Hananto Widodo
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Universitas Negeri Surabaya Email: hananto.widodo@gmail.com

## Abstrak
Secara  umum,  paling  tidak  ada  3  fungsi  badan  perwakilan  rakyat  ini.  Pertama, fungsi  legislasi.  Kedua,  fungsi  pengawasan.  Ketiga,  fungsi  anggaran.  Jenis Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif. Dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan,  konseptual  dan  historis. Kewenangan  pengawasan  DPR  sebelum  dan  sesudah  perubahan  UUD  1945, bukan hanya terletak pada pengaturannya saja, di mana sebelum perubahan diatur dalam  penjelasan  dan  setelah  perubahan  UUD  1945  diatur  dalam  Pasal-Pasal UUD,  tetapi  ada  perluasan  subyek  yang  dituju.  Dalam  UUD  1945  sebelum perubahan,  pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat    hanya  ditujukan  kepada Presiden sedangkan setelah perubahan UUD 1945 pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat  tidak  hanya  ditujukan  kepada  Presiden,  tetapi  kepada  semua  badan  atau pejabat  yang  melaksanakan  fungsi  Pemerintah.  Kewenangan  Dewan  Perwakilan Rakyat dalam melakukan pengawasan menjadi lebih luas pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017, karena lembaga negara independen, seperti  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dan  Komisi  Pemilihan  Umum  dapat menjadi subyek pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.
Kata  Kunci  :  Perluasan  Kewenangan,  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## Abstract
In general, there are at least 3 functions of the people's representative body. First, the  function  of  legislation.  Second,  the  supervisory  function.  Third,  the  budget function. This type of research used in this study is normative research. By using a statutory,  conceptual  and  historical  approach.  The  authority  of  the  DPR's oversight before and after the amendment to the 1945 Constitution does not only lie in the regulation, where before the change is stipulated in the explanation and after  the  amendment  to  the  1945  Constitution  is  regulated  in  the  Articles  of  the Constitution,  but  there  is  an  expansion  of  the  intended  subject.  In  the  1945 Constitution  prior  to  the  amendment,  the  supervision  of  the  House  of Representatives was only addressed to the President whereas after the amendment to the 1945 Constitution the supervision of the House of Representatives was not only  addressed  to  the  President,  but  to  all  agencies  or  officials  who  carried  out Government  functions.  The  authority  of  the  House  of  Representatives  in conducting oversight becomes wider after the issuance of the Constitutional Court ruling  No.  36  /  PUU-XV  /  2017,  because  independent  state  institutions,  such  as the  Corruption  Eradication  Commission  and  the  Election  Commission  can  be subject to oversight by the House of Representatives.
Keywords: Expansion of Authority, Oversight of the House of Representatives, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
Perluasan  Kewenangan  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  Berdasarkan  Undang -Undang  Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945

## PENDAHULUAN
Secara  umum, paling tidak ada  3 fungsi  badan  perwakilan  rakyat. Pertama,  fungsi  legislasi.  Kedua, fungsi  pengawasan.  Ketiga,  fungsi anggaran. Pada awalnya badan perwakilan rakyat ini dibentuk dengan  tujuan  untuk  membentuk undang-undang, sesuai dengan ajaran pemisahan  kekuasaan  ( trias  politica ) dari    Montesquie.  Dalam  ajaran pemisahan
kekuasaan ini menghendaki  pemisahan  kekuasaan
yang  ektrem  antara  ketiga  cabang kekuasaan pemerintahan, yakni eksekutif,  legislatif  dan  judisial. Antara  ketiga  cabang  kekuasaan tersebut tidak boleh saling
mengintervensi. Ajaran pemisahan kekuasaan secara murni tidak bisa
dipertahankan  karena  justru  akan bertentangan  dengan  semangat  dari ajaran  pemisahan  kekuasaan  itu sendiri. Sebagaimana diketahui, ajaran pemisahan kekuasaan itu lahir agar kekuasaan negara tidak terkonsentrasi  pada  satu  cabang kekuasaan  saja.  Namun  demikian, jika  ajaran  pemisahan  kekuasaan diterapkan  secara  murni,  maka  yang terjadi justru terjadi tindakan
sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang oleh masing-masing  cabang  kekuasaan pemerintahan, terutama cabang kekuasaan eksekutif.
Kekuasaan  eksekutif  dikatakan sebagai  kekuasaan  yang  memiliki kekusaan yang paling luas dibandingkan  kekuasaan  legislatif dan kekuasaan yudisial karena kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan  residu  dari  kekuasaan legislatif  dan  kekuasaan  yudisial. Kekuasaan  legislatif  hanya  memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, sedangkan kekuasaan  yudisial  hanya  memiliki kekuasaan mengadili  dan  memvonis. Sementara  itu,  di  luar  kekuasaan membentuk undang-undang dan mengadili merupakan kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif tidaklah sekedar melaksanakan undang-undang. 1 Kekuasaan eksekutif juga mencakup
kewenangan untuk menciptakan ketertiban  umum  yang  didasarkan pada  diskresi.  Dengan  demikian, jangkauan  kekuasaan  eksekutif  tentu jauh lebih luas dibandingkan
1 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara , PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal 38
Hananto  Widodo,  Perluasan  Kewenangan  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945
kekuasaan  legislatif  dan  kekuasaan yudisial.
Kekuasaan  eksekutif  yang  begitu luas tersebut membuat ajaran pemisahan  kekuasaan  tidak  bisa  jika dilaksanakan  secara  apa  adanya. Oleh  karena  itu  terjadi  pergeseran dari  ajaran  pemisahan  kekuasaan menjadi check  and  balances . Check and  balances ini  menuntut  terjadi koreksi dan  perimbangan antar cabang-cabang  kekuasaan  negara. Konsekuensi dari check and balances ini  membuat  lembaga  perwakilan rakyat  tidak  hanya  memiliki  fungsi legislasi an sich tetapi juga memiliki fungsi pengawasan dan fungsi anggaran.
Fungsi pengawasan badan perwakilan rakyat tidak hanya dikenal di negara-negara yang menganut sistem parlementer.
Amerika  Serikat  yang  merupakan negara  penganut  sistem  presidensiil tertua,  badan  perwakilan  rakyatnya juga  memiliki  kewenangan  untuk mengawasi  kinerja  dari  eksekutif.
Kewenangan Kongres Amerika Serikat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif disebut Congresional
Oversight .Pengawasan  Kongres  ini
merupakan bentuk check and balances terhadap
kinerja Pemerintah.  Sementara  itu,  bentuk perimbangan  kekuasaan  Presiden terhadap  Kongres  terkait  dengan proses pembentukan undang-undang, berupa  memberi  persetujuan  atau memveto  rancangan  undang-undang yang  telah  disetujui  Konges. 2 Hak veto  yang  dimiliki  oleh  Presiden dapat  dibatalkan  oleh  Senat  dan House  Of  Representative melalui pranata  yang  disebut  “ legislative veto ”. 3
Kewenangan  badan  perwakilan rakyat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah merupakan  sesuatu  yang  paling utama dalam sistem badan perwakilan rakyat di negara manapun.  Menurut  Jimly  Asshidiqie di  berbagai  belahan  dunia  fungsi pengawasan badan perwakilan rakyat lebih  diutamakan  dibanding  fungsi legislasi. 4 Tujuan  pengawasan  badan perwakilan  rakyat  memungkinkan bagi pembuat kebijakan untuk
2 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan , FH UII Press, Yogyakarta, 2013, Hal 31
3 Sofyan Hadi, Fungsi Legislasi Dalam Sistem Presidensiil , Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, No. 18, 2013, Hal 82
4 Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II , Penerbit Konstitusi Press, Jakarta,  2006, Hal. 36
menguji penerapan peraturan
perundang-undangan  dan  menjamin bahwa  apa  yang  dimaksudkan  atau dikehendaki  oleh  badan  perwakilan rakyat  dilaksanakan  oleh  badan eksekutif. 5 Pengawasan
yang
dilakukan  oleh  badan  perwakilan rakyat merupakan pengawasan politik,  sehingga  pengawasan  DPR akan berfungsi secara maksimal atau tidak  akan  sangat  tergantung  pada konfigurasi politik suatu negara.
Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  di Indonesia juga akan sangat tergantung pada
konfigurasi politiknya.  Konfigurasi  politik  tidak hanya  bersinggungan  dengan  produk hukum,  di  mana  konfigurasi  politik demokratis  akan  melahirkan  produk hukum yang responsif dan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan  produk  hukum  yang konservatif/ortodoks  atau  menindas, 6
tetapi konfigurasi politik juga bersinggungan dengan kualitas pengawasan  yang  dilakukan  oleh DPR  akan  sangat  ditentukan  oleh
5 A’an Efendi dan Freddy Purnomo, Hukum Administrasi , Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hal 280
6 Solikhul Hadi, Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum , Jurnal Addin, Volume 9, No. 2, 2015, Hal 385
konfigurasi  politiknya.  Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan  baik  secara  kualitas maupun secara kuantitas pengawasan DPR  yang  lebih  baik  dibandingkan jika konfigurasi politiknya otoriter.
Pada masa Orde
Baru pengawasan  DPR  terhadap  Presiden dapat  dikatakan  kurang  berfungsi secara  maksimal,  karena  konfigurasi politik  pada  waktu  itu  adalah otoriter.Kekuasaan  Presiden  pada waktu  itu  mampu  mengkooptasi semua cabang-cabang kekuasaan negara  yang  lain,  yakni  DPR  dan Presiden. Majelis Permusyaratan Rakyat  (MPR)  secara  konstitusional memang  memiliki  fungsi  “super”, namun  MPR  tidak  bekerja  sehari- hari. 7 DPR  justru  memiliki  posisi yang strategis, karena yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap  Presiden  adalah  DPR. Dengan  demikian,  jika  Presiden berhasil  membuat  DPR  tidak  bisa melaksanakan fungsinya secara maksimal,  maka  dengan  sendirinya MPR  juga  tidak  akan  maksimal dalam melaksanakan kewenangannya.
7 John Pieres, Mendobrak Kebekuan Wibawa Hukum Dan Sentralisasi Kekuasaan , Pelangi Cendekia, Jakarta, 2019, Hal 75
Hananto  Widodo,  Perluasan  Kewenangan  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945
Setelah  terjadi  perubahan  UUD 1945 akibat tuntutan reformasi, maka konfigurasi  politik  menjadi  berubah, dari  konfigurasi  politik  yang  otoriter menjadi  konfigurasi  politik  yang demokratis. Konfigurasi politik demokratis  tentu  juga  berdampak pada peningkatan kualitas dan kuantitas  fungsi  pengawasan  DPR.
Berdasarkan  data  yang  dihimpun Syamsuddin Haris, sejak pemerintahan Presiden Susilo
Bambang  Yudhoyono  bekerja,  tidak kurang dari 14 usulan hak interpelasi digulirkan  oleh  partai-partai  politik di  DPR  untuk  mempertanyakan  dan menggugat kebijakan Pemerintah. 8
Fungsi  pengawasan  DPR  pasca perubahan  UUD  1945  jika  dilacak mulai  pada  masa  pemerintahan Susilo  Bambang  Yudhoyono  akan terlihat kalau pengawasan DPR pasca perubahan  UUD  1945  mengalami perluasan.  Salah  satu  ilustrasi  dapat dilihat  pada  usulan  penggunaan  hak interpelasi  terhadap  SK  Wapres  No. 1/2004  tentang  pembentukan  timnas penanganan  bencana  di  Aceh  di tahun  2005.  Ilustrasi  lainnya  dapat dilihat  pada  penggunaan  hak  angket
8 Syamsuddin Haris , Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial  Indonesia , Penerbit Andi, Yogyakarta, 2014, Hal8
DPR  terhadap  Pelindo  II  di  tahun 2019.  Tulisan  ini  akan  melacak historitas  pengaturan  terkait  fungsi pengawasan DPR sekaligus
menganalisis peristiwa-peristiwa hukum dan politik di sekitar penggunaan fungsi pengawasan
DPR.
Jenis  penelitian  ini  adalah  jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ),  pendekatan  konseptual
( conceptual approach ) dan pendekatan historis ( historical approach ).  Jenis  dan  sumber  bahan hukum  dalam  penelitian  ini  adalah bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  NRI  Tahun  1945),  Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2014 tentang  Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah, dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  36/PUU-XV/2017,  bahan hukum  sekunder  yang  terdiri  dari literature-literatur  hukum  tata  negara yang  terkait  dengan  penelitian  ini. Teknik analisis bahan hukum
dilakukan dengan menggunakan analisis preskriptif. Preskriptif
digunakan untuk menganalisis masalah  dalam  penelitian  ini  dengan menggunakan  interpretasi  hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum dan norma-norma hukum.

## PEMBAHASAN
Perluasan
Kewenangan Pengawasan  Dewan  Perwakilan
Rakyat  Republik  Indonesia  Pasca
Perubahan UUD 1945 Sebelum membahas mengenai pengawasan DPR terhadap lembaga-lembaga independen,
alangkah  baiknya  jika melacak terlebih  dahulu  pengaturan  fungsi pengawasan DPR mulai dari sebelum perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945. Fungsi  pengawasan  DPR  sebelum perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945 hanya diatur dalam Penjelasan
Umum.
Dalam Penjelasan Umum UUD 1945 dinyatakan bahwa : “Dewan  ini  tidak  bisa  dibubarkan oleh  Presiden  (berlainan  dengan sistim  parlementer).  Kecuali  itu anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggauta Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi
tindakan-tindakan  Presiden  dan  jika Dewan  menganggap  bahwa  Presiden sungguh  melanggar  haluan  Negara yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang- undang  Dasar  atau  oleh  Majelis
Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis  itu  dapat  diundang  untuk persidangan  istimewa  agar  supaya bisa  minta  pertanggungan  jawab kepada Presiden.”
Paling tidak ada dua hal yang bisa  dilihat  dalam  Penjelasan  Umum di atas, yakni :
1. Fungsi pengawasan DPR masih bersifat umum. Bentuk pengawasan  seperti  apa  tidak disebut dalam Penjelasan tersebut.  Dalam  kepustakaan hukum tata negara dan politik,  bentuk  pengawasan badan perwakilan rakyat antara  lain  hak  interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat;
2. Fungsi pengawasan DPR hanya ditujukan kepada Presiden.  Fungsi  pengawasan badan perwakilan rakyat umumnya tidak hanya
ditujukan  kepada  Presiden, tetapi  juga  kepada  institusi- institusi lainnya yang melaksanakan fungsi Pemerintah.  Oleh  karena  itu, secara  konstitusional  fungsi pengawasan DPR
Hananto  Widodo,  Perluasan  Kewenangan  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945
berdasarkan UUD 1945 sebelum  perubahan  hanya bisa ditujukan kepada Presiden dan fungsi pengawasannya hanya
sebatas pada pelaksanaan haluan  negara  baik  yang ditetapkan oleh UUD maupun yang  ditetapkan  oleh  Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR). Beberapa ahli hukum tata negara, antara Harun Al Rasyid mempermasalahkan kedudukan
Penjelasan UUD 1945, karena hanya Indonesia  yang  memiliki  Penjelasan dalam  UUD  nya  sehingga  tidak lazim.  Kedudukan  Penjelasan  dalam UUD  memang  tidak  lazim, 9 apalagi dalam  Penjelasan  UUD  1945  telah memuat  norma  hukum.  Namun, Penjelasan  UUD  1945  telah  menjadi rujukan bagi penyelenggara pemerintahan  pada  masa  Orde  Baru, sehingga  Penjelasan  UUD  1945 merupakan  salah  satu  bentuk  praktik ketatanegaraan. 10
Penjelasan UUD 1945 pada masa Orde  Baru  memang  sudah  menjadi
9 Hananto Widodo, Politik Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jurnal Rechtsvinding,
Volume. 1 No. 3, 2012, Hal. 425
10 Ibid
praktik ketatanegaraan, tetapi kedudukan  Penjelasan  UUD  1945 tetap  menjadi  persoalan  jika  ditinjau pada  aspek  pengaturan  konstitusi. Oleh  karena  itu  Panitia  Ad  hoc  1 MPR telah bersepakat terkait dengan perubahan  UUD  1945  yang  antara lain  memasukkan  penjelasan  UUD 1945  yang  mengandung  norma hukum  ke  dalam  Pasal-Pasal  UUD. Tujuan  dimasukkannya  penjelasan UUD  yang  mengandung  norma hukum  ke  dalam  Pasal-Pasal  UUD adalah agar tercapai kepastian hukum di level konstitusi.
Bentuk  pengawasan  DPR  pada masa  Orde  Baru  dapat  dilacak  pada undang-undang  yang  berlaku  pada masa  itu.  Undang-undang  yang mengatur mengenai bentuk pengawasan DPR dapat diketemukan dalam undang-undang tentang susunan  dan  kedudukan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal  32  ayat  (1)  undang-undang Nomor  16  Tahun  1969  tentang susunan  dan  kedudukan  Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan : Untuk dapat melaksanakan fungsinya  sebagaimana  dimaksud Undang-Undang  Dasar  1945,  DPR mempunyai hak :
a. Mengajukan  pertanyaan  bagi masing-masing anggota;
b. Meminta keterangan (interpelasi);
c. Mengadakan penyelidikan;
d. Mengadakan perubahan (amandemen);
e. Mengajukan pernyataan pendapat;
f. Mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan
oleh suatu peraturan
perundang-undangan. Bentuk pengawasan DPR terdapat  pada  huruf  b,  c,  dan  e.  Hak mengajukan pertanyaan bagi masing- masing anggota sebagaimana
dimaksud  huruf  a  bukan  merupakan hak DPR secara kelembagaan.
Sementara  itu,  ayat  (2)  menyatakan “Hak tersebut dalam ayat (1) huruf c diatur dengan Undang-undang.” Oleh karena  itu  ada  perintah  dari  undang- undang untuk mengatur secara khusus  hak  angket  DPR.  Upaya pengaturan hak angket melalui
undang-undang  tersendiri  mulai  dari berlakunya  undang-undang  No.  16 Tahun  1969  hingga  kekuasaan  Orde Baru berakhir tidak kunjung terbentuk.
Jika merujuk pada perjalan historis pengaturan hak angket DPR, maka perintah pengaturan hak angket sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 32  ayat  (2)  undang-undang  No.  16 Tahun  1969,  tidak  terlepas  dari undang-undang  No.  6  Tahun  1954 tentang  Penetapan  Hak  Angket Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Secara politik  hukum,  Pasal  32  ayat  (2)  ini dimaksudkan  untuk  menggantikan undang-undang  No.  6  Tahun  1954, karena  undang-undang  No.  6  Tahun 1954  dibentuk  berdasarkan  Undang- Undang  Dasar  Sementara  1950  yang bercorak parlementer.
Undang-undang  No.  16  Tahun 1969 mengalami beberapa kali perubahan  melalui  undang-undang No.  2  Tahun  1985  kemudian  diubah lagi  dengan  undang-undang  No.  5 Tahun  1995.  Bentuk  pengawasan DPR  dalam  undang-undang  No.  2 Tahun  1985  tidak  mengandung perubahan  yang  berarti,  tetapi  dalam pelaksanaan  hak  interpelasi  hanya ditujukan kepada
Presiden.
Hananto  Widodo,  Perluasan  Kewenangan  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945
Pengaturan  hak  interpelasi  yang hanya  ditujukan  kepada  Presiden, sejalan dengan pengaturan pengawasan DPR sebagaimana dimaksud  dalam  Penjelasan  Umum UUD  1945  yang  hanya  ditujukan kepada  Presiden.  Alasan  pengaturan mengenai  pembatasan  penggunaan hak interpelasi yang hanya ditujukan kepada Presiden, disebabkan pengawasan yang bersifat politis dan ditujukan  hanya  kepada  kebijakan Presiden yang dapat mengarah kepada  pertanggungjawaban  politis adalah hak interpelasi.
Setelah  Soeharto  mengundurkan diri  dari  jabatan  Presiden,  maka tindakan  pertama  yang  dilakukan oleh  Presiden  Habibie  dan  DPR
adalah
mempercepat proses pemilihan  umum  yang  seharusnya terjadwal  pada  tahun  2002  menjadi 1999.  Syarat  agar  pemilihan  umum bisa dipercepat adalah dengan melakukan penggantian terhadap
beberapa undang-undang
peninggalan  Orde  Baru.  Undang- undang  yang  diganti  antara  lain undang-undang  No.  1  tahun  1985 tentang Pemilihan Umum dan undang-undang  No.  5  Tahun  1995 tentang  Susunan  Dan  Kedudukan
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat, Dewan Perwakilan  Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Rumusan  Pasal  33  ayat  (3) undang-undang  No.  4  Tahun  1999 tentang  Susunan  dan  Kedudukan
Majelis Permusyaratan
Rakyat,
Dewan Perwakilan  Rakyat dan
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah dapat dikatakan sama dengan rumusan  Pasal  32  ayat  (1)  undang- undang  No.  2  Tahun  1985.  Dalam Pasal  33  ayat  (3)  hak  meminta keterangan  hanya  ditujukan  kepada Presiden, sehingga pejabat Pemerintah  di  luar  Presiden  seperti Menteri tidak dapat dimintai keterangan  oleh  DPR.    Rumusan Pasal 33 ayat (3) undang-undang No. 4  Tahun  1999  yang  sama  dengan rumusan  Pasal  32  ayat  (1)  undang- undang No. 2 Tahun 1985 merupakan  hal  yang  wajar,  sebab meskipun  undang-undang  No.  4 Tahun  1999  menggantikan  undang- undang  No.  2  Tahun  1985,  tetapi kedua undang-undang ini sama-sama merujuk  pada  konstitusi  yang  sama, yakni UUD 1945 sebelum perubahan.
Setelah  perubahan  II  UUD  1945 maka  pengaturan  mengenai  fungsi
pengawasan  DPR  diatur  secara eksplisit  dalam  Pasal  20  A.  Pasal  20
A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan :
1) Dewan  Perwakilan  Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi  anggaran,  dan  fungsi pengawasan;
2) Dalam
melaksanakan fungsinya,  selain  hak  yang diatur  dalam  pasal-pasal  lain Undang-Undang Dasarini, Dewan  Perwakilan  Rakyat mempunyai  hak  interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat;
3) Selain  hak  yang  diatur  dalam pasal-pasal lain Undang-
Undang  Dasar  ini,  setiap anggota DewanPerwakilan
Rakyat mempunyai hak
mengajukan pertanyaan,
menyampaikan usul dan pendapat, sertahak imunitas;
4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan  Rakyat  dan  hak anggota Dewan PerwakilanRakyat diatur dalam undang-undang.
Dari  pernyataan  Pasal  20  A perubahan II UUD NRI Tahun 1945,
secara  sekilas  akan  nampak  bahwa Pasal  ini  merupakan  integrasi  dari frasa  Penjelasan  Umum  “Dewan Perwakilan  Rakyat  dapat  senantiasa mengawasi
tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden
sungguh  melanggar  haluan  Negara yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang- undang  Dasar  atau  oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis  itu  dapat  diundang  untuk persidangan  istimewa  agar  supaya bisa  minta  pertanggungan  jawab kepada Presiden.”
Jika  dibandingkan  antara  Pasal 20  A  Perubahan  II  UUD  1945  dan fungsi pengawasan DPR yang sebelumnya  diatur  dalam  Penjelasan Umum  UUD  1945  maka  terdapat perbedaan  yang  cukup  signifikan. Perbedaan itu antara lain :
1. Fungsi Pengawasan DPR sebagaimana  diatur  dalam Pasal  20  A  Perubahan  II UUD  1945  tidak  ditujukan hanya kepada Presiden, tetapi kepada  Pemerintah  secara umum.  Dengan  demikian, dalam  melaksanakan  fungsi pengawasannya,  seperti  hak interpelasi, DPR dapat
Hananto  Widodo,  Perluasan  Kewenangan  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945
melakukannya kepada Menteri  atau  institusi  lainnya yang  melaksanakan  fungsi Pemerintah.  Sementara  itu, Penjelasan Umum secara eksplisit  menegaskan  bahwa fungsi pengawasan DPR
hanya ditujukan kepada Presiden;
2. Fungsi Pengawasan DPR yang diatur dalam Pasal 20 A menghendaki  agar  ketentuan lebih  lanjut  mengenai  hak DPR  dan  hak  anggota  diatur dalam  undang-undang.  Oleh karena  itu,  terkait  tata  cara penggunaan  hak  DPR  seperti hak interpelasi dan hak angket  diatur  dalam  undang- undang. Diatur dalam undang-undang  mengandung pengertian jika hak
interpelasi,  hak  angket  dan hak  menyatakan  pendapat serta hak anggota DPR diatur dalam  satu  undang-undang. Sementara itu fungsi pengawasan  DPR  sebelum perubahan  UUD  1945  karena hanya diatur dalam Penjelasan  umum,    maka
tidak  ada  delegasi  dari  UUD
1945 kepada pembentuk undang-undang untuk
membentuk  undang-undang terkait hak DPR.
Pasal  20  A  perubahan  II UUD  1945  kemudian  ditindak  lanjut dengan undang-undang No. 22 Tahun  2003  tentang  Susunan  Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Dalam Pasal 27
dinyatakan DPR mempunyai hak : interpelasi, angket, dan  menyatakan  pendapat.  Pasal  27 ini hanya mengulang rumusan dalam Pasal  22  A  Perubahan  II  UUD 1945.Hak  DPR  mulai  diatur  secara lebih  detail  ketika  diberlakukan undang-undang  No.  27  Tahun  2009 tentang  Majelis  Permusyawaratan Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan  Perwakilan  Daerah  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah. Dalam undang-undang No. 27 Tahun 2009 bukan hanya menyebut tentang hak-hak DPR, seperti hak interpelasi, hak  angket  dan  hak  menyatakan pendapat, tetapi juga mengatur mengenai  pengertian  dari  masing- masing hak DPR tersebut.
Pasal 77 ayat (2) menyatakan “hak interpelasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah hak
DPR  untuk  meminta  keterangan
kepada Pemerintah
mengenai kebijakan  Pemerintah  yang  penting dan  strategis  serta  berdampak  luas pada  kehidupan  bermasyarakat,  pada kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara.  Sementara  itu  Pasal 77  ayat  (3)  menyatakan  “hak  angket sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b  adalah  hak  DPR  untuk  untuk melakukan  penyelidikan  terhadap pelaksanaan  suatu  undang-undang dan/atau  kebijakan  Pemerintah  yang berkaitan  dengan  hal  strategis  dan berdampak  luas  pada  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  yang  diduga  bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.  Selain  hak  interpelasi  dan hak  angket,  undang-undang  ini  juga mengatur  pengertian  mengenai  hak menyatakan pendapat.
Hak  menyatakan  pendapat menurut  Pasal  77  ayat  (4)  undang- undang  ini  adalah  hak  DPR  untuk menyatakan pendapat atas :
a. Kebijakan  Pemerintah  atau mengenai  kejadian  luar  biasa
yang  terjadi  di  tanah  air  atau di dunia internasional;
b. Tindak  lanjut  pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket;
c. Dugaan bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap
negara,  korupsi,  penyuapan, tindak  pidana  berat  lainnya, maupun  perbuatan  tercela, dan/atau  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  tidak  lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil
Presiden.
Antara  hak  interpelasi  dan  hak angket  memiliki  persamaan  dan perbedaan. Persamaannya hak interpelasi  dan  hak  angket  sama- sama  ditujukan  kepada  Pemerintah. Pemerintah  di  sini  bukan  hanya Presiden,  tetapi  semua  institusi  yang melaksanakan  fungsi  pemerintah, bahkan  Kapolri  dan  Jaksa  Agung. Sementara  itu,  perbedaan  antara  hak interpelasi dan hak angket, yaitu :
1. Hak interpelasi hanya ditujukan pada kebijakan Pemerintah,  sedangkan  hak
Hananto  Widodo,  Perluasan  Kewenangan  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945
angket  tidak  hanya  ditujukan pada  kebijakan  Pemerintah, tetapi pada pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan  Pemerintah  yang diduga  bertentangan  dengan peraturan perundang-
undangan;
2. Hak  interpelasi  lebih  pada persoalan politik, karena hanya  meminta  keterangan terkait  kebijakan  Pemerintah tanpa  mempersoalkan  apakah kebijakan Pemerintah itu bertentangan atau tidak dengan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, sedangkan  dalam  hak  angket penyelidikan  yang  dilakukan oleh DPR terhadap
pelaksanaan  suatu  undang- undang  dan/atau  kebijakan Pemerintah  itu  harus  benar- benar  diduga  kuat  telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; 3. Hak interpelasi hanya
meminta keterangan sehingga pelaksanaan  terhadap  hak
DPR  ini  tidak  pada  tataran yang  lebih  dalam,  sedangkan
hak  angket  sifatnya  adalah menyelidiki, sehingga pelaksanaan  hak  DPR  ini lebih  dalam  dibanding  hak interpelasi. Sesuatu yang tidak  bisa  diungkap  dengan hak  interpelasi,  dengan  hak angket  menjadi  terungkap. Hak angket juga bisa merupakan  tindak  lanjut  dari hak  interpelasi  jika  DPR berpendapat ada sesuatu yang perlu diungkap lebih jauh. Berbeda  dengan  hak  interpelasi dan  hak  angket,  hak  menyatakan pendapat  dapat  dikatakan  sebagai hak  paling  akhir  dari  hak  DPR  yang terkait  dengan  pengawasan.  Hak menyatakan pendapat dapat dimaknai  dalam  dua  perspektif. Perspektif  pertama,  hak  menyatakan pendapat  merupakan  hak  DPR  yang berdiri  sendiri,  ketika  digunakan untuk  menyatakan  pendapat  atas kebijakan  Pemerintah  atau  kejadian luar  biasa  yang  terjadi  di  tanah  air atau  di  dunia  internasional.  Hak menyatakan  pendapat  merupakan bagian  dari  fungsi  pengawasan  DPR sebagaimana  hak  interpelasi  dan  hak angket,  karena  itu  hak  menyatakan pendapat  yang  dilakukan  oleh  DPR
tentu  harus  berisi  koreksi  terhadap kebijakan  Pemerintah  atau  kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air.
Perspektif kedua, hak
menyatakan  pendapat  merupakan tindak lanjut terhadap hak interpelasi dan  hak  angket.  Hak  menyatakan pendapat  yang  merupakan  tindak lanjut  dari  hak  interpelasi  dan  hak angket tidak akan memiliki implikasi yang serius kecuali jika hak menyatakan  pendapat  ini  terkait dengan  dugaan  Presiden  dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran  hukum  baik  berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana berat  lainnya,  maupun  perbuatan tercela,  dan/atau  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  tidak  lagi  memenuhi syarat  sebagai  Presiden  dan/atau Wakil  Presiden  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  7  A  UUD  NRI  Tahun 1945.
Penggunaan hak menyatakan pendapat  DPR  jika  terkait  dengan pelanggaran  hukum  yang  diduga dilakukan  oleh  Presiden  dan/atau
Wakil
Presiden sebagaimana dimaksud  Pasal  7  A  UUD  NRI Tahun  1945  akan  ditujukan  pada Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden
yang  diduga  melanggar  Pasal  7  A UUD  NRI  Tahun  1945  dan  kepada Mahkamah  Konstitusi  (MK),  karena MK  berkewajiban  untuk  menguji pendapat DPR apakah benar Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  melanggar hukum  sebagaimana  pendapat  DPR. Hak  menyatakan  pendapat  DPR terkait  dengan  dugaan  pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa berujung  pada  pemakzulan  Presiden dan/atau  Wakil  Presiden  jika  MK memutuskan  bahwa  pendapat  DPR terbukti secara hukum.
Hak  menyatakan  pendapat jika digunakan di luar alasan dugaan pelanggaran  hukum  sebagaimana dimaksud  Pasal  7  A  UUD  NRI Tahun  1945  terkesan  kurang  efektif bukan berarti hak menyatakan pendapat  yang  merupakan  tindak lanjut  atau  rangkaian  dari  hak interpelasi  dan  hak  angket  tidak memberi  manfaat  sama  sekali,  tetapi filosofi  dari  hak  DPR  baik  hak interpelasi,  hak  angket  maupun  hak menyatakan pendapat tidak dirancang  untuk  bisa  memaksa  atau untuk  bisa  memakzulkan  Presiden dan/atau Wakil Presiden jika diletakkan  dalam  kerangka  sistem
Hananto  Widodo,  Perluasan  Kewenangan  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945
pemerintahan  Presidensiil,  kecuali jika Presiden dan/atau Wakil
Presiden  diduga  kuat  melakukan pelanggaran  hukum  sebagaimana dimaksud  Pasal  7  A.DPR  bukan merupakan  badan  yang  memiliki kewenangan untuk bisa menjatuhkan sanksi sebagaimana pejabat administrasi memberikan sanksi
kepada  bawahannya.  Hak  DPR
dalam melakukan pengawasan terhadap  kinerja  Pemerintah  jika diletakkan  dalam  kerangka  sistem presidensiil  adalah  dalam  rangka melakukan check  and  balances
sebagaimana dalam praktik
ketatanegaraan di Amerika Serikat.
Hal ini sejalan dengan pernyataan  dari  L.  Elaine  Halchin yang menyatakan bahwa pengawasan
Kongres( Congresional Oversight ) dalam sistem ketatanegaraan
Amerika Serikat adalah dalam
rangka  ( check  and  balances ). 11
Tujuan  dari Congresional  Oversight
di  Amerika  Serikat  adalah  sebagai berikut :
11 L. Elaine Halchin dan Frederich M. Kaiser,
Congressional Oversight , US : Congressional Research Centre, October 17, 2012, Hal 1
1. Meningkatkan efisiensi, ekonomi, dan efektivitas operasi pemerintah;
2. Mengevaluasi  program  dan kinerja pemerintah;
3. Mendeteksi  dan  mencegah administrasi yang buruk,
pemborosan,  penyalahgunaan wewenang, sewenang- wenang  dan  perilaku  yang berubah-ubah  atau  perilaku illegal dan inskonstitusional;
4. Melindungi  kebebasan  sipil dan hak konstitusional warga;
5. Memberitahu masyarakat
umum dan memastikan bahwa  kebijakan  eksekutif mencerminkan kepentingan publik;
6. Mengumpulkan informasi
untuk mengembangkan usulan  undang-undang  yang baru  atau  mengubah  undang- undang yang ada. 12
Hak  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Dalam  Melakukan  Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen
Undang-undang  No.  27  Tahun
2009  kemudian diganti dengan
12 Ibid
undang-undang  No.  17  Tahun  2014. Dalam undang-undang No. 17 Tahun 2014  tidak  terdapat  perubahan  yang berarti terkait dengan pengaturan hak interpelasi,  hak  angket  dan  hak menyatakan  pendapat.  Pengertian dari  hak  interpelasi,  hak  angket  dan hak menyatakan pendapat. Perbedaan pengaturan  dari  hak  interpelasi,  hak angket dan hak menyatakan pendapat hanya terletak pada Pasalnya. Undang-undang  No.  27  Tahun  2009 mengatur  mengenai  hak  interpelasi, hak  angket  dan  hak  menyatakan pendapat  dalam  Pasal  77,  sedangkan undang-undang  No.  17  Tahun  2014 mengatur  mengenai  hak  interpelasi, hak  angket  dan  hak  menyatakan pendapat dalam Pasal 79.
Pengaturan  hak  interpelasi,  hak angket dan hak menyatakan pendapat menjadi  menarik  tatkala  DPR  pada tahun 2017 menggunakan hak angket
untuk melakukan penyelidikan terhadap Komisi Pemberantasan
Korupsi  (KPK).  Penyelidikan  yang dilakukan  DPR  terhadap  KPK  ini mendapat  kritikan  dari  beberapa  ahli hukum  tata  negara,  dengan  alasan KPK  bukan  merupakan  subyek  hak angket  DPR  sebagaimana  dimaksud Pasal 79 ayat (2) undang-undang No.
17 Tahun 2014. Sebagian ahli hukum tata  negara  menegaskan  jika  KPK bukan bagian dari Pemerintah karena KPK  masuk  dalam  ranah  lembaga negara independen.
Rujukan dari sebagian ahli hukum  tata  negara  adalah  pendapat Bruce Ackerman
yang mengkontruksi pemisahan kekuasaan bukan  hanya  legislatif, eksekutif  dan yudisial,  sebagaimana  dikenal  dalam kajian  ilmu  politik  dan  hukum  tata negara,  tetapi  Bruce  Ackerman membagi  lembaga-lembaga  negara menjadi  lima  cabang  kekuasaan negara yakni, House, Senate, President,  Court,  and  Independent Agencies 13 . Independent  Agencies sebagaimana dimaksud Bruce Ackerman  adalah  lembaga  yang berada  di  luar  ranah  tiga  poros kekuasaan ( the original three branches ). 14

## Independent
Agencies sebagaimana pendapat Bruce  Ackerman  tentu  tidak  bisa begitu  saja  dijadikan  rujukan  secara
13 Bruce Ackerman, The New Separation Of Powers , The Harvard Law Review, Volume 113, HVLR 633, Januari 2000, Hal 728 14 Gunawan A. Tauda , Kedudukan Komisi Negara Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jurnal Pranata Hukum, Volume 6 Nomor 2 Tahun
2011 Edisi Juli, Hal 177
Hananto  Widodo,  Perluasan  Kewenangan  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945
letterlijk, tanpa  memahami  secara konseptual  dan  teoritik  mengenai kelembagaan negara.
Untuk memahami konsep kelembagaan negara  tentu  tidak  bisa  dilihat  pada sekedar  independen  atau  tidak  dari suatu lembaga negara. Dalam hukum tata  negara,  lembaga  negara  akan selalu  dilihat  dalam  dua  aspek. Aspek pertama adalah aspek kedudukan  dan  aspek  kedua  adalah aspek fungsi. Fungsi mencakup tugas dan wewenang dari lembaga negara.
Secara  kedudukan,  lembaga negara  independen  memang  dapat dikatakan independen, artinya terlepas dari intervensi cabang
kekuasaan manapun.
Namun demikian,  secara  fungsi  lembaga negara  independen  melaksanakan kewenangan  dari  salah  satu  cabang kekuasaan  baik  eksekutif,  legislatif maupun eksekutif tergantung lembaga  negara  yang  dimaksud berfungsi  sebagai  penunjang  dari fungsi cabang kekuasaan yang mana. Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU) sebagai  penyelenggara  pemilihan umum melaksanakan fungsi
eksekutif  atau  pemerintah,  karena penyelenggaraan  pemilu  merupakan bagian  dari  kewenangan  pemerintah.
Kedudukan  KPU  sebagai  lembaga negara  independen  karena  dalam penyelenggara pemilihan umum harus  diselenggarakan  oleh  suatu lembaga  yang  bebas  dari  intervensi kekuasaan manapun, sehingga pelaksanaan  pemilihan  umum  yang jujur dan adil bisa terwujud.
MK  melalui  putusan  No.
36/PUU-XV/2017
memasukkan
KPK  ke  dalam  ranah  eksekutif, karena kewenangan untuk menyelidiki dan menuntut merupakan  bagian  dari  kewenangan eksekutif sebagaimana Jaksa. Putusan  ini  dianggap  bertentangan dengan beberapa putusan
sebelumnya.  Putusan  sebelumnya memasukkan  KPK  sebagai quasi judicial .
Putusan MK
yang menyatakan  KPK  masuk  dalam ranah quasi  judicial antara  lain adalah sebagai berikut :
1. Putusan  MK  No.  05/PUU-
IX/2001 halaman 75-76
disebut  bahwa  KPK  adalah lembaga  independen  yang diberi  tugas  dan  wewenang khusus antara lain, melaksanakan  fungsi  yang terkait dengan kekuasaan
kehakiman sesuai dengan
Pasal 24 ayat (3) UUD 1945;
2. Putusan  MK  No.  049/PUU-
XI/2013  halaman  30  disebut bahwa pembentukan lembaga terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman termasuk  KPK  mempunyai landasan  konstitusional  pada
Pasal 24 ayat (3). 15
Berbeda  dengan  dua  putusan  di atas,    dalam  putusan  No.  36/PUU- XV/2017,  MK  menyatakan  KPK masuk dalam ranah eksekutif, sehingga  KPK  dapat  menjadi  obyek penyelidikan  DPR  tetapi  di  satu  sisi MK  membatasi  penggunaan  hak
angket terhadap KPK. Dalam pelaksanaan due  process  of  law dari
KPK, seperti penyelidikan,
penyidikan  dan  penuntutan,  tidak dapat dijadikan sebagai obyek penyelidikan DPR.
Putusan MK ini terkesan membingungkan  karena  di  satu  sisi MK menyatakan bahwa KPK merupakan bagian dari cabang kekuasaan  eksekutif  sehingga  bisa menjadi  subyek  penyelidikan  DPR, tetapi  di  sisi  yang  lain  MK
15 Rapat Dengar Pendapat Panitia Angket DPR Dengan Panitia Angket, Selasa 18 Juli 2018
menyatakan  bahwa  terkait  dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan  dan  penuntutan  itu  tidak bisa  menjadi  obyek  penyelidikan DPR,  sebab  kewenangan  dari  KPK memang untuk menyelidiki, menyidik  dan  menuntut  di  samping tugas supervisi. Persoalan pokok dari hak  angket  DPR  terhadap  KPK sebenarnya  terletak  pada  fokusnya perdebatan  terkait  kedudukan  KPK masuk  dalam  ranah  eksekutif  atau quasi  judicial .  Perdebatan  yang hanya  difokuskan  pada  kedudukan KPK  masuk  dalam  ranah  eksekutif atau quasi  judicial justru  melupakan substansi  dari hak angket yang lain.
Untuk lebih memahami substansi yang lain dari hak angket maka harus memahami terlebih dahulu pengertian dari hak angket itu sendiri sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang No. 17 Tahun 2014. Pengertian  hak  angket  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  79  ayat  (2) undang-undang  No.  17  Tahun  2014 adalah    hak  DPR  untuk  melakukan penyelidikan  terhadap  pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan  halpenting,  strategis,  dan berdampak  luas  pada  kehidupan
Hananto  Widodo,  Perluasan  Kewenangan  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara  yangdiduga  bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.  Dalam  Pasal  ini  paling tidak  ada  3  unsur  yang  harus terpenuhi.  Unsur  pertama  adalah pelaksanaan  dari  suatu  undang- undang dan/atau
kebijakan Pemerintah.  Unsur  kedua  adalah berkaitan dengan hal strategis, berdampak  luas  pada  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.  Unsur  ketiga  adalah diduga bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam  pandangan  yuridis  murni, Pasal  dalam  suatu  undang-undang baru bisa diterapkan jika unsur-unsur dalam Pasal itu benar-benar terpenuhi.  Jika  dianalogikan  dalam praktik hukum acara pidana,
penyidik  akan  melimpahkan  hasil penyidikannya kepada penuntut apabila  seseorang  sudah  memenuhi semua  unsur  dalam  Pasal  yang disangkakan dan juga harus didukung  minimal  dua  alat  bukti. Oleh  karena  itu,  meskipun  menurut putusan  MK  No.  36/PUU-XV/2017, KPK  masuk  dalam  ranah  eksekutif, tetapi secara kelembagaan KPK tidak mungkin dapat mengeluarkan
kebijakan  yang  berkaitan  dengan  hal penting,  strategis  dan  berdampak luas  bagi  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Parameter  kebijakan  dari  KPK adalah hanya bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Jika  KPK melakukan  pelanggaran  prosedur dalam  proses  penyidikannya,  maka KPK  bisa  digugat  melalui  pra peradilan.  Dengan  demikian,  jika DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki KPK maka dapat dipastikan  tidak  akan  memenuhi unsur  berkaitan  dengan  hal  penting, strategis  dan  berdampak  luas  bagi kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara
sebagaimana dimaksud Pasal 79 ayat (2)  undang-undang  No.  17  Tahun 2014.
Putusan MK No. 36/PUU- XV/2017  tidak  hanya  membawa implikasi  hukum  bagi  KPK,  tetapi juga membawa implikasi hukum bagi lembaga  negara  independen  lainnya, seperti  KPU,  KPAI  dan  lembaga negara  independen  lainnya  yang melaksanakan  fungsi  eksekutif.  DPR sebenarnya  pada  tahun  2009  pernah menggunakan  hak  angket  terhadap
KPU  terkait  dengan  kekacauan Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT).  Secara yuridis,  penggunaan  hak  angket terhadap  KPU  terkait  kekacauan DPT  ini  memenuhi  unsur  berkaitan dengan  hal  penting,  strategis  dan berdampak  luas  bagi  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,  karena  kekacauan  dari DPT  ini  akan  dapat  berakibat  pada hilangnya  hak  konstitusional  warga dalam  memilih  dalam  pemilihan umum. Oleh karena itu, putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 semakin menguatkan  DPR  dalam  mengawasi kebijakan lembaga
negara independen, termasuk KPU.
Unsur yang berkaitan dengan hal penting,  strategis  dan  berdampak luas  bagi  kehidupan  masyarakat, berbangsa  dan  bernegara  merupakan unsur  yang  terpenting,  karena  unsur ini  merupakan  obyek  pengawasan dari  DPR.  Belajar  dari  beberapa penggunaan  hak  DPR  baik  itu  hak interpelasi  dan  hak  angket,  justru penggunaan  hak  DPR  ini  bukan untuk kepentingan masyarakat, tetapi lebih  pada  kepentingan  elite  politik. Dampak  luas  yang  dimaksud  DPR pada praktiknya bukan bagi kehidupan bermasyarakat, tetapi bagi
kepentingan  mereka  sendiri,  seperti penggunaan hak angket DPR terhadap KPK.

## K ESIMPULAN
Hak DPR baik itu berupa hak interpelasi,  hak  angket  dan  hak menyatakan  pasca  perubahan  UUD 1945 mengalami perluasan dibanding sebelum  perubahan  UUD  1945. Sebelum  perubahan  UUD  1945 kewenangan DPR dalam melaksakan fungsi  pengawasannya  hanya  dapat ditujukan  kepada  Presiden.  Dasar hukum  pengawasan  DPR  hanya terhadap Presiden dapat dilihat dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyatakan  “….Dewan  Perwakilan Rakyat  dapat  senantiasa  mengawasi tindakan-tindakan  Presiden  dan  jika Dewan  menganggap  bahwa  Presiden sungguh  melanggar  haluan  Negara yang  telah  ditetapkan  oleh  Undang- undang  Dasar  atau  oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis  itu  dapat  diundang  untuk persidangan  istimewa  agar  supaya bisa minta pertanggungan-jawab kepada Presiden.” Setelah perubahan UUD 1945 tepatnya setelah perubahan II UUD 1945,
kewenangan  DPR  dalam  melakukan pengaturan diintegrasikan dalam
Hananto  Widodo,  Perluasan  Kewenangan  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945
Pasal  UUD,  tepatnya  Pasal  22  A. Pengintegrasian  Penjelasan  UUD 1945  dalam  Pasal  bukan  sekedar memasukkan  Penjelasan  UUD  1945 yang bersifat norma hukum ke dalam Pasal UUD, sehingga  lebih  memiliki nilai  kepastian  hukum  tetapi  juga membawa konsekuensi terhadap perluasan  kewenangan  DPR  dalam melakukan  pengawasan.  Rumusan
Pasal 22 A ayat (2) hanya
menyatakan  bahwa  DPR  memiliki hak  interpelasi,  hak  angket  dan  hak menyatakan pendapat
tanpa disebutkan  hak  itu  ditujukan  untuk siapa. Undang-undang No. 17 Tahun 2014 memberikan pengertian kepada masing-masing  hak  DPR,  baik  itu hak  interpelasi,  hak  angket  dan  hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi  dan  hak  angket  memiliki subyek yang sama, yakni Pemerintah. Konsepsi dari Pemerintah  yang  masih  kabur  ini membuat  DPR  memberikan  tafsir sendiri, sehingga mengundang perdebatan, ketika DPR
menggunakan  hak  angket  terhadap KPK. Perdebatan terkait penggunaan hak  angket  hanya  berputar  pada subyek  hak  angket,  apakah  KPK termasuk  dalam  ranah  eksekutif  atau
quasi judicial . Padahal ada persoalan yang  lebih  substansial  yakni  terkait dengan  unsur  “hal  penting,  strategis dan  berdampak  luas  bagi  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  Parameter  yang  dapat digunakan untuk memenuhi unsur ini dapat  dengan  menggunakan  ukuran seberapa  luas  hak  konstitusional warga  negara  yang  telah  terlanggar dengan lahirnya kebijakan Pemerintah  itu.  Penggunaan  hak angket  terhadap  KPU  pada  tahun 2019  terkait  dengan  kekacauan  DPT dapat dikategorikan memenuhi unsur “hal penting, strategis dan berdampak  luas  bagi  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,  karena  dengan  adanya kekacauan DPT maka akan berpotensi  terhadap  hilangnya  hak pilih warga negara.

## DAFTAR BACAAN

## Buku
A’an  Efendi  dan  Freddy  Purnomo, 2017, Hukum  Administrasi ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Bagir Manan, 2013, Lembaga Kepresidenan , FH UII Press,
Yogyakarta.
Jimly  Asshidiqie,  2006, Pengantar Ilmu Hukum  Tata  Negara Jilid
II ,  Penerbit  Konstitusi  Press,
Jakarta. John Pieres, 2019, Mendobrak Kebekuan Wibawa Hukum Dan Sentralisasi Kekuasaan , Pelangi Cendekia, Jakarta. Ridwan HR, 2011, Hukum Administrasi Negara , PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Syamsuddin  Haris,  2014, Praktik Parlementer Demokrasi Presidensial Indonesia , Penerbit Andi, Yogyakarta. Jurnal dan Karya Ilmiah Lain Bruce Ackerman, The New
Separation  Of  Powers ,  The
Harvard  Law  Review,  Volume
113, HVLR 633, Januari 2000.
Hananto  Widodo, Politik  Hukum Hak Interpelasi Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia , Jurnal
Rechtsvinding,  Volume.  1  No.
3, 2012. L.  Elaine  Halchin  dan  Frederich  M.
Kaiser, Congressional Oversight,  US  :  Congressional Research  Centre,  October  17, 2012. Gunawan  A.  Tauda, Kedudukan Komisi  Negara  Independen Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia , Jurnal Pranata Hukum,  Volume  6  Nomor  2 Tahun 2011 Edisi Juli. Sofyan Hadi, Fungsi Legislasi
Dalam Sistem Presidensiil , Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9,
No. 18, 2013.
Solikhul Hadi, Pengaruh Konfigurasi Politik  Pemerintah  Terhadap Produk  Hukum,  Jurnal  Addin, Volume 9, No. 2, 2015.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 1969  tentang  Susunan  dan Kedudukan Majelis
Permusyaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 1985  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 1969  tentang  Susunan  dan
Kedudukan Majelis Permusyaratan  Rakyat,  Dewan
Hananto  Widodo,  Perluasan  Kewenangan  Pengawasan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945
Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1995  tentang  Perubahan  Atas
Undang-Undang No. 16 Tahun 1969  tentang  Susunan  dan Kedudukan Majelis Permusyaratan, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana  Telah  Beberapa Kali, Terakhir Dengan
Undang-Undang  No.  2  Tahun
1985. Undang-Undang  Nomor  4  Tahun
1999  tentang  Susunan  dan
Kedudukan Majelis
Permusyaratan  Rakyat,  Dewan
Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan
Perwakilan Daerah Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun
2014 tentang Majelis Permusyaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang
Pengujian Pasal 79 ayat (3) UU No  17  Tahun  2014  tentang MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD terhadap  UUD  Negara  RI Tahun 1945