ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA PIDANA PENCURIAN DI  POLSEK SAWAN
I Wayan Artawan, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail:{ artawan@undiksha.ac.id , sugi.hartono@undiksha.ac.id , sari.adnyani@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  dan  menganalisa  hak-hak  apa  yang didapatkan tersangka pidana pencurian dilihat dari asas praduga tidak bersalah, serta untuk (2) mengetahui  dan  menganalisa  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  tersangka  pidana pencurian  dari  pihak  Kepolisian  di  Polsek  Sawan,  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polsek sawan. Teknik pengumpulan data digunakan adalah dengan studi dokumen, wawacara dan  observasi.  Teknik  penentuan  subjeknya  menggunakan  teknik  purposive  sampling  dan penentuan sampel yang digunakan adalah teknik non probability sampling. Teknik pengolahan dan  analisis  data  secara  kualitatif  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  hak-hak  apa  yang didapatkan tersangka pidana pencurian dilihat dari asas praduga tidak bersalah sangatlah banyak dan  bersifat  tegas  tidak  boleh  dilanggar  oleh  siapapun  kecuali  menurut  undang-undang,  (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka pidana pencurian dari pihak Kepolisian di Polsek Sawan adalah masih belum maksimal dan perlu adanya pembenahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian
Kata Kunci : Asas praduga tidak bersalah, perlindungan hukum, tersangka, pencuri

## Abstract
This study means to (1) find out and dissect what privileges are acquired by criminal suspects of burglary seen from the assumption of blamelessness, as well as to (2) find out and examine how the  legitimate  insurance  for  criminal  suspects  of  robbery  from  the  Police  at  the  Sawan  Police Station. utilized is experimental legitimate exploration, with the idea of enlightening examination. The area of this examination was completed at the Sawan Police Station. Information assortment strategies utilized are report studies, perceptions and meetings. The testing method utilized is a non-likelihood examining procedure and the subject is resolved utilizing a purposive inspecting strategy.  Subjective  information  handling  and  examination  methods,  the  consequences  of  the review show that (1) what rights are gotten by a crook suspect of burglary seen from the rule of assumption  of  blamelessness  are  extremely  various  and  firm  and  can't  be  disregarded  by anybody besides as indicated by the law, (2) how to protect The law against criminal suspects of theft from the Police at the Sawan Police is still not optimal and there needs to be improvements made by the Police.
Keywords: presumption of innocence, legal protection, suspect, thief

## PENDAHULUAN
Kehidupan berbangasa dan
bernegara  perlu  adanya  kepastian  hukum yang  dapat  dijadiakan  pedoman  bagi masyarakat  dalam  berbuat  dan  bertingkah laku, hal ini memiliki tujuan agar tidak terjadi benturan  kepentingan  di  masyarakat  yang nantinya  menyebabkan  konflik.  Sesuai dengan  Pasal  1  ayat  3  Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas disebutkan bahwa “Indonesia  adalah  negara  hukum”  jika  di interpretasi dan dicermati pasal ini memberikan  batasan  dalam  kita  berbuat yang artinya di mana dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum telah ada aturan yang  harus  di  ikuti  sehingga  dengan demikian  semua  masyarakat  mendapatkan perlindungan  hukum.  Berkaitan  dengan hukum dan ketertiban di atas, alasan hukum disusun, khususnya untuk memenuhi, menjamin, konsisten, kepastian dan permintaan  mengingat  hukum  merupakan perkembangan pedoman yang memandang cara  berperilaku  individu  sebagai  warga negara. (Sugiarto, 2016: 8).
Perhatian  manusia  pada  dasarnya membutuhkan kepastian kecenderungannya dan kepentingan orang lain untuk dilindungi dari bahaya di sekitarnya. Sehingga kegiatan yang  dapat  merugikan  orang  lain  dapat dibatasi  setelah  ada  pengaturan  yang  sah yang  memberikan  jaminan  yang  sah sehingga individu tidak diperbolehkan Membuat  langkah  hati-hati  dengan  kedok "Eigenrechting"  Tanpa  penjelasan  yang benar-benar  jelas,  cenderung  dikatakan bahwa demonstrasi pengawalan ini memanfaatkan  pintu  terbuka,  apa  pun hukumnya, tanpa informasi tentang profesional  terlatih  yang  terbuka  dan  tanpa keuntungan  dari  perangkat  pemerintah. Apalagi  balas  dendam  adalah  istilah  untuk menunjukkan dalih suatu pihak tanpa norma perlakuan  yang  adil.  Main  hakim  sendiri adalah  pertunjukan  untuk  mengamalkan kehormatan yang ditunjukkan dengan kemauan sendiri yang dipertanyakan, tanpa persetujuan  orang  lain  yang  sangat  akrab
sehingga  akan  menimbulkan  kesulitan. (Kristanto, 2015).
Selain  itu,  KUHP  juga  menimbulkan bahaya  bagi  oknum  yang  melakukan  aksi main hakim sendiri, antara lain: adalah Pasal 170  ayat  1  yang  berbunyi  “barang  siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang  atau  barang  diancam  dengan  pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Pasal  351  ayat  1  juga  menjelaskan “Penganiayaan  diancam  dengan  pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima  ratus  rupiah”.  Pasal  406  ayat  1 menjelaskan “ Barang siapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan,  merusak,  membuat  tak dapat  dipakai  atau  menghilangkan  barang sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagaian milik  orang  lain,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Kewenangan utama yang ditunjuk itu sendiri  adalah  pendahuluan  yang  tidak sesuai dengan perlakuan yang adil terhadap regulasi (interaksi yang adil atau sah) namun dibawa  keluar  melalui  siklus  yang  tidak menentu (interaksi yang tidak konsisten atau hanya bergantung pada kekuatan kepolisian).  Penegakan  hukum  dengan menggunakan kerangka main hakim sendiri setara dengan pemanfaatan hukum alam liar yang menitikberatkan  pada kekuatan  aktual sebagai  pemecah  masalah  bukan  dengan cara yang sah (Ismail, 2018).
Ada banyak contoh kegiatan individu yang  mengadili  penjahat  sampai  mati  dan bahkan  ada  penjahat  yang  dibakar  hidup- hidup atau ada individu yang putus asa atau kecewa dengan pilihan pengadilan. Kesalahpahaman masyarakat tentang pedoman asumsi tidak bersalah tidak hanya terjadi  pada  individu  standar,  tetapi  juga  di antara  individu  terpelajar  dan  pejabat  tinggi pemerintah. Selain berperan sebagai hakim yang  sebenarnya,  ada  juga  kegiatan
pendahuluan oleh pers oleh media di mana komunikasi  yang  luas  memberikan  alasan yang  tidak  masuk  akal  bagi  para  pelaku demonstrasi  kriminal  meskipun  sebenarnya bukan responden yang benar-benar melakukan  kesalahan  yang  seharusnya dilakukan.  Masyarakat  umum  harus  tahu tentang  standar  asumsi  tidak  bercacat bahwa seorang individu tidak boleh oleh dan oleh tertindas dan dipandang sebagai tercela sebelum  ada  pilihan  dari  pengadilan.  yang menyatakan  bahwa  tersangka  melakukan tindak  pidana  pencurian  (masih  sebagai tersangka pencurian) sehingga harus dihormati  dan  diperlakukan  selayaknya masyarakat pada umumnya.

## METODE
Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi untuk bertemu atau  bergerak  menuju  kenyataan  dengan mempertimbangkan, mengkaji, dan memahami keadaan ekologi tempat pemeriksaan  itu  selesai  (ishad,  2017:7).
Dalam mengatasi masalah dalam pemeriksaan ini, analis menggunakan beberapa perangkat eksplorasi yang sesuai dengan  teknik  pemeriksaan  mendapatkan hasil penelitian yang sebagaimana mestinya.
Sifat  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif,  yang  menyajikan  data  sesuai dengan  keadaan  dilapangan  atau  peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian  ini  menggambarkan  kondisi  asas praduga  tak  bersalah  dalam  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  tersangka tindak  pidana  pencurian  didalam kehidupan masyarakat  sekarang.Sumber  data  hukum dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum primer dan sekunder, berupa: 1. Data Primer (field  reseacrh)  adalah Data  yang  diperoleh dari penelitian lapangan didapatkan langsung  dari  sumber  yang  mendasar,  baik dari saksi maupun responden yang mengetahui  suatu  masalah.  Data  penting adalah  data  yang  diperoleh  dari  delapan pedoman  penilaian  dan  yang  berasal  dari sumber  utama,  baik  dari  saksi  maupun
responden  yang  mengetahui  hal  tersebut. (Yuliartini,
2014: 37). 2. Data sekunderb(library research) adalah
penyusunan  ikhtisar  seperti  karya  ilmiah, karya  konsisten  (item  kueri),  pedoman  dan aturan, buku, catatan dari berbagai asosiasi dan  data  yang  diumumkan  dalam  sumber administratif yang signifikan. Dengan masalah untuk direnungkan.
Berkenaan  dengan  pengumpulan materi yang sah, pencipta menggunakan tiga macam strategi untuk mengumpulkan materi yang  sah,  termasuk:  1.  Teknik  Studi Dokumen  adalah  suatu  strategi  yang dilakukan melalui penyelesaian suatu perkembangan  konsentrasi  perpustakaan pada  latihan-latihan  dengan  membaca dengan teliti, mengacu pada buku-buku dan memeriksa peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman,  catatan-catatan  dan data-data yang berhubungan dengan pimpinan  eksplorasi  (Ishaq,  2017:113). Penyelidikan  laporan  ini  diselesaikan  untuk kemajuan pemeriksaan tambahan sehingga dapat  dipertimbangkan  dengan  baik.    2. Teknik  Observasi  atau  Pengamatan  adalah suatu  metode  yang  dilengkapi  dengan sengaja  memperhatikan  dan  mencatat  efek samping yang direnungkan (Ishaq, 2017:119).  Metode  ini  digunakan  untuk mendapatkan
informasi dengan menyebutkan sendiri fakta-fakta yang dapat diamati  dari  objek  pemeriksaan.  Terkait dengan penelitian ini, penulis menggunakan strategi persepsi backhanded (persepsi non- anggota),  di  mana  ilmuwan  mengumpulkan informasi  yang  diharapkan  tanpa  menjadi penting  untuk  keadaan.  Untuk  situasi  ini, ilmuwan  tidak  langsung  turun  ke  lapangan untuk  melihat  objek  eksplorasi,  namun spesialis  hanya  menyebutkan  fakta-fakta yang dapat diamati secara individu berdasarkan  data  yang  diperoleh  di  Kantor Polisi Sawan. 3. Teknik  Wawancara merupakan  diskusi  lisan  bolak-balik  antara suatu  tempat  di  sekitar  dua  individu  secara lugas tentang penjelasan atau penggambaran  (Ishaq,  2017:  116).  Teknik pertemuan  adalah  strategi  yang  dilakukan dengan  cara  turun  langsung  ke  lapangan
dan mengarahkan pertemuan dengan pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan  pokok  bahasan  yang  diteliti.  Dalam metodologi pengumpulan, pertanyaan didekati  untuk  memperoleh  jawaban  yang dapat  diterapkan  untuk  mengeksplorasi masalah  pada  responden  dan  saksi. Pertanyaan yang terorganisir secara metodis (Ishaq,  2017:  117).  Dalam  memutuskan  uji eksplorasi  harus  dimungkinkan  dengan metode yang disebut pemeriksaan. Prosedur pengujian  atau  strategi  pengujian  adalah metode untuk menentukan jumlah pengujian sesuai  dengan  ukuran  contoh  yang  akan digunakan  sebagai  sumber  informasi  asli, dengan  mempertimbangkan  kualitas  dan penyebaran  penduduk  untuk  mendapatkan tes  delegasi  atau  benar-benar  ditujukan kepada penduduk (Ishaq, 2017: 107) .
Dalam eksplorasi hukum ada 2 (dua) metode pengujian, yaitu strategi pemeriksaan  khusus  yang  tidak  teratur  dan prosedur pemeriksaan yang tidak sewenang-wenang. Dalam hal
bereksplorasi, pencipta menggunakan strategi pengujian non-irregular, yaitu prosedur  pengujian  dimana  tidak  semua komponen  dalam  masyarakat  memiliki kesempatan  yang  sama  untuk  menjadi individu pengujian (Ishaq, 2017: 114).
Metode ini digunakan karena contoh tersebut tidak diperoleh secara sembarangan, namun contoh tersebut belum ditetapkan oleh peneliti sesuai dengan objek eksplorasi. Oleh karena itu, jenis penggunaan strategi pengujian non-irregular dalam  penelitian  ini  adalah  prosedur pengujian  purposive,  khususnya  pengujian yang dipilih secara eksplisit didasarkan pada target  pengujian.  Terkait  dengan  hal tersebut,  contoh  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah demonstrasi penyalahgunaan  hak  istimewa  tersangka dalam tindak pidana pembobolan di Kabupaten Buleleng.
Informasi  atau  bahan  hukum  yang diperoleh dapat diselidiki dengan menggunakan  pemeriksaan  subjektif  dan
kuantitatif. Dalam ulasan ini, informasi yang diperoleh dipecah menggunakan pemeriksaan subjektif, yang menggambarkan informasi secara memukau dan luas sebagai kalimat adat, koheren, tidak menutupi,  dan  kuat  untuk  bekerja  dengan pemahaman  dan  terjemahan  informasi (Ishaq, 2017: 73).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hak-Hak  Yang  Didapatkan  Tersangka Pidana  Pencurian  Dilihat  Dari  Asas Praduga  Tidak  Bersalah  Menurut  UUD 1945
Menurut  pasal  28  B  ayat  2  Undang- Undang  Dasar  1945,  yang  menerangkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kasus ini segala bentuk perampasan  hak  asasi  manusia  yang berkaitan dengan hak anak haruslah bisa di cegah, agar hak asasi manusia anak itu tidak ternoda  dengan  adanya  tindak  kekerasan dan  diskriminasi,  tetapi  dalam  kasus  ini ketentuan-  ketentuan  dalam  pasal  ini  di langgar oleh masyarakat dengan melakukan tindakan  main  hakim  sendiri  terhadap tersangka. Mengingat tersangka merupakan anak di bawah umur karena belum berumur 21  tahun  serta  belum  pernah  kawin (soetedjo,  2013:  24).  Jadi  secara  jelas tindakan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat terhadap  tersangka  dalam  kasus  ini  yaitu tindakan  main  hakim  sendiri  terhadap  anak dibawah umur sehingga perbuatan masyarakat  ini  sudah  menyalahi  ketentuan pasal ini yang seharusnya anak mendapatkan  perlindungan  dari  tindak kekerasan  dan  diskriminasi  tetapi  ini  malah berbanding  terbalik  dengan  yang  dilakukan masyarakat  terhadap  tersangka  pidana pencurian.
Menurut pasal 28 G ayat 2 Undang- Undang  Dasar  1945,  yang  menerangkan bahwa hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat
martabat manusia.  Sehingga  segala  bentuk penyiksaan atau perbuatan yang
merendahkan harkat dan martabat setiap  manusia  sangat  dilarang seperti tindak kekerasan terhadap tersangka,  penghinaan  yang  ditujukan kepada  tersangka  tindak  pidana  pencurian, tujuan  dari  dibuatakan  pasal  ini  agar  hak derajat martabat tersangka pidana pencurian bebas  dari  tindakan  penyiksaan  yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi kenyataanya  dalam  kasus  ini  telah  terjadi perampasan  derajat  martabat  tersangaka pidana dengan cara melakukan
pengeroyokan mengunakan kekerasan oleh masyarakat Desa Menyali terhadap tersangka,  semestinya  tindakan  seperti  ini tidak  dibenarkan  oleh  Selanjutnya,  karena sulitnya  harga  diri  seorang  tersangka bajingan,  maka  harus  diselesaikan  oleh pihak-pihak yang masih mengudara dengan peraturan  dengan  cara-cara  yang  juga  sah menurut peraturan materil (Efendi, 2020).
Sesuai  pasal  28  I  Undang-Undang Dasar  1945,  yang  masuk  akal  bahwa  hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kesempatan berpikir dan hati, hak beragama, hak untuk tidak ditundukkan, hak untuk  dipersepsikan  sebagai  orang  dalam pengawasan  hukum,  dan  hak  untuk  tidak dituntut  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  berlaku  surut, adalah kebebasan bersama yang tidak akan berkurang  dengan  alasan  apapun.  Segala bentuk  kekejaman  baik  secara  nyata maupun  secara  intelektual  tidak  didukung mengingat  hal  itu  akan  menyebabkan pelanggaran  terhadap  kebebasan  bersama yang  mana  kebebasan  dasar  tidak  dapat dikurangi  dengan  alasan  apapun  oleh siapapun.  Maka  untuk  keadaan  ini  Negara menjamin kebebasan yang diperoleh tersangka  tindak  pidana  perampokan  tanpa mengurangi dan melampaui hak-hak istimewa tersebut kecuali jika diatur dengan peraturan perundang-undangan.
dialakukan  oleh  masyarakat  Desa Menyali  sudah melanggar  perintah  undang-
undang yang di mana semestinya tidak ada pengurangan  hak  tersangka  dalam  bentuk apapun  dalam  kasus  ini,  tetapi  mereka melakukan  pengeroyokan  tindak  kekerasan terhadap tersangka dengan tidak menurunkan  kaidah-kaidah  hukum  yang berlaku (Pujayanti, 2018).
Pasal  28  J  Undang-Undang  Dasar 1945,  yang  menerangkan  bahwa  setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Ketika  hak  asasi  manusia  kita  ingin  di hormati  dan  kita  ingin  diperlakukan  dengan layak  sebagai  manusia  maka  kita  harus mampu  menghormati  hak  asasi  manusia orang  lain  dalam  keadaan  apapun.  Dalam hal ini Negara memberikan penjelasan yang amat mendasar yaitu bagaimana seharusnya  kita  memiliki  kewajiban  dalam menjungjung  hak  asasi  orang  lain  hal  ini memiliki  tujuan  agar  terciptanya  tatanan kehidupan  di  dalam  masyarakat  bisa berjalan  dengan  tertib.  Ketika  kita  mampu menghormati  hak  asasi  manusia  lain  maka akan  terciptanya  kehidupan  yang  tertib dalam berbangsa dan bernegara ( Simatupang, 2021).
Hak-Hak  Menurut  UU  No.  39  Tahun  1999 Tentang HAM
Pasal  3  ayat  2  Undang-  Undang Nomor 39 Tahun 1999, menjelaskan bahwa “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang  adil  serta  mendapat  kepastian  hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Jadi  dalam  hal  ini  tersangka  memiliki  hak pengakuan tidak bersalah, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil tidak  ada  perbedaan  hukum  yang  diberikan kepada  tersangka  oleh  penegak  hukum.” Equality  before  the  law  mungkin  asas  ini yang  paling  tepat  dalam  memberikan gambaran  dan  penjelasan  terhadap  pasal ini, istimewanya pasal ini adalah pasal buta artinya pasal ini tidak akan membedakan hak warga  negaranya  di  depan  hukum  karena pasal ini tidak mampu melihat antara orang
miskin  dan  orang  kaya  ,  orang  cantik  dan orang  jelek,  orang  dari  kluarga  terpandang atau tidak semuanya mendapatkan perlakuakan yang sama (Aedi, 2013).
Pasal  4  Undang-  Undang  Nomor  39 Tahun  1999,  dalam  pasal  ini  adalah  hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kesempatan  pribadi,  pikiran  dan  jiwa,  hak beragama, hak untuk tidak ditundukkan, hak untuk  dipersepsikan  secara  pribadi  dan sederajat.  di  bawah  pengawasan  hukum yang  tetap,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut berdasarkan hukum. berlaku surut.
Kebebasan  bersama  tidak  dapat  dikurangi dengan alasan apa pun dan oleh siapa pun. Dalam  hal  ini  hak  untuk  bebas  dari penyiksaan  hidup  dan  tersangka  sangat  di lindungi  jadi  dengan  kata  lain  tersangka memiliki hak untuk hidup layak sebagaimana masyarakat yang lainya serta tidak mendapatkan  siksaan  dari  pihak  manapun (Sarip,  2020).  Sebelum  adanya  putusan pengadilan  yang  menyatakan  tersangka bersalah,  jadi  selama  tersangka  belum dinyatakan  bersalah  oleh  pengadilan  maka tidak  ada  perampasan  hak  tersangka  oleh siapapun.

## Hak-Hak Menurut KUHAP
Menurut Pasal 50 ayat 1 KUHAP, hak dari tersangka yaitu berhak segera mendapat  pemeriksaan  oleh  penyidik  dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.  Bahkan  tersangka  yang  ditahan dalam  waktu  satu  hari  setelah  perintah penahanan  itu  di  jalankan,  ia  harus  mulai diperiksa  oleh  penyidik.  Dalam  hal  ini tersangka  pencuri  memiliki  hak  untuk dilakukan  pemeriksaan  secara  cepat  oleh penyidik  dalam  mengumpulkan  bukti-bukti apabila bukti telah terkumpul dan memenuhi syarat,  seperti  mengumpulkan  bukti-bukti yang nantinya bukti-bukti ini dijadikan dasar penyidik  untuk  melakukan  penahanan  atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka,  maka  nantinya  akan  di  ajukan kepada  tahap  selanjutnya  sehingga  dalam hal  ini  memberikan  kepastian  terhadap tersangka apakah tersangka dapat
dikatakan melakukan tindak pidana pencurian dalam kasus ini atau tidak.
Menurut  Pasal  52  KUHAP  bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka  berhak  memberikan  keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam hal ini kebebasan  berpendapat  bagi  tersangka tindak pidana pencurian di jamin kebebasanya  tanpa  adanya  tekanan  dari orang lain atau tekanan dari pihak penyidik, pemeriksaan  ini  memiliki  tujuan  untuk mengumpulkan unsur-unsur pokok pencurian  (Gunadi,  2014:  128).  Yang nantinya unsur –unsur di atas akan dianalisa dengan  bukti-bukti  yang  ada  di  lapangan apakah  keterangan  tersangka  berbohong atau  tidak  tergantung  dari  analisa  tim penyidik  yang  dikaitkan  dengan  unsur  - unsur yang dikumpulkan.
Menurut Pasal 54 KUHAP, yaitu guna kepentingan  pembelaan,  tersangka  berhak mendapat  bantuan  hukum  dari  seseorang atau  lebih  penasihat  hukum  selama  dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut  tata  cara  yang  ditentukan  dalam undang-undang ini. Bantuan hukum ini bisa didapatkan  dengan  gratis  bagi  masyarakat yang  tidak  mampu  membayar  jasa  bantuan hukum  yang  di  mana  ini  akan  dibayarkan oleh pemerintah serta bantuan hukum yang diperoleh  berdasarkan  kemampuan  untuk membayar  jasa  bantuan  hukum  secara sendiri.  Bantuan  hukum  di  sini  mencegah terjadinya  kesewenang  wenangan  dari penegak  hukum terhadap tersangka  pidana pencurian,  karena  belum  tentu  semua tersangka  pidana  pencurian  paham  akan hukum yang berlaku (Sahanggamu, 2013).
Menurut  Pasal  55  KUHAP,  yaitu berhak untuk mendapatkan penasihat hukum  tersebut  dalam  dan  berhak  memilih sendiri penasihat hukumnya. Dalam pasal ini memperjelas pasal sebelumnya tetapi di sini diberikan  hak  kepada  tersangka  memilih sendiri  penasihat  hukum  atau  bantuan hukumnya,  jadi  dengan  kata  lain  Negara memberikan  kebebasan  mutlak  terhadap tersangka  untuk  memilih  sendiri  penasihat
hukumnya sehingga tidak ada paksaan dari Negara terhadap tersangka
Menurut Pasal 59 KUHAP, yaitu Hak tersangka  yang  ditahan  memiliki  hak istimewa  untuk  mendidik  otoritas  yang terampil  mengenai  penahanannya,  pada semua tingkat pemeriksaan dalam prosedur hukum, kepada keluarganya, orang lain yang tinggal  dengan  tersangka  atau  orang  lain yang dibantu. bahwa persyaratan tersangka untuk  memperoleh  bantuan  atau  jaminan yang  sah  ditangguhkan.Biasanya  hal  ini akan  dilakukan  oleh  pihak  Kepolisian  untuk memberitahukan  kepada  tersangka  dalam bentuk  surat  pemberitahuan  yang  nantinya akan dikirimkan kerumah kediaman tersangka  tujuanya  agar  pihak  kluarga mengetahui tentang keberadaan dan perbutan  tersangka  sehingga  nantinya kluarga  bisa  mengunjungi  atau  melakukan upaya  hukum  terhadap  tersangka  yang ditahan.
Menurut Pasal 60 KUHAP, yaitu hak tersangka berhak menghubungi dan menerima  kunjungan  dari  pihak  yang mempunyai  hubungan  kekluargaan  atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan  jaminan  bagi  penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan  bantuan  hukum.  Pasal  ini menjamin  dan  memberikan  waktu  terhadap tersangka untuk menghubungi pihak kluarga bahwa ia sedang mengalami proses hukum sehingga nantinya kluarga akan di persilakan  datang  menemui  tersangka dalam  hal  untuk  menjamin  atau  melakukan penanguhan  hukum  agar  tersangka  tidak dilakukan penahanan selama belum ditetapkan bersalah oleh pengadilan ataupun  kluarga  akan  mencarikan  bantuan hukum  agar  dapat  meringankan  hukuman terhadap  tersangka  yang  di  mana  bantuan hukum  ini  bisa  didapatkan  secara  gratis apabila  termasuk  kluarga  miskin  atau meminta  bantuan  hukum  kepada  kantor hukum  dengan  cara  membayar  secara pribadi.
Menurut Pasal 63 KUHAP , tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan. Ketika kita  membaca  pasal  ini  akan  memberikan pemahaman  tentang hak tersangka pidana yang sudah diatur sangat baik oleh Negara, jadi di sini Negara menjamin penuh tentang hak tersangka untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan yaitu orang yang lebih paham  terhadap  ajaran  agama  yang nantinya  akan  memberikan  pencerahan terhadap  tersangka  bahwa  perbuatan  yang disangkakan  terhadap  dirinya  itu  perbuatan yang  tidak  baik  serta  nantinya  di  harapkan dengan  adanya  kunjungan  dari  rohaniawan bisa memberikan perubahan yang lebih baik terhadap tersangka seperti tidak melakukan kejahatan  yang  disangkakan  terhadap dirinya.
Menurut  Pasal  65  KUHAP,  bahwa tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan  yang  menguntungkan  bagi dirinya  (saksi  A  De  Charge).    Dalam  hal  ini Negara  memberikan  hak  kepada  tersangka untuk  menunjuk  saksi  yang  di  anggap  bisa memberikan  kesaksian  yang  meringankan tersangka  misalnya,  saksi  tersebut  berupa orang yang ada di kejadian atau orang yang mengetahui  kronologi  kejadian  sehingga  ini bisa  dijadikan  pertimbangan  nantinya  oleh penegak hukum dalam menentukan hukuman terhadap tersangka.
Menurut  Pasal  66  KUHAP,  yaitu tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian. Melainkan siapa yang
mendalilkan  dia  yang  harus  membuktikan maksudnya siapa yang melaporkan tersangka  harus  bisa  membuktikan  bahwa tersangka  terbukti  melakukan  kejahatan yang  dituduhkan  kepadanya.  Jadi  di  sini tersangka  tidak  diharuskan  melakukan pembuktian  bahwa  ia  tidak  bersalah  tetapi membentah apa-apa yang dituduhkan pelapor itu tidak benar apa danya.
Pasal 95 ayat  1 t KUHAP,  ersangka berhak  menuntut  ganti  kerugian  karena
diadili, ditangkap, ditahan,  dan dituntut atau dikenakan  tindakan  lain,  tanpa  alasan  yang berdasarkan  undang-undang  atau  karena kekeliruan  mengenai  orangnya  atau  hukum yang  diterapkan,  ketika  kita  mengacu  pada pasal  ini  tersangka  diberikan  ruang  oleh Negara  dalam  melakukan  penutut  balik terhadap tindakan masyarakat atau penegak hukum  yang  diangap  merugikan  tersangka tanpa  adanya  perintah  atau  ketentuan  di undang-  undang  yang  berlaku  (Setiawan, 2018).  Jadi  ketika  kita  kaitkan  pasal  ini dengan  kasus  yang  ada  di  lapangan  yaitu main hakim sendiri yang dimana tidak ada di dalam  ketentuan  undang-  undang  dan bahkan tindakan ini merupakan suatu tindak yang  dilarang  oleh  undang-undang  maka tersangka  pada  kesempatan  kali  ini  dapat melakukan  penuntut  balikan  berupa  ganti rugi  akibat  yang  di  timbulkan  dari  tindakan main  hakim  sendiri  oleh  masyarakat  (Asis, 2017: 55-61).
. Perlindungan Hukum Terhadap
Tersangka  Pidana  Pencurian  Dari  Pihak Kepolisian di Polsek Sawan
Dari kasus yang di alami oleh Kadek lingga Utama dan Dewa Gede Ardiana Putra dalam  kasus  pencurian  yang  di  mana mereka ketika ditetapkan sebagai tersangka mereka mendapatkan perlakuan masyarakat atas  main  hakim  sendiri  yaitu  tindakan  fisik yang  dialami  oleh  kedua  tersangka  dalam kata  lain  masyarakat  telah  melanggar  hak- hak tersangka semestinya hal ini tidak boleh terjadi  di  masa  sekarang  ini  mengingat sudah  adanya  perlindungan  hukum  yang jelas  yang  di  mana  segala  pelangaran hukum haruslah di selesaikan dengan cara- cara  yang  benar  yaitu  melalui  pemindahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Mengingat  tersangka  memiliki  banyak  hak yang  tidak  boleh  di  langgar  oleh  siapapun karena  itu  merupakan  perintah  dan  amanat undang- undang (Yushatu, 2018).
Kasus  ini  bermula  akibat  jengkelnya masyarakat terhadap kasus tindakan pidana
pencurian yang sering terjadi di Banjar Dinas Desa  Menyali,  Sawan  ,Buleleng  ,Bali. Awalnya  kejadian  ke-dua  pelaku  1).  Kadek Lingga  Utama,  Laki-laki,  17  tahun,  Hindu, Palajar, Banjar dinas Peken Ds. Sangsit Kec. /Kab.  Buleleng  Sawan  2).  Dewa  Gede Ardiana  Putra,  Laki-laki,  17  tahun,  Hindu, tidak  bekerja,  Jalan  Sam  Ratulangi  Gg. Belibis  No.  5  Kel.  Penarukan  Kec.  /  Kab. Buleleng.  melakukan  pencurian  Pada  hari Rabu  tanggal,  06-10-2021  sekira  pukul 01.30  wita  bertempat  di  Banjar  dinas Kawanan  Ds.  Menyali  Kec.  Sawan  Kab. Buleleng  diduga  telah  terjadi  tindak  pidana pencurian  1  (satu)  buah  tabung  Gas  Elpiji isian  3  kg,  korban  mengalami  kerugian kurang  lebih  Rp.  100.000,-  (  seratus  ribu rupiah)  dan  dalam  melancarkan  aksinya  ini kedua pelaku melakukanya pada siang hari dan  pada  waktu  itu  masyarakat  di  sana sedang sibuk melakukan upacara Agama di Pura Dalem (Tempat sembahyang masyarakat di sana).
Kemudian diketahuilah aksi  mereka melakukan  pencurian  oleh  masyarakat  di sana  setelah  itu  berita  ini  menyebar  luas sampai  kepada  masyarakat  yang  ada  Pura Dalem terus masyarakat berbondong- bondong  mencari  tersangka  kemudian  di temukanlah tersangka oleh masyarakat dan akirnya tersangka ini mendapatkan perhakiman  dari  warga  dan  ini  merupakan tindakan spontanitas dari masyarakat karena sudah  sering  terjadi  tindakan  pencurian  di daerah ini tetapi pelakunya belum pernah di temukan  hal  inilah  yang  menyebabkan masyarakat di sana geram terhadap bentuk tindak  pidana  pencurian.  Sehingga  ketika kedua  tersangka  ini  melakukan  tindakan pidana  pencurian  akhirnya  di  ketahui  maka mereka menjadi pelampiasan dari kemarahan masyarakat yang sudah terbendung sejak lama. Semestinya perbuatan  seperti  ini  harus  diselesaikan melalui hukum pidana yang benar, mengingat hukum pidan memiliki tujuan yaitu seperti mempunyai  fungsi memelihara perdamaian adanya pengaruh yang bersifat mendidik untuk menghindari balas dendam, agar nantinya kejadian ini tidak menimbulkan
masalah  yang  berkepanjangan  (Sambas, 2010: 17).

## Perlindungan  Dari  Kepolisian  Polsek Sawan
Dalam kejadian ini bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak Kepolisian yaitu, bentuk perlindungan  pertama  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  narasumber  pada  08 Januari  2022    yakni  Bapak  Ketut  Barita selaku  Babinsa  di  wilayah  tersebut  ,  yang mengamankan kedua tersangka dari amukan masa yang melakukan  main hakim sendiri saat kejadian ini terjadi, yaitu dengan cara  Babinsa  di  Banjar  Dinas  Kawanan, Desa  Menyali  membawa  tersangka  ke Kapolsek Sawan dengan cara membonceng dengan  sepeda  motor  dinas  Kepolisian dengan  tujuan  dan  maksud  agar  tidak mengundang  masa  lebih  banyak  untuk melakukan  tindakan  main  hakim  sendiri mengingat  kejadian  ini  dilakukan  di  siang hari  dalam  situasi  upacara  agama  yang  di mana  banyak  masyarakat  ada  di  lokasi kejadian  sehingga  dengan  itu  Babinsa mengambil keputusan untuk mengamankan tersangka ke Polsek Sawan.

## SIMPULAN
Dari
hasil penelitian
dan
pembahasan  yang  telah  diuraikan  oleh penulis  sebelumnya,  maka  penulis  dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Banyak    hak-hak  yang  harus  didapatkan oleh  tersangka  pidana  yang  di  lihat  dari asas  praduga  tidak  besalah  yaitu  mulai dari hak asasi manusia , hak- hak menurut UUD 1945, hak- hak menurut UU No. 39 Tahun  1999  serta  hak-hak  menurut KUHAP yang di mana hak-hak ini harus di jungjung  tinggi  oleh  setiap  orang  di Indonesia.
2. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak  Kepolisian  pada  kasusu  ini  belum tepat  karena  sebenarnya  kejadian  ini tidak  boleh  terjadi    ketika  melihat ketentuan  yang  mengatur  tugas  dan wewenang
Kepolisian,
tetapi
perlindungan  yang  diberikan  Kepolisian Polsek  Sawan  terhadap  kejadian  sudah terlambat  ini  merupakan  kemunduran hukum  di  wilayah  hukum  Polsek  Sawan semestinya dari Pihak kepolisian mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadapat pentingnya untuk tidak  melakuakan  tindakan  main  hakim sendiri melalui sosialisasi atau penanaman  nilai-nilai  hukum  sejak  dini bukan  membiarkan  ada  masalah  hukum kemudian  baru  di  tangani  alangkah baiknya perlunya tindakan pencegahan.

## SARAN
1.  Diharapkan
kepada masyarakat kedepanya  agar  lebih  mengedepankan hukum dalam menyelesaikan
permasalahan  hukum  baik  itu  hukum pidana harus dengan jalur dan cara-cara yang tepat, serta memberikan kesempatan  kepada  penegak  hukum untuk  menjalankan  wewenangnya  dan pungsinya di Negara ini.
2. Diharapkan kepada Kepolisian dan aparat Desa agar sering memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar kejadian seperti  ini  tidak  terjadi  kembali  di kemudian hari.

## DAFTAR FUSTAKA
Aedi  Uli,  Ahmad.  2013.  “Rekontruksi Kesamaan Di Hadapan Hukum ( Equality Before The Law ) (Suatu Kajian Khusus Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Perkara 21-22/PUU-V/  2007  Dalam  Perspektif Filsafat Hukum”. Jurnal Hukum Volume 8 No 2.
Asis, Abd. 2017. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana.
Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Effendi,  Erdianto.  2014.  Hukum  Pidana Indonesia  Suatu  Pengantar.  Cetakan Kedua, Bandung: PT Refika Aditama.
Gunadi,  Ismu.  2014.  Cepat  &  Mudah Memahami  Hukum  Pidana.  Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
Ishaq.  2017.  Metode  Penelitian  Hukum. Bandung: Alfabeta.
Ismail  Mahsun.  2018.  “Telaah  Terhadap Konstruksi  Proses  Hukum  Yang  Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana”. Jurnal Hukum Volume 1No 1. Kristanto kiki. 2015.
“Perbuatan
Eigenrighting  (Main  Hakim  Sendiri) Dalam  Perspektif  Hukum  Pidana”. Jurnal Hukum Volume 2 No 2. Sahanggamu Visilia, Heidy. “Hak Tersangka Mendapatkan  Bantuan  Hukum  Dalam Proses  Penyidikan  Perkara  Pidana”.
Jurnal Hukum Volume 2 No 2.
Sambas,  Nandang.  2010.  Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Sarip  Sasmita,  Cicilia.  2020.  “Perlindungan
Hukum Bagi Tersangka Dan Konsekuendi Yuridis Pada Pelanggarannya Dalam Penyidikan Perkara Pidana”. Jurnal Hukum Volume 9 No 4. Setiawan Nur, Ahmad. 2018.  “Hak
Tersangka  Menuntut  Ganti  Kerugian Atas  Penahan an  Yang  Tidak  Sah”.
Jurnal Hukum Volume 14 No 28. Simatupang  H,  Taufik.  2021.  “Hak  Asasi Manusia  Dan  Perlindungan  Kekayaan
Intelektual  Dalam  Perspektif  Negara Hukum”. Jurnal Hukum Volume 12 No 1.
Soetedjo,  Wagianti.  2013.  Hukum  Pidana Anak. Bandung:  PT Refika Aditama. Sugiarto,  Said,  Umar.  2016.  Pengantar
Hukum Indonesia. Malang: Sinar Grafika.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak  asasi  manusia.  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
165, Tambaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981
Tentang  Kitab  Undang-Udang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP).  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambaan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
1  Tahun  1946  Tentang  Kitab  Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP).
Yushatu  Fadli.  2018.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Tersangka  Dalam  Sistem Peradilan  Pindan  Di  Indonesia”.  Jurnal Hukum Volume 7 No 1.