## Wanita Ahlul Kitab dan Hukum Menikahinya di Indonesia

## Meliyani Sidiqah
Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, Indonesia ms.meliyanisidiqah@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan penafsiran dalam menentukan wanita ahlul kitab, dan  mengkaji  fakta  yang  terjadi  di  masyarakat  serta  hukum  menikahii  wanita  ahlul  kitab  di Indonesia.  Perkawinan  beda  agama  yang  melibatkan  pihak  yang  beragama  Islam  sering  menjadi polemik  di  Indonesia  karena  menguatnya  anggapan  larangan  terhadap  perkawinan  beda  agama. Namun, anggapan ini nyatanya tidak diyakini sepenuhnya mengingat dalam Al-Qur’an pun diatur mengenai kebolehan perkawinan yang dilangsungkan oleh pria Muslim dengan wanita ahlul kitab. Tulisan  ini  disusun  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan interdisipliner  karena  menggunakan  sudut  pandang  beberapa  cabang  ilmu  untuk  mendukung materi  bahasan  dengan  titik  berdiri  dari  sudut  pandang  hukum.  Dari  hasil  penelitian,  pertama, belum ada kesepakatan dari para ulama dan ahli hukum Islam dalam menentukan golongan wanita mana  yang  termasuk  ahlul  kitab.  Kedua,  meskipun  fakta  di  masyarakat  menunjukkan  bahwa perkawinan  beda  agama  yang  melibatkan  pria  Muslim  banyak  terjadi,  hukum  menikahi  wanita ahlul kitab di Indonesia  tetap dilarang. Maka, tulisan ini menyarankan  harus ada  keputusan yang disepakati  oleh  para  ulama  dan  ahli  hukum  Islam  di  Indonesia  mengenai  tafsiran  golongan- golongan  wanita  ahlul  kitab.  Selain  itu,  dalam  membuat  ketentuan  terkait  menikahi  ahlul  kitab, pemerintah  sebaiknya  tidak  melarang  secara  keras  dan  tegas  melainkan  harus  menyesuaikan dengan ketentuan yang sudah diatur di Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 5.
Kata kunci: Ahlul Kitab; Perkawinan Beda Agama; Wanita

## Abstract
This paper aims to examine the differences in interpretation in determining the ahlul kitab women and  examine  the  facts  that  occur  in  society  and  the  law  on  marrying  ahlul  kitab  women  in Indonesia. Interfaith marriages by Muslims become polemics in Indonesia due to the strengthening of the notion of prohibition of interfaith marriages. However, this assumption is not fully believed considering  that  the  Qur'an  regulates  the  permissibility  of  marriages  by  Muslim  men  with  ahlul kitab  women.  This  paper  uses  a  normative  juridical  research  method  with  an  interdisciplinary approach  because  it  uses  perspective  from  other  scientific  disciplines  to  support  the  discussion which  still  use  the  law  as  a  standpoint.  The  result  shows,  first,  there  is  no  agreement  between Islamic scholars and jurists in determining the ahlul kitab women. Second, even though the facts in society  show  that  interfaith  marriages  by  Muslim  men  are  common,  the  law  on  marrying  ahlul kitab  women  in  Indonesia  is  still  prohibited.  So,  this  paper  suggest  that  a  decision  should  be agreed upon by the Islamic scholars and jurists in Indonesia to interpret the  ahlul kitab women. Besides, in making provisions related to marrying  ahlul kitab, the government should not strictly and  decisively  prohibit  it,  it has  to  comply  with  the  provisions  stipulated  in  Al-Qur'an  Surah  Al- Maidah verse 5.
Keywords: Ahlul Kitab; Interfaith Marriage; Women

## 1. PENDAHULUAN
Terkait perkawinan beda agama, di agama Islam dikenal istilah “ahlul kitab” yang  dapat  ditemukan  dalam  Al-Qur’an  Surat Al-Maidah ayat  5.  Ayat  tersebut mengatur  terkait  perkawinan  antara  seorang  pria  Muslim  dengan  wanita  ahlul kitab. 1 Secara etimologi, ahlul kitab yang berasal dari kata ahl dan kitab memiliki arti orang-orang yang beragama sesuai dengan kitab, atau para penganut/pengikut kitab. 2 Menurut Harun Nasution, ahlul kitab merupakan sebutan bagi orang-orang yang  berpegang  kepada  agama  yang  mempunyai  kitab  suci  yang  berasal  dari Tuhan. 3 Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  disebutkan  bahwa  ahlul kitab  adalah  orang  yang  berpegang  kepada  ajaran  kitab  suci  yang  bukan  Islam, 4 artinya kitab selain Al-Qur’an.
Pemikiran-pemikiran  terkait  ahlul  kitab  yang  hadir  saat  ini  semuanya berangkat  dari  konsep  ahlul  kitab  di  Al-Qur’an.  Namun,  masih  ada  silang pendapat  yang  dipengaruhi  sisi  subjektivitas  penafsir  dalam  menafsirkan  ahlul kitab.  Bagi  sebagian  penafsir,  ahlul  kitab  adalah  orang  yang  memeluk  agama Yahudi dan Nasrani. Bagi penafsir lainnya tidak hanya Yahudi dan Nasrani saja, melainkan  pemeluk  agama-agama  samawi  lainnya  juga  termasuk  ke  dalam golongan  ahlul  kitab.  Kondisi  ini  sangat  berkaitan  erat  dengan  Indonesia, mengingat  Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki  pluralisme  yang  tinggi termasuk  agama.  Meskipun  masyarakat  Indonesia  mayoritas  beragama  Islam, 5 namun  dalam  kenyataannya  masyarakat  berinteraksi  dan  bergaul  tanpa membedakan  status  agama.  Pesatnya  perkembangan  teknologi  di  bidang komunikasi  dan  transportasi  yang  semakin  mengaburkan  batasan-batasan  dalam pergaulan  di  masyarakat,  semakin  menambah  peluang  kemungkinan  terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.
Penelitian ini penting untuk dilakukan demi memetakan rumusan yang tepat perihal  golongan  wanita  mana  yang  termasuk  ahlul  kitab.  Dengan  adanya perbedaan  penafsiran  dalam  mengelompokkan  wanita  ahlul  kitab,  tentu memberikan pengaruh yang vital terkait menentukan golongan wanita mana yang dapat  dinikahi  oleh  pria  Muslim.  Hal  ini  demi  menjamin  kepastian  hukum  dan keadilan  bagi  masyarakat  (dalam  tulisan  ini  hanya  membahas  bagi  pria  Muslim) yang  hendak  melangsungkan  perkawinan  beda  agama.  Salah  satu  betuk ketidakadilan adalah dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengatakan  bahwa  perkawinan  seorang  pria  Muslim  dengan  wanita  ahlul  kitab,
1 Lihat “Al-Qur’an” Surat Al-Maidah ayat 5 dan artinya.
2 Muhammad  Luqman  Hakim  dan  Mohamad  Maulidin  Alif  Utama,  “Ahlul  Kitab  Dalam  Perspektif Islam,” JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 1, no. 2 (2022): 110–26, https://doi.org/https://doi.org/10.36769/jiqta.v1i2.287.
3 Harun  Nasution  dalam  Abdul  Syakur  dan  Muhammad  Yusuf,  “Penggolongan  Ahlul  Kitab  Dalam Al-Qur’an,” Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 1, no. 1 (2020): 1–12, https://doi.org/https://doi.org/10.55623/au.v1i1.1.
4 Muliarman, KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia (Surabaya: Permata Press, 2020), 25.
5 Monavia  Ayu  Rizaty,  “Mayoritas  Penduduk  Indonesia  Beragama  Islam  Pada  2022,” DataIndonesia.id,  2023,  https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam- pada-2022.
e-ISSN : 2621-4105
menurut qaul  mu’tamad adalah  haram  dan  tidak  sah. 6 Sementara,  dalam  Al- Qur’an  diatur  kebolehan  seorang  pria  Muslim  menikahi  seorang  wanita  ahlul kitab. Terlihat bahwa pemahaman atau penafsiran diperlukan adanya suatu kaidah supaya terhindar dari pemaknaan yang  keliru, 7 yang pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan bagi pihak tertentu.
Tulisan  ini  merupakan  pengembangan  dari  beberapa  penelitian  terdahulu yang  kemudian  dalam  tulisan  ini  dihubungkan  dengan  fenomena  hukum  yang banyak  terjadi  di  masyarakat  yaitu  fenomena  perkawinan  beda  agama.  Pertama, penelitian  dari  Hakim.  Dalam  penelitian  tersebut  dikatakan  bahwa  baik  dari pengertian secara etimologi maupun terminologi, ahlul kitab adalah kaum Yahudi dan  Nasrani. Sedangkan  agama-agama selain Yahudi  dan Nasrani  seperti Hindu, Buddha,  Majusi/Zoroastrianisme,  Kong  Hu  Chu,  Taoisme,  dan  Sinto,  tidak termasuk ahlul kitab. 8 Terhadap penelitian tersebut, tulisan ini menanggapi bahwa kondisi  pluralisme  agama  di  Indonesia  adalah  fakta  sejarah  yang  tidak  mungkin dihilangkan,  didukung  dengan  transparansi  interaksi  antar-masyarakat  yang semakin “menyatukan” rasa kebersamaan.
Kedua,  penelitian  dari  Nurul  Hakim,  menurut  keduanya,  istilah  ahlul  kitab mengacu  pada  pengertian  agama  yang  ditujukan  kepada  masyarakat  atau kelompok  penganut  agama  yang  mempunyai  kitab  suci  yang  diturunkan  oleh Allah  SWT  kepada  Nabi  dan  Rasul-Nya  secara  umum.  Adapun  mengenai  status ahlul  kitab, mayoritas  ulama sepakat  bahwa mereka adalah kafir.  Namun, terkait status  musyrik  ahlul  kitab,  terdapat  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama. 9 Terhadap penelitian tersebut, tulisan ini berpandangan bahwa ahlul kitab memiliki letak  kekhususan  tersendiri  harus  dikaji  lebih  dalam  dan  lebih  jauh  lagi.  Tulisan ini  memberikan  pengertian  dan  pandangan  lain  mengenai  ahlul  kitab  yang berkaitan  dengan  pandangan  agama-agama  yang  terikat  dengannya,  sehingga tidak dengan sembarangan menyematkan istilah kafir kepada ahlul kitab.
Ketiga, penelitian dari Syakur, dalam penelitian tersebut, dijabarkan bahwa terdapat beberapa macam ahlul kitab di antaranya a hlul kitab , atainahumul kitab , utul  kitaba , utu  nashibamminal  kitab ,  dan yaqera’uunal  kitaaba  min  qablik . 10 Terhadap  penelitian  ini,  tulisan  ini  mengkaji  makna  dari  ahlul  kitab  kemudian membandingkannya  dengan  kondisi  pluralisme  agama  dan  masyarakat  di Indonesia untuk menemukan relevansi antara yang satu dengan yang lainnya.
Hal yang membedakan dengan tiga penelitian di atas dari tulisan ini adalah memberikan  penegasan  keistimewaan  dari  kedudukan  ahlul  kitab  dan  gagasan
6 “Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  4/MUNAS  VII/MUI/8/2005  Tentang  Perkawinan  Beda Agama,” 2005.
7 Siti Fahimah, “Urgensitas Amr Nahy Dalam Memahami Ayat-Ayat Al Qur’an,” Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir 1,
no. 1 (2018):
1–13, https://ejournal.iai- tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/201.
8 Hakim dan Utama, “Ahlul Kitab Dalam Perspektif Islam.”
9 Nurul  Hakim  and  Ali  Fauzi,  “The  Concept  Of  Ahl  Al-Kitab:  Recognition  Adherents  Of  Ahl  Al- Kitab,” Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 19, no. 1 (2021): 191–212, https://doi.org/https://doi.org/10.21154/dialogia.v19i1.2575.
10 Syakur dan Yusuf, “Penggolongan Ahlul Kitab Dalam Al-Qur’an.”
pengakuan  terhadap  keberadaan  ahlul  kitab.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  makna  dan  cakupan  wanita  ahlul  kitab  baik  secara  tradisional  mau pun  secara  kontemporer  demi  menemukan  makna  dan  cakupan  ahlul  kitab  yang lebih  tepat  untuk  diterapkan  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  juga perkembangan  zaman  dan  keilmuan  saat  ini.  Selain  itu,  untuk  menganalisa ketentuan  hukum  menikahi  wanita  ahlul  kitab  dalam  perkawinan  beda  agama  di Indonesia.

## 2. METODE
Tulisan  ini  merupakan  hasil  dari  penelitian  yuridis  normatif  dengan mengkaji  data  sekunder  yang  disusun  untuk  menguraikan  secara  sistematis, faktual,  dan  akurat  terkait  beberapa  penafsiran  ahlul  kitab  dengan  menggunakan pendekatan  interdisipliner  dengan  menggunakan  sudut  pandang  dari  beberapa caba ilmu untuk mendukung materi pembahasan dan hasil penelitian dengan tetap menggunakan sudut pandang hukum sebagai titik berdiri penelitian. Penelitian ini tidak  terbatas  pada  pembahasan  dalam  segi  normatif,  melainkan  termasuk  juga sosiologis, dan budaya di suatu masyarakat. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan  hukum  tersier,  mulai  dari  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku, jurnal-jurnal,  laporan  penelitian,  kamus,  dan  internet  yang  berkaitan  dengan permasalahan  penelitian.  Data-data  tersebut  dikumpulkan  secara  studi  pustaka kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Makna dan Cakupan Wanita Ahlul Kitab
Perbedaan  pendapat  di  kalangan  para  penafsir  terkait  ahlul  kitab  adalah seputar  makna  dan  cakupan  dari  ahlul  kitab  itu  sendiri.  Diawali  dari  pandangan terkait  agama  mana  saja  yang  tergolong  ahlul  kitab  yang  melahirkan  dua  corak penafsiran  yang  menonjol,  yaitu  penafsiran  secara  tradisional  yang  mengartikan makna dan cakupan ahlul kitab secara sempit, dan penafsiran secara kontemporer yang mengartikan makna dan cakupan ahlul kitab secara luas. Kalangan penafsir tradisional,  pada  umumnya  mereka  memahami  ahlul  kitab  dalam  Al-Qur’an secara harfiah atau literal, yang tak jarang memberikan kesan makna dan cakupan yang  sempit.  Sementara  kalangan  penafsir  kontemporer,  mereka  mendasarkan pada  pandangan  pluralisme  dalam  memberikan  makna  dan  cakupan  ahlul  kitab yang tak jarang mengundang kontroversi.
Kaum  yang  diperdebatkan  sebagai  ahlul  kitab  atau  bukan  adalah  kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan kaum selain Yahudi dan Nasrani yang terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, penafsiran tradisional, yang menafsirkan ahlul kitab merupakan orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an Surat Al-Ankabut ayat 46 11 , menurut Tabatabi’i ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani. Kelompok kedua, penafsiran kontemporer,
11 Lihat Al-Qur’an, Surat Al-Ankabut ayat 46 dan artinya.
yang  menafsirkan  ahlul  kitab  bukan  saja  orang-orang  Yahudi  dan  Nasrani, melainkan  juga  termasuk  orang-orang  Majusi  (Zoroaster)  dan  Shabi’in,  karena dalam Al-Qur’an Surat Al-Hajj ayat 17 12 , kaum yang disebut bukan hanya Yahudi dan Nasrani saja.
Istilah  ahlul  kitab  sebanyak  31  kali  disebutkan  dalam  Al-Qur’an  yang tersebar  di  berbagai  surat. 13 Dalam  memetakan  makna  dan  cakupan  ahlul  kitab, perlu ada penjelasan secara terpisah dari dua kata tersebut. Pertama, Ahlul. Secara literal, Ahlul ( ahl ) berarti ramah/senang/suka. Kata ahlul ditujukan untuk sesuatu yang  memiliki  hubungan  yang  erat  (nasab/agama/profesi/komunitas).  Kedua, kitab,  kitab  ( al-kitab )  memiliki  arti  menghimpun  sesuatu  dengan  sesuatu  yang lain.  Kitab  juga  diartikan  sebagai  tulisan,  termasuk  firman  Allah  SWT  yang diturunkan kepada para Rasul-Nya berupa kitab suci. Maka, pengertian ahlul kitab kurang  lebih  adalah  kelompok  atau  komunitas  pemeluk  agama  yang  memiliki kitab  suci  yang  diwahyukan  Allah  SWT  kepada  Nabi  dan  Rasul-Nya.  Secara terminologi,  ahlul  kitab  memiliki  arti  pemilik  kitab  suci  yaitu  para  umat  Nabi yang menerima wahyu Allah, yang tak lain adalah kaum Yahudi dan Nasrani. 14
Istilah  ahlul  kitab  disebut  juga  dengan  istilah  lain,  misalnya atainahumul kitab yang  artinya  orang-orang  yang  kami  berikan  kitab  suci  (Taurat  dan  Injil). Istilah yang kedua ini disebutkan sebanyak 9 kali dalam Al-Qur’an. Ataina berarti datang  dengan  mudah.  Penggunaan  istilah  ini  menunjukkan  adanya  penerimaan dari  objek  yang  diberikan  kitab  (kitab  itu  ditujukan  bagi  kaum  Yahudi  dan Nasrani),  dan  mereka  mengagungkannya. 15 Artinya,  mereka  memahami  dengan sebaik-baiknya  petunjuk  yang  diberikan  Allah  SWT.  Selain  itu,  istilah  ini digunakan  untuk  menunjukkan  bahwa  kitab  suci  yang  ada  pada  mereka  adalah masih  asli  yaitu  kitab  suci  yang  di  dalamnya  masih  tercantum  informasi  tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, penggunaan istilah kedua ini  menunjukkan  bentuk  kepercayaan  sebagian  dari  kaum  Yahudi  dan  Nasrani terkait  Kerasulan  Nabi  Muhammad  SAW  dan  Al-Qur’an  yang  dibawanya. 16 Selanjutnya istilah Utul Kitaba . Utu maksudnya ada yang menerima dan ada yang menolak, sehingga Utul Kitaba berarti orang-orang yang diberi al-kitab. Istilah ini disebutkan  sebanyak  18  kali  dalam  Al-Qur’an. 17 Penggunaan  istilah  ini menunjukkan  bahwa  objek  yang  diberikan  kitab  (kaum  Yahudi  dan  Nasrani) sebagian  menerima  dan  sebagian  lagi  menolak,  sehingga  terdapat  perpecahan  di
12 Lihat Al-Qur’an, Surat Al-Hajj ayat 17 dan artinya.
13 Agus  Mukmin,  “Ahl  Al-Kitab  Perspektif  M.  Quraish  Shihab  Dan  Implikasi  Hukumnya  Dalam Bermuamalah,” Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine 4, no. 2 (2021): 570–84, https://doi.org/https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v4i2.475.
14 Hakim dan Utama, “Ahlul Kitab Dalam Perspektif Islam.”
15 Muhammad Galib, Ahl Al Kitab, Makna Dan Cakupannya (Jakarta: Paramadina, 1998).
16 Syakur dan Yusuf, “Penggolongan Ahlul Kitab Dalam Al-Qur’an.”
17 Ziska  Yanti,  “Kajian  Intertektualitas  Ayat  Ajl  Al-Kitab  Dalam  Tafsir  Al-Misbah  Karya  Quraish Shihab  Dengan  Tafsir  Al-Mizan  Karya  Husein  Thathaba’i,” El-Mäqrä:  Tafsir,  Hadis  Dan  Teologi 2,  no.  1 (2022): 19–32, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/elmaqra.v2i1.3988.
kedua  kaum.  Bahkan  dari  kalangan  yang  menolak,  sampai  menunjukkan permusuhan yang keras terhadap Islam. 18
Istilah  lainnya  adalah Utu  Nashibamminal  Kitab artinya  orang-orang  yang diberi bagian dari kitab suci. Kata kunci pada istilah ini adalah Nasiba yang secara literal berarti “tertentu”. Istilah keempat ini disebutkan sebanyak 3 kali dalam Al- Qur’an yang menunjuk kepada kaum Yahudi. 19 Tabatabi’i mengungkapkan bahwa istilah  ini  menunjukkan  kepada  kitab  Taurat  yang  berisikan  kecaman  terhadap sikap  dan  perilaku  mereka  yang  buruk,  mulai  dari  memutarbalikkan  kebenaran, hingga upaya mengacaukan ajaran Islam dengan mempengaruhi orang-orang yang telah masuk Islam berpaling dan menyebarkan berita buruk tentang Islam. Istilah keempat  ini  ini  digunakan  untuk  menunjukkan  sisi  negatif  dari  ahlul  kitab. 20 Terakhir, istilah Yaqera’uunal Kitaaba Min Qablik . Istilah ini berarti orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Dalam istilah kelima ini, yang  menjadi titik tekan adalah kata yaqra’u yang berasal dari kata qara’a yang secara literal berarti jama’a (menghimpun). 21 Di  dalam  Al-Qur’an,  istilah  ini  hanya  ditemukan  1  kali yang  berbicara  mengenai  kitab  umat  Yahudi  dan  Nasrani  yaitu  umat  yang  telah membaca  kitab  (Taurat  dan  Injil).  Terlepas  dari  banyaknya  macam  istilah  ahlul kitab  di  atas,  Abdul  Mun’im  Al-Hafni  mengatakan  bahwa  dari  semua  istilah- istilah tersebut, ahlul kitab tetap ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani. 22
Merujuk  pada  Al-Qur’an  Surat  Al-An’am  ayat  156 23 ,  Imam  Syafi’i mengatakan  bahwa  secara  harfiah,  cakupan  “dua  golongan”  ditafsirkan  sebagai kaum Yahudi dan Nasrani. Maka, ahlul kitab adalah kaum Yahudi dan Nasrani, kaum  selain  Yahudi  dan  Nasrani  tidak  termasuk  ahlul  kitab.  Selanjutnya,  lebih sempit  lagi  Imam  Syafi’i  mengatakan  bahwa  ahlul  kitab  hanya  terbatas  pada orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan Bani Israil saja. Sedangkan penganut agama Yahudi dan Nasrani dari bangsa-bangsa lain (bukan keturunan Bani Israil) tidak  termasuk  ahlul  kitab.  Alasannya,  karena  Nabi  Musa  AS  dan  Nabi  Isa  AS hanya  diutus  khusus  kepada  Bani  Israil  saja,  bukan  kepada  bangsa-bangsa lainnya. 24 Adapun  orang-orang  yang  bukan  Bani  Israil  digolongkan  ke  dalam tiga  macam:  a.  golongan  yang  masuk  ke  dalam  agama  Yahudi  dan  Nasrani sebelum agama tersebut  mengalami perubahan, seperti orang-orang Romawi; b. golongan  yang  masuk  ke  dalam  agama  Yahudi  dan  Nasrani  setelah  agama tersebut  mengalami  perubahan;  dan  c.  golongan  yang  tidak  diketahui  kapan mereka masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani, baik sebelum atau sesudah
18 Galib, Ahl Al Kitab, Makna Dan Cakupannya .
19 Yanti,  “Kajian  Intertektualitas Ayat  Ajl  Al-Kitab  Dalam  Tafsir  Al-Misbah  Karya  Quraish Shihab Dengan Tafsir Al-Mizan Karya Husein Thathaba’i.”
20 Galib, Ahl Al Kitab, Makna Dan Cakupannya .
21 Syakur dan Yusuf, “Penggolongan Ahlul Kitab Dalam Al-Qur’an.”
22 Abdul  Mun’im  Al-Hafni, Ensiklopedia:  Golongan,  Kelompok,  Aliran,  Mazhab,  Partai,  Dan Gerakan Islam , Cet. I (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2006).
23 Artinya:  (Kami  turunkan  Al-Qur’an  itu)  agar  kamu  (tidak)  mengatakan:  “Bahwa  kitab  itu  hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.”
24 Hakim dan Utama, “Ahlul Kitab Dalam Perspektif Islam.”
e-ISSN : 2621-4105
perubahan. 25 Quraish  Shihab  cenderung  memahami  pengertian  ahlul  kitab  pada semua  penganut  agama  Yahudi  dan  Nasrani,  kapan  pun,  di  mana  pun,  dan  dari keturunan siapa pun. 26
Makna  dan  cakupan  ahlul  kitab  terdiri  dari  Yahudi  dan  Nasrani  karena Allah  SWT  mengutus  di  tengah-tengah  mereka  nabi-nabi  mereka  yang membawa  kitab  suci  masing-masing  walaupun  mereka  sendiri  kemudian  yang mengubah isinya. Terhadap umat Yahudi, Allah SWT menurunkan kitab Taurat kepada  Nabi  Musa  AS  dan  pengikutnya  yang  mengubah  isi  Taurat  setelahnya. Kemudian  terhadap  umat  Nasrani,  Allah  SWT  menurunkan  kitab  Injil  kepada Nabi  Isa  AS  dan  pengikutnya  yang  mengubah  isi  Injil  setelahnya.  Dengan demikian, golongan yang disebutkan dalam Al-Qur’an sebagai ahlul kitab adalah golongan  Yahudi  dan  Nasarani  sebelum  mengalami  perubahan,  baik  dari  Bani Israil  mau  pun  yang  bukan  Bani  Israil. 27 Tafsiran  lainnya  disampaikan  oleh Abdurrachman  Al-Jaziri  yang  berpandangan  bahwa  ahlul  kitab  yaitu  seorang penganut agama samawi yang mempunyai kitab suci seperti Yahudi dan Kristen. Begitu  juga  pandangan  yang  sama  diberikan  oleh  K.H.  Ibrahim  Hosen  dan Abdullah  bin  Abbas  yang  berpendapat  bahwa  ahlul  kitab  adalah  Yahudi  dan Nasrani. 28
Namun,  bagi  penafsir  kontemporer  cakupan  “dua  golongan”  yang dimaksud  dalam  Al-Qur’an  Surat  Al-An’am  ayat  156  tersebut  adalah  kaum Muslim  dan  kaum  non-Muslim.  Artinya,  Al-Qur’an  diturunkan  bukan  untuk kaum Muslim saja, melainkan juga untuk kaum-kaum dari golongan atau agama lain.  Ahlul  kitab  tidak  terbatas  pada  kaum  Yahudi  dan  Nasrani  saja,  melainkan orang-orang  dari  agama  lain  juga.  Perbedaan  ini  semakin  terlihat  ditambah dengan  kondisi  perkembangan  zaman  di  setiap  wilayah  pada  setiap  masanya. Ibnu Hazm memahami ahlul kitab tidak terbatas pada kaum Yahudi dan Nasrani saja,  tapi  Majusi  juga  termasuk  ahlul  kitab.  Ini  berkaitan  dengan  hadits Rasulullaah  SAW  yang  bersabda:  “Perlakukanlan  mereka  (orang-orang  Majusi) sebagaimana  perlakuan  terhadap  ahlul  kitab”. 29 Kemudian  Syeh  Muhammad Abduh  yang  menerangkan  bahwa  ahlul  kitab  terdiri  dari  Yahudi,  Nasrani,  dan Sabi’in. 30
Dasar  pembenar  yang  diambil  oleh  para  ulama  kontemporer  terkait penggolongan ahlul kitab terdapat pada Al-Qur’an Surat Al-Hajj ayat 17. Dalam ayat  tersebut,  disebutkan  beberapa  kaum  yaitu  Yahudi,  Shabi’in,  Nasrani, Majusi,  dan  musyrik. 31 Kebolehan  ini  juga  berdasar  pada  literatur  sejarah  yang
25 Galib, Ahl Al Kitab, Makna Dan Cakupannya .
26 Muslim Djuned dan Nazla Mufidah, “Makna Ahli Kitab Dalam Tafsir Al-Manar,” Tafse: Journal of Qur’anic Studies 2, no. 1 (2017): 1–13, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/tafse.v1i1.8065.
27 Galib, Ahl Al Kitab, Makna Dan Cakupannya .
28 Sirman  Dahwal, Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  Dalam  Teori  Dan  Praktiknya  Di  Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2016).
29 Hakim dan Utama, “Ahlul Kitab Dalam Perspektif Islam.”
30 Hakim dan Fauzi, “The Concept Of Ahl Al-Kitab: Recognition Adherents Of Ahl Al-Kitab.”
31 Lihat Al-Qur’an, Surat Al-Hajj ayat 17 dan artinya.
menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah menikahi wanita  ahlul  kitab yang bernama  Maria  Al-Qibthiyyah,  juga  para  sahabat  yang  terdiri  dari  Usman  bin Affan  dengan  Nailah  binti  Al-Qarafisah  (Nasrani),  Huzaifah  bin  Al-Yaman dengan wanita Yahudi. 32
Para  ulama  kontemporer  melihat  pada  perkembangan  kepercayaan  agama yang ada saat ini. Atas dasar ayat tersebut, para ulama kontemporer memandang bahwa kaum yang tergolong pada ahlul kitab adalah Yahudi, Shabi’in, Nasrani, dan  Majusi.  Dalam  pandangan  mazhab  Hanafi,  ahlul  kitab  merupakan  Yahudi dan  Nasrani,  sekalipun  mereka  meyakini  trinitas,  karena  hal  yang  terpenting adalah  mereka  memiliki  kitab  samawi.  Ahul  kitab  adalah  siapa  saja  yang mempercayai  seorang  nabi  dan  kitab  yang  pernah  diturunkan  Allah  SWT, termasuk  juga  orang  yang  percaya  kepada  Nabi  Ibrahin  AS  dan  Suhufnya,  dan orang yang percaya kepada Nabi Musa AS dan kitab Zaburnya. 33
Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar hukum Islam lainnya menyatakan bahwa  siapa  saja  yang  mempercayai  salah  seorang  Nabi,  atau  kitab  yang diturunkan  Allah  SWT,  maka  ia  termasuk  ahlul  kitab.  Ahlul  kitab  tidak  hanya terbatas  pada  kelompok  penganut  agama  Yahudi  dan  Nasrani.  Apabila  terdapat orang  yang  hanya  percaya  kepada Shuhuf Nabi  Ibrahim  AS,  atau  pada  kitab Zabur saja, maka ia pun termasuk ahlul kitab. Bahkan di antara ulama salaf ada yang  berpendapat  bahwa  setiap  umat  yang  memiliki  kitab  yang  dapat  diduga sebagai  kitab  samawi,  maka  mereka  juga  adalah  ahlul  kitab,  misalnya  orang- orang  Majusi.  Menurut  Zainun  Kamal,  agama  Yahudi  dan  Nasrani  populer disebut  ahlul  kitab  karena  keduanya  memiliki  penganut  yang  cukup  banyak. Sementara, apabila seseorang sudah percaya kepada salah satu Nabi, maka orang itu  bisa  dikategorikan  sebagai  ahlul  kitab. 34 Begitu  juga  Muhammad  Rasyid Ridha  yang  mengatakan  bahwa  ahlul  kitab  adalah  semua  penganut  agama  dan kepercayaan  yang  memiliki  dan  mempedomani  salah  satu  kitab  suci  seperti Majusi,  Shabi’in  China,  dan  lain-lain. 35 Dengan  demikian,  dalam  konteks Indonesia, agama Budha, Hindu, Kong Hu Chu, dan Sinto, menurut Muhammad Abduh, disebut juga sebagai ahlul kitab. 36

## 3.2 Hukum Menikahi Wanita Ahlul Kitab di Indonesia
Menurut I Ketut Mandra dan I Ketut Artadi, perkawinan beda agama dapat dimaknai  sebagai  ikatan  lahir  batin  antara pria dan wanita yang berbeda agama
32 Ilham  Tohari  dan  Karunia  Hazyimara,  “Status  Hak  Waris  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer,” Peradaban  Journal  of  Law  and  Society 2,  no.  1  (2023): 78–92, https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.75.
33 Jafar Shodiq, Misno,  dan Abdul Rosyid, “Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia,” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam 7, no. 1 (2019): 1–30, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v7i01.543.
34 Muhammad  Ilham,  “Nikah  Beda  Agama  Dalam  Kajian  Hukum  Islam  Dan  Tatanan  Hukum Nasional,” TAQNIN: Jurnal Syarian Dan Hukum 2, no. 1 (2020): 43–58, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513.
35 Faisal Haitoni, “Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama,” TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin 17, no. 2 (2018): 203–28, https://doi.org/https://doi.org/10.30631/tjd.v17i2.71.
36 Dahwal, Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia .
dan  menjaga  perbedaan  agamanya  sebagai  suami  istri  guna  membentuk  rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 37 Lebih spesifik,  perkawinan  beda  agama  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  antara Muslim  dengan  non-Muslim. 38 Tak  sedikit  masyarakat  yang  berbeda  pendapat perihal  kebolehan  dan  larangan  perkawinan  beda  agama  ini,  khususnya perkawinan  beda  agama  yang  melibatkan  kalangan  masyarakat  Muslim.  Di agama  Islam  terdapat  tiga  jenis  perkawinan  yang  termasuk  ke  dalam  konteks perkawinan  beda  agama  yaitu  perkawinan  antara  seorang  pria  Muslim  dengan wanita musyrik ,  perkawinan  antara  seorang  pria  Muslim  dengan  wanita  ahlul kitab, dan perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan pria non-Muslim.
Perkawinan  antara  seorang  pria  Muslim  dengan  wanita musyrik diatur dalam  Al-Qur’an  Surat Al-Baqarah ayat  221 39 .  Adapun  wanita-wanita musyrik yang  dimaksud  ayat  tersebut,  dalam  tulisan  ini,  merujuk  pada  Al-Qur’an  Surat Al-Hajj ayat  31 40 ,  yaitu  orang-orang  yang  mempersekutukan  Allah  SWT. Perkawinan antara seorang pria  Muslim dengan  wanita ahlul kitab diatur dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 5 41 . Perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan pria non-Muslim diatur dalam Al-Qur’an Surat Al-Mumtahanah ayat 10 42 dan  Surat Al-Baqarah ayat  221.  Dari  ketiga  jenis  perkawinan  beda  agama tersebut,  perkawinan  antara  seorang  pria  Muslim  dengan  wanita musyrik ,  dan perkawinan  antara  seorang  wanita  Muslim  dengan  pria  non-Muslim  adalah dilarang.  Sedangkan  perkawinan  antara  seorang  pria  Muslim  dengan  wanita ahlul kitab adalah diperbolehkan.
Terkait  kebolehan  tersebut,  muncul  tiga  pendapat  dari  para  ahli  hukum Islam.  Pendapat  pertama  mengatakan  bahwa  hak  dan  kewenangan  dapat dipergunakan  oleh  pria  Muslim  apabila  ia  mau  mempergunakannya.  Pendapat kedua  mengatakan  bahwa  terdapat  syarat  jika  seorang  pria  Muslim  ingin menikahi  seorang  wanita  ahlul  kitab,  yaitu:  a.  (mengacu  pada  Al-Qur’an  Surat An-Nisa ayat  25)  karena  suatu  keadaan  susah  mendapatkan  wanita  Muslim  di sekitar  pria  Muslim  yang  hendak  berrumah  tangga  itu;  dan  b.  mempunyai kemampuan  dan  iman  yang  sudah  terpenuhi  dalam  arti  mampu  menjadi  sosok pemimpin bagi istri dan anak-anaknya secara Islam. Sedangkan pendapat ketiga mengharamkan seorang pria Muslim menikahi wanita ahlul kitab. 43
Menurut  pendapat  jumhur  ulama  dari  empat  mazhab  yaitu  Imam  Hanafi,
37 Dian  Zulfa  Aklima,  Fauzah  Nur  Aksa,  dan  Ramziati,  “Kekuatan  Hukum  Putusan  Dalam Perkawinan  Campuran  (Beda  Agama)  (Studi  Putusan  No.  622/Pdt.P/2018/PN.Mks.),” Reusam:  Jurnal  Ilmu Hukum 9, no. 1 (2021): 137–49, https://doi.org/https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.3867.
38 Durotun  Nafisah,  “Perkawinan  Beda  Agama  Dalam  Perspektif  Historis  Normatif  Dan  Filosofis,” An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam 6, no. 1 (2019): 37–52, https://doi.org/https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v6i1.183.
39 Lihat “Al-Qur’an” Surat Al-Baqarah ayat 221 dan artinya.
40 Lihat “Al-Qur’an” Surat Al-Hajj ayat 31 dan artinya.
41 Lihat “Al-Qur’an” Surat Al-Maidah ayat 5 dan artinya.
42 Lihat “Al-Qur’an” Surat Al-Mumtahanah ayat 10 dan artinya.
43 Moh. Daud Ali dalam Dahwal, Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia .
Maliki,  Syafi’i,  dan  Hambali,  seorang  pria  Muslim  halal  menikahi  wanita  ahlul kitab baik yang merdeka, yang berstatus sebagai ahli zimmah , dan yang menjaga kehormatannya.  Hal  yang  perlu  ditekankan  adalah  wanita  ahlul  kitab  berbeda dengan wanita musyrik. 44 Para ahli hukum mazhab Hambali mengatakan bahwa wanita  ahlul  kitab  boleh  dinikai  oleh  pria  Muslim  tanpa  dikenai  hukuman makruh, dengan syarat wanita ahlul kitab tersebut harus bebas (bukan budak). 45 Namun demikian, terdapat pandangan berbeda bahwa di kalangan ulama Maliki sendiri terdapat perbedaan yang memaparkan terkait hukum kebolehan menikahi wanita  ahlul  kitab  tersebut.  Sebagian  berpandangan  hukumnya  adalah  makruh mutlak  baik  terhadap  wanita  ahlul  kitab dzimmiyah (tunduk  pada  aturan pemerintah Islam) mau pun wanita ahlul kitab harbiyah (memusuhi Islam), dan sebagian lagi mengatakan hukumnya tidak makruh secara mutlak. 46
Adapun  ulama  Syafi’i  berpandangan  bahwa  hukum  makruh  dalam menikahi wanita ahlul kitab ada tingkatannya, yang mana menikahi wanita ahlul kitab Harbiyah kadar  makruhnya  lebih  besar  dibanding  menikahi  wanita  ahlul kitab Dzimmiyah . 47 Tapi intinya, ada kekhususan terkait wanita ahlul kitab, yaitu wanita  yang  juga  beriman  kepada  Allah  SWT  dan  menyembahnya,  beriman kepada  para  nabi  dan  hari  akhir  serta  balasannya,  meyakini  berkewajiban berperilaku baik dan keharaman berbuat jahat. Adapun yang membedakan adalah keengganan  beriman  kepada  Nabi  Muhammad  SAW,  karakteristik  tauhid  dan ibadah  yang  dibawanya. 48 Tak  jauh  berbeda,  pandangan  dari  mazhab  Hanafi terkait  menikahi  wanita  ahlul  kitab,  hukumnya  adalah  makruh  yang  dibagi  ke dalam dua jenis. Menikahi wanita ahlul kitab yang berada di luar wilayah negara Islam  ( darul  harbi )  yang  tidak  tunduk  pada  hukum  Islam  adalah  dilarang, hukumnya  makruh tahrim .  Adapun  menikahi  wanita  ahlul  kitab  yang  berada  di negara  Islam  ( Dzimmiyah )  dan  tunduk  pada  hukum  Islam,  hukumnya  makruh tanzih . 49
Para  ulama  kontemporer  yang  menafsirkan  kebolehan  perkawinan  beda agama  bagi  pria  Muslim,  Yusuf  Al-Qardlawi  berpendapat  bahwa  kebolehan menikahi  wanita  ahlul  kitab  bersifat  tidak  mutlak,  melainkan  ada  ikatan-ikatan ( quyud )  yang  wajib  untuk  diperhatikan,  yaitu:  a.  wanita  ahlul  kitab  itu  benar- benar  berpegang  pada  ajaran  samawi,  tidak  atheis,  tidak  murtad,  dan  tidak beragama  yang  bukan  agama  samawi;  b.  wanita  ahlul  kitab  yang muhshanat
44 Al  Yasa  Abubakar  dan  Novita, “Pandangan  Imam  Ibnu  Taimiyah  Tentang Perkawinan  Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahlul Kitab,” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 1, no. 2 (2017): 289–318, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2383.
45 Akmal Abdul Munir et al., “The Reasons for Permission to Marry Ahlul Kitāb Women in the View
of Sayyid Sabiq,” Al-’Adalah 18, no. 2 (2021): 289–302,
https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.10350.
46 Haitoni, “Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama.”
47 Nurcahaya,  Mawardi  Dalimunthe,  dan  Srimurhayati,  “Perkawinan  Beda  Agama  Dalam  Perspektif
Hukum Islam,” Jurnal Hukum Islam 18, no. 2 (2018): 141–56,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973.
48 Haitoni, “Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama.”
49 Munir  et  al.,  “The  Reasons  for  Permission  to  Marry  Ahlul  Kitāb  Women  in  the  View  of  Sayyid Sabiq.”
(memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina); c. wanita tersebut bukan ahlul kitab  yang  kaumnya  berada  pada  status  permusuhan  atau  peperangan  dengan kaum  muslimin.  Untuk  itu,  perlu  dibedakan  antara  ahlul  kitab dzimmiyah dan ahlul  kitab harbiyah .  Ahlul  kitab dzimmiyah boleh  dinikahi,  tapi  ahlul  kitab harbiyah dilarang  dinikahi;  d.  dibalik  perkawinan  dengan  ahlul  kitab  itu  akan ada  fitnah,  yaitu mafsadat atau  kemurtadan  (semakin  besar  kemungkinan terjadinya kemurtadan, semakin besar tingkat larangan dan keharamannya). 50
Adapun  dasar  keharaman  menikahi  seorang  wanita  ahlul  kitab  adalah  dia yang  sudah  menyimpang  karena  kemusyrikan  mereka.  Ini  dikaitkan  dengan ketentuan  yang  terdapat  dalam  Al-Qur’an  Surat At-Taubah ayat  31 51 ,  sehingga seorang wanita musyrik haram dinikahi oleh seorang pria Muslim.
Yusuf Al-Qardlawi mengatakan bahwa terdapat  beberapa keburukan yang akan  terjadi  apabila  seorang  pria  Muslim  menikah  dengan  seorang  wanita  non- Muslim: a. akan berpengaruh pada keseimbangan antara wanita Muslim dengan pria Muslim karena pria Muslim banyak menikahi wanita non-Muslim, sehingga wanita  Muslim  banyak  yang  tidak  menikah  dengan  pria  Muslim  yang  belum menikah. Sementara itu, poligami dipersulit karena wanita Kristen yang dinikahi pria Muslim tidak akan menyetujui poligami sesuai dengan ajaran agamanya; b. suami  (pria  Muslim)  mungkin  terpengaruh  oleh  agama  istrinya  (wanita  non- Muslim), demikian pula anak-anak mereka; dan c. akan menimbulkan kesulitan hubungan  suami  istri  dan  kelangsungan  pendidikan  anak-anaknya,  terlebih  jika pria  Muslim  dan  wanita  ahlul  kitab  tersebut  berbeda  asal  negara,  bahasa,  dan budaya. 52
Dalam  UU Perkawinan 53 tidak ditemukan ketentuan yang mengatur terkait perkawinan  beda  agama.  Ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Perkawinan  yang mengatakan  bahwa  perkawinan  dilangsungkan  berdasarkan  agama  dan kepercayaannya  masing-masing,  malah  memberikan  konsekuensi  hukum  yang tidak  pasti.  Ketidakpastian  tersebut  selain  berkaitan  dengan  pandangan  dari masing-masing  agama  yang  diakui  di  Indonesia,  khusus  dalam  Islam,  juga berkaitan  dengan  masih  terpecahnya  pendapat  terkait  kebolehan  dan  larangan terhadap  pria  Muslim  yang  hendak  menikahi  wanita  ahlul  kitab  (non-Muslim), dan perbedaan menggolongkan siapa saja yang termasuk ahlul kitab.
Bagi  umat  Islam  di  Indonesia  diberlakukan  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI).  Dalam  ketentuan  Pasal  40  huruf  c  KHI  dirumuskan  dengan  jelas  terkait larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria Muslim dengan seorang
50 Madsuri  dan  Mukhlisin,  “Perkawinan  Antara  Muslim  Dan  Wanita  Ahli  Al  Kitab  Menurut Pandangan Islam : Tafsir Ayat Al Ahkam,” Jurnal Alasma: Media Infoemasi Dan Komunikasi Ilmiah 2, no. 2 (2020): 285–94, https://jurnalstitmaa.org/alasma/article/view/49.
51 Lihat “Al-Qur’an” Surat At-Taubah ayat 31 dan artinya.
52 Madsuri  dan  Mukhlisin,  “Perkawinan  Antara  Muslim  Dan  Wanita  Ahli  Al  Kitab  Menurut Pandangan Islam : Tafsir Ayat Al Ahkam.”
53 “Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan”  (1974)  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan.
wanita  yang  tidak  beragama  Islam.  Tulisan  ini  mencermati  bahwa  wanita  ahlul kitab  termasuk  di  dalamnya,  karena  wanita  ahlul  kitab  adalah  wanita  non- Muslim  atau  tidak  beragama  Islam.  Artinya,  pasal  ini  menguatkan  pelarangan perkawinan  beda  agama  bagi  seorang  pria  Muslim  menikahi  seorang  wanita ahlul  kitab  (non-Muslim).  Selain  itu,  mencermati  ketentuan  Pasal  60  KHI  yang menyatakan:  a.  pencegahan  perkawinan  bertujuan  untuk  menghindari  suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan; dan b. pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan  melangsungkan  perkawinan  tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk melangsungkan  perkawinan  menurut  hukum  Islam  dan  peraturan  perundang- undangan,  nyatanya  ketentuan-ketentuan  tersebut  sebetulnya  tidak  dapat diterapkan sepenuhnya kepada pria Muslim dan wanita ahlul kitab (non-Muslim) mengingat  dalam  Al-Qur’an  pun  seorang  pria  Muslim  dibolehkan  menikahi seorang  wanita  ahlul  kitab  (non-Muslim),  dan  banyak  masyarakat  di  Indonesia yang meyakini tafsiran tersebut.
Faktanya,  perkawinan  beda  agama  yang  dilakukan  oleh  pria  Muslim dengan  wanita  non-Muslim  masih  banyak  terjadi.  Tulisan  ini  menyoroti  dua kemungkinan  alasan  fenomena  tersebut  selalu  terjadi  dan  bahkan  tidak  dapat dihilangkan.  Pertama,  Indonesia  memiliki  pluralisme  beragam  etnis,  ras,  suku, bahasa,  bahkan  agama.  Kedua,  fakta  pergaulan  masyarakat  Indonesia  dalam bersosialisasi  tidak  terbatas  pada  komunitas  tertentu  saja,  melainkan  bercampur tanpa memperdulikan perbedaan latar belakang (agama).
Fakta  sejarah  menunjukkan  bahwa  secara  sosio-antropologis,  praktik perkawinan  beda  agama  sudah  biasa  karena  sebelum  UU  Perkawinan diberlakukan  (perkawinan  yang  didasarkan  pada  agama),  perkawinan  dilihat secara keperdataan saja, 54 sehingga upacara keagamaan dalam suatu perkawinan tidak  menjadi  suatu  syarat  keharusan  untuk  dilakukan.  Bahkan,  upacara keagamaan tidak boleh dilakukan sebelum kedua calon suami istri membuktikan dengan  akta  perkawinan  yang  terbit  secara  sipil. 55 Stigma  “biasanya  suatu perkawinan beda agama” telah hidup dan tumbuh menjadi suatu “kebudayaan” 56 di  berbagai  kalangan  masyarakat,  sehingga  perbedaan  agama  tidak dipermasalahkan. Manusia dan budaya memang saling mempengaruhi dan saling mengikat baik secara langsung mau pun secara tidak langsung. Kebudayaan yang mencakup  tujuh  unsur  yaitu  sistem  bahasa,  sistem  pengetahuan,  sistem  sosial, sistem  peralatan  hidup  dan  teknologi,  sistem  mata  pencaharian  hidup,  sistem
54 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (1847), Pasal 26.
55 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 100.
56 Kebudayaan  merupakan  sistem  kompleks  yang  mencakup  pengetahuan,  kepercayaan,  kesenian, moral,  hukum,  adat  istiadat,  kemampuan,  serta  kebiasaan-kebiasaan  yang didapatkan oleh  manusia,  sebagai anggota  masyarakat.  Lihat:  Edward  Burnett  Tylor  dalam  Abdul  Wahab  Syakhrani  dan  Muhammad  Luthfi Kamil,  “Budaya  Dan  Kebudayaan:  Tinjauan  Dari  Berbagai  Pakar,  Wujud-Wujud  Kebudayaan,  7  Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal,” Cross-Border 5, no. 1 (2022): 782–91, https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/1161.
religi, dan kesenian, 57 semuanya unsur-unsur yang saling memberikan pengaruh satu sama lain dalam membentuk pola perilaku yang diyakini suatu masyarakat. Kaitannya  adalah  akan  sangat  sulit  memaksakan  kehendak  pelarangan perkawinan  beda  agama  terhadap  masyarakat  yang  memiliki  penafsiran  yang berbeda terkait hal tersebut.
Pluralisme  di  Indonesia  nampaknya  merupakan  salah  satu  ciri  yang membuat  Indonesia  menjadi  istimewa,  sehingga  keragaman  agama  harus diperhitungkan  juga  oleh  pemerintah  Indonesia.  Dilahirkannya  ketentuan pelarangan perkawinan beda agama  tak berjalan beriringan dengan fakta bahwa perkawinan beda agama merupakan realita sosial yang sudah ada di masyarakat sejak lama. Bahkan, pelarangan tersebut malah menimbulkan perpecahan dalam masyarakat  yang  dalam  tulisan  ini  dipaparkan  analisis  beberapa  gagasan  dari kelompok yang pro dan kontra.
Bagi  masyarakat  yang  pro-pelarangan,  perkawinan  beda  agama merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Alasan pertama,  mereka  mendasarkan  pada  anggapan  telah  mencederai  Pancasila  dan konstitusi  Indonesia.  Mereka  menganggap  penyelenggaraan  kekuasaan  negara yang  tidak  memisahkan  diri  dari  prinsip-prinsip  dasar  moral  dan  agama, merupakan  perwujudan  cita  negara  hukum  Pancasila, 58 sebagaimana  disebutkan dalam sila kesatu Pancasila dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. 59
Kedua, orang-orang mengimani ajaran-ajaran agama sebagai suatu hukum yang  mutlak  dilaksanakan,  karena  pengetahuan  agama  merupakan  pengetahuan yang  bermuatan  dengan  hal-hal  keyakinan  yaitu  kepercayaan  yang  diperoleh melalui  wahyu  Tuhan.  Pengetahuan  agama  tersebut  bersifat  mutlak,  dan  wajib diikuti  oleh  para  pengikutnya,  karena  agama  mengajarkan  kebenaran  atau memberi jawaban berbagai masalah asasi melalui wahyu atau kitab suci. 60
Berikutnya  adalah  akibat  dari  perkembangan  zaman  dengan  berbagai modernisasi  yang  dikontribusikannya  yang  mempengaruhi  cara  berpikir  dan berperilaku  masyarakat  manusia.  Timbul  kekhawatiran  bahwa  esensi  ajaran agama  yang  pada  dasarnya  untuk  memanusiakan  manusia 61 berubah  menjadi sebaliknya.  Esensi  ajaran  setiap  agama  yang  mengajak  umatnya  untuk
57 Sumarto,  “Budaya,  Pemahaman  Dan  Penerapannya  ‘Aspek  Sistem  Religi,  Bahasa,  Pengetahuan, Sosial, Keseninan Dan Teknologi,’” Jurnal Literasiologi 1, no. 2 (2019): 144–59, https://doi.org/https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49.
58 Budiarti,  “Analisis  Yuridis  Perkawinan  Beda  Agama  Dengan  Pendekatan  Maqashid  Al-Syariah Dalam  Konteks  Negara  Hukum  Pancasila,” Justicia  Islamica 15,  no.  1  (2018):  27–47, https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1362.
59 Herman  M.  Karim,  “Keabsahan  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Cita
Hukum Pancasila,” Adil: Jurnal Hukum 8, no. 2 (2017):
185–209, https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v8i2.655.
60 Dila  Rukmi  Octaviana  dan  Reza  Aditya  Ramadhani,  “Hakikat  Manusia :  Pengetahuan (Knowladge),  Ilmu  Pengetahuan  (Sains),  Filsafat  Dan  Agama,” Jurnal  Tawadhu 5,  no.  2  (2021):  143–59, https://doi.org/https://doi.org/10.52802/twd.v5i2.227.
61 Ashoff Mustadha, “Agama Untuk Memanusiakan Manusia,” Jabar, 2022, https://jabar.nu.or.id/ngalogat/agama-untuk-memanusiakan-manusia-tboDF.
memanusiakan  manusia, 62 seyogyanya  ajaran  agama  dijadikan  pedoman  dan dipatuhi  oleh  manusia  dalam  menjalani  kehidupan  di  dunia.  Kelompok  ini melihat segala sesuatu yang diperintahkan ( amr ) dan dilarang ( nahy ) oleh agama harus  betul-betul  dipatuhi  oleh  setiap  individu. 63 Bukan  sebaliknya,  manusia “memanipulasi”  apa  yang  dilarang  menjadi  harus  dibolehkan  dengan  berbagai cara  dan  alasan.  Hal  tersebut  pasti  dianggap  suatu  bentuk  kecurangan  karena dianggap  sebagai  tindakan  yang  berlawanan  dengan  kebenaran  dan  sengaja dilakukan  demi  mendapatkan  sesuatu  yang  bukan  haknya  yang  pada  akhirnya malah merugikan orang lain. 64
Terakhir,  akibat  pengaruh  ide  globalisasi  yang  menjadikan  masyarakat memiliki pola pikir yang lebih liberal, menanggap sama segala sesuatu hal tanpa menimbang  baik  buruknya  suatu  tindakan  terhadap  kerohanian  orang  tersebut. Pemikiran  liberal  yang  terus  berpacu  pada  globalisasi  menyebabkan terbentuknya pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang tanpa batas. Oleh karena itu,  perkawinan  beda  agama  dianggap  sebagai  tindakan  yang  telah  melewati batas yang ditentukan oleh agama, sehingga tindakannya dianggap sebagai suatu tindakan  tercela. 65 Bagi  kelompok  ini,  agama  harus  ditempatkan  di  urutan  yang paling atas, paling utama, tidak boleh digantikan.
Sedangkan  bagi  masyarakat  yang  kontra-pelarangan,  perkawinan  beda agama  adalah  salah  satu  cerminan  bentuk  perlindungan  hak-hak  asasi  manusia yang  juga  dilindungi  oleh  ajaran  agama.  Pertama,  kebolehan  perkawinan  beda agama  adalah perwujudan dari  Pancasila  sila  kesatu  dan  kedua. Sila Ketuhanan Yang  Mah  Esa  bukan  merupakan  afirmasi  dari  salah  satu  agama,  melainkan makna agama secara keseluruhan. Maka, dalam mewujudkan nilai kemanusiaan, perkawinan  beda  agama  jangan  hanya  dilihat  dari  satu  sudut  saja  yaitu  sudut agama  yang  oleh  penguasa  ditransformasi  ke  bentuk  dogmatik  hukum, melainkan  juga  harus  bisa  responsif  dengan  perkembangan  perilaku kemanusiaan  yang  beradab,  karena  dengan  memuliakan  martabat  kemanusiaan akan menjunjung tinggi keadilan tanpa membedakan agama. 66
Kedua,  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Antropolog  bernama Nawari  Ismail,  tulisan  ini  merangkum  beberapa  faktor  perkawinan  beda  agama yang terjadi, yaitu karena melibatkan unsur emosi dari suatu perkawinan. Dalam budaya  Jawa,  dikenal  istilah paugeran atau ugeren ,  yaitu  nilai-nilai  yang dijadikan  sebagai  dasar  bagi  individu-individu  dalam  bertindak,  salah  satunya
62 “Menag:  Esensi  Ajaran  Agama  Itu  Memanusiakan  Manusia,”  Kementerian  Agama  Republik Indonesia, 2014, https://kemenag.go.id/read/menag-esensi-ajaran-agama-itu-memanusiakan-manusia-g9k2b.
63 Fahimah, “Urgensitas Amr Nahy Dalam Memahami Ayat-Ayat Al Qur’an.”
64 Safuan,  Ismartaya,  dan  Budiandru,  “Fraud  Dalam  Perspektif  Islam,” Owner :  Riset  Dan  Jurnal Akuntansi 5, no. 1 (2021): 219–28, https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.330.
65 Utami  Argawati,  “Pernikahan  Beda  Agama  Menimbulkan  Kemudaratan  Berkelanjutan,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18664&menu=2.
66 Moh.  Zeinudin  dan  Oos  Ariyanto,  “Perkawinan  Beda  Agama  Dalam  Perspektif  Keadilan
Bermartabat,” Jurnal Jendela Hukum 9, no. 1 (2022): 13–23,
https://doi.org/https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1955.
tentang  perkawinan.  Misalnya,  filosofi “gudhel  nyusu  kebo” (anak  mengikuti kemauan orang tua) berubah menjadi “kebo nyusu gudhel” (orang tua mengikuti kemauan  anak),  yang  menunjukkan  bahwa  seorang  anak  memiliki  kemandirian dan  kebebasan  dalam  menentukan  jodohnya.  Faktor  terpenting  dalam perkawinan  adalah “tresno” (rasa  saling  mencintai),  karena  rasa  cinta  mampu mensubordinasi berbagai perbedaan latar belakang termasuk perbedaan agama. 67 Jatuh cinta sering dipahami sebagai emosi kuat yang melibatkan suatu kelekatan kepada  orang  yang  dicintainya  dan  suatu  penilaian  yang  tinggi  kepada  orang yang  dicintainya. 68 Berarti,  individu  manusia  yang  dipilih  oleh  seseorang memiliki charisma dan  penilaian-penilaian  lain  yang  dianggap  lebih  unggul daripada individu lainnya.
Ketiga,  karena  adanya  pandangan  kebaikan  terhadap  semua  jenis  agama. Masyarakat  yang  tidak  mempermasalahkan  perkawinan  beda  agama berpandangan bahwa setiap agama adalah baik, yang penting merasa senang dan hidup  rukun.  Agama  dianggap  sekadar  pilihan  dalam  mencapai  kebahagiaan  di dunia  maupun  di  akhirat.  Agama  diibaratkan  dengan  pakaian  yang  tujuannya untuk  melindungi  tubuh. 69 Bagaimana  seorang  individu  memaknai  agama  dan menjalankan  keyakinan  yang  diyakininya  adalah  kewenangan  dari  individu tersebut.  Orang  lain  bahkan  negara  tidak  berhak  mengatakan  bahwa  apa  yang diyakini  atau  apa  yang  ia  jalankan  adalah  sesuatu  hal  yang  melenceng.  Yang terpenting  adalah  individu  tersebut  mampu  menjaga  kerukunan  dan  tidak menimbulkan kerugian di lingkungan masyarakat.
Keempat,  karena  adanya  toleransi  agama  yang  tinggi.  Agama  tidak dijadikan  patokan  dalam  melakukan  tindakan  sosial,  melainkan  pada  sifat tradisional-afektif  yaitu  seseorang  lebih  didominasi  oleh  kebiasaan  yang  sudah ada  dalam  masyarakatnya  dan  oleh  perasaan  cinta  dalam  dirinya. 70 Oleh  sebab itu,  yang  dijadikan  tujuan  adalah  untuk  mewujudkan  kebahagiaan  dalam perkawinan  setiap  masyarakat,  karena  cinta dipahami sebagai sumber kekayaan dan  energi  dalam  hidup  manusia. 71 Tulisan  ini  melihat  bahwa  kekayaan  yang diperoleh  adalah  kekayaan  immaterial,  karena  yang  diperkaya  adalah kebahagiaan  batin  seseorang  yang  dapat  memancarkan  energi  positif  yang diyakini  dapat  mengalirkan  kebahagiaan  juga  kepada  lingkungannya. Kebahagiaan  dijadikan  sebagai  tujuan  hidup  oleh  setiap  orang.  Kebahagiaan dalam  perkawinan  adalah  kebahagiaan  yang  didasarkan  pada human-relation yang bersifat personal. Artinya, hanya orang-orang yang bersangkutan saja yang mampu merasakan kebahagiaan tersebut. Salah satu contohnya adalah keteguhan
67 Nawari  Ismail, Religiositas  Dan  Kebudayaan  Dalam  Keluarga  Lintas  Agama (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019).
68 Martha  C.  Nussabaum  dalam  Leo  Agung  Srie  Gunawan,  “Problematika  Jatuh  Cinta:  Sebuah Tinjuan Filosofis,” LOGOS 15, no. 2 (2018): 1–30, https://doi.org/https://doi.org/10.54367/logos.v15i2.319.
69 Ismail, Religiositas Dan Kebudayaan Dalam Keluarga Lintas Agama .
70 Ismail.
71 Martha C. Nussabaum dalam Gunawan, “Problematika Jatuh Cinta: Sebuah Tinjuan Filosofis.”
masyarakat Cigugur, Kuningan, yang menunjung tinggi nilai toleransi beragama dalam  membentuk  suatu  keluarga  tanpa  mempermasalahkan  perbedaan  agama demi persatuan. 72
Nampaknya,  eksisnya  kedua  perbedaan  pandangan  tersebut  melahirkan kesan  hukum  yang  tidak  pasti  terkait  perkawinan  beda  agama, 73 sehingga menimbulkan  ketidakadilan  bagi  pihak-pihak  tertentu  khususnya  pasangan- pasangan  perkawinan  beda  agama.  Termasuk  kebolehan  menikahi  wanita  ahlul kitab  oleh  pria  Muslim  pun  diubah  menjadi  dilarang,  bahkan  hukumnya diharamkan  oleh  MUI  yang  dikeluarkan  pada  1  Juni  1980  dalam  bentuk  fatwa. Kini,  pelarangan  tersebut  dimuat  dalam  fatwa  MUI  Nomor  4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama. Lebih keras lagi, pemerintah malah mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda  Agama  dan  Kepercayaan.  Hal  ini  semakin  menunjukkan  bahwa pemerintah  menghendaki  pelarangan  perkawinan  beda  agama  dan  bercita-cita meniadakan  kehadiran  perkawinan  beda  agama.  Meskipun  berdasarkan  Pasal  2 ayat (1) UU Perkawinan, apabila suatu agama memandang sah suatu perkawinan beda  agama,  pemerintah  tetap  menganulir  keabsahan  tersebut  dan  tidak mengakuinya sebagai perkawinan yang sah di mata negara.
Tulisan  ini  ingin  menggarisbawahi  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan, bahwa  Pasal  66  UU  Perkawinan  memberi  konsekuensi  secara  yuridis  masih berlakunya Regeling  op  de  Gemengde  Huwelijk stbl.  1898  No.  158  atau Gemengde  Huwelijken  Regeling (GHR)  dan Huelijk  Ordonantie  Christen Indonesiers (HOCI)  Stb.  1933  No.  74  sebagai  dasar  hukum  perkawinan  beda agama.  Kemudian,  dalam  Penjelasan  Pasal  35  UU  Adminduk 74 disebutkan bahwa  perkawinan  yang  ditetapkan  oleh  pengadilan  adalah  perkawinan  antar- umat  beda  agama.  Pasangan  beda  agama  memiliki  hak  yang  sama  dengan pasangan  seagama  untuk  melangsungkan  perkawinan,  sehingga  tidak  boleh dipersulit. 75 Pada dasarnya, manusia memiliki harkat, derajat, dan martabat yang sama, sehingga tidak boleh didiskriminasi karena latar belakang agama. 76
Banyak  pandangan  yang  menafsirkan  bahwa  status  perkawinan  beda agama antara pria Muslim dan wanita ahlul kitab adalah sah merujuk kepada Al- Qur’an  Surat  Al-Maidah  ayat  5,  salah  satunya  adalah  Quraish  Shihab. 77 Selain itu,  Buya  Hamka  yang  memaknai  ahlul  kitab  hanya  terdiri  dari  Yahudi  dan
72 Muhammad  Rifqi  Rafi  Drajat  dan  Vidya  Khairina  Utami,  “Perkawinan  Beda  Agama  Pada Penghayat  Kepercayaan  Sunda  Wiwitan  Ditinjau  Dari  Hukum  Islam  Dan  Undang-Undang  Perkawinan,” Surya  Kencana  Satu:  Dinamika  Masalah  Hukum  Dan  Keadilan 14,  no.  1  (2023):  61–73, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29501.
73 Meliyani Sidiqah, “Legal Vacuum in Interfaith Marriage Rules in Indonesia,” Iblam Law Review 3, no. 1 (2023): 99–110, https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.119.
74 “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan” (2006).
75 Lihat: “Undang-Undang Dasar 1945” (1945), Pasal 28H ayat (2).
76 Lihat: “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (1999), Pasal 3.
77 Tohari dan Hazyimara, “Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer.”
Nasrani  mengatakan  bahwa  perkawinan  beda  agama  adalah  dibolehkan. 78 Meskipun masyarakat Indonesia mayoritas Islam, tapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan  banyak  perbedaan  paham  dan  tafsiran  sebagaimana  para  ulama- ulama  dan  ahli  hukum  Islam  dalam  uraian  di  atas.  Bahkan,  masyarakat  yang sudah  berada  dalam  mazhab  yang  sama  pun  masih  dimungkinkan  terdapat perbedaan di dalamya. Pemerintah harus mampu membuka mata dengan fakta di masyarakat  yang  belum  memiliki  pemahaman  yang  seragam  dan  kondisi tingginya  kemajemukan  masyarakat  Indonesia.  Pemerintah  harus  mampu mewadahi  perbedaan  ini  dalam  suatu  hukum  yang  toleran,  karena  pada umumnya, para ulama sepakat mengacu pada Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 5, membolehkan perkawinan antara pria Muslim dengan wanita ahlul kitab. 79

## 4. PENUTUP
Penafsiran  terhadap  makna  dan  cakupan  wanita  ahlul  kitab  baik  secara tradisional  maupun  kontemporer  sampai  saat  ini  masih  berbeda-beda.  Ada  pun Indonesia memilih untuk memaknai makna dan cakupan wanita ahlul kitab secara ketat,  akibatnya  Indonesia  menyikapi  fenomena  perkawinan  beda  agama  secara sempit.  Indonesia  memberikan  sikap  keras  untuk  melarang  perkawinan  beda agama  termasuk  antara  pria  Muslim  dengan  wanita  ahlul  kitab.  Atas  dasar tersebut,  tulisan  ini  menyarankan  kepada  pemerintah  untuk  bersikap  peka terhadap fakta sejarah dan fakta di masyarakat, serta bersikap toleran dan terbuka dengan  perbedaan  yang  ada  di  masyarakat  karena  derajat,  harkat,  dan  martabat manusia dari latar belakang agama apa pun adalah sederajat semata-mata ia adalah manusia. Pemerintah sebaiknya tidak melarang secara keras dan tegas, melainkan mengembalikan dan menyesuaikan dengan ketentuan kebolehan menikahi wanita ahlul kitab oleh pria Muslim sebagaimana telah ditetapkan di Al-Qur’an Surat Al- Maidah ayat 5.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  Al  Yasa,  dan  Novita.  “Pandangan  Imam  Ibnu  Taimiyah  Tentang Perkawinan  Laki-Laki  Muslim  Dengan  Wanita  Ahlul  Kitab.” Samarah: Jurnal  Hukum  Keluarga  Dan  Hukum  Islam 1,  no.  2  (2017):  289–318. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2383.
Aklima, Dian Zulfa, Fauzah Nur Aksa, dan Ramziati. “Kekuatan Hukum Putusan Dalam  Perkawinan  Campuran  (Beda  Agama)  (Studi  Putusan  No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.).” Reusam:  Jurnal  Ilmu  Hukum 9,  no.  1  (2021):
137–49. https://doi.org/https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.3867. Al-Hafni,  Abdul  Mun’im. Ensiklopedia:  Golongan,  Kelompok,  Aliran,  Mazhab, Partai, Dan Gerakan Islam . Cet. I. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2006.
78 Indra  Utama  Tanjung  dan  Dhiauddin  Tanjung,  “Undang-Undang  Perkawinan  Dan  Nikah  Beda Agama  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif,” Jurnal  Kewarganegaraan 6,  no.  4  (2022):  6792–6801, https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i4.4255.
79 Ahmad  Fuadi  dan  Devi  Anggreni  Sy,  “Pernikahan  Beda  Agama  Perspektif  Hukum  Islam  Dan Hukum  Positif  Di  Indonesia,” Jurnal Hadratul Madaniyah 7, no. 2 (2020): 1–14, https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986.
Al-Qur’an (n.d.).
Argawati,  Utami.  “Pernikahan  Beda  Agama  Menimbulkan  Kemudaratan
Berkelanjutan.” Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  2022. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18664&menu=2.
Budiarti.  “Analisis  Yuridis  Perkawinan  Beda  Agama  Dengan  Pendekatan
Maqashid  Al-Syariah  Dalam  Konteks  Negara  Hukum  Pancasila.” Justicia Islamica 15, no. 1 (2018): 27–47.
https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1362.
Dahwal, Sirman. Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia . Bandung: Mandar Maju, 2016.
Djuned,  Muslim,  dan  Nazla  Mufidah.  “Makna  Ahli  Kitab  Dalam  Tafsir  Al- Manar.” Tafse:  Journal  of  Qur’anic  Studies 2,  no.  1  (2017):  1–13. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/tafse.v1i1.8065.
Drajat,  Muhammad  Rifqi  Rafi,  dan  Vidya  Khairina  Utami.  “Perkawinan  Beda Agama Pada Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Ditinjau Dari Hukum Islam  Dan  Undang-Undang  Perkawinan.” Surya  Kencana  Satu:  Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan 14, no. 1 (2023): 61–73. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29501.
Fahimah, Siti. “Urgensitas Amr Nahy Dalam Memahami Ayat-Ayat Al Qur’an.” Al  Furqan:  Jurnal  Ilmu  Al  Quran  Dan  Tafsir 1,  no.  1  (2018):  1–13. https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/view/201.
“Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  4/MUNAS  VII/MUI/8/2005  Tentang Perkawinan Beda Agama,” 2005.
Fuadi,  Ahmad,  dan  Devi  Anggreni  Sy.  “Pernikahan  Beda  Agama  Perspektif Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  Di  Indonesia.” Jurnal  Hadratul Madaniyah 7, no. 2 (2020): 1–14.
https://doi.org/https://doi.org/10.33084/jhm.v7i2.1986.
Galib, Muhammad. Ahl Al Kitab, Makna Dan Cakupannya . Jakarta: Paramadina, 1998.
Gunawan, Leo Agung Srie. “Problematika Jatuh Cinta: Sebuah Tinjuan Filosofis.”
LOGOS 15, no. 2 (2018): 1–30. https://doi.org/https://doi.org/10.54367/logos.v15i2.319. Haitoni,  Faisal.  “Komparasi  Penafsiran  Ayat-Ayat  Pernikahan  Beda  Agama.” Tajdid: Jurnal Ilmu Ushuluddin 17, no. 2 (2018): 203–28. https://doi.org/https://doi.org/10.30631/tjd.v17i2.71.
Hakim, Muhammad Luqman,  dan Mohamad Maulidin  Alif Utama.  “Ahlul  Kitab Dalam Perspektif Islam.” JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir 1, no. 2 (2022): 110–26. https://doi.org/https://doi.org/10.36769/jiqta.v1i2.287. Hakim,  Nurul,  and  Ali  Fauzi.  “The  Concept  Of  Ahl  Al-Kitab:  Recognition
Adherents  Of  Ahl  Al-Kitab.” Dialogia:  Jurnal  Studi  Islam  Dan  Sosial 19, no. 1 (2021): 191–212. https://doi.org/https://doi.org/10.21154/dialogia.v19i1.2575. Ilham,  Muhammad.  “Nikah  Beda  Agama  Dalam  Kajian  Hukum  Islam  Dan Tatanan  Hukum  Nasional.” TAQNIN:  Jurnal  Syarian  Dan  Hukum 2,  no.  1 (2020): 43–58. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513. Ismail,  Nawari. Religiositas  Dan  Kebudayaan  Dalam  Keluarga  Lintas  Agama . Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.
Karim,  Herman  M.  “Keabsahan  Perkawinan  Beda  Agama  Di  Indonesia  Dalam
Perspektif  Cita  Hukum  Pancasila.” Adil:  Jurnal  Hukum 8,  no.  2  (2017): 185–209. https://doi.org/https://doi.org/10.33476/ajl.v8i2.655. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1847). Madsuri, dan Mukhlisin. “Perkawinan Antara Muslim Dan Wanita Ahli Al Kitab Menurut Pandangan Islam : Tafsir Ayat Al Ahkam.” Jurnal Alasma: Media Infoemasi  Dan  Komunikasi  Ilmiah 2,  no.  2  (2020):  285–94. https://jurnalstitmaa.org/alasma/article/view/49.
“Menag:  Esensi  Ajaran  Agama  Itu  Memanusiakan  Manusia.”  Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014. https://kemenag.go.id/read/menag-esensi- ajaran-agama-itu-memanusiakan-manusia-g9k2b.
Mukmin,  Agus.  “Ahl  Al-Kitab  Perspektif  M.  Quraish  Shihab  Dan  Implikasi Hukumnya Dalam Bermuamalah.” Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine 4, no. 2 (2021): 570–84.
https://doi.org/https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v4i2.475.
Muliarman. KBBI  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Surabaya:  Permata  Press, 2020.
Munir, Akmal Abdul, Mualimin Mochammad Sahid, Zulkifli, and Ahmad Fauzi.
“The Reasons for Permission to Marry Ahlul Kitāb Women in the View of Sayyid Sabiq.” Al-’Adalah 18, no. 2 (2021): 289–302. https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.10350.
Mustadha,  Ashoff.  “Agama  Untuk  Memanusiakan  Manusia.”  Jabar,  2022. https://jabar.nu.or.id/ngalogat/agama-untuk-memanusiakan-manusia-tboDF. Nafisah, Durotun. “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Historis Normatif Dan Filosofis.” An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam 6,  no.  1  (2019):  37–52.  https://doi.org/https://doi.org/10.33507/an- nidzam.v6i1.183.
Nurcahaya,  Mawardi  Dalimunthe,  dan  Srimurhayati.  “Perkawinan  Beda  Agama Dalam  Perspektif  Hukum  Islam.” Jurnal  Hukum  Islam 18,  no.  2  (2018):
141–56. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973.
Octaviana,  Dila  Rukmi,  dan  Reza  Aditya  Ramadhani.  “Hakikat  Manusia : Pengetahuan  (Knowladge),  Ilmu  Pengetahuan  (Sains),  Filsafat  Dan Agama.” Jurnal Tawadhu 5, no. 2 (2021): 143–59. https://doi.org/https://doi.org/10.52802/twd.v5i2.227. Rizaty,  Monavia  Ayu.  “Mayoritas  Penduduk  Indonesia  Beragama  Islam  Pada 2022.” DataIndonesia.id, 2023. https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia- beragama-islam-pada-2022. Safuan, Ismartaya, dan Budiandru. “Fraud Dalam Perspektif Islam.” Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi 5, no. 1 (2021): 219–28.
https://doi.org/10.33395/owner.v5i1.330.
Shodiq,  Jafar,  Misno,  dan  Abdul  Rosyid.  “Pernikahan  Beda  Agama  Menurut Imam  Madzhab  Dan  Hukum  Positif  Di  Indonesia.” Al-Mashlahah:  Jurnal Hukum  Islam  Dan  Pranata  Sosial  Islam 7,  no.  1  (2019):  1–30. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v7i01.543.
Sidiqah,  Meliyani.  “Legal  Vacuum  in  Interfaith  Marriage  Rules  in  Indonesia.” Iblam Law Review 3, no. 1 (2023): 99–110.
https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v3i1.119.
Sumarto. “Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya ‘Aspek Sistem Religi, Bahasa,
Pengetahuan,  Sosial,  Keseninan  Dan  Teknologi.’” Jurnal  Literasiologi 1, no. 2 (2019): 144–59. https://doi.org/https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49. Syakhrani,  Abdul  Wahab,  dan  Muhammad  Luthfi  Kamil.  “Budaya  Dan Kebudayaan:  Tinjauan  Dari  Berbagai  Pakar,  Wujud-Wujud  Kebudayaan,  7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal.” Cross-Border 5, no. 1 (2022):
782–91. https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-
Border/article/view/1161.
Syakur,  Abdul,  dan  Muhammad  Yusuf.  “Penggolongan  Ahlul  Kitab  Dalam  Al- Qur’an.” Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 1, no. 1 (2020): 1–12. https://doi.org/https://doi.org/10.55623/au.v1i1.1.
Tanjung,  Indra  Utama,  dan  Dhiauddin  Tanjung.  “Undang-Undang  Perkawinan Dan  Nikah  Beda  Agama  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif.” Jurnal Kewarganegaraan 6, no. 4 (2022): 6792–6801. https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i4.4255.
Tohari,  Ilham,  dan  Karunia  Hazyimara.  “Status  Hak  Waris  Perkawinan  Beda Agama  Di  Indonesia  Perspektif  Yuris  Islam  Klasik  Dan  Kontemporer.” Peradaban  Journal  of  Law  and  Society 2,  no.  1  (2023):  78–92. https://doi.org/https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.75.
Undang-Undang Dasar 1945 (1945).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan (2006).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (1999).
Yanti, Ziska. “Kajian Intertektualitas Ayat Ajl Al-Kitab Dalam Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab Dengan Tafsir Al-Mizan Karya Husein Thathaba’i.” El-Mäqrä:  Tafsir,  Hadis  Dan  Teologi 2,  no.  1  (2022):  19–32. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/elmaqra.v2i1.3988.
Zeinudin,  Moh.,  dan  Oos  Ariyanto.  “Perkawinan  Beda  Agama  Dalam  Perspektif Keadilan  Bermartabat.” Jurnal  Jendela  Hukum 9,  no.  1  (2022):  13–23. https://doi.org/https://doi.org/10.24929/fh.v9i1.1955.