## Pemilu 2014: Politisi Pencari Kursi di Senayan
Fathur Rahman, Irma Fitriana Ulfah, Oscar Radyan Danar Universitas Brawijaya Malang Email: fathur_rahman@ub.ac.id

## Abstract
General  Elections  can  be  used  as  evidence  as  well  as  evaluation  of  the  recruitment process, political circulation. This paper proves that in the 2014 Election there has been a  stagnation  in  political  circulation.  As  well  as,  the  2014  elections,  where  many candidates for people's representatives are still filled by old politicians. After becoming a member of the House of Representatives for a long time, he became a member of the DPD, and vice versa. As a result, there is still a strong intervention by political parties in placing their cadres.  As a result, there is often political decay like corruption.
Keywords:  Elections, Politician, Seeker, Position

## Abstrak
Pemilihan Umum dapat dijadikan pembuktian sekaligus evaluasi bagi proses rekrutmen, sirkulasi  politik.  Tulisan  ini  membuktikan  bahwa  dalam  Pemilu  2014  telah  terjadi stagnasi dalam sirkulasi politik. Begitu dengan Pemilu tahun 2014, dimana banyak calon wakil rakyat masih diisi  oleh politisi lama. Setelah lama menjadi anggota DPR kemudian menjadi  anggota  DPD,  begitu  sebaliknya.  Untuk  mencari  alasan  mengapa  demikian maka  teknik  penelitian  ini  menggunakan  teknik  studi  pustaka,  dokumentasi.  Hasilnya, masih  kuatnya  campur  tangan  partai  politik  dalam  menempatkan  kader-kadernya. Akibatnya, sering terjadi pembusukan politik seperti korupsi.

## Kata kunci: Pemilu, Politisi, Pencari, Kursi

## PENDAHULUAN
Delapan bulan sebelum Pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) biasanya merilis Daftar  Calon  Sementara  (DCS)  dan  Daftar  Calon  Tetap  (DCT)  anggota  DPRD Kabupaten, DPRD Kotamadya, DPRD Provinsi, DPR Republik Indonesia. KPU memup- likasikan  DCS,  DCT  Republik  Indonesia  untuk  Pemilu  tahun  2014  serentak  secara nasional. Setiap media cetak maupun on line menyediakan liputan khusus terkait Pemilu tahun 2014. Yang menarik, setelah dicermati ternyata terdapat banyak nama yang sudah tidak asing lagi. Namanya tetap muncul lagi meski sudah satu dekade menjadi anggota parlemen tersebut. Selain itu, banyak calon anggota DPR RI untuk Pemilu tahun 2014 merupakan  mantan  anggota  DPD  RI  hasil  Pemilu  tahun  2004  dan  2009.  Hal  ini  bisa dilihat pada tabel 1 berikut ini:
Tabel: 1 Calon anggota DPR RI 2014-2019 No  Nama Asal Posisi Awal 1. La Ode Ida Partai  Amanat  Na- sional (PAN) Anggota  DPD  RI  dari Provinsi Sulawesi Tenggara 2. Dani Anwar Partai  Keadilan  Se- jahtera (PKS) Anggota  DPD  RI  dari Provinsi DKI Jakarta 3. Aida  Zulaikha  N. Ismeth Partai Demokrat Anggota  DPD  RI  dari Provinsi Kepulauan Riau 4.   Supartono Partai Golongan Karya Anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur 5. Andika Hazrumy Partai Golongan Karya Anggota DPD RI Provinsi Banten
Sumber: hasil olahan penulis, Oktober 2018
Kemudian,  selain  Daftar  Calon  Tetap  (DCT)  DPR  RI  yang  dipublikasikan,  KPU juga memupblikasikan DCT Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Pemilu Tahun 2014. Tidak ada  keanehan  setelah  membaca  satu  demi  satu  nama  calon  anggota  senat  dari  setiap provinsi. Nama-nama yang tercantum di Daftar Calon Tetap (DCT) DPD RI Pemilu Ta- hun 2014 merupakan petahana DPD RI dari Pemilu 2009. Selain itu, banyak mantan ang- gota DPR RI hasil Pemilu Tahun 2004 dan 2009 yang mencoba peruntungan pada Pemilu Tahun 2014 sebagai anggota DPD RI periode 2014-2019. Sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.
Begitu banyaknya peminat, termasuk para mantan anggota DPR RI seperti yang terlihat pada Tabel 2 di atas dan banyaknya mantan kepala daerah seperti terlihat pada Tabel 3 menggambarkan bahwa kursi DPD RI masih banyak dilirik atau terlihat “seksi”. Meskipun keberadaan lembaga DPD RI masih dipertanyakan sampai sekarang karena terjadi tarik-menarik beragam kepentingan ( interest ) dan kewenangan dengan DPR RI dimana posisinya sebagai “saudara tua”.

## Tabel: 2
Calon Anggota DPD RI 2014-2019
Sumber: Hasil olahan penulis, Oktober 2018
Amandemen UUD 1945 memang tidak menempatkan DPD RI setara dengan DPR RI. Walaupun dipilih oleh rakyat secara langsung. Kewenangan DPD RI masih terbatas. Penempatan kata dapat dalam Pasal 22c dan 22d UUD 1945 telah menyebabkan ketid- akseimbangan hak dan kewenangan DPR RI dan DPD RI. 1 Ada hak untuk mengusulkan dan mempertimbangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan dae- rah namun DPD RI tidak berwenang memutuskan RUU bersama DPR RI. Berdasarkan komposisi ,keanggotaan DPD RI diwakili merata empat orang di setiap provinsi. Dengan demikian keanggotaan DPD RI tidak didominasi oleh wakil dari Pulau Jawa saja. Total anggota DPD RI dari Pulau Jawa dimana terdiri dari enam provinsi hanya berjumlah 24 orang atau 17,6 persen dari total anggota DPD RI dari 34 provinsi yang berjumlah 134 orang. 2
1 Lihat Pasal 22c dan 22d UUD 1945.
2 Hasil Litbang Kompas , 3 Februari 2014, hlm. 5.
No Nama Asal Periode Wilayah 1. Akhmad Muqowam PPP 2004-2009, 2009-2014 Jawa Tengah 2. Soemaryoto PDIP 2004-2009, 2009-2014 Jawa Tengah 3. Toto Dirgantoro Golkar 2004-2009, 2009-2014 Jawa Tengah 4. Sidarto Danusubroto (PDIP) 2004-2009, 2009-2014 DI Yogyakarta 5. Gondo  Radityo  Gam- biro Partai Demokrat 2004-2009, 2009-2014 Banten
Tabel: 3 Calon anggota DPD RI 2014-2019 No  Nama Calon Anggota DPD 2014-2019 Latar  Belakang Partai Politik Pososi Awal Provinsi 1. Hendro Martojo Partai  Persatuan Pembangunan (PPP) Bupati  Kabu- paten Jepara 2002-2007, 2007-2012 Jawa Tengah 2. Herry  Herman- syah Silondae Partai  Golongan Karya (Golkar) Bupati  Kabu- paten  Konawe Utara 2005-2010 Sulawesi Tenggara 3. Nu’man Abdul Hakim Partai  Persatuan Pembangunan (PPP) Wakil Gu- bernur Jawa Barat Jawa Barat 4. Hudarni Rani Partai  Golongan Karya (Golkar) Gubernur Bangka  Beli- tung 2002-2007 Bangka  Beli- tung 5. Badrul Munir Partai  Golongan Karya (Golkar) Wakil Gu- bernur Nusa Tenggara Barat 2008-2013 Nusa Tenggara Barat 6. Ibrahim  Agusti- nus Medah Partai  Golongan Karya (Golkar) Bupati  Kabu- paten Kupang 1999-2004, 2004-2009 Nusa Tenggara Timur
Sumber: Hasil olahan penulis, Oktober 2018

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan melalui studi pustaka melalui pendekatan deskriptif kualitatif untuk  menganalisis  bagaimana  proses  sirkulasi  elit  politik  dalam  Pemilu  tahun  2014. Penelitian  deskriptif  memiliki  tujuan  untuk  mendeskripsikan  peristiwa  yang operasionalisasinya  tentang  pengumpulan  data,  pengolahan  data  dan  penafsiran  data. Data didapat dari buku-buku tentang pemilu, jurnal tentang partai politik, koran nasional, media daring.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2014 yang lalu, bagi para petahana yang men- calonkan diri sebagai anggota DPR RI, DPD RI bisa jadi bukan puncak karir politiknya. Karena banyak politisi yang bakal duduk kembali ke “ gedung senayan ” hanya dengan
jalur yang sama. Awalnya sebagai anggota DPR RI kemudian menjadi anggota DPD RI, begitu sebaliknya. Berdasarkan data penelitian dari Formappi , Februari 2013 bahwa ada 9 persen petahana DPR RI periode 2009-2014 yang dicalonkan lagi oleh pimpinan par- tainya untuk periode 2014-2019.
Kemudian, ada petahana dari DPD RI dan DPR RI yang mencalonkan kembali melalui jalur pemilihan anggota Senat atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau begitu sebaliknya. Sebut saja, Akhmad Muqowam, Politisi Senior dari PPP ikut berkontestasi dalam  pemilihan  anggota  DPD  RI.  Politisi  ini  ingin  menyelamatkan  karir  politiknya setelah tersingkir dalam pemilihan Ketua Umum PPP pada Muktamar PPP IV pada Tahun 2011 lalu. Akhmad Muqowwam dikalahkan oleh Surya Darma Ali. Keberuntungan telah diperoleh oleh Akhmad Muqowam karena terpilih menjadi Anggota dan Wakil Ketua IV DPD RI 2014-2019. Cerita yang sama juga dengan Gede Pasek Suardika. Mantan politisi Partai Demokrat ini bertarung memperebutkan anggota DPD RI dari Provinsi Bali. Gede Pasek Suardika berkompetisi dengan 40 orang calon anggota DPD RI dari Provinsi Bali. Alasan Gede Pasek Suardika maju karena untuk menyelamatkan karir politik setelah ter- singkir  dalam  Kongres  Luar  Biasa  (KLB)  Partai Demokrat  pada  Maret  2013.  Mantan Politisi Partai Demokrat ini merupakan teman dekat Anas Urbaningrum karena mereka sama-sama aktif di dunia gerakan mahasiswa. Gede Pasek Suardika semakin bulat untuk bertarung dalam pemilihan anggota DPD RI 2014 karena jenuh dengan kondisi internal Partai Demokrat. Selain itu, Gede Pasek Suardika dianggap merongrong kelembagaan Partai Demokrat, karena menjadi Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). 3
Sedangkan  untuk  Soermaryoto,  Toto  Dirgantoro  merupakan  anggota  DPR  RI hasil Pemilu 2004 dan 2009. Kedua politisi Senayan ini maju dalam kontestasi DPD RI di Tahun 2014 karena sebelumnya “turun gunung” ke Jawa Tengah untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meskipun akhirnya kalah. Soemaryoto maju dalam Pilkada sebagai calon bupati Kabupaten Karanganyar sedangkan Toto Dirgantoro maju dalam Pilkada sebagai calon bupati Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Begitu juga dengan, Gondo Radityo Gambiro merupakan anggota DPR RI 2009- 2014  dari  Daerah  Pemilihan  (Dapil)  Jawa  Timur  I.  Gondo  Radityo  Gambiro  duduk
3 PPI merupakan organisasi masyarakat bentukan Anas Urbaningrum dan teman-temannya termasuk Gede Pasek Suardika, pasca Anas Urbaningrum tidak lagi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
sebagai Wakil Ketua Komisi VIII Bidang Sosial, Perempuan dan Anak. Selain itu, dalam struktur  kepengurusan  partai,  dia  sebagai  Koordinator  Wilayah  (Korwil)  DPP  Partai Demokrat Jawa Timur. Namun akhirnya dia harus memutuskan  bertarung dengan tidak menggunakan jalur Partai Demokrat lagi agar bisa kembali ke Gedung Senayan. Ada tiga alasan mengapa jalur DPD RI dari Provinsi Banten dia tempuh antara lain, Pertama , dia mau berkonsentrasi mengurusi ormas, Garansi. Organisasi masyarakat inilah yang men- jadikan Gondo Radityo Gambiro sebagai anggota legislatif peraih suara terbanyak kedua dari Dapil Jawa Timur I pada Pemilu Tahun 2009 lalu. Kedua , kalah bersaing dengan calon  anggota  legislatif  (caleg)  yang  memperebutkan  kursi  dari  Dapil I Provinsi  Jawa Timur. Ketiga ,  Gondo  Radityo  Gambiro  merasa  ditekan  oleh  partainya  karena  diduga melakukan penyimpangan dana bencana alam di Tasikmalaya Jawa Barat. 4
Lain ceritanya dengan Mantan Ajudan Presiden Soekarno (Presiden RI Pertama) yaitu Sidharto Danusubroto yang ikut bertarung dalam pemilihan anggota DPD RI 2014- 2019 dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sidharto Danusubroto memilih jalur DPD RI setelah menjadi anggota DPR RI selama 25 tahun atau lima periode. Namun untuk kembali ke Senayan tidaklah mudah bagi politisi Senior dari Partai Demokrasi In- donesia Perjuangan (PDI-P) ini. Dia bersaing ketat dengan tiga orang petahana DPD RI 2009-2014  dan  kader  PDI-P  sendiri  yaitu  Bambang  Eko  Prabowo.  Bambang  Eko Prabowo merupakan anggota DPRD Provinsi DIY saat 2009-2014. Salah satu  strategi yang bisa dilakukan oleh Ketua MPR RI 2013-2014 ini agar terpilih sebagai anggota DPD RI pada Pemilu 2014 nanti dengan mengoptimalkan mesin (Dewan Pimpinan Daerah) DPD PDI-P DIY.
Sedangkan untuk para petahana DPD RI dalam Pemilu Tahun 2014 dari Provinsi DIY ini yaitu Pertama , Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas. GKR Hemas bukan orang asing bagi warga Provinsi DIY karena beliau merupakan isteri Sultan Hamengku Buwono X. Kedua ,  Cholid  Mahmud  merupakan  politisi  senior  dari  Partai  Keadilan  Sejahtera sekaligus mantan anggota DPRD Provinsi DIY 2004-2009. Ketiga , Afnan Hadikusumo merupakan kader aktif dalam Kepengurusan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan mantan anggota DPRD Provinsi DIY 2004-2009 dari Partai Amanat Nasional. Strategi yang digunakan oleh kedua orang petahana DPD RI ini
4 Lihat Beritasatu.com Tanggal 11 April 2013.
akan  mengoptimalkan  jejaring  partai  politiknya  masing-masing  untuk  mendukungnya kembali ke Gedung Senayan .
Keempat , Hafidz Asrom juga petahana yang tidak bisa dianggap sebelah mata. Dia merupakan seorang pengusaha terkenal di Provinsi DIY dan kader Nahdhatul Ulama (NU).  Bahkan  Pengurus  Wilayah  Nahdlatul  Ulama  (PWNU)  Provinsi  DIY memasang tiga calon anggota DPD RI lainnya yaitu Taufiqurrohman, Fairuz Ahmad dan KH. Abdul Muhaimin. Taufiqurohman merupakan Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Yogyakarta, Fairuz Ahmad saat sebagai Ketua Pengurus Wilayah (PW)  Gerakan  Pemuda  Anshor Provinsi  DIY.  Maka  ada  persaingan  kompetitif  terjadi diantara keempat calon anggota DPD RI.
Terakhir ada yang berbeda ketika mencermati sirkulasi politik pada Tabel 1 di atas. Senator dari Provinsi Sulawesi Tenggara, La Ode Ida memilih kendaraan politiknya dengan bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Senator ini, La Ode Ida ikut bertarung  menjadi  calon  anggota  legisltatif  DPR  RI  dari  Daerah  Pemilihan  (Dapil) Provinsi Sulawesi Tenggara setelah menjadi anggota DPD RI selama dua periode, sejak Tahun  2004.  Sedangkan  untuk  ketiga mantan  anggota  DPD  RI  2009-2014  yaitu  Dani Anwar,  Muhammadi  Gazali,  dan  Supartono  memutuskan  pencarian  peruntungan  agar bisa terpilih ke Senayan kembali melalui kendaraan partai politik. Motivasi mereka “nye- brang” ke jalur partai politik bisa dikarenakan beberapa penyebab antara lain: Pertama , ketiga calon ini merasa memiliki pendukung yang setia dari hasil Pemilu Tahun 2009 yang lalu. Massa pendukung masih terjaga karena mereka selalu merawatnya ketika men- jadi anggota senat. Kemudian masa pendukung yang hasil perolehan Pilkada bida diali- hkan untuk memilihnya melalui jalur partai politik.  Hal yang sama juga menjadi salah satu strategi dari Aida Zulaikha Ismet.  Massa pendukung ketika memperebutkan kursi Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) bisa dijadikan suara pemilihnya. Pilkada merupakan barometer  karir politknya. Kedua , ketiga calon anggota DPR RI ini merasa bahwa “iklim politik” di Senayan bukan merupakan hal yang aneh. Sehingga jika terpilih untuk maju dan lolos ke Senayan setidaknya sudah memiliki modal politik. Ketiga , mereka merasa posisi sebagai senat masih belum bisa maksimal.
Antara DPR dan DPD
Belum optimalnya institusi DPD RI secara kelembagaan dikarenakan oleh dua hal antara  lain. Pertama ,  berdasarkan  dari  sudut  jumlah,  DPD  sudah  dibatasi  di  dalam
konstitusi bahwa jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR RI. Jadi, penentuan kuorum ketika ada sidang di MPR juga tidak berkorelasi dengan posisi DPD RI. Kedua , kalau dilihat berdasarkan dimensi fungsi maka DPD hanya sekadar kolegisla- tor. 5 DPD dapat mengajukan RUU yang terkait dengan urusan daerah, otonomi daerah. DPD juga ikut membahasnya tapi tidak dapat ikut dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dengan kondisi yang terbatas tersebut, DPD RI masih bisa mengoptimalkan perannya dalam sisi legislasi, anggaran ( budgeting ), dan pengawasan terhadap jalannya kekuasaan.

## Memahami Teorisasi Kekuasaan
Kekuasaan  dalam  pandangan  para  politisi  bisa  jadi  memiliki  daya  magnet.  Di- mana ada kekuatan sehingga tidak mudah untuk melepaskannya. Daya lekatnya begitu kuat.  Hal  itu  tergambar  dari  para  politisi  Senayan  tidak  melepaskan  begitu  saja kekuasaannya. Demi memudahkan kembali pada Senayan, mereka berpindah kamar saja.
Awalnya duduk sebagai anggota DPR RI selama beberapa periode kemudian pindah men- jadi anggota DPD RI dan begitu sebaliknya.
Begitu pula, kalau berdiskusi tentang kekuasaan ( power ) memiliki posisi sentral dalam khasanah Ilmu Politik. Membicarakan tentang Ilmu Politik maka secara otomatis membicarakan tentang kekuasaan. Siapa, bagaimana dan mendapat apa. Dalam hal ini ada hukum pertukaran sebagaimana dalam kaidah urusan industrial. Ada pertukaran baik lokasi, posisi maupun materi. Dulu sebagai anggota DPR RI maka sekarang menjadi ang- gota DPD RI, begitu sebaliknya. Ada kesan bahwa politisi yang melakukan pertukaran posisi  tidak  mau  melepaskan  begitu  saja  kekuasaanya.  Menurut  Friedrich  Nietzsche, nafsu  untuk  berkuasa  merupakan  naluri  alamiah manusia.  Kekuasaan  disini  tentu  saja tidak terbatas pada tafsir kekuasaan politis namun pada spektum yang luas. Kehendak untuk berkuasa menjadi akar semua perilaku destruktif manusia. Perang, intrik politik, penindasan, dan korupsi terjadi karena hawa nafsu manusia untuk berkuasa. Pepatah dari Lord Acton: “ kekuasaan cenderung korup” sangat terbukti. Lebih-lebih melihat kondisi di Indonesia saat ini. Kehendak berkuasa berkorelasi dengan korupsi. Orang-orang be- ramai-ramai memperebutkan kursi DPR RI, DPD RI. Namun ujung-ujungnya banyak ok- num anggota DPR RI mencari uang dengan melakukan korupsi.
5 Kompas, 3 Februari 2014, Lihat halaman 5.
Pada  sisi  yang  lain,  korupsi  bisa  dipahami  sebagai  manifestasi  nyata  dari  sifat ekonomis manusia. Seorang filsuf dari Perancis, Marquis de Sade berucap bahwa tujuan hidup  manusia  tidak  lepas  dari  keinginan  mencari  kenikmatan  semaksimal  mungkin. Dengan demikian, kekuasaan yang koruptif bisa dihilangkan melalui sirkulasi elit yang selektif.

## Sirkulasi Elit
Ketika mencermati kondisi suatu masyarakat maka ada dua kelompok yaitu ke- lompok  elit  dan  kelompok  non  elit. 6 Adapun  maksudnya  bahwa  individu  yang berkedudukan sebagai elit ttidak selamanya individu tersebut akan menduduki posisinya. Posisi yang mreka duduki tidak akan lestari atau langgeng karena akan digeser, diganti oleh yang lain. Begitu pula dengan yang dialami oleh Akhmad Muqowam dari PPP.  Po- sisi  dua  orang  politisi  PPP  ini  telah  tergeser  terutama  Akhmad  Muqowam  yang  kalah dalam  perebutan  kursi  ketua  umu  PPP  pada  Muktamar  IV PPP  pada  tahun  2011  lalu. Akhmad Muqowam kalah oleh Surya Darma Ali, ketua umum PPP saat ini. Nasib yang sama dialami oleh Gede Pasek Suardika. Karena merupakan orang dekat atau loyalis Anas Urbaningrum  maka  Gede  Pasek  Suardika  tergeser  oleh  Jero  Wacik  dalam  pencalonan anggota DPR RI dari Provinsi Bali. Jero  Wacik merupakan orang dekat, loyalis dari kubu SBY. Oleh karena itu, tidak aneh dalam sirkulasi elit dalam sebuah partai politik muncul istilah the winner takes all .
Sirkulasi elit merupakan keniscayaan. Perubahan, pergeseran elit dalam sebuah masyarakat,  partai  politik,  lembaga-lembaga  negara  tidak  dapat  dihindari.  Tidak  ada kekuatan apa pun yang mampu menghalau terjadinya perubahan, begitu juga dengan sir- kulasi elit. Fungsi pemilihan umum salah satunya adalah mendorong terjadinya sirkulasi elit.  Pemilu  dapat  diartikan  sebagai  instrumen  migrasi  vertikal  dan  horizontal. Pemilu merupakan sarana dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Pintu masuk bagi terjadinya sirkulasi elit dalam Pemilu adalah melalui tahap seleksi kandidat. Proses kandidasi merupakan sarana seleksi pertama yang dilakukan oleh partai sabagai proses kontestasi jabatan publik. 7 Dengan seleksi kandidat itu dapat dilihat apakah sirkulasi elit
6 Haryanto, Kekuasaan Elit: Suatu bahasan Pengantar, Diterbitkan oleh Program Studi Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL, 2005, hlm. 87.
7 Lihat Richard S. Kartz. The Problem of candidate selection and Models of Political Party Democracy dalam Journal of Party Politics Volume 7 Nomor 3, 2001, hlm. 277.
berpedoman  pada  proses  dimana  individu-individu  berputar  di  antara  elit  dan  non-elit atau mengacu pada proses dimana elit satu digantikan oleh elit yang lain. 8 Cepat atu lam- bat pihak yang selama ini mengendalikan kekuasaan pasti tergeser oleh kelompok lain. Tingkat rivalitas sangat ketat. Dengan demikian, akhir dari Pemilu itu berdasarkan sir- kulasi elit adalah terpilihnya wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Jangan  sampai  Pemilu  Tahun  2019  nanti  persis  dengan  yang  pernah  dijelaskan  oleh Prezeworski dan rekan-rekannya bahwa hanya rezim yang menyelenggarakan Pemilu un- tuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan. 9
Sejumlah partai politik besar memang telah menyusun pedoman rekrutmen calon (penjaringan,  penyaringan,  dan  penetapan  dalam  daftar  berikut  nomor  urutnya)  tetapi seklompok elit partai begitu dominan dan berpengaruh dalam menentukan nominasi. 10 Pola seperti ini menunjukkan telah berlaku hukum besi oligakhi dalam sebuah partai poli- tik dimana ada kekuatan besar yang dapat menentukan kader-kadernya untuk berada di posisi lembaga pemerintahan.

## Pembusukan Politik
Dalam kaidah demokrasi prosedural, Pemilu merupakan arena persaingan dalam mengisi  jabatan-jabatan  politik  di  pemerintahan  yang  di  dasarkan  pada  pilihan  formal warganegara  yang  telah  memenuhi  syarat. 11 Pemilu  tahun  2014,  menurut  Muhtar Haboddin bahwa Pemilu tahun 2014 merupakan ajang pembuktian bagi politisi dan elit pemerintahan  di  hadapan  pemilihnya. 12 Maka  lembaga  monitoring  korupsi, Indonesia Corruption Watch , Oktober 2013 merilis, sejak semester II-2012 hingga semester II-2013 saja, tercatat sudah 81 anggota DPR yang terjerat korupsi. Data dari Kementerian Dalam Negeri mencatat, jumlah anggota DPRD provinsi yang terjerat kasus hukum sudah 431 orang  dengan  83,7  persen  dari  jumlah  itu  adalah kasus  korupsi. 13 Kasus  korupsi  tidak
8 TB Bottomore, Elit dan Kelas Sosial , Akbar Tandjung Institute, Jakarta, 2006.
9 Larry Diamond, Developing Democracy Toward Consolidation , IRE Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 9.
10 Syamsudin Haris (ed), Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai-Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004 , Jakarta: Gramedia, 2005.
11 Sigit  Pamungkas, Perihal  Pemilu ,  Laboratorium  Jurusan  Pemerintahan  FISIPOL  Universitas  Gadjah mada Yogyakarta, 2009, hlm. 1.
12 Muhtar Haboddin, 2016, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia , Malang, UB Press, hlm. 93.
13 Kompas , 16 Desember 2013.
hanya terjadi dalam lingkup pemerintahan daerah melainkan sudah masuk dalam tingkat pemerintahan desa. 14
Pada tingkatan eksekutif, mulai dari bupati atau wali kota, gubernur, sampai men- teri, banyak juga yang menjadi tersangka dalam perkara korupsi, bahkan sudah menjadi terpidana.  Sementara  di  lembaga  yudikatif  kasus  tertangkap  tangannya  mantan  Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menjadi puncak dari ironi di negeri ini. Berdasarkan apa yang telah terjadi pada tahun 2013, dan 2018, harapan tertanam pada tahun 2014 dan 2019. Hal ini sesuai dengan pemikiran Lance Castles yang menyatakan bapemilu yang demokratis adalah perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga sirkulasi elit dapat dilaksanakan secara damai dan demokratis. 15 Inilah saatnya bagi  seluruh  rakyat  untuk  kembali  memilih  siapa  yang  layak  dan  tidak  layak  menjadi wakil rakyat dan juga memimpin negeri ini.
Pemilu legislatif (Pileg) yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019 menjadi momentum pertama. Kini, ratusan ribu orang telah mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Dari ratusan ribu calon legislator itu, untuk Pemilu tahun 2014, harus terpilih 560 anggota DPR yang berkualitas dan berintegritas. Begitu juga dengan 77 DPD ataupun 2.137 DPRD provinsi serta 17.560 DPRD kabupaten/kota. Sedangkan untuk tahun 2019, KPU telah menetapkan DCT anggota DPR RI sejumlah 7.968 orang untuk Pemilu 2019. 16 Hasil  pemilu  legislatif  ini  juga  akan  menentukan  partai  politik  mana  yang  bisa mengajukan calon presiden atau wakil presiden pada Pemilu Presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun  2008  tentang Pemilu  Presiden,  hanya  parpol  atau  gabungan  parpol  yang  mem- peroleh 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah secara nasional dalam pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang dapat mengajukan capres atau cawapres.
Setelah calon presiden dan calon wakil presiden yang memenuhi syarat ditetapkan KPU, rakyat kembali harus menyeleksi, siapa yang benar-benar menjadikan kedudukan untuk
14 Fathur Rahman, dkk,  2018, Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di  Jawa Timur), Jurnal Intergritas , Vol. 4 No. 1, Diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hlm. 29.
15 Lance  Castles,  2004,  P emilu  2004  dalam  konteks  Komparatif  Historis ,  Penerbit  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, hlm, 1.
16 Kompas , 20 September 2018.
memperjuangkan  kesejahteraan  seluruh  rakyat  dan  mana  yang  hanya  menjadikan kedudukan sebagai alat berkuasa semata.

## KESIMPULAN
Proses  Pemilu  tahun  2004  telah  terlewati,  tapi  sirkulasi  elit  masih  bersifat eksklusif.  Partai  politik  hanya  sebatas  “pabrik”  masing  mengutamakan  sisi kepentingannya  sendiri  dibanding  mengutamakan  kepentingan  masyarakat.  Sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan-pilihan yang terbaik dalam Pemilu 2014.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Bottomore, TB, (2006) Elit dan Kelas Sosial , Akbar Tandjung Institute, Jakarta.
Castles, Lance, 2004, Pemilu 2004 dalam konteks Komparatif Historis , Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Diamond,  Larry,  (2003), Developing  Democracy  Toward  Consolidation ,  IRE  Press, Yogyakarta.
Haboddin, Muhtar, 2016, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia , Malang, UB Press.
Haris,  Syamsuddin  (ed),  (2005), Pemilu  Langsung  di  Tengah  Oligarki  Partai-Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004 , Jakarta: Gramedia, 2005
Haryanto, (2005), Kekuasaan Elit: Suatu bahasan Pengantar , Diterbitkan oleh Jurusan Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Pamungkas,  Sigit,  (2009), Perihal  Pemilu ,  Laboratorium  Jurusan  Politik  dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

## Jurnal:
Kartz, Richard S, (2001), The Problem of candidate selection and Models of Political Party Democracy dalam Journal of Party Politics Volume 7 Nomor 3.
Rahman, Fathur, dkk,  2018, Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus  Korupsi  DD  dan  ADD  Tahun  2014-2015  di    Jawa  Timur), Jurnal Intergritas ,  Vol.  4  No.  1,  Diterbitkan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)
Republik Indonesia.
Koran:
Kompas , 3 Februari 2014, hlm. 5.
Beritasatu.com Tanggal 11 April 2013.