AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 2 2018

## Dakwah Ekonomi
(Pengaruh Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu ( SVLK ) Terhadap Industri Furniture di Jepara , Jawa Tengah)
Miswan Ansori 1
Aan Wahyudin miswan@unisnu.ac.id

## Abstrak
Sistem  Verifikasi  Legalitas  Kayu  (SVLK)  adalah  salah  satu  inisiatif  pemerintah yang  muncul  untuk  mengatasi  pembalakan  liar  dan  mempromosikan  kayu  legal  di Indonesia  ke  Negara  Internasional.  Sistem  ini  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  kayu dan  produk  kayu  yang  diproduksi  di  Indonesia  berasal  dari  sumber  legal  yang  dapat diverifikasi.  SVLK  dilaksanakan  melalui  mekanisme  sertifikasi  oleh  pihak  independen (Lembaga  Verifikasi  Legalitas  Kayu  /  LVLK)  yang  telah  diakreditasi  oleh  Komite Akreditasi  Nasional.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana pengaruh  penerapan  peraturan  pemerintah terhadap  kewajiban  memiliki  SVLK  terhadap perusahaan  yang  mengekspor  produk  mebel  kayu  di  Jepara.  Penelitian  ini  akan menggunakan  30  perusahaan  yang  bergerak  dalam  ekspor  Mebel  Kayu  ke  luar  negeri yang  masuk  sebagai  anggota  Asosiasi  Mebel  dan  Kerajinan  Indonesia  (HIMKI)  Jepara Raya, Jawa Tengah.
Hasil penelitian ini akan diteruskan kepada pemangku kepentingan terkait dengan kewajiban  implementasi  SVLK  di  industri  mebel,  apakah  kebijakan  tersebut  memiliki dampak positif atau negatif pada ekspor industri furnitur di Jepara. Penelitian ini bersifat deskriptif  dan  kualitatif.  Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menggunakan penelitian  lapangan  dengan  wawancara  dan  beberapa  penanya  untuk  mendapatkan  data primer dan sekunder, observasi, dan literatur.
Kata Kunci: SVLK, Kayu Legal, Industri Mebel

## Abstract
The  Timber  Legality  Verification  System  (SVLK)  is  one  of  the  emerging government initiatives to tackle illegal logging and promote legal timber in Indonesia to International  Country.  The  system  aims  to  ensure  that  timber  and  wood  products produced in Indonesia come from verifiable legal sources. SVLK is implemented through certification  mechanism  by  independent  party  (Wood  Legality  Verification  Institution  / LVLK) which has been accredited by National Accreditation Committee. The purpose of this study is to find out how the influence of the implementation of government rules on the obligation to have SVLK against companies that export wooden furniture products in Jepara.  This  study  will  use  30  companies  engaged  in  the  export  of  Wood  Furniture  to foreign  countries  who  entered  as  members  of  the  Indonesian  Furniture  and  Handicraft Association (HIMKI) Jepara Raya, Central Java.
The  results  of  this  study  will  be  forwarded  to  stakeholders  related  to  SVLK implementation obligations in the furniture industry,whether the policy has a positive or negative impact on furniture industry exports in Jepara. This research is descriptive and qualitative. Data collection methods were conducted using field research with interviews and some questioner to obtain primary and secondary data, observation, and literature.
Keywords: SVLK, Legal Wood, Furniture Industry
1 Dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan

## Pendahuluan
Ilegal  logging  yang  marak  terjadi  pada  tahun  2000-2009  telah menyebabkan kerusakan besar besaran pada hutan di Indonesia. Menurut statistik Kementrian  Kehutanan  pada  tahun  2011  yang  dipublikasikan  pada  bulan  Juli 2012,  bahwa  Indonesia  memiliki  total  hutan  seluas  99,6  juta  hektar  atau  sekitar 52%  dari  luas  daratan  Indonesia.  Pada  kurun  waktu  tahun  2000  sampai  dengan 2009 luas hutan di Indonesia yang mengalami deforestasi adalah sebesar15,6 juta hektar 2
Untuk  mengantisipasi  hal  tersebut  pemerintah  dalam  hal  ini  kementerian kehutanan  mengeluarkan  peraturan  Permenhut  P.38/Menhut-II/2009  yang kemudian  disempurnakan  dengan  Permenhut  P.45/  Menhut-II/2012  tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi  Legalitas  Kayu  pada  Pemegang  Izin  atau  pada  Hutan  Hak.    Peraturan ini  berisi  tentang  kewajiban  semua  industri  yang  menggunakan  produk  yang menggunakani  material  kayu  dan  hasil  hutan  lainnya  harus  memiliki  sertifikat verifikasi  legalitas  kayu  (  SVLK)  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  bahwa  kayu yang  digunakan  memang  benar  benar  kayu  hasil  hutan  resmi  bukan  hasil pembalakan liar.
Meskipun  peraturan  tersebut  telah  dikeluarkan  sejak  awal  tahun  2009 namun  peraturan  tentang  SVLK  baru  benar  benar  diterapkan  pada  tahun  2013. Semua  barang  yang  merupakan  hasil  hutan  berupa  kayu  dan  rotan  yang  akan diekspor ke luar negeri dengan berlakunya peraturan tersebut maka semua industri yang  memakai  produk  hasil  hutan  harus  memiliki  sertifikasi  SVLK  sebelum mereka  bisa  mengirim  barang  hasil  olahan  ke  luar  negeri.  Adapun  pihak  yang berhak  mengeluarkan  sertifikasi  tersebut  adalah  lembaga  sertifikasi  independen yang telah disetujui oleh kementerian kehutanan dan Komite Akreditasi Nasional.
Sistem  Verifikasi  Legalitas  Kayu  (  SVLK)  diterapkan  mulai  dari  sumber asal  kayu  yang  masih  berada  di  hutan  hingga  ke  industri  pengolah  kayu  hingga menjadi barang jadi dan siap untuk dijual seperti industri furniture  yang menjual
2 Statistik Kehutanan Indonesia 2011, Kementerian Kehutanan, Jakarta 2012
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
2018
berbagai model furniture siap pakai. Sertifikasi ini berlaku mulai dari hulu hingga hilir  dalam  industri  furniture  ini  dengan  tujuan  semua  bahan  baku  kayu  yang dipakai dapat dipastikan asal usulnya.
Dalam penerapannya perlu sinergi antar berbagai pihak yang terkait dalam industri ini. Mulai dari perusahaan penebangan sampai pada perusahaan pengolah hasil  hutan  yaitu  industri  mebel.  Selain  itu  juga  dalam  mengeluarkan  sertifikasi bagi  industri  yang  membutuhkan  dibutuhkan  prosedur  yang  sangat  banyak diantaranya  berbagai  legalitas  perusahaan  yang  harus  dimiliki,  dokumen  bahan baku yang jelas, dokumen produksi, dokumen pemasaran, dokumen kesehatan dan keselamatan  kerja  sampai  pada  dokumen  tentang  pemenuhan  hak  hak  tenaga kerja.  Di  luar  berbagai  legalitas  dan  dokumen  yang  harus  dimiliki  Sertivikasi Verifikasi  Legalitas  Kayu  yang  dikeluarkan  oleh  Lembaga  Sertifikasi  yang ditunjuk  ternyata  memerlukan  biaya  yang  cukup  mahal  yaitu  berkisar  antara  Rp 30.000.000  sampai dengan Rp 60.000.000 untuk satu sertifikat yang dikeluarkan. Tentu  saja  biaya  ini  menjadi  beban  bagi  industri  kecil  dan  menengah  yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang terbatas 3 .

## Pembahasan

## Masalah dalam Proses Sertifikasi SVLK
Dalam proses tahapan untuk memperoleh sertifikat SVLK banyak sekali tahapan  dan  dokumen  yang  harus  dilengkapi  oleh  perusahaan  furniture  yang mengajukan  aplikasi  SVLK.  Selain  persiapan  administratif  berupa  kelengkapan dokumen  legalitas    usaha  dan  persiapan  biaya  yang  cukup  mahal  ,  Perusahaan juga  perlu  melakukan  persiapan  teknis  yaitu  persiapan  ketika  auditor  melakukan kunjungan dan pengecekan kepada perusahaan di lapangan. Kesesuaian dokumen dan  prosedur  di  lapangan  perlu  dipersiapkan  agar  perusahaan  dapat  lolos  dan mendapatkan sertifikat SVLK.
3 http://www.kemenperin.go.id/artikel/8446/Industri-Kecil-Kelimpungan-Disuruh-Bayar-Rp-30- Juta
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 2 2018
Bagi perusahaan furniture yang mempunyai skala industri besar masalah dalam proses ini tidak akan menjadi masalah karena memiliki kemampuan modal dan  tenaga  kerja  yang  dapat  mengatur  segala  sesuatu  agar  sesuai  dengan  aturan yang telah ditetapkan. Namun bagi perusahaan furniture skala menengah dan kecil masalah  dalam  proses  sertifikasi  SVLK  menjadi  suatu  beban  yang  berat dikarenakan keterbatasan modal dan jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan.

## SVLK dan Persaingan Industri Furniture Internasional
Persaingan industri furniture internasional terjadi antara beberapa negara di  antaranya  adalah  yang  paling  dominan  China,  Malaysia,  Indonesia,  dan Vietnam. Eropa dan Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor furniture terbesar dari  Indonesia.  Setelah  itu  diikuti  negara  lain  seperti  Jepang  dan  Negara  timur tengah.  Pada  tahun  2003 ,  European  Commission (EC)  membuat Forest  Law Enforcement,  Governance  and  Trade (FLEGT)  Action  Plan  yang  merupakan adopsi dari konferensi tentang Forest Law Enforcement and Governance (FLEG) atau  Penegakan  Hukum  dan  Tata  Kelola  (FLEG)  hasil  hutan. 4 Dengan  kata  lain Eropa membuat aturan yang mewajibkan semua produk yang menggunakan bahan baku  hasil  hutan  baik  kayu  maupun  rotan  yang  akan  memasuki  wilayah  Eropa harus  memiliki  lisensi  FLEGT.  SVLK  dibentuk  oleh  pemerintah  sebagai perwujudan FLEGT yang diberlakukan di Eropa.Setiap produk yang diekspor dan telah  memiliki  sertifikat  SVLK  maka  akan  secara  otomatis  diakui  setara  dengan FLEGT dan bisa masuk ke pasar Eropa.

## 1. Proses Pengajuan Sertifikat SVLK
Menurut hasil wawancara dengan salah satu  lembaga konsultan penerbit SVLK,  Secara  umum  tahapan  untuk  memperoleh  sertifikat  legalitas  kayu meliputi beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah :
a. Pengajuan  aplikasi  dan  verifikasi  ke  LVLK  (Lembaga  Verifikasi  Legalitas Kayu)
4 Info Komoditi Furnitur, Zamroni Salim, Ph.D dan Ernawati Munadi, Ph.D, Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,2017
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 2 2018
Perusahaan  atau    industri  yang  ingin  mendapatkan  sertifikat  SVLK, tahap  awal  yang  mesti  dilakukan  adalah  dengan  mengirim  pengajuan aplikasi  permohonan  pembuatan  SVLK  kepada  lembaga  yang  telah ditunjuk  oleh  pemerintah  yang  berwenang  untuk  mengeluarkan  sertifikat SVLK.  Dari  data  yang  didapatkan  kurang  lebih  ada  sepuluh  perusahaan yang telah diakui sebagai  lembaga penilai  dan verifikasi independen oleh Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Dalam  pengajuan  aplikasi  kepada  LVLK  ada  beberapa  hal  penting yang harus dipersiapkan oleh perusahaan:
1.) Persyaratan  untuk  mengajukan  verifikasi  harus  dapat  digambarkan secara jelas,mudah dipahami dan memiliki dokumen yang lengkap
2.) Perusahaan  harus  mampu  menanggung  segala  biaya  yang  akan dikeluarkan oleh lembaga verifikasi
b. Tinjauan Dokumen
Perusahaan yang mengajukan aplikasi SVLK harus melengkapi segala dokumen  yang  dibutuhkan  untuk  verifikasi  SVLK,  adapun  dokumen tersebut adalah :
1.) Legalitas  Usaha  yang  diantaranya  meliputi  :  Surat  Izin  Usaha  ,  Akta pendirian  perusahaan,  NPWP,  Tanda  Daftar  Perusahaan  (TDP)  , Dokumen AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup dan legalitas terkait izin ekspor yang lain
2.) Dokumen Bahan Baku
Dokumen berikutnya adalah dokumen bahan baku, dokumen ini yang perlu  dipersiapkan  diantaranya  adalah  :  Bukti  jual  beli  bahan  baku kayu,  Berita  acara  serah  terima  kayu,  Pemberitahuan  Impor  Barang jika  memakai  bahan  baku  dari  luar  negeri,  dokumen  angkutan  kayu serta dokumen pendukung pengadaan bahan baku lainnya.
c. Publikasi rencana Audit
Perusahaan  dan  LVLK  bersama  sama  mengadakan  publikasi mengenai  rencana  akan  diadakannya  audit  dalam  rangka  untuk memperoleh  sertifikat  SVLK,  adapun  publikasi  tersebut  harus  di  muat
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 2 2018
dalam media massa, website resmi departemen kehutanan, dan dipasang di tempat strategis dimana perusahaan tersebut berada.
d. Audit Lapangan
Audit  lapangan  dilakukan  oleh  auditor  yang  dikirim  dari  lembaga yang  telah  ditunjuk,  proses  audit  akan  melakukan  verifikasi  semua kelengkapan  berkas  beserta  kenyataan  di  lapangan.  Proses  ini  biasanya memakan  waktu  sampai  tiga  hari.  Segala  biaya  yang  ditimbulkan ditanggung oleh perusahaan yang sedang diaudit
e. Pengambilan Keputusan Sertifikasi
Lembaga  yang  memverifikasi  akan  mengeluarkan  keputusan  apakah perusahaan layak mendapat sertifikat SVLK atau ada perbaikan yang harus dilakukan  oleh  pihak  perusahaan  sehingga  perusahaan  belum  dapat memperoleh sertifikat.
f. Penerbitan dan Publikasi Sertifikat
Apabila semua tahapan telah dilalui dengan baik maka lembaga yang telah  ditunjuk  tadi  berhak  mengeluarkan  sertifikat  dengan  isi  nama  dan logo  perusahaan  beserta  nomor  sertifikat.    Publikasi  yang  dilakukan lembaga dilakukan melalui website resmi kementrian kehutanan.

## 2. Pengaruh SVLK terhadap Industri Furniture
Hasil  wawancara  dan  pengisian  angket  yang  telah  dilakukan  terhadap  20 responden perusahaan didapatkan hasil sebagai berikut :
a. Proses dalam Memperoleh SVLK
1.) Dari data responden  yang diperoleh 70% responden menjawab bahwa sosialisasi  tentang  peraturan  pemerintah  terkait  SVLK  dirasa  kurang, sehingga  banyak  industri  dan  perusahaan  yang  masih  belum  paham tentang kebijakan pemerintah tersebut, 25 % menjawab netral dan 5% menjawab sudah cukup baik.
2.) Syarat dan dokumen yang harus disiapkan dalam proses verifikasi dan audit  serta  proses  audit  yang  dilakukan  oleh  lembaga  verifikasi menurut  100%  responden  menjawab  sangat  sulit  sekali,  bahkan
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 2 2018
beberapa  responden  menganggap  bahwa  auditor  dirasa  menyulitkan dan terkesan mencari kesalahan.
b. SVLK dan Pemasaran Produk
1.) Hasil  angket  apakah  dengan  SVLK  menambah  nilai  tambah  dan promosi  produk  yang  dijual  oleh  perusahaan,  70%  responden menjawab  sangat  tidak  setuju,  20%  tidak  setuju,  dan  10%  netral. Sebagian besar perusahaan merasa bahwa SVLK bukan hal yang dapat menjadi  nilai  tambah  karena  tidak  begitu  berpengaruh  terhadap pemasaran  produk  perusahaan,  apalagi  perusahaan  yang  mempunyai tujuan  ekspor  negara  yang  sebenarnya  tidak  memerlukan  verifikasi legalitas  kayu  seperti  negara  di  Asia  dan  Timur  Tengah.  10  % responden  yang  menjawab  netral  merasa  bahwa  setelah  mendapat SVLK  beberapa  perusahaan  mendapatkan  kesempatan  untuk  dapat mengikuti  pameran  bertaraf  international  yang  mewajibkan  harus memiliki SVLK.
2.) Hasil angket apakah tingkat kepercayaan pembeli terhadap perusahaan meningkat  setelah  perusahaan  memiliki  SVLK  didapat  hasil  bahwa 40%  mengatakan  sangat  tidak    setuju,  30%  tidak  setuju,  10%  netral dan  20%  setuju.  Untuk  beberapa  negara  tujuan  ekspor  seperti  Eropa dan  Amerika  pembeli  merasa  bahwa  perusahaan  yang  telah  memiliki SVLK  lebih  dapat  dipercaya,  baik  terhadap  kualitas  dan  produk  yang dijual perusahaan tersebut.
c. Proses Penggunaan SVLK
1.) 60%  responden  menjawab  bahwa  implementasi  penggunaaan  SVLK ketika melakukan ekspor dirasa sangat sulit, 30% menjawab sulit dan hanya  10%  menjawab  tidak  sulit.  Menurut  hasil  wawancara  bahwa yang  membuat  sulit  adalah  proses  menimbang  barang,  mengukur kubikasi  dan  memasukkan  data  kode  barang  yang  harus  benar  benar sesuai,  apabila  ada  kesalahan  maka  kontainer  yang  sudah  dikirimkan bisa mengalami masalah ketika di pelabuhan.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 2 2018 2.) 50% responden menjawab netral mengenai apakah masih memerlukan jasa  penyewaan  SVLK  yang  biasa  disewakan  oleh  agen  jasa pengiriman  barang,  dan  30%  menjawab  tidak  memerlukan  dan  20% menjawab masih  memerlukan. Dari hasil ini diketahui bahwa hampir saparuh  menjawab  netral  yang  berarti  bahwa  perusahaan  mungkin secara  tidak  pasti  masih  memerlukan  jasa  penyewaan  SVLK  yang dirasa tidak perlu repot dalam mengurus segala sesuatunya.
3.) 80%  responden  berpendapat  setuju  dan  mendukung  upaya penghapusan peraturan pemerintah tentang SVLK ,15% netral dan 5% tidak  setuju.  Sebagian  besar  perusahaan  berpendapat  bahwa  dengan adanya  SVLK  dengan  semua  syarat,  biaya  dan  peraturan  yang diterapkan, bukannya menambah keunggulan dan nilai tambah produk yang dikeluarkan namun semakin membuat  perusahaan semakin sulit untuk melakukan kegiatan ekspor.

## Simpulan Dan Saran

## Simpulan
1. Berdasar  data  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  Sistem  Verifikasi Legalitas Kayu merupakan satu upaya  yang dilakukan oleh pemerintah  yang dilatar belakangi   kegiatan pembalakan liar dan illegal logging yang semakin tinggi.  Namun  dengan  standar  dan  biaya  yang  tinggi  serta  verifikasi  yang rumit  membuat  perusahaan  furniture  banyak  yang  tidak  sanggup  untuk memperoleh dan mengurus sertifikat SVLK ini.
2. SVLK  bukan  merupakan  faktor  yang  berpengaruh  secara  langsung    dalam meningkatkan ekspor produk furniture di Jepara, bahkan dengan segala aturan yang diberlakukan , bisa jadi karena SVLK malah akan menghambat ekspor furniture ke luar negeri. Hingga saat ini sudah banyak konsumen luar negeri yang beralih membeli furniture ke negara lain seperti Cina dan Vietnam. Hal tersebut  dikarenakan  regulasi  dalam  negeri  mereka  mempermudah  setiap kegiatan  ekspor.Peningkatan  ekspor  yang  terjadi  hanya  pada  beberapa perusahaan besar saja yang telah mapan dan memiliki pasar yang besar di luar
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Vol. 2 No. 2 2018
negeri didukung oleh manajemen pemasaran yang baik, peningkatan ini tidak merata terjadi pada sebagian besar perusahaan furniture yang ada di Jepara.

## Saran
1. Pemerintah hendaknya mengkaji kembali peraturan Permenhut P.38/Menhut- II/2009  dan  Permenhut  P.45/  Menhut-II/2012  ,  dimana  aturan  penerapan SVLK  dapat  disosialisasikan  dengan  baik  dan  mengundang  semua stakeholder untuk mengkaji kembali peraturan menteri tersebut.
2. SVLK  memiliki  tujuan  yang  baik  namun  dalam  pelaksanaannya  tidak  serta merta  diberlakukan  secara  menyeluruh  dari  hulu  ke  hilir  dalam  industri furniture.  Industri  hulu  adalah  perusahaan  penebang  pohon  langsung sedangkan  hilir  adalah  perusahaan  furniture  yang  hanya  mengolah  kayu menjadi  barang  jadi  seperti  kursi,  meja,  almari  dan  beberapa  perusahaan hanya  merupakan  perusahaan finishing yang  hanya  melakukan  proses  akhir terhadap  barang  yang  sudah  jadi.  Maka  sebaiknya  pemberlakuan  SVLK diberlakukan  pada  proses  hulu  yaitu  proses  penebangan  dan  pengolahan pohon menjadi papan kayu, ketika sebuah perusahaan furniture telah membeli bahan  baku  dari  perusahaan  penebangan  kayu  yang  telah  memiliki  SVLK maka itu sudah menjadi bukti yang kuat bahwa kayu  yang digunakan adalah kayu yang legal tanpa mewajibkan perusahaan pada tingkat proses akhir juga memiliki dan mengurus sertifikat SVLK.
AL-IMAN: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
2018

## Daftar Pustaka
Astana,  S.,  Obidzinski,  K.,  Riva,  W.F.,  Hardiyanto,  G.,  Komarudin,  H.,  & Sukanda.  2014. Implikasi  biaya  dan  manfaat  pelaksanaan  SVLK  terhadap sektor  perkayuan  skala  kecil .  Jurnal  Penelitian  Sosial  dan  Ekonomi Kehutanan.
Departemen  Kehutanan  Republik  Indonesia.  2005. Rekalkulasi  Penutupan  Lahan Indonesia Tahun 2005. Jakarta: Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Forest  Watch  Indonesia/Global  Forest  Watch.  2001. Potret  Keadaan  Hutan Indonesia. Bogor:  Forest  Watch  Indonesia  dan  Washington  DC:  Global Forest Watch.
Gultom,  M.,  Astana,  S., Effendy,  R.,  &  Kurniawan,  A.  S.2014. Sistem  verifikasi legalitas kayu dan perbandingannya dengan sertifikasi sukarela pada level industri . Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan
Kementerian  Kehutanan.2012. Buku  Statistik  Kehutanan  Indonesia .  Jakarta: Kementerian Kehutanan
Kementerian Perindustrian. 2015. Hambatan sertifikasi SVLK bagi IKM . Jakarta: Kementerian Perindustrian.
Susilowati,  D.  (2014). Evaluasi  sistem  verifikasi  legalitas  kayu  (SVLK)  dan praktek  lokal  di  hutan  rakyat.  (Materi  Pelatihan  Pusdiklat  Kehutanan) . Bogor: Pusdiklat Kehutanan.
Jayapercunda,  Sadikin.  2002. Hutan  dan  Kehutanan  Indonesia:  Dari  Masa  Ke Masa. Bogor: IPB Press.
Zamroni Salim,  Ph.D dan Ernawati Munadi, Ph.D.2017. Info Komoditi Furnitur ,
Jakarta  :  Badan  Pengkajian  dan  Pengembangan  Perdagangan  Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
http://www.kemenperin.go.id/artikel/8446/Industri-Kecil-Kelimpungan-Disuruh- Bayar-Rp-30-Juta
https://www.wwf.or.id/program/inisiatif/gftnindonesia/news/?47502/WWF- Apresiasi-Kesiapan-Indonesia-Terapkan-Lisensi-FLEGT