ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Penerapan Aplikasi Salaman (Selesai dalam Genggaman) dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Bandung
Naomi Rosdamia Sitompul 1 ; Agus Widiyarta 2, *
1,2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia; agus_widiyarta.adneg@upnjatim.ac.id * Correspondence : agus_widiyarta.adneg@upnjatim.ac.id
Kata kunci
Aplikasi Salaman, Administrasi Kependudukan, E- Government
Keywords Salaman Application,
Population Administration,
E-Government

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  mendeskripsikan,  dan  menganalisis terkait  penerapan  aplikasi  “SALAMAN”  dalam  pelayanan  administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  kualitatif  dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa
wawancara,observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori elemen sukses penerapan e-government berdasarkan hasil kajian dan riset Harvard JFK School of Government yang terdiri dari Support, Capacity , dan Value .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  aplikasi  salaman  dalam pelayanan  administrasi  kependudukan  sudah  dinilai  sukses,  hal  tersebut dibuktikan, antara lain dengan: 1) Adanya support atau dukungan  berupa visi misi, peraturan serta perundangan yang jelas, adanya dukungan alokasi dari pihak lain serta  sosialisasi  yang  baik  kepada  masyarakat  2) Capacity atau  kapasitas  yang memadai  yaitu  mulai  dari  finansial  yang  cukup,  kelengkapan  infrastruktur teknologi  informasi,  serta  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  3) Value atau manfaat yang dirasakan oleh disdukcapil berupa pelayanan yang transparan,cepat, mudah, dan prinsip zero  visit dapat terlaksana  dengan baik. Begitu pula  dengan masyarakat yang menerima manfaat berupa pelayanan yang praktis, hemat biaya dan dapat dijangkau kapan saja.

## ABSTRACT
This  study  aim  is  to  find  out,  describe,  and  analyze  related  to  "SALAMAN" application  in  population  administration  services  at  the  Population  and  Civil Registry  Service  of  Bandung  Ciry.  The  research  method  used  in  this  study  is qualitative descriptive  approach  with data  collection techniques  in  the form  of interviews, observation and documentation. The theory used in this study is the successful elements of e-government implementation theory based on the results of studies and research at the Harvard JFK School of Government which consists of  Support,  Capacity,  and  Value.  The  results  of  this  study  is  indicate  that  the application of the greeting application in population administration services has been  considered  successful  with some  of  the point; 1) There  is  support in  the form of a clear vision and mission, rules and regulations, as well as good outreach to  the  community  2)  Capacity  sufficient,  starting  from  adequate  finances, completeness  of  information  technology  infrastructure,  and  competent  human resources 3) Value or benefits felt by Disdukcapil in the form of services that are transparent, fast, easy, and the principle of zero visit can be implemented properly. Like wise with the community who receive benefits in the form of services that are practical, cost-effective and accessible at any time.

## Pendahuluan
Pada  era  saat  ini , masyarakat  banyak  berharap  kepada  pemerintah  supaya terwujudnya  penyelenggaraan good  governance di  Indonesia. Good  governance merupakan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, efisien, efektif serta bertanggung jawab. Dalam penyelenggaraan good governance dilakukan secara bertahap  sesuai  dengan  pelaku  pasar,  kapasitas  pemerintah  dan  masyarakat  sipil. (Dewi  &  Suparno,  2022).  Pelayanan  publik  merupakan  salah  satu  bentuk  strategis untuk  penerapan good  governance di  Indonesia.  Dalam  Saputra  &  Widiyarta  (2021) dijelaskan  bahwa  kualitas  pelayanan  publik  dapat  dikatakan  bagus  apabila pelayanan  yang  diberikan  oleh  instansi  pemerintah  dan  penyelenggara  pelayanan mampu  memberikan  kepuasan  bagi  masyarakat.    Pengertian  pelayanan  publik sendiri  adalah  layanan  yang  untuk  masyarakat  yang  diperoleh  dari  pemerintah dalam  memenuhi  kepuasan  serta  kebutuhan  masyarakat  dalam    memberikan pelayanan barang ataupun jasa (Pioh, 2020).
Penggunaan  Teknologi  Informasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintah bertujuan  agar  kinerja  pemerintah  serta  pelayanan  publik  dapat  berjalan  dengan transparan,  efisien,  efektif  dan  akuntabilitas  yang  selanjutnya  mengacu  pada tercapainya  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Adibowo  &  Putri  (2016) menjelaskan e-government atau electronic government merupakan teknologi informasi dan  komunikasi  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintah.  Menurut Kristianto & Findawati (2022), kebijakan penerapan e-government menjadi bagian dari infrastruktur  penting  dalam  pemerintahan  karena  merupakan  terobosan penggunaan  teknologi  informasi  dimana  dinilai  dapat  menjadi  penghubung  antar kepentingan  dengan  menjamin  kecepatan  transaksi,  keamanan  informasi  dan kemudahan akses(Loka et al., 2022; Sudirman & Saidin, 2022; Sudirman et al., 2022)
Kualitas  kinerja  pelayan  publik  dapat  meningkat  melalui  pengunaan e- government dalam  penyelenggaraan  pemerintah.  Maka  dari  itu,  pemerintah terdorong dalam pengoptimalan e-government. Pengembangan konsep e-government diawali  dengan  pembuatan  web  atau  situs  Pemerintah  Daerah.  Para  pelaku kepentingan dapat terhubung satu sama lain melalui web atau situs tersebut. Dalam hal  ini  adapun  ruang  lingkup  e-government  yaitu government  to  business (G2B), government  to  employees (G2E), government  to  citizen (G2C),  dan government  to government (G2G) (Adibowo & Putri, 2016).
Penerapan konsep smart city merupakan perluasan dari penerapan e-government Yusuf  &  Jumhur  (2018).  Kota  Bandung  merupakan  kota  yang  sudah  menerapkan konsep smart  city dengan  sangat  baik.  Pengembangan e-government terus  di kembangkan oleh Pemerintah Kota Bandung terlebih lagi sejak tahun 2014 dimana visi  misi  Kota  Bandung  yaitu  mewujudkan  Indonesia smart  city .  Kerja  keras  yang dilakukan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  dalam  mewujudkan smart  city membuahkan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2021 Studi Eden Strategy Institute
merilis  hasil  studi  50 Smart  City  Government terbaik  di  dunia  dan  Kota  Bandung menjadi salah satu kota yang masuk dalam kategori tersebut.
Aplikasi Salaman adalah salah satu inovasi e-goverment milik Dispendukcapil Kota Bandung yang menjadi salah satu bentuk implementasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam perwujudan program Bandung Smart city . Aplikasi ini  diterbitkan  oleh  Disdukcapil  Kota  Bandung  pada  tahun  2018  namun  masih berbentuk layanan  berupa website disdukcapil.bandung.go.id dan pada awal 2020 sudah  berentuk  aplikasi  yang  bisa  diuntuk  oleh  seluruh  warga  Kota  Bandung  di Google Play Store . Pelayanan yang diberikan oleh aplikasi ini  yaitu pelayanan dalam mengurus serta mengajukan terkait adminisrasi kependudukan. (Elkesaki et al., 2021)
Aplikasi salaman merupakan salah satu inovasi terbaik di provinsi jawa barat. Pada  Selasa  15  Desember  2020,  Aplikasi  salaman  mendapat  penghargaan  sebagai TOP 10 inovasi terbaik di Jawa Barat yang diberikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat. Aplikasi  ini  merupakan  inovasi  baik  karena  sangat  mempermudah  layanan administrasi  kependudukan  kepada  masyarakat  dengan  hanya  duduk  di  rumah. Adapun data rekapitulasi jumlah pengguna aplikasi salaman dari tahun 2019 – 2022 seperti pada tabel 1 di bawah.
Tabel 1. Tabel Rekapitulasi Jumlah Pengguna Aplikasi Salaman NO. TAHUN JUMLAH 1 2019 6.689 2 2020 89.460 3 2021 108.183 4 2022 8.402 TOTAL 212.734

## Sumber : Dispendukcapil Kota Bandung,2022
Data  tabel  1  di  atas  diolah  berdasar  jumlah  masyarakat  yang  mendaftar  tiap tahunnya. Berdasarkan pemaparan pada tabel 1 pengguna pada aplikasi mengalami peningkatan secara signifikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 pengguna aplikasi sejumlah  6.689.  Kemudian  pada  tahun  2020  mengalami  peningkatan  signifikan sebanyak  89.460.  Pada  tahun  2021  mengalami  peningkatan  lagi  sebanyak  108.183. Namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 8.402.
Total  masyarakat  yang  sudah login pada    aplikasi  salaman  sebanyak  212.734 sedangkan  jumlah  kepala  keluarga  pada  tahun  2022  di  Kota  Bandung  sebanyak 821.627.  Hal  ini  menyatakan  masih  sekitar  25%  pengguna  pada  aplikasi  ini. Berdasarkan  pernyataan  diatas  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  mengenal aplikasi salaman.
Pada  data  tabel  2  dijelaskan  bahwa  terdapat  322.369  layanan  yang  diberikan secara offline .  Jumlah  ini  lebih  besar  dari  layanan  pengguna  aplikasi  salaman. Padahal aplikasi ini sangat membantu banyak masyarakat tidak perlu untuk datang hanya  dengan  menggunakan  aplikasi  semua  selesai  dalam  gengaman.  Aplikasi Salaman  dirancang  untuk  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  namun kenyataannya  masih  banyak  masyarakat  yang  mengurus  urusan  adminduk  secara
tatap muka serta pengenalan masyarakat terkait aplikasi yang masih kurang. Pada permasalahan  ini  bersinggungan  dengan  dengan  salah  satu  fokus  dalam  elemen sukses penerapan E-Government menurut Indrajit (2016) yaitu support atau dukungan dari pihak penyelenggara e-government . Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah sosialisasi  maka  dari  itu  diperlukan  analisis  lebih  lanjut  terkait  permasalahan tersebut.
Tabel 2. Tabel Rekapitulasi Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Manual NO. TAHUN JUMLAH 1 2019 92.685 2 2020 47.077 3 2021 74.275 4 2022 105.232 TOTAL 322.269
Sumber : Data diambil Dispendukcapil Kota Bandung,2022
Selain sosialisasi adapun permasalahan lain yaitu adanya keluhan masyarakat berupa  permasalahan login pada  aplikasi  kemudian  permasalahan  NIK  yang terblokir hal ini disampaikan oleh Willy Achmad Fauzy S.IP selaku Subkoordinator Inovasi Pelayanan Dispendukcapil Kota Bandung. Dalam permasalahan ini mengacu pada fokus kajian Elemen Sukses Penerapan E-Government menurut Indrajit (2016) yaitu capacity dimana  dijelaskan  bahwa  perlunya  sumber  daya  yang  mendukung penerapan  e-governmet  karena  perlu  analisis  lebih  lagi  untuk  mengetahui  alasan terjadinya permasalahan tersebut yang mengarah pada sumber daya insfrastruktur teknologi.
Setiap  inovasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah  tentunya  dirancang  untuk mempermudah  keberlangsungan  masyarakat  terutama  dalam  bentuk  pemberian layanan  publik.  Aplikasi  salaman  dibuat  sebagai  inovasi  untuk  mempermudah layanan  administrasi  kependudukan.  Adapun  tujuan  dari  penulisan  artikel  ini adalah  untuk  mengetahui,  mendeskripsikan,  dan  menganalisis  terkait  penerapan aplikasi  “SALAMAN”  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung. Dengan penelitian ini diharapkan memberikan  sumbangsih  buah    pemikiran  untuk  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  mengenai  kelebihan  dan  kekurangan  dalam  dalam  penerapan Aplikasi Salaman  sehingga  menjadi masukan  untuk  meningkatkan  kualitas  dalam pelayanan  sehingga lebih baik dari sebelumnya. Adanya artikel ini juga diharapkan dapa menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan E- Government.

## Metode
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif  karena  ingin  menggambarkan  dan  mendeskripsikan  secara  detail mengenai  penerapan  Aplikasi  Salaman  Dalam  Pelayanan  Administrasi Kependudukan. Adapun fokus pada penelitian ini adalah Elemen Sukses Penerapan
E-Government yaitu Support,  Capacity ,  dan Value hasil  kajian  dan  penelitian  dari Harvard JFK School of Government (Indrajit, 2016). Sumber data utama pada penelitian kualitatif  (Moleong,  2019)  merupakan  tindakan,  kata-kata,  dokumen  dan  lainnya. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara yang berkaitan dengan informan  mengenai  penerapan  aplikasi  Salaman  diantarannya,  Kepala  Bidang Inovasi  Pelayanan  dan  Pemanfaatan  Data  Disdukcapil  Kota  Bandung, Subkoordinator  Inovasi  Pelayanan  Disdukcapil  Kota  Bandung,  Operator  Aplikasi Salaman  dan  masyarakat  pengguna  Aplikasi  Salaman.  Sedangkan  untuk  data sekunder  didapat  dari  dokumen,  laporan,  dan  arsip  lain  yang  ada  relevansinya dengan penelitian ini mengenai penerapan aplikasi Salaman. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.
Teknik  analisis  data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah menggunakan  enam  langkah  kegiatan  yang  diusulkan  oleh  Creswell  (2019)  yaitu mengolah dan menyiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data yang ada, memulai coding semua data, menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting (ranah),  orang  (partisipan),  kategori,  dan  tema  yang  akan  dianalisis, menyajikan  kembali  deskripsi  dan  tema-tema  dalam  narasi/  laporan  kualitatif, pembuatan interpretasi atau memaknai data dalam suatu penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Dukungan
Elemen pertama dan paling esensial yang perlu dimiliki oleh pemerintah yaitu dukungan  dari  berbagai  kalangan  pejabat  publik  maupun  politik  untuk  sungguh- sungguh  mengimplementasikan  konsep e-government, bukan  hanya  sekedar mengikuti  perkembangan  era  modernisasi  atau  justru    menentang  inisiatif  yang berkaitan  dengan  prinsip-prinsip E-government .  Maka  dari  itu,  dukungan  dari berbagai pihak pemerintahan diperlukan untuk menyukseskan penerapan Aplikasi Salaman.
Bentuk dukungan tersebut dapat berbentuk visi dan  misi, semangat sektoral, dan  adanya  superstruktur  pendukung  seperti  perundangan  dan  peraturan pemerintah yang jelas, serta perlu adanya proses sosialisasi. Pada bentuk dukungan yang  pertama,  Disdukcapil  memiliki  visi  misi  berupa  memberikan  pelayanan administrasi kependudukan dengan mudah serta mewujudkan pelayanan zero visit dimana  pelayanan  di  kantor lebih  sedikit  namun  pelayanan  tetap  berjalan  dengan baik.  Dengan  adanya  Aplikasi  Salaman  pelayanan  administrasi  dapat  dilakukan dimana saja dan kapanpun tanpa ada batas.
Dalam  rencana  pengembangan e-government ,  sumber  daya  yang  memadai sangat diperlukan dalam menunjang suksesnya penerapan e-government . Pada proses pengembangan, keterlibatan pihak lain dibutuhkan dalam mendukung pemenuhan sumber daya. Adapun bentuk dukungan tersebut yaitu keterlibatan beberapa pihak
mulai  dari  pemerintah  pusat,  daerah,  maupun  dukungan  dinas  setempat  dalam proses  menyukseskan  penerapan  Aplikasi  Salaman.  Dalam  hal  beberapa  pihak membantu  dalam  proses  pengembangan  aplikasi  seperti  pengembangan  aplikasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat serta penyediaan bantuan server. Keterlibatan masyarakat  juga  dalam  memberikan  saran  untuk  memberikan  informasi  serta evaluasi terkait aplikasi.
Adanya regulasi yang jelas berupa Undang-undang dan Peraturan pemerintah dalam penerapan Aplikasi Salaman menjadi sebuah pendukung dalam sistem kerja pemerintah  instansi  terkhusus  di  Disdukcapil  Kota  Bandung.  Hasil  penelitian menunjukkan  terdapat  landasan  acuan  dalam  penerapan  aplikasi  ini  yaitu  pada Peraturan  Wali  Kota  Nomor  90  Tahun  2022  Tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pada peraturan tersebut disebutkan adanya  cara  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  secara  daring.  Selain peraturan  tersebut  penerapan  aplikasi  salaman  ini  diatur  secara  khusus  secara terpusat  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negri  Nomor  7  Tahun  2019  Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
Proses  sosialisasi  diperlukan  supaya  masyarakat  maupun  perangkat  daerah mengenal  serta  mengerti  terkait  penggunaan  aplikasi  ini.  Hal  tersebut  menjadi pendukung  dalam  penerapan e-government .  Dalam  hasil  dan  data  penelitian dijelaskan bahwa Disdukcapil sebagai penyelenggara Aplikasi Salaman memberikan banyak sosialisasi baik secara langsung berupa sosialisasi tatap muka dengan pihak kelurahan,  kecamatan  dan  karang  taruna,  maupun  berupa  sosialisasi  melalui perantara  media  seperti  media  sosial,  tv,  radio  dan  media  cetak.  Selain  itu  pihak Disdukcapil juga memberikan sosialisasi dengan masyarakat yang masih datang ke kantor untuk mengurus terkait urusan adminduk. Adapun pernyataan yang didapat dari  Yupida  Selaku  Kepala  Bidang  Pemanfaatan  Data  dan  Inovasi  Pelayanan Disdukcapil Kota Bandung, Sebagai berikut:
“..kita tidak  hentinya  memberikan  sosialis asi  kepada  masyarakat  supaya  aplikasi  ini  dikenal  oleh seluruh masyarakat. cara-cara sosialisasi yang kita lakukan itu biasanya menggunakan radio, media sosial,  media  koran  atau  melalui  kelurahan  kecamatan  atau  melalui  instagram,    kita tidak  henti- hentinya  pada  setiap  kegiatan  mensosialisasikan  terkait  aplikasi  salaman  ini  kepada  masyarakat. Media tv juga pernah di lokal bandung....” (Wawancara 6 April 2023)
Cara  yang  digunakan  oleh  disdukcapil  mempunyai  kesamaan  dengan penelitian yang dilakukakan oleh Samsor  (2021) tingkat kesadaran merupakan salah satu kendala  dalam menerapkan e-Government. Perkembangan pada negara maju maupun berkembang, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran e-Government di antara lembaga pemerintah dan warga karena hal tersebut akan secara langsung membantu  dalam  penerapan  e-Layanan.  Kesadaran  dapat  ditingkatkan  dengan menggunakan  berbagai  saluran  seperti  radio,  televisi,  iklan,  aplikasi  seluler  dan media sosial. Hal tersebut sudah dijalankan oleh pihak Disdukcapil Kota Bandung. Namun  pada  penelitian  ini  pemerintah  juga  memberikan  secara  langsung  kepada masyarakat terutama ketika penyuluhan.
Namun, masih saja terdapat permasalahan pengenalan masyarakat yang masih kurang.  Hal  tersebut  terjadi  karena  beberapa  faktor  yaitu  faktor  kesadaran masyarakat yang masih kurang, pihak Disdukcapil yang belum menyentuh langsung kepada masyarakat hanya kepada beberapa pihak seperti kelurahan, karang taruna, RT, dan RW, yang terakhir karena adanya inovasi lain sehingga aplikasi ini tidak di targetkan secara khusus.
Gambar 1. Sosialisasi Aplikasi Salaman di Kelurahan
Sumber : Dispendukcapil, (2023)

## 2. Kapasitas
Adanya  unsur  kemampuan  dan  keberdayaan  dalam  penerapan  Aplikasi Salaman  dari  pemerintah  setempat  dalam  mewujudkan  sebuah  “impian” pengimplementasian e-government sangat  penting  untuk  diperhatikan.  Pemenuhan sumber  daya  pendukung  dipengaruhi  oleh  kemampuan  pemerintah  itu  sendiri. Terdapat  tiga  sumber  daya  yang  perlu  dimiliki  oleh  pemerintah  dalam menyukseskan  aplikasi  salaman  yang  disampaikan  dalam  (Indrajit,  2016)  yaitu; Pertama,  sumber  daya  finansial  yang  menjadi  sumber  daya  krusial  dalam menyukseskan  penerapan  Aplikasi  Salaman.  Sumber  daya  finansial  dapat mempengaruhi  proses  penerapan  Aplikasi  Salaman,  sebab  faktor  finansial menentukan  terpenuhinya  sumber  daya  lainnya  dalam  penerapan e-government. Berdasarkan  hasil  penelitian  sumber  daya  finansial  dalam  penerapan  Aplikasi Salaman  didapat  dari  APBD.  Sumber  daya  finansial  yang  didapat  juga  sudah memadai  berbagai  keperluan  yang  tersedia  karena  dalam  penerapan  aplikasi  ini tidak menggunakan anggaran yang sangat besar.
Kedua, ketersediaan  infrastruktur teknologi informasi yang layak. Penerapan Aplikasi  Salaman  tidak  dapat  berjalan  tanpa  adanya  infrastruktur  teknologi  yang tersedia. Oleh sebab itu, ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana dapat menunjang kesuksesan  sebuah  kebijakan  e-government.  Dalam  hal  ini  Disdukcapil  Kota Bandung  sudah  memenuhi  infrastruktur  yang  dibutuhkan  seperti  jarkom,  server, sistem yang berada di dalamnya. Kemudian untuk perangkat keras seperti komputer, handphone, router,  wifi dan  sarana  penunjang  lainnya  sudah  terpenuhi  dengan kondisi  yang  cukup  baik.  Jadi,  pemenuhan  tersebut  dilakukan  agar  menghindari adanya trouble atau masalah pada aplikasi.
Pada hasil penelitian sebelumnya dijelaskan dalam Enrico (2022) bahwa masih ditemukan kendala jaringan pada saat berlangsungnya pelayanan secara online baik dari  server  pusat  maupun  server  aplikasi  Salaman  Kota  Bandung.  Namun,  pada penelitian  ini  sudah  lebih  dikembangkan  lagi  terutama  pada  server  sehingga permasalahan  server  sudah  jarang  ditemukan.  Walaupun  masih  terdapat  kendala yang  yang  diterima  oleh  masyarakat  dalam  pemakaian  aplikasi  hal  ini  berkaitan dengan  kondisi  sistem  yang  berada  dalam  aplikasi.  Salah  satunya  adalah permasalahan login ataupun  NIK  terblokir.  permasalahan  tersebut  dapat  segera teratasi jika pengguna langsung memberikan pengajuan melalui email. Begitu pula dengan permasalahan salah password, hal tersebut dapat diatasi dari pemberitahuan di email, email yang aktif akan memberikan nomor validasi.
Tabel 3. Sarana Prasarana Aplikasi Salaman NO SARANA DAN PRASARANA KONDISI JUMLAH CUKUP BAIK KURANG BAIK 1 Monitor 6 6 2. CPU 6 6 3. Router 1 1 4. Receiver 1 1 5. Kamera 1 1 6. HP Android 2 2 7. Wifi 1 1 8. PC All In One 2 2
Sumber : Data Aset Aplikasi Salaman Disdukcapil Kota Bandung (2023)
Pemenuhan  sumber  daya  manusia  adalah  sumber  daya  ketiga  yang  perlu dipenuhi  dalam  penerapan  aplikasi  salaman.  Pada  hasil  penelitian  menunjukkan pemenuhan  sumber  daya  manusia  sudah  memadai.  Operator  merupakan  sumber daya manusia yang paling penting dalam menjalankan aplikasi ini. Berdasarkan hasil wawancara,  operator  direkrut  berdasarkan  status  pendidikan  yang  berasal  dari lulusan  yang  berhubungan  dengan  sistem  informasi  maupun  teknologi.  Adanya proses  pelatihan,  pemberdayaan,  serta  evaluasi  dilaksanakan  selama  5  Tahun sehingga  sudah  banyak  pengembangan  yang  dihadapi  yang  menjadikan  operator sudah sangat paham dalam menjalankan Aplikasi Salaman.
3. Manfaat
Tanpa  adanya  pihak  yang  diuntungkan  dalam  penerapan e-government akan dirasa kurang. Maka dari itu, sebuah penerapan e-government pastinya ada sebuah manfaat  yang  diperoleh  baik  dari  pihak  pemerintah  itu  sendiri  selaku  pelaksana maupun  masyarakat  sebagai  pengguna  sekaligus  penerima  layanan  publik  yang diberikan oleh pemerintah. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laili & Kriswibowo (2022) terkait penerapan SIAK dijelaskan bahwa adanya manfaat data menjadi lebih valid sehingga dapat menjadikan pelayanan berjalan baik, pelayanan yang dilakukan juga semakin mudah dan cepat sehingga tidak membutuhkan proses yang lama dan berbelit. Hal ini juga dirasakan oleh pihak Disdukcapil Kota Bandung
sebagai  instansi  pelaksana    menerima  manfaat  berupa  kunjungan  masyarakat menjadi lebih sedikit, hal tersebut menjadikan prinsip zero visit menjadi terlaksana dengan baik. Adapun pernyataan yang didapat dari Yupida Selaku Kepala Bidang Pemanfaatan  Data  dan  Inovasi  Pelayanan  Disdukcapil  Kota  Bandung,  Sebagai berikut:
“...Sangat bermanfaat, baik untuk dinasnya sendiri maupun masyarakatnya. Dinasnya sendiri jadi tidak kewalahan dalam memberikan pelayanan bisa saja masyarakatnya yang datang ke sini seratusan lebih apalagi lahan parkir kita juga terbatas. Apalagi waktu kita covid  kita tidak bisa bertemu dengan adanya  ini  sangat  bermanfaat  sekali.  Mengurangi  juga  datangnya  masyarakat  ke  dinas  sehingga bermanfaat juga untuk masyarakat tidak menggunakan ongkos untuk datang kesini begitu. Adanya aplikasi ini  jadinya mengurangi adanya calo. Masyarakat bisa langsung sendiri untuk menggunakan aplikasi ini mereka tau sendiri prosesnya...” ( Wawanacara, 6 April 2023)
Pelayanan juga menjadi cepat dan transparan karena pelayanan sendiri dapat dilihat  dan  dipantau  secara  langsung  oleh  masyarakat.  Adanya  arsip digital , permasalahan  terkait  hilangnya  berkas  dapat  diminimalisir.  Kemudian  bagi masyarakat  sendiri  merasakan  manfaat  berupa  pelayanan  yang  praktis  dalam mengurus  administrasi  kependudukan,  bisa  diakses  dimanapun  dan  kapanpun tanpa mengantre sehingga masyarakat tidak merasa terganggu jam kerja. Selain itu dapat menghemat biaya transportasi karena tidak perlu datang langsung ke lokasi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan Aplikasi  Salaman  (Selesai  dalam  Genggaman)  dinilai  sudah  sukses.  Hal  tersebut dibuktikan dengan adanya support atau dukungan dari pemerintah berupa visi dan misi yaitu memberikan pelayanan dengan mudah,cepat, dan dapat diakses dimana saja  dan  kapan  saja,  adanya  dukungan  berupa  peraturan  dan  perundangan  yang jelas, serta adanya sosialisasi berupa  sosialisasi langsung maupun melalui perantara media.  Kemudian  untuk  poin capacity menunjukkan  bahwa  ketiga  sumber  daya sudah terpenuhi yaitu sumber daya finansial yang cukup karena tidak memerlukan biaya  yang  besar,  penyediaan insfrastruktur  teknologi  informasi  yang  cukup  baik, dan sumber daya manusia yang kompeten. Elemen terakhir yaitu value menunjukkan adanya  manfaat  yang  dirasakan  oleh  Disdukducapil  sebagai  instansi  pelaksana berupa  adanya  kemudahan,  pelayanan  yang  cepat,  adanya  transparansi  kepada masyarakat, serta prinsip zero visit menjadi terlaksana dengan baik. Kemudian untuk masyarakat sendiri menerima manfaat pelayananan yang praktis, menghemat biaya serta bisa dijangkau dimanapun dan kapanpun.
Masih  banyaknya  masyarakat  yang  kurang  mengenal  aplikasi  ini  karena kurang  sadarnya  masyarakat  untuk  men- download aplikasi  ini,  sebaiknya  tingkat kesadaran  masyarakat  lebih  ditingkatkan  lagi.  Tidak  adanya  target  khusus  untuk pengguna Aplikasi Salaman, sebaiknya pihak Disdukcapil memberikan target dalam penggunaan Aplikasi Salaman supaya Disdukcapil bisa mengetahui sudah sampai mana  penyebaran  aplikasi ini  kepada  masyarakat.  Peneliti  selanjutnya  diharapkan
dapat  memberikan  penelitian  lebih  mendalam  terutama  terkait  sosialisasi  kepada masyarakat.

## Referensi
Adibowo, R., & Putri, S. O. (2016).  Penerapan E-Government dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi , 6 (2), 91 – 100. Creswell, J. W. (2019). Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed . Elkesaki ,  R.  ’Arsy,  Oktaviani,  R.  D.,  &  Setyaherlambang,  M.  P.  (2021).  Inovasi Pelayanan  Publik  Dinas Kependudukan  Dan  Catatan Sipil  Di  Kota Bandung.
Jurnal Caraka Prabu , 5 (1), 69 – 90. https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.456 Enrico, L. J. (2022). Efektivitas Pelayanan Akta Kematian Melalui Aplikasi Selesai Dalam Genggaman (Salaman Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Provinsi Jawa Barat . INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.
Indrajit,  R.  E.  (2016).  Electronic  government. Wirtschaftsinformatik , 47 (5),  324. https://doi.org/10.1007/BF03251472
Kristianto,  D.,  &  Findawati,  Y.  (2022).  Perancangan  dan  Analisis  Sistem  Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Sebagai Pengembangan E-government Di Kecamatan Krembung. JATISI (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi) ,
9 (2), 1693 – 1704. https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/jatisi/article/view/2001
Laili, S. N., & Kriswibowo, A. (2022). Elemen Sukses Penerapan Sistem Elements of Successful Application of. Jurnal Kebijakan Publik , 13 (3), 295 – 301.
Loka, D. M., Abdullah, A., & Sudirman, F. A. (2022). Identifikasi Pelayanan Publik Berbasis  E-Government  Pemerintah  Kota  Kendari  Pada  Masa  New  Normal. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 205 – 218.
Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif .
Pioh, N. R. (2020). Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara . 4 (4), 1 – 10.
Riska  Chyntia  Dewi,  &  Suparno  Suparno.  (2022).  Mewujudkan  Good  Governance Melalui  Pelayanan  Publik. Jurnal  Media  Administrasi , 7 (1),  78 – 90. https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67
Samsor, A. M. (2021). Challenges and Prospects of e-Government implementation in Afghanistan. International  Trade,  Politics  and  Development , 5 (1),  51 – 70. https://doi.org/10.1108/itpd-01-2020-0001
Saputra, D. P., & Widiyarta, A. (2021). Efektivitas Program SIPRAJA Sebagai Inovasi Pelayanan  Publik  di  Kecamatan  Sidoarjo  Kabupaten  Sidoarjo. JPAP:  Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 7 (2), 194 – 211. https://doi.org/10.30996/jpap.v7i2.4497
Sudirman,  Faturachman  Alputra,  &  Saidin,  S.  (2022).  Pemerintahan  Berbasis Elektronik (E-Government) dan Pembangunan Berkelanjutan: Reviu Literatur Sistematis. Nakhoda:
Jurnal Ilmu
Pemerintahan , 21 (1), 44 – 58. https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.269
Sudirman,  Faturachman  Aputra,  Sari,  E.  I.,  &  Abdullah,  A.  (2022).  Penerapan  E- Planning  dalam  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  di  Kota  Kendari : Kontribusi  untuk  SDGs. NeoRespublica :  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan , 3 (2),  174. https://doi.org/10.52423/neores.v3i2.25500
Yusuf,  R.  M.  S.,  &  Jumhur,  H.  M.  (2018).  Penerapan  E-Government  Dalam Membangun  Smart  City  Pada  Kota  Bandung  Tahun  2018  E-  Government Implementation  in  Building  Smart  City  in  Bandung  2018. E-Proceeding  of
Management , 5 (3), 3126 – 3130. https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis/article/download/8822/491