## Volume 05  Nomor 02  Tahun 2024
https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge

## Proses Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari Korupsi di lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta Medan
Glory Sumiaty Nainggolan 1 , Dr. Berlian Simarmata 2 , Bertrand S. Sitohang 3

## Universitas Katolik Santo Thomas

## A R T I C L E I N F O
ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  hak  narapidana  tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi memperoleh remisi  di  Lapas  Tanjung  Gusta  Medan,  dan  memahami  proses pemberian  remisi  kepada  narapidana  tindak  pidana  pencucian uang  yang  bersumber  dari  korupsi  di  Lapas  Kelas  1  Tanjung Gusta  Medan.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah data  primer  dan  data  sekunder.  data  primer  berupa  hasil  dari wawancara  dengan  Bapak  Daniel  Siahaan,  Staf  Registrasi  1  dan Bapak  Joi  Juflin  Gidion  Barasa,  S.H.,  M.Si.,  Kepala  Seksi Registrasi.  Data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Analisis  dilakukan secara  kualitatif  yuridis  normatif  dan  empiris.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  semua  narapidana  tindak  pidana  pencucian uang  yang  bersumber  dari  korupsi  berhak  memperoleh  remisi  di Lapas  Kelas  1.  Proses  pemberian  remisi  bagi  narapidana  pada tindak  pidana  pencucian  uang  yang  bersumber  dari  korupsi adalah,  tim  pengamat  pemasyarakatan  Lapas  merekomendasikan usulan  pemberian  remisi  kepada  Kepala  Lapas,  setelah  disetujui kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM  Sumatera  Utara,  guna  verifikasi,  setelah  diverifikasi, diteruskan  kepada  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan,  kemudian dilakukan verifikasi kembali, jika ada kesalahan atau kekurangan persyaratan, Direktur Jenderal Pemasyarakatan akan mengembalikan surat usulan tersebut kepada Kepala Lapas untuk segera  dilakukan  perbaikan,  jika  sudah  dipenuhi,  Direktur
Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usulan remisi dan
menetapkan  keputusan  pemberian  remisi  atas  nama  Menteri Hukum  dan  HAM,  kemudian  disampaikan  kepada  Kepala  Lapas Tanjung  Gusta  Medan  untuk  disampaikan  kepada  Narapidana yang  bersangkutan,  dengan  tembusan  kepada  Kepala  Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara.
This is an open access article under the CC BY NC licence

## Keywords:
Remisi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Korupsi
Correspondling Author : Glory Sumiaty Nainggolan Universitas Katolik Santo Thomas Email : glorynainggolan6@gmail.com

## PENDAHULUAN
Semakin  pesatnya  perkembangan  kehidupan  menjadi  lebih  modern  mengakibatkan timbulnya  berbagai  macam  kejahatan  yang  dilakukan  perorangan  maupun  kelompok  orang dalam  batas  wilayah  Indonesia  bahkan  di  wilayah  negara  lain.  Akhir-akhir  ini  pemberitaan media  di  Indonesia  terhadap  kasus  tindak  pidana  pencucian  uang  menjadi  pusat  perhatian diberbagai  kalangan  masyarakat,  salah  satunya  kasus  RAT    seorang  mantan  pejabat  pajak menerima  gratifikasi  dan  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Khususnya  kejahatan yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah,  dan  pejabat  swasta  dalam  tindak  pidana  pencucian uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.
Pada umumnya pelaku tindak pidana pencucian uang selalu berusaha menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana, dengan berbagai  cara  agar  harta  kekayaan  dari  hasil  tindak  pidananya  sulit  untuk  ditelusuri  oleh aparat  penegak  hukum  yaitu:  Polri.    Adapun  yang  menjadi  faktor  pendorong  terjadinya pencucian uang, yaitu: kemajuan teknologi dengan mudah menimbulkan kejahatan-kejahatan terorganisir  dilakukan  secara  lintas  dan  batas  negara,  uang  dengan  mudahnya  ditransfer melalui  Automated  Teller  Machines  (ATM),  globalisasi  yang  membuat  lalu  lintas  uang melalui  perbankan  menjadi  semakin  lebih  mudah,  adanya  ketentuan  di  negara  tertentu mengenai  kewajiban  merahasiakan  hubungan  antara  lawyer  atau  akuntan  publik  dengan kliennya, ketidak sungguhannya pemerintah, perbankan, dan pengguna jasa keuangan lainnya untuk memberantas praktik-praktik pencucian uang dibiarkan berlangsung. Berdasarkan Pasal 2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU Pencucian Uang), ada 25 (dua puluh  lima) jenis tindak pidana asal sebagai sumber harta kekayaan yang dicuci.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Nasional  (KUHPN)  telah  mencabut  Pasal  2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Pencucian Uang.  Pasal 2 ayat (1) UU Pencucian Uang  telah  dicabut  oleh  Pasal  607  ayat  (2)  KUHPN,  namun  substansinya  tidak  berubah. Tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  jo.  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor).  UU  Tipikor  menentukan  bahwa  tindak  pidana  korupsi mencakup beberapa klasifikasi perbuatan, antara lain: perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang  lain  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara, menyalahgunakan  kewenangan,  atau  jabatan  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara, menyuap  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara,  menyuap  hakim,  penggelapan  jabatan, dan  perbuatan-perbuatan  lainnya  yang  dilarang  dalam  UU  Tipikor.    Pasal  603  KUHPN mencabut Pasal 2 dan Pasal 604  KUHPN mencabut Pasal 3 UU Tipikor, bahwa kata “dapat” tidak  lagi  digunakan  seperti  pada  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  Tipikor.  Pasal  603  KUHPN menentukan  bahwa  setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  perbuatan  memperkaya  diri sendiri,  orang  lain,  atau  korporasi  yang  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan  paling  banyak  kategori  IV.  Selanjutnya  Pasal  604  KUHPN  menentukan  bahwa  setiap orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri,  orang  lain  atau  korporasi menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan,  atau  sarana  yang  ada  padanya  karena  jabatan atau  kedudukan  yang  merugikan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana dengan  pidana  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan paling  lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  kategori  II  dan  paling banyak kategori VI. Rumusan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHPN merupakan konsekuensi dari Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016.
Keterkaitan tindak  pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi adalah bahwa tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  tindak  pidana  yang  menghasilkan  uang  yang dicuci.  Seringkali  modus  pencucian  uang  digunakan  oleh  koruptor  sebagai  upaya mengamankan  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  hasil  kejahatan  korupsi.  Hal  ini  dapat dilihat  dalam  beberapa  kasus  di  Indonesia,  koruptor  mengalihkan  hasil  korupsinya  dalam berbagai  bentuk  aset,  investasi,  dan  kegiatan  usaha.  Pada  kasus  simulator  SIM  yang melibatkan  Inspektur  Jendral  DS,  mantan  Kakor  Lantas  Polri  divonis  atas  korupsi  dan pencucian uang. Riset dilakukan BSH pada tahun 2016 menunjukkan bahwa dari 137 putusan tindak  pidana  pencucian  uang,  hampir  29,2%  atau  40  putusan  merupakan  perkara  dengan tindak pidana korupsi sebagai predicate crime.
Kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang pada tahun 2014 silam yang menyeret salah satu anggota DPR RI AU pada proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah  Olahraga  Nasional  Hambalang  2010-2012.    Perbuatan  tersebut  menimbulkan kerugian bagi masyarakat, merusak stabilitas perekonomian negara, dan merusak bagian dari kehidupan  masyarakat  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 (UUD  1945).  Pelaku  pencucian  uang  yang  bersumber  dari  korupsi  kemudian  diadili  dalam proses  persidangan  pidana  di  Pengadilan  Negeri  yang  dituju  sampai  pada  akhirnya mendapatkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
Pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  bersumber  dari  korupsi  kemudian  berubah status  menjadi  narapidana  dengan  menjalani  masa  hukuman  di  Lembaga  Pemasyarakatan (Lapas). Narapidana dibina lewat program pembinaan bertujuan memperbaiki kesalahan dan berharap  untuk  tidak  mengulanggi  kembali  kejahatannya  (recidive),  dan  mendapatkan  hak pengurangan  masa  tahanan  (remisi)  sesuai  dengan  Pasal  10  ayat  (1)  huruf  a  UU  Nomor  22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).
Remisi mempengaruhi cepat ataupun lamanya masa menjalani pidana narapidana tindak pidana  pencucian  uang  yang  bersumber  dari  korupsi.  Pada  kenyataannya  pemberian  remisi menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan.  Kalangan pro berpendapat bahwa sistem pelaksanaan  penghukuman  di  Lapas  saat  ini  bukan  lagi  pembalasan  melainkan  pembinaan, apabila  narapidana  tersebut  menyadari  perbuatannya  kemudian  melaksanakan  proses pembinaan dengan baik mendapatkan salah satu dari haknya yaitu pengurangan masa tahanan, dengan adanya program  remisi yang diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM dilaksanakan melalui Sistem Pemasyarakatan dengan Direktorat Jendral Pemasyarakatan.  Kalangan kontra berpendapat  bahwa  tindak  pidana  dilakukan  narapidana  merugikan  negara  mengakibatkan terhambatnya kegiatan sudah direncanakan sedemikian rupa untuk kepentingan bersama, dan pelakunya  seorang  atau  sekelompok  pejabat  seharusnya  mengabdi  kepada  negara,  sehingga tidak perlu diberlakukannya pemberian remisi dengan tujuan menjadi efek jerah bagi pejabat yang ingin melakukan tindak pidana pencucian uang bersumber korupsi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yuridis normatif dan empiris. Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  antara  lain:  hasil  wawancara  secara  tersturuktur dengan  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  1  Tanjung  Gusta  Medan  didelegasikan  ke Kepala  Staf  Registrasi  dan  Anggota  Staf  Registrasi  dan  sumber  data  sekunder  antara  lain: literature  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas.  Pengumpulan  data menggunakan  wawacara  secara  terstruktur  dan  melalui  studi  dokumentasi.  Analisis  data dengan  menggunakan  metode  kualitiaitif  yuridis  normative  dan  empiris  dengan memperhatikan fakta dilapangan kemudiandigabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif dan induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hak  Memperoleh  Remisi  Bagi  Narapidana  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Yang Bersumber Dari Korupsi
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Daniel Siahaan , Staf Registrasi di Lapas Kelas 1 Tanjung  Gusta  Medan,  remisi  merupakan  hak  narapidana  mendapatkan  pengurangan  masa hukuman. Pemberian remisi kepada narapidana pencucian uang ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Pemasyarakatan, yang menentukan bahwa Narapidana yang telah memenuhi persyaratan  tertentu  tanpa  terkecuali  juga  berhak  atas  remisi.  Lapas  Tanjung  Gusta  pernah menampung  narapidana  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  bersumber  dari  korupsi. Salah satu  narapidananya yaitu Bapak P telah menerima putusan hukuman penjara selama 7 (tujuh)  tahun  pada  bulan  Desember  tahun  2023  yang  akan  diusulkan  untuk  mendapatkan remisi khusus setelah menjalani masa pidana selama 6 (enam) bulan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Joi  Juflin  Gidion  Barasa,  S.H.,  M.Si.  ,  Kepala Seksi  Registrasi  di  Lapas  Kelas  1  Tanjung  Gusta  Medan,  selama  3  (tiga)  tahun  terakhir  ini Lapas  Tanjung  Gusta  telah  menampung  sekitar  20  (dua  puluh)  narapidana  tindak  pidana pencucian  uang  yang  bersumber  dari  korupsi.  Pemberian  remisi  terhadap  narapidana  tindak pidana  pencucian  uang  yang  bersumber  dari  korupsi  tidak  didasarkan  pada  tindak  pidana pencucian  uangnya  atau  tindak  pidana  korupsinya  karena  remisi  tersebut  adalah  hak  semua narapidana  untuk  mendapatkan  pengurangan  masa  hukumannya.  Remisi  tersebut  tidak diberikan kepada narapidana yang mendapatkan hukuman mati dan seumur hidup.

## Proses  Pemberian  Remisi  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Yang  Bersumber  Dari Korupsi di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan
Menurut Bapak Joi Juflin Gidion Barasa, S.H., M.Si., dalam proses pemberiaan remisi kepada narapidana  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  bersumber  dari  korupsi  harus  memenuhi syarat-syarat  yang  sudah  ditentukan  terlebih  dahulu  yaitu:  berkelakuan  baik,  menaati peraturan tata tertib, aktif mengikuti pembinaan, menjalani masa pidana 6 (enam) bulan atau lebih,  dan  membayar  lunas  denda  dan  uang  pengganti  sesuai  dengan  putusan  pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  jo.    Permenkumham  Nomor  18  Tahun  2019 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  3  Tahun  2018  tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  jo.  Permenkumham  Nomor  7  Tahun 2022  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  3  Tahun 2018 (Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 jo. Nomor 18 Tahun 2019 jo. Nomor 7 Tahun 2022). Perihal pembayaran uang pengganti dapat dilakukan dengan cicilan selama 3 (tiga) kali melalui  Jaksa  atau  KPK  melalui  transfer  kas  negara  jika  transaksi  sudah  berhasil,  kemudian diberikan  bukti  transfer  tersebut  kepada  pihak  Lapas  dimana  narapidana  tersebut  menjalani masa pidananya.
Bapak  Daniel  Siahaan  menjelaskan  proses  pemberian  remisi  tersebut  diusulkan  oleh Kepala  Bidang  Administrasi  Keamanan  dan  Ketertiban  untuk  diteruskan  kepada  Kepala Lapas,  setelah  usulan  diterima,  maka  bagian  registrasi  mengeluarkan  selebaran  nama-nama narapidana yang berhak  mendapatkan  remisi  untuk  ditempelkan pada papan kontrol disetiap lorong  sebagai  pemberitahuan  kepada  narapidana  yang  bersangkutan,  adapun  yang  menjadi syarat administrasi yang harus dipenuhi narapidana untuk menerima remisi antara lain:
1. Fotokopi kutipan keputusan Hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
2. Surat  keterangan  tidak  sedang  menjalani  kurungan/penjara  dan  menjalani  cuti menjelang bebas.
3. Salinan register F.
4. Salinan daftar perubahan.
5. Laporan perkembangan pembinaan.
Penjelasan terhadap proses pemberian remisi tersebut kemudian ditambahkan Bapak Joi Juflin Gidion Barasa, S.H., M.Si. bahwa remisi tersebut diusulkan oleh Kepala Bidang Administrasi Keamanan  dan  Ketertiban  untuk  diteruskan  ke  Kepala  Divisi  Pemasyarakatan  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Kantor  Wilayah  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Utara, kemudian  diteruskan  ke  Direktorat  Jendral  Pemasyarakatan  untuk  diproses  apakah  diterima atau tidaknya usulan remisi. Jangka waktu prosesnya sekitar 1 (satu) minggu.
Menurut Bapak Joi Juflin Barasa jenis-jenis remisi yang didapatkan narapidana tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan sebagai berikut:
1. Remisi  Umum,  diberikan  kepada  narapidana  saat  hari  Kemerdekaan  Republik Indonesia. Besarnya remisi yang diterima tergantung lamanya masa pidana yang sudah dijalani, bagi narapidana yang telah menjalani pidananya selama 6 (enam) bulan akan mendapatkan remisi 1 (satu) bulan.
2. Remisi  Khusus,  diberikan  kepada  narapidana  saat  hari  raya  keagamaan  yang dianutnya.  Bagi  narapidana  yang  telah  menjalani  pidananya  selama  6  (enam)  bulan akan mendapatkan remisi 15 (lima belas) hari.
3. Remisi Kemanusian, diberikan kepada narapidana yang lansia di usia 70 tahun.
Penjelasan terhadap jenis-jenis remisi yang didapatkan narapidana ditambahkan Bapak Daniel bahwa  ada  remisi  tambahan  diberikan  kepada  narapidana  yang  berbuat  jasa  kepada  negara atau kemanusian dan membantu petugas dalam kegiatan pembinaan. Merujuk  pada Pasal  32 Permenkumham  Nomor  3  Tahun  2018  jo.  Nomor  18  Tahun  2019  jo.  Nomor  7  Tahun  2022 menentukan sebagai berikut:
Remisi keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan remisi tambahan kepada narapidana dan anak dalam hal yang bersangkutan:
1. Berbuat jasa pada negara;
2. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusian; atau
3. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan di Lapas/LKPA.
Berbuat  jasa  pada  negara  dan  melakukan  perbuatan  yang  bermanfaat  bagi  negara  atau kemanusian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b,  dilaksankan  dan diperoleh pada saat menjalani pidana.
Menurut  Bapak  Joi  Juflin  Gidion  Barasa,  S.H.,  M.Si.,  penghambat  proses  pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi tersebut berasal dari narapidana sendiri dan sistem pemberian remisi, contohnya dari narapidana yang melanggar  peraturan  tata  tertib  dan  tidak  mengikuti  program  pembinaan,  sedangkan  dari sistemnya mengalami downtime server (ganguan pada sistem).
Bapak  Daniel  Siahaan  menambahkan  penjelasan  terhadap  penghambat  pemberian  remisi kepada narapidana tindak pidana pencucian uang yang bersumber korupsi, ketika narapidana tersebut  melanggar  peraturan  yang  ada  di  Lapas  akan  menerima  akibat  dari  perbuatan narapidana  tersebut  yaitu  tidak  menerima  remisi  selama  1  (satu)  tahun  yang  tercatat  dalam buku Register F berisikan catatan pelanggaran warga binaan pemasyarakatan dan dari bagian administrasi sendiri adanya perbaikan dokumen-dokumen untuk usulan remisi. Diatasi dengan melakukan perbaikan selama 3 (tiga) hari dan paling lamanya 1 (satu) minggu. Kecuali bagian umum dan kepegawaian tidak berhubungan dengan narapidananya.

## Hak  Memperoleh  Remisi  Bagi  Narapidana  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Yang Bersumber Dari Korupsi
Narapidana  sama  di  depan  hukum  tanpa  adanya  perbedaan,  pelaku  tindak  pidana  pidana pencucian yang bersumber dari korupsi berhak untuk mendapatkan remisi.
Selama  narapidana  menjalani  masa  pidananya  di  Lapas,  narapidana    memiliki  hak  dan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  sebagai  seorang  yang  menjalani  hukuman  sekaligus  sebagai warga  negara.  Sesuai  wawancara  dengan  Bapak  Joi  Juflin  Gidion  Barasa,  S.H.,  M.Si., merujuk Pasal 9 UU Pemasyarakatan ada beberapa hak yang tidak dijelaskan yaitu:
1. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
2. Menerima  atau  menolak  kunjungan  dari  keluarga,  advokat,  pendamping  dan masyarakat.
Sesuai    hasil  wawancara  dengan  Bapak  Joi  Juflin  Gidion  Barasa,  S.H.,  M.Si.,  dan  Bapak Daniel  Siahaan,  bahwa  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  narapidana  merujuk  pada Pasal 11 UU Pemasyarakatan yaitu
1. Menaati peraturan tata tertib;
2. Mengikuti secara tertib program Pembinaan;
3. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan;
4. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya;
5. Bekerja  dengan  mempertimbangkan  kondisi  kesehatan  dan  memilik  memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai.
Kewajiban  memelihara  perikehidupan  yang  bersih  ini  dapat  mempertimbangkan  kondisi kesehatan narapidana tersebut selama berada di Lapas.
Narapidana tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi berhak untuk mendapatkan remisi yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Pemasyarakatan jo. Pasal 2  ayat  (1)  Permenkumham  Nomor  3  Tahun  2018  jo.  Nomor  18  Tahun  2019  jo.  Nomor  7 Tahun 2022 jo. Nomor 16 Tahun 2023 pemberian remisi tesebut tidak didasarkan dari tindak pidana  pencucian  uang  atau  korupsi  yang  dilakukan  narapidana  tersebut  melainkan  hak narapidana  sendiri.  Dengan  kata  lain,  pemberian  remisi  kepada  narapidana  pencucian  uang yang  bersumber  dari  korupsi  dimaksud  dapat  diberikan  tanpa  melihat  kejahatan  yang diperbuat narapidana.
Apabila  narapidana tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi dijatuhi pidana  penjara  seumur  hidup  dan  pidana  mati,  maka  tidak  akan  mendapatkan  remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) UU Pemasyarakatan.
Secara  umum  syarat-syarat  pemberian  remisi  kepada  narapidana  diatur  dalam  Pasal  10  ayat (2) UU Pemasyarakatan, yaitu:
1. Berkelakuan baik;
2. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
3. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.
Syarat
pemberian  remisi  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  UU  Pemasyarakatan  di  atas  berlaku  juga  untuk tindak  pidana  pencucian  uang  yang  bersumber  dari  tindak  pidana  korupsi  di  Lapas  Kelas  1 Tanjung Gusta Medan.
Narapidana  berkelakuan  baik  sebagai  syarat  untuk  mendapatkan  remisi    adalah  wajib mengikuti program pembinaan di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan dengan baik dan tidak sedang  menjalani  hukuman  disiplin  yang  tercatat  dalam  buku  Register  F.  Register  F  adalah daftar  yang  memuat  pelanggaran  yang  dilakukan  warga  binaan  dapat  mempengaruhi  hak warga binaan pemasyarakatan untuk memperoleh remisi.
Narapidana  yang  aktif  mengikuti  program  pembinaan  di  Lapas  yang  terdiri  dari pembinaan  kepribadian  dan  pembinaan  kemandirian.  Narapidana  yang  telah  menunjukkan
penurunan  tingkat  resiko  dengan    bukti  mengikuti  asesmen  penilaian  resiko  oleh  petugas pemasyarakatan.
Pasal 10 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 jo. Nomor 18 Tahun 2019 jo. Nomor 7 Tahun 2022  menentukan  bahwa  narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi  untuk mendapatkan remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah membayar lunas  denda dan uang pengganti sesuai  dengan putusan pengadilan. Pasal 18    ayat  (1)  huruf  b  UU  Tipikor  menentukan  bahwa  pembayaran  uang  pengganti  yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh  dari tindak pidana korupsi.

## Proses  Pemberian  Remisi  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Yang  Bersumber  Dari Korupsi di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan
Narapidana  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  bersumber  dari  korupsi  akan  mendapatkan remisi  sesuai  dengan jenis  remisi  yang diusulkan.  Pasal  3 Permenkumham  Nomor 3 Tahun 2018  menentukan  dua  jenis  remisi,  yaitu:  remisi  umum  dan  remisi  khusus.  Permenkumham Nomor  7  Tahun  2022  telah  mengubah  ketentuan  Pasal  4  Permenkumham  Nomor  3  Tahun 2018 menentukan selain remisi umum dan tambahan narapidana dapat diberikan remisi yaitu: remisi kemanusian dan tambahan.
Secara  umum  pemberian  remisi  kepada  narapidana  atas  dasar  kepentingan  kemanusian diatur  dalam  Pasal  29  ayat  (1)  Permenkumham  Nomor  3  Tahun  2018  jo.  Nomor  18  Tahun 2019 jo. Nomor 7 Tahun 2022 jo. Nomor 16 Tahun 2023, yaitu:
1. Yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
2. Berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun dan/atau;
3. Menderita sakit berkepanjangan.
Pemberian remisi kepada narapidana atas dasar kepentingan kemanusian sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 jo. Nomor 18 Tahun 2019 jo. Nomor  7  Tahun  2022  jo.  Nomor  16  Tahun  2023  di  atas  berlaku  juga  untuk  tindak  pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana korupsi di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan.
Remisi  kepada  narapidana  atas  dasar  kepentingan  kemanusian  diberikan  jika  narapidana tersebut  sudah  menjalani  masa  pidana  paling  lama  1  (satu)  tahun  dibuktikan  dengan  adanya surat pernyataan dari Kepala Lapas.
Narapidana  yang  berusia  di  atas  70  (tujuh  puluh)  tahun  dibuktikan  dengan  adanya  akta kelahiran  yang  telah  dilegalisasi  oleh  Dinas  Kependudukan  Catatan  Sipil  atau  instansi  yang berwenang lainnya jika akta kelahiran tersebut tidak dapat dipenuhi narapidana, maka Kepala Lapas dapat mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan narapidana telah berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun dengan merujuk usia yang tercantum dalam putusan pengadilan. Pemberian remisi  untuk narapidana yang menderita sakit berkepanjangan  dibuktikan dengan adanya  surat  keterangan  yang  menyatakan  bahwa  penyakitnya  sulit  disembuhkan  dapat mengancam  nyawa  dan  membutuhkan  perawatan  selama  masa  hidupnya,  dan  akan mendapatkan remisi pada saat hari kesehatan dunia.
Sesuai  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Joi  Juflin  Gidion  Barasa,  S.H.,  M.Si.,  setelah narapidana memenuhi persyaratan pemberian remisi secara umum yang termuat pada Pasal 5 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 jo. Nomor 18 Tahun 2019 jo. Nomor 7 Tahun 2022 jo. Nomor  16  Tahun  2023.  Pemberian  remisi  diperuntukan  bagi  narapidana  tindak  pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, harus memenuhi persyaratan pada Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  jo.  Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Pertama  Atas  Peraturan  Pemerintah
Nomor  32  Tahun  1999  tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Hak  Warga  Binaan Pemasyarakatan  jo.  Pemerintah  Nomor  99  Tahun  2012  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (PP  Nomor  32  Tahun  1999  jo.  Nomor  28  Tahun  2006  jo Nomor 99 Tahun 2012), yaitu:
1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. Telah  membayar  lunas  denda  dan  uang  pengganti  sesuai  dengan  putusan  pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
Narapidana  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  untuk  mendapatkan  remisi  akan  mengikuti proses pemberian remisi tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi di Lapas Kelas  1  Tanjung  Gusta  Medan.  Remisi  ini  yang  dinantikan  narapidana  saat  menjalani  masa pidana untuk membantu meringankan beban hukuman yang dijalani narapidana.
Proses pemberian remisi tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi di Lapas Tanjung  Gusta  Medan  diberikan  oleh  Menteri  Hukum  dan  HAM.  Pasal  16  Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 jo. Nomor 18 Tahun 2019 jo. Nomor 7 Tahun 2022 menentukan bahwa pemberian  remisi  melalui  sistem  informasi  pemasyarakatan  yang  terkoneksi  ke  Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah dengan Direktorat Jendral Pemasyarakatan.  Sistem  informasi  pemasyarakatan  ini  adalah  Sistem  Database Pemasyarakatan (SDP) yang berbasis online.
Berdasarkan  Pasal  12  Permenkumham  Nomor  3  Tahun  2018  jo.  Nomor  18  Tahun  2019  jo. Nomor  7  Tahun  2022  Pemberian  remisi  kepada  narapidana  tindak  pidana  pencucian  uang yang  bersumber  dari  korupsi  harus  melampirkan  dokumen  yang  sudah  ditentukan  sebagai berikut:
1. Salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. Surat  keterangan  tidak  sedang  menjalani  kurungan/penjara  sebagai  pengganti  pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas;
3. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas;
4. Salinan Register F dari Kepala Lapas;
5. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan
6. Laporan  perkembangan  pembinaan  sesuai  dengan  sistem  penilaian  pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
Sesuai  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Joi  Juflin  Gidion  Barasa,  S.H.,  M.Si.,  dan  Daniel Siahaan, merujuk Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 jo. Nomor 18 Tahun 2019 jo. Nomor 7 Tahun 2022 jo. Nomor 16 Tahun 2023 ada 5 (lima) point proses pemberian remisi tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan tidak dijelaskan yaitu:
1. Apabila  usulan  remisi  diperlukan  perbaikan,  maka  Direktur  Jendral  Pemasyarakatan mengembalikan usulan tersebut kepada Kepala Lapas untuk segera dilakuka perbaikan dengan tembusan kepada Kepala Lapas kepada Kepala Kantor Wilayah  Kementerian Hukum dan HAM;
2. Kepala  Lapas  melakukan  perbaikan  usulan  pemberian  remisi  selama  3  (tiga)  hari terhitung sejak sejak tanggal pengembalian usulan pemberian remisi;
3. Perbaikan  usulan  pemberian  remisi  tersebut  disampaikan  kembali  kepada  Direktur Jendral  Pemasyarakatan  untuk  mendapatkan  persetujuan  dengan  tembusan  kepada Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM;
4. Direktur  Jendral  Pemasyarakatan  menyetujui  usulan  pemberian  remisi  atas  nama Menteri

## KESIMPULAN
Semua  narapidana  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  bersumber  dari  korupsi  berhak memperoleh  remisi  di  Lapas  Kelas  1  Tanjung  Gusta  Medan  tanpa  didasarikan  pada  tindak pidana  pencucian  uang  atau  tindak  pidana  korupsinya,  jika  narapidana  tersebut  telah memenuhi  syarat-syarat  pemberian  remisi  yang  sudah  diatur  dalam,  UU  Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 jo. Nomor 28 Tahun 2006 jo. Nomor 99 Tahun 2012,  dan  Permenkumham  Nomor  3  Tahun  2018  jo.  Nomor  18  Tahun  2019  jo.  Nomor  7 Tahun 2022. Pemberian remisi ini dikecualikan bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur  hidup  dan  pidana  mati  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10  ayat  (4)  UU Pemasyarakatan. Proses pemberian remisi tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan adalah sebagai berikut:
1. Tim  pengamat  pemasyarakatan  Lapas  merekomendasikan  usulan  pemberian  remisi bagi narapidana yang sudah memenuhi persyaratan kepada Kepala Lapas.
2. Setelah Kepala Lapas menyetujui usulan tersebut, kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara, guna verifikasi.
3. Setelah  diverifikasi,  Kepala  Kantor  Wilayah  Hukum  dan  HAM  Sumatera  Utara meneruskannya  kepada  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan,  kemudian  dilakukan verifikasi kembali terhadap surat usulan remisi tersebut.
4. Jika  ada  kesalahan  atau  kekurangan  persyaratan,  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan akan  mengembalikan  surat  usulan  tersebut  kepada  Kepala  Lapas  untuk  segera dilakukan perbaikan.
5. Jika persyaratan sudah dipenuhi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usulan remisi  dan  menetapkan  keputusan  pemberian  remisi  atas  nama  Menteri  Hukum  dan HAM.
6. Keputusan  pemberian  remisi  disampaikan  kepada  Kepala  Lapas  Kelas  1  Tanjung Gusta  Medan  untuk  disampaikan  kepada  Narapidana  yang  bersangkutan,  dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Utara.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Butarbutar,  Elisabeth  Nurhaini.  2018,  Metode  Penelitian  Hukum.  PT  Refika  Aditama, Medan.
[2] Chazawi,  Adami.  2010,  Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  1.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta
[3] Flora, Henny Saida. 2021, Hukum Penitensier. USU Press, Medan.
[4] Hamzah,  Andi.  2018,  Perundang-Undangan  Pidana  Tersendiri  (Nonkodifikasi). Rajawali Pers, Jakarta.
[5] Harsono, C.I. 1995, Sistem Baru Pemidanaan Narapidana. Djambatan, Jakarta.
[6] Husein,  Yunus  dan  K.  Roberts.  2018,  Tipilogi  dan  Perkembangan  Tindak  Pidana Pencucian Uang. Rajawali Pers, Jakarta-Padang.
[7] Marzuki,  Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, PT. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
[8] Priyatno,  Dwidja.  2006,  Ssistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  Di  Indonesia,  Refika Aditama, Bandung.
[9] Renggong, Ruslan. 2022, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi. Kencana, Makasar.
[10] Wryono,  R,  2014,  Pembahasan  Undang-Undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sinar Grafika, Jakarta.
[11] Yusuf,  Muhammad.  2014,  Mengenal,  Mencegah  dan  Memberantas  Tindak  Pidana Pencucian Uang. Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.
[12] Sjahdein,  Sultan  Remy.  2007,  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan  Pembiayaan Terorisme. Pustaka Utama Grafitri, Jakarta
[13] Sudarsono. 2007, Kamus Hukum. PT Asdi Mahasatya, Jakarta.
[14] Lembaga  Pemantuan  Penyelenggara  Negara  Republik  Indonesia,  2016,  Pencegahan Tindak Pidana Korupsi,  LPPNRI, Jakarta.
[15] Lembaga  Pemantauan  Penyelenggara  Negara  Republik  Indonesia,  2016,  Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia, Jakarta.
[16] Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan,  2018,  Tipologi  Pencucian  Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2017, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, Jakarta.
[17] Direktorat  Hukum  Pusat  Pelaporan  Analisis  dan  Transaksi  Keuangan,  2021,  Kajian Hukum:  Pembuktian  Unsur  menyembunyikan  dan  Menyamarkan  Dalam  Perkara Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  Pusat  Pelaporan  Analisis  dan  Transaksi  Keuangan, Jakarta.