisasi  dukungan   dalam Pilkadasung.
Dengan   demikian   masyarakat   desa   akan   semakin kehilangan local   wisdom nya ketika   desa   dan masyarakatnya   selalu   dijadikan   sasaran   mobilisasi dukungan  oleh para elite partai-partai  politik ;   sementara kepentingan   masayarakat   desa  diabaikan.  (Solikhin,   2016) Hal ini bisa dilihat dalam pengalaman Pemilu dan Pilkada di beberapa daerah dimana para aktivis politik dan elite sosial lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan, bukan pada kepentingan rakyat desa.

## Beberapa Catatan
Dalam   upaya   mewujudkan   Pilkadasung   yang demokratis,   bebas,   langsung,   adil   dan   transparans,   paling tidak,   ada   tiga   hal   yang   perlu   di   upayakan. Pertama , peraturan pemerintah No. 6/2005 sebagai implementasi UU No.   32/2004       perlu   diikuti   dan   dikritisi   terus   agar   tidak melenceng  dari rel yang benar. Kedua ,  para anggota DPRD dan   para   tokoh   parpol     yang   menjadi   aktor   mobilisasi dukungan   seyogyanya   tidak   hanya   mementingkan   diri sendiri dan kelompoknya. Ketiga , perlu adanya persamaan persepsi,   komitmen   dan   langkah   agar   Pilkadasung   tidak sekedar   menjadi   jalan   legal   melegitimasi   kekuasaan   yang akan   diperoleh,         namun   yang   lebih     penting adalah bagaimana     mereka   setelah     terpilih sebagai pasangan Kada/Wakada   dapat   lebih   dapat   memajukan   dan mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat desa.

## Daftar Pustaka:
Apter,   David   E., Politics   of     Modernizations ,   the   Chicago University Press, London and Chicago, 1967.
Giddens, Anthony, The Constitution of Society: The Outline of the Theory of Structuration , Cambridge University, Cambridge, 1984.
Harian Kompas , 7 Maret 2005.
Hikam,   A.S., Pengembangan   Masyarakat   Dari   Bawah ,
Makalah Seminar AIPI XIV, Jember,  1996.
Huntington, Samuel, Political Order in Changing Societies, Vakils Feffer  and Simons, Bombay, 1968.
Rodan,   Garry,     ed .,   Political   Opposition   in   Industrializing   Asia ,
Routledge, London and New York, 1996.
Saraswati, A., & Sholikin, A. (n.d.). Reposisi CSR (Corporate Social Responsibility) di Indonesia.
Sholikin, A. (2013). Pemikiran Politik Negara Dan Agama “Ahmad
Syafii Maarif.” UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Sholikin, A. (2018a). Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II dan III. MADANI Journal of Social and Political Science , 10 (1), 12–33. Sholikin, A. (2018b). PERBEDAAN SIKAP POLITIK ELEKTORAL MUHAMMADIYAH   ANTARA   PUSAT   DAN   DAERAH. POLINTER , 3 (2).
SHOLIKIN,  A.,   &  Abdul   Gaffar   Karim,   M.  A.   (2015).   DEVIASI SIKAP   POLITIK   ELEKTORAL   MUHAMMADIYAH ANTARA PUSAT DAN DAERAH (Studi Kasus Sikap Politik Elite Muhammadiyah pada Pilihan Presiden 2014 dan Pilkada 2010 di Sleman dan Maros). Universitas Gadjah Mada.
Solikhin,  A.  (2016).  ISLAM,  NEGARA,  DAN  PERLINDUNGAN HAK-HAK ISLAM MINORITAS. Journal of Governance , 1 (1). Solikhin,   A.   (2017).   Menimbang   Pentingnya   Desentralisasi   Partai Politik di Indonesia. Journal of Governance , 2 (1).
Shills, Edward, ed., International Encyclopedia of   Social Sciences, the MacMillan Press, New     York, 1976.
Skocpol,  Theda,     States   and   Social   Revolutions:   a   Comaparative Analysis of France Russia and China, Cambridge University
Press,   1980.

## Tilly, Charles, “War Making and Sate Making as Organised
Crime”, dalam Peter Evans et.al., Bringing the State