## Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kebumen
Tri Wahyu Ningrum 1 , Fajar Satriya Segarawasesa 2 1,2 Universitas Aisyiyah Yogyakarata E-mail: triwahyun32@gmail.com 1 , fajarsatriyas@unisayogya.ac.id 2
Article History: Received: 20 Juni 2023 Revised: 02 Juli 2023 Accepted: 05 Juli 2023
Abstract: This study aims to examine and analyze the effect of tax amnesty, e-filing, taxpayer awareness, and tax sanctions on individual taxpayer compliance in Kebumen Regency. This study applied a quantitative approach. The population in this study was 477,110 individual taxpayers. The sample used in this study was 100 individual taxpayers in Kebumen Regency. The technique for determining the number of samples in this study used the slovin formula. Data collection techniques employed a questionnaire. Methods of data analysis used multiple linear regression analysis with the SPSS 26 program. This research concluded that tax amnesty and e-filing had no effect on individual taxpayer compliance. Meanwhile, taxpayer awareness and tax sanctions had a positive effect on individual taxpayer compliance.
Keywords: Taxpayer Compliance, Tax Amnesty, E- Filing, Taxpayer Awareness, and Tax Sanctions
PENDAHULUAN Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran besar dalam keberlangsungan perekonomian suatu negara. Penerimaan pajak dapat digunakan oleh Negara untuk membiayai pembangunan nasional, pendidikan, kesehatan, sarana umum, dll. Hal tersebut dilakukan Negara untuk menggerakkan roda perekonomian dan pemerintahan yang mana sebagian besar sumber dana diperoleh dari pajak. Salah satu yang menjadi dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak harus patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya karena kepatuhan merupakan tujuan yang paling penting dalam pengecekan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang harus dilakukan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan yang belaku (Lazuardini et al., 2018). Adanya kepatuhan wajib pajak, diharapkan bagi semua wajib pajak dapat berusaha untuk memenuhi kewajiban atau melaksanakan hak perpajakannya. Hal ini dilakukan agar wajib pajak dapat merasakan keuntungan bagi wajib pajak itu sendiri, seperti kepatuhan dalam mendaftarkan diri, tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk segala jenis pajak, menghitung dan membayar pajak terutang, dan membayar tunggakan pajak (Wardani & Wati, 2018).
Penelitian ini mengambil obyek penelitian di Kabupaten Kebumen. Menurut data yang tercatat di KPP Pratama Kebumen, hingga tahun pajak 2021 terdapat 477.110 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Namun, hanya 108.415 WPOP yang melaporkan SPT Tahunan atau
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
tingkat kepatuhan sebesar 22,72%. Sebelumnya, pada tahun pajak 2020 terdapat 452.452 WPOP terdaftar dan sebanyak 109.397 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT Tahunan atau tingkat kepatuhan sebesar 24,18%. Hal ini berarti tingkat kepatuhan WPOP di Kabupaten Kebumen semakin menurun. Hal tersebut menggambarkan bahwa data jumlah wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT cenderung belum maksimal. Kepatuhan wajib pajak tentunya memiliki posisi vital dalam menumbuhkan penerimaan negara dari berbagai sumber pajak yang ada saat ini. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan wujud ketaatan terhadap hukum yang berlaku, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berlandaskan dengan penjelasan di atas, maka penelitian ini berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Kebumen”.

## LANDASAN TEORI

## Teori Atribusi
Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal (Purnaditya & Rohman, 2015). Perilaku yang dimunculkan secara internal artinya perilaku tersebut diyakini berada di bawah kendali individu itu sendiri. Perilaku yang dimunculkan secara eksternal artinya perilaku individu tersebut terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Teori atribusi dinilai relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sebab kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat diinterpretasikan melalui teori atribusi dengan melihat perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak.

## Pajak
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang. Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang sifatnya memaksa serta tidak dapat merasakan manfaatnya secara langsung (Ngadiman & Huslin, 2015). Pajak merupakan iuran wajib dari masyarakat kepada Negara yang bersifat dipaksakan sehingga mau tidak mau semua wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi atau badan, wajib melaksanakan kewajibannya tersebut berdasarkan Undang- Undang Perpajakan (Ningsih & Hafni, 2021). Pembayaran pajak merupakan bentuk perwujudan dari kewajiban kenegaraan, untuk itu Wajib Pajak memiliki peran utama secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara serta pembangunan nasional.

## Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan Perpajakan dapat didefinisikan sebagai “Suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Terdapat dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material (Ngadiman & Huslin, 2015). Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif sudah memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat
Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir. Pelaporan SPT harus sesuai dengan UU PPh dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Untuk itu, Wajib Pajak harus menghitung, membayarkan, dan menyampaikan SPT-nya dengan benar dan jujur, sesuai apa adanya seperti yang terjadi dengan pendapatan sebenarnya.

## Tax Amnesty
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang- undang ini. Tax Amnesty adalah suatu pengampunan atas sanksi administrasi dan penghapusan sanksi pidana. Tax amnesty dapat juga diberikan kepada pelaporan sukarela atas data kekayaan Wajib Pajak yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum terbayar, serta pembatasan pemeriksaan pajak pada jangka waktu tertentu (Pattinaja & Silooy, 2018).

## E-Filing
E-filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Undang- undang ketentuan PER-01/PJ/2014, e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia layanan SPT elektronik atau application service provider (ASP). Dirjen Pajak menerapkan sistem e-filing yaitu dalam rangka modernisasi sistem perpajakan di Indonesia yang diharapkan dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik sehingga akan memberikan kepuasan bagi wajib pajak (Rara Susmita & Supadmi, 2016).

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan yang akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Merliyana & Saefurahman Asep, 2017). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami serta mau melaksanakan kewajiban pajaknya dalam membayar pajak dan melaporkan semua penghasilannya sesuai dengan ketentuan. Apabila seseorang hanya mengetahui tetapi tidak melaksanakan berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah.

## Sanksi Pajak
Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan mengenai ketentuan peraturan UU Perpajakan (norma perpajakan) yang harus dipatuhi oleh wajib pajak (Bagus et al., 2017). Sanksi pajak digunakan sebagai alat pencegah supaya wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak diterapkan untuk mencegah timbulnya sikap tidak patuh dari wajib pajak. Sanksi pajak tersebut sifatnya memaksa, harapannya yakni agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun tujuan dari sanksi pajak yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya.
Pengembangan Hipotesis
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berdasarkan teori atribusi, tax amnesty merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Alfiyah & Latifah, 2017). Diberlakukannya kebijakan tax amnesty ini yaitu agar para wajib pajak yang sebelumnya lalai atau tidak patuh bisa lebih patuh, karena tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan kebijakan yang dapat digunakan untuk meningkatkan atau mendorong penerimaan Negara dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Menurut (Ngadiman & Huslin, 2015) bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Alfiyah & Latifah, 2017) dan Bagus et al. (2017) juga membuktikan bahwa tax amnesty berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga tax amnesty diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan landasan teori serta penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1: Tax Amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengaruh E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sistem e-filing bertujuan untuk memudahkan penyampaian SPT secara online yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dalam penyampaian SPT online ini diharapkan mampu memudahkan para wajib pajak dalam penyampaian SPT-nya. Berdasarkan teori atribusi, penerapan sistem e-filing yang diberikan kepada wajib pajak akan membuat wajib pajak termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu dan akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memiliki perilaku yang taat pajak (Yoga & Dewi, 2022). Hasil Penelitian Agustiningsih (2016) dan Bagus et al. (2017) mengungkapkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Supriatiningsih & Jamil (2021) juga membuktikan bahwa kebijakan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan landasan teori serta penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

## H2: E-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Kepatuhan pajak dapat meningkat dan tercapai apabila wajib pajak memiliki kemauan dan kesadaran yang timbul dari diri individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori yang menjelaskan keadaan tersebut adala teori atribusi yaitu ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh seseorang untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak yang didasari oleh niat ( intention ) yang ada dalam diri individu tersebut (Yoga & Dewi, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Agustiningsih (2016) serta penelitian Pattinaja & Silooy (2018) yang menyatakan jika kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Berdasarkan landasan teori serta penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sanksi pajak dikenakan bagi wajib pajak yang kurang taat terhadap kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Sanksi pajak tersebut diharapkan dapat memberi efek jera bagi wajib pajak yang kurang taat. Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Sukarminto, 2019). Penerapan sanksi secara tegas tentunya akan semakin merugikan Wajib Pajak, untuk itu Wajib Pajak akan lebih memilih untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Semakin tinggi sanksi yang diberikan, maka diharapkan kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat. Penelitian (Ngadiman & Huslin, 2015) menyebutkan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Bagus et al., 2017). Penelitian Saputra & Nurmantu (2018) menyebutkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan landasan teori serta penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H4: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013) dalam (Segarawasesa, 2021). Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian lapangan atau survei yang dilakukan dengan cara peninjauan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer melalui media kuesioner. Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala Likert.

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Kebumen, jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 477.110 wajib pajak orang pribadi. Perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah dengan rumus slovin. Berdasarkan perhitungan sampel dengan rumus slovin, diperoleh hasil 99,98 untuk banyaknya sampel dan dibulatkan menjadi 100 wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive sampling , yaitu teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan kriteria tertentu (Nindiasari, 2021). Penelitian ini menggunakan kriteria sampel sebagai berikut: (1) Memiliki NPWP; (2) WPOP terdaftar di KPP Pratama Kebumen; (3) Berdomisili di Kabupaten Kebumen.

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

## Kepatuhan Wajib Pajak
Variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakan dan dapat melaksanakan hak pajaknya disertai dengan adanya kesadaran
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
dalam dirinya sehingga dapat menjalankan kewajiban pajaknya dengan peraturan pajak yang telah ditetapkan (Kusuma, 2016). Berdasarkan penelitian As’ari (2018) kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) mendaftarkan diri ke kantor pajak; (2) melaporkan SPT tepat waktu; (3) menghitung dan membayar pajak dengan benar; (4) patuh dalam membayar tunggakan.

## Tax Amnesty
Tax Amnesty merupakan suatu kesempatan dalam waktu terbatas yang diberikan pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar dalam jumlah dan waktu tertentu. Merujuk dari penelitian Andriani (2018) terdapat empat indikator untuk pengukuran tax amnesty : (1) Kebijakan tax amnesty dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat agar lebih patuh; (2) Kebijakan tax amnesty diberlakukan dengan tidak berkelanjutan agar Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakan secepatnya; (3) Kebijakan tax amnesty diberlakukan untuk semua Wajib Pajak yang belum taat; (4) Repatriasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang menyimpan hartanya di negeri agar melaporkan hartanya dan melakukan kewajiban perpajakannya.

## E-Filing
E-Filing adalah sebuah layanan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak ( http://www.pajak.go.id ) atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). E-filing dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut (Mufidah, 2019): (1) Kecepatan dan kemudahan pelaporan SPT; (2) Penghematan biaya; (3) Kemudahan pengisian SPT; (4) Persepsi kebermanfaatan; (5) Kepuasan penggunaan.

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, serta melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan secara sukarela. Berdasarkan penelitian As’ari (2018) kesadaran wajib pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: (1) Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak; (2) Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak; (3) Kondisi keuangan wajib pajak.

## Sanksi Pajak
Sanksi perpajakan merupakan suatu jaminan mengenai ketentuan peraturan UU Perpajakan (norma perpajakan) yang harus dipatuhi oleh wajib pajak (Kartini, 2018). Sanksi pajak dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut (As’ari, 2018): (1) Sanksi pajak dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat; (2) Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak; (3) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

## Teknik Analisis Data
Regresi linear berganda adalah merupakan metode analisis yang penggunaannya untuk menentukan ketepatan dalam prediksi melalui pengaruh yang terjadi antar variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) (Barokah & Segarawasesa, 2023). Analisis regresi berganda menggunakan lebih dari satu variabel independen. Model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
Y = � + � 1 � 1 + � 2 � 2 + � 3 � 3 + � 4 � 4 + �
Keterangan: Y: Kepatuhan WPOP; α: Konstanta; X 1 : Tax Amnesty ; X 2 : E-Filing ; X 3 :Kesadaran Wajib Pajak; X 4 : Sanksi Pajak; β 1-4 : Koefisien Regresi; e : Standar error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Pratama & Segarawasesa, 2023). Instrumen penelitian dapat dikatakan valid jika r hitung >r tabel dengan α = 0,05 atau 5% dan sebaliknya jika r hitung <r tabel maka instrumen penelitian dapat dikatakan tidak valid. Uji validitas dilakukan pada setiap butir pernyataan di uji validitasnya. Hasil r hitung dibandingkan dengan r tabel, di mana df = n - 2 = 98 dengan Sig. 5% maka hasil r tabel adalah 0,197. Jika r hitung > r tabel maka dapat dikatakan valid. Berdasarkan hasil uji validitas diketahui bahwa semua item pernyataan dari setiap variabel memiliki nilai r hitung > r tabel maka data yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah valid.
Penelitian dikatakan reliabel apabila terdapat konsistensi dari hasil pengukuran terhadap suatu objek penelitian. Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach alpha > 0,60 (Mulyati et al., 2023). Berdasarkan hasil uji reliabilitas dapat diketahui bahwa semua variabel dikatakan reliabel karena nilai Cronbach alpha > 0,60.

## Statistik Deskriptif
Pengujian statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi terkait gambaran umum dari setiap variabel penelitian. Berikut gambaran umum dari setiap variabel penelitian yang dapat dilihat melalui nilai minimum , maksimum , mean , dan std. deviation dalam tabel di bawah:

## Tabel 1. Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Tax Amnesty 100 8 16 12.00 1.770 E-Filing 100 13 20 16.43 2.011 Kesadaran WP 100 14 24 19.56 2.306 Sanksi Pajak 100 15 28 21.16 2.522 Kepatuhan WPOP 100 24 44 35.01 3.754 Valid N ( listwise ) 100
Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2023
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## Uji Normalitas
Uji normalitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk menilai data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak (Pirani et al., 2023). Peneliti menggunakan uji Kolmogrov Smirnov (K-S) pada program SPSS for Windows Versi 26 melalui tingkat signifikansi sebesar 0,05. Apabila nilai signifikansi > 0.05, maka nilai residual berdistribusi normal dan jika nilai signifikansi < 0.05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

## Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual N 100 Monte Carlo Sig. (2-tailed) .136 d
Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS, 2023
Hasil uji normalitas residual menggunakan Kolmogrov-Smirnov Test pada program SPSS for Windows 26.0 Ver diperoleh nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) untuk Unstandardized Residual adalah 0,136. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan > 0,05 yaitu 0,136 > 0,05 yang dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal, karena data telah memenuhi syarat uji normalitas data.

## Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji hubungan antar variabel bebas dari model regresi. Uji ini diperlukan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan terhadap pengaruh pada uji parsial pada masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji Multikolinearitas dapat terdeteksi dengan melihat nilai Tolerance dan VIF ( Variance Inflation Factor ) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,10. Apabila nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya, apabila nilai tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10,00 maka terjadi multikolinearitas.
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas Model Collinearity Statistics Keterangan
Tolerance VIF 1 (Constant) X1 ( Tax Amnesty ) .798 1.254 Tidak terjadi Multikolinieritas X2 ( E-Filing ) .433 2.311 Tidak terjadi Multikolinieritas X3 (Kesadaran Wajib Pajak) .333 2.999 Tidak terjadi Multikolinieritas
X4 (Sanksi Pajak) .682 1.465 Tidak terjadi Multikolinieritas
Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2023
Hasil uji multikolinieritas diperoleh nilai VIF variabel independen Tax Amnesty (X1), E-Filing (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) menunjukkan bahwa nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam data penelitian tidak terjadi multikolinieritas di antara variabel bebas.

## Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Pirani et al., 2023) . Model regresi yang baik adalah yang Homoskesdatisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dengan menggunakan glejser dibantu dengan aplikasi SPSS. Apabila nilai signifikansinya sebesar > 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

## Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas
Variabel Sig. Keterangan Tax Amnesty (X1) .210 Tidak terjadi Heterokedastisitas E-Filing (X2) .303 Tidak terjadi Heterokedastisitas Kesadaran WP (X3) .101 Tidak terjadi Heterokedastisitas Sanksi Pajak (X4) .878 Tidak terjadi Heterokedastisitas
Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2023
Hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan glejser dapat disimpulkan bahwa tingkat signifikansi seluruh variabel independen berada di atas 0,05 sehingga tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi dan dapat digunakan dalam penelitian.

## Analisis Linier Berganda
Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Tax Amnesty (X1), E-Filing (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), dan Sanksi Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) di Kabupaten Kebumen. Berikut hasil dari teknik analisis data untuk analisis regresi linear berganda:

## Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Variabel Koefisien Regresi Nilai t Signifikansi Konstanta 4.896 2.329 .022 Tax Amnesty (X1) .101 .812 .419 E-Filing (X2) -.014 -.093 .926 Kesadaran WP (X3) 1.198 8.146 .000 Sanksi Pajak (X4) .269 2.862 .005
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2023
Hasil analisis data diperoleh nilai persamaan regresi, yaitu Y = 4,896 + 0,101 X 1 + (-0,014) X 2 + 1,198 X 3 + 0,269 X 4 . Hasil dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 4,896 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh variabel bebas maka nilai dari variabel terikat (kepatuhan wajib pajak) adalah sebesar 4,896. Variabel tax amnesty , kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak bernilai positif menyatakan bahwa setiap mengalami peningkatan 1%, maka akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebesar nilai koefisien regresi variabel tersebut. Variabel e-filing bernilai negatif menyatakan bahwa setiap mengalami peningkatan 1%, maka akan diikuti dengan penurunan kepatuhan wajib pajak sebesar nilai koefisien regresi variabel tersebut.

## Uji t
Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh variabel bebas secara individual menjelaskan variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat taraf signifikansi, jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

## Tabel 6. Hasil Uji t
Variabel T hitung Signifikansi T tabel Keterangan Tax Amnesty (X1) 0,812 0,419 1,985 Tidak Berpengaruh E-Filing (X2) -0,093 0,926 1,985 Tidak Berpengaruh Kesadaran WP (X3) 8,146 0,000 1,985 Berpengaruh Sanksi Pajak (X4) 2,862 0,005 1,985 Berpengaruh
Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2023
Berdasarkan hasil dari uji t menghasilkan kesimpulan bahwa Variabel tax amnesty dan e-filing memiliki nilai t hitung < nilai t tabel dan nilai sig > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H 1 dan H 2 tidak sejalan dengan hipotesis yang telah diajukan. Variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki nilai t hitung > nilai t tabel dan nilai sig < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H 3 dan H 4 sejalan dengan hipotesis yang telah diajukan.

## Uji Koefisien Determinasi (R2)
Hasil Koefisien determinasi ( Adjusted R Square ) dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2 )
R Square Adjusted R Square .741 .730
Sumber: Data Primer diolah dengan SPSS, 2023
Berdasarkan hasil dari ringkasan SPSS model summary , nilai adjusted R 2 sebesar 0,730 atau 73%. Hal ini berarti 73% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan dengan variabel tax amnesty , e-filing , kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak sedangkan sisanya sebesar 27% dipengaruhi oleh
beberapa faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.

## Pembahasan
Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Keluaran dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Nurmantu (2018) membuktikan bahwa tax amnesty tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tax Amnesty diberlakukan dengan cara memberi penghapusan pajak yang terutang dengan syarat membayar uang tebusan dalam jumlah tertentu. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk memberikan manfaat bagi penerimaan pajak dan juga kesempatan bagi wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh menjadi wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan tetapi, pada hasil penelitian yang kami lakukan menyatakan bahwa kebijakan tax amnesty yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak memiliki pengaruh yang cukup baik bagi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Meningkat atau menurunnya kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan tidak dipengaruhi atau bergantung pada keberadaan tax amnesty . Beberapa alasan yang menyebabkan tax amnesty tidak memiliki pengaruh yaitu kebijakan tax amnesty dirasa belum dapat mendorong kejujuran dalam pelaporan sukarela atas harta kekayaan wajib pajak. Adanya persepsi bahwa berulangnya program tax amnesty juga dianggap akan menjadi kebiasaan dan berulang di masa mendatang, sehingga akan menurunkan kepatuhan sukarela. Kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah atas pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak dapat dilakukan dengan tidak terlalu sering mengulang program tax amnesty . Alih-alih meningkatkan kepatuhan pajak, tax amnesty yang dilakukan secara berlebihan dan berulang justru dapat mengakibatkan wajib pajak yang selama ini patuh akan bertindak sebaliknya. Sebanyak 89% responden dalam penelitian ini berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Seluruh penghasilan PNS telah dipotong dan dilaporkan oleh bendahara instansi masing-masing, sehingga kepatuhan pajak tetap terpenuhi tanpa adanya program tax amnesty .
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H 1 ) yang menyatakan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditolak.

## Pengaruh E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya manfaat dan kemudahan dari penerapan sistem e-filing tidak membuat wajib pajak melaporkan SPT melalui sistem e-filing . Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin & Syafii (2019), dengan hasil yang menunjukkan bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi.
Beberapa alasan yang menyebabkan e-filing tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu kurangnya pengetahuan wajib pajak terkait penggunaan e-filing . Adanya kendala error ketika melaporkan SPT Tahunan melalui e-filing terlebih bagi wajib pajak yang kurang paham dengan internet, tentunya wajib pajak akan merasa kesulitan. Generasi terdahulu bisa jadi dapat mengalami kesusahan dalam mengisi laporan pajak menggunakan sistem e-filing . Sebanyak 58% responden dalam penelitian ini memiliki usia lebih dari 51 tahun, sehingga terdapat
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
perbedaan teknologi antara generasi dahulu dan saat ini yang dirasa membingungkan dan rumit. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H 2 ) yang menyatakan bahwa e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditolak.

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih & Jamil (2021), dengan hasil yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara teori, hasil penelitian ini relevan dengan Teori Atribusi yang menyatakan bahwa faktor internal dari wajib pajak dapat memengaruhi sesorang untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak dikategorikan sebagai faktor internal wajib pajak yang mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.
Semakin banyak wajib pajak yang memahami kewajiban pajaknya dan mengerti akan pentingnya membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Kepatuhan pajak dapat meningkat dan tercapai apabila wajib pajak memiliki kemauan dan kesadaran yang timbul dari diri individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari seberapa besar tingkat kedisiplinan dan kemauan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H 3 ) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

## Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra & Nurmantu (2018), dengan hasil yang menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan cenderung semakin tinggi. Secara teori, penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa faktor eksternal dari wajib pajak dapat memengaruhi sesorang untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya. Sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.
Penerapan sanksi perpajakan mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan sehingga dapat menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penerapan sanksi secara tegas tentunya akan semakin merugikan Wajib Pajak, untuk itu Wajib Pajak akan lebih memilih untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Semakin tinggi sanksi yang diberikan, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin meningkat.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H 4 ) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi diterima.

## KESIMPULAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tax amnesty, e- filing, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kebumen. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tax amnesty dan e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Saran pada penelitian ini adalah Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya melakukan upaya penyuluhan terkait kebijakan perpajakan secara continue . Upaya tersebut dilakukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terkait kebijakan perpajakan yang ditetapkan. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah beberapa variabel independen atau menambah variabel moderating dan intervening untuk dapat mengetahui variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR REFERENSI
Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Jurnal Nominal , 5 (2), 107–122. https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.568 Alfiyah, N., & Latifah, S. W. (2017). Pengaruh pelaksanaan pebijakan sunset policy , tax amnesty , kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan ,
7 (2), 1081–1090.
Andriani, V. W. C. (2018). Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Malang). In Skripsi . Universitas Brawijaya. Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi , 5 (1), 9. https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979 As’ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). Jurnal Ekobis Dewantara , 1 (6), 64–76.
Bagus, I., Ari, N., Wirawan, P., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Penerapan Kebijakan Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi , 21 (3), 2165–2194. Barokah, S., & Segarawasesa, F. S. (2023). Science and Technology ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INTERNET FINANCIAL REPORTING ( Studi pada RSUD di Pulau Jawa Periode 2019 – 2020 ) . 7 (1), 282–290.
Kartini, U. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2016. In Skripsi . Universitas Negeri Yogyakarta.
Kusuma, K. C. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Tahun 2014. Skripsi , 2014 , 1–171.
Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). E – Jurnal Riset Manajemen Unisma , 7 , 25–34. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/1030/1060
Merliyana, & Saefurahman Asep. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rawamangun Jakarta Timur. Jurnal
Akuntansi Dan Manajemen , 13 (01), 134–167. https://stei.ac.id/ojsstei/index.php/JAM/article/view/189 Mufidah, I. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo . Universitas Bhayangkara Surabaya.
Mulyati, E., Rifandi, M., & Anam, C. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 2 (7). https://doi.org/10.36448/jak.v10i1.1207 Ngadiman, N., & Huslin, D. (2015). PENGARUH SUNSET POLICY, TAX AMNESTY, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Optimum Decision Making in Asset Management , XIX (02), 1–522. https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0651-5 Nindiasari, A. D. (2021). Good corporate governance practices and voluntary disclosure in companies listed in the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI). Asian Journal of Islamic Management (AJIM) , 3 (1), 45–55. https://doi.org/10.20885/ajim.vol3.iss1.art5 Ningsih, N. N., & Hafni, D. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit X Di Klaten-Jawa Tengah. Review of Applied Accounting Research (RAAR) , 1 (2), 84. https://doi.org/10.30595/raar.v1i2.11943 Pattinaja, E. M., & Silooy, R. W. (2018). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Masohi). Jurnal Manis , 2 (1), 25–43.
Pirani, F., Rifandi, M., & Anam, C. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual , Sistem Pengendalian Internal dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kaulitas Laporan Keuangan di SKPD Kabupaten Bantul. J-CEKI : Jurnal Cendeki Ilmiah ,
2 (6), 485–497.
Pratama, M. A. S., & Segarawasesa, F. S. (2023). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA PUSKESMAS DI KOTA YOGYAKARTA. Maneksi , 12 (1), 58–70. Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). Diponegoro Journal of Accounting , 4 , 1–11. Rara Susmita, P., & Supadmi, N. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi , 14 (2), 1239–1269.
Saputra, R., & Nurmantu, S. (2018). PENGARUH TAX AMNESTY DAN SANKSI PAJAK

## TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BIREUEN TAHUN 2016. Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat
MAdani , 5 (1), 1–8. http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.r euma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier. com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E 295FCD8
Segarawasesa, F. S. (2021). Analysis of factors affecting sharia compliance levels in sharia banks in Indonesia. Asian Journal of Islamic Management (AJIM) , 3 (1), 56–66. https://doi.org/10.20885/ajim.vol3.iss1.art6 Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In Alfabeta (Cetakan ke).
Penerbit Alfabeta.
Sukarminto. (2019). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi . Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 9 (1), 191–200. https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560 Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Nominal,
Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen , 7 (1). https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358
Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. (2022). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi , 14 (1), 140–150. https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.140-150